## PERAN PENDAMPINGAN DESA DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG DESA DI JAWA TENGAH -TAHUN 2018.

## SUHARTO
Dosen Ilmu Politik , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wahid Hasyim Semarang
Email : hartoss@gmail.com

## Abstract
Village Facilitation is an activity to carry out community empowerment actions through assistance, organization, direction and facilitation of the Village. Village facilitation in the framework of implementing Law Number 6 of 2014 concerning Villages is very important in determining its success. Seeing the current condition of the village which is very heterogeneous in terms of quantity, quality or capacity and even the potential of natural resources and human resources is very varied, the role of village assistance in the framework of implementing the Village Law is very important in helping villages implement the mandate of the Village Law. To find out more about the role of village assistance, in this study the problem is: "What is the role of village assistance in the context of the implementation of the Village Law in Central Java-2018 ?. Village Community Empowerment is an effort to develop community independence and prosperity by increasing knowledge, attitudes, skills, behavior, abilities, awareness, and utilizing resources through the determination of policies, programs, activities, and assistance in accordance with the essence of the problems and priorities of the needs of the village community. The objectives of assisting villages in Ministerial Regulation (Permendes No 3 of 2015) include: a. Increasing the capacity, effectiveness and accountability of village governance and village development; b. Increasing the initiative, awareness and participation of the Village community in participatory village development; c. Increase the synergy of inter-sectoral village development programs; d. Optimizing village local assets emancipatively. The Village Facilitator is assigned to assist the Village in organizing Village development and empowering the Village community in Central Java. Village Facilitators carry out the task of assisting Villages in the implementation of the Village Law in Central Java which includes: a. assist the Village in planning, implementing, and monitoring Village development and empowering the Village community; b. assist the Village in carrying out management of basic social services, development of the Village economic effort, utilization of natural resources and appropriate technology, construction of Village infrastructure, and empowerment of the Village community; c. conduct capacity building for the Village Government, Village community organizations in terms of development and empowerment of the Village community; d. organizing within village community groups; e. increase capacity for Village Community Empowerment Cadres and encourage the creation of new Village development cadres; f. assist the Village in participatory rural development; and g. coordinate assistance at the sub-district level and facilitate reports on the implementation of assistance by the Camat to the District / City Governments throughout Central Java.

## Keywords: Village Facilitation, Implementation of Village Law

## A. PENDAHULUAN
Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa. Pendampingan Desa dalam rangka implementasi UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa sangat penting dalam menentukan keberhasilannya. Melihat kondisi Desa saat ini yang sangat heterogen sekali baik kuantitas, kualitas atau kapasitasnya dan bahkan potensi SDA dan SDM nya sangat bervariatif, maka peran pendampingan desa dalam rangka implementasi UU Desa ini sangat penting dalam membantu desa melaksanakan amanah UU Desa tersebut.
Salah satu wujud pendampingan desa adalah fasilitasi msyawarah desa. Musyawarah desa adalah forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa untuk mendiskusikan dan memutuskan hal yang dianggap penting menyangkut kebutuhan masyarakat desa serta sebagai pegangan pemerintah desa dan lembaga lain di desa untuk melaksanakan tugasnya. Adapun tujuan pendampingan desa menuju desa mandiri. Desa mandiri atau kemandiian desa adalah desa dengan kewenangan yang dimiliki, mengelola asset-aset desa yang dikuasainya untuk memenuhi hak dasar masyarakat, memperkuat dan memajukan desa. Desa yang mampu mengadakan sendiri layanan air bersih, menyediakan sumber pangan utama, berinovasi menyediakan listrik terbarukan dan seterusnya adalah gambaran desa mandii.
Pendampingan desa diperlukan sekali dalam impementasi UU Desa karena melihat realitas kondisi desa saat ini yang sangat heterogen sekali baik kuantitas, kualitas atau kapasitas Pemerintahan Desa. Dan bahkan potensi SDA dan SDM nya sangat bervariatif kondisi dilapangan dalam rangka implementasi UU Desa ini. Maka perlu adanya perhatian kita bersama kepada Desa yaitu tentang kualitas dan kuantitas kelembagaan Desa, SDM dan SDA nya untuk mensikapi diberlakukannya UU tersebut. Untuk itu diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui sejauh mana peran Pendampingan Desa dalam implementasi UU Desa di Jawa Tengah tahun 2018. Adapun permasalahan yang diteliti adalah : Bagaimanakah peran pendampinan desa

## B. METODE PENELITIAN
Pendampingan desa diperlukan sekali dalam impementasi UU Desa, pertama karena melihat realitas kondisi desa saat ini yang sangat heterogen sekali baik kuantitas, kualitas atau kapasitas Pemerintahan Desa diperlkan pendampingan desa. Kedua, bahkan potensi SDA dan kualitas SDM desa sangat bervariatif kondisi dilapangan dalam rangka implementasi UU Desa ini. Maka perlu adanya perhatian kita bersama kepada Desa yaitu tentang kualitas dan kuantitas kelembagaan Desa, SDM dan SDA nya untuk mensikapi diberlakukannya UU tersebut.
Ketiga, Perangkat Desa yang tersedia kapasitasnya masih perlu ditingkatkan, karena belum ada pelatihan-pelatihan khusus dan sistematis yang diberikan kepada perangkat desa maupun kelembagaan desa (BPD dll) terkait pelaksanaan / implementasi UU Desa. Keempat, Penyiapan Perencanaan Pembangunan Desa (RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa). Berdasarkan PP 43 /2014 psl 114-115 dan PP 60 /2014 psl 20 disebutkan penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Jangka Menengah Desa (RKPDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Hal ini peran pendampingan desa sangat dibutuhkan dalam fasilitasi implementasi UU Desa untuk mewujudkan desa mandiri sesuai amanah Undang-Undang tersebut
Makna dan hakekat kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dilaksanakan oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk kepentingan masyarakat (public interest). Kepentingan masyarakat ini merupakan keseluruhan yang utuh dari perpaduan dan kristalisasi pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan tuntutan- tuntutan (demands) dari rakyat. Edward dan Sharansky dalam Wahab (1997) mengutarakan bahwa : “kebijakan publik itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan-peraturan, perundang-undangan atau dalam bentuk pidato-pidato pejabat teras pemerintah ataupun berupa program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Sedangkan dalam kehidupan masyarakat bernegara saat ini, baik individu, berkelompok maupun masyarakat sangat dipengaruhi oleh negara. Pengaruh ini dapat dicermati atau dirasakanmulai seseorang dilahirkan sampai mati dalam berbagai bentuk pengaturan dan kontrol Pemerintah yang bertindak atas nama negara. Fenomena ini merupakan perwujudan diterimanya welfare state. Oleh sebab itu intervensi negara akan memberikan bentuk beragam dari pelayanan publik yang dilakukan Pemerintah.
United Nations, dalam Wahab (1997) mendefinisikan: “kebijakan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.
Sedangkan Anderson memberikan pengertian kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu”. Menurut pakar analisis Kebijaksanaan berkebangsaan Inggris Brian W.Hongwood dan Luwis A. Gunn (1989) telah mengelompokkan istilah kebijaksanaan dalam beberapa macam yaitu : (1) Kebijaksanaan sebagai suatu merk bagi suatu bidng kegiatan tertentu (Policy as a label for a filed of activity); (2) Kebijaksanaan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum atau keadaan tertentu yang dikehendaki ( Policy as specific proposals ); (3) Kebijaksanaan sebagai keputusan- keputusan pemerintah ( Policy as decision of government ): (4) Kebijaksanaan sebagai bentuk pengesahan formal ( Policy as formal authorization); (5) Kebijaksanaan sebagai program (Policy as programme); (6) Kebijaksanaan sebagai keluaran ( Policy as output ); (7) Kebijaksanaan sebagai hasil akhir ( Policy as outcome); (8) Kebijaksanaan sebagai teori atau model (Policy as theory or model ); dan (9) Kebijaksanaan sebagai proses ( Policy as proses ).
Teori atau konsep kebijakan publik yang telah diuraikan tersebut, dapat dikatakan bahwa UU Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan out put kebijakan publik. Dan sekarang ini sudah dimulai tahapan selanjutnya yaitu implementasi dari kebijakan tersebut. Untuk meaksanakan UU Desa ini sudah diatur tentang adanya pendampingan desa. Maka perlu kita ketahui peran pendampingan desa di Jawa Tengah saat ini. Karena UU Desa ini bisa berjalan dengan baik dan efektif manakala ada pendampingan untuk meningkatkan kemampuan dari pemerintahan desa dan masyarakat desa dalam melaksanakannya.
Tiga komponen dasar utama suatu kebijakan publik yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut. Komponen yang terakhir tersebut, birokrasi harus menterjemahkannya sebagai program- program aksi dan proyek. Didalam cara tersebut terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain yaitu siapa
pelaksana atau implementatornya, berapa besar dan darimana dana diperoleh, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan tersebut diukur. Untuk mengukur efektivitas suatu kebijakan dalam memecahkan suatu masalah sangat terkait dengan kualitas substansi atau kualitas isi dari kebijakan dan kontek implementasi kebijakan tersebut, karena tujuan suatu kebijakan diimplementasikan pada hakekatnya untuk mendapatkan suatu perubahan atau peningkataan baik secara kualitas maupun kuantitas suatu masalah yang menjadi obyek kebijakan (Samodra Wibawa. 1994).
Gambaran implementasi suatu kebijakan berdasarkan isi dan kontek implementasinya menurut Grindle (dalam Samudra Wibawa) sebagai berikut :

## Diagram : Implementasi Kebijakan Berdasarkan Isi dan Kontek Implementasinya
Tujuan Kebijakan Tujuan Yang Ingin Dicapai

## a. Isi Kebijakan :
1. Kepentingan yg dipengaruhi 2. Tipe manfaat
3. Derajat perubahan yg diharapkan
4. Letak pengambilan keputusan
5. Pelaksanaan Program 6. suberdaya yg dilibatkan b. Kontek Implementasi 1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yg terlibat 2. Karakteristik lembaga & penguasa 3. Kepatuhan & daya tanggap Melaksanakan Kegiatan Dipengaruhi : Hasil Kebijakan : 1. Dampak pada masyarakat,individu dan kelompok 2. Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat. Program aksi dan Proyek Individu yg didesain dan dibiayai Program yg dijalankan sesuai yg direncanakan Mengukur Keberhasilan Program
Tujuan pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri (Permendes No 3 Tahun 2015) meliputi: a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa; b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris. Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa di Jawa Tengah agar berjalan tepat sasaran dan efektif sesuai amanah UU Desa tersebut.
Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa dalam rangka imlementasi UU Desa di Jawa Tengah meliputi hal-hal sebagai berikut : a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa; e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru; f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Sumber : Pelatihan Pendamping Desa Jateng 2018
Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan maupun kesuksesan UU Desa dalam pengembangan dan pembangunan desa. Namun secara khusus dapat disampaikan bahwa diperlukan sekali peran pendampingan desa yang dilakukan secara integrasif, karena situasi kondisi dan kesiapan desa terkait kapasitas pemeintahan desa, SDM masyarakat desa, SDA masing-masing desa dan kondisi lainnya, yang masih sangat heterogen. Dan memang secara realitas dilapangan masih memerlukan pendampingan desa intensif dan integrasif untuk melaksanakan amanah UU Desa agar tercapai secara efektif dan tepat sasaran.
Dalam penelitian ini instrumen yang dipakai adalah metode dokumentasi. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku / literatur, dokumen lapoaran-laporan , peraturan-peraturan, notulen rapat, majalah/koran, media sosial dan sebagainya. Dalam penelitian literatur, maka teknik pengumpulan data menggunakan teknik library reseach (penelitian pustaka), yaitu dengan mengambil data dari buku-buku, artikel, dan website/internet. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu
berusaha menguraikan, menjelaskan penyebab suatu masalah berdasarkan data dan fakta yang ada. Dalam penelitian ini analisis datanya diperoleh melalui interpretasi dokumentasi yang terkumpul, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara sistematis dan akurat.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## C.1. Gambaran Umum Implementasi UU Desa Di Jawa Tengah Tahun 2018
Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jawa Tengah juga terdiri atas 3 kota administratif, yaitu Kota Purwokerto, Kota Cilacap, dan Kota Klaten. Namun sejak diberlakukannya Otonomi Daerah tahun 2001 kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten. Menyusul otonomi daerah, 3 kabupaten memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten Magelang (dari Kota Magelang ke Mungkid), Kabupaten Tegal (dari Kota Tegal ke Slawi), serta Kabupaten Pekalongan (dari Kota Pekalongan ke Kajen).
Visi Pemerintahan Jawa Tengah 2018-2023 yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahteran Dan Berdikari: Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Sejahtera : prinsipnya adalah terwujudnya ketercukupan kebutuhan dasar masyarakat sesuai peri- kemanusian dan peri-keadilan yaitu terbebas dari ketidakmerdekaan karena kebodohan, kesakitan, kelaparan, kepanasan dan kehujanan, hubungan social yang tidak nyaman dan diskriminasi, sara, miskin, gaptek, isolasi, bodo, defabel, gender, atau karena jeleknya infrastruktur, fisik, dan sosial ekonomi budaya. Berdikari merupakan metode sekaligus tujuan : (1) sebagai metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis modal pokok milik sendiri, SDA, SDM, sumber daya budaya, sumber daya sosial, smber daya ekonomi, sedang modal dari luar merupakan tambahan. (2) sebagai tujuan mampu memenuhi ketercukupan kebutuhan pokok sendiri secara berdaulat. Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi : Laku yang merupakan sikap, watak dan perilaku pemerintahan dan pembangunan.
Adapun Misi Pemerintahan Jawa Tengah 2018-2023 yaitu (1) Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2). Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota; (3). Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; (4). Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.
Dari visi dan misi tesebut dijabarkan dalam 10 Program Unggulan Jawa Tengah 2018-2023 yaitu : (1). Sekolah Tanpa Sekat : pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender antikorupsi dan magang untuk siswa SMA/SMK. Pembelajaran dimana saja dan kapan saja, integrasi pendidikan formal, informal, dan nonformal; (2). Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru ngaji. Menuju kehidupan yang saling mensejahterakan, hubungan social yang aman dan nyaman serta tanpa diskriminasi; (3). Reformasi birokrasi di Kabupaten/Kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi; Satgas Kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni. (4). Satuan yang aktif dalam pendataan, perumusan masalah dan penyelesaian, dan pelaporan dalam pengentasan kemiskinan; (5). Obligasi daerah sebagai alternatif sumber pembiayaan pembangunan, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk wirausaha muda; (6). Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan; (7). Pengembangan transportasi massal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi; (8). Pembukaan Kawasan Industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi. Seiring dengan semakin tersedianya infrastruktur, perluasaan kawasan industry perlu dilakukan berdasar prinsip pembangunan ekonomi yang menyebar, inklusif (terintegrasi), dan berkualitas ; (9). Rumah sakit tanpa dinding, sekolah khusus biaya pemerintah bagi siswa miskin (gratis) untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah diniyah dan difabel (menyatukan kesehatan dan pendidikan serta budaya); (10). Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.
Adapun target penurunan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2023 dengan asumsi bahwa diperlukan intervensi program, proyek dan kegiatan secara terus menerus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat yang berdampak besar
terhadap penurunan kemiskinan. Target penurunan kemiskinan Jawa Tengah terlihat pada tabel berikut :

## Tabel Target Penurunan Kemiskinan Jawa Tengah
TAHUN 2019 (%) TAHUN2020 (%) TAHUN 2021 (%) TAHUN 2022 (%) TAHUN 2023 (%) 11,01 - 12,01 10,46 - 11,46 9,91 - 10,91 9,53 - 10,53 9,01 - 10,01
Sumber : Pelatihan Pendamping Desa Jateng 2018
Pada tahun 2018 Provinsi Jawa Tengah mendapat alokasi Dana Desa sebesar Rp. 6.735.002.226.000,- lebih besar dari tahun sebelumnya 2017 yaitu Rp. 6.384.442.058.000,- atau naik Rp.350.560.168.000,- untuk 7.809 desa di 29 Kabupaten . Besaran dana desa perdesa rata-rata ± Rp. 862.466.670,- penetapan anggaran per desa di dukung dengan diterbitkanya regulasi / perda Kabupaten masing - masing yang mengatur tentang ketentuan dan penggunaannya Dana desa tersebut. Besaran pagu dana desa yang diperoleh Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 terus meningkat secara signifikan, terihat dalam diagram berikut :
(Sumber data KPW 4 Jateng, 2018)
Adapun rata-rata dana desa yang diterima perdesa semakin meningkat dari tahun 2015 sebesar Rp. 286.895.645,- dan pada tahun 2018 meningkat sebesar Rp. 862.466.670,-. Perkembangan rata-rata dana desa dapat dilihat dalam diagram berikut ini :
(Sumber data KPW 4 Jateng, 2018)
Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Jawa Tengah telah diberlakukan, jika dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya bahwa desa tidaklah sekedar pemerintahan desa, namun desa sebagai suatu kesatuan sosial-budaya, ekonomi, dan juga politik dan hukum. Maka, kebijakan dan regulasi tentang desa di Jawa Tengah ke depan harus lebih dari sekedar pemerintahan desa itu. Kebijakan dimaksud haruslah mengarah pada realisasi pengakuan atas hak asal-usul yang melihat desa baik sebagai persekutuan sosial dan budaya; desa sebagai persekutuan hukum, politik, dan pemerintahan; dan desa sebagai persekutuan ekonomi (sebagai ekspresi dari penguasaan desa atas sumber-sumber kehidupan yang menjadi ulayatnya.
UU Desa semenjak diundangkan 5 tahun lalu, merupakan suatu kebijakan menjadi arena pertaruhan gagasan dalam implementasinya. Apa sesungguhnya yang sudah terjadi dalam 5 tahun implementasi UU Desa itu yang perlu kita ketahui bersama. Tampaknya, tidak mudah untuk menarik kesimpulan yang paripurna. Tidak adanya data awal yang valid digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan UU Desa yang integratif. Hal itu telah menyulitkan para pihak untuk mengevaluasi capaian implementasi UU Desa dalam 5 tahun terakhir khususnya capaian secara kualitatif.
Sehingga capaian Provinsi Jawa Tengah dalam lebih banyak secara kuantitatif pelaksanaan dan penyerapan kegiatan fisik, dan menyelesaikan pendataan untk capaian secara kualitatif agar ke depan menjadi bahan pijakan melakukan evaluasi pelaksanaan UU Desa.

## C.2. Peran Pendampingan Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Desa di Jawa Tengah Tahun 2018.
Dalam melakukan visi misi dan pogram Provinsi Jawa Tengah tersebut, merupakan rakyat sebagai subjek dan mendahulukan yang dibelakang (terbelakang /miskin) yaitu :
daerah perdesaan : buruh tani, petani gurem, buruh industri kecil, pekerja serabutan pedesaan. kuli bangunan. Sedangkan , daerah pekotaan : kuli bangunan, pekerja serabutan perkotaan, dan pedagang asongan. Desa sebagai fokus yaitu membangun dari daerah pinggiran, hal ini seperti tergambar dalam diagram berikut :
Visi, misi dan program Provinsi Jawa Tengah tersebut sangat mendukung, berkaitan dan relevan dengan implementasi UU Desa atau lebih dikenal masyarakat program dana desa yang baru 4-5 tahun berjalan diberlakukan seluruh desa di Indonesia. Povinsi Jawa Tengah dalam visi misinya tahun 2018-2023 lebih fokus menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari : tetep mboten korupsi, mboten ngapusi dengan rakyat sebagai subjek dan desa merupakan fokus utamanya.
Sumber : Pelatihan Pendamping Desa Jateng 2018
Dalam pasal 12 Permendes No.3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa terdapat 7 (tujuh) tugas pokok yang melekat pada seorang pendampind desa dalam pendampingan desa. Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa dalam imlementasi UU Desa di Jawa Tengah yang meliputi: a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa; e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru; f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Tugas pokok Pendamping Desa yang utama adalah mengawal implementasi UU Desa dengan memperkuat proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping Desa dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : (1) Fasilitasi penetapan dan pengelolaan kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul; (2) Fasilitasi penyusunan dan penetapan peraturan desa yang disusun secara partisipatif dan demokratis ; (3) Fasilitasi pengembangan kapasitas para pemimpin desa untuk mewujudkan kepemimpinan desa yang visioner, demokratis dan berpihak kepada kepentingan masyarakat desa ; (4) Fasilitasi demokratisasi desa ; (5) Fasilitasi kaderisasi desa ; (6) Fasilitasi pembentukan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan desa ; (7) Fasilitasi pembentukan dan pengembangan pusat kemasyarakatan (community center) di desa dan/atau antar desa; (8) Fasilitasi ketahanan masyarakat desa melalui penguatan kewarganegaraan, serta pelatihan dan advokasi hukum ; (9) Fasilitasi desa mandiri yang berdaya sebagai subyek pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa yang dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel; (10) Fasilitasi kegiatan membangun desa yang dilaksanakan oleh supradesa secara partisipatif, transparan dan akuntabel; (11) Fasilitasi pembentukan dan pemngembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa); (12) Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga dan (13) Fasilitasi pembentukan serta pengembangan jaringan sosial dan kemitraan.
Pendampingan desa di Provinsi Jawa Tengah samapai pada akhir 2018 telah dilakukan pendampingan desa dengan berbagai macam kegiatan sebagaimana tugas pokok dan fungsi pendamping desa tersebut. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang akan direncanakan. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa. Musrenbang adalah forum perencanaan program yang diselenggarakan oleh lembaga publik, yaitu pemerintah desa, bekerjasama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya.
Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia baik dari dalam maupun luar desa. Untuk mewujudkan semua mimpi desa sebagai desa mandiri dan sejahtera di Provinsi Jawa Tengah peran pendamping desa sangat menentukan dalam memfasilitasi dan mendampingi masyarakat desa.
Peningkatan kapasitas pendamping desa terus dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam upaya percepatan pembangunan di desa-desa. Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, pendamping desa sanagat diperlukan dalam upaya pendampingan program dana desa dan program inovasi desa. "Pendamping desa ini kan salah satu pilar yang sangat penting untuk pembangunan desa. Desa-desa perlu pendampingan dan kapasitasnya kita tingkatkan terus," katanya dalam keterangan tertulis (22/11/2018). Pada saat memberikan arahan pada acara Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa se-Provinsi Jawa Tengah di Semarang.
Acara Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pendamping Desa se-Provinsi Jawa Tengah ini dilaksanakan pada 19-23 November dan dihadiri sekitar 1.380 pendamping desa, 141 Pelatih dari tenaga ahli. Pelatihan ini melingkupi isu-isu pengembangan inovasi desa dan mempertegas posisi pendamping desa. Dana desa pada tahun depan lebih banyak dipakai untuk pemberdayaan masyarakat. Sebab peningkatan sumber daya manusia sangat penting, dan pemberdayaan ekonomi desa. Dengan adanya pendamping desa ini diharapkan bisa memunculkan potensi dan inovasi di desa-desa untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa. "Kita bisa mencontoh desa-desa yang BUMDes-nya sukses, sekarang sudah banyak BUMDes yang membayar pajaknya lebih besar dari dana desa yang diterima. Nah ini kita copy, kita tularkan melalui pendampingan pendamping-pendamping desa supaya disampaikan ke perangkat dan masyarakat desa binaannya masing-masing," jelasnya.
Lebih lanjut Mendes PDTT mengatakan, pelatihan kepada pendamping desa ini terus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pendamping desa. Salah satunya untuk menggenjot program inovasi desa. Sebab dengan inovasi desa, desa-desa lebih cepat maju, contohnya seperti di Desa Kutuh, Bali. Karena inovasinya membelah tebing yang awalnya untuk budidaya rumput laut, ternyata bisa menjadi jalan ke pantai dan menjadi
desa wisata dengan Pantai Pandawa-nya. Tahun lalu sekitar 1 juta wisatawan yang berkunjung dengan penghasilan desanya dari BUMDes/ Badan Usaha Milik Desa Adat (BUMDA) sebesar Rp 34 Miliar, penghasilan bersih Rp 14 miliar dan Pajak Rp 3 miliar, padahal dana desanya Rp 800 juta."Dengan bursa inovasi desa, keberhasilan desa lain kita copy. Kalian tinggal ambil saja dari media sosial, website kemendesa.go.id, atau inovasi desa.kemendes.go.id ada ribuan video contoh pemberdayaan ekonomi seperti desa-desa wisata. Saya yakin inovasi-inovasi ini akan membantu pertumbuhan ekonomi di desa-desa dan membantu pendamping desa jadi pengusaha-pengusaha di masa datang," paparnya memberi semangat dan optimisme.
Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo juga mendorong para pendamping desa untuk menjadi pengusaha-pengusaha di desa. "Kalian tidak mungkin jadi orang kaya karena jadi pendamping desa. Tapi kalian bisa kaya karena pernah menjadi pendamping desa. Gimana caranya? Kalian para pendamping desa tahu potensi desa. Akan ada banyak peluang di desa. Saya berharap kalian lihat kesempatan di desa untuk peluang- peluang usaha di desa. Saat ini Kemendes PDTT dengan World Bank sedang membangun bagaimana mendidik jiwa entrepreneur pendamping desa," tegasnya. Beliau pun mengungkapkan bahwa pendamping desa bisa berkontribusi pada pengembangan ekonomi berupa BUMDes. Pemerintah membentuk PT Mitra BUMDes Nusantara bekerja sama dengan BUMDes membentuk PT Mitra BUMDes desa. Nantinya akan salurkan pupuk, sembako dan lainnya kemudian ke warung-warung, desa-desa, bisa kerja sama juga dengan Pertamina melalui pompa-pompa bensin, Indo grosir, e-commerce.
Pada akhir penguatannya pada pendamping desa Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo mengatakan "Kalian bisa lihat peluang-peluang itu. Kalian bisa bikin satu usaha," ujarnya. Terkait kontrak pendamping desa, Eko mengungkapkan ada sekitar 40 ribu pendamping desa yang sudah mendapatkan pelatihan dari pemerintah dengan biaya Rp 2 triliun, yang akan terus ditingkatkan kapasitasnya. "Jadi jangan takut kontrak diputus kalau berkinerja baik, kita juga supaya tidak memulai mendidik lagi dari nol kalau rekrut lagi pendamping desa yang baru. Saya lebih butuh pendamping desa, ketimbang pendamping desa butuh saya," pungkasnya.
Peran pendampingan desa juga membentuk dan memperkuat networking Desa, merupakan salah satu misi dari pemberdayaan desa dan menjadi tugas penting yang
harus diemban oleh pendamping desa. Tujuh peran pendamping desa dalam mengawal menuju kemandirian desa yaitu : (1) Pengembangan kapasitas pemerintah; (2) Memperkuat organisasi-organisasi warga; (3) Memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa; (4) Memfasilitasi pembangunan partisipatif; (5) Merajut jejaring dan kerjasama Desa;(6) Menjebatani antara pemerintah dan masyarakat; (7) Mengorganisasi dan membangun kesadaran kritis warga.
Dalam implementasinya, UU ini masih mengalami berbagai kendala, khususnya dalam pengelolaan dana desa. Berkaitan dengan pengelolaan dana desa, ada beberapa aspek penting yang menjadi perhatian dalam implementasi UU desa, yaitu tata kelola desa, pengelolaan dana desa, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Untuk dapat berhasil dalam ketiga aspek tersebut, perlu ada perhatian terhadap implementasi UU Desa sejak dalam proses formulasi hingga implementasinya. Sementara itu, dari aspek implementasinya, pengelolaan dana desa yang melibatkan tiga kementerian yang berbeda menimbulkan adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan fungsi dari masing- masing pihak..
Implementasi UU Desa yang menjadi pokok fokus pada implementasi dana desa, adapun penyerapan dana desa di Jawa Tengah (tahun 2018) dapat dilihat dalam grafik dibawah ini :
(Sumber data KPW 4 Jateng, 2018)
(Sumber data KPW 4 Jateng, 2018)
Adapun penyerapan dana desa (pencairan & penggunaan) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 tergamabar pada grafik sebagai berikut :
(Sumber data KPW 4 Jateng, 2018)
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyebut pendampingan dan pengawasan menjadi kunci dalam memantau penggunaan dana desa. Saat ini pemerintah memiliki Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk membantu tata kelola keuangan pedesaan. Namun, jumlahnya
masih 30 ribu dari 74 ribu desa yang ada di Indonesia. Ia mengatakan pemerintah menargerkan 100 persen Siskuedes pada 2018. Pemerintah memiliki aplikasi Ruang Desa untuk pendamping desa dan pengelola dana desa. Ia meminta pengelola dana desa tak segan menanyakan kesulitan dan kendala dalam memanfaatkan anggaran untuk kepentingan desa. Pemerintah akan memperjelas koridor dan menyederhanakan aturan penggunaan dana desa. Korupsi ada di semua lini, tak terkecuali dana desa,kendati demikian potensi korupsi dana desa kecil, karena banyak pihak-pihak yang mengawasi.
Untuk lebih jauh melihat hasil kualitas dan kuantitas Sarpras 2018 implementasi UU Desa di Provinsi Jawa Tengah, tergamabar dalam grafik berikut :
(Sumber data KPW 4 Jateng, 2018)
Pengawalan dan pendampingan dana desa pada 2019 akan diperketat. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Tata Laksana Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Undang Mugopal mengatakan Kemendes PDTT bekerja sama dengan Kejaksaan Agung dalam pendampingan dan pengawalan dana desa. Undang Mugopal menjelaskan, sejauh ini kerja sama antara
Kemendes dan Kejaksaan sudah berlangsung dengan baik. Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4) daerah juga telah melakukan perannya memberi pengawalan pendampingan hingga desa di kawasan pelosok.
Meskipun ditemukan penyimpangan dalam penyerapan dana desa, pihaknya mengklaim jumlah penyimpangan secara nasional kurang dari satu persen dari keseluruhan dana desa yang dikucurkan pemerintah. "Dari 74 ribu sekian dana desa yang tersalurkan, jumlah penyimpangan sudah kurang dari satu persen. Tapi tetap kami perketat pengawasan dan pendampingannya," Senada dengan Undang Mugopal, Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Agung, Ranu Mihardja juga mengaku pengawalan dan pendampingan kejaksaan untuk dana desa terus diperketat. Selain memberikan sosialisasi bersama Kemendes PDTT pihaknya juga terus melakukan koordinasi internal kejaksaan guna melakukan pengawalan pendampingan dana desa. "Itu semua untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan. Dalam pengelolaannya kepala desa juga harus terbuka dan transparan,".
Kemendes PDTT telah menggelar sosialisasi prioritas penggunaan dana desa sesuai peraturan Menteri Desa PDTT No.19 tahun 2017. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyambut baik sosialisasi yang digelar Kemendes dan kejaksaan tersebut. "Pemberian sosialisasi prioritas itu penting terlebih bagi desa-desa yang membutuhkan bantuan. Selain lebih mudah pengawasanya, penggunaan dana sesuai prioritas cenderung mampu mengurangi penyimpangan," kata Ganjar.
Pendampingan desa di Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat desa yang mandiri. Pemerintah pusat melalui UU Desa mendorong setiap desa untuk mendirikan BUM Desa dalam pendampingannya. Maka Provinsi Jawa Tengah dalam pendampingan desa selama ini meyakini bahwa dengan keberadaan BUM Desa akan membawa perubahan di bidang ekonomi dan sosial di Jawa Tengah . Bahwa BUM Desa harus ada strategi agar mampu menggali potensi optimalisasi aset atau sumber daya alam desa.
Adapun hasil pendampingan desa terkait BUMDes, dapat dilihat perkembangan BUMDes di Jawa Tengah pada tahun 2018 berikut ini :
(Sumber data KPW 4 Jateng, 2018)
Dalam realita dilapangan menunjukkan ada beberapa BUMDes Provinsi Jawa Tengah yang saat sekarang sudah mandiri dan juga beberapa pemasalahan . Adapun indikatornya dapat dilihat sebagai berikut : (Sumber data KPW 4 Jateng, 2018)

## a) Potensi Ekonomi
BUM Des selain menjadi potensi ekonomi juga ruang transaksi ekonomi masyarakat desa, BUM Desa berpotensi menyumbang desa dalam bentuk Pendapatan Asli Desa, dimana keuntungan bersih BUM Desa dialokasikan untuk pemasukan Desa. Keberadaan BUM Desa memungkinkan perputaran uang terjadi di desa yang kemanfaatannya akan dirasakan untuk seluruh elemen masyarakat dalam mengelola BUMDes dengan baik.

## b) Potensi Sosial
BUMDes yang menaungi beberapa unit usaha desa memungkinkan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat usia produktif. Sebagian masyarakat terserap menjadi tenaga kerja di rumah sendiri tanpa harus urbanisasi, sekaligus mengurangi angka pengangguran. Selain masyarakat dapat mengakses lapangan kerja di BUM Desa, kelompok ekonomi produktif akan mendapat ruang baru untuk memasarkan produknya melalui kios-kios di sekitar lokasi BUMDes.
BUMDesa pun melakukan beberapa kegiatan sosial. Keberadaan BUM Desa menunjukkan jika secara internal masyarakat memiliki dorongan perubahan yang cepat dalam kehidupan bermasyarakat, menumbuhkan kesadaran kolektif untuk memperbaiki kualitas hidup, dan mencari peluang yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan. Hal ini terbangun oleh adanya rasa saling mempercayai, kohesivitas, tindakan proaktif, dan
hubungan internal-eksternal dalam membangun jaringan sosial didukung oleh semangat kebajikan untuk saling menguntungkan sebagai refleksi kekuatan masyarakat.

## c) Potensi SDM
Partisipasi masyarakat menjadi modal sosial yang mampu memperkuat potensi- potensi desa. Melalui BUM Desa, dapat disaksikan dari proses interaksi antar masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah desa, yang melahirkan ikatan emosional berupa kepercayaan, hubungan-hubungan timbal balik, jaringan-jaringan sosial, nilai-nilai dan norma norma yang membentuk struktur tersendiri yang dipercaya oleh masyarakat kedua desa tersebut. BUM Desa dapat menjadi faktor pendorong terbentuknya kelompok-kelompok minat dalam masyarakat (kelompok pertanian, kelompok lingkungan hidup, kelompok ekonomi produktif).
(Sumber data KPW 4 Jateng, 2018)
Permasalahan umum yang dijumpai di BUM Desa antara lain: komunikasi, pemberdayaan masyarakat lokal, kapasitas manajerial, infrastruktur BUM Desa dan transparansi dan akuntabilitas laporan pertanggungjawaban. Dari permasalahan tersebut, dapat disarikan menjadi dua permasalahan utama yaitu mengenai relasi pengurus BUMDesa dengan Pemerintah Desa, dan aspek profesionalitas dalam pengelolaan BUMDesa. Hal ini perlu disadari jika BUMDesa dan Pemerintah Desa memiliki relasi yang erat, karena Pemerintah Desa menjadi pengawas dari kegiatan yang dilakukan BUMDesa. Dalam pengambilan keputusan, BUM Desa menggunakan mekanisme
musyawarah dan Pemerintah Desa adalah pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam musyawarah tersebut. Hal yang menjadi tantangan bagi BUMDesa dan Pemerintah Desa adalah menjaga keseimbangan relasi, dimana dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya patut dihindari.
BUMDesa berdiri karena kohesivitas sosial masyarakat desa dengan seluruh kesukarelaan untuk memajukan desa. Kedua hal ini akan memunculkan dilema pada tata kelola BUM Desa dimana BUMDes dituntut bekerja profesional, di sisi lain harus mengakomodasi tuntutan penyerapan tenaga kerja lokal, dimana SDM lokal memiliki kapasitas dan kapabilitas yang terbatas. Sedangkan dari sisi sosial, keberadaan BUMDes membawa perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut tampak dari bergesernya semangat volunterisme menjadi transaksional. Pergeseran dari pekerjaan yang bersifat sukarela dan gotong royong menjadi pekerjaan yang mengharapkan adanya upah. BUMDesa yang merupakan sebuah badan usaha yang dibentuk oleh masyarakat desa berdasar asas gotong royong dan keterbukaan. BUM Desa dituntut agar melayani kebutuhan seluruh masyarakat, membuka akses yang luas bagi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan. Sedangkan di sisi yang lain ada desakan dari masyarakat agar BUM Desa dikelola secara profesional agar mendatangkan keuntungan yang besar dan pengelolaan yang transparan.
Keadaan tersebut memaksa BUMDesa dikelola secara tangkas pofesional. Secara teoritik Robert Duncan (1976), menyebutkan jika sebuah organisasi dihadapkan pada keadaan yang saling bertentangan pada saat bersamaan, pengelola organisasi harus memiliki ketangkasan dalam mengakomodasi keberpihakan yang saling bertentangan. Maka pengelola BUMDesa harus lebih terbuka dalam mengembangkan pola pengelolaan yang bersifat sosial dan profesional dalam waktu yang bersamaan. BUM Desa memiliki kondisi yang berbeda yang dipengaruhi oleh latar belakang pendirian dan karakter masyarakat. Sebagai organisasi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat desa. BUMDesa perlu mengembangkan dialog bersama masyarakat untuk mendapatkan gambaran tentang pengelolaan organisasi BUM Desa yang profesional versi masyarakat. Hal ini dapat pula mereduksi kesan yang terbentuk bahwa ada unsur keberpihakan yang kuat antara pengurus dan pengelola BUM Desa dengan Pemerintah Desa.
(Sumber data KPW 4 Jateng, 2018)
Keberlanjutan BUM Desa sangat bergantung pada kemampuan pengelolaan organisasi, karena BUM Desa berada dalam situasi yang membutuhkan untuk menjadi organisasi bisnis sosial. Jika aspek sosial menjadi titik berat BUM Desa, maka perlu disadari jika prinsip gotong royong dan kesukarelaan membutuhkan komitmen yang kuat untuk mengikat pihak-pihak yang mengelola BUM Desa. Sedangkan jika BUM Desa akan diarahkan menjadi organisasi bisnis profesional, mengakibatkan pola relasi yang transaksional dan rendahnya rasa memiliki ( sense of belonging ) pada modal sosial yang membentuk BUM Desa.
Misi pengembangan BUM Desa adalah menggerakkan roda ekonomi desa dengan mengoptimalkan potensi desa. Jika desa mampu mengoptimalkan seluruh potensi sumber dayanya untuk menggerakkan perekonomian dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat usia produktif, maka pengembangan dan penguatan BUM Desa diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dan urbanisasi. Desa bersama seluruh elemennya, perlu memiliki komitmen untuk mengembangkan unit usaha dan inovasi yang menjadi potensi baru di desa agar misi BUM Desa terwujud, sebagai penggerak kehidupan desa.
Maka sebaiknya untuk ke depan diambil langkah-angkah sebagai berikut a) Pengurus BUMDes, Pemerintah Desa, masyarakat, lembaga lain yang hendak melakukan pendampingan, dan/atau perusahaan yang akan melakukan investasi di desa, secara bersama-sama perlu melakukan analisis rantai distribusi. Hal ini bertujuan agar pengelolaan ekonomi perdesaan terkelola dari hulu ke hilir. Jika rantai distribusi teridentifikasi maka roda perekonomian desa akan bergerak secara selaras dan secara simultan dapat mengembangkan Desa Wirausaha.
b) Pemerintah desa bersama pengurus BUM Desa, masyarakat, dan pihak eksternal mengkaji secara komprehensif potensi desa (sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan) untuk membuka ruang terciptanya unit-unit usaha baru yang memungkinkan terciptanya lapangan kerja yang semakin besar dan terbuka bagi kelompok masyarakat marjinal.
c) Pemerintah desa mampu menginisiasi dan mendorong masyarakat, pengurus BUMDes, untuk menciptakan keunggulan kompetitif desa, sehingga tercipta one village one product . Penciptaan keunggulan kompetitif dari tiga desa model harus berdasar pada (i) diferensiasi hasil produksi; (ii) biaya produksi rendah ( low cost ); dan (iii) respons cepat pada perubahan dan kebutuhan inovasi.
Dengan demikian pendampingan desa dalam menguatkan misi pengembangan BUM Desa di Provinsi Jawa Tengah, yaitu dengan penguatan BUM Desa untuk mampu menggerakkan roda ekonomi desa dengan mengoptimalkan potensi desa. Jika desa mampu mengoptimalkan seluruh potensi sumber dayanya untuk untuk pengembangan BUM Desa, maka berdampak dalam menggerakkan perekonomian dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat usia produktif. Sehingga pengembangan dan penguatan BUMDesa diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dan urbanisasi desa ke kota di Jawa Tengah.
Pendamping desa bersama Pemerintah desa diharapkan mampu menginisiasi dan mendorong masyarakat, pengurus BUMDes, untuk menciptakan keunggulan kompetitif desa, sehingga tercipta one village one product . Penciptaan keunggulan kompetitif dari tiga desa model harus berdasar pada (i) diferensiasi hasil produksi; (ii) biaya produksi rendah ( low cost ); dan (iii) respons cepat pada perubahan dan kebutuhan
inovasi. Sehingga BUMDes di Jawa Tengah mampu menjadi motor penggerak perekonomian desa dan BUM Des menjadi kuat dan mandiri menopang kehidupan masyarakat desa.
Untuk optimalisasi implementasi UU Desa perlu adanya orientasi strategi integrasi pendampingan desa dengan aksi kolaborasi pelaku pendampingan desa di Provinsi Jawa Tengah, yaitu pada ranah perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, diharapkan untuk diarahkan pada peningkatan kapasitas masyarakat desa dan pemerintahan desa. Integrasi Pendampingan Desa dalam Impementasi / pelaksanaan UU Desa yaitu antara lain : mengkonsolidasikan strategi fasilitasi kegiatan dalam lingkup Ditjen PPMD, dan memperkuat pemahaman setiap pelaku Pendampingan Desa terkait Pengarusutamaan pelayanan sosial dasar khususnya kesehatan dan pendidikan untuk menjadi prioritas kebijakan dan anggaran di tingkat pusat dan daerah.

## D. SIMPULAN
1. Tujuan pendampingan Desa dalam Peraturan Menteri (Permendes No 3 Tahun 2015) meliputi: a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa; b. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; c. Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antarsektor; d. Mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris. Pendampingan Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa di Jawa Tengah sesai UU Desa.
2. Pada tahun 2018 Provinsi Jawa Tengah mendapat alokasi Dana Desa sebesar Rp.
6.735.002.226.000,- lebih besar dari tahun sebelumnya 2017 yaitu Rp. 6.384.442.058.000,- atau naik Rp.350.560.168.000,- untuk 7.809 desa di 29 Kabupaten . Besaran dana desa perdesa rata-rata ± Rp. 862.466.670,- penetapan anggaran per desa di dukung dengan diterbitkanya regulasi / perda Kabupaten masing - masing yang mengatur tentang ketentuan dan penggunaannya Dana desa tersebut. Besaran pagu dana desa yang diperoleh Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 terus meningkat secara signifikan.
3. Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa dalam imlementasi UU Desa di Jawa Tengah yang juga sesuai dengan visi misi meliputi: a. mendampingi
Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa; b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; c. melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa; d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa; e. melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru; f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.
4. Pendampingan desa dalam menguatkan misi pengembangan BUM Desa di Provinsi Jawa Tengah yaitu BUM Desa untuk menggerakkan roda ekonomi desa dengan mengoptimalkan potensi desa. Jika desa mampu mengoptimalkan seluruh potensi sumber dayanya untuk untuk pengembangan BUM Desa, maka berdampak dalam menggerakkan perekonomian dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat usia produktif. Sehingga pengembangan dan penguatan BUMDesa diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dan urbanisasi desa ke kota di Jawa Tengah.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali Mufiz, Drs. MPA, Pengantar Administrasi Negara , Karunika Jakarta , Uiversitas Terbuka 1985
Arie Sulandro, Bahan Paparan Pemetaan Good Governance, Peningkatan Pelayanan Pulik dan Penanggulangan KKN di Propinsi Kepulauan , BPKP Pusat Jakarta-www.kepriprov.go.id, 14 November 2006.
Fandy Tjiptono, Manajemen jasa , Andi Offset, Yogyakarta, 1996.
Guy Beneviste, Birokrasi, Rajawali Pers, Jakarta, 1994
H.Dadang Solihin Drs., MA, Makalah Lokakarya Model Indeks Pemerintahan Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia , Bappeda Jawa Barat Bandung, 17 April 2007.
Hessel Nogi S.Tangkilisan, Drs. M.Si, Kebijakan Publik yang Membumi , Lukman Offset YPAPI, Yogyakarta, 2003.
Koenjaraningrat, Metode-metode Penelitia Masyarakat , Gramedia, Jakarta, 1980.
Moeloeng, Lexi J.(2008), Metodologi Penelitian Kualitatif , Bandung: PT Rosdakarya Nawawi, ,Hadari (1994), Metode Penelitian Ilmiah , Jakarta:Rineka Cipta Pariara Westra,Drs,SH, Ensiklopedia Administrasi , Gunung Agung, Jakarta, 1981.
Samodra Wibawa, Evaluasi Kebijakan Publik, PT Raja Grafindo Persada, 1994.
Solichin Abdul Wahab, Drs, MA, Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara,Jakarta, 1991
Suharsimi Arikunto Dr.. Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek edisi revisi V .
Jakarta , November 2002.
Suharto Edi, Makalah Pembangunan Kesejahteraan Sosial
dalam Pusaran Desentralisasi dan Good Governance , Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarmasin, 21 Maret 2006.
Sondang P.Siagian, Prof,Dr, Filsafat Administrasi , Gunung Agung ,Jakarta, 1995
The Liang Gie, Keadilan sebagai Landasan bagi Administrasi Pemerintahan dalam Negara Republik Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993.
Wayne Parson, Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan ,
Kencana Prenada Media Group,Jakarta, 2006
Undang-Undang RI Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014
PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Permendagri No. 114 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa;
PERMENDESA Nomer 5 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Sumber data KPW 4 P3MD Provinsi Jateng, 2017 Sumber data KPW 4 P3MD Provinsi Jateng, 2018