Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 5, No. 10, Oktober 2020

## IMPLIKASI  KEBIJAKAN  AUSTRALIA  OPERATION  SOVEREIGN  BORDERS DALAM KERJASAMA PERTAHANAN-KEAMANAN INDONESIA DAN
AUSTRALIA (2013-2018)

## Hendra Maujana Saragih dan Hasta Aisyah Trida Pramita
Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, Indonesia Email: hendramaujana@gmail.com dan hastaaisyah@gmail.com

## Abstract
This study aims to analyze the implications of the OSB policy implemented by Australia to  reduce  the  number  of  IMAs  arrivals  in  connection  with  the  defense-security cooperation  between  Indonesia  and  Australia  in  2013-2018,  using  the  concept  of foreign  policy  and  international  cooperation.  This  research  method  is  a  method qualitative, namely to understand the meaning of individuals or groups regarding the phenomenon  under  study  with  secondary  data  sources  through  literature.  The  results of the study describe that Australia is one of the main destination countries for asylum seekers  arriving  by  sea.  Although  the  asylum  seekers  are  not  illegal  immigrants,  the Australian  government  categorizes  them  as  Illegal  Maritime  Arrivals  (IMAs),  given their entry status. Every year, the number of IMAs arrivals in Australia is increasing. Therefore,  under  the  government  of  Prime  Minister  Tony  Abbott,  Australia implemented a foreign policy. Operation Sovereign Borders (OSB). OSB is a policy to return IMAs ships to their countries of origin, which was implemented in 2013 and is valid  until  today.  The  implementation  of  OSB  has  implications  for  defense-security cooperation  between  Indonesia  and  Australia.  This  is  because  the  implementation  of the  OSB  has  violated  Indonesian  sovereignty  by  returning  IMAs  ships  or  boats  to Indonesian territorial waters six times from December 2013-January 2014. Indonesia and Australia have the same non-traditional security interests and different traditional security  interests  because  Indonesia  has  a  territorial  interest  base  that  is  in  conflict with  Australia's  immigration  interests.  Indonesia  and  Australia  have  carried  out defense diplomacy bilaterally through 2 + 2 Dialogue, Defense Minister Meeting and Navy  to  Navy  Talk  but  have  not  yet  produced  a  concrete  solution  so  that  sharing responsibility and Confidence Building Measures have not been achieved.
Keywords:  Operation  Sovereign  Borders  (OSB);  Irregular  Maritime  Arrivals  (IMAs);

## Foreign Policy; Defence-Security Cooperation

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implikasi  yang  ditimbulkan  akibat kebijakan  OSB  yang  diterapkan  oleh  Australia  untuk  mengurangi  jumlah  kedatangan IMAs kaitannya dengan kerjasama pertahanan-keamanan Indonesia dan Australia pada tahun  2013-2018,  dengan  menggunakan  konsep  kebijakan  luar  negeri  dan  kerjasama
internasional.  Metode  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif,  yaitu  untuk  memahami makna  individu  atau  kelompok  mengenai  fenomena  yang  diteliti  dengan  sumber  data sekunder  melalui  pustaka.  Hasil  penelitian  mendeskripsikan  bahwa  Australia merupakan  salah  satu  negara  tujuan  utama  pencari  suaka  yang  datang  melalui  jalur laut. Meskipun para pencari suaka bukan merupakan imigran ilegal, namun pemerintah Australia  menkategorikan  mereka  sebagai  Illegal  Maritime  Arrivals  (IMAs), mengingat status entri kedatangan mereka. Setiap tahunnya, jumlah kedatangan IMAs di  Australia  semakin  meningkat.  Oleh  sebab  itu  di  bawah  pemerintahan  Perdana Menteri  Tony  Abbott,  Australia  menerapkan  kebijakan  luar  negeri.  Operation Sovereign  Borders  (OSB).  OSB  merupakan  kebijakan  pengembalian  kapal  IMAs  ke negara asalnya, yang dimulai diterapkan pada tahun 2013 dan berlaku hingga saat ini. Penerapan OSB ternyata berimplikasi pada kerjasama pertahanan-keamanan Indonesia dan  Australia.  Hal  ini  disebabkan  karena  penerapan  OSB  telah melanggar  kedaulatan Indonesia  dengan  mengembalikan  kapal  atau  perahu  IMAs  ke  wilayah  perairan Indonesia  sebanyak  enam  kali  sejak  Desember  2013-Januari  2014..  Indonesia  dan Australia memiliki kepentingan keamanan non-tradisional yang sama dan kepentingan keamanan  tradisional  yang  berbeda  sebab  Indonesia  mempunyai  basis  kepentingan teritorial yang bertolak belakang dengan kepentingan imigrasi Australia. Indonesia dan Australia  telah  melaksanakan  diplomasi  pertahanan  secara  bilateral  melalui  2+2 Dialogue,  Pertemuan  Menteri  Pertahanan  dan Navy  to  Navy  Talk tetapi  belum menghasilkan  solusi  konkrit  sehingga  sharing  responsibility  dan  Confidence  Building Measures belum tercapai.
Kata  kunci:    Operation  Sovereign  Borders  (OSB);  Irregular  Maritime  Arrivals  (IMAs); Kebijakan Luar Negeri; Kerjasama Pertahanan-Keamanan

## Pendahuluan
Isu  migrasi  internasional  telah  menjadi  perhatian  utama  masyarakat  dunia  pada beberapa  tahun  belakangan.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh  meningkatnya  arus  imigran akibat  masalah  sosio-ekonomi  yang  berkelanjutan  di  negara  asal  imigran  yang  meliputi, pengangguran  yang  tinggi,  kemiskinan,  kelaparan,  dan  konflik  yang  berkepanjangan  di negara asal. Sehingga, banyak penduduk yang melakukan perpindahan ke negara lain untuk mencari kehidupan yang lebih layak.
Menurut  (International  Rescue  Committee,  2018)  imigran  didefinisikan  sebagai “ someone who makes a conscious decision to leave his or her home and move to a foreign country  with  the  intention  of  settling  there ”  (seseorang  yang  membuat  keputusan  secara sadar untuk meninggalkan kampung halamannya dan pindah ke negara asing dengan tujuan menetap di sana). Terdapat dua kategori imigran, yakni imigran legal ( legal immigrant ) dan imigran  ilegal  ( illegal  immigrants atau  juga  disebut undocumented  immigrants ).  Imigran legal memiliki  dokumen  resmi,  seperti  visa  atau  paspor,  sehingga  dapat  menetap  di  suatu negara secara sah. Sebaliknya, imigran ilegal tidak memiliki dokumen resmi untuk menetap di negara lain.
Australia  merupakan  salah  satu  negara  tujuan  utama  para  imigran.  Kestabilan ekonomi  maupun  politik  negara  tersebut,  menjadi pull  factor bagi  para  imigran  untuk datang  ke  Australia  (Rafiki,  2017).  Mereka  yang  datang  ke  Australia,  umumnya,  berasal
dari  negara  Asia  Selatan  dan  Timur  Tengah,  seperti  Sri  Lanka,  Iran,  dan  Afganistan, dengan  berbagai  tujuan,  seperti  menjalankan  tugas  dinas,  mencari  pekerjaan  yang  layak, dan namun tidak sedikit pula yang ingin tinggal secara permanen. Kedatangan para imigran ke  Australia  dapat  melalui  dua  melalui  dua  jalur,  yakni  jalur  udara  dengan  menggunakan pesawat terbang, dan jalur laut dengan menggunakan perahu ( boat people ). Istilah  ‘ boat  people ’  sebenarnya  mengacu  kepada  para  pengungsi  yang  datang  ke suatu  negara  dengan  menggunakan  perahu.  Meski  begitu,  istilah boat  people banyak digunakan oleh media untuk menyebut pengungsi ( refugee ), pencari suaka ( asylum seeker ), dan imigran ilegal. Sehingga ketiga istilah tersebut sering kali disamakan dan menimbulkan kerancuan.  (International  Rescue  Committee,  2018)  mendefinisikan  pengungsi  ( refugee ) sebagai  seseorang  yang  terpaksa  meninggalkan  negaranya  akibat  perang,  kekerasan  atau persekusi, biasanya tanpa peringatan, mereka tidak dapat kembali ke negaranya kecuali dan hingga  kondisi  negara  asalnya  telah  aman  kembali  bagi  mereka.  Adapun  yang  dimaksud dengan  pencari  suaka  ( asylum  seeker )adalah  seseorang  yang  mencari  perlindungan internasional  dari  bahaya  di  negaranya,  tetapi  klaim  untuk  status  pengungsinya  masih belum  ditentukan  secara  legal.  Definisi  tersebut,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  apabila seseorang  meninggalkan  tempat  asalnya  untuk  mencari  perlindungan  internasional  dari bahaya  dan  orang  tersebut  belum  atau  sedang  mengajukan  status  pengungsinya  maka  ia disebut  sebagai  pencari  suaka  ( asylum  seeker ).  Sedangkan,  apabila  orang  tersebut  telah diputuskan  statusnya  sebagai  pengungsi,  maka  ia  disebut  pengungsi  ( refugee )  dan  berhak mendapat  suaka.  Singkatnya,  seorang  pencari  suaka  belum  tentu  dapat  dikategorikan sebagai seorang pengungsi tetapi seorang pengungsi sudah pasti merupakan pencari suaka. Pemerintah  Australia  melalui Department  of  Immigration  and  Citizenship (DIAC) mengkategorikan  pencari  suaka  dan  pengungsi  yang  datang  dengan  menggunakan  perahu atau boat  people sebagai  imigran  ilegal  atau  yang  disebut  juga  sebagai Illegal  Maritime Arrivals/ IMAs (Ardianti, 2015) Sehingga, makna kata ‘imigran ilegal’ atau IMAs menurut Pemerintah Australia adalah orang-orang yang datang menggunakan perahu, baik statusnya sebagai imigran ilegal, pencari suaka, maupun pengungsi. Untuk selanjutnya, penelitian ini akan menggunakan kata IMAs yang lebih mengacu kepada pencari suaka ( asylum seeker ). Mengendalikan arus  IMAs  yang  masuk, Pemerintah  Australia  menerapkan  beberapa kebijakan  luar  negeri,  salah  satunya  adalah Operation  Sovereign  Borders (OSB)  yang dicetuskan  dan  mulai  diterapkan  masa  pemerintahan  Perdana  Menteri  Tony  Abbott  pada tahun  2013.  Pada  penerapannya,  OSB  tidak  hanya  mengembalikan  IMAs  ke  negara  asal, melainkan  juga  ke  negara  transit,  yaitu  Indonesia.  Namun,  pengembalian  imigran  ilegal tersebut  dilakukan  tanpa  pemberitahuan  resmi  dari  Pemerintah  Australia  kepada Pemerintah  Indonesia.  Tercatat,  pada  periode  1  Desember  2013  hingga  20  Januari  2014, Australia  telah  memasuki  wilayah  perairan  Indonesia  tanpa  izin  ketika  Australia  sedang melakukan  OSB  (Elizabeth  et  al.,  2016).  Pelanggaran  tersebut  dilakukan  sebanyak  enam kali.  Hal  tersebut  telah  mempengaruhi  kerjasama  pertahanan-keamanan  Indonesia- Australia, khususnya yang berkaitan dengan penanganan imigran ilegal.
Indonesia  memutuskan  kerjasama  pertahanan-keamanannya  dengan  Australia  pada bulan  Januari  2014.  Sebelumnya,  kedua  negara  telah  memutuskan  kerjasama  pertahanan- keamanannya dalam bidang intelligence sharing , dan latihan bersama antara TNI dan ADF, setelah terungkapnya kasus penyadapan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia terhadap Presiden  Indonesia  saat  itu,  Susilo  Bambang  Yudhoyono  dan  istrinya,  Ani  Yudhoyono.
Namun,  kerjasama  ini  telah  kembali  diaktifkan  setelah  penandatanganan Joint Understanding on a Code of Conduct pada tahun 2014. Adapun, kerjasama yang terputus akibat penerapan OSB, baru terjalin kembali pada tahun 2015 melalui The Third Australia and Indonesia Foreign and Defence Ministers 2+2 Dialogue .
Mengacu  hasil  penelitian  Gumay,  Octavian  &  Swastono,  bahwa  peran  Indonesia melakukan  pendekatan  kemanusiaan  dan  Australia  melakukan  pendekatan  keamanan melalui  Operation  Sovereign  Border  yang  berdampak  pada  konfrontasi  diplomatik  kedua negara.  Fokus  studi  ini  adalah  menilai  sinergi  kedua  negara  dalam  upaya  menangani imigran  ilegal  di  wilayah  perbatasan  laut.  Hubungan  Australia  dan  Indonesia  selalu memiliki  dinamika  yang  tinggi.  Salah  satu  persoalan  yang  seringkali  menjadi  hambatan bagi  kedua  negara  adalah  isu  pencari  suaka  dan  pengungsi  yang  masuk  ke  wilayah Indonesia  untuk  menuju  ke  Australia  melalui  jalur  laut  atau  Illegal  Maritime  Arrivals (IMA).  Posisi  Indonesia  sebagai  negara  transit  dan  Australia  sebagai  negara  tujuan mengharuskan  keduanya  bekerja  sama  agar  isu  IMA  dapat  ditangani  dengan  baik (Prabaningtyas,  2016)  Materi  ini  menarik  untuk  diteliti  karena  adanya  dinamika  dalam kerjasama pertahahan-keamanan Indonesia dan Australia. Penulis ingin mengkaji lebih jauh mengenai  dampak  penerapan  OSB  terhadap  hubungan  keamanan-Indonesia-Australia. Terlebih,  kedua  negara  merupakan  negara  tetangga  yang  berbatasan  dengan  wilayah perairan.sehingga dalam penelitian ini memberikan informasi tentang perubahan kebijakan IMA  Australia  ke  arah  yang  lebih  restriktif  dan  mengedepankan  tindakan  unilateral  akan berdampak negatif terhadap perkembangan hubungan kedua negara.

## Metode Penelitian
Pendekatan  penelitian  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk melihat suatu permasalahan dan menganalisisnya dengan  cara  deskriptif.  Oleh  karena  itu,  penelitian  kualitatif  lebih  mengutamakan penjelasan  atau  analisis  dengan  menggunakan  kata-kata  bukan  dengan  data  statistik.  Data statistik  dalam  pendekatan  kualitatif  hanya  digunakan  sebagai  data  penunjang  untuk memperjelas  analisis.  Lebih  lanjut,  menurut  (Moleong,  2019)  pendekatan  kualitatif  dapat didefinisikan sebagai pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, yang dapat berupa perilaku, perspesi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik  dan  dengan  cara  deskripsi.  Adapun,  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah  gabungan  dari  studi  pustaka  dan  wawancara.  Studi  pustaka  dari  beberapa  jurnal, tesis, dokumen, website, dan buku. Sedangkan, hasil wawancara berasal dari narasumber di Kementrian  Pertahanan  RI,  Jakarta.    Penelitian  ini  digunakan  dnegan  menggunakan Soft System  Methodology (SSM)  yang  dikembangkan  oleh  Peter  Checkland  sebagai  prosedur analisis  data.  SSM  sangat  berguna  dalam  menganalisis  fenomena  yang  kompleks, pandangan yang tidak terstruktur, dan pandangan yang berbeda dari sebuah fenomena.

## Hasil dan Pembahasan
A. Permasalahan Illegal Maritime Arrivals (IMAs) di Australia
Kedatangan pencari suaka dengan perahu atau IMAs pertama ke Australia adalah pada  April  1976,  ketika  sebuah  perahu  dari  yang  membawa  5  penumpang  yang  tiba  di Pelabuhan  Darwin.  Mereka  melarikan  diri  dari  negaranhya  setelah  Pemerintahan
Vietnam  Selatan  jatuh  kepada  Pemerintah  Vietnam  Utara,  yang menandai  kemenangan pemerintah  komunis.  Sejak  itu,  banyak  IMAs,  yang  tidak  hanya  berasal  dari  Vietnam, yang  terus  berdatangan  ke  Australia.  Pada  tahun  1976-1986,  terdapat  2.069  IMAs dengan  60  perahu.  Jumlah  tersebut  meningkat  pada  tahun  1986-1996  menjadi  2.371 IMAs dengan 56 perahu. Selanjutnya di tahun 1996-2006, terdapat 227 perahu (Phillips, 2017)
IMAs  yang  datang  ke  Australia,  berasal  dari  negara-negara  yang  sedang mengalami  konflik  bersenjata  di  wilayah  Afrika,  Timur  Tengah,  dan  Asia  Selatan. Menurut (Australian Human Rights Commission, 2015), lima negara asal IMAs dengan jumlah terbesar, yang memasuki wilayah Australia adalah Afghanistan, Sri Lanka, Iran, Pakistan,  dan  Irak.  (Australian  Human  Rights  Commission,  2015)  juga  menyebutkan bahwa  pada  tahun  2012  saja,  terdapat  2.940  IMAs  yang  berasal  dari  Afghanistan, sementara itu IMAs Sri Lanka, Iran, Pakistan, dan Irak, masing-masing berjumlah 2.334, 1.317, 784, dan 440 orang. Selain negara-negara tersebut, terdapat pula beberapa IMAs yang berasal dari Somalia, Sudan, dan Myanmar. Untuk dapat mencapai Australia, salah satu  rute  terdekat  yang  ditempuh  oleh  IMAs  dengan  menggunakan  perahu  adalah melalui  Samudera  Hindia  lalu  menuju  Selat  Malaka  di  Indonesia.  Hal  ini  menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara transit di Asia Tenggara.
B. Kebijakan Operation Sovereign Borders (OSB)
Operation  Sovereign  Borders (OSB)  merupakan  operasi  penghalauan  dan pengembalian perahu atau kapal yang membawa IMAs ke negara asalnya  (Jufri, 2017). OSB merupakan kebijakan luar negeri Australia pada masa pemerintahan Tony Abbott, yang  menjabat  sebagai  Perdana  Menteri  (PM)  Australia  mulai  tahun  2013-2015. Sebelum  adanya  kebijakan  OSB,  Pemerintah  Australia  telah  menerapkan  kebijakan Pacific  Solution dan PNG  Solution . Pacific  Solution merupakan  kebijakan  yang diterapkan  pada  masa  pemerintahan  John  Howard  (1996-2007)  (Rizal,  2018). Berdasarkan  kebijakan ini,  IMAs  dilarang  untuk  memasuki  wilayah  perairan  Australia, termasuk  Pulau  Christmas  tidak  secara  otomatis  akan  mendapatkan  status  sebagai pengungsi.  IMAs  harus  melewati  serangkaian  proses  pendataan  dan  pemeriksaan terlebih  dahulu  di  Pulau  Nauru  dan  Pulau  Manus  di  Papua  Nugini.  Setelah  penerapan Pacific  Solution ,  angka  kedatangan  IMAs  menurun  secara  drastis.  Pada  tahun  2002- 2007, hanya ditemukan sebanyak 18 perahu dengan 288 IMAs (Phillips, 2017). Jumlah tersebut  jauh  lebih  kecil  dibandingkan  sebelum  adanya  kebijakan Pacific  Solution , tepatnya pada tahun 1996-2001, yang mana terdapat  227 perahu dengan 13.375 IMAs.
Selanjutnya, Pacific  Solution digantikan  oleh The  Regional  Settlement Arrangement  between  Australia  and  Papua  New  Guinea ( PNG Solution ),  yang diberlakukan pada masa pemerintahan Kevin Rudd (Juni 2013-September 2013) (Rizal, 2018).  Berdasarkan  kebijakan  ini,  pencari  suaka  atau  IMAs  yang  memasuki  wilayah Australia  akan  dikirimkan  ke  Papua  Nugini  untuk  diproses  status  pengungsinya
( offshore  processing )  (Rizal,  2018).  Apabila  status  pengungsi  telah  ditetapkan,  maka mereka  tidak  akan  diperkenankan  untuk  menetap  di  Australia,  melainkan  di  Papua Nugini. Selain itu, tidak ada batas maksimum jumlah pengungsi yang menetap di Papua Nugini.
Seperti Pacific  Solution dan PNG  Solution ,  kebijakan  ini  diambil  untuk mengurangi  arus  pencari  suaka  atau  IMAs  ke  Australia.  Kebijakan  ini  mulai diberlakukan sejak tanggal 18 September 2013 atau bersamaan dengan pelantikan Tony Abbott sebagai PM Australia ke-28. Pelaksanaan OSB dilakukan oleh beberapa lembaga Pemerintah Australia atau Joint Agency Task Force (JATF), yang merupakan gabungan 16  lembaga  Pemerintahan  Australia,  diantaranya Australian  Defence  Force,  Maritime Border  Command,  Department  of  Foreign  Affairs  and  Trade,  Department  of Defence,Australian  Federal  Police, dan Department  of  Immigration  and  Border Protection. Meski  demikian,  komponen  utama  pelaksanaan  OSB  terdiri  atas  tiga lembaga yang memiliki tugasnya masing-masing, yaitu: Disruption and Detterence Task Group (DDTG)  yang  dipimpin  oleh Australian  Federal  Police (AFP); Detection, Interception,  and  Transfer  Group (DITG)  yang  dipimpin  oleh Maritime  Border Command (MBC);  dan Detention  and  Removals  Task  Group (DRTG)  yang  dipimpin oleh Department of Immigration and Border Protection (DIBP) (Ardianti, 2015).
Adapun  tindakan  yang  dilakukan  dalam  proses  penerapan  OSB  adalah  sebagai berikut:  a)  Pengembalian  kapal,  dengan  memberikan  bantuan  untuk  proses pengembalian  ke  negara  asal  dan  transit;  b)  Pencegatan  terhadap Suspected  Irregular Entry  Vessel (SIEV),  yang  berasal  dari  Sri  Lanka  dan  kemudian  mengembalikan  para penumpang, terlepas dari status mereka; c) Peningkatan kapasitas pusat penahanan lepas pantai di Manus Pulau dan Nauru; d) Pemberian orange life boat untuk mengembalikan pencari  suaka  yang  tiba  dengan  perahu  tidak  layak;  e)  Pemberian  TPV  untuk  pencari suaka  yang  telah  berada  di  Australia  dan  sedang  menunggu  untuk  penentuan  status pengungsi mereka; f) Menolak untuk memberikan status pengungsi kepada orang-orang yang  diyakini  memilikinya  sengaja  dirusak  atau  dihilangkan  dokumen  identitasnya (Asylum Seeker Resource Center, 2014).
Penerapan  kebijakan  OSB  dilakukan  secara  rahasia. Departement  of  Immigration and  Border  Protection (DIBP)  membatasi  informasi  terkait  OSB  di  segala  aspek kebijakan, karena alasan operasional. Informasi yang dibatasi tersebut mencakup jumlah dan  pemberitahuan  terkait  kedatangan  perahu  ilegal,  jumlah  perahu  yang  dikembalikan serta jumlah penggunaan kapal penyelamat pencari suaka yang digunakan, dan keadaan di  pusat-pusat offshore  processing di  Papua  Nugini  dan  Nauru  (Jufri,  2017).  Namun, sepanjang bulan Desember 2013-Juli 2014, tercatat bahwa OSB telah mengembalikan 12 perahu  dengan  jumlah  IMAs  sebanyak  224  IMAs  serta  1  perahu  berjumlah  41  IMAs diambil  oleh  otoritas  negaranya.  Selanjutnya,  pada  bulan  Agustus  2014-Februari  2015, sebanyak  4  perahu  dan  54  IMAs  dikembalikan,  dengan  2  perahu  berisi  41  IMAs
berstatus takeback (diambil oleh otoritas negaranya). Pada bulan Maret 2015-Juni 2018, terdapat  17  perahu  yang  membawa  275  IMAs  dikembalikan  ke  negaranya,  dengan  8 perahu berisi 109 berstatus takeback dan 1 perahu berisi 29 IMAs berstatus not provided . Jika  dijumlah,  maka  penerapan  OSB  terhitung  sejak  Desember  2013-Juni  2018,  telah mengembalikan perahu sebanyak 33 dengan 810 IMAs (Spinks, 2018).
Kebijakan  OSB  pada  awalnya  bertujuan  untuk  mengembalikan  perahu  IMAs  ke negara  asalnya,  pada  faktanya  tidak  hanya  mengembalikan  IMAs  ke  negara  asal, melainkan juga ke negara transit, yaitu Indonesia. Namun, pengembalian IMAs tersebut dilakukan  tanpa  pemberitahuan  resmi  dari  Pemerintah  Australia  kepada  Pemerintah Indonesia.  Tercatat,  pada  periode  1  Desember  2013  hingga  20  Januari  2014,  Australia telah  memasuki  wilayah  perairan  Indonesia  tanpa  izin  ketika  Australia  sedang melakukan  OSB  (Elizabeth  et  al.,  2016).  OSB  merupakan  bentuk  dari  perubahan kebijakan  luar  negeri  Australia  dalam  bentuk program  change ,  yang  menurut  Charles Hermann  didefinisikan  sebagai  perubahan  pada  insturmen  kebijakan  luar  negeri  tanpa mengubah  tujuan  atau  kepentingan  nasional.  Sebelumnya,  Australia  telah  menerapkan beberapa  kebijakan  penanganan  IMAs,  diantaranya Pacific  Solution , New  Direction  in Detention dan PNG  Solution .  Perubahan  tersebut  terjadi  karena  faktor,  yang  menurut Howard  Letner  disebut  sebagai unstable  determinants ,  yang  merujuk  pada  persepsi jangka  panjang.  Persepsi  ini  dipengaruhi  oleh  faktor  idiosinkratik  (kepribadian pemimpin).  Hal  ini  terbukti  karena  meski  tujuan  kebijakan-kebijakan  Australia  adalah untuk  menangani  permasalahan  IMAs,  namun  instrument  penerapannya  berbeda, tergantung kepada siapa yang berkuasa,
Konvensi  Pengungsi  1951  dan  Protokol  1967,  pencari  suaka  tidak  dikategorikan sebagai  imigran  ilegal  karena  statusnya  yang  memerlukan  perlindungan  internasional, namun  Pemerintah  Australia  tetap  mengkategorikan  mereka  sebagai  imigran  ilega, merujuk  pada  entri  kedatangan  mereka  yang  dianggap  telah  melanggar  kedaulatan Australia  karena  mereka  telah  memasuki  wilayah  negara  tersebut  tanpa  izin  dan  visa (Azis,  2004).  Penerapan  kebijakan  OSB  merupakan  upaya  sekuritisasi  yang  dilakukan Australia  terhadap  negaranya.  Kehadiran  IMAs  dianggap  sebagai  gangguan  terhadap identitas bangsanya (Azis, 2004).
Peningkatan jumlah IMAs di Australia, telah menimbulkan sejumlah kekhawatiran bagi  Pemerintah  Australia,  yaitu  meningkatnya  angka  kriminalitas.  Meski  tidak  ada laporan  resmi  yang  menyebutkan  bahwa kenaikan angka  IMAs  ke  Australia  juga telah menaikkan  angka  kriminalitas,  namun  Pemerintah  Australia  mengklaim  bahwa kehadiran  dapat  membuka  jalur  penyeludupan  dan  perdagangan  manusia  ( people smuggling and trafficking ), yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negaranya. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa terdapat beberapa imigran ekonomi yang memalsukan identitas  sebagai  pencari  suaka  untuk  dapat  masuk  ke  negara  tujuan.Pada  tahun  2001, tercatat  sekitar  80%  pencari  suaka  yang  telah  mendapat  status  warga  negara
(naturalisasi) adalah imigran ekonomi (Pujayanti, 2014). Para imigran ekonomi tersebut datang ke Australia dengan menggunakan perahu dan memalsukan identitas diri sebagai pencari suaka atau IMAs. Hal ini karena kurangnya alternatif pilihan migrasi, yang pada akhirnya  mendorong  para  imigran  ekonomi  untuk  memalsukan  diri  sebagai  pencari suaka, agar dapat diterima di negara tujuannya.

## C. Kerjasama Pertahanan-Keamanan Indonesia dan Australia
Kerjasama pertahanan-keamanan Indonesia dan Australia telah terjalin sejak tahun 1980-an melalui Defence Cooperation Program (DCP). Pada dasarnya, DCP merupakan program Australia  Department  of  Defence yang  bekerjasama  dengan  negara-negara  di kawasan Asia Tenggara, Pasifik Barat Daya, dan Asia Selatan untuk menjaga stabilitas keamanan  di  kawasan-kawasan  tersebut.  Kerjasama  ini  mencakup  latihan  militer bersama dan pertemuan rutin (Marsetio, 2014). Namun demikian, kerjasama ini bersifat bilateral  karena  pertemuan  dan  latihan  militer  dilaksanakan  oleh  Australia  dengan masing-masing negara bukan secara bersamaan.
Kaitannya  dengan  Indonesia,  pertemuan  DCP  dilaksanakan  secara  rutin  dan bergiliran  di  Australia  dan  Indonesia.  Adapun,  latihan  militer  bersama  DCP  yang dilaksanakan  oleh Australian  Defence  Force (ADF)  dan  Tentara  Nasional  Indonesia (TNI),  mencakup  Latihan  Kartika  Kangaroo  (TNI  Angkatan  Darat  dan Australian Army ), Latihan Cassowary, Latihan Passex, dan Latihan Cakrwala Baru (TNI Angkatan Laut  dan Royal  Australian  Navy ),  Latihan  Kakadu,  Latihan  Albatros,  serta  penyediaan kapal patroli dan pesawat Nomad - TNI Angkatan Udara dan Royal Australian Air Force (Marsetio,  2014).    Namun  pada  tahun  1999,  kerjasama  ini  dihentikan  akibat permasalahan  referendum  Timor  Timur,  dimana  Australia  mendukung  Timor  Timur untuk memisahkan diri dari Indonesia. Kerjasama baru kembali terjalin pada tahun 2001, setelah  adanya  pertemuan  bilateral  antara Australian  Department  of  Defence dengan Kementerian  Pertahanan  RI.    DCP  kemudian  berkembang  menjadi  kerjasama Bali Process dan Lombok Treaty .
The  Bali  Process  on  People  Smuggling,  Trafficking  in  Persons,  and  Related Transnational  Crime ( Bali  Process )  merupakan  kerjasama  penanggulangan  kejahatan transnasional,  khususnya  penanganan  terhadap  penyeludupan  imigran  ilegal  dan Irregular  Maritime  Arrivals (IMAs),  yang  merujuk  pada  pencari  suaka.    merupakan forum  komunikasi  yang  memfasilitasi  perundingan  dan  kerjasama  dalam  bidang penanganan penyeludupan dan perdagangan orang, serta kejahatan transnasional lainnya. Kerjasama keamanan ini mencakup pertukaran informasi mengenai irregular migration , penegakan  hukum,  serta  patroli  bersama  di  wilayah  yang  merupakan  rute irregular migration . The Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons, and Related Transnational  Crime ( Bali  Process )  merupakan  kerjasama  penanggulangan  kejahatan transnasional,  khususnya  penanganan  terhadap  penyeludupan  imigran  ilegal  dan
Irregular  Maritime  Arrivals (IMAs),  yang  merujuk  pada  pencari  suaka.  Kerangka Bali Process didukung dan diperkuat dengan adanya Lombok Treaty .
Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security  Cooperation ( Lombok  Treaty )  pada  tanggal  13  November  2006  di  Lombok, Indonesia. Lombok  Treaty ditujukan  untuk  menghadapi  ancaman  keamanan  tradisional dan  non-tradisional  lainnya,  khususnya  yang  terdapat  di  wilayah  perbatasan  kedua negara.  Terdapat  beberapa  bidang  kerjasama Lombok  Treaty ,  diantaranya:  a)  Bidang intelijen,  bentuk  kerjasama  yang  dilakukan  berupa intelligence  sharing (pertukaran informasi) antara kedua negara; b) Counterterrorism dan capacity building antara Polri dengan  AFP, c) Keamanan maritim, ditujukan untuk menghadapi tantangan keamanan maritim  yang  dilakukan  berupa  latihan  dan  patroli  bersama  yang  dilakukan  oleh  TNI (TNI  AL  dan  AU)  dengan  ADF  ( Royal  Australian  Navy dan Royal  Australian  Air Force ), serta latihan penyelamatan yang dilakukan oleh SAR Indonesia dan Australia; d) Pendidikan  dan  pelatihan  militer;  dan  e)  Penanggulangan  bencana.  Bentuk  kerjasama penanggulangan  bencana  antara  lain  dilakukan  oleh  Palang  Merah  Indonesia  dengan Palang Merah Australia, serta pelatihan di bidang ini (Hakim, 2010).
D. Pemutusan Kerjasama Pertahanan-Keamanan Indonesia dan Australia
Kebijakan OSB yang merupakan tindakan unilateral yang dilakukan oleh Australia untuk  mengurangi  jumlah  kedatangan  IMAs  di  negaranya,  telah  membuat  Indonesia keberatan.  Indonesia  melayangkan  pernyataan  protesnya  melalui  Menteri  Luar  Negeri (Menlu) saat itu, Marty Natalegawa dalam pertemuannya di New York pada September 2013  dengan  Menlu  Australia  pada  masa  itu,  Julie  Bishop.  Pasalnya,  Australia merupakan Co-Chairs Bali  Process  bersama  dengan  Indonesia.  Menlu  Marty menyatakan bahwa Indonesia telah berulang kali memperingatkan bahwa kebijakan turn back  boat ,  yang  merupakan  bagian  dari  OSB,  Australia  dapat  berisiko  pada  kerjasama dan kepercayaan antara kedua negara. Ia juga mengatakan bahwa masalah para pencari suaka  harus  ditangani  melalui  pengaturan  kerja  sama  regional  yang  ada.  Ia  juga mengatakan Australia ingin bekerja "di belakang layar" dan "diam-diam" dalam masalah ini untuk mencegah publisitas terlalu banyak (Roberts, 2016).
OSB sebenarnya  diberlakukan  oleh  Australia  dengan  tujuan  untuk  mendapat dukungan sepenuhnya dari Indonesia ( Berdasarkan hasil wawancara Kemhan RI, 2019). Selama  ini,  Indonesia  dan  Australia  telah  terlibat  dalam  kerjasama  pertahanan- keamanan, yang telah dimulai sejak program DCP dan berlanjut hingga ke Bali Process , serta Lombok  Treaty .  Kerjasama  tersebut  juga mencakup  kerjasama  di  bidang  maritim, seperti  patroli  laut  bersama, intelligence  sharing ,  pelatihan  militer  bersama  operasi pencarian  dan  penyelamatan  hingga  bantuan  dana  dari  Australia  untuk  membangun rumah  komunitas  (pusat  penampungan)  di  Indonesia  (Paulsen,  2016).  Indonesia  dan Australia  juga  telah  saling  bertukar  perwakilan  militernya  untuk  mengikuti  konferensi, diskusi  maupun  seminar  yang  membahas  isu-isu  pertahanan-keamanan,  baik  kemanan
tradisional  maupun  keamanan  non-tradisional.  Di  samping  itu,  Indonesia  yang merupakan pintu masuk sekaligus negara transit yang disinggahi oleh pencari suaka atau IMAs  yang  akan  menuju  ke  Australia,  bukanlah  negara  yang  meratifikasi  Konvensi Pengungsi  1951.  Sehingga,  besar  harapan  Australia  agar  Indonesia  mendukung kebijakan luar negerinya, yaitu OSB, agar dapat mengurangi jumlah IMAs yang datang ke  negaranya.  Namun,  kebijakan  OSB  rupanya  tidak  mendapat  persetujuan  dari Indonesia.  Hal  ini  karena  kebijakan  OSB  dinilai  dapat  mengusik  kedaulatan  Indonesia. Jalur pengembalian perahu ( turn back boat ) IMAs adalah melewati Indonesia. Kebijakan OSB  dapat  membahayakan  nyawa  IMAs,  yang  sewaktu-waktu  dapat  terdampar  di perairan  Indonesia.  Jika  demikian,  akan  menjadi  tugas  Indonesia  untuk  mengurus mereka. Indonesia bukan merupakan negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan  belum  memiliki  mekanisme  kebijakan  luar  negeri  yang  mengatur  urusan  pencari suaka atau pengungsi (Berdasarkan hasil wawancara di Kemhan RI, 2019).
Pada  bulan  Desember  2013  hingga  Januari  2014,  Australia  terbukti  telah mengembalikan perahu IMAs ke wilayah perairan Indonesia sebanyak enam kali tanpa adanya pemberitahuan dari Pemerintah Australia kepada Pemerintah Indonesia (Tempo, 2014).  Hal  ini  memicu  ketegangan  hubungan  bilateral  antara  dua  negara.  Indonesia meminta  klarifikasi  Australia  terkait  hal  tersebut.  Australia  mengakui  adanya pelanggaran  tersebut  dan  mengatakan  bahwa  hal  tersebut  merupakan  sebuah ketidaksengajaan  serta  kesalahan  perhitungan  dari  Angkatan  Laut  Australia  mengenai batas wilayah perairan. Australia meminta maaf atas insiden ini dan meminta Indonesia untuk  tidak  memperpanjang  kasus  tersebut.  Namun  demikian,  Indonesia  tetap memutuskan  kerjasama  pertahanan-keamanannya  dengan  Australia  pada  Januari  2014 (Taylor, 2014).
Indonesia  dan  Australia  sebenarnya  telah  memutuskan  kerjasama  pertahanan- keamanan  sejak  kasus  penyadapan  terhadap  Presiden  ke-6  RI,  SBY  dan  istrinya,  Ani Yudhoyono  yang dilakukan  pada  kurun  waktu  2007-2009  dan  baru  terungkap  pada November 2013. Kasus penyadapan ini juga membuat Indonesia menarik duta besarnya di  Australia.  Adapun,  kerjasama  yang  diberhentikan  adalah  latihan  militer  bersama ( military  exercises )  dan intelligence  sharing (dalam  hal  informasi  keamanan  kedua negara)  yang  dilakukan  oleh TNI  dan  ADF,  yang  merupakan  program  dari  DCP  sejak 1980, yang kemudian diperkuat dengan Lombok Treaty (Paulsen, 2016).
Selanjutnya,  dengan  adanya  kasus  pelanggaran  kedaulatan  Indonesia  yang dilakukan  Australia  saat  melaksanakan  OSB  bulan  Desember  2013-Januari  2014, pemberhentian  kerjasama  semakin  meluas  ke  bidang  yang  lain,  yaitu  penanganan imigran  ilegal,  seperti  patroli  laut  dan intelligence  sharing (dalam  hal  informasi keamanan  maritim  menyangkut irregular  migration )  TNI-ADF,  kerjasama  imigrasi, serta operasi pencarian dan penyelamatan yang dilakukan oleh Australia Federal Police
(AFP)  dan Indonesia  National  Police/ INP  (Paulsen,  2016). Kerjasama  tersebut merupakan merupakan bagian dari kebijakan Bali Process dan Lombok Treaty .
Kerjasama  pertahanan-keamanan  Indonesia  dan  Australia  kembali  terjalin  setelah adanya  penandatanganan Joint  Understanding  on  a  Code  of  Conduct between  the Republic  of  Indonesia  and  Australia  in  implementation  of  Lombok  Treaty pada  tahun 2014.  Akan  tetapi, reinforcement kerjasama  ini  hanya  merupakan  upaya  rekonsiliasi hubungan  kerjasama  pertahanan-keamanan  Indonesia  dan  Australia  dalam  bidang intelijen dan latihan militer, yang telah terputus akibat terungkapnya kasus penyadapan terhadapan pada tahun 2013.  Sementara itu, kerjasama pertahanan-keamanan Indonesia dan Australia yang terputus akibat penerapan OSB, justru menunjukkan tren negatif.
Sebagai  tanggapan  atas  kebijakan  Indonesia  tersebut,  Australia  mengeluarkan kebijakan  pada  bulan  November  2014  untuk  melarang  penerimaan  pencari  suaka (termasuk IMAs), yang terdaftar di UNHCR Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut, pencari  suaka  ( asylum  seekers ,  termasuk  IMAs),  yang  telah  terdaftar  di  UNHCR Indonesia setelah 1 Juli 2014 tidak lagi memenuhi syarat untuk dapat memasuki wilayah Australia.  (Brown,  2014).Perubahan  kebijakan  tersebut  berarti  bahwa  ribuan  pencari suaka yang saat ini tinggal di Indonesia, akan dilarang untuk memasuki dan dimukimkan kembali  di  Australia.  Menurut  otoritas  Australia,  keputusan  itu  juga  akan  mengurangi asupan pengungsi dan pencari suaka Australia dari Indonesia yang terdaftar di UNHCR sebelum 1 Juli, dengan jumlah tempat yang lebih terbatas  (Brown, 2014). Sebelumnya, Indonesia  dan  Australia  telah  bekerjasama  dalam  menangani  pencari  suaka  dalam kerangka Bali  Process ,  yang  mencakup  kerjasama  penanganan  imigran  ilegal  serta pencari suaka.
Selain itu,  Australia  juga  telah memberikan  bantuan  dana  kepada  IOM  Indonesia untuk  membangun  tempat  penampungan  sementara  bagi  pencari  suaka  di  Indonesia, yang merupakan negara transit. Hingga saat ini, terdapat 13 pusat penahanan di seluruh Indonesia.  Selain  itu,  Australia  juga  memberikan  pelatihan  dan  intelijen  untuk mendukung  Indonesia  dalam  operasi  penyelundupan  manusia.  Hingga  kini,  Australia masih memberlakukan larangan penerimaan pencari suaka dan pengungsi yang terdaftar di UNHCR Indonesia. Menurut UNHCR (2018), kebijakan tersebut telah menyebabkan adanya peningkatan jumlah pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Sepanjang tahun 2014, terdapat 11.186 orang pencari suaka dan pengungsi di Indonesia. Jumlah tersebut naik  sebesar  21%  di  tahun  2015  mencapai  13.548  orang  pencari  suaka  dan  pengungsi. Selanjutnya  tahun  2016,  2017,  hingga  2018,  jumlah  pencari  suaka  dan  pengungsi berturut-turut  sebesar  14.405,  13.840,  dan  14.016  orang.  Namun  demikian,  Pemerintah Indonesia tidak langsung menanggapi kebijakan tersebut.
Indonesia baru menanggapi kebijakan Australia tersebut setelah adanya penemuan sebuah  kapal  yang  didorong  kembali  dari  Pulau  Christmas  ke  laut  lepas  oleh Royal Australian Navy . Kapal tersebut kehabisan bahan bakar dan hanyut di sebuah pantai di
Kuoang  Barat,  Indonesia.  Kapal  tersebut  membawa  16  pencari  suaka  (IMAs)  India, Bangladesh,  dan  Nepal.  Pemerintah  Indonesia  menyatakan  keberatannya  lewat  Wakil Menlu  Muhammad  Fachir,  yang  menyatakan  bahwa:  “kebijakan  unilateral  Australia tersebut  tidak  mencerminkan  semangat  kerjasama  kedua  negara”.  Fachir  juga menyatakan  bahwa  seharusnya Bali  Process dapat  menjadi  wadah  penyelesaian permasalahan IMAs ini.
E. Reinforcement Kerjasama Pertahanan-Keamanan Indonesia dan Australia
Sebenarnya,  tidak  ada  kesepakatan  resmi  yang  menyatakan  adanya  penguatan kerjasama  pertahanan-keamanan  Indonesia  dan  Australia  yang  terhenti  akibat pelanggaran kedaulatan oleh kebijakan OSB Australia. Karena hingga saat ini, Australia masih  menerapkan  kebijakan  OSB  dan  larangan  penerimaan  pencari  suaka  dan pengungsi  tersebut.  Meski  demikian,  bukan  berarti  tidak  ada  upaya  penguatan  kembali ( reinforcement ) kerjasama pertahanan-keamanan kedua negara.
Di sisi lain, pada bulan Mei 2015, ditemukan 65 IMAs yang dikembalikan di dekat Pulau  Rote,  Indonesia  (Paulsen,  2016).  Menurut  laporan    diketahui  bahwa  otoritas Australia  telah  membayar  sejumlah  uang  yang  bertotal  US$  32.000  bagi  enam  buah awak  kapal  yang  membawa  IMAs  tersebut.  Australia  tidak  memberian  keterangan apapun  mengenai  insiden  ini.  Menlu  RI  saat  itu,  Retno  Marsudi,  telah  mengajukan permohonan  penjelasan  kepada  Pemerintah  Australia  namun  tidak  ada  jawaban  hingga dua  bulan  kemudian,  dalam  sebuah  pertemuan  antara  Menlu  RI  dan  Australia,  tanpa membahas  insiden  tersebut,  bersepakat  untuk  memperkuat  kerjasama  pertahanan- keamanan kedua negara (Paulsen, 2016).
Sejatinya, kerjasama pertahanan-keamanan Indonesia dan Australia telah kembali membaik  sejak  Desember  2015,  ketika  kedua  negara  menandatangani  komunike bersama  dari The  Third  Australia  and  Indonesia  Foreign  and  Defence  Ministers  2+2 Dialogue .  Dalam  komunike  tersebut  dinyatakan  bahwa  kedua  negara  memiliki  banyak kepentingan  maritim  bersama,  termasuk  menjaga  ketertiban  di  laut;  mencegah pembajakan,  penyelundupan  manusia,  dan  penangkapan  ikan  ilegal;  melindungi lingkungan  laut;  dan  mengelola  ketidakstabilan  regional,  perselisihan  wilayah,  dan ancaman  terhadap  keamanan  jalur  komunikasi  laut.  Berdasarkan  kepentingan- kepecntingan  tersebut,  Indonesia  dan  Australia  menandatangani Joint  Declaration  on Maritime  Cooperation pada  Februari  2017.  Deklarasi  tersebut  menegaskan  kembali komitmen  kedua  negara  untuk:  perdagangan  sah  tanpa  hambatan,  kebebasan  navigasi dan  penerbangan  serta  penggunaan  sumber  daya  hayati  laut  berkelanjutan,  menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas di kawasan tersebut, penghormatan penuh terhadap proses hukum dan diplomatik, serta penyelesaian sengketa maritim secara damai.
Selanjutnya,  pada  bulan  Agustus  2018,  PM  Australia  yang  baru,  Scott  Morrison mengunjungi Jakarta untuk bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo guna membahas hubungan bilateral kedua negara. Pertemuan tersebut menghasilkan Indonesia-Australia
Comprehensive  Economic  Partnership  Agreement (IA-CEPA),  yang  disepakati  pada akhir  tahun  2018.  Di  samping  itu,  kedua  pemimpin  juga  sepakat  untuk  meningkatkan hubungan  bilateral  menjadi Comprehensive  Strategic  Partnership (CSP),  yang  akan didasarkan pada lima pilar, yaitu: meningkatkan kemitraan ekonomi dan pembangunan, menghubungkan  orang  ( connecting  people ),  mengamankan  kepentingan  bersama kawasan,  kerja  sama  maritim,  berkontribusi  terhadap  stabilitas  dan  kemakmuran  Indo- Pasifik.
Deklarasi  tersebut  memang  tidak  dicantumkan  mengenai  kerjasama  pertahanan- keamanan  dalam  menangani  IMAs,  namun  poin  kerjasama  maritim,  dapat  dimaknai sebagai  upaya  dari  kedua  negara  untuk  memperkuat  kerjasama  maritim,  termasuk  di dalamnya  menjaga  keamanan  maritim,  yang  secara  tidak  langsung  juga  merujuk  pada penanganan imigran ilegal dan IMAs. Dalam hal penanganan imigran ilegal, kerjasama kantor  imigrasi  Indonesia  dan  Australia  mencakup  patroli  laut  dan  proses  deportasi imigran  tersebut  ke  negara  asalnya.  Hal  ini  dapat  dilakukan  mengingat  status  mereka adalah  imigran  ilegal,  bukan  IMAs.  Namun  demikian,  penguatan  kerjasama  tersebut baru  sebatas  kesepakatan  yang  belum  disertai  dengan action ,  berupa  kebijakan  atau langkah  yang  konkret.  Sehingga,  dalam  konteks  pengelolaan  IMAs,  maka  kerjasama Indonesia  dan  Australia,  dapat  dikatakan  belum  cukup  efektif  meski  telah  ada reinforcing kerjasama pertahanan-keamanan Indonesia dan Australia yang telah dibahas dalam pertemuan tingkat Menteri. Hal Di satu sisi, Indonesia bukan merupakan negara yang  ikut  meratifikasi  Konvensi  Pengungsi  1951.  Sehingga,  Indonesia  tidak  memiliki mekanisme khusus yang dapat mengatur kedatangan pencari suaka (termasuk IMAs) dan pengungsi.
Pada  dasarnya  terdapat  tiga  metode  dalam  penanganan Irregular  Maritime Arrivals (IMAs),  yaitu  pengiriman  IMAs  ke  negara  tujuan,  repatriasi  IMAs  dengan syarat bahwa negara asal mereka benar-benar telah dalam kondisi aman dan terkendali, serta  repatriasi  tersebut  dilakukan  secara  sukarela  (tanpa  paksaan),  dan  integrasi  lokal yang  berarti  IMAs  suaka  dapat  dapat  diberikan  visa  permanen  atau  ijin  tinggal  di Indonesia  (Zayzda  et  al.,  2018).  Mengingat  status  Indonesia  yang  bukan  merupakan negara  yang  meratifikasi  Konvensi  Pengungsi  1951,  maka  Indonesia  hanya  dapat melakukan dua metode dalam menangani permasalahan IMAs, yaitu pengiriman pencari suaka dan pengungsi ke negara tujuan dan repatriasi IMAs.
Permasalahan  domestik  Indonesia,  baik  ekonomi  maupun  politik  yang  rumit  dan masih  berkembang,  membuat  negara  ini  tidak  meratifikasi  konvensi  tersebut.  Meski demikian, Indonesia perlu mencari solusi dari permasalahan IMAs. Hal mengingat status Indonesia sebagai negara transit. Dengan demikian, Indonesia perlu bekerjasama dengan negara-negara  tetangga  untuk  menanggapi  permasalahan  IMAs,  dengan  tetap memperhatikan  hak  IMAs  yang  telah  tercantum  dalam  Konvensi  Pengungsi  1951  dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Internasional 1949.
Di sisi lain, Australia memiliki kepentingan yang besar dalam mengurangi jumlah IMAs, meningat negara ini merupakan negara tujuan IMAs. Untuk mengurangi jumlah IMAs  yang  semakin  bertambah  setiap  tahunnya,  Australia  melakukan  sekuritisasi dengan menerapkan kebijakan OSB tanpa memperhatikan statusnya sebagai negara yang meratifikasi  Konvensi  Pengungsi  1951  sekaligus Co-Chair daripada Bali  Process . Kebijakan unilateralisme Australia tersebut seharusnya tidak terjadi apabila Bali Process dilaksanakan secara efektif (Berdasarkan hasil wawancara di Kemhan RI 2019)
Sikap  lunak  Indonesia  dalam    menghadapi  Australia  cenderung  menunjukkan bahwa  Indonesia  lebih  memerhatikan  urusan  kedaulatan  wilayahnya.  Hal  ini  dapat dilihat dari tanggapan yang diberikan Pemerintah Indonesia terkait kebijakan OSB, yang mana tidak terlalu menunjukkan adanya hard power . Indonesia hanya akan memberikan tanggapan  apabila  Australia  mulai  menyinggung  kedaulatannya.  Hal  ini  bukan  berarti bahwa kedaulatan tidak penting. Kedaulatan wilayah merupakan salah satu unsur negara dan  merupakan  sesuatu  yang  harus  dijaga.  Namun,  persoalan  IMAs  tidak  hanya mengenai kedaulatan wilayah, melainkan merupakan permasalahan yang kompleks dan mengglobal (Berdasarkan hasil wawancara di Kemhan RI 2019). Di samping itu, sikap Indonesia  dan  Australia  yang  memutuskan  untuk  memperkuat  kerjasama,  juga dilatarbelakangi  oleh  kepentingannya  masing-masing.  Bagi  Indonesia,  telah  membantu dalam  hal  pendanaan  guna  membangun  pusat  penampungan  sementara.  Selain  itu, pelatihan  militer  telah  membantu  TNI  untuk  meningkatkan  kualitas  personelnya. Sementara  itu,  bagi  Australia,  Indonesia  merupakan  negara  tetangga  yang  juga merupakan negara transit dari IMAs.
F. Masa Depan Kerjasama Pertahanan-Keamanan Indonesia dan Australia
Pemerintahan Australia yang baru di bawah komando Scott Morrison, masih akan menerapkan  kebijakan  OSB  dan  larangan  penerimaan  IMAs.  Padahal,  kedua  negara telah  memperkuat  kerjasama  pertahanan-keamannya  dengan  Indonesia.  Hal  tersebut tentu  berdampak  pada  jumlah  IMAs  yang  ada  di  Indonesia.  Jika  demikian,  dapat dikatakan  penguatan  kerjasama  pertahanan-keamanan  Indonesia  dan  Australia  belum maksimal, khususnya dalam bidang penanganan IMAs.
Masa  depan  kerjasama  kedua  negara  rumit  dan  dipenuhi  ketidakpastian. Diharapkan  pada  masa  mendatang,  kerjasama  pertahanan-keamanan  Indonesia  dan Australia  dapat  memberikan  kontribusi  nyata.  Sehingga,  penguatan  kerjasama  tersebut dapat  memberikan  solusi  yang  efektif  dalam  permasalahan  IMAs.  Kedua  negara  perlu menyadari  bahwa  IMAs  merupakan  orang-orang  yang  membutuhkan  perlindungan. Sehingga,  solusi  yang  diterapkan  dapat  menjamin  perlindungan  terhadap  mereka. Permasalahan IMAs yang berkepanjangan, dapat menyebabkan konflik sosial, terutama di  Indonesia.  Indonesia  dan  Australia  juga  perlu  berkomitmen  untuk  menyelesaikan permasalahan IMAs, tanpa merugikan pihak manapun, termasuk IMAs itu sendiri.

## Kesimpulan
Pelaksanaan  kebijakan  luar  negeri  Australia, Operation  Sovereign  Borders (OSB), telah  berdampak  negatif  sekaligus  positif  terhadap  kerjasama  pertahanan-keamanan Indonesia  dan  Australia.  Dampak  negatif  ditandai  dengan  adanya  pemutusan  kerjasama pertahanan-keamanan  Indonesia  dan  Australia,  pada  bulan  Januari  2014.  Pemutusan kerjasama  tersebut  diakibatkan  oleh  pelanggaran  kedaulatan  wilayah  Indonesia  yang dilakukan oleh Australia dengan mengembalikan enam perahu ke wilayah Indonesia selama periode Desember 2013 hingga Januari 2014.  Bentuk erjasama yang diberhentikan tersebut semakin meluas ke bidang intelligence sharing terkait informasi imigran ilegal serta patroli laut.  Kerjasama  yang  diberhentikan  tersebut  merupakan  bagian  dari Bali  Process dan Lombok Treaty .
Implikasi  negatif  lainnya  adalah  kebijakan  Australia  yang  melarang  penerimaan IMAs yang terdaftar di UNHCR Indonesia setelah tanggal 1 Juli 2015. Kebijakan tersebut merupakan  tanggapan  atas  kebijakan  Indonesia  yang  memberhentikan  kerjasama pertahanan-keamannya  dengan  Australia.  Akibat  adanya  larangan  ini,  jumlah  IMAs  di Indonesia  semakin  meningkat.  Hingga  saat  ini,  larangan  tersebut  masih  berlaku.  Akibat kebijakan ini, jumlah IMAs yang tertahan di Indonesia, semakin meningkat.
Implikasi  positif  penerapan  OSB,  terjadi  pada  tahun  2015.  Indonesia  dan  Australia menandatangi komunike “ The Third Indonesia-Australia Defence Ministry 2+2 Dialogue ”, yang  menyatakan  akan  memperkuat  kerjasama  maritim  kedua  negara.  Kerjasama  maritim yang  dimaksud  juga  merujuk  pada  penanganan  IMAs.  Selain  itu,  kesepakatan  lain  yang dilakukan oleh kedua negara antara lain:  pembaharuan Defence Cooperation Arrangement (DCA)  pada  2017,  dan  penandatanganan Cooperation  Strategic  Partnership (CSP)  pada 2018.  Meski  begitu,  kerjasama-kerjasama  tersebut  dapat  dikatakan  belum  cukup  efektif karena kerjasama yang ada masih sebatas kesepekatan dan belum ada action atau kebijakan nyata  yang  dapat  menangani  permasalahan  IMAs.  Selain  itu,  Australia  juga  masih memberlakukan  kebijakan  OSB  dan  larangan        penerimaan  IMAs  yang  terdaftar  di UNHCR  Indonesia.  Dengan  demikian,  masa  depan  kerjasama  pertahanan-keamanan Indonesia  dan  Australia  dalam  bidang  penanganan  IMAs  dapat  dikatakan  rumit  dan dipenuhi ketidakpastian.

## BIBLIOGRAFI
Ardianti,  A.  (2015). Kebijakan  Australia  dalam  Menangani  Imigran  Ilegal  Dibawah Kepemimpinan Perdana Menteri Tony Abbott Tahun 2013 . Riau University.
Asylum Seeker Resource Center. (2014). Operation Sovereign Borders , . https://www.asrc.org.au/wp-content/uploads/2013/07/Operation-Sovereign-Borders- May-2014.pdf
Australian  Human  Rights  Commission.  (2015). Face  the  Facts:  Asylum  Seekers  and Refugees . https://humanrights.gov.au/our-work/education/face-facts-asylum-seekers- and-refugees
Azis,  A.  (2004).  Menelaah  Konsep  Human  Security:  Studi  Kasus  Penanganan  Masalah Pengungsi Afganistan di Australia (1999-2002). Global: Jurnal Politik Internasional , 7 (1).
Brown, T. (2014). Afghan Hazaras in Indonesia. Hum. Rts. Defender , 26 , 5.
Elizabeth,  C.  D.,  Setyawanta,  L.  T.,  &  Trihastuti,  N.  (2016).  Kebijakan  Operation Sovereign  Borders  Australia  dalam  Penanganan  Manusia  Perahu  dan  Implikasinya terhadap Kedaulatan Indonesia. Diponegoro Law Journal , 5 (3), 1–17.
Hakim,  F.  (2010). Perjanjian  Kerjasama  Kerangka  Keamanan  Indonesia-Australia. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
International  Rescue  Committee.  (2018). Migrants,  Asylum  Seekers,  Refugees,  and Immigrants,  What’s  the  difference?. https://www.rescue.org/article/migrants-asylum- seekers-refugees-and-immigrants-whats-difference
Jufri,  M.  M.  (2017).  Violations  of  International  Law  by  the  Government  of  Australian  in Practice of Turn Back the Boat Management Policy For Asylum Seekers. Indonesian J. Int’l L. , 14 , 205.
Moleong, L. J. (2019). Metodologi penelitian kualitatif . Bandung: Remaja Rosda Karya.
Paulsen,  J.  (2016). Australia  s  refugee  policies  and  bilateral  relations  with  Indonesia . Norwegian University of Life Sciences, Ås.
Phillips,  J.  (2017). Boat  Arrivals  and  Boat’turnbacks’  in  Australia  Since  1976:  A  Quick Guide to the Statistics . Parliamentary Library Canberra.
Prabaningtyas, R. F. (2016). Dampak Kebijakan Illegal Maritime Arrivals (IMA) Australia terhadap  Hubungan  Australia-Indonesia  Kontemporer. Jurnal  Penelitian  Politik , 12 (1), 13.
Pujayanti, A. (2014). “Isu Pencari Suaka Dalam Hubungan Bilateral Indonesia-Australia, Info Singkat Hubungan Internasional, Vol. VI, No. 04/II/P3DI/Februari/2014 .
Rafiki,  A.  (2017).  Alasan  Indonesia-Australia  Bekerjasama  dalam  Bali  Process  Untuk Menanggulangi  Irregular  Migration. E-Journal  Ilmu  Hubungan  Internasional , 5 (2), 597–612.
Rizal,  F.  (2018).  Kebijakan  Unilateral  Penanganan  Imigran  Ilegal  Australia  Pasca Pemilihan  Umum  Australia Tahun  2013. Global:  Jurnal Politik  Internasional , 20 (2), 137–159.
Roberts,  G.  (2016). Indonesia’s  foreign  minister  Marty  Natalegawa  divulges  contents  of talks  with  Julie  Bishop, . https://www.abc.net.au/news/2013-09-26/indonesia-says- asylum-policy-risks-damaging-relations/4983514
Spinks, H. (2018). Boat Turnback: A Quick Guide tio the Statistic Since 2001. Parliament of Australia.
Taylor,  L.  (2014). Indonesia  Demands  Suspension  of  Australia’s  Asylum  Seekers Cooperation, . https://www.theguardian.com/world/2014/jan/17/australia-apologises- patrol-boats-indonesian-waters
Tempo. (2014). Australia Enam  Kali Langgar Batas  Perairan Indonesia, . https://dunia.tempo.co/read/555995/australia-enam-kali-langgar-batas-perairan- indonesia
Zayzda,  N.  A.,  Ash-Shafikh,  M.  H.,  &  Kusuma,  A.  S.  (2018).  Securitization  and Desecuritization  of  Migration  in  Indonesia:  Its  Implication  to  Refugee  Rights  in  the Southeast Asian Region. JSEAHR , 3 , 81.