JURNAL IQTISAD: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia Vol. 9 No. 1 (2022), 19-36; DOI: 10.31942/iq.v9i1. 6428, ISSN: 2303-3223/2621-640X

## Page |19
Received: 2022-04-15 Accepted: 2022-06-22 Published: 2022-06-27

## Penghimpunan Wakaf Uang pada Perbankan Syariah berdasarkan Hukum Positif Indonesia
Syifa Salsabila,  Nun Harrieti, Helza Nova Lita
Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran syifa18021@mail.unpad.ac.id,  nun.harrieti@unpad.ac.id, helza.nova@unpad.ac.id

## Abstract
Indonesia, as a dual-banking country, recognizes both conventional banking and Islamic banking. The social function of Islamic Banking Law is one of the differences between the  two  systems.  As  a  Sharia  Financial  Institution  for  Receiving  Cash  Waqf,  Islamic Banking  Law  recognizes  social  functions,  one  of  which  is  to  collect  and  channel  cash waqf  (SFIRCW).  The  responsibility  that  circulates  cash  waqf,  on  the  other  hand, indicates  uncertainty  as  to  which  party  is  to  be  responsible  for  the  cash  waqf.  The writing  style  used  in  this  paper  is  normative  juridical,  and  it  will  be  related  to  the practice of SFRICW on Islamic banks. Bank Muamalat Indonesia has a good example of SFIRCW implementation (BMI). The practice shows that when BMI receives Cash Waqf, it is not responsible for the management and distribution of the cash waqf; this is solely the responsibility of Nazhir. This shows that the Islamic Bank is accountable not only for the  SFIRCW  function,  but  also  for  the  implementation  of  wadi'ah  agreements.  The Islamic  Bank  is  in  charge  of  saving  and  distributing  cash  waqf  to  Nazhir,  as  well  as ensuring  that  the  money  is  always  available  for  withdrawal.  Furthermore,  Nazhir  is responsible for ensuring that cash waqf practice is carried out in accordance with Sharia principles and the rule of law.
Keywords : : Islamic Bank; Cash Waqf; Responsibility.

## Abstrak
Indonesia  merupakan  negara  yang  mengakui  dual-banking  system  yaitu  Bank Konvensional  dan  Bank  Syariah.  Salah  satu  perbedaan  dari  kedua  sistem  tersebut adalah fungsi sosial pada UU Perbankan Syariah. UU Perbankan Syariah menyebutkan salah satu fungsi sosial adalah menghimpun dan menyalurkan dana wakaf uang sebagai Lembaga  Keuangan  Syariah  Penerima  Wakaf  Uang(LKS  PWU).  Namun, pertanggungjawaban atas dana wakaf menimbulkan pertanyaan atas pihak mana yang harus bertanggungjawab atas dana tersebut. Metode penulisan artikel ini menggunakan metode normatif yuridis yang akan dihubungkan dengan praktik LKS PWU pada Bank Syariah. Praktik dari LKS PWU dapat dilihat dari Bank Muamalat Indonesia (BMI), di mana  BMI  menegaskan  bahwa  dalam  menerima  wakaf  uang,  BMI  tidak  bertanggung jawab  untuk  pengelolaan  dan  penyalurannya,  dimana  hal  tersebut  merupakan tanggung  jawab  Nazhir.  Hal  ini  memperlihatkan  bahwa  Bank  Syariah  tidak  hanya bertanggungjawab atas fungsi LKS PWU, namun juga praktik dari akad wadi’ah. Bank Syariah bertanggungjawab untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada Nazhir dan  menjamin  bahwa  dana  tersebut  dapat  diambil  sewaktu-waktu.  Selain  itu,  Nazhir memiliki  tanggung  jawab  untuk  menjamin  bahwa  praktik  wakaf  uang  dapat dilaksanakan  sesuai  dengan  tujuannya  berdasarkan  Prinsip  Syariah  dan  Peraturan Perundang-Undangan.
Kata kunci : Bank Syariah; Wakaf Uang; Tanggung jawab.
Syifa Salsabila, Nun Harrieti, Helza Nova Lita

## Page | 20

## A. Pendahuluan
Indonesia  mengenal  dual-banking  system,  yaitu  adanya  sistem perbankan  ganda  yang  mengenal  perbankan  konvensional  dan  perbankan syariah. Keduanya tidak memiliki banyak perbedaan, namun dalam perbankan syariah menganut Prinsip Syariah dalam kegiatannya menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran pula. 1 Prinsip Syariat ini menjadikan perbankan syariah menjalankan  aktivitasnya  dengan  tidak  adanya  bunga,  tidak  adanya  aktivitas yang tidak produktif dan spekulatif atau maysir, bebas dari hal-hal yang tidak jelas  dan  banyak  menimbulkan  kecurigaan  atau  gharar,  dan  hanya  berbisnis dalam hal-hal yang halal. 2
Bank  Syariah  di  Indonesia  merupakan  suatu  kesempatan  baru  dalam pertumbuhan ekonomi yang pesat dan semakin tingginya kesenjangan sosial. Hal  ini  berdasarkan  fakta  bahwa  Indonesia  merupakan  negara  berkembang yang  pada  Maret  2021,  persentase  penduduk  miskin  Indonesia  sebesar 10,14%, menurun 0,05% poin terhadap September 2020, dan meningkat 0,36% poin di Maret 2020. Selanjutnya, jumlah penduduk miskin apabila dilihat dari angka  pada  Maret  2021  terdapat  25,74  orang,  menurun  0,01  juta  orang dibanding September 2020, dan meningkat 1,12 juta orang dibanding Maret 2020. 3 Bank Syariah dapat memberikan kesempatan baru dari produk-produk keuangan yang tidak hanya mengharapkan profit namun juga memiliki motif sosial.
Produk-produk Bank Syariah yang memiliki motif sosial ini tetap produk keuangan  yang  menjalankan  fungsi-fungsi  lembaga  intermediasi,  namun memiliki cakupan yang lebih luas dengan merangkul masyarakat yang jatuh ke
_______________
1 Adi  Susilo  Jahja,  Muhammad  Iqbal,  “Analisis  Perbandingan  Kinerja  Keuangan Perbankan  Syariah  dengan  Perbankan  Konvensional”, Epistemé:  Jurnal  Pengembangan  Ilmu Keislaman , Vol (7) No. 2, 2012, hlm. 338.
2 Indah Mulia Sari, Hendro Wibowo, Edy Suprapto, “Factors That Influenced People to Become Islamic Bank Customer: A Study on Kancana Villager”, Al-Iqtishad , Vol. VII No. 1, 2015, hlm. 76 3 Badan  Pusat  Statistik,  “Persentase  Penduduk  Miskin  Maret  2021  turun  menjadi 10,14%”,  2021,  https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/persentase-penduduk- miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14-persen.html.

## Penghimpunan Wakaf Uang pada Perbankan Syari’ah …..

## Page | 21
Received: 2022-04-15 Accepted: 2022-06-22 Published: 2022-06-27
golongan  “unbankable”  atau  yang  dapat  diartikan  sebagai  masyarakat  yang tidak mempunyai modal yang memadai dan catatan kredit yang baik. 4 Hal ini menunjukan  bahwa  perbankan  syariah  tidak  hanya  mengutamakan keuntungan,  namun  adanya  nilai  moral  yang  terdapat  dalam  produk- produknya. Hal  ini  juga menyebabkan perbankan syariah  memiliki  tanggung jawab  untuk  menyediakan  jasa  keuangan  yang  tidak  membuat  nasabahnya terjebak  dalam  hutang  yang  berlebihan,  dan  mendorong  ethical  investment serta menciptakan stabilitas dengan menghubungkan jasa perbankan dengan sektor perekonomian. 5
Motif sosial dari Bank Syariah tidak hanya dapat dilansir dari produk- produknya saja, namun dapat dilihat dari perundang-undangan di Indonesia. Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah (UU  Perbankan  Syariah)  yang  menjelaskan  mengenai  fungsi  sosial  dari perbankan syariah. Fungsi sosial dari perbankan syariah meliputi penerimaan dana  sosial  yang  berasal  dari  zakat,  infak,  sedekah,  hibah,  dan  dana  sosial lainnya  dan  menyalurkannya  kepada  instansi  terkait.  Salah  satu  perwujudan fungsi  sosial  tersebut  adalah  dengan  perbankan  syariah  menjadi  Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (selanjutnya disebut LKS-PWU).
Hal ini lebih lanjut merupakan pelaksanaan Pasal 28 Undang-Undang Nomor  41  Tahun  2004  tentang  Wakaf  dan  Pasal  23  Peraturan  Pemerintah Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun 2004 tentang Wakaf (PP Wakaf), di mana wakaf benda bergerak berupa uang dapat diserahkan ke Lembaga Keuangan Syariah yang menjadi LKS-PWU yang  telah  ditunjuk  oleh  Menteri  Agama.  Hal  ini  dilaksanakan  oleh  Bank Syariah karena Bank Syariah merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah selain  lembaga  non-bank.  Per  tahun  2020,  dapat  dilihat  bahwa  23  dari  197 Perbankan  Syariah  sudah  ditunjuk  oleh  Menteri  Agama  untuk  menjadi  LKS PWU dengan rincian: 8 Bank Umum Syariah, 14 Unit Usaha Syariah, dan 1 Bank
_______________
4 Darsono,  Ali  Sakti, et.  al,  Perbankan  Syariah  di  Indonesia:  Kelembagaan,  Kebijakan, serta Tantangan ke Depan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 39
5 Muhammad Asutay, “Islamic Banking and Finance: Social Failure .”, New Horizon, 169, 2008, hlm. 2
Syifa Salsabila, Nun Harrieti, Helza Nova Lita
Page | 22
Pembiayaan  Rakyat  Syariah. 6 Perbankan  syariah  yang  juga  merupakan lembaga intermediasi mempunyai peran strategis dalam sistem perekonomian dan dalam pengelolaan wakaf mengingat adanya fungsi sosial dari perbankan syariah.
Wakaf  sebagai  salah  satu  perwujudan  fungsi  LKS-PWU  Bank  Syariah merupakan dana sosial yang memiliki potensi hingga Rp 180 triliun per tahun, 7 dengan  realisasi  hanya  sekitar  Rp  800  miliar  per  tahun  2020. 8 Perbankan syariah  sebagai  lembaga  intermediasi  memiliki  peran  strategis  dalam  sistem perekonomian  dan  dalam  menghimpun  dan  mengelola  dana  wakaf  sebagai mana  fungsi  sosial dari perbankan  syariah. 9 Dengan peran  Bank  Syariah dan potensi dana wakaf di Indonesia, perbankan syariah sebagai LKS-PWU memiliki tantangan dalam menjalankan pengumpulan wakaf uang.
Perbankan  syariah  merupakan  bagian  dari  sektor  ekonomi  dengan peran  yang  besar  untuk  mencukupi  kebutuhan  masyarakat  dan  mendorong pertumbuhan  ekonomi  nasional  yang  berkepanjangan.  LKS-PWU  yang merupakan  bagian  dari  perbankan  syariah  pun  memiliki  potensi  untuk menumbuhkan  kepercayaan  masyarakat  bahwa  perbankan  syariah  dapat menjalankan  fungsinya  dengan  baik  apabila  dibandingkan  dengan  institusi lain,  di  mana  hal  tersebut  tidak  dapat  meminimalisir  kesenjangan  yang  ada pada potensi dana wakaf dan realisasinya di Indonesia.
Potensi dana wakaf yang besar menunjukkan bahwa tanggung jawab yang diampu perbankan syariah sebagai LKS-PWU pun tidak kalah besar. Bank Syariah dalam UU Perbankan Syariah diamanatkan untuk melaksanakan fungsi sosial yang salah satunya sebagai LKS-PWU. Bank Syariah dalam menjalankan fungsi  tersebut  disyaratkan  untuk  memiliki  fungsi  menerima  titipan  atau
_______________
6 Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI), 2020, hlm. 141
7 Annisa Ayu Artanti, “Potensi Rp180 Triliun per Tahun, Pemerintah Gali Potensi Dana Sosial  Wakaf”,  Medcom,  2021,  https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/ybDVnpRK-potensi- rp180-triliun-per-tahun-pemerintah-gali-potensi-dana-sosial-wakaf
8 Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  “Mengolah  Potensi  Ekonomi  Syariah”, Majalah Media Keuangan, Volume XIV/NO. 166, 2021, hlm. 13
9 Nun  Harrieti,  Etty  Mulyati,  “Perspektif  Hukum:  Peranan  Perbankan  Syariah  dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia”, Risalah, Vol. 17, No. 2, 2017, hlm. 142

## Penghimpunan Wakaf Uang pada Perbankan Syari’ah …..

## Page | 23
Received: 2022-04-15 Accepted: 2022-06-22 Published: 2022-06-27
wadi‟ah  dalam  PP  Wakaf.  Sehingga,  dana  wakaf  uang  yang  terkumpul  di tempatkan  dalam  rekening  simpanan  berdasarkan  akad  wadi‟ah  atas  nama Nazhir. Selanjutnya, perlu diketahui dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Badan Wakaf  Indonesia  No.  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pengelolaan  dan Pengembangan  Harta  Benda  Wakaf  (“PBWI  1/2020”)  menyebutkan  bahwa “Dalam hal pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang di Bank Syariah tidak termasuk  dalam  program  lembaga  penjamin  simpanan,  Nazhir  tetap  wajib menjamin tidak berkurangnya dana setoran Wakaf Uang dimaksud.”
Hal  ini  akan  menimbulkan  pertanyaan,  bagaimana  tanggung  jawab Bank  Syariah  terhadap  jaminan  kemanan  wakaf  uang  tersebut  mengingat karakteristik  wakaf  yang  mensyaratkan  keutuhan  objek  wakaf.  Kompleksitas pelaksanaan  LKS-PWU  oleh  perbankan  syariah  menimbulkan  pertanyaan mengenai pelaksanaannya. Artikel  ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana praktik Bank Syariah, dengan memilih Bank Muamalat Indonesia sebagai salah satu  LKS-PWU  dan  tanggung  jawab  perbankan  syariah  menghimpun  dana wakaf uang.

## B. Metode Penelitian
Penyusunan  usulan  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum yuridis normatif dengan melakukan penelitian mengenai  permasalahan  yang akan  diteliti  dengan  pengkajian  berbagai  literatur  yang  tidak  dibatasi  oleh tempat  dan  waktu  serta  mengkaji  hasil  penelitian-penelitian  hukum sebelumnya,  dan  juga  peraturan  terkait  yang  didapatkan  melalui  sumber daring  maupun  luring. 10 Peraturan  perundang-undangan  yang  akan  dikaji penulis  datang  dari  bidang  hukum  ekonomi  yang  memberikan  pengaturan mengenai tanggung jawab Bank Syariah dalam simpanan wakaf uang.

## C. Hasil dan Pembahasan Penelitian
Perbankan  syariah  dalam  menjadi  LKS-PWU  perlu  melewati  berbagai rangkaian sebelum ditunjuk oleh Kementrian Agama untuk menjadi LKS-PWU. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 23 dan Pasal 24 PP Wakaf bahwa Wakif dapat _______________
10 Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif, Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13
Syifa Salsabila, Nun Harrieti, Helza Nova Lita
Page | 24 mewakafkan uang  melalui Bank Syariah yang telah ditunjuk Menteri  sebagai LKS-PWU.  Bank  Syariah  ditunjuk  sebagai  LKS-PWU  berdasarkan  saran  dan pertimbangan  dari  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI).  BWI  sebelum  mengajukan saran dan pertimbangan kepada Menteri akan melihat apakah calon LKS PWU telah  memenuhi  syarat,  yaitu:  a)  Menyampaikan  permohonan  secara  tertulis kepada  menteri;  b)  Melampirkan  anggaran  dasar  dan  pengesahan  sebagai badan hukum; c) Memiliki kantor operasional di wilayah Republik Indonesia; d) Bergerak di bidang keuangan Syariah; dan e) Memiliki fungsi menerima titipan ( wadi’ah ).
BWI  setelah  memastikan  LKS  tersebut  memenuhi  persyaratan  di  atas, wajib memberikan pertimbangan kepada Menteri paling lama 30 hari setelah terpenuhi  persyaratan  tersebut.  Proses  bank  syariah  sebagai  LKS-PWU selanjutnya  kembali  kepada  keputusan  Menteri  yang  memiliki  waktu  7  hari setelah  pengajuan  saran  dan  pertimbangan  dari  BWI  untuk  menunjuk  LKS sebagai LKS-PWU, atau menolak permohonan tersebut.
Bank  syariah  yang  telah  ditunjuk  oleh  Menteri  sebagai  LKS-PWU mengemban tugas secara khusus yang telah diatur dalam Pasal 25 PP Wakaf, yaitu:  1)  Mengumumkan  kepada  publik  atas  keberadaannya  sebagai  LKS Penerima  Wakaf  Uang;  2)  Menyediakan  blangko  Sertifikat  Wakaf  Uang;  3) Menerima  secara  tunai  wakaf  uang  dari  Wakif  atas  nama  Nazhir;  4) Menempatkan  uang  wakaf  ke  dalam  rekening  titipan  ( wadi’ah )  atas  nama Nazhir  yang  ditunjuk  Wakif;  5)  Menerima  pernyataan  kehendak  Wakif  yang dituangkan  secara  tertulis  dalam  formulir  pernyataan  kehendak  Wakif;  6) Menerbitkan  Sertifikat  Wakaf  Uang  serta  menyerahkan  sertifikat  tersebut kepada  Wakif  dan  menyerahkan  tembusan  sertifikat  kepada  Nazhir  yang ditunjuk  oleh  Wakif;  dan  7)  Mendaftarkan  wakaf  uang  kepada  Menteri  atas nama Nazhir.
Bank  Syariah  dalam  menerima  wakaf  uang  akan  berada  di  pihak penerima titipan. Hal ini dikarenakan akad yang digunakan dalam penerimaan wakaf  uang  dari  wakif  merupakan  akad wadi’ah .  Akad wadi’ah adalah  akad titipan yang dijadikan akad yang digunakan sebagaimana dalam Pasal 25 PP Wakaf bahwa wakaf uang yang diterima lewat LKS-PWU harus ditempatkan di LKS  sebagai  titipan  dan  selanjutnya  dapat  dikelola  Nazhir  sesuai  kehendak

## Penghimpunan Wakaf Uang pada Perbankan Syari’ah …..

## Page | 25
Received: 2022-04-15 Accepted: 2022-06-22 Published: 2022-06-27
wakif. 11 Dana  wakaf  dihimpun  oleh  LKS-PWU  dengan  produk  penerimaan dana  dengan  akad wadi’ah yang  merupakan  akad  yang  menerima  fungsi titipan sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 24 huruf e PP Wakaf, yaitu:
“Yang dimaksud memiliki fungsi menerima titipan (wadi‟ah) adalah LKS- PWU  memiliki  produk  penerimaan  dana  dengan  akad  titipan  dengan ketentuan bahwa pihak penerima dana titipan dapat mengelola dana titipan dimaksud sampai Nazhir menentukan lain.”
LKS-PWU  dalam  menghimpun  dan  mengelola  dana  wakaf menggunakan akad wadi’ah dengan fokus wadiah yad dhamanah. LKS yang menerima titipan dengan wadiah yad dhamanah dapat menggunakan titipan atas izin pemberi titipan. Bank Syariah selain dapat mengelola dana tersebut pun  memiliki  kewajiban  untuk  bertanggung  jawab  atas  dana  yang  harus kembali  dengan  utuh.  Keuntungan  yang  diperoleh  dari  titipan  tersebut kemudian  akan  menjadi  hak  penerima  titipan,  namun  apabila  ada  imbalan kepada pemilik dana, hal tersebut akan dikategorikan bonus. 12
Apabila Nazhir menerima dana wakaf jangka waktu tertentu lewat LKS- PWU,  Pasal  48  ayat  (3)  PP  Wakaf  menjelaskan  bahwa  pengelolaannya  harus pada  LKS-PWU  tersebut.  Perlu  diingat  bahwa  dalam  Pasal  12  ayat  (1)  PBWI 1/2020 mewajibkan untuk memisahkan pengelolaan dana wakaf uang jangka waktu tertentu dengan wakaf uang untuk selamanya. Selanjutnya, dalam Pasal 12  ayat  (2)  PBWI  1/2020  menjelaskan  bahwa  Nazhir  berkewajiban  untuk mengelola dana tersebut di  LKS-PWU untuk dana  wakaf uang  jangka waktu tertentu.  Namun,  keputusan  untuk  mengelola  dana  wakaf  dengan  cara  dan produk  yang  terdapat  di  LKS-PWU  yang  dimaksud  akan  tetap  menjadi kewajiban  Nazhir,  sebab  Pasal  12  ayat  (4)  PBWI  1/2020  menekankan  bahwa Nazhir  wajib  memastikan  terpenuhinya  pembayaran  atas  wakaf  uang  untuk jangka  waktu  tertentu  yang  jatuh  waktu.  Hal  ini  akan  dikembalikan  kepada kesepakatan antara Nazhir dan LKS-PWU.
_______________
11 Nun Harrieti, Etty Mulyati , hlm. 143 12 Nun Harrieti, Etty Mulyati , hlm. 145
Syifa Salsabila, Nun Harrieti, Helza Nova Lita
Page | 26
Fungsi  sosial  dalam  Bank  Syariah  salah  satunya  pelaksanaannya terdapat dalam LKS-PWU yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana wakaf uang. Hal ini dapat terealisasi dengan produk: 13 Giro Wadiah merupakan salah  satu  produk  simpanan.  Giro wadiah juga  berlaku  sebagai  alat pembayaran  dan  penarikannya  dapat  dilakukan  menggunakan  cek.  Akad wadi’ah merupakan  akad  yang  digunakan  dalam  produk  giro wadiah .  Giro wadiah selanjutnya berlaku sebagai sarana penitipan uang antara pihak yang menitipkan  uang  dan  pihak-pihak  bank  yang  bertanggung  jawab  untuk keutuhan  serta  terjaganya  uang  tersebut.  Dalam  Fatwa  DSN  No.  01/DSN- MUI/IV/2000  tentang  Giro  ditentukan  ketentuan  umum  akad wadiah ,  yang berisikan bahwa akad wadiah bersifat titipan yang bisa diambil kapan saja ( on call ),  tidak  ada  imbalan  yang  disyaratkan,  kecuali  dalam  bentuk  pemberian („ athaya ) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Persyaratan bagi giro wadiah ini  pun  telah  diatur  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK),  yaitu: 14 1)  Bank merupakan pihak penerima dana titipan dan nasabah merupakan penitip dana; 2) Bank tidak diperbolehkan menjanjikan bahwa pihak Bank akan memberikan imbalan atau bonus terhadap nasabah; 3) Bank harus menjamin pengembalian dana titipan nasabah; 4) Dana titipan dapat diambil kapan saja; 5) Pengambilan dana  dengan  cek,  bilyet  giro,  sarana  perintah  pembayaran  lainnya,  atau dengan  pemindahbukuan;  6)  Persetujuan  mengenai  pembukaan  dan penggunaan  produk  giro  dituliskan  dalam  bentuk  perjanjian  tertulis  atau menggunakan formulir atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu; 7)  Bank  harus  memberikan  transparansi  informasi  produk  dan  perlindungan nasabah  sesuai  ketentuan  yang  berlaku;  8)  Produk  giro  harus  terlaksana sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap giro; 9) Bank  harus  memiliki  kebijakan  dan  prosedur  untuk  mitigasi  risiko;  10)  Bank memiliki sistem pencatatan dan pengadministrasian rekening yang memadai; dan  11)  Persyaratan  pembukaan  rekening  giro  wajib  memperhatikan ketentuan  terkait  APU/PPT  (Anti  Pencucian  Uang/Program  Pemberantasan
_______________
13 Mulya E. Siregar, “The Role of Islamic Banking in the Implementation of Cash Waqf”, Badan  Wakaf  Indonesia,  2011,  https://www.bwi.go.id/554/2011/04/05/peranan-perbankan- syariah-dalam-implementasi-wakaf-uang/.
14 Otoritas Jasa Keuangan, “Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan”, 2015, hlm. 4

## Penghimpunan Wakaf Uang pada Perbankan Syari’ah …..

## Page | 27
Received: 2022-04-15 Accepted: 2022-06-22 Published: 2022-06-27
Terorisme), DHN (Daftar Hitam Nasional), Transparansi Informasi, perlindungan nasabah sektor jasa keuangan, penjaminan Simpanan oleh LPS, kelembagaan Bank, dan ketentuan terkait lainnya.
Tabungan wadiah merupakan produk simpanan dengan akad titipan di mana  penarikannya  dapat  dilakukan  sesuai  dengan  syarat  tertentu  yang disepakati  oleh  pihak  penitip  dan  penerima  titipan.  Tujuan  dari  produk  ini adalah Bank Syariah dipercayakan untuk menjaga keselamatan, keutuhan dari uang  yang  dititipkan.  Berdasarkan  Fatwa  DSN  No.  02/DSN-MUI/IV/2000 tentang  Tabungan  menjabarkan  ketentuan  umum  mengenai  tabungan  yang dilakukan  dengan  akad wadiah ,  yaitu  tabungan  ini  bersifat  simpanan, tabungan ini merupakan simpanan bisa diambil kapan saja ( on call ) atau diatur lain berdasarkan kesepakatan, dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam  bentuk  pemberian  („ athaya )  yang  bersifat  sukarela  dari  pihak  bank. Fatwa MUI tersebut telah mengatur mengenai ketentuan umum dari tabungan wadiah ,  yang  selanjutnya  diatur  lebih  rinci  oleh  OJK,  di  mana  persyaratan tabungan  dengan  akad wadiah ialah: 15 1)  Pengembalian  pokok  dana  titipan nasabah dijamin oleh Bank dan disesuaikan dengan peraturan terkait dengan penjaminan  simpanan  oleh  LPS;  2)  Produk  tabungan  dengan  akad  wadiah menggunakan  buku  tabungan  atau account  statement; 3)  Produk  ini  bisa dikenakan setoran awal; 4) Dapat dikenakan saldo minimal; 5) Produk ini dapat dikenakan biaya administrasi rekening untuk hal-hal yang berkaitan langsung dengan biaya pengelolaan rekening seperti biaya cetak laporan transaksi dan saldo rekening, dan biaya pembukaan dan penutupan rekening; 6) Rekening dengan  produk  ini  dapat  dibuka  dengan  mata  uang  rupiah  dan/atau  valuta asing,  dengan  ketentuan  bahwa  tabungan  dalam  mata  uang  valuta  asing hanya  bisa  dilakukan  oleh  Bank  yang  telah  memiliki  persetujuan  untuk melakukan  kegiatan  usaha  dalam  valuta  asing;  7)  Zakat  atas  bonus  yang diterima nasabah dapat dipotong oleh Bank sebagaimana permintaan nasabah pada perjanjian pembukaan rekening tabungan; 8) Rekening tabungan dengan akad  wadiah  harus  diikutsertakan  dalam  program  penjaminan  simpanan;  9) Target  nasabah  dapat  perorangan  dan/atau  non  perorangan;  10)  Dapat
_______________
15 Otoritas Jasa Keuangan , hlm. 4.
Syifa Salsabila, Nun Harrieti, Helza Nova Lita
Page | 28 ditambahkan  dengan  fitur  pertanggungan  asuransi  syariah.  Hal  ini diperuntukan Bank yang telah memiliki persetujuan bancassurance ; 11) Dapat diberikan  fasilitas  ATM  dan/atau  e-banking  sesuai  kebijakan  Bank  dan ketentuan  yang  berlaku;  12)  Dapat  diberikan  hadiah  dengan  memenuhi persyaratan, yaitu hadiah tidak diperjanjikan, tidak menjurus pada praktek riba terselubung dan/atau tidak menjadi kelaziman (kebiasaan), hadiah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa (tidak boleh dalam bentuk uang), apabila hadiah dalam bentuk barang harus berupa benda yang wujud (hakiki maupun hukmi) dan halal, dan diberikan sebelum terjadinya akad wadiah .
Persyaratan mengenai tabungan wadiah apabila dilihat dari pengaturan mengenai wakaf uang, maka Nazhir dan LKS-PWU tidak dapat menerima dana wakaf dalam kondisi mata uang valuta asing apabila belum dikonversi rupiah. Hal ini mengingat bahwa dalam Pasal 22 PP Wakaf bahwa wakaf uang yang dapat diwakafkan hanya wakaf uang dalam bentuk mata uang rupiah.
Tidak semua Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dapat melaksanakan fungsi sebagai LKS-PWU. Saat ini hanya 22 institusi yang ditunjuk sebagai LKS- PWU.  Pelaksanaan  LKS-PWU  ini  dilakukan  dalam  beberapa  bentuk,  salah satunya bank syariah mendirikan unit khusus untuk dana sosial seperti baitul maal yang juga bisa terbentuk terpisah dari Bank Syariah. 16 Salah satu LKS- PWU  yang  melaksanakan  fungsi  sosial  seperti  yang  dijabarkan  ialah  Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mendirikan Baitul Maal Muamalat (BMM) yang bergerak  di  pemberdayaan  dalam  sektor  ekonomi. 17 Pendistribusian  dana sosial  BMM  memiliki  fokus  usaha  mikro  karena: 18 1)  Pemberdayaan  usaha mikro sangat strategis dalam mewujudkan broad based
development/development  through  equity ;  2)  98%  dari  39,72  juta  UMKM  di Indonesia  merupakan  usaha  mikro;  3)  Usaha  mikro  membutuhkan pengembangan  dan  peningkatan  daripada  pertumbuhan,  sehingga  lebih _______________
16 Darsono, Ali Sakti, et.  al, Perbankan  Syariah di  Indonesia: Kelembagaan,  Kebijakan, serta Tantangan ke Depan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017, hlm. 39
17 Sri Mulyani, “Analisis Sistem Laporan Dana ZIS Pada Baitul Maal Muamalat (BMM),” Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol 5(2), 2008, hlm. 185
18 Muhammad  Fatikhul  Mufidz, et.  al, “Identifikasi  Pola  Pengelolaan  Dana  Sosial Perbankan Syariah  di Indonesia:  Sebuah  Tinjauan  Literatur”, Jurnal  Masharif  al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6 No. 1, 2021, hlm. 157-158.

## Penghimpunan Wakaf Uang pada Perbankan Syari’ah …..

## Page | 29
Received: 2022-04-15 Accepted: 2022-06-22 Published: 2022-06-27
maksimal  untuk  diberdayakan;  dan  4)  Pemberdayaan  usaha  mikro  efektif dalam menangani kemiskinan.
Zakat,  infak,  dan  sedekah  (ZIS)  merupakan  bagian  penting  dari  dana sosial dalam Islam. Selain ZIS, wakaf merupakan dana sosial yang tidak dapat dilewatkan.  Bank  Syariah  dalam  melaksanakan  fungsi  sosialnya  dengan menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada  pengelola  wakaf  (nazhir)  sesuai  dengan  kehendak  pemberi  wakaf (wakif).  Pelaksanaan  tugas  tersebut  dapat  dilihat  dari  Bank  Muamalat  yang merupakan salah satu LKS PWU yang menerapkan 2 cara berwakaf, yaitu: 19 a) Wakaf tidak langsung ( online) yakni Para wakif diharuskan untuk mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) Online; Para wakif kemudian diharuskan mengunggah bukti transfer  wakaf  uang;  Para  wakif  menekan  tombol  “Kirim”  setelah  data  terisi lengkap;  dan  Menerima  Sertifikat  Wakaf  Uang  (SWU)  Digital  untuk  wakaf  di atas  1  juta  rupiah;  Wakif  yang  berwakaf  melalui  media  elektronik  channel hanya akan mendapatkan SWU digital jika berwakaf uang senilai lebih dari Rp 1 juta dan melakukan konfirmasi by email ke pihak Bank; dan Mendapatkan Sertifikat  Wakaf  Uang  secara  digital  dari  Bank  Muamalat  Indonesia  sebagai LKS-PWU  paling  lambat  H+5  hari  kerja.  b)  Wakaf  secara  langsung,  yakni Datang  ke  Cabang  Bank  Muamalat;  Mengisi  Akta  Ikrar  Wakaf;  Melakukan setoran  tunai  via  teller/transfer;  dan  Menerima  Sertifikat  Wakaf  Uang  untuk wakaf di atas 1 juta rupiah.
Bank  Muamalat  selanjutnya  pun  menjelaskan  poin-poin  syarat  dan ketentuan  layanan  wakaf  uang  yang  menekankan  bahwa: 20 1)  Wakaf  uang yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan; 2) Program Wakaf bukan produk Bank (Bank hanya berperan sebagai LKS PWU); 3) Nazhir bertanggung jawab terhadap  pengelolaan  dana  wakaf.  Bank  tidak  bertanggung  jawab  atas pengelolaan  dan  pendistribusian  dana  wakaf;  4)  Bank  akan  menerbitkan Sertifikat  Wakaf  Uang  apabila  Wakif  berwakaf  dengan  nominal  minimal Rp1.000.000,00; 5) Sertifikat akan dikirimkan ke email yang tertera pada isian Akta Ikrar Wakaf Uang maksimal 5 hari kerja sejak isian pada Akta Ikrar Wakaf
_______________
19 Bank Muamalat, “Wakaf Uang”, https://www.bankmuamalat.co.id/wakaf. 20 Bank Muamalat,
Syifa Salsabila, Nun Harrieti, Helza Nova Lita
Page | 30
Online  diterima  bank  Muamalat  Indonesia;  6)  Sertifikat  Wakaf  Uang merupakan  bukti  penyerahan  Wakaf  Uang,  bukan  merupakan  tanda kepemilikan dana dan tidak dapat dicairkan; 7) Bank Muamalat Indonesia akan menerbitkan  Sertifikat  Wakaf  Uang  Digital  berdasarkan  isian  Wakif/Kuasa Wakif  pada  Akta  Ikrar  Wakaf  Uang;  8)  Bank  Muamalat  Indonesia  tidak bertanggung  jawab  dan  tidak  terikat  atas  tuntutan  yang  disebabkan  oleh kesalahan Wakif/Kuasa Wakif dalam mencantumkan penulisan informasi dalam Akta Ikrar Wakaf Uang; 9) Wakaf akan diperlakukan sebagai wakaf abadi; 10) Dalam  hal  wakif  tidak  mengisi  Akta  Ikrar  Wakaf  Online  dalam  waktu14  hari kalender setelah tanggal penyetoran Wakaf, Wakaf akan didaftarkan atas nama “Hamba Allah”.
Bank Syariah bertanggung jawab dalam menghimpun dan menyalurkan dana wakaf uang kepada Nazhir dengan rekening titipan dengan wadi’ah di mana  hal  ini  menunjukkan  bahwa  Bank  Syariah  tidak  hanya  bertanggung jawab secara fungsi sosial Bank Syariah, namun juga sebagai pelaksanaan akad wadi’ah dalam rekening Nazhir yang menerima wakaf uang. Tanggung jawab Bank  Syariah  sebagai  LKS  PWU  dalam  UU  Perbankan  Syariah  hanya  untuk menghimpun dan menyalurkan dana wakaf uang, namun dalam PP Wakaf dan PBWI 1/2020 terlihat bahwa Bank Syariah juga dapat mengelola dana wakaf uang apabila wakaf tersebut merupakan wakaf dengan jangka waktu tertentu dan  kembali  lagi  kepada  kesepakatan  Nazhir  dengan  Bank  Syariah  dalam pengelolaan wakaf uang.
Pelaksanaan fungsi sosial perbankan syariah yang hanya menghimpun dan  menyalurkan  dana  wakaf  uang  kepada  Nazhir,  di  mana  Bank  Syariah memiliki tanggung jawab untuk menjamin dana tersebut untuk dapat ditarik kapan  saja  oleh  Nazhir,  dan  menjaga  keutuhan  dana  tersebut.  Hal  ini sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang menekankan  bahwa  akad wadi’ah merupakan  akad  penitipan  barang  atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan  dengan  tujuan  untuk  menjaga  keselamatan,  keamanan,  serta keutuhan barang atau uang. Selanjutnya, dalam Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank  Umum  Syariah  dan  Unit  Usaha  Syariah  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan, untuk  produk  yang  menggunakan  akad wadi’ah, Bank  Syariah  memiliki

## Penghimpunan Wakaf Uang pada Perbankan Syari’ah …..

## Page | 31
Received: 2022-04-15 Accepted: 2022-06-22 Published: 2022-06-27
kewajiban  untuk  menjamin  pengembalian  pokok  dana  titipan  nasabah  dan dapat  diambil  sewaktu-waktu  dan  mengikutsertakan  pada  program penjaminan simpanan.
Bank  Syariah  selanjutnya  memiliki  hak  untuk  mengelola  dana  apabila tidak ada ketentuan lain dari Nazhir, sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (3) huruf e. Bank Syariah dalam pengelolaan dana menjadi tanggungan Bank,  di  mana  Nazhir  dalam  hal  ini  tidak  dijanjikan  imbalan  dan  tidak  akan menanggung kerugian. Bank Syariah dapat memberikan bonus atas hasil dari pengelolaan dana tersebut, namun bonus tersebut tidak dapat diperjanjikan di muka,  melainkan  hanya  sebagai  insentif  atas  penarikan  dana  masyarakat. 21
Dapat  disimpulkan  bahwa  Bank  Syariah  melaksanakan  fungsi  sosial  Bank Syariah dengan menghimpun dan menyalurkan dana wakaf uang sebagai LKS- PWU  juga  memiliki  tanggung  jawab  untuk  terlaksananya  akad wadi’ah yang digunakan untuk rekening Nazhir dalam menerima wakaf uang dari para Wakif dan menjamin dana tersebut agar tetap utuh.
Penerimaan wakaf uang ini tidak hanya merupakan bentuk tanggung jawab Bank Syariah, namun dapat dilihat sisi dari tanggung jawab Nazhir pula, yaitu tanggung jawab dalam menerima wakaf uang. Bentuk tanggung jawab Nazhir  dalam  pelaksanaan  LKS-PWU  ini  berdasarkan  Pasal  12  ayat  (4)  PBWI
1/2020 yang menjelaskan apabila dalam hal pengelolaan dan pengembangan Wakaf uang di bank Syariah tidak termasuk dalam program lembaga penjamin simpanan,  Nazhir  tetap  wajib  menjamin  tidak  berkurangnya  dana  setoran wakaf  uang  tersebut.  Bentuk  tanggung  jawab  untuk  menjamin  tidak berkurangnya dana wakaf uang ini merupakan tanggung jawab Nazhir kepada Wakif agar sesuai dengan pelaksanaan wakaf uang sebagaimana maksudnya dengan  prinsip  syariah  dan  peraturan  perundang-undangan.  Hal  ini  dapat dilihat bahwa wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf produktif yang pemanfaatannya tidak secara langsung, namun dari keuntungan pengelolaan wakaf, 22 di  mana  selanjutnya  dalam  Pasal  42  UU  Wakaf  bahwa  Nazhir  wajib
_______________
21 Mohammad Lutfi, “Penerapan Akad Wadiah di Perbankan Syariah”, Madani Syariah, Vol. 3 No. 2, 2020, hlm . 142 22 Amirul  Bakhri,  Srifariyati,  “Peran  Wakaf  Produktif  Pemberdayaan  Ekonomi”, Jurnal Madaniyah , Volume 1 Edisi XII, 2017, hlm. 130
Syifa Salsabila, Nun Harrieti, Helza Nova Lita
Page | 32 mengelola  dan  mengembangkan  harta  benda  wakaf  sesuai  dengan  tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

## D. Simpulan
Bank Syariah memiliki fungsi sosial sebagaimana dalam UU Perbankan Syariah, di mana salah satu wujud dari fungsi sosial tersebut adalah menghimpun dan menyalurkan  dana  wakaf  sebagai  LKS-PWU.  Untuk  melaksanakan  peran sebagai LKS-PWU, Bank Syariah harus ditunjuk menteri atas rekomendasi dari BWI.  Selanjutnya,  aspek  penting  dari  Bank  Syariah  menjadi  LKS  PWU  adalah dengan  memiliki  fungsi  menerima  titipan  ( wadi’ah) di  mana  produk penerimaan  titipan  Bank  Syariah  dalam  menghimpun  dana  wakaf  bisa berbentuk  Giro  Wadiah  atau  Tabungan  Wadiah.  Praktik  dari  Bank  Syariah sebagai LKS-PWU dapat dilihat dari  Bank Muamalat Indonesia  sebagai  salah satu Bank yang ditunjuk Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai LKS- PWU  yang  menerima  dana  wakaf  yang  akan  dihimpun  dan  disalurkan  ke Nazhir. 23 Praktik  LKS-PWU  Bank  Muamalat  Indonesia  tidak  mengkategorikan penerimaan  dana  wakaf  dari  Wakif  sebagai  produk,  namun  hanya  sebagai program  pelaksanaan  fungsi  LKS-PWU  saja.  Bank  Muamalat  Indonesia  pun menekankan bahwa pengelolaan dan pendistribusian dana wakaf merupakan tanggung  jawab  Nazhir.  Bank  Syariah  sebagai  LKS-PWU  memperlihatkan bahwa Bank Syariah tidak hanya bertanggung jawab sebagai LKS-PWU, namun juga  dalam  pelaksanaan  akad wadi’ah .  Bank  dalam  hal  ini  menjamin  bahwa dana simpanan dapat diambil kapan saja dan memasukan simpanan tersebut ke  dalam  Lembaga  Penjamin  Simpanan.  Dalam  hal  ini,  Bank  Syariah bertanggung jawab  kepada Nazhir  atas  wakaf uang  yang  masuk  lewat  Bank sebagai  LKS-PWU,  di  mana  Nazhir  bertanggung  jawab  kepada  Wakif  agar terlaksananya  dan  pemanfaat  wakaf  uang  yang  baik  dan  sesuai  dengan tujuannya sebagaimana dalam UU Wakaf dan Peraturan BWI. Apabila ditelaah, melihat  karakteristik  wakaf  yang  harus  dijamin  keutuhannya,  maka  sudah sepatutnya  untuk  melaksanakan  LKS-PWU  pada  Bank  Syariah  dengan  akad wadi’ah karena  akad wadi’ah merupakan  akad  yang  menjamin  kepercayaan _______________
23 Kemenag,  “Kemenag  Tetapkan  22  Lembaga  Keuangan  Syariah  Penerima  Wakaf Uang”, 2022, https://kemenag.go.id/berita/read/514010/kemenag-tetapkan-22-lembaga- keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang.

## Penghimpunan Wakaf Uang pada Perbankan Syari’ah …..

## Page | 33
Received: 2022-04-15 Accepted: 2022-06-22 Published: 2022-06-27
dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.
Syifa Salsabila, Nun Harrieti, Helza Nova Lita

## Page | 34

## DAFTAR PUSTAKA
Adi Susilo Jahja, Muhammad Iqbal, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan  Syariah  dengan  Perbankan  Konvensional”, Epistemé:  Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman , Vol (7) No. 2, 2012.
Amirul  Bakhri,  Srifariyati,  “Peran  Wakaf  Produktif  Pemberdayaan  Ekonomi”, Jurnal Madaniyah , Volume 1 Edisi XII, 2017.
Annisa Ayu Artanti, “Potensi Rp180 Triliun per Tahun, Pemerintah Gali Potensi Dana  Sosial  Wakaf”,  Medcom,  2021,  https://www.medcom.id /ekonomi/bisnis/ybDVnpRK-potensi-rp180-triliun-per-tahun- pemerintah-gali-potensi-dana-sosial-wakaf.
Badan Pusat Statistik, “Persentase Penduduk Miskin Maret 2021 turun menjadi 10,14%”,  2021,  https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/07/15/1843/ persentase-penduduk-miskin-maret-2021-turun-menjadi-10-14- persen. html.
Bank Muamalat, “Wakaf Uang”, https://www.bankmuamalat.co.id/wakaf.
Darsono,  Ali  Sakti, et.  al,  Perbankan  Syariah  di  Indonesia:  Kelembagaan, Kebijakan, serta Tantangan ke Depan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2017.
Darsono,  Ali  Sakti, et.  al,  Perbankan  Syariah  di  Indonesia:  Kelembagaan, Kebijakan, serta Tantangan ke Depan, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
Fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro
Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan
Indah  Mulia  Sari,  Hendro  Wibowo,  Edy  Suprapto,  “Factors  That  Influenced People  to  Become  Islamic  Bank  Customer:  A  Study  on  Kancana Villager”, Al-Iqtishad , Vol. VII No. 1, 2015.

## Penghimpunan Wakaf Uang pada Perbankan Syari’ah …..

## Page | 35
Received: 2022-04-15 Accepted: 2022-06-22 Published: 2022-06-27
Kemenag,  “Kemenag  Tetapkan  22  Lembaga  Keuangan  Syariah  Penerima Wakaf Uang”, 2022, https://kemenag.go.id/berita/read/514010/kemenag-tetapkan-22- lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang.
Kementerian  Keuangan  Republik  Indonesia,  “Mengolah  Potensi  Ekonomi Syariah”, Majalah Media Keuangan, Volume XIV/No. 166, 2021.
Muhammad  Asutay,  “Islamic  Banking  and  Finance:  Social  Failure .”,  New Horizon, 169, 2008.
Muhammad Fatikhul Mufidz, et. al, “Identifikasi Pola Pengelolaan Dana Sosial Perbankan  Syariah  di  Indonesia:  Sebuah  Tinjauan  Literatur”, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 6 No. 1, 2021.
Mohammad  Lutfi,  “Penerapan  Akad  Wadiah  di  Perbankan  Syariah”, Madani
Syariah, Vol. 3 No. 2, 2020.
Mulya E. Siregar, “The Role of Islamic Banking in the Implementation of Cash Waqf”, Badan Wakaf Indonesia, 2011, https://www.bwi.go.id/554/2011/04/05/peranan-perbankan-syariah- dalam-implementasi-wakaf-uang/.
Nun  Harrieti,  Etty  Mulyati,  “Perspektif  Hukum:  Peranan  Perbankan  Syariah dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia”, Risalah, Vol. 17, No. 2, 2017.
Otoritas Jasa Keuangan, “Kodifikasi Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan”, 2015.
Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI), 2020.
Peraturan  Badan  Wakaf  Indonesia  No.  1  Tahun  2020  tentang  Pedoman

## Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
Peraturan  Pemerintah  Nomor  42  Tahun  2006  tentang  Pelaksanaan  Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Syifa Salsabila, Nun Harrieti, Helza Nova Lita
Page | 36 Soerjono Soekanto  dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta:  PT
Raja Grafindo Persada, 2003.
Sri  Mulyani,  “Analisis  Sistem  Laporan  Dana  ZIS  Pada  Baitul  Maal  Muamalat (BMM),” Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol 5(2), 2008.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf