## DISKURSUS HAK ASASI MANUSIA DALAM KURIKULUM MATA KULIAH HUKUM PIDANA

## HUMAN RIGHTS DISCOURSE IN THE CURRICULUM OF CRIMINAL LAW COURSES

## Nur Akifah Janur
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene nurakifahjanur93@gmail.com

## Atirah Atirah
Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene atib@stainmajene.ac.id

## Abstrak
Untuk memperkuat fungsi dan tujuan Pendidikan nasional dan Pendidikan tinggi maka perlu pengembangan  kesadaran  Hak  Asasi  Manusia  mahasiswa,  yang  diimplementasikan  melalui proses pembelajaran dikelas dengan menerapkan sistem berpikir mahasiswa pada analisis isu atau biasa disebut dengan Diskursus Hak Asasi Manusia khususnya pada mata kuliah Hukum Pidana.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskripsi  kualitatif,  yaitu  menggambarkan, merangkan,  menjelaskan  serta  menjawab  secara  terperinci  permasalahan  yang  akan  diteliti dengan mempelajari suatu keadaan yang nyata dan hasil penulisannya berupa penjelasan atau pernyataan dengan keadaan yang sebenarnya. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini  adalah  bahwa  diskursus  Hak  Asasi  Manusia  merupakan sebuah  sistem  berpikir,  ide-ide, pemikiran,  dan  gambaran  yang  kemudian  membangun  konsep  suatu  kultur  atau  budaya sehingga sangat diperlukan penerapannya dalam mata kuliah hukum pidana. Untuk itu sangat penting dilakukan pembaharuan kurikulum dengan memasukkan diskursus Hak Asasi Manusia pada  metode  pembelajaran  untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  kesadaran  Hak  Asasi Manusia Mahasiswa.
Kata Kunci : Diskursus Hak Asasi Manusia, Kurikulum, Hukum Pidana

## Abstract
To strengthen the functions and objectives of national education  and higher education, it is necessary to  develop  awareness  of  students' human rights, which is  implemented through a classroom  learning  process  by  applying  the  student  thinking  system  to  issue  analysis  or commonly referred to as the Human Rights Discourse, especially in criminal law courses. This research  uses  a  qualitative  description  method,  namely  describing,  stringing,  solving  and answering in detail the problems to be studied by studying a real situation and the results of writing  it  in  the  form  of  explanations  or  statements  with  actual  circumstances.  The  results obtained in this study are that the discourse of Human Rights is a system of thinking, ideas, thoughts, and images that then builds the concept of a culture or culture so that its application is needed in criminal law courses. For this reason, it is very important to update the curriculum by including the Human Rights discourse in learning methods to increase understanding and awareness of Student Human Rights.
Keywords : Human Rights Discourse, Curriculum, Criminal Law
Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum   3 (1) | 17 - 30

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Pendidikan  diakui  sebagai  investasi  besar  untuk  membangun  dan  mengembangkan karakter  kehidupan  bangsa.  Begitu  pentingnya  keberadaan  dan  peran  pendidikan  karena berkaitan erat dengan kemartabatan manusia, maka hak atas pendidikan merupakan hak asasi manusia  (HAM).Pendidikan  adalah  hak  dan  pendidikan  juga  sarana  utama  ( indispensable means )  untuk  mencapai  HAM  yang  lain. 1 Untuk  meningkatkan  pemahaman  dan  minat mahasiswa  terkait  dengan  Hak  Asasi  Manusia  maka  upaya  Pendidikan  HAM  mutlak dimasukkan dalam kurikulum atau Satuan Acara Pembelajaran agar konsisten diterapkan pada mata kuliah khususnya mata kuliah hukum pidana. Secara global, Pendidikan HAM ditetapkan sebagai konsensus dalam upaya pencapaian kesadaran HAM secara universal.
Kebijakan Pendidikan tinggi harus memastikan sistem Pendidikan tinggi yang secara eksplisit memajukan Pendidikan HAM dengan memperhatikan lima hal berikut ini , yakni : (1) kebijakan dan langkah- langkah terkait : (2) sarana dan proses pengajaran dan pembelajaran; (3)  penelitian  ;  (4)  lingkungan  pembelajaran  dan  (5)  personil  pengajaran  Pendidikan  tinggi yang profesional. 2 Dalam dunia Pendidikan khususnya Perguruan Tinggi salah satu cara yang dapat diterapkan oleh dosen adalah memasukkan diskursus HAM dalam pembahasan materi mata kuliah hukum pidana.
Salah satu unsur dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pengajaran. Permasalahan HAM harus juga menjadi perhatian dari dunia akademik, termasuk pendidikan tinggi hukum. Perhatian  perguruan  tinggi  dalam  bidang  HAM,  terutama  pasca  reformasi  1998.  Untuk menjaga  kekonsistenan  Pendidikan  HAM  pada  Perguruan  Tinggi  perlu  dimasukkan  dalam kurikulum  sebagai  acuan  para  dosen  untuk  memasukkan  Pendidikan  HAM  didalam  proses pengajaran kepada mahasiswa.
Tulisan ini merekonstruksi diskursus Hak Asasi Manusia (HAM) yang difokuskan pada isu kekerasan seksual dalam Hukum Pidana. Mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan yang merupakan salah satu bentuk tindak pidana, dan merupakan
1 Majda  El  Muhtaj,  “ Dimensi-Dimensi  HAM:  Mengurai  Hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya” ,  Kedua (Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 162.
2 Madja EL Muhtaj, “ Literasi Hak Asasi Manusia dalamKurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi”, (Universitas Negeri Medan, 2020), h. 371.
Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum   3 (1) | 17 - 30
bentuk  perlindungan  hak  asasi  manusia  khususnya  perempuan  sehingga  menjadikan  isu  ini sangat perlu dimasukkan dalam kurikulum mata kuliah hukum pidana sehingga dapat secara konsisten dibahas dan didiskusikan dalam sebuah analisis Hak Asasi Manusia.  Salah satu fakta yang juga menjadi alasan urgensinya dimasukkan diskursus HAM dalam mata kuliah hukum pidana  bahwa  dalam  KUHP,  tidak  ada  pasal  yang  secara  eksplisit  menyebutkan  kekerasan seksual,  namun  hanya  mengatur  tentang  Kejahatan  Kesusilaan  dan  Pelanggaran  Kesusilaan (Pasal  289-  296  KUHP)  .  Konsep  kekerasan  menurut  KUHP,  sebagaimana  tertuang  dalam pasal  289  KUHP,  diartikan  membuat  orang  pingsan  atau  tidak  berdaya.  Apakah  suatu penggunaan  kekerasan  harus  menimbulkan  rasa  sakit  dan  luka,  pingsan  atau  tidak  berdaya. Pengertian tersebut diatas hanya memberikan penjelasan penggunaan kekerasan secara fisik, padahal masih ada bentuk penggunaan kekerasan secara psikis seperti pada pelecehan seksual, hal ini tidak terangkum dalam KUHP.
Jumlah  kasus  Kekerasan  terhadap  Perempuan  (KtP)  sepanjang  tahun  2020  sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh: 1)Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. 2) Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus. 3)  Unit  Pelayanan  dan  Rujukan  (UPR)  Komnas  Perempuan  sebanyak  2.389  kasus,  dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender. 3
Melihat  fakta  tersebut  penulis  menganggap  sangat  perlu  dimasukkannya  diskursus HAM dalam kurikulum mata kuliah hukum pidana khususnya terkait isu kekerasan seksual. Sehingga dalam penulisan ini akan berfokus pada apa yang dimaksud dengan diskursus HAM tindak  pidana  kekerasan  seksual  dan  bagaimana  urgensi  diskursus  HAM  tersebut  dalam kurikulum mata kuliah Hukum Pidana .

## Rumusan Masalah
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam makalah ini adalah :
1. Apa yang dimaksud dengan Diskursus HAM ?
2. Bagaimana urgensi diskursus HAM dalam Mata Kuliah Hukum Pidana ?
3 https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan- poin-kunci-5-maret-2021, diakses pada tanggl 4 Januari 2022
Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum   3 (1) | 17 - 30

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskripsi  kualitatif,  yaitu  menggambarkan, merangkan,  menjelaskan  serta  menjawab  secara  terperinci  permasalahan  yang  akan  diteliti dengan mempelajari suatu keadaan yang nyata dan hasil penulisannya berupa penjelasan atau pernyataan dengan keadaan yang sebenarnya.

## PEMBAHASAN

## Diskursus HAM Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Hukum  merupakan  bagian  integral  dari  kehidupan  bersama.  Hukum  mengatur  dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Sebagai konsekuensinya maka tata hukum bertitik  tolak  pada  penghormatan  dan  perlindungan  manusia.  Penghormatan  dan perlindungan ini tidak lain merupakan pencerminan dari kepentingannya send iri. Hukum terdapat  dalam masyarakat  manusia. Dalam setiap masyarakat  selalu ada  sistem hukum. ada masyarakat ada hukum: ubi societos ihi ius. 4
Secara  universal  dapat  dikatakan  bahwa  fungsi  hukum  yang  utama  adalah  sebagai sarana  pengendalian  hidup  bermasyarakat  dengan  menseimbengkan  kepentingan- kepentingan yang ada dalam masyarakat lalu dengan perkataan lain sebagai sarana kontrol sosial.  Roscoe  Pound  menambahkan  bahwa  hukum  juga  sebagai  sarana  pembangunan masyarakat. 5
Lebih khusus dijelaskan oleh Eddy O.S.Hiariej terkait hukum pidana yang menyatakan, hukum pidana adalah aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang  atau  perbuatan  yang  diperintahkan,  disertai  dengan  sanksi  pidana  bagi  yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan  bagaimana  pelaksanaan  pidana  tersebut  yang  pemberlakuannya  dipaksakan  oleh negara 6
Diskursus HAM pada mata kuliah hukum pidana berpusat pembahasan isu kekerasan seksual dimana pada tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan
4 Sudikno Mertokusumo, “Mengenal Hukum; Suatu Pengantar” , (Liberty, Yogyakarta, 1999), h. 28
5 Didik Endro Purwoleksono, “ Hukum Pidana, Demokrasi dan HAM ”, (Jurnal Prespektif Volume IX No 3, 2003), h. 197.
6 Eddy O.S. Hiariej, “ Prinsip-Prinsip Hukum Pidana ”, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016), h. 15.
Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum   3 (1) | 17 - 30
terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan tersebut. Indonesia, walaupun fakta kasus  ini  marak  terungkap  di  Indonesia.  Dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHPidana)  yang  ada  pada  saat  ini,  sebagian  kasusnya  tergolong  kekerasan  terhadap perempuan  memang  dapat  dijaring  dengan  pasal-pasal  kejahatan,  namun  terbatas  pada tindak pidana umum (korban laki-laki atau perempuan) seperti kesusilaan tau perkosaan, penganiayaan, pembunuhan dan lain-lain.
Perkosaan  diatur  dalam  KUHPidana  pasal  285,  yang  berbunyi:  “siapa  dengan kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  memaksa  seseorang  wanita  bersetubuh  dengan  dia diluar  perkawinan,  diancam  karena  melakukan  perkosaan  dengan  pidana  penjara  paling lama dua Perkosaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang laki-laki  memaksa  seorang  perempuan  yang  bukan  istrinya  untuk  melakukan persetubuhan”.  Wirjono  Prodjodikoro,  mengemukakan  bahwa  perkosaan  adalah  suatu tindakan berupa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh  dengan  dia  di  luar  perkawinan. 7 Berdasarkan  pasal  285  KUH-Pidana  maka dapat diketahui unsur-unsur dari tindak pidana perkosaan adalah sebagai berikut: 1. Barang siapa, hal ini berarti siapa saja tanpa kecuali. 2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 3. Memaksa bersetubuh dengan dia. 4. Perempuan yang bukan istrinya. 8
Kekerasan  seksual  tidak  dapat  dilihat  sebagai  kejahatan  yang  hanya  menjadi  urusan privat,  namun  harus  dijadikan  sebagai  masalah  public,  karena  kejahatan  ini  merupakan bentuk perilaku primitif yang menonjolkan nafsu, dendam , dan superioritas, yakni siapa yang  kuat  itulah  yang  berhak  mengorbankan  orang  lain.  Kekerasan  seksual  merupakan bentuk  kekerasan  terhadap  perempuan  yang  telah  diatur  dalam  Konvensi  PBB  tentang Penghapusan  Kekerasan  terhadap  Perempuan  .  Menurut  Pasal  1  Deklarasi  Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap  tindakan  berdasarkan  perbedaan  jenis  kelamin  yang  berakibat,  atau  mungkin berakibat  kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik,  seksua atau psikologis,
7 Wirjono Prodjodikoro, “ Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia ”, (Eresco, Bandung), 1986, h. 45.
8 R.Soesilo, “Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)”, Politea-Bogor, 1995, h. 210.
Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum   3 (1) | 17 - 30
termasuk  ancaman  tindakan  tertentu,  pemaksaan  atau  perampasan  kemerdekaan  secara sewenang wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. 9
The  Viena  Declaration  on  Human  Rights  1993  yang  merupakan  generasi  keempat dalam  perkembangan  HAM  secara  global  yang  disebut  dengan  HAM  pada  level action plan  of  human  rights. 10 Dimana  pada  Pasal  18  dan  Pasal  38  menggolongkan  kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Bilamana tindakan kekerasan dikaji menurut pandangan hak asasi manusia, sebenarnya tindakan kekerasan itu harus  dapat  dicegah  karena  bertentangan  dengan  hak  asasi  manusia  dan  menghalangi pemenuhan  dari  kebutuhan  dasar  manusia.  Meskipun  demikian  penggunaan  kekerasan sebagaimana  dijelaskan  di  atas  memang  kadangkala  tidak  dapat  dihindari  terutama  oleh para  penegak  hukum.  Oleh  karena  itu  satu  -satunya  cara  dapat  dilaksanakan  adalah membatasi dan mengendalikan penggunaan tindakan kekerasan itu.
Pelecehan seksual termasuk tindak kekerasan terhadap perempuan, yang perlu digugat karena  merupakan  manifestasi  ketidakadilan  sehubungan  dengan  peran  dan  perbedaan gender.  Kekerasan  seksual  sebagai  salah  satu  bentuk  tindak  pidana  kekerasan  terhadap perempuan bukanlah masalah individu semata-mata, melainkan lebih merupakan masalah kejahatan  yang  berakar  pada  nilai  -  nilai  budaya,  sosial,  ekonomi,  dan  politik  di  dalam masyarakat  tersebut.  Tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  merupakan  penghambat kemajuannya  serta  menghalanginya  menikmati  hak  asasi  dan  kebebasan,  yang  juga menghambat tercapainya kesetaraan gender antara perempuan dan laki -laki. Akan tetapi belum  banyak  orang  yang  mengetahui  bahwa  tindakan  kekerasan,  termasuk  pelecehan seksual, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

## Urgensi Diskursus HAM dalam Kurikulum Mata Kuliah Hukum Pidana
Pembaruan hukum pidana yang sesuai dengan aspirasi masyarakat serta responsif terhadap kebutuhan  sosial  masa  kini  adalah  kebutuhan  penting  yang  dalam  sistem  hukum  pidana Indonesia. KUHP  sekarang adalah norma-norma  yang berasal  dari hukum asing  dari zaman kolonial  yang  pada  umumnya  telah  asing  dan  tidak  adil  (obsolete  and  unjustice)  serta
9 Anditenripadang Chairan, “ Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan ”, (Jurnal Hukum Diktum, Vol 8 No 2 , 2012), h. 111- 121.
10 Hamid  Awaluddin,  “ HAM-Politik  Hukum,  dan  Kemunafikan  Internasional ”,  (Kompas  Media Nusantara), 2012, h. 85.
Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum   3 (1) | 17 - 30
ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Perlu adanya penyesuaian hukum nasional dengan norma-norma internasional terhadap kejahatan-kejahatan internasional juga merupakan salah satu alasan mengapa dilakukan upaya pembaharuan hukum pidana  nasional. 11 Pembaharuan  hukum  pidana  telah  dimulai  sejak  diadopsinya  kejahatan pembajakan,  kejahatan  terrorisme  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  dalam  hukum nasional. 12 Pertanggungjawaban  dan  penghukuman  pidana,  tidak  saja  untuk  memberikan penjeraan (detterence) bagi pelaku tetapi sekaligus juga untuk melakukan perlindungan bagi masyarakat (social defence).
Jan Materson (dari komisi HAM PBB), dalam Teaching Human Rights , United Nations sebagaimana dikutip Baharuddin Lopa menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada  setiap  manusia,  yang  tanpanya  manusia  mustahil  dapat  hidup  sebagai  manusia.  John Locke menyatakan bahwa HAM  adalah hak-hak  yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha  Pencipta  sebagai  hak  yang  kodrati 13 .  Wacana  Hak  Asasi  Manusia  terus  berkembang seiring dengan semakin besarnya kesadaran manusia atas hak dan kewajiban yang dimilikinya. Namun  demikian,  wacana  HAM  menjadi  aktual  karena  sering  dilecehkan  dalam  sejarah manusia sejak awal hingga kurun waktu kini. Gerakan HAM terus berlangsung bahkan dengan menembus batas-batas teritorial sebuah Negara. 14
HAM  merupakan  sistem  nilai  kontemporer  yang  diakui  secara  universal  dan  secara bertahap telah dikembangkan oleh semua negara dalam kerangka Hukum Internasional yang pada hakekatnya berusaha mengangkat derajat manusia agar lebih sejahtera, aman, tentram, tenang,  adil,  dan  makmur.  Hak  asasi  manusia  melibatkan  kemampuan  untuk  menuntut  dan menikmati  kualitas  hidup,  keadilan  yang  sama  di  depan  hukum,  dan  kesempatan  untuk memenuhi kebutuhan budaya, ekonomi, dan sosial dasar serta mensyaratkan tanggung jawab dimana  semua  manusia  harus  saling  menghormati  hak  dalam  setiap  kegiatannya.15  Setiap
11 Lihat paparan Muladi dalam ELSAM, Komnas HAM, dan PUSHAM UII, Seri Diskusi RKUHP 10, Catatan Seminar, Kejahatan Serius terhadap Hak Asasi Manusia (Serious Crimes against Human Rights).
12 UU tentang Terrorisme dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
13 Mansyur  Effendi,  1994.  Dimensi  dan  Dinamika  Hak  Azasi  Manusia  dalam  Hukum  Nasional  dn Internasional , Jakarta : Ghalia Indonesia, h. 40
14 Veive  Large  Hamenda,  “ Tinjauan  Hak  Asasi  Manusia  terhadap  Penerapan  Hukuman  Mati  di Indoneisia ”, Lex Crimen, Vol.II No.1, Universitas Samratulangi, Manado, 2013, h. 113.
Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum   3 (1) | 17 - 30
manusia dilahirkan merdeka mempunyai martabat dan hak yang sama, serta setiap manusia berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu. 15
Berikut adalah beberapa instrumen HAM di tingkat Universal : 16

## 1) Charter of The United Nations 1945
Tujuan  PBB  salah  satunya  berdasarkan  piagam  tersebut  adalah  untuk  mencapai kerjasama  internasional  dalam  mengembangkan  dan  meningkatkan  penghormatan terhadap HAM.Piagam PBB hanya memberikan rekomendasi, dukungan, dan dorongan tanpa  memberikan  kewajiban  yang  mengikat  bagi  negara  peserta  dan  juga  tidak memberikan definisi atas HAM 17

## 2) Universal Declaration of Human Rights1948
Deklarasi yang dirancang untuk menjadi sebuah International Bill of Rights walaupun deklarasi tersebut hanya sebuah manifesto berisi pernyataan tentang cita-cita dan tidak memuat  ketentuan  yang  bersifat  memaksa,  namun  deklarasi  tersebut  adalah  sebuah pelopor atas rumusan HAM dan pedoman bagi instrumen HAM selanjutnya.Deklarasi tersebut berlaku bagi semua bangsa dan pemerintahan negara masing-masing, dimana deklarasi  mengandung  2  makna.  Pertama,  komitmen  untuk  saling  menghormati  dan menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan antara negara dan bangsa.Kedua, berupa kriteria objektifdalam menilai setiap kebijakan pemerintahan 18
3) Convention on the Protection and Punishment of the Crime of Genocide 1948 87
Konvensi  ini  merupakan  jawaban  terhadap  kekejaman  yang  terjadi  selama  Perang Dunia  II  sehingga  para  pelaku  dapat  diadili.  Konvensi  tersebut  menjadi  perjanjian
15 Adnan  Buyung  Nasution  dan  A.  Patra  M.  Zen.,  2006,  Instrumen  Internasional  Pokok  Hak  Asasi Manusia , Penerbit Yayasan Obor Indonesia, h.85-86.
16 Ashari Maulana Reza Siregar, 2015, Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Program Penahanan Dan Interogasi CIA (Central Intelligence Agency) Terhadap Tahanan Teroris Menurut Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, h. 45
17 J.G.Starke. 2012, “ Pengantar Hukum Internasional ” (Jilid I, Penerbit : Sinar Grafika Edisi 10, Cet II), h. 481
18 M.  arifin  Hasbullah.  “ Politik  Hukum  Ratifikasi  Konvensi  HAM  di  Indonesia  Upaya  Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis ”, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), h. 36
Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum   3 (1) | 17 - 30
HAM pertama yang sebagian besar menyangkut tentang cara negara memperlakukan warga negaranya
4) Convention Relating to the Status of Refunges 1951 89
Konvensi  ini  menjelaskan  hak  untuk  tidak  dipaksa  kembali  ke  tempat  asal,  memuat ketentuan-ketentuan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan pengungsi sehari-hari termasuk pekerjaan, pendidikan, dan jaminan sosial.

## 5) International Conventionon the Elimination of All Forms of Racial Discrimination1966
Bahwa perlindungan terhadap diskriminasi rasial adalah salah satu inti kegiatan HAM PBB.Konvensi tersebut tidak hanya melarang diskriminasi rasial dalam bentuk sempit juga melarang diskriminasi berdasarkan warna kulit, etnis, atau kebangsaan yang tujuan atau pengaruhnya adalah untuk menghalangi orang untuk menikmati HAM, termasuk larangan terhadap segala bentuk pemisahan dalam masyarakat.
6) International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights  dan  International  Covenant  of Economic, Social, and Cultural Rights 1966
Kovenan-kovenan tersebut tidak untuk menyempurnakan rencana International Bill of Rights  sebelumnya,  dengan  kata  lain  melengkapi  Universal  Declaration  of  Human Rights  1948,  dimana  dua  kovenan  tersebut  bersifat  mengikat  untuk  menghormati HAM, meliputi hak sipil, politik, ekonomi, social, dan budaya. Dua kovenan tersebut memuat  HAM  yang  berbeda  namun  juga  memuat  ketentuan  umum,  missal  hak menentukan nasib sendiri dan larangan diskriminasi 19
7) Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979
Konvensi tersebut menentukan larangan terhadap segala  perbedaan, pengucilan, atau pembatasan  berdasarkan  jenis  kelamin  yang  mempunyai  tujuan  dan  pengaruh  untuk
19 Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen. “ Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia ”, (Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 144-175.
Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum   3 (1) | 17 - 30
menghalangi  atau  meniadakan  pengakuan,  dinikmati,  dan  pelaksanaan  HAM  bagi perempuan.Konvensi  tersebut  menetapkan  adanya  kesetaraan  antara  laki-laki  dan perempuan  dalam  hal  politik,  ekonomi,  social,  hukum  dan  lainnya  serta  larangan tindakan tidak manusiawi terhadap perempuan. 20
8) Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power 1985
Adalah sebuah deklarasi terhadap para korban agar para korban memiliki kesempatan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan yang adil, penghormatan atas martabatnya, dan  mendapat  ganti  rugi  yang  layak,  baik  restitusi,  kompensasi,  rehabilitasi,  atau bantuan lainnya.

## 9) Convention on the Rights of Child 1989
Konvensi tersebut menegaskan hak anak untuk mendapat pengakuan dari lingkungan mereka,  pengakuan  atas  kemampuan  anak,  perlindungan  serta  fasilitas  untuk menunjang kesehatan, pendidikan, partisipasi, kehidupan anak yang normal, dan juga larangan untuk melakukan eksploitasi, kekerasan, dan kejahatan terhadap anak. 21

## 10) Vienna Declaration and Programme of Action 1993
Dihasilkan  berdasarkan  konferensi  dunia  tentang  HAM  di  Wina  yang  mengakhiri perbedaan HAM antara Blok Timur dan Blok Barat sehingga dapat merangkum seluruh visi global HAM. Deklarasi dan program aksi tersebut memuat banyak hal terkait HAM yang  diantaranya  adalah  memperkuat  kerjasama  internasional  dalam  pelaksanaan  di bidang HAM, penegasan terhadap universitas HAM, dan perumusan tindakan tindakan efektif  dalam  mencapai  pemajuan  dan  perlindungan  HAM,  serta  hal  lainnya  yang terkait isu HAM global. 22
20 Ian Brownile. Op.Cit ., h. 126-143.
21 Manfred Nowak. Op.Cit ., h. 97
22 Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen. Op.Cit ., h. 288-318
Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum   3 (1) | 17 - 30
Dalam konferensi ke II tentang Hak Asasi Manusia di Wina (1993) dikukuhkan kembali HAM  sebagai  universal, ‘inalienable,  indivisible,  interdependent’ .Artinya:  mengingatkan negara peserta PBB akan kewajibannya untuk memenuhi setiap hak umum yang dimuat dalam DUHAM dan kedua Kovenan tanpa memandang ras, kelas dan gender.Juga bahwa memenuhi hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya sama pentingnya mengingat hak-hak tersebut saling  terkait  dan  tidak  bisa  dipisah-  pisahkan.  Hak-hak  khusus  dimuat  dalam  berbagai Konvensi  HAM,  seperti  Konvensi  Hak  Politik  Perempuan,  Konvensi  Hak  Anak,  Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, Konvensi Menentang Penyiksaan dan sebagainya. 23
Dari struktur mata kuliah wajib di perguruan tinggi, mata kuliah Hukum Pidana dikenal sebagai mata kuliah yang berarsiran langsung dengan materi muatan HAM. Kurikulum Hukum Pidana  yang  berisikan  sejumlah  pembahasan  terkait  sistem  pemidanaan,  jenis  pemidanaan, tertib hukum dan akses keadilan sosial setidaknya mencakup tiga komponen mendasar, yakni sistem  pemerintahan  dan  penegakan  hukum,  sistem  demokrasi  dan  desentralisasi  serta partisipasi publik dan masyarakat sipil.
Mata kuliah Hukum Pidana merupakan mata kuliah yang sangat  membutuhkan analisis HAM  terkait  sub  sub  materinya.  Salah  satu  sub  materi  yang  pembahasannya  diperlukan menggunakan diskursus HAM yaitu terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual . Maka dari itu penting dimasukkan dalam kurikulum sebagai acuan pengajaran dalam perguruan tinggi.
Kekerasan seksual terhadap perempuan, khususnya perkosaan, tidak lagi hanya dipandang sebagai  masalah  antar  individu  belaka,  melainkan  merupakan  problem  sosial  yang  terkait dengan masalah hak hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dari segala  bentuk  penyiksaan,  kekerasan,  kekejaman,  dan  pengabaian  martabat  manusia. 24 Perlindungan  tersebut  dapat  diupayakan  dengan  menggunakan  hukum  pidana,  mengingat adanya  fungsi  hukum  pidana  yang  umum  dan  yang  khusus  . 25 Fungsi  umum  hukum  pidana adalah  menyelenggarakan  pengaturan  untuk  menciptakan  ketertiban  dan  keamanan masyarakat. Sedangkan fungsi khususnya melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan
23 https://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Internasional_Hak_Asasi_Manusia, diakses pada tanggal 6 Januari 2022.
24 Nursyahbani Katjasungkana,. “ Pasal Perkosaan dalam Perspektif Perempuan ”, (1995, 22 Agustus, Kompas), h. 18.
25 Sudarto, “ Hukum dan Hukum Pidana ”, (Bandung: 1986. Alumni), h. 12.
Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum   3 (1) | 17 - 30
yang  merugikan  dengan  sanksi  pidana  yang  diharapkan  dapat  menimbulkan  daya  preventif tidak melakukan kejahatan (pelecehan seksual).
Kebanyakan  kegiatan  pendidikan  hak  asasi  manusia  dilakukan  oleh  institusi  seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Kelompok  Kerja  ‘Convention  Watch’,  Pusat  Kajian  Wanita  dan  Gender,  UI,  Pusat Dokumentasi HAM, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ini berarti bahwa pendidikan dan pelatihan HAM sampai sekarang belum menyentuh kelompok penting dalam masyarakat, ialah mahasiswa pada umumnya. 26 Bila bisa diterima bersama bahwa memahami nilai-nilai hak asasi manusia adalah bagian dari proses perubahan sosial-politik ke arah negara yang demokratis, maka  mahasiswa  sebagai  calon  elit  bangsa  jelas  merupakan  kelompok  penting  yang  masih terlupakan dalam upaya menanamkan nilai-nilai yang mendukung proses demokrasi. Sehingga jelas  ada  urgensi  bagi  lingkungan  pendidikan  tinggi  untuk  secepatnya  menyelenggarakan pendidikan hak asasi manusia secara kurikuler.
Pengembangan kurikulum pendidikan hak asasi manusia dengan memasukkan diskursus HAM dalam kurikulum di perguruan tinggi khususnya pada mata kuliah hukum pidana perlu mempertimbangkan beberapa hal :
a. mementingkan  cara  pendidikan  yang  dapat  meningkatkan  kesadaran  dan mempromosikan  pemahaman  bahwa  setiap  manusia  mempunyai  kemampuan  untuk mengembangkan norma-norma yang menghargai martabat manusia tetapi juga untuk menghindari bertindak tidak manusiawi terhadap sesama manusia;
b. Memperhatikan  pentingnya  pendidikan  hak  asasi  manusia  dengan  pendekatan diskursus HAM untuk membuka kesempatan bagi mahasiswa membahas bersama isu terkait dengan kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk tindak pidana yang sangat dekat dengan isu isu pelanggaran HAM.
c. Mahasiswa  memahami  adanya  regulasi  atau  aturan  terkait  perlindungan  Hak  Asasi Manusia  yang  dapat  digunakan  dalam  pembahasan  mata  kuliah  hukum  pidana khususnya terkait tindak pidana kekerasan seksual.
26 Saparinah  Sadli,  “ Pendidikan  HAM  Perguruan  Tinggi ”,  (Pusat  Studi  HAM  Universitas  Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005), h. 5.
Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum   3 (1) | 17 - 30
Salah satu unsur dari Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah pengajaran. Permasalahan HAM harus juga menjadi perhatian dari dunia akademik, termasuk pendidikan tinggi hukum. Perhatian  perguruan  tinggi  dalam  bidang  HAM,  terutama  pasca  reformasi  1998.  Untuk menjaga  kekonsistenan  Pendidikan  HAM  pada  Perguruan  Tinggi  perlu  dimasukkan  dalam kurikulum  sebagai  acuan  para  dosen  untuk  memasukkan  Pendidikan  HAM  di  dalam  proses pengajaran kepada mahasiswa. Pendidikan berbasis HAM ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya dengan mengadakan pelatihan kepada siswa dan atau guru sebagai pendidik untuk melakukan proses transformasi nilai-nilai HAM. Transformasi yang dilakukan tersebut diharapkan akan menular kepada yang lainnya dengan berbagai cara. Adanya pola tingkah laku yang akan menjadi tauladan atau figur empiris HAM atau transfer keilmuan dari hasil pelatihan tersebut.  Selain  itu,  proses  belajar  yang  menyenangkan  sebagai  salah  satu  energi  yang dihasilkan dari HAM dapat dinikmati dengan membebaskan diri para pelajar dari ketertindasan dan tekanan pemerintah dalam proses belajar-mengajar.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Bahwa  yang  dimaksud  dengan  diskursus  HAM  adalah  sebuah  cara  analisis  dengan menggunakan  analisis  isu  –  isu  HAM  pada  mata  kuliah  hukum  pidana  khususnya  terkait Kekerasan Seksual. Bahwa kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang menjadikan  perempuan  sebagai  korban,  dimana  dalam  KUHP  belum  jelas  terkait  dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan . Maka dari itu sangat penting untuk penerapan diskursus HAM dalam kurikulum mata kuliah hukum pidana agar mahasiswa bisa lebih berpikir kritis dan lebih memahami terkait dengan Hak Asasi Manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen., 2006, “ Instrumen  Internasional  Pokok  Hak Asasi Manusia” , Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
Eddy O.S. Hiariej, 2016, “ Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pusaka , Yogyakarta. Hamid  Awaluddin,  2012,  “ HAM-Politik  Hukum,  dan  Kemunafikan  Internasional ”,  Kompas Media Nusantara.
J.G.Starke. 2012, “ Pengantar Hukum Internasional ” Jilid I, Penerbit : Sinar Grafika Edisi 10. R.Soesilo, 1995, “ Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP )”, Politea-Bogor.
Jurnal Qisthosia : Jurnal Syariah dan Hukum   3 (1) | 17 - 30
Sudikno Mertokusumo, 1999, “ Mengenal Hukum; Suatu Pengantar” , Liberty, Yogyakarta. Mansyur Effendi, 1994. “ Dimensi dan Dinamika Hak Azasi Manusia dalam Hukum Nasional dn Internasional” , Ghalia Indonesia, Jakarta Majda El Muhtaj, , 2013, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya , Kedua: P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
M.  arifin  Hasbullah,  2005,  “ Politik  Hukum  Ratifikasi  Konvensi  HAM  di  Indonesia  Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis” , Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Nursyahbani Katjasungkana, 1986, “ Pasal Perkosaan dalam Perspektif Perempuan ”, 1995, 22 Agustus,  Kompas.
Sudarto, 2010, “ Hukum dan Hukum Pidana ”, Bandung.
Saparinah Sadli, 2005 , “ Pendidikan HAM Perguruan Tinggi ”, Pusat Studi HAM Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Jurnal
Anditenripadang Chairan, 2012, “ Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Perempuan ”, Jurnal Hukum Diktum, Vol 8 No 2 .
Ashari  Maulana  Reza  Siregar,  2015, “Pelanggaran  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Program Penahanan  Dan  Interogasi  CIA  (Central  Intelligence  Agency)  Terhadap  Tahanan Teroris  Menurut  Hukum  Internasional” ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Sumatera Utara, Medan
Didik Endro Purwoleksono, 2003, “ Hukum Pidana, Demokrasi dan HAM ”, Jurnal Prespektif Volume IX No 3.
Wirjono Prodjodikoro, 1986, “ Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia” , Eresco, Bandung. Veive Large Hamenda, 2013, “ Tinjauan Hak Asasi Manusia terhadap Penerapan Hukuman Mati di Indoneisia ”, Lex Crimen, Vol.II No.1, Universitas Samratulangi, Manado.
Internet
https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar- fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021, diakses pada tanggl 4 Januari 2022
https://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Internasional_Hak_Asasi_Manusia,  diakses  pada tanggal 6 Januari 2022.
https://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Internasional_Hak_Asasi_Manusia,  diakses  pada tanggal 6 Januari 2022.