## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TENAGA KERJA ASING   DI INDONESIA
Gabriella Almasari Datuan Universitas Tadulako Emai; : elladatuan@gmail.com
Belona Banduru Salurante Universitas Tadulako Email : belonaintan@gmail.com
Ikbal Universitas Tadulako Email : ikbal.pengawu@gmail.com

## Abstract
The aim of this research is to find out and analyze international legal arrangements for foreign workers working in Indonesia from the perspective of national law and international law. The results obtained from this research are that the use of foreign workers in Indonesia is increasingly in demand by companies. In fact, the use of foreign workers in Indonesia is those who are needed in 2 (two) ways, namely foreign workers who bring capital as investors or foreign workers who bring skilled and professional skills in certain fields that cannot yet be filled by Indonesian workers. Research method The research method used is a normative legal research method, using a statutory approach and a case approach, legal norms/rules relating to the legal issues discussed.

## Keywords: International legal arrangements; Foreign workers; National Law

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum Internasional bagi  tenaga  kerja  Asing  yang  bekerja  di  Indonesia  perspektif  hukum  nasional  dan  hukum internasional. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia semakin banyak diminati oleh perusahaan. Sejatinya penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan dalam 2 (dua) hal yakni Tenaga Kerja Asing yang membawa modal sebagai investor atau Tenaga Kerja Asing yang membawa skill yang  terampil  dan  professional  di  bidang  tertentu  yang  belum  dapat  diisi  oleh  tenaga  kerja Indonesia  metode  Penelitian  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian hukum  normatif,  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan  dan  pendekatan kasus, norma-norma hukum/kaidah-kaidah yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas.
Kata Kunci : Pengaturan hukum Internasional; Tenaga Kerja Asing; Hukum Nasio

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan globalisasi telah terjadi hampir di semua bidang kehidupan masyarakat termasuk  di  bidang  ekonomi.  Globalisasi  di  bidang  ekonomi  dapat  digambarkan  dengan adanya suatu situasi dimana terjadi hubungan saling ketergantungan diantara pihak yang saling membutuhkan.Lalu lintas barang dan jasa telah melewati batas-batas negara. Barang dan jasa yang diproduksi tidak hanya dikonsumsi oleh negara tersebut, namun sudah dikonsumsi oleh negara-negara lain yang ada di dunia. Ketergantungan tersebut secara tidak langsung terbentuk sebagai  akibat  dari  upaya  untuk  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  nasional  tiap  negara melalui  perdagangan  internasional.  Hadirnya  perdagangan  internasional  telah  meruntuhkan tembok-tembok  penghalang  tranformasi  teknologi  dan  informasi  ke  berbagai  negara. Perdagangan internasional ini, yang diaplikasikan dengan  perdagangan bebas yang diprakarsai oleh  WTO  (World  Trade  Organization  1995)  karna  Indonesia  dihadapkan  adanya  kondisi masuknya program “masyarakat ekonomi ASEAN” (MEA).
Pengaturan internasional yang dapat mengakomodir lalu lintas barang dan  jasa tersebut mengingat jangkauan pertukaran barang dan jasa tersebut tidak hanya antar daerah atau antar pulau semata, tetapi sudah melintasi batas-batas Negara dan bahkan benua. Melandasi kepada hal  tersebut  landasan  Negara-negara  dan  subjek  hukum  internasional  lainnya  disandarkan kepada  pengaturan General  Agreement  on  Tarriffs  and  Trade  (GATT) yang  kemudian melahirkan  organisasi  internasional  yang  membidangi  perdagangan  barang  dan  jasa internasional yakni World Trade Organization 1995(WTO). Fungsi penting dari WTO adalah melancarkan pelaksanaan pengadministrasian serta lebih meningkatkan tujuan dari perjanjian pembentukan WTO sendiri serta perjanjian-perjanjian lain yang terkait dengannya. Perkembangan  perdagangan  internasional  dan  industrialisasi  saat  ini  mendorong pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai sendi-sendi kehidupan di penjuru dunia, termasuk di dalam aspek Ketenagakerjaan, yang mengakibatkan terjadinya migrasi penduduk atau pergerakan tenaga kerja antar negara. Dilansir dari money.kompas.com, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker) mencatat bahwa sepanjang tahun 2016 terdapat 74.183 TKA di Indonesia.

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Tujuan penggunaan Tenaga Kerja Asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan professional di bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia serta mempercepat alih ilmu dan teknologi. Dimana TKA asal China menjadi yang terbesar, yakni sebanyak 21.271 TKA diikuti oleh Jepang sebanyak 12.490 TKA dan Republik Korea sebanyak 8.424 TKA, dam 5.059 tenaga kerja asing asal India. 1 Faktor globalisasi secara tidak langsung telah memaksa dan mendorong terjadinya  pergerakan tenaga kerja antar negara satu dengan yang lainnya.
Tenaga  Kerja  Asing  (TKA)  tidak  dapat  dihindari  penggunaannya  di  Indonesia  ini, Sejatinya penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan dalam 2 (dua) hal yakni mereka (Tenaga Kerja Asing) yang membawa modal (sebagai investor) dan/ atau membawa skill dalam hal transfer of knowledge atau transfer of know how 2 ,  Para pemilik modal sebagai pengusaha perlu membawa serta beberapa tenaga kerja dari negara asal atau negara  lain  untuk  bekerja  sebagai  Tenaga  Kerja  Asing  di  Indonesia.  Dengan  semakin banyaknya tenaga kerja asing di Indonesia maka aspek yang paling penting untuk diperhatikan adalah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja merupakan  pemenuhan  hak  dasar  yang  melekat  dan  dilindungi  di  dalam konstitusi  yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUDNRI Tahun 1945 yang menyatakan “Tiap- tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan”. Disebutkan  bahwa  tiap  warga  negara  artinya  hal  tersebut  tak  terkecuali  bagi  warga  negara Indonesia maupun warga negara asing haruslah memiliki kepastian hukum di dalamnya yang memberikan rasa keadilan. Dalam mewujudkan tertib hukum di dalam mempekerjakan tenaga kerja asing dalam pembangunan daerah perlu diadakan peraturan untuk mengawasi pemakaian tenaga bangsa asing di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif.  Menurut  Bahder  Johan  Nasution mengemukakan bahwa “Penelitian hukum normatif adalah metode yang meneliti aturan – aturan hukum positif sebagai norma tertulis yang dibuat secara resmi dan diundangkan oleh pemerintah. 3 Pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber
1 https://money.kompas.com/read/2017/07/17/171733726/jumlah-tenaga-kerja-asing-dari-china-di- indonesia-tertinggi-sejak, diakses pada tanggal 20/09/2019, puku 17.25 2 C. Sumarprihatiningrum, Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, Jakarta: HIPSMI, 2006, hal. 56
3 Nasution, B.J., , Metode Penelitian Ilmu Hukum, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2008,

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
bahan hukumnya bahan hukum primer berupa dasar perundang-undangan (hukum – positif nasional) dan aturan hukum universal seperti konvensi – konvensi terkait materi. Ditunjang oleh bahan hukum subsidair dari buku-buku hukum (internasional), jurnal ilmiah, hasil penelitian, berita – internet, serta bahan tersier berupa kamus hukum dan ensklopedia

## C. PEMBAHASAN

## Pengaturan Hukum Internasional Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Pengaturan Hukum internasional untuk dapat mengakomodir lalu lintas barang dan jasa antara Negara-negara dan subjek hukum internasional lainnya disandarkan kepada pengaturan General  Agreement  on  Tarriffs  and  Trade  (GATT)  yang  kemudian  melahirkan  organisasi internasional yang membidangi perdagangan barang dan jasa internasional yakni World Trade Organization  (WTO).  Fungsi  penting  dari  WTO  adalah  melancarkan  pelaksanaan pengadministrasian  serta  lebih  meningkatkan  tujuan  dari  perjanjian  pembentukan  WTO sendiri serta perjanjian-perjanjian lain yang terkait dengannya 4
Dalam  pengaturannya,  apabila  suatu  negara  telah  meratifikasi  suatu  perjanjian internasional,  maka  perjanjian  internasional  tersebut  akan  berlaku  di  wilayah  negara  yang terikat tersebut secara keseluruhan territorialnya. Ketentuan ini diatur pada Article 29 Konvensi Wina 1969 yang mengatur: ”Unless different intention appears from the treaty or it otherwise established, a treatyis binding upon each party in respect of its entire territory”, Dengan kata lain, suatu perjanjian internasional berlaku di dalam suatu negara secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan sebelumnya timbul perbedaan pendapat mengenai territorial berlakunya perjanjian internasional di dalam suatu negara yang telah meratifikasi suatu perjanjian internasional.
Negara  Indonesia  sebagai  anggota  GATT/WTO  ditandai  dengan  diratifikasinya GATT/WTO melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement on    Establishing    the    World    Trade    Organization/     WTO     (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Dengan ratifikasi tersebut Indonesia menindaklanjuti dengan mengeluarkan  berbagai  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  dasar  pengaturan perdagangan internasional. 5
Dalam GATT terdapat suatu prinsip yaitu prinsip national treatment  dimuat pada Pasal XVII GATS (General Agreement on Trade and Service) yang mana GATS merupakan
4 Dewi Nurul Musjtari, “Dampak Liberalisasi Perdagangan Dalam WTO Agreement Terhadap Ketahanan pangan Indonesia.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum 16, No. 63 (2014): 225
5 Muhammad Sood, Hukum Perdagangan Internasional, (Jakarta: Rajawali Pers. 2011), 15

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
bagian  dari  sub  pengaturan  GATT  itu  sendiri. 6 Prinsip  national  treatment  pada  intinya bermakna  bahwa  adanya  ketentuan  yang  mensyaratkan  negara-negara  peserta  memberikan perlakuan  yang  sama  antara  jasa  antara  warga  negara  sendiri  ataupun  warga  negara  asing. Prinsip national treatment dalam perdagangan jasa mengakibatkan negara  peserta GATS tidak dapat memberikan suatu perbedaan kepada tenaga kerja lokal sebagai proteksi kesejahteraan rakyatnya.  Sebagai  konsekuensi  dari  komitmen  Indonesia  pada  GATS,  Indonesia  harus membuka pasarnya terhadap perdagangan barang dan jasa dari negara anggota WTO lainnya. 7
Berdasarkan Komitmen ini keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia perlu adanya pengawasan sehingga pemerintahan telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang- undangan  di  bidang  ketenagakerjaan  salah  satunya  undang-undang  Nomor  3 Tahun  1958 tentang  Penempatan  Tenaga  Kerja  Asing  tetapi  Undang-undang  Penempatan  Tenaga  Asing tersebut telah dicabut dengan Undang-undang Ketenagakerjaan (UUK) dalam Pasal 192 angka 9. Selanjutnya pengaturan mengenai penggunaan tenaga kerja  asing tidak lagi diatur dalam suatu perundangan tersendiri, namun sudah merupakan bagian dari kompilasi dalam Undang- undang Ketenagakerjaan yang baru. UUK isinya (antara  lain) adalah pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dimuat pada Bab VIII, Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 . dan diubah  oleh  Undang-Undang  cipta  Kerja  Nomor  11  Tahun  2020  Pasal  81  No.  4  tentang perubahan  pasal  42  dan  Peraturan  Turunan  Undang-Undang  Cipta  Kerja  No.11  tahun  2020 yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Asing Selain  Negara  Indonesia  sebagai  anggota  GATT/WTO,  Pengaturan  Hukum internasional terhadap tenaga kerja asing di atur dalam Konvensi Buruh Migran dan Protokol Palermo  Buruh  migran,  mengacu  kepada  Konvensi  ILO  pada  Buruh  Migran  tahun  1949 No.97 pada article 11, adalah orang yang bermigrasi dari suatu negara ke negara lain untuk tujuan bekerja. baik di dalam maupun ke luar negeri (legal maupun ilegal), untuk bekerja dalam jangka  waktu  tertentu.  Dalam  memenuhi  kebutuhan  pasar  kerja  nasional  terutama  dalam mengisi kekosongan keahlian dan kompetensi dibidang tertentu yang tidak dapat ter-cover oleh tenaga
6 Article XVII GATS: A Member may meet the requirement of paragraph 1 by according to services and service suppliers of any other Member, either formally identical treatment or formally different treatment to that it accords to its own like services and service supplier
7 A.A.  Istri  Eka  Krisna  Yanti,  “Prinsip  Non  Diskriminasi  Tenaga  Kerja  Asing  Dalam  Kerangka  GATS: Dimensi Kepariwisataan.” Jurnal Magister Hukum Udayana 7, No. 2 (2018) : 196

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
kerja  Indonesia,  maka  tenaga  kerja  asing  dapat  dipekerjakan  di  Indonesia  sepanjang  dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu.Mempekerjakan tenaga kerja asing dapat  dilakukan  oleh  pihak  manapun  sesuai  dengan  ketentuan  kecuali  pemberi  kerja  orang perseorangan .
Setiap  pemberi  kerja  yang  mempekerjakan  tenaga  kerja  asing  wajib  memiliki  izin tertulis  dari  menteri  atau  pejabat  yang  ditunjuk  kecuali  terhadap  perwakilan  negara  asing yang mempergunakan tenaga kerja asing sebagai pegawai diplomatic dan  konsuler. Ketentuan mengenai  jabatan  tertentu  dan  waktu  tertentu  bagi  tenaga  kerja  asing  ditetapkan  dengan keputusan Menteri, yaitu Keputusan Menteri Nomor : KEP- 173/MEN/2000 tentang Jangka Waktu  Izin.  Mempekerjakan  Tenaga  Kerja  Warga  Negara  Asing  Pendatang.  Selain  harus memiliki izin mempekerjakan tenaga kerja asing, sebelumnya pemberi kerja harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kecuali bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing.
Ketentuan  mengenai  tata  cara  pengesahan  rencana  penggunaan  tenaga  kerja  asing diatur oleh Keputusan Menteri yaitu Kepmenakertrans Nomor: Kep.228/MEN/2003 tentang Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Di dalam RPTKA ini minimal memuat :
a. Alasan penggunaan tenaga kerja asing;
b. Jabatan  dan/atau  kedudukan  tenaga  kerja  asing  dalam  struktur organisasi  perusahaan yang bersangkutan;
c. Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing;
d. Penunjukan  tenaga  kerja  warga  negara  Indonesia  sebagai  pendamping  tenaga  kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan  alih keahlian dari tenaga kerja asin Terhadap  setiap  pengajuan  atau  rencana  penggunaan  tenaga  kerja  asing  di  Indonesia harus dibatasi baik dalam jumlah maupun bidang-bidang yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing . Dalam PP No.34 Tahun 2021 ini Pengurusan izin secara daring melalui TKA online dan OSS semakin memudahkan perusahaan yang ingin menggunakan TKA. UU Cipta Kerja dan PP No.34 Tahun 2021  memberi  kejelasan  mengenai  berbagai  ketentuan  yang  diatur  sejak  2018  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  2018  mengatur  beberapa  jenis  RPTKA  yaitu  RPTKA  biasa,  RPTKA pekerjaan bersifat sementara (paling lama 6 bulan), dan RPTKA bersifat darurat dan mendesak.

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu
Saat  ini  melalui  PP  No.34  Tahun  2021  mengenalkan  konsep  baru  yakni  pekerjaan  bersifat sementara, paling lama 6 bulan dan tidak dapat diperpanjang,  pekerjaan lebih dari 6 bulan, paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang, non Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKP-TKA), paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang, dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang. 9 Dalam  PP  No.34  Tahun  2021  menjelaskan  secara  detail  dokumen  apa  saja  yang dibutuhkan dalam proses penggunaan TKA, dokumen yang diperlukan untuk permohonan pengesahan RPTKA, antara lain:

## 1. Identitas pemberi kerja;
2. Alasan penggunaan TKA;
3. Jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan;
4. Jumlah TKA;
5. Jangka waktu penggunaan TKA;
6. Lokasi kerja TKA;
7. Identitas tenaga kerja pendamping TKA;
8. rencana penyerapan tenaga kerja Indonesia setiap tahun
Dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam permohonan pengesahan RPTKA meliputi .
1. Surat Permohonan;
2. Nomor induk berusaha dan/atau izin usaha pemberi kerja TKA;
3. Akta  dan  keputusan  pengesahan  pendirian  dan/atau  perubahan  dari  instansi  yang berwenang;
4. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
5. Rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain;
6. Bagan  struktur  organisasi  perusahaan;  surat  pernyataan  untuk  penunjukan  tenaga  kerja pendamping TKA;
7. Surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang di duduki oleh TKA;
8. Surat pernyataan untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA.
9 https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-syarat-dan-prosedur-penggunaan-tka-sesuai-uu-cipta-kerja- lt606d9814464d5/

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## D. PENUTUP

## Kesimpulan
Pengaturan hukum internasional terhadap tenaga kerja asing di mulai  dari  pengaturan General Agreement on Tarriffs and Trade (GATT) yang kemudian melahirkan organisasi internasional yakni World Trade Organization 1995 (WTO). Negara Indonesia sebagai anggota GATT/WTO ditandai dengan diratifikasinya GATT/WTO melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang  pengesahan  Agreement  on  Establishing  the  World  Trade Organization/  WTO (Persetujuan  Pembentukan  Organisasi  Perdagangan  Dunia).  Dengan  ratifikasi  tersebut Indonesia  menindaklanjuti  dengan  mengeluarkan  berbagai  peraturan  perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan perdagangan internasional. Dalam GATT terdapat suatu prinsip yaitu prinsip national treatment dimuat pada Pasal XVII GATS (General Agreement on Trade and Service). Prinsip national treatment  pada  intinya bermakna bahwa adanya ketentuan yang mensyaratkan  negara-negara  peserta  memberikan  perlakuan  yang  sama  antara  jasa  antara warga  negara  sendiri  ataupun  warga  negara  asing.  Prinsip  national  treatment  dalam perdagangan  jasa  mengakibatkan  negara  peserta  GATS  tidak  dapat  memberikan  suatu perbedaan  kepada  tenaga  kerja  lokal  sebagai  proteksi  kesejahteraan  rakyatnya.  Sebagai konsekuensi  dari  komitmen  Indonesia  pada  GATS,  Indonesia  harus  membuka  pasarnya terhadap  perdagangan  barang  dan  jasa  dari  negara  anggota  WTO  lainnya.  Berdasarkan Komitmen ini keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia perlu adanya pengawasan sehingga pemerintahan telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan  salah  satunya  undang-undang Nomor  3  Tahun  1958  tentang  Penempatan Tenaga Kerja Asing tetapi Undang-undang Penempatan Tenaga Asing tersebut telah dicabut dengan  Undang-undang  Ketenagakerjaan  (UUK)  dalam  Pasal  192  angka  9.  Selanjutnya pengaturan mengenai penggunaan tenaga kerja asing tidak lagi diatur dalam suatu perundangan tersendiri,  namun  sudah  merupakan  bagian  dari  kompilasi  dalam  Undang-undang Ketenagakerjaan yang baru. UUK isinya (antara lain) adalah pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dimuat pada Bab VIII, Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 dan diubah oleh Undang-Undang cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 81 No. 4 tentang perubahan pasal 42 dan Peraturan Turunan Undang-Undang Cipta Kerja No.11 tahun 2020 yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Asing

## MALEO LAW JOURNAL
Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Aries Harianto, 2016, Hukum Ketenagakerjaan Makna Kesusilaan dalam Perjanjian Kerja , Yogyakarta: LakBang PRESSindo.
Muhammad Sood, 2011 Hukum Perdagangan Internasional,Rajawali Pers. Jakarta
Muhammad Azhar, 2015, Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan, Semarang.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/PERJANJIAN INTERNASIONAL
Konvensi ILO pada Buruh Migran tahun 1949
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1958  tentang  Penempatan  Tenaga  Kerja  Asing  Undang- Undang-Undang 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement on Establishing the World Trade Organization/ WTO
Peraturan Pemerintah (PP) No 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Asing
Peraturan Mentri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

## Jurnal
Article XVII GATS: A Member may meet the requirement of paragraph 1 by according to services and service suppliers of any other Member, either formally identical treatment or formally different treatment to that it accords to its own like services and service supplier
A.A. Istri Eka Krisna Yanti, “Prinsip Non Diskriminasi Tenaga Kerja Asing Dalam Kerangka GATS: Dimensi Kepariwisataan.” Jurnal Magister Hukum Udayana 7, No. 2 (2018) : 196
Dewi Nurul Musjtari, 2016 “Dampak Liberalisasi Perdagangan Dalam WTO Agreement Terhadap Ketahanan pangan Indonesia.” Kanun Jurnal Ilmu Hukum
Risky Vista Puspita Sari, dkk, 2018, Kepastian Hukum Pengaturan Tenaga Kerja Asing di Indonesia , (Jurnal Ilmiah Lentera Universitas Jember Volume 5 Nomor 3, 2018), halaman 376

## MALEO LAW JOURNAL Volume 7, Issue 2 Oktober 2023 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

## Internet
https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-syarat-dan-prosedur-penggunaan-tka-sesuai- uu-cipta-kerja-lt606d9814464d5/
https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/7443
https://law.ui.ac.id/menghadapi-persoalan-tenaga-kerja-asing-ilegal-di-indonesia/