PROSES PEMBATALAN HAK ATAS TANAH KARENA CACAT ADMINISTRASI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG HAK PENGELOLAAN, HAK ATAS TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN, DAN PENDAFTARAN TANAH DALAM HAL ADANYA

## TUMPANG TINDIH HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN BULELENG
Oleh:
Putu Rama Ari Pratama 1 , I Gede Surata 2 , I Nyoman Surata 3
(rama.aripratama@gmail.com) (gede.surata@unipas.ac.id) nyoman.surata@ac.id)
Abstrak :  Sertifikat  yang  cacat  administrasi  dapat  timbul  karena  adanya  kesalahan data  yang  diberikan  oleh  pemohon  ketika  pembuatan  sertipikat  berlangsung,  atau dapat    terjadi  karena  kesalahan  obyek  dan  subyek.  Penelitian  ini  meneliti  proses, kendala-kendala dan upaya penyelesaiannya dalam pembatalan hak atas tanah karena cacat  administrasi  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  18 Tahun  2021  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan Pendaftaran  Tanah  dalam  hal  adanya  tumpang  tindih  hak  atas  tanah  di  Kabupaten Buleleng.
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data bersumber  dari  kepustakaan  dan  lapangan,  berupa  data  sekunder  dan  primer. Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  wawancara.  Data  yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.
Proses  pembatalan  hak  atas  tanah  karena  cacat  administrasi  berdasarkan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dalam hal adanya tumpang tindih  hak  atas  tanah  di  Kabupaten  Buleleng  dapat  dilaksanakan  dengan  tahapan- tahapan secara berurutan, sebagai berikut: pengkajian Kasus; Gelar awal; Penelitian; ekspos  hasil  Penelitian;  Rapat  Koordinasi;  Gelar  akhir;  dan  Penyelesaian  Kasus. Kendala-kendala yang dihadapi: sertipikat yang yang hendak dibatalkan karena cacat administrasi,  pada  umumnya  telah  lama  diterbitkan,  terbakarnya  data  pertanahan tahun  1999.  Upaya  yang  dilakukan:  melakukan  penelitian  secara  cermat,  mencarai saksi, mencari data dari istansi lain, melakukan mediasi.

## Kata Kunci: Pembatalan Hak atas Tanah, Cacat Administrasi, Tumpang Tindih Hak.
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
3 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

## PENDAHULUAN
Hukum tidak lagi dianggap cukup hanya untuk menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Hukum juga diharapkan menjadi sarana untuk melakukan perubahan di  masyarakat,  perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik.  Mochtar  Kusumaatmadja mengembangkan  konsep  ini  dengan  istilah  “ a  law  as  a  tool  of  social  engineering ”, yang merupakan pengembangan konsep yang dikemukakan Roscoe Pound.  Mochtar Kusumaatmadja  menyatakan  bahwa  hukum  tidak  cukup  kalau  hanya  berperan sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Hukum perlu berfungsi sebagai  sarana  untuk  mewujudkan  perubahan-perubahan  di  bidang  sosial  (Hayatul Ismi,  2017:  31).  Oleh  Mochtar  Kusumaatmadja  konsepsi  ini  dimodifikasi  menjadi hukum  sebagai  sarana  pembangunan.  Romli  Atmasasmita  kemudian  memunculkan model  alternatif  hukum  dan  pembangunan  yang  disebut  sebagai  sebagai  sarana pembaharuan masyarakat dan birokrasi atau” law as a tool of social and bureaucratic engineering ” (Elza Syarif, 2012: 81). Demikian jugalah halnya dengan hukum yang mengatur  tentang  pertanahan,  diharapkan  menjadi  sarana  untuk  melakukan perubahan-perubahan di bidang pertanahan ke arah yang lebih baik.
Tanah  merupakan  hal  yang  sangat  penting  bagi  kehidupan  manusia.  Manusia lahir,  hidup,  dan  kemudian  akan  meninggal  di  atas  tanah.  Sebagian  besar  manusia setelah  meninggal  dikubur  kan  di  tanah  (dikebumikan).  Bagi  masyarakat,  agraris seperti Indonesia, tanah menjadi sumber penghidupan utama. Kebutuhan akan tanah semakin  meningkat  sejalan  dengan  bertambahnya  jumlah  penduduk,  jumlah  badan usaha, dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah.
Tanah  setidaknya  memiliki  empat    nilai  pokok,  yaitu:  budaya,  religi,  ekonomi, sosial,  terdapat  aspek  nilai  budaya  dan  religi  digambarkan  dari  muncul  dan berkembangnya budaya dan praktik-praktik religi manusia sangat ditentukan dengan keberadaan  tanah;  aspek  ekonomi  pertanahan  berasal  dari  manfaat  dan  kegunaan lahan terhadap kegiatan perekonomian, termasuk agraria hingga investasi; dan aspek
sosial memberikan tambahan nilai sosial berupa nilai kebanggaan dan kehormatan di kehidupan sosial (Nia Kurniati, 2016: 27).
Sedemikian  rupa  pentingnya  tanah,  sehingga  dapat  dipahami  jika  hukum  yang mengatur  pertanahan  (Hukum  Agraria)    merupakan  bidang  hukum  yang  penting. Penanda dalam Hukum Agraria di Indonesia adalah dengan diundangkannya Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Pertanahan (selanjutnya  disebut  UUPA).  Melalui  UUPA,  hukum  agraria  kolonial  dan  struktur agraria yang kolonial dan feodal, hendak dirubah dengan hukum agraria nasional dan struktur agraria yang demokratis dan populis.
Penjelasan UUPA menyatakan secara tegas bahwa tujuan UUPA ialah:
a. meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan  alat  untuk  membawakan  kemakmuran,  kebahagiaan  dan keadilan  bagi  Negara  dan  rakyat,  terutama  rakyat  tani,  dalam  rangka masyarakat yang adil dan makmur.
b. meletakan  dasar-dasar  untuk  mengadakan  kesatuan  dan  ke-  sederhanaan dalam hukum pertanahan.
c. meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak- hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.
UUPA  menyatakan  agraria  meliputi  bumi,  air,  dan  ruang  angkasa,  termasuk kekayaan  alam  di  dalamnya,  maka  Hukum  Agraria,  perlu  aturan  turunan  yang mengatur  permukaan  bumi  atau  tanah.  Sebutan  Agraria  dalam  arti  yang  demikian luasnya,  maka  dalam  pengertian  UUPA,  Hukum  Agraria  bukan  hanya  merupakan satu  perangkat  bidang  hukum,  yang  masing-masing  mengatur  hak-hak  kelompok berbagai  bidang  hukum,  yang  masing-masing  mengatur  hak-hak  penguasaan  atas sumber-sumber  daya  alam  tertentu  yang  termasuk  pengertian  agraria.  Kelompok tersebut terdiri atas (Gunawan, 2014: 446):
1. Hukum  tanah  yang  mengatur  hak-hak  penguasaan  atas  tanah  dalam  arti permukaan bumi;
2. Hukum air, yang mengatur hak-hak penguasaan atas air;
3. Hukum    pertambangan,  yang  mengatur  hak-hak  penguasaan  atas  bahan-bahan galian;
4. Hukum  perikanan,  yang  mengatur  hak-hak  penguasaan  yang  terkandung  di dalam air;
5. Hukum  penguasaan  atas  tenaga  dan  unsur-unsur  dalam  ruang  angkasa,  yang mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa. Mengutip Muchsin , Gunawan menyatakan  jumlah penduduk dari tahun ke tahun semakin  meningkat,  namun  peningkatan  jumlah  ini  bertolak  dari  belakang  dengan dengan kondisi tanah karena luas tanah tidak mungkin mengalami peningkatan atau perluasan,  kontradiksi  ini  sering  memicu  timbulnya  gesekan-gesekan  kepentingan yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah, yang berakibat timbulnya sengketa  bidang  pertanahan.  Konflik  pertanahan  yang  terjadi  di  masyarakat  muncul dalam  beragam  bentuk.  Pihak  yang  terlibat  dalam  proses  penyelesaian  konflik tersebut pun tidak sedikit, baik negara maupun institusi civil society seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tetapi proses penyelesaian sengketa acapkali menemui jalan buntu sehingga menjadikan konflik semakin berlarut-larut (Bernhard Limbong, 2012:  65).    Akar  permasalahan  sengketa  pertanahan  dapat  ditimbulkan  oleh  hal-hal sebagai berikut (Maria S.W., 2018: 112-113):
(1) konflik  kepentingan  yaitu  adanya  persaingan  kepentingan  yang  terkait  dengan kepentingan substantive ,  kepentingan  prosedural,  maupun  kepentingan psikologis;
(2) konflik  struktural,  yang  disebabkan  pola  perilaku  destruktif,  kontrol  pemilikan sumberdaya yang tidak seimbang;
(3) konfik  nilai,  karena  perbedaan  kriteria  yang  digunakan  untuk  mengevaluasi gagasan atau perilaku, perbedaan gaya hidup, ideologi, agama atau kepercayaan;
(4) konflik  hubungan,  karena  emosi  yang  berlebihan,  persepsi  yang  keliru, komunikasi yang buruk atau salah, pengulanagn perilaku yang negative;
(5) konflik  data,  karena  informasi  yang  tidak  lengkap,  informasi  yang  keliru, pendapat  yang  berbeda  tentang  hal-hal  yang  relevan,  interpretasi  data  yang berbeda dan perbedaan prosedur penilaian.
Pasal  2  menegaskan  bahwa  atas  dasar  ketentuan  dalam  Pasal  33  ayat  (3) Undang-Undang Dasar  Tahun 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, UUPA, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  itu  pada  tingkatan  paling  tinggi  dikuasai  oleh  Negara,  sebagai  organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Pasal  2 ayat (2) menyatakan:
Hak  menguasai  dari  Negara  termaksud  dalam  ayat  (1)  pasal  ini    memberi wewenang untuk :
a. mengatur  dan  menyelenggarakan  peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b. menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c. menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang-orang dan  perbuatan-perbuatan  hukum  yang  mengenai  bumi,  air  dan  ruang angkasa.
Atas dasar Pasal 2 UUPA tersebut, selanjutnya Pasal 4 UUPA menyatakan:
(1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan  adanya  macam-macam  hak  atas  permukaan  bumi,  yang  disebut tanah,  yang  dapat  diberikan  kepada  dan  dipunyai  oleh  orang-orang,  baik sendiri  maupun  bersama-sama  dengan  orang-orang  lain  serta  badan-badan hukum.
(2) Hak-hak  atas  tanah  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  pasal  ini  memberi wewenang  untuk  mempergunakan  tanah  yang  bersangkutan,  demikian  pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.
(3) Selain  hak-hak  atas  tanah  sebagai  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  pasal  ini ditentukan pula hak-hak atas air dan ruang angkasa.
Pasal  1  angka  4  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun 2021  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 18 Tahun 2021)  menyatakan: “Hak
Atas  Tanah  adalah  hak  yang  diperoleh  dari  hubungan  hukum  antara  pemegang  hak dengan Tanah, termasuk ruang di atas Tanah, dan atau ruang di bawah Tanah untuk menguasai,  memiliki,  menggunakan,  dan  memanfaatkan,  serta  memelihara  Tanah, ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah”.
Pemberian  jaminan  kepastian  hukum  terhadap  hak-hak  atas  tanah  bagi  rakyat seluruhnya  merupakan  salah  satu  tujuan  pokok  UUPA,  sehingga  undang-undang menginstruksikan kepada Pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah  Indonesia  yang  bersifat rechtskadaster, artinya  yang  bertujuan  menjamin kepastian  hukum  dan  kepastian  haknya.  Pasal  19  UUPA  ,  telah  dengan  tegas mengamanatkan kepada Pemerintah agar di seluruh wilayah Indonesia dilaksanakan pendaftaran tanah, dengan tujuan untuk mencapai kepastian hukum (I Gusti Nyoman Guntur, 2014: 3).
Terdaftarnya  hak-hak  atas  tanah  atau  diberikannya  hak-hak  atas  tanah  kepada semua  subyek  hak  juga  diberikan  wewenang  untuk  memanfaatkan  tanah  tersebut sesuai dengan peruntukannya. Terciptalah jaminan kepastian hukum bagi subyek hak dalam  kepemilikan  dan  penggunaan  tanahnya.  Kegiatan  pendaftaran  tanah  akan menghasilkan  tanda  bukti  hak  atas  tanah  yang  disebut  sertipikat,  dengan  sertipikat tanah, kepastian hukum berkenaan dengan jenis hak atasnya, subjek hak, dan objek haknya  menjadi  nyata.  Dibandingkan  dengan  alat  bukti  tertulis  lainnya,  sertipikat merupakan  tanda  bukti  hak  yang  kuat,  yaitu  harus  dianggap  sebagai  benar  sampai dibuktikan sebaliknya di pengadilan dengan bukti yang lain (I Gusti Nyoman Guntur, 2014: 4).
Pasal 1 angka 9 PP No. 18 Tahun 2021 menyatakan:
Pendaftaran  Tanah  adalah  rangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah secara  terus  menerus,  berkesinambungan  dan  teratur  meliputi  pengumpulan, pengolahan,  pembukuan,  dan  penyajian  serta  pemeliharaan  data  fisik  dan  data yuridis,  dalam  bentuk  peta  dan  daftar,  rnengenai  bidang-bidang  Tanah,  Ruang Atas  Tanah,  Ruang  Bawah  Tanah  dan  satuan-satuan  rumah  susun,  termasuk pemberian  surat  tanda  bukti  haknya  bagi  bidang-bidang  Tanah,  Ruang  Atas
Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun sert-a hak-hak tertentu yang membebaninya.
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  Tanah  Pendaftaran  tanah  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah  (selanjutnya disebut PP No 24 Tahun 1997) menyatakan bahwa:
Pendaftaran tanah bertujuan:
a. untuk  memberikan  kepastian  hukum  dan  perlindungan  kepada  pemegang hak  atas  suatu  bidang  tanah,  satuan  rumah  susun  dan  hak-hak  lain  yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;
b. untuk  menyediakan  informasi  kepada  pihak-pihak  yang  berkepentingan termasuk  Pemerintah  agar  dengan  mudah  dapat  memperoleh  data  yang diperlukan  dalam  mengadakan  perbuatan  hukum  mengenai  bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;
c. untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.
Dalam  rangka  memberikan  kepastian  perlindungan  hukum,  maka  kepada pemegang  hak  atas  tanah  diberikan  sertipikat  hak  atas  tanah,  sedangkan  untuk melaksanakan  fungsi  informasi,  data  yang  berkaitan  dengan  aspek  fisik  dan  yuridis dari bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar, dinyatakan terbukti untuk umum (asas publisitas), sementara dalam hal mencapai tertib administrasi pertanahan, maka setiap bidang  tanah  atas  satuan  rumah  susun,  termasuk  peralihan,  pembebanan  dan hapusnya hak atas tanah, dan hak milik satuan rumah susun wajib didaftarkan (Yamin Lubis dan  Abd. Rahim Lubis, 2012: 169).
Pendaftaran tanah dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,  namun  karena  suatu  hal  dapat  saja  terjadi  keadaan  di  mana tidak  terpenuhinya  tata  cara  pendaftaran  sehingga  dapat  terjadi  tumpang  tindih  hak atas  suatu  bidang  tanah.  Hal  ini  antara  lain  terlihat  dari  adanya  tumpang  tindih sertipikat hak atas tanah. Tumpang tindih sertipikat hak tanah adalah sertipikat untuk sebidang  tanah  diterbitkan  lebih  dari  satu  sertipikat  yang  letak  tanahnya  tumpang
tindih  seluruhnya  atau  sebagiannya  (Anggiat  Perdamean  Parsaulian  dan  Sudjito, 2019: 131).
Secara empiris, tumpang tindih sertipikat umumnya muncul karena beberapa hal sebagai berikut (Anggiat Perdamean Parsaulian dan Sudjito, 2019: 131):
1. Sewaktu  dilakukan  pengukuran  atau  penelitian  di  lapangan,  pemohon  secara sengaja menunjukkan letak tanah dan batas tanah yang salah.
2. Surat  bukti  atau  pengakuan  hak  ternyata  terbukti  mengandung  ketidakbenaran, kepalsuan, atau tidak berlaku lagi.
3. Wilayah yang bersangkutan belum tersedia peta pendaftaran tanahnya. Hal demikian dapat terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Buleleng.
Contohnya  antara  lain  perihal  tanah  dengan  HPL  di  Desa  Pejarakan.  Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki hak pengelolaan (HPL) atas lahan seluas 45 hektar di wilayah  Banjar  Dinas  Batu  Ampar,  Desa  Pejarakan,  Kecamatan  Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan sertipkitan HPl Nomor 1 Desa Pejarakan Tahun 1976. Lahan tersebut kemudian dikerjasamakan dengan empat perusahaan yakni PT Prapat Agung  Permai,  PT  Andika  Raja  Putra  Lestari,  PT  Bukit  Kencana  Sentosa,  dan  PT Bali  Coral  Park  sejak  1991.  Belakangan  diketahui  ada  2  sertipikat  hak  milik perorangan  di  atas  tanah,  yang  menjadi  bagian  dari  tanah  dengan  hak  pengelolaan Pemeritah Kabupaten Buleleng tersebut (“Kasus Tanah Batu Ampar: Bupati Buleleng Hormati  Langkah  Hukum”,  melalui: https://sinartimur.com ., diakses  tanggal  28 Desember 2022). Sampai saat ini, masalah ini masih belum memperoleh penyelesaian final.
PP  No.  18  Tahun  2021  merupakan  peraturan  pelaksanaan  dari  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja  (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  6573).  Jadi  dengan  demikian  merupakan bagian  dari  ( omnibus  law ).  Hal  demikian  dinyatakan  secara  tegas Penjelasan Umum sebagai berikut:
Peraturan  Pemerintah  ini  menyatukan  ( omnibus  law ),  mengharmoniskan, mensinkronkan, memperbarui, dan mencabut ketentuan yang sudah tidak relevan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna  Bangunan  dan  Hak  Pakai  Atas  Tanah,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  Pendaftaran  Tanah,  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  103 Tahun 20l5 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing  Yang  Berkedudukan  di  Indonesia,  serta  beberapa  pengaturan  mengenai penguatan  Hak  Pengelolaan  juga  akan  memperbarui  ketentuan  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara.
Pasal 64 PP No. 18 Tahun 2021 mengatur mengenai pembatalan hak atas tanah karena cacat administrasi. Dinyatakan:
(1) Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  karena  cacat  administrasi  hanya  dapat dilakukan:
a. sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat Hak Atas Tanah, untuk:
1. Hak Atas Tanah yang diterbitkan pertama kali dan belum dialihkan;
atau 2. Hak  Atas  Tanah  yang  telah  dialihkan  namun  para  pihak  tidak beriktikad baik atas peralihan hak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
b. karena adanya tumpang tindih Hak Atas Tanah.
(2) Dalam  hal  jangka  waktu  5  (lima)  tahun  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1)  huruf  a  terlampaui  maka  pembatalan  dilakukan  melalui  mekanisme peradilan.
Sertifikat  yang  cacat  administrasi  dapat  timbul  karena  adanya  kesalahan  data yang  diberikan  oleh  pemohon  ketika  pembuatan  sertipikat  berlangsung,  atau  dapat terjadi  karena  kesalahan  obyek  dan  subyek.  Kesalahan  obyeknya  seperti  kesalahan dalam pemetaan dan pengukuran tanah sedangkan kesalahan dalam subyeknya seperti kesalahan  dari  pemohon  yang  tidak  benar  memberikan  keterangan.  Sertifikat  cacat administrasi  merupakan  salah  satu  sertifikat  yang  bermasalah,  Sertipikat  yang  cacat administrasi dapat diajukannya pembatalan yang dapat diajukan oleh pemohon atau yang  merasa  dirugikan  oleh  terbitnya  sertipikat  itu  (Ni  Made  Silvia  Gayatri,  dkk., 2021: 80).
Hal  demikianlah  yang  mendorong  peneliti  tertarik  meneliti  perihal  pembatalan hak  atas  tanah  karena  cacat  administrasi,  dengan  judul:  “Implementasi  Pembatalan Hak  Atas  Tanah  karena  Cacat  Administrasi  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan  Pendaftaran  Tanah  dalam    hal  Adanya  Tumpang Tindih Hak atas Tanah di Kabupaten Buleleng”.
Dari  latar  belakang  masalah  yang  diuraikan  dapat  dirumuskan  masalah  sebagai berikut:
1.Bagaimana  proses  pembatalan  hak  atas  tanah  karena  cacat  administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan Pendaftaran  Tanah  dalam  hal  adanya  tumpang  tindih  hak  atas  tanah  di Kabupaten Buleleng?
2.Apa  kendala-kendala  yang  dihadapi  dalam  pembatalan  pembatalan  hak  atas tanah  karena  cacat  administrasi  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan  Rumah  Susun,  dan  Pendaftaran  Tanah  dalam  hal  adanya  tumpang tindih hak atas tanah di Kabupaten Buleleng?
3. Apa upaya-upaya yang dilakukan untuk mengefektifkan proses pembatalan hak atas tanah karena cacat administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dalam hal adanya tumpang tindih hak atas tanah di Kabupaten Buleleng?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  meneliti  tentang  pelaksanaan  norma  hukum,  dalam  hal  ini  norma hukum  pembatalan  hak  atas  tanah  karena  cacat  administrasi  berdasarkan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak
Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dalam hal adanya tumpang tindih hak atas tanah.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  (menggambarkan) yang  bertujuan  untuk  menggambarkan/melukiskan  pelaksanaan  norma  hukum mengenai pembatalan hak atas tanah karena cacat administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dalam hal adanya tumpang tindih hak atas tanah.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantah  Buleleng.  Pemilihan  lokasi  penelitian dilakukan  berdasarkan  tujuan-tujuan  tertentu,  di  samping  untuk  memudahkan pencarian data, yang paling penting adalah relevansinya dengan permasalahan yang diteliti.
Bahan-bahan  hukum  yang  dikumpulkan  dan  digunakan  dalam  penelitian  ini berupa:
1. Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  sifatnya  mengikat (hukum positif) terutama berupa peraturan perundang-undangan.
2. Bahan  hukum  sekunder,  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan tentang  bahan  hukum  primer.  Dalam  hal  ini  yang  digunakan  adalah  pendapat ahli hukum yang tertuang dalam karangan ilmiah  terutama dalam bentuk buku.
3. Bahan  hukum  tersier  yaitu  bahan-bahan  yang  memberikan  penjelasan  tentang bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  berupa  kamus  dan  Kamus Hukum.
Sumber  data  lapangan  merupakan  sumber  dari  data  primer.  Data  primer  yang dimaksudkan  adalah  data  yang  terjadi  atau  ada  di  lapangan  secara  nyata  mengenai pembatalan  hak  atas  tanah  karena  cacat  administrasi  berdasarkan  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dalam hal adanya tumpang tindih hak atas tanah.
Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, maka setidaknya sumber  datanya  ada  dua  jenis  sebagaimana  telah  diuraikan  di  depan,  dan  dengan demikian teknik pengumpulan datanya juga minimal ada dua. Pelaksanaan penelitian ini mempergunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti:
a. Teknik  studi  dokumentasi/studi  kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha  untuk memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan,  bahan pustaka  yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
b. Teknik  wawancara  merupakan  salah  satu  teknik  yang  sering  dan  paling  lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris.
Teknik  wawancara  yang  dipilih  dan  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara bebas terpimpin, dengan  informan dari Kantah Buleleng, yang memiliki bidang tugas terkait.
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menyusun  data  secara teratur dan sistematis untuk memudahkan analisis. Pengolahan data ini disebut juga klasifikasi data. Klasifikasi data  yaitu melakukan penggolongan terhadap data yang telah dikumpulkan berdasarkan kelas-kelas dari gejala yang sama atau dianggap sama (I Gede Surata, 2016: 38).
Pengolahan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode  kualitatif  dan disajikan  secara  deskriptif  analisis.  Metode  kualitatif  yang  dimaksud  adalah: “Meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/alamiah/riil ( natural setting ). Fenomena  yang  diteliti  di  lapangan  adalah  fakta,  maka  terhadap  fenomena  yang dikaji, tidak dilakukan tindakan-tindakan tertentu yang dapat mempengaruhi apa yang terjadi di lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.      Pembatalan  Hak  Atas  Tanah  karena  Cacat  Administrasi  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan Pendaftaran Tanah, Dalam Hal Adanya Tumpang Tindih Hak Atas Tanah Di Kabupaten Buleleng
Kepala  Seksi  Pengendalian  dan  Penanganan  Sengketa  Kantah  Buleleng,  dalam wawancara  tanggal  22  Mei  2023,    menjelaskan  bahwa  Pasal  64  PP  No.  18  Tahun 2021  secara  tegas  mengatur  mengenai  pembatalan  hak  atas  tanah  karena  cacat administrasi. Pasal ini menyatakan bahwa:
1. Pembatalan  hak  atas  tanah  karena  cacat  administrasi  dapat  dilakukan  terhadap hak  atas  tanah  yang  diterbitkan  untuk  pertama  kali  dan  belum  dialihkan,  atau sudah  dialihkan  tetapi  para  pihak  tidak  beriktikad  baik  atas  peralihan  hak tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  dan pembatalan  tersebut  dilakukan  sebelum  waktu  5  (lima)  tahun  sejak diterbitkannya  sertipikat  hak  atas  tanah  tersebut.  Dalam  hal  jangka  waktu  5 (lima) tahun tersebut terlampaui maka pembatalan dilakukan melalui mekanisme peradilan.
2. Pembatalan  hak  atas  tanah  karena  cacat  administrasi  dapat  dilakukan  karena adanya tumpang tindih hak atas tanah.
Kepala  Seksi  Pengendalian  dan  Penanganan  Sengketa  Kantah  Buleleng menjelaskan lebih lanjut bahwa dengan adanya Pasal 64 PP No. 18 Tahun 2021 ini ada  beberapa  kemungkinan  pembatalan  hak  atas  tanah  karena  adanya  cacat administrasi, dan penyelesiannya tidak melalui jalur peradilan:
1. Pembatalan hak atas tanah karena cacat administrasi terhadap hak atas tanah yang diterbitkan  untuk  pertama  kali,  belum  dialihkan,  dan  belum  lewat  5  tahun  sejak sertipikat diterbitkan.
2. Pembatalan hak atas tanah karena cacat administrasi terhadap hak atas tanah yang sudah dialihkan, tetapi pada pengalihan tersebut para pihak tidak beriktikad baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dan belum lewat 5 tahun sejak sertipikat diterbitkan.
3. Pembatalan  hak  atas  tanah  karena  cacat  administrasi  dengan  adanya  tumpang tindih hak atas tanah, tidak dibatasi waktu lima tahun penerbitan sertipikat. Kepala  Seksi  Pengendalian  dan  Penanganan  Sengketa  Kantah  Buleleng menjelaskan  bahwa  pembatalan  hak  atas  tanah  karena  cacat  administrasi  berupa tumpang  tindih  hak  atas  tanah,    mekanisme  pembatalan  tersebut  mengacu  pada beberapa ketentuan termasuk  Permen ATR No. 21 Tahun 2020).
Permen  ATR  No.  21  Tahun  2020  menggunakan  istilah  pembatalan  produk hukum. Pasal 1 angka 1 menyatakan: "Produk Hukum Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional,  Kantor  Wilayah  Badan  Pertanahan  Nasional, Kantor  Pertanahan  sesuai  kewenangannya  yang  selanjutnya  disebut  Produk  Hukum adalah  keputusan  pejabat  Tata  Usaha  Negara  di  bidang  pertanahan".  Pengertian pembatalan  dinyatakan  Pasal  1  angka  2,  yaitu:  "Pembatalan  adalah  keputusan  yang membatalkan Produk Hukum karena cacat administrasi dan/atau cacat yuridis dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".
Kepala  Seksi  Pengendalian  dan  Penanganan  Sengketa  Kantah  Buleleng menjelaskan  proses  penanganan  dan  penyelesaian  kasus  pertanahan  sehubungan adanya cacat administrasi dan tumpang tindih hak atas tanah:
1. Pengaduan adanya tumpang tindih hak dapat berasal berasal dari:
a. perorangan/warga masyarakat;
b. kelompok masyarakat;
c. badan hukum;
d. instansi pemerintah; atau
e. unit teknis Kementerian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan.
Pengaduan  diterima  melalui  loket  penerimaan  surat  pengaduan,  loket penerimaan  pengaduan  secara  langsung  dan  penerimaan  pengaduan  melalui media  daring  yang  diselenggarakan  oleh  Kantah  Buleleng.    Pengaduan  yang disampaikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Identitas/legalitas pengadu.
b. Fotokopi data pendukung atau bukti penguasaan/kepemilikan tanah pengadu.
c. Fotokopi data pendukung lainnya atas tanah objek Sengketa atau Konflik.
d. Uraian singkat kronologis Kasus.
Pengaduan yang telah diterima dicatat dalam register pengaduan serta dientri dalam  sistem  informasi  persuratan  untuk  selanjutnya  didistribusikan  kepada Pejabat.  Pengaduan  yang  disampaikan  secara  langsung  di  loket  penerimaan pengaduan,  berkas  pengaduan  diterima  dan  pengadu  diberikan  tanda  terima pengaduan. Pengaduan yang disampaikan melalui media daring, diberikan tanda terima  melalui  media  daring.  Pengaduan  yang  tidak  memenuhi  persyaratan dinyatakan  belum  lengkap  dan  tidak  memenuhi  syarat,  dikembalikan  kepada pengadu  secara  tertulis  atau  media  daring  dan  pengaduan  yang  disampaikan secara lisan melalui loket pengaduan dikembalikan di loket pengaduan tersebut.
2. Penanganan pengaduan adanya tumpang tindih hak dilakukan melalui tahapan:
a. Pengkajian.
Pengkajian kasus dituangkan dalam bentuk telaahan staf yang memuat:
1) Judul.
2) Pokok  permasalahan  yang  menguraikan  subjek,  keberatan  atau  tuntutan pihak pengadu, letak, luas dan status objek kasus.
3) Riwayat kasus.
4) Data atau dokumen yang tersedia.
5) Klasifikasi kasus.
6) Hal lain yang dianggap penting.
b. Gelar awal.
Gelar awal dilakukan dengan tujuan untuk:
1) Menentukan  instansi  atau  lembaga  atau  pihak-pihak  yang  mempunyai kewenangan dan/atau kepentingan terkait kasus yang ditangani.
2) Merumuskan rencana penanganan.
3) Menentukan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yang  dapat diterapkan.
4) Menentukan  data  yuridis,  data  fisik,  data  lapangan  dan  bahan  yang diperlukan.
5) Menyusun rencana kerja penelitian.
6) Menentukan target dan waktu penyelesaian.
Gelar  awal  dipimpin  oleh  Kepala  Seksi  Pengendalian  dan  Penanganan Sengketa Kantah Buleleng.  Hasil Gelar awal sebagai dasar untuk:
1) Menyiapkan  surat  kepada  instansi  lain  untuk  menyelesaikan  jika  kasus merupakan kewenangan instansi lain.
2) Menyiapkan surat kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian kasus.
3) Menyiapkan tanggapan atau jawaban kepada pengadu.
4) Menyiapkan  kertas  kerja  penelitian  sebagai  dasar  melaksanakan penelitian.
c. Penelitian.
Penelitian bertujuan untuk mengumpulkan:
1) Data  fisik  berupa  peta  tematik  maupun  kadastral,  terestris  maupun fotogrametris,  peta  citra  yang  menunjukkan  letak,  luas  dan  batas  tanah, peta  tata  ruang,  peta  penatagunaan  tanah  dan  peta  lain  yang  terkait dengan kasus yang ditangani.
2) Data yuridis berupa dokumen tentang subjek yang bersengketa, dokumen mengenai  alas  hak,  akta/surat  perolehan  tanah,  dokumen  yang menunjukkan  status  tanah,  riwayat  tanah,  putusan  pengadilan
menyangkut  objek  kasus,  dan  data/dokumen  administrasi  lain  yang menunjukkan  proses  administrasi  terbitnya  produk  hukum  atas  tanah yang menjadi objek kasus.
3) Data lapangan merupakan fakta yang menggambarkan kondisi senyatanya, penguasaan  dan  pemanfaatan  penggunaan  tanah  yang  menjadi  objek kasus.
4) Bahan  keterangan  merupakan  data/informasi  dari  orang-orang  yang terlibat dalam proses dan/atau yang mengetahui proses penerbitan Produk Hukum  dan/atau  pihak  yang  mengetahui  hubungan  antara  para  pihak dengan tanah yang menjadi objek kasus.
Penelitian  dilaksanakan  oleh  petugas  penelitian  disertai  dengan  surat  tugas dan  surat  pengantar.  Petugas  penelitian  menyiapkan  kertas  kerja  penelitian dan  menyampaikan  terlebih  dahulu  kepada  satuan  kerja  terkait.  Dalam  hal penelitian, data fisik dan data yuridis tidak ditemukan maka dilakukan:
1) penelusuran  terhadap  proses  penerbitan  hak  atas  tanah  dalam  daftar isian/daftar umum;
2) meminta keterangan petugas yang memproses penerbitan hak atas tanah;
3) meminta keterangan para pihak;
4) meminta keterangan kepala desa/lurah atau instansi terkait atau pihak lain yang diperlukan.
Hasil Penelitian dituangkan dalam berita acara penelitian yang ditandatangani oleh  petugas  dan  diketahui  oleh  Kepala  Kantah  Buleleng  atau  pejabat  yang mewakili.
d. Ekspos hasil penelitian.
Ekspos  hasipPenelitian  oleh  petugas  yang  melaksanakan  penelitian, dimaksudkan untuk menyampaikan data/bahan keterangan yang menjelaskan status  hukum  produk  hukum  maupun  posisi  hukum  masing-masing  pihak. Ekspos hasil penelitian bertujuan untuk:
1) evaluasi  dan  pemecahan  masalah  yang  dihadapi  dalam  penanganan  dan penyelesaian kasus;
2) mengetahui kemajuan penanganan kasus yang dicapai;
3) menentukan rencana tindakan lebih lanjut;
4) memastikan  kesesuaian  hal-hal  yang  menjadi  Pengaduan  dengan  bukti fakta yang diperoleh dari Penelitian;
5) menentukan ketentuan hukum/perundang-undangan yang digunakan;
6) melakukan  koordinasi  dengan  instansi/lembaga  atau  pihak  terkait  dalam hal Kasus yang ditangani menyangkut kewenangan dan/atau kepentingan instansi/lembaga atau pihak lain dalam hal diperlukan;
7) memastikan Penyelesaian sesuai target yang ditetapkan;
8) menentukan keputusan Penyelesaian atas Kasus yang ditangani;
9) mengembangkan rencana dan sasaran Penanganan jika masih diperlukan atau untuk menggelar Rapat Koordinasi dalam hal diperlukan.
Ekspos hasil Penelitian dituangkan dalam berita acara yang berisi kesimpulan dan  rekomendasi  yang  ditandatangani  oleh  Kepala  Seksi  Pengendalian  dan Penanganan Sengketa Kantah Buleleng  dan seluruh peserta ekspos.
e. Rapat koordinasi.
Rapat  koordinasi  dilaksanakan  untuk  memperoleh  masukan  dari  ahli  atau instansi/lembaga terkait yang berkompeten dalam rangka penyelesaian kasus. Rapat koordinasi menghasilkan kesimpulan berupa:
1) Penyelesaian Kasus; atau
2) rekomendasi  atau  petunjuk  masih  diperlukan  data  atau  bahan  keterangan tambahan untuk sampai pada kesimpulan penyelesaian kasus.
f. Gelar akhir.
Dalam  hal  ekspos  hasil  penelitian  menyimpulkan  telah  terdapat  cukup  data dan  dasar  untuk  mengambil  keputusan  maka  disiapkan  gelar  akhir.  Gelar
akhir  di  Kantor  Pertanahan  dilakukan  di  hadapan  Kepala  Kantor  Pertanahan untuk menghasilkan:
1) keputusan Penyelesaian Kasus; atau
2) surat usulan Penyelesaian Kasus.
Surat usulan penyelesaian kasus disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan  Bali.  Rekomendasi  hasil  gelar  akhir  dituangkan  dalam  bentuk risalah  pengolahan  data  yang  ditandatangani  oleh  pengolah  sampai  sampai Kepala  Kantah  Buleleng.  Hasil  Gelar  akhir  yang  dilaksanakan  oleh  Kepala Kantah Buleleng dilaporkan kepada Menteri.
g. Penyelesaian.
Penanganan kasus dinyatakan selesai jika penyelesaian bersifat final, berupa:
1) keputusan pembatalan;
2) perdamaian; atau
3) surat penolakan tidak dapat dikabulkannya permohonan.
Penanganan  kasus  yang  sudah  dinyatakan  selesai  berupa  keputusan pembatalan  disampaikan  oleh  Kantor  Wilayah  kepada  Kantor  Pertanahan untuk ditindaklanjuti.
Pasal  30  Permen  ATR  No.  21  Tahun  2020  menyatkan  bahwa  Menteri menerbitkan keputusan Pembatalan karena:
a. cacat  administrasi  dan/atau  cacat  yuridis  terhadap  produk  hukum  yang diterbitkan oleh Kementerian atau Kantor Wilayah;
b. pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan Produk Hukum yang diterbitkan oleh Kementerian.
Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan pembatalan karena:
a. cacat  administrasi  dan/atau  cacat  yuridis  terhadap  Produk  Hukum  yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan; atau
b. melaksanakan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap yang membatalkan Produk Hukum yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan.
PP  No.  18  Tahun  2021 tidak  menyebutkan  apa  yang  dimaksud  dengan  cacat administrasi, Pasal  35    Permen  ATR  No.  21  Tahun  2020  menyatakan  bahwa pembatalan  produk  hukum  karena  cacat  administrasi  dan/atau  cacat  yuridis disebabkan:
a. kesalahan  dalam  proses/prosedur  penerbitan  hak  atas  tanah,  pendaftaran  hak dan proses pemeliharaan data pendaftaran tanah;
b. kesalahan dalam proses/prosedur pengukuran;
c. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertipikat pengganti;
d. kesalahan dalam proses/prosedur penerbitan sertipikat Hak Tanggungan;
e. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
f. kesalahan subjek hak;
g. kesalahan objek hak;
h. kesalahan jenis hak;
i. tumpang tindih hak atas tanah;
j. tumpang tindih dengan kawasan hutan;
k. kesalahan penetapan konsolidasi tanah;
l. kesalahan penegasan tanah objek landreform;
m. kesalahan dalam proses pemberian izin peralihan hak;
n. kesalahan dalam proses penerbitan surat keputusan Pembatalan;
o. terdapat  putusan  pengadilan  pidana  berkekuatan  hukum  tetap  yang membuktikan  adanya  tindak  pidana  pemalsuan,  penipuan,  penggelapan dan/atau perbuatan pidana lainnya;
p. terdapat  dokumen  atau  data  yang  digunakan  dalam  proses  penerbitan sertipikat  bukan  produk  instansi  tersebut  berdasarkan  surat  keterangan  dari instansi yang bersangkutan;
q. terdapat  putusan  pengadilan  yang  dalam  pertimbangan  hukumnya  terbukti terdapat  fakta  adanya  cacat  dalam  penerbitan  produk  hukum  Kementerian dan/atau  adanya  cacat  dalam  perbuatan  hukum  dalam  peralihan  hak  tetapi dalam amar putusannya tidak dinyatakan secara tegas.
2.   Kendala-Kendala Dalam Implementasi Pembatalan Hak Atas Tanah karena Cacat  Administrasi  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, dalam Hal Adanya Tumpang Tindih Hak Atas Tanah Di Kabupaten Buleleng
Kepala  Seksi  Pengendalian  dan  Penanganan  Sengketa  Kantah  Buleleng, mengakui  bahwa  secara  empiris,  tumpang  tindih  sertipikat  hak  atas  tanah  dapat terjadi karena beberapa yaitu:
1. Adanya  kesalahan  sewaktu  dilakukan  pengukuran  atau  penelitian  di  lapangan, karena kelalaian petugas atau karena pemohon sengaja menunjukkan letak tanah dan batas tanah yang salah.
2. Surat  bukti  atau  pengakuan  hak  yang  ternyata  terbukti  mengandung ketidakbenaran, kepalsuan, atau tidak berlaku lagi.
3. Pada  wilayah  yang  bersangkutan  pada  saat  penerbitan  sertipikat  belum  tersedia peta pendaftaran tanahnya.
Menurut  Kepala  Seksi  Pengendalian  dan  Penanganan  Sengketa  Kantah Buleleng  ada  beberapa  hal  yang  menjadi  kendala  dalam  implementasi  pembatalan hak atas tanah karena cacat administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, yaitu:
1. Sertipikat yang yang hendak dibatalkan karena cacat administrasi, pada umumnya baru  menjadi  permasalahan  jauh  hari  setelah  terbit,  bahkan  ada  kemungkinan setelah  pemegang  pertama  sudah  meninggal  dunia,  atau  tanah  tersebut  telah
beberapa kali dialihkan. Waktu yang lama ini menyebabkan sulit untuk mencari saksi-saksi  yang  mengetahui  secara  nyata  data  tanah  sebelum  sertipikat diterbitkan.
2. Sertipikat yang tumpang tindih, telah dialihkan, bahkan lebih dari sekali. Dalam keadaan  seperti  ini,  hak-hak  pemegang  sertipikat  yang  beritikad  baik,  harus dihargai.  Pengembalian  kerugian  pemegang  yang  beritikad  baik,  dapat menimbulkan kendala tersendiri, apalagi jika melibatkan tanah yang luas, dengan nilai ekonomi tinggi.
3. Peristiwa  amuk  massa  di  Kabupaten  Buleleng  pada  tanggal  20  dan  21  Oktober 1999, yang menyebabkan terbakarnya Kantah Buleleng, membuat data berkaitan dengan  pertanahan  yang  tersimpan  di  Kantah  Buleleng  terbakar  habis.  Hal  ini dapat  menjadi  masalah  pada  proses  pendaftaran  berikutnya,  apabiola  petugas tidak  jeli,  dan  dapat  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  yang  memiliki  itikad  tidak baik.
3.   Upaya-Upaya Mengefektifkan Proses Pembatalan Hak Atas Tanah karena Cacat  Administrasi  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  18  Tahun  2021  Tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dalam hal Adanya Tumpang Tindih Hak Atas Tanah Di Kabupaten Buleleng
Sehubungan  dengan  kendala-kendala  yang  ada,  ada  beberapa  usaha  yang dilakukan  untuk  mengefektifkan  proses  pembatalan  hak  atas  tanah  karena  cacat administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021  Tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak  Atas  Tanah,  Satuan  Rumah  Susun,  dan Pendaftaran  Tanah  dalam  hal  Adanya  Tumpang  Tindih  Hak  Atas  Tanah  Di Kabupaten Buleleng:
1. Melakukan  kajian  secara  cermat,  untuk  memperoleh  data  tanah,  baik  Data  fisik berupa: peta tematik maupun kadastral, terestris maupun fotogrametris, peta citra
yang menunjukkan letak, luas dan batas tanah, peta tata ruang, peta penatagunaan tanah dan peta lain yang terkait dengan kasus yang ditangani; data yuridis berupa: dokumen  tentang  subjek  yang  bersengketa,  dokumen  mengenai  alas  hak, akta/surat  perolehan  tanah,  dokumen  yang  menunjukkan  status  tanah,  riwayat tanah,  putusan  pengadilan  menyangkut  objek  kasus,  dan  data/dokumen administrasi lain yang menunjukkan proses administrasi terbitnya produk hukum atas  tanah  yang  menjadi  objek  kasus;  data  lapangan:  yang  menggambarkan kondisi  senyatanya,  penguasaan  dan  pemanfaatan  penggunaan  tanah  yang menjadi objek kasus.
2. Mencari bahan keterangan sebagai data/informasi dari orang-orang yang terlibat dalam  proses  dan/atau  yang  mengetahui  proses  penerbitan  produk  hukum dan/atau pihak yang mengetahui hubungan antara para pihak dengan tanah yang menjadi objek kasus.
3. Mencari  data  dari  instansi  lain,  yang  mungkin  menyimpan  data  tanah  yang disengketakan.
4. Melakukan mediasi, untuk secara bersama-sama mencari jalan ke luar yang sama- sama menguntungkan bagi pihak-pihak terkait ( win-win solutions ).
Berkaitan dengan penyelesian sengketa pertanahan di Kabupaten Buleleng ada beberapa  hal  yang  menurut  Kepala  Seksi  Pengendalian  dan  Penanganan  Sengketa Kantah Buleleng perlu dioptimalkan, yaitu:
1. Meningkatkan  kesadaran  hukum  masyarakat  berkaitan  dengan  hukum pertanahan.  Hal  ini  untruk  menghilangkan  keengganan  untuk  melakukan pendaftaran tanah secara pro aktif dan mandiri oleh masyarakat.
2. Mengarahkan penyimpanan bukti-bukti formal, tentang sejarah tanah, yang ada secara baik.
3. Meningkatkan  jumlah  sumber  daya  manusia  (petugas),  juga  meningkatkan kemampuan  untuk  mengumpulkan  bahan-bahan/  informasi/  bukti-bukti  yang
digunakan  untuk  menyelesaikan  suatu  sengketa  pertanahan,  terlebih dihubungkan dengan luas Kabupaten Buleleng.
4. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, untuk melakukan pendekatan non-litigasi.  Petugas  tidak  hanya  dituntut  memiliki  kemampuan  di  bidang hukum,  tetapi  juga  kemampuan  untuk  meyakinkan  para  pihak  bahwa penyelesaian secara non litigasi memiliki beberapa segi yang menguntungkan.
5. Meningkatkan  sarana-prasarana  yang  dapat  digunakan  untuk  mendukung mobilitas  dan  komunikasi  petugas,  membatasi  kemungkinan  menyelesaikan sengketa  secara  lebih  cepat  dan  lebih  mnegakomodasi  kepentingan  semua pihak.
6. Meningkatkan  kerja  sama  antar  lembaga  yang  belum  maksimal.  Dalam sengketa pertanahan, terlibat berbagai kepentingan. Dalam hal inilah kerja sama Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Buleleng  dengan  lembaga/instansi  lain  sangat penting untuk dilakukan.
Menurut Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantah Buleleng ke  depan  perihal  sertipikat  hak  atas  tanah  yang  tumpang  tindih  akan  semakin berkurang  dengan  dilaksanakannya  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  (PTSL). Pada  kegiatan  PTSL  tahun  2023  kegiatan  pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanah dilakukan secara menyeluruh pada areal desa/kelurahan yang telah ditetapkan sebagai lokasi  kegiatan,  baik  untuk  bidang  tanah  yang  sudah  terdaftar,  peningkatan  kualitas bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan, dan bidang tanah yang belum terdaftar yang  dilaksanakan  secara  sistematik  lengkap  mengelompok  dalam  satu  wilayah desa/kelurahan  lengkap.  Kegiatan  ini  diutamakan  dilaksanakan  pada  lokasi desa/kelurahan  yang  belum  pernah  ditunjuk  sebagai  lokasi  PTSL  dan  dalam pengumpulan  data  fisiknya  wajib  dilaksanakan  berdasarkan  pada  peta  foto  yang dibuat.
Hak-hak atas tanah pada dasarnya merupakan bagian dari HAM, sehingga harus betul-betul dilindungi. Hak-hak asasi manusia menjadi bagian yang sangat penting di
dalam  hukum  termasuk  dalam  penyelenggaraan  peradilan  dalam  sistem  peradilan pidana di Indonesia (I Nyoman Gede Remaja 2018: 9).

## SIMPULAN
Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal berikut:
1. Proses  pembatalan  hak  atas  tanah  karena  cacat  administrasi  berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dalam hal adanya tumpang tindih hak atas tanah di Kabupaten Buleleng dapat dilaksanakan dengan tahapan-tahapan secara berurutan, sebagai berikut: a. pengkajian Kasus;
b. Gelar awal;
c. Penelitian;
d. ekspos hasil Penelitian;
e. Rapat Koordinasi;
f. Gelar akhir; dan
g. Penyelesaian Kasus.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembatalan pembatalan hak atas tanah karena  cacat  administrasi  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan  Rumah  Susun,  dan  Pendaftaran  Tanah  dalam  hal  adanya  tumpang tindih hak atas tanah di Kabupaten Buleleng adalah:
a. Sertipikat  yang  yang  hendak  dibatalkan  karena  cacat  administrasi,  pada umumnya baru menjadi permasalahan jauh hari setelah terbit, bahkan ada kemungkinan  setelah  pemegang  pertama  sudah  meninggal  dunia,  atau tanah  tersebut  telah  beberapa  kali  dialihkan.  Waktu  yang  lama  ini menyebabkan  sulit  untuk  mencari  saksi-saksi  yang  mengetahui  secara nyata data tanah sebelum sertipikat diterbitkan.
b. Sertipikat yang tumpang tindih, telah dialihkan, bahkan lebih dari sekali. Dalam  keadaan  seperti  ini,  hak-hak  pemegang  sertipikat  yang  beritikad baik,  harus  dihargai.  Pengembalian  kerugian  pemegang  yang  beritikad baik,  dapat  menimbulkan  kendala  tersendiri,  apalagi  jika  melibatkan tanah yang luas, dengan nilai ekonomi tinggi.
c. Peristiwa  amuk  massa  di  Kabupaten  Buleleng  pada  tanggal  20  dan  21 Oktober  1999,  yang  menyebabkan  terbakarnya  Kantah  Buleleng, membuat  data  berkaitan  dengan  pertanahan  yang  tersimpan  di  Kantah Buleleng  terbakar  habis.  Hal  ini  dapat  menjadi  masalah  pada  proses pendaftaran berikutnya, apabiola petugas tidak jeli
3. Upaya-upaya  yang  dilakukan  untuk  mengefektifkan  proses  pembatalan  hak atas  tanah  karena  cacat  administrasi  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  18  Tahun  2021  tentang  Hak  Pengelolaan,  Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah dalam hal adanya tumpang tindih hak atas tanah di Kabupaten Buleleng:
a. Melakukan  kajian  secara  cermat,  untuk  memperoleh  data  tanah,  baik Data  fisik  berupa:  peta  tematik  maupun  kadastral,  terestris  maupun fotogrametris,  peta  citra  yang  menunjukkan  letak,  luas  dan  batas  tanah, peta  tata  ruang,  peta  penatagunaan  tanah  dan  peta  lain  yang  terkait dengan  kasus  yang  ditangani;  data  yuridis  berupa:  dokumen  tentang subjek  yang  bersengketa,  dokumen  mengenai  alas  hak,  akta/surat perolehan  tanah,  dokumen  yang  menunjukkan  status  tanah,  riwayat tanah,  putusan  pengadilan  menyangkut  objek  kasus,  dan  data/dokumen administrasi lain yang menunjukkan proses administrasi terbitnya produk hukum  atas  tanah  yang  menjadi  objek  kasus;  data  lapangan:  yang menggambarkan  kondisi  senyatanya,  penguasaan  dan  pemanfaatan penggunaan tanah yang menjadi objek kasus.
b. Mencari bahan keterangan sebagai data/informasi dari orang-orang yang terlibat dalam proses dan/atau yang mengetahui proses penerbitan produk hukum  dan/atau  pihak  yang  mengetahui  hubungan  antara  para  pihak dengan tanah yang menjadi objek kasus.
c. Mencari  data  dari  instansi  lain,  yang  mungkin  menyimpan  data  tanah yang disengketakan.
d. Melakukan  mediasi,  untuk  secara  bersama-sama  mencari  jalan  ke  luar yang  sama-sama  menguntungkan  bagi  pihak-pihak  terkait  ( win-win solutions ).

## DAFTAR PUSTAKA
Anggiat  Perdamean  Parsaulian  dan  Sudjito  .  2019.  “Masalah  Tumpang  Tindih Sertipikat  Hak  Milik  Atas  Tanah  Di  Kota  Banjarbaru  (Putusan  Nomor: 24/G/2014/PTUN.BJM)”. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan . Vol. 5 No. 1 Mei 2019.
Bernhard Limbong. 2012. Konflik Pertanahan .  Jakarta: Margareta Pustaka.
Elza  Syarif.  2012. Menuntaskan  Sengketa  Tanah  melalui  Pengadilan  Khusus Pertanahan . Jakarta:KPG.
Gunawan.  2014.”  RUU  Pertanahan:  antara  Mandat  dan  Pengingkaran  Terhadap UUPA 1960”. Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan . No. 39 Tahun 2014. Hayatul  Ismi.  2017. Tinjauan  Hukum  atas  Hak  Ulayat  dalam  Sistem  Hukum Pertanahan Di Indonesia. Pekanbaru: Forum Kerakyatan. I Gede Surata. 2016. Landreform Reformasi  Hukum Agraria bagi Petani Indonesia . Malang:  Media Nusa Creative.
I Gusti Nyoman Guntur. 2014. Pendaftaran Tanah. Jakarta: Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Maria S.W. 2018. Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Jakarta:
Buku Kompas.
Nia Kurniati. 2016. Hukum Agraria Sengketa Pertanahan: Penyelesaiannya Melalui Arbitrase Dalam Teori Dan Praktik . Bandung: Refika Aditama.
Ni  Made  Silvia  Gayatri,  dkk.  2021.  “Pembatalan  Sertifikat  Hak  Milik  Atas  Tanah Akibat Cacat Administrasi”. Jurnal Analogi Hukum. Volume 3, Nomor 1, 2021.
Yamin  Lubis  dan    Abd.  Rahim  Lubis.  2012. Hukum  Pendaftaran  Tanah .  Bandung: Mandar Maju.