Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa

## ANALISIS PEMENUHAN KEBUTUHAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK KOTA PROBOLINGGO
Khabib Royani 1 Linda Dwi Rohmadiani 2 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota  Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 1,2 1 Penulis Korespondensi e-mail: linda@unipasby.ac.id

## ABSTRACT
Public Green Open Space (RTH) is a space that has an ecological function in the process of building a city. Law No. 26 of 2007 mandates that the proportion of public green open space (RTH) of a city is at least 20%  of  the  city's  area.  The  purpose  of  this  study  was  to  analyze  the  broad  need  for  Public  RTH  and directions for meeting the needs of Public RTH based on location. The research method used was mixed methods with evaluative analysis techniques and intersect overlay with GIS. Methods of data collection by means of agency surveys, documentation and observation. The results showed that the need for additional public  green  open space based  on an area of 840.53  ha, based  on a population of 210.12 ha, based on oxygen demand of 535.79 ha and based on water needs of 486.18 ha. Directions for fulfilling the needs of public green open space for the City of Probolinggo by utilizing city government assets covering an area of 223.80 ha, and the drawback is by purchasing community land. Land assets are the main priority for meeting the needs of public green open space in the city of Probolinggo.
Keywords: Land Asset, Need for Green Open Space, Public Green Open Space

## ABSTRAK
Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  Publik  merupakan  ruang  yang  memiliki  fungsi  ekologis  dalam  proses pembangunan  sebuah kota.  Undang-undang  No.  26  Tahun  2007 mengamanatlan  bahwa  proporsi  Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik suatu kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Tujuan penelitian ini adalah  menganalisis  kebutuhan  luas  RTH  Publik  dan  arahan  pemenuhan  kebutuhan  RTH  Publik berdasarkan lokasi. Metode penelitian yang digunakan metode campuran dengan teknik analisis evaluatif dan overlay intersect dengan GIS. Metode pengumpulan data dengan cara survey instansi, dokumentasi dan observasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  kebutuhan  penambahan  RTH  Publik  berdasarkan  luas wilayah seluas 840,53 ha, berdasarkan jumlah penduduk seluas 210,12 ha, berdasarkan kebutuhan oksigen seluas  535,79  ha  dan  berdasarkan  kebutuhan  air  seluas  486,18  ha.  Arahan  pemenuhan  kebutuhan  RTH Publik  Kota  Probolinggo  dengan  cara  pemanfaatan  tanah  aset  pemerintah  kota  seluas  223,80  ha,  dan kekurangannya  dengan  melakukan  pembelian  tanah  masyarakat    Tanah  aset  merupakan  prioritas  utama untuk pemenuhan kebutuhan RTH Publik di Kota Probolinggo.
Kata Kunci: Kebutuhan Luas RTH, Ruang Terbuka Hijau Pubik, Tanah Aset

## 1. PENDAHULUAN
Kota  Probolinggo  merupakan  salah  satu  kota  yang  terletak  di  Bagian  Utara Propinsi  Jawa  Timur  dan  berbatasan  langsung  dengan  Selat  Madura.  Luas  Kota Probolinggo  kurang  lebih  5.504  ha.  Berdasarkan  Peraturan  Daerah    Kota  Probolinggo Nomor 20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Pengembangan Kelembagaan Kecamatan, Kota Probolinggo terdiri dari 5 (lima) kecamatan yang membawahi 29 Kelurahan. Jumlah penduduk di Kota Probolinggo pada Tahun 2018 sebesar 235.211 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 43 jiwa/ha. Ditinjau dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031, Kota  Probolinggo  ditetapkan  sebagai  Pusat  Kegiatan  Wilayah  bagi  Kabupaten Probolinggo  dan  Kabupaten  Lumajang,  maka  Kota  Probolinggo  perlu  menyediakan sarana dan prasarana yang memadai salah satunya berupa Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.
Ketersediaan      Ruang      Terbuka      Hijau    (RTH)  Publik    di    Kota  Probolinggo berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Probolinggo Tahun 2019 mencapai luas kurang lebih 166 ha atau baru mencapai 3% dari total luas wilayah. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kota Probolinggo pada Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  Nomor    05/PRT/M/2008  tentang  Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan  berupa taman dan hutan kota, jalur hijau jalan,dan fungsi tertentu (sempadan sungai, sempadan pantai, kawasan mata air, sempadan rel kereta api dan pemakaman). RTH taman dan hutan kota Kota Probolinggo Tahun 2020 seluas 24,33 ha (0,44%) meliputi taman kota seluas 9,20 ha  tersebar  di  seluruh  kecamatan,  taman  rekreasi  seluas  5,86  ha  berada  di  Kecamatan Mayangan  dan hutan kota seluas 9,27 ha tersebar di seluruh kecamatan. RTH jalur hijau jalan Tahun 2020 seluas 12,45 ha (0,23%)  tersebar di seluruh kecamatan. RTH fungsi tertentu Tahun 2020 seluas 223,52 ha (4,06%) meliputi sempadan rel kereta api di seluruh kecamatan  seluas  25,30  ha,  sempadan pantai  di  Kecamatan  Mayangan  dan  Kecamatan Kademangan  seluas  85,03 ha,  sempadan  sungai di  seluruh  kecamatan  seluas  61,45  ha, kawasan sekitar mata air seluas 7,36 ha di Kecamatan Wonoasih, Kecamatan Mayangan, Kecamatan  Kanigaran  dan  Kecamatan  Kedopok  serta  pemakaman  tersebar  di  seluruh kecamatan seluas 44,38 ha.
Undang-Undang  No.  26  Tahun  2007  tentang  Penataan  Ruang  Pasal  29  Ayat  3 disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20%  dari  luas  wilayah  kota.  Berpedoman  pada  pasal  tersebut,  maka  proporsi  ruang
terbuka hijau publik minimal Kota Probolinggo seluas kurang lebih 1.100 ha, sehingga sampai  dengan  Tahun  2020  masih  diperlukan  penambahan  ruang  terbuka  hijau  publik seluas kurang lebih 935 ha atau 17%.
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebutuhan luas RTH Publik berdasarkan luas wilayah dan arahan lokasi pemenuhan kebutuhan RTH Publik di Kota Probolinggo. Harapannya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk peningkatan kualitas dan prosentase dari penyediaan RTH Publik di Kota Probolinggo serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang  Kota di Kota Probolinggo.

## 2. METODOLOGI
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan melakukan observasi, dokumentasi, dan survei  instansi  (Bappeda,  Dinas  PUPR,  DLHK,  Dinas  Pertanian,  Bagian  Aset,  BPS, Kecamatan dan Kelurahan) di Kota Probolinggo.
Analisis  kebutuhan  luas  RTH  Publik  menggunakan  metode  analisis  kuantitatif dengan teknik penyediaan RTH Publik berdasarkan luas wilayah sesuai dengan Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Arahan lokasi pemenuhan RTH Publik menggunakan analisis kualitatif dengan teknik triangulasi dan overlay  (Intersect  Themes)  dengan  Sistem  Informasi  Geografis  (GIS)  seperti  pada Gambar 1.
Gambar 1. Flowchart Analisis Overlay Intersect

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Distribusi Keruangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Probolinggo
Ruang terbuka hijau publik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ruang luar yang  dapat  diakses  oleh  masyarakat  umum  (Ningtyas,  2019).  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH) Publik Kota Probolinggo berdasarkan hasil dokumentasi dan observasi mencapai luas 260,30 Ha atau 4,73% dari luas wilayah Kota Probolinggo (Tabel 1) sedangkan data RTH Publik dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seluas  166,21 ha atau baru mencapai  3,02%  dari  luas  wilayah  Kota  Probolinggo.  Kondisi  geografisnya  yang berbatasan langsung Selat Madura, RTH Publik di Kota Probolinggo berorientasi pada kota  tepian  pantai  atau  kota  pesisir.  Fungsi  RTH  pada  kota  pantai  berfungsi  sebagai greenbelt  dari  kenaikan  permukaan  air  laut,  tsunami,  intrusi  air  laut,  dan  abrasi  pantai (Priananta, 2010). Pola distribusi RTH Publik di Kota Probolinggo merupakan gabungan antara  RTH  struktural  dan  RTH  non  struktural  yang  menyeimbangkan  pola  hierarki planologis  yang  bersifat  antroposentris  dengan  ekosentris.  Pola  ekologis  disini  dapat mengelompok,  memanjang  atau  tersebar  sedangkan pola planologis  mengikuti  struktur ruang perkotaan (Islami & Suheri, 2016) (Karouw et. al, 2019).
Tabel 1. Jenis, Sebaran dan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kota Probolinggo Tahun 2020
No
Kecamatan Ruang Terbuka Hijau Publik (ha) Lua s Kec . (ha) % RTH Taman dan Hutan Kota RT H JH RTH Fungsi Tertentu To tal
Ta ma n Ko ta Ta ma n Re k rea si Hu ta n Ko ta RT H Jal an dan Me dia n Jal an Sem pada n Pant ai (Hut an Man g rove) Sem pada n Sung ai Ka was an Seki tar Mat a Air Sem pada n Rel Kere ta Api Ma ka m 1 Kademangan 0,6 1 0,0 0 1,5 7 2,7 5 50,49 11,20 0,00 5,23 9,7 8 81, 63 1.40 1,00 5, 8 3 2 Wonoasih 0,3 6 0,0 0 0,8 1 2,4 0 0,00 19,49 1,30 3,64 15, 52 43, 52 1.07 9,24 4, 0 3 3 Mayangan 3,9 1 5,8 6 1,6 0 1,9 8 34,54 10,22 0,07 9,65 9,2 7 77, 09 978, 11 7, 8 8 4 Kanigaran 1,7 4 0,0 0 2,5 9 2,3 8 0,00 10,96 0,34 4,61 6,9 7 29, 59 865, 20 3, 4 2 5 Kedopok 2,5 8 0,0 0 2,7 2 2,9 4 0,00 9,58 5,65 2,17 2,8 4 28, 48 1.18 0,59 2, 4 1 Total Keseluruhan 9,2 0 5,8 6 9,2 7 12, 45 85,03 61,45 7,36 25,30 44, 38 26 0,3 0 5.50 4,14 4, 7 3 Prosentase (%) Terhadap Luas Kota Probolingo 0,1 7 0,1 1 0,1 7 0,2 3 1,54 1,12 0,13 0,46 0,8 1 4,7 3
Sumber: Hasil Obervasi, Dokumentasi dan Digitasi Peneliti Tahun 2020

## Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Probolinggo
Kebutuhan  RTH  Publik  berdasarkan  luas  wilayah  di  Kota  Probolinggo  seluas 1.100,83  ha,  ketersedian  RTH  Publik  di  Kota  Probolinggo  saat  ini  seluas  260,30  ha, sehingga diperlukan penambahan RTH Publik seluas 840,53  ha atau 76,35% dari luas yang  dibutuhkan.  Penambahan  RTH  Publik  untuk  masing-masing  kecamatan,  yaitu: (Gambar 2).
Gambar 2. Kebutuhan RTH Publik Kota Probolinggo Berdasarkan Luas Wilayah Tahun 2020

## Arahan  Pemenuhan  Kebutuhan  Ruang  Terbuka  Hijau  (RTH)  Publik  Di  Kota Probolinggo Berdasarkan Lokasi
Hasil  dari  analisis  triangulasi  merekomendasikan  perlunya  penambahan  RTH Publik di Kota Probolinggo (Tabel 2). Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian pada Tahun  2013  yang  menyatakan  berdasarkan  analisis  kebutuhan  dari  aspek  kebutuhan oksigen, Kota Probolinggo masih membutuhkan penambahan luasan ruang terbuka hijau publik (Setiawan & Hermana, 2013).
Tabel 2. Analisis Triangulasi Data dan Analisis RTH Publik di Kota Probolinggo  Tahun 2020
N o Jenis Infrastruk tur Standar Yang Digunakan Data Instansi Terkait Data dan Analisis Memenuhi/ Tidak Memenuhi Standar Rekomendasi 1 RTH Publik Permen PU No. 5/PRT/M/ 2008 Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut: a. ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat; b. proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% meliputi 20% ruang a. Dinas
Lingkung an Hidup Kota Proboling go luas RTH Publik Tahun 2020: 214,48 ha,
dengan perincian:
- Taman Kota:
9,03 ha - Taman Rekreas i: 5,46 ha
- Hutan
Kota:
9,14 ha - Makam
: 43,78
ha
- RTH Jalan:
a. Luas RTH Publik Tahun 2020: 260,30 ha, dengan perincian;
- Taman Kota : 9,20 ha
- Taman Rekreasi : 5,86 ha
- Hutan Kota : 9,27 ha
- RTH Jalan : 12,45 ha
a. Data
Instansi
Terkait:
Dinas Pekerjaa n Umum dan Penataan
Ruang :
Belum memenu hi standar karena RTH Publik eksisting baru mencapa i luas 166,21 ha (3,02%) dari luas wilayah
b. Data dan Analisis
Belum memenu
a. Perlu penambah an RTH Publik di Kota Probolingg o b. Penambah an RTH Publik diprioritas kan memanfaat kan pada tanah aset milik Pemerinta h Kota Probolingg
o (apabila ada) dan tanah milik masyaraka t. 0,00 50,00 100,00 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 Kademang an
Wonoasih Mayangan Kanigaran Kedopok RTH Publik (20% dari luas wilayah kota) 280,20 215,85 195,62 173,04 236,12 RTH Publik Eksisting (Ha) 81,63 43,52 77,09 29,59 28,48
N o Jenis Infrastruk tur Standar Yang Digunakan Data Instansi Terkait Data dan Analisis Memenuhi/ Tidak Memenuhi Standar Rekomendasi terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat; c. apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkuta n telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundanga n yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahank an keberadaan nya. 12,34 ha - Hutan Mangro ve (sempa dan pantai):
134,73 ha
b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Proboling go luas RTH Publik Tahun 2020: 166,21 ha, dengan perincian: - Taman
Kota:
9,20 ha - Taman Rekreas i: 5,86 ha - Hutan Kota: 9,27 ha - RTH Jalan: 12,45 ha - Hutan Mangro ve (Sempa dan Pantai): 85,03 ha - Makam : 44,38 ha - Hutan Mangrove
(Sempadan Pantai) :
85,03 ha
- Sempadan Sungai 61,45 ha
- Kawasan Sekitar Mata Air : 7,36 ha
- Sempadan Rel Kereta Api : 25,30 ha
- Makam : 44,38 ha
b. Kebutuhan RTH
Publik berdasarkan luas wilayah Tahun 2020 sebesar 1100,83 ha
hi standar karena ketersedi an RTH Publik di Kota Probolin ggo baru mencapa i luas
260,30
ha (4,73%) dari luas wilayah
Sumber : Hasil Analisa Tahun 2020
Rekomendasi  analisis  triangulasi  menyebutkan  bahwa  penambahan  RTH  Publik diprioritaskan pada tanah aset  Pemerintah Kota Probolinggo dan tanah milik masyarakat. Kesesuaian  alternatif  lokasi  RTH  publik  berdasarkan  penggunaan  lahan,  kepadatan penduduk, kelerengan dan aksesbilitas (Utami & Susanti, 2019). Analisis ini didasarkan
pada hasil analisis kebutuhan RTH Publik yang sudah dilakukan dan hasil overlay antara peta  penggunaan  lahan  eksisting,  peta  jenis  tanah,  peta  penetapan  Kawasan  Pertanian Pangan  Berkelanjutan  (KP2B),  dan  peta  penguasaan  tanah  atau  ijin  lokasi  di  Kota Probolinggo maka   diperoleh dengan rumus:

## Potensi Pengembangan RTH = Lahan Tidak Terbangun-KP2B-Lahan Berizin
Hasil  dari  perhitungan  rumus  diatas  adalah  potensi  pengembangan  RTH  Publik  Kota Probolinggo Tahun 2020 seluas 2.084,73 ha dengan penyebaran sebagai berikut: (Tabel 2)
Tabel 3. Lahan Potensi Pengembangan RTH Publik Kota Probolinggo Tahun 2020 No Kecamatan Luas Wilayah (Ha) Lahan Tidak Terbangun (Ha) Lahan Yang Ditetapkan Menjadi KP2B (Ha) Lahan Tidak Terbangun Yang Sudah Memiliki Izin (Ha) Lahan Yang Berpotensi Untuk Pengembangan RTH (Ha) 1 Kademangan 1.401,00 958,91 275,76 23,93 659,21 2 Wonoasih 1.079,24 774,44 417,62 2,48 354,34 3 Mayangan 978,11 283,90 11,44 20,39 252,07 4 Kanigaran 865,20 362,64 122,48 18,40 221,76 5 Kedopok 1.180,59 896,00 272,12 26,53 597,34 Total 5.504,14 3.275,89 1.099,42 91,74 2.084,73
Sumber : Hasil Analisa Tahun 2020
Lahan potensi pengembangan RTH Publik seluas 2.084,73 ha tersebut terdiri dari tanah  aset  Pemerintah  Kota  Probolinggo  seluas  223,80  ha  dan  tanah  milik  masyarakat seluas 1.860,93 ha dijabarkan pada Tabel berikut dan Gambar 3.
Tabel 4. Lahan Potensi Pengembangan RTH Publik Kota Probolinggo Berdasarkan
Kepemilikan Lahan Tahun 2020 No Kecamatan Lahan Yang Dapat Dimanfaatkan Menjadi RTH Publik (Ha) Tanah Aset Pemkot (Ha) Tanah Milik Masyarakat (Ha) 1 Kademangan 659,21 61,98 597,23 2 Wonoasih 354,34 28,26 326,08 3 Mayangan 252,07 71,11 180,96 4 Kanigaran 221,76 32,97 188,79 5 Kedopok 597,34 29,48 567,86 Total 2.084,73 223,80 1.860,93
Sumber : Bappedalitbang dan Hasil Analisa Tahun 2020
Gambar 3. Peta Lahan Potensi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Kota Probolinggo Tahun 2020 Berdasarkan Kepemilikan Lahan
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan RTH Publik maka penambahan kebutuhan lahan  RTH  Publik  di  Kota  Probolinggo  diprioritaskan  menggunakan  tanah  aset Pemerintah Kota Probolinggo dan kekurangannya menggunakan tanah milik masyarakat dengan rincian pada Tabel 5. Ketersediaan lahan mempengaruhi bentuk dan luasan ruang terbuka hijau yang akan dibangun (Caesarina & Rahmani, 2019).
Tabel 5. Arahan Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
No Kecamatan Penambahan RTH Publik (Ha) Tanah Aset (Ha) Tanah Masyarakat (Ha) 1 Kademangan 198,57 61,98 136,59 2 Wonoasih 172,34 28,26 144,08 3 Mayangan 118,53 71,11 47,42 4 Kanigaran 143,45 32,97 110,48 5 Kedopok 207,64 29,48 178,16 Total 840,53 223,80 616,73 Sumber : Hasil Analisa Tahun 2020

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.1 Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  analisis  pada  penelitian  ini  yaitu  Kebutuhan  Ruang  Terbuka Hijau  (RTH)  Publik  di  Kota  Probolinggo  dihitung  menggunakan  empat  metode  yaitu berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, kebutuhan oksigen dan kebutuhan air. Hasil
analisis menunjukkan bahwa berdasarkan luas wilayah membutuhkan penambahan seluas 840,53 ha. Arahan pemenuhan kebutuhan RTH Publik di Kota Probolinggo berdasarkan luas wilayah seluas 840,53  ha yang terdiri atas tanah aset pemerintah kota seluas 223,80 ha  dan  tanah  milik  masyarakat  seluas  616,73  ha.  Arahan  pemenuhan  kebutuhan  RTH Publik berdasarkan jumlah penduduk seluas 210,12 ha yang terdiri dari tanah aset seluas 145,59  ha  dan  tanah  masyarakat  seluas  64,53  ha.  Arahan  Pemenuhan  kebutuhan  RTH Publik  berdasarkan  kebutuhan  oksigen  seluas  535,79  ha  terdiri  dari  tanah  aset  seluas 223,80 ha dan tanah masyarakat seluas 311,99 ha. Arahan pemenuhan kebutuhan RTH Publik  berdasarkan  kebutuhan  air  tanah  seluas  486,18  ha  terdiri  dari  tanah  aset  seluas 208,25  ha  dan  tanah  masyarakat  seluas  277,93  ha.  Pemenuhan  kebutuhan  RTH  publik diprioritaskan menggunakan tanah aset Pemerintah Kota Probolinggo.

## 4.2 Saran
Saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:
1. Perlu adanya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kota Probolinggo sebagai pedoman penetapan luasan dan lokasi ruang terbuka publik.
2. Perlu adanya penyeragaman peta dasar yang terorthoretrifikasi dalam melakukan pendataan RTH Publik di Kota Probolinggo.
3. Perlu  adanya  penelitian  lanjutan  mengenai  lokasi  ruang  terbuka  hijau  publik  dari  aspek kepadatan penduduk, kelerengan dan aksesbilitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Caesarina, H. M., & Rahmani, D. R. (2019). Penyediaan Ruang Terbuka Hijau dengan Pendekatan Kota Hijau di Perkotaan Martapura . Jurnal Planoearth Vol. 4 No. 1 (hlm. 11-17).
Islami, Y., & Suheri, T. (2016). Arahan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Banjarmasin . Jurnal Wilayah dan Kota Vol. 05 No. 01 (hlm. 18-26). Karouw,  C.  J.,  Moniaga,  I.  L.,  &  Karongkong,  H.  H.  (2019). Kajian  Sebaran  & Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan Tondano. Jurnal Spasial Vol. 6 No. 3 (hlm. 881-891).
Pemerintah  Kota  Probolinggo,  2006 .  Peraturan  Daerah  Kota  Probolinggo  Nomor  20 Tahun 2006 tentang Penataan dan Kelembagaan Kecamatan.
Pemerintah  Republik  Indonesia,  2007 .  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Kementerian  Pekerjaan  Umum,  2008. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  No 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau  di  Kawasan  Perkotaan. Jakarta:  Direktorat  Jenderal  Penataan  Ruang Departamen Pekerjaan Umum.
Ningtyas, T. (2019). Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) PublikDi Kota Kediri . Jurnal lmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosia Vol. 3 No. 1 (hlm. 291-305).
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 2012 . Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031. Priananta, I. (2010). Identifikasi Karakteristik Ruang Terbuka Hijau di Kota-Kota Pantai Indonesia  (Studi  Kasus:  Kota  Padang,  Denpasar,  dan  Makassar)[Skripsi] . Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Setiawan,  A  &  Hermana,  J.  (2013). Analisis  Kecukupan  Ruang  Terbuka  Hijau  Berdasarkan Penyerapan Emisi CO2 dan Pemenuhan Kebutuhan Oksigen di Kota Probolinggo . Jurnal Teknik Pomits Vol. 2, No. 2 (hlm. 171-174). Utami, M. R., & S, R. (2019). Identifikasi Lokasi Potensial Untuk Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Aktif di Kota Salatiga . Jurnal Tata Loka Vol. 21 No. 3 (hlm. 459-472).