Tonny D. Pariella, Dominggus E. B. Saija, Jouverd F. Frans, Charles Pesurnay, Christwyn Alfons

## PEMETAAN KONFLIK DI PROVINSI MALUKU Conflict Mapping in Maluku Province
Tonny D. Pariella a , Dominggus E. B. Saija b , Jouverd F. Frans c , Charles Pesurnay d , Christwyn Alfons e a,b,c,d,e Universitas Pattimura Ambon, Indonesia Jl. Ir. M. Putuhena, Poka, Kec. Tlk. Ambon, Kota Ambon, Maluku Pos-el: tonnydpariela@gmail.com , bradleysaija@gmail.com , fransjouverd@gmail.com ,
chaliepesurnay@gmail.com , alfonschristwyn@gmail.com .

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  memetakan  jenis-jenis  konflik  yang  terjadi  di Provinsi Maluku. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan perekaman serta  ditunjang  dengan  sumber  sekunder  berupa  buku,  koran,  laporan,  dan pemeberitaan  di  media.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  konflik  Maluku umumnya  terkait  dengan  aspek  sosial  budaya  karena  masalah  batas  tanah petuanan  dan  perbedaan-perbedaan  pandangan  tentang  adat  masih  menjadi penyebab  pokok.  Jenis  konflik  umumnya,  eksternal/horisontal  karena  terjadi antara  negeri-negeri  atau  desa-desa  bertetangga  dan  hanya  melibatkan kelompok-kelompok  masyarakat  dan  bersifat  manifes  (terbuka)  karena  adanya kontak  fisik  dan  saling  menyerang  antar  warga  masyarakat.  Selain  konflik dikarenakan  aspke  budaya,  aspek  lainnya  juga  turut  membentuk  konflik  di Maluku,  yakni  aspek  ekonomi.  Aspek  ekonomi  muncul  karena  adanya persaingan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup.

## Abstract
This  research  aims  to  map  the  types  of  conflicts  that  occurred  in  Maluku Province.  Data  had  collected  through  interviews,  recording  techniques,  and secondary  sources  in  books,  newspapers,  reports,  and  media  coverage.  The study  results  show  that  the  Maluku  conflicts  aregenerally  related  to  socio- cultural  aspects  because  the  problem  of  petuanan  land  boundaries  and differences  in  views  about  adat  are  still  the  main  causes.  The  general  type  of conflict is external/horizontal because it occurs  between neighboring  countries or  villages  and  only  involves  community  groups.  It  is  manifest  (open)  due  to physical  contact  and  mutual  attacks  between  community  members.  Apart  from the conflict due to cultural aspects, other aspects also contributed to the conflict in Maluku, namely the economic aspect. The economic aspect arises because of competition to meet the needs of life.
How to Cite: Pariella, Tonny D., dkk. (2023). Pemetaan Konflik di Provinsi Maluku. Bahasa: Jurnal  Keilmuan  Pendidikan  Bahasa  dan  Sastra  Indonesia .  5(1).  80—96. doi: https://doi.org/10.26499/bahasa.v5.i1.649
Naskah Diterima Tanggal 1 April 2023

## Direvisi Akhir
Tanggal 21 Mei 2023

## Disetujui
Tanggal 3 juli 2023
doi: https://doi.org/10.26499 /bahasa.v5.i1.649
Kata kunci: pemetaan, konflik, Maluku, sosial-budaya
Keywords: mapping, conflict, Maluku, socio-culture

## PENDAHULUAN
Masyarakat  Maluku  dikenal  memiliki  kemajemukan  tinggi.  Hal  tersebut  terlihat  dari adanya berbagai berbagai suku, agama, bahasa, dan adat istiadat yang hidup bersama menjadi satu  kesatuan  yang  harmonis. Secara  struktural,  masyarakat  Maluku  sebagaimana  realita masyarakat umumnya dapat dikatakan memiliki dua ciri yang unik. Ciri pertama yaitu secara horizontal,  masyarakat  Maluku  ditandai  oleh  kenyataan  adanya  kesatuan-kesatuan  sosial berdasarkan  perbedaan-perbedaan  sukubangsa,  agama,  adat,  serta  perbedaan-perbedaan kedaerahan, sedangkan ciri kedua yaitu secara vertikal, struktur masyarakat Maluku ditandai oleh  adanya  perbedaan-perbedaan  antara  lapisan  atas  dan  lapisan  bawah  yang  cukup  tajam. Pada  era  reformasi,  kemajemukan  masyarakat  cenderung  menjadi  beban  daripada  modalÂ bangsa  Indonesia.  Hal  itu  terbukti  dengan  munculnya  berbagai  persoalan  yang  sumbernya berbau  kemajemukan,  terutama  bidang  agama.  (Ginting  &  Ayaningrum,  2009)(Pesurnay, 2021)(Lonthor & Ambon, 2021)
Dengan  pluralitas  yang  dimiliki  masyarakat  Maluku,  tidak  dapat  dipungkiri  akan menimbulkan  berbagai  persoalan  terutama  persoalan  integrasi  masyarakat  secara  horizontal. Apabila mencermati salah satu  pandangan tentang sistem sosial  maka masyarakat  umumnya dapat  terintegrasi  pada  dua  landasan,  yaitu:  (1)  konsensus  di  antara  sebagian  besar  anggota masyarakat  akan  nilai-nilai  kemasyarakatan  yang  bersifat  fundamental,  dan  (2),  anggota- anggota  masyarakat  sekaligus  menjadi  anggota  dari  berbagai  kesatuan  sosial  ( cross-cutting affiliation ),  sehingga  tumbuh  loyalitas  yang  silang-menyilang  ( cross-cutting  loyalitis )  dari para  anggota  masyarakat  terhadap  kelompok-kelompok  atau  satuan-satuan  sosial  di  mana mereka menjadi  anggotanya. Apabila kedua landasan ini diterapkan dalam suatu masyarakat yangplural  maka  akan  berhadapan  dengan  rendahnya  kemampuan  elemen-elemen  dalam masyarakat  untuk  membangun  konsensus  tentang  nilai-nilai  dasar  yang  dimiliki  (Masduki, 2017)(Lindayanti & Zaiyardam, 2016)(Casram, 2016)(Apriawan & Ningsih, 2019).
Segmentasi  ke  dalam  bentuk  satuan-satuan  sosial  yang  masing-masing  terikat  oleh ikatan-ikatan  yang  sifatnya  primordial,  mudah  sekali  menimbulkan  konflik-konflik  yang terjadi  baik  pada  tingkat  ideologis  maupun  politis.  Pada  tingkat  ideologis,  konflik  tersebut terwujud  di  dalam  bentuk  konflik  antara  sistem  nilai  yang  dianut  oleh  satuan-satuan  sosial. Pada  tingkat  politik,  konflik-konflik  di  antara  elemen-elemen  dalam  masyarakat  yang  plural terjadi dalam bentuk pertentangan dalam pembagian kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi. Dalam  situasi  konflik,  sadar  atau  tidak  setiap  pihak  yang  berselisih  akan  berusaha mengabadikan  diri  dengan  cara  memperkokoh  solidaritas  ke  dalam  di  antara  sesama anggotanya, membentuk organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk kebutuhan kesejahteraan dan pertahanan bersama
Realita  masyarakat  Maluku  yang  juga  terbagi  ke  dalam  kelompok-kelompok berdasarkan  identitas  kultural  akan  sulit  mencapai  keterpaduan  sosial  ( social  cohesion ). Keterpaduan  sosial  yang  dimaksud  adalah  kondisi  yang  memungkinkan  masing-masing kelompok dapat menjalin interaksi tanpa harus kehilangan identitas kultural mereka.  Akibat dari  tidak  adanya  keterpaduan  sosial  ini,  maka  usaha  untuk  membentuk  kehendak  bersama ( common will ) sebagai suatu masyarakat Maluku yang selalu hidup rukun dan harmonis akan menjadi persoalan  yang rumit serta membutuhkan waktu  yang relatif panjang untuk dicapai. Hal  ini  karena  masing-masing  kelompok  berada  dalam  lingkup  pergaulan  yang  cenderung eksklusif  sehingga  interaksi  lintas  budaya  relatif  tidak  intensif  dan  efektif.(Ginting  & Ayaningrum, 2009) (Lonthor & Ambon, 2021)
Apabila  perbedaan  kepentingan  tersebut  terjadi  pada  kelompok-kelompok  tertentu, seperti  pada  kelompok  etnis,  kelompok  agama,  kelompok  ideologi  tertentu  termasuk  antara kelompok  mayoritas  dan  kelompok  minoritas  maka  yang  muncul  adalah  konflik.  Artinya, segala  bentuk  perbedaan  kepentingan  antara  setiap  individu  atau  kelompok  seringkali  dapat
menyebabkan  perdebatan  bahkan  ketegangan  yang  berakhir  dengan  damai  atau  bahkan konflik.  Demikian  maka  peristiwa  konflik  yang  seringkali  terjadi  dalam  kehidupan masyarakat  Maluku  merupakan  bukti  akan  lemahnya  atau  kurang  terlaksananya  interaksi lintas  budaya  antara  individu-individu  atau  kelompok-kelompok  dalam  masyarakat  Maluku yang berbudaya. Konflik bercorak agama pernah terjadi di Maluku tahun 1999 bertentangan dengan  landasan  nilai  bernegara  dan  berbangsa  (Lestari,  2019)(Purwana,  2020)(Safi, 2017)(Nugroho, 2018)(Jati, 2013)
Pemetaan  konflik  ini  diharapkan  menjadi  bahan  referensi  penting  bagi  pemerintah kabupaten/kota dan Provinsi Maluku supaya nantinya dapat merumuskan kebijakan-kebijakan penyelesaian  konflik  sehingga  stabilitas  kehidupan  sosial  dan  keamanan  baik  dalam  lingkup kabupaten/kota maupun provinsi dapat terpelihara dengan baik serta berkelanjutan.

## METODE
Metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dalam  pemetaan  ini  wawancara  dan perekaman  pada  informan  kunci.  Selain  itu  data  sekunder  didapatkan  melalui  berita-berita koran  yang  diakses  melalui  internet,  berbagai  buku  penulisan  tentang  konflik  di  Maluku, tulisan berupa tesis yang terkait dengan konflik Maluku, dan laporan hasil survei dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Adapun lokasi konflik yang dipetakan, yakni Kabupaten Maluku Tengah, Kota Ambon, Kabupaten  Seram  Bagian  Barat,  Kabupaten  Seram  Bagian  Timur,  Kabupaten  Buru, Kabupaten  Buru  Selatan,  Kabupaten  Kepulauan  Aru,  Kota  Tual,  Kabupaten  Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Kabupaten Maluku Barat Daya.

## PEMBAHASAN Pemetaan Konflik di Kabupaten Maluku Tengah
Konflik  di  wilayah  ini  disebabkan  oleh  persolan  antar  negeri-negeri  bertetangga  di Maluku  Tengah  dan  hal  itu  menjadi  sebuah  realitas  sosial  yang  selalu  muncul  dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan berbagai data dan sumber informasi yang diperoleh maka konflik  di  Kabupaten  Maluku  Tengah  umumnya  merupakan  konflik  dengan  masalah  utama atau penyebab pokoknya adalah batas tanah petuanan dan masalah-masalah adat lainnya yang seringkali  juga  diproses  melalui  jalur  hukum.  Konflik  tersebut  kemudian  dapat  dikatakan terkait  dengan  aspek  sosial  budaya  dalam  kehidupan  masyarakat.  Hal  ini  sebagaimana  yang dapat di lihat pada gambaran grafik 1 di bawah ini :
Grafik 1. Aspek Konflik yang Dominan di Kabupaten Maluku Tengah
Gambaran pada grafik 1 menunjukan bahwa aspek konflik yang sangat menonjol adalah aspek sosial budaya.  Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa umumnya konflik yang terjadi di Kabupaten Maluku Tengan merupakan konflik karena sengketa batas- batas  tanah  petuanan  antara  negeri-negeri  bertetangga.  Selain  itu  ada  juga  konflik  tentang perbedaan-perbedaan pendapat tentang ritual adat dan pelaksanaannya. Seperti yang diketahui bahwa  umumnya  negeri-negeri  di  Kabupaten  Maluku  Tengah  merupakan  negeri-negeri  adat sehingga tidak dapat dipungkiri apabila terjadi konflik maka akan terkait dengan aspek sosial budaya masyarakat.
Pada grafik 1 juga menunjukan bahwa selain aspek sosial budaya, aspek hukum juga sering  muncul  dalam  konflik  di  Kabupaten  Maluku  Tengah.  Munculnya  aspek  hukum  ini tentunya  tidak  terlepas  dari  adanya  berbagai  masalah  sengketa  batas  tanah  petuanan  yang diselesaikan melalui jalur hukum atau adanya berbagai pelanggaran hukum yang tampak pada saat terjadinya konflik dalam masyarakat. Sedangkan aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek lainnya  hampir  tidak  pernah  muncul  dalam  konflik  di  Kabupaten  Maluku  Tengah.  Hal  ini dapat  saja  disebabkan  oleh  tingkat  perekonomian  dan  kesejahteraan  masyarakat  yang mungkin dapat dikatakan sudah cukup baik sehingga tidak mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat pada aspek politik serta aspek lainnya.

## Pemetaan Konflik di Kota Ambon
Kota  Ambon  dalam  keberadaanya  sejak  dahulu  hingga  sekarang  telah  dikenal  sebagai kota  pendatang  ( city  of  migran ).  Sebagai  kota  pendatang  maka  keberadaan  Kota  Ambon sebagaimana  kota-kota  lainnya  telah  menjadi  pusat  berkumpulnya  berbagai  masyarakat pendatang  dari  daerah-daerah  di  tanah  air  maupun  daerah-daerah  sekitar  Kota  Ambon. Kehadiran  masyarakat  pendatang  dari  berbagai  daerah  ini  pun  kemudian  menempati  setiap sudut kota sehingga menambah jumlah penduduk dan tingginya tingkat kepadatan penduduk. Hal  ini  tentunya  telah  menjadi  salah  satu  masalah  penting  yang  sementara  dihadapi  oleh pemerintah Kota Ambon. Kehadiran masyarakat pendatang di Kota Ambon sebenarnya bukan hanya menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk namun juga telah mewarnai kehidupan masyarakat Kota Ambon yang multikultur. Artinya, kehadiran masyarakat pendatang tentunya membawa  serta  berbagai  karakteristik  budaya  yang  dimiliki  dan  berbaur  dengan  budaya masyarakat Kota Ambon.
Perbedaan  karakteristik  budaya  yang  kemudian  ada  dalam  kehidupan  bersama masyarakat  Kota  Ambon  sebenarnya  dapat  memberikan  warna  tersendiri  bagi  terciptanya keharmonisan hidup sehingga menampilkan sebuah kehidupan masyarakat Kota Ambon yang berbudaya.  Namun,  kehadiran  masyarakat  pendatang  dengan  berbagai  karakteristik  budaya yang  dimiliki  seringkali  menyebabkan  munculnya  konflik.  Perbedaan  karakteristik  budaya yang  dimiliki  tidak  dilihat  sebagai  nilai-nilai  budaya  yang  patut  dilestarikan  dan diimplementasikan  dalam  kehidupan  bersama  namun  lebih  menjadi  sebuah  sumber  masalah yang kapan saja dapat melahirkan konflik. Selain itu, adanya rasa primordialisme yang begitu kuat pada etnis-etnis pendatang sehingga menyebabkan perbedaan yang ada semakin jelas dan kapan pun ada kesalah-pahaman pasti berakhir dengan konflik. Realitas yang demikian yang kemudian  sering  menyebabkan  munculnya  konflik  antara  anggota-anggota  masyarakat  atau antara kelompok-kelompok masyarakat di Kota Ambon.
Kehadiran masyarakat pendatang selain menambah peningkatan jumlah penduduk Kota Ambon  seperti  yang  telah  disampaikan  sebelumnya,  juga  telah  melahirkan  berbagai  bentuk persaingan  atau  kompetisi  khususnya  dalam  upaya  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Tingginya jumlah  penduduk  yang  tidak  sebanding  dengan  ketersediaan  lapangan  pekerjaan  telah menyebabkan  masyarakat  kota  harus  bersaing  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup.  Dalam
upaya  tersebut  seringkali  menyebabkan  munculnya  kesalah-pahaman  di  antara  sesama anggota masyarakat yang kemudian dapat berakhir dengan konflik.
Mengacu  pada  apa  yang  dijelaskan  di  atas  maka  dapat  dikatakan  bahwa  konflik  yang terjadi di Kota Ambon terkait dengan aspek sosial budaya dan juga aspek ekonomi. Walaupun sebenarnya  aspek  sosial  budaya  yang  lebih  dominan  namun  aspek  ekonomi  juga  sangat mempengaruhi sehingga  sering menyebabkan munculnya konflik. Hal  ini sebagaimana  yang dapat dilihat dan coba digambarkan pada grafik 4 di bawah ini.
Grafik 2.

## Aspek Konflik yang Dominan di Kota Ambon
Gambaran  pada  grafik  2  sebagaimana  yang  terlihat  di  atas  menunjukan  bahwa  aspek sosial  budaya  merupakan  salah  satu  aspek  dominan  dalam  konflik  yang  terjadi  di  Kota Ambon.  Walaupun  ada  juga  aspek  ekonomi  yang  ternyata  menjadi  bagian  penting  dalam konflik  di  Kota  Ambon.  Konflik  karena  aspek  sosial  budaya  yang  terjadi  dalam  kehidupan masyarakat  Kota  Ambon,  salah  satunya  disebabkan  oleh  kehadiran  masyarakat  pendatang dengan berbagai  karakteristik budaya  yang dimiliki. Berbagai  karakteristik budaya  yang ada kemudian menjadi  pembeda antara masyarakat  sehingga menyebabkan pergeseran nilai-nilai budaya  yang  dapat  berdampak  pada  munculnya  konflik.  Begitu  juga  dengan  konflik  yang terkait aspek ekonomi karena kehadiran masyarakat pendatang, selain telah menambah jumlah penduduk  kota  juga  telah  menyebabkan  tingginya  tingkat  persaingan  untuk  memenuhi kebutuhan  hidup.  Tingginya  tingkat  kebutuhan  hidup  di  Kota  Ambon  dan  keterbatasan lapangan  pekerjaan  telah  mendorong  masyarakat  untuk  bersaing  atau  berkompetisi  guna memenuhi  kebutuhan  hidup  tersebut.  Kondisi  demikian  yang  seringkali  menyebabkan munculnya  kesalah-pahaman  antara  anggota-anggota  masyarakat  atau  kelompk-kelompok masyarakat yang kemudian dapat berakhir dengan konflik di antara mereka.

## Pemetaan Konflik di Kabupaten Seram Bagian Barat
Konflik di Kabupaten Seram Bagian Barat salah satunya merupakan imbas dari konflik yang terjadi di Maluku pada tahun 1999 sampai dengan 2002. Konflik tersebut ternyata telah mampu  menghancurkan  integrasi  masyarakat  beragama  di  Kabupaten  Maluku  Tengah. Berbagai  kasus  pembunuhan  yang  terjadi  dalam  masyarakat  seakan  menjadi  suatu  hal  yang biasa  tanpa  ada  proses  hukum.    Keberadaan  ikatan  pela-gandong  dalam  masyarakat  sebagai sebuah institusi adat pun seakan kehilangan identitasnya setelah adanya berbagai kepentingan kelompok  lain  yang  sengaja  melahirkan  konflik.  Hal  ini  yang  kemudian  mengahancurkan tatanan  nilai-nilai  adat  yang  telah  terpelihara  sejak  dahulu  yang  merupakan  warisan  para
leluhur.  Realitas  demikian  menunjukan  bahwa  keberadaan  nilai-nilai  adat  telah  mengalami pergeseran seiring dengan munculnya nilai-nilai keagamaan yang dianggap cukup eksklusif.
Kehidupan  yang  harmonis  dari  warga  masyarakat  di  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat yang sejak lama terjalin dengan baik ternyata hanya dengan sekecap saja menjadi hancur oleh konflik.  Konflik  yang  terjadi  telah  secara  langsung  meyebabkan  munculnya  berbagai penderitaan bagi masyarakat. Berbagai penderitaan yang dialami masyarakat pada saat konflik seperti, meninggalnya sanak-saudara yang dicintai, kerugian harta benda, masyarakat tergusur dari  tempat  tinggalnya  yang  semula  dan  harus  berada  di  tempat-tempat  pengungsian,  dan berbagai  penderitaan  lainnya.  Selain  itu,  adanya  sikap  disparitas  yang  dimunculkan  antar pemeluk  agama  dan  rasa  saling  curiga  serta  tidak  saling  percaya  antara  masyarakat  satu dengan  yang  lain,  telah  memperluas  jarak  sosial  dalam  masyarakat  di  Kabupaten  Seram Bagian Barat.
Kehadiran  masyarakat  pendatang  dari  berbagai  daerah  dengan  latar  belakang  budaya tentunya  juga  telah  menambah  banyak  perbedaan  dalam  kehidupan  masyarakat.  Apabila perbedaan-perbedaan  yang  ada  tidak  diterima  dengan  baik  maka  tentu  saja  akan  melahirkan konflik dalam masyarakat. Selain itu, masalah batas-batas tanah petuanan juga masih menjadi faktor  utama  munculnya  konlik  dalam  masyarakat  di  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat. Demikian  maka  dapat  dikatakan  bahwa  konflik  yang  terjadi  di  Kabupaten  Seram  Bagian Barat  salah  satu  aspek  yang  dominan  adalah  aspek  sosial  budaya.  Artinya,  konflik  yang muncul  merupakan  akibat  dari  adanya  pergeseran  nilai-nilai  budaya,  khususnya  nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana yang coba digambarkan dalam grafik 3 di bawah ini

## Grafik 3. Aspek Konflik yang Dominan di Kabupaten Seram Bagian Barat
Pada  grafik  3  yang  terlihat  di  atas  menunjukan  bahwa  aspek  yang  dominan  atau  yang sering terkait dengan konflik  di  Kabupaten Seram  Bagian Barat  adalah aspek  sosial  budaya. Hal ini karena konflik yang terjadi sebenarnya selain merupakan imbas dari peristiwa konflik kemanusian  pada  tahun  1999  di  Maluku,  juga  karena  adanya  pengaruh  dari  kelompok- kelompok masyarakat pendatang dari luar daerah. Kehadiran kelompok-kelompok masyarakat pendatang  dengan  berbagai  kepentingan  dan  tujuan  untuk  menguasai  dan  mempengaruhi masyarakat dengan paham dan idiologi keagamaan yang dimiliki telah melahirkan perbedaan serta  memperluas  jarak  sosial  dalam  masyarakat.  Realitas  yang  demikian,  kemudian menyebabkan  adanya  pergeseran  nilai-nilai  sosial  budaya  yang  dimiliki  masyarakat  yang tentunya dapat dengan mudah melahirkan konflik. Begitu juga dengan masalah-masalah batas tanah antara negeri-negeri bertetangga yang belum dapat diselesaikan dengan baik oleh pihak pemerintah kabupaten sehingga sering menyebabkan munculnya konflik antara negeri/desa.
Selain  aspek  sosial  budaya,  aspek  politik  dan  aspek  hukum  juga  merupakan  bagian dalam  konflik  yang  terjadi  di  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat.  Munculnya  aspek  politik  dan aspek hukum terkait dengan pelaksanaan pelantikan raja di negeri-negeri yang selalu disusupi oleh  kepentingan-kepentingan  kelompok-kelompok  tertentu  sehingga  sering  menyebabkan munculnya konflik. Sedangkan aspek hukum yang muncul disebabkan oleh belum tertangani secara baik berbagai masalah konflik melalui proses hukum guna memberikan efek jera bagi aktor  atau  pelaku  konflik  dan  menghindari  munculnya  konflik  baru  dalam  masyarakat. Konflik yang terkait aspek ekonomi di Kabupaten Seram Bagian Barat merupakan aspek yang tidak  terlalu  muncul  sebagaimana  yang  terlihat  pada  grafik  di  atas.  Konflik  terkait  aspek ekonomi ini muncul apabila masalah batas tanah antara negeri-negeri dilihat karena memiliki nilai ekonomis yang begitu tinggi, khususnya yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian. Dengan  adanya  pandangan  seperti  ini  maka  tentunya  tanah  tersebut  akan  menjadi  perebutan antar negeri yang berakibat munculnya konflik.

## Pemetaan Konflik di Kabupaten Seram BagianTimur
Konflik  yang  terjadi  di  Kabupaten  Seram  Bagian  Timur  bukan  hanya  karena  adanya sengketa  tanah  antar  negeri.  Namun,  hilangnya  kepemilikan  hak  atas  tanah  petuanan  yang milik  masyarakat  yang  dikuasai  oleh  pemerintah  kabupaten  untuk  dijadikan  lokasi  proyek. Berbagai proyek yang dilakukan pemerintah kabupaten di atas tanah milik masyarakat, seperti proyek  jalan  dan  jembatan  serta  proyek  pertanian.  Begitu  juga  dengan  proyek  pihak  swasta yang  di  dukung  oleh  pemerintah,  seperti  perusahaan  pengeboran  minyak  dan  perusahaan kayu.  Dengan  tindakan  tersebut  telah  menunjukan  bahwa  pemerintah  seakan  sengaja mengabaikan  hak  kepemilikan  tanah  pusaka  milik  masyarakat.    Hal  ini  yang  menyebabkan muncul  kekecewaan  masyarakat  terhadap  berbagai  tindakan  pemerintah.  Apalagi  sejak penguasaan  tanah  milik  masyarakat  oleh  pemerintah,  hingga  saat  ini  belum  ada  ganti  rugi yang diberikan kepada masyarakat.
Selain  itu,  muncul  juga  kekecewaan  masyarakat  asli  terhadap  kebijakan  pemerintah untuk  menerima  program  transmigransi.  Dalam  pandangan  masyarakat  asli,  tampak  adanya diskriminasi  yang  dilakukan  pemerintah  terhadap  mereka  setelah  kehadiran  masyarakat transmigran.  Kebijakan  yang  di  buat  pemerintah  kabupaten  seakan  selalu  berpihak  dan menguntungkan  masyarakat  transmigran  terutama  dalam  penggunaan  tanah.  Kebijakan pemerintah  untuk  memberikan  tanah  kepada  masyarakat  transmigran  guna  ditempati  dan dikelola  sebagai  lahan  pertanian  membuat  masyarakat  asli  menjadi  kecewa  karena  tanah tersebut  merupakan  tanah  warisa  atau  tanah  pusaka  milik  masyarakat  asli.  Hal  ini menyebabkan masyarakat asli menganggap bahwa pemerintah kabupaten seakan tidak perduli terhadap hak-hak dan keberadaan mereka selama ini.
Fenomena  sosial  yang  dialami  masyarakat  asli  di  Kabupaten  Seram  Bagian  Timur ternyata bukan hanya seperti  yang telah dijelaskan di atas, namun ada juga masalah lainnya. Kepemilikan  tanah  masih  tetap  menjadi  masalah  utama  dengan  berbagai  masalah  pemicu yang  salah  satunya  adalah  tindakan  oknum  kepala  desa  yang  menjual  tanah  ratusan  hektar tanpa diketahui dan persetujuan dari masyarakat asli sebagai pemilik tanah. Tindakan oknom kepala  desa  ini  tentunya  menyebabkan  munculnya  kekecewaan  dan  kemarahan  dari  pihak masyarakat  asli  sebagai  pemilik  tanah.  Hal  ini  yang  kemudian  menyebabkan  munculnya konflik  yang  sifatnya  ketegangan  (laten)  antara  masyarakat  dengan  pihak  pemerintah, khususnya  pemerintah  desa  di  Kabupaten  Seram  Bagian  Timur.    Berdasarkan  penjelasan  di atas  maka  dapat  dikatakan  bahwa  konflik  yang  terjadi  di  Kabupaten  Seram  Bagian  Timur merupakan konflik umunya terkait dengan aspek sosial budaya. Walaupun ada juga aspek lain yang  terkait  namun  tidak  terlalu  dominan.  Hal  ini  sebagaimana  yang  dapat  dilihat  pada gambaran grafik 4 di bawah ini.
Grafik 4.

## Aspek Konflik yang Dominan di Kabupaten Seram Bagian Timur
Gambaran  pada  grafik  4  menunjukan  bahwa  konflik  yang  terjadi  di  Kabupaten  Seram Bagian  Barat  umumnya  terkait  dengan  aspek  sosial  budaya.  Artinya  bahwa  aspek  sosial budaya  lebih  dominan  dalam  setiap  peristiwa  konflik  yang  terjadi  dalam  masyarakat. Walaupun sebenarnya ada juga aspek ekonomi, aspek hukum dan aspek politik namun tidak sering  menjadi  masalah  sehingga  menyebabkan  munculnya  konflik  dalam  masyarakat  di Kabupaten  Seram  Bagian  Timur.  Konflik  yang  terkait  dengan  aspek  sosial  budaya  ini disebabkan oleh adanya  masalah-masalah kepemilikan tanah warisan milik masyarakat  yang sengaja  dikuasai  oleh  pihak  pemerintah  dan  bahkan  dijual  tanpa  sepengetahuan  masyarakat asli  sebagai  pemilik  yang  sah.  Penguasaan  tanah  milik  masyarakat  asli  yang  dilakukan  oleh pemerintah  tanpa  diberikan  ganti  rugi  telah  melahirka  kekecewaan  dan  kemarahan  sehingga muncul  konflik  yang  sifatnya  laten  antara  masyarakat  asli  dengan  pihak  pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur hingga saat ini.

## Pemetaan Konflik di Kabupaten Seram Bagian Barat
Konflik  yang  terjadi  di  Kabupaten  Buru  salah  satunya  disebabkan  oleh  keberadaan tambang  emas  tersebut.  Keberadaan  tambang  emas  di  Gunung  Botak  selain  telah  menjadi salah  satu  lumbung  pangan  masyarakat,  namun  juga  telah  menjadi  lumbung  konflik  bagi masyarakat. Berbagai peristiwa konflik telah terjadi dan telah banyak menyebabkan jatuhnya korban  jiwa  yang  meninggal  maupun  luka-luka.  Walaupun  sering  terjadi  konflik  yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa namun masyarakat masih tetap menjalankan aktivitasnya di  lokasi  tambang  emas  tersebut.  Berbagai  peraturan  dan  bahkan  larangan  telah  dikeluarkan oleh  pihak  pemerintah  kabupaten  namun  tidak  mengurungkan  keinginan  masyarakat  untuk tetap  melakukan  penambangan  di  lokasi  tersebut.    Berdasarkan  penjelasan  tersebut  di  atas maka  konflik  di  Kabupaten  Buru  dapat  dikatakan  umumnya  terkait  dengan  aspek  ekonomi. Hal ini sebagaimana yang dapat di lihat pada gambaran grafik 5 di bawah ini.
Grafik 5. Aspek Konflik yang Dominan di Kabupaten Buru
Pada  grafik  5  sebagaimana  yang  terlihat  di  atas  menunjukan  bahwa  aspek  ekonomi merupakan  aspek  yang  dominan  muncul  dalam  konflik  yang  terjadi  di  Kabupaten  Buru. Sedangkan  untuk  aspek  lainnya,  seperti  aspek  sosial  budaya,  aspek  politik,  dan  juga  aspek hukum  hampir  tidak  pernah  menjadi  penyebab  munculnya  konflik  dalam  masyarakat  di Kabupaten Buru. Konflik yang terkait dengan aspek ekonomi di Kabupaten Buru, umumnya terjadi  di  lokasi  tambang  emas  Gunung  Botak.  Hal  ini  sebagaimana  yang  telah  disebutkan sebelumnya  bahwa  tambang  emas  di  Gunung  Botak  dalam  keberadaannya  saat  ini  selain sebagai  lumbung  pangan,  ternyata  juga  telah  menjadi  lumbung  konflik  bagi  masyarakat Kabupaten Buru.

## Pemetaan Konflik di Kabupaten Buru Selatan
Kabupaten  Buru  Selatan  dengan  ibukotanya  di  Namrole  telah  dimekarkan  dari Kabupaten Buru berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2008. Kabupaten Buru Selatan memiliki  5  (lima)  kecamatan,  yaitu  Kecamatan  Kapala  Madan  dengan  ibukota  Biloro, Kecamatan  Leksula  dengan  ibukota  Leksula,  Kecamatan  Namrole  dengan  ibukota  Namrole, Kecamatan  Waesama  dengan  ibukota  Wamsisi  dan  Kecamatan  Pulau  Ambalau  dengan ibukotanya  Wailua.  Penduduk  Kabupaten  Buru  Selatan  terdiri  dari  penduduk  asli  penghuni Pulau Buru kemudian penduduk yang berasal dari Pulau Ambalau dan penduduk yang berasal dari luar daerah Maluku seperti, Orang Buton, Orang Bugis, dan juga Orang Jawa. Kabupaten Buru  Selatan  walaupun  sebagai  sebuah  kabupaten  baru  memiliki  potensi  sumber  daya  alam yang  sangat  banyak  namun  potensi  yang  ada  belum  dapat  dikelola  dan  dimanfaatkan sepenuhnya bagi kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat  Kabupaten  Buru  Selatan  dalam  menjalani  kehidupan  sehari-harinya  selalu terlihat  rukun  dan  harmonis.  Hal  ini  karena  interaksi  sosial  antara  anggota-anggota masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat terlaksana dengan baik. Interaksi sosial yang terlaksana  demikian  baik  ini  menyebabkan  solidaritas  masyarakat  Kabupaten  Buru  Selatan menjadi semakin kuat sehingga peluang munculnya konflik hampir tidak pernah terjadi dalam masyarakat.  Namun,  sebagai  sebuah  realitas  sosial  maka  konflik  akan  selalu  muncul  dalam kehidupan masyarakat manapun. Artinya, selama masih adanya masyarakat maka konflik pun akan tetap ada.
Berdasarkan data  yang diperoleh maka konflik  yang pernah terjadi di Kabupaten Buru Selatan  terkait  dengan  aspek  politik.  Pelaksanaan  kampanye  perdana  PILKADA  calon gubernur dan calon wakil gubernur Maluku pada tanggal 1 Juni 2013 telah menjadi penyebab pokok munculnya konflik antara kelompok masyarakat di Kabupaten Buru Selatan. Walaupun konflik  yang  terjadi  bentuknya  hanya  sementara  (insidentil)  namun  telah  menyebabkan adanya korban jiwa dan kerugian harta benda yang dialami masyarakat. Konflik di Kabupaten Buru  Selatan  yang  terkait  aspek  politik ini,  sebagaimana  yang  dapat  di  lihat  pada  gambaran grafik 6 di bawah :
Gambaran grafik 6 sebagaimana  yang terlihat di atas menunjukan bahwa aspek politik merupakan aspek konflik yang dominan di Kabupaten Buru Selatan. Sedangkan untuk aspek lainnya,  seperti  aspek  sosial  budaya,  aspek  ekonomi,  dan  juga  aspek  hukum,  tidak  pernah menjadi penyebab konflik dalam masyarakat di Kabupaten Buru Selatan. Konflik yang terkait aspek  politik  sebenarnya  bukan  hanya  terjadi  di  Kabupaten  Buru  Selatan  namun  umumnya juga  pernah  dan  sering  terjadi  pada  kabupaten/kota  lainnya  di  Provinsi  Maluku.  Biasanya konflik yang terkait aspek politik ini muncul salah satunya disebabkan oleh adanya kesalah- pahaman  antara  kelompok-kelompok  pendukung  calon  kepala  daerah.  Adanya  kesalah- pahaman  inipun  disebabkan  oleh  belum  terlaksananya  sebuah  pendidikan  politik  yang  baik bagi masyarakat sehingga pengetahuan politik masyarakat menjadi terbatas dan hanya berada pada tataran politik praktis yang selalu dapat melahirkan konflik.

## Pemetaan Konflik di Kabupaten Kepulauan Aru
Kabupaten Kepulauan Aru merupakan salah satu kabupaten yang juga baru dimekarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003, dengan ibukotanya di Dobo. Kabupaten Kepulauan Aru secara administratif memiliki  3 (tiga) kecamatan dengan  119  desa/kelurahan yang  adalah,  Kecamatan  Pulau-Pulau  Aru  dengan  total  desa/kelurahan  sebanyak  43  buah., Kecamatan  Kepulauan  Aru  Tengah  dengan  total  desa/kelurahan  sebanyak  45  buah,  dan Kecamatan Kepulauan Aru Selatan dengan total desa/kelurahan sebanyak 31 buah. Kabupaten Kepulauan  Aru  memiliki  sumber  daya  alam  yang  cukup  menjanjikan  bagi  peningkatan kesejahteraan  hidup  masyarakatnya.  Salah  satu  sumber  daya  alam  yang  sangat  menjanjikan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru adalah mutiara. Mutiara telah menjadi salah satu komoditas  unggulan  yang  dimiliki  oleh  masyarakat  Kabupaten  Kepulauan  Aru  yang kualitasnya telah terkenal sampai ke luar negeri. Dengan kualitas yang baik ini maka mutiara di  Kabupaten  Kepulauan  Aru,  khususnya  di  Dobo  telah  menjadi  daya  tarik  tersendiri  bagi banyak  kalangan  sehingga  Dobo  bukan  hanya  sebagai  ibukota  kabupaten  namun  telah menjadi pusat perdagangan. Pembudidayaan dan penjualan mutiara telah banyak memberikan perubahan  dalam  kehidupan  masyarakat  Kabupaten  Kepulauan  Aru  terutama  dalam  bidang ekonomi.
Dalam  kehidupan  sosial,  masyarakat  Kabupaten  Kepulauan  Aru  menjalani  kehidupan dengan  baik.  Adanya  keharmonisan  dan  kerukunan  dalam  masyarakat  telah  memperlancar segala  bentuk  pembangunan  di  kabupaten  yang  baru  dimekarkan  ini.  Namun,  tidak  dapat dipungkiri  bahwa  dalam  suatu  kehidupan  masyarakat  yang  harmonis  dan  rukun  pasti  akan muncul  konflik.    Hal  ini  sebagaimana  yang  pernah  terjadi  dalam  masyarakat  Kabupaten Kepulauan Aru.
Berdasarkan data yang diperoleh, konflik dalam masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru terjadi  pada  tahun  2004.  Konflik  ini  terjadi  antara  masyarakat  dengan  pihak  pemerintah kecamatan  di  Kabupaten  Kepulauan  Aru.  Konflik  berawal  dari  adanya  tuntutan  masyarakat kepada pihak pemerintah untuk  secepatnya melaksanakan pemekaran. Konflik  yang sifatnya hanya  berupa  ketegangan  ini  disebabkan  oleh  adanya  pelaksanaan  sasi  yang  dilakukan  oleh masyarakat  dan  lembaga  adat  terhadap  kantor  kecamatan  sehingga  menyebabkan terhambatnya pekerjaan pemerintah dan proses pelayanan pubilk kepada masyarakat. Konflik terkait aspek politik ini sebagaimana yang dapat dilihat pada grafik 7 di bawah.
Grafik 7.

## Aspek Konflik yang Dominan di Kabupaten Kepulauan Aru
Pada gambaran grafik 7 yang terlihat di  atas menunjukan bahwa konflik di Kabupaten Kepulauan  Aru  umumnya  terkait  dengan  aspek  politik.  Sedangkan  untuk  aspek  lainnya, seperti  sosial  budaya,  aspek  ekonomi,  dan  aspek  hukum,  hampir  tidak  pernah  menjadi penyebab  munculnya  konflik  di  Kabupaten  Kepulauan  Aru  saat  ini.  Konflik  terkait  aspek politik di  Kabupaten Kepulauan Aru, sebagaimana  yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa disebabkan  oleh  adanya  tuntutan  masyarakat  kepada  pihak  pemerintah  untuk  mempercepat proses pelaksanaan pemekaran telah menjadi penyebab pokok dari konflik tersebut. Dampak yang  muncul  dari  konflik  ini  adalah  hubungan  antara  masyarakat  dengan  pihak  pemerintah kecamatan  menjadi  kurang  lancar  serta  tidak  harmonis  dan  kurangnya  kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pihak pemerintah kecamatan pada saat itu.

## Pemetaan Konflik di Kota Tual
Kota  Tual  merupakan  sebuah  kota  yang  juga  pernah  menjadi  bagian  dari  Kabupaten Maluku  Tenggara,  telah  disahkan  dengan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31 tahun  2007  sebagai  sebuah  kota  yang  otonom.  Dalam  pembentukannya  sebagai  sebuah  kota yang  otonom,  Kota  Tual  banyak  mendapat  pertentangan  secara  hukum  dari  berbagai  pihak namun  melalui  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia  maka  Kota  Tual dinyatakan sah sebagai sebuah kota otonom. Kota Tual yang beribukotanya di Tual memiliki luas  wilayah  254,39  Km 2 yang  kemudian  terbagi  dalam  tiga  kelurahan,  26  desa,  dan  4 kecamatan  yaitu,  Kecamatan  Tandayo  Tam,  Kecamatan  P.P  Kur,  Kecamatan  Pulau  Dullah Utara, dan Kecamatan Pulau Dullah Selatan.
Kota  Tual  dari  aspek  budayanya  memiliki  kesamaan  dengan  Kabupaten  Maluku Tenggara  sebagai  kabupaten  induk,  kesamaan  mana  terutama  pada  hukum  adat  Larvul Ngabal.  Nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  hukum  adat  ini  mampu  memelihara  ketertiban, kerukunan,  dan  menanamkan  budaya  gotong  royong  (budaya    Maren)  dalam  masyarakat. Selain  itu,  hukum  inipun  mampu  menjaga  keharmonisan  alam  melalui  sistem  Hawear  yang mengoptimalkan  pemanfaatan  sumber  daya  alam  secara  bijak  dan  berkelanjutan  bagi kebutuhan  hidup  masyarakat.  Namun,  nilai-nilai  budaya  yang  terkandung  dalam  hukum Larvul  Ngabal  seringkali  masih  dirasakan  belum  dimaknai  secara  baik  oleh  masyarakat, khususnya pada  generasi muda di  Kota  Tual.  Hal  ini kemudian terjadi  pergeseran nilia-nilai budaya  dalam  realitas  hidup  masyarakat  Kota  Tual  sehingga  seringkali  juga  menyebabkan munculnya konflik.
Konflik  yang  terjadi  di  Kota  Tual  dapat  memberikan  dampak  positif  maupun  dampak negatif  karena  konflik  melahirkan  perpecahan  dalam  masyarakat  namun  juga  melahirkan
perubahan konstruksi sosial. Konflik pada akhirnya akan menciptakan iklim sosial masyarakat yang  baru  pada  tataran  pembangunan  baik  fisik  maupun  pembangunan  sosial  masyarakat. Kenyataan  konflik  yang  terjadi  di  Kota  Tual,  sifatnya  hanya  insidentil  (sementara).  Hal  ini karena  konflik  tersebut  terjadi  oleh  adanya  kepentingan-kepentingan  individu  dan  juga kepentingan  kelompok  yang  belum  tercapai.  Apabila  kepentingan-kepentingan  ini  telah tercapai maka konflik pun akan berakhir dengan sendirinya.
Mengacu  pada  apa  yang  dijelaskan  di  atas  dan  berdasarkan  data  yang  diperoleh  maka dapat dikatakan bahwa konflik yang terjadi di Kota Tual terkait dengan aspek sosial budaya. Sedangkan  untuk  aspek  lainnya,  seperti  aspek  ekonomi,  aspek  politik,  dan  aspek  hukum, hampir  tidak  pernah  menjadi  penyebab  munculnya  konflik  di  Kota  Tual.  Konflik  terkait berbagai aspek di Kota Tual ini sebagaimana yang coba digambarkan dan dapat dilihat pada grafik 8 di bawah :

## Grafik 8.
Aspek Konflik yang Dominan di Kota Tual
Gambaran  pada  grafik  8  sebagaimana  yang  terlihat  di  atas  menunjukan  bahwa  aspek sosial budaya merupakan aspek konflik yang dominan di Kota Tual. Adanya pergeseran nilai- nilai  budaya  serta  kurang  terlaksananya  interaksi  sosial  dalam  masyarakat,  khususnya  pada generasi  muda  seringkali  menyebabkan  munculnya  kesalah-pahaman  yang  berakhir  dengan konflik. Konflik antar kelompok pemuda di Kota Tual walaupun bentuknya hanya insidentil (sementara)  namun  telah  terjadi  konflik  terbuka  (manifes)  dan  kontak  fisik  sehingga menyebabkan  jatuhnya  korban  jiwa  serta  kerugian  harta  benda.  Konflik  antara  kelompok- kelompok pemuda ini sebenarnya bukan hanya terjadi di Kota Tual, namun juga sering terjadi di setiap kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku

## Pemetaan Konflik di Kabupaten Maluku Tenggara
Kabupaten  Maluku  Tenggara  sebelumnya  telah  melahirkan  2  (dua)  kabupaten pemekaran  yaitu  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat  pada  tahun  2002  dan  Kabupaten Kepulauan  Aru  pada  tahun  2004.  Kabupaten  Maluku  Tenggara  sekarang  ini  memiliki  6 (enam) kecamatan yaitu, Kecamatan Kei Kecil, Kecamatan Kei Kecill Barat, Kecamatan  Kei Kecil Timur, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Selatan, dan Kecamatan Kei Besar Utara Timur. Sebagai konsekuensi dari adanya pemekaran tersebut maka pada tanggal 14 Juli 2009  telah  disetujui  Rancangan  Peraturan  Daerah  (RANPERDA)  tentang  penetapan  Kota Langgur sebagai ibukota Maluku Tenggara.
Kondisi  Kabupaten  Maluku  Tenggara  tentunya  tidak  terlalu  berbeda  dengan  setiap kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku. Pada Kabupaten Maluku Tenggara juga terdapat berbagai  potensi  sumber  daya  alam,  baik  di  laut maupun  di  darat  yang  dapat  dikelola  untuk menjawab  kebutuhan  hidup  masyarakat.  Kehidupan  masyarakat  di  Kabupaten  Maluku
Tenggara  juga  tidak  berbeda  dengan  masyarakat  Kota  Tual  dari  segi  budayanya.  Pada Kabupaten  Maluku  Tenggara  juga  berlaku  hukum  adat  Larvul  Ngabal  yang  memiliki  nilai- nilai  budaya  sebagai  sebuah  pedoman  masyarakat  dalam  menjalani  kehidupan  bersama. Namun  dalam  realitas  hidup  masyarakat  di  Kabupaten  Maluku  Tenggara,  nilai-nilai  budaya yang  terkandung  dalam  hukum  adat  Larvul  Ngabal  ini  seringkali  mengalami  pergeseran sehingga  selalu  menyebabkan  munculnya  konflik  dalam  masyarakat.  Konflik  yang  terjadi dalam  masyarakat  di  Kabupaten  Maluku  Tenggara  umumnya  disebabkan  oleh  adanya kesalah-pahaman  dan  kepentingan-kepentingan  individu  atau  kelompok-kelompok  dalam masyarakat yang seakan dipaksakan untuk tercapai. Kepentingan-kepentingan tersebut terkait dengan  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat,  seperti  aspek  sosial  budaya,  aspek  ekonomi, aspek  politik,  dan  aspek  hukum.  Hal  ini  sebagaimana  yang  coba  digambarkan  dan  dapat dilihat pada grafik 9 di bawah ini.

## Grafik 9. Aspek Konflik yang Dominan di Kabupaten Maluku Tenggara
Gambaran  pada  grafik  9,  sebagaimana  yang  terlihat  di  atas  menunjukan  bahwa  aspek konflik  yang  dominan  adalah  aspek  politik.   Walaupun  sebenarnya  aspek  lain,  seperti  aspek sosial budaya, aspek ekonomi, aspek hukum, dan aspek lainnya juga turut menjadi penyebab dari  konflik  di  Kabupaten  Maluku  Tenggara.  Peristiwa  konflik  di  Kabupaten  Maluku Tenggara  dari  berbagai  aspek  ini  terjadi  karena  berbagai  penyebab,  seperti  masalah  batan tanah,  masalah  penguasaan  wilayah,  masalah  PILKADA,  masalah  kesalah-pahaman  antara kelompok pemuda, dan berbagai masalah lainnya. Konflik yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara  menunjukan  bahwa  kurang  terlaksananya  interaksi  sosial  yang  baik  dalam masyarakat serta lemahnya peran lembaga-lembaga sosial dan lembaga adat sehingga sangat mempengaruhi  pola  perilaku  masyarakat  yang  tentunya  akan  dengan  mudah  melahirkan konflik.

## Pemetaan Konflik di Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan ibukotanya di Saumlaki merupakan sebuah kabupaten  yang  otonom  yang  dibentuk  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  tahun  2000. Kabupaten Maluku Tenggara Barat memiliki luas wilayah 52,996 Km 2 yang terdiri dari luas wilayah  darat  10.102,92  Km 2 dan  luas  wilayah  laut  42.892,28  Km 2 .  Selain  itu,  Kabupaten Maluku Tenggara Barat merupakan daerah kepulauan yang terdiri atas pulau-pulau besar dan pulau-pulau  kecil  yang  berjumlah  sebanyak  85  buah.  Sebagian  dari  pulau-pulau  yang  ada telah  dihuni  yaitu  sebanyak  57  buah  pulau  dan  pulau  yang  belum  dihuni  sebanyak  28  buah.
Secara  administratif,  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat  terbagi  atas  9  kecamatan,  72  desa, dan 1 kelurahan.
Sebagaimana  pada  kabupaten/kota  lainnya  di  Provinsi  Maluku,  Kabupaten  Maluku Tenggara  Barat  juga  memiliki  berbagai  potensi  sumber  daya  alam  baik  di  laut  maupun  di darat.  Keberadaan  berbagai  potensi  sumber  daya  alam  ini  selain  telah  dapat  memenuhi kebutuhan  hidup  masyarakat,  ternyata  juga  telah  melahirkan  konflik  dalam  masyarakat. Keberadaan potensi sumber daya alam yang ada seringkali menjadi perebutan oleh kelompok- kelompok  masyarakat  yang  masing-masing  kelompok  mengakui  kepemilikan  atas  wilayah yang  terdapat  sumber  daya  alam  tersebut.  Pengakuan  masing-masing  kelompok  masyarakat ini  selalu  didasarkan  pada  adat  istiadat  yang  menyatkan  bahwa  wilayah  sumber  daya  alam tersebut  merupakan  warisan  peninggalan  para  leluhur.  Hal  ini  yang  kemudian  selalu menyebabkan  munculnya  konflik  antara  kelompok-kelompok  masyarakat  di  Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Konflik di  Kabupaten Maluku  Tenggara Barat umumnya terjadi  dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti, aspek ekonomi, aspek politik, aspek sosial budaya, dan aspek- aspek lainnya. Hal ini sebagaimana yang coba digambarkan dan dapat dilihat pada grafik 10 di bawah ini.

## Grafik 10. Aspek Konflik yang Dominan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Gambaran  pada  grafik  10  sebegaimana  yang  terlihat  di  atas  menunjukan  bahwa  aspek konflik  yang  dominan  di  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat  adalah  aspek  politik.  Konflik yang  terkait  aspek  politik  di  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat  disebabkan  oleh  adanya kesalah-pahaman  dan  perbedaan-perbedaan  pendapat  serta  kepentingan-kepentingan  tertentu dari  kelompok-kelompok  masyarakat  yang  mendukung  pasangan  calon  kepala  desa.  Hal  ini sebagaimana  yang pernah terjadi pada beberapa  desa di  Kabupaten Maluku  Tenggara  Barat, seperti  Desa  Alusi  Krawain  dan  Desa  Watmuri.  Selain  itu,  aspek  ekonomi  ternyata  juga banyak menjadi penyebab munculnya konflik di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Konflik aspek  ekonomi  di  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat  ternyata  terkait  dengan  kepemilikan tanah  yang  dipandang  oleh  masyarakat  memiliki  nilai  ekonomis  yang  cukup  tinggi.  Nilai ekonomis yang dimaksudkan bukan hanya apabila tanah tersebut dijual, namun tanah tersebut dapat  diolah  menjadi  lahan  pertanian  dan  dimanfaatkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup sehari-hari.  Begtiu  juga  dengan  adanya  pengakuan  dari  kelompok-kelompok  masyarakat tertentu terhadap kepemilikan wilayah-wilayah strategis yang merupakan tempat pengambilah hasil, seperti di wilayah laut.
Sedangkan  yang  terkait  dengan  aspek  lain-lain  yang  muncul  dalam  konflik  di Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat    adalah  adanya  kesalah-pahaman  antara  kelompok- kelompok  pemuda.  Adanya  perkelahian  antara  kelompok-kelompok  pemuda  dengan penyebab  yang  tidak  jelas.  Peristiwa-peristiwa  seperti  ini  yang  kemudian  menyebabkan munculnya  konflik  terbuka  antar  masyarakat.  Konflik  aspek  sosial  budaya  terkait  dengan adanya  pengakuan  dari  desa-desa  yang  bertetangga  terhadap  kepemilikan  tanah  petuanan. Adanya pengakuan akan kepemilikan tanah petuanan dari masing-masing desa menyebabkan sering  munculnya  konflik  di  antara  kedua  desa  tersebut.  Aspek  hukum  hampir  tidak  pernah menjadi penyebab munculnya konflik di kabupaten Maluku Tenggara Barat.

## Pemetaan Konflik di Kabupaten Maluku Barat Daya
Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  atau  lebih  dikenal  dengan  sebutan  Selatan  Daya, wilayahnya meliputi Pulau Kisar, Wetar, Lirang, Romang, Damer, Leti, Moa, Lakor, Luang, dan Pulau Sermatang. Kabupaten Maluku Barat Daya dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor  31  tahun  2008  dengan  ibukotanya  di  Tiakur.  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya merupakan  kabupaten  pemekaran  dari  Kabupaten  Maluku  Tenggara  Barat.  Sebagaimana potensi  sumber  daya  alam  yang  dimiliki  oleh  kabupaten/kota  lainnya  di  Provinsi  Maluku maka  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  juga  memiliki  potensi  sumber  daya  alam  yang  sangat menjanjikan  bagi  keberlanjutan  kebutuhan  hidup  masyarakatnya.  Potensi  sumber  daya  alam tersebut diaantaranya adalah tambang emas di Pulau Wetar dan gas abadi di blok Marcela.
Dengan  potensi  yang  dimiliki  maka  keberadaan  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya nantinya  dapat  dikatakan  tidak  jauh  berbeda  dengan  kabupaten/kota  lainnya  di  Provinsi Maluku. Walaupun sebenarnya harus diakui saat ini bahwa sejak terbentuk pada tahun 2008, Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  masih  harus  melakukan  banyak  pembenahan,  baik  fisik maupun  nonfisiknya.  Pembenahan  yang  dilakukan  berupa  berbagai  pembangunan,  bukan hanya  infrastrukturnya  namun  juga  pembangunan  sumber  daya  manusianya.  Pembangunan sumber daya manusia sangat penting dilakukan karena apabila memiliki sumber daya manusia yang  berkualitas  maka  akan  sangat  membantu  kelancaran  proses  pembangunan  pada  sektor- sektor lainnya di Kabupaten Maluku Barat Daya.
Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  selain  terkenal  dengan  potensi  sumber  daya  alamnya, juga  memiliki  masyarakat  yang  sangat  bersahaja  dan  hidup  rukun  antara  satu  dengan  yang lain. Kerukunan hidup masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya sebenarnya sudah ada sejak dahulu.  Hal  ini  tentunya  tidak  terlepas  dari  kekuatan  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam budaya  Kalwedo  yang  dimiliki  masyarakat  Maluku  Barat  Daya  (MBD).  Budaya  Kalwedo dapat  dikatakan  merupakan  sebuah  pandangan  hidup  dan  identitas  diri  masyarakat  Maluku Barat Daya. Namun, perlu diakui juga bahwa walaupun sebagai sebuah pandangan hidup dan identitas  diri  masyarakat  MBD,  budaya  Kalwedo  seakan  telah  mengalami  pergeseran  nilai. Pergeseran nilai budaya Kalwedo salah satunya disebabkan oleh munculnya berbagai bentuk modernisasi  yang  kemudian  mempengaruhi  perubahan  sikap  dan  pola  perilaku  masyarakat MBD.  Hal  ini  yang  kemudian  dapat  menyebabkan  munculnya  konflik  dalam  kehidupan masyarakat.
Mengacu  pada  apa  yang  dijelaskan  di  atas  dan  berdasarkan  data  yang  diperoleh  maka konflik yang terjadi di Kabupaten Maluku Barat Daya terkait dengan aspek politik dan aspek sosial  budaya.  Walaupun  ada  juga  aspek  lainnya  seperti  aspek  hukum  dan  aspek  ekonomi namun  aspek  yang  dominan  adalah  aspek  politik  dan  aspek  sosial  budaya.  Hal  ini sebagaimana yang coba digambarkan dan dapat dilihat pada grafik 11 di bawah ini :

## Grafik 11.

## Aspek Konflik yang Dominan di Kabupaten Maluku Barat Daya
Gambaran  pada  grafik  11  sebagaimana  yang  terlihat  di  atas  menunjukan  bahwa  aspek konflik  yang  dominan  di  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  adalah  aspek  politik.  Kemudian aspek  sosial  budaya  juga  menjadi  salah  satu  penyebab  munculnya  konflik  di  Kabupaten Maluku  Barat  Daya.  Sedangkan  untuk  aspek  ekonomi  dan  aspek  hukum  tidak  merupakan bagian  atau  penyebab  dari  konflik  di  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya  saat  ini.  Konflik  yang terkait  aspek  politik  berhubungan  dengan  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  pada  beberapa desa di  Kabupaten Maluku Barat  Daya. Pada saat  pelaksanaan  pemilihan kepala desa sering terjadi konflik antara kelompok-kelompok pendukung calon kepala desa.  Berbagai perbedaan pendapat  dan  kepentingan-kepentingan  telah  menjadi  bagian  dari  konflik  antara  kelompok- kelompok pendukung calon kepala desa tersebut.
Selain  itu,  konflik  yang  terkait  dengan  aspek  sosial  budaya  adalah  adanya  pengakuan- pengakuan  terhadap  hak  kepemilikan  tanah  petuanan  yang  merupakan  warisan  para  leluhur. Konflik  ini  biasanya  dapat  terjadi  antara  kelompok-kelompok  masyarakat  dalam  satu  desa atau  antara  masyarakat  pada  dua  desa  berbeda  atau  juga  antara  desa  dengan  desa  yang bertetangga  di  Kabupaten  Maluku  Barat  Daya.  Demikianlah  analisis  konflik  di  Kabupaten Maluku  Barat  Daya  yang  coba  disampaikan  walaupun  dengan  berbagai  keterbatasan  yang dimiliki.

## PENUTUP
Konflik  yang  terjadi  di  Provinsi  Maluku,  umumnya  didominasi  oleh  aspek  sosial budaya. Artinya, konflik  yang muncul disebabkan oleh adanya masalah-masalah batas tanah petuanan  antar  negeri/desa  bertetangga  dan  adanya  perbedaan-perbedaan  pandangan masyarakat  terhadap  adat  istiadat  serta  budaya  yang  dimiliki.  Hal  ini  seperti  konflik  yang sering  terjadi  di  Kabupaten  Maluku  Tengah.  Berbagai  masalah  yang  muncul  terkait  aspek sosial  budaya  ini  yang  kemudian  menjadi  sumber  atau  penyebab  pokok  konflik  di  Provinsi Maluku. Selain itu, konflik terkait aspek lainnya, seperti aspek politik juga sering muncul dan menjadi  sumber  atau  penyebab  pokok  konflik  di  Provinsi  Maluku.  Konflik  terkait  aspek politik ini muncul pada saat pelaksanaan PILKADA, baik tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi,  dan  bahkan  pada  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa.  Konflik  yang  muncul disebabkan  oleh  adanya  perbedaan-perbedaan  pendapat  atau  kepentingan  antara  kelompok- kelompok  masyarakat  pendukung  pasangan-pasangan  calon  peserta  PILKADA  atau  calon kepala desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Apriawan,  A.,  &  Ningsih,  D.  P.  (2019).  Urgensi  Pendidikan  Demokrasi  Dan  Multikultural
Bagi Masyarakat Plural. JUPE : Jurnal Pendidikan Mandala . https://doi.org/10.36312/jupe.v4i5.846
Casram,  C.  (2016).  Membangun  Sikap  Toleransi  Beragama  dalam  Masyarakat  Plural.
Wawasan:
Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya . https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.588
Ginting,  R.,  &  Ayaningrum,  K.  (2009).  Toleransi  dalam  masyarakat  plural. Jurnal  Ilmiah Majalah Lontar .
Jati, W. R. (2013). Kearifan Lokal Sebagai Resolusi Konflik Keagamaan. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan . https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.2.251
Lestari,  D.  T.  (2019).  Menggali  Falsafah  Hidop  Orang  Basudara  dari  Melodi  Bakubae (Perdamaian)-Lagu Gandong di Maluku. Melayu Arts And Performance Journal . Lindayanti,  L.,  &  Zaiyardam,  Z.  (2016).  Konflik  Dan  Integrasi  Dalam  Masyarakat  Plural: Jambi 1970-2012. Paramita: Historical Studies Journal . https://doi.org/10.15294/paramita.v25i2.5129
Lonthor, A.,  &  Ambon,  E.  I.  I. (2021). Peran Pendidikan Multikultural  Dalam Menciptakan Kesadaran Hukum Masyarakat Plural. In Tahkim .
Masduki. (2017). Toleransi di masyarakat plural berbasis budaya lokal. Sosial Budaya . Nugroho,  O.  C.  (2018).  Konflik  Agraria  di  Maluku  Ditinjau  dari  Perspektif  Hak  Asasi Manusia. Jurnal HAM . https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.87-101
Pesurnay, A. J. (2021). Muatan Nilai Dalam Tradisi Pela Gandong Di Maluku Tengah. Jurnal Adat Dan Budaya Indonesia . https://doi.org/10.23887/jabi.v3i1.35003
Purwana, B. H. S. (2020). Pela, Gandong dan Plural Social Capital: Analisis Kapasitas Modal Sosial  dalam  Membangun  Integrasi  Sosial  Masyarakat  Ambon. Patra  Widya:  Seri Penerbitan Penelitian Sejarah Dan Budaya. https://doi.org/10.52829/pw.313 Safi, J. (2017). Konflik Komunal: Maluku 1999-2000. ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah . https://doi.org/10.21831/istoria.v13i1.17615