## TINJAUAN YURIDIS TINDAK PELANGGARAN USAHA PERASURANSIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014 TENTANG PERASURANSIAN

## Suisno, SH, M.Hum

## Abstrak
Tujuan  dilakukan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  Pengaturan  Usaha  Perasuransian  dan untuk  mengetahui  sanksi  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pelanggaran  usaha  perasuransian  menurut undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Type penelitian hukum yang dilakukan adalah  yuridis  normative  (hukum  normatif).  Sedangkan  masalah  pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  undang-undang (statue  approach) selain  itu  juga  digunakan pendekatan khusus (case approach ) yaitu digunakan untuk melihat khasus-khasus pelanggaran Usaha Perasuransian.  Berdasarkan  hasil  penelitian  bahwa  Pengaturan  Usaha  Perasuransian  yang  dimuat dalam  undang-undang  Nomor  40  tahun  2014  Tentang  Perasuransian  yang  ditunjuknya  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga negara yang memiliki kuasa penuh dalam menjalankan fungsi dan pengawasan,  diharapkan  dapat  membuat  kebijakan  terhadap  perasuransian  yang  dapat  membawa perasuransian  menjadi  lebih  berkembang  di  masa  depan  dan  dapat  bersaing  dengan  negara-negara maju  dalam  dunia  asuransi.  Sedangkan  Sanksi  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pelanggaran  usaha perasuransian  menurut  Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian  yakni,  jika usaha perasuransian melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau peraturan dalam pelaksanaannya  maka  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)    berwenang  melakukan  tindakan  berupa pemberian  peringatan,  pembatasan  kegiatan  usaha,  larangan  untuk  memasarkan  produk  asuransi, memberi sanksi-sanksi pidana hingga pada pencabutan izin usaha.
Kata Kunci : Hukum  Pidana, Penegakan Hukum, Pelanggaran Usaha    Perasuransian.

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan  nasional  memerlu-kan dan  mengharuskan  dilakukannya  penyesuaian dalam  berbagai  hal  terhadap  perkembangan kondisi  dan  aspirasi  masyarakat.  Dalam industri  perasuransian,  baik  secara  nasional maupun  global,  terjadi  perkembangan  yang pesat  yang  ditandai  dengan  meningkatnya volume  usaha  dan  bertambahnya  pemanfaatan layanan  jasa  perasuransian  oleh  masyarakat. Layanan  jasa  perasuransian  pun  semakin bervariasi  sejalan  dengan  perkembangan kebutuhan masyarakat akan pengelolaan risiko dan  pengelolaan  investasi  yang  semakin  tidak terpisahkan,  baik  dalam  kehidupan  pribadi maupun dalam kegiatan usaha.
“Asuransi  adalah  perjanjian  antara  dua  pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang  menjadi  dasar  bagi  penerimaan  premi oleh  perusahaan  asuransi  sebagai  imbalan untuk:
a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau penanggung polis  karena kerugian,  kerusakan,  biaya  yang  timbul, kehilangan  keuntungan,  atau  tanggung jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang  polis  karena  terjadinya  suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. Memberikan pembayaran  yang didasarkan pada  meninggalnya  tertanggung  atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya  tertanggung  dengan  manfaat yang  besarnya  telah  ditetapkan  dan/atau
didasarkan  pada  hasil  pengelolaan  dana. (UU No.40 tahun 2014 tentang
Perasuransian , Pasal. 1, ayat. 1)”.
”Usaha  perasuransian  adalah  segala  usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan  resiko,  pertanggungan  ulang resiko,  pemasaran  dan  distribusi  produk asuransi  atau  produk  asuransi  syariah,  atau penilaian  kerugian  asuransi  atau  asuransi syariah.  (UU  No.40  tahun  2014  tentang Perasuransian, Pasal. 1, ayat. 2).”
Setiap  pihak  yang  melakukan  usaha perasuransian  wajib  terlebih  dahulu  mendapat izin  usaha  dari  otoritas  jasa  keuangan  (OJK). Izin  usaha  merupakan  hal  yang  mendasar  dari setiap
perusahaan asuransi.
Untuk
mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan  perusahaan  perasuransian  harus mengajukan permohonan izin usahanya dengan  memenuhi  persyaran  dan  tata  cara yang  telah  ditentukan.  Persyaratan  tersebut antara  lain  bentuk  hukum,  deposito  wajib, tenaga ahli, program kerja dan lain-lainnya.
Pada  dasarnya  fungsi  utama  dari asuransi adalah sebagai mekanisme pengalihan/transfer   resiko  atau risk  transfer mechanism , yaitu mengalihkan resiko dari satu pihak  yaitu  tertanggung  kepada  pihak  lain yaitu  penanggung.  Pengalihan  resiko  ini  tidak berarti menghilangkan kemungkinan misfortune,  melainkan  pihak  penanggung menyediakan  fasilitas  pengamanan  keuangan atau financial  security serta  ketenangan  atau peace  of  mind bagi  tertanggung.  Sebagai imbalannya, maka tertanggung wajib membayarkan premi dalam jumlah yang relatif kecil  bila  dibandingkan  dengan  potensi kerugian yang mungkin akan alaminya.
Namun fungsi  utama asuransi tersebut saat ini disalah gunakan oleh banyak   oknum- oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab, mengaku sudah berbadan hukum dan memiliki izin usaha perasuransian padahal kenyataannya ilegal,  sehingga  uang  yang  diasuransikan  raib dibawa  kabur  oleh  pihak  yang  mengaku  jasa perasuransian.
Hal  tersebut  dapat  terjadi  karena minimnya  pengetahuan  masyarakat  tentang perasuransian sehingga mudah tergoda dengan janji-janji  serta  jaminan  dari  pihak  usaha asuransi yang berlipat ganda. Maraknya usaha perasuransian  tanpa  memiliki  izin  usaha, sangatlah  meresahkan  masyarakat  dan  agen perasuransian  yang  sudah    mempunyai  izin usaha  perasuransian,  mereka    sama-sama merasa dirugikan.
Adapun  pokok  permasalahan  dalam hal  ini  adalah  :  Bagaimana  pengaturan  usaha perasuransian  menurut  undang-undang  nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, Bagaimana  sanksi  hukum  terhadap  pelaku tindak pelanggaran usaha perasuransian menurut undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui  pengaturan  usaha  perasuransian menurut undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang  Perasuransian  dan  untuk  mengetahui sanksi hukum terhadap pelaku tindak pelanggaran  usaha  perasuransian  menurut undang-undang  nomor  40  tahun  2014  tentang Perasuransian.
Jenis penelitian yang digunakan adalah  yuridis  normatif,    metode  penelitian hukum  normatif  adalah  suatu  prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi normatif 33 .
Metode  pendekatan  yang  digunakan dalampenulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) .
Pendekatan  tersebut  melakukan  pengkajian pengaturan perundang-undangan yang berhubungan  dengan  pokok  permasalahan. 34
Selain  itu  juga  digunakan  pendekatan  analisis (Analitical Approach) , pendekatan ini maksudnya menganalisa sanksi hukum terhadap  pelaku  tindak  pelanggaran  usaha
33 Johnny Ibrahim, Teori dan  Metodologi Penelitian hukum Normatif, cetakan ke enam,Bayumedia Publishing, Malang 2012. Hal 57
34 Peter  Mahmud  Marzuki.  Penelitian Hukum.  Universitas  Air  Langga.  Surabaya.  2005. h.96
perasuransian  menurut  undang  –  undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  pengumpulan  bahan  hukum penulis  menggunakan  studi  dokumen  atau bahan  pustaka  dalam  penulisan  skripsi  ini. Pengumpulan  terhadap  bahan-bahan  hukum primer,  maupun  bahan  hukum  sekunder dikumpulkan  untuk  menjawab  permaslahan dalam  skripsi  ini  adalah  semua  bahan-bahan hukum  yang  berkaitan  dengan  Pengaturan Hukum mengenai Usaha Perasuransian.
Langkah-langkah yang berkaitan dengan  pengolahan  terhadap  bahan  hukum yang  telah  dikumpulkan  untuk  menjawab  isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.  Tentu  juga  menyangkut  kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang  di  analisis,  baik  menggunakan  induksi, deduksi, maupun abduksi. 35

## C. HASIL  PENELITIAN  DAN  PEM- BAHASAN
Dari  penelitian  yang  dilakukan  di dapat hasil sebagai berikut :
1. Pengaturan  Usaha  Perasuransian  yang dimuat  dalam  undang-undang  Nomor  40 tahun 2014 Tentang Perasuransian, serta di tunjuknya  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK) sebagai  lembaga  negara  yang  memiliki kuasa  penuh  dalam  menjalankan  fungsi dan pengawasan diharapkan dapat membuat kebijakan
terhadap perasuransian yang dapat membawa perasuransian  menjadi  lebih  berkembang di  masa  depan  dan  dapat  bersaing  dengan negara-negara maju dalam dunia asuransi.
2. Sanksi  hukum  terhadap  pelaku  tindak pelanggaran  usaha  perasuransian  menurut Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2014 tentang  Perasuransian  atas  dasar  hal tersebut maka pengaturan sanksi sangatlah
35 Ibid. h.297.
jelas,  jika  usaha  perasuransian  melakukan pelanggaran  terhadap  ketentuan  undang- undang atau peraturan dalam pelaksanaannya maka Otoritas Jasa
Keuangan  (OJK)    berwenang  melakukan tindakan  berupa  pemberian  peringatan, pembatasan  kegiatan  usaha,  larangan untuk memasarkan produk asuransi, memberi sanksi-sanksi pidana hingga pada pencabutan izin usaha.
Asuransi  adalah  perjanjian  antara  dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang  polis,  yang  menjadi  dasar  bagi penerimaan  premi  oleh  perusahaan  asuransi sebagai imbalan untuk:
a. Memberikan penggantian kepada tertanggung  atau  penanggung  polis  karena kerugian,  kerusakan,  biaya  yang  timbul, kehilangan  keuntungan,  atau  tanggung jawab  hukum  kepada  pihak  ketiga  yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang  polis  karena  terjadinya  suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
b. Memberikan  pembayaran  yang  didasarkan pada  meninggalnya  tertanggung  atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya  tertanggung  dengan  manfaat yang  besarnya  telah  ditetapkan  dan/atau didasarkan  pada  hasil  pengelolaan  dana. (UU No.40 tahun 2014 tentang Perasuransian , Pasal. 1, ayat. 1).
Sedangkan  menurut  Undang-undang No.40  tahun  2014  tentang  Perasuransian, Pasal. 1, ayat. 2 yaitu:
Usaha  perasuransian  adalah  segala  usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan  resiko,  pertanggungan  ulang resiko,  pemasaran  dan  distribusi  produk asuransi  atau  produk  asuransi  syariah,  atau penilaian  kerugian  asuransi  atau  asuransi syariah.
Berbicara  mengenai  Tujuan  asuransi, tujuan  asuransi  meliputi  tujuan  pengalihan resiko,  tujuan  pembayaran  ganti  kerugian, tujuan pembayaran santunan, tujuan kesejahteraan anggota. Asuransi bagi masyarakat selain untuk memberikan kenyamanan,  juga  ada  sisi  lain  yang  ingin dicapai,  yakni  pemupukan  dana  bagi  negara.
Dana  yang  terkumpul  dapat  dipergunakan untuk  biaya  pembangunan  nasional    yang sedang  dilaksanakan  dalam  berbagai  sektor. Tampaknya disinilah tantangan lembaga asuransi  sebagai  pengelola  risiko  yang dialihkan  oleh  masyarakat,  yang  tentunya  ada biaya  yang harus dikeluarkan oleh masyarakat yang  lebih  dikenal  dengan  premi,  pihak asuransi harus memenuhi janjinya secara jujur.
Setiap  Pihak  yang  melakukan  Usaha Perasuransian  wajib  terlebih  dahulu  mendapat izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan  (Undang-undang  No.40  Tahun 2014  tentang  Perasuransian  Pasal  8;  Ayat  2), untuk  mendapatkan  izin  usaha  harus  dipenuhi persyaratan mengenai:
a. Anggaran dasar;
b. Susunan organisasi;
c. Modal disetor;
d. Dana Jaminan; kepemilikan;
e. Kelayakan dan kepatutan pemegang saham dan Pengendali;
f. Kemampuan  dan  kepatutan  direksi  dan dewan  komisaris,  atau  yang  setara  dengan direksi  dan  dewan  komisaris  pada  badan hukum  berbentuk  koperasi  atau  usaha bersama  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  6  ayat  (1)  huruf  c,  dewan  pengawas syariah,  aktuaris  perusahaan,  dan  auditor internal;
g. Tenaga ahli;
h. Kelayakan rencana kerja;
i. Kelayakan sistem manajemen risiko;
j. Produk yang akan dipasarkan;
k. Perikatan  dengan  pihak  terafiliasi  apabila ada  dan  kebijakan  pengalihan  sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha;
l. Infrastruktur  penyiapan  dan  penyampaian laporan kepada otoritas jasa keuangan;
m. Konfirmasi  dan  otoritas  pengawas  di negara asal pihak asing, dalam hal terdapat penyertaan langsung pihak asing; dan
n. Hal lain yang diperlukan untuk mendukung  pertumbuhan  usaha  yang sehat.
Dalam pelaksanaan pembangunan dapat  terjadi  berbagai  ragam  dan  jenis  risiko yang  perlu  ditanggulangi  oleh  masyarakat, bahwa  usaha  perasuransian  yang  sehat merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi  risiko  yang  dihadapi  anggota
masyarakat  dan  sekaligus  merupakan  salah satu  lembaga  penghimpun  dana  masyarakat, sehingga  memiliki  kedudukan  strategis  dalam pembangunan  dan  kehidupan  perekonomian, dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Berikut  ini  adalah  jenis-jenis  dari  usaha perasuransian;
1. Usaha Asuransi Umum
2. Usaha Asuransi Jiwa
3. Usaha Reasuransi
4. Usaha Asuransi Umum
5. Usaha Asuransi Jiwa Syariah
6. Usaha Reasuransi Syariah
7. Usaha Pialang Asuransi
8. Usaha Pialang Reasuransi
9. Usaha Penilai Kerugian Asuransi
10. Perusahaan Perasuransian
11. Perusahaan Asuransi
12. Perusahaan Asuransi Syariah
Undang-Undang  Nomor  40  Tahun 2014  Tentang  Perasuransian  menggantikan Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  1992 Tentang  Usaha  Perasuransian.  Secara  umum, terdapat  banyak  perbedaan  antara  kedua undang-undang  tersebut.  Banyak  ketentuan  di undang-undang  asuransi  yang  baru  yang sebelumnya  tidak  diatur  oleh  undang-undang asuransi  yang  lama.  Dari  segi  substansi, undang-undang  asuransi  yang  baru  mengatur lebih  lengkap  dibandingkan  dengan  undang- undang asuransi yang lama dilihat dari jumlah rumusan pasal dan jumlah bab yang tercantum. Namun  demikian,  perbedaan  yang  paling signifikan antara kedua undang-undang tersebut  di  atas  adalah  peralihan  fungsi pengaturan  dan  pengawasan  terhadap  asuransi dari  Menteri  Keuangan  kepada  Otoritas  Jasa Keuangan (OJK). OJK berfungsi menyelenggarakan  sistem  pengaturan  dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan  kegiatan  di  dalam  sektor  jasa keuangan. 36 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan tersebut terhadap:
(i) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;  (ii)  kegiatan  jasa  keuangan  di sektor  Pasar  Modal;  dan  (iii)  kegiatan  jasa keuangan  di  sektor  Perasuransian,  Dana
36 Indonesia, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan , UU No. 21 Tahun 2011,  LN No.
111, TLN No. 5253,  Ps. 5.
Pensiun,  Lembaga  Pembiayaan,  dan  Lembaga Jasa Keuangan lainnya. 37
Berdasarkan undang-undang, OJK resmi  mengambil  alih  fungsi  pengawasan perbankan  dari  Bank  Indonesia  sebagai  bank sentral  dan  pengawasan  sektor  jasa  keuangan non-perbankan  dari  Badan  Pengawas  Pasar Modal  dan  Lembaga  Keuangan  (Bapepam- LK). OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa  keuangan. 38 OJK  melaksanakan  tugas pengaturan dan pengawasan tersebut terhadap: (i) kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;  (ii)  kegiatan  jasa  keuangan  di sektor  Pasar  Modal;  dan  (iii)  kegiatan  jasa keuangan  di  sektor  Perasuransian,  Dana Pensiun,  Lembaga  Pembiayaan,  dan  Lembaga Jasa Keuangan lainnya. 39
Berdasarkan undang-undang, OJK resmi  mengambil  alih  fungsi  pengawasan perbankan  dari  Bank  Indonesia  sebagai  bank sentral  dan  pengawasan  sektor  jasa  keuangan non-perbankan  dari  Badan  Pengawas  Pasar Modal  dan  Lembaga  Keuangan  (Bapepam- LK). Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat membuat kebijakan pengaturan dan pengawasan  terhadap  perasuransian  yang dapat  membawa  perasuransian  menjadi  lebih berkembang  di  masa  depan  dan  dapat menyaingi  negara-negara  maju  dalam  hal asuransi.
Setiap  usaha  perasuransian  yang  tidak mematuhi  peraturan  yang  ditentukan  dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian,  maka  hal  tersebut  termasuk tindak  pelanggaran.  Yang  termasuk  kedalam unsur-unsur pelanggaran Usaha Perasuransian, yaitu:
37 Indonesia, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan , UU No. 21 Tahun 2011,  LN No. 111, TLN No. 5253,  Ps. 6.
38 Indonesia, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan , UU No. 21 Tahun 2011,  LN No. 111, TLN No. 5253,  Ps. 5.
39 Indonesia, Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan , UU No. 21 Tahun 2011,  LN No. 111, TLN
No. 5253,  Ps. 6.
1. Setiap  Orang  yang  menjalankan  kegiatan usaha  asuransi,  usaha  asuransi  syariah, Usaha  Reasuransi,  atau  Usaha  Reasuransi Syariah  tanpa  izin  usaha  sebagaimana dimaksud datam Pasal 8 ayat (1).
2. Setiap  Orang  yang  menjalankan  kegiatan Usaha  Pialang  Asuransi  atau  Usaha Pialang  Reasuransi  tanpa  izin  usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
3. Setiap  Orang  yang  menjalankan  kegiatan Usaha  Penilai  Kerugian  Asuransi  tarpa izin  usaha  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 8 ayat (l)
4. Anggota direksi, anggota dewan komisaris,  atau  yang  setara  dengan anggota  direksi  dan  anggota  dewan komisaris  pada  badan  hukum  berbentuk koperasi  atau  usaha  bersama  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  c, anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan,  auditor  internal,  Pengendali, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengan sengaja memberikan laporan, informasi, data, dan/ atau  dokumen  kepada  Otoritas  Jasa Keuangan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  22  ayat  (l)  yang  tidak  benar,  palsu, dan/atau menyesatkan.
5. Anggota direksi, anggota dewan komisaris,  atau  yang  setara  dengan anggota  direksi  dan  anggota  dewan komisaris  pada  badan  hukum  berbentuk koperasi  atau  usaha  bersama  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  c, anggota dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan,  auditor  internal,  Pengendali, atau pegawai lain dari Perusahaan Perasuransian yang dengan sengaja memberikan  informasi,  dari,  dan/atau dokumen kepada pihak yang berkepentingan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  22  ayat  (a)  dan  Pasal  46  ayat (21  yang  tidak  benar,  palsu,  dan/atau menyesatkan.
6. Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  tidak memberikan  informasi atau memberikan informasi  yang  tidak  benar,  palsu,  dan  / atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung,  atau  Peserta  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
7. Setiap  Orang  yarrg  menggelapkan  Premi atau  Kontribusi  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 28 ayat  (5) dan Pasal 29 ayat (4).
8. Setiap  Orang  yang  menggelapkan  dengan cara mengalihkan,
menjaminkan,
mengagunkan, atau
menggunakan kekayaan,  atau  melakukan  tindakan  lain yang dapat mengurangi aset atau
menurunkan nilai aset Perusahaan
Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah, perusahaan  reasuransi,  atau  perusahaan reasuransi  syariah  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 43 ayat (21).
9. Setiap  Orang  yang  melakukan  pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi, Perusahaan  Asuransi  Syariah,  perusahaan reasuransi,  atau  perusahaan  reasuransi syariah  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 33.
10. Anggota  direksi  dan/atau  pihak  yang menandatangani polis baru dari
Perusahaan  Asuransi  atau  Perusahaan
Asuransi  Syariah  yang  sedang  dalam pengenaan  sanksi  pembatasan  kegiatan usaha  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 34.
11. Setiap  Orang,  yang  ditunjuk  atau  ditugasi oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan,  yang menggunakan atau mengungkapkan
informasi  apapun  yang  bersifat  rahasia kepada  pihak  lain,  kecuali  dalam  rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas  Jasa  Keuangan  atau  diwajibkan oleh undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.
Setiap  Perusahaan  Perasuransian  yang tidak  memenuhi  syarat  dan  perizinan  mendirikan usaha perasuransian yang sesuai dengan  ketentuan dalam Peraturan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014  tentang  Perasuransian,  maka  akan  dikenai sanksi  hukuman.  Sanksi  hukuman  bagi  pelaku tindak  pelanggarn  usaha  perasuransian  ada  2 ketentuan yakni;

## 1. Sanksi Administratif
Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif  kepada  Setiap  Orang  yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan  dalam  Undang-Undang    Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan peraturan pelaksanaannya.
Sanksi
administratif diatur dalam Pasal 71 dan 72 Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2014 tentang Perasuransian berupa:
a. Peringatan tertulis;
b. Pembatasan  kegiatan  usaha,  untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
c. Larangan  untuk  memasarkan  produk asuransi  atau  produk  asuransi  syariah untuk lini usaha tertentu;
d. Pencabutan izin usaha;
e. Pembatalan  pemyataan  pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang
Reasuransi, dan Agen Asuransi;
f. Pembatalan  pernyataan  pendaftaran bagi  konsultan  alrtuaria,  akuntan publik,  penilai,  atau  pihak  lain  yang memberikan  jasa  bagi  Perusahaan Perasuransian;
g. Pembatalan  persetujuan  bagi  lembaga mediasi atau asosiasi;
h. Denda administratif; dan/ atau
i. Larangan  menjadi  pemegang  saham, Pengendali,  direksi,  dewan  komisaris, atau  yang  setara  dengan  pemegang saham, Pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6 ayat  (1)  huruf  c,  dewan  pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif  di  bawah  direksi,  atau  yang setara  dengan  jabatan  eksekutif  di bawah  direksi  pada  badan  hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud da-lam Pasal 6 ayat  (1)  huruf  c,  pada  Perusahaan Perasuransian.
Dalam  hal  Otoritas  Jasa  Keuangan menilai  kondisi  Perusahaan  Perasuransian membahayakan  kepentingan  Pemegang  Polis, Tertanggung,  atau  Peserta,  Otoritas  Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi pencabutan izin usaha tanpa didahului pengenaan sanksi administratif yang lain.

## 2. Sanksi Pidana
Sanksi  Pidana  dikenakan  pada kejahatan perasuransian yang diatur dalam Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2014 tentang  Perasuransian.  Menurut  Pasal  73 Undang-undang  Nomor  40  Tahun  2014 tentang Perasuransian, yakni:
1. Setiap Orang yang menjalankan kegiatan usaha asuransi, usaha asuransi  syariah,  Usaha  Reasuransi, atau  Usaha  Reasuransi  Syariah  tanpa izin  usaha  sebagaimana  dimaksud
dalam  Pasal  8  ayat  (1)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  15 (lima  belas)  tahun  dan  pidana  denda paling  banyak  Rp200.000.  000.000,00
(dua ratus miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang menjalankan
kegiatan  Usaha  Pialang  Asuransi  atau Usaha  Pialang  Reasuransi  tanpa  izin usaha  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  8  ayat  (1)  dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  pidana  denda paling  banyak  Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang menjalankaa
kegiatan  Usaha  Penilai  Kerugian
Asuransi tarpa izin usaha sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  8  ayat  (l) dipidana dengan pidana penjara paling lama  3  (tiga)  tahun  dan  pidana  denda paling  banyak  Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Menurut  Pasal  74  Undang-undang Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Perasuransian, yakni:
1. Anggota  direksi,  anggota  dewan komisaris,  atau  yang  setara  dengan anggota  direksi  dan  anggota  dewan komisaris pada badan hukum
berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal  6  ayat  (1)  huruf  c,  anggota dewan  pengawas  syariah,  aktuaris perusahaan, auditor internal, Pengendali,  atau  pegawai  lain  dari Perusahaan Perasuransian yang dengan  sengaja  memberikan  laporan, informasi,  data,  dan/  atau  dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat  (l)  yang  tidak  benar,  palsu, dan/atau menyesatkan dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima)  tahun  dan  pidana  denda  paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Anggota  direksi,  anggota  dewan komisaris,  atau  yang  setara  dengan anggota  direksi  dan  anggota  dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam
Pasal  6  ayat  (1)  huruf  c,  anggota dewan  pengawas  syariah,  aktuaris perusahaan, auditor internal, Pengendali,  atau  pegawai  lain  dari Perusahaan Perasuransian yang dengan sensaja memberikan informasi, data,  dan/atau  dokumen  kepada  pihak yang berkepentingan sebagaimala dimaksud dalam Pasal 22 ayat  (a) dan Pasal  46  ayat  (21  yang  tidak  benar, palsu,  dan/atau  menyesatkan  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima)  tahun  dan  pidana  denda  paling banyak  Rp20.000.000.000,00  (dua puluh miliar rupiah).
Menurut Pasal 75 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang
Perasuransian, yakni:
“Setiap  Orang  yang  dengan  sengaja  tidak memberikan  informasi  atau  memberikan informasi  yang  tidak  benar,  palsu,  dan  / atau menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung,  atau  Peserta  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima)  tahun  dan  pidana  denda  paling banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima  miliar rupiah)”.
Menurut Pasal 76 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yakni:
“Setiap  Orang  yarrg  menggelapkan  Premi atau  Kontribusi  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 28 ayat  (5) dan Pasal 29 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama  5  (Iima)  tahun  dan  pidana  denda paling  banyak  Rp5.000.000.000,00  (lima miliar rupiah)”.
Menurut Pasal 77 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yakni:
“Setiap Orang yang menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, atau menggunakan kekayaan,  atau  melakukan  tindakan  lain yang dapat mengurangi aset atau
menurunkan nilai aset Perusahaan
Asuransi,  Perusahaan  Asuransi  Syariah, perusahaan  reasuransi,  atau  perusahaan reasuransi  syariah  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  43  ayat  (21  tanpa  hak dipidana  dengan  pidana  penjaranpaling lama  8  (delapan)  tahun  dan  pidana  denda paling  banyak  Rp50.000.000.000,00  (lima puluh miliar rupiah).
Menurut Pasal 78 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yakni:
“Setiap Orang yang melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi,
Perusahaan  Asuransi  Syariah,  perusahaan reasuransi,  atau  perusahaan  reasuransi syariah  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  33  dipidana  denganpidana  penjara paling  lama  6  (enam)  tahun  dan  pidana denda  paling  banyak  Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
Menurut Pasal 79 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yakni:
“Anggota  direksi  dan/atau  pihak  yang menandatangani polis baru dari Perusahaan  Asuransi  atau  Perusahaan Asuransi  Syariah  yang  sedang  dalam pengenaan  sanksi  pembatasan  kegiatan usaha  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal 34  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling lama  5  (lima)  tahun  dan  pidana  denda paling  banyak  Rp15.000.000.000,00  (lima belas miliar rupiah)”.
Menurut Pasal 80 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yakni:
“Setiap Orang, yang ditunjuk atau ditugasi oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan,  yang menggunakan atau mengungkapkan informasi  apapun  yang  bersifat  rahasia kepada  pihak  lain,  kecuali  dalam  rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan Otoritas  Jasa  Keuangan  atau  diwajibkan
oleh undang-undang sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  67,  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  5 (lima)  tahun  dan  pidana  denda  paling banyak Rp20. 000. 000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.
Menurut Pasal 81 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yakni:
1. Dalam  hal  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  73,  Pasal  75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, atau Pasal 80  dilakukan  oleh  korporasi,  pidana dijatuhkan terhadap korporasi,
Pengendali,  dan/atau  pengurus  yang bertindak  untuk  dan  atas  nama korporasi.
2. Pidana  dijatuhkan  terhadap  korporasi apabila tindak pidana:
a. Dilakukan atau diperintahkan oleh Pengendali dan/atau pengurus yang  bertindak  untuk  dan  atas nama korporasi;
b. Dilakukan dalam rangka
pemenuhan  maksud  dan  tujuan korporasi;
c. Dilakukan  sesuai  dengan  tugas dan  fungsi  pelaku  atau  pemberi perintah;  dan  dilakukan  dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
Menurut Pasal 82 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yakni: “Pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi  adalah  pidana  denda  paling banyak Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar rupiah)”.
Sanksi  hukuman  diberikan    untuk mengatur  kehidupan  kemasyarakatan  atau menyelenggarakan  tata  dalam  masyarakat yang  berfungsi  sebagai  sarana  dalam penanggulangan  kejahatan  atau  sarana kontrol sosial atau pengendalian masyrakat.  Karena  sifat  sanksinya  yang memberikan  penderitaan  inilah  dianggap
sebagai  ultimum  remidium  atau  obat untuk  dapat  menanggulangi  perbuatan yang  merugikan  dan  tentunya  membuat pelaku pelanggaran pada usaha perasuransian jera, sehingga tidak mengulangi perbuatan tersebut.
Sanksi  hukum  terhadap  pelaku tindak  pelanggaran  usaha  perasuransian menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014  tentang  Perasuransian    sangatlah jelas,  jika  usaha  perasuransian  melakukan pelanggaran  terhadap  ketentuan  undang- undang atau peraturan dalam
pelaksanaannya maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan berupa  pemberian  peringatan,  pembatasan kegiatan usaha,
larangan untuk memasarkan  produk  asuransi,  memberi sanksi-sanksi pidana hingga pada pencabutan izin usaha.

## D. PENUTUP

## Kesimpulan  yang  dapat  diambil yaitu:
1. Pengaturan  Usaha  Perasuransian  yang dimuat  dalam  undang-undang  Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian, serta  di  tunjuknya  Otoritas  Jasa
Keuangan  (OJK)  sebagai  lembaga negara  yang  memiliki  kuasa  penuh dalam menjalankan fungsi dan
pengawasan  meliputi  perizinan  usaha perasuransian, tata kelola penyelenggaraan perasuransian,
pergantian  pemilikan,  penggabungan, dan  peleburan,  serta  sampai  pada pembubaran,  likuidasi,  dan  kepailitan dalam dunia perasuransian yang ada di Indonesia,  diharapkan  dapat  membuat kebijakan  dalam  pengaturan  dan pengawasan  terhadap  perasuransian yang  dapat  membawa  perasuransian menjadi  lebih  berkembang  di  masa depan  dan  dapat  bersaing  dengan negara-negara  maju  dalam  dunia asuransi.
2. Sanksi  hukum  terhadap  pelaku  tindak pelanggaran usaha perasuransian menurut  Undang-undang  Nomor  40 Tahun  2014  tentang  Perasuransian sangatlah jelas,
jika usaha
perasuransian  melakukan  pelanggaran terhadap  ketentuan  undang-undang atau  peraturan  dalam  pelaksanaannya maka Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan berupa pemberian peringatan, pembatasan  kegiatan  usaha,  larangan untuk  memasarkan  produk  asuransi, memberi  sanksi-sanksi  pidana  hingga pada pencabutan izin usaha.
Sedangkan  saran  yang dapat diajukan adalah:
1. Perusahaan  Asuransi  wajib  melihat, memperhatikan,  serta  melaksanakan aturan Undang-undang yang ditetapkan  pemerintah  dalam  proses pembentukan  Usaha  Perasuransiannya dan Perusahaan Asuransi dalam perjalanan  usahanya  wajib  mematuhi jalannya  usaha  sesuai  ketentuan- ketentuan  yang  ada  di  Pemerintah Republik Indonesia.
2. Nasabah  Asuransi  haruslah  lebih cermat dan berhati-hati dalam memilih perusahaan  asuransi,  agar  nantinya nasabah tidak sebagai korban melainkan,  merasa  terlindungi  dan nyaman  akan  kemungkinan  resiko- resiko yang timbul dikemudian hari.

## E. DAFTAR PUSTAKA

## Daftar Kepustakaan
Grafika,
Sinar.
“Undang-Undang Perasuransian  (Undang-undang Republik  Indonesia  No.40  Tahun 2014)” Jakarta,  Penerbit  Sinar Grafika, 2015
Ibrahim,  Johnny. “Teori  dan    Metodologi Penelitian  hukum    Normatif” , cetakan ke enam, Malang,
Bayumedia Publishing. 2012.
Marzuki,  Peter  Mahmud. “Penelitian Hukum”. Surabaya.  Universitas Air Langga. 2005.
Moeljatno, “ Kitab Undang-Undang Pidana” Yogyakarta,  Penerbit Bumi Aksara, 1999 Muhammad, Abdul Kadir, “Hukum Asuransi  Indonesia” ,  Bandung,
PT.Citra Aditya Bakti. 1998.
Salim, Abbas. 1998. “Asuransi  &
Manajemen  Risiko”,
Jakarta, Cetakan  ke-10,  Rajawali  Pers.
2012
Sembiring, Sentosa

## “Hukum  Asuransi”,
Bandung,  Cetakan  pertama,  Nuansa Aulia, 2014.
Sumber Internet
Glosarium, ”Pelanggaran” , http://glosarium.org/arti/?k=pelangga ran diunduh pada 03 Juni 2015.
Indonesia, “ Undang-Undang No 3 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian” , http://www.google.co.id/url?sa=t &rct=j&q=undang- undang%20usaha%20perasuransi an%2C%20uu%20no.%202%20ta hun%201992&source=web&cd=1 &cad=rja&uact=8&ved=0CCAQ FjAAahUKEwjry53p74vGAhWJf 7wKHScbAJA&url=http%3A%2 F%2Fwww.hukumonline.com%2 Fpusatdata%2Fdownloadfile%2Fl t4c3d4dbb15cd4%2Fparent%2F3 987&ei=ALd7VevLLon_8QWnto CACQ&usg=AFQjCNEHUv64C C9maiCtXPbrcj0LMWDc_Q&bv m=bv.95515949,d.dGc ( www.hukumonline.com ) diunduh pada 05 Juni 2015.
Indonesia,  “ Undang-Undang  No.  3  Tahun
2004 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 1999  Tentang  Bank  Indonesia”, www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu- bi/Documents/uu_bi_no0304.pdf . diunduh pada 02 Juni 2015.
Indonesia,  “ Undang-Undang No. 21 Tahun  2011  Tentang  Otoritas Jasa Keuangan” , www.bapepam.go.id/bapepamlk/o thers/UU-21-2011-OJK.pdf ,
diunduh pada 01 Juni 2015
Lisa, “ Tindak Pidana Penipuan” http://makalah-hukum- pidana.blogspot.com/2011/04/tind ak-pidana-penipuan.html diunduh pada 01 Juni 2015.
Mamiko Yokoi-Arai, “The Regulatory Efficiency of a Single Regulator in Financial Services: Analysis of the UK and Japan”, Banking and Finance Law Review, (Oktober 2006), http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/f iles/doc/2373_JLI%20Vol.%209%20 No.%203.pdf diunduh pada 04 Juni 2015
Wikipedia, “Asuransi” http://id.wikipedia.org/wiki/Asuransi . di unduh pada 02 Juni 2015 .
Zulkarnain  Sitompul, “Konsepsi  dan
Transformasi Otoritas Jasa Keuangan” , Journal  Legislasi
Indonesia  Vol.  9  No.  3 (Oktober 2012), hlm. 345. http://www.academia.edu/942629 9/Sekadar_Perbandingan_UU_No
._40_Tahun_2014_tentang_Peras uransian_dengan_UU_No._2_Tah un_1992_tentang_Usaha_Perasur ansian diunduh  pada  02  Juni 2015.
“ Definisi Asuransi” https://deden08m.files.wordpress.co m/2011/09/materi-7asuransi- rm.pdf .di unduh pada 18 Juni 2009. Perundang-undangan Undang – undang nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian Undang – undang nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
Wetboek  van  Koophandel  voor  Indonesia  (W v  K)  atau  Kitab  Undang-undang  Hukum Dagang  dan  kitab  undang-undang  hukum pidana (KUHP)