Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i2.2005

## IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI KHUSUSNYA ASPEK LARANGAN PUNGUTAN DILUAR KETENTUAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

## Muhammad Sulaiman
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sulaiman9407@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021 Tentang  Disiplin  Pegawai  Khususnya  Aspek  Laraangan  Pungutan  Diluar  Ketentuan  di  Lingkungan Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Lampung.  Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  deskriptif  analisis  dengan  pendekatan  kualitatif.  Pimpinan  Fakultas  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Lampung  telah  menindak  lanjuti  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94 Tahun 2021 yang sebelumnya merevisi Peraturan  Pemerinah Nomor 53 Tahun 2010 dengan  menerbitkan Surat  Edaran  Dekan  Nomor  :  1858/UN26.16/HK.01.02/2020  dan  Surat  Edaran  Dekan  Nomor  : 1742/UN26.16/HK.01.02/2021 berdasarkan hasil observasi dan wawancara mengenai penelitian tersebut, dapat  disimpulkan  bahwa  upaya  pimpinan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Lampung dengan menerbitkan Surat Edaran Dekan yang pertama belum optimal sehingga diterbitkan Surat Edaran Dekan yang kedua dengan hasil telah optimal.
Kata Kunci:  Profesional Pegawai, Implementasi, Peraturan Pemerintah

## Abstract
This study aims to find out the Implementation of Government Regulation Number 94 of 2021 concerning Employee Discipline, especially the Aspect of Non-Provisional Fees in the Faculty of Social and Political Sciences, University of Lampung. The research method used in this research is descriptive analysis method with  a qualitative approach. The leadership of  the Faculty of  Social and Political Sciences, University of Lampung,  has  followed  up  on  Government  Regulation  Number  94  of  2021  which  previously  revised Government  Regulation  Number  53  of  2010  by  issuing  Dean's  Circular  Letter  Number: 1858/UN26.16/HK.01.02/2020 and Dean's Circular Letter Number : 1742/UN26.16/HK.01.02/2021 based on the results of observations and interviews regarding this research, it can be concluded that the efforts of the  leadership  of  the  Faculty  of  Social  and  Political  Sciences,  University  of  Lampung  by  issuing  the  first Dean's Circular Letter were not optimal so that the second Dean's Circular Letter was issued with optimal results.
Keywords: Employee Professional, Implementation, Government Regulation

## PENDAHULUAN
Perguruan  tinggi  merupkan  wadah  bagi  msayarakat  untuk  menempuh  pendidikan lebih lanjut  setelah  melaksanakan  pendidikan  di  Sekolah  Menengah  Atas  (SMA),  siswa  yang mlanjutkan  pendidikan  di  kampus  biasanya  disebut  dengan  mahasiswa,  mahasiswa  adalah
konsumen  bagi  kampus  dan  yang  sering  kita  dengar dalam  dunia  bisnis  konsumen  adalah  raja. 1 Universitas Lampung adalah salah satu perguruan tinggi milik pemerintah yang berada di provinsi lampung  yang  didalamnya  terdiri  dari  8  Fakultas.  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas  Lampung  sebagai  objek  penelitian  ini,  Fisip  Universitas  Lampung  merupakan  salah satu  dari  delapan  (8)  fakultas  yang  berada  di  Universitas  Lampung.  Fisip  Universitas  Lampung terdiri  dari  enam  (6)  jurusan,  tiga (3)  program  diploma,  tiga  (3)  program  magister dan satu (1) program  doktor  dengan jumlah  mahaiswa  aktif  sampai  dengan  September  2022  dari  seluruh jurusan/program  studi  4890  mahasiswa,  jumlah  dosen  PNS  119  orang  dan  Dosen  Non  PNS  21 dan  untuk  jumlah  tenaga  pendidik  PNS  13  orang  sedangkan  tenaga kependidikan  non  PNS  46 Orang (sumber: Laporan Dekan Fisip Unila Tahun 2022), pemegang jabatan tertinggi di  fakultas adalah dekan.
Dalam proses belajar mengajar pada sebuah institusi perguruan tinggi sudah pasti banyak administrasi  yang  perlu  di  jalankan  untuk mendukung  proses  belajar  mengajar  tersebut,  baik dosen,  tenaga  kependidikan  atau  mahasiswa  melakukan  berbagai transaksi  adminsitrasi, contohnya  transaksi adminitrasi  yang  dilakukan  dosen  atau  tenaga  kependidikan  pengurusan kenaikan  pangkat,  jabatan  dll. 2 Sedangkan  contoh  transaksi  administrasi  yang  dilakukan mahasiswa  seperti  pengurusan  seminar proposal,  seminar  hasil,  komprehensif  dan  administrasi lain  pada  bagian  akademik  dan  kemahasiswaan  baik  ditingkat  jurusan/prodi  atau  tingkat fakultas/dekanat, dengan banyaknya aktifitas administrasi  yang dilakukan oleh civitas akademika tersebut  bisa  jadi  banyak  peluang  yang  dilakuakan  oleh  oknum  pegawai  dengan  meminta  atau mengharapkan  pemberian  sejumlah  uang untuk  keperluan  administrasi  yang  sebetulnya  bahwa pungutan tersebut bukan ketentuan perguruan tinggi, seperti tarif sejumlah uang untuk pengurusan pangakat  atau  jabatan  dll  bagi  dosen  atau  tenaga  kependidikan,  dan  tarif  pembayaran  sejumlah uang untuk keperluan pengurusan seminar proposal/hasil/komprehesif, pembutan surat keterangan luluas dll, hal ini bisa disebut dengan pungutan diluar ketentuan.
Implementasi  adalah  mendesain,  melaksanakan  dan  membangun  program.  Menurut pendapat  lain    implementasi  adalah  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baik  oleh  individu- individu/pejabat-pejabat  atau  kelompok kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada tercapainya  tujuan-tujuan  yang  telah  digariskan  dalam  keputusan  kebijakan. 3 Berdasarkan
1 Anggoro,  F.  N.  (2022).  Penyalahgunaan  Wewenang  Oleh  Pegawai  Negeri  Sipil  (Ratio  Legis Pasal  36  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil).  Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 11(2).
2 Wildan Lutfi Dan K. Mayahayati, (2015). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010  Tentang  Disiplin  Pegawai  Khususnya  Aspek  Jam  Kerja  Di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  Jurnal Borneo Adminstrator Volume 11 Nomor 3.
3 Boy  Yendra,  T.  (2022).  Pelaksanaan  Peraturan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  Di  Balai  Kota  Padang  (Studi  Penelitian:  Dinas  Bkpsdm
pengertian tersebut, dapat peneliti  simpulkan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu- individu/pejabat-pejabat atau kelompok- kelompok pemerintah atau swasta  yang  diarahkan  pada  tercapainya  tujuan-tujuan  yang  telah  digariskan  dalam  keputusan kebijakan yang dilengkapi dengan berbagai kebutuhan. 4 Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian  luas  merupakan  alat  administrasi  hukum  dimana  berbagai  aktor,  organisasi,  prosedur dan teknik  yang bekerja bersama-  sama  untuk  menjalankan  kebijakan  guna  meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. 5
Implementasi kebijakan  merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam  kehidupan  bermasyarakat. 6 Oleh  karena  itu,  suatu  program  kebijakan  harus diimplementasikan  agar  mempunyai  dampak  atau  tujuan  yang  diinginkan.  Adapun  Silalahi mengungkapkan  pendapat  yang  lebih  realistis  mengenai  pentingnya  suatu  implementasi kebijakan,  yakni  sebagai berikut:  Hal  yang  paling  esensial  dalam  kebijakan  negara  adalah  usaha untuk melaksanakan kebijakan negara. Jika suatu kebijakan telah diputuskan, kebijakan itu tidak berhasil dan terwujud bilamana tidak dilaksanakan. Pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian kegiatan setelah suatu kebijakan dirumuskan. Tanpa suatu pelaksanaan maka kebijakan yang telah dirumuskan  akan  sia-sia  belaka.  Oleh  karena itu  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah  merupakan kedudukan  penting  dalam  kebijakan  negara.  Berdasarkan  beberapa  pendapat  tersebut,  dapat diuraikan  bahwa  implementasi  kebijakan  merupakan  serangkaian  rumusan  kebijakan  sebagai langkah  awal  dalam  pengambilan  keputusan. Sehingga  dengan  demikian  maka  kebijakan  dapat dikatakan  berhasil  apabila  dilaksanakan  sesuai  dengan  yang  telah  dirumuskan  atau  ditetapkan sebelumnya.
Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: 7
1. Komunikasi
2. Sumber daya
3. Disposisi
4. Struktur birokrasi
Padang) (Doctoral Dissertation, Universitas Bung Hatta).
4 Ikhsan,  M.  (2018).  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  94  Tahun 2012  Tentang  Hak  Keuangan  Dan  Fasilitas  Hakim  Di  Pengadilan  Agama  Selatpanjang  Kabupaten Kepulauan Meranti (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
5 Dewi, S. S. (2022). Pengaturan Disiplin Pns Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pns. Wicarana, 1(2), 105-118.
6 Farah,  N.  K.  (2022).  Penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  Tentang  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  Menurut  Perspektif  Fiqh  Siyasah  (Studi  Di  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Lampung Utara (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
7 Dewi, S. S. (2022). Pengaturan Disiplin Pns Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pns. Wicarana, 1(2), 105-118.
Disiplin  merupakan  suatu  sikap  menghormati,  menghargai,  patuh  dan  taat  terhadap peraturanperaturan  yang  berlaku,  baik  yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis  serta  sanggup menjalankannya  dan  tidak menggelak  untuk  menerima  sanksi  sanksinya  apabila  ia  melanggar tugas  dan wewenang  yang  diberikan  kepadanya.  Selaras  dengan  pengertian  tersebut,  Sutrisno mendefinisikan  disiplin  pegawai  sebagai  perilaku  seseorang  yang  sesuai  dengan  peraturan, prosedur kerja yang ada atau disiplin adalah sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan  dari organisasi  baik  tertulis  maupun  yang  tidak  tertulis.  Pengertian  lain  dari  disiplin, yaitu prosedur yang mengkoreksi  atau menghukum karena melanggar peraturan atau  prosedur. 8
Pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun 2021  yang  sebelumnya  merevisi  Peraturan Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  disebutkan kewajiban,  larangan  dan  hukuman  bagi  yang  melanggar  larangan  sebagaimana  yang  telah disebutkan pada peraturat tersebut, 9 salah satunya aspek larangan pungutan diluar ketentuan bagi pegawai  negeri  sipil  (PNS).  Untuk  mewujudkan  sosok  aparatur  yang profesional  sebagaimana yang  diharapkan  UU  Nomor  5  Tahun  2013,  menerapkan  kedisiplinan  tentulah  bukan  hal  yang mudah. 10 Selalu  banyak  hambatan  dan  problem  yang  dijumpai.  Membahas  tentang  disiplin pegawai tentu banyak sekali poin-point yang tejabarkan di Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021  Tentang  Disiplin  Pegawai. 11 Salah  satu  titik  tekan  yang  melatar  belakang  penelitian  ini adalah  banyak  berita  demedia-  media  tentang  pungutan  liar  atau  pungutan  diluar  ketantuan diberbagai  instansi pemerintah,  sehingga  penelitian ini  merumuskan dua rumusan  masalah  yaitu: 1)   Bagaimana  Implemtasi  Perarturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  Tentang  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  Khususnya  Aspek  Larangan  Pungutan  Diluar  Ketentuan  di  Lingkungan Fakutas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik  Universitas  Lampung,  2)  Apa  saja upaya  pimpinan  untuk Mengimplemtasikan  Perarturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  Tentang  Disiplin  Pegawai Negeri  Sipil  Khususnya  Aspek  Larangan  Pungutan  Diluar  Ketentuan  di  Lingkungan  Fakutas Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Lampung. Penelitian  bertujuan  menganalisis impelementasi Perarturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri Sipil Khususnya Aspek Larangan Pungutan Diluar Ketentuan di Lingkungan Fakutas Ilmu Sosial
8 Priyono Dan Marnis, (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia, Sifatama Publisher, Surabaya.
9 Peraturan  Pemrintah  Nomor  94  Tahun  2021  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  Yang Merivisi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.Laporan Tahunan Dekan Fisip Universitas Lampung Tahun 2022.
10 Padli, H., Al Faraby, M., & Harmain, I. (2022). Disiplin Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Masa Pandemi Covid-19 Di Tinjau Dari Peraturan Pemerintah Ri No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri  Sipil.  Jurnal  Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan  Ilmu Komunikasi (Jipikom), 4(2), 113- 120.
11 Juliarso  Ahmad,  (2018).  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  Tentang Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  Oleh  Camat  Di  Kantor  Kecamatan  Cijeungjing  Kabupaten  Ciamis,  Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor
dan  Ilmu  Politik  Universitas  Lampung  dan apa  saja upaya  dalam  mengimplemtasikan  peraturat tersebut.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan  pendekatan  kualitatif.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  sebanyak  12  orang.  Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data kualitatif dalam penelitian ini yaitu : reduksi data, penyajian data, keabsahan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  Tentang  Disiplin  Pegawai Khususnya Aspek Pungutan Diluar Ketentuan di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Peraturan  adalah  suatu  ketentuan  yang  dibuat  oleh  pemangku  kepentingan  untuk diterapkan  pada  sebuah  isntitusi  guna  dilaksanakan  untuk  mencapai  tujuan  bagi  sebuah organisasi. 12 Setelah  peraturan  dibuat  oleh  pemangku  kepentingan  harapanya adalah  peratura terlaksana dengan baik dan reaslisai atau implemtasi dari peraturan tersebut perlu adanya sebuah kerjasama  oleh sebuah  organisasi  baik  dari  unsur  pimpinan  maupun  pegawainya  sendiri.  Tidak jarang  peraturan  hanyalah  sebuah  peraturan,  tidak  ada  realisasi  dan  praktiknya  di  sebuah organisasi, sehingga hasilnya nihil.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  :  94  Tahun  2021  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil (PNS) bertujuan untuk  melaksanak ketentuan  pasa  86  ayat  (4)  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  penulis menyimpulkan  yang  initnya  bahwa  semua Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  harus berkerja  professional  dan  proporsional. 13 Dalam  mewujudkan  Disiplin  Pegawai  tersebut  tidak mudah untuk merealisasikannya karena setiap pegawai mempunyai motivasi tersendiri.
Hasil  wawancara  dan  observasi  dari  penelitian  ini,  bahwa  Implemntasi  Peraturan Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  yang  sebelumnya  merevisi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  merupakan respon  pimpinan  Faklutas Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Univesitas  Lampung  yang  menyambut  baik  tentang  Peraturan Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  yang  sebelumnya  merevisi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun  2010  tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dengan  menerbitkan  Surat  Edaran
12 Puspitaningtyas, K., Sudrajat, T., & Hartini, S. (2022). Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 94 Tahun 2021 (Studi Di Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan (Bkpp) Kabupaten Kudus). Soedirman Law Review, 4(2).
13 Ramadhani, P. A., & Ariawan, A. (2022). Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Terhadap Kasus Absensi Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Cakrawala Repositori Imwi, 5(2), 471-479.
Dekan  Nomor  :  1858/UN26.16/HK.01.02/2020 dan Surat  Edran  Dekan  Nomor  :
1742/UN26.16/HK.01.02/2021 tentang Larangan Pungutan Liar dan Gratifikasi. 14
Disiplin terbagi menjadi dua, yakni: 15

## 1. Self imposed discipline
Yaitu  disiplin  yang  dipaksanakan  diri sendiri.  Disiplin  yang  berasal  dari  diri  sesorang yang ada pada hakikatnya merupakan suatu tanggapan spontan  terhadap pimpinan yang cakap dan merupakan semacam  dorongan  pada  dirinya  sendiri  artinya  suatu  keinginan  dan  kemauan  untuk mengerjakan apa yang sesuai dengan keinginan kelompok.
2. Command discipline
Yaitu disiplin yang diperintahkan. Disiplin yang berasal dari suatu kekuasaan yang diakui dan  menggunakan  cara-cara  menakutkan  untuk  memperoleh  pelaksanaan  dengan  tindakan  yang diinginkan yang  dinyatakan  melalui  kebiasaan,  peraturan-peraturan  tertentu.  Dalam  bentuknya yang ekstrim “ command discipline ” memperoleh pelaksanaannya dengan menggunakan hukum.
Dari dua disiplin yang dijelsakan diatas bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Khususnya Aspek Larangan Pungutan Diluar Ketentuan di  Lingkungan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Lampung  merupakan disiplin yang  perwujudannya  berasal  dari  penekanan  yang  dilakukan  pemegang  kekuaasan  yang  diakui dan  menggunakan  cara-cara  menakutkan  untuk  memperoleh  pelaksanaan dengan  tindakan  yang diinginkan  yang  dinyatakan  melalui  kebiasaan,  peraturan-  peraturan  tertentu.  Dalam  bentuknya yang ekstrim “ command discipline ” memperoleh pelaksanaannya dengan menggunakan  hukum.
B. Upaya-upaya dilakuakan untuk Mengimplentasikan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94 Tahun  2021  Tentang  Disiplin  Pegawai  Khususnya  Aspek  Larangan  Pungutan  Diluar Ketentuan di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
Beberapa  upaya  pimpinan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  dalam Mengimplementasikan  Peraturan Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  tentang  Disiplin  Pegawai Khususnya Aspek Larangan Pungutan Diluar Ketentuan: 16
a. Menerbitkan Surat Edaran Dekan tentang  larang  melakukan  pungutan diluar ketantuan oleh siapapun, baik dosen maupun tenaga kependidikan.
14 Wijaya, A. (2020). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Collegium Studiosum Journal, 3(2), 108-115.
15 Radinal, R. (2022). Upaya Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Menjaga Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Kantor  Disdukcapil  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Riau).
16 Ratnasari, D., & Thamrin, H. (2022). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  Di  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat.  Collegium  Studiosum Journal, 5(2), 105-112.
b. Terus  melakukan  sosialisasi  kepada  pegawai  dan  mahasiswa  melalui  pertemuan-pertemuan langsung dan mensosialisikan di media sosial fakultas seperti web fakultas.
c. Mengecam  keras  oknum  pegawai yang  melakukan  pungutan  diluar  ketentuan  dan  langsung melakukan pembinaan suapaya kejadian tidak terulang.
d. Terus memotivasi pegawain untuk bekerja secara professional dan porposional

## KESIMPULAN
Dari hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Khususnya Aspek Larangan Pungutan Diluar Ketentuan di Lingkungan Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Lampung  cukup  optimal, hasil  menunjukkan bahwa  setelah  adanya  edaran  dekan  yang  kedua  tidak  ada  lagi  pungutan  diluar  ketentuan  yang terjadi  pada  jurusan/program  studi  dan  subbagian  yang  ada  di  lingkungan  Fakultas  Ilmu  Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
1.

## 2. SARAN
Berdasarkan  kesimpulan  diatas  bahwa   Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94 Tahun  2021 Tentang Disiplin Pegawai Khususnya Aspek Larangan Pungutan Diluar Ketentuan di Lingkungan  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas  Lampung  cukup  optimal  dengan adanya dukungan pimpinan fakultas, kami menyarankan mengenai Disiplin Pegawai di aspek lain seperti kehadiaran pegawai dan lain-lain, juga dapat di pertegas dengan cara yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Anggoro, F. N. (2022). Penyalahgunaan Wewenang oleh Pegawai Negeri Sipil (Ratio Legis Pasal 36  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil). Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 11(2).
Boy  Yendra,  T.  (2022).  Pelaksanaan  Peraturan  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Balai Kota Padang (Studi Penelitian: Dinas BKPSDM Padang) (Doctoral dissertation, Universitas Bung Hatta).
Dewi, S. S. (2022). Pengaturan Disiplin PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS. WICARANA, 1(2), 105-118.
Farah,  N.  K.  (2022).  Penerapan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  Tentang  Disiplin Pegawai  Negeri  Sipil  Menurut  Perspektif  Fiqh  Siyasah  (Studi  di  Dinas  Kesehatan Kabupaten  Lampung  Utara  (Doctoral  dissertation,  Universitas  Islam  Negeri  Raden  Intan Lampung).
Ikhsan,  M.  (2018).  Implementasi  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  94  Tahun 2012  Tentang  Hak  Keuangan  Dan  Fasilitas  Hakim  Di  Pengadilan  Agama  Selatpanjang Kabupaten  Kepulauan  Meranti  (Doctoral  dissertation,  Universitas  Islam  Negeri  Sultan Syarif Kasim Riau).
Juliarso  Ahmad,  (2018). Implementasi Peraturan  Pemerintah  Nomor  53  Tahun  2010  Tentang Disiplin Pegawai Negeri  Sipil  Oleh Camat Di Kantor Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis , Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Volume 5 Nomor
Padli, H., Al Faraby, M., & Harmain, I. (2022). Disiplin Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Masa Pandemi COVID-19 di Tinjau dari Peraturan Pemerintah RI No. 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 4(2), 113-120.
Peraturan Pemrintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil  yang  merivisi Peraturan  Pemerintah  Nomor  53 Tahun  2010.Laporan  Tahunan  Dekan  FISIP  Universitas Lampung Tahun 2022.
Priyono dan Marnis,  (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia, Sifatama Publisher, Surabaya. Puspitaningtyas, K., Sudrajat, T., & Hartini, S. (2022). Penerapan Disiplin  Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 (Studi di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus). Soedirman Law Review, 4(2).
Ramadhani, P. A., & Ariawan, A. (2022). Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Terhadap Kasus  Absensi  Setelah  Berlakunya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  94  Tahun  2021  Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Cakrawala Repositori IMWI, 5(2), 471-479.
Radinal,  R.  (2022).  Upaya  Pemerintah  Kabupaten  Kepulauan  Meranti  Dalam  Menjaga  Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Disdukcapil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun  2021  Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  (Doctoral  dissertation,  Universitas Islam Riau).
Ratnasari, D., & Thamrin, H. (2022). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang  Disiplin  Pegawai  Negeri  Sipil  di  Pemerintah  Kabupaten  Kutai  Barat.  Collegium Studiosum Journal, 5(2), 105-112.
Wijaya, A. (2020). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Collegium Studiosum Journal, 3(2), 108-115.
Wildan Lutfi dan K.  Mayahayati, (2015). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53  Tahun 2010  Tentang  Disiplin  Pegawai  Khususnya  Aspek  Jam  Kerja  Di  Kabupaten  Kutai Kartanegara , Jurnal Borneo Adminstrator Volume 11 Nomor 3.