## KAJIAN FUTURISTIK TERHADAP PENGATURAN BENTUK DAN SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
1 Ferdianto Purna, 2 Otong Rosadi, 3 Iyah Faniyah 1 Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: babinijuo@gmail.com 2 Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: otong_rosadi@yahoo.co.uk 3 Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: iyahfaniyah01@gmail.com

## ABSTRACT
Corruption offenses in the Draft Criminal Code (RKUHP) contained in book II of the Draft Criminal Code (RKUHP) are regulated on special offenses, one of which is corruption. There are five articles on core crimes (core crime) which are adopted from Law Number 20 of 2001 concerning  the  Eradication  of  Corruption  (Corruption  Act).  Of  the  five  articles  adopted, three of them carry the threat of imprisonment and lighter fines. A reduction in the number of offenses  also  occurred  in  the  regulation  of  corruption,  from  7  forms  of  corruption  that  are regulated  in  the  current  corruption  law  to  only  5  (five)  forms  of  corruption.  The  juridical implications of regulating corruption in Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 and the 2019 Bill of the Criminal Code include reducing forms of corruption that become offenses of corruption and criminal threats that are considered lower.
Keywords: Corruption Crime, Criminal Law Reform, Law Comparison

## ABSTRAK
Tindak  pidana  korupsi  dalam  Rancangan  KUHP  (RKUHP)  yang  terdapat  dalam  Buku  II Rancangan  KUHP  (RKUHP)  diatur  pada  delik  khusus  yang  salah  satunya  adalah  korupsi. Ada  lima  pasal  kejahatan  inti  (core  crime)  yang  diadopsi  dari  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun  2001  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  Tindak  Pidana  Korupsi). Dari  lima  pasal  yang  diadopsi,  tiga  di  antaranya  diancam  pidana  penjara  dan  denda  yang lebih  ringan.  Penurunan  jumlah  pelanggaran  juga  terjadi  dalam  pengaturan  korupsi,  dari  7 bentuk  korupsi  yang  diatur  dalam  undang-undang  korupsi  saat  ini  menjadi  hanya  5  (lima) bentuk  korupsi.  Implikasi  yuridis  pengaturan  korupsi  dalam  Undang-Undang  Nomor  31 Tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  dan RUU KUHP 2019 antara lain mengurangi bentuk-bentuk korupsi yang menjadi delik korupsi dan ancaman pidana yang dianggap lebih rendah.
Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Reformasi Hukum Pidana, Perbandingan Hukum

## PENDAHULUAN
Hasil survey Political Ekonomic & Economic Risk Consultancy 1 April 2018  pada 16 negara  Australia,  Cambodia,  China,  Hongkong,  India,  Indonesia,  Japan,  Macao,  Malaysia,
Philippines,  Singapore,  Souht  Korea,  Taiwan,  Thaliland,  USA,  dan  Vietnam.  Berdasarkan perhitungan  metode  angka  nol  terendah  yang  berarti  bersih  dari  korupsi  dan  angka  10 merupakan  angka  tertinggi  (terkorup).  Berdasarkan  data  tersebut  Indonesia  berada  pada peringkat  kedua  terrendah  dengan  IPK  8,09  dibawah  India  negara  yang  paling  korup.  Dari data ini dapat dikatakan Indonesia masih jauh dari kata bebas dari korupsi dan membuktikan bahwa korupsi tersebut sulit di berantas.
Korupsi  itu  sendiri  merupakan  suatu  kegiatan  menggunakan  kekuasaan  untuk menyelewengkan atau mengambil uang yang bukan miliknya. Seperti yang pernah dikatakan oleh Lord  Acton  “Power  Tend  to  Corrupt,  and  absolute  power  corrupt  absolutely” 1 (Kekuasaan  cenderung  untuk  korupsi,  dan  kekuasaan  yang  absolut  cenderung  korupsi absolut).
Ikhtiar  panjang  Indonesia  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  di  kalangan penyelenggara  negara  dengan  diterbitkannya  Ketetapan  MPR  Nomor  XI/MPR/1998  tentang Penyelenggara  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  Korupsi  dan  Nepotisme.  Menurut  Ketetapan ini  dalam  penyelenggaraan  negara  telah  terjadi  praktik-praktik  usaha  yang  lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme yang disebut  juga  dengan  KKN,  yang  melibatkan  para  pejabat  negara  dengan  para  pengusaha sehingga  merusak  sendi-sendi  penyelenggaraan  negara  dalam  berbagai  aspek  kehidupan nasional.
Kemudian  pada  tahun  1999  terbit  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang Penyelenggara  Negara  yang  bersih  dan  Bebas  Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme.  Masalah KKN  ini  memang  telah  merusak  tatanan  kehidupan  berbangsa.  Oleh  karena  itu,  menjadi tekad semua bangsa di dunia untuk melenyapkan dan mengurangi tingkat intesitas, kualitas, dan  kuantitasnya  dalam  upaya  menciptakan  pemerintahan  yang  bersih (clean  governance) dan pemerintahan yang baik (good governance) ,  korupsi sulit diberantas. 2
Pada  tahun  yang  sama  diterbitkan  juga  Undang  Undang    Nomor  31  Tahun  1999 tentang Tindak Pidana Korupsi,  dalam bagian konsiderannya poin (b) bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga  menghambat  pertumbuhan  dan  kelangsungan  pembangunan  nasional  yang  menuntut efesiensi  tinggi.  Kemudian  pada  point  (c)  bahwa  UU  No  3  Tahun  1971  tentang  Tindak Pidana  Korupsi  sudah  tidak  sesuai  lagi  denga  perkembangan  kebutuhan  hukum  dalam masyarakat, maka perlu diganti dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkam lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.
Ternyata  dalam  relatif  singkat  Undang-undang  ini  berlaku  menimbulkan  masalah intepretasi  berbeda  dari  para  sarjana.  Disamping  masalah  ketentuan  peralihan  yang  tidak dicantumkan secara eksplisit, masalah pembuktian terbalik kembali diperbincangkan. Konsep pembuktian  pembalikan  beban  tidak  dirumuskan  secara  tegas,  sehingga  diyakini  mampu
1 Ermansjah  Djaja, Meredesain  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  :  Implikasi  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV-2006 , Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 25
2 Teguh  Sulistia  dan  Aria  Zurnetti, Hukum  Pidana  Horizon  Baru  Pasca  Reformasi ,  RajaGrafindo, Jakarta,  2011, hlm. 192
mengeliminasi tingkat keparahan korupsi sebagaimana pengalaman yang telah diterapkan di negara-negara lain. 3
Kemudian  dilakukan  perubahan  terhadap  Undang-Undang  tersebut  dengan dikeluarkannya  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang  Perubahan  atas  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Undang- Undang  ini  merupakan  penyempurnaan  untuk  mewujudkan  pembuktian  terbalik  yang ditujukan  terhadap  terdakwa  untuk  membuktikan  bahwa  dirinya  tidak  bersalah. Pemberlakuan  undang  undang  ini  tetap  dirasakan  belum  memenuhi  kebutuhan    akan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pembaharuan hukum pidana merupakan kebijakan yang menuntut agar dilakukannya pembaruan  dari  semua  aspek  yang  menyentuh  segi-segi  filosofis,  yakni  perubahan  atau orientasi terhadap asas-asas hingga ke tahap nilai-nilai yang melandasinya. 4
Berdasarkan  alasan  pembaharuan  hukum  tersebut  maka  pemerintah  dan  para  pakar pada saat ini sedang mengupayakan konsep RUU KUHP. Salah satu konsep RUU KUHP ini memasukkan  seluruh  tindak  pidana  yang  sebelumnya  diatur  dengan  undang-undang  khusus kemudian  dihimpun  menjadi  sebuah  kodifikasi.  Salah  satu  tindak  pidana  yang  dimasukkan dalam konsep RUU KUHP adalah tindak pidana korupsi.
Urgensi  para  penyusun  RUU  KUHP  memasukkan  tindak  pidana  korupsi  kedalam RUU KUHP adalah agar ada satu sistem hukum pidana (baik hukum pidana materil maupun hukum  pidana  formil  dan  hukum  pelaksanaan  pidana)  berlaku  bagi  semua  tindak  pidana. 5 Kemudian  dimasukkannya  tindak  pidana  korupsi  ini  untuk  mengakomodir  ketentuan ketentuan  dalam United  Nations  Convention  on  Againts  Corruption  (UNCAC) khususnya pada bagian kriminalisasi (Bab III UNCAC). 6
Namun  upaya  untuk  melakukan  pembaharuan  hukum  pidana  yang  telah  dilakukan oleh  pemerintah  bersama  DPR,  masih  ada  konsep  yang  saling  bertentangan  terkait  sistem kriminalisasi  dan  penalisasi  di  satu  sisi  serta  dekriminalisasi  dan  depenalisasi.  Pertentangan inilah yang seringkali mewarnai pembuatan undang-undang, yang lebih memprihatinkan lagi adalah para legislator belum sepenuhnya  mempunyai kemampuan legal drafter , serta belum sepenuhnya  juga  memahami  teori  hukum  dan  asas-asas  hukum,  sehingga  produk  hukum melanggar  rambu-rambu  atau  tidak  lagi  sejalan  dengan  teori  hukum  dan  asas-asas  yang bersifat  universal  dengan  dalih  menyesuaikan  dengan  trend  kompleksitas  kejahatan  yang semakin marak akhir-akhir ini. 7
3 Elwi Danil, Korupsi : Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya , Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 54
4 M.Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta 2015, hlm. 59
5 Shinta  Agustina, Pengaturan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Kerangka  Pembaruan  Hukum  Pidana, Disampaikan  dalam  Kegiatan  Review  RUU  KUHP  dan  Upaya  Pemberantasan  Korupsi,  diselenggarakan  oleh ICW, Jakarta, 2 Februari 2015, hlm 5.
6 Jurnal  Trisno  Raharjo, Potensi  Masalah  Perumusan  Delik  Pidana  Korupsi  dalam  RUU  KUHP, Disampaikan  dalam  FGD  Diskusi  Terbatas  Rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana ,  Selasa  8 Okrober 2017, Hotel Grand Tjokoro, Yogyakarta
7 Marwan  Effendy, Teori  Hukum  dari  Perspektif  Kebijakan , Perbandingan  dan  Harmonisasi  Hukum Pidana, Referensi, Jakarta, 2014, hlm. 320-321

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis ,  dengan  metode yuridis  normative dengan  pendekatan  perbandingan  hukum  yang  didukung  oleh  pendekatan futuristik .  Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.  Data  sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif .

## PEMBAHASAN
A. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Pada Undang Undang  Nomor 31 Tahun 1999 Yang Diubah Dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Dan RUU KUHP 2019
Soedarto  mengemukakan  alasan  pembaruan  hukum  pidana  sebagai  alasan  politis, sosiologis,  dan  praktis  (kebutuhan  hukum  di  dalam  praktik). 8 Sementara  Barda  Nawawi Arief  menyatakan  alasan  pembaruan  hukum  pidana,  adalah  alasan  politis,  filosofis,  dan sosiologis. 9 Naskah  Akademis  RUU-KUHP  juga  menyinggung  tentang  alasan  filosofis, sosiologis dan praktis mengenai perlunya KUHP diganti. Perubahan lain terhadap KUHP terjadi  melalui  berbagai  putusan  MK,  yang  menyatakan  suatu  pasal  tidak  berlaku  atau berlaku secara kondisional (bersyarat).
Pembaruan  hukum  pidana  secara  parsial  telah  menimbulkan  permasalahan  serius dalam penegakan hukum pidana. Di antaranya adalah pengkaplingan hukum pidana yang terlalu  ketat,  yang  kurang  mempertimbangkan  politik  pembentukan  hukum  pidana, terjadinya  duplikasi  norma  hukum  pidana  -antara  norma  hukum  pidana  dalam  KUHP dengan  norma  hukum  pidana  dalam  undang-undang  di  luar  KUHP,  perumusan  ancaman sanksi pidana sebagai parameter keadilan dalam penjatuhan pidana yang tidak terstruktur dan  tidak  sistematik,  serta  terlalu  banyaknya  undang-undang  yang  membuat  ketentuan pidana (khusus) dan terlalu sering mengubah norma hukum pidana. 10 Barda Nawawi Arief bahkan  mengatakan  bahwa  keberadaan  Undang  Undang  Khusus  itu  tumbuh  seperti “tumbuhan/bangunan  (kecil)  liar”  yang  tidak  bersistem  (tidak  berpola),  tidak  konsisten, bermasalah  secara  yuridis,  dan  bahkan  “menggerogoti/mencabik-cabik”  sistem/bangunan induk. 11
Dengan  mengajukan  RUU-KUHP  kepada  DPR,  pemerintah  telah  menunjukkan secara tegas, bahwa politik hukum pidana yang dianut dalam pengaturan tindak pidana di masa  depan,  adalah  melalui  kodifikasi.  Dengan  kata  lain,  semua  tindak  pidana  yang  ada dan mungkin akan ada di masa datang, (akan) diatur dalam kodifikasi.  Pada RUU KUHP terlihat   adanya  pengaturan  berbagai  tindak  pidana  khusus,  yang  selama  ini  diatur  dalam UU  tersendiri  di  luar  KUHP,  ke  dalam  RUU-KUHP,  berdasarkan  bab-bab  tertentu. Diantaranya  tindak  pidana  korupsi,  tindak  pidana  terorisme,  tindak  pidana  pornografi, tindak  pidana  KDRT,  dan  sebagainya.  Pilihan  pengaturan  hukum  pidana  ke  dalam  suatu kodifikasi  tidaklah  berarti  bahwa  ke  depan  tidak  akan  ada  lagi  ketentuan  hukum  pidana
8 BPHN, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm 32
9 Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2007, hlm 59
10 Shinta  Agustina, Asas  Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generali  Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana , Themis Books,  Depok, 2014, hlm 38
11 Barda Nawawi Arief, Op.,Cit., hlm 39
khusus.  Bagi  suatu  negara  kesejahteraan (welfare  state) seperti  Indonesia,  adanya ketentuan hukum pidana khusus merupakan suatu keniscayaan.
Delik Korupsi dalam Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) terdapat dalam  buku II Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) diatur tentang delik delik yang bersifat khusus, salah satunya tindak pidana korupsi. Pembahasan ini masih berlangsung hingga rapat panitia kerja (panja) Dewan Perwakilan rakyat (DPR) pada  desember  tahun  2017,  sampai  pada  pembahasan  tahun  2019  tidak  perubahan  yang mencolok. Dalam pembahasan tersebut, setidaknya terdapat 19 pasal tindak pidana korupsi yang  dibahas  pemerintah  bersama  DPR.  Sebagian  besar  pasal  mengadopsi  ketentuan Undang  Undang  No.31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana  diubah  dengan  Undang  undang  Nomor  20  Tahun  2001  (UU  PTPK). Sebagian lagi merupakan norma baru dan integrasi dari tindak pidana jabatan. Dari hasil pembahasan,  beberapa  pasal  telah  disetujui  Panja.  Ada  pula  yang  diberikan  catatan  oleh Panja untuk dibahas dalam tim perumus (Timus) dan tim sinkronisasi (Timsin).
Tim  Panja DPR dan pemerintah sepakat untuk tetap memasukkan ketentuan tindak pidana  korupsi  (tipikor)  dalam  rancangan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (RKUHP).  Berdasarkan  draft  RKUHP  per  28  Agustus  2019,  terdapat  lima  pasal  tindak pidana  pokok  (core  crime)  yang  diadopsi  dari  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001 tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  Tipikor).  Mengacu  pada  ketentuan peralihan  di  RKUHP,  dengan  masuknya  lima  delik  itu,  pasal-pasal  yang  bersangkutan  di Undang Undang  Tipikor otomatis dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Namun, dari lima pasal  yang  diadopsi,  tiga  pasal  di  antaranya  mengandung  ancaman  pidana  penjara  dan denda  yang  lebih  ringan.  Pengurangan  jumlah  delik  juga  terjadi  pada  pengaturan  tindak pidana korupsi dari 7 bentuk perbuatan korupsi yang diatur pada Undang undang korupsi yang berlaku saat ini menjadi hanya 4 bentuk perbuatan korupsi saja. Sedangkan ketentuan umum  yang  berlaku  adalah  ketentuan  umum  yang  terdapat  dalam  buku  ke  1  (satu) rancangan KUHP tentang ketentuan umum.
Pasal    604  RKUHP  yang  diadopsi  dari  Pasal  2  Undang  Undang    Tipikor  terkait perbuatan  memperkaya  diri  pada  bagian  bentuk  perbuatan  tidak  mengalami  perubahan. Sanksi pidananya mengandung ancaman penjara minimum yang lebih singkat, yakni dari empat tahun menjadi dua tahun. Sanksi denda minimum juga diperingan, dari Rp 200 juta menjadi  Rp  10  juta.  Selain  itu,  pidana  mati  untuk  pelaku  yang  sebelumnya  diatur  dalam Undang Undang  Tipikor juga ditiadakan. Ketentuan lain yang diperingan yakni Pasal 605 yang  diadopsi  dari  Pasal  3  Undang  Undang    Tipikor  terkait  denda  untuk  pelaku  yang menyalahgunakan  kewenangan  atau  jabatan.  Ancaman  denda  minimum  untuk  pelaku  di UU Tipikor yakni Rp 50 juta, sedangkan RKUHP juga menjadi lebih ringan yaitu Rp 10 juta.
Pasal 606 diadopsi dari Pasal  pasal yang mengatur tentang suap dalam perundang undangan korupsi  yang ada saat ini. Ada pula pasal 607 Ayat (2) RKUHP  yang diadopsi dari  Pasal  11  Undang  Undang    Tipikor  mengenai  penyelenggara  negara  yang  menerima hadiah  atau  janji.  Dalam  RKUHP  tertulis  ancaman  maksimal  pidana  penjara  selama  4 tahun,  sedangkan  Undang  Undang    Tipikor  mengatur  ancaman  maksimal  pidana  penjara yang  lebih  lama,  yakni  5  tahun.  Begitu  juga  dengan  sanksi  denda  di  RKUHP  yang  lebih ringan, sebesar Rp 200 juta. Padahal, Undang Undang  Tipikor menyatakan sanksi denda
maksimal Rp 250 juta. Terkait ancaman hukuman untuk pelaku korupsi yang lebih ringan, dilatar  belakangi    oleh  pandangan  tim  pembuat  RUUKUHP  bahwa  harus  ada  perubahan paradigma  pemberantasan  korupsi.  Paradigma  yang  digunakan  adalah  bahwa  seharusnya upaya  pemberantasan  korupsi  fokus  pada  menyelamatkan  uang  negara    ketimbang memperberat  pidana  penjara  terhadap  pelaku.  Selanjutnya  disampaikan  bahwa  ke  depan cara pandang terhadap  korupsi sebagai kejahatan keuangan, pidana kurungan badan bukan yang utama, melainkan bagaimana uang yang sudah dirampok dikembalikan ke negara.
Tindak pidana pokok korupsi ada pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, yaitu Pasal 2 melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dan kerugian keuangan negara. Kalau Pasal 3 menyalahgunakan wewenang dan suap. Pasal 2 dan Pasal 3 adalah core -nya. 12 Tindak pidana pokok (core) inilah  yang dimasukkan ke dalam Bab Tindak  Pidana  Khusus  RUU  KUHP.  Memasukkan  poin  tindak  pidana  pokok  korupsi dalam  RUU  KUHP  dimaksudkan  sebagai  jembatan  terhadap  Undang-Undang  Tipikor yang telah ada. Pada RUU  KUHP tindak pidana pokok ini diatur pada Pasal 604 dan Pasal 605.
Terdapat asas hukum lex specialis derogat legi generali yaitu hukum yang bersifat khusus  mengesampingkan  hukum  yang  bersifat  umum (lex  generalis) .  Namun,  dan terdapat  pula  azas  hukum  lex  posteriori  derogat  legi  priori  atau  peraturan  yang  baru didahulukan daripada peraturan yang lama. Dengan demikian, RUU KUHP sebagai aturan baru  menggantikan  Undang  Undang  Tipikor  yang  merupakan  aturan  lama.  Pertentangan antara kedua regulasi akan menciptakan ketidakpastian hukum. Pada masa peralihan akan berlaku aturan  peralihan  yang  diatur  dalam  RUU  KUHP.  Terdapat asas  in  dubio pro  reo atau  jika  ada  keragu-raguan  mengenai  sesuatu  hal  haruslah  diputuskan  hal-hal  yang menguntungkan  terdakwa.  Dengan  asas  ini,  akan  terjadi  kekacauan  hukum  karena  dalam tindak pidana serupa bisa jadi menerapkan dua aturan yang berbeda yang menguntungkan koruptor.
Ada    dua  Undang  Undang  yang  berlaku  dan  ancaman  pidana  berbeda  maka  ada asas  hukum  yang  menguntungkan  terdakwa.  Berarti  kan  menggunakan  KUHP,  Padahal mereka (pemerintah) katakan KUHP tidak akan mengganggu tindak pidana khusus. Hakim dalam  pertimbangannya  akan  mengalami  dilemma,  kalau  kasus  A,  saya  mau  pakai  yang ringan, kalau yang kasus B saya mau pakai yang berat.
Ada  ketentuan  di  RUU  KUHP  yang  mengatur  bahwa  setelah  tiga  tahun  RUU KUHP  disahkan  menjadi  Undang  Undang  maka  ketentuan  umum  yang  ada  di  dalamnya akan menjadi dasar bagi ketentuan pidana di Undang Undang lainnya. Apabila pengaturan tindak  pidana  korupsi  sudah  diatur  dalam  RUU  KUHP  maka  akan  kehilangan  sifat kekhususannya.  Kekhususan  dalam  Undang  Undang    Tipikor  tidak  berlaku  lagi  setelah tiga  tahun  RUU  KUHP  disahkan  karena  semuanya  harus  mengaju  pada  Buku  Kesatu KUHP.
Undang  Undang  Tipikor  memiliki  ancaman  pidana  denda  yang  bervariasi. Ancaman pidana denda tertinggi adalah pada Pasal 2 dan Pasal 3 (delik korupsi kerugian keuangan negara) serta Pasal 12 (antara lain: penerimaan suap oleh penyelenggara negara,
12 Ermansjah  Djaja, Memberantas  Korupsi  Bersama  KPK  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 49
pegawai  negeri  sipil,  dan  hakim)  dan  Pasal  12B  (gratifikasi),  yaitu  sebesar  Rp1  miliar. Pada delik-delik lain, ancaman pidana denda maksimumnya berkisar dari Rp150 juta, Rp 250 juta, Rp350 juta, Rp600 juta, dan Rp750 juta. Terhadap korporasi, pidana pokok yang dapat  dijatuhkan adalah  pidana  denda  sejumlah maksimum  ancaman  pidana  denda  untuk orang  ditambah  1/3  (satu  pertiga).  Dalam  Undang  undang  Tipikor,  nilai  ancaman maksimum  pidana  denda  telah  ditentukan  dalam  rumusan  delik,  begitupun  juga  dalam Undang    undang  pidana  selain  Undang    undang  Tipikor.  Hanya  saja,  beberapa  Undang undang  pidana  selain  Undang    undang  Tipikor  yang  tahun  penerbitannya  lebih  baru mengatur  maksimum  ancaman  pidana  denda  yang  lebih  tinggi  daripada  Undang   undang Tipikor.
Perbandingan dengan Pidana Denda dalam Undang undang Tipikor dan Rancangan KUHP  adalah  ancaman  pidana  denda  dalam  Undang  undang  Tipikor  berkisar  dari minimum Rp150 juta hingga maksimum Rp1 miliar. Pada rancangan KUHP pidana denda diberikan  dalam  bentuk  standart  kategori  yang  diatur  dalam  pasal  79  rancangan  KUHP yaitu berkisar antara Rp 1juta hingga Rp 50 Milyar.
Ancaman  pidana  denda  yang  dijatuhkan  adalah  dengan  pola  pemidaaan  bersifat komulatif  dengan  pidana    penjara.  Kisaran  pidana  denda  adalah  pada  kategori  II  sampai dengan kategori VI. Walaupun dihitung pidana denda yang diancamkan lebih kecil namun penjatuhan pidana dengan pola komulatif di anggap juga memberatkan para pelaku tindak pidana korupsi.
B. Implikasi  Yuridis  Pengaturan  Tindak  Pidana  Korupsi  Pada  Undang  Undang Nomor  31  Tahun  1999  Yang  Diubah  Dengan  Undang  Undang  Nomor  20  Tahun 2001 Dan RUU KUHP 2019
Pembentukan  hukum  dalam  arti  undang-undang,  merupakan  aktivitas  penting dalam  negara  hukum.  undang-undang  menjadi  dasar  legalitas  bagi  seluruh  elemen negara, khususnya bagi penyelenggara negara, dalam menyelenggarakan dan mengelola negara. 13 Untuk  itu,  idealnya  undang-undang  merupakanformalisasi  atau  kristalisasi norma dan kaidah yang dikehendaki atau sesuaidengan aspirasi masyarakat. Lebih lanjut Jimly  Asshiddiqie  mengungkapkan  setiap  norma  hukum  itu  haruslah  menghasilkan antara  nilai  kepastian (certainty,  zekerheid) ,  keadilan (equity,  billijkheid), dan kebergunaan (utility) . 14
Pengaturan tindak pidana korupsi, yang menempatkan delik suap (pegawai negeri dan hakim) ke dalam delik terhadap jabatan, tidak lagi dalam bab tindak pidana korupsi. Menjadikan suap (pegawai negeri dan hakim) bukan lagi sebagai tindak pidana korupsi, menurut  penulis  merupakan  pemikiran  yang  sangat  bertentangan  dengan  logika  hukum yang berkembang dalam masyarakat, baik nasional maupun internasional. Dalam praktik penegakan hukum pidana korupsi, suap adalah bentuk korupsi yang paling banyak terjadi dan  ditangani  oleh  penegak  hukum.  Masyarakat  internasional  juga  mengakui  suap sebagai  salah  satu  bentuk  korupsi  yang  utama,  bahkan  suap  terhadap  pihak  swasta  pun
13 Mahfud  MD, Politik  Hukum  Pembentukan  Undang-undang  Pasca  Amandemen  UUD  1945 , Konpress,  Jakarta, 2012, hlm. XIII
14 Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-undang ,   Rajawali Pers, Jakarta , 2010, hlm 39
sudah dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Dianggap aneh, suap yang diterima oleh pihak swasta, oleh RUU-KUHP justru diatur dalam bab tentang tindak pidana korupsi.
Begitu  pula  dengan  tindak  pidana  lain  yang  dilakukan  oleh  pegawai  negeri (penggelapan,  pemalsuan  buku,  penghilangan  barang  atau  dokumen,  penyalahgunaan jabatan) yang selama ini dianggap sebagai tindak pidana korupsi, menjadi tindak pidana jabatan,  mereduksi  makna/sifat  jahat  ataupun  tingkat  seriusitas  perbuatan  tersebut. Dengan menjadikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana jabatan, maka penanganan tindak  pidana  tersebut  akan  berbeda  dengan  penanganan  tindak  pidana  korupsi (seandainya  pun  nanti  terhadap  tindak  pidana  dalam  bab  khusus  tindak  pidana  korupsi tersebut,  akan  dibuat  ketentuan  yang  memungkinkan  penanganannya  sebagai  tindak pidana  khusus).  Dengan  demikian  pelaku  tindak  pidana  tersebut  diperlakukan  sama dengan pelaku tindak pidana pencurian, atau penggelapan biasa, padahal fakta selama ini memperlihatkan  banyak  pegawai  negeri  yang  melakukan  perbuatan  demikian  dalam konteks memanfaatkan kedudukannya untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri/orang lain atau untuk memperkaya diri sendiri/orang lain, yang jelas merupakan sifat koruptif.
Pengaturan  tindak  pidana  khusus  ke  dalam  RUU-KUHP  menimbulkan  beberapa akibat,  di  antaranya  adalah  bahwa  status  tindak  pidana  khusus  berubah  menjadi  tindak pidana umum. Dengan demikian maka proses peradilan terhadap tindak pidana tersebut berlangsung sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku untuk semua tindak pidana umum.  Dalam  hal  ini  hukum  acara  pidana  terhadap  tindak  pidana  yang  diatur  dalam RUU-KUHP itu akan diatur dalam RUU-KUHAP yang sama-sama sedang dibahas.
Perubahan  status  menjadi  tindak  pidana  umum  tersebut  berakibat,  cara-cara menyidik,  menuntut  atau  mengadili  yang  sifatnya  khusus,  sebagaimana  diatur  dalam Undang  undang  Khusus  terhadap  tindak  pidana  itu  dulu,  akan  berakhir  dengan sendirinya.  Dalam  hal  ini  perlu  diingat  bahwa  pengaturan  tentang  hukum  acara  yang khusus  terhadap  tindak  pidana  khusus  itu,  memang  diperlukan  bagi  penegakan  hukum tindak pidana tersebut. Satu contoh misalnya tentang peradilan in absentia, yang pertama kali  diatur  dalam  Undang  undang    Nomor  7  Drt  1955.  Tujuannya  adalah  agar  barang- barang  selundupan  yang  tidak  bertuan  itu,  dapat  segera  diberikan  status  hukum melalui peradilan  in  absentia,    Sehingga  barang-barang  tersebut  dapat  dirampas  untuk  negara, meski  pelaku  tidak  ketemu  atau  melarikan  diri.  Hal  yang  sama  juga  berlaku  terhadap tindak pidana korupsi.
Pernyataan  bahwa  korupsi  adalah extra  ordinary  crime ,  bukanlah  sekedar pernyataan  belaka,  tapi  pernyataan  bahwa  tindak  pidana  korupsi  merupakan  tindak pidana  yang  sangat  serius,  yang  membutuhkan  cara-cara  khusus  bagi  penanganannya. Ketentuan  tentang extra  ordinary  instrument dalam  Undang  undang    Nomor  31  Tahun 1999 juncto Undang undang  Nomor 20 Tahun 2001, dimaksudkan untuk mempercepat, mengoptimalkan,  dan  mengefektifkan  pemberantasan  korupsi.  Oleh  karena  itu  diatur pula  badan/institusi  khusus,  dengan  kewenangan  yang  khusus  pula,  guna  percepatan pemberantasan korupsi tersebut. Undang undang  khusus itu mengatur juga peradilan in absentia  (untuk  mengadili  koruptor  yang  lari),  mengatur  pula  korporasi  sebagai  subjek hukum,  pidana  uang  pengganti,  kewenangan  untuk  menggugat  secara  perdata  bila tersangka  atau  terdakwa  meninggal  dalam  proses,  tapi  kerugian  negara  sudah  nyata, bahkan didirikan pula pengadilan khusus tipikor.
Semua instrumen untuk melakukan pemberantasan korupsi secara cepat, optimal, dan efektif tersebut tidak ada lagi, ketika tipikor diatur dalam RUU-KUHP. Meski pasal peralihan  dalam  RUU  tersebut  mengatur  tentang  penyesuaian  yang  dilakukan  selama jangka  waktu  3  tahun,  ketentuan  tersebut  hanya  dapat  ditafsirkan  sebagai  “pencabutan terhadap  berbagai  ketentuan  Hukum  Pidana  Khusus”,  yang  tindak  pidananya  sudah diatur dalam RUU-KUHP. Tidaklah dapat diterima oleh akal sehat manusia (irrational), bahwa  setelah  diatur  suatu  tindak    pidana  dalam  KUHP,  lalu  akan  ada  lagi  UU  yang mengatur tentang tindak pidana yang sama secara khusus. Jika demikian halnya tidak ada artinya  sistem “kodifikasi” yang  dimaksud  oleh  pemerintah  dalam  naskah  akademik RUU-KUHP tersebut.
Perlu disadari bahwa penegakan hukum pidana terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap formulasi, tahap implementasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi adalah tahap yang  paling  menentukan,  karena  pada  tahapan  inilah,  dirumuskan  perbuatan  yang dinyatakan  sebagai  tindak  pidana,  dilarang  untuk  dilakukan,  berikut  sanksinya  jika dilanggar. Cara tindak pidana tersebut dirumuskan akan menentukan tahap implementasi dan  tahap  eksekusi.  Tidaklah  mungkin  bagi  penegak  hukum  untuk  mengenakan  sanksi yang  berat  atau  bentuk  sanksi  pidana  tertentu,  jika  rumusan  tindak  pidak  pidana  tidak mengaturnya.  Tidaklah  mungkin  penegak  hukum  melakukan  penegakan  hukum  dengan cara-cara luar biasa, bila hukum positif tidak menyediakannya.

## KESIMPULAN
Pengaturan  tindak  pidana  khusus  ke  dalam  RUU-KUHP  menimbulkan  beberapa akibat, di antaranya adalah bahwa status tindak pidana khusus berubah menjadi tindak pidana umum. Dengan demikian maka proses peradilan terhadap tindak pidana tersebut berlangsung sesuai  dengan  hukum  acara  pidana  yang  berlaku  untuk  semua  tindak  pidana  umum.  Dalam hal ini hukum acara pidana terhadap tindak pidana yang diatur dalam RUU-KUHP itu akan diatur  dalam  RUU-KUHAP  yang  sama-sama  sedang  dibahas.  Meski  pasal  peralihan  dalam RUU  tersebut  mengatur  tentang  penyesuaian  yang  dilakukan  selama  jangka  waktu  3  tahun, ketentuan tersebut hanya dapat ditafsirkan sebagai “pencabutan terhadap berbagai ketentuan Hukum Pidana Khusus”, yang tindak pidananya sudah diatur dalam RUU-KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku:
Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru: Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2007
BPHN, Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia ,  Binacipta, Jakarta, 1983
Elwi  Danil, Korupsi:  Konsep,  Tindak  Pidana,  dan  Pemberantasannya, Raja  Grafindo, Jakarta, 2011
Ermansjah  Djaja, Meredesain  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  :  Implikasi  Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor  012-016-019/PPU-IV-2006, Sinar  Grafika,  Jakarta, 2010
Memberantas  Korupsi  Bersama  KPK  (Komisi  Pemberantasan  Korupsi), Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-undang ,   Rajawali Pers, Jakarta , 2010
Shinta  Agustina, Pengaturan  Tindak  Pidana  Korupsi  Dalam  Kerangka  Pembaruan  Hukum Pidana,  Disampaikan  dalam  Kegiatan  Review  RUU  KUHP  dan  Upaya Pemberantasan Korupsi, diselenggarakan oleh ICW, Jakarta, 2 Februari 2015
, Asas  Lex  Specialis  Derogat  Legi  Generali  Dalam  Penegakan  Hukum  Pidana , Themis Books,  Depok, 2014
Mahfud  MD, Politik  Hukum  Pembentukan  Undang-undang  Pasca  Amandemen  UUD  1945, Konpress,  Jakarta, 2012
Marwan  Effendy, Teori  Hukum  dari  Perspektif  Kebijakan,  Perbandingan  dan  Harmonisasi Hukum Pidana, Referensi, Jakarta, 2014
M.Ali Zaidan, Menuju Pembaruan Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta 2015
Teguh  Sulistia  dan  Aria  Zurnetti, Hukum  Pidana  Horizon  Baru  Pasca  Reformasi ,  Raja Grafindo, Jakarta,  2011
Trisno  Raharjo, Potensi  Masalah  Perumusan  Delik  Pidana  Korupsi  dalam  RUU  KUHP, Disampaikan  dalam  FGD  Diskusi  Terbatas  Rancangan  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana , Jurnal, Selasa 8 Okrober 2017, Hotel Grand Tjokoro, Yogyakarta

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  1999  tentang  Penyelenggara  Negara  yang  bersih  dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi dan Nepotisme.