## HUKUM ADAT DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL BERBASIS PANCASILA
Oleh Nunung Nugroho
Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Sebagaimana  diketahui,  hukum  adat  mempunyai  corak-corak  tertentu  sebagai sumber  pengenalnya.  Beberapa  corak  yang  melekat  dalam  hukum  adat  yang  dapat dijadikan  sebagai  sumber  pengenal  dapat  disebutkan  yaitu  corak  yang  tradisional, keagamaan,  kebersamaan,  konkret  dan  visual,  terbuka  dan  sederhana,  dapat  berubah  dan menyesuaikan,  tidak  dikodifikasi,  musyawarah  dan  mufakat.  Disinilah  hukum  adat  lahir dari  kebutuhan  hidup,  cara  hidup,  pola  pikir,  dan  pandangan  hidup  suatu  masyarakat. Dengan  demikian,  terlihat  bahwa  antara  hukum  dan  masyarakat  tidak  dapat  dilepas pisahkan,  walaupun  mungkin  dapat  dibedakan.  Satjipto  Rahardjo  menyebutkan,  bahwa hukum  secara  sosio-antropologis  tidak  dapat  lepas  dari  konteks  sosial-budaya  dari  mana hukum itu lahir, hidup, tumbuh, dan berkembang. Kembang kempisnya atau mati hidupnya hukum adat sejalan dengan kembang kempis atau mati hidupnya masyarakat hukum adat. Pembangunan  di  bidang  hukum  dalam  Negara  Hukum  Indonesia  adalah  berdasar  atas landasan  sumber  tertib  hukum  yaitu  cita-cita  yang  terkandung  pada  pandangan  hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang didapat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk itu hukum  adat  harus  bisa  mengambil  peran  dalam  Pembangunan  hukum  nasional.  Dengan demikian, hukum adat dalam perspektif Pembangunan hukum nasional adalah hukum yang adil  dan  beradab  yang  mendorong  kemajuan  serta  menjamin  kesejahteraan  hidup warganya.
Kata Kunci : Hukum Adat, Pembangunan Hukum Nasional, Pancasila

## ABSTRACT
As is known, customary law has certain features as a source of recognition. Some features inherent  in  customary  law  that  can  be  used  as  an  identifiable  source  can  be  mentioned, namely traditional, religious,  togetherness,  concrete and visual patterns, open and simple, can change and adjust, not codified, deliberation and consensus. This is where customary law is born from the needs of life, way of life, mindset, and life view of a society. Thus, it can  be  seen  that  between  law  and  society  cannot  be  separated,  although  it  may  be distinguishable. Satjipto Rahardjo said that socio-anthropological law cannot be separated from the socio-cultural context from which the law was born, lived, grew and developed. The deflated flower or the death of customary law is in line with the deflated or dead life of the customary law community. Development in the field of law in the State of Indonesian Law  is  based  on  a  foundation  of  legal  order  sources,  namely  the  ideals  contained  in  the outlook  on  life,  noble  moral  awareness  and  ideals  that  include  the  psychological atmosphere and character of the Indonesian people obtained in the Pancasila and the Law
Basic  1945.  For  that  customary  law  must  be  able  to  take  a  role  in  the  development  of national law. Thus, customary law in perspective Development of national law is a just and civilized  law  that  encourages  progress  and  guarantees  the  welfare  of  the  lives  of  its citizens.
Keywords: Customary Law, National Law Development, Pancasila
A. Pendahuluan
Judul tulisan ini sinonim dengan  pengertian  tentang  “Proses pembuatan hukum yang berciri nasional/kebangsaan,  dengan  melihat hukum  adat  sebagai  titik  pandangnya (merupakan  hukum  yang  berangkat dari pengalaman hidup manusia Indonesia  yang  bersumber  dari  nilai- nilai dasar pancasila)”.
Adat  adalah  pencerminan  dari pada  kepribadian  sesuatu  bangsa, merupakan salah satu  penjelmaan dari pada  jiwa  bangsa  yang  bersangkutan dari  abad  keabad.  Oleh  karena  itu, maka  setiap  bangsa  di  dunia  ini memiliki  adat  kebiasaan  sendiri- sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama.
Di  dalam  Negara  Republik Indonesia  ini,  adat  yang  dimiliki  oleh daerah-daerah  serta  suku-suku  bangsa adalah  berbeda-beda,  meskipun  dasar serta  sifatnya  adalah  satu,  yaitu  ke Indonesiaan-nya.  Oleh  karena  itu, maka  adat  bangsa  Indonesia  itu dikatakan  merupakan  “Bhinneka” (berbeda-beda  di  daerah  suku-suku
bangsanya),  “Tunggal  Ika”  (tetapi tetap  satu  juga,  yaitu  dasar  dan  sifat keindonesiaannya).  Dan  adat  bangsa Indonesia  yang  “Bhinneka  Tunggal Ika”  ini  tidak  mati, melainkan  selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan  keharusan  selalu  dalam keadaan  evolusi  mengikuti  proses perkembangan  peradaban  bangsanya. Adat  Istiadat  yang  hidup  serta  yang berhubungan  dengan  tradisi  rakyat inilah  yang  merupakan  sumber  yang mengagumkan bagi hukum adat kita. 1 
Sebagaimana diketahui, hukum adat  mempunyai  corak-corak  tertentu sebagai sumber pengenalnya.
Beberapa  corak  yang  melekat  dalam hukum  adat  yang  dapat  dijadikan sebagai sumber pengenal dapat disebutkan yaitu corak yang tradisional,  keagamaan,  kebersamaan, konkret  dan  visual,  terbuka  dan sederhana, dapat berubah dan
1  Surojo  Wignjodipuro, Pengantar Dan  Asas-Asas  Hukum  Adat, Jakarta,  PT. Gunung Agung, 1982, hal.13
menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat. 2 
Begitu  pula  dengan  sistem hukum  adat,  identitas  hukumnya  akan tumbuh  dengan  identitas  masyarakat yang membentuknya. Oleh karena itu, hukum  adat  merupakan  suatu  sistem hukum  yang  dibentuk  berdasarkan sifat,  pandangan  hidup  dan  cara
berfikir masyarakat
(bangsa)
Indonesia. Kenyataan ini pernah ditegaskan oleh Soediman Kartohadiprodjo dalam bukunya
Hukum  Nasional  Beberapa  Catatan
(1974),  menyebutkan  bahwa,”  hukum adat  itu  bukan  hukum  adat  karena bentuknya  tidak  tertulis,  melainkan hukum adat adalah hukum adat karena tersusun  dengan  dasar  pikiran  yang tertentu,  prinsipil  berbeda  dari  dasar pikiran hukum Barat.”
Berkaitan  dengan  hal  tersebut, maka  hukum  adat  yang  merupakan aspek  dari  kehidupan  dan  kebudayaan masyarakat Indonesia yang juga menjadi saripati dari kebutuhan hidup, cara  hidup  dan  pandangan  hidup masyarakat  (bangsa)  Indonesia  bisa menjadi  kerangka  dan  jiwa  dari
2  Dewi  Wulansari, Hukum  Adat Indonesia  (Suatu  Pengantar), Bandung,  PT. Refika Aditama, 2010, hal.15
pembangunan  hukum  nasional  yang berbasis  pancasila.  Oleh  karena  itu, tulisan  ini  lebih  melihat  dari  titik pandang “Hukum Adat Dalam Perspektif Pembangunan Hukum
Nasional Berbasis Pancasila”

## B. Rumusan Permasalahan
Dengan  mengacu  pada  latar  belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada tulisan ini adalah bagaimana  hukum  adat  dalam  perspektif pembangunan  hukum  nasional  berbasis Pancasila.

## C. Pembahasan

## 1.  Deskripsi Hukum Adat
Manusia  di  dalam  masyarakat
memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan
kepentingan itu tercapai dengan terdapatnya  pedoman  atau  peraturan hidup  yang  menentukan  bagaimana manusia  harus  bertingkah  laku  dalam masyarakat  agar  tidak  merugikan orang  lain  dan  dirinya  sendiri. Pedoman,  patokan  atau  ukuran  untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan  bersama  ini  disebut  norma atau kaidah sosial.
Kaidah  sosial  pada  hakikatnya merupakan perumusan suatu
pandangan  mengenai  perilaku  atau sikap yang seyogyanya dilakukan atau yang  seyogyanya  tidak  dilakukan, yang  dilarang  dijalankan  atau  yang dianjurkan  untuk  dijalankan.  Dengan kaidah  sosial  ini  hendak  dicegah gangguan-gangguan kepentingan manusia,  akan  dapat  dihindarkan bentrokan  antar  kepentingan,  akan diharapkan  terlindungi  kepentingan- kepentingan  manusia.  Kaidah  sosial ini  ada  yang  berbentuk  tertulis  ada pula  yang  lisan  yang  merupakan kebiasaan yang diteruskan dari generasi ke generasi. 3 
Sebagaimana  diketahui,  kaidah sosial  yang  bersifat  lesan  atau  tidak tertulis  disebut  hukum  adat.  Jika seorang  ahli-hukum  yang  mempunyai didikan Barat mempelajari hukum adat Indonesia,  ia  masuk  dalam  dunia hukum  baru,  daiam  lapangan  yang sangat berbeda daripada yang biasanya dijumpainya. Ia sudah biasa mempelajari  hukum  yang  terdapat dalam peraturan-peraturan, dalam kodifikasi,  misalnya  hukum  perdata dalam  Kitab  Undang-undang  Perdata, hukum  pidana  dalam  Kitab  Undang- undang  Pidana  dan  sebagainya.  Ia
3  Sudikno  Mertokusumo, Mengenal Hukum,  (Suatu  Pengantar), Yogyakarta, Liberty, 2014, hal.1-5
percaya atas didikannya, bahwa hukum  harus  dibedakan  dari  adat istiadat, kesusilaan dan lain-lain. Fakta umumnya ia hanya mengetahui bahwa peraturan-peraturan  dalam  undang- undang dan dalam putusan-putusan itu mempunyai  sejarahnya,  akan  tetapi pada  umumnya  tidak  memperhatikan bahwa  sejarah,  tradisi,  dapat  selalu hidup  dalam  masyarakat  dulu  dan sekarang.
Dalam  hukum  kita  ada  juga kodifikasi,  ada  juga  undang-undang, akan  tetapi  yang  kebanyakan  tidak sedemikian.  Dengan  perkataan  lain: Dalam  hukum  di  Indonesia  terdapat sedikit  hukum  yuris,  yang  terbanyak adalah hukum rakyat. 4 
Bagi seorang ahli hukum Asing yang  baru  mempelajari  hukum  adat, pada umumnya dan pada permulaannya hukum adat tak dimengerti. Ada yang pernah mengemukakan,  bahwa  “hukum  adat itu  seolah-olah  hanyalah  peraturan- peraturan  ajaib  yang  sebagian  besar bersimpang  siur”.  Hal  itu  disebabkan, yang bersangkutan tidak mengerti sifat dari hakekat hukum adat tersebut.
4  Soekanto, Meninjau  Hukum  Adat Indonesia, Jakarta,  PT.  RajaGrafindo  Persada, 1996, hal.1-3
Dilihat  dari  mata  seorang  ahli hukum  yang  memegang  teguh  kitab undang-undang memang „„hukum keseluruhannya  di  Indonesia  tidak teratur,  tidak  sempuma,  tidak  tegas”. Akan tetapi, apabila mereka sungguh-sungguh memperdalam pengetahuannya mengenai hukum adat, tidak hanya dengan fikiran tetapi dengan  penuh  perasaan  pula,  mereka melihat  suatu  sumber  yang  meng- agumkan,  adat-istiadat  dahulu  dan sekarang,  adat-istiadat  yang  hidup, adat-istiadat  yang  dapat  berkembang, adat-istiadat yang berirama.
Sebagaimana  diketahui,  dalam pembahasan sebelumnya bahwa hukum  lahir  dari  pengalaman  sehari- hari  para  individu  dalam  masyarakat. Pengalaman  hidup  ini  berlangsung tidak hanya berhari-hari tetapi bertahun-tahun  bahkan  berabad-abad. Pengalaman  hidup  seperti  ini  karena berlangsung dalam jangka waktu yang sangat  lama  dan  oleh  para  pelakunya dipandang  berguna  dan  memberikan kemanfaatan  dalam  pergaulan  hidup mereka, kemudian dipertahankan.
Dengan  demikian  pengalaman  itu mengkristal  dalam  kehidupan  mereka, baik dalam interaksinya antara individu,  individu  dengan  masyarakat
dan  antar  masyarakat  satu  sama  lain. Kristalisasi  pengalaman  itu  berubah menjadi  nilai  yang  dianggap  luhur, sakral  sehingga  wajib  dipertahakan bahkan  diteruskan  kepada  anak  cucu. Bagi mereka yang menciderai nilai itu dianggap  sebagai  perbuatan  tercela dan  dianggap  tabu.  Dengan  demikian, jika  ada  yang  menciderai  nilai  itu wajib dijatuhi hukuman.
Nilai-nilai  ini  bersifat  abstrak karena  terlalu  luas  dan  tidak  dapat ditangkap  dengan  pancaindera.  Nilai ini  dianggap  sesuatu  yang  luhur  dan sangat berharga, sehingga wajib dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari.  Akan  teta  pi  untuk mengaplikasikan  nilai  itu  sangat  sulit karena  sangat  abstrak  dan  luas  tadi. Untuk  mengaktualisasikan,  maka  nilai itu  diderivasi  atau  diturunkan  ke dalam  bentuk-  bentuk  yang  lebih spesifik.  Bentuk-bentuk  spesifik  hasil derivasi  nilai  ini  disebut  azas-azas hukum.
Azas-azas  hukum  ini  dapat dijadikan  pedoman  untuk  berperilaku. Akan tetapi azas-azas itu masih sangat luas  dan  abstrak.  Oleh  karena  itu, masih  sulit  untuk  diaplikasikan  ke dalam kehidupan yang nyata. Sehingga  diperlukan  sebuah  proses
pengembangan  yaitu  azas-azas  itu perlu  diderivasikan  lagi  ke  dalam norma-norma.  Dengan  adanya  norma- norma  ini,  nilai  dapat  diaktualisaikan. Norma  bersifat  khusus  dan  aplikatif, artinya  karena  kekhususannya  itu dapat  diterapkan  langsung  ke  dalam bentuk perilaku.
Norma-norma hukum ini berfungsi  sebagai  pedoman  untuk berperilaku,  tuntunan  untuk  berbuat, sebab  norma-norma  itu  berisi  tentang hal-hal  yang  bersifat  aplikatif.  Norma itu  berisi  tentang:  hak  dan  kewajiban; tugas dan wewenang; dan/atau perintah dan larangan.
Seperti  disebutkan  dimuka, setiap manusia mempunyai pandangan dan pendirian masing-masing mengenai  apa  yang  disebut  aman, tertib,  damai,  dan  sejahtera.  Oleh karena  itu,  agar  tidak  terjadi  benturan satu  sama  lain,  dibutuhkan  pedoman. Pedoman  itulah  yang  disebut  norma atau  kaedah.  Pedoman  merupakan suatu  alat  bantu  sekaligus  suatu pandangan  atau  cara  menilai  terhadap perbuatan atau perilaku manusia.
Jika pedoman sudah ditetapkan atau  ditentukan,  maka  diperlukan sarana lain yaitu sebuah lembaga yang berfungsi menerapkan dan
menegakkan  norma  tersebut.  Namun, lembaga saja tidak cukup, oleh karena itu  dibuat  pedoman  lain  yaitu  sebuah cara  dan  mekanisme  penerapan  dan penegakan norma. Artinya, jika masyarakat menghendaki sebuah perilaku  yang  diharapkan  itu  terjadi dan  dipatuhi  oleh  anggotanya,  maka dibutuhkan  :  norma,  lembaga,  dan mekanisme.  Mekanisme  ini  di  dalam hukum adat disebut sistim pengendalian sosial.
Secara sosiologis, sistim pengendalian  sosial  merupakan  suatu kegiatan  yang  direncanakan  maupun yang tidak direncanakan, untuk mendidik,  mengajak,  atau  bahkan memaksa anggota masyarakat. Dengan demikian,  diharapkan  nilai,  azas,  dan norma  yang  menjadi  dasar  anggota masyarakat berperilaku dipatuhi. Akan tetapi,  perlu  pula  ditegaskan  bahwa sistim  pengendalian  sosial  itu  secara dengan sendirinya senantiasa bertujuan  untuk  memaksakan  nilai, azas,  dan  norma  yang  berlaku  di dalam masing-masing anggota, terutama tokoh masyarakat.
Pemaksaan  justru  dapat  melahirkan resistensi.  Oleh  karena  itu,  sikap kebersamaan dan kekeluargaan diperlukan  sehingga  ketaatan  atau
kepatuhan
anggota masyarakat terhadapnya secara sadar, atau setidak- tidaknya  ketaatan  atau  kepatuhan  itu bukan karena terpaksa.
Sistim pengendalian sosial bertujuan agar perilaku anggota masyarakat  berjalan  terarah  dan  tidak terlalu  menyimpang  atau  bahkan bertentangan.  Karena  penyimpangan yang berlebihan atau bahkan bertentangan justru dapat
menggoyahkan  sendi-sendi  sosial  dan berdampak  pada  kerenggangan  kohesi sosial yang menjurus pada konflik dan perpecahan.  Jadi,  tujuan  utamanya adalah  untuk  menjaga  keharmonisan atau  integrasi  masyarakat  itu.  Itulah inti  dari  tujuan  dan  manfaat  norma, khususnya norma hukum, yaitu norma hukum adat.
Setiap manusia
dalam kehidupannya sehari-hari selalu melakukan  suatu  perbuatan  yang disebut  sosial  behavior  (perilaku sosial).  Salah  satu  unsur  dari  perilaku sosial  adalah  sosial  action  (perbuatan sosial).  Perbuatan  sosial  adalah  suatu perbuatan  yang  dilakukan  oleh  para anggota  suatu  masyarakat.  Perbuatan sosial  agar  menjadi  sebuah  perbuatan hukum, wajib memenuhi syarat-syarat:
a.  dilakukan  dengan  niat  tertentu untuk mencapai tujuan tertentu,
b.  terjadi pada situasi tertentu,
c.  diatur oleh kaedah-kaedah tertentu,
d.  terdorong oleh motivasi tertentu.
Berikut ini dipaparkan tentang skema terjadinya norma hukum adat :
Skema Terjadinya Norma Hukum Adat :
Keterangan:
A. Proses kristalisasi nilai dari pengalaman  yang  telah  dialami selama  bertahun-tahun  sejak  dari nenek  moyang.  Dalam  proses  ini bukan hanya mempertahankan pengalaman-pengalaman yang lama, tetapi juga terjadi perubahan- perubahan  menjadi  sesuatu  yang baru.  Renapan  pengalaman  yang sudah turun-temurun ini mengalami kristalisasi sehingga menjadi nilai.
B. Nilai  sangat  abstrak,  agar  dapat diaplikasikan  ia  diderivasi  atau
diturunkan  menjadi  beberapa  azas. Azas-azas  ini  telah  menjadi  sebuah dasar bagi terbentuknya norma atau dengan  kata  lain  dari  azas-azas  ini dijabarkan  lagi  ke  beberapa  norma hukum positif.
C. Walaupun  agak  lebih  konkrit  dari nilai,  azas  masih  terlalu  abstrak untuk  diaplikasikan.  Oleh  karena itu  azas  diderivasi  atau  diturunkan menjadi  beberapa  norma  atau kaedah.
Kaedah inilah yang menjadi pedoman  bagi  anggota  masyarakat untuk berperilaku.
D. Norma  dijadikan  pedoman  untuk seseorang berperilaku.
Perilaku-perilaku ini lama- kelamaan menjadi pengalaman.
Demikian  seterusnya  proses  ini berlangsung.
Kita kembali ke azas, pengertian  azas  hukum  dikemukakan oleh beberapa sarjana hokum, yaitu: a.  Bellefroid, mengatakan bahwa azas hukum  adalah  norma  dasar  yang dijabarkan  dari  hukum  positif  dan yang  oleh  ilmu  hukum  tidak dianggap  berasal  dari  aturan-aturan yang lebih umum.
b.  Paul  Scholten  berpendapat  bahwa azas hukum adalah kecenderungan-
kecenderungan  yang  disyaratkan oleh  pandangan  kesusilaan.  kita pada  hukum  dan  merupakan  sifat- sifat umum dengan keterbatasannya sebagai  pembawaan  yang  umum itu,  tetapi  harus  ada.  Lebih  lanjut, azas  hukum  adalah  pikiran-pikiran dasar  yang  terdapat  di  dalam  dan dibalik  sistem  hokum,  masing- masing  dirumuskan  dalam  aturan- aturan  perundang-undangan  dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan
dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan- keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.
c.  Satjipto  Rahardjo,  mengemukakan bahwa  azas  hukum  adalah  unsur yang  penting  dan  pokok  dari peraturan  hukum.  Azas  hukum adalah jantungnya peraturan hukum karena ia merupakan landasan yang paling  luas  bagi  lahirnya  peraturan hukum,  atau  azas  hukum  adalah ratio  legis nya  peraturan  hukum. Beliau selanjutnya mengatakan bahwa  pada  akhirnya  peraturan- peraturan  hukum  itu  harus  dapat dikembalikan kepada azas-azas tersebut.
d.  Eikema Hommes, mengatakan bahwa azas hukum bukanlah norma
hukum  positif  yang  konkrit,  tetapi ia adalah dasar-dasar pikiran umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang  berlaku.  Azas  hukum  adalah dasar-dasar  atau  petunjuk  arah dalam pembentukan hukum positif. e.  Theo  Huijbers  mengatakan  bahwa azas  hukum  ialah  prinsip-prinsip yang  dianggap  menjadi  dasar  atau fundamen  hukum.  Azas-azas  ini lahir  dari  nilai-nilai  yang  menjadi titik  tolak  berpikir  tentang  hukum. Azas-azas ini menjadi landasan dan acuan dalam pembentukan undang- undang,  bahkan  dalam  melakukan interpretasi undang-undang tersebut.  Menurut  Huijbers  azas hukum  terdiri  dari  :  a.  azas-azas hukum objektif yang bersifat moral (yang  menjadi  landasan  moral);  b. azas-azas  hukum  objektif  yang bersifat  rasional,  yaitu  prinsip- prinsip  yang  termasuk  pengertian hukum  dan  aturan  hidup  bersama yang  rasional  (masuk  akal);  dan,  c. azas-azas  hukum  subjektif  yang bersifat  moral  maupun  rasional, yakni  hak-hak  yang  ada  pada manusia  dan  yang  menjadi  titik tolak pembentukan hukum.
Dengan demikian dapat dikatakan  bahwa  azas  hukum  adalah
dasar-dasar umum yang terkandung di dalam  hukum,  dan  dasar-dasar  umum tersebut berfungsi sebagai dasar logika dari  berlakunya  hukum  positif.  Oleh karena  itu,  hukum  positif  atau  setiap norma  hukum  selalu  dan  harus  dicari dan dikembalikan ke azas-azas hukum ini, karena azas hukum ini merupakan pengejawantahan  nilai  yang  dijadikan tujuan  dan  sekaligus  landasan  moral berlakunya suatu hukum.
Norma hukum adalah ketentuan konkrit tentang cara seseorang  subjek  hukum  berperilaku di  dalam  masyarakat.  Menurut  Prof. Satjipto  Rahardjo  bahwa  azas  hukum bukan norma hukum atau dengan kata lain  bahwa  azas  hukum  bukanlah hukum  melainkan  rohnya  norma hukum  itu.  Dengan  demikian  berarti bahwa  sebuah  norma  hukum  yang tidak  diturunkan  dari  suatu  azas  atau bahkan  bertentangan  dengan  azas, akan kehilangan kekuatannya. Dikatakan  sebagai  roh  atau  jiwanya norma  hukum  karena  ia  merupakan dasar logika lahirnya peraturan hukum, ratio legis nya norma hukum.
Jadi,  dapat  dikatakan  bahwa pada akhirnya semua peraturan hukum harus  dapat  dikembalikan  pada  azas hukum,  dan  azas  hukum  harus  dapat
dikembalikan  ke  asalnya  yaitu  nilai. Nilai  menurut  para  sarjana  terutama berakar pada moral atau nilai kesusilaan,  agama,  dan  kebiasaan. Dalam sebuah negara, nilai diturunkan dari Falsafah/ Ideologi Negara.
Indonesia memiliki nilai yang berfungsi  sebagai Grundnorm bagi Tata  Hukum  Positif  yaitu  Pancasila, dan  azas-azas  umum  yang  terdapat dalam  Konstitusi  UUD  Negara  RI Tahun 1945.
Adapun  beberapa  contoh  azas- azas dikemukakan sebagai berikut : a.  Azas nullum  delictum  nulla  poena sine  previa  lege  poenalli =  tiada seorangpun dapat dihukum, kecuali atas  kekuatan  undang-undang  yang telah ada sebelumnya perbuatan itu dilakukan.  Azas  ini  disebut  pula azas  legalitas,  (lihat  Pasal  1 KUHP).
b.  Azas in  dubio  pro  reo yaitu  suatu azas  yang  mengatakan  bahwa dalam keraguan diberlakukan ketentuan yang
paling menguntungkan terdakwa. c.  Azas similia  similibus yaitu  azas yang  mengatakan  bahwa  perkara yang  sejenis  atau  sama  harus diputuskan serupa.
d.  Azas pacta sun servanda yaitu azas yang  mengatakan  bahwa  perjanjian yang  sudah  disepakati  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  para pihak yang bersangkutan.
e.  Azas geen  straaf  zonder  schuld artinya tiada hukuman tanpa kesalahan.
f.  Azas nebis  in  idem yaitu  perkara yang  sama  (subjek  dan  objek perkara  yang  sama)  dilarang  untuk diajukan ke pengadilan untuk kedua kalinya.
Dalam  kaitannya  dengan  ini perlu dibahas pula hukum adat sebagai bagian  kebudayaan.  Sebagai  bagian kebudayaan hukum adat memiliki sifat yang meliputi: magis-relijius, komunal, kontan, dan konkrit. Menurut  kajian  ini,  keempat  sifat  di atas  sekaligus  juga  rnengandung  nilai yaitu nilai relijiusitas, nilai kekeluargaan dan gotong royong, nilai kontan,  dan  nilai  konkrit.  Berangkat dari keempat sifat yang sekaligus nilai menunjukkan  bahwa  sekecil  apapun hukum  yang  terdapat  di  dalam  suatu masyarakat manusia, betapapun sederhana  dan  kecilnya  masyarakat itu, hukum adalah cerminannya karena hukum  adalah  jiwa  atau  sernangat masyarakat  pendukung  atau  manusia
anggota  masyarakat  sebagai  subjek hukumnya.  Karena  setiap  masyarakat tentu memiliki kebudayaannya dengan corak  dan  ciri  khasnya,  sifat  dan struktur alam pikirannya atau
falsafahnya ( geestesstructuur =
struktur kejiwaan atau susunan moralitasnya). Jadi, hukum adat adalah penjelmaan atau pengejawantahan geestesstructuur = struktur kejiwaan masyarakat itu. Von Savigny  menyebutnya  “ volk-  geist ” yaitu  jiwa  bangsa  atau  semangat masyarakat  dimana  hukum  itu  lahir, hidup, tumbuh, dan berkembang. Oleh karena, geestess - tructuur =  struktur kejiwaan  masyarakat  sebagai  bagian dari kebudayaannya berbeda-beda satu sama  lain,  maka  hukum  adatnyapun berbeda-beda antara masyarakat hukum adat yang satu dengan masyarakat  hukum  adat  yang  lain. Itulah  sebabnya  lahirlah  pluralisme hukum.
Disinilah hukum adat lahir dari kebutuhan  hidup,  cara  hidup,  pola pikir,  dan  pandangan  hidup  suatu masyarakat. Dengan demikian, terlihat bahwa  antara  hukum  dan  masyarakat tidak dapat dilepas pisahkan, walaupun  mungkin  dapat  dibedakan. Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa
hukum, secara sosio-antropologis tidak  dapat  lepas  dari  konteks  sosial- budaya  dari  mana  hukum  itu  lahir, hidup,  tumbuh,  dan  berkembang. Kembang kempisnya atau mati hidupnya  hukum  adat  sejalan  dengan kembang  kempis  atau  mati  hidupnya masyarakat hukum adat.
Bagaimanakah  bentuk  dan  isi geestesstructuur =  struktur  kejiwaan atau  yang  disebut volkgeist hukum adat?  F.D  Holleman  menyebutkan empat  hal  sebagai  sifat  dari  hukum adat  yaitu: religio-  magis ,  komunal, kontan,  dan  konkrit.  Seperti  yang dikatakan  sebelumnya,  keempat  sifat ini  pada  dasarnya  juga  merupakan azas bagi lahirnya norma hukum adat. Adapun penjelasan empat sifat hukum adat sebagai berikut :
1) Nilai Relijiusitas :
Nilai  relijiusitas  merupakan pengejawantahan  dari  sifat  bangsa Indonesia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jika dikaitkan dengan Pancasila  sebagai  nilai  dasar  Negara Republik  Indonesia,  maka  nilai  ini oleh founding fathers ditempakan pada Sila Pertama Pancasila yaitu Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Nilai  ini merupakan pengejawantahan atau aktualisasi dari nilai Ke-Tuhan-an dari
keyakinan  seluruh  bangsa  Indonesia. Nilai  ini  sudah  ada  sejak  dahulu  kala yaitu  sejak  bangsa  Indonesia  belum mengenal agama wahyu. Secara antropologis, Koentjaraningrat menyebutkan  unsur-unsur  dari  nilai ini, sbb:
a.  Kepercayaan  kepada  makhluk- makhluk  halus,  roh-roh  baik  dan jahat yang menempati alam semesta dan  khususnya  gejala-gejala  alam, tumbuh-tumbuhan,  binatang,  tubuh manusia dan benda-benda. b. Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan  khususnya  terdapat  dalam peristiwa-peristiwa luar biasa, tumbuh-tumbuhan  yang  luar  biasa, binatang-binatang  yang  luar  biasa, benda-benda  yang  luar  biasa  dan suara yang luar biasa.
c.  Anggapan  bahwa  kekuatan  sakti yang  pasif  itu  digunakan  sebagai „ magische kracht ‟ (kekuatan magis ) dalam  berbagai  perbuatan  ilmu ghaib  untuk  mencapai  kemauan manusia atau untuk menolak bahaya ghaib.
d.  Anggapan bahwa kelebihan kekuatan  sakti  dalam  alam  yang menyebabkan keadaan kritis, menyebabkan  timbulnya  berbagai
macam  bahaya  ghaib  yang  hanya dapat  dihindari  atau  dihindarkan dengan berbagai macam pantangan.
Nilai  ini  muncul  dalam  norma yang  mewajibkan  secara  moral  bagi anggota  masyarakat  untuk  melakukan selamatan,  upacara,  atau  ritual  dalam setiap perbuatan dari lalulintas hukum, seperti jual beli tanah, membuka hutan untuk  dijadikan  tanah  pertanian  yang melahirkan  hak  milik  atas  tanah  yang disebut tanah yasan.
Selain itu dalam hukum perkawinan azas relijiusitas ini muncul dalam  azas  bahwa  perkawinan  adalah sah apabila menurut hukum agamanya masing-masing dan dilaksanakan menurut  kepercayaannya  itu.  Secara normatif,  azas  ini  diaktualisasikan dalam  Pasal  2  ayat  (1)  UU  No.  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Dalam Konstitusi azas ini juga muncul dalam  Pasal  29  UUD  1945  tentang kebebasan beragama dan menjalankan ibadah menurut keyakinannya itu.
Jika  diperhatikan  dalam  setiap putusan  hakim  di  pengadilan  baik pengadilan  agama,  pengadilan  negeri, pengadilan  tata  usaha  negara,  dan pengadilan  militer,  juga  pengadilan- pengadilan  perselisihan  perburuhan, dan  pajak,  selalu  di  awal  putusannya
hakim menyebutkan

## “Keadilan
Berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha Esa.”
Terutama  kepercayaan magis , seperti  kepercayaan animisme bahwa semua benda di alam ini memiliki roh yang  bersemayam  di  dalam  dirinya. Ada  pula  aliran  penganut fetisisme bahwa  segala  sesuatu  di  alam  ini berjiwa  dan  di  dalam  terdapat  sebuah kekuatan  yang  melebihi  kekuatan manusia.  Atau  penganut  spiritisme yang  mengatakan  bahwa  roh-roh  di dalam  alam  semesta  ini  memiliki semangat,  dan  semangat  itu  ada  yang berasal  dari  leluhur  yang  selalu berdiam dalam peradaban keturunannya,  dan  oleh  karenanya perlu  dipuja  dan  dianggap  sebagai dewa.  Hal  ini  menurut  Cassutto, bahwa  indikatornya  masih  terlihat dalam:
a. pemujaan terhadap roh leluhur,
b.  percaya  terhadap  roh  baik  dan  roh jahat,
c.  ketakutan  terhadap  ancaman  atau pembalasan dari yang ghaib,
d.  percaya  terhadap  kecakapan  orang perantara  (dukun)  dengan  roh-roh halus dan kekuatan ghaib.
2) Nilai Komunalisme
Nilai  komunalisme  melahirkan azas gotong royong dan kekeluargaan. Azas  ini  secara  normatif,  muncul dalam  kehidupan  sehari-hari  dalam bentuk  kerja  sama  atau  kerja  bakti membersihkan lingkungan, gugur gunung  membangun  desa,  tolong menolong  dalam  membuat  rumah, sambat  sinambat  dalam  upacara  desa. Walaupun  sekarang  sudah  jarang dilakukan,  bukan  berarti  nilainya sudah hilang. Nilainya tetap ada hanya cara  perwujudannya  yang  berbeda. Berikut  akan  disampaikan  beberapa azas yang diderivasi dari nilai komunialisme, yaitu:
a.  Azas  ketetanggaan  yang  rukun.
Aktualisasi nilai komunialisme tercermin  dalam  azas  ketetanggaan yang rukun. Seseorang akan membiarkan  jalan  masuk  di  atas tanah  miliknya  bagi  tetangganya yang mendirikan rumah di belakang rumahnya.  Ada  pula,  seseorang petani  membiarkan  tanah  atau sawahnya  dialiri  air  oleh  tetangga yang  sawahnya  berada  di  sebelah atas  atau  disamping  sawahnya.  Di pedesaan  yang  banyak  memiliki ternak,  akan  membiarkan  tegalan atau  sawah  yang  baru  ditanami untuk  dijadikan  tempat  gembalaan
atau  tempat  bermain  layang-layang bagi anak-anak atau lapangan sepak bola  selama  sawah  atau  tegalah  itu belum dikerjakan.
b.  Azas  Fungsi  Sosial  Manusia  dan Hak  Milik  Pribadi.  Azas  lain  yang lahir  dari  nilai  komunalisme  ini adalah  azas  fungsi  sosial  manusia dan  hak  milik  pribadi.  Aktualisasi azas  ini  muncul  dalam  penggunaan ruangan rumah milik warga sebagai tempat  rapat,  sidang,  atau  sebagai balai rapat selama gedung pertemuan  belum  ada.  Jika  ada
orang meninggal
dunia, membangun  rumah,  menikahkan anaknya, atau upacara-upacara tertentu yang membutuhkan tenaga, maka  anggota  masyarakat  akan secara  bersama-sama  menolong tetangganya yang sedang melakukan upacara
tersebut.
Tenaga  manusia  secara  individual digunakan untuk kepentingan bersama.  Demikian,  harta  benda yang  sekiranya  sangat  dibutuhkan. Hal  ini  nampak  dalam  bentuk tolong menolong dan sambat sinambat. Tolong menolong, sambat  sinambat,  bantu  membantu sebagaimana  diungkapkan  di  atas diklasifikasikan sebagai norma.
Barang  siapa  tidak  terlibat  atau menghindar bahkan mungkin menjauhkan  diri  dari  kegiatan umum  seperti  ini,  akan  dinilai sebagai  orang  yang  tidak  punya tetangga. Sanksi hukum adat sebagai  konsekuensi  hukumnya adalah  orang  seperti  ini  akan dikucilkan dari lingkungan sosialnya.
c.  Azas  persetujuan  bersama  atau musyawarah  mufakat.  Azas  ini muncul  dalam  setiap  pengambilan keputusan  penting  atau  keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.  Seorang  pemimpin  yang arief  bijaksana,  ketika  membuat keputusan  yang  penting  atau  yang menyangkut  hajat  hidup  orang banyak  selalu  dilakukan  melalui musyawarah  mufakat.  Walaupun ide  atau  gagasan  itu  muncul  dari pikiran si pemimpin, tetapi petimbangan-pertimbangan  penting yang  berkenaan  dengan  gagasan tersebut  perlu  mendapat  dukungan. Seorang  pemimpin  yang  tidak melakukan  hal  ini  akan  dinilai sebagai  „ diktator ‟  atau  „ otoriter ‟ atau „ menange dewe .‟
d.  Azas perwakilan.
Berkenaan dengan  azas  sebelumnya,  maka
diperlukan  perwakilan.  Perwakilan tidak  harus  selalu  orang  tua,
melainkan sebuah penghargaan
akan kehadiran
seseorang.
Kehadiran  seseorang  dalam  sebuah pertemuan yang diundang merupakan  sebuah  penghargaan, dan penghargaan yang paling utama adalah  perhatian.  Perhatian  artinya memberi hati secara khusus.
Walaupun seseorang itu tidak hadir, tetapi  undangan  yang  diberikan merupakan sebuah perhatian. Perhatian itulah sebuah penghargaan,  bahwa  kehadirannya dihargai,  walaupun  mungkin  di dalam  rapat  ia  hanya  berdiam  diri saja, atau bahkan mungkin menentang.  Akan  tetapi,  perhatian dengan  cara  mengundang  adalah sebuah penghargaan.
Kehadirannya  dipandang  sebagai keterwakilannya  dari  keluarga  atau kerabatnya.  Jika  keputusan  penting diambil atau dibuat dengan dihadiri oleh  orang-orang  yang  diundang untuk  itu,  maka  nilai  legalitasnya sangat  tinggi.  ltulah  makna  dari keterwakilan  yang  diaktualisasikan melalui  kehadiran  atau  undangan. Jika  di  desa  ada  balai  desa,  maka lembaga  balai  desa  merupakan
wujud  nyata  dari  azas  perwakilan ini.
e.  Azas  toleransi,  yaitu  suatu  azas yang  berkaitan  dengan  perasaan sebagai  sebuah  keluarga,  kerabat, atau  menganggap  bahwa  semua manusia  ini  adalah  tunggal  rasa (Jw.  manusia  = manungsa  = manunggal  ing  rasa ).  Oleh  karena itu,  terdapat  saling  menghormati, menghargai,  tolong  menolong,  dan gotong  royong.  Jadi,  azas  toleransi lahir  dari  jiwa  gotong  royong, kekeluargaan,  dan  kebersamaan (kekitaan, togetherness ).  Azas  ini juga mendukung azas hidup bertetangga yang baik.
f.   Azas  anti  ekstrimisme,  yaitu  azas yang menolak perilaku ekstrim.
Orang  Jawa  dalam  pepatahnya mengatakan  „ ngono  yo  ngono  ning ojo  ngono ‟  (perbuatan  yang  begitu boleh dilakukan asal jangan berlebihan).
Pepatah ini menunjukkan adanya semangat toleransi  dan  penolakan  terhadap perilaku  ekstrim.  Terhadap  orang yang  berbuat  salah,  boleh  dicubit, tetapi jangan disiksa apalagi dibunuh.  Sikap  yang  bertentangan dengan  azas-azas  di  atas  seringkali dipengaruhi oleh nilai yang
datangnya  dari  luar.  Seperti  nilai yang  bersumber  dari  Eropa,  Arab, Amerika, atau asing.
Inti  dari  azas-azas  itu  adalah bertujuan  untuk  mewujudkan  nilai- nilai  luhur  yang  sudah  bertumbuh kembang  ratusan  atau  bahkan  ribuan tahun  yang  telah  dikonstruksi  oleh para leluhur. Para leluhur itu berdasarkan  pengalaman  mereka,  dan dalam  pengalaman  itu  bahwa  sikap hidup  yang  bertolak  belakang  dengan nilai-nilai itu akan membawa kerugian. Konflik, permusuhan,
bahkan perkelahian dan  perang sangat merugikan  kehidupan  bersama.  Jadi, disini  terdapat  nilai  utamanya  yaitu harmoni.
3)  Nilai Kontan
Salah satu cirikhas hukum adat yang telah menjadi  sistim  hukum  adat adalah nilai kontan. Maksudnya adalah  bahwa  hukum  adat  selalu memperhatikan sebuah peristiwa  yang selalu  berulang-ulangnya  hubungan- hubungan  hidup  dalam  lalu  lintas hukum.  Hubungan-hubungan  yang berulang  ini  harus  selalu  dalam wujudnya  yang  nyata  atau  konkrit. Pola berulang-ulang merupakan cirikhas  dari  sebuah  kebiasaan  dan jika  kebiasaan  ini  terus  berlanjut  akan
menjadi  adat,  dan  jika  adat  ini memiliki konsekuensi hukum, maka ia telah berubah menjadi hukum adat.
Aktualisasi  nilai  ini  nyata dalam  azas  kejujuran,  yaitu  satunya antara perkataan dan perbuatan. Perkataan  yang  diucapkan  dipandang sebagai  hutang  yang  harus  dibayar. Dalam  hukum  barat  dikenal  dengan azas  „janji  adalah  hutang‟  dan  hutang harus  dibayar.  Pembayaran  janji  ini harus  dilakukan  secara  kontan  artinya harus  dilakukan  secara  terang.  Terang artinya  harus  dilakukan  di  hadapan orang  banyak,  disaksikan  oleh  orang banyak,  terutama  para  fungsionaris hukum,  tokoh  adat.  Pelaksanaan  janji merupakan pembayaran hutang. Bahkan  dalam  kehidupan  seharis-hari seseorang  yang  bernadzar,  maka  ia harus  membayarnya.  Jika  tidak,  maka dianggap sebagai hutang.
Sebagaimana  diketahui,  sifat kontan  atau  tunai  mengandung  arti bahwa  dengan  suatu  perbuatan  nyata, suatu  perbuatan  simbolis,  atau  suatu pengucapan  tindakan  hukum  yang dimaksud  telah  selesai  seketika  itu juga,  dengan  bersamaan  waktunya tatkala  berbuat  atau  mengucapkan yang diharuskan adat. Dengan demikian,  dalam  hukum  adat  segala
yang  terjadi  sebelum  dan  sesudah timbang  terima  secara  tunai  adalah diluar akibat-akibat hukum dan memang  tidak  bersangkut  paut  atau bersebab  akibat  hukum  dan  menurut hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud  telah  selesai  seketika  itu juga  adalah  suatu  perbuatan  hukum yang dalam arti yuridis berdiri sendiri. Contohnya : jual lepas dalam transaksi tanah,  ijab  kabul,  perkawinan  jujur, pelepasan hak atas tanah, pengangkatan  anak,  dan  lain-lain. Dengan  sebuah  ritual,  penampakan symbol  sebagai  perwakilan  kehadiran sesuatu yang sakral, bermakna kehadiran yang disimbolkan itu. Inilah sebuah perbuatan tunai.
4) Nilai Konkrit
Dasar alam pikiran ini terdapat dalam  hukum  adat  adalah  sifatnya yang  konkrit.  Dalam  hal  ini  sesuatu yang hendak diupayakan terhadap hal- hal  tertentu  senantiasa  dicoba  dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksudkan, dikehendaki, atau diinginkan atau yang hendak dikerjakan ditransformasikan atau diberi  wujud  sesuatu  benda,  diberi tanda  yang  kelihatan  baik  langsung maupun  secara  simbolis.  Perwujudan nilai  keempat  ini  selalu  berkenaan
dengan  nilai-nilai  lainnya  secara terintegrasi,  berkaitan  satu  sama  lain, seperti benda simbol dalam ritual.
Misalnya paningset dalam pertunangan,  atau  sebuah  transaksi tanah.  Paningset  sebagai  tanda  jadi, berbeda  dengan voorschot atau  uang muka.  Sering  kali  juga  ditemukan dalam perbuatan-perbuatan magis, seseorang  disimbolkan  dengan  sebuah patung.  Jadi,  konkritnya  itu  adalah sesuatu  yang  visual,  nyata,  dan kelihatan  wujudnya,  walaupun  hanya dalam  bentuk  simbol  atau  tanda. Dengan  demikian,  dalam  hukum  adat, sosialisasi atau objektivasi hukum adat dilakukan  melalui  simbol-simbol  atau tanda-tanda yang kelihatan.
Mengapa simbol yang digunakan  dalam  upaya  objektivasi atau  sosialisasi  hukum  adat?  karena simbol selalu digunakan hampir dalam setiap  lalu  lintas  atau  perbuatan hukum.  Misalnya  simbol  digunakan dalam  ritual  atau  upacara  atau  suatu perbuatan yang bersifat magis. Simbol adalah  tanda  nyata  yang  bersifat  fisik sebagai  pengganti atau  yang mewakili yang  disimbolkan.  Simbol  dalam bentuk  benda  fisik  karena  masyarakat Indonesia  adalah  masyarakat  yang menggunakan  budaya  lisan,  bukan
budaya tulis. Berbeda dengan masyarakat  Eropa  yang  menggunakan tulisan  karena  mereka  menggunakan budaya tulis. 5 

## 2.      Pembangunan  Hukum  Nasional Berbasis Pancasila
Setiap  negara  yang  merdeka dan  berdaulat  harus  mempunyai  suatu Hukum  Nasional,  baik  dalam  bidang kepidanaan  maupun  dalam  bidang keperdataan yang mencerminkan kepribadian,  jiwa  dan  pandangan hidup  bangsa.  Kalau  Perancis  dapat menunjukkan Code Civil
yang menjadi kebanggaannya,
Swiss
mempunyai Zivil  Gezctzbuch yang juga terkenal. RRC dan Filipina sudah mempunyai Code  Civil juga,  maka Indonesia  sampai  dewasa  ini  belum juga dapat menunjukkan kepada tamu- tamu  asingnya  Kitab  Undang-Undang Nasional  baik  dalam  kepidanaan maupun  dalam  bidang  keperdataan. Tidak lama setelah proklamasi kemerdekaan,  kita  telah  mengadakan “ screening ”  terhadap Wetboek  van Strafrecht, peninggalan  Pemerintah
Kolonial  Belanda  dan  menyesuaikan
5  Dominikus  Rato, Hukum  Adat (Suatu  Pengantar  Singkat  Memahami  Hukum Adat  Di  Indonesia), Yogyakarta,  LaksBang PresSindo, 2011, hal.53-71
Kitab Undang-Undang  Hukum Pidana itu  dengan  alam  kemerdekaan,  yaitu pada  Undang-Undang  kita  tanggal  26 Pebruari 1946, dengan maksud supaya Kitab  Undang-Undang  tersebut  dapat dipakai  sementara  sambil  menunggu terciptanya  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana Nasional kita sendiri.
Sebagaimana  diketahui,  dari segi  formal  hukum  nasional  ialah hokum  yang  dibentuk  atau  ditetapkan oleh pembentuk hukum/peraturan perundang-undangan  yang  bersifat nasional.  Demikian  juga  dari  segi material Hukum nasional ialah hukum yang berisi bahan-bahan yang terdapat dan  hidup  di  dalam  diri  bangsa Indonesia  sendiri,  baik  yang  bersifat idial maupun riil. 6 
Sebetulnya  Negara  Republik Indonesia  yang  dilahirkan  pada  tahun 1945  saat  itu  tidak  dimulai  dengan lembaran  tatanan  ketertiban  yang kosong.  Karena  sejak  kelahirannya negara  kita  sudah  diikat  oleh  suatu system ketertiban, baik  berupa hukum Hindia  Belanda,  maupun  banyak
6  Iman  Sudiyat, Pembinaan  Hukum Adat  Aceh  Sebagai  Sumbangan  Potensial Untuk Pembangunan Hukum Nasional, dalam “Adat  dan  Modernisasi  Hukum”,  FH.  UII, Yogyakarta, 1998, hal.89
bentuk-bentuk  tatanan  lokal,  yang biasa disebut hukum adat. 7 
Dalam hal ini, hukum adat bagi pembentukan hukum nasional Indonesia  menjadi  relevan  karena hanya kaidah-kaidah hukum adat yang sesuai  atau  setidak-tidaknya  tidak bertentangan  dengan  Pancasila  dan UUD  1945,  yang  dapat  menjadi bagian  dari  hukum  nasional  kita. Namun  hukum  nasional  Indonesia  itu tidak  seluruhnya  akan  merupakan modernisasi  dari  hukum  adat  saja tetapi  apabila  kita  boleh  meminjam Garis-garis  Besar  Haluan  Negara, maka  hukum  adat  merupakan  “modal dasar bagi pembentukan hukum nasional  kita  disamping  unsur-unsur lainnya,  seperti  kaidah  perundang- undangan dan lembaga/pranata hukum lama, seperti BW, HVK dan/lembaga- lembaga  hukum  agama  yang  ternyata tidak  bertentangan  dengan  UUD  1945 dan Pancasila. 8 
Perlu  diingat,  dengan  Undang- Undang tanggal 13 Januari 1951 No.1 diadakan  tindakan-tindakan  sementara
7  Satjipto  Rahardjo, Penegakan Hukum  Progresif ,  Kompas,  Jakarta,  2010, hal.97 8  Sunaryati  Hartono, Sumbangsih Hukum Adat Bagi Perkembangan Pembentukan Hukum Nasional dalam Hukum Adat  dan  Modernisasi  Hukum,  FH.  UII, Yogyakarta,1998, hal.169
untuk  menyelenggarakan  kesatuan, susunan, kekuasaan dan acara Pengadilan-pengadilan Sipil, tindakan- tindakan mana yang diperlukan segera setelah  dicapai  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  pada  tanggal  17 Agustus 1950, karena dalam konstelasi Republik Indonesia Serikat, susunan kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan  itu  beraneka warna  di  berbagai  negara-negara bagian.  Pada  kesempatan  itu  pula pengadilan  asli  dan  Swapraja,  sampai saat  itu  masih  berjalan,  dihapuskan berangsur-angsur. Dan dengan
dihapuskan Pengadilan Asli dan Swapraja  ini,  maka  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  mulai  berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
Sebagaimana  diketahui,  dasar dan  asas-asas  tata  hukum  nasional adalah sebagai berikut:
1.  Dasar pokok hukum nasional Republik Indonesia ialah Pancasila.
2.  Hukum nasional bersifat:
a. Pengayoman;
b. Gotong-royong;
c. Kekeluargaan;
d. Toleransi;
e.  Anti  kolonialisme,  imperialisme dan feodalisme.
3.  Semua  hukum  sebanyak  mungkin
diberi bentuk tertulis.
4.  Selain hukum tertulis diakui berlaku hukum tidak tertulis sepanjang tidak menghambat
terbentuknya  masyarakat  sosialis
Indonesia.
5.  Hakim membimbing perkembangan hukum tak tertulis melalui jurisprudensi  ke  arah  keseragaman
hukum (homogenitas) seluas- luasnya dan pada hukum kekeluargaan ke arah sistem parental.
6.  Hukum  tertulis  mengenai  bidang- bidang  hukum  tertentu  sedapat mungkin  dihimpun  dalam  bentuk kodifikasi (Hukum Perdata, Hukum Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum Acara  Perdata,  Hukum  Acara Pidana).
7.  Untuk membangun masyarakat sosialis Indonesia diusahakan unifikasi hukum.
8.  Dalam perkara pidana:
a.  Hakim berwenang sekaligus memutuskan  aspek  perdata  baik karena  jabatannya  maupun  atas tuntutan pihak
yang berkepentingan:
b.  Hakim  berwenang  mengambil tindakan  yang  dipandang  patut dan  adil  di  samping  atau  tanpa
pidana.
9.  Sifat  pidana  harus  memberikan pendidikan  kepada  terhukum  untuk menjadi  warga  yang  bermanfaat bagi masyarakat.
10. Dalam bidang Hukum Acara
Perdata  diadakan  jaminan  supaya peradilan  berjalan  sederhana  cepat dan murah.
11. Dalam bidang Hukum Acara Pidana diadakan ketentuan- ketentuan yang merupakan jaminan kuat untuk mencegah:
a.  seseorang  tanpa  dasar  hukum yang  cukup  kuat  ditahan  atau ditahan  lebih  lama  dari  yang benar-benar diperlukan;
b.  penggeledahan, penyitaan, pembukaan
surat-surat
dilakukan sewenang-wenang
Suatu  peristiwa  yang  sangat penting  dalam  pembinaan  hukum nasional ini adalah penemuan Lambang Keadilan yang serasi dengan kepribadian bangsa kita oleh almarhum  Menteri  Kehakiman  Dr. Saharjo,  yang  berupa  Pohon  Beringin yang  memberikan  “pengayoman” kepada  rakyat  yang  mencari  keadilan. Simbol  yang  berasal  dari  negara  barat yang  kita  kenal,  yaitu  berupa  Dewi Keadilan ( Themis ) yang dibalut
matanya  dan  memegang  pedang  dan traju  (timbangan)  ditolak  oleh  beliau karena  kurang  cocok  dengan  perasaan rakyat  kita.  Sebagaimana  diketahui, Dr.  Saharjo  juga  telah  memecahkan kesulitan  yang  dihadapi  oleh  para petugas hukum (Hakim) dalam penerapan perundangan warisan
Pemerintah kolonial dengan mengajarkan  suatu  hukum  transisi. Pepatah  Undang-Undang  tidak  dapat diganggu  gugat  benar,  kata  beliau. Tetapi  sangat  janggal  kalau  dilakukan terhadap Undang-Undang warisan kaum  penjajah.  Karena  itu  beliau menyatakan bahwa Burgerlijk Wetboek dan Wetboek
van Koophandel .  yang  berpangkalan  pada golongan  penduduk  Indonesia  dalam golongan-golongan (yang tidak dikenal  oleh  Undang-Undang  Dasar kita)  tidak  berlaku  lagi  sebagai  suatu Wetboek tetapi  hanya  sebagai  suatu “ rechtsboek ” saja yaitu suatu dokumen yang menggambarkan suatu kelompok hukum yang harus dipakai oleh hakim sebagai  “pedoman”  dalam  melakukan peradilan.  Gagasan  Dr.  Saharjo  ini disetujui oleh Mahkamah Agung.
Pada  bidang  kepidanaan  dapat disebutkan, bahwa
Lembaga
Kepenjaraan  oleh  beliau  telah  diubah
menjadi jawatan pemasyarakatan, yang  lebih  sesuai  dengan  sendi-sendi negara kita yang ber-Pancasila.
Pada  tahun  1973  ditetapkan Ketetapan  MPR  No.  IV/MPR/1973 tentang  Garis-garis  Besar  Haluan Negara, yang didalamnya secara resmi digariskan  politik  hukum  nasional Indonesia  tersebut.  Dalam  Ketetapan MPR  No.  IV/MPR/1973  tersebut, politik  hukum  Indonesia  dirumuskan sebagai berikut:
1.  Pembangunan  di  bidang  hukum dalam  Negara  Hukum  Indonesia adalah  berdasar  atas  landasan Sumber  Tertib  Hukum  yaitu  cita- cita yang terkandung pada pandangan  hidup,  kesadaran  dan cita-cita  moral  yang  luhur  yang meliputi  suasana  kejiwaan  serta watak  dari  bangsa  Indonesia  yang didapat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2.  Pembinaan  bidang  hukum  harus mampu mengarahkan dan menampung  kebutuhan-kebutuhan hukum  sesuai  dengan  kesadaran hukum rakyat  yang berkembang ke arah  modernisasi  menurut  tingkat- tingkat  kemajuan  Pembangunan  di segala  bidang  sehingga  tercapai ketertiban  dan  kepastian  hukum
sebagai prasarana yang harus ditujukan  ke  arah  peningkatan pembinaan kesatuan bangsa,
sekaligus  berfungsi  sebagai  sarana menunjang perkembangan modernisasi dan Pembangunan
yang menyeluruh, dilakukan dengan: a)  Peningkatan dan penyempurnaan pembinaan
Hukum  Nasional  dengan  antara lain  mengadakan  pembaharuan, kodifikasi  serta  unifikasi  hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan  memperhatikan  kesadaran hukum dalam masyarakat;
b)  Menertibkan  fungsi  Lembaga- Lembaga Hukum menurut proporsinya masing-masing;
c)  Peningkatan  kemampuan  dan kewibawaan penegak-penegak
hukum.
3.  Memupuk  kesadaran  hukum  dalam masyarakat  dan  membina  sikap para  penguasa  dan  para  pejabat pemerintah  ke  arah  penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dan ketertiban serta kepastian  hukum  sesuai  dengan Undang-Undang 1945.
Perumusan politik hukum Indonesia  tersebut  dalam  Garis-garis Besar  Haluan  Negara  adalah  singkat sekali,  namun  cukup  padat  jika dilaksanakan  dengan  baik  dapat  kita kejar ketinggalan dalam bidang pembinaan  dan  penegakan  hukum  di Indonesia.
Dalam  politik  hukum  tersebut perlu dicatat hal-hal berikut:
1.  Kepala Pemerintah dan DPR dibebani tugas modernisasi, kodifikasi  dan  unifikasi  dalam bidang-bidang tertentu;
2.  Dalam bidang institusional dikehendaki adanya penertiban fungsi  lembaga-lembaga  hukum. menetapkan dan mengatur wewenang  masing-masing  aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan  hakim  serta  pembela/advokat, agar tidak simpang-siur.
3.  Dalam  bidang  keterampilan  perlu diadakan  peningkatan  kemampuan dan  kewibawaan  penegak-penegak hukum; untuk itu perlu peningkatan mutu  pendidikan  ilmiah  dalam bidang  ilmu  pengetahuan  hukum, serta pembinaan mental pada penegak  hukum  untuk  penciptaan
kewibawaan mereka sendiri. 9 
Kembali pada persoalan dimuka,  apakah  hukum  adat  sebagai
hukum nasional ataukah hukum
Negara?  Hukum  adat  adalah  bagian dari  hukum  nasional,  bukan  hukum Negara.  Hukum  nasional  terdiri  dari  : hukum  yang  dulu  berasal  dari  Eropa yang  terus  digunakan  hingga  kini untuk  memenuhi  kebutuhan  hukum dan  mencegah  kekosongan  hukum, hukum  adat,  hukum  agama,  dan hukum  yang  lahir  dari  peraturan perundang-undangan dan
yurisprudensi.  Kedua  hukum  terakhir ini adalah hukum Negara.
Hukum  Negara  adalah  hukum yang  dibentuk  karena  kedaulatan Negara, baik oleh  Legislatif, Executif, dan  Yudikatif.  Lagislatif  membentuk undang-undang,  Executif  membentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan
Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah,  dan  Peraturan  Desa,  dan Yudikatif  membentuk  hukum  melalui putusan-putusannya  yang  telah  in kracht dan telah digunakan oleh hakim lain sebagai dasar putusan atau disebut yurisprudensi.  Perbedaan  keduanya,
9  Kansil, Sejarah Hukum di Indonesia ,  Jakarta,  PT.  Suara  Harapan Bangsa, 2014, hal.268-276
sebagai  berikut  tertera  dalam  tabel dibawah ini :

## Tabel Perbedaan Hukum Nasional dengan Hukum Negara
No. Unsur Kategori Hukum Hukum Nasional Hukum Negara 1.  Sumber Historis Hukum adat, hukum agama, hukum dahulu berasal dari Eropa, dan hukum yang dibentuk oleh Negara
(peraturan perundang- undangan dan jurisprudensi)
hukum yang dibentuk oleh Negara berupa
peraturan perundang- undangan dan jurisprudensi 2.  Pembuat Tidak harus oleh Negara, tetapi diakui oleh negara Dibentuk oleh Negara (Legislatif, Executif, dan Yudikatif) 3.  Bentuk Four in one One in one 4. Jenis Pilihan Wajib 5. Ruang lingkup Lebih luas Lebih sempit
Jika  hukum  adat  merupakan bagian  dari  hukum  nasional,  maka
kajiannya dilakukan dengan pendekatan  Bhinneka  Tunggal  Ika, beranekaragam  tetapi  tetap  satu  yaitu hukum  nasional  Indonesia.  Dengan demikian  untuk  memahami  hukum adat haruslah dilakukan secara
holistic-integral ,  baik  aspek  sosial, budaya,  ekonomi,  lingkungan,  dan kepercayaan masyarakatnya.
Memahami  hukum  adat  tidak  dapat dilakukan  secara  parsial,  misalnya hanya  aspek  politik  lokalnya  saja, budaya, atau lingkungan sosialnya saja sebagai  konteks  sosial  bekerjanya hukum adat. 10 
10  Dominikus  Rato, Hukum  Adat Kontemporer ,  Surabaya,  LaksBang  Justitia, 2013, hal.113-114
Oleh  karena  itu,  saat  ini modernisasi  harus  dilakukan  dalam kerangka kesetaraan, baik status sosial,  status  hukum,  HAM,  dan politik.  Globalisasi  harus  benar-benar dalam  kerangka  kesetaraan  gender, bukan  hanya  kesetaraan  gender  dalam pengertian  laki-laki  dan  perempuan, tetapi  kesetaraan  gender  antar  bangsa yang  berdaulat.  Jika  modernisasi dilakukan  dengan  hukum  sebagai instrument, maka hukum harus difungsikan sebagai instrument pembebasan, pencerahan, dan pemberdayaan.
Namun perlu
dipertanyakan,  bahwa  siapa  pelaku pembebasan, pencerahan, dan pemberdayaan?  Jika  kita  menyadari bahwa  semua  manusia  di  dunia memiliki kesamaan hak, martabat, dan
citra  sebagai  ciptaan  Tuhan  Yang Maha  Esa,  maka  dengan  meminjam slogan kemerdekaan Prancis:
kebebasan, persamaan, dan persaudaraan  haruslah  menjadi  visi bersama segala bangsa. Karena,
“Kemerdekaan  adalah  hak  segala bangsa, maka penjajahan di atas dunia harus  dihapuskan,  karena  tidak  sesuai dengan  peri  kemanusiaan  dan  peri keadilan.” Modernisasi yang demikian berorientasi pada hak-hak Konstitusional  yang  dibutuhkan  saat ini.
Sejak  reformasi  Tahun  1998, terjadi perubahan mendasar ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Perubahan mendasar  itu  adalah  sebuah  tuntutan zaman  yang  mengharuskan  sebuah perubahan.  Perubahan  mendasar  itu ialah Amandemen UUD 1945 menjadi UUD  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.  Perubahan  bukan  hanya dari  namanya  yang  tadinya  pendek „UUD  1945‟  menjadi  panjang  „UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945‟ melainkan juga jumlah pasalnya semakin banyak dan kompleks.
Amandemen  UUD  atau  Konstitusi  ini juga  karena  tuntutan  zaman  dimana masyarakat  telah  berubah  sedangkan
hukumnya  selama  50  tahun  belum berubah.  Perubahan  pada  Konstitusi sebetulnya sering terjadi,  namun  tidak berdasarkan  pandangan  positivisme, sebab perubahan itu telah terjadi sejak tahun  1945  ketika  Wakil  Presiden mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden yang memberi ruang terbentuknya perubahan mendasar dari Kabinet  Presidensiel  menjadi  Kabinet Parlementer. Akan tetapi, karena tidak dilakukan  melalui  proses  hukum positif, maka orang juga tidak mengenalnya sebagai amandemen terhadap UUD.
Kita  kembali  ke  hukum  adat sebagai  hukum  positif.  Eksistensi hukum  adat  sebagai  hukum  positif secara legal-formal setelah amandemen UUD 1945 menjadi UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  pada  Pasal  18B  Ayat  (2)  UUD Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945  menyatakan  bahwa:  “Negara mengakui  dan  menghormati  kesatuan- kesatuan  masyarakat  hukum  adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang- undang.”  Selanjutnya  Pasal  281  Ayat
(3) UUD 1945 menyatakan: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras
dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Jadi,  hukum  adat  berdasarkan  Pasal 281  ayat  (3)  merupakan  identitas budaya,  yang  menurut  Pasal  281  ayat (4) wajib direalisasikan oleh Negara.
Berangkat  dari  kedua  Pasal Konstitusi  diatas,  lahirlah  beberapa Undang-undang sebagai aktualisasinya seperti  Undang-undang  Nomor  39 Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia,  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang  Sumber  Daya  Air,  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2004 tentang  Perkebunan,  Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa, dan peraturan lainnya. 11 
Hukum nasional harus berdasar pada  sistem  nilai  budaya  Pancasila. Sistem  nilai  budaya  dimaksud  adalah konsepsi  konsepsi  tentang  nilai  yang hidup  dalam  alam  pikiran  sebagian besar anggota masyarakat di Indonesia.  Apabila  nilai-nilai  yang dimaksud  adalah  nilai-nilai  Pancasila, sistem  nilai  budaya  itu  disebut  sistem nilai  budaya  Pancasila.  Sistem  nilai
11  Dominikus Rato, Ibid, hal.77-80
budaya  itu  demikian  kuat  meresap dalam jiwa anggota masyarakat sehingga  sukar  diganti  dengan  nilai- nilai budaya lain dalam waktu singkat. Sistem nilai budaya Pancasila tersebut berfungsi sebagai sumber dan pedoman  tertinggi  bagi  peraturan- peraturan hukum dan perilaku anggota masyarakat  bangsa  Indonesia. 12 
Sebagaimana diketahui, hukum haruslah  berdasar  pada  sistem  nilai budaya  bangsanya  yaitu  sistem  nilai budaya  Pancasila  yang  berangkat  dari kebhinekaan  atau  keanekaragaman bangsa.
Dalam konteks keanekaragaman bangsa, maka bangsa Indonesia  merupakan  bangsa  yang majemuk  karena  terdiri  atas  berbagai suku  bangsa,  adat  istiadat,  bahasa daerah,  serta  agama  yang  berbeda- beda. Keanekaragaman tersebut terdapat  di  berbagai  wilayah  yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kenyataan  yang  tak  dapat  ditolak bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia  secara  sederhana  dapat disebut  sebagai  masyarakat  yang beragam budaya.
12  Abdulkadir  Muhammad, Hukum Perdata  Indonesia ,  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2010, hal.11
Keragaman budaya di Indonesia  adalah  sesuatu  yang  tidak dapat dipungkiri keberadaannya.
Dalam konteks pemahaman
masyarakat majemuk, selain kebudayaan  kelompok  suku  bangsa, masyarakat  Indonesia  juga  terdiri  dari berbagai  kebudayaan  daerah  bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan  dari  berbagai  kebudayaan kelompok  suku  bangsa  yang  ada  di daerah tersebut. Dengan jumlah penduduk lebih dari 237.000.000 (dua ratus tiga puluh juta) jiwa yang tinggal tersebar  di  pulau-pulau  di  Indonesia (Badan  Pusat  Statistik  tahun  2010). Dapat  dikatakan  bahwa  Indonesia adalah  salah  satu  negara  dengan tingkat  keaneragaman  budaya  atau tingkat  heterogenitas  yang  tinggi. Tidak  saja  keanekaragaman  budaya kelompok  suku  bangsa  tetapi  juga keaneka ragaman budaya dalam konteks  peradaban,  tradisional  hingga ke modern, dan kewilayahan.
Bangsa  Indonesia  memiliki lebih  dari  1.128  (seribu  seratus  dua puluh  delapan)  suku  bangsa.  Setiap suku  bangsa  di  Indonesia  mempunyai kebiasaan  hidup  yang  berbeda-beda. Demi persatuan dan kesatuan, keanekaragaman  ini  merupakan  suatu
kekuatan yang tangguh dan mempunyai  keunggulan  dibandingkan dengan negara lainnya. Dengan semboyan  Bhinneka  Tunggal  lka, keragaman  suku  bangsa  dan  budaya merupakan  salah  satu  modal  dasar dalam Pembangunan.
Para  pendiri negara  telah menyadari  realitas  tersebut  sebagai landasan  bagi  Pembangunan  bangsa Indonesia.  Atas  dasar  itulah  mereka merumuskan  bahwa  negara  Indonesia terdiri dari Zelfbesturende landschappen (daerah-daerah
swapraja)  dan Volksgemeenschappen (desa  atau  yang  setingkat  dengan  itu) di  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945 (sebelum  perubahan).  Langkah  ini mempunyai  dua  implikasi:  pertama, dengan menyerap kekhasan tiap kelompok masyarakat, negara Indonesia  yang  dibentuk  berupaya menciptakan  satu  bangsa.  Kedua, mengabaikan  eksistensi  kelompok- kelompok  tersebut  akan  berimplikasi pada  kegagalan  cita-cita  membangun satu bangsa Indonesia.
Secara  umum,  kemajemukan Bangsa Indonesia tidak hanya ditandai oleh  perbedaan-perbedaan  horizontal, seperti  yang  lazim  kita  jumpai  pada perbedaan  suku,  ras,  bahasa,  adat-
istiadat,  dan  agama.  Namun  juga terdapat  perbedaan  vertikal,  berupa capaian yang diperoleh melalui prestasi.  Indikasi  perbedaan  tersebut tampak  dalam  strata  sosial  ekonomi, posisi  politik,  tingkat  pendidikan, kualitas pekerjaan, dan kondisi pemukiman.
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan “negara
persatuan”  dalam  arti  sebagai  negara yang  warga  negaranya  erat  bersatu, yang mengatasi segala paham perseorangan  ataupun  golongan  yang menjamin segala warga negara bersamaan  kedudukannya  di  hadapan hukum  dan  pemerintahan  dengan tanpa kecuali. Dalam negara persatuan itu, otonomi individu diakui kepentingannya secara seimbang dengan kepentingan kolektivitas rakyat.  Kehidupan  orang  perorang ataupun  golongan-golongan  dalam masyarakat  diakui  sebagai  individu dan kolektivitas warga negara, terlepas dari  ciri-ciri  khusus  yang  dimiliki seseorang  atau  segolongan  orang  atas dasar  kesukuan  dan  keagamaan  dan lain-lain,  yang  membuat  seseorang atau  segolongan  orang  berbeda  dari orang  atau  golongan  lain  dalam masyarakat.
Prinsip demokrasi hanya mungkin  hidup  dan  berkembang dalam  sebuah  masyarakat  sipil  yang terbuka,  yang  warganya  mempunyai toleransi terhadap perbedaan- perbedaan  dalam  bentuk  apa  pun, karena  adanya  kesetaraan  derajat kemanusiaan yang saling menghormati,  dan  diatur  oleh  hukum yang adil dan beradab yang mendorong  kemajuan  serta  menjamin kesejahteraan hidup warganya. 13 
Mengulangkembali tentang pembahasan  hukum  nasional  yang berbasis  pancasila  maka,  Pancasila  itu sendiri  telah  ditempatkan  sebagai  cita hukum  ( rechtsidee )  dan  sumber  dari segala sumber hukum yang merupakan tingkat  tertinggi  dalam  teori  jenjang norma  hukum.  Sehingga  cita  hukum ( rechtsidee ) Pancasila dalam pembangunan  sistem  hukum  nasional mempunyai tiga nilai yaitu:
1.  Nilai  dasar,  yaitu  asas-asas  yang diterima  sebagai  dalil  yang  sedikit banyak mutlak. Nilai dasar pancasila tersebut adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan.
13  Sekjen  MPR  RI, Empat  Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara ,
Jakarta, 2014, hal.184-202
2.  Nilai instrumental, yaitu
pelaksanaan  umum  dari  nilai-nilai
dasar.  Terutama  berbentuk  norma hukum yang selanjutnya dikristalisasi dalam peraturan perundang-undangan.
3.  Nilai  praktis,  yaitu  nilai  yang sesungguhnya  dilaksanakan  dalam kenyataan  yang  berasal  dari  nilai dasar dan nilai instrumental.
Sehingga nilai praktis sesungguhnya  menjadi  batu  uji apakah  nilai  dasar  dan  nilai instrumental  itu  benar-benar  hidup dalam masyarakat Indonesia.
Misalnya  kepatuhan  masyarakat terhadap  hukum  atau  penegakan hukum.
Ketiga  nilai  tersebut  kemudian dikonkritisasikan  ke  dalam  norma- norma hukum. Perwujudan dari ketiga nilai tersebut sangatlah penting karena hukum  yang  hendak  dibangun  harus dapat  memadukan  dan  menyelaraskan kepentingan  nasional  Indonesia  baik yang bertaraf nasional, regional maupun  global.  Sehingga  dengan berpijak  pada  nilai-nilai  Pancasila sebagai bintang pemandu untuk menguji  dan  memberikan  arah  pada hukum  positif  di  Indonesia.  Adapun penjabaran terhadap nilai-nilai
Pancasila dalam pembangunan hukum tersebut adalah:
a.  Nilai  Ketuhanan.  Artinya  bahwa dalam  pembentukan  hukum  di Indonesia  harus  dilandasi  oleh nilai-nilai Ketuhanan atau keagamaan.  Selain  itu  juga,  dalam setiap  pembentukan  hukum  harus ada jaminan bagi kebebasan beragama  dan  tidak  boleh  ada hukum yang mengistimewakan salah  satu  agama  tertentu  dan meng-anaktirikan agama yang lainnya. Sehingga hukum di Indonesia dapat menciptakan Indonesia  sebagai  bangsa  dan negara yang beragama.
b.  Nilai  Kemanusiaan.  Artinya  bahwa dalam  setiap  pembentukan  hukum harus  mampu  menciptakan  bangsa yang  beradab  dan  hukum  yang menjunjung  tinggi  penghormatan terhadap hak asasi manusia.
c.  Nilai  Persatuan.  Ini  berarti  bahwa dalam  pembentukan  hukum  harus memperhatikan persatuan atau integritas bangsa dan negara. Dalam  pembentukan  hukum  tidak boleh  mengakibatkan  perpecahan (disintegrasi)  dan  memecah  belah bangsa dan negara.
d.  Nilai  Kerakyatan.  Artinya  bahwa dalam  pembentukan  hukum  harus dilandasi oleh nilai-nilai demokratis yang melibatkan semua unsur  yang ada  di  negara  baik  eksekutif, Legislatif, yudikatif maupun masyarakat.  Sehingga  hukum  di Indonesia dapat mendukung terciptanya demokrasi di Indonesia.
e.  Nilai  Keadilan  sosial.  Artinya
bahwa  dalam  pembentukan  hukum nasional  harus  bertujuan  untuk memberikan keadilan dan kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.
Sementara itu penjabaran nilai- nilai  atau  sila-sila  Pancasila  dalam pembangunan hukum menurut Magnis Suseno mencakup lima hal, yaitu: a.  Pembangunan  hukum  hanya  dapat mempertahankan  mutu  manusianya apabila dilandasi oleh sikap hormat terhadap manusia, mengakui kedudukan  manusia  yang  sama,
tidak memperlakukan manusia sebagai  obyek  perencanaan,  tidak pemah  mengorbankan  pihak  yang satu  demi  keuntungan  pihak  yang lain  dan  tidak  membeli  kemajuan dengan menyengsarakan orang lain. Pengejewantahan  sikap  ini,  sesuai
dengan sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
b.  Pembangunan hukum tidak menjadikan manusia sebagai  obyek sasaran  atau  bahkan  sarana  dan korban bagi  usaha kemajuan, maka hendaknya pembangunan tidak dilaksanakan  secara  patemalistik dan  teknokratis,  melainkan  secara dialogis dan partisipatif.
Pengejawantahan  sikap  ini,  sesuai dengan  sila  ke-4  yaitu  kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. c.  Pembangunan hukum harus menghormati manusia secara konkrit yang berarti menjamin segi- segi  azasi  manusia  /  menjunjung tinggi  hak  asasi  manusia  (HAM). Pengejawantahan  sikap  ini  sesuai dengan sila kedua dan keempat.
d. Pembangunan hukum harus mengoperasikan  prinsip-  prinsip hormat  terhadap  martabat  manusia ke  dalam  struktur  dan  lembaga kehidupan masyarakat.
Pengejawantahan  ini  sesuai  dengan sila  ke-5  yaitu  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia.
e.  Pembangunan hukum harus mempunyai  sikap  hormat  terhadap
martabat manusia bagi suatu
pembangunan  perlu  dikemukakan tuntuan normatif terhadap penentuan  prioritas  pembangunan. Pengejawantahan  ini  sesuai  dengan sila kedua dan sila ketiga.
Pembangunan  hukum  nasional yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila  diharapkan  dapat  mengikuti perkembangan  masyarakat.  Hal  ini dikarenakan Pancasila yang digali dari budaya  dan  kehidupan  masyarakat Indonesia  sendiri  berakibat  secara langsung  maupun  tidak,  akan  dapat mengikuti perkembangan yang terjadi. 14 

## D. Penutup

## Kesimpulan
Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan
hukum sesuai dengan kesadaran hukum  rakyat  yang  berkembang  ke arah  modernisasi  menurut  tingkat- tingkat  kemajuan  Pembangunan  di segala  bidang,  sehingga  tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus
14  Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila, Nusa Media, Bandung, 2014 hal.155-157
ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi  sebagai  sarana  menunjang perkembangan modernisasi dan Pembangunan yang menyeluruh.
Pembangunan di bidang hukum dalam Negara Hukum Indonesia adalah berdasar atas landasan  sumber  tertib  hukum  yaitu cita-cita yang terkandung pada pandangan  hidup,  kesadaran  dan  cita- cita  moral  yang  luhur  yang  meliputi suasana  kejiwaan  serta  watak  dari bangsa  Indonesia  yang  didapat  pada Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar 1945. Untuk itu hukum adat harus bisa mengambil peran dalam Pembangunan hukum  nasional.  Dengan  demikian, hukum adat dalam perspektif Pembangunan  hukum  nasional  adalah hukum  yang  adil  dan  beradab  yang mendorong  kemajuan  serta  menjamin kesejahteraan hidup warganya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata  Indonesia ,  Bandung,
PT. Citra Aditya Bakti, 2010
Dominikus  Rato, Hukum  Adat  (Suatu Pengantar  Singkat  Memahami Hukum  Adat  Di  Indonesia),
Yogyakarta, LaksBang
PresSindo, 2011
______, Hukum  Adat  Kontemporer ,
Surabaya,  LaksBang  Justitia, 2013
Dewi Wulansari, Hukum Adat
Indonesia  (Suatu  Pengantar), Bandung, PT. Refika Aditama, 2010
Iman  Sudiyat, Pembinaan  Hukum Adat Aceh Sebagai Sumbangan Potensial Untuk Pembangunan Hukum  Nasional, dalam  “Adat dan Modernisasi Hukum”, FH. UII, Yogyakarta, 1998
Kansil,  C.S.T., Sejarah  Hukum  di
Indonesia ,  Jakarta,  PT.  Suara Harapan Bangsa, 2014
Satjipto  Rahardjo, Penegakan  Hukum Progresif ,  Kompas,  Jakarta,
2010
Sekjen MPR RI, Empat Pilar
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara , Jakarta, 2014
Soekanto, Meninjau  Hukum  Adat Indonesia , Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1996 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum,  (Suatu  Pengantar), Yogyakarta, Liberty, 2014 Sunaryati Hartono, Sumbangsih Hukum Adat Bagi Perkembangan Pembentukan Hukum Nasional dalam Hukum Adat  dan  Modernisasi  Hukum , FH. UII, Yogyakarta,1998
Surojo  Wignjodipuro, Pengantar  Dan
Asas-Asas Hukum
Adat,
Jakarta,  PT.  Gunung  Agung,
1982
Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi,
Membangun Hukum Berdasarkan  Pancasila, Nusa Media, Bandung, 2014