## Wajah Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v5i1.414

## Pelaksaan Perjanjian Terapeutik Antara Pasien dengan Rumah Sakit Jiwa Jambi
Supeno 1 *, Fachruddin Razi 2 , Fauty Intan Faradila 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Batanghari *Correspondence email: supeno@unbari.ac.id, fautyintanf@gmail.com
Abstrak .  Pada umumnya  perjanjian  adalah  suatu kesepakatan  yang dilakukan oleh  kedua pihak atau  lebih  tentang sesuatu  yang mereka  setujui,  dan  didalam  perjanjian  berisikan  hak  serta  kewajiban  dari  masing-masing  pihak  tersebut.  Didalam  kajian  ini merumuskan  bagaimana  pelaksanaan  perjanjian  di  rumah  sakit  jiwa  karena  pasiennya  mengalami  gangguan  kejiwaan  sehingga tidak  cakap  untuk  melakukan  perjanjian  sehingga  diwakilkan  oleh  keluarga/wali  pasien  serta  permasalahan  apa  yang  terjadi tentang hak maupun kewajiban yang tidak diperoleh atau tidak dilaksanakan. ketika pasien tersebut tidak cakap dan berkompeten untuk  melakukan  persetujuan  tindakan  kedokteran.Dapat  atau  tidaknya  seorang  pasien  dengan  gangguan  kejiwaan  melakukan persetujuan, juga mempengaruhi kewajiban wali atau penanggung jawab pasien, karena wali merupakan orang yang bertanggung jawab atas diri pasien, setelah sepakat maka dengan demikian kedua belah pihak terikat dalam perjanjian terapeutik.Tetapi dalam pelaksanaan  perjanjian  terapeutik  tersebut  tidak  selalu  dapat  dilaksanakan  dengan  semestinya,  Tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu untuk mengetahui bagaimana isi perjanjian antara rumah sakit dengan pasien rumah sakit jiwa, permasalahan apa saja yang terjadi dalam  pelaksanaan  perjanjian  antara  rumah  sakit  jiwa  dengan  pasien  dan  bagaimana  penyelesaian  permasalahan  yang  terjadi antara  rumah  sakit  dengan  pasien  rumah  sakit  jiwa  Jambi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pihak  rumah  sakit  dan  pasien terikat dalam suatu perjanjian baku yang didalamnya terdapat masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak, permasalahan yang terjadi adalah perlakuan negatif dari tenaga medis terhadap pasien rumah sakit jiwa, kelalaian yang dilakukan oleh keluarga pasien  terhadap  rumah  sakit,  penyelesaian  permasalahan  yang  terjadi  diselesaikan  dengan  musywarah  dan  pihak  rumah  sakit langsung mengunjungi pihak keluarga yang menelantarkan keluarganya di rumah sakit jiwa Jambi.
Kata Kunci : Perjanjian terapeutik, pasien, rumah sakit jiwa
Abstract.  Generally  an  agreement  is  an  agreement  made  by  both  parties  or  more  about  something  they  agree  to,  and  in  the agreement contains the rights and obligations of each party. In this study formulates how the implementation of the agreement in a mental hospital because the patient has a psychiatric disorder so incapable to do the agreement so represented by the family / guardian of the patient and the problem of what  happens about  rights or obligations that are not obtained or not implemented. when the patient is incapable and competent to approve medical measures. Whether or not a patient with a psychiatric disorder consents, it also affects the obligations of the guardian or the person in charge of the patient, because the guardian is the person in charge of the patient, after agreeing that both parties are bound by the therapeutic agreement. But in the implementation of the therapeutic agreement  can not  always be implemented properly, the purpose of this study is to  find out  how the contents of the agreement  between  the  hospital  and  the  mental  hospital  patient,  what  problems  occur  in  the  implementation  of  the  agreement between  the  mental  hospital  and  the  patient  and  how  to  solve  the  problems  that  occur  between  the  hospital  and  the  patient  of jambi mental hospital. The results showed that the hospital and patients are bound in a standard agreement in which there are each  right  and  obligation  of  both  parties,  the  problem  that  occurs  is  the  negative  treatment  of  medical  personnel  to  mental hospital  patients,  negligence  done  by  the  patient's  family  to  the  hospital,  the  resolution  of  problems  that  occur  solved  by musywarah and the hospital directly visit the family who abandoned his family in jambi mental hospital.

## Keywords: Therapeutic agreements, patients, mental hospitals

## PENDAHULUAN
Menurut Pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu ang tau lebih. Dari suatu perjanjian akan menimbulkan suatu hubungan hukum antara dua orang atau  lebih  yang  disebut  perikatan  yang  didalamnya  terdapat  hak  dan  kewajiban  dari  masing  masing  pihak. 1 Istilah hukum  perjanjian  mempunyai  cukupan  yang  lebih  sempit  dibandigkan  dengan  istilah  perikatan,  dan  sejatinya perjanjian  merupakan  bagian  dari  perikatan,  dalam  istilah  hukum  disebut  perikatan  yang  timbul  karena perjanjian.dalam beberapa literature ada yang mengunakan istilah hukum kontrak disamping hukum perjanjian. 2 Perjanjian  di  dunia  kesehatan  dinamakan  perjanjian  terapeutik.Perjanjian  terapeutik  atau  transaksi  terapeutik sendiri adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan  memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada  pasien  berdasarkan  keahlian  dan  keterampilan  yang  dimiliki  oleh
1 Supeno, Dasar-Dasar Hukum Perikatan , Salim Media Indonesia, Jambi, 2019, Hlm.19.
2 Sarah  Quroti  A’yun,  Dewi  Hendrawati,  Aminah, Pelaksanaan  Perjanjian  Terapeutik  Antara  Pasien  Yang  Mengalami Kegawatdaruratan Dengan Rs Bhayangkara Semarang , Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 2, 2017, Hlm.11.
Supeno,  Fachruddin  Razi  dan  Fauty  Intan  Faradila,  Pelaksaan  Perjanjian  Terapeutik  Antara  Pasien  dengan  Rumah  Sakit Jiwa Jambi
dokter  tersebut.  Hal  ini  dilakukan  setelah  ia  mendapat  informasi  dari  dokter  mengenai  upaya  medis  yang  dapat dilakukan untuk menolong dirinya, termasuk memperoleh informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi . Hubungan hukum antara pasien dengan rumah sakit bermula dari transaksi Terapeutik, pada saat pasien datang ke  rumah  sakit  untuk  berkosultasi  tentang  kondisi  kesehatannya  terjadi  komunikasi  antara  pasien  dengan  dokter, pasien  menyampaikan  keluhannya  dan  dokter  menyampaikan  upaya  apa  yang  dapat  dilakukan  dokter  terhadap pasiennya,  kemudian  pasien  menginginkan  suatu  tindakan  dari  dokter  dan  sebaliknya  dokter  menawarkan  tindakan yang dapat dilakukan dokter beserta kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.
Rumah sakit menurut Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan  yang  menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  perorangan  secara  paripurna  yang  menyediakan  pelayanan rawat  inap,  rawat  jalan,  dan  gawat  darurat.  Dalam  hal  ini  rumah  sakit  dimaksudkan  sebagai  sarana  kesehatan  yang menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan  terhadap  diri  seseorang  dan  dilakukan  secara  paripurna,  selain menyelenggarakan rawat inap dan rawat jalan juga menjalankan pelayanan kegawatdaruratan. 3
Hak  pasien  sebenarnya  merupakan  hak  yang  asasi  yang  bersumber  dari  hak  dasar  individu  dalam  bidang kesehatan,  ( the  right  of  selfdetermination), meskipun  sebenarnya  sama  fundamentalnya,  namun  hak  atas  pelayanan kesehataan sering dianggap lebih mendasar, dalam hubungan dokter–pasien,secara relatif pasien berada dalam posisi yang  lemah,  kekurang  mampuan  pasien  untuk  membela  kepentingannya  dalam  situasi  pelayanan  kesehatan menyebabkan timbulnya kebutuhan untuk kesehatan. 4
Pasal 31 dan 32 Undang-Undang No.44 Tahun 2009 mengatur tentang kewajiban dan hak pasien dengan rumah sakit  yang  bertujuan  untuk  memberi  pedoman  yang  jelas  bagi  kedua  belah  pihak  tentang  kewajiban  dan  hak  yang timbul dalam hubungan hukum, dengan demikian diharapkan akan terjalin hubungan yang baik bagi pasien dan rumah sakit.  Hak  pasien  sebenarnya  merupakan  hak  yang  asasi  yang  bersumber  dari  hak  dasar  individu  dalam  bidang kesehatan,  ( the  right  of  selfdetermination), meskipun  sebenarnya  sama  fundamentalnya,  namun  hak  atas  pelayanan kesehataan sering dianggap lebih mendasar, dalam hubungan dokter–pasien,secara relatif pasien berada dalam posisi yang  lemah,  kekurang  mampuan  pasien  untuk  membela  kepentingannya  dalam  situasi  pelayanan  kesehatan menyebabkan timbulnya kebutuhan untuk kesehatan. 5
Kondisi  pasien  yang  demikian  menjadi  persoalan  ketika  pasien  tersebut  tidak  cakap  dan  berkompeten  untuk melakukan  persetujuan  tindakan  kedokteran.Dapat  atau  tidaknya  seorang  pasien  dengan  gangguan  kejiwaan melakukan  persetujuan,  juga  mempengaruhi  kewajiban  wali  atau  penanggung  jawab  pasien,  karena  wali  merupakan orang  yang  bertanggung  jawab  atas  diri  pasien,  setelah  sepakat  maka  dengan  demikian  kedua  belah  pihak  terikat dalam  perjanjian  terapeutik.Tetapi  dalam  pelaksanaan  perjanjian  terapeutik  tersebut  tidak  selalu  dapat  dilaksanakan dengan  semestinya,  baik  dari  pihak  rumah  sakit  maupun  keluarga  pasien.  Terkadang  terjadi  permasalahan- permasalahan  yang  berhubungan  dengan  hak-hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  yang  telah  disepakati  tetapi tidak terlaksana atau diperoleh.
Seperti halnya di Rumah Sakit Jiwa Jambi, jika dilihat dari data pasien rawat inap di Rumah Sakit Jiwa Jambi terjadi pengurangan dan penambahan pasien setiap tahunnya yakni pada tahun 2017 terdapat 1.315 pasien, pada tahun 2018  terdapat  1.312  pasien,  dan  pada  tahun  2019  terdapat  1.319  pasien,  maka  dari  itu  saya  tertarik  untuk  mengkaji lebih lanjut dalam penelitianyang saya beri judul Pelaksaan Perjanjian Terapeutik Antara Pasien Dengan Rumah Sakit Jiwa Jambi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Isi Perjanjian Terapeutik Antara Pasien dan Rumah Sakit Jiwa Jambi
Dalam  peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  585  Tahun  1989tentang  Persetujuan  Tindakan  Medis, disebutkan  bahwa  yang  dimaksuddengan  persetujuan  tindakan  medis  adalah  persetujuan  yang  diberikan  pasienatau keluarganya  atas  dasar  penjelasan  mengenai  tindakan  medis  yang  akandilakukan  terhadap  pasien.  Penjelasan  yang harus diberikan meliputi:
1. Alasan perlunya dilakukan tindakan medis.
2. Sifat tindakan medis tersebut, yaitu :
a. Eksperimen
b. Bukan eksperimen
3. Tujuan tindakan medis tersebut, yaitu :
a. Diagnostic
b. Terapeutik
3 Supeno, Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Medik di Indonesia , Wajah Hukum, Volume 3 Nomor 2, 2019, Hlm. 202.
4 Supeno, Hukum Kesehatan (Perlindungan Hak Pasien dan Penyelesaian Sengketa Medik) , Salim Media Indonesia, Hlm 88.
5 Ibid , Hlm. 88.
Supeno,  Fachruddin  Razi  dan  Fauty  Intan  Faradila,  Pelaksaan  Perjanjian  Terapeutik  Antara  Pasien  dengan  Rumah  Sakit Jiwa Jambi
c. Rehabilitatif
d. Promotif
4. Risikonya
5. Akibat ikutan yang tidak menyenangkan
6. Masih ada tindakan medis alternatif atau tidak
7. Kerugian yang akan atau mungkin dialami jika menolak tindakan medis tersebut
Cara  penyampaian  isi  harus  sesuai  dengan  tingkat  pendidikan  dan  kondisi  pasien  adalah  bahwa  dalam memberikan informasi tidak boleh bersifat memperdaya ( Fraud ), menekan ( Force ) atau menciptakan ketakutan ( Fear ) sebab ketiga halituakan membuat persetujuan yang diberikan menjadi cacat hukum. 6
Persetujuan tindakan medis mempunyai prinsip-prinsip secara garis besar adalah :
1. Masalah kesehatan seseorang adalah tanggung jawab sendiri orangitu sendiri.
2. Bahwa  hasil  dari  tindakan  kedokteran  akan  lebih  berguna  apabilaterjalin  kerja  sama  yang  baik  antara  pasien  dan dokter.
3. Bahwa  tindakan  kedokteran  yang  dilakukan  dokter  untukmenyembuhkan  penderitaan  pasien  hanya  merupakan upaya  yang  tidak  wajib  diterima  oleh  pasien,  karena  dalam  pelayanan  kesehatantidak  seorangpun  dapat memastikan hasil akhir dari upaya pelayanankesehatan yang dilakukan. 7
Dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  585  Tahun  1989tentang  Persetujuan  Tindakan  Medis, disebutkan  bahwa  yang  dimaksuddengan  persetujuan  tindakan  medis  adalah  persetujuan  yang  diberikanpasien  atau keluarganya  atas  dasar  penjelasan  mengenai  tindakan  medisyang  akan  dilakukan  terhadap  pasien  atau  keluarga  atas dasar penjelasanmengenai tindakan medis  yang dilakukan terhadap pasien tersebut.  Sedang yang dimaksud  tindakan medis  dalam  hal  ini  adalah  suatutindakan  yang  dilakukan  terhadap  pasien  berupa  diagnostik  atauterapeutik.  Dari pengertian  tersebut  tidak  menjelaskan  jenis  tindakan  apasaja  yang  termasuk  tindakan  medis.  Berdasar  Peraturan MenteriKesehatan RI Nomor 585 Tahun 1989 tentang Persetujuan TindakanMedis.
Undang-Undang  Nomor  29  tahun  2004  tentang  PraktikKedokteran,  dalam  pasal  45  ayat  1  mengatur  bahwa setiap tindakankedokteran terhadap pasien  harus mendapat persetujuan dari pasien. Dan dalam Pasal 2 diatur bahwa persetujuan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  diberikan  setelah  pasien  mendapat  penjelasan  secara  lengkap. Persetujuan tindakan kedokteran di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tidak menjelaskan secara detil tapi bila  dilihat  pasal  81  diatur  bahwa  semua  peraturan  perundangan  tentang  kesehatan  yang  berkaitan  dengan  praktek kedokteran masih berlaku sepanjang  tidak bertentangan dengan dan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini. Maka pengertian mengenai persetujuan tindakan medis dokter masih tetap menggunakan pengertian  yang  ada di dalam  Peraturan  Menteri  Kesehatan  RI  Nomor  585  Tahun  1989  tentang  Persetujuan  Tindakan  Medis.Persetujuan tindakan  medis  merupakan  terjemahan  dari  kata  Informed  Consent.  “Informed”  berarti  persetujuan,  sebab  informed consent  merupakan  pernyataan  sepihak  dari  orang  yang  berhak  (yaitu  pasien,  keluarga  atau  walinya)  yang  berisi berupa  ijin  atau  persetujuan  kepada  dokter  untuk  melakukan  tindakan  medis  setelah  orang  yang  berhak  tersebut memperoleh  informasi  secukupnya,  sehingga  Informed consent yang merupakan sarana  legitimasi bagi dokter  untuk melakukan  intervensi  medis  yang  mengandung  risiko  serta  akibat  yang  tidak  menyenangkan,  dan  membebaskan dokter dari tanggung jawab hukum atas terjadinya risiko serta akibat yang tidak menyenangkan saja.
Persetujuan  untuk  tindakan  medis  berdasarkan  Pasal  10  PeraturanMenteri  Kesehatan  Nomor  589  Tahun  1989 yang  berhakmenandatangani  perjanjian  adalah  pasien  tersebut  yang  telah  dewasayaitu  di  atas  21  tahun  atau  sudah menikah  dan  dalam  keadaan  sehatmental.  Sedangkan  pasien  di  bawah  21  tahun  atau  belum  menikah  danmenderita gangguan  jiwa  maka  yang  berhak  menandatangani  perjanjianpersetujuan  tindakan  medis  adalah  orang  tua  atau  wali atau  keluargaterdekat  atau  induk  semangnya.Hal  tersebut  berdasarkan  Pasal  11Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor 589 Tahun 1989.
Menurut  Ibu  Sutiyanik,  AMK  selaku  Kepala  Instalasi  Rawat  Inap  di  Rumah  Sakit  Jiwa  Jambi  prosedur  yang dilakukan  dalam  menerima  pasien  yaitu  yang  pertama  keluarga/wali  pasien  diharuskan  mengisi  lembar  identifikasi pasien  baru  yang  berisi  data  pribadi  pasien  secara  lengkap.  Jika  pasien  diharuskan  rawat  inap  maka  keluarga/wali pasien  harus  mengisi  lembar  surat  persetujuan  rawat  inap.  Kemudian  keluarga/wali  pasien  akan  dijelaskan  dan diberikan  lembaran  berisikan  hak  dan  kewajiban  pasien  di  RSJD  Jambi  yang  harus  dipahami  setelah  itu  pihak penanggung jawab pasien harus menandatangani persetujuan umum/general consent yang diberikan Rumah Sakit.
6 J. Guwandi, Hukum Medik (Medical Law), Jakarta, Balai Penerbit FK UI, 2004, hlm. 43.
7 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak , (Jakarta:Rajawali Pers, 2007) hlm. 74.
Supeno,  Fachruddin  Razi  dan  Fauty  Intan  Faradila,  Pelaksaan  Perjanjian  Terapeutik  Antara  Pasien  dengan  Rumah  Sakit Jiwa Jambi

## Permasalahan yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik di Rumah Sakit Jiwa Jambi
Dalam  suatu  perjanjian  berarti  terdapat  sebuah  kesepakatan  antara  kedua  belah  pihak  yang  melakukan perjanjian tersebut. Perjanjian yang dimaksud berisikan hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pasien berhak mendapatkan hak-hak nya dan harus melakukan kewajiban-kewajibannya begitu juga dengan pihak rumah sakit yang berhak mendapat haknya dan harus melakukan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.
Menurut Ahmadi Miru wanprestasi dalam perjanjian itu dapat berupa perbuatan : 8
1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan
Selain  masalah-masalah  fisik  yang  terjadi  pada  pasien  saat  pengobatan,  terkadang  ada  juga  masalah-masalah yang  terjadi  akibat  kelalaian/kesalahan  petugas  kesehatan  di  rumah  sakit  jiwa  tersebut  bahkan  kelalaian  dari  pihak pasien/keluarga pasien seperti beberapa contoh permasalahan yang ada di Rumah Sakit Jiwa Jambi yaitu :

## Perlakuan negatif dari petugas kesehatan kepada pasien.
Merawat  pasien  dengan  gangguan  jiwa  tentu  berbeda  dengan  merawat  pasien  dengan  gangguan  fisik. Penanganan  pasien  penyakit  jiwa  membutuhkan  kesabaran  dan  ketelatenan  yang  tinggi  karena  karakteristik  pasien penyakit jiwa yang unik, yaitu sulit diajak berkomunikasi, bahkan cenderung agresif.
Kondisi  mental  serta  sikap  pasien  penyakit  jiwa  yang  labil  memaksa  perawat  untuk  bersikap  sabar  dalam melaksanakan  tugasnya,  untuk  mengetahui  apa  yang  dibutuhkan  oleh  pasien  penyakit  jiwa.  Wajar  apabila  seorang perawat jiwa mengalami tekanan ketika menjalani pekerjaannya. Tekanan yang dialami perawat terkait dengan beban pekerjaannya  yang  cukup  berat  Setiap  hari  perawat  dihadapkan  pasien-pasien  penyakit  jiwa  yang  mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pasien biasa, antara lain sulit diajak berkomunikasi, sulit diatur, bahkan cenderung agresif.  Perawat  dituntut  untuk  selalu  siaga  ketika  berhadapan  dengan  para  pasien  penyakit  jiwa.Apabila  seorang perawat  kurang  mampu  mengontrol  emosinya  ketika  berhadapan  dengan  pasien  penyakit  jiwa,  maka  dapat  terjadi perilaku antisosial, salah satunya adalah perilaku agresif.
Salah  satu  stressor  pada  perawat  pasien  penyakit  jiwa  adalah  karakteristik  pasien  penyakit  jiwa  yang  negatif seperti sulit diajak berkomunikasi, agresif, dan lain-lain. Keadaan dimana tekanan-tekanan pekerjan lebih berat karena setiap  hari  mengurus  dan  merawat  pasien  penyakit  jiwa  mengharuskan  perawat  pasien  penyakit  jiwa  untuk  mampu mengendalikan  dan  bertindak  sesuai  dengan  tata  cara  perawatan  sehingga  tidak  membahayakan  diri  dan  pasien. Keadaan  yang  rentan  dapat  menyebabkan  stres  tersebut  juga  dapat  menyebabkan  individu  menjadi  kurang  dapat mengontrol  diri  dan  tingkah  lakunya.Keadaan  ini  dapat  menyebabkan  individu  melakukan  tindakan-tindakan  yang disebut perilaku antisosial, termasuk perilaku agresif.Kenyataannya sering dijumpai perawat rumah sakit yang kurang bertanggung  jawab  dalam  bekerja  dan  melakukan  tindakan  agresif  baik  melalui  fisik  atau  verbal  (lisan)  terhadap pasiennya.
Perilaku  agresif yang ditunjukkan oleh sebagian oknum perawat pasien penyakit jiwa di  rumah  sakit biasanya yang meliputi  kekerasan fisik dan kekerasan  verbal,  contohnya membentak, memukul, menampar, dan  lain-lain. Hal tersebut dilakukan karena perawat pasien penyakit jiwa merasa kewalahan menghadapi pasien penyakit jiwa yang sulit diatur.Perilaku  perawat  pasien  penyakit  jiwa  yang  cenderung  agresif  tersebut  tentu  bertentangan  dengan  kode  etik keperawatan.
Selain  itu,  menurut  Bapak  AF  selaku  pihak  keluarga  yang  pernah  dirawat  di  rumah  sakit  jiwa  jambi,  masalah perlakuan  negatif  dari  petugas  kesehatan  memang  sering  kali  terjadi  tetapi  pihak  keluarga  tidak  bisa  sepenuhnya menyalahkan petugas karena pihak keluarga memahami bahwa pasien yang menderita gangguan kejiwaan sudah pasti berbeda dengan pasien normal pada umumnya.

## Kelalaian pihak keluarga/wali pasien yang tidak menjemput kembali pasien di Rumah Sakit Jiwa Jambi.
Tidak  hanya  permasalahan  dari  kesalahan  atau  kelalaian  pihak  rumah  sakit  saja,  tetapi  ada  juga permasalahan yang terjadi karena kelalaian atau kesalahan pihak keluarga pasien/wali pasien.
Permasalahan  dari  kesalahan  keluarga/wali  pasien  yang  terkait  dengan  hak  dari  pihak  rumah  sakit  menurut dr.Riza  yaitu  misalnya  pasien  yang  ditelantarkan  oleh  pihak  keluarganya  atau  pasien  tidak  dikontrol  atau  dijemput kembali  dengan  pihak  keluarganya,  seolah-olah  pihak  keluarga  melepaskan  tanggung  jawab  penuh  kepada  pihak rumah  sakit  dan  tidak  memperdulikan  pasien.  Beberapa  alasan  keluarga  yang  menolak  untuk  menerima  pasien  yang telah dinyatakan sembuh yaitu karena malu, dan karena alasan ekonomi, menurut dr. Riza seharusnya bagaimanapun kondisi yang dihadapi keluarga patut untuk menerima keberadaan seseorang yang mengalami gangguan jiwa.
8 Turdinanto  S.Kep.  Kepala  Ruang  Instalasi  Gawat  Darurat  (IGD)  Rumah  Sakit  Jiwa  Jambi.  Wawancara  penulis  pada tanggal 27 Juli 2020, Pada Pukul 10.00 WIB.
Supeno,  Fachruddin  Razi  dan  Fauty  Intan  Faradila,  Pelaksaan  Perjanjian  Terapeutik  Antara  Pasien  dengan  Rumah  Sakit Jiwa Jambi

## Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Permasalahan Yang Terjadi Dalam Perjanjian Terapeutik di Rumah Sakit Jiwa Jambi

## Penyelesaian permasalahan akibat kelalaian pihak Rumah Sakit
Dalam  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  telah  diatur  hal-hal  yang  berkaitan  dengan masalah kelalaian tenaga kesehatan, yaitu dalam Pasal 29 dan Pasal 58. Pasal 29 menentukan bahwa dalam hal tenaga kesehatan  diduga  melakukan  kelalaian  dalam  menjalankan  profesinya,  kelalaian  tersebut  harus  diselesaikan  terlebih dahulu melalui mediasi.Pasal 58 mengatur mengenai hak setiap orang untuk menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga  kesehatan,  dan/atau  penyelenggara  kesehatan  yang  menimbulkan  kerugian  akibat  kesalahan  atau  kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. 9
Oleh  karenanya  dapat  dikatakan,  penuntutan  ganti  kerugian  ini  diakibatkan  oleh  kesalahan  (kesengajaan) ataupun  kelalaian dalam pelayanankesehatan, dan penuntutan ditujukan  kepada  seseorang, tenaga kesehatan maupun kepada pihak penyelenggara kesehatan (rumah sakit).
Lebih  lanjut  berdasarkan  Undang  Undang  Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah  Sakit,  penuntutan  kerugian hanya  ditujukan  kepada  pihak  rumah  sakit,  yang  diakibatkan  secara  khusus  karena  kelalaian  tenaga  kesehatan  di rumah sakit. 10 Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh kesengajaan tenaga kesehatan di rumah sakit, maka tidak dapat dilakukan  penuntutan  yang  ditujukan  kepada  rumah  sakit.  Pihak  rumah  sakit  tidak  akan  bertanggung  jawab  jika kerugian tersebut karena kesalahan dalam arti kesengajaan tenaga kesehatan di rumah sakit.
Menurut  Ibu  Dian  Apriyatni,  S.Psi  dari  Poli  Psikologi  Rumah  Sakit  Jiwa  Jambi,  seorang  perawat  pasien penyakit jiwa diharapkan mempunyai sikap yang positif dan menerima pasien apa adanya sehingga dapat menciptakan suasana  yang  kondusif  bagi  pasien  untuk  sembuh  dan  berkembang,  namun  kenyataannya  terdapat  beberapa  oknum perawat pasien penyakit jiwa yang melakukan tindakan yang merugikan pasien penyakit jiwa, seperti tindakan agresif.
Semakin positif sikap perawat terhadap pasien, maka perilaku agresifnya semakin rendah.Sebaliknya, semakin negatif  sikap  perawat  terhadap  pasien  penyakit  jiwa,  maka  perilaku  agresifnya  semakin  tinggi. 11 Menurut  dr.  Riza selaku Staf Medis Rumah Sakit Jiwa Jambi, pernah beberapa kali terjadi tuntutan sepihak dari pihak keluarga pasien, pihak rumah sakit dapat mengerti keluhan dari  keluarga pasien dan selalu menjelaskan dengan bijaksana bagaimana standar penanganan rumah sakit yang sebenarnya.
Tetapi pengaduan melalui jalur  hukum belum pernah  terjadi baik dari pihak Rumah Sakit Jiwa Jambi ataupun pengaduan  hukum  dari  pihak  keluarga,  dan  pihak  rumah  sakit  berusaha  memberikan  pelayanan  yang  humanis  dan manusiawi, semuanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan.
Upaya yang dilakukan terkait perilaku negatif dari perawat baik itu fisik maupun verbal jika terjadi pengaduan atau tuntutan dari  keluarga pasien maka akan dilakukan mediasi, seperti permohonan maaf langsung yang dilakukan oleh perawat yang bersangkutan.
Upaya  lain  yang  dilakukan  untuk  kedepannya  yaitu  bagi  perawat  pasien  jiwa  untuk  mengikuti  penyuluhan- penyuluhan  atau  pelatihan-pelatihan  mengenai  pengelolaan  emosi  untuk  mengendalikan  perilaku  dalam  menghadapi pasiennya.  Dan  akan  diajukan  kepada  pihak  Rumah  Sakit  untuk  memberi  dukungan  dengan  sering  mengadakan program  yang  berkaitan  dengan  pengelolaan  emosi  ketika  menghadapi  pasien  penyakit  jiwa  serta  mengenai pentingnya  sikap  positif  terhadap  pasien  penyakit  jiwa  dan  seluruh  petugas  diharapkan  lebih  disiplin  dalam melaksanakan  kegiatan-kegiatan  pasien  sesuai  jadwal  yang  ditentukan  terutama  yang  merupakan  terapi  untuk menunjang  kesehatan  para  pasien-pasien  dirumah  sakit  jiwa  jambi,  untuk  sarana  prasarana  yang  kurang  memadai pihak rumah sakit akan melakukan perbaikan atau segera mengusahakan agar alat yang dibutuhkan untuk pengobatan dapat tersedia untuk menunjang kesembuhan pasien. 12

## Penyelesaian permasalahan akibat kelalaian dari pihak keluarga/wali pasien
Upaya  untuk  permasalahan  pihak  keluarga  yang  tidak  memenuhi  kewajiban  nya  untuk  menjemput  pasien kembali  yaitu  pihak  rumah  sakit  akan  mengunjungi  langsung  alamat  keluarga  pasien  untuk  mengantarkan  pasien tersebut untuk melakukan mediasi secara kekeluargaan dengan pihak keluarga pasien, dan cara terakhir jika tidak ada pihak  keluarga  yang  bersedia  menerima  kembali  pasien  maka  pihak  rumah  sakit  akan  menyerahkan  pasien  ke  dinas sosial  yang  dapat  menampung  pasien  karena  tempat  penampungan  pasien  pasca  penyembuhan  gangguan  jiwa  ini sangat penting, jika mereka telantar dan berkeliaran kembali maka penyakit mereka bisa saja akan kambuh kembali.
9 Basuni, Tanggung  Jawab  Rumah  Sakit  Terhadap  Pegawai  Yang  Melakukan  Keslahan  Tindakan  Dalam  Perawatan Pasien Gangguan Jiwa , Vol.14 No.2, 2014, hal. 111.
10 Ibid , Hal.112.
11 Dian Apriyatni, S.Psi. Kepala Bagian Poli Psikologi Rumah Sakit Jiwa Jambi, Wawancara Penulis Pada Tanggal  4Juni 2020, Pada Pukul 10.30 WIB.
12 dr. Riza D. Staf Medis Rumah Sakit Jiwa Jambi, Wawancara penulis pada tanggal 8 Juni 2020, Pada Pukul 11.05 WIB.
Supeno,  Fachruddin  Razi  dan  Fauty  Intan  Faradila,  Pelaksaan  Perjanjian  Terapeutik  Antara  Pasien  dengan  Rumah  Sakit Jiwa Jambi

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Pihak  rumah  sakit  dan  pasien  terikat  dalam  suatu  perjanjian  baku  yang  didalamnya  terdapat  masing-masing  hak dan  kewajiban  kedua  belah  pihak.  Sebelum  menandatangani  perjanjian,  pasien  dijelaskan  apa  saja  hak  serta kewajiban yang harus dipatuhi, begitu juga hak serta kewajiban pihak rumah sakit itu sendiri. Perjanjian itu berisi penjelasan tentang hak dan kewajiban, persetujuan pelayanan kesehatan, akses informasi kesehatan, rahasia medis, pelepasan  informasi,  jaminan  privasi/kerahasiaan  penyakit  pasien,  dilarangnya  membawa  barang  pribadi, pengajuan keluhan, kewajiban pembayaran, dan pelayanan kerohanian. Setelah sepakat maka ditanda tangani oleh kedua pihak.
2. Suatu  perjanjian  berisi  hak  serta  kewajiban,  maka  ada  beberapa  permasalahan  yang  terjadi  berkaitan  dengan  hak serta kewajiban yang telah disepakati tetapi tidak terpenuhi. Misalnya hak pasien/kewajiban rumah sakit yang tidak dipenuhi  yaitu  perlakuan  negatif  dari  petugas  kesehatan  kepada  pasien,  kegiatan  kerohanian  yang  tidak  sesuai dengan prosedur yang dijadwalkan, atau sarana prasarana yang masih kurang memadai. Masalah-masalah tersebut bertentangan dengan hak pasien seperti: pasien berhak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi; pasien berhak memperoleh layanan  yang  efektif dan efisien sehingga pasien  terhindar dari kerugian fisik dan materi; pasien berhak memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit;  pasien  berhak  menggugat  atau  menuntut  rumah  sakit  apabila  rumah  sakit  diduga  memberikan  pelayanan yang  tidak  sesuai  standar  baik  secara  perdata  maupun  secara  pidana.  Sedangkan  hak  rumah  sakit/kewajiban pasien/keluarga  yang  tidak  dipenuhi  yaitu  pihak  keluarga  yang  menelantarkan/tidak  menjemput  kembali  pasien dirumah sakit jiwa, hal ini juga bertentangan dengan kewajiban pasien yaitu pasien dan keluarganya berkewajiban untuk menaati segala aturan dan tata tertib rumah sakit.
3. Upaya  yang  dilakukan  untuk  menyelesaikan  pengaduan  atau  tuntutan  dari  penanggung  jawab  pasien (wali/keluarga)  yaitu  dengan  cara  mediasi  antara  rumah  sakit  dan  pihak  yang  merasa  dirugikan,  karena  dalam Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  dijelaskan  bahwa  jika  ada  tenaga  kesehatan  yang melakukan kelalaian maka harus diselesaikan terlebih dahulu dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu mediasi,  karena  proses  penyelesaian  mediasi  bersifat  fair,  sehingga  mendapatkan  kesepakatan  yang  adil  antara kedua  belah  pihak,  sedangkan  upaya  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  disebabkan  karena  kegiatan  yang dilaksanakan  kurang  sempurna  dan  sarana  prasarana  yang  kurang  memadai  yaitu  dengan  cara  memaksimalkan kembali  pelayanan  yang  tepat  waktu  dan  mengusahakan  kelengkapan  sarana  prasarana  dari  pihak  rumah  sakit sehingga tercapainya kepuasan pelayanan bagi pasien.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak , Jakarta:Rajawali Pers, 2007 Basuni, Tanggung  Jawab  Rumah  Sakit  Terhadap  Pegawai  Yang  Melakukan  Keslahan  Tindakan  Dalam  Perawatan Pasien Gangguan Jiwa , Vol.14 No.2, 2014 Basuni, Tanggung  Jawab  Rumah  Sakit  Terhadap  Pegawai  Yang  Melakukan  Keslahan  Tindakan  Dalam  Perawatan Pasien Gangguan Jiwa , Vol.14 No.2, 2014 Sarah Quroti A’yun, Dewi Hendrawati, Aminah, Pelaksanaan Perjanjian Terapeutik Antara Pasien Yang Mengalami Kegawatdaruratan Dengan Rs Bhayangkara Semarang , Diponegoro Law Journal, Volume 6 Nomor 2, 2017 Supeno, Dasar-Dasar Hukum Perikatan , Salim Media Indonesia, Jambi, 2019 Supeno, Hukum Kesehatan (Perlindungan Hak Pasien dan Penyelesaian Sengketa Medik) , Salim Media Indonesia Supeno, Kajian Yuridis Penyelesaian Sengketa Medik di Indonesia , Wajah Hukum, Volume 3 Nomor 2, 2019 J. Guwandi, Hukum Medik (Medical Law), Jakarta, Balai Penerbit FK UI, 2004