Rekayasa Sipil Vol. 6 No.2 September 2017. Pp 68-76 ISSN 2252-7699

## ANALISA PRIORITAS PENANGANAN JALAN DI KABUPATEN PACITAN (STUDI KASUS JALAN LUAR KOTA)
Endhit Yuniarso 1 , dan Dewi Handayani 2

## Abstract
Pacitan roads is a comprehensive tool for equitable development in all regions. Pacitan has 158 roads, with a total road length of 798 km spread over 12 (twelve) districts based Regent Decree No. 188.45 / 685 / 408.11 / 2007 Date: December 5, 2007. With limited funds is difficult to determine priority handling, so many roads who have not received treatment. So it is necessary to analyze the handling of priority according to the needs of society, especially the way out of town.
The method used to analyze the handling of priority road is the method of Analytical Hierarchy Process (AHP), with the following criteria: a factor of road conditions, traffic volume factors, policy factors and land use factors. Rate the level of importance among criteria involving 12 respondents. From the calculation results obtained weighting criteria as the first rank of road conditions at (0.30936), followed by the volume of traffic (0.16356), government policies (0.19536), land use (0.19676), cost (0.07497 ) and the last time (0.06098). Level sub criteria on road conditions, the hole in first place with weights (0.38426) followed by legokan (0.27678), corrugated (0.12106), exfoliation (0.08693), weathering (0.07557) and ranked last by cracking (0.0572). For the sub-criteria of government policy obtained weights: musrenbang districts (0.161), musrenbang district (0.19761), musrenbang province (0.3988), additional budget (0.16295), and constituency election (0.07964). Sub criteria for land use, tourism ranks first (.44509), agriculture (0.0467), industry (0.258), settlement (0.11745), and trade (0.12497). The roads are given priority handling the highest is: Ruas Cangkring - Sembowo - Limit Ponorogo.
Keywords: Priority Handling, AHP, Weights Criteria, Priority Order

## Abstrak
Jalan Kabupaten Pacitan merupakan sarana yang menyeluruh untuk pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Kabupaten Pacitan memiliki 158 ruas jalan, dengan panjang jalan keseluruhan 798 km yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan berdasarkan SK Bupati No 188.45/685/408.11/2007 tgl: 5 Desember 2007. Dengan keterbatasan dana sulit menentukan prioritas penanganannya, sehingga banyak jalan yang belum mendapat penanganan. Sehingga perlu menganalisa prioritas penanganan jalan sesuai kebutuhan masyarakat, khususnya jalan luar kota.
Adapun metode digunakan untuk analisa prioritas penangganan jalan adalah Metode Analytical Hierarchy Process (AHP), dengan kriteria: faktor kondisi jalan, faktor volume lalu lintas, faktor kebijakan dan faktor tata guna lahan. Penilaian tingkat kepentingan antar kriteria melibatkan 12 responden. Dari hasil perhitungan didapat bobot kriteria kondisi jalan sebagai peringkat pertama sebesar (0,30936), diikuti volume lalu lintas (0,16356), kebijakan pemerintah (0,19536), tata guna lahan (0,19676), biaya (0,07497) dan yang terakhir waktu (0,06098). Pada Level sub kriteria kondisi jalan, lubang menempati posisi pertama dengan bobot (0,38426) diikuti oleh legokan (0,27678), bergelombang (0,12106), pengelupasan (0,08693), pelapukan (0,07557) dan peringkat terakhir oleh retak (0,0572). Untuk sub kriteria kebijakan pemerintah didapat bobot-bobot: musrenbang kecamatan (0,161), musrenbang kabupaten (0,19761), musrenbang provinsi (0,3988), anggaran biaya tambahan (0,16295), dan konstituen pemilu (0,07964). Sub kriteria tata guna lahan, pariwisata menempati urutan pertama (0,44509), pertanian ( 0,0467), industri (0,258), permukiman (0,11745), dan perdagangan (0,12497). Adapun ruas jalan yang mendapat prioritas penanganan yang tertinggi adalah : Ruas Cangkring - Sembowo - Batas Ponorogo.
Kata kunci : Prioritas Penanganan, AHP, Bobot Kriteria, Urutan Prioritas
1. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Pos-el: nditpct@gmail.com
2. Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

## I. PENDAHULUAN
Pemerintah Kabupaten Pacitan telah mengadakan berbagai tindakan usaha sebagai perwujudan penyerahan sebagian urusan pemerintahan khususnya di bidang Pekerjaan
Umum. Salah satunya adalah perbaikan prasarana transportasi jalan dimana Kabupaten Pacitan memiliki 158 ruas jalan kabupaten, dengan panjang jalan keseluruhan 798 km yang tersebar di 12 (dua belas) kecamatan berdasarkan SK Bupati No: 188.45/685/408.11/2007 tgl: 5 Desember
2007. Adapun pelaksanaan program prasarana jalan yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Pacitan periode
Tahun Anggaran 2010 sampai dengan 2014 secara keseluruhan sepanjang 435,763 km. Sebanyak 98 ruas jalan terletak di luar kecamatan kota.
Kondisi penentuan prioritas penanganan jalan di Kabupaten Pacitan yang terjadi saat ini adalah ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan antara yaitu : dari sisi perekonomian jalan tersebut sangat dibutuhkan, dari sisi kondisi jalan dan dari sisi kepentingan politik di lokasi tersebut. Berdasarkan hal tersebut perlu penerapan metode lain yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Adapun metode yang akan digunakan adalah Metode Analytical Hierarchy Process (AHP), dengan parameter atau kriteria yang digunakan adalah : faktor kondisi jalan, faktor volume lalu lintas, faktor kebijakan dan faktor tata guna lahan. Penentuan prioritas diharapkan dapat memberi hasil yang lebih representatif dalam penentuan prioritas penanganan jalan wilayah luar kota di Kabupaten Pacitan.

## II. TINJAUAN PENELITIAN
Sofyan M. Saleh, dkk (2013) dalam penelitian tentang penanganan jalan di Banda Aceh memiliki tujuan dapat menguraikan proses pengambilan keputusan dalam menentukan prioritas penanganan ruas-ruas jalan secara tepat dengan melibatkan pihak- pihak yang berkompeten dengan kriteria yang digunakan adalah kondisi jalan, volume lalu lintas, kebijakan, dan factor tata guna lahan. Dalam menentukan penanganan ruas jalan diperlukan faktor-faktor atau kriteria maupun subkriteria dari berbagai alternatif yang digunakan untuk menentukan penanganan ruas jalan di Kota Banda Aceh.
Junaidi, dkk (2006) juga melakukan penelitian mengenai prioritas penanganan jalan di Kabupaten Kapuas.
Keterbatasan dana yang tersedia mengakibatkan perlunya keputusan yang tepat untuk menentukan prioritas penanganan peningkatan jalan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kriteria dan prioritas jalan yang akan ditingkatkan melalui pembobotan hasil kuisioner. Risdiansyah, dkk (2014) di Aceh melakukan penelitian yang bertujuan menentukan prioritas dalam penanganan ruas jalan berdasarkan kriteria teknis sebagai dasar menentukan kebijakan penanganan ruas jalan Bireuen-Lhokseumawe- Pantonlabu dengan kriteria yang digunakan adalah volume lalu lintas, kapasitas jalan, kondisi jalan, dan kecelakaan lalu lintas.
Penelitian lain juga dilakukan di Sambas oleh Erika Yunasih (2014) dengan tujuan mengetahui skala prioritas jalan pada Kabupaten Sambas. Kondisi jalan, potensi sekitar, keberadaan pelayanan, dan aksesibilitas menjadi kriteria yang digunakan ada penelitian ini dengan 31 ruas jalan pada Kabupaten Sambas sebagai sub-kriterianya.
Hasmidi and Norizah (2012) di Malaysia juga melakukan penelitian mengenai penanganan jalan dengan tujuan menentukan dan dapat mengurutkan kriteria yang dipakai untuk alokasi jalan hutan dengan kriteria lereng, aliran sungai, aliran eksisting, dan elevasi tanah.
Salah satu lokasi rawan kemacetan di Surabaya adalah jalan di sekitar kampus. Keadaan tersebut terjadi pula di kampus Universitas Surabaya yang mendorong Rudy Setiawan, dkk (2003) melakukan penelitian berjudul permodelan pemilihan moda untuk perjalanan menuju kampus dengan menggunakan kendaraan pribadi dan kendaraan umum dengan memiliki tujuan untuk mengetahui karakteristik mahasiswa pengguna kendaraan pribadi dan umum, serta membuat model pemilihan moda untuk perjalanan dari tempat tinggal menuju kampus. Kriteria yang digunakan pada penelitian ini adalah waktu, biaya, privasi, fasilitas, keselamatan, dan kenyamanan. Feri Harianto dkk (2012) dalam penelitiannya mengenai pemilihan supplier bahan bangunan pada proyek apartmen di Surabaya yang bertujuan mengenai pengembangan kriteria yang digunakan perusahaan dalam menilai supplier bahan bangunan dan menentukan supplier bahan bangunan yang memenangkan tender. Kriteria yang dipilih dalam penelitian ini adalah 1)harga dengan sub-kriteria kepantasan harga dengan kualitas barang yang dihasilkan, kemampuan untuk memberikan potongan harga pada pemesanan dalam jumlah tertentu, dan cara pembayaran. 2)kualitas dengan sub-kriteria kesesuaian barang dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan, penyedia barang tanpa cacat,
Endhit Yuniarso & Dewi Handayani/ Analisa Prioritas Penanganan Jalan Di Kabupaten Pacitan (Studi Kasus Jalan Luar Kota)/ Pp 68-76
dan kemampuan memberikan kualitas yang konsisten. 3)layanan dengan sub-kriteria kemudahan untuk dihubungi, kemampuan memberi informasi secara jelas, kecepatan dalam menghadapi pemintaan pelanggan, dan cepat tanggap dalam menyelesaikan keluhan pelanggan. 4)ketepatan pengiriman dengan sub-kriteria kemampuan untuk mengirimkan barang tepat waktu dan kemampuan dalam hal penanganan system transportasi. 5)ketepatan jumlah dengan sub-kriteria ketepatan dan kesesuaian jumlah barang dipesan. Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dikembangkan oleh Prof. Thomas Lorie Saaty (1998) dari Wharston Business School untuk mencari ranking atau urutan prioritas dari berbagai alternatif dalam pemecahan suatu permasalahan. AHP adalah suatu teori umum tentang pengukuran yang digunakan untuk menemukan skala rasio baik dari perbandingan berpasangan yang diskrit maupun kontinu. Perbandingan-perbandingan ini dapat diambil dari ukuran aktual atau skala dasar yang mencerminkan kekuatan perasaan dan preferensi relatif. Pada penelitian ini akan digunakan model AHP karena AHP merupakan salah satu bentuk model pengambilan keputusan yang komprehensif, dan memperhitungkan hal-hal yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Metode AHP ini digunakan untuk permasalahan yang banyak kriteria dalam perumusan alternatif.
Dengan hirarki, masalah yang komplek dan tidak terstruktur kemudian dipecah dalam kelompoknya kemudian kelompok tersebut diatur menjadi suatu hirarki.

## III. METODE
Langkah-langkah dalam penelitian ini di mulai dengan melakukan studi pendahuluan yang meliputi : pengenalan daerah studi, tinjauan pustaka, identifikasi data dan perangkat lunak yang digunakan. Dari studi pendahuluan, dilanjutkan identifikasi masalah sehingga dapat disusun latar belakang masalah dan rumusan masalah serta penetapan tujuan penelitian ini. Tahap selanjutnya dilakukan pengumpulan data data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuisioner atau wawancara kepada pihak-pihak pemangku kepentingan ( stakeholders ) yang berkompeten dalam penanganan jalan kabupaten di Kabupaten
Pacitan. Data sekunder diperoleh dari data penanganan jalan kabupaten di Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2014-2015. Langkah selanjutnya dilakukan penentuan urutan prioritas penanganan jalan kabupaten dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan penentuan kriteria dan penentuan subkriteria. Tahap berikutnya analisis pembobotan dalam penentuan skala prioritas jalan. Penjelasan tahapan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Studi Pendahuluan - Lokasi Penelitian di Kabupaten Pacitan - Waktu penelitian, dari pagi hingga sore selama jam kerja pemerintahan.
- Obyek penelitian adalah para pemangku kepentingan (stakehoulders) yang berada pada lingkup Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Pacitan, Dinas Bina Marga dan Pengairan Kab. Pacitan, Badan Pembangunan Daerah (Bappeda), 3 Camat di Kabupaten Pacitan.
- Data perencanaan penanganan 27 (dua puluh tujuh) ruas jalan luar kota tahun anggaran 2014-2015 dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan
- Pustaka penunjang sebagai acuan landasan teori diperoleh dari beberapa textbook yang berkaitan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) - Perangkat lunak sebagai alat bantu dalam melakukan analisis dapat digunakan program Microsof Excel .
2. Latar Belakang dan Rumusan Masalah Kondisi penentuan prioritas penanganan jalan di Kabupaten Pacitan yang terjadi saat ini adalah ditentukan berdasarkan pertimbangan yaitu: dari sisi perekonomian jalan tersebut sangat dibutuhkan, dari sisi kondisi jalan dan dari sisi kepentingan politik di lokasi tersebut. Dengan metode tersebut masih banyak jalan yang belum mendapat penanganan baik pemeliharaan maupun peningkatan serta aspirasi masyarakat melalui musrenbang di tingkat desa dan tingkat kecamatan hanya sebagian kecil direalisasikan dalam APBD. Berdasarkan hal tersebut perlu penerapan metode lain yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Adapun metode yang akan digunakan adalah Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Parameter atau kriteria yang digunakan adalah : faktor kondisi jalan, faktor volume lalu lintas, faktor kebijakan, faktor tata guna lahan, faktor biaya dan faktor waktu. Penentuan prioritas proyek dengan metode hirarki yang akan di laksanakan diharapkan dapat memberi hasil yang lebih
Endhit Yuniarso & Dewi Handayani/ Analisa Prioritas Penanganan Jalan Di Kabupaten Pacitan (Studi Kasus Jalan Luar Kota)/ Pp 68-76
representatif dalam penentuan prioritas penanganan jalan di Kabupaten Pacitan. 3. Tujuan Penelitian Dari permasalahan tersebut tujuan penelitian yang ingin dicapai seperti yang disebutkan pada Bab 1 Pendahuluan, yaitu: - Menentukan bobot kriteria prioritas penanganan jalan di Kabupaten Pacitan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). - Melakukan penilaian (assessment) dari hasil AHP prioritas penanganan jalan yang diperoleh dari lokasi studi.
4. Pengumpulan Data a. Pengumpulan data sekunder Pengumpulan data sekunder dimaksudkan untuk menentukan skala prioritas penanganan jalan di Kabupaten Pacitan. Data sekunder diperoleh dari instansi Pemerintah
Kabupaten Pacitan yaitu Bappeda Kabupaten Pacitan dan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan. Data tersebut meliputi: data kondisi jalan, data volume lalu lintas, kebijakan dan tata guna lahan. Adapun langkah-langkah pengumpulan data sekunder adalah :
1) Permintaan data sekunder.
Permintaan data diajukan secara tertulis.
2) Hasil dari permintaan data sekunder akan direkapitulasi dan dikompilasi ke masing-masing unsur kelompok penanganan jalan, dengan tujuan: - Sebagai dasar dalam penyusunan struktur hikarki. - Sebagai dasar olahan dalam penentuan skala prioritas penanganan jalan kabupaten yang akan ditinjau. 3) Penyusunan kuesioner Penyusunan kuesioner didasarkan hasil penyusunan struktur hirarki yang diperoleh saat kompilasi dan rekapitulasi data sekunder. Skala pengukuran sikap responden dalam penentuan prioritas penanganan jalan di Kabupaten Pacitan digunakan skala penilaian Saaty (Saaty dan Vargas, 2006) yaitu kuisioner disusun dalam bentuk interval dalam skala 1 sampai dengan 9 berdasarkan nilai
preferensi berpasangan. Kuesioner diisi dengan melingkari salah satu angka pada interval penilaian yang diberikan. Masing- masing skala menunjukan tingkat kepentingan indikator kriteria yang dibandingkan terhadap indikator kriteria yang melingkupinya.
4) Penyebaran kuisioner
Penyebaran kuisioner direncanakan secara purposive atau dengan tujuan tertentu yaitu pemilihan responden berdasarkan pertimbangan dengan persyaratan responden yang dipilih memiliki pengetahuan dan kompetensi dibidang penanganan jalan. Adapun responden yang dipilih terdiri dari:
1. Asisten Administrasi Pembangunan Setda Kab. Pacitan
2. Kepala Dinas Bina Marga dan
Pengairan Kab. Pacitan 3. Kepala Bidang Bina Marga, Dinas Bina Marga & Pengairan 4. Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga & Pengairan 5. Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Bina Marga & Pengairan
6. Kasi Pengembangan Operasional Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga & Pengairan
7. Kasubag Program, Evaluasi dan
Pelaporan Dinas Bina Marga & Pengairan
8. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana BAPPEDA Kab. Pacitan 9. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Cipta Karya, Tata Ruang & Kebersihan Pemerintah Kecamatan: 10.Camat Kecamatan Arjosari 11.Camat Kecamatan Donorojo 12.Camat Kecamatan Ngadirojo
b. Pengumpulan data primer
Pengumpulan data primer mempergunakan metode kuesioner/ interview.
Adapun tahapan dalam melakukan interview kepada responden pada penelitian ini adalah :
1) Kepada para responden dijelaskan terlebih dahulu secara umum tentang maksud dan tujuan penelitian serta cara menjawab dari masing-masing pertanyaan yang harus dijawab. Wawancara/interview diperlukan untuk mendapatkan hasil data dan pembahasan
Endhit Yuniarso & Dewi Handayani/ Analisa Prioritas Penanganan Jalan Di Kabupaten Pacitan (Studi Kasus Jalan Luar Kota)/ Pp 68-76
lam tentang kondisi penanganan jalan di Kabupaten Pacitan. 2) Interview dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tempat yang disepakati oleh para responden dengan mempertimbangkan : - Waktu dari para responden untuk mempelajari dan memahami pertanyaan yang harus dijawab,
- Waktu yang terluang untuk melaksanakan interview,
- Beban fisikologis responden saat menjawab pertanyaan, agar dalam menjawab kuesioner dan melakukan interview, responden dapat menjawab pertanyaan dalam kondisi tidak ragu/khawatir. 3) Pada saat dilakukan interview, terlebih dahulu responden dikonfirmasi kejelasan maksud pertanyaan, jika responden belum memahami atau masih ragu dengan pertanyaan yang akan dijawab, maka pertanyaan harus dijelaskan sampai responden mengerti betul terhadap pertanyaan yang akan dijawab.
5. Variabel Penelitian Variabel yang dipakai pada penelitian ini terdiri dari kriteria/pertimbangan yang menjadi latar belakang prioritas penanganan jalan kabupaten di Kabupaten Pacitan, variabel pada penelitian ini baru akan dirumuskan dalam bentuk struktur hirarki setelah didapatkan data sekunder. Dalam penelitian ini penyusunan level hirarki yang digunakan dalam metode Analytical Hierarchy Process (AHP) terdiri dari 3 (tiga) level yaitu:
a) Level 1 (tujuan), adalah menentukan prioritas jalan, berupa penanganan jalan secara rutin dan berkala, rehabilitasi jalan dan peningkatan jalan.
b) Level II (Kriteria) terdiri dari: Faktor Kondisi Jalan (A), Faktor Volume Lalu Lintas (B), Faktor Kebijakan (C) dan Faktor Tata Guna Lahan (D), Biaya (E), Waktu (F).
c) Level III (Pengembangan dari Level II, yang selanjutnya disebut subkriteria) - Subkriteria untuk kondisi jalan terdiri dari: lubang, legokan, bergelombang, pelapukan dan retak.
- Subkriteria kebijakan terdiri dari: musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten, musrenbang propinsi, Anggaran Biaya Tambahan dan Kebijakan Legislative (konstituen pemenang pemilu).
- Subkriteria tata guna lahan terdiri dari: Pariwisata, Pertanian, Industri, Permukiman dan Perdagangan.

## IV. HASIL DAN DISKUSI
Perhitungan bobot kriteria jalan dengan penilaian perbandingan untuk masing-masing kriteria pada level 2. Selanjutnya nilai tingkat kepentingan dari masing-masing komponen diolah dengan menggunakan software Microsoft Excel untuk kemudian dikombinasi dari hasil pembobotan tiap-tiap responden. Berikut merupakan rekapitulasi dari hasil jawaban responden terhadap pertanyaan level kriteria:
Adapun contoh perhitungannya menggunakan salah satu hasil kuisioner dari responden Prayitno sebagaimana berikut:
1) Perhitungan bobot criteria (Level 2) Adapun perbandingan bobot kepentingan antar komponen yaitu : Nama Nomor Pertanyaan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Prayitno 3 9 5 7 9 9 3 5 7 1/3 1/2 1/2 3 5 3 Cicik R. J 3 9 5 7 5 7 3 5 3 1/5 1/3 1/3 5 3 1/3 Suparlan 3 5 3 7 9 3 1/3 3 5 1/5 3 5 5 7 3 Budiyanto 5 9 7 3 3 3 3 1/5 1/3 1/3 1/7 1/5 1/5 1/3 3 Sigid Aji .M 3 5 3 9 9 3 1/3 5 5 1/5 3 3 7 5 1/3 Supriharini 3 1/5 1/3 3 5 15 1/5 3 3 3 7 9 5 7 3 Sukatman 3 3 5 7 9 1/3 3 3 5 5 5 7 3 5 3 Wahab 3 3 5 7 9 1/3 3 3 5 5 5 7 3 5 3 M. Muslih 3 1/5 1/3 3 5 1/5 1/5 3 3 1 5 9 6 7 3 Amat .T 1/3 5 3 3 1 9 7 3 5 1/3 1/3 1/7 1/3 1/5 1/5 Gunawan 1 1/5 1/3 3 5 1/5 1/7 3 5 1 5 9 5 9 5 Djoko P .U 5 1/5 1/3 5 5 1/5 1/5 3 3 1 7 9 7 9 1
Tabel 4.1 Rekapitulasi Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Level Kriteria
Endhit Yuniarso & Dewi Handayani/ Analisa Prioritas Penanganan Jalan Di Kabupaten Pacitan (Studi Kasus Jalan Luar Kota)/ Pp 68-76
o Kondisi Jalan : Volume Lalu Lintas = 3 : 1 Artinya kriteria kondisi jalan sedikit lebih penting dibandingkan dengan kriteria volume lalu lintas
o Kondisi Jalan : Kebijakan = 9 : 1 Artinya kriteria kondisi jalan sangat penting sekali dibandingkan dengan kriteria Kebijakan
o Kondisi Jalan : Tata Guna Lahan= 5 : 1 Artinya kriteria kondisi jalan lebih penting dibandingkan dengan kriteria tata guna lahan
o Kondisi Jalan : Biaya = 7 : 1 Artinya kriteria kondisi jalan sangat penting dibandingkan dengan kriteria biaya o Kondisi Jalan : Waktu = 9 : 1 Artinya kriteria kondisi jalan sangat penting sekali dibandingkan dengan kriteria waktu
o Volume lalu lintas : Kebijakan = 9 : 1 Artinya kriteria volume lalu lintas sangat penting sekali dibandingkan dengan sub kriteria kebijakan
o Volume lalu lintas : Tata Guna Lahan = 3 :1 Artinya kriteria volume lalu lintas sedikit lebih penting dibandingkan dengan kriteria tata guna lahan
o Volume lalu lintas : Biaya = 5 : 1 Artinya kriteria volume lalu lintas lebih penting dibandingkan dengan kriteria biaya
o Volume lalu lintas : Waktu = 7 : 1 Artinya kriteria volume lalu lintas sangat penting dibandingkan dengan kriteria waktu
o Kebijakan : Tata Guna Lahan = 1 : 3 Artinya kriteria tata guna lahan sedikit lebih penting dibandingkan dengan kriteria kebijakan
o Kebijakan : Biaya= 1: 2
Artinya kriteria biaya sangat sedikit lebih penting dibandingkan dengan kriteria kebijakan o Kebijakan : Waktu = 1 : 2 Artinya kriteria waktu sangat sedikit lebih penting dibandingkan dengan kriteria kebijakan o Tata Guna Lahan : Biaya = 3 : 1 Artinya kriteria tata guna lahan sedikit lebih penting dibandingkan dengan kriteria biaya
o Tata Guna Lahan: Waktu = 5 : 1 Artinya kriteria tata guna lahan lebih penting dibandingkan dengan kriteria waktu
o Biaya : Waktu = 3 : 1 Artinya criteria biaya sedikit lebih penting dibandingkan dengan kriteria waktu
o Perbandingan terhadap kriteria itu sendiri akan menghasilkan nilai 1, sehingga setiap nilai 1 akan tampil secara diagonal.
o Perbandingan kolom kiri dengan kolom selanjutnya. Misalkan 3, didapat dari perbandingan kondisi jalan 3 kali lebih penting dari volume lalu lintas. Kondisi Jalan Volume LL Kebijakan Tata Guna L Biaya Waktu Kondisi Jalan 1 3 9 5 7 9 Volume LL 0.333333333 1 9 3 5 7 Kebijakan 0.111111111 0.11111111 1 0.33333 0.5 0.5 Tata Guna L 0.2 0.33333333 3.00003 1 3 5 Biaya 0.142857143 0.2 2 0.333333333 1 3 Waktu 0.111111111 0.14285714 2 0.2 0.333333333 1 Jumlah 1.898412698 4.78730159 26.00003 9.866663333 16.83333333 25.5 Tabel 4.2 Perbandingan Berpasangan Level Kriteria
Endhit Yuniarso & Dewi Handayani/ Analisa Prioritas Penanganan Jalan Di Kabupaten Pacitan (Studi Kasus Jalan Luar Kota)/ Pp 68-76
o Nilai 0,5267 merupakan hasil dari nilai perbandingan berpasangan untuk kondisi jalan (1) dibagi dengan jumlah nilai kondisi jalan (1,8984), dan seterusnya
o Nilai eigen factor 0,4625 didapat dari jumlah baris (2,7751) dibagi dengan jumlah kriteria yang dibandingkan (6), dan seterusnya
n CV maks    7) 25.5(0.040 0674) 16.8333(0. ) 0.1276 ( 9.8666 ) 0.0338 ( 26 ) 0.2677 ( 4.7873 ) 0.4625 ( 1.8984      : 6 6.4753516  0.0950
1 6 6
6.4753516 1 n n λmaks CI 
      9 , 0 RI  10 , 0 0.0766 4 0.0950/1,2     RI CI
CR Check: Nilai Rasio Konsistensi (CR) = 0,051988< 0,1 ... OK! Dari hasil input data diatas didapat : a. Bobot kriteria kondisi jalan= 0,4625 b. Bobot kriteria volume lalu lintas = 0,2677
c. Bobot kriteria kebijakan= 0,0338
d. Bobot kriteria tata guna lahan
= 0,1276
e. Bobot kriteria biaya = 0,0674
f. Bobot kriteria waktu
= 0,0407
Tabel 4.4 Hasil Pembobotan Komponen dan Sub Komponen Bangunan Eigen value Kondisi Jalan Volume LL Kebijakan Tata Guna L Biaya waktu jumlah baris eigen factor Kondisi Jalan 0.5267 0.6266 0.3461 0.5067 0.4158 0.3529 2.7751 0.4625 Volume LL 0.1755 0.2088 0.3461 0.3040 0.2970 0.2745 1.6062 0.2677 Kebijakan 0.0585 0.0232 0.0384 0.0337 0.0295 0.0196 0.2032 0.0338 Tata Guna L 0.1053 0.0696 0.1153 0.1013 0.1782 0.1960 0.7660 0.1276 Biaya 0.0752 0.0417 0.0769 0.0337 0.0594 0.1176 0.4047 0.0674 Waktu 0.0585 0.0298 0.0769 0.0202 0.0198 0.0392 0.2445 0.0407
Tabel 4.3 Tabel Eigen Value Level Kriteria
Kriteria Bobot Kriteria Sub Kriteria Bobot Sub Kriteria Kondisi Jalan 0,3093 Lubang 0,3924 Legokan 0,2767 Bergelombang 0,1210 Pelapukan 0,0869 Pengelupasan 0,0755 Retak 0,0572 Volume Lalu Lintas 0,1631 Kebijakan 0,1953 Musrenbang Kec 0,1610 Musrenbang Kab 0,1976 Musrenbang Prov 0,3988 ABT 0,1629 Konstituen Pemilu 0,0796 Tata Guna Lahan 0,1961 Pariwisata 0,4450 Pertanian 0,0466 Industri 0,2657 Permukiman 0,1174 Perdagangan 0,1249 Biaya 0,0749 Waktu 0,0609
Endhit Yuniarso & Dewi Handayani/ Analisa Prioritas Penanganan Jalan Di Kabupaten Pacitan (Studi Kasus Jalan Luar Kota)/ Pp 68-76

## V. KESIMPULAN
1. Penilaian prioritas penanganan jalan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) . Kriteria yang dipergunakan pada penilaian ini meliputi kondisi jalan, volume lalu lintas, kebijakan, tata guna lahan, biaya, dan waktu. Penilaian tingkat kepentingan antar kriteria melibatkan 12 responden.
Adapun pengolahan data penilaian tingkat kepentingan antar kriteria bobot komponen menggunakan alat bantu
Microsoft Excel. Dari hasil perhitungan didapat bobot kriteria kondisi jalan dengan peringkat pertama sebesar
(0,30936) dan diikuti dengan volume lalu lintas (0,16356), kebijakan pemerintah
(0,19536), tata guna lahan (0,19676), biaya (0,07497) dan yang terakhir waktu (0,06098).
2. Dari hasil perhitungan antara bobot kriteria dengan sub kriteria didapat nilai akhir sebagai dasar dalam penentuan prioritas. Urutan ruas jalan yang mendapat prioritas penanganan mulai dari yang tertinggi hingga terendah tingkat kerusakan antara lain : Cangkring - Sembowo - Batas Ponorogo, Dadapan - Watukarung - Dersono, Donorojo - Mantren – Ploso.

## REFERENSI
Ayu, I Dewa. 2011, Penentuan Skala Prioritas Penanganan Jalan di Kabupaten Bangli.
Tesis Master pada Universitas Udayana Bali:tidak diterbitkan Dirjen Bina Marga Kabupaten Pacitan,
Kementerian PU. 2015. Data Kondisi Ruas Jalan dan Anggaran Perbaikan Ruas Jalan . Pacitan.
No Pembobotan Total Nama Ruas Jalan 1 0.1074 Cangkring - Sembowo - Batas Ponorogo 2 0.0624 Dadapan - Watukarung – Dersono 3 0.0605 Donorojo - Mantren – Ploso 4 0.0545 Dersono – Kalak 5 0.0512 Bandar – Watupatok 6 0.0442 Jeruk – Bandar 7 0.0430 Tulakan – Tegalombo 8 0.0400 Kebondalem – Bandar 9 0.0351 Ketrowonojoyo – Sidomulyo 10 0.0349 Punung – Ploso 11 0.0334 Sukorejo – Klepu 12 0.0331 Tulakan – Wonokarto 13 0.0329 Bangunsari – Ngadirejan 14 0.0326 Ngadirejan – Tamanasri 15 0.0321 Pentung - Bubakan – Ngile 16 0.0314 Gemaharjo – Watupatok 17 0.0284 Punung – Gondosari 18 0.0271 Sempu – Ngromo 19 0.0256 Pentung – Jetak 20 0.0255 Ngadirojo – Wonokarto 21 0.0250 Gondosari - Tinatar - Batas Jateng 22 0.0237 Arjosari - Gondosari 23 0.0191 Tegalombo - Bandar 24 0.0189 Kalak - Batas Jateng 25 0.0185 Ngadirojo - Sudimoro 26 0.0181 Ngadirojo - Wonokarto 27 0.0176 Tokawi - Batas Jateng Tabel 4.5 Hasil Urutan Prioritas Penanganan Jalan
Endhit Yuniarso & Dewi Handayani/ Analisa Prioritas Penanganan Jalan Di Kabupaten Pacitan (Studi Kasus Jalan Luar Kota)/ Pp 68-76
Junaidi, Retno Indryani, Syaiful Bahri, 2006, Prioritas Penanganan Jalan Pada Ruas-ruas Jalan di Kabupaten Kapuas dengan Metode AHP, Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi III, ISBN : 979-99735-1-1
Norizah , K dan Mohd Hasmadi, I. 2012,
Developing priorities and ranking for suitable forest road allocation using Analytical Hierarchy Process (AHP) in Peninsular Malaysia, Sains Malaysiana , vol. 41, No. 10, pp. 1177-1185, ISSN 0126-6039
Pemerintah Republik Indonesia. 1990, Surat Keterangan Pekerjaan Umum No. 77/KPTS/Db Tahun 1990 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten. Sekretariat Negara, Jakarta.
Pemerintah Republik Indonesia. 1999, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Sekretariat Negara, Jakarta.
Pemerintah Republik Indonesia. 2004, U ndang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.
Sekretariat Negara, Jakarta.
Pemerintah Republik Indonesia. 2006,
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan Lembaran
Negara RI Tahun 2006, No. 115 Sekretariat Negara, Jakarta.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.
42/PRT/M/2007. 2007, Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur . Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta.
Rahmawati, Aprillia Dwi dan Harianto, Feri. 2012, Pemilihan Supplier Bahan Bangunana Pada Proyek Apartemen di Surabaya dengan Menggunakan Metode IRAP, Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Prasarana Wilayah Surabaya , Hal. E21-26, ISSN 2301-6752
Saaty, Thomas L. and Vargas Luis G. 2006,
Decision Making with the Analytic Network Process. Pittsburgh:Springler Science+Business Media, LLC Sofyan M. Saleh, Ibnu Abbas Majid, Firdasari, 2013, Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process Dalam Penentuan Penanganan Pemeliharaan Jalan di Kota
Banda Aceh, Jurnal Transportasi, vol. 13,
No. 2, ISSN 1411-2442
Saleh, M. Sofyan. dan Risdiansyah. 2014, Studi
Penentuan prioritas Penanganan Ruas Jalan Nasional Bireueun-Lhoksumawe- Pantonlabu, Jurnal Teknik Sipil, vol.3, no. 2, hal. 50-61, ISSN 2302-0253
Setiawan, Rudy dan Suranto, Helix. 2003, Pemodelan pemilihan moda untuk perjalan menuju kampus menggunakan kendaraan pribadi dan kendaraan umum (Studi Kasus Universitas Surabaya), Simposium VI FSTPT Universitas Hasanuddin Makassar Surat Keputusan Bupati Pacitan No :
188.45/685/408.11/2007. 2007, Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Kabupaten. Pacitan.
Yuniasih, Erika. 2014, Analisis Penentuan Skala Prioritas Jalan Sambas Berdasarkan Metode IRAP, Jurnal Teknik Sipil , vol. 14, No. 1.