## SOSIALISASI PENDIDIKAN DAN PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS TUNA RUNGU DI KOTA JAMBI
Cholillah Suci Pratiwi 1 , Faizah Bafadhal 2
1 Dosen Program Studi Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi
2 Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi Email: cholillahsucipratiwi@yahoo.com, faizahbafadhal@gmail.com
Diterima 18 Agustus 2020/Disetujui 5 September 2020

## ABSTRAK
Kegiatan PKM berupa  sosialisasi  tentang  pendidikan  dan  pemenuhan  hak  politik  bagi penyandang  disabilitas  tuna  rungu  di  Kota  Jambi bertujuan untuk: 1) meningkatkan pemahaman  masyarakat  khususnya  komunitas  disabilitas  tuna rungu  di  Kota  Jambi yang berdampak  pada  meningkatnya  partisipasi  masyarakat  khususnya  komunitas  disabilitas  tuna rungu  dalam  politik  dan  pengambilan  kebijakan  di tingkat daerah,  kecamatan  dan  desa;  2) adanya partisipasi aktif dari pemerintah Kota Jambi, kecamatan, desa, partai politik, KPU dan anggota legislatif  dalam  memberikan  pendidikan  politik  bagi  masyarakat dan komunitas disabilitas  tuna rungu  di  Kota  Jambi, baik berbentuk  sosialisasi  maupun  kegiatan  rutin terjadwal; dan 3) terbentuknya  sarana  pendidikan  politik  masyarakat, khususnya  komunitas disabilitas berbentuk pendidikan politik bagi komunitas disiabilitas tuna rungu di Kota Jambi. Kegiatan PKM dilaksanakan melalui metode  ceramah,  diskusi, dan audio  visual.  Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan melalui tahap perencanaan dan pendekatan. Berdasarkan  hasil  pelaksanaan  kegiatan  PKM berupa  sosialisasi  tentang  pendidikan  dan pemenuhan  hak  politik  bagi  penyandang  disabilitas  tuna  rungu  di  Kota  Jambi disimpulkan bahwa kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh peserta, terlihat dari tingkat kehadiran dan hasil evaluasi  pencapaian  kegiatan,  bahkan  tidak  terlihat  adanya kesulitan  dari  peserta  dalam memahami  materi  yang  disampaikan.  Adanya  persiapan yang  baik  oleh  tim  PKM  serta dukungan  dari  seluruh stakeholder,  sehingga  kegiatan  ini  terlaksana  dengan  baik  dan memperoleh  capaian  yang  telah  direncanakan,  seperti bertambahnya  pemahaman  peserta terhadap pendidikan politik serta tumbuhnya kesadaran akan pentingnya ikut dalam partisipasi politik khususnya politik di Kota Jambi. Oleh karena itu, secara umum kegiatan sosialisasi ini dapat  meningkatkan  kualitas  komunitas  disabilitas  tuna  rungu  dalam  menghadapi  dinamika politik  di Kota  Jambi,  supaya tidak  lagi  terjadi  pembodohan  secara  politik  bagi  komunitas disabilitas tuna rungu di Kota Jambi.
Kata Kunci: disabilitas tuna rungu, sosialisasi pendidikan dan pemenuhan hak politik

## PENDAHULUAN
Sebagaimana  konsep  persamaan  hak antarmanusia,  HAM tidak  menghendaki  adanya  perbedaan terhadap penyandang disabilitas, tetapi dalam praktiknya penyandang disabilitas menjadi kelompok yang termarjinalkan, mendapat perlakuan yang tidak semestinya dan terhalangi dalam pemenuhan haknya.  Demi  tercapainya  pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas,  perkembangan  demi perkembangan terus diikuti Indonesia  sebagai  negara  yang  menjunjung  tinggi  hukum  dan  HAM, mulai dari lahirnya UU No. 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat. Lalu, meratifikasi konvensi tentang hak penyandang disabilitas (convention on the rights of persons with disabilities) melalui UU No. 19 Tahun 2011 dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Perkembangan tersebut  memberikan  ruang  dan  jaminan terhadap  pemenuhan hak  penyandang  disabilitas  demi tercapainya keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas (Riskiana, 2017).
Adapun  hak-hak  penyandang  disabilitas yaitu meliputi  hak  hidup, bebas  dari stigma,  privasi, keadilan  dan  perlindungan  hukum,  pendidikan, pekerjaan,  kesehatan,  politik,  keagamaan, kesejahteraan  sosial, pelayanan  publik,  pelindungan  dari  bencana, hidup  secara  mandiri  dan dilibatkan  dalam  masyarakat, berekspresi,  berkomunikasi dan  memperoleh informasi, berpindah
tempat  dan  kewarganegaraan dan  bebas  dari  tindakan  diskriminasi, penelantaran,  penyiksaan  dan eksploitasi.  Dari banyaknya  hak-hak tersebut,  yang  penulis  bahas  adalah tentang  hak  politik  bagi penyandang  disabilitas  karena hak  politik tersebut,  seorang  penyandang  disabilitas dapat memberikan aspirasinya terhadap pemerintahan yang seharusnya didapatkan sebagai WNI.
Pemenuhan dan perlindungan hak politik bagi penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih  menjadi  permasalahan serius, dikarenakan sering  adanya  diskriminasi  dalam  implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Bahkan, penyandang disabilitas belum secara maksimal  dapat  ikut  serta  dalam  bidang  politik  dan  pemerintahan  di Negara  Republik  Indonesia. Padahal  UUD 1945  sebagai  konstitusi Negara  Republik  Indonesia telah  mengamanatkan  bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (UUD 1945).
Selain  dari  akses  pemilihan,  hal  lain  yang penting diperhatikan adalah keterlibatan  penyandang disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Hal tersebut merupakan salah satu dari serangkaian hak politik penyandang disabilitas, maka keterlibatan masyarakat penyandang disabilitas  dalam  proses  perencanaan  hingga  pelaksanaan  atau  seluruh tahapan pemilu perlu diperhatikan. Hal ini semakin nyata ketika permasalahan tentang proses pendataan yang merupakan tahapan  awal  dari  persiapan pemilu masih  belum  menjangkau  seluruh  masyarakat  penyandang disabilitas. General  Election  Network  For  Disability  Access (AGENDA)  menemukan  adanya masyarakat penyandang disabilitas yang tidak masuk dalam daftar pemilih dalam Pilkada Serentak tahun 2015 (Kompas, 2016). Tidak masuknya sejumlah masyarakat penyandang disabilitas dalam daftar pemilih merupakan bentuk tidak terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas.
Adanya hak politik penyandang disabilitas yang tidak terpenuhi menunjukkan adanya ketimpangan dalam menjalankan sistem hukum negara antara pembentukkan instrumen hukum law making dan penegakkannya law  inforcing (Sabiq, 2015). Maka,  setiap  warga  negara  memiliki  hak dan kewajiban  terhadap  berjalannya  pemerintahan  dan berlaku bagi  setiap  warga negara,  termasuk penyandang  disabilitas.  Secara  signifikan  tingkat  penyaluran  hak politik  penyandang  disabilitas terlihat  dalam pemilu. Sehingga,  KPU sebagai  penyelenggara pemilu mempunyai  tugas  dan kewenangan  mulai  dari  perencanaan  hingga pelaksanaan sepatutnya  menjamin  terpenuhinya  hak politik setiap warga negara tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu.
Kondisi  yang  terjadi  di  Kota  Jambi  menjadi  sorotan  tim PKM untuk memberikan  sosialiasi  serta edukasi  bagi  penyandang  disabilitas  tuna  rungu  (Rungu  Talk) tersebut. Dari survei  awal, tim menemukan bahwa sarana serta prasarana pendukung kebutuhan penyandang disabilitas tuna rungu dalam  melaksanakan  hak  politiknya  belum  sepenuhnya  terpenuhi.  Hal  ini  dibuktikan  dengan wawancara  dengan  beberapa  orang  penyandang  disabilitas  tuna  rungu,  yang  menyatakan bahwa dalam  pemilu  sebelumnya,  mereka  lebih  memilih  untuk  tidak  menggunakan hak  pilihnya  karena ada banyak keterbatasan yang dimiiki serta kurangnya akses fasilitas dan prasarana dalam memilih.
Maka,  menimbang  pernyataan  dari  beberapa penyandang  disabilitas  tuna  rungu,  tim PKM mengajak KPU Kota Jambi sebagai mitra untuk dapat memberikan sosialiasasi dan edukasi tentang hak politik yang seharusnya dapat dilakukan serta dipenuhi oleh penyandang disabilitas khususnya tuna rungu di Kota Jambi. KPU sebagai mitra tim PKM juga mendapatkan masukan atau referensi untuk  kedepannya  dalam memfasilitasi kaum  disabilitas  untuk dapat menggunakan  hak  pilihnya. Hal ini guna menyelaraskan tujuan atau visi misi dari universitas bahkan fakultas dimana kegiatan serta hasil dari pelaksanaan sosialisasi ini bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

## TUJUAN DAN LUARAN
Tujuan pelaksanaan kegiatan PKM berupa  sosialisasi  tentang  pendidikan  dan  pemenuhan  hak politik  bagi  penyandang  disabilitas  tuna  rungu  di  Kota  Jambi, adalah: 1) meningkatkan
pengetahuan  dan  pemahaman  masyarakat  khususnya  komunitas  disabilitas  tuna rungu  di  Kota Jambi yang berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat khususnya komunitas disabilitas tuna rungu  dalam  politik  dan pengambilan  kebijakan  di tingkat daerah,  kecamatan  dan  desa;  2) adanya partisipasi aktif  dari  pemerintah  Kota  Jambi,  kecamatan, desa,  partai politik,  KPU dan anggota legislatif dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat dan komunitas disabilitas tuna rungu  di  Kota  Jambi, baik berbentuk  sosialisasi  maupun  kegiatan  rutin  terjadwal; dan 3) terbentuknya  wadah  dan  sarana  pendidikan  politik  masyarakat, khususnya  komunitas  disabilitas berbentuk pendidikan politik bagi komunitas disiabilitas tuna rungu di Kota Jambi. Adapun luaran yang  dihasilkan dari  kegiatan  PKM ini adalah  dokumentasi  kegiatan berbentuk  foto  dan  video kegiatan sosialisasi bersama penyandang tuna rungu di Kota Jambi, serta hasil kegiatan PKM akan dipublikasikan  pada  jurnal  pengabdian  masyarakat  ber-ISSN  atau  terindeks,  baik  cetak maupun online, serta dipublikasikan pada media elektronik berupa koran, baik cetak maupun online.

## METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan kegiatan PKM berupa sosialisasi tentang pendidikan dan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas tuna rungu di Kota Jambi, dilaksanakan melalui metode: 1) ceramah, untuk memberikan materi berupa pemahaman  tentang pendidikan dan  hak  politik bagi penyandang disabilitas tuna rungu; 2) diskusi, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan perangkat desa  tentang pendidikan dan  hak  politik  penyandang  disabilitas  tuna  rungu;  dan  3)  audio  visual, untuk menampilkan materi tentang pendidikan dan hak politik penyandang disabilitas tuna rungu. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilakukan melalui tahap: 1) perencanaan, yaitu menyususn  berbagai hal  yang  akan  disiapkan  untuk  pelaksanaan  kegiatan, seperti  rencana  lokasi, materi, jadwal kegiatan dan narasumber; dan 2) pendekatan, berupa kunjungan ke lokasi sosialisasi.

## WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan PKM berupa sosialisasi tentang pendidikan dan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas  tuna  rungu  di  Kota  Jambi dilaksanakan sejak  proposal  diterima  s.d  proses  evaluasi kegiatan  yaitu  5-6  bulan, yang  terhitung  sejak  Maret  s.d  Agustus  2020 dan  kegiatan  sosialisasi dilakukan  pada  tanggal  14  Agustus  2020 pukul  08.30  s.d  12.00  Wib. Adapun  lokasi kegiatan sosialisasi adalah pada komunitas tuna rungu “Rungu Talk” di K ota Jambi.

## HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI
Hasil yang diperoleh dari kegiatan PKM berupa sosialisasi tentang pendidikan dan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas tuna rungu di Kota Jambi adalah: 1) meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya komunitas disabilitas tuna rungu di Kota Jambi, sehingga berdampak pada meningkatnya partisipasi masyarakat khususnya komunitas disabilitas tuna rungu dalam  politik;  2) terbentuknya sarana  pendidikan  politik  masyarakat  khususnya  komunitas disabilitas berbentuk pendidikan politik bagi komunitas disiabilitas tuna rungu di Kota Jambi.
Gambar 1. Kondisi Komunitas Tuna Rungu Kota Jambi

## Diskusi Awal Tim PKM Bersama Pengelola Komunitas Tuna Rungu Kota Jambi
Peserta diskusi awal terdiri dari tim PKM bersama Pengelola Komunitas Tuna Rungu Kota Jambi. Diskusi  awal bertujuan  untuk  mengetahui  gambaran  singkat  tentang  tingkat  pemahaman  dan kepedulian anggota komunitas tuna rungu Kota Jambi terhadap pendidikan politik. Selain itu, tim PKM  dapat  mengetahui  pandangan,  opini,  persepsi  dan  sikap  komunitas  tuna  rungu Kota Jambi terhadap dinamika politik di Kota Jambi. Adapun hasil yang diperoleh dari diskusi awal dijadikan acuan penyusunan  materi pada sosialisasi  pendidikan  politik.  Sehingga,  materi yang disampaikan dalam sosialisasi dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Dari hasil diskusi awal, diperoleh beberapa  kendala  mengapa  komunitas  tuna  rungu  di Kota  Jambi masih  belum  maksimal  dalam partisipasi politik, dikarenakan kurangnya sosialisasi pendidikan politik bagi tuna rungu.

## Sosialisasi Pendidikan Politik Bersama Komunitas Tuna Rungu
Sosialisasi dilakukan melalui  metode  ceramah,  diskusi  serta  tanya  jawab  tentang  dasar politik khususnya  dinamika  politik  di Kota  Jambi. Pendidikan  politik  merupakan hak setiap orang termasuk yang mengalami tuna rungu khususnya tuna rungu di Kota Jambi. Maka, tim PKM ilmu politik melakukan sosialisasi tentang pendidikan politik bagi tuna rungu agar setiap individu yang mengalami  disabilitas  tuna  rungu memiliki  kesadaran dan memberikan  hak  serta  kewajibannya sebagai warga negara dengan ikut berpartisipasi politik yaitu mengikuti pencoblosan dalam pemilu.
Salah satu bentuk pendidikan politik yang disampaikan oleh tim PKM dalam sosialisasi pendidikan politik dihadiri Ketua tim PKM yaitu Faizah Bafadhal, S.H., M.H, dengan Narasumber Pengamat Politik  Provinsi  Jambi  Dori  Efendi,  S.IP.,  M.Soc.Sc.,  Ph.D,  serta dibantu  oleh  penerjemah tuna rungu dan  diikuti tim  PKM serta  dibantu  oleh  3  Mahasiswa  Universitas  Jambi dan  pesertanya berasal  dari komunitas  disabilitas  tuna  rungu Kota  Jambi.  Acara  sosialisasi  pendidikan  politik bersama komunitas tuna rungu berjalan baik dan sesuai dengan yang direncanakan oleh tim PKM.

## Gambar 2. Sosialisasi Pendidikan Politik Bersama Komunitas Tuna Rungu
Berdasarkan  hasil  sosialisasi  di atas, diperoleh bahwa  adanya  peningkatan  pemahaman dan pengetahuan peserta sosialisasi tentang pendidikan politik sebelum dan setelah penyampaian materi oleh pemateri. Berdasarkan hasil wawancara dan isi kuesioner dengan peserta mengenai tanggapan atas  terselenggaranya  kegiatan  sosialisasi pendidikan  politik,  diperoleh  hal-hal  berikut:  1) materi sosialisasi yang  disampaikan  oleh pemateri  tim PKM  sangat  menarik  dan  peserta  mendapatkan wawasan  tambahan  tentang isu  politik  lokal Kota  Jambi; 2 materi  sosialisasi  dan  pelatihan  yang disampaikan oleh pemateri dan tim PKM membuka wawasan peserta mengenai cara berpartisipasi dalam  politik;  dan 3) kegiatan  sosialisasi dianggap  dapat  meningkatkan  kualitas  komunitas disabilitas tuna rungu terhadap dinamika politik di Kota Jambi.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan PKM berupa  sosialisasi  tentang  pendidikan  dan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas tuna rungu di Kota Jambi, disimpulkan bahwa kegiatan ini diikuti dengan antusias oleh peserta, terlihat dari tingkat kehadiran dan hasil evaluasi pencapaian  kegiatan,  bahkan  tidak  terlihat  adanya kesulitan dari  peserta  dalam  memahami  materi yang  disampaikan.  Adanya  persiapan yang  baik  oleh  tim  PKM serta  dukungan  dari  seluruh
stakeholder, sehingga  kegiatan  ini  terlaksana dengan  baik  dan  memperoleh capaian  yang  telah direncanakan,  seperti bertambahnya  pemahaman  peserta  terhadap pendidikan  politik  serta tumbuhnya  kesadaran akan  pentingnya ikut  dalam  partisipasi politik  khususnya  politik  di  Kota Jambi.  Oleh  karena  itu,  secara umum  kegiatan sosialisasi ini dapat  meningkatkan  kualitas komunitas disabilitas tuna rungu dalam menghadapi dinamika politik di Kota Jambi, supaya tidak lagi terjadi pembodohan secara politik bagi komunitas disabilitas tuna rungu di Kota Jambi.
Adapun  saran  yang  disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah hendaknya pihak yang berwewenang dalam pelaksanaan politik, seperti KPU, bawaslu, serta akademisi lebih banyak menyelenggarakan  kegiatan  berkaitan  dengan  pendidikan  politik.  Adapun  bagi pihak  pengelola komunitas  disabilitas  tuna  rungu  Kota  Jambi  hendaknya  memperbanyak  kegiatan  yang  berkaitan dengan pendidikan politik.

## REFERENSI
Ahmad, Sabiq.,  dkk.  2015. Literasi  Politik  Kaum  Difabel  (Studi  Kasus  Pada  Tunanetra  di Kab. Banjar  Negara  dalam  Pemilu  Legislatif  dan  Pemilu  Presiden  2014). Laporan  Riset, KPU Kabupaten Banjarnegara.
Budiardjo, Miriam (ed). 1982. Partisipasi dan Partai Politik. Jakarta: Gramedia.
Huntington,  S.P., Nelson,  J.N.  1994. Partisipasi  Politik  di  Negara  Berkembang,  terj. Sahat Simamora. Jakarta: Rineka Cipta.
KPU RI. 2016. Partisipasi Pemilih Pada Pemilu 2014. KPU: Jakarta.
Mugi, Riskiana Halalia. 2017. Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh KPU Kota Yogyakarta. Supremasi Hukum (Jurnal Kajian Ilmu Hukum), Vol. 6 No. 2 Desember 2017. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.