## Jurnal Hukum tora : Hukum untuk mengatur dan melindungi masyarakat
Volume 7 Issue 3, 2021 P-ISSN: 2442-8019, E-ISSN: 2620-9837 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Corruption Of Law Enforcement On E–KTP By Members Of The  Legislature  Efforts  And  Non  Penal  Criminal  Policy  In Perspective
Ivan Rinaldi 1 , Mompang L Panggabean 2 , Hendri Jayadi Pandiangan 3
1, Bachelor Degree, Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia.
2 Bachelor Degree, Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia.
3 Bachelor Degree, Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Indonesia.
Abstract: The crime of corruption in Indonesia is already in a very serious position and is deeply rooted in every aspect of the life of the nation and state. Corruption practices carried out by government officials have never gone down even more massive and structured as well as with very mature planning to rob the state's money. State officials who commit criminal acts of corruption are also very smart and sophisticated to protect their crimes from being chased and even arrested by the authorities, they even collaborate with other officials to smooth the budget that will be corrupted. One of the institutions that commit the most corruption is the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI), where in the period from 2004-2019 it was recorded that there were 70 members of the DRP Legislature who were involved in corruption cases in various fields within the commission that was part of the task. they. One member of the House of Representatives (DPR) who became the Chairman of the DPR for the 2014-2019 period, one that was phenomenal, was that of Setya Novanto which resulted in a loss of state money of Rp. 1.2. trillion, it is really fantastic what Setya Novanto has done by involving many other members of the DPR as well as BUMN officials and finance officials to smooth the budget that he will corrupt, in corruption for the E-KTP project. Beyond common sense and conscience as a representative of the people who should be at the forefront in eradicating corruption in Indonesia.
Keywords : Law Enforcement, Corruption Crimes, Non-Penal Efforts, Criminal Policy Perspective
How to Site: Ivan, Panggabean, M. L. ., & Pandiangan, H. J. . (2021). Corruption Of Law Enforcement On E–KTP By Members Of The Legislature Efforts And Non Penal Criminal Policy In Perspective. Jurnal Hukum to-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat , 7(3), 410–421. https://doi.org/10.33541/tora.v7i3.46

## Introduction
Pada tahun 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Setya Novanto yang kala itu menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan e-KTP untuk 2011-2012.  Kasus ini sangat menjadi trending topik di berbagai halaman media cetak maupun media elekronik. Kasus korupsi e-KTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan KTP elektronik untuk tahun 2011 dan 2012 yang terjadi sejak 2010-an. Namun kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek e-KTP membuat berbagai pihak mulai dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Government Watch, pihak kepolisian, Konsorsium
Lintas Peruri bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi menaruh kecurigaan akan terjadinya korupsi. Sejak itu KPK melakukan berbagai penyelidikan demi mengusut kronologi dan siapa saja dalang di balik kasus ini. Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa, “tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak  hanya  oleh  masyarakat  dan bangsa  Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia”. Dengan meningkatnya tindak pidana korupsi  yang sangat meluas dan  tidak  terkendali di indonesia, maka akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada pemerintahan yang sedang berjalan  serta kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.
Bagaimana mekanisme penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dengan tindak pidana korupsi E-KTP yang dilakukan oleh anggota DPR, bagaimana usaha-usaha Non Penal Policy yang dilakukan oleh pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemberantasn korupsi di Indonesia khusus kepada banggota DPR.

## Discussion
Menurut Black Law Dictionary korupsi adalah  suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya "sesuatu perbuatan dari suatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya.Istilah korupsi berasal dari bahasa latin:Corruption dan Corruptus, artinya buruk, bejad, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah.”. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pada Pasal 1 butir 3, dimuat pengertian korupsi sebagai berikut:
“korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi”. 1
Pengertian Tindak Pidana Korupsi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:
“Tindak pidana korupsi yaitu bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi
1 Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
yang dapat merugikan keuangan Negaraatau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup ataupidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahundan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyakPp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)(Pasal 2 ayat (1)Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).”
Lilik Mulyadi dalam buku Bunga Rampai Hukum Pidana menjelaskan bahwa “pengertian tindak pidana korupsi secara harfiah berasal dari kata Tindak Pidana dan Korupsi. Sedangkan secara yuridis-formal pengertian tindak pidana korupsi terdapat dalam Bab II tentang tindak pidana korupsi, ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 20, Bab III tentang tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan pasal 21 sampai dengan 24 UU PTPK.” 2

## JENIS-JENIS TINDAK PIDANA KORUPSI
Lilik Mulyadi juga menjelaskan beberapa tipe tindak pidana korupsi yang lainnya, antara lain :
Tindak Pidana Korupsi Tipe Pertama
Tindak pidana korupsi tipe pertama terdapat dalam Pasal 2 UU PTPK yang menyebutkan bahwa:
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.”.

## Tindak Pidana Korupsi Tipe Kedua

## Korupsi tipe kedua diatur dalam ketentuan pasal 3 UU PTPK yang menyebutkan bahwa:
”Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup, atau pidana
2 Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik, Alumni, Bandung, hlm. 186
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu milyar rupiah.”.

## Tindak Pidana Korupsi Tipe Ketiga
Korupsi tipe ketiga terdapat dalam ketentuan pasal 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 12C dan 13 UU PTPK, berasal dari pasal-pasal KUHP yang   kemudian sedikit dilakukan modifikasi perumusan ketika ditarik menjadi tindak pidana korupsi sesuai Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan menghilangkan redaksional kata “Sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal....KUHP” seperti formulasi dalam ketentuan Undang- Undang nomor 31 tahun 1999. Apabila dikelompokkan, korupsi tipe ketiga dapat dibagi menjadi 4, yaitu: 1) Penarikan perbuatan yang bersifat penyuapan, yakni pasal 209, 210, 418, 419, dan Pasal 420 KUHP. 2) Penarikan perbuatan yang bersifat penggelapan, yakni pasal 415, 416, dan pasal 417 KUHP.3) Penarikan perbuatan yang bersifat kerakusan (knevelarij, extortion), yakni pasal 423, dan 425 KUHP.4) Penarikan perbuatan yang berkolerasi dengan pemborongan, leverensir dan rekanan, yakni pasal 387, 388, dan 435 KUHP.

## Tindak Pidana Korupsi Tipe Keempat
Korupsi tipe keempat adalah tipe korupsi percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat serta pemberian kesempatan sarana atau keterangan terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang diluar wilayah Indonesia (Pasal 15 dan Pasal 16 UU PTPK). Konkritnya, perbuatan percobaan/poging sudah diintrodusir sebagai tindak pidana korupsi oleh karena perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi sehingga percobaan melakukan tindak pidana korupsi dijadikan delik tersendiri dan dianggap selesai dilakukan. Demikian pula mengingat sifat dari tindak pidana korupsi itu, permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi meskipun masih merupakan tindak persiapan sudah dapat dipidana penuh sebagai suatu tindak pidana tersendiri.

## Tindak Pidana Korupsi Tipe Kelima
Korupsi tipe kelima ini sebenarnya bukanlah bersifat murni tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Bab III Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 UU PTPK. Apabila dijabarkan, hal-hal tersebut adalah:
“Dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.
Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar.3)Dalam perkara korupsi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220, Pasal 231, Pasal 421, Pasal 422, Pasal 429 atau Pasal 430 KUHP.Ketentuan mengenai sanksi pidana yang diatur dalam Bab III Pasal 21-  24 UU PTPK tersebut berturut-turut dari poin (a) sampai (d) adalah sebagai berikut:”
“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,000 (seratus lima puluh juta rupiah).””

## PENEGAKAN  HUKUM  TINDAK  PIDANA  KORUPSI  DARI  PRESPEKTIF  TEORI PENEGAKAN HUKUM PROGRESSIF
Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara hukum, dimana tujuan negara adalah menjunjung tinggi dalam  hal penegakan hukum di Indonesia khususnya terkait dengan hukum pidana adalah upaya untuk memastikan berfungsinya norma-norma hukum pidana secara nyata sebagai pedoman perilaku bagi lalulintas atau hubungan- hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Satjipto Rahardjo dalam bukunya Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia menjelaskan bahwa “hukum progresif dimulai dari suatu asumsi dasar, hukum adalahinstitusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil,sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum tersebut tidak mencerminkan hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan ditentukan oleh kemampuannya untuk
mengabdi kepada manusia. 3 Ovita Dewi Masyitoh menjelaskan bahwa “konsep (penafsiran) hukum progresif dianggap jalan tengah yang terbaik. Ajaran hukum progresiftidak mengharamkan hukum positif namun tidak juga mendewakan ajaran hukum bebas. Progresivisme tetap berpijak pada aturan hukum positif, namundisertai dengan pemaknaan yang luas dan tajam. Keluasan dan ketajaman pemaknaan hukum progresif bahkan lebih dari apa yang dikembangkan dalam Sociological Jurisprudence , namun mencakup pula aspek psikologis dan filosofis”. 4

## TINDAK PIDANA KORUPSI E- KTP OLEH ANGGOTA LEGISLATIF
Transparency International Indonesia (TII) kembali melakukan survei Global Corruption Barometer (GCB) survei pada 1.000 responden. Ditemukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih dinilai menjadi lembaga terkorup pada 2020.Memurut laporan ICW di tahun 2018 lembaga DPR merupakan lembaga yang tinggi tingkat korupsinya. KPK dalam laporan tahunan 2012 menyebutkan: “setidaknya ada empat hal yang membuat mereka nekad “menggarong” uang rakyat. Pertama, ada semacam mitos bahwa jujur hancur. Menjadi pejabat negara, jika jujur akan hancur, orang yang jujur sudah bukan musim lagi. Kedua, kesempatan, selama ada kesempatan mengapa tidak diambil, kesempatan bisa diciptakan. Ketiga aji mumpung. Jadi pejabat itu tidak mudah, belum tentu terulang lagi. Mumpung punya kekuasaan, ya apa salahnya sekadar membasahi paruh burung. Keempat, untuk memuaskan dahaga kehormatan: karena harta adalah kehormatan. 5 Syed Hussein sebagaimana dikutip oleh Sudarto menjelaskan bahwa ada dua sumber penyebab korupsi yaitu bad laws and bad man dan yang paling besar pengaruhnya adalah bad man (manusia yang buruk perilakunya). 6 Faktor internal tersebut didukung oleh faktor eksternal dari lingkungan kerja seperti lemahnya pengawasan sehingga memberikan kesempatan terjadinya korupsi dan juga lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi sehingga tidak memberikan efek jera kepada pihak lain. Apabila dilihat dari segi si pelaku korupsi, sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat atau kesadarannya untuk melakukan korupsi. Sebab-sebab seseorang terdorong untuk melakukan korupsi antara lain karena”:  Sifat tamak manusia;  Moral yang kurang kuat menghadapi godaan; Penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar; Kebutuhan hidup yang mendesak; Gaya hidup konsumtif; Malas atau tidak mau bekerja keras; Ajaran-ajaran
3 Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia(Yogyakarta:Genta Publishing, 2009), hal 1 .
4 Ovita Dewi Masyitoh, Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sosiological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia, dalam Al-Ahkam, XX, Edisi II Oktober 2009, hal. 17-22 .
5 KPK, 2012, Laporan Tahunan,hlm.2.
6 Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan hukum pidana, Alumni, Bandung, hlm. 152
agama kurang diterapkan secara benar. 7
Tabel  1.
Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Anggota Legislatif
Periode Tahun 2004 - 2019 8 Nama Parpol& Nama Pelaku KOMISI Jumlah Kerugian Uang Negara Putusan Pengadilan/ Hukuman - Vonis GOLKAR 1. Chairun Nisa VIII 3.075 M 7.5 tahun denda 500 juta 2. Zulkarnaen Djabar VIII 14.39 M 15 tahun denda 300 juta 3. Prasetia Zulkarnaen Putra VIII Idem Bpk&ank 8 tahun denda 300 juta 4.Ahmad Hafiz Zawawi IX 600 Juta 1.4 tahun denda 50 juta 5.Marthin Bria Seran IX 250 Juta 1.4 tahun denda 50 juta 6.Paskah Suzetta MH IX 600 Juta 1.4 tahun denda 50 juta 7.Bobby Suhardiman IX 500 Juta 1.4 tahun denda 50 juta 8. Anthony Zeidra Abidin IX 500 Juta 1.4 tahun denda 50 juta 9.Asep Ruchimat Sudjana IX 150 Juta 1.4 tahun denda 50 juta 10.Muhammad Nurlif IX 550 Juta 1.4 tahun denda 50 juta 11.Reza Kamarullah IX 500 Juta 1.4 tahun denda 50 juta 12.Baharuddin Aritonang IX 150 Juta 1.4 tahun denda 50 juta 13.Hengky Baramuli IX 450 juta 1.4 tahun denda 50 juta 14.Daniel Tanjung IX 500 juta 1.3 tahun denda 50 juta 15.Azwar Chesputra IV 450 juta 4 tahun denda 200 juta 16. Fachri Andi Leluasa IV 335 juta 4 tahun denda 200 juta 17. Hamka Yandhu IV 7.3 M 2.6 tahun denda 100 juta 18.Saleh Djasit VII 4.7 M 4 tahun denda 200 juta 19. Setya Novanto Ketua DPR 2.3 Triliun 15 tahun denda 500 juta dan mengembalikan 66 m 20. Bowo Sidik Pangarso VI 10.4 M 5 tahun denda 250 juta 21.Fayakhun Andriadi I 12.M 8 tahun denda 1 milyar 22. Markus Nari VII idem 6 tahun denda 300 juta 23. Eni Maulani Saragih Wkl.Ket VII 4.75 M 6 tahun dnda 200 juta 24. Budi Supriyanto V 4 M 5 tahun denda 300 juta 25. Zulfadhi X 15 M 8 tahun denda 200 juta Total 25 orang 2.073.628.075.00 0 DEMOKRAT 1.Anas Urbaningrum. Ket.fraks i 188.8 milyar 14 jd 8 tahun denda 500jt 2. Angelina Sondakh X 19.4 M 10 tahun denda 500 juta 3. Muhammad Nazarudin VII 49 M 13 tahun denda 1.2 M 4. Sarjan Tahir Anggota V 5.5 M 4.5 tahun denda 200 juta 5. Sutan Bhatoegana (alm) VII 8.2 M 10 tahun denda 500 juta 6. Amin Santono XI 3.3 M 8 tahun denda 300 juta
7 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,1999, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional,hlm.83-87
8 https://www.antikorupsi.org/id dan sumber lain yang sudah diolah diakses 15 April 2021.
7. I Putu Sudiartana III 3.1 M 6 tahun denda 200 juta Total 7 0rang 277.300.000.000 PKB 1. HM Yusuf Erwin Faishal IV 770 juta 4.5 tahun denda 250 juta 2. Musa Zainudin V 7 M 6 tahun denda 500 juta Total 2 0rang 777.000.000.000 PDI.P 1.Izedrik Emir Moeis VIII 5 M 3 tahun denda 150 juta 2.Agus Chondro Prayitno IX 500 juta 1.3 bulan denda 50 juta 3.Max Moein XI 500 juta 1.8 bulan denda 50 juta 4.Rusman Lumbantoruan XI 500 juta 1.8 bulan denda 50 juta 5.Poltak Sitorus X 500 juta Almarhum seb. vonis 6.Williem Tutuarima IX 500 juta 1.6 bulandenda 50 juta 7.Panda Nababan III 1.4 M 1.5 bulan denda 50 juta 8. Engelina Patiasina IX 500 juta 1.5 bulan denda 50 juta 9.M Iqbal IX 500 juta 1.5 bulan denda 50 juta 10.Budiningsih IX 500 juta 1.5 bulan denda 50 juta 11.Jeffri Tongas IX 500 juta 1.5 bulan denda 50 juta 12. Ni Luh Mariani IX 500 juta 1.5 bulan denda 50 juta 13.Sutanto Pranoto IX 600 juta 1.5 bulan denda 50 juta 14. Soewarno IX 500 juta 1.5 bulan denda 50 juta 15. Matheos Promes IX 350 juta 1.5 bulan denda 50 juta 16. Dudhie Makmun Murod IX 500 juta 2 tahun denda 50 juta 17. Damayantyi Wisnu Putranti V 4 M 4.5 tahun denda 500 juta 18. Adriansyah IV 2.2 M 3 tahun denda 100 juta 19. I Nyoman Dharmantara VI 2 M 7 tahun denda 500 juta Total 19 orang 21.550.000.000 PAN 1. Wa Ode Nurhayati VII 6.25 M 6 tahun denda 500 juta 2. Abdul Hadi Djamal V 3 M 3 tahun denda 150 juta 3. Noor Adenan Razak VIII 1,5 M 3 tahun denda 150 juta 4.Andi Taufan Tiro V 7.4 M 9 tahun denda 1 milyar 5. Sukiman XI 2.9 M 6 tahun denda 500 juta 6.Taufik Kurniawan Wkl.Ket 4.85 M 6 tshun denda 200 juta Total 6 orang 25.900.000.000 PPP 1.Sofyan Usman IX 1.M 1.2 tahun denda 250 juta 2. Endin AJ Soefihara XI 500 juta 1.3 tahun denda 100 juta 3. M Al Amin Nur Nasution IV 2.3 M 10 tahun denda 250 juta 4.Romahurmuzi XI 250 juta 2 tahun denda 100 juta 5.Usman Jaffar (alm) VI 22 M Gugur, terpidana alm. Total 5 orang 26.050.000.000 PBR 1. Bulyan Royan V 2.49 M 6 tahun denda 350 juta Total 1 orang 2.490.000.000 PKS 1. Luthfi Hasan Ishaaq I Pres.PKS 40 M 18 tahun denda 1 milyar 2.Yudhi Widianan Wkl.Ket V 11.1 M 9 tahun denda 500 juta Total 2 orang 41.100.000.000 NASDEM 1.Patria Rio Capella III 200 juta 1.6 tahun denda 50 juta Total 1 orang 200.000.000

## HANURA
1.Dewie Yasin Limpo VII 1.9 M 6 tahun denda 200 juta 2.Miryam S.Haryani II Idem E KTP 5 tahun denda 200 juta Total 2 orang 1.900.000.000
Dalam periode 2004-2019 Partai Golongan Karya (Golkar) menempati posisi yang paling banyak yaitu 25 orang dari anggota Legislatifnya melakukan tindak pidan korupsi dengan total kerugian negara sebesar 2.073 triliun rupiah, lalu Partai Demokrasi Indoneia Perjuangan (PDI.P)  menempati posisi kedua dengan jumlah 19 orang anggota Legislatifnya melakukan tindak pidana korupsi dengan kerugian negara sebanyak 21.5 milyar rupiah dan telah dijatuhi hukuman yang setimpal bahkan diharuskan mengganti uang kerugian negara yang telah di korupsi itu dengan cara menyita hartanya jika tidak membayar uang pengganti secara cash dan dalam waktu yang sudah ditentukan oleh pengadilan. Posisi ke tiga adalah dari  Partai Demokrat dengan tujuh anggota Legislatifnya melakukan tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan negara sebesar 277.3 milyar rupiah, Lalu Partai Amanat Nasional (PAN) dengan enam orang legislatifnya dan telah di vonis mengakibatkan kerugian uang negara sebesar 25.9 milyar rupiah dan Partai Persatuan Pembangunan dengan lima orang legislatifnya yang merugikan keuangan negara sebesar 26.0 milyar rupiah  serta Partai Politik lainya seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), 2 orang Legislatif, Partai Nasinal Demokrasi (Nasdem) 1 orang, Partai Bintang Reformasi (PBR) 1 orang,dan Partai Keadila Sejahtera (PKS) 2 orang.
Dari total 70 orang anggota Legislatif yang terlibat tindak pidana kasus korupsi ada satu yang sangat fenomenal yaitu yang dilakukan oleh Setya Novanto yang menjabat sebagai ketua DPR periode 2014-2019 yang mengakibatkan kerugian uang negara sebesar Rp 1.2. triliun sungguh sangat fantastis apa yang dilakukan Setya Novanto dalam korupsi untuk projek E - KTP. Diluar akal sehat dan hati nurani sebagai seorang wakil rakyat yang seharusnya menjadi garda terdepan di dalam memberantas korupsi di Indonesia.

## KEBIJAKAN NON-PENAL DALAM PRESPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL INDONESIA
Soeparman, menjelaskan bahwa “Walter C. Reckless dan opportunities theory dari Felson and Clarke. Kebijakan Penanggulangan Kejahatan (Criminal Policy) Masyarakat akan menanggapi gejala korupsi yang muncul melalui usaha-usaha rasional yang terorganisasikan, atau yang sering disebut kebijakan kriminal (politik kriminal).
Marc Angel, sebagaimana dikutip Soeparman, mengemukakanbahwa politik kriminal dapat diberikan pengertian sebagai “the rational organization of the control of crime by society”.   Definisi tersebut tidak berbeda dengan pendapat G. Peter
Hoefnagels yang menyatakan bahwa “criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime”. 9 Dari  skema yang dibuat oleh Hoefnagels terkait ruang lingkup politik kriminal, Muladi menyimpulkan kebijakan kriminal secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
“Pada butir 1 merupakan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal policy) ;  Pada butir 2 dan 3 kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana (nonpenal policy) . Kedua sarana (penal dan nonpenal) tersebut di atas merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat”. 10

## UPAYA NON PENAL DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI LEMBAGA LEGISLATIF
Apabila dilihat dari perspektif politik kriminal secara makro maka kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana atau nonpenal policy merupakan kebijakan yang paling strategis. Hal ini disebabkan karena nonpenal policy lebih bersifat sebagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan.
Pada hakikatnya tidak dapat disangkal bahwa tindakan represif mengandung juga preventif, namun perlu disadari bahwa prevensi yang sesungguhnya berupa upaya maksimal untuk tidak terjadi tindak pidana kejahatan. Oleh karena itu, dalam Kongres PBB ke-6 di Caracas (Venezuela) pada tahun 1980 antara lain dinyatakan di dalam pertimbangan resolusi, bahwa “Crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rise to crime”.  Selanjutnya dalam Kongres PBB ke-7 di Milan, Italia pada tahun 1985 jugadinyatakan bahwa “the Basic crime prevention must seek to eliminate the causes and conditions that favour crime”. 11
Penanggulangan korupsi juga diupayakan dan  diarahkan melalui upaya dalam mencegah dan menghapus hal-hal yang dapat menjadi penyebab korupsi. Lebih jelas Sudarto menyatakan bahwa :
“Suatu “Clean Government”, dimana tidak terdapat atau setidak-tidaknya tidak banyak terjadi perbuatan-perbuatan korupsi, tidak bisa diwujudkan hanya dengan peraturan- peraturan hukum, meskipun itu hukum pidana dengan sanksinya yang tajam. Jangkauan hukum pidana adalah terbatas. Usaha pemberantasan secara tidak langsung
9 Soeparman, “Korupsi di Bidang Perpajakan,” Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM .
10 Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana , Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 7.
11 Crime Prevention in the Context of Development,” Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1985, hlm. 94
dapatdilakukan dengan tindakan-tindakan di lapangan politik, ekonomi, dan sebagainya. 12

## Conclusion
Presiden RI. Joko Widodo menyusun agenda pemerintahan pada tahun 2014 lalu melalui “Nawa Cita”. Poin keempat dalam agenda priortas tersebut menyebutkan secara tegas untuk menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya secara politikal, proyek E-KTP sudah bermasalah sejak tahap perencanaan, karena ada kesepakatan informal di belakang proses formal. Jika kesepakatan informal itu bisa dideteksi dini dan dicegah, maka kerugian negara mungkin bisa dihindari.
Namun, para pelaku terbukti canggih menjaga rahasia, termasuk hubungan dengan pejabat di Kemendagri dan BUMN/swasta. Pejabat Kemendagri dan BUMN berperan penting sebagai penguasa anggaran  dan pejabat pelaksana proyek. Mereka bisa melaporkan adanya tekanan politik, apabila benar-benar jujur dan profesional sejak tahap perencanaan. Tetapi, karena mereka diamsajadan berkompromi dengan praktek ilegal, maka akhirnya mereka menjadi bagian dari korupsi sistemik.

## Acknowledgments
KPK  dapat mengusulkan sistem baru kepada pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu Sistem Integritas Nasional (SIN). SIN menjamin para pejabat atau penyelenggara negara tidak lagi dapat melakukan korupsi. SIN terdiri dari 8 (delapan) komponen utama, yakni kode etik dan pedoman perilaku, pengumuman harta kekayaan kebijakan gratifikasi dan hadiah, pengelolaan akhir masa kerja, saluran pengaduan, dan whistle blower, pelatihan atau internalisasi integritas, evaluasi eksternal integritas, dan pengungkapan isu integritas. SIN akan diterapkan menjadi suatu nilai fundamental untuk dijadikan muatan kebijakan kementerian lembaga, kode etik, dan kode perilaku perilaku pegawai, bahkan termasuk menteri, serta pemimpin lembaga negara termasuk DPR RI. Sistem yang baik tersebut harus diawasi secara bersama masyarakat dan LSM penggiat anti korupsi.
Pemerintah harus sudah dapat melaksanakan program pembelajaran sejak dini mulai dari Pra-Sekolah  Dasar samapi Perguruan Tinggi dengan memasukan kedalam kurikullum sekolah tersebut melalui pengajran pembentukan karakter dan nilai- nilai moral yang baik. Materi ini harus dibuat secara khusus dan benar tanpa adanya masukan untuk kepentingan golongan atau agama tertentu.
12 Sudarto., Lop cit.
Ivan Rinaldi, Mompang L Panggabean, Hendri Jayadi Pandiangan (2021) Corruption Of Law Enforcement On E–KTP By Members Of The Legislature Efforts And Non Penal Criminal Policy In Perspective Jurnal Hukum tora: 7(3): 410-421

## References

## Books
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,1999, Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional.
Crime Prevention in the Context of Development,” Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders 1985.
KPK, 2012, Laporan Tahunan.
Lilik Mulyadi, 2008, Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik, Alumni, Bandung.
Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Ovita Dewi Masyitoh, Mengkritisi Analytical Jurisprudence Versus Sosiological Jurisprudence Dalam Perkembangan Hukum Indonesia, dalam Al-Ahkam, XX, Edisi II Oktober 2009.
Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
Soeparman, “Korupsi di Bidang Perpajakan,” Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM.
Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan hukum pidana, Alumni, Bandung.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelengaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme