│Published: June 23, 2021
https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi 85

## Repudiation of Witness of Testimonium De Auditu as Evidence in the
Verdict of the Aceh Sharia Court Number 7/JN/2021/MS Aceh (Penolakan Saksi Testimonium De Auditu sebagai Alat Bukti dalam Putusan
Mahkamah Syariah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS Aceh )
Amrullah Bustamam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh amrullah@ar-raniry.ac.id
Abstract: The acquittal by the Aceh Syar'iyah Court against the defendant in the case of rape in Aceh Besar Regency, was stated in the decision of the appeal case Number  7/JN/2021/MS  Aceh  which  annulled  the  decision  of  the  judges  of  the Jantho Syar'iyah Court Number 22/JN/2020/MS- Jth. In this verdict, the panel of judges rejected the witness testimony. The problem is  what is the position of the witness  testimony  in  the  Criminal  Procedure  Code  and  in  the  decision  of  the Constitutional  Court  and  what  is  the  consideration  of  the  panel  of  judges  Aceh Syar'iyah Court against the witness testimony submitted by the public prosecutor? This study is normative. The results of this study indicate that the panel of judges considers statements from witnesses who have not seen and experienced criminal events themselves  has to be rejected. The presence of testimony witnesses in the Criminal  Procedure  Code  does  not  have  the  power  of  witnesses  in  general  but following  the  Constitutional  Court  Decision  Number  65/puu-viii/2010  regarding the examination of the Criminal Procedure Code, it has been acknowledged that the strength of the evidence of witness testimony is the same as that of other witnesses. In conclusion, the MS Aceh panel of judges should have accepted the testimony of witnesses.
Keywords :  Repudiation  of  Witness, Testimonium  De  Auditu ,  Evidence, Verdict, KUHAP
Abstrak:  Vonis  bebas  oleh  hakim  Mahkamah  Syar'iyah  Aceh  terhadap  terdakwa kasus pemerkosa di Aceh Besar, tertuang dalam putusan perkara banding Nomor 7/JN/2021/MS  Aceh  yang  membatalkan  Putusan  Majelis  Hakim  Mahkamah Syar’iyah  Jantho  Nomor  22/JN/2020/MS-Jth,  dalam  putusan  ini  majelis  hakim menolak  saksi  testimoni  Permasalahannya  adalah  bagaimana  kedudukan  saksi testimoni  dalam  KUHAP  serta  dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  dan bagaimana pertimbangan majelis hakim MS Aceh terhadap saksi testimoni yang di ajukan JPU?. Studi ini adalah studi normatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa majelis hakim menganggap keterangan dari saksi yang tidak melihat sendiri dan mengalami  sendiri  peristiwa  pidana  maka  harus  ditolak,  kemudian  keberadaan saksi  testimoni  dalam  KUHAP  tidak  mempunyai  kekuatan  seperti  saksi  pada umumnya  namun  dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  65/puu-viii/2010 tentang pengujian KUHAP telah mengakui kekuatan alat bukti saksi testimoni sama dengan  keterangan  saksi  lainnya.  Kesimpulannya  seharusnya  majelis  hakim  MS Aceh harus menerima keterangan saksi testimoni.
Kata Kunci: Penolakan Saksi, Testimonium De Auditu, Alat Bukti, KUHAP

## A. Pendahuluan
Sistem  Peradilan  Pidana  atau  dikenal  dengan  istilah  lain  yaitu Criminal Justice  System (CJS)  yakni  yang  menunjukkan  bekerjanya  mekanisme  dalam penanggulangan  kejahatan  dengan  mempergunakan  dasar  pendekatan  sistem. Remington dan Ohlin menyebutkan bahwa Criminal Justice System dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Menurut Mardjono Criminal Justice System merupakan sistem dalam suatu struktur masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.  Muladi menegaskan bahwa  makna  integrated Criminal  Justice  System adalah  sinkronisasi  atau keserampakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan dalam:
1. Sinkronisasi  struktural  ( structural  syncronization )  adalah  keselarasan  dalam rangka hubungan antar lembaga penegak hukum.
2. Sinkronisasi  substansial  ( substantial  syncronization )  adalah  keselarasan  yang bersifat vertikal dan horisontal dalam kaitannya dengan hukumj positif.
3. Sinkronisasi  kultural  ( cultural  syncronization )  adalah  keselarasan  dalam menghayati  pandangan-pandangan,  sikap-sikap  dan  falsafah  yang  secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
Inti  dari  semua  pendapat  ini  yaitu ,  Criminal  Justice  System baru  akan berhasil apabila semua elemen di dalamnya dapat bekerja sama dan selaras dalam menuntaskan  dan  mendeteksi  pada  peristiwa  pidana  yang  telah  terjadi  yakni berakhir pada penetapan vonis terhadap terdakwa oleh hakim, baik bebas maupun dipidana.
Ada tiga elemen penting Criminal Justice System yaitu elemen Kepolisian, elemen Kejaksaan dan elemen Pengadilan. Semua bekerja sesuai koridor masing- masing  dengan  KUHAP  sebagai  barometer  kinerjanya.  Salah  satu  contoh keberhasilan  bekerjanya  Criminal  Justice  System  yaitu  terlihat  dari  penanganan kasus  perkosaan  seorang  anak  di  Kabupaten  Aceh  Besar  dengan  terdakwa  ayah kandung  dan  paman  si  anak  korban.  Keberhasilan  ini  terlihat  dari  bagusnya koordinasi  antara  Penyidik,  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  menyiapkan  alat-alat bukti agar memudahkan Hakim pada tahap akhir dalam melakukan persidangan.
Adapun  alat-alat  bukti  yang  dihadirkan  jaksa  penuntut  umum  dalam persidangan kasus perkosaan anak ini terlihat pada putusan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS-Jth. Yakni Keterangan saksi anak korban, keterangan saksi testimoni, alat bukti saksi ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti rekaman. Dalam putusan pada Mahkamah Syar’iyah Jantho ini, terdakwa di putuskan bersalah atas jarimah pemerkosaan terhadap keponakannnya. Namun dari pihat terpidana mengajukan Banding ke Mahkamah Syar’iyah Aceh.
Pada  uraian  di  atas,  secara  formil  menunjukkan  bahwa  majelis  hakim Mahkamah Syar’iyah Jantho pada dasarnya telah menerima semua alat bukti yang dia ajukan JPU tanpa kecuali termasuk saksi-saksi terstimoni. Namun pada proses Banding selanjutnya, kasus ini mendapat perhatian serius dari kalangan pengamat hukum pidana yakni terkait putusan majelis hakim pada Mahkamah Syariah Aceh yang memutuskan terdakwa bebas dengan alasan seluruh alat bukti yang diajukan Jaksa  Penuntut  Umum  tidak  membuktikan  terdakwa  bersalah  atas  jarimah pemerkosaan  yang  di  dakwakan.  Keberadaan  penolakan  seluruh  alat  bukti  ini
mendapat perhatian yang lebih lagi terhadap keberadaan kekuatan alat bukti saksi testimoni tentunya.
Pada dasarnya saksi testimoni tersebut dalam KUHAP tidak ditermasuk alat bukti yang mempunyai kekuatan seperti alat bukti lainnya yang tercantum dalam pasal 184 KUHAP sehingga disamakan dengan sebagai alat bukti lainnya, di dalam proses  pembuktian  sebelumnya  posisi  saksi  terstimoni  hanya  menjadi  penambah keterangan dan petunjuk bagi majelis hakim semata. Namun, untuk sekarang ada putusan dari Mahkamah Konstitusi yang telah merubah posisi saksi testimoni dari lemah menjadi mempunyai kekuatan yang kuat dalam persidangan yaitu putusan mahkamah  konstitusi  ini  menyatakan  alat  bukti  testimoni  tersebut  sama kekuatannya dengan alat bukti saksi pada umumnya.
Nah,  disinilah  yang  menjadi  persoalan  bagi  peneliti  yakni  bagaimana kedudukan  saksi  testimoni  dalam  KUHAP  serta  dalam  putusan  Mahkamah Konstitusi dan  bagaimana pertimbangan majelis hakim Mahkamah Syariah Aceh terhadap saksi testimoni yang di ajukan Jaksa Penuntut Umum ?
Dalam  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  kajian  normatif  yang selanjutnya  di  bahas  dengan  metode  analisis  terhadap  norma  hukum  yang  ada. Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  seharusnya  hakim memahami setiap perubahan aturan-aturan baru dalah penerpana hukum pidana.

## B.  Sistem Pembuktian Pidana di Indonesia
Sistem  pembuktian  adalah  pengaturan  tentang  macam-macam  alat  bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat  bukti  itu  dipergunakan  dan  dengan  cara  bagaimana  hakim  harus membentuk keyakinannya 1 . Apabila dilihat dari hukum pembuktian yang kita anut sekarang,  sistem  pembuktian  dapat  diberi  batasan  sebagai  suatu  kebutan  atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling kait mengait  dan  berhubungan  satu  dengan  yang  lain  yang  tidak  terpisahkan  dan menjadi suatu ketentuan yang utuh.
1 Sasangka, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana (Bandung: Mandar Maju, 2003).
Sebagaimana yang dipahami selama ini, bahwa sistem pembuktian adalah merupakan  ketentuan  tentang  bagaimana cara  dalam  membuktikan  dan  sandaran dalam  menarik  kesimpulan  tentang  terbuktinya  apa  yang  dibuktikan.  Pengertian sistem  pembuktian  yang  mengandung  isi  yang  demikian,  dapat  pula  disebutkan dengan teori atau ajaran pembuktian. Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum acara pidana:

## 1. Sistem Keyakinan Belaka (Conviction in Time)
Menurut  sistem  ini,  hakim  dapat  menyatakan  telah  terbukti  kesalahan terdakwa  melakukan  tindak  pidana  yang  didakwakan  dengan  didasarkan  pada keyakinannya saja, dan tidak perlu mempertimbangkan dari mana (alat bukti) dia peroleh  dan  alasan-alasan  yang  dipergunakan  serta  bagaimana  caranya  dalam membentuk  keyakinan  tersebut.  Juga  tidak  perlu  mempertimbangkan  apakah keyakiann  yang  dibentuknya  itu  logis  ataukah  tidak  logis.  Bekerjanya  sistem  ini benar-benar bergantung kepada hati nurani hakim. Hakim juga dapat membebaskan terdakwa  dari  tindak  pidana  yang  dilakukan,  meskipun  bukti-bukti  yang  ada menunjukkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana 2 .
Aliran ini sangat sederhana, hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apapun. Putusan  diserahkan  kepada  kebijaksanaan  hakim,  walaupun  hakim  secara  logika mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebut alasan- alasan  tersebut.  Penilaian  subjektif  dari  hakim  tersebut.  Kecuali  atas  sistem  ini adalah  bahwa  pengawasan  terhadap  putusan  hakim,  sangat  teliti.  Sistem  ini dahulunya dianut di pengadilan Distrik dan pengadilan Kabupaten 3 .
Sistem ini mengandung kelemahan yang besar. Sebagaimana manusia biasa, hakim bisa salah keyakinan yang telah dibentuknya, berhubung tidak ada kriteria, alat-alat bukti tertentu yang harus dipergunakan dan  syarat serta cara-cara hakim dalam  membentuk  keyakinannya  itu.  Disamping  itu,  pada  sistem  ini  terbuka peluang  besar  untuk  terjadi  praktik  penegakan  hukum  yang  sewenang-wenang, dengan  bertumpu  pada  alasan  hakim  telah  yakin 4 .  Sistem  pembuktian  ini
2 Sasangka, 15.
3 Ledeng Marpaung, 2008, Op.Cit. hlm. 26
4 Adami Ghazali, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Bandung: Alumni, 2008),
25.
dipergunakan  dalam  sistem  juri  ( Jury  rechtspraak )  misalnya  di  Inggris  dan Amerika Serikat.

## 2. Sistem Keyakinan dengan Alasan Logis (Laconviction in Raisonne)
Sistem  yang  kedua  ini  dalam  membentuk  dan  menggunakan  keyakinan hakim  untuk  menarik  kesimpulan  tentang  terbuktinya  kesalahan  terdakwa melakukan  tindak  pidana,  didasarkan  pada  alasan-alasan  yang  logis.  Walaupun alasan-alasan  itu  dengan  menggunakan  alat-alat  bukti  baik  yang  ada  disebutkan dalam undang-undang maupun diluar undang-undang. Dalam sistem ini walaupun undang-undang  menyebut  dan  menyediakan  alat-alat  bukti,  tetapi  dalam  hal menggunakannya  dan  menaruh  kekuatan  alat-alat  bukti  tersebut  terserah  pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya tersebut, asalkan alasan- alasan yang dipergunakan dalam pertimbangan logis.
Artinya,  alasan  yang  digunakan  dalam  hal  membentuk  keyakinan  hakim masuk  akal,  artinya  dapat  diterima  oleh  akal  orang  pada  umumnya.  Sistem  ini kadang disebut dengan sistem pembuktian keyakinan bebas ( vrije bewijstheorie ), karena dalam membentuk keyakinannya hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. 5

## 3. Sistem  Pembuktian  Melulu  Undang-undang/  Sistem  Positif  (Positief Wettelijk Bewijstheorie)
Sistem  pembuktian  positif adalah  sistem pembuktian  yang  menyandarkan diri  pada  alat  bukti  saja,  yakni  alat  bukti  yang  telah  ditentukan  undang-undang. Seorang  terdakwa  bisa  dinyatakan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  hanya didasarkan  pada  alat  bukti  yang  sah 6 .  Dengan  kata  lain,  jika  alat-alat  bukti  yang ditentukan  oleh  undang-undang  dan  dipergunakan  menurut  ketentuan  undang- undang  maka  hakim  wajib  menetapkan  hal  itu  “sudah  terbukti”  meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri.
5 Ghazali, 26.
6 Sasangka, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana , 16.
Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan  tindak  pidana.  Sistem  ini  sudah  tidak  ada  pengunanya  lagi,  karena bertentangan  dengan  hak-hak  asasi  manusia,  yang  pada  zaman  sekarang  sangat diperhatikan  dalam  hal  pemeriksaan  tersangka  dan  terdakwa  oleh  negara.  Juga karena sistem ini sama sekali mengabaikan perasaan nurani hakim. Hakim bekerja menyidangkan  terdakwa  seperti  robot  yang  tingkah  lakunya  sudah  diprogram melalui undang-undang. 7
4. Sistem  Pembuktian  Menurut  Undang-undang  Secara  Terbatas/Sistem Negatif ( Negatief Wettelijk Bewijstheorie ) 8
Sistem  pembuktian  ini  menurut  Djoko  Prakoso  hampir  sama  dengan sistem  keyakinan  dengan  alasan  logis  ( Laconviction  in  Raisonne ),  yaitu  bahwa hakim  baru  diwajibkan  menghukum  orang  apabila  hakim  berkeyakinan,  bahwa peristiwa pidana yang bersangkutan adalah terbukti kebenarannya, dan lagi bahwa keyakinan ini harus disertai penyebutan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian buah pikiran (logika).
Namun  juga  terdapat  perbedaannya,  bahwa  sistem  pembuktian  menurut undang-undang  secara  terbatas/sistem  negatif  ( Negatief  Wettelijk  Bewijstheorie ) menghendaki alasan-alasan sebagai alat-alat bukti ( wettelijk ). Tidak diperolehkan hakim  memakai  alat-alat  bukti  lain  yang  tidak  disebutkan  dalam  undang-undang itu,  dan  tentang  cara  mempergunakannya  hakim  juga  terikat  kepada  penentuan- penentuan dalam undang-undang, belum berarti bahwa hakim mesti menjatuhkan suatu hukuman. Ini masih tergantung dari keyakinan hakim atas adanya kebenaran. Maka ada terselib anasir “negatif” atau ketiadaan. 9 Meskipun alat-alat bukti sangat banyak,  jika  hakim  tidak  berkeyakinan  atas  kebenaran  alat-alat  bukti  atau  atas kejadian/keadaan, hakim akan membebaskan terdakwa.
7 Ghazali, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi , 28.
8 Ghazali, 28.
9 Djoko  Prakoso, Alat  Bukti  dan  Kekuatan  Pembuktian  di  dalam  Proses  Pidana (Yogyakarta: Liberty, 1988), 43.
Sistem  di  atas  dianut  oleh  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP)/  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1981,  yang  dirumuskan  pada  Pasal 183 yakni:
“Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali  apabila dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh keyakinan  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”
Sebelum  berlakunya  KUHAP  di  Indoensia,  hukum  pembuktian  dalam hukum acara pidana kita merujuk pada het Herzeine Indonesisch Reglement (HIR), yaitu pada Pasal 294 ayat (1) yakni, “tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain  jika  hakim  mendapat  keyakinan  dengan  alat  bukti  yang  sah,  bahwa  benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu”.
Rumusan  Pasal  183  KUHAP  dapat  dinilai  lebih  sempurna,  karena  telah menentukan  batas  yang  lebih  tegas  bagi  hakim  dalam  usaha  membuktikan kesalahan  terdakwa  untuk  menjatuhkan  pidana.    Lebih  tegas  karena  ditentukan batas minimum pembuktian, yakni harus menggunakan setidak-tidaknya dua alat bukti yang sah dari yang disebutkan undang-undang.
KUHAP telah mengatur tentang pembuktian dalam acara pemeriksaan yang biasa diatur di dalam pasa1 183 sampai dengan 191 (hal pembuktian ini di dalam HIR  diatur  oleh  Pasal-Pasal  293  sampai  dengan  314).  Bunyi  Pasal  183  KUHAP yaitu;  " Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali  apabila dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang bersalah  melakukannya ".  Ketentuan  tersebut  adalah  untuk  menjamin  tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukuman bagi seseorang.
Alat bukti yang sah ialah seperti yang di maksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai berikut:
1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;
3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.
Seperti yang di nyatakan oleh Karim Nasution, jika hakim atas dasar alat- alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat  diterima,  bahwa  sesuatu  tindak-pidana  benar-benar  telah  terjadi  dan terdakwa  dalam  hal tersebut  bersalah, maka  terdapatlah  bukti  yang  sempurna, yaitu bukti yang sah dan meyakinkan. 10

## C.  Alat Bukti Saksi Dalam Proses Pembuktian
KUHAP telah memberikan batasan pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26, yakni saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia Iihat sendiri dan ia alami sendiri 11 . Sedangkan keterangan saksi adalah salah  satu  alat  bukti  dalam  perkara  pidana  yang  berupa  keterangan  dari  saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri  dengan  menyebut  alasan  dan  pengetahuannya  itu  (Pasal  1  angka  27 KUHAP). 12
Dari  batasan  KUHAP  tentang  saksi  dan  keterangan  saksi  di  atas,  dapat ditarik  kesimpulan, yakni:
1. Bahwa  tujuan  saksi  memberikan  keterangan  ialah  untuk  kepentingan penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan.  Ketentuan  ini  juga  mengandung pengertian  bahwa  saksi  diperlukan  dan  memberikan  keterangannya  dalam  2 tingkat  yakin  ditingkat  penyidikan  dan  ditingkat  penuntutan  di  sidang pengadilan.
2. Bahwa isi apa yang diterangkan, adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang
10 K. Nasution, Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana (Jakarta: Liberty, 1975).
11 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Bogor: Politea, 1996).
12 Ibid,
sumbernya diluar ketiga persyaratan tersebut, tidak dapat dikatakan mempunyai nilai  atau  kekuatan  pembuktian  dengan  menggunakan  alat  bukti  keterangan saksi.
Bahwa  keterangan  saksi  haruslah  disertai  alasan  dari  sebab  apa  ia mengetahui  tentang  sesuatu  yang  ia  terangkan.  Artinya,  isinya  keterangan  baru berharga  dan  bernilai  pembuktian  apabila  setelah  memberikan  keterangan  ia kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal ini pun merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian 13 . Keberadaan  saksi  dalam  tindak  pidana  dipandang  sangat  penting,  karena keterangan  saksi  merupakan  hal  yang  sangat  dibutuhkan  dalam  mengungkap sebuah tindak pidana, hal ini sejalan dengan pandangan  Bripda Awaluddin seperti yang  dikutip  Muhadar    yang  menyatakan  bahwa,  peranan  saksi  selama  ini  di kepolisian dalam tahapan penyelidik perkara sangat penting, karena penyidik tidak mampu mengungkap dengan baik sebuah tindak pidana tanpa adanya keterangan saksi, sehingga dalam hal ini, penyidik berusaha sedapat mungkin mencari siapa yang dapat menjadi saksi dalam kasus tersebut, tetapi bukan berarti tanpa kehadiran saksi,  penyidik  selalu  mengutamakan  keterangan  saksi,  karena  hal  ini  juga berpengaruh terhadap berkas perkara penyidikan apabila dilimpahkan ke kejaksaan. Pihak  kejaksaan  tidak  mau  menerima  berkas  penyidik  tersebut  tanpa  adanya keterangan saksi, oleh karena itu pihak penyidik juga selalu berusaha mencari pihak yang dapat dijadikan sebagai saksi.
Keberadaan saksi dalam mengungkap sebuah tindak pidana, sangat penting, karena  dalam  Pasal  184    KUHAP  posisi  keterangan  saksi  ada  pada  posisi  yang pertama,  sehingga  bagi  kalangan  aparat  penegak  hukum  dalam  melakukan penyidikan perkara pidana selalu berusaha mendapatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling penting, oleh karena itu pentingnya keterangan saksi. 14
13 Ghazali, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi , 38.
14 Muhadar, Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009), 170.

## a. Jenis-Jenis saksi
Secara global dalam praktik asasnya, sering dijumpai adanya beberapa jenis saksi, yaitu:
1. Saksi A Charge , yaitu saksi yang keterangannya lebih memberatkan terdakwa dan lazimnya yaitu saksi diajukan  oleh jaksa peuntut umum.
2. Saksi A De Charge , yaitu saksi yang keterangannya dengan sifat meringankan terdakwa dan lazimnya saksi ini di ajukan oleh terdakwa/Penasihat Hukum.
3. Saksi  Mahkota/ kroon  getuige ,  yaitu  saksi  yang  diambil  dari  salah  seorang tersangka/terdakwa yang kepadanya diberikan satu mahkota. 15
4. Saksi Verbalisan yaitu, saksi yang berasal dari penyidik yang nota bene adalah penyidik yang menangani tersangka yang bersangkutan, saksi jenis ini baru di gunakan dalam sidang pembuktian apabila terdakwa mencabut keterangannya pada waktu pemeriksaan penyidik  (berita acara penyidik) atau mungkir. 16

## b. Syarat-syarat saksi
Syarat keterangan saksi agar keterangannya itu menjadi sah dan berharga, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinannya, dapat terletak pada beberapa hal ialah:

## 1. Kualitas Pribadi Saksi
Kulaitas  pribadi  yang  dimaksud  adalah  kualitas  saksi  dalam  hubungan dengan terdakwa. Dalam hal ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama saksi tidak ada hubungan keluarga apapun dengan terdakwa. Kemungkinan kedua saksi masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
Prinsip  umum  mengenai  kualitas  pribadi  saksi  dalam  hukum  pembuktian adalah tidak ada hubungan keluarga. Rasio dari prinsip  ini ialah untuk mencapai objektivitas  mengenai  isi  keterangan  saksi.  Namun,  bila  ada  hubungan  keluarga, maka  ada  batasan-batasan  hubungan  tertentu  yang  tidak  boleh  menjadi  saksi. Sedangkan  hubungan  keluarga  diluar  batas-batas  yang  ditetapkan,  tidak
15 Muhadar, 58.
16 Sasangka, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana , 48.
berhalangan  untuk  memberikan  keterangan  saksi,  tetapi  masih  juga  ada perkecualian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 170 KUHAP. 17
Menurut Pasal 170 ayat (1) ini, dikecualikan  untuk menjadi saksi adalah mereka  yang  karena  pekerjaan,  harkat  martabat  atau  jabatannya  diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan  sebagai  saksi,  yaitutentang  hal  yang  dipercayakan  kepada  mereka. Perkataan dapat diminta dibebaskan, mengandung makna bahwa orang-orang yang berkualitas  tersebut  dalam  Pasal  170 18 ,  bisa  dibebaskan  dan  bisa  tidak  dari kewajiban  untuk  memberikan  keterangan    saksi.  Hal  itu  sepenuhnya  akan bergantung kepada pertimbangan hakim (Pasal 170 ayat (2)) berdasarkan alasan- alasan khusus yang asuk akal.
Mengenai batasan-batasan hubungan kekeluargaan ini, Pasal 168 melarang seseorang  untuk  didengar  keterangannya    dan  dapat  mengundurkan  diri  sebagai saksi, jika kualitas saksi tersebut berada dalam hubungan keluarga sebagai berikut:
a)   Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sarnpai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
b)   saudara dan terdakwa atau yang bérsama-sama sebagal terdakwa, saudara ibu atau  saudara  bapak,  juga  mereka  yang  mempunyai  hubungan  karena perkawinan dari anak-anak saudara terdakwa sampal derajat ketiga.
c)   suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.” 19
Orang-orang yang berkualitas disebutkan dalam Pasal 186 itulah yang tidak diperbolehkan menjadi saksi dan memberikan keterangannya diatas sumpah. Ada perkecualian  dari  orang  yang  tidak  boleh  didengar  keterangannya  dalam  sidang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 168 tersebut, sebagaimana ditentukan dalam
17 Sasangka, 40.
18 Pasal  170 ;  ” (1)  Mereka  yang  karena  pekerjaan,  harkat  martabat  atau  jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka. (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.”
19 Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana .
Pasal  169,  orang-orang  yang  berkualitas  dalam  hubungan  kekeluargaan sebagaimana disebutkan Pasal 168 dapat memberikan keterangannya apabila:
1) Mereka yang berkedudukan dalam hubungan keluarga itu menghendaki untuk
memberikan keterangan,
2) Jaksa penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya.
Namun  Hari  Sasangka  memandang  secara  umum  bahwa  pada    intinya ketentuan pada Pasal 168 diatas bisa disimpangi, yakni bisa didengar sebagai saksi apabila secara tegas baik terdakwa, penuntut umum dan mereka-mereka  (keluarga maupun  yang  bersama-sama  sebagai  terdakwa)  yang  tersebut  dalam  Pasal  168 KUHAP  menghendaki  dapat  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah,  jika menghendaki  mereka-mereka  (keluarga  maupun  yang  bersama-sama  sebagai terdakwa)  bisa memberikan keterangan tanpa sumpah (Pasal 169 KUHAP). 20

## a) Apa yang diterangkan saksi
Bahwa ada dua syarat yang menyangkut keterangan saksi di muka sidang pengadilan yang tidak bisa dipindahkan, agar keterangan itu bernilia dan berharga pembuktian,  yang  dapat  dipertimbangkan  untuk  membentuk  keyakinan  hakim, ialah:
1) Pertama , mengenai sumber pengetahuan saksi. Agar isi keterangan saksi menjadi  berharga  dan  bernilai  pembuktian  sehingga  dapat  digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk membentuk keyakinan hakim, maka keterangan  saksi  haruslah  bersumber  pada  penglihatannya  sendiri, dialaminya  sendiri  dan  atau  didengarnya  sendiri  langsung  dari sumbernya.  Artinya,  fakta-fakta  yang  diperoleh  dari  keterangan  saksi haruslah bersumber dari pribadinya sendiri.
20 Sasangka, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana , 25.
Tidak boleh isi keterangan itu didapat dari orang lain atau pemberitahuan atau cerita orang lain, atau apa yang dalam doktrin disebut dengan testimonium de auditu atau hearsay evidence. Keterangan yang bersumber atau didapat dari kata orang,  tidak  mempunyai  nilai,  hanya  dapat  dipertimbangkan  hakim  sebagai tambahan bahan untuk membentuk/ pembentukan alat bukti petunjuk.
2) Kedua, Substansi  isinya  keterangan.  Isi  keterangan  saksi  haruslah keterangan mengenai fakta. Sesuai dengan 3 (tiga) sumber pemgetahuan yang  diterangkan  saksi, maka  sesuatu  disebut  fakta  apabila  sesuatu itu dapat  didengar  (suara  yang  didengar),  dapat  dilihat  (objek  yang  dapat dilihat) dan dapat dialami(kejadian yang dialami) oleh seseorang in casu saksi. 21

## b) Sebab apa saksi mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan
Kewajiban  saksi  untuk  memberikan  keterangan  tentang  alasan  dari pengetahuan  apa  yang  telah  diterangkannya  di  muka  sidang,  ditujukan  agar peristiwa  apa  yang  diterangkannya  itu  adalah  benar-benar  mengenai  hal  yang dialaminya sendiri, didengarnya sendiri, dan atau dilihatnya sendiri. Demikian ratio penyebutan alasan dari pengetahuan saksi yang dia terangkan di muka sidang.

## c) Syarat sumpah dan janji
Sejak  masih  berlakunya  HIR  (Pasal  265  ayat  3),  kepercayaan  akan kebenaran  suatu  keterangan  saksi  dimuka  persidangan  diletakkan  pada  adanya sumpah,  yang  diucapkan  sebelum  memberikan  keterangan  ataun  sesudah memberikan  keterangan.  Ketentuan  dalam  Pasal  265  ayat  (3)  HIR  seluruhnya diadopsi  kedalam  KUHAP.  Pasal  160  ayat  (3)  KUHAP  mewajibkan  pada  saksi sebelum  memberikan  keterangan  untuk  terlebih  dulu  mengucapkan  sumpah  atau janji  menurut  cara  agamanya,  yang  isinya  sumpah  dan  janji  bahwa  ia  akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Cara penyumpahan ini disebut dengan promissoris, artinya sanggup berkata yang
21 Ghazali, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi , 44.
benar.  Akan  tetapi,  apabila  pengadilan  menganggap  perlu  penyampaian  sumpah tidak  dilakukan  sebelum  memberikan  keterangan,  melainkan  diberikan  setelah saksi  memberikan  keterangan  (Pasal  160  ayat  4).  Cara  penyumpahan  ini  disebut assetoris , dan tidak dikenal menurut HIR.
Keterangan  saksi  yang  tidak  disumpah  tidaklah  mempunyai  kekuatan pembuktian  (Pasal  185  ayat  7),  dan  tidak  dapat  digunakan  sebagai  dasar pertimbangan  untuk  membentuk  keyakinan  hakim.  Namun,  apabila  keterangan tidak  dibawah  sumpah  itu  sesuai   dengan  keterangan  saksi  yang  disumpah  dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain (Pasal 185 ayat (7)). Alat bukti tambahan artinya, keterangan tanpa sumpah itu memperkuat fakta apa yang diperoleh  dari  alat  bukti  lain  yang  sah.  Selain  itu,  keterangan  saksi  yang  tidak disumpah  dapat  digunakan  sebagai  tambahan  bahan  untuk  membentuk  alat  bukti petunjuk.
d) Syarat mengenai adanya hubungan antara isi keterangan saksi dengan isi keterangan saksi lain atau isi alat bukti lain.
Suatu  fakta  yang  didapat  dari  keterangan  seorang  saksi  tidaklah  cukup, dalam arti tidak bernilai pembuktian apabila tidak didukung oleh fakta  yang sama (disebut bersesuaian) yang didapat dari saksi lain atau alat bukti lainya. Pasal 185 ayat (2) yakni:
“Keterangan  seorang  saksi  saja  tidak  cukup  untuk  membuktikan  bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.
Mengikuti  ketentuan  ini,  maka  suatu  fakta  yang  didapat  dari  keterangan saksi yang satu agar menjadi berharga haruslah didukung dengan keterangan saksi yang  lain,  atau  didukung  oleh  alat  bukti  lain.  Maksudnya  didukung  adalah keterangan satu saksi harus sama, yang dalam praktik disebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain. Artinya, keterangan satu saksi saja  tidaklah  bernilai  pembuktian  apabila  tidak  didukung  atau  ada  persesuaian dengan  keterangan  saksi  yang  lain  atau  alat  bukti  lain.  Dengan  demikian,  sudah
dapat memenuhi syarat minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dari dua alat bukti yang sah sebagaimana disyaratkan Pasal 183.
Fakta  yang  diperoleh  dari  keterangan  satu  saksi  yang  saling  bersesuaian dengan  keterangan  saksi  lain  atau  alat  bukti  yang  lain  saja  yang  dapat dipertimbangkan hakim untuk membentuk keyakinannya bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya. Hanya diatas keyakian yang dibentuk berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah itu saja pidana boleh dijatuhkan. 22

## D.   Kedudukan Alat Bukti Saksi Tertimoni de Audito dalam KUHAP
Secara umum, dalam kajian sistem pembuktian  hukum  pidana Indonesia sesuai  aturan  dalam  pasal  184  KUHAP,  maka  tidak  ditemukan  istilah saksi testimonium de auditu, namun yang ada hanyalah istilah  keterangan saksi.
KUHAP telah memberikan batasan pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26, yakni Saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri,  ia  Iihat  sendiri  dan  ia  alami  sendiri.  Sedangkan  keterangan  saksi  adalah salah  satu  alat  bukti  dalam  perkara  pidana  yang  berupa  keterangan  dari  saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri  dengan  menyebut  alasan  dan  pengetahuannya  itu  (Pasal  1  angka  27 KUHAP).
Dari  batasan  KUHAP  tentang  saksi  dan  keterangan  saksi  diatas,  dapat ditarik kesimpulan, yakni:
1. Bahwa  tujuan  saksi  memberikan  keterangan  ialah  untuk  kepentingan penyidikan,  penuntutan  dan  peradilan.  Ketentuan  ini  juga  mengandung pengertian  bahwa  saksi  diperlukan  dan  memberikan  keterangannya  dalam  2 tingkat  yakin  ditingkat  penyidikan  dan  ditingkat  penuntutan  di  sidang pengadilan.
2. Bahwa isi apa yang diterangkan, adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang
22 Ghazali, 53.
sumbernya diluar ketiga persyaratan tersebut, tidak dapat dikatakan mempunyai nilai  atau  kekuatan  pembuktian  dengan  menggunakan  alat  bukti  keterangan saksi.
Bahwa  keterangan  saksi  haruslah  disertai  alasan  dari  sebab  apa  ia mengetahui  tentang  sesuatu  yang  ia  terangkan.  Artinya,  isinya  keterangan  baru berharga  dan  bernilai  pembuktian  apabila  setelah  memberikan  keterangan  ia kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal ini pun merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian. 23
Dalam  sebuah  proses  peradilan  pidana,  aparat  keamanan  sering  sekali mengalami kesulitan dalam mengungkapkan suatu tindak pidana karena ketiadaan saksi  yang  melihat,  mendengar  maupun  mengalami  sendiri  suatu  tindak  pidana akibat ketidakmauan saksi untuk memberikan keterangan karena alasan keamanan, dalam  mengungkapkan  suatu  tindak  pidana  kehadiran  saksi  punya  peranan  dan andil dalam mengungkap suatu tindak pidana seperti pada saat ini khususnya dalam tindak pidana extra ordinary crime seperti korupsi.
Keberadaan  saksi  dalam  tindak  pidana  dipandang  sangat  penting,  karena keterangan  saksi  merupakan  hal  yang  sangat  dibutuhkan  dalam  mengungkap sebuah tindak pidana. Keberadaan saksi dalam mengungkap sebuah tindak pidana, sangat penting, karena dalam Pasal 184  KUHAP posisi keterangan saksi ada pada posisi  yang  pertama,  sehingga  bagi  kalangan  aparat  penegak  hukum  dalam melakukan  penyidikan  perkara  pidana  selalu  berusaha  mendapatkan  keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling penting, oleh karena itu pentingnya keterangan saksi. 24
Secara global dalam praktik asasnya, sering dijumpai adanya beberapa jenis saksi, yaitu:
1. Ssi A  Charge ,  yaitu  saksi  yang  keterangannya  lebih  memberatkan  terdakwa dan zimnya yaitu saksi diajukan  oleh jaksa peuntut umum.
23 Ghazali, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi .
24 Muhadar, Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana .
2. Saksi A De Charge , yaitu saksi yang keterangannya dengan sifat meringankan terdakwa dan lazimnya saksi ini di ajukan oleh terdakwa/Penasihat Hukum.
3. Saksi  Mahkota/ kroon  getuige ,  yaitu  saksi  yang  diambil  dari  salah  seorang tersangka/terdakwa yang kepadanya diberikan satu mahkota. 25
4. Saksi Verbalisan yaitu, saksi yang berasal dari penyidik yang nota bene adalah penyidik yang menangani tersangka yang bersangkutan, saksi jenis ini baru di gunakan dalam sidang pembuktian apabila terdakwa mencabut keterangannya pada waktu pemeriksaan penyidik  (berita acara penyidik) atau mungkir. 26
5. Saksi Testimonium De Auditu (Hearsay Evidence)
Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu atau hearsay evidence (penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP)  yaitu  ;  “Dalam  keterangan  saksi  tidak  termasuk  keterangan  yang diperoleh dari orang lain atau testimoni de auditu ”
Menurut  S.M.  Amin,  seperti  yang  dikutip  Hari  Sasangka.  Amin menyatakan:  Memberi  daya  bukti  kepada  kesaksian-kesaksian de  auditu berarti bahwa syarat didengar, dilihat atau dialami sendiri tidak dipegang lagi. Sehingga memperoleh  dengan  tidak  langsung  daya  bukti,  keterangan-  keterangan  yang diucapkan oleh seseorang di luar sumpah.
Selanjutnya  menurut  Wirjono  Prodjodikoro,  larangan  terhadap  saksi testimonium de auditu adalah baik dan semestinya. Akan tetapi harus diperhatikan, bahwa  kalau  ada  saksi  yang  menerangkan  telah  mendengar  terjadinya  suatu keadaan dari orang lain, kesaksian semacam itu tidak selalu dapat dikesamping- kan begitu  saja.  Mungkin  hal  pendengaran  suatu  peristiwa  dari  orang  lain  itu  dapat berguna untuk penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.
Dari kedua pendapat tersebut di atas menurut Hari Sasangka, dapat ditarik kesimpulan,  bahwa  menurut  undang-undang  kesaksian de  auditu tidak  diakui sebagai  alat  bukti,  namun  demikian  kesaksian de  auditu berharga  (mempunyai
25 S Bahri, Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana (Yogyakarta: P3IH FH UMJ Totalmedia, 2009).
26 Sasangka, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana .
nilai)  di  dalam  pembuktian  karena  bisa  memberi  petunjuk  pada  hakim  untuk mendapatkan bukti lain. 27
Sedangkan, menurut Andi Hamzah sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian de auditu tidak diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yaitu mencari kebenaran materiil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, di mana keterangan seorang saksi  yang  hanya  mendengar  dan  orang  lain,  tidak  terjamin  kebenarannya,  maka kesaksian de auditu atau hearsay evidence , patut tidak dipakai di Indonesia pula.
Namun  demikian,  kesaksian  de  auditu  perlu  pula  didengar  oleh  hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan  hakim  yang  bersumber  kepada  dua  alat  bukti  yang  lain.  Berhubung dengan  tidak  dicantumkannya  pengamatan  hakim  sebagai  alat  bukti  dalam  Pasal 184  KUHAP,  maka  kesaksian de  auditu tidak  dapat  dijadikan  alat  bukti  melalui pengamatan  hakim,  mungkin  melalui  alat  bukti  petunjuk,  yang  penilaian  dan pertimbangannya hendaknya diserahkan kepada hakim. 28

## E.   Kedudukan  Alat  Bukti  Saksi  Tertimoni  de  Audito  Pasca  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  65/Puu-Viii/2010  Tentang  Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
Keterangan  saksi  namun  informasinya  berasal  dari cerita  atau  keterangan yang  disampaikan  orang  lain  kepadanya  disebut  sebagai terstimonium  de  auditu disebut dengan hearsay evidence yang dikenal dalam sistem hukum Common Law.
Penerapan terstimonium de auditu dalam praktik peradilan yaitu:
Secara umum ditolak sebagai alat bukti
Pada  prinsipnya testimonium  de  auditu tidak  dapat  diterima  sebagai  alat bukti.  Pada  umumnya  sikap  praktisi  hukum  secara  otomatis  menolaknya tanpa analisis dan pertimbangan yang argumentatif. Sebagai contoh Putusan Mahkamah  Agung  Nomor  881  K/Pdt/1983,  yang  menegaskan  saksi-saksi yang  diajukan  penggugat  semuanya  terdiri  dari de  auditu ,  sehingga keterangan yang mereka berikan tidak sah sebagai alat bukti
27 Sasangka.
28 A Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

## Dikonstruksi sebagai persangkaan:
Secara kasuistik hakim dapat mengonstruksi kesaksian de auditu menjadi alat bukti persangkaan asal hal itu dipertimbangkan dengan objektif dan rasional.
Namun setelah terbitnya Putusan MK 65/PUU-VIII/2010 tentang perluasan makna saksi, yakni mencakup saksi testimonium de auditu , maka pada putusan MK ini mengakui  saksi testimonium  de  auditu dalam  peradilan  pidana,  putusan  ini merupakan  cerminan  perlindungan  terhadap  hak-hak  tersangka  dan  terdakwa. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersangka dan terdakwa merupakan prinsip utama dalam hukum acara pidana.
Ini artinya, terbuka peluang saksi testimonium de auditu tidak lagi ditolak keterangannya sebagai saksi. Masih bersumber dari laman yang sama, dijelaskan bahwa  mengingat  pentingnya  putusan  ini  seyogianya  penyidik,  jaksa  penuntut umum dan hakim wajib melaksanakan kewajibannya melaksanakan due process of law dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, karena pada akhirnya  penyelenggaraan  peradilan  adalah  untuk  menemukan  keadilan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. 29

## F.  Pertimbangan  Majelis  Hakim  Mahkamah  Syariah  Aceh  tentang  Saksi

## Tertimoni de Audito dalam putusan Nomor 7/JN/2021/MS Aceh
Persidangan  yang  berakhir  dengan  vonis  bebas  oleh  hakim  Mahkamah Syar’iyah  (MS) Aceh   terhadap  seorang  pria  terdakwa   pemerkosa keponakan  di Aceh Besar, Aceh, berinisial DP tertuang dalam putusan perkara banding Nomor 7/JN/2021/MS  Aceh  yang  membatalkan  Putusan  Majelis  Hakim  Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 22/JN/2020/MS-Jth, telah terjadi pro dan kontra terhadap putusannya. Putusan ini pula berimbas pada berangnya segenap masyarakat yang menyayangkan  dan  mempertanyakan  mengapa  putusan  para  hakim  Mahkamah
29 Hasanah, S. “ Arti Testimonium De Auditu”. www.hukumonline.com.
Syariah  Aceh  seolah  ini  menutup  mata  terhadap  penderitaan  yang  ditanggung  si anak korban pada kasus ini. Kondisi ini di perburuk dengan isi putusan Hakim MS Aceh yang menyatakan terdakwa “DP” tidak terbukti bersalah memperkosa orang yang memiliki hubungan mahram dengannya dakwaan alternatif kedua, yang diatur dalam pasal 49 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Qanun Jinayat.
Putusan  bebas  kepada  terdakwa  tersebut,  menarik  di  teliti  yakni,  seluruh majelis hakim menolak seluruh alat bukti yang tertuang dalam berkas persidangan yang diajukan banding ke Mahkamah Syariah Aceh saat itu, termasuk keberadaan saksi tertimoni de auditu . Dari putusan Majelis Hakim ini memperlihatkan bahwa hakim kurang menguasai terhadap kebaharuaan dalam ranah hukum acara pidana Indonesia saat ini.
Di  dalam  pertimbangan  putusan  Mahkamah  Syariah  Aceh  Nomor 7/JN/2021/MS  Aceh  dapat  di  dilihat  pertimbangan  majelis  hakim  yaitu,  bahwa Jaksa  Penuntut  Umum  mengajukan  4  orang saksi  yaitu  saksi  1,  saksi  2,  saksi 3    dan    saksi    4,    yang    memberikan  kesaksian  di  depan  sidang;  selanjutnya menimbang, bahwa kesaksian saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 tentang  terjadinya pemerkosaan    yang    dilakukan    oleh    Terdakwa    terhadap  anak  korban,  adalah berdasarkan  keterangan  dari  saksi  anak  korban,  Bukan  karena  para  saksi menyaksikan sendiri atau melihat sendiri peristiwa pemerkosaan  tesebut,  bahkan keterangan    saksi  4    yang    menerangkan  bahwa  kejadian  pemerkosaan  tersebut terjadi pada tanggal 15 atau tanggal  16  Agustus  2020  sangat  bertentangan  dengan dakwaan  Jaksa Penuntut Umum yang mengatakan bahwa peristiwa pemerkosaan terhadap  anak  korban  yang  dilakukan  Terdakwa  terjadi  pada  tanggal  4 Agustus 2020;  Menimbang,  bahwa  oleh  karena  bersumber  dari  informasi  orang  lain, bukan karena melihat sendiri atau mengalami sendiri, maka Mahkamah  Syar iyah
Aceh    berpendapat    kesaksian    para    saksi    tersebut  ‟bersifat testimonium  de auditu . 30
Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut selain berdasar informasi dari orang lain juga tidak ada menerangkan tentang pengetahuan saksi mengenai indikasi  perilaku  Terdakwa  yang  mengarah  perilaku  yang  menyimpang  yang berdasarkan  norma  dan  etika  masyarakat,  tabu/sumbang    yang    dilakukan Terdakwa  terhadap  anak  korban,  seperti  suka memeluk  anak  korban,  suka menggendong    anak    korban    dan    lain-lain,  maka  Mahkamah  Syar  iyah  Aceh berpendapat  kesaksian  saksi  1,  saksi  2,  ‟  saksi  3  dan  saksi  4,  tidak  dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, karena itu harus ditolak. 31
Terkait keberadaan dan bentuk kekuatan alat bukti saksi testimoni de audito , seharusnya  tidak  ada  perdebatan  lagi,  dan  sebenarnya  hakim  Mahkamah  Syariah Aceh  tidak  boleh  menolak  saksi testimoni yang  di  ajukan  JPU  ini  karena  pada dasarnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 65/puu-viii/2010  tentang pengujian undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana telah mengakui  kekuatan  alat  bukti  saksi  testimoni  sama  dengan  keterangan  saksi lainnya.  Artinya,  dengan  putusan  mk  ini  menyatakan  definisi  saksi  tidak  hanya orang  yang  ia  lihat,  dengar,  alami  sendiri,  tetapi  setiap  orang  yang  punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib di dengar sebagai saksi  demi  keadilan  dan  keseimbangan  penyidik  yang  berhadapan dengan tersangka/terdakwa.

## G.  Kesimpulan
Terkait keberadaan dan bentuk kekuatan alat bukti saksi testimoni de audito , seharusnya  tidak  ada  perdebatan  lagi,  dan  sebenarnya  hakim  mahkamah  syariah
30 Petikan Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS Aceh, 13.
31 Petikan Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS Aceh, 14.
aceh  tidak  boleh  menolak  saksi testimoni yang  di  ajukan  jpu  ini  karena  pada dasarnya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 65/puu-viii/2010  tentang pengujian undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana telah mengakui  kekuatan  alat  bukti  saksi  testimoni  sama  dengan  keterangan  saksi lainnya.  artinya,  dengan  putusan  mk  ini  menyatakan  definisi  saksi  tidak  hanya orang  yang  ia  lihat,  dengar,  alami  sendiri,  tetapi  setiap  orang  yang  punya pengetahuan yang terkait langsung terjadinya tindak pidana wajib didengar sebagai saksi  demi  keadilan  dan  keseimbangan  penyidik  yang  berhadapan dengan tersangka/terdakwa.

## Daftar Kepustakaan
Bahri, S. Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana . Yogyakarta: P3IH FH UMJ Totalmedia, 2009.
Djoko Prakoso. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana .
Yogyakarta: Liberty, 1988.
Ghazali, Adami. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi . Bandung: Alumni,
2008.
Hamzah, A. Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Hasanah, S. “ Arti Testimonium De Auditu”. www.hukumonline.com.
Muhadar. Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana .
Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009.
Nasution, K. Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana . Jakarta: Liberty,
1975.
Petikan Putusan Mahkamah Syariah Aceh Nomor 7/JN/2021/MS Aceh
Sasangka. Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana . Bandung: Mandar Maju, 2003.
Siagian, Amrizal, Sumarsih, Esi. “Kekuatan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.” Mizan: Journal of Islamic Law 4, no. 2 (2020).
Soesilo, R. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana . Bogor: Politea, 1996.
Wan  Ismail,  Wan  Abdul  Fattah,  Baharuddin,  Ahmad  Syukran,  Abdul  Mutalib,
Lukman, Abdul Rab al-Qubaty, Muneer Ali. “Document Falsification/Forgery from  the  View  of  Islamic  Jurisprudence  and  Malaysian  Law.” Al-Jami’ah:
Journal of Islamic Studies 57, no. 2 (2019): 459–98.