## Gemeente Semarang 1906 – 1942: Sebuah Riwayat Tata Kota Kolonial
Heru Mulyanto 1*
1 Universitas Indonesia; Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia Email: yarinda.bunnag@outlook.co.id

## ABSTRAK
Sebelum  menjadi  Gemeente,  kondisi  sosial,  ekonomi,  tata  kelola  air,  pasar,  pelabuhan,  dan pembangunan kota  Semarang  berada di  bawah kontrol  langsung dari  pemerintah koloni dengan  model yang  sama  seperti  kota-kota  di  Eropa.  Namun  semenjak  desentralisasi  diterapkan,  Semarang  berubah secara  cepat,  menjadi  kota  dengan  fasilitas  yang  memadai  dan  dengan  infrastruktur  yang berkesinmabungan.  Permasalahan yang dibahas  dalam riset  ini adalah  bagaimana pemerintah Hindia- Belanda  mengatur  kota  Semarang  yang  tadinya  sangat  Eropa-sentris,  menjadi  kota  yang  disesuaikan bagi  penduduk  pribumi.  Urgensi  /  tujuan  penulisan  artik e l  ini  ialah  untuk  mengungkap  kronologi  dan proses awal pengesahan Gemeente Semarang hingga pembangunan berbagai fasilitas publik di sebagian besar  bidang,  yaitu  artitektur  kota,  dinamika  pelabuhan,  eksistensi  pasar,  “kampongverbetering” (perbaikan  kampung)  dan  dinamika  Burgerlijke  Openbare  Werken  di  Kota  Semarang  dalam merekonstruksi  kota  ini  dalam  bentuk  Gemeente.  Metode  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif kualitatif  dengan  pendekatan  sejarah  yang  meliputi  empat  tahap:  Heuristik,  Verifikasi,  Interpretasi, Historiografi.  Hasil  yang  didapat  adalah  bahwa  dilakukan  sebuah  “verbetering”  atau  perbaikan terhadap  kampung-kampung  di  kota  Semarang.  Sementara  dari  segi  pelabuhan,  Semarang  pada  masa seelum desentralisasi telah dilakukan sebuah modernisasi oleh rezim Daendels.Dari segi arsitektur kota, sebelum  dilakukan  desentralisasi,  model  kota  Semarang  hampir  sama  dengan  Batavia  yang  polanya berpusat pada keberadaan kanal dan sungai.
Kata kunci : Gemeente, Semarang, tata kota.

## ABSTRACT
Before  becoming  a  Gemeente,  Semarang's  social,  economic,  water  management,  market,  harbor,  and urban  development  were  under  the  direct  control  of  the  colony  government  in  the  same  model  as European  cities.  However,  since  decentralization  was  implemented,  Semarang  has  changed  rapidly, becoming a city with adequate facilities and a sustainable infrastructure. The problem discussed in this research  is  how  the  Dutch  East  Indies  government  organized  the  city  of  Semarang,  which  was  very European-centric, into a city adapted for the indigenous population. The urgency/objective of writing this article is to reveal the chronology and the initial process of the legalization of Semarang Gemeente until the construction of various public facilities in most fields, namely city architecture, port dynamics, market existence,  "kampongverbetering"  (village  improvement)  and  the  dynamics  of  Burgerlijke  Openbare Werken  in  Semarang  City  in  reconstructing  this  city  in  the  form  of  a  Gemeente.  The  method  used  is  a qualitative  descriptive  method  with  a  historical  approach  that  includes  four  stages:  Heuristics, Verification,  Interpretation,  Historiography.  The  results  obtained  are  that  a  "verbetering"  or improvement  of  the  villages  in  the  city  of  Semarang  was  carried  out.  In  terms  of  the  port,  Semarang before  decentralization  was  modernized  by  the  Daendels  regime.In  terms  of  city  architecture,  before decentralization,  the  city  model  of  Semarang  was  almost  the  same  as  Batavia,  whose  pattern  was centered on the existence of canals and rivers.
Keywords: Gemeente, Semarang, urban planning

## 1. PENDAHULUAN
Studi  tentang  tata  kota  sebenarnya  masuk  dalam  lingkup  kajian  ilmu  geografi  dan  arsitektur. Namun,  tak  terbatas  pada  bidang  ilmu  tersebut  bidang  studi  lain  seperti  ilmu  sejarah  juga  mampu mengungkap tata kota  suatu wilayah pada suatu  waktu tertentu. Apabila kita mengamati sebuah  kota sebagai  suatu  bentuk  pemerintahan,  maka  pada  hakekatnya,  pemerintahan  ada  dan  diadakan  untuk melayani  kepentingan  dan  pemenuhan  kebutuhan  masyarakat.  Secara  umum  pemerintah  dapat didefenisikan  sebagai  organisasi  yang  memiliki  kekuasaan  untuk  membuat  dan  menerapkan  hukum serta undang- undang di wilayah tertentu [1]. Sebuah kota apabila ditinjau secara saksama, merupakan sebuah otoritas yang mengelola dirinya sendiri dibawah otoritas yang lebih besar lagi, yaitu provinsi, dan  negara.  Pemerintah  negara  Republik  Indonesia  telah  menerapkan  sistem  desentralisasi  yang memberikan  otonomi  kepada  kota-kota  di  Indonesia  sejak  tahun  2000-an  yang  dimaksudkan  untuk mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan  pelayanan,  pemberdayaan,  serta  peran masyarakat dalam kehidupan sebuah kota [1].
Maka dari itu, Kota Semarang yang dibahas dalam kajian ini merupakan salah satu pemerintah daerah yang memiliki otonomi dalam mengatur wilayahnya sendiri di Provinsi Jawa Tengah. Namun, perlu  dipertanyakan,  sejak  kapankah  kota  Semarang  memiliki  otonomi  tersebut?  Untuk  menjawab pertanyaat  tersebut,  perlu  dirunut  sejarah  pemberian  otonomi  melalui  kebijakan  desentralisasi  di Hindia-Belanda.  Struktur  pemerintahan  kota-kota  pada  masa  pendudukan Vereenigde  Oost-Indische Compagnie (VOC)  ditempatkan  pada  struktur  yang  tersentralisasi  melalui  kekuasaan  Gubernur Jenderal. Di bawah gubernur jenderal, terdapat Gubernur/Residen yang bertugas mengawasi sebagian wilayah.  Seperti  misalnya  wilayah  Pantai  Timur  Laut  Jawa  seperti  Pekalongan,  Semarang,  Jepara, Juwana,  Rembang,  Demak,  Kendal,  dan  Kaliwungu  berada  di  bawah  kekuasaan  gubernur  Pantai Timur  Laut  Jawa.  Kemudian  dalam  perkembangannya,  jabatan  gubernur  Pantai  Timur  Laut  Jawa dihapus  dan  Pulau  Jawa  dipecah  menjadi  16  prefektur/karesidenan.  Gresik  berstatus  menjadi onderprefecteur [2].  Setiap  residen  yang  memimpin  karesidenan  bertanggungjawab  dan  menerapkan instruksi  dari  gubernur  jenderal.  Dengan  demikian,  sistem  pemerintahan  yang  ada  pada  zaman  VOC sampai Hindia-Belanda adalah sistem pemerintahan terpusat.
Hingga  pada  1892  dilakukan onderzoek (penelitian)  tentang  tata  pemerintahan  di  Hindia- Belanda. Perdebatan di wilayah koloni pun timbul dengan mengatakan bahwa perlu adanya pemberian otonomi  daerah  di  Hindia-Belanda  demi  melancarkan  kepentingan  pemerintah  lokal.  Fakta  tersebut didukung  dengan  adanya  ekonomi  liberal,  yaitu  perubahan  pengelolaan  ekonomi  yang  sebelumnya dilakukan oleh pihak pusat, semenjak tahun 1870, berpindah ke tangan swasta. Semakin kompleksnya urusan yang bersifat lokal mendesak diadakannya desentralisasi bagi daerah-daerah di Hindia Belanda agar  lebih  mempermudah  urusan  dalam  berbagai  bidang  [3].  Sementara  di  Negeri  Belanda  sendiri, muncul  perdebatan  bahwa  desentralisasi  tidak  perlu  diberikan  kepada  pemerintah  lokal  karena  hal tersebut  dapat  memberikan  rakyat  lokal  kekuatan  hingga  kemudian  menimbulkan  pemberontakan. Argumen  bahwa  tidak  perlunya  diberikan  desentralisasi  juga  dilandasi  anggapan  bahwa  koloni Belanda yang menduduki Indonesia kala itu suatu saat juga akan kembali ke negeri asalnya. Akhirnya, perdebatan tersebut ditutup dengan sidang Raad van Indie di negeri Belanda yang memutuskan untuk memberikan  otonomi  pada  kota-kota  di  Hindia  Belanda.  Namun,  pemberian  otonomi  tidak  perlu dipukul  rata.  Sebaliknya,  akan  diberikan  perlakuan  yang  berbeda  pada  kota-kota  di  Jawa  dan  Luar Jawa yang memiliki karakter yang berbeda [4].
Terdapat  beberapa  pustaka  yang  akan  dirincikan  dalam  bagian  ini  yang  berfungsi  untuk menentukan  kebaruan  riset  ini. Pustaka  pertama ,  yaitu  artikel  jurnal  karya  Sutarto  dengan  judul Tinjauan Aspek  Tata  Ruang  Perkembangan Kawasan  Tawang  Mas  Kota  Semarang .  Artikel  tersebut membahas mengenai Perubahan tata guna lahan menyebabkan kenaikan debit aliran dan sedimen pada sungai-sungai  di  kawasan  Tawang  Mas  yang  mengakibatkan  terjadinya  pendangkalan  dan  banjir. Peneliti  menggunakan  metode  survei  geografis  ke  wilayah  Tawang  Mas  dan  mengamati  perubahan geografis  kawasan  tawang  mas  sejak  tahun  1980,  1995,  2000,  hingga  2007  melalui  arsip  yayasan Pusat  Rekreasi  dan  Promosi  Pembangunan  dan  Rencana  Desain  Tata  Ruang  Kota  Semarang  hingga 2007  [5].  Dengan  demikian,  Sutarto  mendapatkan  hasil  bahwa  Kota  Semarang  sebelum  tahun  1990 berkembang secara sektoral mengikuti jalur-jalur sungai sehingga menghasilkan permasalahan seperti masalah  banjir,  pembuangan  air  limbah  dan  sampah,  penyediaan  air  bersih  bersama  pula  dengan

## Gemeente Semarang 1906 – 1942: Sebuah Riwayat Tata Kota Kolonial
peningkatan  jumlah  penduduk  yang  cukup  besar.  Sementara  dari  1990,  2000,  hingga  2007,  kota Semarang  kawasan  Tawang  Mas  dijadikan  sebagai  perkembangan  tata  ruang  kota  dan  pemanfaatan lahan  padat  penduduk  dan  merupakan  daerah  strategis  untuk  mengembangkan  fasilitas-fasilitas  yang bersifat  umum  maupun  untuk  perdagangan.  keterbaruan  dari  penelitian  yang  dilakukan.  Kemudian, tahun  2007  hingga  2010,  kawasan  Tawang  Mas,  Semarang  berfungsi  sebagai  pusat  transportasi, permukiman dan perumahan, kawasan rekreasi, perdagangan dan  jasa, perkantoran/pemerintahan [5]. Sutarto  lebih  berfokus  pada  perkembangan  tata  kota  kawasan  Tawang  Mas,  Semarang  selama  era kontemporer, namun tiak berfokus pada era kolonial.
Pustaka  kedua ,  yaitu  sebuah  skripsi  berjudul  ‘ Kampongverbetering’  dan  Perubahan  Sosial Masyarakat ‘Gemeente’ Semarang Tahun 1906-1942 karya Amalia. Tulisan Amalia tersebut berfokus untuk  membahas  bagaimana  pelaksanaan  renovasi  kampung  atau kampongverbetering sebagai  solusi masalah  sosial  di Gemeente Semarang  pada  waktu  itu.  Buruknya  fasilitas  dan  kondisi  kesehatan, perkampungan  kumuh,  dan  kepadatan  penduduk  juga  menjadi  pokok  bahasan  dalam  skripsinya tersebut  [6].  Skripsi  Amalia  tersebut  berfokus  pada  salah  satu  program  kerja Burgerlijke  Openbare Werken (Departemen  Pekerjaan  Umum)  Hindia-Belanda  dalam  pembangunan Gemeente Semarang. Pelaksanaan kampongverbetering dihubungkan  dengan  perubahan  sosial  masyarakat Gemeente Semarang pada era 1906 – 1942, namun tidak memperhatikan faktor pemicu perubahan sosial lainnya seperti kriminalitas, pasar, dan lainnya.
Pustaka  ketiga ,  yaitu  buku  berjudul Kota  Pelabuhan  Semarang  dalam  Kuasa  Kolonial: Implikasi Sosial Budaya Kebijakan Maritim, Tahun 1800 – 1940-an karya Nurharjarini dkk [7]. Buku tersebut  mengeksplanasikan  bagaimana  perkembangan  pelabuhan  di  pantai  utara  Semarang  di  era kolonial,  terutama  pada  abad  ke-19  hingga  20.  Dijelaskan  dalam  literatur  ini  bahwa  aktor  utama dibalik modernisasi pelabuhan adalah Herman Willem Daendels yang mulai merevitalisasi pelabuhan Tanjung  Mas  Semarang  antara  tahun  1808  –  1809.  Daendels  mulai  merevitalisasi  jalan  akses pelabuhan  dan  kanal-kanal  yang  menuju  pelabuhan  Tanjung  Mas  demi  kelancaran  proses  bongkar muat  barang.  Sejak  pembangunan  tahun  1870,  pelabuhan  Semarang  menjadi  pelabuhan  aktif.  Sejak diberlakukannya  status Gemeente pada  kota  Semarang,  pelabuhan  Semarang  memiliki  pelabuhan- pelabuhan  kecil  yang  berfungsi  sebagai  pelabuhan  penunjang.  Pada  akhirnya,  di  tahun  1920-an pelabuhan  Semarang  didesain  layaknya  pelabuhan  di  Genoa,  Batavia,  dan  Padang  yang  dapat digunakan kapal-kapal Belanda yang telah teregistrasi untuk berlabuh.
Nurharjarini,  dkk  juga  menjelaskan  bahwa  tata  kota  pelabuhan  tersebut  berpengaruh  pada kondisi  sosial  dengan  beragamnya  penduduk  Semarang  yang  datang  melalui  pelabuhan.  Dampak Ekonomi  dari  majunya  tata  kota  pelabuhan  adalah  dengam  masuknya  perusahaan Nederlandsche- Handel Maatschapij yang memberangkatkan kapal-kapalnya ke luar  negeri dari pelabuhan  Semarang sehingga  perekonomian  Semarang  dapat  terdongkrak  [7].  Namun,  buku  ini  tidak  secara  eksplisit menjelaskan  mengenai  dampak  ekonomi  yang  besar  dari  modernisasi  pelabuhan  Semarang.  Hanya dijelaskan  bahwa  majunya  pelabuhan  Semarang  menyebabkan  perubahan  kondisi  sosial-budaya dengan banyaknya etnis yang masuk ke Semarang melalui pelabuhan.
Pustaka  terakhir yag  ditinjau  dalam  riset  ini  adalah  buku  berjudul Sejarah  Sosial  Kota Semarang  1900  –  1950 [8].  Buku  ini  mendeskripsikan  segi  geografis  wilayah  Semarang  dan  juga dinamika  demografi  kota  Semarang.  Selain  itu,  tata  fisik  kota  Semarang  juga  dijelaskan  disini. Namun,  sejarah  tata  kota  Semarang  hanya  dijelaskan  secara  singkat  dan  padat  disini  sesuai  sub-sub daerah  kota  Semarang.  Misalnya,  kota  pusat  kabupaten  yang  dideskripsikan  memiliki  pemukiman padat  dan  bangunan-bangunan  seperti  masjid  besar,  alun-alun,  Pasar  Johar,  dan  sebagainya.  Hal tersebut terjadi sejak 1690-an. Adapula penjelasan mengenai kota benteng di Semarang yang bernama De  Vijfhoek yang  didirikan  pada  tahun  1646.  Sementara  zona  kampung  Cina  juga  dideskripsikan dengan  wilayah  yang  berkembang  sejak  1741  –  1742  karena  populasi  orang  Tionghoa  yang dilimpahkan ke daerah Pekojan,  Semarang. Tata  kota dalam buku ini tidak dijelaskan secara spesifik pada era tertentu, terutama era Gemeente Semarang.
Maka dari itu, dari pustaka-pustaka diatas yang masing-masing memiliki kerumpangan, seperti tidak  memperhatikan  faktor  perubahan  sosial,  terlalu  kontemporer,    tidak  menjelaskan  dampak ekonomi  dari  modernisasi  pelabuhan Gemeente Semarang,  dan  tidak  spesifiknya  penjelasan  tentang tata kota Gemeente Semarang, maka penelitian  ini akan melengkapi kerumpangan-kerumpangan dari pustaka-pustaka diatas dengan membahas kondisi Gemeente Semarang dari seluruh aspek yaitu, awal
pendirian,  arsitektur  kota,  dinamika  pelabuhan,  eksistensi  pasar  dan  kaitannnya  dengan  kriminalitas, kondisi kampung-kampung, dan dinamika Burgerlijke Openbare Werken di era Gemeente Semarang.

## 2. METODOLOGI

## 2.1 Data
Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  sumber  primer  dalam  sudut  pandang  sejarah,  yaitu arsip dan dokumen-dokumen kolonial. Arsip-arsip yang digunakan dalam riset ini yaitu:
1. Staatsblad van Nederlandsch-Indie , 1918 No. 482
2. Staatsblad van Nederlandsch-Indie , 1906 No. 120
3. Verslag over de Burgerlijke Openbare Werken in Nederlandsche-Indie over het Jaar 1909
4. Verzameling van Decentralisatie Bepalingen, Tweede Druk: bij gewerkt tot 15 April 1908.
5. Onstaan der Groei der Stads- en LandGemeenten in Nederlandsch-Indie.
Data-data tersebut diperoleh secara online dari website seperti Delpher [24], Internet Archive [25],  dan  “Digital  Collection”  dari  Universitas  Leiden [26] .  Sumber-sumber  digital  dipilih  disini karena melimpahnya jumlah dan kemudahan akses arip digital, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya  dalam  pengumpulan  data.  Selain  sumber-sumber  primer,  sumber-sumber  sekunder  seperti pustaka-pustaka  terdahulu  juga  digunakan  disini  sebagai  pembanding  dan  pelengkap  dari  sumber- sumber primer yang telah ada.

## 2.2  Metode
Metode  yang  digunakan  adalah  metode  sejarah,  dimana  Metode  Sejarah  terdiri  atas  empat langkah  yang  berurutan  yaitu  heuristik,  kritik  sumber,  interpretasi,  dan  historiografi. Pertama , heuristik atau pencarian dan pengumpulan sumber sejarah yang bersifat primer dan sekunder. Kedua , kritik sumber yang dimana pada tahapan ini dilakukan kritik terhadap sumber yang telah dikumpulkan pada  proses  heuristik  untuk  memastikan  otentisitas  dan  kredibilitas  sumber  yang  sudah  terkumpul. Setelah  pengumpulan  sumber,  dilakukan  pengujian  sumber  melalui  kritik  intern. Ketiga ,  interpretasi, yaitu  kegiatan  menghubungan  antara  fakta-fakta  yang  ditemukan  berdasarkan  hubungan  kronologis dan sebab-akibat dengan melakukan imajinasi, dan analisis. Tahap ini penting dilakukan karena fakta- fakta  sejarah  yang  ditemukan  masih  tidak  saling  berhubungan,  dan  belum  menunjukkan  makna. Keempat ,  historiografi  yaitu  tahapan  rekonstruksi  atau  penyusunan  tulisan  sejarah  secara  kronologis dan sistematis, sehingga dapat dibaca dan dipahami dengan baik oleh pembacanya [9].
Sumber dalam artikel ini diperoleh dari beberapa Lembaga kearsipan dan perpustakaan seperti Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan juga Perpustakaan Universitas Leiden. Sumber lainnya juga  didapatkan  dari  artikel-artikel  jurnal  yang  banyak  tersedia  di  Internet  dan  juga  wawancara narasumber.  Seluruh  sumber  dikumpulkan  dari  berbagai  media  untuk  melengkapi  sumber  primer maupun  sekunder  yang  sudah  terkumpul.  Skema  alur  pemikiran  dan  metode  penelitian  dapat  dilihat pada diagram alur dibawah ini:

## Gambar 1. Diagram alur penelitian
Sumber: penulis, 2024

## 2.3.  Kerangka Teori
Kerangka teori yang penulis gunakan dalam menyusun artikel ini adalah teori Urban Regime . The Urban Regime Theory adalah suatu teori yang tidak menjelaskan perubahan rezim, namun analisis lintas  kasus  yang  mengungkapkan  pembentukan  dan  perubahan  rezim  berkaitan  dengan  pergeseran demografis,  restrukturisasi  ekonomi,  kebijakan  hibah  federal  dan  mobilisasi  politik,  terutama  dalam kasus koalisi progresif atau reformasi sosial [10]. Teori Urban Rezim tercipta dari hasil studi kasus di
Heuristik                            Verifikasi internal dan eksternal                         Interpretasi (Pencarian Sumber)      (Identifikasi keaslian sumber dan data)                      (Penafsiran data)

## Historiografi
(Penulisan)
kota  Atlanta,  Amerika  Serikat.  Teori  Urban  Rezim  yang  membahas  pengaruh  suatu  rezim  perkotaan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan suatu kota berkaitan erat dengan topik yang sedang dibahas penulis dalam artikel ini. Rezim kota Semarang yang berbentuk Gemeente berpengaruh besar terhadap perubahan  arsitektur kota  Semarang, kondisi ekonomi  Semarang sejak 1906 – 1942, hingga eksistensi  pasar  dan  kriminalitas  di  dalamnya.  Penulis  berhipotesis  bahwa  perkembangan  kota Semarang  sebelum  dan  sesudah  pembentukan Gemeente sangat  ditentukan  berdasarkan  rezim  yang berkuasa  dan  kebijakan-kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  rezim  tersebut.  Inti  dari  rezim Gemeente adalah  menekankan  desentralisasi  sehingga  kota-kota  di  Jawa  pada  kurun  waktu  1906  –  1942  dapat berkembang secara lebih independen dan tidak terikat. Dengan begitu, liberalisasi dalam segala aspek terjadi disini.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Awal Pendirian Gemeente Semarang
Ide  mengenai  desentralisasi  komando  administrasi  perkotaan  mulai  muncul  bersama  dengan munculnya  ide decentralisatiewet 1903.  Semelumnya,  desentralisasi  telah  muncul  sejak  akhir  tahun 1800-an  karena  berbagai  isu-isu  dan  permasalahan  terkait  perkotaan  di  Batavia, Meester  Cornelis (Jatinegara),  dan Ommelanden (Bogor,  Depok,  Bekasi),  serta  di  kota-kota  lainnya  seperti  Semarang, Malang, dan Salatiga. Masalah-masalah terkait kependudukan dan sanitasi yang kurang memadai serta buruknya  sistem  administrasi  terpusat  di  Hindia-Belanda  kala  itu  menuntut  pemikiran-pemikiran progresif  dari  aktivis  desentralisasi  seperti  van  Dedem  dan  J.  Th.  Creemer.  Perbincangan  mengenai desentralisasi sebenarnya telah mencapai fase rapat parlemen pada tahun 1902 berkat usulan Menteri Koloni,  T.A.J.  van  Asch  van  Wijck,  dan  A.W.F.  Idenburg.  Rancangan  undang-undang  desentralisasi tersebut  kemudian  disahkan  menjadi  Undang-Undang De  Wet  Houdende  Decentralisatie  van  Het Bestuur  in  Nederlandsch-Indie tahun  1903,  No.  219.  Selain  undang-undang,  ada  pula Staatsblad (lembaran negara) Staatsblad voor Nederlandsch-Indie No. 329 [2].

## 3.2. Arsitektur Kota Semarang Sebelum dan Sesudah Gemeente
Pada  intinya,  sebelum  tahun  1900-an,  pembangunan  kota  Semarang  tidak  benar-benar direncanakan  secara  baik.  Sebaliknya,  perkembangan  arsitektur  kota  Semarang  cenderung  mengikuti perkembangan  pemukiman  penduduknya  yang  tumbuh  secara  improvisasi.  Kota  Semarang  sebelum abad  ke-20  adalah  sebuah  wilayah  yang  bertumbuh  meluas  secara  tidak  teratur  dengan  pusat  yaitu Kota Lama dengan Benteng Vijfhoek sebagai pusatnya [12]. Pelaksanaan  tata  kota  Semarang  sebelum    terbentuknya Gemeente tidaklah  terstruktur.  Namun, pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808 – 1811), dibangun Jalan Raya Pos yang dalam sudut pandang kota Semarang, bagian dari Jalan Raya Pos tersebut adalah Jalan De Heerenstraat , (Jalan Letjend. Suprapto sekarang) [13]. Kemudian Jalan De Heerenstraat tersebut mendorong adanya laju urbanisasi di kota Semarang seiring berjalannya waktu.
Mulai awal tahun 1820-an, perkembangan infrastruktur, khususnya jalan-jalan di kota Semarang mulai  berkembang  secara  pesat  semenjak  munculnya  pemukiman  orang-orang  Eropa  di  luar  benteng Vijfhoek .  Berdirinya  pemukiman  orang-orang  Tionghoa  membuat  penataan  jalan  di  kota  Semarang juga turut ikut sidesuaikan. Di samping orang-orang Tionghoa, di luar Kota Benteng di sebelah timur Kali  Semarang  juga  bermukim  orang-orang  Sulawesi  dan  Bali,  sedangkan  orang-orang  Jawa  dan Melayu  tinggal  di  sebelah  barat  Sungai  Semarang  [13].  Pemukiman-pemukiman  yang  banyak bermunculan  tersebut  mempengaruhi  perkembangan  jalan  ke  barat  dari  arah  benteng  Vijfhoek,  yaitu jalan  berkembang  arah  Poncol  yang  akhirnya  menghubungkan  benteng  dengan  kampung  di  sebelah barat. Sementara Jalan Pengapon menghubungkan benteng dengan pemukiman di sebelah timur.
Setelah tahun 1824, yaitu seperempat abad setelah berakhirnya VOC, pemukiman Belanda mulai berkembang  ke  jalan  Bojong,  ke  arah  barat  (jalan  Daendels)  dan  di  sepanjang  jalan  Mataram. Menjelang  abad  20  kota  lama  semakin  berkembang  pesat  dan  banyak  dibangun  kantor  perdagangan, bank,  kantor  asuransi,  notaris,  hotel,  dan  pertokoan  [22].  Tiga  dasawarsa  setelah  era  Daendels, tepatnya  tahun  1847,  menurut  Theo  Stevens  pemukiman  orang  orang  Tionghoa,  Melayu,  dan  Arab sudah  berkembang  sangat massive hingga  mencakup  sepertiga  wilayah  kota  Semarang  [23].  Pada tahun  1866,  terlihat  terdapat  kawasan  Cina  di  sebelah  barat  Sungai  Semarang.  Kawasan  Jalan
Mataram  saat  itu  sudah  berkembang  dan  Jalan  Mataram  dipenuhi  rumah-rumah  yang  ditinggali  oleh penduduk asli Jawa. Namun batas kota di sebelah Selatan masih berupa Sungai Semarang. Jalan-jalan baru di Timur bermunculan, seperti Karreweg (sekarang Jalan Dr.Cipto) sebagai jaringan yang sejajar dengan  Jalan  Mataram.  Di  antara  dua  jalan  paralel  itu  muncul  kampung-kampung  kota.  Ada  juga pemakaman Belanda di sisi ini. 'Muara' (atau ujung) Karreweg berada di jalan menuju daerah Gubug di  Tenggara  Semarang.  Di  sebelah  barat,  kota  ini  masih  berbatasan  dengan Poncolscheweg ,  tempat munculnya kampung kota baru secara bertahap [12].
Sementara  setelah  sistem  administrasi Gemeente diperkenalkan  di  Semarang  pada  1906,  hanya penduduk  asli  yang  tetap  berada  di  bawah  pemerintahan  pusat  di  Batavia  ( Inlandsch  bestuur ,  atau 'Pemerintahan pedalaman', pemerintahan untuk 'Penduduk Asli'), yang diwakili oleh bupati pribumi di Semarang.  Orang  Belanda,  Tionghoa,  dan  penduduk  asing  lainnya  kini  menjadi  penduduk  yang ditempatkan  di  bawah  kewenangan  otonom Gemeente kota.  Perkembangan  ekonomi  yang  terjadi  di kawasan  perkotaan  sejak  penghapusan Cultuur  Stelsel menciptakan  kawasan  yang  sangat  padat penduduknya  [12].  Setelah  adanya  bentuk  pemerintahan Gemeente ,  pelan-pelan  sistem  pemerintahan desa  diubah  menjadi  sistem  distrik.  Pada  tahun  1918,  dilaksanakan  program Woningtoezicht (pengawasan  rumah-rumah  warga).  Woningtoezicht  dilakukan  dengan  membubarkan  bentuk  otoritas kecil seperti desa dan menggantinya dengan bentuk distrik-distrik yang mereka semua berada dibawah pengawasan  dewan  distrik  kota.  Dewan  distrik  kota  langsung  bertanggung  jawab  kepada Gemeente . Dengan  demikian,  pemerintah  kota  mempunyai  sebuah  badan  yang  memungkinkan  adanya  kontak yang  diinginkan  dengan  penduduk.  Kantor  distrik  (sebelumnya,  kantor  desa)  dapat  menjadi  cabang dari  balai  kota,  dimana  kelahiran  dan  kematian  dapat  dilaporkan,  dimana  izin  bangunan  dan  lainnya dapat diajukan, pengaduan dapat disampaikan [21].
Dapat  diamati  bahwa  sebelum  terciptanya  sistem Gemeente ,  struktur  keruangan  kota Semarang hanya berkembang meluas secara spontanitas dan tidak teratur. Aktor yang berperan dalam perkembangan  kota  Semarang  sebelum  tahun  1906  adalah  kampung  kota.  Kampung  kota  di  sekitar benteng Vijfhoek meluas ke barat dan ke timur benteng. Kebanyakan kampung tersebut terdiri terdiri pemukiman-pemukiman    Tionghoa  Sulawesi,  Bali,  Jawa  dan  Melayu.  Sedangkan  perkembangan arsitektur  tata  kota  di  Semarang  setelah  berdirinya Gemeente mulai  padat  dan  terjadi  laju  urbanisasi. Maka  dari  itu,  dilakukan  perubahan  bentuk  administrasi  desa  menjadi  lebih  terstruktur.  Misalnya, dilakukan praktek sistem distrik (Woningtoezicht) yang dapat mengawasi tiap-tiap kepala keluarga.

## 3.3. Dinamika Pelabuhan Semarang Sebelum dan Sesudah Gemeente
Pembahasan  kondisi  kota  Semarang  sebelum  era Gemeente bertolak  dari  masa  kepemimpinan Daendels (1808 – 1811). Periode ini diutamakan untuk dibahas karena Masa Daendels adalah periode progresif  dimana  kota-kota  di  Indonesia  (terutama  yang  dilewati  Jalan  Raya  Pos)  mengalami trigger untuk  berkembang  pesat.  Pembangunan-pembangunan  di  masa Republik  Bataaf juga  cukup  pesat dibandingkan  dengan  masa  sebelumnya.  Daendels  menghubungkan  seluruh  pelabuhan-pelabuhan  di pesisir utara Jawa dengan Jalan raya Pos karena hal tersebut dinilai dapat mengoptimalisasi mobilisasi hasil  laut  dan  logistik  dari  satu  pelabuhan,  ke  pelabuhan  lainnya.  Daendels  juga  melakukan pembangunan  kanal  di  Semarang  untuk  menunjang  transportasi  maritim  dan  kebutuhan  pelabuhan [13].
Pelabuhan  Semarang kemudian mengalami pembangunan tambahan untuk pertama kalinya pada 1854  yang  kemudian  dikenal  dengan  nama De  Nieuw  Haven  Kanaal .  Tujuan  dari  dibangunnya pelabuhan  Semarang  tersebut  ialah  untuk  menggali  kanal  terusan  demi  mendekatkan  pelabuhan  dari Kalibaru  ke  pesisir.  Sementara  di  dekatg  Muara  Kalibaru  juga  didirikan de  Kleine  Boom atau  pos pemeriksaan  pelabuhan  [13].  Pelabuhan  Semarang  juga  sempat  mengalami  moderrnisasi  pada  tahun 1870-an  dengan  mengubah  pelabuhan  Semarang  menjadi  pelabuhan  aktif.  Pada  tahun  1900-an, optimalisasi  pelabuhan  di  Semarang  dilakukan  dengan  meningkatkan  fasilitas  pelabuhan  dengan memaksimalkan pelabuhan kecil yang baru dibangun [7].

## Gemeente Semarang 1906 – 1942: Sebuah Riwayat Tata Kota Kolonial
Gambar 2. Klein-Boom Kalibaroe di Pelabuhan Semarang (Sumber: http://hdl.handle.net/1887.1/item:855713 )
Menurut  Nurharjarini  dkk,  pembangunan  pelabuhan  kecil  dimulai  pada  tahun  1910  dan  sempat tertunda karena perang. Pembangunan pelabuhan tersebut kemudian selesai pada tahun 1920 [7]. Dua tahun  sebelumnya,  yaitu  pada  tahun  1918,  Stasiun  Djoernatan  Centraal  juga  sempat  dihubungkan dengan  jalur  kereta  api  ke  pelabuhan  Kali  Baru.  Kali  Baru  pada  masa  itu  adalah  pelabuhan  terbesar Semarang.  Jalur  kereta  SJS  ( Samarang-Joana  Stoomtram )  juga  digunakan  untuk  memperlancar  arus distribusi  barang  ke  Pelabuhan  Semarang.  Jalur Jurnatan-Kleine  Bloom (Pelabuhan)  dan  Jalur Jurnatan-Semarang NIS (Stasiun Kemijen) juga merupakan jalur lainnya yang dilewati oleh kereta api trem milik SJS ini [15].
Dapat  disimpulkan  bahwa  pembangunan  pelabuhan  Semarang  telah  dilakukan  sejak  sebelum adanya  bentuk  pemerintahan Gemeente .  Secara  teknis,  pelabuhan  Semarang  merupakan  infrastruktur utama  perdagangan  dan  pengangkutan  logistik,  maka  Daendels  membangun  pelabuhan  Semarang dhingga  berubah  menjadi de  Nieuwhaven  Kanaal .  Sedangkan  ketika  kota  Semarang  telah  berbentuk Gemeente , pembangunan semakin massive dengan adanya Burgerlijke Openbare Werken dan integrasi dengan  jalur  trem  SJS  ( Samarang-Joana  Stoomtram )  sebagai  infrastruktur  dukungan  bagi  mobilisasi logistik.

## 3.4. Eksistensi Pasar dan Kaitannnya dengan Kriminalitas
Satu pasar terkenal yang sekaligus menjadi pusat kehidupan ekonomi kota Semarang sejak dahulu ialah  Pasar  Johar.    Pasar  Johar  jika  dikategorikan  menurut  jenis-jenis  pasar,  pasar  ini  masuk  dalam kategori  tertinggi  atau  pusat  grosir  dan  tali  simpul  ekonomi  kota  Semarang.  Menurut  hierarkinya, pasar pada masa kolonial terbagi menjadi dua jenis. Jenis pertama , dinamakan pasar sentral atau pasar induk atau bisa juga disebut pasar besar, tempat berlangsungnya transaksi jual beli dalam skala besar (grosir,  tempat  para  distributor/agen  mendapatkan  barang  dagangan. Jenis  kedua dinamakan  pasar lokal  atau  pemerintah  kolonial  Belanda  menyebutnya  pasar  domestik  kecil,  yang  sebagian  besar kegiatannya  menangani  perdagangan  eceran  dalam  arti  penjualan  barang-barang  keperluan  hidup primer sehari-hari [16]. Sejak desentralisasi diterapkan di kota Semarang, pasar-pasar ikut terpengaruh kebijakan  tersebut.  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya  pembentkan  lembaga  pasar  oleh  pemerintah kolonial dalam rangka memenuhi kebutuhan penduduk Gemeente Semarang yang terdiri dari berbagai etnis  seperti  Tioghoa,  Arab,  Jawa,  dan  pribumi  lain.  Lembaga  pasar  seperti  pasar  sentral  dan  pasar lokal  dibentuk  oleh  pemerintah  kolonial  sebagai  langkah  dalam  mengatur  perekonomian  rakyat menjadi lebih terstruktur. Terdapat pula pajak yang wajib dibayarkan dan juga retribusi sebagai ganti
dari  fasilitas  yag  telah  disediakan  oleh  pemerintah  kolonial  seperti  kios,  uang  lahan,  sewa  gudang, pengangkutan, dan lain sebagainya. Melalui pengelolaan yang demikian, dewan kota ( Gemeenteraad ) Semarang  dapat  mengawasi  dan  mengelola  kehidupan  ekonomi  kerakyatan Gemeente Semarang. Dengan  adanya  struktur  lembaga  pasar  yang  berjenjang  seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya, maka  pasar-pasar  di Gemeente Semarang  tidak  dapat  disebut  sebagai  pasar  tradisional.  Sebaliknya, istilah  yang  lebih  cocok  digunakan  untuk  menyebut  pasar  jenis  ini  menurut  Wijayati,  yaitu  pasar Gemeente atau pasar kotapraja [16].
Sementara  dalam  kaitannya  dengan  kekerasan  dan  kriminalitas  di Gemeente Semarang,  pasar didefinisikan  sebagai  ruang  publik  yang  rawan  menjadi  tempat  praktek  kekerasan  dan  kriminalitas. Terdapat dua jenis ruang dalam bentuk pemerintahan Gemeente , yaitu ruang privat dan ruang publik. Ruang  privat  digambarkan  sebagai  tempat  beraktivitas  suatu  golongan  penduduk  seperti  kampung kota, kawasan  real  estate, dan  kawasan pemukiman Tionghoa.  Sedangkan  ruang publik didefinisikan sebagai tempat berkumpulnya berbagai macan golongan dari strata sosial yang berbeda. Contoh ruang publik  ini  misalnya  pasar,  stasiun,  dan  masjid.  Menurut  Wijayati,  pasar  merupakan  tempat  publik dengan  probabilitas  terjadinya  kriminalitas  paling  banyak  dibandingkan  ruang-ruang  publik  lainnya. Wijayati menyatakan bahwa terdapat tiga jenis pola kekerasan yang muncul di pasar, yaitu [17]:
1. Kekerasan antara warga dengan warga (dalam bentuk pencurian dan pencopetan)
2. Konflik antara pedagang dan pedagang (konflik horisontal antar pedagang)
3. Kekerasan yang dilakukan oleh aparat koloni terhadap pedagang ataupun pelanggan pasar.
Pola  kekerasan  dan  kriminalitas  sebenarnya  telah  ada  di  pasar  dan  berlanjut  hingga  masa  kini. Kekerasan  tipe  pertama  (antara  warga  dengan  warga)  dan  kekerasan  tipe  kedua  (antara  pedagang dengan  pedagang)  sebenarnya  adalah  masalah  yang  umum  di  pasar.  Namun,  jika  kekerasan  tersebut menyangkut  pihak  otoritas  suatu  tempat  terhadap  masyarakat  tempat  tersebut,  hal  tersebut  telah menandakan  kesewenang-wenangan  otoritas  terkait  yang  dalam  hal  ini  adalah Gemeente Semarang. Memang  ada  sebuah  regulasi  yang  tujuannya  memperbaiki  kesemrawutan  administrasi  pasar. contohnya penertiban warung-warung di Kintelan. Dalam rangka penertiban dari pasar dan warung ini, maka  mulai  tahun  1912  diadakan  sistem  administrasi  pasar  di  pemerintahan  Kota  Semarang. Organisasi ini terdiri atas; seorang administrasi, seorang ajun administrasi, 9 orang marktmeester , dan 10 kulpmaktmeester ,  dan  21 hulpmarktmeesters [8].  Namun,  penertiban  tersebut  disertai  dengan kekerasan dan penggrebegan dan penyitaan paksa atas dagangan-dagangan warung-warung tersebut.
Dapat disimpulkan bahwa semenjak sistem Gemeente diterapkan, hal ini menyebabkan pemerintah Gemeente berinisiasi  untuk  melembagakan  pasar-pasar  di Gemeente Semarang.  Pelembagaan  pasar- pasar  ini memang dimaksudkan untuk mengatur dan mendiptakan ketertiban di  kalangan  pasar-pasar Semarang,  Namun,  praktek  penertiban  tersebut  sering  kali  disertai  dengan  kekerasan  terhadap pedagang-pedagang pasar dan warung di Gemeente Semarang.

## 3.5. Kondisi Kampung-kampung pasca didirikannya Gemeente Semarang
Kampung-kampung  kota  Semarang  sebelum  berdirinya  pemerintahan  Geemeente  Semarang bertumbuh  menyebar  ke  barat  dan  ke  timur  benteng Vijfhoek menyatukan  kota  lama  Semarang manjadi sebah kampung raksasa. Kampung tersebut memiliki sifat yang bertumbuh terus tanpa kendali dan  akan  selalu  meluas  ke  berbagai  penjuru.  Akhirnya,  pada  1918,  diterbitkan Staatsblad  van Nederlandsch-Indie No. 482 tahun 1918 tentang penghapusan kampung-kampung kota yang termasuk dalam batas Gemeente Semarang. Berikut pernyataan dari staatsblad tersebut:

## Pasal tunggal:
Kotamadya  adat  (kampung  kota)  yang  seluruhnya  atau  sebagian  termasuk  dalam  batas-batas suatu  kota  yang  telah  dibentuk  dewan,  sebagaimana  dimaksud  dalam  alinea  kedua  Pasal  68b, dapat dilakukan gentrifikasi dengan catatan bahwa selama wilayah yang termasuk dalam batas- batas  itu  adalah  bersangkutan.  Atau  bila  perlu,  ditarik  dari  berlakunya  ketentuan-ketentuan alinea  kedua  pasal  ini,  peraturan  pembubaran  Gemeente  adat  (kampung  kota)  baik  sebagian- ataupun seluruhnya dapat diterapkan selama hal tersebut diperlukan. [18]

## Gemeente Semarang 1906 – 1942: Sebuah Riwayat Tata Kota Kolonial
Gambar 3. Pola Kampung Kota di Gemeente Semarang Sumber: https://ubl.webattach.nl/
Kemudian,  sebuah  laporan  dari  Komisi  Semarang  bertanggal  18  Oktober  1920  secara  kuat mengusulkan  bahwa  kampung-kampung  kota  di Gemeente Semarang  harus  dihilangkan.  Ini didasarkan pada perluasan batas-batas kota pada 1919 dan 1920 ke arah luar yang merupakan kawasan kampung  kota.  Akibatnya,  kampung-kampung  yang  “termakan”  batas-batas  kota  Semarang  tersebut diusulkan  untuk  digentrifikasi.  Usulan  tersebut  disampaikan  atas  pertimbangan  bahwa  kampung- kampung dalam batas Gemeente Semarang tersebut masih memiliki unsur desa.
Komisi  Semarang  merekomendasikan  agar  pelaksanaan  gentrifikasi  dilakukan  pada  tahun berikutnya, dan Gemeenteraad (dewan  kota)  mengeluarkan peraturan  tertanggal 1 Januari  1921 yang memperbolehkan penghapusan kampung sesuai dengan perubahan pasal 71 Regeringsreglement tahun 1918.  Komisi-komisi  akan  mengawasi  gentrifikasi  tersebut  dan  hal  ini  akan  mencakup  partisipasi penduduk  asli.  Setiap  desa  akan  memiliki  komisi  yang  terdiri  dari  perwakilan  kota,  pegawai  negeri Eropa  ( Binnenlands  Bestuur ),  dan  desa  terkait.  Jika  komisi  ini  berselisih  paham,  keputusan  ada  di tangan  kepala  daerah.  Komisi  lain  akan  bertanggung  jawab  secara  keseluruhan  atas  peraturan mengenai  gentrifikasi  [19].  Namun  akhirnya,  penghapusan  kampung  atau  gentrifikasi  tidak  pernah dilakukan.
Namun  sebenarnya,  disamping  munculnya  gagasan  gentrifikasi,  telah  ada  gagasan  untuk melakukan kampongverbetering (perbaikan  kampung).  Gagasan  ini  muncul  pada  tahun  1907.  Tetapi gagasan  tersebut  hanya  berlalu  begitu  saja  karena  tidak  adanya  dana  untuk  melakukan verbetering terhadap  kampung-kampung  kota  di  Semarang.  Setelah  adanya  gentrifikasi  kampung,  pemerintah menawarkan  penggantian  kepada  Semarang  atas  biaya-biaya  yang  harus  dikeluarkan  segera  setelah gentrifikasi  dan  untuk  tujuan  ini  akan  dimasukkan  ke  dalam  anggaran Gemeente untuk  tahun  1918 sejumlah uang yang dapat digunakan untuk memberikan kompensasi kepada kota tersebut. Perbaikan kampung  direncanakan  untuk  dilakukan  sejak  1924.  Namun  hingga  1927,  perbaikan  kampung berlangsung  lambat  karena dana dari pemerintah Gemeente tidak mencukupi Kemudian, tahun 1929, perbaikan kembali dilakukan tanpa dukungan dari pemerintah meskipun ada alokasi yang dimasukkan ke  dalam  anggaran  tahun  1929  oleh  pemerintah.  Pada  akhir  tahun  1929,  Semarang  telah mengembangkan  empat  puluh  empat  hektar  dan  mempunyai  dua  puluh  enam  hektar  tambahan  yang sedang  dalam  penyelesaian,  beberapa  di  antaranya  selesai  pada  tahun  berikutnya.  Penduduk menghargai  upaya  kota  dan  bekerja  sama  dengannya.  Ketertiban  dan  kebersihan  harus  dikembalikan setelah puluhan tahun diabaikan dan kotor [19].
Inti  dari  bahasan  di  atas  adalah  bahwa  terdapat  dua  rencana  untuk  mengatasi  pertumbuhan kampung  kota Gemeente Semarang  yang  tidak  terkendali.  Dua  skema  tersebut  adalah  rencana gentrifikasi  dan  rencana kampongverbetering .  Dua  skema  tersebut  muncul  pada  waktu  yang  kurang lebih bersamaan, Rencana  gentrifikasi muncul sejak dikeluarkannya Staatsblad van de Nederlandsch Indie 1908  No.  482,  sedangkan  rencana kampongverbetering muncul  pada  tahun  1908  dan  sempat terlibas  wacana  gentrifikasi,  meskipun  akhirnya  tidak  pernah  dilaksanakan.  Akhirnya, kampongverbetering dilaksanakan sejak kurun waktu 1924-1929 oleh dana pemerintah Gemeente yang akhirnya dicairkan untuk kampongverbetering .
3.6. Dinamika Burgerlijke Openbare Werken dalam pembangunan Gemeente Semarang Burgerlijke Openbare Werken merupakan badan yang bertugas untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur di Hindia-Belanda seperti  jalan, jembatan, pelabuhan, rel kereta  api, dan penyediaan  air minum. Kaitannya dengan pembangunan jalan di Gemeente Semarang, Burgerlijke Openbare Werken melakukan pemeliharaan normal jalan,  kecuali Tjandiweg. Dibeli  sebanyak 3580,50 M 3 batu  gunung dengan  harga  3,40 gulden ,  yang  diolah  menjadi  batu  pecah  dan  pasir  oleh  dua  alat  penghancur  batu Gemeente (digerakkan oleh lokomotif ). Dari penumpukan batu pada saat pembelian, tambahan gulden dibayarkan  sebesar  0,10 gulden per  M 3 batu  pecah  dan  pasir  diperoleh  dari  15  M 3 (kapasitas  satu penghancur  per  hari).  Biaya  pembuatan  1  M 3 batu  pecah  atau  pasir  berjumlah  0,42 gulden (tidak termasuk keausan mesin) [14].
Kemudian  berkaitan  dengan  pembangunan  kanal  banjir  timur  Semarang, Burgerlijke  Openbare Werken pada  1909  melakukan  pemeliharaan  normal  yang  terdiri  dari  pemeliharaan  bangunan  agar tetap dalam  kondisi baik,  serta perbaikan gorong-gorong di bawah pipa  Semarang,  cangkang  saluran air  Gayam  (Gayamsari),  dan  lantai  pembuangan  bendungan  Kedungmundu.  Terkait  kanal,  upaya dilakukan  untuk  menjaga  kedalaman  saluran  utama  dengan  menutup  saluran  sekunder  dan,  sejauh mungkin  dengan  sumber  daya  yang  tersedia,  dataran  banjir  dibersihkan  dari  vegetasi.  Parit  selebar  7 meter digali mulai dari jembatan jalan pos utama Semarang - Demak hingga jembatan jalur Semarang -  Solo  jalur N.I.S.  Maatschappij. Biaya  pemeliharaan  normal  sebesar f 1.697,  sedangkan f 382 dikeluarkan untuk pengawasan, pengoperasian dan pengawasan [14].
Kaitannya  dengan  pekerjaan  pembangunan  rel  kereta  api, Burgerlijke  Openbare  Werken dalam arsip Dienst  der  Staatspoor  en  Tramwegen  Mededeelingen  Administratieve  Dienst .  No.  1,  Indische Spoorweg-Politiek.  Deel  VIII  (Januari  1916),  pasal  17  dan  18,  dilaporkan  bahwa  terdapat  tindakan pelebaran jalur dan kunstruksi jalur ganda pada Stasiun Djoernatan Centraal.

## Pasal 17.
Ukuran lintasan akan menjadi 1.067 meter, tergantung pada pelebaran lintasan yang diperlukan di tikungan.
Pasal 18.
a. Untuk konstruksi jalur dengan jalur tunggal atau jalur ganda ditentukan sebagai berikut: Jalur 1 akan dibangun dengan double track;
Jalur 2 dengan jalur tunggal;
Jalur 3 dengan jalur ganda dari Aloon-Aloon ke Bodjongpark dan dengan jalur tunggal dari sana ke Westerbandjirkanaal;
Jalur  4  jika  memungkinkan  dengan  jalur  ganda  sepanjang  Djoernatan  dari  jalan  menuju Djomblang hingga Verlengde Kerkstraat dan sebaliknya dengan jalur tunggal; baris 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 dengan single track.
b. Penggandaan  lintasan  pada  jalur  lintasan  tunggal  dapat  dilakukan  dengan  izin  dari  Dewan Kota. [20]
Dapat  disimpulkan  bahwa  badan Burgerlijke  Openbare  Werken sangat  berperan  dalam pembangunan  infrastruktur Gemeente Semarang  sejak  1909.  Dibuktikan  dengan  fakta  bahwa dilakukan  pemeliharaan  normal  dengan  membeli  sebanyak  3580,5  M 3 batu  alam  untuk  pemeliharaan jalan.  Selain  pemeliharaan  jalan,  BOW  juga  melakukan  pemeliharaan  kanal  banjir  timur Gemeente dengan perbaikan gorong-gorong dan saluran bawah di Kedungmundu dan Gayam. Adapula tindakan pelebaran jalur trem Samarang-Joana Stoomtram yang dilakukan pada tahun 1916.

## 4. SIMPULAN
Limitasi riset ini terletak pada periode dimulainya sistem Gemeente tahun 1906 hingga akhir masa pemerintahan  Hindia-Belanda  yang  sekaligus  menandai  berakhirnya  sistem Gemeente (tahun  1942). Pada  intinya,  desentralisasi  dan  pendirian Gemeente Semarang  menelan  biaya f 196.700  ditambah f 700  per  tahun  untuk  berbagai  macam  keperluan.  Pendirian  tersebut  berdasarkan Staatsblad  van  de Nederlandsch  Indie:  Decentralisatie tahun  1906,  No.  120.  Sebelum  terciptanya  sistem Gemeente , struktur  keruangan  kota  Semarang  hanya  berkembang  meluas  secara  spontanitas  dan  tidak  teratur. Aktor yang berperan dalam perkembangan kota Semarang sebelum tahun 1906 adalah kampung kota. Kampung  kota  di  sekitar  benteng Vijfhoek meluas  ke  barat  dan  ke  timur  benteng.  Kebanyakan kampung tersebut terdiri terdiri pemukiman-pemukiman  Tionghoa Sulawesi, Bali, Jawa dan Melayu. Sedangkan  perkembangan  arsitektur  tata  kota  di  Semarang  setelah  berdirinya Gemeente mulai  padat dan terjadi laju urbanisasi. Maka dari itu, dilakukan perubahan bentuk administrasi desa menjadi lebih terstruktur.  Misalnya,  dilakukan  praktek  sistem  distrik  ( Woningtoezicht )  yang  dapat  mengawasi  tiap- tiap kepala keluarga
Sementara dalam kaitannya dengan pembangunan pelabuhan di Gemeente Semarang, hal tersebut telah  dilakukan  sejak  sebelum  adanya  bentuk  pemerintahan Gemeente .  Secara  teknis,  pelabuhan Semarang  merupakan  infrastruktur  utama  perdagangan  dan  pengangkutan  logistik,  maka  Daendels membangun pelabuhan Semarang dhingga berubah menjadi de Nieuwhaven Kanaal . Sedangkan ketika kota Semarang telah berbentuk Gemeente, pembangunan semakin massive dengan adanya Burgerlijke Openbare  Werken dan  integrasi  dengan  jalur  trem  SJS (Samarang-Joana  Stoomtram) sebagai infrastruktur dukungan bagi mobilisasi logistik.
Dari  aspek  pasar,  semenjak  sistem Gemeente diterapkan,  sejak  desentralisasi  diterapkan  di  kota Semarang,  pasar-pasar  ikut  terpengaruh  kebijakan  tersebut.  Hal  ini  disebabkan  oleh  adanya pembentkan  lembaga  pasar  oleh  pemerintah  kolonial  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  penduduk Gemeente Semarang  yang  terdiri  dari  berbagai  etnis  seperti  Tioghoa,  Arab,  Jawa,  dan  pribumi  lain. Dewan  kota  ( Gemeenteraad )  Semarang  dapat  mengawasi  dan  mengelola  kehidupan  ekonomi kerakyatan Gemeente Semarang  dengan  bentuk  lembaga  pasar  berjenjang.  Maka,  status  pasar  di Gemeente semarang  berubah  dari  Pasar  Tradisional  ke  bentuk  Pasar Gemeente. Sementara  dari  segi kriminalitas  dan  kekerasan,  ditemukan  fakta  bahwa  paling  banyak  kekerasan  dilakukan  oleh  aparan pemerintah koloni terhadap pedagang maupun pembeli di pasar.
Kampung-kampung  kota  Semarang  sebelum  berdirinya  pemerintahan Geemeente Semarang bertumbuh  menyebar  ke  barat  dan  ke  timur  benteng  Vijfhoek  menyatukan  kota  lama  Semarang manjadi  sebah  kampung  raksasa  yang  bertumbuh  terus  tanpa  kendali.  Akhirnya,  pada  1918, diterbitkan Staatsblad  van  de  Nederlandsch  Indie 1908  No.  482  tentang  penghapusan  kampung- kampung  kota  berbarengan  dengan  munculnya  wacana kampongverbetering pada  1907  yang  sempat terlibas  wacana  gentrifikasi.  Setelah  adanya  gentrifikasi  kampung,  pemerintah  menawarkan penggantian  kepada  warga  Semarang  atas  biaya-biaya  yang  harus  dikeluarkan  segera  setelah gentrifikasi.  Akhirnya, kampongverbetering dilaksanakan  sejak  kurun  waktu  1924-1929  oleh  dana pemerintah Gemeente yang akhirnya dicairkan untuk kampongverbetering. Terakhir,  terkait  lembaga Burgerlijke  Openbare  Werken. Kaitannya  dengan  pembangunan jalan  di Gemeente Semarang, Burgerlijke  Openbare  Werken melakukan  pemeliharaan  normal  jalan, kecuali  Tjandiweg.  Dibeli  sebanyak  3580,50  M 3 batu  gunung  dengan  harga f 3,40,  yang  diolah menjadi  batu  pecah  dan  pasir  oleh  dua  alat  penghancur  batu Gemeente (digerakkan  oleh  lokomotif). Kemudian  berkaitan  dengan  pembangunan  kanal  banjir  timur  Semarang, Burgerlijke  Openbare Werken pada  1909  melakukan  pemeliharaan  normal  yang  terdiri  dari  pemeliharaan  bangunan  agar tetap dalam kondisi baik, serta perbaikan gorong-gorong di bawah pipa Semarang. Kaitannya dengan pekerjaan  pembangunan  rel  kereta  api, Burgerlijke  Openbare  Werken dilaporkan  bahwa  melakukan tindakan  pelebaran  jalur  dan  kunstruksi  jalur  ganda  pada  Stasiun Djoernatan  Centraal. Burgerlijke Openbare Werken sangat berperan dalam pembangunan infrastruktur Gemeente Semarang sejak 1909. Penelitian ini pada dasarnya adalah studi pendahuluan pada Gemeente Semarang berdasarkan sumber pustaka berupa dokumen-dokumen kolonial dan pustaka penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus  pada  lingkup  Kota  Semarang  ketika  berbentuk Gemeente. Tinjauan  mengenai  Semarang
sebelum  era Gemeente dalam  penelitian  ini  masih  dapat  diperdalam  lagi.  Dengan  demikian,  terdapat peluang bagi penelitian berikutnya untuk mengkritisi Kota Semarang pada era sebelum era Gemeente dan setelah bubarnya Gemeente.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] H. Rahyunir Rauf. “Perubahan Kedudukan Kelurahan Dari Perangkat Daerah Menjadi Perangkat Kecamatan”. Wedana: Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi Vol. Iii Nomor 1 April, 2017.
[2] Effendi  Wahyono.  “Desentralisasi  Dan  Otonomi  Daerah  Di  Jawa  Pada  Masa  Pemerintahan Hindia-Belanda:  Perubahan  Pemerintahan  Daerah  Berdasarkan  Bestuurshervormingswet  1922”. Disertasi Universitas Indonesia . 2009.
[3] Teti  Hestiliani.  “Decentralisatie  Wet  Van  Nederland  Indies  1903”. Istoria ,  Vol.  15,  No.  2. September 2019.
[4] Purnawan Basundoro. Pengantar Sejarah Kota . Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2012.
[5] Agung  Sutarto.  “Tinjauan  Aspek  Tata  Ruang  Perkembangan  Kawasan  Tawang  Mas  Kota Semarang”. Jurnal Teknik Sipil & Perencanaan , Nomor 2 Volume 9 – Juli 2007.
[6] Rizky  Amalia.  “ Kampongverbetering ’  Dan  Perubahan  Sosial  Masyarakat Gemeente Semarang Tahun 1906-1942”. Skripsi Universitas Negeri Semarang . 2016.
[7] Dwi  Ratna  Nurharjarini,  Indra  Fibiona,  Dan  Suwarno. Kota  Pelabuhan  Semarang  Dalam  Kuasa Kolonial:  Implikasi  Sosial  Budaya  Kebijakan  Maritim,  Tahun  1800an-1940an .  Jakarta:  Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2019.
[8] Haryono  Kasmadi  Dan  Wiyono. Sejarah  Sosial  Kota  Semarang  (1900  -  1950) .  Jakarta: Depdikbud. 1985.
[9] Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah . Yogyakarta: Penerbit Bentang. 1995.
[10] Karen  Mossberger  Dan  Gerry  Stoker.  “The  Evolution  Of  Urban  Regime  Theory”. Urban Affairs Review / July 2001.
[11] Staatsblad Van Nederlandsch-Indie 1906, No. 120, “Decentralisatie”.
[12] Pratiwo.  “The  City  Planning  Of  Semarang  1900-1970”. The  1st  International  Urban
Conference, Surabaya, 2004, Retrieved From Http://Www.Indie- Indonesie.Nl/Content/Documents/Papers-Urban%20history/Pratiwo.Pdf [13] Wasino,  Et.Al. Semarang  Sebagai  Simpul  Ekonomi:  Bank  Indonesia  Dalam  Dinamika Perekonomian Jawa Tengah . Jakarta: Bank Indonesia.
[14] Verslag Over De Burgerlijke Openbare Werken On Nederlandsche-Indie Over Het Jaar 1909 . Batavia: Landsdrukkerij, 1911.
[15] Rapport  Der  Commissie  Tot  Onderzoek  Der  Spoor-En  Tramwegtoestanden  In  En  Om Semarang, Ingesteld Bij Gouvernementsbesluit Van 26 October 1918 No. 68).
[16] Putri  Agus  Wijayati.  “Eksistensi  Pasar-Pasar  Tradisional  Di  Kota  Semarang  Tahun  1873  – 1914”. Forum Ilmu Sosial , Vol. 36 No. 2 Desember 2009.
[17] Putri  Agus  Wijayati.  “Kekerasan  Dan  Kriminalitas  Di  Kota  Semarang:  Antara  Negara Kolonial Dan Otoritas Lokal”. Jurnal “Al-Qalam ” Volume 25 Nomor 3 November 2019.
[18] Staatsblad Van Nederlandsch-Indie 1918, No. 482, “Regeerings-Reglement”.
[19] James  L.  Cobban.  “Kampungs  And  Conflict  In  Colonial  Semarang”. Journal  Of  Southeast Asian Studies , Vol. 19, No. 2, Pp. 266-291. Sep, 1988.
[20] Dienst Der Staatspoor En Tramwegen Mededeelingen Administratieve Dienst . No. 1, Indische Spoorweg-Politiek. Deel Viii (Januari 1916).
[21] Schrieke,  J.J. Onstaan  En  Groei  Der  Stads-En  Landgemeenten  In  Nederlandsche-Indie . Amsterdam: H.H. De Bussy, 1918
[22] L.M.F.  Purwanto.  “Kota  Kolonial  Lama  Semarang  (Tinjauan  Umum  Sejarah  Perkembangan Arsitektur Kota)”. Dimensi Teknik Arsitektur Vol. 33, No. 1: 27 – 33, Juli 2005.
[23] Septiawan,  Firmanda  Dwi.  “Sejarah  Salah  Satu  Kota  Kolonial  Di  Jawa  Tengah,  Semarang”. Heuristik: Jurnal Pendidikan Sejarah , 2 (1), 7-12, 2022.
[24] Delpher. ( Http://Delpher.Nl )
[25]
Internet Archive ( Https://Archive.Org/ )
[26]
Digital Collection Leiden University ( Https://Digitalcollections.Universiteitleiden.Nl/ )