INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 892-906 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Efektifitas dan Efesiensi Pengelolaan Keuangan APBD di Kecamatan Telukjambe Timur pada Tahun 2017-2021
Dhava Lintang Pramudya 1 ✉ , Suparno 2
S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Singaperbangsa Karawang Email: dhava.lintang.p@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan  pada  APBD  di  Kecamatan  Telukjambe  Timur,  mengidentifikasi  bagaimana  efesiensi pengelolaan  keuanagn  padaAPBD  di  Kecamatan  Telukjambe  Timur.  Metode  penelitian  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  analisis  kuantitatif  rasio.  Hasil  penelitian  menujukan  bahwa pengelolaan  keuangan  daerah  Kecamatan  Telukjambe  Timur  menunjukkan  cukup  stabil.  Pola perkembangan efektivitas pengelolaan keuangan Kecamatan Telukjambe Timur selama tahun 2017 - 2021  mengalami  kestabilan  dengan  tingkat  rata-rata  per  tahun  sebesar  89,24%  yang  berarti pengelolaan  keuangan daerah  di  Kecamatan  Telukjambe Timur cukup  efektif. Pola perkembangan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan Telukjambe Timur selama tahun 2017  - 2021 cukup stabil dengan tingkat rata-rata per tahun sebesar 86,66% yang berarti pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan Telukjambe Timur cukup efisien.
Kata Kunci: Efektivitas, Efesiensi , APBD

## Abstract
This  study  aims  to  find  out  and  identify  how  effective  financial  management  is  in  the  APBD  in Telukjambe Timur District, identify how efficient financial management is in the APBD in Telukjambe Timur District. The research method used in this research is ratio quantitative analysis. The results of the study show that the regional financial management of Telukjambe Timur District is quite stable. The pattern of development of the effectiveness of financial management in East Telukjambe District during 2017 - 2021 experienced stability with an annual average rate of 89.24%, which means that regional  financial  management  in  East  Telukjambe  District  is  quite  effective.  The  pattern  of development of the efficiency of regional financial management in East Telukjambe District during

## PENDAHULUAN
Menurut  (Ratmono.Dwi,  2015),  akuntansi  sektor  publik  adalah  proses pengidentifikasian,  pengukuran,  pencatatan,  serta  pelaporan  transaksi  keuangan  dari entitas pemerintah daerah guna pengambilan keputusan ekonomi yang bermanfaat bagi pihak eksternal.
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa  kecamatan  adalah  sebuah  perangkat  daerah  kabupaten/kota  sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Kelurahan dalam PP Kecamatan disebutkan sebagai perangkat  Kecamatan,  Kelurahan  bukan  lagi  perangkat  daerah,  hal  ini  adalah  Undang – Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah.  Pelimpahan  sebagian kewenangan  Bupati/Wali  Kota  kepada  Kecamatan  dilaksanakan  untuk  mengefektifkan penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di  Kecamatan  dan  mengoptimalkan  pelayanan publik  di  Kecamatan  sebagai  perangkat  daerah  yang  berhadapan  langsung  dengan masyarakat.
Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas  pengalokasian  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah  setelah  berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD.
APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di dalam pos PAD ada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya. Selanjutnya untuk  Dana  Perimbangan  merupakan  dana  yang  diperoleh  pemerintah  daerah  dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut dan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari daerah lain yang berupa komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemda lainnya yang ada di dalam pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
2017 - 2021 is quite stable with an annual average rate of 86.66%, which means that regional financial management in East Telukjambe District is quite efficient.
Keywords: Effectiveness, Efficiency, APBD
APBD menjadi acuan dalam mengukur seberapa besar pencapaian efektivitas dan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah  daerah dalam menyejahterakan masyarakatnya lewat  penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Anggaran  merupakan  sebuah  alat  yang berpengaruh  besar  terhadap  perencanaan  suatu  daerah  maupun  pengendalian  pada organisasi pemerintah.
Untuk mengukur tingkat efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan antara masukan dan keluaran. Efisiensi penyerapan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. Sedangkan efektivitas anggaran belanja juga menjadi salah satu  tolak  ukur  terhadap  pencapaian  pemerintah  daerah  akan  seluruh  sasaran  yang diprogramkan dan ditargetkan, apakah terlaksana dengan baik atau tidak.
Berdasarkan  komplain  masyarakat  mengenai  kurangnya  pasokan  air  di  wilayah Darwin    di  Australia,  distribusi  keuangan  dalam  bidang  infrastruktur  di  wilayah  negara bagian Northern  Territory,  Pemerintah  regional  membantu  menjamin  pasokan  air  untuk wilayah  Darwin  yang  lebih  luas,  dengan  $300,6  juta  dari  $8,9  miliar  Dana  Jaringan  Air Nasional. Meningkatkan akses air yang andal akan menarik lebih banyak investasi sektor energi. Ini akan membantu memenuhi permintaan pengguna industri Middle Arm akan air, yang mungkin tumbuh hingga 27.000 Mega liter per tahun pada tahun 2050. (Government, 2022).  Dari  keberhasilan  dan  program  ini  seharusnya  Indonesia  dapat  mencontoh, mengingat  bahwa  Indonesia  adalah  negara  kepulauan  dengan  sumber  air  yang  sangat berlimpah, seharusnya Indonesia juga dapat mencontoh dan berhasil dengan lebih baik.
Di  Indonesia  sendiri,  Sepanjang  masa  pandemi  pemerintah  pusat  berhasil mengakselerasi  belanja  negara  sebesar  Rp1.841,10  triliun,  atau  sekitar  67,21%  dari  pagu Perpres 72/2020 (Kemenkeu, 2020). Realisasi belanja tersebut meliputi belanja pemerintah pusat  sebesar  Rp1.211,40  triliun  (61,3%)  dan  realisasi  transfer  ke  daerah  dan  dana  desa sebesar  Rp629,70  triliun  (82,4%).  Namun  sayangnya,  kualitas  serapan  anggaran  daerah belum  sesuai  harapan.  Pasalnya,  masih  banyak  pemerintah  daerah  (Pemda)  yang mengendapkan anggarannya di bank-bank umum (Ekonomi.bisnis.com, 2020).
Diperoleh  informasi  bahwa  kontribusi  terbesar  penyerapan  belanja Kementerian/Lembaga  di  dominasi  oleh  wilayah  Indonesia  Barat  yang  mencapai  80,4 persen. Sedangkan yang mengalami perlambatan penyerapan terbanyak berada di wilayah Indonesia Timur. Sedangkan untuk realisasi dana Dekonsentrasi  dan Tugas Pembantuan masih  relatif  kecil,  namun  secara  penyerapan  dana  Dekonsentrasi  lebih  tinggi,  baik dibandingkan Kantor Pusat (KP) maupun Kantor Vertikal di Daerah (KD). Hal ini telah dikritik langsung  oleh  Kementerian  Keuangan  Sri  Mulyani  yang  mengatakan  bahwa  minimnya daerah mendapatkan PAD. Dalam 3 tahun terakhir PAD ini masih berkisar di 24,7 persen
(Merdeka.com, 2021).
Di Kabupaten Karawang,  Gerakan Mahasiswa  Karawang (GEMAK) menyampaikan, audit BPK Karawang tahun 2019, BPK menemukan 147 penerima beasiswa yang namanya tercantum dua kali. Tahun 2020, kesalahan itu kembali terulang, terdapat 14 orang yang namanya tercantum dua kali sebagai penerima beasiswa. Bila ditotal, 147 penerima beasiswa yang  namanya  ganda  ini  menerima  anggaran  Rp  205  juta.  Ratusan  juta  rupiah  ini direalisasikan  dua  kali  kepada  147  penerima  yang  sama.  Dari  audit  BPK  tahun  2020, ditemukan fakta ada  mahasiswa yang menggunakan uang beasiswa untuk membeli ponsel dan emas. Padahal, beasiswa Karawang Cerdas diperuntukkan untuk pelajar tidak mampu yang  berprestasi  dan  cerdas  (Karawang,  2021).  Dari  temuan  BPK  tidak  boleh  dianggap sepele, agar adanya evaluasi dan transparansi program Karawang Cerdas.
Di Telukjambe Timur, Bencana banjir melanda Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat Senin 8 November 2021. Akibat banjir tersebut sebanyak 216 rumah warga dilaporkan terendam air bah setinggi 10 cm hingga 1 meter. Banjir merendam kawasan tersebut sejak Jumat 5 November 2021. Namun, banjir sempat surut satu hari dan kembali datang, Senin dini hari 8 November 2021 (Tim Priangan Timur News, 2021). Dengan adanya  fenomena  ini  maka  dapat  dikatakan  infrastruktur  di  wilayah  Telukjambe  Timur belum signifikan.
Di Telukjambe Timur, dana pemerintah yang mengendap di bank mencapai Rp1,8 M pada 2021. Padahal pada 2019 dan 2020 dana pemda di perbankan bisa dijaga di bawah Rp1 M yakni sebesar Rp900 juta dan Rp600 juta. Dana pemda yang mengendap di bank pada 2021 meningkat 10,38 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp600 juta. Menkeu berharap  pemda  dapat  mempercepat  melakukan  belanja  seiring  dengan  percepatan transfer  dana  dari  pemerintah  pusat  dan  peningkatan  penerimaan  pajak  daerah (KABARKARAWANG,  2022).  Ini  menggambarkan  sebetulnya  pemda  punya  potensi  besar untuk mendorong pemulihan ekonomi dengan menggunakan dananya, APBD-nya untuk bisa  mengakselerasi  pemulihan  di  masing-masing  daerah.  Pengelolaan  keuangan  pada APBD di Kecamatan Telukjambe Timur perlu diperiksa Efektivitas dan Efisiennya agar dapat menjamin pembangunan yang berkelanjutan di daerah tersebut.
Kecamatan  Telukjambe  Timur  merupakan  kecamatan  pemekaran  dari  Kecamatan Telukjambe, pusat pemerintahan kecamatan ini terdapat di Desa Telukjambe. Berbatasan dengan  Kecamatan  Karawang  Barat  di  utara,  Kecamatan  Telukjambe  Barat  di  barat, Kecamatan  Ciampel  di  timur,  dan  Kabupaten  Purwakarta  di  selatan.  Jumlah  desa  di Kecamatan Telukjambe Timur adalah 9 desa. Adapun desa di Kecamatan Telukjambe Timur adalah  Desa  Sirnabaya,  Desa  Pinayungan,  Desa  Telukjambe,  Desa  Puseurjaya,  Desa
Sukaluyu,  Desa  Sukaharja,  Desa  Wadas,  Desa  Sukamakmur,  dan  Desa  Purwadana.  Di Kecamatan  Telukjambe  Timur  ini  juga  berdiri  Kawasan  industri  yang  cukup  luas  yaitu Kawasan  Industri  Internasional  City  (KIIC).  Terdapat  juga  Kawasan  perumahan  dan pertokoan yang cukup besar yaitu Kawasan Galuh Mas dan Grand Taruma.
Kecamatan  Telukjambe  Timur  merupakan  kecamatan  pemekaran  dari  Kecamatan Telukjambe, pusat pemerintahan kecamatan ini terdapat di Desa Telukjambe. Berbatasan dengan  Kecamatan  Karawang  Barat  di  utara,  Kecamatan  Telukjambe  Barat  di  barat, Kecamatan  Ciampel  di  timur,  dan  Kabupaten  Purwakarta  di  selatan.  Jumlah  desa  di Kecamatan Telukjambe Timur adalah 9 desa. Adapun desa di Kecamatan Telukjambe Timur adalah  Desa  Sirnabaya,  Desa  Pinayungan,  Desa  Telukjambe,  Desa  Puseurjaya,  Desa Sukaluyu,  Desa  Sukaharja,  Desa  Wadas,  Desa  Sukamakmur,  dan  Desa  Purwadana.  Di Kecamatan  Telukjambe  Timur  ini  juga  berdiri  Kawasan  industri  yang  cukup  luas  yaitu Kawasan  Industri  Internasional  City  (KIIC).  Terdapat  juga  Kawasan  perumahan  dan pertokoan yang cukup besar yaitu Kawasan Galuh Mas dan Grand Taruma. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, 2022).
Landasan hukum tentang keuangan negara diatur dalam Pasal 9 ayat (1) (Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara,  2003) tentang upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga menyatakan:
“Dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan  Pajak  pada  Kementerian/Lembaga  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Keuangan  ini,  dilakukan  penandatanganan  Nota  Kesepahaman  antara  Kementerian Keuangan  dengan  Kementerian  Negara/Lembaga  pengelola  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak.”
Jika  melanggar  ketentuan  Pasal  9  ayat  (1)  (Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan  Negara,  2003)  ini  dapat  dikenakan  sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undan-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu: “Menteri/Pimpinan  lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota  yang  terbukti  melakukan penyimpangan  kebijakan  yang  telah  ditetapkan  dalam  undang-undang  tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang- undang.”
Kecamatan Teluk Jambe Timur merupakan daerah industri dan pusat perniagaan, perdagangan  di  samping  itu  juga  pertanian  masih  merupakan  potensi  yang  perlu diintensifkan dan dipertahankan keberdayaannya, terutama di wilayah barat Teluk Jambe Timur yang meliputi Desa Purwadana, Desa Wadas dan Desa Sukamakmur yang luas area
persawahannya  masih  cukup  luas.  Adapun  letak  Kecamatan  Teluk  Jambe  Timur  sangat strategis, karena merupakan Kecamatan penyangga Ibu Kota Kabupaten dan merupakan gerbang masuk ke Kabupaten Karawang. Dengan adanya kawasan industri seperti : KIIC yang meliputi empat desa yaitu Desa Sirnabaya, Desa Puseurjaya, Desa Sukaluyu dan Desa Wadas dan di dalamnya terdiri dari industri berat sampai industri ringan, berada di kawasan tersebut, begitu pula kecamatan Teluk Jambe Timur, merupakan pusat perniagaan dengan adanya kawasan perumahan dan perdagangan/perniagaan Galuh Mas yang berada di Desa Sukaharja dan Puseurjaya. Hal ini sangat berpotensi sekali untuk pengembangan usaha kecil dan  menengah  dan home  industry  yang  ada  di  wilayah  kecamatan  Teluk  Jambe  Timur. Potensi  yang  perlu  mendapat  perhatian  untuk  dibina  dan  dikembangkan  di  wilayah kecamatan  Telukjambe  Timur  ini  antara  lain,  Penataan  kontrakan  kamar  yang  semakin menjamur, Penataan PKL (Pedagang Kaki Lima), Penataan pasar kaget setiap hari minggu di Galuh Mas, Produk unggulan yang mempunyai ciri khas tersendiri.
Berdasarkan Anggaran Belanja Kecamatan Telukjambe Timur untuk Desa Telukjambe sebesar Rp. 2 Miliar. Dan 60% (Rp. 1,2M) dari anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk kebutuhan infrastruktur seperti jalan raya,  gorong-gorong, dsb.(radarkarawang.id, 2020). Fakta  di  lapangan,  biaya  yang  digunakan  untuk  infrastruktur  tidak  seperti  apa  yang  di rencanakan.  Nyatanya desa Telukjambe merupakan salah satu desa yang terdampak banjir pada November 2021.
Tabel 1. Kondisi target dan realisasi belanja di Kecamatan Tahun Kecamatan Telukjambe Timur Target Belanja Realisasi Belanja Selisih 2017 13.324.000.000 12.239.000.000 1.085.000.000 2018 16.391.781.500 15.164.968.000 1.226.813.500 2019 17.835.200.000 16.879.576.122 955.623.878 2020 16.122.781.500 15.546.321.000 576.460.500 2021 16.119.221.000 14.317.326.800 1.801.894.200
Sumber: Badan Pusat Statistik Kec. Telukjambe Timur, Laporan Target dan Realisasi 2017- 2021 (data diolah)
Berdasarkan tabel target dan realisasi di  Kecamatan Telukjambe Timur target belanjanya pada tahun 2017 sebesar Rp. 13.324.000.000 dan realisasi belanja sebesar Rp. 12.239.000.000 serta surplus sebesar Rp. 1.085.000.000, sedangkan pada tahun 2018 target belanjanya di Kecamatan  Telukjambe  Timur  sebesar  Rp  16.391.781.500  dan  realisasi  belanja  Rp. 15.164.968.000  serta  surplus  Rp.  1.226.813.500,  sedangkan  pada  tahun  2019  target
belanjanya di Kecamatan Telukjambe Timur sebesar Rp. 17.835.200.000 dan realisasi belanja Rp.  15.243.576.122  serta  surplus  Rp.  2.591.623.878,  sedangkan  pada  tahun  2020  target belanjanya di Kecamatan Telukjambe Timur sebesar Rp. 16.122.781.500 dan realisasi belanja Rp.  15.546.321.000  serta  surplus  Rp.  576.460.500,  Dan  ditahun  2021  target  belanja  di Kecamatan  Telukjambe  Timur  sebesar  Rp.  16.119.221.000  dan  realisasi  belanja  Rp. 15.317.326.800  serta  surplus  Rp.  801.894.200.  Yang  artinya  dari  tahun  2017  sampai  2021 realisasi belanja belum mencapai dari target belanja yang diharapkan.
Tabel 1 Kondisi target dan realisasi pendapatan di Kecamatan Tahun Kecamatan Telukjambe Timur Target Pendapatan Realisasi Pendapatan Selisih 2017 15.325.000.000 14.451.000.000 (-874.000.000) 2018 18.635.332.000 17.122.340.000 (-1.512.992.000) 2019 19.800.000.000 18.964.374.000 (-835.626.000) 2020 18.289.500.000 17.222.440.300 (-1.067.059.700) 2021 19.250.000.000 17.863.231.000 (-1.386.769.000)
Sumber: Badan Pusat Statistik Kec. Telukjambe Timur, Laporan Target dan Realisasi 2017- 2021 (data diolah)
Berdasarkan  tabel  target  dan  realisasi  di  Kecamatan  Telukjambe  Timur  target pendapatan pada tahun 2017 sebesar Rp. 15.325.000.000 dan realisasi pendapatan sebesar Rp. 14.451.000.000 serta surplus sebesar Rp. 874.000.000, sedangkan pada tahun 2018 target pendapatan  di  Kecamatan  Telukjambe  Timur  sebesar  Rp  18.635.332.000  dan  realisasi pendapatan Rp. 17.122.340.000 serta surplus Rp. 1.512.992.000, sedangkan pada tahun 2019 target pendapatan di Kecamatan Telukjambe Timur sebesar Rp. 19.800.000.000 dan realisasi pendapatan Rp. 18.964.374.000 serta surplus Rp. 835.626.000, sedangkan pada tahun 2020 target  pendapatannya  di  Kecamatan  Telukjambe  Timur  sebesar  Rp.  18.289.500.000  dan realisasi pendapatan Rp. 17.222.440.300 serta surplus Rp. 1.067.059.700, Dan ditahun 2021 target  pendapatannya  di  Kecamatan  Telukjambe  Timur  sebesar  Rp.  19.250.000.000  dan realisasi pendapatan Rp. 17.863.231.000 serta surplus Rp1.386.769.000.
Berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan  dan  pertanggungjawaban  Keuangan  Daerah  yang  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan  Daerah  yang  sesuai  dengan  keadaan  dan  kebutuhan  setempat  dengan  tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut
secara  terus  menerus  dengan  tujuan  mewujudkan  Pengelolaan  Keuangan  Daerah  yang efektif dan efisien yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan Telukjambe Timur pada era saat ini.
Penelitian (Reni Widianingsih, Noviansyah Rizal, Fetri Setyo Liyundira) di kecamatan yang  berbeda  yaitu  Kecamatan  Tempeh  juga  menjelaskan  bahwa  belum  sepenuhnya dilaksanakan  sesuai  aturan  yang  berlaku.  Tingkat  efisiensi  pengelolaan  keuangan Kecamatan  Tempeh  mulai  tahun  2016  sampai  dengan  tahun  2018  berada  pada  tingkat kurang efisien.
Berdasarkan  permasalahan  yang  telah  diuraikan  di  atas  mengingat  fenomena infrastruktur yang belum signifikan, kurang efektifnya program pemerintah, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan APBD di Kecamatan Telukjambe Timur pada tahun 2017- 2021.”

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis  verivikatif  dengan  pendekatan kuantitatif.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder seperti artikel/berita dari media online, internet, jurnal, buku, dokumentasi dan sumber lainnya. Setelah data-data terkumpul,  data  tersebut  akan  diolah  sehingga  akan  menjadi  sebuah  informasi  bagi peneliti  tentang  keadaan  objek  penelitian,  serta  informasi  mengenai  APBD  Kecamatan Telukjambe Timur yang dibutuhkan dalam penelitian.
Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dapat  dilakukan  dengan  cara observasi,  wawancara,  dokumentasi,  dan  gabungan/triangulasi.  Teknik  penarikan  sampel dalam purposive  sampling  yaitu  teknik  pengambilan  sampel  sumber  data  dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang  dianggap  paling  tahu  tentang  apa  yang  diharapkan,  atau  mungkin  dia  sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian dalam obyek/situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini, dasar pertimbangan tertentu dimaksudkan yaitu bahwa informan yang dipilih adalah orang-orang yang dianggap profesional dalam lingkup pemerintahan serta kaitannya dengan peranan Kecamatan Telukjambe Timur.
Teknik Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis regeresi linier berganda dengan pengujian hipotesis secara parsial dan simultan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengelolaan keuangan daerah Kecamatan Telukjambe Timur diselenggarakan sesuai
dengan  Undang-undang  Nomor  17  Tahun  2004  tentang  Keuangan  Negara,  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara,  Peraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah dan dilengkapi dengan ketentuan baru yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  serta  Peraturan  Daerah  yang  mengatur  tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan transparan, tertib, teratur, efektif dan efisien.

## Analisis Efektivitas
Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target  kebijakan  (hasil  guna).  Menurut  Mardiasmo  (2018:166)  efektivitas  merupakan hubungan  antara  keluaran  dengan  tujuan  atau  sasaran  yang  harus  dicapai.  Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending  wisely).  Efektivitas  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Kecamatan Telukjambe Timur dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3 Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan Telukjambe Timur
Tahun Target Belanja (Rp) Realisasi Belanja (Rp) Efektivitas (%) 2017 13.924.000.000 12.239.000.000 87 2018 16.968.744.000 15.164.968.000 89 2019 17.835.200.000 15.243.576.122 85 2020 16.722.781.500 15.546.321.000 92 2021 16.919.221.000 15.317.326.800 90,53 Rata- rata 16.473.989.300 14.702.238.384 89,24
Sumber: Peneliti, 2022
Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pada tahun 2017 dengan target belanja sebesar 13,9M dan realisasi belanja sebesar 12,2M maka tingkat efektivitas sebesar 87,% berarti cukup efektif. Sedangkan pada tahun 2018 target belanja mengalami kenaikan sebesar 16,9M yang di hasilkan dari pendapatan alokasi dana desa (ADD) yang meningkat dengan signifikan akan tetapi diikuti juga dengan kenaikan realisasi belanja menjadi 15,2M dengan begitu tingkat efektivitas sebesar 89,% berarti cukup efektif. Pada tahun 2019 target belanja mengalami kenaikan sebesar 17,8M yang di hasilkan dari pendapatan asli desa (PAD) dan surplus ditahun sebelumnya dan realisasi belanja sebesar 15,2M dengan  begitu tingkat efektivitas sebesar  85,% artinya cukup efektif. Pada tahun
2020  target belanja sebesar 16,7M mengalami penurunan yang di akibatkan menurunnya pendapatan  asli  desa  (PAD)  dan  realisasi  belanja  sebesar  15,5M  dengan  begitu  tingkat efektivitas sebesar 92,% berarti efektif. Pada tahun 2021 target belanja sebesar 16,9M dan realisasi belanja sebesar 15,3M dengan begitu tingkat  efektivitas sebesar  90,53% berarti efektif. Jika dibandingkan dengan tahun lainnya, maka dapat dilihat bahwa tahun 2020 yang paling  unggul  tingkat  efektivitasnya  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  di  kecamatan Telukjambe Timur.
Berdasarkan analisis data yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator ‘Efektivitas’ sudah cukup baik. Efektivitas, dalam hal ini merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Faktor ini dapat dikatakan berhasil jika dijalankan dengan maksimal.
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  peneliti  temui  pada  indikator  Efektivitas  oleh Mardiasmo  (2018)  sudah  cukup  maksimal.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  bahwa  tingkat pengelolaan keuangan Kecamatan Telukjambe Timur terhadap efektivitas sebesar 89% .

## Analisis Efisiensi
Menurut  Mardiasmo  (2018:165)  pengukuran  efisiensi  dilakukan  dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well). Efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan Telukjambe Timur dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 4 Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan Telukjambe Timur
Tahun Realisasi Pendapatan (Rp) Realisasi Belanja (Rp) Efektivitas 2017 14.451.000.000 12.239.000.000 84,69 2018 17.122.340.000 15.164.968.000 88,56 2019 18.164.374.000 15.243.576.122 83,92 2020 17.222.440.300 15.546.321.000 90,26 2021 17.863.231.000 15.317.326.800 85,74 Rata- rata 16.964.677.060 14.702.238.384 86,66
Sumber: Peneliti, 2022
Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pada tahun 2017 dengan  realisasi  pendapatan  sebesar  14,4M  dan  realisasi  belanja  sebesar  12,2M  dengan begitu  tingkat  efisiensi  sebesar  84,69%  berarti  cukup  efisien.  Pada  tahun  2018  realisasi
pendapatan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 17,1M yang di hasilkan dari pendapatan Alokasi dana Desa  (ADD) yang meningkat  cukup signifikan dan di ikuti dengan  realisasi  belanja  yang  meningkat  sebesar  15,1M  dengan  begitu  tingkat  efisiensi sebesar 88,56% berarti cukup efisien. Pada tahun 2019 realisasi pendapatan sebesar 18,1M meningkat dari tahun sebelumnya yang di hasilkan dari Pendapatan Asli daerah (PAD) dan di ikuti dengan realisasi belanja yang sama dari tahun sebelumnya sebesar 15,2M  dengan begitu  tingkat  efisiensi  sebesar  83,92%  artinya  cukup  efisien.  Pada  tahun  2020  realisasi belanja  sebesar  17,2M  mengalami  penurunan  dari  tahun  sebelumnya  yang  di  sebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan di ikuti dengan realisasi belanja yang sama dari  tahun  sebelumnya    sebesar  15,5M  dengan  begitu  tingkat  efisiensi  sebesar  90,26% artinya efisien. Pada tahun 2021 realisasi belanja sebesar 17,8 dan realisasi belanja sebesar 15,3 dengan begitu tingkat efisiensi sebesar 85,74% artinya cukup efisien. Jika dibandingkan dengan tahun lainnya, maka dapat dilihat bahwa tahun 2020 yang paling unggul tingkat efisiensinya dalam pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan Telukjambe Timur.
Berdasarkan analisis data yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator ‘Efisiensi’ sudah cukup baik. Efisiensi, dalam hal ini merupakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Faktor ini dapat dikatakan berhasil jika dijalankan dengan maksimal.
Berdasarkan  hasil  analisis  yang  peneliti  temui  pada  indikator  Efisiensi  oleh Mardiasmo  (2018)  sudah  cukup  maksimal.  Hal  ini  dapat  dibuktikan  bahwa  tingkat pengelolaan keuangan Kecamatan Telukjambe Timur terhadap efisiensi sebesar 87% .

## Tindakan Beralasan
Tindakan  Beralasan  menurut  Dennis  Dijkzeul  dan  Markus  Moke  (2005)  yang  di maksud  yakni  merumuskan  kombinasi  antara  sikap  pribadi  dan  atau  orang  banyak  dan organisasi,  norma  yang  dirasakan  orang  lain  yang  berpengaruh,  dan  motivasi  untuk mematuhi  segala  prediktor  perilaku  yang  dituju.  Mekanisme  ini  didasarkan  pada  nilai harapan  yang  mendalilkan  bahwa  sikap  diprediksi  oleh  keyakinan  tentang  kemungkinan bahwa  perilaku  yang  diberikan  menyebabkan  konsekuensi  tertentu,  dikalikan  dengan evaluasi seseorang terhadap konsekuensi tersebut.
Berdasarkan pada ( Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri)    mengenai  fungsi  APBD,  disebutkan bahwa  Fungsi  Anggaran  daerah  merupakan  pedoman  bagi  manajemen  dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Pentingnya mengidentifikasi dan memprioritaskan  sektor-sektor  yang  membutuhkan  keuangan  terutama  dalam penanggulangan  banjir.  Dana  dapat  dialokasikan  untuk  pembangunan  dan  perbaikan
sistem  drainase,  bendungan,  tanggul,  dan  infrastruktur  lainnya  yang  berperan  dalam penanggulangan banjir. Penggunaan teori alokasi sumber  daya publik dapat membantu dalam  menentukan  prioritas  infrastruktur  yang  paling  penting  dan  efisien  dalam mengurangi risiko banjir. Diharapkan APBD dapat di optimalkan untuk meminimalkan risiko banjir,  melindungi  masyarakat,  dan  meningkatkan  ketahanan  wilayah  terhadap  bencana banjir.
Berdasarkan hasil analisis efektivitas dan efisiensi yang sudah di olah peneliti pada tahun 2017-2021 menunjukkan hasil rata-rata efektivitas 89% dan efisiensi 87% yang artinya pengelolaan keuangan di Telukjambe Timur di Kelola dengan optimal. Hal ini tentunya di dukung juga dengan pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang sudah di lakukan oleh Pemerintah Daerah salah satunya Normalisasi Drainase Jalan Telukjambe Timur (Lampiran).
Akan tetapi pada Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat signifikan dalam sejarah dunia karena menjadi tahun di mana pandemi COVID-19 merebak secara global. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus korona jenis baru yang pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, China, pada akhir tahun 2019. Virus tersebut kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Lockdown dan pembatasan, banyak negara menerapkan lockdown dan  pembatasan  sosial  untuk  menghentikan  penyebaran  virus,  termasuk  penutupan sekolah, bisnis, dan aktivitas sosial lainnya. Tekanan pada layanan kesehatan, banyak sistem kesehatan di seluruh dunia menghadapi tekanan besar karena lonjakan kasus COVID-19, yang menyebabkan kurangnya fasilitas dan perlengkapan medis yang memadai.
Dalam  upaya  mengatasi  pandemi  ini,  pemerintah  daerah  Kecamatan  Telukjambe Timur melakukan penyesuaian anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)  untuk  berbagai  sektor  yang  terkait  dengan  penanganan COVID-19.  Dialokasikan untuk  memperkuat  infrastruktur  kesehatan,  membangun  atau  memperluas  rumah  sakit, klinik, atau fasilitas karantina. Pemerintah Kecamatan Telukjambe Timur juga meningkatkan kapasitas rumah sakit dengan memperoleh lebih banyak peralatan medis dan perlengkapan pelindung  diri  untuk  tenaga  medis.  Pemerintah  Daerah  Kecamatan  Telukjambe  Timur mengikuti arahan dari pemerintah pusat dalam mendukung program vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat.
Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada  indikator  ‘Tindakan  Berasalan’  sudah  cukup  maksimal.  Indikator  ini  merumuska n kombinasi antara sikap pribadi dan atau orang banyak dan organisasi. Dalam hal ini dari Pemerintah Pusat kepada Kecamatan Telukjambe Timur lalu output-nya untuk masyarakat. Berdasarkan hasil analisis yang peneliti temui pada indikator Tindakan Beralasan oleh Dennis Dijkzeul  dan  Markus  Moke  (2005)  sudah  cukup  maksimal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari
mekanisme pada nilai harapan atau tujuan berdasarkan program yang sedang dijalankan dan program yang akan digunakan selanjutnya. Indikator di lapangan menunjukkan bahwa kekonsistensian  Kecamatan  Telukjambe  Timur  dalam  menjalankan  program  yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat sudah dilakukan dengan baik.

## SIMPULAN
Dari  pembahasan  yang  sudah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya,  dapat  ditarik kesimpulan  bahwaBerdasarkan  hasil  penelitian,  dapat  digambarkan  bahwa  pengelolaan keuangan  daerah  Kecamatan  Telukjambe  Timur  menunjukkan  cukup  stabil.  Hal  ini disebabkan oleh pemerintah daerah Kecamatan Telukjambe Timur cukup optimal di dalam pengelolaan kekayaan sumber daya daerah yang tersedia dan untuk pendapatan asli daerah yang  diterima  sebagian  besar  mulai  terserap  dengan  sepenuhnya  sehingga  sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dapat dijelaskan dari hasil perhitungan  yang  menggunakan  rasio  efektivitas  dan  efisiensi  pendapatan  asli  daerah, kemampuan penerimaan daerah Kecamatan Telukjambe Timur belum proporsional karena masih  mengalami  rasio  yang  naik  turun.  Pola  perkembangan  efektivitas  pengelolaan keuangan Kecamatan Telukjambe Timur selama tahun 2017 - 2021 mengalami kestabilan dengan  tingkat  rata-rata  per  tahun  sebesar  89,24%  yang  berarti  pengelolaan  keuangan daerah  di  Kecamatan  Telukjambe  Timur  cukup  efektif.Pola  perkembangan  efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan Telukjambe Timur selama tahun 2017 - 2021 cukup stabil dengan tingkat rata-rata per tahun sebesar 86,66% yang berarti pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan Telukjambe Timur cukup efisien.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul, H. (2016). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat.
Bachtiar Arif,  dkk. (2002). Akuntansi Pemerintahan. Salemba Empat.
Badan Pusat Statistik  Kabupaten Karawang.  (2022). Kecamatan Telukjambe Timur Dalam Angka 2022.
Government,  A.  (2022).  Our  plan  for  a  stronger  future  will  help  build  Australia  and strengthen  our  regions. Australian  Government.  https://budget.gov.au/2022- 23/content/regions.htm#nineteen
Ihyaul  Ulum,  M.  (2004). Akuntansi  Sektor  Publik:  Sebuah  Pengantar.  Universitas Muhammadyah Malang.
KABARKARAWANG.  (2022).  Sri  Mulyani  Ungkap  Dana  Pemda  Tidur  di  Bank  Rp  202  T, Provinsi Ini Paling Besar. Kabar Karawang. Sri Mulyani Ungkap Dana Pemda Tidur di
Bank Rp 202 T, Provinsi Ini Paling Besar
Karawang, P. (2021, September 23). Program Karawang Cerdas Janggal, Mahasiswa Geruduk
Kantor Pemkab Tuntut Evaluasi. Pelita Karawang.
https://www.pelitakarawang.com/2021/09/program-karawang-cerdas-janggal.html Kemenkeu.  (2020).  Data  APBD  Murni,  realisasi  APBD  adalah  data  realisasi  tahunan.
Kemenkeu.  https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2020&provinsi=-- &pemda=--
Merdeka.com.  (2021).  Sri  Mulyani  Kritik  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  Termasuk  Dana Mengendap Rp173 Triliun. Merdeka.Com.
Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara, (2003).
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuanagan Daerah. (2007).
radarkarawang.id.  (2020,  January  3).  60  Persen  APBDes  Telukjambe  untuk  Infrastruktur. Radar Karawang. https://radarkarawang.id/telukjambe/60-persen-apbdes- telukjambe-untuk-infrastruktur/
Ratmono.Dwi, & S. M. (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. UPP STIM YKPN.
Romney, M. B. dan P. J. S. (2018). Accounting Information System Fourteenth Edition.
Rusdi, A. (2004). Akuntansi Pengantar. UPP STIM YKPN.
Soemarso. (2004). Akuntansi Suatu Pengantar Buku 1 (Edisi Keli). Salemba Empat.
Sugiyono. (2014). Metode Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta.
Tim  Priangan  Timur  News.  (2021,  November).  216  Rumah  di  Kecamatan  Telukjambe Karawang  Terendam  Banjir  Setinggi  1  Meter. PRIANGANTIMUR.COM. https://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-1222971409/216- rumah-di-kecamatan-telukjambe-karawang-terendam-banjir-setinggi-1-meter
A Siregar, F., & Syam BZ, F. (2017). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 2(4), 93 – 106.
Ayu, K., Lestari, D., Trisnadewi, A. A. A. E., Sri, L. G. P., Jayanti, E., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., & Warmadewa, U. (2020). Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada. 1(1), 15 – 20.
Damayanti, A., Surianto, S.,  Sarong, S.,  & Baso, R. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Dalam  Menilai  Kinerja  Keuangan  Desa. Jurnal  Ilmiah  Ecosystem,  21(3),  654 – 666. https://doi.org/10.35965/eco.v21i3.1257
Iin Ivanda Listari, Kukuh Harianto, & Trisnia Widuri. (2022). Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi,  Dan  Rasio  Kemandirian  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Alokasi  Dana  Desa (2018-2021). Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa, 4(3),
129 – 140. https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v4i3.396
Khadlirin,  A.,  Mulyantomo,  E.,  &  Widowati,  S.  Y.  (2021).  Analisis  Efisiensi  Dan  Efektifitas Pengelolaan  Dana  Desa  (Study  Empiris  Dana  Desa  di  Desa  Tegalarum  Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). Solusi, 19(2), 50 – 65. https://doi.org/10.26623/slsi.v19i2.3162 Priyono, N., Wahyudi, M., & Prijanto, W. J. (2022). Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi  Kasus  Di  Desa  Purwodadi  Kecamatan  Tegalrejo  Kabupaten  Magelang). Prosiding  Seminar  Nasional  Akuntansi  Dan  Manajemen  (SENAMA),  1(1),  51. https://doi.org/10.52353/senama.v1i1.235
Pujiastuti,  D.,  Sa’diyah,  K.,  Lestari,  S.  I.,  Nur,  K.,  &  Mustofa,  M.  T.  L.  (2020).  ANALISIS EFEKTIVITAS  DAN  EFISIENSI  LAPORAN  KEUANGAN  PEMERINTAH  KECAMATAN UNGARAN  KABUPATEN  SEMARANG  TAHUN  2017-2018. Jurnal  Ekonomi,  Sosial  & Humaniora, 01.
Sarianti, L., & Irama, O. N. (2021). Analisis Efektivitas dan Efesiensi Anggaran dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Kuala Bangka). Jurnal Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Informasi (SENAS), ISBN 987-623-92614-6-4, 30 – 32.
Trianto Anton. (2016). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DI KOTA PALEMBANG. Akuntansi, 12.
http://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA/article/view/92
Widianingsih,  R.,  Riza,  N.,  &  ...  (2019).  Analisis  Tingkat  Efisiensi  Dan  Efektivitas  Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. 70 – 74. http://jkm.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/jra/article/view/197alisis Tingk. Analisis Tingkat Efisiensi Dan Efektifitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Desa Pulo
Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, 70 – 74. http://jkm.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/jra/article/view/197