## PENERAPAN STANDAR GRI DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN DI INDONESIA: SEBUAH EVALUASI

## Randy Kuswanto
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wiyatamandala randy.kuswanto@wiyatamandala.ac.id

## ABSTRACT
This  study  aims  to  investigate  the  level  of  conformity  of  economic,  social,  and environmental  information  on  sustainability  report  in  Indonesia  as  per  GRI  G4 guidelines. Content analysis has been applied to a sample of 29 companies listed in  the  Indonesia  Stock  Exchange.  Conformity  and  disclosure  quality  were analyzed  descriptively  using  a  specific  scoring  system  for  each  dimensions.  The findings  of  this  research  show  that  the  level  of  conformity  of  GRI  indicators  in Indonesia is quite low at 18,9%. However, the weight of information disclosed by companies is relatively high, at 59,9% of the information. This wide gap occurred caused by the fact that many companies disclose only a few indicators of GRI G4. These findings indicate the GRI G4 Guidelines is not really suitable for company in  Indonesia.  One  of  the  primary  focuses  of  this  research  is  the  applicability  of GRI indicators. However, not even a single study found while reviewing literature that studied the applicability GRI indicators in a country. Conformity can become a new topic when studying accounting information disclosure .
Keywords : Global  Reporting  Initiative  (GRI),  Content  Analysis, Sustainability Reporting, Social and Environmental Information

## PENDAHULUAN
Sejak  awal  dekade  2000-an  laporan keberlanjutan  secara  resmi  mulai dipublikasikan oleh beberapa perusahaan  di  belahan  dunia.  Di Indonesia,  tren  ini  dimulai  sejak tahun  2006  saat  PT  Kaltim  Prima
Coal menerbitkan
laporan
keberlanjutan  untuk  pertama  kalinya dengan menggunakan pedoman GRI- G2. Laporan keberlanjutan
(sustainability report) semakin
populer dipublikasikan oleh perusahaan  sebagai  alat  komunikasi perusahaan  dalam  mengungkapkan bagaimana  kontribusi  pembangunan keberlanjutan  (Cantele et  al .  2018; Tsalis et al 2018). Laporan keberlanjutan  juga  dijadikan  sebagai alat  untuk  meraih  legitimasi  dari masyarakat selaku salah satu stakeholder  (Ching  dan  Gerab,  2016; Murphy dan McGrath, 2013).
Penggunaan  pedoman  GRI  yang
universal  mampu  membuat  laporan keberlanjutan yang nantinya memiliki komparabilitas tinggi walaupun digunakan  oleh  banyak  negara  di dunia.  Padahal  terdapat  indikasi bahwa  indikator  GRI  tidak  dapat diterapkan  sepenuhnya  dan  tidak menghasilkan kualitas pelaporan yang  informatif  (Khan  et  al.  2011; Cuesta  dan  Valor  2013).  Penelitian ini  menguji  keberterimaan  informasi keberlanjutan  di  Indonesia.  Belum ada penelitian yang menguji
konformitas indikator
GRI. Perusahaan mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan  indikator-indikator  GRI.
Bahkan,  budaya  dan  peraturan  di suatu negara dapat membuat indikator  GRI  memang  benar-benar tidak  dapat  diterapkan  di  negara tersebut  (Khan et  al .,  2011).  Studi empiris  dan  teoritikal  sebelumnya menunjukkan bahwa informasi keberlanjutan  memiliki  hubungan signifikan  dengan  kinerja  keuangan perusahaan  dan  nilai  perusahaan (Atan et  al .  2018;  Buallay,  2019;
Caesaria  dan  Basuki,  2017;  Sila  dan Cek,  2017;  Velte,  2017).  Informasi keberlanjutan muncul sebagai kebutuhan  baru  bagi  investor  dalam
pertimbangan pengambilan keputusan ekonomi. Elemen keberlanjutan menjadi  faktor  penting  dibandingkan dengan  kinerja  ekonomik  pada  masa kini  (Caesaria  dan  Basuki,  2017; Cantele et  al .,  2018).  Mengingat pentingnya  informasi  ini,  evaluasi pengungkapan dalam sebuah informasi keberlanjutan dapat menjadi kerangka kerja baru terhadap pelaporan  korporasi  di  Indonesia. Untuk menginvestigasi tingkat konformitas  pengungkapan  informasi keberlanjutan, penelitian ini menggunakan beberapa sistem penilaian  terhadap  item-item  yang dilaporkan oleh perusahaan. Konformitas mengacu pada kesesuaian  indikator-indikator  dalam pedoman  GRI  untuk  diterapkan dalam konteks pelaporan keberlanjutan  di  Indonesia.  Desain indikator  yang  universal  membuat perusahaan  dapat  mengungkapkan informasi keberlanjutan secara keseluruhan  terlepas  dari  bentuk  dan ukuran  perusahaan  (GRI  2013). Konformitas terjadi apabila informasi yang direpresentasikan dalam indikator-indikator  GRI  diungkapkan oleh  perusahaan.  Semakin  banyak indikator yang diungkapkan,
konformitas semakin tinggi. Konformitas  dapat  menjadi  alat  ukur keberterimaan indikator-indikator GRI  dengan  kondisi  pelaporan  di Indonesia.  Selanjutnya,  artikel  ini akan  ditulis  berdasarkan  struktur berikut. Tinjauan literatur dan landasan  teori  disajikan  pada  bagian
2. Bagian 3 nantinya akan
menyajikan  sampel,  data  dan  metode riset  untuk  menginvestigasi  tingkat konformitas  dalam  pengungkapan informasi. Bagian 4 mendeskripsikan analisis  dari  masing-masing  aspek analisis.  Bagian  terakhir,  bagian  5 nantinya  akan  menyimpulkan  hasil dari penelitian ini.

## TELAAH LITERATUR
Pelaporan merupakan mekanisme perusahaan  di  mana  dalam  alat mengomunikasikan  sebuah  informasi finansial  dan  nonfinansial  terhadap berbagai  stakeholder.  Pada  awalnya, informasi  yang  dihasilkan  hanya berfokus  pada  parameter  ekonomi. Akan tetapi, praktik pelaporan korporasi telah berkembang lebih luas hingga  fokus  parameter  nonekonomik seperti  lingkungan  dan  sosial  (Bhatia dan Tuli, 2018).
Laporan keberlanjutan  adalah  laporan  yang menyajikan informasi ekonomik, sosial  dan  lingkungan.  Pelaporan keberlanjutan dapat membantu perusahaan dalam menetapkan objektif perusahaan, mengukur kinerja dan  alat  komunikasi  dalam  rangka menghadirkan  operasi  keberlanjutan (GRI  2013b).  Laporan  keberlanjutan
berisi data sustainibilitas yang disajikan  secara  sistematis  sehingga dapat  dibandingkan  terhadap  masa lalu  dan  perkembangan  terkait  target pilihan  yang  dapat  diukur  (INTOSAI, 2013).  Pelaporan  keberlanjutan  pada dasarnya  telah  dimulai  sekitar  dua puluh  tahun  yang  lalu  (Achim  dan Borlea,  2015;  Truant  et  al.,  2017). Elkington (1998) merumuskan konsep populer  dalam  pengukuran  kinerja perusahaan  yang  dikenal  dengan sebutan triple bottom line (TBL). TBL mengajukan bahwa tujuan perusahaan tidak terlepas  dari  aktivitas sosial  dan lingkungan dalam operasi perusahaan. TBL  mengacu  pada  singkatan  3P yaitu people,  profit  and  planet yang merupakan dimensi sustainibilitas klasik  yaitu  sosial,  ekonomik,  dan lingkungan.  Ketiga  dimensi  ini  telah diadopsi sebagai bagian dalam strategi
keberlanjutan dalam laporan keberlanjutan.  Laporan  keberlanjutan memiliki banyak manfaat bagi korporasi. Laporan keberlanjutan dapat digunakan
untuk menginformasikan  sebuah  lingkungan perusahaan  dan  menciptakan  imej positif  perusahaan  kepada  konsumen, pemasok dan masyarakat luas (Fazzini dan Maso 2016). Laporan keberlanjutan dikonsiderasikan
sebagai  alat  komunikasi  dan  alat akuntabilitas  perusahaan  (Cantele et al .,  2018).  Berdasarkan  uraian  diatas, laporan  keberlanjutan  akan  membawa pengaruh  besar  bagi perusahaan dalam mengelola dan mengungkapkan aktivitas operasional perusahaan dalam  membangun  perusahaan  secara berkelangsungan  dan  keberlanjutan. Teori  legitimasi  dan stakeholder dipercaya  menjadi  teori  dasar  dalam praktik pelaporan keberlanjutan (Dienes et  al 2016).  Teori  legitimasi berbasis  gagasan  ( notion )  bahwa bisnis  beroperasi  dalam  masyarakat melalui kontrak sosial yang
mewajibkan  perusahaan  melakukan berbagai  tindakan  yang  secara  sosial diperlukan  dalam  rangka  mencapai tujuan,  penghargaan  ( rewards )  dan kelangsungan hidup mutakhir ( ultimate survival ) (Guthrie dan Parker,  1989).  Laporan  keberlanjutan dapat dipahami sebagai reaksi terhadap  lingkungan  masyarakat  atas tindakan  operasi  perusahaan  untuk melegitimasi tindakan-tindakan korporat.  Sementara,  Freeman  (1984) berargumen bahwa konsep stakeholder  dapat  digunakan  untuk proses  pemahaman  lebih  baik  pada level rasionalitas tertentu dalam menentukan grup dan individual mana yang dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Konsep stakeholder diposisikan sebagai bagian dari manajemen strategis  yang  bertujuan  mempererat hubungan  perusahaan  dengan  pihak- pihak  berkepentingan  baik  internal dan  eksternal  dan  mengembangkan keunggulan kompetitif.
METODE PENELITIAN Desain penelitian ialah desain
penelitian kualitatif dengan menggunakan  teknik  dokumentasi
dalam  pengumpulan  data.  Analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) . Analisis isi adalah metode  observasi  penelitian  yang
digunakan untuk mengevaluasi konten segala bentuk catatan komunikasi secara sistematis (Sekaran dan Bougie, 2016). Analisis konten dapat digunakan dalam bentuk informasi tekstual dan secara sistematis  mengidentifikasi  berbagai konten seperti kata, konsep, karakter, tema dan kalimat.
Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh perusahaan terbuka di Indonesia  yang  menerbitkan  laporan keberlanjutan  tahun  2016.  Jumlah perusahaan terbuka yang menerbitkan laporan  keberlanjutan  tahun  2016 ialah  57  perusahaan.  Penelitian  ini hanya  menggunakan  satu  periode penelitian karena
mengurangi
dampak moderasi dari pelapor (reporters) yang berpengalaman dalam  penelitian  Truant  et  al.  (2017) sehingga untuk perusahaan yang baru menerbitkan laporan keberlanjutan di tahun  2017  dikeluarkan  dari  sampel. Selain  itu,  studi  satu  periode  juga diperlukan  untuk  mengontrol  efek informasi  lintas  waktu  yang  dapat mempengaruhi  pengukuran  kualitas pelaporan  keberlanjutan  sehingga
dalam penelitian ini hanya memasukkan perusahaan sebagai sampel  apabila  perusahaan  sudah menerbitkan  laporan  keberlanjutan dalam dua atau tiga tahun sebelumnya  (Tsalis et  al .,  2018).
Dengan  mempertimbangkan  uraian diatas, didapatkan total sampel keseluruhan  dalam  penelitian  ini sebanyak 29 perusahaan.
Instrumen penelitian
Instrumen  yang  digunakan  dalam mengukur  dimensi  ekonomik,  sosial, dan  lingkungan  adalah  indikator- indikator  yang  ada  dalam  GRI  G4 Guidelines.  Indikator  GRI  diklaim memiliki validitas dan ketepatan yang lebih  tinggi  dibandingkan  indikator lainnya  (Bhatia  dan  Tuli,  2018; Cuesta  dan  Valor,  2013).  Dalam analisis  konformitas,  indikator  GRI G4  akan  dinilai  keberterimaannya pada kondisi  pelaporan keberlanjutan di Indonesia karena menjadi panduan utama dalam pelaporan keberlanjutan.  Pedoman  GRI  G4 mencakup  dimensi  ekonomik,  sosial, dan lingkungan. Terdapat 47 kategori yang dirincikan kedalam 91 indikator pada pedoman GRI G4 yang
menjelaskan item-item pengungkapan dalam keberlanjutan perusahaan. Dimensi ekonomik memiliki 4 kategori  dalam  9  indikator.  Dimensi lingkungan  terdiri  dari  12  kategori dalam  34  indikator.  Sedangkan, dimensi sosial terdiri dari empat sub- dimensi  yaitu  sub-dimensi  praktik ketenagakerjaan,  hak  asasi  manusia, masyarakat, dan tanggungjawab
produk. Subdimensi praktik ketenagakerjaan  memiliki  8  kategori dalam  16  indikator.  Subdimensi  hak asasi  manusia  memiliki  10  kategori dalam  12  indikator.  Subdimensi masyarakat  memiliki  7  kategori dalam 11 indikator. Terakhir,
subdimensi  tanggungjawab  produk terdiri  dari  5  kategori  dalam  9 indikator.
Teknik Pengumpulan Data Data yang diperlukan dalam
penelitian  ini  adalah  data  sekunder yang diolah dari laporan
keberlanjutan  perusahaan.  Laporan keberlanjutan  dapat  diakses  melalui website www.globalreporting.org dan website resmi masing-masing perusahaan. Dalam penelitian ini, tim
pengumpul data akan terdiri dari tiga anggota  termasuk  peneliti yang
mengevaluasi  dan  memberikan  skor laporan keberlanjutan masing-masing perusahaan. Untuk memperkecil tingkat subjektivitas, beberapa metode digunakan salah satunya ialah pemberian  pelatihan  dan  pertemuan rutin  selama  dua  minggu.  Pada  sesi pemberian  pelatihan,  peneliti  akan memperkenalkan  kriteria  evaluasi dan  metode  penelitian.  Pertemuan rutin diperlukan untuk menyelesaikan keraguan  dalam  pemberian  skor. Metode  terakhir  yang  digunakan adalah  dengan  mengirimkan  laporan pemberian  skor  kepada  masing- masing perusahaan secara daring agar perusahaan  dapat  mengoreksi  jika terdapat  misinterpretasi  dan  kesalah- pemahaman. Jika terdapat ketidaksetujuan,  perusahaan  dapat mengajukan  keberatan  dan  informasi pendukung  yang  dapat  digunakan untuk  mengubah  dan  memodifikasi penilaian  yang  telah  dilakukan.  Jika perusahaan  tidak  merespon  dalam jangka  waktu  yang  ditentukan,  maka perusahaan  dianggap  setuju  dengan laporan pemberian skor yang diajukan oleh tim peneliti.
Sistem Skor
Berdasarkan uraian di atas,
konformitas  dianalisis  dalam  dua
tingkatan. Tingkat pertama
menggunakan  skala  dummy  yaitu indikator  diberikan  nilai  1  jika diungkapkan  perusahaan  dan  nilai  0 jika  tidak  diungkapkan  perusahaan. Sementara  pada  tingkatan  kedua, setiap indikator akan dianalisis secara komprehensif. Indikator dinilai dengan  mengukur  seberapa  penuh
perusahaan mengungkapkan
informasi  dalam  satuan  persentase. Contohnya,  indikator  G4-EC9  yang diuraikan sebagai berikut:
1. Laporkan persentase
anggaran  pengadaan  yang digunakan  di  lokasi  operasi yang signifikan yang dibelanjakan  pada  pemasok lokal  pada  operasi  yang dimaksud (seperti persentase  produk  dan  jasa yang dibeli secara lokal).
2. Laporkan  definisi  geografis organisasi tentang „lokal‟.
3. Laporkan definisi yang digunakan  untuk  „lokasi operasi yang signifikan‟.
Jika sebuah perusahaan hanya mengungkapkan satu poin saja dalam laporan keberlanjutan maka, konformitas  indikator  diberikan  nilai
33,3%  (hanya  satu  poin  dari  tiga poin).  Nilai  ini  akan  dirata-ratakan untuk seluruh perusahaan dan diatributkan  ke  indikator  tersebut sebagai nilai konformitas.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Konformitas Tingkat I Analisis konformitas tingkat I menunjukkan apakah indikator- indikator  dalam  pedoman  GRI  G4 dapat  diterapkan  di  Indonesia  secara praktis.  Konformitas  terjadi  apabila perusahaan  mampu  mengungkapkan indikator GRI dalam laporan keberlanjutannya  di  mana  nantinya tanpa memperhatikan seberapa banyak  informasi  yang  disampaikan melalui indikator
tersebut.
Konformitas tingkat I menguji apakah tema-tema keberlanjutan yang  sudah  disusun  dalam  91 indikator  relevan  dengan  kondisi perusahaan-perusahaan  di  Indonesia. Dalam analisis konformitas tingkat I, hasil yang diharapkan adalah mengetahui seberapa banyak
indikator yang nantinya di
munculkan  atau  dilaporkan  oleh perusahaan di Indonesia dan
indikator  subtema  apa  yang  paling sering dimunculkan antar perusahaan. Informasi ekonomik mendominasi  dalam  pengungkapan informasi keberlanjutan (ditinjau dari segi kemunculannya). Indikator ekonomik  lebih  sering  diungkapkan dalam pelaporan keberlanjutan dengan  tingkat  kemunculan  44,1%. Tanpa memandang substansi informasi yang
diungkapkan, informasi  ekonomik  menjadi  pilihan „favorit‟ bagi pemangku kepentingan dalam  hal  materialitas  informasi keberlanjutan.  Indikator  ekonomik juga  tidak  memiliki  indikator  nihil. Hal  ini  berarti  ke-sembilan  indikator memiliki  konformitas  dasar  karena diungkapkan  seluruhnya.  Pernyataan ini  juga  didukung  dengan  indikator EC1  yang  tingkat  kemunculannya paling  tinggi  dibandingkan  seluruh indikator GRI dengan tingkat 89,7%.
Informasi ekonomik yang
dimunculkan perusahaan masih
berfokus  pada  kinerja  ekonomi utama  dan  ekonomi  tidak  langsung. Perusahaan dalam sampel juga masih represif untuk memunculkan informasi  ekonomik  lain,  seperti keberadaan  di  pasar  dan  praktik pengadaan. Dapat
diambil
kesimpulan  bahwa  tema  ekonomik yang direpresentasikan dalam indikator-indikator  GRI  G4  cukup mendapat  perhatian  bagi  pelaku industri di Indonesia dengan dimunculkannya  seluruh  indikator pada  sampel  penelitian.  Indikator ekonomik  terbukti  masih  relevan dalam pelaporan keberlanjutan perusahaan  di  Indonesia.  Penyajian informasi yang familiar tidak membuat perusahaan kesulitan untuk menerapkan indikator ekonomik dibandingkan indikator keberlanjutan lainnya. Indikator lingkungan menjadi  indikator  dengan  tingkat kemunculan terendah sebesar 24,5%. Hasil  ini  juga  sejalan  dengan banyaknya  jumlah  indikator  nihil sebanyak  2  (dari  34  indikator). Temuan  ini  mengindikasikan  bahwa isu  lingkungan  bukan  menjadi  isu utama  dalam  penetapan  informasi keberlanjutan.  Indikator  lingkungan sendiri  sebenarnya  sulit  diterapkan sepenuhnya bagi perusahaan. Contohnya perusahaan finansial yang tidak  secara  langsung  berhubungan dengan  elemen  lingkungan  dan bahan baku. Jadi, rendahnya konformitas  indikator  lingkungan masih  disebabkan  oleh  aspek  non-
teknis  dan  non-praktis  yang  tidak dikontrol dalam analisis konformitas. Informasi mengenai konsumsi energi (EN3) menjadi informasi yang paling sering  muncul  dalam  pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Sebanyak sebesar  69,0%  laporan  dalam  objek penelitian mengungkapkan informasi tersebut.  Indikator  EN3  membahas konsumsi  energi  dalam  perusahaan.
Hal  ini  menunjukan  indikator  ini memiliki  frekuensi  pengungkapan tinggi  karena  rata-rata  perusahaan mengungkapkan  konsumsi  energi listrik,  AC  dan  pendingin  yang merupakan  jenis  energi  umum  yang aplikabel  pada  seluruh  perusahaan. Perusahaan  di  Indonesia  cukup memperhatikan  aspek  energi,  emisi, dan air.
Tabel 1 Konformitas Tingkat 1 Seluruh Indikator

## Tabel 2 Konfirmitas Tingkat 1 Seluruh Indikator
Tabel 3 Konfirmitas Tingkat 1 Seluruh Indikator
Informasi Ekonomik Informasi Lingkungan Informasi Sosial Tingkat kemunculan rata-rata 44.1% 24.5% 29.1% Jumlah indikator yang tidak diungkapkan 0/9 3/34 3/48 Tingkat kemunculan tertinggi G4-EC1 (89,7%) G4-EN6 (69,0%) G4-SO1 (82,8%) Dengan tingginya tingkat
kemunculan  indikator  dalam  laporan keberlanjutan. Akan tetapi, informasi mengenai  keanekaragaman  hayati, bahan  material,  transportasi  dan efluen  kurang  mendapat  perhatian dari  stakeholder  Indonesia.  Secara umum  dapat  disimpulkan  bahwa tema  lingkungan  yang  ada  dalam indikator  GRI  masih  cukup  sesuai dengan kultur keberlanjutan di
Indonesia dengan banyaknya
kemunculan indikator tersebut dalam laporan  keberlanjutan  perusahaan Indonesia. Indikator
sosial memiliki tingkat kemunculan sebesar
29,1%. Untuk dimensi dengan indikator  terbanyak  (48  indikator), angka 29,1% mengindikasikan kesesuaian  yang  cukup  rendah. Namun,  terdapat  tiga  indikator  yang tidak diungkapkan oleh objek penelitian.  Konformitas  indikator sosial juga didukung dengan banyaknya  indikator  yang  memiliki frekuensi  kemunculan  tinggi  (diatas
50%)  yaitu  sebanyak  9  indikator.
Informasi sosial dalam pedoman GRI dikelompokkan menjadi empat
subdimensi, yaitu subdimensi ketenagakerjaan,  hak  asasi  manusia, masyarakat,  dan  produk.  subdimensi ketenagakerjaan  menjadi  indikator yang  paling  sering  muncul  dalam pengungkapan informasi sosial dibandingkan dengan tiga subdimensi lainnya. Subdimensi ketenagakerjaan  memiliki  proporsi kemunculan  sebesar  100%  dengan tingkat  kemunculan  sebesar  38,8%. Subdimensi  yang  paling  kurang konformitasnya ialah subdimensi hak asasi manusia. Terdapat dua indikator  hak  asasi  manusia  yang tidak  muncul  dalam  laporan  mana pun,  yaitu  mengenai  klausul  HAM dalam  kontrak  (HR1)  dan  asesmen dampak HAM dalam operasi perusahaan (HR9). Hal ini diperburuk dengan tingkat
kemunculan  yang  hanya  sebesar 12,4%.  Nilai  ini  merupakan  nilai yang  paling  rendah  dibandingkan dengan  indikator  lainnya.  Sementara untuk  subdimensi  masyarakat  dan produk  &  jasa  memiliki  tingkat kemunculan  yang  relatif  sama,  yaitu
31%,  namun  terdapat  satu  indikator subdimensi  masyarakat  mengenai asesmen pemasok (SO10) yang tidak kompatibel  di  Indonesia.  Secara keseluruhan, hasil konformitas tingkat I menunjukkan bahwa informasi  ekonomik  mengungguli informasi  keberlanjutan  lain  dalam hal  frekuensi  dan  keterlaporannya. Hasil  ini  berbeda  dengan  penelitian Ching  dan  Gerab  (2016)  yang menyimpulkan bahwa indikator sosial yang paling sering dimunculkan dalam praktik pelaporan  keberlanjutan  di  Brazil. Tingkat  kemunculan  yang  tinggi mengindikasikan indikator ekonomik lebih  dapat  diterapkan  di  Indonesia dibanding  indikator  lainnya.  Akan tetapi,  analisis  konformitas  tingkat  I hanya menguji pada tingkat frekuensi  belum  pada  isi  suatu informasi. Analisis konformitas tingkat  I  perlu  ditunjang  dengan analisis  selanjutnya  karena  analisis ini tidak mempertimbangkan spesifikasi informasi yang disampaikan  perusahaan.  Analisis konformitas tingkat I hanya digunakan  untuk  mengetahui  tingkat kemunculan  indikator  GRI  dalam
praktik  pelaporan  keberlanjutan  di Indonesia dan memahami pola
kemunculannya yang sifatnya probabilistik.  Analisis  selanjutnya mempertimbangkan  bobot  informasi yang  disampaikan  perusahaan  dalam menguji  konstruk  konformitas  yang lebih dalam lagi.
Konformitas Tingkat II Analisis konformitas tingkat II
bertujuan untuk mengetahui keberterimaan indikator-indikator dalam pedoman GRI G4 pada praktik pelaporan keberlanjutan di
Indonesia.  Analisis  ini  mengukur tingkat kesesuaian parsial dan tingkat kesesuaian  total.  Tingkat  kesesuaian parsial  mengukur  seberapa  sesuai informasi  keberlanjutan  disajikan oleh perusahaan yang hanya mengungkapkan  informasi  tersebut. Sementara  tingkat  kesesuaian  total mengukur  seberapa  sesuai  informasi yang  diungkapkan  oleh  seluruh perusahaan  dalam  objek  penelitian. Tabel 2 menyajikan ringkasan konformitas  tingkat  II.  Indikator ekonomik  menjadi  informasi  dengan konformitas  paling  tinggi  dibanding indikator  dengan  dimensi  lainnya. Dimensi  ekonomik  memiliki  tingkat
kesesuaian  parsial  dan  total  yang lebih  tinggi  dibandingkan  indicator lainnya. Hasil ini menegaskan menujukan  bahwa  dalam  konteks pelaporan keberlanjutan
di Indonesia, di mana indikator- indikator  ekonomik  lebih  sesuai  dan lebih  relevan  untuk  diaplikasikan oleh perusahaan di Indonesia.
Tingkat  kesesuaian  parsial  sebesar 68,2%  juga  cenderung  tinggi  yang mengindikasikan tidak sulitnya indikator ekonomik untuk diungkapkan. Temuan ini menegaskan dimensi ekonomik menjadi  dimensi  keberlanjutan  yang paling  sesuai  di  Indonesia  dibanding dimensi  lainnya.  Tingkat  kesesuaian parsial  indikator  ekonomik  ialah sebesar  68,2%.  Artinya,  perusahaan yang mengungkapkan indikator ekonomik dalam laporan keberlanjutan  akan  menyampaikan 68,2%  informasi  per  indikatornya. Namun, nilai kesesuaian total indikator  ekonomik  hanya  mencapai 31,9%. Nilai ini menginterpretasikan bahwa  bobot  informasi  ekonomik yang  disampaikan  oleh  seluruh perusahaan di Indonesia ialah sebesar  31,9%  per  indikatornya. Tingkat  kesesuaian  total  tertinggi
ialah indikator EC8 (dampak ekonomi  tidak  langsung).  Hasil  ini berbeda  dengan  analisis  konformitas tingkat I yang menunjukkan indikator EC1 (nilai ekonomi langsung)  sebagai  indikator  yang paling sering
dimunculkan perusahaan.  Jika  ditinjau  dari  bobot informasi,  indikator  EC8  menjadi indikator  yang  memiliki  konformitas paling  tinggi  diantara  indikator ekonomik.  Hal  ini  menegaskan bahwa operasi perusahaan di Indonesia memiliki dampak ekonomi tidak  langsung  yang  signifikan. Dampak  ini  dapat  berasal  dari perubahan lokasi operasional, penggunaan produk dan jasa, stimulasi  dan  membatasi  investasi asing  langsung,  dan  perkembangan ekonomi  di  daerah  dengan  tingkat kemiskinan  tinggi.  Banyaknya  jenis dampak  ekonomi  tidak  langsung yang  dapat  terjadi  berdampak  pada kemudahan perusahaan dalam
menyampaikan informasi. Nilai
konformitas  terendah  ialah  indikator EC6  dengan  tingkat  kesesuaian  total hanya  sebesar  3,4%.  Indikator  EC6 mensyaratkan bahwa informasi perbandingan manajemen senior dari
masyarakat lokal. Rendahnya tingkat kesesuaian menunjukkan bahwa perusahaan di  Indonesia  jarang menggunakan masyarakat lokal dalam  jajaran  manajemen  senior sehingga  perusahaan  tidak  dapat mengungkapkan  informasi  tersebut. Dari  hasil  deskripsi  data,  indikator lingkungan memiliki tingkat kesesuaian parsial sebesar 54,4% dan tingkat kesesuaian total hanya sebesar  14,8%.  Rendahnya  tingkat kesesuaian  menunjukkan  bahwa  hal ini  menunjukan  indikator-indikator lingkungan  dalam  pedoman  GRI  G4 memiliki  konformitas  rendah  dan sulit  diimplementasikan  seluruhnya di  Indonesia.  Tingkat  kesesuaian total  tertinggi  ialah  indikator  EN29
(nilai moneter
denda ketidakpatuhan). Perusahaan di Indonesia cenderung patuh dan tidak menghadapi denda terkait
ketidakpatuhan  terhadap  peraturan lingkungan. Seluruh perusahaan bahkan menyebutkan tidak menerima denda  terkait  pelanggaran  aturan lingkungan. Hasil ini berbeda dengan hasil  konfomitas  tingkat  I  yang menunjukkan indikator
EN3
(konsumsi  energi)  menjadi  indikator
yang  paling  sering  dimunculkan. Meskipun  indikator  EN3  sering ditampilkan, perusahaan tidak
menyajikan  informasi  secara  penuh.
Indikator EN3 cukup sulit ditampilkan  secara  penuh  karena tidak  semua  perusahaan  memiliki kriteria yang dipersyaratkan misalnya  tidak  semua  perusahaan memiliki  energi  terbaharukan  dan tidak  terbaharukan.  Jadi,  walaupun indikator  ini  relatif  dapat  digunakan oleh  seluruh  perusahaan,  tetapi pemenuhan informasi yang
dipersyaratkan  lebih  sulit  direalisasi baik  karena  alasan  tidak  dapat diterapkan mau pun sulit
diungkapkan.  Tingkat  kesesuaian parsial indikator sosial adalah sebesar 62,3% dan tingkat
kesesuaian  total  sebesar  19,5%. Sejalan  dengan  hasil  konformitas tingkat  I,  indikator  SO1  (program pengembangan  masyarakat  lokal) juga menjadi indikator dengan tingkat kesesuaian total  paling tinggi sebesar  75,9%  (data  lengkap  ada dalam  Lampiran  9).  Indikator  SO1 sebelumnya menjadi indikator dengan  tingkat  kemunculan  paling tinggi.  Hal  ini  menegaskan  bahwa program
pengembangan dan
pelibatan  masyarakat  lokal  menjadi prioritas perusahaan dalam
mempertahankan keberlangsungan usaha dan meraih legitimasi indikator  ini  juga  sejalan  dengan pengaturan  mengenai  pengungkapan tanggung  jawab  sosial  yang  ada  di Indonesia  sehingga  tidak  sulit  untuk mengungkapkan  indikator  ini  secara penuh.  Dimensi  sosial  memiliki  tiga indikator dengan tingkat konformitas 0%,  yaitu  indikator  HR1,  HR9,  dan SO10.  Indikator  HR1  dan  HR9 membahas  terkait  dengan  klausul hak  asasi  manusia  dalam  kontrak kerja  dan  operasi  perusahaan.  Jika dilihat dari aspek pengungkapan saja, belum  ada  perusahaan  di  Indonesia yang    mengikutsertakan  klausul terkait hak asasi dalam kontrak kerja dan  asesmen  operasi.  Hal  ini membuat informasi hak asasi manusia  menjadi  sangat  rendah  baik per indikator maupun secara agregat. Temuan  ini  diperkuat  dengan  tidak adanya  pengaturan  mengenai  hak asasi  manusia  dalam    POJK  No. 29/POJK.04/2016  tentang  Laporan Tahunan  Emiten  atau  Perusahaan Publik  sehingga  klausul  mengenai HAM  menjadi  informasi  kelas  dua dalam pelaporan korporasi. Indikator
SO10  membahas  mengenai  dampak negatif signifikan terhadap pemasok. Sama halnya dengan indikator EN33, hal ini dapat dijelaskan karena masih kecil jumlah perusahaan yang menggunakan  kriteria  sosial  dalam memilih pemasok
sehingga pengukuran  dampak  negatif  tidak dapat  dilakukan. Hasil  yang menarik ditunjukkan  dengan  lebarnya gap antara tingkat  kesesuaian parsial  dan total pada seluruh dimensi
keberlanjutan.  Nilai  selisih  indikator ekonomik mencapai 36,3%,
indikator  sosial  sebesar  42,9%  dan indikator lingkungan 39,6%.
Tingginya  nilai  selisih  menunjukkan masih  banyak  indikator  yang  tidak diungkapkan  perusahaan.  Hasil  ini tidak  cukup  menyenangkan  karena investor akan kesulitan dalam asesmen informasi keberlanjutan karena  disatu  sisi,  untuk  indikator yang diungkapkan memberikan bobot  informasi  baik  tetapi  banyak indikator  yang  tidak  diungkapkan sehingga tidak memberikan informasi tentang apapun.
Tabel 4 Konfirmitas Tingkat II Seluruh Indikator

## Tabel 5 Konfirmitas Tingkat II Seluruh Indikator
Tabel 6 Konfirmitas Tingkat II Seluruh Indikator
Informasi Ekonomik Informasi Lingkungan Informasi Sosial Keseluruhan Tingkat Kesesuaian Parsial 68.2% 54.4% 62.3% 60.0% Tingkat Kesesuaian Total 31.9% 14.8% 19.5% 19.0% Selisih 36.3% 39.6% 42.9% 41.0% Tingkat kesesuaian parsial
keseluruhan  ialah  60,0%  sementara tingkat  kesesuaian  total  keseluruhan hanya sebesar 19,0%. Tingkat parsial diukur  dengan  merata-ratakan  bobot informasi  per  indikator    yang disampaikan  bagi  perusahaan  yang menyampaikan saja. Sementara tingkat  total  diukur  dengan  merata- ratakan  bobot  informasi  seluruh objek penelitian. Lebarnya gap dapat
dimaknai bahwa sebenarnya perusahaan menyampaikan informasi keberlanjutan dengan
bobot informasi yang baik namun perusahaan  tidak  mampu  untuk memunculkan lebih banyak indikator keberlanjutan.  Hal  ini  disebabkan oleh  beberapa  faktor  seperti  tidak sesuainya  indikator  dengan core business dalam  sebuah  perusahaan, ketidaktersediaannya  dalam  sebuah
data, kurangnya materialitas informasi dan kecenderungan kebutuhan  informasi  stakeholder. Jadi, kesesuaian penyampaian informasi yang dilakukan perusahaan untuk  indikator-indikator  yang  telah diungkapkannya  ialah  cukup  baik namun jumlah indikator yang
disampaikan masih kurang.
Rasionalisasi  temuan  konformitas tingkat  II  didukung  dengan  hasil konformitas tingkat I. Dalam analisis konformitas  tingkat  I,  dapat  dilihat bahwa  rata-rata  setiap  perusahaan dalam objek penelitian hanya menyampaikan 26,3 indikator dari 91 indikator  28,9%  konformitas  tingkat I di mana dengan persentase  tersebut,  sulit  tentunya untuk mendapatkan tingkat kesesuaian total yang tinggi. Simulasi sederhana jika 26,3
indikator  diungkapkan  secara  penuh 100%,  maka  tingkat  kesesuaian  total hanya  mencapai  28,9%.  Sehingga dalam  temuan  penelitian,  indikator ekonomik overvalued dalam  artian baik.  Dengan  gap  sebesar  41,0%, indikator  GRI  benar-benar  tidak dapat  diterapkan  secara  penuh  di
Indonesia.  Jadi  dapat  disimpulkan bahwa, jika hasil analisis
konformitas tingkat I tidak menunjukkan  hasil  yang  positif secara  material  maka  hasil  analisis konformitas  tingkat  II  juga  tidak akan menghasilkan nilai  yang positif secara material pula. Hasil ini sejalan dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Khan et  al .  (2011)  dan  Cuesta dan Valor (2013).

## SIMPULAN
Laporan  keberlanjutan  merupakan media  yang  digunakan  perusahaan dalam melaporkan informasi
ekonomik,  sosial,  dan  lingkungan.
Penelitian  ini  menganalisis  laporan keberlanjutan dalam aspek konformitas  dalam  pengungkapan informasi. Aspek konformitas
mengukur  keberterimaan  indikator GRI G4 di Indonesia. Aspek konformitas  dapat  digunakan  untuk mengindikasikan  apakah  indikator keberlanjutan  pada  pedoman  GRI dapat  diterapkan  di  Indonesia.  Hasil penelitian  ini  menunjukkan  tingkat konformitas  indikator  keberlanjutan GRI  G4  kurang  berterima  dalam
praktik pelaporan keberlanjutan.
Rendahnya  tingkat  kemunculan  dan kesesuaian dalam analisis konformitas  menunjukkan  bahwa indikator  GRI  G4  tidak  dapat diungkapkan sepenuhnya dalam konteks Indonesia. Beberapa indikator juga ditemukan tidak pernah  disajikan  dalam  laporan keberlanjutan
di perusahaan manapun  sehingga  berdampak  pada rendahnya  konformitas.  Namun,  jika dilihat  dari  konformitas  indikator yang  ditampilkan  perusahaan  saja maka  tingkat  konformitas  dipenuhi dengan  cukup  baik.  Keterbatasan utama  dalam  penelitian  ini  adalah
penelitian  ini  tidak  memiliki  cukup banyak  objek  penelitian.  Jumlah objek penelitian yang hanya mencakup  29  perusahaan  hanya membuat penelitian mampu menjelaskan fenomena secara deskriptif yang tidak memiliki kekuatan  generalisasi.  Keterbatasan lainnya ialah penelitian ini menggunakan  analisis  konten  yang mengasumsikan apa  yang dilaporkan benar-benar dapat dilaksanakan perusahaan.  Keabsahan  informasi menjadi  suatu  hal  yang  tidak dikontrol dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Achim, M.-V., & Borlea, S. N.
(2015). Developing  of  ESG
Score  to  Assess  the  Non- financial  Performances  in Romanian
Companies. Procedia  Economics  and Finance, 32,  1209–1224.
https://doi.org/10.1016/S221 2-5671(15)01499-9
Al-Dah, B., Dah, M., & Jizi, M. (2018). Is  CSR  reporting always
favorable?
Management  Decision ,  56
(7), 1506–1525.
https://doi.org/10.1108/MD-
05-2017-0540.
Aris, N. A., Madah Marzuki, M.,
Othman,  R.,  Abdul  Rahman,
S.,  &  Hj  Ismail,  N.  (2018). Designing indicators for cooperative sustainability: The  Malaysian  perspective. Social Responsibility Journal ,  14(1),  226–248. https://doi.org/10.1108/SRJ- 01-2017-0015
Atan, R., Alam, Md. M., Said, J., & Zamri, M. (2018). The impacts  of  environmental, social, and governance factors on firm performance: Panel  study  of  Malaysian companies.  Management  of
Environmental  Quality:  An International  Journal ,  29(2), 182–194. https://doi.org/10.1108/MEQ -03-2017-0033.
Bhatia, A., & Tuli, S. (2018). Sustainability  reporting:  an empirical evaluation of
emerging and developed
economies. Journal of
Global  Responsibility ,  9(2), 207–234. https://
doi.org/10.1108/JGR-01- 2018-0003
Buallay, A. (2019). Is sustainability reporting  (ESG)  associated with  performance?  Evidence from  the  European  banking sector. Management of
Environmental  Quality:  An International  Journal ,  30(1), 98–115.
https://doi.org/10.1108/MEQ
-12-2017-0149
Caesaria, A. F., & Basuki, B. (2017).
The  study  of  sustainability report  disclosure  aspects and  their  impact  on  the companies’ performance. SHS Web of Conferences , 34,
08001. https://doi.org/10.1051/shsco nf/20173408001
Cantele, S., Tsalis, T., & Nikolaou, I.
(2018). A  New  Framework for Assessing the Sustainability Reporting
Disclosure of Water Utilities. Sustainability ,  10(2),  433. https://doi.org/10.3390/su10
020433
Ching, H. Y., & Gerab, F. (2016).
Sustainability reports in Brazil  through  the  lens  of signaling,  legitimacy  and stakeholder  theories.  Social Responsibility Journal , 13(1), 95–110. https://doi.org//10.1108/SRJ- 10-2015-0147
Colaço, R., & Simão, J. (2018).
Disclosure of corporate social  responsibility  in  the forestry  sector  of  the  Congo Basin.  Forest  Policy  and
Economics ,  92,  136–147.
https://doi.org/10.1016/j.forp ol.2018.04.012
Creswell, J. W. (2013). Qualitative, Quantitative,    and    Mixed Methods  Approaches (4th ed.).  United  States:  SAGE Publications.
Cuesta, M. de la, & Valor, C. (2013).
Evaluation of the environmental,  social  and governance information disclosed  by  Spanish  listed companies. Social Responsibility  Journal ,  9(2), 220–240.
https://doi.org/10.1108/SRJ-
08-2011-0065
Elkington, J. (1998). Accounting For    The    Triple    Bottom
Line.  Measuring  Business
Excellence , 22(3), 18–22. Farraswan, M. F., Zulkarnain, M., &
Fajri, M. N. (2016). Disclosure level of sustainability  report:  study of indonesian stock exchange listed companies . 2(7), 5. Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach .
Boston: Pitman.
Global Reporting Initiative. (2013a).
An introduction to G4. Global Reporting Initiative . Global Reporting Initiative. (2013b). Pedoman Pelaporan Keberlanjutan-Panduan Penerapan. Global Reporting Initiative .
Global Reporting Initiative. (2013c).
Pedoman PElaporan Keberlanjutan-Prinsip- Prinsip Pelaporan dan Pengungkapan
Standar .
Global Reporting Initiative. Guthrie, J., & Parker, L. D. (1989).
Corporate  Social  Reporting:
A  Rebuttal  of  Legitimacy
Theory. Accounting and Business  Research ,  19(76), 343–352.
https://doi.org/10.1080/0001
4788.1989.9728863
INTOSAI (2013). Sustainability Reporting: Concepts, Frameworks  and  the  Role  of Supreme  Audit  Institutions . Retrieved from
http://www.environmental-
auditing.org Jitmaneeroj, B. (2016 ). Reform priorities for corporate sustainability: Environmental, social, governance,  or  economic performance?  Management Decision ,  54(6),  1497–1521. https://doi.org/10.1108/MD-
11-2015-0505 Jogiyanto. (2007). Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah  dan  Pengalaman- Pengalaman . Yogyakarta: BPFE. Khan, H., Azizul Islam, M., Kayeser Fatima,  J.,  &  Ahmed,  K. (2011). Corporate sustainability  reporting  of major  commercial  banks  in line  with  GRI:  Bangladesh evidence. Social Responsibility  Journal ,  7(3), 347–362. https://doi.org/10.1108/1747 1111111154509 Lähtinen, K., & Myllyviita, T. (2015). Cultural sustainability  in  reference  to the global reporting initiative  (GRI)  guidelines: Case forest bioenergy production in North Karelia, Finland.  Journal  of  Cultural Heritage  Management  and Sustainable Development , 5(3), 290–318. https://doi.org/10.1108/JCH MSD-06-2013-0025
Murphy, D., & McGrath, D. (2013). ESG reporting –  class
actions, deterrence, and
avoidance. Sustainability Accounting,
Management and  Policy  Journal ,  4(2), 216–235. https://doi.org/10.1108/SAM
PJ-Apr-2012-0016
Ong, S. H. (2016). Measuring the quality and identifying influencing factors of sustainability reporting: Evidence  from  the  resources industry  in  Australia .  Edith Cowan University, Perth.
Rietz, S. D. (2014). When accounts become information: A study of  investors’  ESG  analysis practice. Scandinavian Journal of Management ,
30(4),
395–408. https://doi.org/10.1016/j.sca man.2014.09.002
Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Methods For
Business:  A  Skill  Building Approach  (7th  ed.). United States: Wiley.
Sila, I., & Cek, K. (2017). The
Impact  of  Environmental, Social and Governance
Dimensions  of  Corporate Social Responsibility on Economic Performance: Australian Evidence. Procedia  Computer  Science ,
120,
797–804.
https://doi.org/10.1016/j.pro.
2017.11.310
Truant, E., Corazza, L., & Scagnelli,
S.  (2017). Sustainability  and Risk Disclosure: An Exploratory Study on Sustainability Reports. Sustainability, 9(4), 636 .
https://doi.org/10.3390/su90 40636
Tsalis, T. A., Stylianou, M. S., & Nikolaou, I.  E. (2018). Evaluating  the  quality  of corporate social responsibility  reports:  The case  of  occupational  health and safety disclosures. Safety
Science , 109, 313–323.
https://doi.org/10.1016/j.ssci.
2018.06.015
Velte, P. (2017). Does ESG performance  have  an  impact on  financial  performance? Evidence  from  Germany. Journal of Global Responsibility ,  8(2),  169– 178.
https://doi.org/10.1108/JGR- 11-2016-0029