ANALISIS  KEUNTUNGAN  PETERNAK  SISTEM  GADUHAN  DI  DESA  POGALAN KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG
Rohmat Putranto
PENINGKATAN  KAPASITAS  USAHA  MIKRO  OLAHAN  PANGAN  DI  KABUPATEN BANJARNEGARA, JAWA TENGAH
Istiqomah, Krisnhoe Rachmi Fitrijati, Uswatun Hasanah
PENGARUH  TINGKAT  SUKU  BUNGA  MELALUI  INVESTASI  SWASTA  TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
Andi Ika Fahrika
PENINGKATAN  KUNTITAS  PRODUKSI  DAN  KUALITAS  SDM  PADA  KELOMPOK KERAJINAN BAMBU DESA SOMAKATON

## KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS
Sri Martini  Dyah Perwita  Sofiatul Khotimah
PENGARUH  UPAH  MINIMUM  REGIONAL  (UMR)  DAN  KONTRIBUSI  SEKTOR  INDUSTRI TERHADAP KETIMPANGAN  DISTRIBUSI PENDAPATAN DI SULAWESI SELATAN Zulkifli
DETERMINAN INVESTASI PADA SEKTOR  PERUMAHAN  DI KOTA MAKASSAR PERIODE 2002-2013
Siradjuddin dan Nurlaela

## PEMETAAN POTENSI DESA DI KABUPATEN BANYUMAS
Bambang

## E cce S
Economics, Social, and Development Studies

## EcceS

## Economics, Social, and Development Studies
ANALISIS KEUNTUNGAN PETERNAK SISTEM GADUHAN DI DESA POGALAN KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG
Rohmat Putranto
1

## PENINGKATAN KAPASITAS USAHA MIKRO OLAHAN PANGAN DI KABUPATEN
BANJARNEGARA, JAWA TENGAH Istiqomah, Krisnhoe Rachmi Fitrijati, Uswatun Hasanah 32

## PENGARUH TINGKAT SUKU BUNGA MELALUI INVESTASI SWASTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI
Andi Ika Fahrika 43

## PENINGKATAN KUNTITAS PRODUKSI DAN KUALITAS SDM PADA KELOMPOK KERAJINAN BAMBU DESA SOMAKATON
KECAMATAN SOMAGEDE KABUPATEN BANYUMAS Sri Martini  Dyah Perwita  Sofiatul Khotimah 71

## PENGARUH UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) DAN KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP KETIMPANGAN  DISTRIBUSI PENDAPATAN DI SULAWESI SELATAN
Zulkifli 89 DETERMINAN INVESTASI PADA SEKTOR PERUMAHAN  DI KOTA MAKASSAR PERIODE 2002-2013 Siradjuddin dan Nurlaela 106 PEMETAAN POTENSI DESA DI KABUPATEN BANYUMAS Bambang

## PENGARUH UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR) DAN KONTRIBUSI SEKTOR INDUSTRI TERHADAP KETIMPANGAN  DISTRIBUSI PENDAPATAN DI SULAWESI SELATAN
Zulkifli 1

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui  pengaruh  Upah Minimum Regional (UMR),dan  Kontribusi Sektor Industri terhadap ketimpangan distribusi pendapatan  di  Sulawesi    Selatan    Metode  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda yang digunakan untuk mengetahui besarnya  pengaruh  dari  perubahan  suatu  variabel  terhadap  variabel  lainnya dengan bantuan SPSS 20.
Berdasarkan  hasil  analisis    1).  Upah  Minimum  Regional  (UMR) berpengaruh      negatif  tetapi  tidak  signifikan  terhadap  ketimpangan  distribusi pendapatan  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  2).  Kontribusi  sektor  industri  terhadap PDRB  berpengaruh  Negatif  dan  signifikan    terhadap  ketimpangan  distribusi pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan.
Kata kunci : UMR, Kontribusi sektor industry, indeks gini

## PENDAHULUAN
Masalah  besar  yang  dihadapi  negara  sedang  berkembang  adalah disparitas  (ketimpangan)  distribusi  pendapatan  dan  tingkat  kemiskinan.  Tidak meratanya  distribusi  pendapatan  memicu  terjadinya  ketimpangan  pendapatan yang merupakan  awal  dari  munculnya masalah  kemiskinan.  Membiarkan  kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang  dapat  menimbulkan  konsekuensi  negatif  terhadap  kondisi  sosial  dan politik. 2
Masalah  kesenjangan  pendapatan  dan  kemiskinan  tidak  hanya  dihadapi oleh  negara  sedang  berkembang,  namun  negara  maju  sekalipun  tidak  terlepas dari permasalahan ini. Perbedaannya terletak pada proporsi atau besar kecilnya tingkat  kesenjangan  dan  angka  kemiskinan  yang  terjadi,  serta  tingkat  kesulitan mengatasinya  yang  dipengaruhi  oleh  luas  wilayah  dan  jumlah  penduduk  suatu
1 STAIN Watampone, nalling_jnp@ymail.com
2 Sofyan Yahya Putra, Istiana Asas, Syaiful Amar Masalah Distribusi Pendapatan Dan Kemiskinan Di Indonesia (Jurnal Ekonomika Pembangunan) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2010.
negara. Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi pula tingkat kesulitan mengatasinya. Negara maju menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan angka kemiskinan yang relative kecil dibanding negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit mengingat GDP dan GNP mereka relative tinggi.  Walaupun  demikian,  masalah  ini  bukan  hanya  menjadi  masalah  internal suatu negara, namun telah menjadi permasalahan bagi dunia internasional. 3
Salah satu cara dalam meningkatkan distribusi pendapatan adalah dengan adanya  pelaksanaan  pembangunan  ekonomi  yang  menyatakan  bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita  penduduk  atau  suatu  masyarakat  meningkat  dalam  jangka  panjang. Oleh  karena  itu  perlu  adanya  pelaksanaan  pembangunan  ekonomi  secara berkelanjutan  dan  dilakukan  dengan  baik,  sebab  dengan  pelaksanaan pembangunan ekonomi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan distribusi pendapatan bagi masyarakat. 4
Masalah distribusi pendapatan merupakan suatu ukuran atas pendapatan yang  diterima  oleh  setiap  masyarakat.  Dalam  mengukur  distribusi    pendapatan diukur  dari  2  ukuran  pokok  yaitu,  distribusi  pendapatan  pribadi    atau  distribusi pendapatan personal dan distribusi fungsional yang mempertimbangkan individu sebagai totalitas yang terpisah-pisah. Kemudian menurut Ahluwalia (1997) yang menggambarkan  penerimaan  pendapatan  penduduk  yaitu  40%  penduduk menerima  pendapatan  paling  rendah,  40%  penduduk  menerima  pendapatan menengah dan 20% menerima pendapatan yang paling tinggi. 5
Tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi sulawesi selatan didukung oleh  sektor-sektor  usaha  yang  berkembang  di  daerah.  Tingkat  dan  laju pertumbuhan  ekonomi  tersebut  tidak  terlepas  dari  perkembangan  kinerja  dan struktur perekonomian Sulawesi Selatan  memang bahwa sektor-sektor ekonomi yang  mempunyai  peranan  cukup  besar  dalam  perekonomian  Sulawesi  Selatan dari  tahun  ke  tahun  tetap  dimiliki  oleh  sektor  pertanian,  industri,  jasa  dan perdagangan.  Namun  meski  memiliki  proporsi  yang  cukup  besar  dalam
3 Kholil Ashari, Disparitas Distribusi Pendapatan Nasional ( jurnal Kajian Ekonomi Negara Berkembang) h. 61-70, 2010.
4 Li, H., L. C. Xu and H. Zou, ‘Corruption, Income Distribution, and Growth’ , (Jurnal Ekonomi dan Politik) Vol. 12, No. 2, h. 155 –82, 2000.
5 Todaro , Pembangunan Ekonomi di dunia Ketiga (Jakarta : Penerbit  Erlangga, 2000). h. 89.
perekonomian,  sektor  pertanian  dan  industri  cenderung  mengalami  penurunan peran  dari  tahun  ke  tahun.  Kecenderungan  ini  akan  berakibat  pada  semakin seriusnya persoalan rendahnya kesempatan kerja dan pengangguran terbuka.
Kesempatan  kerja  di  sektor-sektor  seperti  industri  besar,  kostruksi, perdagangan dan keuangan memang memberikan pendapatan dan nilai tambah yang  tinggi  namun  ketersediaannya  lebih  banyak  di  perkotaan  daripada  di pedesaan  yang  didominasi  oleh  sektor  primer,  sehingga  menimbulkan ketimpangan pendapatan terutama antara perkotaan dengan pedesaan.
Sejak  krisis  ekonomi  yang  terjadi  di  Indonesia  pada  tahun  1997  telah berlalu, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir perekonomian Sulawesi Selatan terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan yang saat  ini  cukup  memiliki  prospek,  namun  disisi  lain  distribusi  pendapatan  di Sulawesi  Selatan masih  timpang/besar. 6 Sehingga  dilihat  dari  Gini  Ratio  berada pada ketimpangan yang cukup mengkhawatirkan, Hal ini dapat dilihat dari table 1 tentang  perbandingan  pertumbuhan  ekonomi  (PDRB)  dengan  distribusi pendapatan untuk tahun 2008 s/d 2012, sebagai berikut :
Tabel 1 Distribusi Pendapatan di Sul Sel Tahun 2008 – 2012 Tahun Indeks Gini Sulawesi Selatan 2008 35% 2009 37% 2010 36% 2011 39% 2012 40%
Sumber : Data diolah dari BPS Sulsel, 2013
Berdasarkan tabel diatas terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk miskinnya semakin banyak. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu :
1.  Untuk  mengetahui  pengaruh  Upah  Minimum  Regional  (UMR)  terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan
2.  Untuk  mengetahui  pengaruh  kontribusi  sektor  industri  terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan
6 Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional,, “Statistik Indonesia”,
http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=06&notab=15 (5 Mei 2013).

## TINJAUAN PUSTAKA

## Distribusi Pendapatan
Distribusi  Pendapatan  adalah  suatu  ukuran  yang  digunakan  untuk  melihat berapa  pembagian  dari  pendapatan  nasional  yang  diterima  masyarakat.  Dari perhitungan  ini  akan  dapat  dilihat  porsi  pendapatan  nasional  yang  dikuasai  oleh berapa persen dari penduduk. Gunanya untuk melihat seberapa besar penguasaan pendapatan  nasional  tersebut  sehingga  dapat  diketahui  apakah  ada  pendapatan nasional oleh segelintir orang atau terjadi pemerataan diantara penduduk di negara tersebut. 7
Distribusi pendapatan merupakan masalah perbedaan pendapat antara individu yang paling kaya dengan individu yang paling miskin. Semakin besar jurang pendapatan semakin besar pula variasi dalam distribusi pendapatan. Jika ketidakseimbangan terus terjadi antara kelompok kaya dan kaum miskin, maka perekonomian tersebut benar-benar menggambarkan pertumbuhan yang tidak merata. 8
Menurut Michael Todaro, Distribusi pendapatan sebagai suatu ukuran dibedakan menjadi dua ukuran pokok, baik untuk tujuan analisis maupun untuk tujuan kuantitatif, yaitu:
1. Pendap atan ”personal” atau distribusi pendapatan berdasarkan ukuran   atau besarnya  pendapatan.  Distribusi  pendapatan  pribadi  atau  distribusi pendapatan berdasarkan besarnya pendapatan paling banyak digunakan ahli ekonomi. Distribusi ini hanya menyangkut orang per orang atau rumah tangga dan  total  pendapatan  yang  mereka  terima,  dari  mana  pendapatan  yang mereka peroleh tidak dipersoalkan.  Tidak  dipersoalkan pula berapa banyak yang  diperoleh  masing-masing  individu,  apakah  merupakan  hasil  dari pekerjaan  mereka  atau  berasal  dari  sumber-sumber  lain.  Selain  itu  juga diabaikan  sumber-sumber  pendapatan  yang  menyangkut  lokasi  (apakah  di wilayah menurut bagian  faktor distribusi. Sistem distribusi ini desa atau kota) dan jenis pekerjaan.
2. Distribusi pendapatan “fungsional” atau distribusi pendapatan mempertimbangkan  individu-individu  sebagai  totalitas  yang  terpisah-pisah.
7 Siradjuddin, Pengantar Teori Ekonomi Makro (Makassar, Alauddin University Press,2012). h. 218
8 http://www.contohskripsitesis.com/backup/…/Distribusi%20Pendapatan.doc
mengenai  keadan  distribusi  pendapatan  di  beberapa  negara  dapat digambarkan dalam 2 (dua) hal,  yaitu :
a. Perbandingan  jumlah  pendapatan  yang  diterima  oleh  berbagai golongan penerima pendapatan dan golongan ini didasarkan pada besar pendapatan yang mereka terima menggolongkan penduduk penerima pendapatan :
1.  40 persen penduduk menerima pendapatan paling rendah
2.  40 persen penduduk menerima pendapatan menengah
3.  20 persen penduduk menerima pendapatan paling tinggi
b. Distribusi pendapatan mutlak adalah persentase jumlah penduduk yang  pendapatannya mencapai suatu tingkat pendapatan tertentu atau  kurang  dari  padanya.  Ukuran  umum  yang  dipakai  biasanya adalah kriteria Bank Dunia yaitu ketidakmerataan tertinggi bila 40 persen    penduduk  dengan  distribusi  pendapatan  terendah menerima  kurang  dari  12  persen  pendapatan  nasional. Ketidakmerataan  sedang  apabila  40  persen  penduduk  dengan pendapatan  terendah  menerima  12-17  persen  pendapatan nasional.  Ketidakmerataan  rendah  bila  40  persen  penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari seluruh pendapatan nasional.
Adapun Ayat yang menerangkan tentang distribusi pendapatan, yaitu :
ىَماَتَيْلا َو  ىَب ْرُقْلا لِل َو ِلوُس َّر  يِذِل َو  ِلْهَأ ى َرُقْلا  ِهَّلِلَف  ِهِلوُس َر  ْنِم اَم  َءاَفَأ  َُّللّا ىَلَع
وُس َّرلا اَم َو  ُمُكاَتاَء  ِءاَيِنْغَ ْلْا  ْمُكْنِم   ةَلوُد  َنْيَب  ْيَك  َل  َنوُكَي  ِنْبا َو  ِليِبَّسلا  ِنيِكاَسَمْلا َو ِباَقِعْلا  َّنِإ  ََّللّا  ُديِدَش اوُقَّتا َو  ََّللّا   ْنَع ُه  اوُهَتْناَف اَم َو  ْمُكاَهَن  ُل  ُهوُذُخَف
Terjemahnya:
“ Apa saja harta rampasan (fay’) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal  dari  penduduk  kota-kota  maka  adalah  untuk  Allah,  Rasul,  kerabat Rasul,  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan  orang-orang  yang  dalam perjalanan; supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian saja. Apa saja yang Rasul berikan kepada kalian, terimalah. Apa  saja  yang  Dia  larang  atas  kalian,  tinggalkanlah.  Bertakwalah  kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.
(QS al-Hasyr : 7).
Makna  ayat  diatas  menunjukkan  bahwa  islam  mengatur  distribusi  harta kekayaan  termasuk  pendapatan  kepada  semua  masyarakat  dan  tidak  menjadi komoditas di antara golongan orang kaya saja. Selain itu untuk mencapai pemerataan pendapatan  kepada  masyarakat  secara  obyektif,  islam  menekankan  perlunya membagi  kekayaan  kepada  masyarakat  melalui  kewajiban  membayar  zakat, mengeluarkan  infak,  serta  adanya  hokum  waris  dan  wasiat  serta  hibah.  Aturan  ini diberlakukan agar tidak terjadi konsentrasi harta pada sebagian kecil golongan saja. Hal  ini berarti pula agar tidak terjadi monopoli dan mendukung distribusi kekayaan serta memberikan latihan moral tentang pembelanjaan harta secara benar. 9

## Dampak Distribusi Pendapatan
Adapun dampak rendahnya tingkat distribusi pendapatan penduduk terhadap pembangunan adalah:
1.  Rendahnya  daya  beli  masyarakat  menyebabkan  pembangunan  bidang ekonomi kurang berkembang baik.
2.  Tingkat kesejahteraan masyarakat rendah menyebabkan hasil pembangunan hanya banyak dinikmati kelompok masyarakat kelas sosial menengah ke atas. Untuk  meningkatkan  distribusi  pendapatan  masyarakat  (kesejahteraan masyarakat),  sehingga  dapat  mendukung  lancarnya  pelaksanaan  pembangunan pemerintah melakukan upaya dalam bentuk :
a.  Menekan laju pertumbuhan penduduk
b.  Merangsang kemauan berwiraswasta
c.  Menggiatkan usaha kerajinan rumah tangga/industrialisasi
d.  Memperluas kesempatan kerja
e.  Meningkatkan GNP dengan cara meningkatkan barang dan jasa

## Pengukuran Distribusi Pendapatan
Kurva Lorenz
Kurva  Lorenz  menggambarkan  distribusi  kumulatif  pendapatan  nasional  di kalangan lapisan-lapisan penduduk. Kurva ini terletak di dalam sebuah bujur sangkar yang  sisi  tegaknya  melambangkan  persentase  kumulatif  pendapatan  nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurvanya sendiri
9 Fatma Zahara, Pemerataan distribusi pendapatan dalam perspektif islam, 2012, h.150.
ditempatkan  pada  diagonal  utama  bujur  sangkar  tersebut.  Kurva  Lorenz  yang semakin  dekat  ke  diagonal  (semakin  lurus)  menyiratkan  distribusi  pendapatan nasional  yang  semakin  merata.  Sebaliknya,  jika  kurva  Lorenz  semakin  jauh  dari diagonal (semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata. 10
Gambar 1. Kurva Lorenz
Sumber: Ridhoassegaf.blogspot.com, 2013
a.  Koefisien Gini (Gini Indeks)
Koefisien Gini merupakan salah satu ukuran yang menunjukkan apakah suatu negara  atau  daerah  pendapatannya  merata  atau  tidak.  Angka  indeks  ini  besarnya dari 0-1. Angka nol berarti tidak ada kesenjangan di negara atau daerah tersebut atau kemerataannya sempurna. Sedangkan angka 1 berarti negara atau daerah tersebut ketimpangannya  sangat  besar.  Jika  angka  indeks  gini  lebih  dari  0,5  berarti  terjadi ketimpangan yang besar di negara atau daerah itu, sedang jika di bawah 0,5 ini berarti ketimpangannya kecil.
b.  Kriteria Bank Dunia
Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional  yang  dinikmati  oleh  tiga  lapisan  penduduk,  yakni  40%  penduduk berpendapatan  rendah,  40%  penduduk  berpendapatan  menengah,  serta  20% penduduk  berpendapatan  tinggi.  Ketimpangan  atau  ketidakmerataan  distribusi
10 Ikhsan , Indikator-Indikator Makro Ekonomi, Jakarta : Edisi 2 Lembaga Penerbit FE UI, 1995. h.125
pendapatan  dinyatakan  parah  apabila  40%  penduduk  berpendapatan  rendah menikmati kurang dari 12% pendapatan nasional. Ketidakmerataan dianggap sedang atau moderat apabila 40% penduduk miskin menikmati antara 12-17% pendapatan nasional.  Sedangkan  jika  40%  penduduk  yang  berpendapatan  rendah  menikmati lebih dari 17% pendapatan nasional, maka ketimpangan atau kesenjangan dikatakan lunak dan distribusi pendapatan nasional dianggap cukup merata.

## Tinjauan Umum Tentang Upah Minimum Regional (UMR)
Dalam  teori  ekonomi,  upah  dapat  diartikan  sebagai  pembayaran  atas  jasa- jasa  fisik    maupun  mental    yang    disediakan    oleh    tenaga  kerja    kepada    para pengusaha. Perubahan tingkat  upah  akan  mempengaruhi  tinggi  rendahnya  biaya produksi    perusahaan. 11 Upah  minimum  merupakan  upah  minimum  yang  diizinkan dibayarkan oleh perusahaan kepada para pekerja menurut undang-undang. Terdapat dua kelompok yang pro dan kontra tentang upah minimum ini, kelompok yang kontra mengatakan  bahwa  undang-undang  upah  minimum  mengganggu  kelancaran berfungsinya pasar tenaga kerja dan menciptakan pengangguran. Sedangkan para pendukungnya  mengatakan  bahwa  upah  minimum  telah  berhasil  menaikkan  upah pekerja  paling  miskin  dan  meringankan  kemiskinan  tanpa  menciptakan  banyak pengangguran. 12
Pada  awalnya  upah  minimum  ditentukan  secara  terpusat  oleh  Departemen Tenaga  Kerja  untuk  region  atau  wilayah-wilayah  di  seluruh  Indonesia.  Dalam perkembangan otonomi daerah, kemudian mulai tahun 2001 upah minimumditetapkan  oleh  masing-masing  provinsi.  Menurut  Adit  Agus  Prasetyo (2010), Upah Minimum ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

## Upah Minimum Regional
Upah Minimum Regional adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja  kurang  dari  satu  tahun  yang  berlaku  di  suatu  daerah  tertentu.Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja : PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, upah
11 Sonny Sumarsono, Ekonomi Manajemen SDM & Ketenagakerjaan (Bandung: Graha Ilmu,2003) h. 86.
12 Listya E. Artiani, Upah Minimum Regional : Studi Kelayakan Kebijaksanaan dan Penyesuaian” , (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia) Vol. 13, No.1 hal .31-41 , FE UII, Yogyakarta 1998.
minimum  regional  (UMR)  dibedakan  menjadi  dua,  yaitu  Upah  Minimum  Regional Tingkat I (UMR  Tk.  I) dan Upah Minimum RegionalTingkat II (UMR  Tk.  II). Namun sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerjadan  Transmigrasi  (KEP- 226/MEN/2000)  tentang  perubahan  pada  pasal  1,  3,  4,  8,11,  20  dan  21  PER- 01/MEN/1999 tentang upah minimum, maka istilah Upah Minimum Regional Tingkat I  (UMR  Tk.  I)  diubah  menjadi  Upah  Minimum  Provinsi  (UMP)  dan  Upah  Minimum Regional  Tingkat  I  I  (UMR  Tk.  II)  diubah  menjadi  Upah  Minimum Kabupaten  /Kota (UM kab/kota).

## Upah Minimum Sektoral
Upah  minimum  sektoral  adalah  upah  yang  berlaku  dalam  suatu  provinsi berdasarkan kemampuan sektor. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja :Per- 01/MEN/1999  tentang  upah  minimum,  upah  minimum  sektoral  dibedakan  menjadi Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I (UMSR Tk. I) dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat I I (UMSR Tk. II).Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  (KEP-226/MEN/2000)  tentang perubahan  padapasal  1,  3,  4,  8,  11,  20  dan  21  PER-01/MEN/1999  tentang  upah minimum,  makaterjadi  perubahan  istilah  Upah  Minimum  Sektoral  Regional  Tingkat I(UMSR Tk. I) menjadi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Regional Tingkat II (UMSR Tk. II) diubah menjadi Upah Minimum Sektoral Kabupaten /Kota (UMS kab/kota). Kontroversi tentang upah minimum bukanlah isu baru. Perbedaan pendapat ini dapat dilihat dari perselisihan antara kelompok serikat pekerja  yang  menghendaki  kenaikan  upah  minimum  yang  signifikan,  sementara kelompok pengusaha melihat bahwa tuntutan ini bertentangan dan tidak kompatibel dengan upaya pemerintah mendorong pemulihan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. 13

## Tujuan Penetapan Upah Minimum
Menurut  Hasanuddin  Rachman,  Tujuan  penetapan  upah    minimum  dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
13 Haryo Kuncoro, “ Studi Kelayakan Kebijaksanaan Penyesuaian Upah Minimum Regional” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 13 No. 1 hal. 31-41, BPFE,  Yogyakarta 2001.
1.  Secara Mikro
1)   Sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot
2)  Mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusaaan
3)  Meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah.
2.   Secara Makro
1)  Pemerataan pendapatan
2)  Peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja
3)  Perubahan struktur biaya industri sektoral
4)  Peningkatan produktivitas kerja nasional
5)  Peningkatan etos dan disiplin kerja
6)   Memperlancar kominikasi pekerja dan pengusaha
Berkaitan dengan masalah UMR Rasulullah saw. telah mengingatkan dalam hadistnya.  Imam  Bukhari  meriwayatkan  dari  Abu  Hurairah  r.a.  bahwa  Nabi  saw. Bersabda:
لُج َر  َعاَب ا َّرُح  َلَكَأَف  ُهُنَمَث،,  لُج َر ىَطْعَا  ْيِب  َّمُث  َرَدَغ ,   ةَثَلاَث اَنَأ
َخ ْمُهُمْص   َم ْوَي  ِةَماَيِقْلا:
لُج َر َو  َرَجْأَتْسِإ ا  رْي ِجَأ ىَف ْوَتْساَف  ُهْن ِم  ْمَل َو  ِهِف ْوُي  ُه َرْجَأ
Artinya:
“ Tiga orang yang Aku musuhi pada hari kiamat nanti adalah orang yang telah memberikan (baiat kepada khalifah) karena Aku, lalu berkhianat; orang yang menjual (sebagai budak) orang yang merdeka, lalu dia memakan harga (hasil) penjualannya;  serta  orang  yang  mengontrak  pekerja,  kemudian  pekerja tersebut menunaikan pekerjaannya, sedangkan orang itu tidak memberikan upahnya” (HR Ahmad, Bukhari, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).
Makna hadist di atas membahas manusia tidak berhak atas bagian yang tidak diberikan  Tuhan  kepadanya,  Tuhan  memberikan  pada  setiap  orang  haknya  oleh karena  itu  jangan  menggangu  apa  yang  dimiliki  orang  lain.  Sementara  adil  terkait dengan interaksi relatif antara satu hal dengan hal  lain,  individu yang satu dengan individu  yang  lain,  atau  masyarakat  tertentu  dengan  masyarakat  yang  lain,  serta mencegah  kezaliman  yang  terjadi  dalam  kontak  kerja  tersebut,  maka  Islam memberlakukan  hukum-hukum  yang  tegas  kepada  siapa  saja  yang  melakukan kezaliman, baik itu pengusaha maupun pekerja. Hukum-hukum itu diberlakukan agar tidak boleh ada kezaliman satu pihak terhadap pihak lainnya. 14
14 Departemen Agama RI, Al- Qur’an Dan Terjemahnya . (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah 2009) h. 354.

## Teori Yang Berkaitan Dengan Upah Minimum
Teori oleh Stuart Mill yaitu, Upah dana buruh tidak perlu menantang seperti yang disarankan oleh teori undang-undang upah besi, karena upah yang diterimanya itu  sebetulnya  adalah  berdasarkan  kepada  besar  kecilnya  jumlah  dana  yang  ada pada masyarakat. Jika dana ini jumlahnya besar maka akan besar pula upah yang diterima buruh, sebaliknya kalau dana ini berkurang maka jumlah upah yang diterima buruh pun akan berkurang pula. 15
Teori oleh David Ricardo yang menerangkan bahwa: Pertama, upah menurut kodrat  adalah  upah  yang  cukup  untuk  pemeliharaan  hidup  pekerja  dengan keluarganya. Kedua, di pasar akan terdapat upah menurut harga pasar adalah upah yang  terjadi  di  pasar dan  ditentukan oleh  permintaan  dan penawaran.  Upah  harga pasar akan berubah di sekitar upah menurut kodrat oleh ahli-ahli ekonomi modern, upah kodrat dijadikan batas minimum dari upah kerja.

## Tinjauan Umum Tentang Sektor Industri
Industri  adalah  bidang  mata  pencaharian  yang  menggunakan  keterampilan dan ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan  distribusinya  sebagai  dasarnya.  Sedangkan  perindustrian  adalah  tatanan  dan segala  kegiatan  yang  bertalian  dengan  kegiatan  industri.  Usaha  perakitan  atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. 16
Selain itu, pengertian industri menurut undang-undang tentang perindustrian adalah  kegiatan  ekonomi  yang  mengolah  bahan  mentah  ,  bahan  baku,  bahan setengah  jadi  ,  dan/atau  barang  jadi  menjadi  barang  nilai  yang  lebih  tinggi  untuk penggunaannya,  teremasuk  kegiatan  rancang  bangun  dan  perekayasaan  industri. Industri  umumnya  dikenal  sebagai  mata  rantai  selanjutnya  dari  usaha-usaha mencukupi  kebutuhan  (ekonomi)  yang  berhubungan  dengan  bumi,  yaitu  sesudah pertanian,  perkebunan  dan  pertambangan  yang  berhubungan  erat  dengan  tanah.
15 Taufik Zainal Abidin, Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengembangan Sektor Potensial Di Kabupaten Asahan (Jurnal Ekonomi Industri), Vol.02 - No.01 - 43  Universitas Negeri Medan,2000.
16 Jhingan, M.L. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (Jakarta: Rajawali Press,1999) h.134
Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya dan politik.
Sektor  industri  merupakan  faktor  utama  dalam  pembangunan  ekonomi nasional.  Sektor  ini  tidak  saja  berpotensi  mampu  memberikan  kontribusi  ekonomi yang  besar  melalui  nilai  tambah,  lapangan  kerja  dan  devisa,  tetapi  juga  mampu memberikan  kontribusi  yang  besar  dalam  transformasi  struktural  bangsa  kearah modernisasi  kehidupan  masyarakat  yang  menunjang  pembentukan  daya  saing nasional. 17
Peranan industri dalam pertumbuhan wilayah secara jelas dikemukakan oleh Yeates dan Gardner, bahwa kegiatan industri merupakan salah satu faktor penting dalam  mekanisme  perkembangan  dan  pertumbuhan  wilayah.  Hal  ini  disebabkan adanya  efek  multiplier  dan  inovasi  yang  ditiimbulkan  oleh  kegiatan  industri  yang berinteraksi  dengan  potensi  dan  kendala  yang  dimiliki  wilayah.  Seorang  pakar ekonomi  Rusia  (Rostow),  juga  mengatakan  bahwa  tahap  tinggal  landas  dalam pembangunan  ekonomi  ditandai  oleh  pertumbuhan  yang  pesat  pada  satu  atau beberapa sektor industri. 18

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Upah Minimum regional
Upah Minimum Regional adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap bagi seorang pekerja tingkat paling bawah dan bermasa kerja kurang dari satu tahun yang berlaku di suatu daerah tertentu, Upah mempunyai  kedudukan  yang  strategis  bagi  tenaga  kerja,  perusahaan  dan  bagi pemerintah..  Bagi  tenaga  kerja  itu  upah  digunakan  untuk  menghidupi  kebtuhan hidupnya dan keluarganya, sedangkan bagi perusahaan upah salah satu sumber biaya dalam menentukan dan mempengaruhi produksi total perusahaan itu sendiri dan harga dari output suatu barang, sedangkan bagi pemerintah  upah di gunakan untuk pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Dari tabel di bawah dapat dilihat Upah Minimum Regional(UMR) Sulawesi - Selatan dari tahun 2005 sampai tahun 2012 selalu mengalami peningkatan hal
17 Siti Masyithoh, Contribution Agricultural Sector to Growth of Economic ( Jurnal ekonomi pembangunan), Universitas Mulawarman Samarinda, EPP.Vol.1.No.2. hal.10-14, 2004.
18 Rostow Jhingan, Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990).
ini disebabkan karena kebutuhan hidup pekerja selalu meningkat tiap tahunnya. Tahun 2005 UMR sebesar Rp. 455.000 menjadi Rp. 1.200.000 tahun 2012.

## Kontribusi Sektor industri
Sektor  industri  merupakan  sektor  yang  juga  sangat  berperan  dalam pembangunan  ekonomi  karena  dapat  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi. Sektor  industri  juga memegang  peranan  penting  sebagai  faktor  produktif  dalam memaksimumkan  pembangunan.  Perkembangan  sektor  industri  tidak  hanya ditandai  dari  perkembangan  volume  produksi,  melainkan  juga  oleh  makin beranekaragamnya  jenis  produk  yang  dihasilkan  serta  mutu  yang  semakin meningkat. Sektor industri juga berperan dalam meningkatkan lapangan pekerjaan yang luas sehingga mengkasilkan pendapatan bagi masyarakat.
Tabel 2.
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Propinsi  Sulawesi Selatan Tahun
2003-2012 Tahun PDRB Pertumbuhan 2005 5.745.283.81 - 2006 6.527.538.81 13.61 2007 7.137.867.57 9.35 2008 8.245.336.39 15.51 2009 9.158.552.38 11.07 2010 11.060.440.24 20.76 2011 12.514.885.58 13.15 2012 14.457.258.62 15.52 2013 14.624.519.37 1.15 2014 15.088.357.88 3.17
Sumber : BPS Propinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan  tabel  diatas  dapat  dilihat  bahwa  kontribusi  sector  industry terhadap PDRB propinsi Sulawesi Selatan terlihat mengalami perkembangan yang berfluktuatif  dimana  pertumbuhan  terbesar  kontribusi  sektor  industri  terhadap PDRB Propinsi Sulawesi Selatan yaiatu pada tahun 2010 yaitu sebesar 20.76% sedangkan  pertumbuhan  terendah  yaitu  pada  tahun  2013  yaitu  hanya  tumbuh sebesar 1.15% .

## Ketimpangan Distribusi Pendapatan
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  indeks  gini  untuk  provinsi  Sulawesi selatan  dari  tahun  2003  hingga  tahun  2012  dapat  dilihat  pada  table.  yang menunjukkan  bahwa  ketimpangan  distribusi  pendapatan  masih  relatif  rendah. Meskipun demikian indeks Gini Provinsi Sulawesi Selatan sudah mendekati batas ketimpangan untuk distribusi pendapatan sedang (antara 0,3 – 0,4) itu dapat dilihat dari ketimpangan gini ratio Provinsi Sulawesi pada tahun 2011 dengan indeks Gini sebesar  0,28  .  selebihnya    periode  tahun  2003  sampai  2012  indeks  gini  mulai mencapai angka 0,3 sampai 0,4
Tabel 3
Indeks Gini  PDRB Propinsi  Sulawesi Selatan Tahun  2005-2014 Tahun UMR 2005 0.34 2006 0.35 2007 0.37 2008 0.36 2009 0.39 2010 0.40 2011 0.28 2012 0.33 2013 0.38 2014 0.35
Sumber : BPS Propinsi Sulawesi Selatan
Jika dilihat dari tabel indeks gini unruk provinsi Sulawesi Selatan, terlihat bahwa indeks Gini provinsi Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun semakin memiliki trend  menaik.  Hal  ini  tentu  saja  mengkhawatirkan  karena  disaat  pertumbuhan ekonomi  Provinsi  Sulawesi  Selatan  sedang  naik  namun  distribusi  pendapatan yang terjadi di masyarakat malah semakin kurang merata.
Pengaruh  Upah  Minimum  Regional  (UMR)  dan  Kontribusi  sektor  industri terhadap ketimpangan distribusi pendapatan Propinsi Sulawesi Selatan
Berdasarkan hasil olah data dimana nilai koefisien regresi sebesar -0.090 dan signifikansi sebesar 0.14  menyatakan bahwa Upah Minimum regional (UMR) berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  ketimpangan  distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan. setiap penambahan 1% Upah Minimum regional (UMR) maka ketimpangan distribusi pendapatan akan turun sebesar  0.090% dan sebaliknya  jika  Upah  Minimum  regional  (UMR)  turun  sebesar  1%  maka ketimpangan  distribusi  pendapatan  akan  meningkat    sebesar    0.090%.  arah hubungan antara Upah Minimum regional (UMR)  dengan ketimpangan distribusi pendapatan Propinsi Sulawesi Selatan  adalah searah (-), dimana kenaikan atau penurunan  Upah  Minimum  regional  (UMR)  akan  mengakibatkan  kenaikan  dan penurunan ketimpangan distribusi pendapatan Propinsi Sulawesi Selatan.
Hasil studi ini  menunjukkan bahwa UMR berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan    terhadap  ketimpangan  distribusi  pendapatan,  masih  tingginya  angka pengangguran di  propinsi  Sulawesi  Selatan  diduga  sebagai  penyebab kenaikan UMR tidak signifikan  terhadap  ketimpangan distribusi pendapatan (gini ratio) di Sulawesi selatan, selain itu  proporsi jumlah penduduk yang bekerja di Sulawesi selatan  masih  belum  merata  disejumlah  daerah,  mereka  masih  banyak  yang bekerja  di  pedesaan  dibandingkan  di  perkotaan,  sehingga  terjadi  perbedaan penghasilan antar mereka yang bekerja di kota dan mereka yang bekerja di desa . mereka yang bekerja di perkotaan memiliki tingkat penghasilan yang tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang bekerja di pedesaan.
Teori Karl  Marx  (1787); Marx berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi pada  tahap  awal  pembangunan  akan  menyebabkan  kenaikan  tingkat  upah  dari tenaga kerja selanjutnya berpengaruh terhadap kenaikan resiko kapital terhadap tenga  kerja  sehingga  terjadi  penurunan  terhadap  permintaan  tenaga  kerja. Akibatnya  timbul  masalah  pengangguran  dan  ketimpangan  pendapatan. Singkatnya,  pertumbuhan  ekonomi  cenderung  mengurangi  masalah  kemiskinan dan  ketimpangan  distribusi  pendapatan  hanya  pada  tahap  awal  pembangunan, kemudian pada tahap selanjutnya akan terjadi sebaliknya.
Hasil  studi  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jonna  P. Estudillo  (1997),  Mun  Musfidar  (2011),  Adrian  Coto  (2006),  dimana    Upah
Minimum  Regional(UMR)  berpengaruh  negatif  terhadap  ketimpangan  distribusi pendapatan.

## Pengaruh  Kontribusi  Sektor  Industri  terhadap  Ketimpangan  Distribusi Pendapatan di Sulawesi Selatan
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh  nilai koefisien regresi sebesar - 0.103 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 menyatakan bahwa Kontribusi sektor industri  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  ketimpangan  distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan. setiap peningkatan 1% Kontribusi sektor industri maka  ketimpangan  distribusi  pendapatan  akan  turun  sebesar  0.103%  dan sebaliknya  jika  Kontribusi  Sektor  Industri  turun  sebesar  1%  maka  ketimpangan distribusi  pendapatan  akan  naik      sebesar    0.103%.  Para  ekonom  klasik, mengemukakan  pertumbuhan  ekonomi  yang  disebabkan  oleh  meningkatnya pertumbuhan  ekonomi  (pertumbuhan  sector-sektor  ekonomi)  akan  selalu cenderung  mengurangi  kemiskinan  dan  ketimpangan  pendapatan  walaupun masih  dalam  tahap  awal  pertumbuhan.  Bukti  empiris  dari  pandangan  isi berdasarkan  pengamatan  di  beberapa  negara  seperti  Taiwan,  Hongkong, Singapura,  RRC.  Kelompok  Neo  klasik  sangat  optimis  bahwa  pertumbuhan ekonomi pada prakteknya cenderung mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan.
Hasil  studi  menujukkan  indikasi  bahwa  kontribusi  sektor  industri berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  ketimpangan  distribusi  pendapatan  di Sulawesi  Selatan.    Meningkatnya  kontribusi  sektor  industri  Propinsi  Sulawesi terhadap PDRB, menunjukkan semakin banyak populasi penduduk yang bekerja disektor  industry  dengan  demikian  terjadi  percepatan  pembangunan  maka masyarakat yang tadinya bekerja disektor pertanian pelan-pelan mulai beralih ke sektor industri, hal ini akan menyebabkan  distribusi pendapatan semakin merata.
Hasil  studi  ini  sejalan    dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Jonna  P. Estudillo  (1997),  Mun  Musfidar  (2011),  Adrian  Coto  (2006),  Mudrajad  Kuncoro (2006)    dimana    kontribusi  sector  industry    berpengaruh  negatif  terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian  dan  pembahasan  yang  telah dikemukakan  di  atas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  sebagai  berikut.  Pertama, Upah Minimum Regional (UMR) Sulawesi Selatan pada penelitian ini menunjukkan pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap ketimpngan distribusi pendapatan Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Kedua,  kontribusi  sektor  industri  di  Sulawesi  selatan pada  penelitian  ini  menunjukkan  pengaruh  Negatif  dan  signifikan  terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Sulawesi Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik. 2013. Statistik Indonesia. Jakarta Departemen  Agama  RI,  2009  . Al- Qur’an Dan Terjemahnya .  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah Jakarta.
Fatma  Zahara,  2012 Pemerataan  distribusi  pendapatan  dalam  perspektif  islam, Erlangga. Jakarta
Ikhsan , 1995. Indikator-Indikator Makro Ekonomi, Edisi 2 Lembaga Penerbit FE UI. Jakarta.
Haryo  Kuncoro,  2001. Studi  Kelayakan  Kebijaksanaan  Penyesuaian  Upah Minimum Regional Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 13 No. 1 hal. 31-41, BPFE,  Yogyakarta.
Jhingan, M.L.  1999. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Rajawali Press Jakarta
Kholil  Ashari,  2010. Disparitas  Distribusi  Pendapatan  Nasional (  jurnal  Kajian Ekonomi Negara Berkembang)
Li, H., L. C.  Xu and H. Zou, 2000. Corruption, Income Distribution, and Growth , (Jurnal Ekonomi dan Politik) Vol. 12, No. 2,
Listya E. Artiani, 1998. Upah Minimum Regional : Studi Kelayakan Kebijaksanaan dan Penyesuaian , (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia) Vol. 13, No.1, FE UII, Yogyakarta.
Rostow Jhingan, 1990. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Siradjuddin,  2012. Pengantar  Teori  Ekonomi  Makro Alauddin  University  Press. Makassar.
Siti  Masyithoh,  2004. Contribution  Agricultural  Sector  to  Growth  of  Economic ( Jurnal ekonomi pembangunan), Universitas Mulawarman Samarinda, EPP.Vol.1.No.2.
Sonny  Sumarsono,2003 Ekonomi  Manajemen  SDM  &  Ketenagakerjaan Graha Ilmu. Bandung Taufik Zainal Abidin, 2000 Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengembangan Sektor Potensial Di Kabupaten Asahan (Jurnal Ekonomi Industri), Vol.02 - No.01 - 43  Universitas Negeri Medan.
Todaro , 2000 Pembangunan Ekonomi di dunia Ketiga Penerbit  Erlangga. Jakarta