## PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBERIAN JASA LAY- ANAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN MELALUI RE- KENING PONSEL CIMB NIAGA

## CUSTOMER PROTECTION AGAINST BANKING SERVICES AND CIMB NIAGA CELLPHONE ACCOUNT PAYMENT SYSTEM

## Ida Ayu Wayan Meryawira Sendidevi
Officer PT. XL Axiata Tbk. Email : sendidevi.sd@gmail.com
Naskah diterima : 06/ 15/ 2015; direvisi : 10/ 09/ 2015; disetujui: 11/ 09/2015,

## Abstract
Legal relation between parties in the cellphone account administration based on the valid Legal provision. There are no specific regulation concerning the providence of cellphone account and therefore to provide legal certainty on cellphone account its legal basic rely on existing Law and internal regulation of CIMB Niaga. Product information transparency, users safety and complain and dispute resolution effort are the things that should be fulfilled in the providence of cellphone account since they are the costumer rights which regulated in Law Number 8 of 1999 concerning customer protection.
Keywords: Cellphone account, costumer protection

## Abstrak
Hubungan hukum antara para pihak dalam penyelenggaraan rekening ponsel didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku. Penyelenggaraan Rekening Ponsel secara khusus belum diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan untuk memberikan kepastian hukum rekening ponsel diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada dan peraturan internal Bank CIMB Niaga. Transparansi informasi produk, keamanan penggunaan serta upaya penyelesaian pengaduan dan penyelesaian sengketa adalah hal wajib yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan rekening ponsel karena merupakan hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Kata Kunci : Rekening Ponsel, Perlindungan Konsumen, Layanan Perbankan

## PENDAHULUAN
b ank Dalam perekonomian memiliki peran yang sangat penting sebagai Lembaga Keuangan yang dapat mempengaruhi kegiatan perekonomian. Bank merupakan badan usaha yang dalam kegiatan usahanya berperan sebagai lembaga intermediasi antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana.
Dalam menjalankan fungsi-fungsinya, bank berdasarkan prinsip kehati-hatian. Produk dan jasa yang dilakukan oleh bank
harus sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan jenis banknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Ta- hun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tetang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syrariah. Pemberian produk dan jasa yang dilakukan oleh suatu bank pada dasarnya disesuaikan dengan kebutuhan nasabah yang dalam hal ini bertindak sebagai kon- sumen pengguna jasa perbankan.
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 544~ 558
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang relative cepat telah mem- berikan pengaruh terhadap perkembangan perekonomian di dunia. Perkembangan teknologi infromasi dan komunikasi ini memberikan pengaruh pada sektor keuan- gan, terutama perbankan.
Kemajuan teknologi informasi ikut me- nambah tantangan yang dihadapi oleh per- bankan. Perkembangan teknologi informasi meyebabkan pesatnya perkembangan jenis usaha dan kompleksitas produk dan jasa bank, sehingga resiko-resiko yang muncul menjadi lebih besar dan bervariasi. Selain itu, persaingan industri perbankan yang cendrung bersifat global juga menyebabkan persaingan antar bank menjadi semakin ketat sehingga bank-bank nasional harus mampu beroperasi secara lebih efisien den- gan teknologi informasi. Kehadiran sistem online yang ditengahi oleh teknologi kom- puter dan teknologi komunikasi memung- kinkan nasabah melakukan transaksi per- bankan tanpa batas waktu dan tempat.
Rekening ponsel merupakan produk dengan layanan yang menembus batas yang memberikan jasa financial ke seluruh lapisan masyarakat bahkan yang tidak memiliki rekening bank sekalipun. Rekening ponsel memungkinkan nasabah untuk mentransfer uang ke nomor ponsel dari seluruh operator ponsel di Indonesia, menggunakan jenis ponsel apapun dan yang paling utama adalah tidak memerlukan kartu ATM dan rekening bank.
Suatu yang ditawarkan oleh bank kepada masyarakat pasti terdapat hubungan hukum yang menyertai produk layanan perbankan tersebut. Hubungan hukum tersebut men- gatur mengenai hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah yang dikaitkan den- gan penggunaan layanan rekening ponsel juga akan menyangkut hak dan kewajiban dari pada operator (perusahaan telekomu- nikasi) yang terlibat di dalamnya. Hal ini sangat penting bukan hanya tentang hak
dan kewajiban semata melainkan resiko-re- siko yang mungkin timbul menyertai kemu- dahan yang diberikan terutama memanfaat- kan nomor ponsel sebagai nomor rekening ponsel diantaranya ponsel.
Mengingat rekening ponsel merupakan layanan baru dalam pemberian jasa layanan perbankan dan sistem pembayaran yang terbilang masih merupakan terobosan baru dalam pengembangan layanan perbankan menyebabkan jaminan kepastian hukum tentang produk tersebut penting untuk diketahui sehingga memberikan jaminan kepastian hukum dalam penggunaannya yang akan berdampak pada keamanan dan kenyamanan masyarakat memanfaatkan jasa layanan perbankan tersebut. Berdasar- kan apa yang telah diuraikan di atas pemba- hasan akan difokuskan pada hubungan hu- kum para pihak, kepastian hukum dan per- lindungan konsumen dalam pemberian jasa layanan perbankan dan sistem pembayaran melalui rekening ponsel CIMB Niaga ber- dasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Penelitian ini menggunakan jenis peneli- tian Normatif yang dimana untuk menjaw- ab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini tidak hanya terbatas pada mengkaji Peraturan Perundang-Un- dangan yang menjadi dasar pelaksanaannya sebagai bahan hukum primer tetapi juga perlu didukung dengan data lapangan seb- agai bahan hukum sekunder untuk menga- tahui aturan mana yang diterapkan dalam penggunaan rekening ponsel sebagai bagian dari pemberian jasa layanan perbankan dan sistem pembayaran yang merupakan produk layanan branchless banking pada Bank CIMB Niaga.
Sesuai dengan jenis penelitian tersebut, maka pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan ( Statute Approach ) dan Pendekatan Konsep ( Con- ceptual Approach ).
Ida Ayu Wayan Meryawira Sendidevi  | Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian Jasa Layanan ......

## PEMBAHASAN
1. Hubungan Hukum Antara Para  Pihak Dalam Pemberian Jasa Layanan Per- bankan dan Sistem Pembayaran Melalui Rekening Ponsel CIMB Niaga
Rekening ponsel merupakan produk lay- anan baru yang menembus batas yang mem- berikan jasa financial ke seluruh lapisan masyarakat baik yang sudah memiliki rek- ening bank maupun yang belum memiliki rekening sekalipun.
Rekening ponsel adalah layanan terbaru dari mobile banking CIMB Niaga ( Go Mobile) dimana pengguna rekening ponsel tidak ha- rus memiliki rekening di CIMB Niaga atau bank manapun, karena rekening ponsel me- manfaatkan nomor ponsel layaknya reken- ing bank. Rekening Ponsel sebagai bagian dari layanan mobile banking CIMB Niaga memberi memberi keleluasaan untuk men- arik uang tunai di Indomaret, Alfamart, dan ATM CIMB NIAGA manapun tanpa kartu ATM. Selain dapat menarik uang, dengan rekening ponsel juga dapat mengirim uang kepada siapapun yang memiliki nomor pon- sel di seluruh Indonesia tanpa kecuali.
Rekening Ponsel tidak hanya memberi kemudahan untuk menarik atau mengirim uang ke seluruh nomor ponsel di seluruh Indonesia tanpa biaya transfer, tetapi juga membebaskan biaya administrasi dan tanpa minimum nominal di saldo rekening pon- sel. Selain dapat menikmati fitur tersebut, dengan rekening ponsel  juga dapat melaku- kan kegiatan perbankan lainnya, seperti : mengirim uang gratis ke seluruh nomor ponsel di Indonesia; menerima kiriman uang dari rekening ponsel, rekening Bank CIMB Niaga sendiri/lainnya, rekening bank lain anggota ATM bersama atau Prima; mengirim uang ke rekening Bank CIMB Niaga sendiri/lainnya, rekening bank lain anggota ATM bersama atau Prima; tarik tu- nai  tanpa ATM di mana saja tanpa biaya; setor tunai tanpa kartu di mesin setor tunai
(CDM) CIMB NIAGA mana saja; berbelan- ja menggunakan ponsel Anda di merchant- merchant yang telah bekerja sama dengan CIMB NIAGA; membeli pulsa prabayar un- tuk operator Simpati, Kartu AS, Mentari, IM3, IM2, Axis, Three (3), dan XL; mem- bayar tagihan telepon, kartu kredit, tiket pesawat, pinjaman, pendidikan, asuransi, lingkungan, dan internet/TV kabel.
Dalam panduan syarat dan ketentuan rekening ponsel Bank CIMB Niaga mem- berikan penjelasan mengenai rekening pon- sel adalah wadah untuk menampung uang elektronik( e-money) milik pemilik reken- ing ponsel pada bank yang menggunakan nomor ponsel pemilik rekening sebagai nomor identitas rekening ponsel. Seluruh pemilik nomor ponsel di Indonesia dengan jenis ponsel apapun baik merupakan nasa- bah Bank CIMB Niaga maupun non-nasa- bah Bank CIMB Niaga dapat menggunakan layanan ini hanya dengan datang satu kali ke cabang terdekat Bank CIMB Niaga un- tuk mendaftarkan nomor ponselnya pada sistem Bank CIMB Niaga sebagai Nomor Rekening Ponsel dan membuat kode rahasia (PIN) untuk penarikan tunai dan transaksi financial lainnya.
Pada dasarnya rekening ponsel adalah pengembangan Electronic Money yang se- bagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 ten- tang Uang Elektronik ( Electronic Money). Dalam penyelenggaraan Uang Elektronik ( Electronic Money) ditentukan Jenis Uang Elektronik Berdasarkan Pencatatan Inden- titas Pemegang. Berdasarkan tercatat atau tidaknya data identitas pemegang uang ele- ktronik, penerbit dapat mengeluarkan jenis uang elektronik yang terdaftar dan tercatat data identitas pemegang ( registered) dan je- nis tidak terdaftar dan tidak tercatat data identitas pemegang ( unregistered) .
Dalam penyelenggaraan rekening ponsel untuk bisa menggunakan layanan rekening ponsel CIMB Niaga bagi non-nasabah pemi-
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 546~ 558
lik nomor ponsel datang ke cabang terdekat CIMB Niaga dengan membawa ponsel yang akan di daftarkan dan kartu Identitas berfo- to (KTP, SIM, Paspor, KITAS/KIMS) yang masih berlaku. Jika tidak ada saldo sama sekali pada Rekening Ponsel, maka mini- mum setoran awal yang ditentukan adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika sudah ada menerima dana maka tidak ada setoran awal. Untuk saldo minimum yang tersimpan pada Rekening Ponsel adalah Rp. 0 (nol) tanpa ada biaya/potongan apa- pun. Non-nasabah dapat bisa menggunakan layanan dan fitur dalam Go mobile dengan menggunakan dana di dalam Rekening Pon- sel untuk melakukan transaksi.
Bagi nasabah Bank CIMB Niaga yang su- dah menggunakan Go Mobile maka secara otomatis sudah terdaftar pada rekening ponsel dan sudah bisa langsung digunakan. Bagi nasabah Bank CIMB Niaga yang belum menggunakan Go Mobile tinggal mendaftar- kan untuk penggunaan Go Mobile ke Bank CIMB Niaga terdekat dan langsung terdaf- tar pada rekening ponsel dan bisa menggu- nakan layanan tersebut.
Setiap pemilik nomor ponsel bisa memi- liki lebih dari satu rekening ponsel dengan mendaftarkan satu per satu nomor ponsel- nya ke sistem rekening ponsel CIMB Niaga, namun jika pemilik rekening ponsel terse- but memiliki tabungan CIMB Niaga, maka hanya satu nomor rekening ponsel yang akan terhubung dengan rekening banknya. Untuk saldo rekening bank terpisah dari saldo rekening ponsel.
Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DSAP peri- hal Uang Elektronik ( Electronic Money) dalam penyelenggaraan rekening ponsel ditetapkan batas maksimum saldo reken- ing ponsel adalah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan batas maksimum nilai tran- saksi (dana keluar) dalam 1 bulan adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dalam hal ini saat saldo maksi-
mum rekening ponsel terpenuhi pemilik rekening ponsel tidak bisa lagi menerima begitu pun jika batas maksimum transaksi dana keluar dalam 1 bulan terpenuhi pemi- lik rekening ponsel tidak bisa melakukan transaksi dana keluar sampai dengan ma- suk bulan selanjutnya. Untuk nomor pon- sel yang menerima dana yang belum ter- daftar sebagai rekening ponsel CIMB Niaga hanya dapat menampung dana sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setelah didaf- tarkan maka secara otomatis bisa menyim- pan dana hingga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
Dalam rekening ponsel bank akan mene- tapkan provider ponsel yang nomor ponsel- nya dapat digunakan sebagai nomor reken- ing ponsel, setiap nomor ponsel hanya dapat digunakan untuk satu rekening ponsel yang hanya dapat diakses melalui nomor ponsel tersebut, atas saldo uang elektronik yang tersimpan dalam rekening ponsel, bank ti- dak berkewajiban membayar bunga, mutasi dan saldo rekening ponsel tercatat dalam sistem khusus bank yang diperuntukkan bagi pengelolaan uang elektronik dan ter- pisah dari rekening dana pihak ketiga pada umumnya serta tidak termasuk dalam pro- gram penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
Layanan Rekening Ponsel ini dapat di- gunakan dengan tipe ponsel apa saja baik GSM maupun CDMA dengan nomor pon- sel dari operator ponsel di Indonesia, yang harus diperhatikan dalam penggunaannya adalah pulsa yang cukup dan sambungan internet melalui sebuah data plan untuk tipe handphone smartphone yang menggu- nakan aplikasi Go Mobile . Aplikasi Go Mo- bile rekening ponsel bebas di unduh dan digunakan tanpa biaya akan tetapi dalam hal ini jika ada menggunakan SMS ataupun data selular maka penyedia layanan ponsel (operator) akan membebankan biaya SMS
Ida Ayu Wayan Meryawira Sendidevi  | Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian Jasa Layanan ......
maupun data selular dengan tarif berbeda pada setiap operator.
Ada dua cara dalam penggunaan reken- ing ponsel yaitu : 1
1. Pertama dengan menggunakan SMS menu, ketik “Go Mobile” dan kirim ke 1418 kemudian selanjutnya adalah dengan mengikuti instruksi sms terse- but dengan memilih transaksi apa yang akan di lakukan;
2. Kedua bila menggunakan smartphone, unduh aplikasi Go Mobile ke ponsel mel- alui http://mobile.cimbclicks.co.id/ apps dengan catatan bagi tipe ponsel yang belum tersedia, setelah mengakses link http://mobile.cimbclicks.co.id/ apps , pilih opsi ‘Using Mobile Browser’.
Untuk transaksi melalui Go  Mobile dengan login ke aplikasi Go Mobile ke- mudian masukkan user ID, selanjunya dengan memasukkan passcode kemu- dian pilih transaksi yang akan dilaku- kan, input data yang diperlukan dan melakukan konfirmasi dengan memas- ukkan 2 digit angka pin yang di minta secara acak.
Untuk memperluas akesnya dalam penyelenggaraan rekening ponsel Bank CIMB Niaga menetapkan pedagang ( Mer- chant ) dan agent penerbit dalam hal ini adalah Indomaret dan Alfamart. Alfamart dan Indomaret telah bekerjasama dengan PT. Bank CIMB Niaga Tbk, untuk memperkenalkan program rekening ponsel di seluruh toko Alfamart dan Indomaret di Indonesia. CIMB Niaga rekening ponsel merupakan salah satu layanan dompet virtual (e-money) yang dapat digunakan untuk pembayaran barang belanjaan (Purchase), isi ulang saldo (Top Up), dan tarik uang tunai (Cashout). 2
1 Frequently Asked Qustion (FAQ) CIMB Niaga No- mor 7
2 http://www.alfamartku.com/layanan/cimb-reken- ing-ponsel.html diakses pada tanggal 20 April 2015
Fitur-fitur lain yang dapat digunakan oleh pemiliki rekening ponsel baik yang mengakses melalui aplikasi Go Mobile maupun SMS menu dapat memilih jenis transaksi yang tersedia pada menu sesuai dengan kebutuhan transaksi pemegang dengan mengikuti petunjuk transaksi dan mengisi format transaksi sesuai ketentuan yang kemudian di konfirmasi dengan PIN m-Banking yang sudah ditentukan.
Hubungan hukum menyangkut tentang kesepakatan para pihak dalam hal ini berkaitan dengan pemberian jasa layanan perbankan dan sistem pembayaran melalui rekening ponsel. Hubungan hukum antara para pihak terjadi jika ada kesepakatan di antara para pihaknya termasuk di dalam pemanfaatan jasa perbankan.
Hubungan bank dengan nasabah pada prinsipnya didasarkan oleh dua unsur, yaitu hukum dan kepercayaan. Kepercayaan ini berupa masyarakat menyimpan sejumlah dana miliknya kepada bank melalui jasa produk perbankan. Hubungan hukum antara bank dan nasabah didasarkan pada adanya perjanjian di antara keduanya. Hubungan hukum antara bank dan nasabah terjadi setelah kedua pihak menandatangani perjanjian untuk memanfaatkan produk jasa yang ditawakan bank. Dalam setiap produk bank terdapat ketentuan yang ditawarkan oleh bank sebagai klausla baku.
Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah di- persiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/ atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, klausula baku aturan sepihak yang dicantumkan dalam kwitansi, faktur/bon, perjanjian atau doku- men lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan konsumen.
Pihak bank sebagai pelaku usaha telah menetapkan klausula baku yang berkaitan dengan produk dan jasa yang ditawarkan-
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 548~ 558
nya yang dituangkan dalam bentuk formu- lir perjanjian, jika nasabah menyetujui hal- hal yang tercantum dalam formulir tersebut makan nasabah telah menyetujui isi serta maksud perjanjian tersebut dan dengan demikian berlaku facta sunt servanda yaitu perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak sebagai Undang-Undang bagi pihak tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata.
Asas kebebasan berkontrak tersebut ti- dak berarti bahwa para pihak bebas untuk melakukan perjanjian apa saja menurut kepentingan dan kehendak mereka. Ke- bebasan yang dimaksudkan dibatasi oleh ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu peri- katan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.
Pelaku usaha dalam hal ini ada pihak bank diwajibkan untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ten- tang Perlindungan Konsumen.
Dihubungkan dengan penggunaan rek- ening ponsel dalam pemberian jasa layanan perbankan dan sistem pembayaran, layanan ini bisa digunakan oleh semua pemilik no- mor ponsel di Indonesia dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Per- aturan Perundang-Undangan yang berlaku dan perturan yang ditetapkan oleh pihak bank penerbit.
Sebagai pengguna, pemilik rekening pon- sel memiliki tanggung jawab diantaranya : 3
1. Pemilik rekening ponsel bertanggung jawab terhadap keamanan ponsel yang digunakan sebagai media untuk men-
3 Lihat Syarat dan Ketentuan Rekening Ponsel CIMB Niaga
gakses rekening ponsel yang dimilikinya dengan melakukan pemeliharaan dan pe- nyimpanan yang memadai guna mencegah terjadinya kegagalan maupun penyalah- gunaan dan/atau pelanggaran dan/atau kejahatan oleh pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab terhadap rekening ponsel.
2. Pemilik Rekening Ponsel wajib mengi- kuti setiap langkah dan petunjuk dalam melakukan aktifasi, pelaksanaan trans- aksi ataupun penggunaan layanan per- bankan lainnya yang berkaitan dengan rekening ponsel dan pemilik rekening ponsel wajib senantiasa bertindak secara berhati-hati dengan memperhatikan se- gala faktor resiko yang mungkin terjadi pada transaksi melalui media ponsel serta memperlakukan secara pribadi dan rahasia setiap perangkat pengamanan seperti na- mun tidak terbatas pada kode pengguna, kode sandi, kode rahasia PIN, passcode , m-Banking baik yang dibuat sendiri oleh nasabah atau pun yang dibentuk oleh sistem bank.
3.  Dengan memperhatikan segala ketentuan tersebut di atas, pemilik rekening ponsel dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian dan tuntutan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan dan/atau pelanggaran dan/atau kejahat- an atas rekening ponsel, termasuk tetapi tidak terbatas atas kerugian yang timbul dikarenakan kelalaian dan/atau kesala- han, tindakan ketidak hati-hatian atau kecerobohan serta penyalahgunaan kode pengamanan oleh pemilik rekening ponsel dan bank dilepaskan dari segala kerugian dan tuntutan yang timbul dari pemilik rek- ening ponsel dan pihak ketiga manapun.
Dalam pemberian jasa layanan perbank- an dan sistem pembayaran melalui rekening ponsel, pihak bank penerbit bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaannya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam syarat dan ketentuan penggunaan reken-
Ida Ayu Wayan Meryawira Sendidevi  | Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian Jasa Layanan ......
ing ponsel dan dijelaskan dalam Frequenty Asked Question tanpa mengabaikan hak-hak nasabah maupun pemilik rekening ponsel.
Dalam hal penggunaan rekening ponsel memanfaatkan keberadaan operator ponsel dimana yang digunakan sebagai nomor rek- ening ponsel adalah nomor ponsel yang un- tuk mengakses layanannya menggunakan jaringan selular, berdasarkan hal tersebut dalam hal terjadi kegagalan akses karena kelalaian pemilik rekening ponsel maupun permasalahan jaringan  berdasarkan syarat dan ketentuan rekening ponsel yang telah ditetapkan Bank CIMB Niaga telah ditetap- kan bahwa bank tidak bertanggung jawab atas tidak dapat digunakannya rekening ponsel untuk melakukan transaksi, dalam hal nomor ponsel diblokir dan/atau dinon- aktifkan oleh provider ponsel atau terjadi gangguan komunikasi dari provider ponsel. Bahwa pemilik rekening ponsel melepas- kan bank dari segala tuntutan dan kerugian yang mungkin akan timbul dikemudian hari.
Dalam pemberian jasa layanan perbank- an dan sistem pembayaran melalui rekening ponsel operator ponsel bertanggung jawab atas penyelenggaraan telekomunikasi. Pi- hak bank memanfaatkan nomor ponsel yang diterbitkan operator sebagai nomor reken- ing ponsel yang didaftarkan pada sistem rekening ponsel bank penerbit sehingga untuk keseluruhan sistem baik itu riwayat transaksi, sistem yang bekerja dalam layan- an ini, maupun keluhan tentang kegagalan transaksi upaya untuk pemblokiran reken- ing ponsel adalah merupakan bagian dari wewenang penerbit.
Operator ponsel dalam hal ini bertang- gung jawab berkaitan dengan kendala ten- tang jaringan karena untuk mengakses rekening ponsel baik itu melalui sms menu maupun aplikasi go mobile bergantung pada jaringan yang disediakan oleh operator ponsel dimana operator ponsel akan mem- bebankan biaya sms dan biaya penggunaan
data kepada konsumen, operator ponsel membantu melakukan pemblokiran terha- dap kartu yang hilang dengan melakukan penggantian fisik kartu dengan fisk kartu baru dengan nomor yang sama, melakukan aktivasi jika nomor ponsel telah mati atau melewati masa tenggang.
Pedagang ( merchant) dan agent pener- bit dalam penyelenggaraan pemeberian jasa layanan perbankan dan sistem pembayaran melalui rekening ponsel dalam hal ini adalah Indomaret dan Alfamart, sebagai pedagang Indomaret dan Alfamart menerima pem- bayaran dengan uang elektronik dalam hal ini adalah rekening ponsel dengan permin- taan token melalui sms untuk membuat ku- pon yang digunakan untuk pembayaran.
Dalam hal ini berkaitan dengan hubun- gan hukum antara pihak penerbit (bank), pedagang, dan agent penerbit tunduk pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/ PBI/2009 tentang Uang Elektronik ( Elec- tronic Money) , dan Surat Edaran Bank In- donesia Nomor 11/11/DASP Perihal Uang Elektronik ( Electronic Money).
Jadi, dalam pemberian jasa layanan per- bankan dan sistem pembayaran melalui rekening ponsel CIMB Niaga hubungan hukum antara pihak bank dengan nasabah dan pemilik rekening ponsel adalah hubun- gan hukum sebagai penerbit dan pemegang yang tunduk dengan segala ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaannya, hubungan antara bank dengan operator ponsel ber- dasarkan pada hubungan tentang penggu- naan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka memperluas pemberian jasa layanan perbankan yang tunduk dengan se- gala ketentuan sebagai dasar pelaksananya, hubungan hukum antara nasabah dan pemi- lik rekening ponsel dengan operator ponsel adalah hubungan hukum dalam penyeleng- garaan telekomunikasi yang tunduk pada ketentuan yang menjadi dasar pelaksanan- ya, dan hubungan hukum antara bank den- gan pedagang dan agent adalah hubungan
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,
550~ 558
dalam penyelenggaraan uang elektronik sehingga tunduk pada ketentuan yang men- jadi dasar pelaksanaannya. Jaminan Kepas- tian Hukum Dalam Pemberian Jasa Lay- anan Perbankan dan Sistem Pembayaran Melalui Rekening Ponsel CIMB Niaga
Berdasarkan hal yang menjadi pokok ka- jian dalam penelitian ini tentang kepastian hukum dalam pemberian jasa layanan per- bankan dan sistem pembayaran berkaitan dengan segala Peraturan Perundang-Un- dangan yang menjadi dasar pelaksanannya. Peraturan Perundang-Undangan tersebut antara lain:
1.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;
2.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 se- bagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
3.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elek- tronik;
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
8.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyeleng- graan Telekomunikasi;
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/ PBI/2007 tentang Penerapan Menejemen Resiko dalam Penggunaan Teknologi In- fomasi oleh Bank Umum;
10.Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/ PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Na- sabah;
11.Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/ PBI/2009 tentang Uang Elektronik ( Elec- tronic Money) ;
12.Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/ PBI/2015 tentang Penyelesaian Pengad- uan Nasabah;
13.Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/23/ PBI/2012 tentang Transfer Dana;
14.Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP Perihal Uang Elektronik ( Electronic Money);
15.Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/25/DPNP tentang Transparansi Infor- masi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;
16.Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penggunaan Teknologi Informasi Pada Bank Umum;
17.Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlind- ungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
18.Peraturan internal yang ditetapkan oleh Bank CIMB Niaga
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 ten- tang Perbankan dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokra- si ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, fungsi utama perbankan In- donesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dan perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksa- naan  pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
Ida Ayu Wayan Meryawira Sendidevi  | Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian Jasa Layanan ......
Berdasarkan asas, fungsi dan tujuan tersebut pihak perbankan melakukan sega- la bentuk upaya dalam penyediaan layanan keuangan yang mudah dan sederhana me- nyesuaikan dengan perkembangan teknolo- gi informasi dan komunikasi tidak terlepas dari tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Penanggulangan kemiskinan merupakan sasaran utama agenda peningkatan kes- ejahteraan rakyat dengan pendekatan eko- nomi yang berbasis hak. Masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum bisa mengakses pelayanan jasa keuangan, man- jadi perhatian Bank Indonesia dan Pemer- intah, maka dari itu Bank Indonesia melun- curkan program National Strategy Finan- cial Inclusion (NSFI) sebagai upaya untuk memperluas akeses masyarakat terhadap jasa keuangan.
Penggunaan rekening ponsel dalam pem- berian jasa layanan perbankan dan sistem pembayaran merupakan transaksi elek- tronik karena termasuk dalam layanan elec- tronic banking yang dalam penggunaannya didaftarkan terlebih dahulu dalam sistem elektronik untuk rekening ponsel pada Bank CIMB Niaga, sehingga dalam penggu- naannya juga memperhatikan hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infomasi dan Trans- aksi Elektronik.
Berkaitan dengan penyelenggaraan sistem elektronik ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa setiap Pe- nyelenggara Sistem Elektronik harus meny- elenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terha- dap beroperasinya sistem elektronik seb- agaimana mestinya, penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap pe- nyelenggaraan sistem elektroniknya, keten- tuan tersebut tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan dan/atau kelalaian pihak peng- guna sistem elektronik.
Rekening ponsel pada dasarnya meru- pakan pengembangan daripada uang ele- ktronik ( electronic money) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Ele- ktronik (Electronic Money) . Pengaturan ini dibuat dengan mempertimbangkan bahawa perkembangan alat pembayaran berupa uang elektronik yang sebelumnya diatur sebagai kartu prabayar tidak hanya diterbit- kan dalam bentuk kartu namun juga telah berkembang dalam bentuk lainnya, bahwa seiring dengan perkembangan teknologi in- formasi dan komunikasi alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank maupun lembaga selain bank kini semakin berkembang, bahwa untuk menigkatkan kelancaran dan kemanan bagi seluruh pihak dalam penyelenggaraan uang elektronik diperlukan pengaturan yang leb- ih lengkap.
Berdasarkan hal-hal yang telah ditetap- kan dalam Peraturan Bank Indonesia No- mor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Ele- ktronik (Electronic Money) apabila bank atau lembaga selain bank tidak memenuhi segala ketentuannya maka akan dikenakan sanksi administratif yang berupa pengh- entian kegiatan uang elektronik, selain itu jika para pihak yang terlibat dalam kegiatan uang elektronik sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (Electronic Money) tidak memenuhi segala ketentuan yang diatur di dalamnya maka pertama akan mendapatkan sanksi berupa teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua dan terakhir adalah pencabutan izin sebagai penerbit.”
Dalam penyelenggaraan uang elektronik untuk ketentuan lebih lanjut Bank Indone- sia mengeluarkan Surat Edaran Bank In- donesia Nomor 11/11/DASP perihal Uang Elektronik ( Electronic Money). Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/ DASP perihal Uang Elektronik ( Electronic Money) di tentukan dalam penyelenggaraan
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,
552~ 558
uang elektronik ( electronic money) ditentu- kan jenis uang elektronik berdasarkan pen- catatan indentitas pemegang.
Berdasarkan tercatat atau tidaknya data identitas pemegang uang elektronik, pener- bit dapat mengeluarkan jenis uang elek- tronik yang terdaftar dan tercatat data iden- titas Pemegang ( registered) dan jenis tidak terdaftar dan tidak tercatat data identitas pemegang ( unregistered) .
Berdasarkan Surat Edaran Bank Indone- sia Nomor 11/11/DSAP perihal Uang Elek- tronik ( Electronic Money) ditentukan batas paling banyak nilai uang elektronik.
1. Batas paling banyak nilai uang elektronik untuk jenis registered dan unregistered dia- tur sebagai berikut :
a. Batas nilai uang elektronik untuk je- nis unregistered paling banyak adalah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
b. Batas nilai uang elektronik untuk jenis registered paling banyak Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Batas nilai transaksi untuk kedua jenis uang elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1 dalam 1 (satu) bulan untuk setiap uang elektronik secara keseluruhan paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang meliputi transaksi pembayaran, transfer dana, dan fasilitas transaksi lainnya yang disediakan oleh Penerbit. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DSAP perihal Uang Elektronik ( Electronic Money) ditentukan mekanisme pencairan uang hasil tran- saksi bagi pedangang, agen penerbit dalam pengisian ulang dan tarik tunai nilai uang elektronik, fasilitas transfer dana, penetapan management resiko operational dan peningkatan keamanan teknologi, transparansi produk, masa berlaku media uang elektronik.
Berkaitan dengan fasilitas transfer dana yang dapat dilakukan dengan menggunak-
an rekening ponsel, untuk transaksi terse- but mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana.
Dalam penyelenggraan rekening ponsel dalam pemberian jasa layanan perbankan dan sistem pembayaran bank penyelenggara memanfaatkan nomor ponsel sebagi nomor identitas rekening ponsel yang dimana dalam hal ini ada keterlibatan pihak telekomunikasi dimana penyelenggaraan rekening ponsel selain bergantung pada sistem bank penyelenggara juga bergantung pada operator ponsel dimana berkaitan dengan pemanfaatan sms menu dan jaringan selular untuk melakukan akses rekening ponsel maka dari itu dalam penyelenggarannya rekening ponsel juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Pemerintah Repubik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
Perkembangan teknologi informasi me- mungkinkan bank untuk memanfaatkan- nya untuk meningkatkan efisiensi kegiatan opersional dan mutu pelayanan bank ke- pada nasabah yang dimana dalam penggu- naannya untuk kegiatan operasional bank juga dapat meningkatkan resiko yang di- hadapi bank sehingga perlu untuk diterap- kan manejemen resiko secara efektif. Ber- dasarkan hal tersebut untuk penggunaan teknologi Infromasi oleh bank umum diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manaje- men Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
Pemilihan produk bank oleh nasabah seringkali lebih didasarkan pada aspek in- formasi mengenai manfaat yang akan di- peroleh dari produk bank tersebut. Tidak jarang timbul perselisihan antara bank den- gan nasabah yang disebabkan karena adan- ya kesenjangan informasi mengenai karak- teristik produk bank yang ditawarkan bank kepada nasabah. Akibatnya, hak-hak na-
Ida Ayu Wayan Meryawira Sendidevi  | Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian Jasa Layanan ......
sabah untuk mendapatkan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan utuh menjadi tidak terpenuhi. Kurangnya informasi yang memadai mengenai produk bank memung- kinkan terjadinya penyimpangan-peny- impangan kegiatan usaha perbankan yang dapat merugikan nasabah sehingga diperlu- kan adanya transparansi informasi menge- nai produk bank untuk meningkatkan good governance di sektor perbankan.
Selain aspek transparansi informasi mengenai produk bank yang masih kurang memadai, nasabah dihadapkan pula pada masalah pemberian data pribadi oleh bank kepada pihak lain di luar bank tersebut un- tuk tujuan komersial tanpa izin nasabah. Transparansi informasi mengenai produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari untuk menjaga kredibilitas lem- baga perbankan sekaligus melindungi hak- hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Berkaitan dengan transparansi infromasi produk dan penggunaan data pribadi nasa- bah mengacu pada Peraturan Bank Indone- sia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transpar- ansi Infromasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
Dalam penyelenggaraan rekening ponsel dalam pemberian jasa layanan perbankan dan sistem pembayaran perlindungan terha- dap hak-hak nasabah sebagai pengguna jasa perbankan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang akan dijelaskan tersendiri pada bab selanjutnya dalam penelitian ini. Selain diatur dalam Undang-Undang No- mor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen seb- agai pengguna jasa perbankan diatur dalam Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindun- gan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Dalam hal pemanfaatan produk/jasa perbankan berkaitan dengan segala kelu- han dari nasabah di dalam pemanfaatan produk/jasa tersebut adalah sebagai pen- gaduan nasabah. Pengaduan nasabah ini bila tidak diselesaikan dengan baik oleh bank berpontensi menjadi perselisihan atau sengketa yang akhirnya dapat merugi- kan nasabah dan/atau bank. Penyelesaian pengaduan nasabah merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah dalam rangka menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank. Penyele- saian pengaduan nasabah bila tidak segera ditindaklanjuti berpotensi meningkatkan resiko reputasi bagi bank dan dalam jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.
Mekanisme standar dalam penanga- nan pengaduan nasabah menjadi hal yang penting untuk dapat mengurangi publikasi negatif terhadap operasional bank dan men- jamin terselenggaranya mekanisme peny- elesaian pengaduan nasabah secara efektif dalam jangka waktu yang memadai. Berkai- tan dengan hal ini melalui Perturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, Bank In- donesia menetapkan standar minimum me- kanisme penyelesaian pengaduan nasabah yang wajib dilaksakan oleh suluruh bank. Perturan Bank Indonesia ini diterbitkan untuk mendukung kesetaraan hubungan antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan.
Berdasarkan pada Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku untuk memberikan jaminan kepastian hukum berkaitan dengan produk dan jasa perbankan dalam penyeng- garaan rekening ponsel Bank CIMB Niaga sebagai penerbit rekening ponsel menetap- kan syarat dan ketentuan penggunaan rek- ening ponsel yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya yang mencakup hal-hal berkaitan dengan penjelasan tentang reken- ing Ponsel, Pembukaan dan Aktivasi Rek-
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 554~ 558
ening Ponsel, Transaksi dan Layanan Rek- ening Ponsel, Limit dan Biaya Penggunaan Rekening Ponsel, Tanggung Jawab Pemilik Rekening Ponsel, Pemblokiran dan Penutu- pan Rekening Ponsel, Penanganan Keluhan (Pengaduan) serta ketentuan lain-lain yang berkaitan dengan Rekening Ponsel.
Penyelenggaraan rekening ponsel be- lum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, tetapi untuk mem- berikan jaminan kepastian hukum peny- elenggaraan rekening ponsel mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang telah ada. Pengaturan hukum per- bankan adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum di dalam penyelenggaraan usaha perbankan yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pihaknya. Bahwa hukum itu ada untuk memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hu- kum yang diwujudkan dalam suatu aturan sebagai dasar pelaksanannya.
2. Perlindungan Konsumen Dalam Pem- berian Jasa Layanan Perbankan dan Sistem Pembayaran Melalui Reken- ing Ponsel CIMB Niaga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Perlindungan konsumen mempersoal- kan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian akibat penggunaannya, sehinggan hukum perlindungan konsumen dapat di- katakan sebagai hukum yang mengatur ten- tang pemberian perlindungan konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen.
Perlindungan kepada konsumen didasar- kan kepada adanya sejumlah hak yang per- lu dilindungi dari tindakan-tindakan yang merugikan yang mungkin dilakukan oleh pihak lain. Hak-hak ini sifatnya mendasar dan universal sehingga perlu mendapat jaminan dari Negara atas pemenuhannya.
Keberadaan undang-undang perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk me- matikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan me- lalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindun- gan Konsumen bahwa Perlindungan Kon- sumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Berdasar- kan pengertian ini maka dapat diartikan ba- hawa perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk melindungi konsumen yang bisa meletakkan konsumen dalam kedudukan yang seimbang dengan pelaku usaha.
Berkaitan dengan kedudukan seimbang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimban- gan, keamanan, keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Tujuan perlind- ungan konsumen disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlind- ungan konsumen bertujuan : 4
a. meningkatkan kesadaran, kemamp- uan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
b. mengangkat harkat dan martabat kon- sumen dengan cara menghindarkan- nya dari ekses negatif pemakaian ba- rang dan/atau jasa;
c. meningkatkan pemberdayaan kon- sumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
d. menciptakan sistem perlindungan kon-
4 Lihat Pasal 3 Undang-Undang tentang Perlindun- gan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999
Ida Ayu Wayan Meryawira Sendidevi  | Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian Jasa Layanan ......
sumen yang mengandung unsur kepas- tian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan infor- masi;
e. menumbuhkan kesadaran pelaku usa- ha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
f. meningkatkan kualitas barang dan/ atau jasa yang menjamin kelangsun- gan usaha
g. produksi barang dan/atau jasa, keseha- tan, kenyamanan, keamanan, dan kes- elamatan konsumen.
Dalam pemberian jasa layanan perbank- an dan sistem pembayaran menggunakan Rekening Ponsel, hak atas informasi yang benar dan jelas dimaksudkan agar nasabah memperoleh gambaran yang utuh tentang produk/jasa layanan yang akan dimanfaat- kannya. Hak atas informasi ini merupakan hak nasabah dalam hal ini sebagai kon- sumen yang menanfaatkan jasa perbankan yang diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang- Udang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Per- lindungan Konsumen. Selain dijamin dalam Undan-Undang Perlidungan Konsumen, Bank Indonesia juga mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan hal ini sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya ten- tang peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan pemberian jasa lay- anan perbankan dan sistem pembayaran melalui rekening ponsel yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 ten- tang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
Dalam prakteknya, berkaitan dengan informasi produk CS pada bank tidak menginfomasikan tentang produk secara memadai. Mengkaji tentang penerapan transparansi informasi produk yang dilakukan terhadap layanan Rekening Ponsel tidak dipungkiri bahwa transparansi informasi produk adalah hal yang paling
krusial karena menjadi dasar bagi pelaksanaan hak-hak lainnya misalnya hak untuk memilih produk. Hal inilah yang sering dikeluhkan oleh konsumen bahwa mereka kurang mendapatkan informasi di awal. Tingkat pendidikan yang bermacam- macam dan tingkat keingintahuan setiap konsumen adalah tidak sama tentang suatu produk sehingga tingkat pemahaman terhadap produk tersebut menjadi berbeda- beda. Kebijakan dan prosedur penerapan prinsip transparansi informasi produk dimaksudkan untuk meberikan pedoman dan acuan bagi pelaksanaan transparansi informasi produk.
Pelaksanaan terhadap pemenhan hak untuk mendapatkan pembinaan dan pen- didikan dalam layanan Rekening Ponsel dimaksudkan agar nasabah pengguna lay- anan memperoleh pengetahuan yang diper- lukan untuk terhindar dari kerugian akibat penggunaan layanan Rekening Ponsel se- cara tidak tepat, karena dengan pengeta- huan yang memadai nasabah akan berusaha menghindari hal-hal yang dapat menjadi re- siko yang menimbulkan kerugian terutama dalam hal penyalahgunaan oleh pihak yang bukan pemilik sah.
Terselenggaranya sistem keamanan terh- adap teknologi Rekening Ponsel merupakan wujud daripada pemenuhan hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Per- lindungan Konsumen yaitu hak atas kenya- manan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan yang diperjanjikan, serta hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendi- dikan konsumen.
Pengamanan terhadap sistem Rekening Ponsel mengacu pada Undang-Undang No- mor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dalam peng- gunaannya menggunakan sistem elektronik dimana  ditentukan dalam Pasal 3 Undang-
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 556~ 558
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang In- formasi dan Transaksi Elektronik bahwa penyelenggara sistem elektronik diwajibkan untuk menyediakan sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya.
Selain itu mengacu pada adanya perkem- bangan teknologi infromasi yang memung- kinkan  bank untuk meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabah, dimana dalam peng- gunaan teknologi informasi dalam kegiatan oprasionalnya dapat meningkatkan resiko yang dihadapi bank sehingga Bank Indone- sia menetapkan Perturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Menejemen Resiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum yang diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran No- mor 9/30/DPNP tentang Penerapan Mane- jemen Resiko Dalam Penggunaan Teknolo- gi Informasi pada Bank Umum.
Dalam hal keamaan penggunaan Reken- ing Ponsel baik melalui aplikasi Go Mobile atau SMS menu pihak Bank CIMB Niaga menetapkan 2 kode keamanan untuk tran- saksinya, pertama pengguna akan dikirim- kan sebuah passcode setelah selanjutnya untuk melanjutkan transaksi akan diminta untuk melakukan konfirmasi dengan me- masukkan mBanking PIN yang ada miliki. Untuk transkasi melalui ATM pun penggu- na akan diminta untuk memasukkan pass- code yang dikirimkan ke ponsel yang di daf- tarkan sebagai Nomor Rekening Ponsel lalu kemudian memasukkan mBanking PIN.
Menyangkut tentang keamanan penggu- naan Rekening Ponsel pada dasarnya tidak hanya bergantung pada penyelenggaraan oleh pihak perbankan melainkan juga dibu- tuhkan partisipasi penggunanya dalam hal ketelitian dan memahami semua prosedur pelaksanaannya karena sesungguhnya se- baik apapun suatu aturan dibuat jika tidak dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana
maka tujuan daripada aturan tersebut tidak akan tercapai.
Berdasarakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Ko- sumen diatur tentang upaya penyelesaian sengketa dan penanganan pengaduan nasa- bah yang secara khusus diatur juga dalam Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlind- ungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan diatur mengenai Perlindungan Konsumen yang dalam hal ini Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa  Keuangan.
Penyelesaian pengaduan nasabah me- rupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah dalam rangka men- jamin hak-hak nasabah dalam berhubun- gan dengan bank. Penyelesaian pengaduan nasabah bila tidak segera ditindaklanjuti berpotensi meningkatkan resiko reputasi bagi bank dan dalam jangka panjang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat ter- hadap lembaga perbankan.
Bank Indonesia menetapkan standar minimum mekanisme penyelesaian pen- gaduan nasabah yang wajib dilaksakan oleh suluruh bank dalam Perturan Bank Indone- sia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyele- saian Pengaduan Nasabah.
Berdasarkan aturan hukum yang ada untuk memberikan jaminan  kepastian hukum dalam pemberian jasa layanan perbankan dan sistem pembayaran me- lalui Rekening Ponsel tujuan daripada pembentukan hukum untuk memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum akan tercapai tidak hanya bergantung pada aturan semata melainkan bagaimana aturan tersebut dijalankan disinilah peran serta daripada penegak hukum, pelaku usaha serta masyarakat menjadi penting dalam mengimplementasikan guna untuk tujuan hukum tersebut.
Ida Ayu Wayan Meryawira Sendidevi  | Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian Jasa Layanan ......
Dalam syarat dan ketentuan Rekening Ponsel yang ditetapkan Bank CIMB Niaga Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan sehubungan dengan Rekening Ponsel, maka Pemilik Rekening Ponsel dapat mengajukan keluhan baik se- cara tertulis dengan melampiri foto kopi identitas Pemilik Rekening Ponsel ke cabang Bank dan/atau secara lisan melalui Phone Banking14041. Bank akan melakukan pemeriksaan/investigasi atas pengaduan Pemilik Rekening Ponsel serta memberikan jawaban kepada Pemilik Rekening Ponsel sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku di Bank setelah Bank menerima ke- luhan/pengaduan secara lengkap.
Jadi, berdasarkan segala ketentuan yang telah ditetapkan berkaitan dengan Upaya Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Pe- nyelesaian Sengketa bahwa pemenuhan hak-hak konsumen diupayakan semaksi- mal mungkin sehingga konsumen sebagai pihak yang menggunakan jasa perbankan tidak merasa dirugikan dan pihak perbank- an dalam menjalankan kegiatan usahanya lebih efisien terutama dalam memanaje- men resiko-resiko yang timbul atau mung- kin timbul pada setiap produk maupun lay- anannya.

## SIMPULAN
Berdasarkan pada hal-hal yang telah dijelaskan dalam pembahasan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan hukum antara para pihak dalam pemberian jasa layanan perbankan dan sistem pembayaran melalui rekening ponsel CIMB Niaga adalah hubungan hukum antara pihak bank dengan pemilik rekening ponsel sebagai penerbit dan pemegang yang tunduk dengan segala ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaannya, hubungan antara bank dengan operator ponsel berdasarkan pada hubungan tentang penggunaan teknologi infromasi dan komunikasi dalam rangka memperluas pemberian jasa layanan
perbankan yang tunduk dengan segala ketentuan sebagai dasar pelaksananya, hubungan hukum antara pemilik rekening ponsel dengan operator ponsel adalah hubungan hukum dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan hubungan hukum antara bank dengan pedagang dan agent adalah hubungan dalam penyelenggaraan uang elektronik.
Jaminan kepastian hukum dalam pem- berian jasa layanan perbankan dan sistem pembayaran melalui Rekening Ponsel be- lum diatur secara khusus, namun didalam pelaksanaannya untuk memberikan jami- nan kepastian hukum penggunaan reken- ing ponsel mengacu pada ketentuan yang ada dintaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 seb- agaimana telah diubah dengan Undang-Un- dang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Per- bankan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Un- dang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Oto- ritas Jasa Keuangan, Undang-Undang No- mor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No- mor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ten- tang Perlindungan Konsumen yang dalam penyelenggaraanya diatur lebih lanjut den- gan peraturan pelaksana serta Peraturan internal yang ditetapkan oleh Bank CIMB Niaga.
Perlindungan konsumen pada aspek transparansi informasi produk belum sepenuhnya dilakukan oleh petugas bank padahal hal tersebut adalah suatu kewa- jiban, pada aspek keamanan penggunaan Rekening Ponsel sesungguhnya telah di- upayakan pada sisi bank yang dimana tingkat ketelitian pengguna dan pemaha- man pengguna secara menyeluruh tentang layanan menjadi faktor yang bisa menye- babkan kesalahan, kegagalan maupun pe-
J urnal IuS | Vol III | Nomor 9 | Desember  2015 | hlm,

## 558~ 558
nolakan dalam transaksi. Pada aspek upaya penyelesaian pengaduan nasabah dan upa- ya penyelesaian sengketa mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia ten- tang Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor jasa Keuangan Bank CIMB Niaga menetap- kan Pemilik Rekening Ponsel dapat menga- jukan keluhan baik secara tertulis dengan melampiri foto kopi identitas Pemilik Rek- ening Ponsel ke cabang Bank dan/atau se- cara lisan melalui Phone Banking 14041, untuk kesalahan transaksi, kegagalan tran- saksi maupun penolakan dalam transaksi yang disebabkan kelalaian pengguna adalah bukan merupakan tanggung jawab Bank penerbit.

## Daftar Pustaka
Frequently Asked Qustion (FAQ) CIMB Niaga Nomor 7.
Syarat dan Ketentuan Rekening Ponsel CIMB Niaga.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ten- tang Perlindungan Konsumen.
http://www.alfamartku.com/layanan/cimb- rekening-ponsel.html.
Indoneasia, Undang-Undang tentang Bank Indonesia UU No. 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2009
Indonesia, Undang-Undang tentang Per- bankan UU No. 7 Tahun 1992 se- bagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182
Indonesia, Undang-Undang tentang Teleko- munukasi UU No. 36 Tahun 1999
Indonesia, Undang-Undang tentang Otori- tas Jasa Keuangan UU No. 21 Ta- hun 2011
Indonesia, Undang Undang tentang Trans-
fer Dana UU No. 3 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik In- donesia Tahun 2012 Nomor 283 DASP
Indonesia, Undang-Undang tentang Lem- baga Penjamin Simpanan UU No. 24 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96
Indonesia, Undang-Undang  tentang In- formasi dan Transaksi Elektronik UU No. 11 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58
Indonesia, Undang-Undang tentang Perlind- ungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42
Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi PP No. 52 Tahun 2000
Indonesia, Peraturan Bank Indonesia ten- tang Uang Elektronik (Electronic Money) PBI No. 11/12/PBI/2009
Indonesia, Peraturan Bank Indonesia ten- tang Penerapan Manajemen Resiko dalam Penggunaan Teknologi In- formasi Oleh Bank Umum PBI No.
9/15/PBI/2007
Indonesia, Peraturan Bank Indonesia ten- tang Transparansi Informasi Produk dan Penggunaan Data Prib- adi Nasabah PBI No. 7/6/PBI/2005
Indonesia, Peraturan Bank Indonesia ten- tang Penyelesaian Pengaduan Na- sabah PBI No. 7/7/PBI/2005
Indonesia, Peraturan Bank Indonesia ten- tang Transfer Dana PBI No. 14/23/ PBI/2012
Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia perihal Uang Elektronik (Electron- ic Money) No.11/11/DASP