Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 1, Januari 2023 : 711 – 716

## Keterlibatan Masyarakat Dalam Sistem Penegakan Hukum Terhadap Lingkungan Di Indonesia
Community Involvement in the Law Enforcement System

## Against the Environment in Indonesia
Martha Mareyke Sendow (1) , Karel Wowor (2)(*) , Grenaldo Ginting (2)
1) Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sam Ratulangi, Manado 2) Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Tomohon *Penulis untuk korespondensi: kpwowor@gmail.com
Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisosioekonomi@unsrat.ac.id : Kamis, 12 Januari 2023 Disetujui diterbitkan : Sabtu, 28 Januari 2023

## ABSTRACT
This study aims to  determine community involvement  in  the law enforcement  system for the environment  in Indonesia. The research was carried out from June to September 2020. The research data collection technique was carried out  deliberately. The data  used in  the research is through literature studies or document  studies based on secondary data. Research refers to increasing public awareness in developing the ability and willingness to manage and maintain a pristine environment against pollution and environmental destruction. Apart from its influence, the concept  of  development  is  to  create  physical  and  moral  concepts  on  a  micro  basis  and  support  environmental development  with  the  enactment  of  Environmental  Law  No.  4  of  1982.  With  the  attention  and  awareness  of  the environment based on legal norms, it is an effort to overcome the problems of people's lives, improve the quality of human resources in the field of comprehensive education. Law enforcement is closely related to obedience for users and implementers of laws and regulations, the community is also subject to environmental laws.
Keywords : development; environment; law enforcement

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan masyarakat  dalam sistem  penegakan hukum terhadap lingkungan  di  Indonesia.  Penelitian  dilaksanakan  pada  bulan  Juni  sampai  bulan  September  tahun  2020.  Teknik pengumpulan  data  penelitian  dilakukan  secara  sengaja.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  yaitu  melalui  studi kepustakaan  atau  studi  dokumen  berdasarkan  dari  data  sekunder.  Penelitian  merujuk  pada  peningkatan  kesadaran masyarakat dalam mengembangkan kemampuan maupun kemauan menata serta mempertahankan lingkungan murni terhadap  pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  abadi.  Disamping  pengaruhnya,  konsep  pembangunan  untuk menciptakan  konsep  fisik  dan  moral  secara  mikro  serta  mendukung  pembangunan  lingkungan  hidup  dengan diberlakukan  Undang-undang  Lingkungan  Hidup  No.  4  tahun  1982.  Dengan  adanya  perhatian  dan  kesadaran lingkungan  berdasarkan  Norma  Hukum  merupakan  upaya  untuk  mengatasi  masalah  hidup  masyarakat, meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia  dibidang  pendidikan  yang  menyelutuh.  Penegakan  hukum  berkaitan erat  dengan  ketaatan  bagi  pemakai  dan  pelaksana  peraturan  perundang-undangan  mayarakatpun  tunduk  dalam undang-undang lingkungan hidup.
Kata kunci : pembangunan; lingkungan hidup; penegakan hukum
Keterlibatan Masyarakat dalam Sistem Penegakan Hukum….……………………….…(Martha Sendow, Karel Wowor, Renaldo Ginting)

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Abad  ke-21  ditandai  sebagai  suatu  era biologi  yang  terkandung  di  alam  lingkungan maupun  sumber  daya  alam  yang  terdapat  di dalamnya.  Kurang  lebih 40%  dari  ekonomi  dunia saat  ini  bertumpu  pada  produksi  dan  proses biologis  yang  berasal  dari  alam  lingkungan.  Di lain pihak sebanyak 85% sampai 90% masyarakat miskin  dunia  bergantung  pada  alam  lingkungan dan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Salah  satu  hasil  dari  Agenda  21  KTT  Rio  1992 adalah Konvensi PBB mengenai Keanekaragaman Hayati dan Protokol Kartagena tentang keanekaragaman  hayati  yang  diratifikasi  oleh Indonesia dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994.  Adapun, keputusan yang ditetapkan dalam Agenda  21  KTT  Rio  1992  menyatakan  bahwa, diperlukan sejumlah kebijakan mengenai pemanfaatan  laut  secara  berkelanjutan  dengan lebih  memperhatikan  kebutuhan  masyarakat setempat dan masyarakat asli, serta diperlukannya pengembangan  lebih  banyak  budidaya  perairan dengan  pemeliharaan  ikan  dalam  kerangka keramba  dilaut  hingga  diperlukannya  suatu tindakan memperkuat pengawasan dan pelaksanaan  atas  peraturan  dibidang  perikanan, serta  sejumlah  kebijakan  mengenai  pengurangan pemborosan  dalam  menangkap,  menangani  dan mengolah  ikan  serta  memperkecil  penangkapan spesies yang seringkali tidak dimanfaatkan.
Berlatar  belakang  dari  hasil  dan  keputusan Agenda 21 KTT Rio 1992 diatas, kerangka acuan yang  mengedepankan  pada  permasalahan  yang hendak  dicari  penyelesaiannya  yakni  terdiri  dari tiga  hal  pertama,  mengetahui  keberhasilan, tantangan  dan  hambatan  yang  dihadapi  oleh daerah dibidang pelaksanaan pembangunan berkelanjutan,  selanjutnya  mengenai  strategi kebijakan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan  di  masa  mendatang  dan  terakhir mengenai  perlunya  transparansi  dalam  KTT pembangunan yang berkelanjutan.
Sepintas  lalu  diperkirakan  bahwa  masalah yang dihadapi hanyalah terletak dibidang lingkungan semata-mata, namun masalah pembangunan  berkelanjutan  berkaitan  erat  bukan hanya  dengan  aspek  lingkungan  nemun  juga mengenai  aspek  kelembagaan  negara  yang diselenggarakan  pemerintah  hingga  masyarakat umum  secara  keseluruhan  termasuk  didalamnya
oleh  sektor  swasta.  Sebab  pengelolaan  dan pemanfaatan  sumber  daya  alam  yang  tersedia dialam  lingkungan,  tidak  saja  melibatkan  peran pemerintah  maupun  peran  sektor  swasta,  tetapi juga  peran  masyarakat  yang  hidup  di  sekitarnya. Oleh  karena  itu  sumber  daya  alam  yang  ada dialam lingkungan merupakan kepentingan bersama dari semua pihak.
Selain itu, pusat perhatian juga masih belum bergeser  terhadap  proses  pengoperasian  dari proses  penambangan  perusahaan  PT.Newmont Minahasa  Raya  (NMR)  sejak  tahun  1966  yang banyak  menimbulkan  kontroversi  dikalangan masyarakat  terkait  dengan  pembuangan  limbah penambangan  ( Submarine  Tailing  Placement ) yang  dilakukan  ke  laut  dengan  kapasitas  rerata mencapai  2000  ton  perhari.  Pembuanga  limbah yang  dilakukan  secara  fisik  telah  menimbulkan penumpukan  lumpur  tailing  yang  meresahkan masyarakat  karena  diduga  hasil  buangan  dapat berakibat buruk terhadap kehidupan biota perairan laut  disekitarnya.  Dikhawatirkan  arus  naik ( upwelling )  dapat  berakibat  fatal  bagi  lingkungan laut,  bukan  hanya  pada  perairan  Teluk  Buyat namun dapat meluas mencakup sejumlah perairan di  Sulawesi  Utara,  seperti  Taman  Nasional  Laut Bunaken,  hingga  mencapai  kawasan  timur Indonesia.  Apalagi  dari  sejumlah  penelitian terlihat  adanya  tren  peningkatan  konsentrasi logam  berat,  terutama  parameter  merkuri  (Hg), baik  dalam  kolam  air  maupun  biotanya.  Oleh karena  itu,  nampaknya  masih  tetap  perlu dilakukan pengkajian mendalam dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan  yang  diatur  secara bersama  dengan  berbagai  instansi  terkait  seperti dengan  bagian  Departemen  Pertambangandan Energi, Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan,  Departemen  Dalam  Negeri  juga Bapedal  tentang  masalah  ini  baik  dari  segi ekonomi sosial dan politik dengan mengkaitkannya  pada  upaya  perlindungan  dan pelestarian  sumber  daya  alam  serta  pengendalian dampak lingkungan.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  yang menjadi  rumusan  masalah  yakni  bagaimana keterlibatan  masyarakat  dalam  sistem  penegakan hukum terhadap lingkungan Indonesia.

## Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterlibatan masyarakat dalam sistem penegakan hukum terhadap lingkungan Indonesia.
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 1, Januari 2023 : 711 – 716

## METODE PENELITIAN

## Metode Analisis Data
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  yaitu  metode  penelitian  hukum normative (yuridis normatif) dengan mendasarkan pada sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembangunan  pada  dasarnya  mencakup trobosan  besar,  yang  meliputi  penyesuaian struktur  ekonomi,  perkembangan  fisik  wilayah, perubahan  pola  konsumsi,  sumber  alam  dan lingkungan hidup, peningkatan teknologi, pengembangan sistem nilai.
Tantangan permasalahan yang timbul dipengaruhi oleh tiga faktor pokok, diantaranya: 1. Perkembangan Penduduk dan Masyarakat Ciri-ciri masalah kependudukan:
a. Jumlah penduduk makin bertambah.
b. Sebagian  besar  penduduk  Indonesia  yang berusia muda: pada tahun 1993 khususnya yang  berusia  dibawah  30  tahun  memiliki jumlah persentase sebesar 63.6%.
c. Penduduk  kota  tidak  tersebar  merata  di pulau-pulau  Indonesia:  pada  tahun  1993 di  Jawa  dan  Madura  kepadatan penduduk mencapai  jumlah  840  orang/km 2 ,  di Sumatera  kepadatan  penduduk  mencapai 119  orang/km 2 ,  di  Bali  dan  Nusa Tenggara mencapai 119 orang/km 2 , sedangkan kepadatan penduduk di Kalimantan hanya mencapai 18
orang/km 2 ,  di  Sulawesi  sebanyak  69 orang/km 2 ,  di  Maluku  dan  Irian  Jaya  7,5 orang/km 2 .
d. Persentase  besarnya  penduduk  yang memperoleh  pendapatan  dari  sektor pertanian  sebesar  52.2%  (tahun  1993) penduduk yang hidup di pedesaan.
e. Meningkatnya  persentase  penduduk  yang masuk  pasar  kerja:  tingkat  pengangguran adalah  2.79%  (1993)  dengan  jumlah pencari  kerja  sebesar  kurang  lebih  sekitar 2.2  juta  dari  80  juta  jumlah  angkatan kerja.
2. Perkembangan Sumber Alam dan Lingkungan
Sumber  alam  terbagi  atas  sumber  alam dapat  diperbaharui,  seperti  hutan,  perikanan,  dan
sumber  alam  yang  tidak  dapat  diperbaharui, seperti  minyak,  batubara,  gasalam.  Sumber  alam dapat  pula  dibagi  atas  tanah,  air,  tanaman, pepohonan,  sumber  aquatic  di  laut  maupun  di darat dan sumber mineral.
Masalah  yang  timbul  adalah,  bahwa kemiskinan  dan  keterbelakangan  penghayatan lingkungan  hidup  mendesak  keperluan  untuk mengelola  sumber  alam  secara  tepat  dan  efektif, sehingga kurang mengindahkan faktor lingkungan hidup.
3. Perkembangan Teknologi dan Kebudayaan
Masalah disini adalah bahwa dunia internasional  mengembangkan  teknologi  yang padat  modal  dan  hemat  tenaga  kerja,  sesuai dengan  kondisi  negara  maju  yang  banyak melahirkan  penemuan  dan  teknologi  baru. Sebaliknya  negara-negara  berkembang  kurang memiliki  modal  dan  kesempatan  menyebar luaskan  teknologi  yang  lebih  serasi  dengan lingkungan  tanah  dan  airnya.  Disamping  itu, berdasar  persaingan  global  dan  desakan  waktu mendorong masyarakat Indonesia untuk memperhatikan  pertumbuhan  teknologi  yang terjadi dinegara-negara lain (Lonan, 2001).

## Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Dasar kebijaksanaan diperhatikannya aspek- aspek  lingkungan  dalam  pembangunan  tahap kedua  ini  ditemukan  dalam  Bab  III  huruf  B  ayat 10 Tap MPR No.IV tahun 1973 yang didalamnya berbunyi  antara  lain “Dalam  pelaksanaan pembangunan,  sumber-sumber  alam  Indonesia harus  digunakan  secara  rasional.  Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar  tidak  merusak  tata  lingkungan  hidup manusia,  dilaksanakan  dengan  kebijaksanaan yang  menyeluruh  dan  dengan  memperhitungkan kebutuhan  generasi  yang  akan  datang”. Dasar kebijaksanaan MPR tersebut kemudian dijabarkan oleh  pemerintah  kedalam  bentuk-bentuk  program serta  langkah-langkah  kegiatan  operasional  yang dikenal  dengan  “Pengelolaan  Sumber-Sumber Alam dan Lingkungan Hidup”. Dasar kebijaksanaan MPR tersebut kemudian dijabarkan oleh  pemerintah  kedalam  bentuk-bentuk  program dan langkah-langkah kegiatan operasional kedalam  apa  yang  disebut  dengan  “pengelolaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup”.
Aspek  hukum  konsepsi  pembangunan yang berwawasan  lingkungan  ini  dimuat  dalam  Buku III  Bab  27  tentang  Pembinaan  Hukum  Nasional
Keterlibatan Masyarakat dalam Sistem Penegakan Hukum….……………………….…(Martha Sendow, Karel Wowor, Renaldo Ginting)
yang  berbunyi  bahwa  masalah  pokok  yang dihadapi  dalam  Repelita  II  ialah  pengadaan kerangka  hukum  berupa  berbagai  peraturan, perundang-undangan,  dan  peraturan-peraturan pelaksanaannya mengenai hukum yang berhubungan  dengan  lingkungan  hidup  dan kekayaan alam. Indonesia, yang konsepsi pembangunannya diawali oleh kebijaksanaan.
UU Lingkungan Hidup 1982 dan Implikasinya pada Sistem Perundang-undangan
Lingkungan Hidup Indonesia Undang-undang  lingkungan  hidup  1982 hanya  memuat  ketentuan dasar (basic  provisions) yang  mengandung  prinsip  hukum  lingkungan modern.  Dengan  demikian,  UU  Lingkungan Hidup 1982 diharapkan dapat menjadi:
1. Dasar  bagi  peraturan  pelaksanaannya  lebih lanjut, baik di tingkat pusat maupun di daerah dari semua segi atau aspek lingkungan;
2. Landasan  untuk  menilai  dan  menyesuaikan semua  peraturan  perundang-undangan  yang memuat ketentuan tentang segi-segi lingkungan  hidup  gang  kini  telah  berlaku seperti  a.l.  peraturan  perundang-undangan  di bidang  pengairan,  bidang  pertambangan  dan energi,
bidang kehutanan, bidang perlindungan dan pengawetan/pelestarian alam,  bidang  industri,  pemukiman,  tataruang, dan tataguna tanah.
Dalam penjelasan UULH-87, semua peraturan  perundang-undangan  tersebut  dapat terangkum dalam Satu
Sistem Hukum
Lingkungan Indonesia.

## Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Peningkatan Kesadaran Hukum dan Lingkungan
Penegakan  hukum  lingkungan  di  Indonesia mencakup  penataan  dan  penindakan (compliance and  enforcement) yang  meliputi  bidang  hukum administrasi  negara,  bidang  hukum  perdata  dan bidang hukum pidana.
Pengertian peningkatan kesadaran masyarakat  mencakup  kegiatan  penyuluhan, penyebarluasan  informasi  dan  pendidikan  baik formal  maupun  nonformal  tentang  hukum  dan lingkungan.
Pendekatan yang dilakukan untuk memaparkan
sistem penegakan hukum lingkungan  demikian  adalah  pendekatan  yang melibatkan  berbagai  disiplin  ilmu,  baik  bukan
hukum  maupun  hukum  dalam  sistem  hukum lingkungan  Indonesia  berdasarkan  UULH-82 (Silalahi, 1996).

## Sistem dan Mekanisme Penegakan Hukum

## Instrumen
Dalam  penegakan  hukum  lingkungan  telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan,  bagi  pelaku  baik  yang  dilakukan  oleh perorangan maupun badan dengan upaya pencegahan  (preventif)  maupun  penindakannya (represif).  Untuk  tindakan  represif  terdapat beberapa  jenis  instrumen  yang  dapat  diterapkan dimana penerapannya tergantung dari keperluannya,  sebagai  pertimbangan  antara  lain melihat  dampak  yang  ditimbulkannya.  Jenis-jenis instrument  yang  dimaksud  berupa  tindakan administratif,  tindakan  perdata  (proses  perdata), tindakan pidana (proses pidana) dimana penderitaan  dalam  hal  ini  penduduk  atau sekelompok  orang  yang  terkena  damapak  merasa secara  langsung  atau  tidak  langsung,  dan perusahaan  dalam  hal  ini  yang  melaksanakan kegiatan termasuk pemilik ( the owner ), penangguang  jawab  kegiatan  ( the  respinsibillity ), dan karyawan maupun buruh ( the worker ).
Setiap  aspek  diatas  bukannya  tidak  ada kaitannya  satu  dengan  lainnya,  melainkan mempunyai  hubungan  yang  sangat  erat,  terutama perusahaan-perusahaan  industri  yang  kegiatannya memproduksi limbah.
Dalam  penerapan  sanksi-sanksi  (instrumen) yang  telah  disebutkan  tentunya  harus  diikuti dengan  mempertimbangkan  berbagai  aspek-aspek yaitu  dengan  memperhatikan  apakah  dengan diterapkannya salah satu sanksi, lingkungan dapat di  jamin  pemulihannya  atau  proses  yang mengarah  pada  pemulihan  lingkungan  dan bagaimana  keadaan  buruh  maupun  karyawannya apabila  sanksi  tersebut  diterapkan.  Akibatnya terasa  karena  adanya  pemutusan  hubungan  kerja atau bahkan penutupan perusahaan.
Didasari  atau  tidak  masalah  lingkungan  ini cukup  kompleks  dan  penyelesaiannya  dapat membawa  dampak  yang  kompleks  pula,  apabila tanpa  memperhatikan  dan  mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial.

## Mekanisme Penegakan Hukum
Permasalahan  lingkungan hidup  merupakan permasalahan Pemerintah dan masyarakat, namun
Agri- SosioEkonomi Unsrat, ISSN (p) 1907– 4298, ISSN (e) 2685-063X , Sinta 5, Volume 19 Nomor 1, Januari 2023 : 711 – 716
perlu  disadari  tidak  semua  hal  yang  berkaitan dengan jenis pencemaran atau perusakan lingkungan  telah  dijadikan  permasalahan,  faktor penyebab  antara  lain  adalah  kurangnya kesadaran masyarakat untuk melapor, kurangnya keberanian masyarakat  bertindak  (mengklaim),  kurangnya pengetahuan  masyarakat  menangani  masalah lingkungan,  kurang  tegasnya  aparat  (lingkungan) untuk  bertindak,  hingga  keterbatasan  sarana  dan prasarana  dari  pemerintah  dan  tidak  adanya  satu pandangan  atau  konsepsi  mengenai  lingkungan sebab  kunci  penyelesaian  dalam  penanganan masalah  lingkungan  adalah  persamaan  persepsi bagi  aparat  penegak  hukum,  dan  kembali  pada masalah kewenangan.
Permasalahan  lingkungan  apabila  timbul pelanggaran  hukum  lingkungan  asal  kasusnya dapat  bersumber  dari  masyarakat  dalam  bentuk laporan  terjadi  kerusakan  lingkungan  atau  dalam bentuk  gugatan  ke  pengadilan  dan  dapat bersumber  dari pemerintah,  dalam  bentuk pengawasan  dan  penyidikan,  untuk  sumber pertama (masyarakat). Dimana masyarakat melaporkan  terjadi  pencemaran  atau  bentuk pengrusakan  lingkungan  pada  aparat  pemerintah dalam  hal  ini  Pemerintah  Daerah,  kemudian diteruskan ke kepolisian, sehingga dapat dilakukan penyelidikan  dan diteruskan ke penuntutan  melalui  kejaksaan,  apabila  terbukti terjadi  pencemaran  atau  kerusakan  lingkungan hidup diupayakan untuk penanggulangan maupun biaya  pemulihannya.  Hasil  penyelidikan  maupun penyidikan  dapat  merupakan  bahan  keterangan untuk  menetapkan  sanksi  administratif.  Dari  segi masyarakat melakukan gugatan sendiri pada suatu perusahaan  sebagai  sumber  pencemaran  dapat dilakukan  melalui  gugatan  perdata,  dalam  hal  ini untuk  mengupayakan  pembayaran  gantirugi  atas kerusakan  atau  kerugian  yang  ditimbulkannya. Kewajiban  membayar  ganti  kerugian  bagi pengurus/pencemaran  lingkungan  sebagaimana tertuang  dalam  pasal  20  ayat  (1)  UU  No.4  tahun 1982  bahwa  barangsiapa  merusak  dan  atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggung  jawab  dengan  kewajiban  membayar ganti  kerugian  kepada  penderita  yang  telah dilanggar  haknya  atas  lingkungan  yang  baik  dan sehat.  Kewajiban  ini  tidak  ada  kecuali  selama dalam  membuktikan  kerusakan  atau  bentuk pencemaran  telah  dilakukan  sumber  tertentu (Hardjasoemantri, 1994).

## Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

## Hak dan Kewajiban Serta Peran Masyarakat
Didalam  Pasal  5,  6,  7  Undang-undang
No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan  Hidup  mengatakan,  bahwa  setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Juga  dikatakan,  setiap  orang  mempunyai hak  atas  informasi  lingkungan  hidup  yang berkaitan  dengan  peran  dalam  pengelolaan lingkungan  hidup.  Ditambahkan  pula  bahwa setiap  orang  mempunyai  hak  untuk  berperan dalam  rangka  pengelolaan  lingkungan  hidup sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.

## Hak Atas Informasi Lingkungan Hidup
Hak  atas  informasi  lingkungan  hidup merupakan  suatu  konsekuensi  logis  dari  hak berperan  dalam  pengelolaan  lingkungan  hidup yang  berlandaskan  pada  asas  keterbukaan.  Hak atas  lingkungan  hidup  meningkatkan  nilai  dan efektivitas peran serta dalam pengelolaan lingkungan  hidup.  Disamping  itu,  membuka peluang  bagi  masyarakat  mengaktualisasikan  hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Informasi  lingkungan  dapat  berupa  data, keterangan, ataupun informasi lain, yang berkenaan  dengan  lingkungan  hidup,  yang menurut sifat dan tujuannya terbuka untuk umum seperti,  (1)  dokumen  analisis  mengenai  dampak lingkungan,  (2)  laporan  dan  evaluasi  hasil pemantauan lingkungan, baik pemantauan penataan  maupun pemantauan  perubahan  kualitas lingkungan hidup, dan (3) rencana tata ruang.

## Pelaksanaan  dalam  Pengelolaan  Lingkungan Hidup
Dalam  pasal  7  dari  UU  No.23  Tahun  1997 mengatakan bahwa, pelaksanaan dalam pengelolaan  lingkungan  hidup  dilakukan  dengan cara  meningkatkan  kemandirian,  meningkatkan keberdayaan, kemitraan, hingga dilakukan dengan menumbuh kembangkan kemampuan serta kepeloporan masyarakat, menumbuhkan masyarakat  untuk  melakukan  pengawasan  sosial, serta  dilakukan  dengan  memberikan  saran pendapat  dan  menyampaikan  informasi  dan/atau menyampaikan laporan.
Keterlibatan Masyarakat dalam Sistem Penegakan Hukum….……………………….…(Martha Sendow, Karel Wowor, Renaldo Ginting)
Hal yang Melandasi Perlunya Peran Masyarakat dalam Lingkungan Hidup Pokok-pokok pikiran yang melandasi perlunya peran masyarakat adalah untuk menginformasikan
kepada pemerintah, meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima  keputusan,  membantu  perlindungan hukum, dan pada akhirnya masyarakat berpartisipasi dalam mendemokratisasikan pengembalian keputusan.

## Beberapa Persyaratan yang Diperlukan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
Untuk  mendayagunakan  dan  menghasil- gunakan  peran  masyarakat  dalam  pengelolaan lingkungan  hidup,  perlu  dipenuhi  beberapa persyaratan  mencakup  mengenai,  pemimpin eksekurif yang terbuka, peraturan yang automodatof,  masyarakat  yang  sadar  lingkungan, lembaga  swadaya  masyarakat  yang  tanggap, informasi  yang  tepat,  dan  keterpaduan  (Subagyo, 1992).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari  penelitian  yang  dilakukan  dapat disimpulkan
bahwa
pentingnya
peran perlindungan  terhadap  penerapan  aturan-aturan dalam  pengolahan  lingkungan  hidup  untuk memilimalisir  beragam  malapetaka  yang  dapat melanda  kehidupan  manusia  dan  sekitarnya. Manusia  dapat  memiliki  hak  untuk  hidup  sehat dan  berkewajiban  menjaga  lingkungan  hidup  dan mampu memberikan suatu informasi lingkungan.
Adapun  peran  masyarakat,  sebagaimana yang  dimaksudkan  dalam  Pasal  5  UU  No.23 Tahun  1997  ialah  meliputi  peran  dalam  proses pengambilan  keputusan,  baik  dengan  cara mengajukan keberatan maupun dengan
mengimplementasikan
pendapat
hingga
menerapkan  cara  alternative  yang  mendukung peraturan perundang-undangan. Peran yang dimaksudkan  antara  lain  dilakukan  dalam  proses penilaian  analisis  mengenai  dampak  lingkungan atau  perumusan  kebijaksanaan  lingkungan  hidup. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan.

## Saran
Pelaksanaan  dalam  penerapan  lingkungan hidup  mewacanakan  adanya  memperdayakan  dan menghasilgunakan  agar  lingkungan  hidup  sesuai dengan aturan hukum untuk melindungi kehidupan  masyarakat  dari  ancaman  musnahnya pemanfaatan  laut  termasuk  biota  laut,  dan  lain- lain.  Jadi  harus  ada  kesadaran  dari  rakyat  dan pemerintah  untuk  menerapkan  aturan  hukum dalam lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA
Hardjasoemantri, K. 1994. Hukum Tata Lingkungan ,  Edisi  ke  VI  Cetakan  Ke duabelas, Gadjah Mada, University Press.
Lonan,  A.J.  2001.  Kertas  Kerja  Seminar  Sehari, HotelRitzy, Manado.
Silalahi,  D.  1996. Hukum  Lingkungan,  Dalam
Sistem  Penegakan  Hukum  Lingku  ngan
Indonesia . Penerbit Alumni, Bandung.
Subagyo, P.J. 1992. Hukum Lingkungan, Masalah dan Penanggulangannya . Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta.