Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis 7 (2019) 154-161

## Inovbiz
Website: www.ejournal.polbeng.ac.id/index.php/IBP Email: inovbiz@polbeng.ac.id

## Implementasi Asas Transparansi Good Corporate Governance pada BUMD di Indonesia
Donal Devi Amdanata 1, *, Yusriadi 2 , Noorhayati Mansor 3 , Nurul Nuzilah Lestari 4
1, 2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Riau, Pekanbaru, Indonesia 28293
3 Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu, Malaysia
4 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru, Indonesia 28293

## 1. Pendahuluan
Berdasarkan penelitian Amdanata & Mansor (2016) hanya 3 dari 5 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Riau yang memiliki website resmi perusahaan. Walaupun demikian, tidak satu pun dari BUMD tersebut yang menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau laporan tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke dalam website resmi perusahaan. Padahal dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance (GCG) Indonesia tahun 2006 (National Committee on Governance, 2006), khususnya pada asas transparansi, telah disebutkan keharusan perusahaan dalam menyajikan informasi yang berkaitan dengan perusahaan. Salah satu informasi tersebut adalah informasi mengenai laporan keuangan perusahaan.
Sudah banyak peneliti Indonesia yang mengkaji tentang BUMD (Sari and Purwanegara, 2016; Sauqi and Albintani, 2013), bahkan yang khusus meneliti hubungan BUMD dengan GCG (Holida and Suryadi, 2012; Nurdhiana and
Bodroastuti, 2014), tetapi tidak satu pun dari penelitian tersebut yang menggunakan sumber data dari website resmi BUMD. Hal ini memberikan gambaran bahwa BUMD masih belum menerapkan asas transparansi dalam perusahaan mereka, sehingga para peneliti kesulitan untuk memperoleh data secara langsung dari perusahaan.
Perkembangan terbaru adalah ketika pemerintah akhirnya mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan BUMD, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017 Tentang BUMD. Pada pasal 92 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, secara tegas menyatakan bahwa BUMD harus mengelola perusahaan dengan melaksanakan asas transparansi. Tentu saja asas transparansi dalam PP tersebut merujuk kepada Pedoman Umum GCG Indonesia Tahun 2006. Akan tetapi dalam kenyataannya, tidak ada BUMD yang melaksanakan asas transparansi tersebut, sehingga sangat sulit bagi publik, akademisi bahkan pemilik perusahaan atau pemerintah

## ARTICLE INFO
Keywords: BUMD Perseroda Transparency Good Corporate Governance
Received: 17 November 2019 Received in revised: 28 November 2019 Accepted: 29 November 2019 Published: 20 Desember 2019

## Open Access

## ABSTRACT
The Government of Indonesia finally issued a Government Regulation (PP) govern- ing Regionally Owned Enterprises (BUMD), namely PP No. 54 of 2017 concerning BUMD. The PP is the government's answer to the debate about BUMD that has occurred so far. The government provides an opportunity for regional governments to optimize the wealth of their respective regions, but because local governments are not allowed to carry out business activities, establishing BUMD is one way that can be done by local governments to increase Regional Original Revenue (PAD). Even so, the government did not prepare regulations that govern BUMD. With PP No. 54, it is hoped that the parties involved with BUMD have guidelines on how to manage and oversee BUMD operations. The purpose of this study was to deter- mine the level of implementation of Good Corporate Governance (GCG) guidelines on BUMD throughout Indonesia in the form of Regional Corporation (Perseroda). In this study, the scope of the research is limited to examining the implementation of the principle of transparency in the General Guidelines for GCG in Indonesia issued by the National Committee on Governance Policy (KNKG) in 2006. One of the main guidelines for the implementation of the transparency principle is that companies must provide information in a timely, adequate, precise, accurate, and comparable and easily accessible to stakeholders under their rights. To obtain this information, the first step taken is to inventory BUMDs in the form of Perseroda in Indonesia. BUMD data obtained through searching facilities from the internet. Based on the searching, 57 BUMDs were obtained that matched the research criteria. Based on this study, only 35% of BUMDs implemented the principle of transparency, 26% only implemented a part of the transparency principle, and the remaining 39% did not apply the principle of transparency.
daerah untuk mendapatkan data dan informasi mengenai BUMD. Terlebih lagi hal ini juga mempersulit para peneliti untuk meneliti kinerja keuangan BUMD, karena tidak adanya akses data kepada perusahaan.
Agustina, Sulia, & Rice (2017) menegaskan dalam penelitian mereka bahwa komitmen terhadap asas transparansi oleh suatu perusahaan dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan tersebut dan memberikan informasi bagi investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan. Transparansi yang dijalankan oleh BUMD akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja BUMD, karena sejatinya BUMD merupakan milik masyarakat provinsi terkait. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mohamed, Olfa, & Faouzi (2014) yang menyatakan bahwa harapan konsumen, karyawan, investor, mitra bisnis dan masyarakat lokal akan peran perusahaan semakin meningkat, sehingga perusahaan dituntut untuk semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurdhiana & Bodroastuti (2014) terungkap bahwa sebagian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Provinsi Jawa Tengah belum memiliki kebijakan yang mengatur tentang tata kelola teknologi informasi. Mungkin ini menjadi salah satu penyebab mengapa BUMD tidak menyajikan laporan keuangan perusahaan di dalam website resmi perusahaan, karena adanya keterbatasan penggunaan teknologi informasi atau karena belum adanya Standard Operating Procedure (SOP) terkait penggunaan teknologi informasi, akan tetapi pada saat pemerintah sedang giat mengampanyekan Industri 4.0, merupakan sebuah keanehan jika BUMD tidak menyambut kampanye pemerintah tersebut.
Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba untuk menggali lebih dalam mengenai pelaksanaan asas transparansi oleh BUMD. Penelitian ini lebih fokus terhadap informasi yang disajikan oleh BUMD dalam website resmi mereka. Penelitian ini merupakan rekomendasi dan pengembangan hasil penelitian Amdanata & Mansor (2016) yang mendapati bahwa seluruh BUMD milik Provinsi Riau (selain bank pembangunan daerah) tidak menyajikan laporan keuangan audit dan annual report perusahaan ke dalam website resmi perusahaan. Berbeda dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang sebenarnya juga adalah BUMD, BPD menyajikan laporan keuangan audit dan laporan tahunan perusahaan ke dalam website resmi perusahaan mereka (Amdanata and Mansor, 2018a, 2018b).
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan salah satu asas GCG di Indonesia, yaitu asas transparansi. Prinsip dasar asas transparansi adalah untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Salah satu bentuk dari transparansi tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan dan laporan tahunan ke dalam website resmi perusahaan. Organisation for Economic Co- operation and Development (OECD) pula turut
memberikan pendapat mereka terkait dengan transparansi, yaitu keterbukaan terkait keuangan, kinerja perusahaan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan dan informasi yang diungkapkan harus disusun, di audit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi (OECD, 2004). Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi bukan lagi hanya sekadar formalitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban terhadap publik, melainkan perusahaan harus menyikapinya dengan serius, sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengetahui informasi yang benar dari perusahaan, khususnya dari perusahaan yang berbentuk BUMD.
Penelitian ini diharapkan dapat mendorong masyarakat, pemerintah baik itu eksekutif dan legislatif untuk mendesak BUMD supaya lebih transparan. Selama ini masyarakat bahkan pemerintah tidak mengetahui perkembangan yang dialami oleh BUMD, sehingga banyak BUMD yang merugi akhirnya tutup. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak terlaksananya pedoman GCG dalam BUMD. Diharapkan dengan adanya penelitian ini serta telah terbitnya PP No. 54 Tentang BUMD membuat BUMD di Indonesia lebih transparan.

## 2. Kerangka Teoritis
BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD baik dalam bentuk deviden atau pajak. Tantangan meningkatkan PAD salah satunya dapat dijawab dengan meningkatkan peran/kontribusi BUMD kepada daerah. Secara makro, peranan PD/BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja. Dalam perkembangan dunia usaha, BUMD dihadapkan tantangan yang berat.
Sebagai wujud nyata dari investasi daerah, BUMD mau tidak mau akan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dengan masuknya pasar global. Pilihannya adalah apakah BUMD tersebut harus tetap dengan kondisinya saat ini atau mengikuti persaingan itu dengan melakukan perubahan pada visi, misi, dan strategi bisnisnya. BUMD didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur (Kamaluddin, 2011). Secara umum peranan perusahaan BUMD dalam kegiatan perekonomian dan pembangunan daerah dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu : 1. Peningkatan produksi; 2. Perluasan kesempatan kerja; dan 3. Peningkatan pendapatan daerah.
Selain itu, BUMD memiliki berbagai fungsi dan peranan yang dibebankan kepadanya, utamanya adalah: 1. Melaksanakan kebijakan
pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah; 2. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah; 3. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha; 4. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa bagi kepentingan publik; dan 5. Menjadi perintis kegiatan dan usaha yang kurang diminati swasta.
Menurut Harefa (2010) bahwa pembentukan dan pengelolaan BUMD hendaknya dilihat dari kepentingan dalam tujuannya yang benar-benar memiliki kepentingan bagi masyarakat umum agar penyertaan modal yang diberikan pemda dapat optimal. Lebih lanjut Alwi (2002) mengajak untuk melihat kembali definisi tentang BUMD, sebagai perusahaan profesional atau hanya sekedar perusahaan daerah. Jika BUMD diposisikan sebagai perusahaan profesional maka, BUMD juga harus menjalankan perusahaan dengan profesional dan memiliki tata kelola perusahaan yang jelas serta terarah. Akan tetapi, menurut Sukmana & Firmansyah (2014), BUMD masih lemah dalam implementasi GCG. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Bushman & Smith (2003) mengartikan transparansi sebagai ketersediaan informasi tanpa batas, informasi yang relevan yang dapat diandalkan tentang kinerja periodik, posisi keuangan, peluang investasi, tata kelola, nilai, dan risiko perusahaan publik. Dalam artikelnya yang lain Bushman juga mengartikan transparansi menjadi lebih longgar, yaitu tersedianya  informasi perusahaan secara umum bagi perusahaan-perusahaan yang tidak masuk di lantai bursa (Bushman et al., 2004). Hal ini mengingat bahwa dalam realitas dunia usaha, terdapat juga perusahaan-perusahaan yang harus menjaga kerahasiaan data mereka, seperti bank, perusahaan keluarga dan lain-lain.
Namun demikian, dalam era perusahaan modern, transparansi sudah menjadi sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Perusahaan dalam era modern bukan lagi sebuah perkumpulan tertutup yang penuh dengan kerahasiaan, melainkan sebuah organisasi yang selalu melakukan interaksi dengan banyak pihak. Transparansi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip good corporate governance (Uyar et al., 2017). Bahkan dalam banyak sumber, transparansi juga dikaitkan dengan akuntabilitas (Neokleous, 2015; Uyar et al., 2017). Transparansi dan akuntabilitas menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan GCG . Indonesia, setelah mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998, berusaha memperkuat tata kelola perusahaan. Salah satu penyebab ekonomi Indonesia goyah pada masa krisis ekonomi itu adalah karena lemahnya pelaksanaan prinsip GCG. PP No. 54 Tahun 2017 Tentang BUMD merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat implementasi prinsip GCG pada BUMD. Hal ini tentu saja bukan tanpa alasan, sebab sejak dimulainya era otonomi daerah dan pemerintah daerah di beri kesempatan mendirikan BUMD,
sudah 113 BUMD yang akhirnya beroperasi di Indonesia. Namun yang membuat masyarakat marah adalah BUMD selalu mengalami kerugian. Bahkan pada beberapa provinsi terdapat direksi BUMD yang bermasalah dengan hukum.
Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap BUMD Provinsi Riau (Amdanata and Mansor, 2016), BUMD tidak transparan dalam operasional perusahaan. Terbukti tidak satu pun BUMD di Provinsi Riau yang mengunggah laporan keuangan perusahaan ke dalam website resmi perusahaan mereka. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terhadap BUMD di Indonesia, peneliti mengidentifikasi beberapa faktor mengapa BUMD selalu mengalami kerugian (Amdanata and Mansor, 2018a, 2018b, 2016) yaitu: BUMD tidak memiliki regulasi yang mengatur BUMD; BUMD tidak memiliki pedoman GCG; BUMD tidak profesional dam BUMD tidak memanfaatkan Competitive Advantage yang dimiliki oleh BUMD.
Empat faktor di atas memiliki keterkaitan satu sama lain. Sebagai perusahaan yang sumber modalnya dari pemerintah, terdapat keraguan bagi BUMD untuk melakukan aktivitas bisnis dan pengambilan keputusan. Berbagai permasalahan hukum yang dialami oleh direksi BUMD terbanyaknya adalah karena masalah pengambilan keputusan yang tidak berdasar hukum. Masalahnya adalah tidak ada regulasi yang mengatur BUMD, sehingga direksi kesulitan untuk mengambil sebuah keputusan bisnis. Hal ini juga menjadi dilema tersendiri bagi BUMD, pada sisi yang lain, BUMD di tuntut untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi pada sisi yang lain, direksi terbatas dalam mengambil keputusan, sehingga dalam hal ini BUMD menjadi tidak profesional.
Empat faktor mengapa BUMD selalu merugi tersebut berkurang akhirnya menjadi 3 (tiga) faktor setelah pemerintah menerbitkan PP No. 54 Tahun 2017 Tentang BUMD. Pada pasal 92 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, dan tata kelola yang dimaksud tentu saja merujuk pada Pedoman Umum GCG Indonesia yang di terbitkan oleh KNKG pada tahun 2006. Sejatinya, adanya pasal tersebut juga mengurangi faktor- faktor yang menyebabkan BUMD merugi, akan tetapi pedoman GCG tersebut masih bersifat umum, sehingga BUMD perlu melakukan identifikasi dan pengkajian GCG seperti apa yang sesuai dengan BUMD tersebut (Amdanata and Mansor, 2016), hal ini dikarenakan setiap perusahaan memerlukan tata kelola yang berbeda antara satu dengan yang lainnya (Bruton et al., 2003).
Begitu juga dengan asas transparansi dalam GCG, setiap perusahaan sebetulnya memerlukan tata cara atau tata kelola yang berbeda dalam mengimplementasikan transparansi tersebut. Sebuah BUMD yang sudah profesional yaitu PT. Pembangunan Jaya Ancol (PJA) telah menyusun tata kelola perusahaan dengan sangat baik, dan memiliki target capaian tata kelola perusahaan setiap tahunnya (Amdanata and Mansor, 2016). Dalam implementasi asas transparansi PJA mengunggah laporan keuangan dan laporan tahunan mereka ke dalam website resmi
perusahaan, sehingga semua pihak dapat mengakses informasi tersebut. Akan tetapi, masih banyak BUMD yang tidak melakukan hal tersebut. Dalam hal ini, tentu memerlukan sebuah penelitian yang nantinya akan memberikan masukan atau rekomendasi bagaimana BUMD, sesuai dengan tahap perkembangan perusahaan mereka melakukan asas transparansi.
Yang perlu dipahami sebelumnya adalah bahwa untuk mengunggah laporan keuangan dan laporan tahunan juga memerlukan sumber daya yang spesifik, seperti staf dalam bidang Information Technologi (IT) untuk mengelola website perusahaan. Tidak semua BUMD memiliki website dan staf IT dalam perusahaan mereka, sehingga perusahaan tidak bisa mengunggah informasi perusahaan ke website . Beberapa perusahaan yang tidak memiliki sumber daya IT, biasanya memperkerjakan pihak ketiga untuk mengatasi hal tersebut, akan tetapi menggunakan pihak ketiga memerlukan biaya yang tidak sedikit. Kendala seperti di atas adalah kendala yang selalu ditemui oleh perusahaan.
Akan tetapi juga perlu diperhatikan dalam transparansi adalah transparansi bukan hanya mengunggah laporan keuangan di website perusahaan, akan tetapi juga bisa dengan memuat ringkasan laporan keuangan ke media massa atau menyebarkan laporan keuangan atau tahunan secara terbatas, sehingga tidak semua pihak mendapatkan laporan tersebut. Kemudian, perusahaan tidak berkeberatan memberikan laporan-laporan tersebut jika terdapat pihak-pihak yang meminta secara langsung, seperti peneliti, wartawan dan lain-lain. Hal ini dapat dilakukan oleh BUMD yang tidak memiliki sumber daya IT yang memadai atau tidak memiliki anggaran untuk membiayai pihak ketiga untuk mengelola website .
Sebagaimana yang digambarkan dalam peta jalan penelitian, penelitian ini akan memberikan masukan dan rekomendasi kepada banyak pihak, terutama BUMD untuk menyusun pedoman GCG dan tahapan GCG, khususnya asas transparansi, yang sesuai dengan kondisi perusahaan.

## 3. Metode Penelitian
Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, digunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah penelitian yang penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena (Priyono, 2008). Tujuan dari penelitian deskriptif kuantitatif adalah untuk menggambarkan mekanisme sebuah proses dan menciptakan seperangkat kategori atau pola (Priyono, 2008). Artinya, data yang diperoleh akan diolah dengan secara statistik secara sederhana dan akan dijelaskan secara deskriptif. Beberapa penelitian yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif adalah Ilham (2013), Kalalo et al. (2014) dan Nugroho and Na’imah (2012). Sedangkan penelitian berkaitan dengan BUMD yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif adalah Rumende et al. (2019) yang meneliti BUMD di Sulawesi Utara dan Anum Reknowati
Ningsih (2016) yang meneliti BUMD di Jawa Ti- mur.
Sampel penelitian ini adalah BUMD yang berbentuk Perseroda. Berdasarkan data dari kementerian Dalam Negeri (Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia, 2014), terdapat 113 BUMD yang tersebar di seluruh Indonesia, baik itu BUMD milik pemerintah provinsi maupun milik pemerintah kabupaten/kota. Dari 113 BUMD tersebut dipilih BUMD yang berbentuk Perseroan dan bukan BUMD perbankan.
Langkah pertama untuk memperoleh data BUMD adalah dengan melakukan komunikasi kepada Kementerian Dalam Negeri dan menggunakan fasilitas searching melalui internet. Data yang diperlukan adalah nama BUMD, alamat kantor BUMD, nomor telepon kantor BUMD, alamat e-mail resmi BUMD dan website resmi BUMD. Setelah memperoleh data di atas, maka peneliti akan mengakses website resmi BUMD untuk mengetahui apakah BUMD menyajikan laporan keuangan atau laporan tahunan di dalam website mereka. Jika BUMD tidak menyajikan informasi laporan keuangan dan laporan tahunan di dalam website mereka, maka peneliti akan menghubungi BUMD melalui telepon dan mengirimkan e-mail . Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi apakah BUMD melakukan penyajian laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan melalui media selain website perusahaan serta untuk mengetahui kendala yang dialami oleh BUMD sehingga tidak mengunggah laporan keuangan dan laporan tahunan ke website perusahaan. Setelah proses pengumpulan data tersebut selesai, penelitian akan dilanjutkan dengan melakukan pengolahan data secara statistik. Dari pengolahan data tersebut akan dihasilkan hasil deskriptif penelitian ini. Dari hasil tersebut akan dapat dilihat tingkat transparansi BUMD di Indonesia.

## 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berdasarkan penelitian ini, terdapat 57 BUMD di Indonesia yang sesuai dengan kriteria BUMD yang ingin diteliti.

## Tabel 1. Ringkasan Pengolahan Data BUMD
Keterangan Website Laporan Keuangan Update Website Ada 35 (61%) 21 (37%) 31 (54%) Tidak Ada 22 (39%) 36 (63%) 26 (46%)

## Note : Lihat Lampiran 1
Berdasarkan pengolahan data penelitian yang diperoleh dari Tabel 1, dari 57 BUMD yang diteliti terdapat 61% atau 35 perusahaan yang memiliki website resmi perusahaan. Sementara itu 22 BUMD tidak memiliki website resmi perusahaan. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa sebagian besar BUMD di Indonesia telah berupaya memberikan informasi perusahaan kepada eksternal BUMD, seperti masyarakat, akademisi dan peneliti. Akan tetapi, ternyata masih terdapat cukup banyak BUMD yang masih tertutup dan tidak memiliki keinginan untuk
memberikan informasi perusahaan kepada eksternal BUMD. Apalagi dengan spirit Revolusi Industri 4.0, merupakan sebuah kemunduran bagi BUMD jika tidak memanfaatkan teknologi informasi untuk pengembangan perusahaan dan penyebaran informasi tentang perusahaan.
Tentunya pertanyaan tidak akan berhenti pada tahap apakah BUMD memiliki website resmi atau tidak, melainkan juga keseriusan BUMD dalam menindaklanjuti atau meng- update website resminya juga menjadi perhatian. Berdasarkan pengolahan data penelitian, dapat juga diketahui bahwa dari 57 BUMD yang diteliti terdapat 54% atau sejumlah 31 perusahaan yang meng- update website perusahaan, sedangkan selebihnya 46% tidak meng- update website perusahaan. Artinya hanya ada dua perusahaan yang memiliki website, namun tidak meng- update website perusahaannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa BUMD yang memiliki website mengelola website mereka dengan baik.
Namun dari 57 perusahaan yang diteliti hanya 37% atau 21 perusahaan yang menguplod laporan keuangan perusahaan ke dalam website perusahaan, sementara sebagian besar BUMD yaitu sebesar 63% atau 36 perusahaan tidak menyajikan laporan keuangan di dalam website perusahaan mereka. Pada poin inilah, BUMD dapat dinilai tidak transparan. BUMD ternyata masih tidak memiliki keinginan untuk memberikan data keuangan BUMD, padahal data tersebut merupakan hak publik dan menjadi acuan masyarakat untuk menilai apakah BUMD telah komitmen menjalankan tata kelola perusahaan.

## Tabel 2. Pemenuhan Kriteria Transparansi
No. Pemenuhan Kriteria Jumlah Persentase 1 Memenuhi Semua Kriteria 20 35% 2 Tidak Memenuhi Semua Kriteria 22 39% 3 Hanya Sebagian Kriteria 15 26% Total 57 100%
Sumber: Data olahan
Penelitian ini juga menyajikan fakta bahwa dari 57 perusahaan yang diteliti, bahwa BUMD yang secara lengkap memenuhi kriteria penelitian ini yaitu: memiliki website resmi perusahaan; menyajikan laporan keuangan dan; meng- update website perusahaan. Tabel 2 menunjukkan bahwa BUMD yang memenuhi semua kriteria adalah sebesar 35% atau sebanyak 20 perusahaan. Sedangkan perusahaan yang tidak memenuhi seluruh kriteria adalah 39% atau 22 perusahaan. Sementara selebihnya sebesar 26% atau 15 perusahaan adalah BUMD yang hanya memenuhi satu atau dua kriteria. Fakta ini mempertegas hasil penelitian, bahwa BUMD di Indonesia masih tidak transparan dalam menyajikan data keuangan, terbukti bahwa hanya 20 BUMD yang komitmen untuk menginformasikan laporan keuangan BUMD kepada publik.
Tabel 3 menunjukkan analisa lebih lanjut, yaitu dapat diketahui bahwa dari 35 BUMD yang memiliki website , terdapat 21 BUMD yang menyajikan laporan keuangan, akan tetapi hanya
20 BUMD yang terus melakukan up-date website perusahaan mereka, sementara satu BUMD walaupun menyajikan laporan keuangan tetapi tidak meng- update website mereka, sehingga data yang ada dalam website mereka bukan merupakan informasi yang terbaru.
Tabel 3. BUMD yang Memiliki Website
No. 35  BUMD  Yang Memiliki Website Jumlah Persentase 1 Menyajikan Laporan Keuangan 21 60% 2 Meng- update website perusahaan 31 89%

## Sumber: Data olahan
Pada tahun 2017, pemerintah telah menerbit- kan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Secara te- gas Pasal 92 Ayat 1 dalam PP tersebut me- nyebutkan supaya perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Sementara itu dalam Pasal 92 Ayat 2, pemerintah juga me- nyebutkan prinsip tata kelola perusahaan yang dimaksud, salah satunya adalah prinsip trans- paransi.
PP ini juga selaras dengan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh pemerintah pada tahun 2006. Walaupun pemerintah telah menerbitkan banyak instrumen hukum untuk peusahaan supaya melaksanakan asas transparansi, terbukti hanya sebagian perusahaan yang melaksanakan prinsip transparansi.
Sebagai langkah kongkrit, pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam hal ini sebagai pemegang saham, dapat mengeluarkan surat kepada komisaris dan direksi BUMD dan me- merintahkan mereka untuk lebih transparan dengan memanfaatkan media masa atau media sendiri seperti website resmi perusahaan. Dengan demikian, BUMD akan menjadi lebih transparan. Kondisi dapat dicontoh dari BUMD perbankan yang telah melakukan hal yang se- rupa, dimana mereka mendapat perintah lang- sung dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keu- angan untuk menginformasikan data keuangan mereka ke publik.

## 5. Kesimpulan, Implikasi dan Keterbatasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat implementasi prinsip GCG pada BUMD di seluruh Indonesia, khususnya prinsip transparansi. Pelaksanaan prinsip transparansi bagi perusahaan pada era modern ini sangat penting bagi semua pihak, baik pihak internal maupun pihak eksternal, terutama perusahaan yang berkaitan dengan uang negara. BUMD merupakan perusahaan yang modal pendirian perusahaan bersumber dari negara, oleh sebab itu transparansi bagi BUMD merupakan sebuah keniscayaan.
Berdasarkan penelitian ini, terbukti hanya sebagian kecil saja BUMD yang telah mengimplementasikan prinsip transparansi dalam perusahaan, tepatnya sebanyak 35% dari 57 BUMD yang diteliti. Tentu saja capaian itu sangat rendah mengingat pedoman umum GCG sudah diberlakukan di Indonesia sejak tahun 2006.
Rendahnya tingkat transparansi BUMD ini tentu sangat disayangkan, karena BUMD telah menggunakan uang negara untuk membiayai aktivitas perusahaan. Masyarakat perlu mengetahui aktivitas perusahaan, tentunya sebatas tidak melanggar tingkat kerahasiaan perusahaan.
Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memberikan kritikan dan saran yang membangun kepada BUMD, dan bagi kalangan akademisi, transparansi BUMD akan memberikan motivasi untuk meneliti BUMD. Penelitian terhadap BUMD untuk memberikan masukan yang positif bagi kemajuan BUMD itu sendiri. Bagaimanapun dunia usaha memerlukan hasil penelitian dari akademisi dalam rangka perusahaan memperbaiki kinerja perusahaan. Berdasarkan penelitian ini juga dapat diketahui bahwa hanya 21 dari 57 BUMD yang menyajikan laporan keuangan BUMD kepada publik. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak tahu bagaimana kondisi BUMD sesungguhnya, khususnya terkait dengan masalah keuangan. Keuangan perusahaan memang sesuatu yang rahasia, akan tetapi masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui kondisi keuangan BUMD, karena BUMD telah menggunakan uang negara, yaitu uang rakyat.
Berdasarkan penelitian ini juga menunjukkan penguasaan teknologi informasi terkini oleh BUMD juga rendah. Hanya 31 BUMD dari 57 BUMD yang memanfaatkan teknologi informasi pada saat ini. Padahal teknologi informasi sekarang sudah terbukti meningkatkan efisiensi dalam perusahaan. BUMD dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai bentuk komunikasi dan transparansi kepada masyarakat dengan mengunggah informasi perusahaan, khususnya kondisi keuangan perusahaan ke dalam website resmi perusahaan.
Tidak transparannya BUMD ini akhirnya menimbulkan ketidak-percayaan dalam masyarakat. Ketidak-percayaan itu akhirnya tersalurkan ke wakil rakyat yang berada di DPRD, sehingga wajar jika DRPD selalu keras dalam mengingatkan BUMD. Kondisi ini tentu saja tidak baik bagi BUMD itu sendiri. DPRD dan masyarakat merupakan pemilik bagi BUMD tersebut, dan ketidak-percayaan pemilik terhadap BUMD akhirnya membuat lingkungan bisnis memandang rendah BUMD.
Apalagi dengan banyaknya pemberitaan negatif tentang BUMD, kepercayaan masyarakat terhadap BUMD semakin menurun. Umay (2019) melaporkan dalam artikelnya bahwa KPK melakukan pemantauan terhadap BUMD yang selalu rugi. Senada, Rahardjo & Yasir (2019) menulis bahwa Mendagri memberi peringatan terhadap BUMD yang selalu merugi dengan ancaman untuk ditutup. Berita-berita serupa selalu menyertai pembicaraan tentang BUMD. Kondisi sekarang ini menunjukkan bahwa bukan hanya masyarakat saja yang sudah kehilangan kepercayaan terhadap BUMD, justru pemerintah sebagai pemilik BUMD juga sudah hilang kepercayaan terhadap BUMD. Tentu kondisi ini sudah sedemikian parah.
Memang tidak dipungkiri juga bahwa terdapat beberapa BUMD yang menunjukkan kinerja yang
bagus seperti BUMD dalam bentuk perbankan (Agustin, 2016). Walaupun dalam penelitian ini Bank Pembangunan Daerah (BPD) tidak dimasukkan sebagai objek penelitian, tetapi setiap BUMD dapat mengambil contoh bagaimana pengelolaan BPD tersebut. BPD memiliki tingkat implementasi transparansi yang tinggi, terbukti bahwa semua BPD mengunggah laporan tahunan mereka dalam website resmi perusahaan (Amdanata and Mansor, 2018b, 2018a). Selain itu terdapat juga beberapa BUMD yang sudah sangat profesional seperti PT Pembangunan Jaya Ancol (PT. Pembangunan Jaya Ancol, 2013). Beberapa contoh BUMD di atas dapat dijadikan contoh bagaimana mengelola perusahaan yang sesuai dengan pedoman GCG di Indonesia.
Sedangkan bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, mereka dapt berbuat lebih banyak menginngat pemerintag daerah adalah pemegang saham mayoritas di BUMD. Pemerintah daerah dapat memaksa pimpinan BUMD untuk membuat website resmi perus- ahaan, mengupdate website tersebut dan me- merintahkan BUMD untuk menyajikan data keu- angan perusahaan kepada public, bak itu melalui media massa atau melalui website resmi perus- ahaan.
Untuk menguji implementasi pelaksanaan GCG, penelitian ini terbatas hanya pada prinsip transparansi, sedangkan prinsip GCG di Indonesia meliputi transparansi, akuntabilitas, responsabilitas, independen dan kesetaraan serta kewajaran. Oleh sebab itu, lingkup penelitian ini masih tergolong terbatas, sementara BUMD di Indonesia berjumlah 426 perusahaan yang terdiri 113 dalam Perseroan Terbatas dan sisanya 313 dalam bentuk badan usaha lainnya (Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia, 2014). Namun begitu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk meneliti tingkat implementasi GCG lebih lanjut.
Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat menggunakan seluruh prinsip GCG yang telah diterbitkan oleh pemerintah pada tahun 2006 (National Committee on Governance, 2006). Dengan menggunakan seluruh prinsip GCG tersebut, maka penelitian selanjutnya akan lebih komprehensif dalam menilai pelaksanaan prinsip GCG oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, khususnya BUMD.

## Ucapan Terima Kasih
Tim Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan sebagai pemberi dana untuk pelaksanaan penelitian ini.

## Referensi
Agustin, H. (2016). Financial performance Islamic banking unit in Indonesia: A comparative study private banks and regional development banks. Int. J. Econ. Res . 13, 1399–1409.
Agustina, Sulia, Rice. (2017). Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial dan Nilai
Perusahaan: Dari Sudut Pandang Teori Akuntansi Positif dan Corporate
Governance. J. Din. Akunt. dan Bisnis 4, 33–44. https://doi.org/10.24815/jdab.v4i1.5697
Alwi, S., (2002). Paradigma Baru Peningkatan Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). J. Siasat Bisnis 1 , 81–91.
Amdanata, D. D., Mansor, N. (2018a). Do Political Connections Affect The Performance of Indonesian Regional Development Banks? Int. J. Accounting, Financ. Bus . 3, 109–118.
Amdanata, D. D., Mansor, N. (2018b). Government Ownership and Competitive Advantage : The Impact on Performance of
Indonesian Regional Development Banks. Int. J. Acad. Res. Bus. Soc. Sci . 8, 755– 765. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v8- i12/5070
Amdanata, D. D., Mansor, N. (2016). Perbandingan Penerapan Good Corporate Governance pada BUMD Provinsi Riau dengan BUMD DKI Jakarta (Perbandingan dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol), in: 1st CELSciTech 2016. Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia.
Anum, R. N. (2016). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Motivasi Kerja Karyawan Pada PDAM Kota Madiun. Equilbirium J. Ilm.
Ekon. dan Pembelajarannya 4. https://doi.org/10.1017/CBO978110741532 4.004
Bruton, G. D., Ahlstrom, D., Wan, J. C. C. (2003). Turnaround in East Asian Firms: Evidence from Ethnic Overseas Chinese Communities. Strateg. Manag. J . 24, 519– 540. https://doi.org/10.1002/smj.312
Bushman, R. M., Piotroski, J. D., Smith, A. J. (2004). What Determines Corporate Transparency? J. Account. Res . 42, 207– 252.
Bushman, R. M., Smith, A. J. (2003). Transparency, Financial Accounting Information, and Corporate Governance. Econ. Policy Rev . 9, 65–87. https://doi.org/10.1016/S0165- 4101(01)00027-1
Harefa, M. (2010). Pengelolaan BUMD/Perusahaan Daerah di Provinsi Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Selatan. Kajian 15, 199–226.
Holida, F., Suryadi, H. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan. J. Demokr. Oton. Drh . 10, 1– 26.
Ilham, A. M. (2013). Persepsi Jurnalis Terhadap Citizen Journalism (Studi Deskriptif Kuantitatif Persepsi Jurnalis Anggota AJI Kota Medan Terhadap Citizen Journalism). FLOW 2, 1–8.
Kalalo, N. P., Tinangon, J. J., Elim, I. (2014). Pengukuran Kinerja Keuangan Pada
Pemerintah Kota Manado. J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis dan Akunt. 2, 606–616.
Kamaluddin, R. (2011). Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah. Visimedia, Jakarta.
Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia. (2014). Regional Government- Linked Companies (Badan Usaha Milik Daerah) [WWW Document]. URL http://keuda.kemendagri.go.id/datin/index/2 /2014
Mohamed, T., Olfa, B. J., Faouzi, J. (2014). Corporate Social Disclosure: Explanatory Theories and Conceptual Framework. Int. J. Acad. Res. Manag . 3, 208–225. https://doi.org/10.1057/9781137414694.00 08
National Committee on Governance,. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta.
Neokleous, C. I. (2015). Executive Compensation as a Corporate Governance Problem. Essex Student Res. Online 7, 27–41.
Nugroho, W., Na’imah, T. (2012). Studi Deskriptif Kuantitatif Tentang Motivasi Belajar Warga Belajar Kelas XI Paket C Setara SMA di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
Purwokerto. Psycho Idea 12, 31–36.
Nurdhiana, Bodroastuti, T. (2014). Peran Audit Internal dalam Penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara Provinsi Jawa Tengah. Din. Akuntansi, Keuang. dan Perbank. 3, 114– 128.
OECD. (2004). OECD Principles of Corporate
Governance. OECD.
Priyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif, Revisi 200. ed. Zitama Publishing, Surabaya.
PT. Pembangunan Jaya Ancol. (2013). Annual Report PT Pembangunan Jaya Ancol 2013. Jakarta.
Rahardjo, D. B., Yasir, M. (2019). Mendagri: BUMD Merugi Dihapus Saja [WWW Document]. JPNN.com. URL https///www.jpnn.com/news/mendagri- bumd-merugi-dihapus-saja (accessed 10.15.19).
Rumende, H. J., Rumate, V. A., Rotinsulu, D. C. (2019). Analisis Konstribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi di PT Bank Sulutgo). J. Pembang. Ekon. dan Keuang. Drh. 19, 1– 18. https://doi.org/10.1017/CBO978110741532
4.004
Sari, N. Z .M., Purwanegara, H. M. D. (2016). The Effect of Quality Accounting Information System in Indonesian Government (BUMD at Bandung Area). Res. J. Financ. Account . 7, 301–302.
Sauqi, Y. R., Albintani, M. (2013). Tinjauan Ekonomi Politik Badan Usaha Milik Daerah. J. Demokr. Oton. Drh . 11, 71–143. Sukmana, W., Firmansyah, I. (2014). Analisis Problematika Kinerja BUMD Non- Keuangan di Jawa Barat: Aplikasi Metode Analytic Network Process. Sustain. Compet. Advant. 4, 48–62.
Umay, (2019). KPK Berikan Atensi Tiga BUMD Kepri Yang Terus Merugi [WWW Document]. kumparan.com. URL https///kumparan.com/kepripedia/kpk- berikan-atensi-tiga-bumd-kepri-yang-terus- merugi-1rMhI4A9HC6 (accessed 10.15.19). Uyar, A., Gungormus, A. H., Kuzey, C. (2017). Impact of the Accounting Information System on Corporate Governance: Evidence from Turkish Non-Listed Companies. Australas. Accounting, Bus. Financ. J. 11, 9–27. https://doi.org/10.14453/aabfj.v11i1.3.