INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 8724-8738 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Menjadikan Anak Sebagai Korban Prostitusi
Zulham Effendi Lubis 1 ✉ , Siswantari Pratiwi 2 , Mardani 3
Universitas Krisnadwipayana Email: zelubis98@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Dalam perkembangan menuju dewasa, anak-anak terkadang melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri  dan  orang  lain  karena  mental  dan  sikap  mereka  belum  stabil,  serta  dipengaruhi  lingkungan pergaulan. Anak memiliki hak asasi yang sama dengan orang dewasa, yaitu Hak Asasi Manusia (HAM). Tulisan ini mengulas perlindungan hukum bagi anak korban perlakuan tidak semestinya, khususnya anak korban  prostitusi.  Penelitian  ini  membahas  alasan  di  balik  maraknya  pelaku  yang  menjadikan  anak sebagai korban prostitusi dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pada pelaku (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid-Sus/2022/PT. Btu dan Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Utr). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Kesimpulannya, faktor yang mendorong maraknya pelaku prostitusi anak meliputi kemiskinan, kondisi keluarga tidak harmonis, hilangnya peran orang tua, dan  pengaruh  orang  dewasa  sebagai  pekerja  seks  komersial.  Faktor  penariknya  meliputi  jaringan kriminal yang mengorganisir industri seks dan merekrut anak-anak, pihak berwenang yang korup, serta praktik pekerja anak termasuk kerja paksa.
Kata Kunci: Upaya, Perlindungan Hukum, Kecelakaan Lalu Lintas

## Abstract
In their development towards adulthood, children sometimes commit acts that harm themselves and others because their mental and emotional states are not yet stable and are influenced by their social environment. Children have the same human rights as adults, namely human rights (HAM). This paper reviews the legal protection for child victims of mistreatment, especially child victims of prostitution.This research  discusses  the  reasons  behind  the prevalence of  perpetrators  who make  children  victims  of prostitution and the judge's consideration in imposing sanctions on the perpetrators (Case Study of Decision  Number  7/Pid-Sus/2022/PT.  Btu  and  Decision  Number  1033/Pid.Sus/2020/PN.  Jkt.Utr).  The research  method  used  is  normative-legal.In  conclusion,  factors  that  encourage  the  rise  of  child prostitution include poverty, disharmonious family conditions, loss of parental roles, and the influence of adults as commercial sex workers. The pull factors include criminal networks that organize the sex industry and recruit children, corrupt authorities, and child labor practices, including forced labor.
Keywords: Efforts, Legal Protection, Traffic Accidents

## PENDAHULUAN
Setiap  anak  memiliki  hak  asasi,  seperti  yang  dipunya  orang  dewasa.  Perlindungan terhadap  anak  tak  banyak  pihak  yang  ikut  memikirkan  dan  melakukan  langkah-langkah konkrit untuk melindungi anak. Anak ialah bagian yang paling penting dari semua proses pertumbuhan  manusia,  karena  di  saat  menjadi  anak-anaklah  sebenarnya  karakter  dasar seseorang  terbentuk  baik  yang  berasal  dari  fungsi  otak  ataupun  yang  berasal  dari emosionalnya. Di saat menjadi anak-anak jugalah akan ada emosi yang biasanya tak stabil. Keberadaan anak yang ada di lingkungan sekitar haruslah memperoleh perhatian secara khusus  yang  berasal  dari  lingkungan  keluarga  ataupun  yang  berasal  dari  lingkungan masyarakat.  Sebab  dari  sanalah  anak  bisa  melakukan  berbagai  macam  aktifitas  yang berkaitan dengan perkembangan diri si anak tersebut.
Saat perkembangannya kearah dewasa, terkadang anak-anak melakukan hal-hal yang biasanya terlepas dari kontrol, anak-anak biasanya melakukan perbuatan yang kurang baik yang sampai membuat suatu kerugian buat orang lain dan bahkan juga malah merugikan diri si anak itu sendiri. Hal seperti itu biasanya terjadi dikarenakan ketika masa pertumbuhan mental dan sikap si anak belumlah dapat stabil dan juga itidak terlepas dari lingkungan pergaulannya.
Perkembangan  zaman  saat  ini  yang  diikuti  oleh  perkembangan  teknologi  tidak tertutup kemungkinan anak terlibat didalam tindak pidana, baik itu sebagai pelaku maupun sebagai korban. Dalam hal ini kecenderungannya anak berpotensi dmenjadi korban tindak pidana  baik.  salah  satunya  adalah  dalam  tindak  pidana  prostitusi  online,  dimana  anak dieksploitasi tubuhnya dan terjadinya kekerasan fisik kepada anak.
Prostitusi  anak  ialah  tindakan  yang  tujuannya  mendapat  dan  bisa  juga  untuk menawarkan sebuah jasa seksual seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dan disertai bayaran imbalan uang. Kasus prostitusi anak dibawah umur ini membuktikan dalam  kenyataan  yang  ada,  hak  asasi  perempuan  yang  diciptakan  utamanya  untuk menikmati kedamaian telah dilanggar dari kecil.
Permasalahan yang sedang ramai diperbincangkan orang-orang belakangan ini ialah prostitusi anak dibawah umur. Prostitusi ini adalah problema sosial yang sejak lama ada, korbannya  pun  masih  anak-anak  yang  berusia  18  tahun  yang  tidak  sulit  dipengaruhi, sementara aturan yang 7 terdapat didalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum dengan bijak mengatur prostitusi ini yang disebabkan karena Pasal 296 hanya memfokuskan pada penyedia yang mendukung diciptakannya prostitusi.
Pada  saat  anak  dijadikan  sebagai  korban  prostitusi,  diperlukan  perawatan  dan perlindungan termasuk perlindungan hukum. Ini terkait mental dan fisik si anak yang belum dikatakan  cukup.  Anak  harus  mendapat  perlindungan  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan.  Sehingga  ia  mendapat  jaminan  kepastian  hukum  berupa perlindungan terhadap hak- haknya sebagai korban prostitusi tersebut.
Pasal  1  angka  4  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  menyatakan  Anak  Korban  Tindak  Pidana  yang  dinamakan  sebagai  Anak Korban adalah seorang anak yang usianya berumur 18 (delapan belas) tahun yang dikatakan bisa menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana yang didengar, dilihat atau dialami oleh si anak tersebut.
Dalam  pemenuhan  terhadap  perlindungan  anak  dari  korban  kekerasan  sendiri Undang-Undang telah mengaturnya di Pasal 59 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang  Perlindungan  Anak  menjelaskan,  untuk  kasus  kekerasan  seksual,  pemerintah beserta lembaga Negara yang lain juga turut untuk mempunyai kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing untuk memberi perlindungan khusus untuk si Anak dibawah umur dalam  kondisi  bahaya,  Anak  yang  sedang  bermasalah  dengan  hukum,  Anak  yang dieksploitasi baik ekonomi maupun seksualnya, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kekerasan  baik  fisik  dan  mental,  dan  Anak  korban  perlakuan  salah  serta  penelantaran terhadap Anak.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk dalam bentuk Penelitian Yuridis Normatif. Hal ini disebabkan karna  dalam  penelitian  ini  yang  akan  diteliti  merupakan  norma  tertulis  dan  akan menggunakan  referensi  kepustakaan.  Pada  tipologi  penelitian  Penelitian  ini  adalah penelitian hukum normatif karna penelitian ini dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar peraturan perundang- undangan yang ada dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan  Prostitusi  Online  oleh  Anak  dibawah  Umur.  Jenis  Bahan  Hukum  dengan menggunakan data sekunnder untuk mendapatkan hasil yang objektif dari data sekunder tersebut diuraikan menjadi beberapa bagian yaitu: Bahan  hukum primer, Bahan hukum Sekunder,  dan   Bahan hukumm Tersier.
Data  yang  berupa  bahan-bahan  hukum  yang  diperoleh  kemudian  akan  disajikan dalam bentuk teks naratif, uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional. Keseluruhan data yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti sehinga merupakan satu kessatuan yang utuh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Protitusi Anak Baik secara Konvensional maupun Online
Prostitusi  secara  konvensional  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP) dalam hal perbuatan dan pertanggung jawaban pidananya serta prostitusi secara online  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  yang  diperbaharui  dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, dalam Pasal 27  hanya  melarang  perbuatan  mentransmisikan,  mendisitribusikan,  membuat  dapat diaksesnya informasi elekntronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
Sedangkan  apa  aja  yang  dimaksud  perbuatan  pelanggaran  kesusilaan  tidak  diatur dalam  Undang-undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  Transaksi  Elektronik tersebut, sehingga harus dicari rumusannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut:
“Pasal 281 KUHP; “Dihukum penjara selama -lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4500,-:
a) barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka umum;
b) barangsiapa sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri”;
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), asal kemudian perbuatannya itu terlihat oleh orang lain yang kebetulan berada di sekitar tempat suami istri itu bersetubuh yang telah
datang  dengan  tidak  bermaksud  khusus  imtuk  melihat  perbuatan  itu  Pasal  282  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  menyiarkan,  mempertontonkan  atau menempelkan  secara  terang-terangan  suatu  tulisan  atau  gambar  yang  melanggar kesusilaan seperti gambar photo, tulisan cabul yang menampakkan organ tubuh yang dapat menaikkan nafsu birahi diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
Dalam  Pasal  284  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  melakukan persetubuhan diantara seorang laki-laki yang sudah beristri dengan seorang perempuan yang sudah bersuami diancam penjara 9 (sembilan) bulan. Dalam Pasal 285 Kitab Undang- undang Hukum Pidana (KUHP), barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa  perempuan  yang  bukan  istrinya  melakukan  persetubuhan  dihukum  karena memperkosa dengan penjara 12 (dua belas) tahun.
Dalam  Pasal  286  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  menyetubuhi perempuan  yang  bukan  istrinya  yang  sedang  pingsan  diancam  dengan  pidana  penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.  Dalam Pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yang umurnya belum cukup umur diancam dengan penjara 9 (sembilan) tahun. Dalam Pasal 289 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, diancam penjara 9 (sembilan) tahun.
Sehubungan dengan permasalahan prostitusi, pada awalnya Pasal 296 Kitab Undang- undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dimaksud  untuk  melarang  perbuatan  membuat  tempat- tempat  prostitusi.  Dalam  perkembangannya  kemudian  tidak  hanya  bagi  tempat-tempat yang khusus didirikan sebagai tempat prostitusi saja, namun juga dikenakan kepada orang yang  menyediakan  rumah  atau  kamarnya  kepada  orang  lainuntuk  bersetubuh  di  situ. Seperti halnya Pasal 295 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Pasal 296 ini juga ada unsur “perbuatan cabul” dan “sebagai “pencarian”, yang mana telah disebutkan sebelumnya,  bahwa  kaitan  antara  kedua  unsur  ini  merupakan  unsur  dari  perbuatan prostitusi. Dengan demikian jelas bahwa Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) ini juga sangat terkait dengan prostitusi.
Dalam Pasal 297 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), memperdagangkan perempuan atau  laki-laki yang masih dibawah umur untuk dieksploitasi menjadi  pelacur atau pekerja seksual diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
Pasal 506  KUHP, berbunyi;“Barangsiapa menjadi mucikari menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.“
Diantara ketentuan-ketentuan mengenai prostitusi, Pasal ini lebih mengatur ketentuan prostitusi sebagai bentuk pelanggaran, karena pasal ini terdapat dalam Buku III KUHP.
Ketentuan  pasal  ini  mirip  dengan  Pasal  296  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP), hanya saja yang menjadi subyeknya dipertegas adalah orang-orang yang menjadi seorang mucikari. Mucikari itu sendiri adalah seseorang yang hidupnya seolah-olah dibiayai öleh pekerja seks, di mana la mencarikan “pelanggan” bagi pekerja seksnya untuk kemudian hasil dari pembayaran yang didapat oleh pekerja seks dari pelanggannya juga la nikmati. Adapun yang dimaksud sebagai pekerja seks juga disebutkan dalam pasal ini, yaitu seorang wanita.  Dalam  pasal  ini  juga  ada  ketentuan  bahwa  pelaku  menarik  keuntungan  dari perbuatan cabul, seperti halnya Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Namun  perbedaannya  adalah,  menurut  Pasal  296  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP)  yang  berbuat  cabul  itu  tidak  harus  wanita,  sedangkan  menurut  Pasal  506  Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang melakukan perbuatan cabul adalah seorang wanita.
Selain ketiga pasal yang telah disebutkan sebelumnya, di atas juga telah disinggung mengenai ketentuan lain dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menurut Soedjono berhubungan dengan prostitusi, namun tidak terkait secara langsung, yaitu Pasal 297,  yang  menyebutkan;  “Memperniagakan  perempuan  dan  anak  laki -  laki  yang  belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”
Dari  penjelasan  mengenai  ketentuan  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana (KUHP) yang mengatur perbuatan yang terkait dengan prostitusi di atas, dapat dilihat bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada ketentuan yang unsur-unsur perbuatannya  serupa  dengan  unsur-unsur  dari  perbuatan  prostitusi,  yaitu  hubungan seksual  (yang  termasuk  tapi  tidak  terbatas  pada  persetubuhan)  antara  dua  pihak,  yang kemudian  ada  pembayaran  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  satu  kepada  pihak  lainnya. Meskipun  demikian,  dapat  dilihat  bahwa  unsur  perbuatan  hubungan  seksual  dalam prostitusi  terdapat  dalam  ketentuan  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana (KUHP), yaitu pada Pasal 281 dan Pasal 284. Jadi, dapat dikatakan bahwa prostitusi itu  jika  terkait  dengan  Kitab  Undang-  undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  bukan  sebagai perbuatan yang keseluruhan unsur-unsur perbuatannya diatur secara khusus.
Keterlibatan  anak-anak  dibawah  umur  dalam  industri  seksual  komersial,  meski menurut  ketentuan  hukum  melanggar  dan  diancam  sanksi  yang  berat  bagi  pihak-pihak yang  memanfaatkannya,  tetapi  dalam  kenyataan  kehadiran  anak-anak  perempuan  yang menjadi korban- korban baru modus operandi germo dan mucikari atau calo tetap tidak terhindarkan,  bahkan  ada  indikasi  dari  tahun  ke  tahun  terus  bertambah.  Meski  mencari
langsung anak perempuan dibawah umur di kompleks lokalisasi mungkin tidak semudah lima  sampai  sepuluh  tahun  tahun  lalu,  tetapi  ditenggarai  orang-orang  atau  laki-laki pelanggan yang sudah memiliki jaringan dan hafal seluk beluk dunia prostitusi tetap dengan mudah  memperoleh  anak  perempuan  pesanannya,  asalkan  mereka  menyediakan  uang yang cukup.
Undang-undang juga melarang seseorang dari melakukan perbuatan cabul dengan anaknya sendiri, anak tiri atau anak angkat, murid dibawah bimbingannya, anak kecil yang diasuh,  dididik  atau  dijaganya,  atau  pembantu  dibawah  umur.  Pelanggaran  ini  dapat dihukum  hingga  tujuh  tahun  penjara.  Termasuk  hal  yang  ilegal  untuk  memfasilitasi perbuatan cabul yang  dilakukan secara profesional atau sehari-hari, dan dapat dihukum sampai  16  (enam  belas)  bulan  penjara  atau  denda.  Sebagai  tambahan,  merupakan perbuatan ilegal untuk setiap orang untuk melakukan tindakan cabul dengan seseorang di bawah 15 (lima belas) tahun atau dengan anak kecil sesama jenis, ketika pelaku mengetahui atau  seharusnya  tahu  bahwa  orang  tersebut  adalah  anak  kecil.  Kejahatan-kejahatan  ini dapat dijatuhi hukuman sampai tujuh atau lima tahun penjara. Terdapat sebuah hukumyang lebih  lanjut,  yang  dapat  digunakan  dalam  kaitannya  dengan  pelacuran  anak.  Hukum  ini melarang  setiap  orang  yang  sudah  menikah  untuk  memiliki  hubungan  seksual  dengan seseorang  yang  dia  kenal,  atau  seharusnya  diduga  belum  mencapai  usia  15  (lima  belas) tahun; hukuman dapat mencapai sembilan tahun penjara.
Para pelaku prostitusi online ini dapat melakukan tindak pidana yang berbeda-beda sesuai  dengan  perbuatannya  sebagaimana  dirumuskan  dalam  Pasal  281  dan  284  KUHP, Pasal  295  sampai  dengan  Pasal  297  KUHP  serta  Pasal  506  KUHP,  tetapi  jika  perbuatan tersebut  ditransmisikan,  didistribusikan  atau  membuat  dapat  diaksesnya  informasi elektronik  melalui  media  sosial  seperti  handphone,  facebook,  instagram,  whatsapp  atau komputer, maka pelakunya didakwa melanggar Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
Tabel 1. Para Pelaku Dalam Prostitusi Online
Pihak-pihak yang terlibat dalam prostitusi Ketentuan dalam KUHP yang mengaturnya Pekerja Seks Komersial Pasal 281 atau Pasal 284 KUHP Pelanggan atau Konsumen Pemakai Pasal 281 atau pasal 284 KUHP Mucikari atau Penyedia tempat Pasal 296 atau Pasal 506 KUHP Calo atau makelar Pasal 295 atau Pasal 296 KUHP
Pemilik Lokasi Pasal 295 atau Pasal 296 KUHP Pedagang atau penjual wanita Pasal 295 atau Pasal 296 KUHP Bagian Pemasaran atau Penghubung Pasal 297 KUHP Keamanan Pasal 295 atau Pasal 296 KUHP

## Sumber: Berdasarkan Hasil Penelitian
Tabel di atas menunjukkan gambaran kemungkinan kesesuaian antara ketentuan yang diatur  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dengan  perbuatan  yang dilakukan oleh pihak- pihak yang terlibat dalam prostitusi. Di atas dijelaskan bagaimana bisa dikatakan  bahwa  pihak  PSK  dan  pelanggan  dapat  dikenakan  Pasal  281  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Akan  tetapi,  persyaratan  dari  kedua  pasal  tersebut  menjadikan  pihak  Pekerja  Seks Komersil (PSK) dan pelanggan dapat dikenakan pasal ini tergantung pada kasus yang terjadi. Mislanya, jika ingin dikenakan Pasal 281 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya  pada  butir  1e  tentang  perbuatan  yang  merusak  kesopanan  di  muka  umum, bentuk  cara  kerja  prostitusi  yang  dapat  membuat  pelakunya  dikenakan  ketentua  ini misalnya pada tipe kerja seks langsung di komplek hiburan.
Tipe kerja seks tersebut dilakukan di suatu lokasi tempat hiburan biasa, yang mana merupakan tempat untuk umum yang bisa didatangi oleh siapa saja. Jika kemudian ada suatu aktivitas prostitusi yang dilakukan di lokasi itu sekalipun tidak diketahuinya ada unsur pembayaran, tetapi persetubuhan atau hubungan seksual yang lainnya telah terjadi, maka Pekerja Seks Komersil (PSK) dan pelanggan yang menyewanya dapat dikenakan ketentuan pasal ini. Tapi jika kemudian aktivifas prostitusi itu dilakukan di tempat milik pribadi, misalnya rumah pribadi maka tidak dapat dikenakan ketentuan ini, karena rumah pribadi bukanlah tempat umum yang bisa didatangi siapa saja dengan seenaknya.
Kemudian terkait dengan ketentuan pada Pasal 281 butir 2e, juga tergantung pada kasus yang terjadi. Jika perbuatan prostitusi itu tidak terlihat oleh orang lain, maka tidak dapat dikenakan ketentuan pada butir 2e ini. Terlebih jika perbuatan itu dilakukan di tempat pribadi, atau sekalipun perbuatan itu terlihat oleh orang lain tetapi dengan sengaja, maka perbuatan prostitusi itu tidak dapat dikenakan ketentuan Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
Analisis Studi Kasus Putusan Nomor: 7/Pid-Sus/2022/PT. Btn
Menurut Penulis bahwa dalam Putusan yang dilakukan oleh hakim kepada terdakwa Terdakwa Cut Cinthiara Alona Binti Tengku Umar dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun  dan  3  (tiga)  bulan  atas  perbuatannya  melakukan  tindak  pidana  dengan  sengaja
memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencaharian atau kebiasaan.  Dengan  menguatkan  putusan  Pengadilan  Negeri  Tangerang  tanggal  8 Desember 2021 Nomor 1145/Pid.Sus/2021/PN.Tng, atas perbuatan terdakwa terbukti secara sah  dan  meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  dengan  sengaja  memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencaharian atau kebiasaan;
Atas perbuatan terdakwa yang telah melanggar Pasal 296 KUHP, berbunyi; “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.” Atas peran terdakwa:
1. Bahwa Terdakwa memperoleh jasa sewa hotel sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh  ribu  rupiah)  setiap  hari  dari  saksi  Cecilia  dan  penjaja  seks  lainnya  ketika melakukan kegiatan prostitusinya.
2. terdakwa  selaku  pengusaha  hotel  tidak  ketat  dan  tidak  selektif  dalam  penerimaan tamu, sehingga yang tidak memiliki KTP dan masih dibawah umur dapat menginap di hotel Alona;
3. Terdakwa  hanya  mementingkan  ekonomi  semata,  menjadikan  semakin  maraknya kegiatan prostitusi ;
Seharusnya Terdakwa juga memperhatikan dari sisi hukum, moral, kepatutan untuk melihat  bahwa  masalah  kegiatan  prostitusi  ini  menjadi  penyakit  yang  marak  dikalangan masyarakat. Namun penulis masih melihat hukuman yang diberikan oleh hakim tergolong rendah.
Analisis Hukum Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/Pn Jkt.Utr
Menurut  penulis  bahwa  atas  Putusan  Nomor  1033/Pid.Sus/2020/PN.  Jkt.Utr  pada Terdakwa AZIZAH BINTI H. ABDUL HAKIM tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah  melakukan  tindak  pidana  menempatkan,  membiarkan,  melakukan, menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  eksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau seksual terhadap Anak sebagaimana dakwaan tunggal; Dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AZIZAH BINTI H. ABDUL HAKIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; atas dasar hukum Pasal 88 Jo Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-  unsurnya  adalah  sebagai  berikut  :  Unsur  setiap  orang;  Unsur  menempatkan,
membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan  atau  turut  serta  melakukan  eksploitasi secara  ekonomi  dan  atau  seksual  terhadap  Anak”,  beberapa  perbuatan  yang  harus dipandang  sebagai  perbuatan  yang  berdiri  sendiri  sehingga  merupakan  beberapa kejahatan;
Dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 76I ayat (1) yaitu: “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut  serta  melakukan  eksploitasi  secara  ekonomi  dan/atau  seksual  terhadap  Anak.  Dan Pasal 88 ayat (1): “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling  banyak  Rp.  200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah).  Dan  Berdasarkan  ketentuan hukum diatas dan fakta hukum pada Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Utr pada tTerdakwa  AZIZAH  BINTI  H.  ABDUL  HAKIM  tersebut  diatas  dengan  demikian  unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi  secara  ekonomi  dan  atau  seksual  terhadap  Anak”,  beberapa  perbuatan  yang harus dipandang sebagai  perbuatan yang berdiri sendiri sehingga  merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi secara sah menurut hukum, sehingga putusan yang dijatuhkan sudah  memenuhi  2/3  (dua  pertiga)  dari  hukuman  maskimal  dalam  penjatuhan  pidana. Namun penulis masih berharap putusan pengadilan untuk kasus-kasus eksploitasi seksual kepada anak diberikan hukuman maksimal 10 (sepuluh) tahun, agar dapat memberikan efek jera  kepada  pelaku  serta  memberikan  ketakutan  bagi  masyarakat  umum  agar  tidak melakukan tindak pidana tersebut.

## SIMPULAN
1. Melatar  Belakangi  Maraknya  Pelaku  Yang  Menjadikan  Anak  Sebagai  Korban Prostitusi karena sebagai berikut:
a. Faktor Pendorong, ialah:
• Kondisi ekonomi khususnya kemiskinan.
• Kondisi  keluarga  yang  tidak  harmonis,  hilangnya  peran  orang  tua  untuk mengawasi dan menjaga anak, maupun orang yg dianggap dewasa sebagai pekerja seks komersil.
• Kondisi  Gender,  tidak  ada  kesetaraan  gender  dan  praktek-praktek diskriminasi.
b. Faktor Penarik
• Jaringan Kriminal yang mengorganisir industry seks dan mengrekrut anak-
anak.
• Pihak  berwenang  yang  korup  sehingga  terlibat  dalam  perdagangan  seks anak,  praktek-praktek  pekerja  anak  termaksuk  kerja  paksa  (bondage labour).\
• Praktek-praktek  tradisional  dan  budaya  termasuk  tuntutan  keperawanan, praktek  budaya  dimana  laki-laki  pergi  ke  pelacuran,  pola  anter  generasi dalam hal masuknya anak perempuan ke pelacuran.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Bagi Pelaku Yang Menjadikan Anak Sebagai Korban Prostitusi (Studi Kasus Putusan Nomor 7/Pid Sus/2022/PT. Btu dan Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Utr)
Putusan Nomor 7/Pid-Sus/2022/PT. Btu
Menimbang,  bahwa  terhadap  putusan  Pengadilan  Negeri  Tangerang  Nomor 1145/Pid.Sus/2021/  PN.Tng.,tanggal  8  Desember  2021  tersebut  Jaksa  Penuntut  Umum telah  menyatakan  permintaan  banding  dihadapan  Plh  Panitera  Pengadilan  Negeri Tangerang pada tanggal 8 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding  Nomor  112/Akta.Pid/2021/PN.Tng.,  Jo.1145/Pid.Sus/2021/  /PN.Tng.  dan permintaan  banding  tersebut  telah  diberitahukan  dengan  seksama  sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2021 ;
Menimbang,  bahwa  sehubungan  dengan  permintaan  banding  tersebut  Jaksa Penuntut  Umum  telah  mengajukan  memori  banding  tanggal  7  Desember  2021; Menimbang,  bahwa  Penasihat  Hukum  Terdakwa  tidak  mengajukan  Kontra  Memori Banding;
Menimbang,  bahwa  sebelum  berkas  perkara  Nomor  1145/Pid.Sus/2021/PN  Srg dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan  untuk  mempelajari  berkas  perkara  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Negeri Tangerang  dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 27 Desember 2021 ;
Menimbang,  bahwa  permintaan  pemeriksaan  dalam  tingkat  banding  oleh  Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan  banding tersebut dapat diterima;
Menimbang,  bahwa  Jaksa  Penuntut  Umum  dalam  memori  bandingnya  pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
- Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa belum sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat .
- Pemidanaan  belum  memadai  bila  dilihat  dari  segi  Edukatif,  Preventif,  korektif, maupun  represif  sesuai  putusan  Mahkamah  Agung  No  471/K/Kr/1979  tanggal  7 Januari 1979.
- Menuntut agar Terdakwa Cut Cinthiara Alona Binti Tengku Umar dijatuhkan penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp. 200.000.000.- (dua rarus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
Menimbang,  bahwa  setelah  Majelis  Pengadilan  Tingkat  Banding  memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutannya / requisitoir dan tidak ada hal- hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat pertama dan diambil  alih dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini di Tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :
Menimbang, bahwa dari uraian keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta :
- Bahwa  Terdakwa  Cut  Cynthiara  Alona  Binti  Tengku  Umar mengetahui kalau Hotel  Alona  miliknya  dijadikan  tempat  prostitusi  oleh  anak  Cecilia  yang  dapat dibuktikan dari percakapan WA antara Terdakwa dengan saksi Abdul Azis Nasution :
- Bahwa  anak  Cecilia  yang  masih  dibawah  umur  (dilahirkan  tanggal  10  September 2006)  melakukan  prostitusi  di  Hotel  Terdakwa  sejak  Januari  2021  dimana  waktu booking tidak pernah menunjukkan Kartu indentitas diri karena tidak punya KTP ;
- Bahwa anak Cecilia juga pernah menceritakan kepada Terdakwa bahwa anak Cecilia melakukan open BO (Praktek Prostitusi) di ALONA HOTEL milik Terdakwa. Terdakwa Cut Cynthiara Alona Als Kak Al memberikan akun Bigo miliknya untuk anak Cecilia gunakan.
- Bahwa Terdakwa memperoleh jasa sewa hotel sebesar Rp. 250.000.- ( dua ratus lima puluh  ribu  rupiah)  setiap  hari  dari  saksi  Cecilia  dan  penjaja  seks  lainnya  ketika melakukan kegiatan prostitusinya.
- Bahwa dalam bukti percakapan whatsapp dengan Abdul Aziz, yang masih aktif ada 8 orang, dan yang lainnya segera menyusul.

## Putusan Nomor 1033/Pid.Sus/2020/PN. Jkt.Utr
Bahwa terdakwa dijatuhkan  hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Jo Pasal 76 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur- unsurnya adalah sebagai
berikut :
1. Unsur setiap orang;
2. Unsur  menempatkan,  membiarkan,  melakukan,  menyuruh  melakukan  atau  turut serta  melakukan  eksploitasi  secara  ekonomi  dan  atau  seksual  terhadap  Anak”, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
Andi Hamzah. Asas-asas Hukum Pidona. Jakarta. Rineka Cipta, 2008. Bagong Suyanto,
Anak Perempuan yang Dilacurkan, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
Barda  Nawawi  Arif,  Perbandingan  Hukum  Pidana,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,
2002.
Budiono  Herusatoto  dan  Sujadi  Diddoatmodjo,  Seks  Para  Leluhur,  Yogyakarta:  Tinta. 2003.\
Bunga  Rampai,  Kebijakan  Hukum  Pidana,  (Perkembangan  Penyusunan  Konsep  KUHP Baru), Cet. I, Jakarta: Kencana, 2008.
Chairul  Huda,  Dari  dan  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan,  Cet.  II,  Jakarta:  Kencana  Prenada Media, 2006.
Dwi haryadi,  Kebijakan integral penanggulangan Cyberporn  di Indonesia, Yogyakarta  : Penerbit Lima, 2013.
Kartini Kartono, Pathologi Sosial 2 Kenakalan Remaja, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992.
Kartini  Kartono,  Pathologi  Sosial  I,  Jakarta  :  CV.  Rajawali,  dieksploitasi  baik  ekonomi maupun seksualnya, anak yang diperdagangkan. 1981.
Moelyatno, Asas-asas Hukum Pidana, Tebitan Seksi Hukum Pidana.
R.  Soesilo,  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  serta  Komentar-  Komentar Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996.
Tjahjo Purnomo & Ashadi Siregar. Membedah Dunia Pelacuran Surabaya Kasus Kompleks Pelacuran Dolly, Surabaya‐Yogyakarta: PT. Grafiti Persido. 1982.
Herman, M.D., Judith, Trauma and Recovery: The Aftermath Of Violence – From Domestic Abuse to Political Error, 2nd, New York: Basic Books, 1997.
Jenness,  Valerie,  “From  Sex  as  Sin  to  Sex  as  Work:  Coyote  and the  Reorganization  of Prostitution as a Social Problem”, Social Problems, New York, 1990.
Joko Prakoso, Hukum Penitensier Di Indonesia, Yogyakarta; Liberty, 1988. Kanter E.Y dan
SR.  Sianturi,  Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan  Penerapannya,  Cet.  HI, Jakarta: Storia Grafika, 2002.
Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid 1 Edisi Baru, Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi. 1981.
Loebby  Loqman,  Percobaan,  Penyertaan  dan  Gabungan  Tindak  Pidana,  Jakarta:
Universitas Tarumanegara, 1995.
Louis Brown, Sex Slavers Sindikat Perdagangan Perempuan di Asia, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
Martiman,  Memahami  Dasar-Dasar  Hukum  Pidana  Indonesia,  Jakarta:  PT.  Sapdodadi,
1997.
Moeljatno, Asas- Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.Ceramah: “Perbuatan Pidana  dan  Pertanggungan  Jawab  Dalam  Hukum  Pidana”.  Fakultas  Hukum Universitas  Gajah  Mada,  Yogyakarta:  1955.  Perbuatan  Tindak  Pidana  dan Pertanggungjawabannya Dalam Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1999.
Moleong, Lexy, J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2007. Nur Syam. Agama Pelacur, Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang. 2010.
P. A. F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Sinar Baru. 2000.
Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Pertama, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
Soedarto,  Suatu  Dilema  Pembaharuan  Sistem  Pidana  Indonesia,  Semarang;  Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1974.
Soedjono, Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat, PT Karya Nusantara, Bandung, 1977.
Pathologi Sosial, Bandung: Alumni, 1982.
Soeharto  RM,  Hukum  Pidana  Materiil,  Jakarta:  Sinar  Grafika,  1993.  Soemitro,  Ronny, Hanitijo.  Metodologi  Penelitian  Hukum  Dan  Jurimetri.  Jakarta:  Ghalia  Indonesia. 1990.
Soerjono  Soekanto,  Pengantar  Penelitian  Hukum,  Universitas  Indonesia  Press,  Jakarta, 2006.
Thanh-Dam Truong, Seks, Uang, dan Kekuasaan, Jakarta: LP3ES, 1992.
Topo Santoso, Seksualitas dan Hukum Pidana, Ind-Hill-Co, Jakarta, 1997. Widodo. Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara (Yogyakarta : Aswaja Pressindo. 2011.
Wirjono  Prodjodikoro,  Tindak-tindak  Pidana  Tertentu  di  Indonesia,  Jakarta:  PT.  Eresco. 2004.
Yasraf Amir Piliang, Masyarakat Informasi Dan Digital: Teknologi Informasi dan Perubahan Sosial,  Jurnal  Sosioteknologi  Edisi  27  Tahun  11,  Desember  2012,  hal.3, http;//journal.fsid.itb.ac.id'juiiial- dcsaiii/pdf_diiyissuc_3_l l_27_l.pdf.
Undang-undang Dasar 1945.
Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana (KUHP)
Putusan No.7/pid-sus/2020/PT.Btn dan Putusan No. 241/pid-sus/2019/PN.Smr