## ANALISIS TINGKAT PELANGGARAN KENDARAAN LALU LINTAS TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN LAMONGAN

## Lilik Nurcholidah
Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Lamongan liliknurcholidah12@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  merupakan  jenis  penelitian  deskriptif  kuantitatif  pada  Dinas Pendapatan  Daerah  Kabupaten  Lamongan  dengan  judul  “Analisis  Tingkat Pelanggaran  Kendaraan  Lalu  Lintas  Terhadap  Pendapatan  Daerah  Di  Kabupaten Lamongan ”. Tahap  – tahap  analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui tingkat pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Lamongan  2.  Untuk  mengetahui  dalam  UU  No  33  Tahun  2004  tentang  dana perimbangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  apakah  pendapatan pelanggaran  kendaraan  lalu  lintas  dalam  bentuk  PNBP  masuk  ke  dalam  pendapatan daerah  di  Kabupaten  Lamongan.  Hasil  penelitian  ini  adalah  1.  Tingkat  pelanggaran kendaraan  lalu  lintas  di  Kabupaten  Lamongan  selama  tahun  2013-2016  berdasarkan segi  Profesi,  tertinggi  adalah  Karyawan/Swasta  mencapai  21.869  pelanggar  dengan prosentase  total  sebesar  41,35%,  sedangkan  terendah  pedagang  sebesar  2.006 pelanggar  dengan  prosentase  3,79%.  2.  Dari  hasil  wawancara  dan  dokumentasi  di Polres,  Kejaksaan  dan  BPS  Lamongan,  bahwa  hasil  perkara  denda  pelanggaran  lalu lintas masuk ke kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak dan tidak masuk dalam Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa golongan  karyawan  merupakan  golongan  pelanggar  tertinggi  dikabupaten  lamongan pada  tahun  2013  –  2016.  Dan  denda  pelanggaran  tidak  masuk  ke  PAD  melainkan  ke Kas  Negara.  Dan  pendapatan  denda  pelanggaran  lalu  lintas  tidak  berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
Kata  Kunci  : Pendapatan  Denda  Pelanggaran  Lalu  Lintas  dan  Pendapatan  Asli Daerah

## 1. PENDAHULUAN
Dalam Undang – Undang Republik Indonesia  (  UU  )  Nomor  33  Tahun 2004,  Pendapatan  Daerah  ditingkatkan melalui  Sumber  Penerimaan  Daerah. Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan Desentralisasi  terdiri  atas  Pendapatan Daerah  dan  Pembiayaan.  Pendapatan
Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah,  dana  Perimbangan  dan  lain  – lain  Pendapatan  yang  sah.  Sedangkan Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  hasil pengelolaan  Daerah  yang  di  pisahkan dan lain – lain PAD yang sah.
Dalam berbagai pendapatan daerah yang di kelolah dari sumber daerah  itu sendiri, daerah juga mendapat pendapatan  dari  pusat  yang  bersumber dari  kas  Negara    yang  berupa  retribusi daerah  yang  bersumber  dari  berbagai
Pendapatan Negara
termasuk pendapatan  dari  PNBP.  Pendapatan Negara  Bukan  Pajak  (PNBP)  dalam Peraturam  Pemerintah  (PP)  Nomer  50, Tahun  2010  Tentang  jenis  &  tarif Pendapatan Negara Bukan Pajak
(PNBP). Denda pelanggaran
kendara'an  lalulintas atau denda Tilang termasuk  dalam  pendapatan  bukan pajak yang masuk ke dalam kas Negara dalam  bentuk  Pendapatan  Negara Bukan  Pajak  (PNBP).  Oeh  karena  itu peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  tentang  bagaimana  tingkat pelanggaran  kendaraan  lalu  lintas  dan keterkaitan antara hubungan dari tingkat  pendapatan  denda  pelanggaran lalu  lintas  dengan  pendapatan  asli daerah di Kabupaten Lamongan”.
Rumusan  masalah  pada  penelitian ini  adalah  (1)  Bagaimana  tingkat pelanggaran  kendaraan  lalu  lintas  di kabupaten  lamongan?  (2)  Apakah pendapatan pelanggaran kendaraan lalu lintas  masuk  ke  dalam  pendapatan daerah  di  Kabupaten  Lamongan?  (3)
Apakah  pendapatan  pelanggaran  lalu lintas berpengaruh
terhadap
peningkatan  pendapatan  asli  daerah  di Kabupaten Lamongan?
Transportasi merupakan suatu aspek yang penting dalam pembangunan  wilayah  atau  kehidupan keseharian.  Menurut  Perinkins  dalam Nur Fitriyan (2011), lalu lintas ( Traffic ) adalah pertalian dengan angkutan dan harta  benda  di  jalan  dan  meliputi perjalanan, gerak
dari kendaraan penarikan  benda  –  benda yang dapat bergerak, angkutan penumpang,  arus  pejalan  kaki,  dan ditambah  dengan  beberapa  kegiatan yang berhubungan  penggunaan  jalan umum. Sumberdaya alam yang tadinnya  tidak  di  manfaatkan  akan menjadi  terjangkau  karena  adannya jaringan transportasi yang baik sehingga  dapat  menjangkau  pasar  dan akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sementara  itu prilaku orang dalam penggunaan jalan pada saat ini mengalami  hal  -  hal  yang  sangat kompleks,  karena  dengan  semakin banyaknya  kendaraan  bermotor  yang ada  di  jalan  tidak  di  sertai  dengan bertambahnya  panjang  jalan.  Sehingga masalah  yang  timbul  di  jalan  pun
semakin banyak, Maka dalam hal ini di perlukan  aturan  hukum  yang  dapat mengatur lalu lintas untuk mewujudkan ketertiban dalam berlalu lintas. Kewajiban  penegakan  hukum  terkait lalu  lintas  berdasarkan  data  yang  di himpun  secara  periodik  dalam  kurun waktu  tertentu,  maupun  dalam  rangka conditioning ,  maka  penegak  hukum akan  menggelar  Operasi  Lantas  guna Keamanan,  Keselamatan,  Ketertiban, Kelancaran,  Kelancaran  Lalu  Lintas, serta  mengurangi  pertumbuhan  ranmor secara periodik.
Hukum  dan  undang  –  undang tentang lalu lintas  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  22  Tahun
2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan. Undang-Undang
Nomor  22  Tahun  2009  ini  dikeluarkan sebagai  penggantanti  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  1992  tentang    Lalu Lintas  dan  Angkutan.  Pelanggar  lalu lintas  akan  dikenakan  sanksi  atau denda  tilang  sesuai  kriteria  tindak kesalahan  yang  di  lakukan  oleh pengguna kendaraan lalu lintas. Jumlah denda Tilang karena penindakan terhadap  pelanggaran  lalu  lintas  akan masuk  sebagai  PNBP  sebagai  dana yang  diperoleh  negara  akibat  adannya denda terhadap suatu peraturan.
Sehingga  karena  diperoleh  dari  Denda pelanggaran  secara  umum  akan  di kembalikan lagi kepada masyarakat.
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk mengetahui tingkat pelanggaran  lalu  lintas  yang  terjadi  di Kabupaten
Lamongan, untuk mengetahui  dalam  UU  No  33  Tahun
2004  tentang  dana  perimbangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah, apakah pendapatan pelanggaran  kendaraan  lalu  lintas dalam  bentuk  PNBP  masuk  ke  dalam pendapatan daerah di Kabupaten Lamongan.  Dan  apakah  pendapatan denda pelanggaran lalu lintas berpengaruh terhadap peningkatan daerah di Kabupaten Lamongan.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Pada  peraturan  Pemerintah  tentang jenis  Penerimaan  negara  bukan  pajak yang  berlaku  pada  kepolisian  negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 yaitu :
1. Penerbitan Surat Izin Pengemudi
2. Pelayanan Ujian keterampilan mengemudi melelui simulator
3. Penerbitan  Surat  Tanda  Nomor kendaraan
4. Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan
5. Penerbitan  Tanda  Nomor  Kendaran Bermotor
6. Penerbitan  buku  pemilik  kendaraan bermotor
7. Penerbitan  surat  mutasi  kendaraan ke luar daerah
8. Penerbitan surat izin senjata api dan bahan peledak
9. Penerbitan  surat  keterangan  cacatan kepolisian
10. Penerbitan  surat  keterangan  lapor diri
11. Penerbitan kartu sidik jari
12. Denda pelanggaran laku lintas
Undang  –  undang  RI  nomor  20 tahun  1997  menyebutkan  ada  beberapa jenis  dan  taif  diantaranya  Kelompok Penerimaan negara bukan pajak meliputi:
1. Penerimaan  yang  bersumber  dari pengelolaan dana pemerintah
2. Penerimaan dari pemanfaatan SDA
3. Peneimaan dari hasil-hasil
pengelolaan  kekayaan  negara  yang dipisahkan
4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah
5. Penerimaan  berdasarkan  putusan pengadilan  dan  yang  berasal  dari pengenaan denda adminstrasi
6. Penerimaan  berupa  hibah  yang
merupakan hak pemerintah
7. Penerimaan  lainnya  yang  diatur dalam undang-undang tersendiri Pada  peraturan  undang-undang  RI nomor 22 tahun  2009 tentang  lalu  lintas dan  angkutan  jalan  menyebutkan  bahwa lalu  lintas  adalah  gerak  kendaaan  dan orang  di  ruang  lalu  lintas,  kendaraan bermotor  adalah  setiap  kendaraan  yang digerakkan  olek  peralatan  mekanik selain kendaraan yang berjalan diatas rel. Sisten  informasi  dan  kmunikasi  lalu lintas dan angkutan jalan adalah sekumpulan  subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan,
pemrosesan, penyimpanan  dan  pendistribusian  data yang  terkait  dengan  penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) adalah  salah  satu  sumber  penerimaan daerah  yang  mendukung  kemampuan keuangan daerah. Pengertian Pendapatan Asli  Daerah  menurut  Undang-Undang no.28 Tahun 2009 yaitu sumber keuangan  daerah  yang  digali  dari wilayah  daerah  yang  bersangkutan  yang terdiri  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang sah.
Menurut  Nurcholis  (2007  :  182)
pendapatan asli daerah adalah pendapatan  yang  diperoleh  daerah  dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain- lain yang sah. Pendapatan Daerah adalah semua  hak  daerah  yang  diakui  sebagai penambah  nilai  kekayaan  bersih  dalam periode  anggaran  tertentu  (UU  No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah),  pendapatan  daerah  berasal  dari dana perimbangan pusat dan daerah juga berasal  dari  daerah  itu  sendiri  yakni pendapatan  asli  daerah  serta  lain-lain pendapatan yang sah.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan oleh  penulis  adalah  studi  kasus  yaitu pemecahan  atas  suatu  masalah  yang timbul dengan mengkaji secara terperinci latar belakang tingkat pelanggaran  dan  tingkat  pendapatan denda  pelanggaran  terhadap  pendapatan asli daerah.
Dalam  penelitian  ini,  sampel  yang diambil adalah dokumentasi data pelanggaran  kendaraan  Lalu  Lintas Polres  Lamongan  dan  Data  Pendapatan dari  Data  Perkara  Pelanggaran  Lalu Lintas  /  Tilang  Kejaksaan  Negeri Lamongan  Periode  :  Tahun  2013  s.d
2016.  Menurut  Arikunto  (2010:  174) menyebutkan  bahwa  sampel  adalah sebagian  atau  wakil  populasi  yang diteliti,  sehingga  sampel  yang  diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Teknik
pengambilan  sampel  ini  menggunakan Nonprobability Sampling dengan metode
Snowball sampling adalah teknik penentuan  jumlah  sampel  yang  semula kecil kemudian terus membesar (Sugiyono, 2010:217). Dikarenakan bertambahnya  kendaraan  di  jalan  raya jika  tanpa  diikuti  dengan  peluasan  jalan sehingga  dapat  menyebabkan  berbagai permasalahan di jalan raya.
Variabel  yang  di  ukur  dalam penelitian  ini  adalah  antara  Pendapatan dari  tingkat  pelanggaran  kendaraan  lalu lintas  sebagai (Independent  Variable) atau variabel bebas (X) dengan pendapatan  asli  daerah  (PAD)  sebagai (Dependent  Variable) variabel  terikat (Y).
Model  statistik  yang  digunakan adalah  1.  Analisis  korelasi  sederhana dengan  interpretasi  koefisien  korelasi sebagai berikut:
0,00 -  0,199 = Sangat rendah
0,20 -  0,399 = Rendah
0,40 -  0,599 = Sedang
Sugiyono (2007)
0,60 -  0,799 = Kuat
0,80 -  1,000 = Sangat kuat
2.  Regresi  linier  sederhana  digunakan untuk  mengetahui  pengaruh  variabel independen  yaitu  pendapatan  denda pelanggaran  lalu  lintas    (X)  terhadap variabel  dependen  yaitu  Pemasukan Daerah  (Y),  maka  digunakan  analisis regresi linier sederhana sebagai berikut: Rumus : y = a + bx
(Sugiono 2007:261)
dimana a =
b = (  )(  ) (  )
keterangan:
x = Pendapatan Denda Tilang Kendaraan
Bermotor
y = Pendapatan Asli Daerah
n = Jumlah Sampel
a =   Konstanta
b = Koefisien kecondongan garis linier 3.  Uji  t  digunakan  Dilakukan  untuk mengetahui  pengaruh  variabel  bebas (independent) secara individual terhadap variabel tidak bebas (dependent).
Dengan  menganggap  variabel  bebas lainya konstan.
Rumus:
t = √ √
(Sugiono, 2007:214)
Keterangan:
t = Uji Korelasi r = Korelasi
n = Jumlah Sampel

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Tingkat pelanggaran kendaraan lalu lintas dari segi profesi tahun 2013 – 2016.
Tahun Total Pelanggaran Ket Jumlah Tingkat % Profesi 2013 14.239 Tertinggi 5412 38,01 Pegawai Terendah 374 2,63 Petani/ Buruh 2014 11.022 Tertinggi 4109 37,28 Pegawai Terendah 366 3,32 Lain-lain 2015 13.014 Tertinggi 6523 50,12 Pegawai Terendah 107 0,82 Lain-lain 2016 14.617 Tertinggi 5825 39,85 Pegawai Terendah 597 4,08 Pedagang
Sumber: Data Diolah
Dari data tabel diatas dapat disimpulkan tingkat pelanggaran kendaraan  lalu  lintas  di  Kabupaten Lamongan  selama  tahun  2031  sampai dengan  tahun  2016  berdasarkan  segi Profesi,  pelanggaran  tertinggi  adalah Karyawan/Swasta yang mencapai 21.869 pelanggar dengan prosentase total sebesar 41,35% dari semua total
pelanggar, sedangkan peringkat terendah pada  pedagang  sebesar  2.006  pelanggar dengan prosentase 3,79%.
Data variabel  bebas (X)  Pendapatan dari  denda  pelanggaran  lalu  lintas, berikut  ringkasan  data  dari  Kejaksaan Negeri  Lamongan  periode  tahun  2011  – 2014.
Tabel 2. Ringkasan Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) Data Perkara Pelanggaran Lalu Lintas / Tilang Kejaksaan Negeri Lamongan Periode : Tahun 2011 s.d 2014
Tahun Jumlah Perkara Jumlah Denda Yang Disetor Jumlah Biaya Perkara Jumlah Denda Yang Disetor Ke Kejaksaan Negara Ke Kas Negara 2013 22.095 418.678.000 22.095.000 396.583.000 2014 17.887 37.116.000 17.887.000 19.229.000 2015 13.947 267.213.000 13.947.000 253.266.000 2016 26.374 626.482.000 26.374.000 600.108.000 Total 80.303 1.349.489.000 80.303.000 1.269.186.000
Sumber : Kejaksaan Negeri Lamongan Tahun 2015
Data  variabel  terikat  (Y)  pendapatan asli  daerah  (PAD),  dimana  komponen utamanya adalah  penerimaan yang berasal  dari  komponen  pajak  daerah, retribusi daerah dan lain –  lain pad yang sah.  berikut  ringkasan  data  pendapatan asli daerah lamongan periode tahun 2013 – 2016.
Tabel 3. Pendapatan Asli Daerah (PAD), periode tahun 2013 – 2016.
NO TAHUN JUMLAH PENDAPATAN 1 2013 106.222.830.000 2 2014 129.287.943.000 3 2015 161.087.916.000 4 2016 183.108.888.000 Total 579.707.577.000
Tabel 4. Data Variabel Bebas (X) dan
Variabel  Terikat  (Y)  Dalam Satuan Juta Rupiah NO TAHUN (X) (Y) 1 2013 396,58 106222,83 2 2014 19,23 129287,94 3 2015 253,27 161087,92 4 2016 600,11 183108,89

## 4.1 Analisis Korelasi Sederhana
Dari olah data dengan menggunakan SPSS  for  windows  yang  dilakukan diperoleh hasil data sebagai berikut;
Tabel 5. Data Output SPSS Hasil Korelasi
Correlations Pend. pelanggaran lalu lintas Pend.asli daerah Pend.pelanggaran lalu lintas
Pearson Correlati on 1 .456
Sig. (2- tailed)
.544 N 4
4
Pend.asli daerah Pearson
Correlati on .456
1
Sig. (2- tailed) .544 N 4 4
Dari  data  hasil  oleh  SPSS  di  atas didapat korelasi pendapatan pelanggaran lalu  lintas  (r)  sebesar  0,456.  Menurut pedoman  data  nilai  standar  interpretasi koefisien korelasi menunjukan hubungan koefisien korelasi yang tergolong sedang pada  tingakat  signifikan  0,40  –  0,599
antara  pendapatan  pelanggaran  lalu lintas  (X)  terhadap  pendapatan  asli daerah (Y).
Sedangkan  nilai  (r)  yang  positif mengartikan  hubungan  yang  positif antara  variabel  tersebut.  Semakin  tinggi
variabel  bebas  (X)  maka  semakin meningkat pula variabel terikat (Y).

## 4.2 Regresi Linier Sederhana
Untuk mengetahui pengaruh variabel  independen  yaitu  Pendapatan Denda  Pelanggaran  Lalu  Lintas  (X) terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan  Asli  Daerah  (Y),  berikut output SPSS hasil regresi linier sederhana.
Tabel 6. Data Output SPSS Hasil Regresi Linier Sederhana
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 124820.078  33360.733 3.742 .065 Pendapatan pelanggaran lalu lintas 63.369 87.465 .456 .725 .544
a.  Dependent Variable: Pendapatan asli daerah
Dari  hasil  tabel  5.10,  dapat  dilihat nilai a  (constant)  = 124820.078, nilai b1 (Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas) = 63.369.
Maka didapat persamaan : Y = 124820.078 + 63.369 X
Dari persamaan diatas dapat
diartikan sebagai berikut;
a. Konstanta sebesar 124820.078 menunjukkan bahwa jika X (Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu
Lintas)  nilainya  adalah  0  (nol),  maka Y bernilai 124820.078.
b. Koefisien  regresi  pendapatan  denda pelanggaran  lalu  lintas  X  sebesar 63.369.  Koefisien  bernilai  positif yang  berarti  terjadi  hubungan  positif antara  Y,  sehingga  jika  variabel  X mengalami  kenaikan,  maka  Y  akan mengalami kenaikan yang sama.

## 4.3 Uji t
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X)
berpengaruh  secara  signifikan  terhadap variabel dependen (Y). Signifikan berarti
pengaruh  yang  terjadi  dapat  berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan).
Berikut  hasil  perhitungan  dengan program SPSS untuk uji t.
Tabel 7. Data Output SPSS Uji t dalam Regresi Linier Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 124820.078 33360.733 3.742 .065 Pendapatan pelanggaran lalu lintas 63.369 87.465 .456 .725 .544

## a. Dependent Variable: Pendapatan asli daerah
Dari  hasil  ouput  SPSS  diatas  dapat diketahui  t  hitung  diperoleh  sebesar 0,725.  Untuk  t  tabel  menggunakan  uji satu  arah a =  5%  atau  0,05  dengan daerah kebebasan (df) n-k atau 5 – 2 = 3, maka  diperoleh  nilai  dalam  t  tabel  = 2,353.  Dengan  demikian  t hitung (0.725)  < t tabel (2,353)  ,  Ho  diterima  dan  Ha ditolak,  menunjukan  bahwa  pendapatan denda  pelanggaran  lalu  lintas  tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap pendapatan  asli  daerah.  Pada  kolom signifikan  (sig)  hasil  SPSS  diatas diperoleh  signifikansi  sebesar  0,544 yang  berarti  lebih  besar  dari  pada setandar  signifikansi  0,05  atau,  sig hitung >  sig tabel 0,05  .  Nilai  signifikansi  harus lebih kecil dari pada 0,05 sehingga dapat disimpulkan  pula  bahwa  pendapatan
denda  pelanggaran  lalu  lintas  tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

## 5. PENUTUP

## 5.1 Simpulan
Berdasarkan  data  Satlantas  Polres Lamongan  dapat  disimpulkan  tingkat pelanggaran  kendaraan  lalu  lintas  di Kabupaten  Lamongan  selama  tahun 2013  –  2016  berdasarkan  segi  Profesi, pelanggaran tertinggi adalah Karyawan/Swasta,  hal  ini  mungkin dikarenakan tingginya pekerja di wilayah Lamongan yang kurang memperhatikan standarisasi dalam berkendara  sesuai  undang  –  undang Nomor  22  Tahun  2009  Tentang  Lalu
Lintas  Dan  Angkutan  Jalan  yang  sudah di atur oleh pemerintah RI.
Hasil  perkara  denda  pelanggaran kendaraan lalu lintas disetorkan langsung masuk ke kas Negara dan tidak masuk  dalam  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Hal  ini  juga  di  perkuat  dalam Peraturam  Pemerintah  (PP)  Nomer  50, Tahun  2010  Tentang  jenis  &  tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  yang  berlaku  pada  kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dalam  pasal 1  ayat  (1)  huruf  L  adalah    denda pelanggaran  kendara'an  lalulintas  atau denda  tilang  sebesar  pidana  denda berdasarkan  putusan  pengadilan  yang masuk ke dalam kas Negara. Sedangkan penerimaan  bukan  pajak  (PNBP)  yang dapat  dibagi  hasilkan  ke  Pemerintah Daerah  berdasarkan  Pasal  2  UU  No.  20 Tahun  1997  adalah  PNBP  yang  terkait dengan  penerimaan  dari  pemanfaatan sumber  daya  alam  sesuai  Pasal  11 Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004 tentang  perimbangan  keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan Daerah.
5.2 Saran
Bagi masyarakat luas jalan merupakan sebagian sarana utama dalam perkembangan  kemajuan  Negara  ini
dalam kondisi apapun masyarakat haruslah mentaati peraturan yang berlaku  yang  telah  di  keluarkan  oleh Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia demi kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam berkendara. Diharapkan masyarakat sesama pengguna  jalan  mempunyai  toleransi yang  tinggi  dalam  berkendara  sehingga dapat  tercipta  kenyamanan  berkendara pada diri sendiri maupun orang lain.
Bagi  Kepolisian  Satlantas  Polres Lamongan Diharapkan tetap menjunjung tinggi peraturan undang – undang dalam berlalu lintas yang telah di tetapkan oleh Kepolisian  Republik  Indonesia  demi terciptannya  kenyamanan,  keamanan, dan  keselamatan  bagi  masyarakat  luas, sehingga tercipta tertib berlalu lintas dan dapat  mengurangi  resiko  kecelakaan maupun kecurangan dalam berlalu lintas di jalan raya.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikunto,  Suharsimi.  2010. Prosedur
Penelitian Suatu Pendekatan
Praktik . Jakarta:RinekaCipta
Badan Pusat statistika Kabupaten
Lamomngan, Jl.  Basuki  Rachmad

## No.176
Kejaksaan  Negeri  Lamongan,  2015.  Jl.
Veteran No. 04 Lamongan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 50 Tahun 2010,
tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis
Penenrimaan Negara Bukan Pajak Yang  Berlaku  Pada  Kepolisian Republik Indonesia.
Pemerintah  Republik  Indonesia  (2004),
Undang – Undang Nomor 33
Tahun  2004,  tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah; Polres Lamongan, Satlantas Polres
Lamongan 2015.  Jl.  KBP.  M.
Duryat Lamongan. Sugiyono.  (2010). Metode  Penelitian Kuantitatif  Kualitatif  &  RND .
Bandung : Alfabeta
Sugiyono, 2007. Metode penelitian
pendidikan  pendekatan  Kuantitatif, kualitatif  dan  R  &  D .  Bandung:
Alfabeta.
Undang-undang Republik Indone-
sia  Nomor 20 Tahun 1997, tentang
Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP).
Undang  –  Undang Lalu  Lintas  Dan
Angkutan  Jalan 2009  ( UU  No.  22 Tahun 2009). Jakarta : Visimedia.