Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 65-76 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4

## PENERAPAN SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA DESERSI
Sapto Handoyo Djarkasih Putro 1 ; Nazaruddin Lathif 2 ; John P. Simanjuntak 3 ; Lilik Prihatini 4 .
Fakultas Hukum Universitas Pakuan Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143 E-mail: sapto.handoyo@unpak.ac.id, nazaruddin.lathif@unpak.ac.id, jhonpsimanjuntak@gmail.com, lilik.prihatini@gmail.com Naskah diterima : 24/10/2023, revisi : 12/11/2023, disetujui 26/12/2023

## ABSTRAK
Prajurit  Tentara  Nasional  Indonesia  (disingkat  TNI)  telah  dipersiapkan  secara khusus  untuk  menjaga,  melindungi  dan  mempertahankan  keamanan  serta  kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam pelaksanaan tugasnya, anggota TNI dibatasi  oleh  undang-undang  dan  peraturan  militer,  sehingga  semua  perbuatan  yang dijalani harus berlandaskan pada undang-undang  dan peraturan yang berlaku.  Dalam menjamin  dan  mendukung  terlaksananya  peran  serta  tugas  penting  TNI  maka  telah dibuatkan  peraturan-peraturan  khusus  yang  berlaku  bagi  anggota  TNI,  disamping aturan  yang  sifatnya  umum.  Dalam  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya  terhadap negara, seorang anggota TNI tidak luput dari permasalahan hukum, misalnya terdapat oknum  TNI  yang  melakukan  tindak  pidana,  yaitu  tindak  pidana  desersi.  Desersi merupakan  perbuatan menarik diri dari pelaksanaan kewajiban dinas TNI yang diatur dalam Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Penerapan sanksi pidana  dalam  tindak  pidana  desersi  yang  dilakukan  oleh  prajurit  TNI  secara  sengaja dalam  waktu  damai  lebih  lama  dari  30  (tiga  puluh)  hari,  maka  terhadapnya  dapat dijatuhi  hukuman  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  87  ayat  (1)  ke-2  juncto  ayat  (2) KUHPM dengan ancaman maksimum pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
Kata kunci: Sanksi Pidana; Desersi; Tentara Nasional Indonesia

## ABSTRACT
Soldiers of the Indonesian National Army (abbreviated as TNI) have been specially prepared to guard, protect and defend the security and sovereignty of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). In carrying out their duties, TNI members are limited by military  laws  and  regulations,  so  that  all  actions  they  carry  out  must  be  based  on applicable laws and regulations. In order to guarantee and support the implementation of the TNI's important roles and tasks, special regulations have been made that apply to TNI members, in addition to general regulations. In carrying out their duties and obligations towards the state, a member of the TNI is not free from legal problems, for example there are members of the TNI who commit criminal acts, namely the crime of desertion. Desertion is the act of withdrawing from carrying out TNI service obligations as regulated in Article 87  of  the  Military  Criminal  Code  (KUHPM).  The  application  of  criminal  sanctions  in criminal acts of desertion committed by TNI soldiers intentionally during peacetime longer than 30 (thirty) days, then they can be sentenced as regulated in Article 87 paragraph (1)
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 65-76 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
2nd  in  conjunction  with  paragraph  (2)  of  the  Criminal  Code  with  a  maximum  threat  of imprisonment for 2 (two) years and 8 (eight) months.
Keywords: Criminal Sanctions; Desertion; Indonesian national army

## A. Pendahuluan
Tentara  Nasional  Indonesia  (disingkat  TNI)  terdiri  dari  3  (tiga)  matra,  yaitu  TNI Angkatan Darat (TNI-AD), TNI Angkatan Laut (TNI-AL) dan TNI Angkatan Udara (TNI-AU). Di dalam melaksanakan segala tanggungjawab dan kewajibannya terhadap negara, seorang anggota TNI pun tidak luput dengan segala permasalahannya, misalnya adanya oknum TNI yang terlibat melakukan tindak pidana.  Salah satu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI tersebut adalah desersi. Desersi termasuk sebagai tindak pidana militer murni ( zuiver militeire delict ) yaitu suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer. 1 Desersi merupakan  perbuatan menarik diri dari pelaksanaan  kewajiban  dinas  TNI  yang  diatur  dalam  Pasal  87  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Prajurit TNI merupakan bagian dari masyarakat umum yang  dipersiapkan  secara  khusus  untuk  melaksanakan  tugas  pembelaan  negara  dan bangsa.  Dalam  pelaksanaan  tugasnya,  anggota  TNI  dibatasi  oleh  undang-undang  dan peraturan militer sehingga semua perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada undang-undang  dan  peraturan  yang  berlaku.  Untuk  dapat  melaksanakan  tugas  dan kewajiban yang berat dan amat khusus maka TNI telah dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah  ataupun  putusan  tanpa  membantah  dan  melaksanakannya  dengan tepat,  berdaya  guna  dan  berhasil  guna.  Dengan  semakin  tingginya  tingkat  kesadaran hukum masyarakat maka seluruh prajurit TNI harus semakin berhati-hati dalam bertindak maupun  berbuat  agar  tidak  melakukan  perbuatan  yang  dapat  melanggar  norma  hukum yang berlaku.
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum. 2 Menurut  Grotius,  hukum  merupakan peraturan  tentang  perbuatan  moral  yang  menjamin  keadilan. 3 Oleh  karena  itu  setiap penduduk, pejabat, penguasa serta aparatur negara (hukum), tidak terkecuali anggota TNI harus  tunduk  dan  taat  pada  hukum  yang  berlaku,  baik  dalam  tingkah  laku  sehari-hari, maupun di dalam atau di luar kedinasan. Perbuatan/tindakan dengan dalih atau bentuk apapun yang dilakukan oleh oknum TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang bertentangan  dengan  undang-undang,  peraturan  kedinasan,  disiplin,  dan  tata  tertib  di lingkungan  TNI,  pada  hakikatnya  merupakan  perbuatan/tindakan  yang  dapat  merusak wibawa,  martabat  dan  nama  baik  dari  TNI  itu  sendiri.  Jika  perbuatan  atau  tindakan tersebut dibiarkan terus, maka dapat menimbulkan ketidaktenteraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan institusi TNI.
Prajurit  TNI  adalah  warga  negara  Indonesia  yang  telah  dilatih  perang  dan dibersenjatai, ditugaskan untuk menjaga keutuhan pertahanan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan  Republik Indonesia.  Namun demikian,  dalam  pelaksanaan  tugas-tugasnya,  ada saja oknum anggota TNI yang melakukan perbuatan melanggar hukum yang masuk dalam kategori tindak pidana. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI termasuk ke dalam tindak pidana khusus, letak kekhususannya adalah pada yustisiabel tertentu, berlaku bagi
1 Moch. Faisal Salam, Hukum Pidana Militer di Indonesia , (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 27.
2 Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 , Pasal 1 ayat (3).
3 Subandi Al Marsudi, Pengantar Ilmu Hukum , (Bogor: FH-Unpak, 2003), hlm. 13.
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 65-76 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
golongan TNI dan bagi yang dipersamakan dengan anggota TNI (misalnya; para mobilisan, militer titular dan militer asing). 4
Prajurit  TNI  adalah  orang  yang  dididik,  dilatih  dan  telah  dipersiapkan  untuk bertempur.  Warga  negara  Indonesia  yang  dilantik  menjadi  TNI  dalam  melaksanakan tugasnya, selain taat kepada nilai Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib  TNI,  dituntut  untuk  selalu  taat  dan  patuh  pada  semua  peraturan-peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  khusus  bagi  anggota  TNI.  Dalam  menjamin  dan mendukung terlaksananya peran serta tugas penting TNI maka telah dibuatkan peraturan- peraturan khusus yang berlaku bagi anggota TNI, disamping aturan yang sifatnya umum. Peraturan yang sifatnya khusus dan berlaku bagi anggota TNI inilah yang disebut dengan Hukum  Pidana  Militer.  Perundang-undangan  yang  sifanya  khusus  bagi  anggota  TNI, misalnya: Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 25  Tahun  2014  tentang  Hukum  Disiplin  Militer  dan  aturan  lainnya  yang  berhubungan dengan  kehidupan  prajurit TNI,  serta  aturan  perundang-undangan  umum  seperti  KUHP dan  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  tindak  pidana  tertentu (tindak pidana khusus). Peraturan itulah yang patut ditaati oleh setiap anggota TNI, baik tamtama, bintara maupun perwira sehingga dalam menjalankan tugas tidak bertentangan dan merugikan instansi TNI. 5
Pengaturan  mengenai  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  oknum  anggota  TNI tertuang  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  Militer  (KUHPM),  meliputi  tindak pidana disersi, penadahan alat perang, meninggalkan pos pada saat perang, dan lain-lain. Jika anggota TNI melakukan tindak pidana desersi di masa damai, maka penyelesaian serta penegakan  hukumnya  tunduk  pada  KUHPM,  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1997 tentang Peradilan Militer serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan mengikat  bagi  setiap  anggota  TNI.  Setiap  anggota  TNI  harus  tunduk  dan  taat  terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer, diantaranya; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin  Militer  (KUHDM)  dan  peraturan-peraturan  lainnya  yang  mengikat  bagi  anggota militer.  Peraturan  hukum  Militer  tersebut  diterapkan  kepada  para  Tamtama,  Bintara, maupun  Perwira  yang  melakukan  suatu  tindakan  yang  merugikan  kesatuan  maupun masyarakat umum. Sebagai warga negara yang baik, setiap anggota TNI juga tunduk pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, misalnya; seorang anggota TNI juga harus mematuhi peraturan lalu-lintas, membayar pajak, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan lain-lain.

## B. Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. hal ini disebabkan, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodelogis, dan konsisten. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis  yaitu  bahwa  pembahasan  dilakukan  dengan  cara  menyajikan  dan  menjelaskan (menerangkan)  data  secara  lengkap,  terperinci  dan  sistematis,  kemudian  data-data tersebut  disusun,  diolah  dan  dianalisis  berdasarkan  teori  dalam  ilmu  hukum  dan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum  ini  yaitu  penelitian  hukum  normatif  adalah  penelitian  hukum  yang  dilakukan
4 Moch. Faisal Salam, Op.Cit., hlm. 26.
5 Kadek Wijana, I Made Sepud dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, “Peradilan Tindak Pidana Korupsi Bagi Anggota Militer, Jurnal Analogi Hukum , Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Vol. 2, No. 3, Tahun 2020, hal. 404-405.
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 65-76 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
dengan  meneliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  belaka. 6 Penelitian  normatif  ini didukung  oleh  penelitian  empiris  apabila  diperlukan  guna  mendapatkan  data  primer. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu melalui penelitian kepustakaan ( library research ).

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pengertian Tindak Pidana
Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang dikenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana  (KUHP)  tanpa  memberikan  sesuatu  penjelasan  mengenai  apa  yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan strafbaar feit tersebut. 7 Perkataan feit itu sendiri  di  dalam  bahasa  Belanda  berarti  “sebagian  dari  suatu  kenyataan”  atau een gedeelte  van  de  werkelijkheid ,  sedang strafbaar  feit itu  dapat  diterjemahkan  sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat  karena  kelak  akan  ketahui  bahwa  yang  dapat  dihukum  itu  sebenarnya  adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakanOleh karena itu,  seperti  yang  telah  dikatan  di  atas,  bahwa  pembentuk  undang-undang  tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah ia maksud dengan perkataan strafbaar feit , maka timbullah di dalam doktrin sebagai pendapat tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit tersebut. Hezewinkel-Suringa  misalnya,  mereka  telah  membuat  suatu  rumusan  yang bersifat umum dari strafbaar feit sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya”. Para penulis lama seperti Van Hamel telah  merumuskan strafbaar  feit itu  sebagai  “suatu  serangan  atau  suatu  ancaman terhadap  hak-hak  orang  lain”  yang  oleh  Hazewinkel-suringa  telah  dianggap  kurang tepat.  Menurut  Pompe,  perkataan strafbaar  feit itu  secara  teoritis  dapat  dirumuskan sebagai  “suatu  pelanggaran  norma  (gangguan  terhadap  tertib  hukum)  yang  dengan sengaja  ataupun  tidak  dengan  sengaja  telah  dilakukan  oleh  seorang  pelaku,  di  mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum  dan  terjaminnya  kepentingan  umum”  ( de  nomovertreding  (verstoring  der rechtsorde), waaraan de overtreder schuld heft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijin ) . 8
Membagi  suatu  kelompok  benda  atau  manusia  dalam  jenis-jenis  tertentu  atau mengklasifikasikan  dapat  sangat  bermacam-macam  sesuai  dengan  kehendak  yang mengklasifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian  pula  dengan  pembagian  dalam  tindak  pidana. 9 KUHP  sendiri  telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian  bab-babnya  dikelompokkan  menurut  sasaran  yang  hendak  dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab I Buku Kedua adalah Kejahatan
6 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat , (Jakarta: Universitas Indonesia Press,  2010), hlm. 13-14.
7 Lamintang  dan  Franciscus  Theojunior  Laminating, Dasar-dasar  Hukum  Pidana  di  Indonesia ,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 179.
8 Ibid.
9 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 57.
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 65-76 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
Terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasarannya adalah keamanan negara. 10

## 2. Pengertian Tindak Pidana Desersi
Perbuatan-perbuatan  pidana  menurut  sistem  KUHP  dibagi  atas  kejahatan (misdrijven) dan  pelanggaran (overtredingen) .  Pembagian  dalam  dua  jenis  ini  tidak ditentukan  dengan  nyata-nyata  dalam  suatu  Pasal  KUHP  tetapi  sudah  dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dari Pasal 4, 5, 39, 45, dan 53 buku ke-1. Buku II  mengatur  tentang  kejahatan  dan  Buku  III  tentang  pelanggaran. 11 Menurut  M.v.T. pembagian  atas  dua  jenis  tersebut  didasarkan  atas  perbedaan  prinsipiil.  Dikatakan, bahwa kejahatan adalah rechtsdelicten , yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan  dalam  undang-undang,  sebagai  perbuatan  pidana  telah  dirasakan  sebagai onrecht ,  sebagai  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  tata  hukum. 12 Pelanggaran sebaliknya  adalah wetsdelicten ,  yaitu  perbuatan-perbuatan  yang  sifat  melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian. Sebelum wetboek v. Srafrecht mulai berlaku, pandangan ini telah di tentang. Disebutkan antara lain bahwa ada pelanggaran yang juga sebelum adanya ketentuan wet sudah dirasakan sebagai  perbuatan  yang  tidak  patut,  umpamanya  Pasal  489 straatschending atau baldadigheid (kenakalan); Pasal 494 ke-6 yaitu menibulkan rintangan di jalan umum; Pasal  503  mengganggu  kesejahteraan  di  malam  hari (nachtrus). Oleh  karena  itu pandangan  di  atas,  yang  dalam  kepustakaan  terkenal  dengan  adanya  perbedaan kualitatif  antara  kejahatan  dan  pelanggaran,  pada  masa  sekarang  sudah  banyak ditinggalkan  dan  diganti  dengan  pandangan  bahwa  hanya  ada  perbedaan  kuantitatif (soal berat atau ringannya ancaman pidana) antara kejahatan dan pelanggaran. Tindak  pidana  militer  adalah  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  subjek hukumnya yaitu militer. Tindak pidana semacam ini disebut tindak pidana militer murni ( zuiver militaire delict ). Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer. 13 Contoh: seorang  militer  dalam  keadaan  perang  dengan  sengaja  menyerahkan  seluruh  atau sebagian  dari  suatu  pos  yang  diperkuat  kepada  musuh  tanpa  ada  usaha mempertahankannya  sebagaimana  dituntut  atau  diharuskan  dari  padanya  (Pasal  73 KUHPM).    Tindak  pidana  desersi  sebagaimana  diatur  Pasal  87  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM); tindak pidana insubordinasi sebagaimana diatur dalam Pasal  105-109  KUHPM  dan  lain-lain.  Tindak  pidana insubordinasi ini  adalah  seorang bawahan dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang ditujukan kepada atasannya atau komandannya. Tindakan nyata itu dapat berbentuk perbuatan dan dapat juga  dengan  suatu  mimik  atau  isyarat.  Tindak  pidana  meninggalkan  pos  penjagaan sebagaimana diatur dalam Pasal 118 KUHPM.  Maksudya, penjaga yang meninggalkan posnya dengan semuanya, tidak melaksanakan suatu tugas yang merupakan keharusan baginya dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya di ancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun. 14 Tindak pidana yang
10 Ibid ., hlm. 58.
11 Moeljatno , Asas-asas Hukum Pidana , (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 78.
12 Ibid.
13 Moch. Faisal Salam, Op.Cit ., hlm. 27.
14 Bisdan Sigalingging, “Tindak Pidana Desersi Menurut Hukum Pidana Militer”, tersedia di http://bisdan- sigalingging.blogspot.com/2011/09/tindak-pidana-desersi-menurut-hukum.html , diakses pada tanggal 12 Oktober 2023.
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 65-76 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
dilakukan oleh anggota TNI murni militer didasarkan kepada peraturan terkait dengan militer.  Anggota  TNI  yang  melakukan  tindak  pidana  murni  militer  sebagaimana disebutkan dalam hukum pidana militer termasuk kejahatan yakni: kejahatan terhadap keamanan negara; kejahatan dalam pelaksanaan kewajiban perang, kejahatan menarik diri dari kesatuan dalam pelaksanaan kewajiban dinas (desersi); kejahatan-kejahatan pengabdian,  kejahatan  pencurian,  penipuan,  dan  penadahan,  kejahatan  merusak, membinasakan atau menghilangkan barang-barang keperluan angkatan perang.
Tindak  pidana  militer  campuran  ( germengde  militaire  delict )  adalah  tindak pidana mengenai perkara koneksitas artinya suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama  antara  sipil  dan  militer  yang  dalam  hal  ini  dasarnya  kepada  undang- undang militer dan KUH-Pidana. Contoh: tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bekerja  sama  antara  sipil  dan  militer;  tindak  pidana  pembunuhan  yang  korbannya adalah sipil; dan lain-lain. Tindak pidana campuran ini selalu melibatkan subjek hukum yakni sipil baik pelaku maupun sebagai korban tindak pidana.
Salah satu jenis tindak pidana yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah tindak pidana desersi. Tindak pidana desersi ini merupakan contoh tindak pidana  murni  yang  dilakukan  oleh  seorang  militer.  Desersi  adalah  tidak  beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau  keluar  dengan  dengan  cara  pergi,  melarikan  diri  tanpa  izin.  Perbuatan  tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan militer. Istilah desersi terdapat  dalam  KUHPM  diatur  dalam  Bab  III  tentang  Kejahatan-kejahatan  yang merupakan Suatu Cara Bagi Seorang Militer Menarik Diri dari Pelaksanaan Kewajiban- kewajiban Dinas. 15
Tindakan ketidakhadiran anggota militer pada suatu tempat untuk menjalankan tugas  dinas  ditentukan  sebagai  suatu  kejahatan,  karena  penghayatan  disiplin merupakan  hal  yang  sangat  urgen  dari  kehidupan  militer  karena  disiplin  merupakan tulang  punggung  dalam  kehidupan  militer.  Lain  halnya  dengan  kehidupan  organisasi bukan militer, bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan suatu kejahatan, melainkan sebagai  pelanggaran  disiplin  organisasi.  Pengertian  pergi  ditegaskan  dalam  Pasal  95 KUHPM yaitu perbuatan menjauhkan diri dari, ketidakhadiran pada atau membuat diri tertinggal  untuk  sampai  pada  suatu  tempat  atau  tempat-tempat  dimana  militer  itu seharusnya  berada  untuk  memenuhi  kewajiban-kewajiban  dinas  yang  ditugaskan kepadanya; yang disebut dengan ketidakhadiran adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat tersebut.
Di  luar  organisasi  militer,  tindakan-tindakan  (perbuatan-perbuatan)  ketidak hadiran dalam suatu tempat untuk menjalankan dinas, pada umumnya tidak ditentukan sebagai  suatu kejahatan. Di dalam kehidupan militer hal itu perlu ditentukan, karena penghayatan disiplin merupakan tulang punggung dari kehidupan militer. Hanya karena suatu  pertimbangan  tertentu  dan  atau  karena  sifatnya  ringan  masih  dibuka kemungkinan untuk menyesaikan perkara tersebut secara hukum disiplin militer  (Pasal 2  KUHDM),  tanpa  meniadakan  hak  penuntutannya  secara  hukum  pidana  apabila dipandang perlu (Pasal 52 KUHDM). Dalam praktik penjatuhan hukuman disiplin, sering terjadi penyelesaian suatu perkara seperti tersebut di atas (pelanggaran disiplin yang tidak murni) secara hukum disiplin oleh para Ankum (atasan yang berhak menghukum / Hakim disiplin). Terutama pada Ankum yang tidak ditugaskan sebagai Papera, tetapi
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 65-76 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
tidak  serta  merta  memberitahukannya  kepada  Oditur  Militer  atau  pejabat  Penuntut. Kejadian  seperti  itu  sangat  disayangkan,  karena  hal  itu  dapat  diartikan  sebagai peniadaan penuntutan yang diatur oleh undang-undang, padahal penjatuhan hukuman disiplin itu sendiri termasuk perbuatan penegakan undang-undang. Jadi di satu pihak yang menegakkan undang-undang, akan tetapi di lain pihak melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan undang-undang. 16

## 3. Faktor Penyebab Serta Dampak Tindak Pidana Desersi
Hakikat dari tindak pidana desersi harus dimaknai bahwa pada diri prajurit yang melakukan desersi harus tercermin sikap bahwa ia tidak ada lagi keinginannya untuk berada dalam dinas militer. 17 Dapat dipahami bahwa hakikat dari tindak pidana desersi, bukan hanya sekedar perbuatan meninggalkan dinas tanpa izin dalam tenggang waktu 30  hari.  Melainkan  harus  dimaknai  bahwa  hakikat  dari  perbuatan  desersi  tersebut, terkandung  maksud  tentang  sikap  dan  kehendak  pelaku  untuk  menarik  diri  dari kewajiban dinasnya dan karenanya harus ditafsirkan bahwa pada diri prajurit tersebut terkandung  kehendak  atau  keinginan  bahwa  ia  tidak  ada  lagi  keinginan  untuk  tetap berada  dalam  dinas  militer.  Hal  ini  harus  dipahami  oleh  para  penegak  hukum  di lingkungan TNI, khususnya para  Hakim Militer agar dalam memeriksa dan mengadili perkara desersi dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil serta bermanfaat bagi kepentingan pembinaan satuan-satuan militer.
Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam kenyataan, sering terjadi motivasi seorang prajurit  melakukan  desersi,  dikarenakan  rasa  takut  kepada  seniornya  akibat  suatu kesalahan, sehingga ia memilih untuk pergi meninggalkan dinas karena apabila ia ada di kesatuan  akan  menghadapi  tindakan  keras  dari  seniornya.  Hal  lainnya  adalah dikarenakan banyak hutang di sana-sini sehingga ia lebih memilih pergi meninggalkan kesatuan ketimbang menyelesaikan masalahnya itu, dan banyak juga motivasi lainnya. 18 Faktor-faktor  yang  menyebabkan  tindak  pidana  desersi  dapat  digolongkan menjadi 2 (dua) macam yaitu: 1) Faktor ekstern meliputi: Perbedaan status sosial yang mencolok;  Terlibat  perselingkuhan/mempunyai  wanita  idaman  lain  (WIL);  Jenuh dengan  peraturan/ingin  bebas;  Trauma  perang;  Mempunyai  banyak  hutang;  Silau dengan keadaan ekonomi orang lain, 2) Faktor intern meliputi: Kurangnya pembinaan mental  (bintal);  Krisis  kepemimpinan;  Pisah  keluarga.  Sedangkan  untuk  mencegah terjadinya  perkara  tindak  pidana  di  lingkungan  TNI,  maka  setiap  satuan  hendaknya: meningkatkan efektifitas pengawasan melekat atau pengawasan internal sebagai salah satu  fungsi  komando;  melaksanakan  program  pembinaan  personil  dan  pembinaan mental  untuk  meningkatkan  kepatuhan,  ketaatan  dan  kedisiplinan  prajurit  terhadap ajaran  agama,  etika  dan  moral  serta  peraturan  hukum  dan  tata  tertib;  mengadakan evaluasi faktor penyebab terjadinya perkara, sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya; menindak tegas prajurit TNI yang terlibat  perkara  pidana  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  serta  menghindarkan proses penyelesaian yang berlarut-larut.
Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada  suatu  tempat  dan  waktu  yang  sudah  ditentukan  oleh  dinas,  dengan  lari  dari
16 S.R.  Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia , (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Indonesia, 2010),  hlm. 257-258.
17 Hukum  Pidana,  “Desersi“,  tersedia  di makalah-hukum-pidana.blogspot.com ,  diakses  pada  tanggal  12 Oktober 2023.
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 65-76 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, atau keluar dengan dengan cara pergi, melarikan diri tanpa izin. Perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak boleh terjadi  dalam  kehidupan militer.  Dalam pelaksanaan  tugas,  anggota  Tentara  Nasional Indonesia  (TNI)  dilarang  meninggalkan  wilayah  tugas  tanpa  izin  pimpinan,  apabila anggota TNI melarikan diri atau meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan maka akan menimbulkan suatu dampak, baik yang berkaitan dengan tugas pokoknya, dampak yang  mempengaruhi  kinerja,  serta  dampak  yang  mempengaruhi  personil  lainnya. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah: 1) Dampak bagi kesatuan jika terdapat anggota  TNI  militer  yang  melakukan  desersi:  merugikan  dan  merusak  integritas kesatuan;  menggambarkan  rapuhnya  mentalitas  dan  rendahnya  disiplin  di  kesatuan; menggambarkan program pembinaan personil di kesatuan tidak berjalan dengan baik. 2) Dampak bagi kesatuan jika mentolerir dan tidak menindak tegas anggota TNI yang melakukan  desersi:  kondisi  kesatuan  tidak  baik;  disiplin  dan  etos  kerja  di  dalam kesatuan rendah; serta tidak adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan efek jera terhadap anggota yang melakukan desersi.

## 4. Penerapan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Desersi
Pembahasan  tentang  pertanggungjawaban  pidana,  ternyata  terdapat  dua pandangan, yaitu pandangan yang monistis antara lain dikemukakan oleh Simon yang merumuskan strafbaar feit sebagai “eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een torekening vatbaar person” (suatu perbuatan yang oleh  hukum  diancam  dengan  hukuman,  bertentangan  dengan  hukum,  dilakukan  oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya). Menurut aliran monisme , unsur-unsur strafbaar feit itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah  disimpulkan  bahwa strafbaar  feit sama  dengan  syarat-syarat  penjatuhan pidana,  sehingga  seolah-olah  dianggap  bahwa  kalau  terjadi strafbaar  feit ,  maka  pasti pelakunya dapat dipidana. 19
Menurut  A.Z.  Abidin,  Guru  Besar  Hukum  Pidana,  Fakultas  Hukum  Universitas Hasanuddin,  menyatakan  bahwa  aliran monistis terhadap strafbaar  feit penganutnya merupakan  mayoritas  di  seluruh  dunia,  memandang  unsur  pembuat  delik  sebagai bagian strafbaar feit . 20 Bestanddelen suatu strafbaar feit ialah bagian inti yang disebut oleh Undang-Undang Hukum Pidana, yang harus dicantumkan di dalam surat tuduhan Penuntut Umum dan harus di buktikan. Sebaliknya element ialah syarat-syarat untuk dipidananya  perbuatan  dan  pembuat  berdasarkan  bagian  umum  KUHP  serta  asas hukum umum. Kalau Van Bemmelen menggunakan istilah bestanddelen dan elementen , maka  D.  Hazewinkel-Suringga  menggunakan  istilah samenstellende  elementen atau constitutieve bestanddelen unsur-unsur delik yang disebut oleh tetapi undang-undang, sedangkan  untuk elementen yang  tidak  disebut  tetapi  tidak  diakui  dalam  ajaran  ilmu hukum disebut stilzwijgende element atau unsur delik yang diterima secara diam-diam. Tindak  pidana  desersi  dalam  ketentuan  Pasal  87  ayat  (1)  ke-2  KUHPM menyatakan  bahwa  yang  karena  salahnya  atau  dengan  sengaja  melakukan ketidakhadiran  tanpa  ijin  dalam  waktu  damai  lebih  lama  dari  tiga  puluh  hari. 21
19 Muladi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi , (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 63.
20 Ibid ., hlm. 64
21 http:// makalah-hukum-pidana.blogspot.com , diakses pada tanggal 12 Juli 2023.
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 65-76 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
Berdasarkan pada Pasal 87 ayat (1) ke-2, maka ada 5 (lima) unsur tindak pidana desersi, yaitu:
1. Militer  adalah  angkatan  bersenjata  dari  suatu  negara  dan  segala  sesuatu  yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Militer juga dapat didefinisikan  sebagai sebuah organisasi yang diberi wewenang oleh negara untuk menggunakan kekuatan termasuk menggunakan senjata, dalam mempertahankan bangsanya ataupun untuk menyerang negara lain. 22
2. Dengan  sengaja  adalah  menghendaki  dan  mengetahui.  Artinya,  seseorang  yang melakukan  suatu  tindakan  dengan  sengaja,  harus  menghendaki  serta  menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapat dikatakan  bahwa sengaja  berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan  sengaja  menghendaki  perbuatan  itu  dan  di  samping  itu  mengetahui  atau menyadari  tentang  apa  yang  dilakukan  itu  dan  akibat  yang  akan  timbul  dari padanya. 23
3. Melakukan  ketidakhadiran  tanpa  izin  adalah  seorang  anggota  militer  yang  dengan sengaja  melarikan  diri  dari  dinasnya  atau  dari  kewajibannya  tanpa  meminta  izin terhadap komandannya, atau dapat dikatakan sebagai desersi.
4. Dalam  masa  damai  adalah  milter  yang  meninggalkan  satuan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan aman dan damai.
5. Lebih lama dari tiga puluh hari adalah perbuatan anggota militer yang meninggalkan kesatuan  dalam  batas  tenggang  waktu  minimal  30  hari  secara  berturut-turut  atau perbuatan menarik diri untuk selamanya.
Tindak  pidana  desersi  merupakan  suatu  tindak  pidana  yang  secara  khusus dilakukan  oleh  seorang  militer  karena  bersifat  melawan  hukum  dan  bertentangan dengan  undang-undang  khususnya  hukum  pidana  militer.  Tindak  pidana  desersi  ini diatur dalam Pasal 87 KUHPM, yaitu: 24 1) Diancam karena desersi, militer: Ke-1, yang pergi  dengan  maksud  menarik  diri  untuk  selamanya  dari  kewajiban-kewajiban dinasnya,  menghindari  bahaya  perang,  menyeberang  ke  musuh  atau memasuki  dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu. Ke-2, yang karena  salahnya  atau  dengan  sengaja    melakukan  ketidakhadiran  tanpa  izin  dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat  hari.  Ke-3,  yang  dengan  sengaja  melakukan  ketidakhadiran  tanpa  izin  dan karenanya  tidak  ikut  melaksanakan  sebagian  atau  seluruhnya  dari  suatu  perjalanan yang  diperintahkan,  seperti  yang  diuraikan  dalam  Pasal  85  ke-2.  2)  Desersi  yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan  bulan,  dan  3)  Desersi  yang  dilakukan  dalam  waktu  perang,  diancam  dengan pidana  penjara maksimum delapan tahun enam bulan.
Pasal  87  ayat  (1) ke-2  KUHPM  menegaskan  bahwa  yang  karena  salahnya  atau dengan  sengaja  melakukan  ketidakhadiran  tanpa  izin  dalam  waktu  damai  lebih  lama dari 30 (tiga puluh) hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari. Berdasarkan pasal  ini  dapat  dipahami  bahwa  sebagai  batas  tindak  pidana  desersi  dari  segi  waktu adalah tiga puluh hari. Desersi yang dilakukan sesuai dengan Pasal 87 KUHPM sanksinya adalah penjara dan pemecatan dari anggota militer, karena terdapat ancaman pidana
22 Kajian Pustaka, “Penjelasan Militer”, tersedia di www.kajian pustaka.com , diakses 13 Oktober 2023. 23 Sergie Zainovsky, “penjelasan Desersi Militer”, tersedia di www.sergie-zainovsky.blogspot .com , 13 Agustus 2023.
24 S.R. Sianturi, Op.Cit., hlm. 272.
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 65-76 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
dalam  pasal  tersebut. Jika  ketidakhadiran  dilakukan  kurang  dari  30  (tiga  puluh) hari atau  setidak-tidaknya  satu  hari  maka  belum  bisa  dikatakan  sebagai  tindak  pidana desersi  tetapi  disebut  tidak  hadir  tanpa  izin  yang  dapat  diselesaikan  secara  hukum disiplin  militer  (misalnya  karena  keterlambatan  hadir  dalam  kesatuan  militer.  Tidak hadir tanpa izin selama satu hari di sini adalah selama 1 x 24 jam. Sebagai patokan untuk menentukan  ketidakhadiran  itu  dihitung  mulai  tidak  hadir  saat  apel,  atau  pada  saat dibutuhkan/penting  tidak  hadir  pada  tempatnya  yang  telah  ditentukan  untuk melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. 25 Secara administratif, berdasarkan petunjuk  pelaksanaan  disebutkan  desersi  yang  lebih  dari  30  (tiga  puluh)  hari  atau setidak-tidaknya pada hari ke-31 sudah dinyatakan desersi. Desersi yang dimaksud di sini adalah yang diancam dengan pidana dan pemecatan bukan penyelesaiannya secara hukum  disiplin  militer  sebab  waktunya  sudah  lebih  dari  30  (tiga  puluh)  hari  atau setidak-tidaknya hari ke-31 sejak dinyatakan desersi.
Terhadap anggota TNI yang akan dijatuhi hukuman disiplin perbuatannya harus memenuhi  syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan  dalam  ketentuan  Pasal  5  Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Disiplin Militer (selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Disiplin Prajurit TNI). Pasal 5 Undang-Undang Hukum Disiplin Militer menegaskan,  pelanggaran  disiplin  prajurit  adalah  ketidaktaatan  dan  ketidakpatuhan yang sungguh-sungguh pada diri prajurit yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit  untuk  melaksanakan  tugas  dan  kewajiban  sesuai  dengan  aturan-aturan  atau tata  kehidupan  prajurit.  Adapun  bentuk  pertanggungjawaban  pidana  bagi  anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan menurut hukum disiplin atau penjatuhan  sanksi  pidana  melalui  Peradilan  Militer.  Hukuman  Disiplin  Mliliter merupakan  tindakan  pendidikan  bagi  seorang  militer  yang  dijatuhi  hukuman  yang tujuannya  sebagai  tindakan  pembinaan  (disiplin)  militer.  Sedangkan  pidana  militer lebih merupakan gabungan antara pendidikan militer dan penjeraan, selama terpidana tidak dipecat dari dinas militer.
Penerapan  sanksi  pidana  dalam  tindak  pidana  desersi  yang  dilakukan  oleh oknum  TNI  di  masa  damai  yaitu  bahwa  yang  bersangkutan  dapat  dijatuhi  hukuman disiplin  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  9  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2014 tentang Hukum Disiplin Militer yaitu berupa; teguran, penahanan ringan paling lama 14 (empat  belas)  hari  serta  penahanan  berat  paling  lama  21  (dua  puluh  satu)  hari,  jika tindak pidana desersi yang dilakukan sedemikian ringan sifatnya dan bukan merupakan perbuatan  tindak  pidana,  tetapi  bertentangan  dengan  perintah  kedinasan  atau perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan  tata  kehidupan  prajurit  (pelanggaran  disiplin), sehingga perkaranya dapat diselesaikan di luar pengadilan. 26 Jika tindak pidana desersi yang  dilakukan  oleh  oknum  TNI-AD  tersebut  dilakukan  secara  sengaja  dalam  waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, maka terhadapnya dapat dijatuhi hukuman sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  87  ayat  (1)  ke-2 juncto ayat  (2)  KUHPM  dengan ancaman  pidana  penjara  maksimum  2  (dua)  tahun  8  (delapan)  bulan.  Adapun  yang dimaksud  dengan  perbuatan  yang  melanggar  perundang-undangan  pidana  yang sedemikian ringan sifatnya meliputi: 1) Segala bentuk tindak pidana yang digolongkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan; 2) Perkara sederhana dan mudah dalam pembuktiannya; 3) Tindak pidana yang terjadi tidak mengakibatkan
26 Amiroedin Sjarif, Hukum Disiplin Militer Indonesia , (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), hlm. 21.
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 65-76 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4
terganggunya kepentingan militer dan/atau kepentingan umum; serta 4) Tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari.

## D. Kesimpulan dan Rekomendasi
Penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI, dapat dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yaitu berupa; teguran, penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari serta penahanan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari, jika tindak pidana desersi yang dilakukan sedemikian ringan sifatnya dan bukan merupakan perbuatan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan  yang  tidak  sesuai  dengan  tata  kehidupan  prajurit  (pelanggaran  disiplin), sehingga perkaranya dapat diselesaikan di luar pengadilan. Jika tindak pidana desersi yang dilakukan  oleh  oknum  TNI  tersebut  dilakukan  secara  sengaja  dalam  waktu  damai  lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, maka  terhadapnya dapat dijatuhi hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) KUHPM dengan ancaman pidana penjara maksimum 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.
Disarankan  agar  para  Komandan  Satuan  di  lingkungan  TNI,  khususnya  TNI-AD, lebih  meningkatkan  pengawasan  kepada  para  anggotanya  sehingga  tidak  melakukan tindakan desersi yang dapat merugikan kesatuan maupun mencemarkan nama baik TNI secara institusi. Perlunya peningkatan pembinaan mental (bintal) dan keagamaan kepada seluruh anggota TNI di tiap-tiap satuan, agar pemahaman akan nilai-nilai agama menjadi lebih baik serta senantiasa taat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Serta Majelis Hakim Militer yang memeriksa perkara tindak pidana desersi, memberikan sanksi atau  hukuman  yang  tegas  (proporsional) kepada  terdakwa,  sehingga  bisa  menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun bagi anggota TNI lainnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama.
Volume 09,  Nomor 04, Oktober-Desember 2023, Halaman 65-76 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i4

## Daftar Pustaka
Al Marsudi, Subandi. Pengantar Ilmu Hukum . Bogor: Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2003.
Faisal Salam, Moch. Hukum Pidana Militer di Indonesia . Bandung: CV. Mandar Maju, 2006.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
Lamintang,  P.A.F.  dan  Franciscus  Theojunior  Laminating. Dasar-dasar  Hukum  Pidana  di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana . Jakarta: Rinneka Cipta, 2015.
Muladi. Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi .  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2010. Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia . Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984.
Prasetyo , Teguh. Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
Remmelink, Jan. Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting Dari KUHP Pidana Belanda dan Pandangannya Dalam KUHP Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
Sianturi, S.R. Hukum Pidana Militer di Indonesia . Jakarta: BPHN, 2010.
Sjarif, Amiroedin. Hukum Disiplin Militer Indonesia . Jakarta: Rinneka Cipta, 1996.
Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: UI Press, 2010.
Wijana,  Kadek,  I  Made  Sepud  dan  Anak  Agung  Sagung  Laksmi  Dewi.  “Peradilan  Tindak Pidana  Korupsi  Bagi  Anggota  Militer. Jurnal  Analogi  Hukum .  Fakultas  Hukum Universitas Warmadewa. Denpasar, Vol. 2, No. 3, Tahun 2020.