Volume 21, Nomor 2, 2022; pp. 212–225 https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi ISSN Print: 1978-4007 and ISSN Online: 2655-9943
Dipublikasi: 30 September 2022

## Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal Terhadap Penerapan Good Government Governance
Ketut Tanti Kustina*, Agung Gede Wikantara, I Gusti Ayu Diah Utari dan Desak Made Sukarnasih Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Bali-Indonesia
*tantikustina@undiknas.ac.id
How to cite (in APA style):
Kustina, K. T., Wikantra, A. G., Utari, I. G. A. D., & Sukarnasih, D. M (2022). Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor  Internal  Terhadap  Penerapan  Good  Government  Governance. Wacana  Ekonomi  (Jurnal  Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi), 21 (2), pp.212-225. https://doi.org/10.22225/we.21.2.2022.212-225

## Abstract
The purpose of this study was to determine the effect of professionalism and independence of internal auditors on the implementation of good government governance (GGG) in the Regional Government of Bali Province. The population of this study was 57 auditor samples used were 45. The source of the data used is primary data with  the  sampling  method  is  saturated  sampling  method.  Data  collection  techniques  using  a  questionnaire (questionnaire) distributed at the Inspectorate of the Province of Bali. The analysis in this study conducted a descriptive analysis. Descriptive analysis looks at respondent characteristic data and descriptive data. In the test instrument all indicators are declared valid and reliable, then proceed with the classic assumption test the entire  data  meets  the  qualifications  required  in  the  hypothesis  test.  The  coefficient  of  determination  of  the model is 46.8% which can be explained in the model and 53.2% is explained outside the model, then a partial test  of  0.043  professionalism  and  0.005  independence  has  a  significant  positive  effect  on  good  government governance.
Keywords: professionalism; independence; good government governance.

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh  profesioanalisme  dan  independensi  auditor internal  terhadap  penerapan  good  government  governance  (GGG)  di  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  Bali. Populasi dari penelitian ini adalah 57 auditor sampel yang digunakan adalah 45. Sumber data yang digunakan adalah  data  primer  denga  metode  pengambilan  sampelnya  adalah  dengan  metode  sampling  jenuh.  Teknik pengumpulan  data  dengan  angket  (kuesioner)  yang  disebarkan  di  Inspektorat  Provinsi  Bali.  Analisis  dalam penelitian  ini  melakukan  analisis  deskriptif.  Analisis  deskriptif  melihat  data  karakteristik  responden  dan  data deskriptif.  Dalam  uji  instrumen  seluruh  indikator  dinyatakan  valid  dan  reliabel,  lalu  dilanjutkan  uji  asumsi klasik keseluruhan data  memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dalam uji hipotesis. Koefisien determinasi dari model adalah 46,8% yang dapat dijelaskan dalam model dan 53,2% dijelaskan diluar model, lalu uji parsial profesionalisme 0,043 dan independensi 0,005 berpengaruh positif secara signifikan terhadap good government governance. Kata Kunci: pr ofesionalisme; independensi; good gover nment gover nance

## I.  PENDAHULUAN
Auditor  Internal  yang  profesional  harus  memiliki  independensi  untuk  memenuhi  kewajiban profesionalnnya  dengan  memberikan  opini  yang  objektif,  tidak  bias,  dan  tidak  dibatasi  dan melaporkan  masalah  apa  adanya,  bukan  melaporkan  sesuai  keinginan  eksekutif  atau  lembaga. Semakin auditor internal menyadari akan tanggung  jawab profesionalnya  maka kualitas audit akan terjamin dan terhindar dari tindakan manipulasi.
Audit  dapat  dikatakan  berkualitas  jika  auditor  internal  menetapkan  pedoman  praktik  audit dalam  segala  aktifitasnya.  Bila  dilihat  mengenai  kualitas  audit  dan  banyaknya  kasus  kelemahan Satuan  Pengawasan  Intern  (SPI)  di  Pemerintah  Daerah  (PEMDA)  maka  dapat  dikatakan  kualitas audit  di  pemerintah  daerah  masih  kurang  karena  dalam  pelaksanaan  audit,  auditor  internal  belum mampu  menjalankan  fungsi  dan  tugasnya  dengan  baik.  Berkaitan  dengan  kinerja,  kurangnya pengawasan internal masih dirasakan bagi beberapa PEMDA di Indonesia. Seperti yang diungkapkan oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  (BPK  RI)  kepada  Presiden  Susilo  Bambang Yudhoyono  bahwa  pada  kasus  semester  I  2013,  kelemahan  Sistem  Pengendalian  Intern  RP.46,24
CC-BY-SA 4.0 License, ISSN 1978-4007, E-ISSN 2655-9943
Triliun  dengan  potensi  kerugian  sebesar  Rp.10,74  Triliun.  BPK  juga  menemukan  13.969  kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dengan  senilai  RP.56,98  Triliun.  Dalam  periode  2009  hingga  semester  I  2013  terdapat  193.600 rekomendasi senilai Rp.73,27 Triliun. Jumlah itu mencakup keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah,  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  badan  hukum  milik  negara,  kontraktor  kontrak  kerja sama, lembaga yang memiliki saham pemerintah 50% (Media Indonesia: 12 November 2013).
Badan  Pemeriksa  Keuangan  menemukan  14.997  permasalahan  yang  berdampak  finansial hingga  Rp  27,397  triliun  dari  687  Laporan  Hasil  Pemeriksaan  yang  diselesaikan.  Temuan  tersebut terangkum dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2017. "Ini merupakan ikhtisar dari laporan  hasil pemeriksaan yang  terdiri atas  113  LHP  pada  pemerintah  pusat,  537  LHP  pemerintah daerah,  dan  37  LHP  BUMN.  BPK  mengaudit  645  laporan  keuangan,  9  laporan  kinerja,  dan  33 laporan  dengan  tujuan  tertentu  sepanjang  semester  pertama  tahun  ini.  Dari  pemeriksaan  tersebut, tercatat terdapat 9.729 temuan dengan 14.997 permasalahan yang terkategori atas kelemahan sistem pengendalian internal (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta ketidakhematan  dan  ketidakefisienan  BPK  mengumpulkan  4.707  permasalahan  ketidakpatuhan senilai  Rp  25,14  triliun  yang  mengakibatkan  potensi  kerugian,  kekurangan  penerimaan,  dan penyimpangan administrasi. (Tempo: 3 Oktober 2017)
Bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang digunakan oleh pemerintah selama satu periode yaitu dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  (LKPD).  Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  diwajibkan  mengikuti  Standar  Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 (RI, 2010) Tujuan diterapkannya hal tersebut  adalah  agar  lebih accountable dan  peningkatan  kualitas  informasi  laporan  keuangan, dikarenakan  tuntutan  pelaksanaan  akuntabilitas  sektor  publik  terhadap  terwujudnya Good Government Governance di Indonesia semakin meningkat dan tuntutan ini dianggap wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh  buruknya  pengelolaan (bad  governance), buruknya  birokrasi  dapat  dilihat  dari  permasalahan yang ditemui pada masyarakat misalnya dari segi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sehingga hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah belum menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurut  (Indra,  2019)  sumber  permasalahan  birokrasi  adalah  perilaku  negatif  yang ditunjukkan  dan  dipraktikkan  oleh  para  birokrat.  Perilaku  ini  mendorong  terciptanya  citra  negatif birokrasi. Perilaku yang sudah menjadi mental model birokrasi yang dipandang lambat, berbelit-belit, tidak  inovatif,  tidak  peka,  inkonsisten,  malas,  feodal  dan  lain  sebagainya.  Karena  itu,  fokus perubahan reformasi birokrasi ditujukan pada perubahan mental aparatur.
Menurut  (Mardiasmo,  2005)  terdapat  tiga  aspek  utama  yang  mendukung  terciptanya kepemerintahan  yang  baik  ( good  governance ),  yaitu  pengawasan,  pengendalian,  dan  pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  yang  bertugas  untuk  mengawasi  kinerja  pemerintahan. Pengendalian  (control)  adalah  mekanisme  yang  dilakukan  oleh  eksekutif  untuk  menjamin  bahwa sistem  dan  kebijakan  manajemen  dilaksanakan  dengan  baik  sehingga  tujuan  organisasi  dapat tercapai.  Salah  satu  unit  yang  melakukan  audit/pemeriksaan  terhadap  pemerintah  daerah  adalah inspektorat daerah selaku auditor internal pemerintah daerah.
Sejalan  dengan  beberapa  masalah  yag  ditemui  dalam  penyelenggaraan  birokrasi  di pemerintahan  daerah  dibutuhkan  sebuah  fungsi  auditor  internal  yang  professional  dan  independen. Fungsi  Auditor  Internal  dalam  melaksanakan  fungsi  pemeriksaan  internal  yang  merupakan  suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi  yang  dilakukan.  Selain  itu,  auditor  internal  diharapkan  pula  dapat  lebih  memberikan sumbangan  bagi  perbaikan  efisiensi  dan  efektivitas  dalam  rangka  peningkatan  kinerja  organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan di daerah.
Selama ini tugas - tugas yang dilaksanakan oleh audit internal pemerintah tidak hanya terbatas pada pemeriksaan saja, tetapi juga banyak melakukan fungsi pelayanan dan konsultansi dalam rangka peningkatan  kinerja  instansi  pemerintah  sesuai  dengan  tuntutan  paradigma  auditor  internal  yang dikehendaki  pada  saat  ini,  yang  masih  kurang  dianggap  penting  peran  dan  arti  audit  internal pemerintah  dalam  membantu  terwujudnya good  government  governace pada  Pemerintahan  Daerah Provinsi Bali.
CC-BY-SA 4.0 License, ISSN 1978-4007, E-ISSN 2655-9943
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (2) 2022, 213
Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal Terhadap Penerapan Good Government Governance
Menurut  (Astuti,  2016)  bahwa  efektivitas  fungsi  audit  internal  secara  umum  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap good  government  governance pada  pemerintah  daerah.  Semakin efektif pelaksanaan fungsi audit internal melalui perencanaan yang baik, komunikasi dan koordinasi, serta  pengelolaan  sumber  daya  yang  baik  maka  pelaksanaan good  goverment  governance yang diterapkan pada pemerintah daerah atau organisasi akan menjadi akuntabel, transparansi sesuai pada perinsip dari good government governance .
Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Rahmatika, 2014) mengemukakan hasil penelitiannya sebagai  berikut  tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan  antara  efektivitas  audit  internal,  kualitas pelaporan keuangan dan good governance governance di pemerintah daerah. Efektivitas fungsi audit internal  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  pelaporan  keuangan.  Fungsi  audit  internal berpengaruh  signifikan  terhadap  aplikasi  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  dan  yang  terakhir, kualitas pelaporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap aplikasi tata kelola pemerintahan yang baik.
Berdasarkan  fenomena  yang  telah  dipaparkan,  penulis  tertarik  melakukan  penelitian  tentang good  government  governance dengan  variabel  bebas  yang  berbeda  dari  peneliti  sebelum- sebelumnya, meskipun pemerintahan Daerah Provinsi Bali di tahun 2018 memperoleh predikat opini WTP  (  Wajar  Tanpa  Pengecualian  )  yang  keenam  secara  berturut-turut,  tidak  serta  merta  dalam penyelenggaraan  birokrasi  terbebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  (KKN),  maka  dituntutlah seorang  Auditor  Internal  memiiki  sikap  profesionalisme  dan  independensi  yang  kuat  dalam menjalankan good government governance di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profesionalisme dan independensi auditor internal  pada  penerapan good  government  governance dan  dapat  dirumuskan  masalah  penelitian sebagai berikut;
Apakah ada pengaruh profesionalisme Auditor Internal terhadap penerapan good government governance di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali?
Apakah  ada  pengaruh  indenpendensi  Auditor  Internal  terhadap  penerapan good  government governance di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali

## II.  KAJIAN PUSTAKA

## Teori Atribusi
Teori  Atribusi  menurut  Fritz  Heider  merupakan  teori  yang  menjelaskan  tentang  perilaku seseorang.  Teori  atribusi  menjelaskan  bagaimana  kita  menentukan  penyebab  dan  motif  tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti sifat, karakter, sikap, dll dan faktor eksternal seperti tekanan situasi atau keadaan tertetu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu. Teori atribusi menjelaskan pemahaman akan reaksi seseorang terhadap peristiwa disekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi menjelaskan terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan  karakteristik  individu,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  hanya  melihat  perilakunya  akan  dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.
Dalam  hidupnya,  seseorang  akan  membentuk  ide  tentang  orang  lain  dan  situasi  disekitarnya yang  menyebabkan  perilaku  seseorang  dalam  persepsi  sosial  yang  disebut  dengan dispotitional attributions dan situational  attributions .  (Luthans,  2005). Dispotitional  attributions atau  penyebab internal mengacu pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian, persepsi diri, kemampuan, dan motivasi. Sedangkan situational attributions atau penyebab eksternal mengacu  pada  lingkungan  sekitar  yang  dapat  mempengaruhi  perilaku,  seperti  kondisi  sosial,  nilai- nilai sosial, dan pandangan masyarakat.
Penelitian  ini  menggunakan  teori  atribusi  karena  peneliti  akan  melakukan  penelitian  untuk mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  auditor  terhadap  tata  kelola  pemeritahan  yang  baik, khususnya  pada  karakteristik  personal  auditor  itu  sendiri  yang  dalam  penelitian  adalah profesionalisme dan independensi.

## Teori Agensi
CC-BY-SA 4.0 License, ISSN 1978-4007, E-ISSN 2655-9943
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (2) 2022, 214
Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal Terhadap Penerapan Good Government Governance
Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi antara pihak-pihak yang  saling  bekerja  sama  yang  memiliki  tujuan  dan  pembagian  kerja  yang  berbeda.  (Eisenhardt, 1989  )  menyatakan  bahwa  teori  keagenan  dilandasi  oleh  tiga  asumsi,  yaitu,  asumsi  sifat  manusia ( human assumptions ), asumsi keorganisasian ( organizational assumptions ), serta asumsi informasi ( information assumptions ). Asumsi sifat manusia dikelompokkan menjadi tiga yaitu, 1) Self interest , yaitu sifat manusia untuk mengutamakan kepentingan diri sendiri, 2) Bounded-rationality , yaitu sifat manusia yang memiliki keterbatasan rasionalitas, dan 3) Risk aversion , yaitu sifat manusia yang lebih memilih mengelak dari risiko.Asumsi keorganisasian dikelompokkan menjadi tiga yaitu:(1) Konflik sebagai  tujuan  antar  partisipan,(2)  Efisiensi  sebagai  suatu  kriteria  efektivitas,  serta  (3)  Asimetri informasi antara pemilik dan agen
Teori  keagenan  memandang  bahwa  pemerintah  daerah  sebagai  agent  bagi  masyarakat ( principal )  akan  bertindak  dengan  penuh  kesadaran  bagi  kepentingan  mereka  sendiri  serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi  kepentingan  masyarakat. Agency  theory beranggapan  bahwa  banyak  terjadi information asymmetry antara  pihak  agen  (pemerintah)  yang  mempunyai  akses  langsung  terhadap  informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat).
Adanya information  asymmetry inilah  yang  memungkinkan  terjadinya  penyelewengan  atau korupsi  oleh  agen.  Sebagai  konsekuensinya,  pemerintah  daerah  harus  dapat  meningkatkan akuntabilitas  atas  kinerjanya  sebagai  mekanisme  checks  and  balances  agar  dapat  mengurangi information  asymmetry. Berdasar Agency  theory pengelolaan  pemerintah  daerah  harus  diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima  masyarakat  menjadi  lebih  berimbang  terhadap  pemerintah  daerah  yang  itu  artinya information  asymmetry yang  terjadi  dapat  berkurang.  Dengan  semakin  berkurangnya information asymmetry maka kemungkinan untuk melakukan korupsi juga menjadi lebih kecil.

## Profesionalisme
Pengertian  profesionalisme  menurut  (Fiedler  et  al.,  2012)  merupakan  tanggung  jawab  untuk bertindak  lebih  dari  sekedar  memenuhi  tanggung  jawab  diri  sendiri  maupun  ketentuan  hukum  dan peraturan  masyarakat.  Masyarakat  mengharapkan  tingkat  profesionalisme  yang  tinggi  dari  Auditor Internal,  harapan  ini  muncul  dari  apa  yang  menjadi  tradisi  keunggulan  dalam  profesi.  Auditor Internal memiliki upaya yang signifikan untuk menetapkan dan mempertahankan standar yang tinggi untuk  profesi  dan  untuk  membentuk  internal  audit  sebagai  fungsi  manajemen  kunci  dalam  operasi sukses dari organisasi mereka.

## Independensi
Independensi secara esensial merupakan sikap pikiran seseorang yang dicirikan oleh endekatan integritas dan obyektivitas tugas profesionalnya. Hal ini senada dengan America Institute of Certified public  Accountant (AICPA)  menyatakan  bahwa  independensi  adalah  suatu  kemampuan  untuk bertindak  berdasarkan  integritas  dan  objektivitas.  Meskipun  integritas  dan  obyektivitas  tidak  dapat diukur  dengan  pasti,  tetapi  keduanya  merupakan  hal  yang  mendasar  bagi  profesi  akuntan  publik. Integritas  merupakan  prinsip  moral  yang  tidak  memihak,  jujur,  memandang  dan  mengemukakan fakta seperti apa adanya.

## Good Government Governance
Governance dapat  diartikan  sebagai  cara  mengelola  urusan-urusan  publik. United  National Development  Program  (UNDP) memberikan  pengertian good  governance sebagai  berikut  : “the exercise  of  political,  economic,  and  administrative  authority  to  manage  a  nation’s  affair  at  all levels”. Tata  pemerintahan  mencakup  seluruh  mekanisme,  proses,  dan  lembaga-lembaga  dimana warga  dan  kelompok  masyarakat  mengutarakan  kepentingan  mereka,  menggunakan  hak  hukum, memenuhi  kewajiban  dan  menjebatani  perbedan-perbedaan  diantara  mereka.  Sementara  itu W orld Bank mendefinisikan good  governance sebagai  suatu  penyelenggaraan  manajemen  pembangunan yang  solid  dan  bertanggung  jawab  yang  sejalan  dengan  prinsip  demokrasi  dan  pasar  yang  efisien, penghindaran  salah  alokasi  dana  investasi,  dan  pencegahan  korupsi  baik  secara  politik  maupun administrasi,  menjalankan  disiplin  anggaran  serta  penciptaan legal  and  political  framework bagi tumbuhnya  aktivitas  usaha  Jika  mengacu  pada  program W orld  Bank dan  UNDP,  orientasi CC-BY-SA 4.0 License, ISSN 1978-4007, E-ISSN 2655-9943
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (2) 2022, 215
Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal Terhadap Penerapan Good Government Governance
pembangunan  sektor  publik  adalah  untuk  menciptakan good  governance .  Pengertian good governance sering diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik Berdasarkan  Keputusan  Menteri  Negara  BUMN  No.  117/M-MBU/2002  pasal  3  yang menyatakan  bahwa  dalam Good  Corporate  Governance di  BUMN  terdapat  lima  prinsip  utama. Kelima prinsip tersebut adalah: (1) Transparency (keterbukaan informasi) yaitu keterbukaan dalam melaksanakan  proses  pengambilan  keputusan  dan  keterbukaan  dalam  mengemukakan  informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan (2) Accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi, struktur,  sistem,  dan  pertanggungjawaban  organ  perusahaan  sehingga  pengelolaan  perusahaan terlaksana  secara  efektif  (3) Responsibility (pertanggungjawaban)  yaitu  kesesuaian  (kepatuhan)  di dalam  pengelolaan  perusahaan  terhadap  prinsip  korporasi  yang  sehat  serta  peraturan  perundangan yang berlaku (4) Fairness (kewajaran) yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak- hak  stakeholder  yang  timbul  berdasarkan  perjanjian  serta  peraturan  perundangan  yang  berlaku. Esensi  dari corporate  governance adalah  peningkatan  kinerja  perusahaan  melalui  supervisi  atau pemantauan  kinerja  manajemen  dan  adanya  akuntabilitas  manajemen  terhadap  pemangku kepentingan  lainnya,  berdasarkan  kerangka  aturan  dan  peraturan  yang  berlaku  (5) Independency (Kemandirian)  yaitu  suatu  keadaan  dimana  perusahaan  dikelola  secara  profesional  tanpa  benturan kepentingan  dan  pengaruh/tekanan  dari  pihak  manajemen  yang  tidak  sesuai  dengan  peraturan  dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
Good  governance menghendaki  pemerintahan  dijalankan  dengan  mengikuti  prinsip-prinsip pengelolaan  yang  baik,  seperti  transparansi  (keterbukaan),  akuntabilitas,  partisipasi,  keadilan  dan kemandirian, sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai  tujuan  sebesar-besarnya  untuk  kemakmuran  dan  kemajuan  rakyat  dan  negara.  prinsip- prinsip good  governance dalam  penyelenggaran  negara  tidak  lepas  dari  masalah  akuntabilitas  dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dan daerah.

## Auditor Internal
Menurut (Mulyadi, 2014), audit internal adalah sebagai berikut:
“Auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak  telah  dipatuhi,  menentukan  baik  atau  tidaknya  penjagaan  terhadap  kekayaan  organisasi, menentukan  efisiensi  dan  efektivitas  prosedur  kegiatan  organisasi,  serta  menentukan  keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”.

## Hipotesis

## Pengaruh Variabel Profesionalisme terhadap Good Government Governance
Masyarakat mengharapkan tingkat profesionalisme yang tinggi dari Auditor Internal, harapan ini muncul dari apa yang menjadi tradisi keunggulan dalam profesi. Auditor Internal memiliki upaya yang signifikan untuk menetapkan dan mempertahankan standar yang tinggi untuk profesi dan untuk membentuk  internal  audit  sebagai  fungsi  manajemen  kunci  dalam  operasi  sukses  dari  organisasi mereka.
Menurut  (Rachmadias,  &  Fitriyah,  2019)  mengungkapkan  adanya  pengaruh  profesionalisme yang  signifikan  terhadap  Good  Corporate  Governance  di  5  BUMN  yang  ada  di  Bandung,  dengan begitu pengelolaan perusahaan tersebut sudah berjalan dengan baik. Hal senada juga dijelaskan oleh (  Budiningsih  dkk,  2016)  profesionalisme  Auditor  Internal  berpengaruh  signifikan  terhadap  Good Corporate  Governance  di  BPR  yang  ada  di  Jawa  Tengah.  Menurut  Noviatini  dan  Rahayu  yang menjelaskan  bahwa  terdapat  pengaruh  antara  profesionalisme  Auditor  Internal  dengan  efektivitas Good  Corporate  Governance  di  PT  Pos  Indonesia  Bandung.  Dari  beberapa  penelitian  terdahulu tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:.
H1:  Profesionalisme  auditor  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  good  government governance

## Pengaruh Variabel Independensi tehadap Good Government Governance
Independensi  adalah  kebebasan  posisi  auditor  baik  dalam  sikap  maupun  penampilan  dalam hubungannya  dengan  pihak  lain  yang  terkait  dengan  tugas  audit  yang  dilaksanakannya  bersama audite (PEMDA).  Pelaporan  yang  independen  berarti pelaporan  yang  tidak  terpengaruh  pihak  lain,
CC-BY-SA 4.0 License, ISSN 1978-4007, E-ISSN 2655-9943
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (2) 2022, 216
Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal Terhadap Penerapan Good Government Governance
mengungkapkan temuan apa adanya sehingga hasil dari temuan audit dapat dipertanggungjawabkan. Standar Auditing Seksi 220 menyatakan bahwa independensi diukur dari sikap tidak memihak, bebas kewajiban terhadap klien dan tidak mempunyai suatu kepentingan dengan kliennya.
Menurut  (Rachmadias,  &  Fitriyah,  2019)  mengungkapkan  adanya  pengaruh  Independensi yang signifikan terhadap Good Corporate Governance di 5 BUMN yang ada di Bandung, lebih lanjut dijelaskan  oleh  (  Budiningsih  dkk,  2016)  Independensi  Auditor  Internal  berpengaruh  signifikan terhadap  Good  Corporate  Governance  di  BPR  yang  ada  di  Jawa  Tengah.  Hasil  penelitian  dari (Sumadyo, 2010) menyatakan bahwa independensi Auditor Internal berpengaruh signifikan terhadap Good  Corporate  Governance.  Dari  beberapa  penelitian  terdahulu  tersebut  maka  dapat  dirumuskan hipotesis sebagai berikut:.
H2:  Independensi  auditor  berpengaruh  positif  dan  signifkan  terhadap good  government governance.

## III.  METODE
Lokasi  penelitian  pada  di  Kantor  Inspektorat  Provinsi.  Alasan  peneliti  memilihan  objek tersebut  karena  dalam  penyelenggaraan  tata  kelola  pemerintahan,  instansi  tersebut  bersinggungan langsung dengan kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Inspektorat berperan sebagai pengawasan dan  pemeriksaan  terhadap  tata  kelola  Pemerintahan  Provinsi  Bali.  Objek  dari  penelitian  ini  adalah seseorang  yang  berprofesi  dan  aktif  sebagai  Auditor  Internal. Populasi  dari  penelitian  ini  adalah seluruh  Auditor  Internal  Pemerintah  Provinsi  Bali  yaitu  seluruh  auditor  yang  ada  di  Inspektorat Provinsi  Bali  yang  beranggotakan  57  orang.  Pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini  dilakukan dengan menggunakan metode sampling jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel Sugiyono, (2016: 85). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data  primer.  Menurut  Sugiyono  (2016:225)  menjelaskan  teknik  pengumpulan  data  terdiri  dari observasi  (pengamatan),  interview  (wawancara),  kuesioner  (angket),  dokumentasi  dan  gabungan keempatnya.  Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan melakukan  wawancara  sebagai  uji  pendahuluan  terhadap  penentuan  populasi  dan  sampel,  materi penelitian  terhadap  responden,  dan  pemilihan  metode  yang  digunakan.  Metode  wawancara  ini sebagai  metode  awal  (uji  pendahuluan)  seorang  peneliti  untuk  memastikan  penelitian  ini  bisa berjalan atau tidak, namun data hasil wawancara sudah dimasukan sebagai pendukung pelaksanaan penelitian ini. Statistik deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang akan diuji pada setiap hipotesis dengan menghitung mean (rata-rata), standar deviasi serta nilai maksimum dan minimum  variabel.  Analisis  deskriptif  melihat  data  karakteristik  responden  dan  data  deskriptif. Dalam  uji  instrumen  seluruh  indikator  dinyatakan  valid  dan  reliabel,  lalu  dilanjutkan  uji  asumsi klasik  keseluruhan  data  memenuhi  kualifikasi  yang  dipersyaratkan  dalam  uji  hipotesis.  Metode  uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji t, dengan menetapkan uji signifikan terhadap variabel independen.  Uji  t  adalah  pengujian  koefisien  regresi  masing-masing  variabel  independen  terhadap variabel dependen untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

## IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## Statistika Deskriptif
Analisis  data  yang  disajikan  dalam  penelitian ini  meliputi  harga  rata-rata Mean (M),  Modus (Mo), Median (Me), dan Standar Deviasi (SD). Mean merupakan rata-rata, modus merupakan nilai variabel atau data yang mempunyai frekuensi yang sering muncul dalam distribusi. Median adalah nilai  yang  membatasi  50%  dari  frekuensi  distribusi  sebelah  atas  dan  50%  dari  frekuensi  distribusi sebelah bawah, sedangkan standar deviasi adalah akar variance . Selain itu, disajikan tabel distribusi frekuensi  dan  melakukan  pengkategorian  terhadap  nilai  masing-masing  indikator.  Pengolahan  data dilakukan  dengan  menggunakan  bantuan  program  pengolah  data . Deskripsi  data  masing-masing variabel secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:
CC-BY-SA 4.0 License, ISSN 1978-4007, E-ISSN 2655-9943
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (2) 2022, 217
Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal Terhadap Penerapan Good Government Governance
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (2) 2022, 218
Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal Terhadap Penerapan Good Government Governance
Tabel 1
Statistika Deskriptif Penelitian Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Profesionalisme 45 44 60 53.84 .659 4.421 Independensi 45 39 55 47.64 .696 4.667 GGG 45 44 70 60.76 .836 5.609 Valid N (listwise) 45
Sumber : Data Primer yang diolah, 2022
Sampel penelitian ini berjumlah 45, dengan variabel profesionalisme memiliki nilai minimum 44  dan  maksimum  60,  nilai  rata-rata  adalah  53,84,  mediannya  adalah  54,  dengan  modus  60  dan standar  deviasinya  adalah  4,421.  Variabel  Independensi  dengan  nilai  minimum  39  dan  maksimum 55, nilai rata-ratanya adalah 47,64, mediannya adalah 46, dengan nilai modus adalah 44 dan standar deviasi 4,667. Untuk variabel Good Government Governance (GGG) nilai minimum 44 dan maksi- mum 70, nilai rata-rata 60,76, nilai median adalah 60, dengan nilai modus adalah 56 dan standar de- viasi 5,609.

## Analisis Uji Instrumen Penelitian

## Analisis Uji Validitas
Validitas  menunjukkan  sejauh  mana  suatu  uji  dapat  mengukur  apa  yang  sebenarnya  ingin diukur. Oleh karena itu, suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu un- tuk mengungkapkan objek yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.
Tabel 2 Hasil Uji Validitas Variabel Profesionalisme Indikator Pearson Correlation Sig. (2-tailed) R tabel Sig. Keterangan X1.1 0,612 0,000 0,301 0,05 Valid X1.2 0,547 0,000 0,301 0,05 Valid X1.3 0,583 0,000 0,301 0,05 Valid X1.4 0,606 0,000 0,301 0,05 Valid X1.5 0,549 0,000 0,301 0,05 Valid X1.6 0,697 0,000 0,301 0,05 Valid X1.7 0,781 0,000 0,301 0,05 Valid X1.8 0,628 0,000 0,301 0,05 Valid X1.9 0,789 0,000 0,301 0,05 Valid X1.10 0,657 0,000 0,301 0,05 Valid X1.11 0,786 0,000 0,301 0,05 Valid X1.12 0,654 0,000 0,301 0,05 Valid
Sumber: Data primer yang diolah, (2022) Pengujian validitas ini menggunakan Pearson Correlation , yaitu dengan cara menguji korelasi antara  skor  masing-masing  butir  pernyataan  dengan  total  skor.  Bila  korelasi  tiap  faktor  tersebut positif dan besarnya 0.301 ke atas maka faktor tersebut merupakan construct yang kuat atau valid. Cara  kedua  dengan  membandingkan  Sig  (2-tailed)  dengan  nilai  signifikan  0,05,  bila  nilai  sig  (2-
tailed) < Sig maka construct dikatakan juga valid.
Berdasarkan  Tabel  2  seluruh  indikator  profesionalisme  yang  digunakan  dinyatakan  valid, setelah dilakukan uji validitas, data yang valid dapat dilakukan uji reliabilitas,
Tabel 3 Hasil Uji Validitas Variabel Independensi
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (2) 2022, 219
Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal Terhadap Penerapan Good Government
Governance Indikator Pearson Correlation Sig. (2-tailed) R tabel Sig. Keterangan X2.13 0,649 0,000 0,301 0,05 Valid X2.14 0,562 0,000 0,301 0,05 Valid X2.15 0,726 0,000 0,301 0,05 Valid X2.16 0,771 0,000 0,301 0,05 Valid X2.17 0,739 0,000 0,301 0,05 Valid X2.18 0,686 0,000 0,301 0,05 Valid X2.19 0,654 0,000 0,301 0,05 Valid X2.20 0,787 0,000 0,301 0,05 Valid X2.21 0,745 0,000 0,301 0,05 Valid X2.22 0,710 0,000 0,301 0,05 Valid X2.23 0,774 0,000 0,301 0,05 Valid
Sumber: Data primer yang diolah, (2022)
Berdasarkan  hasil  uji  validitas  variabel  independensi  auditor  internal,  menunjukan Pearson Correlation > r tabel berarti semua indikator pernyataan dikatakan valid. Cara kedua bisa dilihat dari Sig (2-tailed) < dari nilai Sig 0,05 juga bisa dinyatakan seluruh indikator pernyataan dikatakan valid.
Jadi  seluruh  indikator  pernyataan  variabel  independensi  dinyatakan  valid,  instrumen  yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk uji reliabilitas.
Tabel 4 Hasil Uji Validitas Variabel Good Government Governance Indikator Pearson Correlation Sig. (2-tailed) R tabel Sig. Keterangan Y.24 0,649 0,000 0,301 0,05 Valid Y.25 0,562 0,000 0,301 0,05 Valid Y.26 0,726 0,000 0,301 0,05 Valid Y.27 0,771 0,000 0,301 0,05 Valid Y.28 0,739 0,000 0,301 0,05 Valid Y.29 0,686 0,000 0,301 0,05 Valid Y.30 0,654 0,000 0,301 0,05 Valid Y.31 0,787 0,000 0,301 0,05 Valid Y.32 0,745 0,000 0,301 0,05 Valid Y.33 0,710 0,000 0,301 0,05 Valid Y.34 0,774 0,000 0,301 0,05 Valid Y.34 0,696 0,000 0,301 0,05 Valid Y.35 0,608 0,000 0,301 0,05 Valid Y.36 0,742 0,000 0,301 0,05 Valid
Sumber: Data primer yang diolah, (2022) Berdasarkan hasil uji validitas bivariate, diperoleh hasil Pearson Correation di atas lebih besar dari r tabel (0,301) dan nilai Sig (2-tailed) lebih kecil dari signifikan 0,05. Keempat belas pernyataan variabel good government governance dinyatakan telah memenuhi syarat validitas.
Keseluruhan  pernyataan  kuesioner  dari  ketiga  variabel  diatas  dikatakan  valid,  dan  layak dilakukan uji selanjutnya yaitu uji reliabilitas.

## Analisis Uji Reliabilitas
Indikator  pernyataan  dari  kuesioner  dikatakan  realibel  atau  handal  jika  jawaban  seseorang terhadap  pernyataan  adalah  konsisten  atau  stabil  dari  waktu  ke  waktu.  Uji  realibilitas  digunakan untuk  mengukur  bahwa  variabel  yang  digunakan  benar-  benar  bebas  dari  kesalahan  sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. Kuesioner yang dikumpulkan dan sah untuk  dianalisis,  selanjutnya  dilakukan  pengelompokan  untuk item pernyataan  yang  diajukan  dan menentukan  nilai  masing-masing  variabel  dari  sejumlah  pernyataan  digunakan  untuk  mengukur variabel  tersebut.  Perhitungan  realibilitas  ini  dilakukan  dengan  metode Crobach’s  Alpa .  Jika  hasil dari Cronbach’s Alpa di atas 0,70 maka data tersebut mempunyai keandalan yang tinggi Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (2) 2022, 220
Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal Terhadap Penerapan Good Government Governance
Variabel Cronbach ’ s Alpha Alpha Standard Keterangan Profesionalisme 0,875 0,7 Reliabel Independensi 0,898 0,7 Reliabel Good Government Governance 0,928 0,7 Reliabel
Sumber: Hasil pengolahan data, ( Lampiran,2022)
Dari  Tabel  5  dapat  dilihat  bahwa  pengujian  realibilitas  pada  variabel-  variabel  menunjukan masing-masing  variabel  memiliki  nilai Crobach’s  Alpa lebih  besar  dari  0,7.  Hal  ini  dapat membuktikan bahwa semua variabel dalam penelitian ini adalah reliabel atau dapat diandalkan.
Analisis Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan stasistik non-parametrik Kolmogrov-Smirnov (K-S).
Data pengujian normalitas Kolmogrov-Smirnov lewat spss 26 ditampilkan di lampiran, untuk hasil pengujian uji normalitas sebagai berikut:
Tabel 6 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Monte-Carlo Signifikan Asymp. Sig. (2-tailed) Test Statistik Kolmogorov- Smirnov Taraf Signif- ikan Kesimpulan 0,559 0,165 0,115 0,05 Normal
Sumber: Data primer yang diolah, 2022
Berdasarkan Tabel 6, pengujian data berdistribusi normal yaitu jika besarnya nilai test statistik Kolmogorov-Smirnov adalah  0,115  dan  nilai Monte  Carlo signifikannya  0,559  yang  berarti  H 0 diterima  bisa  dijelaskan  data  terdistribusi  normal,  pengamatan  yang  kedua  dengan  melihat  nilai Asymp.  Sig.  (2-tailed) yang  dihasilkan  lebih  besar  dari  0,05.  Hasilnya  H 0 diterima  dan  data terdistribusi secara normal juga.

## Uji Multikolinieritas
Uji  multikolinearitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  model  regresi  ditemukan  adanya hubungan korelasi antara satu variabel bebas (independen) (Ghozali, 2018).

## Tabel 7 Hasil Uji Multikolinieritas
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (2) 2022, 221
Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal Terhadap Penerapan Good Government
Governance
Variabel Tolerance VIF Keterangan Profesionalisme 0,577 1,734 Tidak terjadi multikolinieritas Independensi 0,577 1,734 Tidak terjadi multikolinieritas
Sumber : Data primer yang diolah, 2022
Tabel 7 di atas menunjukan bahwa variabel profesionalisme dan independensi memiliki nilai tolerance dan  VIF  yang  sama  yaitu  0,577  dan  1,734.  Kedua  variabel  tersebut  memiliki  nilai tolerance di  atas  0,1  dan  VIP  dibawah  10.  Maka  dapat  dismpulkan  dari  hasil  tersebut  tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel independen dan data tersebut dapat dinyatakan bebas dari masalah multikolinieritas dalam model regresinya.

## Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan varian residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. (Sujarweni 2016: 232), selain itu menurut Ghozali (2018:137) Uji heteroskedastistas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model  regresi  terjadi  ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan uji Glejser .
Tabel 8
Hasil Uji Glejser Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) -7.620 4.966 -1.535 .132 Profesionalisme .163 .118 .267 1.387 .173 Independensi .040 .111 .069 .356 .724 a. Dependent Variable: Res2
Sumber : Data primer yang diolah dari SPSS 26, 2022
Dari tabel 8 profesionalisme memiliki nilai hitung signifikan adalah 0,173, dan independensi memiliki nilai hitung signifikan adalah 0,724. Kedua variabel tersebut tidak memiliki nilai signifikan kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas antar kedua variabel independen.

## Analisis Regresi Linier Berganda

## Model Regresi
Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh Profesionalisme auditor internal, dan Independensi auditor internal, terhadap Good Government Governance di Pemerintahan Provinsi Bali. Berikut hasil analisis uji regresi linier berganda:
Tabel 9
Hasil Uji Regresi Linier Berganda Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 14.372 7.946 1.809 .078 Profesionalisme .392 .188 .309 2.082 .043 Independensi .531 .178 .442 2.981 .005 a. Dependent Variable: GGG
Sumber : Data primer yang diolah dari SPSS 26, 2022 Persamaan regresi yang didapat dari analisis data pada tabel 9 adalah sebagai berikut : GGG = 14,372 + 0,392 Profesionalisme +  0,531Indpendensi + e Dalam persamaan regresi linier berganda Y = 14,372 + 0,392 X1 + 0,531 X2 + e

## Uji Koefisien Determinasi
Menurut Ghozali (2018:97), uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen
Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihit pada tabel di bawah ini:
Tabel 10 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (2) 2022, 222
Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal Terhadap Penerapan Good Government Governance
Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .684 a .468 .442 4.188 a. Predictors: (Constant), Independensi, Profesionalisme b. Dependent Variable: GGG
Sumber : Data primer yang diolah dari SPSS 26, 2022 Berdasarkan Tabel 10 dapat dilihat bahwa nilai Adjusted R 2 yaitu sebesar 0.468, menunjukkan bahwa good  government  governance dapat  dijelaskan  dengan  variabel  profesionalisme  dan independensi sebesar 46,8 % sementara sisanya sebesar 53,2 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

## Uji t (Uji hipotesis)
Uji  t  digunakan  untuk  menguji  seberapa  jauh  pengaruh  masing-masing  variabel  bebas  yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel terikat. Uji t dilakukan dengan  membandingkan  taraf signifikasi hitung  dengan  nilai  taraf  kepercayaan ( α). Jika  nilai  taraf signifikansi hitung > taraf kepercayaan ( α), maka variabel bebas secara individual tidak berpengaruh signifikan  terhadap  variabel  terikat.  Sedangkan,  jika  nilai  taraf  signifikansi  hitung  <  taraf kepercayaan  ( α), maka  variabel  bebas  secara  individual  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel terikat.  Taraf  kepercayaan  ( α) yang  digunakan  penelitian  ini  adalah  5%.  Hasil  uji  statistik  t  dapat dilihit pada tabel di bawah ini:
Tabel 11
Hasil Uji t Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 14.372 7.946 1.809 .078 Profesional- isme .392 .188 .309 2.082 .043 .577 1.734 Independensi .531 .178 .442 2.981 .005 .577 1.734 a. Dependent Variable: GGG
Sumber: Data primer yang diolah dari SPSS 26, 2022
Dari  data  di  atas  dapat  dilihat  nilai  t  variabel  profesionalisme  adalah  2.082  dengan  nilai signifikan  hitung  adalah  0,043  ini  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  nilai  taraf  signifikan  ( α) yaitu 0,05,  artinya  variabel  profesionalisme  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  dependen  good government  governance.  Untuk  variabel  independensi  nilai  t  adalah  2.981  dengan  nilai  signifikan hitung  adalah  0,005  ini  lebih  kecil  dibandingkan  dengan  taraf  signifikan  ( α) yaitu  0,05,  artinya
artinya variabel independensi berpengaruh signifikan terhadap variabel good government governance

## Pembahasan Hasil Penelitian
Pengaruh  Profesionalisme  Auditor  terhadap  Good  Government  Governance  Di  Pemerintahan Provinsi Bali
Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa variabel profesionalisme  memiliki nilai signifikan hitung yaitu 0,043 ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai taraf signifikan ( α) yaitu 0,05, artinya variabel  profesionalisme  berpengaruh  positif  terhadap good  government  governance. Interpretasi hasil uji analisis regresi berganda di atas menunjukan bahwa dengan meningkatnya profesionalisme seorang  auditor  internal  akan  mempengaruhi good  government  governance di  Pemerintah  Daerah Provinsi Bali.
Berdasarkan  hasil  dari  hipotesis  awal  H1:  Profesionalisme  auditor  berpengaruh  positif  dan signifikan  terhadap Good  Government  Governance, setelah  diverifikasi  hasil  penelitian  ternyata hipotesis  awal  dengan  hasil  itu  sejalan,  dan sesuai  dengan  yang  diungkapkan  oleh  penelitian terdahulu,  seperti  yang  diungkapkan  oleh  (Rachmadias,  F  dan  Fury  Fitriyah,  2019)  menjelaskan adanya pengaruh profesionalisme yang signifikan terhadap good corporate governance di 5 BUMN yang  ada  di  Bandung,  dengan  begitu  pengelolaan  perusahaan  tersebut  sudah  berjalan  dengan  baik. Selain  itu  (Budiningsih  dkk,  2016)  mengungkapkan  bahwa  profesionalisme  auditor  internal berpengaruh  signifikan  terhadap good  corporate  governance di  BPR  yang  ada  di  Jawa  Tengah. Peneliti  lainnya  Noviatini  dan  Rahayu  juga  menjelaskan  bahwa  terdapat  pengaruh  antara profesionalisme auditor internal dengan efektivitas good corporate governance di PT Pos Indonesia Bandung.
Teori  atribusi  menurut  Fritz  dan  Heider  menjelaskan  terdapat  perilaku  yang  berhubungan dengan  sikap  dan  karakteristik  individu,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  hanya  melihat  perilakunya akan  dapat  diketahui  sikap  atau  karakteristik  orang  tersebut  serta  dapat  memprediksi  perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Teori atribusi ini juga menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang ditentukan oleh faktor internal seperti sifat, karakter, sikap dan lain-lain  serta  faktor  eksternal  seperti  tekanan  situasi  dan  atau  keadaan  tertentu  yang  akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.
Seorang  auditor  yang  memiliki  sikap  profesionalisme  akan  melaksanakan  tugas  sebagai pengawas dan pemeriksa di lingkup internal sesuai dengan kemampuan, kompetensi, obyektifitas dan memegang  teguh  peraturan  dan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Auditor  yang  memiliki  sikap profesional akan memberikan pendapat sesuai dengan aturan dan ketentutan yang ditetapkan.
Auditor  internal  harus  memiliki  profesionalisme,  profil,  dan  kemandirian  untuk  memenuhi perannya secara efektif. auditor internal harus mampu menyediakan tantangan lingkungan pelaporan, transparansi, dan jujur ke tingkat tertinggi tanpa rasa takut dan retribusi. Audit internal harus terfokus pada  risiko  organisasi.  Hal  ini  menunjukkan  pemahaman  yang  baik  tentang  operasi  organisasi bersama-sama  dengan  komunikasi  dan  keterampilan  persuasi  untuk  mendapatkan  pesan  (Lubis, 2017: 495). Auditor yang independen tentunya diharapkan oleh masyarakat umum dalam mengawasi dan  memeriksa  pengelolaan  anggaran  yang  dikelola  oleh  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Bali  terkait dengan teori keagenan, masyarakat dikatakan sebagai principal dan Pemerintah Daerah sebagai agen dalam eksekusi dan pelaksana pengelola anggaran daerah.

## Pengaruh Independensi Auditor terhadap Good Government Governance
Dari  hasil  analisis  verifikatif  di  atas  yang  dijelaskan  bahwa  variabel  independensi  memiliki nilai signifikan hitung yaitu 0,005 ini lebih kecil dibandingkan dengan nilai taraf signifikan ( α) yaitu 0,05,  artinya  variabel  independen  berpengaruh  positif  terhadap good  government  governance. Interpretasi  hasil  uji  analisis  regresi  berganda  di  atas  menunjukan  bahwa  dengan  meningkatnya independensi  seorang  auditor  internal  akan  mempengaruhi good  government  governance di Pemerintah Daerah Provinsi Bali.
Dilihat  dari  hipotesis  H2:  Independensi  auditor  berpengaruh  positif  dan  signifkan  terhadap good  government  governance .  Setelah  diuji  dan  dianalisis  verifikatif  hasil  penelitian,  ternyata hipotesis awal dengan hasil itu sejalan, dan sesuai dengan penelitian terdahulu oleh (Rachmadias, F dan  Fury  Fitriyah,  2019)  mengungkapkan  adanya  pengaruh  Independensi  yang  signifikan  terhadap g ood  corporate  governance di  5  BUMN  yang  ada  di  Bandung,  Lebih  lanjut  dijelaskan  oleh CC-BY-SA 4.0 License, ISSN 1978-4007, E-ISSN 2655-9943
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (2) 2022, 223
Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal Terhadap Penerapan Good Government Governance
(Budiningsih  dkk,  2016)  Independensi  Auditor  Internal  berpengaruh  signifikan  terhadap  g ood corporate governance di BPR yang ada di Jawa Tengah, dan hasil penelitian dari (Sumadyo,2010) menyatakan  bahwa  independensi  Auditor  Internal  berpengaruh  signifikan  terhadap  g ood  corporate governance .
Teori  atribusi  menurut  Fritz  dan  Heider  menjelaskan  terdapat  perilaku  yang  berhubungan dengan  sikap  dan  karakteristik  individu,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  hanya  melihat  perilakunya akan  dapat  diketahui  sikap  atau  karakteristik  orang  tersebut  serta  dapat  memprediksi  perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Teori atribusi ini juga menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang ditentukan oleh faktor internal seperti sifat, karakter, sikap dan lain-lain  serta  faktor  eksternal  seperti  tekanan  situasi  dan  atau  keadaan  tertentu  yang  akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu.
Independensi  merupakan  aspek  penting  bagi  seorang  auditor  internal  dalam  pembentukan integritas  pribadi  yang  tinggi.  Hal  tersebut  berkaitan  dengan  masyarakat,  yang  meletakan kepercayaan  terhadap  auditor  internal  pemerintahan  dengan  berani  menciptakan  transparansi  dan kebebasan  dari  intervensi  atas  pengawasan  dan  pemeriksaan  pada  suatu  organisasi  Pemerintahan Daerah.  Independensi  yang  tinggi  tidak  akan  mudah  terpengaruh  oleh  pihak  dengan  harapan menciptakan good government governance pada Pemerintahan Daerah Provinsi Bali.
Auditor yang independen tentunya diharapkan oleh masyarakat umum dalam mengawasi dan memeriksa pengelolaan anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali terkait dengan teori keagenan, masyarakat dikatakan sebagai principal dan Pemerintah Daerah sebagai agen dalam eksekusi dan pelaksana pengelola anggaran daerah.

## V.  SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  data  pengujian  yang  telah  diuraikan  pada  bab  sebelumnya, maka  dapat  diambil  kesimpulan  :  (1)  Profesionalisme  auditor  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap good  government  governance di  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  Bali.  Semakin  tinggi profesionalisme  seorang  auditor  maka  akan  meningkatkan good  government  governance di Pemerintahan  Daerah  Provinsi  Bali.  (2)  Independensi  auditor  berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap good  government  governance di  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  Bali.  Semakin  tinggi independensi  seorang  auditor  maka  akan  meningkatkan good  government  governance di Pemerintahan Daerah Provinsi Bali.
Saran  yang  diberikan  dalam  penelitian  ini  bagi  peneliti  selanjutnya  antara  lain:  (1) Menambahkan variabel bebas seperti integritas, audit kepatuhan, etika profesi auditor internal, dan lain-lain  sedangkan  untuk  variabel  moderasi  atau  intervening  adalah  fungsi  audit  internal, pencegahan  kecurangan  ( fraud ),  dan  ketaatan  organisasi  audit  internal.2)Untuk  kepustakaan  baik buku  maupun jurnal  peneliti  selanjutnya  diharapkan dapat  meminjam  atau  mengutip  langsung  dari buku pedoman yang ada di Inspektorat Provinsi Bali.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  R.  (2016).  Pengaruh  Efektivitas  Fungsi  Audit  Internal  terhadap  Penerapan  Good  Government Governance di Pemerintah Daerah Provinsi Lampung. In Thesis Program Magister Ilmu A kuntansi FEB Universitas Bandar Lampung (Vol. 23, Issue 45).
Azizah  Nuraeni  Budiningsih,  Inayah  Adisari,  dan  A.  M.  (2016).  Pengaruh  Kompetensi,  Independensi, Profesionalisme,  Dan  Peran  Auditor  Internal  terhadap  pelaksanaan  Good  Corporate  Governance (Studi Empiris BPR di Jawa Tengah). Permana , VIII No 1 , 37–50.
Faris  Rachmadias,  dan  F.  (2019).  Pengaruh  Profesionalisme  Auditor  Internal  Dalam  Mewujudkan  Good Corporate Governance Pada Badan Umum Milik Negara (Bumn) Wilayah Kota Bandung. Journal of Chemical Information and Modeling , 53 (9), 1689–1699. https://doi.org/10.1017/ CBO9781107415324.004
Fiedler,  B.,  Elder,  R.,  &  Beasley,  M.  (2012). Auditing,  A ssurance  Services  A nd  Ethics  In  Australia-An Integrated Approach (8th editio). Pearson.
CC-BY-SA 4.0 License, ISSN 1978-4007, E-ISSN 2655-9943
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (2) 2022, 224
Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal Terhadap Penerapan Good Government Governance
Indra, D. (2019). Pemprov Bali Ingin W ujudkan Reformasi Birokrasi Secara Substansial .
Luthans, F. (2005). Organizational Behaviour (10th editi). Andi.
Mardiasmo. (2005). Akuntansi Sektor Publik . Andi.
Mulyadi. (2014). Akuntansi Biaya (5th ed.). univeritas Gajah Mada.
Rahmatika, N. (2014). Factors Influencing The Quality Of Financial Reporting A nd Its Implications On Good Government Governance (Research on Local Government Indonesia) . 5 (1), 111–121.
RI, P. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah .
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Cetakan ke). Alfabeta.
Sumadyo,  D.  (2010).  Pengaruh  Independensi  Auditor  Internal  Dan  Komite  Audit  Terhadap  Good  Corporate Governance. Good Corporate Governance , 9 (1), 76–99.
Undang-Undang  No.28  tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan  Negara  yang  Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi), 21 (2) 2022, 225
Pengaruh Profesionalisme dan Independensi Auditor Internal Terhadap Penerapan Good Government Governance