Peranan Pemimpin Dalam Pengendalian Konflik Kerja di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar

## Heryanto

## Abstrak
Penelitian  dilakukan  di  Desa  Kujangsari  Kecamatan  Langensari  Kota  Banjar.  Adapun  yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana peranan kepala desa Kujangsari Kecamatan  Langensari  Kota  Banjar  dalam  pengendalian  konflik?  2.  Hambatan  dan  kesulitan  apa yang  dihadapi  kepala  desa  dalam  pengendalian  konflik  kerja?  3.  Upaya-upaya  kepala  desa  dalam pengendalian  konflik  kerja  di  Desa  Kujangsari  Kecamatan  Langensari  Kota  Banjar?  Metode penelitian  yang  digunakan  penulis  yaitu  deskriptif  analisis.  Teknik  pengumpulan  data  dengan wawancara,  observasi  dan  dokumentasi.  Informan  dalam  penelitian  ini  yaitu  Kepala  Desa  dan Perangkat  Desa  dengan  jumlah  8  orang.  Berdasarkan  hasil  penelitian  telah  diketahui  bahwa  1. peranan pemimpin dalam pengendalian konflik kerja di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar  pada  umumnya  sudah  berjalan  cukup  baik.  2.  Hambatan  yang  dihadapi  yaitu  antara  pihak- pihak yang  terjadi konflik dapat diselesaikan oleh musyawarah ditingkat pemerintahan desa, kurang sadarnya  pihak  yang  terjadi  konflik  untuk  melaporkan  permasalahannya  terhadap  pemerintah  desa, hanya  bisa  menyelesaikan  secara  musyawarah  keluarga,  bawahan  masih  belum  maksimal  di  dalam pemahaman  tugas  pokok  dan  fungsi  masing-masing,  selalu  berubahnya  peraturan-peraturan perundangan.  3.  Upaya  yang  dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  yaitu  dimusyawarahkan  kembali ditingkat  desa  dengan  mengundang  unsur  dari  kecamtan,  Babinkamtibmas  Desa  (dari  kepolisian), dan  babinsa  desa  (dari  ABRI),  melaksanakan  pembinaan  terhadap  pihak  yang  lebih  dekat  dengan masyarakat seperti ketua RT/RW dan Linmas supaya segera melaporkan dan memberitahukan kepada pemerintah  desa  apabila  dimasyarakat  terjadi  konflik  atau  tidak  ada  indikasi  yang  dapat menimbulkan  konflik,  menyerahkan  ketingkatan  yang  lebih  tinggi  untuk  diselesaikan,  selalu memberikan  sosialisasi  dan  pengetahuan  kepada  bawahan  dan  masyarakat  agar  tidak  terpengaruh kepada  pihak-pihak  yang  tidak  bertanggungjawab  yang  akan  membuat  permasalahan-permasalahan dilingkup  pemeritahan  desa,  mengadakan  pelatihan-pelatihan  kepada  perangkat  desa  tentang  tugas pokok  dan  fungsi  didalam  penyelenggaraan  pemerintah  desa,  selalu  berkoordinasi  dengan pemberdayaan didalam penyelenggaraan pemerintahan desa, memberikan arahan-arahan dan tujuan adanya  program  yang  bergulir  dimasyarakat,  mencoba  mencari  bantuan  dari  tingkat  kota  dan  desa sendiri membuat Peraturan Desa  tentang kejadian luar biasa sehingga  apa  yang akan dilaksanakan berpedoman kepada Peraturan Desa, mengundang kembali dan memberikan saran-saran agar pihak yang berkonflik memenuhi undangan dari pemerintah desa guna penyelesaian masalah.
Kata Kunci:  Pemimpin; Pengendalian Konflik Kerja

## A. PENDAHULUAN
Peranan  pemimpin  dalam mengelola bawahan sangat terkait dengan gaya kepemimpinannya  yang  ditampilkan.  Seorang pemimpin  diharapkan  dapat  menampilkan  gaya kepemimpinan  dalam  segala  situasi,  dan  mampu memberi  mengelelola  pegawainya  dimasa-masa sulit  sehingga  tercipta  rasa  keyakinan  akan atasan  dalam  diri  para  bawahannya.  Hal  ini sejalan dengan  pendapat Sobri (2014:10) bahwa: “Pemimpin  hadir    untuk  menggerakkan  para pengikut  agar    mereka  mau  mengikuti    atau menjalankan  apa  yang  diperintahkan  atau dikehendaki pemimpin”.
Lebih lanjut Sobri (2014:10) menambahkan bahwa: Didalam  suatu  organisasi  keberadaan seorang  pemimpin  sangat  penting  karena
pemimpin  merupakan  otak  pusatnya organisasi dalam mengelola segala sumber daya  dalam organisasi. salah satu tugas  yang  sangat  strategis    dari  seorang pemimpin dalam mempengaruhi
bawahannya, konflik kerja dalam
organisasipun  relatif  dapat  diatasi,  yang penting seorang pemimpin dapat menekan ego sendiri, menghargai kontribusi bawahan  yang  berdasarkan  tataran  etika organisasi.
Berdasarkan  pendapat  di  atas,  maka  jelas bahwa  dalam  mencapai  tujuan  organisasi membutuhkan  beberapa  faktor  pendukung  yaitu alat,  modal,  alam  dan  manusia.  Diantara  faktor- faktor  tersebut  manusialah  yang  sangat  dominan
untuk  memegang  peranan  penting dalam mencapai  keberhasilan  organisasi.  Walaupun modal  yang  tersedia  besar  dan  teknologi  yang digunakan canggih, organisasi tidak akan mampu berjalan dengan baik jika tidak ada manusia yang berada di organisasi tersebut. Dan perlu di sadari bahwa  keberhasilan  pengelolaan  organisasi sangat  ditentukan  oleh  sumber  daya  manusia dengan  didukung  seorang  pemimpin  yang mampu  memimpin  suatu  organisasi,  dituntut untuk  mempunyai  pemikiran  terbuka,  mau menerima  ide-ide  baru,  rela  menerima  kritikan dan  mau  belajar  serta  mendengarkan  kebenaran yang disampaikan oleh bawahannya.
Tugas  dan  fungsi  pimpinan  menurut Nawawi (1995:74) adalah sebagai berikut:
Tugas pimpinan  adalah melaksanakan fungsi- fungsi manajemen yang terdiri dari: merencanakan, mengorganisasikan,
menggerakkan  dan  mengawasi.  Sedangkan fungsi  pimpinan  adalah  fungsi  administrasi, yakni  mengadakan  formulasi  kebijaksanaan administrasi  dan  menyediakan  fasilitasnya. serta  fungsi  sebagai  top  manajemen  yakni mengadakan  panning,  organizing,  staffing, directing, commanding dan controlling.
Salah  satu  peran  pemimpin  dalam organisasi    adalah  mampu  mengendalikan konflik,  baik  konflik  yang  kecil  maupun  konflik yang  besar.    Hal  ini    sejalan  dengan  pendapat Sobri (2014:127) bahwa:
Konflik  tidak  bisa  dihindari,  sebab  konflik ada  dimana-mana.  dimana  ada  interaksi,  di situ  ada  konflik.  karena  itu    yang  diperlukan adalah  bagaimana  mengelola  konflik  secara profesional.  Secara  praktis  setiap  pemimpin dalam  menghadapi  konflik  organisasi  harus dapat memahami terlebih dahulu konflik yang terjadi, melalui sumber-sumber konflik sebelum menentukan cara untuk mengatasinya.
Dengan  demikian  maka  untuk  dapat mengendalikan konflik yang ada, maka pimpinan perlu  mengetahui  tanda-tanda  awal  konflik terjadinya  konflik,  yaitu  dengan      melihat peningkatan intensitas ketidak sepakatan diantara anggota-anggota dalam suatu organisasi, sementara  itu    konflik  dalam  diri  individu  dapat dilihat  melalui  keluh  kesah,  gerakan-gerakan kegelisahan pada wajah, perilaku gagap, melamun,  dan  ucapan-ucapan  yang  ketus. Sedangkan  konflik  antar  individu  maupun kelompok  ditandai  dengan  semakin  menurunnya ketidak saling percayaan, ketidak saling terbukaan,  dan  kerjasama  kelompok  diantara kedua  belah  pihak.  Akibat  adanya  konflik  yang terjadi disuatu organisasi berakibat pada
renggangnya hubungan antar individu di organisasi  tersebut.  Selain  itu  berakibat  pula pada  perkembangan  organisasi  itu  sendiri.    Jika tanda-tanda  tersebut  terjadi,  maka    seorang pimpinan  harus  dengan  sigap  mencari  jalan keluar  agar    konflik  yang  ada    tidak  membesar. Sebab  akibat adanya konflik akan   menghambat perkembangan organisasi.
Tidak  mudah  bagi  pemimpin  dalam mengendalikan  konflik  yang  terjadi  di  suatu organisasi yang dipimpinnya, sehingga pemimpin
mempunyai hambatan dalam mengatasi  konflik  tersebut.  Hal  itu  disebabkan adanya  ketidak  terbukaan  antara  bawahan  dan atasan. Menurut  Sunyoto (2013:218) bahwa:
Pengertian dari konflik
adalah ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota organisasi  atau  kelompok-kelompok  dalam organisasi  yang  timbul  karena  mereka    harus menggunakan  sumber  daya  yang    langka secara bersama-sama atau menjalankan kegiatan  bersama-sama  atau  karena  mereka mempunayi  status,  tujuan,  nilai-niai  dan persepsi yang berbeda.
Adapun    indikator    yang  meyebabkan konflik  itu  terjadi,  sebagaimana  dikemukakan oleh  Boles  dan  Donofrio  (2001:25)  bahwa, “Indikator-indikator  konflik  pekerjaan  adalah: tekanan  kerja;  banyaknya  tuntutan  tugas, kurangnya  kebersamaan  keluarga,  sibuk  dengan pekerjaan, konflik komitmen dan tanggungjawab terhadap pekerjaan”.
Berdasarkan studi pendahuluan  diketahui prestasi/  hasilkerja  para  karyawan    di  desa Kujangisari Kecamatan Langensasi Kota  Banjar masih rendah, hal ini dapat dilihar dari kuantitas, kualitas dan waktu. Begitu juga  dengan peranan pemimpin  dalam  pengendalian  konflik  kerja masih  kurang.  hal  ini  dapat  terlihat  dari  hal-hal sebagai berikut.
1. Pimpinan  kurang  mampu  memprakarsai bawahannya  untuk  menyelesaikan  konflik. Contoh   konflik  yang terjadi pada pemilihan kepala  dusun    (Kadus)  di  Dusun    Sabrang yang  seharusnya  dilaksanakan  pada  bulan November  2015,  sampai  sekarang  belum juga dilaksanakan.  Sedangkan di dusun yang lain seperti di dusun Sindangasih dan  dusun Sindangmulya sudah laksanakan tepat waktu. Faktor penyebabnya karena kurang maksimalnya peranan pimpinan dalam pengendalian konflik.
2. Terciptanya    konflik  intern    di  dalam organisasi. Seperti antar pegawai tidak saling menyapa. Factor penyebabnya karena pemberian tugas membagikan bantuan kepada  masyarakat  hanya  ditugaskan  pada
beberapa  orang  saja,  sehingga    timbul kecemburuan.
3. Kurangnya  kerjasama  antar  pegawai    seperti dalam menyelesaikan pekerjaan hanya terpaku pada seseorang. Faktor
penyebabnya  karena  pimpinan  kurang  adil dalam  pembagian insentif,  sehingga timbul konflik  dalam  organisasi.  Contoh      adanya insentif yang diberikan kepada pegawai tidak merata,  sehingga    timbul  masalah  dalam tubuh organisasi yang  tidak terpecahkan.
Adapun  rumusan      maslaah  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
1. Bagaimana peranan kepala Desa Kujangsari  Kecamatan  Langensari  Kota Banjar  dalam  pengendalian  konflik kerja? 2. Hambatan  dan  kesulitan  apa  yang dihadapi kepala desa dalam
pengendalian konflik kerja?
3. Upaya-upaya    kepala  desa  dalam pengendalian  konflik  kerja  di  Desa Kujangsari  Kecamatan  Langensari  Kota Banjar?

## B. LANDASAN TEORITIS
Pemimpin    berdasarkan  konsep  teoretis memiliki tanggung jawab  yang besar baik dalam suatu  organisasi  pemerintahan  maupun  swasta. Dikatakan    demikian  karena  kepemimpinan adalah inti dari pada manajemen yang merupakan  motor  penggerak  bagi  sumber  dan fungsi manajemen  serta  lainnya.  Dengan demikian  peranan  pemimpin  sangat  penting dalam  usaha  mencapai  tujuan  suatu  organisasi, sehingga    dapat  diketahui  keberhasilan  dan kegagalan  yang  alami,  sebagian  besar  sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan.
Secara  definisi  pengertian  kepemimpinan adalah “Seseorang yang mempunyai kemampuan dalam menyelenggarakan suatu kegiatan organisasi agar kegiatan tersebut dapat terselenggara dengan efisien” (Sinambela,
2014:101).  Lebih  lanjut    Sinambela  (2014:101) bahwa  pimpinan  dapat  diartikan  predikat  yang disandang  seseorang  sebagai  pemimpin  yang memiliki  kewenangan,  maka  pemimpin  tersebut wajib melaksanakan fungsinya.
Berdasarkan  beberapa  pendapat  di  atas, maka  jelas    bahwa  pemimpin  merupakan seseorang  yang  mempunyai  kemampuan  dalam menyelenggarakan suatu kegiatan organisasi agar kegiatan  tersebut  dapat  terselenggara  dengan efisien.
Kepemimpinan (leadership) berbeda dengan  pemimpin  (leader).  Kepemimpinan
adalah kemampuan untuk mempengaruhi tingkah laku  orang  atau  kelompok  dengan  maksud mencapai  tujuan  yang  diinginkan  bersama. Sedangkan  pemimpin  adalah  seseorang  atau sekelompok  orang  seperti  kepala,  komandan, ketua  dan  sebagainya.  Dari  beberapa  pengertian di  atas maka dapat disimpulkan  bahwa kepemimpinan itu adalah suatu proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok  dalam  situasi  tertentu  untuk  tujuan bersama.  Artinya  terjadi  proses  interaksi  antara pemimpin, yang dipimpin, dan situasi,
Peran  seorang    pimpinan  sebagaimana dikemukakan  oleh  Thoha  (2006:271)  adalah sebagai berikut:
1. Peranan sebagai enterpreneur
2. Peranan sebagai penghalau gangguan
3. Peranan sebagai pembagi sumber
4. peranan sebagai negosiator
Seorang  pemimpin    harus  memiliki karakteristik kepemimpinan sebagaimana dikemukakan oleh Wibowo, (2014:267) bahwa: Terdapat  tiga  karakteristik  berkaitan dengan  efektivitas  kepemimpinan  adalah sebagai berikut: a. personality , kepribadian: tingkat energi, toleransi terhadap stres, percaya    diri,  kedewasaan,  emosional dan integritas.
b. motivation , motivasi: orientasi kekuasaan  tersosialisasi,  kebutuhan kuat  untuk  berprestasi,  emmulai  diri, membujuk.
c. ability, kemampuan:  keterampilan interpersonal,  keterampilan  kognitif, keterampilan teknis.
Dalam  prosesnya    kepemimpinannya, seorang  pemimpin  juga  dituntut  untuk  dapat melaksanakan kepemimpinanya dalam mengatasi berbagai  permasalahan  dalam  organisasi  yang dipimpinnya.  Sementara  itu  Fahmi  (2013:149) menyebutkan  bahwa:  “Konflik  adalah  sebuah persepsi  yang  berbeda  dalam  melihat  sesuatu situasi dan kondisi yag selanjutnya  teraplikasi ke dalam bentuk aksi-aksi sehingga telah menimbulkan    pertentangan  dengan  pihak-pihak tertentu”. Langkah yang dilakukan untuk penanganan konflik  sebagaimana dikemuakakan oleh  Robbin dan  judge dalam  Wibowo (2014:227) sebagai berikut.
a. Competing. competing  terjadi  ketika seseorang berusaha memuaskan kepentingannya sendiri tanpa mempertimbangkan dampaknya  pada pihak lain pada konflik.
b. Colaborating. kolaborasi terjadi ketika masing-masing  pihak,  semua  pihak yang terlibat dalamkonflik berkeinginan sepenuhnya kepentingan semua pihak, sehingga terdapat kerjasama  dan  mencari  hasil  yang saling menguntungkan.
c. Avoiding. penghindaran  terjadi  ketika orang mengetahui  adanya konflik dan ingin menarik diri atau mendiamkan.
d. Accomodating. dalam  akomodasi,
pihak  yang memenuhi tuntutan lawan mungkin ingin menempatkan kepentingan lawan di atas kepentingannya sendiri.
e. Compromising. Dalam kompromi
tidak  jelas  siapa  yang  menang  atau kalah. terdapat keinginan mendistribusikan  objek  konflik    dan menerima  solusi  yang  diberikan sebagian  kepuasan  dari  kedua  belah pihak yang berkepentingan, perbedaan  karakteristik  kompromi adalah masing-masing pihak bersedia menyerahkan sesuatu.
Berdasarkan    beberapa  pendapat  di  atas, maka    anggapan  dasar  dalam  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Peran  kepemimpinan sangat penting dimiliki setiap pemimpin organisasi untuk
menciptakan  suasana  tempat  kerja  menjadi nyaman,  harmonis,  kekeluargaan  sehingga tujuan organisai dapat tercapai selain itu juga citra perusahaan akan naik.
2. Konflik  kerja  adalah  sebuah  persepsi  yang berbeda  dalam  melihat  sesuatu  situasi  dan kondisi yag selanjutnya  teraplikasi ke dalam bentuk aksi-aksi sehingga telah menimbulkan    pertentangan  dengan  pihak- pihak tertentu.
3. Peran  pemimpin  sangat  penting  dalam pengendalian  konflik  kerja  dimana  peran tersebut meliputi: peran sebagai
entrepreneur, peran sebagai penghalau gangguan,  peran  sebagai  pembagi  sumber, peran sebagai negosiator.

## C. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  yaitu metode deskriptif analisis adapun yang dimaksud dengan  metode  deskriptif  analisis  terhadap Winarno Surakhmad adalah:
Metode  deskriptif  analisis  yaitu  teknik penyelidikan yang menuturkan dan menafsirkan  data  yang ada serta  memusatkan diri  pada  pemecahan  masalah-masalah    yang
ada  pada  masa  sekarang,  pada  masalah- masalah  actual  sedangkan  disebut  analisis karena  data  dikumpulkan  mula-mula  disusun, dijelaskan  dan  kemudian  diinterpretasikan atau  dijelaskan  hubungan  satu  dengan  yang lainnya.
Dengan  demikian  maka  dapat  disimpulkan bahwa  yang  dimaksud  dengan  deskriptif analisis ialah suatu metode penelitian yang menggambarkan  peristiwa  (keadaan  dan  fakta) yang  terjadi  pada  saat  penelitian  berlangsung selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan alat-alat penelitian.
D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Analisis  Peranan  Kepala  Desa  Kujangsari, Kecamatan Langensari Kota Banjar dalam pengendalian Konflik kerja
Untuk  dapat  menganalisis Peranan Kepala Desa  Kujangsari  Kecamatan  Langensari  Kota Banjar  dalam  pengendalian  konflik  kerja,  maka penulis  mengacu  lima  dimensi  dalam  peranan Kepala Desa sebagai berikut:

## 1.1 Peranan sebagai Enterpreneur
Enterpreneur yaitu    suatu  kemampuan untuk  mengelola sesuatu  yang  ada  dalam  diri anda  untuk  dimanfaatkan  dan  ditingkatkan agar  lebih  baik  sehingga  bisa  meningkatkan taraf  hidup  anda  dimasa  mendatang . Dalam dimensi ini penulis menjabarkan menjadi tiga indikator sebagai berikut :
a. Pemimpin mampu menjadi pemrakarsa dalam menyelesaikan konflik. Mengenai pemimpin mampu menjadi pemrakarsa dalam menyelesaikan konflik di Desa
Kujangsari  Kecamatan  Langensari  Kota Banjar sudah dilakukan cukup baik.
Jika  mengacu  pada  pendapat  Thoha (2006:271)  bahwa  peranan  pimpinan dalam  organisasi adalah sebagai berikut:
1. Peranan sebagai enterpreneur 2. Peranan sebagai penghalau gangguan 3. Peranan sebagai pembagi sumber 4. peranan sebagai negosiator
Berdasarkan hasil penelitian ditemukan  bahwa  Kepala  Desa  sudah berupaya dengan maksimal untuk memprakarsaipenyelesaian  konflik,  hal ini  terlihat  bahwa  pemimpin  selalu mengambil    jalan  musyawarah  untuk
menyelesaikannya  serta  tidak  pernah berpihak pada pihak manapun.
b. Pimpinan mampu merencanakan penyelesaian konflik Mengenai pimpinan mampu merencanakan  penyelesaian  konflik  di Desa  Kujangsari  Kecamatan  Langensari Kota Banjar sudah baik. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan  bahwa  Kepala  Desa  sudah mampu merencanakan penyelesaian konflik,  yakni  memanggil  pihak  yang terjadi  konflik  satu  persatu  untuk mengetahui permasalahan penyebab terjadinya  konflik  dan  mempelajari permasalahannya.
c. Pimpinan  mampu  membuat  membuat solusi dalam menyelesaikan konflik Mengenai pimpinan mampu membuat  solusi  dalam  menyelesaikan konflik  di  Desa  Kujangsari  Kecamatan Langensari Kota Banjar sudah baik. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan  bahwa  kemampuan  pimpinan dalam  menyelesaikan  konflik  sudah baik.Hal  ini  terbukti  dengan  selalu selesainya  konflik  yang  terjadi  baik  di dalam  organisasinya  maupun  di  luar organisasinya.
1.2 Peranan sebagai penghalau gangguan
Peranan  sebagai  penghalau  gangguan
yaitu  peran  menuntut  tanggung  jawab manajer  terhadap  organisasi  bila  terancam bahaya dan melakukan tindakan koreksi.Dalam dimensi ini penulis menjabarkan  menjadi  tiga  indikator  sebagai berikut : a. Pimpinan  bertanggungjawab  untuk mengatasi gangguan dari luar organisasi Mengenai pimpinan bertanggungjawab untuk mengatasi gangguan  dari  luar  organisasi  di  Desa Kujangsari  Kecamatan  Langensari  Kota Banjar  sudah  baik.    Berdasarkan  hasil penelitian diketahui bahwa dalam prosesnya  pimpinan  selalu  berkoordinasi baik  dengan  bawahan  maupun  dengan atasan  dalam  hal  ini  pihak  kecamatan dan pihak kota, agar tidak timbul konflik yang tidak berkepanjangan.
Hasil  observasi  diketahui  bahwa dalam  rangka  mengatasi  gangguan  dari luar organisasi, maka pimpinan melakukan  koordinasi  dengan  atasan maupun  bawahannya.
Dengan demikian maka pelaksanaan indikator  pimpinan  bertanggungjawab untuk  mengatasi  gangguan  dari  luar organisasi,  melalui  kegiatan  koordinasi antara  atasan  dengan  bawahan  dan bawahan dengan atasan.
b. Pimpinan mampu menghadapi berbagai permasalahan  yang  muncul  dalam pelaksanaan tugasnya.
Mengenai pimpinan
mampu menghadapi berbagai permasalahan  yang muncul  dalam  pelaksanaan  tugasnya  di Desa  Kujangsari  Kecamatan  Langensari Kota  Banjar  sudah  baik.  Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat beberapa langkah yang dilakukan pimpinan agar dapat menghadapi berbagai  permasalahan  yang  muncul dalam  pelaksanaan  tugasnya,  seperti memberikan arahan-arahan kepada bawahan sesuai  dengan tugas pokok  dan fungsi masing-masing.
Hasil  observasi  diketahui  bahwa langkah  yang  dilakukan  pimpinan  agar dapat menghadapi berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugasnya, seperti
memberikan  pembinaan  serta  arahan- arahan  kepada  bawahan  sesuai  dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
Dengan demikian maka pelaksanaan indikator  pimpinan  mampu  menghadapi berbagai  permasalahan  yang  muncul dalam  pelaksanaan  tugasnya,  adalah dengan  pembinaan.
c. Pimpinan bertanggung jawab membawa organisasinya dengan baik.
Mengenai  pimpinan  bertanggung jawab  di  Desa  Kujangsari  Kecamatan Langensari  Kota  Banjar  sudah  baik. Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  agar  organisasinya  tetap  baik, pimpinan harus memberlakukan peraturan mengenai tata tertib pelaksanaan  kerja  yang  dibuat atas  dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa agar organisasinya tetap baik,  pimpinan  harus  memberlakukan kebijakan  dalambentuk  aturan  yang mengatur semua aspek yang dilaksanakan.  Melalui kebijakan tersebut semua stakeholders pemerintahan mampu menjalankannya  dengan baik.
Oleh  karena  itu,  kebijaksanaan menurut  Anderson  merupakan  langkah tindakan  yang  sengaja  dilakukan  oleh aktor  yang  berkenaan  dengan  adanya masalah yang sedang di hadapi.
1.3 Peranan sebagai pembagi sumber
Peranan  sebagai  pembagi  sumber yaitu  peranan  untuk  memutuskan  kemana dana  akan  didistribusikan  dengan  cara yang  bijaksana  baik  berupa  uang,  waktu, perbekalan,  reputasi  dan  tenaga  kerja. Dalam  dimensi  ini  penulis  menjabarkan menjadi tiga indikator sebagai berikut :
a. Pimpinan  mampu  berlaku  adil  atas pendistribusian bantuan atau program yang bergulir di masyarakat. Mengenai  pimpinan  mampu  berlaku adil  atas  pendistribusian  bantuan  atau program  yang  bergulir  di  masyarakat  di Desa  Kujangsari  Kecamatan  Langensari Kota Banjar sudah cukup baik. Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui bahwa  pimpinan  memiliki  kemampuan yang  cukup  baik  dalam  berlaku  adil  atas pendistribusian bantuan/program yang bergulir  di  masyarakat.  Seperti  halnya dalam  pendistribusian  bantuan  berupa PNPM, maka masing-masing dusun terbagi,  sehingga  dalam  pelaksanaannya tidak  ada  konflik  atau  kecemburuan  baik dari pegawai maupun dari masyarakat.
Hasil di atas sejalan dengan pendapat (Sutarto, 1991) bahwa “Kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan mempengaruhi  prilaku  orang  lain  dalam situasi  tertentu  agar  bersedia  bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.
Dengan  demikian  maka  pimpinan mampu  berlaku  adil  atas  pendistribusian bantuan  atau  program  yang  bergulir  di masyarakat. b. Pimpinan  berusaha  mengelola  dana yang ada sesuai dengan penganggaran  dan  rencana  kerja yang telah ditetapkan. Mengenai pimpinan berusaha mengelola  dana  yang  ada  sesuai  dengan penganggaran  dan  rencana  kerja  yang telah  ditetapkan  di  Desa  Kujangsari
Kecamatan  Langensari  Kota  Banjar  sudah baik. Berdasarkan hasil penelitian diketahui  bahwa  usaha  pimpinan  dalam mengelola  dana  yang  ada  sesuai  dengan
penganggaran  dan  rencana  kerja  yang telah ditetapkan sudah baik.
Hasil di atas sejalan dengan pendapat Fatah (2005:65) bahwa “Manajemen keuangan dimaksudkan sebagai suatu  manajemen  terhadap  fungsi- fungsi  keuangan.  Manajemen  pembiayaan adalah  manajemen  terhadap  fungsi-fungsi keuangan, yang meliputi sumber pendapatan  dana  dan  pengunaan  dana pembangunan” . Dengan  demikian  maka  pimpinan berusaha  mengelola  dana  yang  ada  sesuai dengan  penganggaran  dan  rencana  kerja yang telah ditetapkan.

## 1.4 Peranan sebagai negosiator
Peranan  sebagai  negosiator  yaitu peran  ini  meminta  kepada  manajer  untuk aktif  berpartisipasi  dalam  arena  negosiasi kedalam maupun keluar organisasi.
a. Pimpinan berpartisipasi aktif membantu  mempertemukan  pihak- pihak  yang  berkonflik  yang  terjadi di wilayah kerjanya.
Mengenai  pimpinan  berpartisipasi aktif  membantu  mempertemukan  pihak- pihak  yang  berkonflik  yang  terjadi  di wilayah  kerjanya  di  Desa  Kujangsari Kecamatan  Langensari  Kota  Banjar  sudah baik. Berdasarkan hasil penelitian diketahui  bahwa  kemampuan  pimpinan dalam berpartisipasi aktif membantu mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik yang terjadi di wilayah kerjanya selalu  dilakukan  dengan  musyawarah, dimana  kedua  belah  pihak  yang  terlibat konflik
dikumpulkan untuk memusyawarahkan  apa  yang  menjadi penyebab konflik sudah baik. Menurut  Fasli  Djalal  dan  Dedi Supriadi (2001: 201-202), dimana partisipasi  dapat  juga  berarti  bahwa pembuat
keputusan menyarankan kelompok  atau  masyarakat  ikut  terlibat dalam  bentuk  penyampaian  saran  dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa.  Partisipasi  juga  berarti  bahwa kelompok  mengenal  masalah  mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.
Dengan  demikian  maka  pimpinan berpartisipasi
aktif membantu mempertemukan pihak-pihak yang
berkonflik yang terjadi di wilayah kerjanya, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
b. Pimpinan mampu melaksanakan negosiasi  dengan  pihak-pihak  yang terlibat konflik Mengenai pimpinan mampu melaksanakan  negosiasi  dengan  pihak- pihak  yang  terlibat  konflik  di  Desa
Kujangsari  Kecamatan  Langensari  Kota Banjar  sudah  baik.  Berdasarkan  hasil penelitian  diketahui  bahwa  kemampuan pimpinan  dalam  melaksanakan  negosiasi dengan  pihak-pihak  yang  terlibat  konflik dengan memberikan saran-saran, himbauan kepada  pihak  yang  terlibat  konflik  tentang pokok permasalahan atau penyebab terjadinya  konflik  juga  akibatnya  jika permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan  sehingga  pihak-pihak  yang berkonflik segera menyelesaikan permasalahan tersebut sudah baik. Dengan  demikian  maka  pimpinan mampu  melaksanakan  negosiasi  dengan pihak-pihak yang terlibat konflik, dilaksanakan sesuai dengan aturan.
2. Analisis  Hambatan  dan  kesulitan  yang dihadapi kepala desa dalam pengendalian Konflik kerja
Hambatan    yang  dihadapi  kepala desa  dalam  pengendalian  Konflik  kerja sebagian besar berasal dari SDM pegawai dan masyarakat yang terlibat konflik. 1. Antara  pihak  pihak  yang  terjadi  konflik tidak dapat diselesaikan oleh musyawarah ditingkat pemerintahan desa. 2. Kurang  sadarnya  pihak  yang  terjadi konflik untuk melaporkan permasalahannya  terhadap  pemerintah desa 3. Hanya bisa menyelesaikan secara musyawarah  keluarga  sehingga  karena emosi  salah  satu  pihak  tidak  terjadi mufakat.
4. Adanya pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab  yang  selalu  membuat permasalahan  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan desa. 5. Bawahan masih belum maksimal didalam  pemahaman  tugas  pokok  dan fungsi masing-masing.
6. Selalu  berubahnya  peraturan  peraturan perundangan sehingga proses penyelenggaraan  pemerintahan  selalu berubah-ubah.
7. Masyarakat  manja  dan  ingin  selalu mendapatkan  bantuan  dari  pemerintah padahal  masyakat  mampu  tanpa  bantuan tersebut.
8. Adanya  pembangunan  yang  tidak  ada dalam  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)  tetapi  keadaannya  mendesak untuk dibangun.
9. Pihak  pihak  yang  berkonflik  ada  yang tidak menanggapi undangan dari pemerintah desa yang membuat permasalahan tidak cepat terselesaikan. 10. Kurang  sadarnya  pihak  pihak  yang terjadi konflik untuk segera menyelesaikan  permasalahannya  yang membuat  permasalahannya  tidak  cepat selesai 3. Upaya-upaya kepala desa dalam pengendalian  Konflik  kerja  di  desa Kujangsari, Kecamatan Langensari Kota Banjar
Untuk  mengatasi  hambatan  tersebut maka  kepala  desa  melakukan  berbagai upaya  sebagai  mana    tampak  dalam deskripsi berikut.
1. Dimusyawarahkan  kembali  ditingkat desa  dengan  mengundang unsure  dari kecamatan,  Babinkamtibmas  Desa (dari  kepolisian),  dan  Babinsa    Desa (dari ABRI). Dan apabila tidak terjadi kesepakatan  menyerahkan  kepada pihak yang lebih tinggi dai pemerintah desa.
2. Melaksanakan  pembinaan  terhadap pihak  yang  lebih  dekat  dengan masyarakat  seperti  para  ketua  RT, RW  dan  Linmas  supaya  segera melaporkan dan memberitahukan kepada  pemerintah  desa  apabila dimasyarakat  terjadi  konflik  atau  ada indikasi  yang  dapat  menimbulakn konflik.
3. Menyerahkan  ketingkatan  yang  lebih tinggi untuk diselesaikan.
4. Selalu  memberikan  sosialisasi  dan pengetahuan  kepada  bawahan  dan masyarakat  agar  tidak  terpengaruh kepada  pihak  pihak  yang  tidak bertanggungjawab yang akan membuat permasalahan permasalahan dilingkup pemerintahan desa.
5. Mengadakan pelatihan-pelatihan kepada  perangkat  desa  tentang  tugas pokok dan
fungsi didalam penyelenggaraan pemerintahan desa. 6. Selalu berkordinasi dengan Pemberdayaan didalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Memberikan arahan arahan dan tujuan  adanya  program  yang  bergulir dimasyarakat.
8. Mencoba mencari bantuan dari tingkat kota dan desa sendiri membuat  Peraturan  Desa  tentang kejadian luar biasa sehingga apa yang akan dilaksanakan berpedoman kepada Peraturan Desa. 9. Mengundang kembali dan memberikan  saran  saran  agar  pihak yang  berkonflik  memenuhi  undangan dari pemerintah desa guna
penyelesaian masalah.
10. Selalu  memberikan  pembinaan  dan pandangan  tentang  akibatnya  kepada pihak pihak yang terjadi konflik.
E. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Kesimpulan
a. Peranan kepala desa Kujangsari,
Kecamatan  Langensari  Kota  Banjar dalam pengendalian Konflik kerja
diketahui  bahwa  dari  empat  dimensi yang  diajukan  dan  11  indikator    yang mendukung  dimensi  tersebut,  masih terdapat    5  indikator  (45.45%  yang belum  dilaksanakan  dengan  maksimal. Sedangkan  7  indikator  (54,55)  telah dilaksanakan  dengan  maksimal.  Hal  ini membuktikan  bahwa  sebagian  besar responden memberikan tanggapan positif terhadap peranan Kepala Desa Kujangsari,  Kecamatan  Langensari  Kota Banjar  dalam  pengendalian  Konflik kerja.
b. Hambatan  dan  kesulitan  yang  dihadapi kepala  desa  dalam pengendalian Konflik kerja  adalah:  Antara  pihak  pihak  yang terjadi  konflik  tidak  dapat  diselesaikan oleh musyawarah ditingkat pemerintahan desa; Kurang sadarnya pihak yang terjadi konflik untuk melaporkan permasalahannya  terhadap  pemerintah desa;  Hanya  bisa  menyelesaikan  secara musyawarah  keluarga  sehingga  karena emosi  salah  satu  pihak  tidak  terjadi mufakat; Adanya pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab  yang  selalu  membuat permasalahan  terhadap  penyelenggaraan pemerintahan  desa;  Bawahan  masih belum  maksimal  didalam  pemahaman tugas  pokok  dan  fungsi  masing-masing; Selalu  berubahnya  peraturan  peraturan perundangan sehingga proses penyelenggaraan  pemerintahan  selalu berubah-ubah;  Masyarakat  manja  dan ingin  selalu  mendapatkan  bantuan  dari
pemerintah  padahal  masyakat  mampu tanpa bantuan tersebut; Adanya pembangunan  yang  tidak  ada  dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)  tetapi  keadaannya  mendesak untuk  dibangun;  Pihak  pihak  yang berkonflik  ada  yang  tidak  menanggapi undangan  dari  pemerintah  desa  yang membuat  permasalahan  tidak  cepat terselesaikan;  Kurang  sadarnya  pihak pihak  yang  terjadi  konflik  untuk  segera menyelesaikan  permasalahannya  yang membuat  permasalahannya  tidak  cepat selesai.
c. Upaya-upaya    kepala  desa  dalam pengendalian  Konflik  kerja  di  desa Kujangsari,  Kecamatan  Langensari  Kota
Banjar, adalah dimusyawarahkan kembali ditingkat desa dengan mengundang  unsure  dari  kecamatan, Babinkamtibmas  Desa  (dari  kepolisian), dan  Babinsa    Desa  (dari  ABRI).  Dan apabila tidak terjadi kesepakatan menyerahkan  kepada  pihak  yang  lebih tinggi dai pemerintah desa.Melaksanakan pembinaan  terhadap  pihak  yang  lebih dekat  dengan  masyarakat  seperti  para ketua RT, RW dan Linmas supaya segera melaporkan dan memberitahukan kepada pemerintah  desa  apabila  dimasyarakat terjadi  konflik  atau  ada  indikasi  yang dapat menimbulakn konflik.Menyerahkan  ketingkatan  yang lebih  tinggi  untuk  diselesaikan.Selalu memberikan  sosialisasi  dan  pengetahuan kepada  bawahan  dan  masyarakat  agar tidak  terpengaruh  kepada  pihak  pihak yang  tidak  bertanggungjawab  yang  akan membuat  permasalahan  permasalahan  di lingkup  pemerintahan  desa.Mengadakan pelatihan-pelatihan  kepada  perangkat desa  tentang  tugas  pokok  dan  fungsi didalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa.Selalu berkordinasi dengan Pemberdayaan  didalam  penyelenggaraan pemerintahan  desa.Memberikan  arahan arahan  dan  tujuan  adanya  program  yang bergulir  dimasyarakat.Mencoba  mencari bantuan  dari  tingkat  kota  dan  desa sendiri  membuat  Peraturan  Desa  tentang kejadian  luar  biasa  sehingga  apa  yang akan  dilaksanakan  berpedoman  kepada Peraturan  Desa.Mengundang  kembali dan  memberikan  saran  saran  agar  pihak yang  berkonflik  memenuhi  undangan
dari  pemerintah  desa  guna  penyelesaian masalah.Selalu  memberikan  pembinaan dan pandangan tentang akibatnya kepada pihak  pihak  yang  terjadi  konflik  agar pihak  yang  terjadi  konflik  segera  ingin menyelesaikan permasalahannya.
2. Saran
Berdasarkan simpulan di atas saransaran  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut: a. Peranan  kepala  desa  dalam  penyelesaian konflik    hendaknya  memperhatikan langkah penyelesaian konflik sebagaimana    yang  telah  ditentukan dengan  cara  musyawarah  baik  secara kekeluargaan maupun jalur hukum. b. Kepala desa hendaknya segera mengatasi  hambatan  yang  terjadinya dalam  pelaksanaan  penyelesaian  konflik dengan  cara  bekerjasama  antara  pihak yang bersangkutan dengan pihak penengah  agar  konflik  yang  terjadi  di Desa  Kujangsari  Kecamatan  Langensari Kota Banjar cepat terselesaikan.
c. Kepala  desa  hendaknya  meningkatkan upaya  penyelesaian  konflik  yang  sudah dilaksanakan dan meningkatkan penyelesaian konflik yang belum berhasil  dilaksanakan.  Baik    dengan memberikan kepuasan jasmani Perangkat  Desa  seperti  memberikan barang atau sesuatu yang berkesan, harus ada  agenda  dan  waktu  khusus  untuk melaksanakan  kegiatan  pengembangan kemampuan  dengan  cara  konseling  dan Kepala  Desa  harus  lebih  sigap  serta tanggap  dalam  menyikapi  keterbatasan fasilitas dengan cara secepatnya mengajukan kelengkapan kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis.
d. Kepada  peneliti  yang  akan  datang hendaknya  melakukan  penelitian  yang sama  dengan objek yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Adam I. Indra Wijaya ., 2009,  Perilaku Organisasi, Bandung: Sinar Baru
Algesindo.
Arikunto,  Suharsimi.  1985. Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktik .  Jakarta: Rhineka Cipta.
Bery,  Davis.  (1998). Manajemen  Information System, Conceptual Foundation Structure  and  Development.  Edisi Indonesia .  New  York  :  Penerbit MacMillan.
Boles  dan  Donofrio.2015. Applied  Human Relation  and  Organizatinal  Aproach. Prenrice Hall . Jakarta: Depdiknas
Fahmi, Irham. 2013. Perilaku Organisasi, Teori, Aplikasi  Dan    Kasus .  Bandung: Alphabeta
Hamalik,  Oemar.  2005. Pendidikan  Guru Berdasarkan  Pendekatan  Kompetensi. Jakarta:  PT.  Bumi  Aksara  Sutarto. 1993 .  Organisasi  dan  Kesekretarisan. Jakarta: Bumi Aksara.
Harahap,  Sofyan.  2007. Sistem  Pengawasan Manajemen . Jakarta: Penerbit
Quantum.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Heryanto,  lahir  di  Ciamis  tanggal  17 Desember  1992,  tercatat  sebagai  Mahasiswa Program  studi  Ilmu Administrasi  Negera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis.