al-Ihkâ V o l . 1 1   N o . 2   D e s e m b e r   2 0 1 6 DOI 10.19105/al-ihkam.v11i2.1039
Moderasi Hukum Islam dalam Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi
Moh. Dahlan
( Pascasarjana IAIN Bengkulu, Jl Raden Patah Pagar Dewa Bengkulu, Email: drdahlan@yahoo.co.id )

## Abstrak:
Penelitian ini bertujuan mengkaji paradigma ijtihad moderat Ahmad Hasyim  Muzadi  dan  wacana  moderasi  hukum  Islam  yang  dibangun oleh  Ahmad  Hasyim  Muzadi.  Adapun  pendekatan  kajian  yang digunakan  adalah  pemikiran  Milton  K.  Munitz,  sedangkan  metode kajian  menggunakan  metode  induktif  dan  metode  deduktif.  Hasil penelitian  menyebutkan  bahwa  paradigma  ijtihad  moderat  yang dibangun  oleh  Ahmad  Hasyim  Muzadi  tidak  boleh  hanya berlandaskan  pada nash - nash hukum  Islam,  tetapi  juga  harus kaffah
dengan  cara  berpikir  yang  jernih,  tulus,  dan  ikhlas.  Dengan  cara demikian,  wacana  moderasi  hukum  Islam  yang  dihasilkan  akan melahirkan  sistem  hukum  yang  inklusif  dan  akomodatif    terhadap dinamika  kehidupan  manusia.  Wacana  hukum  Islam  yang  memiliki keseimbangan  dan  berkeadilan  dalam  pemberlakuannya  di  tataran empiris.

## Kata-kata Kunci:
Ijtihad, Hukum Islam, Moderasi, dan Muzadi

## Abstract:
This  study  aims  to  examine  the  paradigm  of  moderate  ijtihad  by Ahmad Hasyim Muzadi and moderation discourse of Islamic law that was built by Ahmad Hasyim Muzadi. This study used the approach is the  thought  of  Milton  K.  Munitz,  while  the  appraisal  method  using inductive  and  deductive  methods.  This  study  showed  that  the paradigm  of  moderate  ijtihad  that  built  by  Ahmad  Hasyim  Muzadi should  not  be  based  on  the  texts  of  Islamic  law  only,  but  also  to  be devout  and  clear  thinking,  honest,  and  sincere.  In  this  way,  the moderation  of Islamic law discourse that resulted will bear the legal system that is inclusive and accommodated to the dynamics of human life.  Islamic  legal  discourse  that  has  a  balance  and  fairness  in enforcement at the empirical level.

## Moh. Dahlan
Key Words:
Ijtihad, Islamic Law Construction, Moderation, and Muzadi
Pendahuluan
Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia memiliki komposisi etnis,  suku,  bahasa,  ras  dan  agama  yang  kompleks.  Hubungan  di antara  perbedaan  sifat  dan  budaya  itu  menuntut  upaya  untuk mencari  jalan  keluar  agar  dapat  hidup  bersama  dan  damai.  Prinsip hidup  bersama  dengan  rukun  dan  damai  menjadi  nilai-nilai  luhur yang dipelihara dan dilestasikan dalam ideologi Pancasila dan UUD 1945. 1 Komitmen  untuk  hidup  rukun  dan  damai  menjadi  perhatian dalam hukum Islam karena prinsip hukum Islam itu dirumuskan dan diterapkan  dengan  landasan  semangat  kemaslahatan  bagi  umat manusia. Jika seseorang berada dalam kesulitan hidup, maka hukum Islam  memberikan  dispensasi  dan  kelonggaran  demi  tercapainya maslahah  itu.  Prinsip  hukum  Islam  inilah  yang  telah  memberikan warna  dan  cara  tersendiri  dalam  proses  penyebaran  Islam  di Nusantara melalui gerakan dakwah Walisongo.
Hukum  Islam  itu  dibangun  berdasarkan  nilai-nilai  prinsipil dan  kemudian  diterapkan  dengan  memperhatikan  unsur-unsur kearifan  lokal,  yakni  disampaikan  dengan  cara-cara  yang  santun, ramah  dan  harmonis,  bukan  dengan  cara-cara  kekerasan.  Menurut Ahmad Hasyim Muzadi, gerakan Islam garis keras yang berkembang selama  ini  -seperti  kaum  radikal  ISIS  atau  Negara  Islam  Irak  dan Suriah,  Wahabi  dan  Syiah-  yang  mengusung  pemberlakuan  hukum Islam  dengan  cara-cara  kekerasan  harus  disikapi  dengan  serius  dan dilawan dengan paham moderasi hukum Islam. 2
Oleh sebab itu, cara berpikir demikian yang hendak didalami dalam  kajian  ini.  Kenapa  hal  ini  penting?  Sebab,  masyarakat Indonesia  adalah  masyarakat  yang  majemuk  yang  tidak  bisa
1 Moh  Dahlan,  “Gagasan  Islam  Kontemporer  M  Amin  Abdullah”, Jurnal  Academia  Lemlit  IAI Nurul Jadid , Vol. 02, tahun 2007.
2 Muhammad  Makmun  Rasyid,  “Islam Rahmatan  lil  Alamin Perspektif  KH.  Hasyim  Muzadi”, Jurnal  Epistemé ,  Volume  11,  No  1  (Juni  2016),  hlm.  110: Hasyim  Jajaki  Kerjasama  Deradikalisasi dengan Australia , http://www.nu.or.id/post/read/56314/hasyim-jajaki-kerjasama-
deradikalisasi-dengan-australia, (diakses tanggal 12 November 2016).
ditangani  dengan  cara-cara  kekerasan  dan  jalan  pintas,  tetapi  harus berdasarkan penyelesaian yang komprehensif. 3
Generalisasi  masalah  tidak  akan  menyelesaikan  masalah sebagaimana  penyelesaian  masalah  agama  selama  Orde  Baru  yang dilakukan  dengan  cara  generalisasi/sentralistik.  Setelah  rezim tersebut tumbang, konflik mulai bermunculan mulai dari kasus Poso, kasus  Ambon,  dan  kasus  Sambas  Kalimantan. Hal  ini  menunjukkan kerukunan dan kebersamaan selama Orde Baru dibangun bukan atas dasar kesadaran diri, tetapi akibat tekanan eksternal.
Masalah  ini  yang  harus  dipecahkan  sebagai  tantangan  yang harus  dihadapi  dan  dicari  solusinya  dengan  baik.  Sebab,  represi politik  bukan  satu-satunya  penyebab  di  era  kekinian.  Banyak  faktor yang  menyebabkan  konflik  seperti  aksi-aksi  terorisme  dan ekstremisme  yang  masih  menjadi.  Maka  kita  harus  kembali  kepada kesadaran fitrah manusia, yakni bagaimana kita hidup damai dalam membangun  masa  depan  umat  Islam  pada  khususnya  dan  umat manusia pada umumnya.
Problem ini menjadi perhatian Ahmad Hasyim Muzadi dalam menyampaikan  ajaran  Islam rahmatan  lil  alamin demi  kepentingan untuk  membendung  arus  konflik  yang  bermotif  agama  dan  non- agama. Ia menekankan telaah historis penyebaran Islam di Indonesia yang  disyiarkan  oleh  Walisongo  yang  mengedepankan  pesan-pesan perdamaian, kerukunan, keharmonisan dan kebersamaan yang saling menghargai dan menghormati. Itulah sebabnya, agama Islam dengan segala  ajarannya  termasuk  hukum  Islam,  terinternalisasi  dan tersosialisasi  dengan  baik  dan  masif  di  tengah-tengah  warga masyarakat di Nusantara.
Dengan  demikian,  bukan  dengan  cara-cara  kekerasan  dan pemaksaan  agama  Islam  disebarkan  di  Nusantara.  Oleh  sebab  itu, Ahmad Hasyim Muzadi, menyatakan bahwa gerakan terorisme baik di dalam maupun di luar negeri pada dasarnya telah menumbangkan citra  Islam rahmatal  lil  alamin. Aksi  terorisme  pada  dasarnya  sama dengan gerakan deislamisasi atau upaya penghapusan harkat ajaran Islam.  Gerakan  kaum  teroris  telah  memberikan  citra  bahwa  Islam adalah agama kekerasan. Sebab, jika agama disebarkan dengan cara-
3 M.  Amin  Abdullah, Studi  Agama:  Normativitas  dan  Historisitas (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,
1996), 5-6.

## Moh. Dahlan
cara  kekerasan,  maka  yang  akan  terjadi  adalah  keengganan  sasaran dakwah untuk membuka hati terhadap agama tersebut. 4
Berdasarkan  uraian  tersebut,  kajian  ini  hendak  merumuskan dua  masalah,  yakni  bagaimana  paradigma  ijtihad  moderat  Hasyim Muzadi  dalam  membangun  wacana  moderasi  hukum  Islam? Bagaimana  moderasi  hukum  Islam  dibangun  oleh  Ahmad  Hasyim Muzadi?  Adapun  kajian  ini  bertujuan  meneliti  paradigma  ijtihad moderat  Ahmad  Hasyim  Muzadi  dalam  membangun  wacana moderasi  hukum  Islam  dan  wacana  moderasi  hukum  Islam  yang dibangun oleh Ahmad Hasyim Muzadi.
Pendekatan  kajian  ini  menggunakan  pemikiran  Milton  K. Munitz  yang  menyatakan  bahwa  pendekatan  kajian  keilmuan  yang diperlukan  saat  ini  adalah  pendekatan  keilmuan  yang  mampu mensinergikan  antara  universalitas  dan  partikularitas,  normatifitas dan  historisitas.  Dengan  sinergi  itu,  maka  akan  muncul  moderasi wacana  keilmuan,  termasuk  juga  di  dalam  hukum  Islam  yang menjadi  pembahasan  kajian  ini.  Sementara  itu,  pendekatan  kajian keilmuan  yang  memisahkan  antara  universalitas  dan  partikularitas, normatifitas  dan  historisitas  tidak  relevan  lagi  di  saat  ini,  karena pemisahan  wacana  keilmuan  itu  bisa  melahirkan  rigiditas  dan ekstrimitas, tekstual-radikal atau liberal-sekular. 5
Adapun  metode  penulisan  yang  digunakan  adalah  metode deduktif untuk menjelaskan nilai-nilai moderasi hukum Islam dalam pemikiran  Ahmad  Hasyim  Muzadi  untuk  diterapkan  dalam  tataran empiris-partikular,  sedangkan  metode  induktif  digunakan  untuk menggali dan mengkritisi kenyataan empiris-partikular dalam upaya pembangunan dan penerapan hukum Islam agar bisa terimplementasi dengan dengan harmoni dan kondusif. 6 4 Suryanto (ed.), “ Terorisme Sama Dengan Deislamisasi”, http://www.antaranews.com/berita/569356/terorisme-sama-dengan- deislamisasi?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news,  (diakses tanggal 1 Agustus 2016)
5 Milton K. Munitz, Contemporary Analytic Philosophy , (New York: Macmillan Publishing, 1981), 4-7. 6 Ahmad Hasyim Muzadi, lahir di Bangilan, Tuban, 8 Agustus 1944. Ia adalah tokoh kharismatik di Indonesia. Adapun pendidikannya, pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah di Tuban pada tahun 1950  ,  nyantri di  Pesantren Gontor  (1956-1962),  dan menuntaskan  pendidikannya  tingginya  di Institut  Agama  Islam  Negeri Malang, Jawa  Timur   tahun  1969.  Adapun  kiprah  organisasinya mulai  dikenal  luas  sejak  tahun  1992  sebagai  Ketua  Pengurus  Wilayah Nahdlatul  Ulama Jawa Timur  yang  kemudian  Ketua  PBNU  tahun  1999  selama  dua  periode  hingga  2010.  Saat  ini,  ia
Paradigma  Ijtihad  Moderat  dalam  Pemikiran  Ahmad  Hasyim Muzadi
Kajian ini melanjutkan dari karya tulis penulis yang berjudul, Gagasan Islam Kontemporer M Amin Abdullah, Jurnal Academia Lemlit IAI  Nurul  Jadid,  Vol.  02  tahun  2007  dengan  objek  utama  kajian  ini adalah  pembahasan  kajian  hukum  Islam  moderasi  yang  diutarakan Ahmad  Hasyim  Muzadi,  sedangkan  kajian  sebelumnya  fokus  pada pemikiran kajian keislaman M Amin Abdullah secara global.
Kajian  keilmuan  ini  merupakan  keniscayaan  karena  manusia dan  fenomenanya  selalu  mengalami  dinamika  dalam  hidupnya, sehingga  perlu  terus  dikaji  dan  dibangun  berkesinambungan.  Tidak ada  pemikiran  yang  bersifat  terpisah,  tetapi  selalu  ada  titik  simpul yang saling terkait-mengait. Hal ini telah dibuktikan dalam kajian M. Francis  Abraham  yang  mengkritisi  cara  berpikir  yang  memisahkan secara  diametris  antara  budaya  tradisional  dengan  budaya  modern. Menurutnya, tidak ada masyarakat yang dapat dikategorikan murni tradisional  dan  juga  murni  modern  tanpa  pengaruh  tradisi sebelumnya.  Kemajuan  peradaban  Barat  itu  bukan  karena memisahkan diri dari budaya lamanya, tetapi justru faktor kemajuan Barat  karena  berpijak  pada  tradisi  lama  secara  kreatif  ( continuity  of tradition ). 7
Demikian  juga  kajian  ilmu  hukum  Islam  yangdinamis,  mem erlukan  kajian  yang  berkesinambungan  melalui  ijtihad-ijtihad  serius untuk  menjawab  masalah-masalah  baru  yang  dihadapi  umat  Islam. Ahmad  Hasan  menyebutkan  bahwa  ijtihad  adalah  sebuah  proses berpikir  kembali  dan  melakukan  penafsiran  ulang  terhadap  hukum secara  bebas  ( the  process  of  rethinking  and  reinterpreting  the  law independently ). 8
menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 19 Januari 2015. Adapun karya tulisnya adalah Pertama, Membangun NU Pasca Gus Dur , Grasindo, Jakarta, 1999. Kedua , NU di Tengah  Agenda  Persoalan  Bangsa ,  Logo,  Jakarta,  1999. Ketiga , Menyembuhkan  Luka  NU ,  Jakarta,
Logos, 2002. Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Hasyim_Muzadi, (diakses tanggal 1 Agustus 2016); Fathurahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos, 1997).
7 M. Francis Abraham, Modernisasi di Dunia Ketiga: Suatu Teori Umum Pembangunan , terj. M. Rusli Karim, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), 1-28.
8 Ahmad  Hasan, The  Early  Developmment  of  Islamic  Jurisprudence ,  (Islamabad:  Islamic  Research Institute, 1970), 115-116.

## Moh. Dahlan
Prinsip yang disampaikan oleh Ahmad Hasan itu merupakan ijtihad  mutlak  karena  tidak  sekedar  menerima  dan  membangun hukum  Islam  sesuai  dengan  kepentingan  umat,  tetapi  juga  dengan kesadaran  yang  dilandasi  keimanan,  ketulusan  dan  keilmuan  yang mendalam  dalam  mendorong  upaya-upaya  penafsiran  dan  kajian kembali  terhadap  ketentuan-ketentuan  hukum  Islam  yang ada.    Hal ini dilakukan agar hukum Islam mampu menjawab  segala persoalan masyarakat.  Pendapat  Ahmad  Hasan  tersebut  adalah  endapat mengenai ijtihad hukum Islam secara global.
Sementara  itu,  pendapat fuqahâ’ yang  membicarakan  ijtihad hukum  Islam  secara  khusus  menerangkan  bahwa  ijtihad  adalah segala daya upaya mujtahid yang dilakukan dengan penuh kesadaran, keimanan,  ketulusan  dan  kedalaman  ilmu  untuk  membangun ketentuan-ketentuan  hukum  Islam  yang  rasional-empiris  yang bersumber  dari  al-Qur’an  dan  Hadis.  Oleh  sebab  itu,  seorang mujtahid  dalam  bidang  hukum  Islam  harus  memiliki  syarat-syarat tersebut  untuk  menggali  dan  mendalami  jawaban  permasalahan berdasarkan nash-nash hukum  Islam.  Demikian  tersebut  karena problem  hukum  Islam  itu  berada  dalam  ranah  yang  rasional  atau ma’qûl al-ma’nâ (dapat dinalar). 9
Dalam  konteks  Indonesia,  Ahmad  Hasyim  Muzadi menyatakan bahwa saat ini muncul penilaian-penilaian subjektif yang dengan  mudah  menyudutkan  pihak  lain  telah  melanggar  batas akidah.  Gerakan takfîrî (pengkafiran)  menjadi  fenomena  dan mengangap  segala  yang  berbau  budaya  atau  berbau  Indonesia dianggap bid’ah .  Gerakan takfîrî menyebarkan  ajaran  hukum  Islam melalui  cara-cara  yang  ekstrem  dan  keras.  Kondisi  ini  sangat disayangkan  karena  para  wali  di  masa  lalu  melakukan  gerakan penyebaran ajaran hukum Islam kepada kaum kafir atau non-Muslim dengan cara-cara yang damai, rukun, harmoni dan santun. Sementara itu,  pada  saat  ini  banyak  yang  dikenal  sebagai  tokoh-tokoh  Islam, tetapi  justru  dikafirkan  oleh  gerakan  Islam  garis  keras  seperti  al- Qaeda.  Ia  merupakan  gerakan takfiri bukan  hanya  kepada  person, tetapi juga terhadap sistem negara, yang telah memberikan pengaruh terhadap  sejumlah  pelaku  bom  di  Indonesia.  Di  Indonesia,  ada
9 Muhâmî Munîr Muhammad Thâhir al-Syawwâf, Tahâfut al-Qirâ’ah al-Mu‘âshirah (Cyprus: Al- Syawwâf  li  al-Nasyr  wa  al-Dirâsât,  1993),  450-452;  Muhammad  Kamâl  al-Dîn  Imâm, Ushûl  al- Fikih al-Islâmî (Iskandariyah: Dâr al-Mathbû‘ al-Jâmi‘iyyah, t.th.), 309-312.
gerakan  Angkatan  Mujahidin  Islam  Nusantara  (AMIN)  yang merupakan  kelmpok  sempalan  Darul  Islam  (DI)/Negara  Islam Indonesia  (NII),  yang  pernah  melakukan  aksi  peledakan  bom 10 di Masjid Istiqlal pada tanggal 15 April 1999. 11
Akibat  tindakan  kekerasan  itu,  maka  muncul  persepsi  yang salah  di  kalangan  masyarakat,  misalnya  di  Uni  Eropa,  dijumpai pandangan  bahwa  Islam  dianggap  sebagai  agama  yang  mudah mengkafirkan  pihak  lain,  melakukan  pembunuhan,  pembakaran rumah ibadah, bahkan sampai bom bunuh diri itu. Menurut Ahmad Hasyim  Muzadi,  pandangan  mereka  itu  tidak  sepenuhnya  bisa disalahkan  karena  secara  empiris-faktual  telah  terjadi  sejumlah kekerasan yang dilakukan gerakan Islam garis keras seperti al-Qaeda, Angkatan  Mujahidin  Islam  Nusantara,  dan  yang  terbaru  dilakukan gerakan  ISIS  atau  Negara  Islam  Irak  di  Timur  Tengah,  walaupun hukum Islam pada dasarnya tidak mengajarkan tindakan kekerasan, tetapi  hukum  Islam  justru  mendorong  terwujudkan  kemaslahatan hidup manusia. 12
10 Hasil  penelitian  Fadjar  I  Thufail  menyebutkan  bahwa  pasca  reformasi  1998,  maka  kaum radikal dan fundamentalis agama menjadi berkembang pesat, sehingga intensitas konflik yang bernuansa  agama  juga  meningkat.  Fadjar  I  Thufail,  ”Ketika  “Perdamaian”  Terwujud  di  Bukit Kasih: Pencegahan Konflik, Lembaga Gereja, dan Politik Adat di Minahasa”, Martinus Ramstedi dan Fadjar I Thufail (eds), Kegalauan Identitas: Agama, Etnisitas, dan Kewarganegaraan pada Masa Pasca-Orde Baru (Jakarta: Gramedia, 2011), 154. 11 Al-Qaedah  adalah  gerakan  jihad  kaum  radikal  yang  dibentuk  oleh  Osama  bin  Laden  pada tanggal 23 Februari 1998 dalam sebuah pertemuan di Kamp Khost, Kandahar untuk berperang melawan  Yahudi  dan  kekuatan  Salib.  Perang  melawan  Amerika  tidak  saja  dimaknai  perang Osama bin Laden melawan Amerika, tetapi juga perang jihad antara kaum Muslim dan kaum kafir. Dr Azhari dan Noerdin M Top yang merupakan orang kepercayaan Hambali, melanjutkan program yang dirancang oleh al-Qaeda dan Hambali. As’ad Said Ali, al-Qaeda: Tinjauan Sosial- Politik  Ideologi  dan  Sepak  Terjangnya ,  (Jakarta:  LP3ES,  2014),  hlm.  90  dan  248;  Suryanto (ed.), “ Terorisme Sama Dengan Deislamisasi”, http://www.antaranews.com/berita/569356/terorisme-sama-dengan- deislamisasi?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news,  (diakses tanggal 1 Agustus 2016) 12 Hasil kunjungan ke negara-negara Uni Eropa dari Mantan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul  Ulama  (PBNU),  Marsudi  Syuhud,  dijumpai  pandangan  di  kalangan  mereka  bahwa Islam dianggap sebagai agama yang mudah mengkafirkan pihak lain, melakukan pembunuhan, pembakaran  rumah  ibadah,  bahkan  sampai  bom  bunuh  diri  itu.  Namun,  menurut  Marsudi Syuhud , “Pandangan  mereka  terhadap  Islam  mulai  berubah.  Bahkan  NU  diminta  untuk mengekspor  paham  keagamaan  (Islam)  yang  dianutnya.  Bayangkan,  saat  ini  ada  sekitar  169 masjid  di  Uni  Eropa  yang  minta  imam  masjidnya  dari  NU.  Ini  menunjukkan  paham  Islam Ahlussunnah Waljaamaah menjadi perhatian dunia.” Dengan diperkenalkannya wacana moderasi hukum Islam versi NU itu, masyarakat Uni Eropa kemudian berubah pandangannya terhadap agama  Islam.  Bagindo  Armaidi  Tanjung  (Kontributor), Dulu  NU  Mengislamkan,  Kini  NU

## Moh. Dahlan
Menurut  M  Amin  Abdulah,  cara-cara  beragama  dan mengamalkan agama Islam, termasuk hukum Islam, dengan cara-cara kekerasan itu tidak akan menyelesaikan masalah walaupun misi dan tujuannya  baik  untuk  mencapai  ridla  Allah  dan  surga.  Bahkan sebaliknya,  bukan  mendapatkan  ridla  Allah,  tetapi  mendapatkan murka Allah dan balasan neraka. M Amin Abdullah menjelaskan:
Kecenderungan  golongan  garis  keras  (hard  liners)  yang  kerap mempertontonkan  agresivitas  dan  cara  pendekatannya  yang  cukup emosional anehnya malah mendapatkan simpati di sebagian hati umat Islam sendiri. Barangkali karena aktivitas keseharian mereka kelihatan lebih  bernyali,  berani  dan  tegas  dalam  menegakkan  kebenaran  itulah yang  kemudian  melahirkan  anggapan  publik  bahwa  mereka  lebih mewakili  Islam  ketimbang  kaum  moderat,  progresif,  ataupun  liberal. Tetapi, bagi kaum moderat, tindakan yang mereka ambil itu tidak lain hanya  untuk  “menegakkan  kepentingan”  bagi  diri  atau  kelompok mereka  sendiri.  Para  penganut  prinsip  moderat,  progresif  dan  liberal beranggapan  bahwa  cara-cara  kekerasan  yang  dipergunakan  untuk menyelesaikan  masalah  justru  menciptakan  masalah  baru  dan  bersifat kontra  produktif  sehingga  tidak  jarang  kemudian  menyebabkan  Islam sebagai agama yang kerap dituduh dekat atau identik dengan kekerasan dan  terorisme  menjadi  sulit  terbantahkan.  Apalagi  pasca  peristiwa  11 September  2001,  potret  Islam  sebagai  agama  beradab  sayup-sayup digelontor  oleh  caci-maki,  bahkan  secara  terang-terangan  gerakan  Al- Qaeda di Afghanistan dan Hizbullah di Lebanon dituduh sebagai biang keladi keonaran di muka bumi ini. Walhasil, lengkap sudah bukti-bukti yang menguatkan stereotip Barat atau non-Muslim terhadap Islam. 13
Gerakan  golongan  garis  keras  ( hard  liners )  yang mempertontonkan  pendekatan  agresif  yang  emosional,  justru mendapatkan  simpati  di  sebagian  hati  umat  Islam  yang  awam
Dikafirkan , http://www.nu.or.id/post/read/35828/dulu-nu-mengislamkan-kini-nu-dikafirkan, (diakses  tanggal  12  November  2016);  A  Hasyim  Muzadi, Mengembangkan  NU  Melalui Penyembuhan Luka Bangsa (Jakarta: PBNU, 2002); lihat juga Muhammad Makmun Rasyid, “Islam Rahmatan lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi”, Jurnal Epistemé , Volume 11, Nomor 1 Juni
2016, 110.; Hasyim Jajaki Kerjasama Deradikalisasi dengan Australia ,
http://www.nu.or.id/post/read/56314/hasyim-jajaki-kerjasama-deradikalisasi-dengan- australia, (diakses tanggal 12 November 2016).
13 M  Amin  Abdullah, Pembaharuan  Pemikiran  Islam  dan  Perlunya  Pendasaran Aqidah, ,  Makalah disampaikan  dalam  Seminar  Internasional  kerjasama  Universitas  Muhammadiyah  Prof.  Dr. HAMKA dengan Kerajaan Negeri Perlis Malaysia, Hotel Aryaduta,  (Jakarta: 19 Februari 2007): http://aminabd.wordpress.com/2010/04/30/pembaharuan-pemikiran-islam-dan-perlunya- pendasaran-aqidah/, (diakses tanggal 12 November 2016)
sebagaimana  gerakan  ISIS  saat  ini  yang  berkembang  di  Timur Tengah. 14 Walaupun  demikian,  prinsip  hukum  Islam  pada  dasarnya tetap  istiqamah  dan  konsisten  sejak  zaman  Nabi  hingga  masa  kini selalu  menyuarakan  perlunya  menegakkan  kemaslahatan  dan  sikap moderasi  serta  menolak  cara-cara  kekerasan  dan  kemadlaratan. Kenapa  demikian,  karena  hal  itu  merupakan  tujuan  utama  dari adanya legislasi hukum Islam, yakni untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan kemaslahatan hidup manusia yang hakiki baik kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Oleh sebab itu, gerakan pengeboman dan teror  yang  dilakukan  gerakan  Islam  garis  keras  tidak  sesuai  sama sekali dengan substansi dan tujuan utama dari hukum Islam. 15
Dalam hal ini, Ahmad Hasyim Muzadi mengutarakan bahwa pemikiran hukum Islam yang memberikan garansi terwujudnya tata kehidupan  umat  Islam  yang  damai  dan  harmoni  karena  adanya ajaran  hukum  Islam  yang  diamalkan  dan  disebarkan  dengan  “jalan damai”  yang  berlandaskan  kajian-kajian  hukum  Islam  yang kaffah . Oleh  sebab  itu,  pembangunan  hukum  Islam  yang kaffah tidak  bisa ditempuh  dengan  cara-cara  berpikir  yang  sempit,  dangkal  dan emosional,  tetapi  harus dengan  cara berpikir  yang  jernih,  tulus,  dan ikhlas  dalam  membangun  dan  mengamalkan  wacana  moderasi hukum Islam. 16
Adanya perbedaan pendapat hukum itu harus dimaknai  dan disikapi dengan arif. Keragaman disikapi dengan kebesaran jiwa dan akal  pikiran  untuk  berlapang  dada  dan  membuka.  Kesamaan  dan perbedaan  digunakan  sebagai  media  untuk  saling  melengkapi  dan mendukung  kemajuan  bersama  dan  kerukunan  hidup  umat beragama  di  Indonesia.  Penting  untuk  menghindari  sikap  mudah
14 Bagindo  Armaidi  Tanjung  (Kontributor), Dulu  NU  Mengislamkan,  Kini  NU  Dikafirkan , http://www.nu.or.id/post/read/35828/dulu-nu-mengislamkan-kini-nu-dikafirkan, (diakses tanggal  12  November  2016);  lihat  juga  A  Hasyim  Muzadi, Mengembangkan  NU  Melalui Penyembuhan Luka Bangsa (Jakarta: PBNU, 2002).
15 M  Amin  Abdullah, Pembaharuan  Pemikiran  Islam  dan  Perlunya  Pendasaran Aqidah, ,  Makalah disampaikan  dalam  Seminar  Internasional  kerjasama  Universitas  Muhammadiyah  Prof.  Dr. HAMKA dengan Kerajaan Negeri Perlis Malaysia, Hotel Aryaduta, (Jakarta: 19 Februari 2007): http://aminabd.wordpress.com/2010/04/30/pembaharuan-pemikiran-islam-dan-perlunya- pendasaran-aqidah/, (diakses tanggal 12 November 2016)
16 Suryanto (ed.), “ Terorisme Sama Dengan Deislamisasi”, http://www.antaranews.com/berita/569356/terorisme-sama-dengan- deislamisasi?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news,  (diakses tanggal 1 Agustus 2016)

## Moh. Dahlan
tersinggung, marah, frustasi, dan dendam, tetapi sikap-sikap akhlakul karimah  itulah  yang  hendaknya  dipupuk  dan  dikembangkan  untuk menghindari  potensi  konflik  dan  kerusuhan  sosial,  kekacauan,  dan perseteruan  antar  agama. 17 Di  sinilah  pentingnya  pendekatan  multi dimensi  dalam membangun  kemajuan hidup  beragama  yang  plural. Oleh  sebab  itu,  studi  agama  ( religious  studies )  termasuk  juga  kajian hukum Islam yang berlandaskan pendekatan multidimensi mendesak untuk digunakan dan dikembangkan. 18
Dalam  mengembangkan  paradigma  ijtihad  moderat,  Ahmad Hasyim  Muzadi  melalui Sarasehan  Nasional ,  dengan  tema  “Potensi Pendidikan  Islam  Indonesia  menjadi  Rujukan  Pendidikan  Moderat Dunia,”  yang  diselenggarakan  oleh  Direktorat  Pendidikan  Agama Islam,  Kementerian  Agama  RI  pada  Senin  13  Juni  2016, menyampaikan bahwa secara garis besar, ada tiga paradigma ijtihad (hukum)  Islam  di  Indonesia,  yakni pertama ,  paradigma  ijtihad tekstual;  ‘murni’,  sehingga  pemahaman  hukum  agama  dipahami secara harfiah tanpa ada pemaknaan dan pengertian yang mendalam, kontekstual, dan utuh terhadap nash-nash sumber ajaran Islam. Nalar hukum  ini  kaku  dan  sulit  menerima  pemahaman  yang  berbeda. Dalam  bahasa  Kaled  Abou  Fadl,  paradigma  ijtihad  tersebut  dikenal dengan  paradigma  ijtihad  otoriter  karena  berlandaskan  pada subjektifitas pribadi dengan menggunakan nash-nash hukum Islam. Kedua ,  paradigma  ijtihad  moderat  atau  dalam  istilah  Khalid Abou  Fadl  dikenal  dengan  paradigma  ijtihad  otoritatif,  yakni paradigma  ijtihad  yang  berlandaskan  pada nash-nash hukum  secara benar, bukan subjektifitas pribadi yang tendensius. Paradigma ijtihad ini mengakomodasi perkembangan keadaan tanpa menggeser prinsip dan miqâd -nya.  Gerakan  dakwahnya  tidak  konfrontatif.  Dakwah dijalankan  dengan  pendekatan  persuasif.  Menurut  Hasyim  Muzadi, paradigma  ijtihad  moderat  inilah  yang  digunakan  oleh  para  ulama (wali-wali) kita zaman dahulu dalam mengajarkan dan menyebarkan hukum Islam di Nusantara dan mengislamkan masyarakat Nusantara
17 Achmad Syahid, “Peta Kerukunan Umat Beragama Propinsi Bengkulu” (Seri II), dalam Riuh di Beranda Satu, Peta Kerukunan Umaat Beragama di Indonesia , (Jakarta: Depag RI, 2003), 2. 18 M  Amin  Abdullah, Studi  Agama…, 7-8;  Greg  Barton, Gagasan  Islam  Liberal  di  Indonesia; Pemikiran  Neo-Modernisme  Nurcholish  Madjid,  Djohan  Efendi,  Ahmad  Wahib,  dan  Abdurrahman Wahid ,  terj.  Nanang  Tahqiq,  (Jakarta:  Pramadina,  Pustaka  Antara,  dan  The  Ford  Foundation, 1999), 3-4.
dengan  cara-cara  damai,  santun  dan  akomodatif.  Mereka menggunakan prinsip-prinsip akhlakul karimah seperti prinsip i`tidâl ; tegak  lurus;  tidak  ekstrem  yang  dikenal  dengan  istilah hanifiyah  al- samhah: toleran yang tegak lurus. Dengan tanpa merendahkan agama lain, ajaran hukum Islam mampu diterima dengan baik dan masif di Nusantara.
Ketiga ,  paradigma  ijtihad  liberal  adalah  paradigma  ijtihad yang  menempatkan  dan  menjalankan  hukum  agama  secara  liberal sehingga  agama cenderung  ditarik  untuk  mengakomodasi  dinamika keadaan  saja  kurang  memperhatikan  ajaran-ajaran  hukum  Islam. Paradigma  ijtihad  ini  mendapatkan  resistensi  dari  banyak  kalangan umat Islam karena dinilai longgar.
Dengan  demikian,  paradigma  ijtihad  tekstual  berkarakter tidak kompromis; paradigma ijtihad moderat berkarakter kompromis tetapi  pada  batas-batas  yang  tidak  melanggar  prinsip  dan  norma ajaran  hukum  Islam;  dan  paradigma  ijtihad  liberal  yang  bercorak liberal  tanpa  batas  normatif.  Oleh  sebab  itu,  yang  perlu  didorong adalah  membangun  paradigma  ijtihad  moderat  dalam  membangun wacana  moderasi  hukum  Islam.  Dengan  demikian,  prinsip  berpikir hanifiyah  al-samhah harus  menjadi  pedoman,  sehingga  kita  dapat beragama  dengan  cara  yang  sehat,  seimbang,  dan  akomodatif- selektif. 19

## Wacana Moderasi Hukum Islam Ahmad Hasyim Muzadi
Akar  pemikiran  wacana  moderasi  hukum  Islam  Ahmad Hasyim  Muzadi  pada  dasarnya  berdasarkan  pada  konsep  Islam rahmatan lil ‘alamin sebagaiamana pandangan Q.S al-Anbiya’ (21): 107 yang  di  kalangan  ulama  ditafsirkan  berikut: Pertama ,  Ahmad Mushthafa  al-Marâghî  berpendapat  bahwa  Allah  tidak  mengutus Muhammad dengan al-Qur’an ini dan yang serupa dengan itu berupa syari’at  dan  hukum  yang  menjadi  pedoman  kehidupan  bahagia  di dunia  dan  akhirat,  kecuali  untuk  memberikan  rahmat  dan  petunjuk bagi  kehidupan  umat  manusia. Kedua, M.  Quraish  Shihab berpendapat bahwa eksistensi Nabi Muhammad saw adalah rahmat, bukan hanya membawa ajaran hukum, tetapi sosok dan kepribadian
19 “KH A Hasyim Muzadi, “Tiga Pola Pemikiran Islam di Indonesia”, http://jakartanews.co/kh-hasyim-muzadi-tiga-pola-pemikiran-islam-di-indonesia/ (diakses tanggal 1 Agustus 2016)

## Moh. Dahlan
Nabi Muhammad saw adalah rahmat. Kepribadian Nabi Muhammad menjadi  rahmat  bagi  orang  yang  meneladani,  memahami,  dan menghayatinya dalam kehidupannya. 20
Meneladani keberhasilan Nabi Muhammad harus berdasarkan pada  beberapa  prinsip-prinsip  berikut: Pertama ,  unsur  rasionalitas karena  keberhasilan  Nabi  tidak  hanya  karena  unsur  kerasulan  dan kedekatan  dengan Allah saja, tetapi karena usaha dan kerja kerasnya yang  dilakukan  sesuai  sunnatullah. Kedua ,  unsur  kecerdasan  Nabi Saw  dalam  menjalankan  kegiatan  dakwah  unutuk  menganalisa  dan mengambil  kesimpulan  atau  keputusan  yang  tepat  dan  akurat  yang terkadang tidak bisa dicapai oleh kebanyakan otak yang lain. Ketiga , unsur  keseimbangan  antara  hati  (heart)  berupa  spiritualitas  dan moral;  akal  pikiran-wawasan  intelektual  (head),  dan  unsur kemampuan  teknis  (hand). Keempat ,  unsur  komprehensif,  bahwa ajaran  hukum  Islam  yang  dibawa  oleh  Nabi  Muhammad  SAW menyentuh  semua  esgi  kehidupan  sebagaimana  yang  dirumuskan oleh  al-Syâthibî  dengan  istilah maqâshid  al-syar’iyah (tujuan syari’ah/hukum  Islam)  yang  meliputi  pemeliharaan  jiwa  ( hifdz  al- nafs ),  pemeliharaan  agama  ( hifdz  al-din ),  pemeliharaan  akal  ( hifdz  al- ‘aql ),  pemeliharaan  harta  benda  ( hifdz  al-maal ),  dan  pemeliharaan keturunan ( hifdz al-nasl ). 21
Dalam konteks ini, Ahmad Hasyim Muzadi merumuskan hal yang  sama  bahwa  hukum  Islam  harus  mampu  memberikan  ruang dan  kesempatan  untuk  menciptakan  kemaslahatan  hidup  manusia sehingga  kedamaian  dan  kasih  sayang  bagi  manusia  maupun  alam dapat terwujud dengan baik dan maksimal. 22
20 Abuddin  Nata, Islam  Rahmatan  lil  Alamin  Sebagai  Model  Pendidikan  Islam  Memasuki  Asean Community, Makalah  disampaikan  pada acara Kuliah  Tamu  Jurusan  Pendidikan  Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Senin, 7 Maret 2016 di  Aula  Lt.  5  Gedung  Rektorat  (Ir.  Soekarno),  (Malang:  7  Maret 2016),  hlm.  3:  http://fitk.uin- malang.ac.id/sites/default/files/materi/Materi%20Kuliah%20Tamu%20PAI%202016_.pdf, (diakses tanggal 12 November 2016) 21 Abuddin  Nata, Islam  Rahmatan  lil  Alamin  Sebagai  Model  Pendidikan  Islam  Memasuki  Asean Community, Makalah  disampaikan  pada acara Kuliah  Tamu  Jurusan  Pendidikan  Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Senin, 7 Maret 2016 di  Aula  Lt.  5  Gedung  Rektorat  (Ir.  Soekarno),  (Malang:  7  Maret 2016),  hlm.  3:  http://fitk.uin- malang.ac.id/sites/default/files/materi/Materi%20Kuliah%20Tamu%20PAI%202016_.pdf, (diakses tanggal 12 November 2016) 22 Ahmad  Hasyim  Muzadi, Islam Rahmatan  Lil'alamin  Menuju  Keadilan  dan  Perdamaian  Dunia: Perspektif  Nahdlatul  Ulama ,  Pidato  Pengukuhan  Doktor  Honoris Causa  dalam Peradaban  Islam disampaikan  di  Hadapan  Rapat  Terbuka  Senat  IAIN  Sunan  Ampel  (Surabaya:  2  Desember
Selanjutnya,  secara  historis,  Ahmad  Hasyim  Muzadi, menyatakan  bahwa  pada  awalnya  sebagian  besar  umat  Islam  di Indonesia menganut ideologi Islam moderat yang disebut ahlu sunnah wal jamaah atau akrab dengan akronim aswaja yang terkonsolidasi ke dalam  sistem  negara  yang  berdasarkan  Pancasila  dan  UUD  1945, tetapi  akhir-akhir  ini  mengalami  pergeseran  dan  pengaruh  dari ideologi  Islam  trans-nasional  yang  banyak  melakukan  sejumlah tindakan  yang  tidak  sesuai  dengan  nilai-nilai  kebangsaan  dan  ke- Indonesia-an. 23
Ideologi  Islam  trans-nasional  itu  memiliki  pengaruh  yang penting  di  Indonesia  seperti  al-Qaeda  yang  memiliki  pengaruh terhadap  aksi  peledakan  bom  di  sejumlah  tempat  di  Indonesia,  dan juga Ikhwanul Muslimin di Mesir yang juga mempengaruhi gerakan Usro  sebagai  bagian  dari  strategi  baru  dalam  melakukan  rekrutmen anggota baru karena gerakan DI/NII sudah kehilangan pengaruhnya, yang  kemudian  mendapatkan  respons  pengikut  tidak  hanya  dari DI/NII, tetapi juga dari kalangan masyarakat perguruan tinggi. Tidak mengherankan  jika  gerakan  usro  yang  dimotori  Abdullah  Sungkar 24 itu tumbuh subur di sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta. 25
Dalam  menjawab  masalah  gerakan  Islam  garis  keras  itu, wacana moderasi hukum Islam harus ditumbuhkembangkan dengan masif  untuk  melawan  paham  dan  wacana  keilmuan  hukum  mereka yang  radikal  dan  keras  itu.  Hal  ini  penting  karena  hukum  Islam sebagai  pedoman  hidup  umat  Islam  memiliki  karakter  akomodatif
2006): https://rachmatfatahillah.blogspot.co.id/2012/04/islam-rahmatan-lilalamin-dr-k-h- hasyim.html, (diakses tanggal 12 November 2016)
23 Ruslani  Burhani  (ed), “ Hasyim  Muzadi:  Radikalisme  bukan  Berasal  dari  Indonesia”, http://www.antaranews.com/berita/571117/hasyim-muzadi-radikalisme-bukan-berasal-dari- indonesia?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news,  (  diakses tanggal 1 Agustus 2016) 24 Abdullah Sungkar adalah kawan akrab Abu bakar Ba’asyir yang dilahirkan di Klaten tahun 1937.  Ia  pernah  aktif  di  kepanduan  al-Irsyad  dab  GPII  tahun  1954.  Keduanya  sudah  pernah dibaiat  masuk  dalam  gerakan  NII  tahun  1976.  Setelah  dibaiat  keduanya  mendapat  mandat untuk  mengembangkan  gerakan  Darul  Islam  di  Surakarta  dengan  label  baru.  Nama  ini sesungguhnya  hanya  bungkusnya  saja,  yang  sebenarnya  adalah  Gubernur  Militer  NII  Jawa Tengah. Keduanya juga pernah mengembangkan Jamaah Islamiyah di Solo yang menjadi cikal bakal  dari  gerakan  usro.  Bergabungnya  kedua  tokoh  ke  dalam  NII  kemudian  menyebabkan perubahan  haluan  ideologi  yang  awalnya  bermadzhab  Syafii,  mirip  NU,  menjadi  wahabisme. As’ad  Said  Ali, al-Qaeda:  Tinjauan  Sosial-Politik  Ideologi  dan  Sepak  Terjangnya ,  (Jakarta:  LP3ES, 2014), 138-139 dan 142.
25 As’ad Said Ali, al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik Ideologi dan Sepak Terjangnya , (Jakarta: LP3ES,
2014), 142-143.

## Moh. Dahlan
dan  inklusif  terhadap  dinamika  nilai-nilai  hidup  kemanusiaan  dan kearifan  lokal  yang  mana  hal  itu  menjadi  tujuan  utama  dari  adanya legislasi  hukum  Islam  untuk  membangun  kemaslahatan  hidup manusia. 26 Sikap  akomodatif  hukum  Isam  terhadap  nilai-nilai kemanusiaan  dan  kearifan  lokal  tercermin  dari  salah  satu  prinsip pembangunan  hukum  yang  dirumuskan  Abdul  Wahab  Khallaf,  di antaranya  bahwa  pembangunan  hukum  Islam  harus  berdasarkan kemaslahatan  hakiki  ( al-mashlahah  al-haqîqiyah )  bukan  berdasarkan kemaslahatan  imajenatif  ( al-mashlahah-al-wahmiyah ),  pembangunan hukum  berdasarkan  kemaslahatan  umum  bukan  hanya kepentingan personal/kelompok tertentu, dan pembangunan hukum Islam harus berdasarkan  realitas  aktual,  tidak  bisa  digeneralisasi  karena  setiap zaman  dan  tempat  memiliki  nilai-nilai  kemaslahatan  yang  bisa  jadi tidak dijumpai di luar itu. 27
Dalam konteks ini, wacana moderasi hukum Islam itulah yang cocok  dan  tepat  untuk diterapkan  di  Indonesia  sebagai  negara  yang majemuk  dalam  berbagai  bidang  termasuk  dalam  hal  keyakinan keagamaan.  Sejarah  telah  menunjukkan  bahwa  sejumlah  konflik  di Indonesia terindikasi bernuansa keagamaan. Demikian juga tindakan kekerasan  dan  aksi  pengeboman  di  sejumlah  tempat  di  Indonesia terkait  dengan  adanya  paham  (hukum)  Islam  yang  tekstual  dan ekslusif.  Faktornya  adalah  tekstual  dan  eksklusifitas  agama  yang memang  rentan  benturan.  Hal  ini  yang  harus  menjadi  perhatian semua  pemangku  otoritas  agama  di  Indonesia  agar  membangun kesadaran  keberagamaan  dan  hukum  yang  inklusif-akomodatif sehingga terhindar dari potensi konflik agama.
Substansi  semua  ajaran  agama  pada  dasarnya  memiliki kesamaan  prinsip,  yakni  untuk  mewujudkan  kebaikan,  kedamaian dan kemaslahatan hidup manusia. Oleh sebab itu, jika terjadi konflik yang bermotif agama, maka hal itu pada dasarnya bukan berasal dari ajaran  agama  yang  murni,  tetapi  faktor  kepentingan  lain  yang menyeret  agama  ke  dalam  pusaran  konflik  atau  bisa  jadi  wacana
26 Ahmad  Baidowi  dkk.  (eds.), Rekonstruksi  Metodologi  Ilmu-ilmu  Keislaman ,  (Yogyakarta:  Suka Press, 2003), 5. 27 Menurut  Abdul  Wahhab  Khallaf,  tidak  boleh  ada  generalisasi  alias  harus  memperhatikan kearifal  lokal  dan  dinamika  zaman  karena  “pembangunan  hukum  terkadang  memberikan manfaat pada suatu waktu tetapi pada yang lain justru membawa madlarat, demikian juga di suatu  tempat  membawa  maslahah  tetapi  di  tempat  lain  malah  membawa  madlarat”.  Abdul Wahhab Khallaf, Ilm Ushûl al-Fiqh , (Kuwait: Dar al-Qalam, t.th), 84-86.
keagamaan  hasil  ijtihad  kaum  radikal  itulah  yang  dijadikan  dogma sehingga  terjadi  sakralisasi  terhadap  wacana  keagamaan  itu. 28 M Amin Abdullah mensinyalir bahwa gerakan radikal keagamaan Islam di  Indonesia  memiliki  kecenderungan  untuk  menggunakan  agama sebagai  tameng  kepentingannya.  Mereka  mengamalkan  aspek  legal formal  agama  dengan  kepentingan  bias  pribadi  dan  golongan  serta tidak secara utuh memahami nash-nash hukum agama.
Gerakan radikal keagamaan biasa ditampilkan oleh kelompok muslim  puritan  yang  militan,  jihadis,  ekstremis,  fundamentalis, radikal.  Puritanisme  di  dunia  Islam  memiliki  sejarah  yang  cukup panjang. Wahabisme dan salafisme merupakan gerakan sayap kanan Islam  yang  mempunyai  andil  besar  menciptakan  gerakan  militan Islam  di  muka  bumi  ini.  Dalam  bentuknya  yang  lebih  populer, banyak  orang  mengenal  gerakan  Ikhwanul  Muslimin  di  Mesir  dari Hasan  al-Banna  yang  juga  memberikan  pengaruh  di  Indonesia  dan juga  al-Qaeda  yang  memberikan  pengaruh  terhadap  aksi pengeboman  di  sejumlah  tempat  di  Indoensia. 29 Tetapi  pada dasarnya,  setiap  gerakan  keagamaan  apapun  namanya  mempunyai tujuan  mulia  yakni  menyebarkan  pesan-pesan  agama  Allah  dan risalah Rasulullah Muhammad kepada umat manusia.
Prinsip kembali ke al-Qur’an dan Hadits tentu bisa dipahami sebagai  pemurnian  atau  purifikasi  praktek  keagamaan,  tetapi  al- Qur’an  dan  Hadits  telah  dibentuk  oleh  mereka  –seperti  al-Qaeda 30 - menjadi  alat  legitimasi  yang  memungkinkan  bagi  seseorang  atau sekelompok  orang  untuk  melakukan  tindakan  anarkis  berdasarkan semangat jihad versi mereka. 31
Ajaran  hukum  Islam  yang  ramah,  toleran  dan  damai  telah tertutup  dengan nash-nash yang  keras  secara  tekstual  karena  tidak
28 A.  Mukti  Ali,  “Ilmu  Perbandingan  Agama  di  Indonesia”,  dalam  Zaini  Muhtarom dkk.,(redaksi), Ilmu  Perbandingan  Agama  di  Indonesia, (Jakarta:  INIS,  1990):  A  Mukti  Ali, Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia , (Mizan, Bandung, 1998).
29 As’ad Said Ali, al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik Ideologi dan Sepak Terjangnya , (Jakarta: LP3ES, 2014), 142-143 dan 259.
30 As’ad Said Ali, al-Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik Ideologi dan Sepak Terjangnya , (Jakarta: LP3ES,
2014), 254-259.
31 M  Amin  Abdullah, Pembaharuan  Pemikiran  Islam  dan  Perlunya  Pendasaran Aqidah, Makalah disampaikan  dalam  Seminar  Internasional  kerjasama  Universitas  Muhammadiyah  Prof.  Dr. HAMKA dengan Kerajaan Negeri Perlis Malaysia, Hotel Aryaduta,  (Jakarta: 19 Februari 2007): http://aminabd.wordpress.com/2010/04/30/pembaharuan-pemikiran-islam-dan-perlunya- pendasaran-aqidah/, (diakses tanggal 12 November 2016)

## Moh. Dahlan
dipahami  secara  utuh,  walaupun  jika  dipahami  secara  mendalam pada  dasarnya  tidak  demikian  keadaannya.  Jika  hukum  Islam ditegakkan  dalam  kerangka  legal  formal  ( fiqh  norm )  sekaligus substansinya ( etic norm ), tentu saja akan membawa kemaslahatan bagi umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Oleh sebab itu, Ahmad Hasyim Muzadi menyatakan bahwa hukum Islam sebagai prinsip dan pedoman hidup umat Islam harus terinternalisasi sebagai  perilaku,  bukan  hanya  sekadar  menjadi  wacana  keilmuan semata.  Oleh  sebab  itu,  ia  menjelaskan  bahwa  wacana  moderasi hukum  Islam  harus  mampu  mewujudkan  kemaslahatan  hidup manusia dan memberikan ruang kebaikan melalui cara-cara persuasi dan bukan represi. 32
Gagasan  moderasi  hukum  Islam  Ahmad  Hasyim  Muzadi tersebut pada dasarnya berdasarkan pada gagasan Islam Rahmatan lil Alamin . Adapun ajaran Islam Rahmatan lil Alamin memiliki basis yang kuat  dalam  norma-norma  hukum  Islam  sebagaimana  tertera  dalam sejumlah ayat-ayat al-Qur’an yang meliputi: damai (Q.S. al-Anfâl [8]: 61 dan Q.S. al-Hujur ȃ t [49]: 9), menyerah (Q.S al-Nisâ [4]: 125 dan Q.S Ali  Imrân  [3]:  83), penyerahan  diri  secara  totalitas  kepada-Nya (Q.S  al- Baqarah  [2]:  208  dan  Q.S  al-Shaffât  [37]:  26), bersih  dan  suci (Q.S.  al- Syu’arâ’  [26]:  89;  Q.S.  al-Maidah  [5]:  6  dan  Q.S.  al-Shaffât  [37]:  84), selamat dan sejahtera (Q.S. Maryam [19]: 47). 33
Dalam  hal  yang  sama,  Alwi  Shihab  juga  menyatakan  bahwa wacana  moderasi  hukum  Islam  adalah  wacana  yang  relevan  untuk diterapkan  di  Indonesia  karena  memiliki  prinsip  berpikir  selalu berusaha  menafsirkan nash-nash hukum  Islam  secara  utuh  untuk menjawab  perkembangan  aktual  di  masyarakat,  bukan cara  berpikir konservatif  yang  enggan  mengakomodir  perkembangan  zaman  dan pemikiran fundamentalis yang enggan menafsirkan nash-nash hukum Islam  dengan  menggali  substansi  dan  tujuan  hukum  Islam.  Wacana hukum  Islam  yang  paling  tepat  diterapkan  di  Indonesia  adalah
32 “KH. Hasyim Muzadi: Islam Beri Kebaikan untuk Umat Manusia” http://walisongoonline.com/hasyim-muzadi-islam-beri-kebaikan-untuk-umat-manusia/,
(diakses tanggal 18 Juni 2016)
33 Muhammad  Makmun  Rasyid,  “Islam Rahmatan  lil  Alamin Perspektif  KH.  Hasyim  Muzadi”, Jurnal Epistemé , Volume 11, No 1 (Juni 2016), 101-102.
wacana  moderasi  yang  berusaha  mendialektikakan  antara nash-nash dengan realitas. 34
Wacana  moderasi  hukum  yang  dimaksud,  menurut  Ahmad Hasyim  Muzadi,  menyangkut  bagaimana  tata  hubungan  yang seimbang  antara  hukum  Islam  dengan  negara,  yakni  bagaimana hukum Islam dilindungi Negara, dan negara terinspirasi oleh hukum hukum  Islam  dengan  tetap  dalam  bingkai  nasionalisme,  pluralitas dan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI),  disamping kunjungan  lintas  agama.  Dalam  tataran  internasional,  wacana moderasi  hukum  Islam  yang  bersumber  dari  akar  Islam rahmatal  lil alamin dibangun  untuk  mengkampanyekan  kedamaian,  kerukunan dan keberadaban ke dunia internasional sehingga diharapkan terjadi dialog  untuk  menyelesaikan  kesenjangan  antara  Barat  dan  Timur antara  lain  dengan  menggelar International  Conference  of  Islamic Scholars (ICIS)  serta  melakukan  kunjungan-kunjungan  ke  berbagai negara-negara  di  Barat  seperti  Amerika  Serikat,  Sekretariat  WCRP, Thailand Selatan, Syiria, Iran, Vatikan, Uni Eropa, Australia, Inggris, Jerman, Palestina dan Israel. 35
Adapun  wacana  moderasi  hukum  Islam  yang  hendak dibangun  dan  diterapkan  Ahmad  Hasyim  Muzadi  dapat  dijelaskan dalam  berbagai  bidang,  yakni: Pertama ,  moderasi  dalam  sistem kehidupan  duniawi  yang  berarti  bahwa  ada  keseimbangan  dalam menjaga  dan  memelihara  antara  hak-hak  asasi  manusia  dan lingkungan  karena  kedua-duanya  memiliki  nilai  penting  dalam menjaga  kelestarian  dan  kemaslahatan  hidup  yang  berkelanjutan. Kemaslahatan  hidup  saat  ini  tidak  hanya  bagi  Muslim  tetapi  juga non-Muslim. Kedua ,  moderasi  dalam  sistem  ekonomi,  umat  manusia akan  mencapai  kesuksesan  dan  keberhasilan  sebagaimana  pernah dilakukan  Nabi  Muhammad  dalam  berbagai  perjuangannya  karena berkat kerja ikhlas dan kerasnya, sehingga sunnatullah berlaku dalam kehidupan umat manusia saat ini. Demikian juga ada keseimbangan dalam distribusi kekayaan sehingga disyariatkan misalnya zakat dan infaq. Ketiga ,  moderasi  dalam  tata  kehidupan  sosial  kemasyarakatan
34 Alwi Shihab, Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama , (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 178-179:  James  Norman  Dalrymple  Anderson, Hukum  Islam  di  Dunia  Modern ,  Terj.  Machnun Husein, (Surabaya: CV. Amrpress, 1991), 90-91.
35 Saiful  Anam,  “Konsep  Ummah  Rahmatan  Lil  'Alamin  :  Studi  Atas  Pemikiran  Hasyim Muzadi”, Tesis Magister, ( Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 113-114.

## Moh. Dahlan
yang  memberikan  ketentuan-ketentuan  dasar  atau  pilar-pilarnya saja,  sedangkan  penerapannya  secara  detail  dan  konprehensif tergantung  pada  kesepakatan  dan  pemahaman  masing-masing komunitas berdasarkan keberagaman lokalitas nilai dan sejarah yang dimilikinya. Keempat ,  moderasi  dalam  akidah  yang  berarti  bahwa umat  Islam  tidak  boleh  memaksakan  akidahnya  kepada  agama  lain tetapi  harus  menghormati  dan  menghargai  kelompok  agama  lain. Eksistensi  pluralitas  diakui  sebagai sunnatullah sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Rum (30): 22, Q.S al-Hujurat (49): 10 dan 13, yang  memiliki  benang  merah  yang  bisa  ditarik  dari  perintah  ini adalah  untuk  mewujudkan perdamaian  dan  semua  orang  harus merasa  bersaudara  senasib.  Kelima,  moderasi  dalam  bidang  hukum yang berarti bahwa pemberlakuan hukum tidak hanya berpijak pada formalitasnya saja, tetapi juga sekaligus substansinya. 36
Dalam  tataran  empiris,  Ahmad  Hasyim  Muzadi  menjelaskan bahwa Nabi saw telah memberikan suri tauladan dalam hidup yang damai  dan  toleran  dalam  lingkungan  yang  majemuk.  Ketika di Madinah,  ia  mendeklarasikan  Piagam Madinah  yang  berisi  jaminan hidup  bersama  yang  damai  dengan  umat  agama lain. Gereja  atau sinagog  dapat  menyelenggarakan  peribadatan  dengan  baik  dan aman.  Inilah  tujuan  utama  dari  hukum  Islam  adalah  untuk memberikan kemaslahatan yang hakiki bagi umat manusia. 37 dengan demikian,  wacana  moderasi  hukum  Islam  itu hendak  menempatkan substansi  hukum  Islam  sebagai  tujuan  dari  pembangunan  dan pemberlakuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia yang dalam hal ini di Indonesia pada khususnya dan di  seluruh  dunia  pada  umumnya,  sehingga  wacana  hukum  Islam
36 Ahmad  Hasyim  Muzadi, Islam Rahmatan  Lil'alamin  Menuju  Keadilan  dan  Perdamaian  Dunia: Perspektif  Nahdlatul  Ulama ,  Pidato  Pengukuhan  Doktor  Honoris Causa  dalam Peradaban  Islam disampaikan  di  Hadapan  Rapat  Terbuka  Senat  IAIN  Sunan  Ampel,  (Surabaya:  2  Desember 2006): https://rachmatfatahillah.blogspot.co.id/2012/04/islam-rahmatan-lilalamin-dr-k-h- hasyim.html, (diakses tanggal 12 November 2016)
37 Ahmad  Hasyim  Muzadi, Islam Rahmatan  Lil'alamin  Menuju  Keadilan  dan  Perdamaian  Dunia: Perspektif  Nahdlatul  Ulama ,  Pidato  Pengukuhan  Doktor  Honoris Causa  dalam Peradaban  Islam disampaikan  di  Hadapan  Rapat  Terbuka  Senat  IAIN  Sunan  Ampel  (Surabaya:  2  Desember 2006): https://rachmatfatahillah.blogspot.co.id/2012/04/islam-rahmatan-lilalamin-dr-k-h- hasyim.html, (diakses tanggal 12 November 2016)
tidak  boleh  berpihak  kepada  kepentingan  tertentu  yang  dapat menjauhkan dari substansi dan tujuan hukum Islam itu sendiri. 38

## Penutup
Berdasarkan uraian tersebut, kajian ini yang merumuskan dua masalah,  yakni  bagaimana  paradigma  ijtihad  moderat  Hasyim Muzadi  dalam  membangun  wacana  moderasi  hukum  Islam? bagaimana  moderasi  hukum  Islam  dibangun  oleh  Ahmad  Hasyim Muzadi?, maka dapat disimpulkan bahwa paradigma ijtihad moderat Ahmad Hasyim Muzadi berdasarkan prinsip ajaran Islam rahmatal lil ‘alamin menjadi  landasan  yang  paling  kokoh  dan  qath’i  dalam pembangunan  wacana  moderasi  hukum  Islam,  sedangkan  wacana moderasi  hukum  Islam  telah  memberikan  sumbangan  yang  konkrit dalam  menepis  asumsi  yang  salah  tentang  Islam  atau  hukum  Islam baik  di  level  nasional  maupun  internasional  dan  sekaligus memberikan  arah  penyeimbangan  dan  pembangunan  kemaslahatan hidup  umat  manusia  dalam  segala  segi  kehidupannya    baik  baik dalam bidang ekonomi akan terjadi pemerataan, dalam bidang sosial akan terjadi hubungan kemasyarakatan yang harmonis, dalam bidang hukum akan terjadi keseimbangan antara penerapan aturan legal dan substansinya,  dan  dalam  bidang  agama  akan  terjadi  sikap  inklusif terhadap kehadiran agama lain.

## Daftar Pustaka
Abdullah,  M  Amin, Pembaharuan  Pemikiran  Islam  dan  Perlunya Pendasaran Aqidah ,  Makalah  disampaikan  dalam  Seminar
Internasional  kerjasama  Universitas  Muhammadiyah  Prof.
Dr. HAMKA dengan Kerajaan Negeri Perlis Malaysia, Hotel Aryaduta, (Jakarta: 19 Februari 2007). Abdullah,  M.  Amin, Studi  Agama;  Normativitas  dan  Historisitas . Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
38 A  Hasyim  Muzadi, Nahdlatul  Ulama:  Di  tengah  Agenda  Persoalan  Bangsa, (Jakarta:  PT  Logos Pencari  Ilmu,  1999):  Saiful  Anam,  “Konsep  Ummah  Rahmatan  Lil  'Alamin  :  Studi  Atas Pemikiran  Hasyim  Muzadi”  (Tesis  Magister:  UIN  Sunan  Ampel  Surabaya,  2016),  hlm.  40-45: http://www.beritasatu.com/nasional/322254-hasyim-muzadi-masyarakat-dunia-kehilangan- rasa-spiritualisme.html., (diakses tanggal 12 November 2016).

## Moh. Dahlan
Abraham, M. Francis, Modernisasi di Dunia Ketiga: Suatu Teori Umum Pembangunan ,  terj.  M.  Rusli  Karim.  Yogyakarta:  Tiara
Wacana, 1991. Ali, A Mukti, Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia. Bandung: Mizan, 1998.
-----------------, “Ilmu Perbandingan Agama di Indonesia”, dalam Zaini
Muhtarom  dkk.,(redaksi). Ilmu  Perbandingan  Agama  di Indonesia. Jakarta: INIS, 1990.
Ali,  As’ad  Said, al-Qaeda:  Tinjauan  Sosial-Politik  Ideologi  dan  Sepak
Terjangnya . Jakarta: LP3ES, 2014.
al-Syawwâf, Muhâmî Munîr Muhammad Thâhir. Tahâfut al-Qirâ’ah al-
Mu‘âshirah. Cyprus:  Al-Syawwâf  li  al-Nasyr  wa  al-Dirâsât, 1993.
Anam,  Saiful,  “Konsep  Ummah  Rahmatan  Lil  'Alamin  :  Studi  Atas Pemikiran  Hasyim  Muzadi”,  Tesis  Magister:  UIN  Sunan Ampel Surabaya, 2016.
Anderson, James Norman Dalrymple, Hukum Islam di Dunia Modern , Terj. Machnun Husein. Surabaya: CV. Amrpress, 1991.
Bagindo Armaidi Tanjung (Kontributor), Dulu NU Mengislamkan, Kini NU Dikafirkan , http://www.nu.or.id/post/read/35828/dulu-nu- mengislamkan-kini-nu-dikafirkan,  (diakses  tanggal  12
November 2016)
Baidowi,  Ahmad,  dkk,  (eds.), Rekonstruksi  Metodologi  Ilmu-ilmu Keislaman . Yogyakarta: Suka Press, 2003.
Barton,  Greg, Gagasan  Islam  Liberal  di  Indonesia;  Pemikiran  Neo-
Modernisme  Nurcholish  Madjid,  Djohan  Efendi,  Ahmad  Wahib, dan  Abdurrahman  Wahid ,  terj.  Nanang  Tahqiq.  Jakarta:
Pramadina, Pustaka Antara, dan The Ford Foundation, 1999. Burhani,  Ruslani,  (ed), “ Hasyim  Muzadi:  radikalisme  bukan  berasal dari Indonesia ”, http://www.antaranews.com/berita/571117/hasyim- muzadi-radikalisme-bukan-berasal-dari-
indonesia?utm_source=related_news&utm_medium=related &utm_campaign=news, (diakses tanggal 1 Agustus 2016) Djamil, Fathurahman, Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Logos, 1997.
Dahlan,  Moh,  “Gagasan  Islam  Kontemporer  M  Amin  Abdullah” . Jurnal Academia Lemlit IAI Nurul Jadid , Vol. 02 tahun 2007.
Hasan,  Ahmad, The  Early  Developmment  of  Islamic  Jurisprudence. Islamabad: Islamic Research Institute, 1970. Hasyim Jajaki Kerjasama Deradikalisasi dengan Australia , http://www.nu.or.id/post/read/56314/hasyim-jajaki- kerjasama-deradikalisasi-dengan-australia, (diakses 12 November 2016). “KH  A  Hasyim  Muzadi:  Tiga  Pola  Pemikiran  Islam  di  Indonesia”, http://jakartanews.co/kh-hasyim-muzadi-tiga-pola- pemikiran-islam-di-indonesia/,  (diakses  tanggal  1  Agustus
2016)
“ KH.  Hasyim  Muzadi:  Islam  Beri  Kebaikan  untuk  Umat  Manusia ”, http://walisongoonline.com/hasyim-muzadi-islam-beri- kebaikan-untuk-umat-manusia/,  (diakses  tanggal  18  Juni 2016) http://aminabd.wordpress.com/2010/04/30/pembaharuan-
pemikiran-islam-dan-perlunya-pendasaran-aqidah,  (diakses
12 November 2016) http://fitk.uin- malang.ac.id/sites/default/files/materi/Materi%20Kuliah% 20Tamu%20PAI%202016_.pdf, (diakses tanggal 12 November 2016). https://id.wikipedia.org/wiki/Hasyim_Muzadi,  (diakses  tanggal  01 Agustus 2016) https://rachmatfatahillah.blogspot.co.id/2012/04/islam-rahmatan- lilalamin-dr-k-h-hasyim.html, (diakses tanggal 12 November
2016).
Imâm,  Muhammad  Kamâl  al-Dîn, Ushûl  al-Fikih  al-Islâmî.
Iskandariyah: Dâr al-Mathbû‘ al-Jâmi‘iyyah, t.th.
Khallaf, Abdul Wahhab, Ilm Ushûl al-Fiq. Kuwait: Dar al-Qalam, t.th. Mahfudh,  KH  MA  Sahal,  “ Islam  dan  Sistem  Perekonomiannya”, http://www.nu.or.id/post/read/62601/islam-dan-sistem- perekonomiannya, (diakses tanggal 20 Juni 2016)
Mahfudh, MA Sahal, Nuansa Fiqih Sosial . Yogyakarta: LKiS, 2004.
Munitz,  Milton  K, Contemporary  Analytic  Philosophy. New  York:
Macmillan Publishing, 1981.
Muzadi,  A  Hasyim, Mengembangkan  NU  Melalui  Penyembuhan  Luka Bangsa. Jakarta: PBNU, 2002.
Moh. Dahlan
334
------------------------, Nahdlatul Ulama: Di tengah Agenda Persoalan Bangsa. Jakarta: PT Logos Pencari Ilmu, 1999. ------------------------, Islam Rahmatan  Lil'alamin  Menuju  Keadilan  dan Perdamaian  Dunia:  Perspektif  Nahdlatul  Ulama ,  Pidato Pengukuhan Doktor Honoris  Causa  dalam Peradaban Islam disampaikan  di  Hadapan  Rapat  Terbuka  Senat  IAIN  Sunan Ampel (Surabaya: 2 Desember 2006).
Nata,  Abuddin, Islam  Rahmatan  lil  Alamin  Sebagai  Model  Pendidikan Islam  Memasuki A sean  Community, Makalah  disampaikan pada acara “Kuliah Tamu” Jurusan Pendidikan Agama Islam
Fakultas  Ilmu  Tarbiyah  dan  Keguruan  UIN  Maulana  Malik Ibrahim  Malang  Senin,  7  Maret  2016  di  Aula  Lt.  5  Gedung
Rektorat (Ir. Soekarno), (Malang: 7 Maret 2016). Rasyid, Muhammad Makmun, “Islam Rahmatan lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi”. Jurnal Epistemé. Volume 11, No. 1 (Juni 2016).
Shihab,  Alwi, Islam  Inklusif:  Menuju  Sikap  Terbuka  dalam  Beragama . Bandung: Mizan, 1999. Suryanto (ed.), “ Terorisme Sama Dengan Deislamisasi”, http://www.antaranews.com/berita/569356/terorisme- sama-dengan- deislamisasi?utm_source=related_news&utm_medium=relat ed&utm_campaign=news, (diakses tanggal 1 Agustus 2016) Syahid,  Achmad,  “Peta  Kerukunan  Umat  Beragama  Propinsi Bengkulu”  (Seri  II),  dalam Riuh  Di  Beranda  Satu,  Peta Kerukunan  Umaat  Beragama  di  Indonesia. Jakarta:  Depag  RI, 2003.
Thufail,  Fadjar  I,  ”Ketika  “Perdamaian”  Terwujud  di  Bukit  Kasih:
Pencegahan  Konflik,  Lembaga  Gereja,  dan  Politik  Adat  di Minahasa”,  Martinus  Ramstedi  dan  Fadjar  I  Thufail  (eds).
Kegalauan Identitas: Agama, Etnisitas, dan Kewarganegaraan pada Masa Pasca-Orde Baru . Jakarta: Gramedia, 2011.