## Analisis Kemandirian dan Efektivitas Keuangan Pada Kinerja Pemerintah Kota Medan
Junita Putri Rajana Harahap 1,* & Murni Dahlena Nasution 2 1,2 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Medan, Indonesia
* Email : ririeharahap87@gmail.com
Abstract: Performance is the output of activities or programs that have been planned in connection with the use of the budget with measurable quantity and quality. Implementation of performance is said to be good if the  achievement  is  in  accordance  with  what  has  been  planned.  Performance  measurement  is  related  to autonomy which requires the authority and responsibility of the local government in managing finances and running  its  government.  Good  performance  can  be  measured  by  several  ratios,  namely  the  independence ratio and effectiveness of PAD, which was used in this study. This study aims to find out and analyze how the Medan city government in organizing its government in order to realize the interests of the community based on  the  principles  of  transparency  and  public  accountability.  This  study  uses  descriptive  analysis  and  uses quantitative and qualitative data with primary and secondary data sources. This research was conducted in the city government  of  Medan with years of  research starting from 2012 to  2016. The results of  this study indicate that the city government of Medan has been very independent and very effective in the performance of financial management and running the wheels of government.
Abstraksi:  Kinerja  adalah  output  dari  kegiatan atau  program  yang  telah  direncanakan  sehubungan  dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang dapat diukur. Implementasi kinerja dikatakan baik jika pencapaiannya sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pengukuran kinerja terkait dengan otonomi yang  membutuhkan  wewenang  dan  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangan  dan menjalankan  pemerintahannya.  Kinerja  yang  baik  dapat  diukur  dengan  beberapa  rasio,  yaitu  rasio independensi  dan  efektivitas  PAD  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pemerintah kota Medan dalam menyelenggarakan pemerintahannya guna  mewujudkan  kepentingan  masyarakat  berdasarkan  prinsip  transparansi  dan  akuntabilitas  publik. Penelitian  ini  menggunakan  analisis  deskriptif  dan  menggunakan  data  kuantitatif  dan  kualitatif  dengan sumber  data  primer  dan  sekunder.  Penelitian  ini  dilakukan  di  pemerintah  kota  Medan  dengan  tahun penelitian  mulai  2012-2016.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  kota  Medan  telah  sangat independen dan sangat efektif dalam kinerja manajemen keuangan dan menjalankan roda pemerintah.
Keywords: effectiveness ratio; efficiency ratio; financial performance

## Pendahuluan
Kinerja  merupakan  gambaran  atas  apa yang  telah  direncanakan.  Kinerja  juga  dapat dikatakan  sebagai  ukuran  pencapaian  atas suatu  program  yang  telah  direncanakan. Pelaksanaan  kinerja  dikatakan  baik  apabila pencapaian  sesuai  dengan  apa  yang  telah direncanakan.  Apabila  pencapaian  melebihi dari  apa  yang  direncanakan,  maka  kinerja dapat  dikatakan  bagus.  Namun  apabila pencapaian  tidak  sesuai  dengan  apa  yang direncanakan  atau  kurang  dari  apa  yang direncanakan, maka dapat dikatakan
kinerjanya  kurang  bagus.  Kinerja  keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan  indikator  keuangan.  Menurut PP  No.  8/tahun  2006  tentang  Pelaporan Keuangan  dan  Kinerja  Instansi  Pemerintah, kinerja  adalah  hasil  keluaran  dari  kegiatan atau  program  yang  akan  atau  telah  dicapai sehubungan  dengan  penggunaan  anggaran dengan  kuantitas  dan  kualitas  yang  terukur. Pengukuran  kinerja  dinilai  penting  untuk menilai  akuntabilitas  pemerintah  dalam melaksanakan  pelayanan  kepada  masyarakat yang lebih baik.
Prinsip  Otonomi  daerah  belakangan  ini mengubah paradigma pembangunan  nasional dari  dari  paradigma  pertumbuhan  menuju paradigma  pemerataan  pembangunan  secara adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara  lain  diwujudkan  melalui  kebijakan otonomi  daerah  dan  perimbangan  keuangan pusat  dan  daerah  yang  diatur  dalam  satu paket Undang-undang yaitu UU No. 22 tahun 1999  yang  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  No.  32  tahun  2004  tentang Pemerintah  Daerah  dan  UU  No.  25  tahun 1999  yang  telah  diubah  menjadi  Undang- undang  No.  33  tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah Pusat dan Daerah. Pembangunan daerah juga telah menjadi bagian integral dari pembangunan nasional terkait prinsip
otonomi
daerah.
Otonomi
daerah menimbulkan adanya kewenangan dan tanggung  jawab  pemerintah  daerah  dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakatnya berdasarkan prinsip
transparansi,  partisipasi,  dan  akuntabilitas kepada  masyarakat.    Beberapa  ciri  utama suatu  daerah  dapat  dikatakan  mampu melaksanakan  otonomi  adalah  kemampuan untuk mengelola keuangannya sendiri dengan meminimalisasi ketergamtungan bantuan  pemerintah  pusat  atau  daerah  lain. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui kinerja  keuangan  pemerintah  Kota  Medan dalam  mengelola  keuangan  pemerintah daerahnya  sesuai  dengan  prinsip  otonomi. Apakah  pemerintah  kota  medan  mampu menjalankan pemerintahannya secara mandiri dan efektif tanpa tergantung bantuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain. Apabila pemerintah kota Medan mampu mengelola  keuangan  daerahnya  dengan baik, mandiri  dan  efektif  maka  akan  semakin  baik pula kinerja pemerintah kota Medan tersebut.

## Kajian Teori
Kinerja Keuangan Daerah
Keuangan  daerah  adalah  kemampuan pemerintah  daerah  untuk  mengelola  mulai dari merencanakan,
melaksanakan, mengawasi, mengendalikan,
dan mengevaluasi  berbagai  sumber  keuangan sesua  dengan  kewenangannya  dalam  rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi  dan  tugas  pembantuan  di daerah  yang  diwujudkan  dalam  bentuk anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah. Menurut  UU  No.  17  Tahun  2003,  keuangan daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan  pemerintah  daerah  yang dapat  dinilai  dengan  uang,  serta  segala sesuatu  baik  berupa  uang  maupun  barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  daerah  tersebut.  Ruang  lingkup keuangan  daerah  meliputi:  (1)  hak  daerah untuk  memungut  pajak  dan  retribusi  daerah serta  melakukan  pinjaman;  (2)  kewajiban daerah  untuk  menyelenggarakan  urusan pemerintahan  daerah;  (3)  penerimaan  dan pengeluaran  daerah;  (4)  kekayaan  daerah yang  dikelola  sendiri  atau  oleh  pihak  lain; dan  (4)  kekayaan  pihak  lain  yang  dikuasai oleh  pemerintah  daerah  dalam  rangka penyelenggaraan  tugas  pemerintahan  dan atau kepentingan umum.
Berikut  tujuan  penilaian  kinerja  di sektor publik (Mahmudi dalam Halim, 2007): (1)  Mengetahui  tingkat  ketercapaian  tujuan organisasi.  Penilaian  kinerja  pada  organisasi sektor  publik  digunakan  untuk  mengetahui tingkat ketercapaian tujuan dan juga menunjukkan  apakah  organisasi  berjalan sesuai  arah  menyimpang  dari  tujuan  yang ditetapkan; (2) Menyediakan sarana pembelajaran  pegawai.  Pengukuran  kinerja merupakan sarana untuk pembelajaran pegawai  tentang  cara  mereka  seharusnya bertindak,  serta  memberikan  dasar  dalam perubahan perilaku, sikap, skill,  atau pengetahuan  kerja  yang  harus  dimiliki pegawai  untuk  mencapai  hasil  kerja  terbaik; (3)  Memperbaiki  kinerja  periode-periode berikutnya.  Saat  ini,  kinerja  harus  lebih  baik dari kinerja sebelumnya, dan kinerja mendatang harus  lebih  baik  daripada sekarang;  (4)  Memberikan  pertimbangan yang  sistematik  dalam  pembuatan  keputusan
Pemberian penghargaan (reward) dan
hukuman  (punishment).  Organisasi  yang berkinerja  tinggi  memiliki  hubungan  yang jelas dengan  knowledge, skill, dan  kontribusi individu  terhadap  kinerja  organisasi;  (5) Memotivasi  pegawai  Dengan  pengukuran kinerja yang dihubungkan dengan manajemen kompensasi, pegawai yang berkinerja  tinggi  akan  memperoleh  reward; (6) Menciptakan akuntabilitas publik
Pengukuran  kinerja  menunjukkan  seberapa besar  kinerja  manajerial  dicapai,  seberapa bagus  kinerja  finansial  organisasi,  dan kinerja lainnya yang  menjadi  dasar penilaian akuntabilitas.  Kinerja  tersebut  harus  diukur dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja.

## Pendapatan Asli Daerah
Undang-Undang  Nomor  17  tahun  2003 menyebutkan  pendapatan  daerah  adalah  hak pemerintah  daerah  yang  diakui  sebagai penambah  nilai  kekayaan  bersih  pemerintah daerah.  Penerimaan  pendapatan  asli  daerah (PAD)  meliputi  pajak  daerah,  retribusi daerah,  hasil  perusahaan  dan  kekayaan daerah  dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah yang sah. Sebelum otonomi daerah, pembiayaan  daerah  didominasi  oleh  bantuan keuangan pemerintah pusat yang di kategorikan  sebagai  pendapatan  daerah  (UU No.  5/74,  pasal  55).  Namun  setelah  otonomi daerah, pembiayaan diharapkan dapat didominasi  oleh  pendapatan  asli  daerah Komponen  pendapatan  asli  daerah  yang meliputi:  pajak  daerah;  retribusi  daerah, termasuk hasil dari  pelayanan Badan Layanan  Umum  (BLU)  Daerah;  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;  dan    lain-lain  pendapatan  asli daerah yang sah.
Julitawati dkk (2012) menyatakan bahwa  semakin  besar  komposisi  pendapatan asli  daerah  terhadap  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  maka  akan semakin kecil tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah  pusat.  Semakin  kecil  tingkat ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap pusat, maka semakin mandiri daerah tersebut.
Rasio Kemandirian
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah merupakan  kemampuan  pemerintah  daerah membiayai sendiri
kegiatan pemerintahannya,  baik  pembangunan  juga pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah membayar  pajak  dan  retribusi  sebagai sumber  pendapatan  yang  diperlukan  daerah. Rasio  kemandirian  keuangan  suatu  daerah dapat diformulasikan sebagai berikut:
Rasio  Kemandirian  =  Pendapatan  Asli Daerah : Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi
Semakin  tinggi  rasio  kemandirian suatu  daerah,  maka  daerah  tersebut  akan semakin mampu untuk mengelola keuangan  pemerintah  daerahnya  sendiri tanpa bantuan sumber dana dari eksternal..
Rasio  kemandirian  juga  mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar  pajak  dan  retribusi  yang  dalam hal  ini  merupakan  komponen  pendapatan asli  daerah    Semakin  tinggi  rasio kemandirian,  maka  akan  semakin  tinggi partisipasi masyarakat
dalam berkontribusi    menambah  pendapatan  asli daerah  melalui  pembayaran  pajak  dan retribusi. Berikut adalah kategori kemandirian keuangan suatu daerah seperti terlihat di Tabel 1.
Tabel 1. Rasio Kemandirian Kemandirian (%) Kemampuan Keuangan 0% - 25% 25% - 50% 50% - 75% 75% - 100% Rendah Sekali Rendah Sedang Tinggi
Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996

## Rasio Efektivitas
Rasio  efektivitas keuangan suatu daerah menggambarkan  kemampuan  pemerintahan daerah dalam  merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan  dengan  target  yang  ditetapkan berdasarkan  potensi  riil  daerah.  Kemampuan keuangan  suatu  daerah  dikatakan  efektif apabila  rasio  yang  dicapai  minimal  100%. Semakin  tinggi  rasio  efektivitas  maka  akan
semakin  baik.  Rasio  efektivitas  keuangan suatu  daerah  dapat  diformulasikan  sebagai berikut :
Rasio Efektifitas = Realisasi PAD : Target Penerimaan PAD
Keputusan  Mendagri  No.  690.900-32 tahun  1996  mengkategorikan  kemampuan efektivitas  keuangan  daerah  otonom  ke dalam  lima tingkat efektivitas seperti terlihat pada Tabel 2.
Tabel 2.  Rasio Efektivitas Efektivitas (%) Kemampuan Keuangan >100 % 100% 90% - 99% 75% - 89% < 75% Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif Sumber: Kepmendagri  No.  690.900.327 tahun 1996 Metode
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian deskriptif,  yaitu  suatu  jenis  penelitian  yang bertujuan memberikan gambaran atau penjelasan mengenai kemandirian dan keefektivitasan  keuangan  pemerintah  Kota
Medan.  Metode  pengumpulan  data  yang digunakan  pada  penelitian  ini  yaitu  dengan meminta data dari instansi-instansi pemerintah  kota  Medan,  selain  itu  data diperoleh  dengan  mengunduh  data  Laporan Keuangan  Pemerintah  Daerah  dari  situs pemkomedan.go.id.  Sumber  data  dalam penelitian  ini  menggunakan:  (1)  Data kualitatif:  yaitu  data  yang  berupa  kata, kalimat,  gambar  dan  lain  sebagainya  yang diperoleh  dalam  penelitian  baik  dari  hasil wawancara  maupun  dokumentasi,  seperti kebijakan  pemerintah  tentang  eskpor  impor; (2)  Data  kuantitatif:  yaitu  data  yang  berupa angka-angka  data  Pendapatan  Asli  Daerah pemerintah  Kota  Medan.  Sumber  data  yang digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  data primer  dan  data  sekunder  yaitu  data  yang diperoleh  dari  insatansi-instansi  terkait,  Biro Pusat Statistik, pemerintah setempat dan lain- lain yang telah tersedia.

## Hasil
Rasio Kemandirian Kinerja Keuangan
Pemerintah Kota Medan
Tabel  3  menunjukkan  perhitungan  rasio tingkat  kemandirian  keuangan  Pemerintah Kota  Medan  tahun  2012  sampai  dengan tahun 2016.

## Tabel 3. Perhitungan Rasio Kemandirian Kota Medan Tahun 2012-2016
Uraian 2012 2013 2014 2015 2016 PAD 1.416.229 1.758.788 1.570.807 1.679.237 1.827.197 Pajak daerah 948.179 1.189.999 30.782 1.249.253 1.316.128 Retribusi daerah 420.056 326.623 12.659 175.769 184.415 Hasil pengelolaan kekayaan daerah  yang dipisahkan 16.691 20.491 7.706 7.405 10.313 Lain-lain PAD yang sah 31.303 221.674 6.660 246.811 316.341 Dana Transfer 1.343.457 1.544.972 567.434 1.836.715 1.871.049 DBH 123.369 200.451 15.336 233.881 197.702 DAU 1.153.789 1.270.245 1.519.436 1.528.725 1.611.941 DAK 66.298 74.277 32.663 74.110 61.406 Pinjaman Daerah 50.042 95.000 60.936 45.000 22.222 Rasio Kemandirian (%) 101,6% 107,2% 99,3 % 89,2 % 96,5% Keterangan Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
Dari  Tabel  3  dapat  dilihat  bahwa  rasio kemandirian  Kota  Medan  mengalami  sedikit kenaikan  dari  tahun  2012  ke  tahun  2013. Kemudian  mengalami  penurunan  kembali mulai dari tahun 2013 sampai tahun 2015 dan mengalami  kenaikan  kembali  di  tahun  2016. Namun begitu, secara umum tingkat kemandirian keuangan Kota
Medan dikategorikan  tinggi.  Hal  ini  sesuai  dengan kategori  tinggi  berdasarkan  penilaian  tingkat kemandirian  dan  kemampuan  keuangan daerah  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri Dalam  Negeri  No.  690.900.327/1996  yang telah dijelaskan pada tabel 1.
Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan
Tabel  4  menunjukkan  perhitungan  rasio tingkat  efektivitas  PAD  pemerintah  Kota Medan tahun 2012 – 2016.
Tabel 4.  Perhitungan Rasio Efektivitas
Kota Medan Tahun 2012-2016
Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat secara keseluruhan tingkat rasio efektifitas keuangan  pemerintah  Kota  Medan  tahun 2012-2016  sangat  tinggi,  yang  artinya  rasio efektivitas keuangan pemerintah  kota Medan tahun  2012-2016  sangat  efektif  karena  nilai rasio  efektifitas  selama  tahun  2012  –  tahun 2016  di  atas  100%.  Rasio  efektivitas pemerintah kota Medan mengalami penurunan  dari  tahun  2012  ke  tahun  2013 dari  135%  menjadi  125%.  Rasio  efektivitas kembali mengalami penurunan sebesar 101% di tahun 2014  dari tahun sebelumnya. Tahun 2015  rasio  efektivitas  mengalami  kenaikan dari  tahun  2014  menjadi  121%.  Kemudian rasio  efektivitas  naik  secara  drastis  di  tahun 2016 menjadi 183%.

## Pembahasan

## Kemandirian Kinerja Keuangan
Pemerintah  Kota  Medan  sangat  mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya. Pemerintah  Kota  Medan  mampu  mengelola pendapatan  dan  belanja  sekaligus  dalam rangka pelaksanaan tugas tugas pemerintaha, pembangunan  dan  pelayanan  masyarakat sosial  dengan  baik,  dengan  kata  lain  kinerja keuangann  pemerintah  kota  Medan  sangat baik.
Undang – undang  nomor 32 tahun 2004 menyatakan    bahwa  kemandirian  keuangan daerah  berarti  pemerintah  dapat  melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan  sendiri,  melaksanakan  sendiri, dalam  rangka  asas  desentralisasi.  Kinerja keuangan  pemerintah  Kota  Medan  tahun 2012-2016  dilihat  dari  rasio  kemandirian sudah sesuai denga tujuan  yang tercantum di dalam  UU  tersebut  diatas.  Begitu  juga dengan  defenisi  keuangn  daerah  yang dikemukakan oleh Halim (2008)
“kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  dan retribusi  sebagai  sumber  pendapatan  yang diperlukan  daerah”.  Dengan  tingginya  rasio kemandirian  yang  dicapai  pemerintah  Kota Medan,  sudah  pasti  kinerja  keuangan  Kota medan tahun 2012-2016 sudah baik dan telah dibuktikan dengan menggunkan analisis rasio kemandirian  keuangan  daerah,  juga  telah sesuai dengan beberapa defenisi kemandirian yang telah disebutkan sebelumnya.

## Efektivitas Kinerja Keuangan
Kemampuan  daerah  dalam  menjalankan keuangan  pemerintahannya  dikatakan  efektf menurut  Halim  (2012)  apabila  rasio  yang dicapainya  mencapai  100%  atau  lebih, semakn  tinggi  rasio    efektivitas  keuangan maka  semakin  baik  pula  kemampuan  daerah tersebut  mengelola  keuangannya.  Tingginya rasio  efektivitas  keuangan  artinya  sama dengan  tingginya  perolehan  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dan  dapat  dikatakan  pula
Tahun Target PAD (Juta Rp) Realisasi PAD (Juta Rp) Rasio Efektivitas PAD 2012 4.034.121  2.998.203 135% 2013 4.106.900  3.276.344 125% 2014 1.915.258  1.900.484 101% 2015 5.046.111  4.181.096 121% 2016 1.827.196 998.583 183%
abhwa  PAD  seperti  pajak  daerah,  retribusi daerah  dan  lain-lain  PAD  yang  sah  telah mampu  direalisasikan  melebihi  anggaran yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  menunjukkan bahwa kinerja pemerintah  kota Medan sudah sangat efektif dalam mengelola keuangannya terutama sumper pendapatannya yaitu PAD.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  data  yang dilakukakan,  pemerintah  Kota  Medan  sudah sangat mandiri dan tidak tergantung terhadap bantuan  dari  pemerintah  daerah  lainnya. Rasio kemandirian diperoleh dengan membandingkan  PAD    dengan  bantuan pemerintah  daerah  lain.  Hasil  perbandingan selaama  tahun  2012  –  2016  menunjukkan bahwa pemerintah Kota Medan telah mampu secara mandiri
dalam
mengelola keuangannya  dengan  memnfaatkan  sumber pendapatan yang potensial dari PAD.
Pemerintah  kota  Medan  juga  sangat efektif secara kinerja keuangan. Hal ini dapat terlhat  dari  tingginya  pencapaian  PAD dibanding  dengan  yang  telah  ditargetkan sehingga  pemerintah  Kota  Medan  telah mampu  menjalankan  pembangunannya  di segala aspek secara efektif. Secara keseluruhan, selama tahun 2012-2016 pemerintah Kota Medan menunjukkan kinerja  yang  sangat  baik  dalam  mengelola keuangan dalam rangka menjalankan pemerintahannya.
Daftar Referensi
Halim,  Abdul.  (2007).  Akuntansi  Sektor Publik:  Akuntansi  Keuangan  Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Halim,  Abdul.  (2008).  Akuntansi  Keuangan Daerah.  Edisi  Ketiga.  Jakarta:  Salemba Empat.
Halim,  Abdul.  (2012).  Akuntansi  Sektor Publik  Akuntansi  Keuangan  Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Julitawati,  E.  Darwanis,  dan  Jalaluddin.
(2012).  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  dan  Dana  Perimbangan terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh. Jurnal  Akuntansi  Universitas  Syiah Kuala, 1, 15-29.

## Mahmudi. (2010). Buku Seri Membudayakan
Akuntabilitas  Publik:  Analisis  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Panduan bagi  Eksekutif,  DPRD,  dan  Masyarakat dalam
Pengambilan Keputusan
Ekonomi,  Sosial,  dan  Politik.  Edisi kedua. UPP STIM YKPN.
_____.  (1974).  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok  Pemerintahan  di  Daerah. Diakses dari www.bphn.go.id .
_____.  (1997).  Keputusan  Mendagri  No. 690.900.327  Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja
Keuangan.
_____.  (2003).  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003 tentang  Keuangan  Negara.  Diakses  dari www.bpk.go.id .
_____.  (2004).  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintah  Daerah.  Jakarta. Diakses: www.djlpe.esdm.go.id .
_____.  (2004).  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.  Sekretariat  Negara.  Jakarta. Diakses dari www.djlpe.esdm.go.id/modules .