Muhammadiyah Law Review 7 (1) Januari 2023, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law

## PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN
Agung Kusuma AR Caropeboka, Handayani, Pamarto

## Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

## ABSTRAK
Pasar  tradisional  merupakan  salah  satu  sumber  kekayaan  daerah  sekaligus  perekat  hubungan  sosial  dalam masyarakat.  Sebagai  aset  daerah,  pasar  tradisional  dalam  pengelolaan  secara  efektif  akan  mampu  menyumbang pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).Rumusan Masalah dalam Penelitian ini tentang Penerapan peraturan Walikota  Bandar  Lampung  terhadap  Penetapan  Tarif  Jasa  Pengelolaan  Pasar.  Metode  penelitian  menggunakan pendekatan secara yurdisnormatif dan pendekatan yuridis empiris .  Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi kepustakaan dan studi lapangan dan analisis data bersifat kualitatif . Penerapan peraturan Walikota Bandar Lampung terhadap Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar di UPT Pasar Tamin belum dapat dilaksanakan sepenuhnya hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi aparatur pelaksana kebijakan, sedangkan faktor pendukungnya adalah komitmen aparatur  pelaksana  kebijakan.  Perlunya  lebih  meningkatkan  lagi  sosialisasi  dan  koordinasi  dengan  pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kebijakan
Kata Kunci: Penerapan dan Pengelolaan Pasar Tradisonal .

## 1. PENDAHULUAN
Pasar tradisional sebagai pasar rakyat merupakan salah satu indikator paling nyata kegiatan ekonomi  masyarakat  disuatu  wilayah,  termasuk  di  Kota  Bandar  Lampung.  Merujuk  dari  Buku Bandar  Lampung  Dalam  Angka  Tahun  2018  yang  diterbitkan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Bandar Lampung, jumlah pasar tradisional yang ada di Kota bandar Lampung tercatat sebanyak 31 pasar tradisional.
Pasar    tradisional  selama  ini  sudah  menyatu  dan  memiliki  tempat  penting  dalam  kehidupan masyarakat.  Bagi  masyarakat,  pasar  bukan  hanya  sebagai  tempat  bertemunya  penjual  dan pembeli  tetapi  juga  sebagai  wadah  interak  sisosial  dan  representasi  nilai-nilai  tradisional  yang ditunjukkan  oleh  perilaku  para  aktor-aktor  di  dalamnya.  Dalam  pengertian  sederhana,  pasar adalah tempat  fisik terjadinya  transaksi  jual  beli  yang dilakukan  oleh  penjual dan  pembeli  yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu.Sebagai lembaga ekonomi masyarakat, pasar merupakan
*Coresponding author.
E-mail address :danidk159@gmail.com Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu HukumUniversitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution4.0 International License

## PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR Agung Kusuma AR Caropeboka, Handayani, Pamarto
ekspresi  dari  hubungan-hubungan  sosial.  Hal  ini  disebabkan  aktivitas  ekonomi  menjadi  bagian tak  terpisahkan  dari  kehidupan  sosial,  yang  keberadaannya  mengakar  dengan  kuat  dalam hubungan-hubungan  sosial  kemasyarakatan.  Artinya,  meskipun  tindakan  ekonomi  yang berlangsung  dipasar  mengedepankan  kalkulasi  untung-rugi,    tetapi  juga  merupakan  bagian  dari konstruksi  sosial. 12 Dengan  demikian  realitas  ekonomi  yang  terkonstruksi  di  pasar  merupakan realitas  sosial,  yang  menunjukkan  bahwa  aktivitas  ekonomi  yang  berlangsung  dipasar  tidak hanya  transaksi  jual  beli  semata  tetapi  juga  mendorong  berlangsungnya  proses  interaktif  antar individu dan terbangunnya hubungan-hubungan personal yang membentuk “jaringan sosial”, baik secaraformal maupun informal.
Pengalaman  menunjukkan  bahwa  pasar  tradisional  juga  memiliki  peran  penting  dalam  menjaga perekonomian sektor riil paling bawah dinegeri ini. Dari seluruh pelaku ekonomi yang terlibat di dalamnya  sebagian  besar  merupakan  golongan  masyarakat  menengah  ke  bawah.  Peran  pasar tradisional  melalui  para  pelaku  ekonomi  mikro  tersebut  setidaknya  telah  menjadikan  Indonesia memiliki  daya  tahan  yang  sangat  baik  terhadap  krisis  sehingga  terhindar  dari  krisise  konomi global  yang terjadi pada 2008-2009 dan krisis global  yang  melanda Eropa beberapa waktu lalu. Konsumsi  masyarakat  yang  dibelanjakan  didalam  negeri  menjadi  kekuatan  yang  cukup  besar meskipun nilai ekspor mengalami penurunan.
Saat ini Pasar Tradisional menjadi wadah utama penjualan produk-produk kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh para pelaku ekonomi berskala  menengah, kecil, serta mikro yang sebagian besar merupakan  produk  hasil  pertanian.Selain  itu  Pasar  tradisional  juga  memiliki  fungsi  sebagai pusat  kegiatan  sosial  ekonomi  kerakyatan.  Karakter  khas  dari  pasar  tradisional  adalah  masih berjalan sistem perdagangan dengan  memakai pola tawar menawar untuk mencapai kesepakatan harga.  Fungsi  pasar  tradisional  tersebut  secara  alami  telah  terbentuk  komunitas  dari  berbagai kelompok sosial.  Komunitas yang telah lama terbangun dan terbentuk atas berbagai unsur mulai dari  pedagang,  penarik  becak,  kuli  angkut,  pedagang  kaki  lima,    pedagang  oprokan  hingga pemasok ( supplier ) dan juga konsumen.
Kebanyakan  pasar  tradisional  merupakan  milikpemda.    Pemerintah  daerah  di  Indonesia umumnya  memiliki  Dinas  Pasaryang  menangani  dan  mengelolapasar  tradisional.  Dinas  ini mengelolapasar  miliknyasendiri  atau  bekerjasamadengan  swasta.  Metode  kerjasama  umumnya
1 Nugroho widjajanto, Sistem Informasi Akuntansi (Jakarta: Erlangga, 2001).Hlm 15.

## PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR Agung Kusuma AR Caropeboka, Handayani, Pamarto
melibatkan  pemberian  izin  kepada  pihak  swasta  untuk  membangun  dan  mengoperasikan  pasar tradisional dibawah skema Bangun, Operasi, dan Transfer(BOT), dengan pembayaran oleh pihak swasta kepada Dinas Pasar setiap tahun. 3
Keberadaan  pasar  tradisional  merupakan  salah  satu  sumber  kekayaan  daerah  sekaligus perekat  hubungan  sosial  dalam  masyarakat.  Sebagai  aset  daerah,  pasar  tradisional  dengan pengelolaan  secara  efektif  akan  mampu  menyumbang  pemasukan  bagi  pendapatan  asli  daerah yang    bersangkutan  khususnya  di  Kota  Bandar  Lampung.  Keberadaan  pasar  tradisionaljuga semestinya  mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah daerah. Karena pada hakekatnya aset  pasar  adalah  milik pemerintah daerah, sedangkan  pedagang hanya  memegang hak  pakai. Pemerintah  daerah  memiliki  tanggung  jawab  moral  untuk  melindungi,  membangun,  dan memberdayakan  pasar  tradisional  sebagai  ruang  kegiatan  ekonomi  dalam    rangka    mencapai kesejahteraan masyarakat.
Mengantisipasi  perkembangan  pola  berbelanja  masyarakat  (perubahan  perilaku)  dan peningkatan tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan pasar yang lebih profesional dan sekaligus  mengantisipasi  perkembangan  atau  persaingan  perdagangan  eceran (retailbusiness) yang semakin tajam dan semakin ketat dimasa yang akan datang, maka dituntut untuk melakukan upaya  pembenahan  untuk  mengubah  atau  memperbaikicitra (image) pasar  tradisional  yang terkesan  negatif  untuk  kemudian  tampil  dalam  performa  baru  menyangkut  manajemen  atau restrukturisasi,  sumber  daya  manusia,  sumber  dana,  kualitas  pelayanan,  penyediaan  sarana prasarana  berbelanja  yang  memadai  serta  kualitas  dan  kuantitas  komoditas  yang  dijual  sesuai dengan tuntutan  masyarakat.  Ditengah optimisme  itu, maka diperlukan aturan-aturan  yang  jelas sehingga  dalam  prosesnya  aturan  tersebut  dapat  dipergunakan  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.    Hal  ini  dipandang  penting  sehingga  Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung  menerbitkan Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung  Nomor  21  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Pasar  dan Penetapan  Tarif  Jasa  Pengelolaan  Pasar  dengan  tujuan  memberikan  pedoman  dan  pembinaan antara  masyarakat umum dengan pedagang atau pelaku usaha dilingkungan pasar tersebut serta untuk  menata,  mengatur  dan  melindungi  para  pedagang  dan  pembeli  dalam  kegiatan  transaksi jual beli barang dan jasa di pasar tradisional.Peraturan Walikota tersebut mengacu pada peraturan sebelumnya  yaitu  Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  Nomor  06  Tahun  2016  tentang Pendirian  Perusahaan  Daerah  Pasar Tapis  Berseri  Kota  Bandar  Lampung. 4 Peraturan  Walikota Bandar  Lampung  Nomor  21  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Pasar  dan  Penetapan  Tarif  Jasa Pengelolaan Pasar diterbitkan dengan alasanselain untuk mengatur tentang klasifikasi pasar dan
3 ‘Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Tahun 1997 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perizinan Di Bidang Industri Dan Perdagangan Di Lingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan.’
4 ‘Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar.’

## PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR Agung Kusuma AR Caropeboka, Handayani, Pamarto
tarif  jasa  pengelolaan  pasar  juga  agar  terciptanya  pengelolaan  pasar  di  Kota  Bandar  Lampung yang lebih optimal.
Dalam ketentuan umum Pasal 1 Ayat 26 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Pasar  dan  Penetapan  Tarif  Jasa  Pengelolaan  Pasar  dijelaskan bahwa  Pengelolaan  Pasar  adalah  pembinaan,  pengendalian  dan  pengawasan  terhadap  kegiatan mendirikan, memindahkan, memperluas, memugar, mengembangkan, memperkecil dan menutup pasar,  sedangkan  Pasal  1  Ayat  28  menyebutkan  Jasa  Pengelolaan  Pasar  adalah  pungutan  yang dikenakan  kepada  pemakai  tempat  didalam  wilayah  pasar.    Pasal  18    menjelaskan  setiap pedagang  baik  tetap  maupun  tidak  tetap  yang  berjualan  diwilayah  pasar,  diwajibkan  membayar jasa pengelolaan pasar,  sedangkan pada bagian  tarif jasa Pengelolaan pasar pasal 20 disebutkan jenis – jenis tarif Jasa Pengelolaan pasar secara rinci. 5
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjutmelaluipenelitian  di  salah  satu  Pasar  Tradisonal  Kota  Bandar  Lampung  dengan  tujuan untuk mengetahui  bagaimana pelaksanaan atau penerapan aturan-aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung khususnya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif  Jasa Pengelolaan Pasar.

## 1. METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  ini  digunakan  pendekatan  secara yurdis  normatif dan  pendekatan yuridis empiris .  Pendekatan    secara yuridis    normatif adalah  pendekatanyang  dilakukan  dengan  cara mempelajari  perundang-undangan,  peraturan-peraturan  daerah,    teori  teori  dan  konsep-konsep yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti.  Pendekatan  secara yuridis  empiris adalah  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  cara  melakukan  penelitian  dilapangan,  guna  dapat mendapatkan  data-data  kongkrit  yang  terjadi  didalam  masyarakat  dan  berkaitan  dengan Penerapan  Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung  terhadap  Penetapan  Tarif  Jasa  Pengelolaan Pasar

## 2. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pasar (dalamarti luas) merupakan tempat perjumpaan antara pembeli dan penjual, di mana barang/jasa  atau  produk  dipertukarkan  antara  pembeli  dan  penjual.  Ukuran  kerelaan  dalam pertukaran  tersebut  biasanya  akan  muncul  suatu  tingkat  harga  atas  barang  dan  jasa  yang dipertukarkan  tersebut.  Pasar  terbentuk  dari  proses  pertemuan  sampai  terjadinya  kesepakatan.
5 Ibid. hal 5.

## PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR Agung Kusuma AR Caropeboka, Handayani, Pamarto
Pasar tersebut tidak memperdulikan tempat dan jenis barang. Jadi pasar tidak terbatas pada suatu lokasi saja. 6
Keberadaan  institusi  pasar  merupakan  suatu  sistem  sosial  yang  didalamnya  melibatkan  para pedagang  seperti  pengecer,  pedagang  besar  dan  pedagang  perantara  yang  dihubungkan  oleh hubungan-hubungan  yang  melembaga  dan  secara  simultan  lebih  bersifat  ekonomi  dan  sosial. Adapun  bersifat  ekonomi,  karena  mengaitkan  hubungan  mereka  dengan  tersedianya  pasokan- pasokan  barang  dan  uang.  Sedangkan  secara  sosial,  menghubungkan  anggota  keluarga, pelanggan, dan klien.
Hal  yang  sama  juga  diutarakan  oleh  Paskarina  bahwa  pasar  secara  sosiologi  memiliki makna  filosofi  sebagai  arena  jual  beli  produk  dan  juga  tempat  pertemuan  warga    untuk berinteraksi  sosial  atau  melakukan  diskusi  formal  atas  masalahyang  merekahadapi. Artinya,melalui interaksi yang terjalin antara penjual dan pembeli, pembeli dengan pembeli, atau penjual  dengan  hubungan  sosial  yang  dalam  pada  akhirnya  akan  membuat  loyalitas  pembeli menjadi  tinggi  untuk  pedagang  yang  mampu  menjalin  hubungan  sosial  yang  baik  dengan pembelinya. 7
Secara  kultural,  Kuncoro  menjelaskan  bahwa  pasar  tradisional  sangatlah  penting  bagi penerus  kebudayaan  bangsa  untuk  melestarikan  kebudayaan  Indonesia.  Sebagai  sebuah  sistem kebudayaan, pasar tradisional adalah ruang  yang menjaga   dan  menyangga   dinamika   sosio- kultural    masyarakat.    Karena      pasar  tradisional    merupakan    tempat    masyarakat    berbagai lapisan    memperoleh    barang-  barang  kebutuhan  harian  dengan  harga  yang  relatif  terjangkau. Selainitu, pasar tradisional juga mengajarkan budaya sopan santun,ramah tamah, gotong royong, silaturahmi  dan  juga  rasa  kebersamaan.  Suasana  Indonesia  dapat  dirasakan  dalam  sebuah  pasar tradisional  yaitu  nuans  a gemeinschaft (kebersamaan)  dan  kekeluargaan  yang  begitu  melekat didalamnya. 8
Pasar terbentuk dari proses pertemuan sampai terjadinya kesepakatan. Pasar tersebut tidak memperdulikan tempat dan jenis barang. Jadi pasar tidak terbatas padasuatu lokasi saja. 9
Pasar  tradisional  adalah  pasar  yang  dalam  pelaksanaannya  bersifat  tradisional  dan  ditandai dengan  pembeli  serta  penjual  yang  bertemu  secara  langsung.  Proses  jualbeli  biasanya  melalui proses  tawar  menawar  harga,  dan  harga  yang  diberikan  untuk  suatu  barang  bukan  merupakan harga  tetap,  dalam  arti  lain  masih  dapatditawar,  hal  ini  sangat  berbeda  dengan  pasar  modern. Umumnya,  pasar  tradisional  menyediakan  bahan-bahan  pokok  serta  keperluan  rumah  tangga.
6 M.Rasyaf, Beternak Ayam Pedaging (Jakarta: Swadaya, 1996).Hlm 25.
7 Paskarina Caroline, Evaluasi Kebijakan Pengelollan Pasar Di Kota Bandung (Bandung: Lembaga Penelitian Unpad, 2007).
8 Mudrajad Kuncoro, Strategi Pengembangan Pasar Modern Dan Tradisonal , bahan presentasi diskusi,powerpoint,2008.
9 M.Rasyaf. Op.Cit. Hlm 20.
Bangunan  pasar  tradisional  biasanya  terdiri  dari  kios-kios  atau  gerai,  los,  dan  dasaran  terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.
Berdasarkan  BAB  IV  Pasal  6  ayat  1    Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung  Nomor  21 tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar Dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar menyebutkan bahwa  Direksi  berwenang  melaksanakan  pengelolaan  pasar  setelah  mendapatkan  pelimpahan wewenang  dari  Walikota, 10 Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung  Nomor  21  Tahun  2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar belum bisa diterapkan di UPT  pasar  Tamin  karena  pasar  Tradisional  Tamin  masih  dikelola  oleh  pemerintahan  kota dibawah Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  salah  satu    pedagang  buah  Ibu  Sumirah,  Penulis menanyakan  apakah  sudah  mengetahui  adanya  Peraturan  Walikota  Nomor  21  Tahun  2018 Tentang  Pengelolaan  Pasar  Dan  Penetapan  Tarif  Jasa  Pengelolaan  Pasar,  beliau  mengatakan kami  belum pernah  mengetahui adanya peraturan tersebut, kami dipasar hanya  membayar uang retribusi sesuai dengan yang diminta tukang salar pasar sebesar Rp. 2.000,00 sesuai dengan yang tertera  pada  karcis  yang  diberikan  tukang  salar.  Uang  tersebut  sudah  termasuk  untuk  biaya kebersihan pasar.
Kemudian Penulis mewawancarai kembali kepada salah satu pedagang bumbu campur ibu Yati.Penulis  menanyakan  apakah  kios  tempat  ibu  Yati  berjualan  sewa  atau  tidak,  dan  berapa sewa  perbulannya.Ibu  Yati  mengatakan  kios  ini  sewa  perbulan  sebesar  Rp.  11.000,00  namun petugas  pasar  meminta  membayar  pertahunnya.Apakah  ibu  Yati  sudah  mengetahui  adanya peraturan walikota terbaru terkait pengelolaan pasar dan penetapan tarif  jasa pengelolaan pasar. Ibu  Yati  mengatakan  tidak  mengetahui  Peraturan  Walikota  yang  penulis  maksud,  beliau mengatakan kami membayar apa yang diminta oleh petugas salar yang memberikan kami karcis sebagai bukti kami sudah membayar uang kebersihan.
Dari  hasil  wawancara  tersebut  dengan  beberapa  pedagang  dipasar  Tradisional  Tamin  Penulis menyimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi terkait Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21  Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan  Pasar  Dan  Penetapan  Tarif  Jasa  Pengelolaan  Pasar, sehingga  pedagang  tidak  mengetahui  adanya  peraturan  yang  dimaksud  dan  pedagang  hanya membayar  apa  yang  diminta  oleh  juru  salar  dengan  memberikan  karcis  sebagai  bukti  mereka sudah membayar uang kebersihan setiap harinya.
Sesuai  dengan  Peraturan  Walikota  Nomor  21  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Pasar  dan Penetapan  Tarif  Jasa  Pengelolaan  Pasar,  tarif  jasa  pengelolaan  pasar  dikenakan kepadapedagangyang  memanfaatkan  fasilitas pasar.  Fasilitas pasar  yang dimaksud adalah  berupa
10 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pasar Dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar.

## PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR
Agung Kusuma AR Caropeboka, Handayani, Pamarto
los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk para pedagang.
Tarif  jasa  pengelolaan  pasar  baik  itu  toko,  kios  maupun  los  amparan  telah  diatur  dalam Peraturan Walikota Kota Bandar Lampung  Nomor 21 Tahun 2018 tentang  Pengelolaan Pasar dan Penetapan  Tarif  Jasa  Pengelolaan  Pasar    paragraf    2  pasal  20  ayat  1  dengan  rincian  sebagai berikut:
Tabel IV.1 Tarif sewa tempat berjualan perbulan. Tarif Sewa Pasar Kelas Pasar Tarif Bulanan Permeter Persegi (M 2 ) Jenis Dagangan No Lantai Logam Mulia, Sembako, Onderdil,Elektronik , Jasa Perkantoran, Salon, Wartel, Warung Makan/ Restoran, Percetakan, Foto Copy, Rental Komputer, Rokok Dll. Pakaian Jadi, Tekstil, Kelontongan, Sendal/Sepatu, Tas/Koper, Obat Dan
Alat Kesehatan, Alat-
Alat dan Bahan
Pertanian, Alat Tulis,
Kosmetik, Penjahit, Optik/Kacamata, Alat-
Alat dan Perlengkapan Olahraga dan Musik, Bahan Bangunan, Jual Makanan, Perhiasan Imitasi Dll Sayuran, Buah-Buahan, Daging, Unggas, Ikan Kelapa, Rempah-Rempah
1 Kelas A
Lantai I
Lantai II Lantai III Rp.115.000 Rp.100.000 Rp.90.0000 Rp.110.000 Rp.95.000 Rp.80.000 Rp.105.000 Rp.90.000 Rp.70.000 2 Kelas B Lantai I Lantai II Rp.90.000 Rp.65.000 Rp.80.000 Rp.55.000
Rp.70.000 Rp.45.000 3 Kelas C Lantai I Lantai II Rp.65.000 Rp.47.000 Rp.53.000 Rp.43.000
Rp.47.000 Rp.40.000 4 Kelas D Lantai I Rp.45.000 Rp.40.000 Rp.35.000
Sumber: Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018 .
Data pada Tabel IV.1 diatas  merupakan tarif sewa pasar yang telah ditentukan oleh  Pemerintah Kota  Bandar  Lampung.Tarif  tersebut  didasarkan  pada  jenis  dagangan  dan  lantai  dimana pedagang berjualan.
Wawancara  dengan  Ibu  Sri  Rahayu  seorang  penjual  sayuran.  Penulis  menanyakan  bila peraturan tersebut diberlakukan dipasar ini apakan ibu setuju,  beliau mengatakan kurang setuju dengan  penetapan  tarif  jasa  pengelolan  pasar  yang  terdapat  pada  peraturan  walikota  tersebut, menurutnya  tarif  jasa  pengelolaan  pasar  tersebut  sangat  memberatkan  dan  terlau  besar,  hal  ini dikarenakan  ibu  Sri  Rahayu  terkadang  jualannya  tidak  setiap  hari  habis  terjual.  Dari  hasil wawancara  tersebut  penulis  menyimpulkan  bahwa  penetapan  tarif  jasa  pengelolaan  pasar  di

## PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR Agung Kusuma AR Caropeboka, Handayani, Pamarto
Pasar  tradisional  Tamin  sulit  untuk  dapat  diterapkan,  bahwa  Peraturan  Walikota  Nomor  21 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar belum dapat diterapkan terkait penetapan tarif dasar sewa toko, kios, los amparan.  Hal ini dikarenakan selain belum adanya sosialisasi terkait peraturan Walikota tersebut juga dirasakan sangat memberatkan bagi  para  pedagang,  sehingga  UPT  pasar  Tamin  masih  menggunakan  Peraturan  Walikota  yang lama  yaitu  Peraturan  Walikota  nomor  99  tahun  2011  tentang  Tata  Cara  Pemungutan  Retribusi Pelaksanan Kebersihan/Sampah
Tabel IV.2
Tarif Sewa Pasar Perbulan. Tarif Sewa Pasar Kelas Pasar Tarif Bulanan Permeter Persegi (M 2 ) Jenis Dagangan Dalam Rp. No Lantai Kelas A Kelas B Kelas C Kelas D Kelas D2 1 Basement 1.062.000 722.500 595.000 425.000 425.000 2 Lantai I 531.250 510.000 425.000 382.500 340.000 3 Lantai II 382.500 212.000 - - 4 Lantai III 297.500 170.000 34.000 - 5 Lantai IV 212.000 170.000 21.250 -
Sumber: Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018
Tabel IV.3

## Tarif Pengelolaan Harian Kepada Penyewa Kios,
Petak, Los dan Tanah Lapang.
Tarif Pengelolaan Harian Pasar Tapis Berseri
Tarif Pengelolaan Harian Permeter Persegi (M 2 ) Jenis Dagangan No Kelas Pasar Kelas A Kelas B Kelas C 1 Pasar Rp. 5.000 Rp. 3000 Rp. 2000
Sumber: Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018

## Tabel IV.4

## Jasa Tempat Bongkar Muat Barang
No Jenis Kendaraan Tarif/Jam 1 Pick Up, Truck Engkel, Mobil Box a. 1(satu) jam pertama Rp. 6.000 b. Penambahan tiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 3.000 c. Paling tinggi sebesar Rp. 12.000
2 Sepeda Motor a. 1(satu) jam pertama Rp. 2.000
b. Penambahan tiap 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp. 1.000 c. Paling tinggi sebesar Rp. 5.000 Sumber: Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018
Hasil wawancara dengan Bapak Sarmawan selaku Juru salar di Pasar Tamin Kota Bandar Lampung  mengatakan  bahwa  penetapan  tarif  jasa  pengelolaan  pasar  sudah  ditetapkan  oleh
Pedagang Juru Salar UPT Pasar Bendahara
penerima
KAS Daerah
Pemerintah Kota Bandar Lampungini dibuktikan dengan adanya karcis dengan tarif yang sudah tertera  didalamnya,  Tarif  tersebut  berdasarkan  peraturan  Walikota  Bandar  Lampung  Nomor  99 Tahun  2011  tentang  Tata  Cara  Pemungutan  Retribusi  Pelaksanan  Kebersihan/Sampah.      Juru salar  ini  bertugas  hanya  menagih  setiap  harinya  kepada  setiap  pedagang  dengan  memberikan karcis tersebut. Alur dalam pemungutan retribusi pasar dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar IV.2
Alur Pungutan Retribusi Pasar
Bahwa  pengelolaan  pasar  tradisional  telah  diaturdalam  banyak  Peraturan  Walikota  Bandar Lampung antara lain Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 97 Tahun 2011 Tentang Tata Cara  Pelaksanaan  Pemungutan  Retribusi  Penyediaan  Kakus  Pada  Dinas  Pengelolaan  Pasar, Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung  Nomor  98  Tahun  2011  Tentang  Tata  Cara  Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar, Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 99 Tahun 2011 Tentang Tata  Cara  Pemungutan  Retribusi  Pelayanan  Kebersihan/Sampah.    Tapi  pada  prakteknya pengelolaan pasar yang telah diatur pada berbagai Peraturan Walikota Bandar Lampung tersebut masih belum optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama terkait tarif jasa pengelolaan pasar.
Salah satu upayaPemerintah Kota Bandar Lampung untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan pasar  tradisonal  di  Kota  Bandar  Lampung  adalah  dengan  diterbitkanPeraturan  Walikota Bandar  Lampung  Nomor  21  Tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Pasar  dan  Penetapan  Tarif  Jasa Pengelolaan  Pasar,  hal  ini  bertujuan  untuk  mengatur  dan  melindungi  para  pedagang  dan pembeli  dalam  transaksi  jual  beli  dilingkup  pasar  tradisonal  tersebut ,  sehingga  para  penjual dan pembeli dapat dengan nyaman dalam bertransaksi.
Penetapan  tarif  jasa  pengelolaan  pasar  sesuai  dengan  Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung Nomor  21  tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Pasar  dan  Penetapan  Tarif  Jasa  Pengelolaan  Pasar Pasal 20 menyebutkan secara rinci jenis-jenis tarif jasa sewa pasar.  Hal ini bertujuan agar para pedagang  dapat  mengetahui  besaran  tarif  yang  telah  ditentukan  oleh  Pemerintah  Kota  Bandar Lampung,  sehingga  para  pedagang  dapat  dengan  jelas  dan  mentaati  semua  aturan-aturan  yang telah ditetapkan dalam peraturan Walikota tersebut.

## PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR Agung Kusuma AR Caropeboka, Handayani, Pamarto
Sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke IV mengamanatkan  negara  untuk  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia,  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian  abadi,  dan  keadilan sosial5. Dalam perkembangan zaman yang pesat dan sebagai akibat dari pembangunan nasional ternyata banyak memberikan pengaruh pada tatanan pemerintahan di Indonesia. 11
Hasil  wawancara  denganBapak  Anedi,  S.IP.,  M.M.  selaku  Kepala  UPT  Pasar  Tamin menjelaskan  Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung  nomor  21  tahun  2018  tentang  Pengelolaan Pasar  dan  Penetapan  Tarif  Jasa  Pengelolaan  Pasar  sudah  pernah  diterapkan  sejak  diundangkan peraturan  tersebut,  namun  pada  prakteknya  peraturan  tersebut  sulit  untuk  diimplementasikan terkait tarif jasa pengelolaan pasar, hal ini dikarenakan besarnya tarif yang telah ditentukan oleh Pemerintah  Kota  Bandar  Lampung,  sehingga  pedagang  merasa  sangat  terbebani  bila  harus membayar  tarif  sewa  perbulannya.  Selain  itu  Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung  Nomor  21 tahun 2018 tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Mengelolaan Pasar bila mengacu pada  Peraturan  Daerah  Kota  Bandar  Lampung  nomor  06  tahun  2016  tentang  Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Tapis Berseri Kota Bandar Lampung, maka Peraturan Walikota Bandar Lampung  Nomor  21  tahun  2018  tentang  pengelolaan  Pasar  Dan  Penetapan  Tarif  Jasa Pengelolaan  Pasar  hanya  dapat  diterapkan  pada  pasar  yang  telah  dilimpahkan  wewenangnya kepada Direksi Perusahaan Daerah oleh Walikota.
Dari  informasi  yang  penulis  dapatkan  dari  Kepala  UPT  pasar  Tamin  mengatakan  bahwa  Pasar Tamin  sampai  bulan  Juli  2019  masih  dikelola  oleh  Dinas  Perdagangan  UPT  Pasar Tamin  Kota Bandar  lampung,  namun  berdasarkan  informasi  tersebut    pada  tanggal  1  Agustus  2019  Pasar tamin  sudah  diambil  alih  oleh  Perusahaan  Daerah  dibawah  pengawasan  Walikota  Bandar Lampung.    Ini  artinya  Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung  nomor  21  tahun  2018  tentang pengelolaan  pasar  dan  penetapan  tarif  jasa  pengelolaan  pasar  sudah  dapat  diimplementasikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hanya saja menurut penulis perlunya sosioalisasi terlebih dahulu  terkait  pemberlakuan  Peraturan  Walikota  tersebut,  sehingga  pada  prakteknya  peraturan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  bahwa  adanya  faktor-faktor  Penghambat dalam  PenerapanPeraturan  Walikota  Bandar  Lampung  terhadap  Penetapan  Tarif  Jasa
11 Nitaria Angkasa and Nuzirwan Nuzirwan, ‘Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa’, Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum , 1.02 (2022), 101–7 <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1684>.

## PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR Agung Kusuma AR Caropeboka, Handayani, Pamarto
Pengelolaan Pasar  yang diduga belum  berjalannya Peraturan Walikota Bandar Lampung  nomor 21  tahun  2018  tentang  Pengelolaan  Pasar  dan  Penetapan  Tarif  Jasa  Pengelolaan  Pasar  di  UPT Pasar Tamin adalah yang berkaitan dengan komunikasi atau sosialisasi kepada pedagang.
Terwujudnya  suatu  komunikasi  yang  baik  antara  pemerintah  dengan  pemerintah    maupun pemerintah    dengan    masyarakat/pedagangakan    mewujudkan  adanya  hubungan  yang  sinergis dan terhindar dari kesalahpahaman atau miss komunikasi sehingga tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai. Komunikasi dalam bentuk sosialisasi dikonsepsikan sebagai proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain atau pemberian pesan dari sumber kepada penerima.
Sosialisasi  dalam  implementasi  Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung  Nomor  21  Tahun  2018 tentang Pengelolaan Pasar dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar diwujudkan dalam suatu penyampaian berupa informasi mengenai apa itu Peraturan Walikota tentang pengelolaan pasar, bagaimana  tata  cara  pengelolaan  pasar,  besaran  tarif  jasa  pengelolaan  pasar  yang  harus dibayarkan,  batasan-batasan  waktu  sewa  dipasar  yang  semuanya  disampaikan  baik  secara langsung  maupun tidak  langsung  kepada pedagang. Penyampaian  informasi  ini  harus dilakukan dengan  baik  untuk  menghasilkan  suatu  pelaksanaan  kebijakan  yang  optimal.  Penyampaian informasi  tentunya    tidak  selalu  berjalan  dengan  baik  seringkali  terjadi  masalah  dalam penyampaian informasi  seperti adanya salah pengertian atau  kesalah pahaman  yang disebabkan oleh human    error atau    faktor  lainnya  seperti    banyaknya      tingkatan    birokrasi    yang    harus dilalui  dalam  proses penyampaian informasi.
Proses penyampaian informasi mengenai Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2018  tentang  Pengelolaan  Pasar  dan  Penetapan  Tarif  Jasa  Pengelolaan  Pasar  dilakukan  dengan cara  yaitu  sosialisasi  secara  langsung.  Sosialisasi  dilakukan  oleh  Aparatur  Pemerintah  Kota Bandar  Lampung  kepada  para  pedagang  dan  pelaku  usaha  yang  bertujuan  untuk  memberikan informasi serta pemahaman kepada para pedagang atau pelaku usaha yang ada di pasar tersebut. Oleh  karena  itu  di  butuhkan  suatu  penyampaian  informasi  yang  jelas,  mudah  dimengerti  dan mudah dipahami agar para pedagang atau pelaku usaha tersebut dapat dengan  mudah mengerti dan paham akan maksud dan tujuan dari pemberlakuan Peraturan Walikota tersebut.

## 3. PENUTUP
Penerapan    Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung  Terhadap  Penetapan  Tarif  Jasa  Pengelolaan

## PENERAPAN PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PENETAPAN TARIF JASA PENGELOLAAN PASAR Agung Kusuma AR Caropeboka, Handayani, Pamarto
Pasar, sehingga belum dapat sepenuhnya diterapkan di UPT Pasar Tamin Kota Bandar Lampung adalah  kurangnya  sosialisasi  aparatur  pelaksana  kebijakan  dan  kurangnya  kesadaran  pedagang dalam mentaati peraturan tersebut. Adapun faktor-faktor pendukung dalam Penerapan  Peraturan Walikota Bandar Lampung Terhadap Penetapan  Tarif Jasa Pengelolaan Pasar adalah komitmen dan respon  aparatur pelaksana kebijakan peraturan walikota dalam  melaksanakan  implementasi peraturan  tersebut,  serta staff-staff aparatur  pelaksana  kebijakan  yang  memadai  dan  memiliki keahlian  yang  baik  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  sesuai  dengan Standard OperatingProcedures (SOP) yang telah ditentukan

## Daftar Pustaka
Angkasa,  Nitaria,  and  Nuzirwan  Nuzirwan,  ‘Peran  Kepala  Desa  Dalam  Pengelolaan  Dana Desa’, Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum , 1.02 (2022), 101–7 https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1684
‘Keputusan  Menteri  Perindustrian  Dan  Perdagangan  Republik  Indonesia  Tahun  1997  Tentang Pelimpahan  Wewenang  Pemberian  Perizinan  Di  Bidang  Industri  Dan  Perdagangan  Di Lingkungan Departemen Perindustrian Dan Perdagangan.’
M.Rasyaf, Beternak Ayam Pedaging (Jakarta: Swadaya, 1996)
Mudrajad Kuncoro, Strategi Pengembangan Pasar Modern Dan Tradisonal , 2008
Nugroho widjajanto, Sistem Informasi Akuntansi (Jakarta: Erlangga, 2001)
Paskarina  Caroline, Evaluasi  Kebijakan  Pengelollan  Pasar  Di  Kota  Bandung (Bandung: Lembaga Penelitian Unpad, 2007)
Peraturan  Walikota  Bandar  Lampung  Nomor  21  Tahun  2018  Tentang  Pengelolaan  Pasar  Dan Penetapan Tarif Jasa Pengelolaan Pasar.’