## Tantangan  dan  Strategi  dalam  Proses  Implementasi  Kebijakan Pajak Karbon
Alexander Kevin Tjoanto 1 , Maria R.U.D. Tambunan 2
1 Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat
2 Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat

## ARTICLE INFO
JEL Classification: M41, Q56
Key words: carbon tax, Indonesia, policy implementation process.

## ABSTRACT
Carbon tax policies have become an important instrument in overcoming climate change in various countries. Indonesia is one country that also uses a carbon tax policy in overcoming climate change. However, the delayed implementation of the carbon tax policy in Indonesia shows that the government faces various challenges in the carbon policy implementation process.  This  study  aims  to  analyze  various  factors  that  can  pose  challenges  in  the implementation  process  of  carbon  tax  policies  in  Indonesia  and  strategies  that  the Government of Indonesia can use to overcome these challenges. This research was conducted with a qualitative approach and data were collected by literature review. The results of this research indicate that the challenges faced by the government in the process of implementing carbon  tax  policies  in  Indonesia  can  be  caused  by  factors  of  the  political  system  and governance, business and economic influences, and public resistances. These challenges can be overcome by using stepwise implementation strategies and coalition building to support the  policy,  proper  revenue  management,  and  most  importantly  establishing  carbon  tax policies as part of the policy mix in order to quickly address climate problems and achieve long-term decarbonization.

## ABSTRAK
Kebijakan  pajak  karbon  telah  menjadi  instrumen  penting  dalam  mengatasi perubahan iklim di berbagai negara. Indonesia menjadi salah satu negara yang juga menggunakan kebijakan pajak karbon dalam mengatasi perubahan iklim. Namun, implementasi  kebijakan  pajak  karbon  di  Indonesia  yang  mengalami  penundaan menunjukkan  bahwa  pemerintah  menghadapi  berbagai  tantangan  dalam  proses implementasi kebijakan pajak karbon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai  faktor  yang  dapat  memberikan  tantangan  dalam  proses  implementasi kebijakan  pajak  karbon  di  Indonesia  dan  strategi  yang  dapat  digunakan Pemerintah  Indonesia  untuk  mengatasi  tantangan  tersebut.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  pendekatan  kualitatif  dan  data  dikumpulkan  dengan melakukan  tinjauan  literatur.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tantangan yang dihadapi pemerintah dalam proses implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia  dapat  disebabkan  oleh  faktor  sistem  politik  dan  tata  kelola  lembaga pemerintahan,  pengaruh  bisnis  dan  ekonomi,  dan  penolakan  publik.  Tantangan tersebut  dapat  diatasi  dengan  menggunakan  strategi  implementasi  kebijakan secara  bertahap  dan  pembangunan  koalisi  yang  mendukung  kebijakan  tersebut, pengelolaan  pendapatan  secara  tepat,  dan  yang  paling  penting  menjadikan kebijakan pajak karbon sebagai bagian dari bauran kebijakan agar dapat mengatasi permasalahan iklim dengan cepat dan mencapai dekarbonisasi jangka panjang.

## 1. PENDAHULUAN
Perubahan  iklim  menjadi  salah  satu permasalahan yang mendapat perhatian dunia karena  dapat  memberikan  ancaman  terhadap kelestarian  lingkungan  hidup  secara  global. Salah  satu  faktor  yang  dapat  menimbulkan terjadinya  perubahan  iklim  adalah  adanya emisi  gas  rumah  kaca  (GRK)  yang  meningkat dengan  cepat  karena  aktivitas-aktivitas  yang dilakukan manusia, terutama akibat
penggunaan  bahan  bakar  fosil.  Dampak  yang ditimbulkan dari perubahan iklim sudah dapat dirasakan  di  berbagai  dunia,  seperti  kenaikan permukaan  air  laut  yang  menyebabkan hilangnya wilayah pesisir dan rusaknya pulau- pulau,  gelombang  panas  yang  menyebabkan kekeringan dan menggangu kesehatan manusia,  meningkatnya  curah  hujan,  dan munculnya  kondisi  cuaca  yang  lebih  ekstrim,
seperti  angin  topan  yang  dapat  memberikan kerugian ekonomi (United Nations, 2021).
Salah  satu  bentuk  komitmen  negara  di seluruh  dunia  dalam  menurunkan  emisi  dan mengatasi  perubahan  iklim  dapat  dilihat melalui  Perjanjian  Paris.  Terdapat  195  negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut sebagai bentuk komitmen untuk ikut menurunkan  emisi  dan  mengatasi  perubahan iklim, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia meratifikasi Perjanjian Paris melalui penerbitan  UU  No.  16  Tahun  2016  disertai dengan  adanya  target  penurunan  emisi  yang ditetapkan  pemerintah  pada  tahun  2030 sebesar  29%  dengan  upaya  sendiri  dan diharapkan  dapat  meningkat  hingga  41%jika terdapat kerja sama internasional.
Berbagai kebijakan yang dapat mengurangi emisi GRK juga perlu dibuat oleh setiap negara agar emisi yang dihasilkan dunia dapat ditekan seminimal  mungkin.  Guo  dan  Huang  (2022) menyatakan bahwa pengenaan harga terhadap emisi menjadi kebijakan yang sering digunakan untuk  menurunkan  emisi  GRK.  Haites  (2018) juga menyatakan bahwa pengenaan harga pada emisi  GRK  dapat  menjadi  salah  satu  upaya untuk  menerapkan  opsi  pengurangan  emisi. Kebijakan  penetapan  harga  karbon  dapat dilakukan  salah  satunya  dengan  mengenakan pajak karbon. Menurut Halat et al. (2021) dalam skema  pajak  karbon,  perusahaan  dikenakan sanksi  karena  menghasilkan  emisi  dengan membayar pajak.
Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  yang akan  menerapkan  kebijakan  pajak  karbon sebagai  instrumen  untuk  menurunkan  emisi GRK dan menjaga kelestarian lingkungan. Isu penggunaan  instrumen kebijakan  pajak  untuk mengatasi permasalahan lingkungan di Indonesia  pada  awalnya  muncul  di  masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai bentuk tindakan pemerintah  untuk  mencapai  pertumbuhan ekonomi  dan  pembangunan  berkelanjutan yang  optimal  dengan  tetap  memperhatikan kondisi  lingkungan  (Irianto  et  al.  2018). Namun, kebijakan tersebut tidak jadi dilaksanakan  karena  munculnya  berbagai penolakan  dari  pengusaha  dan  juga  karena
telah  banyaknya  jenis  pajak  yang  telah dikenakan  kepada  pengusaha  yang  dapat menambah beban keuangan pengusaha (Sulaswatty, 2010).
Pada  Pemerintahan  Presiden  Joko  Widodo, pemerintah  kembali  berencana  mengenakan pungutan  terhadap  karbon  yang  telah ditetapkan  dalam  Perpres  No.  98  Tahun  2021. Pungutan tersebut dikenakan terhadap barang dan/atau  jasa  yang  menghasilkan  emisi  dan memberikan efek negatif terhadap lingkungan. Pemungutan  tersebut  kemudian  dilakukan pemerintah dengan penerapan kebijakan pajak karbon  yang  telah  disahkan  dalam  UU  HPP. Namun,  implementasi  kebijakan  pajak  karbon mengalami  penundaan  sebanyak  dua  kali. Kebijakan tersebut rencananya akan diimplementasikan pada April 2022 sebagaimana  telah  diatur  dalam  UU  HPP, namun  mengalami  penundaan  hingga  Juli 2022. Pada Juli 2022, penundaan implementasi kebijakan  pajak  karbon  kembali  terjadi. Penundaan sebanyak dua kali ini terjadi karena pemerintah  masih  berupaya  mempersiapkan aturan  pelaksanaan  yang  komprehensif  dan juga  memperhatikan  kesiapan  sektor  yang akan  dikenakan  pajak  karbon  serta  kondisi ekonomi masyarakat (Kompas, 2022a).
Kebijakan  pajak  karbon  di  Indonesia  yang terus  mengalami  penundaan  menunjukkan bahwa pemerintah dapat menghadapi berbagai tantangan dalam proses implementasi kebijakan  pajak  karbon.  Dengan  melihat permasalahan  tersebut,  maka  penelitian  ini bertujuan  untuk  menganalisis  berbagai  faktor yang  dapat  memberikan  tantangan  dalam proses implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia.  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  akan menganalisis  berbagai  strategi  yang  dapat digunakan  pemerintah  untuk  mengatasi tantangan  yang  dihadapi  dalam  proses implementasi tersebut.

## 2. TELAAH

## TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Pengenaan  harga  terhadap  emisi  GRK melalui  kebijakan  pajak  karbon  dipandang sebagaian  besar  ekonom  sebagai  kebijakan sentral  untuk  peraturan  iklim.  Kebijakan
tersebut  diasumsikan  memberikan  cara  yang sederhana, transparan, dan hemat biaya untuk mengubah  investasi  dan  perilaku  konsumsi (Criqui et al. 2019). Pajak karbon adalah pajak yang dikenakan terhadap barang atau kegiatan berdasarkan  emisi  yang  dihasilkan.  Dengan adanya  kebijakan  ini,  maka  pembayar  pajak karbon dituntut untuk mengurangi emisi yang dihasilkan  sehingga  juga  dapat  mengurangi kewajiban  pajaknya.  Pajak  karbon  dapat mendorong industri untuk beralih ke teknologi yang  ramah  lingkungan  dan  mengubah perilaku  konsumen  agar  lebih  efisien  dalam penggunaan  energi.  Selain  itu,  pajak  karbon juga  dapat  memberikan  sumber  pendapatan baru  bagi  pemerintah  yang  dapat  digunakan untuk  belanja  negara  atau  memberikan pengurangan  pada  jenis  pajak  lainnya (Partnership For Market Readiness, 2017).
Pemerintah  suatu  negara  menetapkan kebijakan  pajak  karbon  dengan  tujuan  utama, yaitu agar dapat mengurangi emisi atau untuk memenuhi tujuan menjaga kelestarian lingkungan  hidup.  Namun,  pemerintah  juga dapat  memiliki  tujuan  tambahan  pada  saat mengimplementasikan  kebijakan  ini,  yaitu untuk  mendapatkan  tambahan  penghasilan dari pajak karbon. Pemerintah dapat memiliki salah  satu  atau  kedua  tujuan  tersebut, tergantung  pada  prioritas  pemerintah  ketika menerapkan  kebijakan  pajak  karbon  (United Nations, 2021).
Kebijakan pajak karbon sebagai instrumen untuk  menurunkan  emisi  memiliki  beberapa keuntungan dalam penerapannya jika dibandingkan  dengan  instrumen  kebijakan lingkungan  lainnya.  Menurut  Green  (2021), pajak karbon memberikan kepastian biaya dan tidak  ada  batasan  emisi.  Kemudian,  pajak karbon  dapat  dirancang  dan  dikelola  dengan lebih mudah. Hal ini dikarenakan, pemerintah telah memiliki serangkaian pengalaman dalam memungut  pajak.  Sementara  itu,  kekurangan pajak  karbon  berdasarkan  laporan  United Nations  (2021)  adalah  perlu  dilakukan penyesuaian  tarif  pajak  dari  waktu  ke  waktu agar dapat mencapai target pengurangan emisi yang ditetapkan. Haites (2018) juga menyatakan  bahwa  tarif  pajak  karbon  perlu
disesuaikan  secara  berkala  terhadap  dampak yang  diberikan  kepada  ekonomi,  peningkatan pendapatan,  perubahan  teknologi,  dan  faktor lainnya  seperti  perubahan  harga  bahan  bakar fosil agar dapat mempertahankan efektivitasnya dalam pengurangan emisi.
Terdapat  lima  langkah  yang  perlu diperhatikan  pemerintah  dalam  membuat kebijakan  pajak  karbon  (Partnership  For Market Readiness, 2017), yaitu:
a. Menentukan basis pajak Pada  langkah  pertama  ini,  pemerintah menentukan sektor, jenis emisi, dan entitas yang  akan  dikenakan  pajak  karbon.  Basis pajak yang ditentukan dapat mempengaruhi tingkat pengurangan emisi yang  dicapai,  jumlah  pendapatan  yang diperoleh,  dan  industri  serta  kelompok yang  terkena  dampak  dari  kebijakan tersebut.
b. Menentukan tarif pajak Setelah menetukan basis pajak, pemerintah kemudian  menetukan  besaran  tarif  pajak karbon.  Penentuan  tarif  pajak  karbon melibatkan  dua  elemen  utama:  pertama adalah menentukan dasar untuk menetapkan tarif pajak karbon. Penentuan dasar  tersebut  bergantung  pada  tujuan pemerintah  dalam  menetapkan  kebijakan pajak karbon, yaitu apakah untuk mencari tingkat  mitigasi  emisi  tertentu,  menaikkan tingkat  pendapatan,  atau  mencerminkan biaya  sosial  dari  emisi.  Selain  itu, pemerintah  juga  dapat  menjadikan  negara lain  dengan  kondisi  negara  yang  serupa sebagai tolak ukur dalam menentukan tarif pajak karbon.
Elemen  berikutnya  adalah  pemerintah menentukan  cara  mengembangkan  tarif pajak karbon dari waktu ke waktu. Hal ini dapat  dilakukan  dengan  menentukan jangkauan  tarif  pajak  karbon  selama periode  tertentu,  melakukan  penyesuaian tarif,  dan  melakukan  tinjauan  secara berkala  terhadap  tarif  pajak  karbon  yang berlaku dengan bantuan dari para ahli dan pemangku kepentingan lainnya.
c. Menghindari  efek  yang  tidak  diinginkan dari pajak karbon
Pajak  karbon  dapat  memiliki  efek    yang tidak diinginkan sebagai bagian dari desain kebijakan tersebut, seperti dapat mempengaruhi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau yang berada di wilayah  tertentu.  Tindakan  yang  umum digunakan  untuk  mengatasi  masalah tersebut adalah dengan mengurangi kontribusi pajak, seperti adanya pembebasan  dan  pengurangan  pajak. Namun,  tindakan  tersebut  tentunya  dapat mengurangi  keefektifan  pajak  karbon dalam  mengatasi  masalah  lingkungan. Langkah  pendukung  lainnya  yang  dapat menjadi  lebih  efektif  untuk  mengatasi masalah tersebut adalah pemerintah dapat memberikan subsidi terhadap penggunaan produk  atau  teknologi  yang  ramah lingkungan.
d. Menentukan penggunaan pendapatan Penggunaan pendapatan dari pajak karbon dapat memberikan pengaruh bagi ekonomi negara  secara  keseluruhan.  Pemerintah memiliki beberapa cara dalam menggunakan  pendapatan  pajak  karbon, antara  lain  adalah  netralitas  pendapatan. Netralitas  pendapatan  dapat  dilakukan dengan mengembalikan pendapatan kepada  rumah  tangga  berpenghasilan rendah  atau  bisnis  yang  terkena  dampak dari kebijakan tersebut.
Cara  lainnya  adalah  pemerintah  dapat menggunakan  pendapatan  pajak  karbon untuk  meningkatkan  pengeluaran  yang bertujuan  untuk  mendukung  program lingkungan atau meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Selain  itu, pemerintah  juga  dapat  menggunakan pendapatan untuk mengurangi defisit atau membayar utang negara.
e. Memastikan  pengawasan  dan  kepatuhan pelaksanaan pajak karbon Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  pajak karbon  dapat  dilakukan  dengan  baik  jika terdapat  sistem  administrasi  pajak  karbon yang  efektif.  Hal  ini  dapat  dilakukan pemerintah  dengan  menyelaraskan  sistem administrasi pajak karbon dengan kerangka
administrasi  pengumpulan  pendapatan dan institusi pelaksana yang ada.
Sistem  administrasi  pajak  karbon  yang telah  dibuat  dapat  digunakan  untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan pajak karbon termasuk bagaimana  prosedur  pemeriksaaan  dan pemberian  sanksi  apabila  kewajiban  tidak dijalankan. Selain itu, kepatuhan juga dapat didorong  melalui  desain  kebijakan  pajak karbon itu sendiri, seperti adanya kesederhanaan  dan  transparansi  serta desain  kebijakan  yang  sesuai  dengan kapasitas pemerintah.
Kebijakan pajak karbon telah menjadi instrumen  yang  digunakan  banyak  negara dalam  mengatasi  permasalahan  iklim.  Dalam proses implementasinya, pajak karbon seringkali mendapatkan pengaruh dari kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang memberikan tantangan bagi implementasi kebijakan tersebut.  Hal  ini  dapat  dlihat  dari  penelitian Dyarto  dan  Setyawan  (2021)  dan  Criqui  et  al. (2019)  yang  menunjukkan  bahwa  aspek ekonomi,  politik,  dan  rendahnya  dukungan publik  dapat  memberikan  tantangan  kepada pemerintah dalam proses implementasi kebijakan  pajak  karbon.  Berbagai  strategi tentunya  diperlukan  pemerintah  agar  dapat mengatasi  tantangan  tersebut.  Penelitian  yang dilakukan Haites (2018), Steenkamp (2021), dan Criqui et al. (2019) disertai dengan pengalaman dari  beberapa  negara  yang  telah  menerapkan pajak  karbon  menunjukkan  bahwa  strategi implementasi  kebijakan  pajak  karbon  secara bertahap, pembangunan koalisi yang mendukung  kebijakan  tersebut,  pengelolaan pendapatan  pajak  karbon  secara  tepat,  dan mengkombinasikan  kebijakan  pajak  karbon dengan  kebijakan  lainnya  dalam  mengatasi permasalahan iklim dapat menjadi solusi bagi pemerintah untuk mengatasi tantangan dalam proses implementasi kebijakan pajak karbon.

## 3. METODE PENELITIAN
Pe nelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif.  Menurut  Creswell  dan  Poth  (2018), pendekatan kualitatif digunakan peneliti untuk
melakukan  eksplorasi  dan  memahami  makna dari  suatu  masalah.  Data  pada  penelitian  ini dikumpulkan melalui tinjauan literatur.
Literatur  dalam  penelitian  ini  diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel berita terpublikasi yang  terkait  dengan  penelitian  ini.  Pencarian literatur dilakukan melalui database pencarian pada  remote-lib.ui.ac.id.  Database  ini  menjadi sarana untuk mengakses literatur yang tersedia pada  Perpustakaan  Universitas  Indonesia. Selain  itu,  pencarian  literatur  juga  dilakukan melalui Google Scholar, dan dengan mengakses secara langsung situs web berita.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Faktor-faktor yang memberikan tantangan dalam proses implementasi kebijakan pajak karbon
a. Sistem  politik  dan  tata  kelola  lembaga pemerintahan
Sistem  politik  yang  dimiliki  suatu  negara dapat  mempengaruhi  implementasi  kebijakan publik,  seperti  kebijakan  pajak  karbon. Fukuoka  (2012)  menyatakan  bahwa  sistem politik demokrasi di Indonesia telah membuat banyak  pengusaha  berubah  menjadi  politisi dan mengambil alih posisi elit birokrasi dalam sistem  politik.  Penelitian  yang  dilakukan Dyarto  dan  Setyawan  (2021)  menunjukkan bahwa adanya keterlibatan dari pebisnis dalam sistem  politik  dan  banyaknya  anggota parlemen yang memiliki bisnis dapat memberikan  tantangan  dalam  penerapan kebijakan pajak karbon di Indonesia. Tantangan  tersebut  didapat  karena  adanya penolakan  dari  para  anggota  parlemen  yang memiliki konflik kepentingan untuk melindungi  bisnis  mereka  dari  pembayaran pajak. Selain itu, tantangan terhadap implementasi  kebijakan  pajak  karbon  juga datang  dari  sikap  politisi  Indonesia  yang cenderung menunggu dan melihat bagaimana persepsi  masyarakat  terhadap  pajak  karbon sehingga  kebijakan  tersebut  membutuhkan waktu yang lama untuk diimplementasikan.
Lembaga pemerintahan yang tidak dikelola  dengan  baik  juga  dapat  memberikan tantangan  terhadap  proses  implementasi
kebijakan pajak karbon di Indonesia. Menurut Rafaty  (2018)  lembaga  pemerintahan  yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan persepsi  korupsi  dari  masyarakat  kepada pemerintah  sehingga  dapat  mengganggu implementasi  kebijakan  untuk  mengatasi permasalahan  iklim.  Persepsi  tersebut  juga membuat  kelompok  masyarakat  yang  pada awalnya  termotivasi  dengan  lingkungan  dan politik, mengundurkan diri dalam mendukung kebijakan  pemerintah. Dyarto  dan  Setyawan (2021)  menyatakan  bahwa  sikap  pemerintah yang tidak serius dalam menangani permasalahan  korupsi  di  Indonesia  dapat menurunkan  kepercayaan  publik  kepada pemerintah  sehingga  dapat  memberikan tantangan  ketika  memperkenalkan  pajak karbon  di  Indonesia.  Hal  ini  sejalan  dengan pernyataan  Criqui  et  al.  (2019)  di  mana kepercayaan  yang  tinggi  dari  publik  terhadap sistem  politik  dan  pemerintahan  dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap implementasi kebijakan pajak karbon, sedangkan  kepercayaan  yang  rendah  dapat menyebabkan  pemerintah  kesulitan  dalam mengimplementasikan kebijakan pajak karbon.

## b. Pengaruh bisnis dan ekonomi
Pengaruh  yang  diberikan  kepada  bisnis dan  ekonomi  dari  adanya  kebijakan  pajak karbon  menjadi  faktor  berikutnya  yang  dapat memberikan tantangan bagi  Pemerintah Indonesia  pada  saat  mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tantangan tersebut muncul karena adanya kekhawatiran dari sektor bisnis bahwa penerapan pajak karbon dapat mempengaruhi  kondisi  usahanya.  Hal  ini dapat  dilihat  dari  pernyataan  Wakil  Ketua Umum  Asosiasi  Pertekstilan  Indonesia,  di mana  sektor  bisnis  tekstil  sebagai  pengguna batubara dipandang akan terkena dampak dari adanya kebijakan pajak karbon. Dampak yang diberikan adalah dapat menyebabkan kenaikan harga  produksi  industri  tekstil  hingga  9,25%. Selain itu, Fajar Budiono selaku Sekjen Asosiasi Industri  Aromatik  Olefin  dan  Plastik  juga menyatakan  hal  yang  serupa.  Fajar  menyebut bahwa  beban  keuangan  industri  plastik  dapat meningkat  dengan  adanya  pengenaan  pajak
karbon. Selain itu, daya saing produsen plastik lokal  dapat  menurun  karena  adanya  potensi kenaikan  impor  produk  plastik  di  Indonesia dari  negara  yang  belum  menerapkan  pajak karbon. Ketua umum Asosiasi Aneka Industri Keramik  Indonesia,  Eddy  Suyanto  juga menunjukkan  kekhawatiran  dari  adanya penerapan  pajak  karbon  di  Indonesia.  Pajak karbon  juga  dipandang  dapat  menurunkan daya  saing  bisnis  keramik  karena  adanya kenaikan  harga  produksi.  Selain  itu,  adanya impor keramik dari China dan India juga dapat menjadi  ancaman  yang  mengganggu  daya saing bisnis keramik di Indonesia karena China dan  India  merupakan  negara  yang  belum menerapkan  kebijakan  pajak  karbon  (Andi, 2021).
Implementasi  kebijakan  pajak  karbon  di Indonesia  juga  dipandang  dapat  memberikan pengaruh negatif terhadap kondisi perekonomian.  Pengaruh  negatif  yang  dapat diberikan dari pajak karbon menjadi tantangan bagi  pemerintah  untuk  menyusun  kebijakan pajak  karbon  dengan  memperhatikan  kondisi perekonomian  negara.  Pengaruh  negatif  ini dapat dilihat dari hasil simulasi yang dilakukan pemerintah ketika penyusunan naskah akademi  rancangan  kebijakan  pajak  karbon. Hasil  simulasi  tersebut  menunjukkan  bahwa adanya pajak karbon dapat membuat konsumsi riil mengalami penurunan sebesar 0,417% pada tahun  2022  dan  penurunan  tersebut  dapat menjadi semakin besar pada tahun 2030 hingga 1,97%.  Selain  itu,  pertumbuhan  ekonomi  juga diperkirakan  akan  mengalami  penurunan dengan  adanya  penerapan  pajak  karbon (Santoso,  2021).  Berbagai  kekhawatiran  dan pengaruh yang diberikan pajak karbon kepada sektor bisnis dan ekonomi dapat menimbulkan perpecahan  di  antara  kelompok  masyarakat. Hal ini didukung dengan pernyataan Rennkamp (2019), yaitu adanya pengaruh yang diberikan  pajak  karbon  kepada  bisnis  dan ekonomi  menimbulkan  kelompok  masyarakat terpecah,  ada  yang  mendukung  dan  menolak kebijakan  tersebut.  Kelompok  pendukung berpendapat  bahwa  transfer  pendapatan melalui  pemungutan  pajak  karbon  dapat dilakukan untuk mengatasi masalah
kemiskinan  dan  pekerjaan  di  bidang  ekonomi hijau  dapat  muncul  sebagai  solusi  dari kemungkinan  hilangnya  pekerjaan  pada industri  bahan  bakar  fosil.  Namun,  kelompok penolak  berpendapat  bahwa  kebijakan  pajak karbon dapat mengancam daya saing perusahaan, menghambat kegiatan dan pertumbuhan  ekonomi.  Selain  itu,  kelompok yang  menolak  kebijakan  pajak  karbon  juga berpendapat  bahwa  kebijakan  ini  tidak  dapat mengatasi permasalahan emisi dan kemiskinan di  saat  yang  bersamaan,  meningkatkan  tarif listrik  rumah  tangga  yang  dapat  membuat beban  keuangan  rumah  tangga  yang  miskin menjadi lebih berat.
Kebijakan  pajak  karbon  juga  dapat memberikan  pengaruh  terhadap  kondisi perekonomian  masyarakat  melalui  kenaikan harga  bahan  bakar  kendaraan. Xiang  dan Lawley  (2019)  menyatakan  bahwa  adanya penerapan pajak karbon dapat membuat harga bahan  bakar  menjadi  sangat  mahal  yang kemudian  dapat  menimbulkan  pertentangan terhadap  kebijakan  tersebut.  Harga  bahan bakar kendaraan di Indonesia telah mengalami kenaikan  sebelum  pajak  karbon  diterapkan. Kenaikan  ini  dapat  dilihat  pada  bahan  bakar jenis  Pertalite  yang  dari  semula  Rp  7.650  per liter  menjadi  Rp  10.000  per  liter,  Solar  pada awalnya Rp 5.150 per liter naik sebesar Rp 6.800 per liter, dan Pertamax dari Rp 12.500 per liter naik  sebesar  Rp  14.500  per  liter  (Kompas, 2022b).  Harga  bahan  bakar  di  Indonesia  yang mengalami kenaikan tentunya menjadi tantangan bagi pemerintah ketika menerapkan kebijakan  pajak  karbon.  Hal  ini  dikarenakan harga  bahan  bakar  kendaraan  yang  pada awalnya  sudah  tinggi  sebelum  diterapkannya pajak  karbon,  akan  berpotensi  menjadi  lebih tinggi ketika kebijakan pajak karbon diterapkan sehingga  dapat  membuat  beban  ekonomi masyarakat  dalam  memenuhi  kebutuhan transportasinya menjadi lebih berat.
Dampak dari kenaikan harga bahan bakar akibat  diterapkannya  pajak  karbon  dapat dilihat pada masyarakat yang tinggal di daerah terpencil  dan  berpenghasilan  rendah.  Hal  ini sejalan dengan pernyataan Jagers et al. (2019), yang  menyatakan  bahwa  adanya  pajak  atas
emisi karbon pada sektor transportasi dianggap  memberikan  ketidakadilan  bagi masyarakat yang memiliki pilihan transportasi dan kondisi ekonomi yang terbatas. Penelitian yang  dilakukan  oleh  Lawley  dan  Thivierge (2018)  menunjukkan  bahwa  respon  rumah tangga  terhadap  adanya  kebijakan  pajak karbon dapat dilihat dari lokasi rumah tangga tersebut.  Rumah  tangga  yang  berlokasi  di perkotaan lebih mampu untuk merespon pajak karbon dibandingkan rumah tangga di daerah pedesaan.  Hal  ini  dikarenakan  pilihan transportasi umum di pusat kota dan wilayah metropolitan  yang  lebih  beragam  sehingga rumah tangga di perkotaan dapat menggunakan  transportasi  umum  sebagai bentuk  respon  untuk  mengurangi  konsumsi bahan bakarnya.

## c. Penolakan publik
Penolakan  publik  terhadap  penerapan pajak  karbon  di  Indonesia  sebagian  besar datang  dari  para  pelaku  usaha.  Penolakan  ini dapat  dilihat  dari  pernyataan  Ketua  Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang mengatakan bahwa 18 asosiasi pengusaha yang di dalamnya terdapat ratusan pengusaha telah menunjukkan  penolakan  terhadap  penerapan pajak  karbon  di  Indonesia.  Alasan  utama  dari penolakan  tersebut  adalah  pajak  karbon dipandang dapat memberikan dampak negatif terhadap  perekonomian  dan  kelangsungan usaha di Indonesia (Kompas, 2021). Penolakan tersebut memberikan tantangan kepada pemerintah  karena  dengan  adanya  penolakan tersebut  maka  pemerintah  tidak  dapat menerapkan  kebijakan  pajak  karbon  dengan baik di Indonesia.
Munculnya  penolakan  publik  terhadap pajak  karbon  di  Indonesia  juga  dapat disebabkan  karena  kurangnya  kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam  mengelola  pendapatan  dari  pajak karbon.  Steenkamp  (2021)  menyatakan  bahwa cara  pemerintah  mengelola  pendapatan  pajak karbon  merupakan  faktor  penting  yang  dapat mempengaruhi  penerimaan  publik  terhadap
kebijakan  pajak  karbon.  Carattini  et  al.  (2017) juga menyatakan bahwa kurangnya kepercayaan  masyarakat  dapat  membuat penerapan  pajak  karbon  menjadi  tidak  efektif dalam  meningkatkan  kualitas  lingkungan  dan membuat keinginan masyarakat untuk menerima  penerapan  pajak  karbon  menjadi berkurang. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah  muncul  karena  pemerintah  dapat menggunakan pendapatan pajak karbon tidak sesuai  dengan  tujuan  utamanya,  yaitu  untuk menurunkan  emisi.  Hal  ini  sejalan  dengan pernyataan Baranzini dan Carattini (2017) yang menyatakan bahwa kebanyakan orang berpikir bahwa kebijakan pajak karbon hanyalah dalih pemerintah  untuk  meningkatkan  pendapatan fiskal.  Pendapatan  dari  pajak  karbon  tersebut dapat digunakan untuk tujuan lain yang tidak berhubungan dengan lingkungan.
4.2   Strategi  untuk  mengatasi  tantangan dalam  proses  implementasi  kebijakan pajak karbon
a.  Implementasi secara bertahap dan pembangunan koalisi Kebijakan pajak karbon dapat diimplementasikan  secara  bertahap  sebagai salah  satu  strategi  agar  kebijakan  tersebut dapat  diterapkan  dengan  baik.  Implementasi secara  bertahap  dapat  dilakukan  dengan memperkenalkan  kebijakan  pajak  karbon kepada  sektor  penghasil  emisi  GRK  dalam skala kecil terlebih dahulu dan kemudian dapat ditingkatkan  secara  bertahap  kepada  seluruh sektor  yang  menghasilkan  emisi  GRK  setelah kebijakan  tersebut  diterima  dengan  baik. Strategi  ini  telah  diadopsi  oleh  Pemerintah Indonesia  ketika  menyusun  kebijakan  pajak karbon. Hal ini dapat dilihat dalam UU HPP di mana  pajak  karbon  di  Indonesia  akan dikenakan  secara  bertahap  kepada  PLTU Batubara  terlebih  dahulu  dan  kemudian rencananya mulai tahun 2025 akan diterapkan secara lebih luas dan menyeluruh pada sektor penghasil emisi lainnya.
Implementasi  secara  bertahap  juga  dapat dilakukan  pemerintah  dengan  meningkatkan tarif  pajak  karbon  secara  bertahap  apabila
kebijakan  pajak  karbon  telah  diterima  dengan baik  di  Indonesia.  Penyesuaian  tarif  perlu dilakukan dari waktu ke waktu agar kebijakan pajak karbon berkontribusi untuk menurunkan emisi. Haites (2018) menyatakan bahwa dengan mengenakan  pajak  karbon,  maka  pemerintah menetapkan  tarif  pajak  dan  menentukan sumber-sumber  emisi  yang  dikenakan  pajak. Pengurangan  emisi  akan  bergantung  kepada respon  dari  sumber  yang  terkena  dampak pengenaan  pajak  tersebut.  Wu  dan  Tal  (2018) juga menyatakan bahwa tarif pajak lingkungan untuk  menurunkan  emisi,  apabila  ditetapkan terlalu  rendah  dapat  membuat  perusahaan hanya  membayarnya  sebagai  bagian  dari kewajiban  bisnis  mereka  tanpa  meningkatkan kontrol  mereka  terhadap  penanganan  emisi. Salah  satu  contoh  negara  yang  meningkatkan tarif  pajak  karbon  secara  bertahap  adalah Kanada.  Berdasarkan  data  World  Bank  2022, tarif  pajak  karbon  Kanada  pada  tahun  2022 sebesar  CAD50  per  tCO2e.  Tarif  tersebut kemudian  akan  ditingkatkan  secara  bertahap sebesar CAD15 setiap tahun hingga ditargetkan pada  tahun  2030  tarif  pajak  karbon  dapat mencapai CAD170.
Pembangunan  koalisi  yang  mendukung implementasi  kebijakan  pajak  karbon  menjadi strategi lainnya yang perlu dilakukan Pemerintah  Indonesia  agar  kebijakan  pajak karbon  dapat  diterapkan.  Koalisi  dapat digambarkan  sebagai  jaringan  aktor  yang terdiri  dari  pemerintah  dan  dunia  usaha, asosiasi  industri,  lembaga  masyarakat,  dan berbagai  jenis  lembaga  lainnya  yang  memiliki kepentingan dalam pengenalan kebijakan pajak karbon  (Wettestad  et  al.  2021).  Pembangunan koalisi  dapat  dilakukan  pemerintah  dengan mengundang  berbagai  pihak  yang  terkena dampak dari kebijakan yang ditetapkan untuk ikut  terlibat  dalam  proses  penyusunan kebijakan. Menurut Diaz dan Gutierrez (2018), adanya  partisipasi  dari  semua  aktor  yang terlibat  khususnya  bagi  aktor  yang  terkena dampak  langsung  dari  kebijakan  tersebut sangat diperlukan pada saat proses penyusunan  kebijakan.  Interaksi  yang  terjadi antara  aktor  pada  saat  proses  penyusunan tersebut dapat menjadi dasar dalam
menetapkan suatu kebijakan atau ketika ingin mengembangkan  kebijakan  dan  instrumen fiskal lainnya untuk mengurangi emisi karbon. Selain itu, pembangunan koalisi yang mendukung  kebijakan  pajak  karbon  dapat dilakukan  Pemerintah  Indonesia  dengan melakukan komunikasi atau sosialisasi kepada masyarakat  mengenai  manfaat  yang  dapat diberikan dari adanya penerapan pajak karbon. Strategi  ini  sejalan  dengan  pernyataan Baranzini dan Carattini (2017) yang menyatakan  bahwa  dukungan  masyarakat terhadap pajak karbon dapat ditingkatkan jika pemerintah mengkomunikasikan manfaat utama  dan  tambahan  dari  kebijakan  pajak karbon.
b.  Pengelolaan pendapatan secara tepat Pengelolaan  pendapatan  pajak  karbon dengan baik menjadi strategi berikutnya yang dapat  diterapkan  Pemerintah  Indonesia  agar dapat meningkatkan dukungan publik terhadap implementasi kebijakan pajak karbon. Strategi ini telah digunakan oleh pemerintah di beberapa  negara  ketika  menerapkan  pajak karbon,  seperti  di  Perancis.  Penelitian  yang dilakukan  Criqui  et  al.  (2019)  menunjukkan bahwa  pendapatan  pajak  karbon  di  Perancis dialokasikan oleh pemerintah untuk membiayai  pengeluaran-pengeluaran  sosial. Selain  itu,  adanya  transparansi  dan  keinginan dari  masyarakat  agar  pendapatan  dari  pajak karbon tidak disalahgunakan oleh pemerintah, melainkan digunakan untuk pemberian kompensasi  kepada  rumah  tangga  dan pembiayaan transisi energi terbarukan menjadi syarat  untuk  melakukan  penguatan  kebijakan pajak karbon di Perancis. Hal ini menunjukkan bahwa  desain  pengelolaan  pendapatan  yang optimal  menjadi  konteks  yang  sangat  penting dalam penerapan kebijakan pajak karbon.
Pemerintah  Indonesia  juga  dapat  melihat strategi pengelolaan pendapatan pajak karbon lainnya  pada  Kanada.  Pemerintah  Federal Kanada memberikan kebebasan kepada provinsi  dan  wilayah  untuk  menggunakan pendapatan  dari  pengenaan  harga  karbon sesuai  dengan  kebutuhan  masing-masing wilayah.  Salah  satu  provinsi  di  Kanada  yang menerapkan  pajak  karbon,  yaitu  British
Columbia  menggunakan  pendapatan  dari pajak  karbon  untuk  memotong  pajak  pada konsumen dan bisnis (Government of Canada, 2016).  Hal  tersebut  menunjukkan  tarif  pajak karbon  Kanada  yang  mengalami  peningkatan secara  bertahap  setiap  tahunnya  juga  disertai dengan  pengurangan  tarif  pada  jenis  pajak lainnya  agar  tidak  memberatkan  keuangan masyarakat.
Pengelolaan  terhadap  pendapatan  pajak karbon  juga  dapat  dilakukan  Pemerintah Indonesia  dengan  melakukan  investasi  atau pengembangan  terhadap  energi  yang  ramah lingkungan.  Strategi  ini  sejalan  dengan pernyataan Ojha et al. (2020) yang menyatakan bahwa pendapatan pajak karbon dapat dikelola oleh  pemerintah  dengan  berinvestsasi  secara eksklusif  pada  sektor  energi  terbarukan  serta pada  penelitian  dan  pengembangan  untuk meningkatkan  efisiensi  energi.  Selain  itu, Steenkamp (2021) juga menyatakan hal serupa, yaitu  pendapatan  yang  berhubungan  dengan lingkungan  dapat  dialokasikan untuk  proyek- proyek  yang  mengurangi  emisi  CO 2 atau membiayai  sumber  energi  rendah  karbon, misalnya, pendanaan penelitian dan pengembangan energi terbarukan serta pendanaan  inovasi  teknologi  dan  efisiensi energi.

## c.   Kebijakan  pajak  karbon  sebagai  bagian dari bauran kebijakan
Strategi  berikutnya  yang  dapat  dilakukan pemerintah agar implementasi kebijakan pajak karbon di Indonesia dapat berjalan dengan baik untuk  mengurangi  emisi  GRK  adalah  dengan mengkombinasikan  kebijakan  pajak  karbon dengan berbagai instrumen kebijakan pengendalian iklim lainnya. Pemerintah Indonesia  dapat  melihat  penerpan  strategi  ini pada  Swedia.  Criqui  et  al.  (2019)  menyatakan bahwa  pemerintah  Swedia  tetap  merancang tindakan  dan  kebijakan  lainnya  untuk mengurangi  emisi  GRK  ketika  pajak  karbon telah  diimplementasikan.  Hal  ini  dikarenakan pada  beberapa  wilayah  di  Swedia,  kebijakan pajak  karbon  mungkin  tidak  dapat  berjalan dengan  baik  dalam  mengurangi  emisi  GRK sehingga  penggabungan  kebijakan  pajak
karbon  dengan  kebijakan  lainnya  menjadi  hal yang perlu dilakukan agar implementasi pajak karbon dapat berhasil.
Beberapa  pengalaman  dari  berbagai  negara  juga menunjukkan  bahwa  kombinasi  kebijakan  pajak karbon dengan kebijakan lain diperlukan agar dapat mengurangi emisi. Penelitian yang dilakukan Haites (2018)  menunjukkan  bahwa  pengalaman  dari berbagai negara memberikan saran bahwa kebijakan  pajak  karbon  lebih  tepat  dilihat  sebagai komponen  dari  portofolio  mitigasi  kebijakan perubahan  iklim  daripada  sebagai  alternatif kebijakan  terbaik  yang  pertama.  Selain  itu,  Haites juga  menyatakan  bahwa  hampir  di  setiap  wilayah yang  menerapkan  pajak  karbon  juga  menerapkan kebijakan  lain,  seperti  perdagangan  emisi  untuk mengurangi emisi GRK. Namun, Haites menekankan  bahwa  penerapan  berbagai  kebijakan dapat  meningkatkan  biaya  kepatuhan  dan  dapat menciptakan  efek  interaksi  dan  distribusi  menjadi kompleks.  Beberapa  contoh  kebijakan  yang  dapat dikombinasikan dengan kebijakan pajak karbon, di antaranya  adalah  kebijakan  feed-in  tariffs  atau kebijakan untuk melakukan investasi pengembangan  energi  terbarukan  pada  tenaga listrik  dan  kebijakan  untuk  melakukan  investasi publik pada angkutan massal yang bertujuan untuk mengurangi  permintaan  bahan  bakar  pada kendaraan pribadi (Boyce, 2018).

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan  tinjauan  literatur  yang  telah dilakukan,  tantangan  yang  dapat  dihadapi pemerintah dalam proses implementasi kebijakan  pajak  karbon  di  Indonesia  dapat disebabkan  oleh  beberapa  faktor.  Pertama, sistem politik demokrasi di Indonesia yang di dalamnya  terdapat  keterlibatan  para  pebisnis dan juga anggota parlemen yang memiliki latar belakang  bisnis  dapat  memberikan  tantangan dalam  proses  implementasi  pajak  karbon.  Hal ini  dikarenakan  adanya  konflik  kepentingan dari  anggota  parlemen  untuk  melindungi bisnisnya  dari  pembayaran  pajak.  Selain  itu, tindakan  korupsi  yang  terjadi  di  Indonesia sebagai  akibat  dari  tata  kelola  pemerintahan yang  tidak  baik  juga  dapat  memberikan tantangan bagi pemerintah dalam menerapkan pajak  karbon  di  Indonesia  karena  dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sehingga kebijakan pajak karbon tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
Kedua, adanya pengaruh sektor bisnis dan ekonomi juga sangat berdampak dan memberikan tantangan terhadap proses implementasi  kebijakan  pajak  karbon  di Indonesia.  Adanya  kebijakan  pajak  karbon dipandang  dapat  mengancam  daya  saing perusahaan, menghambat pertumbuhan ekonomi, menyebabkan kenaikan harga bahan bakar  yang  memberikan  ketidakadilan  bagi masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  terpencil dengan pilihan transportasi yang terbatas. Hal ini  membuat  tindakan  pemerintah  untuk membuat  kebijakan  pajak  karbon  yang  cukup ketat menjadi sulit dilakukan karena berpotensi dapat  menimbulkan  penolakan  atau  konflik dengan para pelaku bisnis dan masyarakat.
Ketiga,  penolakan  publik  juga  dapat memberikan tantangan dalam proses implementasi  kebijakan  pajak  karbon  di Indonesia. Temuan dari tinjauan literatur yang dilakukan  menunjukkan  bahwa  penolakan publik  terhadap  kebijakan  pajak  karbon  di Indonesia  dapat  terjadi  karena  dipandang dapat berdampak negatif terhadap perekonomian  dan  kelangsungan  usaha, kurangnya  kepercayaan  publik  terhadap komitmen  pemerintah  dalam  menjadikan kebijakan  pajak  karbon  sebagai  instrumen pengendalian iklim, dan cara pemerintah yang tidak  tepat  dalam  mengelola  pendapatan  dari pajak karbon.
Tantangan  yang  dihadapi  dalam  proses implementasi  kebijakan  pajak  karbon  di Indonesia  dapat  diatasi  pemerintah  dengan menggunakan beberapa strategi. Dari tinjauan literatur  yang  dilakukan,  strategi  tersebut dapat  berupa  implementasi  secara  bertahap, pembangunan koalisi yang mendukung kebijakan, pengelolaan pendapatan dari pengenanaan  pajak  karbon  secara  tepat,  dan yang  paling  penting  adalah  menjadikan kebijakan  pajak  karbon  sebagai  bagian  dari bauran  kebijakan.  Meskipun  kebijakan  pajak karbon  menjadi  instrumen  penting  dalam menurunkan  emisi,  namun  kebijakan  tersebut tidak  boleh  dijadikan  sebagai  satu-satunya kebijakan,  melainkan  sebagai  bagian  dari bauran  kebijakan  dengan  kebijakan  lainnya. Hal  ini  penting  dilakukan  karena  kebijakan
yang  lain  dapat  membantu  dalam  mengatasi tantangan  yang  dihadapi  kebijakan  pajak karbon, membantu menurunkan emisi dengan cepat  melalui  transformasi  teknologi  ramah lingkungan,  dan  membantu  mencapai  tujuan keberlanjutan  lainnya  yang  telah  ditetapkan pemerintah.

## REFERENSI
Andi,  D.  (2021).  Pelaku  industri  cermati  efek penerapan  pajak  karbon  yang  akan diterapkan tahun depan. Kontan. Diperoleh
dari https://newssetup. kontan.co.id/news/pelaku-industri- cermati-efek-penerapan-pajak-karbon-
yang-akan-diterapkan-tahun- depan?page=all
Baranzini, A., & Carattini, S. (2017). Effectiveness,  earmarking  and  labeling: Testing  the  acceptability  of  carbon  taxes with survey data. Environmental
Economics  and  Policy  Studies,  19(1),  197- 227.  https://doi.org/10.1007/s10018-016- 0144-7
Boyce, J. K. (2018). Carbon pricing:
Effectiveness and equity. Ecological Economics, 150, 52-61. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.0 3.030
Carattini,  S.,  Baranzini,  A.,  Thalmann,  P., Varone,  F.,  &  Vöhringer,  F.  (2017).  Green taxes in a post-paris world: Are millions of nays inevitable? Environmental & Resource
Economics, 68(1), 97-128. https://doi.org/10.1007/s10640-017-0133- 8
Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative Inquiry  &  Research  Design:  Choosoing Among  Five  Approaches.  USA:  Sage Publications.
Criqui,  P.,  Jaccard,  M.,  Sterner,  T.  (2019).
Carbon taxation: A tale of three countries.
Sustainability, 11(22), 6280. https://doi.org/10.3390/su11226280
Diaz,  A.  O.,  &  Gutierrez,  E.  C.  (2018). Competing  actors  in  the  climate  change arena  in  mexico:  A  network  analysis. Journal  of  Environmental  Management, 215,  239-247.  https://doi.org/10.1016/ j.jenvman.2018.03.056
Dyarto, R., & Setyawan, D. (2021).
Understanding  the  political  challenges  of introducing  a  carbon  tax  in  Indonesia. International  Journal  of  Environmental Science  and  Technology,  18(6),  1479-1488. https://doi.org/10.1007/s13762-020- 02925-4
Fukuoka,  Y.  (2012).  Politics,  business  and  the state in
post-soeharto
Indonesia.
Contemporary  Southeast  Asia,  34(1),  80- 100. https://doi.org/10.1355/cs34-1d
Government of Canada. (2016). Federal Actions
For  a  Clean  Growth  Economy.  Canada: Minister  of  Environment  and  Climate Change.
Green, J. F. (2021). Does carbon pricing reduce emissions?  A  review  of  ex-post  analyses. Environmental  Research  Letters,  16(4), 043004. https://doi.org/10.1088/1748- 9326/abdae9
Guo, J., & Huang, R. (2022). A carbon tax or a subsidy?  policy  choice  when  a  green  firm competes  with  a  high  carbon  emitter. Environmental  Science  and  Pollution Research, 29(9), 12845-12852. https://doi.org/10.1007/s11356-020- 12324-4
Haites, E. (2018). Carbon taxes and greenhouse gas emissions trading systems: What have we learned? Climate Policy, 18(8), 955-966. https://doi.org/10.1080/
14693062.2018.1492897
Halat,  K.,  Hafezalkotob,  A.,  &  Sayadi,  M.  K.
(2021).  The  green  supply  chains’  ordering and  pricing  competition  under  carbon emissions  regulations  of  the  government. International  Journal  of  Systems  Science:
Operations
& Logistics, , 1-29. https://doi.org/10.1080/23302674.
2021.1983884
Irianto, E., S., Rosdiana, H., & Tambunan, M., R.
(2018).  On  quest  of  environmental  tax implementation  in  Indonesia.  E3S  Web  of Conferences,  52,  00013.  https://doi.org/ 10.1051/e3sconf/20185200013
Jagers, S. C., Martinsson, J., & Matti, S. (2019). The  impact  of  compensatory  measures  on public  support  for  carbon  taxation:  An experimental  study  in  sweden.  Climate Policy, 19(2), 147-160. https://doi.org/10.1080/14693062.2018.14 70963
Kompas.  (2021).  Pengusaha  Tolak  Rencana Implementasi  Pajak  Karbon.  Kompas. Diperoleh  dari  https://money.kompas. com/read/2021/08/24/195403626/pengu saha-tolak-rencana-implementasi-pajak- karbon?page=all
Kompas. (2022a). Maju Mundur Pajak Karbon: Dari  Regulasi  Tak  Kunjung  Rampung sampai  Risiko  Global.  Kompas.  Diperoleh dari https://money.kompas.com/read/ 2022/06/25/065032226/maju-mundur- pajak-karbon-dari-regulasi-tak-kunjung- rampung-sampai-risiko?page=all
Kompas.  (2022b).  Harga  BBM  Pertalite,  Solar, hingga  Pertamax  Resmi  Naik  Hari  Ini.
Kompas. Diperoleh dari
https://nasional.kompas.com/read/2022 /09/03/13372151/harga-bbm-pertalite- solar-hingga-pertamax-resmi-naik-mulai- hari-ini
Ojha,  V.  P.,  Pohit,  S.,  &  Ghosh,  J.  (2020). Recycling  carbon  tax  for  inclusive  green growth:  A  CGE  analysis  of  india.  Energy Policy,  144,  111708.  https://doi.org/ 10.1016/j.enpol.2020.111708
Partnership  For  Market  Readiness.  (2017). Carbon Tax Guide: A Handbook for Policy Makers. Washington DC: World Bank.
Santoso,  Y.,  I.  (2021).  Pajak  karbon  bisa memperburuk ekonomi. Kontan. Diperoleh
dari https://nasional. kontan.co.id/news/pajak-karbon-bisa- memperburuk-ekonomi?page=2
Lawley, C., & Thivierge, V. (2018). Refining the evidence:  British  Columbia’s  carbon  tax and  household  gasoline  consumption.
Energy Journal, 39(2), 147-172. https://doi.org/10.5547/01956574.39.2.cla w
Rafaty,  R.  (2018).  Perceptions  of  corruption, political  distrust,  and  the  weakening  of climate  policy.  Global  Environmental Politics, 18(3), 106-129. https://doi.org/10.1162/glep_a_00471
Rennkamp,  B.  (2019).  Power,  coalitions  and institutional  change  in  south  african climate  policy.  Climate  Policy,  19(6),  756- 770. https://doi.org/10.1080/14693062. 2019.1591936
Steenkamp, L. (2021). A classification framework  for  carbon  tax  revenue  use. Climate Policy, 21(7), 897-911. https://doi.org/10.1080/14693062.2021.19
46381
Sulaswatty, A. (2010). Pajak untuk Peningkatan Perbaikan  Lingkungan.  Lembaga  Ilmu Pengetahuan  Indonesia.  Diperoleh  dari http://lipi.go.id/ berita/pajak-untuk- peningkatan-perbaikan-lingkungan/4664
United  Nations.  (2021).  Handbook  on  Carbon Taxation  For  Developing  Countries.  New
York: United Nations.
Wettestad, J., Gulbrandsen, L. H., & Andresen,
S. (2021). Calling in the heavyweights: Why the  world  bank  established  the  carbon pricing  leadership  coalition,  and  what  it might achieve. International Studies Perspectives, 22(2), 201-217. https://doi.org/10.1093/isp/ekaa013
World Bank. (2022). Carbon Pricing Dashboard.
World Bank. Diperoleh dari https://carbonpricingdashboard.worldba nk.org/map_data
Wu, J., & Tal, A. (2018). From pollution charge to  environmental  protection  tax:  A comparative  analysis  of  the  potential  and limitations  of  China’s  new  environmental policy  initiative.  Journal  of  Comparative Policy Analysis, 20(2), 223-236. https://doi.org/10.1080/13876988. 2017.1361597 Xiang,  D.,  &  Lawley,  C.  (2019).  The  impact  of british columbia's carbon tax on residential natural gas consumption. Energy Economics, 80, 206-218. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2018.12.0 04