INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 18231-18243 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Yuridis Masa Berlaku Hak Tagih Terhadap Pinjaman Darurat 1950 Berupa Obligasi (Putusan Pengadilan Tinggi Padang

## Nomor 216/PDT/2022/PT PDG)
Rafiqa Humaira Bawarith 1 ✉ , Aad Rusyad Nurdin 2 , Muhammad Adli 3
(1) (2))Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia
(3)Magister Ilmu Hukum, Univesrsitas Syiah Kuala
Email: Rafiqahb16@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penerbitan  obligasi  lama  tahun  1950  merupakan  langkah  pemerintah  dalam  mengatasi  defisit keuangan  negara  yang  tidak  stabil  di  awal  kemerdekaan  Indonesia.  Pastisipasi  besar  masyarakat dalam  membangun  kembali  bangsa pasca kemerdekaan  tercermin  dari  terjualnya seluruh obligasi lama 1950 yang keseluruhannya bernilai Rp. 1.000.000.000 (1 miliar rupiah). Ketentuan pembayaran obligasi  oleh  pemerintah  kepada  pemegang  obligasi  lama  paling  lambat  40  tahun  sejak  obligasi tersebut terjual dengan ketentuan sebesar bunga 3 % setiap tahunnya. Akan tetapi pada tahun 1978 pemerintah mengeluarkan surat edaran terkait pembayaran kembali obligasi lama dengan ketentuan dinyatakan  daluwarsa  apabila  paling  lambat  5  tahun  sejak  pengumuman  tersebut  dikeluarkan pemegang  obligasi  lama  1950  tidak  menggunakan  hak  tagihnya.  Kenyataannya  sejak  tahun  1983 obligasi lama 1950 dinyatakan kadaluwarsa, hingga kini tecatat kurang lebih 220 pemegang obligasi atau ahli warisnya mengajukan upaya mendapatkan Kembali pembayaran piutangnya. Salah satunya dengan  adanya  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Padang  Nomor  216/Pdt/2022/Pt  Pdg  yang  memutus bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pelunasan utangnya sejumlah Rp.66.000.000.000 (enam puluh  enam  miliar  rupiah)  setelah  dikonversi  dengan  emas  dan  ditambahkan  bunga  3  %  setiap tahunnya.  Penelitian  ini  dilakukan  secara  doktrinal  dengan  analisis  data  secara  kualitatif  serta pengolahan  data berdasarkan  pemahaman  peneliti  terhadap  data yang  diperoleh  dan  selanjutnya dinarasikan  untuk  memperoleh  simpulan  penelitian.  Hasil  Penelitian    diperoleh  bahwa  hubungan hukum yang terbentuk pemerintah sebagai penerbit obligasi lama yang bertindak sebagai debitur dengan pemegang obligasi lama yang bertindak sebagai kreditur didasarkan pada Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pinjaman Darurat. Masa berlaku hak tagih bagi obligasi lama 1950 tersebut secara jelas telah diatur bahwa pelunasan kembali akan dilakukan paling lambat 40 tahun.
Akan tetapi dikarenakan adanya percepatan pembayaran pada tahun 1978 sebagaimana Keputusan Menteri  Keuangan  KMK  466a/1978  dengan  masa  tunggu  5  (lima)  tahun  sejak  keputusan  tersebut dikeluarkan  sebelum  dinyatakan  daluawarsa.hal  ini  selaras  dengan  UU  perbendaharaan  negara sebagai  lex  spesialis  mengenai  daluwarsa  ditentukan  selama  5  tahun  untuk  menggunakan  hak tagihnya.
Kata Kunci: Obligasi 1950, Hak Tagih, Daluwarsa.

## Abstract
The issuance of the old bonds in 1950 was a government initiative to address the unstable financial deficit of the country in the early days of Indonesia's independence. The significant participation of the  public  in  rebuilding  the  nation  post-independence  is  reflected  in  the  sale  of  all  the  old  1950 bonds,  totaling  Rp.  1,000,000,000  (1  billion  Indonesian  rupiah).  The  government  was  obligated  to repay the old bonds to the holders within 40 years of their sale, with an annual interest rate of 3%. However,  in  1978,  the  government  issued  a  circular  regarding  the  repayment  of  the  old  bonds, stipulating  that  they  would  expire  if  the  holders  did  not  claim  their  rights  within  5  years  of  the announcement.  In  reality,  since  1983,  the  old  1950  bonds  have  been  declared  expired,  and approximately 220 bondholders or their heirs have sought to reclaim their debts. One such attempt resulted in the decision by the Padang High Court with Case Number 216/Pdt/2022/Pt Pdg, which ruled that the government was obligated to repay its debt amounting to Rp. 66,000,000,000 (sixty- six billion Indonesian rupiah) after conversion to gold and with an additional 3% annual interest. This study was conducted using doctrinal method research with qualitative data analysis and processing based  on  the  researcher's  understanding  of  the  acquired  data,  subsequently  narrated  to  draw research conclusions. Based on the research results, the legal relationship established between the government as the issuer of old bonds acting as the debtor and the holders of those bonds acting as  creditors  is  governed  by  Law  Number  13  of  1950  concerning  Emergency  Loans.  The  maturity period for the repayment rights of these 1950 bonds is clearly stipulated to be a maximum of 40 years.  However,  due  to  the  early  repayment  in  1978  as  per  Minister  of  Finance  Decision  KMK 466a/1978,  with  a  waiting  period  of  5  (five)  years  from  the  issuance  of  the  decision  before  it  is declared  lapsed,  this  is  in  line  with  the  State  Treasury  Law  as  the  lex  specialis  regarding  lapsing rights, which specifies a 5-year period to exercise their repayment rights.
Keyword: 1950 Bonds, Claim Rights, Expiration.

## PENDAHULUAN
Pasca  kemerdekaan,  Bangsa  Indonesia  mengalami  kesulitan  moneter  untuk mempertahankan  kemerdekaannya.  Oleh  karenanya  pemerintah  memerlukan  dukungan dari  rakyat  untuk  mendapatkan  pinjaman  senilai  1000.000.000  (seribu  juta  rupiah). Pinjaman  Nasional  dilakukan  dengan  persetujuan  Badan  Pekerja  Komite  Nasional
Indonesia  Pusat  (BPKNIP).  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1946  tentang  Pinjaman Nasional mengatur bahwa yang diberi kuasa untuk menjual surat-surat pengakuan hutang atas  tanggungan  negara  adalah  Menteri  Keuangan  baik  dilakukan  penjualan  secara sekaligus maupun berturut-turut sebagian untuk mecapai jumlah 1000.000.000 (seribu juta rupiah) atau setara Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Surat- surat pengakuan hutang hanya dapat dimiliki oleh warga Negara Republik Indonesia. Pinjaman nasional merupakan emisi  yang  dikeluarkan  pemerintah  pada  tahun  1946  untuk  mamajuana  industri, memperbaiki keadaan rumah, dan menyempurnakan keuangan negara.
Pemerintah menargetkan menghimpun dana sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dalam dua tahap dengan masa pinjaman paling lambat 40 tahun. Tahap pertama pemerintah  memperoleh  dana  sebesar  Rp.500  juta  yang  disetorkan  rakyat  melalui  Bank Tabungan  dan  pegadaian-pegadaian.  Surat  pengakuan  meskipun  dapat  diperjualbelikan tetapi  tidak  diketahui  catatan  mengenai  kursnya  dikarenakan  tidak  aktifnya  bursa  efek pada masa tersebut. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1946 yang kemudian diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  1946  tentang  Pinjaman  Nasional  juga bertujuan untuk mengganti mata uang jepang yang beredar di masyarakat dengan mata uang  yang  berlaku  sesuai  pengumuman  1  Oktober  1945  dengan  dikeluarkannya  uang kertas dinamai Oeang Republik Indonesia (ORI). 1000 mata uang jepang ditukar dengan Rp 1 mata uang ORI.
Tahun  1950  ditetapkannya  Undang-  Undang  Nomor  13  Tahun  1950  tentang Pinjaman Darurat. Undang-undang tersebut memberikan kuasa kepada Menteri Keuangan untuk  melakukan  segala  Tindakan  untuk  mengadakan  pinjaman  bagi  Negara  Republik Indonesia.  Pinjaman  Darurat  Tahun  1950  dikeluarkan  pemerintah  dalam  bentuk  obligasi sebagai surat tanda pinjaman yang memberikan bunga 3 % setiap tahunnya.
Pinjaman  Nasional  1946  dan  Pinjaman  darurat  1950  merupakan  surat  pengakuan hutang yang dikeluarkan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan anggaran negara yang belum stabil pada masa tersebut.  Dikeluarkannya Undang- Undang mengenai Pinjaman Nasional  1946  dan  dan  Undang-Undang  mengenai  Pinjaman  darurat  1950  seharusnya memberikan  kepastian  hukum  bagi  para  pemilik  obligasi  tersebut  untuk  mendapat pembayaran  kembali  atas  piutang  yang  dimilikinya  sesuai  surat  tanda  utang  yang  sah. Pembayaran kembali kedua instrument tersebut selambat-lambatnya 40 tahun sejak surat hutang dikeluarkan.  Akan tetapi berdasarkan  putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 216/Pdt/2022/PT  Pdg  terdapat  kasus  mengenai  gugatan  terhadap  Presiden  Republik Indonesia,  Menteri  Keuangan  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  untuk membayar  kembali  surat  pengakuan  utang  atau  obligasi  yang  dikeluarkan  negara  pada
tahun  1950  yang  apabila  dikonversi  sampai  saat  ini  ditambah  dengan  bunga  setiap tahunnya  senilai Rp.66.000.000.000 (enam puluh enam miliar rupiah).  Menteri Keuangan dalam eksepsinya menyatakan bahwa surat utang tersebut telah kadaluawarsa dan tidak dapat ditagih lagi. Sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 216/Pdt/2022/PT Pdg  memutuskan  bahwa  mengabulkan  gugatan  pembanding  yaitu  HT  (cucu  pemilik obligasi)  untuk  mendapat  pembayaran  obligasi  lama  sejumlah  Rp.66.000.000.000  (enam puluh enam miliar rupiah) yang sudah temasuk bunga setiap tahunnya.
Berdasarkan uraian tersebut diatas menarik untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai  masa  berlaku  hak  tagih  terhadap  obligasi  lama  antara  pemerintah  dengan pemegang obligasi tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  dokrinal.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  menganalisis  norma  hukum  dari  perspektif  internal  untuk  memberikan argumentasi yuridis dan mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu  normative  yang Sui  Generis.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis  yaitu mempelajari dan menggambarkan suatu kejadian, masalah, situasi yang berlaku  dalam masyarakat  dengan  mengembangkan  konsep  dan  menghimpun  fakta  tetapi  tidak menguji hipotesis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu dengan  melakukan  studi  kepustakaan  dan    data  yang  diperoleh  secara  tidak  langsung dari  sumbernya.  Data  yang  diperoleh  dapat  bersumber  dari    buku-buku,  Jurnal/artikel hukum  yang  masih  relevan  dengan  topik  penelitian.  Data  sekunder  terdiri  dari  bahan hukum  primer  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat  dan  bahan  hukum  sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer.
Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan cara data kualitatif. Pada penelitian ini dilakukan analisis data yang didapatkan mengenai masa berlaku hak tagih terhadap obligasi lama berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1946 tentang Pinjaman Nasional dan Undang-Undang mengenai Pinjaman darurat 1950. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara analisis dan olah data berdasarkan pemahaman peneliti terhadap data yang diperoleh dan selanjutnya dinarasikan untuk memperoleh simpulan penelitian.  Terhadap  penelitian  ini  mampu  memberikan  jawaban  mengenai  rumusan masalah  yang  diangkat  yaitu  masa  berlaku  hak  tagih  terhadap  obligasi  lama  antara pemerintah  dengan  pemegang  obligasi.  Serta  mendapatkan  kajian  ilmiah  yang bermanfaat sebagaimana maksud dan tujuan penelitian. Hasil penelitian merupakan hasil pemikiran berdasarkan pada perspektif analitis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hubungan Hukum antara Pemerintah dengan Pemilik Obligasi Lama 1950
Obligasi  merupakan  surat  tanda  utang  baik  dikeluarkan  oleh  badan  atau perusahaan  yang  menjadikan  pihak  yang  mengeluarkan  obligasi  berutang  kepada pembeli  dan  pemilik  surat  obligasi  tersebut.  Obligasi  dapat  diperjualbelikan,  harganya tergantung  pada  penghargaan  jumlah  uang  sesuai  waktu  yang  ditentukan.  Obligasi merupakan surat utang dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dan dapat dialihkan. Obligasi  berisi  janji  dari  penerbit  obligasi  kepada  pembeli  Obligasi  untuk  membayar imbalan  sebagaimana  yang  telah  diperjanjikan  berupa  bunga  pada  waktu  yang  telah ditentukan. Transaksi obligasi memiliki akibat hukum yaitu terjadinya utang piutang antara penerbit obligasi sebagai pihak yang memiliki utang (debitur), sedangkan pembeli obligasi sebagai pihak yang memberi utang (kreditur).
Dasar  penerbitan  obligasi  adalah  perjanjian  utang  piutang  sebagaimana  diatur dalam pasal 1754 KUHPerdata, yang mengatur bahwa:
“Pinjam  pakai  habis  adalah  suatu  perjanjian,  yang  menentukan  pihak  pertama menyerahkan  sejumlah  barang  yang  dapat  habis  terpakai  kepada  pihak  kedua  dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama.”
Obligasi  lama  tahun  1950  merupakan  surat  pengakuan  hutang  yang  tidak diperdagangkan  di  bursa  efek.  Penerbitan  obligasi  tahun  1950  tanpa  adanya  bursa  efek sama sekali. Maka untuk menjamin tertib dan kepastian hukum dalam perdagangan efek selanjutnya  dikeluarkannya  Undang-  Undang  Darurat  Nomor  13  Tahun  1951  yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang Bursa Efek. Tanggal 3 Juni  1952  Bursa  Efek  Jakarta  dibuka  kembali  dengan  salah  satu  objek  yang  ditawarkan yaitu  obligasi  RI  tahun  1950  akan  tetapi  adanya  nasionalisasi  mengakibatkan perkembangan bursa efek tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.
Hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  penerbit  obligasi  lama  tersebut  dengan pemegang  obligasi  lama  yaitu  atas  dasar  perikatan  yang  lahir  dari  perjanjian.  Perikatan merupakan  hubungan  hukum  antara  dua  orang  atau  lebih  yang  memberikan  hak  bagi satu  pihak  untuk  menuntut  suatu  hal  tertentu  dan  pihak  lain  berkewajiban  memenuhi tuntutan  tersebut.  Dengan  kata  lain  hubungan  hukum  menimbulkan  hak  bagi  si berpiutang atau kreditur dan kewajiban bagi si berutang atau debitur.
Pemerintah dalam menerbitkan obligasi lama dalam kedudukannya sebagai debitur
melakukan  penawaran  umum kepada masyarakat selaku kreditur  yang mampu membeli obligasinya dengan ketentuan utang tersebut dikembalikan dalam jangka waktu 40 tahun beserta  bunganya.  Hubungan  hukum  antara  pemerintah  dengan  pemegang  obligasi mengikat  para pihak secara sah. Pasal 1320 KUHPerdata  terkait  obligasi lama 1950 telah memenuhi  syarat  sahnya  perjanjian.  Obligasi  lama  1950  merupakan  penawaran  umum yang  memberikan  pilihan  bagi  calon  pemegang  obligasi  untuk take  it  or  leave  it dikarenakan  klausulanya  bersifat  baku  dan  telah  ditentukan  oleh  pemerintah. Sebagaimana Asas Pacta Sunt Servanda merupakan asas kekuatan mengikatnya perjanjian yang  mengajarkan  bahwa  setiap  perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  harus  dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya layaknya undang-undang bagi kedua belah pihak.
Hubungan hukum yang terbentuk antara penerbit obligasi lama dengan pemegang atau  pemilik  obligasi  lama  didasarkan  pada  Undang-  Undang  Nomor  13  Tahun  1950 Tentang  Pinjaman  Darurat.  Obligasi  lama  1950  merupakan  surat  pinjaman  atas  nama pemegang ( aan toonder). Hubungan hukum yang terjadi antara penerbit obligasi dengan pemegang obligasi yaitu merupakan perikatan yang lahir karena suatu perjanjian, dalam hal  ini  perjanjian  pinjam-meminjam.  Dengan  demikian  dapat  dianalogikan  bahwa pemegang obligasi sebagai kreditur dan penerbit obligasi sebagai debitur.
Surat  berharga  yang  diterbitkan  bersifat  utang  seperti  obligasi,  apabila  terjadi wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  penerbit  obligasi  maka  akibat  hukumnya,  para  pemilik atau pemegang obligasi dapat mengajukan upaya hukum melalui gugatan ke Pengadilan Negeri atau mengajukan permohonan pailit melalui Pengadilan Niaga.

## Masa Berlaku Hak Tagih terhadap Pinjaman Darurat tahun 1950
Putusan  Pengadilan  Tinggi  Padang  nomor  216/Pdt/2022/PT  Pdg  dengan  kasus posisi  bahwa  Presiden  Republik  Indonesia  sebagai  pembanding  I  semula  tergugat  I  dan Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  sebagai  pembanding  II  semula  tergugat  II  serta Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  sebagai  pembanding  III  semula  turut tergugat.    Melawan  HT  selaku  terbanding    I  semula  penggugat  I.  HT  menggugat pemerintah  atas  perbuatan  melawan  hukum  terkait  Pinjaman  Republik  Indonesia  1950 milik  orang  tuanya  sebesar  Rp.  80.300.  Putusan  Pengadilan  Negeri  Padang  nomor 158/Pdt.G/2021/Pn Pdg, dalam pokok perkara menyatakan bahwa:
1. Mengabulkan sebagian gugatan penggugat;
2. Menyatakan  tergugat  I,  tergugat  II,  dan  turut  tergugat  telah  melakukan  perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan  Pinjaman  Republik  Indonesia  tahun  1950  milik  orang  tua  penggugat
sebesar Rp. 80.300 adalah sah, dengan perincian sebagai berikut:
a. 36  lembar  bukti  Pinjaman  Pemerintah  1950  dengan  nilai  Rp.1.000  per lembarnya;
b. 22 lembar bukti Pinjaman Pemerintah 1950 dengan nilai Rp.500 per lembarnya;
c. 33 lembar bukti Pinjaman Pemerintah 1950 dengan nilai Rp.100 per lembarnya;
d. Bunga 3 % per tahun dari Pinjaman Pemerintah 1950 adalah sah;
e. Kerugian  yang  diakibatkan  inflasi  sejak  tahun  1950  sampai  dengan  2021 sebagaimana  pasal  1244  KUHPerdata  dikenakan  daya  paksa  terhadap pengembalian  Pinjaman  Pemerintah  1950  dengan  dikonversi  kedalam  emas murni.
Keseluruhan jumlah Pinjaman Pemerintah yang dimiliki orangtua penggugat dalam hal  ini  jika  dikonversi  kedalam  emas  murni  dan  dirupiahkan  kurang  lebih  sejumlah  Rp. 60.000.000.000  (enam  puluh  miliar  rupiah).  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Padang  nomor 216/Pdt/2022/PT menguatkan Putusan Pengadilan Negeri sebelumnya yang mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian sebagaimana uraian diatas.
Obligasi  lama  merupakan  surat  pengakuan  utang  yang  dikeluarkan    oleh  pemerintah untuk  menangani  permasalahan  keuangan  negara  yang  mengalami  defisit  pada  masa tersebut. Adapun yang dikategorikan sebagai obligasi lama yaitu:
1. 3% Obligasi Republik Indonesia 1950;
2. 6% Obligasi Berhadiah 1959;
3. 3,5 % Obligasi Konsolidasi 1959;
4. Resepis 6 % Obligasi Pembangunan 1964.
Kasus  sebagaimana  Pengadilan  Tinggi  yang  diuraikan  sebelumnya  merupakan gugatan  terhadap  obligasi  lama  Republik  Indonesia  1950  dengan  ketentuan  bunga  3  % setiap  tahunnya.  Pasal  3  ayat  (4)  Undang-  Undang  Nomor  4  Tahun  1946  Tentang Pinjaman Nasional, mengatur bahwa:
“Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat yang berikut dalam pasal ini, uang pinjaman yang diadakan menurut undang-undang ini, akan dibayar kembali dalam selam-  lamanya  40  tahun,  dihitung  mulai  tahun  sesudah  sesuatu  penjualan  sebagai dimaksud dalam ayat ke-empat pasal 1 diselenggarakan.”
Ketentuan  pasal  tersebut  memberikan  jangka  waktu  pelunasan  kembali  obligasi pemerintah.  Sebagaimana  kasus  tersebut  diatas  apabila  obligasi  diperoleh  pada  tahun 1950  maka  pelunasan  dilakukan  selambat-lambatnya  pada  tahun  1990.  Akan  tetapi pelunasan obligasi 1950 oleh pemerintah dapat dipercepat sebelum mencapai 40 tahun sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3  ayat  (5)  Undang-  Undang  Nomor  4  Tahun  1946
Tentang  Pinjaman  Nasional  yang  mengatur  bahwa:  “Diantara  perjanjian-perjanjian  yang dimaksud  dalam  ayat  kesatu  pasal  ini,  dapat  pula  dimaksudkan  hak  pemerintah  untuk mempercepat  pemabayaran  Kembali  pinjaman  yang  diselenggarakan  undang-undang ini.”
Dalam  rangka  menjamin  perlindungan  dan  kepastian  hukum  pada  tahun  1978 dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 466a/KMK.011/1978 Tentang Pelunasan Sekaligus 3% Obligasi Republik Indonesia 1950, 6 %  Obligasi  Berhadiah  1959,  3  ½  %  Obligasi  Konsolidasi  1959  dan  Resepis  6  %  Obligasi Pembagunan  1964.  Keputusan  tersebut  diterbitkan  guna  menjamin  pelunasan  terhadap obligasi-obligasi  yang  dikeluarkan  pemerintah  dan  beredar  di  dalam  negeri.  Selain  itu pelunasan  obligasi  tersebut  dilakukan  untuk  mengembalikan  serta  meningkatkan kepercayaan masyarakat  atas obligasi pemerintah.  Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466a/KMK.011/1978, menyatakan bahwa: “Surat-surat Obligasi yang setelah lewat 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya pelunasan sekaligus tidak diuangkan, menjadi kadaluwarsa.” Artinya sejak ditetapkan keputusan ini pada tanggal 28 November 1978 oleh Menteri Keuangan maka hak tagih atas obligasi-obligasi pemerintah berakhir pada tahun 1983 atau dinyatakan kadaluwarsa.
Keputusan  Menteri  Keuangan  tersebut  telah  memberi  perlindungan  dan  kepastian hukum  bagi  pemilik  obligasi  pemerintah  tahun  1950  untuk  mendapatkan  kembali pelunasan  utang  secara  sekaligus  dengan  kurs  nominal  maksimal  100%  (seratus  persen) ditambah  dengan  bunga  3  %  setiap  tahunnya.  Hal  ini  diperkuat  dengan  penerbitan Pengumuman Menteri Keuangan nomor: PENG-10/MK.011/1979 tertanggal  5 Maret 1979 yang mengumumkan telah dapat dilakukan pelunasan sekaligus terhadap obligasi-obligasi sebagaimana diatur dalam KMK 466a/1978 yang dilakukan ditempat-tempat yang ditunjuk serta  telah  dilakukan  pengumuman  diberbagai  media  massa.  Akan  tetapi  tahun  1983 setelah  dinyatakan  kadaluwarsa,  tercatat  kurang  lebih  220  pemegang  obligasi  atau  ahli warisnya masih melakukan upaya untuk mendapat pengembalian atau pembayaran atas obligasi- obligasi yang dimilikinya. Menindaklanjuti hal tersebut dibentuk tim penyelesaian Pinjaman Nasional dengan diterbitkan KMK Nomor 357/KMK.01/1999 sebagaimana diubah dengan KMK 395/KM.01/2001.
Hasil  rapat  pleno  dengan  Nota  Dinas  Nomor:  ND-686/SJ/2001  memutuskan  bahwa “berdasarkan  hasil  kajian  tim,  maka  tuntutan  atas  klaim  pembayaran  Pinjaman  Nasional 1946, Obligasi 1950, Obligasi Berhadiah 1959, Obligasi Konsolidasi 1959 dan Obligasi 1964, tetap  tidak  dapat  dipenuhi  mengingat  sudah  kadaluwarsa”.  Dalam  kasus  tersebut  diatas meskipun penggugat melalui kuasa hukumnya telah beberapa kali mengirim surat kepada
tergugat  untuk  mendapatkan  kembali  pelunasan  utangnya.  Akan  tetapi  tergugat menyatakan sejak ditetapkan KMK 466a/1978 obligasi lama menjadi daluwarsa.
Setiap  perjanjian  utang  piutang  sebaiknya  dilindungi  dengan  adanya  jaminan  baik berupa  jaminan  umum  maupun  jaminan  khusus.  Pasal  1131  mengenai  jaminan  umum memiliki penafsiran bahwa tidak ada pinjaman atau prestasi yang diberikan oleh kreditur yang  tidak  terjamin  pengembaliannya  atau  hutang  selalu  dapat  ditagih  serta  tidak  ada penghapusan hutang. Akan tetapi hapusnya hutang sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata dapat terjadi salah satunya karena daluwarsa.
Ketentuan mengenai pengertian daluwarsa diatur dalam Pasa1946 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu  perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu  dan atas syarat- syarat yang ditentukan oleh undang- undang”. Daluwarsa terbagi atas dua macam yaitu:
1. Acquisitieve  Verjaring,  merupakan  lampau  waktu  yang  menimbulkan  hak  dengan syarat  kadaluwarsa  harus  didasari  dengan  itikad  baik  dari  pihak  yang  menguasai benda tersebut;
2. Extinctieve  verjaring,  merupakan  lampau  waktu  yang  melenyapkan  atau menghilangkan hak atas tagihan dan kewajiban.
Tujuan Lembaga kedaluarwasa yaitu:
1. Memberikan perlindungan bagi kepentingan masyarakat;
2. Memberikan  perlindungan  bagi  si  berutang  atau  debitur  terhadap  tuntutan  yang sudah kuno atau lampau waktu yang diperjanjikan dan diatur undang-undang. Menganalisis kasus mengenai masa berlaku hak tagih atas obligasi pemerintah 1950 dengan ketentuan peraturan perundang undangan dapat disimpulkan bahwa pemerintah melalui  undang  undang  tentang  pinjaman  nasional  dan  undang-undang  lainnya  telah memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap dijaminnya pelunasan obligasi- obligasi  pemerintah  selambat-lambatnya  40  tahun  dan  dapat  dipercepat  pelunasannya sebagaimana  telah  ditindaklanjuti  dengan  keputusan  Menteri  keuangan.  Akan  tetapi putusan  Pengadilan  Tinggi  Padang  Nomor  216/Pdt/2022/PT  Pdg  yang  mengabulkan gugatan  penggugat  sebagian  dan  memutuskan  penggugat  berhak  atas  pembayaran obligasi lama yang telah dikonversi kurang lebih senilai Rp. 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah).
Perjanjian utang piutang dari segi ketentuan KUHPerdata mengatur perjanjian utang piutang  tidak  hapus  kecuali  ditentukan  lain.  KUHPerdata  mengatur  jangka  waktu daluwarsa  yaitu  30  tahun.  Daluwarsa  dapat  dicegah  apabila  terdapat  suatu  peringatan, gugatan  atau  tututan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1979  KUHPerdata.
Sedangkan berdasarkan lex specialis derogate lex generalis dalam Pasal 1 angka 8 UU No. 1  Tahun  2004  Tentang  Perbendaharaan  Negara  menyatakan  bahwa,  “Utang  Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Pusat dan/atau kewajiban Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.”
Sedangkan  dalam  pasal  40  UU  No.  1  Tahun  2004  Tentang  Perbendaharaan  Negara menyatakan bahwa:
“(1)  Hak  tagih  mengenai  utang  atas  beban  negara/daerah  kedaluwarsa  setelah  5  (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
(2)  Kedaluwarsaan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tertunda  apabila  pihak  yang berpiutang  mengajukan  tagihan  kepada  negara/daerah  sebelum  berakhirnya  masa kedaluwarsa.
(3)  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  tidak  berlaku  untuk  pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman negara/daerah.”
Pasal 1 angka 1 UU No 24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara menyatakan bahwa: “Surat Utang Negara adalah surat  berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.” Berdasarkan ketentuan tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  setiap  surat  surat  berharga  berupa  obligasi  dijamin pelunasan  utangnya  kepada  debitur  oleh  negara  sepanjang  penagihannya  masih  dalam jangka waktu yang berlakunya.
Pasal  20  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2002  tentang  Surat  Utang  Negara (obligasi)  1950  terkait  pinjaman  dalam  negeri  dalam  bentuk  surat  utang  dinyatakan  sah dan  tetap  berlaku  sampai  dengan  saat  jatuh  tempo.  Itikad  baik  pemerintah  dalam melunasi  utang  kepada  pemegang  obligasi  lama  telah  diatur  secara  pasti  dalam  KMK 466a/1978  dan  ditindaklanjuti  dengan  penerbitan  Pengumuman  Menteri  Keuangan  RI Nomor Peng 10/MK.011/1979 tanggal 5 Maret 1979 yang diumumkan di berbaga tempat- tempat dan media massa antara lain:
1. Warta Berita Kantor Berita Antara tanggal6 Maret 1979;
2. Harian Merdeka tanggal 7 dan 17 Maret 1979;
3. Harian Kompas tanggal 7 Maret 1979 dan 19 Desember 1979;
4. Harian Surya Karya tanggal 14,20,21, dan 26 Maret 1979.
Sehingga  pemerintah  dalam  hal  ini  tidak  dapat  dikatakan  wanprestasi  ataupun melakukan  perbuatan  melawan  hukum.  Ketentuan  Pasal  1967  KUHPerdata  menyatakan bahwa:
“Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus  karena  lewat  waktu  dengan  lewatnya  waktu  tiga  puluh  tahun,  tidak  usah menunjukkan suatu alas hak, yang terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.”
Oleh  karena  itu  suatu  obligasi  dapat  dinyatakan  masih  berlaku  dan  dapat  ditagih apabila dalam jangka waktu 30 tahun atau apabila ditentukan lain mengenai kadaluarsa pemegang  obligasi  telah  melakukan  atau  menggunakan  hak  tagihnya.  Pencegahan daluarsa sebagaimana pasal 1979 KUHPerdata menyatakan bahwa: “dicegah dengan suatu peringatan,  suatu  gugatan,  dan  tiap  perbuatan-perbuatan  berupa  tuntutan  hukum, masing-masing  dengan  pemberitahuan  dalam  bentuk  yang  telah  ditentukan, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal itu atas nama pihak yang berhak, dan disampaikan kepada orang yang berhak dicegah memperoleh daluwarsa.” Sedangkan dalam permasalahan ini pemerintah telah beritikad baik untuk melunasi utangnya kepada pemegang obligasi dengan memberikan jangka waktu sebelum dinyatakan kadaluarsa.

## SIMPULAN
Hubungan  hukum  yang  terbentuk  antara  penerbit  obligasi  lama  yang  bertindak sebagai  debitur  dengan  pemegang  obligasi  lama  yang  bertindak  sebagai  kreditur. Obligasi lama didasarkan pada Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pinjaman Darurat.  Obligasi  lama  1950  merupakan  surat  pinjaman  atas  nama  pemegang  ( aan toonder). Dasar penerbitan obligasi adalah perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam  pasal  1754  KUHPerdata  yang  merupakan  perikatan  yang  lahir  karena  suatu perjanjian.
Masa berlaku hak tagih bagi obligasi lama 1950 dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pinjaman Darurat telah diatur secara jelas bahwa pelunasan kembali akan  dilakukan  paling  lambat  40  tahun.  Itikad  baik  pemerintah  dalam  memenuhi kewajibannya tertuang pada Keputusan Menteri Keuangan KMK 466a/1978 dengan masa tunggu  5  (lima)  tahun  sejak  keputusan  ini  dikeluarkan  sebelum  dinyatakan  daluawarsa. Daluwarsa  sebagai  salah  satu  hapusnya  utang  piutang  dapat  dicegah  apabila  terdapat suatu  peringatan,  gugatan  atau  tututan  hukum  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1979 KUHPerdata. Akan tetapi dalam kasus ini pemegang obligasi lama tidak menggunakan hak tagih  sampai  dengan  batas  waktu  yang  ditentukan  untuk  pembayaran  kembali piutangnya.  Meskipun  demikian,  putusan  pengadilan  yang  menyatakan  mengabulkan sebagian gugatan penggugat agar pemerintah membayar obligasi lama 1950 tetap harus dilaksanakan apabila putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap.
DAFTAR PUSTAKA
Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  [ Burgerlijke  Wetboek],  diterjemahkan  oleh  R.
Soebekti dan R. Tjitrosudibio.
Undang- Undang tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004, LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355.
Undang-  Undang  tentang  Surat  Utang  Negara,  UU  Nomor  24  Tahun  2002,  LN  Tahun 2002 No. 110, TLN No. 4236.
Undang- Undang tentang Pinjaman Darurat, UU Nomor 13 Tahun 1950, LN Tahun 1950 LL SETNEG:4 HLM.
Undang- Undang tentang Pinjaman Nasional, UU Nomor 9 Tahun 1946, LN Tahun 1946.
Keputusan  Menteri  Keuangan  tentang  Pelunasan  Sekaligus  3%  Obligasi  Republik Indonesia  1950,  6%  Obligasi  Berhadiah  1959,  3½%  Obligasi  Konsolidasi1959  Dan Resepis 6% Obligasi Pembangunan 1964, KMK No.: 466a/KMK.011/1978.
Pengadilan  Tinggi  Padang,  Putusan  No.    216/Pdt/2022/PT.Pdg,  HardjantoTutik  melawan Presiden  Republik  Indonesia,  Menteri  Keuangan  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik Indonesia.
Pengadilan Negeri Padang, Putusan No. 158/Pdt.G/2021/PN Pdg, HardjantoTutik melawan Presiden  Republik  Indonesia,  Menteri  Keuangan  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Republik Indonesia.
C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil. Pokok- Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika,2013.
Diantha,  I  Made  Pasek.  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  Dalam  Justifikasi  Teori Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2017.
Harsono,  Suwito  dan  Michell  Suharli.  ORIDA:  Oeang  Republik  Indonesia  Daerah  1947- 1949, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020.
Ka’bah,  sri  dan  Jamiludin  Hasan.  Pengantar  Hukum  Bisnis,  Pasaman  Barat:  CV.  Azka Pusataka, 2023.
Nasarudin,  M.  Irsan  dan  Ivan  Yustiavandana,  Arman  Nefi.  Aspek  Hukum  Pasar  Modal Indonsia, Jakarta: Kencana, 2014.
Pangestu,  Muhammad  Teguh. Pokok Pokok  Hukum Kontrak, Makassar: CV Social Politic Genius, 2019.
Purwati,  Ani,  Metode  Penelitian  Hukum  Teori  Dan  Praktek,  Surabaya:  Jakad  Media Publishing, 2020.
Serfiyani,  Cita  Yustisia.  Kajian  Hukum  Penerbitan  dan  Penyelesaian  Sengketa  Obligasi Daerah, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.15, No.2 (2018)
Suratmin, Surakhman Cokroadisuryo Hasil Karya dan Pengabdiannya, Jakarta: Departemen Pendidikan  Dan  Kebudayaan  Direktorat  Sejarah  Dan  Nilai  Tradisional  Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1981/1982.
Yudhistira,  Nizar  dan  Yuli  Indrawati,  “Hapusnya  Hak  Tagih  Pemegang  Obligasi  Lama Terhadap  Negara  ditinjau  dari  UU  Perbendaharaan  Indonesia/ Indische Comptabiliteitswet (ICW)”, Unes Law Review, Vol 6 No 1(2023)
Kementerian  Keuangan, https://e-ppid.kemenkeu.go.id/api/Medias/ba0d3150-c102-46bc- 954b-5128b27af652 diakses pada tanggal 05 Juni 2024.
Kementrian
Keuangan, https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1978/466a~KMK.011~1978Kep.htm diakses  pada tanggal 05 Juni 2024.