## IMPLEMENTASI VISI RIAU 2020 PADA LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU

## Mosthamir Thalib
Program Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panan, Pekanbaru 28293
Abstract: Implementation of Vision 2020 in Riau Lembaga Adat Melayu Riau. This study aims to explain the Government’s efforts through the Institute of Adat Melayu Riau Riau Riau implementing Vision 2020 and the obstacles that occur in the implementation of the Vision 2020 Riau. This research is qualitative. Data collected through the study of documentation and inter- views with informants informants research comes from the Government of Riau Province, LAM and Society. The data were analyzed descriptively kualitatiif. The study concluded that efforts Lembaga Adat Melayu Riau in implementing policies related to the development, preservation and development of Malay culture shows that the communication be the determining factor. While the resources and disposition contribute not much different. Is a constraint in the implementation of this policy is the development of resources, especially relating to budgetary resources and human resources.
Keywords: policy implementation, LAM, the vision of Riau in 2020
Abstrak: Implementasi Visi Riau 2020 pada Lembaga Adat Melayu Riau. Penelitian ini bertu- juan menjelaskan upaya Pemerintah Riau melalui Lembaga Adat Melayu Riau mengimplementa- sikan Visi Riau 2020 dan kendala yang terjadi dalam pengimplementasian Visi Riau 2020 tersebut. Penelitian ini adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan waw- ancara dengan informan informan penelitian berasal dari unsur Pemerintah Provinsi Riau, LAM dan masyarakat. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatiif. Hasil penelitian menyimpul- kan bahwa upaya Lembaga Adat Melayu Riau dalam mengimplementasikan kebijakan yang ber- hubungan dengan pembinaan, pelestarian, dan pengembangan budaya melayu menunjukan bahwa komunikasi menjadi faktor yang menentukan. Sementara  sumberdaya dan disposisi memberikan kontribusi yang tidak jauh berbeda setelahnya. Yang menjadi kendala dalam pengimplementasian kebijakan ini adalah pengembangan sumber daya khususnya yang berhubungan dengan sumber daya anggaran dan sumber daya manusia.
Kata kunci: implementasi kebijakan, LAM, visi riau 2020
PENDAHULUAN Penelitian ini penelaahannya terfokus pada upaya pemerintah Provinsi Riau me- lalui Lembaga Adat Melayu (LAM) untuk mendukung Provinsi Riau menjadi pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara pada tahun 2020. Upaya ini merupakan bagian strategis dan kehendak masyarakat Riau un- tuk memiliki jati diri berdasarkan latar be- lakang sejarahnya.
Pendirian lembaga adat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 adalah untuk memperkuat identitas nilai- nilai kebudayaan yang melambangkan ciri khusus atau jati diri daerah Riau dengan bu- daya melayunya. Berdasarkan kebudayaan melayu inilah kemudian ditetapkannya Visi Riau 2020 yang menjadikan Riau sebagai Pusat Kebudayaan Melayu di Asia Tenggara pada tahun 2020. Hal ini  menunjukkan bah- wa secara politik arah kebijakan pemban-
gunan kebudayaan di Provinsi Riau adalah budaya melayu Riau.
Oleh karena itulah pengembangan kebudayaan tidak terlepas dari kemampuan sumber daya manusia (SDM) maupun ket- ersediaan wahana atau sarana (instrument) kebudayaan seperti benda peninggalan seja- rah, kesenian rakyat/tradisional (tarian-tari- an) ataupun  peninggalan sejarah yang dapat mendukung pengembangan tersebut. Dilihat  dari  letaknya  yang  strategis berdasarkan posisi geografisnya,   Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan Ma- laysia dan Singapura menunjukkan bahwa kebudayaan memiliki daya dukung yang potensial untuk dikembangkan secara pro- fesional dalam menunjang Provinsi Riau menuju visinya pada tahun 2020 sebagai pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara.
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2001, maka dirumuskan visi Riau 2020 yaitu terwujudnya pembangunan eko- nomi yang mapan, melalui kesiapan infra- struktur, peningkatan pembangunan sektor pendidikan, serta memberikan jaminan ke- hidupan agamis dan pengembangan budaya melayu secara proporsional. Untuk men- dukung visi tersebut maka misinya  adalah mewujudkan sebuah payung kebudayaan daerah yakni kelangsungan budaya melayu secara komunitas dalam kerangka pember- dayaannya sebagai alat pemersatu dari berb- agai etnis yang ada. Kemudian untuk mem- perjelas dan tegas  pelaksanaannya, maka diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Ta- hun 2012  tentang, “Lembaga Adat Melayu Riau”.  Kehadiran lembaga ini merupakan salah satu pilar penopang mewujudkan visi Riau 2020 tersebut.
Berdasarkan keinginan masyarakat Riau mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat kebudayaan melayu inilah pemerintah menerbitkan peraturan daerah tentang Lem- baga Adat Melayu. Berdasarkan hubungan pendirian dengan pelaksanaan lembaga ini menimbulkan beberapa fenomena sebagai latar belakang permasalahan fenomena seb- agai berikut:
1) Terdapat rentang waktu yang panjang bagi pemerintah Riau untuk mengimplemen- tasikan kebijakan melalui lembaga khusus yang berhubungan dengan kebudayaan me- layu. Dalam hal ini pemerintah perlu waktu sepuluh tahun lebih untuk mewujudkannya (rentang antara Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 dengan Peraturan Daerah No- mor 1 Tahun 2012). 2) Rentang waktu pan- jang ini yang menyebabkan belum adanya cetak biru Visi Riau 2020 di bidang kebu- dayaan  sebagai petunjuk pelaksanaannya di lapangan. 3). Belum adanya program pro- gresif dan implementatif yang dapat menjadi acuan bagi warga Riau terkait mewujudkan Visi  Riau  2020.  4).  Belum  teridentifikasi secara kelembagaan (institusional) bahwa Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) meru- pakan perwujudan sebagai payung bagi ber- kumpulnya berbagai budaya yang bersifat lintas etnis (kebaragaman atau pluralisme). 5). Kebijakan stretegis yang dituangkan melalui peraturan gubernur (Pergub) untuk mendukung pelaksanaan Visi Riau 2020 se- cara khusus belum juga ditemukan. 6). Pada konteks implementasinya di lapangan, per- wujudan Visi Riau 2020 dinilai baru sebatas seremonial yang dipraktikan melalui insti- tusi kebudayaan masyarakat atau pemerin- tah seperti, LAM, DKR,  Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Disdiknas yang berjalan sesuai program masing-masing, tanpa koor- dinasi dan sinkronisasi program. 7). Selama rentang hampir sebelas tahun  dan sudah mendekati waktu perwujudannnya, Visi Riau 2020, jangankan adanya sinkronisasi, evaluasi program per lima tahun yang se- benarnya diperlukan, belum dilaksanakan. Berdasarkan fenomena inilah ternyata implementasi kebijakan Visi 2020 sebagai pusat kebudayaan Melayu di Asia Tenggara berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 be- lum terlaksana dengan baik. Budi Winarno (2005) mengemuka- kan bahwa implementasi kebijakan bila di- pandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor bekerja bersama-sama untuk men- jalankan kebijakan guna meraih tujuan yang
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016 : 39-45
diinginkan, sedangkan Tangklisan (2003) menyatakan implementasi kebijakan publik mampu memberikan jalan keluar dari ber- bagai macam dalam berbagai macam alter- native kebijakan dan pemerintah dan paling banyak mencapai seperangkat tujuan dalam hal hubungan antara kebijakan dan tujuan. Menurut George Edward III (1980), terdapat 4 faktor yang menentukan keber- hasilan atau kegagalan implementasi kebi- jakan antara lain, faktor 1) komunikasi; 2) sumberdaya; 3) disposisi, dan 4) struktur birokrasi.
Faktor komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komuni- kator kepada komunikan”. Informasi men- genai kebijakan publik menurutnya perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan, agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut se- hingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapakan. Sementara komunikasi kebijakan me- miliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (trasmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi ( consistency ). 1) Dimensi transmisi menghendaki, agar kebijakan pub- lik disampaikan tidak hanya kepada pelak- sana (implementors) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada  kelompok sasaran ke- bijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak lang- sung. 2) Dimensi kejelasan ( clarity ), meng- hendaki agar kebijakan yang ditrasmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang men- jadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga ma- singmasing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk men- sukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. 3) Dimensi konsistensi (consis - tency) diperlukan, agar kebijakan yang di- ambil tidak simpang siur sehingga memb- ingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.
Faktor sumberdaya mempunyai peran- an penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumber daya anggaran, sumberda- ya peralatan dan sumberdaya kewenangan Faktor disposisi adalah sebagai “kem- auan, keinginan dan kecenderungan para perlaku kebijakan untuk melaksanakan ke- bijakan tadi secara sungguh-sungguh se- hingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan”. Edward III mengatakan jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara  efektif  dan  efisien,  para  pelaksana (implementor) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai ke- mampuan untuk melakukan kebijakan terse- but, tetapi mereka juga harus mempunyai kamauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Faktor struktur birokrasi mencakup aspek-aspek struktur birokrasi, pembagian kewenangan dan hubungan antara unit-unit organnisasi. Dalam struktur birokrasi ter- dapat dua karakteristik utama dari birokrasi, Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi.  Edward III jelas tidaknya stan- dar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, kewenangan, dan tangggung jawab di antara pelaku, serta ti- dak harmonisnya hubungan di antara organ- isasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan imple- mentasi kebjakan. Namun berdasarkan ha- sil penelitiannya menjelaskan bahwa, SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membu- tuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebi- jakan-kebijakan. Dengan begitu semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempen- garuhi Pemerintah Riau dan Lembaga Adat Melayu Riau  mengimplementasikan visi 2020.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pene- litian kualitatif menggunakan pola berpikir induktif dengan merujuk dan mengamati berbagai fenomena sosial, kemudian men- ganalisisnya dan selanjutnya melakukan teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut. Informan dalam penelitian ini berasal dari Pemerintah Provinsi, LAM Riau dan ma- syarakat. Penentuan informan berdasarkan metode purposive . Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan  do- kumentasi. Teknik analisis data dimulai dari pengumpulan data,  reduksi data, interpre- tasi, analisis data, dan penarikan kesimpulan
HASIL

## Komunikasi
Upaya pembinaan adalah wujud dari implementasi kebijakan yang tunggal di- lakukan oleh pemerintah. Sementara lem- baga adat yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam konteks ini hanya menunggu dan melihat (dalam istilah wait and see ). Inilah realitas yang menjadi per- hatian penting dalam hal komunikasi ketika sebuah kebijakan untuk diimplementasikan.
Sumberdaya Peraturan Daerah tentang LAM Riau memberikan  jastifikasi  yang  diturunkan pada peraturan kepala daerah yang dalam hal ini ditunjukkan berdasarkan peraturan gubernur. Pada kenyataan yang ditemukan adalah selain keputusan (regulaisi) yang be- lum ada, lembaga pemerintah yang ditunjuk- kan untuk mengimplemnatsikan kebijakan melalui LAM Riau juga belum ada, sehing- ga pembinaan dan pengembangan seolah- olah dilakukan secara langsung oleh LAM Riau. Inilah realitas yang ditemukan terkait dengan sumberdaya kewenangan dalam pembinaan dan pengembangan, terkait den- gan pemeliharaan yang dapat memajukan adat-istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan kebudayaan melayu.

## Disposisi
Dalam konteks pembinaan dan pengem- bangan, kendala dalam disposisi adalah keti- adaan kemauan, keinginan dan kecendrungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh. Inilah yang boleh dikatakan belum ditemu- kan pada pelaksanananya.
Struktur Birokrasi Faktor komunikasi menjadi hal yang substansi dan signifnikan terhadap keber- hasilan atau kegagalan implementasi sebuah kebijakan. Dalam konteks kajian atau studi ini adalah implementasi kebijakan dalam upaya pembangunan budaya melayu Riau sesuai Visi 2020.

## PEMBAHASAN
Pelestarian Setelah Pembinaan dan Pengemban- gan upaya yang dilakukan pemerintah me- lalui Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dalam rangka pembangu kebudayaan mela- yu adalah Pelestarian. Sebagaimana dijelas- kan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan  Pelestarian adalah upaya  menjaga dan  memeliharan adat istiadat dan nilai so- sial budaya masyarakat, terutama nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut. Berdasarkan penjela- san tentang Pelestraian ini maka yang akan dibahas terkait implementasi kebijakan per- aturan daerah LAM Riau berkaitan dengan faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan dan struktur birokrasi.
Komunikasi Upaya Pelestarian adalah wujud dari implementasi kebijakan yang tunggal di- lakukan oleh pemerintah. Sementara lem- baga adat yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam konteks ini hanya menunggu, melihat dan melasanakan (dalam istilah wait, see dan execution ). Inilah reali- tas yang menjadi perhatian penting dalam hal komunikasi ketika sebuah kebijakan akan diimplementasikan.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016 : 39-45
Sumberdaya Tampaknya para pembuat dan pelak- sana kebijakan semakin memahami jika upaya Pelestraian (menjaga dan memeliha- ra) budaya melayu ini diperlukan perangkat hukum yang berbeda dengan LAM Riau. Sehingga Pelestarian budaya melayu tidak lagi  dilakukan secara langsung oleh LAM Riau. Inilah realitas yang ditemukan terkait dengan sumberdaya kewenangan dalam pelestraian buaday melayu terkait dengan pemeliharaan yang dapat memajukan adat- istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan kebudayaan melayu secara keseluruhan.
Dispoisi Bersandarkan pada kenyataan ini maka dapat dijelaskan bahwa dengan belum adanya regulasi yang khusus mengatur ten- tang pelestarian budaya melayu menyebab- kan apa yang merupakan upaya pemerintah Riau kepada LAM Riau akan mendapat kes- ulitan dalam pengimplementasian kebijakan yang khusus tentang LAM Riau tersebut.
Struktur Birokrasi Bersandar argumentasi ini pula dalam hal Pelestarian budaya melayu dapat dik- etahui bahwa sejak awal faktor komunikasi (terkait kejelasan dan konsistensi kebijakan) menjadi hal yang substansi dan signifni- kan terhadap keberhasilan atau kegagalan mengimplementasikan sebuah kebijakan. Dalam konteks telaah pada studi ini adalah implementasi kebijakan dalam upaya pem- bangunan budaya (menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai-nilai sosial) budaya melayu sejalan dengan Visi 2020.
Pengembangan Sebelumnya telah dibahas berkenaan dengan Pembinaan dan Pelestarian terkait dengan upaya implementasi kebijakan LAM Riau. Oleh karena itu terlebih dahulu perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pengembangan adalah upaya yang teren- cana, terpadu dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat
berkembang mengikuti perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlang- sung. Berdasarkan pada pengertian ini untuk konteks Pengembangan lebih bersifat peren- canaan program yang akan dilaksanakan un- tuk kemudian apa hasil yang akan diperoleh. Dalam hubungan ini semakin tampak jelas bahwa Pengembangan ini lebih bersifat menata pembangunan kebudayaan melayu pada masa yang akan datang. Sifat dari upa- ya Pengembangan ini jelas dapat disejalank- an dengan rencana strategis pada lembaga pemerintah dan LAM Riau itu sendiri. Oleh karena itu sesuai dengan penjelasan tersebut dalam hal ini terkait dengan Pengembangan akan implementasi kebijakan peraturan dae- rah LAM Riau akan dibahas yang berkaitan dengan komunikasi, sumber daya, disposisi dan dan struktur birokrasi.
Komunikasi Dapat dijelaskan bahwa LAM Riau keberadaanya merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam konteks ini hanya menunggu dan melihat (dalam istilah wait, see and planning ). Inilah realitas yang men- jadi perhatian penting dalam hal komuni- kasi ketika sebuah kebijakan untuk diimple- mentasikan khususnya dalam wujud upaya pengembangan kebudayaan melayu Riau.
Sumberdaya Pada kenyataan yang ditemukan adalah selain keputusan (regulasi) yang be- lum ada, lembaga pemerintah yang ditun- jukkan untuk mengimplementasikan kebi- jakan melalui LAM Riau juga belum ada. Sehingga pengembangan (lembaga atau in- stitusi perencana) seolah-olah dilakukan se- cara langsung oleh LAM Riau. Inilah reali- tas yang ditemukan terkait dengan Sumber- daya Kewenangan dalam hal dengan upaya Pengembangan yang terkait dengan mema- jukan adat-istiadat yang menunjang kelang- sungan pembangunan kebudayaan melayu.
Dispoisi Bersandarkan penjelasan ini dalam
konteks upaya pengembangan budaya mela- yu walaupun dirasa penting, insentif terlebih dahulu sangat tergantung dari Disposisi dan regulasi dan jelas. Inilah  yang boleh di- katakan bahwa untuk Pengembangan buda- ya melayu belum ditemukan adanya insentif yang berasal dari Disposisi yang terencana, terpadu dan terarah.
Struktur Birokrasi Oleh karena itu pula dalam hal Pengem- bangan pembangunan budaya melayu dapat diketahui bahwa sejak awal faktor komunika- si menjadi hal yang substansi dan signifnikan terhadap keberhasilan atau kegagalan imple- mentasi sebuah kebijakan. Yang dalam kon- teks studi ini adalah implementasi kebijakan dalam upaya pembangunan budaya Melayu Riau sesuai Visi 2020 yang programnya ter- encana, terpadu dan terarah.
Kendala Visi Riau 2020 Mengimplementasikan Visi Riau seb- agai pusat kebudayaan melayu di Asia Teng- gara pada tahun 2020 merupakan kewajiban pemerintah Riau sesuai Peraturan Daerah Riau Nomo 36 Tahun 2001 tentang, “Pola Dasar Pembangunan Daerah Riau yang menetapkan Visi dan Misi Riau sebagai Pusat Budaya Melayu. Dalam hal ini LAM Riau merupakan salah satu pilar mengim- plementasikan visi tersebut. Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa terkait dengan pembinaan dan pengemban- gan, kendala-kendala dalam mengimple- mentasikan kebijakan adalah berhubungan dengan faktor 1) Komunikasi, 2) Sumber daya, 3) Disposisi dan 4) Struktur birokrasi. Berhubungan dengan kendala faktor komunikasi ini dimaknai sebagai hambatan yang dapat menghalangi proses penyam- paian informasi komunikator (pemerin- tah) kepada komunikan (pengurus LAM dan masyarakat lainnya).  Adapun kendala yang dihadapi mengenai kebijakan publik (implementasi Perda Nomor 1 Tahun 2012) ini perlu disampaikan kepada pelaku ke- bijakan agar kendala yanng dihadapi oleh para pelaku kebijakan dapat digunakan seb-
agai referensi yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk mengnatisipasi persoalan dalam menjalankan kebijakan, sehingga kendala yang dihadapi mempermudah  pen- capaian tujuan dan sasaran kebijakan sesuai dengan harapan.
Berdasarkan pada perinsip komuni- kasi (transmisi, kejelasan dan konsistensi), kendala dalam pembinaan dan pengemban- gan ini terkait langsung dengan ketiadaan regulasi  pemerintah daerah menyangkut aturan operasional penyelenggaraan pro- gram. Sesuai Peraturan Daerah No.1 Tahun 2012 tentang LAM Riau bahwa perinsip komunikasi belum mempunyai transmisi, kejelasan apalagi konsistensi. Terkait pem- binaan juga belum diatur dalam peraturan daerah. Belum ada satupun peraturan daerah baik sebagai rujukan dalam mengimplemen- tasikan tatacara pelaksanaan pembinaan. Selanjutnya persoalan ini berafiliasi kepada kendala dalam mengkoordinasi pembinaan dan mengawasi pembanguan budaya me- layu melalui adat istiadat dan nilai sosial bu- daya melayu masyarakat. Persoalan ketidakjelasan terkait regulasi yang mengatur komunikasi dalam upaya menindaklanjuti perinsip transmisi, kejela- san menyebabkan persoalan sendiri yang menjadi kendala utamanya. Oleh karena itu berdasarkan kendala yang diperolehi ini adalah wujud dari persoalan implemen- tasi kebijakan yang tunggal dilakukan oleh pemerintah. Sementara bagi Lembaga Adat Melayu Riau yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam konteks ini hanya menunggu dan melihat (dalam istilah wait and see ). Kendala ini yang memerlukan per- hatian penting dalam hal komunikasi ketika sebuah kebijakan diimplementasikan.

## SIMPULAN
Komunikasi, Sumberdaya,  Disposisi dan Struktur Birokrasi dalam implementasi kebijakan adalah perwujudan kejelasan ter- hadap kebijakan (regulasi) yang lebih op- erasional. Regulasi yang lebih operasional wujudnya adalah Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
Ketiadaan regulasi operasional, in- stansi yang  bertanggungjawab, kerjasama antara pemerintah dan LAM Riau, dan cetak biru pembangunan kebudayaan Riau sepan- jang 2012-2015 menyebabkan tidak dapat diimplementasikan visi Riau 2020. Kendala yang ditemukan bersifat struktural (struktur biorkrasi) adalah terkait dengan Pembinaan, Pelestarian dan Pengembangan budaya me- layu sebagai implementasi Visi Riau 2020.

## DAFTAR RUJUKAN
Edwards III, G. C. 1980. Implementing Pub- lic Policy. Washington D.C: Congres- sional Quartely Press. Budi Winarno. 2005. Teori dan Proses Ke- bijakan Publik, Yogyakarta, Media Press.
Tangklisan, Hessel Nogi. 2003. Evaluasi Kebijakan Publik, Penjelasan Analisis dan Transformasi Pikiran, Yogyakar- ta, Balairungeco.
Mosthamir Thalib, Implementasi Visi Riau 2020