## PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN, PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENERAPAN ACCRUAL BASIS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DI KABUPATEN JEMBER
(STUDI KASUS PADA DINAS PEMERINTAHAN KABUPATEN JEMBER)
1 Halen, 2 Diana Dwi Astuti
1 Mahasiswa STIE Mandala Jember
1 Dosen Program Studi Akuntansi STIE Mandala Jember

## Abstract
The  study,  entitled  "Effect  of  Understanding,  Training  and  Mentoring  Against Local  Government  Reform  Implementation  of  Accrual  Basis  in  Financial Management  in  Jember  (case  study  at  the  county  government  office  Jember)". Objective:  to  determine  the  effect  of  simultaneous  partial  and  independent variables  (level  of  understanding,  training  and  mentoring)  local  government officials  on  the  dependent  variable  (accrual  basis)  in  the  financial  management area  in  Jember  district.Samples  of  this  study  were  all  in  the  district  offices  as SKPD Jember in charge records and create financial reports (financial section). To determine  the  effect  of  independent  variables  on  the  dependent  variable distributing  questionnaires  in  the  financial  section  of  each  department. The questionnaire  consisted  of  closed  questions  where  measurement  using  likkert scale. With  five  levels,  namely  strongly  agree,  agree,  disagree,  disagree  and strongly  disagree  or  very  familiar,  familiar,  less  familiar,  very  less  and  do  not know at all. Through the deployment of the questionnaire, the respondent's answer is then supplied to a predetermined value and then tabulated. Furthermore the raw data  were  analyzed  using  multiple  linear  regression,  the  data  quality  test  which consists  of  test  validity  and  reliability  test,  F test  and  t  test. The  results  of calculations  performed  turned  out  that  the  influence  of  independent  variables (level  of  understanding,  training,  mentoring)  or  partially  simultaneously  have  a significant influence on the dependent variable (the application of accrual basis).
Key words: level of understanding, training, mentoring, accrual basis

## PENDAHULUAN
Melalui  peraturan  pemerintah  (PP)  nomor  71  tahun  2010,  pemerintahan menetapkan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP),  dan  selanjutnya dikembangkan  oleh  Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (KSAP) menggunakan accrual  basis. Pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  wajib melaksanakan  SAP  berbasis  akrual. Tujuannya  untuk  peningkatan  kualitas laporan  keuangan guna meningkatkan  kredibilitas  dan  mewujudkan transparansi serta akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  pemerintahan  daerah.  KSAP  mengacu pada  praktik-praktik  terbaik  internasional,  diantaranya  dengan  mengadaptasi Internasional Publik Sector Accounting Standards (IPSAS) yang diterbitkan oleh Internasional Federation  of  Accountant  (IFAC). Prinsip  pengembangan  SAP beorientasi  pada  IPSAS yang disesuaikan  dengan  kondisi  Indonesia  dengan memperhatikan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  praktik-praktik akuntansi yang berlaku, dan kesiapan sumber daya pengguna SAP.
SAP mengatur  tiga  hal,  yaitu; (1) mengatur masalah  pengakuan  yang membahas  kapan  suatu  transaksi  diakui  untuk  dicatat,  (2) mengatur masalah pengukuran  yang  membahas  bagaimana  menetapkan  nilai  uang  untuk  dicatat dalam pos-pos laporan keuangan, dan (3) mengatur masalah pengungkapan basis akuntansi  yaitu  masalah  pengakuan  transaksi.  Untuk  menentukan  kapan  suatu transaksi dicatat, digunakan basis akuntansi atau sistem pencatatan.
Sampai  dengan  tahun  2011,  belum  sepenuhnya  dinas  di  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember melaksanakan P.P. Nomor 71 tahun 2010. Kendala yang dihadapi Pemkab Jember antara lain, kurangnya tingkat pemahaman accrual basis, tenaga  akuntan  sangat  terbatas,  pelatihan  telah  dilakukan  tetapi  belum maksimal  karena  basis  akuntansi  ini dirasa  lebih  sulit  jika  dibandingkan  dengan pengakuan  transaksi  yang  berbasis  kas,  dan  pendampingan pengelola  keuangan oleh  tenaga  ahli  belum  dilakukan  secara  merata  dan  berkesinambungan. Berdasarkan kondisi  di atas, pertanyaannya  adalah;  apakah  ada  pengaruh tingkat pemahaman,  pelatihan  dan  pendampingan  aparatur  pemerintah  daerah  terhadap penerapan accrual  basis dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Kabupaten Jember?

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui pengaruh  tingkat  pemahaman, pelatihan  dan  pendampingan  aparatur  pemerintah  daerah  terhadap  penerapan accrual  basis)  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Kabupaten  Jember. Beberapa manfaat penelitian adalah:
1. Untuk dapat lebih mengenal basis akrual (accrual basis) yang selanjutnya dapat  digunakan  untuk  mengambil  kebijakan  dalam  pelaksanaan  pengelolaan keuangan  daerah  dan  juga  untuk  memudahkan  dalam  pembuatan  laporan keuangan.
2. Sebagai  referensi  dan  pengujian  dalam  melakukan  penelitian  tentang tingkat  pemahaman,  pelatihan  dan  pendampingan  aparatur  pemerintah  daerah terhadap penerapan accrual basis atas pengakuan transaksi dalam pengelolaan keuangan daerah.

## LINGKUP PENELITIAN
Penelitian dilakukan  terbatas  pada  Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada pemerintah Kabupaten Jember.  Sampel  dalam  penelitian  ini  dibatasi  hanya  pada  dinas  sesuai  dengan tehnik purposive  sampling yang  meliputi  Dinas  Pasar, Kehutanan  dan Perkebunan, Kesehatan, Koperasi UMKM, Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan, Kependudukan  dan  Capil,  Perindag  dan  penanam  modal,  Pertanian,  PU.  Bina Marga,  Dinas  PU.  Cipta  Karya,  Dinas  Pengairan,  Peternakan  dan  Ikan,  Dinas Sosial,  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi,  Dinas  Infokom/Humas, Kebersihan  dan Lingkungan Hidup, Pariwisata dan Kebudayaan, dan Dinas Perhubungan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Masluhatul  Muniroh  (2008),  tentang persepsi  tingkat  pemahaman,  peran  pendampingan  dan  peran  pelatihan  bagi aparatur pemerintah daerah Kabupaten Jember terhadap penerapan basis akuntansi cash  toward  accrual disimpukan  bahwa;  (1) banyak  aparatur  pemerintah  yang belum  paham  dengan  basis  akuntansi  basis  akuntansi cash  toward  accrual. (2) pendampingan  masih  belum  dilakukan  secara  rutin  dan  berkesinambungan, meskipun pengelolaan  keuangan  daerah  tergolong  baik,  dan  (3) aparatur pemerintah setuju jika diadakan pelatihan secara berkesinambungan.
Persamaan  penelitian ini  dengan  penelitian Masluhatul  Muniroh  adalah menggunakan  variabel  independen  yang  sama.  Perbedaannya  adalah;  (1) Peraturan pemerintah yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan PP. No. 58 tahun 2005 sedangkan pada penelitian ini menggunakan PP. No. 71 tahun 2010.  (2) Basis  akuntansi  yang  diteliti  pada  penelitian  ini  yaitu accrual  basis sedangkan  penelitian  terdahulu  basis cash  toward  accrual,  dan  (3) Penelitian terdahulu  menggunakan  9  dinas  SKPD  sedangkan  dalam  penelitian  ini menggunakan 19 dinas SKPD

## Pemahaman
Pemahaman  dapat  diartikan  sebagai  usaha  untuk  menafsirkan  dan mengungkapkan  makna  sesuatu  pada  simbol-simbol, simbol-simbol  ini  dapat dikatakan  berasal  dari  pemaknaan  manusia  atau  sesuatu,  sehingga  memaknai simbol berarti usaha untuk menyingkap dan menangkap sesuatu yang terkandung dalam simbol itu (Raharjo, 2008:24).

## Pelatihan
Pelatihan  adalah  suatu  proses  pendidikan  jangka  pendek  pada  karyawan operasional untuk memperoleh keterampilan teknis operasional secara sistemantis. Rolf  P.Lynton  dan  Udai  Pareek,  dalam  ( www.wikipedia.org )  menyatakan, pelatihan mempersiapkan peserta latihan untuk mengambil jalur tindakan tertentu yang  dilukiskan  oleh  teknologi  dan  organisasi  tempat  bekerja,  dan  membantu
peserta  memperbaiki  prestasi  dalam  kegiatannya  terutama  mengenai  pengertian dan keterampilan.

## Pendampingan
Pendampingan  merupakan  suatu  aktivitas  yang  dilakukan  dan  bermakna pada kebersamaan, kesejajaran, samping menyamping, dan karenanya kedudukan antara keduanya (pendamping dan yang didampingi) sederajat, sehingga tidak ada dikotomi antara atasan dan bawahan ( www.e-library.com ).

## Pengakuan dalam Akuntansi
Pengakuan  dalam  akuntansi  menurut  SAP  adalah  proses  penetapan terpenuhinya  kriteria  pencatatan  suatu  kejadian  atau  peristiwa  dalam  catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur asset, kewajiban, ekuitas  dana,  pendapatan,  dan  belanja  sebagaimana  termuat  dalam  laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan (Ditjen BAKD Departemen Dalam Negeri, 2007:21).
Empat  kriteria  mendasar  yang  harus  dipenuhi  sebelum  suatu  item  dapat diakui adalah:
1.    Definsi  item  harus  memenuhi  salah  satu  dari  tujuh  unsur  laporan  keuangan yaitu aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian.
2.    Item  tersebut  harus  memiliki  atribut  relevan  yang  dapat  diukur  secara  andal yaitu karakteristik, sifat atau aspek yang dapat dikuantifikasi dan diukur.
3.  Relevansi informasi mengenai item tersebut mampu membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan.
4.  Reliabilitas informasi mengenai item tersebut dapat digambarkan secara wajar dapat diuji dan netral.

## Basis Akrual (Accrual Basis)
Menurut  Peraturan  Pemerintah  (PP)  nomor  71  tahun  2010  Pernyataan Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP)  01  paragraf  8  adalah  basis  akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa  itu  terjadi  tanpa  memperhatikan  saat  kas  atau  setara  kas  diterima  atau dibayar. Sesuai dengan PP nomor 71 tentang SAP menyatakan bahwa pendapatan,
belanja,  asset,  kewajiban  dan  ekuitas  dana  diakui  atau  dicatat  berdasarkan  basis akrual.  Pencatatan  dengan  basis  ini  sesuai  dengan  saat  terjadinya  arus  sumber daya  sehingga  menyediakan  estimasi  yang  tepat  atas  pengaruh  kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro dan juga menyediakan informasi yang  paling  komprehensif  karena  seluruh  arus  sumber  daya  dicatat  termasuk transaksi internal.
Dalam  PP.  No  71  tentang  kerangka  konseptual  paragraf  64  menjelaskan dalam  hal  anggaran  disusun  dan  dilaksanakan  berdasar  basis  kas (cash  basis), maka  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  disusun  berdasarkan  basis  kas,  berarti bahwa  pendapatan  dan  penerimaan  pembiayaan  diakui  pada  saat  kas  diterima  di rekening  kas  umum  negara/daerah  atau  oleh  entitas  pelaporan  serta  belanja  dan pengeluaran  pembiayaan  diakui  pada  saat  kas  dikeluarkan  dari  rekening  kas umum  negara/daerah.  Namun  demikian,  bilamana  anggaran  disusun  dan dilaksanakan  berdasarkan  basis  akrual (accrual  basis),  maka  laporan  realisasi anggaran disusun berdasarkan basis akrual.
Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan  dicatat  pada  saat  terjadinya  transaksi,  atau  pada  saat  kejadian  atau  kondisi lingkungan  berpengaruh  pada  keuangan  pemerintah,  tanpa  memperhatikan  saat kas  atau  setara  kas  diterima  atau  dibayar.  Pemerintah  masih  memberikan kebijakan  menggunakan  basis  kas  menuju  akrual (cash  toward  accrual) sampai tahun 2015.

## Akuntansi Keuangan Daerah
Merupakan  proses  pengidentifikasian,  pengukuran,  pencatatan,  dan pelaporan  transaksi  ekonomi  (keuangan)  dari  entitas  pemerintah  daerah (kabupaten,  kota  dan  propinsi)  yang  dijadikan  sebagai  informasi  dalam  rangka pengambilan  keputusan  ekonomi  yang  diperlukan  oleh  pihak-pihak  eksternal entitas pemda (Halim, 2007:42). Pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi  yang  dihasilkan  oleh  akuntansi  keuangan  daerah  tersebut  antara  lain adalah  DPRD,  badan  pengawas  keuangan,  investor,  kreditur,  donatur,  analisis ekonomi,  pemerhati  pemda,  rakyat,  pemda  lain,  dan  pemerintah  pusat  yang
seluruhnya  berada  dalam  lingkungan  akuntansi  keuangan  daerah. Lingkup akuntansi  pemerintahan  adalah,  (1)  akuntansi  pemerintahan  pusat,  dan  (2) akuntansi pemerintahan daerah, yang terbagi atas akuntansi pemerintahan provinsi dan akuntansi pemerintahan kabupaten/kota.

## Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Untuk  memecahkan  berbagai  kebutuhan  yang  muncul  dalam  pelaporan keuangan  akuntansi  baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah  dibentuk Standar  Akuntansi  Pemerintah  (Nordiawan,  2008:120).  SAP  dikembangkan  oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) diatur dalam PP. No. 71 tahun 2010  tentang  Standar  Akuntansi  Pemerintahan.  Dalam  kerangka  konseptual akuntansi  pemerintahan  paragraph  42  menyatakan  “Basis  akuntansi  yang digunakan  dalam  laporan  keuangan  pemerintah  adalah  basis  akrual”,  SAP berbasis  akrual  adalah  SAP  yang  mengakui  pendapatan,  beban,  aset,  utang,  dan ekuitas  dalam  pelaporan  finansial  berbasis  akrual,  serta  mengakui  pendapatan, belanja,  dan  pembiayaan  dalam  pelaporan  pelaksanaan  anggaran  berdasarkan basis  yang  ditetapkan  dalam  APBN/APBD.  Dimana  untuk  pendapatan,  belanja, asset, kewajiban dan ekuitas dana diakui pada saat terjadinya transaksi.
Penyusunan  Pernyataan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (PSAP)  dilandasi oleh kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan  dan  pengembangan  standar  akuntansi  pemerintahan,  dan  merupakan acuan  bagi  Komite  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  (KSAP),  penyusun  laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas  sesuatu  masalah  yang  belum  diatur  dalam  pernyataan  standar  akuntansi pemerintahan.
Peraturan  pemerintah  nomor  71  tahun  2010  tentang  SAP  terdiri  dari;  (1) Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, (2) PSAP 01 : Penyajian Laporan Keuangan,  (3) PSAP  02  :  Laporan  Realisasi  Anggaran  Berbasis  Kas,  (4) PSAP 03: Laporan Arus Kas, (5) PSAP 04 : Catatan Atas Laporan Keuangan, (6) PSAP 05:  Akuntansi  Persediaan,  (7) PSAP  06  :  Akuntansi  Investasi,  (8) PSAP  07  : Akuntansi  Aset  Tetap,  (9) PSAP  08  :  Akuntansi  Konstruksi  Dalam  Pengerjaan,
(10)PSAP  09  :  Akuntansi  Kewajiban,  (11) PSAP10: Koreksi  Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan, (12) PSAP 11 : Laporan Keuangan Konsolidasian, (13) PSAP 12 : Laporan Operasional

## Hipotesis
Hipotesis  1: Diduga  ada  pengaruh  secara  simultan variabel  independen  (tingkat pemahaman,  pelatihan  dan  pendampingan)  aparatur  pemerintah daerah terhadap variabel dependen (penerapan accrual basis) dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jember
Hipotesis  2  :    Diduga  ada  pengaruh  secara  parsial/masing-masing  variabel independen  (tingkat  pemahaman,  pelatihan  dan  pendampingan) aparatur  pemerintah  daerah  terhadap  variabel  dependen  (penerapan accrual  basis)  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Kabupaten Jember

## METODE PENELITIAN

## Unit Kerja Pemerintah kabupaten Jember
Pemerintahan  Kabupaten  Jember  melingkupi; Sekretariat,  yang berfungsi mengatur  bagian-bagian  yang  dipimpin  oleh  sekretaris  daerah  dan  pengguna anggaran  yang  terdiri  dari; Sekretaris  Kabupaten, Asisten  Pemerintahan, Kabag Hukum, Kabag  Pemerintahan  Desa, Plt.  Kabag  Pemerintahan, Asisten  Ekonomi dan Pembangunan, Kabag Ekonomi, Kabag Umum, Kabag Kesejahteraan Sosial, Kabag  Penyusunan  Program,  Asisten  Administrasi, Kabag  Keuangan, Kabag Organisasi, Kabag  Perlengkapan,  dan Satuan  Polisi  Pamong  Praja. Badan, berfungsi sebagai perencanaan dan juga sebagai pengguna anggaran  yang terbagi menjadi, (1) Badan Kepegawaian Daerah, (2) Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas,  (3) Badan  Pemberdayaan  Masyarakat,  (4) Badan  Perencanaan  dan Pembangunan  Kabupaten,  (5) Badan  Pemberdayaan  Perempuan,  (6) Inspektorat, dan  (7) Sekretaris  DPRD. Dinas, merupakan  pengguna  anggaran  yang  memiliki pendapatan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disetor ke rekening kas daerah (kasda) yang diakui sebagai pendapatan dinas. Seluruhnya ada 19 dinas di
Pemerintah  Kabupaten  Jember. Kantor, merupakan  pengguna  anggaran  yang terdiri  dari  Kanpora dan Kantor  Perpustakaan  dan  Arsip. Camat, merupakan pengguna  anggaran  dan  kepala  wilayah  yaitu  sebagai  wakil      bupati  yang  ada diwilayah. Seluruhnya  ada  31  camat  di  Pemerintah  Kabupaten  Jember. Rumah sakit merupakan milik pemerintah yang mengolah sendiri hasil retribusi dan tidak dianggarkan  APBD  kecuali  untuk  biaya  gaji  pegawai. Rumah  sakit  terdiri  dari; RSUD Dr.Soebandi, RSUD Balung, RSUD Kalisat, dan RS.Paru-Paru. Hotel dan BUMD  merupakan  pengguna  anggaran  APBD  yang  juga  menjual  jasanya  untuk kepentingan  masyarakat.,  meliputi Hotel  Kebonagung, Hotel  Rembangan, Pers.Daerah Air Minum, Pers.Daerah Perkebunan.
Penelitian difokuskan pada bagian keuangan  yang mencatat dan mengelola keuangan. Untuk  informasi  tambahan  agar  dapat  lebih  mengerti  alur  pengakuan dan  pencatatan  transaksi,  peneliti  mengambil  bagian  keuangan  pemkab  yang merupakan  bagian  dari  sekretariat  selaku  PPKD  yang  berfungsi  sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mengelola dan mendistribusikan anggaran ke masing-masing SKPD termasuk dinas. Bagian keuangan pemkab membidangi sub  bagian  anggaran,  sub  bagian  akuntansi  dan  sub  bagian  perbendaharaan  dan gaji.

## Gambaran Umum Pengakuan Transaksi Dinas di Kabupaten Jember
Permendagri No.13 Tahun 2006 menegaskan yang dimaksud dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku  pengguna  anggaran  atau  pengguna  barang.  Transaksi  akuntansi  di  Satuan Kerja (satker) secara umum terbagi atas akuntansi pendapatan, belanja, asset, dan transaksi PPKD satker.
Untuk transaksi pendapatan di masing-masing dinas di kabupaten Jember dicatat  oleh  petugas  penatausahaan  keuangan  satker.  Transaksi  ini  dicatat  harian pada  saat  kas  diterima  oleh  bendahara  penerimaan,  transaksi  yang  terjadi  adalah penerimaan  PAD  dengan  dokumen  sumber  berupa  surat  ketetapan  pajak  daerah atau  surat  ketetapan  retribusi  misalnya  dinas  pasar  yang  merupakan  penghasil
PAD melalui retribusi pasar yang hasilnya disetor ke rekening kas daerah di bank jatim.
Retribusi  dikenakan  kepada  pedagang  yang  menempati  pasar-pasar  milik pemerintah  kabupaten  seperti  pasar  tanjung,  pasar  johar  (pedagang  kali  lima), pertokoan  jompo  (sebagian  masih  milik  pemerintah  daerah),  pedagang  seafood yang lokasinya disebelah kantor BRI dan juga pedagang yang membuka stand di alun-alun  maupun  lokasi  pemerintah  daerah  lainnya  yang  digunakan  masyarakat sebagai  penghasil  perekonomian  dikenakan  retribusi  baik  retribusi  tahunan, bulanan, mingguan, maupun harian dengan membuat jurnal penerimaan akun kas di bendahara penerimaan disebelah debet dan akun pendapatan disebelah kredit.
Transaksi  belanja  dicatat  oleh  petugas  penatausahaan  keuangan  satker. Belanja  barang  untuk  dinas  biasanya  dilakukan  oleh  rekanan  dalam  hal  ini  CV dimana  masing-masing  dinas  memiliki  hubungan  kerjasama  dengan  banyak  CV tetapi  yang  diambil  adalah  CV  yang  memberikan  penawaran  paling  murah.  CV yang  akan  menyediakan  barang-barang  kebutuhan  dinas  misalnya  ATK, pembelian  komputer,  meja,  dll,  contohnya  untuk  belanja  ATK  tarif  pajak  yang dikenakan berdasarkan PPh pasal 22 bermacam-macam tergantung nilai  nominal belanja  tersebut  untuk  belanja  diatas  2  juta  dikenakan  PPn  10%  dan  PPh  1,5% untuk  belanja  2  juta  kebawah  hanya  dikenakan  PPn  10%.  Belanja  barang  yang mendapat potongan pajak yang masih terutang dibayarkan langsung oleh CV yang bersangkutan yang dipotong langsung di SPM.
Dokumen  penggunaan  anggaran  (nota  pembelian)  diberikan  kepada bendahara  pengeluaran  sebagai dasar  untuk  membuat  Surat  Pertanggung  Jawab (SPJ).  Selanjutnya  bendahara  pengeluaran  mengirimkan  Surat  Permintaan Membayar  (SPM)  ke  PPKD  yakni  bagian  keuangan  pemkab,  sub  bagian perbendaharaan  dan  gaji  pemkab  akan  meneliti  SPM  yang  dikirim  oleh  dinas (SKPD)  beserta  dokumen  pendukung  kelengkapannya  (nota  pembelian)  setelah dikoreksi  betul,  sub  bagian  ini  membuat  Surat  Perintah  Pencairan  Dana  (SP2D) sesuai SPM, kemudian SP2D diajukan ke kabag  keuangan  yang memiliki fungsi Bendahara  Umum  Daerah  (BUD)  untuk  ditanda  tangani  dan  SP2D  yang  berupa
kertas  tersebut  dikirim  ke  dinas  yang  bersangkutan  dan  dananya  dikirim  lewat transfer bank jatim.
Transaksi ini dicatat harian pada saat barang diterima (nota pembelian) oleh dinas  yang  bersangkutan  dan  timbulnya  kewajiban  membayar  dengan menggunakan  jurnal  berpasangan (double  entry). Jika  menggunakan  basis  kas pembelian aset jangka panjang tidak dikapitalisasi tapi seluruhnya diakui sebagai belanja,  sehingga  tidak  ada  pencatatan  dan  penyajian  atas  aktiva  tetap  dan penyusutan. Sehingga  untuk  transaksi  belanja,  dinas  telah  menerapkan accrual basis karena  untuk  transaksi  belanja  modal,  pencatatannya  dilakukan  dengan memposting  akun  sesuai  dengan  belanja  itu  sendiri.  Misalnya  belanja  computer dicatat  dengan  mengakui  belanja  modal  pengadaan  komputer  sebelah  debet dengan  R/K  pusat  disebelah  kredit  dan  langsung  diakui  untuk  di  investasikan dalam aset tetap dimana penggunaannya lebih dari 1 tahun.
Dalam  kaitannya  dengan  transaksi  yang  menghubungkan  dengan  tingkat PPKD  (bagian  keuangan  pemda),  petugas  penatausahaan  keuangan  di  SKPD (dinas)  telah  menggunakan  Rekening  Koran  (RK)  pusat  (PPKD)  sehingga terdapat kontrol atas anggaran yang diberikan dengan realisasi yang sebenarnya.
Dengan  penerapan accrual  basis yang  belum  sepenuhnya  ini dengan pencatatan  yang  menggunakan double  entry (penjurnalan).  Laporan  keuangan yang dihasilkan dinas antara lain; (1) Laporan Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan  Operasional  /  Laporan  Fungsional,  (4) Laporan  perubahan  saldo anggaran lebih, (5) Laporan Perubahan Ekuitas, (6) Catatan atas laporan keuangan

## Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan dengan  kombinasi  beberapa  metode (kuesioner,  observasi,  wawancara,  dan  studi  pustaka).  Data  utama  dikumpulkan dengan  kuesioner  dengan menggunakan skala likert.  Skala likert adalah  skala yang  digunakan  untuk  mengukur  sikap,  pendapat,  persepsi  seseorang  tentang fenomena  sosial  (Sugiyono,2008:107).  Melalui  skala likert variabel  yang  diukur dijabarkan  menjadi  indikator  variabel,  untuk  selanjutnya  dijadikan  titik  tolak dalam  menyusun  item-item  yang  dapat  berupa  pertanyaan  dan  pernyataan.  Hasil
jawaban  di  setiap  item  instrumen  yang  menggunakan  skala likert,  akan mempunyai gradiasi sangat positif sampai sangat negative.

## Sampel Penelitian
Teknik  pemilihan  sampel  (sampling)  dalam  penelitian  ini  adalah Purposive  Sampling. Penelitian  ini  mengambil  sampel  dinas  dikarenakan  dinas merupakan  bagian  dari  pemerintah  daerah  yang  memiliki  penghasilan  sebagai Penghasilan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  berinteraksi  langsung  dengan  masyarakat sebagai  obyek  retribusi  dan  disetorkan  ke  rekening  kasda  dan  diakui  sebagai pendapatan  dinas  yang  bersangkutan.  Adapun  kriteria  pemilihan  sampel  yang akan  diteliti  adalah; Pejabat  yang  mencatat  dan  melaporkan  transaksi  ditingkat SKPD, dan Pejabat yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang bersangkutan
Populasi  SKPD  dikabupaten  Jember  berjumlah  82  yang  terdiri  dari sekertariat (15), badan (7), dinas (19), kantor (2), camat (31), hotel dan BUMD (4) dan  rumah  sakit  (4). Penelitian  dilakukan  pada  19  sampel Dinas  SKPD,  yaitu; Dinas Pasar, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi UMKM, Dinas  PU.  Bina  Marga, Dinas  PU.  Cipta  Karya, Dinas  Pendapatan Daerah, Dinas Kependudukan dan Capil, Dinas Pengairan, Dinas Kebersihan dan Lingkungan  Hidup,  Dinas  Perindag dan  Penanam  Modal, Dinas  Pertanian Tanaman  Pangan, Dinas  Peternakan  dan Perikanan,  Dinas  Sosial,  Dinas Teng Kerja  dan  Transmigrasi, Dinas  Infokom/Humas,  Dinas  Pendidikan,  Dinas perhubungan, dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

## Definisi Operasional Variabel
(a). Tingkat  Pemahaman,  adalah sejauh  mana  seseorang  mengerti  dalam menafsirkan  dan  mengungkap  makna  terhadap  sesuatu  hal  atau  simbol- simbol,  dengan  indikator;  pemahaman  penerapan accrual  basis, pengakuan transaksi pendapatan, pengakuan transaksi belanja, pengakuan transaksi asset, pengakuan transaksi kewajiban, dan basis akuntansi.
(b). Pelatihan, adalah  proses  untuk  mempersiapkan  peserta  latihan  mengambil jalur tindakan tertentu dan membantu peserta memperbaiki presentasi dalam kegiatannya,  dengan  indikator;  peningkatan  keterampilan,  membantu, mengurangi kesalahan, manfaat, menuntaskan masalah, dan dilakukan dengan berkesinambungan.
(c). Pendampingan, adalah  aktivitas  yang  dilakukan  dapat  berupa  pembinaan, pengajaran,  dan  pengarahan  dalam  kelompok  tertentu.  Sedangkan  peran pendampingan  merupakan  hal  yang  besar  pengaruhnya  atas  pendampingan tersebut dengan  indicator; kesesuaian  dengan  kebutuhan,  peningkatan keterampilan, membantu, memberi manfaat, menggunakan media dan metode sesuai kebutuhan, dan ketergantungan.

## Metode Analisa Data
Data dianalisis dengan metode Regresi Linear Berganda atau multiple linear regression, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen  yaitu tingkat pemahaman (X 1 ), pelatihan (X 2 ) dan pendampingan (X 3 )terhadap variabel dependen    (Y)  yaitu accrual  basis. Bentuk  umum  dari  persamaan  regresi  linear berganda dalam aplikasinya adalah sebagai berikut (Supranto, 1996:272) :
Y = a + bX 1 + bX 2 + bX 3 + e
Y =  Penerapan accrual basis a =  Konstanta b =  Koefisien regresi X 1 =  Tingkat Pemahaman
X 2
=  Pelatihan
X 3 =  Pendampingan
e
=  Error (kesalahan regresi)

## ANALISIS DATA
Berdasarkan  hasil  analisis  data  diperoleh  gambaran  tentang  tingkat pemahaman,  pelatihan  dan  pendampingan  aparatur  pemerintah  daerah  terhadap penerapan accrual  basis dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  di  Kabupaten Jember sebagai berikut:

## Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Variabel n Nilai minimum Nilai maksimum Rata-rata Standar Deviasi Tingkat Pemahaman (X1) 57 9 30 22,67 3,819 Pelatihan (X2) 57 18 30 24,72 2,704 Pendampingan (X3) 57 19 30 23,88 2,578 Accrual Basis (Y) 57 20 30 23,89 1,896
Sumber : data diolah
Adapun  berdasarkan  jawaban  dengan  nilai  terendah  (sebesar  1),  jawaban dengan nilai tertinggi (sebesar 5) dan jumlah item pertanyaan pada masing-masing variabel (berjumlah 6 pertanyaan), maka diperoleh kisaran teoritis untuk masing- masing variabel seperti yang disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Kisaran Kriteria 6,00 – 10,75 Sangat kurang 10,80 – 15,55 Kurang 15,60 – 20,35 Cukup 20,40 – 25,15 Baik 25,20 – 30,00 Sangat baik
Sumber data : Arikuntoro, 2000
Berdasarkan Tabel, tingkat pemahaman terhadap accrual basis (X1) dari 6 pertanyaan mempunyai nilai terendah sebesar 9 dan tertinggi sebesar 30. Rata-rata jawaban  adalah  sebesar  22,67  dengan  standar  deviasi  sebesar  3,819.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  rata-rata  tingkat  pemahaman  aparatur  pemerintah  daerah terhadap accrual basis mempunyai kriteria baik. Pelatihan (X2) dari 6 pertanyaan mempunyai nilai terendah sebesar 18 dan tertinggi sebesar 30. Rata-rata jawaban adalah sebesar 24,72 dengan standar deviasi sebesar 2,704. Hal ini menunjukkan bahwa  rata-rata  pelatihan  aparatur  pemerintah  daerah  mempunyai  kriteria baik. Pendampingan  (X3)  dari  6  pertanyaan  mempunyai  nilai  terendah  sebesar  19  dan tertinggi  sebesar  30.  Rata-rata  jawaban  adalah  sebesar  23,88  dengan  standar deviasi  sebesar  2,578.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  rata-rata  pendampingan aparatur pemerintah daerah mempunyai kriteria baik. Penerapan accrual basis (Y)
dari 6 pertanyaan mempunyai nilai terendah sebesar 20 dan tertinggi sebesar 30. Rata-rata jawaban adalah sebesar 23,89 dengan standar deviasi sebesar 1,896. Hal ini  menunjukkan  bahwa  rata-rata  penerapan accrual  basis aparatur  pemerintah daerah mempunyai kriteria baik.

## Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis  regresi  linear  berganda  digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh variabel-variabel tingkat pemahaman (X 1 ), pelatihan (X 2 ) dan pendampingan (X 3 ) terhadap penerapan accrual  basis (Y).  Pada  penelitian  ini  untuk  mengolah  data yang  telah  dikumpulkan  dari  penyebaran  kuesioner  selama  penelitian  diproses dengan menggunakan paket statistik SPSS Release 13.0 for Windows.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  analisis  regresi  linear  berganda  diperoleh rekapitulasi hasil sebagaimana disajikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
No Variabel Bebas Koefisien regresi Penyajian Hipotesis r Sig. t-hitung t-tabel 1. Tingkat pemahaman (X 1 ) 0,138 2,466 2,006 0,321 0,017 2. Pelatihan (X 2 ) 0,211 2,329 0,305 0,024 3. Pendampingan (X 3 ) 0,212 2,145 0,283 0,037 Konstanta Adjusted R² R² Signifikansi F-hitung F-tabel (5%,3,53) =  10,498
=  0,499 =  0,526 =  0,000
=  19,584 =  2,779
Sumber: data diolah
Berdasarkan  analisis  regresi  linear  berganda,  maka  dapat  dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut :
Y = 10,498 + 0,138 X 1 + 0,211 X 2 + 0,212 X 3
Dari  persamaan  regresi  linear  berganda  di  atas  dapat  dilihat  pengaruh  dari variabel-variabel  independen  (tingkat  pemahaman,  pelatihan,  pendampingan) terhadap  variabel  dependen  (penerapan accrual  basis),  sedangkan  makna  dari persamaan regresi linear berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Konstanta persamaan regresi (b 0 ) bernilai positif sebesar 10,498, berarti bahwa jika  variabel-variabel  tingkat  pemahaman (X 1 ), pelatihan (X 2 )  dan pendampingan  (X 3 )  sama  dengan  nol,  maka  penerapan accrual  basis adalah sebesar 10,498.
b. Koefisien  regresi  variabel  tingkat  pemahaman  (b 1 )  bernilai  positif  sebesar 0,138,  berarti  bahwa  peningkatan  tingkat  pemahaman  sebesar  1  satuan  maka akan terjadi peningkatan penerapan accrual basis sebesar 0,138 satuan dengan asumsi variabel-variabel bebas lainnya konstan.
c. Koefisien regresi variabel pelatihan (b 2 ) bernilai positif sebesar 0,211, berarti bahwa peningkatan pelatihan sebesar 1 satuan maka akan terjadi peningkatan penerapan accrual basis sebesar 0,211 satuan dengan asumsi variabel-variabel bebas lainnya konstan.
d. Koefisien  regresi  variabel  pendampingan  (b 3 )  bernilai positif  sebesar  0,212, berarti bahwa peningkatan pendampingan sebesar 1 satuan maka  akan terjadi peningkatan  penerapan accrual  basis sebesar  0,212  satuan  dengan  asumsi variabel-variabel bebas lainnya konstan.

## Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  yang  dilaksanakan  adalah  pengujian  koefisien  regresi secara  simultan  (bersama-sama)  dengan  menggunakan  uji  F  dan  pengujian koefisien  regresi  secara  parsial  (individu)  dengan  menggunakan  uji  t.  Hasil pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  disajikan  dalam  penjelasan  sebagai berikut.
Pengujian Hipotesis Koefisien Regresi Secara Simultan dengan Uji F
Pengujian  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui  pengaruh  variabel-variabel independen  (tingkat  pemahaman,  pelatihan,  pendampingan)  terhadap  variabel dependen (penerapan accrual basis) secara simultan (bersama-sama).
Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut :
1. H 0 : b j = 0, berarti secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X 1 , X 2 , X 3 terhadap Y.
H 1 : b j  0, berarti  secara  simultan  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  dari variabel X 1 , X 2 , X 3 terhadap Y.
2. α = 0,05
3. Kriteria pengujian :
– H 0 diterima, apabila  F-hitung  <  F-tabel,  berarti  secara  simultan  tidak  terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X 1 , X 2 , X 3 terhadap Y.
– H 0 ditolak, apabila F-hitung  F-tabel, berarti secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X 1 , X 2 , X 3 terhadap Y.
4. F-tabel =  2,779 F-hitung =  19,584
Nilai  F-hitung  sebesar  19,584  (p  =  0,000)  dan  nilai  F-tabel  sebesar  2,779, maka  F-hitung  >  F-tabel  (19,584  >  2,779),  berarti  bahwa  variabel-variabel independen  (tingkat  pemahaman,  pelatihan,  pendampingan)  secara  simultan mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel  dependen  (penerapan accrual basis).
Pengujian Hipotesis Koefisien Regresi Secara Parsial dengan Uji t
Untuk  mengetahui  pengaruh  variabel  independen  terhadap  variabel dependen  secara  parsial  digunakan  uji  t,  dimana  pengujian  ini  membandingkan antara  t-hitung  dengan  t-tabel  hasil  dari  pengujian  terhadap  masing-masing variabel  tingkat  pemahaman,  pelatihan  dan  pendampingan  terhadap  penerapan accrual basis.
Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut :
1. H 0 : b j = 0, berarti  secara  parsial  tidak  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  dari variabel X 1 , X 2 , X 3 terhadap Y.
H 1 : b j  0, berarti  secara  parsial  terdapat  pengaruh  yang  signifikan  dari variabel X 1 , X 2 , X 3 terhadap Y.
2. α = 0,05
3. Kriteria pengujian :
– H 0 diterima, apabila – t-tabel < t-hitung  < t-tabel, berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X 1 , X 2 , X 3 terhadap Y.
– H 0 ditolak,  apabila  t-hitung  < – t-tabel  atau  t-hitung  t-tabel,  berarti  secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X 1 , X 2 , X 3 terhadap Y.
Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Uji t
Variabel t-hitung t-tabel Sig. Tingkat pemahaman (X 1 ) 2,466 2,006 0,017 Pelatihan (X 2 ) 2,329 0,024 Pendampingan (X 3 ) 2,145 0,037
Sumber : data diolah
Berdasarkan langkah-langkah uji t dan Tabel di atas, maka hasil pengujian hipotesis  secara  parsial  untuk  masing-masing  variabel  independen  tingkat pemahaman,  pelatihan  dan  pendampingan  terhadap  penerapan accrual  basis adalah sebagai berikut :
1) Variabel Tingkat pemahaman (X 1 )
Berdasarkan  tabel  di  atas  diketahui  nilai  t-hitung  variabel  tingkat pemahaman  adalah  sebesar  2,466  dengan  nilai  probabilitas  sebesar  0,017, sedangkan nilai t-tabel adalah sebesar 2,006, sehingga t-hitung > t-tabel (2,466 > 2,006).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  variabel  tingkat  pemahaman  secara  parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerapan accrual basis.
2) Variabel Pelatihan (X 2 )
Berdasarkan  tabel  di  atas  diketahui  nilai  t-hitung  variabel  pelatihan  adalah sebesar  2,329  dengan  nilai  probabilitas  sebesar  0,024,  sedangkan  nilai  t-tabel adalah  sebesar  2,006,  sehingga  t-hitung  >  t-tabel  (2,329 >  2,006).  Hal  ini menunjukkan bahwa variabel pelatihan secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerapan accrual basis.
3) Variabel Pendampingan (X 3 )
Berdasarkan  tabel  di  atas  diketahui  nilai  t-hitung  variabel  pendampingan adalah  sebesar  2,145  dengan  nilai  probabilitas  sebesar  0,037,  sedangkan  nilai  t- tabel  adalah  sebesar  2,006,  sehingga  t-hitung  >  t-tabel  (2,145  >  2,006).  Hal  ini menunjukkan bahwa variabel pendampingan secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerapan accrual basis.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kesimpulan yang didapat dalam penelitian dapat diuraikan di bawah ini:
1. Berdasarkan persamaan uji regresi linear berganda yaitu ;
Y = 10,498 + 0,138 X 1 + 0,211 X 2 + 0,212 X 3, dapat dilihat pengaruh variabel- variabel  independen  (tingkat  pemahaman,  pelatihan  dan  pendampingan) terhadap variabel dependen (penerapan accrual basis) adalah konstan. Dimana konstanta  persamaan  regresi  (b 0 )  bernilai  positif  sebesar  10,498,  koefisien regresi  variabel  tingkat  pemahaman (b 1 )  bernilai  positif  sebesar  0,138, koefisien  regresi  variabel  pelatihan  (b 2 )  bernilai  positif  sebesar  0,211,  dan koefisien  regresi  variabel  pendampingan  (b 3 )  bernilai  positif  sebesar  0,212. Diperkuat  dengan  hasil  pengujian  dengan  uji  F  dinyatakan  bahwa variabel- variabel  independen  (tingkat  pemahaman,  pelatihan,  pendampingan)  secara simultan  mempunyai  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  variabel  dependen (penerapan accrual basis) dengan nilai F-hitung sebesar 19,584 (p = 0,000) dan nilai F-tabel sebesar 2,779, maka F-hitung > F-tabel (19,584 > 2,779).
2.  Pengujian  dengan  uji  t,  disimpulkan  bahwa  pengaruh  variabel  independen (tingkat  pemahaman,  pelatihan  dan  pendampingan)  secara  parsial  adalah signifikan  dengan  tingkat  perhitungan  masing-masing  variabel  yang telah dilakukan.  Variabel  tingkat  pemahaman  nilai  t-hitung  sebesar  2,466  dengan nilai  probabilitas  sebesar  0,017,  sedangkan  nilai  t-tabel  adalah  sebesar  2,006, sehingga  t-hitung  >  t-tabel  (2,466  >  2,006).  Variabel  pelatihan  nilai  t-hitung sebesar  2,329  dengan  nilai  probabilitas  sebesar  0,024,  sedangkan  nilai  t-tabel
adalah sebesar 2,006, sehingga t-hitung > t-tabel (2,329 > 2,006) dan variabel pendampingan  nilai  t-hitung  sebesar  2,145  dengan  nilai  probabilitas  sebesar 0,037, sedangkan nilai t-tabel adalah sebesar 2,006, sehingga t-hitung > t-tabel (2,145 > 2,006).

## Saran
Berdasarkan  pembahasan  dan  kesimpulan  yang  diperoleh,  terkait  erat dengan  agenda  penelitian  ke  depan  dapat  dikemukakan  beberapa  implikasi  hasil penelitian  yang  lebih  sempurna  dengan  topik yang  sama,  dengan  saran  sebagai berikut:
1. Melakukan banyak penyuluhan sesuai dengan topik yang dibahas dalam hal ini accrual  basis dan  melakukan  hubungan  kerjasama  dengan  perguruan  tinggi yang  berada  dikabupaten  Jember  khususnya  jurusan  akuntansi.  Pelatihan aparatur pemda disarankan agar dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan terlebih khusus jika ada peraturan pemerintah yang terbaru diharapkan  secepat  mungkin  melakukan  sosialisasi  dengan  SKPD  yang  ada. Dan  untuk  pendampingan  disarankan  agar  sering  turun  ke  lapangan  (SKPD) sehingga  dapat  mengerti  kesulitan  dan  masalah  yang  dihadapi  oleh  masing- masing SKPD.
2. Penelitian  mendatang  sebaiknya  memperluas  area  survey  atau  menggunakan objek  yang  lebih  variatif,  tidak  hanya  dilingkungan  pemerintah  Kabupaten Jember.  Karena  setiap  daerah  memiliki  karakteristik  tersendiri  dalam penerapan pengelolaan keuangan daerah.
3. Penambahan variabel penelitian.
4. Aparatur pemerintah harus lebih mengikuti perkembangan peraturan-peraturan terbaru terlebih khusus yang menggunakan istilah asing.
5. Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan memperbaiki pengelolaan keuangan daerah  dengan  terus  menerus  mempelajari  teknis  akuntansi  yang  seharusnya diterapkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Arikuntoro, Suharsimi. 2000. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. PT. Bina Aksara. Jakarta.
Bastian,  Indra.2006. Sistem  Akuntansi  Sektor  Publik, Edisi  Kedua.  Salemba Empat. Jakarta.
Departemen  Pendidikan  Nasional,  2001. Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia, Edisi Ketiga. Balai Pustaka. Jakarta.
Departemen Pendidikan Nasional, 2003. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Edisi
Keempat. Balai Pustaka. Jakarta.
Ditjen  BAKD  Departemen  Dalam  Negeri,  2007. Modul  Akuntansi  Pemerintah DaerahDepartemen Dalam Negeri. Jakarta.
Gujarati, Damodar. 2006. Dasar-Dasar Ekonometrika.Erlangga. Jakarta.
Halim,Abdul.2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.

## Indriantoro,Nur  dan  Bambang  Supomono.2002. Metode Penelitian  Bisnis untuk
Akuntansi dan Manajemen.BPFE. Yogyakarta.

## International Federation of Accountants, IFAC Handbook of International Public
Sector of Accounting Standards Board,http://www.ifac.org.
Mulyana,Deddi.2006. Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Remaja  Rosdakarya.
Bandung. Nordiawan,Deddi.2008.Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta.
Pemerintah RI,2010.Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar

## Akuntansi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2005.
Purwodarminto,1999. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.
Raharjo,  Mudjia.2008.Dasar-Dasar  Hermeneutika:  Antara  Intensionalisme  dan Gademerian. Ar-ruz Media. Yogyakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 65-66 Tahun 2001.
Rochaety,Ety.,Ratih.T,&Abd.Madjid.2007. Metode  Penelitian  Bisnis dengan Aplikasi SPSS. Mitra Wacana Media. Jakarta.
Ruppel,Warren.2004. GAAP for  Government-Interpretation and  Application of GAAP for State and Local Governments.USA:John Wiley & Sons,INC.
Sugiyono.2008.Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung.
Suprapto, J. 1993. Statistik Teori dan Aplikasi. Jilid I.Erlangga. Jakarta.
Suryanovi,Sri.2008. Jurnal  Akuntansi  Pemerintah  Kajian  Standar  Akuntansi Pemerintahan,  Keharmonisan dan  Kejelasan  Penerapan  Basis  Kas Menuju Akrual Berdasarkan Perspektif UU Nomor 17 Tahun 2003 dan II Nomor 1 Tahun 2004. www.ksap.org .
Suwardjono.2006. Teori  Akuntansi  Perekayasaan  Pelaporan  Keuangan.  BPFE. Yogyakarta:.
Umar,Husein.2003.Metode Risert Akuntansi Terapan. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Winardi.2002. Perilaku dalam Organisasi. Gramedia Utama. Jakarta.
www.e-library.com
www.wilkipedia.com