## TINJAUAN PERSPEKTIF FIKIH TERHADAP PELAKSANAAN MAHAR DALAM PERNIKAHAN

## Nazil Fahmi
Program Studi Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Datokarama Palu Email: nazilfahmi1998@gmail.com Abstract
The process of marriage in Islam starting from the engagement stage to the reception is very much considered in every process. One part that is quite interesting in Islam is the dowry. Dowry is a form of gift that must be held in marriage issued by a man to a woman. Another definition of dowry is a full right that must be given to women as a form of respect for women in Islam as well as a form of responsibility and seriousness of a man to marry. From this description, this study chose library research as the research method and character analysis as the approach. Furthermore, as a result of this scientific study, in the perspective of fiqh, the views of the jurists differed in opinion, for example, the jurists, especially the jurists from the four schools of thought, had different opinions about the amount of the dowry and the payment and giving
of the dowry. However, from the differences of each cleric, of course, his thoughts direct the benefits of applying dowry in Islamic law.
Keywords: Merriage, Dowry, Jurists, Differed in opinion

## Abstrak
Proses  pernikahan  dalam  Islam  mulai  dari  tunangan  sampai  tahapan resepsi sangat diperhatikan dalam setiap prosesinya. Salah satu bagian yang cukup  menarik  perhatian  dalam  Islam  adalah  mahar.  Mahar  merupakan salah satu bentuk pemberian yang wajib diadakan dalam pernikahan yang dikeluarkan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Definisi lain dari  mahar  adalah  hak  penuh  yang  harus  diberikan  kepada  perempuan sebagai  bentuk  menghargai  kedudukan  perempuan  dalam  Islam  serta bentuk  tanggung  jawab  dan  keseriusan  seorang  laki-laki  untuk  menikah. Dari uraian tersebut, kajian ini memilih penelitian pustaka sebagai metode penelitian  dan  analisis  pemikiran  tokoh  sebagai  pendekatan  penelitian. Selanjutnya,  sebagai  hasil  kajian  ilmiah  ini  adalah  dalam  perspektif  fikih utamanya pandangan para ulama fukaha mempunyai perbedaan pendapat, misalnya  ulama  fukaha  khususnya  ulama  empat  mazhab  memiliki perbedaan  pendapat  tentang  kadar  mahar  dan  pembayaran  serta pemberian  mahar.  Tetapi  dari  perbedaan  setiap  ulama  tentunya pemikirannya mengarahkan kemaslahatan pada penerapan mahar di dalam syariat Islam.
Kata Kunci: Pernikahan, Mahar, Ulama Fukaha, Perbedaan Pendapat

## A. Pendahuluan
Institusi terkecil dalam lingkungan masyarakat yang berperan penting dalam pembentukan generasi yang berkualitas adalah keluarga. Pernikahan bukan  saja  merupakan  jalan  yang  amat  mulia  yang  telah  ditakdirkan  oleh Allah  swt.  untuk  membimbing  keluarga  dalam  rumah  tangga,  tetapi pernikahan  juga  sebagai  sarana  untuk  memperkenalkan  serta  menyatukan hubungan  keluarga  satu  dengan  keluarga  lain,  dan  tujuannya  sebagai  jalan untuk  menguatkan  ikatan  hubungan  keluarga  satu  dengan  keluarga  lain. 1
Demikian  yang  dijabarkan  oleh  Muhammad  Abu  Ishrah  yang  memberikan definisi  pernikahan  yang  lebih  luas,  serta  Zakiah  Daradjat  juga  mengutip perkataannya  yang  menjabarkan  bahwa  pernikahan  adalah  akad  yang memberikan  keuntungan  untuk  membolehkan  secara  hukum  adanya hubungan  kekeluargaan  antara  laki-laki  dan  perempuan  saling  tolong- menolong dan membatasi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing. 2
Dengan  demikian,  ikatan  pernikahan  adalah  yang  paling  kuat  dalam kehidupan manusia, tidak hanya antara suami dan istri serta keturunannya, tetapi  antara  dua  keluarga.  Jadi,  kemaslahatan  terbesar  dari  pernikahan adalah  untuk  melindungi  wanita  yang  dianggap  lemah  dari  kehancuran. Karena seorang wanita, setelah menikah, maka suaminya bertanggung jawab atas  pemeliharaannya  dengan  cara  memberikan  nafkah  kepada  istri. 3
Sebelum  akad  diucapkan  oleh  suami  untuk  menghalalkan  seorang perempuan  untuk  dijadikan  pendamping  hidup  dalam  kehidupan,  maka dalam ajaran Islam sangat peduli dan menghormati wanita di dalam dirinya
1 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam), Cet. ke-2 (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo), 374.
2 Abd.  Rahman  Ghazaly,  Fiqh  Munakahat,  ed.  by  Kreasindo,  Cet.  Ke-1  (Bogor: Kencana, 2003), 9.
3 Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam),… 375.
memberikan  hak  termasuk  menerima  mahar. 4 Mahar  adalah  istilah  yang menunjukkan pada harta sebagai kepemilikan hak seorang perempuan dalam ikatan pernikahan yang disahkan pada satu akad, sebagai bentuk ganti rugi karena  memiliki  hak  untuk  bersenang-senang  serta  diperbolehkan  untuk melakukan  berhubungan  badan  secara  benar,  dan  tidak  menjadikan kedudukan pernikahan yang rusak. Diketahui Islam tidak memandang mahar sarana  sebagai  nilai  harga  kepada  perempuan,  tetapi  Islam  memandang mahar  sebagai  bentuk  sarana  keseriusan  seorang  laki-laki  untuk  memiliki perempuan. 5
Mazhab Asy-Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib karena  pernikahan  atau  pemenuhan  hak  secara  sah  untuk  berhubungan badan, karena pemaksaan penghilangan hak untuk berhubungan badan pada bagian  dari  suami,  atau  karena  khulu'  serta  kesaksian.  Jadi,  apa  yang diwajibkan dari laki-laki untuk perempuan disebut mahar. Selanjutnya istilah mahar termasuk yang disyaratkan karena ada pernikahan yang sah dan yang disyaratkan  karena  persetubuhan,  baik  dalam  akad  yang  rusak, dipertanyakan, atau paksa. Jadi makna mahar dalam arti lebih tepat daripada makna  mahar  menurut  istilah  syari'at,  karena  arti  mahar  menurut  syariat termasuk  apa  yang  diberikan  kepada  wanita  untuk  menghalalkan berhubungan badan karena keraguan dan lain-lain. 6
Mengenai kebolehan untuk memiliki perempuan sebagai istri dengan pemberian  mahar  sebagai  bagian  hak  perempuan  dalam  pandangan  syariat Islam, maka perlu juga memahami adanya pertimbangan dasar hukum serta perdebatan  dari  kalangan  ulama  fikih  mengenai  hal  ini.  Karena  Alquran merupakan  bukti  keberadaan  Islam  dan  merupakan  prinsip  konstruksinya, sebagai  konstitusi  dasar  yang  mengarah  pada  hukum  Islam.  Sedangkan
4 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat , … 84.
5 Ibnu  Irawan,  Jayusman,  "Mahar  Hafalan  Al-Qur’an  Perspektif  Hukum  Islam", PALITA: Journal of Social ‐ Religion Research , Vol. 04. No. 02 (2019), 122.
6 Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Mazhab (Jilid 5) , (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, t.th.), 196-198.
Sunnah adalah penjelasan rinci tentang konstitusi, baik hal-hal yang teoritis maupun  aplikasi  praktisnya. 7 Di  sisi  lain  perdebatan  akan  kajian  mahar dalam  hasil  pemikiran  kalangan  ulama  fikih  yang  dikemas  pada  eksistensi fikih dalam Islam sampai saat ini belum mendapatkan titik temu, utamanya permasalah  mengenai  ukuran  atau  kadar  mahar  yang  masih  terdapat perdebatan  di  antara  ulama  satu  dengan  ulama  lainnya. 8 Oleh  karena  itu, dengan  uraian  di  atas  menarik  untuk  dikaji  dalam  satu  kajian  ilmiah  yakni tinjauan perspektif fikih terhadap pelaksanaan mahar dalam pernikahan.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian pustaka merupakan salah satu pilihan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penggunaan pendekatan analisis  serta  pembanding  antara  perspektif  para  fukaha  yang  berbeda mengenai  mahar  merupakan  arah  dari  pendekatan  yang  digunakan  oleh peneliti.  Bermaksud  untuk  menggunakan  pendekatan  ini  dalam  penelitian yakni  agar  menjabarkan  serta  menelaah  terhadap  fenomena  mahar  yang sering  terjadi  di  kehidupan  masyarakat,  utamanya  untuk  memahami  nilai, kadar  atau  ukuran  sebagai  patokan  mahar  untuk  diberikan  kepada perempuan.  Selanjutnya,  dengan  penelitian  mampu  mengetahui  dari kejelasan  status  hukum  yang  membanding  perspektif  berbeda  yang  terjadi dikalangan  para  fukaha  mengenai  mahar.  Data  dan  sumber  data  yang diperoleh  dari  penelitian  ini  melalui  sumber  kepustakaan  secara  elektronik dan  non  elektronik,  serta  data  yang  ditemukan  melalui  teknik editing , organizing ,  dan finding akan  dikelolah  melalui  penganalisaan  data  secara komparatif (pembanding).
7 Alfiah,  Fitriadi,  Suja’i, Studi Ilmu Hadis ,  Cet.  Tahun  2016,  (Pekanbaru:  Kreasi Edukasi, 2016), 29.
8 Subhan, "Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam", At ‐ Tur āṡ : Jurnal Studi Keislaman, Vol. 04. No. 01 (2017), 8.
C. Pembahasan

## 1. Terminologi Mahar
Harta  baik  berupa  uang  atau  barang  yang  dipenuhi  hak  dari perempuan  yang  diberikan  oleh  laki-laki  saat  kontrak  pernikahan berlangsung  merupakan  definisi  mahar  secara  etimologi  dalam  perspektif KBBI. 9 Mahar berarti juga maskawin. 10 Secara etimologi syariah, mahar dapat diistilahkan  sebagai shadaq yang  berarti  ketulusan  atau  kejujuran.  Jika diperhatikan  secara  tegas,  bahwa  mahar  merupakan  salah  satu  tanda ketulusan  dan  kejujuran  dari  seorang  laki-laki  untuk  memiliki  seorang perempuan  sebagai  pendamping  dalam  keluarga  (istri).  Perlu  diketahui mahar bukan sebagai tanda nilai harga untuk memiliki seorang perempuan, tetapi  mahar  merupakan  pemberian  sebagai  tanda  untuk  menghargai kedudukan  perempuan  yang  di  mana  pemberian  seorang  laki-laki  baik berupa uang atau barang yang menjadi hak penuh bagi seorang perempuan untuk menerimanya. 11 Ulama dari kalangan hanafiyah menjabarkan definisi dari  mahar  merupakan  pemberian  harta  yang  diwajibkan  dikeluarkan  oleh suami  saat  akad  nikah  berlangsung  sebagai  tanda  diterimanya  untuk menikmati  berhubungan  badan. 12 Imam  Malik  menjelaskan  definisi  mahar sebagai  bentuk  persyaratan  yang  sah  akibat  terjadinya  pernikahan,  serta mahar  merupakan  bagian  rukun  pernikahan  dan  hukumnya  wajib  ada  dan diberikan kepada berhak menerimanya. 13
Ibrahim  Muhammad  al-Jamal  mengatakan  mahar  adalah  pemberian sesuai  kemampuan  seorang  laki-laki  kepada  seorang  perempuan,  dan
9 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 696.
10 Ahmad  Warson  Munawwir, Kamus Al ‐ Munawwir Arab ‐ Indonesia Terlengkap , (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1363.
11 Saleh  Al-  Fauzan, Al ‐ Mulakhkhasul Fiqhi ,  ed.  by  Terj.  Abdul  Hayyie  Al-Kattanie, et.al., (Jakarta: Gema Insani, 2006), 672.
12 Amir  Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia ,  Edisi  1,  Cet.  ke-2,
(Jakarta: Kencana, 2007), 85.
13 Husein  Muhammad, Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender , Cet. ke-2 (Yogyakarta: LKIS, 2007), 148.
perempuan  terpenuhi  haknya  serta  menyukai  pemberian  dari  seorang  laki- laki tersebut. Prinsip mahar yang didefinisikan oleh Ibrahim Muhammad al- Jamal  adalah  prinsip  tidak  berlebih-lebihan  dalam  pemberian  mahar.  sebab pemberian mahar pada hakikatnya bukan dipandang dari nilai materialnya, tetapi  dengan  mahar  telah  mengetahui  kemampuan  seorang  laki-laki  yang mempunyai  kejujuran  untuk  menikah  dengan  seorang  perempuan. 14
Sementara pengertian mahar dalam perspektif KHI yang menyebutkan pada pasal 1 huruf d merupakan pemberian dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan,  baik  pemberiannya  berupa  uang,  barang,  atau  jasa  selagi  tidak bertentangan  dengan  syariat  Islam. 15 Penjabaran  mengenai  makna  mahar baik  makna  secara  etimologi  atau  terminologi  dari  persepektif  ulama  atau konstitusi  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  mahar  merupakan  pemberian yang  wajib  diberikan  oleh  seorang  laki-laki  sebagai  calon  suami  kepada seorang  perempuan  sebagai  calon  istri,  serta  pemberian  yang  berupa  harta menjadi salah satu hak penuh yang dimiliki oleh seorang perempuan. Maksud pemberian mahar merupakan sarana untuk menghargai kedudukan seorang perempuan, dan menjadi suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggal seorang laki-laki jika ingin menikah dengan seorang perempuan.

## 2. Mahar dalam Perspektif Fikih
Persepktif fikih yang memandang mahar merupakan salah satu bagian terpenting dalam pernikahan, bahkan ada kalangan ulama yang menjadikan mahar  sebagai  salah  satu  rukun  dan  syarat  sah  dalam  pernikahan.  Karena fikih  dapat  berubah  tergantung  pada  situasi  dan  kondisi.  Tentunya  mahar jika  ditelaah  melalui  pendekatan  fikih,  maka  fikih  akan  memandang  mahar
14 Ibrahim  Muhammad  al-Jamal, Fiqh Al ‐ Mar’ah Al ‐ Muslimah, ed.  by  Terj.  S.  Ziyad ‘Abbas, (Jakarta: PT Multi Kreasi Singgasana, 1991), 31.
15 Permata Press, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Edisi Terbaru, (Jakarta: Tim Permata Press, 2005), 1.
sebagai  pemahaman  yang  didasarkan  pada  prinsip  syari’ah  ketika  telah diterapkan dalam kondisi tertentu. 16

## 3. Kadar Mahar
Para  fukaha  sepakat  bahwa  mahar  merupakan  bagian  dari  syarat sahnya pernikahan, serta tegas untuk tidak boleh meniadakan mahar dalam sebuah  pernikahan.  Sebab  didasarkan  daripada  firman  Allah  swt. 17 dalam Alquran Surat An-Nisa (4) ayat 4:
( # θ è ?# u ™ u ρ u ™ ! $ | ¡ Ïi Ψ9 $ # £ ⎯ Í κ É J ≈ s % ß ‰ | ¹ \ ' s # ø t Ï Υ ...
Terjemahnya:
Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita  (yang  kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan... 18
Maskawin  harus  diterima  oleh  wanita  dan  tidak  memberikan  hak kepada  orang  tua  atau  saudara  kandungnya.  Serta  maskawin  adalah penyeimbang untuk menikmati tubuh wanita dan  tanda kesediaannya untuk digauli dengan suaminya. Selain itu, mahar mempererat tali silaturrahmi dan membawa  rasa  cinta  wanita  kepada  suaminya  sebagai  pasangan  hidup. 19
Sementara itu, kalangan ulama masih memperdebatkan boleh atau tidaknya untuk mempersyaratkan kadar mahar. Di sisi lain, jika kembali pada redaksi hadis  yang  memandang  kadar  mahar  tidak  dapat  diukur,  sehingga kemerdekaan dapat dijadikan mahar. Dengan hal ini, para fukaha mempunyai perbedaan  pendapat  mengenai  kadar  dari  mahar.  Berikut  di  bawah  ini penjelasannya:
16 Agus Supriyanto, "Ijtihad: Makna Dan Relasinya Dengan Syari’ah, Fiqih, Dan Ushul Fiqih", Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syari’ah , Vol. 01.No. 01 (2010), 4.
17 Ibnu  Rusyd, Bida>yatu ‘I ‐ Mujtahid ,  ed.  by  terj.  M.A.  Abdurrahman,  A.  Haris Abdullah, Tarjamah Bidayatu ‘I-Mujtahid, Cet. ke-1 (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1990), 385.
18 Kementerian  Agama, Al ‐ Qur’an Dan Terjemahannya (Mushaf Fatimah), (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2012), 77.
19 Sa’id Thalib Al-Hamdani, Risalatun Nika>h , ed. by terj. Agus Salim “Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), Cet. ke-3, (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), 132-133.
Mahar  dalam  pandangan  ulama  mazhab  mengalami  perbedaan pendapat, utamanya pada  pembahasan  dengan  batasan  dalam  kadar  mahar dalam  pelaksanaan  mahar.  Golongan  ulama  hanafi  berpendapat  bahwa batasan  minimal  pada  kadar  mahar  adalah  sepuluh  mahar.  Selanjutnya, batasan  minimal  kadar  mahar  yang  disetarakan  dengan  seperempat  emas atau  disetarakan  dengan  tiga  dirham  perak,  serta  yang  disetarakan  dengan kadar  dari  keduanya,  hal  ini  dipaparkan  oleh  ulama  yang  bergolongan Malikiyah.  Dua  golongan  ulama  fikih  pada  generasi  empat  ulama  mazhab lainnya berbeda pendapat dengan ulama Hanafi dan Maliki mengenai batasan minimal mahar. Kedua golongan ulama tersebut menyatakan bahwa batasan minimal  mahar  tidak  dibatasi.  Sehingga  harta  yang  dianggap  bernilai  lebih pantas menjadi mahar daripada mahar yang diukur dari jumlah. 20 Mahar juga dapat  berupa  mengajar  Alquran,  seperti  yang  diriwayatkan  dari  Rasulullah saw. beliau menikahkan sahabatnya dengan mahar bacaan Alquran. 21 Yang demikian  pendapat  dari  Imam  Maliki,  Imam  Syafi’i  dan  salah  satu  riwayat Imam  Hambali  mengatakan  “mengajarkan  Alquran  boleh  dijadikan  mahar. Sedangkan  pendapat  Imam  Hanafi  dan  pendapat  yang  jelas  dari  Imam Hambali menyebutkan “hal itu tidak boleh dijadikan sebagai mahar”. 22

## 4. Syarat Mahar
Perdebatan  yang  menghasilkan  perbedaan  pendapat  dikalangan ulama  fukaha  mengarahkan  kepada  syarat  dalam  mahar.  Dalam  buku Abdurrahman  Al-Jaziri  disebutkan  ada  empat  syarat  yang  harus  terpenuhi dalam mahar yakni:
1. Mahar  yang  memiliki  harga  berharga.  Maksudnya  mahar  tidak  lebih diukur pada banyak sedikit harta yang diberikan, yang lebih utama harta
20 Al-Kurdiy, Ahkam Al ‐ Mar’ah Fi Al ‐ Fiqh Al ‐ Islami> ,  (Damaskus:  Dar  al-Ulum  al- Insaniyah, 1993).
21 Imam  Asy-Syaukhani, Busta>nul Ahba>ri Mukhtasadu Nayli Al ‐ Auth{a>ri, ed.  by terj. “Ringkasan Nailul Authar (Jilid 3)” (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th), 493-494.
22 Al-‘Allamah  Muhammad  bin  ‘Abdurrahman  ad-Dimasyqi, Rahmah Al ‐ Ummah Fi
Ikh{tila>f Al ‐ A’immah, ed.  by  terj.  ‘Abdullah  Zaki  Alkaf,  Fiqih  Empat  Mazhab,  Cet.  ke-18 (Bandung: Hasyimi, 2017).
bernilai  harga.  Misalnya  seorang  laki-laki  hanya  berkemampuan memberikan  mahar  satu  pasang  sandal  yang  jelas  nilai  harga,  lebih  baik daripada  seorang  laki-laki  berkemampuan  memberikan  sepuluh  sapi dengan  dasar  prinsip  terpaksa  dan  berlebih-lebihan,  tetapi  hal  yang demikian tidak jelas nilai harga.
2. Barangnya  suci  dan  dapat  bermanfaat.  Mahar  secara  jelas  tidak  sah diambil  dari  barang  yang tidak  suci.  Misalnya  mahar  dari  barang  berupa darah,  babi,  minuman  yang  memang  di  dalam  agama  diharamkan  yakni minuman  khamar  atau  yang  berunsur  memabukan  dan  barangnya  yang dapat  menghilangkan  kesadaran.  Hal  tersebut  tidak  ada  toleransi  untuk dijadikan  sebagai  mahar,  dikarenakan  barangnya  tidak  suci  serta  tidak bermanfaat juga. Permisalan lain mengenai syarat ini, jika ada barangnya tidak  suci  tetapi  dapat  memberikan  manfaat,  maka  kedudukan  mahar tersebut  masih  diperdebatkan  dalam  kalangan para ulama  tentang  boleh dan tidaknya menggunakan barang yang dimaksud tersebut.
3. Maskawin yang bukan bersumber dari barang hasil ghasab . Jelas dan tegas bahwa  mahar  tidak  dibenarkan  dari  barang ghasab .  Walaupun  dari pengertian hal tersebut mengarah kepada barang yang diambil dari orang lain tanpa izinnya, tetapi tidak berniat sama sekali untuk memilikinya dan berniat untuk mengembalikannya.
4. Tidak  sah  dijadikan  mahar  jika  barangnya  tidak  jelas  keberadaan  dan keadaannya.  Misalnya  seorang  laki-laki  akan  memberikan  mahar  berupa barang  dari  hasil  penipuan.  Karena  penipuan  merupakan  salah  satu tindakan  yang  hasilnya  tidak  jelas  keadaannya.  Maka  ajaran  Islam mengenai  persyaratan  mahar,  secara  tegas  tidak  dibenarkan  dalam pelaksanaanya serta tidak sah dalam kedudukan hukumnya. 23
23 Abd.  Kohar,  "Kedudukan  Dan  Hikmah  Mahar  Dalam  Perkawinan",  ASAS:  Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 08. No. 02 (2016), 43–44.

## 5. Dasar Hukum Mahar
Sebagai  sumber  utama  dasar  hukum,  Alquran  telah  tegas  dan  jelas untuk mengadakan mahar pada proses pernikahan. Hal demikian telah tegas terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 4 di dalam Alquran, Allah swt., berfirman:
( # θ è ?# u ™ u ρ u ™ ! $ | ¡ Ïi Ψ9 $ # £ ⎯ Í κ É J ≈ s % ß ‰ | ¹ \ ' s # ø t Ï Υ 4 β Î * s ù t ⎦ ÷ ⎤ Ï Û ö Ν ä 3 s 9 ⎯ t ã & ™ ó © x « ç μ ÷ Ζ Ïi Β $ T ¡ ø  t Ρ ç νθ è = ä 3 s ù $ \ ↔ ÿ ‹ Ï Ζ y δ $ \ ↔ ÿ ƒ Í  £ Δ ∩⊆∪
Terjemahnya:
Berikanlah  maskawin  (mahar)  kepada  wanita  (yang  kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. 24 Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu  dengan  senang  hati,  Maka  makanlah  (ambillah)  pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. 25
Ayat  di  atas  menjelaskan  bahwa  mahar  merupakan  salah  satu  hak keperdataan yang jelas dan tegas dimiliki oleh perempuan. Sehingga mahar yang  diterapkan  dalam  ajaran  Islam  membuktikan  perempuan  mempunyai kemuliaan dan kedudukan yang perlu mendapatkan perhatian dari seorang laki-laki.  Sekalipun  dahulunya  saat  zaman  jahiliyah,  perempuan  dianggap perumpamaan  objek  yang  dapat  diperjual  belikan  hak  nya.  Maksudnya perumpamaan  ini  adalah  maskawin  yang  diberikan  oleh  laki-laki  yang seharusnya  menjadi  hak  kepemilikan  dari  perempuan,  tetapi  hak  tersebut berpindah  kepemilikan  yang  diambil  alih  oleh  walinya,  bahkan  wali  dari perempuan  berhak  merampas  secara  paksa  dari  perempuannya.  Layaknya sistem barter yang buruk telah mencenderai hak kepemilikan dan kedudukan perempuan  yang  perlu  dihargai. 26 Oleh  karena  itu,  hadis  sebagai  pondisi utama  dasar  hukum  setelah  Alquran,  terang-terangan  untuk  menghargai
24 Pemberian  itu  ialah  maskawin  yang  besar  kecilnya  ditetapkan  atas  persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas.
25 Kementerian Agama, Al ‐ Qur’an Dan Terjemahannya (Mushaf Fatimah) , ….77.
26 Putra Halomoan, "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam", JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 14. No. 02 (2015), 110–11.
kedudukan  seorang  perempuan  melalui  adanya  mahar.  Redaksi  hadis tersebut adalah sebagai berikut:
َﺻ َﻖَﺘْﻋَﺃ ﻢﻠﺳﻭ ﻪﻴﻠﻋ ﻪﻠﻟﺍ ﻰﻠﺻ ِﻪﻠﻟﺍ َﻝ ْﻮُﺳَﺭ ﱠﻥَﺍ ُﻪْﻨَﻋ ُﻪﻠﻟﺍ َﻲ ِﺿَﺭ  ٍﻚِﻟﺎَﻣ ِﻦْﺑ  ٍﺲَﻧَﺍ  ْﻦَﻋ َﺔﱠﻴِﻔ
َﻪَﻗﺍَﺪَﺻ ﺎَﻬَﻘْﺘِﻋ َﻞَﻌَﺟ َﻭ ،
(ﻪﻴﻠﻋ ﻖﻔﺘﻣ)
Artinya:
Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi saw. memerdekakan Shafiyah dan menjadikan  kemerdekaan  dirinya  sebagai  maskawin.  ( muttafaq ‘alaih ) 27
Makna  global  dari  hadis  di  atas  adalah  Shafiyah  binti  Huyai  adalah putri  salah  seorang  pemimpin  Bani  Nadhir,  yang  sebelumnya  menjadi  Istri Kinanah bin Abul Haqiq, yang terbunuh saat perang khaibar. Lalu Nabi saw. menaklukkan  Khaibar  melalui  peperangan,  sehingga  para  wanita  dan  anak- anak  menjadi  tawanan  di  tangan  orang-orang  Muslim.  Tadinya  Shafiyah masuk  ke  bagian  Dihyah  bin  Khalifah  Al-Kilabi,  lalu  beliau  menggantinya dengan  yang  lain  dan  memilihnya  bagi  diri  beliau,  sebagai  upaya  menjaga perasaannya  sekaligus  sebagai  rasa  kasihan  beliau  kepadanya,  karena kedudukan  dirinya  yang  hilang.  Di  antara  kemurahan  hati  beliau,  dia  tidak hanya ditempatkan sebagai budak wanita yang hina karena statusnya sebagai tawanan  perang,  tapi  kedudukannya  diangkat.  Beliau  menyelamatkannya dari  kehinaan  perbudakan  dan  menjadikannya  salah  seorang  Ummahatul- Mukminin.  Beliau  memerdekakannya  lalu  menikahinya,  dan  masakwinnya adalah  kemerdekaan  dirinya. 28 Oleh  karena  itu,  penjelasan  hadis  ini disebutkan bahwa memerdekakan itu boleh dijadikan sebagai mahar, dengan ungkapan apapun hal  itu terjadi.   Jadi  syariat  yang  diterapkan  dalam  aspek
27 Faisal  bin  Abdul  Aziz  Alu  Mubarak, Makhtash{ul Kala>m Ala Bulug>h{l Mara>m,
Terj. Imam Fauzi Dan Ikhwanuddin Abdillah “Bulughul Maram Dan Penjelasannyaí , Cet. ke-7 (Jakarta: Ummul Qura’, 2019), 767.
28 Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam, Syarah Hadits Pilihan Bukhari ‐ Muslim, ed. by terj. Kathur Suhardi, Cet. ke-13 (Bekasi: PT Darul Falah, 2016), 897.
ini, menjadikan mahar tidak lagi diukur dengan batasan kadar dari mahar. 29 Hanya  saja  dianjurkan  untuk  diringankan.  Terlebih  syariat  Islam  sangat memperhatikan  kemaslahatan  yang  timbul  saat  pelaksanaan  mahar  telah dijalankan dalam kehidupan manusia, utamanya dalam kehidupan keluarga. Sebab hal yang demikian akan mengahadirkan kemaslahatan bagi keduanya. Misalnya  laki-laki  dapat  menikahi  perempuan,  dengan  mendapatkan  syarat untuk  meringankan  mahar,  sedangkan  perempuan  juga  tetap  mendapatkan sisi  kemaslahatan  dari  subtansi  mahar  yang  dimaknai  dengan  bukti kebenaran serta ketulusan seorang laki-laki untuk menikah dengannya. Serta hadis  tersebut  sebagai  dalil  sahnya  menjadikan  kemerdekaan  itu  sebagai mahar, yaitu ungkapan yang terjadi yang memberikan pengertian demikian. Perlu  dipahami  bahwa  kandungan  hadis  mengarahkan  pada  keberadaan mahar yang diperbolehkan ada dari sisi agama dan dunia. 30
6. Pembayaran dan Pemberian Mahar dalam Perspektif Fikih
Bagi  beberapa  fukaha  tidak  membolehkan  penundaan  pembayaran mahar,  dengan  alasan  karena  pernikahan  merupakan  suatu  ibadah. Diperbolehkan  pembayaran  sebagian  mahar  dapat  dilakukan  diawal manakala sebagai syarat ingin melakukan berhubungan badan, hal demikian diungkapkan  oleh  sebagian  ulama  fukaha.  Selanjutnya  Imam  Malik memperbolehkan  adanya  penundaan  pembayaran  mahar  dengan  syarat adanya  waktu  yang  membatasi  sebagai  masa  pembayaran  mahar,  serta waktu telah ditetapkan batasan untuk tenggang pembaranya. Ulama lainnya seperti Al-Auza’I menyebutkan penundaan pembayaran mahar diperbolehkan  karena  sebab  perceraian  dan  kematian. 31 Ungkapan  ini menjelaskan  bahwa  mahar  dapat  dibayarkan  sesuai  kemampuan  atau menyesuaikan  dengan  keadaan  yang  merupakan  bagian  adat  masyarakat.
29 Sa’id Thalib Al-Hamdani, Risalatul al ‐ Nika>h , ed. by terj. Agus Salim “Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), … 133.
30 Abdullah  bin  Abdurrahman  Alu  Bassam, Syarah Hadits Pilihan Bukhari ‐ Muslim , …896-898.
31 Ibnu Rusyd, Bida>yatu ‘I ‐ Mujtahid , … 394.
Kemampuan  yang  dimaksud  dalam  uraian  ini  adalah  seorang  laki-laki  yang memiliki kemampuan sesuai keadaan ekonominya. Sebenarnya mahar bukan dinilai  dari  nilai  materil  yang  diberikan,  tetapi  dengan  pemberian  mahar merupakan keseriusan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk dijadikan  sebagai  calon  istri.  Jadi,  dalam  ajaran  Islam  selalu  mengarahkan kepada  hal  yang  mendatangkan  kemudahan,  dengan  ini  bagi  laki-laki  ingin memberikan maskawin yang kadarnya nominal tinggi sesuai keinginan calon istri, seorang laki-laki dapat mengangsur maharnya. 32
Selanjutnya,  Imam  Malik  berpendapat  agar  memperoleh  keabsahan dari  pekawinan,  mahar  harus  diberikan  separuh  seketika  itu  juga,  serta diberikan saat pernikahan. 33 Berbeda pendapat dengan Imam Hanafi, mahar wajib dibayarkan setelah laki-laki sudah masuk ke rumah perempuan serta tidak  Diisyaratkannya  mahar  ada  ketika  dilaksanakannya  akad  nikah. 34
Sedangkan  Imam  Syafi’I  dan  Imam  Ahmad  ibn  Hambali  menyatakan  mahar dapat  dibayar  penuh  atau  sebagian  saja  saat  akad  nikah.  Jika  ketika  mahar hanya  terbayar  separuh  maka  wajib  untuk  tidak  dilupakan  untuk  dibayar sebagiannya. Tetapi, jika maskawin telah memenuhi syarat dan cukup, maka mahar tidak diperbolehkan untuk dibayar secara tertunda. 35

## 7. Jatuhhya Mahar
Mahar  dapat  jatuh  apabila  terjadi  dari  beberapa  sebab  perpisahan yang diakibatkan selain perceraian yang di mana si perempuan belum digauli atau  terjadinya  khalwat  dengannya,  disebabkan  khulu’  terhadap  mahar sebelum terjadi persetubuhan dan setelahnya, pemberian dari semua mahar sebelum  terjadi  persetubuhan  atau  setelahnya,  serta  istri  menghibahkan
32 Aspandi, "Mahar Dalam Perkawinan Islam: Analisis pelaksanaan Pembayaran Dan Pemegang  Hak  Mahar",  AL-‘ADALAH:  Jurnal  Syariah  Dan  HukumIslam,  Vol.  05.  No.  02, (2020), 253–54.
33 Abi Abdul Malik bin Anas, Al ‐ Muwattha, (Beirut Libanon: Maktabah Ilmiah), 43.
34 Al-Himamu Al-Hanafi, Fathul Qhadir , Jilid 8 (Bairut Libanon: Dar al-Kitab Ilmiah, 1995), 237.
35 Al-Imam Asy-Syafi’i, Terjemahan Al ‐ Umm , Jilid 7 (Jakarta: Victory Agencie, 1989), 318.
semua  mahar  untuk  suami,  jika  dia  adalah  orang  yang  mampu  untuk melakukan  sumbangan. 36 Dan  mahar  gugur  keseluruhannya  dari  suami hingga  dia  tidak  dibebani  tanggungan  apapun  kepada  istri  dalam  semua perpisahan  dari  pihak  perempuan  yang  terjadi  sebelum  adanya persetubuhan  dan  mahar  terjadi  jatuh  secara  keseluruhan  akibat  hukum adanya pembatalan nikah. 37

## D. Penutup
Islam memiliki ajaran yang lengkap serta berasaskan prinsip keadilan, tidak memaksa dan mendatangkan kemaslahatan bagi yang melakukan. Hal ini  juga  yang  terjadi  pada  pelaksanaan  mahar  dalam  pernikahan,  Islam datang  ke  muka  bumi  dengan  mengedepankan  ajarannya  melalui  mahar untuk  menghargai  kedudukan  seorang  perempuan,  yang  selama  ini  sejak zaman  jahiliya  perempuan  tidak  dianggap  haknya.  Serta  yang  paling menyedihkan  di  zaman  tersebut  adalah  perempuan  dapat  diperjual  belikan bahkan  selalu  mendapatkan  diskriminasi  atas  haknya.  Dengan  ajaran  Islam ini  mengajarkan  kepada  setiap  laki-laki  untuk  menghargai  kedudukan perempuan  melalui  penerapan  mahar  di  dalam  pernikahan.  Selanjutnya adanya fikih pada setiap pelaksanaan ajaran Islam, mengantarkan posisi fikih dalam  praktik  mahar  yakni  perubahan  akan  kondisi  yang  dipengaruhi  adat dan  kebiasaan  masyarakat  yang  tidak  terlepas  atau  terikat  kuat  dengan pondasi utama dalam nash. Selanjutnya, pemikiran ulama fukaha pada mahar sangatlah  menarik  perhatian  untuk  dibahasnya,  karena  hasil  penadapat ulama  fukaha  di  setiap  generasi  mempunyai  perbedaan.  Misalnya  ulama fukaha mempunyai perbedaan pendapat pada bagian kadar mahar serta cara pembayaran  dan  pemberian  mahar.  Hal  ini,  tidak  dipermasalahkan  dalam Islam selagi tetap pada pondasi utama yakni alquran dan hadis.
36 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam> Wa Adillatuhu (Jilid 9) , ed. by terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et, al., eds, Fiqih Islam (Jilid 9), Cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 268.
37 Sayyid  Sabiq, Fikih Sunnah (Jilid 3) ,  ed.  by  Tahkik  dan  Takhrij:  Muhammad Nasiruddin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala Press, 2008), 423-424.

## DAFTAR PUSTAKA
Al ‐ Qur’an Dan Terjemahannya (Mushaf Fatimah) ,  Jakarta:  PT.  Insan  Media Pustaka, 2012
Ad-Dimasyqi, Al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman, Rahmah Al ‐ Ummah Fi Ikh{tila>f Al ‐ A’immah , ed. by terj. ‘Abdullah Zaki Alkaf, Fiqih Empat Mazhab, Cet. ke-18, Bandung: Hasyimi, 2017
Al-  Fauzan,  Saleh, Al ‐ Mulakhkhasul Fiqhi ,  ed.  by  Terj.  Abdul  Hayyie  Al-
Kattanie, et.al., Jakarta: Gema Insani, 2006
Alfiah,  Fitriadi,  Suja’i, Studi Ilmu Hadis ,  Cet.  Tahun  2016,  Pekanbaru:  Kreasi
Edukasi, 2016
Al-Hamdani,  Sa’id  Thalib, Risalatun Nika>h ,  ed.  by  terj.  Agus  Salim  “Risalah
Nikah  (Hukum  Pernikahan  Islam),  Cet.  ke-3,  Jakarta:  Pustaka  Amani, 2011
Al-Hanafi,  Al-Himamu, Fathul Qhadir ,  Jilid  8,  Bairut  Libanon:  Dar  al-Kitab
Ilmiah, 1995
Al-Jamal,  Ibrahim  Muhammad, Fiqh Al ‐ Mar’ah Al ‐ Muslimah ,  ed.  by  Terj.  S. Ziyad ‘ Abbas, Jakarta: PT Multi Kreasi Singgasana, 1991
Al-Juzairi,  Syaikh  Abdurrahman, Fikih Empat Mazhab (Jilid 5) ,  Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, t.th. Al-Kurdiy, Ahkam Al ‐ Mar’ah Fi Al ‐ Fiqh Al ‐ Islami ,  Damaskus:  Dar  al-Ulum  al- Insaniyah, 1993
Alu  Bassam,  Abdullah  bin  Abdurrahman, Syarah Hadits Pilihan Bukhari ‐
Muslim , ed. by terj. Kathur Suhardi, Cet. ke-13, Bekasi: PT Darul Falah,
2016
Aspandi, “Mahar Dalam Pernikahan Islam : Analisispelaksanaan Pembayaran Dan  Pemegang  Hak  Mahar”,  AL-‘ADALAH:  Jurnal  Syariah  Dan HukumIslam, Vol. 05. No. 02, 2020
Asy-Syafi’I,  Al-Imam, Terjemahan Al ‐ Umm ,  Jilid  7,  Jakarta:  Victory  Agencie, 1989
Asy-Syaukhani, Imam, Busta>nul Ahba>ri Mukhtasadu Nayli Al ‐ Auth{a>ri , ed. by  terj.  “Ringkasan  Nailul  Authar  (Jilid  3)”,  Jakarta:  Pustaka  Azzam,
t.th.
Az-Zuhaili,  Wahbah, Fiqih Islam> Wa Adillatuhu (Jilid 9) ,  ed.  by  terj.  Abdul Hayyie al-Kattani, et, al., Fiqih Islam (Jilid 9), Cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011
Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka, 2002
Ghazaly,  Abd.  Rahman, Fiqh Munakahat ,  ed.  by  Kreasindo,  Cet.  Ke-1,  Bogor: Kencana, 2003
Halomoan,  Putra,  “Penetapan  Mahar  Terhadap  Kelangsungan  Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam”, JURIS: Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 14. No. 02, 2015
Ibnu Irawan, Jayusman, “Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam”,
PALITA: Journal of Social ‐ Religion Research , Vol. 04. No.02, 2019
Kohar,  Abd.,  “Kedudukan  Dan  Hikmah  Mahar  Dalam  Pernikahan”,  ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 08. No. 02, 2016
Malik  bin  Anas,  Abi  Abdul, Al ‐ Muwattha ,  Beirut  Libanon:  Maktabah  Ilmiah, t.th.
Mubarak,  Faisal  bin  Abdul  Aziz  Alu, Makhtash{ul Kala>m Ala Bulug>h{l
Mara>m ,  Terj.  Imam  Fauzi  Dan  Ikhwanuddin  Abdillah  “Bulughul Maram Dan Penjelasannyaí, Cet. ke-7, Jakarta: Ummul Qura’, 2019 Muhammad, Husein, Fiqh Perempuan :Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender , Cet. ke-2, Yogyakarta: LKIS, 2007
Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Al ‐ Munawwir Arab ‐ Indonesia Terlengkap ,
Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997
Permata  Press, Kompilasi Hukum Islam (KHI) ,  Edisi  Terbaru,  Jakarta:  Tim
Permata Press, 2005
Rasjid, Sulaiman, Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam) , Cet. ke-2, Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, t.th.
Rusyd,  Ibnu, Bida>yatu ‘I ‐ Mujtahid ,  ed.  by  terj.  M.A.  Abdurrahman,  A.  Haris
Abdullah, Tarjamah Bidayatu ‘I-Mujtahid, Cet. ke-1, Semarang: CV. Asy Syifa’, 1990 Sabiq,  Sayyid, Fikih Sunnah (Jilid 3) ,  ed.  by  Tahkik  dan  Takhrij:  Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jakarta: Cakrawala Press, 2008
Subhan, “Nalar Kesetaraan Mahar Dalam Perspektif Syariah Islam”, At-Turāṡ:
Jurnal Studi Keislaman, Vol. 04. No. 01, 2017
Supriyanto, Agus, “Ijtihad: Makna Dan Relasinya Dengan Syari’ah, Fiqih, Dan Ushul Fiqih”, Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syari’ah, Vol. 01. No. 01, 2010
Syarifuddin,  Amir, Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia ,  Edisi  1,  Cet  ke-2, Jakarta: Kencana, 2007