PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA
Marwin Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Jl. Letkol Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Email: marwin@radenintan.ac.id
Abstak: Selain perdebatan tentang perlu atau tidaknya pidana mati, perdebatan juga terjadi  berkenaan  dengan  cara  pelaksanaan  pidana  mati  itu  sendiri.  Perdebatan tentang alasan manusiawi atau tidaknya cara pelaksanaan pidana mati tersebut. Pasal 11  KUHP  menyatakan  bahwa  pidana  mati  dijalankan  oleh  algojo  ditempat penggantungan,  dengan  menggunakan  sebuah  jerat  dileher  terpidana  dan mengikatkan  jerat  itu  pada  tiang  penggantungan  dan  menjatuhkan  papan  tempat orang itu berdiri. Ketentuan Pasal 11 KUHP diubah oleh Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 juncto Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1969    Tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Pengadilan Umum dan Militer. Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan  oleh  pengadilan  di  lingkungan  Peradilan  Umum  atau  Peradilan    Militer dilakukan  dengan  ditembak  sampai  mati.  Ketentuan  ini,  selanjutnya  telah disempurnakan  dengan  diberlakukannya  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  21/PUU-VI/2008,  menyatakan bahwa  cara  pelaksanaan  pidana  mati  dengan  ditembak  sampai  mati  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  02/Pnps/1964  tidak  bertentangan  dengan UUD  1945,  yang  dengan  demikian  dapat  diartikan  bahwa  pelaksanaan  pidana  mati dengan  ditembak  sampai  mati  tidak  melanggar  HAM  khususnya  hak  untuk  tidak disiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945.  Pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak, memang menimbulkan rasa sakit, namun rasa sakit yang dialami  oleh  terpidana  tidak  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  bentuk  penyiksaan terhadap  terpidana.  Rasa  sakit  dalam  pelaksanaan  pidana  mati  akan  tetap  dirasakan oleh terpidana.
Kata kunci: pelaksanaan pidana mati, hak asasi manusia.
A. Pendahuluan
Setidaknya  dalam  kurun  waktu antara tahun 1992-1997, sejumlah lebih kurang  12  orang  dijatuhi  pidana  mati karena  melakukan  tindak  pidana pembunuhan, pencurian dengan kekerasan,  narkotika,  dan  subversi.
Data  tersebut  sebagaimana  dimuat
harian Kompas, hari Rabu 14 Mei 1997. 1 Selama era reformasi sejak 1998 hingga Desember  2009,  terpidana  mati  yang telah  dieksekusi  sebanyak  21  orang. Tiga besar kasus yang melatari eksekusi mati  adalah  pembunuhan  (13  kasus), narkoba/psikotropika  (5  kasus),  dan
1 Bambang  Waluyo,  2000, Pidana  dan Pemidanaan , Sinar Grafika,  Jakarta, hlm 13-
14.
terorisme  (3  kasus).  Tahun  2008 merupakan  tahun  paling  banyak dilakukan eksekusi mati, yakni 10 orang dengan latar belakang kasus pembunuhan  (5  orang),  narkoba/ psikotropika  (2  orang),  dan  terorisme (3 orang). 2 Imparsial  menyebutkan  sejak  tahun 1998  sampai  tahun  2009  terdapat  119 orang  dijatuhi  vonis  mati  dari  otoritas Pengadilan,  mulai  dari  Pengadilan Negeri  hingga  Mahkamah  Agung. Sebanyak  101  vonis  mati  dijatuhkan Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Tinggi sebanyak  2  vonis  mati,  Pengadilan Militer 2 vonis mati, Mahkamah Agung 12  vonis  mati,  dan  tidak  diketahui  1 vonis mati. Kasus vonis mati terbanyak adalah  narkoba  dan  psikotropika  (72 kasus),  pembunuhan  (38  kasus),  dan terorisme (9 kasus).
Cara  pelaksanaan  pidana  mati  di Indonesia  telah  beberapa  kali  diubah, yaitu  menurut WvS 1915  dilaksanakan dengan  digantung,  menurut Osamu Gunrei Nomor  1  tanggal  2  Maret  1942 dilaksanakan  dengan  ditembak  mati, menurut WvS 1915 juncto Staatblad 1945 Nomor 123 dilaksanakan seperti dalam acara  militer  dengan  ditembak  mati, dan  menurut  KUHP juncto Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1946, Undang-Undang  Nomor  73  Tahun 1958,  dan  Undang-Undang  Nomor 02/Pnps/1964  dilaksanakaan  dengan ditembak sampai mati. 3 Pasal 11 KUHP menyatakan pidana mati  dijalankan  oleh  algojo  ditempat penggantungan,  dengan  menggunakan sebuah  jerat  dileher  terpidana  dan mengikatkan  jerat  itu  pada  tiang
2 Tim  Imparsial,  2010, Menggugat Hukuman  Mati  Di  Indonesia ,  Imparsial, Jakarta, hlm 45.
3 Bambang  Poernomo,  1982, Hukum Pidana  Kumpulan  Karangan  Ilmiah ,  Bina Aksara, Jakarta, hlm 16.
penggantungan dan menjatuhkan papan  tempat  orang  itu  berdiri. Ketentuan Pasal 11 KUHP diubah oleh Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964    tentang  Tata  Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan  Pengadilan  Umum  dan Militer.  Dalam  Pasal  1  dinyatakan bahwa  pelaksanaan  pidana  mati  yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan  peradilan  umum  atau peradilan    militer  dilakukan  dengan ditembak sampai mati.

## B. Pembahasan
1.  Bentuk-Bentuk  Pelaksanaan  Pidana Mati Tiap-tiap  negara  memiliki  metode pelaksanaan pidana mati yang berbeda- beda,  termasuk  di  Indonesia.  Bahkan pada  masa  lalu,  metode  eksekusi  mati yang  berlaku  di  tiap-tiap  daerah  di Indonesia  juga  berbeda-beda,  sesuai dengan  hukum  adat  yang  berlaku  di tiap-tiap  daerah  yang  bersangkutan. Jauh  sebelum  Belanda  menjajah Indonesia,  pidana  mati  memang  sudah diterapkan  oleh  kerajaan  atau  suku- suku yang ada di Indonesia pada waktu itu. 4
Dahulu  kala  diberbagai  negara  juga dikenal  berbagai  macam  pelaksanaan model  hukuman  mati,  antara  lain: potong  leher  dengan  pisau  besar ( guillotine ),  digantung,  dipukul  sampai mati,  dibakar,  dikubur  hidup-hidup, ditenggelamkan,  dirajam  (dilempar dengan batu sampai mati), dan macam- macam  cara  lainnya. 5 Seiring  dengan perkembangan  zaman,  pelaksanaan
4 Bambang  Sugeng  Rukmono,  2006, Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia ,  PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 119.
5 Bambang  Sugeng  Rukmono, Hakikat Pelaksanaan …, hlm 122.
pidana  mati  mengalami  perubahan, misalnya  dengan  cara  ditembak, sengatan  listrik,  ditempatkan  dalam kamar berisi gas beracun, atau disuntik mati. 6 Muhammad  Luthfie  Hakim  dalam keterangan  tertulis  yang  disampaikan dalam  sidang yudicial  review Undang- Undang Nomor 02/Pnps/1964 tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pidana Mati  yang  Dijatuhkan  Pengadilan Dilingkungan  Peradilan  Umum  dan Militer, yang diserahkan oleh Pemohon 7 dan diterima oleh Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi pada  25  September  2008,  menyatakan beberapa  bentuk  eksekusi  pidana  mati yang masih diterapkan di dunia, antara lain: 8 a. Digantung ( hanging ), berlaku di beberapa Negara Timur Tengah seperti
Jordan,  Irak,  Iran,  negara-negara  asia seperti  India,  Malaysia,  Singapura, Jepang.  Di  Negara  Amerika  Serikat terdapat  hanya  di  dua  negara  bagian saja yang menjadikan hukuman gantung sebagai  opsi  cara  menghukum  mati, yaitu  Negara  Bagian  Washington  dan New Hampshire, dan masih banyak lagi dipraktikkan di negara-negara lain;
b. Dipenggal  pada  leher  ( decapitation ), berlaku  di  beberapa  Negara  Timur
6 Bambang  Sugeng  Rukmono, Hakikat
Pelaksanaan …, hlm 122.
7 Pemohon yudicial  review Undang-
Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara  Pelaksanaan  Pidana  Mati  yang Dijatuhkan Pengadilan Dilingkungan Peradilan  Umum  dan  Militer,  adalah  tiga orang  terpidana  mati  kasus  bom  Bali  II,
yaitu  Amrozi  bin  Nurhasyim,  Ali  Ghufron bin Nurhasyim, dan Abdul Azis alias Imam Samudra.
8 Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008, www.mahkamahkonstitusi.go.id ,  diunduh tgl 19 September 2018, hlm 29-30.
Tengah  antara  lain  di  Arab  Saudi, Iran, Qatar, dan Yaman;
c. Ditembak  ( shooting ),  berlaku  antara lain  di  Negara  Libya,  Palestina, Yaman, Afghanistan, Vietnam, Republik  Rakyat  China,  Taiwan, Indonesia  dan  beberapa  negara lainnya.  Tembakan  dilakukan  pada kepala  bagian  belakang  atau  leher, atau jantung terpidana;
d. Strum  listrik  ( electrocution atau the electric  chair ),  berlaku  sebagai  suatu opsi  hukuman  mati  di  Amerika Serikat  untuk  beberapa  negara bagian  saja,  yaitu  Alabama,  Florida, South Carolina, Kentucky, Tennessee dan Virginia; e. Ruang  gas  ( gas  chamber ),  berlaku  di Amerika  Serikat  untuk  beberapa negara  bagian,  yaitu  Colorado, Nevada,  Missisippi,  New  Mexico, North  Carolina  dan  Oregon,  serta menjadi  cara  alternatif  menghukum mati  di  beberapa  negara  bagian lainnya;
f. Suntik  Mati  ( lethal  injection ),  metode hukuman  ini  mulai  dikenal  pada abad  20  yang  ditemukan  dan dikembangkan oleh Negara Amerika
Serikat,  diterima  oleh  lebih  dari  30 negara  bagiannya.  Cara  ini  juga mulai  dianut  oleh  RRC  (1997), Guatemala  (1950,  Philipina  (1999),
Thailand (2003), dan Taiwan (2005). Lebih  lanjut  Luthfie  menyatakan,
cara  hukuman  mati  dengan  ditembak memang  merupakan  cara  yang  paling banyak  digunakan  di  negara-negara yang  masih  menerapkan  hukuman mati. Hingga tahun 2000, ada 69 negara yang memberlakukan tata cara ditembak  mati.  Namun,  tata  cara  ini cenderung  untuk  berganti  ke  tata  cara lain yang dipandang lebih baik. Negara Cina  misalnya,  kini  menerapkan  dua jenis  metode  hukuman  mati,  yaitu tembak mati dan suntik mati. Demikian
halnya  peralihan  mulai  diterapkan  oleh negara  Guatemala  dan  Thailand  dari hukuman ditembak mati ke suntik mati. Di  Amerika  Serikat  sudah  hampir semua  negara  bagian  memberlakukan tata cara suntik mati. 9 Penjelasan  tentang  berbagai  macam pelaksanaan pidana mati, juga digambarkan  oleh  Bambang  Sugeng Rukmono. a. Injeksi Mati ( Lethal Injection ) 10
Pelaksanaan  pidana  mati  dengan cara  disuntik  masih  diterapkan  di beberapa  negara  bagian  Amerika Serikat. Prosesi Pelaksanaan dilakukan  dengan  cara  tahanan dibawa ke ruang eksekusi, didudukan  atau  dibaringkan  dengan dua  suntikan  dengan  selang  yang sudah  tertempel  di  tangannya.
Selang  tersebut  terhubung  dengan tabung-tabung  yang  dapat  setiap saat  disuntikkan  melalui  tempat  di mana  eksekusi  akan  dilakukan. Ketika proses eksekusi dimulai, satu atau  lebih  algojo  memberikan  dosis mematikan yang tidak diketahui oleh publik  untuk  diberikan  kepada terpidana.  Dosis  tersebut  kemudian disuntikan  melalui  mesin  atau adakalanya disuntikan
secara manual.
b. Kursi Listrik ( Electrocution ) 11
Metode  ini  diciptakan  oleh
Harold P. Brown, yang dipekerjakan oleh Thomas Edison guna menyelidiki penggunaan listrik untuk  eksekusi.  Dalam  eksekusi dengan  kursi  listrik,  terpidana diikatkan di kursi dengan tali logam dan  spons  basah  ditempatkan  di
9 Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008…, hlm 31.
10 Bambang Sugeng Rukmono, Hakikat Pelaksanaan …, hlm. 125-127
11 Bambang Sugeng Rukmono, Hakikat Pelaksanaan …, hlm. 127
kepala untuk membantu konduktivitas. Elektroda ditempatkan  pada  kepala  dan  kaki untuk  membuat  sirkuit  tertutup. Arus  listrik  pertama  sebesar  2000 volt  dialirkan  selama  15 detik.  Arus pertama ini ditujukan untuk menghentikan  jantung  sehingga menyebabkan  ketidaksadaran.  Arus kedua dialirkan sehingga menyebabkan kerusakan organ internal  dan  menjadikan  tubuh terbakar.  Kesemua  aliran  arus tersebut membuat terpidana pingsan untuk  lebih  meminimalisasi  sakit dan penderitaan.
c. Kamar Gas ( Gas Chamber ) 12
Sebelum eksekusi, algojo memasuki kamar gas yang akan diisi gas potassium sianida (KCN) ke dalam kompartemen  kecil  terpidana  di bawah  kursi  eksekusi.  Setelah  itu, terpidana dibawa dan diamankan ke kursi  dalam  ruang  yang  disegel. Kemudian algojo mengalirkan sejumlah asam sulfat pekat (H2SO4) melalui  tabung  yang  mengarah  ke kompartemen  terpidana.  Terpidana biasanya  telah  diingatkan  untuk mengambil napas dalam-dalam guna mempercepat ketidaksadaran, namun    kebanyakan  terpidana menahan  napas.    Secara  umum, eksekusi dengan kamar gas hidrogen sianida cukup menyakitkan dan tidak menyenangkan.
d. Eksekusi  Regu  Tembak  ( The  Firing Squad ) 13
Metode  eksekusi  dengan  regu tembak  dianggap  sebagai  metode yang  paling  baik,  karena  caranya yang cukup layak. Dalam melakukan
12 Bambang Sugeng Rukmono, Hakikat Pelaksanaan …, hlm. 128 13 Bambang Sugeng Rukmono, Hakikat Pelaksanaan …, hlm. 129
eksekusi,  salah  satu  penembak  yang ada  dari  regu  tembak  diberikan peluru  kosong  untuk  mengurangi rasa  bersalah  dan  menguatkan mental.  Tidak  satu  pun  dari penembak tahu siapa yang memiliki peluru  kosong.  Hanya  dua  negara bagian  Amerika  Serikat  yang menggunakan  metode  regu  tembak, yaitu  negara  bagian  Idaho  dan negara bagian Oklahoma. Meskipun demikian,  negara  bagian  Utah  juga memiliki empat terpidana mati yang mendapatkan  izin  untuk  memilih eksekusi oleh regu tembak.
e. Eksekusi Gantung ( Hanging ) 14
Metode  ini  pernah  digunakan Nazi  dan  menjadi  bentuk  yang paling  umum  digunakan  sebelum tahun 1850-an. Ciri dari eksekusi ini adalah  kematian  yang  lambat  dan menyakitkan. Metode eksekusi gantung  sangat  popular  di  Iran. Dimana  terpidana  ditempatkan dalam posisi berdiri di tanah dengan simpul  di  leher.  Kemudian  tiang gantungan  digerakkan  dan  diangkat ke  atas,  sehingga  menyebabkan terpidana tercekik. Eksekusi gantung juga dilaksanakan di Inggris setelah  tahun  1850-an,  dengan mengikat  simpul  di  leher  terpidana dan  kemudian  menjatuhkannya untuk menjerat leher.
f. Eksekusi Penggal ( Beheading ) 15
Eksekusi  dengan  cara  penggal kepala,  merupakan  cara  yang  paling banyak dan masih umum digunakan, di  beberapa  negara  yang  menganut sistem  hukum  Islam.  Negara  Arab Saudi merupakan yang paling sering menggunakan  metode  ini.  Eksekusi biasanya  dilakukan  pada  Jumat
14 Bambang Sugeng Rukmono, Hakikat Pelaksanaan …, hlm. 129-130
15 Bambang Sugeng Rukmono, Hakikat Pelaksanaan …, hlm. 130
malam  di  luar  masjid  utama  kota setelah  shalat.  Hukuman  mati  ini biasanya  dijatuhkan  pada  pelaku perkosaan, pembunuhan, kejahatan- kejahatan  terkait    narkoba,  dan kemurtadan.
g. Eksekusi Guillotine 16
Eksekusi mati dengan pisau yang dikenal  dengan  nama guillotine , bukanlah  diciptakan  oleh  Joseph- Ignace Guillotine (1738-1814). Guillotine  duduk  pada  sebuah komite  yang  menyetujui  rancangan pisau eksekusi Antoine Louis (1723- 1792).  Alat  eksekusi  ini  terdiri  atas bingkai  kayu  besar  dengan  ruang  di bagian bawah untuk leher terpidana mati.  Sementara  di  bagian  atas bingkai  menggantung  pisau  miring besar  yang  akan  dijatuhkan  tepat  di leher sehingga mengakibatkan kepala  terpenggal.  Metode  resmi eksekusi mati Prancis sediri dibubarkan pada tahun 1981.
h. Eksekusi Rajam ( Stoning ) 17
Eksekusi mati dengan cara rajam ( stoning ) dilakukan dengan melempar bat  uke  terpidana  sampai  mati. Terpidana pada metode eksekusi ini ditempatkan  tidak  bergerak  untuk dilempari batu hingga mati. Metode ini popular dan banyak digunakan di negara-negara  Islam.  Di  Iran eksekusi  rajam  digunakan  untuk delik  perzinaan  dan  kejahatan lainnya.  Rajam  dilakukan  dengan menggunakan batu yang tidak boleh terlalu  besar,  untuk  memastikan bahwa terpidana meninggal sesudah dihantam  dengan  batu  kecil  yang didefinisikan sebagai kerikil, dengan catatan  tetap  harus  menyebabkan cedera parah.
16 Bambang Sugeng Rukmono, Hakikat Pelaksanaan …, hlm. 131 17 Bambang Sugeng Rukmono, Hakikat Pelaksanaan …, hlm. 132
i. Eksekusi Garrote ( Choked to Death ) 18 Metode  eksekusi  ini  sekarang tidak  lagi  digunakan  di  negara manapun, meskipun pada praktiknya  sering  digunakan  dalam latihan legion asing Prancis. Perangkat garrote pernah  digunakan di  Spanyol  hingga  dihapus  pada tahun  1978,  bersamaan  dengan penghapusan  penerapan  pidana mati.  Eksekusi  terakhir  dengan menggunakan garrote dilakukan terhadap  Jose  Luis  Cerveto  pada Oktober  1977.  Pelaksanaan  metode ini  dilakukan  dengan  mendudukan terpidana  mati  di  kursi  dengan sejumlah  ikatan  di  tubuh,  tangan, dan kaki. Kemudian algojo memperketat  band  metal  garrote  di leher terpidana sehingga mengakibat terpidana  tercekik  dan  meninggal dunia.  Andorra  menjadi  negara tterakhir yang melarang penggunaan garrote  sebagai  metode  eksekusi pidana mati pada tahun 1990. 2.  Pelaksanaan  Pidana  Mati  di Indonesia Pelaksanaan pidana mati di Indonesia,  pada  mulanya  sebagaimana diatur  dalam  Pasal  11  KUHP.  Pidana mati  dijalankan  oleh  algojo  di  tempat gantungan  dengan  menjeratkan  tali yang  terikat  di  tiang  gantungan  pada leher terpidana, kemudian menjatuhkan  papan  tempat  terpidana berdiri.  Pelaksanaan  pidana  mati kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor  02/Pnps/1964,  yaitu  pidana mati  yang  dijatuhkan  di  lingkungan Peradilan Umum atau Peradilan Militer dilakukan  dengan  ditembak  sampai mati.  Alasan  dilakukannya  perubahan ini      bahwa  ketentuan-ketentuan  yang
18 Bambang Sugeng Rukmono, Hakikat Pelaksanaan …, hlm. 132
berlaku mengenai tata cara pelaksanaan pidana  mati  bagi  orang-orang  yang dijatuhi  pidana  mati  oleh  peradilan  di lingkungan  Peradilan  Umum  dan orang-orang baik militer ataupun bukan militer  yang  dijatuhi  pidana  mati  oleh pengadilan lingkungan Peradilan Militer tidak sesuai lagi dengan perkembangan kemajuan  keadaan  serta  jiwa  revolusi Indonesia. 19 Pelaksanaan  pidana  mati selanjutnya  mengalami  pembaharuan dengan dikeluarkannya Peraturan Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia Nomor  12  Tahun  2010  Tentang  Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Pelaksanaan  pidana  mati  menurut Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964, sebagai berikut: 20 a. Jika  tidak  ditentukan  lain  oleh  Menteri Kehakiman,  pidana  mati  dilaksanakan dalam  daerah  hukum  pengadilan  yang menjatuhkan  putusan  dalam  tingkat pertama;
b. Kepala  Polisi  Daerah  tempat kedudukan  pengadilan  tersebut, setelah  mendengar  nasihat  Jaksa Tinggi/Jaksa  yang  bertanggung jawab untuk pelaksanaannya,
menentukan  waktu  dan  tempat pelaksanaan pidana mati;
c. Kepala  Polisi  Daerah  membentuk suatu  regu  penembak  dari  Brigade Mobil  yang  terdiri  dari  seorang Bintara,  12  orang  Tantama,  di bawah pimpinan seorang Perwira;
19 Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam konsiderans  menimbang  angka  1  UU  No. 2/Pnps/1964
Tentang Tata Cara Pelaksanaan  Pidana  Mati  yang  Dijatuhkan Oleh  Pengadilan  di  Lingkungan  Peradilan
Umum dan Militer.
20 Frans  Maramis,  2012, Hukum  Pidana Umum  dan  Tertulis  di  Indonesia ,  Rajawali Press, Jakarta, hlm 241-243.
d.
Terpidana  dibawa  ke  tempat pelaksanaan pidana dengan pengawalan polisi yang cukup, dapat disertai oleh seorang perawat rohani,
berpakaian sederhana dan tertib;
e. Setiba di tempat pelaksanaan pidana mati,  komandan  pengawal  menutup mata  terpidana  dengan  sehelai  kain, kecuali terpidana tidak menghendaki; f. Terpidana  dapat  menjalani  pidana secara  berdiri,  duduk  atau  berlutut, jika dipandang perlu Jaksa Tinggi/Jaksa  yang  bertanggung jawab  dapat  memerintahkan  supaya terpidana  diikat  tangan  serta kakinya,  ataupun  diikat  kepada sandaran  yang  khusus  dibuat  untuk itu;
g. Setelah  terpidana  siap  ditembak, regu  penembak  dengan  senjata sudah  diisi  menuju  tempat  yang ditentukan, jarak antara titik dimana terpidana  berada  dengan  regu penembak  tidak  boleh  melebihi  10 meter, dan tidak boleh kurang dari 5 meter;
h. Apabila  semua  persiapan  telah selesai,  Jaksa  Tinggi/Jaksa  yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya, memerintahkan untuk  memulai  pelaksanaan  pidana mati;
i. Dengan menggunakan pedang sebagai  isyarat,  Komandan  Regu Penembak memberi perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan regunya untuk membidik  pada  jantung  terpidana, dan dengan menyentakkan
pedangnya  ke  bawah  secara  cepat, dia  memberikan  perintah  untuk menembak;
j. Apabila  setelah  penembakan  itu, terpidana  masih  memperlihatkan tanda-tanda  bahwa  ia  belum  mati,
maka  Komandan  Regu  segera memerintahkan  kepada  Bintara Regu  Penembak  untuk  melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan  ujung  laras  senjatanya pada  kepala  terpidana  tepat  di  atas telinganya; k. Untuk memperoleh kepastian tentang  matinya  terpidana  dapat diminta bantuan seorang dokter;
l. Penguburan  diserahkan  kepada keluarganya  atau  sahabat  terpidana,
kecuali  berdasarkan  kepentingan umum  Jaksa  Tinggi/Jaksa  yang bertanggung  jawab  memutuskan lain.
3.  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia
Terhadap  Pelaksanaan  Pidana  Mati di Indonesia Pelaksanaan  pidana  mati  dengan cara ditembak sampai mati sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang Nomor 02/Pnps/1964 tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan  Pidana Mati  yang  Dijatuhkan  Pengadilan Dilingkungan  Peradilan  Umum  dan
Militer, telah dimohonkan judicial review ke  Mahkamah  Konstitusi  oleh  tiga orang terpidana mati dalam kasus bom Bali,  yaitu  Amrozi  bin  Nurhasyim,  Ali Ghufron  bin  Nurhasyim  alias  Muklas, dan Abdul Aziz alias Imam Samudra. Pemohon  dalam  permohonannya mengajukan  dua  jenis judicial  review , yaitu  permohonan  pengujian  formil, dan  permohonan  pengujian  materiil atas Undang-Undang Nomor
02/Pnps/1964  terhadap  UUD  1945. Menurut  Pemohon  Undang-Undang Nomor  02/Pnps/Tahun  1964  tentang Tata  Cara  Pelaksanaan  Pidana  Mati Yang  Dijatuhkan  Oleh  Pengadilan  di Lingkungan  Peradilan  Umum  dan Militer (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor  38)  yang  telah  ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1969,  merupakan  undang-undang  yang pembentukannya  tidak  memenuhi ketentuan  UUD  1945,  berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut: a. Bahwa Undang-Undang Nomor
02/Pnps/Tahun  1964,  merupakan undang-undang  yang  pembentukannya didasarkan  pada  Penetapan  Presiden Republik Indonesia;
b. Bahwa  Penetapan  Presiden a  quo , kemudian  menjadi  undang-undang adalah karena diundangkannya Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1969  tentang  Pernyataan  Berbagai Penetapan  Presiden  dan  Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang; c. Bahwa  Penetapan  Presiden a  quo merupakan  Penetapan  Presiden yang  dimaksud  oleh  Pasal  2 Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1969  yang  berbunyi:  “Terhitung sejak  disahkannya  Undang-undang ini, menyatakan Penetapanpenetapan  Presiden  dan Peraturan-peraturan Presiden sebagaimana termaksud dalam Lampiran  IIA  dan  IIB  Undang- undang  ini,  sebagai  UndangUndang dengan  ketentuan,  bahwa  materi Penetapan-penetapan  Presiden  dan Peraturan-Peraturan Presiden tersebut  ditampung  atau  dijadikan bahan  bagi  penyusunan  Undang- undang yang baru”; d. Bahwa  Undang-Undang  Nomor 02/Pnps/1964 juncto Undang- Undang  Nomor    5  Tahun  1969 adalah undang-undang yang pembentukannya  dilakukan  dengan cara disahkan oleh Presiden Republik Indonesia dengan disetujui oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat Gotong Royong; e. Bahwa  Dewan  Perwakilan  Rakyat Gotong  Royong  (DPR-GR)  bukan lembaga perwakilan rakyat sebagaimana  dimaksud  oleh  UUD 1945,  karena  DPR-GR  dibentuk atas  dasar  Penetapan  Presiden  dan anggotanya  juga  diangkat  oleh Presiden, sedang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 UUD 1945, anggotanya dipilih melalui pemilihan umum; f. Bahwa pembentukan undang- undang  menurut  UUD  1945  adalah sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal 20  Amandemen  UUD  1945,  maka pembentukan Undang-Undang Nomor    02/Pnps/1964 juncto Undang-Undang  Nomor    5  Tahun 1969  tidak  sesuai  dengan  Pasal  20 tersebut;
g. Bahwa  dengan  demikian,  tentang tata  cara  pelaksanaan  pidana  mati dengan  cara  ditembak  hingga  mati oleh  Regu  Penembak,  yang  selama ini  dijalankan  di  negara  kita, Republik Indonesia, merupakan tata cara  yang  didasarkan  pada  undang- undang yang pembentukannya tidak sesuai dengan UUD 1945;
h. Bahwa  merupakan  fakta  hukum, Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 yang telah diwajibkan  oleh  Undang-Undang Nomor    5  Tahun  1969  untuk diadakan perbaikan atau penyempurnaan  dalam  arti  bahwa materi  dari  penetapan  tersebut dijadikan  bahan  untuk  penyusunan undang-undang baru, hingga permohonan diajukan ke
Mahkamah Konstitusi belum pernah  ada  perbaikan  maupun penyempurnaan  terhadap  tata  cara pelaksanaan  hukuman  mati  di Indonesia. Terhadap  pengujian  formil  yang diajukan  Pemohon,  bahwa Undang- Undang Nomor 02/Pnps/Tahun 1964, yang telah ditetapkan menjadi undang- undang dengan Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1969,  merupakan undang-undang  yang  pembentukannya tidak memenuhi ketentuan UUD 1945,
Mahkamah  Konstitusi  berpendapat sebagai berikut:
a. bahwa dari bentuk hukumnya, memang benar Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 semula Penetapan Presiden  Nomor  2  Tahun  1964  yang tidak dikenal dalam UUD 1945, karena UUD  1945  memang  tidak  mengatur produk hukum dengan nama Penetapan Presiden,  namun  hal  tersebut  telah dikoreksi  dengan  Undang-Undang Nomor    5  Tahun  1969  atas  perintah Ketetapan MPRS Nomor XIX/MPRS/1966 dan Ketetapan MPRS  Nomor  XXXIX/MPRS/1968. Kedua Ketetapan Majelis Permusyawaratan  Rakyat  Sementara (MPRS)  tersebut  berisi  perintah  untuk melakukan peninjauan kembali terhadap  status  hukum  atas  Penetapan Presiden  dan  Peraturan  Presiden. Konsiderans  Undang-Undang  Nomor
5 Tahun 1969 berbunyi, “bahwa dalam rangka pemurnian produk-produk legislatif  yang  berbentuk  Penetapan- penetapan  Presiden  dan  Peraturan- peraturan Presiden yang telah dikeluarkan  sejak  tanggal  5  Juli  1959” dan “bahwa Penetapan-penetapan Presiden dan Peraturan-peraturan Presiden  yang  materinya  sesuai  dengan suara  hati  nurani  rakyat  perlu dinyatakan  sebagai  Undang-undang” .
Oleh  karena  itu,  dengan    Undang- Undang  Nomor    5  Tahun  1969, Penetapan  Presiden  Nomor  2  Tahun 1964  termasuk  Penetapan  Presiden (Penpres)  yang  dinyatakan  sebagai undang-undang, yaitu menjadi Undang- Undang  Nomor    02/Pnps/1964, sehingga  bentuk  hukumnya  sudah sesuai dengan UUD 1945. Kata “Pnps” sekedar  sebagai  tanda  bahwa  undang- undang dimaksud berasal dari Penetapan  Presiden.  Dinyatakannya beberapa  Penetapan  Presiden  dan Peraturan Presiden, termasuk Penetapan  Presiden  Nomor  2  Tahun 1964 menjadi undang-undang, menunjukkan  bahwa  isinya  masih sesuai  dengan  aspirasi  rakyat  karena merupakan pembaruan terhadap ketentuan  Pasal  11  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP); b. bahwa dari prosedur pembentukannya, Penetapan Presiden  Nomor  2  Tahun  1964 tidak  sesuai  dengan  UUD  1945, karena  UUD  1945  memang  tidak mengenal  produk  hukum  yang bernama  “Penetapan  Presiden”.
Akan  tetapi,  setelah  Undang- Undnag  Nomor    5  Tahun  1969 menyatakan Undang-Undang Nomor  02/Pnps/1964  berlaku, maka  prosedur  pembentukannya sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, yaitu ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan  DPR, dalam hal ini DPR GR sebagai DPR yang sah pada awal Orde Baru sebelum DPR hasil  pemilihan  umum  terbentuk. Presiden  dan  DPR  GR  yang membentuk Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1969  yang menyatakan  Penetapan  Presiden Nomor  2  Tahun  1964  sebagai Undang-Undang Nomor
02/Pnps/1964  adalah  Presiden  dan
DPR  yang  sah  pada  masa    transisi ketatanegaraan  dari  Orde  Lama  ke Orde  Baru  dan  telah  diterima  dan diakui oleh rakyat Indonesia; c. bahwa  Pasal  II  Aturan  Peralihan UUD 1945 sebelum perubahan yang berbunyi, “Segala badan Negara dan peraturan  yang  ada  masih  langsung berlaku,  selama  belum  diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar  ini”  dan  Pasal I Aturan Peralihan  UUD  1945  setelah perubahan  yang  berbunyi,  “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum  diadakan  yang  baru  menurut Undang-Undang  Dasar  ini”, yang menjadi dasar keberlakuan Undang- Undang  Nomor  02/Pnps/1964 sampai  sekarang,  karena  undang- undang  yang  baru  yang  mengatur tentang tata cara pelaksanaan pidana mati belum ada; d. bahwa  dengan  demikian,  dalil-dalil Pemohon mengenai pengujian formil  tidak  beralasan,  sehingga harus ditolak. Sedangkan  permohonan  pengujian materiil,  diajukan  didasarkan  pada ketentuan  Pasal  51  ayat  (3)  huruf  b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Menurut Pemohon Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, adalah undang- undang yang materi muatan dalam ayat, pasal,  dan/atau  bagian  undang-undang bertentangan  dengan  UUD  1945 khususnya  Pasal  28I  ayat  (1), berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
a. Bahwa  Pasal  28I  ayat  (1),    berbunyi
sebagai berikut: “Hak untuk hidup, hak untuk  tidak  disiksa,  hak  kemerdekaan pikiran  dan  hati  nurani,  hak  beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk
diakui  sebagai  pribadi  di  hadapan hukum,  dan  hak  untuk  tidak  dituntut atas  dasar  hukum  yang  berlaku  surut adalah  hak  asasi  manusia  yang  tidak dapat  dikurangi  dalam  keadaan  apa pun“;
b. Bahwa  Tata  Cara  Pelaksanaan Pidana  Mati  dengan  cara  ditembak hingga  mati  oleh  Regu  Penembak sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 juncto Undang- Undang  Nomor    5  Tahun  1969, adalah penyiksaan terhadap Terpidana; c. Bahwa  Regu  Penembak  yang  diberi tugas untuk mengeksekusi terpidana menurut  Undang-Undang  Nomor 02/Pnps/1964 juncto Undang- Undang  Nomor    5  Tahun  1969, diharuskan  membidik  pada  jantung terpidana  [Pasal  14  ayat  (3)]  namun pada  Pasal  14  ayat  (4)  menentukan untuk mengarahkan tembakan pengakhir  dengan  menekankan ujung  laras  senjatanya  pada  kepala terpidana  tepat  di  atas  telinganya. Dengan demikian tata cara ini tidak memberikan kepastian akan “tiadanya  penyiksaan” dalam proses kematiannya terpidana :
d. Bahwa  meskipun  seorang  warga negara  Indonesia  itu  statusnya adalah  Terpidana  maka  menurut UUD  1945,  khususnya  Pasal  28I ayat  (1),    tetap  dijamin  hak  asasi manusianya,  sehingga  penyiksaan terhadapnya  dengan  menggunakan tata cara pelaksanaan hukuman mati berdasarkan Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964 juncto Undang-Undang  Nomor    5  Tahun 1969,  merupakan  pelanggaran  atas hak konstitusionalnya, dengan demikian  Undang-Undang  Nomor 02/Pnps/1964 juncto Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1969
materinya jelas bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap pengujian materiil Undang-Undang Nomor 02/Pnps/1964,  khususnya  Pasal  1, Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) terhadap Pasal  28 I ayat  (1)  UUD  1945  yang diajukan Pemohon, Mahkamah Konstitusi  memberi  pendapat  sebagai berikut: a. bahwa  ukuran  yang  harus  dipedomani tentang  penyiksaan  harus  mengacu kepada  rumusan  yang  dianut  dalam instrumen  hukum  Hak  Asasi  Manusia (selanjutnya  disebut  HAM)  yang berlaku  di  Indonesia,  sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi Manusia  dan  Undang-Undang  Nomor 5  Tahun  1998  tentang  Pengesahan
Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman  or  Degrading  Treatment  or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat  Manusia) . Pasal  1  angka  4
Undang-Undang  39  Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa  penyiksaan  adalah “ setiap perbuatan  yang  dilakukan  dengan sengaja,  sehingga  menimbulkan  rasa sakit  atau penderitaan  yang hebat,  baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk  memperoleh  pengakuan  atau keterangan  dari  seseorang  atau  dari orang  ketiga,  dengan  menghukumnya atas  suatu  perbuatan  yang  telah dilakukan  atau  diduga  telah  dilakukan oleh  seseorang  atau  pihak  ketiga,  atau mengancam  atau  memaksa  seseorang atau  orang  ketiga,  atau  untuk  suatu alasan  yang  didasarkan  pada  setiap bentuk  diskriminasi,  apabila  rasa  sakit atau  penderitaan  tersebut  ditimbulkan
oleh,  atas  hasutan  dari,  dengan persetujuan atau sepengetahuan siapapun  dan/atau  pejabat  publik”. Definisi  penyiksaan  tersebut  telah merujuk  dan  mengutip  sepenuhnya Pasal  1 Convention  Against  Torture  and Other  Cruel,  Inhuman  or  Degrading Treatment  or  Punishment yang  telah diratifikasi tersebut di atas.
b. bahwa  alasan  Indonesia  menjadi negara  pihak  dalam  konvensi  yang menentang  penyiksaan  tersebut  di atas,  antara  lain  disebutkan:  (1) Pancasila  sebagai  falsafah  dan pandangan  hidup  bangsa  Indonesia dan UUD 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional, menjunjung  tinggi  harkat  dan martabat  manusia  seperti  tercermin dalam  Sila  Kemanusiaan  yang  Adil dan  Beradab.  Asas  ini  merupakan amanat konstitusional bahwa bangsa Indonesia bertekad untuk mencegah dan melarang segala bentuk penyiksaan,  sesuai  dengan  isi konvensi; (2) dalam rangka pengamalan Pancasila dan pelaksanaan  UUD  1945,  Indonesia pada  dasarnya  telah  menetapkan peraturan perundang-undangan yang langsung mengatur pencegahan dan  pelarangan  segala  bentuk penyiksaan  yang  tidak  manusiawi dan  merendahkan  martabat  manusia. Namun,  perundang-undangan  itu karena  belum  sepenuhnya  sesuai dengan  konvensi,  masih  perlu disempurnakan.
c. bahwa  rasa  sakit  yang  disebut sebagai penyiksaan, bukanlah sesuatu  yang  terjadi  secara  alamiah dan  wajar,  melainkan  dilakukan secara  sengaja  dan  melawan  hukum untuk  tujuan  tertentu  di  luar kehendak mereka yang disiksa. Rasa sakit  yang  timbul  secara  alamiah seperti  yang  dialami  oleh  setiap
wanita  yang  melahirkan  dan  orang yang  menjalani  operasi  karena tujuan  medis  tertentu  tidaklah termasuk dalam kategori penyiksaan.
Terlebih-lebih  lagi,  rasa  sakit  yang timbul dan melekat dalam pelaksanaan  pidana  mati  adalah sesuatu  yang  tidak  dapat  dihindari akan  timbul  dalam  tiap  cara pelaksanaan  pidana  mati.  Yang terjadi,  sesungguhnya  bukan  karena pemilihan  tata  cara  pelaksanaannya, melainkan  melekat  dalam  setiap pidana  mati  yang  dijatuhkan  hakim, yang oleh Mahkamah telah dinyatakan  sebagai  sesuatu  yang konstitusional.  Konvensi  secara tegas  menyatakan  bahwa  rumusan penyiksaan  yang  diatur  dalam
Konvensi  tidak  meliputi  rasa  sakit atau  penderitaan  yang  semata-mata timbul  dari,  melekat  pada,  atau diakibatkan oleh satu sanksi hukum yang berlaku. d. bahwa akan tetapi dalam pelaksanaan pidana mati, Mahkamah  berpendapat,  ukuran yang  juga  harus  dipedomani  adalah untuk  menghindari  pelaksanaan pidana  mati  yang  menimbulkan penderitaan terpidana tersebut secara  berkepanjangan,  dan  juga siksaan  yang  dirasakan,  diukur bukan  hanya  dari  sisi  subjektif terpidana  sendiri,  melainkan  juga dari  sisi  objektif  masyarakat,  yang akan  melihat  pokok  persoalan demikian dari hal-hal berikut: 1). bahwa ukuran dalam menentukan  apakah  suatu  tata cara  pelaksanaan  pidana  mati merupakan  sesuatu  yang    kejam, tidak manusiawi, dan tidak biasa, dapat  dinilai  dari  pelaksanaan, yaitu: (i) jika cara yang dilakukan menimbulkan  penderitaan  yang panjang  dan  tidak  diperlukan
dalam  menimbulkan  kematian;
(ii)  bertentangan  dengan  ukuran kesusilaan  yang  dianut  dalam masyarakat;  dan  (iii)  tidak menjaga  dan  mempertahankan harkat martabat terpidana sebagai manusia; 2).  bahwa  pelaksanaan  pidana  mati dengan  cara  ditembak  hingga mati  tidak selalu terjadi sekaligus dalam  ”satu  kali  tembakan”, namun    ada  kalanya  dilakukan dengan  tembakan  pengakhir, karena tidak ada jaminan penembakan    sekali  oleh  regu tembak  dapat  menimbulkan kematian bagi terpidana. Dengan demikian, tetap ada dua kemungkinan bahwa penembakan yang dilakukan oleh regu  tembak  dapat  langsung mematikan  dan  juga  dapat  tidak langsung  mematikan,  hal  mana telah  menyebabkan  bahwa  tata cara  yang  dilakukan  dapat menimbulkan  penderitaan  yang tidak  diperlukan  oleh  terpidana untuk menimbulkan kematiannya.  Keterangan  Saksi Pastor  Charlie  Burrows,  yang menerangkan  bahwa  Terpidana Antonius membutuhkan waktu 7 (tujuh) menit mengerang kesakitan sejak tembakan dilakukan  ke  arah  jantung  baru dinyatakan meninggal, menimbulkan  pertanyaan  apakah sesuai  dengan  ukuran  yang diutarakan  di  atas  atau  ada  tata cara  lain  yang  lebih  memenuhi ukuran  untuk  menghindarkan penderitaan yang tidak diperlukan  untuk  menimbulkan kematian; 3). bahwa keterangan para ahli yang diajukan  oleh  Pemohon  telah menyatakan  adanya  cara-cara
pelaksanaan  pidana  mati  lainnya yang  dikenal,  yaitu  dengan  cara dipancung, dikursi listrik, disuntik  mati , digantung  sampai mati , dan    khusus  menurut hukum Islam dikenal juga dengan hukuman  dirajam  sampai    mati. Dari  keterangan  para  ahli tersebut  diketahui  bahwa  pidana mati  dengan  disuntik  mati  yang dilakukan dengan didahului pembiusan,  kalau  dilakukan  oleh orang yang ahli tidak menimbulkan  penderitaan  yang tidak  perlu,  sedangkan  hukuman pancung,  kalau  dilakukan  di tempat yang tepat akan menimbulkan  kematian  yang segera,  karena  dalam  waktu  7 (tujuh)  sampai  dengan  12  (dua belas) detik berhentinya darah ke otak akan menyebabkan kematian. Demikian juga hukuman gantung, kalau letak tali tepat  di  batang  leher  dan  berat badan  terpidana  cukup,  maka dampak  kematian  juga  terjadi secara cukup cepat; 4).  bahwa  akan  tetapi  meskipun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu dimanfaatkan dalam penegakan hukum, khususnya  dalam  tata  cara pelaksanaan  pidana  mati,  namun berkurangnya  penderitaan  atau rasa  sakit  itu  sendiri  bukanlah merupakan  alasan  yang  cukup dalam  menilai  konstitusionalitas norma dalam UU 02/Pnps/1964 tersebut,  karena  pelaksanaan pidana mati dengan cara ditembak  sampai  mati  juga sesungguhnya  dapat  berlangsung secara  cepat,  sesuai  dengan keterangan ahli, apabila tembakan tepat mengenai jantung terpidana. Sejalan dengan
itu,  berdasarkan  keterangan  para ahli yang didengar dalam persidangan  tidak  ada  satu  cara pun  yang  menjamin  pelaksanaan pidana mati yang tidak menimbulkan  rasa  sakit  atau kematian dengan cepat; 5).  bahwa  selain  itu,  baik  pidana mati  dengan  cara  dipancung, digantung,  maupun  ditembak mati  dapat  menimbulkan  efek kematian  secara  cepat  jika dilakukan  dengan  tepat. Akan tetapi,  cara  pelaksanaan  pidana mati haruslah mempertimbangkan  harkat  dan martabat terpidana mati. Menurut Mahkamah, pidana mati yang  dilakukan  dengan  ditembak secara  tepat  dapat  menimbulkan kematian  cepat  dengan  tetap menjaga  harkat  dan  martabat terpidana mati. Akhirnya  dalam  bagian  penutup permohonan  yang  diajukan  oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi,  Pemohon  memohon  agar Mahkamah  Konstitusi  mengabulkan semua permohonan Pemohon, selengkapnya sebagai berikut: a. Mengabulkan  permohonan  Pemohon untuk seluruhnya;
b. Menyatakan Undang-Undang Nomor 02/Pnps/Tahun 1964 tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Pidana  Mati  Yang  Dijatuhkan  Oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan
Umum  dan  Militer  (Lembaran Negara  Tahun  1964  Nomor  38) yang  telah  ditetapkan  menjadi undang-undang  dengan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan  Presiden  dan  Peraturan Presiden  Sebagai  Undang-Undang (Lembaran  Negara  Tahun  1969
Nomor  36),  merupakan  undang-
undang yang pembentukannya tidak memenuhi ketentuan Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945; c. Menyatakan Undang-Undang Nomor 02/Pnps/Tahun 1964 tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Pidana  Mati  yang  dijatuhkan  oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan
Umum  dan  Militer  (Lembaran Negara  Tahun  1964  Nomor  38) yang  telah  ditetapkan  menjadi undang-undang  dengan  Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan  Presiden  dan  Peraturan Presiden  Sebagai  Undang-Undang (Lembaran  Negara  Tahun  1969 Nomor 36) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; d. Atau bilamana Mahkamah berpendapat  lain  sudilah  kiranya memberikan  putusan  yang  seadil- adilnya. Terhadap  petitum  permohonan yang  diajukan  Pemohon  sebagaimana tersebut  di  atas, Mahkamah  Konstitusi dalam amar mengadili Putusan Nomor 21/PUU-VI/2008 menyatakan permohonan  Pemohon  baik  mengenai pengujian  formil maupun  pengujian materiil  ditolak  untuk  seluruhnya. Berdasarkan  bunyi  amar  putusan mengadili Mahkamah Konstitusi sebagaimana  tersebut  dalam  Putusan Nomor 21/PUU-VI/2008, maka dapat disimpulkan  pelaksanaan  pidana  mati dengan  cara  ditembak  sampai  mati sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  02/Pnps/1964  tidak bertentangan  dengan  UUD  1945 khususnya  Pasal  28I  ayat  (1). Mahkamah  Konstitusi  dalam  konklusi putusannya  menyatakan  bahwa  rasa sakit  yang  dialami  terpidana  mati merupakan  konsekuensi  logis  yang
melekat dalam proses kematian sebagai akibat  pelaksanaan  pidana  mati  sesuai dengan tata cara yang berlaku, sehingga tidak  termasuk  kategori  penyiksaan terhadap  diri  terpidana  mati.  Bahkan lebih  lanjut  menurut  Mahkamah Konstitusi,  bahwa  dari  berbagai alternatif tentang tata cara pelaksanaan pidana  mati  selain  cara  ditembak, seperti digantung, dipenggal pada leher, disetrum  listrik,  dimasukkan  ke  dalam ruang gas, dan disuntik mati, semuanya menimbulkan  rasa  sakit  meskipun gradasi  dan  kecepatan  kematiannya berbeda-beda. Tidak ada satu cara pun yang  menjamin  tiadanya  rasa  sakit dalam pelaksanaannya, bahkan semuanya mengandung risiko terjadinya ketidaktepatan dalam pelaksanaan  yang  menimbulkan  rasa sakit. Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 21/PUU-VI/2008 memperoleh  kekuatan  hukum  tetap sejak  selesai  diucapkan  dalam  sidang pleno  terbuka  untuk  umum.  Putusan
MK  bersifat  final,  artinya  langsung memperoleh  kekuataan  hukum  tetap sejak  diucapkan  dan  tidak  ada  upaya hukum  yang  dapat  ditempuh.  Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor  21/PUU-VI/2008, tidak hanya mengikat pihak-pihak yang mengajukan  permohonan judicial  review, yaitu  pihak  yang  berpendirian  bahwa pelaksanaan  pidana  mati  dengan  cara ditembak  sampai  mati  sebagaimna diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor 02/Pnps/1964  bertentangan  dengan UUD  1945.  Tetapi  juga  mengikat semua  komponen  bangsa,  seharusnya dengan  adanya  putusan  tersebut  dapat mengakhiri  perdebatan  soal  legalitas pelaksanaan  pidana  mati  di  Indonesia. Semua  pihak  seharusnya  mempunyai pandangan yang sama, bahwa pelaksanaan  pidana  mati  dengan  cara
ditembak sampai mati tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pandangan  Mahkamah  Konstitusi yang  menyatakan  pelaksanaan  pidana mati  tidak  bertentangan  dengan  UUD 1945,  sejatinya  dapat  diterima.  Patut pula dicatat sebagai perhatian, pernyataan  MPR  yang  tertuang  dalam buku  Panduan  Pemasyarakatan  UUD 1945  dan  Ketetapan  MPR  RI,  yang diterbitkan  oleh  Sekretariat  Jenderal MPR RI tahun 2012. Bahwa dalam bab tentang  HAM  (Bab    XA  UUD  1945) terdapat dua pasal yang saling berkaitan erat,  yaitu  Pasal  28I  dan  Pasal  28J. Keberadaan  Pasal  28J  dimaksudkan untuk mengantisipasi sekaligus membatasi Pasal 28I. 21 Pasal  28I  mengatur  beberapa  HAM yang  tidak  dapat  dikurangi  dalam keadaan apapun, termasuk di dalamnya hak  untuk  tidak  disiksa.  Sedangkan Pasal  28J  memberikan  pembatasan yang  ditetapkan  dengan  undang- undang dan untuk menjamin pengakuan  serta  penghormatan  atas hak  dan  kebebasan  orang  lain,  dan untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil sesuai  dengan  pertimbangan  moral, nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sungguhpun  Mahkamah  Konstitusi telah  menyatakan  dalam  Putusan
Nomor  21/PUU-VI/2008,  bahwa pelaksanaan  pidana  mati  dengan ditembak  sampai  mati  sebagaimana diatur  dalam  Undang-Undang  nomor 02/Pnps/1964  tidak  bertentangan dengan  UUD  1945,  yang  dengan demikian  dapat  diartikan  bahwa pelaksanaan  pidana  mati  dengan ditembak  sampai  mati  tidak  melanggar HAM  khususnya  hak  untuk  tidak disiksa sebagaimana diatur dalam Pasal
21 MPR RI, Panduan… , hlm 181.
28I  ayat  (1)  UUD  1945.  yang  diakui dan  dinyatakan  sebagai  hak  yang  tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Namun demikian upaya untuk menemukan bentuk pelaksanaan pidana  mati  yang  lebih  cepat menimbulkan  kematian  terpidana,  dan dapat  mengurangi  jangka  waktu lamanya  rasa  sakit  yang  harus  dialami oleh terpidana tetap harus dilakukan.
C. Penutup 1. Cara  pelaksanaan  pidana  mati  di Indonesia  dilakukan  dengan berpedoman  pada  aturan  hukum yang  telah  ada.  Pasal  11  KUHP menyatakan  bahwa  pidana  mati dijalankan  oleh  algojo  ditempat penggantungan, dengan menggunakan sebuah jerat dileher terpidana dan mengikatkan  jerat  itu  pada  tiang penggantungan dan menjatuhkan papan  tempat  orang  itu  berdiri. Ketentuan  Pasal  11  KUHP dicabut  oleh  Undang-Undang Nomor  02/Pnps/1964 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1969    Tentang  Tata  Cara Pelaksanaan  Pidana  Mati  yang Dijatuhkan  oleh  Pengadilan  di
Lingkungan  Pengadilan  Umum dan  Militer.  Dalam  Pasal  1 dinyatakan  bahwa  pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan Peradilan  Umum  atau  Peradilan Militer dilakukan dengan ditembak sampai mati. 2. Berdasarkan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  21/PUU- VI/2008, yang menyatakan bahwa  pelaksanaan  pidana  mati dengan  ditembak  sampai  mati sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 02/Pnps/1964 tidak
bertentangan dengan UUD 1945, yang  dengan  demikian  dapat diartikan  bahwa  pelaksanaan pidana  mati  dengan  ditembak sampai  mati  tidak  melanggar HAM khususnya hak untuk tidak disiksa sebagaimana diatur dalam Pasal  28I  ayat  (1)  UUD  1945. Meskipun  pelaksanaan  pidana mati  dengan  cara ditembak, memang menimbulkan rasa sakit yang melekat di dalam pelaksanaan pidana  mati  sebagai akibat  putusan  hakim  yang  sah.
Namun  rasa  sakit  yang  dialami oleh  terpidana  tidak  dapat dikatakan  sebagai  suatu  bentuk penyiksaan  terhadap  terpidana. Rasa  sakit  dalam  pelaksanaan pidana mati akan tetap dirasakan oleh terpidana, walaupun dilakukan  dengan  cara  yang berbeda  selain  dengan  ditembak sampai mati.
D. Daftar Pustaka
Abidin  Farid,  A.Z.  dan  A.  Hamzah. Bentuk-Bentuk  Khusus  Perwujudan
Delik  (Percobaan,  Penyertaan,  dan Gabungan  Delik)  dan  Hukum Penitensier . Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.2006. Ali,  Achmad. Menguak  Realitas  Hukum
Rampai  Kolom  &  Artikel  Pilihan Dalam  Bidang  Hukum .  Jakarta. Kencana. 2008.
Anwar,  Yesmil.  Adang. Pembaharuan Hukum  Pidana  Reformasi  Hukum Pidana .  Jakarta.  PT  Grasindo.
2008. Arba’i,  Yon  Artiono. Aku  Menolak
Hukuman  Mati  Telaah  Atas Penerapan  Pidana  Mati .  Jakarta.
KPG  (Kepustakaan  Populer Gramedia). 2012. Arief,  Barda  Nawawi. Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana . Bandung.  PT  Citra  Aditya  Bakti. 2002.
-------. Masalah  Penegakan  Hukum  dan
Kebijakan  Hukum  Pidana  dalam Penanggulangan  Kejahatan .  Jakarta. Kencana. 2007.
------. Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif    Kajian  Perbandingan . Bandung.  Citra  Aditya  Bakti.
2005.
Asshiddiqie, Jimly. Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia . Bandung. Angkasa. 1995.
------. Hukum  Tata  Negara  dan  Pilar- Pilar  Demokrasi .  Jakarta.  Sinar Grafika. 2012.
Chazawi,  Adami. Pelajaran  Hukum Pidana  1  Stelsel  Pidana  Tindak Pidana  Teori-teori  Pemidanaan  & Batas  Berlakunya  Hukum  Pidana . Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2007. Danil,  Elwi. Korupsi  Konsep,  Tindak Pidana,  dan  Pemberantasannya . Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2014. Hamidi, Jazim. dan Lutfi, Mustafa. Civic Education  Antara  Realitas  Politik dan Implementasi Hukumnya . Jakarta. Gramedia Pustaka utama. 2010. Kanter,  E.Y.  dan  S.R.  Sianturi. Asas-
Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia
dan  Penerapannya .  Jakarta.  Storia Grafika. 2002.
Lubis,  Todung  Mulya.  Alexander  Lay. Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi. Jakarta. Kompas. 2009. Manan,  Munafrizal. Penemuan  Hukum oleh Mahkamah Konstitusi . Bandung. Mandar Maju. 2012. Maramis,  Frans. Hukum  Pidana  Umum dan  Tertulis  di  Indonesia .  Jakarta. Rajawali Press. 2012.
MPR  RI. Panduan  Pemasyarakatan Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945 Sesuai dengan Urutan Bab Pasal dan Ayat . Jakarta. Sekretariat Jenderal MPR RI. 2005.
Moeljatno. Azaz-Azaz  Hukum  Pidana . Jakarta. Bina Aksara. 1983.
Muhammad,  Abdulkadir. Hukum  dan Penelitian  Hukum .  Bandung.  PT Citra Aditya Bakti. 2004.
Muladi  (Editor). Hak  Asasi  Manusia Hakekat  Konsep  dan  Implikasinya dalam  Perspektif  Hukum  dan Masyarakat .  Bandung.  Refika
Aditama. 2009.
Nurdjana,  IGM. Sistem  Hukum  Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya  Keadilan  Melawan  Mafia Hukum .  Yogyakarta.  Pustaka
Pelajar. 2010.
Nurus Zaman. Politik Hukum Pengadaan Tanah  Antara  Kepentingan  Umum dan  Perlindungan  Hak  Asasi
Manusia . Bandung, Refika Aditama. 2016. Prasetyo,  Teguh. Kriminalisasi  Dalam Hukum Pidana . Bandung.
Nusamedia. 2010,
Prakoso,  Djoko. Masalah  pidana  Mati (Soal Jawab). Jakarta. Bina Aksara. 1987.
Prakoso,  Djoko.  Nurwachid. Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai
Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa  Ini .  Jakarta.  Ghalia Indonesia. 1985 .
Poernomo,  Bambang. Hukum  Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah . Jakarta.
Bina Aksara. 1982.
Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum  Pidana  di  Indonesia . Bandung. Refika Aditama. 2003. Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat .  Bandung.  Angkasa.
1986. Rukmono,  Bambang  Sugeng. Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia . Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2016. Sahetapy,  J.E. Ancaman  Pidana  Mati Terhadap  Pembunuhan  Berencana. Bandung. Alumni. 1979.
Salmi, Ahkiar. Eksistensi Hukuman Mati . Jakarta.  Aksara  Persada  Press.
1985.
Sholehuddin,  M. Sistem  Sanksi  Dalam Hukum  Pidana  Ide  Dasar  Double Track  System  &  Implementasinya . Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2007.
Sianturi, S.R., Mompang L. Panggabean. Hukum  Penitensia  di Indonesia . Jakarta. Alumni Ahaem- Petehaem. 1996.
Soekanto,  Soerjono. Pengantar  Penelitian Hukum . Jakarta. UI Press. 1984.
-------, Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Penegakan  Hukum .  Jakarta.  PT Raja Grafindo Persada. 2008,
Soesilo,  R. Pokok-Pokok  Hukum  Pidana Peraturan  Umum  dan  Delik-Delik Khusus . Bogor. Politeia. 1984.
Sudarto. Hukum Pidana dan Perkembangan  Masyarakat  Kajian Terhadap  Pembaharuan  Hukum Pidana .  Bandung.  Sinar  Baru. 1983.
-------. Hukum  dan  Hukum  Pidana . Bandung. Alumni. 1986.
Sunggono,  Bambang. Metodologi  Penelitian Hukum . Jakarta. PT Raja Grafindo Persada. 2005.
Suparni, Niniek. Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan. Jakarta. Sinar Grafika. 1996. Tim Imparsial. Menggugat Hukuman Mati Di  Indonesia .  Jakarta.  Imparsial.
2010.
Tongat. Dasar-Dasar  Hukum  Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan . Malang. UMM Press. 2008. Waluyo, Bambang.
Pidana
dan
Pemidanaan . Jakarta. Sinar
Grafika. 2000.
Zaman, Nurus. Politik Hukum Pengadaan Tanah Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak  Asasi  Manusia .  Bandung.
Refika Aditama. 2016.