## Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak
Fuaddianto Fajar Satrio 1 1.  Pemda Kabupaten Melawi
Korespondesi Penulis Utama: fuadiantofajar@gmail.com

## ABSTRACT
This research  tries to evaluate  the policy implementation of the Village financial System (SISKEUDES) in Munggu Village, Ngabang District of Landak Regency. IT is based on the preliminary observation conducted by the aurthor at the Village. The problem found in the drafting report of the SISKEUDES. The research  aims to describe and analyze the evaluation of the Village Financial System(SISKEUDES) Policy. The research rapproach used in  this study   is  descriptive   qualitative.  The   collected data will  be  presented  by reducing unnecessary data in the  research    and  infer the    conclusions.  There are  two perspectives of the results, which are‘compliance perspective’ and ‘what’s happening perspective’.  Based on the results for Compliance perspective, the implementation of the Village Financial System (SISKEUDES)  policy in Munggu Village, Ngabang District, Landak Regency Is not optimal yet, it can be seen from the delay in submitting village financial report so the implementation of the policy does not go according to the plan. In addition, the existing facilities and resources in Munggu Village are inadequate for the implementation of the SISKEUDES policy. Furthermore, based on the results for What’s happening perspective, the implementation of the policy is also not optimal  yet. The replacement of the SISKEUDES operator in Munggu Village affect the implementation of the SISKEUDES application because it has an impact on delays in making financial reports using the SISKEUDES application.
Keywords: evaluation, implementation, Siskeudes, compliance, what’s happening

## 1.PENDAHULUAN
Desa Munggu yang terletak di Kecamatan   Ngabang   Kabupaten Landak   merupakan   salah   satu   desa yang   telah   menerapkan  Siskeudes dalam   pengelolaan   keuangan   desa sejak   tahun   anggaran   2017,   dengan
harapan   agar   pengelolaan   keuangan desa   dapat   berjalan   secara  efektif, efisien,   ekonomis,   transparan, akuntabel  dan auditablesesuai dengan yang   diharapkan   dan   diamanatkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun
MOU-16/x/D4/2015 tentang Peningkatan   Pengelolaan   Keuangan Desa. Namun demikian implementasi
Siskeudes di Desa Munggu Kecamatan Ngabang   Kabupaten   Landak   sampai penelitian   ini   dilakukan   harapan tersebut   belum   dapat   dicapai   secara optimal.Berdasarkan   fenomena   yang ada   dan   informasi   yang   peneliti peroleh, belum optimalnya implementasi   Siskeudes   di   Desa Munggu.   Pelaksanaan   Anggaran
Pendapatan   dan   Belanja   Desa (APBDes) Desa Munggu belum dapat dilaksanakan   tepat   waktu   atau   belum sesuai   dengan   ketentuan   Sisteudes yang   telah   ditetapkan.   Dalam implementasi   Siskeudes   desa   harus dapat   menyusun   laporan   yang berkaitan   dengan   pengelolaan keuangan   desa   antara   lain   Laporan Realisasi   Pelaksanaan   APBDesa, Laporan   Realisasi   Penggunaan   Dana Desa,   Laporan   Pertanggungjawaban Realisasi   Pelaksanaan   APBDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan, dan Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah   Daerah   yang   masuk   ke desa,   namun   kenyataannya   masih
terdapat   keterlambatan   dalam perencanaan   dan   pelaporan   melebihi waktu   yang   ditetapkan   bahwa pencairan   keuangan   desa   dibagi pertriwulan   setiap   tahun   anggarannya dengan   tahap   yang   saling berkesinambungan,   yaitu   Tahap   I merupakan   pembangunan   di   triwulan pertama   yang   akan   dilanjutkan   di triwulan   II   namun   harus   memenuhi tahap pelaporan triwulan sebelumnya.
Belum optimalnya pelaksanaan Siskeudes   di   Desa   Munggu   tersebut berdasarkan informasi yang diperoleh dan   data   yang   ada   karena   belum adanya atau masih lemahnya dukungan sumberdaya   manusia/pegawai   yang belum   memadai.   Berdasarkan   data pegawai   di   Desa   Munggu   hanya lulusan   SLTA   dan   jumlah   pegawai yang masih kurang jika dibandingkan dengan   aktivitas   yang   ada   dalam pemerintahan   desa   atau   peran   dan tanggung   jawab   yang   diterima   oleh desa seperti Desa Munggu. Selain itu kendala umum lainnya yang terjadi di Desa   Munggu   Kecamatan   Ngabang Kabupaten   Landak   belum   memiliki prosedur   serta   dukungan   sarana   dan prasarana   dalam   pengelolaan keuangannya   serta   masih   kurangnya
partisipasi masyarakat setempat dalam pengawasa   pengelolaan   anggaran pendapatan dan belanja desa.
Proses implementasi kebijakan
Siskeudes   diperlukan   adanya perangkat   yang   memadai   baik perangkat
elektronik/komputer maupun operator yang memahami  IT
yang   berkaitan   dengan   aplikasi Siskeudes.   Di   desa   Munggu   selain peralatan   komputer   yang   belum memadai   dari   segi   spesifikasinya maupun   operator   yang   masih   belum menguasai   sepenuhnya   aplikasi Siskeudes.   Akibatnya   pengelolaan keuangan   desa   belum   dapat   berjalan dengan   optimal,   salah   satunya   masih terlambatnya   pembuatan   perencanaan anggaran desa, terlambatnya pencairan dana   desa   dan   demikian   pula terlambatnya   pembuatan   laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.
Menurut Ripley (Riyanto, 1997: 35),   evaluasi   implementasi   kebijakan adalah   evaluasi   yang   dirumuskan sebagai berikut :
1. Ditujukan   untuk   melakukan evaluasi terhadap proses
2. Dilaksanakan   dengan   menambah pada   perspektif   apa   yang   terjadi selain kepatuhan
3. Dilakukan   untuk   mengevaluasi
dampak jangka pendek.
Menurut   William   N   Dunn, berdasar   waktu   pelaksanaannya, evaluasi kebijakan dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:
a) Evaluasi   sebelum   dilaksanakan
(evaluasi summative );
b) Evaluasi   pada   saat   dilaksanakan (evaluasi proses), dan
c) Evaluasi   setelah   kebijakan
(evaluasi   konsekuensi (output) kebijakan
dan/atau   evaluasi   impak/pengaruh (outcome) kebijakan).
Pada   prinsipnya   tipe   evaluasi kebijakan sangat bervariasi tergantung dari   tujuan   dan   level   yang   akan dicapai.   Dari   segi   waktu,   evaluasi dibagi   menjadi   dua   yaitu   evaluasi preventif   kebijakan   dan   evaluasi sumatif   kebijakan.   Dalam   penelitian ini   evaluasi   yang   dilakukan   adalah evaluasi   setelah   kebijakan.   Hal   ini dikarenakan   kebijakan   penggunaan aplikasi Siskeudes ini dari tahun 2015 sampai 2018, sedangkan penelitiannya
dilakukan   pada   tahun   2019.Menurut Ripley   (Kusumanegara,   2010:125),
ada dua aspek yang perlu diperhatikan dalam   evaluasi   implementasi,   yaitu: compliance
(komplians/kepatuhan) dan whats’s happening .
Sebagai   akibat   belum terlaksananya   proses   implemantasi kebijakan Siskeudes di Desa Munggu sehingga   penyerahan   laporan   masih terdapat keterlambatan dalam aplikasi Siskeudes   kepada   Bupati   melalui Organisasi   Perangkat   Daerah   yang menangani   Desa   di   Kabupaten Landak.   Pada   Tahun   Anggaran   2019 yang   mana   telah   memasuki   tahap pembangunan   II   dan   III   masih   ada beberapa   desa   yang   menyampaikan laporan   konsolidasi   yang   harus diperbaiki   sebelum   mencairkan   tahap
II   yaitu   berdasarkan   Surat   Kepala Dinas   Sosial,   Pemberdayaan Masyarakat   dan   Pemerintahan   Desa Kabupaten Landak Nomor 900/791/DSPMPD-E/2019   tanggal   15 Oktober 2019 perihal Panggilan dalam
rangka Perbaikan Laporan Konsolidasi Tahap   I   Tahun   Anggaran   2019 sebanyak 19 (sembilan belas) desa dan salah   satunya   Desa   Munggu   untuk perbaikan laporan dan terlambat dalam
penyerahan   laporannya.   Dengan melihat surat tersebut, dapat dipahami bahwa   akan   terjadinya   keterlambatan penyerahan   laporan   dan   berdampak pada   keterlambatan   pencairan keuangan   dan   juga   akan   terjadi keterlambatan   dalam   pembangunan Desa.
Berdasarkan uraian  yang telah dijelaskan   di   atas   yaitu   belum terlaksananya   proses   implementasi kebijakan   Siskeudes   dengan   baik, maka   penulis   tertarik   untuk mengangkat   sebuah   topik   penelitian dengan   judul   “Evaluasi   Implementasi Kebijakan   Sistem   Keuangan   Desa   di Desa   Munggu   Kecamatan   Ngabang Kabupaten Landak”.

## 2.  METODE PENELITIAN
Sesuai   dengan   permasalahan yang   menjadi   fokus   dalam   penelitian ini yaitu gambaran deskriptif mengenai pelaksanaan  sistem  keuangan  desa  di Desa   Munggu   Kecamatan   Ngabang Kabupaten   Landak,   maka   peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.
Penelitian   ini   dilaksanakan   di Desa   Munggu   Kecamatan   Ngabang Kabupaten   Landak,   dengan   alasan   di Desa   Munggu   terdapat   masalah keterlambatan   penyerahan   laporan
sehingga   memerlukan   penelitian mengenai Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Munggu Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak yang masih belum efektif.
Adapun   yang   menjadi   subjek dari penelitian ini adalah:
1. Kepala Desa Munggu (1 orang) 2. Sekretaris Desa Munggu (1 orang)
3. Bendahara Desa Munggu (1 orang)
4. Admin   Operator   Siskeudes
Kabupaten (1 orang)
5. Pejabat yang memeiliki tugas dan
fungsi   keuangan   desa   di   Dinas Sosial,   Pemberdayaan   Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak        (2 orang)
Untuk   mengetahui   secara cermat   dan   menyeluruh   tentang Evaluasi   Implementasi   Kebijakan Siskeudes di Desa Munggu Kecamatan Ngabang   Kabupaten   Landak,   subjek informan   lainnya   didasarkan   pada kebutuhan   saat   pengumpulan   data   di lapangan.   Kebutuhan   yang   dimaksud dalam   penelitian   ini   adalah   saat pengumpulan   data   dilakukan   secara lebih   mendalam   serta   menggali   data dan   informasi   tentang   evaluasi implementasi   siskeudes   di   Desa
Munggu.   Adapun   data   dan   informasi tersebut   diperoleh   dari   subjek penelitian yang terlibat langsung pada pelaksanaan siskeudes.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Efektifnya   suatu   implementasi kebijakan   dipengaruhioleh   variabel- variabel   serta   indikator   penentu kebijakan.   Variabel-variabel   tersebut saling   mempengaruhi   satu   sama lainnya, sehingga mampu menciptakan implementasi   yang   efisien.   Dalam penelitian   Evaluasi   Kebijakan   Sistem Keuangan   Desa   (Siskeudes)   di   Desa Munggu   Kecamatan   Ngabang
Kabupaten Landak, peneliti menggunakan   model   Evaluasi kebijakan Randall B. Ripley dan Grace A.   Franklin   yang   menggunakan   dua variabel   utama   yaitu compliance (kepatuhan) dan what’s happening and why? (apa yang  terjadi  dan kenapa?) yang   akan   dijelaskan   dalam   sub   bab berikut ini :
5.1  Perspektif Compliance
(kepatuhan)
Perspektif compliance
(kepatuhan)   melihat   agen-agen administratif   dan   individu-individu yang   ada   didalamnya   bersifat
fungsional dalam suatu tatanan hirarki administrasi dan menunjukkan adanya batas-batas   kedudukan   yang   superior dan   subordinat   dalam   unit-unit birokrasi   dan   para   birokrat.   Fokus compliance dari evaluasi implementasi dalam   penelitian   ini   adalah   menguji apakah   pelaksanaan   yang   sudah dilakukan apakah telah sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Untuk tingkat   keberhasilan   implementasi kebijakan dapat diukur dengan melihat tingkat   kepatuhan   (   baik   tingkat kepatuhan   bawahan   kepada   atasan, atau  kepatuhan implementor  terhadap peraturan) dalam mengimplementasikan sebuah program. Kepatuhan tersebut mengacu pada perilaku implementor itu sendiri
sesuai   dengan   standar   dan   prosedur serta   aturan   yang   ditetapkan   oleh kebijakan.   Implementasi   kebijakan akan   berhasil   apabila   para implementornya   mematuhi   aturan- aturan yang diberikan. Berdasarkan hal tersebut   terdapat   2   (dua)   indikator dalam   pendekatan   kepatuhan   yaitu Perilaku Implementor dan Pemahaman Implementor   terhadap   Kebijakan. Perspektif Compliance, yaitu   diamati dari gejala :
a. Kepatuhan agen pelaksana dalam melaksanakan   kebijakan   Aplikasi Sistem   Keuangan   Desa   di   Desa Munggu   Kecamatan   Ngabang Kabupaten   Landak   khususnya dalam   pelaksanaan   pengelolaan dan pertanggunganjawaban keuangan desa.
Untuk   melihat   bagaimana tingkat   kepatuhan   implementor dilapangan maka dapat dilihat dari dua   sisi,   yaitu   pertama   adalah bagaimana implementor
memahami   petunjuk   teknis program   sehingga   mampu menterjemahkan   kebijakan  dalam bentuk   tindakan   yang   nyata,   hal ini   berkaitan   dengan   bagaimana proses   transfer   informasi   terjalin antara para implementor sehingga semua   informasi   tersampaikan dengan   baik   dan   dapat   dipahami dengan   baik.   Serta   yang   kedua adalah   bagaimana   implementor berperilaku sesuai dengan standar peraturan   yang   telah   ada,   dan melihat   apakah   perilaku implementor   tersebut   merupakan bentuk   dukungan   terhadap pelaksanaan   program   atau tidak.Kepatuhan   yang   dimaksud
yaitu   melihat   agen-agen administratif   dan   individu- individu   yang   ada   didalamnya bersifat   fungsional   dalam   suatu tatanan   hirarki   administrasi dengan   kata   lain   dapat menunjukan   adanya   batas-batas kedudukan   dalam   unit   birokrasi dan   para   birokrat.   Fokus   dari evaluasi   implementasi   dalam penelitian   ini   adalah   menguji apakah   pelaksanaan   telah   sesuai dengan   rencananya   dengan mempertimbangkan dasarnya pada suatu rencana harus diikuti untuk mencapai   keberhasilan.   Fokus tersebut   masih   dipandang   sangat terbatas karena hanya mempertanyakan bagaimana program tersebut telah dilaksanakan   atau   dijalankan dengan   sangat   baik   atau tidak.Dalam pelaksanaannya kepatuhan   kebijakan   Siskeudesdi
Desa   Munggu   memberikan penjelasan   mengenai   pengaruh perilaku kepatuhan didalam proses sosialisasi.   Sosialisasi   dimaksud adalah   penyampaian   antar individu   cenderung   mematuhi hukum   yang   mereka   anggap
sesuai   dengan   norma-norma internal mereka dengan dukungan yang   kuat   terhadap   nilai   dan sasaran yang ingin dicapai.
Pada   pemerintahan   yang semakin   berat   dan   kompleksnya tugas   pemerintah   desa,   maka Kepala   Desa   dan   perangkat   desa semakin   dituntut   memberikan hasil   terbaik   dalam   menjalankan tugasnya.   Dengan   terbentuknya sistem yang baik dalam mengelola keuangan   desa   diharapkan pemerintah   desa   mampu   mandiri dalam
menjalankan
pemerintahannya   sesuai   dengan peraturan   perundang-undangan yang   berlaku,   serta   mampu mencapai tujuan yang diharapkan, sehingga
menghasilkan peningkatan   pelayanan   dan kesejahteraan   yang   maksimal untuk kepentingan
masyarakat.Komitmen   moralitas melalui moralitas personal berarti mematuhi   hukum   karena   hukum tersebut   dianggap   sebagai keharusan   sedangkan   komitmen normatif melalui legitimasi berarti mematuhi   peraturan   karena otoritas   penyusunan   hukum
tersebut   memiliki   aturan   untuk melihat perilaku. Kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama   halnya   dengan   dilapangan peneliti   melihat   Kantor   Desa Munggu   yang   berusaha   untuk menyampaikan   laporan   keuangan secara   tepat   waktu   karena   selain merupakan   suatu   kewajiban lembaga   untuk   menyampaikan laporan   keuangan   tepat   waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan.
Tuntutan   akan   kepatuhan
terhadap   ketepatan   waktu   dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban   keuangan dalam  aplikasi  Siskeudes laporan tahunan   wajib   disertai   dengan laporan keuangan dan disampaikan   kepada   Bupati. Peraturan   ini   mengisyaratkan kepatuhan   setiap   pelaku   individu maupun   pemerintah   desa   untuk menyampaikan   laporan   keuangan triwulan dan tahunan secara tepat waktu kepada pemerintah daerah. Kepatuhan   dalam   melaksanakan pertanggungjawaban   keuangan desa   dimaksud   khususnya
penggunan Aplikasi Siskeudes di
Desa   Munggu   yaitu   Bendahara yang melaksanakan pertanggungjawaban   keuangan desa   yang   diperintahkan   oleh Kepala Desa Munggu. Kepatuhan itu   sudah   cukup   baik   yang dilakukan   Bendahara   Keuangan selaku   individu   bawahan   yang selalu   mendengarkan   arahan pimpinan   dalam   hal   ini   Kepala Desa   Munggu,   sebagai   contoh mengerjakan   pelaporan   keuangan dan penginputan data ke aplikasi siskeudes   yang   diselesaikan dengan   baik.   Bendahara merupakan   jabatan   yang mempunyai   tugas   dan   fungsi mengelola  keuangan dalam suatu organisasi   sama   seperti   dalam penelitian   ini   Bendahara Keuangan   di   Kantor   Desa Munggu melaksanakan tugas dan fungsinya   dengan   baik   jika   lihat dari   kepatuhan   antara   bawahan kepada atasan, namun jika dilihat dari   kepatuhan   waktu   dalam penyerahan   laporan   keuangan yangberupa   laporan   dari Siskeudes   dalam   pencairan Keuangan   Desa   di   Kabupaten
belum   tepat   waktu   dari   yang ditentukan.   Sehingga   Desa Munggu   memerlukan   dispensasi waktu dalam penyerahan laporan. Seperti   yang   disampaikan   CRI (Admin Koordinator Kabupaten di Dinas   Sosial,   Pemberdayaan Masyarakat   dan   Pemerintahan Desa Kabupaten Landak) yaitu:
“masih   terdapat   beberapa   desa yang   terlambat   menyerahkan laporan   pertanggungjawaban pada   tahap   sebelumnya   yang mana   merupakan   syarat   untuk pencairan pada tahap berikutnya ke   kami   sehingga   pencairannya pun   memerlukan   dispensasi waktu”  (wawancara   :  Kamis-26 Maret 2020).
Sedangkan   menurut   MI (Kepala   Desa   Munggu)   dan   LN (Bendahara   Keuangan   di   Kantor Desa   Munggu)   menyatakan bahwa:
“untuk   penggunaan   aplikasi siskeudes di desa kami dilakukan oleh   Bendahara   Keuangan, setiap   pengerjaan   kalau   sudah selesai   selalu   berkoordinasi dengan   atasan   terlebih   dahulu
kemudian baru pencairan sesuai dengan   kebutuhan   dan perencanaan.”   (Wawancara   : Kamis-26 Maret 2020)
Dari   pedoman   wawancara tersebut,   penulis   menyimpulkan bahwa untuk kepatuhan internal di Kantor Desa Munggu yaitu antara Bendahara   Keuangan   selaku bawahan   dan   Kepala   Desa Munggu selaku atasan melakukan perintah   dengan   baik   sesuai dengan rencana dan arahan atasan, namun   jika   melihat   dari   desa selaku bawahan dan dinas terkait yang   menangani   desa   selaku atasan maka terjadi keterlambatan penyerahan   laporan   pertanggung jawaban   Siskeudes   ke   Dinas Sosial,   Pemerintahan   Desa   dan Pemberdayaan   Masyarakat   yang tidak   tepat   pada   waktunya sehingga   memerlukan   dispensasi waktu dalam penyerahan laporan. Keterlambatan   yang   terjadi dikarenakan   ada   beberapa   faktor diantaranya   yaitu   masih   terdapat kesalahan   atau   koreksian   dalam laporan   yang   disampaikan, sehingga memerlukan konsolidasi kembali   antara   dinas   terkait
dengan Kantor Desa Munggu. Hal ini   pasti   berdampak   pada mundurnya   waktu   yang   telah ditetapkan.   Hal   lainnya   yang ditemukan   dalam   pelaksanaan kepatuhan yang dialami bendahara adalah   adanya   timpang   tindih tugas dan fungsi sehingga terjadi penumpukan   pekerjaan   yang dibebankan hanya pada bendahara.   Padahal   seharusnya admin   Siskeudes   sendiri   berbeda dari   jabatan   bendahara,   hal   ini agar masing-masing pejabat dapat fokus   mengerjakan   pekerjaanya sesuai dengan tugas dan fungsi.
Selain   itu   kepatuhan   yang menurut   LN   (Bendahara   Kantor Desa Munggu) mengatakan bahwa :
“Kalau   mengenai   kepatuhan kami   telah   melakukan   proses pengelolaan aplikasi Siskeudes sesuai   dengan   yang   telah diterapkan   pemerintah   pusat, kami   sudah   mematuhi peraturan yang telah dikeluarkan   dan   kalau   ada terjadi kesalahan baik itu dalam proses   pengelolaan   dan pertanggung jawabannya maka
akan   secepatnya   kami perbaiki”.   (Wawancara   : Kamis-26 Maret 2020)
Melalui   pernyataan   diatas yang   diperoleh   dari   hasil wawancara, maka dapat dijelaskan bahwa kepatuhan mentaati aturan yang   berlaku   untuk   dijadikan pedoman   dalam   pelaksanaan Siskeudes   di   Desa   Munggu. Selanjutnya   berdasarkan   hasil pnelitian   dapat   disimpulkan bahwa realisasi tingkat kepatuhan di   Desa   Munggu   dalam pelaksanaan   aplikasi   Siskeudes pada ketentuan yang berlakubelum   terlaksana   dengan baik.   Hal   ini   dibuktikan   dengan masih ditemukannya kendala pada ketepatan   waktu   penyerahan laporan   keuangan   antara   desa   ke Bupati.   Selain   kendala   tersebut, masih adanya ketimpangan dalam melaksanakan   kewenangan   tugas dan   fungsinya   masing-masing pelaksana   kebijakan   dalam menyelesaikan pelaporan keuangan   dalam   hal   ini   yaitu bendahara   desa.  Realisasi  tingkat kepatuhan   pada   ketentuan   yang berlaku   dilihat   dari   hasil
pelaksanaannya   belum   terlaksana dengan   optimal.   Hal   ini dibuktikan   dengan   masih ditemukan keterlambatan penyerahan   laporan   dari   Desa Munggu   kepada   Dinas   Sosial, Pemberdayaan   Masyarakat   dan
Pemerintahan   Desa   Munggu Kabupaten Landak.
Berdasarkan hasil wawancara   dan   pengamatan dilapangan   yang   telah   dilakukan oleh   peneliti,   maka   dapat disimpulkan   bahwa   kepatuhan yang   dilaksanakan   pada   Desa Munggu   masih   belum   optimal. Hal   ini   dibuktikan   denganmasih adanya   ditemukanketerlambatan penyerahan   pelaporan   keuangan yang   dihasilkan   dari   Desa Munggukepada   OPD   terkait. Keterlambatan   itu   kemudian ditindaklanjuti   OPD   terkait dengan   menghubungi   langsung Desa   Munggu   dan   menyurati
Kepala   Desa   Munggu   untuk melakukan perbaikandalam kesalahan   pelaporan   sekaligus agar   mempercepat   penyerahan laporan keuangan denganmelakukan   konsolidasi tentang pelaporan yang
telahdibuat sebelumnya.
b. Pelaksanaan Kebijakan
Pelaksanaan   kebijakan implementasi   atau   penerapan suatu   kebijakan   publik   melalui program,   aktifitas,   aksi,   atau tindakan  dalam  suatu mekanisme yang   terikat   pada   suatu   sistem tertentu.Keberhasilan suatu kebijakan juga dikaji berdasarkan proses   implementasi   dan perspektif   hasil.   Pada   proses program   pemerintah   dikatakan berhasil jika pelaksanaanya sesuai dengan   petunjuk   dan   ketentuan pelaksanaan   yang   dibuat   oleh pembuat program yang
mencangkup   antara   lain   cara pelaksanaan,   agen   pelaksanaan, kelompok   sasaran   dan   manfaat pelaksanaan.   Seperti   yang dilakukan   penerapan   aplikasi Siskeudes di Desa Munggu dalam melakukan   pertanggung   jawaban keuangan   desa.   Untuk   kegiatan peningkatan   pemahaman   aplikasi Siskeudes   sering   diadakan bimbingan teknis yang melibatkan aparat desa.
Seperti   yang   disampaikan
CRI   (Admin   Koordinator Siskeudes   Kabupaten   di   Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak) yaitu : “kami setiap tahun mengadakan bimbingan teknis (bimtek) yang bertujuan   untuk   meningkatkan sumber   daya   manusia   agar memahami   penggunaan   dan perkembangan   terbaru   aplikasi
Siskeudes   dengan   mengundang narasumber   dari   BPKP   Povinsi Kalimantan Barat dan Narasumber   lainya   yang berkompeten dibidang keuangan desa”   (Wawancara   :   Kamis-26
Maret 2020)
Dari   wawancara   di   atas, dapat dikatakan bahwa bimbingan teknis   dengan   tujuan   untuk meningkatkan   kualitas   sumber daya   manusia   dalam   hal   ini peningkatan pemahaman penggunaan   aplikasi   Siskeudes telah   dilaksanakan   meskipun hanya  beberapa   kali  setiap   tahun anggarannya.   Namun   dalam kenyataanya   masih   saja   terdapat
kelemahan   aparat   Desa   Munggu untuk   menggunakan   aplikasi Siskeudes.   Lamanya   pemahaman aparat   desa   dengan   dalam menguasai aplikasi baik dari awal penggunaan   hingga   selesai penggunaan   aplikasi   siskeudes. Sedangkan   yang   terjadi   di   Desa Munggu   bahwa   aparat   Desa Munggu   yang   hadir   dalam bimbingan   teknis   pelaksanaan aplikasi   Siskeudes   yaitu   Kepala Desa   Munggu   yang   diundang dalam bimbingan teknis atau rapat koordinas   di   Kabupaten.Maka daripada  itu  hal  ini yang  kadang menjadi dilema dilapangandimana target dari bimbingan teknis tidak sesuai   dengan   harapan,   seperti contoh   terkadang   yang   hadir pimpinan   namun   secara   tugas sehari-hari   merupakan   tugas   dan fungsi dari bawahannya, sehingga saat pimpinan sedang sibuk yaitu Kepala   Desa   Munggu   dan   tidak sempat   untuk   menyampaikan kepada bawahan yang
mengerjakan   keuangan   desa   baik itu   bendahara   maupun   admin siskeudes,   hal   inilah   yang
membuat   terjadi   kesalahpahaman dan ketidaktahuan bawahan.
Seperti yang disampaikan LN (Bendahara   Keuangan   Kantor
Desa Munggu) menyatakan bahwa :
“setiap tahun memang ada yang mengikuti   bimbingan   teknis namun   itu   operator   desa, sekarang   saya   merangkap bendahara   dan   operator   desa baru   mulai   tahun   2019   jadi memerlukan   waktu   yang   lama untuk   memahami   aplikasi siskeudes   yang   selalu   berubah setiap   tahunnya”   (Wawancara   : Jum’at-27 Maret 2020)
Dari   pedoman   wawancara tersebut,   penulis   menyimpulkan bahwa   pelaksanaan   kebijakan penerapan   aplikasi   Siskeudes   di Desa   munggu   berjalan   dengan baik   tapi   sebelumnya   dengan operator yang lama yaitu sebelum tahun   2019.Namun   pada   tahun 2019   adanya   kebijakan   kepala desa untuk melakukan pergantian operator   Siskeudes   di   Desa Munggu   sehingga   kebijakan   itu berdampak   pada   keterlambatan
pemahaman   padaoperator   baru dalam   menggunakan   aplikasi Siskeudes   di   Desa   Munggu sehingga   berdampak   juga   pada keterlambatan penyerahan laporan pertanggungjawaban kepada dinas terkait   dalam   pelaksanaan pengelolaan   keuangan   desa. Berdasarkan   hasil   penelitian bahwa   pergantian   operator memang   benar   adanya,   hal   ini dikarenakan terdapat kendala pada operator   sebelumnya   sehingga membuat   Kepala   Desa   untuk mengambil
kebijakan memberhentikan   operator   yang lama   dengan   menggantikan   yang baru.   Proses   pergantian   ini   yang menyebabkan membutuhkan waktu   untuk   operator   baru memahami   tata   cara   penggunaan aplikasi   Siskeudes   itu   sendiri, apalagi operator yang baru masih merangkap bendahara keuangan di Kantor Desa Munggu yang mana tugas   dan   fungsinya   pasti   sudah sangat   banyak   sebelumnya. Adapun   beberapa   contoh   tugas pokok operator Siskeudes di Desa Munggu   adalah   pertama membantu   Sekretaris   Desa
Munggu   dalam   menginput perencanaan mulai dari menginput data umum Desa, Visi Misi Desa, RPJMDes   dan   RKPDes   Munggu dalam   aplikasi   Siskeudes.   Tugas pokok   kedua   yaitu   operator Siskeudes   Desa   Munggu membantu   Sekretaris   Desa Munggu   dalam   menginput rancangan APBdes dan perubahan APBDes.   Dapat   disimpulkan bahwa   sudah   banyaknya   tugas pokok   dari   operator   Siskeudes yang   mana   jika   dibebankan   lagi kepada   bendahara   maka   akan terjadi   penumpukan   tugas   dan fungsi   yang   dilaksanakan   hanya pada satu orang saja, maka wajar jika terjadi kendala dan hambatan penyelesaian   laporan   keuangan desa di Desa Munggu.
Selanjutnya mengenai kesesuaian   dengan   rencana   kerja yang ditetapkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapiseperti yang disampaikan   CRI   (Admin Koordinator Siskeudes Kabupaten di   Dinas   Sosial,   Pemberdayaan Masyarakat   dan   Pemerintahan Desa Kabupaten Landak) :
“memang   ada   beberapa   desa yang   terlambat   menyerahkan laporan kepada kami, sehingga kami   menyurati   Desa-Desa tersebut   agar   mempercepat penyerahan laporannya” (Wawancara : Kamis-26 Maret 2020)
Berdasarkan   hasil   wawancara dan   observasi   dilapangan   yang   telah dilakukan oleh peneliti, secara umum pelaksanaan   kebijakan   di   Desa Munggu   bisa   dikatakan   masih   belum optimal, memang semua dilaksanakan sesuai aturan  dan  pedoman yang  ada namunmasih   ada   kendala   dalam pembuatannya.   Selain   kendala   waktu keterlambatan   dalam   penyerahan laporan   realisasi   dana   desa   yang memerlukan   waktu   yanglebih   lama dari   target   yang   ditentukan. Keterlambatan   ini   disebabkan   juga penggunaan   format   dan   aplikasi berupa   siskeudes   yang   berbeda   jauh dari   dalam   format   laporan   realisasi dana   desa   yang   diinginkan Kementerian Keuangan. Untuk media informasidi   Desa   Munggu   masih belum   optimal   dalam   memberikan informasi   kepada   publik   di   Kantor Desa   Munggu.   Sedangkan   dapat   kita ketahui   bahwa   media   informasi sebenarnyasangat   penting   dan   dapat
dimanfaatkan   sebagaimedia   informasi yang sangat baik sehingga masyarakat dapat   melihat   secara   jelas   dan transparansi   tentang   apa   yang   telah dilakukan   Pemerintah   Desa   Munggu untuk   pembangunan   daerah   dan kesejahteraan   masyarakat   Desa Munggu. 5.2 Perspektif What’s Happeningand   Why   ? (apa yang terjadi dan mengapa)
Perpektif What’s   Happening memiliki asumsi banyak faktor yang mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan atau program. Berdasarkan asumsi   tersebut,   perhatian   studi diarahkanuntuk   menemukan   dan membuat spesifikasi terhadap faktor- faktor   yang   berpengaruh   pada implementasi.Bahwa dengan adanya kinerja   dan   dampak   yang   baik merupakan   wujud   keberhasilan
implementasi kebijakan. Keberhasilan kebijakan atau program juga   dikaji   berdasarkan   perspektif proses   implementasi   dan   perspektif hasil.   Pada   perspektif   proses, program   pemerintah   dikatakan berhasil   jika   pelaksanaannya   sesuai dengan   petunjuk   dan   ketentuan pelaksana yang dibuat oleh pembuat
program yang mencakup antara lain cara   pelaksanaan,   agen   pelaksana, kelompok   sasaran   dan   manfaat program. Sedangkan pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil manakala   program   membawa dampak   seperti   yang   diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan  atau sebaliknya.  evaluasi implementasi   kebijakan   dengan perspektif what’s   happening dapat mencakup   faktor-faktor   yang mempengaruhinya   dan   hasil   jangka pendek.
a. Faktor   yang   mempengaruhi implementasi
Dalam   pelaksanaan   implementasi sebuah   program   atau   kebijakan, tidak pernah terlepas dari berbagai foktor-faktor   yang   dapat menghambat   atau   bahkan menggagalkan proses implementasi   tersebut.   Faktor- faktor   tersebut   muncul   diluar kendali   implementor,   sehingga dapat   mengganggu   jalannya implementasi   program   yang sedang   berlangsung.   Untuk mengatasi   berbagai   faktor   atau
gangguan   teknis   yang   muncul, maka   diperlukan   perilaku   dan reaksi   dari   implementor   untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.Dalam proses implementasi   sebuah   kebijakan, para   ahli   mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi   sebuah   kebijakan. Dari beberapa faktor tersebut bisa ditarik benang merah faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi   kebijakan   publik.
Faktor-faktor   tersebut   adalah sebagai berikut :
2) Isi   atau   content   kebijakan tersebut. Seperti halnya kebijakan penggunaan   aplikasi   Siskeudes dalam   pengelolaan   keuangan desa.   Berdasarkan   tujuan   dari adanya aplikasi Siskeudes adalah memberikan kemudahan terhadap Desa dalam  mengelola  keuangan desa. Aplikasi Siskeudes memiliki regulasi   dan   tahapan   yang   jelas berdasarkan   Undang-Undang, Peraturan   Pemerintah   dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Termasuk didalamnya aplikasi ini sudah   lengkap   seperti   tahap
perencanaan   pembangunan   desa, pengangaran   keuangan   desa, pelaksanaan   keuangan   desa, penatausahaan   keuangan   desa, pelaporan
dan
pertanggungjawaban.
Seperti yang disampaikan  CRI (Admin   Koordinator   Siskeudes Kabupaten   di   Dinas   Sosial, Pemberdayaan   Masyarakat   dan Pemerintahan   Desa   Kabupaten Landak) yaitu :
“penerapan   penggunaan   aplikasi siskeudes   ini   sebenarnya   sudah memberikan   keringanan   bagi aparat   desa   dalam   mengelola keuangan   desa,   seharusnya dengan adanya aplikasi ini semua berjalan   dengan   cepat   dan   tidak ada   hambatan   karena   dengan aplikasi   ini   semua   dapat   terlihat dari   tahap   perencanaan   desa sampai   pertanggunjawaban   desa” (Wawancara   :   Kamis-26   Maret 2020)
Sedangkan   menurut   LN (Bendahara   Keuangan   Kantor Desa   Munggu   Kecamatan Ngabang   Kabupaten   Landak) menyatakan bahwa :
“sebenarnya   aplikasi   Siskeudes ini bagus, tapi terlalu banyak yang diinput   dan   tata   caranya   sangat panjang dan saling berkesinambungan   kalau   salah diawal   maka   harus   diulang   lagi, dan juga aplikasi ini sama seperti SIMDA tapi lebih lengkap isinya”
(Wawancara   :   Jum’at-27   Maret 2020)
Dari   hasil   wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa kebijakan   penggunaan   aplikasi Siskeudes  memudahkan   pemerintah desa   dalam   membuat   anggaran, pembukuan, dan pelaporan keuangan. Aplikasi   ini   juga   membantu pemerintah   kabupaten/kota   untuk melakukan   kompilasi,   pengawasan, dan evaluasi RAPBDes. Dengan cara data dimasukkan atau diinput ke dalam aplikasi,   Siskeudes   secara   otomatis menghasilkan   berbagai   laporan   yang diperlukan,   sehingga   menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan   dan   kesalahan   manusia, dan   membantu   agregasi   data.   Selain itu, perubahan aktifitas atau anggaran secara ilegal dapat dilacak dan dicegah oleh   Siskeudes.Dapat   disimpulkan juga bahwa OPD maupun pihak Desa
Munggu   telah   memahami   dan mengerti   dari   maksud   dan   tujuan adanya   aplikasi   Siskeudes   ini   secara umum.
4. Implementator dan   kelompok target dalam pelaksanaan aplikasi
Siskeudes   di   Desa   Munggu. Pelaksanaan implementasi kebijakan  tergantung  pada badan pelaksana kebijakan (implementator) dan   kelompok target (target groups) . Implementator   harus   mempunyai kapabilitas,
kompetensi,
komitmen   dan   konsistensi   untuk melaksanakan   sebuah   kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan ( policy makers ). Selain itu, kelompok target yang terdidik dan   relatif   homogen   akan   lebih mudah   menerima   sebuah kebijakan   daripada   kelompok yang   tertutup,   tradisional   dan heterogen. Lebih lanjut, kelompok target   yang   merupakan   bagian besar   dari   populasi   juga   akan lebih   mempersulit   keberhasilan implementasi kebijakan.
Seperti yang disampaikan CRI (Admin Koordinator Siskeudes Kabupaten di Dinas Sosial,
Pemberdayaan   Masyarakat   dan Pemerintahan   Desa   Kabupaten Landak) yaitu :
“setiap   tahun   kami   melakukan pertemuan   sejenis   bimtek   atau pengarahan   kepada   desa   dengan mengundang   bendahara   desa   atau operator   siskeudes   di   desa   dan memberitahukan jika ada
perkembangan   aplikasi   siskeudes, dalam pertemuan itu narasumber biasa dari BPKP, cuma terkadang masih saja laporan   dan   pencairan   terlambat   jadi seperti   tahun   2019   itu   sampai   kami menyurati desa yang telat penyerahan laporannya”   (Wawancara   :   Kamis-26
Maret 2020) Seperti yang disampaikan   LN (Bendahara Keuangan   Kantor   Desa   Munggu Kecamata   Ngabang   Kabupaten
Landak) :
“iya tahap 2 dan tahap 3 kita agak terlambat   sampai   di   WA   (whatsapp) sama   pak   camat   agar   segera menyerahkan,   kemarin   kendala   kami operator   yang   diganti   dan   kadang aturan   dari   pusat   membingungkan antara   kementerian   satu   dan   lainnya karena   kami   di   desa   menggunakan
peraturan dari 3 (tiga) Kementerian di Pusat   yaitu   Kementerian   Dalam Negeri,   Kementerian   Keuangan   dan Kementerian   Desa   dan   PDT   dan transmigrasi”     (Wawancara   :   Jum’at- 27 Maret 2020)
Dari   hasil   wawancara tersebut   penulis   melihat   bahwa penerapan aplikasi Siskeudes di Desa Munggu   pelaksanaan   implementasi kebijakan sudah benar dengan melihat kapabilitas, kompetensi, komitmen dan konsistensi   untuk   melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan dan kelompok target   dari   penerapan   Aplikasi Siskeudes   sudah   tepat   yaitu   aparat desa yang menangani keuangan desa. Namun masih terkendala yang terjadi di   internal   Desa   sendiri   baik   dari ketersediaan sumber daya manusia dan kapasitas   teknis   untuk   mendampingi desa-desa di wilayahnya.
Selain   itu,   dalam indikator ini peneliti akan menjelaskan siapa   saja   aktor-aktor   yang   terlibat dalam proses implementasi atau berapa banyak   aktor   yang   terlibat.   Dalam penelitian   yang   peneliti   lakukan, implementor yang terlibat yaitu kurang lebih sebanyak 3 (tiga) di Kabupaten
Landak   yang   terlibat   yaitu   Dinas
Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan   Desa   Kabupaten Landak,   KPPN   Wilayah   Sanggau, Badan   Pengawas   Keuangan   dan Pembangunan   Wilayah   Kalimantan Barat.
3) Lingkungan,   keadaan   sosial- ekonomi,   politik,   dukungan publik   maupun   kultur   populasi tempat   sebuah   kebijakan diimplementasikan   juga   akan mempengaruhi keberhasilan
kebijakan  publik. Kondisi sosial- ekonomi sebuah masyarakat yang maju,   sistem   politik   yang   stabil dan   demokratis,   dukungan   baik dari   konstituen   maupun   elit penguasa, dan budaya keseharian masyarakat   yang   mendukung akan mempermudah implementasi sebuah kebijakan.
Seperti   yang   disampaikan   CRI (Admin   Koordinator   Siskeudes Kabupaten   di   Dinas   Sosial, Pemberdayaan   Masyarakat   dan Pemerintahan   Desa   Kabupaten Landak) yaitu : “desa munggu itu sebenarnya taat dan   cepat   dalam   pengumpulan pencairan   dana   tapi   biasanya
kesalahan   yang   pasti   ada   waktu menyerahkan   ke   kita,   terus   kita suruh benarkan lagi nah itu juga kadang   yang   buat   mundur waktunya karena laporan ini ndak sedikit   kalau   di   perbaiki” (Wawancara   :   Kamis-26   Maret 2020)
Dari   hasil   wawancara   diatas, keadaan   sosial-ekonomi,   politik, dukungan   publik   maupun   kultur populasi   tempat   sebuah   kebijakan diimplementasikan  sangat baik dalam pelaksanaan   kebijakan   kebijakan publik. Sehingga  tidak ada interpensi dari beberpa oknum, sedangkan untuk desa   munggu   sudah   melaksanakan pemilihan kepala Desa di tahun 2019 yang   mana   Kepala   Desa   sebelumnya terpilih   kembali   memimpin   desa, artinya masih   diberikan kepercayaan masyarakat   kepada   beliau   untuk memimpin   kembali   pembangunan Desa.
4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
4.1. Simpulan
5. Dalam melakukan pengelolaan keuangan melalui aplikasi Siskeudes di Desa   Munggu   masih   belum   sesuai dengan   ketentuan   yang   telah ditetapkan dalam kebijakan Siskeudes
khususnya pada ketepatan pelaksanaan tahapan   anggaran   desa,   yang selanjutnya mengakibatkan
terlambatnya pencairan dana desa.
6. Pelaksanaan   kebijakan   yang ditemui   masih   kurang   efektif   karena masih terdapat pelaksanaan kebijakan yang   tidak   sesuai   dengan   harapan pembuatan   kebijakan,   seperti kurangnya   pelatihan   dan   bimbingan teknis   yang   rutin   dalam   penggunaan aplikasi siskeudes sehingga berdampak masih   terjadinya   kesalahan   dalam pembuatan   laporan   keuangan   Dana Desa di Desa Munggu.
3.   Faktor   yang   mempengaruhi dalam pelaksanaan aplikasi Siskeudes di   Desa   Munggu   adalah   adanya kebijakan Kepala Desa Munggu yang melakukan   pergantian   pegawai   yang sifatnya   strategis   seperti   operator aplikasi   Siskeudes,   sehingga mengakibatkan   pegawai   yang menangani pengelolaan keuangan desa belum   bisa   bekerja   dengan cakatan/cepat.
4.   Hasil   jangka   pendek   dalam pelaksanaan   aplikasi   Siskeudes   di Desa   Munggu   yaitu   dengan   adanya keterlambatan   penyerahan   laporan
keuangan   maka   terjadi   keterlambatan juga dalam pencairan dana desa untuk menunjang pembangunan daerah pada setiap   triwulan   dalam   tahun anggarannya.
4.2. Rekomendasi 1. Dalam   penggunaan   aplikasi Siskeudes sebaiknya dilakukan link aplikasi Siskeudes dengan   OPD   terkait   atau   pihak terkait   di   Kabupaten   Landak dengan   seluruh   Desa   sehingga Admin   di   OPD   bisa   memantau sejauh   mana   pelaporan   yang dibuat   di   Desa   dan   mengetaui kesalahan   yang   terjadi   dalam penyusunan   laporan   dengan tidak harus bolak-balik dari Desa ke   OPD   Kabupaten   yang   akan memakan waktu lebih lama.
2. Dari   Aparat   Desa   sendiri sebaiknya tidak cepat mengganti Operator   Desa   dan   memilih sumber   daya   manusia   yang berkompeten   dan   dianggap mampu   untuk   menjalankan teknologi terbaru saat ini dengan adanya   inovasi-inovasi   yang membantu mempercepat
pengelolaan   keuangan   desa   dan
pembangunan   daerah   dapat berjalan dengan baik.

## Referensi
Abdul   W.   S.(2001). Analisis   Kebijakan Dari   Formulasi   ke   Implementasi Kebijakan   Negara ,   Bumi   Aksara, Jakarta.
Abdul,   W.S.   (2008). Analisis Kebijaksaan Dari Formulasi ke Implementasi   Kebijaksanaan
Negara . Jakarta : Bumi Aksara
Abu,   A.   W.   (2008). Psikologi Belajar . Jakarta: Rineka Cipta.
Agustino,   L.   (2008). Dasar-   dasar Kebijakan   Publik .   Alfabeta: Bandung.
Agustino,   L.   (2016). Dasar-Dasar Kebijakan   Publik .   Bandung.
Alfabeta
Arman,   S.(2017). Metode   Penelitian
Kualitatif: Petunjuk Penelitian dan   Penulisan   Laporan . Yogyakarta : Kepel Press.
Bambang,   R.   (1997). Dasar-dasar Pembelanjaan   Perusahaan ,
Edisi 4. BPFE, Yogyakarta.
Bungin,   B.   (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi   Metodologis   ke Arah ragam Varian Kontemporer . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Chozin,   S.   dan   Susetiawan.   (2010) P embangunan   Pedesaan   dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. Bogor : IPB Press Djam'an,   S.   dan   Aan,     K.   (2010). Metodologi Penelitian . Bandung  Alfabeta Dwiyanto,   A.   (2006). Reformasi Penyelenggara   Pemerintah Daerah . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
Dunn,   N.   W.   (1998). Pengantar Analisis   Kebijakan   Publik . Jakarta:   Gadjah   Mada
University Press.
Effendi,   O.   U.   (2001).
Ilmu Komunikasi   Teori   dan
Praktek . Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Fathoni, A. (2011). Metode Penelitian dan   Teknik   Penyusunan Skripsi. Rineka Cipta, Jakarta.
Hasibuan,   M.   (2003). Manajemen Sumber   Daya   Manusia . Jakarta : Bumi Aksara.
Hessel,   N.   S.   T.(2003). Kebijakan Publik   Yang   Membumi , Konsep,   Strategi   dan   Kasus , Yogyakarta:   Lukman   Offset dan YPAPI.
Kusumanegara, S. (2010). Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik ,   Yogyakarta:   Gava
Media. Mamesah,   D,   J.   (1995). Sistem Administrasi Keuangan Daerah .   Jakarta:   Pustaka.
Utama.   Siagian,   P,   Sondang. 1997. Filsafat Administrasi.
Moleong,   J.   (2007). Metode   Penelitian Kualitatif .   Bandung:   PT Rosdakarya.
Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi . Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Pasolong,   H.   (2008). Teori Administrasi   Publik. Bandung   : Alfabeta Nugroho   D,   R.   (2014). Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi .Jakarta:Gramedia
Nugroho, R. (2014). Kebijakan Sosial Untuk   Negara   Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Nugroho,   R.   (   2015). Kebijakan Publik   di   Negara-Negara Berkembang .   Yogyakarta   :
Pustaka Pelajar.
Sugiyono.   (2009). Memahami penelitian kualitatif. Bandung :
Alfabeta Sugiyono.   (2013). Metode   Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,   Kualitatif,   dan R&D . Bandung: Alfabeta.
Rivai,V.   (   2011)   . Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk
Perusahaan . Grafindo: Jakarta.
Winarno, B. (2008) . Kebijakan Publik Teori & Proses . Jakarta: Media
Pressindo.
Winarno,   Budi.   2007. Kebijakan   Publik :Teori   dan Proses. Yogyakarta :Med Press ( Anggota IKAPI ).

## Dokumen
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Peraturan   Pemerintah   Nomor   47
Tahun   2015   tentang   Perubahan Atas   Peraturan   Pemerintah Nomor   43   Tahun   2014   tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Desa.
Profil Desa Munggu 2015
Kabupaten Landak Dalam Angka 2020 Kecamatan Ngabang Dalam Angka 2018