## KAWISTARA
VOLUME 6 No. 1, 21 April 2016 Halaman 1-112

## MERANCANG MEDIA INFORMASI DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT
Adhi Iman Sulaiman
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman-Purwokerto Email: adhi_iman@yahoo.com
Djuara P. Lubis, Djoko Susanto, dan Ninuk Purnaningsih Program Mayor Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

## ABSTRACT
Development Planning Deliberation (Musrenbang) is the participatory development process, involving stakeholders to perform the development communication functions in determining and realizing common welfare. This research used descriptive of qualitative method, data collection through literature review, direct observation, documentation analysis, and interviews. Research locations were conducted in Banjar, West Java Province by using purposive sampling. Research informants consisted of village head, facilitator, bureaucratic regional organization and stakeholders as participants of Musrenbang. The results showed that the implementation of Musrenbang was still less to utilize information media which should be given by government to the public or the community, either conventional media, such as announcement media in the village or by used the media of Information and Communication Technology (ICT), such as access of internet network to provide and maintain website at the village level in order to realize the development program which are informative, participatory, collaborative, transparent and accountable.
Keywords: Development Communication; Information Media; Deliberatio.

## ABSTRAK
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah proses pembangunan partisipatif, yang melibatkan para pemangku kepentingan untuk melakukan fungsi komunikasi pembangunan dalam menentukan  dan  mewujudkan  kesejahteraan  bersama.  Menggunakan  metode  penelitian  kualitatif deskriptif, pengumpulan data melalui kajian pustaka, observasi langsung, analisis dokumentasi dan wawancara.  Lokasi  penelitian  di  Kota  Banjar  Provinsi  Jawa  Barat  dengan  menggunakan  purposif sampling.  Informan  penelitian  terdiri  dari  kepala  desa,  fasilitator,  organisasi  perangkat  daerah  dan stakeholders sebagai peserta Musrenbang. Hasil penelitian menunjukan proses pelaksanaan Musrenbang, masih kurang memanfaatkan media informasi, yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kepada publik atau masyarakat, baik media konvensional seperti media pengumuman di kantor desa, maupun dengan menggunakan media Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti melalui akses jaringan internet dengan menyediakan serta mengelola website di tingkat desa dalam rangka mewujudkan program pembangunan yang informatif, partisipatif, kolaboratif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan .
Kata Kunci: Komunikasi Pembangunan; Media Informasi; Musyawarah.

## PENGANTAR
Proses tahapan pembangunan salah satu nya  melalui  tahapan  penyusunan  ran- cang an awal rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur ( top down ). Tahap berikutnya kegiatan Musya  warah  Perencanaan  Pembangunan (Musrenbang) untuk menyelaraskan rencana pem  bangunan  yang  dihasilkan  masing- masing jenjang pemerintahan untuk Rencana Pem bangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RPK) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mulai dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota serta provinsi, sampai akhirnya ke tingkat Nasional.  Hal  tersebut  sebagaimana  dalam Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,  Peraturan  Pemerintah  nomor  40 Tahun  2006  tentang  Tata  Cara  Penyusunan Rencana  Pembanguunan  Nasional,  Per- aturan  Pemerintah  Nomor  8  tahun  2008 ten tang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengen dalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peren canaan Daerah, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, musyawarah peren canaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang  adalah  forum  antar- pemangku  kepentingan  dalam  rangka  me- nyusun rencana pembangunan nasional dan daerah.
Musrenbang sebagai mekanisme peren- cana an pembangunan yang partisipatif, ter dapat hubungan kerjasama (kolaborasi) antara pemangku kepentingan ( stakeholder) melakukan fungsi komunikasi, dan berparti- sipasi  sebagai  karakteristik  unsur-unsur penting dari pemerintahan lokal. Agen pem- bangunan akan lebih responsif dalam meme- nuhi kebutuhan dan mungkin dapat memper- sempit  kesenjangan  sosial  dan  ekonomi. Dikarenakan yang tidak kalah penting adalah bagai mana menimbulkan kesadaran elit politik maupun masyarakat bahwa otonomi daerah merupakan representasi kekuasaan bersama yang menjunjung tinggi pluralisme
dan menghargai perbedaan di masyarakat (Susanto, 2009). Menurut  Lubis  (2010),  pada  saat  ini pem bangunan banyak mempergunakan pen- dekatan partispatif yang melibatkan seluruh warga dalam proses pembangunan, yaitu dari sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai ke tahapan menikmati hasil pem bangunan. Pada pendekatan ini, proses komunikasi memegang peranan yang sangat penting karena melalui proses komunikasi par tisipasi  tersebut  dapat  terwujud.  Begitu- pun  menurut  Hawkins  dan  Wang  (2011) s take holder collaboration, communi cation, and participation have now emerged as characteristics and essential elements of local governance . Akan  tetapi,  terdapat  beberapa  per- masalah an dalam proses pelaksanaan Mus ren bang, sebagaimana beberapa hasil penelitian di antaranya: Pertama , masyarakat belum  dilibatkan  secara  penuh  dalam  me- mutuskan prioritas kegiatan, sehingga belum berdasarkan pada masalah serta kebutuhan masyarakat.  (Purnamasari,  2008). Kedua , masih rendahnya rasa memiliki, kesadaran sikap, dan mental untuk bekerjasama secara sukarela dalam memberikan data dan informasi (Susanti, 2009). Ketiga, pelaksanaan tidak mampu menjangkau seluruh isu strategis  pada  tataran  lokal,  tidak  ada  pe- ngawalan hasil dan sinkronisasi alokasi program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat  (Ma’rif  dkk.,  2010). Keempat, pemahaman dan partisipasi masyarakat masih terbatas pada tataran formal sebagai kegiatan rutin tahunan (Satries, 2011). Kelima, hanya sebatas kegiatan seremonial formal, kurang partisipatif, dan dianggap kurang demokratis serta masih belum dimanfaatkan secara  maksimal  oleh  masyarakat  (Fahmi dan Zulkifli, 2012).
Berdasarkan hal tersebut, dapat dibuat suatu rumusan masalah penelitian yaitu proses pelaksanaan Musrenbang, belum dapat memberikan dan memanfaatkan keter- bukaan informasi oleh pemerintah ke ranah publik di tengah tuntutan dan tantangan demo kratisasi, otonomi dan globalisasi, seperti melalui perkembangan Teknologi

## Adhi Iman Sulaiman -- Merancang Media Informasi  dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Informasi dan Komunikasi (TIK) sehingga masih kurangnya pemahaman, rasa memiliki, dan partisipasi dari masyarakat mengenai pentingnya Musrenbang dalam menentukan pembangunan.
Mengatasi  permasalahan  pembangun- an masyarakat yang semakin kompleks, maka diperlukan suatu pendekatan yang memung kinkan  masyarakat  memiliki  ke- mam puan untuk memecahkan masalahnya sendiri, untuk itu diperlukan suatu bentuk komunikasi  yang  mengondisikan  masya- rakat bebas berpendapat, berekspresi, dan meng ungkapkan diri secara terbuka satu sama lainnya (Sulistyowati, dkk., 2005).
Pemanfaatan media informasi dalam Musrenbang menjadi tuntutan dan tantang- an di era demokratisasi, teknologi informasi, dan komunikasi serta keterbukaan informasi dalam hal ini mengenai sosialisasi, imple men- tasi, pengawasan serta evaluasi proses serta hasil Musrenbang.  Berdasarkan  Ren cana Strategis  Kementerian  Komunikasi  dan  In- formatika tahun 2010-2014 bahwa informasi yang dikumpulkan dan dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang berkaitan  dengan  kegiatan-kegiatan  dari infor masi tersebut dikumpulkan. Peman faat- an teknologi informasi, maka penge tahuan ini dapat dipergunakan untuk memberikan nilai tambah kepada produk, organisasi, bahkan negara.
Undang  Undang  Nomor  14  Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada Pasal 2 (1) Setiap Informasi Publik ber- sifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Pasal 3 sebagai berikut: (a) menjamin hak warga negara untuk mengetahui  rencana  pembuatan  kebijak- an publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; (b) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses  pengambilan  kebijakan  publik;  (c) mening katkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan  kebijakan  publik  dan  penge- lolaan Badan Publik yang baik; (d) mewujud- kan menyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel
serta  dapat  dipertanggung-jawabkan;  (e) me ngetahui alasan kebijakan publik yang mem pengaruhi  hajat  hidup  orang  banyak; (f) mengembangkan ilmu penge tahuan dan men cerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau (g) meningkatkan pengelolaan dan pelayan- an informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan infor masi yang berkualitas.
Menurut Purnomo (2013), yang memiliki gagasan mengenai Musrenbang dalam sistem teknologi informasi, salah satunya adalah peran dan fungsi sistem informasi yang telah banyak dipergunakan dalam kegiatan perekonomian dan strategi penyelenggaraan pem bangunan di pemerintahan daerah. Hal tersebut dapat menunjang perencanaan pem- bangunan daerah yang melibatkan semua pihak yang terkait dengan mengetahui infor- masi serta melakukan transaksi (dialog) dengan instansi pemerintah daerah tanpa dibatasi  oleh  ruang  dan  waktu.  Teknologi informasi dan komunikasi memiliki kemam- puan untuk meningkatkan proses di mana pemerintah melibatkan masyarakat dalam merumuskan  kebijakan  publik  dan  proyek- proyek publik.
Tuntutan  dan  tantangan  di  era  demo- kratisasi, otonomi, dan keterbukaan teknologi informasi menjadikan komunikasi dalam pembangunan menjadi sangat penting yang dapat membantu mengaspirasikan program organisasi dan proyek dengan ide-ide baru. Kemudin komunikasi pembangunan juga dapat  didefinisikan  sebagai  komunikasi untuk memajukan pembangunan sosial dan mempengaruhi perubahan sosial yang positif (Lee, 2010).
Berdasarkan  hal  tersebut  “Bagaimana meran  cang media informasi dalam Musren- bang  untuk  mendukung  proses  pem ba- ngunan yang partisipatif, transparan, dan memiliki  akuntabilitas?”  Tujuan  penelitian ini  adalah  mengidentifikasi  dan  merancang media informasi dalam Musyawarah Peren- canaan Pembangunan di lokasi penelitian Kota Banjar provinsi Jawa Barat dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan menggambarkan
Kawistara, Vol. 6, No. 1, April 2016: 93-106
sifat individu, keadaan, dan gejala suatu objek penelitian (Subyantoro & Suwarto 2007).  Teknik  pengumpulan  data  dengan kajian  literatur,  observasi  langsung,  doku- men tasi,  dan  wawancara.  Lokasi  penelitian di difokuskan di Kelurahan Mekarsari dan Desa Balokang Kecamatan Banjar serta Kelurahan Muktisari dan Desa Rejasari Kecamatan Langensari.  Penentuan  infor- man  dengan  purposif  sampling  yang  di- seleksi  atas  dasar  kriteria-kriteria  tertentu yang dapat memenuhi tujuan penelitian (Mulyana,  2006),  yaitu  kepala  desa,  lurah, sekretaris desa dan kelurahan, Staf Bappeda dan pemangku kepentingan sebagai peserta Musrenbang  desa,  dan  kelurahan.  Teknik yang digunakan analisis data komponensial ( componential analysis ) untuk menganalisis antarelemen dengan mengidentifikasi gejala sosial dari unsur-unsur yang sama dan yang berbeda (Bungin, 2008).

## PEMBAHASAN
Media Konvensional dalam Musrenbang Musrenbang  sebagai  proses  pem- bangu nan yang sangat penting, strategis, dan menentukan pembangunan, dapat di ran cang dengan baik di Kota Banjar sebagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai berikut: Pertama, Bappeda telah melaksanakan sosialisasi dan konsolidasi berupa kegiatan pertemuan yang membahas agenda  Musrenbang kepada pemerintahan desa,  kelurahan,  dan  kecamatan  serta  fasi- litator.  Kemudian  diberikan  sosialisasi secara  tertulis  dengan  surat  edaran  me- ngenai agenda dan program perioritas pem- bangunan. Kedua , pemerintahan desa dan kelurahan menyediakan, mengelola, dan memberikan informasi secara lisan dan tertulis seperti surat undangan resmi kepada para ketua RW, kepala dusun dan atau kepala lingkungan untuk menyelenggarakan Pra- Musrenbang di tingkat RW, dusun, dan lingkungan. Pra-Musrenbang desa diseleng- garakan, supaya ketika pelaksanaan Musren- bang desa atau kelurahan, stakeholders sebagai delegasi dari setiap RW, dusun atau lingkungan sudah menyepakati dan
memiliki rancangan program yang akan di usulkan  dalam  Musrenbang desa dan kelurahan. Ketiga, pemerintahan desa dan kelurahan  memanfaatkan  media  kon ven- sional berupa kegiatan dialog atau per temuan yang bersifat informal melalui kegiatan Pra- Musrenbang desa/kelurahan yaitu di tingkat dusun dan RW untuk membahas usulan program pembangunan yang akan diajukan di tingkat Musrenbang desa atau kelurahan. Hal ini menjadikan Musrenbang desa dan kelurahan menjadi partisipatif karena program pembangunan hasil usulan atau aspirasi dari masyarakat secara bootom up . Keempat , pemerintah desa dan kelurahan memberikan akses informasi tertulis berupa draf  atau  format  untuk  menyusun  usulan- usulan dari masyarakat di tingkat RW, dusun atau lingkungan yang nantinya akan dibahas dalam Musrenbang  desa  atau  kelurahan. Kelima, Terdapat pen jelasan secara lisan me- lalui kegiatan pembukaan kegiatan Musren- bang desa dan kelurahan dilakukan oleh kepala desa, lurah, fasilitator, dan utusan dari Bappeda dengan memberikan informasi serta motivasi tentang penting dan strategisnya penye lengggaraan Musrenbang  untuk  me- nen tukan  perencanaan  pem bangunan  ber- sama. Keenam, setelah Mus renbang  desa dan  kelurahan,  akses  informasi  hasil  ke- putus an  Musrenbang dapat diperoleh dari pemerintah desa dan kelurahan berupa berkas dokumen  tertulis. Ketujuh, media informasi yang bersifat konvensional seperti papan pengumuman di kantor desa dan kelurahan tersedia, dan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Musrenbang.  Ruang  publik  untuk media seperti baliho dan spanduk cukup tersedia untuk memberikan informasi dan sosialisasi kegiatan Musrenbang. Kedelapan, terdapat media massa konvensional seperti surat kabar baik lokal maupun nasional dan radio. Ditemukan  permasalahan  dalam  me- nye diakan, mengelola, dan memberikan infor masi  kegiatan  Musrenbang desa dan kelurahan. Pertama, terdapat kegiatan sosiali sasi dan konsolidasi Musrenbang yang diseleng garakan Bappeda dengan tim
Adhi Iman Sulaiman -- Merancang Media Informasi  dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
fasilitator, masih kurang maksimal karena kuantitas (banyaknya) fasilitator yang sangat sedikit, yaitu hanya sebelas orang yang hadir. Setiap lokasi Musrenbang membutuhkan minimal empat fasilitator untuk memandu atau mendampingi empat bidang bahasan, yaitu (a) bidang pemerintahan, (b) bidang ekonomi, (c) bidang sosial budaya, dan (d)  bidang  infrastruktur  atau  fisik.  Rata- rata dalam satu hari, jika ada empat lokasi Musrenbang, maka membutuhkan sedikitnya enam  belas  fasilitator.  Peran  fasilitator  di lokasi tertentu diganti oleh pihak pemerintah desa seperti dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Kedua, media informasi yang bersifat konvensional seperti papan pengumuman di kantor desa dan kelurahan tidak dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang agenda, format, dan hasil evaluasi program Musrenbang. Padahal hal ini seharusnya dapat disediakan, dikelola dan diberikan oleh pemerintah desa dan kelurahan untuk dapat diakses oleh warga masyarakat yang terlibat atau yang tidak terlibat dalam Musrenbang baik di tingkat RW, dusun, lingkungan, desa dan kelurahan. Papan pengumuman di kantor desa, kantor kelurahan  dan  kantor  kecamatan  keter- sediaannya sangat terbatas atau kurang dapat memuat banyak pengumuman. Ketiga, tidak adanya media informasi dan publikasi seperti spanduk dan baliho di ruang publik atau tempat umum yang strategis seperti pasar, terminal, jalan raya atau lokasi strategis lainnya yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat untuk sosialisasi dan informasi tentang rangkaian agenda Musrenbang beserta  program  pembangunan.  Sekalipun ada spanduk Musrenbang, hanya di dalam ruangan kegiatan Musrenbang sebagai latar panggung atau dekorasi identitas kegiatan, dan bahkan ada yang tidak menggunakan spanduk sebagai identitas kegiatan pada lokasi lainnya. Keempat, informasi dan sosia- lisasi  Musrenbang hanya secara singkat me lalui pidato sambutan secara formal serimonial  berupa  sambutan-sambutan dari kepala desa, lurah dan perwakilan dari Bappeda, dengan membacakan sambutan
tertulis dari walikota sehingga kurang ada informasi  yang  dapat  memberikan  pen- jelasan  dan  pemahaman  secara  kompre- hensif serta kurang konstruktif untuk memotivasi masyarakat atau para pemangku kepen tingan sebagai peserta kegiatan Mus- ren bang. Kelima, peran stakeholders dan Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  dalam proses pelaksanaan Musrenbang, banyak yang ikut hadir ketika kegiatan serimonial dalam pembukaan kegiatan, tetapi masih ada yang tidak mengikuti Musrenbang sampai  akhir  kegiatan.  Terdapat  juga OPD  yang  kurang  aktif  beraspirasi  untuk mem   berikan  informasi,  penjelasan,  dan arahan (masukan) ketika pembahasan di kelompok  bidang  pembangunan. Keenam, format dan bahan materi program bahasan Musrenbang baru diberikan kepada peserta ketika kegiatan berlangsung. Mendadaknya pembagian kelompok bidang pembangunan mengakibatkan kebingungan peserta Mus- ren bang  dalam  memahami  format  peng- isiannya  prioritas  usulan  program  pem- bangunan.  Terkecuali Musrenbang di Desa Balokang  Kecamatan  Banjar  sudah  diten- tukan sejak awal ketika Musrenbang dusun untuk para anggota kelompok pembahasan bidang pembangunan.
Berdasarkan  analisis  potensi  dan  per - masalahan tersebut, maka dapat di buat analisis  solusi  yang  dapat  menjadi  re ko- men dasi bagi pelaksanaan Musrenbang dalam  memanfaatkan  media  konvensional. Pertama , Bappeda mengadakan sosialisasi tertulis melalui media surat edaran dan secara lisan melalui kegiatan pertemuan tentang agenda, format dan program materi Musren bang untuk pemerintah desa, kelurahan,  dan  kecamatan.  Hal  tersebut dapat  diselenggarakan  untuk  pihak  OPD yang akan menjadi delegasi instansinya sebagai peserta Musrenbang desa dan kelurahan. Oleh karena itu, kehadiran OPD dalam analisis permasalahan masih tidak maksimal dengan kurang berperan aktif memberikan informasi dan masukan untuk menyinkronkan program yang diusulkan peserta  Musrenbang desa dan kelurahan
Kawistara, Vol. 6, No. 1, April 2016: 93-106
dengan perencanaan yang telah dimiliki dari pihak  OPD.  Peran  dan  fungsi  OPD  dalam Mus renbang seharusnya tidak bersifat formalitas serimonial yang hanya mewakili instansinya, tetapi harus dapat secara aktif berdialog  (bermusyawarah)  untuk  mem- berikan dan menerima aspirasi dari dan dengan pemangku kepentingan di tingkat desa dan kelurahan sebagai perwakilan dari masyarakat sehingga Musrenbang desa dan kelurahan dapat menjadi media komunikasi pembangunan  yang  partisipatif.  Menurut Szalvai  (2009),  mengutip  pendapat  Waters “ participatory communication stipulates that reflection and action should be guided by dialogue, that is communication that is democratic, collaborative, and open, geared toward the mutual engagement of social actors as equal subject ”. Jadi komunikasi dua arah tersebut merupakan komunikasi partisipatif yang dialogis dalam proses pembangunan, dinilai sebagai sebuah refleksi  dan  tindakan  yang  harus  dipandu dengan berdialog, yaitu komunikasi yang demokratis, kolaboratif, terbuka, dan saling berhubungan serta setara di antara aktor sosial sebagai pelaku pembangunan. Peran  aktif  OPD  seharusnya  sebagai berikut.  (i)  Sebagai  delegasi  instansi,  OPD harus sudah memperoleh informasi dan data tentang usulan program yang akan dibahas dalam Musrenbang  desa,  kelurahan.  (ii) OPD dapat membawa data tentang program dari instansinya untuk diinformasikan dan diformulasikan dengan usulan yang muncul dalam Musrenbang desa dan kelurahan. (iii) OPD  harus  dapat  berperan  lebih  pro-aktif untuk membantu memberikan informasi dan penjelasan dalam proses perencanaan di Musenbang desa dan kelurahan.
Kedua, fasilitator  dapat  lebih  dimak- simal kan dari segi jumlah personil, peran dan kehadirannya yaitu minimal empat orang di setiap lokasi Musrenbang desa dan kelurahan. Kemudian ada kaderisasi bagi tim fasilitator dari kalangan generasi muda dan memberikan kesempatan pada keterwakilan perempuan dengan rekruitmen serta peme- nuhan kompensasi atas pengabdiannya (tugas  dan  fungsi).  Peran  fasilitator  di-
beri kan ruang lebih luas, bukan hanya men dampingi ketika proses perumusan program dalam Musrenbang saja, tetapi dalam proses implementasi dan evaluasi program pembangunan bersama dengan masyarakat.  Bahkan  pihak  Bappeda  dapat memberikan tugas penting lainnya untuk tim fasilitator melakukan analisis evaluasi secara kuantitatif dengan menyebarkan kue sioner kepada peserta Musrenbang di  tingkat  desa  dan  kelurahan.  Fasilitator dapat juga mengevaluasi secara kualitatif dari hasil wawancara dan observasi pada kegiatan Musrenbang  desa  dan  kelurahan. Hasil evaluasi tersebut dilaporkan fasilitator kepada Bappeda sebagai masukan dan rekomendasi bagi perbaikan atau kemajuan proses Musrenbang. Ketiga, pemerintah desa dan kelurahan menyediakan, mengelola, dan memberikan informasi yang dapat diakses langsung secara efektif dan komprehensif oleh masyarakat luas seperti: (a) melaksanakan kegiatan sosiali sasi secara lisan tentang agenda, format dan bahan materi program pembangunan sebelum kegiatan Musrenbang desa atau kelurahan dilakukan, baik tingkat RW, dusun, dan lingkungan; (b) sosialisasi secara tertulis dengan surat dan berkas edaran tentang agenda, format, dan bahan materi program pembangunan sebelum kegiatan Musrenbang di tingkat RW, dusun, dan lingkungan serta kagiatan Musrenbang desa dan kelurahan.
Hal tersebut relevan dengan tujuan pe- nye lenggaraan  Musrenbang secara umum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  050-187/Kep/Bangda/2007  tentang Pedoman  Penilaian  dan  Evaluasi  Pelak- sanaan Penyelenggaraan Musya warah  Pe- ren cana an  Pembangunan  (Musren bang), yaitu:  (a)  mendorong  pe libat an  para  pe- mang ku  kepentingan  dalam  proses  peng- ambilan keputusan peren canaan (RKPD); (b) mengidentifikasi dan mem bahas isu-isu dan permasalahan pem bangunan dan pencapaian kesepakatan perioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun rencana; (c) optimalisasi pemanfaatan dana yang
Adhi Iman Sulaiman -- Merancang Media Informasi  dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
tersedia terhadap kebutuhan pembangunan; (d) memfasilitasi pertukaran ( sharing ) infor- masi, pengembangan konsensus, dan kese pakatan atas penanganan masalah pem bangunan  daerah;  (e)  menyepakati meka nisme untuk mengembangkan kerang- ka kelembagaan, menguatkan proses, meng- galang sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah.
Keempat, era keterbukaan informasi me nuntut adanya transparansi, sehingga pemerintah harus menyediakan, mengelola dan memberikan informasi, sekalipun melalui media konvensional seperti pada papan pengumuman di kantor desa, kelurahan, dan kecamatan yang lebih memadai dan lengkap untuk memberikan informasi tentang Musrenbang. Papan pengumuman di kantor desa dan kelurahan dapat menjadi media infor masi penting tentang Musrenbang bagi masyarakat seperti agenda, format, materi, hasil, transparansi anggaran, dan evaluasi program pembangunan sebagai hasil Musrenbang.  Hal  tersebut  sebagai bentuk pelayanan publik dan transparansi pemerintah  kepada  masyarakat.  Media konvensional seperti papan pengumuman tetap sebagai bagian yang tidak terpisahkan, masih relevan dan menjadi pelengkap dari keter batasan mengakses media modern seperti internet, yang tergantung pada teknis maupun kemampuan ( skill ) dan ketersediaan infrastruktur serta akses media teknologi informasi.
Kelima, melakukan sosialisasi Mus- ren bang  desa  dan  kelurahan  melalui  pe- ma sangan spanduk dan baliho di tempat strategis  dan  tempat  umum  serta  lebih  me- man faatkan media surat kabar dan radio sebagai bentuk penyediaan informasi, publi kasi, dan transparansi pemerintah ten- tang  pembangunan  kepada  masyarakat. Peman faatan media konvensional seperti ini masih tetap relevan dan efektif untuk menum buhkan perhatian dan semangat masya rakat, walaupun sifatnya hanya semen tara pada momen dan kurun waktu tertentu.  Akan  tetapi,  media  spanduk  dan
baliho sangat mudah diakses dan dipahami masyarakat luas, terbukti iklan politik dan kampanye politik masa Pemilu, Pilpres, dan Pilkada masih marak menggunakan media konvensional  tersebut.  Media  spanduk  dan baliho sering juga dipergunakan dalam peraya an kegiatan dalam rangka hari kemer- dekaan nasional dan keagamaan untuk mendapat perhatian serta partisipasi publik sehingga  Musrenbang diketahui, dipahami, dan dinilai oleh masyarakat sebagai momen yang sangat penting dan menentukan jalannya pembangunan, serta dapat keluar dari persepsi atau penilaian sebagai: (a) ke- giatan serimonial formal satu tahunan yang rutin dilaksanakan; (b) kegiatan yang hanya dimanfaatkan dan kuasai oleh elit lokal serta pemerintah  saja;  (c)  program  yang  dibahas hanya dinilai sebagai program duplikasi atau replikasi dari program pembangunan yang sudah  dilakukan;  (d) Musrenbang sebagai suatu cara menghabiskan anggaran dana pembangunan yang berdasarkan keinginan stakeholders atau elit lokal, bukan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.
Hal  tersebut  sebagai  upaya  dalam  me- lakukan keterbukaan informasi Musren- bang kepada publik, sesuai dengan Undang Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keter bukaan  Informasi  Publik,  pada  Pasal  2 yaitu: (a) menjamin hak warga negara untuk me ngetahui rencana pembuatan kebijakan publik,  program  kebijakan  publik,  dan  pro- ses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; (b) men dorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; (c) me- ning katkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan  kebijakan  publik  dan  penge- lolaan Badan Publik yang baik; (d) mewujud- kan menyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang  transparan,  efektif  dan  efisien,  akun- tabel  serta  dapat  dipertanggung-jawab kan; (e) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi  hajat  hidup  orang  banyak; (f) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan  kehidupan  bangsa;  dan  atau (g) meningkatkan penge lolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik
Kawistara, Vol. 6, No. 1, April 2016: 93-106
untuk meng hasilkan layanan informasi yang berkualitas.
Keenam , pelaksanaan Musrenbang  se- harus nya dilakukan tidak dalam satu hari kegiatan,  tetapi  minimal  dua  hari.  Hal  ini supaya pada hari pertama Musrenbang desa atau kelurahan, pihak pemerintah dalam hal ini kepala desa, lurah dan perwakilan dari Bappeda, tidak hanya memberikan sambutan formal dan membuka kegiatan saja, tetapi dapat memberikan penjelasan dan pemahaman tentang prioritas pembangunan yang harus mendapat perhatian dalam Musrenbang,  serta  melaporkan  atau  meng- evaluasi program pembangunan yang belum terlaksanakan.  Begitupun  sambutan  tertulis dari walikota yang dibacakan secara formal oleh perwakilan dari Bappeda, sebaiknya dimanfaatkan dengan pamaparan singkat tentang evaluasi, pengembangan potensi dan prestasi, serta program pemerintah yang akan diorientasikan di desa, kelurahan, dan kecamatan yang dikunjungi pihak perwakilan dari  Bappeda.  Kehadiran  perwakilan  dari Bappeda tidak hanya bersifat serimonial formal, tetapi ada informasi penting yang diberikan dan dijelaskan kepada masyarakat setempat. Hal ini baru dilakukan oleh Wakil Kepala Bappeda ketika menghadiri dan
memberikan sambutan pada Musrenbang di tingkat kecamatan di Kecamatan Banjar dan Kecamatan Langensari yang kebetulan peneliti hadir untuk melakukan penelitian. Menurut  Leeuwis  (2009),  komunikasi merupakan sebuah proses penting di mana orang menggunakannya untuk bertukar pe- ngalaman  dan  ide,  itulah  sebabnya  komu- nikasi menjadi pemicu untuk merubah penge tahuan  dan  pandangan.  Komunikasi juga mengacu pada proses pertukaran pesan dan tanda di mana aktor-aktor sosial, sebagai elemen penting dalam konstruksi makna dan persepsi yang merupakan fokus kepedulian dalam suatu model.
Berdasarkan analisis yang tersebut, untuk menjadikan Musrenbang sebagai suatu proses pembangunan yang memenuhi unsur: (a) partispatif, yaitu melibatkan seluruh komponen dan Musrenbang menjadi milik  bersama;  (b)  transparan,  yang  sesuai dengan tuntutan, tantangan dan kebutuhan di era keterbukaan informasi, dan teknologi; (c) akuntabilitas, yaitu proses dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan dan menjadi tanggung  jawab  bersama.  Maka  dari  itu, proses dan hasil Musrenbang harus dapat dibuat suatu rancangan model keterbukaan akses informasi, seperti pada gambar 1.
Gambar 1. Model Akses Media Informasi Musernbang

## Adhi Iman Sulaiman -- Merancang Media Informasi  dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Merancang Akses Musrenbang dengan Media Teknologi Informasi Terdapat gagasan lain yaitu merancang akses media informasi dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk lebih mendukung kegiatan Musren- bang yang partisipatif, transparan, dan akun- tabel. Hal ini dapat diwujudkan dan dikem- bangkan dengan analisis sebagai berikut.
Pertama, sumber daya manusia dan apa- ratur yang tersedia dapat dimaksimalkan untuk dapat menggunakan dan trampil atau mahir dalam: (a) mengakses informasi melalui jaringan internet dengan aplikasi komputer; (b) melatih menjadi operator dan instruktur bagi aparat desa, kelurahan, dan masyarakat lainnya dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi komputer untuk dapat mengakses informasi melalui jaringan internet.
Kedua, sumber  daya  dana  dan  infra- struktur yang dapat dimaksimalkan karena setiap desa mendapat Anggaran Dana Desa  (ADD)  yang  rata-rata  telah  memiliki satu  Milyar  setiap  tahun  dan  sumber  pen- danaan lainnya seperti dari pemerintah kota dan provinsi (APBD) serta nasional (APBN).  Untuk  itu,  Anggaran  Dana  Desa dapat  dialokasikan  untuk  membeli  perang- kat komputer dan jaringan internet baik perangkat keras ( hardware ) maupun perang- kat lunak ( software ), termasuk untuk program pelatihan bagi operator untuk mengelola dan bagi para pengguna ( user ) untuk dapat mengakses informasi tentang Musrenbang. Hasil  penelitian  Purnomo  (2013)  me- nyatakan bahwa rancangan sistem infor masi Musrenbang  akan  meningkatkan  keteram- pilan  para  operator  pengguna  komputer. Sistem  yang  terintregrasi  akan  sangat  me- mudah kan para pengguna kecamatan dan SKPD dalam membuat usulan kegiatannya. Kecepatan penyampaian usulan serta peman- tauan hasil usulan oleh seluruh pengguna sistem dapat terwujud sehingga mendukung kinerja pemerintahan daerah agar lebih efektif dan efisien.
Ketiga, kebijakan pemerintah untuk men  dukung  pembuatan,  pengelolaan,  pe-
nye   diaan,  dan  pengembangan  media  infor- masi tentang Musrenbang dikarenakan Bappeda sudah memiliki website yang meng informasikan dan mempublikasikan ber bagai  kegiatan  perencanaan  dan  pelak- sana an pembangunan, termasuk kegiatan Musrenbang.  Dukungan  kebijakan  secara yuridis  formal  seperti  Keppres  nomor  6 Tahun  2001  sebagai  pedoman  bagi  pe- man faatan dan penggunaan teknologi komuni kasi dan informasi di dalam sistem adminis trasi pemerintahan. Kemudian dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Electronic Government ( e­Gov ) Indonesia, antara lain berisikan panduan yang sudah disosialisasikan, seperti: (a) panduan pembangunan infrastruktur portal pemerintah, (b) panduan manajemen sistem dokumen elektronik, (c)  panduan  penyu- sunan rencana induk pengembangan e­Gov lembaga, (d) panduan penyelenggaraan situs web pemerintah daerah, (e) dan panduan tentang pendidikan dan pelatihan SDM e-Gov. Adanya  tuntutan  dan  kebutuhan  pem- bangunan dengan menggunakan Tekno logi Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  sebagai - mana  dalam  UU  Nomor  11  Tahun  2008, tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elek- tronik,  khususnya  dalam  Pasal  4  bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan: (a) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;  (b)  mengembangkan  perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka mening katkan  kesejahteraan  masya rakat; (c)  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi pelayanan publik; (d) membuka kesem patan yang  seluas-luasnya  kepada  setiap  orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung  jawab;  (e)  mem berikan  rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi penyelenggara teknologi informasi. Dukungan yuridis formal lainnya, seperti dalam  UU  nomor  14  Tahun  2008  tentang
Kawistara, Vol. 6, No. 1, April 2016: 93-106
Keterbukaan Informasi Publik yang telah dikutip pada kerangka analisis dan analisis solusi.  Kemudian  dalam  Rencana  Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2010-2014, menegaskan bahwa program pembangunan pemberdayaan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika dilaksanakan untuk peningkatan e­literacy masyarakat  (50%  penduduk) , pembentukan komunitas informasi masyarakat yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggung jawab, serta program pembangunan desa informatif (information villages) dengan pemanfaatan media cetak dan elektronik serta media tradisional terutama di daerah- daerah pedesaan sebagai bagian dari ruang  publik  untuk  penyebaran  informasi. Kemudian sasaran strategis yang dirancang di antaranya, yaitu Pertama, Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar informasi benar menuju terbentuknya Indonesia infor matif dalam kerangka NKRI melalui: (a) meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi, dan informatika di  seluruh  Indonesia;  (b)  terselenggaranya layanan pos, komunikasi, dan informatika yang efektif dan efisien. Kedua, mewujudkan birokrasi layanan pos, komunikasi, dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi melalui: (a) terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi  dan  informatika  yang  optimal; (b) tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi, dan informatika.
Buku Putih Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Tekno logi Bidang Teknologi Informasi dan Komuni kasi  2005  –  2025  yang  diterbitkan oleh  Kementerian  Negara  Riset  dan  Tekno- logi Republik Indonesia, salah satu misi, tujuan, dan formulasi strateginya yaitu terdapat  peran  pemerintah  dalam  pember- dayaan informasi untuk produsen dan peng guna  informasi;  penyedia  informasi dan  pengetahuan;  penggerak  pemanfaatan
informasi; dan pemerintah sebagai pemerata informasi. Pemerintah sebagai produsen dan pengguna informasi adalah pemilik informasi publik terbesar, yang memiliki kewenangan untuk mendistribusikan informasi tersebut kepada  yang  membutuhkan.  Membuat infor  masi menjadi terjangkau adalah suatu bentuk layanan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat,  pelaku  bisnis,  dan  unit  orga- nisasi  pemerintah.  Kebijakan  peme rintah yang menyediakan akses lang sung secara efisien  terhadap  informasi  publik  adalah merupakan  unsur  penentu  dalam  mening- katkan kemampuan inovasi semua elemen bangsa dan negara.
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dibuat suatu konsep akses Musrenbang dengan media teknologi informasi dalam model yang diadopsi dari Sulaiman (2012)  tentang  model  perkembangan  dan pemanfaatan TIK untuk Electronic Government (e-Gov) disajikan dalam gambar 2. Gagasan  proses Musrenbang yang partisipatif  dan  transparan  dengan  me- man faatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui konsep e-Gov telah dire- komen dasikan  Purnomo  (2013.  Penerapan sistem informasi sangat diperlukan dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data hasil musyawarah peren- canaan pembangunan tersebut oleh semua pihak yang berkepentingan mulai dari kecamatan,  SKPD,  sampai  dengan  peme- rintah  daerah  khususnya  Bappeda.  Meran- cang sistem informasi yang bertujuan untuk mengolah  data  musyawarah  rencana  pem- bangunan daerah sehingga mem percepat proses pembuatan laporan musren bang mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan Bappeda sebagai pengguna akhir dari  sistem.  Begitupun  hasil  penelitian  dari Satries (2011) yang merekomendasikan perlu adanya  upaya  sistematis  dari  pihak  peme- rintah daerah khususnya Bappeda untuk memberikan informasi dan sosialisasi seluas- luasnya mengenai segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Musrenbang kepada Masyarakat seperti melalui media website dan buletin. Melibatkan pihak swasta melalui
Adhi Iman Sulaiman -- Merancang Media Informasi  dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
pemanfaatan media lokal seperti surat kabar lokal, dan radio. Maka dari itu, Musrenbang akan dapat diketahui dan dipahami masya- rakat luas yang lebih komprehensif dan mampu  menghasilkan  perencanaan  pem- bangunan yang lebih berkualitas.
Musrenbang dapat juga sebagai media transfer pengetahuan tentang identifikasi dan analisis pembangunan mulai dari masalah, solusi, rencana, implementasi dan evaluasi antara individu, komunitas atau kelompok, organisasi baik dari pihak masyarakat mau- pun pemerintah yang membantu dari segi infrstruktur  media  komunikasi  konvensio- nal,  dan  TIK.  Menurut  Hamid  dan  Salim (2011)  persyaratan  transfer  pengetahuan yaitu harus melibatkan komunikasi aktif antara dua pihak atau berkonsultasi aktif satu sama  lain  untuk  mempelajari  apa  yang  di- ketahui kedua belah pihak sehingga individu dapat berbagi pengetahuan sedangkan orga-
nisasi mentransfer (alih) pengetahuan yang didukung oleh peralatan dan teknologi ( software dan hardware ) serta koordinasi jaringan internal dan eksternal dari suatu komunitas.
Untuk itu, menjadi satu kesatuan media komunikasi pembangunan partisipatif yang utuh, antara Musrenbang sebagai media komunikasi interpersonal antara para pemangku kepentingan, yang didukung media komunikasi konvensional seperti baliho, spanduk, radio, dan surat kabar lokal serta media komunikasi melalui teknologi informasi seperti jaringan internet. Menurut Leeuwis (2009) Media komunikasi adalah alat yang membantu menggabungkan saluran komunikasi yang berbeda, yaitu (a) media massa konvensional seperti jurnal, brosur, buku,  manual;  (b)  media  interpersonal seperti diskusi, pertemuan kelompok; dan (c) media hibrida seperti internet.
Gambar 2. Model Perkembangan dan Pemanfaatan TIK dalam Electronic Government (e-Gov) untuk Musrenbang
Sumber: Sulaiman (2012)
SIMPULAN Musrenbang dapat di sosialisasikan me- lalui media konvensional pertemuan, surat edaran, dan melalui papan pengumuman di  kantor  desa  atau  kelurahan  serta  pe- masangan spanduk, dan baliho di tempat strategis  serta  tempat  umum.  Hal  ini sebagai bentuk penyediaan informasi, publi- kasi, dan transparansi pemerintah ten tang pembangunan  kepada  masyarakat.  Peman- faatan media konvensional seperti ini masih tetap relevan dan efektif serta mudah di akses masyarakat dengan melihat di papan pengumuman sebelum kegiatan Musrenbang di tingkat dusun, lingkungan, desa, dan kelurahan.  Dampaknya  masyarakat  merasa memiliki, peduli, dan ikut berpartisipasi terhadap kegiatan Musrenbang yang akan menentukan  pembangunan  dan  kesejah- teraan bersama.
Proses pelaksanaan Musrenbang, masih kurang memanfaatkan keterbukaan akses informasi  yang  seharusnya  diberikan  peme- rintah kepada publik atau masyarakat di tengah tuntutan dan tantangan demo kratisasi, otonomi dan globalisasi, baik melalui media konvensional seperti papan pengumuman di kantor desa dan kelurah an, spanduk dan baliho maupun dengan meng gunakan media Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti melalui akses jaringan internet, penyediaaan serta pengelolaan website di tingkat desa, kelurah an, dan kecamatan.  Masyarakat  kurang  me mahami pentingnya Musrenbang dalam me nentukan pembangunan dan kesejah teraan bersama untuk mewujudkan program pembangunan desa informatif ( information villages ). Ketersediaan,  pengelolaan,  dan  keter- buka an media informasi tentang agenda, format, program, anggaran, hasil, dan eveluasi  Musrenbang sangat penting serta menentukan  keberhasilan  proses  pem- bangunan.  Pemerintah  dapat  mewujud kan hal tersebut sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan di era demokratisasi, otonomi, pem bangunan partisipatif, keterbukaan infor masi, dan era Teknologi Informasi Komu nikasi (TIK). Maka dari itu, penyediaan
dan pengembangan media informasi baik media konvensional mau pun media dengan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk dapat disediakan dan dikelola oleh pemerintah serta dapat diakses oleh stakeholders dan masyarakat menjadi hal yang penting dan strategis dalam paradigma pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel . Pentingnya penguatan kebijakan peme- rintah  untuk  mendukung  pengelolaan,  pe- nye diaan, pengembangan, dan pelatih an mengakses media informasi tentang Musren- bang karena Bappeda Kota Banjar sudah memiliki website yang  meng informasi kan dan mempublikasikan berbagai kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, termasuk kegiatan Musrenbang. Merancang media informasi yang juga  disertai  dengan  pemanfaatan  tekno- logi informasi dan komunikasi, maka men jadikan  Musrenbang sebagai media komuni kasi pembangunan yang bersifat (a) partispatif, yaitu melibatkan seluruh komponen dan Musrenbang menjadi milik bersama; (b) transparan, yang sesuai dengan tuntutan, tantangan, dan kebutuhan di era keterbukaan  informasi  dan  teknologi;  (c) akuntabilitas, yaitu proses dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan dan menjadi tanggung jawab bersama.

## DAFTAR PUSTAKA
Bungin,  B.  ed.  2008. Teknik­Teknik Analisis Kualitatif dalam Penelitian Sosial : Analisis Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman  Filosofis  dan  Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi . RajaGrafindo Persada. Jakarta. Fahmi, C dan Zulkifli. 2012. Pemetaan Ting- kat Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kota  Banda  Aceh. Laporan Hasil Penelitian. Kerjasama Program Riset,  Pen dampingan,  dan  Advo- kasi Pemerintah Kota Banda Aceh, Indonesia Pemerintah Kota Apeldoorn, Belanda Aceh Institute – Cordaid.

## Adhi Iman Sulaiman -- Merancang Media Informasi  dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Kota Banjar Provinsi Jawa Barat
Hamid, N.A.A and Salim, J. 2011. A Concep- tual  Framework  of  Knowledge Transfer in Malaysia E-Government IT Outsourcing: An Integration with Transactive Memory System (TMS). IJCSI International Journal of Computer Science Issues. ISSN.  1694-0814.  8(3): 51-64.
Hawkins, C.V and X. Wang. 2011. Sustainable Development  Governance:  Citizen Participation and Support Networks in Local Sustainability Initiatives: Public Works Management Policy. http://pwm.sagepub.com/content. 27 Oktober 2012. 17(1): 7-29.
Inpres  Nomor  3  Tahun  2003 Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Elec­ tronic Government ( e­Gov ) Indonesia.
Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi. Rencana Strategis Kementerian Komu­ ni kasi dan Informatika tahun 2010­
2014. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 187/Kep/Bangda/2007. Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musrenbang.
Lee,  M.  2010.  Unlock  the  Potential  of Development Communication. Com­ muni cation  World. Mar/Apr 2010; 27,
2;  ABI/INFORM  Complete  Special Report:  Africa.  www.iabc.com/cw. 22 November 2012: 32.
Leeuwis,  C.  2006. Communication for Rural Innovation. Rethinking Agricultural Extention. Edisi  ke-5.  Blackwell Publishing  Ltd.  Oxford.  Sumarah BE,  2009. Komunikasi untuk Inovasi Pedesaan  :  Berfikir  Kembali  tentang Penyuluhan Pertanian .  Edisi  ke-5.
Kanisius. Yogyakarta.
Lubis,  D.  2010.  Komunikasi  dan  Pem- bangunan.  Di  dalam  :  Hubeis  AVS, editor. Dasar­Dasar Komunikasi. Sains KPM IPB Press. Bogor.
Ma’rif, S., P. Nugroho dan L. Wijayanti. 2010. Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Musyawarah  Perencanaan  Pem-
bangunan (Musrenbang) Kota Semarang. Riptek . 4(11): 53 – 62.
Kementerian  Negara  Riset  dan  Teknologi. Buku Putih Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Teknologi Infor masi dan Komunikasi 2005 – 2025. Diter- bitkan Tahun 2006, oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
Mulyana, D. 2006. Metodologi Penelitian Kua­ litatif : Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya . Rosdakarya. Bandung.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  40  tahun  2006 Tata Cara Penyu sunan Rencana Pembanguunan Nasional.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  tahun
2008 Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengen dalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun  2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008.
Purnamasari, I. 2008. Studi Partisipasi Masya- rakat  Dalam  Perencanaan  Pem- bangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Tesis . Program Studi  Magister  Ilmu  Administrasi.
Universitas Diponegoro. Semarang. Purnomo, D. 2013. Desain Sistem Informasi Penge lolaan Data Musrenbang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Prosiding , Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi 2013 (SENTIKA  2013).  Yogyakarta. 9 Maret 2013: 208-212.
Satries,  W.I.  2011.  Mengukur  Tingkat  Parti- sipasi Masyarakat Kota Bekasi dalam Penyusunan  APBD  Melalui  Pelak- sanaan Musrenbang  2010. Jurnal Kybernan . 2(2): 89-130.
Sulaiman, A.I. 2012. Tantangan dan Peman- faatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam E­ Gov . Jurnal
Kawistara, Vol. 6, No. 1, April 2016: 93-106
Ilmu Politik dan Pemerintahan . 1 (1):
71-81.
Sulistyowati,  F.,  Y.  Setyowati.,  dan  T.
Wuryantoro.  2005. Komunikasi Pem­ ber dayaan. APMD Press. Yogyakarta. Susanti.,  2009.  Pengaruh  Partisipasi  Masya- rakat terhadap Proses Musyawarah Peren canaan Pembangunan di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Jurnal Ilmu Administrasi .
VI.(3): 293-305.
Susanto,  H.E.  2009. Komunikasi Politik dan Otonomi Daerah : Tinjauan Terhadap
Dinamika Politik dan Pembangunan. Mitra Wacana Media. Jakarta.
Szalvai,  E.  2009.  Roma  Project  :  A  Study
Set  in  Europe.  McPhail,  Thomas  L, editor. Development Communication: Reframing The Role of The Media. Blackwell  Publishing  Ltd.  Malden. Oxford.
Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang  Nomor  14  tahun  2008 Keterbukaan Informasi Publik.