Naskah diterima 05 Februari 2016, diedit 17 Februari 2016, dan disetujui terbit 22 Maret 2016
Evaluasi Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi Laut Revisi Anggaran Tahun 2015 Benefit Evaluation Activities Maritime Transport Sector Development Revised Budget 2015

## Rosita Sinaga
Puslitbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Badan Litbang Perhubungan Jl. Merdeka Timur No. 5 Jakarta Pusat e-mail: rosita_dephub@yahoo.com

## ABSTRAK
Sesuai Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: KP. 45 Tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kemanfaatan Kegiatan Pembangunan Sektor Transportasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2015, yang menyatakan bahwa dalam melakukan investasi di sektor transportasi yang menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus benar-benar bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya serta mempunyai output dan outcome yang bermanfaat untuk penyelenggaraan transportasi, sehingga setiap kegiatan pembangunan sektor transportasi laut perlu ditelaah lebih mendalam, terkait dengan metode dan tata cara evaluasi penilaian terhadap proyek-proyek pembangunan di bidang transportasi laut. Data kuantitatif dianalisis menggunakan penilaian dan evaluasi kelayakan berdasarkan kriteria penilaian kemanfaatan pembangunan, yaitu manfaat pelayanan dan kesiapan operasional. Evaluasi kemanfaatan kegiatan pembangunan / proyek di sektor transportasi laut yang bernilai diatas 10 milyar pada tahun 2015 terdapat 15 kegiatan yang sudah memenuhi aspek pelayanan dan kesiapan operasionalnya. Evaluasi kemanfaatan kegiatan pembangunan / proyek di sektor transportasi laut yang bernilai diatas 10 milyar pada tahun 2015 terdapat 14 kegiatan tidak memiliki dampak yang signifikan dari aspek peningkatan konektifitas dan aksesibilitas.
Kata kunci: evaluasi, pembangunan, transportasi laut

## ABSTRACT
In accordance with the Decree of the Minister of Communications of Republic of Indonesia No. KP. 45 Year of 2015 concerning the Establishment of Evaluation Team of the Benefits of projects of the Transportation Sector Development in Ministry of Transportation Fiscal Year 2015, which states that investing in transportation sector using the Govern- ment Budget should be immensely useful and accountable. Its outputs and outcomes have to benefit the management of transportation so that every development activity in sea transportation should be examined profoundly, relevant with methods and procedures of the assessment evaluation of maritime transport development projects. Quantitative data were analyzed using the assessment and evaluation of the feasibility based on the  criteria of the benefits of development, i.e the benefits of service and operational readiness. Based on the evaluation of the benefits of develop- ment for sea transportation projects worth over 10 bilion on 2015, there are 15 projects that already comply with the standard of benefits of service and operational readiness and 14 projects did not have any significant impact from the aspect of improvement of connectivity and accessibility
Keywords: evaluation, development, sea transportation

## PENDAHULUAN
Indonesia  sebuah  negara  kepulauan  yang merupakan perlintasan bagi kapal-kapal antar benua, dari  Samudera  Pasifik  ke  Samudera  Hindia  atau sebaliknya.  Sesuai  dengan  ketentuan  internasional wilayah  perairan  Indonesia  mempunyai  3  alur pelayaran  kepulauan  (ALKI)  yang  dapat  menjadi perlintasan bagi kapal-kapal internasional. Demikian juga dengan keindahan dan kekayaan Sumber Daya Alam,  serta  Sumber  Daya  Manusia  yang  dimiliki Indonesia, yang menjadikan posisi Indonesia strategis dan diperhitungkan.
Dengan  segala  keunggulan  Indonesia  maka perlunya dukungan oleh transportasi laut yang handal. Peran penting transportasi laut sangat terasa dalam memanjukan perekonomian, khususnya berhubungan dengan kegiatan seperti kegiatan-kegiatan produksi, konsumsi,  dan  distribusi.  Disini  perlunya  peran pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana transportasi  laut.  Pembangunan  sarana  dan prasarana  transportasi  laut  dapat  membuka aksesibilitas  sehingga  dapat  menunjang  aktivitas ekonomi,  dan  meningkatkan  produksi  masyarakat yang  berujung  pada  peningkatan  daya  beli masyarakat.
Kebutuhan  transportasi  laut  yang  senantiasa meningkat sejalan  dengan pertumbuhan  penduduk, pertumbuhan ekonomi diperlukan pembangunan atau pengembangan pelabuhan, kapal dan sarana navigasi, untuk  mendukung  sistem  transportasi  laut  yang efisien,  aman,  dan  lancar  serta  berwawasan lingkungan. Sistem transportasi laut yang efisien ini menggunakan pertimbangan ekonomi sebagai acuan dalam  investasi  sarana  dan  prasarana  transportasi laut.  Dengan  sistem  yang  baik,  terencana,  dan terkoordinasi  akan  meningkatkan  efektivitas  dan efisiensi  sistem  transportasi  laut.  Infrastruktur transportasi  laut  merupakan  prasyarat  bagi pertumbuhan  ekonomi.  Menurut  Prof  Harnen Sulistyo, PhD (2011) [1], pertumbuhan ekonomi yang baik harus didukung infrastruktur transportasi  yang cukup memadai. Saat ini kondisi transportasi di In- donesia masih jauh dari ideal, untuk itu perlu dibuat kebijakan dan strategi yang tepat untuk memajukan transportasi.
Di negara maju pada umumnya infrastruktur dan transportasi  memberikan  kontribusi  sebesar  12 persen dalam pertumbuhan ekonomi, sedangkan di Indonesia masih jauh dari jumlah itu, yaitu sebesar 3,81  persen.  Kondisi  tersebut  menggambarkan bahwa Indonesa  masih jauh  dari kondisi  ideal  dan memiliki tugas yang besar untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi. Selain itu, transportasi memiliki fungsi sebagai sektor penunjang
pembangunan ( the promoting  sector ) dan  pemberi jasa  ( the  servicing  sector )  bagi  perkembangan ekonomi,  dan  memiliki  peranan  penting  yaitu: mengarahkan  pembangunan,  prasarana  bagi pergerakan manusia, dan teknologi transportasi dapat mengubah arus pembawaan. (Nasution, 1996:12) [2].
Sesuai Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik  Indonesia  Nomor:  KP.  45  Tahun  2015 tentang  Pembentukan  Tim  Evaluasi  Kemanfaatan Kegiatan  Pembangunan  Sektor  Transportasi  di Lingkungan  Kementerian  Perhubungan  Tahun Anggaran  2015,  yang  menyatakan  bahwa  dalam melakukan  investasi  di  sektor  transportasi  yang menggunakan  dana  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara harus benar-benar bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya serta mempunyai  output  dan  outcome  yang  bermanfaat untuk penyelenggaraan transportasi, sehingga setiap kegiatan pembangunan sektor transportasi laut perlu ditelaah lebih mendalam, terkait dengan metode dan tata cara evaluasi penilaian terhadap proyek-proyek pembangunan di bidang transportasi laut.
Sesuai  arahan  Menteri  Perhubungan  bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan agar  mengevaluasi  kegiatan  Direktorat  Jenderal Perhubungan Laut dari segi manfaatnya. Sehingga perlu  dilaksanakan  evaluasi  kemanfaatan  kegiatan pembangunan  sektor  transportasi  laut  revisi  DIPA Direktorat Perhubungan Laut tahun anggaran 2015. Berdasarkan latar  belakang tersebut  di atas,  maka perlu  dilakukan  Kajian  Evaluasi  Kemanfaatan Kegiatan  Pembangunan  Sektor  Transportasi  Laut Revisi Anggaran Tahun
2015.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  analisis deskriptif kualitatif yang menggunakan data primer secara  langsung  dari  Kuasa  Pengguna Anggaran (KPA) dan PPK di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan  Laut.  Teknik  yang  dapat  digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, dan diskusi terfokus, dan data sekunder  adalah  data  yang  diperoleh  atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat  diperoleh  dari  berbagai  sumber  dari  Ditjen Perhubungan  Laut.Berkaitan  dengan  konsep  dan definisi operasional, dilakukan pendekatan penelitian sebagai berikut:
1. Yuridis  normatif  melalui  studi  pustaka  untuk menelaah  sistem  berbagai  kebijakan  yang diterapkan diberbagai negara baik yang berupa
perundang-undangan  maupun  hasil-hasil penelitian,  dan  referensi  lainnya  yang  terkait dengan proyek transportasi laut yang bernilai di atas 10 milyar pada tahun 2015.
2. Yurisdis  empiris  yang  dilakukan  dengan menelaah  data  primer  yang  dikumpulkan langsung dari para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)  dan    PPK  di  lingkungan  Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
3. Deskriptif  kualitatif  dengan  menilai  dan mengevaluasi kegiatan pembangunan proyek di sektor transportasi laut yang bernilai diatas 10 milyar pada tahun 2015.
Maksud penelitian adalah mengidentifikasi dan menganalisis keberadaan kegiatan pembangunan sub sektor transportasi laut di atas 10 milyar tahun 2015 di  Indonesia.Tujuan  penelitian  adalah  memberikan rekomendasi kebijakan pelaksanaan tentang proyek sub sektor transportasi laut di atas 10 milyar tahun 2015 di Indonesia.Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 414 Tahun 2013 Tentang Penetapan  Rencana  Induk  Pelabuhan  Nasional sebagaimana  telah  diubah  dengan  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 725 Tahun 2014 [3]., diuraikan secara rinci dalam pasal-pasalnya, hal- hal yang berkaitan dengan Pelabuhan Internasional Hub dan Internasional adalah sebagai berikut:
1. Pelabuhan  Utama  (yang  berfungsi  sebagai Pelabuhan  Internasional  dan  Pelabuhan  Hub Internasional);
2. Pelabuhan Pengumpul;
3. Pelabuhan  Pengumpan,  yang  terdiri  atas Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pelabuhan Pengumpan Lokal.
a. Hierarki  pelabuhan  sebagaimana  dimaksud ditetapkan dengan memperhatikan kriteria teknis sebagai berikut:
1) Pelabuhan Pengumpan Regional
a. Berpedoman pada tata ruang wilayah provinsi dan pemerataan pembangunan antar provinsi;
b. Berpedoman  pada  tata  ruang  wilayah kabupaten/kota  serta  pemerataan
dan peningkatan pembangunan kabupaten/kota;
c. Berada di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi wilayah provinsi;
d. Berperan  sebagai  pengumpan  terhadap pelabuhan pengumpul dan pelabuhan utama;
e. Berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang dari/ke pelabuhan pengumpul dan/ atau pelabuhan pengumpan lainnya;
f. Berperan  melayani  angkutan  laut  antar kabupaten/kota dalam provinsi;
g. Memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;
h. Melayani  penumpang  dan  barang  antar kabupaten/kota dan/atau antar kecamatan dalam 1 (satu) provinsi;
i. Berada dekat dengan jalur pelayaran antar pulau + 25 mil;
j. Kedalaman maksimal pelabuhan -7 m LWS;
k. Memiliki dermaga dengan panjang maksimal 120
m;
l. Memiliki  jarak  dengan  pelabuhan  pengumpan regional lainnya 20 – 50 mil.
2) Pelabuhan Pengumpul
a. Kebijakan pemerintah yang meliputi pemerataan pembangunan  nasional  dan  meningkatkan pertumbuhan wilayah;
b. Memiliki  jarak  dengan  pelabuhan  pengumpul lainnya setidaknya +50 mil;
c. Berada  dekat  dengan  jalur  pelayaran  nasional +50 mil;
d. Memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;
e. Berdekatan dengan pusat pertumbuhan wilayah ibukota  provinsi  dan  kawasan  pertumbuhan nasional;
f. Kedalaman minimal 1 tambatan dan peralatan bongkar muat;
g. Memiliki  dermaga  multipurpose  minimal  1 tambatan dan peralatan bongkar muat;
h. Berperan  sebagai  pengumpul  angkutan petikemas/curah/general  cargo/penumpang nasional;
i. Berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang umum nasional.
3) Pelabuhan Pengumpan Regional
a. Berpedoman pada tata ruang wilayah provinsi dan pemetaan pembangunan antar provinsi;
b. Berpedoman  pada  tata  ruang  wilayah kabupaten/kota serta pemetaan dan peningkatan pembangunan kabupaten/kota;
c. Berada di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi wilayah provinsi;
d. Berperan  sebagai  pengumpan  terhadap pelabuhan pengumpul dan pelabuhan utama;
e. Berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang dari/ke pelabuhan pengumpul dan/ atau pelabuhan pengumpan lainnya;
f. Berperan  melayani  angkutan  laut  antar kabupaten/kota dalam provinsi;
g. Memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta

## Kajian Evaluasi Kemanfaatan....ROSITA SINAGA
terlindung dari gelombang;
h. Melayani  penumpang  dan  barang  antar kabupaten/kota dan/atau antar kecamatan dalam 1 (satu) provinsi);
i. Berada dekat dengan jalur pelayaran antar pulau + 25 mil;
j. Kedalaman maksimal pelabuhan – 7 m LWS;
k. Memiliki dermaga dengan panjang maksimal 120 m;
l. Memiliki  jarak  dengan  pelabuhan  pengumpan regional lainnya 20-50 mil.
4) Pelabuhan Pengumpan Lokal
a. Berpedoman  pada  tata  ruang  wilayah kabupaten/kota  dan  pemerataan  serta peningkatan pembangunan kabupaten/kota;
b. Berada di sekitar pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota;
c. Memiliki luas daratan dan perairan tertentu dan terlindung dari gelombang;
d. Melayani  penumpang  dan  barang  antar kabupaten/kota dan/atau antar kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
e. Berperan  sebagai  pengumpan  terhadap pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul, dan/ atau pelabuhan pengumpan regional;
f. Berperan sebagai tempat pelayanan penumpang di daerah terpencil, terisolasi, perbatasan, daerah terbatas  yang  hanya  didukung  oleh  moda transportasi laut;
g. Berperan  sebagai  tempat  pelayanan  moda transportasi  laut  untuk  mendukung  kehidupan masyarakat  dan  berfungsi  sebagai  tempat multifungsi  selain  sebagai  terminal  untuk penumpang juga untuk melayani bongkar muat kebutuhan hidup masyarakat di sekitarnya;
h. Berada  pada  lokasi  yang  tidak  dilalui  jalur transportasi laut regular kecuali keperintisan;
i. Kedalaman maksimal pelabuhan – 4 m LWS;
j. Memiliki fasilitas tambat atau dermaga dengan panjang maksimal 70 m;
k. Memiliki  jarak  dengan  pelabuhan  pengumpan lokal lainnya 5 – 20 mil.
Penilaian  proyek  ( project  assessment ).  Suatu proses  pembelajaran  merupakan  serangkaian kegiatan  yang  terdiri  dari  perencanaan,  kegiatan belajar  mengajar,  dan  evaluasi.  Kegiatan  belajar mengajar  yang  dirancang  dalam  bentuk  rencana mengajar disusun oleh guru dengan mengacu pada tujuan  yang  hendak  dicapai.  Untuk  mengetahui berhasil tidaknya tujuan yang diharapkan, maka guru perlu  adanya  evaluasi.  Menurut  Ralph  Tyler  [4],
evaluasi  adalah  sebuah  proses  pengumpulan  data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Definisi yang lebih luas dikemukakan oleh dua orang ahli lain, yakni Cronbach [5]  dan Stufflebeam [6]  yang mengatakan  bahwa  proses  evaluasi  bukan  sekedar mengukur  sejauhmana  tujuan  tercapai,  tetapi digunakan untuk membuat keputusan, dalam hal ini terkait dengan prestasi atau hasil belajar.
Penilaian  merupakan  kegiatan  yang  tidak terpisahkan dengan kegiatan belajar mengajar pada umumnya,  karena  efektivitas  kegiatan  belajar mengajar  bergantung  pada  kegiatan  penilaian. Kegiatan  belajar  mengajar  akan  efektif  apabila didukung oleh kegiatan penilaian yang efektif pula. Kenyataan  menunjukkan  bahwa  seorang  guru melakukan kegiatan penilaian hanya untuk memenuhi kewajiban  formal,  yaitu  menentukan  nilai  bagi siswanya. Artinya, masih banyak guru yang kurang memahami dengan benar untuk tujuan apa kegiatan penilaian  dilakukan  dan  manfaat  apa  yang  dapat diambil dari kegiatan penilaian yang telah dilakukan. Untuk itu perlu adanya sebuah model penilaian yang tidak hanya menjadikan momen ujian sebagai tolak ukur keberhasilan siswa dalam pembelajaran, tetapi perlu adanya sebuah evaluasi yang benar-benar bisa mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam sistem kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), model penilaian yang ditawarkan adalah  penilaian  berbasis  kelas  yang dalampelaksanaannya  dilakukan  secara  terpadu dengan    proses  pembelajaran  yang  melalui pengumpulan  kerja  peserta  didik  (portofolio), penilaian  tertulis  ( paper  and  pencil  assessment ), penilaian produk ( product assessment ), penilaian diri (self  assessment ),  penilaian  unjuk  kerja  ( perfor- mance  assessment ),  penilaian  proyek  (p roject  as- sessment ) dan penilaian sikap.Tentunya tidak semua model penilaian tersebut bisa diterapkan pada mata pelajaran. Untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam  terutama  pada  materi-materi  yang  terkait dengan project work, maka guru bisa menggunakan penilaian proyek.
Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap  suatu  tugas  yang  mencakup  beberapa kompetensi yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam waktu periode tertentu. Tugas tersebut dapat berupa  investigasi  terhadap  suatu  proses  atau kejadian  yang  dimulai  dari  perencanaan, pengumpulan  data,  pengorganisasian,  pengolahan data  dan  penyajian  data.  Evaluasi.  Pada  dasarnya evaluasi  merupakan  suatu  pemeriksaan  terhadap pelaksanaan suatu program yang telah dilakukan yang akan digunakan untuk meramalkan, memperhitungkan, dan mengendalikan pelaksanaan
J.Pen.Transla Vol.18 No.1 Maret  2016 :  8-15
program kedepannya agar jauh lebih baik. Dengan demikian  evaluasi  lebih  bersifat  melihat  ke  depan daripada melihat kesalahan-kesalahan di masa lalu, dan diarahkan pada upaya peningkatan kesempatan demi  keberhasilan  program.  Evaluasi  merupakan suatu  usaha  untuk  mengukur  dan  memberi  nilai secara  objektif  pencapaian  hasil-hasil  yang  telah direncanakan  sebelumnya  dimana  hasil  evaluasi tersebut  dimaksudkan  menjadi  umpan  balik  untuk perencanaan yang akan dilakukan di depan (Yusuf, 2000) [7].
Istilah  evaluasi  mempunyai  arti  yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa  skala  nilai  terhadap  hasil  kebijakan  dan program.  Secara  umum,  istilah  evaluasi  sapat disamakan  dengan  penaksiran  ( appraisal ), pemberian  angka  ( ratting )  dan  penilaian  ( assess- ment )  kata-kata  yang  menyatakan  usaha  untuk menganalisis  hasil  kebijakan  dalam  arti  satuan nilainya.  Dalam  arti  yang  lebih  spesifik,  evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataan mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut  memberi  sumbangan  pada  tujuan  atau sasaran,  dalam  hal  ini  dikatakan  bahwa  kebijakan atau  program  telah  mencapai  tingkat  kinerja  yang bermakna,  yang  berarti  bahwa  masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi (Dunn, 2003) [8]. Anderson [9] memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan  yang  direncanakan  untuk  mendukung tercapainya  tujuan.  Sedangkan  Stufflebeam, mengungkapkan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang bermanfaat bagi  pengambil keputusan dalam menentukan  alternatif  keputusan  (dalam Arikunto, 2002:1)  [10].  Patton  dan  Sawicki  (1991)  [11] mengklasifikasikan metoda pendekatan yang dapat dilakukan dalam penelitian evaluasi menjadi 6 (enam) yaitu:
1. B efore  and  after  comparisons metode  ini mengkaji  suatu  objek  penelitian  dengan membandingkan  antara  kondisi  sebelum  dan kondisi  sesudahnya  suatu  kebijakan  atau program diimplementasikan.
2. With  and  without  comparisons ,  metode  ini mengkaji  suatu  objek  penelitian  dengan menggunakan  pembandingan  kondisi  antara yang  tidak  mendapat  dan  yang  mendapat kebijakan atau program, yang telah dimodifikasi dengan  memasukan  perbandingan  kriteria- kriteria yang relevan di tempat kejadian peristiwa (TKP)  dengan  program  terhadap  suatu  TKP tanpa program.
3. Actual  versus  planed  performance comparisons , metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan membandingkankondisi yang ada  ( actual )  dengan  ketetapan-ketetapan perencanaan yang ada ( planned ). Experimental ( controlled ) models, metode ini mengkaji suatu objek penelitian  dengan melakukan  percobaan yang terkontrol/dikendalikan untuk mengetahui kondisi yang diteliti.
4. Quasi  experimental  models ,  metode  ini mengkaji  suatu  objek  penelitian  dengan melakukan  percobaan  tanpa  melakukan pengontrolan/pengendalian  terhadap  kondisi yang diteliti.
5. Cost  oriented  models, metode  ini  mengkaji suatu  objek  penelitian  yang  hanya  didasarkan pada  penelitian  biaya  terhadap  suatu  rencana (Arikunto, 2002:14).

## Fungsi  Utama  Evaluasi
Pertama  memberi  informasi  yang  valid  dan dapat  dipercaya  mengenai  kinerja  kebijakan,  yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik. Kedua, evaluasi memberi  sumbangan  pada  klarifikasi  dan  kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target, nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nugroho (2004) [12] mengatakan bahwa evaluasi akan memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dicapai melalui tindakan publik (Nugroho, 2004:185). Dari berbagai definisi di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  yang  dimaksud dengan  evaluasi  program  adalah  kegiatan  untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu program  pemerintah  yang  selanjutnya  informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif atau pilihan  yang  tepat  dalam  mengambil  sebuah keputusan.
Dengan  melakukan  evaluasi  maka  akan ditemukan  fakta  pelaksanaan  kebijakan  publik dilapangan yang hasilnya bisa positif ataupun negatif. Sebuah evaluasi yang dilakukan secara profesional akan  menghasilkan  temuan  yang  obyektif  yaitu temuan  apa  adanya;  baik  data,  analisis  dan kesimpulannya tidak dimanipulasi yang pada akhirnya akan  memberikan  manfaat  kepada  perumus kebijakan,  pembuat  kebijakan  dan  masyarakat. Proses Evaluasi. Dalam melakukan proses evaluasi ada beberapa etik birokrasi yang perlu diperhatikan oleh  pihak-pihak  yang  erat  hubungannya  dengan tugas-tugas evaluasi antara lain:
1. Semua tugas/tanggung jawab pemberi tugas atau yang menerima tugas harus jelas;

## Kajian Evaluasi Kemanfaatan....ROSITA SINAGA
2. Pengertian  dan  konotasi  yang  sering  tersirat dalam evaluasi yaitu mencari kesalahan harus dihindari;
3. Pengertian evaluasi adalah untuk membandingkan  rencana  dengan  pelaksanaan dengan  melakukan  pengukuran-pengukuran kuantitatif/kualitatif jumlah kuantiitas program secara  teknik.
4. Dimaksud  dengan  berhasil  telah  dicantumkan sebelumnya  dalam  rencana  program  secara eksplisit;
5. Tim yang melakukan evaluasi adalah pembari saran/nasehat  kepada  manajemen,  sedangkan pendayagunaan  saran/nasehat  tersebut  serta pembuat  keputusan  atas  dasar  saran/nasehat tersebut berada di tangan manajemen program. Dalam proses pengambilan keputusan yang telah dilakukan atas data-data/penemuan teknis perlu dikonsultasikan  secermat  mungkin  karena menyangkut  banyak  hal  tentang  masa  depan proyek dalam kaitannya dengan program;
6. Hendaknya hubungan dan proses selalu didasari oleh  suasana  konstruktif  dan  objektif  serta menghindari analisa-analisa  subjektif. Dengan demikian evaluasi dapat diterapkan sebagai salah satu program yang sangat penting dalam siklus manajemen program (Sirait, 1990:161) [13].

## HASIL  DAN  PEMBAHASAN
Penelitian ini merupakan revisi anggaran untuk kajian  evaluasi  kemanfaatan  transportasi  laut. Evaluasi kemanfaatan transportasi laut dirumuskan dengan beberapa langkah, meliputi:
1. Mengidentifikasi  keberadaan  kegiatan pembangunan sub sektor transportasi laut di atas 10 milyar tahun 2015 di Indonesia;
2. Mengidentifikasi terhadap kondisi fasilitas saat ini  dan  permasalahan  yang  dihadapi  pada kegiatan pembangunan sub sektor transportasi laut di atas 10 milyar tahun 2015 di Indonesia;
3. Mengidentifikasi terhadap parameter penilaian kemanfaatan kegiatan pembangunan sub sektor transportasi laut di atas 10 milyar tahun 2015 di Indonesia;
4. Membuat  Kriteria  Penilaian  Kemanfaatan Pembangunannya  dilihat  dari  2  aspek  yaitu: manfaat pelayanan, dan kesiapan operasional;
5. Menilai  kemanfaatan  berdasarkan  Kriteria Penilaian Kemanfaatan Pembangunannya dilihat dari  2  aspek  yaitu:  manfaat  pelayanan,  dan kesiapan operasional
6. Memberikan  rekomendasi  berupa  konsep pedoman  atau  petunjuk  teknis  dalam mengevaluasi kemanfaatan kegiatan pembangunan sektor transportasi laut di atas 10 milyar tahun 2015 di Indonesia.
Analisa  Kriteria  Penilaian  Kemanfaatan Pembangunannya  digunakan  pendekatan  analisis data  melalui  kertas  kerja  kegiatan  pembangunan proyek di sektor transportasi laut yang bernilai diatas 10 milyar pada tahun 2015, dengan kriteria dan aspek kemudian dirumuskan evaluasinya, adapun kriteria dan aspek-aspek yang dinilai adalah sebagai berikut:
1. Fasilitas  Pelabuhan
Aspek yang di nilai dari pembangunan dermaga adalah sebagai berikut ini :
a. Administrasi meliputi : masterplan, FS, AMDAL, TOR dan RAB yang penilaiannya ada atau tidak ada;
b. Kewajaran harga yang meliputi : standar harga, volume, dan harga satuan;
c. Administrasi yang meliputi : FS, TOR dan RAB yang penilaiannya ada dan tidak ada;
d. Kewajaran harga yang meliputi : standar harga, volume dan harga satuan;
e. Kemanfaatan  masyarakat  yang  meliputi peningkatan kapasitas, konektifitas, aksesibilitas, aspek keselamatan, aspek keamanan, dan jasa pelayanan;
f. Kesiapan operasional yang meliputi kebutuhan regulasi,  aksesibilitas,  kesiapan  SDM  yang mengoperasikan,  area  konektivitas,  integritas fasilitas  antarmoda,  maintenance,  dan kompatibilitas.
2. Kenavigasian
a. SBNP ( Menara Suar)
Aspek yang  di nilai dari  pembangunan SBNP (menara suar dan rambu suar)  adalah sebagai berikut ini :
1) Administrasi yang meliputi : FS, TOR dan RAB yang penilaiannya ada dan tidak ada;
2) Kewajaran harga yang meliputi : standar harga, volume dan harga satuan;
3) Administrasi yang meliputi : FS, TOR dan RAB yang penilaiannya ada dan tidak ada;
4) Kewajaran harga yang meliputi : standar harga, volume dan harga satuan;
5) Kemanfaatan  masyarakat  yang  meliputi peningkatan kapasitas, konektifitas, aksesibilitas, aspek keselamatan, aspek keamanan, dan jasa pelayanan;
6) Kesiapan operasional yang meliputi kebutuhan
regulasi,  aksesibilitas,  kesiapan  SDM  yang mengoperasikan,  area  konektivitas,  integritas fasilitas  antarmoda,  maintenance,  dan kompatibilitas.
b. GMDSS,  up  grade  peralatan  navtex  GMDSS dan  giro  compas  untuk  kapal  negara kenavigasian.Aspek  yang  di  nilai  dari pembangunan  GMDSS,  Upgrade  peralatan navtex GMDSS giro compas untuk kapal negara kenavigasian adalah sebagai berikut:
1) Administrasi yang meliputi : FS, TOR, dan RAB yang penilaiannya ada dan tidak ada;
2) Kewajaran harga yang meliputi : standar harga, volume, dan harga satuan;
3) Kemanfaatan  masyarakat  yang  meliputi peningkatan kapasitas, konektifitas, aksesibilitas, aspek keselamatan, aspek keamanan, dan jasa pelayanan;
4) Kesiapan operasional yang meliputi kebutuhan regulasi,  aksesibilitas,  kesiapan  SDM  yang mengoperasikan,  area  konektivitas,  integritas fasilitas  antarmoda,  maintenance,  dan kompatibilitas.Dari  hasil  analisis  evaluasi kegiatan  pembangunan  /  proyek  di  sektor transportasi laut yang bernilai diatas 10 milyar pada tahun 2015 yang memenuhi aspek manfaat kelayakan  dan  kesiapan  operasional  adalah sebagai berikut:
1. Pembangunan 5 (lima) angkutan ternak;
2. Subsidi  Pelayaran  Perintis  Pangkalan  Sorong KSOP Kelas I Sorong;
3. Angkutan Laut Perintis Pangkalan Bima;
4. Angkutan Laut Perintis Pangkalan Biak;
5. Perintis Satker KSOP kelas I Ambon 7 Trayek ± 27;
6. Kemanfaatan penambahan biaya subsidi perintis trayek  R-5  KSOP  kelas  III  Pulau  Baai Bengkulu;
7. Kemanfaatan penambahan biaya studi angkutan laut perintis KSOP Pangkalan Merauke untuk 7 trayek ± 1, 6 M;
8. Kekurangan  anggaran  subsidi  pengoperasian Angkutan Laut Perintis Maumere TA 2015;
9. Kekurangan subsidi operasional angkutan laut perintis  kode  trayek  R-6  Pangkalan  Tanjung Pinang;
10. Kekurangan biaya subsidi operasional angkutan laut perintis kode trayek R-16 Tahun Anggaran 2015;
11. Penambahan  subsidi  perintis  pangkalan Saumlaki Trayek R-51, R-52, R-53 dan R-54;
12. Penambahan subsidi perintis pangkalan Kupang Trayek R-20, R-21, R-22 dan R-23;
13. Penambahan  subsidi  perintis  pangkalan Teluk Bayur Trayek R-4;
14. Pengadaan 300 unit sistem lampu untuk rambu suar dan menara suar;
15. Pembangunan  kapal  kelas  I  Kenavigasian sebanyak 5 unit.
Dari  hasil  analisis  evaluasi  kegiatan pembangunan / proyek di sektor transportasi laut yang bernilai diatas 10 milyar pada tahun 2015 yang tidak memiliki  dampak  yang  signifikan  dari  aspek peningkatan  konektifitas  dan  aksesibilitas  adalah sebagai berikut:
1. Pengadaan flat kerja 5 unit;
2. Pengadaan  perangkat  penunjang  operasional menara suar di 25 Lokasi;
3. Pengembangan ship reporting system;
4. Pengadaan  Remote  Client  Vessel  Traffice Service;
5. Pengadaan  Sistem  Pemantauan  dan Pengamatan Alur Pelayaran (ECDIS dan Long Range  Camera);
6. Pengadaan  Vessel  Monitoring  System  Kapal Negara  Kenavigasian;
7. Pengadaan CCTV Survailance System (Day & Night) CCTV di VTS;
8. Pengadaan  Peralatan  Survey  Telekomunikasi Pelayaran;
9. Pengadaan E-book Telekomunikasi Pelayaran;
10. Pengadaan Alat Bantu pemeliharaan SROP;
11. Pengadaan Pelampung Suar Steel Diameter 2,2 m sejumlah 60 unit;
12. Pengadaan Pelampung Suar Steel Diameter 2,4 m sejumlah 20 unit;
13. Pengadaan  Pelampung  Suar  Polytheline sejumlah 20 unit;
14. Pengadaan  Sistem  Lampu  Suar  Untuk Pelampung Suar 260 Unit dan 400 Unit Sistem Lampu  Suar  Multi  Colour  Untuk  Pelampung Suar.

## KESIMPULAN
Dari  hasil  evaluasi  di  atas  dapat  diambil kesimpulan sebagai berikut ini:
1. Evaluasi kemanfaatan kegiatan pembangunan / proyek di sektor transportasi laut yang bernilai diatas 10 milyar pada tahun 2015 terdapat 15 kegiatan yang sudah memenuhi aspek pelayanan dan kesiapan operasionalnya.

## Kajian Evaluasi Kemanfaatan....ROSITA SINAGA
2. Evaluasi kemanfaatan kegiatan pembangunan / proyek di sektor transportasi laut yang bernilai diatas 10 milyar pada tahun 2015 terdapat 14 kegiatan tidak memiliki dampak yang signifikan dari  aspek  peningkatan  konektifitas  dan aksesibilitas.
Dari  hasil  kesimpulan    di  atas  dapat  diambil rekomendasi sebagai berikut ini:
1. Untuk  proyek  fasilitas  pelabuhan  yang  dinilai dari  aspek  pelayanan  dan  keselamatan  yang nilainya masih dibawah 70% berarti belum dapat dimanfaatkan.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya informasi data yang ada TOR maupun FS dan SID.
2. Perlu dilakukan perbaikan data untuk TOR agar dilengkapi dengan data kuantitatif.
3. Perlu dilakukan koordisasi antara KSOP (PPK) dan  pejabat  pembina  teknis  yang  ada  dipusat agar  kegiatan  dapat  dilaksanakan  dengan melakukan kelengkapan data dokumen proyek.

## UCAPAN  TERIMA  KASIH
Mengucapkan terima kasih kepada seluruh peneliti atau pegawai  Puslitbang Transportasi Laut yang telah membantu hasil penelitian ini.

## DAFTAR  PUSTAKA
[1] Sulistyo, Prof Harnen. 2011. Maba FT UB Awali Kuliah Dengan Wakil Menteri Perhubungan RI http://prasetya.ub.ac.id/berita/Maba-FT-UB- Awa li-Kulia h- Denga n-Wa kil-Menter i- Perhubungan-RI-5886-id.html,  diunduh  tahun 2015.
[2] Nasution, MN. 1996. Manajemen transportasi. Ghalia Indonesia. Jakarta;
[3] Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 414  Tahun  2013  Tentang  Penetapan  Rencana Induk  Pelabuhan  Nasional  sebagaimana  telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 725 Tahun 2014.
[4]  Tyler,  W.  Ralph.  1949.  Basic  Principles  of Curriculum  and  Instruction.  Chicago:  The University of Chicago Press.
[5]  Cronbach,  L.J.  1982.  Designing  Evaluation  of Educational  and  Social  Programs.  San Francisco, C.A: Jossy-Bass.
[6] L.  Stufflebeam,  Daniel  and  Anthony  J. Shinkfield. 2007. Evaluation Theory, Models, and Applications. San Francisco: A Wiley Imprint.
[7]  Tayibnapis,  Farida  Yusuf.  2000.  Evaluasi Program. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
[8] Dunn, William. 2003. Analisis Kebijakan Publik. Universitas Gadjah Mada. Jogjakarta;
[9] Anderson,  L.W  dan  Krathwohl,  D.R.  2010. Kerangka  Landasan  untuk  Pembelajaran, Pengajaran  dan Asesmen  (Revisi  Taksonomi Pendidikan Bloom). Yogyakarta;
[10] Arikunto, Suharsimi. 2002.  Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Bumi Aksara: Jakarta;
[11] Patton  and  Sawicki.1991. Basic  Methods  of Policy  Analysis  and  Planning .  Prentice  Hall.
[12] Nugroho,  Riant.  2004.  Kebijakan  Publik: Formulasi, implementasi, dan Evaluasi. Jakarta:;
[13] Aji F. B. dan Martin Sirait. 1990. Perencanaan dan  Evaluasi  Suatu  Sistem  Untuk  Proyek Pembangunan. Jakarta,  Bumi Aksara.