© 2021 Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi. This is an open access article under the CC BY-SA license Website: http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JLMI
http://e-journal.sari-mutiara.ac.id

## Media Sosial dan Wacana penundaan Pemilu 2024 Dalam Perspektif Norman Fairclough

## Amin Aminudin
Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif, Universitas Budi Luhur Jl. Ciledug Raya, Petukangan Utara, Jakarta Selatan, 12260. DKI Jakarta E-mail: amin.aminudin@budiluhur.ac.id
Received: June 2023; Accepted: September 2023; Published: November 2023

## Abstract
The discourse on postponing the elections in 2024 is considered a strategy to vent the political appetites of today's rulers who enjoy the opium of power, social media as a space for expression has become a hotly discussed discourse battle, including discussions about postponing the 2024 elections. The formulation of theproblem in this research is the purpose of this study is to find out how social media power relations have become a space to fight for discourse on  postponing  the  2024  general  election?.  The  method  used  in  this  study  is  a  qualitative  method  with  a  critical discourse  analysis  theory  approach  from  Norman  Fairclough.  The  paradigm  used  in  this  study  is  the  critical paradigm. The data collection technique uses the content analysis method, this method is carried out by analyzing uploads on social media related to the postponement of the 2024 election. The results show that the discourse on postponing the election can be seen in 3 things: First, the narrative/news text used by Twitter social media users not just  news  texts,  but  nuanced  arguments  and  descriptions,  as  was  conveyed  by  Denny  Indrayana  who  is  more argumentative than his concern about the alleged postponement of elections and extending the term of office of the rulers. Second, discourse on social media, especially Twitter, tends to raise controversial issues in Indonesia, the issue of controversy in question is that there is an alleged effort against the law and tends to be political, meaning that the interests of the content creator are more dominant than balanced reporting. The last one is that when viewed from an ideological aspect, social media Twitter provides a negative image by cornering the country's rulers, in this case the government leader during President Jokowi's era, so that the public evaluates negatively the actionstaken by a group of people from the palace.
Keywords: Social Media; 2024 Election; Power Relations; Discourse.

## Abstrak
Wacana penundaan pemilu pada tahun 2024 dianggap merupakan strategi melampiaskan nafsu politik penguasa hari ini  yang menikmati  candu  kekuasaan,  Media  sosial  sebagai  ruang  berekspresi  menjadi  pertarungan  wacana  yang hangat diperbicangkan, termasuk perbincangan mengenai penundaan pemilu tahun2024. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana relasi kuasa media sosial menjadi ruang pertarungan wacana penundaan pemilihan umum 2024 ?.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan teori analisis wacana kritis dari Norman Fairclough. Paradigma yang digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  paradigma  kritis.  Teknik  pengumpulan  data  mengggunakan  metode content  analysis, metode ini dilakukan dengan menganalisis unggahan-ungahan di media sosial terkait dengan penundan pemilu 2024. Hasil penelitian menunjukan bahwa wacana penundaan pemilu bisa dilihat 3 hal: Pertama, narasi/teks berita yang dipakai oleh pengguna media sosial twiter tidak hanya sekedar teks berita, akan tetapi bernuansa argumentasi dan deskripsi,  seperti  halnya  yang  disampaikan  oleh  Denny  Indrayana  yang  lebih  mengarah  argumentasi  dari kekhawatirannya  tentang  dugaan  penundaan  pemilu  dan  memperpanjang  masa  jabatan  dari  penguasa.  Kedua, wacana media sosial khususnya twitter cenderung mengangkat isu-isu kontroversial yang yang ada di Indonesia, isu kontoversi yang dimaksud adalah adanya dugaan upaya melawan hukum dan cenderung bersifat politis yang artinya kepentingan si  pembuat konten lebih dominan dari  pada pemberitaan yang berimbang. Yang terakhir  adalah  jika dilihat  dari  aspek  ideologi,  media  sosial  twitter  memberikan  pencitraan  negatif  dengan  menyudutkan  penguasa negeri  dalam  hal  ini  pemimpin  pemerintah  era  presiden  Jokowi,  sehingga  publik  menilai  negatif  tindakan  yang dilakukan oleh sekelompok orang dari pihak istana.
Kata Kunci: Media Sosial; Pemilu 2024; Relasi Kuasa; Wacana.

## PENDAHULUAN
Perihal  penundaan  Pemilu  2024,  menjadi  sorotan  berita  karena  beberapa  alasan,  salah satunya berasal dari sorotan tokoh penting dalam pemerintahan, yakni Luhut Binsar Pandjaitan, yang  juga  menjabat  sebagai  Menteri  dan  memiliki  kedekatan  dengan  pemerintahan  saat  ini. Selain itu, isu tersebut memiliki dampak yang cukup signifikan, tidak hanya bagi partai politik dan para politisi, tetapi juga menimbulkan perdebatan yang intens, memicu polarisasi dan konflik di  antara  pendukung  dan  penentang  penundaan  pemilu.  Kabar  terbaru  terkait  perdebatan penundaan pemilu kembali mencuat melalui pernyataan Denny Indrayana, seorang pakar hukum tata  negara  dan  mantan  wakil  Menteri  Hukum  dan  HAM.  Melalui  akun  Twitter  pribadinya @dennyindrayana pada tanggal 2 Juni 2023, ia meminta Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI-P,  untuk  turut  campur  menghentikan  usaha  penundaan  pemilu  yang  menurutnya  masih berlanjut. Waktu kini telah mengubah peran Twitter tidak hanya sebagai platform komunikasi dan sumber informasi, namun lebih dari itu (Sipahutar, Poerana, and Nurkinan 2020).
Sadar  atau  tidak  media  sosial  twitter  telah  membentuk  masyarakat,  dimana  konsep  ini disebut juga sebagai mediasi, dimana media merupaka pendorong besar dikalangan masyarakat media dan informasi saat ini (Aminudin 2022). Informasi yang hadir melalui media sosial juga layaknya media  konvensional  dalam  hal penyebaran informasi.  Menurut (Nasrullah  2014) era media sosial adalah era media interaktif, audiens memiliki kemampuan untuk menjadi  konsumen sekaligus  produsen  informasi.  Hal  ini  memungkinkan  khalayak    untukmemberikan  umpan balik langsung dan bahkan menggeser batas antara pemirsa dan produsen informasi. Bukti dunia nyata dapat mendukung klaim bahwa media sosial adalah media interaktif yang sangat kuat dan signifikan.  Pertimbangkan  fenomena  kasus  penganiayaan.  yang  dilakukan  oleh  anak  oknum pegawai pajak yakni Mario Dandy, kasus jalan rusak yang adi diwilayah provinsi lampung yang dimuat  oleh  Bima  yang  akhirnya  mendapat  perhatian  publik  maya  atau  yang  biasa  disebut netizen.
Menurut (Kemp 2023) tahun 2023 ada 167 jutaan pengguna media sosial pada Januari 2023.Media sosial merupakan media penting bagi politisi, partai politik, dan pemerintah untuk berhubungan  dengan  publik  karena  banyak  orang  yang  menggunakannya. Salah  satu  kajian komunikasi massa terkini adalah kajian mengenai media sosial, dimana media sosial digunakan sebagai hal yang memungkinkan untuk mentransmisikan transmisi budaya secara memadai dari satugenerasi ke generasi berikutnya. Fungsi transmisi ini juga disebut  sebagai salah satu fungsi esensial,menurut Harold D. Lasswell, seorang tokoh komunikasi massa. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, nilai dan standar masyarakat tertentu akan ditransmisikan (Nurudin 2007).
Media sosial digunakan sebagai alat komunikasi politik sebagai hasil dari perkembangan teknologi  informasi  dan  internet  yang  semakin  pesat.  Menurut (Nurhidayat  and  Garis  2023) latar belakang  perkembangan  komunikasi  politik  di  media  sosial  menurutnya  disebabkan  oleh beberapa  hal,  yakni  kemudahan  akses  internet,  potensi  pasar  politik  yang  besar,  kemampuan berpartisipasi  dan  berbagi  informasi,  kekuatan  pengaruh  media  sosial.  Media  memoderasi dorongan dan tarikan ruang.
Bentuk  media  sosial  yang  penuh  kebebasan  mempunyai  peluang  besar  untuk disalahgunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Informasi yang dapat diakses dengan cepat di profil pengguna atau snapshot (Syecha and Sumanti 2023). Kegiatan yang diunggah oleh pengguna  dapat  berupa  informasi  dari  status  sosial  ekonomi  penggunaBaik  realitas  maupun ruang telah diremediasi oleh media. Karena menggunakan digital middleman, proses mediasi ini bisa  berjalan  dengan  cepat.  (Bolter  and  R.  Grusin  2000).  Ruang  digital  hari  ini  telahmenjadi pertarungan ruang kuasa. Menurut (Haryadi Santoso 2015) ruang hari ini ruang media  tidaklagi
erkutat pada state based power . Bukan pula terhenti pada kekuasaan berbasis pasar pada akhirnya digantikan  oleh  kekuasaan  politik.  Dominasi  berbasis  politik  ini  muncul  pada  saat  politik mendominasi dalam memutuskan semua isu, termasuk krisis kumulatif di sektor media.
Gambar 1 Pengguna Media Sosial Indonesia Yang Aktif (2015-2023)
Sumber: (Shilvina Widi, 2023)
Mencipta opini dan kebenaran menurut Foucault sangat berhubugan antara pengetahuan dankekuasaan. Tidak ada permainan kekuasaan yang tidak menghasilkan pengetahuan, dan tidak ada kumpulan informasi yang tidak mengkaji dinamika kekuasaan. Manusia modern lahir sebagai objek  dan  subjek  dari  penyediaan  dan  distribusi  jaringan  kekuasaan,  menurut  Foucault (Syafiuddin  2018).  Analisis  kekuasaan  Foucault  secara  bersamaan  diartikulasikan  pada  dua tingkat,  yakni  empiris  dan  teoritis.  Tingkat  pertama  didasarkan  pada  pemeriksaan  rinci  pada kekuasaan  yang  spesifik,  historis  dan  bagaimana  bentuk-bentuk  ini  muncul  dari  bentuk sebelumnya.
Oleh  karena  itu,  ia  mengidentifikasi  bentuk-bentuk  kekuasaan  modern,  seperti  bentuk yang terkait erat yang disebutnya "kekuatan disipliner" dan "kekuatan hayati", dan sebelumnya, bentuk- bentuk pramodern seperti "kekuasaan berdaulat"(Taylor 2014). Foucault juga percaya bahwa pengetahuan dan kekuasaan berjalan beriringan, seperti dua bagian dari koin dan tidak dapatdipisahkan. Tidak ada relasi kekuasaan yang tidak terkait dengan bagaimana suatu bidang pengetahuan  berkembang,  dan  tidak  ada  pengetahuan  yang  tidak  secara  bersamaan mengandaikan  dan  membentuk  relasi  kekuasaan  (Alfathri  2016).  wacana,  kekuasaan,  dan pengetahuan,  mampu  memberi  corak  baru  pada  pemikiran  postmodern.  Ide-idenya  masih diperdebatkan dengan hangat pada saat ini (Umanailo 2020; Kamahi 2017).
Kekuasaan  dalam  penundaan  pemilu  2024  sangat  berkaitan  dengan  paham  Foucault tentang  bagaimana  kuasa  atas  pengetahuan  ini  dinegosiasikan,  diperebutkan,  dan  diubah. Termasuk  bagaimana  wacana  penundaan  pemilu  yang  isunya  digelontorkan  oleh  sekelompok orang demi mempertahankan kuasanya. Oleh karena itu, berdasarkanlatar belakang diatas maka penelitia tertarik untuk melihat bagaimana media sosial membangun wacana penundaan pemilu 2024 dalam perspektif Norman Fairclough.

## TINJAUAN LITERATUR
Tinjauan  teoritis  digunakan  untuk  menganalisis  dan  mengkaji  berbagai  konsep,  teori, literatur,atau penelitian yang terkait dengan suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini, tinjauan teoritis terdiridari tiga penelitian sejenis, yang pertama penelitian yang dilakukan oleh (Ismail et al.  2020)  dengan  judul Power  and  Voices  of  Authority  in  the  Media  Narrative  of  Malaysian Natives: Combining Corpus Linguistics and Discourse Analysis Approaches. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa istilah “Orang Asli” secara konsisten digambarkan di sekitar narasi berita stereotip seperti isu hak atas tanah dan sumber daya lainnya. Kami juga menemukan bahwa suara para  pemimpin  istilah  “Orang  Asli”  dibayangi  oleh  otoritas  lain  seperti  pemerintah  negara bagian. Perbedaan penelitian pertama dengan penelitian ini adalah terletak dari media yang di analisis dan fokus yang diteliti.
Penelitian  yang  kedua  yang  dijadikan  landasan  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Badara  and  Jamiludin  2020)  dengan  judul Representation  of  Indonesian  women  workers:  a critical  discourse  analysis  on  the  newspapers  of  nationalist-secular  and  Islamic  ideological perspectives, penelitian inidipublikasikan pada Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies Vol.10  no.1  tahun  2020,  hasilpenelitian  menunjukan  bahwa  praktik  pemberitaan  surat  kabar Rakyat  Merdeka  yang  berideologi  nasionalis-sekuler  sedikit  mencerminkan  perempuan. Representasi  digunakan  untuk  meminta  perlakuan  yang  menguntungkan  dari  pemberi  kerja. Mengikuti permintaan 'pasar' adalah motivasi yang menjadi jelas. Koran Republika, di sisi lain, condong ke doktrin Islam dan menggambarkan karyawan perempuan apa adanya dengan maksud untuk  mempromosikan  kesetaraan.  Ini  adalah  kesimpulan  dari  cita-cita  ideologis  Islam  yang dianut  oleh  surat  kabar  tersebut.  Selain  itu,  penelitianini  membantah  anggapan  bahwa  Islam menghilangkan  perempuan  dari  masyarakat.  Penelitian  ini  sama-sama  menggunakan  analaisis wacana  kritis  Norman  Fairclough,  Perbedaan  penelitian  kedua  dengan  penelitian  ini  adalah terletak dari media yang di analisis dan fokus yang diteliti.
Penelitian  terakhir  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Mouna  2021)  dengan  judul Critical  Discourse  Analysis  on  the  Representation  of  Muslims  in  Britain  in  the  Daily  Mail Newspaper, tulisanini  bertujuan  untuk  menganalisis  secara  kritis  sebuah  artikel  di  surat  kabar Daily Mail Inggris yang ditulis tentang minoritas Muslim Inggris, Hasil penelitian menunjukkan bagaimana strategi implisit digunakan untuk menampilkan garis biner antara AS dan MEREKA. Kelompok THEM identik dengan ekstremisme, irasionalitas dan penindasan terhadap perempuan sedangkan  AS  digambarkan  sebagai  kelompok  yang  melayani  keadilan  dan  memberantas fanatisme  dan  radikalisme.  Penelitian  ini  sama-sama  menggunakan  analasis  wacana  kritis Norman Fairclough, Perbedaan penelitian keduadengan penelitian ini adalah terletak dari media yang di analisis dan fokus yang diteliti.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada upaya pendeskripisian mengenaibagaimana relasikuasa media sosial menjadi ruang pertarungan wacana penundaan pemilihan umum 2024. Tujuan  dari  penelitian  deskriptif  ini  adalah  untuk  mendeskripsikan  dan  memberikan menggambaran  secara  faktual,  dan  sistematis  mengenai  fakta-fakta  dan  hubungan  dengan fenomena yang diamati.
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakanstudi  content  analysis  dengan  pendekatan  kualitatif.  Menurut  (Santoso  2015) studi  content  analysislebih  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  menganalisis  dan menginterpretasi  isi  teks  atau  materi  komunikasi  lainnya  secara  sistematis,  analisis  wacana dipakai untuk menghilangkan kontrol yang dimiliki setiap proses bahasa atas batas wacana, sudut
pandang yang diperlukan,  dan  topik  yang  dibahas.  Wacana  berpendapat  bahwa  bahasa  terus- menerus terlibat
dalam  hubungan  kekuasaan,  terutama  dalam  hal  penciptaan  subjek  dan  bentuk representasi  sosial  lainnya  (Miranti  and  Sudiana  2021).  Berikut  adalah  model  Fairclough  ini teks  dianalisis  secara  linguistik,  dengan  melihat  kosakata,semantik,  dan  tata  kalimat(Eriyanto 2005).
Dalam model Fairclough ini teks dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik, dan tata kalimat (Eriyanto 2005). Fairclough menyarankan sebuah pendekatan bahasa secara multidisiplin dan menggabungkan analisis bahasa dengan analisis sosiologi. Pendekatan ini  memberikan  prospek  pemikiran  'kritis'  terhadap  perubahan  sosial  dan  meningkatkan pemahaman manusia (O’regan 2001).
Pendekatan  Fairclough  dalam  menganalisa  teks  dianggap  lengkap  karena  berusaha menyatukan tiga tradisi yaitu;
1. Dimensi Tekstual (Mikrostruktural), seperti identitas, relasi, dan representasi
2. Penciptaan,  pendistribusian,  dan  konsumsi  teks  semuanya  termasuk  dalam  dimensi meso-struktural dari praktik produksi teks.
3. Praktek sosial budaya (makrostruktural) yang berdimensi situasional, institusional, dan sosial (Miranti and Sudiana 2021).
Penelitian  wacana  penundaan  pemilu  ini  menggunakan  teknis  analisis  data,  yang  mana teknis  analisis  data merupakan  suatu  proses  yang  digunakan  dalam  pengolahan  data,  data  yang dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  dianalisis  menggunakan  teknik  data  berkualitas  tinggi berkualitas. Dengan penilaian kualitas, temuan dan keputusan akhir diklarifikasi melalui penilaian atau  sistem inti.  Penilaian  kualitatif  yang  digunakan  adalah metode benchmarking ,  model  yang membutuhkan tiga hal: analisis data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Sugiyono, 2012). Teknis analisis data ini juga peneliti lampirkan dalam bentuk jadwal pelaksanaan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini,  peneliti  akan  memaparkan  hasil  analisis  wacana  media  sosial  tentang penundaan pemilu 2024 dalam perspektif Norman Fairclough yang ada pada media sosial twitter. Analisis  media  sosial  ini  merupakan  media  sosial  twitter  yang  meliputi  dimensi  tekstual  yang dibedah melalui tiga tahap, yakni tahap deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi.
Gambar 5. Surat Terbuka Denny Indrayana Kepada Megawati Soekarno Putri di Twitter Sumber: (Denny Indrayana 2023)
Gambar diatas merupakan gambar dari twit yang dibuat oleh Akun Denny Indrayana, mengacu pada teori yang digunakan oleh peneliti, yakni teori analisis wacana kritis, formula awal yang digunakan adalah penggunan teksnya, penggunaan teks bisa dianalisa pada level deskripsi teks,  dimana  teks  ini  lebih  menekankan  pada  penggunaan  bahasanya.  Pada  level  deskripsi  ini diharapkan  dapat  menggali  tema  yang  diangkat  oleh  Akun  Denny  Indrayana  mengenai  isu penundaan pemilu 2024.
Penggunaan teks pada isu penundaan pemilu yang dituliskan oleh akun Dennny Indrayana secara deskripsi menuliskan sebuah teks sebagai berikut:
Yth. Ibu Megawati Soekarnoputri,
Assalamu'aikum Warahmatullah Wabarakatuh, Merdeka, Salam Pancasila! Ibu Megawati , semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Selamat hari Pancasila, Selamat Bulan Bung Karno.
Izin  saya  menyampaikan  surat  ini.  Ibu  Mega  adalah  negarawan,  mengedepankan  kepentingan bangsa.Terbukti di 2014 Ibu mencapreskan Joko Widodo. Meskipun, Ibu bisa saja maju sendiri. Lalu, Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani. Saat  ini keselamatan  bangsa  sedang  dipertaruhkan . Masalahnya  bukan  sistem  pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda .
Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024. Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik. Agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif.
Namun,  niat  baik  untuk  mengawal  MK  misalnya,  dalam  soal  sistem  pemilu  legislatif,  antara proporsional  tertutup  atau  terbuka,  dibelokkan  menjadi  wacana  politik,  yang  dapat  berakibat penundaan pemilu.
Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai. Sesuatu yang kita tolak keras. Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi.
Saat  ini,  KSP  Moeldoko  tiba-tiba  mengaku  sebagai  Ketum  Partai  Demokrat.  Beliau  bukan anggota  Demokrat.  Jadi,  bukan  konflik  internal.  Ini  pihak  ekstemal,  KSP  Presiden  Jokowi  yang mau mengambil alih partai orang lain. sekali dibiarkan, maka semua partai rentan direbut tangan- tangan kuasa.
Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa  menunda  pemilu.  Karena  saya  duga Demokrat tidak  akan  diam,  demikian  juga pendukung bacapres yang dirugikan.
Saya  lihat,  Ibu  paling  tegas  menolak  presiden  tiga  periode,  lugas  menolak  penundaan  pemilu. Ibu Megawati , gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius  dikerjakan  sekelompok  pihak.  Ini  berbahaya  dan  bisa  menjerumuskan  bukan  hanya  Pak Jokowi, tapi kita semua sebagai bangsa.
Silakan  Ibu  cek  informasi  ini,  dan  mohon  hentikan  siasat  penundaan  pemilu,  yang  nyata  nyata melanggar konsitusi.
Melbourne, 2 Juni 2023 Prof Denny Indrayana SH LLM Ph.D
Teks yang dituliskan oleh Prof Denny Indrayana SH LLM Ph.D jika diinterpretasikan bisa dipahami  bahwa  teks  diatas  merupakan  sebuah  bentuk  kehawatiran  akan  tegaknya  hukum  di Indonesia.  Kalimat keselamatan  bangsa  sedang  dipertaruhkan . Masalahnya  bukan  sistem pemilu  tertutup  atau  terbuka,  tapi  pemilu  yang  tertunda .  Dalam  Kalimat  tersebut  Denny berpandangan bahwa proses hukum yang terjadi saat ini telah dinodai dengan campur tangan para penguasa  di  negeri  Indonesia.  Bagimana  tidak  Denny  juga  berpadangan  bahwa  niatan  dengan merubah  sistem  pemilu  yang  sebelumnya  dilakukan  terbuka  diusulkan  untuk  menjadi  sistem pemilu  secara  tertutup,  ini  menandakan  bahwa  sistem  demokrasi  di  Indonesia  mengalami kemunduran, selain dihadapkan dengan isu penundaan pemilu hal yang menjadi perhatian Denny adalah anggapan mengenai perebutan partai Demokrat oleh Kepala Staff Presiden Moeldoko yang secara tegas dikatakan sebelumnya bahwa Partai Demokrat yang sah adalah Partai yang dipimpin
oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Upaya Moeldoko merebut partai Demokrat adalah dengan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilaksanakan di Kota Medan Sumatera Utara.
Dalam analisis eksplanatifnya, peneliti menyelidiki keterkaitan antara praktik penggunaan bahasa  tertulis  atau  lisan  dan  lingkungan  sosial  di  mana  praktik  tersebut  terjadi.  Penjelasan  ini ditujukan  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang  lebih  mendalam  terhadap  bagaimana  teks dianalisis dan diinterpretasikan dalam tahap awal (deskripsi) dan tahap selanjutnya (interpretasi). Pada tingkat ini, peneliti memeriksa serta menjelaskan bagaimana hubungan antara kecenderungan yang terdapat dalam teks, kompleksitas dalam praktik penggunaan bahasa, dan proses-proses yang terjadi dalam perubahan sosial, khususnya dalam konteks pemberitaan Metro TV mengenai kasus Papa Minta Saham.

## Wacana Perlawanan Penundaan Pemilu 2024 Pada Media Sosial Twitter
Fairclough menawarkan tiga definisi wacana. Pertama, definisi wacana yang paling umum adalah praktik sosial penggunaan kata-kata. Kedua, wacana dicirikan sebagai gaya bahasa yang digunakan dalam berbagai konteks, termasuk wacana politik, ilmiah, dan lainnya. Ketiga, wacana digunakan  untuk  menggambarkan  metode  berbicara  yang  memberikan  makna  pengalaman  dari sudut  pandang  tertentu.  Contoh  tuturan  jenis  ini  antara  lain  wacana  feminis,  wacana  Marxis, wacana neoliberal, dan sebagainya.
Analisis wacana kritisnya dibangun di sekitar dialektika antara struktur sosial dan wacana, atau  praktik  sosial.  Menurutnya,  praktik  sosial  bukan  hanya  cerminan  realitas  yang  otonom; sebaliknya, ia terus terlibat dalam dialog dialektis dengan realitas dan memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Sebaliknya, realitas dapat mempengaruhi dan membentuk praktik-praktik sosial. Kesimpulannya adalah bahwa wacana atau praktik sosial terikat secara dialektis dengan struktur sosial sebagai komponen realitas.
Fairclough secara otomatis menolak anggapan bahwa wacana setara dengan teks dengan memandang wacana sebagai praktik sosial. Menurutnya, teks adalah produk sampingan dari proses yang digunakan untuk memproduksinya daripada proses itu sendiri. Wacana lebih komprehensif daripada  teks  itu  sendiri,  mencakup  proses  interaksi  sosial  yang  lengkap  secara  keseluruhan (Fairclough 1998). Alhasil, analisis wacana yang disajikan tidak hanya mempertimbangkan teks tetapi  juga  bagaimana  pembaca  mengonsumsinya  sekaligus  mempertimbangkan  bagaimana kaitannya dengan konteks sosio-kulturalnya.
Bagi  Fairclough,  kontras  antara  teks  dan  wacana  sangat  penting  untuk  memperkuat pandangannya  tentang  wacana  sebagai  praktik  sosial.  Teks  tidak  dipandang  sebagai  otonom, terlepas  dari  konteks  sosial,  atau,  menggunakan  frase  Michael  Rifaterre,  sebuah  "teks  mandiri" jika hanya dilihat sebagai komponen wacana (W. Said 1983). Louis Althusser mengklaim bahwa teks  dipengaruhi  oleh  lingkungannya  dan  oleh  kekuatan  sosial.  Said  mengklaim  bahwa  "teks memasukkan  wacana"  sebagai  hasil  penciptaannya.  Sebuah  teks  tertulis  secara  inheren  terletak dalam  ruang,  waktu,  dan  masyarakat  di  mana  ia  muncul  ketika  itu  adalah  konsekuensi  dari interaksi antara penulis dan media (W. Said 1983).
Penelitian  wacana  penundaan  pemilu  ini  menggunakan  teknis  analisis  data,  yang  mana teknis  analisis  data  merupakan  suatu  proses  yang  digunakan  dalam  pengolahan  data,  data  yang dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  dianalisis  menggunakan  teknik  data  berkualitas  tinggi berkualitas.

## Gambar 6 Twit Perlawanan Penundaan Pemilu Sumber: (“Twitter/ Wacana Penundaan Pemilu” 2022)
Kemunculan media sosial atau internet yang menjadi tempat alternatif menjadi salah satu perkembangan  teknologi  paling  pesat  dalam  dua  dekade  pertama  abad  ke-21.  Perkembangan teknologi,  khususnya  internet  dan  media  sosial,  sejalan  dengan  kemajuan  yang  memudahkan beragam  kegiatan  komunitas  dalam  berbagai  bidang  kehidupan.  Ruang  digital  saat  ini  dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk kepentingan politik, fungsi mesin pencari, serta berbagai aktivitas lain yang umumnya terjadi dalam kehidupan nyata. Platform ini tidak lagi hanya sebagai tempat untuk berbagi informasi, melakukan pertukaran informasi, atau berinteraksi, melainkan memiliki peran yang lebih luas dan kompleks (Grecya and Effendi Yahya 2022). Seperti halnya twit yang ditulis oleh media online opposisicerdas.com yang membuat judul berita
“Amin Rais beri pesan menohok ke Jokowi: pemilu 2024 jangan sampai ditunda atau diundur”
Judul berita diatas mendapat tanggapan dari khalayak media sosial twitter dengan akun jali Brandan/@Onl1jb dengan komentar sebagai berikut
“Kemarin demi anaknya PILKADA dipaksakan, padahal pandemic waktu itu lagi ganas-ganasnya dan  ekonomi  merosot.  Sekarang  Bapak  dan  kroni-kroninya  ingin  pemilu  diundur  dengan  alasan ekonomi belum stabil, ujungnya nambah 3 periode…… Mukidi mukidi…., muka tembok ga tau diri”
Penyampaian padangan juga di sampaikan oleh akun Twitter Beringin Muda/@AchmadAnnama menulisan sebuah twit yaitu
Setuju Pemilu diundur? Setuju Presiden 3 periode ?
Setuju perpanjangan masa jabatan ? Rakyat bilang ora !! Dianggapnya teriak Uraaa !! Toxic circle ….
Twit tersebut mendapat komentar dari akun Atasuryadi @AtasuryadiSHMH yang memberikan komentar sebagai berikut:
Yth, Bapak Presiden @jokowi, Saya salah seorang WNI yang tidak setuju ada 3 periode,
Tidak setuju pemilu diundur, juga termasuk saya punya pandangan lain terhadap IKN
Media sosial hari ini merupakan media yang sangat efektif dalam melakukan kritik sosial, dimana  hari  ini  ada  sebuah  adagium  yang  mengatakan  bahwa no  viral  no  justice ,  Penggunaan media sosial untuk kritik sosial menciptakan saluran komunikasi untuk memperkenalkan gagasan- gagasan inovatif sekaligus mengevaluasi gagasan-gagasan yang telah ada sebagai upaya menuju perubahan sosial. Kritik sosial, sebagai bentuk komunikasi di dalam komunitas, memiliki tujuan untuk mengawasi atau mengontrol perkembangan sistem sosial atau proses kehidupan bersama.

## Praktik Wacana dalam Penundaan Pemilu 2024 Pada Media Sosial Twitter
Untuk  menunjukkan  keterkaitan  antara  produksi  dan  interpretasi  proses  diskursif, digunakan  dimensi  praksis  wacana  pada  tataran  interpretasi.  Pada  tahap  analisis  ini,  persoalan utamanya  adalah  bagaimana  pencipta  dan  penafsir  teks  bahasa  menggunakan  berbagai  sumber yang  dapat  digunakan  untuk  membuat  rangkaian  wacana.  Ada  empat  tingkatan  pada  tahap interpretasi teks: (1) bentuk lahiriah ujaran; (2) maknanya; (3) koherensi lokal; dan (4) struktur dan  pokok-pokok  teks.  Ada  dua  tahap  penafsiran  pada  tahap  penafsiran  konteks:  konteks situasional dan konteks intertekstual. Tiga hal yang menjadi fokus kajian konteks dan interpretasi dalam kaitannya dengan tahap interpretasi konteks: (1) hubungan antara konteks situasional dan jenis wacana; (2) hubungan antara konteks tekstual dan praanggapan; dan (3) tindak tutur  (Santoso 2003).
Ketika  memutuskan  untuk  menyiarkan  suatu  peristiwa  atau  tidak,  media mempertimbangkan  banyak  faktor,  termasuk:  Ideologis  Dalam  komponen  ini,  kepentingan ideologis media biasanya dipengaruhi oleh sejarah pencipta atau pemilik media. Baik itu melalui agama  atau  prinsip-prinsip  yang  diinternalisasi  seperti  cita-cita  sipil,  politik,  dan  sosial.  Proses jurnalis menghasilkan berita merupakan faktor lain, selain ideologi. Kebiasaan suatu media dalam mengemas berita adalah rutinitas yang dimaksud. Ia juga dapat dilihat sebagai sesuatu yang telah terpola,  sering  digunakan  oleh  para  profesional  media,  dan  dipraktikkan.  Misalnya,  seorang jurnalis  yang  bekerja  untuk  tim  redaksi  harus  mematuhi  aturan  saat menulis  artikel  atau  dalam peliputan sebuah foto, seorang fotografer harus mengambil gambar sesuai dengan angle atau sudut pandang yang telah ditentukan redakturnya. Hal tersebut sangat memengaruhi isi dari berita yang akan  disampaikan,  tentunya  sesuai  prosedur  yang  diinginkan  oleh  media  tersebut  (Pamela  J. Shoemaker and Stephen D. Reese 1996).
Penelitian wacana dalam konteks penundaan pemilu ini menggunakan teknis analisis data, yang mana teknis analisis data merupakan suatu proses yang digunakan dalam pengolahan data, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis
Gambar 7 Twit Praktik Wacana Penundaan Pemilu Sumber: (“Twitter/ Wacana Penundaan Pemilu” 2022)
Akun twitter NIL-G4SPOLL/G4SPOLL_4ja membuat sebuat twit dengan tulisan: Inilah alasan Muhaimin usul Pemilu diundur..
Karena takut masuk BUI, kasus lama bisa diungkap. #SegeraMakzulkanJokowi #SegeraMakzulkanJokowi
Twit tersebut mendapat komentar dari akun Sun/mrblue_Monday dengan komentar sebagai berikut
Random Thought “Pemilu diundur sampai 2029”. What a jokes
Arah twit sama juga disampaikan oleh akun Mas Uchi/@MasUchiha dengan twit
Pemilu diundur? Lho ko bisa ?
Udh rungkad masalah djp grgr mario dandy, sekrang adalagi aja perkara di negeri Konoha, pemilu masa mau diundur ?ett dahhh
Twit tersebut mendapat respon dalam bentuk komentar yang disampaikan oleh akun yangkung75/@yangkungismail75 dengan komentar sebagai berikut
Lebih rame dan tidak kampungan (kota an) Coba saja semua partai dibegal…(demokrat, golkar, p3, pan, pdip dll) Yakin pemilu diundur..

## Praktik Sosial Budaya dalam Penundaan Pemilu 2024 Pada Media Sosial Twitter
Membuat penjelasan bergantung pada sejumlah faktor sosial budaya, seperti kepercayaan, budaya, dan ideologi. Tahap eksplanasi atau eksplanasi mencoba menggambarkan wacana sebagai proses  sosial,  sebagai  praksis  sosial,  yang  menunjukkan  bagaimana  reproduksi  mempengaruhi wacana dan bagaimana wacana dipengaruhi oleh struktur sosial. Struktur sosial dalam setting ini adalah tempat relasi kekuasaan terkonsentrasi. Tahap eksplanasi terdiri dari dua bagian: (1) proses perjuangan terkait wacana sebagai komponen perjuangan sosial, (2) struktur relasi kuasa terkait dengan penjelasan kita tentang penunjukan relasi kuasa dalam menentukan wacana.
Penelitian  wacana  penundaan  pemilu  ini  menggunakan  teknis  analisis  data,  yang  mana teknis  analisis  data merupakan  suatu  proses  yang  digunakan  dalam  pengolahan  data,  data  yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis
Gambar 7 Twit Praktik Sosial Budaya dalam Penundaan Pemilu Sumber: (“Twitter/ Wacana Penundaan Pemilu” 2022)
Praktik sosial wacana bisa dilihat dari twit yang dituliskan oleh akun Semut & Lebah/ antbee531yang  menuliskan  twit  berdasarkan  pemberitaan  yang  dimuat  oleh  detiknews.com dengan headline PSI  tak  setuju  Bawaslu  soal  penundaan;  kami  siap  menyongsong  Pilkada 2024.
Headline tersebut  didasari  dari  sebuah statement dari  Ketua  DPP  PSI  Ario  Bimo, menanggapi headline tersebut,  akun  twitter  akun  Semut  &  Lebah/  antbee531yang menanggapi pemberitaan dengan menuliskan twit sebagai berikut:
Tolak Penundaan Pemilu dan Pilkada 2024!
Konstitusi menyatakan bahwa pemilu dan pilkada 2024 berjalan serentak. Sudah menjadi tugas dan tanggungjawab penyelenggara untuk Menjalankan Amanah konstitusi tersebut
#PemiluSerentak2024 #Pemilu2024SesuaiTahapan
Praktik sosial wacana dihembus oleh media online erakini.id yang membuat judul berita “DPR  Tegaskan  Tak  Pernah  Ubah  Jadwal  Pilkada  2024”  judul  tersebut  didasari  dari  sebuah statement yang disampaikan oleh politisi Nasional Demokrat Saan Mustopa. Wacana penundaan pemilu yang dilakukan dengan penggiringan opini atau pendapat telah menggoyahkan keyakinan publik  atas  penyelenggaraan  pesta  demokrasi  lima  tahunan  tentu  menjadi  hal  yang mengkhawatirkan.  Padahal,  jadwal  pemungutan  suara  yang  telah  ditetapkan  pada  14  Februari 2024, serta jadwal tahapan yang kini berjalan, sebetulnya sudah menjadi dasar kuat untuk tidak lagi memperdebatkan penundaan.
Hal yang terpenting saat ini justru persiapan penyelenggaraan perlu terus didorong dengan membangun  optimisme  dan  keyakinan  publik  untuk  menyukseskan  agenda  demokrasi  tersebut. Bukan  justru  mematahkannya  dengan  wacana-wacana  yang  membingungkan  dan  memantik perdebatan  berlarut.  Penundaan  pemilu  bisa  memiliki  konsekuensi  politik  yang  signifikan, termasuk  perdebatan  mengenai  legitimasi  pemerintahan  dan  keabsahan  keputusan  politik  yang diambil selama periode penundaan tersebut. Hal ini penting untuk dipertimbangkan dengan cermat dalam konteks hukum dan demokrasi.

## Diskursus Wacana Penundaan Pemilu Tahun 2024
Membahasa  soal  diskursus  tidak  terlepas  dari  ideologi  dari  masing-masing  kelompok. Menurut Fairclough, Ideologi diproduksi dan direproduksi untuk ke pentingan kekuasaan (W. Said 1983).  Untuk  lembaga  sosial  atau  masyarakat  secara  keseluruhan  untuk  mendukung  atau mempertahankan  hubungan  kekuasaan,  itu  harus  ada.  Menurut  definisi  Fairclough  tentang ideologi, yaitu sebagai berikut: “significations/constructions of the reality ... which are built into several various dimensions of the forms/meanings of discursive practices and which contribute to the production, reproduction or transformation of relations of dominations” (Fairclough  1992). Karena bertujuan untuk membangun relasi dominasi dalam masyarakat, produksi makna terhadap realitas melalui bahasa—dalam hal makna tentang dunia, interaksi sosial, dan identitas sosial— bersifat ideologis.
Teori John Thompson, yang mengatakan bahwa ideologi adalah praktik yang ada dalam setiap proses pembentukan makna yang diarahkan untuk menjaga hubungan kekuasaan, memiliki pengaruh signifikan terhadap konsep Fairclough tentang bagaimana ideologi merupakan intrinsik dalam praktik diskursif. (W. Said 1983). Hal ini juga sejalan dengan pendapat akademisi Marxis lainnya,  seperti  Althusser  dan  Gramsci,  yang  melihat  pentingnya  mempertahankan  status  quo dengan terus menghasilkan makna dalam kehidupan sehari-hari. Althuser, di sisi lain, menekankan unsur-unsur  ideologi  yang  membuat  subjek  interpelasi  dan  berada  dalam  posisi  pasif,  sehingga
transformasi sosial tidak mungkin terjadi. Fairclough dengan hati-hati menekankan agensi subjek agar  transformasi  sosial  muncul.  Konflik  ideologi,  dalam  pandangannya,  justru merupakan salah satu aspek dari praktik diskursif yang bertujuan untuk merombak ideologi dan praktik diskursif saat ini dalam konteks restrukturisasi dan pengubahan relasi dominasi.
Ideologi laten hadir dan mendasari praktik dan wacana diskursif sosial. Ideologi memiliki kapasitas  yang  signifikan  untuk  mempengaruhi  dan  membentuk  bagaimana  subjek menginterpretasikan realitas, membentuk praktik sosial mereka, dan melakukannya justru karena bersifat laten. Lebih jauh lagi, karena ideologi tertanam dalam praktik diskursif, ia dapat dibuat lebih kuat jika keberadaannya diterima sebagai pengetahuan umum (Fairclough 1992) dan diakui kebenarannya oleh masyarakat. Setidaknya ada dua komponen dalam proses naturalisasi. Pertama, ada  komponen  yang  membuat  sistem  makna  tampak  transparan,  yang  disebut  Pierre  Bourdieu sebagai  "pengakuan  kesewenang-wenangan  yang  salah".  Dengan  kata  lain,  bahasa  menjadi transparan, seolah menggambarkan realitas sebagaimana adanya. Kedua, sistem pemaknaan selalu diperkuat oleh kekuatan-kekuatan yang memberinya legitimasi, seperti kekuatan kaum intelektual dan para ahli atau ilmuan.
Penonton  tidak  sadar  akan  ideologi  yang  mendasari  beberapa  praktik  diskursif  dan ditanamkan  dalam  bahasa,  yang  merupakan  efek  ideologis.  Meskipun  Fairclough  memasukkan perjuangan  ideologis  sebagai  salah  satu  komponen  dalam  praktik  diskursif  untuk memodifikasi praktik diskursif dan ideologi yang mendasarinya dalam konteks relasi dominasi yang bergeser, hal  ini  tidak  berarti  bahwa  ideologi  bersifat  statis  dan  tidak  berubah  (Jorgensen  and  Phillips 2002).Pengakuan Fairclough terhadap konsep hegemoni Antonio Gramsci memperkuat kontestasi ideologis dalam ruang sosial. Hegemoni kemudian dipandang memiliki kendali atas masyarakat dan diperoleh melalui aliansi dengan kekuatan sosial lainnya yang menghasilkan keseimbangan yang tidak stabil, berdasarkan teori bahwa "akal sehat" memiliki banyak bagian yang bersaing satu sama  lain  dalam  ruang  negosiasi  makna.  (Fairclough  1992).  Hegemoni  tidak  hanya  mencakup aspek dominasi, melainkan juga menggambarkan sebuah arena dimana terjadi negosiasi mengenai makna dari berbagai kekuatan sosial yang terlibat dalam pertarungan hegemoni, dimana mereka bersaing untuk mendapatkan dukungan dan penerimaan dari masyarakat luas.
Gambar 8 Twit Diskursus Wacana Penundaan Pemilu
Sumber: (“Twitter/ Wacana Penundaan Pemilu” 2022)
Penelitian  wacana  penundaan  pemilu  ini  menggunakan  teknis  analisis  data,  yang  mana teknis  analisis  data  merupakan  suatu  proses  yang  digunakan  dalam  pengolahan  data,  data  yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis. Wacana pertama yang dihembuskan oleh media online  antara.com  yang  membuat  judul  berita  “Penundaan  Pilkada  serentak  tak  selaras dengan  undang-undang”  judul  berita  tersebut  didasari  dari  sebuah statement yang  disampaikan oleh Mahfud MD selaku Menko Polhukam yang mengatakan bahwa:
“Keberadaan  penyelenggaraan  pemilu,  termasuk  Bawaslu,  justru  bertujuan  agar  tidak  ada penundaan pemilu. Semestinya mereka mampu melakukan upaya antisipasi sehingga pemilu tetap bisa berlangsung”
Pernyataan Mahfud MD tersebut mendapat komentar dari akun twitter nomasiha/@Nomahbirashn yang mengatakan bahwa:
“Konstitusi menyatakan bahwa pemilu dan pilkada 2024 berjalan serentak. Sudah menjadi tugas dan tanggung jawab penyelenggara untuk menjalankan Amanah konstitusi tersebut. Isu penundaan pemilu pilkada juga akan berpotensi mengganggu stabilitas sosial-politik di daerah”.
Hal  yang  sama  juga  masih  disampaikan  oleh  Mahfud  MD  dalam  judul  berita  yang disampaikan oleh media online Kompas.com yang membuat judul
“ Minta Semua Pihak Ciptakan Pemilu Damai, Mahfud MD: Jangan Sampai Ditunda Satu Hari pun”
Berita  yang  disampaikan  media  online  Kompas.com  ini  mendapat  tanggapan  dari  akun twitter boyang majene/@BoyangMajene dengan twit sebagai berikut:
Tolak penundaan Pemilu dan Pilkada 2024! #PemiluSerentak2024 #Pemilu2024SesuaiTahapan #Pemilu2024 #KPU #Bawaslu
Dalam teks yang ditulis, Wacana diidentifikasikan sebagai jenis interaksi. Kegiatan yang melibatkan  penggunaan  bahasa  yang  diciptakan  oleh  seseorang  tidak  melibatkan  diri  orang  itu sendiri  secara  mendalam,  tidak  seperti  orang-orang  yang  sedang  cekikikan  atau  di  bawah pengaruh hipnotis. Namun, penggunaan bahasa setiap orang memiliki tujuan untuk berinteraksi dengan  orang  terdekat.  Tujuan  interaksi  ini  antara  lain  menghibur,  mencerahkan,  merangsang debat,  dan  lain-lain.  Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan  bahwa  penggunaan  bahasa  dalam  bisnis memiliki  tujuan  tertentu  dan  dilakukan  secara  diam-diam  di  bawah  pengawasan  yang  ketat, terutama saat mengumpulkan pendapat calon karyawan.
Dalam  memahami  perdebatan  makna  pemilu,  masyarakat  awam  telah  mengalami beberapa  bentuk  konstruksi.  Namun,  salah  satu  atau  beberapa  di  antaranya  menjadi  lebih dominan  karena  keinginan  untuk  memperkuat  dan  melanjutkan  wacana  yang  ada.  Penulisan eksperimental  yang  disajikan  dalam  teks  dan  digunakan  dalam  kosakata  dilakukan  untuk mengidentifikasi  kemiripan  antara  ideologi  yang  dibahas  dalam  teks  dan  jenis  wacana  lainnya, dan  untuk  mendeskripsikannya  se  spesifik  mungkin.  Nilai  eksperiensial  ini  dapat  diperoleh dengan  memeriksa  penggunaan  kosa  kata  tertentu  secara  berlebihan,  yang  menunjukkan preferensi  pembuat  teks  untuk  aspek  realitas  tertentu,  dan  penggunaan  skema  klasifikasi,  yang menunjukkan  bagaimana  realitas  dibagi  menjadi  kategori  berdasarkan  representasi  ideologis tertentu dari realitas.
Pada  tataran  wacana,  dipahami  bahwa  mengubah  konstitusi  adalah  cara  terbaik  untuk menunda  pemilu.  Hal  ini  menyebabkan  berbagai  penolakan  dari  sejumlah  profesor,  anggota parlemen,  sekelompok  mahasiswa,  dan  lain  sebagainya.  Meski  ada  dukungan  rakyat  untuk
memperpanjang masa jabatan presiden dan menunda Pemilu 2024, hal ini tidak cukup menjadi pembenaran untuk mengubah UUD 1945.
Selain  itu, menurut  Zainal  Arifin  Mochtar,  Guru  Besar  Hukum  Tata  Negara  UGM,  UU Pilkada  perlu  diubah jika memang  ingin bersiap  menghadapi  bencana  akibat  pandemi  COVID. Dengan  mempertimbangkan  konteks  tersebut  di  atas,  ada  baiknya  membicarakan  penundaan pemilu 2024 serta dampak yang ditimbulkannya.
Menurut  (ICW  2022)  Perdebatan  penundaan  pemilihan  umum  2024  pada  dasarnya melanggar  hukum,  melanggar  konstitusi,  dan  mengingkari  hak-hak  rakyat.  Hal  itu  agar kewenangan  eksekutif  dan  legislatif  dibatasi  secara  kaku  selama  5  (lima)  tahun  berdasarkan Pasal  7  dan  Pasal  22E  ayat  (1)  UUD  1945,  yang  juga  mengatur  bahwa  pemilu  harus diselenggarakan  setiap  5  (lima)  tahun  sekali.  Usulan  penundaan  pemilu  2024  juga menggambarkan  kontradiksi  partai  dalam  keputusan  politik  yang  diambil,  menunjukkan pragmatisme  politik  kepentingan  partai,  dan  menunjukkan  kurangnya  komitmen  partai  politik untuk menegakkan dan memelihara nilai-nilai demokrasi.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  Analisa  dari  wacana  penundaan  pemilu  menggunakan  perspektif norman  Fairclough  dapat  disimpulkan  bahwa:  Pertama,  narasi/teks  berita  yang  dipakai  oleh pengguna media sosial twiter tidak hanya sekedar teks berita, akan tetapi bernuansa argumentasi dan  deskripsi  yang  menjelaskan  isu  pemberitaan  ini  terhadap  pemirsa  tentang  isu  penundaan pemilu  2024.  Seperti  halnya  yang  disampaikan  oleh  Denny  Indrayana  Misalnya  yang  lebbih mengarah  argumentasi  dari  kekhawatirannya  tentang  dugaan  penundaan  pemilu  dan memperpanjang  masa  jabatan  dari  penguasa.  Kedua,  wacana  media  sosial  khususnya  twitter cenderung  mengangkat  isu-isu  kontroversial  yang  yang  ada  di  Indonesia,  isu  kontoversi  yang dimaksud  adalah  adanya  dugaan  upaya  melawan  hukum  dan  cenderung  bersifat  politis  yang artinya  kepentingan  si  pembuat  konten  lebih  dominan  dari  pada  pemberitaan  yang  berimbang. Yang terakhir adalah jika dilihat dari aspek ideologi, media sosial twitter memberikan pencitraan negatif  dengan  menyudutkan  penguasa  negeri  dalam  hal ini  pemimpin  pemerintah  era  presiden Jokowi,  sehingga  publik  menilai  negatif  tindakan  yang  dilakukan  oleh  sekelompok  orang  dari pihak  istana.  Ini  disebabkan  oleh  serangkaian  wacana  mengenai  penundaan  Pemilu  2024  yang berasal  dari  koalisi  penguasa  yang  terdiri  dari  tokoh-tokoh  seperti  Ketua  Umum  Partai Kebangkitan  Bangsa  Muhaimin  Iskandar,  Ketua  Umum  PAN  Zulkifli  Hasan,  Ketua  Umum Partai  Golkar  Airlangga  Hartarto,  Plt.  Ketua  Umum  PPP  Muhammad  Mardiono,  dan  Menteri Koordinator  Bidang  Maritim  dan  Investasi  Luhut  Binsar  Panjaitan.  Oleh  karena  itu,  terdapat kecenderungan bahwa isu yang diangkat cenderung bersifat menyerang lawan politik mereka.
Isu  penundaan  secara  nyata  memang  hanya  menghadirkan  kegundahan  bagi  masyarakat dan  pemangku  kepentingan,  terutama  penyelenggara,  yakni  KPU,  Badan  Pengawas  Pemilu (Bawaslu),  dan  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP).  Wacana  penundaan  yang berkembang berpotensi menjadi sentimen negatif yang juga dapat memengaruhi persiapan yang saat ini sedang dilakukan KPU. Kondisi itu secara jelas ditangkap oleh publik yang memberikan atensinya  pada  proses  penyelenggaraan  yang  terganggu  akibat  isu  penundaan.  Setidaknya mayoritas responden menyatakan khawatir atas wacana penundaan pemilu yang bergulir.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfathri, Adlin. 2016. “Michel Foucault: Kuasa/Pengetahuan (Rezim) Kebenaran, Parrhesia.” Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam 1 (1): 13–26.
Aminudin,  Amin.  2022.  “Menghadapi  Disinformasi  Konten  Berita  Digital  Di  Era  Post  Truth.”  Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi 6 (2): 283–92. https://doi.org/10.51544/jlmk.v6i2.3137.
Badara, Aris, and Jamiludin. 2020. “Representation of Indonesian Women Workers: A Critical Discourse Analysis  on  the  Newspapers  of  Nationalist-Secular  and  Islamic  Ideological  Perspectives.” Indonesian
Journal of Islam and Muslim Societies 10 (1): 79–101. https://doi.org/10.18326/ijims.v10i1.79-101.
Bolter, J. D, and R. Grusin. 2000. Remediation: Understanding Media. USA: MIT Press.
Denny Indrayana. 2023.  “Akun  Twitter Denny  Indrayana.” Https://Twitter.Com/Dennyindrayana/Status/1664495109357047809. July 2, 2023.
Eriyanto. 2005. Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media. Yogyakarta: LKiS. Fairclough, Norman. 1992. Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press.
———. 1998. Language and Power. Vol. 10. New York: Longman Inc.
Grecya,  Elsa,  and  Ilham  Effendi  Yahya.  2022.  “Improving  Civic  Engagement  through  ‘No  Viral  No Justice’ Phenomenon.” Journal Civic and Social Studies 6 (1): 2022–51.
https://doi.org/10.31980/civicos.v6i1.1629.g1177.
Haryadi  Santoso,  Didik.  2015.  “Media  Dan  Politik:  Pertarungan  Ruang  &  Kuasa  Media  Menjelang Pemilihan Presiden.” Jurnal Simbolika 1 (1): 1–6.
ICW. 2022. “Usulan Penundaan Pemilu 2024: Melanggar Konstitusi Dan Merusak Sistem Demokrasi Di Indonesia.” Https://Antikorupsi.Org/Id/Usulan-Penundaan-Pemilu-2024-Melanggar-Konstitusi- Dan-Merusak-Sistem-Demokrasi-Di-Indonesia. March 2, 2022.
Ismail,  Habibah,  Hazleena  Baharun,  Hazlina  Abdullah,  and  Siti  Norzaimalina  Abd  Majid.  2020.  “Power and  Voices  of  Authority  in  the  Media  Narrative  of  Malaysian  Natives:  Combining  Corpus Linguistics and Discourse Analysis Approaches.” 3L: Language, Linguistics, Literature 26 (2): 50– 66. https://doi.org/10.17576/3L-2020-2602-04.
Jorgensen, Marianne, and Louise Phillips. 2002. Discourse Analysis. London: SAGE Publications Ltd. Kamahi, Umar. 2017. “Teori Kekuasaan Michel Foucault : Tantangan Bagi Sosiologi Politik.” Jurnal Al- Khitabah 3 (1): 117–33.
Kemp, Simon. 2023. “Digital 2023: Indonesia.” Https://Datareportal.Com/Reports/Digital-2023-Indonesia. June 7, 2023.
Miranti, Adita, and Yudi Sudiana. 2021. “Pelecehan Seksual Pada Laki-Laki Dan Perspektif Masyarakat Terhadap  Maskulinitas  (Analisis  Wacana  Kritis  Norman  Fairclough.”  Bricolage :  Jurnal  Magister Ilmu Komunikasi 7 (2): 261–76. http://journal.ubm.ac.id/.
Mouna, Benhaddou. 2021. “Critical Discourse Analysis on the Representation of Muslims in Britain in the Daily  Mail  Newspaper.”  International  Journal  of  Language  and  Literary  Studies  3  (3):  216–24. https://doi.org/10.36892/ijlls.v3i3.624.
Nasrullah, Rulli. 2014. Teori Dan Riset Media Siber (Cybermedia. Jakarta: Prenada Media Group.
Nurhidayat,  Ipan,  and  Regi  Refian  Garis.  2023.  “Trend  Komunikasi  Politik  Di  Media  Sosial.”  Jurnal Lanskap Politik 1 (2).
Nurudin. 2007. Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
O’regan,  John. 2001.  “Discourse  In  Late  Modernity:  Rethinking Critical  Discourse  Analysis.”  Language and Intercultural Communication 1 (2): 151–74. https://doi.org/10.1080/14708470108668070.
Pamela  J.  Shoemaker,  and  Stephen  D.  Reese.  1996.  Mediating  The  Message:  Theories  of  Influences  on Mass Media Content. Second Edition. Longman: USA.
Santoso, Anang. 2003. Bahasa Politik Pasca Orde Baru. Jakarta: Wedamata Widya Sastra.
———. 2015. “Studi Wacana Kritis, Pengajaran Bahasa  Indonesia, Dan Perspektif Emansipasi.”  Bahasa Dan Seni 43 (2): 227–39.
Sipahutar, Celvin Moniaga, Ana Fitriana Poerana, and Nurkinan. 2020. “Pengalaman Komunikasi Curhat Anonim Bagi Followers @18autobase Di Twitter.” Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi 4 (2): 56–74. Syafiuddin, Arif. 2018. “Pengaruh Kekuasaan Atas Pengetahuan (Memahami Teori Relasi Kuasa Michel Foucault).” Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran 18 (2): 141–55.
Syecha,  and  Solihah  Titin  Sumanti.  2023.  “Analysis  of  Interpersonal  Communication  Patterns  of  Love Scams  Mode  on  Social  Media  in  Female  Students  in  Medan  City.”  Jurnal  Lensa  Mutiara Komunikasi 7 (1): 74–85. https://doi.org/10.51544/jlmk.v7i1.3827.
Taylor, Dianna. 2014. Michel Foucault Key Concepts. New york: Routledge. “Twitter/ Wacana Penundaan Pemilu.” 2022. Https://Twitter.Com. March 9, 2022.
Umanailo, M. Chairul Basrun. 2020. “Pemikiran Michel Foucault.” Open Antropology Resecrh 1 (1): 12– 04.
W.  Said,  Edward.  1983.  The  World,  the  Text  and  the  Critic  .  Cambridge,  Massachus  sets:  Harvard University Press