## PROSES PERALIHAN HAK ATAS TANAH DALAM BENTUK AKTA HIBAH
(STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BULELENG)

## Oleh
Ketut Suriawan 1 , Ni Ny.Mariadi 2 (nyoman.mariadi@unipas.ac.id)
Abstrak :  Tanah  merupakan  salah  satu  modal  pokok  bagi  bangsa  Indonesia  dan suatu  unsur  yang  utama  dalam  pembangunan  menuju  terbentuknya  masyarakat adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila,  UUD  RI  Tahun  1945  dan  Pasal  4  Ayat (2) UUPA. PP RI nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sampai saat ini  menjadi  dasar  kegiatan  pendaftaran  tanah  di  seluruh  Indonesia.  Pada  waktu pembuatan  akta  hibah  telah  selesai  dilakukan  dihadapan  Penjabat  Pembuat  Akta Tanah  (PPAT)  dan  2  (dua)  orang  saksi,maka  akta  otentik  tersebut  harus  segera didaftarkan  di  Kantor  Pertanahan  setempat  sehingga  akan  muncul  ke  atas  nama penerima  hibah    agar  tanah  tersebut  memperoleh  kepastian  hukum.  Karena  itu peneliti  tertarik  melakukan  penelitian  tentang  Proses  Peralihan  Hak  Atas  Tanah Dalam  Bentuk  Akta  Hibah  untuk  dapat  menemukan  kendala-kendala  proses peralihan  hak  atas  tanah  dalam  bentuk  hibah  serta  Kekuatan  hukum  akta  hibah bagi  penerima  hibah.  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum empiris  yang  sifatnya  deskriptif  yaitu  menggambarkan  suatu  gejala  tertentu.
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  yang  diperoleh  dari  studi  lapangan  dan data  sekunder  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan.  Teknik  pengumpulan  data ini  menggunakan  studi  kepustakaan,  wawancara,  observasi/pengamatan,  dan teknik penyebaran quisioner .
Kata Kunci : Peralihan Hak, Tanah,Akta, Hibah.

## PENDAHULUAN
Tanah merupakan salah satu modal pokok bagi bangsa Indonesia dan suatu unsur yang utama dalam pembangunan menuju terbentuknya masyarakat adil dan makmur  berdasarkan  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Secara  konstitusional,  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  dalam  Pasal  33  Ayat  (3)  menyatakan  bahwa ”bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh  Negara  dan  dipergunakan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  rakyat”. Pembangunan  sendiri  dalam  upaya  meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat,
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti Singaraja.
baik untuk prasarana maupun sarana memerlukan tanah sehingga kebutuhan akan dukungan  berupa  jaminan  kepastian  hukum  dibidang  pertanahan  semakin meningkat.  Pemberian  jaminan  kepastian  hukum  dibidang  pertanahan,  pertama- pertama  memerlukan  tersedianya  perangkat  hukum  yang  tertulis,  lengkap  dan jelas,  yang  dilaksanakan  secara  konsisten  sesuai  jiwa  dan  isi  ketentuan- ketentuannya. Selain itu  dalam menghadapi  kasus-kasus  konkret  diperlukan pula terselenggaranya  pendaftaran  tanah,  yang  memungkinkan  bagi  para  pemegang Hak  Atas  Tanah  untuk  dengan  mudah  membuktikan  haknya  atas  tanah  yang dikuasainya.  Tanah  diberikan  kepada  dan  dipunyai  oleh  orang  dengan  hak-hak yang dikuasai oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).
Pasal  4  Ayat  (2)  UUPA,  menyatakan  bahwa;    hak-hak  atas  tanah  bukan hanya  memberikan  wewenang  mempergunakan  sebagian  tertentu  permukaan bumi yang bersangkutan, yang disebut “tanah”, tetapi juga tubuh bumi yang ada dibawahnya dan air serta ruang yang ada diatasnya.  Tanah,  bumi  dan  air  serta ruang  yang  ada  diatasnya  itu  bukan  kepunyaan  pemegang  hak  atas  tanah  yang bersangkutan,  ia  hanya  diperbolehkan  menggunakannya  dan  itupun  harus  ada batasnya,  seperti  dalam  Pasal  4  Ayat  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dengan kata- kata;  sekedar  diperlukan  untuk  kepentingan  yang  langsung  berhubungan  dengan penggunaan  tanah  itu,  dalam  batas-batas  menurut  undang-undang  ini  (yaitu UUPA)  dan  peraturan-peraturan  lain  yang  lebih  tinggi.  Sedalam  berapa  tubuh bumi itu dipergunakan dan setinggi
berapa  ruang  yang  ada  diatasnya  boleh  digunakan,  ditentukan  oleh  tujuan penggunaanmya,  dalam  batas-batas  kewajaran,  perhitungan  teknis,  kemampuan tubuh buminya sendiri, kemampuan pemegang haknya serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
Bagi  para  pihak  yang  berkepentingan,  seperti  calon  penerima  hibah,  untuk memperoleh  keterangan  yang  diperlukan  mengenai  tanah,  yang  menjadi  obyek perbuatan hukum yang akan dilakukan, serta bagi pemerintah untuk melaksanakan kebijaksanaan  pertanahannya.  Sehubungan  dengan  itu  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria
(UUPA)  memerintahkan  diselenggarakannya  pendaftaran  tanah  dalam  rangka menjamin  kepastian  hukum  sebagai  yang  dimaksud  diatas.  Pendaftaran  tanah tersebut  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  yang kemudian  disempurnakan  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997 tentang  Pendaftaran  Tanah,  yang  sampai  saat  ini  menjadi  dasar  kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.
Pada  waktu  pembuatan  akta  hibah  telah  selesai  dilakukan  dihadapan Penjabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan 2 (dua) orang saksi,maka akta otentik tersebut  harus  segera  di  daftarkan  di  Kantor  Pertanahan  setempat  sehinnga  akan muncul  ke  atas  nama  penerima  hibah    sehingga  penerima  hibah  akan mendapatkan kepastian hukum.
Dari  Latar  Belakang  tersebut  diatas,  peneliti  memandang  perlu  dilakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Apa  kendala-kendala  dalam  proses  peralihan  hak  atas  tanah  dalam  bentuk akta hibah di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana kekuatan hukum akta hibah bagi penerima hibah?

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ilmu hukum ada dua jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum  yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka  atau  data  sekunder  belaka,  sedangkan  penelitian  hukum  empiris  adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer.
Dari kedua jenis penelitian tersebut diatas, maka pembahasan tentang proses peralihan  hak  atas  tanah  dalam  bentuk  akta  hibah  dengan  melakukan  studi  di kantor  pertanahan  kabupaten  buleleng  menggunakan  jenis  penelitian  hukum empiris  karena  terdapat  kesenjangan  antara  Das  Sollen  dan  Das  Sein  sehingga menimbulkan  masalah  yang  harus  dikaji  untuk  pemenuhan  kepuasan  akademik. Kesenjangan  yang  peneliti  peroleh  dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  yaitu dalam  teorinya  peralihan  hak  atas  tanah  dalam  bentuk  akta  hibah  harus didaftarkan maksimal 7 hari semenjak akta ditandatangani dan diberi penomoran,
namun dalam prakteknya banyak perbuatan hibah yang didiamkan oleh penerima hibah, tidak dibuatkan akta dan di daftarkan ke kantor pertanahan sehingga proses hibah  hanya  dalam  wacana  saja  tanpa  ada  realisasi  untuk  memperoleh  kepastian hukum melalui peralihan hak atas tanah dalam bentuk akta hibah. Selain itu dalam beberapa  perbuatan  hibah  yang  telah  dibuatkan  akta  hibah,  terkadang  karena beberapa  masalah  seperti  kendala  –kendala  yang  peneliti  temukan  dalam  proses penelitian.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif (menggambarkan)  yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/  melukiskan  secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan  penyebaran  suatu  gejala,  atau  untuk  menentukan  ada  tidaknya hubungan  antara  suatu  gejala  dengan  gejala  lainnya  dalam  masyarakat.  Terkait dengan kesenjangan yang dijelaskan pada bagian jenis penelitian, dalam Pasal 40 ayat  1  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  24  Tahun  1997  tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa “ Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatangani akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan  untuk  di  daftar”.  Tetapi  dalam  kenyataan  dilapangan  banyak  sekali akta  hibah  yang  terlambat  didaftarkan  ke  Kantor  Pertanahan  karena  berbagai kendala yang coba diteliti  oleh peneliti.
Dalam penelitian hukum empiris ini untuk mendapatkan data yang akurat adalah dengan cara mengumpulkan data melalui :
1. Teknik  studi  dokumentasi/studi  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan, dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Teknik wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan  dalam  penelitian  hukum  empiris.  Dalam  kegiatan  ilmiah, wawancara  dilakukan  bukan  sekedar  bertanya  kepada  seseorang,  melainkan dilakukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-
jawaban  yang  relevan  dengan  permasalahan  penelitian  kepada  responden maupun  informan.  Dalam  wawancara  yang  dilakukan,  peneliti  menggunakan tehnik wawancara bebas terpimpin yang ditujukan kepada dua informan yang menjadi pejabat di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng yaitu
1. Made  Ariyasa,  menjabat  sebagai  Kepala  Sub  Seksi  Peralihan  Hak  dan PPAT
2. Marthen,  menjabat  selaku  Kepala  Sub  Seksi  Penatagunaan  Tanah  dan Kawasan Tertentu.
3. Teknik  Observasi/Pengamatan  dapat  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  teknik observasi langsung, dan teknik observasi tidak langsung. Dalam penelitian ini peneliti memakai teknik observasi langsung dimana teknik observasi langsung ini adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan  dilakukan  dalam  situasi  yang  sebenarnya  maupun  dalam  situasi buatan.  Penelitian  ini  menekankan  observasi  pada  pembuatan  akta  hibah  di Kantor  PPAT  dan  observasi  tentang  proses  pendaftaran  peralihan  hak  atas tanah  dalam  bentuk  akta  hibah  di  Kantor  Pertanahan  khususnya  di  Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng.
4. Teknik  Penyebaran Quisioner /Angket,Penelitian  hukum  empiris  pada umumnya menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan quisioner . Quisioner /Angket  adalah  teknik  pengumpulan  data  dengan  cara menyebarkan  quisioner  dilakukan  dalam  penelitian  yang  sampelnya  cukup besar,  dalam  hal  ini  peneliti  umumnya  menggunakan  tenaga  sendiri  untuk menyebar  kuesioner  karena  jumlah  responden  hanya  2  dan  sudah  ditentukan yaitu 2 pejabat di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, antara lain :
1. Made Ariyasa, (Kasubsi Pendaftaran Peralihan Hak dan PPAT)
2. I Ketut Surya Wirawan, (Kasi Hubungan Hukum dan Pertanahan)
Dalam penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif yaitu “suatu analisa yang  memahami  kebenaran  yang  diperoleh  dari  hasil  penelitian  dan  jawaban- jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun  secara  sistematis      (Winarno  Surakhamad,  1998:  16).  Keseluruhan  data
yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dari penelitian yang telah dilakukan,  kemudian  dianalisa  secara  kualitatif  agar  menghasilkan  data  yang akurat dalam bentuk tertulis.
Dalam  penelitian  ini,  analisis  data  kualitatif  yang  dilakukan  terkait  dengan penelitian  yaitu  menggabungkan  data  primer  yang  diperoleh  dari  wawancara, observasi  dan  penyebaran  quisioner  yang  penulis  lakukan  di  Kantor  Pertanahan Kabupaten Buleleng dengan data sekunder yang diperoleh dari penelusuran studi kepustakaan  atau  pengumpulan  data  yang  diperoleh  dari  penelitian  terhadap peraturan perundang-undangan,  literatur, dan informasi dari internet yang terkait dengan penelitian.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Kendala-kendala  Proses  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  dalam  Bentuk  Akta Hibah.
Peralihan  hak  atas  tanah  dalam  bentuk  akta  hibah  harus  memperoleh persetujuan  dari  pihak  ahli  waris  yang  lain  untuk  menghindari  tuntutan  di kemudian  hari,  karena  proses  hibah  sangat  rawan  akan  tuntutan.  Untuk memudahkan  melakukan  perbuatan  hukum  yang  bersangkutan  hak  atas  tanah yang  menjadi  obyek  berpindah  kepada  penerima  hak,  maka  dalam  pemindahan haknya  harus  dilakukan  dihadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  untuk membuat aktanya dan kemudian didaftarkan di Kantor Pertanahan oleh pemegang hak milik atau oleh pemegang hak yang bersangkutan, atau kuasanya yang sah. Akta  PPAT  merupakan  salah  satu  sumber  data  bagi  pemeliharaan  data pendaftaran  tanah.  Maka  wajib  dibuat  sedemikian  rupa  sehingga  dapat  dijadikan dasar  yang  kuat  untuk  pendaftaran  pemindahan  dan  pembebanan  hak  yang bersangkutan. Oleh karena itu PPAT bertanggungjawab untuk mencocokkan data yang terdapat dalam sertipikat dengan buku tanah yang ada di Kantor Pertanahan. Dalam  pembuatan  akta  hibah  hak  atas  tanah  wajib  dihadiri  oleh  pihak  pemberi, persetujuan  ahli  waris  dan  pihak  penerima  hibah  yang  melakukan  perbuatan hukum yang bersangkutan atau kuasanya dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2  orang  saksi  yang  memenuhi  syarat  untuk  bertindak  sebagai  saksi  dalam
perbuatan hukum itu. Para saksi memberikan kesaksian mengenai : kehadiran para pihak  atau  kuasanya,  keberadaan  dokumen-dokumen  yang  ditujukan  dalam  akta, dan  telah  dilaksanakannya  perbuatan  hukum  tersebut  oleh  para  pihak  yang bersangkutan. Sebelum akta ditandatangani, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) wajib  membacakannya  kepada  para  pihak  yang  bersangkutan  dan  memberikan penjelasan  mengenai  isi  dan  maksud  pembuatan  akta  itu,  serta  prosedur pendaftaran  yang  harus  dilaksanakan  selanjutnya.  Akta  tanah  yang  dikeluarkan oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  dibuat  sebanyak  2  eksemplar,  yang  keduanya asli.  Satu  eksemplar  (lembar  pertama)  disimpan  di  kantor  PPAT,  sedang  satu eksemplar (lembar kedua) lainnya disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran pemindahan haknya. Sedangkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan diberikan salinan akta.
Proses peralihan hak atas tanah dalam bentuk hibah antara lain :
a. Para pihak  yang dalam  hal  ini pihak Pemberi  Hibah dan pihak Penerima Hibah datang ke Kantor PPAT, untuk melakukan peralihan hak atas tanah, membuat kesepakatan untuk mengadakan transaksi jual beli, kesepakatan hak  atas  tanah  termasuk  kesepakatan  harga,  juga  kesepakatan  hak  dan kewajiban,  pembayaran  pajaknya,  dan  biaya-biaya  lain  yang  timbul berhubungan dengan jual beli hak atas tanah tersebut.
b. Sertipikat  yang  telah  diserahkan  kepada  PPAT,  kemudian  dilakukan pengecekan  keabsahannya  pada  Kantor  Pertanahan,  dan  dicarikan  zona nilai atas tanah terhadap sertipikat tersebut.
c. Sertipikat  yang  telah  selesai  pengecekan  dan  dinyatakan  bebas  dari sengketa, kemudian dibuatkan akta hibah.
d. Akta  hibah  yang  sudah  selesai  diketik,  kemudian  dibacakan  oleh  PPAT dihadapan  para  pihak  dan  para  saksi,  para  pihak  yang  telah  setuju  dan paham  terhadap  isi  dari  akta  hibah    tersebut,  kemudian  menandatangani akta Hibah tersebut.
e.  Akta  hibah  yang  sudah  ditandatangani,  dicarikan  nomor  akta,  disahkan oleh PPAT kemudian didaftar pada Kantor Pertanahan.
f. Berkas  didaftar pada loket penerima berkas, pada loket penerima berkas, berkas  yang  kita  daftar  diperiksa  terlebih  dahulu,  apabila  ada  kesalahan berkas  akan  dikembalikan  untuk  diperbaiki,  tetapi  apabila  sudah  benar, berkas bisa langsung diterima.
g.  Apabila  sudah  diperiksa  maka  berkas  diserahkan  ke  bagian entry (memasukkan  data  berkas),  agar  bisa  dimasukkan  data-data  berkas  ke program  yang  ada  di  Kantor  Pertanahan,  untuk  mendapatkan  nomor berkas  kemudian  berkas  dibayarkan  di  bendahara  kantor  pertanahan ataupun di Bank.
j. Jika  biaya  pada  loket  pembayaran  sudah  dilunasi,  berkas  diserahkan  ke bagian  buku  tanah,  buku  tanah  yang  dimaksud  disini  adalah  salinan daripada  sertipikat  asli  yang  akan  dihibahkan  yang  telah  diarsipkan  di Kantor Pertanahan.
k.  Apabila  buku  tanah  sertipikat  sudah  ditemukan,  berkas  diserahkan  ke bagian pengetikan. Di bagian pengetikan, sertipikat diketik dari atas nama pemilik lama menjadi pemilik yang baru atau si penerima hibah.
l. Kemudian  berkas  akan  diparaf  dan  diperiksa  kembali  oleh  Kepala  Seksi PPAT  dan  Kepala  Seksi  Hak  Tanah  dan  Pendaftaran  Tanah  dan  Kepala Kantor.
m.   Berkas  yang  sudah  diparaf  dan  ditandatangani  oleh  kepala  kantor pertanahan,  kemudian  mendapatkan  Nomor  208,  (208  adalah  nomor penyelesaian  yang  merupakan  istilah  di  Kantor  Pertanahan),  setelah mendapat  nomor  208,  petugas  208  menyerahkan  berkas  ke  loket penyerahan D. 301, dan sertipikat atas nama pemilik baru bisa diambil.
Hibah  yang  obyek  tanahnya  pertanian  yang  kemudian  akan  diubah  menjadi perumahan,  bila  calon  penerima  hibah  berdomisili  diluar  kecamatan  dari  lokasi keberadaan  tanah  yang  akan  dihibahkan,  maka  harus  dicarikan  izin  perubahan penggunaan  tanah  atau  lebih  dikenal  proses  Aspek.  Dasar  hukumnya  tercantum dalam Peraturan Kepala  Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penatagunaan Tanah.
Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh  Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng,  kendala  tersebut   dibagi   dalam  2 (dua)  macam,    yaitu  dilihat dari subyek dan obyeknya.
1. Dilihat  dari  Subyeknya,  yang    dimaksud    dari    segi    subyek    disini    adalah hambatan-hambatan    yang      terkait    dengan    pihak    pemberi    dan    penerima dalam    pelaksanaan    peralihan    hak  milik  melalui  hibah.  Kendala-kendala tersebut antara lain:
1) Penerima  melakukan  peralihan  dibawah  tangan  tanpa  diketahui  oleh Pejabat yang berwenang.
2) Berkas pemberi atau penerima tidak lengkap;
3) Faktor biaya yang harus disiapkan pemohon.
4) Pemberi  sudah  lanjut  usia  sehingga  syarat-syarat  yang  harus  disiapkan tidak lengkap;
2. Dilihat dari Obyeknya, maksudnya  adalah  kendala  yang  berkaitan  dengan obyek peralihan yaitu:
1) Tanahnya sudah dialihkan;
2) Akta hibah tidak ada namun hanya menggunakan Letter C.

## Kekuatan Hukum Akta Hibah Bagi Penerima Hibah
Kekuatan hukum akta hibah bagi penerima hibah mempunyai kekuatan hukum yang  sama  dengan  akta  PPAT  yang  lain  (misalnya  Akta  Jual-Beli,  Akta Pemberian  Hak  Bersama,  Akta  Tukar  Menukar)  karena  akta  tersebut  merupakan akta otentik
Suatu  penghibahan  tidak  dapat  dicabut  dan  karena  itu  tidak  dapat  pula dibatalkan, kecuali dalam hal-hal berikut:
1. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Berdasarkan  beberapa  uraian  pada  bab-bab  sebelumnya,  ada  beberapa  hal yang dapat ditarik sebagai simpulan, yaitu :
1. Kendala-kendala  proses  peralihan  hak  atas  tanah  dalam  bentuk  hibah,  ada  2 macam kendala yaitu dari sisi subyeknya dan dari sisi obyeknya.
Kendala dari sisi subyeknya yaitu :
a) Penerima  melakukan  peralihan  dibawah  tangan  tanpa  diketahui  oleh Pejabat  yang  berwenang  dalam  hal  ini  pejabat  yang  dimaksud  sesuai dengan isi Pasal 37 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
b) Berkas pemberi atau penerima tidak lengkap.
c) Faktor biaya yang harus disiapkan pemohon.
d) Pemberi  sudah  lanjut  usia  sehingga  syarat-syarat  yang  harus  disiapkan tidak lengkap.
Sedangkan kendala dari sisi obyeknya yaitu :
a) Tanahnya sudah dialihkan .
b) Akta hibah tidak ada namun hanya menggunakan Letter C.
2. Kekuatan hukum akta hibah bagi penerima hibah mempunyai kekuatan hukum yang  sama  dengan  akta  PPAT  yang  lain  (  misalnya  Akta  Jual-Beli,  Akta Pemberian  Hak  Bersama,  Akta  Tukar  Menukar)  karena  akta  tersebut merupakan akta otentik.

## Saran-saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  serta simpulan,  maka   pada peneliti dapat mengajukan saran-saran sebagai berikut:
1. Bagi  masyarakat  yang hendak mengalihkan hak atas tanahnya melalui hibah sebaiknya  diproses  sesuai    dengan    prosedur    dan    syarat    yang    benar, sehingga dapat  memiliki  kepastian hukum   dan   perlindungan  hukum    bagi penerima hibah agar dikemudian hari tidak menimbulkan sengketa.
2. Bagi  Pemerintah  khususnya  dalam  hal  ini  Kantor  Pertanahan  di  Kabupaten Buleleng, agar melakukan sosialisasi yang intens kepada masyarakat terutama di  pedesaan  yang  masih  awam  tentang  hukum  pertanahan,  sehingga masyarakat    sadar  akan  pentingnya  bukti  kepemilikan  sertipikat  hak  atas tanah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi, 2012. Sertipikat Hak Atas Tanah. Jakarta: Sinar Grafika.
Falkultas  Hukum  Universitas  Panji  Sakti.  2016. Buku  Pedoman  Penulisan Skripsi .Singaraja. Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. SP  Sangun,  Florianus.  2008. Tata  Cara  Mengurus  Sertifikat  Tanah .  Jakarta  : Transmedia Pustaka.
Urip Santoso. 2008. Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana.
. 2011. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Jakarta:Kencana.
Winarno Surakhamad. 1998. Paper, Skripsi, Thesis, Disertasi. Bandung: Tarsito.