Marihot Bernard, P.L. Tobing  (2023) Penerapan Pasal 156a Kuhp sebagai Delik Penodaan Agama, (8) 9, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 9, September 2023

## PENERAPAN PASAL 156A KUHP SEBAGAI DELIK PENODAAN AGAMA
Marihot Bernard, P.L. Tobing Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM E-mail: bernaddicted@gmail.com, pltobing@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang makna yang tepat terkait unsur di muka umum dalam Pasal 156A KUHP. Pilihan tersebut dilatarbelakangi adanya kekaburan hukum terkait unsur-unsur di dalam Pasal 156A KUHP. Adapun jenis penelitian  penulis  adalah  jenis  penelitian  yuridis  normatif  dengan  pendekatan perundang-undangan,  pendekatan  historis  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil  dari penelitian ini menemukan bahwa unsur-unsur di dalam Pasal 156A KUHP memiliki kekaburan  makna  karena  penjelasan  tafsirannya  yang  tidak  memadai  dan banyaknya  kesalahan  dalam  praktek  penggunaan  pasal  tersebut.  Selain  itu, penelitian  ini  juga  menemukan  bahwa  pengaturan  delik  agama  dimuat  dalam beberapa pasal lainnya di dalam KUHP. Terkait hal ini, penulis merekomendasikan agar  dilakukan  pengaturan  yang  lebih  rinci  dan  juga  dengan  tafsiran  yang  jelas sehingga  prosedur  yang  dilaksanakan  sampai  pada  putusan  yang  menjamin terlaksananya kepastian hukum dan meberikan rasa keadilan yang seadil-adilnya. Lahirnya Penpres No. 1/PNPS/1965 tidak bisa dilepaskan dari peranan KH Saifudin Zuhri  yang  menjabat  sebagai  Menteri  Agama  sejak  21  Maret  1962  hingga  11 Oktober  1967.    KH  Saifudin  Zuhri  memandang  Penpres  No.  1/PNPS/1965 diperlukan  setelah  agitasi  politik  yang  dilakukan  oleh  PKI  yang  dianggap melakukan  agitasi  ateisme  dalam  rangka  merongrong  kredibilitas  agama  dan golongan  agama,  semangat  kemenangan  golongan  komunis  dari  China  dan Vietnam,  peristiwa  Bangkuning,  peristiwa  Propaganda  Daging  Tikus,  juga peristiwa-peristiwa  lain  yang  akhirnya  mengilhami  beliau  untuk  mendorong Soekarno  sebagai  Pemimpin  Besar  Revolusi  yang  memiliki  kewenangan  absolut melahirkan  Penetapan  Presiden  Nomor  1  Tahun  1965  Tentang  Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
Kata kunci: Delik Agama; Unsur di Muka Umum; Pasal 156A KUHP.

## Abstract
This study aims to find out about the exact meaning related to elements in public in Article 156A of the Criminal Code. This choice was motivated by the vagueness of the law related to the elements in Article 156A of the Criminal Code. The author's type of research is a type of normative juridical research with a statutory approach, a historical approach and a conceptual approach. The results of this study found that the elements in Article 156A of the Criminal Code have a blurring of meaning
Syntax Literate , Vol. 8, No. 9, September 2023
due to inadequate explanations of interpretation and many errors in the practice of using the article. In addition, this study also found that the regulation of religious offenses is contained in several other articles in the Criminal Code. In this regard, the  author  recommends  that  more  detailed  arrangements  be  made  and  also  with clear  interpretations  so  that  the  procedures  carried  out  arrive  at  a  decision that guarantees the implementation of legal certainty and provides a sense of justice that is as fair as possible. The birth of Presidential Decree No. 1 / PNPS / 1965 cannot be separated from the role of KH Saifudin Zuhri who served as Minister of Religious Affairs from March 21, 1962 to October 11, 1967.  KH Saifudin Zuhri considered Presidential Decree No. 1 / PNPS / 1965 necessary after political agitation carried out  by  the  PKI  which  was  considered  to  be  agitating  for  atheism  in  order  to undermine the credibility of religion and religious groups, the spirit of victory of communists  from  China  and  Vietnam,  the  Bangkuning  incident,  the  Rat  Meat Propaganda event, as well as other events that finally inspired him to encourage Sukarno as the Great Leader of the Revolution who had absolute authority to give birth Presidential Decree Number 1 of 1965 concerning the Prevention of Abuse and/or Blasphemy.
Keywords: Religious Delicts; Elements in Public; Article 156A of the Criminal Code.

## Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  dengan  masyarakat  yang  memiliki  latar  belakang identitas yang beragam. Salah satunya adalah agama. Setidaknya ada enam agama yang memiliki  jumlah  pengikut  besar  di  Indonesia  yakni,  Islam,  Kristen  Protestan,  Kristen Katholik,  Buddha,  Hindu  dan  Konghuchu  (Watra,  2020).  Selain  itu,  ada  juga  aliran kepercayaan  dengan  jumlah  yang  relatif  kecil.  Kenyataan  atas  keberagaman  agama tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Menurut Yinger (1957), terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan, yakni; pertama, agama sebagai unsur teoritisnya adalah sistem kepercayaan.
Kedua,  agama  sebagai  unsur  praktisnya  berupa  sistem  kaidah  yang  mengikat pengikutnya.  Ketiga,  agama  sebagai  aspek  sosiologisnya,  bahwa  agama  mempunyai sistem  perhubungan  dan  interaksi  social  (Hanik,  2019).  Artinya,  agama  memegang peranan  besar  dalam  aktivitas  manusia  karena  memiliki  dimensi  privat  dan  publik. Dimensi privat yang dimaksud adalah bagaimana individu dengan dirinya sendiri terkait dengan  keyakinannya.  Dimensi  publik  yang  dimaksud  berarti  bagaimana  individu memiliki  sikap  dan  cara  pandang  terhadap  dunia  di  luar  dirinya,  baik  itu  masyarakat umum ataupun masyarakat komunitas tertentu.
Sebagai  negara  hukum,  Indonesia  memberikan  pengakuan  atas  hak  beragama dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya,  memilih  pendidikan  dan  pengajaran,  memilih  pekerjaan,  memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak  kembali”.  Pasal  28E  ayat  (2)  UUD  1945  pun  menyatakan  bahwa  setiap  orang berhak  atas  kebebasan  meyakini  kepercayaan.  Pasal  28  I  ayat  (1)  UUD  1945  juga mengakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya, Pasal 29  ayat  (2)  UUD  1945  menyatakan  bahwa  negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.
Namun, banyaknya dasar hukum sebagai pengakuan tersebut bukan berarti bahwa kebebasan yang diberikan bebas sebebas-bebasnya. Ini berarti pelaksanaan hak asasi juga ada pembatasan. Pembatasan pada hak asasi tersebut, termasuk diantaranya hak-hak yang disebutkan di atas, harus mengacu pada Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Hal tersebut dipertegas lagi pada Pasal 28J ayat (2)  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  hak  tersebut  wajib  tunduk  pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang.
Dinamika  praktik  beragama  di  Indonesia  menghadapi  banyak  tantangan  seperti kasus penodaan agama. Menurut Wardah (2017) , sejak tahun 1965 hingga 2017 terdapat 97 kasus penodaan agama. Jumlah tersebut belum termasuk kasus-kasus yang terjadi pada rentang tahun 2017 sampai tahun 2022. Artinya, jumlah kasus yang terjadi, sesungguhnya jauh  lebih  besar  dari  yang  tercatat.  Dalam  hukum  pidana  Indonesia,  delik  penodaan agama  diatur  secara  umum  pada  Pasal  156a  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (KUHP).  Pasal  156a  KUHP  bersumber  dari  Pasal  4  UU  No.  1/PNPS/1965  Tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
Pasal 156A KUHP tersebut menegaskan bahwa “dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan  atau  melakukan  perbuatan:  a)  yang  pada  pokoknya  bersifat  permusuhan, penyalahgunaan  atau  penodaan  terhadap  suatu  agama  yang  dianut  di  Indonesia.  b) Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Lebih  lanjut  dalam  bagian  penjelasan  Pasal  4  UU  No.  1/PNPS/1965  huruf  a menyatakan bahwa: “Tindak pidana yang dimaksudkan disini, ialah yang semata-mata (pada  pokoknya)  ditujukan  kepada  niat  memusuhi  atau  menghina.  Dengan  demikian, maka, uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara obyektif, zakelijk dan ilmiah  mengenai  sesuatu  agama  yang  disertai  dengan  suatu  usaha  untuk  menghindari adanya  kata-kata  atau  susunan  kata-kata  yang  bersifat  permusuhan  atau  penghinaan, bukanlah tindak pidana menurut Pasal ini.”
Dasar  dari  hukum  pidana  adalah asas  legalitas  yang  diatur  pada  Pasal  1  ayat  1 KUHP  yang  berbunyi  “suatu  perbuatan  tidak  dapat  dipidana,  kecuali  berdasarkan kekuatan  ketentuan  perundang-undangan  pidana  yang  telah  ada.”  Konsekuensi  logis daripada asas legalitas ini pada akhirnya melahirkan asas nullum crimen nulla poena sine lege certa yang artinya rumusan ketentuan pidana harus jelas.
Sementara,  UU  No.  1/PNPS/1965  Tentang  Pencegahan  dan  Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama tidak dijelaskan dengan rinci bagaimana kriteria dari penodaan agama  tersebut  sehingga  norma  yang  sebenarnya  terkandung  tidak  mudah  untuk ditafsirkan.  Kenyataannya,  unsur  seperti  “susunan  kata-kata  yang  bersifat  permusuhan atau  penghinaan”  tidak  diberikan  batasan-batasan  yang  jelas  terhadap  penafsirannya sehingga penafsiran terhadap unsur tersebut seringkali kabur.
Lebih jauh, tidak ditemukan penjelasan unsur “di muka umum” sekalipun apabila kita merujuk kepada UU No.1/PNPS/1965. Hal ini ketidakjelasan bagaimana unsur “di muka umum” harus ditafsirkan. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengturan delik penodaan agama menurut Pasal 156A KUHP  dan  bagaimana  praktek  penerapan  Pasal  156A  KUHP  sebagai  delik  penodaan agama.

## Metode Penelitian
Penelitian  hukum  adalah  penelitian  yang  menjadikan  hukum  sebagai  objek penelitiannya.  Hukum  bukan  hanya  dalam  arti  sebagai  kaidah atau  norma  saja  (law  in book), tetapi meliputi hukum yang berkaitan dengan perilaku kehidupan masyarakat (law in action) (Waluyo, 2002). Secara garis besar, penelitian hukum dibedakan menjadi dua jenis, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian dalam penulisan  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif,  yakni  berupa  penelitian  terhadap sistematika hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.
Pendekatan  yang  akan  dipakai  dalam  penulisan  ini  adalah  pendekatan  yang menelaah  aturan-aturan  yang  bersangkutan  dengan  isu  hukum  (statute  approach), pendekatan  yang  beranjak  dari  doktrin-doktrin  yang  berkembang  dalam  ilmu  hukum (conceptual approach) dan pendekatan yang menelaah latar belakang dan perkembangan isu  yang  diteliti  (historical  approach).  Tujuan  penelitian  ini  adalah  menggambarkan bagaimana pengaturan delik penodaan agama menurut Pasal 156A KUHP di Indonesia dan bagaimana praktek penerapannya.

## Hasil dan Pembahasan
Delik  agama  atau  lebih  dikenal  sebagai  delik  penodaan  agama  tidak  memiliki pengertian  yang  terang  di  dalam  aturan  perundang-undangan  Indonesia.  Dalam  KUHP warisan Belanda atau Wetboek van Straffrecht (WvS) tidak ada bab atau bagian khusus yang mengatur mengenai delik atau tindak pidana agama. Sekalipun, ada beberapa delik yang berpotensi diinterpretasikan sebagai delik agama. Peristilahan delik agama sendiri sejatinya memiliki beberapa kemungkinan untuk diinterpretasikan. Pertama, delik agama sebagai sebuah delik menurut sebuah agama.
Kedua, delik agama sebagai delik terhadap sebuah agama. Ketiga, delik agama sebagai  delik  yang  berhubungan  dengan  agama.  Delik  menurut  sebuah  agama  berarti agama  sebagai  otoritas  yang  memberikan  kuasa  bahwa  sebuah  perbuatan  dikenakan pidana  oleh  karena  pertimbangan  tertentu  berdasarkan  ajaran  keagamaan  tersebut (Martha & SH, 2018). Delik terhadap sebuah agama berarti delik yang diberikan pidana oleh  karena  adanya  perbuatan  tertentu  terhadap  sebuah  agama  sebagai  komunitas atau kelompok.
Sebagai contoh, tidak pidana terhadap petugas agama yang sedang menjalankan tugasnya.  Delik  yang  berhubungan  dengan  agama  berarti  delik  yang  dikenakan  pidana oleh karena perbuatan tertentu dianggap menyerang dalam konteks menggunakan ajaran keagamaan  tertentu  untuk  kepentingan  tertentu  yang  merugikan  ajaran  keagamaan tertentu dan mengganggu ketertiban umum (Christianto, 2021). Sebagai contoh, tindak pidana penodaan terhadap isi ajaran agama.
Rumusan delik atau tindak pidana agama dalam KUHP peninggalan Belanda yang saat ini masih berlaku diatur dalam Buku II Bab V tentang kejatan Terhadap Ketertiban Umum pada Pasal 156A KUHP, yang dimasukkan dalam KUHP setelah terbitnya UU No.1/PNPS/1965  tentang  Penyalahgunaan  dan/atau  Penodaan  Agama.  Kebutuhan terhadap kriminalisasi delik ini secara formil bisa ditelusuri melalui bagian konsideran
UU  No.1/PNPS/1965  tersebut.  UU  No.  1/PNPS/1965  adalah  produk  hukum  berupa Penetapan Presiden (Penpres) yang dijadikan Undang-Undang, yakni Penetapan Presiden (Penpres) No. 1/PNPS/1965.
Latar belakang kelahiran Penpres tersebut berdasarkan bagian penjelasan adalah: Pertama,  sebagai  respon  terhadap  muncul  dan  berkembangnya  berbagai  aliran  dan organisasi  kebatinan/kepercayaan  dalam masyarakat  yang  bertentangan  dengan  ajaran- ajaran dan hukum agama. Kedua, bahwa kemunculan aliran dan organisasi kebatinan itu dianggap  telah  menimbulkan  pelanggaran  hukum,  memecah  persatuan  nasional, menyalahgunakan dan atau mempergunakan agama dan menodai agama (Ticoalu, 2015). Terakhir, disebutkan juga bahwa perkembangan aliran dan organisasi kebatinan dianggap telah membahayakan agama-agama yang ada (Ilona, 2013).
Lahirnya  Penpres  No.  1/PNPS/1965  tidak  bisa  dilepaskan  dari  peranan  KH Saifudin Zuhri yang menjabat sebagai Menteri Agama sejak 21 Maret 1962 hingga 11 Oktober  1967  (Muhaimin,  1998).  KH  Saifudin  Zuhri  memandang  Penpres  No. 1/PNPS/1965 diperlukan setelah agitasi politik yang dilakukan oleh PKI yang dianggap melakukan agitasi ateisme dalam rangka merongrong kredibilitas agama dan golongan agama,  semangat  kemenangan  golongan  komunis  dari  China  dan  Vietnam,  peristiwa Bangkuning,  peristiwa  Propaganda  Daging  Tikus,  juga  peristiwa-peristiwa  lain  yang akhirnya  mengilhami  beliau  untuk  mendorong  Soekarno  sebagai  Pemimpin  Besar Revolusi yang memiliki kewenangan absolut melahirkan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
Pada  KUHP  yang  berlaku  saat  ini,  tidak  dapat  ditemukan  penjelasan  terhadap Pasal 156A KUHP. Namun, penafsiran terhadap Pasal 156A KUHP tidak dapat dilakukan secara liar. Apabila mengacu pada sejarah lahirnya pasal tersebut, maka interpretasinya bisa  dilakukan  dengan  merujuk  pada  UU  No.  1/PNPS/1965.  Namun,  dalam  UU  No. 1/PNPS/1965 juga tidak ditemukan penjelasan secara komprehensif terkait unsur-unsur dari delik yang diatur.
Unsur yang dimaksud adalah “mengeluarkan perasaan”, “melakukan perbuatan”, “permusuhan”, “penyalahgunaan” dan “penodaan”. Apabila dilakukan penafsiran secara literal,  maka  siapa  saja  yang  mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan  dan  tulisan  di  muka umum terlebih apabila ide yang disampaikan berbeda dan atau bertolak belakang dengan perspektif  berpikir  mayoritas  masyarakat,  berpotensi  dikenai  tuduhan  atas  tindak  yang dikualifisir sebagai unsur-unsur tersebut.
Secara  materiil,  bisa  dikatakan  bahwa  Pasal  156A  KUHP  hanya  sekadar memberikan  pemecahan  masalah  secara parsial.  Hal  ini  karena  perbuatan  pidana  yang dimaksudkan pasal ini hanya dimaksudkan agar orang lain tidak menganut agama yang bersendikan  Ketuhanan  yang  Maha  Esa  dan  karenanya,  belum  mencakup  pernyataan perasaan yang ditujukan terhadap nabi, kitab suci ataupun pemuka-pemuka agama dan lembaga-lembaga agama (Adji, 1981).
Kedua, penafsiran Pasal 156A dengan adanya unsur “di muka umum”. Apabila merujuk pada Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, maka unsur tersebut dapat diartikan “dihadapan orang banyak,
atau  orang  lain  termasuk  juga  di  tempat  yang  dapat  didatangi  dan  atau  dilihat  setiap orang.”, sesuai dengan Pasal 1 ayat (2). Namun, pada prakteknya, harus diakui bahwa agama  memiliki  dua  dimensi,  yakni  ruang  privat  (forum  internum)  dan  ruang  public (forum externum).
Dalam konteks hak asasi manusia, adalah sah apabila seseorang meyakini sesuatu secara  privat  dan  selanjutnya  melakukan  komunikasi  terkait  eksistensi  spriritual individunya  kepada  publik  serta  membela  keyakinannya  di  depan  publik  (Marzuki, 2013);(Eko Riyadi, 2019). Mahkamah Konstitusi mengakui keberadaan forum internum dan berpendapat bahwa keyakinan tidak dapat diadili, namun kebebasan atas penafsiran perlu dibatasi. Pendapat tersebut disampaikan melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009.
Ketiga, pada tataran praktik terjadi kebingungan dan banyak kesalahan dalam hal pemakaian  pasal  yang  akan  dikenakan  terhadap  sebuah  perbuatan.  Hal  tersebut  bisa disimpulkan  sebagai  lemahnya  efektivitas  dari  penyusunan  sistem  hukum  pidana  yang ada terkait dengan delik agama. Akibat dari hal tersebut adalah terjadinya ketidakpastian atas proses penegakan hukum.
Ketidakpastian  atas  proses  penegakan  hukum  yang  dimaksud  adalah  terlihat ketika  dalam  satu  kasus  pelaku  diberikan  peringatan  terlebih  dahulu,  sementara  dalam kasus  lain  proses  hukum  terhadap  pelaku  langsung  dilakukan,  pemakaian  pasal  yang serampangan  dan  absennya  negara  dalam  hal  menentukan  siapa  yang  berwenang menetapkan  sebuah  ajaran,  mazhab,  kepercayaan  sebagai  sesuatu  yang  sesat.  Dalam kasus Lia Eden sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 667/Pid.B/2006/PN.PST,  majelis  hakim  menyatakan  yang  bersangkutan  terbukti melakukan  penodaan  agama  dan  melanggar  Pasal  156  huruf  A  KUHP  karena  telah melakukan penyebaran paham agama yang dianggap menyimpang (Susetyo et al., 2020).
Sementara,  tindakan  yang  dilakukannya  seharusnya  dijerat  Pasal  1  UU  No. 1/PNPS/1965  dan  bukan  Pasal  156  huruf  A  KUHP  karena  Lia  Eden  tidak  bermaksud menjadikan  orang  lain  tidak  beragama,  melainkan  untuk  mengikuti  ajaran kepercayaannya sebagaimana ia merasa mendapatkan wahyu dari malaikat. Lebih jauh lagi, penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 tidak dapat dilakukan  tanpa  terlebih  dahulu  dilakukan  peringatan  atau  pembubaran  sebagaimana diatur  dalam  pasal  2  undang-undang  yang  sama  yang  berbunyi:  1)  Barang  siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan  perbuatannya  itu  di  dalam  suatu  keputusan  bersama  Menteri  Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. 2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat  (1)  dilakukan  oleh  Organisasi  atau  sesuatu  aliran  kepercayaan,  maka  Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran  tersebut  sebagai  Organisasi/  aliran  terlarang,  satu  dan  lain  setelah  Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
Berikutnya,  pada  kasus  atas  nama  terdakwa  inisial  OS  yang  diputus  bersalah melalui  Putusan  Pengadilan  Negeri  Tasikmalaya  No.  480/Pid.B/2010/PN.Tsm  jo.
Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 75/PID/2011/PT.BDG jo. Putusan Mahkamah Agung  Republik  Indonesia  No.  1151  K/Pid/2011  dan  berkekuatan  hukum  tetap,  tidak dapat dilakukan lagi upaya hukum bagi terdakwa. Dalam perkara ini, tidak pernah ada instansi atau lembaga yang mengeluarkan atau memberikan penilaian sesat atau tidaknya ajaran dari terdakwa OS, selain MUI Tasikmalaya melalui Fatwa MUI Tasikmalaya No. 181/A-01/MUI-Kota-Tsm/ 2010 tertanggal 19 Juli 2010.
Hal  serupa  juga  banyak  ditemukan  seperti  atas  nama  inisial  terdakwa  CMAM yang  diputus  bersalah  melalui  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kalabahi  No. 87/Pid.B/2005/PN.KLB  dan  atas  nama  inisial  terdakwa  AGWS  yang  diputus  bersalah lewat Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 03/Pid.B/2012/PN.KLT. Tentu saja menjadi tidak adil disaat terhadap delik pada Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 diberikan prosedur teguran  sesuai  dengan  Pasal  2  UU  No.  1/PNPS/1965  sementara  pada  Pasal  4  UU  No. 1/PNPS/1965 tidak diberikan teguran terlebih dahulu sekalipun maksud dari kedua delik tersebut adalah sama bentuk kejahatan terhadap ketertiban umum.
Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang memiliki pengaturan terhadap delik agama  (Amriyanto,  2017).  Pengaturan  terhadap  delik  yang  serupa  bisa  dijumpai  di Singapura,  Malaysia,  Thailand,  Inggris, Kanada,  Latvia,  Jerman,  Prancis  dan  Belanda. Dalam  KUHP  Belanda,  delik  agama  diatur  secara  tegas  dalam  Titel  V  yang  mengatur tentang “Misdrijven Tegen De openbare Orde” (Kejahatan atau Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum). Pasal yang mengatur delik agama adalah artikel 137C, 137D, 137E, 137F, 145, 146, 429 quarter dan 449.
Pengaturannya pun beragam agar sebuah perbuatan dikualifisir sebagai kejahatan atau  pelanggaran.  Artinya,  pidana  administratif  sebagaimana  dengan  apa  yang  coba dipraktekkan  melalui  Pasal  2  dan  3  UU  No.  1/PNPS/1965  adalah  sesuatu  yang  lazim. Hanya  saja,  diperlukan  formulasi  yang  adil  terhadap  perumusan  kualifikasi  sebuah perbuatan untuk menjadi sebuah delik. Dalam KUHP Inggris, pengaturan terhadap delik tersebut ada pada section 111, 112, 113, 114 dan 115.
Delik agama diatur secara tegas dalam KUHP dalam Part VII mengenai “Offences Relating  to  Religion”  yang  terbagi  menjadi  lima  bentuk  sebagai  berikut;  1) Insulting  any  religion  (penghinaan  terhadap  agama);  2)  Disturbing  religious  assembly (mengganggu  perkumpulan  agama/mengganggu  pelaksanaan  kegiatan  agama);  3) Writing or uttering words…, etc, with intent to wound religious feeling (ujaran lisan atau tulisan  untuk  melukai  perasaan  keagamaan);  4)  Hindering  burial…,  etc  (menghambat proses  penguburan  dan  tindakan  lainnya);  5)  Trespassing  on  burial  place  (memasuki daerah penguburan tanpa izin). Dalam KUHP Indonesia, sebenarnya bisa ditemukan juga aturan tindak pidana terkait dengan delik agama. Aturan tersebut adalah Pasal 156, 156A, 157, 175, 176, 177, 178, 179, 179, 180, 503, 530 ayat (1), 545, 546 dan 547.
Berdasarkan  aturan-aturan  tersebut,  dapat  diklasifikasikan  pengaturan  delik agama berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut: 1) Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia berdasarkan agama; 2) Di  muka  umum  mengeluarkan  perasaan  atau  melakukan  perbuatan  permusuhan, penyalahgunaan  atau  penodaan  terhadap  agama;  3)  Di  muka  umum  mengeluarkan
perasaan atau melakukan perbuatan agar supaya orang lain tidak menganut agama apapun yang ada di Indonesia; 4) Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan  di  muka  umum,  yang  isinya  mengandung  pernyataan  perasaan  permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, termasuk  karena  agama;  5)  Dengan  kekerasan  atau  ancaman  kekerasan  merintangi pertemuan  atau  upacara  keagamaan  yang  bersifat  umum  dan  yang  diizinkan  atau menggangu  upacara  penguburan  jenazah;  6)  Mengganggu  pertemuan  atau  upacara keagamaan  yang  bersifat  umum  dan  diizinkan  atau  mengganggu  upacara  penguburan jenazah  yang  menimbulkan  kekacauan  atau  suara  gaduh;  7)  Menertawakan  petugas agama ketika sedang menjalankan tugas yang diizinkan; 8) Menghina benda-benda untuk keperluad  ibadat  di  tempat  atau  pada  waktu  ibadat  dilakukan;  9)  Merintangi  atau menghalangi  jalan  masuk  atau  menghalangi  pengangkutan  jenazah  ke  kuburan  yang diizinkan; 10)  Menodai  kuburan  atau  dengan  sengaja  dan  melawan  hukum menghancurkan  atau  merusak  tanda  peringatan  di  tempat  kuburan;  11)  Menggali  atau mengambil jenazah atua memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil;  12)  Membuat  gaduh  di  dekat  bangunan  untuk  menjalankan  ibadat  yang diperbolehkan;  13)  Petugas  agama  yang  melakukan  upacara  perkawinan  ganda;  14) Menyatakan peruntungan, mengadakan peramalan atau penafsiran Impian; 15) Menjual jimat-jimat atau benda yang memiliki kekuatan ghaib; 16) Mengajarkan ilmu kesaktian yang  bertujuan  menimbulkan  kepercayaan  jika  melakukan  perbuatan  pidana  tidak membahayakan  dirinya;  17)  Memakai  jimat  atau  benda-benda  sakti  pada  saat memberikan kesaksian di pengadilan di bawah sumpah.
Sebagai  catatan,  perlu  diingat  bahwa  pengaturan  delik  agama  terkenal  dengan nama “Haatzai Artikelen” bersumber dari British Penal Code. Ketentuan ini memandang delik  agama  sebagai  segala  bentuk  pernyataan  yang  disampaikan  di  muka  umum, berkaitan dengan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan pemerintahan dan golongan penduduk.
Comissie  voor  Privat  en  Strafrecht  pernah  memberikan  saran  kepada  Menteri Kehakiman Belanda untuk memasukkan ke dalam W.v.S pasal-pasal pidana “in de geest van  de  Indische  Haatzaai-artikelen”.  Suatu  saran  yang  tidak  diterima  oleh  Menteri Kehakiman  karena  hal  tersebut  dianggap  “Tast  daarnevens  vergaand  de  meterieele vrijheid  van  meningsuiting  aan  …”  (menyinggung  serta  menghilangkan  kebebasan material dari perbuatan mengeluarkan pendapat …).
Menteri  Kehakiman  tidak  berkehendak  mengintrodusir  peraturan-peraturan pidana  tadi  di  Belanda  sebelumnya  oleh karena  perdebatan  apakah  hal  tersebut  adalah sebuah  “aantasting”  dari  kemerdekaan  menyampaikan  pendapat?  Menurutnya, “vijandschap,  haat  of  minachting  laten  bovendien  een  heel  ruime  interpretative  toe” (perkataan permusuhan, kebencian atau merendahkan itu dapat ditafsikan secara sangat luas) (Samosir & Lamintang, 1983).

## Kesimpulan
Pengaturan delik agama di Indonesia masih menjadi bahan perdebatan di tengah praktek  penegakan  hukum  di  masyarakat  karena  kondisi  obyektif  masyarakat  yang pluraliastik. Perdebatan ini tidak lepas dari latar belakang pasal 156A yang merupakan pasal  tambahan  pada  pasal  156  KUHP,  tetapi  juga  makna  dari  delik  itu  sendiri  baik mengenai  perbuatannya  maupun  unsur  “di  muka  umum”  belum  ada  keseragaman penafsiran yang dapat dijadikan kaedah hukum yang menjadi patokan yang baku.
Ada yang berpendapat bahwa delik agama harus dihapuskan dan ada juga yang berpendapat sebaliknya, bahwa delik agama di Indonesia tidak perlu dihapuskan karena sudah  sesuai  dengan  konstitusi.  Penting  untuk  melihat  bahwa  demografi  masyarakat Indonesia  yang  beragam  membuat  kebutuhan  akan  delik  agama  menjadi  sesuatu  yang realistis,  namun  diperlukan  pengaturan  yang  lebih  rinci  dan juga  dengan  tafsiran yang jelas  sehingga  prosedur  yang  dilaksanakan  sampai  pada  putusan  yang  menjamin terlaksananya kepastian hukum dan rasa keadilan.

## BIBLIOGRAPHY
Adji, O. S. (1981). Herziening ganti rugi, suap, perkembangan delik. (No Title) .
Amriyanto, A. (2017). Menakar Nilai Agama dan Moral dalam Hukum Pidana Indonesia.
Khairun Law Journal , 1 (1), 62–72.
Christianto,  H.  (2021). Delik  Agama:  Konsep,  Batasan  dan  Studi  Kasus .  Media  Nusa Creative (MNC Publishing).
Eko Riyadi, S. H. (2019). Hukum Hak Asasi Manusia: perspektif internasional, regional dan nasional . Rajawali Pers.
Hanik, U. (2019). Interaksi Sosial Masyarakat Plural Agama . Sufiks.
Ilona, C. (2013). Aliran Kebatinan di Pulau Jawa dan Pendekatan Iman Kristen. Missio Ecclesiae , 2 (1), 26–38.
Martha,  A.  E.,  &  SH,  M.  H.  (2018). POLITIK  HUKUM  PIDANA  DELIK  AGAMA (TINJAUAN  TERHADAP  PASAL  156A  KITAB  UNDANG-UNDANG  HUKUM PIDANA (KUHP) TERKAIT DELIK AGAMA DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA) . Universitas Islam Indonesia.
Marzuki, S. (2013). Perspektif Mahkamah Konstitusi tentang hak asasi manusia. Jurnal Yudisial , 6 (3), 189–206.
Muhaimin, A. G. (1998). KH Saifuddin Zuhri:‘Eksistensi agama dalam nation building. Menteri-Menteri Agama RI. Biografi Sosial-Politik, Jakarta, Badan Litbang Agama Departemen Agama , 201–241.
Samosir, C. D., & Lamintang, P. A. F. (1983). Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru .
Susetyo, H., Prihatini, F., Hilimi, N., Mahabah, I., Apriyanti, I., & Rahmadhani, S. (2020). Keberlakuan  Hukum  Penodaan  Agama  di  Indonesia  Antara  Tertib  Hukum  dan Tantangan Hak Asasi Manusia. Perspektif Hukum , 72–100.
Ticoalu,  S.  (2015).  Kajian  Hukum  Pidana  dan  Kriminologi  Terhadap  Tindak  Pidana Penistaan Agama Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. Lex et Societatis , 3 (1).
Waluyo, B. (2002). Penelitian Hukum dalam Praktek, sinar grafika . Jakarta.
Wardah, F. (2017). Setara Institute: 97 Kasus Penistaan Agama Terjadi di Indonesia. VOA Indonesia .
Watra, I. W. (2020). Agama-Agama Dalam Pancasila di Indonesia (Perspektif Filsafat Agama) . Unhi Press.
Yinger,  J.  M.  (1957). Religion,  society  and  the  individual;  an  introduction  to  the sociology of religion.

## Copyright holder:
Marihot Bernard, P.L. Tobing (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: