## Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah di Daerah Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta 1997-2015
Achmad Lutfi 1
1 Universitas Indonesia, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat

## ARTICLE INFO
JEL Classification: H21, H71
Key words: Local Tax, Fiscal Decentralization, open list system, closed list system, Intergovernmental Fiscal Relations .

## ABSTRACT
This article aims to explain the implementation of tax decentralization in Indonesia, in particular the study of the implementation of open list systems and closed list systems in  the  local  tax  collection  of  districts  and  municipality  in  the  Daerah  Istimewa Yogyakarta.  In  implementing  tax  decentralization,  the  Government  of  Indonesia implements an open list system and a closed list system in the collection of local taxes by  autonomous  regions.  The  research  was  conducted  using  qualitative  strategy  and enriched with quantitative analysis. More in-depth investigations conducted in districts and municipality in Daerah Istimewa Yogyakarta indicate that the implementation of this policy has not been able to reduce the income gap in local revenues derived from the components of local taxes received by districts and municipality. To reduce the revenue gap  in  local  revenues  from  local  taxes  collected  by  district  and  municipality governments, it is necessary to transfer local taxation power on the basis of potential local taxes to district and municipality governments. The local tax base to be proposed must be owned by each local government.

## ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan desentralisasi perpajakan di Indonesia, khususnya kajian tentang penerapan sistem daftar terbuka dan sistem daftar tertutup pada pemungutan pajak daerah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam melaksanakan desentralisasi perpajakan, Pemerintah  Indonesia  menerapkan  sistem  daftar  terbuka  dan  sistem  daftar tertutup  dalam  pemungutan  pajak  daerah  oleh  daerah  otonom.  Penelitian dilakukan  dengan  menggunakan  strategi  kualitatif  dan  diperkaya  dengan analisis kuantitatif. Investigasi lebih mendalam yang dilakukan di kabupaten dan  kota  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  menunjukkan  bahwa  penerapan kebijakan  ini  belum  mampu  mengurangi  kesenjangan  pendapatan  dalam pendapatan  asli  daerah  yang  bersumber  dari  komponen  pajak  daerah  yang diterima  kabupaten  dan  kota.  Untuk  mengurangi  kesenjangan  penerimaan penerimaan  daerah  dari  pajak  daerah  yang  dipungut  oleh  pemerintah kabupaten  dan  kota,  maka  diperlukan  penyerahan  kewenangan  perpajakan daerah berdasarkan potensi pajak daerah kepada pemerintah kabupaten dan kota.  Basis  pajak  daerah  yang  akan  diusulkan  harus  dimiliki  oleh  masing- masing pemerintah daerah.

## 1. PENDAHULUAN
Desentralisasi  fiskal  yang  dilakukan  oleh pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah ini dapat dilihat dari dua sisi (Lutfi, 2013a : 1). Pertama, desentralisasi fiskal di sisi penerimaan,  yaitu  pemberian  kemampuan keuangan  bagi  pemerintah  daerah  untuk menggali  potensi  pendapatan  di  daerahnya sendiri  yang  mewujud  pada  pendapatan  asli daerah dan memperoleh alokasi keuangan dari tingkatan  pemerintahan  yang  lebih  tinggi.
Kedua, desentralisasi fiskal di sisi pengeluaran, yaitu  pemberian  kewenangan  kepada  daerah untuk  melakukan  pengeluaran,  melakukan pembelanjaan,  untuk  membiayai  tugas-tugas umum  pemerintahan  yang  diembannya  serta tugas-tugas pembangunan yang dimilikinya.
Dari  serangkaian  pembahasan  mengenai sumber-sumber pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah  daerah  di  Indonesia,  dapat dipastikan bahwa sumber-sumber pendapatan yang dimiliki ini telah sesuai dengan kelaziman
* Achmad Lutfi, achmad.lutfi@ui.ac.id
yang  ada.  Sumber-sumber  pendapatan  yang dimiliki  daerah  ini  pun  sejalan  dengan pandangan  yang  dikemukakan  oleh  para teoritisi, seperti Tanzi (1985), Rondinelli (2000), Devas  (2008),  serta  Campo-McFerson  (2008), sebagaimana tertulis dalam literatur- literaturnya. Lazimnya sumber-sumber pendapatan  daerah  yang  dimiliki  oleh pemerintah-pemerintah  daerah  dibelahan dunia  lainnya,  sumber-sumber  pendapatan daerah  di  Indonesia  dapat  diklasifikasikan dalam  dua  golongan  besar,  yaitu  berasal  dari alokasi  keuangan  antar  tingkat  pemerintahan dan pendapatan yang diusahakan sendiri oleh daerah  berkat  pemberian  kewenangan  yang diberikan  oleh  tingkatan  pemerintahan  yang lebih tinggi, atau di Indonesia dikenal dengan konsep Pendapatan Ali Daerah (PAD).
Penelitian dalam rangka penulisan artikel ini  dilakukan  dengan  strategi  kualitatif  dan diperkaya dengan analisis  kuantitatif. Strategi kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana  pengaturan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  dalam  mengimplementasikan kebijakan  desentralisasi  pemungutan  pajak daerah  yang  tertuang  dalam  serangkaian peraturan perundang-undangan sebagai bentuk  regulasi  yang  dibuat  oleh  pemerintah pemerintah pusat.  Untuk memperkaya analisis terhadap  regulasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah pusat dalam pengatur pemungtan pajak  daerah,  analisis  diperkaya  dengan melakukan  analisis  data  deskriptif  atas  data penerimaan  pajak  daerah  yang  diterima  oleh pemerintah  kabupaten  dan  pemerintah  kota dalam  periode  1997  –  2015  dan  jenis-jenis penerimaan lainnya yang diperoleh pemerintah  kabupaten  dan  pemerintah  kota dalam  periode  yang  sama.  Untuk  lebih memberikan gambaran yang lebih jelas, secara lebih mendalam, penulisan ini menggambarkan  pemungutan  pajak  daerah oleh  pemerintah  daerah  kabupaten  dan pemerintah  daerah    kota  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta  pada  periode  1997  –  2015  untuk memperoleh  gambaran  yang  lebih  jelas  atas fenomena yang sama di tingkat lokal.
Pemilihan  Daerah  Istimewa  Yogyakarta sebagai  lokasi  studi  didasari  oleh  pemikiran
bahwa  di  dalam  satu  wilayah  provinsi  ini secara  sekaligus  terdapat  daerah  kabupaten dan  kota  yang  memiliki  perkembangan menarik,  baik  dari  sisi  perkembangan  daerah perkotaannya maupun dari sisi perkembangan daerah  pedesaannya.  Daerah  perdesaan  yang mengalami  perkembangan  dan  perubahan diwakili  oleh  Daerah  Kabupaten  Bantul, Daerah Kabupaten Gunung Kidul, dan Daerah Kabupaten  Kulon  Progo.  Ketiga  daerah kabupaten  ini  sangat  menarik  dilihat perubahannya  dari  sisi  daerah  pedesaan  dan perkembangan  sektor  pertanian  dan  sektor ekonomi non pariwisatanya. Daerah Perkotaan diwakili oleh Daerah Kota Yogyakarta, wilayah perkotaan  yang  berkembang  pesat  dan ditopang dengan sektor ekonomi berbasis jasa dan  pariwisata  yang  kuat.  Daerah  yang  unik adalah  Kabupaten  Sleman,  daerah  kabupaten yang  mengalami  perkembangan  akibat urbanisasi  dan  perekonomian  yang  ditopang sektor  pertanian,  sektor  jasa.  dan  sektor pariwisata
Pemilihan kurun waktu 1997-2015
dilakukan  dalam  rangka  melihat  perubahan yang  dimunculkan  akibat  diberlakunya  tiga undang-undang  yang  mengatur  perpajakan daerah,  yaitu  UU  18/1997,  UU  34/2000  dan 28/2009.  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun 1997  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah diberlakukan dalam kurun waktu 1997- 2000.  Undang-Undang  Nomor  34  tahun  2000 tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberlakukan dalam kurun waktu 2000- 2009.  Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2009 merupakan undang-undang perpajakan daerah  yang  menggantikan  UU  34/2000. Rentang waktu yang tidak terlalu panjang dan relatif  saling  terkait  ini  dipandang  dapat menghasilkan data yang valid dan memberikan gambaran  jika  terjadi  perubahan  atau  tidak terjadi perubahan akibat perubahan pemberlakuan undang-undang yang mengatur tentang pemungutan pajak tersebut.
Proses  penelitian  ini  dilakukan  secara eksploratif. Peneliti berusaha untuk mendalami fenomena yang terjadi dalam proses pemberian desentralisasi fiskal, khususnya terkait dengan
pemungutan  pajak  daerah  oleh  pemerintah daerah.  Setelah  fenomena  ini  dapat  digali secara  utuh,  selanjutnya  peneliti  melakukan penafsiran mengenai fenomena tersebut untuk selanjutnya  memberikan  solusi  alternatif kebijakan  yang  terkait  dengan  pemberian desentralisasi  fiskal  yang  terkait  dengan kebijakan  perpajakan  daerah,  khususnya terkait dengan pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah dalam kaitannya mendukung kebijakan desentralisasi
pemerintahan yang lebih baik, yang mewujud dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Dari  hasil  riset  ini  diharapkan  dapat memperkaya bahasan di bidang akuntansi dan perpajakan daerah terkait kemungkinan terjadi perbedaan  pola  penerimaan  di  daerah perkotaan  (urban  area)  dengan  daerah perdesaan (rural area). Perkembangan ekonomi di  kedua  daerah  tersebut  seyogyanya mengalami  perbedaan  terkait  dengan  potensi yang  berbeda  antara  daerah  perkotaan  dan daerah perdesaan. Perubahan pola penerimaan ini  akan  berkonsekuensi  pada  terjadinya perbedaan mekanisme optimalisasi penerimaan  pajak  daerah  masing  wilayah, urban-rural,  dan  tentunya  hal  ini  akan berdampak pada proses dan sistem akuntansi penerimaan pajak daerahnya.

## 2. TELAAH
TEORI DAN

## PENGEMBANGAN HIPOTESIS
Konsep  desentralisasi  erat  kaitannya dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan dan  pelaksanaan  proses  pembangunan. Pelaksanaan  desentralisasi  yang  berwujud pada otonomi daerah merupakan suatu gejala yang tidak terhindarkan dan diimplementasikan oleh hampir seluruh negara yang  ada  di  seluruh  dunia  dengan  segala variasinya  sesuai  dengan  kondisi  dan karekteristiknya masing-masing. Implementasi kebijakan  desentralisasi  di  suatu  negara  tidak akan  sama  dengan  pemberlakuan  kebijakan yang sama di negara lain. Hal ini kerena tidak ada  dua  negara  yang  identik  karekteristiknya di dunia ini.
Pemaknaan  desentralisasi  mengalami perubahan.  Desentralisasi  tidak  lagi  hanya
dimaknai  sebagai  penyerahan  kekuasaan, kewenangan, dan tanggung jawab dalam suatu pemerintahan,  tetapi  juga  pembagian  dari kewenangan  dan  sumber  daya  untuk melaksanakan  kebijakan  publik  di  dalam masyarakat (Chemaa dan Rondinelli, 2007 : 6 – 7).  Pemahaman  ini  membuat  konsep desentralisasi dapat dikategorisasikan menjadi empat  bentuk,  yaitu  administratif,  politik, fiskal, dan ekonomi.
Untuk menjalankan kewenangan/ kekuasaan  yang  diberikan  ini,  tentunya pemerintah  daerah  memerlukan  sumber  daya yang cukup. Menurut analisis Nellis (1983) dan Mathur (1983) pada pelaksanaan kewenangan/kekuasaan yang telah
didesentralisasikan  di  Afrika  Utara  dan  Asia, yang  penting  diperhatikan  adalah the importance  of  financial  resources,  administrative capacity,  and  technical  support  to  successful development  planning  and  management  at  the regional and local level.
Dalam pelaksanaan desentralisasi, kejelasan  tanggung  jawab  dalam  aspek keuangan  merupakan  suatu  hal  yang  sangat penting  (Rondinelli,  2000).  Jika  pemerintah daerah atau organisasi swasta ingin melaksanakan  fungsi-fungsi  yang  telah terdesentralisasikan  secara  efektif,  maka mereka  harus  memiliki  penerimaan  yang cukup – baik penghasilan yang diperoleh dari daerah  itu  sendiri  atau  merupakan  alokasi ( transfer ) yang berasal dari pemerintah pusat – dan, tentunya, kewenangan untuk memutuskan pembelanjaannya. Di sejumlah negara berkembang, pemerintah-pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan pendapatannya. Beragam langkah ditempuh  untuk  mewujudkan perolehan penerimaan yang cukup substansial untuk  mendukung  pelaksanaan  otonomi daerah yang diemban oleh pemerintah daerah otonom.  Salah  satu  upaya  yang  dapat ditempuh  oleh  pemerintah  daerah  otonom adalah meningkatkan pendapatan yang berasal dari  pajak  daerah  dengan  jalan  secara  terus menerus  mengoptimalkan  penerimaan  pajak yang telah ada seraya menggali peluang serta potensi  pajak  daerah  baru  yang  dapat
diperoleh. Suatu pemerintah daerah
dapat menetapkan  dan  memungut  beragam  jenis pajak  daerah  sesuai  dengan  potensi  yang dimilikinya. Hal ini sangat dimungkinkan jika pemerintah  daerah  memiliki  kemampuan untuk  menetapkan  sendiri  jenis-jenis  pajak daerah  yang  dapat  dipungutnya,  tanpa  ada intervensi  dari  tingkatan  pemerintahan  yang lebih tinggi. Agar pemerintah daerah memiliki kemampuan  optimal  untuk  memungut  pajak daerah yang ada di daerahnya, perlu kiranya mempertimbangkan  pajak-pajak  daerah  yang memang  sesuai  untuk  dijadikan  sumber pendapatan  agar  tercipta  efisiensi  dan efektivitas dalam pemungutan pajak daerah.
Keberhasilan implementasi suatu kebijakan  tidak  terlepas  dari  bagaimana kebijakan  yang  telah  diputuskan  tersebut diimplementasikan. Implementasi disini dapat diartikan  bagaimana  kebijakan  tersebut dijalankan  dan  dikelola  sedemikian  rupa sehingga  tujuan  dari  kebijakan  yang  diambil dapat tercapai. Demikian pula suatu kebijakan desentralisasi  perpajakan  daerah,  demi tercapainya tujuan kebijakan ini, maka ia harus ditunjang  dengan  administrasi  perpajakan daerah yang baik.
Kebijakan yang terkait dengan pemungutan pajak daerah dapat dibagi dalam dua sistem, yaitu open list system dan close list system .  Kategorisasi  ini  dapat  dilihat  dari bagaimana  kita  melihat  posisi  pemerintah daerah  dalam  kerangka  hubungan  keuangan pusat  –  daerah.  Davey  (1989  :  169) membedakan  dua  sudut  pandang  dalam melihat kedudukan ini.
“The  first  view  stresses  the  role  of  local government as an expression of the will and identity  of  local  communities.  ….  The alternative  view  sees  local  government essentially as an agency for administering certain local services, an as an appropriate means  for  recovering  costs  of  services  of purely local benefit. ……..”.
Davey  (1989  :  170)  berpendapat  bahwa posisi  pertama dari pemerintah daerah dalam kerangka hubungan keuangan pusat – daerah
akan  memungkinkan  terjadinya  pembagian kekuasaan  antara  pemerintah  pusat  dengan daerah  sehingga  pemerintah  daerah  memiliki keleluasaan  yang  lebih otonom  sebagai  untuk memujudkan  aspirasi  masyarakat  setempat. Sedangkan  pada  posisi  kedua,  posisi pemerintah daerah lebih bersifat administratif – ekonomis yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk memberikan pelayanan  publik  yang  diperlukan  oleh masyarakat setempat dengan efektif dan secara ekonomis  harus  dapat  menjalankan  tugasnya secara efisien.
Letak  perbedaan  antara  sistem  daftar terbuka  ( open  list system)  dan  sistem  daftar tertutup  ( closed  list  system )  dapat  dilihat  dari apakah pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk menentukan dan menerapkan jenis-jenis pajak  daerah  yang  dapat  dipungutnya.  Jika pemerintah  memiliki  kebebasan  yang  lebih leluasa  dalam  menentukan  dan  menerapkan jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungutnya  maka  sistem  perpajakan  daerah yang  dianut  adalah  sistem  daftar  terbuka. Sebaliknya,  jika  pemerintah  kurang  atau bahkan  tidak  memiliki  kebebasan  dalam menentukan dan menerapkan jenis-jenis pajak daerah  yang  dapat  dipungutnya  maka  sistem perpajakan  daerah  yang  dianut  adalah  sistem daftar tertutup. Selain tingkat kebebasan dalam menentukan dan menerapkan jenis-jenis pajak daerah  yang  dapat  dipungutnya,  sistem perpajakan  daerah  akan  berimbas  dalam jumlah jenis pajak daerah yang akan dipungut, mekanisme  pengawasan  dari  pemerintahan yang  lebih  tinggi,  pengesahan  peraturan daerah mengenai pajak daerah, serta kebijakan tarif pajak daerah yang akan diterapkan.
Dalam salah satu studinya Michael Lipton mengemukakan  pendapatnya  bahwa  telah terjadi  ketimpangan  proses  pembangunan antara  pembangunan  di  wilayah  pedesaan dengan wilayah perkotaan. Pendapat Lipton ini dikemukakan dalam salah satu bukunya “ Why Poor  People  Stay  Poor  :  Urban  bias  and  World Development ”  (Lipton,  1977).  Menurut  Lipton, pemerintah telah melakukan proses pembangunan  yang  berbeda  antara  proses pembangunan  yang  dijalankan  di  kawasan
perkotaan  ( urban  area )  dengan  proses pembangunan  yang  dilakukan  di  kawasan pedesaan  (rural  area).  Pendapat  ini  dikenal dengan tesis bias perkotaan ( urban bias thesis ). Lipton (Becker dan Morrison, 1999 : 1721) dalam  teori  bias  perkotaannya  berpendapat bahwa  kebijakan  yang  dijalankan  lebih cenderung  menguntungkan  masyarakat  kota sebagai  produsen  dan  konsumen  dengan mengorbankan  masyarakat  yang  tinggal  di kawasan pedesaan. Lipton berpendapat bahwa kebijakan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah terlihat bias terhadap sektor pertanian. Bias ini dapat dilihat dari (1) kebijakan ekonomi makro (terutama kebijakan perdagangan dan kebijakan  harga)  yang  mendistorsi  hasil pertanian
dengan lebih cenderung meningkatkan  nilai  tambah  produk  non pertanian;  (2)  pemerintah  mengalokasikan dana  investasi  yang  lebih  besar  di  kawasan perkotaan  dibandingkan  dengan  dana  yang dialokasikan di kawasan pedesaan karena ada anggapan  bahwa  tingkat  pengembalian manfaat  ( benefit  return )  atas  investasi  yang ditanamkan di kawasan pedesaan lebih rendah dibandingkan  tingkat  pengembalian  manfaat jika  investasi  tersebut  dilakukan  di  kawasan pedesaan;  dan  (3)  perluasan  penyediaan fasilitas publik di kawasan perkotaan, terutama di  kota-kota  besar,  dibandingkan  dengan penyediaan  fasilitas  publik  di  kawasan pedesaan (Becker et. Al., 1994 : 94).
Beragam  penelitian  dan  kajian  telah dilakukan dengan topik bahasan pajak daerah. Beberapa penelitian/kajian berikut diantaranya.  Lutfi  (2011)  melakukan  studi terkait evolusi perkembangan hubungan fiskal antar  tingkat  pemerintahan  sebagai  bagian kebijakan desentralisasi yang difokuskan pada kebijakan  perpajakan  daerah.  Terkait  dengan implementasi earmarking  policy pada  sejumlah penerimaan  pajak  daerah,  terdapat  kajian bagaimana prospek implementasi kebijakan ini serta  masalah  potensial  yang  menghambat implementasinya  (Lutfi,  2013a)  dan  juga mengkaji  bagaimana  kaitan earmarking  policy dengan akuntabilitas penggunaan penerimaan pajak dilihat dari isi pengaturan pajak daerah di  daerah  kabupaten  dan  daerah  provinsi
(Lutfi,  2013b).  Kajian  mengenai  pengalihan pemungutan  PBB  P2  kepada  daerah, sebagaimana  Amanah  UU  No.  28/2009  juga pernah  dituangkan  dalam  buku  “Devolusi Pajak  Bumi  dan  Bangunan  :  Tantangan  dan Peluang  Penguatan Taxing  Capacity untuk Mendorong  Daya  Saing  Daerah.”    Untuk mendukung  industri  pariwisata,  insentif perpajakan daerah untuk mendukung pengembangan industry ini dikaji oleh Rivaldi dan  Lutfi  (2018).  Implementasi  kebijakan  atas alokasi  penerimaan  Pajak  Rokok  yang menggunakan prinsip earmarking policy dikaji oleh  Purwanti  dan  Lutfi  (2018).    Kajian terhadap organisasi perangkat daerah pemungut  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah dilakukan oleh Nurnaluri, Hasbudin, dan Ratu (2019)  dengan  evaluasi  sistem  pengendalian internal pemungutan pajak daerah pada Badan Pengelola  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah Kota  Kendari.  Upaya  terkait  optimalisasi penerimaan  pajak  daerah,  Mulyadi  dan Nawangsasi
(2020) melakukan kaijian mengenai  upaya  yang  dilakukan  oleh Pemerintah Kota Surakarta
guna meningkatkan  penerimaan  pajak  daerah sebagai  salah  satu  untuk  Pendapatan  Asli Daerah.Kajian mengenai analisis implementasi kebijakan  pemberian  pembebasan  Pajak  Bumi dan  Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  di Provinsi  DKI  Jakarta  juga  pernah  dilakukan oleh Larasasti dan Lutfi (2021). Kajian lainnya, terkait dengan pemungutan PBB-P2, mengenai strategi  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pengendalian ruang terbuka hijau melalui PBB- P2 juga dilakukan oleh Putra dan Lutfi (2021). Rachman,  Anggraeni,  dan  Wigiyanti  (2021) melakukan kajian mengenai pengaruh pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Penerangan  Jalan  terhadap  Penerimaan  Asli Daerah  Kota  Bandung  untuk  periode  2011-
2018.
Perbedaan penelitian/kajian diatas dengan  yang  dilakukan  dalam  menyusun artikel
ini adalah terletak pada dipergunakannya  teori  urban  bias  dalam melihat penerimaan pajak daerah. Perkembangan pembangunan yang
berdampak
pada perubahan kondisi perekonomian  antara  daerah  perkotaan  dan perdesaan  seyogyanya  akan  berdampak  pada perbedaan  pola  penerimaan  pajak  daerah diantara kedua daerah tersebut. Perbedaan ini diakibatkan adanya perbedaan potensi ekonomi  yang  dihasilkan  oleh  pembangunan ekonomi.  Perbedaan  yang  dihasilkan  ini  akan berdampak  pada  perbedaan  pola  penerimaan pajak  yang  dapat  membawa  konsekuensi perbedaan mekanisme optimalisasi penerimaan  pajak  daerah  masing  wilayah, urban-rural,  dan  tentunya  hal  ini  akan berdampak pada proses dan sistem akuntansi penerimaan pajak daerahnya. Dengan fokus di Daerah  Istimewa  Yogyakarta  dalam  kurun waktu  1997-2015,  dimana  dalam  periode  ini terimplementasi  tiga  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  pemungutan  pajak daerah  dengan  sistem  yang  berubah-ubah (open list system dan closed list system) kajian ini dilakukan.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian dalam rangka penulisan artikel ini  dilakukan  dengan  strategi  kualitatif  dan diperkaya dengan analisis  kuantitatif. Strategi kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana  pengaturan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  dalam  mengimplementasikan kebijakan  desentralisasi  pemungutan  pajak daerah  yang  tertuang  dalam  serangkaian peraturan perundang-undangan sebagai bentuk  regulasi  yang  dibuat  oleh  pemerintah pemerintah pusat.  Untuk memperkaya analisis terhadap  regulasi  yang  dilakukan  oleh pemerintah pusat dalam pengatur pemungtan pajak  daerah,  analisis  diperkaya  dengan melakukan  analisis  data  deskriptif  atas  data penerimaan  pajak  daerah  yang  diterima  oleh pemerintah  kabupaten  dan  pemerintah  kota dalam  periode  1997  –  2015  dan  jenis-jenis penerimaan lainnya yang diperoleh pemerintah  kabupaten  dan  pemerintah  kota dalam  periode  yang  sama.  Untuk  lebih memberikan gambaran yang lebih jelas, secara lebih mendalam, penulisan ini menggambarkan  pemungutan  pajak  daerah oleh  pemerintah  daerah  kabupaten  dan
pemerintah  daerah    kota  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta  pada  periode  1997  –  2015  untuk memperoleh  gambaran  yang  lebih  jelas  atas fenomena yang sama di tingkat lokal.
Proses  penelitian  ini  dilakukan  secara eksploratif. Peneliti berusaha untuk mendalami fenomena yang terjadi dalam proses pemberian desentralisasi fiskal, khususnya terkait dengan pemungutan  pajak  daerah  oleh  pemerintah daerah.  Setelah  fenomena  ini  dapat  digali secara  utuh,  selanjutnya  peneliti  melakukan penafsiran mengenai fenomena tersebut untuk selanjutnya  memberikan  solusi  alternatif kebijakan  yang  terkait  dengan  pemberian desentralisasi  fiskal  yang  terkait  dengan kebijakan  perpajakan  daerah,  khususnya terkait dengan pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah dalam kaitannya mendukung kebijakan desentralisasi pemerintahan yang lebih baik, yang mewujud dalam pelaksanaan otonomi daerah.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan respon yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam mengatasi menjamurnya pungutan pajak daerah, maupun retribusi  daerah,  yang  dipungut  oleh pemerintah  daerah,  termasuk  di  dalamnya daerah kabupaten dan daerah kota. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dengan pemberlakuan ini adalah menghapuskan jneis- jenis  pajak  yang  mengganggu  ( nuisance  local tax ),  yaitu  jenis  pajak  daerah  yang  memiliki beban  terlalu  berat  dalam  aspek  administrasi namun  menghasilkan  penerimaan  yang  tidak seberapa.  Penerapan undang-undang ini juga merupakan  titik  awal  melakukan  reformasi perpajakan  daerah  ( local  tax  reform )  dengan tetap  memberikan  kewenangan  pemungutan pajak  yang  potensial  kepada  daerah  dan sekaligus memberikan kemampuan pemajakan daerah baru kepada daerah ( local taxing power ). Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun  2000  tentang  tentang  Perubahan  atas Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  1997 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah dapat  juga  dilihat  merupakan  respon  yang
diberikan  oleh  pemerintah  pusat  untuk memperbesar  kemampuan  pemajakan  daerah (local taxing power) yang dimiliki oleh daerah. Hal  ini  sangat  jelas  terlihat  dari  diberikannya keleluasaan  yang  besar  bagi  daerah  untuk menetapkan  serta  memungut  jenis  pajak daerah baru sepanjang sesuai dengan kriteria.
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan respon yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam mengatasi menjamurnya pungutan pajak daerah, maupun retribusi  daerah,  yang  dipungut  oleh pemerintah  daerah,  termasuk  di  dalamnya daerah  kabupaten  dan  daerah  kota.  Hal  ini merupakan  dampak  kegagalan  pemerintah pusat mengantisipasi pemberlakuan kebijakan sistem  daftar  terbuka  ( open  list  system )  dalam pemungutan pajak daerah yang direspon oleh daerah. Pemerintah-pemerintah daerah, termasuk  di  dalamnya  pemerintah  daerah kabupaten  dan  pemerintah  daerah  kota, seakan-akan  berlomba-lomba  menentapkan dan  mengenakan  beragam  jenis  pajak  baru yang  disinyalir  dapat  mendistorsi  kegiatan ekonomi  di  daerah.  Dalam  pengawasan represif  pun,  pemerinitah  pusat  terlihat  tidak memiliki  kapasitas  administratif  yang  cukup untuk mengelola banyaknya perda-perda pajak daerah  baru  yang  muncul.  Ketidakmampuan kapasitas  administratif  ini  ditandai  dengan banyaknya  rancangan  perda  maupun  perda yang  belum  dapat  dievaluasi  tepat  pada waktunya.
Dari  ketiga  periodisasi  pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang mengatrur tentang desentralisasi perpajakan di Indonesia,  pemerintah  daerah  kabupaten  dan pemerintah  daerah  kota  se  Daerah  Istimewa Yogyakarta  memberikan  respon  yang  sangat baik.  Respon  ini  ditunjukkan  dengan melakukan  pemungutan  jenis-jenis  pajak daerah  yang  diperkankan  untuk  dipungut. Sejumlah  daerah  kabupaten  dan  daerah  kota melakukan penyesuaian atas jenis pajak daerah yang  mereka  pungut.  Hal  ini  terjadi  karena menurut  pertimbangan  mereka  pemungutan jenis pajak tertentu sulit dilakukan mengingat ketiadaan  potensi/basis  pemajakan  yang
tersedia.
Pemerintah  daerah  kabupaten  dan pemerintah  daerah  kota  se  Daerah  Istimewa Yogyakarta  karena  memang  Pemerintah  Kota Yogyakarta berpendapat bahwa apapun sistem pemungutan pajak yang diberlakukan, apakah sistem daftar terbuka ( open list system ) maupun sistem daftar tertutup ( closed list system ), tidak terlalu  mempengaruhi  pemungutan  pajak daerah  yang  dilakukannya  sepanjang  objek pajak  daerah  yang  ingin  dipungut  tersedia. Pemerintah  Daerah  Kota  Yogyakarta  dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman perpendapat bahwa sistem daftar terbuka ( open list  system )  maupun  sistem  daftar  tertutup ( closed list system ) tidak terlalu mempengaruhi pemungutan pajak daerah yang dilakukannya. Hal  ini  dikarenakan  jenis-jenis  pajak  yang dipungut  sangat  menguntungkan  mereka. Mereka beralasan bahwa jenis-jenis pajak yang dipungut ini menguntungkan daerah perkotaan  serta  sangat  sesuai  dengan perkembangan  pendapatan  regional  daerah bruto mereka yang didominasi sektor jasa, serta sektor  perdagangan,  hotel,  dan  restoran. Sebaliknya,  bagi Pemerintah Daerah Kabupten Bantul,  Pemerintah  Daerah  Kabupten  Kulon Progo,  serta  Pemerintah  Daerah  Kabupten Gunungkidul  memiliki  alasan  yang  berbeda untuk  memiliki    pendapat  yang  sama  bahwa sistem daftar terbuka ( open list system ) maupun sistem  daftar  tertutup  ( closed  list  system )  tidak terlalu  mempengaruhi  pemungutan  pajak daerah  yang  dilakukannya.  Mereka  beralasan bahwa  hal  ini  dikarenakan  jenis-jenis  pajak yang  dipungut belum cukup  menguntungkan mereka.  Mereka  beralasan  bahwa  jenis-jenis pajak  yang  dipungut  pada  kedua  sistem tersebut lebih menguntungkan daerah perkotaan  serta  sangat  sesuai  dengan perkembangan  pendapatan  regional  daerah bruto  di  daerah  perkotaan  yang  didominasi sektor  jasa,  serta  sektor  perdagangan,  hotel, dan restoran.
Temuan di pemerintah daerah kabupaten dan  pemerintah  daerah  kota  se  Daerah Istimewa Yogyakarta ini mengokohkan bahwa adanya urban  bias dapat  memberikan  andil dalam  menciptakan  ketimpangan  penerimaan
pendapatan  asli  daerah  dari  komponen  pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten dan pemerintah daerah kota. Selain urban  bias ,  temuan  lainnya  adalah  bahwa apapun  sistem  pemungutan  pajak  daerahnya, apakah sistem daftar terbuka ( open list system ) maupun  sistem  daftar  tertutup  ( closed  list system ), pemerintah daerah akan diuntungkan apabila  jenis-jennis  pajak  daerah  yang dipungut sesuai dengan potensi perekonomian daerah  yang  dapat  diindikasikan  dari komposisi  sektor  yang  dominan  dalam perkembangan  pendapatan  regional  daerah bruto.
Pada  saat  diberlakukannya  kebijakan sistem  daftar  terbuka  ( open  list  system ), sebenarnya  bisa  saja  pemerintah  daerah kabupaten  dan  pemerintah  daerah  kota  se Daerah  Istimewa  Yogyakarta  memungut  jenis pajak  baru,  selain  yang  secara  tegas  telah dicantumkan  dalam  undang-undang.  Namun demikian  hal  ini  tidak  dilakukan  oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena baik pihak eksekutif maupun legislatif daerah kabupaten dan daerah kota se Daerah Istimewa Yogyakarta bersikap hati-hati dalam mengambil  keputusan  seraya  memperhatikan apakah  masih  ada  potensi  pajak  baru  yang dapat  dipungut.  mereka  semua  memandang bahwa tidak ada lagi potensi pajak baru yang dapat  dikenakan,  sehingga  mereka  tidak mempergunakan  haknya  untuk  memungut jenis pajak daerah baru pada saat diberlakukannya  kebijakan  sistem  daftar terbuka ( open list system ).
Dari  serangkaian  pembahasan  mengenai respon yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten  dan  pemerintah  daerah  kota  di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat dipastikan bahwa  respon  yang  diberikan  ini  telah  sesuai dengan  kelaziman  yang  ada.  Respon  yang diberikan  pemerintah  daerah  kabupaten  dan pemerintah  daerah  kota  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta ini pun sejalan dengan pandangan yang  dikemukakan  oleh  para  teoritisi,  seperti Davey  (1993),  Tanzi  (1995),  serta  Bird  (2000a dan 2010), sebagaimana tertulis dalam literatur- literaturnya. Lazimnya  respon  yang diberikan oleh pemerintah-pemerintah daerah dibelahan
dunia lainnya adalah mengikuti apa yang telah digariskan  oleh  pemeriintah  pusat  dalam serangkaian peraturan perundang- undangannya.
Seperti telah disebutkan diatas, komponen PAD terdiri dari sejumlah komponen. Besaran penerimaan  masing-masing  komponen  PAD akan  berbeda  perolehannya  untuk  daerah kabupaten dan daerah kota. Perbedaan ini akan dapat  dilihat  baik  secara  akumulatif,  dilihat untuk  seluruh  daerah  kabupaten  dan  daerah kota se Indonesia, maupun dilihat secara rata- rata,  dilihat  secara  rata-rata  untuk  masing- masing  daerah  kabupaten  dan  daerah  kota  di Indonesia.
Apabila  dirata-ratakan  per  tahunnya, maka  rata-rata  penerimaan  komponen  selain pajak daerah dan retribusi daerah berada diatas rata-rata  perolehan  komponen  pajak  daerah serta rata-rata penerimaan komponen retribusi daerah  di  daerah  kabupaten  di  Indonesia. Apabila  dirata-ratakan  per  tahunnya,  maka rata-rata  penerimaan  komponen  pajak  daerah berada  diatas  rata-rata  perolehan  komponen retribusi  daerah  serta  rata-rata  penerimaan komponen  selain  pajak  daerah  dan  retribusi daerah di setiap daerah kota di Indonesia.
Hasil  analisis  data  mempertunjukkan bahwa  hasil  pendapatan  per  komponen  yang tercakup  dalalm  konsep  pendapatan  asli daerah  akan  berbeda  hasilnya  di  daerah kabupaten dan daerah kota. Penerimaan PAD yang  berasal  dari  komponen  pajak  daerah  di daerah  kabupaten  berada  di  posisi  kedua. Sedangkan  penerimaan  dari  komponen  yang sama  untuk  daerah  kota  berada  di  posisi pertama.  Dilihat  dari  perolehan  akumulatif, baik untuk daerah kabupaten dan daerah kota se  Indonesia,  maupun  data  rata-rata,  untuk daerah kabupaten dan daerah kota di, terlihat bahwa perolehan pendapatan komponen pajak daerah di daerah kota lebih besar dibandingkan dengan hasilnya di daerah kabupaten. Apabila dirinci  per  tahun,  akan  jelas  terlihat  bahwa sejak  dilakukan  pemungutan  PBB  P2  dan BPHTB oleh pemerintah daerah kabupaten dan daerah  kota  sebagai  pajak  daerah,  perolehan penerimaan  pajak  daerah  meningkat  lebih pesat baik di daerah kota maupun daerah kota.
Fenomena  ini  sangatlah  wajar.  Kewajaran  ini timbul karena objek pajak daerah, local tax base , baik dari PBB P2 maupun BPHTB dimiliki oleh daerah  kabupaten  maupun  daerah  kota. Keberadaan  basis  pemajakan  daerah  ini mendukung  peningkatan  penerimaan  pajak daerah  baik  di  daerah  kabupaten  dan  daerah kota. Namun demikian peningkatan perolehan pajak  di  daerah  kabupaten  belum  dapat mengejar  besaran  perolehan  pajak  daerah  di daerah kota.
Hasil  analisis  data  mempertunjukkan bahwa  prosentase  kontribusi  per  komponen yang tercakup dalalm konsep pendapatan asli daerah  akan  berbeda  hasilnya  di  daerah kabupaten  dan  daerah  kota.  Prosentase kontribusi penerimaan PAD yang berasal dari komponen  pajak  daerah  terlihat  cukup dominan  baik  di  daerah  kabupaten  maupun daerah kota. Dilihat dari prosentase kontribusi perolehan  secara  akumulatif,  baik  untuk daerah  kabupaten  dan  daerah  kota  se Indonesia,  maupun  data  rata-rata  prosentase kontribusi,  untuk  daerah  kabupaten  dan daerah  kota  di,  terlihat  bahwa  prosentase kontribusi  perolehan  pendapatan  komponen pajak  daerah  di  daerah  kota  lebih  besar dibandingkan  dengan  hasilnya  di  daerah kabupaten. Apabila dirinci pertahun, fenomena yang  sama  juga  akan  terlihat  bahwa  sejak dilakukan  pemungutan  PBB  P2  dan  BPHTB oleh pemerintah daerah kabupaten dan daerah kota  sebagai  pajak  daerah,  perolehan penerimaan  pajak  daerah  meningkat  lebih pesat baik di daerah kota maupun daerah kota. Hal lain yang juga diperoleh dari hasil analisis adalah bahwa prosentase kontribusi penerimaan komponen pajak daerah terhadap total penerimaan PAD di daerah kota jauh lebih besar  dibanding  hal  yang  sama  di  daerah kabupaten.  Hal  ini  dapat  menjadi  indikasi bahwa basis pajak daerah di daerah kota jauh lebih  banyak  dan  variatif  dibandingkan  di daerah kabupaten.
Pemungutan  pajak  daerah  tidak  terlepas dari  potensi  ekonomi  yang  dimiliki  oleh daerah.  Potensi  ekonomi  daerah  yang  telah tergali, terealisasi dan mewujud menjadi suatu yeng lebih konkret dan memiliki nilai ekonomis
dapat  dikenakan  pajak  daerah.  Pengenaan pajak  daerah  ini  tidak  terlepas  dari  basis pemajakan  yang  telah  diatur  oleh  peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang pajak daerah.
Serangkaian  kebijakan  perpajakan  daerah yang telah diimplementasikan selama ini, baik dalam  sistem  daftar  terbuka  maupun  daftar tertutup,  terlihat  cukup  menguntungkan daerah kota, sebagai bentuk daerah perkotaan ( urban  area ).    Keuntungan  yang  diperoleh kawasan perkotaan ini disebabkan karena basis pengenaan pajak daerah merupakan aktivitas- aktivitas  perekonomian  yang  berkembang  di perkotaan.
Jika  diperhatikan  dari  dengan  seksama keuntungan yang diperoleh daerah perkotaan dapat  ditelusuri  dari  jenis  dan  objek  yang ditetapkan  untuk  dikenakan  pajak  daerah dalam peraturan perundabng-undangan. Basis pemajakan  dari  aktivitas  perhotelan,  restoran, hiburan, dan reklame, merupakan serangkaian contoh aktivitas ekonomi yang lebih dominan terjadi  di  kawasan  perkotaan  dibandingkan terjadinya aktivitas ini di kawasan perdesaan.
Hal  yang  tidak  kalah  pentingnya,  adalah ketersediaan  sumber  daya  dalam  rangka implementasi  kebijakan  desentraliasi.  Tidak dapat  dipungkiri,  kemampuan  pemerintah kota  dalam  hal  ketersediaan  sumber  daya manusia (personel), perlengkapan dan pembiayaan, biasanya dikenal  dengan konsep 3P,  juga  menentukan  keberhasilan  untuk merealisasikan  pendapatan  pajak  daerah dengan basis pemajakan yang telah menguntungkannya  juga  menjadi  penting. Walaupun  hal  ini  perlu  dibuktikan  lebih seksama, karena kabupaten sebagai representasi  kawasan  pedesaan  bukan  tidak mungkin  memiliki  hal  sama  dengan  daerah perkotaan, tetapi  tetapi  basis pemajakan yang tersedia  ditunjang  dengan  ketersediaan  3P cukup merupakan kombinasi yang sangat baik.
Pemerintah  Republik  Indonesia  telah melakukan  Desentralisasi  Perpajakan  dengan memberikan  kewenangan  kepada  daerah otonom  untuk  memungut  pajak  daerah berdasarkan  sejumlah  peraturan  perundang- undangan  yang  diberlakukan  secara  silih
berganti.  Peraturan  perundang-undangan  ini antara lain berisi jenis-jenis pajak daerah yang dapat  dipungut  oleh  daerah  otonom,  baik untuk  daerah  provinsi  maupun  daerah kabupaten/kota.  Selain  mengenai  jenis  pajak daerah  yang  dapat  dipungut  oleh  daerah otonom, hal penting lainnya yang diatur dalam peraturan  perundang-undangan  ini  adalah apakah  daerah  otonom  dimungkinkan  untuk memungut jenis pajak daerah selain jenis pajak daerah  yang  sudah  secara  tegas  ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Apabila dalam peraturan perundang- undangan  secara  tegas  ditetapkan  bahwa daerah  otonom  hanya  bisa  memungut  jenis pajak  daerah  yang  telah  tercantum,  maka sistem  perpajakan  daerah  yang  diberlakukan berdasarkan  peraturan  perundang-undangan tersebut    adalah  sistem  tertutup  ( close  list ). Sebaliknya  apabila  apabila  dalam  peraturan perundang-undangan ditetapkan bahwa daerah  otonom  dapat  memungut  jenis  pajak daerah  lainnya selain jenis  pajak  daerah  yang telah  tercantum,  maka  sistem  perpajakan daerah  yang  diberlakukan  berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut adalah sistem terbuka ( open list ).
Dari data diatas terlihat bahwa peneraparan  sistem  daftar  tertutup  ( closed  list system) maupun sistem daftar terbuka ( open list system ) dalam  pemungutan pajak daerah baik oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  maupun Pemerintah  Daerah  Kota  belum  dapat mengurangi perbedaan perolehan pajak daerah di  Daerah  Kabupaten  maupun  Daerah  Kota. Perbedaan ini disebabkan perbedaan keberadaan objek pajak daerah diantara kedua daerah  tersebut.  Objek  pajak  daerah  yang selama  ini  dipungut  baik  pada  masa peneraparan  sistem  daftar  tertutup  ( closed  list system) maupun sistem daftar terbuka ( open list system )  terlihat  lebih  menguntungkan  daerah perkotaan.
Daerah  perkotaan  dengan  perkembangan dinamika  di  sektor  jasa-jasa  serta  sektor perdagangan,  hotel  dan  restoran,  sangat diuntungkan  objek  pajak  daerah  yang  telah diterakapkan selama kurun waktu 1997 – 2015. Kontribusi  sektor  jasa-jasa  serta  sektor
perdagangan,  hotel  dan  restoran  sebagai kontributor utama pembentuk Produk Domestik  Regional  Bruto  daerah  perkotaan memiliki  korelasi  yang  positif  dengan  objek pajak  daerah  yang  selama  ini  pungut  oleh Pemerintah Daerah Perkotaan.
Daerah perdesaan, dimana merupakan ciri dari  Daerah  Kabupaten,  tidak  terlalu diuntungkan  dengan  jenis-jenis  pajak  daerah dipungut  selama  kurun  waktu  1997  –  2015. Kontribusi  sektor  pertanian  yang  menjadi kontributor  penting  pembentuk  Produk Domestik  Regional  Bruto  daerah  perkotaan belum  memiliki  korelasi  yang  positif  yang cukup dengan objek pajak daerah yang selama ini pungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
Perbedaan  yang  cukup  signifikan  terjadi apabila  Daerah  Kabupaten  memiliki  potensi pariwisata  dan  telah  mengalami  proses urbanisasi.  Proses  urbanisasi  ini  tidak  selalu perlu  melanda  seluruh  wilayah  suatu  Daerah Kabupaten,  karena  biasanya  daerah  yang mengalami  proses  urbanisasi  adalah  bagian Daerah  Kabupaten  yang  berbatasan  dengan Daerah  Kota.  Proses  urbanisasi  ini  dapat diartikan  sebagai  proses  pengkotaan,  menjadi kota, dimana sektor-sektor ekonomi perkotaan berkembang  dengan  pesat  di  daerah  yang mengalami  urbanisasi  akibat  interaksi  yang sangat erat dengan Daerah Kota.
Perbedaan  rata-rata  penerimaan  pajak daerah  baik  pada  daerah  kabupaten  maupun daerah kota, pada masa pemberlakuan UU No. 18/1997, UU No. 34/2000, maupun pada masa pemberlakuan UU No. 28/2009 merupakan hal yang wajar terjadi. Hal ini dapat terjadi karena pada saat pemberlakuan UU No. 18/1997, UU No. 34/2000, maupun pada masa pemberlakuan  UU  No.  28/2009  pemerintah pusat selalu melakukan perubahan jenis pajak daerah  yang  dapat  dipungut  oleh  daerah kabupaten  dan  daerah  kota.  Perubahan  ini tidak  membeda-bedakan  apakah  darah  itu bertipe urban (daerah  kota)  maupun  daerah rural (daerah kabupaten). Kedua tipe daerah ini diperlakukan sama dan dapat memungut jenis pajak daerah yang sama.
Pemberian kewenangan pemajakan daerah  yang  cukup  fenomenal  adalah
melakukan  pendaerahan  pemungutan  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta  BPHTB  kepada  daerah  kabupaten  dan daerah  kota.  Pengalihan  kedua  jenis  pajak tersebut dari pajak pusat yang hasilnya dibagi hasilkan  penerimaannya  menjadi  sepenuhnya menjadi  pajak  daerah  merupakan  hal  yang sangat  membantu  meningkatkan  penerimaan pajak  daerah.  Peningkatan  ini  sangat dimungkinkan  karena  kedua  objek  pajak tersebut  ini  ada  di  setiap  daerah,  walaupun dalam batas-batas  tertentu  terjadi  variasi  nilai jual  objek  pajak  yang  menjadi  dasar pengenaannya.
Walaupun  daerah  kabupaten  dan  daerah kota  memperoleh  kewenangan  pemungutan jenis  pajak  daerah  yang  sama,  tetap  saja kebijakan  ini  belum  dapat  mengurangi ketimpangan  penerimaan  pandapatan  asli daerah  dari  komponen  pajak  daerah  yang dipungut  oleh  pemerintah  daerah  kabupaten dan pemerintah daerah kota. Ketimpangan ini lebih  banyak  dipengaruhi  oleh  potensi  pajak daerah  yang  berbeda-beda  yang  dimiliki  oleh daerah kabupaten dan daerah kota. Meskipun dapat memungut jenis pajak daerah yang sama, tetap  saja  keberadaan  basis  pemajakan  yang bersifat  urban  lebih  menguntungkan  daerah kota.  Keberadaan    basis  pemajakan  yang berbeda  ini  akan  tetap  menyebabkan ketimpangan  penerimaan  pandapatan  asli daerah  dari  komponen  pajak  daerah  yang dipungut  oleh  pemerintah  daerah  kabupaten dan pemerintah daerah kota tetap saja terjadi.
Untuk masa datang kiranya perlu kembali dilakukan penguatan kemampuan perpajakan daerah  untuk  daerah  kabupaten  dan  daerah perkotaan.  Penguatan  ini  dapat  meniru langkah  yang  dilakukan  sebelumnya  dengan mendaerahkan jenis pajak tertentu yang objek pajaknya  ada  di  daerah,  baik  kabupaten maupun kota. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan Pasal 25/29 Orang Pribadi yang pada saat sekarang dibagihasilkan penerimaannya kepada  daerah  kabupaten  dan  daerah  kota daerah dapat dipertimbangkan untuk dialihkan  menjadi  pajak  daerah.  Pengaliah pajak ini menjadi pajak daerah bisa dilakukan dalam  dalam  bentuk opsen  atau  piggy  back,
dimana  pemerintah  daerah  dapat  memiliki kemampuan serta diberikan kewenangan untk mengenakan  opsen  sampai  dengan  batas tertentu.  Kebijakan  ini  diharapkan  dapat mengurangi  dampak  dari  terjadinya  bias perkotaan aas objek-objek ajak daerah saat ini. Kebijakan  ini  sekaligus  diharapkan  dapat menghilangkan upaya Daerah untuk menggali sumber-sumber  PAD  yang  memiliki  dampak distortif terhadap kegiatan ekonomi.
Penerapan  sistem  pemungutan  pajak daerah yang berbeda oleh Pemerintah Republik Indonesia  sebagaimana  tertuang  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  ada, yaitu menerapkan sistem daftar tertutup pada periode pemberlakuan Undang-Undang Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah  dan  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah  serta  pemberlakauan sistem  daftar  terbuka  pada  pemberlakuan Undang-Undang  Nomor  34  Tahun  2000 tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  1997  tentang  Pajak  Daerah dan Retribusi Daerah memberikan corak yang berbeda  dalam  pemungutan  pajak  daerah. Corak yang berbeda ini terutama dalam upaya yang  dapat  ditempuh  baik  oleh  pemerintah daerah  maupun  pemerintah  pusat  untuk mengoptimalkan  penerimaan  daerah  dari komponen  pajak  daerah.  Corak  yang  berbeda ini  dimungkinkan  muncul  akibat  perbedaan karakteristik utama yang melekat pada kedua sistem pemungutan pajak daerah dimaksud.
Dalam  setiap  periode  pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang mengatur  pemungutan  pajak  daerah,  yang didalamnya mencerminkan
sistem pemungutan pajak daerah yang diberlakukan, baik  pemerintah  pusat  maupun  pemerintah daerah telah berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan  pajak  daerah  walaupun  memiliki berbagai keterbatasan akibat dari implementasi system  pemungutan  pajak  daerah  yang berlaku. Setiap pemberlakuan system pemungutan  pajak  daerah  berimplikasi  dari berbedanya  upaya  yang  dapat  ditempuh  oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk mengoptimalkan  penerimaan  pajak  daerah.
Keberadaan objek pajak daerah di daerah yang memiliki kewenangan memungut pajak daerah merupakan  prasyarat  mutlak  keberhasilan optimalisasi  pemungutan  pajak  daerah  untuk meningkatkan  penerimaan  daerah  yang bersumber  pada  pajak  daerah.  Sistem pemungutan  apapun  yang  diberlakukan  serta upaya  optimalisasi  apapun  yang  dilakukan, baik  oleh  pemerintah  pusat  maupun  daerah, tidak  akan  berhasil  dengan  baik  tanpa keberadaan objek pajak daerah di daerah yang memiliki kewenangan unutuk memungutnya.

## 5. SIMPULAN
Dari  temuan  dan  pembahasan  dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, implementasi
kebijakan desentralisasi perpajakan daerah pada pemerintah kabupaten dan  pemerintah  kota  di  Republik  Indonesia dilakukan  dengan  memberikan  kemampuan kepada daerah otonom, termasuk didalamnya pemerintah daerah kabupaten dan daerah kota, untuk memiliki kemampuan melakukan upaya pemajakan  dengan  memberikan  kemampuan untuk  mengenakan  pajak  daerah  ( local  taxing power ).  Kedua,  sistem  daftar  terbuka  atau sistem  daftar  tertutup  dalam  pemungutan pajak  daerah  oleh  pemerintah  daerah kabupaten/kota  belum  dapat  mengurangi ketimpangan  penerimaan  pandapatan  asli daerah  dari  komponen  pajak  daerah  yang dipungut  oleh  pemerintah  daerah  kabupaten dan  pemerintah  daerah  kota  di  Daerah Istimewa  Yogyakarta.  Ketiga,  kebijakan open list  system dan closed  list  system dalam pemungutan  pajak  daerah  oleh  pemerintahan daerah  kabupaten/kota  di  Indonesia  belum dapat  mengurangi  ketimpangan  penerimaan pandapatan  asli  daerah  dari  komponen  pajak daerah  yang  dipungut  oleh  pemerintah kabupaten dan pemerintah daerah kota karena jenis pajak yang dipungut belum memperhatikan potensi ekonomi yang berkembang daerah.
Berdasarkan  temuan  dan  pembahasan tersebut  dapat  disarankankan  sejumlah  hal. Pertama,  kebijakan  desentralisasi  perpajakan daerah  ini  seyogyanya  secara  terus  menerus disempurnakan  guna  mendukung  kebijakan
desntralisasi  pemerintahan  kepada  daerah otonom.  Kebijakan  desentralisasi  perpajakan daerah yang kondusif kiranya akan meningkatkan perolehan penerimaaan komponen  pajak  daerah,  sebagai  salah  satu komponen  Pendapatan  Asli  Daerah.  Kedua, untuk  mengurangi  ketimpangan  penerimaan PAD, perlu kiranya pemerintah pusat kembali memberikan  kemampuan  pemajakan  kepada daerah ( local taxing power ) atas basis-basis pajak daerah  yang  ada  di  daerah.  Basis-basis  pajak daerah  ini  yang  akan  diserahkan  ini  kiranya perlu  dipastikan  dimiliki  oleh  setiap  daerah kabupaten  dan  pemerintah  daerah  kota. Ketiga,  pemerintah  Indonesia  hendaknya memperhatikan potensi ekonomi yang berkembang  di  daerah  dalam  memberikan basis  pemajakan  ( tax base )  baru  dalam  rangka pelaksanaan  desentralisasi  perpajakan  guna mengurangi ketimpangan penerimaan pandapatan  asli  daerah  dari  komponen  pajak daerah  yang  dipungut  oleh  pemerintah kabupaten dan pemerintah daerah kota.

## REFERENSI
Larasati,  Dewi  dan  Achmad  Lutfi.  2021. “Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Pembebasan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi  DKI  Jakarta.”  Syntax  Literate: Jurnal  Ilmiah  Indonesia,  Volume  6,
Nomor  2,  Februari  2021,  Syntax Corporation Indonesia. Lutfi, Achmad. 2011. “Evolution of Intergovernmental  Fiscal  Relations between Central and Local Government in the Implementation
of Decentralization Policy (Study of Local Taxation  Policies  in  Indonesia)”, disajikan  pada  The  2 nd International Conference Asian Association for Public Administration (AAPA 2011) “Enhancing  Public  Trust  in  Changing Asian Societies” held by The
Department of Administrative Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia, 7 – 9 February, 2010, Depok, West Java, Indonesia.
___________ . 2013a. “Local Earmarking Tax in
Indonesia  :  Prospect  and  Potential Problems”,  disajikan  pada  The  3 rd
International  Conference  on  Public Organization (IConPO, 2013) “The New Phenomena on Public Administration in Asian  Countries”  held  by  Magister Science in Public Administration, UNR Postgraduate    College,  Ngurah  Rai University,  21  February,  2013,  Bali, Indonesia.
___________  .  2013b.  “Pemungutan  Pajak Daerah  Berkonsep Earmarking  Tax dan Akuntabilitasnya (Studi Terhadap Adopsi  Konsep Earmarking  Tax dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah di Indonesia)”, disajikan dalam Konferensi Tahunan Indonesian Association  for  Public  Administration (IAPA  Annual  Conference)  2013,
Tanggal 22 – 24 Oktober 2013 di Depok, Jawa Barat, Indonesia, diselenggarakan oleh  Departemen  Ilmu  Administrasi, Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik, Universitas Indonesia.
___________ . 2013c. Devolusi Pajak Bumi dan Bangunan  :  Tantangan  dan  Peluang Penguatan Taxing  Capacity untuk Mendorong Daya Saing Daerah. Jakarta :  Penerbit  Universitas  Indonesia  (UI- Press). ISBN : 978 – 979 – 456 – 541 – 4.
Mulyadi, M., & Nawangsasi,  E. (2020). Upaya Mengoptimalkan  Pemungutan  Pajak Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan  Asli  Daerah  Di  Kota Surakarta. ADVANCE , 7 (2), 86-100.
Nurnaluri, S., Hasbuddin, H., & Ratu, W. O. M. (2019).  Evaluasi  Sistem  Pengendalian
Internal  Pemungutan  Pajak  Daerah Pada  Badan  Pengelola  Pajak  Dan Retribusi Daerah Kota Kendari. JURNAL  AKUNTANSI  DAN
KEUANGAN , 4 (2).
Purwanti, Nurul Dyah Ayu dan Achmad Lutfi. 2018. “ Evaluation of Revenue  Allocation
Policy  for  Cigarette  Tax ”  disajikan dalam The 2 nd International Conference on Administrative Science,
Policy,  and  Governance  Studies  (The 2 nd ICAS PGS), tanggal 30 – 31 Oktober 2018  di  Jakarta  Selatan,  DKI  Jakarta,
Indonesia, diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
Putra,  Edwinsyah  dan  Achmad  Lutfi.  2021. “Strategi  Pemerintah  Provinsi  DKI Jakarta  dalam  Rangka  Pengendalian Ruang  Terbuka  Hijau  melalui  PBB- P2.”  Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah Indonesia,  Volume  6,  Nomor  2, Februari  2021,  Syntax  Corporation Indonesia.
Rachman,  D.,  Anggraeni,  I.,  &  Wigiyanti,  N. (2021).  Pengaruh  pemungutan  pajak parkir  dan  pajak  penerangan  jalan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah  kota  bandung  periode  2011- 2018. AKURAT|
Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA , 12 (1), 33-47.
Rivaldi,  Rivaldi  dan  Achmad  Lutfi.  2018. “ Alternative  Design  to  the  Local  Tax Incentive  Policy  in  Sekotong  Tourist  Site, The  District  of  West  Lombok ”  disajikan dalam The 2 nd International Conference on  Administrative  Science,  Policy,  and Governance Studies (The 2 nd ICAS PGS), tanggal 30 – 31 Oktober 2018 di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, diselenggarakan  oleh  Fakultas  Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.