Maria Petronela W.M, Agnes Widanti S, Edward Kurnia Setiawan Limijadi e-ISSN : 2621-4105

## ANALISIS PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI DAN HAK KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA SEMARANG
Maria Petronela W.M 1 , Agnes Widanti S 1 , Edward Kurnia Setiawan Limijadi 1,2
1 Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang
2 Departemen Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang edwardksl@fk.undip.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemenuhan hak atas informasi dan hak kesehatan reproduksi  perempuan  penyandang  disabilitas  di  Kota  Semarang.  Terbatasnya  akses  informasi  dan sempitnya  ruang  gerak  bagi  pendidikan  kesehatan  reproduksi  serta  kurangnya  fasilitas  kesehatan  yang ramah  bagi  penyandang  disabilitas  di  Indonesia  berdampak  terhadap  terjadinya  kekerasan  seksual  bagi perempuan  penyandang  disabilitas.  Kota  Semarang  merupakan  salah  satu  kota  dengan  jumlah  kasus ketidakadilan  penyandang  disabilitas  yang  tinggi.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  sosiologis dengan  spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis  dengan  data  yang  digunakan  adalah  data  primer  dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak atas informasi bagi perempuan penyandang disabilitas di  Kota Semarang  sudah terpenuhi  namun,  hak  kesehatan reproduksi bagi  perempuan  penyandang  disabilitas  di  Kota  Semarang  belum  terpenuhi  karena  kurangnya  anggaran dana dari pemerintah, tidak adanya sosialisasi seputar kesehatan reproduksi dari lembaga terkait, kurangnya kompetensi  tenaga  kesehatan  untuk  berkomunikasi  dengan  penyandang  disabilitas,  kurang berpartisipasinya  masyarakat  dalam  mendukung  penyandang  di  disabilitas,  tidak  adanya  informasi kesehatan  reproduksi  yang  diberikan  kepada  para  penyandang  disabilitas,  serta  tidak  terlaksananya kebijakan yang telah dibuat.
Kata kunci : Disabilitas; Hak Informasi; Kesehatan Reproduksi

## ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF INFORMATION RIGHTS AND REPRODUCTIVE HEALTH RIGHTS OF WOMEN WITH DISABILITIES IN THE CITY OF SEMARANG

## Abstract
This study aims to analyze how the fulfillment of the right to information and reproductive health rights of women  with  disabilities  in  Semarang,  Indonesia.  Limited  access  to  information  and  limited  space  for reproductive  health  education  and  health  facilities  that  are  not  friendly  to  persons  with  disabilities  in Indonesia have an impact on the occurrence of sexual violence for women with disabilities. Semarang is one of the cities with a high number of cases of injustice for persons with disabilities. This research is a sociological  juridical  research  with  descriptive  analytical  research  specifications  with  the  data  used  are primary and secondary data which were analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the right  to  information  for  women  with  disabilities  in  Semarang  has  been  fulfilled,  however,  reproductive health rights for women with disabilities in Semarang have not been fulfilled due to lack of budget funds from  the  government,  lack  of  socialization  about  reproductive  health  from  related  institutions,  lack  of competence  health  workers  to  communicate  with  people  with  disabilities,  the  lack  of  community participation in supporting people with disabilities, the absence of reproductive health information provided to people with disabilities, and the non-implementation of policies that have been made.
Keywords : Right to Information, Reproductive Health, Disabilities
Maria Petronela W.M, Agnes Widanti S, Edward Kurnia Setiawan Limijadi e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Kesehatan merupakan salah satu hak asasi setiap manusia seperti yang diamanatkan dalam  Undang-Undang  Dasar  1945. 1 Undang-Undang  Dasar  1945  Pasal  28  H menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan  mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh pelayanan  kesehatan.  Pasal  34  ayat  (3)  juga  menyatakan  bahwa  negara  bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan umum termasuk fasilitas kesehatan yang layak bagi setiap warga negara Indonesia.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 4, 5, 6, 7, dan  8  telah  menjelaskan  secara  rinci  terkait  hak  masyarakat  dalam  bidang  kesehatan. Undang-Undang tentang kesehatan menjabarkan  bahwa lingkup kesehatan tidak hanya seputar pelayanan kesehatan namun, pemberian informasi pada masyarakat juga menjadi poin  penting  di  bidang  kesehatan.  Sempitnya  ruang  gerak  bagi  pendidikan  kesehatan reproduksi sehingga membawa dampak bagi pihak manapun yang seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan akses berupa informasi dari kesehatan reproduksi ini yaitu salah satunya adalah para kaum atau penyandang disabilitas.
Definisi  kesehatan  reproduksi  menurut  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada  laki-laki  dan  perempuan.  Berdasarkan  WHO  (2009),  terdapat  beberapa  masalah kesehatan reproduksi yang sering dialami oleh para penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dianggap tidak bisa bertanggung jawab atas tubuhnya sendiri, sering dipaksa melakukan  hal  yang  tidak  disadari,  lebih  berisiko  menjadi  korban  pelecehan  seksual, kesulitan mengakses layanan, dan dianggap tidak penting karena mereka dianggap tidak aktif  secara  seksual.  Pawestri  (2017)  dalam  artikelnya  menuliskan  bahwa  usaha perlindungan  terhadap  penyandang  disabilitas  untuk  dapat  memenuhi  haknya  juga disesuaikan dengan perspektif hak asasi manusia (HAM) internasional dan nasional yang diturunkan dalam instrumen HAM internasional dan juga instrumen hukum nasional yang dijabarkan di dalam peraturan perundangan terkait. 2
Penelitian  sebelumnya  oleh  Rofiah  (2016)  menjelaskan  bahwa  hambatan  yang dialami  dalam  upaya  penegakan  hukum  bagi  para  penyandang  disabilitas  khususnya perempuan  yang  mengalami  kasus  kekerasan  seksual  yaitu  adanya  faktor  internal  dari individu  penyandang  disabilitas  itu  sendiri. 3 Penyandang  disabilitas  tidak  dapat melakukan perlawanan pada saat mengalami kekerasan seksual, tidak dapat memahami situasi, kondisi dan akibat dari kekerasaan seksual yang mereka alami, serta kurangnya pemahaman  terkait  hak  yang  meraka  miliki  baik  itu  dalam  hal  memperoleh  informasi
1 Tim  Penulis  Sobat  ASK,  “5  Masalah  Seksualitas  Yang  Dialami  Penyandang  Disabilitas,”  2017, http://www.sobatask.net.
2 Aprilia Pawestri, “Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional,” Era Hukum 15, no. 1 (2017): 164–82.
3 S  Rofiah,  “Harmonisasi  Hukum  Sebagai  Upaya  Meningkatkan  Perlindungan  Hukum  Bagi  Perempuan Penyandang  Disabilitas  Korban  Kekerasan  Seksual,” Qawwam 11,  no.  September  2016  (2017):  133–50, https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/747.
Maria Petronela W.M, Agnes Widanti S, Edward Kurnia Setiawan Limijadi e-ISSN : 2621-4105
kesehatan dan juga hal terkait perlindungan hukum. Upaya yang perlu dilakukan untuk menjamin  perlindungan  hukum  bagi  penyandang  disabilitas  adalah  dilakukannya harmonisasi hukum yaitu penyesuaian kerangka sistem hukum nasional yang mencakup komponen  materi  hukum  ( legal  substance ),struktur  hukum  beserta  kelembagaannya ( legal  structure )  dan  komponen  budaya  hukum  ( legal  culture ).  Bentuk  harmonisasi hukum yaitu penyusunan Peraturan Perundang-undangan (PP) sebagai pelaksanaan dari UU Nomor 8 Tahun 2016.
Dua  tahun  setelah  penyusunan  UU  No.8  Tahun  2016  tentang  Penyandang Disabilitas,  Peraturan  Perundangan  (PP)  yang  dapat  menjelaskan  bagaimana implementasi dari Undang-Undang tersebut belum juga disahkan. Sedangkan penelitian oleh  Irawan  (2017)  menjelaskan  bahwa  lambatnya  pengesahan  aturan  tersebut menimbulkan kesulitan pemerintah dan pemerintah daerah untuk dapat memenuhi hak- hak  penyandang  disabilitas. 4 Penegakan  hukum  bagi  penyandang  disablitas  sulit ditegakan akibat sikap dan cara pandang masyarakat serta penegak hukum  yang masih menganggap  penyandang  disabilitas  merupakan  kelompok  masyarakat  yang  lemah. Belum  terakomodirnya  kebutuhan  penyandang  disabilitas  dan  belum  tersedianya fasilitas-fasilitas  umum  yang  ramah  bagi  penderita  disabilitas  juga  menjadi  hambatan utama lemahnya penegakan hukum bagi penyandang disabilitas.
Pemerintah daerah memiliki peranan penting untuk mewujudkan penegakan hukum bagi penyandang disabilitas. Peran Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya perlindungan  hukum  terhadap  perempuan  penyandang  disabilitas  korban  kekerasan, adalah  membuat  aturan  hukum  yang  berbentuk  Peraturan  Daerah  dan  peraturan pelaksanaannya  baik  dalam  hal  perlindungan  dan  pemenuhan  hak-hak  perempuan penyandang  disabilitas  korban  kekerasan. 5 Upaya  lain  adalah  dengan  menyediakan lembaga  pemerintah  yang  bertugas  dalam  memantau  dan  mengawal  implementasi Peraturan  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Nomor  4  Tahun  2012  tentang Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas  serta  secara  khusus memberikan  layanan  bagi  penyandang  disabilitas  yang  berhadapan  dengan  hukum termasuk terhadap perempuan penyandang disabilitas korban kekerasan.
Asosiasi Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) menyatakan bahwa dalam kurun waktu satu tahun, paling tidak terdapat 62 kasus  ketidakadilan  yang  menimpa  perempuan  penyandang  disabilitas.  Data  tersebut diperoleh melaui survei di tujuh kota Indonesia yaitu Semarang, Makassar, dan Palu. Dari 724  disabilitas  yang  di  survei,  62  mengalami  kasus  ketidakadilan,  dan  yang  terbanyak yaitu mengalami pelecehan seksual. 6
4 RR. Putri A. Priamsari, “Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas,” Masalah-Masalah Hukum 48, no. 2 (2019): 215, https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.215-223.
5 Ardi  Irawan,  “Peranan  Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  Dalam  Perlindungan  Hukum  Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan,” Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure Volume 2, no. Nomor 2 (2017): 2013–2218.
6 Ignatius  Herjantam,  “Perempuan  Penyandang  Disabilitas  Rentan  Alami.  Ketidakadilan  Berlapis,”  2017, http://www.beritasatu.com.
Maria Petronela W.M, Agnes Widanti S, Edward Kurnia Setiawan Limijadi e-ISSN : 2621-4105
Berdasarkan  uraian  diatas,  penelitian  sebelumnya  hanya  membahas  faktor-faktor penyebab rendahnya upaya penegakan hukum pada penyandang disabilitas serta upaya apa  yang  perlu  dan  sudah  dilakukan  untuk  meningkatkan  penegakan  hukum  bagi penyandang  disabilitas.  Sedangkan  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis bagaimana implementasi atau pelaksanaan dari upaya pemerintah dalam hal pemenuhan hak  kesehatan  yaitu  hak  atas  informasi  dan  hak  kesehatan  reproduksi  para  perempuan penyandang disabilitas.

## B. PERMASALAHAN
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :
1. Bagaimana  peraturan  yang  melindungi  pemenuhan  hak  atas  informasi  dan  hak kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas?
2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak atas informasi dan hak kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas?
3. Faktor-faktor  apa  saja  yang  menjadi  penghambat  dan  pendukung  pelaksanaan pemenuhan  hak  atas  informasi  dan  hak  kesehatan  reproduksi  bagi  perempuan penyandang disabilitas?

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metodologi  hukum Socio-Legal. Penelitian Socio- Legal bertumpu pada data utama dari lapangan, yakni melalui informan yang diperoleh dengan  cara  wawancara  secara  mendalam,  serta  untuk  mendukung  data  tersebut, digunakan data bahan hukum, yang diperoleh melalui kajian pustaka. 7 Data hukum yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam ( deep interview ).
Data  primer  penelitian  ini  diperoleh  dari  hasil  wawancara  mendalam  terhadap responden dari KSD (Komunitas Sahabat Disfabel) yang berjumlah 6 orang yaitu 5 orang penyandang disabilitas dari golongan tuna grahita dan 1 dari tuna netra. Ke enam orang tersebut kemudian digolongkan ke dalam dua tingkatan ekonomi yaitu 3 orang menengah ke atas dan 3 orang menengah ke bawah.  Narasumber  dalam  penelitian ini terdiri  dari ketua  komunitas  KSD,  Ketua  Dinas  Kesehatan  Kota  Semarang,  Dinas  Sosial  Kota Semarang, DP3A Kota Semarang, PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Kota Semarang, dan SLB Hj.Soemiyati. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum dan data sekunder lain yang menunjang penelitian ini melalui studi pustaka. 8 Responden  dalam  penelitian  ini  diambil  dengan  cara purposife  sampling . Responden yang diambil yaitu para perempuan penyandang disabilitas di Kota Semarang digolongkan  berdasarkan  kelompok  ekonomi  yaitu  kelompok  ekonomi  menengah  ke bawah dan ekonomi menengah ke atas. Pengumpulan data dilakukan pada unit sampling tersebut,  respenden  dalam  penelitian  ini  tidak termasuk  para  penyandang  disabilitas  di kota lain, maupun para penyandang disabilitas yang bukan berjenis kelamin perempuan.
7 Kornelius  Benuf  and  Muhamad  Azhar,  “Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai  Instrumen  Mengurai Permasalahan  Hukum  Kontemporer,” Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai  Instrumen  Mengurai  Permasalahan Hukum Kontemporer 3, no. 2 (2019): 145–60.
8 H.Zinuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Sinar Grafika, 2015).
Maria Petronela W.M, Agnes Widanti S, Edward Kurnia Setiawan Limijadi e-ISSN : 2621-4105
Hasil penelitian akan dipaparkan dalam bentuk deskriptif dan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang terkait.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peraturan  Tentang  Pemenuhan  Hak  atas  Informasi  dan  Hak  Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas
Pemenuhan hak penyandang disabilitas telah sepenuhnya tertuang dalam Undang- Undang No.8 Tahun 2016. Hak atas informasi dan hak kesehatan merupakan Sebagian dari  hak  yang  dimiliki  oleh  penyandang  disabilitas  yang  juga  diatur  dalam  Undang- Undang No.8 Tahun 2016. Pada kenyataannya, terdapat beberapa hambatan yang dialami dalam upaya implementasi dari UU No.8 Tahun 2016. Terdapat tiga faktor utama yang menjadi  hambatan  dalam  pelaksanaan  upaya  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas khususnya  di  Kota  Semarang,  Jawa  Tengah  yaitu  faktor  substansi  hukum,  struktur pemerintahan, dan budaya masyarakat.
Substansi  hukum  meliputi  belum  adanya  ketentuan-ketentuan  yang  mengatur mengenai perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya di tingkat daerah  masih  sangat  minim  dalam  hal  ini  masih  mengacu  pada  Undang-Undang  No  8 Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas.  Faktor  kedua  adalah  budaya  masyarakat dimana  sebagian  besar  masyarakat  masih  memiliki  sikap  diskriminatif  terhadap  para penyandang disabilitas serta kurangnya kesadaran untuk mematuhi hukum yang berlaku. Faktor yang terakhir adalah struktur pemerintah dimana sebagian besar aparat pemerintah khususnya di Kota Semarang memiliki pemahaman yang rendah terkait hak yang dimiliki oleh  penyandang  disabilitas  serta  bagaimana  cara  memperlakukan  atau  memberikan pelayanan yang ramah penyandang disabilitas.
a) Hak Atas Informasi
Hak  memperoleh  informasi  merupakan  sebuah  kebutuhan  yang  paling  mendasar bagi  setiap  manusia.  Informasi  merupakan  salah  satu  kebutuhan  pokok  untuk mengembangkan pribadi setiap manusia dan lingkungannya baik secara politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Negara memiliki kewajiban untuk membuka akses seluas- luasnya bagi setiap warga negara tanpa terkecuali untuk mendapatkan informasi. Setiap orang  memiliki  hak  untuk  memperoleh  informasi  yang  telah  diatur  dalam  UUD  1945 Pasal  28  F.  Peraturan  ini  juga  sesuai  dengan  apa  yang  dituliskan  oleh  Ridlwan  (2013) bahwa perlindungan hak-hak penyandang disabilitas merupakan hak konstitusional yang terdapat dalam UUD 1945. 9
Hak untuk memperoleh informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (1) tentang Keterbukaan Informasi Publik, sedangkan bagi penyandang disabilitas,  hak  untuk  memperoleh  informasi  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  Pasal  24.  Hak  atas  informasi  dalam penelitian ini sesuai dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 24, dan poin yang diambil adalah poin b dan poin c.
9 Zulkarnain Ridlwan, “Protection of Contitutiion Rights Of Persons With Disabilities,” Fiat Justisia 7, no. 2 (2013), https://media.neliti.com/media/publications/36884-ID-perlindungan-hak-hak-konstitusional-penyandang- disabilitas-rights-of-persons-wit.pdf.
Maria Petronela W.M, Agnes Widanti S, Edward Kurnia Setiawan Limijadi e-ISSN : 2621-4105

## b) Hak Kesehatan Reproduksi
Peraturan  seputar  hak  kesehatan  reproduksi  telah  diatur  dalam  Peraturan Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  61  Tahun  2014.  Peraturan  pemerintah  ini menjelaskan mengenai peraturan-peraturan seputar kesehatan reproduksi bagi perempuan dan anak secara keseluruhan pada Pasal 26. Pasal ini menjelaskan bahwa para perempuan penyandang  disabilitas  juga  memiliki  hak  kehidupan  seksual  yang  sama  dengan masyarakat pada umumnya.
Provinsi Jawa Tengah juga telah memiliki peraturan daerah memiliki khusus untuk para  penyandang  disabilitas  yaitu  Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  Nomor  11 Tahun  2014  tentang  Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas,  dimana  dalam  Pasal  23 juga mengatur tentang hak kesehatan reproduksi bagi para penyandang disabilitas.
Menurut  BKKBN  (2000),  untuk  mewujudkan  pemenuhan  hak-hak  reproduksi, maka kebijakan teknis operasional yang dilakukan di Indonesia adalah sebagai berikut 10 :
1) Promosi Hak-Hak Reproduksi
Dilaksanakan dengan menganalisis  peraturan  perundang-undangan dan kebijakan  yang saat ini berlaku apakah sudah sesuai dan mendukung hak-hak reproduksi  dengan tidak melupakan kondisi lokal sosial budaya masyarakat. Pelaksanaan upaya pemenuhan hak reproduksi  memerlukan  dukungan  secara  politik  dan  legislatif  sehingga  bisa  tercipta undang-undang hak reproduksi yang mencakup aspek pelanggaran hak-hak reproduksi.
2) Advokasi Hak-Hak Reproduksi
Advokasi  dimaksudkan  agar  mendapatkan  dukungan  dan  komitmen  dari  para  tokoh politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM/ LSOM, dan swasta. Dukungan dari pihak swasta dan LSM sangat dibutuhkan karena ruang gerak pemerintah yang lebih terbatas. Dukungan para tokoh sangat membantu memperlancar terciptanya pemenuhan hak-hak reproduksi. Peran LSM yang memperjuangkan hak-hak reproduksi sangat penting artinya untuk upaya terwujudnya pemenuhan hak-hak reproduksi.
3) KIE (Komunikasi Informasi Dan Edukasi) Hak-Hak Kesehatan Reproduksi KIE  diharapkan  masyarakat  semakin  mengerti  hak-hak  terkait  kesehatan  reproduksi sehingga dapat bersama-sama mewujudkan kesehatan keluarga.
4) Sistem Pelayanan Hak-Hak Reproduksi
Dari  keempat  poin  pemenuhan  hak  kesehatan  reproduksi  dan  dokumen International Conference On Population And Development (ICPD) Kairo 1994 poin 1 yaitu hak untuk mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi serta poin ke-11 yaitu hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dan kesehatan reproduksi. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana pemenuhan hak kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas di Kota Semarang.
10 Iwan  Kumalasari,  Intan;  Andhyantoro, Kesehatan  Reproduksi  Untuk  Mahasiswa  Kebidanan  Dan Keperawatan (Pustaka Baru Press, 2013).
Maria Petronela W.M, Agnes Widanti S, Edward Kurnia Setiawan Limijadi e-ISSN : 2621-4105
2. Pelaksanaan  Peraturan  Pemenuhan  Hak  Atas  Informasi  dan  Hak  Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Penyandang Disabilitas di Kota Semarang
a) Hak Informasi
Penyandang  disabilitas  di  Kota  Semarang  umumnya  tidak  mengalami  kendala dalam berkomunikasi serta memperoleh informasi dar lingkungan sekitar mereka dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan pada 6 narasumber perempuan penyandang disabilias. Seluruh narasumber mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan pendidikan di sekolah luar biasa (SLB) sehingga dapat membantu  mereka  untuk  berkomunikasi  dan  memperoleh  informasi  selain  itu,  mereka juga mengikuti  Komunitas  Sahabat  Disabilitas (KSD) di  Kota Semarang untuk  tempat bertukar informasi.
Wawancara  yang  dilakukan  dengan  narasumber  lain  yaitu  dari    ketua  dari Komunitas Sahabat Disabilitas (KSD) Kota Semarang. Beliau mengatakan bahwa para penyandang disabilitas di komunitas ini sebagian besar tidak mengalami kesulitan dalam masalah berkomunkasi dan saat kami tanya terkait pemberian informasi dari dinas terkait beliau mengatakan jika selama ini mereka secara aktif mencari informasi secara mandiri.
Untuk pelaksanaan hak atas informasi di SLB khusus tuna grahita yaitu SLB Hj. Soemiyati, salah satu tenaga pengajar mengatakan bahwa pihak SLB sudah melakukan komunikasi  yang  efektif  dalam  memberikan  informasi  dan  berkomunikasi  untuk memberikan  pelajaran  kepada  para  muridnya  bagi  para  penyandang  disabilitas  ini. Pelajaran yang diberikan di SLB ini seperti pelajaran yang ada di sekolah-sekolah pada umumnya  seperti  pelajaran  matematika,  Bahasa  Indonesia,  pelajaran  olahraga,  serta pelajaran  tambahan  yaitu  keterampilan.  Ibu  D  mengatakan  bahwa  untuk  memberikan pelajaran  sehari-hari,  para  tenaga  pengajar  sudah  menggunakan  media  yang  mudah dipahami  oleh  para  penyandang  disabilitas  tunagrahita  ini  yaitu  dengan  media  visual seperti  gambar,  karena  media  visual  lebih  mudah  dipahami  oleh  para  penyandang disabilitas tunagrahita.
Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi bagi para penyandang disabilitas  sudah  diperoleh  dengan  adanya  bantuan  teknologi,  adanya  komunitas  yang menjadi wadah mereka untuk mengembangkan diri serta sekolah  yang menjadi tempat mereka menimba ilmu. Hal ini sesuai dengan penelitian. 11 mejelaskan bahwa SLB telah mengusahakan  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  berupa  hak  informasi,  hak bekerja,  dan  lainnya  yang  dibutuhkan  untuk  persiapan  merka  menempuh  jenjang pendidikan lebih lanjut ataupun untuk mereka bekerja setelah lulus.
Untuk pelaksanaan hak  atas informasi bagi  perempuan penyandang disabilitas  di lembaga pemerintahan yaitu Dinas Kesehatan Kota Semarang, belum terlaksana dengan maksimal.  Narasumber  yang  merupakan  salah  satu  pegawai  Dinkes  Kota  Semarang mengaku  bahwa  dinas  tersebut  bukan  lembaga  yang  memiliki  fungsi  dan  tugas  yang berkaitan dengan disabilitas. Salah satu staf dari Puskesmas mengatakan bahwa selama
11 Ulfah  Fatmala  Rizky,  “Identifikasi  Kebutuhan  Siswa  Penyandang  Disabilitas  Pasca  Sekolah  Menengah Atas,” Indonesian Journal of Disabilities Atudies 1, no. 1 (2014): 52–59.
Maria Petronela W.M, Agnes Widanti S, Edward Kurnia Setiawan Limijadi e-ISSN : 2621-4105
ini  hanya  terdapat  1  orang  penyandang  disabilitas  dengan  tuna  grahita  yang memeriksakan  dirinya  ke  Puskesmas  dengan  didampingi  keluarganya  dan  kejadian  itu sudah lama terjadi. Tidak adanya penyandang disabilitas yang memeriksakan kesehatan di  Puskesmas  disebabkan  oleh  kurangnya  kompetensi  petugas  Puskesmas  untuk berkomunikasi dengan penyandang tunagrahita menyebabkan petugas kesehatan tersebut bingung untuk memahami kebutuhan dari penyandang tunagrahita.
Akses informasi  yang diberikan oleh Dinas Sosial bagi penyandang disabilitas di Kota  Semarang  diberikan  hanya  melalui  media  sosial  seperti facebook ,  dan website Pemerintah Kota Semarang. Kolom lapor walikota yang ada di website Pemerintah Kota Semarang  secara  tidak  langsung  dapat  membantu  Dinas  Sosial  untuk  menganggapi keluhan-keluhan yang disampaikan oleh para penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk segera ditindak lanjuti
Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (DP3A) telah melaksanakan program penggunaan  sistem  informasi/  teknologi  untuk  perlindungan  anak  dan  pemberdayaan perempuan  dalam  bidang  kesehatan  mental  dan  psikososial.  DP3A  juga  sudah menyelenggarakan bimbingan teknis penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan  anak  bagi  tenaga  kesehatan  Kota  Semarang  sebagai  bentuk  pemenuhan  hak  atas informasi bagi penyandang disabilitas.
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) adalah salah satu instansi yang sudah merancang program pemenuhan informasi kesehatan reproduksi bagi tunagrahita, meskipun  masih  dalam  tahap  sosialisasi  dengan  para  orang  tua  dan  guru  SLB.  Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial harus didukung maksimal sesuai dengan Istifarroh et al. (2019)  dan  Putra  (2019)  yang  menyatakan  bahwa  penyandang  disabilitas  perlu dilindungi untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang merupakan bagian dari hak hidup. 12 Upaya  pemenuhan  dari  hak  bekerja  ini  merupakan  bagian  dari  hak  informasi sampai dengan pelaksanaan pekerjaannya di perusahaan tersebut. 13
Dari hasil wawancara  yang dilakukan pada beberapa narasumber serta data  yang diperoleh  di  lapangan  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  hak  informasi  bagi penyandang  disabilitas  di  Kota  Semarang  belum  dilakukan  secara  optimal.  Kurang optimalnya  pemberian  informasi  kepada  penyandang  disabilitas  dari  pemerintah  Kota Semarang ini disebabkan oleh tidak adanya komunikasi yang baik dan bersinergi antara dinas-dinas terkait yang bertanggung jawab. Dinas terkait diharapkan dapat bekerjasama satu sama lain untuk mengkaji lebih dalam permasalahan-permasalahan khusus bagi para penyandang  kesejahteraan  sosial  seperti  fasilitas  umum,  pelayanan  kesehatan,  akses informasi, dan lain sebagainya.
b) Hak Kesehatan Reproduksi
Wawancara  yang  dilakukan  dengan  anggota  komunitas  disabilitas  yaitu  KSD menunjukkan dari 6 orang anggota yang diwawancarai, hanya 1 anggota yang terpenuhi
12 Widhi Cahyono Istifarroh; Nugroho, “Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara,” Mimbar Keadilan Volume 12, no. Nomor 1 (2019): 21–34.
13 Pamungkas Satya Putra, “Aksesibilitas Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Di Kabupaten  Karawang,” Mimbar  Hukum  -  Fakultas  Hukum  Universitas  Gadjah  Mada 31,  no.  2  (2019):  205, https://doi.org/10.22146/jmh.44200.
Maria Petronela W.M, Agnes Widanti S, Edward Kurnia Setiawan Limijadi e-ISSN : 2621-4105
kebutuhan  informasi  atau  pendidikan  seputar  kesehatan  reproduksi.  Hal  tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan hak kesehatan belum berjalan secara maksimal. SKPD juga  belum  melaksanakan  tugas  dengan  maksimal  dalam  upaya  pemberian  hak  dan informasi terkait kesehatan reproduksi pada disabilitas. Berbagai peraturan yang dibuat oleh  pemerintah  sebagai  upaya  untuk  memenuhi  hak  dari  para  penyandang  disabilitas belum semuanya terlaksana.
Satu  responden  yang  terpenuhi  kebutuhan  informasinya  dan  memperoleh pengetahuan  yang  baik  seputar  kesehatan  resproduksi  merupakan  seorang  tunanetra berusia 14 tahun dan sedang mengenyam pendidikan di sebuah SLB swasta. Responden mengatakan  bahwa  di  sekolah  tempat  dia  mengenyam  pendidikan,  dia  memperoleh pelajaran  tambahan  tentang  kesehatan  reproduksi,  yang  berkisar  seputar  alat-alat reproduksi  laki-laki  dan  perempuan,  namun  tidak  begitu  mendalam  sedangkan  lima responden  penelitian  lainnya  mengatakan  sama  sekali  belum  pernah  mendapatkan pelajaran  tambahan  seputar  kesehatan  reproduksi.  Kelima  responden  ini  mengatakan bahwa mereka hanya mendapatkan pelajaran terkait kesehatan dasar, seperti merawat diri dan kebersihan lingkungan .
Wawancara di SLB Hj. Soemiyati yaitu SLB khusus tuna grahita dengan  2 orang narasumber  yaitu  Bapak  S  sebagai  kepala  sekolah  yang  berlatar  belakang  pendidikan sarjana pendidikan dan seorang tenaga pengajar bernama Ibu D seputar akses informasi kesehatan  reproduksi.  Kedua  narasumber  tersebut  mengatakan  bahwa  hingga  hari  ini, SLB  Hj.  Soemiyati  belum  pernah  mendapatkan  akses  informasi  seputar  kesehatan reproduksi dari pihak manapun. Ibu D menjelaskan bahwa murid di SLB ini tidak pernah memperoleh  pendidikan  terkait  kesehatan  reproduksi  dan  hanya  diajarkan  seputar kebersihan  diri  secara  umum.  Untuk  akses  informasi  dalam  rangka  pemenuhan  hak informasi bagi para murid SLB ini, Ibu D mengatakan bahwa para muridnya sudah bisa mengakses informasi sendiri seperti internet, karena hampir semuanya difasilitasi gadget (smartphone) dari orang tuanya.
Hasil  wawancara  Ibu  D  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  pernyandang disabilitas  di  SLB  Hj.  Soemiyati  belum  paham  bagaimana  cara  mengelola  informasi dengan benar contohnya adalah ketika Ibu D mendapati salah satu muridnya menyimpan video  porno  di smartphone- nya,  murid  tersebut  bahkan  mengetahui link yang  bisa  dia akses untuk mengunduh video tersebut. Ibu D juga menambahkan bahwa menurut beliau pendidikan  tentang  kesehatan  reproduksi  sendiri  sangat  penting  untuk  para  anak berkebutuhan khusus ini untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual.
Penyandang  disabilitas  kelompok  tuna  grahita  ini  merupakan  ragam  disabilitas yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan berpikir dan tingkah laku sehingga peran orang  tua  dan  orang  terdekat  sangat  penting  disini  untuk  memberikan  bimbingan  dan pengawasan terhadap setiap akses informasi yang semakin mudah diperoleh oleh anak.
Terkait  bagaimana  keseharian  para  orang  tua  murid  dengan  anaknya  di  rumah seputar pemeriksaan kesehatan, Ibu D juga tidak begitu mengetahui hal tersebut karena
Maria Petronela W.M, Agnes Widanti S, Edward Kurnia Setiawan Limijadi e-ISSN : 2621-4105
beliau  hanya  menanyakan  seputar  perkembangan  dari  masing-masing  murid  tersebut. Terkait dengan akses  dari Puskesmas setempat seputar informasi kesehatan  reproduksi, Ibu  D  mengatakan  bahwa  Puskesmas  belum  pernah  memberikan  sosialisasi  seputar kesehatan reproduksi, akses dari Puskesmas sendiri hanya berupa pemberian vaksin.
Obyek penelitian ini di salah satu Puskesmas di Kota Semarang untuk menanyakan perihal  pemenuhan  hak  atas  informasi  dan  hak  kesehatan  reproduksi  bagi  perempuan penyandang disabiltas namun, salah satu staf mengatakan bahwa hingga saat ini, mereka hampir tidak menemui seorang pasien dari kalangan penyandang disabilitas.
Peraturan  Daerah  Jawa  Tengah  Nomor  11  tahun  2014  tentang  Pemenuhan  Hak Penyandang Disabilitas Pasal 23 telah mencanangkan kebijakan bahwa SKPD kabupaten maupun  kota  yang  memiliki  fungsi  dan  tugas  di  bidang  kesehatan  namun,  dari  hasil wawancara  penelitian  ini    menjelaskan  bahwa  hampir  tidak  ada  para  penyandang disabilitas  yang  pernah  mendapatkan  informasi  dan  pendidikan  seputar  kesehatan reproduksi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  SKPD  terkait  di  Kota  Semarang  belum melaksanakan kebijakan yang ada di peraturan daerah Jawa Tengah tersebut.
Wawancara  yang  dilakukan  pada  insitusi-institusi  yang  terkait  dengan  bidang kesehatan  terutama  kesehatan  reproduksi  dan  penyandang  disabilitas  baik  itu  institusi pemerintah  dan  non-pemerintah.  Institusi  pemerintah  yang  dimaksud  yaitu  Dinas Kesehatan  Kota  Semarang,  Dinas  Sosial  Kota  Semarang,  dan  DP3A  Kota  Semarang sedangkan institusi non-pemerintah adalah PKBI Kota Semarang.
Terkait dengan pertanyaan program kerja khusus dari untuk penyandang disabilitas di  Kota  Semarang,  Bapak  H  mengatakan,  Dinas  Kesehatan  Kota  Semarang  tidak memiliki  program  khusus  di  bidang  pelayanan  kesehatan  bagi  penyandang  disabilitas. Bapak  H  juga  menambahkan  bahwa  saat  ini,  layanan  unit  khusus  disabilitas  sudah diterapkan di setiap Puskesmas. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan ramah disabilitas yaitu  terdapat  jalan  khusus  selain  tangga  bagi  masyarakat  penyandang  disabilitas  agar mereka  lebih  mudah  memperoleh  akses  kesehatan.  Puskesmas  juga  telah  dilengkapi adanya  pegangan baik  itu  pada jalan naik  maupun turun, dan hal  ini  pun sudah masuk dalam standar akreditasi pelayanan rumah sakit dan Puskesmas.
Fasilitas kesehatan di Puskesmas yang ramah penyandang disabilitas sayangnya tidak  diimbangi  dengan  kemampuan  tenaga  kesehatan  untuk  berkomunikasi  dengan penyandang disabilitas. Sarana pelayanan ramah penyandang disabilitas umumnya hanya dapat  ditemukan  di  rumah  sakit  tertentu  saja.  Contoh  kasus  yang  terjadi  yaitu  adanya terapis untuk tuna wicara, tuna rungu mereka punya kemampuan untuk memberikan akses atau memberlakukan komunikasi dengan teman disabilitas. Beberapa rumah sakit di Kota Semarang yang memiliki sarana kesehatan bagi penderita disabilitas yaitu Rumah Sakit Kariadi, Rumah Sakit Sultan Agung, Rumah Sakit Tugurejo sedangkan untuk Puskesmas belum ada sama sekali.
Dinas Kesehatan Kota Semarang telah berusaha memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas,dan berkeadilan bagi para penyandang disabilitas, dengan memberikan
Maria Petronela W.M, Agnes Widanti S, Edward Kurnia Setiawan Limijadi e-ISSN : 2621-4105
aksesibilitas  fisik  seperti  jalan  khusus  untuk  para  penyandang  disabilitas  di  beberapa pelayanan  kesehatan  Kota  Semarang,  meskipun  hal  itu  belum  dilakukan  secara komprehensif.  Peraturan  daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  No  11  Tahun  2014  Pasal  19 menjelaskan  bahwa  upaya  pelayanan  kesehatan  yang  harus  diberikan  pada  para penyandang  disabilitas  yaitu  meliputi  promotif,  preventif,  dan  kuratif.  Terkait  dengan pemenuhan hak atas informasi dan hak kesehatan reproduksi sendiri,  Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 Pasal 23 ayat (1) terkait kesehatan reproduksi  menunjukkan  bahwa  Dinas  Kesehatan  Kota  Semarang  merupakan  sebuah SKPD yang memiliki tugas di bidang kesehatan dan seharusnya memberikan pendidikan seputar kesehatan reproduksi bagi para penyandang disabilitas. Narasumber dari Dinkes Kota  Semarang  menjelaskan  bahwa  pelayanan  seputar  kesehatan  reproduksi  masih mencakup  pelayanan  pada  masyarakat  umum,  belum  terdapat  pelayanan  khusus  bagi penyandang  disabilitas.  Narasumber  juga  mengatakan  bahwa  semua  hal  yang  terkait dengan penyandang disabilitas merupakan tugas dari Dinas Sosial.
Kesimpulan  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  narasumber  adalah  diperlukan adanya  komunikasi  dan  kerjasama  antara  Dinas  Kesehatan  dan  Dinas  Sosial  Kota Semarang  guna  membuat  program  kerja  seputar  pemberian  pendidikan  kesehatan reproduksi bagi para penyandang disabilitas di Kota Semarang. Salah  satu  masalah yang dihadapi oleh Dinas Sosial adalah sulitnya untuk memperoleh informasi terkait para penyandang  disabilitas  karena  sebagian  keluarga  dari  penyandang  disabilitas  ini  tidak pernah melapor perihal  adanya  anggota keluarga mereka  yang merupakan penyandang disabilitas.  Beberapa  bahkan  terkadang  tidak  memasukkan  anggota  keluarga  yang merupakan penyandang disabilitas ke dalam kartu keluarga, tidak membuatkan mereka KTP, dan juga memasukkan anggota keluarga mereka ke dalam komunitas disabilitas. Berdasarkan permasalahan yang disampaikan di atas, dapat terlihat bahwa pengetahuan masyarakat seputar penyandang disabilitas masih relatif sangat rendah. Hal tersebut yang menyebabkan mereka selalu terkucilkan dari lingkungan, bahkan tidak diperhatikan oleh keluarga  sendiri.  Partisipasi  dari  masyarakat  terutama  dari  keluarga  para  penyandang disabilitas  sendiri  sangat  berperan  penting  karena  dapat  mempengaruhi  perkembangan dari para penyandang disabilitas itu sendiri.
Penjelasan dari Pasal 80 dan 81 Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014  tentang  Penyandang  Disabilitas  menunjukkan  bahwa  pemerintah  daerah memberikan  kesempatan  bagi  masyarakat  luas  untuk  ikut  berpartisipasi  dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Partisipasi masyarakat tersebut tidak harus dalam sebuah lembaga, komunitas, maupun badan hukum yang terkait, tapi dari keluarga sendiri dan  masyarakat  sekitarnya  juga  diharapkan  turut  mendukung  pemenuhan  penyandang disabilitas.  Hal  ini  sejalan  dengan  Sholihah  (2016)  yang  menjelaskan  bahwa  dengan berlakunya  Undang-Undang  No  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas, sinkronisasi dan pembenahan di segala bidang harus dilakukan termasuk data penyandang disabilitas untuk pemenuhan hak-hak mereka lebih luas. 14
14 Imas Sholihah, “Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas,” Sosio Informa 2, no. 2 (2016): 166–84, https://doi.org/10.33007/inf.v2i2.256.
Maria Petronela W.M, Agnes Widanti S, Edward Kurnia Setiawan Limijadi e-ISSN : 2621-4105
Partisipasi  yang  dilakukan  tersebut  bisa  berupa  pemberian  kesempatan  dan perlakuan  yang  sama  bagi  para  penyandang  disabilitas,  pengadaan  aksesbilitas, pemberian  bantuan,  penyelenggaraan  pendidikan,  penyediaan  pelayanan  kesehatan, pemberian  kesempatan  kerja,  pemberian  saran  dan  pertimbangan  kepada  pemerintah daerah,  pemberian  pelayanan  sosial,  hingga  kegiatan  lain  yang  mendukung  upaya pemenuhan penyandang disabilitas.
Salah satu narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Y yang merupakan salah satu pegawai  Dinas  Sosial  di  Kota  Semarang  yang  bertugas  di  bagian  rehabilitasi  sosial penyandang  disabilitas.  Beliau  mengatakan  bahwa  program  dari  Dinas  Sosial  terkait penyandang  disabilitas  sudah  direncanakan  sejak  tahun  2016  kemudian  baru terealisasikan pada awal tahun 2017. Saat awal dirintisnya program terkait penyandang disabilitas, Dinas Sosial mempersiapkannya secara mandiri tanpa adanya bantuan instansi lain.  Dengan  anggaran  dana  yang  terbatas,  Dinas  Sosial  melakukan  beberapa  kegiatan pelatihan  bagi  tuna  netra,  tuna  rungu,  melaksanakan  peringatan  hari  autis  dan  hari disabilitas  pada tahun 2017. Beberapa contoh  kegiatan pelatihan  yang diselenggarakan yaitu  pelatihan  pijat  untuk  tuna  netra  berupa  pelatihan  pijat  tradisional  dan  herbal, sedangkan tuna rungu dibuat pelatihan membatik dan desain grafis. Pelatihan pijat untuk tuna  netra  berupa  pelatihan  pijat  tradisional  dan  herbal,  sedangkan  tuna  rungu  dibuat pelatihan membatik dan desain grafis. Pelatihan-pelatihan yang diberikan tersebut dibuat sesuai kebutuhan dan keinginan dari para penyandang disabilitas tersebut.
Dinas  Sosial  dan  Dinas  Kesehatan  Kota  Semarang  melakukan  upaya  untuk menjaring  kerjasama  terkait  program  bagi  penyandang  disabilitas  adalah  menjalin komunikasi dengan lembaga pendidikan, komunitas, dan pusat terapi namun, belum ada program khusus terkait yang direalisasikan saat ini. Dinas Sosial sampai saat ini belum memberikan  akses  khusus  bagi  para  penyandang  disabilitas  dan  masih  sebatas  upaya mensosialisasikan, dan memberikan himbauan kepada Bapak Walikota Semarang untuk menghimbau  kepada  seluruh  jajaran  pemerintah  Kota  Semarang  untuk  memberikan pelayanan yang ramah difabel. Beberapa contoh upaya pemerintah Kota Semarang yaitu dengan  melengkapi  kantor  balai  kota  ram  untuk  kursi  roda,  parkir  untuk  penyandang disabilitas meskipun belum menyeluruh dan masih sebatas fisik atau aksesoris saja dan hanya terdapat satu kecamatan yang berinisiatif untuk membuat akses yang baik untuk para penyandang disabilitas yaitu Kecamatan Semarang Barat.
Ketika  ditanyakan  mengenai  akses  pelayanan  kesehatan  disabilitas,  Ibu  Y mengatakan tidak ada, begitu juga dengan pelayanan khusus seputar kesehatan reproduksi bagi  penyandang  disabilitas,  Ibu  Y  mengatakan  sampai  saat  ini  belum  ada  pelayanan seperti itu, termasuk dalam pemberian sosialisasi seputar kesehatan reproduksi bagi para penyandang disabilitas. Terkait dengan pemenuhan pelayanan yang sudah diberikan bagi para penyandang disabilitas sendiri, Ibu Y mengatakan bahwa jika dilihat dari responnya, kebutuhan dari para penyandang disabilitas tersebut belum sepenuhnya terpenuhi. Dinas sosial sudah membuat himpunan masyarakat inklusi Kota Semarang itu sebagai wadah
Maria Petronela W.M, Agnes Widanti S, Edward Kurnia Setiawan Limijadi e-ISSN : 2621-4105
komunitas-komunitas  difabel  dari  seluruh  wilayah  Kota  Semarang  dan  dari  situ  juga diadakan diskusi bersama antar komunitas-komunitas tersebut.
Partisipasi  dari  sebagian  masyarakat  Kota  Semarang  terhadap  pemenuhan  hak penyandang disabilitas sudah cukup baik, hal tersebut terlihat dari warga yang berinisiatif untuk  menciptakan  lingkungan  sekitar  menjadi  lingkungan  yang  ramah  bagi  para penyandang disabilitas. Dinas Sosial Kota Semarang juga telah melakukan pemenuhan aksesbilitas fisik seperti penyediaan ram kursi roda, parkir untuk penyandang disabilitas dan lain-lain. Begitupun dengan aksesbilitas non-fisik seperti pemberian informasi sudah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang.
Upaya  pemenuhan  hak  informasi  dan  hak  kesehatan  reproduksi  bagi  para penyandang  disabilitas  belum  masuk  ke  dalam  program  kerja  Dinas  Sosial  dan berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  narasumber,  permasalahan  pendidikan  kesehatan reproduksi bagi perempuan umumnya merupakan wewenang dari Dinas Kesehatan dan DP3A. Beberapa peraturan yang telah disusun oleh pemerintah memang dianggap sudah cukup  untuk  memenuhi  hak  dari  para  penyandang  disabilitas  namun,  tidak  semua peraturan tersebut dilaksanakan dan diimplementasikan.
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Atas Informasi Dan Hak Kesehatan  Reproduksi  Bagi  Perempuan  Penyandang  Disabilitas  Di  Kota Semarang
a) Faktor pendukung
Penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor-faktor pendukung terlaksananya upaya pemenuhan  hak  atas  informasi  dan  kesehatan  reproduksi  perempuan  penyandang disabilitas di Kota Semarang yaitu faktor pemerintah, faktor advokasi, dan yang terakhir faktor dari para perempuan penyandang disabilitas itu sendiri.

## 1. Pemerintah
Sebelumnya  telah  dijabarkan  bahwa  pemenuhan  hak-hak  para  penyandang disabilitas  telah  tertuang  secara  rinci  dalam  Undang-Undang  No.  8  Tahun  2016. Implementasi  dari  UU  No.8  Tahun  2016  di  Kota  Semarang  tentang  penegakan  hak penyandang disabilitas dalam hal ini pemberian hak kesehatan reproduksi dapat dilihat dari  upaya  pemerintah  untuk  memberikan  fasilitas  kesehatan  yang  ramah  bagi penyandang  disabiltas.  Contoh  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  adalah memberikan  jalur  khusus  bagi  para  penyandang  disabilitas  pada  beberapa  fasilitas kesehatan seperti Puskesmas. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi faktor pendukung dalam upaya pemenuhan hak kesehatan reproduksi perempuan penyandang disabilitas di Kota Semarang.
Upaya pemerintah Kota Semarang yang telah dilakukan dalam penegakan hak atas informasi  bagi  para  penyandang  disabilitas  adalah  pemberian  informasi  bagi  para penyandang  disabilitas  pada  website  pemerintahan  Kota  Semarang.  Pemerintah  Kota Semarang  juga  myediakan  kolom  pengaduan  layanan  publik  yang  dapat  diakses  oleh siapa saja termasuk penyandang disabilitas dan keluarga.
Maria Petronela W.M, Agnes Widanti S, Edward Kurnia Setiawan Limijadi e-ISSN : 2621-4105

## 2. Advokasi
Menurut BKKBN (2000), terdapat beberapa poin penting kriteria terpenuhinya hak kesehatan  reproduksi  di  indonesia,  salah  satunya  adalah  advokasi  hak-hak  reproduksi, dimana advokasi yang dimaksudkan adalah agar mendapatkan dukungan komitmen dari para tokoh politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM/LSOM, dan swasta 15 .
Dalam penelitian ini  menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber bahwa faktor pendukung utama dalam upaya pemenuhan hak atas informasi dan  kesehatan  reproduksi  para  penyandang  disabilitas  adalah  adanya  peraturan pemerintah terkait upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas serta dukungan penuh dari LSM di Kota Semarang.
LSM  ini  secara  aktif  dan  mandiri  melakukan  beberapa  program  terkait  upaya pemenuhan  hak  atas  informasi  dan  kesehatan  reproduksi  para  perempuan  penyandang disabilitas  di  Kota  Semarang.  PKBI  Kota  Semarang  sebagai  salah  satu  LSM  yang berfokus pada kesehatan reproduksi sudah memiliki program terkait pemberian informasi dan  pendidikan  seputar  kesehatan  reproduksi  bagi  penyandang  disabilitas  tunagrahita. Meskipun  program  ini  baru  mulai  berjalan  dan  baru  diberikan  pada  penyandang disabilitas tunagrahita, PKBI Kota Semarang di waktu yang akan datang diharapkan dapat menjadi  salah  satu  tonggak  dalam  tercapainya  pemenuhan  hak  atas  informasi  dan  hak kesehatan reproduksi di Kota Semarang.
3. Penyandang Disabilitas
Faktor dari penyandang disabilitas itu sendir serta keluarga sangat penting dalam upaya pemenuhan hak atas informasi dan kesehatan reproduksi. Penyandang Disabilitas diharapkan lebih aktif dalam upaya memperoleh informasi dan hak kesehatan reproduksi. Bentuk upaya aktif yang dapat dilakukan adalah mengikuti Pendidikan di SLB sehingga mereka  dapat  berkomunikasi  dengan  lingkungan  sekitar  tanpa  hambatan.  Selain  itu, sebagian  besar  penyandang  disabilitas  di  Kota  Semarang  juga  aktif  bergabung  dalam suatu komunitas yang dapat menjadi wadah atau tempat bertukar informasi.
b) Faktor Penghambat
1) Pemerintah
Beberapa  hambatan  yang  dihadapi  terkait  lambatnya  program  bagi  penyandang disabilitas  adalah  terbatasnya  anggaran  dana.  Hambatan  lain  yang  terjadi  adalah kurangnya  komunikasi  antara  dinas  terkait  seperti  Dinas  Kesehatan,  Dinas  Sosial,  dan Pemerintah  Daerah  terkait  dengan  pemenuhan  hak  atas  informasi  dan  hak  untuk pemenuhan kesehatan reproduksi perempuan penyandang disabilitas di Kota Semarang.
Pemerintah Kota Semarang masih kurang aktif dalam melakukan upaya pemenuhan hak-hak  para  penyandang  disabilitas.  Penyandang  disabilitas  terkesan  mendapatkan perlakuan  diskriminatif  secara  tidak  langsung  dikarenakan  kurangnya  sumber  daya manusia  dalam  pemerintah  yang  dapat  berkomunikasi  dengan  baik  dengan  para penyandang disabilitas. Hal tersebut yang menyebabkan kurang maksimalnya pelayanan
Maria Petronela W.M, Agnes Widanti S, Edward Kurnia Setiawan Limijadi e-ISSN : 2621-4105
publik bagi para penyandang disabilitas sehingga mereka tidak memperoleh hak-hak yang seharusnya.
Hal  ini  sesuai  dengan  yang  diuraikan  oleh  Cahyono  dan  Probokusumo  dalam jurnalnya  bahwa  terdapat  perlakuan  diskriminatif  dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar seperti mengikuti hak pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, akses mobilitas fisik dan sosial,  rekreasi  serta  persamaan  dalam  hukum  dan  politik.  Perlunya  bagi  dinas  sosial untuk dapat konseling terhadap keluarga maupun masyarakat untuk pemenuhan hak-hak mereka 16 .

## 2) Masyarakat
Hasil wawancara dengan narasumber dari Dinas Sosial Kota Semarang, diketahui bahwa Dinas Sosial mengalami kesulitan dalam mencari informasi  dan data seputar para penyandang  disabilitas  sebab  terkadang  ada  keluarga  dari  para  penyandang  disabilitas yang  tidak  mengakui  keberadaan  salah  satu  anggota  keluarganya  yang  merupakan penyandang  disabilitas.  Hal  ini  membuktikan  bahwa  partisipasi  masyarakat  untuk mendukung para penyandang disabilitas masih sangat kurang.
Bapak  H  yang  merupakan  narasumber  dari  Dinas  Kesehatan  juga  mengatakan bahwa terkadang untuk kasus kekerasan seksual bagi para penyandang disabilitas sendiri, masih banyak masyarakat yang tidak melapor karena takut adanya ancaman, para aparat terkait  juga  terkadang  kesulitan  berkomunikasi  dengan  para  penyandang  disabilitas, sehingga informasi yang didapat tidak maksimal.

## 3) Tenaga Kesehatan
Tenaga  kesehatan  tidak  memiliki  kompetensi  untuk  berkomunikasi  dengan  para penyandang  disabilitas.  Ketika  terjadi  kasus  kekerasan  seksual,  para  tenaga  kesehatan tidak  mampu  menggali  informasi  seputar  kejadian  yang  dialami  oleh  penyandang disabilitas, karena kesulitan berkomunikasi dengan para penyandang disabilitas. Selain itu,  keluarga  atau  orang  terdekat  yang  bertindak  sebagai  pendamping  dan  penerjemah terkadang tidak memberikan informasi yang lebih rinci karena juga tidak paham dengan kondisi yang sebenarnya terjadi pada para penyandang disabilitas.
Dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 25 poin (d) menjelaskan bahwa para professional di bidang kesehatan diwajibkan oleh negara untuk menyediakan hak kesehatan baik perawatan atau pun kegiatan kesehatan lainnya secara merata kepada penyandang  disabilitas.  Hal  tersebut  belum  sepenuhnya  dilakukan  oleh  pelayanan kesehatan terkait, sebab belum adanya penekanan terkait kebijakan khusus kompetensi pelayanan pada para penyandang disabilitas dari undang-undang kesehatan.
4) Penyandang Disabilitas
Hasil  wawancara  seputar  informasi  kesehatan  reproduksi,  penelitian  ini menangkap  bahwa  para  penyandang  disabilitas  di  Kota  Semarang  belum  sepenuhnya mendapatkan informasi dan hak kesehatan reproduksi karena mereka sendiri tidak pernah diajarkan bahkan diberikan pengetahuan seputar kesehatan reproduksi baik di keluarga,
16 Sunit Agus Tri Cahyono and Pantyo Nugroho Probokusumo, “Hak-Hak Disabel Yang  Terabaikan Kajian Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Keluarga Miskin,” Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial 40, no. 2 (2020): 93–108.
Maria Petronela W.M, Agnes Widanti S, Edward Kurnia Setiawan Limijadi e-ISSN : 2621-4105
masyarakat,  maupun  di  sekolah  tempat  mereka  menimba  ilmu.  Pendidikan  seputar kesehatan reproduksi tentunya sangat penting diberikan pada para penyandang disabilitas, karena  para  penyandang  disabilitas  juga  memiliki  hak  untuk  mendapatkan  informasi seputar kesehatan reproduksi.
Ketua KSD menuturkan bahwa salah satu hambatan dari kurang terpenuhinya hak atas  informasi  dan  hak  kesehatan  reproduksi  bagi  perempuan  penyandang  disabilitas sendiri  adalah  karena  banyaknya  ragam  disabilitas.  Para  penyandang  disabilitas  ini memiliki  tingkat  kemampuan  berpikir  serta  berkomunikasi  yang  berbeda  satu  dengan lainnya, sehingga perlu semacam warming up atau pemanasan kira-kira sampai dimana kemampuan para penyandang disabilitas tersebut. Banyaknya ragam disabilitas membuat mereka  kesulitan  bagaimana  penyampaian  informasi  tentang  kesehatan  reproduksi  ini dapat tersampaikan dan diterima dengan baik oleh penyandang disabilitas.

## 5) Kebijakan
Belum  adanya  kebijakan  khusus  terkait  kesehatan  reproduksi  bagi  penyandang disabilitas.  Undang-undang  kesehatan  serta  peraturan  pemerintah  yang  dibuat  masih berupa  pemenuhan  hak  kesehatan  reproduksi  secara  umum.  Selain  itu,  adanya  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2009  tentang  Kesejahteraan  Sosial  ini    membatasi kemandirian  dari  para  penyandang  disabilitas  karena  para  penyandang  disabilitas  ini dimasukkan  ke  dalam  prioritas  masyarakat  yang  memiliki  kehidupan  yang  tidak  layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial. Hal ini tentu sama saja tidak memberikan kebebasan pada para penyandang disabilitas untuk mandiri, karena mereka dianggap tidak layak untuk melakukan hal umum seperti yang dilakukan pada masyarakat pada umumnya. Hal ini pun yang kemudian memuculkan stigma dan diskriminasi pada masyarakat. Widjaja dkk dalam penelitiannya  menjelaskan bahwa perlunya pemerintah berkomitmen untuk mengawasi dan membenahi kebijakan terkait penyandang disabilitas untuk  hak-haknya.  Komitmen  untuk  pembenahan  kebijakan  ini  memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas dalam  pemenuhan hak mereka  yang lebih luas 17 .

## E. PENUTUP
Pelaksanaan pemenuhan hak atas informasi bagi perempuan penyandang disabilitas di  Kota  Semarang  sudah  terlaksana  dengan  baik  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  serta  kebijakan  dari  daerah  yang  berlaku  namun,  pemenuhan  hak  kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas di Kota Semarang belum terlaksana dengan baik disebabkan oleh belum adanya pelaksanaan dari instansi pemerintah terkait. Faktor pendukung dari pemenuhan hak atas informasi dan hak kesehatan reproduksi bagi perempuan  penyandang  disabilitas  di  Kota  Semarang  adalah  adanya  advokasi  hak-hak reproduksi  berupa  dukungan  komitmen  dari  LSM  di  Kota  Semarang  dengan  membuat program  seputar  pemberian  informasi  dan  pendidikan  kesehatan  reproduksi  bagi  para penyandang disabilitas tunagrahita di Kota Semarang. Faktor penghambat yaitu anggaran
17 Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, and Rizkisyabana Yulistyaputri, “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan,” Jurnal Konstitusi 17, no. 1 (2020): 197, https://doi.org/10.31078/jk1719.
Maria Petronela W.M, Agnes Widanti S, Edward Kurnia Setiawan Limijadi e-ISSN : 2621-4105
dana  yang  kurang,  tidak  ada  sosialisasi  dari  pemerintah  tentang  kesehatan  reproduksi, kurangnya  partisipasi  masyarakat  untuk  mendukung  pemenuhan  hak  bagi  penyandang disabilitas, tenaga kesehatan tidak kompeten dalam berkomunikasi kepada mereka, tidak terlaksananya  kebijakan  yang  telah  dibuat,  serta  tidak  ada  ketentuan  khusus  yang mengatur  tentang  pemberian  informasi  dan  pendidikan  seputar  kesehatan    reproduksi. Pemerintah  sebaiknya  lebih  memperhatikan  lagi  kondisi  para  penyandang  disabilitas tidak hanya dari permasalahan yang umum seperti tindakan rehabilitatif, namun juga pada permasalahan yang khusus seperti banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada para perempuan penyandang disabilitas. Pemerintah juga diharapkan dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung  bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh informasi dan pengetahuan yang cukup terkait kesehatan reproduksi. Koordinasi antara lembaga terkait juga sangat diperlukan dalam upaya pemenuhan hak atas informasi dan pemenuhan pengetahuan kesehatan reproduksi perempuan disabilitas di Kota Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA
A.  Priamsari,  RR.  Putri.  “Hukum  Yang  Berkeadilan  Bagi  Penyandang  Disabilitas.”
Masalah-Masalah Hukum 48, no. 2 (2019): 215.
https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.215-223.
Ali, H.Zinuddin. Metode Penelitian Hukum . Sinar Grafika, 2015. ASK, Tim Penulis Sobat. “5 Masalah Seksualitas Yang Dialami Penyandang Disabilitas,” 2017. http://www.sobatask.net.
Benuf,  Kornelius,  and  Muhamad  Azhar.  “Metodologi  Penelitian  Hukum  Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer 3, no. 2 (2019): 145–60.
Cahyono, Sunit Agus Tri, and Pantyo Nugroho Probokusumo. “Hak-Hak Disabel Yang Terabaikan Kajian Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Keluarga Miskin.” Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial 40, no. 2 (2020): 93– 108.
Herjantam, Ignatius. “Perempuan Penyandang Disabilitas Rentan Alami. Ketidakadilan Berlapis,” 2017. http://www.beritasatu.com.
Irawan, Ardi.  “Peranan  Pemerintah Daerah  Istimewa Yogyakarta Dalam  Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan.” Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure Volume 2, no. Nomor 2 (2017): 2013–2218.
Istifarroh;  Nugroho,  Widhi  Cahyono.  “Perlindungan  Hak  Disabilitas  Mendapatkan
Pekerjaan Di Perusahaan Swasta Dan Perusahaan Milik Negara.” Mimbar Keadilan Volume 12, no. Nomor 1 (2019): 21–34.
Kumalasari,  Intan;  Andhyantoro,  Iwan. Kesehatan  Reproduksi  Untuk  Mahasiswa Kebidanan Dan Keperawatan . Pustaka Baru Press, 2013.
Pawestri, Aprilia. “Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif Ham Internasional Dan Ham Nasional.” Era Hukum 15, no. 1 (2017): 164–82.
Putra,  Pamungkas  Satya.  “Aksesibilitas  Perlindungan  Hukum  Bagi  Tenaga  Kerja Penyandang  Disabilitas  Di  Kabupaten  Karawang.” Mimbar  Hukum  -  Fakultas
Maria Petronela W.M, Agnes Widanti S, Edward Kurnia Setiawan Limijadi e-ISSN : 2621-4105
Hukum Universitas Gadjah Mada 31, no. 2 (2019): 205. https://doi.org/10.22146/jmh.44200.
Ridlwan, Zulkarnain. “Protection of Contitutiion Rights Of Persons With Disabilities.”
Fiat  Justisia 7,  no.  2  (2013).  https://media.neliti.com/media/publications/36884- ID-perlindungan-hak-hak-konstitusional-penyandang-disabilitas-rights-of- persons-wit.pdf.
Rizky,  Ulfah  Fatmala.  “Identifikasi  Kebutuhan  Siswa  Penyandang  Disabilitas  Pasca Sekolah  Menengah  Atas.” Indonesian  Journal  of  Disabilities  Atudies 1,  no.  1 (2014): 52–59.
Rofiah,  S.  “Harmonisasi  Hukum  Sebagai  Upaya  Meningkatkan  Perlindungan  Hukum
Bagi  Perempuan  Penyandang  Disabilitas  Korban  Kekerasan  Seksual.” Qawwam 11, no. September 2016 (2017): 133–50. https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/747. Sholihah,  Imas.  “Kebijakan  Baru:  Jaminan  Pemenuhan  Hak  Bagi  Penyandang Disabilitas.” Sosio Informa 2, no. 2 (2016): 166–84.
https://doi.org/10.33007/inf.v2i2.256.
Widjaja,  Alia  Harumdani,  Winda  Wijayanti,  and  Rizkisyabana  Yulistyaputri.
“Perlindungan  Hak  Penyandang  Disabilitas  Dalam  Memperoleh  Pekerjaan  Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan.” Jurnal Konstitusi 17, no. 1 (2020): 197. https://doi.org/10.31078/jk1719.