## Kajian Pengelolaan Sampah Berdasarkan Daya Dukung dan Kapasitas Tampung Prasarana Persampahan Kota Depok

## Study of Solid Waste Management Based on Carrying Capacity and Storage Capacity of Waste Infrastructures in Depok City
Diana Paramita 1* , Kukuh Murtilaksono 2 & Manuwoto 1
1 Program Studi Ilmu Perencanaan Wilayah, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia; 2 Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680, Indonesia;
* Penulis korespondensi. e-mail : diana.paramita0@gmail.com; (Diterima: 28 Februari 2018; Disetujui: 22 Juni 2018)

## ABSTRACT
Depok City can only manage about 56.22% from total of 1,286 tons of its daily solid waste. The amount increases everyday that it becomes more concerning to apply solid waste management. The objective of this research is to analyze solid waste management based on the carrying capacity and  the  storage  capacity  of  waste  infrastructures  in  Depok  City.  Methods  of  this  study  were  the suitability  between  supply  and  demand  of  domestic  solid  waste  and  the  waste  infrastructures, Integrated  Risk  Based  Approach  (IRBA)  and  literature  study.  This  study  shows  that  Depok  City government has a good system in solid  waste management but still needs to improve the quantity and capacity of the infrastructures. Garbage banks can reduce 20% of the inorganic waste and the Organic Waste Processing Unit (Unit Pengolahan Sampah Organik/UPS) has low index carrying capacity of 0.26, which can reduce 3.64% of organic waste. The IRBA shows that Cipayung landfill has moderate danger. The numbers of waste infrastructures required at each district in Depok City shall be equipped, so that the amount of waste disposed to Cipayung landfill can be reduced.
Keywords: carrying capacity, garbage bank, solid waste management, waste infrastructure capacity

## ABSTRAK
Kota  Depok  baru  mampu  mengelola  sampah  sekitar  56.22%  dari  jumlah  timbulan  sampah sebanyak 1,286 ton setiap hari. Jumlah ini senantiasa meningkat setiap hari dan perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu pengelolaan sampah harus diterapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  menganalisis  pengelolaan  sampah  berdasarkan  kemampuan  daya  dukung  dan  kapasitas tamping prasarana persampahan di Kota Depok. Metode yang digunakan adalah kesesuaian supply dan demand dari sampah rumah tangga yang dihasilkan dengan prasarana persampahan, Integrated Risk  Based  Approach  (IRBA) dan  studi  pustaka.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa pemerintah  Kota  Depok  telah  memiliki  sistem  pengelolaan  sampah  yang  baik  namun  perlu meningkatkan  jumlah  dan  kapasitas  prasarana  persampahan.  Pengelolaan  sampah  anorganik melalui  bank  sampah  mengurangi  20%  timbulan  sampah  dan  Unit  Pengolahan  Sampah  Organik (UPS)memiliki  indeks  daya  dukung  rendah,  yaitu  sebesar  0.26  yang  mampu  mengurangi  3.64% sampah  organik.  Hasil  IRBA  Tempat  Pemrosesan  Akhir  (TPA)  menunjukkan  TPA  Cipayung memiliki  tingkat  evaluasi  bahaya  sedang.  Jumlah  prasarana  persampahan  di  Kota  Depok  sangat kurang  sehingga  pemerintah  Kota  Depok  perlu  melengkapi  kebutuhan  prasarana  di  setiap kecamatan agar dapat mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke TPA.
Kata  kunci:  bank  sampah,  daya  dukung,  kapasitas  tampung,  prasarana  persampahan,  pengelolaan  sampah

## PENDAHULUAN
Seiring laju perekonomian yang meningkat,  proporsi  penduduk  Indonesia  yang tinggal  di  daerah  perkotaan  bertambah,  dan telah  menimbulkan  fenomena  urbanisasi  yang menyebabkan  beban  wilayah  perkotaan  naik. Laju  pertumbuhan  penduduk  perkotaan  di Indonesia  menunjukkan  peningkatan  yang pesat,  pada  periode  1971  hingga  1980  sebesar 4.6% per tahun dan meningkat mencapai 5.36% pada  periode  1981  hingga  1990  dengan  laju pertumbuhan penduduk perkotaan dua setengah kali laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.97% per  tahun  (Tjiptoherijanto,  1999).  Dalam perkembangannya, saat ini megacity Jabodetabek yang merupakan kawasan megapolitan    yang  terdiri  atas  Daerah  Khusus Ibukota  Jakarta  dan  wilayah  penyangganya, yaitu  Bogor,  Depok,  Tangerang,  dan  Bekasi adalah  wilayah  perkotaan  terbesar  kedua  di Asia  setelah  Kota  Metropolitan  Tokyo  dengan ukuran  wilayah  0.35%  dari  luas  Negara Indonesia,  dihuni  oleh  11.3%  penduduk Indonesia  dengan  laju  pertumbuhan  penduduk periode  2000  hingga  2010  sebesar  2.62% sehingga  memberikan  dampak  lingkungan  dan masalah  sosial  (Pravitasari et  al .,  2016).  Salah satu permasalahan utama yang disebabkan oleh urbanisasi adalah meningkatnya jumlah sampah di  perkotaan  yang  dapat  mengakibatkan degradasi lingkungan perkotaan dan menimbulkan  masalah  kesehatan  (Joshi  & Ahmed, 2016). Pada daerah perkotaan di negara berkembang,  terutama  pada    kota    dengan tingkat  urbanisasi  yang  tinggi,  persampahan menjadi    salah  satu    masalah    yang  perlu mendapatkan  perhatian  khusus.  Pertambahan penduduk  yang  cepat  perlu  diimbangi  dengan kapasitas  pelayanan pengelolaan sampah sesuai kebutuhan  agar  tidak  bertumpuk  di  jalan  dan saluran  air  yang  dapat  menyebabkan  banjir, meningkatkan  jumlah  serangga,  dan  menjadi sarana  berkembangnya  penyakit.  Sementara penanganan sampah oleh Pemerintah umumnya hanya  berupa  pembuangan  dan  penimbunan pada lokasi tertentu atau dibakar sehingga dapat
menyebabkan polusi air dan udara (Zurbrügg & Schertenleib, 1998).
Permasalahan  sampah  umum  dihadapi pada daerah perkotaan di negara Asia Tenggara, seiring  meningkatnya  jumlah  penduduk,  diikuti oleh  peningkatan  pendapatan,  perubahan  pola konsumsi, pertumbuhan ekonomi, serta urbanisasi dan industrialisasi sehingga mengakibatkan  meningkatnya  potensi  timbulan sampah perkapita dan beragamnya jenis sampah yang  dihasilkan  (Nguyen  &  Schnitzer,  2009). Negara  Indonesia  juga  mengalami  masalah persampahan,  sebagaimana  data  Kementerian Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  dalam Dialog  Penanganan  Sampah  Plastik  pada rangkaian  Peringatan  Hari  Lingkungan  Hidup Sedunia di Jakarta  tanggal 10 Juni 2015 bahwa jumlah  sampah  yang  dihasilkan  sebanyak 175,000 ton per hari atau 64 juta ton per tahun. Dalam  dialog  ini  juga  disampaikan  hasil  studi tahun  2012 bahwa  pola  pengelolaan  sampah  di Indonesia adalah diangkut dan ditimbun di TPA (69%), dikubur (10%), dikompos dan didaurulang  (7%),  dibakar  (5%),  dan  tidak dikelola (7%), dan lebih dari 90% kabupaten/kota di Indonesia masih menggunakan  sistem  penanganan  sampah secara open  dumping atau  bahkan  dibakar (KemenLHK, 2015). Sementara itu berdasarkan data  Badan  Pusat  Statistik,  persentase  sampah yang  dipilah  mengalami  penurunan,  yaitu  dari sebesar  23.69  %  pada  tahun  2013,  menjadi sebesar  18.84%  pada  tahun  2014  atau penurunan  sebesar  -4.85%  (BPS,  2017).  Data ini  dapat  memberikan  gambaran  bahwa masyarakat  Indonesia  belum  konsisten  dalam melakukan pengolahan sampah pada umumnya, khususnya pemilahan sampah.
Pulau Jawa menghasilkan sampah terbanyak  di  Indonesia,  yaitu  21.2  juta ton/tahun  yang  didominasi  oleh  sampah  rumah tangga  (44.5%),  dengan  rata-rata  sampah  per kapita  0.61  kg/hari/jiwa 4 .  Kota  Depok  sebagai salah  satu  kota  baru  di  pulau  Jawa  telah mengembangkan sistem persampahan perkotaannya.
4 sampahmasyarakat.com 21 Maret 2016
Berdasarkan  data  Dinas  Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Depok tahun 2016, jumlah  sampah  yang  dikelola  sebesar  57.2% dari  1,286  ton  per  hari  melalui  pemilahan sampah,  pengomposan,  dan  membuang  sisa sampah  ke  Tempat  Pemrosesan  Akhir  (TPA) Cipayung  (Pemkot  Depok,  2016).  Moeinaddini et  al .  (2013)  dalam  Othman et  al .  (2013) menunjukkan  pengelolaan  sampah  yang  efektif adalah melalui sistem yang meliputi
pengurangan  ( reduce ),  penggunaan  kembali ( reuse ),  daur  ulang/  pemanfaatan  energi  dari sampah ( recycle ), dan insinerasi. Langkah akhir dalam  sistem  ini  adalah  melakukan sanitary landfill pada  sisa  sampah  residu  yang  sudah tidak  dapat  diolah  kembali.  Atas  dasar  hal tersebut, perlu dilakukan penelitian penyelenggaraan  penanganan  sampah  di  Kota Depok dengan melakukan analisis daya dukung dan  kapasitas  tampung  sarana  dan  prasarana persampahan  serta  Tempat  Pemrosesan  Akhir (TPA)  Cipayung  Kota  Depok.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis pengelolaan  sampah  berdasarkan  kemampuan daya  dukung  dan  kapasitas  tampung  prasarana persampahan di Kota Depok.

## METODOLOGI
Penelitian  dilakukan  di  Kota  Depok Provinsi  Jawa  Barat,  terletak  pada  koordinat
6 0 18’30”  hingga  6 0 28’00”  Lintang  Selatan  dan 106 0 42’30”  hingga  106 0 55’30”  Bujur  Timur, dengan  luas  20,029  hektar,  meliputi  11 kecamatan,  yaitu  kecamatan  Beji,  Bojongsari, Cilodong, Cimanggis, Cinere, Cipayung,  Limo, Pancoran  Mas,  Sawangan,  Sukmajaya,  dan Tapos  (RTRW  Kota  Depok,  2015).  Penelitian dilaksanakan  mulai  bulan  Juli  2017  sampai dengan bulan Desember 2017.
Alat  yang  digunakan  untuk  mendukung penelitian  ini  terdiri  dari  seperangkat  komputer dengan  perangkat  lunak  ( software ) Quantum GIS 14 ,  Microsoft  Word , Microsoft  Excel ,  dan kamera.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  terdiri  atas  data  primer,  yaitu  data  kondisi TPA,  penanganan  sampah  eksisting,  data pengelolaan Bank Sampah, serta hasil wawancara  dengan  narasumber  terpilih  serta data  sekunder,  yaitu  Peta  RTRW,  Peraturan Daerah  Kota  Depok  No.  5  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Sampah,  data  jumlah  penduduk Tahun  2016,  data  timbulan  sampah  Tahun 2016,  data  kondisi  TPA  Tahun  2016,  data sarana  dan  prasarana  TPA,  data  jumlah  bank sampah  Tahun  2016,  data  sampah  dapat dikelola  Tahun  2016,  serta  data  lokasi  dan kapasitas  UPS  Tahun  2016.  Penggunaan  data Tahun  2016  adalah  data  yang  telah  dipublikasi secara  resmi  oleh  Pemerintah  Kota  Depok. Lokasi  Kota  Depok  dapat  dilihat  pada  Gambar 1.
Gambar 1. Peta lokasi penelitian Sumber: RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032
SKALA 1 : 36.000 SISTEM KOORDINAT REFERENSI : Proyeksi : Universal Transverse  Mercutor (UTM) Sistem Grid : Grid Geografis dan GFT UTM Datum         : World Geodesic System 1984 (WGS 84) Zona            :  Selatan 48 LEGENDA Kota  Kabupaten Jalan Arteri Kota  Kecamatan Jalan Kolektor Batas  Provinsi Jalan Lokal Batas  Kota/Kabupaten Jalan Lain Batas  Kecamatan Jalan Setapak Batas  Desa/Kelurahan Sungai  Induk Rel Kereta Api Anak Sungai Jalan Tol Waduk/Danau KECAMATAN BEJI BOJONGSARI CILODONG CIMANGGIS CINERE CIPAYUNG LIMO PANCORANMAS SAWANGAN SUKMAJAYA TAPOS SUMBER DATA 1. Indikasi Batas  Administrasi Indonesia, Bakosurtanal Tahun 1991 2. Peta Rupa Bumi Indonesia  Skala 1 ; 25.000  BIG 3. Peta Infrastruktur kota Depok, Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2012 4. Peta Administrasi Wilayah  Kota Depok, RTRW Tahun 2010-2030 5. Digita;  Elevation Model – SRTM, USGS  Tahun 2010

## Prosedur Analisis Data Analisis Penanganan Sampah Saat Ini
Analisis  penanganan  sampah  saat  ini dilakukan  dengan  menginput  data  lokasi  dan kapasitas  UPS  serta  data  jumlah  bank  sampah yang  terdapat  pada  setiap  kecamatan  dengan menggunakan software  Quantum  GIS .  Setelah itu  membandingkan  potensi  timbulan  sampah organik dengan kapasitas UPS dalam mengolah sampah  organik  dan  potensi  timbulan  sampah anorganik  yang  dapat  didaur  ulang  dengan kemampuan  bank  sampah  menangani  sampah anorganik  yang  dapat  didaur  ulang  yang didukung  data  hasil  wawancara  yang  dianalisis dengan metode kualitatif model data.

## Analisis Daya Dukung dan Kapasitas Tampung UPS
Analisis  daya  dukung  dan  kapasitas tampung  UPS  dilakukan  dengan  menggunakan analisis  kesesuaian supply dan demand antara potensi timbulan sampah organik yang dihasilkan oleh  setiap kecamatan dengan lokasi dan  kapasitas  UPS  yang  terdapat  pada  setiap kecamatan  di  Kota  Depok.  Pendekatan  ini dilakukan untuk  mengetahui ketersediaan prasarana  UPS  dalam  mengelola  sampah organik  yang  dihasilkan  oleh  warga  Kota Depok pada setiap kecamatan.
Timbulan  sampah  dan  potensi  timbulan organik  diperoleh  dari  data  DLHK.  Rata-rata sampah yang dihasilkan oleh setiap warga Kota Depok  sebesar  0.63%  dengan  persentase timbulan  sampah  organik  yang  dihasilkan sebesar  55%  dari  jumlah  sampah  yang dihasilkan  (Pemkot  Depok,  2016).  Perhitungan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
Potensi Timbulan Sampah Organik = 55% x Timbulan Sampah               …. (1) Timbulan Sampah = 0,63 kg x Jumlah Penduduk           …. (2)
Khairunisa  (2011)  melakukan  penelitian untuk  mengetahui  daya  dukung  Tempat Pengolahan  Sampah  Sementara  (TPS)  dengan cara menganalisis perbandingan potensi sampah terolah  dan  potensi  mesin  pencacah  dengan
realisasi  pemanfaatan  potensi  tersebut.  Jika potensi  yang  dimiliki  lebih  kecil  sama  dengan potensi  yang  termanfaatkan,  dapat  disimpulkan TPS  memiliki  daya  dukung  lingkungan  yang tinggi.  Sementara  jika  potensi  yang  dimiliki lebih  besar  dari  potensi  yang  termanfaatkan, dapat  disimpulkan  TPS  memiliki  daya  dukung yang  rendah.  Indeks  daya  dukung  lingkungan dihitung secara matematis dengan
menggunakan rumus berikut: Indeks Daya Dukung = Potensi Termanfaatkan …. (3)
Potensi yang Dimiliki
Total kapasitas pengelolaan dibandingkan  dengan  total  jumlah  timbulan sampah dengan menghitung selisihnya menggunakan rumus berikut:
Selisih  =  Total  Kapasitas  Pengelolaan  –  Total Timbulan Sampah   ... (4)
Jika selisih antara total kapasitas pengelolaan  dengan  total  timbulan  sampah lebih  besar  sama  dengan  0,  maka  dapat diindikasikan  bahwa  daya  dukung  TPS  belum terlampaui.  Sebaliknya,  jika  selisih  antara  total kapasitas  pengelolaan  dengan  total  timbulan sampah  lebih  kecil  sama  dengan  0  maka  dapat dindikasikan  bahwa  daya  dukung  TPS  telah terlampaui.

## Analisis Daya Dukung dan Kapasitas Tampung TPA
Kota Depok memiliki satu unit TPA yang terletak di kecamatan Cipayung untuk melayani pengolahan sampah yang dihasilkan oleh warga Kota  Depok.  Oleh  karena  itu  perlu  dilakukan penilaian  terhadap  daya  dukung  dan  kapasitas tampung TPA Cipayung.
Dalam  penelitian  Kurian et  al. (2005), kriteria penilaian yang dibangun untuk mengambil keputusan rehabilitasi TPA menggunakan  pendekatan  risiko  kesehatan, dampak  lingkungan,  dan  kepedulian  warga sekitar TPA yang dianalisis dengan menggunakan  indeks  sensitivitas.  Kriteria  ini digunakan  untuk  mengetahui  daya  dukung  dan
kapasitas  tampung  TPA  Cipayung  melalui penilaian  indeks  risiko  lingkungan  TPA  yang sebagaimana dalam Peraturan
Menteri Pekerjaan  Umum  Nomor  03/PRT/M/2013 tentang  Penyelenggaraan  Prasarana  dan  Sarana Persampahan  Dalam  Penanganan  Sampah
Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis  Sampah Rumah Tangga. dan dihitung dengan persamaan berikut: n RI = ∑ WiSi ..........  (5) i=1 Keterangan: Wi : Bobot dari parameter ke-i, rentang nilai
0 sampai 1000 Si  : Indeks Sensitivitas parameter ke-i,
rentang nilai 0 sampai 1
RI  : Indeks Risiko, rentang nilai 0 sampai 1000
Indeks  Risiko  ( Risk  Index /  RI)  dapat digunakan  untuk  klasifikasi  dari  tempat penimbunan  sampah untuk  ditutup  atau direhabilitasi.  Nilai  0  mengindikasikan  tidak atau  kurang  bahaya,  nilai  1  mengindikasikan potensi  bahaya  tertinggi.  Prioritas  menurun dengan  turunnya  jumlah  nilai.  Nilai  terendah mengindikasikan sensitivitas rendah dan dampak  lingkungan  kecil.  Kriteria  evaluasi tingkat  bahaya  berdasar  nilai  indeks  risiko tempat  penimbunan  sampah  dapat  dilihat  pada Tabel 1.
Tabel  1.  Kriteria  evaluasi  tingkat  bahaya  berdasarkan nilai indeks risiko

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Penanganan Sampah Saat Ini
Pengelolaan  sampah  di  Kota  Depok merupakan  tanggung  jawab  pemerintah  Kota yang  secara  teknis  dilakukan  oleh  Dinas Lingkungan  Hidup  dan  Kebersihan  (DLHK) sebagai  unsur    pelaksana  teknis  di  bawah Walikota  Depok  yang  berfungsi  sebagai pelaksana  pelayanan  kebersihan  (operator)  dan pengatur/pengendali (regulator) kebersihan. Kepala  DLHK  menjalankan  fungsi  sebagai penanggung  jawab    pengelolaan  sampah,  yang secara  teknis  beroperasi  di  bawah  koordinasi Bidang Kebersihan yang dibantu oleh Koordinator  Kecamatan  dan  staf  Bidang Kebersihan. Tingkat layanan pengelolaan sampah  oleh  DLHK  pada  tahun  2016  adalah sebesar  56.22%  dari  jumlah  timbulan  sampah sebanyak  1,286  ton  per  hari.  Timbulan  sampah yang tidak dikelola oleh DLHK dikelola secara mandiri  oleh  masyarakat  dan  dipilah  oleh pengepul/lapak.
Persentase  komposisi  sampah  yang paling  besar  di  Kota  Depok  adalah  sampah organik  sebanyak  55%  yang  berpeluang  untuk didaur  ulang  menjadi  kompos.  Komposisi sampah  lainnya  adalah  sampah  anorganik  yang dapat  didaur  ulang  sebesar  20%,  kain  dan tekstil  sebesar  8%,  karet  dan  kulit  sebesar  2%, dan  sampah  selain  kategori  yang  ada  sebesar 15%.  Kategori  kain  dan  tekstil,  karet  dan  kulit, serta  sampah  lain  belum  memiliki  peluang untuk  dikelola  sehingga  termasuk  ke  dalam residu  yang  penanganan  akhirnya  berupa penimbunan di TPA Cipayung.
Sejak  diberlakukannya  Peraturan  Daerah Kota  Depok  Nomor  05  Tahun  2014  tentang Pengelolaan  Sampah  dan  diperkuat  dengan Peraturan  Walikota  Depok  Nomor  46  Tahun 2016  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Sampah yang  mengamanatkan  setiap  orang  untuk mengurangi dan menangani sampah, masyarakat  Kota  Depok  di  bawah  koordinasi DLHK  melakukan  partisipasi  pengurangan sampah  yang  meliputi  pembatasan  timbulan sampah,  pendauran  ulang  sampah,  dan  atau pemanfaatan kembali sampah. Gerakan Nilai Indeks Risiko (RI) Evaluasi Bahaya Tindakan yang Disarankan < 300 Rendah TPA diteruskan dan direhabilitasi  menjadi  lahan urug  terkendali.  Lokasi  ini berpotensi untuk dikembangkan menjadi lahan  urug  dalam  waktu yang lama 300- 600 Sedang TPA diteruskan dan direhabilitasi  menjadi  lahan urug terkendali secara bertahap 601- 1000 Sangat Tinggi TPA  harus  segera  ditutup karena mencemari lingkungan  atau  masalah sosial Sumber: Lampiran V PermenPU No 03/PRT/M/2013
memilah  sampah  disosialisasikan  oleh  DLHK Kota  Depok  pada  tingkat  kelurahan  melalui kegiatan  kemasyarakatan  agar  penyampaian program dapat dilakukan secara intensif kepada masyarakat.  Kegiatan  yang  dilakukan  adalah mewadahi  setiap  jenis  timbulan  sampah  ke dalam  tiga  pewadahan  karena  penanganan pewadahan  dan  pemilahan  setiap  jenis  sampah berbeda.  Sampah  organik  dikumpulkan  oleh setiap  rumah  tangga  menggunakan  wadah ember bertutup yang kemudian ditampung oleh petugas  ke  dalam  satu  ember  besar  untuk dibawa  dan  diolah  UPS.  Sampah  anorganik dipilah  menjadi  beberapa  kategori  seperti kertas,  plastik,  logam,  dan  kaca  untuk disetorkan  ke  bank  sampah  tingkat  RT/RW yang  selanjutnya  dikirimkan  ke  Bank  Sampah Induk atau pengepul. Bank Sampah Induk yang terdapat di Kota Depok sebanyak tiga unit yang terdapat  di  kecamatan  Sukmajaya,  kecamatan Beji, dan  kecamatan Pancoran Mas. Tugas dari bank sampah induk adalah melayani pengumpulan  dan  distribusi  sampah  dari  setiap unit  bank  sampah  ke  industri  serta  membantu DLHK  dalam  melakukan  sosialisasi  pemilahan sampah  di  tingkat  rumah  tangga  dan  membina pengelolaan  bank  sampah.  Sampah  residu  serta bahan berbahaya dan beracun (B3) dimasukkan ke  dalam  wadah  berupa  kantong  plastik  hitam, kemudian  dikumpulkan  ke  titik  kumpul  untuk selanjutnya diangkut menuju lokasi TPA.
Bank sampah mendukung program pemerintah dengan mengubah perilaku
masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik,  serta  memanfaatkan  barang  daur ulang  menjadi  berbagai  kreasi  yang  memiliki nilai jual sehingga dapat menambah penghasilan  warga.  Penggiat  bank  sampah adalah  sekelompok  warga  yang  berinisiatif  dan memiliki  kepedulian  serta  tanggung  jawab untuk  mengatasi  sampah  dan  meningkatkan kualitas  lingkungan.  Oleh  karena  itu  bank sampah merupakan kegiatan berbasis masyarakat  yang  menjadi  salah  satu  solusi untuk  mengurangi  timbulan  sampah  yang keberadaannya sangat dipengaruhi oleh penggerak,  inisiator,  dan  kontributor  yang bersedia  menyediakan  waktu,  tenaga,  dan pikiran  untuk  menjalankan  kegiatan  bank sampah.  Sosialisasi  bank  sampah  dilakukan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat akan  pentingnya  memilah  sampah  mulai  dari tingkat rumah tangga. Kegiatan yang dilakukan oleh  bank  sampah  di  Kota  Depok  antara  lain menyediakan fasilitas tabungan sampah anorganik,  membuat  karya  dan  pelatihan  daur ulang dari bahan sisa kemasan, menyelenggarakan  pelatihan  manajemen  bank sampah,  serta  melakukan  pelatihan  pengolahan sampah  organik  dan  anorganik  untuk  skala rumah  tangga.  Potensi  Timbulan  Sampah Anorganik  dan  Sebaran  Bank  Sampah  dapat dilihat pada Gambar 2.

## Gambar 2. Peta potensi timbulan sampah anorganik dan sebaran bank sampah Kota Depok
Tahun 2016 Mayoritas  rumah  tangga  di  Kota  Depok belum melakukan pemilahan
sampah.
Sebagaimana  penelitian Environment  Health Risk  Assessment /EHRA  (Pemkot  Depok,  2015) bahwa hasil survei menunjukkan jumlah  rumah tangga  yang  melakukan  pemilahan  sampah sebesar 32.53%. Sisanya sebesar 67.47% rumah tangga  belum  melakukan  pemilahan  sampah. Data  ini  sejalan  dengan  data  jumlah  bank sampah di Kota Depok sebanyak 483 unit yang memberikan kontribusi 20% terhadap pengurangan sampah anorganik di Kota Depok. Kecamatan  Sukmajaya  merupakan  kecamatan yang  paling  banyak  memberikan  kontribusi pada pengurangan sampah di Kota Depok, yaitu
sebesar  5%  dengan  jumlah  bank  sampah  yang beroperasi  sebanyak  117  unit,  kemudian Cimanggis  sebesar  3%  dengan  jumlah  bank sampah  sebanyak  67  unit,  serta  Beji  dan Cipayung  sebesar  2%  dengan  jumlah  bank sampah  sebanyak  masing-masing  60  unit. Kecamatan  Limo  dan  Sawangan  merupakan kecamatan  yang  paling  sedikit  memberikan kontribusi  terhadap  pengurangan  sampah  di Kota  Depok,  yaitu  sebesar  0.35%  dengan jumlah  bank  sampah  di  kecamatan  tersebut masing-masing sebanyak 10 unit. Perbandingan timbulan  sampah  anorganik  dan  ketersediaan bank  sampah  pada  setiap  kecamatan  dapat dilihat dalam bentuk grafik pada Gambar 3.
Peta Potensi Timbulan Sampah Anorganik dan Sebaran Bank Sampah
Kota Depok
Gambar 3. Grafik Perbandingan Timbulan Sampah Anorganik dan Ketersediaan Bank Sampah pada Setiap Kecamatan di Kota Depok Tahun 2016
Meskipun sistem Bank Sampah
memberikan  keuntungan  berupa  pengurangan beban sampah bagi lingkungan dan kesempatan menghasilkan  uang  dari  kerajinan  tangan berbahan  dasar  sampah,  namun  tidak  membuat setiap warga berminat turut berpartisipasi. Bank sampah yang berhasil berkiprah dalam masyarakat umumnya memiliki tenaga sukarelawan  dan  memperoleh  dukungan  dari pemimpin wilayah baik ketua RT, RW, maupun lurah.
Keberadaan  bank  sampah  adalah  salah satu bentuk keterlibatan warga dalam pengelolaan  sampah  berupa  pemilahan  sampah yang berasal dari hulu (sumber sampah). Hal ini sejalan dengan penelitian Heimlich et al . (2007) yang  menyatakan  bahwa  masyarakat  perlu memberikan  perhatian  dan  turut  berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.
Sebagaimana  Kota  Depok,  Kota  Malang pun  memiliki  bank  sampah  yang  berperan dalam  mengurangi  sampah  anorganik  yang dihasilkan oleh warga. Menurut Suryani (2014) Bank  Sampah  Malang  merupakan  koperasi kerja sama antara pemerintah Kota Malang dan Corporate  Social  Responsibility (CSR)  PT. PLN  Distribusi  Jawa  Timur  yang  memiliki
mekanisme relasi dan jaringan sosial serta peran dropping point bagi produsen untuk produk dan kemasan yang telah usai masa pakainya. Hal ini dapat  terlaksana  karena  pengelolaan  Bank Sampah  Malang  dilakukan  secara  sistematis dan  masif  dengan  menggerakkan  partisipasi masyarakat  yang  dilengkapi  dengan  berbagai fasilitas (Sujiyanto, 2016).
Perbedaan  antara  pengelolaan  bank sampah  di  Kota  Depok  dan  di  Kota  Malang adalah bank sampah di Kota Depok digerakkan oleh relawan dengan semangat tanggung jawab terhadap  lingkungan.  Sementara  di  Kota Malang,  pengelolaan  bank  sampah  secara profesional  dalam  bentuk  lembaga  koperasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan peran dan kinerja bank sampah di Kota Depok, pengelolaan  bank  sampah  dapat  ditingkatkan profesionalitas dan dibangun skema kerja sama dengan pihak swasta.

## Analisis Daya Dukung dan Kapasitas Tampung UPS
Untuk  mengatasi  permasalahan  sampah organik, pemerintah Kota Depok
mencanangkan program unggulan Unit Pengolahan  Sampah  (UPS).  UPS  dikelola
- 50 100 150 200 250 300 350 60 27 25 67 19 60 10 34 10 117 55 193,2 139,8 178,8 290,9 110,3 181,4 108,5 287,5 178,3 308,9 295,0
BANK SAMPAH (unit)
POTENSI TIMBULAN SAMPAH ANORGANIK (kw)
dengan  memasukan  unsur  teknologi,  sumber daya  manusia,  sistem,  hukum,  sosial,  dan  dana menjadi suatu kenyataan  bahwa  sampah  adalah potensi  yang  dapat  diolah  dan  dikelola  untuk memberikan  manfaat  bagi  masyarakat,  bukan sumber masalah. Sampah menjadi sumber daya berupa  lapangan  kerja  serta  produk  yang bermanfaat  dan  memiliki  nilai  jual.  Setiap  unit UPS  terdiri  dari  kantor,  gudang,  serta  tempat composting ,  termasuk  area  pengayakan  dan pengemasan  dengan  luas  lahan  antara  700 hingga 1000 m 2 dan ukuran hanggar sekitar 500 m 2 untuk kapasitas pengolahan sampah organik
sebanyak  1  sampai  3  ton  setiap  hari.  UPS membutuhkan  empat  orang  tenaga  kerja  untuk mengolah  setiap  ton  sampah  organik  per  hari. Kegiatan UPS bersifat pelayanan kepada warga karena  merupakan  fasilitas  milik  pemerintah Kota.  Lokasi  UPS  tersebar  disesuaikan  pada ketersediaan  lahan  sehingga  setiap  UPS diharapkan  mampu  melayani  sampah  organik yang  dihasilkan  oleh  warga  Kota  Depok  dari wilayah  mana  pun.  Potensi  timbulan  sampah organik  dan  sebaran  UPS  di  Kota  Depok dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Potensi timbulan sampah organik dan sebaran UPS di Kota Depok Tahun 2016
Berdasarkan  analisis  kesesuaian  antara potensi  timbulan  sampah  organik  dengan ketersediaan prasarana UPS yang terdapat pada setiap  kecamatan  di  Kota  Depok,  dapat disimpulkan  bahwa  daya  dukung  UPS  di  Kota Depok  rendah  dengan  nilai  indeks  0.26. Kemampuan  UPS  di  Kota  Depok  telah
terlampaui  dengan  selisih  antara  kapasitas pengelolaan  dan  jumlah  timbulan  sampah organik  sebanyak  -514.98  ton  per  hari.  Indeks daya  dukung  dan  kapasitas  pengelolaan  UPS pada setiap kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.
Peta Potensi Timbulan Sampah Organik dan Sebaran UPS di
Kota Depok
Tabel  2.  Indeks  daya  dukung  dan  kapasitas  pengelolaan  UPS  pada  setiap  kecamatan  di  Kota  Depok
Tahun 2016 Kecamatan Potensi Timbulan Sampah Organik (ton/hari) Jumlah UPS (unit) Kapasitas UPS (ton) Indeks Daya  Dukung UPS Kapasitas Pengelolaan UPS (ton) Beji 53.14 2 3.00 0.45 - 51.80 Bojongsari 38.44 7 21.00 0.18 -17.44 Cilodong 49.17 1 - - - Cimanggis 79.99 4 6.00 0.19 -43.17 Cinere 30.34 2 3.00 0.16 -27.34 Cipayung 49.88 12 28.00 0.23 -21,88 Limo 29.85 4 - - - Pancoran Mas 79.07 2 - - - Sawangan 49.03 5 6.00 0.53 -43.03 Sukmajaya 84.94 3 6.00 0.45 -78.94 Tapos 81.12 4 9.00 0.43 -72.12 Kota Depok 624.98 46 82.00 0.26 -514.98
Perbandingan  antara  jumlah  potensi timbulan sampah yang dihasilkan warga dengan kapasitas  UPS  yang  tersedia  di  Kota  Depok sangat  kecil.  Hal  ini  menyebabkan  persentase pengelolaan  sampah  organik  di  Kota  Depok melalui  UPS  sangat  rendah,  yaitu  sebesar 3.64%  dari  sampah  organik  yang  ada. Walaupun  demikian,  Dewi  (2008)  menyatakan bahwa  keberadaan  UPS  bermanfaat  dalam pengelolaan  sampah  di  Kota  Depok  karena memberikan perbaikan dalam pelayanan sampah  dan  kebersihan  lingkungan.  UPS  juga memiliki  manfaat  tidak  langsung  sebagai  salah satu  sarana  edukasi  manfaat  pengolahan sampah  yang  secara  ekonomis  memberikan nilai  tambah  kepada  masyarakat  dibandingkan dengan pengelolaan sampah konvensional. Oleh karena itu kinerja UPS perlu terus ditingkatkan.
Pemerintah Kota Depok sebagai penanggung jawab pengelolaan sampah di Kota Depok memiliki peran utama dalam penyediaan dan  pengelolaan  UPS  sebagai  prasarana pengelolaan sampah organik. Adanya kesenjangan  jumlah  UPS  dengan  jumlah sampah  organik  yang  dihasilkan  di  setiap kecamatan menunjukkan mendesaknya pemenuhan  ketersediaan  UPS  pada  setiap kecamatan  oleh  pemerintah  Kota  Depok.    Hal ini  sejalan  dengan  penelitian  Jati  (2013)  yang menyatakan bahwa pemerintah daerah merupakan service  provider yang  berperan dalam  menyediakan  pelayanan  pengelolaan sampah, memberi contoh, dan membuat inovasi
pengelolaan sampah. Untuk itu, untuk meningkatkan  jumlah  sampah  organik  yang diolah  di  UPS  dalam  rangka  mengurangi jumlah timbulan sampah organik yang dihasilkan,  pemerintah  Kota  Depok  perlu mencukupi kebutuhan UPS di setiap kecamatan.

## Analisis Daya Dukung dan Kapasitas Tampung TPA
Kota  Depok  memiliki  satu  unit  Tempat Pemrosesan  Akhir  (TPA)  yang  terletak  di kecamatan  Cipayung  sebagai  satu-satunya lokasi  pembuangan  akhir  sampah  Kota  Depok. TPA Cipayung memiliki luas 11.2 ha dan telah beroperasi  selama  sekitar  30  tahun  dengan jumlah  sampah  yang  masuk  sebanyak  600 ton/hari. Kapasitas TPA sudah maksimal sesuai perencanaan (Pemkot Depok, 2016). Pada tahun 2008  pemerintah  Kota  Depok  telah  melakukan perbaikan  kondisi  TPA  berupa  dibuatnya  tiga kolam penampungan sampah dengan kedalaman  masing-masing  7  hingga  10  meter dari permukaan tanah yang dikelola menggunakan  sistem sanitary  landfill dengan rencana  tampung  sampah  hingga  ketinggian  25 hingga 30 meter di atas permukaan tanah.
Pada  saat  ini  ketinggian  tumpukan sampah  mencapai  lebih  dari  30  meter  karena jumlah  yang  masuk  tidak  sebanding  dengan luas  lahan  yang  ada  menyebabkan  TPA Cipayung  tidak  layak  untuk  digunakan  dan kegiatan  pengelolaan  sampah  tidak  efektif.
Namun  demikian,  penggunaan  TPA  Regional Nambo  Kabupaten  Bogor  sebagai  pengganti TPA Cipayung baru dapat dilakukan pada tahun 2019.  Oleh  karena  itu  dalam  pengelolaan sampah  Kota  Depok  saat  ini,  penggunaan  TPA Cipayung  dalam  bentuk  mempertahankan kondisi  dengan  sistem  pembuangan  sampah ditumpuk  dan  dipadatkan.  Untuk  kelanjutan kegiatan  TPA  Cipayung,  perlu  dilakukan evaluasi  kualitas  lingkungan  untuk  mengambil keputusan melakukan rehabilitasi atau penutupan TPA secara permanen. Berdasarkan  Lampiran  V  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan
Prasarana  dan  Sarana  Persampahan  Dalam Penanganan  Sampah  Rumah  Tangga  dan Sampah  Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga evaluasi  kualitas  lingkungan  dilakukan  dengan menggunakan penilaian indeks risiko
lingkungan atau Integrated Risk Based Approach (IRBA) (KemenPU, 2013).
Nilai hasil indeks risiko lingkungan TPA Cipayung Kota Depok termasuk dalam kategori 300 sampai dengan 600, yaitu 536.9275 dengan kriteria  evaluasi  tingkat  bahaya  sedang  dengan rekomendasi  tindakan  TPA  diteruskan  dan direhabilitasi  menjadi  lahan  urug  terkendali secara  bertahap.  Hasil  penilaian  indeks  risiko lingkungan  TPA  Cipayung  dapat  dilihat  pada Tabel 3.
Tabel  3.  Hasil  penilaian  indeks  risiko  lingkungan TPA Cipayung Kota Depok Tahun 2016

## Penerapan Metode Integrated Risk Based Approach (IRBA) dalam Strategi

## Rehabilitasi TPA
Integrated  Risk  Based  Approach (IRBA)
merupakan metode yang cocok untuk digunakan  dalam  melakukan  penilaian  indeks risiko lingkungan TPA pada negara berkembang.  Metode  ini  mudah  diaplikasikan dan  terbukti  secara  ilmiah  dapat  menunjukkan kualitas  TPA.  Oleh  karena  itu  metode  ini digunakan  dalam  melakukan  evaluasi  kualitas lingkungan TPA Eneka di Nigeria dengan hasil TPA  memiliki  tingkat  bahaya  sedang.  Hasil  ini memberikan  rekomendasi  berupa  rehabilitasi TPA  perlu  segera  dilakukan  dan  mengubah pengelolaan TPA menjadi sistem urug terkendali (Abah & Ohimain, 2010).
Penilaian indeks risiko lingkungan dengan  metode  IRBA  di  Indonesia  telah dilakukan  oleh  Mayangkara  (2016)  pada  TPA Gunung  Panggung  Kabupaten  Tuban  dengan hasil  evaluasi  rekomendasi  penerapan  sistem sanitary  landfill dengan  dukungan  perbaikan aspek kelembagaan untuk
teknis pelaksanaannya.  Penelitian  Astono et  al. (2015)  pada  TPA  Jatiwaringin  Kabupaten Tangerang  merekomendasikan  lahan  urug terkendali  secara  bertahap  yang  dilakukan dengan pengembangan Zona 4 untuk menunjang kegiatan operasional TPA
sebagaimana  direncanakan  Dinas  Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tangerang.
Dalam  alur  pilihan  aktivitas  rehabilitasi TPA  berdasarkan  nilai  indeks  risiko,  bentuk kegiatan  yang  dapat  dilakukan  pada  TPA Cipayung  adalah  penambangan.  Hal  ini  sejalan dengan rencana pengembangan TPA Cipayung. Menurut  rencana  Penyusunan  Masterplan  TPA Cipayung  Kota  Depok  Tahun  2015,  jika  TPA Regional Nambo Kabupaten Bogor sudah dapat digunakan,  kegiatan  penambangan  TPA  dapat dilakukan  karena  beban  TPA  Cipayung  sudah berkurang. Rencana penambangan
menggunakan materi sampah  yang masih dapat dimanfaatkan,  yaitu  materi  sampah  organik dijadikan  kompos,  sementara  materi  sampah anorganik  akan  dikembangkan  menjadi Refuse Derived Fuel (RDF). TPA Nilai Indeks Risiko Evaluasi Bahaya Tindakan yang Disarankan Cipayung Kota Depok 536.9275 Sedang TPA diteruskan dan direhabilitasi menjadi  lahan urug terkendali secara bertahap
Dalam  pengelolaan  sampah  di  Kota Depok terdapat kesenjangan antara ketersediaan dan  kebutuhan  prasarana  pelayanan  sampah  di Kota  Depok.  Untuk  memenuhi  pelayanan sampah yang berkeadilan dibutuhkan
pemenuhan  prasarana  persampahan  pada  setiap wilayah  RW  dan  kelurahan.  Kebutuhan  dan ketersediaan  prasarana  pelayanan  sampah berdasarkan kategori sampah yang dihasilkan di Kota Depok dapat diketahui pada Tabel 4.
Tabel  4.  Kebutuhan  dan  ketersediaan  prasarana  pelayanan  sampah  berdasarkan  kategori  sampah  yang dihasilkan di  Kota Depok Tahun 2016 Sampah Jenis Prasarana Prasarana (unit) Rekomendasi Kategori Jenis Jumlah (ton/hari) Kebutuhan Tersedia Selisih Organik - Daun & Ranting 193 UPS (kapasitas 3 ton) 64 30 -34 UPS  skala  Kota (kapasitas 100 ton) - Sisa Makanan 514 129 - -129 1  unit  UPS  per kelurahan (kapasitas 8 ton) Budi  daya Maggot 126 - -126 2  unit  budi  daya maggot/kelurahan Anorganik 257 Bank Sampah 2572 483 -2089 1 unit bank sampah per 2 RT Residu 322 Waste  to energy 64 - -64 1 unit per kelurahan
Peningkatan  pelayanan  dan  kualitas sistem  pengelolaan  dibutuhkan  agar  timbulan sampah  yang  dihasilkan  oleh  warga  dikelola dengan semestinya. Untuk meningkatkan pelayanan  dan  kualitas  pengelolaan  sampah dibutuhkan  optimalisasi  pemanfaatan  sarana dan  prasarana  persampahan  serta  peningkatan pelayanan  secara  terencana  dan  berkeadilan. Pelayanan  pengelolaan  sampah  harus  dapat menjangkau seluruh wilayah, prioritas pelayanan  di  pusat  kota,  juga  bagi  masyarakat kelas  ekonomi  rendah  secara  menyeluruh dengan  mempertimbangkan  kebutuhan  dan ketersediaan sumber daya (Handono, 2010).
Pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis  masyarakat  berlandaskan  peraturan perundangan  yang  berlaku  dengan  memenuhi kebutuhan  prasarana  pendukung  merupakan kunci  keberhasilan  pengelolaan  sampah  secara berkelanjutan  di  Kota  Depok.  Perencanaan  ini baru  dapat  terlaksana  apabila  pemerintah  Kota Depok  selaku  penanggung  jawab  sekaligus pelayan  dan  regulator  dalam  pengelolaan perkotaan  memberikan  perhatian  khusus  dan prioritas serta mengerahkan segala sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pengelolaan sampah perkotaan. Hal ini
menunjukkan  peran  strategis  pemerintah  Kota Depok sebagai penentu keberhasilan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan.

## KESIMPULAN
Pemerintah  Kota  Depok  melakukan penanganan sampah berbasis masyarakat melalui 483 unit bank sampah yang mengurangi 20% potensi timbulan sampah anorganik.
Daya  dukung  46  Unit  UPS  rendah dengan  nilai  indeks  daya  dukung  sebesar  0.26 dan  kapasitas  pengelolaan  terlampaui,  dengan selisih  antara  kapasitas  pengelolaan  dan timbulan sampah sebanyak -514.98 ton per hari mampu  mereduksi  sampah  organik  sebesar 3.64%.
Hasil penilaian evaluasi kualitas lingkungan  TPA  Cipayung  melalui  penilaian indeks  risiko  lingkungan  atau Integrated  Risk Based  Approach (IRBA)  sebesar  536.9275 dengan kategori evaluasi bahaya sedang.
Untuk  mencukupi  kebutuhan  prasarana pengelolaan sampah di Kota Depok dibutuhkan penambahan  prasarana  bank  sampah  menjadi  1 unit  di  setiap  RT  dan  UPS  menjadi  1  unit  di setiap  kelurahan  serta  penyediaan  prasarana
baru berupa 1 unit UPS skala Kota berkapasitas 100  ton  dan  budi  daya  organisme  maggot  dan prasarana waste  to  energy pada  setiap kelurahan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abah, S.O. & Ohimain, E.I. (2010). Assessment of  Dumpsite  Rehabilitation  Potential Using the Integrated Risk Based Approach  :  a  Case  Study  of  Eneka,
Nigeria. World Applied Sciences Journal . 8(4): 436-442
Astono, W., Purwaningrum, P. & Wahyudyanti,
R. (2015). Perencanaan tempat
Pembuangan  Akhir  Sampah  dengan menggunakan  Metode Sanitary  Landfill
Studi  kasus  :  Zona  4  TPA  Jatiwaringin,
Kabupaten  Tangerang. Jurnal  Teknik
Lingkungan . 7(1): 7-16
[BPS] Badan Pusat Statistik. (2017). Persentase Rumah  Tangga  Menurut  Provinsi  dan Perlakuan  Memilah  Sampah  Mudah Membusuk dan Tidak Mudah Membusuk, 2013-2014 . www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1 360 [14 April 2017].
Dewi,  R.S.  (2008).  Evaluasi  Ekonomi  dan
Sosial  Unit  Pengolahan  Sampah  (UPS)
Kota  Depok.  [Skripsi].  Bogor  (ID)  : Institut Pertanian Bogor Handono,  M.  (2010).  Model  Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah  secara  Berkelanjutan  di  TPA Cipayung Kota Depok-Jawa Barat. Disertasi.  Bogor  (ID)  :  Institut  Pertanian Bogor Heimlich,  J.E.,  Kerry,  L.H.,  &  Ann,  D.C. (2007). Integrated Solid Waste
Management. Extension  Factsheet .  Ohio (US) : The Ohio State University
Jati,  T.  K.  (2013).  Peran  Pemerintah  Boyolali dalam  Pengelolaan  Sampah  Lingkungan Permukiman  Perkotaan. Jurnal  Wilayah dan Lingkungan . 1(1) : 1-16
Joshi,  R.  &  Sirajuddin,  A.  (2016).  Status  And Challenges  Of  Municipal  Solid  Waste Management In India: A Review. Cogent Environmental  Science .2  (1139434)  :  1- 18 [KemenLHK] Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan.  (2015). Rangkaian  HLH
2015  –  Dialog  Penanganan  Sampah Plastik .  www.menlh.go.id  [14  April 2017].
[KemenPU]  Kementerian  Pekerjaan  Umum.
(2013). Peraturan  Menteri  Pekerjaan
Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan  Prasarana dan  Sarana Persampahan dalam Penanganan
Sampah  rumah  Tangga  dan  Sampah Sejenis  Sampah  Rumah  Tangga .  Jakarta (ID): Kementerian PU
Khairunisa,  V.  (2011).  Analisis  Daya  Dukung Lingkungan  Dan  Kelayakan  Ekonomi Unit  Pengolahan  Sampah  “Mutu  Elok” Di  Perumahan  Cipinang  Elok  Jakarta Timur.  Skripsi.  Bogor  (ID)  :  Institut Pertanian Bogor
Kurian,  J.,  Esakku,  S.,  Nagendran,  R.,  & Visvanathan,  C.  (2005).  A  Decision Making Tool for Dumpsite Rehabilitation in  Developing  Countries. Proceedings  of Sardinia 2005, Tenth International Waste Management  and  Landfill  Symposium . Margherita  di  Pula,  Cagliari,  Italy:  3-7 October 2005
Mayangkara,  A.P.  (2016).  Evaluasi  Kebijakan
Pengelolaan Sampah TPA Gunung Panggung  Kabupaten  Tuban. Jurnal Penelitian  Administrasi  Publik .  2(2):
427-444
Nguyen,  U.N.  &  Hans,  S.  (2009).  Sustainable Solutions  for  Solid  Waste  Management in  Southeast  Asian  Country. Waste Management . 29(2009):1982-1995
Othman,  S.N.,  Zainura,  A.N.,  Ahmad,  H.A.,  &
Rafiu,O.Y. (2013). Review on Life Cycle
Assessment  of  Integrated  Solid  Waste Management  in  Some  Asian  Countries.
Journal of Cleaner Production . 41 : 251–
Pemerintah Kota Depok. (2016). Laporan Akhir Kajian  Teknis  Tanah  TPA  Kota  Depok .
Depok (ID) : Pemerintah Kota Depok Pemerintah  Kota  Depok.  (2015). Peraturan Daerah  Kota  Depok  Nomor  1  Tahun 2015  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  (RTRW)  Kota  Depok  Tahun 2012  –  2032 .  Depok  (ID)  :  Pemerintah
Kota Depok
Pravitasari, A.E., Izuru, S., & Ernan, R. (2016).
Towards  Resilience  of  Jabodetabek Megacity: Developing Local Sustainability  Index  with  Considering Local Spatial Interdependency. International Journal Sustainable Future for Human Security , 4(1) : 27-34
Sujiyanto. (2016). Analisis Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Malang. Jurnal
Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik .  5(3)  :  115- 122 Suryani,  A.S.  (2014).  Peran  Bank  Sampah Dalam  Efektivitas  Pengelolaan  Sampah (Studi  Kasus  Bank  Sampah  Malang).
Aspirasi . 5(1) : 71-84
Tjiptoherijanto,  P.  (1999).  Urbanisasi  dan Pengembangan Kota di Indonesia.
Populasi . 10(2) : 56-72
Zurbrügg,  C.  &  Roland,  S.  (1998).  Main
Problems  and  Issues  of  Municipal  Solid Waste Management in Developing Countries  with  Emphasis  of  Problems
Related  to  Disposal  by  Landfill. Third Swedish  Landfill  Research  Symposia . Lulea (SE) : SANDEC/EAWAG