## PENGATURAN INVESTASI DALAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN JASA PARIWISATA USIA LANJUT

## Ida Bagus Bayu Brahmantya
Program Studi, Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali 80115
(keprabayu@gmail.com)
Abstrak – Usia  wisatawan  memang  beragam,  pasar  wisatawan  lanjut  usia  atau senior  market merupakan  kelompok  penting  karena  besarnya  pasar  dan  potensialnya untuk  berkembang.  Wisatawan  usia  lanjut  adalah  wisatawan  yang  stabil  dari  segi cadangan  keuangan,  sehingga  mereka  cenderung  terbebas  dari  tekanan  ekonomi. Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tidak  mengatur  pariwisata  sebagai  bentuk perdagangan  jasa,  karena  tidak  seluruh  kegiatan  yang  terkait  dengan  pariwisata  adalah pariwisata.  Hanya  perjalanan  wisata  dengan  segala  aspek  pasokan  jasa  tertentu  di dalamnya. Jasa tertentu yang dimaksud adalah jasa transportasi, akomodasi, jasa boga, jasa informasi, jasa pengurusan dokumen perjalanan, jasa pengurusan jadwal dan tujuan perjalanan,  jasa  keuangan,  jasa  atraksi,  dan  jasa-jasa  tertentu  lainnya  saja  yang merupakan  aspek  pariwisata.  Pasokan  jasa  pariwisata  untuk  wisatawan  usia  lanjut sesungguhnya  sudah  ada  dan  berjalan  di  Indonesia.  Hanya  saja,  proses  dan  sistemnya yang  digunakan  pada  saat  ini  belum  mampu  memaksimalkan  pemanfaatan  pasar wisatawan  usia  lanjut  yang  sedemikian  besar.  Kebijakan  yang  diberlakukan  terhadap pariwisata  usia  lanjut  masih  bersifat  umum  dan  bertumpu  pada  kebijakan  pariwisata yang  berlaku  terhadap travel ,  perhotelan,  jasa  boga,  dan  lain  sebagainya,  sehingga kurang memperhatikan sifat khusus dan kebutuhan khusus dari pariwisata usia lanjut.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  sangat  relevan  dilakukan  kajian  ilmiah  dengan permasalahan  yaitu  bagaimanakah  pengaturan  investasi  perdagangan  jasa  pariwisata usia  lanjut  yang  sedang  berlaku  saat  ini?  dan  bagaimanakah  konstruksi  pengaturan investasi  dalam  pengembangan  perdagangan  jasa  pariwisata  usia  lanjut  yang  sesuai dengan karakterisitik dari wisatawan usia lanjut? Dari permasalahan yang timbul dapat diketahui  bahwa  penelitian  ini  merupakan  tipe  penelitian  hukum  normatif  dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.
Kata kunci: Pengaturan, Investasi dan Pariwisata Usia Lanjut
Abstract – Age rating is diverse, retirement market or seniors market is important because  of  the  large  group  market and  its  potential to  growth.  Retirement  travelers  is stable in terms of financial reserves, so they tend to be free of economic pressures. UU No. 10 of 2009 does not regulate tourism as a form of trade in services, because not all activities  related  to  tourism  is  tourism.  Only  a  sightseeing  trip  with  all  aspects  of  the supply  of  certain  services  in  it.  Certain  services  in  question  are  transport  services, accommodation,  catering  services,  information  services,  services  of  travel  documents,
schedule  maintenance  services  and  travel  destinations,  financial  services,  services, attractions, and other specific services are an aspect of tourism. The supply of tourism services  for  elderly  travelers  is  already  there  and  walked  in  Indonesia.  However, processes  and  systems  that  are  used  at  this  time  has  not  been  able  to  maximize  the utilization of tourist markets such great longevity. Tourism policies imposed against the retirement  is  still  general  and  relies  on  tourism  policy  that  applies  to  the  travel, hospitality,  catering  services,  and  so  forth,  so  that  less  attention  to  the  special  nature and special needs of the elderly tourism.
Based on these descriptions, it is relevant to do with the problems of the scientific studies  how  trade  investment  arrangements  retirement  tourism  services  that  are applicable today? and how construction investment arrangements in the development of trade  in  tourism  for  the  retirement  in  accordance  with  the  characteristics  of  the retirement  rating?  The  problems  that  arise  can  be  seen  that  this  research  is  a  type  of normative  legal  research  using  the  approach  of  legislation  and  approach  to  the concept.
Keywords: Regulation, Investment and Retirement Tourism

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Wisatawan  usia  lanjut  dapat dijadikan  investasi  di  bidang  pariwisata sebagai  sumber  pendapatan  negara  dari ancaman  wisatawan  musiman  yang senantiasa berfluktuasi menurut keadaan ekonomi  di  negara  asal  wisatawan masing-masing.  Wisatawan  usia  lanjut adalah  wisatawan  yang  stabil  dari  segi cadangan  keuangan,  sehingga  mereka cenderung terbebas dari tekanan ekonomi.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tidak mengatur  pariwisata  sebagai bentuk  perdagangan  jasa,  karena  tidak seluruh  kegiatan  yang  terkait  dengan pariwisata  adalah  pariwisata.  Hanya perjalanan  wisata  dengan  segala  aspek pasokan  jasa  tertentu  di  dalamnya.  Jasa tertentu  yang  dimaksud  adalah  jasa transportasi,  akomodasi,  jasa  boga,  jasa
informasi,  jasa  pengurusan  dokumen perjalanan,  jasa  pengurusan  jadwal  dan tujuan  perjalanan,  jasa  keuangan,  jasa atraksi,  dan  jasa-jasa  tertentu  lainnya saja yang merupakan aspek pariwisata.
Kebijakan-kebijakan pariwisata yang  telah  ada  ( the  existing )  yaitu: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  2005-2025  yang  dimaksudkan untuk  menjaga  kesinambungan  dan menghindarkan  kekosongan  rencana pembangunan nasional;
Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman  Modal  yang  disesuaikan dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional khususnya di bidang penanaman modal;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang  Kepariwisataan  yang  memuat bahwa  pembangunan  kepariwisataan diperlukan untuk mendorong
pemerataan kesempatan berusaha dalam menghadapi perkembangan kepariwisataan  secara  global;  Undang- Undang  Nomor  9  Tahun  1992  jo  6 Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian, suatu kebijakan yang secara tegas untuk mengatur  lalu  lintas  keluar  masuknya para wisatawan; dan Keputusan Presiden  R.I  No.  31  Tahun  1998 Tentang  Kemudahan  Bagi  Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara yang keputusan  ini  memiliki  spesifikasi dalam pengaturan wisatawan usia lanjut yang  berkunjung  ke  Indonesia,  semua
kebijakan  yang  tersebut  diatas  belum ada yang mengatur
mengenai pengembangan  jasa  pariwisata  usia lanjut,  sehingga  inilah  yang  disebut dengan  kekosongan  norma  yang  akan dibahas  pada  penelitian  ini  yang menitikberatkan pada
masalah pengaturan  investasi  khususnya  pada perdagangan  jasa  yang  diperuntukkan untuk wisatawan usia lanjut. 48

## Rumusan Masalah
Adapun  rumusan  masalah  dari uraian diatas adalah sebagai berikut:
1.  Bagaimanakah  pengaturan  investasi perdagangan  jasa  pariwisata  usia lanjut yang sedang berlaku saat ini?
2. Bagaimanakah konstruksi pengaturan investasi dalam pengembangan
perdagangan  jasa  pariwisata  usia lanjut yang sesuai dengan
48 Wyasa  Putra,  Ida  Bagus,  2003, Hukum Bisnis Pariwisata, Refika Aditama, Bandung.
karakterisitik  dari  wisatawan  usia lanjut?

## METODE
Penelitian  ini  normatif  karena terjadinya  kekosongan  norma  yang terjadi pada kebijakan investasi maupun kebijakan pariwisata mengenai perdagangan jasa pariwisata usia lanjut. Norma kosong ini dikarenakan tidak ada yang mengatur maka dilakukan pembentukan norma baru atau
konstruksi norma baru.
Sumber-sumber bahan hukum yang  dipakai  pada  penelitian  ini  adalah bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder  dan  bahan  hukum  tersier. Sumber  bahan  hukum  primer  yang digunakan  mencakup:  undang-undang; peraturan atau keputusan-keputusan pemerintah;  kebijakan  atau  keputusan administratif yang dibuat oleh lembaga- lembaga  administratif . Dari  pengertian tersebut  yang  dapat  dijadikan  bahan hukum  primer  berupa  legilasi  dan regulasi. Sumber bahan hukum sekunder  yang  digunakan,  mencakup: literatur  wajib;  risalah-risalah  hukum; commentaries;  restatements; terbitan- terbitan hukum periodik yang digunakan  sebagai  acuan  bagi  praktisi, pengajar,  dan  mahasiswa.  Suatu  buku atau artikel mengenai masalah yang lain dapat  saja  dijadikan  rujukan  namun harus  mempunyai  keterkaitan  dengan apa  yang  akan  diteliti.  Bahan  hukum tersier  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer dan sekunder, contohnya kamus,
ensiklopedia  dan  lain-lainnya.  Prosedur pengumpulan bahan hukum pada penelitian  ini  dilakukan  dengan  cara studi kepustakaan, yaitu dengan
mengumpulkan  buku-buku literature yang berkaitan dengan objek penelitian, melakukan studi dokumen yaitu mengiventarisasi  dan  menidentifikasi peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan  dengan  materi  penelitian. 49
Teknik  analisis  yang  digunakan adalah  deskriptif  analisis  yaitu  uraian apa  adanya  terhadap  suatu  kondisi  atau posisi  dari  proposisi-proposisi  hukum atau non-hukum. Hal ini dapat dilakukan  dengan  cara  melakukan penilaian  atau  mengevaluasi  tepat  atau tidak  tepat,  benar  atau  tidak  benar,  sah atau tidak sah terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan rumusan  norma,  keputusan  baik  yang tertera  dalam  bahan  hukum  primer, sekunder  maupun  tersier.  Dekriptif analisis  dilakukan  juga  dengan  cara interpretatif,  yaitu  menggunakan  jenis penafsiran menurut
perundang- undangan, kemudian dengan cara konstruksi, yaitu pembentukan kontruksi-kontruksi yuridis dengan melakukan  analogi  dan  pembalikan proposisi.
49 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum , Edisi Revisi, Kencana, Jakarta.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan  Investasi  Perdagangan Jasa  Pariwisata  Usia  Lanjut  Yang Sedang Berlaku Saat Ini.
Menurut  Ida  Bagus  Rahmadi Supancana,  investasi  dapat  diartikan sebagai:
“Suatu  kegiatan  yang  dilakukan
baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridical person) , dalam upaya untuk meningkatkan dan atau mempertahankan  nilai  modalnya,  baik yang  berbentuk  uang  tunai (cash money), peralatan (equipment), aset  tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian.” 50 Para investor tersebut
mengupayakan untuk meningkatkan dan atau  mempertahankan  nilai  modalnya, baik  yang  berbentuk  uang  tunai , peralatan,  aset  tak  bergerak,  hak  atas kekayaan intelektual, maupun
keahliannya  dalam  bidang  pariwisata. Investasi  pada  dasarnya  dapat  meliputi berbagai bidang,  termasuk bidang kepariwisataan  yang  bertujuan  untuk menciptakan permintaan-permintaan
terhadap  barang  dan  jasa  pelayanan.
Usaha-usaha  transportasi,  akomodasi, konsumsi, rekreasi, atraksi, pengorganisasian,  dan  lainnya  yang berkaitan dengan kepariwisataan merupakan  usaha-usaha  yang  kemudian dikenal dengan nama tourist business .
50 Rahmadi  Supancana,  Ida  Bagus,  2006, Kerangka  Hukum  dan  Kebijakan  Investasi  Langsung di Indonesia , Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor

## Raad Kertha, Vol. 01, No. 02 Agustus 2018
Pariwisata  menurut  Organisasi Pariwisata  Dunia (United  Nations  - World Tourism Organization/UN-WTO) adalah  fenomena  sosial,  budaya  dan ekonomi  yang  memerlukan  pergerakan orang ke suatu negara atau ke tempat di luar  lingkungan  biasa  mereka  untuk keperluan pribadi atau bisnis/profesional. 51
“Tourism is a social, cultural and economic phenomenon which entails the movement  of  people  to  countries  or places  outside  their  usual  environment for  personal  or  business/professional purposes.  These  people  are  called visitors (which may be either tourists or excursionists; residents or non- residents)  and  tourism  has  to  do  with their  activities,  some  of  which  imply tourism expenditure.”
Menurut  J.W.  Santrock,  lanjut usia  adalah  tahapan  perkembangan akhir dari siklus perkembangan manusia.  Perkembangan  lanjut  usia merupakan  periode  penutup  dalam rentang  hidup  seseorang.  Masa  ini dimulai  dari  umur  lima  puluh  tahun sampai meninggal yang ditandai dengan adanya  perubahan  yang  bersifat  fisik dan  psikologis  yang  menurun.  Menurut Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  13  Tahun  1998  Tentang Kesejahteraan  Lanjut  Usia  Pasal  1 angka  2  yaitu  Lanjut  Usia  adalah
51 World  Tourism  Organization  UNWTO Website,  Understanding  Tourism  :  Basic  Glory, (Online),
(http://media.unwto.org/en/content/understanding- tourism-basic-glossary.
seseorang  yang  telah  mencapai  usia  60 (enam puluh) tahun keatas. 52
Demikian  pariwisata  usia  lanjut merupakan  kegiatan  wisatawan  yang sudah  tidak  aktif  lagi  bekerja  secara kelembagaan atau dapat disebut  dengan wisatawan  pensiunan  yang  mempunyai tujuan  untuk  beristirahat,  memulihkan atau  memelihara  kesehatan,  menikmati alam, budaya, atraksi, dan hiburan yang tersedia  di  tempat  tujuan  wisata  untuk mengisi  hidup  dalam  suasana  yang berbeda  dari  suasana  hidup  rutin  yang biasa  mereka  alami  sehari-harinya selama  mereka  bekerja  menjalankan profesi mereka.
Landasan teori yang dipergunakan pada  penulisan  ini  yaitu  Teori  Tata Urutan  Peraturan  Perundang-Undangan yang  dikemukakan  oleh  Hans  Kelsen dalam bukunya Pure Theory of Law dan Teori Hukum Dengan Orientasi Kebijakan  ( Policy-Oriented  Theory  Of
Law )  yang  dicetuskan  oleh  Profesor Myres  S.  McDougal.  Teori-teori  ini digunakan  untuk  mengkaji  pengaturan kebijakan investasi dalam pengembangan perdagangan jasa pariwisata usia lanjut. 53
Teori  Tata  Urutan  Peraturan Perundang-undangan  akan  digunakan untuk menganalisis bagaimanakah pengaturan  investasi  perdagangan  jasa pariwisata  usia  lanjut  yang  sedang
52 J.W.  Santrock,  2007, Perkembangan Anak , Erlangga.
53 imly  Asshiddiqie  dan  M  Ali  Safa‟at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum , Konstitusi Press, Jakarta.
berlaku  saat  ini  dan  bagaimanakah konstruksi pengaturan investasi pariwisata  usia  lanjut  yang  sesuai dengan karakterisitik kebutuhan investasi dalam perdagangan jasa pariwisata  usia  lanjut.  Pembentukan norma yang lebih rendah yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi merupakan  dasar  validitas  keseluruhan norma  yang  berada  dalam  jenjang struktur  norma  (tata  hukum)  yang membentuk kesatuan.
Kata-kata  kunci  dari  Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 penting dikemukakan  agar  program-program dan  kegiatan  dari  industri  pariwisata tidak  keluar  dari  cita-cita  mendirikan negara  ini.  Pasal  33  Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan seluruh  peraturan  perundang-undangan di  bidang  perekonomian  berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan  terwujudnya  kedaulatan ekonomi Indonesia. Undang-Undang ini mencakupi  semua  kegiatan  penanaman modal  langsung  di  semua  sektor.
Undang-Undang Dasar Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945  telah memberikan  kesempatan  yang  sangat besar  pada  pengembangan  investasi  di bidang pariwisata.
Lampiran Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun 2007  Tentang  Rencana  Pembangunan Jangka  Panjang  Nasional  Tahun  2005– 2025,  Bagian  IV.1.  Arah  Pembangunan
Jangka  Panjang  Tahun  2005-2025,  Sub
Bagian  IV.1.2.  Mewujudkan  Bangsa Yang Berdaya Saing, Huruf B Memperkuat  Perekonomian  Domestik dengan  Orientasi  dan  Berdaya  Saing Global,  Angka  22  yang  menyatakan bahwa  kebijakan  ini  mendukung  secara umum terhadap pengembangan penyelenggaraan  usaha  pariwisata  usia lanjut,  mengingat  karakter  pasar  dari pariwisata  tersebut  yang  sangat  besar, potensial,  dan  stabil,  yang  membuat pasar  pariwisata  usia  lanjut  berpotensi besar mendorong kegiatan ekonomi, dan kondisi  lingkungan  yang  masih  terjaga dan budaya bangsa yang masih terpelihara mengakibatkan kedua komponen  ini  mengandung  potensi besar untuk meningkatkan citra Indonesia sebagai tujuan wisata pensiunan yang terbaik di seluruh dunia. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan  penanaman  modal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal,  sistem  hukum  investasi  secara garis  besar  terdiri  dari  bidang  hukum mengenai perizinan, permodalan,
bentuk usaha, status pelakunya (investor),  lokasi,  lingkungan,  obyek, dan lain sebagainya.
Pasal  4,  Pasal  6,  Pasal  7,  Pasal  8
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang  Kepariwisataan  menentukan bahwa garis-garis kebijakan pembangunan  pariwisata  di  dalam undang-undang  tersebut  menunjukkan bahwa pembangunan
pariwisata dituangkan  di  dalam  Rencana  Induk
Pembangunan Pariwisata. Rencana Induk demikian itu hendaknya
mencakup  aspek-aspek  pariwisata  yang dibangun,  yaitu:  industri,  destinasi, pemasaran,  dan  kelembagaan.  Keempat aspek ini, terutama industri dan kelembagaan,  membuka  peluang  bagi pengembangan pariwisata usia lanjut.
Menurut Undang-Undang
Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun 2011  Tentang  Keimigrasian,  yang dimaksud  dengan  Izin  Tinggal  adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing oleh Pejabat Imigrasi atau pejabat dinas luar  negeri  untuk  berada  di  Wilayah Indonesia sesuai dengan Pasal 1 ayat 21. Kemudian  Izin  Tinggal  Tetap  adalah izin yang diberikan kepada Orang Asing tertentu  untuk  bertempat  tinggal  dan menetap  di  Wilayah  Indonesia  sebagai penduduk  Indonesia  sesuai  dengan Pasal  23.  Pasal  54  ayat  (1)  butir  a menyebutkan bahwa Izin Tinggal Tetap dapat  diberikan  kepada  Orang  Asing pemegang  Izin Tinggal terbatas  sebagai rohaniwan,  pekerja,  investor,  dan  lanjut usia.
Pasal  1  angka  15  Peraturan Pemerintah  Nomor  50  Tahun  2011 tentang  Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan  Nasional  Tahun  2010  –
2025 (selanjutnya PP 50/2011) mengatur tentang konsep industri
pariwisata.  Industri  pariwisata  adalah kumpulan Usaha Pariwisata yang saling terkait  dalam  rangka  menghasilkan barang  dan/atau  jasa  bagi  pemenuhan kebutuhan
wisatawan
dalam penyelenggaraan  pariwisata.  Pasal  1
angka  19  Peraturan  Pemerintah  Nomor 50  Tahun  2011  mengatur  tentang konsep usaha pariwisata. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan  barang  dan/atau  jasa  bagi pemenuhan  kebutuhan  wisatawan  dan penyelenggaraan pariwisata. Kedua konsep ini merupakan landasan konseptual  pengembangan  pariwisata usia lanjut.
Penjelasan  Pasal  14  huruf  c Peraturan  Pemerintah  Nomor  50  Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan  Kepariwisataan  Nasional Tahun  2010–2025  menjelaskan  bahwa daya  tarik  wisata  buatan  mencakup fasilitas  rekreasi  dan  hiburan;  fasilitas peristirahan terpadu; dan fasilitas rekreasi.  Cakupan  daya  tarik  wisata dalam penjelasan tersebut telah membuka  pintu  bagi  pengembangan pariwisata usia lanjut. Fasilitas peristirahatan  terpadu  merupakan  kata kunci  yang  membuka  peluang  bagi pengembangan  pariwisata  usia  lanjut. Demikian juga dengan bagian ketentuan selanjutnya.  Walaupun  pariwisata  usia lanjut  tidak  termasuk  kedalam  23  jenis daya  tarik  yang  dikembangkan,  namun kata “dapat” didalam ketentuan tersebut menunjukkan  bahwa  pariwisata  usia lanjut dapat dikembangkan dalam kerangka  konsepsi  daya  tarik  wisata yang dapat dikembangkan.
Keputusan Presiden Republik
Indonesia  Nomor  31  tahun  1998 merupakan  salah  satu  bentuk  kebijakan penunjang.  Pasal  1  Keputusan  Presiden Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun
1998 tentang Kemudahan Bagi Wisatawan  Lanjut  Usia  Mancanegara mendefinisikan  wisatawan  usia  lanjut mancanegara  sebagai  wisatawan  asing yang mempunyai usia sekurang- kurangnya  55  tahun.  Wisatawan  usia lanjut mancanegara dapat diberikan Izin Tinggal Terbatas selama 1 (satu) tahun, dan  diberikan  jaminan  perpanjangan untuk  paling  banyak  5  (lima)  kali berturut-turut  sesuai  dengan  Keputusan Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  31 tahun  1998  Pasal  2  ayat  (1).  Mengenai hal-hal yang berkaitan dengan administrasi  kemudahan  Izin  Tinggal Terbatas wisatawan usia lanjut mancanegara  sejak  kedatangan  ke Indonesia,  perpanjangan  tinggal  di,  dan kepulangannya  dari,  Indonesia  diurus oleh  Biro  Perjalanan  Wisata  Indonesia yang memenuhi persyaratan (Pasal 4).
Rangka  melaksanakan  Keputusan Presiden  No.  31  Tahun  1998  tentang
Kemudahan  Bagi  Wisatawan  Usia Lanjut Mancanegara, Menteri Kehakiman menerbitkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor  M.04-IZ.01.02  Tahun  1998 Tentang  Pemberian  Visa  dan  Izin
Keimigrasian  Bagi  Wisatawan  Lanjut
Usia  Mancanegara.  Izin  Kunjungan
Terbatas yang diberikan kepada wisatawan usia lanjut dapat
dialihstatuskan  menjadi  Izin  Tinggal Terbatas  (Pasal  4).  Permintaan  alih status keimigrasian dari Izin Kunjungan menjadi  Izin  Tinggal  Terbatas  diajukan oleh  orang  asing  yang  bersangkutan melalui Biro Perjalanan Wisata Indonesia yang ditentukan sesuai
peraturan  yang  berlaku  kepada  Kepala Kantor  Imigrasi  dengan  cara  mengisi daftar  isian  yang  telah  ditentukan,  dan selanjutnya  diatur  dalam  Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi.
Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Kehakiman Republik  Indonesia  Nomor  M.04- IZ.01.02 Tahun 1998 Tentang Pemberian  Visa  dan  Izin  Keimigrasian Bagi Wisatawan Lanjut Usia Mancanegara  maka  Direkorat  Jenderal Imigrasi Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F.492- UM.01.10  Tahun  2002  Tanggal  18 April 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan  Pemberian  Visa  dan  Izin Keimigrasian  Bagi  Wisatawan  Lanjut Usia Mancanegara. Petunjuk
pelaksanaan  ini  merupakan  pedoman bagi  Pejabat Imigrasi atau Pejabat  yang ditunjuk  pada  Perwakilan  RI  dalam melaksanakan  tugas  pemberian  visa serta  pedoman  bagi  Kepala  Kantor Imigrasi dan atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dalam pemberian izin keimigrasian  agar  tercapai  kesatuan pemikiran  dan  tindakan  sehingga  dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat  yang  dilayani  dan  untuk memudahkan petugas dalam
memberikan pelayanan keimigrasian.
Validitas  pengaturan  perdagangan jasa  pariwisata  usia  lanjut  diukur berdasarkan  berbagai  asas  dan  tujuan hukum  sebagaimana  diatur  di  dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur pariwisata dan sektor-sektor  lain  yang  terkait  dengan pariwisata.  Dari  segi  hukum,  ketentuan tersebut mencakup  Undang-Undang Kepariwisataan dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait
dengan  pariwisata,  seperti  Undang- Undang  Penanaman  Modal,  Undang- Undang  Perseroan  Terbatas,  Undang- Undang  Kesehatan,  Undang-Undang Lingkungan  Hidup,  Undang-Undang Tata  Ruang,  dan  Peraturan  Perundang- Undangan terkait lainnya.
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor 10.Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan menentukan bahwa kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas manfaat; kekeluargaan; adil dan merata; keseimbangan; kemandirian;
kelestarian;  partisipatif;  berkelanjutan; demokratis; kesetaraan; dan kesatuan.
Pasal  4  Undang-Undang  tersebut menentukan bahwa kegiatan kepariwisataan  diselenggarakan  dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan  ekonomi;  meningkatkan kesejahteraan rakyat;
menghapus kemiskinan;  mengatasi  pengangguran; melestarikan  alam,  lingkungan,  dan sumber  daya;  memajukan  kebudayaan; mengangkat  citra  bangsa;  memupuk rasa  cinta  tanahair;  memperkukuh  jati diri dan kesatuan bangsa; dan
mempererat  persahabatan  antarbangsa. Pengaturan perdagangan pariwisata usia lanjut  baik  oleh  Pemerintah  Pusat maupun Daerah tidak boleh
bertentangan  dengan  azas  dan  tujuan tersebut.
Pasal  3  Undang  Undang  Nomor 25  Tahun  2007  Tentang  Penanaman Modal  menentukan  bahwa  penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas;  perlakuan  yang  sama  dan tidak membedakan asal negara; kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan;  berwawasan  lingkungan; kemandirian; dan keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.  Ayat  (2)  ketentuan  tersebut juga menentukan bahwa kegiatan penanaman  modal,  termasuk  dalam bidang  perdagangan  jasa  pariwisata, harus  diselenggarakan  dengan  tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan pembangunan  ekonomi  berkelanjutan;
meningkatkan  kemampuan  daya  saing dunia  usaha  nasional;  meningkatkan kapasitas  dan  kemampuan  teknologi nasional;  mendorong  pengembangan ekonomi kerakyatan; mengolah ekonomi  potensial  menjadi  kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang  berasal,  baik  dari  dalam  negeri maupun dari luar negeri; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Pengaturan  perdagangan pariwisata  usia  lanjut  harus  sesuai dengan asas dan tujuan tersebut.
Relevansi penanaman modal dengan  industri  pariwisata  ini  mengacu pada
perintah  Undang-undang  yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang
mengatur mengenai bentuk badan usaha bagi  Penanaman  Modal  Asing  pada Pasal 5 ayat (2) yang dinyatakan:
“penanaman  modal  asing  wajib
dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan  hukum  Indonesia  dan berkedudukan  di  wilayah  Indonesia, kecuali  ditentukan  lain  dalam  undang- undang”.
Perseroan  Terbatas  merupakan badan  usaha  yang  berbentuk  badan hukum selain Yayasan dan Koperasi. Di samping  itu,  tujuan  atas  hal  tersebut diterangkan  dalam  penjelasan  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007,  yaitu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam  memberikan  kepastian  hukum dalam penyelenggaraan Penanaman Modal Asing.
Penanaman  Modal  Dalam  Negeri tidak  harus  dilakukan  dalam  badan usaha  yang  berbentuk  badan  hukum. Berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang Penanaman Modal bahwa:
“Penanaman Modal Dalam Negeri dapat  dilakukan  dalam  bentuk  badan usaha  yang  berbentuk  badan  hukum, tidak  berbadan  hukum  atau  usaha perseorangan,  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Terkait  dengan  kegiatan  industri pariwisata,  berdasarkan  Pasal  di  atas, bahwa  bentuk  badan  usaha  bagi Penanaman  Modal  Dalam  Negeri  dapat dilakukan  dengan  badan  usaha  yang tidak  berbadan  hukum  atau  usaha perseorangan.  Badan  usaha  yang  tidak
berbadan  hukum  diantaranya  adalah Persekutuan Perdata, Firma dan Persekutuan Komanditer (CV).
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor 40  Tahun  2007  Tentang  Perseroan Terbatas  menentukan  bahwa  maksud dan  tujuan  serta  kegiatan  usaha  yang tidak  bertentangan  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan,
ketertiban  umum,  dan/atau  kesusilaan. Pasal  18  menentukan  bahwa  Perseroan harus  mempunyai  maksud  dan  tujuan serta  kegiatan  usaha  yang  dicantumkan dalam  anggaran  dasar  Perseroan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Setiap perseroan yang menyelenggarakan kegiatan usaha, termasuk dalam bidang penyediaan jasa pariwisata usia lanjut, harus menyesuaikan kegiatannya dengan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Ketentuan  demikian  itu  harus ditegaskan di dalam kebijakan pengaturan  penyediaan  jasa  pariwisata usia lanjut.
Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan menentukan bahwa pembangunan kesehatan  diselenggarakan  berasaskan perikemanusiaan yang berrdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  manfaat, usaha  bersama  dan  kekeluargaan,  adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan,  serta  kepercayaan  akan kemampuan dan kekuatan sendiri. Pasal 3  menentukan  bahwa  pembangunan kesehatan bertujuan untuk
meningkatkan  kesadaran,  kemauan,  dan kemampuan  hidup  sehat  bagi  setiap
orang  agar  terwujud  derajat  kesehatan masyarakat yang optimal.
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  menentukan  bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab
negara;  kelestarian  dan  keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan;  manfaat;  kehati-hatian; keadilan;  ekoregion;  keanekaragaman hayati; pencemar
membayar; partisipatif;  kearifan  local;  tata  kelola pemerintahan  yang  baik;  dan  otonomi daerah.
Pasal 3 menentukan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan: melindungi wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  dari  pencemaran  dan/atau kerusakan  lingkungan  hidup;  menjamin keselamatan,  kesehatan,  dan  kehidupan manusia; menjamin kelangsungan
kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; menjaga kelestarian  fungsi  lingkungan  hidup; mencapai  keserasian,  keselarasan,  dan keseimbangan lingkungan hidup;
menjamin terpenuhinya keadilan generasi  masa  kini  dan  generasi  masa depan; menjamin pemenuhan dan
perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai  bagian  dari  hak  asasi  manusia; mengendalikan  pemanfaatan  sumber daya alam secara bijaksana; mewujudkan pembangunan
berkelanjutan;  dan  mengantisipasi  isu
lingkungan global.
Pengaturan perdagangan pariwisata usia lanjut tidak boleh  bertentangan  dengan  asas  dan tujuan tersebut.
Pasal  2  Undang-Undang  Nomor 26  Tahun  2007  Tentang  Penataan Ruang  menentukan  bahwa  penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas: keterpaduan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberlanjutan;  keberdayagunaan  dan keberhasilgunaan; keterbukaan; kebersamaan dan kemitraan; pelindungan kepentingan umum; kepastian  hukum  dan  keadilan;  dan akuntabilitas.
Pasal 3 menentukan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan  untuk  mewujudkan  ruang wilayah  nasional  yang  aman,  nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan  Wawasan  Nusantara  dan Ketahanan Nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan  sumber  daya  alam  dan sumber daya buatan dengan memperhatikan  sumber  daya  manusia; dan  terwujudnya  pelindungan  fungsi ruang  dan  pencegahan  dampak  negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Pengaturan perdagangan pariwisata  usia  lanjut  tidak  boleh bertentangan  dengan  asas  dan  tujuan tersebut.
Pengaturan perdagangan jasa pariwisata  usia  lanjut  memenuhi  syarat validitas  bila  pengaturan  tersebut  tidak
bertentangan  atau  sesuai  dengan  asas dan  tujuan  dari  peraturan  perundang- undangan di atas.
Konstruksi Pengaturan Investasi
Dalam  Pengembangan  Perdagangan Jasa  Pariwisata  Usia  Lanjut  Yang Sesuai  Dengan  Karakterisitik  Dari Wisatawan Usia Lanjut.
Teori  hukum  dengan  orientasi
kebijakan merupakan teori yang mensyaratkan penstrukturan dan perumusan ( construction ) norma hukum atau ketentuan hukum ( rules ) berdasarkan  konteks  tempat  dimana hukum itu akan diberlakukan ( community ).  Para  pembentuk  hukum harus mengkonstruksikan ketentuan hukum  berdasarkan  kebutuhan  atau ekspektasi  konteksnya.  Berdasarkan rumusan  ini,  maka  teori  hukum  dengan orientasi  kebijakan  dapat  pula  disebut sebagai teori hukum konstruktif ( constructive  theory  of  law )  atau  teori hukum kontekstual ( contextual theory of law ).
Pariwisata usia lanjut, pada hakekatnya,  merupakan  suatu  sistem. Sistem  pariwisata  usia  lanjut  mencakup sistem  internal  dan  sistem  eksternal. Sistem  internal  yaitu  sistem  transaksi jasa  pariwisata  pensiunan  ( system  of business transaction of pension tourism services )  dan  sistem  eksternal  yaitu sistem lingkungan bisnis jasa pariwisata ( tourism business environment of
pension tourism services ).
Sistem  internal  pariwisata  usia lanjut  mencakup  beberapa  komponen
yaitu  pemasok  jasa  pariwisata  untuk wisatawan  usia  lanjut,  wisatawan  usia lanjut dan proses transaksi jasa pariwisata  dalam  pasokan  jasa  bagi wisatawan  usia  lanjut.  Sistem  eksternal pariwisata usia lanjut mencakup beberapa  komponen  yaitu  lingkungan hidup  sebagai  wadah  penyelenggaraan pariwisata  usia  lanjut,  masyarakat  dan kebudayaannya dimana tempat pariwisata usia lanjut itu diselenggarakan,  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah  Daerah  sebagai  otoritas serta Lembaga dan satuan-satuan lainnya yang memberi pengaruh terhadap gerak kehidupan sistem internal.
Standar kebutuhan yang berkaitan
dengan  sistem supply jasa  atau  sistem internal, menyangkut: Standar kelembagaan  usaha;  Standar  SDM; Standar sistem transferring (transportation) ;  Standar  lokasi  tempat tinggal  selama  berwisata:  standar  jarak dari  pusat  pelayanan  kesehatan,  standar jarak  dengan  bandara  dan  angkutan umum  lainnya,  standar  bentang  ruang, standar kesehatan udara, standar kesehatan lingkungan; Standar infrastruktur;  Standar  sistem  tempat tinggal;  Standar  pelayanan;  Standar makanan  dan  minuman,  serta  standar penyediaan
makanan;
Standar perawatan  kesehatan;  Standar  atraksi pariwisata; Dll.
Persyaratan yang
berkaitan dengan  sistem  eksternal,  mencakup:
Persyaratan  zonasi;  Standar  keamanan lingkungan usaha, dalam arti luas: sosial
dan fisik; Standar kesehatan lingkungan tempat  usaha,  termasuk  udara;  Standar fasilitas pelayanan umum pada lingkungan  usaha;  Standar  fasilitas umum pada lingkungan usaha, termasuk standar pedestarian; Dll.
Karakteristik  kebutuhan  demikian itu melahirkan dua model pasokan jasa, yaitu:
1. Model pasokan biasa ( usual, ordinary ); dan
2. Model pasokan terintegrasi ( integrated ).
Model  pasokan  biasa  adalah model  pasokan  dengan  menggunakan sistem  yang  sudah  ada,  sistem  internal dan sistem eksternal, dengan menambahkan  persyaratan  dan  standar sesuai  dengan  karakteristik  kebutuhan wisatawan usia lanjut. Dalam model ini setiap  komponen  pemasok  jasa  dalam sistem  internal  (biro  perjalanan,  agen perjalanan, hotel, restaurant, dan atraksi wisata)  dapat  menyelenggarakan  bisnis sebagaimana  biasanya,  memasok  jasa
(melakukan penawaran) secara individual maupun bersama-sama, menggunakan  cara-cara  sebagaimana biasanya,  dengan  keharusan  untuk menambahkan beberapa persyaratan dan standar  yang  memenuhi  syarat  dan standar  penyelenggaraan  pasokan  jasa pariwisata  untuk  wisatawan  usia  lanjut. Demikian  juga  wisatawan  bertindak untuk dirinya sendiri, melakukan
transaksi jasa (penerimaan) untuk dirinya  sendiri  dengan  pemasok  jasa. Kesepakatan  langsung  terjadi  antara pemasok jasa dengan wisatawan.
Model pasokan terintegrasi adalah model  pasokan  dalam  satu  sistem pasokan,  seperti:  model  kawasan  atau resort,  yaitu  model  yang  menyajikan jasa  secara  integral,  mencakup  seluruh atau  beberapa  bagian  utama  dari komponen  jasa  yang  dipasok,  termasuk sistem lingkungan tempat penyelenggaraan  pariwisata  tersebut. Dengan  model  ini,  satu  pemasok  jasa memasok  seluruh  atau  sebagai  terbesar jenis jasa pariwisata dalam satu kesatuan  kawasan  atau  resort  yang terpisah  dari,  tetapi  tetap  terkoneksi dengan,  lingkungan  sosial  masyarakat umum. Dalam lingkungan lokasi pemasok jasa itu juga dibangun fasilitas penunjang,  seperti:  super  market  yang menyediakan segala kebutuhan
wisatawan,  lembaga  keuangan,  rumah sakit  atau health  center ,  dll.  Model  ini dapat  diklasifikasikan  atas  dua  bentuk, yaitu  Model  Komunitas  Tradisional (Traditional  Community  Model);  dan Model  Komunitas  Modern  (Modern Community Model).
Kebutuhan kebijakan pengembangan  pariwisata  usia  lanjut, dengan demikian, dapat diklasifikasikan atas dua jenis kebijakan yaitu Perubahan Kebijakan  dilakukan  berkenaan  dengan penyelenggaraan  pariwisata  usia  lanjut melalui  Skema  Pasokan  Jasa  Biasa  dan Pembentukan Kebijakan yang dilakukan berkenaan dengan pengembangan penyelenggaraan  pariwisata  usia  lanjut dengan Skema Pasokan Jasa Terintegrasi, yaitu dengan cara pengembangan  kebijakan  kawasan  atau resort pariwisata untuk penyelenggaraan
pasokan jasa pariwisata terintegrasi bagi wisatawan usia lanjut.

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Kebijakan pariwisata yang berlaku pada saat ini masih menempatkan penyelenggaraan pariwisata  usia  lanjut  sebagai  Pasokan Jasa  Biasa  sehingga  belum  mampu memanfaatkan potensi pasar jasa pariwisata secara maksimal. Diperlukan suatu  konstruksi  kebijakan  baru  yang membuat industri jasa pariwisata Indonesia, sehingga dapat
memanfaatkan  pasar  pariwisata  usia lanjut  secara  maksimal.  Disamping untuk  menambah  devisa  bagi  negara yang  mengembangkan  jasa  pariwisata usia  lanjut,  ternyata  hal  ini  dapat  juga dimanfaatkan bagi perkembangan negaranya sendiri dengan meningkatkan fasilitas di bidang
kesehatan,
lingkungan hidup, investasi asing maupun dalam dalam negeri, pendidikan dan sebagainya.
Undang-undang investasi dan undang-undang pariwisata dapat dijadikan dasar acuan terhadap
konstruksi  pengaturan  investasi  dalam pengembangan perdagangan
jasa pariwisata  usia  lanjut  yang  sesuai dengan  karakteristik  wisata  usia  lanjut, mencakup:  sistem  internal  dan  sistem eksternal.  Sistem  internal  adalah  sistem transaksi  jasa  pariwisata,  mencakup komponen:  pemasok  jasa,  jasa  yang dipasok, dan konsumen. Sistem
eksternal  adalah  sistem  lingkungan bisnis  pariwisata  ( tourism  business environment ) yang berpengaruh terhadap keberadaan dan penyelenggaraan  proses  dalam  sistem internal.  Sistem  eksternal,  mencakup: lingkungan hidup, masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga penunjang bisnis jasa pariwisata, seperti perbankan, lembaga kesehatan, lembaga keamanan, dan lain-lain. Sistem internal mencakup sistem penyelenggaraan pasokan  jasa  pariwisata  Biasa  dan Terintegrasi dan hal ini dapat dibuatkan aturan  khusus  dalam  bentuk  undang- undang atau peraturan daerah.

## Saran
Perlu  dipastikan  agar  konsep pengembangan  pariwisata  usia  lanjut, baik  dalam  skema  biasa  maupun kawasan terintegrasi, baik aspek industri maupun kelembagaannya. Pengembangan  pariwisata  usia  lanjut masuk menjadi materi kebijakan pembangunan industri pariwisata. Pengembangan  kebijakan  pariwisata usia  lanjut,  mencakup  pengembangan rancangan  Perubahan  Kebijakan  dalam penyelenggaraan pasokan jasa
pariwisata  bagi  wisatawan  usia  lanjut dalam  Skema  Pasokan  Jasa  Biasa, dalam bentuk
pengembangan persyaratan  dan  standar,  serta  sistem sertifikasi  bagi pemasok jasa  pariwisata yang memasok jasa bagi wisatawan usia lanjut;  dan  pengembangan  kebijakan baru  dalam  penyelenggaraan  pasokan jasa  pariwisata  bagi  wisatawan  usia lanjut  dalam  Skema  Pasokan  Jasa
Terintegrasi,  dalam  bentuk  kebijakan pengembangan  kawasan  atau  resot pariwisata usia lanjut, mencakup sekurang-kurangnya: (keunggulan) lokasi kawasan, luasan kawasan, besaran  investasi  yang  diperlukan, estimasi  pasar  yang  ditarget,  dan  lain sebagainya, termasuk rencana penyelenggaraan pengembangannya, seperti: rencana pengembangan infrastruktur oleh pemerintah dan penawaran kesempatan kepada investor.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Prof.  Dr.  Ida  Bagus  Wyasa Putra,  SH.,MHum.,  ahli  Ilmu  Hukum Internasional  dan  Pariwisata,  dan Dr.  I Made  Arjaya,  SH.,  MH.,  sahabat-sahabat saya,  Kadek  Dedy  Suryana,  SH.,MH., Kadek  Sri  Darmayanti,  SH.,MH.,  A.A.  Ari Noprianta  SH.,MH., sebagai  pemberi masukan,  arahan,  dan  saran,  serta memberikan  bahan-bahan  hukum  yang sangat membantu.

## DAFTAR PUSTAKA
Jimly  Asshiddiqie  dan  M  Ali Safa‟at,   006, Teori  Hans  Kelsen Tentang  Hukum ,  Konstitusi  Press,
Jakarta.
J.W. Santrock, 2007, Perkembangan Anak , Erlangga.
Peter  Mahmud  Marzuki,  2005, Penelitian Hukum , Edisi Revisi,
Kencana, Jakarta.
Rahmadi  Supancana,  Ida  Bagus,
2006, Kerangka  Hukum  dan  Kebijakan
Investasi Langsung di Indonesia , Ghalia
Indonesia, Ciawi-Bogor World Tourism Organization UNWTO Website, Understanding Tourism  :  Basic  Glory,  (Online),
(http://media.unwto.org/en/content/unde rstanding-tourism-basic-glossary.
Wyasa  Putra,  Ida  Bagus,  2003, Hukum Bisnis Pariwisata, Refika
Aditama, Bandung.
………  et.  Al.   003, Hukum
Bisnis  Pariwisata, PT  Refika  Aditama,
Bandung,  hal.  51,  dikutip  dari  Mulia Nasution,  1977, Teori  Ekonomi  Makro, Pendekatan Pada Perekonomian Indonesia, Djambatan, Jakarta. .................,  2015, Orasi  Ilmiah  : Analisis  Konteks  Dalam  Epistimologi Ilmu  Hukum:  Suatu  Model  Penerapan Dalam  Pengaturan  Perdagangan  Jasa Pariwisata  Internasional  Indonesia, Pidato  Pengukuhan  Jabatan  Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum
(Hukum  Ekonomi  Internasional)  Pada Fakultas  Hukum  Universitas  Udayana , Udayana, Denpasar.