## Penyelenggaraan Pesantren Dalam Rangka Memberdayakan Masyarakat

## Muhammad Junaidi
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang institut.junaidi@gmail.com

## Abstrak
Tujuan  dari  pengkajian  penelitian  ini  adalah  untuk  mamahami  sejauh  mana  penyelenggaraan pesantren melalui penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Hal ini sangatlah penting yang bukan hanya dimaknai sebagai bentuk intervensi negara akan  tetapi  menjadikan  pesantren  mampu  melakukan  penguatan  dalam  rangka  pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan yuridis normatif diharapkan kajian ini mampu melihat perspektif secara  cermat  atas  masalah  yang  ada  terkait  penyelenggaraan  pesantren  dalam  rangka memberdayakan  masyarakat.  Metode  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  untuk  mencapai  tujuan  itu  semua  maka  sudah  semestinya  pesantren mengimbanginya  melalui  penguatan  kurikulum.  Selain  itu  pesantren  juga  haruslah  menyiapkan peraturan turunan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren dan peraturan turunannya.
Kata kunci: Penyelenggaraan; Pemberdayaan; Pesantren

## Abstract
The  purpose  of  this  research  study  is  to  understand  the  extent  to  which  the  implementation  of Islamic  boarding  schools  through  the  strengthening  contained  in  Law  Number  18  of  2019 concerning Islamic Boarding Schools. This is very important and is not only interpreted as a form of  state  intervention  but  also  makes  pesantren  capable  of  strengthening  in  the  context  of community empowerment. Through a normative juridical approach, it is hoped that this study will be able to see a careful perspective on existing problems related to the implementation of Islamic boarding  schools  in  the  context  of  empowering  the  community.  The  method  used  is  normative juridical.  The  results  of  the  study  show  that  in  order  to  achieve  these  goals,  pesantren  should balance  it  through  strengthening  the  curriculum.  In  addition,  pesantren  must  also  prepare derivative  regulations  in  accordance  with  the  provisions  in  Law  Number  18  of  2019  concerning Islamic Boarding Schools and their derivative regulations.
Keywords: Empowering; Implementation; Pesantren

## 1. PENDAHULUAN
Pendidikan  dalam  kehidupan  merupakan  hal  penting  bagi  kelangsungan hidup  setiap  orang.  Pendidikan  merupakan  usaha  agar  manusia  dapat mengembangkan  potensi  dirinya  melalui  proses  pembelajaran  dan/atau  cara  lain yang  dikenal  dan  diakui  oleh  masyarakat.  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  Pasal  31  ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  setiap warga  negara  berhak  mendapat  pendidikan,  dan  ayat  (3)  menegaskan  bahwa pemerintah  mengusahakan  dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan nasional  yang  meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak  mulia  dalam rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  yang  diatur  dengan  undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.
Mempertimbangkan  kondisi  tersebut  dapat  dinyatakan  bahwa  pendidikan yang diakui di Indonesia saat ini bukan hanya saja sekolah formal akan tetapi ada sekolah  non  formal  yang  bentuknya  terdapat  berbagai  macam,  salah  satunya adalah  pesantren.  Pesantren  sangatlah  memiliki  kekhasan  yang  salah  satu bidangnya  adalah bathsul  masail 1 dan  bidang  pendidikan  lainnya  yang memberikan nilai positif bagi perkembangan anak bangsa. Pondok pesantren lebih dikenal  sebagai  lembaga  pendidikan  Islam  atau  lembaga  yang  digunakan  untuk menyebarkan dan mempelajari agama Islam. Agama Islam mengatur bukan hanya amalan-amalan  peribadatan,  juga  bukan  sekedar  hubungan  orang  dengan tuhannya, melainkan juga peri kelakuan orang dalam berhubungan dengan sesama dan dunianya. 2
Upaya  mendorong  pesantren  tentunya  menjadi  sangat  penting  untuk berkembang.  Bukan  saja  hanya  pemerintah  pusat  akan  tetapi  peran  penting pemerintah  daerah  untuk  memfokuskan  keterlibatannya  pada  fasilitasi penyelenggaraan  pesantren  sebagaimana  telah  di  amanatkan  Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah memberikan amanat untuk  menyelenggarakan  kewenangananya,  yang  salah  satunya  pelimpahan kewenangan  yang  bersifat  umum  menjadi  tanggung  jawab  mutlak  untuk diterapkan.  Pesantren  sebagai  salah  satu  bentuk  perwujudan  pendidikan keagamaan  yang  telah  ada  sejak  lama  di  Indonesia  merupakan  bentuk ikhtiar para ulama untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
Oleh  karenanya  dapat  diartikan  bahwa  bangsa  Indonesia  memiliki kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan salah satu upaya
1 Kudrat Abdillah, Maylissabet Maylissabet, and M. Taufiq, “Kontribusi Bahtsul Masail Pesantren Di Madura  Dalam  Menghadapi  Perkembangan  Hukum  Islam  Kontemporer,” Perada 2,  no.  1  (2019):  67–80, https://doi.org/10.35961/perada.v2i1.31.
2 Indah  Herningrum,  Muhammad  Alfian,  and  Pristian  Hadi  Putra,  “Peran  Pesantren  Sebagai  Salah Satu  Lembaga  Pendidikan  Islam,” Islamika :  Jurnal  Ilmu-Ilmu  Keislaman 20,  no.  02  (2021):  1–11, https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.582.
e-ISSN : 2621-4105
merealisasikan  hal  tersebut  maka  diperlukan  pendidikan  keagamaan,  yang  secara tidak  langsung  tanpa  mengesampingkan  lembaga  yang  melaksanakan  pendidikan keagamaan  tersebut  yang  salah  satunya  melalui  pesantren.  Hadirnya  lembaga pesantren  merupakan  wadah  terlaksananya  pendidikan  keagamaan  sehingga diharapkan  moralitas  bangsa  dapat  terjaga  dengan  baik  di  tengah  perkembangan peradaban  dunia.  Pesantren    sebagai    suatu    lembaga    pendidikan    keagamaan mengajarkan,  mengembangkan  dan  menyebarkan  ilmu  agama  Islam.  Ilmu–ilmu agama  dipahami  sebagai  pedoman  hidup  yang  menekankan  pentingnya  moral dalam  bermasyarakat  guna  menghadapi  tantangan  di  era  yang  sangat  pesat perkembangannya.
Pesantren mengajarkan bukan hanya sebatas ilmu pengetahuan akan tetapi penekanan  terhadap  pola  perilaku  atau  dapat  dikenal  dengan  istilah  adab  yang menjaga  hubungan  antar masyarakat  pesantren  yang  juga  sangat  memperhatikan pembinaan  kepribadian  melalui  penanaman  akhlak  dalam  tingkah  laku.  Oleh karenannya  banyak  pesantren  yang  mampu  membuktikan  hal  tersebut  bahkan mampu  menjadi  alternatif  menyelesaikan  masalah  dalam  persoalan  masyarakat diantaranya rehabilitasi penggunaan narkoba melalui pendekatan adab. 3
Perlu    adanya    pemahaman    bagi  segenap  warga  bangsa  bahwa  kedudukan pesantren  bukan  hanya  dalam  fungsi  pendidikan,  namun  juga  dalam  fungsi dakwah  dan  fungsi  pemberdayaan  masyarakat  sebagaimana  dijelaskan  dalam ketentuan  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2019  tentang  Pesantren. Perkembangan   pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan  fungsi  pemberdayaan  masyarakat  saat  ini  memerlukan  dukungan  regulasi  di tingkat  daerah.  Oleh  sebab  itu  belum  adanya  regulasi  yang  mengatur  tentang fasilitasi  penyelenggaraan  pesantren  nantinya  diharapkan  dapat  memberikan kepastian hukum sehingga dalam pelaksanaannya dapat terukur dan terarah.
Beberapa  penelitian  sebelumnya  dianntaranya  yang  diteliti  oleh  Nadzir
(2015)  yang  mengangkat  tentang  pesantren  sebagai  lembaga  yang  hidup  di tengah-tengah  masyarakat  mempunyai  peran  yang  sangat  penting,  baik  yang terkait  dengan  persoalan  keagamaan  ( moral  force )  maupun  yang  terkait  dengan sosial kemasyarakatan. Melalui penelitian ini disimpulkan bahwa pesantren telah mempersiapkan santrinya dengan bekal-bekal keahlian tertentu dan menanamkan jiwa  wirausaha  agar  nantinya  pada  saat  keluar  dari  pesantren  dapat  lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar. 4
Sedangkan  penelitian  oleh  Ratnasari  (2016)  menjelaskan  bahwa  pesantren sebagai  pendidikan  Islam  memiliki  peran  dalam  proses  pemberdayaan masyarakat. Permasalahan yang ditemui dalam pesantren yaitu  kurikulum, materi dan  metode  pendidikannya.  Karena  pesantren  mendasarkan  materi  dan
3 Vivi  Ariyanti  and  Bani  Syarif  Maula,  “Rehabilitasi  Berbasis  Pesantren  Bagi  Penyalah  Guna Narkotika  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hukum,” Kominika:  Jurnal  Dakwah  Dan  Komunikasi 14,  no.  2 (2020): 259–82, https://doi.org/10.24090/komunika.v14i2.3757.
4 Mohammad  Nadzir,  “Membangun  Pemberdayaan  Ekonomi  Di  Pesantren,” Economica:  Jurnal Ekonomi Islam 6, no. 1 (2015): 37–56, https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.785.
e-ISSN : 2621-4105
kurikulumnya  kitab  kuning.    Pesantren  perlu  berinteraksi  dengan  keilmuan modern dalam isu gender sehingga melahirkan sensitivitas gender. Selain itu, juga perlu ada perkenalan dengan pembelajaran kritis dan peningkatan profesionalisme guru. Sebaiknya proses pendidikan pesantren lebih memberdayakan sesuai dengan perkembangan zaman sekaligus sejalan dengan prinsip ajaran Islam. 5
Penelitian  oleh  Fathoni  (2019)  menjelasakan  bahwa  pesantren  tidak  hanya identik  dengan  lembaga  pendidikan  agama,  namun  ia  juga  diharapkan  dapat berkontribusi  dalam  kehidupan  ekonomi  umat.  Penelitian  ini  mengkaji  peran pesantren dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat. Penelitian ini menjelasakan bahwa  pesantren  memiliki  sumber  daya  dan  modal  yang  cukup  untuk  dijadikan basis  pemberdayaan  ekonomi  umat.  Dengan  sumber  daya  dan  modal  tersebut, pesantren  dapat  melakukan  berbagai  aktivitas  yang  berorientasi  pada pemberdayaan ekonomi umat sekitar. 6
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini lebih  fokus  pada  penguatan  muatan  kurikulum  di  pesantren  dalam  menunjang peran  pesantren  dalam  pemberdayaan  masyarakat.  Sedangkan  penelitian  oleh Nadzir  fokus  pada  pembekalan  keahlian  dan  penanaman  jiwa  wirausaha  bagi santri, hal yang berbeda dari penelitian Ratnasari yang dalam penelitiannya fokus pada  isu  gender  dalam  pemberdayaan  masyarakat.  Sedangkan  penelitian  oleh Fathoni  lebih  fokus  kepada  pemberdayaan  ekonomi  umat  di  pesantren.    Tujuan dari  pengkajian  penelitian  ini  adalah  untuk  mamahami  sejauh  mana penyelenggaraan  pesantren  melalui  penguatan  kurikulum  tentang  pemberdayaan masyarakat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
2. METODE
Metode  pendekatan  dalam  kajian  penelitian  ini  pada  dasarnya  digunakan metode penyusunan yang berbasiskan metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode  yuridis  normatif 7 dilakukan  melalui  studi  pustaka  yang  menelaah (terutama)  data  sekunder  yang  berupa  peraturan  perundang-undangan,  putusan pengadilan,  perjanjian,  kontrak,  atau  dokumen  hukum  lainnya,  serta  hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Studi ini kemudian dilengkapi dengan  kajian  teoritis  yang  dipadukan  dengan  pendekatan  analisis  kebijakan untuk  menyusun  kajian  secara  komprehensif.  Selain  itu,  pengumpulan  data sekunder  melalui  dokumen-dokumen  dan  kebijakan  eksisting  juga  dapat diharapkan dapat mendukung terlaksananya hasil telaah kajian secara ilmiah.
5 Dwi  Ratnasari,  “Pemberdayaan  Perempuan  Dalam  Pendidikan  Pesantren,” ’Anil  Islam:  Jurnal Kebudayaan Dan Ilmu Keislaman 9, no. 1 (2016): 122–47,
http://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/11.
6 Nadzir, “Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren.”
7 Zulfi  Diane  Zaini,  “Implementasi  Pendekatan  Yuridis  Normatif  Dan  Pendekatan  Normatif Sosiologis  Dalam  Penelitian  Ilmu  Hukum,” Pranata Hukum 6, no. 2 (2011): 116–32, http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/159.
e-ISSN : 2621-4105

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pondok    Pesantren  merupakan  institusi    pendidikan    yang    tertua  di Indonesia dan berkarakter khas nusantara  yang secara khusus menumpukan pada pendidikan  keagamaan    Islam  ( Educational    Institution  Based    Religion ).  Dalam sejarahnya,    setelah  Hindia    Belanda    memberlakukan politiche    etische ,  yakni dua  dekade  terakhir  abad  19, Pemerintah Hindia Belanda mendirikan institusi pendidikan  yang modern (ala  kolonial)  bercorak    liberal  yang  awalnya    hanya untuk    keturunan    Belanda    namun    akhirnya    juga  dibangun    sekolah    yang diperuntukkan    bagi    pribumi.  Sekolah    Belanda    awalnya  hanya  untuk  pribumi kalangan terbatas (priyayi) namun kemudian berkembang bahkan diikuti oleh para tokoh  pribumi  dengan  mendirikan  lembaga  pendidikan  ala  kolonial.  Sebelum  itu pesantren  adalah  satu-satunya    lembaga    pendidikan    yang  ada  di  Indonesia dengan  berbasis  masyarakat  dan  berkarakter    khas  Indonesia. 8 Pesantren merupakan  modal  dan  potensi  yang  signifikan  bagi  pemberdayaan  masyarakat. Pesantren  sebagai  institusi  pendidikan  dan  pengembangan  sumber  daya  manusia yang  berlandaskan  pada  nilai-nilai  keagamaan  memiliki  peran  strategis  di masyarakat. 9
Pondok  pesantren  sebagai  sub  kultur  memiliki  kekhasan  yang  telah mengakar serta hidup  dan berkembang di  tengah masyarakat  dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pondok pesantren  merupakan  lembaga  yang  berbasis  masyarakat  dan  didirikan  oleh perseorangan,  yayasan,  organisasi  masyarakat  Islam  dan/atau  masyarakat  yang menanamkan  keimanan  dan  ketakwaan  kepada  Allah  Swt,  menyemaikan  akhlak mulia,  serta  memegang  teguh  ajaran  Islam rahmatan  lil'alamin yang  tercermin dari  sikap  rendah  hati,  toleran,  keseimbangan,  moderat,  dan  nilai  luhur  bangsa Indonesia  lainnya  melalui  pendidikan,  dakwah  Islam,  keteladanan,  dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Upaya  mengerahkan  segala  sumber  yang  ada  dalam  bidang  pendidikan  untuk memecahkan  berbagai  masalah,  maka  ekstensi  pesantren  jadi  sorotan.  Karena masyarakat  dan  pemerintah  mengharapkan  pondok  pesantren  yang  memiliki potensi yang besar dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan agama. 10
Pondok  pesantren  mempunyai  fungsi  sosial,  pesantren  dalam  menjalankan fungsi sosialnya maka akan berhasil merespons persoalan-persoalan kemasyarakatan,  seperti  mengatasi  kemiskinan,  memelihara  tali  persaudaraan, mengurangi  pengangguran,  memberantas  kebodohan,  menciptakan  kehidupan yang  sehat,  dan  sebagainya.  Menghilangkan  kemiskinan  bukan  saja  dengan
8 Jamal  Mustofa  and  Marwan  Salahuddin,  “Quo  Vadis  Pondok  Pesantren  Di  Era  Undang-Undang Pesantren,” IJOIS: Indonesian Journal of Islamic Studies 1, no. 1 (2020): 1–17.
9 Dhian  Wahana  Putra,  “Pesantren  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat  (Analisis  Terhadap  Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2019),” Proceeding IAIN Batusangkar , 2021, 71–80, https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/2909.
10 Hendi Kariyanto, “Peran Pondok Pesantren Dalam Masyarakat Modern,” Edukasia Multikultura 1, no. 1 (2019): 15–30, https://journal.iainbengkulu.ac.id/index.php/multikultura/article/view/4646/0.
e-ISSN : 2621-4105
menyantuni fakir miskin pada hari raya, bersedekah, atau mengasuh anak yatim di panti  asuhan,  melainkan  membawa  mereka  pada  kehidupan  yang  layak, memperpendek jurang kekayaan atau meningkatkan taraf hidup dan pendidikan. 11
Pendidikan  pondok  pesantren  pada  umumnya  diselenggarakan  oleh masyarakat  sebagai  perwujudan  pendidikan  dari,  oleh,  dan  untuk  masyarakat. Jauh sebelum  Indonesia  merdeka,  pendidikan  yang  diselenggarakan oleh pondok pesantren  sudah  lebih  dahulu  berkembang.  Selain  menjadi  akar  budaya  bangsa, nilai  agama  disadari  merupakan  bagian  tidak  terpisahkan  dalam  pendidikan. Pendidikan  pondok  pesantren  juga  berkembang  karena  mata  pelajaran/kuliah pendidikan agama yang dinilai menghadapi berbagai keterbatasan. Secara historis, keberadaan pondok pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat,  terlebih  lagi  karena  pondok  pesantren  bersumber  dari  aspirasi masyarakat  yang  sekaligus  mencerminkan  kebutuhan  masyarakat  sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan lainnya.
Malik  Fadjar  (1997)  dalam  tema  bukunya  yang  berjudul  Keluar  dari Kemelut Pendidikan Nasional, memaparkan pondok pesantren dipandang sebagai perangkat sosialisasi dan enkulturasi yang memiliki kontinum kebudayaan dengan lembaga  pendidikan  yang  telah  lama  berakar,  yang  sering  disebut  mandala.  Pola pembelajaran pondok pesantren tidak jauh berbeda dari sistem yang berlaku pada lembaga pendidikan “asli” tersebut. Tentu dengan isi yang mulai berbeda,  yakni memasukkan pelajaran atau ajaran “baru” yang kemudian dikenal sebagai agama Islam.  Sistem  pendidikan  dan  tujuan  pendidikan  pondok  sesuai  dengan  tujuan pendidikan  nasional.  Tradisi  pesantren  kini  bangkit  berupaya  memperkuat perannya  dalam  berpartisipasi  memajukan  bangsa  Indonesia  dalam  berbagai bidang kehidupan agar tujuan pembangunan peradaban Indonesia modern dengan budi luhur sebagai kekuatan utama bangsa dapat lebih cepat tercapai.
Menurut Komarudin Hidayat, pesantren berasal dari Bahasa Sanskerta, yang berarti  tempat  berkumpulnya  orang-orang  yang  cinta  ilmu  pengetahuan  dan kebijaksanaan. Mereka yang datang belajar disebut santri, yang mengajar disebut guru.  Kedua  kata  itu  menunjukkan  bahwa  pesantren  adalah  pusat  ilmu pengetahuan  dan  pembelajaran  hidup  ( life  skill ).  Karenanya,  pesantren  dan masyarakat selalu menyatu, tidak terpisahkan. Para santri belajar tidak sebatas di ruang kelas, melainkan juga di tengah dan bersama masyarakat. Pesantren tumbuh dan  dihidupi  oleh  masyarakat  sekelilingnya.  Karakter  ini  sangat  berbeda  dari sekolah,  terlebih  yang  berstatus  negeri,  jika  rusak  misalnya,  masyarakat  tidak bergerak  ikut  memperbaiki  karena  dianggap  proyek  negara.  Menurut  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia,  pesantren  diartikan  sebagai  asrama,  tempat  santri,  atau tempat  murid-murid  belajar  mengaji.  Sedangkan  secara  istilah  pesantren  adalah lembaga  pendidikan  Islam,  di  mana  para  santri  biasanya  tinggal  di  pondok (asrama)  dengan  materi  pengajaran  kitab-kitab  klasik  dan  kitab-kitab  umum,
11 Herningrum, Alfian, and Putra, “Peran Pesantren Sebagai Salah Satu Lembaga Pendidikan Islam.”
e-ISSN : 2621-4105
bertujuan  untuk menguasai ilmu agama Islam secara  detail, serta mengamalkannya  sebagai  pedoman  hidup  keseharian  dengan  menekankan pentingnya moral dalam kehidupan bermasyarakat. 12
Pesantren  selama  ini  telah  terbukti  menjadi  salah  satu  pilar  utama pendidikan di Indonesia. Pesantren telah mampu ikut membentuk karakter bangsa yang  kuat.  Banyak  sumber  daya  manusia  yang  dilahirkan  pesantren  mampu memberikan  kontribusi  besar  bagi  bangsa  dan  negara  ini.  Hal  ini  karena kesederhanaan, keikhlasan, cinta ilmu, hormat kepada guru, berani hidup mandiri merupakan  nilai-nilai  dan  roh  pesantren  yang  selalu  diingatkan  berulang-ulang oleh  kiai.  Tidak  lazim  perkelahian  di  lingkungan  pesantren.  Sebaliknya,  yang muncul  adalah  persahabatan  yang  hangat  dan  tulus.  Dunia  pesantren  dikenal moderat,  karena  sejak  awal  sudah  terbiasa  bergaul  dekat  dengan  masyarakat sekelilingnya.
Pondok  pesantren  yang  melembaga  di  masyarakat,  terutama  di  pedesaan merupakan  salah  satu  lembaga  pendidikan  Islam  tertua  di  Indonesia.  Awal kehadiran Boarding School bersifat tradisional untuk mendalami ilmu-ilmu agama Islam  sebagai  pedoman  hidup  ( tafaqquh  fi  al-din )  dalam  bermasyarakat. Pengembangan lembaga pendidikan pesantren berbentuk asrama yang merupakan komunitas  tersendiri  di  bawah  pimpinan  kyai  atau  ulama  dibantu  oleh  seorang atau beberapa orang ulama, dan  atau para ustadz  yang hidup  bersama di  tengah- tengah  para  santri  dengan  masjid  atau  surau  sebagai  pusat  kegiatan  peribadatan keagamaan.  Di  samping  itu,  gedung-gedung  sekolah  atau  ruang-ruang  belajar sebagai  pusat  kegiatan  belajar  mengajar,  serta  pondok-pondok  sebagai  tempat tinggal  santri.  Selama  24  jam,  dari  masa  ke  masa  mereka  hidup  kolektif  antara kyai,  ustadz,  santri  dan  para  pengasuh  pesantren  lainnya,  sebagai  satu  keluarga besar. 13
Keberadaan pesantren dalam negara sangatlah diakui, bahkan yang terakhir melalui adanya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi sejarah  baru  bentuk  rekognisi  (pengakuan)  negara  terhadap  pesantren  yang eksistensinya  sudah  ada  berabad-abad  silam,  jauh  sebelum  Indonesia  merdeka. Tidak  hanya  rekognisi,  undang-undang  tersebut  juga  bagian  dari  afirmasi  dan fasilitasi kepada dunia pondok pesantren. 14
Keberadaan  pesantren  merupakan  patner  bagi  institusi  pemerintah  untuk bersama-sama  meningkatkan  mutu  pendidikan  yang  ada  sebagai  basis  bagi pelaksanaan  transformasi  sosial  melalui  penyediaan  sumber  daya  manusia  yang qualified dan berakhlakul karimah. Terlebih lagi, proses transformasi sosial di era
12 A  D  Rohayana,  “Tantangan  Dan  Peluang  Pesantren  Pasca  Undang-Undang  Pesantren,” Ponpes Modern Al-Quran Buaran (Pekalongan, 2019).
13 Fitroh  Hayati  and  Fitroh  Hayati,  “Pesantren:  Suatu  Alternatif  Model  Lembaga  Pendidikan  Kader Bangsa,” Mimbar, Jurnal Sosial Dan Pembangunan 27, no. 2 (2011): 157–63, https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/324.
14 Panut  Panut,  Giyoto  Giyoto,  and  Yusuf  Rohmadi,  “Implementasi  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2019 Tentang Pesantren Terhadap Pengelolaan Pondok Pesantren,” Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam 7, no. 2 (2021): 816–28, https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671.
e-ISSN : 2621-4105
otonomi,  mensyaratkan  daerah  lebih  peka  menggali  potensi  lokal  dan  kebutuhan masyarakatnya  sehingga  kemampuan  yang  ada  dapat  dioptimalkan.  Maka pesantren  harus  bekerja  keras  untuk  memperbaiki  segala  kekurangannya  dan menambah hal-hal  yang baru  yang menjadi kebutuhan umat sekarang ini. Sebab, model pendidikan pesantren yang mendasarkan diri pada sistem konvensional atau klasik tidak akan banyak membantu dalam penyediaan sumber daya manusia yang memiliki  kompetensi  integratif  baik  dalam  penguasaan  pengetahuan  agama, pengetahuan umum dan kecakapan teknologis. 15
Pada  masa  sekarang,  pesantren  tidak  lagi  sesederhana  dahulu  seperti  di awal-awal  perkembangannya,  tetapi  pesantren  telah  mengalami  perubahan  dan perkembangan.  Bentuk-bentuk  pendidikan  yang  diselenggarakan  di  pesantren sudah sangat bervariasi. Menurut Mastuki, sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar dalam bukunya Rethinking Pesantren, bentuk-bentuk  pendidikan pesantren dapat diklasifikasikan menjadi empat tipe, yaitu:
1. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan menerapkan kurikulum  nasional,  baik  yang  hanya  memiliki  sekolah  keagamaan  (MI, MTs,  MA,  dan  PT  Agama  Islam)  maupun  yang  juga  memiliki  sekolah umum  (SD,  SMP,  SMU,  dan  PT  Umum),  seperti  Pesantren  Tebuireng Jombang dan Pesantren Asy-Syafi’iyyah Jakarta.
2. Pesantren  yang  menyelenggarakan  pendidikan  keagamaan  dalam  bentuk madrasah  dan  mengajarkan  ilmu-ilmu  umum  meski  tidak  menerapkan kurikulum nasional, seperti Pesantren Gontor Ponorogo dan Darul Rahman Jakarta.
3. Pesantren  yang  hanya  mengajarkan  ilmu-ilmu  agama  dalam  bentuk Madrasah  Diniyah  (MD),  seperti  Pesantren  Lirboyo  Kediri  dan  Pesantren Tegalrejo Magelang.
4. Pesantren yang hanya sekadar menjadi tempat pengajian. 16
Adanya  bentuk  dan  perkembangan  pesantren  di  atas  secara  cepat  telah direspon  oleh  pemerintah  melalui  berbagai  produk  kebijakan  yang  salah  satunya dilahirkan  pasca  kemerdekaan  adalah  Kementerian  Agama.  Bahkan  yang  patut disyukuri  adalah  hadirnya  peraturan  perundang-undangan  yang  menaungi pesantren.  Lahirnya  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2019  tentang  Pesantren telah  memberikan  kewenangan  langsung  kepada  pemerintah  daerah  dalam menyelenggarakan  pendidikan.  Tentunya  implikasi  yang  ada  demikian menjadikan  pemerintah  daerah  harus  melaksanakannya.  Bukan  hanya dilaksanakan  pada  basis  anggaran  saja,  akan  tetapi  juga  disandarkan  pada  upaya evaluasi dan pemberdayaan pondok pesantren. Namun terlepas demikian terdapat pandangan yang menyatakan jika pengaturan tersebut menjadi dilema yang salah
15 Imam  Syafe’i,  “Pondok  Pesantren:  Lembaga  Pendidikan  Pembentukan  Karakter,” Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 8, no. I (2017): 61–82.
16 Nur Effendy, Manajemen Perubahan Di Pondok Pesantren (Yogyakarta: Kalimedia, 2016).
e-ISSN : 2621-4105
satunya  adalah  dikhawatirkan  terjadinya  intervensi  negara  terhadap  pengelolaan pesantren. 17
Di  antara  kewenangan  yang  diberikan  kepada  pemerintah  daerah  adalah dalam Pasal 11 ayat (3) yang dinyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah  sesuai  dengan  kewenangannya  dapat  memfasilitasi  pondok  atau  asrama pesantren  untuk  memenuhi  aspek  daya  tampung,  kenyamanan,  kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Artinya disini Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang  Pesantren  memberikan  peran  penting  pemerintah  daerah  dalam mewujudkan kepastian hukum atas kewenangan yang diberkan kepada pemerintah daerah.
Kewenangan tersebut juga sejalan dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  5587),  sebagaimana  telah  diubah  beberapa  kali, terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2021  tentang  Cipta  Kerja. Sehingga  otomatis  peranan  pemerintah  daerah  diberikan  beban  porsi  yang  jelas dalam  mengembangkan  pesantren  yang  salah  satunya  adalah  melalui  fasilitasi penganggaran.  Hal  tersebut  tentunya  harus  diimbangi  melalui  peran  pesantren dalam  melakukan  pemberdayaan  diantaranya  adalah  penguatan  kurikulum. 18 Kurikulum  pemberdayaan  pesantren  menjadi  sangat  penting  dalam  rangka menjadikan pesantren mampu menjadi otoritas yang memiliki kewenangan bukan hanya menguatkan akhlaq santri akan tetapi  juga memberdayakan masyarakat  di lingkungan pesantren.
Oleh  karenanya  upaya  dalam  mengimplementasikan  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2019  tentang  Pesantren  sudah  seharusnya  juga  diimbangi dengan  kebijakan  pengelola  pondok  pesantren  dalam  mengembangkan  pesantren sebagaimana  mestinya.  Melalui  upaya  menyeimbangkan  hal  itu  semua  maka penyelenggaraan  pesantren  dalam  rangka  memberdayakan  pesantren  dapat tercapai  sesuai  dengan  tujuan  yang  diharapkan. Program  pemberdayaan  terhadap masyarakat sangat penting dalam rangka menunujukkan bahwa pondok pesantren terutama  pesantren  salaf  tidak  hanya  mampu  berperan  dalam  bidang  keagamaan namun  juga mampu berperan dalam pemberdayaan pada masyarakat  sekitar baik dibidang  pendidikan,  sosial,  dan  dakwah  Islamiyah.  Peran  pondok  pesantren dalam  bentuk  pemberdayaan  masyarakat  secara  substansinya  jelas  mengarah kepada  sarana  terjalinnya  komunikasi  antara  pesantren  dengan  masyarakat sekitar. .19
17 Maulana  Arif  Setyawan,  “UU  Pesantren:  Local  Genius  Dan  Intervensi  Negara  Terhadap Pesantren,” Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 4, no. 1 (2019): 19–40, https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-02.
18 Ariyanti  and  Maula,  “Rehabilitasi  Berbasis  Pesantren  Bagi  Penyalah  Guna  Narkotika  Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum.”
19 M. Yusuf Agung Subekti and Moh. Mansur Fauzi, “Peran Pondok Pesantren Dalam Pemberdayaan Masyarakat Sekitar,” Al-I’tibar : Jurnal Pendidikan Islam 5, no. 2 (2018): 99–100, https://doi.org/10.30599/jpia.v5i2.554.
e-ISSN : 2621-4105
Upaya  pesantren  mengimplementasikan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 2019 tentang Pesantren menjadi salah satu bentuk dari penguatan pesantren dalam rangka  memformulasikan  kembali  peraturan  perundang-undangan  pesantren secara  nyata  dalam  rangka  pemberdayaan  pesantren  yang  nantinya  dapat bermanfaat  bagi  perkembangan  masyarakat.  Hal  ini  sesuai  dengan  fungsi  sosial pesantren yaitu dengan melakukan upaya-upaya riil dalam kegiatan pemberdayaan untuk  mengentaskan  masyarakat  dari  keterpurukan  sosial  karena  banyaknya problematika yang dihadapi. 20

## 4. PENUTUP
Pesantren  selama  ini  telah  terbukti  menjadi  salah  satu  pilar  utama pendidikan  di  Indonesia.  Negara  dalam  hal  ini  telah  hadir  melaluui  instrument yang  ada  melalui  kehadiran  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2019  tentang Pesantren  diantaranya  yang  telah  memberikan  kewenangan  langsung  kepada pemerintah  daerah  dalam  menyelenggarakan  pendidikan.  Oleh  karenanya  hal tersebut  tentunya  harus  diimbangi  melalui  peran  pesantren  dalam  melakukan pemberdayaan  diantaranya  adalah  penguatan  kurikulum.  Disamping  itu,  peranan pondok  pesantren  untuk  mengimbanginya  melalui  gagasan  menterjemahkan peraturan perundang-undangan  yang berlaku menjadi salah satu  kebijakan teknis yang sudah seharusnya diterapkan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah,  Kudrat,  Maylissabet  Maylissabet,  and  M.  Taufiq.  “Kontribusi  Bahtsul
Masail  Pesantren  Di  Madura  Dalam  Menghadapi  Perkembangan  Hukum Islam Kontemporer.” Perada 2, no. 1 (2019): 67–80.
https://doi.org/10.35961/perada.v2i1.31.
Ariyanti,  Vivi,  and  Bani  Syarif  Maula.  “Rehabilitasi  Berbasis  Pesantren  Bagi Penyalah  Guna  Narkotika  Sebagai  Bentuk  Perlindungan  Hukum.” Komunika:  Jurnal  Dakwah  Dan  Komunikasi 14,  no.  2  (2020):  259–82. https://doi.org/10.24090/komunika.v14i2.3757.
Effendy,  Nur. Manajemen  Perubahan  Di  Pondok  Pesantren .  Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
Hayati,  Fitroh,  and  Fitroh  Hayati.  “Pesantren:  Suatu  Alternatif  Model  Lembaga Pendidikan Kader Bangsa.” Mimbar,  Jurnal  Sosial  Dan  Pembangunan 27, no. 2 (2011): 157–63. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/324. Herningrum, Indah, Muhammad Alfian, and Pristian Hadi Putra. “Peran Pesantren Sebagai  Salah  Satu  Lembaga  Pendidikan  Islam.” Islamika :  Jurnal  Ilmu- Ilmu Keislaman 20, no. 02 (2021): 1–11. https://doi.org/10.32939/islamika.v20i02.582. Kariyanto,  Hendi.  “Peran  Pondok  Pesantren  Dalam  Masyarakat  Modern.” Edukasia Multikultura 1, no. 1 (2019): 15–30.
https://journal.iainbengkulu.ac.id/index.php/multikultura/article/view/4646/ 0.
20 Subekti and Fauzi.
e-ISSN : 2621-4105
Mustofa, Jamal, and Marwan Salahuddin. “Quo Vadis  Pondok Pesantren Di Era Undang-Undang  Pesantren.” IJOIS:  Indonesian  Journal  of  Islamic  Studies 1, no. 1 (2020): 1–17.
Nadzir,  Mohammad.  “Membangun  Pemberdayaan  Ekonomi  Di  Pesantren.”
Economica: Jurnal Ekonomi Islam 6, no. 1 (2015): 37–56. https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.785.
Panut,  Panut,  Giyoto  Giyoto,  and  Yusuf  Rohmadi.  “Implementasi  Undang- Undang  Nomor  18  Tahun  2019  Tentang  Pesantren  Terhadap  Pengelolaan Pondok  Pesantren.” Jurnal  Ilmiah  Ekonomi Islam 7, no. 2 (2021): 816–28. https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2671.
Putra,  Dhian  Wahana.  “Pesantren  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat  (Analisis
Terhadap  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2019).” Proceeding  IAIN Batusangkar , 2021, 71–80. https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/proceedings/article/view/290 9.
Ratnasari, Dwi.  “Pemberdayaan Perempuan Dalam  Pendidikan Pesantren.” ’Anil Islam:  Jurnal  Kebudayaan  Dan  Ilmu  Keislaman 9,  no.  1  (2016):  122–47. http://jurnal.instika.ac.id/index.php/AnilIslam/article/view/11.
Rohayana,  A  D.  “Tantangan  Dan  Peluang  Pesantren  Pasca  Undang-Undang Pesantren.” Ponpes Modern Al-Quran Buaran . Pekalongan, 2019. Setyawan,  Maulana  Arif.  “UU  Pesantren:  Local  Genius  Dan  Intervensi  Negara Terhadap  Pesantren.” Manageria:  Jurnal  Manajemen  Pendidikan  Islam 4, no. 1 (2019): 19–40. https://doi.org/10.14421/manageria.2019.41-02.
Subekti,  M.  Yusuf  Agung,  and  Moh.  Mansur  Fauzi.  “Peran  Pondok  Pesantren Dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Sekitar.” Al-I’tibar :  Jurnal  Pendidikan Islam 5, no. 2 (2018): 99–100. https://doi.org/10.30599/jpia.v5i2.554. Syafe’i, Imam. “Pondok Pesantren: Lembaga Pendidikan Pembentukan Karakter.”
Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 8, no. I (2017): 61–82. Zaini, Zulfi Diane. “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif Dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum.” Pranata Hukum 6, no.
2 (2011): 116–32. http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/159.