Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 5, No. 1 – Maret 2024, Hal. 89 – 93 | Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: 10.55637/jph.5.1.8713.89-93

## KEWENANGAN DINAS KETENAGAKERJAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PELATIHAN KERJA KELUAR NEGERI (STUDI KASUS DI DINAS KETENAGAKERJAAN DENPASAR)
Ketut Shanti Widyasari 1 , Ni Made Jaya Senastri 2 , I.B Gede Agustya Mahaputra 3 Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia shantiws.25@gmail.com 1 , nimadejayasenastri@gmail.com 2 , agustyamahaputra@gmail.com 3

## Abstrak
Indonesia merupakan negara yang sejak lahir masyarakatnya sudah terikat oleh hukum dan bukan hanya masyarakatnya saja namun warga negara asing yang masuk secara langsung sudah terikat oleh hukum di negara Indonesia. Hak asasi manusia sendiri sudah ada sejak mereka lahir dan akhir hayatpun masih terikat. Penulis dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dimana penulis memperoleh data melalui buku literatur dan mengkaitkan dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Tujuan penelitian ini adalah  berkaitan  dengan  pengaturan  dan  sanksi  terhadap  pelatihan  tenaga  kerja  yang  beroperasi  tidak menggunakan ijin dan bahkan melakukan penipuan terhadap para calon pekerjanya. Dalam hukum positif segala perusahaan yang berdiri harus memiliki izin dan terdaftar di dinas ketenagakerjaan dan segalanya terawasi  dan  memberikan  laporan  terkait  bidang  perusahaan  tanpa  melakukan  pelanggaran.    Terkait perusahaan  yang  tidak  memiliki  izin  sebagai  calon  pekerja  keluar  negeri  dapat  melaporkan  kejadian tersebut ke pihak berwajib agar para pemilik perusahaan bodong yang bergerak dibidang lembaga pelatihan keluar negeri dapat ditindak lebih lanjut.
Kata Kunci: Kewenangan, Dinas Ketenagakerjaan, Lembaga Pelatihan Kerja

## Abstract
Indonesia is a country whose people have been bound by law since birth and not only its people but foreign nationals who enter directly are bound by the law in Indonesia. Human rights themselves have existed since they were born and the end of life is still bound. The author in this research uses the type of normative legal research where the author obtains data through literature books and relates to the current positive law. The  problems  raised  by  the  author  relate  to  the  regulation  and  sanctions  against  labor  training  that operates  without  a  license  and  even  commits  fraud  against  prospective  workers.  In  positive  law,  all companies that stand must have a permit and be registered with the manpower office and everything is monitored and provide reports related to the company's field without committing violations.  Related to companies  that  do  not  have  a  license  as  prospective  workers  abroad  can  report  the  incident  to  the authorities so that the owners of fraudulent companies engaged in overseas training institutions can be dealt with further.
Keywords: Authority, Employment Office, Job Training Institute

## I. PENDAHULUAN
Di era serba maju seperti saat ini teknologi tidak bisa lepas dari yang namanya hal viral dan membuat banyak yang mendalami kasus tersebut dalam hal ini penulis memiliki pemikiran tentang  pelatihan tenaga  kerja  keluar  negeri,  merupakan  suatu  perusahaan  yang  kian  hari  kian diperbincangkan dimana tindakan melanggar hukum tersebut tidak hanya terjadi di dunia nyata tetapi tindakan kealpaan sedang marak-maraknya diakses melalui media media sosial yang lagi hits saat ini yang membuat banyaknya masyarakat yang terpancing dan tergugah untuk mengakses salah satu situs yang dapat menyebabkan terjadinya pertemuan antara masing-masing pihak yang selanjutnya terjadi perbincangan tentang siapa pemilik sekaligus menanyakan terkait dana yang
disetorkan perihal pelatihan tenaga kerja keluar negeri dan siapa yang berhak bertanggung jawab atas  pemberian  izin  berdirinya  perusahaan  yang  bergerak  di  bidang  jasa  pelayanan  pelatihan keluar  negeri  dapat  terlibat  hukum  dengan  sengaja  melakukan  tindakan  penipuan  berkedok pelatihan keluar negeri, mirisnya lagi banyak dari pihak calon pelatihan yang hanya bisa bercerita ke  sesama  nasabah  saja  dan  tidak  membuat  tindakan  lebih  lanjut  untuk  mendapatkan  haknya sebagai korban dalam penipuan berkedok pelatihan keluar negeri (Hery Setiawan 2022).
Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  mana  segala  perilaku  masyarakatnya  diatur dalam  hukum  positif  dan  berlaku  juga  bagi  pendatang  asing  yang  berkunjung  ke  Indonesia. Tindakan yang terikat sudah berlaku sejak manusia dilahirkan dimana mereka sudah dibekali hak asasi manusia dan hak untuk mengikuti segala ketentuan yang berlaku. Berbagai macam tingkah laku dan tindakan dilakukan untuk mengekspresikan hidup dan tak jarang juga banyak tindakan yang memang melenceng dari norma dan dominan termasuk perbuatan melanggar ketentuan atau melanggar  hukum.  Dalam  hal  ini  penulis  berfokus  pada  pemberian  sanksi  terhadap  perusahan bodong  yang  bergerak  dibidang  jasa  pelatihan  keluar  negeri  dimana  tindakan  yang  dilakukan seseorang menyimpang dari norma yang berlaku dan menyebabkan orang lain merasa dirugikan (Hadi 1996).
Dinas  ketenagakerjaan  yang  mewakili  pemerintah  bersama  kepolisian  dalam memberantas perilaku perusahaan yang tidak mentaati peraturan tentang ijin perusahaan menilai bahwa tindakan tersebut merupakan penyakit perusahaan yang tiada habisnya yang mana semakin diberantas maka semakin berkembang biak penyakit tersebut bahkan banyaknya korban dan pihak keluarga yang melaporkan kejadian tersebut guna mendapatkan uang ganti rugi dan kebanyakan kegiatan tersebut mereka lakukan untuk mencari keadilan bagi korban dalam hal ini para calon pekerja  yang  merasa  dirugikan  akibat  tidak  terpenuhinya  hak  mereka  dalam  hal  mendapatkan pelatihan seperti yang sudah dijanjikan. Untuk mengatasi laporan korban yang menumpuk dinas ketenagakerjaan  bekerja  sama  dengan  pihak  kepolisian  untuk  memberantas  tindakan  semena- mena  perusahaan  yang  menelantarkan  nasabahnya  dengan  membentuk  tim  investigasi  yang bertugas  sebagai  parameter  untuk  memantau  aktifitas kinerja  perusahaan  mulai  dari  perizinan, pemilik perusahaan, bergerak dibidang mana dalam suatu perusahaan. (Putu 2016).
Penulis dalam penelitian ini mengangkat kasus perusahaan pelatihan tenaga kerja keluar negeri dan hingga saat ini itikad baik yang ditunjukan perusahaan tersebut tidak sesuai dengan janji yang diberikan dan tidak berangsur-angsur mengalami perubahan atau bahkan pengembalian dana  sebagai  pertanggungjawaban.  Sanksi  yang  dibuat  pemerintah  sudah  jelas  dalam KUHPerdata bahwa bagi siapa yang sengaja atau terlibat dalam suatu perusahaan yang melakukan tindakan  yang  melanggar  norma  termasuk  tindakan  wanprestasi  terhadap  tanggung  jawabnya dengan  karyawan  dan  atau  nasabahnya  maka  dapat  dikenakan  sanksi  administrasi  dan pemberhentian izin perusahaan, artinya perusahaan tersebut dinyatakan valid atau bangkrut serta dengan melakukan penipuan berkedok lembaga pelatihan keluar negeri dapat membuat nama baik perusahaan menjadi hancur dan masih banyak hal negatif lainnya.
Peran  dinas  ketenagakerjaan  dalam  mengatasi  Perusahaan-perusahaan  yang  tidak mentaati  peraturan  yang  berlaku  dan  menelantarkan  kesejahteraan  nasabahnya  mempertegas peraturan  daerah  masing-masing  kabupaten  dan  teruntuk  kabupaten  Denpasar  dinas ketenagakerjaan  membuat  peraturan  daerah  dan  diperkuat  dengan  dukungan  pemerintah  yang tersusun  dalam  peraturan  mengenai  ketenagakerjaan,  peraturan  mengenai  upah  minimum, peraturan  tentang  cipta  karya  dan  yang  paling  penting  pengaturan  terkait  perseroan  terbatas dimana  dalam  peraturan  perseroan  terbatas  dalam  salah  satu  pasalnya  melarang  keras  bagi Perusahaan-perusahaan yang menelantarkan karyawannya atau menurunkan aturan pendapatan sesuai aturan  perusahaan. Segala  sesuatu yang  berkaitan dengan  karyawan  sudah  diatur  dalam peraturan  perundang-undangan  di  Indonesia  dan  bila seorang memang menuntut  tanpa adanya bukti.

## II. METODE PENELITIAN
Informasi  yang  didapatkan  penulis  demi  menyelesaikan  skripsi  ini  bersumber  dari wawancara dengan beberapa narasumber kemudian mengkaitkan dengan buku literatur dan buku
ilmu  hukum  lalu  mengkaitkan  dengan  permasalahan  yang  dibahas  serta  hukum  positif  yang berlaku saat ini. Dilakukan secara empiris karena semua materi yang didapat tidak hanya berasal atau  hanya  disesuaikan  dengan  permasalahan  yang  penulis  angkat  namun  mengkombinasikan hasil wawancara penulis dengan narasumber serta hukum positif sehingga tidak melenceng dari pembahasan (Waluyo 2002).
Skripsi ini diselesaikan dengan melakukan metode penelitian wawancara dan pencatatan serta  pemilahan  informasi  yang  didapat  melalui  studi  keperpustakaan,  mencari  norma  hukum yang terkait dengan pembahasan yang dibuat serta memilah dasar hukum yang digunakan dalam penyelesaiannya.  Menemukan  jalan  keluar  dari  permasalahan  dengan  berpatokan  pada  hukum positif  yang  terbaru  yang  membuat  skripsi  ini  menjadi  lebih  bermanfaat  nanti  bagi  para pembacanya. Buku literatur yang digunakan juga sudah sesuai dan tidak melenceng dari materi yang dibahas dalam skripsi disempurnakan dengan pengerjaan sesuai dengan prosedur pengerjaan skripsi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Pengaturan dan Kewenangan Dinas Ketenagakerjaan terhadap Lembaga Pelatihan Kerja Keluar Negeri
Pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban perusahaan terhadap nasabahnya ada pada KUPerdata dimana dalam pengaturannya mengatakan bahwa bagi siapa saja yang sengaja mengetahui dan memahami bahwa tindakannya salah namun masih melakukan tindakan tersebut maka  dapat  dikenakan  denda  yang  dibayarkan  kepada  pemerintah  termasuk  ganti  rugi  atas perbuatannya  karena  merugikan  seseorang.  Perbuatan  tersebut  jelas  melanggar  norma  positif yang berlaku di Indonesia dan peraturan hukum tersebut berlaku bagi siapa saja yang berada di wilayah  Negara  Republik  Indonesia.  Dalam  peraturan  perundang-undangan  tindakan  yang mementingkan diri sendiri atau merampas hak milik orang lain dalam hal ini hak karyawan untuk mendapatkan  pertanggungjawaban  atas  perbuatan  perusahaan.  Tindakan  pemilik  perusahaan sendiri merupakan yang dengan sengaja dilakukan meski pelaku tahu bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan yang melanggar aturan norma hukum positif di Indonesia (Widiarto 2019).
Tindak  pengawasan  terhadap  lembaga  pelatihan  kerja  keluar  negeri  dapat  terjadi  atau dapat dilakukan bila ada interaksi antara kedua belah pihak, terdapat beberapa unsur objektif dan subjektif  diantranya:  Unsur  Objektif  Merupakan  unsur  yang  murni  darinya  dan  melekat  serta terhubung  langsung  dengan  pelaku.  Dalam  hal  perbuatan  pemilik  perusahaan  merupakan perbuatan yang didasari dengan kesadaran dan hati nuraninya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain  dan  Unsur  subjektif  berkaitan  dengan  kegiatan-kegiatan  yang  secara  langsung  terjadi  dan berkaitan dengan tindakan pelaku itu sendiri. Dalam hal ini kegiatan yang membuat kerugian bagi orang  lain.  Maksud  orang  lain  disini  para  nasabah  yang  tidak  kunjung  mendapatkan  pelatihan sedangkan biaya sudah diminta di awal.
Lembaga Pelatihan Kerja sendiri merupakan wadah bagi masyarakat yang berkeinginan bekerja di luar negeri dan memiliki skil yang kompeten sesuai dengan destinasi masing-masing dan  membawa  harum  negara  asal  dengan  tujuan  memperkenalkan  budaya  ke  luar  negeri.  Ada beberapa  perusahaan  atau  lembaga  yang  sengaja  melakukan  modus  dengan  membuka  usaha dibidang  keberangkatan  ke  luar  negeri  namun  mengambil  hak  seseorang  atau  uang  yang dipergunakan untuk keperluan pribadi (Niam 2023).
Pengaturan  hukum  mengenai  pekerja  ada  pada  peraturan  perundang-undangan  no  13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dimana dalam pengaturan tersebut terdapat mana saja yang menjadi tugas atau kewajiban nasabah dan hak apa saja yang mereka dapatkan selama melakukan perjanjian kerjasama di suatu perusahaan. Sebelum melakukan pekerjaan seorang nasabah akan melakukan tanda tangan kontrak guna melakukan perjanjian antara calon nasabah dengan pemilik perusahaan yang nantinya akan mempekerjakan karyawan tersebut. Biasanya sesi tanda tangan kontrak akan diwarnai dengan banyak pertanyaan mulai dari pekerjaan yang akan dikerjakan dan kesepakatan  mengenai  seberapa  lama  proses  pelatihannya.  Saat  tanda  tangan  kontrak  tersebut seorang dapat memastikan berapa besar pendapatan yang diterima dan SOP perusahaan seperti
apa yang dapat membuat dapat bekerja dengan nyaman dan terhindar dari kealpaan (wanprestasi) perusahaan terkait pemberian upah terhadap karyawannya.
Penulis memiliki pemikiran tentang Lembaga Pelatihan Kerja sendiri merupakan wadah bagi masyarakat yang berkeinginan bekerja di luar negeri dan memiliki skil yang kompeten sesuai dengan  destinasi  masing-masing  dan  membawa  harum  negara  asal  dengan  tujuan memperkenalkan  budaya  ke  luar  negeri.  Ada  beberapa  perusahaan  atau  lembaga  yang  sengaja melakukan  modus  dengan  membuka  usaha  dibidang  keberangkatan  ke  luar  negeri  namun mengambil  hak  seseorang  atau  uang  yang  dipergunakan  untuk  keperluan  pribadi  (Larasati Budiyani 2016).
2. Upaya  Penegakan  Hukum  terhadap  Lembaga  Pelatihan  ke  Luar  Negeri  oleh  Dinas Ketenagakerjaan
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lembaga Pelatihan Keluar Negeri yaitu faktor internal dan eksternal. Dimulai dari pembahasan faktor internal sebagai berikut:
a. Faktor Internal
Dalam hal implementasi upah minimum kinerja karyawan sangat berpengaruh terhadap pendapatannya ditambah efektivitas dalam bekerja menjadi poin penting dalam pemberian upah yang nantinya diterima seorang karyawan. Banyak tidaknya penghasilan seorang karyawan dapat dilihat  dari  pergaulan  dan  kinerjanya  bila  salah  satu  ada  yang  menyimpang  dari  jalur  maka seorang pekerja dikatakan gagal dalam mengelola upah yang didapat. Missal seorang karyawan mendapatkan penghasilan diatas UMR namun memiliki pergaulan yang suka menghabiskan uang maka  penghasilan  tersebut  akan  cukup  untuk  sementara  waktu  dan  bila  penghasilan  tidak mencukupi  untuk  kebutuhan  sehari-hari  maka  akan  mempengaruhi  efektivitas  kerjanya  dan berimbat kepada penurunan omset Perusahaan (Cetiza 2018).
Penulis  berpendapat  tentang  faktor  eksternal  yang  terjadi  di  dunia  kerja  merupakan pengaruh  yang  ada  dan  datang  dari  luar  lingkup  dunia  kerja  dimana  pengaruh  tersebut  dapat membuat  pengaruh  positif  dan  negatif  bagi  seorang  pekerja.  penegakan  hukum  terletak  pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya  merupakan  penerapan  diskresi  yang  menyangkut  pembuatan  keputusan  yang  tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Marbun 2012).
Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah  demikian,  sehingga  pengertian  “law  enforcement  "  begitu  populer.  Selain  itu,  ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan- keputusan  hakim.  Perlu  dicatat,  bahwa  pendapat-pendapat  yang  terlalu  sempit  tersebut mempunyai  faktor  kelemahan-kelemahan,  apabila  pelaksanaan  perundang-undangan  atau keputusan-keputusan  hakim  tersebut malah mengganggu  kedamaian  di  dalam  pergaulan  hidup (Anwar 1994).
Pemerintah  dalam  memberantas  perilaku  perusahaan  yang  tidak  mentaati  peraturan tentang tidak patut dicontoh dan menilai bahwa tindakan tersebut merupakan penyakit perusahaan yang  tiada  habisnya  yang  mana  semakin  diberantas  maka  semakin  berkembang  biak  penyakit tersebut bahkan banyaknya korban dan pihak keluarga yang melaporkan kejadian tersebut guna mendapatkan uang ganti rugi dan kebanyakan kegiatan tersebut mereka lakukan untuk mencari keadilan  bagi  korban  dalam  hal  ini  para  calon  pekerja  ke  yang  merasa  dirugikan  akibat  tidak terpenuhinya  hak  mereka  dalam  hal  pendapatan  yang  layak.  Untuk  mengatasi  laporan  korban yang menumpuk pemerintah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memberantas tindakan semena-mena perusahaan yang menelantarkan karyawannya dengan membentuk tim investigasi yang  bertugas  sebagai  parameter  untuk  memantau  aktifitas  pemberian  hak  nasabah  yaitu pengembalian dana yang sudah disetorkan dan jangan terlalu lama mengulur-ulur waktu.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

## 1. Kesimpulan
Pengaturan  dan  pengawasan  Dinas  Ketenagakerjaan  terhadap  lembaga  pelatihan  kerja keluar  negeri  ada  pada  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  dan Perda  Provinsi  Bali  Nomor  10  Tahun  2019  tentang  Penyelenggaraan  Ketenagakerjaan  dimana dalam peraturan tersebut terdapat syarat agar dapat melakukan perjanjian antara pihak pemberi pekerjaan  dan  pihak  pelamar  pekerjaan dan  harus memenuhi  syarat  semisal  dari  segi  usia  dan nominal yang harus disiapkan kemudian pihak Pemprov bertanggung jawab penuh atas segala kegiatan yang dilakukan kedua belah pihak. Upaya penegakan hukum terkait lembaga pelatihan kerja sudah tertera pada KUHPidana bila perusahaan tersebut terbukti melakukan penipuan dan KUHperdata dimana salah satu pihak dengan sengaja melakukan pelanggaran kontrak perjanjian atau  bahasa  hukumnya  wanprestasi  dan  dalam  hukum  positif  di  Indonesia  sudah  jelas  sanksi administrasi  yaitu  pengembalian  biaya  kepada  calon  pekerja  dan  sanksi  pidana  empat  tahun penjara dengan denda.

## 2. Saran
Kepada pemerintah harus lebih tegas dan jelas dalam memberikan sanksi bagi pengusaha dan lebih sering melakukan pendataan agar tidak terjadi wanprestasi. Kepada masyarakat dapat dijadikan pembelajaran dan jangan terlalu cepat untuk bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja keluar negeri setidaknya harus mengetahui izin lembaga terlebih dahulu. Kepada perusahaan agar lebih memperhatikan akibat hukum dari peraturan mengenai izin dan peraturan lainnya yang dapat memberikan efek negatif bagi perorangan serta perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar, Moh. 1994. Hukum Pidana Bagian Khusus . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Cetiza, Chikita. 2018. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Studi Kasus Saenal  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  Malaysia) .  Makasar:  Fakultas  Hukum  Universitas Bosowa Makassar.
Hadi, Hardono. 1996. Jati Diri Manusia . Yogyakarta: Pamulang.
Hery Setiawan, Wuri Handayani. 2022. “Gatekeeping Konten Viral Media Sosial (Studi Kasus Harianjogja.Com,  Jogja.Tribunnews.Com,  &  Suarajogja.Id).” Jurnal  Ilmu  Komunikasi 5(4).
Larasati Budiyani, Tri Winarni Soenarto Putri. 2016. Peranan Lembaga Pelatihan Kerja dalam Meningkatkan  Kualitas  dan  Aksesibilitas  Buruh  Migran  di  Kabupaten  Cilacap .  Jakarta: Ilmu Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan.
Marbun, Rocky. 2012. Kamus Hukum Lengkap . Jakarta: Transmedia Pustaka.
Niam, Ihza Nailan. 2023. Peran Sisnaker Link and Match : Lembaga Pelatihan Kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati . Semarang: Unissula.
Putu, Budiartha I. Nyoman. 2016. Hukum Outsourcing . Malang: Setara Press.
Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum dalam Praktek . Jakarta: Sinar Grafika.
Widiarto, Aan Eko. 2019. “Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Konstitusi 16(1).