Volume 7, Number 1, Tahun 2023, pp. 127-134 P-ISSN: 1979-7095 E-ISSN: 2615-4501 Open Access: https://doi.org/10.23887/jppsh.v7i1.59242

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received January 07, 2023 Revised January 09, 2023 Accepted April 16, 2023 Available online April 25, 2023
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Lelang, Pelayanan.
Keywords: Legal Protection, Auction, Service.
This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

## Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang

## I Gede Arya Wira Sena
1*
1 Fakultas Hukum, Universitas Panji Sakti Singaraja, Indonesia

## A B S T R A K
Bank  menyalurkan  berbagai  macam  kredit  tersebut  sesuai  dengan kebutuhan  atau  keperluan  masyarakat.  Kredit  Bank  Umum  wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi  hutangnya  sesuai  dengan  yang  diperjanjikan.  Tujuan  dan target  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  perlindungan  hukum kantor  pelayanan  kekayaan  negara  dan  lelang  bagi  pemenang  lelang. Sampel  penelitian  menggunakan  sampel purposive  sampling yaitu pemilihan secara sengaja atau penelitian berdasarkan tujuan dan kriteria atau  pertimbangan  tertentu  yang  mempunyai  hubungan  erat  dengan permasalahan  dalam  penelitian  ini  dan  mewakili  populasi  yang  ada. Teknik  analisis  data  yang  akan  digunakan  adalah  analisis  deskritif kualitatif  yaitu  mendiskripsikan  data-data  yang  di  peroleh  dilapangan (wawancara,  dokumentasi,  observasi).  Hasil  penelitian  menunjukkan secara  yuridis  pemenang  lelang  yang  melakukan  pembelian  terhadap obyek  lelang  melalui  Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang berhak  untuk  mendapatkan  Perlindungan  hukum  apabila  ada  gugatan yang diajukan oleh pihak yang  merasa dirugikan  oleh pembelian  obyek lelang  tersebut.  Kesalahan  penggugat,  KPKNL  tidak  melakukan perbuatan  melawan  hukum,  bahkan  tunduk  pada  hukum  sebagai contoh, pelaksanaan pasal 6 UUHT, jika debitur wanprestasi, pemegang hak tanggungan pertama berhak menjual secara langsung pada KPKNL.

## A B S T R A C T
Banks  distribute  various  kinds  of  credit  according  to  the  needs  or  needs  of  the  community. Commercial Bank credit is required to have confidence in the ability and ability of the debtor to repay the debt in accordance with the agreement. The purpose and target of this research is to analyze the legal protection of the state wealth service office and the auction for the auction winner. The research sample uses purposive sampling, namely deliberate selection or research based on certain objectives and  criteria  or  considerations  that  have  a  close  relationship  with  the  problems  in  this  study  and represent  the  existing  population.  The  data  analysis  technique  that  will  be  used  is  qualitative descriptive  analysis,  namely  describing  the  data  obtained  in  the  field  (interviews,  documentation, observation). The results showed that juridically the winner of the auction who purchased the auction object through the State Property and Auction Service Office is entitled to legal protection if there is a lawsuit filed by a party who feels harmed by the purchase of the auction object. The plaintiff's mistake, KPKNL  did  not  commit  an  illegal  act,  even  subject  to  the  law  as  an  example,  the  implementation  of Article 6 of the UUHT, if the debtor defaults, the holder of the first mortgage right has the right to sell directly to KPKNL.

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  ekonomi  sebagai  salah  satu  bagian  yang  terpenting  dari  pembangunan  nasional, merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan ( welfare state) (Muhyiddin, 2020; Ratag et al., 2021) . Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan kekuatan finansial di tengah masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat adalah melalui kegiatan pinjam meminjam  uang  telah  dilakukan  sejak  lama  dalam  kehidupan  masyarakat  sebagai  alat  pembayaran (Lengkong et al., 2019). Pihak pemberi pinjaman yang mempunyai kelebihan uang bersedia memberikan pinjaman  uang  kepada  yang  memerlukannya.  Sebaliknya,  pihak  peminjam  berdasarkan  keperluan  atau tujuan tertentu melakukan peminjaman uang tersebut. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat  banyak sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7
tahun  1992  tentang  Perbankan.  Hal  ini  berarti  pelaksanaan  bank  pada  umumnya  selalu  berusaha menghimpun dana sebanyak-banyaknya dari masyarakat (nasabah) dalam bentuk simpanan, dan bentuk lainnya,  kemudian  mengelola  dana  tersebut  dan  disalurkan  kembali  kepada  masyarakat  dalam  bentuk pinjaman atau kredit (Fraser et al., 2021; Rini et al., 2020). Selain itu di dalam Pasal 1 angka 11 Undang- Undang  Perbankan  Nomor  10  Tahun  1998  menyatakan  bahwa  kredit  adalah  penyediaan  uang  atau tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  persetejuan  atau  kesepakatan  pinjam meminjam  antara  bank  dengan  pihak  lain,  yang  mewajibkan  pihak  peminjam  untuk  melunasi  utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kala Kamdjoug et al., 2021; Yasin et al., 2021). Kenyataannya bank menyalurkan berbagai macam kredit tersebut sesuai dengan kebutuhan atau keperluan  masyarakat.  Kredit  dapat  dijalankan  apabila  masyarakat  (nasabah)  yang  berkepentingan memiliki aset salah satu contoh adalah sertipikat tanah yang merupakan bukti otentik kepeilikan hak atas tanah untuk menjadi jaminan atau agunan kepada penyalur dana (bank) (Amrozi et al., 2020; Putri et al., 2020) . Tanah apabila dilihat secara etimologi, mengandung arti permukaan bumi atau lapisan bumi yang di  atas  sekali . Tanah  merupakan  obyek  dari  pada  hukum  tanah.  Hukum  tanah  tidak  mengatur  tentang tanah secara keseluruhan, akan tetapi hanya mengatur salah satu aspeknya saja. Salah satu aspek tentang tanah adalah hak-hak penguasaan atas tanah. Tanah jika dilihat dari segi fungsinya mempunyai dua fungsi yaitu sebaga Social Asset dan Capital Asset . Social Asset yaitu sebagai sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan  masyarakat  untuk  hidup  dan  berkehidupan (Shiell  et  al.,  2020). Capital  Asset ,  yaitu  tanah merupakan  faktor  modal  dalam  pembangunan  dan  telah  tumbuh  sebagai  benda  ekonomi  yang  sangat penting sekaligus sebagai bahan perniagaan dan sebagai obyek spekulasi (Bartscher et al., 2021). Adanya hak milik atas tanah menjadi lebih bermakna pada nilai Kapital Aset, salah satunya bisa di jadikan jaminan suatu Kredit. Dengan adanya hak milik atas tanah bisa dijadikan sebagai suatu jaminan kredit. Akan tetapi, tanah  hak  milik  yang  merupakan  salahtu  bentuk  hak  tanggungan  yang  di  jadikan  jaminan  kredit  itu mengekor pada kreditnya bila kreditnya macet, maka konsekuensinya menjadi pelunasan kredit tersebut.
Pasal  8  Undang-Undang  nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan  menegaskan  bahwa  dalam memberikan kredit Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal yang utama dalam memberikan kredit adalah “keyakinan” bank sebagai kreditur terhadap debitur . Apabila kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya tersebut tidak dilaksankan sesaui dengan apa yang diperjanjikan dan telah diberikan teguran. Maka bank dapat melakukan pelelangan dari aset yang telah dijaminkan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam  pasal  6  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  Tentang  Hak  tanggungan  yaitu  Apabila  debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek (Diana et al., 2021; Sholihah,  2021). Hak  Tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta  mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Adanya kesenjangan das sollen dengan das sein atau terjadi  kesenjangan  antara  teori  dengan  praktik  pada  pasal  6  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996 Tentang  Hak  Tanggungan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  perlindungan  Hukum  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja bagi pemenang Lelang.

## 2. METODE
Metode penelitian, yang digunakan dalam penelitian ini adalah  jenis  penelitian hukum  empiris. Sumber data penelitian dari wawancara yang dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja  dan  ditambah  melalui  studi kepustakaan untuk dapat memperoleh  data sekundernya. Sampel penelitian  menggunakan  sampel purposive  sampling yaitu  pemilihan  secara  sengaja  atau  penelitian berdasarkan  tujuan  dan  kriteria  atau  pertimbangan  tertentu  yang  mempunyai  hubungan  erat  dengan permasalahan  dalam  penelitian  ini  dan  mewakili  populasi  yang  ada.  Teknik  analisis  data  yang  akan digunakan adalah analisis deskritif kualitatif yaitu mendiskripsikan data-data yang di peroleh dilapangan (wawancara,  dokumentasi,  observasi)  dari  data  tersebut  kemudian  dilakukan  analisa  dan  dihubungkan dengan menggunakan kaidah, teori, dan asas hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang pada akhirnya menarik kesimpulan dan memperoleh jawaban atas permasalahan yang dibahas.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil
Lelang sudah sangat dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu sarana untuk melakukan jual beli barang  (bergerak  maupun  tidak  bergerak).  Harga  yang  terbentuk  dalam  proses  lelang  merupakan interaksi langsung antara penjual dan pembeli yang dilakukan dengan penawaran khas lelang, sehingga dapat tercipta harga yang sesuai bagi kedua belah pihak. Dalam perkembangannya, lelang dipergunakan juga  untuk  alat  penegakan  hukum  ( law  enforcement ).  Indonesia  yang  dahulu  dikenal  dengan  Hindia
Belanda adalah bekas jajahan Belanda. Pada masa itu penduduk Hindia Belanda dibedakan menjadi tiga golongan dan masing-masing golongan berlaku Hukum Perdata yang berbeda-beda, yaitu golongan Eropa berlaku Hukum Perdata dan Hukum Dagang di Negara Belanda. Golongan Timur Asing berlaku bab-bab tertentu Hukum Perdata dan Hukum Dagang golongan Eropa. Golongan Bumiputera berlaku hukum adat. Jabatan pemerintahan dan  perusahaan-perusahaan Belanda di Hindia Belanda  dijabat oleh  orang-orang Belanda. Bila terjadi perpindahan/mutasi pejabat Belanda tersebut timbul masalah mengenai penjualan barang-barang milik pejabat yang dimutasi tersebut. Oleh karena itu, pada tahun 1908 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad 1908 Nomor 189 tentang Vendu Reglement. Pada masa itu, permintaan lelang  eksekusi  dan  barang-barang  pindahan  lebih  diutamakan.  Peranan  lembaga  lelang  dalam  sistem perundang-undangan kita tampak masih dianggap sangat relevan, hal ini terbukti dengan difungsikannya lelang  untuk  mendukung Law  Enforcement dalam  hukum  perdata,  hukum  pidana,  hukum  pajak,  hukum administrasi  negara  dan  hukum  pengelolaan  kekayaan  negara.  Perkembangan  hukum  seperti  Undang- Undang  Hak  Tanggungan  (UUHT)  No.  4  Tahun  1996,  Undang-Undang  No.36  tahun  2008  tentang  Pajak Penghasilan,  Undang-Undang  No.37  tahun  2004  tentang  Kepailitan,  serta  Undang-undang  No.1  Tahun 2004 tentang Perbendaharaan membuktikan partisipasi masyarakat dan pemerintah yang semakin besar terhadap peranan lelang tersebut.
Lelang  telah  sudah  lama  dikenal,  menurut  sejarahnya  lelang  berasal  dari  Bahasa  Latin  “ auctio ” yang  artinya  peningkatan  harga  secara  bertahap.  Para  ahli  melalui  penelitian  literatur  Yunani mengemukakan bahwa lelang telah dikenal sejak 450 tahun Sebelum Masehi. Beberapa jenis lelang yang populer pada saat itu antara lain adalah lelang kuda dan lelang budak. Di Indonesia, lelang secara resmi masuk dalam sistem hukum Indonesia sejak tahun 1908 yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Lelang -  Vendu  Reglement  (Peraturan  Lelang  Stb.  1908  No.  189).  Dalam  sistem  hukum  Indonesia,  lelang berkedudukan  sebagai  suatu  tata  cara  penjualan  khusus  yang  prosedurnya  berbeda  dengan  penjualan pada umumnya. Oleh karena itu, lelang diatur tersendiri dalam Vendu Reglement (VR) yang sifatnya Lex Specialis . Kekhususan lelang ini antara lain tampak pada sifatnya yang terbuka untuk umum karena harus didahului  pengumuman  lelang,  obyektif,  pembentukan  harga  yang  optimal,  dan  otentik  karena pelaksanaan lelang harus dipimpin oleh seorang Pejabat Umum, yaitu Pejabat Lelang. Pasal 1 jo. Pasal 1a VR disebutkan bahwa Lelang adalah setiap penjualan barang kepada umum yang dilakukan dimuka umum dengan  cara  penawaran  harga  yang  khas  secara  tertulis  dan  atau  lisan  melalui  usaha  mengumpulkan peminat/peserta  lelang  sebelumnya.  Lelang  harus  dilakukan  oleh  dan/atau  dihadapan  seorang  Pejabat Lelang.  Selanjutnya  dalam  Pasal  35  VR  disebutkan  bahwa:  “Dari  tiap  penjualan  di  muka  umum  oleh Vendumeester/ Pejabat Lelang, selama dalam penjualan, untuk tiap hari pelelangan atau penjualan dibuat berita acara tersendiri”. Bentuk berita acara lelang yang diamaksud dalam Pasal 35 tersebut dinamakan Risalah Lelang dan diatur dalam Pasal 37 s/d. Pasal 42 VR.
Suatu  pelaksanaan  lelang  harus  memenuhi  5  unsur  yaitu  penjualan  barang  kepada  umum  yg dilakukan  di  muka  umum,  didahului  pengumuman  lelang,  dilakukan  dengan  penawaran  yg  khas, dilaksanakan  oleh  dan/atau  di  hadapan  Pejabat  Lelang  (pejabat  umum),  dibuat  berita  acara  bernama Risalah  Lelang.  Setiap  pelaksanaan  lelang  akan  selalu  bertujuan  untuk  dapat  mencapai  harga  optimal, tanpa  mengesampingkan  adanya  jaminan  transaksi  yang  akuntabel.  Namun  upaya  pemasaran  tersebut oleh  pihak  penjual  menjadi  salah  satu  penentu  tercapainya  tujuan  tercipta  harga  yang  tinggi.  Apabila Penjual  hanya  mengandalkan  dari  pengumuman  lelang  maka  sering  terjadi  harga  yang  terbentuk  tidak optimal,  khususnya  dalam  lelang  eksekusi,  atau  malahan  tidak  ada  yang  berminat/tidak  ada  yang menawar. Oleh karena itu pihak penjual harus tetap dapat melakukan upaya pemasaran, atau paling tidak mengungkapkan dengan sebenarnya kondisi obyek yang dilelang kepada setiap peminat lelang, sehingga diharapkan akan terjadi kompetisi diantara peserta lelang. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka sangat  tidak  mengherankan  bahwa  banyak  peraturan  perundang-undangan  yang  memuat  ketentuan adanya  penjualan  benda/barang  yang  harus  dilakukan  secara  lelang  dalam  hal  diperlukan  adanya pencairan suatu benda/barang menjadi uang.
Lelang mempunyai peranan penting, yaitu lelang mampu memberi jawaban yang pasti mengenai harga/nilai  suatu  benda/barang  pada  saat  situasi  yang  “tidak  kondusif”  karena  adanya  upaya  paksa (eksekusi),  serta  karena  adanya  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  menentukan  keharusan adanya pelaksanaan lelang. Hal ini terjadi pada pelaksanaan lelang eksekusi dan lelang noneksekusi wajib. Lelang mampu memberi jawaban yang pasti mengenai harga/nilai suatu  benda dalam hal subyektivitas seseorang  berpengaruh  terhadap  kualitas  barang/  kreativitas  pembuatan/nilai  artistik,  nilai  seni,  nilai historis  suatu  benda,  sehingga  seseorang  secara  sukarela  bermaksud  menjual  benda/barang/harta kekayaannya  secara  lelang.  Hal  ini  terjadi  pada  pelaksanaan  lelang  noneksekusi  sukarela.  Sukses  atau tidaknya suatu pelelangan tersebut tidak hanya ditentukan oleh KPKNL cq. Pejabat Lelang, tetapi adalah merupakan  hasil  kolaborasi  antara  pihak  Penjual/Pemohon  Lelang  dan  Pejabat  Lelang.  Pejabat  Lelang dituntut agar selalu “ rule of the game ”, sekaligu s memberikan penjelasan kepada pihak Penjual/Pemohon
Lelang untuk melakukan upaya pemasaran, khususnya menginformasikan kondisi dari obyek yang akan dilelang.  Penjual  dituntut  benar-  benar  mempunyai  niat  dan  kapabilitas  untuk  melakukan  upaya pemasaran  dan  Pejabat  Lelang  bersama  Penjual  mempunyai  strategi  untuk  menciptakan  suasana kompetitif diantara peserta lelang.
Dalam  lelang  pihak  Penjual/Pemohon  Lelang,  Peminat  Lelang,  maupun  masyarakat  juga  dapat mengawasi  pelaksanaan  lelang,  sejak  persiapan,  pelaksanaan  sampai  dengan  pascalelang,  apakah  telah dilaksanakan  sesuai  “ rule  of  the  game ”.  Adapun  peran  dari  pihak -pihak  dalam  lelang.  Penjual,  adalah perorangan,  badan  hukum/usaha  atau  instansi  yang  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  atau perjanjian  berwenang  untuk  menjual  barang.  Dalam  prosedur  lelang,  penjual  adalah  pihak  yang  akan mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL sesuai jenis lelangnya. Pejabat Lelang, adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh Undang- Undang untuk melaksanakan penjualan barang secara lelang yang berkedudukan  di  KPKNL  atau  Kantor  Pejabat  Lelang  Kelas  II.  Peserta  Lelang,  adalah  perorangan  atau badan yang memenuhi syarat dan berhak mengajukan penawaran. Peserta lelang yang telah mengajukan penawaran  tertinggi  dan/atau  telah  mencapai  atau  melampaui  Nilai  Limit  disahkan  sebagai  Pemenang Lelang (Pembeli) oleh Pejabat Lelang. Pada prinsipnya setiap orang berhak untuk menjadi peserta lelang sepanjang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi syarat- syarat lelang yang  diumumkan  dalam  pengumuman  lelang.  Saat  ini  Pejabat  Lelang  dapat  dibedakan  menjadi  2  (dua) yaitu : Pejabat Lelang Kelas I, yaitu Pejabat Lelang yang diangkat dari PNS DJKN, dan Pejabat Lelang Kelas II,  yaitu  Pejabat  Lelang  yang  diangkat  dari  orang-orang  tertentu  (Notaris,  Pensiunan  PNS  DJKN  yang pernah menjadi Pejabat Lelang, dan umum lulusan Pendidikan dan Pelatihan Pejabat Lelang).
Mekanisme  penjualan  secara  lelang  mempunyai  kelebihan  dibandingkan  dengan  cara-cara penjualan  biasa. Built ini  Control,  penjualan  secara  lelang  harus  selalu  didahului  dengan  pengumuman kepada khalayak ramai untuk menghimpun peminat lelang dan sekaligus memberitahukan kepada pihak yang berkepentingan. Ini berarti bahwa sejak semula pelaksanaan lelang dilakukan di bawah pengawasan umum. Obyektif, lelang harus dilaksanakan secara terbuka di depan umum, tidak ada prioritas diantara peserta  lelang,  tidak  ada  pembatasan  peserta  lelang,  hak  dan  kewajiban  diantara  peserta  lelang  sama, yang kesemuannya dapat diketahui oleh khalayak ramai/umum sejak diterbitkannya pengumuman lelang. Hal  ini  menghasilkan  pelaksanaan  lelang  yang  obyektif.  Kompetitif,  cara  penawaran  lelang  yang  khas, didukung  dengan  hak  dan  kewajiban  peserta  lelang  yang  sama,  tidak  ada  prioritas  dan  pembatasan peserta lelang, akan menciptakan kompetisi penawaran dengan persaingan bebas diantara para peserta lelang, sehingga akan menjamin tercapainya harga yang optimal. Otentik, setiap pelaksanaan lelang dibuat berita acara disebut Risalah Lelang (RL) yang merupakan akta otentik, sebagai alat bukti yang sempurna. Berdasarkan  Minut  RL  dapat  dikeluarkan  Kutipan  RL,  sebagai  Akta  Jual  Beli  (acte  van  transport),  yang dipergunakan  untuk  balik  nama,  tidak  diperlukan  lagi  adanya  Akta  Jual  Beli  yang  dibuat  oleh Notaris/PPAT.
Dalam perkembangannya sesuai Peraturan Menteri keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang,  pelaksanaan  lelang  digolongkan  menjadi  3  jenis,  yaitu  lelang  eksekusi; eksekusi  pengadilan,  eksekusi  pajak,  eksekusi  PUPN,  eksekusi  harta  pailit,  eksekusi  Pasal  6  UUHT, eksekusi  benda  sitaan  Pasal  45  KUHAP,  eksekusi  barang  rampasan,  eksekusi  fidusia,  eksekusi  barang temuan, eksekusi gadai, lelang eksekusi benda sitaan Pasal 271 UU nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan,  Lelang  Eksekusi  Benda  Sitaan  Pasal  94  UU  No.  31  Tahun  1997  tentang Peradilan  Militer,  Lelang  Eksekusi  Barang  yang  dinyatakan  tidak  dikuasai  atau  barang  yang  dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai, Lelang Eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan Pasal 18  ayat  (2)  UU  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  sebagaimana  telah diubah  dengan  UU  No.  20  Tahun  2001,  Lelang  Eksekusi  barang  bukti  tindak  pidana  kehutanan  sesuai Pasal 49 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kehutanan, Lelang  Eksekusi  benda  sitaan  sesuai  Pasal  47A  UU  No.  30  Tahun  2002tentang  Komisi  Pemberantasan Korupsi  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  UU  No.  19  Tahun  2019  dan  Lelang Eksekusi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Lelang Non Eksekusi Wajib; Lelang BMN/D, Lelang Barang Milik BUMN/D berbentuk nonpersero, Lelang aset Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lelang BMN yang berasal dari tegahan kepabeanan dan cukai,  Lelang  barang  gratifikasi,  Lelang  bongkaran  BMN/Daerah  karena  perbaikan,  Lelang  BMN  berupa Barang  Habis  Pakai  eks  Pemilihan  Umum,  Lelang  asset  eks  Bank  Dalam  Likuidasi  (BDL),  Lelang  aset settlement obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU), Lelang aset  eks  BPPN  /  kelolaan  PT  Perusahaan  Pengelola  Aset,  Lelang  Balai  Harta  Peninggalan  atas  harta peninggalan tidak terurus dan harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir, Lelang Benda Berharga Muatan  Kapal  yang  Tenggelam  (BMKT),  Lelang  aset  Bank  Indonesia,  Lelang  BMN/D  berupa  eks  barang hadian / undian yang tidak diambil atau tidak tertebak, Lelang barang habis pakai sisa / limbah proyek yang dananya bersumber dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Daerah, Lelang barang dalam
penguasaan  kejaksaan  yang  berasal  dari  barang  bukti  yang  dikembalikan  tetapi  tidak  diambil  oleh pemilik/yang  berhak  tidak  ditemukan  atau  menolak  menerima;  dan  Lelang  Noneksekusi  lainnya  sesuai peraturan perundang-undangan. Lelang Noneksekusi Sukarela; Lelang barang milik BUMN/D  berbentuk persero,  Lelang  barang  milik  perwakilan  negara  asing,  Lelang  barang  milik  perorangan  atau  badan hukum/  usaha  swasta,  Lelang  barang  milik  perusahaan  dalam  likuidasi  kecuali  ditentukan  lain  oleh peraturan perundang-undangan, Lelang barang milik Badan Layanan Umum / Badan Hukum Pendidikan yang  tidak  termasuk  BMN,  Lelang  hak  tagih  (piutang),  Lelang  kayu  hasil  temuan  lainnya  dari  tangan pertama; dan Lelang Noneksekusi Sukarela lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
Dalam praktiknya, jumlah pelaksanaan lelang yang ada di Indonesia sampai dengan saat ini masih didominasi  pelaksanaan  lelang  eksekusi  Pasal  6  Undang-Undang  Hak  Tanggungan.  Perbankan  sebagai salah  satu  sumber  pendanaan  sangat  penting  yang  kegiatan  utamanya  antara  lain  menghimpun  dana masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kembali  ke  masyarakat  dalam  bentuk pemberian  kredit  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam  rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat  banyak serta  untuk  mendukung  pembangunan  dan  memutar  roda  perekonomian.  Penyaluran  kredit  memiliki peranan penting bagi bank, yaitu sebagai sumber pendapatan yang diperoleh dari margin atau bunga yang dibayar oleh debitur. Namun, disisi lain kredit-kredit ini tidak lepas dari kredit bermasalah, yang dapat menimbulkan  kerugian  bagi  pihak  bank.  Kredit  bermasalah  ini  dapat  menimbulkan  semakin  besarnya biaya pencadangan activa produktif yang harus disediakan oleh bank, dan mengurangi potensi laba yang akan  diperoleh,  lebih  jauh  akan  mengurangi  modal  yang  tersedia  pada  bank  tersebut.  Meningkatnya pemberian  kredit  ternyata  diimbangi  dengan  pinjaman  bermasalah  ( Non  Performing  Loan ).  Beberapa faktor ekonomi makro yang mempengaruhi terjadinya kredit bermasalah adalah kurs, BI rate dan inflasi. Oleh  karena  itu  untuk  menjaga  kesehatan  keuangannya,  pihak  perbankan  akan  mengambil  langkah penyelesaian  pinjaman  yang  bermasalah  dengan  melakukan  penjualan  jaminan  milik  debitur  yang diagunkan. Selain untuk menjaga penilaian kesehatan sebuah bank melalui indikator pembiayaan/kredit yang  memiliki  NPL  dibawah  5  persen,  juga  untuk  menjaga  stabilitas  sumber  pendanaan  perbankan  itu sendiri.
Selanjutnya, Pada  tahun 1996 Pemerintah  mengeluarkan regulasi baru di bidang lelang dengan memberikan  kesempatan  kepada  pihak  swasta  untuk  berpartisipasi  dalam  pelaksanaan  lelang  melalui Balai  Lelang  dan  Pejabat  Lelang  Kelas  II.  Peran  swasta  dalam  pelaksanaan  lelang  diharapkan  dapat merealisasikan  pemasyarakatan  lelang  secara  bertahap,  dimana  pada  suatu  saat  itu  penjualan  secara lelang  menjadi  pilihan  utama  masyarakat  yang  bermaksud  menjual  harta  bendanya  karena  dianggap efisien, dan adanya jaminan harga yang optimal serta kepastian hukum. Jadi saat ini ada dua institusi yang dapat  menyelenggarakan  lelang  yaitu  KPKNL  dengan  Pejabat  Lelang  Kelas  I  dan  Balai  Lelang  dengan Pejabat Lelang Kelas II (swasta). Pembagian kewenangan KPKNL dan Balai Lelang adalah secara umum, KPKNL dapat melakukan pelayanan semua jenis lelang. Kewenangan yang luas ini berkaitan dengan tugas pelayanan umum oleh aparatur negara dibidang lelang kepada masyarakat di seluruh pelosok Indonesia yang dibebankan kepada KPKNL, terutama kepada lelang yang bersifat  wajib ( compulsory auction ) atas perintah  perundang-undangan  atau  atas  perintah  pengadilan.  Sementara  itu,  Balai  Lelang  berdasarkan Peraturan  Menteri  Keuangan  RI  Nomor  113/PMK.06/2019  tentang  Balai  Lelang,  dapat  melaksanakan kegiatan usaha meliputi: Jasa Pralelang, Jasa Pelaksanaan Lelang dengan Pejabat Lelang Kelas II, dan Jasa Pascalelang terhadap jenis lelang yang bersifat sukarela, pelaksanaan penjualan lelang bukan merupakan suatu  kewajiban  tetapi  alternatif  dari  pemilik/yang  menguasai  barang  yang  akan  dijual  ( voluntary auction ) meliputi lelang non eksekusi sukarela terhadap aset milik swasta. Lelang Non Eksekusi terhadap aset BUMN/D berbentuk Persero; dan lelang harta milik bank dalam likuidasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

## Pembahasan
Berdasarkan  pembagian  kewenangan  tersebut,  Lelang  Eksekusi  sebagaimana  diuraikan  di  atas dilakukan  oleh  Pejabat  Lelang  Kelas  I  pada  KPKNL.  Balai  Lelang  masih  dapat  berperan  dalam  lelang eksekusi sepanjang pihak penjual mengehendakinya menggunakan jasa pralelang, tetapi pelaksanaannya tetap oleh  Pejabat Lelang Kelas I  yang berkedudukan di KPKNL. Dalam hal kreditor/pihak yang karena peraturan  perundang-undangan  bertindak  sebagai  penjual  dalam  pelaksanaan  lelang  eksekusi menggunakan  Balai  Lelang  untuk  mempersiapkan  lelangnya,  tanggungjawab  sebagai  Kreditor/Penjual tidak  serta  merta  dialihkan  kepada  Balai  Lelang.  Balai  Lelang  hanya  dapat  membantu  persiapan  lelang yang  berkaitan  dengan  jasa  pra  lelang  sesuai  dengan  kegiatan  usaha  yang  dijinkan.  Hal  itu  ditegaskan dalam  Pasal  37  huruf  g  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor:113/PMK.06/2019  tentang  Balai  Lelang, yaitu  Balai  Lelang  dilarang  melakukan  kegiatan  usaha  diluar  izin  yang  diberikan,  seperti:  melakukan pemanggilan debitor, penagihan piutang ( debt collector ).
Jasa  Pralelang  yang  dilaksanakan  Balai  Lelang  meliputi:  meneliti  kelengkapan  dokumen persyaratan  lelang  dan  dokumen  barang  yang  akan  dilelang;  meneliti  legalitas  formal  subjek  dan  objek lelang;  menerima,  mengumpulkan,  memilah,  memberikan  label,  dan  menyimpan  barang  yang  akan dilelang; menguji kualitas dan menilai harga barang;  meningkatkan kualitas barang yang akan dilelang; mengatur asuransi barang yang akan dilelang; memasarkan barang dengan cara-cara efektif, terarah serta menarik  baik  dengan  pengumuman,  brosur,  katalog  maupun  cara  pemasaran  lainnya  dan/atau menyiapkan/menyediakan  sarana  dan  prasarana  dalam  pelaksanaan  lelang.  Kerjasama  antara  Balai Lelang  dan  Penjual  dalam  penggunaan  jasa  pralelang  diatur  dalam  perjanjian  dan  dibayar  oleh  pihak Penjual dan/atau penjual, tidak boleh dibebankan kepada pembeli lelang. Sedangkan Jasa Pascalelang oleh Balai  Lelang  meliputi:pengaturan  pengiriman  barang;  pengurusan  balik  nama  barang  yang  dibeli  atas nama  Pembeli  dan/atau  jasa  lainnya  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Dalam  memberikan  Jasa  Pascalelang  Balai  Lelang  dapat  memungut  imbalan  jasa  kepada pembeli lelang sesuai dengan kesepakatan antara pembeli lelang dengan Balai Lelang.
Dalam era digitalisasi saat ini, Pemerintah melakukan inovasi berkelanjutan terhadap lelang yang dapat  dilaksanakan  melalui  penggunaan  media  internet  ( e-  auction )  yang  dapat  diakses  melalui  laman www.lelang.go.id  baik  diakses  melalui  PC,  laptop  maupun  gadget.  Hal  ini  sebagai  bentuk  continous improvement  yang  dilakukan  pemerintah  dengan  mewujudkan  pembaharuan  lelang  serta  upaya pelaksanaan  marketing  atas  jasa  pelayanan  lelang  kepada  para  potential-service  user.  Beberapa keunggulan dari e-auction ini adalah modernisasi lelang yang memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat  untuk  mengikuti  lelang  dengan  lebih  menghemat  waktu  dan  biaya,  membentuk  databased pelaksanaan  lelang,  dan  menjadikan  lelang  sarana  jual  beli  yang  utama  di  masyarakat  serta  transparan dan  akuntabel  sekaligus  memberikan  potensi  optimalisasi  hasil  lelang  yang  akan  meningkatkan penerimaan negara bukan  pajak berupa bea lelang. Ruang lingkup lelang  menjadi  semakin luas dengan adanya e-auction , dengan memecah keterbatasan fisik lelang konvensional seperti batasan geografi, waktu kehadiran, dan batasan ruang (Andri et al., 2020; Kurniawaty et al., 2022). Disamping itu, dampak lelang melalui  internet  ( e-  auction )  sangat  luas,  selain  meningkatkan  penerimaan  negara  bukan  pajak  melalui bea  lelang  akibat  dari  peningkatan  objek  barang  yang  laku  dilelang,  juga  memiliki  dampak  positif terhadap  pelaku  ekonomi  lainnya,  antara  lain  pelaku  bisnis  dalam  bidang  perbankan  dengan kemitraannya  pelayanan  penyetoran/pengembalian  uang  jaminan  melalui  transasksi Virtual  Account , maupun pelaku bisnis bidang Teknologi Informasi dalam hal makin tambahan penggunaan jaringan akses internet.
Perlindungan  hukum  dibagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  perlindungan  hukum  preventif  dan perlindungan  hukum  represif.  Perlindungan  hukum  preventif,  adalah  perlindungan  yang  sifatnya pencegahan, sebelum seseorang dan/atau kelompok melakukan suatu kegiatan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan, sehingga dapat menghindarkan atau meniadakan terjadinya tindakan yang kongkrit. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dan memberikan batasan dalam melaksanakan suatu perbuatan hukum (Disemadi et  al.,  2021;  Handayani,  2018). Perlindungan  hukum  represif,  bertujuan  untuk  menyelesaikan  suatu permasalahan  atau  sengketa.  Perlindungan  hukum  ini  merupakan  perlindungan  akhir  berupa  sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran (Said, 2018). Penyelesaian sengketa dalam perlindungan hukum represif ini dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang. Apabila terdapat kewajiban yang dilanggar maka pelaku dapat  diberi  sanksi.  Sarana  perlindungan  Hukum  ada  dua  macam,  yaitu  sarana  perlindungan  hukum preventif  dan  sarana  perlindungan  hukum  represif (Andriansa  Buana  et  al.,  2021). Pada  perlindungan hukum  preventif  ini,  subyek  hukum  diberikan  kesempatan  untuk  mengajukan  keberatan  atau pendapatnya  sebelum  suatu  keputusan  pemerintah  mendapat  bentuk  yang  definitif.  Tujuannya  adalah mencegah  terjadinya  sengketa.  Perlindungan  hukum  preventif  sangat  besar  artinya  bagi  tindak pemerintahan  yang  didasarkan  pada  kebebasan  bertindak  karena  dengan  adanya  perlindungan  hukum yang  preventif  pemerintah  terdorong  untuk  bersifat  hati-hati  dalam  mengambil  keputusan  yang didasarkan pada diskresi (Wijaya et al., 2021). Negara indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
Perlindungan  hukum  yang  represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan  sengketa.  Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan  hukum  ini.  Prinsip  perlindungan  hukum  terhadap  tindakan  pemerintah  bertumpu  dan bersumber  dari  konsep  tentang  pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-  hak  asasi  manusia  karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak- hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.  Prinsip  kedua  yang  mendasari  perlindungan  hukum  terhadap  tindak  pemerintahan  adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,
pengakuan  dan  perlindungan  terhadap  hak-hak  asasi  manusia  mendapat  tempat  utama  dan  dapat dikaitkan  dengan  tujuan  dari  negara  hukum.  Sehingga  dalam  hal  ini,  Perlindungan  Hukum  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja bagi pemenang lelang adalah penjualan lelang didukung oleh dokumen yang sah karena sistem lelang mengharuskan Pejabat Lelang meneliti lebih dahulu tentang keabsahan  penjual  dan  barang  yang  akan  dijual  (legalitas  formal  subjek  dan  objek  lelang).  Dalam  hal barang  yang  dibeli  adalah  barang  tidak  bergerak  berupa  tanah,  pembeli  tidak  perlu  lagi  mengeluarkan biaya tambahan untuk membuat akta jual beli ke PPAT atau Notaris, tetapi dengan Risalah Lelang pembeli dapat  langsung  ke  Kantor  Pertanahan  setempat  untuk  balik  nama.  Hal  tersebut  karena  Risalah  Lelang merupakan  akta  otentik  dan  statusnya  sama  dengan  akta  notaris.  Selain  itu,  kebanyakan  gugatan  yang masuk  adalah  perbuatan  melawan  hukum,  bukan  gugatan  wanprestasi,  dimana  hal  ini  jika  dilihat  dari mata hukum, kebanyakan lelang yang digugat adalah bentuk tindak lanjut dari wanprestasi debitur atas perjanjian  kredit  mereka.  Yang  menyebabkan  kesalahan  penggugat,  dimana  KPKNL  tidak  melakukan perbuatan  melawan  hukum,  bahkan  tunduk  pada  hukum  sebagai  contoh,  pelaksanaan  pasal  6  UUHT dimana  jika  debitur  wanprestasi,  pemegang  hak  tanggungan  pertama  berhak  menjual  secara  langsung pada KPKNL

## 4. SIMPULAN
Perlindungan Hukum Bagaimana Perlindungan Hukum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Singaraja bagi pemenang Lelang adalah Penjualan lelang didukung oleh dokumen yang sah karena sistem lelang mengharuskan Pejabat Lelang meneliti lebih dahulu tentang keabsahan penjual dan barang yang akan dijual (legalitas formal subjek dan objek lelang). Dalam hal barang yang dibeli adalah barang tidak bergerak berupa tanah, pembeli tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk membuat akta jual beli ke PPAT atau Notaris, tetapi dengan Risalah Lelang pembeli dapat langsung ke Kantor Pertanahan setempat  untuk  balik  nama.  Hal  tersebut  karena  lelang  merupakan  akta  otentik  dan  statusnya  sama dengan  akta  notaris.  Selain  hal  tersebut  diatas,  kebanyakan  gugatan  yang  masuk  adalah  perbuatan melawan hukum, bukan gugatan  wanprestasi, dimana  hal ini jika  dilihat dari mata hukum, kebanyakan lelang yang digugat adalah bentuk tindak lanjut dari wanprestasi debitur atas perjanjian kredit mereka. Yang  menyebabkan  kesalahan  penggugat,  KPKNL  tidak  melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  bahkan tunduk pada hukum sebagai contoh, pelaksanaan pasal 6 UUHT, jika debitur wanprestasi, pemegang hak tanggungan pertama berhak menjual secara langsung pada KPKNL

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Amrozi,  A.  I.,  &  Sulistyorini,  E.  (2020).  Pengaruh  DPK,  NPL,  CAR,  dan  LDR  Terhadap  Penyaluran  Kredit (Studi Kasus Pada Bank Yang Terdaftar di Indeks LQ45 tahun 2014-2018). Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA) , 5 (1), 85 – 98. https://doi.org/10.51289/peta.v5i1.420.
Andri, A., & Suyanto, S. (2020). Pengembangan Aplikasi Lelang Karet Berbasis Mobile Sebagai Pendukung Akses  Informasi  Lelang. Edumatic:  Jurnal  Pendidikan  Informatika , 4 (2),  85 – 94. https://doi.org/10.29408/edumatic.v4i2.2631.
Andriansa Buana, E., &  Sungkowo Raharjo, P. (2021).  Perlindungan Hukum  Terhadap Pemenang Lelang Hak  Tanggungan  Dalam  Proses  Peralihan  Hak  Atas  Tanah  Karena  Lelang. Jurnal  Komunikasi Hukum (JKH) , 7 (2), 509 – 519. https://doi.org/10.23887/jkh.v7i2.37982.
Bartscher, A. K., Seitz, S., Siegloch, S., Slotwinski, M., & Wehrhöfer, N. (2021). Social capital and the spread of  covid-19:  Insights  from  european  countries. Journal  of  Health  Economics , 80 ,  102531. https://doi.org/10.1016/j.jhealeco.2021.102531.
Diana, S., Sulastiningsih, S., & Purwati, P. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Pada  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Riset  Akuntansi  Dan  Bisnis  Indonesia , 1 (1),  111 – 125. https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6068.
Disemadi,  H.  S.,  &  Wardhana,  R.  P.  (2021).  Perlindungan  Anak  Panti  Asuhan  Terhadap  Kekerasan  Di Batam, Indonesia: Kajian Hukum Perspektif SDGs. Jurnal Komunitas Yustisia , 3 (3), 197 – 207. Fraser, T., Aldrich, D. P., & Small, A. (2021). Connecting Social Capital and Vulnerability: Citation Network
Analysis of Disaster Studies. Natural Hazards Review , 22 (3), 131 – 144. https://doi.org/10.1061/(asce)nh.1527-6996.0000469.
Handayani,  T.  (2018).  Perlindungan  Dan  Penegakan  Hukum  Terhadap  Kasus  Kekerasan  Seksual  Pada Anak. Jurnal Hukum Mimbar Justitia , 2 (2), 826 – 839. https://doi.org/10.35194/jhmj.v2i2.33. Kala Kamdjoug, J. R., Wamba-Taguimdje, S. L., Wamba, S. F., & Kake, I. B. E. (2021). Determining factors and impacts of the intention to adopt mobile banking app in Cameroon: Case of SARA by afriland First Bank.
Journal of Retailing and Consumer Services , 61 (1).
https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2021.102509.
Kurniawaty,  C.,  Abubakar,  L.,  &  Akyas,  M.  (2022).  Kepastian  Hukum  Penundaan  Pembayaran  BPHTB Dalam  AYDA  Lelang  Dalam  Perspektif  Hukum  Perbankan  Dan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan , 6 (1), 15 – 32. https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.912.
Lengkong, S. M. K., Rotinsulu, D. C., & Walewangko, E. N. (2019). Pengaruh Alokasi Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  Kota  Bitung. Jurnal  Pembangunan  Ekonomi  Dan  Keuangan  Daerah , 19 (2),  1 – 20. https://doi.org/10.35794/jpekd.15783.19.2.2017.
Muhyiddin.  (2020).  Covid-19,  New  Normal,  dan  Perencanaan  Pembangunan  di  Indonesia. Jurnal Perencanaan  Pembangunan:  The  Indonesian  Journal  of  Development  Planning , 4 (2),  240 – 252. https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118.
Putri, C. M., & Supatmi, S. (2020). Pengaruh Dewan Terkoneksi Politik terhadap Tingkat Simpanan, Tingkat
Kredit dan Risiko Kredit Perbankan di Indonesia. JPPSH , 4 (2), 158 – 168. https://doi.org/10.23887/jppsh.v4i2.31587.
Ratag,  W.  A.,  Kumenaung,  A.  G.,  &  Engka,  D.  S.  (2021).  Pengaruh  Perencanaan  Anggaran  Terhadap Penyerapan  Anggaran  Di  Lingkungan  Universitas  Sam  Ratulangi. Jurnal  Pembangunan  Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 20 (3), 78 – 91. https://doi.org/10.35794/jpekd.32800.20.3.2019. Rini, A. S., & Suguharti, L. (2020). Analisis Tingkat Daya Serap Anggaran Belanja Daerah Di Kota Malang. Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE) , 4 (2020), 262 – 276.
Said, M. F. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 4 (1), 141. https://doi.org/10.33760/jch.v4i1.97.
Shiell, A., Hawe, P., & Kavanagh, S. (2020). Evidence suggests a need to rethink social capital and social capital interventions. Social Science & Medicine , 257 , 111930. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.09.006.
Sholihah, E. (2021). Efisiensi Kinerja Keuangan Sektor Perbankan Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19.
JRMSI-Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia , 12 (2), 287 – 304. https://doi.org/10.21009/JRMSI.012.2.06.
Wijaya,  R.,  &  Adiwijaya,  A.  J.  S.  (2021).  Optimalisasi  Asas  Kemanfaatan  Hasil  Lelang  Eksekusi  Dalam
Perspektif Hukum Investasi.
Jurnal
Ilmiah Living Law , 13 (1), 46 – 56. https://doi.org/10.30997/jill.v13i1.4203.
Yasin, A.,  & Fisabilillah,  L. W. P. (2021). Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)  Sebelum  Dan  Pada  Pandemi  Covid-19. EQUILIBRIUM:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Dan Pembelajarannya , 9 (2), 142 – 152. https://doi.org/10.25273/equilibrium.v9i2.10011.