Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039 Vol. 3, No. 2 – Mei 2022, Hal.276-281 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4930.276-281

## PENGGUNAAN LAYANAN APLIKASI PINJAMAN KREDIT ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN
Kadek Anggik Dwiyanti, I Nyoman Putu Budiartha, Desak Gede Dwi Arini Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia anggikdwiyanti@gmail.com budhiartaputu59@gmail.com arinidesak1966@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengnalisis  dan  mendeskripsikan  keabsahan  perjanjian  kredit  melalui  aplikasi online dan  perlindungan  hukum  bagi  pihak  yang  dirugikan  dalam  perjanjian  kredit  melalui  aplikasi  online. Dengan kehadirannya fintech yang disebabkan oleh transisi dari gaya hidup masyarakat yang terus berkembang. Layanan pinjaman online kini mulai ramai diperbincangkan di masyarakat. walaupun dengan banyak aksi teror dengan tindakan yang tidak menyenangkan dengan menggunakan pinjaman online ilegal. Dalam hal ini peneliti menggunakan  metode  normatif  atau  kepustakaan,  studi  kepustakaan  dengan  data  sekunder  seperti  undang- undang,  keputusan  pengadilan,  dan  teori  hukum.  Dengan  hasil  yang  telah  diperoleh  dalam  penelitian  bahwa Keabsahan perjanjian kredit tidak lepas daripada sahnya perjanjian yaitu pada pasal 1320 KUH Perdata melalui aplikasi online , Perlindungan terhadap korban ada dua yang diatur dalam dimana perlindungan hukum pertama adalah tindakan perlindungan secara preventif diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016, sedangkan perlindungan  secara  represif  korban  dapat  mengajukan  pengaduan  dan  perselisihan  dapat  diselesaikan  dengan cepat.  Pengaduan  dari  pengguna  layanan Fintech kepada  penyelenggara platform dan  dengan  segera  untuk mengambil tindakan.
Kata kunci : Fintech , Hukum Perjanjian, Pinjaman Kredit.

## Abstract
This study aims to analyze and describe the validity of credit agreements through online applications and legal protection for injured parties in credit agreements through online applications. With the presence of fintech, it is  caused  by  the  transition  from  people's  lifestyles  that  continue  to  develop.  Online  loan  services  are  now starting to be widely discussed in the community. although with many acts of terror with unpleasant actions by using illegal online loans. In this case, the researcher uses normative or library methods, literature studies with secondary data such as laws, court decisions, and legal theories. With the results obtained in the study that the validity of the credit agreement cannot be separated from the validity of the agreement, namely in Article 1320 of the Civil Code through online applications, there are two types of protection for victims, where the first legal protection  is  preventive  protection  measures  regulated  in  Article  29  POJK  Number  77  /POJK.01/2016,  while repressive  protection  for  victims  can  file  complaints  and  disputes  can  be  resolved  quickly.  Complaints  from users of Fintech services to platform organizers and immediately to take action.
Keywords : Fintech, Agreement Law, Credit Loans.

## I. PENDAHULUAN
Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk financial technology (fintech) merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan  fleksibel  dibandingkan  dengan  lembaga  keuangan  konvensial  seperti  bank.  Selain  itu  juga pinjaman  online  dianggap  cocok  dengan  pasar  di  Indonesia  karena  meskipun  masyarakat  belum memiliki akses keuangan, namun penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selular sangat tinggi. (Pardosi & Primawardani, 2020) .
Fintech menjadi  sesuatu  yang  baru  dalam  memperkenalkan  dan  edukasi  kepada  masyarakat umum  tentang  layanan  keuangan  digital.  Ini  tidak  hanya  dapat  digunakan  oleh  para  pebisnis  tetapi juga oleh para pejabat tinggi serta orang-orang kelas menengah. Dan yang terpenting, sehingga negara tidak perlu mendirikan gedung atau fasilitas khusus pada setiap cabang yang ada . maka orang-orang tidak  perlu  pergi  ke  kota  dan  khawatir  tentang  situasi  yang  rumit.  Dengan  adanya Fintech juga memberikan  sejumlah  promo,  antara  lain  gratis fee administrasi  dan  transaksi  dalam menggunakannya,  sehingga  sangat  murah (Maskun,  S.H.,  2014) . Fintech harus  menjadi  alternatif yang  baik  untuk  menggunakan  jaringan  seluler,  terutama  karena  kemudahan  penggunaannya.  206 pada  tahun  2017.  Dari  satu  juta  penduduk  Indonesia,  59,59%  menggunakan  ponsel  dan  57,33%
menggunakan  Internet.  Dan  91.  5%  orang  mengakses  melalui smartphone .  Dari situ  terlihat  dengan penggunaan teknologi yang kian semakin meningkat dan hampir dapat diakses oleh semuanya secara praktis  dengan smartphone yang  dimiliki.  Oleh  karena  itu,  pemanfaatan  inovasi  digital  dapat memediasi edukasi dan penyediaan layanan keuangan. Selain itu, dengan pemanfaatan teknologi yang terus meluas pada setiap tahunya
fintech yang  berbasis  digital  adalah  dibarengi  dengan  konsumen  yang  ingin  meraup  untung sebanyak-banyaknya  dapat  menggunakan fintech ini untuk  mendapatkan  promo  dan  potongan  harga serta  mulai  mengumpulkan  uang.  Peluang  yang  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  adalah  mediator pendidikan jasa keuangan. Hal ini agar masyarakat dapat mulai menggunakan uang digital meskipun tidak  memiliki  rekening  bank.  Perkembangan  ini  menyebabkan  munculnya  bank  umum,  munculnya banyak bank digital, dan munculnya layanan pinjaman online yang tersedia untuk masyarakat umum (Mihardja, 1977).
Munculnya  industri Fintech juga  disebabkan  oleh  perubahan  dalam  kehidupan  setiap  orang. Fintech telah  banyak  menjadi  perbincangan  dalam  masyarakat  yang  berkaitan  dengan  pinjaman online .  Pengeluaran  mereka  masih  lebih  tinggi  dari  pendapatan  mereka.  Sehingga  masyarakat memerlukan pinjaman. Tak perlu dikatakan, itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu,  ini  lebih  wajar  untuk  layanan  pinjaman online daripada  akses  ke  layanan  perbankan online dan online .  Salah  satu  nada online adalah  linepinjam@gmail  dan  HTTP  Privacy.PinjamCash.ID  situs Bostunai dan alamat email data pribadi. Banyak yang tidak senang dengan masalah penyebaran data pribadi yang berfungsi untuk penyedia pinjaman online tanpa memberi tahu izin pemiliknya. Temuan tersebut meliputi perlindungan hukum dan sanksi atas penyalahgunaan data pribadi, dan sanksi Pasal 32-32 untuk pinjaman terkait, terutama untuk sanksi pengamanan hukum, sanksi pembuktian. Dengan perlindungan hukum yang kemudian telah diatur
Tidak  hanya  penghasilan  yang  masih  belum  mencukupi  kebutuhan  pokok,  kenyamanan layanan  digital  juga  menyebabkan  masyarakat  menjadi  lebih  boros.  Uang  tunai  fisik,  yang  pada lazimnya digunakan untuk berbelanja di toko ritel offline , telah beralih pada penggunaan uang digital yang dapat digunakan kapan saja, di mana saja di berbagai platform e-commerce . Selain itu, warung- warung  dengan  jumlah  dan  rasa  yang  hampir  sama  di  sekitar  kita  masih  jauh  lebih  murah,  dan konsumsi masyarakat semakin banyak karena daya tarik promosi seperti makanan setengah harga.
Saat  ini  kebutuhan  akan  modal  kerja  sangat  penting  untuk  memulai  suatu  usaha,  terutama pelaku  UMKM.  Perolehan  pembiayaan  bisnis  yang  lebih  mudah  dapat  mempercepat  pertumbuhan UMKM  dan  mengubah  perekonomian.  Peran  UMKM  dalam  perekonomian  Indonesia  sangat  besar, menyerap 97% dari total tenaga kerja yang berjumlah sekitar 64,2 juta. Melihat potensi yang besar ini, banyak pihak yang menilai peluang untuk menghimpun dana usaha sangat tinggi. Akibatnya, berbagai pihak  bersaing  satu  sama  lain  untuk  memfasilitasi  pengajuan  pinjaman  dan  proses  pembayaran kembali. (Pradnyawati et al., 2021).
Karena  banyaknya  startup Fintech ,  saat  ini  bersaing  dengan  menawarkan  berbagai  promosi baik  fintech  pembayaran,  layanan e-commerce ,  dan layanan  kredit online .  Lebih  buruk  lagi,  mereka juga  mulai  menawarkan  kredit  (pinjaman)  untuk  pembelian online (misalnya  shopee  pay  pay  later). Mirip dengan Payment Fintech , juga menyediakan fungsi pay later seperti GO PAY pay later, DANA paylater, dan OVO pay later. Saat ini, dengan munculnya yang tidak hanya sebagai alat pembayaran atau  sebagai  alternatif  mata  uang  fisik,  tetapi  juga  sebagai  fitur  untuk  mengakses  kredit  walaupun tidak  memiliki  kartu  kredit.  Tujuannya  untuk  menambah  nasabah  dan  menggunakan  lebih  banyak transaksi,  namun  inovasi  ini  secara  tidak  langsung  menjebak  masyarakat  dengan  mempermudah penyaluran pinjaman ke konsumen.
Dari perspektif komunitas dan konsumen, bentuk pinjaman online yang secara ilegal ini juga sangat berbahaya. Memang, jumlah yang kemudian harus dibayarkan menjadi lebih besar dari jumlah yang  dibayarkan  pada  umumnya.  Selain  itu,  banyak  pengguna  yang  merasa  keberatan  dengan dikenakan  tarif  yang  tidak  sesuai  dengan  jumlah  yang  tertera  di  aplikasi.  Misalnya,  Seperti  pada aplikasi  terteran  sejumlah  limit  pinjaman  sebesar  Rp1.000.000,  kemudian  jumlah  yang  dibayarkan meningkat dan kemudian hari dalam dua minggu jumlah yang dipinjam harus dibayar dengan jumlah Rp1.200.000 dan peminjam (konsumen) hanya diberikan sejumlah Rp650.000 dengan potongan untuk fee administrasi  dan  biaya  transfer.  Kemudian,  biasanya  sebelum  tenggat  pembayaran,  pelanggan mulai  takut  akan  penarikan  kembali.  Belum  lagi  kengerian  kerabat  dan  teman  pelanggan  yang terhubung ke kontak ponsel mereka.
Ini  adalah  perubahan  dalam  masyarakat  dari  perspektif  kemampuan  masyarakat  untuk menerima  reformasi  teknologi  dan  kemajuan  mode,  dan  sejauh  mana  mereka  dapat  mengikuti perkembangan  masyarakat.  Opini  bisa  disamakan  dengan  opini  pribadi.  Di  sana,  orang  bebas membandingkan apa saja yang berdampak positif atau negatif bagi dirinya. Hubungan antara pendapat dan  hukum  berarti  bahwa  segala  tindakan  dan  perbuatan  seseorang  dibatasi  oleh  hukum.  Menurut hukum, akibat dari perbuatannya ditanggung olehnya dan harus dipertimbangkan sebelum melakukan sesuatu yang menguntungkannya.
Developer mengumpulkan  biaya  dengan  mengirim  pesan  ke  pelanggan  yang  mengganggu atau  menelepon  kerabat.  Mereka  mengirimkan  pesan  yang  tidak  pantas  di  dalam  grup  yang  berisi dengan  kontak  dari  kerabat  pengguna  pinjaman  dan  memberikan  rasa  malu  dalam  bentuk  foto pelanggan  dan  data  pribadi.  Pengembang  dapat  menambang  atau  menggandakan  data  pelanggan. Padahal, pada saat pengajuan, pelanggan harus telah setuju dengan syarat yang tertera pada perjanjian dan  ketentuan  yang  jarang  dibaca  masyarakat  umum.  Tentu  saja,  jika  pelanggan  setuju  untuk menyimpan  foto  dan  kontak,  pengembang  dapat  dengan  mudah  mengkloning  data  pelanggan (Muhammad, 2010). Oleh karena itu, kerusakan tidak hanya merusak pelanggan yang didenda secara tidak  adil, tetapi  faktur juga  membuat  takut  kerabat  pelanggan.  Dari  segi  hukum,  ini  sudah  menjadi tindakan  pelanggaran,  dengan  mencemari  dan  penyadapan  data  pada  kontak  telepon,  foto  dan  file lainnya,
Sudah  banyak  serangan  teror  dan  serangan  lainnya,  dan  masih  besar  pengguna  yang meminjam melalui pinjaman online ilegal. Saksikan peningkatan jumlah pinjaman ilegal online setiap hari.  Ratusan  pinjaman online ilegal  diblokir  oleh  KOMINFO.  Ada  yang  meminjam  ratusan fintech loan .  Peminjam  yang  tidak  dapat  mengembalikan  pinjaman  secara  mencicil  akan  didenda  atau didenda dari kontrak online yang disetujui pada saat aplikasi pinjaman.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  peneliti  dengan  ini  merumuskan  masalah  yakni bagaimanakah  keabsahan  perjanjian  kredit  melalui  aplikasi online ?  dan  bagaimanakah  perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian kredit melalui aplikasi online ?

## II. METODE PENELITIAN
Observasi  yang  dipergunakan  oleh  penulis  dalam  melangsungkan  penelitian  ini  adalah  hukum normatif  guna  memecahkan/menafsirkan  berbagai  hal  dan  persoalan  hukum (Atmadja,  2018). Dipergunakan  pendekatan  dengan  perundang-undangan  yaitu  menelusuri  perundang-undangan  yang berkaitan  dengan  pokok  masalah  yang  dikaji  dan  pendekatan  masalah  konseptual  yang  digunakan untuk  mencari  transaksi  digital,  dan  lain-lain  dari  perundang-undangan  maupun  Literature.  Akar bahan  hukum  yang  diterapkan  berikut  terdapat  2  bahan  hukum  yaitu  bahan  hukum  primer  dan sekunder. Teknik dalam pengumpulan bahan-bahan hukum dengan pendataan yaitu dengan mengutip, mengikhlaskan, serta memberikan usulan-usulan bahan hukum kemudian di data dalam catatan lepas dengan  mencatatkan  nama  dari  pengarang,  judul  buku,  nama  penerbit,  tahun  penerbit  dan  nomor nomor halaman dikutip (Sugiyono, 2013).

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Akibat Hukum Bagi Perusahaan Fintech Ilegal
Isu ini selalu menjadi kontroversi di kalangan masyarakat. bahkan merenggut nyawa dengan tindakan ekstrim  yang  memilih  mengakhiri  hidupnya  karena  depresi  untuk  memulihkan  pinjaman  tersebut. Solusi hukum untuk masalah ini masih minim, sehingga kasus ini akan terus berulang. Ada berbagai jenis  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  perusahaan fintech .  Hal  ini  diragukan  telah  terjadi,  termasuk ancaman,  kebocoran  informasi  pribadi,  dan  pelecehan  seksual.  Diduga  banyak  pelanggaran.  Salah satunya  adalah  hasil  pengaduan  umum  yang  diterima  Lembaga  Bantuan  Hukum  (LBH).  Karena adanya keterlibatan dari perusahaan fintech “nakal” tersebut juga dapat dijerat pidana dengan Pasal 55 KUHP. Apabila adanya tindakan yang bersifat pelanggaran atau kekerasan secara fisik dan penyitaan barang  secara  sepihak  oleh  pihak  yang  memberikan  pinjaman  maka  dapat  dikenakan  sanksi  sesuai dengan  KUHP  Pasal  170, Pasal  351,  Pasal  368  Ayat 1,  Pasal  335  Ayat  1  pasca-putusan Mahkamah Konstitusi.
LBH yang berada di ibukota mencatat tindakan yang melanggar hukum dan HAM yang telah terjadi  kepada  korban.  Pelanggaran-pelanggaran  yang  disebutkan  diantaranya  ;  besarnya  bunga pinjaman  yang  terlalu  tinggi  dengan  batasan  yang  tidak  pasti,  tindakan  menggertak  dan  menakut-
nakuti,  melakukan  tindakan  fitnah  kepada  korban,  penipuan,  pelecehan  seksual,  penyebaran  data pribadi,  penyebaran  foto  dan  informasi  pribadi  tentang  penerima  pinjaman  ke  kontak  di  perangkat peminjam, mendapatkan hampir semua akses ke perangkat peminjam, detail kontak penyedia aplikasi pinjaman online , Dan kantor tidak jelas, biaya administrator tidak jelas, dan jelas bahwa aplikasi telah ditebus  tanpa  memberi  tahu  peminjam.  Bunga  pinjaman  terus  bertambah  dan  peminjam  melunasi pinjaman, tetapi pinjaman tidak dihapus karena tidak dimasukkan ke dalam sistem. Ketika pinjaman berakhir,  itu  tidak  akan  terbuka  dan  bahkan  mungkin  hilang  dari App  Store  Play  Store .  Penagihan dilakukan  kepada  peminjam  dilakukan  oleh  orang  yang  tentunya  berbeda  dan  data  KTP  digunakan oleh  penyedia  aplikasi  pinjaman online guna  mengajukan  pinjaman  pada  aplikasi  lain.  Akun  virtual akan  dilunasi  secara  tidak  sengaja  dan  akan  menghasilkan  bunga.  Itu  terus  tumbuh  dan  memiliki koleksi yang menakutkan
Dengan  perjanjian  antar  pemberi  pinjaman  dan  peminjam  yang  memiliki  kekuatan  hukum terhadap  kedua  belah  pihak.  Perjanjian  sewenang-wenang  antara  pemberi  pinjaman  dan  pemberi pinjaman  dalam  konteks  hukum  adalah  perbuatan  hukum.  Perjanjian  pinjaman  menunjukkan  bahwa para  pihak  bertujuan  untuk  menghasilkan  konsekuensi  hukum  di  antara  kedua  belah  pihak (Satrio, 1995).
Secara  umum  perjanjian/kontrak  elektronik  tersebut  telah  memenuhi  syarat  sah  kontrak seperti  pada  Pasal  1320  KUHPerdata  maupun  Pasal  47  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik karena pada dasarnya kontak elektronik  dibuat  melalui  media  internet,  sehingga  para  pihak  tidak  bertemu  secara  langsung  atau bertatap  muka  saat  pembuatan  hingga  penandatanganan  kontrak.  Berdasarkan  hal  inilah  timbul beberapa  permasalahan  hukum  mengenai  keabsahan  kontrak  elektronik,  khususnya  penentuan kecakapan  penentuan  waktu  kesepakatan  yang  sulit  diidentifikasi  dan  suatu  sebab  yang  halal. (Kurniawan, 2019).
Perjanjian antara kedua belah pihak adalah bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban. Menurut akibat  hukumnya,  bagi  terpenuhinya  hak  dan  kewajiban,  undang-undang  ini  menimbulkan  suatu hubungan  hukum.  Hubungan  hukum  yang  dimaksud  merupakan  hak  atau  kewajiban  mengenai  hasil dari kesepakatan antara para pihak di bidang harta benda.
Pada  umumnya  proses  perjanjian  kredit  secara  konvensional  terlebih  dahulu  dilakukan dengan  kesepakatan  antara  kreditur  dan  debitur  untuk  melakukan  perjanjian  kredit,  dilanjutkan dengan tanda tangan perjanjian, dan setelah itu kreditur mendapatkan uang yang telah diperjanjikan. Wanprestasi bermula dari adanya kesepakatan para pihakuntuk membuat perjanjian, dengan sejumlah klausul  yang  mengandung  sejumlah  hak-hak  dan  kewajiban-kewajiban  dari  antara  kedua  belah pihak(dalam perjanjian timbal balik). (Wahyudi et al., 2021).
Akibat  hukum  pada  hubungan  ini  didasari  Pasal  1338  KUH  Perdata  yang  menyatakan perjanjian  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  para  pihak.  Makna  ini  berlaku  sebagai  hukum. Dengan  kata  lain,  para  pihak  berkewajiban  untuk  mengikuti  kesepakatan  antara  kedua  pihak. Pelanggaran  kontrak  akan  terjadi  dan  pihak  yang  melanggar  akan  dipaksa  untuk  memperbaiki kesalahan tersebut. Perjanjian pinjaman yang sah mengikat secara hukum sesuai dengan hukum para pihak.
Asas pacta  sunt  servanda menjelaskan  menganai  kepastian  hukum  yang  berhubungan  dari akibat  dari  perjanjian  yang  telah  dibuat.  Pada  hal  ini  ditegaskan  kan  bahwa  pihak  yang  memiliki kewenangan atau hakim atau pihak ketiga harus menghormati perjanjian yang telah disepakati secara legal  antara  kedua  belah  pihak.  Yang  dibatasi  sehingga  tidak  melakukan  intervensi  pada  kontrak perjanjian dibuat oleh kedua pihak. 35 Pemberi pinjaman berkewajiban untuk meminjamkan di bawah kontrak  dan  penerima  berkewajiban  untuk  membayar  kembali  pinjaman  yang  dibeli.  Penerbitan perjanjian pinjaman yang dibuat melalui aplikasi yang tidak terdaftar membatalkan hubungan hukum antara pemberi pinjaman dan peminjam.
Pada Pasal 1320 Ada kondisi subjektif dan objektif. Kondisi subjektif adalah persetujuan dari orang  yang  menandatangani  kontrak.  Jika  syarat  subjektif  tidak  terpenuhi,  kontrak  akan  batal. Artinya,  dikembalikan  kepada  para  pihak  untuk  melanjutkan  atau  mengakhiri  kontrak.  Kondisi objektif  adalah  penyebab  tertentu  yang  sah.  Jika  kondisi  objektif  tidak  terpenuhi,  kontrak  menjadi tidak valid dan dianggap tidak ada. Kegagalan dari suatu kondisi yang dapat ditegakkan kontraktual dapat bersifat fakultatif (salah satu syarat saja) atau kumulatif (lebih dari satu syarat).
2. Perlindungan  Hukum  Bagi  Pihak  Yang  Dirugikan  Dalam  Perjanjian  Kredit  Melalui  Aplikasi Online
Layanan Fintech memungkinkan  penyelenggara  untuk  mentransfer  uang  dari  pemberi  pinjaman  ke pemberi  pinjaman,  selain  menjadi  ruang  khusus  untuk  pinjam-meminjam  yang  dilakukan  secara online diantara  kedua  belah  pihak.  Sebelum  melakukan  pembayaran,  departemen  organisasi bertanggung  jawab  untuk  memilih,  melakukan  analisis,  dan  menyetujui  dokumen  pinjaman  yang diajukan  oleh  peminjam  untuk  menciptakan  sumber  pendanaan  yang  berkualitas  untuk  diberikan kepada  pemberi  pinjaman.  Berdasarkan  ini,  pemberi  pinjaman  hanya  dapat  memilih  peminjam berdasarkan portofolio analitis yang disediakan oleh operator.
Tindakan penyelenggara yang dilakukan dalam menyaring dan menganalisis calon peminjam, kemudian  menyetujui  aplikasi  pinjaman  yang  diajukan  oleh  penerima  pinjaman  kepada  pemberi pinjaman  mengharuskan  penyelenggara  untuk  bertanggung  jawab,  bahkan  jika  penyelenggara  tidak menyediakan  penerima  pinjaman  yang  memenuhi  syarat.  pemberi  pinjaman  hanya  dapat  mendanai kepada penerima pinjaman yang diajukan oleh penyelenggara.
Developer harus  memenuhi  tanggung  jawabnya  atas  tindakan  yang  dilakukan  oleh  pegawai tersebut.  Sebagai  pelaku  pemberi  pinjaman  uang  secara online ilegal  kemudian  dapat  dikenakan sanksi  dalam  Pasal  47  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis  Teknologi  Informasi.  Sanksi  yang  kemudian  muncul  dengan  dikenakan  kepada penyelenggara yang melanggar ketentuan dari OJK antara lain berupa sanksi administratif (Peringatan tertulis,  Kewajiban  membayar  denda  atau  jumlah  yang  tetap  ,  Pembatasan  dalam  melakukan  bisnis dan pencabutan lisensi)
Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Pinjaman Online dibedakan menjadi dua macam, yang  pertama  perlindungan  hukum  preventif  ditujukan  untuk  meminimalisir  jika  timbulnya  suatu sengketa  yang  kemungkinan  terjadi  di  suatu  saat.  Oleh  karena  itu,  pengamanan  ini  diberlakukan sebelum  timbul  sengketa.  Perlindungan  hukum  pemohon  pinjaman online sebelum  timbul  sengketa dapat  diputuskan  oleh  penyelenggara.  Sebelum  persidangan,  penyelenggara  melakukan  upaya  untuk menerapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan hukum kepada pengguna layanan Fintech . Yang telah diatur  pada  Pasal  29  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang Berbasis Teknologi Informasi
Kedua,  jika  menyangkut  perlindungan  hukum  yang  represif,  yaitu  tentang  penyelesaian sengketa  yang  telah  timbul.  Perlindungan  hukum  ini  baru  dijamin  setelah  adanya  sengketa  yang terjadi.  Konflik  implementasi Fintech dapat  terjadi  antara  pengguna  dengan  pengguna  lain,  atau antara  pengguna  dengan  vendor.  Jika  perselisihan  itu  benar,  ada  mekanisme  khusus  yang  dapat menyelesaikan  masalah  tersebut.  Pihak  yang  menemukan  pengaduan  dapat  menuntut  penyelesaian segera  atas  sengketa  tersebut.  Terdapat  keluhan  dari  pengguna  layanan Fintech kepada  operator platform Fintech yang perlu segera ditindaklanjuti. Setelah menerima pengaduan dari korban, dalam hal ini pengguna Fintech .
Pasal  38  POJK  Nomor  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa Keuangan, Penyelenggara layanan Fintech wajib melakukan investigasi pengaduan secara kompeten, akurat,  dan  objektif  secara  internal  kemudian  selanjutnya  melakukan  analisis  untuk  memastikan keaslian  tuduhan  tersebut  ,  kemudian  jika  keluhan  yang  dinyatakan  oleh  konsumen  benar penyelenggara  wajib  mengeluarkan  pernyataan  permintaan  maaf  dan  memberikan  ganti  rugi ( redress/remedy ) atau perbaikan produk atau jasa.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Keabsahan  perjanjian  kredit  tidak  lepas  daripada  sahnya  perjanjian  yaitu  pada  pasal  1320  KUH Perdata  melalui  aplikasi online .  Dilihat  dari  proses  LPMUBTI,  sebenarnya  ada  tiga  pihak:  pemberi pinjaman,  penerima  pinjaman,  dan  penyelenggara  (pihak  pemegang  pinjaman online ).  Penerima pinjaman  pada  tahap  awal  berkomunikasi  dengan  penyelenggara  terlebih  dahulu  via  aplikasi. Perlindungan hukum bagi  pihak yang dirugikan dalam  melakukan Pinjaman Online ada dua dimana perlindungan  hukum  pertama  adalah  tindakan  preventif  dimana  menerapkan  prinsip-prinsip  dasar hukum  untuk  melindungi  pengguna  sebelum  timbul  sengketa.  Prinsip-prinsip  tersebut  diatur  pada
Pasal  29  POJK  Nomor  77/POJK.01/2016  Tentang  Layanan  Pinjam  Meminjam  Uang  Berbasis Teknologi  Informasi  antara  lain  transparansi,  perlakukan  yang  berbasis  keadilan  dan  merata, keandalan, kerahasiaan, prinsip privasi data, dan penyelesaian sengketa pengguna yang mudah, cepat, terjangkau,  perlindungan  penegakan  hukum.  Pihak  yang  mengajukan  pengaduan  dapat  mengajukan pengaduan  untuk  segera  diselesaikan  sengketanya. Terdapat  keluhan  dari  pengguna  layanan Fintech kepada penyelenggara platform Fintech yang perlu segera ditindaklanjuti. 2. Saran
Bagi Pemerintah diharapkan tindakan yang bersifat melanggar norma yang dilakukan pihak pemberi pinjaman  online  ditindaklanjuti  karena  dapat  merugikan  masyarakat  dan  meningkatkan  angka pengangguran. pelaku pinjaman online agar lebih mengutamakan sifat toleransi daripada sampai harus menagih  uang  cicilan  dengan  cara  meneror  ataupun  mendatangi  dengan  tidak  sopan  dan  bagi Masyarakat  agar  lebih  teliti  dalam  melakukan  transaksi online apapun  baik  itu  online  shop  ataupun pinjaman online karena  dapat  menjadi  permasalahan  financial  dikemudian  hari  karena  pressure  dari pihak penyelenggara pinjaman online .

## DAFTAR PUSTAKA
Atmadja,  I  Dewa  Gede  and  Budiartha,  &  I  Nyoman  Putu.  (2018). Teori-Teori  Hukum .  Setara  Press,  Malang, Indonesia. Kurniawan,  R.  (2019). Perlindungan  Hukum  dalam  Perjanjian  Pinjam  Meminjam  Uang  Secara  Online  pada Aplikasi Kredit Pintar [Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara]. Maskun,  S.H.,  L.  (2014). Kejahatan  Siber  Cyber  Crim  Suatu  Pengantar .  Jakarta: Kencana  Prenada  Media Group.
Mihardja, A. K. (1977). Polemik Kebudayaan . Pustaka Jaya, Jakarta. Muhammad, A. (2010). Hukum Perjanjian . Bandung, Cipta Aditya Bakti. Pradnyawati,  N.  M.  E.,  Sukandia,  I.  N.,  &  Arini,  D.  G.  D.  (2021).  Perjanjian  Pinjaman  Online  Berbasis Financial Technology (Fintech). Jurnal Konstruksi Hukum , Vol.2 (2).
Pardosi, R. O. A. G., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusian(Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective). Jurnal HAM , Vol.11 (3). Satrio, J. (1995). Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian . Citra Aditya Bakti.
Sugiyono.  (2013). Metode  Penelitian  Pendidikan  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D. Alfabeta, Bandung.
Wahyudi, Astanti, D. I., & Dharu Triasih. (2021). Tinjauan Yuridis Perjanjian Kredit dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online. Hukum .