Telaah Kualitatif Model Penerapan, Pelaporan dan Pemerikasaan Green Accounting pada Perusahaan
Zalida Afni 1 , Reno Fithri Meuthia 2 , Zahara 3 , Rezkia Rahmayani 4
Jurusan akuntansi, Politeknik Negeri Padang 1234
Kampus Politeknik Negeri Padang Limau Manis, Kec. Pauh, Kota Padang 25164, Indonesia
Abstrak . Penelitian ini bertujuan untuk menelaah model penerapan, pelaporan dan pemeriksaan green accounting pada  unit  PT  PLN  (Persero)  yaitu  UPK  Bukittinggi.  Penelitian  ini  menggunakan  empat  tahapan  progresif  yaitu environmental awarness , environmental involvement , environmental reporting , dan environmental audititng sesuai tahapan pada penelitian Teoh and Thong (1984). Penelitian ini juga mendeskripsikan kebijakan Perseroan Terbatas mampu mendorong perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh dengan teknik  wawancara dan  dokumentasi.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  PT  PLN  (Persero)  UPK  Bukittinggi  memiliki kesadaran  untuk  melakukan  tanggung  jawab  sosial  dan  lingkungan.  Pelaksanakan  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  perusahaannya  dikenal  dengan  istilah  CSR.  Kebijakan  yang  mengatur  Perseroan  Terbatas  mampu mendorong keterlibatan PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi terhadap tanggung jawab sosial. Aktivitas PLTA yang dinaungi  oleh  PT  PLN  (Persero)  UPK  Bukittinggi  dan  kegiatan  CSR  yang  dilakukan  dianggap  telah  turut  andil dalam kebijakan industri ramah lingkungan.
Kata kunci. Green Accounting , Environmental, CSR
Abstract . This research aims to study the implementation model, reporting and inspection of green accounting in PT PLN  (Persero)  unit,  UPK  Bukittinggi. The research  uses  four progressive  stages, namely  environmental awarness, environmental  involvement,  environmental  reporting,  and  environmental  audititng  according  to  the  stages  of research in Teoh and Thong (1984). The research also describes the policy of limited liability company to encourage companies to carry out social responsibility and corporate environment. This research is a qualitatively descriptive study  with  case  study  methods.  Data  is  obtained  by  interview  techniques  and  documentation.  The  results  of  this research  show  that  PT  PLN  (Persero)  UPK  Bukittinggi  has  awareness  to  carry  out  social  and  environmental responsibility. Implementation of social responsibility and the environment of his company is known as CSR. The policy  governing  the  limited  liability  company  is  able  to  encourage  the  involvement  of  PT  PLN  (Persero)  UPK Bukittinggi against social responsibility. The activities of PLTA shaded by PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi and CSR activities are deemed to have contributed to the policy of environmentally friendly industries.
Keywords. Green Accounting , Environmental, CSR
Corresponding Author. Zalida.afni@yahoo.com, enofm87@gmail.com, zahara.ak@gmail.com, rezkiahtp@gmail.com How to Cite This Article. Zalida Afni, Reno Fithri Meuthia, Zahara, Rezkia Rahmayani. (2019). Telaah Kualitatif Model Penerapan, Pelaporan dan Pemerikasaan Green Accounting pada Perusahaan. Jurnal ASET (Akuntansi Riset), 11 (2), 340-349.
History of Article. Received : Desember 2019, Revision: Desember 2019, Published: Desember 2019 Online ISSN: 2541-0342. Print ISSN: 2086-2563. DOI : 10.17509/jaset.v11i2.20794 Copyright©2019. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Program Studi Akuntansi FPEB UPI

## PENDAHULUAN
Sejak
didengungkan istilah global warming ,  setiap  negara  berusaha  untuk mengurangi berbagai ancaman yang ditimbulkan
oleh
masalah-masalah lingkungan  hidup.  Krisis  ekologi  global maupun  nasional  yang  disebabkan  oleh kerusakan lingkungan  akibat  eksploitasi
sumber  daya  alam  dan  lingkungan  secara serakah semakin parah dan mengkhawatirkan. Krisis  tersebut  telah  menimbulkan  berbagai bencana  lingkungan  yang  sangat  merugikan dan  mengancam  keberlangsungan  kehidupan manusia.  Hal  inilah  yang  menjadi  salah  satu aspek  pendorong  munculnya  akuntansi  hijau ( green accounting) . Green accounting adalah proses akuntansi  yang  mengintegrasikan  pengakuan, pengukuran  nilai,  pencatatan,  peringkasan, dan pelaporan  informasi keuangan, sosial dan lingkungan  secara  terpadu  dalam  satu  paket pelaporan  akuntansi,  yang  berguna  bagi  para pemakai  dalam  penilaian  dan  pengambilan keputusan ekonomi dan non ekonomi.
Laporan akuntansi tidak hanya menyajikan  informasi  keuangan  tetapi  juga informasi  sosial  dan  lingkungan  secara terintegrasi. Tujuan dari green accounting adalah berusaha untuk
mengurangi  efek  negatif  dari  kegiatan ekonomi  dan  sistem  pada  lingkungan  hidup. Di Indonesia, akuntansi lingkungan mengalami  kesulitan  dalam  pengukuran  nilai cost  and  benefit yang  muncul  dari  proses industri.
Pelaporan  mengenai  kinerja  sosial maupun  kinerja  lingkungan  tidak  terdapat dalam  laporan  keuangan  konvensional  secara terperinci, dalam laporan keuangan konvensional  hanya  kinerja  ekonomi  saja yang  dengan  mudah  dijumpai  (Idris,  2012). Dewi  (2016)  meneliti green  accounting di kalangan  UMKM,  kendala  yang  dihadapi UMKM  karena  belum  ada  kebijakan  tegas untuk  UMKM,  tetapi  untuk  Perseroan Terbatas kebijakan  ini sudah  mengatur secara rinci.
Tujuan  penelitan  ini  adalah  untuk melakukan telaah kualitatif tentang penerapan, pelaporan, dan pemeriksaan aktivitas  terkait  tanggung  jawab  sosial  dan lingkungan  perusahaan    pada  PT  PLN (Persero) UPK Bukittinggi. Penelitian ini juga ingin mengetahui apakah keberadaan kebijakan-kebijakan  terkait green  accounting di  Indonesia  dapat  mendorong  penerapan green  accounting pada  PT  PLN  (Persero) UPK Bukittinggi sebagai salah satu
perusahaan BUMN, serta ingin melihat sejauh mana  PT  PLN  (Persero)  UPK  Bukittinggi turut  andil  dalam  kebijakan  industri  ramah lingkungan.
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan pada perkembangan  studi green  accounting di Indonesia.  Bagi  PT  PLN  (Persero)  UPK Bukittingi  diharapkan  penelitian  ini  mampu memberikan sumbangsih sebagai bahan masukkan bagi manajemen dalam operasional perusahaan untuk melaksanakan green accounting dan menjadikan perusahaan sebagai  industri  ramah  lingkungan.  Untuk kontribusi kebijakan, penelitan  ini diharapkan dapat membantu Kementerian BUMN sebagai regulator perusahaan-perusahaan BUMN yang ada di Indonesia dalam merumuskan kebijakan  terkait green  accounting dan mengawasi jalannya operasional.

## LANDASAN TEORI
Secara konseptual Andreas Lako (2018) mendefenisikan  Akuntansi  hijau  sebagai berikut  suatu  proses  pengakuan,  pengukuran nilai,  pencatatan,  peringkasan,  pelaporan,  dan pengungkapan  informasi  berkenaan  dengan transaksi, peristiwa, dan suatu objek keuangan,  sosial,  dan  lingkungan  secara terpadu  dalam  proses  akuntansi  agar  dapat menghasilkan informasi akuntansi yang terpadu,  utuh,  dan  relevan  yang  berguna  bagi pemakai  dalam  penilaian  dan  pengambilan keputusan ekonomi dan nonekonomi.
Aktivitas green accounting juga dijelaskan oleh Colen dan Robbins (2011:190) yaitu    akuntansi  lingkungan  mengumpulkan, menganalisis, menilai, dan menyiapkan laporan data lingkungan dan keuangan dengan tujuan  mengurangi  dampak  lingkungan  dan biaya. Bentuk akuntansi  ini  juga penting  bagi banyak aspek kebijakan pemerintah, sehingga akuntansi  lingkungan  telah  menjadi  aspek kunci  dari  bisnis  hijau  dan  pengembangan ekonomi yang bertanggung jawab.
Tahapan  penerapan Green  Accounting didasarkan  pada  penelitian  Teoh  dan  Thong (1984). Terdapat  empat level progresif dalam hal  tanggung  jawab  lingkungan  hidup  suatu
perusahaan,  yakni;  perhatiannya  terhadap permasalahan lingkungan ( environmental awareness), keterlibatannya dalam permasalahan lingkungan ( environmental involvement ), pelaporan permasalahan lingkungan  ( environmental reporting )  dan audit  lingkungan  ( environmental audit ). Beberapa teori yang mendukung penyampaian laporan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan  adalah legitimacy  theory dan stakeholder theory (Deegan, 2004: 292).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan  kualitatif.  Pendekatan  ini  dipilih karena  untuk  mendapatkan  pemahaman  yang mendalam tentang implementasi green accounting pada perusahaan, serta memungkinkan  penulis  dapat  melihat  praktik serta memahami dan mendeskripsikan bagaimana presepsi entitas terhadap kesadaran, keterlibatan, pelaporan, dan pemeriksaan green  accounting .  Selain  itu, penelitian  kualitatif  juga  memberi  peluang untuk dapat  mendeskripsikan secara  langsung bagaimana  praktik green  accounting yang sudah diterapkan selama ini.
Penelitian  ini  menggunakan  desain case study (studi kasus).  Dalam dunia bisnis, studi  kasus  menggunakan  bukti  empiris  dari satu  atau  lebih  organisasi  sebagai  usaha  yang dilakukan  untuk  mempelajari  dalam  konteks pembelajaran, menggunakan beberapa sumber bukti,  meskipun  sebagian  besar  bukti-bukti tersebut berasal dari wawancara dan dokumen.
Penulis  memilih  PT  PLN  (Persero) UPK  Bukittinggi,  Sumatera  Barat,  sebagai kasus  dalam  penelitian  ini  karena  PT  PLN (Persero)  merupakan  salah  satu  Badan  Usaha Milik  Negara  yang  kegiatan  operasionalnya berhubungan  langsung  dengan  sumber  daya alam, dari mulai pembangkitan, pendistribusian,  produk,  dan  layanan  kepada masyarakat  yang  dilakukan  oleh  PT  PLN (Persero).  BUMN  memiliki  kementerian sendiri di Negara Kesatuan Republik Indonesia,  dengan  semua  dasar  hukum  yang ada  untuk  menerapkan green  accounting ,
perusahaan-perusahaan BUMN lebih diperketat  oleh  peraturan-peraturan  yang dikeluarkan  oleh  Kementerian  Badan  Usaha Milik Negara, sehingga diharapkan penerapan green  accounting dapat  berjalan  sebaik mungkin  di  PT  PLN  (Persero)  UPK Bukittinggi.
Untuk  memfokuskan  hasil  penelitian, penulis  membatasi  ruang  lingkup  penelitian yang  akan  dilakuka  untuk  mengetahui penerapan green  accounting di  PT  PLN (Persero)  UPK  Bukittinggi  yang  dilihat berdasarkan  tahapan  progresif  yang  dibahas Teoh  dan  Thong  (1984).  Dengan  adanya peraturan  yang  mengatur  Badan  Usaha  Milik Negara  dan  Perseroan  Terbatas  apakah mempengaruhi  penerapan green  accounting pada PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi.
Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan  dua  jenis  data,  yaitu  data primer  dan  data  sekunder.  Pengumpulan  data primer,  penulis  melakukan  beberapa  teknik dalam mengumpulkan data seperti wawancara mendalam  dengan  manajemen,  baik  dalam penerapan, pelaporan, atau pemeriksaan.
Penulis  mewawancarai  beberapa  pihak yang  mengerti  akan  permasalahan  penelitian dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan  pada  PT  PLN  (Persero)  UPK Bukittinggi, yaitu Tim CSR. Dalam melakukan  wawancara  penulis  menggunakan wawancara  semi  terstruktur  agar  responden dapat menyampaikan pendapat dan ide-idenya terkait  pertanyaan  yang  diajukan  serta memungkinkan  untuk  dilakukan open-ended question ketika  ada  beberapa  poin  baru  yang muncul  dari  jawaban  wawancara.  Semua kegiatan  wawancara  penulis  rekam  guna penulis  transkrip  untuk  mendapat  bukti konkret.
Untuk data sekunder, penulis dapatkan dari review dokumen terkait implementasi dan pelaporan green  accounting serta  beberapa dokumen  lainnya.  Penulis  juga  menggali informasi-informasi dengan studi pustaka dari buku,  artikel,  dan  website  PT  PLN  (Persero) terkait green  accounting .  Form  penilaian kelayakan  program  dan  Laporan  Realisasi CSR  PT  PLN  (Persero)  UPK  Bukittinggi
untuk  tahun  2018  menjadi  sumber  data sekunder dalam penelitian ini.
Analisis  tematik  adalah  metode  yang akan penulis lakukan dalam menganalisis data dalam penelitian ini. Analisis tematik merupakan  cara  mengidentifikasi  tema-tema yang  terpola  dalam  suatu  fenomena.  Proses mengkode informasi yang dapat menghasilkan  daftar  tema,  model  tema,  atau indikator  yang  kompleks,  kualifikasi  yang biasanya terkait dengan tema  itu, atau hal-hal di  antara  atau  gabungan  dari  yang  telah disebutkan. Tema-tema tersebut memungkinkan  interpretasi  fenomena.  Suatu tema dapat diidentifikasi pada tingkat termanifestasi  ( manifest  level ),  yakni  yang secara  langsung  dapat  terlihat.  Suatu  tema juga  dapat  ditemukan  pada  tingkat  laten ( latent  level ),  tidak  secara  eksplisit  terlihat tetapi mendasari atau membayangi ( underlying  the  phenomena )  (Poerwandari, 2005).
Menurut  Hayes  (dalam  Indrayanti  dkk, 2008) proses analisis tematik  yaitu,  informasi diurutkan  berdasarkan  nomor  tema.  Tema dalam hal ini mengacu pada ide-ide dan topik-
topik  yang  diperoleh  dalam  analisis  material dan  menghasilkan  lebih  dari  satu  kelompok data. Tema yang sama digambarkan oleh kata yang berbeda,  terdapat  dalam  konteks berbeda,  atau  diekspresikan  oleh  orang  yang berbeda.
Tahapan-tahapan  pelaksanaan  analisis tematik  dari  Hayes  (dalam  Indrayanti  dkk, 2008) adalah sebagai berikut: (1) Menyiapkan data  yang  akan  dianalisis  dengan  cara dikelompokkan;  (2)  Mengidentifikasi  item- item tertentu yang relevan dengan topik studi; (3)  Mengurutkan  data  berdasarkan  kesamaan tema;  (4)  Menguji  kesamaan  tema  dan menformulasikan  dalam  sebuah  kategori tertentu;  (5)  Memperhatikan  masing-masing tema  secara  terpisah  dan  hati-hati  untuk menguji  kembali  masing-masing  transkrip jawaban yang memiliki tema yang sama.
Menggunakan  semua  material  yang berhubungan  dengan  masing-masing  tema untuk membuat tema akhir yang berisi sebuah nama  kategori  dan  pengertiannya  bersama dengan  data  pendukung,  dan  menyeleksi  data yang  relevan  untuk  dibuat  menjadi  ilustrasi dan melaporkan masing-masing tema.
Mulai Tinjauan Silang HTS Hasil Penilitian Selesai LTC FPC TW LTC FPC TW Coding Pengumpulan Data Konfirmasi Ulang Keterangan : LTC = Laporan Tahunan CSR FPC = Form Penilaian CSR TW = Transkrip Wawancara HTS = Hasil Tinjauan Ulang Pihak PLN UPK Bukittinggi
Gambar 1. Flowchart Analisis Data
Dibuat oleh  Rezkia  Rahmayani,  dengan penjelasan  menurut  Hayes  dalam  Indrayanti dkk, 2008)
Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan  bagaimana  penerapan green accounting pada  salah  satu  perusahaan BUMN  yang  kegiatan  operasionalnya  sangat
lekat  dengan  lingkungan  hidup.  Pertama, penulis  akan  melihat  bagaimana  penerapan green accounting berdasarkan tahapan progresif  yang  dibahas  Teoh  dan  Thong (1984), yakni environmental awarness, environmental  involvement,  environmental reporting, environmental audit .
Kebijakan green
accounting yang
mengikat Perseroan Terbatas
1. Environmental Awarness 2. Environmental Involvement
3. Environmental
Reporting 4. Environmental Audit Legitimacy Theory Stakeholder Theory Gambar 2. Kerangka Pemikiran
Kemudian,  penelitian  ini  akan  melihat apakah  kebijakan-kebijakan  yang  mengikat Perseroan    Terbatas  mendorong  PT  PLN (Persero)  menerapkan green  accounting . Apabila  kebijakan-kebijakan  terkait green accounting di  Indonesia  mampu  mendorong pertanggungjawaban  lingkungan  pada  PT PLN  (Persero),  maka  penulis  akan  malihat sejauh  mana  peran  PT  PLN  (Persero)  selaku perusahaan  BUMN  turut  andil  dalam  industri ramah ingkungan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menunjukan  model  regresi  ini  tepat Environmental Awarness PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi
PT  PLN  (Persero)  UPK  Bukittinggi sangat  menyadari  pentingnya  kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Pelaksanaan  CSR  diharapkan  memberikan efek  timbal  balik  antara  PLN  dengan masyarakat.  PLN  mendapat  dukungan  penuh dari  masyarakat,  dan  masyarakat  dapat merasakan  kehadiran  kepedulian  PLN  di tengah masyarakat.
“Terkait dengan PLN terhadap lingkungannya,  PLN  sangat  peduli  dengan lingkungan,  bahkan  sadar  dengan  adanya PLN disetiap kawasan masing-masing, karena PLN itu pelayan masyarakat, jadi masyarakat jangan  semena-mena terhadap  PLN, (...) jadi
dengan  adanya  CSR  itu  lahirlah  kebaikan antara  kedua  belah  pihak.  kita  membantu  itu kita  upayakan  bagaimana  umpan  balik  dari masyarakatnya...” (Bapak  Koji,  3  September 2019)
Teori  legitimasi  menegaskan  bahwa perusahaan  terus  berupaya  untuk  memastikan bahwa  mereka  beroperasi  dalam  bingkai  dan norma  yang  ada  dalam  masyarakat  atau lingkungan dimana perusahaan berada, dimana  mereka  berusaha  untuk  memastikan bahwa  aktifitas  mereka  (perusahaan)  diterima oleh  pihak  luar  sebagai  suatu  yang  sah (Deegan, 2004).
PLN  menyadari  sebagai  perusahaan dengan kapitalisasi pasar listik satu-satunya di Indonesia  yang  berada  di  sekitar  masyarakat, PLN  ingin  banyak  membantu  bukan  hanya produk  PLN  yang  menjadi  kebutuhan  pokok masyarakat,  tetapi  kehadiran  CSR  PLN  juga dapat mensejahterakan masyarakat sekitar.
“Sebenarnya  itu  bentuk  partisipasi perusahaan ya karena perusahaan besar yang ada di suatu tempat jadi perusahaan ini ingin mensejahterakan  juga  masyarakat  disekitar yang  berdampak  langsung  sama  perusahaan itu. Kan intinya dia  sosial jadi membantulah. (...)  Dengan  adanya  perusahaan  disana adanya program berkesinambungan pemberdayaan mereka bisa nambah lapangan kerja.” (Bapak Eko, 3 September 2019)
Environmental  Involvement , Environmental Reporting, dan Environmental  Auditing pada PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi PT  PLN  (Persero)  UPK  Bukittinggi memiliki sebuah tim yang bertanggung jawab terhadap jalannya kegiatan CSR. Tim ini yang menyusun  sedemikian  rupa  agar  kegiatan CSR  berjalan  sesuai  rencana  di  UPK Bukittinggi.  Tim  CSR  bertugas  menyusun rencana  pelaksanaan  CSR,  survey  lapangan, menyusun anggaran CSR, melakukan realisasi CSR, dan melaporkan realisasi CSR. Sehingga,  apabila  dilakukan  audit  atas kegiatan  CSR,  maka  Tim  CSR  yang  secara langung  menjadi  penanggung  jawab  kepada tim audit.
“Dan  dalam  CSR  itukan  ada  diklat CSRnya.  Bahkan  dia  ada  sertifikat  CSRnya. Yang  penting  dalam  memilih  tim  orang  itu ada  bersertifikat.  Dan  yang  lain  jika  tidak memiliki  sertifikat,  yang  lain  itu  kita  melihat dari  sisi  orangnya.  Jika  orangnya  baik, ramah,  tanggap,  dan  peduli.  Itu  kan  berarti sudah  ada  didalam  lingkup  orang  yang  kita pilih  dan  kita  jadikan  tim.  (...)  Kalau  dia kemampuannya di lingkungan sudah pasti kita ikutkan dia.” (Bapak Koji, 3 September 2019) Syarat  tergabung  ke  dalam  tim  juga memiliki  kualifikasi  tertentu.  Orang-orang yang tergabung dalam tim  ini  sebagian  sudah mendapatkan  sertifikasi  CSR  dari  Kantor Pusat  dan  mendapatkan  banyak  pelatihan- pelatihan  terkait  tanggung  jawab  sosial lingkungan  dan  masyarakat.  Untuk  anggota tim yang belum memiliki sertifikasi, pemilihan  anggota  dilakukan  dengan  melihat kriteria  pribadi,  seperti  memiliki  jiwa  sosial yang  tinggi,  peduli  terhadap  lingkungan,  dan lain-lain.
Program  CSR  pada  PT  PLN  (Persero) UPK  Bukittinggi  dilaporkan  pada  Lapoan Realisasi  CSR.  Isi  dari  laporan  tersebut berupa  Surat  Pengantar  dari  Manager  UPK, Risalah  Hasil  Survey,  Dokumentasi,  Berita Acara,  dan  Kwitansi.  Seluruh  biaya  yang dikeluarkan  terkait  CSR  selama  proses realisasi  CSR  dilaporkan  sebagai  Beban  Di Luar  Usaha.  Masing-masing  jenis  program, memiliki  nama  akun  yang  berbeda-beda  di Laporan Laba Rugi.
“Kita  CSR  itu  termasuk  ke  beban, masuknya  ke  beban  di  luar  usaha,  bukan beban  operasional,  tetapi  kan  akan  tetap mengurangi laba rugi...”
“...kenapa  tidak  dijadikan  investasi, karena otomatis diakan nggk menambah aset, kalau di PLN kan kalau dia salah satu kriteria kalau  dia  dijadikan  investasi  salah  satuya otomatis bukan harus yaa, misalnya kita ini di PLN  ada  dua  anggaran  operasional  dan anggaran  investasi,  anggaran  investasi  ini biasanya  akan  menjadi  aset  tapi  tidak  semua bisa  menjadi  aset,  ada  unsur-unsurnya,  ada kriteria-kriterianya, kriteria-kriteria ini ditentukan  oleh  SK  Direksi.” (Ibu  Wita,  2
September 2019)
Menurut
Andreas Lako (2018), perlakuan  akuntansi  terhadap  biaya-biaya tanggung  jawab  sosial  lingkungan  dan masyarakat  dapat  diakui  sebagai  invesrtasi sosial-lingkungan  karena  diyakini  memiliki manfaat ekonomi di  masa datang  yang cukup pasti.  PT  PLN  (Persero)  UPK  Bukittinggi memiliki  alasan  untuk  mengakui  kegiatan CSR  sebagai  beban  karena  pengakuan penambahan  aset  pada  PT  PLN  (Persero) memiliki kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh SK  Direksi.  Hal-hal  yang  tercantum  pada Anggaran  Investasi  PT  PLN  (Persero)  UPK Bukittinggi  biasanya  yang  akan  menjadi penambahan aset di PLN.
Pada  akhir  tahun,  laporan  seluruh kegiatan  CSR  dalam  kurun  waktu  satu  tahun dikumpulkan  dan  dijilid  menjadi  satu. Laporan  Tahunan  Realisasi  CSR  dikirimkan ke Unit Induk Pembangkitan Sumbagsel. UIP Sumbagsel  yang  akan  merekap  seluruh laporan  realisasi  CSR  unit-unit  yang  ada dibawahnya, dan melaporkan ke Kantor Pusat PT PLN (Persero).
Teori stakeholder menggambarkan perusahaan  harus  menjaga  hubungan  dengan stakeholder -nya dengan mengakomodasi keinginan  dan  kebutuhan stakeholder -nya, terutama stakeholder yang  mempunyai power terhadap  ketersediaan  sumber  daya  yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan,  misal  tenaga  kerja,  pasar  atas produk  perusahaan  dan  lain-lain  (Chariri  dan Ghozali,  2007).  Dengan  melaporkan  kegiatan
tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan,
PT PLN
(Persero) UPK Bukittinggi mengakomodasi stakeholder dalam kebutuhan informasi  tanggung  jawab  yang  sudah direalisasi.
Pada PT
PLN (Persero) UPK Bukittinggi,  ada  dua  jenis  pengauditan,  yang pertama audit internal, dan yang kedua adalah audit  eksternal.  Selama  ini,  aktivitas  CSR diperiksa  secara  mendalam  pada  Audit Internal.  Bukan  hanya  jumlah  nominal  dana CSR yang diperiksa, namun bukti di lapangan juga  turut  menjadi  bahan  pemeriksaan.  Audit Internal  biasanyanya  berjalan  mulai  selama Triwulan  IV  yang  dilakukan  oleh  Tim  Audit Internal.
“ Terkait  dengan  CSR  dia  langsung mengaudit yang bersangutan yaitu pengelolaannya siapa  ketua  timnya. Nanti itu kan pelaporannya sudah ada, jadi yang perlu ditanyakan itu si penanggung jawabnya saja” “Misalnya  orang  yang  audit  pengen lihat  kelapangan,  ya  kita  ajak  ke  lapangan. Apa benar kita membantu masyarakat itu atau tidak.  Bukan  audit  diatas  meja  saja.” (Pak Koji, 3 September 2019)
Untuk  audit  eksternal,  sejauh  ini  belum pernah  dilaksanakan  audit  eksternal  terhadap aktivitas  CSR  di  UPK  Bukittinggi.  Auditor memeriksa Unit Induk Pembangkitan Sumbagsel yang menjadi induk UPK Bukittinggi,  jadi  apabila  akun  beban  CSR menjadi  salah  satu  sampel  pengauditan  di Unit Induk Pembangkit Sumbagsel, maka Tim CSR UPK Bukittinggi menyiapkan dokumen- dokumen  yang  dibutuhkan  selama  proses pemeriksaan.
“Kalau  auditor  dari  BPK  biasanya cuma  ngambil  sampel,  dan  jarang  juga  akun [beban]  CSR  yang  dijadikan  sampel,  kalau diminta  waktu  audit  kantor  induk,  ya berkasnya  kita  siapin,  kita  kirim  ke  kantor induk.” (Ibu Wita, 2 September 2019)
Kebijakan  Terkait  Perseroan  Terbatas yang  Mendorong  PT  PLN  (Persero)  UPK Bukittinggi Menerapkan Green Accounting Sbanyak  kebijakan  Perseroan  Terbatas yang mengatur mengenai kepedulian terhadap lingkungan.  Undang-Undang  yang  menjadi
dasar  hukum  PT  PLN  (Persero)  melakukan CSR  adalah  UU  No.  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas.  Undang-Undang  ini mengatur tentang Perseroan yang menjalankan  kegiatan  usahanya  di  bidang dan/atau  berkaitan  dengan  Sumber  Daya Alam  wajib  melaksanakan  tanggung  jawab sosial  dan  lingkungan.  UPK  Bukittinggi selaku  sektor  yang  bertanggung  jawab  atas kinerja PLTA yang memanfaatkan air sebagai SDA untuk memutar turbin.
“Untuk  melakukan  CSR  sudah  diatur Undang-Undangnya di peraturan  pemerintah yang itu menjadi kewajiban setiap perusahaan untuk membagikan labanya untuk ke  masyarakat  sekitar  situ.  Kalau  kita  disini mengikuti  aturan  dari  PLN  pusat  kita  hanya menghusulkan programnya untuk 3 unit yang mana  Singkarak,  Maninjau,  sama  Batang Agam.” (Pak Eko, 3 September 2019) Kementerian Badan Usaha Milik Negara  juga  menerbitkan  peraturan  terkait aktivitas  tanggung  jawab  sosial  lingkungan dan  masyarakat,  yaitu  Peraturan  Meneg BUMN  Nomor  PER-05/MBU/2007  tentang Program  Kemitraan  Badan  Usaha  Milik Negara  dengan  Usaha  Kecil  dan  Program Bina  Lingkungan.  Kebijakan  ini  mengatur bahwa  perusahaan  BUMN  wajib  melakukan Program  Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan (PKBL)  sebesar  4%,  dengan  masing-masing 2% untuk Program Kemitraan dan 2 % untuk Program  Bina  Lingkungan.  Peraturan  lain kantor  pusat  PT  PLN  (Persero)  yaitu  SOP PKBL  dan  P3L  Nomor    SKDIR  No. 366/DIR/2007 mengenai ruang lingkup program pelaksanaan CSR.
Peran  PT  PLN  (UPK)  Bukittinggi  dalam Industri Ramah Lingkungan
PT  PLN  (Persero)  UPK  Bukittinggi yaitu mengelola secara langsung tiga Pembangkit  Listrik  Tenaga  Air.  Air  yang digunakan PLTA hanya untuk memutar turbin yang  akan  menghasilkan  listrik.  Aktivitas pemutaran  turbin  tidak  menghasilkan  limbah dalam bentuk apapun.
PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi juga sangat peduli terhadap gerakan industri ramah lingkungan  dan  pembangunan  berkelanjutan.
Bukan hanya dilihat dari aktivitas PLTA yang tidak  menghasilkan  limbah,  namun  air  yang digunakan  untuk  memutar  turbin  pembangkit listrik  akan  mengalir  ke  lahan  pertanian masyarakat.
“Kalau kita melihat dari sisi pembangkit di UPK Bukittinggi adalah ramah lingkungan, karna sumber-sumber air mereka berasal dari tanah jadikan tidak akan ada zat kimianya”
“Tidak  ada  [limbah]  yang  dihasilkan oleh  aktivitas  [PLTA],  jika  ada  itu  baru namanya  kita  mencemarkan  lingkungan. Karna dia masuk air keluar juga air.”
“kalau  air  keluaranya  itu  bahkan sangat dibuutuhkan oleh masyarakat, contohnya,  yang  terkait  dengan  PLTA Singkarak.  PLTA  Singkarak  itu  di  daerah Pariaman,  Pariaman  itukan  airnya  kecil  dan tidak  memadai  untuk  mengaliri  pertanian masyarakat  di  daerah  Padang  Pariaman. Dengan  adanya  sumber  air  yang  kita  alirkan dari  Danau  Singkarak  menuju  Padang Pariaman itu mudah perekonomian masyarakat membaik dalam sektor pertanian.” (Pak Koji, 3 September 2019) Dalam  Peraturan  Bank  Indonesia  No. 7/2/PBI/2005  tentang  Penetapan  Peringkat Kualitas  Aktiva  Bagi  Bank  Umum.  Aturan aspek  lingkungan  menjadi  salah  satu  syarat dalam  pemberian  kredit.  Setiap  perusahaan yang  ingin  mendapatkan  kredit  perbankan, harus  mampu  memperlihatkan  kepeduliannya terhadap  pengelolaan  lingkungan.  Standar pengukur  kualitas  limbah  perusahaan  yang dipakai adalah PROPER. Dengan menggunakan  lima  peringkat  (hitam,  merah, biru,  hijau,  dan  emas)  perusaahaan  akan diperingkat  berdasarkan  keberhasilan  dalam pengelolaan limbahnya.
Pelaksaan  kegiatan  operasional  dan program  CSR  PT  PLN  (Persero)  UPK
Bukittinggi  juga  bertujuan  untuk  mengejar dan  mempertahankan  Program  Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (PROPER). Sehingga, PLN selalu mengupayakan kegiatan operasionalnya  turut  andil  dalam  kebijakan industri ramah lingkungan.

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penerapan green accounting belum dilaksanakan  sepenuhnya,  tetapi  beberapa aspek  dalam  tahapan  penerapan  sudah dilakukan  oleh  PT  PLN  (Persero)  UPK Bukittinggi . Dalam  pelaksanaan  aktivitas tanggung  jawab  sosial  lingkungan  dan masyarakat PT PLN (Persero) UPK Bukittinggi  telah  memiliki  kesadaran  untuk melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan  dan  masyarakat  yang  disebut dengan istilah CSR.
PT  PLN  (Persero)  UPK  Bukittinggi telah melaksanakan, melaporkan, dan melakukan  pemeriksaan  terkait  aktivitas tanggung  jawab  sosial  lingkungan  dan masyarakat. Akan tetapi, dalam pelaporan atas kegiatan  tanggung  jawab  tersebut,  PT  PLN (Persero)  UPK  Bukittinggi  mengakui  sebagai beban  di  luar  usaha  dan  mengurangi  laba perusahaan pada Laporan Laba Rugi.
Kebijakan  terkait  Perseroan  Terbatas  di Indonesia  mampu  mendorong  Perusahaan Listrik  Negara  untuk  melaksanakan  tanggung jawab  sosial  lingkungan  dan  masyarakat. Kementerian  BUMN  sebagai  lembaga  yang mengawasi  kinerja  seluruh  Badan  Usaha Milik  Negara  juga  menerbitkan  kebijakan yang  mendorong  PT  PLN  (Persero)  UPK Bukittinggi  untuk  melaksakan  tanggung jawab sosial lingkungan dan masyarakat. Aktivitas operasional PT PLN
(Perseo) UPK
Bukittinggi  tidak  menghasilkan  limbah,  tidak mencemari  air  untuk  PLTA,  dan  aktivitas tanggung  jawab  sosial  lingkungan  dan masyarakat  dianggap  turut  andil  dalam kebijakan industri ramah lingkungan.

## DAFTAR PUSTAKA
H.  Y.  Teoh  and  G.  Thong,  “Another  look  at corporate  social  responsibility  and reporting:  An  empirical  study  in  a developing country,”
Accounting,
Organ. Soc. , vol. 9, no. 2, pp. 189–206,
1984.
Idris, “Akuntansi lingkungan sebagai
instrumen pengungkapan tanggung jawab  perusahaan  terhadap  lingkungan di era green market,” Eco- entrepeneursh. Semin. Call Pap.
"Improving Perform. by Improv. Environ. , 2012.
S.  R.  Dewi,  “Pemahaman  Dan  Kepedulian
Penerapan  Green  Accounting :  Studi
Kasus Ukm Tahu Di Sidoarjo Understanding  and Application  of
Green  Accounting  Awareness :  a  Tofu Sme  Case  Study  in  Sidoarjo,” Ekon. Bisnis , pp. 497–511, 2015.
E.  K.  Poerwandari,  “Pendekatan  Kualitatif: Penelitian  Perilaku  Manusia,” Depok Lemb.  Pengemb.  Sarana  Pengukuran
dan  Pendidik.  Psikol.  (LPSP3),  Fak. Psikol. UI , 2007.
Indrayanti,  K.  W.  Yuniarti,  I.  Rekso, Adiwibowo,  and  U.  Kim,  “Bagaimana Laki-laki dan Perempuan Percaya (Trust)  pada  Orang  Asing?  Sebuah Study  Psikologi  Indegenus.”  Center  for Indigenous  and  Cultural  Psychology, Yogyakarta, 2008.
C. Deegan, Financial Accounting The , 4th ed. McGrsw-Hill  Education  (Australia)  Pty Ltd, 2014.
A.  Lako, Akuntansi  Hijau .  Jakarta:  Salemba Empat, 2018.
A.  Chairiri,  “Teori  Akuntansi,” Univ. Diponegoro , 2007.