## Dominasi Asing dalam Agresivitas Pajak di Indonesia
Siti Maisaroh 1* , Heru Tjaraka 2 , Alfa Rahmiati 3
1,2,3) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga
1) siti.maisaroh-2022@feb.unair.ac.id, 2) heru-t@feb.unair.ac.id, 3) alfa-r@feb.unair.ac.id 3 *Corresponding Author Diajukan : 18 Oktober 2023 Disetujui
: 4 November 2023
Dipublikasi : 1 April 2024

## ABSTRACT
This  research  aims  to  provide  empirical  evidence  of  the  impact  of  foreign  entities  on  tax aggressiveness  in  Indonesia.  The  sample  consists  of  non-financial  companies  listed  on  the Indonesia Stock Exchange from 2017 to 2019, totaling 804 firm-years. The independent variables include  foreign  dominance  represented  by  foreign  share  ownership,  significant  foreign  share ownership,  foreign  commissioners,  foreign  directors,  foreign  CEOs,  and  foreign  CFOs  in  these companies, while the dependent variable is tax aggressiveness. The results indicate that foreign ownership and significant foreign ownership do not have a significant influence on aggressive tax avoidance practices, contrary to previous research findings. However, another intriguing finding is that the composition of foreign commissioners and foreign directors has a significant impact on aggressive tax avoidance. The presence of foreign commissioners and directors appears to lead to increased compliance with tax regulations and a reduction in aggressive tax avoidance practices. This can be attributed to considerations of legal risk, reputation, and higher tax planning costs in the context of multinational corporations. These results provide valuable insights into the role of board  composition  in  managing  a  company's  tax  practices.  Overall,  the  findings  contribute significantly  to  understanding  the  factors  influencing  aggressive  tax  avoidance  practices  in Indonesian  companies,  which  can  serve  as  a  basis  for  more  effective  tax  policies  in  the  future. However, it is essential to note that this study has limitations and further research is needed to gain a deeper understanding of the dynamics of tax practices in an ever-evolving business environment.
Keywords: tax aggressiveness, foreign share ownership, foreign commissioners, foreign directors, foreign CEOs, and foreign CFOs.

## PENDAHULUAN
Pajak sebagai sektor kunci dalam mendukung penerimaan negara bukan hanya berkaitan dengan fungsi anggaran semata, melainkan juga sebagai instrumen pengaturan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah  di  bidang  sosial-ekonomi  (Mardiasmo,  2016).  Kesadaran  dan  aktifitas  masyarakat sebagai wajib pajak memiliki peran yang krusial dalam optimalisasi sistem perpajakan. Pengusaha pun berkeinginan untuk memahami tata cara pembayaran pajak agar terhindar dari kesalahan yang dapat mengakibatkan kelebihan pembayaran atau bahkan memberikan peluang penghindaran pajak yang dapat menguntungkan bisnis mereka (Muljono, 2009).
Salah satu faktor yang sangat penting untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dan mengurangi  praktik  penghindaran  pajak  yang  agresif  di  Indonesia  adalah  tingkat kepatuhan wajib pajak. Saat ini, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yakni sekitar 85%. Data dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan mengalami fluktuasi, namun masih memerlukan perbaikan signifikan. Rasio kepatuhan formal wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2017 sebesar 72,58%, menurun pada 2018 menjadi 71,10%, naik lagi menjadi 73,06% pada tahun 2019,
kemudian meningkat menjadi 77,63% pada tahun 2020 dan 84,07% pada tahun 2021. Untuk tahun 2022, realisasi kepatuhan wajib pajak mencapai 83,2%. Dengan demikian, tantangan utama dalam perpajakan  Indonesia  adalah  meningkatkan  tingkat  kepatuhan  wajib  pajak.  Pengusaha  juga berupaya  untuk  memahami  dan  mengoptimalkan  kewajiban  perpajakan  mereka,  menghindari kesalahan  pembayaran,  dan  memanfaatkan  peluang  sebaik  mungkin  untuk  mendukung  bisnis mereka (Muljono, 2009).
Dalam  konteks  agresivitas  pajak,  penting  untuk  mengadopsi  teori cost  and  benefit yang memberikan  pertimbangan  yang  cermat  terhadap  dampak  dari  praktik  penghindaran  pajak. Agresivitas pajak merupakan perilaku yang memerlukan evaluasi serius mengenai keseimbangan antara biaya dan manfaatnya. Jika biaya dari praktik penghindaran pajak melebihi manfaat yang diperoleh,  maka  praktik  tersebut  mungkin  tidak  dilaksanakan.  Salah  satu  manfaat  yang  dapat diperoleh  dari  penghindaran  pajak  adalah  penghematan  arus  kas,  yang  pada  gilirannya  dapat meningkatkan  nilai  perusahaan  (Annuar  et  al.,  2014).  Namun,  perlu  diingat  bahwa  praktik penghindaran pajak juga dapat memunculkan biaya tambahan, seperti biaya konsultan pajak atau akuntan yang tinggi.
Globalisasi ekonomi telah berdampak signifikan pada investasi lintas negara, terutama Foreign Direct Investment (FDI). Negara maju telah berhasil dalam memobilisasi modal asing, terutama dalam  bentuk  FDI,  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  mereka.  Sementara  itu,  negara tujuan investasi juga menerima manfaat dari investor asing, seperti teknologi yang lebih canggih, tenaga kerja berpengalaman, manajemen yang lebih baik, dan pendapatan pajak yang diperoleh dari keuntungan  investor  asing.  Untuk  mendorong  investasi  asing  di  Indonesia,  pemerintah  telah memberikan  berbagai  insentif.  Data  dari  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM) menunjukkan  peningkatan  investasi  di  Indonesia,  dengan  kontribusi  besar  dari  investasi  asing, khususnya  dari  negara-negara  seperti  Singapura,  China,  Hong  Kong,  Jepang,  dan  Belanda. Realisasi  investasi  Indonesia  pada  tahun  2017  hingga  2021  terus  meningkat.  Pada  tahun  2021, realisasi  investasi  mencapai  Rp901  triliun,  dengan  kontribusi  PMA  sebesar  Rp454  triliun  atau 50,4% dan kontribusi PMDN sebesar Rp447 triliun atau 49,6%.
Namun,  ada  juga  perusahaan  asing  yang  melakukan  penghindaran  pajak  dengan  menunda pembayaran pajak untuk jangka waktu yang lama, dengan dalih melaporkan kerugian dalam SPT Tahunan PPh Badannya (Rahayu, 2010). Praktik ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi penghasilan mereka secara artifisial dan, akibatnya, membayar pajak yang lebih rendah dari yang seharusnya. Dalam beberapa kasus, perusahaan asing yang melaporkan kerugian selama beberapa tahun tetap beroperasi tanpa kebangkrutan.
Upaya  reformasi  perpajakan  telah  dilakukan  untuk  meningkatkan  penerimaan  negara  dengan mengatasi  celah-celah  yang  dimanfaatkan  oleh  wajib  pajak  dalam  praktik  penghindaran  pajak (Suandy,  2014).  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  19/  PMK.03/2018 Tentang  Perubahan  Kedua  atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  70/PMK.03/2017  Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan adalah salah satu langkah yang diambil untuk meminimalisir penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional di Indonesia. Peraturan ini memungkinkan pertukaran informasi perpajakan otomatis antara negara- negara  anggota  OECD,  dengan  tujuan  pencegahan  penghindaran  pajak,  pengelakan  pajak, pencegahan  penyalahgunaan  P3B,  dan  pengumpulan  informasi  tentang  pemenuhan  kewajiban perpajakan.
Pengesahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 menjadi  langkah  penting  dalam  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  Pendapatan  Domestik Bruto  (PDB)  dengan  menarik  investasi  asing  ke  Indonesia.  Undang-undang  ini  menyediakan berbagai  insentif  bagi  investor  asing,  termasuk  penyederhanaan  perizinan  berusaha,  persyaratan investasi,  ketenagakerjaan,  dan  kemudahan  berusaha.  Langkah-langkah  ini  bertujuan  untuk mendorong  minat  investor  asing  untuk  menanamkan  modal  mereka  di  Indonesia  setelah diberlakukannya skema AEOI.
Perusahaan  dengan  kepemilikan  asing  aktif  beroperasi  di  berbagai  negara.  Oleh  karena  itu, keberadaan komisaris dan direktur asing yang memahami dinamika bisnis global sangat penting. Mereka membantu memastikan kepentingan investor asing terlindungi. Meskipun perusahaan asing cenderung menerapkan tata kelola yang baik (Khanna & Palepu, 2000) , mereka juga berusaha untuk
memaksimalkan keuntungan dan mengurangi kewajiban pajak.
Penelitian mengenai pengaruh asing dalam penghindaran pajak telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti. (Salihu et al., 2015) menemukan bahwa kepemilikan asing dan direktur asing memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak di Malaysia. (Kusbandiyah & Norwani, 2018) menemukan  hubungan  serupa  dalam  konteks  perusahaan  manufaktur  di  Indonesia.  Namun, (Nainggolan  &  Sari,  2020) menghasilkan  temuan  yang  berlawanan,  menunjukkan  dampak  negatif kepemilikan asing pada praktik penghindaran pajak. Sementara itu, (Rusydi & Martani, 2014) gagal menemukan dampak signifikan dari kepemilikan asing pada penghindaran pajak di Indonesia.
Penelitian  lain  oleh  (Nadhir,  2015)  menunjukkan  bahwa  kepemilikan  saham  asing  memiliki dampak positif pada penghindaran pajak di Bursa Efek Indonesia, sementara dampak direktur asing tidak signifikan. Penelitian Suranta, Midiastuty, dan Hasibuan (2020) menegaskan pengaruh positif investor  asing  pada  penghindaran  pajak,  sementara  komisaris  asing  tidak  berpengaruh.  Temuan oleh (Maisaroh & Setiawan, 2021) menunjukkan bahwa kepemilikan saham asing dan komisaris asing memiliki dampak negatif pada penghindaran pajak, sementara direktur asing tidak berpengaruh.
Perbedaan  hasil  penelitian  sebelumnya  dapat  disebabkan  oleh  perbedaan  dalam  pengukuran variabel dependen, yaitu penghindaran pajak, dan pengaruh dari faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi hasil penelitian. Penelitian ini fokus pada dampak kepemilikan asing dalam praktik agresivitas pajak, dan juga mempertimbangkan peran direktur utama dan keuangan asing sebagai variabel independen tambahan.
Selain  itu,  penelitian  ini  melihat  periode  setelah  diberlakukan  Peraturan  Menteri  Keuangan Republik  Indonesia  Nomor  19/PMK.03/2018  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  praktik penghindaran pajak perusahaan multinasional di Indonesia. Penelitian ini berlangsung pada tahun 2017-2019,  dan  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  dalam  evaluasi  efektivitas  kebijakan perpajakan di Indonesia serta memahami tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak Badan di negara ini. Penelitian  ini juga memasukkan variabel  direktur utama asing dan direktur keuangan  asing  di  Indonesia,  yang  belum  banyak  diteliti  terkait  dengan  agresivitas  pajak  serta berusaha melengkapi keterbatasan pada penelitian (Maisaroh & Setiawan, 2021) yang belum berhasil membuktikan pengaruh direktur asing terhadap penghindaran pajak.

## STUDI LITERATUR
Dalam  konteks  teori cost  and  benefit yang  memberikan  evaluasi  pada  keputusan  melalui pertimbangan  mendalam  mengenai  konsekuensi  yang  kemungkinan  akan  ditimbulkan (Dreze  & Stern, 1987) , praktik penghindaran pajak agresif memiliki keuntungan yang signifikan. Salah satu manfaat  utama  dari  penghindaran  pajak  adalah  penghematan  arus  kas  yang  mengakibatkan peningkatan arus kas yang mengalir ke perusahaan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan nilai perusahaan  (Annuar  et  al.,  2014).  Pemegang  saham  perusahaan  percaya  bahwa  praktik penghindaran pajak agresif akan menghasilkan dividen yang lebih besar. Sementara itu, manajemen juga melihat bahwa praktik ini dapat meningkatkan laba sesungguhnya, yang dapat meningkatkan insentif dan bonus bagi manajer perusahaan.
Namun demikian, penghindaran pajak agresif juga membawa dampak negatif bagi perusahaan. Salah  satunya  adalah  reputasi  perusahaan  yang  dapat  terganggu  jika  masyarakat  memiliki kepedulian  tinggi  terhadap  praktik  pajak  perusahaan.  Penelitian (Hanlon  &  Shevlin,  2005) menunjukkan  bahwa  perusahaan  yang  terlibat  dalam  penghindaran  pajak  cenderung  mengalami penurunan harga saham. Selain itu, biaya penggunaan jasa konsultan pajak dan akuntan yang mahal juga menjadi faktor penting dalam penghindaran pajak. Penggunaan penerjemah untuk konsultasi juga  dapat  meningkatkan  biaya,  dan  konsultan  pajak  atau  akuntan  perusahaan  PMA  mungkin menetapkan tarif tinggi karena tingkat kompleksitas transaksi yang tinggi.
Penelitian  oleh (Nainggolan  &  Sari,  2020) menunjukkan  bahwa  kepemilikan  asing  memiliki dampak negatif pada praktik penghindaran pajak. Meskipun perusahaan dikuasai oleh entitas asing, pemegang  saham  tetap  mengharapkan  manfaat  jangka  panjang  perusahaan,  mendorong  praktik good corporate governance , dan mengurangi penghindaran pajak. Ini sejalan dengan teori cost and benefit ,  yang  menekankan  bahwa  pemilik  perusahaan  akan  mempertimbangkan  manfaat  jangka panjang  dan  biaya  yang  timbul  dari  tindakan  tertentu.  Jika  praktik  penghindaran  pajak menghasilkan keuntungan yang lebih besar daripada biaya yang ditimbulkan, pemilik perusahaan
akan cenderung menghindari pajak.
Selain itu, penelitian oleh (Salihu et al., 2015), (Alkurdi & Mardini, 2020), (Shi et al., 2020), dan (Annisa  et  al.,  2020) menunjukkan  bahwa  pemegang  saham  asing  dalam  perusahaan  cenderung meningkatkan  perilaku  penghindaran  pajak,  terutama  dengan  memanfaatkan  skala  internasional mereka untuk menghindari perpajakan. Temuan (Kusbandiyah & Norwani, 2018) juga mendukung hal ini dan menyatakan bahwa tingkat kepemilikan asing yang tinggi dapat meningkatkan praktik penghindaran  pajak..  Berdasarkan  teori  dan  penelitian  tersebut,  hipotesis  1  dalam  penelitian  ini adalah:
H1: Kepemilikan oleh asing memiliki pengaruh positif pada praktik agresivitas pajak. H2: Kepemilikan oleh asing signifikan memiliki pengaruh positif pada praktik agresivitas pajak.
Komisaris asing, yang dalam penelitian ini merujuk pada komisaris berkewarganegaraan asing, memainkan  peran  penting  dalam  struktur  dewan  perusahaan.  Kehadiran  mereka  mencerminkan keragaman  dalam  dewan,  yang  dapat  terjadi  karena  pengaruh  kepemilikan  asing  yang  berusaha melindungi kepentingan mereka (Choi et al., 2012). Teori cost and benefit (Dreze & Stern, 1987) menekankan  bahwa  pemilik  perusahaan  akan  lebih  memprioritaskan  keuntungan  besar  daripada biaya  yang  akan  ditimbulkan.  Semakin  besar  kepemilikan  saham,  semakin  besar  pengaruhnya terhadap  pengambilan  keputusan.  Oleh  karena  itu,  komisaris  asing  sebagai  perwakilan  investor asing dapat cenderung melakukan penghindaran pajak, yang dapat menghasilkan keuntungan yang seharusnya lebih besar daripada yang dilaporkan. Hal ini dapat menguntungkan investor.
Penelitian empiris oleh ( Idzni & Purwanto, 2017 ) menunjukkan bahwa komisaris asing memiliki pengaruh positif pada praktik penghindaran pajak. Semakin banyak komisaris asing dalam suatu perusahaan,  semakin  tinggi  praktik  penghindaran  pajaknya.  Berdasarkan  teori  dan  penelitian tersebut, hipotesis 3 dalam penelitian ini adalah:
H3: Komposisi komisaris asing memiliki pengaruh positif pada praktik agresivitas pajak.
Dalam  konteks  pengawasan  manajemen  yang  efektif,  komposisi  dewan  direksi  menjadi pertimbangan  penting  (Badertscher  et  al.,  2013).  Kehadiran  direktur  asing  dalam  dewan  direksi perusahaan  dapat  memiliki  pengaruh  besar  terhadap  keputusan  bisnis,  termasuk  praktik penghindaran pajak. Teori cost and benefit ( Dreze & Stern, 1987) tetap relevan, dengan pemilik perusahaan  lebih  memperhatikan  keuntungan  besar  daripada  biaya  yang  akan  timbul.  Semakin besar  kepemilikan  saham,  semakin  besar  pengaruhnya  terhadap  pengambilan  keputusan, mendorong direktur asing untuk melakukan penghindaran pajak.
Penelitian oleh (Salihu et al., 2015) menunjukkan bahwa parlemen asing berdampak positif pada praktik  penghindaran  pajak  di Malaysia.  Temuan  ini didukung  oleh ( Nainggolan  &  Sari,  2020), yang  menemukan  bahwa  direktur  asing  dengan  kepentingan  jangka  pendek  berpengaruh  positif terhadap  tindakan  penghindaran  pajak.  Oleh  karena  itu,  semakin  banyak  direktur  asing  dalam dewan  direksi  perusahaan  PMA,  semakin  besar  kecenderungan  perusahaan  untuk  melakukan penghindaran pajak. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, hipotesis ke empat dari penelitian ini adalah:
H4: Komposisi direktur asing memiliki pengaruh positif pada agresivitas pajak.
Teori cost  and  benefit memberikan  dasar  untuk  menguji  apakah  kepemilikan  posisi  direktur utama asing dan direktur keuangan asing dalam perusahaan dapat menghasilkan pengaruh positif yang signifikan pada praktik agresivitas pajak. Penelitian dari (Maisaroh & Setiawan, 2021) yang tidak  berhasil  membuktikan  pengaruh  direktur  asing  terhadap  penghindaran  pajak  akan  diuji kembali dalam konteks agresivitas pajak. Sebaliknya, (Nurzaman et al., 2021) menyatakan bahwa keberadaan direksi asing meningkatkan agresivitas pajak. Berdasarkan teori dan penelitian tersebut, hipotesis ke lima dan enam dari penelitian ini adalah:
H5: Direktur utama asing memiliki pengaruh positif pada agresivitas pajak. H6: Direktur keuangan asing memiliki pengaruh positif pada agresivitas pajak.

## METODE

## Populasi dan Sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh sektor perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2017-2019. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling , sehingga diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 804 perusahaan-tahun (Tabel 1).
Tabel 1. Pemilihan Sampel yang Digunakan
Keterangan Tahun Total 2017 2018 2019 Perusahaan Terdaftar di BEI selain sektor keuangan 446 516 548 1510 Dikurangi: Perusahaan yang mengalami kerugian (69) (54) (83) (206) Perusahaan yang datanya tidak tersedia lengkap (116)  (187) (197) (500) Jumlah sampel (perusahaan-tahun) 804
Sumber: Peneliti (2023)

## Jenis dan Sumber Data
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder.  Sumber  data  diperoleh  dari laporan  keuangan  tahunan ( annual  report )  seluruh  sektor  non  keuangan  yang terdaftar  di  Bursa Efek  Indonesia  (BEI) tahun  2017-2019 yang berkaitan  pada  variabel  penelitian yang  bersumber pada Indonesia Stock Exchange (IDX) (www.idx.co.id).

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  penelitian  ini  yaitu  studi  dokumenter  yang  dihasilkan  oleh  pihak- pihak  lain  berupa  bukti,  catatan,  ataupun  laporan  yang  dipublikasikan  secara  umum  untuk menghasilkan informasi bagi penelitian. Peneliti menggunakan laporan keuangan yang berasal dari laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit dan dipublikasi secara resmi di Indonesia Stock Exchange (IDX) atau situs resmi perusahaan. Data yang diambil meliputi data kuantitatif neraca, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Selain itu, data-data lain terkait kepemilikan perusahaan dan data laporan keuangan, diambil dari Thomas Reuters Eikon.

## Definisi Konsep, Operasionalisasi, dan Pengukuran Variabel
Definisi operasional adalah suatu definisi yang dirumuskan oleh peneliti tentang istilah-istilah yang ada pada masalah peneliti dengan maksud untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan orang-orang  yang  terkait  dengan  penelitian.  Variabel  dependen  pada  penelitian  ini  adalah agresivitas  pajak.  Sedangkan  variabel  independen  yang  diuji  adalah  kepemilikan  saham  asing, kepemilikan  saham  asing  signifikan,  komisaris  asing,  direksi  asing,  direktur  utama  asing,  dan direktur keuangan asing.
Tabel 2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Variabel Definisi Operasional Pengukuran Dependen Agresivitas Pajak (BTD) Agresivitas pajak diukur menggunakan book tax difference (BTD) yang merupakan  perbedaan  antara laba  akuntansi  dengan  laba fiskal. Dimana: =  laba  akuntansi  sebelum pajak perusahaan i pada tahun t; = beban pajak saat ini untuk perusahaan i pada tahun t;
= statutory  tax  rate (tarif PPh badan sesuai UU PPh), tahun t; Comprix,  Graham  &  Moore (2011) Independen Kepemilikan Saham Asing (FOR_OWN) Modal  yang  bersumber  dari negara asing, perseorangan asing  dan  badan  hukum  di Indonesia  yang  sebagian  atau seluruh  modalnya  dari  pihak asing. FOR_OWN=  Jumlah  saham  yang dimiliki  asing  dibagi  total  saham yang beredar. Salihu et al., (2015) Kepemilikan Saham Asing Signifikan (FOR_SIGN) Kepemilikan  saham  asing  yang lebih dari 20%. Skor  1,  jika  nilai  kepemilikan asing lebih dari 20%. Skor 0, jika sebaliknya. Komisaris Asing (FOR_COM) Proporsi komisaris yang berkewarganegaraan asing. FOR_COM  =  Jumlah  komisaris asing dibagi total komisaris. Salihu et al., (2015) Direksi Asing (FOR_DIR) Proporsi direktur yang berkewarganegaraan asing. FOR_DIR = Jumlah direktur asing dibagi total dewan direksi. Salihu et al., (2015) Direktur Utama Asing (FOR_CEO) Direktur utama/CEO yang menjabat  bukan  merupakan warna negara Indonesia. Skor  1,  jika  direktur  utama merupakan  warga  negara  asing. Skor 0, jika sebaliknya. Direktur Keuangan Asing (FOR_FINANCE) Direktur  keuangan/CFO  yang menjabat  bukan  merupakan warna negara Indonesia. Skor  1,  jika  direktur  keuangan merupakan  warga  negara  asing. Skor 0, jika sebaliknya. Kontrol Ukuran Perusahaan (SIZE) Sebuah ukuran yang menggambarkan  besar  kecilnya perusahaan. SIZE= Ln (Total Aset) Richardson dan Taylor (2012) Profitabilitas (ROA) Kemampuan  perusahaan  dalam menghasilkan laba. ROA= Laba sebelum pajak dibagi total aset Richardson dan Taylor (2012) Intensitas Modal (CAPINT) Besaran  aset  perusahaan  yang diinvestasikan  dalam  bentuk aktiva tetap. CAPINT= net property, plant, and equipment dibagi total aset periode sebelumnya. Richardson dan Taylor (2012) Leverage (LEV) Kemampuan  perusahaan  untuk mengelola  aset  dari  pinjaman (kreditor). LEV=  Total  hutang  dibagi  total aset Salihu et al.,(2015) Firma Audit (AUDIT_FIRM) Audit  yang  dilakukan  oleh Kantor  Akuntan  Publik  (KAP) Big 4 atau bukan. Skor 1, jika firma audit merupakan KAP  Big  4.  Skor  0,  jika sebaliknya.
Sumber: Peneliti (2023)

## HASIL
Sebelum  dilakukan  uji  hipotesis,  terlebih  dahulu  dilakukan  analisis  statistik  deskriptif  untuk memperoleh gambaran atau deskripsi variabel-variabel dalam penelitian. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari laporan keuangan seluruh perusahaan periode 2017-2019, diperoleh 804 perusahaan  yang  memenuhi  kriteria  untuk  sampel  penelitian.  Berikut  merupakan  hasil  statistik deskriptif yang berisi karakteristik sampel penelitian berupa jumlah sampel, nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum:
Tabel 3. Statistik Deskriptif N Mean Std Dev. Minimun Maximum BTD 804 0.0830 0.0884 0 0.7124 FOR_OWN 804 26.3893 29.2636 0 99.7857 FOR_SIGN 804 0.4378 0.4964 0 1 FOR_COM 804 0.0846 0.2002 0 1 FOR_DIR 804 0.1202 0.2143 0 1 FOR_CEO 804 0.1504 0.3577 0 1 FOR_FINANCE 804 0.0833 0.2765 0 1 SIZE 804 22.0699 1.6251 15.4322 26.5730 ROA 804 0.1001 0.0851 0 0.7300 CAPINT 804 0.3795 0.2771 0 2.0689 LEV 804 0.7126 1.8982 0 40.7208 AUDIT_FIRM 804 0.3631 0.4812 0 1
Sumber: Peneliti (2023)
Tabel  3  menyajikan  statistik  deskriptif  yang  relevan  untuk  penelitian  ini.  Variabel  BTD menunjukkan kisaran nilai antara 0 hingga 0,71, dengan nilai rata-rata sekitar 0,08 (8%). Rata-rata kepemilikan asing adalah sekitar 26,3, dengan nilai minimum 0 dan maksimum 99,78. Temuan ini mencerminkan variasi yang signifikan dalam kepemilikan saham oleh entitas asing di perusahaan- perusahaan  Indonesia.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  kita  dapat  mengidentifikasi  perusahaan dengan  dewan  komisaris  dan  dewan  direksi  yang  sepenuhnya  diisi  oleh  warga  negara  asing, sementara ada pula perusahaan yang memiliki dewan dengan susunan yang tidak melibatkan warga negara  asing  sama  sekali.  Rata-rata  komposisi  dewan  komisaris  asing  adalah  sekitar  8,4%, sementara dewan direksi asing memiliki rata-rata sekitar 12,0%. Selanjutnya, posisi direktur utama asing dan direktur keuangan asing memiliki rata-rata masing-masing sekitar 1,5% dan 8,0%.
Dari Tabel 4, dapat dilihat bahwa variabel kepemilikan asing menunjukkan koefisien sebesar - 0.0000 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.575 (α > 0,10). Demikian pula, variabel kepemilikan asing signifikan juga memiliki koefisien sebesar -0.0002 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.962 (α  >  0,10).  Hasil  ini menunjukkan  bahwa  kedua  variabel tersebut, yaitu  kepemilikan  asing dan kepemilikan  asing  signifikan,  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  praktik penghindaran pajak agresif, sehingga H1 dan H2 harus ditolak. Hasil ini kontras dengan temuan penelitian  oleh  Nainggolan  &  Sari (2020),  yang  menggunakan  variabel dummy  untuk mewakili kepemilikan asing signifikan dan mendapatkan hasil bahwa kepemilikan asing signifikan memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
Namun,  temuan  menunjukkan  bahwa  komposisi  dewan  komisaris  asing  memiliki  pengaruh negatif  yang  signifikan  terhadap  praktik  penghindaran  pajak  agresif.  Koefisien  untuk  komisaris asing  adalah  -0.0704  dan  -0.0609,  dengan  tingkat  signifikansi  0.0000  (α  <  0,01).  Hasil  ini mengindikasikan bahwa kehadiran komisaris asing cenderung meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan mengurangi praktik penghindaran pajak agresif. Komisaris asing diduga lebih mempertimbangkan risiko hukum dan reputasi yang mungkin timbul dari penghindaran pajak agresif  daripada  manfaat  yang  mungkin  diperoleh.  Selain  itu,  biaya  perencanaan  pajak  yang melibatkan konsultan pajak atau akuntan juga menjadi faktor penting, dan kompetensi konsultan pajak atau akuntan dalam menangani perusahaan multinasional juga menjadi pertimbangan. Hasil ini  juga  melengkapi  penelitian  (Suranta  et  al.,  2020)  yang  tidak  dapat  membuktikan  pengaruh dewan komisaris asing terhadap praktik penghindaran pajak, serta berlawanan dengan penelitian (Idzni  &  Purwanto,  2017) ,  yang  mengklaim  bahwa  semakin  banyak  komisaris  asing  dalam  suatu perusahaan, semakin tinggi praktik penghindaran pajak.

## Tabel 4. Pengaruh Asing terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Terdaftar di Indonesia
Selain  itu,  komposisi  direksi  asing  juga  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  praktik penghindaran  pajak  agresif.  Koefisien  untuk  direksi  asing  adalah  -0.0527,  dengan  tingkat signifikansi sebesar 0.001 (α < 0,01). Penelitian ini juga melengkapi penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Maisaroh dan Setiawan (2021), yang tidak dapat membuktikan pengaruh direktur asing terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini juga menambahkan variabel CEO asing dan CFO asing, dan menemukan bahwa direktur keuangan asing berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak agresif. Koefisien untuk direktur keuangan asing adalah -0.0159 dan -0.0147, dengan tingkat signifikansi masing-masing sebesar 0.023 (α < 0,05) dan 0.028 (α < 0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan, yang dianggap sebagai aset  berharga,  sehingga  direksi  asing,  khususnya  direktur  keuangan  asing,  cenderung  untuk melaporkan pajak  dengan  lebih hati-hati  agar  tidak melakukan  penghindaran  pajak  agresif yang dapat berisiko di masa depan.
Selanjutnya,  variabel  kontrol  seperti  ukuran  perusahaan  dan  rasio  profitabilitas  menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,0000 (α < 0,01) dengan koefisien masing-masing -0.0172 dan 0.8915. Hal ini menegaskan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan rasio profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak agresif. Temuan ini sejalan dengan penelitian  (Taylor &  Richardson,  2012),  yang  menunjukkan  bahwa  rasio  profitabilitas  memiliki pengaruh  positif  terhadap  praktik  penghindaran  pajak.  Namun,  penelitian  ini  tidak  dapat membuktikan pengaruh intensitas modal, leverage , dan firma audit terhadap penghindaran pajak agresif.
1 2 3 4 5 6 7 C 0.367*** (0.000) 0.366*** (0.000) 0.380*** (0.000) 0.359*** (0.000) 0.368*** (0.000) 0.376*** (0.000) 0.379*** (0.000) FOR_OWN -0.000 (0.671) -0.000 (0.575) FOR_SIGN -0.000 (0.877) -0.000 (0.962) FOR_COM -0.060*** (0.000) -0.070*** (0.000) FOR_DIR 0.020 (0.175) 0.052*** (0.001) FOR_CEO 0.003 (0.534) 0.002 (0.710) FOR_FINANCE -0.014** (0.028) -0.015** (0.023) SIZE -0.016*** (0.000) -0.016*** (0.000) -0.017*** (0.000) -0.016*** (0.000) -0.016*** (0.000) -0.017*** (0.000) -0.017*** (0.000) ROA 0.879*** (0.000) 0.880*** (0.000) 0.883*** (0.000) 0.882*** (0.000) 0.880*** (0.000) 0.882*** (0.000) 0.891*** (0.000) CAPINT -0.006 (0.327) -0.006 (0.332) -0.006 (0.317) -0.005 (0.425) -0.006 (0.334) -0.006 (0.336) -0.003 (0.564) LEV -0.000 (0.175) -0.000 (0.176) -0.000 (0.162) -0.000 (0.178) -0.000 (0.175) -0.000 (0.170) -0.000 (0.157) AUDIT_FIRM 0.001 (0.708) 0.001 (0.711) 0.002 (0.621) 0.001 (0.776) 0.001 (0.703) 0.004 (0.430) 0.003 (0.495) Adjusted R 2 0.8294 0.8321 0.8052 0.8336 0.8317 0.8269 0.8069 F-Statistik 462.73 462.56 480.89 464.58 462.96 467.91 268.19 Prob (F- Statistic) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 Observation 804 804 804 804 804 804 804 Keterangan:
***,**,* masing-masing signifikan pada 1%,5%,10%

## KESIMPULAN
Hasil analisis dalam penelitian ini memberikan gambaran yang menarik tentang hubungan antara faktor kepemilikan asing dan komposisi dewan direksi dengan praktik penghindaran pajak agresif di  perusahaan-perusahaan  Indonesia.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  kepemilikan  asing  dan kepemilikan  asing  signifikan  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  praktik penghindaran pajak agresif, yang bertentangan dengan temuan penelitian sebelumnya.
Namun,  temuan  menarik  lainnya  adalah  bahwa  komposisi  dewan  komisaris  asing  dan  direksi asing  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  penghindaran  pajak  agresif.  Kehadiran komisaris  asing  dan  direksi  asing  tampaknya  mengarah  pada  peningkatan  kepatuhan  terhadap peraturan perpajakan dan penurunan praktik penghindaran pajak agresif. Hal ini dapat dijelaskan oleh pertimbangan risiko hukum, reputasi, dan biaya perencanaan pajak yang lebih tinggi dalam konteks  perusahaan  multinasional.  Hasil  ini  memberikan  wawasan  berharga  tentang  peran komposisi dewan dalam pengelolaan praktik perpajakan perusahaan.
Secara  keseluruhan,  temuan  dalam  penelitian  ini  memberikan  kontribusi  penting  dalam pemahaman  tentang  faktor-faktor  yang  memengaruhi  praktik  penghindaran  pajak  agresif  di perusahaan-perusahaan  Indonesia,  dan  hasil  ini  dapat  menjadi  dasar  bagi  kebijakan  perpajakan yang lebih efektif di masa depan. Namun, perlu diingat bahwa penelitian ini memiliki batasan dan memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami lebih dalam dinamika praktik perpajakan di lingkungan bisnis yang berubah-ubah.

## REFERENSI
Alkurdi,  A.,  &  Mardini,  G.  H.  (2020).  The  Impact  of  Ownership  Structure  and  The  Board  of Directors  Composition  on  Tax  Avoidance  Strategies :  Empirical  Evidence  From  Jordan.
Journal of Financial Reporting and Accounting , 18 (4).
Annisa,  A.,  Sari,  R.  N.,  &  Ratnawati,  V.  (2020).  Pengaruh  Kepemilikan  Saham  Asing,  Kualitas Informasi  Internal  dan  Publisitas  Chief  Executive  Officer  Terhadap  Penghindaran  Pajak. Jurnal Akuntansi , 8 (2).
Annuar, H. A., Salihu, I. A., & Obid, S. N. S. (2014). Corporate Ownership, Governance and Tax Avoidance : An Interactive Effects. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 150–160. Badertscher, B. A., Katz, S. P., & Rego, S. O. (2013). The Separation of Ownership and Control and Corporate Tax Avoidance. Journal of Accounting and Economics , 56 (2–3), 228–250.
Choi, H. M., Sul, W., & Min, S. K. (2012). Foreign Board Membership and Firm Value In Korea . Management Decision , 50 (2), 207–233.
Dreze, J., & Stern, N. (1987). The theory of Cos-Benefit Analysis. Handbook of Public Economics , 909–989.
Hanlon, M., & Shevlin, T. (2005). Book-Tax Conformity for Corporate Income : An Introduction To The Issues. In Tax Policy and The Economy , 19 (9).
Idzni,  I.  N.,  &  Purwanto,  A.  (2017).  Pengaruh  Ketertarikan  Investor  Asing  Dan  Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan. Diponegoro Journal of Accountung , 6 (1).
Khanna, T., & Palepu, K. (2000). Is Group Affiliation Profitable In Emerging Markets ? An Analysis Of Diversified Indian Business Groups. Journal of Finance , 55 (2), 867–891.
Kusbandiyah, A., & Norwani, N. M. (2018). The Influence of Size Firm and Ownership Structure Toward  Aggresive  Tax  Avoidance  of  Manufacture  Companies  Listed  in  Indonesia  Stock Exchange .
Maisaroh,  S.,  &  Setiawan,  D.  (2021).  Kepemilikan  Saham  Asing,  Dewan  Komisaris  Asing  dan Direksi Asing Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis . Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi . Yogyakarta : Penerbit Andi. Muljono, D. (2009). Tax Planning-Menyiasati Pajak dengan Bijak . Yogyakarta : Penerbit Andi. Nadhir, M. G. (2015). Pengaruh Minat Investor Asing Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI 2011-2014 .
Nainggolan,  C.,  &  Sari,  D.  (2020).  Kepentingan  Asing,  Aktivitas  Internasional  dan  Thin Capitalization :  Pengaruh  Terhadap  Agresivitas  Pajak  di  Indonesia. Jurnal  Akutansi  Dan Bisnis , 19 (2).
Nurzaman,  R.,  Sasongko,  P.,  &  Widjaja,  M.  (2021).  The  Effect  of  Foreign  Directors  on  Tax Avoidance : Evidence From Indonesia. Journal of Management and Accountung Research , 13 (2), 1–17.
Rahayu, N. (2010). Regulatory Evaluation of Foreign Investment Tax Avoidance Practices. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 7 (1), 61–78.
Rusydi,  M.  K.,  &  Martani,  D.  (2014).  Pengaruh  Struktur  Kepemilikan  Terhadap  Aggresive.
Simposium Nasional Akuntansi .
Salihu, I. A., Annuar, H. A., & Sheikh Obid, S. N. (2015). Foreign Investor ’Interests and Corporate Tax  Avoidance :  Evidence  From  an  Emerging  Economy. Journal  of  Contemporary Accounting and Economics , 11 (2), 138–147. Shi,  C.,  Wang,  Y.,  &  Wu,  X.  (2020).  The  Impact  of  Foreign  Ownership  on  Tax  Avoidance :
Evidence From China. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation .
Suandy, E. (2014). Hukum Pajak Edisi 6 . Yogyakarta : Penerbit Salemba Empat.
Suranta, E., Midiastuty, P., & Hasibuan, H. R. (2020). The Effect of Foreign Ownership Structure and Foreign Commissioners’ Board of Tax Avoidance. Journal  of  Economics, Business & Accountancy Ventura , 22 (3).
Taylor, G., & Richardson, G. (2012). International Corporate Tax Avoidance Practices : Evidence From  Australian  Firms.  International  Journal  of  Accounting. International  Journal  of Accounting , 47 (4), 469–496.