Pemenuhan  Hak  Memperoleh  Pekerjaan  Bagi  Penyandang  Disabilitas  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Delfina Gusman a , Didi Nazmi b , Yunita Syofyan c a Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia, Email: vivin.nissa82@gmail.com b Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia, Email: didinazmi@gmail.com c Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia, Email: yunitasyofyan@gmail.com
Article Info Abstract Article History: Received   : 16-10-2022
Revised     : 29-11-2022 Accepted : 30-11-2022 Published  : 30-11-2022
Keywords: Disability Fulfill Right Optimalization Human  Rights  (HAM)  is  a  gift  from  God  to  his  creatur  human  rights should not be kept away or separated from the personal existence of the individual or human being. Protection of persons with disabilities has 22 (twenty  two)  rights.  This  arrangement  is  regulated  through  Article  5
Law  Number  8  Year  2016  regarding  an  elaboration  of  the  rights  that will  be  received  for  individuals  with  disabilities  in  carrying  out  the nature of their lives until they die. Persons with disabilities also have the right to work and get rewarded for their hard work and of course it has been  regulated  through  the  written  constitution  of  the  Republic  of Indonesia.  Without  realizing  it  in  almost  all  areas  of  life,  people  with disabilities  are  still  discriminated  against.  There  is  even  an  assumption from  some  people  that  the  affairs  of  people  with  disabilities  are  solely the business of the Social Service or the Ministry of Social Affairs. The research  method  uses  empirical  research  with  a  statutory  approach (statue  approach)  and  an  analytical  approach  (conceptual  approach). The fulfillment of employment opportunities for people with disabilities shows that there is still a shortage due to the need for job providers, the quality of people with disabilities, and their still being selective in every job  field  on  a  micro  basis.  The  city  of  Padang  related  to  employment rights  for  persons  with  disabilities  continues  to  strive  to  fulfill  their work  rights.  In  the  legal  construction  of  regulating  employment  rights for persons with disabilities, there must be a balance towards optimizing work  through  personnel  from  persons  with  disabilities.  So  that  the fulfillment  of  the  law  both  das  sollen  and  das  sein  is  accommodated appropriately Informasi Artikel Abstrak Histori Artikel: Diterima     : 16-10-2022
Direvisi      : 29-11-2022 Disetujui : 30-11-2022 Diterbitkan : 30-11-2022
Kata Kunci: Disabilitas
Pemenuhan Hak Optimalisasi
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  adalah  anugerah  dari  Tuhan  terhadap makhluknya,  hak  asasi  tidak  boleh  dijauhkan  atau  dipisahkan  dari eksistensi pribadi individu atau manusia tersebut. Perlindungan terhadap penyandang disabilitas memiliki 22 (dua puluh dua) hak. Pengaturan ini diatur  pada  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyandang  Disabilitas  mengenai  suatu  penjabaran  hak-hak  yang  akan diterima  bagi  individu  penyandang  disabilitas  dalam  melaksanakan hakikat  atas  hidupnya  hingga  tutup  usia.  Penyandang  disabilitas  juga memiliki  hak  untuk  bekerja  dan  mendapatkan  imbalan  dari  kerja kerasnya dan tentunya telah diatur melalui konstitusi. Metode Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan analitis. Pemenuhan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas menunjukkan bahwa masih
Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695 E-mail: riaulawjournal@gmail.com / riaulawjournal@unri.ac.id Website: https://rlj.ejournal.unri.ac.id
kurangnya  diakibatkan  kebutuhan  penyedia  pekerjaan,  kualitas penyandang  disabilitas,  serta  masih  selektifnya  di  setiap  lapangan pekerjaan  secara  mikro.  Dalam  pelaksanaan  atas  pemenuhan  hak pekerja  bagi  penyandang  disabilitas  masih  mengalami  kendala  tetapi Operasional Perangkat Daerah (OPD) Kota Padang  yang berkaitan  hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas terus berusaha dalam pemenuhan hak  pekerjaannya.  Dalam  konstruksi  hukum  terhadap  pengaturan  hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas harus menyangkut keseimbangan terhadap  optimalisasi  pekerjaan  melalui  tenaga  dari  penyandang disabilitas. Sehingga pemenuhan hukum baik secara das sollen dan das sein terakomodir dengan tepat.

## PENDAHULUAN
Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  adalah  anugerah  dari  Tuhan  terhadap  makhluknya,  hak asasi  tidak  boleh  dijauhkan  atau  dipisahkan  dari  eksistensi  pribadi  individu  atau  manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan hal-hal lainnya. Bila itu sampai  terjadi  akan  memberikan  dampak  kepada  manusia  yakni  manusia  akan  kehilangan martabat  yang sebenarnya menjadi  inti  nilai  kemanusiaan. Walapun demikian, bukan berarti bahwa  perwujudan  hak  asasi  manusia  dapat  dilaksanakan  secara  mutlak  karena  dapat melanggar  hak  asasi  orang  lain.  Memperjuangkan  hak  sendiri  sembari  mengabaikan  hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Namun, disadari bahwa hak-hak asasi seorang  individu  dibatasi  oleh  hak-hak  asasi  individu  lainnya,  tentunya  kepatuhan  akan peraturan  menjadi  esensial. Berdasarkan  ketentuan  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang Nomor  39  Tahun  1999  sudah  dijelaskan  bahwa  Hak  Asasi  Manusia  merupakan  hak  yang paling hakiki yang dimiliki oleh manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Oleh karena itu terhadap hak  asasi  manusia negara sebagai  pelindung warganya  diharapkan dapat mengakomodir  kepentingan  dan  hak  dari  warga  negaranya  tersebut.  Hak  Asasi  Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang  dan  waktu,  nilai  universal  ini  yang  kemudian  diterjemahkan  dalam  berbagai  produk hukum  nasional  di  berbagai  negara  untuk  dapat  melindungi  dan  menegakkan  nilai-nilai kemanusiaan.  Pada  Pasal  27  ayat  (2)    UUD  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh  karena  itu,  nilai  universal  ini  dikukuhkan  dalam  instrumen  internasional,  termasuk perjanjian  internasional  dibidang  HAM  serta  menjadi  suatu  acuan  dalam  pembentukan instrumen hukum nasional.
Namun  kenyataan  menunjukkan  bahwa  nilai-nilai  HAM  yang  universal  ternyata dalam  penerapannya  tidak  memiliki  kesamaan  yang  seragam.  Hak  dalam  hak  asasi  manusia mempunyai  kedudukan  atau  derajat  utama  dan  pertama  dalam  hidup  bermasyarakat  karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak  saat  kelahirannya.  Seketika  itu  pula  muncul  kewajiban  manusia  lain  untuk menghormatinya 1 .  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyandang Disabilitas (UU No. 8 Tahun 2016) menyebutkan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam  jangka  waktu  lama  yang  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan  dapat  mengalami hambatan  dan  kesulitan  untuk  berpartisipasi  secara  penuh  dan  efektif  dengan  warga  negara lainnya  berdasarkan  kesamaan  hak.  Dalam  ketentuan  pada  Pasal  1  angka  1  mengenai penyandang  disabilitas  bahwa  individu  yang  mengalami  masalah  terhadap  fisik,  intelektual hingga mental dengan terganggunya aktivitas kehidupan dari seseorang tersebut sehari-hari
Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas memiliki 22 (dua  puluh  dua)  hak.  Hak-hak  tersebut  adalah  hak  untuk  hidup,  bebas  dari  stigma,  privasi, keadilan  dan  perlindungan  hukum,  pendidikan,  pekerjaan,  kewirausahaan,  dan  koperasi, kesehatan,  politik,  keagamaan,  keolahragaan,  kebudayaan  dan  pariwisata,  kesejahteraan sosial,  aksesibilitas,  pelayanan  publik  perlindungan  dari  bencana,  habilitasi  dan  rehabilitasi, konsesi,  pendataan  hidup  secara  mandiri  dan  dilibatkan  dalam  masyarakat,  berekspresi, berkomunikasi,  dan  memperoleh  informasi,  berpindah  tempat  dan  kewarganegaraan,  bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi 2 . Dalam ketentuan Pasal 5  ayat  (1)  mengenai  pengaturan  penyandang  disabilitas  telah  terapkan  melalui  Peraturan Pemerintah  (PP)  Nomor  60  Tahun  2020  tentang  Unit  Layanan  Disabilitas  Bidang Ketenagakerjaan.  Dalam  ketentuan  PP  tersebut  menjelaskan  bahwa  penyandang  disabilitas akan  di  dampingi  oleh  tenaga  pendamping  seperti  Unit  Layanan  Disabilitas  di  Operasional Perangkat Daerah (OPD) Ketenagakerjaan.
Kolerasi antara Pasal 1 angka 1 dengan Pasal 5  UU No.8 Tahun 2016 mengenai 22 (dua puluh dua) hak penyandang disabilitas merupakan suatu penjabaran hak-hak  yang akan diterima  bagi  individu  penyandang  disabilitas  dalam  melaksanakan  hakikat  atas  hidupnya
1 A.  Masyhur  Effendi., Perkembangan  Dimensi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  &  Proses  Dinamika  Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM) , (Bogor: Ghalia Utama, 2005), 8.
2 Arie  Purnomosidi,  “Konsep  Perlindungan  Hak  Konstitusional  Penyandang  Disabilitas  di  Indonesia”., Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum,1 (2).(2017): 161-174, https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174.
hingga tutup usia. Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan  dari  kerja  kerasnya.  Ketentuan  ini  sudah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8 tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas.  Pasal  11  UU  No.  8  Tahun  2016  tentang Penyandang Disabilitas  mengatur tentang hak pekerjaan, kewirausahaan,  dan koperasi  untuk penyandang  disabilitas  yang  meliputi  hak  memperoleh  pekerjaan  yang  diselenggarakan  oleh pemerintah,  pemerintah  daerah,  atau  swasta  tanpa  diskriminasi.  Difabel  juga  berhak memperoleh upah  yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis  pekerjaan  dan  tanggung  jawab  yang  sama,  memperoleh  akomodasi  yang  layak  dalam pekerjaan,  tidak  diberhentikan  karena  alasan  disabilitas,  dan  mendapatkan  program  kembali bekerja.
Ketentuan  tersebut  juga  menyebutkan  penyandang  disabilitas  berhak  mendapat penempatan  kerja  yang  adil,  proporsional,  dan  bermartabat;  memperoleh  kesempatan  dalam mengembangkan  jenjang  karier  serta  segala  hak  normatif  yang  melekat  di  dalamnya;  dan memajukan  usaha,  memiliki  pekerjaan  sendiri,  wiraswasta,  pengembangan  koperasi,  dan memulai  usaha  sendiri.  Adapun  Pasal  53  ayat  (1)  Undang-undang  Penyandang  Disabilitas menyebutkan  pemerintah,  pemerintah  daerah,  BUMN,  dan  BUMD  wajib  mempekerjakan paling  sedikit  2  persen  difabel  dari  jumlah  pegawai  atau  pekerja.  Ayat  kedua  berbunyi, perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah  pegawai  atau  pekerja.  Sementara  Pasal  145  Undang-Undang  Penyandang  Disabilitas memuat  sanksi  pidana  dan  denda  bagi  mereka  yang  menghalangi  dan/atau  melarang penyandang  disabilitas  untuk  mendapatkan  hak  untuk  bekerja.  Ancaman  pidana  penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 200 juta. Indonesia memiliki pengaturan hukum mengenai penyandang disabilitas hingga diatur melalui peraturan daerah. Pemerintah Kota  Padang  (Pemko  Padang)  sendiri  berkomitmen  untuk  memenuhi  hak  penyandang disabilitas  yang  ada  di  Kota  Padang 3 .  Setelah  melakukan  pra-penelitian  pada  Dinas  Sosial Kota Padang bahwa dari 17 (tujuh belas) Aparatur Sipil Negara (ASN) penyandang disabilitas telah  tersebar  masing-masing  OPD 4 .  Salah  satu  hal  yang  dilakukan  yakni  mempersiapkan fasilitas  dan  infrastruktur  umum  dengan  kondisi  yang  layak  digunakan  untuk  penyandang disabilitas.  Sementara  permasalahan  yang  acap  kali  dihadapi  para  penyandang  disabilitas sangat  luas  mencakup  berbagai  aspek.  Mulai  dari  soal  identitas,  relasi  sosial,  aksesibilitas,
3 Wawancara dari Perwakilan Dinas Sosial Kota Padang.
4 Ibid.
aspek  politik  berupa  pemenuhan  hak  dan  partisipasi  politik.  Begitu  juga  terhadap  aspek kebudayaan, serta aspek ekonomi yang meliputi ketenagakerjaan sampai pemberdayaan .
Tanpa  disadari  hampir  di  semua  bidang  kehidupan,  penyandang  disabilitas  masih saja  terdiskriminasi.  Bahkan  ada  anggapan  dari  sebagian  masyarakat  bahwa  urusan penyandang  disabilitas  adalah  urusannya  Dinas  Sosial  atau  Kementrian  Sosial  semata. Sehingga setiap ada persoalan atau masalah akan direkomendasikan kepada mereka.  Padahal seperti  warga  negara  yang  lain,  ada  banyak  tuntutan  kebutuhan  dari  penyandang  disabilitas seperti  urusan  pendidikan,  kesehatan  ataupun  fasilitas  umum.  Walikota  Padang  menegaskan bahwa  Pemko  Padang  berkomitmen  untuk  menggeser  paradigma  berfikir  sebagian  orang tersebut.  Merujuk  pada  Pasal  11  huruf  f  dan  g  UU  No.8  Tahun  16  bahwa  hak  pekerjaan, kewirausahaan,  dan  koperasi  untuk  penyandang  disabilitas  meliputi:  proporsional,  dan bermartabat, dan memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya. Penyandang disabilitas sudah menjadi isu global saat ini.  Dimana  penyandang  disabilitas  bukanlah  merupakan  bagian  dari  permasalahan  dalam masyarakat,  tapi  mereka  adalah  merupakan  bagian  dari  keragaman  masyarakat  dengan kemampuan yang berbeda. Dari 11 kecamatan di Kota Padang dalam persebaran penyandang disabilitas berjumlah 3.174 jiwa berdasarkan laki-laki dan perempuan 5 .
Pemerintah  Kota  Padang  mengeluarkan  Peraturan  Walikota  Nomor  33  Tahun  2021 tentang  Penyelenggara  Rehabilitasi  Sosial  Terpadu  Bagi  Penyandang  Disabilitas.  Dengan begitu  Pemerintah  Kota  Padang  terus  melakukan  upaya  bagi  sumber  daya  manusia  yang mengalami  penyandang  disabilitas  untuk  mampu  setara  dalam  menjalankan  kehidupannya selayaknya  masyarakat.  Melihat  penyandang  disabilitas  yang  telah  banyak  yang  mengukir prestasi, tidak hanya di Kota Padang, namun di luar sana juga banyak yang mengukir prestasi, baik bidang pendidikan, olahraga, dan sebagainya. Salah satu kepedulian Pemko Padang pada penyandang  disabilitas  ialah  adanya  Pegawai  Negeri  Sipil  atau  ASN  penyandang  disabilitas yang sudah menyelesaikan pendidikan doktor (S3) dengan pembiayaan bea siswa dari LPDP Pemerintah  Indonesia  dengan  Predikat  Cumlaude.  Pemko  Padang  saat  ini  sangat  komit  dan peduli  dengan  para  penyandang  disabilitas  dan  mempunyai  komitmen  untuk  mendorong pemenuhan  dan  perlindungan  hak-hak  mereka.  Komitmen  Pemko  Padang  tersebut  secara bertahap  telah  dimulai  dengan  mengupayakan  berbagai  program  kegiatan.  Pemko  Padang juga  telah  menerbitkan  Peraturan  Daerah  Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Pemenuhan  dan
5 Data Disabilitas Kota Padang 2021 dari Dinas Sosial Kota Padang.
Perlindungan  Hak-Hak  Penyandang  Disabilitas.  Dimana  dalam  hal  ini  Kota  Padang  adalah kota  yang  pertama  melakukannya  di  Sumatera  Barat  (Sumbar).  Pemko  Padang  dalam penerbitan  peraturan  daerah  tersebut  akan  ada  penghormatan  atas  harkat  dan  martabat manusia, serta akan tercapai kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Pemerintah Kota Padang juga telah mengakomodir sejumlah penyandang disabilitas menjadi  ASN  dan  menempatkannya  diberbagai  OPD  di  lingkungan  Pemko  Padang,  serta memberikan  pelatihan  keterampilan  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  kemampuan penyandang  disabilitas  tersebut.  Hal  lain  yang  dilakukan  Pemko  Padang  adalah  mengirim penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan keluar Sumbar, antara lain ke Balai Latihan Bina Daksa di  Palembang, Balai Bina Rehabilitasi di Medan, dan Balai Besar Rehabilitas Vokasional Penyandang Disabilitas Cibinong.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  ( empirical  research ).  Penelitian ini  dilakukan  dengan  pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach )  Pendekatan  ini dilakukan  dengan  cara  menganalisis  seluruh  peraturan  perundang-undangan  baik  dalam bentuk undang-undang maupun aturan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dipecahkan  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ).  Sifat  penelitian  yaitu preskriptif,  yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  mendapatkan  saran-saran  mengenai  apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu 6 .

## PEMBERLAKUAN  BENTUK-BENTUK  PEMENUHAN  HAK  MENDAPATKAN PEKERJAAN  BAGI  PENYANDANG  DISABILITAS  DI  PEMERINTAH  KOTA PADANG
Pemenuhan  terhadap  hak  pekerjaan  kepada  penyandang  disabilitas  menjadi  suatu perhatian  pemerintah  pada  abad  ke-21.  Dalam  konstitusi  tertulis  Republik  Indonesia  Pasal 28D ayat 3 telah mengatur mengenai setiap warga negara memiliki pekerjaan yang layak serta adanya  kesetaraan  dalam  pemerintahan.  Frasa  ini  menjadi  suatu  tolak  ukur  dalam menciptakan  pemenuhan  hak  terhadap  pekerjaan  bagi  penyandang  disabilitas.  Keikutsertaan kepada  penyandang  disabilitas  menjadi  ukuran  pembangunan  kearah  kesejahteraan  dalam aspek politik, ekonomi, sosial dan hukum. Dalam aspek ekonomi contohnya, dengan adanya pemenuhan  hak  bagi  pekerjaan  penyandang  disabilitas  akan  membantu  pembangunan perekonomian bangsa baik kancah daerah hingga nasional. Adanya pemenuhan terhadap hak
6 Soerjono Soekanto , Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1985), 15
atas  penyandang  disabilitas  mengenai  pekerjaan  merupakan  suatu  bentuk  untuk menghilangkan stigma negatif di mata publik yang sebelumnya hanya sebagai beban negara. Dalam  pemenuhan  hak  atas  penyandang  disabilitas  telah  diatur  melalui  Pasal  5  Undang- Undang Nomor  8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.  Dalam dalil  pada Pasal  5 ini adanya hak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau  swasta  tanpa  diskriminasi.  Pasal  ini  memiliki  korelasi  pada  Pasal  di  dalam  Undang- Undang  Dasar  1945  menjelaskan  setiap  warga  negara  memiliki  kesempatan  dalam pemerintahan 7 .  Artinya  pemerintah  harus  mampu  menerapkan  hak-hak  atas  penyandang disabilitas  sehingga  pemberdayaan  bagi  penyandang  disabilitas  mampu  berkontribusi  dalam pembangunan segala sektor yang mumpuni. Melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun  2015  tentang  Pemenuhan  dan  Perlindungan  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas  pada Pasal  118  ayat  (1)  bahwa  pemerintah  daerah  wajib  memberikan  kemudahan  perizinan  bagi badan  hukum  yang  mengajukan  rencana  penyediaan  aksesibilitas  dan  sistem  kelembagaan disabilitas  yang  memenuhi  persyaratan  teknis  maupun  administrasi.  Pada  pemerintah  daerah Kota  Padang  telah  memberikan  kemudahan  akses  bagi  penyandangan  disabilitas  seperti sarana  penyelamatan  atau  mitigasi  terhadap  bencana  alam  yang  dimana  suatu  daerah  yang rawan akan bencana alam.
Namun,  bentuk  pemenuhan  hak  terhadap  pekerjaan  bagi  penyandang  disabilitas merupakan langkah memberikan manfaat ekonomi. Studi terbaru menunjukkan bahwa dengan tidak  membuka  lapangan  pekerjaan  bagi  penyandang  disabilitas,  pemerintah  kehilangan potensi  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  sekitar  3-7% 8 .  Data  mengenai  potensi  lapangan pekerjaan  bagi  penyandang  disabilitas,  diteliti  pada  tahun  2018.  Melihat  dari  data  penelitian mengenai  lapangan  pekerjaan  bagi  penyandang  disabilitas  menunjukkan  bahwa  masih kurangnya  ketertarikan  dari  penyedia  pekerja  dan  kinerja  atas  hak  kerja  mereka  tersebut. Terdapat  fakta-fakta  yang  menggambarkan  betapa  kompleknya  permasalahan  terkait  dengan hak  penyandang  disabilitas,  diantaranya  perlakukan  diskriminatif  dalam  memperoleh pendidikan, pekerjaan, kekerasan seksual, dan eksploitasi 9 .
7 Ketentuan pada Pasal 28D ayat 3 UUD 1945
8 “6  Penghalang  Keterlibatan  Penyandang  Disabilitas  Dalam  Proses  Pembanguna”,  Theconversation.Com,  5 Desember  2018,    https://theconversation.com/6-penghalang-keterlibatan-penyandang-disabilitas-dalam-proses- pembangunan-108176
9 Eta  Yuni  Lestari  dan  Slamet  Sumarto,  “Pemenuhan  Hak  Bekerja  Bagi  Penyandang  disabilitas  di  Kota Semarang” Integralistik. 32(1),(2021): 45–51,  https://doi.org/10.15294/integralistik.v33i1.28731
Pemenuhan  hak  bagi  penyandang  disabilitas  tidak  hanya  fokus  pada  hak  pekerjaan. Melainkan,  segala  hak-hak  lainnya  yang  justru  dimiliki  oleh  penyandang  disabilitas  belum dapat  terakomodasi  dengan  baik.  Dalam  ketentuan  UU  Nomor  8  Tahun  2016  tentang Penyandang Disabilitas  telah mengatur  atas pemenuhan hak bagi  pekerja  dari lingkup orang perseorangan,  pengusaha,  badan  hukum  dan  sektor  lainnya.  Sedangkan  terkait  hasil  dari pelaksanaan pemberian kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas di Instansi Daerah Kota Padang  didapati  bahwa  pemberian  kesempatan  kerja  bagi  penyandang  disabilitas  di  Instansi daerah  kota  padang  masih  sangat  minim  yaitu  hanya  terdapat  19  disabilitas  yang  bekerja  di Instansi  Daerah  Kota  Padang  dan  dalam  6  tahun  terakhir  semenjak  diberlakukannya  Perda Kota  Padang  No.3  Tahun  2015.  Tes  CPNS  jalur  formasi  khusus  disabilitas  sudah  dibuka  2 kali  namun  pada  tahun  2018  tidak  memenuhi  kuota  dan  jumlah  formasi  yang  dibuka  tidak mencapai  2% 10 .  Setelah  melakukan  wawancara  di  Dinas  Ketenagakerjaan  bahwa  tidak memenuhinya kuota 2% bukan berarti tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan tersebut.  Melainkan,  berdasarkan  kebutuhan  dari  masing-masing  sektor  atau  instansi  dan melihat capability terhadap penyandang disabilitas sesuai dengan spesifikasi atau tidaknya .
Meskipun  Indonesia  telah  melakukan  ratifikasi  atas  Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With  Disabilities masih  minim  atas  pemenuhan  hak  pekerjaan  bagi  penyandang  disabilitas tersebut.  Jika melihat hasil data penelitian hanya 19 penyandang disabilitas atas kesempatan kerja  dengan  dihubungkan  pada  Pasal  23  huruf  b Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2015 tentang Penyandang Disabilitas bahwa mempekerjakan 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang  memenuhi  persyaratan  dan  kualifikasi  pekerjaan  sebagai  pegawai  untuk  setiap  100 (seratus)  orang  pegawai . Secara  konstitusi  bahwa  kesetaraan,  kelayakan,  kesamaan  serta kepastian  akan  hukum  harus  terpenuhi  sebagaimana  idealnya.  Tetapi,  mengacu  pada  UU Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  bahwa  Pemerintah  dan  Pemerintah Daerah  wajib  menjamin  proses  rekrutmen,  penerimaan,  pelatihan  kerja,  penempatan  kerja, keberlanjutan  kerja,  dan  pengembangan  karier  yang  adil  dan  tanpa  diskriminati  kepada penyandang disabilitas.
10 Harbi Sadri dan Henni Muchtar, “Ketenagakerjaan Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Padang”, . Journal of Civic Education , 4 No 2 (2021): 114–121. https://doi.org/10.24036/jce.v4i2.501.

## PELAKSANAAN  PEMENUHAN  HAK  MENDAPATKAN  PEKERJAAN  BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI PEMERINTAHA KOTA PADANG
Tahun  2015  dikeluarkan  Peraturan  Gubernur  Sumatra  Barat  Nomor  2  Tahun  2015 tentang  Perlindungan  dan  Pemenuhan  Hak  Penyandang  Disabilitas  tentang  Pemenuhan  dan Perlindungan  Hak-hak  Penyandang  Disabilitas.  Dengan  adanya  pengaturan  mengenai penyandang disabilitas, beberapa wilayah di Indonesia seperti Pemerintah Kota Padang sudah fokus  terhadap  pendorongan,  pemenuhan,  hingga  pembinaan  bagi  individu  penyandang disabilitas hingga kini. Tentunya pemerintah Kota Padang telah membentuk peraturan daerah mengenai  penyandang  disabilitas,  yang  tentunya  akan  membantu  atas  pelaksanaan  bagi pemenuhan  hak  pekerjaan  atas  penyandang  disabilitas  tersebut.  Secara  konstitusi  bahwa setiap  orang  berhak  mendapat  kemudahan  dan  perlakuan  khusus  untuk  memperoleh kesempatan  dan  manfaat  yang  sama  guna  mencapai  persamaan  dan  keadilan” 11 .  Korelasi terhadap  Pasal  28H  ayat  2  UUD  1945  memiliki  keterkaitan  atas  pemenuhan  hak  pekerjaan bagi  penyandang  disabilitas  terutama  di  setiap  daerah  di  Indonesia.  Menurut  Paton  bahwa esensi  hak  bukanlah  kekuasaan  yang  dijamin  oleh  hukum,  melainkan  untuk  merealisasikan suatu kepentingan, karena kehendak manusia tidak bekerja tanpa maksud apa-apa ( in vacuo ) tetapi menginginkan tujuan-tujuan tertentu yaitu kepentingan 12 .
Pelaksanaan atas pemenuhan hak pekerjaan bagi penyandang disabilitas bagian dari kepentingan yang terbentuk dengan melalui esensi dalam realisasi atas penyaluran hidup bagi mereka.  Peran  pemerintah  khususnya  pemerintah  daerah  sebagai  regulator  yang  harus melaksanakan pencapaian atas kepentingan bagi masyarakat terutama penyandang disabilitas tersebut.  Pada  pelaksanaan  pemenuhan  hak  atas  pekerjaan  bagi  penyandang  disabilitas  yang terjadi  di  Kota  Padang  masih  belum  mencapai  semangat  idealnya  dalam  mendorong pemberdayaan  sumber  daya  mereka.  Jika  berkaca  pada  hasil  studi  pada  tahun  2018  bahwa masih minim atas kesempatan dalam pekerjaan terutama instansi pemerintahan. Faktor-faktor lain yang kemungkinan tidak terlaksananya atas kesempatan yang minim hak pekerjaan bagi penyandang  disabilitas  tersebut.  Dalam  kurung  5  (lima)  tahun  kebelakang  bahwa  telah dilakukan  survei  atas  penduduk  yang  memiliki  disabilitas  di  Sumatra  Barat.  Masih berdasarkan  jumlah  persentase  penyandang  disabilitas  di  Provinsi  Sumatra  Barat  adalah
11 Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
12 Aprilina  Pawestri,  “Hak  Penyandang  Disabilitas  dalam  Perspektif  HAM  Internasional  dan  HAM  Nasional”, Era Hukum 2, No,1 (2017): 164-182, https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i1.670.
9,42% 13 .  Dalam  pelaksanaan  bagi  pemenuhan  hak  pekerjaan  atas  penyandang  disabilitas  di Kota  Padang  terus  dilakukan  meskipun  terdapat  hambatan  atau  tantangan  bagi  beberapa sektor  pekerjaan  yang  masih  minim  atas  penerimaan  terhadap  sumber  daya  penyandang disabilitas.  Lalu,  sama  seperti  tantangan  yang  terdapat  di  Kota  Batam  dimana  memiliki  4 (empat) permasalahan meliputi stigma negatif, rasa malu, kesempatan kerja yang minim bagi penyandang  disabilitas  serta  masih  minim  lapangan  pekerjaan  di  Kota  Batam  meskipun memiliki  lapangan  pekerjaan  pada  sektor  industri.  Secara  peraturan  perundang-undangan mengenai Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak sesuai dengan bakat,kecakapan, dan kemampuan berhak pekerjaan yang layak 14 .
Masih terdapat stigma bahwa individu yang layak atas pekerjaan merupakan individu yang  memiliki  kemampuan  serta  stabil  baik  fisik,  intelektual,  hingga  mental.  Bukan  berarti penyandang disabilitas tidak mampu bersaing dalam kancah dunia pekerjaan dengan individu non-disabilitas,  melainkan  keterbatasan  penyandang  disabilitas  memiliki  masing-masing kelemahan  yang  berbeda  meskipun  tidak  serta  merta  keseluruhan  tidak  dapat  melakukan aktivitas pada individu umumnya. Memang sejatinya penerimaan penyandang disabilitas bagi suatu  perusahaan  atau  instansi  masih  lebih  mendominasi  pada  penyandang  yang  bermasalah pada  fisik.  Melalui  Pasal  4  UU  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  penyandang  disabilitas menjelaskan  kategori  berupa  penyandang  disabilitas  fisik,  mental,  motorik,  dan  sensorik. Maka  oleh  karena  itu,  Pemerintah  Kota  Padang  terus  melakukan  peningkatan  melalui sosialisasi  baik  pihak  penyedia  lapangan  pekerjaan  dengan  masyarakat  sehingga  mampu diakomodasi  secara  hukum 15 .  Beberapa  kegagalan  dalam  pelaksanaan  atas  pemenuhan  hak pekerjaan  bagi  penyandang  disabilitas  lebih  mengarah  pada  rendahnya  regulasi  mengenai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.
Pemerintah  Kota  Padang  dapat  mencontohkan  pada  Peraturan  Kota  Yogjakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas  bahwa  memastikan  pelaksanaan  upaya  pemajuan,  perlindungan,  dan  pemenuhan hak-hak  penyandang  disabilitas  untuk  mengembangkan  diri  serta  mendayagunakan  seluruh kemampuan  sesuai  bakat  dan  minat  yang  dimilikinya  untuk  menikmati,  berperan  serta berkontribusi  secara  optimal,aman,  leluasa,  dan  bermartabat,  dalam  segala  aspek  kehidupan
13 Naskah Akademik ( NA ) Ranperda Provinsi Sumatera Barat tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak - hak Penyandang Disabilitas. (2020).
14 Pasal 38 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
15 Widia Apriyanti (Perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Padang), wawancara kepada penulis.
bangsa,  bernegara,  dan  bermasyarakat 16 .  Namun,  Pemerintah  Daerah  Kota  Padang  telah membuat  konsep  dan  pengaturan  secara  konkret  tetapi  masih  terdapatnya  kelemahan- kelemahan  saat  berada  di  lapangan  baik  stigma  negatif,  melihat  kualitas  atas  penyandang disabilitas,  hingga  minimnya  kesempatan  bagi  penyandang  disabilitas  di  tempat  pekerjaan tersebut. Bahkan, dalam ketentuan melalui regulasi ketenagakerjaan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk mendapatkan pekerjaan 17 .

## KONSTRUKSI  HUKUM  YANG  TEPAT  DALAM  MENCAPAI  EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK MENDAPATKAN PEKERJAAN BAGI PENYANDANG CACAT
Konstruksi  hukum  tidak  akan  jauh  dengan  bentuk  penemuan  hukum  apabila terjadinya  suatu  kasus  yang  tidak  diatur  melalui  perundang-undangan.  Perlunya  konstruksi hukum  sebagai  bentuk  untuk  menciptakan  kepastian  hukum  sehingga  mampu  menjawab seluruh  masalah-masalah  ketidakadilan  di  publik.  Konstitusi  tertulis  menjelaskan  bahwa setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum 18 . Dalam melakukan suatu kontruksi hukum atau peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara interpretasi atau penafsiran. Konstruksi hukum,  dapat  digunakan  hakim  sebagai  metode  penemuan  hukum  apabila  dalam  mengadili perkara tidak ada peraturan  yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa  yang terjadi 19 .
Konstruksi hukum ini dapat dilakukan dengan menggunakan logika berfikir secara 20 :
1. Argumentum  per  analogiam atau  sering  disebut  analogi.  Pada  analogi,  peristiwa yang  berbeda  namun  serupa,  sejenis  atau  mirip  yang  diatur  dalam  undang-undang diperlakukan sama;
2. Penyempitan  hukum.  Pada  penyempitan  hukum,  peraturan  yang  sifatnya  umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi denan memberi ciri-ciri;dan
16 Pasal 3 Huruf e
17 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
18 Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
19 Sovia  Hasanah,  Arti  Penafsiran  Hukum  Argumentum A  Contrario.  Hukum  Online”, 3  Maret  2017 , https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58b4df16aec3d/arti-penafsiran-hukum-iargumentum-a- contrario-i,.
3. Argumentum  a  contrario .  atau  sering  disebut  a  contrario,  yaitu  menafsirkan  atau menjelaskan  undang-undang  yang  didasarkan  pada  perlawanan  pengertian  antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.
Dari 3 (tiga) metode dalam melakukan konstruksi suatu hukum dengan permasalahan terhadap  pengaturan  pemenuhan  hak  mendapatkan  pekerjaan  bagi  penyandang  cacat  dapat dilakukan  secara argumentum  per  analogiam .  Dimana  terdapat  suatu  pengaturan  mengenai ketentuan  hak  atas  pekerjaan  bagi  penyandang  disabilitas  perlu  dilakukan  analogi  kembali sehingga  adanya  pengaturan  yang  konkret  dan  sama.  Melihat  Pasal  11  huruf  a  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas  bahwa  hak  pekerjaan, kewirausahaan,  dan  koperasi  untuk  penyandang  disabilitas meliputi  hak  memperoleh pekerjaan  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah,  atau  swasta  tanpa diskriminasi.  Dengan  penambahan  suatu  ayat  mengenai  batas  kuota  yang  konkrit  atau menambahkan  ketentuan  berupa  sanksi  baik  perdata,  administrasi  atau  pidana  melalui ketentuan  hukum  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  tersebut,  dengan  begitu  seperti permasalahan  atas  tidak  terpenuhinya  atas  kesempatan  bagi  hak  pekerjaan  atas  penyandang disabilitas dapat terakomodir dengan baik.
Berbicara  mengenai  efektivitas  suatu  peraturan  perundang-undangan  maka,  akan terlihat  bagaimana  rencana  awal  hingga  tujuan  selaras.  Namun,  memang  pencapaian  atas suatu  peraturan  perundang-undangan  berjalan  efektif  tidak  serta  merta  berjalan  dengan  baik dan  tentunya  dipengaruhi  oleh  keadaan  lainnya.    Ketika  peraturan  tersebut  diterapkan  pada publik  tersebut.  Secara  tidak  langsung  apabila  masih  terdapatnya  suatu  perlakuan diskriminatif,  ketidakadilan  atas  kesempatan  bagi  penyandang  disabilitas  atas  hak  pekerjaan bahkan masih enggannya beberapa sektor pekerjaan menerima tenaga kerja dari penyandang disabilitas  maka,  bukan  berarti  tidak  terlaksana  dengan  baik  atas  praktik  dari  UU  Nomor  8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas di Indonesia. Dalam wawancara ke Dinas Badan Kepegawaian  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (BKPSDM)  Kota  Padang  bahwa pemenuhan  kesempatan  kerja  bagi  penyandang  disabilitas  sudah  ditetapkan  5  %.  Tetapi, dengan masih sedikitnya penyandang disabilitas untuk pemenuhan kuota tersebut, pemerintah terus  berupaya  melakukan  sosialisasi  hingga  mendorong  penyandang  disabilitas  dapat
mengisi  kesempatan  pekerjaan  tersebut 21 .  Suatu  produk  hukum  dikatakan  efektif  apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya 22 .
Langkah  yang  tepat  untuk  terlaksananya  efektivitas  terhadap  penerapan  regulasi tentang  penyandang  disabilitas  harus  adanya  dukungan  atau  kerjasama  melalui  sosialisasi, melihat  kebutuhan  masyarakat  dan  penyedia  pekerjaan,  peningkatan  pendidikan  atau pelatihan  yang  banyak  bagi  penyandang  disabilitas,  peningkatan  sarana  dan  prasarana,dan terpenting  adalah  penegakan  hukum  yang  perlu  ditingkatkan.  Namun,  meskipun  keadaan  di lapangan  akan  kemungkinan  berbeda  pemerintah  setempat  tetap  melakukan  pendekatan- pendekatan  secara  sosial  demi  pemenuhan  pengaturan  hukum  atas  kebutuhan  penyandang disabilitas  tersebut.  Jika  berkaca  pada  beberapa  daerah  di  Indonesia  masih  banyak  belum membentuk  pengaturan  daerah mengenai  penyandang  disabilitas. Namun  realitasnya, respon terhadap  ketentuan  ini  tidak  maksimal,  karena  tidak  semua  pemerintah  daerah  memiliki peraturan  daerah  tentang  penyandang  disabilitas 23 .  Ini  bagian  dari  kontribusi  atas ketidakefektifnya  terhadap  pengaturan  mengenai  penyandang  disabilitas  dengan  indikator rendahnya  atas kesempatan hak pekerjaan bagi  penyandang disabilitas tersebut.  Oleh karena itu, dalam melakukan konstruksi hukum terhadap peraturan mengenai penyandang disabilitas harus  dibantu  oleh  dukungan  berupa  peningkatan  sarana  dan  prasarana,  meningkatkan kualitas,  melakukan  sosialisasi,  pendekatan  kepada  para  pihak  ( stakeholder )  dalam pemenuhan  hukum  dalam  menerapkan  undang-undang  tersebut.  Mengacu  pada  Pasal  28C ayat 1 bahwa setiap orang berhak mengembang diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni  dan  budaya,  demi  meningkatkan  kualitas  hidupnya  dan  demi  kesejahteraan  umat manusia 24 .
Dalam  melakukan  konstruksi  hukum  terhadap  pengaturan  tentang  penyandang disabilitas  dapat  memberikan  kesempatan  bagi  penyandang  disabilitas  yang  tentunya  telah diatur  secara  tegas  melalui  UUD  1945  tersebut.    Tentunya,  apabila  konstruksi  hukum  dapat
21 Romy Elpa Segas (Perwakilan Dinas Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang, wawancara dengan penulis.
22 Ria Ayu Novita, Agung Basuki Prasetyo, Suparno, “Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960  tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil  Pertanian  (Tanah  Kering)  di  Desa  Beringin,  Kecamatan  Bayan,  Kabupaten Purworejo, Diponegoro Law Journal,
6 No.2, (2017): 1–12 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16975.
23 Ali  Sodiqin,    “Ambigiusitas  Perlindungan  Hukum  Penyandang  Disabilitas  Dalam  Perundang-Undangan  di Indonesia, Journal Legislasi Indonesia , 18 No.1, (2021): 31–44, https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707.
24 Ketentuan pada Undang-Undang Dasar 1945
dilakukan  maka,  substansi  yang  harus  ada  dalam  pengaturan  mengenai  hak  pekerjaan  bagi penyandang  disabilitas  harus  fokus  terhadap  keseimbangan  optimalisasi.  Sehingga pemenuhan penyedia pekerjaan, instansi bahkan motivasi tenaga penyandang disabilitas dapat seimbang baik secara proporsional hingga pemenuhan atas hukum.

## KESIMPULAN
Pemenuhan  lapangan  pekerjaan  bagi  penyandang  disabilitas  menunjukkan  bahwa masih kurangnya diakibatkan kebutuhan penyedia pekerjaan, kualitas penyandang disabilitas, serta masih selektifnya di setiap lapangan pekerjaan secara mikro. Hal ini bentuk-bentuk atas pemenuhan  hak  pekerjaan  seperti  sarana  dan  prasarana,  pendidikan  dan  penegakan  hukum sudah  terpenuhi  tetapi  masih  berdasarkan  penyedia  dan  permintaan  para  pihak.  Dalam pelaksanaan  atas  pemenuhan  hak  pekerja  bagi  penyandang  disabilitas  masih  mengalami kendala  dengan  salah  satunya  faktor  eksternal.  Penyandang  disabilitas  fisik  tidak  diberikan kesempatan  melainkan,  masih  minimnya  ketertarikan  untuk  menggunakan  tenaga  kerja  dari penyandang  mental,  motorik  hingga  sensorik  yang  justru  berat  untuk  menerimanya  sebagai tenaga  kerja  di  lingkup  mikro.  Seperti  Operasional  Perangkat  Daerah  Kota  Padang  telah melaksanakan  sesuai  ketentuan  hukum  untuk  pemenuhan  hak  pekerja  bagi  penyandang disabilitas.
Konstruksi  hukum  terhadap  peraturan  mengenai  penyandang  disabilitas  harus dibantu  oleh  dukungan  berupa  peningkatan  pendataan,  sarana  dan  prasarana,  melakukan penelitian,  sosialisasi,  serta  mendorong  masyarakat  yang  memiliki  penyandang  disabilitas untuk  diarahkan  melakukan  pelatihan  kerja  melalui  prasarana  yang  telah  tersedia  oleh perangkat  daerah.  Dengan  adanya  peningkatan  pelatihan  ini  dapat  mendorong  kesadaran berupa  motivasi  bagi  penyandang  disabilitas  yang  telah  diterima  sebagai  tenaga  kerja  baik sektor swasta maupun pemerintahan. Serta pemberian pemahaman kepada masyarakat secara luas  atas  keberadaan  hak  penyandang  disabilitas  terutama  setiap  instansi  sehingga  mampu memberikan motivasi yang mempengaruhi kualitas pekerja bagi penyandang disabilitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriyanti , Widia (Perwakilan dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Padang). Wawancara dengan Penulis.
Effendi, A. Masyhur. Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM). Bogor: Ghalia Utama, 2005.
Hasanah, Sovia. Arti Penafsiran Hukum Argumentum A Contrario. Hukum Online”, 3 Maret 2017, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58b4df16aec3d/arti- penafsiran-hukum-iargumentum-a-contrario-i
Lestari, Eta Yuni dan Slamet Sumarto. “Pemenuhan Hak Bekerja Bagi Penyandang disabilitas di Kota Semarang” Integralistik. 32(1),(2021): 45–51,
https://doi.org/10.15294/integralistik.v33i1.28731.
Naskah  Akademik  (  NA  )  Ranperda  Provinsi  Sumatera  Barat  tentang  Perlindungan  dan Pemenuhan Hak - hak Penyandang Disabilitas. (2020).
Novita, Ria Ayu Agung Basuki Prasetyo, Suparno. “Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor  2  Tahun  1960  tentang  Perjanjian  Bagi  Hasil  Pertanian  (Tanah  Kering)  di Desa Beringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Diponegoro Law Journal ,
6 No.2, (2017): 1–12 https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/16975.
Pawestri,  Aprilina.  “Hak  Penyandang  Disabilitas  dalam  Perspektif  HAM  Internasional  dan
HAM Nasional”, Era Hukum
2, No,1 (2017): 164-182, https://doi.org/10.24912/era%20hukum.v15i1.670.
Purnomosidi,  Arie.  “Konsep  Perlindungan  Hak  Konstitusional  Penyandang  Disabilitas  di Indonesia”. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum ,1(2).(2017): 161-174, https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v1.i2.p161-174.
Sadri,  Harbi  dan  Henni  Muchtar.  “Ketenagakerjaan  Bagi  Penyandang  Disabilitas  di  Kota Padang”. .Journal of Civic Education , 4 No 2 (2021): 114–121. https://doi.org/10.24036/jce.v4i2.501.
Segas,  Romy  Elpa  (Perwakilan  Dinas  Badan  Kepegawaian  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang. Wawancara dengan penulis.
Sodiqin, Ali .“Ambigiusitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Perundang- Undangan  di  Indonesia, Journal  Legislasi  Indonesia ,  18  No.1,  (2021):  31–44, https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: Universitas Indonesia, 1985.
“6  Penghalang  Keterlibatan  Penyandang  Disabilitas  Dalam  Proses  Pembangunan”.
Theconversation.Com. 5 Desember 2018. https://theconversation.com/6- penghalang-keterlibatan-penyandang-disabilitas-dalam-proses-pembangunan- 108176.