## PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK ANGKAT SETELAH PENGANGKATAN ANAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA
Nurdiani Yusnita Sari email: deadianis95@gmail.com Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta
Diana Tantri Cahyaningsih e-mail: dianatantri@yahoo.com Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

## Abstract
This study article to determine the arrangements regarding legal protection to the adopted child after adoption through the determination of the court. This research is a normative research viewed from prespective with statue approach. This research is using primary legal materials and secondary legal materials. The legal materials collected through library research and study of the document which is then analyzed using a technique based on the method of deductive reasoning deduction. Determination issued by the District Court and the Religious Courts have different legal protections because of the difference in status and position of the adopted child. The status and position of such a biological child provided by the District Court gives a wider legal protection to the adopted child than the adopted child who issued their determination through the Religious Courts.
Keywords: Adoption; Adopted; Determination of The Court; Legal Protection;

## Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan hukum pada anak angkat setelah pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang. Bahan hukum penelitian ini  menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen (library research), yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deduksi. Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama memiliki perlindungan hukum yang berbeda karena perbedaan status dan keududukan anak angkat yang diberikan. Status dan kedudukan seperti anak kandung yang diberikan oleh Pengadilan Negeri memberikan perlindungan hukum yang lebih luas pada anak angkat daripada anak angkat yang pengesahan pengangkatannya melalui Pengadilan Agama Kata Kunci: Pengangkatan Anak; Anak Angkat; Penetapan Pengadilan; Perlindungan Hukum;

## A. Pendahuluan
Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa yang akan menjadi pemimpin dimasa depan nantinya. Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki hak-hak yang harus diakui dan dilindungi Negara. Tetapi tidak semua anak di Indonesia dapat terpenuhi dan terlindungi hak-haknya dengan baik, terutama bagi mereka yang terlantar atau ditelantarkan dan jauh dari kata hidup layak karena banyaknya faktor penyebab diluar dari keinginan mereka.
Perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan yang salah, eksploitasi dan penelantaran agar  dapat  menjamin  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh  kembang  anak  secara  wajar,  baik  fisik maupun sosialnya (Sholeh Soeaidy, 2001: 4). Perlindungan anak wajib diwujudkan sebagai upaya menjamin kualitas generasi. Salah satu cara dan upaya yang bertujuan untuk melindungi hak-hak anak adalah melaksanakan pengangkatan anak.
Pengangkatan anak bukan merupakan hal yang baru di Indonesia. Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian dalam substansi hukum dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pengangkatan anak merupakan
salah satu wujud upaya pemenuhan hak anak seperti yang tertera pada Pasal 4 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak bahwa anak yang tidak memiliki orang tua berhak mendapatkan asuhan oleh negara atau orang atau badan.
Sejak dulu pengangkatan telah dilakukan dengan berbagai macam motivasi. Mulanya pengangkatan anak dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan/ marga dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung bagi mereka yang belum atau tidak dikarunai anak. Tetapi sejalan dengan perkembangan masyarakat ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak tujuan pengangkatan anak telah berubah menjadi untuk kesejahteraan anak itu sendiri.
Tujuan pengangkatan anak menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak. Mengenai adanya kepentingan terbaik bagi calon anak angkat dengan pengangkatan yang akan dilakukan harus dalam bentuk permohonan untuk mendapatkan suatu penetapan atau putusan pengangkatan anak dari pengadilan (Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 bagian IV). Hal ini dimaksudkan untuk kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Agar peristiwa pengangkatan anak itu dikemudian hari memiliki kepastian hukum bagi anak yang diangkat maupun orang tua angkat.
Saat ini penetapan sebagai wujud pengesahan pengangkatan anak bisa dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan perluasan wewenang bagi Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengangkatan berdasarkan Hukum Islam. Setelah penetapan pengadilan dikeluarkan oleh pengadilan baik Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama mengakibatkan orang tua angkat memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak dari anak yang telah diangkatnya. Namun hingga kini belum ada aturan hukum yang jelas yang membahas mengenai perlindungan seperti apa yang harus diberikan untuk menjamin agar hak anak angkat tidak dilanggar .
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dalam artikel ini akan dibahas tentang perbandingan perlindungan hukum anak angkat setelah pengangkatan anak melalui penetapan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## B.  Metode Penelitian
Metode yang digunakan penulis adalah metode kepustakaan, yang bersifat yuridis normatif. Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas dalam membantu memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi masyarakat dengan sifat penelitian deskriptif, yang menurut tujuannya adalah melalui penelitian penemuan fakta-fakta yang bertujuan untuk mengetahui fakta di lapangan terhadap aplikasi ketentuan hukum yang ada dan hidup dalam masyarakat.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Pengangkatan anak di Indonesia bukan merupakan suatu hal yang baru. Pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan untuk menjamin kepentingan, kesejahteraan dan perlindungan dari anak itu sendiri. Demi menjamin kepentingan dan kesejahteraan anak, pengangkatan anak pada prinsipnya harus melalui proses hukum. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 yang mengatur tentang cara pengangkatan anak menyatakan bahwa untuk melakukan pengangkatan anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan kepada Pengadilan Negeri di tempat anak yang akan diangkat itu berada. Kemudian semenjak berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,  Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan pengangkatan berdasarkan Hukum Islam dengan bentuk putusan yang sama berupa penetapan pengadilan
Setelah penetapan dikeluarkan oleh Pengadilan tanggung jawab pada anak beralih kepada orang yang mengangkatnya pada segala aspek termasuk perlindungan hukum bagi si anak. Namun
tanggung jawab yang dimiliki orang tua angkat pada anak angkat tidaklah sama karena penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama memiliki akibat hukum yang berbeda.
Pengangkatan anak yang disahkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama merupakan wujud menolong orang lain sehingga hanya memiliki akibat hukum beralihnya tanggung jawab pemeliharaan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan segala kebutuhan, dengan demikian pengangkatan anak secara Hukum Islam tidak menyebabkan putusnya hubungan hukum dan atau hubungan nasab antara anak angkat dengan orang tua kandung. Sedangkan pengangkatan anak yang disahkan di Pengadilan Negeri juga tidak boleh memutus hubungan hukum atau hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya. Namun, status anak angkat sama seperti anak kandung sehingga mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Ini berarti pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam yang diajukan ke Pengadilan Negeri dapat menimbulkan hak waris bagi anak angkat dan orang tua angkatnya karena orang tua angkat dapat menjadikan anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri (Kharisma Galu, 2017: 10). Perbedaan akibat hukum antara pengangkatan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tersebut juga berdasar pada Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007 tentang Badan Peradilan Umum  terbitan Makhamah Agung RI Tahun 2009 pada alinea 2 angka 7 disebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh pemohon beragama Islam dengan maksud untuk memperlakukan anak tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, sedangkan apabila hanya dengan maksud untuk dipelihara saja maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama. Sehingga setelah penetapan dikeluarkan oleh Pengadilan, masing-masing orang tua angkat harus memberikan perlindungan sesuai dengan akibat hukum yang timbul.
Adapun perlindungan yang harus diberikan kepada anak angkat setelah pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan yaitu
1.  Pencatatan Akte Kelahiran
Setelah penetapan dikeluarkan oleh pengadilan baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama, orang tua wajib untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertujuan untuk melakukan pencatatan pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat dan telah dikabulkan oleh pengadilan dalam bentuk penetapan yang dibuktikan dengan salinan penetapan dari pengadilan serta dibuatkannya catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang diangkat, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 47 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa pencatatan pengangkatan anak wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran. Pencatatan ini wajib dilaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk. Hal tersebut dipertegas dengan adanya Surat Edaran Makhamah Agung No. 2 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran yang mewajibkan setiap permohonan pengangkatan anak, pemohon wajib untuk menyerahkan akta kelahiran anak yang akan diangkat. Pencatatan mengenai pengangkatan anak akan berpengaruh terhadap pengurusan mengenai akibat-akibat hukum yang timbul setelah pengangkatan anak dilakukan.
2.  Penjaminan Hak-Hak Anak.
Pada penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, anak yang diangkat memiliki status yang sama dengan anak kandung atau anak sah dalam keluarga orang tua angkatnya. Sehingga orang tua angkat memiliki hak untuk menjamin kehidupan termasuk kesejahteraan anaknya. Hak orang tua tersebut disebut hak alimentasi . Hak alimentas i merupakan hak orang tua untuk memberi nafkah dan penghidupan demi tercapainya kebutuhan si anak yang berdasarkan penetapan pengadilan (Hermansyah,2010:42). Hak ini diatur dalam Pasal 45-49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Orang tua wajib mendidik anak yang diangkatnya dengan baik. Tanggung jawab orang tua tersebut termaktub dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi “Kedua orang tua wajib mendidik anak sebaik-baiknya”. Mendidik
yang dimaksud disini bukan menyekolahkan atau memberikan pendidikan formal saja, namun orang tua wajib mendidik anak yang diangkatnya supaya dapat menjalankan perannya secara baik, memiliki sopan santun dan dapat menjadi bagian dari masyarakat, serta menanamkan pendidikan agama untuk memenuhi hak anak memeluk agama dengan bimbingan orang tua (Pasal 6 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak) sehingga orang tua harus mengajarkan anak angkatnya mengenai agama sesuai dengan kepercayaan yang mereka percaya. Hal inilah yang menjadi dasar mengapa salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak adalah agama Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan Calon Anak Angkat (CAA) haruslah sama. Kewajiban ini harus dilakukan terus mesebut kawin atau dapat berdiri sendiri yang bisa diartikan apabila anak tersebut telah dewasa, walaupun perkawinan kedua orang tua itu putus (Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).
Kedua orang tua angkat wajib menjamin kesejahteraan anak angkat mereka, baik untuk kehidupan sehari-hari dan juga pendidikannya untuk mewujudkan pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.
Selama menjalankan perannya , orang tua wajib memastikan seluruh hak-hak yang dimiliki anak terjamin dengan baik hingga anak tersebut tumbuh dewasa. Orang tua berhak menentukan tentang apa yang menurut mereka terbaik bagi kepentingan si anak karena anak yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47). Dalam kondisi tertentu, apabila seorang anak harus berurusan dengan hukum orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan (Pasal 47 ayat (2)).
Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan antara orang tua kandung dan anak yang bersangkutan. Maka, sangat dimungkinkan apabila orang tua kandung dari anak yang diangkat tersebut menghibahkan atau mewariskan harta benda yang dimiliki. Walaupun orang tua angkat tersebut berhak mewakili perbuatan hukum dari anak yang diangkatnya, orang tua tidak diperkenankan untuk memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anak angkatnya tersebut kecuali apabila kepentingan anak tersebut mengendakinya.(Pasal 48 Undang- Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dalam kondisi tersebut orang tua angkat harus mengajukan permohonan ke pengadilan untuk dikeluarkan penetapan oleh hakim agar dapat melakukan perbuatan hukum yang menjadi milik si anak.
Setelah seorang anak dianggap telah dewasa, orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Hal ini diatur secara tegas pada Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengingat seringkali terjadi, orang tua angkat yang tidak memberitahukan asal usul dari anak tersebut. Pemberitahuan asal usul anak perlu dilakukan agar dikemudian hari tidak timbul permasalahan terutama bagi kepentingan anak yang diangkat, namun dalam pelaksanaannya orang tua angkat tetap harus memperhatikan kesiapan dari anak angkat yang bersangkutan.
Selain kewajiban-kewajiban yang timbul akibat peristiwa pengangkatan anak, orang tua angkat juga memiliki hak yang diperoleh orang tua angkat sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak yaitu orang tua angkat berhak untuk dihormati oleh anak angkat (Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974) serta orang tua angkat berhak untuk mendapatkan kasih sayang anak angkatnya serta jika anak tersebut telah dewasa, orang tua angkat berhak untuk dipelihara oleh anak angkatnya sesuai dengan kemampuannya (Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), hak orang tua ini kemudian dapat disebut sebagai kewajiban alimentasi dari anak angkat sebagai hubungan timbal balik dari hak alimentasi yang dimiliki orang tua.
Akibat hukum tersebut diatas tidak berlaku bagi pengangkatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama. Konsepsi pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pengadilan Agama tidak boleh memperlakukan anak yang diangkat sebagai anak kandung (Al-Qur’an surat Al-Ahzab 33: 4-5). Pengangkatan anak menurut Hukum Islam hanya mengalihkan tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam hal pemeliharaan untuk biaya pemeliharaan, biaya hidup sehari-hari dan lain-lain. Pengangkatan dilakukan atas dasar tolong-menolong
Perbandingan Perlindungan Hukum Anak Angkat..
sehingga ukuran pengangkatan anak dalam ketentuan Islam adalah perlakuan segi anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri. Orang tua angkat tidak memiliki hubungan hukum lain dengan anak angkat selain mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang sangat terbatas sesuai dengan syariat islam.
3.  Kewarisan anak angkat
Anak yang diangkat melalui Penetapan Pengadilan Agama tidak memberikan kedudukan anak sebagai ahli waris dari dari orang tua angkatnya. Hukum Islam menggariskan bahwa hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat terbatas sebagai hubungan antara orang tua asuh dan anak asuh yang diperluas dan sama sekali tidak menciptakan hubungan nasab (M.Alghazali, 2016: 102).
Anak angkat bisa mewaris hanya dengan wasiat yang diberikan orang tua angkatnya, apabila tidak diberi maka anak angkat tidak memiliki hak atas harta peninggalan orang tuanya. Namun karena pada dasarnya pengangkatan anak bertujuan demi kepentingan dan kesejahteraan anak, untuk tetap melindungi hak-hak anak angkat maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 Ayat (2) memberikan kepastian berupa wasiat wajibah dengan ketentuan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya adalah 1/3 (satu per tiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.
Berbeda dengan Anak yang diangkat melalui Penetapan Pengadilan Agama, Anak yang yang diangkat melalui penetapan Pengadilan Negeri berhak mewaris. Karena setelah proses pengangkatan anak dikabulkan oleh Hakim, anak angkat di dalam keluarga mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak yang terlahir dari orang tua angkatnya. Hal itu pun berakibat terhadap kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat termasuk pada pembagian harta warisan orang tua angkatnya apabila meninggal dunia. Jadi kedudukan anak angkat dalam menerima harta warisan sama dengan anak sah seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 42 yang menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.” Begitu juga dengan anak angkat walaupun bukan anak sah tetapi mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum terutama dalam pembagian harta warisan (M.Alghazali, 2016 : 168).. Hal ini memberikan implikasi hukum apabila suatu hari orang tua angkat meninggal dunia, anak yang bersangkutan berhak mewarisi harta peninggalan orang tuanya sebagai ahli waris. Sehingga anak yang diangkat tersebut berhak mendapatkan warisan seperti yang diatur oleh Pasal 852 ayat (1) KUHPerdata bahwa anak angkat berhak mewaris dari orang tua, kakek nenek atau keluarga garis lurus keatas tanpa pembedaan laki-laki dengan perempuan.
4.  Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Angkat.
Pada praktik, yang berkembang dimasyarakat sangat dimungkinkan orang tua angkat justru membahayakan anak angkat. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak hanya mengatur tentang masalah bimbingan dan pengawasan selama pengangkatan anak berlangsung. Apabila dalam perjalanannya ditemukan hal-hal yang diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang melanggar hak-hak anak yang diangkat. Masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum dan atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Instansi Sosial atau Menteri (Pasal 38). Tetapi seperti apa tindak lanjut yang dapat dilakukan demi melindungi kepentingan anak tersebut tidak dapat ditemukan dalam perundang-undangan di Indonesia
Berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan oleh Pengadilan Negeri yang mana anak angkat dianggap sebagai anak kandung maka apabila orang tua angkat sangat melalaikan kewajiban terhadap anak yang diangkatnya dan/atau mereka berkelakuan buruk sekali, maka hak mereka sebagai orang tua angkat dapat dicabut dengan dimohonkan keputusan Pengadilan oleh orang tua kandung, keluarga anak garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang. (Pasal 49 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Untuk pengangkatan anak yang kelembagaannya disahkan dengan penetapan pengadilan agama tidak ada dasar yang bisa menjelaskan apakah kuasa orang tua angkat dapat dicabut atau tidak.

## D. Simpulan
Setelah Penetapan dikeluarkan oleh Pengadilan sebagai akibat dikabulkannya permohonan pengangkatan anak tanggung jawab terhadap angkat akan berpindah dari orang tua kandung, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab ke orang tua angkat. Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan negeri dan Pengadilan Agama memiliki perlindungan hukum yang berbeda karena status dan kedudukan yang diberikan. Status dan kedudukan seperti anak kandung yang diberikan oleh Pengadilan Negeri memberikan perlindungan hukum yang lebih luas pada anak angkat daripada anak angkat yang pengesahan pengangkatannya melalui Pengadilan Agama.

## E. Saran
Pembentuk undang-undang hendaknya melahirkan sebuah peraturan berupa  Undang-Undang khusus yang berlaku secara nasional mengenai Perlindungan Anak Angkat untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum mengenai segala perlindungan hukum dari pelaksanaan pengangkatan anak agar tidak ada penyimpangan yang membuat hak-hak anak tersebut dilanggar.

## Daftar Pustaka
D.Y Witanto. 2012. Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan . Prestasi Pustaka Publisher.
Evi Kristiana. 2005 Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam . Semarang: Universitas Negeri Semarang.
Imam Sudiyat. 2000. Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar .Yogyakarta: Liberty Irma Setyowati. 1990. Aspek Hukum Perlindungan Anak . Jakarta : Bumi Aksara.
Musthofa Sy. 2008. Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama . Jakarta: Pernanda Media Group.
Sholeh Soeaidy & Zulkhair. 2001. Dasar Hukum Perlindungan Anak . Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri.
Soedharyo Soimin. 2007. Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak . Jakarta: Sinar Grafika
Soerjono Soekanto. 2001. Hukum Adat Indonesia . Jakarta : PT Grafindo Persada.
Jatmiko Winarno. 2013. “Akibat Hukum Pengangkatan Anak”. Jurnal Humaniora, Volume 1 No.2 : 1-14 Kharisma Galu. 2017. “Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama dalam Pengangkatan Anak yang Dilakukan oleh Orang-Orang Beragama Islam”. Diponegoro Law Journal . Universitas Diponegoro. Volume 6 No.2 : 1-12.
M.Alghazali. 2016. “Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam” Lex Privatum . Volume IV, No. 1, Jan 2016.
Mukmin. 2014. “Perlindungan Terhadap Anak Angkat”. Lex et Societatis . Universitas Samratulangi. Volume II No.7 : 64-71