## Book Review

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN PENERAPANNYA PADA PERUSAHAAN DI INDONESIA

## A. Muchaddam Fahham
Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI
Naskah diterima: 1 Maret 2011 Naskah diterbitkan: 10 Juni 2012 Judul Buku : Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia Penulis : Mukti Fajar Penerbit : Pustaka Pelajar Yogyakarta Tahun : 2010, cetakan I Tebal : xviii + 396 halaman
Pendahuluan
Buku dengan judul, ”Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia: Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional dan BUMN di Indonesia,” pada awalnya adalah disertasi Mukti Fajar ND, yang diajukannya untuk mendapatkan gelar Doktor dalam Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 2009. Menurutnya studi tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Indonesia, penting dilakukan karena adanya kewajiban hukum dalam penerapan kewajiban CSR bagi perusahaan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.” Sementara dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b disebutkan bahwa: “Setiap penanam modal berkewajiban: (b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Dalam penjelasan Pasal 15 huruf b tersebut dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.
Kewajiban CSR bagi perusahaan yang dituangkan dalam dua undang-undang di atas menurur Mukti Fajar, justru menimbulkan ketidakjelasan karena (1) adanya perbedaan definisi dan terminologi yang digunakan oleh undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b disebut bahwa “Setiap penanam modal berkewajiban: (b) melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan.” Sementara dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas digunakan istilah “tanggung jawab sosial dan lingkungan”, selain itu, dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menggunakan kata “tanggung jawab yang melekat” sementara dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menggunakan kata” komitmen perusahaan” dua istilah ini menurut Mukti Fajar tidak bisa diartikan sama. Sementara jika dilihat dari tujuan kewajiban CSR bagi perusahaan pada dua UU itu, juga terdapat perbedaan, yakni jika dalam UU tentang Perseroan terbatas kewajiban itu ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, sementara kewajiban CSR bagi perusahaan dalam UU tentang Penanaman Modal ditujukan untuk menciptakan hubungan yang serasi. Di sisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak ada pembatas terhadap bentuk perusahaan dan bidang usahanya, sementara dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya diperuntukkan bagi bentuk perusahaan Perseroan Terbatas khusus yang bergerak di bidang Sumber Daya Alam dan yang terkait, seperti yang tersebut dalam pasal 74 ayat (1) yaitu: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.” Klausu ini menurut Mukti Fajar melahirkan beberapa persoalan, yaitu: (a) diskriminasi bagi perusahaan Perseroan Terbatas dan (b) diskriminasi hanya bagi perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya dan atau terkait saja. Sedangkan perusahaan non Perseroan Terbatas dan tidak bergerak dibidang tersebut dianggap tidak dibebani kewajiban CSR. Selanjutnya apabila CSR hanya dimaknai secara sempit, dalam bentuk memberikan sebagian kekayaan kepada masyarakat, seperti yang diatur dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yakni: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.” CSR sebagai bentuk kewajiban menyalurkan kekayaan dianggap melanggar hak kepemilikan privat ( private property right ) dari korporasi. Sebab korporasi sebagai institusi privat mempunyai hak kepemilikan yang dilindungi penuh secara hukum. Hak milik pribadi ( private property right ) harus dijamin sepenuhnya oleh hukum negara sebagai sesuatu yang sakral ( the sacret right of private property ). Berbagai masalah dalam penerapan kewajiban CSR  bagi  perusahaan  di  atas, mendorong Mukti Fajar untuk mengkaji masalah tersebut dengan tiga fokus utama, pertama , pengaturan CSR di Indonesia; kedua , ruang lingkup tanggungjawab CSR, dan ketiga , pelaksanaan CSR di Indonesia. Untuk mengkaji tiga masalah tersebut, Mukti Fajar menggunakan reflexive law theory . Teori ini menurutnya digunakan untuk mengatasi kebuntuan atas pendekatan formal terhadap kewajiban perusahaan dalam sistem hukum. Hukum formal yang dimaksud adalah bentuk intervensi negara dalam
mengatur persoalan privat melalui aturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perlindungan Konsuman dan sebagainya. Di samping itu teori ini juga digunakan sebagai pisau analisis untuk memberi solusi atas perdebatan konsep CSR yang berdasar prinsip sukarela ( voluntary ) atau kewajiban ( mandatory ). Kajian Mukti Fajar ini mengasumsikan bahwa: (1) penerapan kewajiban hukum ( mandatory ) terhadap CSR akan lebih efektif dan terukur dibandingkan dengan prinsip sukarela ( voluntary ). Selain itu juga akan memberikan kemanfaatan, baik kepada masyarakat maupun korporasi dalam jangka panjang; (2) ruang lingkup CSR di Indonesia sebaiknya ditentukan lebih luas dari apa yang selama ini dipahami dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Begitu pula pengaturan CSR di Indonesia sebaiknya merupakan peraturan yang berbeda dengan isu-isu yang telah diatur dalam berbagai Peraturan perundang-undangan yang telah ada; (3) berbagai masalah dalam penerapan CSR di Indonesia mempunyai karakteristik yang khas di antara Perusahaan Swasta Nasional, Badan Usaha Milik Negara dan Multi National Corporation. Karakteristik CSR tersebut meliputi sumber pembiayaan, persepsi atas definisi  dalam  peraturan,  serta  bentuk  pelaksanaan  di  lapangan.  Perihal  inilah  yang diperlukan menjadi pertimbangan pengaturan CSR di Indonesia.
Metode penelitian yang digunakan oleh Mukti Fajar dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum sosiologis ( socio legal research/empirical legal research ). Metode ini dipilih karena obyek kajian penelitian adalah mengenai fakta-fakta empiris ( reality ) dari interaksi antara hukum dan masyarakat. Realitas yang menjadi pengamatan penelitian ini berupa pengaruh penerapan peraturan terhadap perilaku masyarakat dan atau mengenai perilaku masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum. Ruang lingkup perilaku yang diamati adalah perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini juga mengamati hasil  dari  perilaku  manusia  berupa  peninggalan  fisik  maupun  arsip  (dokumen)  yang terkait dengan penerapan CSR.

## Pengaturan CSR di Indonesia
Terdorong oleh motivasi bahwa pembangunan berkelanjutan yang hanya dapat dicapai atau dipertahankan manakala tercipta keseimbangan antara aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup telah melahirkan kesadaran baru di kalangan komunitas bisnis di Indonesia untuk melaksanakan CSR.
Karena banyaknya kesenjangan sosial pemerintah kemudian mengambil keputusan untuk mengatur CSR dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa: “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”
Sementara dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b disebutkan bahwa: “Setiap penanam modal berkewajiban: (b) melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Dalam penjelasan Pasal 15 huruf b tersebut dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat”.
Pengaturan CSR dalam peraturan perundang-undangan itu ditolak oleh para pelaku usaha di Indonesia. Pada tanggal 16 Juli 2007 Kadin Indonesia, Emiten Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia dan 10 pelaku usaha dari beragam sektor membuat pernyataan bersama yang menuntut pembatalan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dalam Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang sudah berada tahap final pembahasannya di DPR.
Upaya penolakan tersebut berpuncak pada pengajuan surat permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk pengujian Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diajukan secara resmi oleh Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) (disebut dengan para pemohon) pada tanggal 28 November 2008, dengan nomor register 53/PUU- VI/2008.
Dalam surat Permohonan Judiacial Review itu, para pemohon mengatakan bahwa Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: (1) Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepatian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” (2) Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakukan yang bersifat diskriminatif.” (3) Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Selain itu, para pemohon juga mengatakan bahwa eksistensi Pasal 74 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945 junto Pasal 5 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu antara lain: (1) Perumusan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Penjelasannya tidak didukung oleh Naskah Akademik; (2) Perumusan Pasal 74 dan Penjelasannya mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang bersifat materiil dimasukkan tanpa landasan yang jelas pada UU No. 40 Tahun 2007 yang notabene mengatur tentang mekanisme pembentukan Perseroan Terbatas (hukum formil), sehingga tidak ada kesesuaian antara jenis dan materi muatan dalam UU a quo (melanggar asas kesesuaian antara jenis dan materi); (3) Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 mengenai TJSL, dalam proses pembentukannya telah mengesampingkan asas pembentukan peraturan perundang-
A. Muchaddam Fahham, Book Review: Tanggung Jawab Sosial
undangan yang baik yaitu asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Para pemohon mengajukan judicial review karena merasa hak konstitusionalnya dirugikan, ada sembilan hal yang ditunjuk oleh para pemohon untuk membuktikan hal tersebut, enam diantaranya adalah sebagai berikut: pertama , Corporate Social Responsibility (CSR)/tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) merupakan suatu prinsip yang bersifat etis dan moral yang dinormakan oleh Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 UU a quo sehingga menjadi bersifat kewajiban dan memiliki sanksi bagi yang tidak menjalankan Pasal dimaksud. Tindakan tersebut menyebabkan Indonesia menjadi satu- satunya negara di dunia yang memberi norma pada sifat etis dan moral pada CSR/TJLS sehingga menjadi bersifat wajib dan harus dianggarkan serta diperhitungkan sebagai biaya operasional korporasi dengan pemberian sanksi; kedua , tindakan tersebut di atas juga menimbulkan ketidakpastian dan contradictio in terminis karena menyebabkan terjadinya ketidakjelasan antara tanggung jawab yang didasarkan atas karakter sosial ( social responsibility ) yang bersifat voluntary dengan kewajiban yang bersifat hukum ( legal obligation ) yang mempunyai daya memaksa; ketiga , pemberian norma pada prinsip CSR/TJSL dengan sifat wajib juga telah menimbulkan perlakukan yang tidak sama di muka hukum dan juga mempunyai tendensi sebagai tindakan yang dapat dikualifikasi bersifat diskriminatif karena perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam sudah menjalankan kewajibannya berdasarkan Undang-undang sektoral, tetapi masih diwajibkan untuk menganggarkan TJSL, sedangkan terhadap perusahaan-perusahaan lain tidak diwajibkan untuk melaksanakan TJLS. Demikian juga terhadap perusahaan-perusahaan lain, yang tidak tunduk pada UU Perseroan Terbatas tidak diwajibkan;
Keempat , Pasal 1 angka 3 UU a quo menyatakan bahwa “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan, untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat.” Tetapi Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU a quo merumuskannya menjadi kewajiban bagi perseroan untuk menjalankan TJSL serta wajib menganggarkan dan memperhitungkannya sebagai biaya perseroan kewajiban menganggarkan biaya TJSL justru  juga  menimbulkan  kerancuan  pengertian  TJSL,  karena  TJSL  didefinisikan seolah-olah hanya kegiatan yang harus mengeluarkan biaya saja. Ada begitu banyak kegiatan TJSL yang tidak menimbulkan konsekuensi biaya bahkan dapat menghemat biaya, seperti upaya penghematan energi dan air, pemberdayaan masyarakat dengan pelibatan dalam lembaga keuangan mikro, dan memperlakukan karyawan dengan lebih manusiawi.
Kelima , CSR/TJSL yang dinormakan menjadi kewajiban menciptakan atau setidaknya potensial menciptakan penyelewengan (sikap dan perilaku koruptif), tidak hanya pada birokrasi lebih jauh meluas di kalangan masyarakat umum, karena TJSL hanya ditafsirkan secara sempit saja, yaitu sebagai ganti kerugian, bukan sebagai biaya untuk membangun hubungan harmonis jangka panjang antara perusahaan dengan stakeholder . Keenam , CSR/TJSL sebagai kewajiban merupakan tindakan penyeragaman dan potensial  bersifat  artifisial  karena  hanya  dilihat  dari  perspektif  pemenuhan  prasyarat legal formal. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi terutama
frasa  “efisiensi  berkeadilan”  karena  TJSL  tiap  perusahaan  berbeda-beda  tidak  bisa disamaratakan, dan secara relatif yang paling memahami, apakah suatu program TJSL bermanfaat bagi steakholder adalah pelaku usaha sendiri, sehingga pemerintah tidak pada posisi melakukan tindakan penyeragaman kebijakan TJSL dan bahkan menjadikannya sebagai suatu kewajiban. TJSL tidak hanya sekedar dan berarti memberi pemberian ganti, tetapi membangun hubungan harmonis perusahaan dengan lingkungannya itu bisa berwujud beragam program, seperti: membangun sekolah, rumah sakit, tempat pendidikan atau upaya lain mensejahterakan lingkungannya. Itu sebabnya, besar kecilnya dan peruntukan TJSL tidak dapat dibuat serupa dan ditentukan keseragamannya. Dengan demikian, TJSL sebagai kewajiban yang legal normative bertentangan dengan esendi “efisiensi berkeadilan.” Surat permohonan judicial review tersebut disidangkan oleh Mahkamah konstitusi. Hasil sidang tersebut telah diputuskan pada tanggal 15 April 2009 dengan Putusan Nomor 53/PUU-IV/2008 adalah yang isinya sebagai berikut: (1) menyatakan permohonan Pemohon I, pemohon II, dan Pemohon III tidak dapat diterima; (2) menyatakan permohonan pengujian formil Pemohon IV, Pemohon V, dan pemohon VI terhadap Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) ditolak; (3) menyatakan menolak permohonan pengujian materiil Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk seluruhnya; (4) menyatakan Pasal 74 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas beserta penjelasannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Ruang Lingkup CSR
Ruang lingkup CSR dalam buku ini dibagi menjadi tiga, ruang lingkup CSR dalam arti sempit, ruang lingkup CSR dalam arti luas dan ruang lingkup CSR menurut perusahaan-perusahaan di Indonesia.
Dalam lingkup yang sempit CSR mencakup antara lain: (1) tanggung jawab sosial kepada karyawan; (2) tanggung jawab sosial kepada steakholder , yakni pihak-pihak eksternal yang ikut mempengaruhi jalannya korporasi. Pihak-pihak tersebut baik langsung mapun tidak mempunyai hubungan hukum baik secara kontraktual maupun karena undang-undang dengan korporasi, yaitu konsumen dan mitra kerja; (3) Tanggung Jawab Sosial kepada Masyarakat Umum. Ruang lingkup CSR pada masyarakat umum pembangunan masyarakat lokal (masyarakat yang ada di sekitar korporasi) dan atau masyarakat umum (sekelompok masyarakat yang tidak mempunyai hubungan secara kontraktual dengan korporasi. Masyarakat umum bukan termasuk konsumen, karyawan atau pihak ketiga lainnya). Pembangunan masyarakat ( community development ) dalam konteks CSR diukur berdasarkan kenaikan taraf kualitas hidup dari masyarakat, dengan mengacu pada nilai keadilan dan kesetaraan atas kesempatan, pilihan partisipasi, timbal balik, kebersamaan. Community development dilakukan dengan pemberdayaan dan juga termasuk dalam bidang pendidikan. Persoalan sosial sebagai sasaran
A. Muchaddam Fahham, Book Review: Tanggung Jawab Sosial
community development , menurut Mukti seyogyanya berpijak pada beberapa bagian konsep Millenium Development Goals dari United Nations Develompent Program (UNDP MDGs), seperti kita ketahui terdapat 8 program dari UNDP MDGs, yaitu: (a) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (b) mencapai pendidikan dasar untuk semua; (c) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (d) menurunkan angka kematian anak; (e) meningkatkan kesehatan ibu; (f) memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; (g) memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan (h) membangun kemitraan global untuk pembangunan.
Ruang lingkup CSR dalam arti luas meliputi antara lain: (1) tanggung jawab sosial terhadap lingkungan: (2) tanggung jawab sosial terhadap hak asasi manusia; (3) tanggung jawab sosial perusahaan dan anti korupsi.
Pandangan perusahaan-perusahaan di Indonesia tentang ruang lingkup CSR tidak seragam, ada yang memandang CSR sebagai kegiatan philantropy atau kedermawanan sosial dari korporasi untuk membantu orang miskin. Ada juga perusahaan yang memandang CSR sebagai keikutsertaan korporasi dalam pembangunan bangsa bersama- sama pemerintah.
Bagi Bakrie & Brothers misalnya, CSR bukan hanya merupakan aksesories, pelengkap atau sekedar kepatutan, namun lebih jauh dari itu harus menjadi komitmen dalam bisnis yang dijalankan. Karena itu, ruang lingkup CSR bagi Bakrie & Barothers mencakup empat hal, yaitu: (1) tanggung jawab sebagai warga negara yang baik; (2) tanggung jawab etis; (3) tanggung jawab dalam menjunjung hukum dan (4) tanggung jawab terhadap nilai ekonomi dari bisnis.
Sementara bagi Medco Energi, CSR merupakan bagian tak terpisahkan dalam upaya pencapaian keberlanjutan usaha. Ruang lingkup CSR Medco Energi lebih difokuskan pada masyarakat, baik dalam bentuk pemberian bantuan ( charity ) maupun pemberdayaan masyarakat ( community development ) yang bertujuan untuk: (1) menyediakan akses untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kehidupan spiritual; (2) membantu perbaikan infrastruktur yang menunjang peningkatan kualitas pendidikan dan kehidupan spiritual; (3) mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran dengan memberdayakan usaha kecil dan; (4) memberi bantuan kemanusiaan bagi masyarakat korban bencana alam. Dari tujuan inilah kemudian dibuat program CSR yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
Problem dalam Penerapan CSR Mukti Fajar menjelaskan bahwa banyak problem yang lahir dalam penerapan CSR di Indonesia. Sedikitnya ada dua problem mendasar dalam penerapan CSR tersebut, pertama , ranah regulasi, dan kedua , ranah sumber pembiayaan. Dalam ranah regulasi problem yang mengemuka antara lain adalah: (1) tidak adanya kejelasan definisi apa yang dimaksud dengan CSR; (2) ketidakjelasan definisi itu melahirkan kerumitan dalam pelaksanaan dan penegakan hukum; (3) regulasi CSR sebaiknya berbasis sistem pasar. Sementara dalam ranah sumber pembiayaan CSR melahirkan problem antara lain; (1) apakah pendanaan CSR bagian dari anggaran operasional perusahaan; (2) pembiayaan CSR diambil dari sebagian keuntungan perusahaan; (3) intensif pajak bagi perusahaan yang melaksanakan CSR.

## Praksis CSR di Indonesia
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menurut Mukti Fajar belum begitu jelas mengatur bentuk- bentuk pelaksanaan CSR. Karena itu, tidak ada keseragaman program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dari sisi penamaan program juga sangat beragam. Ada yang menggunakan istilah community development, community empowerment, sustainability development, program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL), program kepedulian sosial, ada juga yang secara tegas menyebut tanggung jawab sosial perusahaan.
PT Unilever misalnya melalui Yayasan PT Unilever Peduli melaksanakan program antara lain: (1) Program pendidikan kesehatan terpadu di Jawa Timur dan Yogyakarta, bekerja sama dengan Lifebuoy dan Pepsodent; (2) Program-program untuk menghubungkan usaha kecil dan menengah dengan lembaga keuangan; (3) Road Show pencegahan HIV/AIDS di Yogyakarta, Bandung, dan Jakarta bekerja sama dengan YCAB, BNN, dan Radio Prombors. PT Unilever Indonesia bekerja sama dengan enam perusahaan besar lainnya di Indonesia membentuk koalisi yang dinamakan IBCA. Koalisi ini bertujuan untuk memerangi penyebaran HIV/AIDS. Sementara PT INCO (International Nickel Indonesia) melaksakan program CSR mengenai beberapa isu antara lain: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pengembangan Ekonomi Lokal; (4) Pengembangan Pertanian dan Perikanan; (5) Menumbuhkan Pemahaman Melalui Seni, Budaya, dan Kampanye Perdamaian; dan (6) Bantuan Tanggap Darurat.
Penutup
Dari berbagai kajiannya tentang CSR dalam buku ini, Mukti Fajar kemudian menyimpulkan bahwa: pertama ,  CSR  adalah  suatu  aktifitas  korporasi  yang  dapat diwajibkan oleh hukum. Kedua ; ruang lingkup tanggung jawab sosial sebaiknya tidak perlu dibatasi; ketiga , pelaksanaan CSR menghendaki kejelasan pengaturan dari sisi regulasi, sehingga dapat dijadikan acuan yang efektif dan tidak menimbulkan multi- persepsi, di sisi lain, kewajiban CSR tidak bisa dimaknai sempit sebagai bentuk penyaluran sebagian kekayaan perusahaan kepada masyarakat. Banyak model CSR yang tanpa menggunakan dana, seperti merekrut karyawan dari masyarakat sekitar, menjalin kemitraan dengan pengusaha atau petani lokal, mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku, memproduksi barang yang tidak membahayakan konsumen dan lingkungan. Jika CSR dimaknai sebagai penyaluran dana kepada masyarakat, justru akan menjadi hambatan bagi perusahaan kecil atau perusahaan yang belum mendapatkan keuntungan. Selanjutnya untuk mendorong iklim usaha yang kondusif, pemerintah harus mendorong korporasi untuk melaksanakan CSR dengan memberikan pengurangan pajak. Hal ini akan mengurangi beban perusahaan dan tidak bertentangan dengan prinsip efesiensi.
Di samping kesimpulan di atas, Mukti Fajar juga merekomendasikan beberapa hal berikut: (1) sebaiknya pemerintah segera mengamandemen Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terutama ketentuan-ketentuan yang secara khusus mengatur
CSR. Seyogyanya dalam UU tersebut CSR diberi makna yang sama agar tidak menimbulkan kebingungan para pelaku usaha dalam memahami CSR; (2) pemerintah segera membuat peraturan pelaksanaan CSR dalam bentuk Peraturan Pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang, agar dapat dijadikan acuan bagi korporasi untuk melaksanakan CSR secara efektif, tepat, dan terukur; (3) dalam Peraturan pemerintah tersebut sebaiknya mengatur hal-hal penting berikut: (a) memberikan kewajiban bagi setiap korporasi untuk melaporkan kegiatan CSRnya kepada masyarakat secara berkala dalam bentuk reporting ; (b) memberikan insentif dalam bentuk pengurangan pajak bagi korporasi yang melaksanakan CSR; (c) Memberikan keleluasaan bagi korporasi mengenai bentuk pelaksanaan CSR, yang menyesuaikan dengan kemampuan korporasi serta situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapi.
Akhirnya, harus dikatakan bahwa dari sisi materi yang dikaji buku ini penting untuk dibaca oleh para pengkaji hukum dan pemerhati CSR, meskipun begitu tidak berarti buku ini terlepas dari kekurangan, di antara kekurangan itu adalah: adanya kesalahan ketik (hal. 269), adanya hasil pengumpulan data yang tidak diedit (hal. 332), adanya kata yang hilang (hal. 3). Karena tiga hal itu, dapat dikatakan bahwa buku ini tampaknya diterbitkan secara tergesa-gesa dan belum melalui proses editing yang sempurna. Tapi bukankah memang tidak ada buku yang terbit sempurna? Selamat membaca!