## REKONSTRUKSI PEMIKIRAN HABERMAS DI ERA DIGITAL

## Jaduk Gilang Pembayun
Universitas Tidar Jalan Kapten Suparman 39, Potrobangsan, Magelang E-mail : jadukgilangp@gmail.com
Abstract: Public sphere is a theory who created and popularized by Habermas who focus on a historical studies of a critical discussion as a feedback to social realities consists of politic, culture, and anything else that interests the citizen happen in 18th century.  Emergence  of  the  internet  as  a  new  media  make  cultural  change  and transfrom  the  public  sphere  into  something  that  has  a  big  scale  who  can  access anywhere  and  anytime.  This  is  a  point  of  the  attention  to  see  how  shape,  character and the problem about the public sphere in the digital era.
Keywords:  public sphere, internet, new media
Abstrak: Ruang  publik  adalah  sebuah  teori  yang  diciptakan  dan  dipopulerkan Habermas  yang  berfokus  kepada  sebuah  kajian  historis  terhadap  diskusi  kritis sebagai  feedback  dari  realitas  sosial,  yang  terdiri  dari  politik,  budaya,  dan  hal apapun  yang  menarik  minat  masyarakat  yang  terjadi  pada  awal  abad  ke-18. Kemunculan  internet  sebagai  media  baru  menjadikan  perubahan  budaya  dan transformasi ruang publik menjadi suatu bentuk wadah yang mempunyai skala besar dan  terlepas  dari  persoalan  tempat  dan  waktu.  Hal  tersebut  menjadi  titik  perhatian untuk  melihat  bagaimanakah  bentuk  dan  karakter  serta  permasalahan  yang  terjadi tentang ruang public di era digital.
Kata kunci: ruang publik, internet, media baru

## Pendahuluan
Di era konvergensi dan kemunculan internet sebagai media yang bisa digunakan industri  media  dalam  mendistribusikan informasi,  warga  tidak  lagi  dipandang sebagai  audiens  dalam  pengertian  sekadar mengonsumsi  informasi  yang  disajikan semata.  Fasilitas  internet  memungkinkan karakter  berita  menjadi  lebih  luas  dan pelaku  industri  media  tidak  hanya  berhenti pada  fungsi  untuk  menginformaslkan  (to inform) semata, melainkan juga melibatkan warga  untuk  berinteraksi  dalam  sebuah bahasan  mengenai  fenomena  yang  terjadi. Konteks  pembahasan  soal  keterlibatan warga  ini  akan  semakin  berkembang  jauh ketika  memasukkan  bahasan  mengenai Citizen Journalism.
Konsep ini pertama kali diperkenalkan  oleh  Habermas  pada  tahun 1962  lewat  bukunya The  Structural Transformation of the Public Sphere. Buku ini  menggambarkan  “transformasi  dan kehancuran virtual rasionalitas ruang publik yang tengah berkembang pada abad 19 dan 20  di  Inggris,  Perancis,  dan  Jerman” (Midgley,  2012:  19).  Dalam  pandangan Habermas,  ruang  publik  yang  berkembang pesat  pada  masa  itu  seharusnya  mampu mengedepankan  proses  rasional.  Akan tetapi,  dalam  kenyataannya  justru  terjadi pengekangan  kebebasan  dan  dominasi. Inilah  yang  kemudian  disebut  sebagai ruang  publik borjuis .  Ruang  publik  ini
dikuasai  oleh  sekelompok borjuis yang justru  kemudian  seolah  mengambil  alih ruang  publik  dari  negara  dan  tidak memberikan  kesempatan  yang  sama  pada elemen masyarakat lainnya.
Kajian  ini  dimulai  pasca holocaust di  Jerman,  dimana  pada  masa  tersebut sedang terjadi perubahan politik di Jerman. Jerman  pada  masa  itu  sedang  menuju masyarakat  yang  demokratis.  Perubahan menuju  Jerman  yang  lebih  demokratis  ini membutuhkan  demokrasi  yang  memiliki legitimasi  (Holub,  2012:58) . Habermas menilai  bahwa  demokrasi  yang  memiliki legitimasi  tersebut  tidak  semata  persoalan legitimasi  oleh  suara  mayoritas,  seperti yang  umum  diketahui  sebagai  demokrasi. Akan  tetapi,  lebih  kepada  adanya  proses diskusi  yang  melalui  pertimbangan  dan alasan yang rasional.
Keberadaan public sphere ini sendiri sebenarnya sudah ada sejak 1700an. Masyarakat  barat  seperti  Perancis  dan Amerika mulai melakukan revolusi, dimana warga  masyarakat  biasa  dilibatkan  dalam berbagai  proses  diskusi  publik  dalam rangka  pembuatan  keputusan  mengenai berbagai  persoalan  publik.  Keberadaan warung-warung kopi di Inggris dan bar-bar di  Perancis  khususnya  pada  pra-revolusi Perancis  telah melahirkan masyarakat  yang lebih  melek  terhadap  berbagai  persoalan kenegaraan di masa itu.
Hal  ini  tentu  bertolak  belakang dengan situasi authoritarian yang sebelumnya diterapkan. “Gagasan mengenai ruang publik menunjukan kemajuan  dari  gagasan  pencerahan  yang mencoba membebaskan subjektifitas manusia  dari  batasan-batasan  yang  dibuat dalam  tradisi  autoritarian”  (Midgley, 2012:32). Seiring dengan perubahan sistem negara yang semakin liberal, maka kesetaraan menjadi poin penting yang harus dimiliki oleh setiap individu warga negara.
Akan  tetapi,  Habermas  melihat bahwa  pada  periode  tersebut  ruang  publik hanya  dikuasai  oleh  kelompok-kelompok borjuis. Dengan  kata  lain,  tidak  seluruh elemen  warga  negara  memiliki  suara  yang setara.  Dalam  artian  pula,  tidak  ada ekualitas  pada  warga  negara.  Untuk  itulah kemudian  Habermas  merasa  perlu  untuk membuat  konsep  ruang  publik  yang  lebih ideal  untuk  menciptakan  kesetaraan  ini. “Habermas  ingin  membuat  maksud  yang lebih  eksplisit  dari  aturan  normatif  yang ideal dan dapat menggambarkan bagaimana ruang  publik  tersebut  dapat  berkontribusi sebagai  kerangka  yang  esensial  dalam masyarakat  demokratis”  (Midgley,  2012: 34).
Dengan praktek ruang publik borjuis pada  masa  itu,  keberadaan  ruang publik berada dalam situasi yang berbahaya.  Hal  ini  dikarenakan  ruang publik  justru  memainkan  peranan  sentral
dalam masyarakat yang semakin demokratis dan pembentukan opini percakapan  mengenai  isu  publik  yang diproduksi dan menopang publik” (Dahlgren, 2000: 44).
Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, internet pun kemudian  turut  memainkan  peran  penting dalam  perkembangan  ruang  publik.Seperti diutarakan  oleh  Goode  bahwa  “ Most discussions of the new mediascape and the publik  sphere  have  highlighted  the  role  of, say,  the  Internet  as  a  publik  sphere, focusing  on  how  well  or  how  poorly  the practices  it  embodies  live  up  to  the  values of  Habermasian  discourse  ethics” (Goode, 2005: 114).
Internet  memungkinkan  bagi  setiap orang  untuk  mendapatkan  akses  terhadap informasi.  “Internet  menawarkan  sebuah prototype bagaiman  dunia  maya  dapat diaplikasikan meningkatkan proses demokrasi-untuk membuatnya lebih terbuka  dan  partisipatif”  (Dahlgren,  2000: 52). Setiap aktor politik yang ingin  terlibat dalam  proses  politik  di  masyarakat  pun dapat  memperluas  penyebaran  informasi dengan lebih murah, dan terdesentralisasi.
Terdesentralisasi dalam artian kepemilikan informasi tidak hanya terfokus pada sekelompok elite politik. Seperti  yang disampaikan  oleh Dahl:
“Teknologi informasi menawarkan beberapa  kekayaan  untuk  mengurangi
ketidaksetaraan  dalam  politik.  Evolusi dalam teknologi informasi meningkatkan daya  akses  kepada  informasi  mengenai agenda  politik,  yang  pada  akhirnya akan  meningkatkan  partispasi  publik. Teknologi  baru  juga  meningkatkan peran  penting  warga  negara  untuk dapat  berkontribusi pada proses politik. Teknologi  komunikasi  memperluas  alur informasi  dan komunikasi  dan membuat pemerintah lebih  transparan  (Dahlgren, 2000:59).
Menuju public sphere yang ideal melalui dunia  maya  tentu  bukannya  tanpa  usaha keras.  Ada  begitu  banyak  tantangan  dalam mewujudkan  ruang  publik  yang  ideal. Terutama  ketika  masyarakat  tidak  cukup rasional  dalam  memberi  argumentasi  dan kemungkinan  pertukaran  informasi  yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Melalui fenomena perkembangan  ruang  publik  yang  telah peneliti  jabarkan  di  atas,  serta  minat  dan rasa keingintahuan peneliti mengenai wujud ruang  publik  di  era  digitital  sekarang  ini, peneliti berusaha menganalisa dan mengkaji mengenai bagaimana rekonstruksi ruang publik di era digital.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  kualitatif  sering disebut  metode  penelitian  naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi  yang  alamiah,  disebut  juga  sebagai
metode  etnografi.  Penelitian  kualitatif dilakukan  pada  objek  alamiah  yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh  peneliti  dan  kehadiran  peneliti  tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.
Penelitian  kualitatif  instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Menjadi instrumen,  maka  peneliti  harus  memiliki bekal  teori  dan  wawasan  luas,  sehingga mampu  bertanya,  menganalisis,  memotret, dan  mengkonstruksi  situasi  sosial  yang diteliti  menjadi  lebih  jelas  dan  bermakna. Melalui metode deskriptif peneliti berusaha untuk  mengkaji  dan  menganalisa  status sekelompok  manusia,  suatu  objek,  kondisi, sistem  pemikiran  ataupun  peristiwa  pada masa sekarang. Tipe penelitian ini berusaha menerangkan  fenomena  sosial  tertentu. Penelitian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, berdasarkan kriteria pembedaan  antara  lain  fungsi  akhir  dan pendekatannya.
Penelitian deskriptif biasanya mempunyai  dua  tujuan,  untuk  mengetahui perkembangan kejadian tertentu dan mendeskripsikan secara terperinci fenomena  sosial  tertentu.  Sukmadinata (2009:18) juga menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena  secara  apa  adanya.  Berdasarkan uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian
kualitatif  karena  analisis  datanya  berupa kata-kata tertulis atau lisan dan mempertimbangkan  pendapat  orang  lain yang bisa disebut dengan narasumber.

## Hasil dan Pembahasan
Dunia  maya  atau cyberspace pada dasarnya  menyediakan  apa  yang  disebut public  sphere .  Secara  digital,  karakteristik cyberspace bisa  dimaknai  sebagai  sesuatu yang  umum  atau  yang  sifatnya  pribadi, antarbudaya atau lintas bahasa, hingga pada publik  yang  terkontrol  atau  yang  bebas. Ibarat  alun-alun,  di  mana  kita  bisa menemukan beragam karakteristik termasuk  juga  latar  belakang  entitas  yang berada di sana. Meski siapa saja bisa berada dalam  alun-alun,  namun  tidak  berarti otomatis  kita  menjadi  bagian  dari  ruang tersebut; kita bisa menemukan entitas yang berkelompok di  salah satu  sudut alun-alun, tetapi  kita  tidak  bisa  begitu  saja  masuk dalam kelompok mereka.
Dunia  maya  tidaklah  sama  dengan tipe media tradisional seperti radio, televisi atau  penerbitan  dan  juga  tidak  pula  sejenis dengan  pengertian  ruang  publik  secara tradisional  dalam  kehidupan  nyata.  Dunia maya memberikan dan menyediakan fasilitas  bagi  pengguna  untuk  menemukan cara  baru  dalam  berinteraksi  baik  dalam aspek ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya.  Realitas  di  dunia  maya  inilah yang  menjadikan  Kaskus  sebagai  ruang
terbuka  bagi  siapa  saja  untuk  berinteraksi atau sekadar mengkonstruksi diri.
Internet  bisa  dikatakan  sebagai medium yang bisa digunakan untuk diskusi atau  debat  politik,  pertukaran  ide  maupun gagasan, hingga membangun wacana sebagai  jawaban  terhadap  realitas  politik. Namun,  fungsi  ini  sama  juga  dengan penggunaan  internet  sebagai  sarana  virtual semata; internet bisa menjadi medium yang dilekatkan  pada  realitas  masyarakat  apa saja,  tergantung  dari  pengguna  yang mengaksesnya.
Kaskus adalah situs forum komunitas  maya  terbesar  dan  nomor  1 Indonesia dan penggunanya disebut dengan Kaskuser.  Kaskus  lahir  pada  tanggal  6 November  1999  oleh  tiga  pemuda  asal Indonesia  yaitu  Andrew  Darwis,  R. Stephanus,  dan  Budi  Dharmawan,  yang sedang  melanjutkan  studi  di  Seattle, Amerika Serikat. Pengguna Kaskus umumnya  berasal  dari  kalangan  remaja hingga dewasa yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia.
Kaskus,  yang  merupakan  singkatan dari  Kasak  Kusuk,  bermula  dari  sekadar hobi  dari  komunitas  kecil  yang  kemudian berkembang  hingga  saat  ini.  Kaskus dikunjungi  sedikitnya  oleh  900  ribu  orang, dengan  jumlah  page  view  melebihi 15.000.000  setiap  harinya.  Hingga  bulan Juli  2012,  Kaskus  sudah  mempunyai  lebih dari 601 juta posting.
Kaskus  sejatinya  tidak  harus  dilihat melulu  dari  sisi  ekonomis  (FJB).  Fungsi yang lain  adalah sebagai tempat diseminasi ide dan sirkulasi info yang berperan penting dalam   pengembangan  rasionalitas  publik. Istilah public  sphere sendiri  pertama  kali dikemukakan  oleh  Juergen  Habermas. Terminasi public sphere biasanya digunakan  dalam  kerangka  komunikasi politik yang positif.
Public  sphere digambarkan  oleh Habermas sebagai sebuah ruang inklusif di mana  masyarakat  secara  kolektif  membuat sebuah opini publik dalam sebuah lingkungan  terkait  dengan  kondisi  sosial politik  maupun  ekonomi.  Lantas,  apakah Kaskus  sendiri  merupakan public  sphere ?
Jawabannya  jelas  iya.  Kaskus  merupakan sebuah  ruang  publik  yang  inklusif,  semua orang  asal  melek  komputer  dan  internet bisa menggunakannya. Tujuan orang menggunakan Kaskus juga mulai berkembang.  Orang  tidak  hanya  mengenal Kaskus  sebagai  tempat  jual-beli,  tapi  juga sebagai  tempat  untuk  melemparkan  sebuah wacana.  Ketika  wacana  yang  dilemparkan ditanggapi  oleh  pihak  lain,  mereka  merasa eksis di sana hingga seterusnya berkembang  tanpa  sadar  menjadi  sebuah opini publik.
Dalam  situasi  seperti  ini  yang paling diuntungkan adalah dunia marketing khususnya  marketing  politik.  Ada  sebuah peluang  yang  harus  dimanfaatkan  dalam
public  sphere ini  baik  dalam  mengarahkan opini  maupun  memobilisasi  dukungan. Thread Kaskus  yang  melegenda  adalah „ Semua Tentang Jokowi-Ahok ‟ dan „ Menuju  Sepak  Bola  Indonesia  yang  Lebih Baik ‟.  Sungguh  fenomenal,  sebuah thread bernama  „ Semua  Tentang  Jokowi-Ahok ‟ mampu  meraup  banyak  sekali  pendukung ketika  Jakarta  sedang  gegap  gempita dengan  Pilgubnya.  Dukungan  tidak  hanya datang dari Kaskuser Jakarta, tapi juga dari mereka  yang  berdomisili  di  luar  Jakarta. Padahal  di  sub-froum  yang  sama,  hadir pula  thread  „ Semua  Tentang Foke-Nara ‟ dan  kandidat  lainnya.  Entah  berpengaruh secara langsung atau tidak, yang jelas pada hari  H  perolehan  suara  Jokowi-Ahok mampu mengalahkan sang incumbent .
Kaskus sebagai sebuah forum sosial diakui  memang  cukup  ampuh  untuk mengikat  kapital  sosial.  Kaskus  banyak membantu orang untuk berhubungan dengan  koleganya  ataupun  orang  asing. Proses  berinteraksi  dengan  orang  yang terpisah  jarak  dan  hubungan-hubungan tersebut  sering  kali  menghasilkan  sebuah common reciprocity atau keuntungan bersama.  Namun  di  balik  kekuatannya  ini Kaskus  juga  menyimpan  potensi  bagi terbentuknya  sosok  masyarakat  baru  yang berbeda dengan sebelumnya.
Sosok  masyarakat  baru  ciptaan Kaskus  terutama  pada  fenomena  yang mungkin  akan  mengakibatkan  orang  untuk
menghindari berkomunikasi ataupun berjualan  secara  „ face  to  face ‟.  Alasan klasik  yang  biasa  dikemukakan  adalah „ because  it’s  easier ‟.  Permasalahannya adalah adanya gap antara „ real life ‟ dengan „dunia maya‟. Kebiasaan ini, hemat penulis, akan  dapat  mengancam skill seseorang untuk berkomunikasi secara verbal.
Dalam  keterbatasan  wilayahnya, dunia  maya  memunculkan  sebuah  konsep forum   sebagai  jawaban  atas  kebutuhan akan public  sphere .  Kasak  Kusuk  atau yang   kerap   disapa   Kaskus  konon  lebih terkenal karena Forum Jual Belinya. Dalam perkembangannya,  Kaskus  telah  menjadi sebuah public sphere di dunia maya. Dalam hal  ini, public  sphere dimaknai   sebagai suatu  ruang  publik  yang  tidak  riil  dan memiliki peran menampung kepentingan   publik  dibedakan  dalam semacam  sub-forum  (yang  terdiri  dari banyak thread ), dari yang minimal (dikontrol  atau  ada  pihak  yang  dominan dalam arena) tingkat kepublikannya sampai yang maksimal atau mendekati ideal (bebas nilai).  Bisa  juga  Kaskus  secara  abstrak sebagai public  sphere ,  dimaknai  sebagai sebuah  arena  interaksi  pertukaran  ide  dan opini publik.
Ada  sebuah  pernyataan  menarik dari Habermas (1989) yang menyampaikan bahwa café di  kawasan  London,  Inggris telah  menjelma  menjadi  sebuah public sphere .  Bahkan   cerita  mengenai  salon-
salon  di  Paris  menjalankan  sebuah  fungsi yang  sama  sebagai public   sphere di kawasan perkotaan. Habermas juga menyatakan  bahwa  (di  dalam public sphere )   opini  menjadi  sebuah  isu  yang terbebas dari ikatan ketergantungan ekonomi.  Dari  dua  contoh   kasus  yang diusung  Habermas  (1989)  kita  melihat setting kultural  turut  mempengaruhi  lokasi dan  bentuk  arena public  sphere .  Jika  di Inggris  terdapat café dan  di  Paris  terdapat salon,  maka  di  dunia  maya  terdapat  forum internet.
Secara  umum,  Kaskus  memiliki karakterisik  sebagai  berikut:  aksesibilitas yang  tidak  terbatas  bagi  siapa  saja  karena semua  orang  bisa  mendaftar;  kaskuser memiliki  kebebasan   untuk  berlama-lama posting  di  forum-forum  yang  ada  di Kaskus;  dan  kaskuser  merasa  bebas  untuk berbicara mengenai masalah apapun. Tema pembicaraan  pun  beragam,  mulai  dari tema-tema  serius  seperti  isu  keamanan negara  dan  kebijakan  pemerintah  hingga yang  ringan  atau  sekedar posting tak  jelas yang sering disebut dengan junker . Kaskus dibuat  untuk  menampung  semua  ide, gagasan,  pemikiran,  dan  pendapat  semua membernya.
Tak  ada  larangan  formal,  tetapi yang  jelas  perlu  menjaga  budaya  Kaskus, yaitu  dengan  tidak flamming (provokatif atau mengadu domba), terutama isu SARA. Kemauan  untuk   berbagi  dan  menjaga
perasaan orang lain menjadi sangat penting dalam bersikap.
Kontrol sosial merupakan kesadaran bersama  sebagai  manusia  yang  dibatasi oleh  kekuatan yang sepadan bagi intensitas dengan  lingkungan  sekelilingnya  untuk bertingkah   laku  dalam  cara-cara  tertentu tanpa memandang secara berlebihan kepentingan   sendiri.  Hal   tersebut  muncul dalam  pembicaraan  di  Kaskus  pada  forum BPLN  yang  membahas  mengenai   isu keamanan,  kritisi  kinerja  anggota  dewan (yang  seringkali  disebut  dHewan),  atau gosip   yang  membicarakan  wanita  sebagai salah  satu  korban  pelecehan  yang  hamil tanpa suami.
Memang  nampak  seperti stereotype ketika  dikatakan  bahwa  para  kaskuser  itu sedang   bergosip.  Akan  tetapi,  memang itulah  realita  yang  ada  dan  seperti  yang dikatakan  oleh   Koentjaraningrat,  gosip diasosiasikan sebagai sebuah kontrol sosial. Di  samping  itu,  adanya   proses  tukar gagasan kritis mengenai lingkungan sekitar di Kaskus, membuat situs tersebut  menjadi sebuah wadah kontrol sosial pada kota atau suatu komunitas yang bersangkutan.
Bagaikan  pedang  bermata  dua, selain  kelebihan  public  sphere  virtual  juga memiliki  kekurangan  yang  menariknya, berasal dari efek kelebihan yang dimilikinya. Kekurangannya yaitu informasi  terkadang  tidak  dapat  dipercaya sumbernya,  informasi  yang  disampaikan
digunakan demi kepentingan pribadi/segelintir orang/kelompok, informasi dengan tujuan komersial, memberikan informasi yang bersifat pribadi,  memberi  informasi  dengan  tujuan pencemaran nama baik, membicarakan hal- hal  kecil  yang  sengaja  di  besar-besarkan serta  banyak  hal  lain  yang  dimana  semua kegiatan  tersebut  tidak  bertujuan  demi kepentingan  bersama.  Semua  hal  tersebut mudah  sekali  terjadi  karena  kelebihannya yaitu  kemudahan  diakses  bagi  siapa  saja yang  memiliki  hubungan  internet  dan  sifat penggunanya  yang  anonimus,  kita  tidak bisa mengetahui dengan jelas identitas yang memberikan  informasi  dan  kualitas  dari informasi tersebut.
Kebebasan bermedia dan berinformasi  juga  merupakan  ciri  dari terwujudnya  negara  demokrasi.  Dengan semboyan dari  rakyat,  oleh  rakyat,  dan untuk rakyat, masyarakat mempunyai ruang partisipasi yang  harus  dijamin  oleh pemerintah  sebagai  aparatur  negara  dan representator rakyat, termasuk dalam bermedia massa dan memperoleh informasi. Tanpa adanya kebebasan bermedia  massa  oleh  masyarakat,  maka yang  akan  terjadi  adalah  kemandulan demokrasi  yang  berujung  pada  lemahnya partisipasi  rakyat  dalam  berpolitik  dan bernegara. Hal ini seperti yang diungkapkan  oleh  Randall  bahwa  untuk mewujudkan berfungsinya demokrasi,
masyarakat sipil membutuhkan  akses terhadap  informasi  sebagai  alat  untuk mengetahui  pilihan  -  pilihan  politik. Sementara  para  politisi  membutuhkan media  untuk  menyampaikan  pandangan  - pandangan  mereka  dan  untuk  berinteraksi dengan  masyarakat.  Media  tidak  berdiri sendiri  dalam  sebuah  sistem  sosial  tetapi menyediakan  saluran  komunikasi  para pelaku di dalamnya.
Kaskus sebagai public sphere mempunyai  dua  peran  penting  yaitu sebagai sumber informasi dan menyediakan ruang bagi publik untuk melakukan diskusi dan  debat  publik.  Kaskus  sebagai  domain penyelenggara public sphere harus menjadi tempat dalam menyelesaikan permasalahan publik.  Karena  dengan  jurnalisme  yang berimbang  dan  independen  serta public sphere yang  terjamin  kebebasannya  maka akan muncul opini publik yang benar-benar mewakili kepentingan seluruh publik. Public  opinion tersebut  kemudian dapat  dijadikan  sebagai  dasar  lahirnya kebijakan  public  ( public  policy )  yang berpihak  kepada  publik  yang  kemudian akan berdampak pada meningkatnya mutu public service .
Sebagaimana Jürgen Habermas yang mendefinisikan public sphere yaitu “ A domain  of  our  social  life  where  such  a thing  as  public  opinion  can  be  formed (where)  citizens....  deal  with  matters  of general  interest  without  being  subject  to
coercion....  (to) express and publicize their views ”. Konsep publicsphere dari Habermas mengutamakan dialogical conception (konsepsi dialogis) dengan asumsi  bahwa  individu-individu  datang bersama-sama  ke  lokasi  yang  sama  dan terjadinya  dialog  satu  sama  lain,  sebagai peserta  yang  sama  dalam  percakapan face- to-face (McKee, 2005: 257).
Undang-undang  dasar  tahun  1971 yang seluruhnya diadaptasi dari Declaration des  Droits  de  l`Homme  et  du  Citoyen tanggal  26  Agustus  1789  melengkapi rumusan  ide  tentang  “ruang  publik”  di pasal  11:  “Mengomunikasikan  ide  dan opini  dengan  bebas  adalah  hak  paling hakiki  bagi  manusia.  Maka  oleh  sebab  itu, setiap  orang  boleh  berbicara,  menulis  dan mencetak dengan bebas, asalkan bertanggungjawab bagi  kesalahpenggunaan kebebasan  ini  dalam  kasus-kasus  tertentu seperti  yang  ditetapkan  oleh  hukum.” Undang-undang  dasar  tahun  1793  tegas- tegas mencantumkan kebebasan berkumpul demi melindungi kebebasan berekspresi ini: “Hak  untuk  mengomunikasikan  ide  dan opini,  entah  melalui  pers  atau  dengan  cara lain, hak untuk berkumpul dengan damai....tidak  dapat  disanggah  lagi.” Habermas membedakan tiga jenis öffentlichkeit ( public sphere ):
1. politische öffentlichkeit : artinya ruang  publik  politik  atau  politis (atau  kadang-kadang  diterjemahkan
menjadi  ruang  publik  di  wilayah politik/politis)
2. literarische öffentlichkeit :
diterjemahkan  sebagai  ruang  publik sastra/literer  (atau  ruang  publik  di dunia sastra/tulis-menulis), dan
3. reprasentative öffentlichkeit : perepresentasian/perwakilan  publik (yakni  pertunjukan  kehormatan  di depan  khalayak  yang  menonton) (Habermas, 1997:119)
Di  dalam public  sphere akan  terbentuk sebuah  public  opinion,  dimana  biasanya public opinion ini mempengaruhi kebijakan dari  negara. Public  opinion  merujuk  pada kritik  atau  kontrol  yang  dilakukan  oleh masyarakat.  Opini  personal  dari  individu- individu akan menjadi opini publik melalui partisipasi  dalam  debat  publik  yang  bebas dan adil serta terbuka bagi semua.
Kemunculan  media  massa  seperti  surat kabar, radio dan televisi memang membuat perubahan signifikan dalam rekonseptualisasi public sphere ala Habermas.  Matriks  demokrasi  politik seperti  coffe  house,  public  square,  salon, tichgesellschaften,  town  hall  dan  banyak tempat  lainnya  tidak  lagi  menjadi  tempat untuk  diskusi  dan  aksi  politik.  Perannya, seperti dikatakan Mckee (2005), digantikan oleh  media  massa.  Menurutnya  TV,  koran, majalah,  fotografi  dan  media  lainnya merupakan  public  domain,  tempat  dimana publik sering diciptakan. Melihat kenyataan
tersebut,  jelas  era  pembicaraan public sphere dalam  arti face-to-face sudah bergeser. Karenanya, Poster dalam “Cyberdemocracy:  Internet  and  the  Public Sphere”  mengatakan,  hendaknya  apa  yang dikatakan  Habermas  tentang  konsep  public sphere  sebagai  ruang  homogen  dimana subyeknya  mempunyai  relasi  simetrikal, dalam  arena  publik  elektronik  terabaikan (Mckee, 2005:109).
Bentuk-bentuk  ala  salon  dan coffe house mungkin  berubah  menjadi  virtual communities,  electronic  cafes,  bulettin board, e-mail atau teleconfrence. Peran  mengisi  ruang  antara  kekuatan negara  dan  civil  society  sebenarnya  dapat diisi  oleh  media  massa.  Media  dapat memainkan  peranan  signifikannya  dalam membentuk dan menyebarluaskan informasi dalam pembentukan opini publik.
Menurut  Habermas,  semula  media memang  dibentuk  dan  menjadi  bagian integral  dari public  sphere .  Hanya  saja, kemudian  media  dikomersilkan  menjadi komoditi  sehingga  menjauhkan  perannya semula  sebagai  pengisi  ruang  publik. Dalam  masalah  ini,  Habermas  terlihat pesimis  dengan  peran  media  massa  karena perhatiannya  mengenai  public  sphere  lebih tertuju dapa diskusi politik dengan membesar-besarkan  komersialisasi  media massa.  Pasar  bebas  melahirkan  kekuatan- kekuatan ekonomi yang bersifat hegemonik dan monopolistik dimana satu atau
beberapa  produsen  dan  penyalur  bisa menentukan jangkauan dan kualitas layanan  yang  sesuai  dengan  apa  yang mereka inginkan.
Secara  teoritis,  media  massa  memang telah mampu menciptakan public sphere bagi  khalayak  untuk  memberikan aspirasi  dan  turut  pula  dalam  diskusi- diskusi publik melalui media massa. Hal ini dapat dilihat dengan dibukanya rubrik opini dan  surat  pembaca  di  media  cetak  serta munculnya berbagai talk show yang membahas  permasalahan  publik  di  media televisi dan radio. Sulit rasanya bagi media massa  untuk  menciptakan  sebuah  ruang publik  yang  benar-benar  berpihak  pada kepentingan  publik  dan  bebas  dari  bias kepentingan. Habermas menyebutkan tentang degradasi public sphere oleh media massa  yang  justru  dilakukan  oleh  praktek media  massa  dan  tumbuhnya  budaya masyarakat konsumtif daripada masyarakat kritis  (Habermas,  1997:159).  Hal  ini dikarenakan media massa kini lebih banyak dipenuhi  promosi  dan  hiburan  daripada forum yang  membahas  permasalahan publik.
Public sphere yang termediasi dalam sebuah media massa sangat bergantung  pula  pada  sistem  pers  yang dianut oleh negara sebagai sebuah penjamin  kebebasan  pers.  Di  Indonesia sendiri  sistem  pers  yang  dianut  adalah sistem  pers  tanggung  jawab  sosial  sebagai
pendukung terselenggaranya public sphere yang  sehat . Sistem  pers  tanggung jawab  sosial  mulai  terapkan  di  Indonesia sejak  bergulirnya  masa  reformasi.  Mulai berlakunya  sistem  ini  dikarenakan  adanya kebebasan  pers  yang  tidak  lagi  mengalami restriksi  oleh  pemerintah  sehingga  pers benar-benar  menjadi  lembaga  sosial  yang independen.  Sistem  pers  tanggung  jawab sosial memberikan keleluasaan dan kebebasan bagi awak pers untuk memproduksi  berita  dengan  catatan  tetap harus  memperhatikan  kepentingan  publik agar  tidak  ada  pihak  yang   merasa dirugikan (Severin dan Tankard, 2005 : 49).
Profesi  dalam  dunia  pers  dapat dilakukan  oleh  siapa  saja  dengan  syarat memiliki  kredibilitas  dan  bertanggung jawab. Pers dianggap bagian dari masyarakat  yang tidak bisa lagi dipisahkan fungsinya  sebagai  media  transformasi informasi  publik.  Namun  dalam  sistem  ini pers  memiliki  tanggung  jawab  yang  lebih besar  karena  dibawah  pengawasan  sebagai konsumen,  sehingga  pers  tidak  bisa sekehendaknya  dalam  pembuatan  dan penyiaran berita (Tankard,2005:59).
Kebebasan merupakan sesuatu yang krusial  bagi  pers  untuk  dapat  melakukan siarannya  secara  independen  dan  tanpa harus  takut  tekanan  pihak  manapun. Namun,  kebebasan  pun  tidak  serta  merta diberikan  begitu  saja.  Oleh  karena  itu, negara  kemudian  menjamin  dan  mengatur
kebebasan  pers  melalui UUD  1945 pasal  28  yang  berbunyi,  “Setiap  orang berhak  berkomunikasi  dan  memperoleh informasi  untuk  mengembangkan  pribadi dan  lingkungan  sosialnya,  serta  berhak untuk  mencari,  memperoleh,  memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi  dengan  menggunakan  segala jenis saluran yang tersedia” (UUD
1945) . Selain  itu,  kebebasan  pers  juga dijamin  dalam UU  No.  40  Tahun  1999 tentang Pers.
Dalam  Undang-Undang  tersebut disebutkan  bahwa,  kemerdekaan  pers dijamin  sebagai  hak  asasi  warga  negara, bahkan  pers  nasional  tidak  dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran  (Pasal  4  ayat  1  dan  2).  Pihak yang  mencoba  menghalangi  kemerdekaan pers  dapat  dipidana  penjara  maksimal  dua tahun  atau  denda  maksimal  Rp  500  juta (Pasal  18  ayat  1)  (UU  No.  40  Tahun  1999 tentang Pers).
Meskipun  dijamin  oleh  UU  sebagai  hak asasi  manusia,  namun  kebebasan  pers hanyalah salah satu dari sekian banyak hak- hak  asasi  manusia  yang  lain.  Hak  asasi seseorang  pun  tidak  bisa  dipenuhi  secara mutlak  karena  terbentur  hak  asasi  orang lain.
Landasan  inilah  yang  kemudian dijadikan  dasar  bahwa  kebebasan  pers harus  bertanggung  jawab  kepada  publik. Meskipun memiliki kebebasan berekspresi,
namun  pers  harus  menghormati  hak-hak orang lain. Kebebasan pers juga tidak boleh melampaui  hak  pihak  lain  seperti  yang diatur  dalam  pasal  5  ayat  1  UU  No.  40 tahun 1999 tentang Pers, bahwa kebebasan pers dibatasi dengan kewajiban menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan  masyarakat  serta  asas  praduga tak bersalah.
Keterkaitan antara media massa dan kebebasan  pers  merupakan  hal  yang  tidak dapat  dipisahkan  demi  mewujudkan public sphere yang  dapat  memenuhi  hak  asasi manusia untuk mendaptkan dan menyampaikan  informasi  dan  pedapatnya secara  bebas  dan  tanpa  tekanan  dari  pihak manapun.  Oleh  karena  itu  media  massa harus  memberikan  kebebasan  bagi  publik untuk  memperoleh  dan  menyampaikan opini mereka.

## Simpulan
Perubahan budaya dan bentuk ruang publik  secara  global  serta  beragamnya media  komunikasi  dan  atau  interaksi melalui  perangkat  internet  memberikan peluang  baru  terciptanya  ruang  virtual dengan  topik  bahasan  yang  beragam. Namun, kenyataan juga tidak bisa dibantah bahwa  koneksi  yang  dalam  segi  kuantitas terbilang  banyak  tersebut  tidak  menutup kemungkinan virtual space tersebut menjadi  tidak  demokratis  dan  ekslusif dengan anggota yang terdiri dari kumpulan orang  yang  memiliki  kepentingan  pribadi dibandingkan publik.
Bagaikan  pedang  bermata  dua, selain  kelebihan  public  sphere  virtual  juga memiliki  kekurangan  yang  menariknya, berasal dari efek kelebihan yang dimilikinya. Kekurangannya yaitu informasi  terkadang  tidak  dapat  dipercaya sumbernya,  informasi  yang  disampaikan digunakan demi kepentingan
pribadi/segelintir orang/kelompok,
informasi dengan tujuan komersial,
memberikan informasi yang bersifat pribadi,  memberi  informasi  dengan  tujuan pencemaran nama baik, membicarakan hal- hal  kecil  yang  sengaja  di  besar-besarkan serta  banyak  hal  lain  yang  dimana  semua kegiatan  tersebut  tidak  bertujuan  demi kepentingan  bersama.  Semua  hal  tersebut mudah  sekali  terjadi  karena  kelebihannya yaitu  kemudahan  diakses  bagi  siapa  saja
yang  memiliki  hubungan  internet  dan  sifat penggunanya  yang  anonimus,  kita  tidak bisa mengetahui dengan jelas identitas yang memberikan  informasi  dan  kualitas  dari informasi tersebut.

## Daftar Pustaka
Dahlgren,  Peter.  2000.Television  and  the Public Sphere: Citizenship, Democracy and the Media. London: SAGE Publications
Goode,  Luke.  2005. Jurgen  Habermas: Democracy  and  the  Public  Sphere (Modern European Thinkers) . Northampton: Pluto Press. Habermas, Jurgen. 1997. The Structural            Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society .
Cambridge Massachusetts: The MIT Press.
Holub, Robert C. 1991. Jurgen Habermas: Critic  in  the  Public  Sphere .  New York: Routledge
Idris,  Naswil  &  Shelton  A.  Gunaratne.
2000. Handbook  of  the  Media  in
Asia .
California
:
Sage   Publications.
McKee, Alan. 2005. The Public Sphere: An Introduction . Cambride:
Cambride           University.
Midgley,  David.  2012. Beyond  Habermas: Democracy,  Knowledge,  and  the
Public  Sphere .  London:  British
Library
Montag,  Warren.  2000. Masses,  Classes and  the  Public  Sphere .  New  York:
Verso Published
Severin, Werner J. dan James W. Tankard,
JR. 2005. Teori Komunikasi:
Sejarah,      Metode,  dan  Terapan  di dalam  Media  Massa,  Edisi  5.
Jakarta: Prenada         Media.
Sukmadinata, Nana Syaodih. 2009. Metode
Penelitian  Pendidikan.  Bandung:
Remaja Rosdakarya.