## PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENILAIAN KINERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA BANDUNG

## Novie Indrawati Sagita
Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Padjadjaran Jalan Ir. Soekarno KM. 21, Jatinangor, Kabupaten Sumedang Email: novie.indrawati.sagita@unpad.ac.id

## Abstract
The performance of public services in both distric or sub-district are being concern of  many  people,  because  of  the  services  didn’t  satisfy  the  public.  Begin  from  the service  procedures  are  confused,  the  obscurity  of  service  information,    and  the weakness  of  territorial  database  (such  as  population    data,  economic  growth,  and territorial  potential),  became  one  of  the  benchmarks  of  the  low  assessment  of  the performance  of  district  and  sub-districts.  The  weakness  of  quality  services  and  the district  or  sub-district  database,    the  mayor  of  Bandung  City  difficult  to  make decision  or  policy  about  regional  development  plan  and  the  society  empowerment according  to  the  target.  Due  to  the  existence  of  the  problem,  the  general Administration Section of Regional Secretariat of Bandung City made innovation in the form of  performance assessment application of district and subdistrict based on information technology, namely  Assessment Information System (SIP kecamatan dan kelurahan). Through this application,  district and sub district are required to report periodic  performance  achievements,  uploading  territorial  data,  administrative activities  and  community  empowerment  activities  that  have  been  implemented.  The Application  of  SIP  give  the  opportunity  to  the  society  participation  to  assess  the district  and  sub  district  performance  by  online. This  research used  the  descriptive qualitative  method.    Research  data  are  obtained    from  the  observation,  interview, and  secondary  data  which  is  relevant  to  the  research.      The  result  describe  that public  administration  implementation  based  on  information  technology    has facilitated  the  government  of  Bandung  City  in  conducting  performance  assessment thus encouraging district and sub-district to continuously improve their performance based  on  the  efficiency,  effectiveness,  transparency  and  accountability  of  public services.  Through  SIP application, target of 66,7% district and 53,64% sub district have good performance in 2016 could be achieved.
Keywords: Performance  Assessment,  performance  achievement,  public  service, information technology

## Pendahuluan
Otonomi daerah sudah menjadi prinsip dalam  penyelenggaraan  pemerintah  daerah  di Indonesia.  Dengan  diterapkannya  otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan sebagian kekuasaan dan wewenangnya kepada  daerah  untuk  menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan dan
pembangunan. Pelimpahan sebagian kekuasaan  dan  kewenangan  kepada  daerah mengandung  konsekuensi  bahwa  pemerintah daerah  harus  mampu  menunjukkan  kinerja sebaik  mungkin  untuk  melayani  kebutuhan masyarakat  di  daerahnya.  Pemerintah  daerah dalam  menyelenggarakan  tugasnya  secara efektif dan  efisien membentuk  unit-unit kerja
(perangkat  daerah)  agar  dapat  melayani masyarakat  sesuai  dengan  tugas  pokoknya masing-masing.  Pasal  209,  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa kecamatan merupakan  salah  satu  perangkat  daerah  yang bertugas membantu kepala daerah dan DPRD dalam  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Kecamatan  adalah  bagian  dari  wilayah kabupaten/kota  yang  dipimpin  oleh  seorang camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris  daerah.  Lebih  lanjut  disebutkan pada pasal 225 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014, camat mempunyai tugas :
a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada;
e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
g. membina dan mengawasi
penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan; dan;
i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Disamping tugas pokok diatas, kecamatan juga mendapat pelimpahan kewenangan bupati/walikota untuk menjalankan  sebagian  urusan  pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  4 Tahun  2010  tentang  Pelayanan  Administrasi Terpadu  Kecamatan  atau  disingkat  dengan PATEN.  Berdasarkan  peraturan  ini,    camat memperoleh pendelegasian sebagian wewenang bupati/walikota untuk
melaksanakan  pelayanan  bidang  perijinan maupun non perijinan. Maksud dari diselenggarakannya
PATEN untuk
mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan  masyarakat  dan  menjadi  simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu  di  kabupaten/kota,  sehingga  dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik. Namun demikian, pelaksanaan tugas diatas tidak akan terselenggara  baik  dan  memuaskan  apabila tidak  didukung  dengan  kinerja  kecamatan yang  lebih  baik.  Dalam  pencapaian  kinerja kecamatan  pula,  perlu  dukungan  kelurahan
sebagai  bagian  dari  perangkat  kecamatan yang  bertugas  membantu  pelaksanaan  tugas- tugas  camat  dan  membantu  pelaksanaan sebagian wewenang dan urusan yang dilimpahkan kepada camat.
Jauh sebelum reformasi dan penerapan otonomi daerah, kinerja pelayanan pemerintah selalu  mendapatkan  sorotan  dan  kritik  dari masyarakat  baik  di  tingkat  pusat,  lokal maupun tingkat kecamatan hingga kelurahan/desa.  Kritikan  mengenai  buruknya kinerja  pelayanan  kecamatan  dan  kelurahan juga dialami Pemerintah Kota Bandung. Diera keterbukaan  informasi  publik  dan  pesatnya perkembangan teknologi informasi, pemerintah daerah dituntut melakukan berbagai  inovasi  pelayanan  yang  semakin memudahkan dan meningkatkan kinerja  yang lebih  baik.  Salah  satu  upaya  peningkatan kualitas  pelayanan  publik  adalah  dengan menggunakan  teknologi  informasi.  Sejak Ridwan  Kamil  terpilih  sebagai  Walikota Bandung  periode  2013-2018,  ia  bertekad mewujudkan  Kota  Bandung  sebagai  kota pintar ( smart city ), dimana seluruh penyelenggaraan  administrasi  dan  pelayanan berbasis pemanfaatan teknologi informasi.
Pada mulanya, Ridwan Kamil, membuka  keran  komunikasi  langsung  antara walikota  dan  seluruh  pimpinan  maupun aparatur  perangkat  daerah,  hingga  kecamatan melakukan  komunikasi  langsung  kepada masyarakat  melalui  media  sosial  ( facebook dan twiter )  baik  untuk  kepentingan  berbagi
informasi  maupun  pengaduan  masyarakat. Kemudian, pemerintah Kota Bandung membuat  aplikasi  pengaduan  masyarakat secara online yang  bekerjasama  dengan aplikasi  lapor.go.id  (yang  digagas  oleh pemerintah  pusat).  Selanjutnya,  Pemerintah Kota  Bandung  membangun  sebuah  inovasi, yang  memadukan  aplikasi  penilaian  kinerja, pelayanan ( e-service ), hingga kanal pengaduan  masyarakat  dalam  satu  aplikasi yang  bernama  Sistem  Informasi  Penilaian. Melalui  SIP  ini,  Pemerintah  Kota  Bandung dapat  memantau  kinerja  dan  produktivitas pelayanan publik yang diselenggarakan kecamatan  dan  elurahan,  sehingga  pimpinan dapat  memberikan  penilaian  secara  langsung terhadap kinerja mereka dan masyarakat dapat juga  memberikan  penilaian  atas  kualitas pelayanan yang mereka dapatkan.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik memang  dinilai  lebih  efektif  dan  efisien daripada  pelayanan  yang  dilakukan  secara konvensional  (manual).  Penilaian  kinerja melalui SIP berbeda dengan penilaian kinerja yang  dilakukan  secara  manual  yang  hanya berbasis  laporan  tanpa  bukti-bukti  yang  real. Melalui  SIP,  diharapkan  kinerja  kecamatan dan  kelurahan  akan  semakin  baik  yang  mana pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan  kecamatan  dan  kelurahan  serta kualitas  kinerjanya  dapat  langsung  dipantau, sehingga  memudahkan  walikota  menilai kualitas penyelenggaraan administrasi,
ketersediaan database,
produktivitas pelayanan di kewilayahan. Selain itu, aplikasi SIP, memudahkan masyarakat untuk memberikan  penilaian  mengenai  kinerja kecamatan/kelurahan.
Peneliti  tertarik  melakukan  penelitian ini,  karena  Kota  Bandung,  melalui  aplikasi SIP,  merupakan  kota  yang  pertama  kali menerapkan  penilaian  kinerja  kecamatan  dan kelurahan berbasis teknologi informasi. Aplikasi  SIP  tidak  hanya  memudahkan pemantauan  kegiatan  dan  pelayanan  publik oleh  kecamatan  dan  kelurahan,  tetapi  juga dapat  memantau  secara  langsung  bagaimana penilaian  masyarakat  mengenai  kualitas kinerja  kecamatan  dan  kelurahan  di  Kota Bandung. Oleh karena itu, peneliti mengajukan  pertanyaan yaitu  “apakah penerapan  aplikasi  SIP  mampu  mendorong kinerja  kecamatan  dan  kelurahan  yang semakin  baik,  dan  apakah  dengan  penerapan aplikasi  SIP  ini,  target  Pemerintah  Kota Bandung untuk meningkatkan kinerja kecamatan dan kelurahan dapat terwujud?”
Kinerja  atau  istilah  asing  dikenal dengan  “ performance” menunjukkan  kondisi prestasi  kerja,  capaian  hasil  kerja  atau penampilan  kerja  (Sedarmayanti,  1995:  52). Definisi  kinerja  secara  lengkap  sebagaimana yang  dinyatakan  oleh  Bernadian  dan  Russel (1993: 379) yaitu : “ performance is defined as the record of outcomes produced or a spesific job function or activity during a specific time period”. Berdasarkan definisi  tersebut  maka
kinerja  diartikan  sebagai  pencapaian  hasil pekerjaan  atau  aktivitas  dalam  kurun  waktu tertentu. Sedarmayanti (1995: 76-77) berpendapat bahwa kinerja sebagai pencapaian  hasil  kerja  merupakan  sebuah proses  dari  organisasi  secara  keseluruhan, yang  mana  pencapaian  kerja  tersebut  dapat dibuktikan dan hasil pencapaian kerja tersebut dapat  diukur  berdasarkan  standar-standar tertentu  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya. Terdapat  tiga  jenis  kriteria  penilaian  kinerja, yakni people-based  criteria,  product-based criteria, dan behaviour-based criteria. People-based  criteria merupakan  penilaian kinerja  berdasarkan  kemampuan  pribadi, seperti  kemampuan  intelektual,  keterampilan, dan pengalaman kerja. Product-based criteria, merupakan penilaian  kinerja  atas dasar  tujuan  atau  jenis  luaran  ( output )    yang hendak  dicapai.  Sedangkan behaviour-based criteria merupakan penilaian  kinerja  yang ditinjau  dari  banyak  aspek  baik  dari  aspek kepatuhan  terhadap  hukum,  etika,  atau berdasarkan perilaku individu yang diharapkan.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  kita kenal  dengan  konsep  “ e-government”.
Menurut Palvia dan Sharma (2007) melalui e- government memungkinkan masyarakat dapat berinteraksi  dan  menerima  layanan  dari pemerintah  lokal,  daerah,  maupun  pusat selama 24 jam sehari 7 hari seminggu (dikutip oleh  Praditya,  2014:  131).  Lebih  lanjut
menurut  Palvia  dan  Sharma  (2007)  yang mengutip Backus, terdapat 3 tahap penerapan
teknologi  informasi  yang  menjadi  solusi penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Tabel Solusi E-Government Tahapan Government to citizens Government to bussiness Government to Government Tahap 1: informasi informasi lokal/nasional (visi  misi  dan  struktur organisasi,  alamat,  nomor telepon, undang-undang, peraturan,  regulasi,  berita pemerintahan). informasi bisnis, alamat, nomor telepon, jam kerja, undang- undang, peraturan,
regulasi terkait bisnis. knowledge base (intranet), knowledge management (LAN). Tahap 2: interaksi mendownload  form  dari situs web pemerintah, dapat mengisi  form,  e-mail,  grup diskusi  (forum),  poling, kuisioner, dan sebagainya. mendownload form dari  situs  web,  dapat mengisi  form,  email,  , dan sebagainya. e-mail,  knowledge database  interaktif, penanganan complain. Tahap 3 : transformasi Situs web yang telah dipersonalisasi dengan akun personal yang terintegrasi  untuk  semua layanan. Situs  web  yang  telah dipersonalisasi  dengan akun  personal  yang terintegrasi untuk semua layanan bisnis Basis data terintegrasi.

## Sumber : Praditya, 2014: 132
Tahapan  solusi e-government terdiri atas  tahap  informasi,  tahap  interaksi,  dan tahap  transformasi.  Pada  tahap  informasi, pemerintah  menyediakan  informasi  dengan menerapkan knowledge  base atau knowledge management, sehingga  informasi  tersebut dapat  diakses  masyarakat  dan  dunia  usaha melalui  dukungan  internet.  Pada  tahap interaksi, pemerintah menyediakan knowledge database yang  interaktif,  sehingga  dapat melakukan  interaksi  dengan  masyarakat maupun dunia usaha melalui situs ( web) resmi milik pemerintah dan e-mail seperti menyediakan  formulir  yang  dapat  di  unduh, unggah, atau pengisian , menyampaikan keluhan, laporan atau apapun jenis komunikasi  yang  dilakukan  secara online.
Pada tahapan ketiga adalah tahapan
transformasi, situs web pemerintah dipersonalisasi  dengan  akun  personal  yang terintegrasi  dengan  semua  layanan,  serta mengintegrasikan  basis  data  pemerintahan (Praditya, 2014: 131-132).
Sedangkan  model  pengembangan e- government sendiri  ada  beberapa  subkategori sebagaimana  yang  dinyatakan  oleh  Yildiz (2007).  Dalam  tiap-tiap  subkategori  dari model pengembangan e-government tersebut menunjukkan arah komunikasi, konten informasi dan layanan pemerintah, karakteristik e-government, konsep e- government yang dikembangkan, serta contoh model pengembangannya. Model pengembangan e-government dapat  dilihat pada tabel di bawah ini.

## Tabel Model Pengembangan
E-Government Arah Komunikasi Konten Karakteristik Definisi Contoh Government  to Government Informasi dan
Layanan Pemerintah
Komunikasi, koordinasi, standarisasi e-Administration Pembangunan  dan penggunaan data warehouse yang sama Government  to Citizen Komunikasi, transparansi, akuntabilitas, keefektifan, keefisienan, standarisasi, produktivitas e-Government Website organisasi pemerintah, komunikasi  e-mail antara  masyarakat dengan aparat pemerintah Government  to Business Komunikasi, kolaborasi, perdagangan ( commerce ) e-Government,  e- Commerce, e- Collaboration e-procurement
Sumber : Praditya (2014: 132)

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  yang  bersifat  deskriptif,  yakni penelitian  yang  berupaya  menggambarkan suatu realita atau fenomena sosial  yang nyata dan detil dengan setting sosial secara natural, kemudian  berusaha  menjelaskan  bagaimana fenomena  atau  realita  sosial  tersebut  terjadi. Pada  penelitian  ini,  penulis  menggunakan data  primer  dan  data  sekunder.  Data  primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil studi lapangan baik melalui observasi maupun wawancara.  Observasi  dilakukan  dengan  dua tahap, yaitu :
- mengamati  proses  pengunggahan  data yang  dilakukan  aparatur  kecamatan dan kelurahan ke dalam aplikasi SIP,
- Kemudian, mengamati proses verifikasi  data  yang  dilakukan  oleh aparatur  di  Bagian  Pemerintahan
Umum Sekretariat daerah Kota Bandung terhadap data-data kewilayahan  yang  diunggah  ke  dalam aplikasi SIP.
Selain observasi, penulis juga melakukan  wawancara  dengan  salah  satu aparatur  kecamatan  dan  kelurahan,  admin SIP, kasubbag kewilayahan Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung.  Sedangkan  data  sekunder  yang diperoleh  adalah  data-data  rekapitulasi  yang relevan  dan  sudah  diolah  mengenai  kinerja kecamatan  dan  kelurahan,  seperti  data penilaian  masyarakat  dan  data  rekapitulasi laporan kegiatan dan pencapaian kinerja yang diunggah  kecamatan  dan  kelurahan  di  Kota Bandung.
Data-data  tersebut  kemudian  diolah dan dianalisis dengan cara, sebagai berikut:
- Kategorisasi,
yakni tahap mengelompokkan data-data yang diperoleh berdasarkan kategori- kategori,  misalnya  kategori  kinerja, pemanfaatan teknologi informasi,
penilaian kepuasan masyarakat, masalah dan kendala pelayanan.
- Seleksi, yakni tahapan yang dilakukan dimana  data-data  yang  ada  diseleksi berdasarkan  relevansi  data  dengan topik  penelitian,  serta  menyeleksi data-data  yang sesuai dengan kategori dan yang tidak.
- Reduksi, yakni tahapan yang dilakukan dengan mengurangi beberapa  data  yang  dianggap  tidak sesuai  dengan  kategori  dan  tidak relevan dengan masalah penelitian
- Intepretasi,  yakni  tahapan  penafsiran atas data-data yang sudah ada (terseleksi)  melalui  teknik  triangulasi, dengan membandingkan serta memadukan  analisis  antara  data  yang ada,  informasi  dari  sumber  informan dan telaah  pustaka
- Penarikan kesimpulan, tahapan pengambilan  kesimpulan  atas  hasil intepretasi dan analisis data penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
SIP  (Sistem  Informasi  Penilaian)
Bandung  juara  merupakan  sistem  informasi yang diberlakukan sejak Nopember 2015. SIP Bandung  Juara  berfungsi  sebagai  bahan
walikota  untuk  menilai  pencapaian  kinerja camat  dan  lurah,  selain  itu  sebagai  media komunikasi  dan  pembinaan  antara  bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung  dengan  kewilayahan.  Penilaian kinerja camat dan lurah melalui SIP Bandung Juara  juga  melibatkan  masyarakat  untuk sama-sama  menilai  kinerja  pelayanan  publik di kewilayahan. Tata cara penilaian dilakukan dengan  cara self  assesment, yang  mana aparatur  kecamatan  dan  kelurahan  dituntut untuk  menyampaikan  laporan  secara online, dengan mengunggah setiap bukti-bukti kegiatan  pelayanan  ke  SIP  Bandung  Juara. Hasil  pelaporan  di  SIP  Bandung  Juara tersebut kemudian diverfikasi dengan cara tim penilai  melakukan  kunjungan  langsung  ke lapangan.
Kegiatan yang diunggah sesuai dengan  indikator  penilaian  yang  telah ditetapkan. Ada 4 aspek utama yang dijadikan penilaian  kinerja  camat  dan  lurah,  yaitu    (a) kualitas  pelayanan    publik;  (b)  kinerja penyelenggaraan  tugas  umum  pemerintahan; (c)  Ketertiban,  Kebersihan,  Keindahan,  dan Lingkungan  Hidup,  Inovasi,  kreativitas;  dan (d) peningkatan Indeks kebahagiaan.

## Tabel Instrumen Penilaian Kinerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandung
Aspek Indikator Penilaian Kecamatan Kelurahan Kualitas Pelayanan publik Laporan Bulanan Kecamatan Laporan Bulanan  Kelurahan - Persentase keluhan/pengaduan pelayanan  administratif  yang ditindaklanjuti - Aktifitas media sosial - Rekap pelayanan - Persentase keluhan/pengaduan pelayanan  administratif yang ditindaklanjuti - Aktifitas media sosial Laporan  Tahunan Kecamatan Laporan  Tahunan Kelurahan - Ketersediaan media sosial - Indeks  kepuasan  Masyarakat kecamatan - Kriteria penilaian Ombudsman - Ketersediaan media sosial - Indeks kepuasan Masyarakat kecamatan - Kriteria penilaian Ombudsman Kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Laporan Bulanan Kecamatan Laporan Bulanan  Kelurahan - Laporan kependudukan bulanan - Persentase pelayanan administrasi  kependudukan  tepat waktu - Laporan  bulanan  daftar  hadir pegawai - Laporan  insidentil  yang  diminta pimpinan daerah tepat waktu - Laporan kegiatan harian camat - Laporan  bulanan  daftar  apel pegawai - Pertemuan rutin dengan PKK - Pertemuan  rutin  dengan  Karang
Taruna
- Pertemuan rutin dengan RW
- Pertemuan rutin dengan LPM - Persentase Laporan kegiatan bulanan  ke  kecamatan  tepat waktu - Persentase  Laporan  insidentil yang  diminta  pimpinan  daerah tepat waktu
- Pertemuan rutin dengan PKK
- Pertemuan rutin dengan LPM
- Pertemuan  rutin  dengan  Karang
Taruna - Pertemuan rutin dengan RT/RW Laporan Tahunan Kecamatan Laporan Tahunan Kelurahan - Persentase  kelurahan  berkinerja baik - Persentase RW Juara - Persentase lembaga kemasyarakatan aktif - Capaian target PBB - Capaian  target  penilaian  prestasi kerja PNS - Data Rawan Bencana - Profil Kelurahan disampaikan tepat waktu - Persentase RW Juara - Persentase Lembaga
Kemasyarakatan Aktif - Profil kelurahan disampaikan tepat waktu - Persentase RW Juara - Persentase Lembaga kemasyarakatan aktif - Capaian target PBB - Capaian Target Penilaian Prestasi Kerja PNS Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, dan Lingkungan Hidup Laporan Bulanan Kecamatan Laporan Bulanan  Kelurahan - Persentase  zona  merah  tingkat kecamatan yang tertib - Persentase kecamatan yang melampaui rasio linmas
- Persentase kerb di jalan protokol yang telah dicat
- Persentase kerb di jalan protokol yang tidak ada rumput liar/guma
- Persentase kerb di jalan protokol yang telah dicat
- Persentase kerb di jalan protokol yang tidak ada rumput liar/guma
- Persentase  jalan  protokol  yang bebas sampah
- Persentase  saluran  air  di  jalan protokol yang bebas sampah
- Persentase  jalan  protokol  yang bebas sampah - Persentase  saluran  air  di  jalan protokol yang bebas sampah - Persentase pelaksanaan GPS tiga kali seminggu - Jumlah  minimal  pohon  yag ditanam dalam satu tahun - Rasio lubang resapan biopori per rumah (1: 1) - Persentase  Siskamling  tingkat RW yang aktif - Jumlah  minimal  pohon  yag ditanam dalam satu tahun - Rasio lubang resapan biopori per rumah (1: 1 - Kegiatan GPS Laporan  Tahunan Kecamatan Laporan  Tahunan Kelurahan - Rasio sumur resapan/RW, 1: 1 - Rasio sumur resapan/RW, 1: 1 - Rasio petugas linmas Inovasi, kreativitas dan peningkatan Indeks kebahagiaan Laporan Bulanan Kecamatan Laporan Bulanan  Kelurahan - Makan bersama warga miskin - Jum’at keliling (nga-Bandungan)
- Persentase cullinary  night 1 bulan 1 kali - Ketersediaan jaringan internet - Inovasi pelayanan - Makan bersama warga miskin - Jum’at keliling (nga-Bandungan)
- Persentase nonton bareng
- Ketersediaan jaringan internet
- Inovasi pelayanan Laporan Tahunan Kecamatan Laporan Tahunan Kelurahan - Command center/control room - Realisasi PIPPK - Prestasi yang diraih kecamatan - Penggunaan e-kelurahan - Realisasi PIPPK - Prestasi yang diraih kelurahan
Sumber :  Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung, 2016 (diolah)
Berbagai  kegiatan  yang  dilaksanakan kecamatan  dan  kewilayahan  (berdasarkan  4 aspek diatas) dan menjadi  indikator penilaian kinerja,  diunggah  dalam  aplikasi  SIP.  Dari hasil  data  dan  dokumen  yang  diunggah tersebut, Pemerintah Kota Bandung membentuk tim penilai dari berbagai perangkat  daerah  untuk  melakukan  evaluasi kinerja  camat  dan  lurah.  Unsur  tim  penilai tersebut  terdiri  atas  Staf  Ahli  Walikota Bidang  Pembangunan  dan  Infrastruktur, Dinas  Komunikasi  dan  Informasi,  Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak  dan  Keluarga  Berencana,  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil,  Dinas
Penataan  Ruang,  Dinas  Perumahan  dan Kawasan  Pemukiman,  Dinas  Lingkungan Hidup  dan  Kebersihan,  Badan  Kepegawaian Daerah,  Pendidikan  dan  Pelatihan,  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian, dan Pengembangan, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan,
Bagian Hukum dan HAM, Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Organisasi Dan Pemberdayaan Aparatur Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja.
Penilaian  kinerja  camat  dan  lurah melalui aplikasi (SIP) Bandung Juara tersebut dikelompokan dalam tiga kategori yakni rapor hijau  (berkinerja  baik/tinggi),  rapor  kuning (berkinerja  cukup/sedang),  dan  rapor  merah
(berkinerja buruk/rendah). Rapor hijau artinya hampir  atau  setidaknya  75  %  kegiatan  yang menjadi  indikator  penilaian  dilaksanakan  dan diunggah oleh camat dan lurah.  Rapor kuning artinya  pelaksanaan  dan  unggah  kegiatan yang menjadi indikator penilaian berkisar 50- 74%  saja.  Sedangkan  rapor  merah  berarti kegiatan  yang  menjadi  indikator  penilaian hanya dilaksanakan dan diunggah kurang dari 50  %.  Dengan  penerapan  SIP  ini,  kinerja
camat  dan  lurah  menunjukkan  hasil  yang menggembirakan. Dari hasil penilaian kinerja camat  dan  lurah  sebagaimana  yang  dapat dilihat pada aplikasi SIP Tahun 2016, terlihat adanya  peningkatan  kinerja  camat  dan  lurah yang  cukup  signifikan  dari  tahun  2014  ke tahun  2015.  Peningkatan  kinerja  camat  dan lurah sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini.
Grafik Perbandingan Rapot Kecamatan Tahun 2014-2015 Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah  Kota Bandung (Data diolah)
Pada tahun 2015, terjadi peningkatan kinerja, yang  mana    kecamatan  yang  memperoleh rapor  hijau  lebih  banyak  jumlahnya  daripada tahun  2014.  Meskipun  terdapat  peningkatan, namun  pada  2015  terdapat  kecamatan  yang berapor merah. Hal ini menunjukkan transparansi dan akuntabilitas penilaian kinerja  semain  baik,  yang  mana  kecamatan
yang  berkinerja  buruk  dapat  langsung diketahui  oleh  Walikota  dan  aparatur  tim penilai.  Peningkatan  kinerja  bukan  hanya terjadi  pada  tingkat  kecamatan  tetapi  juga  di tingkat  kelurahan  dengan  peningkatan  yang sangat signifikan. Peningkatan kinerja kelurahan  tersebut  dapat  dilihat  pada  grafik berikut:
Kuning Merah Hijau Kuning

## Grafik Peningkatan Kinerja Kelurahan Tahun 2014-2015
Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah Kota Bandung (Data diolah)
Dari  data  di  atas,  menunjukan  bahwa kualitas kinerja kelurahan mengalami peningkatan,  yang mana kelurahan berkinerja baik  (rapor  hijau)  mengalami  peningkatan dari  tahun  2014  ke    tahun  2015.  Dari  hasil
evaluasi  oleh  tim  penilai  terhadap  kinerja kecamatan dan kelurahan, kemudian disusunlah  pemeringkatan  10  camat  dan    10 lurah  terbaik.  Berikut  daftar  camat  dan  lurah terbaik di Kota Bandung.
Tabel 4. Daftar Camat dan Lurah Terbaik Kota Bandung Tahun 2016 No Kecamatan Kelurahan 1 Camat Cinambo Lurah Sikagalih 2 Camat Sukasari Lurah Sarijadi 3 Camat Astana Anyar Lurah Cisaranten Wetan
4 Camat Sumur Bandung Lurah Palasari 5 Camat Coblong Lurah Rancabolang 6 Camat Lengkong Lurah Malabar 7 Camat Cibiru Lurah Sicaranten Endah 8 Camat Cicendo Lurah Nyengseret 9 Camat Cibeunying Kidul Lurah Cisurupan 10 Camat Bojongloa Kidul Lurah Turangga
Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah Kota Bandung 2016
Penilaian  kinerja  camat  dan  lurah  di Kota  Bandung  merupakan  penilaian  kinerja berbasis output atau output  based  criteria.
Penilaian  kinerja  camat  dan  lurah  ini  dinilai dari  sejauh  mana  hasil-hasil  kerja  camat  dan
lurah yang sudah dicapai berdasarkan kontrak kinerja  yang  dijanjikan  kepada  walikota. Peningkatan  kinerja  akan  lebih  efisien  dan efektif  bilamana  didukung  oleh  kemajuan sarana  dan  prasarana  kerja  serta  akses
Merah Kuning Kuning Hijau Hijau
terhadap  Teknologi  informasi.  Pemanfaatan teknologi  informasi  di  Kota  Bandung,  salah satunya adalah SIP Bandung Juara, merupakan  upaya  yang  lebih  luas  dalam mendukung Bandung  Smart  City ,  yang  mana pelaporan  kinerja  tidak  lagi  dilakukan  secara manual melainkan diunggah ke dalam aplikasi sistem informasi yang dapat dipantau langsung  serta  melibatkan  masyarakat  dalam penilaian kualitas pelayanan tersebut.
Terdapat tiga tahapan dalam penerapan  teknologi  informasi  sebagai  solusi e-government ,  melalui  SIP  ini,  Pemerintah Kota Bandung tidak hanya menerapkan tahap informasi  dan  tahap  interaksi,  melainkan sudah  melangkah  pada  tahap  transformasi. Pada  aplikasi  SIP  Bandung  Juara  ini,  tidak hanya berfungsi untuk memudahkan penilaian kinerja  camat  dan  lurah,  melainkan  juga sebagai  sarana  input  data  kewilayahan sehingga sangat bermanfaat bagi pengambilan keputusan  bagi  walikota  dalam  memutuskan program  pembangunan  dan  pemberdayaan kewilayahan  di  Kota  Bandung.  Melalui  SIP Bandung  Juara,  terdapat  beberapa  data kewilayahan yang dapat diakses oleh perangkat daerah sebagai pemangku kepentingan data kewilayah maupun masyarakat,  diantaranya data  base mengenai profil aparatur kecamatan dan kelurahan, data
rekapitulasi  kependudukan  per  wilayah,  data monografi  kelurahan,  jumlah  pelayanan  yang diberikan,  kegiatan  pemberdayaan  sosial  dan ekonomi masyarakat, serta kegiatan kewilayahan lainnya.
Pemanfaatan teknologi informasi melalui  SIP  Bandung  Juara  terbukti  berhasil meningkatkan  kinerja  dan  pelayanan  oleh camat dan lurah di Kota Bandung. Masyarakat  pun  merasakan  dampak  dari penerapan  aplikasi  SIP  bagi  peningkatan kinerja  camat  dan  lurah.  Keberhasilan  SIP dalam  mendorong  kecamatan  dan  kelurahan semakin  berkinerja  baik  diperkuat  dengan adanya  survei  persepsi  publik  terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat,  yang    menunjukkan  tanggapan positif,    dimana  dalam  persepsi  publik tersebut  diantaranya  menggambarkan  tingkat kepuasan  masyarakat  terhadap    pelayanan publik yang  diberikan  kecamatan  dan kelurahan.  Hasil  survei  persepsi  publik menunjukkan  sebagian  besar  masyarakat mengetahui  pelayanan  dan  sebagian  besar masyaraat  merasa  puas  terhadap  pelayanan publik  yang  telah  diselenggarakan  Hasil survei  persepsi  publik  tentang  kepuasan masyarakat  terhadap  kinerja  pelayanan  oleh kecamatan  dan  kelurahan  dapat  dilihat  pada tabel  dibawah ini.
Tabel Persepsi Publik terhadap Program Kerja Kota Bandung Tahun 2016
No Nama Program Persentase (%) Tahu Tidak Tahu Puas Tidak Puas
1 PIPPK (Program Inovasi Pembangunan  dan    Pemberdayaan Kewilayahan) 37,0 63,0 26,2 10,8 2 Pelayanan di kecamatan dan kelurahan 91,8 8,2 74,0 17,8 3 Program Maghrib Mengaji 65,2 34,8 56,8 8,2 4 Penanggulangan kemacetan 79,0 21,0 22,0 57,0 5 Pelayanan Kesehatan 94,2 5,8 76,2 18,0 6 Pendidikan: PPDB 69,0 31,0 49,0 20,0 7 Pemeliharaan kebersihan/penanggulangan sampah 97,2 2,8 74,5 22,7 8 Perbaikan jalan rusak 85,5 14,5 57,2 28,3 9 Pemeliharaan taman kota 97,8 2,2 91,8 6,0
Sumber  :  Survei  Persepsi  Publik,  JARI  Agustus  2016,  Tim  Pertimbangan  Kebijakan
Kota Bandung
Berdasarkan  data  diatas  menunjukkan bahwa masyarakat sudah mengetahui pelayanan-pelayanan yang tersedia di kecamatan  dan  kelurahan,  serta  merasa  puas terhadap  pelayanan  yang  telah  diberikan. Aplikasi  SIP  menuntut  kecamatan  dan kelurahan untuk mengunggah dan melaporkan pelaksanaan  4  aspek  kegiatan  yang  menjadi dasar  walikota  dan  tim    untuk  melakukan penilaian  kinerja.  Sebelum  diterapkannya aplikasi  ini,  tidak  pernah  diketahui  apakah kecamatan  dan  kelurahan  sungguh-sungguh telah melaksanakan administrasi dan pelayanan sebagaimana tertuang dalam kontrak  kinerja.  Namun  dengan  aplikasi  ini, kecamatan dan kelurahan memberikan laporan  sekaligus  bukti  pelaksanaan  kegiatan yang disertai penilaian langsung dari masyarakat  mengenai  kualitas  pelaksanaan kegiatan dan pelayanan publik yang dilaksanakan aparatur kecamatan dan kelurahan.
Meskipun  penerapan  SIP  Bandung Juara dianggap telah berhasil dalam meningkatkan  kinerja  pelayanan  camat  dan lurah  secara  signifikan,  namun dalam pelaksanaannya  masih  mengalami  hambatan dan kendala, yaitu :
- Masalah Sumber daya Manusia, diantaranya  operator  SIP  kecamatan dan  kelurahan  belum  paham  dalam mengoperasikan aplikasi ini. Meskipun  operator  SIP  di  seluruh kecamatan dan kelurahan telah mendapatkan Bimtek pengisian laporan  bulanan  dan  tahunan  melalui website SIP  Bandung  Juara.  Hanya saja, hasil monitoring Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung menemukan banyak operator baru yang belum memahami pengisian laporan  melalui  web  SIP  Bandung Juara,  sehingga  pengisian  laporan kinerja  kecamatan  dan  kelurahan belum maksimal. Permasalahan
hendaknya  terus  diatasi  dan  diadakan bimtek  secara  periodik  bagi  operator SIP  sekaligus  melakukan  diskusi  dan koreksi atas pelaksanaan SIP Bandung Juara.
- Masih  terbatasnya  personil  sumber daya  aparatur,  khususnya    tenaga teknis/fungsional di Kecamatan
sehinga pemanfaatan teknologi informasi untuk membantu kelancaran tugas maupun pelayanan.
- Belum  tersusunya  SOP  pengisian  SIP BDG  Juara,  sehingga    peningkatan kualitas pelaporan kegiatan kecamatan dan kelurahan belum optimal.
Inovasi Kota Bandung dalam meningkatkan  kinerja  unit  kerja  berbasis penerapan teknologi informasi sudah menunjukan kemajuan dalam praktek penyelenggaraan  pemerintahan.  Hanya  saja, praktek pemerintahan yang didukung penerapan teknologi informasi ( e- government) harus  disertai  sarana  prasarana penunjang  yang  cukup,  termasuk  tenaga operator  yang  memadai.  Dengan  membenahi kekurangan  dalam  praktek  penyelenggaraan e-government tersebut,  upaya  pemerintah Kota  Bandung  dalam  meningkatkan  kinerja perangkat  daerahnya  akan  mencapai  hasil yang jauh lebih baik.

## Simpulan
Pemanfaatan teknologi informasi dengan membangun aplikasi Sistem Informasi
Penilaian  (SIP)  Bandung  Juara  secara  nyata mendukung  peningkatan  kualitas  kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan sehingga dapat memuaskan masyarakat Kota Bandung. Penilaian  dan  evaluasi  kinerja  camat  dan lurah  yang  diterapkan  melalui  aplikasi  ini merupakan  penilaian  yang  berbasis  pada output  (output  based  criteria ).  Camat  dan lurah  dituntut  untuk  selalu  melaporkan kegiatan yang dilakukan ke web SIP Bandung Juara,  yang  mana  laporan  kegiatan  tersebut sesuai  dengan  empat  komponen  penilaian (kualitas Pelayanan publik, kinerja penyelenggaraan  tugas  umum  pemerintahan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan lingkungan  hidup,    dan  Inovasi,  kreativitas dan peningkatan  Indeks  kebahagiaan) dengan berbagai indikator  utama.      Melalui penyelenggaraan administrasi berbasis teknologi  informasi  (SIP  Bandung    Juara) memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan  penilaian  kinerja,  juga  bertujuan untuk  meningkatkan  efisiensi,  efektivitas, transparansi  dan  akuntabilitas  kepada  publik. Melalui aplikasi SIP Bandung juara ini, target pemerintah  Kota  Bandung  (melalui  Bagian Pemerintahan  Umum)  untuk  merealisasikan 66,7%  kecamatan  dan  53,64  %  kelurahan berkinerja  baik  pada  tahun  2016  dapat tercapai.
Meskipun  upaya  peningkatan  kinerja camat  dan  lurah  yang  didukung  penerapan teknologi  informasi  ini  dikatakan  berhasil, namun  pelaksanaannya  tidak  dapat  mencapai
hasil maksimal sepanjang tidak didukung oleh sumber  daya  manusia  yang  berkualitas dengan  jumlah  yang  memadai  dan  sesuai kebutuhan organisasi (kecamatan dan kelurahan).  Pemberian  bimtek  SIP  Bandung Juara tidak memberikan manfaat yang optimal bilamana  SDM  aparatur  yang  memperoleh bimtek  tersebut  harus  pindah  baik  karena rotasi,  mutasi  maupun  promosi.  Terbukti, meskipun Bagian Pemerintahan sudah memberikan  Bimtek  Pelaporan  SIP  tersebut, banyak  ditemukan  operator-operator  baru yang  tidak  memahami  cara  pengisian  SIP Bandung Juara. Sehingga diperlukan fungsional  operator  yang  khusus    menangani pelaporan  SIP  Bandung  Juara  tersebut, sehingga  upaya  peningkatan  kinerja  camat dan lurah dapat terus dilanjutkan.

## Daftar Pustaka
Bagian  Hukum  Sekretariat  Daerah  Kota Bandung.  (2016). Peraturan  WaliKota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat Daerah Kota Bandung, Bandung: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung Bernadian  dan  Russel  .(1993). Human Research  Management, New  Jersey  : International  addition  Upper  Saddle River, Prentice Hall Kementerian  Dalam  Negeri  RI.  (2014).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang  Pemerintah  Daerah ,  Jakarta: Kementerian Dalam Negeri
-----------------------------------------. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri ---------------------------------------. (2010). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Bagian Pemerintahan Umum. (2016).
Laporan  Evaluasi  Kinerja  Camat  dan Lurah  Tahun  2016 ,  Bandung  :  Bagian
Pemerintahan Umum Sekretariat
Daerah Kota Bandung, Mangku Negara. (2010). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, Jakarta: PT
Dahlia Indonesia
Palvia, Shailendra C. Jain dan Sharma, Sushil
S. (2007). E-Government and EGovernance: Definitions/Domain
Framework  and  Status  around  the World.  Dalam  Agarwal,  Ashok,  et  al (eds.) Foundations  of  E-government.
5TH  International  Conference  On EGovernance . Hyderabad, hal. 1-12.
Praditya, Didit (2014). Pemanfaatan Teknologi  Informasi  Dan  Komunikasi (TIK)  Di  Tingkat  Pemerintahan  Desa, Jurnal  Penelitian  Komunikasi, 17  (2), 129-140
Sedarmayanti,  (1995). Good  Governance: Membangun Sistem Manajemen Kinerja
Guna Meningkatkan Produktivitas .
Bandung: Mandar Maju
Yildiz, Mete.
(2007). E-government
Research:  Reviewing  The  Literature,
Limitations, And Ways Forward.
Government Information  Quarterly 24
(2007),  646-665.