## PELAKSANAAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI DALAM PROSES PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
Anggraeny Arief Universitas Muslim Indonesia Makassar Email: angraenyarief@gmail.com

## Abstract
Execution of ground of kontradiktur this delimitasi have been commended in Regulation Of Government of No.24 Year 1997 about land registry and order concerning  complete  systematic  land  registry  have  been  commended  in Regulation of Minister of Agraria and Arrange Room / lead BPN RI No. 35 Year 2016  about  acceleration  of  execution  of  complete  systematic  land  registry.  In execution  of  ground  of  kontradiktur  delimitasi  in  course  of  complete  systematic land  registry  can  be  burdened  in  the  event  of  If  Ground  of  Kontradiktur Delimitasi  [do]  not  be  executed  as  according  to  legislation  order,  will  generate uncertainty of personal right to the ownership of a[n land;ground area resulting dispute and can generate land conflict later on day.
Keywords  :  Ground  of  Kontradiktur  Delimitasi,  Complete  Systematic  Land Registry

## Abstrak
Pelaksanaan  asas  kontradiktur  delimitasi  ini  telah  diamanatkan  dalam Peraturan  Pemerintah  No.24  Tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah  dan  aturan mengenai  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  telah  diamanatkan  dalam Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  BPN  RI  No.  35  Tahun  2016 tentang  percepatan  pelaksanaan  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap.  Dalam pelaksanaan  asas  kontradiktur  delimitasi  dalam  proses  pendaftaran  tanah sistematis  lengkap  dapat  terkendala  apabila  terjadi  Jika  Asas  Kontradiktur Delimitasi  tidak  dilaksanakan  sesuai  dengan  aturan  perundang-undangan,  maka akan  menimbulkan  ketidakpastian  hak  seseorang  atas  kepemilikan  suatu  bidang tanah  yang  mengakibatkan  sengketa  dan  dapat  menimbulkan  konflik  pertanahan di kemudian hari.
Kata  kunci  :  Asas  Kontradiktur  Delimitasi,  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap

## PENDAHULUAN
anah  mempunyai  fungsi  dan  kedudukan  yang  sangat  penting  dalam kehidupannya.  Semakin  berkembang  jumlah  penduduk  dan  semakin meningkat  kebutuhan  tanah  sebagai  dampak  pembangunan,  maka mengakibatkan  kebutuhan  tanah  menjadi  tidak  tercukupi.  Mengingat  pentingnya tanah  bagi  kehidupan  manusia,  maka  sudah  sewajarnya  aturan  mengenai pertanahan  diatur  dengan  lengkap,  sehingga  dapat  meminimalkan  timbulnya permasalahan  dibidang  pertanahan.  Salah  satu  hal  penting  untuk  mewujudkan tertib  dibidang  pertanahan  tersebut  adalah  dengan  adanya  kepastian  hukum, khususnya  terhadap  kepemilikan  hak  atas  tanah  oleh  individu  atau  perorangan. Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria,  telah  diatur  mengenai  keharusan  pemilik  tanah  untuk  melakukan pendaftaran  hak  atas  tanah  miliknya.  Pendaftaran  hak  atas  tanah  tersebut dimaksudkan  untuk  memperoleh  kepastian  hukum  terhadap  status  bidang  tanah yang  bersangkutan.  Sebagai  pelaksanaan  dari  Pasal  38  UUPA  maka  pemerintah mengeluarkan  kebijakan  dibidang  pendaftaran  tanah  Hal  ini  terbukti  dengan dikeluarkannya  Peraturan  Pemerintah  No.  10  Tahun  1961  yang  kemudian  telah diperbaharui degan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. 1
Pelaksanaan  dari  Peraturan  Pemerintah  No.  24  Tahun  1997  tersebut diperlukan  peta  pendaftaran  tanah  yang  memadai  agar  pelaksanaan  dari pendaftaran  tanah  dapat  berjalan  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan,  terutama dalam  proses  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap.  Hal  ini  bertujuan  untuk mencegah timbulnya sengketa dibidang pertanahan. Menurut ketentuan PP nomor 24 tahun 1997, untuk mencegah terjadinya sengketa penetapan batas bidang tanah, perlu adanya penetapan batas bidang tanah atau patok yang dilakukan oleh badan yang  berwenang  yaitu  oleh  Badan  Pertanahan  Nasional.  Dalam  penetapan  batas bidang tanah juga perlu memperhatikan Asas Kontradiktur Delimitasi yaitu proses pendaftaran  tanah  yang  disaksikan  dan  disetujui  oleh  para  pihak  pemilik  tanah yang berbatasan langsung dengan bidang tanah yang akan didaftarkan. 2
Pengertian  asas  Kontradiktur  Delimitasi  juga  terdapat  dalam  pasal  18  PP No.  24  Tahun  1997,yang  bunyinya  sebagai  berikut. Pertama ,  penetapan  batas bidang  tanah  yang  sudah  dimiliki  dengan  suatu  hak  yang  belum  terdaftar  atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur atau gambar situasinya atau surat
1 Urip  Santoso, Pendaftaran  dan  Peralihan  Hak  atas  Tanah ,  (  Jakarta:  Kencana Prenadmedia Group ) h.5
2 Samun Ismaya ,Hukum Administrasi Pertanahan , ( Yogyakarta : Graha Ilmu,2013) h.9
T
ukur  atau  gambar  situasinya  yang  ada  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  keadaan yang  sebenarnya,  dilakukan  oleh  Panitia  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap dalam  pendaftaran  tanah,  berdasarkan  penunjukan  batas  oleh  pemegang  hak  atas tanah  yang  bersangkutan  dan  sebisa  mungkin  disetujui  oleh  para  pemegang  hak atas  tanah  yang  berbatasan  tersebut. Kedua ,  penetapan  batas  bidang  tanah  yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang  dimaksud  pada  ayat  (1)  atau  atas  penunjukan  instansi  yang  berwenang.
Ketiga ,  dalam  menetapkan  batas-batas  bidang  tanah  Panitia  Pendaftaran  Tanah Sistematis  Lengkap  atau  Kepala  Kantor  Pertanahan  memperhatikan  batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah  yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi  yang  bersangkutan. Keempat ,  persetujuan  sebagaimana  yang  dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka  yang  memberikan  persetujuan. Kelima ,  bentuk  berita  acara  sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri. 3
Meskipun masalah kepemilikan atas tanah telah diatur dengan sedemikian rupa,  namun  masih  saja  terdapat  permasalahan-permasalahan  yang  terjadi dilapangan  seperti  tumpang  tindih  atau overlapping batas  bidang  tanah  akibat tidak jelasnya batas bidang tanah. Hal tersebut disebabkan karena pemilik bidang tanah  tidak  memelihara  batas  bidang  tanahnya  dengan  baik.  Selain  masalah tumpang tindih batas bidang tanah, pada kenyataan dilapangan asas Kontradiktur Delimitasi  belum  dapat  berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya perselisihan  internal  antara  pemilik  tanah  dengan  para  pemilik  tanah  yang berbatasan. Perselisihan ini mengakibatkan pihak yang berbatasan menolak untuk hadir pada saat pelaksanaan penetapan batas serta menolak menandatangani surat pernyataan  batasan  dan  Daftar  Isian  201  yang  diperoleh  dari  Kantor  Pertanahan. Dengan  terjadinya  penolakan  tersebut  proses  pengukuran  tidak  dapat  terlaksana dengan  baik,  karena  tidak  ditemukan  kata  sepakat  antara  kedua  belah  pihak. Ketidaksepakatan  terhadap  batas  bidang  tanah  tersebut  mengakibatkan  proses pendaftaran tanah menjadi terhambat.
Di  samping  itu,  pada  setiap  penetapan  batas  dilapangan  seharusnya dihadiri  oleh  pemilik  tanah  dan  para  pemilik  tanah  yang  berbatasan.  Namun  ada kalanya  pihak  yang  tanahnya  berbatasan  tidak  dapat  hadir  karena  tinggal  diluar kota  atau  bahkan  diluar  negeri.  Pemilik  tanah  tidak  dapat  menghubungi  pihak yang  berbatasan,  sementara  aparat  desa  pun  juga  tidak  mengetahui  secara  pasti
3 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
batas  tanah  tersebut.  Hal  ini  juga  menghalangi  penerapan  asas  Kontradiktur Delimitasi. 4
Permasalahan lain yang juga terjadi pada saat penetapan batas dilapangan, yaitu kedua belah pihak hadir bersama-sama menetapkan batas. Akan tetapi pada saat penetapan batas antara kedua belah pihak tidak terjadi kata sepakat mengenai batas  bidang  tanah.  Kedua  belah  pihak  tidak  ada  yang  mau  mengalah  satu  sama lain.  Dengan  situasi  tersebut  maka  asas  Kontradiktur  Delimitasi  tidak  dapat terlaksana  sehingga  proses  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  menjadi terhambat.

## PEMBAHASAN
A. Pengaturan  Asas  Kontradiktur  Delimitasi  dalam  Proses  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan jika ingin melaksanakan pendaftaran tanah, salah  satunya  yaitu proses pengukuran tanah. Sebelum  proses pengukuran  dimulai,  terlebih  dahulu  harus  dipastikan  bahwa  di  setiap  sudut bidang  tanah  yang  akan  diukur  telah  terpasang  patok  atau  tanda  batas.  Pemilik bidang  tanah  memiliki  kewajiban  untuk  memasang  dan  memelihara  tanda  batas sebagaimana  telah  dikemukakan  dalam  pasal  (17)  Peraturan  Pemerintah  No.24 tahun  1997  tentang  pendaftaran  tanah.  Kewajiban  memasang  dan  memelihara tanda batas, dimaksudkan untuk menghindari terjadinya perselisihan atau sengketa batas tanah dengan para pemilik bidang tanah yang berbatasan di kemudian hari. Penetapan  batas  tersebut  dilakukan  oleh  pemilik  tanah  dan  para  pemilik  tanah yang  berbatasan  secara  Kontardiktur  atau  yang  biasa  disebut  dengan  asas Kontardiktur Delimitasi.
Asas kontradiktur ini dapat dibuktikan dengan cara menandatangani Surat Pernyataan  oleh  pemilik  tanah  dan  para  pemilik  tanah  yang  berbatasan  dari s ebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, sebelah barat dan oleh Kepala Desa /Kelurahan.  Pada  saat  yang  sama  kontradiktur  ini  disepakati  pula  pada  Daftar Isian  201  yang  disediakan  oleh  Kantor  Pertanahan,  kedua  bukti  tertulis  ini menjadi syarat untuk mengajukan pengukuran atau penetapan batas bidang tanah tersebut  ke  Kantor  Pertanahan  dan,  Kantor  Pertanahan  tidak  akan  menerima permohonan  pengukuran  jika  patok  tanda  batas  yang  dipasang  belum  memenuhi
4 Penerapan  Asas  Contradictoire  Delimitatie  Pada  Proses  Pendaftaratn  tanah pertama kali , Skripsi (Makassar : Universitas Hasanuddin, 2015), h. 7
asas kontradiktur, seperti patok yang terbuat dari pipa besi / pipa paralon / kayu / tugu beton / atau tembok.
Dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor .24 Tahun 1997 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961  mengemukakan  bahwa  untuk  memberikan  kepastian  dan  perlindungan hukum  kepada  para  pemegang  hak,  harus  ditetapkan  terlebih  dahulu  kepastian hukum objeknya melalui penetapan batas bidang tanah. Penetapan data fisik atau penetapan  batas  pemilikan  bidang  tanah  diatur  dalam  pasal  17  Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 dan juga berdasarkan kesepakatan dari para pihak. Jika dalam pengukuran belum ditemukan kata sepakat tentang batas tanah, maka petugas ukur membubuhkan tinta hitam dalam bentuk garis putus-putus dan dapat diubah jika telah tercapainya kata sepakat dalam kurun waktu tertentu.
Jika  asas  kontradiktur  telah  dipenuhi  dan  tercapainya  kata  sepakat  dari para  pemilik  tanah  yang  berbatasan  maka  proses  selanjutnya  yaitu  tahap pengukuran  yang  dilakukan  oleh  petugas  ukur  dari  Kantor  Pertanahan,  dan apabila  pada  waktu  pemasangan  tanda  batas  diperlukan  pengukuran,  maka pengukuran  tersebut  bukan  dilakukan  oleh  petugas  ukur  dari  Kantor  Pertanahan akan  tetapi  dilakukan  oleh  pemilik  bidang  tanah  itu  sendiri.  Semua  data  ukuran letak batas bidang tanah yang dicatat di lapangan yang dituangkan dalam Gambar Ukur  harus  disimpan  dengan  baik  di  Kantor  Pertanahan  selama  bidang  tanah tersebut  masih  ada.  Data  tersebut  dapat  digunakan  di  kemudian  hari  untuk rekonstruksi  letak  batas  bidang  tanah  apabila  telah  hilang.  Pemilik  tanah  dan pemilik  tanah  berbatasan  yang  telah  hadir  untuk  menyaksikan  pengukuran  harus menandatangani  Gambar  Ukur  dengan  membuat  pernyataan  bahwa  tanda  batas pada  saat  pengukuran  atau  penetapan  batas  tidak  mengalami  perubahan sebagaimana  Surat  Pernyataan  kontradiktur  sebelumnya. Dijadikannya  asas Kontradiktur  Delimitasi  sebagai  tahap  awal  dalam  proses  pengukuran,  maka setiap  pemilik  bidang  tanah  terlebih  dahulu  harus  memasang  patok  atau  tanda- tanda batas tanahnya sesuai dengan persetujuan dari pihak-pihak yang berbatasan langsung,  yaitu  sebelah  barat,  sebelah  utara,  sebelah  timur,  dan  sebelah  selatan. Tanda-tanda  batas  ini  harus  memenuhi  syarat  dan  sesuai  dengan  Pasal  21 Peraturan  Menteri  Agraria  Republik  Indonesia  Nomor  3  Tahun  1997,  tentang tanda-tanda batas tanah bahwa:
“tanda-tanda  batas  dipasang  pada  setiap  sudut  batas  tanah,  apabila dianggap perlu oleh petugas yang melaksanakan pengukuran juga pada titik titik tertentu sepanjang garis batas bidang tanah tersebut.”
Ketentuan  secara  rinci  kemudian  dijelaskan  dalam  Pasal  22  mengenai batas tanah untuk bidang tanah dengan luas tertentu. Dengan dipenuhinya tanda- tanda  batas  seperti  yang  disebutkan  di  atas  dan  telah  ditempatkan  pada  tempat yang  sebenarnya  maka  tahapan  selanjutnya  yaitu  proses  pengukuran.  Kemudian Kantor  Pertanahan  akan  menunjukkan  luas  batas-batas  dan  letak  tanah  itu sebagaimana  mestinya  dan  pembuatan  peta  dan  perhitungan  luas  tanah  tersebut sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Gambar Situasi/Surat Ukur  yang kemudian  digunakan  sebagian  dari  sertifikat  tanah  tersebut.  Setelah  pemasangan tanda-tanda  batas,  pemohon  dan  pihak  yang  berbatasan  akan  mengadakan musyawarah untuk kemudian menetapkan batas tanahnya dihadapan pejabat desa setempat.  Setelah  penetapan  tanda  batas  dan  pemasangan  tanda  batas/patok, kemudian  pemohon  dan  pihak  yang  berbatasan  akan  membuat  surat  keterangan persetujuan  penetapan  batas.  Selanjutnya  pemohon  mengajukan  permohonan pengukuran  kepada  Kantor  Pertanahan  dengan  menyertakan  surat  keterangan persetujuan penetapan batas tersebut.  Berdasarkan permohonan ini, Kepala Seksi Pendaftaran  Tanah  yang  bertindak  atas  nama  Kepala  Kantor  Petanahan  Kota memerintahkan petugas  ukur untuk  melaksanakan pengukuran obyek tanah  yang dimohonkan.
Apabila para pemilik tanah  yang berbatasan (tetangga) tidak memperoleh kata  sepakat  dengan  letak  yang  sebenarnya  dari  suatu  batas,  walaupun  telah dilakukan mediasi, maka penetapan batas terpaksa diserahkan kepada pengadilan. Apabila sengketa yang bersangkutan diajukan ke Pengadilan dan oleh pengadilan dikeluarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mengenai tanah dimaksud  yang dilengkapi  berita acara  eksekusi  atau apabila dicapai  perdamaian antara  para  pihak  sebelum  jangka  waktu  pengumuman  maka  catatan  mengenai batas  sementara  pada  daftara  isian  201  dan  gambar  ukur  dihapus  dengan  cara mencoret  dengan  tinta  hitam.  Pada  dasarnya  penerapan  asas  Kontradiktur Delimitasi  adalah  kehadiran  dari  para  pihak  yang  bersangkutan  yaitu  pemohon pendaftaran  tanah  dan  pihak-pihak  yang  berbatasan  langsung  pada  waktu pengukuran dan pemetaan batas tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan.
B. Impilikasi Hukum Jika Asas Kontradiktur Delimitasi tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan
Pada  dasarnya  penerapan  asas  Kontradiktur  Delimitasi  dalam  proses pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  sebisa  mungkin  terlaksana  sebagaimana bunyi dalam pasal 18 PP No. 24 Tahun 1997, sebagai berikut. Pertama , Penetapan batas  bidang  tanah  yang  sudah  dipunyai  dengan  suatu  hak  yang  belum  terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur atau gambar situasinya atau
surat  ukur/gambar  situasinya  yang  ada  tidak  sesuai  lagi  dengan  keadaan  yang sebenarnya,dilakukan  oleh  Panitia  Ajudikasi  dalam  pendaftaran  tanah  secara sporadik,  berdasarkan  penunjukan  batas  oleh  pemegang  hak  atas  tanah  yang bersangkutan  dan  sedapat  mungkin  disetujui  oleh  para  pemegang  hak  atas  tanah yang  berbatasan. Kedua ,  penetapan  batas  bidang  tanah  yang  akan  diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang. Ketiga , dalam menetapkan batas- batas  bidang  tanah  Panitia  Ajudikasi  atau  Kepala  Kantor  Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang- bidang tanah yang telah terdaftar dan  surat  ukur  atau  gambar  situasi  yang  bersangkutan. Keempat ,  persetujuan sebagaimana  yang dimaksud ayat (1) dan ayat  (2) dituangkan dalam suatu  berita acara  yang  ditandatangani  oleh  mereka  yang  memberikan  persetujuan. Kelima , bentuk berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.
Hal  tersebut  juga  berdasarkan  pada  bunyi  pasal  20  PMNA  No.  3  Tahun 1997,  sebagai  berikut  :  (1).  Dalam  hal  terjadi  sengketa  mengenai  batas  bidang- bidang  tanah  yang  berbatasan,  Panitia  Ajudikasi  dalam  pendaftaran  tanah  secara sistematis  atau  Kepala  Kantor  Pertanahan/petugas  pengukuran  yang  ditunjuk dalam  pendaftaran  tanah  secara  sporadik  berusaha  menyelesaikannya  secara damai  melalui  musyawarah  antara  pemegang  hak  dan  pemegang  hak  atas  tanah yang  berbatasan  yang  apabila  berhasil  penetapan  batas  yang  dihasilkannya dituangkan  dalam  Risalah  Penyelesaian  Sengketa  Batas  (daftar  isian  200);  (2) Apabila  sampai  saat  akan  dilakukannya  penetapan  batas  dan  pengukuran  bidang tanah usaha penyelesaian secara damai melalui musyawarah tidak berhasil, maka ditetapkan  batas  sementara  berdasarkan  batas-batas  yang  menurut  kenyataannya merupakan  batas-batas  bidang  tanah  yang  bersangkutan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, dan kepada pihak  yang  merasa  berkeberatan,  diberitahukan  secara    tertulis    untuk mengajukan    gugatan    ke    Pengadilan;    (3)    Hal    dilakukannya  penetapan  dan pengukuran batas sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan di dalam  daftar  isian  201  dan  dicatat  di  gambar  ukur;  (4)  Apabila  sengketa  yang bersangkutan  diajukan  ke  pengadilan  dan  oleh  pengadilan  dikeluarkan  putusan yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  mengenai  tanah  dimaksud  yang dilengkapi  Berita  Acara  Eksekusi  atau  apabila  dicapai  perdamaian  antara  para pihak sebelum jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun  1997  berakhir,  maka  catatan  mengenai batas  sementara  pada  daftar  isian  201  dan  gambar  ukur  dihapus  dengan  cara mencoret  dengan  tinta  hitam;  (5)  Mengenai  bidang-bidang  tanah  yang  menurut bukti-bukti  penguasaan  dapat  didaftar  melalui  pengakuan  hak  sesuai  ketentuan
dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pe-merintah Nomor 24 Tahun 1997 atau dapat diberikan  dengan  sesuatu  hak  kepada  perorangan  atau  badan  hukum,  penetapan batasnya  dilakukan  dengan  mengecualikan  bantaran  sungai  dan  tanah  yang direncanakan  untuk  jalan  sesuai  Rencana  Detail  Tata  Ruang  Wilayah  yang bersangkutan.  Jadi  berdasarkan  pada  bunyi  pasal  18  PP  No.  24  Tahun  1997  dan juga  pasal  20  PMNA  No.  3  Tahun  1997  diatas  sangatlah  jelas  bahwa  penerapan asas Kontradiktur Delimitasi dalam pendaftaran tanah sebisa mungkin terlaksana, karena  dengan  terlaksananya  penerapan  asas  Kontradiktur  Delimitasi  dalam pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  bisa  menghindari  terjadinya  suatu  sengketa atau permasalahan mengenai batas tanah.
Sebagian  masyarakat  belum  mengerti  dan  memahami  bahwa  buku  C desa/kelurahan  bukanlah  bukti  kepemilikan  tanah  yang  sebenarnya  berdasarkan UUPA  melainkan  hanya  bukti  kepemilikan  adat  dan  bersifat  sementara  sampai adanya bukti sertipifikat yang berdasarkan UUPA, sedangkan untuk SPPT bukan merupakan  bukti  kepemilikan  tanah  melainkan  hanya  sebagai  bukti  pemungutan pajak setiap tahunnya atau yang disebut juga Fiskal Kadaster. Permasalahan atau sengketa  mengenai  penerapan  asas  Kontradiktur  Delimitasi  dapat  dihindari dengan  memberikan  suatu  pengertian  dan  pemahaman  yang  baik  kepada masyarakat  ataupun  oleh  pemerintah  desa/kelurahan  mengenai  pentingnya penerapan  asas  Kontradiktur  Delimitasi  dalam  pendaftaran  tanah  sistematis lengkap,  dan  juga  memberikan  pengertian  dan  pemahaman  kepada  masyarakat bahwa  bukti  autentik  atau  bukti  hukum  dari  kepemilikan  tanah  adalah  sertipikat tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan, bukan buku C desa ataupun SPPT (Surat Pembayaran Pajak Tahunan).
Mengenai  ketidakhadiran  pihak  pemilik  tanah  yang  berbatasan  dalam pengukuran  dan  pemetaan  batas  tanah,  berdasarkan  pasal  19  PP  No.  24  Tahun 1997 menjelaskan, bahwa apabila pihak pemilik tanah yang berbatasan tidak bisa hadir  meskipun  sudah  ada  pemberitahuan  sebelumnya  bahwa  pada  waktu pengukuran  harus  hadir,  maka  persetujuan  dari  pihak  pemilik  tanah  yang berbatasan  tidak  mutlak  diperlukan,  hal  itu  dilakukan  karena  berdasarkan  lebih pada  efisiensi  waktu  pelaksanaan  dari  pendaftaran  tanah  tersebut,  namun berdasarkan  penjelasan  pasal  19  PP  No.  24  Tahun  1997  tersebut  diatas,  dalam pelaksanaannya masih bisa menimbulkan sengketa di kemudian hari, karena bisa juga  dari  pihak  pemilik  tanah  yang  berbatasan  tidak  terima  dengan  hasil pengukuran  dan  menimbulkan  perselisihan,  dikarenakan  tidak  hadir  dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan batas tanah tersebut.
Apabila  penerapan  asas  Kontradiktur  Delimitasi  dilaksanakan  dalam pendaftaran tanah maka sengketa mengenai batas tanah tidak akan terjadi, dengan
dilaksanakannya  asas  Kontradiktur  Delimitasi  tersebut  dalam  pendaftaran  tanah bisa  mengurangi  atau  menghindari  terjadinya  salah  satu  permasalahan  atau sengketa pertanahan yang sekarang sedang marak terjadi. Apabila penerapan asas Kontradiktur  Delimitasi  dalam  pendaftaran  tanah  sistematis  lengkap  mengalami suatu  kendala  atau  sengketa  mengenai  batas-batas  bidang  tanahnya,  maka sebaiknya penyelesaian sengketa atau kendala mengenai batas-batas bidang tanah dilakukan melalui musyawarah mufakat antara pihak pemilik tanah dengan pihak pemilik  tanah  yang  berbatasan,  dengan  penyelesaian  sengketa  atau  kendala melalui musyawarah mufakat lebih bersifat kekeluargaan dan dinilai lebih efisien.

## PENUTUP
Pelaksanaan  Asas  Kontradiktur  Delimitasi  khususnya  dalam  proses pendaftaran tanah secara sistematis lengkap pada umumnya sudah berjalan dengan baik.  Hal  tersebut  terjadi  karena  para  pemilik  tanah  yang  berbatasan  telah memenuhi beberapa faktor penting dalam penentuan batas tanah, antara lain telah tercapainya  kesepakatan  penetapan  batas  antar  pemilik  tanah  dan  pemilik  tanah yang  berbatasan.  Dan  juga  pihak-pihak  yang  berbatasan  telah  hadir  dan menunjukkan  batas-batas  tanahnya  sekaligus  memasang  tanda-  tanda  batas  atau patok  pada  batas  yang  telah  disepakati.  Setelah  melalui  semua  tahapan  dari pelaksanaan  asas  kontradiktur  delimitasi  para  pihak  yang  berbatasan  juga  telah menandatangani  lembar  isian  pendaftaran,  yaitu  lembar  gambar  ukur  sebagai tanda bukti bahwa asas Kontradiktur Delimitasi dipenuhi saat penetapan batas dan pengukuran.  Implikasi  Hukum  Jika  Asas  Kontradiktur  Delimitasi  tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan maka akan menimbulkan ketidakpastian  hak  seseorang  atas  kepemilikan  suatu  bidang  tanah  yang mengakibatkan sengketa dan dapat menimbulkan konflik pertanahan di kemudian hari.  Seperti  terjadinya  sengketa  batas  antara  pemegang  hak  yang  satu  dengan pemegang hak  yang lain yang berbatasan sebagai akibat tidak adanya batas yang jelas dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA
Bachtiar Effendi,1983, Pendaftaran  tanah  di  indonesia  dan  peraturan pelaksanaanya. Penerbit Alumni : Bandung Bosu,Beni.  1997 ,  Perkembangan  Terbaru  Sertifikat  Tanah  (  Tanah  Tanggungan dan Condominium) , Mediatama Saptakarya : Jakarta.
Chomzah,  Ali  Ahmad,  2002, Seri  Hukum  Pertanahan  I  Pemberian  Hak  Atas Tanah Negara , Prestasi Pustaka Seri I : Jakarta.
Chomzah, Ali Ahmad, 2003, Hukum Pertanahan dan Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah , Prestasi Pustaka Seri III : Jakarta.
Harsono Boedi, 1997, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya , Djembatan : Bandung. Hutagalung,  Arie  S,  2005, Tebaran  Pemikiran  Seputar  Masalah  Hukum  Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia : Jakarta.
Harsono Boedi, 2003, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang- Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya , Djembatan : Bandung. Ismaya Samun,2013, Hukum Adinistrasi Pertanahan . Graha Ilmu : Yogyakarta.
Kartasapoetra,1986, Masalah Pertanahan di Indonesia, PT Bina Aksara, Jakarta. Lubis  dan  Abd.Rahim,  2008, Hukum  Pendaftaran  Tanah ,  Mandar  Maju  : Bandung
Muchsin  dkk,2010, Hukum  Agraria  Indonesia  dalam  Perspektif  Sejarah ,  PT. Refika Aditama : Bandung.
Muljadi  Kartini,  2004, Hak-Hak  Atas  Tanah  Seri  Hukum  Harta  Kekayaan, Prenada Media : Jakarta .
Parlindungan  A.P,  1999, Pendaftaran  Tanah  di  Indonesia  (Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997), Mandar Maju : Bandung. Santoso Urip, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah Edisi Pertama, Kencana Prenadamedia Group : Jakarta.
Supriadi, 2006, Hukum Agraria , Sinar Grafika : Jakarta.
Sunindhia,1988, Pembaruan Hukum Agraria Beberapa Pemikiran, Bina  Aksara :Jakarta.