INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1670-1677 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Yuridis Perdagangan Makanan dan Minuman Kemasan Tercemar Banjir Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen
Ammar Hasan Abdurrohman 1 ✉ , Margo Hadi Pura 2
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang Email : 2010631010051@student.unsika.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Perdagangan  makanan  dan  minuman  kemasan  yang tercemar banjir  dilakukan  oleh  pelaku  usaha sebagai  upaya  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  tanpa  memperhatikan dampak yang akan terjadi sehingga mengakibatkan konsumen menderita. Perlindungan konsumen hadir sebagai upaya agar terwujudnya kesadaran pelaku usaha yang bersikap jujur dan bertanggung jawab sehingga akan mengangkat harkat dan martabat konsumen. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama. Hasil dari penelitian ini yaitu perdagangan makanan dan minuman kemasan yang tercemar oleh banjir maka pelaku  usaha  diancam  dengan  Pasal  62  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen yaitu ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Kata Kunci: Perdagangan, Makanan dan Minuman Kemasan, Banjir, Perlindungan Konsumen.

## Abstract
Trade in flood-contaminated packaged food and drinks is carried out by business actors in an effort to gain maximum profits without paying attention to the impacts that will occur, resulting in consumers suffering.  Consumer protection exists as an effort to create awareness of business actors who behave honestly and responsibly so that it will raise the honor and dignity of consumers.  The research method uses  normative  juridical  with  an  approach  based  on  the  main  legal  materials.    The  results  of  this research  are  that  when  trading  in  packaged  food  and  drinks  that  are  contaminated  by  flooding, business actors are threatened with Article 62 paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer  Protection,  namely  the  threat  of  imprisonment  for  a  maximum  of  5  (five)  years  or  a maximum fine.  a lot of IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah).
Keywords : Trading, Packaged food and drinks, flood, Consumer protection.

## PENDAHULUAN
Berdasarkan  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  Pasal  1  ayat  (3)  berbunyi  Negara Indonesia adalah negara hukum (Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Psl 1). Maka segala tingkah  laku  pemerintah  dan  masyarakat  harus  berdasarkan  dan  sesuai  dengan  hukum. Sedangkan  di  dalam  Pasal  28D  ayat  (1)  berbunyi  setiap  orang  berhak  atas  pengakuan, jaminan,  perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama dihadapan hukum (Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Psl 28D). Maka pentingnya peran perlindungan  bagi  konsumen  dalam  perdagangan  yang  dijamin  oleh  negara  melalui pemerintah sehingga dalam aktifitas jual-beli terdapat kesetaraan dan keadilan.
Perlindungan konsumen merupakan jaminan yang seharusnya didapatkan oleh para konsumen atas setiap produk yang dimanfaatkan baik berupa barang maupun jasa yang dibeli  dari  pelaku  usaha.  Saat  ini  ada  saja  para  produsen  yang  tidak  mementingkan kesehatan  dan  keselamatan  konsumennya  karena  sering  kita  jumpai  pelanggaran- pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  pihak  produsen  kepada  pihak  konsumen  (Rosmawati, 2018). Pelanggaran tersebut dilakukan oleh pelaku usaha dengan motivasi pada modal yang sekecil-kecilnya dapat menghasilkan yang sebesar-besarnya.
Perdagangan makanan dan minuman kemasan yang tercemar banjir dilakukan oleh pelaku  usaha  dengan  tidak  memperhatikan  dampak  yang  akan  diderita  oleh  konsumen. Banjir  terhadap  masyarakat  akan  berdampak  pada  fisik  manusia  tersebut  sehingga  akan menderita penyakit. Bukan hanya dampak fisik yang diderita oleh masyarakat tetapi juga kerugian non-fisik seperti sekolah diliburkan, harga barang kebutuhan pokok meningkat, dan  kadang-kadang  sampai  ada  yang  meninggal  dunia  (Rosyidie,  2013).  Saat  terjadinya banjir  maka  harga  barang  kebutuhan  pokok  akan  meningkat  karena  barang  kebutuhan pokok yang dimiliki oleh masyarakat akan tercemar dan rusak sehingga tidak layak untuk dimanfaatkan, kesulitan menemukan barang tersebut akan berdampak pada meningkatnya harga barang.
Perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen (Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Psl 1). Dalam pengertian ini tentunya terdapat makna yang  terkandung  sangat  mendalam  agar  terciptanya  perlindungan  konsumen  yang dilaksanakan  dengan  responsif,  berperan  aktif,  dan  solutif.  Sehingga  terwujudnya perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan pada demokrasi ekonomi.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  yaitu  dengan  pendekatan  yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama sehingga menguraikan teori, konsep, asas, dan hukum  positif yang berlaku tentang perlindungan konsumen. Pendekatan dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, serta karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Usaha Perdagangan Makanan Dan Minuman Kemasan Tercemar Banjir Oleh Pelaku Usaha Pasar dalam pengertian ilmu ekonomi adalah pertemuan permintaan dan penawaran. Dalam pengertian ekonomi, pasar bersifat interaktif, bukan fisik. Mekanisme pasar adalah proses  penentuan  tingkat  harga  berdasarkan  kekuatan  permintaan  dan  penawaran (Rahardja, 2008).
Permintaan  yaitu  keinginan  dari  konsumen  untuk  membeli  suatu  barang  atau menggunakan suatu jasa pada berbagai tingkat harga. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi permintaan diantaranya yaitu:

## 1) Harga barang atau jasa
Ketika harga barang atau jasa yang ditawarkan semakin murah tentu hal tersebut akan mempengaruhi konsumen untuk membelinya sehingga akan meningkatkan banyaknya permintaan;
2) Selera atau kebiasaan
Dengan  beragamnya  masyarakat  tentunya  akan  mempengaruhi  beraneka  ragamnya selera dan kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi suatu produk, hal tersebut akan berdampak pada tingkatnya permintaan;
3) Penghasilan yang diperoleh
Besaran pendapatan tiap individu konsumen tentunya berbeda-beda sehingga barang atau  jasa  yang  akan  dikonsumsi  dapat  dipilih  berdasarkan  penghasilannya  karena berkaitan dengan kesanggupan membayarnya, maka penghasilan akan mempengaruhi tingkat permintaan.
Penawaran  yaitu  upaya  terhadap  besaran  tingkat  harga  dan  jumlah  barang  yang ditawarkan  oleh  pelaku  usaha  kepada  konsumen  agar  dapat  tertarik  sehingga  ingin mengkonsumsinya.  Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penawaran  diantaranya yaitu:

## 1) Harga barang atau jasa
Ketika harga barang atau jasa yang cukup tinggi dengan alasan kualitasnya yang baik tentunya  akan  mempengaruhi  dalam  pemasaran  sehingga  akan  meningkatkan penawaran;
2) Harga barang atau jasa lain yang terkait
Terdapatnya  persaingan  usaha  di  bidang  yang  serupa  tentunya  akan  adanya  upaya untuk memaksimalkan penjualan sehingga akan mempengaruhi pada penawaran;
3) Tujuan perusahaan
Perusahaan yang bertujuan ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tentunya akan memproduksi secara masif dengan kualitas rendah tetapi harganya juga murah maka akan mempengaruhi penawaran.
Salah  satu  cara  agar  dapat  mempengaruhi  perilaku  konsumen  yaitu  dengan  sikap. Sikap sebagai bentuk dari evaluasi yang dengan cara menyeluruh memungkinkan konsumen atas  responnya  untuk  menguntungkan  atau  tidak  secara  konsisten  atas  objeknya  yaitu makanan dan minuman kemasan tercemar banjir.
Pengukuran  sikap  konsumen  bagi  pemasar  merupakan  hal  yang  sangat  penting. Dengan  mengetahui  sikap,  pemasar  dapat  mengidentifikasi  segmen  manfaat, mengembangkan  produk  baru  dan  menformulasikan  serta  evaluasi  strategi  promosional (Setiadi, 2013).
Pelaku usaha yang memperdagangkan makan dan minuman kemasan yang tercemar banjir tentunya terdapat aspek permintaan dan penawaran dalam pasar. Konsumen yang terbiasa dengan mengkonsumsi makan dan minuman kemasan tentunya akan lebih tertarik dan meningkatkan permintaan pada makan dan minuman kemasan yang tercemar banjir karena adanya upaya penawaran atas harganya yang jauh lebih murah, kebiasaannya tidak mengkonsumsi yang baik dan layak, karena pengaruh dari penghasilan yang diperoleh kecil, sehingga mengutamakan kesanggupan untuk membayar dalam aktifitas jual-beli.
Suatu upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha agar dapat laris dagangannya yaitu dengan  cara  membuat  perjanjian  jual  beli  dengan  konsumen  antara.  Konsumen  antara adalah setiap orang yang mendapatkan suatu barang atau menggunakan suatu jasa dengan tujuan  untuk  diperdagangkan  kembali.  Perjanjian  jual-beli  yang  dimaksud  adalah  suatu perjanjian timbal balik, di mana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang,  dan  pihak  yang  lain  (pembeli)  akan  membayar  harga  yang  telah  dijanjikan (Simanjuntak, 2017). Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang
telah dijanjikan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1847). Perjanjian pengikatan  jual beli  adalah  perjanjian  bantuan  yang  berfungsi  sebagai  perjanjian  pendahuluan  yang bentuknya bebas (Putri, 2017).
Maka tentunya pelaku usaha akan selalu mencari celah agar produk yang dimilikinya dapat  dibeli  oleh  konsumen  dengan  berbagai  cara  sehingga  konsumen  tertarik  atas produknya  yaitu  makanan  dan  minuman  kemasan  yang  sebenarnya  sudah  tidak  layak diperdagangkan karena tercemar banjir.
Pengaruh Perdagangan Makanan Dan Minuman Kemasan Tercemar Banjir Dalam Perspektif Pelindungan Konumen
Upaya  dalam  menyelenggarakan  perlindungan  konsumen  tentunya  berasaskan manfaat, keadilan,  keseimbangan,  keamanan dan  keselamatan  konsumen, dan kepastian hukum. Perlu dipahami bahwa setiap peraturan hukum itu berakar atau bertumpu pada asas hukum,  yakni  suatu  nilai  yang  diyakini  berkenaan  dengan  penataan  masyarakat  untuk mencapai ketertiban yang berkeadilan (Atmadja, 2018). Asas-asas tersebut tentunya sangat relevan  terhadap  pembangunan  nasional  karena  merupakan  upaya  agar  meningkatnya aspek kehidupan masyarakat yang akan mempengaruhi bangsa dan negara dengan proses pengembangan atas keseluruhan dari sistem yang ada di dalam penyelenggaraan negara agar  terwujudnya  tujuan  nasional  yang  dicita-citakan.  Pembangunan  nasional  diarahkan untuk  meningkatkan  harkat  dan  martabat  manusia  yang  meliputi  seluruh  bidang kehidupannya baik jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan (Anggono, 2021).
Dari asas-asas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Manfaat,  yaitu  dengan  memberikan  hal  yang  bergunak  kepada  konsumen  maupun pelaku  usaha  dalam  aktifitas  jual-beli  sehingga  para  pihak  dapat  merasakan kebermanfaatannya;
2) Keadilan,  yaitu  memberikan  kesempatan  kepada  konsumen  dan  pelaku  usaha  agar menjalankan hak dan kewajibannya dengan adil;
3) Keseimbangan, yaitu memberikan kesetaran kepada antara konsumen dengan pelaku usaha, karena  konsumen  dianggap lemah dalam aktifitas  jual-beli  sedangkan pelaku usaha  dianggap  kuat  karena  dapat  menentukan  harga  pasar,  maka  perlunya keseimbangan agar terciptanya kesetaraan;
4) Keamanan dan keselamatan, yaitu  pelaku usaha tentunya berkewajiban memberikan layanan  dengan  memperhatikan  keamanan  dan  keselamatan  kepada  konsumen terhadap pemakaian atau pemanfaatan suatu produk baik barang maupun jasa;
5) Kepastian hukum, yaitu dengan hadirnya peraturan tentang perlindungan konsumen sebagai  pedoman  dalam  aktifitas  jual-beli  sehingga  konsumen  dan  pelaku  usaha menaatinya agar terciptanya keadilan serta negara hadir untuk memberikan jaminan kepastian hukum.
Berbicara mengenai perdagangan makanan dan minuman kemasan tentunya berfokus kepada  kewajiban  pelaku  usaha  dalam  menjalankan  usahanya  dengan  memperhatikan, menaati,  dan  melaksanakan  atas  kewajiban-kewajibannya.  Dalam  hal  pelaku  usaha melakukan perdagangan makanan dan minuman kemasan yang tercemar banjir tentunya terdapat  rumusan-rumusan  kewajiban  pelaku  usaha  yang  dilanggar.  Pelaku  usaha  tidak beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya karena telah memperdagangkan produk yang tercemar banjir sehingga mempengaruhi kualitas, tercemar, dan rusak; agar produknya laku  tentunya  pelaku  usaha  tidak  memberikan  penjelasan  atas  informasi  yang  benar terhadap  keadaan  produk  sehingga  tidak  adanya  keterbukaan  informasi  yang  diberikan; serta pelaku usaha tidak memberikan jaminan mutu atas produknya karena barang yang diperdagangkan telah tercemar oleh banjir.
Peran tanggung jawab pelaku usaha sangat penting di dalam perlindungan konsumen karena tentunya pelaku usaha berkewajiban untuk menyelesaikan segala permasalahan atas dampak dari kegiatan usahanya terhadap konsumen. Salah satu usaha untuk melindungi dan  meningkatkan  kedudukan  konsumen  adalah  dengan  menerapkan  prinsip  tanggung jawab  mutlak  ( strict  liability)  dalam  hukum  tentang  tanggung  jawab  pelaku  usaha  (Atar, 2019).  Konsep  prinsip  tentang  pertanggungjawaban  sacara  mutlak  ( strict  liability) menekankan pada tidak adanya kewajiban bagi konsumen untuk membuktikan kesalahan pelaku  usaha  sebagai  dasar  pembayaran  ganti  kerugian  dalam  suatu  gugatan/tuntutan (Windari,  2015).  Tanggung  jawab  pelaku  usaha  hadir  setelah  aktifitas  jual-beli  serta  saat konsumen mulai mengkonsumsi barang atau jasa yang dimiliki, sehingga dalam fenomena perdagangan  makanan  dan  minuman  kemasan  tercemar  banjir  tentunya  harus  adanya antisipasi terlebih dahulu agar produk tersebut tidak didistribusikan kepada masyarakat.
Pasal  62  ayat  (1)  berbunyi  pelaku  usaha  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, hurufb, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Psl 62). Sehingga jelas dalam fenomena perdagangan makanan dan minuman kemasan tercemar banjir tentunya merupakan masuk ke dalam rumusan pasal 8 ayat (2) yang berbunyi pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan
informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud (Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Psl 8). Memperdagangkan barang sebagaimana di dalam rumusan pasal 8 di atas dimaknai bahwa barang dalam arti luas yaitu setiap benda termasuk makanan dan minuman kemasan.

## SIMPULAN
Perdagangan  makanan  dan  minuman  kemasan  yang  tercemar  banjir  tentunya bertentangan  dengan  perlindungan  konsumen  karena  perbuatan  tersebut  termasuk  ke dalam  kategori  perbuatan  yang  dilarang  bagi  pelaku  usaha.  Pelaku  usaha  yang memperdagangkan makanan dan minuman kemasan yang tercemar banjir sehingga tidak memberikan  informasi  yang  benar  dan  lengkap  atas  keadaan  barang  tersebut  maka diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
Upaya yang harus dilakukan dalam melakukan pencegahan terjadinya perdagangan makanan dan minuman kemasan yang tercemar banjir maka dengan perampasan barang tersebut  sebelum  beredar  di  pasar  yang  selanjutnya  akan  dibeli  oleh  konsumen  untuk dimanfaatkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
Indonesia.  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata. Burgerlijk  Wetboek  Voor  Indonesie, (Lembaran Negara Nomor 23 Tahun 1847).
Indonesia. Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 42 Tahun 1999).
Buku
Abdul Atar dan Rani Apriani. (2019). Hukum Perlindungan Konsumen. Sleman: Deepublish. Nugroho J. Setiadi. (2013). Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer Pada Motif, Tujuan,
Dan Keinginan Konsumen, Jakarta: Kencana.
P.N.H. Simanjuntak. (2017). Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Kencana.
Prathama  Rahardja  dan  Mandala  Manurung.  (2008).  Pengantar  Ilmu  Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi), Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Rosmawati. (2018). Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Depok: Prenadamedia Group.

## Jurnal
Arief Rosyidie. (2013). Banjir: Fakta Dan Dampaknya, Serta Pengaruh Dari Perubahan Guna Lahan. Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota. Volume 24, Halaman 241-249.
Bayu  Dwi  Anggono  dan  Emanuel  Raja  Damaitu.  (2021).  Penguatan  Nilai-Nilai  Pancasila Dalam  Pembangunan  Nasional  Menuju  Indonesia  Emas.  Pancasila:  Jurnal Keindonesiaan. Volume 01, Halaman 34-44.
Dewa  Gede  Atmadja. (2018). Asas-asas Hukum Dalam Sistem Hukum. Kertha Wicaksana. Volume 12, Halaman 145-155.
Dewi  Kurnia  Putri  dan  Amin  Purnama.  (2017).  Perbedaan  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli Lunas  Dengan  Perjanjian  Pengikatan  Jual  Beli  Tidak  Lunas.  Jurnal  Akta.  Volume  4, Halaman 623-634.
Ratna  Artha  Windari.  (2015).  Pertanggungjawaban  Mutlak  ( Strict  Liability)  Dalam  Hukum Perlindungan Konsumen. Jurnal Komunikasi Hukum. Volume 1, Halaman 108-118.