## STUDI KOMPARASI DAN DAMPAK HASIL KEPUTUSAN GUGATAN PERDATA PENCEMARAN LINGKUNGAN BUDIDAYA IKAN LAUT DI PULAU BINTAN

## Romi Novriadi
Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Ahli Balai Budidaya Laut Batam Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan E-mail: Romi_bbl@yahoo.co.id
Diterima 3 Juli 2012- Disetujui 22 Nopember 2013

## ABSTRAK
Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mendukung produksi budidaya ikan laut adalah pengendalian hama, penyakit ikan, dan kesehatan lingkungan. Saat ini, penurunan kualitas lingkungan budidaya ikan laut kerap terjadi  disebabkan oleh: kegiatan budidaya  itu  sendiri,  berbagai  kegiatan  industri,  pertambangan  serta  aktivitas  rumah  tangga.  Pada  kajian  ini,  objek  penelitian difokuskan kepada hasil keputusan Mahkamah Agung terhadap dua gugatan class action masyarakat akibat penambangan Bauksit yang tidak bertanggung jawab di Pulau Bintan. Makalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung keberhasilan gugatan perdata class action akibat aktifitas pertambangan. Analisis data dilakukan secara induktif, yang diperoleh dari pengamatan langsung dan pencermatan dokumen dengan membandingkan hasil keputusan dua gugatan class  action yang dilakukan oleh masyarakat pembudidaya ikan di Pulau Bintan. Hasil kajian menunjukkan faktor analisa parameter air laut pada laboratorium yang sudah terakreditasi dan kelengkapan administrasi usaha budidaya memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap keberhasilan gugatan perdata class action . Hasil kajian juga menunjukkan dampak penurunan produksi dan peningkatan angka pengangguran akibat  menurunnya  aktivitas  produksi  di  dua  lokasi  yang  terkena  dampak  pencemaran  limbah.  Namun,  kondisi  ini  memberikan pengalaman positif di kalangan pembudidaya tentang tahapan audit lingkungan yang harus dilakukan berdasarkan standard dan acuan mutu yang memiliki kekuatan hukum di pengadilan.
Kata kunci:  gugatan class action , pencemaran lingkungan, bauksit, kerugian ekonomi, budidaya perikanan, kerapu macan

## Abstract  :    Comparison  Study  and  Impact  of    Claim  on  Court  of  Justice  on  Marine  Aquaculture  Environmental  Pollution  in Bintan Island. By Romi Novriadi.
The  factors  influence  on  aquaculture  production  consist  of:  control  of  pest,  fish  diseases,  and  environmental  quality.  At present, decreasing on marine environment quality caused by farming activities, industrial activities, mining activities and domestic activities. In this study, the object is more focused on the decision of Supreme Court against two communities class action due to irresponsible  Bauxite  mining  activities  in  Bintan  Island.  This  study  aimed  to  investigate  the  success  factors  supporting  on  court of justice in mariculture environmental pollution caused by bauxite mining activities. Data were analyzed by inductive approach through direct observation and documents analysis by comparing the results of two class action decisions conducted by fish farmer communities in Bintan Island. The results showed that the factors of seawater parameters in accredited laboratories and complete administrative requirements during the cultivation period has a very significant influenced on the successful of civil class action on court of justice. The results also show the impact of a decrease in production and increase in unemployment due to the decline production activity at the two sites affected by water contamination. However, these conditions provide a positive experience among the fish farmers about the environmental audit activities that should be done based on the reference standards and quality index which has a power of law in front of the court.
Keywords : class action lawsuit, environmental pollution, bauxite, economic losses, aquaculture, tiger grouper

## PENDAHULUAN
Sistem budidaya perikanan yang terdiri atas sistem  budidaya  di  air  tawar,  air  payau  maupun  di lingkungan air laut telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Menurut data FAO (2011), dalam kurun waktu 1970-2008, terus mengalami peningkatan hingga mencapai  pertumbuhan  rata-rata  8,3%  per  tahun. Sementara kegiatan perikanan tangkap cenderung stabil bahkan mengalami penurunan akibat pola dan frekuensi tangkap  yang  berlebihan  dan  tidak  bertanggungjawab. Oleh karena itu, untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan ikan secara global yang terus meningkat, produksi
perikanan budidaya dunia diharapkan dapat mencapai 80 Juta ton di tahun 2050 (FAO, 2011).
Posisi Pulau Bintan yang strategis baik jika ditinjau  dari  aspek  geografis  maupun  ekonomi  serta potensi  wilayah  untuk  kegiatan  budidaya  ikan  yang cukup  besar  menjadikan  wilayah  ini  sebagai  salah satu daerah yang ditetapkan sebagai sentra produksi budidaya ikan laut di Indonesia. Namun, seiring dengan perkembangan industri budidaya, pembangunan sektor lain, seperti: sektor pertambangan yang tidak dilengkapi dengan kinerja pengelolaan lingkungan yang baik dapat menjadi faktor penghambat bagi keberlanjutan produksi perikanan budidaya. Kondisi ini dapat menjadi
potensi konflik kepentingan terlebih apabila komponen kegiatan  produksi  sektor  pertambangan  tidak  mampu menanggulangi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan (Fandelli et al., 2006).
Potensi  konflik  juga  muncul  akibat  lemahnya kerangka hukum yang mengatur tata ruang wilayah untuk kegiatan  perikanan  budidaya  serta  tidak  konsistennya penerapan audit lingkungan sesuai dokumen AMDAL yang dapat dijadikan sebagai early  warning  system bagi kondisi kualitas lingkungan. Konsekuensinya, pihak pembudidaya yang sangat bergantung terhadap kesehatan dan kualitas lingkungan akan menjadi pihak yang terus dirugikan akibat cemaran limbah cair yang telah melebihi baku mutu untuk kegiatan produksi ikan budidaya.  Bahkan  tidak  jarang  cemaran  limbah  cair  ini menyebabkan  tingkat  kerugian  ekonomi  dan  kematian ikan yang cukup besar bagi para pembudidaya. Langkah- langkah gugatan perdata perlu dilakukan untuk mencari penyelesaian masalah bagi beberapa komponen kegiatan pertambangan yang belum berhasil menanggulangi kerusakan lingkungan.
Tujuan dari kajian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap komponen instrumen audit yang dapat mendukung keberhasilan gugatan class  action dan dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan  serta  melakukan  evaluasi  terhadap metoda audit lingkungan yang dilakukan oleh para pembudidaya ikan. Fokus kajian dilakukan pada Keputusan  Mahkamah  Agung  No.  705  K/Pdt/2011  dan No. 808 K/Pdt/2009 . Dimana dua direktori putusan ini memberikan hasil gugatan class  action yang berbeda untuk  kasus  kematian  ikan  yang  sama,  kerapu  macan ( Epinephelus  fuscogutatus ) oleh pencemaran limbah pertambangan yang sama, pertambangan bauksit. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyusun komponen audit lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan pembudidaya ikan dalam mengajukan gugatan class action akibat cemaran limbah cair pertambangan.

## METODOLOGI
Penelitian  ini  dilakukan  selama  dua  tahun,  2009 sampai dengan 2011, di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau  dengan  pertimbangan  bahwa  daerah  ini  memiliki potensi pencemaran lingkungan kegiatan budidaya ikan laut akibat limbah cair hasil kegiatan pertambangan bauksit.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif dengan menggunakan metode pengamatan dan studi dokumen.  Penentuan metode ini merujuk pada penjelasan Arikunto (2010) dengan tujuan untuk mendapatkan data perbandingan yang memiliki kepercayaan tinggi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan diskusi sejarah usaha budidaya ikan di pulau Bintan. Sebagai data primer,
selain teknik live  in untuk mendapatkan data faktual, peneliti  juga  memanfaatkan  data  sekunder  berupa dokumen ijin usaha budidaya ikan, dokumen produksi budidaya, dokumen analisa lingkungan pembudidaya dan dua direktori putusan Mahkamah Agung terhadap gugatan class  action yang dilakukan oleh masyarakat pembudidaya ikan di Batu Licin dan Senggarang Pulau Bintan akibat pencemaran limbah cair bauksit. Dokumen- dokumen ini penting sebagai indikator subjektif kerugian usaha budidaya akibat cemaran limbah cair.
Analisis data dilakukan berdasarkan tahapan pelaksanaan audit lingkungan yang dikemukakan oleh Fandelli et al., (2006) yang meliputi tiga tahap, yaitu pre audit,  site  audit, dan post  audit. Pre  audit merupakan tahapan pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi dan bahan yang disampaikan oleh para pembudidaya ikan. Hasil pre audit kemudian diverifikasi dengan melakukan kunjungan lapangan ( site  audit ). Pada tahapan site  audit ini sangat bergantung kepada hasil  wawancara  dengan  pembudidaya  ikan  yang mencakup  metodologi,  topik  prioritas,  jadwal  waktu, tempat analisa dan bentuk laporan. Pada  tahapan ini metodologi  penelitian  yang  baik  sangat  menentukan tingkat  objektivitas  bukti/temuan  audit  yang  akan tercantum dalam laporan. Seluruh hasil audit lingkungan yang  berupa  bukti-bukti  objektif  disampaikan  kepada pembudidaya ikan sebagai komponen utama dalam post audit.

## KEGIATAN PEMBANGUNAN DI PESISIR BINTAN
Kegiatan pembangunan di pesisir Bintan yang memanfaatkan sumberdaya alam, selain mempengaruhi komponen  fisik  tanah  dan  udara,  juga  mempengaruhi komponen air. Perubahan kualitas air sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan produksi perikanan budidaya. Oleh sebab itu, untuk menjaga kualitas lingkungan perairan, san gat  penting  dilakukan  proses  audit lingkungan dan manajemen pengelolaan lingkungan yang  baik  bagi  setiap  industri  yang  memiliki  cemaran limbah cair yang dapat berkontribusi pada perubahan fisik komponen air ( Pluta dan Trembaczowski , 2001).
Sebuah kegiatan usaha yang mengeluarkan cemaran limbah cair harus selalu diamati. Hal ini sesuai dengan prinsip “Polusi  tidak  mengenal  batas  wilayah dan  negara” ,  sehingga  harus  tetap  waspada  jika  ada indikasi pencemaran di sekitar perairan. Ter kait dengan hal tersebut, sektor pertambangan merupakan sektor yang  wajib  melaksanakan  audit  lingkungan  sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 30 tahun 2001. Oleh karena itu, situasi yang terjadi di Pulau Bintan dapat berpotensi konflik apabila audit lingkungan tidak  dilakukan  secara  rutin  dan  cemaran  limbah  cair berdampak  negatif  terhadap  kesehatan  lingkungan produksi budidaya perikanan di lokasi yang memiliki ruang  aktivitas  ekonomi  yang  sama  (Kurniasari et  al., 2012).
Berdasarkan pengamatan pada site  audit diketahui  bahwa  terdapat  konflik  pengelolaan  wilayah pesisir antara pemerintah, komunitas penambang bauksit dan komunitas pembudidaya ikan kerapu. Sementara kewenangan dalam mengatur dan mengelola sumberdaya laut dan pesisir hanya dimiliki oleh Pemerintah.  Konflik  umumnya  terjadi  apabila  kegiatan pengelolaan  tidak  diikuti  oleh  penegakan  konsekuensi atas pelanggaran pengelolaan yang dilakukan sehingga mengakibatkan kerugian di pihak pemanfaat yang lain (Kurniasari et  al. ,  2012).  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  masyarakat  diketahui  bahwa  kegiatan budidaya perikanan telah dilakukan selama dua sampai
tiga  generasi  sementara  aktivitas  pertambangan beroperasi dalam waktu yang terbatas. Sehingga dapat dikatakan  bahwa  kasus  pencemaran  lingkungan  yang mengakibatkan kerugian ekonomi hingga miliaran rupiah merupakan wujud kongkrit dari pemaknaan tata ruang dan wilayah yang masih bersifat abstrak.

## Hasil audit lingkungan
Dalam kegiatan audit lingkungan, komponen atau parameter yang dianalisa dilakukan secara keseluruhan  dengan  mempertimbangkan  parameter yang sesuai dengan cemaran limbah cair hasil kegiatan penambangan bauksit.
Gambar 1. Dampak dan Kegiatan Eksploitasi Bauksit di Pulau Bintan. Searah Jarum Jam (A): Kematian Ikan Kerapu Macan (Epinephelus Fuscoguttatus) Yang Sudah Diangkat Dari Keramba; (B): Ikan Kerapu Macan yang Mati di Dalam Media Lingkungan Pemeliharaan; (C): Gambaran Lokasi Eksploitasi Bauksit yang Dekat Dengan Lokasi Budidaya Perikanan; dan (D) Salah Satu Komponen Audit Internal, yakni Pengambilan Sampel Secara Random di Lokasi Budidaya.
Tabel 1.  Hasil Audit Lingkungan di Dua Lokasi Budidaya yang Terkena Dampak Kegiatan Pertambangan Bauksit.
Lokasi Satuan Hasil Analisa Nikel (Ni) Plumbum (Pb) Alumina (Al) Batu Licin 1) mg/l 0,79 -0,86 0,79 - 0,86 4,36 – 8,17 Senggarang 1) 0,318 0,2596 6,11 – 8,12 Keterangan:
1) Jumlah sampel masing-masing lokasi : 3 sampel Sumber:  Dokumen Keputusan Mahkamah Agung No. 705 K/Pdt/2011 dan No. 808 K/Pdt/2009
A C B D

## Berdasarkan hasil audit lingkungan dan direktori
Keputusan  Mahkamah  Agung  No.  705  K/Pdt/2011 dan  No.  808  K/Pdt/2009,  parameter  yang  menjadi conflict of interest , diketahui telah berada di atas baku mutu lingkungan yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Di lokasi Batu Licin, konsentrasi Alumina (Al) dengan kisaran 4,36 – 8,17 sudah berada diatas lethal  concentration , terlebih bila berada di dalam air laut yang bertransformasi dalam bentuk ion dari bentuk padatan dan akan menyerang syaraf ikan. Tingkat infeksi saraf ini akan semakin diperparah oleh kondisi derajat keasaman (pH) yang rendah akibat limbah cair pencucian bauksit yang mengandung larutan asam. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh parameter logam Nikel (Ni) dan Plumbum (Pb) yang keduanya, 0,79 -0,86 mg/l, telah melewati baku mutu lingkungan yang  mempersyaratkan  konsentrasi  <  0,1  mg/l  untuk menjamin keberlanjutan produksi ikan budidaya. Peningkatan konsentrasi kedua logam berat terlarut dalam air tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada insang dan sistem saraf ikan (Jarup, 2003).
Situasi yang sama juga ditunjukkan oleh kondisi kualitas lingkungan di lokasi dua, yakni di lokasi perairan senggarang. Konsentrasi Alumina (Al) berada pada kisaran  6,11  –  8,12  mg/l,  sementara  Plumbum  (Pb) memiliki konsentrasi 0,2596 mg/l dan Nikel (Ni) memiliki konsentrasi 0,318 mg/l. Kondisi ini kembali menegaskan bahwa  kesehatan  lingkungan  di  kedua  lokasi  budidaya tidak layak untuk kegiatan produksi. Namun, kedua hasil analisa tersebut memiliki pandangan yang berbeda pada hasil direktori putusan Mahkamah Agung.
Berdasarkan direktori Keputusan Mahkamah Agung No. 7 05  K/Pdt/2011  dan  No.  808  K/Pdt/2009, diketahui  bahwa  hasil  analisa  di  lokasi  perairan Senggarang lebih kuat dimata hukum dibandingkan hasil analisa di lokasi batu licin. Hal ini utamanya disebabkan oleh penilaian kualitas lingkungan yang dilakukan untuk sampel air di Senggarang di lakukan di laboratorium penguji  yang  telah  terakreditasi  KAN  17025:2005. Sementara analisa sampel yang dilakukan untuk wilayah Batu Licin dianggap dilakukan di laboratorium yang belum  terakreditasi,  walaupun  seluruh  tahapan  audit lingkungan  seperti  pengambilan  sampel  dan  proses preparasi sampel telah memenuhi Standar Nasional Indonesia.
Sistem akreditasi merupakan perangkat instrumen yang ditetapkan berdasarkan sistem birokrasi dalam negeri yang menerapkan prinsip-prinsip sistem manajemen mutu dan dapat dianggap sesuai dengan syarat hukum dan berbagai peraturan Internasional lainnya  (Menteri  Perdagangan  RI,  1994;  Suardi, 2003). Namun, saat ini di Indonesia, masih terdapat laboratorium penguji yang belum mendapatkan sertifikat  akreditasi.  Sehingga  para  pembudidaya  ikan perlu  mendapatkan  sosialisasi  yang  efektif  terhadap kekuatan hukum sebuah hasil analisa yang dihasilkan oleh laboratorium terakreditasi.
Menurut Sukirno (1985), pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita kelompok masyarakat meningkat dalam jangka waktu  yang  panjang.  Pembangunan  yang  dilakukan terkadang tidak mencerminkan rasa keadilan khususnya bagi para pembudidaya ikan yang jarang mendapatkan pendidikan  tinggi.  Permasalahan  ekologi  ini  menjadi permasalahan yang cukup rumit untuk diselesaikan oleh para pelaku budidaya ikan di kawasan pesisir yang berdekatan dengan lokasi pertambangan. Penyelesaian yang dilakukan untuk mengatasi dosa-dosa ekologi ini tak jarang membutuhkan koordinasi lintas kementerian/ lembaga dan lintas sektoral dan bahkan membutuhkan waktu yang cukup lama.
Dalam pengajuan gugatan perdata, para pembudidaya diharapkan memiliki catatan administrasi yang lengkap, dimulai dari kepemilikan Surat Ijin Usaha Perikanan, catatan pembelian benih, pakan, sarana dan prasarana kegiatan budidaya hingga kepada catatan penggajian karyawan secara lengkap. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memperkirakan jumlah kerugian yang diakibatkan oleh pencemaran limbah pertambangan. Berdasarkan direktori Keputusan Mahkamah Agung  No.  705  K/Pdt/2011  dan  No.  808  K/Pdt/2009, kedua lokasi budidaya yang terkena dampak cemaran limbah cair telah memiliki catatan kegiatan produksi yang cukup baik. Hal ini mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari pihak pengadilan dan mempermudah pihak  pengadilan  dalam  memperhitungkan  tingkat kerugian yang dialami oleh para pembudidaya.

## Aspek Sosial Ekonomi
Berdasarkan kajian pre site di lokasi budidaya ikan, dampak kegiatan penambangan bauksit pada bidang ekonomi masyarakat Batu licin dan Senggarang sangat besar. Pada umumnya masyarakat kehilangan sumber pendapatan  karena  lingkungan  budidaya  sudah  tidak layak untuk mendukung keberlanjutan produksi. Jumlah kerugian materi masyarakat masyarakat Batu Licin dan Senggarang hampir mencapai 4 Milyar Rupiah.
Masyarakat Batu licin memperkirakan kerugian sebesar:
1. Kerugian  karena  kematian  ikan  Kerapu  macan ( Epinephelus  fuscoguttatus )  sebanyak  27.673 ekor  =22.138,4  Kg  x  Rp.80.000,-  per  ekor  = Rp.1.771.072.000,-
2. Kerugian atas pembelian makanan ikan, perawatan dan pemeliharaan ikan yang telah dikeluarkan pembudidaya sebesar Rp.281.621.000,-
Sementara kerugian yang dialami oleh masyarakat Senggarang adalah sebesar:
1. Kerugian  karena  kematian  ikan  Kerapu  Macan ( Epinephelus  fuscoguttatus )  6.300  kg  x  Rp.  7500  = Rp. 945.000.000
2. Kerugian atas pembelian makanan ikan, perawatan dan pemeliharaan ikan yang telah dikeluarkan pembudidaya sebesar Rp. 420.000.000,-
Di  wilayah  Batu  Licin  dan  Senggarang,  jumlah pembudidaya ikan dan nelayan hampir mencapai 70%. Sebelum adanya pertambangan, kegiatan budidaya dan menangkap ikan adalah sumber mata pencaharian utama mereka. Saat ini, akibat buangan limbah cair, pola distribusi ikan berubah dan ikan yang berada dalam pemeliharaan memiliki kandungan logam berlebihan di insang, sehingga mata pencaharian masyarakat berkurang.
Potensi  konflik  masyarakat  pembudidaya  dan masyarakat pertambangan akan terus berulang apabila aturan  formal  tentang  konsep  tata  ruang  wilayah tidak  diterapkan  secara  maksimal  (Kurniasari et  al., 2012).  Potensi  konflik  tersebut  bahkan  tidak  jarang mendorong para pembudidaya melakukan gugatan class action apabila tingkat kerugian dan kematian ikan telah melebihi 70-80% dari total produksi yang mereka lakukan. Oleh karena itu, pengelolaan sumberdaya alam secara bijaksana dengan tetap memelihara dan meningkatkan  kualitas  keanekaragaman  hayati  harus terus diupayakan.
Berdasarkan kajian post  site setelah hasil putusan gugatan perdata class  action dibacakan, para pembudidaya  ikan  baik  yang  berhasil  ataupun  tidak berhasil, tetap dituntut untuk mencari lokasi baru dengan kualitas  lingkungan yang lebih baik. Bahkan tidak  jarang  beberapa  pembudidaya  meninggalkan usaha produksi ikan dikarenakan modal dan penentuan lokasi yang cukup sulit dan mahal. Kerusakan lingkungan juga berakibat kepada penurunan jumlah produksi ikan kerapu macan dan peningkatan angka pengangguran akibat menurunnya aktivitas kegiatan produksi budidaya, khususnya di wilayah Batu Licin dan Senggarang.
Solusi lingkungan yang dapat dilakukan adalah dengan  selalu  melakukan  evaluasi  Analisis  Mengenai Dampak  Lingkungan  (AMDAL)  secara  rutin  untuk mengetahui pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Strategi pengelolaan zona khusus untuk kegiatan perikanan budidaya juga mendesak untuk ditetapkan, khususnya di Pulau Bintan. Dengan data- data yang dihasilkan oleh kegiatan monitoring AMDAL tersebut, kebijakan yang tepat, efisien dan efektif dapat dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut.  Sangat  diharapkan  partisipasi  dari  berbagai pihak agar pengelolaan lingkungan yang membutuhkan anggaran cukup besar dapat dilakukan dengan baik.

## KESIMPULAN
Hasil  kajian  ini  menegaskan  bahwa  dalam melakukan audit lingkungan, masyarakat pembudidaya harus selalu berpatokan kepada aturan dan standar yang memiliki ketetapan hukum di muka pengadilan. Oleh karena itu, harus terus diupayakan peningkatan pemahaman dan kualitas hasil analisa audit lingkungan melalui kerjasama yang kuat antara masyarakat pembudidaya,  pemerintah  dan  organisasi  pemerhati lingkungan. Selain itu, dalam skala makro, pengelolaan sumber daya alam hendaknya dilakukan berdasarkan prinsip  konservasi  dan  memperhatikan  kondisi lingkungan serta mengacu kepada aturan tata ruang wilayah  yang  telah  ditetapkan,  sehingga  keberlanjutan produksi dan angka tenaga kerja di sektor budidaya perikanan dapat terus ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anonymous.  Putusan  No.  705  K/Pdt/2011,  Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## Jakarta
_______.  Putusan  No.  1808  K/Pdt/2009,  Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Jakarta
Fandelli, S., Utami, R.N. dan Nurmansyah, S. 2006. Audit Lingkungan.  Gadjah  Mada  University  Press. Yogyakarta.
FAO. 2011. The state of world fisheries and aquaculture 2010.  FAO  Fisheries  and  Aquaculture Department. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome.
Jarup, L. 2003. Hazards of heavy metal contamination. British Medical Bulletin 68: 167-182.
Kurniasari, N., Satria , A.  dan  Rusli,  S.  2012.  Konflik  dan Potensi Konflik Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kerang Hijau Di kalibaru Jakarta Utara.  J. Sosek KP Vol. 7 (2).
Menteri Perdagangan. 1994. Kumpulan Tulisan Tentang International  Standards  Organization.  Penerbit PSLH UGM, Yogyakarta.
Pluta,  I  dan  Trembaczowski,  A.  2001.  Changes  of  the chemical  composition  of  discharged  coal  mine water in the Rontok Pond, Upper Silesia, Poland. Environmental ecology 40: 454-457.
Sukirno, S. 1985. Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.