## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik
Jurnal Homepage: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration
Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar
I Wayan Tagel Winarta 1 , Anak Agung Gede Raka 1 dan I Made Sumada 2
1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali
2. PS MIA Pascasarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar Corespondence E-mail: agungraka@warmadewa.ac.id

## Abstract
Gianyar Regency is one of the regencies in Bali Province that has provided Social Aid funds to the community, a reality in the field that the distribution of Social Aid funds in Gianyar Regency has not been maximized. What factors influence the distribution of the Social Assistance Fund Policy in Gianyar Regency? And the aim is to Know the Distribution of Social Assistance Fund Policy in Gianyar Regency and to find out the factors that influence the distribution of Social Assistance Fund Policy in Gianyar Regency. By using descriptive qualitative research methods, using data collection techniques of observation, interviews and documentation, as well as research subjects in the Gianyar Regency Government. Using the policy evaluation theory from William Dun, with the results of the Effectiveness research: Social Assistance Fund Policy (Bansos)  in  Gianyar  Regency  has  not  been  effective,  this  can  be  seen  from  the  many  people  who  submit  requests  for assistance from the government, Efficiency: The Social Aid Fund Policy is not enough efficient, that is because there are still many people who do not understand about, adequacy faced by the community is quite appropriate, this is because the community feels helped and this policy is right to overcome their problems, smoothing the costs and benefits distributed to the same community, community response is very good , and the targeting accuracy of the Bansos Fund Policy is not quite right, because there are still communities / groups / organizations / sekaa who receive the Bansos Fund more than once. Keywords: Evaluation of policies, social assistance funds, Gianyar district government.

## Abstrak
Kabupaten Gianyar  merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali telah memberikan dana Bansos kepada masyarakat, kenyataan  di  lapannganbahwa  penyaluran  dana  Bansos  di  Kabupaten  Gianyar  belum  maksmal.Berdasarkan  masalah  di atas  penulis  merumuskan  masalah  penelitian,  yaitu  Bagiamanakah  penyaluran  Kebijakan  Dana  Bantuan  Sosial  di Kabupaten Gianyar?,Fakator-faktor apakah yang mempengaruhi penyaluran Kebijakan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar?  Dan  tujuan  adalah  untuk  Mengetahui  Penyaluran  Kebijakan  Dana  Bantuan  Sosial  di  Kabupaten  Gianyar  dan untuk  mengetahui  fakator-faktor  yang  berpengaruh  terhadap  penyaluran    Kebijakan  Dana  Bantuan  Sosial  di  Kabupaten Gianyar. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara  dan  dukumentasi,  serta  obejek  penelitian  di  Pemerintah  Kabupaten  Gianyar.  Menggunakan  teori  evaluasi kebijakan dari William Dun,  dengan hasil penelitianEfektivitas: Kebijakan Dana  Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Gianyar    belum    efektif,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  masih  banyaknya  masyarakat  yang  mengajukan  permohonan  untuk mendapatkan  bantuan  dari  pemerintah,Efesiensi:  Kebijakan  Dana  Bansos  ini  belum  cukup  efisien,  hal  itu  karena  masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai, Kecukupan yang dihadapi masyarakat sudah cukup tepat, hal ini karena masyarakat  merasa  terbantu  dan  keijakan  ini  tepat  untuk  mengatasi  masalah  mereka,  Perataan  biaya  dan  manfaat  yang didistribusikan  kepada  masyarakat  sama,  Respon  masyarakat  sangat  baik,  dan  ketepatan  sasaran  dari  Kebiajakan  Dana Bansos kurang tepat, karena masih adanya masyarakat/kelompok/organisasi/sekaa yang menerima Dana Bansos lebih dari sekali
Kata Kunci: Evaluasi kebijakan, dana bansos dan pemer intah kabupaten Gianyar .
CC-BY-SA 4.0 License, Copyright 2019, Public Inspiration, ISSN 2581-2378, E-ISSN 2580-5975

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 29
Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar

## 1.  Pendahuluan
Sejak  reformasi  tahun  1998  Indonesia  mengubah  sistem  pemerintahan  daerahnya,  dari  sistem sebelumnya  yang  menerapkan  sistem  sentralisasi  dimana  segala  kekuasaan  dan  kewajiban  terpusat berada  di  pemerintahan  pusat  menjadi  sistem  desentralisasi.  Pelaksanaan  otonomi  daerah  disertai dengan pengalihan anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, salah satunya adalah dana bantuan sosial (Darmastuti & Setyaningrum, 2009) . Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun  2011,  bantuan  sosial  adalah  pemberian  bantuan  berupa  uang/barang  dari  pemerintah  daerah kepada  individu,  keluarga,  kelompok  dan/atau  masyarakat  yang  sifatnya  tidak  secara  terus  menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
Kabupaten  Gianyar    merupakan  salah  satu  kabupatten  yang  ada  di  Provinsi  Bali  yang  telah memberikan  dana  Bansos  kepada  masyarakat,  adapun  banyak  dan  besarnya  dana  Bansos  yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Gianyar, sebagaimana daftar tabel di bawah ini:
How  to  Cite : Winarta, I, W, T., Raka, A, A, G., Sumada, I, M. (2020). Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar . Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1): 28-27
Tabel 1
Jumlah Masyarakat Penerima Dana Bansos di Kabupaten Gianyar No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Unit Rp Unit Rp 1 2018 194 23.823.143.500 156 7.675.000.000 2 2019 135 18.541.609.380 130 6.590.000.000
Berdasarkan tabel tersebut di atas bahwa penyaluran dana Bansos di Kabupaten Gianyar belum maksmal. Salah satu penyebab turunnya pencairan dana Bansos oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar karena  banyak  terjadinya  penyalahgunaan  dana  Bansos  yang  kurang  sesuai  dengan  peruntukannya. Berdasarkan  latar  belakang  dan  penelitian  terdahulu,  maka  judul    penelitian  peneliti,  yaitu  Evaluasi Penyaluran  Kebijakan  Dana  Bantuan  Sosial  di  Kabupaten  Gianyar.  Bagiamanakah  penyaluran Kebijakan  Dana  Bantuan  Sosial  di  Kabupaten  Gianyar?  Fakator-faktor  apakah  yang  mempengaruhi penyaluran Kebijakan Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar.

## 2.  Konsep

## Konsep Evaluasi
Evaluasi kebijakan ialah salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan untuk mempelajari suatu hasil dari kebijakan yang telah dilaksanakan untuk kemudian dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

## Konsep Bantuan Sosial
Pengertian  Bantuan  Sosial  Menurut  Kementerian  Sosial  (2011:15)  bantuan  sosial  adalah bantuan  yang  sifatnya  sementara  yang  diberikan  kepada  masyarakat  miskin,  dengan  maksud  agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar.

## Evaluasi Kebijakan
Kebijakan publik merupakan suatu pilihan untuk dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah terhadap  penyelesaian  dari  suatu  masalah,  lebih  lanjut  dikatakan  oleh  Dye  (1999:2)  yaitu  “  Public policy is whatever governments choose to do or not to do”. Mustopadijaja (2003:5) merumuskan lebih
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 30 Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar operasional lagi, yaitu :
kebijakan  publik    pada  dasarnya  merupakan  suatu  keputusan  yang  dimaksudkan  untuk mengatasi  permasalahan  tertentu,  untuk  melakukan  kegiatan  tertentu,  atau  untuk  mencapai  tujuan tertentu,  yang  dilakukan  oleh  instansi  yang  berkewenangan  dalam  rangka    penyelenggaraan  tugas pemerintah, Negara dan pembangunan.
Salah  satu  tugas  penting  dari  pemerintah  untuk  menyelengarakan  pembangunan  suatu  negara serta  dalam rangka memberikan pelayanan terbaik  yang mempunyai tujuan untuk  mensejahterakan masyarakat dan warganya mau tidak mau pemerintah harus membuat suatu kebijakan. Kebijakan yang diambil  oleh  pemerintah  tersebut  yang  memiliki  tujuan    untuk  mengatasi  masalah-masalah  yang dihadapai oleh Negara dan masyarakat, dengan demikian kebijakan yang ambil oleh pemerintah untuk mengatasi  masalah  dan  mencapai  tujuan  dari  pada  negara  sudah  barang  tentu  akan  menimbulkan dampak.  Dampak  tersebut  bisa    bersifat  positif  apabila  keinginan  dan  permasalahan  yang  dihadapi oleh Negara dan masyakat dapat diselesaikan dengan baik dan tujuannya juga bisa terpenuhi, dan juga bisa  berisifat  negatif    apabila  dapat  merugikan  sebagian  besar  dari  kepentingan  dan  keinginan masyarakat dan Negara tidak bisa dilaksanakan dan tidak dapat terpenuhinya kepentingan dari Negara dan masyarakat. Karena sebuah kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah  merupakan pilihan yang harus  dilakukan,  dimana  pilihan  tersebut  merupakan  pilihan    yang  terbaik    dari  sedemikian  banyak tersedianya    alternatif-alternatif  yang  dapat    dipergunakan  untuk  mengatasi  masalah-masalah  yang dihadapi oleh pemerintah dan negera dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan.
Pada  dasarnya  kebijakan  publik  dibuat  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  telah  ditentukan. Mengingat  banyaknya  kebijakan  publik  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  untuk  dapat  mencapai tujuannya,  dalam melaksanakan kebijakan publik tersebut agar dapat berjalan efektif dan efisien  dan agar kebijakan publik dapat mencapai tujuannya atau tidak mengalami kegagalan maka sangat perlu dilakukan pengawasan. Menurut Nugroho (2009:535) adalah :
sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme  pengawasan  tersebut  disebut  evaluasi  kebijakan.  Evaluasi  biasanya  ditujukan  untuk menilai  sejauh  mana  keefektifan  kebijakan  publik  guna  dipertanggungjawabkan  kepada konstituennya.  Sejauh  mana  tujuan  dicapai.  Evaluasi  diperlukan  untuk  melihat  kesenjangan  antara harapan dan kenyataan.
Berdasarkan  pendapat  Nugroho  tersebut  diatas,  sebuah  kebijakan  yang  ditetapkan  oleh pemerintah  perlu  dilakukan  pengawasan  agar    dalam  mengimplementasikan  kebijakan  publik  tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan serta tujuan dan sasaran dari kebijakan tersebut dapat tercapai, serta untuk menilai  berhasil dan tidaknya sebuah kebijakan publik  perlu dilakukan evaluasi. Tidak semua  kebijakan  publik    setelah  diimplementasikan  akan  berhasil  dan  begitu  juga  sebaliknya  tidak semua  kebijakan  publik  gagal  dalam  implementasinya,  kegagalan  tersebut  menurut  Hogwood  dan Gunn  dikutip  oleh Wahab  (1990:47-48) disebabkan  oleh,  (1)  karena non  implementation (tidak diimplementasikan) dan (2) karena unsuccessfull ( implementasi yang tidak berhasil).  Sesuai dengan hal  tersebut  kegagalan  sebuah  kebijakan  publik  yang  dihambil  oleh  pemerintah  untuk  mencapai tujuanya tidak semata-mata disebabkan karena salah memilih  alternatif-alternatif   kebijakan publik, akan  tetapi  dapat  disebabkan  kerena  memang  tidak  pernah  diimplementasikan  dan  juga  disebabkan oleh kebijakan buplik tersebut telah diimplmentasikan tapi pada tahap diimplementasikan tidak sesuai dengan tujuan utama dari  sebuah kebijakan, artinya implementor tidak paham  dengan maksud serta tujuan dari kebijakan publik.
Seperti  yang dikemukan sebelumnya oleh Dye sebuah kebijakan  merupakan apa  yang dipilih untuk dikerja dan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, dari pilihan tersebut  memiliki dampak yang sama terhadap penyelesaian suatu  masalah.  Dari semua kebijakan yang diputuskan untuk dilakukan oleh  pemerintah  tidak  semua  kebijakan  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  tujuan  dari  sebuah
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 31 Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar
kebijakan,  dengan  demikian  setiap  kebijakan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  harus  dilakukan evaluasi  oleh  tim  evaluator  dengan  tujuan  apakah  kebijakan  tersebut  dapat  diteruskan  ataukah kebijakan  tersebut  harus  diberhentikan,  sejalan  dengan  pendapat Winarno  (2012:228-229) “adalah evaluasi  dilakukan  kerena  tidak  semua  program  kebijakan  publik  meraih  hasil  yang  diinginkan. Seringkali  terjadi    kebijakan  publik  gagal  meraih  maksud  atau  tujuan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya”.
Evaluasi kebijakan adalah merupakan suatu penilaian yang diberikan terhadap suatu kebijakan, apakah  kebijakan  tersebut  dapat  memberikan  dampak  positif  atau  suatu  perubahan  yang  lebih  baik dari  sebelum  kebijakan  tersebut  dilakukan,  ataukah  sebaliknya  sama  sekali  tidak  memiliki  dampak perubahan terhadap suatu kebijakan, atau dengan lain kata evaluasi kebijakan merupakan pekerjaan untuk memberikan estimasi, assesment atau penilaian  terhadap suatu kebijakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Anderson (2003:245) adalah “ policy evaluation encompasses the estimation, assessment, or appraisal of a policy, including its content, implementation, goal attainment, and other effects ” .

## Tujuan Evaluasi
Menurut Subarsono  (2016:120-122) ,  evaluasi  memiliki  beberapa  tujuan  yang  dapat  dirinci sebagai berikut:
Menentukan  tingkat  kinerja  suatu  kebijakan.  Melalui  evaluasi  maka  dapat  diketahui  derajad pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
Mengukur  tingkat  keluaran  (outcome)  suatu  kebijakan.  Salah  satu  tujuan  evaluasi    adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap ini lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak positif maupun negatif.
Untuk  mengetahui  apabila  ada  penyimpangan.  Evaluasi  juga  bertujuan  untuk  mengetahui adanya  penyimpangan-penyimpangan  yang  mungkin  terjadi,  dengan  cara  membandingkan  antara tujuan dan sasaran pencapaian target.
Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah  untuk  memberikan  masukan  bagi  proses  kebijakan  ke  depan  agar  dihasilkan  kebijakan  yang lebih baik.

## Gambar 1 Kebijakan Sebagai Sebuah Proses
Input adalah bahan baku (raw materials) yang digunakan sebagai masukan dalam sebuah sistem kebijakan.  Input  tersebut  berupa  sumberdaya  manusia,  sumberdaya  finansial,  tuntutan-tuntatan, dukungan masyarakat.
Sistem  politik  melalui  para  aktornya  melakukan  proses  konversi  dari  input  menjadi  ouput. Selama proses konversi ini terjadi bargaining dan negosiasi antar para aktor yang berkepentingan yang mungkin berbeda atau bisa sama.
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 32

## Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar
Output adalah keluaran dari sebuah sistem kebijakan,  yang dapat berupa peraturan, kebijakan, pelayanan/jasa, dan program.
Sedangkan  outcome  adalah  hasil  suatu  kebijakan  dalam  jangka  waktu  tertentu  sebagai  akibat diimplementasikannya suatu kebijakan.
Impact  (dampak)  adalah  akibat  lebih  jauh  pada  masyarakat  sebagai  konsekuensi  adanya kebijakan diimpelementasikan.

## Alasan Evaluasi Kebijakan
Evaluasi  sangat  diperlukan  untuk  keperluan  jangka  panjang  dan  untuk  kepentingan keberlanjutan (sustainable) suatu program. Subarsono (2016:123-124) memberikan beberapa argumen perlunya evaluasi.
Untuk  mengetahui  tingkat  efektivitas  suatu  kebijakan,  yakni  seberapa  jauh  suatu  kebijakan mencapai tujuannya.
Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat tingkat efektivitasnnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.
Memenuhi  aspek  akuntabilitas  publik.  Dengan  melakukan  penilaian  kinerja  suatu  kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah.
Menunjukkan  pada  stakeholders  manfaat  suatu  kebijakan.  Apabila  tidak  dilakukan  evaluasi terhadap  sebuah  kebijakan,  para  stakeholder,  terutama  kelompok  sasaran  tidak  mengetahui  secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program.
Agar  tidak  mengulangi  kesalahan  yang  sama.  Pada  akhirnya,  evaluasi  kebijakan  bermanfaat untuk  memberikan  masukan  bagi  proses  pengambilan  kebijakan  yang  akan  datang  agar  tidak melakukan kesalahan yang sama.

## Pendekatan Terhadap Evaluasi
Dunn  dalam Subarsono  (2016:124-125) menyebutkan  ada  tiga  jenis  pendekatan  terhadap evaluasi, yakni:
Evaluasi  Semu  (Pseudo Evalution)  Pendekatan  evaluasi  yang  menggunakan  metode  deskriptif untuk  menghasilkan  informasi  yang  terpercaya  dan  valid  tentang  hasil-hasil  kebijakan,  tanpa menanyakan  manfaat  atau  nilai  dari  hasil  kebijakan  tersebut  pada  individu,  kelompokk,  atau masyarakat.  Asumsi  yang  digunakan  adalah  bahwa  ukuran  manfaat  atau  nilai  terbukti  dengan sendirinya atau tidak kontroversial.
Evaluasi  Formal  (Formal  Evaluation)  Pendekatan  evaluasi  yang  menggunakan  metode deskriptif  untuk  menghasilkan  informasi  yang  terpercaya  dan  valid  mengenai  hasil  kebijakan  yang secara formal diumumkan sebagai sasaran program kebijakan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa tujuan  dan  sasaran  yang  ditetapkan  secara  formal  merupakan  ukuran  yang  tepat  dari  manfaat  atau nilai. Dunn (2013:614) menyebutkan, evaluasi formal memiliki dua tipe utama, yaitu evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi sumatif meliputi usaha untuk memantau pencapaian tujuan dan target formal  setelah  suatu  kebijakan  atau  program  diterapkan  untuk  jangka  waktu  tertentu.  Sebaliknya, evaluasi  formatif  meliputi  usaha-usaha  untuk  secara  terus-menerus  memantau  pencapaian  tujuan- tujuan  dan  target  formal.  Karakteristik  evaluasi  formatif  adalah  jumlah  titik  waktu  dimana  hasil kebijakan dipantau.
Evaluasi Proses Keputusan Teoritis (Decision Theoritic Evaluation) Pendekatan evaluasi  yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi  yang terpercaya dan valid mengenai hasil  kebijakan  yang  secara  eksplisit  diinnginkan  oleh  berbagai  stakeholders.dalam  hal  ini,  evaluasi
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 33 Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar
keputusan teoritik berusaha untuk menentukan sasaran dan tujuan yang tersembunyi dan dinyatakan oleh para stakeholders.

## Indikator Evaluasi
Untuk  menilai  keberhasilan  suatu  kebijakan  perlu  dikembangkan  beberapa  indikator,  karena penggunaan  indikator  tunggal  akan  membahayakan,  dalam  arti  hasil  penelitiannya  dapat  bias  dari yang  sesungguhnya. Dunn  (2013:610) mengembangkan  indikator  atau  kriteria  evaluasi  mencakup enam indikator sebagai berikut:
Tabel 2.
Indikator Evaluasi Kebijakan

## Efektivitas
Dunn dalam (Lejiu, Masjaya, & Irawan, 2014) menyatakan bahwa efektivitas berkenaan dengan apakah  suatu  alternatif  mencapai  hasil  (akibat)  yang  diharapkan,  atau  mencapai  tujuan  dari diadakannya tindakan.
Efisiensi
Menurut Dunn dalam Lejiu dkk. (2014) menjelaskan bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingakt efektivitas tertentu. Efisiensi biasanya ditentukan melaui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi.

## Kecukupan
Dunn  dalam Lejiu  dkk.  (2014) menyampaikan  bahwa  kecukupan  berkenaan  dengan  seberapa jauh  suatu  tingkat  efektivitas  memuaskan  kebutuhan,  nilai,  atau  kesempatan  yang  menumbuhkan adanya  masalah.  Kecukupan  masih  berhubungan  dengan  efektivitas  yang  mengukur  seberapa  jauh alternatif  yang  ada  dapat  memuaskan  kebutuhan,  nilai,  atau  kesempatan  dalam  menyelesaikan masalah yang ada.

## Pemerataan
Dunn dalam Lejiu dkk., (2014) menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok- kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Lejiu dkk. (2014) juga mengatakan bahwa kebijakan yang berorientasi  pada  pemerataan  adalah  kebijakan  yang  usahanya  didistribusikan  secara  adil.  Suatu program tertentu mungkin dapat efektif dan mencukupi apabila biaya manfaat merata.
Responsivitas
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 34

## Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar
Keberhasilan kebijakan dapat diukur melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih  dahulu  memprediksi  pengaruh  apa  yang  akan  terjadi  jika  suatu  kebijakan  dilaksanakan. Tanggapan  masyarakat  setelah  dampak  kebijakan  sudah  mulai  dapat  dirasakan  dalam  bentuk  yang positif  beruapa  dukungan  ataupun  wujud  yang  negatif  berupa  penolakan.  Kriteria  responsivitas penting karena analisis dapat memuaskan kriteria lainnya (Dunn dalam Lejiu dkk. (2014).

## Ketepatan
Dunn dalam Lejiu dkk. (2014) mengatakan bahwa ketepatan adalah kriteria yang dipakai untuk menseleksi  sejumlah  alternatif  untuk  dijadikan  rekomendasi  dengan  menilai  apakah  hasil  dari alternatif yang direkomendasi tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan.
Berdasarkan  uraian  mengenai  pendekatan-pendekatan  evaluasi  serta  kriteria-kriteria  evaluasi yang telah disebutkan pada tabel di atas, maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan formal dengan tipe evaluasi formatif.

## Most Significant Change (MSC)
Technique dalam Evaluasi Program Davies & Dart (2005:8) menjelaskan, MSC adalah sebuah teknik  monitoring  dan  evaluasi  partisipatif  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  informasi  tentang perubahan  yang  paling  penting  dalam  kehidupan  kelompok  masyarakat,  keluarga,  ataupun perorangan, sebagai hasil dari keikutsertaan mereka dalam program pembangunan. Pendekatan MSC akan  melakukan  penilaian  terhadap  perubahan  yang  bisa  dicapai  dengan  membandingkan  antara indikator  perubahan  dalam  tujuan  yang  direncanakan  pada  awal  program  dan  perubahan  yang dirasakan penerima manfaat. Alasan mengapa perlu menggunakan pendekatan MSC, yaitu:
Orang menyampaikan cerita secara alami
Cerita dapat menguraikan kerumitan dan konteks
Orang ingat dengan cerita
Cerita dapat membawa pesan yang sulit atau hal-hal yang sulit dapat didiskusikan Tetapi cerita tidak diketahui akurasi atau kebenarannya
Penggunaan teknik MSC dalam penelitian ini berguna sebagai teknik analisis data bagi peneliti untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan cerita-cerita kecil mengenai perubahan yang  ditulis  atau  disampaikan  penerima  program.  Pada  konteks  inilah  cerita  perubahan  memenuhi syarat  sebagai  metode  evaluasi  partisipatif,  sebab  penilaian  bukan  datang  dari  pelaksana  program, melainkan berdasarkan apa yang benar-benar dirasakan penerima manfaat program.

## 3.  Metode
Penelitian Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Lokasi yang diambil dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
Informan  penelitian  ini  adalah:  (1)  bagian  keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Gianyar,  (2) Masyarakat Penerima Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar, dan (3) Ketua Komisi  III DPRD Kabupaten Gianyar.
Jenis data yang dipergunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif yang bersuber dari data primer dan data sekunder.
Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  peneliti,  yaitu    (1)Metode  Observasi,  (2)  Metode Wawancara, dan (3) Metode Dokumentasi.
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 35

## Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar
Teknik  pengumpulan  data,  penulis  menggunaka  teori  Menurut  Miles  dan  Huberman  dalam Sugiyono  (2016:246)  aktifitas  dalam  analisis  data  yaitu  meliputi  :  (1)  Pengumpulan  Data  (Data Collection),  (2)  Reduksi  Data  (Data  Reduction),  (3)  Teknik  Most  Significant  Change  (MSC),  (4) Penyajian Data (Data Display), dan (5) Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing).

## 4.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Penyaluran  Kebijakan  Dana  Bantuan  Sosial  di  Kabupaten  Gianyar.  Dalam  penelitian  ini menggunakan  teori  evaluasi  yang  dikemukakan  oleh  William  N  Dunn  yang  terdiri  dari  6  indikator yang berhubungan dengan evaluasi program. Dengan adanya teori ini diharapkan dapat menjelaskan secara jelas tentang evaluasi  kebijakan Dana Basos di Kabupaten Gianyar

## Efektivitas
Untuk mengetahui hasil evaluasi suatu program, ada beberapa indikator yang harus diteliti, yang pertama adalah efektivitas. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil  yang  sesungguhnya  dicapai.  Efektivitas    menurut Sedarmayanti  (2009:  59) merupakan suatu  ukuran  yang  memberikan  gambaran  seberapa  jauh  target  dapat  dicapai.  Secara  umum, efektivitas menunjukkan sejauh mana tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.Tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam mengukur efektivitas suatu program.
Dana Bantuan Sosial (BANSOS) merupakan program pemerintah pusat  yang bersifat nasional dan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan  pokok  dalam  dana.  Untuk  melihat  efektivitas  kebijakan  Bansos  di  Kabupaten  Gianyar Provinsi Bali ini dapat dilihat dari seberapa jauh tujuan  kebijakan ini tercapai. Berkaitan dengan itu, penulis  melakukan  wawancara  mengenai  efektivitas  kebijakan  Bansos  tersebut  dengan  salah  satu Kepala  Sub.  Bagian  Kelembagaan  dan  Aparatur  Desa/Kelurahan  Sekretarat  Pemerintah  Kabupaten Gianyar, yang mengatakan:
“Dalam  mencapai  tujuannya,  program  Bansos  ini  sudah  cukup  efektif  walaupun  tingkat kemiskinan cukup tinggi dan kuota Penerima Manfaat Bansos ini terbatas, sehingga tidak cukup untuk menampung semua masyarakat yang ada di Kabupaten Gianyar, maka dari itu pihak dari Pemerintah Kabupaten  Gianyar  mengusulkan  kepada  pemerintah  pusat  penambahan  bantuan  yang  ditujukan untuk  masyarakat.  Meskipun  begitu  jika  dilihat  dari  tujuan  program  itu  sendiri  maka  terlihat  jelas kalau program ini sudah cukup efektif, karena dengan adanya program ini banyak masyarakat  yang merasa terbantu.” (Hasil Wawancara pada tanggal 17 Nopember 2019).
Menurut  informan  di  atas,  kebijakan  Dana  Bansos  di  Kabupaten  Gianyar  sudah  cukup  efektif jika  dilihat  dari  tujuan  program  itu    sendiri.  Hal  serupa  disampaikan  oleh  Kepala  Dinas  Sosial Kabupaten Gianyar,  yang mengatakan:
“Menurut saya, kebijakan ini cukup efektif dalam mencapai tujuannya. Karena masyarakat pasti sudah  sangat  terbantu  dengan  adanya  kebijakan  ini,  walaupun  masyarakat  harus  melakukan mekanisme permohonan bansos dalam bentuk proposal, Masyarakat cukup dengan membuat proposal permohonan  dana  bansos  kepada  Bupati,  selanjutnya  pemohon  atau  masyarakat  tinggal  menunggu persetujuan dan verifikasi pencairannya.” (Hasil wawancara pada tanggal 17 Nopember 2019).
Pendapat  yang  tidak  jauh  berbeda  disampaikan  oleh  Kepala  Sub.  Bagian    Agama  dan  Sosial Sekretariat Pemerintah Kabupaten Gianyar mengatakan:
“Sudah  efektif,  namun  karena  pemutakhiran  datanya  kurang  update  jadi  ada  juga  beberapa penerima  sudah  pernah  mendapatkan  Bansos,  organisasi/Sekaa  yang  sudah  bubar  namun  tetap terdaftar dalam penerima manfaat kebijakan Bansos. Untuk mengatasi hal seperti ini pihak kelurahan/ desa akan melakukan verifikasi data penerima Bansos, tetapi walaupun sudah di verifikasi oleh pihak kelurahan/desa.Jadi memang masih banyak masyarakat kurang mampu yang seharusnya lebih berhak
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 36 Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar
untuk  mendapatkan  manfaat  dari  program  pemerintah  ini  tetapi  tidak  mendapatkannya,  sehingga program ini menjadi tidak tepat sasaran karena kurangnya update  tersebut”. (Hasil Wawancara pada tanggal 23 Nopember  2019).
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  penulis  dengan  beberapa  informan  di  atas, kebijakan  Dana  Bansos  sudah  cukup  baik  dan  cukup  efektifdalam  mencapai  tujuannya  untuk meringankan  beban  pengeluaran  keluarga  miskin.  Namun  menurut  penulis  kebijakan  Bansos  di Kabupaten Gianyar ini belum cukup efektif, hal tersebut dikarenakan masih adanya masyarakat yang berhak mendapatkan program ini tetapi tidak mendapatkan manfaat dari program tersebut.

## Efisiensi
Efisiensi (efficiency) berkenaan  dengan  jumlah  usaha  yang  diperlukanuntuk  menghasilkan tingkat  efektivitas  tertentu.  Efisiensi  yang  merupakan  sinonim  dari  rasionalitas  ekonomi,  adalah merupakan  hubungan  antara  efektivitas  dan  usaha,  yang  terakhir  umumnya  diukur  dari  ongkos moneter.  Efisiensi  biasanya  ditentukan  melalui  perhitungan  biaya  per  unit  produk  atau  layanan. Kebijakan  yang  mencapai  efektivitas  tertinggi  dengan  biaya  terkecil  dinamakan  efisien”  (Dunn, 2013:430). Efisiensi merupakan ukuran yang digunakan mengukur keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai  dari  segi  sumberdaya  atau  nilai  untuk  mencapai  keberhasilan  dari  kegiatan  tersebut.  Lebih sederhananya Dunn mengatakan bahwa efisiensi dapat  diketahui  dengan  menjawab  pertanyaan “Seberapa banyak  usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?”.
Penyaluran  kebijakan  Dana  Bantuan  Sosial  di  Pemerintah  Kabupaten  Gianyar    sudah  cukup efisien, hal tersebut karena informan beranggapan bahwa sesuatu dapat dikatakan  efisien ketika apa yang  menjadi  tujuan  dari  program  tersebut  sudah  tercapai,  dan  menurut  informan  tujuan  program Dana Bansos ini sudah tercapai dan sangat menguntungkan dan membantu  masyarakat yang kesulitan mencukupi kebutuhan pokoknya. Pendapat ini juga sejalan dengan yang disebutkan oleh Kepala Sub Bagian Anggran yang mengatakan :
“Sejauh ini yang dilakukan pemerintah untuk mencapai hasil yang diinginkan yaitu memberikan edukasi  kepada  masyarakat  dengan  memanggil  perwakilan  dari  setiap  kelurahan/Desa  untuk melakukan sosialiasi tentang program ini sehingga masyarakat bisa mengerti dan memahami sedikit banyaknya  tentang  program  Bansos  ini.”  (Hasil  wawancara  tentang  efisiensi  pada  tanggal  23 Nopember  2019)
Menurut  informan  di    atas,  pemerintah  melakukan  sosialisasi   kepada  masyarakatdengan memanggil  perwakilan  dari  setiap  kelurahan/desa  sehingga  masyarakat  bisa  mengerti  tentang program ini meskipun sosialisasi tersebut sudah tidak rutin lagi dilakukan. Sedangkan  informan lain yang termasuk dalam salah satu penerima Dana Bansos mengatakan bahwa :
“Ya saya mengetahui tentang program ini, yang saya tahu program Dan Bansos adalah program pemerintah pusat yang memberikan bantuan kepada masyarakat miskin berupa beras bersubsidi tapi sekarang bukan beras bersubsidi lagi, melainkan bantusan sosial. Saya mengetahui program ini dari masyarakat  dan  juga  sosialisasi  yang  pernah  dilakukan  oleh  pihak  pemerintah,  pemerintah  pernah melakukan  sosialisasi  tetapi  sekarang  sudah  jarang,  hal  itu  mungkin  karena  masih  banyak  program baru  yang  lebih  belum  diketahui  masyarakat  banyak.”  (Hasil  wawancara  penulis  dengan  salah  satu Penerima Dana Bansos Pada Tanggal 23 Nopember 2019).
Menurut  informan  ini,  pemerintah  pernah  melakukan  sosialisasi  namun  kegiatan tersebut sudah jarang dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas, Program Dana Hibah dalam bentuk Bansos  belum cukup efisien, hal  tersebut  karena masih kurangnya usaha pemerintah  kabupaten  untuk  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  mengenai  program  tersebut, sehingga    tidak  sedikit  masyarakat  yang  kurang  paham  apa  sebenarnya  maksud  dan  tujuan  dari kebijakan Bansos tersebut.
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 37

## Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar
Penulis  melihat  bahwa  kurang  pemahaman  masyarakat  mengenai  program  ini,  sebagian masyarakat hanya mengetahui bahwa program ini sebatas Dana Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah  Pusat  untuk  masyarakat  miskin  saja.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  kurangnya  usaha pemerintah  untuk  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  mengenai  kebijakan  program  Dana Bansos ini, serta keterbatasan akses masyarakat untuk mencari informasi lebih yang sebenarnya telah disediakan  pemerintah  melui  media  sosial  maupun  media  cetak,  kegiatan  sosialisasi  Bansos  di Kabupaten Gianyar seperti gambar di bawah ini:

## Gambar 2 Sosialisasi Kebiajakan Dana Bansos
Dokumentasi  di  atas  merupakan  salah  satu  contoh  edukasi  yang  diberikan  oleh  pemerintah kepada  masyarakat  di  seluruh  Indonesia,  gambar  tersebut  menjelaskan  tentang  bagaimana  alur permohonan  dan  pengambilan  Dana  Bansos  yang  benar,  namun  kurangnya  akses  yang  dimiliki masyarakat  untuk  mendapatkan  informasi  selain  dari  sosialisasi  yang  diberikan  pemerintah  menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program ini.

## Kecukupan
Dalam kebijakan publik kecukupan dapat artikan dengan seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah. Dunn (2013:430) menyatakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan  seberapa  jauh  suatu  tingkat  efektivitas  memuaskan  kebutuhan,  nilai,  atau  kesempatan  yang menumbuhkan adanya masalah. Jadi kecukupan dalam evaluasi kebijakan publik memiliki hubungan dengan efektivitas dalam mengukur seberapa jauh alternatif yang ada dapat mencukupi kebutuhan.
Kebijakan  Bansos  diberikan  kepada  masyarakat  yang  perekonomiannya  di  bawah  garis kemiskinan.  Pemerintah  memberikan  bantuan  berupa  Dana  Bantuan  Sosial  Tunai  yang  jumlahnya ditentukan  secara  proporsiomal.  Untuk  melihat  tingkat  kecukupan  Kebijakan  Dana  Bansos  di Kabupaten  Gianyar  maka    dapat    dilihat    dari    hasil    wawancara    dengan  Kepala  Sub  Bagian Penyusunan Program Sekretariat Pemerintah Kabupaten Gianyar yang mengatakan:
“Menurut saya sudah tepat karena penerimanya benar-benar masyarakat miskin yang kesulitan dalam  memenuhi  kebutuhan  pokoknya,  jadi  dengan  adanya  program  ini  masyarakat  bisa  sedikit terbantulah,  yang  tadinya  uang  tersebut  disisihkan  untuk  pembangunan,  beli  bibit,  dankelengkapan organisasi  lain  maka  bisa  dipergunakan  untuk  kebutuhan  yang  lainnya”.  (Hasil  Wawancara  tentang kecukupan, Tanggal 23 Nopember 2019)
Pendapat yang sama juga dituturkan Kepala Sub Bagian Agama dan Sosial Sekretariat Daerah
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 38 Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar
Kabupaten Gianyar, yang menerangkan bahwa:
“Menurut  saya  cukup  tepat  karena,  jika  tidak  ada  program  ini  maka  masyarakat  akan  lebih kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi dengan adanya program ini masyarakat menjadi lebih sedikit  terbantu  karena  mereka  tidak  perlu  lagi  memikirkan  biaya  untuk  pembangunan  fisik  secara umum.” (Hasil wawancara tentang Kecukupan, Tanggal 24 Nopember 2019).
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gianyar yang memaparkan bahwa:
“Menurut  saya  sudah  sangat  tepat  karena  masyarakat  sekarang  banyak  yang  kesulitan  dalam memenuhi  kebutuhan  hidupnya,  jadi  dengan  adanya  program  ini  pasti  masyarakat  sangat  terbantu mengatasi  salah  satu  masalahnya  yaitu  dalam  memenuhi  kebutuhan  Hidupnya”.(Hasil  wawancara Tanggal 23 Nopmeber 2019).
Selanjutnya,  berdasarkan  hasil  pengamatan  penulis  di  lapangan  terkait  kecukupan  kebijakan Dana  Bansos  dalam  mengatasi  permasalahan  pokok  yang  dihadapi  masyarakat  sudah  tepat  karena masyarakat  sendiri merasa sangat  senang dan sangat terbantu,  hal ini penulis amati  melalui kondisi sosial dan lingkungan yang mayoritasnya adalah masyarakat yang terdaftar dalam Keluarga Penerima Manfaat.  Penulis  juga  melihat  bahwa  Dana  Bansos  dalam  bentuk  tunai  yang  diberikan  oleh pemerintah kepada masyarakat sudah cukup baik dan tepat penggunaanya.

## Perataan
Perataan  dalam  kebijakan  publik  menurut  Dunn  (2013:434)  yaitu  kesamaan  ( equity )  erat hubungannya  dengan  rasionalitas  legal  dan  sosial  dan  menunjuk  pada  distribusi  akibat    dan    usaha antara  kelompok-kelompok  yang  berbeda  dalam  masyarakat.  Perataan  dalam indikator evaluasi ini harus dapat menjawab pertanyaan tentang “apakah biaya dan manfaat yang didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?”.
Sesuai  dengan  Peraturan Bupati Gianyar Nomor 8 Tahun 2017  tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Bagian kedua  Kriteria  Persyaratan Beanja Hibah Pasal 8,Seperti   yang dipaparkan    oleh  Kepala  Sub  Bagian  Kelembagaan  dan  Aparatur  Desa/Kelurahan  Sekretariat Pemerintah Kabupaten Gianyar b yang mengatakan bahwa:
“Ya pasti mengetahui, karena jumlah dana Bansos tersebut sudah jumlah besaran harga nasional yang langsung dipatokkan oleh pemerintah.”(Hasil wawancara Pada Tanggal Nopember 2019)
Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumenrasi yang telah dipaparkan penulis di atas maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kebijakan  Dana  Bansos  di  Kabupaten  Gianyar  sudah  cukup  merata serta tidak ada perbedaan biaya yang didistribusikan kepada masyarakat tersebut.

## Responsivitas
Responsivitas  berkaitan  dengan  seberapa  jauh  suatu  kebijakan  dapat  memuaskan  kebutuhan, preferensi,  atau  nilai  kelompok-kelompok  masyarakat  tertentu  (Dunn,  2013:  437).  Adapun  kriteria responsivitas  itu  penting  karena  analisis  yang  dapat  memuaskan  semua  kriteria  lainnya  (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan.
Responsivitas  dalam  kebijakan  publik  dapat  diartikan  sebagai  respon  atau  tanggapan  dari sasaran kebijakan publik terhadap suatu kebijakan, maka dari itu keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat  dari  masyarakat  yang  menanggapi  kebijakan  tersebut,  baik  itu  tanggapan  yang  baik  berupa dukungan (positif) maupun tanggapan buruk berupa penolakan (negatif). Secara keseluruhan, respon masyarakat  terhadap  program  ini  cukup  baik,  seperti  yang  dikatakan  oleh  Kepala  Sub  Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Pemerintah Kabupaten Gianyar, yang menjelaskan bahwa:
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 39 Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar
“Respon  masyarakat  sejauh  ini  masih  baik-baik  saja,  belum  ada  keluhan  yang  sampai  kesini karena  selama  ini  juga  kita  selalu  berusaha  untuk  meningkatkan  kualitas  pelayanan  yang  akan diberikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak kecewa kalau penyalran dana tersebut mengalami keterlambatan penyalurannya.” (Hasil wawancara pada tanggal 23 Nopember  2019)
Pendapat  yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Perbendaharaan Sekretariat Pemerintah Kabupaten Gianyar yang mengatakan bahwa:
“Masyarakat  pasti  senang  menerima  manfaat  dari  program  ini,  tetapi  kalau  masalah  kepuasan tergantung masyarakat, komplain pasti ada karena mindset orang berbeda-beda ada yang merasa puas, tetapi ada juga yang kurang bahkan tidak puas. Meskipun begitu, jika ada komplain dari masyarakat maka akan diberikan penjelasan.” (Hasil wawancara pada tanggal 23 Nopember  2019)
Selain  informan  di  atas,  ungkapan  lain  juga  diberikan  masyarakat  pada  saat  melakukan wawancara antara penulis dengan informan mengatakan yang mengatakan bahwa:
“Program Dana Bansos ini bagus dan sangat bermanfaat khususnya bagi saya, karena sekarang semua  serba  mahal,  semua  harga  naik.  Jadi  menurut  saya  program  ini  sangat  bermanfaat  bagi masyarakat.”  (Hasil  wawancara  penulis  dengan  Penemira  Dana  Bansos  pada  tanggal  24  Nopember 2019).
Hal yang serupa disampaikan oleh informan lain yang mengatakan bahwa
“ Ya  baguslah,  sangat  banyak  manfaatnya  bagi  masyarakat  kurang  mampu  seperti  saya  ini, apalagi  kalau  diperluas  lagi  programnya  tentu  akan  lebih  banyak  manfaatnya.”  (Hasil  wawancara penulis dengan masyarakat penerima Dana Bnasos pada tanaggal 24 Nopmber 2019).
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  informan  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa  Kebijakan  Dana  Bantuan  Sosial  (Bansos)  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Gianyar  sudah  cukup berhasil,  hal  ini  dapat  dilihat  melalui  respon  yang  diberikan  masyarakat  terkait  program  ini,  karena jika  suatu  program  mendapat  respon  yang  baik  dari  masyarakat  maka  program  tersebut  dapat dikatakan berhasil.
Kemudian  penulis  akan  memaparkan  hasil  dokumentasi  terkait  responsivitas  kebijakan  Dana Bansos di Kabupaten Gianyar yaitu sebagai berikut:

## Gambar 3 Respon Masyarakat
Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa penulis dapat melihat bahwa evaluasi kebijakan Dana Bantuan  Sosial  di  Kabupaten  Gianyar  melalui  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  sudah mendapatkan respon yang baik dari masyarakat dan hasil yang didapat dari program ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat karena dapat membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Dan  dengan  adanya  respon  yang  baik  dari  masyarakat,  maka  dapat  dikatakan  program  tersebut
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 40 Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar berhasil dalam mencapai tujuannya.

## Ketepatan
Ketepatan atau kelayakan (Appropriateness) merupakan kriteria yang dipakai untuk  menseleksi sejumlah  alternatif  untuk  dijadikan  rekomendasi  dengan  menilai  apakah  hasil  dari  alternatif  yang direkomendasikan  tersebut    merupakan  pilihan  tujuan  yang  layak.  Kriteria  kelayakandihubungkan dengan rasionalitas.
Untuk  melihat    tingkat  ketepatan  kebijakan  Dana  Bansos  di  Kabupaten  Gianyar,  penulis bertanya tentang sasaran dari  kebijakan Bansos ini manfaat dari hasil kebiajak tersebut. Seperti yang dikatakan    oleh  kepala  Desa  Sanding  Kecamatan  Tampak  Siring  Kabupaten  Gianyar  yang mengatakan bahwa:
“Sasaran  dari  kebijakan  ini  adalah  masyarakat  yang  telah  memenuhi  syarat  sesuai  dengan persyaratan yang telah ditentukan maka berhak untuk mendapatkan bantuan. Kalau soal ini saya rasa sudah cukup tepat khususnya di Desa Sanding dan di Kabupaten Gianyar secara umum, karena dari masyarakat sendiri tidak ada keluhan tentang penerima manfaat dari program ini sendiri. Dan menurut saya hasil yang dicapai pasti sangat bermanfaat bagi masyarakat” (Hasil wawancara pada tanggal 24 Nopember  2019)
Berdasarkan  hasil  pengamatan  penulis  di  lapangan,  penulis  melihat  bahwa  masyarakat  yang mendapat program ini benar-benar masyarakat  yang kurang mampu dan berhak untuk mendapatkan bantuan  dari  pemerintah.  Hal  ini  penulis  amati  melalui  kondisi  fisik  dari  penerima  kebijakan  Dana Bansos,  namun  penulis  juga  mendapati  adanya  masyakat  atau  kelompok/sanggar/sekaa  yang  telah beberap kali mendapatkan dana Bansos walaupun dalam bentuk jenis dan kegiatan yang berbeda. Hal ini membuktikan bahwa memang masih kurangnya perhatian pemerintah dalam melakukan suvei ke masyarakat  yang mendapatkan program  tersebut maupun memperbarui data  yang ada, sehingga ada beberapa masyarakat  yang seharusnya tidak lagi terdaftar menjadi sasaran kebijakan ini tetapi tetap menikmati hasil dari kebijakan Bansos tersebut.
Melihat  dari  kriteria  ini,  maka  penulis  berpendapat  bahwa  penyaluran  Dana  Bansos  di Kabupaten  Gianyar  ini  adalah  memang  yang  berhak  menerima  bantuan  tersebut.  Karena  rata-rata yang  menerima  bantuan  ini  sesuai  dengan  verifuukasi  yang  telah  di  lakukan  berdasarkan  pedoman yang ditetapkan oleh Bupati Gianyar maka masyarakat tersebut berhak untuk mendapatkan kebijakan Dana Bansos tersebut.

## Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Kabupaten Gianyar
Terdapat  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan    penyaluran  dana  bantuan  sosial, yaitu :

## Kinerja Pejabat Publik
Pengangkatan  dan  penempatan  pejabat  publik  dalam  lingkup  BPKD  telah  memenuhi  proses tahapan  seleksi  oleh  tim  Baperjaka  (Badan  Pertimbangan  Jabatan  dan  Kepangkatan)  Kabupaten Gianyar sehingga pejabat tersebut selama ini telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara professional dan memiliki integritas tinggi terhadap pekerjaan dan pelaksanaan peraturan perundang- undangan.

## Ketersediaan Sarana dan Prasarana
Kelengkapan sarana dan prasarana telah cukup baik, adapun alat yang sudah tidak berfungsi dan perlu  diganti  akan  dimasukkan  pada  APBD  untuk  dianggarkan  sesuai  aturan  dan  prosedur  yang berlaku.

## Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 41
Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar

## Tingkat Pengetahuan Masyarakat
Pelaksanaan proses pengajuan proposal diatur dan telah disosialisasikan ke masyarakat sehingga sebahagian  kalangan  telah  mengetahui  tatacara  pengajuan  proposal  pada  pemerintah  Kabupaten Gianyar.

## 5.  Simpulan
Efektivitas: Kebijakan Dana Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Gianyar  belum  efektif, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Meskipun jumlah  yang  bertambah tidak begitu  pesat,  namun  hal  itu dapat menjadi bukti bahwa kebijakan Dana Bansos di Kabupaten Gianyar belum  efektif kalau diperhatikan berdasarkan yang mengajukan permohonan dana Bansos setiap tahunnya.
Efesiensi:  Kebijakan  Dana  Bansos  ini  belum  cukup  efisien,  hal  itu  karena  masih  banyak masyarakat yang belum paham mengenai program ini, hal ini membuktikan bahwa masih kurangnya usaha  pemerintah  untuk  memberikan  edukasi  kepada  masyarakat  melalui  sosialisasi  ataupun  cara komunikasi lainnya.
Kecukupan:  Kecukupan  Kebijakan  Dana  Bansos  di  Kabupaten  Gianyar  dalam  mengatasi masalah  pokok  yang  dihadapi  masyarakat  sudah  cukup  tepat,  hal  ini  karena  masyarakat  merasa terbantu dan keijakan ini tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka.
Perataan:  Perataan  biaya  dan  manfaat  yang  didistribusikan  kepada  masyarakat  di  Kabupaten Gianyar sama. Dan untuk besaran biaya dan manfaat yang di distribusikan itu sama rata untuk semua lapisan masyarakat di Kabupaten Gianyar, masyarakat hanya perlu memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
Responsivitas: Respon masyarakat yang ada di Kabupaten Gianyar  sangat baik, dengan adanya respon yang positif dari masyarakat maka dapat dikatakan kebijakan Dana Bansos cukup berhasil.
Ketepatan:  Sasaran  dari  Kebiajakan  Dana  Bansos  kurang  tepat,  karena  masih  adanya masyarakat/kelompok/organisasi/sekaa  yang menerima Dana Bansos lebih dari sekali, hal ini terjadi kurangnya data sebagai informasi untuk memberikan Bansos tersebut. Sedangkan hasil yang didapat dari kebijakan Dana Bansos ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, karena dengan adanya program ini masyarakat merasa sangat terbantu dalam mengurangi beban pengeluaran mereka sehari-hari.

## Daftar Pustaka
Davies, R., & Dart, J. (2005). The ‘ Most Significant Change ’ (MSC) Technique: A Guide to Its Use . United Kingdom: CARE International.
Dunn, W. N. (2013). Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Lejiu,  A.,  Masjaya,  &  Irawan,  B.  (2014).  Evaluasi  Kebijakan  Pembangunan  Transmigrasi  Di  Kabupaten Mahakam  Ulu  (Studi  Pada  Kecamatan  Long  Hubung  Kabupaten  Mahakam  Ulu). JAR  (Jurnal Administrative Reform) , 2 (4). doi:http://dx.doi.org/10.30872/jar.v2i4.538
Subarsono, A. (2016). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Panduan Umum PKH oleh Kementrian Sosial RI Tahun 2013 dan Tahun 2016 http://www.kemsos.go.id/program-keluarga-harapan/ diakses pada tanggal 01 Oktober 2017
Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, 5 (1) (2020), 42 Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar
Ilmie,  M  Irfan.  2017.  Mensos:  PKH  Efektif  Turunkan  Kemiskinan  dan  Kesenjangan.  Diakses  di:  http:// www.antaranews.com/berita/605438/mensospkh-efektif-turunkan-kemiskinan-dan-kesenjangan pada tanggal 12 September 2017
Quddus, Ghina Ghaliya. 2017. Analis: PKH Tidak Efektif. Diakses di: http://nasional.kontan.co.id/news/analis- program-keluarga-harapan-tidakefektif tanggal 27 September 2017
Rahadian,  Ar.  2017.  Tingginya  Angka  Putus  Sekolah  Di  Indonesia.  Diakses  di:  https:// student.cnnindonesia.com/edukasi/20170417145047-445-208082/tinggi nya-angka-putus-sekolah-di- indonesia/ pada tanggal 12 September 2017.