## PENGARUH BELANJA MODAL DAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP KEMANDIRIAN DAN KINERJA KEUANGAN DESA DI KABUPATEN JEMBER

## Dinna Tri Yulihantini
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dinna.triyuli@gmail.com
Hari Sukarno Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember harisukarno2003@gmail.com

## Siti Maria Wardayati
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

## sitimariawardayati@gmail.com
Abstract:  This  study  aims  to  analyze  the  village  financial  independence  and  village financial performance in Jember Regency. In specific, this study analyzes the influence of capital expenditure and Village Fund Allocation (ADD), as the components of Village Government  Budget  (APBDes),  on  village  financial  performance  in  terms  of  its effectiveness and efficiency. This study used secondary data in the form of Realization Reports of APBDes that were collected from the 53 villages for the period of 2015-2016. Data  were  analyzed  using  path  analysis.  Results  of  the  study  indicate  that  capital expenditure  and  ADD  have  no  influences  on  the  independence  of  village  financial performance,  capital  expenditure  has  a  negative  effect  on  the  effectiveness  of  village financial performance, while ADD and the independence of village financial performance have no significant effects on the effectiveness of village financial performance. In terms of efficiency, capital expenditure has a negative effect on village financial performance, while  ADD  has  a  positive  effect  on  village  financial  performance.  Village  financial independence has no effect on the efficiency of village financial performance.
Keywords:  Capital  Expenditure,  Village  Fund  Allocation,  Village  Financial Independence,  Effectiveness  and  Efficiency  of  Village  Financial Performance.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kemandirian dan kinerja keuangan desa  di  Kabupaten  Jember.  Secara  spesifik,  penelitian  ini  menganalisis  pengaruh belanja  modal  dan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  sebagai  komponen  dalam  Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), terhadap kinerja keuangan desa, ditinjau dari aspek  efektifitas  dan  efisiensi  kinerja  keuangan  desa.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  data  sekunder  berupa  Laporan  Realisasi  APBDes  di  53  desa  di wilayah  Kabupaten  Jember  tahun  anggaran  2015-2016.  Alat  analisis  yang  digunakan adalah analisis jalur ( path analysis ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal dan  ADD  tidak  berpengaruh  terhadap  kemandirian  keuangan  desa,  belanja  modal memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan desa, sedangkan pemberian ADD dan  kemandirian  keuangan  desa  tidak  berpengaruh  terhadap  efektifitas  kinerja keuangan  desa.  Berkenaan  dengan  efisiensi,  belanja  modal  mempunyai  pengaruh negatif terhadap kinerja keuangan desa, sedangkan ADD berpengaruh positif terhadap kinerja  keuangan  desa.  Kemandirian  keuangan  desa  tidak  berpengaruh  terhadap efisiensi kinerja keuangan desa.
Kata Kunci: Belanja  Modal,  Alokasi  Dana  Desa,  Kemandirian  Keuangan  Desa, Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan Desa.

## Pendahuluan
Pelaksanaan  otonomi  daerah  di tingkat terkecil  di  Indonesia  adalah desa. Penerapan  otonomi  desa  membawa  konsekuensi  logis  berupa  pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan manajemen keuangan  yang  sehat.  Tujuan  pembangunan  dengan  manajemen  yang  sehat diharapkan  mempermudah  tercapainya  tujuan  pembangunan  desa,  mengurangi beban  pemerintah  pusat  dan  campur  tangan  terhadap  daerah  serta  memberi peluang untuk koordinasi tingkat lokal (Bastian, 2010:52).
Halim  (2014:52)  menyatakan  bahwa  salah  satu  alat  ukur  yang  dapat digunakan  dalam  menganalisis  kinerja  pemerintah  daerah  dalam  mengelola keuangannya  adalah  melakukan  analisis  rasio  keuangan  terhadap  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hasil analisis rasio keuangan dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi  daerah,  mengukur  efektifitas,  efisiensi  dan  aktifitas  pemerintah  daerah dalam  merealisasikan  pendapatan  daerah  serta  mengukur  kontribusi  masing- masing sumber pendapatan daerah.
Komponen APBDes yang diukur antara lain penerimaan desa dan belanja desa.  Belanja  modal  desa  merupakan  belanja  desa  yang  diasumsikan  akan membawa multiplier  effect bagi  perekonomian  suatu  masyarakat  dengan  cara membangun  jalan,  jembatan,  gedung,  irigasi  dan  sebagainya  (Halim,  2014:234). Jenis  alokasi  belanja  modal  dalam  belanja  desa  terdapat  pada  setiap  program kegiatan yang tertuang dalam APBDes dengan komposisi terbesar daripada jenis belanja lainnya (Abidin, 2015).
Hasil penelitian Puspitasari (2015) dan Sukarni (2016) menunjukkan bahwa belanja  modal  secara  signifikan  positif  sedangkan  penelitian  Nugroho  (2012) menemukan  bahwa  belanja  modal  berpengaruh  negatif  mempengaruhi pertumbuhan  kinerja  keuangan.  Penelitian  Darwis  (2015)  menemukan  bahwa belanja  modal  berpengaruh  signifikan  negatif  terhadap  kemandirian  keuangan daerah.  Penelitian  Prasetyanto  (2012)  menemukan  bahwa  ADD  mampu meningkatkan  kinerja  fiskal  dan  Asni  (2013)  membuktikan  bahwa  ADD  mampu menjadi instrumen dalam mendukung kemandirian desa.
Pasal  53  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006 menjelaskan  bahwa  belanja  modal  digunakan  untuk  pengeluaran  dalam  rangka
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat  melebihi  12  bulan  dalam  kegiatan  pemerintahan  seperti  bentuk  tanah, peralatan dan  mesin, gedung dan  bangunan, jalan, irigasi  dan  jaringan dan  aset tetap lainnya.
Belanja  modal    membutuhkan  anggaran  yang  tidak  sedikit  (Permenkeu Nomor 101/PMK.02/2011). Apabila suatu desa tidak dapat membiayai belanjanya sendiri akan dibantu dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan. Kemandirian keuangan  desa  berkaitan  dengan  realisasi  pendapatan  terhadap  anggaran pendapatan desa sehingga penyerapan belanja modal yang baik akan membantu pemerintah desa meningkatkan kemandirian keuangan desa dan kinerja keuangan desa  semakin  efektif.  Hal  ini  didukung  dengan  penelitian  Puspitasari  (2015)  dan Sukarni  (2016)  yang  menemukan  bahwa  alokasi  belanja  modal  memperkuat pengaruh  kinerja  keuangan  pada  pertumbuhan  ekonomi.  Sedangkan  penelitian Darwis  (2015)  menemukan  bahwa  belanja  modal  berpengaruh  signifikan  negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
Belanja  modal  yang  besar  merupakan  pencerminan  dari  banyaknya infrastruktur dan sarana prasarana yang akan dibangun. Hasil yang semakin besar dalam merealisasikan belanja modal berarti pula realisasi anggaran yang semakin tinggi.  Perbandingan  antara  realisasi  pengeluaran  dan  alokasi  penganggaran dengan menggunakan ukuran efisiensi ini maka penilaian kinerja dapat ditentukan. Penelitian Puspitasari (2015) dan Sukarni (2016) menemukan bahwa belanja modal mempengaruhi kinerja keuangan. Penelitian Nugroho (2012) menemukan bahwa belanja  modal  berpengaruh  negatif  terhadap  pertumbuhan  kinerja  keuangan daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 18 menyatakan bahwa ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota  yang  bersumber  dari  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah  yang  diterima oleh  pemerintah  Kabupaten/Kota  untuk  desa  paling  sedikit 10%.
Salah satu penyumbang penerimaan desa terbesar selain Dana Desa (DD) adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Sumber ADD berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah pusat yang mengalami penundaan pencairan untuk pemerintah Kabupaten Jember karena penyerapan anggaran kabupaten yang masih rendah (Wirawan, 2016). Penundaan DAU dikhawatirkan akan mempengaruhi jumlah ADD
yang diberikan pada setiap desa di Kabupaten Jember sehingga akan berdampak pada kinerja keuangan desa.
Selanjutnya  efektivitas kinerja keuangan desa adalah tingkat pencapaian pelaksanaan  suatu  kegiatan  atau  prestasi  yang  diukur  dengan  membandingkan realisasi  pendapatan  dengan  anggaran  pendapatan.  Belanja  modal  merupakan komponen  APBDes  yang  mempunyai  komposisi  besar  dan  diasumsikan mempunyai multiplier  effect bagi  pembangunan  desa . Belanja  modal  akan mempengaruhi  tingkat  efektifitas  kinerja  keuangan  desa.  Penelitian  Puspitasari (2015) dan Sukarni (2016) membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.
Mardiasmo  (2007:134)  menyimpulkan  efektivitas  adalah  ukuran  berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu alokasi anggaran yang  bertujuan  untuk  peningkatan  aspek  pembangunan  baik  prasarana  fisik maupun non fisik dalam rangka memberdayakan masyarakat desa dan perbaikan taraf hidupnya adalah ADD. Efektifitas kinerja keuangan dapat dilihat dari realisasi ADD yang maksimal dan dapat meningkatkan pendapatan desa. Penelitian yang mendukung  adanya  pengaruh  ADD  tehadap  perekonomian  daerah  yaitu Prasetyanto  (2012)  yang  menemukan  bahwa  ADD  berpengaruh  juga  terhadap kinerja keuangan.
Pengelolaan  ADD  yang  baik  menunjukkan  keberhasilan  kinerja keuangan dan akan mewujudkan kemandirian keuangan sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat akan berkurang. Hal ini didukung dengan penelitian Asni (2013)  yang  menemukan  bahwa  dengan  adanya  ADD  dapat  menjadi  instrumen pendukung  dalam  mewujudkan  kemandirian  desa.  Alfiah  (2016)  menemukan bahwa  kemandirian  keuangan  daerah  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja pemerintahan.
Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan membandingkan PAD dengan total pendapatan yang diperoleh suatu daerah (Utama, 2008). Desa yang mampu membiayai belanjanya sendiri dapat dikatakan desa yang sudah mandiri. Belanja  modal  membutuhkan  anggaran  yang  besar  tetapi  apabila  alokasi anggarannya  berkurang  akan  mempengaruhi  output  yang  akan  dihasilkan. Penelitian  yang  mendukung  yaitu  Darwis  (2015)  membuktikan  bahwa  belanja modal  mempunyai  pengaruh  signifikan  positif  terhadap  tingkat  kemandirian keuangan daerah.
Efisiensi kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui rasio efisiensi yaitu tingkat  pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan  atau  prestasi  yang  dicapai  oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja (Utama, 2008). Pasal 19 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37  Tahun  2007  menjelaskan  salah  satu  tujuan  pemberian  ADD  adalah meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan  masyarakat.  Keberhasilan  pengelolaan  ADD  akan  meningkatkan kinerja  keuangan  desa.  Penelitian  Prasetyanto  (2012)  tentang  pengaruh  ADD tehadap  perekonomian  daerah  menemukan  bahwa  ADD  berpengaruh  juga terhadap kinerja keuangan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 menjelaskan salah satu  tujuan  pemberian  ADD  meningkatkan  pendapatan  desa  dan  masyarakat. Pendapatan  desa  sangat  menentukan  kemandirian  keuangan  desa.  Desa  yang mampu membiayai pembangunannya sendiri dengan mengandalkan pendapatannya  dikategorikan  desa  mandiri.  Keberhasilan  pelaksanaan  ADD ditandai dengan realisasi belanja desa yang optimal membuktikan bahwa kinerja keuangan  desa  yang  efisien.  Penelitian Asni (2013)  menemukan  bahwa  dengan adanya  program  ADD  dapat  menjadi  instrumen  pendukung  dalam  mewujudkan kemandirian desa. Alfiah (2016) menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan.
Berdasarkan  fenomena  yang  terjadi  di  Kabupaten  Jember  maka  perlu pengkajian  lebih  lanjut  untuk  mengetahui  apakah  belanja  modal  dan  ADD berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember melalui kemandirian keuangan desa.

## Metodologi
Jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah data  realisasi  APBDes  di  Kabupaten  Jember.  Untuk  memperoleh  seluruh  data realisasi APBDes di Kabupaten Jember ditemukan kendala adanya data yang tidak bisa  diperoleh  sehingga  digunakan  sampel.  Metode sampling menggunakan Convinience  Sampling. Pengambilan  sampel  menggunakan  data  sampai  batas yang bisa diperoleh yaitu data realisasi APBDes periode Tahun Anggaran 2015- 2016 di 53 desa di wilayah Kabupaten Jember. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari pemerintah Kabupaten Jember. Data sekunder
berupa  Laporan  Pertanggungjawaban  Realisasi  APBDes  di  53  Desa  di  wilayah Kabupaten Jember tahun anggaran 2015-2016 dan data lain yang terkait.
Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel
Berikut adalah definisi masing-masing variabel penelitian :
a.  Belanja  Modal  (BM)  adalah  belanja  langsung  yang  dianggarkan  untuk menambah  aset  berupa  sarana  dan  prasarana  desa  di  wilayah  Kabupaten Jember yang dinyatakan dengan skala rasio.
b.  Alokasi  Dana  Desa  (ADD)  adalah  dana  yang  dialokasikan  pemerintah Kabupaten Jember untuk wilayah desa di Kabupaten Jember yang disesuaikan ketentuan yang berlaku yang dinyatakan dalam skala rasio.
c.  Kemandirian Keuangan Desa (KKD) adalah kemampuan pemerintah desa di Kabupaten Jember dalam membiayai pembangunannya sendiri diukur dengan rasio  kemandirian  yaitu  membandingkan  pendapatan  asli  desa  dengan  total pendapatan desa dan dinyatakan dalam bentuk skala rasio.
d.  Kinerja Keuangan Desa (KK) merupakan pengukuran kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember yang menitikberatkan pada efektifitas kinerja keuangan desa yang diukur dengan rasio efektifitas (KKef) dan efisiensi terhadap kinerja keuangan  desa  yang  diukur  dengan  rasio  efisiensi  (KKefi)  dan  dinyatakan dengan skala rasio.

## Metode Analisis Data
a.  Penentuan masing-masing variabel penelitian antara lain :
1.  Menentukan  nilai variabel  bebas  yang terdiri  dari variabel  belanja  modal yaitu sama dengan data realisasi belanja modal desa di Kabupaten Jember dan variabel ADD yaitu sama dengan data realisasi ADD di setiap desa di Kabupaten Jember.
2.  Menentukan  variabel  terikat  dan  variabel  antara  ( intervening ) menggunakan rumus rasio keuangan antara lain rasio kemandirian daerah yaitu perbandingan PAD terhadap total pendapatan dikali seratus persen, rasio  efektifitas  kinerja  keuangan  daerah  yaitu  perbandingan  realisasi pendapatan  terhadap  anggaran  pendapatan  dikali  seratus  persen  dan rasio  efisiensi  keuangan  daerah  yaitu  perbandingan  realisasi  belanja terhadap anggaran belanja dikali seratus persern (Utama, 2008).
b.  Analisis Jalur
1. Menentukan Jalur
Analisis  jalur  ( Path  Analysis )  digunakan  untuk  mengetahui  besarnya sumbangan  pengaruh  belanja  modal  dan  ADD  terhadap  efektifitas  dan efisiensi kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember melalui intervening variabel kemandirian keuangan desa.
Model analisis jalur disajikan pada Gambar 1.
Gambar 1. Model Analisis Jalur ( Path Analysis )

## Hasil dan Pembahasan
Hasil Analisis Data
Masing-masing  jalur  diuji  untuk  mewakili  hipotesis  penelitian  ini.  Hasil pengujian berorientasi pada kemandirian keuangan desa dijelaskan Tabel 1.

## Tabel 1. Hasil Pengujian Jalur Berorientasi pada Kemandirian Keuangan Desa
Variabel B Standart Eror Beta t Sig BM - 5,145E-11 0,00 -0,100 -1,005 0,317 ADD -1966E-11 0,00 -0,113 -1,133 0,260
Sumber : data diolah
Persamaan Analisis Jalur berioentasi pada kemandirian keuangan desa : KKD =  ρ KKDBM BM +  ρ KKDADD ADD +  ε 3 =   -0,100 BM – 0,113 ADD
Setelah mengetahui persamaan jalur, berdasarkan uji t menunjukkan bahwa pengujian jalur BM ke KKD tidak signifikan. Pengujian jalur ADD ke KKD diperoleh hasil tidak signifikan. Oleh karena koefisien jalur dari BM ke KKD dan ADD ke KKD tidak  signifikan  maka  perlu  dilakukan Trimming  Theory. Implikasinya  mengalami perubahan yang disajikan pada Gambar 2.
Gambar 2. Diagram Jalur hubungan kausal dari BM, ADD ke KKD setelah trimming
Persamaan Analisis Jalur setelah trimming adalah:
KKD =  ρ KKDBM BM +  ρ KKDADD ADD +  ε 3
=  Tidak Ada karena jalur BM ke KKD tidak signifikan
Jalur BM ke KKD dan BM melalui ADD tidak mempunyai pengaruh terhadap KKD.  Jalur  selanjutnya  berorientasi  terhadap  efektifitas  kinerja  keuangan  desa. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Pengujian Jalur Berorientasi pada Efektifitas Kinerja Keuangan Desa
Variabel B Standart Eror Beta t Sig BM - 1,892E-11 0,00 -0,212 -2,133 0,035 ADD - 1,360E-11 0,00 -0,045 -0,449 0,654 Rasio KKD -0,006 0,17 -0,036 -0,365 0,716
Sumber : data diolah
Persamaan Jalur yang beorentasi pada efektifitas kinerja keuangan desa :
KK ef =  ρ KKefBM BM + ρ KKefADD ADD + ρ KKefKKD KKD +  ε 1
KKef  =  - 0,212 BM  - 0,036ADD  - 0,045KKD
Berdasarkan uji t menunjukkan bahwa pengujian jalur BM ke KKef diperoleh hasil signifikan. Pengujian jalur ADD ke Kkef dan jalur KKD ke KKef menunjukkan hasil tidak signifikan.  Oleh  karena  koefisien  jalur  dari  ADD  ke  KKef  dan  KKD  ke KKef  tidak  signifikan  maka  perlu  dilakukan Trimming  Theory. Implikasinya mengalami perubahan disajikan oleh Gambar 3.
Gambar 3 : Diagram Jalur hubungan kausal  BM, ADD, KKD ke KKef setelah trimming
Persamaan Jalur setelah trimming adalah
KK ef =  ρ KKefBM BM + ρ KKefADD ADD + ρ KKefKKD KKD +  ε 1 =    - 0,218 BM Alokasi Dana Desa (ADD) Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) Kinerja Keuangan Daerah Belanja Modal
(BM)
-0,218 0,266 Efektifitas (KKef) ε 1 ε 3
Tabel 3. Hasil Pengujian Analisis Jalur setelah Trimming Variabel B Standart Eror Beta t Sig BM -1,942E-11 0,000 -0,218 -2,278 0,025
Sumber : data diolah
Berdasarkan  pengaruh  langsung  BM  terhadap  KKef  bernilai  4,75% sedangkan jalur BM ke KKef tidak berpengaruh baik melalui ADD maupun KKD. BM berpengaruh secara langsung terhadap efektifitas kinerja keuangan desa tetapi tidak berpengaruh melalui ADD maupun kemandirian keuangan desa. Jalur ADD secara langsung ataupun melalui BM dan KKD  tidak berpengaruh terhadap KKef. Jalur  yang  berorientasi  pada  efisiensi  kinerja  keuangan  desa  menunjukkan  hasil pengujian pada Tabel 4.
Tabel 4. Hasil Pengujian Jalur Berorientasi pada Efisiensi Kinerja Keuangan Desa
Variabel B Standart Eror Beta t Sig BM -3,774E-11 0,000 -0,492 -5,732 0,000 ADD 8,149E-11 0,000 0,312 3,627 0,000 Rasio KKD ,021 0,013 0,139 1,646 0,103
Sumber : data diolah
Persamaan Jalur yang berorientasi pada efisiensi kinerja keuangan desa : KK efi = ρ KKefiBM BM+ ρ KKefiADD ADD+ ρ KKefiKKD KKD+ ε 2 = -0,492BM+ 0,312ADD + 0,139KKD
Setelah  mengetahui  persamaan  jalur,  hasil  uji  t  menunjukkan  bahwa pengujian  jalur  BM  ke  KKefi  dan  jalur  ADD  ke  KKefi  diperoleh  hasil  signifikan. Pengujian KKD ke KKefi diperoleh hasil tidak signifikan. Oleh karena koefisien jalur dari  KKD  ke  KKefi  tidak  signifikan  maka  perlu  dilakukan Trimming  Theory. Implikasinya mengalami perubahan disajikan Gambar 4.
Gambar  4  :  Diagram  Jalur  Hubungan  Kausal  dari  BM,  ADD,  KKD  ke  KKefi  setelah

## Trimming
Persamaan Jalur setelah trimming adalah
KK efi = ρ KKefiBM BM+ ρ KKefiADD ADD+ ρ KKefiKKD KKD+ ε 2 = -0,506 BM + 0,296ADD
Alokasi Dana Desa (ADD) Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) Kinerja Keuangan Daerah Belanja Modal (BM) 0,266 Efisiensi (KKefi) 0,296 -0,506 ε 2 ε 3
Tabel 5. Hasil Pengujian Analisis Jalur setelah Trimming Variabel B Standart Eror Beta t Sig BM -3,881E-11 0,000 -0,506 - 5,874 0,000 ADD 7,739E-11 0,000 0,296 3,437 0,001
Sumber : data diolah
Belanja modal berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung melalui ADD terhadap efisiensi kinerja keuangan desa. Berdasarkan perhitungan tidak ada pengaruh langsung dan tidak langsung KKD ke KKefi.
Pengaruh Belanja Modal  terhadap Efektifitas Kinerja Keuangan Desa
Belanja  modal  dalam  mempengaruhi  efektifitas  kinerja  keuangan  desa  di Kabupaten Jember berpengaruh negatif artinya jika belanja modal meningkat justru menunjukkan efektifitas kinerja keuangan yang menurun dan sebaliknya. Belanja modal yang makin besar tidak diikuti oleh peningkatan relatif realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan. Hal ini dikarenakan realisasi belanja modal yang sudah  optimal  tidak  diikuti  pengelolaan  yang  baik  sehingga  manfaat  yang diharapkan tidak membantu meningkatkan pendapatan desa.
Pengaruh ADD terhadap Efektifitas Kinerja Keuangan Desa
Peran  ADD  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  melalui  hubungan korelasional  dengan  belanja  modal  tidak  mempengaruhi  efektifitas  kinerja keuangan  desa  di  Kabupaten  Jember.  Artinya  ditinjau  dari  efektifitas  kinerja keuangan desa, ADD tidak  menentukan  peningkatan  relatif  realisasi  pendapatan terhadap anggaran pendapatan desa. Hal ini dikarenakan ADD merupakan wujud nyata pemenuhan hak desa dalam membiayai program pemerintahan desa guna melaksanakan  kegiatan  pembangunan,  pemberdayaan  masyarakat  di  desa, mendorong peningkatan keswadayaan serta gotong royong masyarakat desa. ADD digunakan untuk pembangunan fisik atau non fisik dengan tujuan pengembangan desa bukan diprioritaskan untuk peningkatan pendapatan desa.
Pengaruh  Kemandirian  Keuangan  Desa  pada  relasional  Belanja  Modal, Efektifitas Kinerja Keuangan Desa
Belanja  modal  melalui  kemandirian  keuangan  desa  tidak  mempengaruhi terciptanya peningkatan relatif realisasi anggaran terhadap anggaran pendapatan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain kemandirian tidak tergantung pada belanja modal dalam mewujudkan kinerja keuangan desa yang efektif. Rasio kemandirian keuangan desa yang rendah menjadikan belanja modal tidak berperan menentukan
efektifitas kinerja keuangan desa. Anggaran belanja modal pada desa yang mandiri atau  belum  mandiri  tidak  berdampak  pada  besarnya  realisasi  pendapatan dibandingkan anggaran pendapatan desa.
Pengaruh  Kemandirian  Keuangan  Desa  pada  relasional  ADD,  Efektifitas Kinerja Keuangan Desa
ADD  melalui  kemandirian  keuangan  desa  tidak  berpengaruh  terhadap efektifitas  kinerja  keuangan  desa  di  Kabupaten  Jember.  Kemandirian  keuangan desa tidak berdampak terhadap kinerja keuangan desa dilihat dari perbandingan PADes yang diterima dengan total pendapatan desa. Kemandirian keuangan desa di  Kabupaten  Jember  tidak  mempunyai  peran  dalam  membantu  ADD  mencapai efektifitas  kinerja  keuangan  desa.  Pemberian  ADD  tidak  mempertimbangkan kemandirian keuangan desa sehingga tidak berkorelasi dalam peningkatan realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan desa.
Peran Belanja Modal terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Desa
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  belanja  modal  yang  sudah direalisasikan  dengan  optimal  berpengaruh  negatif  terhadap  efisiensi  kinerja keuangan  desa.  Semakin  besar  belanja  modal  yang  dianggarkan  menurunkan tingkat  realisasi  belanja  terhadap  anggaran  belanja  desa.  Berarti  manfaat penggunaan belanja modal kurang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan kinerja  sumberdaya  manusia  yang  kurang  maksimal  dalam  mengelola  belanja modal tersebut.
Pengaruh ADD terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Desa
ADD  mempunyai  dampak  baik  secara  langsung  maupun  tidak  langsung terhadap peningkatan relatif realisasi belanja desa terhadap anggaran belanja yang telah  ditetapkan  pemerintah  desa.  ADD  di  Kabupaten  Jember  mempunyai pengaruh  positif  terhadap  efisiensi  kinerja  keuangan  desa.  Artinya  bahwa  ADD yang diberikan pada desa di Kabupaten Jember sudah dimanfaatkan dengan baik sehingga  dapat  meningkatkan  realisasi  belanja  desa  terhadap  anggaran belanjanya. Penundaan dana perimbangan dari pemerintah pusat tidak mengubah prioritas perencanaan APBD Kabupaten Jember dalam pemberian ADD.
Pengaruh  Kemandirian  Keuangan  Desa  pada  relasional  Belanja  Modal, Efisiensi Kinerja Keuangan Desa
Belanja  modal  melalui  kemandirian  keuangan  desa  tidak  mempengaruhi efisiensi kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember. Kemandirian keuangan desa tidak  berperan  pada  belanja  modal  dalam  rangka  menghasilkan  peningkatan realisasi belanja terhadap anggaran belanja desa.
Pengaruh Kemandirian Keuangan Desa pada relasional ADD, Efisiensi Kinerja Keuangan Desa
Pengaruh  ADD  melalui  kemandirian  keuangan  daerah  terhadap  efisiensi kinerja keuangan  desa  di Kabupaten Jember  menunjukkan  hasil tidak signifikan. Artinya  kemandirian  keuangan  desa  di  Kabupaten  Jember  tidak  mempengaruhi ADD    mencapai  peningkatan  relatif  realisasi  belanja  terhadap  anggaran  belanja desa.

## Kesimpulan
Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan desa di Kabupaten  Jember.  ADD  tidak  mempunyai  dampak  terhadap  kemandirian keuangan  desa  di  Kabupaten  Jember.  Jumlah  ADD  yang  diterima  dan direalisasikan  desa  tidak  membantu  mencapai  kemandirian  keuangan  desa. Belanja  modal  secara  langsung  berpengaruh  negatif  terhadap  efektifitas  kinerja keuangan  desa  di  Kabupaten  Jember.  belanja  modal  melalui  ADD  tidak  dapat menentukan  efektifitas  kinerja  keuangan  desa  di  Kabupaten  Jember.  ADD  tidak berpengaruh  terhadap  efektifitas  kinerja  keuangan  desa  baik  langsung  maupun tidak  langsung  melalui  belanja  modal  desa.  Kemandirian  keuangan  desa  di Kabupaten Jember tidak berperan dalam mewujudkan efektifitas kinerja keuangan desa.
Belanja  modal  baik  langsung  maupun  tidak  langsung  melalui  ADD berpengaruh terhadap efisiensi kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember. ADD berpengaruh  langsung  maupun  tidak  langsung  melalui  belanja  modal  terhadap efisiensi kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember.

## Saran
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran penelitian, yaitu :  (a) penelitian selanjutnya menambah waktu penelitian dan memilih waktu yang tepat untuk  penelitian  sehingga  pengumpulan  data  dapat  dilakukan  sesuai  tujuan
penelitian; (b) memperluas sampel penelitian hendaknya dengan membandingkan antar  desa  diluar  wilayah  Kabupaten  Jember  sehingga  dapat  meningkatkan generalisasi hasil penelitian.

## Daftar Referensi
Abidin, Muhammad Zainul. 2015. Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. Jurnal Ekonomi & Bisnis, vol. 6 Juni 2015, PP 61-76.
Alfiah,  Ikmal  Fitriyani.  2016.  Pengaruh  Tingkat  Kemandirian  Keuangan  daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat. Thesis . Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
Asni,  Fauzi,  Maryunani  dan  Sasongko.  2013.  The  Management  of  the  Village  Fund Allocation  as  an  Instrument  towards  Economic  Independence  Village  (Case Studies in 2 villages in Siak Regency, Province Riau). IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 10, Issue 4 (May. - Jun. 2013), PP 01-09.
Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sector Public Suatu Pengantar. Edisi Ketiga, Jakarta: Erlangga.
Darwis,  2015.  Pengaruh  Belanja  Modal  dan  Belanja  Pegawai  Terhadap  Tingkat Kemandirian  Keuangan  Daerah  pada  Kabupaten/Kota  Propinsi  Sumatera Barat. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang vol 3(1).
Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
Mardiasmo. 2007, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Edisi 3. Yogyakarta: ANDI
Nugroho,  Fajar.  2012.  Pengaruh  Belanja  Modal  Terhadap  Pertumbuhan  Kinerja Keuangan  Daerah  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  sebagai  Variabel Intervening. Diponegoro Journal of Accounting vol.1 No. 1 page 47-59.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006 .  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah . 15 Mei 2006. Jakarta.
Peraturan  Menteri  dalam  Negeri  Nomor  37  tahun  2007. Pedoman  Pengelolaan Keuangan Desa. 27 Juli 2007. Jakarta.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011. Klasifikasi Anggaran. 11 Juli 2011. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 397. Jakarta
Prasetyanto,  Eko.  2012.  Dampak  alokasi  dana  desa  pada  era  Desentralisasi  Fiskal Terhadap  Perekonomian  daerah  di  Indonesia. Disertasi .  Bogor:  Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Puspitasari,  Ni  Luh  Putu.  2015.  Pengaruh  Belanja  Modal  Terhadap  Pertumbuhan Kinerja  Keuangan  Daerah  dengan  Pendapatan  Asli  Daerah  sebagai  Variabel Intervening . E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha vol. 3(1).
Sukarni,  Ni  Wayan.  2016.  Alokasi  Belanja  Modal  Sebagai  Pemoderasi  Pengaruh Kinerja Keuangan pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali . E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana:545-572 .
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014. Pemerintah  Daerah .  2  Oktober  2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2014. Desa. 15  Januari  2014.  Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
Utama,  Made  Suyana.  2008.  Kontribusi  Pajak  Daerah  terhadap  Pendapatan  asli Daerah  dan  Pengaruhnya  terhadap  Kinerja  serta  Kemandirian  Keuangan Daerah. Journal Fakultas Ekonomi Udayana.
Wirawan, Oryza. 2016. Belanja Modal APBD Jember 2015 Tak Terealisasi 23 Persen . beritajatim.com. Diakses tanggal 21 September 2016.