## KONSEP DAN IMPLEMENTASI MURABAHAH BTN SYARIAH ATAS KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

## Hijrah Zaherina, Musyfikah Ilyas
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: hijrahzaherina@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  tinjauan  Hukum islam  terhadap  konsep Murabahah BTN  Syariah  Cabang  Makasar  atas  keadilan  dan kesejahteraan  masyarakat  serta  untuk  mengetahui  bagaimanana  implementasi Murabaha h BTN Syariah Cabang Makasar atas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Jenis  penilitian  yang  digunakan  dalam  penelitan  ini  adalah  Penelitian  Lapangan  ( Field Research )  yaitu  salah  satu  penelitian  Kualitatif,  dimana  peneliti  turun  langsung  untuk menngumpulkan  data,  dengan  pendekatan  penelitian  yang  digunakan  adalah:  yuridis empiris dan teologi normatif (syar’i). Adapun sumber sumber data penelitian ini adalah pihak  bank  bagian human  capital  support dan  financing  service.  Selanjutnya  metode pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah:  wawancara  dan  dokumentasi.  Sedangkan teknik  pengelolaan  dan  analisis  data  yang  dilakukan  adalah  dengan  1  tahap,  yaitu: Pengelolaan  data,  analis  data  penarikan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan bahwa  bank-bank  Islam  termasuk  BTN  Syariah  Cabang  Makassar  mengambil murabahah untuk  memberikan  pembiayaan  jangka  pendek  kepada  kliennya  untuk membeli  barang  walaupun  klien  tersebut  mungkin  tidak  memiliki  uang  tunai  untuk membayar. Murabahah ,  sebagaimana  digunakan  dalam  perbankan  Islam,  ditemukan terutama berdasarkan dua unsur: harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan  mark-up  (keuntungan).  Implikasi  dari  penelitian  ini  Pada  penelitian selanjutnya  dapat  menambahkan  variabel  lainnya  yang  terkait  pembiayaan  seperti  akad mudharabah dan akad musyarakah.
Kata Kunci: Bank Syariah, Keadilan, Kesejahteraan, Murabahah.

## Abstract
This study was conducted with the aim of knowing how Islamic law reviews the concept of Murabahah BTN Sharia Makassar Branch for justice and community welfare and to find  out  how  the  implementation  of  Murabahah  BTN  Syariah  Makassar  Branch  for justice and public welfare. The type of research used in this research is Field Research, which  is  a  qualitative  research,  where  researchers  go  directly  to  collect  data,  with research approaches used are: empirical juridical and normative theology (syar; i). The sources of data for this research are the bank for human capital support and financing services.  Furthermore,  the  data  collection  methods  used  are:  interviews  and documentation. While the data management and analysis techniques are carried out in 1 stage, namely: Data management, data analysis and conclusion drawing. The results of this  study  indicate  that  Islamic  banks  including  BTN  Sharia  Makassar  Branch  take murabahah  to  provide  short-term  financing  to  their  clients  to  purchase  goods  even though the client may not have the cash to pay. Murabaha, as used in Islamic banking, is found  primarily  on the  basis  of two  elements:  the  purchase  price  and  associated costs,
and  the  agreement  based  on  mark-ups  (profits).  Implications  of  this  research  in  future research can add other variables related to financing such as mudharabah contracts and musyarakah  contracts.  In  further  research,  in  order  to  be  able  to  conduct  research  in other Islamic banks.
Keywords: Justice, Murabahah, Sharia Bank, Welfare.

## A. PENDAHULUAN
Masyarakat  di  Negara  maju  dan  berkembang  sangat  membutuhkan  bank  syariah sebagai  tempat  untuk  melakukan  transaksi  keuangannnya.  Mereka  menganggap  bank syariah  merupakan  lembaga  keuangan  syariah  yang  aman  dalam  melakukan  berbagai macam aktivitas keuangan dengan berdasarkan prinsip islam. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarakan prinsip syariah. Bank syariah sebagai lembaga  intermediasi  antara  pihak  investor  yang  menginvestasikan  dananya  di  bank kemudian  selanjutnya  bank  syariah  menyalurkan  dananya  kepada  pihak  lain  yang membutuhkan dana. Lembaga keuangan di Indonesia telah berkembang, dimana ada dua bentuk  lembaga  keuangan  yang  ada  di  Indonesia  yaitu  konvesional  dan  syariah. Kemudian  menyebabkan  banyak  pihak  yang  ingin  mengetahui  apa  perbedaan  yang mendasari  antar  lembaga  keuangan  konvensional  dengan  lembaga  keuangan  syariah, perbedaan  lembaga  keuangan  konvensional  dan  syariah  terletak  pada  sistem  akad  dan transaksi.  Bank  konvensional  merupakan  bank  yang  kegiatan  usahanya  menggunakan sistem  bunga,  kredit  pada  perbankan  konvensional  haram  karena  memakai  sistem riba yang  diperhalus  dengan  sebutan  bunga,  baik  kredit  itu  bersifat  konsumtif  berdasarkan Al-qur’an dan hadis nabi tentang riba yang pernah dilakukan Abbas paman beliau saw. 1 Adapun  lembaga  keuangan  syariah  khususnya  bank  syariah.  Hukum  adalah  inti  dari sebuah  perabadan  dalam  suatu  bangsa  yang  paling  murni  dan  ia  mencerminkan  jiwa bangsa  tersebut  secara  lebih  jelas  daripada  lembaga  apapun. 2 Pernyataan  serupa  juga dapat dijumpai dalam konteks Islam.
Hukum  Islam  merupakan  hukum  yang  sumber  dan  menjadi  bagian    dari  agama Islam.  Dasar  dan  Kerangka  hukum  islam  ditetapkan  oleh  Allah  Swt.  Hukum  ini mengatur  berbagai  hubungan,  yaitu  hubungan  manusia  dengan  Tuhan,  hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia lain dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat  serta alam sekitarnya. 3 Konsep hukum islam, dasarnya,  dan  kerangka  hukumnya  ditetapkan  oleh  Allah.  Hukum  islam  merupakan bagian integral ajaran islam yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan umat Islam. 4 Kemudian dari segi objek dan pembahasaan, hukum islam dapat dikelompokkan menjadi dua  yaitu  ibadah  dan  muamalah.  Adapun  yang  termasuk  ibadah,  yaitu sholat,berpuasa,dan  ibadah  haji  serat  hal  –  hal  yang  berkaitan  tentangnya,  sedangkan yang  termasuk    ke  dalam  muamalah,  yaitu munakahat (pernikahan),  jual  beli,  sewa  – menyewa, upah – mengupah, dan segala macam transaksi keuangan, jinayah ( ‘uqubah, hudud, hukum pidana ), mawariis, qada’ (peradilan), khilafah dan jihad.
1 Taufik Sanusi Baco, “ Kredit (AT-TAQHSITH) Dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad Saw”, El-Iqtishady, Vol. 1 no.1. (2019), h. 18.
2 Badri  Khaeruman, Hukum  Islam  dalam  Perubahan  Sosial (Cet.  I;  Bandung:  Pustaka  Setia, 2010), h. 11.
3 Mohammad  Daud  Ali,  Hukum  Islam, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers,2009),  h.39.
4 Andi  Intan  Cahyani,  “Peradilan  Agama  Sebagai  Penegak  Hukum  Islam  Di  Indonesia”, Al- Qadau: Jurnal Peradilan dan Hukum Kekeluargaan Islam, vol. 6, No. 1, (Juni 2019), h. 124.
Muamalah  adalah  kegiatan  yang  berhubungannya  manusia  dengan  manusia  serta hubungan  manusia  dengan  lingkungannya.  Kegiatan  ini  sama  halnya  dengan  transaksi salah satunya seperti jual beli. 5
Bank  Syariah  merupakan  lembaga  keuangan  yang  menghimpun  dana  dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  berupa  deposito  berjangka,  tabungan,  dan/atau bentuk  lainnya,  dan  melarang  adanya  MAGHRIB  ( maisir,  gharar,  riba  dan  batthil ). Semua transaksi perbankan harus diawali dengan akad yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Prinsip “antarodin” sangat diutamakan untuk menjaga hubunga baik dengan nasabah  atau  mesyarakat  agar  mengindari  adanya  salah  satu  pihak  yang dirugikan.Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa 4/29 :
ْنَع ًة َراَجِت َن ْوُكَت  ْنَا ٰٓ َّلَِا ِلِطاَبْلاِب ْمُكَنْيَب ْمُكَلا َوْمَا ا ْٰٓوُلُكْأَت  َلَ ا ْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰٰي ُلُتْقَت  َلَ َو ۗ ْمُكْنِ م  ٍضاَرَت ۗ ْمُكَسُفْنَا ا ْٰٓو
َناَك َ هاللّٰ َّنِا ْمُكِب ِح َر اًمْي
Terjemahnya:
“Wahai  orang-orang  yang  beriman!  Janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil  (tidak  benar),  kecuali  dalam  perdagangan  yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”. 6
Di  indonesia,  regulasi  mengenai  Bank  Syariah  tertuang  dalam  UU  No.12  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Bank  Syariah  ini  adalah  bank  yang  menjalankan kegiatan  usahanya  berdasarkan  prinsip  syariah  dan  menurut  jenisnya  terdiri  atas  Bank Umum Syariah (BUS). 7
Salah satu skim fiqh yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim  jual  beli murabahah dan  dianggap  sangat  bermanfaat  bagi  seorang  yang membutuhkan  suatu  barang  tetapi  belum  mempunyai  uang  yang  diperlukan.  Transaksi semacam  ini  juga,  lazim  dilakukan  oleh  Rasulullah  Saw,  dan  para  sahabatnya.  Secara sederhana, murabahah berarti  penjualan  barang  serharga  barang  tersebut  ditambah keuntungan  yang  disepakati.  Misalnya  Si  A  ini  seseorang  yang  ingin  membeli  barang kemudian  dia  menjualnya  kembali  dengan  keuntungan  tertentu.  Oleh  karena  itu perkembangan  zaman, murabahah dapat  juga  berbentuk  jual-beli  dengan  komisi,  di mana  si  pembeli  biasanya  tidak  dapat  memperoleh  barang  yang  dia  inginkan  kecuali lewat  seorang  perantara,  atau  ketika  si  pembeli  itu  tidak  mau  susah-susah mendapatkannya sendiri, sehingga ia mencari jasa seorang perantara.
Bank  syariah  sendiri  menjelaskan  Mekanisme murabahah adalah  menjual  suatu barang dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disetujui bersama untuk dibayar secara cicilan. Dengan cara ini pembeli dapat mengetahui harga sebenarnya dari barang yang dibeli dan dikehendaki penjual.
Murabahah merupakan suatu kontrak penjualan antara kedua belah pihak atau lebih, salah satunya bank syariah, dalam hal ini bank syariah  menjual dengan baik barang ke pihak  kedua.  Kemudian  keuntungan  margin  dengan  menambah  harga  beli  pertama  dari
5 Nila Sastrawati dan Muh Anzar Asiz, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pemberian Kredir  Produk  Amanah  di  Pegadaian  Syariah“, Iqtishaduna:  Jurnal  Hukum  Ekonomi  Syariah  Fakultas Syariah dan Hukum , vol. 2 no. 1 (April 2020), h. 42.)
6 Kementerian  Agama  Republik  Indonesia, Al-qur’an  Tajwid  dan  Terjemahnya ,  (Bandung :Diponegoro, 2010), h. 83
7 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 58
pasar dengan syarat kedua pihak yang mengetahui harga barang asli. Setelah pihak kedua menerima barang maka dapat membayar kembali apa yang harus di bayar dengan waktu yang cukup dan sesuai dengan perjanjian telah disepakati.
Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah) Makassar, selain mempunyai konsep yang sesuai dengan hukum islam, BTN Syariah juga menawarkan  produk berupa KPR yaitu yang bernama KPR BTN iB. Bank milik pemerintah ini mempunyai layanan kredit KPR BTN iB yaitu suatu fasilitas kredit dalam rangka nasabah membeli rumah dengan cara diangsur atau dicicil sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) deskriptif kualitatif, adapun pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan yuridis  normatif  dan  teologis  normatif,  kemudian  sumber  data  primer  yaitu  wawancara yang  dilakukan  di  BTN  Syari’ah    Cab.  Makassar  Kelurahan  Bulo  Gading,  kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, kedua sumber data sekunder yaitu bersumber dari buku, Jurnal,  Karya  Tulis  Ilmiah,  Artikel,  Al-Qur’an,  Hadits  dan  sumber  lainnya  yang berkaitan  dengan  penelitian  ini.  Metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  yaitu observasi,wawancara dan dokumentasi.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Implementasi  Murabahah  BTN  Syariah  Atas  Keadilan  dan  Kesejahteraan Masyarakat
Implementasi  adalah  sebuah tindakan  yang  dilakukan  baik  secara individu  maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah  dirumuskan. Adapun unsur Implementasi yaitu:
a. Adanya program yang dilaksanakan.
b. Adanya kelompok target yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
c. Adanya pelaksanaan sebuah hasil kerja yang  diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekan kedalam masyarakat.
Namun  dalam  pelaksanaan  prinsip murabahah yang  dilakukan  pada  bank  BTN Syariah  yang  sudah  sesuai  dengan  prinsip  hukum  islam  yang  pada  Fatwa  DSN  Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000  tentang Murabahah hal  ini  dinyatakan  oleh  bapak  Andi Habrianto selaku Financing Service dalam sesi wawancara ia mengatakan : Pada pelaksanaan akad murabahah yang dilakukan dibank ini (BTN Syariah) sudah sesuai  dengan  dikeluarkannya  Fatwa  DSN  Nomor  04/DSN-MUI/IV/2000,karena didalam  bank  tersebut  kita  sudah  diawasi  oleh  Dewan  Pengawas  Syariah  setiap melakukan Pembukuan. 8
Salah  satu  bentuk  penyaluran  dana  pada  bank  syariah  adalah  melalui  produk pembiayaan murabahah . Murabahah adalah  jual-beli  barang  pada  harga  asal  dengan tambahan  keuntungan  yang  sudah  disepakati. Karakteristik murabahah adalah  bahwa penjual harus memberi tahu pembeli mengenai harga pembelian produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya (cost) tersebut.
“Pada dasarnya Nasabah yang datang ke bank diberitahu terlebih dahulu apabila ada Nasabah  yang  ingin  melakukan  KPR  maka  kita  minta  Nasabah  tersebut  melihat
8 Andi  Habrianto,  selaku  Financing  Service  Bank  Tabungan  Negara  (BTN)  Syari’ah  Cabang Makassar, Wawancara, Makassar, 4 Juni 2021
perumahan  dan  unit  rumah  yang  ingin  diambil  kemudian  setelah  itu  Nasabah kembali  ke  Bank  guna  menindaklanjuti  rencana  KPR  sekaligus  menjelaskan  syarat dan  ketentuan  bagi  hasil  apabila  Nasabah  menyetujui  maka  pihak  bank  akan meljutkan  ke Murabahah .  Semua  sesuai  dengan  kesepakatan  awal  antara  Nasabah dan  pihak  bank.  Namun  jika  dipertengahan  pembiayaan  Nasabah  mengalami kendala  dan  tidak  mampu  membyar  pihak  bank  tetap  memberikan  keringanan berupa  penjadwalan  kembali  angsuran  Nasabah  dan  tetap  pihak  bank  tidak  akan menambah keuntungan dari rescheduling tersebut.” 9
Sehingga  keunggulan  pembiayaan  dari  produk murabahah adalah  bahwa  nasabah dapat membeli sesuatu barang sesuai dengan keinginan, dan kemampuan ekonominya, di samping  itu  pembiayaannya  dilakukan  dengan  angsuran  sehingga  tidak  memberatkan pihak  nasabah  itu  sendiri  adapun  keunggulan  yang  lain  adalah  bahwa  dalam  produk murabahah tidak  mengenal  riba  atau  sistem  bunga  tetapi  dalam  hal  ini  adanya keterbukaan  antara  pihak  bank  dan  nasabah  bahwa  bank  sebelumnya  memberikan informasi atas barang yang akan dibeli sesuai dengan keinginan nasabah dan harga yang telah ditentukan oleh developer telah diketahui oleh pihak nasabah, kemudian pihak bank menjual  kembali  kepada  nasabah  sesuai  dengan  harga  pembelian  dari  pihak  developer, dan  ditambah  keuntungan  bagi  pihak  bank.  Tambahan  keuntungan  bagi  pihak  bank  ini, diperjanjikan  diawal  transaksi  yang  didasarkan  atas  kesepakatan  bersama  antara  pihak bank dengan nasabah, jadi dalam hal ini tidak terjadi unsur saling mendzalimi.

## 2. Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Konsep  Murabahah  Pada  BTN  Syariah Makassar
Berdasarkan  Transaksi  jual-beli  pada  umumnya  dapat  dijelaskan  mengenai  unsur jaminan (dhomman). Kedudukan dhomman dalam transaksi jual-beli secara teori bahwa dhomman hanya sebatas pada penjual bahwa penjual menjamin barang yang dijual tidak adanya cacat tersembunyi.
Mayoritas (jumhur) ahli-ahli hukum Islam, rukun yang membentuk akad murabahah ada  lima  yaitu  :  Adanya  penjual  (ba’i);  adanya  pembeli  (musytari);  objek  atau  barang (mabi’) yang diperjualbelikan; Harga (tsaman) nilai jual barang berdasarkan mata uang; ijab  kabul  (sighat)  atau  formula  akad,  suatu  pernyataan  kehendak  oleh  masingmasing pihak. Pembiayaan murabahah memungkinkan adanya dhomman (jaminan), karena sifat dari  pembiayaan murabahah merupakan jual-beli  yang  pembayarannya  tidak  dilakukan secara  tunai,  maka  tanggungan  pembayaran  tersebut  merupakan  hutang  yang  harus dibayar oleh musytari. Bank syariah (ba’i) memberlakukan prinsip kehati-hatian dengan mengenakan  dhomman  pada  nasabah . 10 Keberadaan  agunan  atau  dhomman  pada  bank syariah  sekilas  memang  menjadi  permasalahan  bagi  pihak  yang  ingin  mengajukan pembiayaan,  apalagi  jika  tidak  mempunyai  dhomman  yang  dapat  dijaminkan  untuk memperoleh pembiayaan dari bank syariah. Hal ini menjadi masalah yang berat karena pihak  bank  syariah  akan  menyeleksi  nasabah  dari  aspek  kelayakan  untuk  memperoleh pembiayaan baik dari sisi personal ataupun dari sisi finansial, dari sisi personal, biasanya pihak bank syariah akan melihat terlebih dahulu sosok orangnya, apakah orang tersebut mempunyai itikad baik dan layak untuk mendapat pembiayaan atau tidak, sedangkan dari
9 Andi  Habrianto,  selaku  Financing  Service  Bank  Tabungan  Negara  (BTN)  Syari’ah  Cabang Makassar, Wawancara, Makassar, 4 Juni 2021
10 Muhammad, Teknik  Perhitungan  Bagi  Hasil  dan  Profit  Margin  pada  Bank  Syariah ,  (Cet.  II; Yogyakarta: UII Press, 2003), h.110.
sisi  finansial  biasanya  didasarkan  pada  kemampuan  dalam  melakukan  pembayaran. Tujuan  umum  syariat  dalam  menetepkan  hukum  ialah  menegakkan  kemaslahatan manusia  di  dalam  kehidupan,  menarik  manfaat  dan  menolak  kemudharatan.  Tidak  ada satu  hukum  dalam  islam  yang  tidak  mengadung  kemashalatan  hakiki  baik  itu  di  dunia maupun di akhirat, disinilah keistimewaan hukum syariat di dalam islam. 11
Sebagai  salah  satu  contoh  adalah  pada  pembiayaan murabahah di  BTN  syariah, terdapat  unsur  dhomman  yang  memiliki  kedudukan  penting  di  mana  dhomman merupakan  suatu  keharusan,  padahal  kedudukan  dhomman  secara  teorinya ialah  bahwa tidak  diperlukannya  unsur  dhomman  pada  setiap  produk-produk  bank  syariah  karena ketentuan awal bank syariah tidak mengenal dhomman melainkan menggunakan sistem kepercayaan,  dan  apabila  dilihat  dari  regulasi  yang  terdapat  pada  fatwa  DSN  No. 04/DSN-MUI/IV/2000  terdapat  point  yang  menjelaskan  dhomman  dalam  pembiayaan murabahah dibolehkan,  agar  nasabah  serius  dengan  pesanannya,  jadi  bahwa  dhomman bisa  dijelaskan  diperbolehkan  untuk  mengetahui  keseriusan  nasabah  (musytari)  dengan pesanannya  terhadap  bank  (ba’i),  tetapi  dalam  praktik  perbankan  syariah,  adanya dhomman  merupakan  suatu  keharusan  dari  pihak  nasabah,  maka  implementasinya  di perbankan  syariah,  kedudukan  dhomman  merupakan  syarat  wajib  pihak  bank  pada nasabah, apabila akan melakukan suatu pembiayaan.
”Terkait  untuk  kepuasan  Nasabah  terhadap  pelayanan  Bank  Tabungan  Negara (BTN)  Syariah  kembali  lagi  bahwa  sejak  awal  pihak  bank  telah  membuat kesepakatan  bersama  dimana  segala  bentuk  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh Nasabah  dijalankan  sesuai  dengan  hukum  syariah  dimana  pihak  bank  dan  Nasabah sama-sama  mendapatkan  keuntungan  dari  harga  jual  beli  barang  dan  kepuasan Nasabah dibuktikan dengan adanya SP3 pembiayaan Nasabah.” 12
Mekanisme  pembayaran  yang  biasa  digunakan  dalam murabahah ialah menggunakan  jenis  pembayaran al-bai’  bitsaman  ajil atau  lazim  disebut  dengan  istilah pembayaran  secara  cicilan  atau  angsuran.  Untuk  mengetahui  produk  yang  dijual  cukup dengan  melihatnya,  meskipun  jumlahnya  belum  diketahui  oleh  kedua  orang  yang melakukan akad. 13 Pada dasarnya siapa pun yang memiliki harta benda dalam bentuk apa saja tidak terlindungi dari berbagai kerugian yang mungkin terjadi disebabkan oleh risiko yang tidak pasti. Mekanisme pembiayaan murabahah sebagai berikut:
1. Murabahah dalam Wacana Fiqh.
2. Murabahah dalam Sistem Perbankan Islam.
3. Perbandingan antara Pembiayaan Berdasarkan Murabahah dan Bunga Tetap. Dalam  hal  ini,  pihak  bank  syariah  mewakilkan  pembeliannya  kepada  nasabah, dengan  demikian  akad  pertama  yang  dilakukan  adalah  akad  wakalah.  Akad  wakalah dikatakan selesai jika nasabah menyerahkan barang yang telah dibeli kepada pihak bank syariah  atau  nasabah  dapat  menyerahkan  bukti  pembelian  barang  yang  telah  dibeli kepada  pihak  bank  syariah  karena  tidak  selalu  harus  pihak  bank  syariah  yang memberikan  barang  tersebut,  tetapi  dapat  dilakukan  oleh  supplier  yang  memberikan barangnya  langsung  kepada  nasabah.  Kemudian  pihak  bank  syariah  memberikan  akad murabahah .
11 Musyfika  Ilyas,  “Memaknai  Fashion  dalam  Hukum  Islam“,  Al-Daulah:  Jurnal  Hukum  Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, vol. 5 no. 1 (Juni 2016), h. 140.
12 Andi  Habrianto,  selaku  Financing  Service  Bank  Tabungan  Negara  (BTN)  Syari’ah  Cabang Makassar, Wawancara, Makassar, 4 juni 2021
13 Sayyid  Sabiq, Fikih  Sunnah  Jilid  V, (Jakarta  :  Cakrawala  Publishing,  2009),  diterjemahkan oleh Kahar Masyur, “ Haji Jilid V”, (Jakarta : Kalam Mulia ), h. 171.
Ibnu  Qudamah  dalam  mendefinisikan murabahah merupakan  sebagai  jual  beli dengan  menghitung  modal  ditambah  keuntungan  tertentu  yang  diketahui. 14 Fiqih madzhab Syafi’i mengatakan bahwa murabahah adalah menyebutkan harga pokok yang dibeli kepada orang yang akan membeli, dengan memberi syarat supaya barang tersebut diebri untung. 15
Pada  zaman  sekarang  ini,  bank-bank  Islam  mempraktekan  transaksi  tertentu  yang disebut  jual  beli murabahah dengan  orang  yang  memerintahkan  untuk  membeli  barang atau  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  perwakilan.  Dengan  begitu,  aktivitas  ini  terdiri  dari dua  janji  yakni  dari  nasabah  (pemberi  amanah)  untuk  membeli  barang,  dan  janji  dari bank untuk menjual barang dengan cara murabahah , dengan menambahkan keuntungan terhadap harga jual. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji melaksanakan suatu hal. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang/lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain, dan perjanjian merupakan hubungan hukum antar dua belah pihak/lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. 16
Objek murabahah harus  sepenuhnya  merupakan  milik  bank.  Dalam  prakteknya, pembelian objek murabahah dapat dilakukan oleh nasabah sebagai wakil dari pihak bank dengan  akad  wakalah.  Nasabah  bertindak  untuk  dan  atas  nama  bank  syariah  untuk melakukan  pembelian  objek murabahah tersebut.  Setelah  akad  wakalah  selesai,  maka objek murabahah tersebut  secara  prinsip  telah  menjadi  milik  bank  syariah  sehingga dapat  dilakukan  akad  selanjutnya,  yaitu  akad murabahah .  Sesuai  dengan  Fatwa  DSM MUI  Nomor  04/DSN-MUI/IV/2000  tanggal  1  April  2000  tentang murabahah , disebutkan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari  supplier  (pihak  pemasok  atau  pihak  ketiga),  akad  jual  beli murabahah harus dilakukan  setelah  barang  secara  prinsip,  menjadi  milik  bank.  Dari  segi  objek,  barang yang  diperjual  belikan  harus  ada  ,  jelas  wujud  dan  sifatnya,  jelas  takarannya,  dapat diserah  terimakan,  bermanfaat,  serta  milik  sendiri.  Sehingga  tidak  ada  salah  satu  pihak yang merasa dirugikan. 17
Konsep  keadilan  secara  umum  menjelaskan  bahwa  suatu  konsep  perlu  diterapkan adanya  keadilan  dalam  berbagai  aspek  hukum  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  pada umumnya  sehingga  terjalin  suatu  hubungan  antar  masyarakat  yang  teratur,  adil,  dan tentram. Prinsip keadilan orientasinya kepada terjaganya hubungan yang harmonisdengan  sesama  manusia.  Seorang  pengusaha  yang  memiliki  jiwa  keadilan mampu menempatkan sesuatu menurut porsinya masing-masing. Hakikat keadilan bukan hanya ditujukan kepada manusia, akan tetapi secara universal berlaku baik untuk hewan maupun untuk lingkungan. 18 Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls bahwa teori keadilan sosial sebagai the difference principle dan the principle of fair equality of opportunity.  Keadilan  sosial  harus  diperjuangkan  untuk  dua  hal,  yaitu,  pertama,
14 Muhammad  basir, Sistem  Dan  Prosedur  Operasional  Bank  Syariah ,  (Yogyakarta:  UII  Pres, 2005), h. 24.
15 Idris Ahmad, Fiqih Menurut Syafi’I, Jilid II (Jakarta: Widjaya 1969), h. 30.
16 Ashar sinilele, dan Reza Al Fajar, Urgensi Penyelesaian Sengketa Wanprestasi, “Alauddin Law Devolpment Journal (ALDEV), vol. 2 no. 1 (Maret 2020), h. 53.
17 Ashabul  Kahfi  dan  Nurapriani,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Jual  Beli  Gabah Dengan  Pembayaran  Sebelum  Panen”,  Iqtishaduna: Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Ekonomi  Syariah, vol. 2 no. 2 (September 2020),  h. 48.
18 Mahmuda  Mulia  Muhammad,  “Membangun  Ekonomi  Islam  Berorientasi  Kesalehan  Sosial”, Jurnal El-Iqtishady, Vol. 2, No. 2, (September 2020).
melakukan  koreksi  dan  perbaikan  terhadap  kondisi  ketimpangan  yang  dialami  kaum lemah  dengan  menghadirkan  institusi-institusi  sosial,  ekonomi,  dan  politik  yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri  sebagai pemandu untuk mengembangkan  kebijakan-kebijakan  untuk  mengoreksi  ketidakadilan  yang  dialami kaum lemah.
Melihat UU No. 21 Tahun 2008 menjelaskan tentang makna suatu konsep keadilan dalam penerapan di bank syariah yaitu terdapat dalam pasal 3 bahwa perbankan syariah bertujuan  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan keadilan,  kebersamaan,  pemerataan  kesejahteraan  rakyat.  Begitu  banyak  rambu-rambu dalam  aktivitas  ekonomi  seorang  muslim  yang  tertuang  didalam  Al-qur’an  dan  hadis yang  Allah  swt  telah  sampaikan  kepada  umat  Islam  dengan  maksud  sebagai  petunjuk dalam segala aktivitas ekonomi umat islam agar memperoleh keberkahan dan keridhaan- Nya serta tidak semata-mata bertujuan untuk pemenuhan hajat semata, tetapi termasuk di dalamnya  adalah  ayat-ayat  tentang  perintah  berlaku  adil  dalam  menjalankan  aktivitas ekonomi. 19

## D. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  perihal  Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Konsep  dan Implementasi Murabahah BTN  Syari’ah  Atas  Keadilan  dan  Kesejahteraan  Terhadap Masyarakat  (Studi  Kasus  Bank  Tabungan  Negara  (BTN)  Syariah  Cabang  Makassar), peneliti menarik kesimpulan yang telah disusun kedalam bab sebelumnya bahwa:
1. Implementasi Murabahah BTN  Syariah  Atas  Keadilan  dan  Kesejahteraan masyarakat  dari  segi  keunggulan  pembiayaan  dari  produk murabahah bahwa nasabah  dapat  membeli  sesuatu  barang  sesuai  dengan  keinginan,  dan  kemampuan ekonominya,  di  samping  itu  pembiayaannya  dilakukan  dengan  angsuran  sehingga tidak  memberatkan  pihak  nasabah  itu  sendiri  adapun  keunggulan  yang  lain  adalah bahwa dalam produk murabahah tidak mengenal riba atau sistem bunga tetapi dalam hal ini adanya keterbukaan antara pihak bank dan nasabah bahwa bank sebelumnya memberikan  informasi  atas  barang  yang  akan  dibeli  sesuai  dengan  keinginan nasabah  dan  harga  yang  telah  ditentukan oleh  developer  telah  diketahui  oleh  pihak nasabah,  kemudian  pihak  bank  menjual  kembali  kepada  nasabah  sesuai  dengan harga  pembelian  dari  pihak  developer,  dan  ditambah  keuntungan  bagi  pihak  bank. Tambahan  keuntungan  bagi  pihak  bank  ini,  diperjanjikan  diawal  transaksi  yang didasarkan atas kesepakatan bersama antara pihak bank dengan nasabah, jadi dalam hal ini tidak terjadi unsur saling mendzalimi.
2. Bahwa  bank-bank  Islam  termasuk  BTN  Syariah  Cabang  Makassar  mengambil murabahah untuk  memberikan  pembiayaan  jangka  pendek  kepada  kliennya  untuk membeli  barang  walaupun  klien  tersebut  mungkin  tidak  memiliki  unsur:  harga membeli  dan  biaya  yang  terkait,  dan  kesepakatan  berdasarkan mark-up (keuntungan).
19 Sohrah, “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur‟an“, El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum , vol. 2 no. 1 (Juni 2020), h. 156.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Andri  Soemitra, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah (Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group, 2009)
Badri,  Khaeruman, Hukum  Islam  dalam  Perubahan  Sosial (Cet.  I;  Bandung:  Pustaka Setia, 2010)
Basir,  Muhammad Sistem  Dan  Prosedur  Operasional  Bank  Syariah ,  (Yogyakarta:  UII Pres, 2005)
Idris Ahmad, Fiqih Menurut Syafi’I, Jilid II (Jakarta: Widjaya 1969)
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers,2009) Muhammad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah , (Cet. II; Yogyakarta: UII Press, 2003)
Sabiq,  Sayyid, Fikih  Sunnah  Jilid  V, (Jakarta  :  Cakrawala  Publishing,  2009), diterjemahkan oleh Kahar Masyur, “ Haji Jilid V”, (Jakarta : Kalam Mulia)

## Jurnal
Al  Fajar,  Reza  dan  Ashar  sinilele,  Urgensi  Penyelesaian  Sengketa  Wanprestasi, “Alauddin Law Devolpment Journal (ALDEV), vol. 2 no. 1 (Maret 2020)
Aziz,  Muh  Anzar  dan  Nila  Sastrawati  ,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Mekanisme Pemberian  Kredit  Produk  Amanah  di  Pegadaian  Syariah“, Iqtishaduna:  Jurnal Hukum  Ekonomi  Syariah  Fakultas  Syariah  dan  Hukum ,  vol.  2  no.  1  (April 2020)
Baco, Taufik Sanusi. “ Kredit (AT-TAQHSITH)Dalam Diskursus Hadis Nabi Muhammad Saw ”, El-Iqtishady , Vol. 2, no 2 (2020) Cahyani, Andi Intan, “Peradilan Agama Sebagai Penegak Hukum Islam Di Indonesia”, Al-Qadau:  Jurnal  Peradilan  dan  Hukum  Kekeluargaan  Islam, vol.  6,  No.  1, (Juni 2019)
Ilyas,  Musyfika  “Memaknai  Fashion  dalam  Hukum  Islam”, Al-Daulah:  Jurnal  Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum , vol. 5 no. 1 (Juni 2016) Muhammad,  Mahmuda  Mulia,  “Membangun  Ekonomi  Islam  Berorientasi  Kesalehan Sosial”, Jurnal El-Iqtishady, Vol. 2, No. 2, (September 2020).
Nurapriani  dan  Ashabul  Kahfi,    “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Praktik  Jual  Beli Gabah  Dengan  Pembayaran  Sebelum  Panen”,  Iqtishaduna: Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, vol. 2 no. 2 (September 2020),  h. 48. Sohrah,  “Aktualisasi  Konsep  Ekonomi  Adil  Menurut  Al-Qur‟an”, El-Iqtishady:  Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum , vol. 2 no. 1 (Juni 2020)