Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(01), 2021, 41-50
Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia
Saripudin 1*) , Prameswara Samofa Nadya 2) , Muhammad Iqbal 3) 1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Perbanas Institute *Email korespondensi: iip@perbanas.id

## Abstract
Compared  to  other  Islamic  financial  institutions,  Islamic  fintech  has  several  advantages  in  accelerating  the growth  of  SMEs  in  Indonesia.  However,  the  existence  of  Islamic  fintech  cannot  be  separated  from  various problems.  The  purpose  of  this  study  is  to  find  solutions  to  these  problems,  seen  from  many  aspects,  such  as regulations, human resources, and public perceptions and the potential for fraud. The method used is qualitative with  two  approaches  to  data  analysis,  interactive  models  and  SWOT  analysis.  The  results  of  data  analysis formulated  at  least  three  strategies.  First,  strengthening  the  ecosystem  between  Islamic  fintech,  government, academics  and  civil  society,  including  sharia  fintech  customers  and  Islamic  banks.  Second,  optimizing  the potential  of  sharia  fintech  in  managerial  skills  and  sharia  contract  capacity.  Third,  the  massive  and  targeted socialization and promotion of Islamic fintech.

## Keywords: Islamic Fintech, SME enterprises, SWOT analysis, regulation, ecosystem strengthening
Saran  sitasi :  Saripudin.,  Nadya,  P.  S.,  &  Iqbal,  M.  (2021).  Upaya Fintech Syariah  Mendorong  Akselerasi
Pertumbuhan UMKM di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (01), 41-50.
doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449

## 1. PENDAHULUAN
Jasa keuangan dipercaya berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, tetapi hal  tersebut  tidaklah  cukup  menjadi  tolak  ukur keberhasilan  industri  jasa  keuangan.  Menurut Demirgüç-Kunt  et  al.  (2008)  seharusnya  keberadaan layanan  jasa  keuangan  bukan  hanya  mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mendukung terciptanya  lapangan  pekerjaan  bagi  rakyat  miskin. Penciptaan  lapangan  pekerjaan  bagi  rakyat  miskin dapat  diwujudkan  dengan  mendorong  pertumbuhan pada  sektor  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah (UMKM).  Di  Indonesia,  eksistensi  UMKM  telah terbukti  dapat  mengatasi  berbagai  permasalahan ekonomi, mulai dari mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengentaskan  kemiskinan,  mengurangi  kesenjangan distribusi pendapatan, hingga meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  (Indika  &  Marliza,  2019; Krisnawati,  2016;  Sarfiah  et  al.,  2019;  Setiawan, 2017; Tambunan, 2012).
Kemajuan  teknologi  yang  ditandai  dengan fenomena inovasi disruptif turut mendorong
tumbuhnya fintech pada  industri  jasa  keuangan. Fintech sendiri bukan barang baru dalam industri jasa keuangan, sudah ada sejak tahun 1866 (Buckley et al., 2016).  Menurut  Schueffel  (2016)  tidak  ada  definisi tunggal dari fintech , tetapi ada beberapa refrensi yang dapat  digunakan  untuk  menjelaskan  tentang fintech . Menurut  Leong  &  Sung  (2018), fintech merupakan sebuah  ide  inovatif  dalam  meningkatkan  operasi layanan keuangan dengan memberikan solusi berupa teknologi  yang  sesuai  dengan  skenario  bisnis. Sedangkan  Maier  (2016) menjelaskan  bahwa fintech adalah  gabungan  antara  keuangan  dan  teknologi dengan  solusi  yang  lebih  inovatif  dan  model  bisnis yang berkelanjutan. Menurut PBI Nomor 9/12/PBI/2017  tentang  Penyelenggaraan  Teknologi Finansial, fintech adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi,  dan/atau  model  bisnis  baru  serta  dapat berdampak  pada  stabilitas  moneter,  stabilitas  sistem keuangan,  dan/atau  efisiensi,  kelancaran,  keamanan, dan keandalan sistem pembayaran (BI, 2017).
Fintech merupakan sebuah inovasi pada industri jasa  keuangan  yang  berpotensi  untuk  menjangkau
calon  debitur-debitur,  khususnya  sektor  UMKM  dan agrikultur, yang belum terjangkau oleh pelaku industri jasa keuangan eksisting (Wulandari, 2017; Zetzsche et al.,  2018).  Pemerintah  Indonesia  saat  ini  sedang melihat potensi dari pasar fintech di Indonesia untuk mendukung UMKM yang belum dilayani oleh industri perbankan (Minerva, 2016). Fintech syariah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari industri fintech nasional  juga  berperan  dalam  mendorong pertumbuhan  UMKM  di  Indonesia. Fintech syariah turut  mendorong  penyaluran  pendanaan  berbasis syariah  diberbagai  daerah  di  Indonesia  yang  hampir seluruh  nasabahnya  adalah  UMKM  (Prestama  et  al., 2019).  Dengan  kata  lain, fintech syariah  memiliki potensi  dalam  mendorong  inklusi  keuangan  melalui pemenuhan kebutuhan pada segmen pasar yang non- bankable . Fintech syariah  menawarkan  solusi  untuk UMKM  dalam  mengurangi  kesenjangan  antara lembaga keuangan dengan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan proyek (Mukhlisin, 2019).
Menurut  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  MUI Nomor  117/DSN-MUI/II/2018, Fintech Syariah adalah  penyelenggaraan  layanan  jasa  keuangan berdasarkan  prinsip  syariah  yang  mempertemukan atau  menghubungkan  pemberi  pembiayaan  dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan  melalui  sistem  elektronik  dengan menggunakan  jaringan  internet  (DSN-MUI,  2018). Perkembangan fintech syariah  di  Indonesia  cukup menggembirakan,  menurut  catatan Islamic  Finance News (IFN)  jumlah fintech syariah  di  Indonesia menduduki urutan keempat setelah Inggris, Malaysia dan Uni Emirat Arat ( Inggris Merajai Fintech Syariah Kalahkan Malaysia Dan UEA | Ihram , 2020). Adanya ceruk pasar yang besar turut mendorong perkembangan fintech syariah di Indonesia. Alternatif produk-produk fintech syariah  yang  memudahkan proses  bisnis  dan  menyelesaikan  permasalahan keuangan  memberikan  tambahan  referensi  bagi  para pelaku  usaha  (Wijayanti  &  Riza,  2017).  Selain  itu, eksistensi fintech juga  sejalan  dengan  syariah  Islam, hal ini karena keberadaan teknologi keuangan mampu menghilangkan leverage (Finocracy  &  Mirakhor, 2017; Firmansyah & Anwar, 2019).
Dibanding  dengan  lembaga  keuangan  lainnya, fintech (syariah)  memiliki  beberapa  keunggulan, seperti:  kemudahan,  kecepatan,  dan  jangkauan (Mukhlisin,  2019;  Prestama  et  al.,  2019).  Meskipun demikian, keberadaan fintech tidak luput dari berbagai permasalahan.  Dari  aspek  aturan,  regulasi  tentang
fintech masih  sangat  minim  dibandingkan  dengan regulasi  lembaga  keuangan  lainnya  (Hiyanti  et  al., 2020; Prestama et al., 2019; Rusydiana, 2018). Belum lagi dari aspek aturan syariah yang masih memerlukan banyak  amademen  terhadap  aturan-aturannya  (Ulya, 2018). Dari aspek sumber daya manusia, ketersediaan SDM untuk mendukung kemajuan fintech syariah juga masih  jauh  (Hiyanti  et  al.,  2020;  Rusydiana,  2018). Dan  dari  aspek-aspek  lainnya  seperti:  pemahaman masyarakat  terhadap fintech syariah  (Hiyanti  et  al., 2020) hingga potensi tindak kejahatan keuangan yang mencoreng nama fintech syariah (Mukhlisin, 2019).
Berkaca pada fenomena di atas, masih diperlukan identifikasi  yang  lebih  komprehensif  terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman (SWOT) fintech syariah  dalam  mengakselerasi  pertumbuhan UMKM di Indonesia. Karena fintech syariah memiliki modal  dasar  yang  kuat  dengan  segala  kelebihannya, salah  satunya  mendorong  pertumbuhan  inklusi keuangan.  Tulisan  ini  bertujuan  mengkaji  peran fintech syariah  dalam  mempercepat  pertumbuhan UMKM di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Berdasarkan
jenisnya,
penelitian ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  bersifat eksplorasi guna memahami suatu peristiwa, memastikan  kebenaran  data,  mengkatergorikan  data, serta  mengkonstuksikan  fenomena  yang  terjadi (Sugiyono, 2019). Sedangkan berdasarkan tujuannya termasuk  dalam  penelitian  deskriptif  yang  bertujuan memberikan penjelasan mengenai karakteristik pasar atau  fungsi  (Sekaran  &  Bougie,  2016)  dalam  hal  ini adalah  fungsi fintech syariah  dalam  mendorong pertumbuhan  UMKM.  Jenis  data  yang  digunakan adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari teknik wawancara dengan para pelaku fintech (Investree, Ammana, Efunding dan Igrow) dan AFSI sebagai asosiasi yang mewadahi fintech syariah di  Indonesia.  Sedangkan  data  sekunder  diperoleh dengan  teknik  dokumentasi  dari  berbagai  sumber seperti  berita  (elektronik),  jurnal,  buletin, working paper , dan dokumen-dokumen lainnya.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  pada penelitian  menggunakan  dua  pendekatan,  yang pertama interactive  model dan  yang  kedua  analisis SWOT.  Menurut  Miles  et  al.  (2013)  komponen analisis interactive  model terdiri  dari  reduksi  data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil  dari interactive  model nantinya  akan  disajikan
dalam  bentuk  analisis  SWOT  yang  memuat  unsur kekuatan  ( Strenghts ),  kelemahan  ( Weaknesses ), peluang  ( Opportunities ),  dan  ancaman  ( Threats ). Tujuan  analisis  SWOT  dimaksudkan  membuat strategi yang tepat bagi fintech syariah dalam rangka mendorong  pertumbuhan  UMKM  di  Indonesia dengan berbagai skala prioritas yang ada.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Hasil Penelitian
Sampai dengan Agustus 2020 tercatat sudah ada 157 fintech di Indonesia, dengan total aset 3,12 triliun rupiah.  Dari  dari  jumlah  tersebut,  11  diantaranya adalah fintech syariah  dengan  persentase  total  aset mencapai  2,04% (64,97 miliar rupiah) dari total aset fintech secara  keseluruhan  (OJK,  2020).  Jika  dilihat dari jumlah penyaluran pembiayaan, secara keseluruhan fintech di  Indonesia  telah  mencapai 121,87  triliun  rupiah  dengan  pertumbuhan  122,74% per  tahun.  Angka  ini  menunjukkan  potensi  yang sangat besar dari keberadaan fintech di Indonesia, di mana  lebih  dari  99% borrower dari fintech adalah UMKM.  Jadi  tidak  diragukan  lagi  bahwa fintech memiliki  peran  yang  sangat  besar  dalam  mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. Namun demikian, masih  diperlukan  upaya-upaya  lanjutan  untuk mengakselerasikan pertumbuhan UMKM yang diinisiasi oleh fintech syariah.
Dari  hasil  wawancara  dengan  semua fintech syariah yang menjadi nara sumber dalam penelitian ini ditemukan bahwa lebih dari 99% nasabah ( borrower ) fintech syariah termasuk dalam kategori UMKM yang mana  omsetnya  tidak  ada  yang  lebih  dari  5  miliar rupiah  per  tahun  (kategori  usaha  menengah  menurut UU  No.  20  tahun  2008).  Segmen  pasar  ini  yang menegaskan bahwa fintech syariah bukan merupakan kompetitor  dari  perbankan,  walaupun  ada  beberapa segmen  pasar fintech syariah  yang  beririsan  dengan segmen pasar bank.
Fakta  yang  diperoleh  dari  beberapa  hasil wawancara  menunjukkan  bahwa  setelah  UMKM menjadi  nasabah  ( borrower )  di fintech syariah omsetnya  mengalami  peningkatan.  Salah  satu contohnya  di  Investree  Syariah,  dimana  54% nasabahnya  mengalami  peningkatan  omset  sampai dengan  30%.  Peningkatan  omset  secara  tidak langsung turut meningkatkan pendapatan dan jumlah pegawai.  Jika  dilihat  dari  sektor  usaha,  sektor  usaha yang bergerak di bidang manufaktur memiliki dampak pertumbuhan  pendapatan  sampai  dengan  58%
sedangkan  sektor  usaha  keuangan  dan  real  estate merupakan  sektor  dengan  dampak  pertumbuhan pendapatan terkecil yaitu 38%. Jika dilihat dari ukuran usaha,  temuan  yang  diperoleh  adalah  semakin  besar ukuran  perusahaan  ( borrower )  maka  akan  semakin besar pula pertumbuhan pendapatannya.
Selain  peningkatan  pendapatan  dan  rasio keuangan  perusahaan  yang  terus  membaik,  UMKM juga mendapat manfaat lain seperti gaining trust dari lembaga  keuangan  lainnya,  salah  satunya  bank. Pengalaman yang diperoleh sebagai nasabah ( borrower ) fintech syariah  membuat  para  pelaku usaha  (UMKM)  naik  kelas,  karena  memiliki pengalaman berhubungan dengan lembaga keuangan. Fintech syariah  secara  tidak  langsung  memberikan literasi  keuangan  kepada  para  nasabah  peminjamnya sehingga  mereka  mengerti  bagaimana  caranya berhubungan dengan lembaga keuangan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  berbagai nara  sumber  baik  dari  para  pelaku fintech syariah (Investree,  Ammana,  Efunding  dan  Igrow)  maupun asosiasi fintech syariah (AFSI) diperoleh hasil analisis SWOT seperti dirangkum pada Tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1.
Analsis SWOT Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Pertumbuhan UMKM di Indonesia
Kekuatan (Strenghts) Kelemahan (Weaknesses) 1) Kemampuan dalam mengoptimalisasikan Teknologi 2) Ekosistem fintech syariah yang sudah
mapan 3) Dukungan  Pemerintah dalam  hal  regulasi  dan program-program pendukungnya 1) Sulitnya mendapatkan pemodal ( lender ) 2) Kurangnya sosialisasi dan promosi tentang
fintech syariah 3) Sarana dan prasara pendukung fintech syariah yang masih terbatas 4) Kurangnya kemampuan managerial Peluang (Opportunities) Ancaman (Threats)
1) Ceruk pasar yang besar
2) Pengembangan  produk
fintech syariah  dengan berbagai  macam  jenis akad 1) Fraud dalam bidang keuangan 2) Belum ada lembaga penjaminan resmi
3) Belum  adanya  aturan
yang  lengkap  tentang fintech syariah 3) Belum  ada  aturan yang  spesifik  dan menyeluruh terhadap fintech . 4) Perizinan 5) Tingkat konsumerisme yang semakin tinggi 6) Retail lender Sumber: data diolah (2020)

## Kekuatan (Strenghts)
1) Kemampuan
dalam mengoptimalisasikan

## Teknologi
a. Fintech memiliki  kemampuan  yang  tinggi dalam  melakukan  digitalisasi  layanan  jasa keuangan.
b. Fintech memiliki  kemampuan big  data analysis yang handal. Banyak manfaat yang diperoleh dari kemampuan ini, salah satunya mampu  mentransformasikan  data  dengan sangat  cepat.  Selain  itu,  pemanfaatan  data tidak  hanya  sebatas  data-data  tradisional dalam menganalisis pembiayaan yang akan disalurkan tapi juga menggunakan data-data non  tradisional  yang  sebelumnya  tidak dilakukan  oleh  lembaga  keuangan  lain seperti bank.
c. Pemanfaatan  teknologi  juga  berdampak pada  tingginya  aksesibilitas fintech ,  mulai dari  tersedianya  website,  sampai  aplikasi pada mobile  phone .  Aksesibilitas  ini  juga memberikan  kemudahan  kepada  calon nasabah untuk mendapatkan informasi yang akurat, cepat, dan terinci.
d. Keberadaan  teknologi  yang  menjadi  dasar eksistensi fintech selain memberikan
kecepatan  juga  memberikan  keamanan dalam  bertransaksi.  Teknologi  membuat para lender merasa aman dalam menitipkan dananya.  Selain  itu,  hal  ini  juga  membuat para borrower mendapatkan pelayanan yang cepat  dalam mendapatkan pinjaman.  Mulai dari  persetujuannya  cepat,  hingga  proses registrasi yang mudah.
e. Dampak  yang  tidak  kalah  penting  dari kehandalan  teknologi  di fintech adalah
terciptanya  jangkauan  yang  luas.  Tanpa harus  memiliki  cabang  disetiap  daerah,
fintech dapat  menjaring  mitra  dalam menyalurkan  pembiayaan.  Mitra fintech di daerah  dapat  berupa  lembaga  keuangan maupun agen lapangan yang berguna dalam menjangkau  daerah-daerah  yang  sulit dijangkau.
2) Ekosistem fintech syariah yang sudah mapan
a. Kemampuan teknologi memudahkan ekosistem dalam fintech untuk berintegrasi, baik itu pemerintah, pelaku usaha, maupun konsumen. Jalinan kerjasama antar lembaga turut menumbuhkan kepercayaan di masyarakat  akan  eksistensi fintech syariah yang  pada  akhirnya  turut  menaikan kredibilitasnya.
b. Kerjasama fintech syariah  dengan  bank syariah  dalam  menyalurkan  pembiayaan merupakan  simbiosis  mutualisme. Fintech mendapatkan  pendanaan,  sedangkan  Bank terbantu dalam hal penyaluran pembiayaan, karena keberadaan fintech dapat meminimalisir biaya, waktu dan tenaga.
c. Kerjasama  dengan  para  pelaku  usaha, seperti e-commerce/marketplace dan
perusahaan-perusahan
multinasional memudahkan fintech syariah  menjangkau UMKM guna menyalurkan pembiayaannya. Kemudahan  akses  data  atas  kolaborasi  ini, membuat kerja fintech menjadi lebih efisien dan terbentuk ekosistem yang lebih luas lagi. Pada  akhirnya,  hal  ini  akan  memudahkan fintech dalam menjaungkau borrower yang berkualitas.
d. Adanya kolaborasi dengan berbagai stakeholder fintech syariah juga merupakan bagian dari mitigasi risiko. Sebagai contoh, nasabah yang diperoleh dari mitra jauh lebih dipercaya dibandingkan nasabah yang tanpa mitra. Kolaborasi dipercaya dapat meminimalisir risiko.
3) Dukungan  Pemerintah  dalam  hal  regulasi  dan program-program pendukungnya.
a. Walau  relatif  baru,  adanya  aturan  yang memanyungi  keberadaan fintech syariah dari segi bentuk usaha, model bisnis sampai dengan operasionalisasinya dapat memberikan  rasa  aman  stakeholder fintech
syariah.
b. Peran pemerintah dalam mendukung pertumbuhan fintech syariah  cukup  baik,
sudah ada bagian tersendiri yang memudahkan  perizinan fintech (syariah).
Selain  itu  kerjasama  dengan  Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) yang juga menjadi  perpanjangan  tangan  pemerintah (OJK) dalam hal pengawasan turut memberikan kontribusi yang besar.

## Kelemahan (Weaknesses)
1) Sulitnya mendapatkan pemodal ( lender )
Sebagian  besar fintech syariah  mengalami over demand ,  kondisi  dimana  lebih  banyaknya borrower dibandingkan lender . Kurangnya pemodal  yang  bergabung  dalam fintech syariah menyebabkan pembiayaan yang dapat disalurkan kepada borrower terbatas. Sehingga antrian pada borrower relatif tinggi. Dampak yang ditimbulkan  dari  kejadian  ini  adalah  tingkat kepercayaan borrower terhadap fintech syariah yang  semakin  berkurang.  Hal  yang  sebaliknya juga dapat terjadi, yaitu over supply . Kondisi ini juga  dapat  menurunkan  kepercayaan lender kepada fintech syariah.
2) Kurangnya  sosialisasi  dan  promosi  tentang fintech syariah
a. Perusahaan fintech memiliki tanggung jawab khusus yang diberikan oleh regulator  dalam rangka  meningkatkan  literasi  dan  inklusi keuangan.  Namun  kurangnya  sumber  daya yang  dimiliki  membuat  usaha  ini  belum dapat dilakukan secara optimal.
b. Tingkat  literasi  keuangan  syariah  relatif masih  sangat  kecil  dikalangan  UMKM. Sebagaimana  hasil  survei  yang  dilakukan oleh  OJK  pada  tahun  2019,  bahwa  tingkat literasi  keuangan  syariah  baru  mencapai 8,93%.
3) Sarana  dan  prasara  pendukung fintech syariah yang masih terbatas
a. Masih sedikitnya bank syariah sebagai mitra bagi fintech syariah (aturan OJK) dalam segi jumlah maupun ukuran ( size ) bank syariahnya. Akibatnya infrastruktur di bank syariah  belum  seperti  bank  konvensional, seperti  aksesibilitas  dan  fitur  keuangan digital.
b. Selain  itu,  perangkat  pendukung  lainnya juga  belum  dimiliki  oleh fintech syariah seperti DPS (Dewan Pengawas Syariah).
4) Kurangnya kemampuan managerial
Salah satu bukti lemahnya kemampuan managerial  pengelola fintech syariah  adalah lemahnya kordinasi dengan para mitra di daerah, sehingga  sering  kali  terjadi  kelambatan  proses validasi  calon  nasabah  ( borrower )  yang  pada akhirnya  menurunkan  kepercayaan  mitra-mitra yang ada.

## Peluang (Opportunities)
1) Ceruk pasar yang besar
a. Ceruk  pasar fintech adalah  UMKM,  yang mana  merupakan  penyumbang  terbesar terhadap  PDB  Indonesia  (mencapai  54%). Dari  sisi  jumlah  pelaku  usaha,  UMKM memiliki  persentase  hingga  97%  dari  total pelaku usaha di Indonesia. Ditambah animo masyarakat  yang  sedang  meningkat  karena faktor sosio-ekonomi dan politik di Indonesia.
b. Ceruk  pasar  ini  juga  ditunjukkan  oleh tingginya pengguna aplikasi berbasis teknologi  di  Indonesia.  Penetrasi  ponsel pintar  ( smartphone )  di  indoensia  tumbuh 25,9%  dalam  enam  tahun  terakhir  (2014- 2019). Diperkirakan jumlah pemakai ponsel pintar pada tahun 2025 akan mencapai 89,2% dari total penduduk Indonesia.
2) Pengembangan  produk fintech syariah  dengan berbagai macam jenis akad
Dalam  syariah  Islam  dikenal  berbagai  macam akad pada berbagai sektor ekonomi, seperti akad zakat,  wakaf, qardhul  hasan yang  sifatnya  non komersil  hingga  akad  yang  bersifat  komersil seperti murabahah , ijarah , mudharabah hingga musyarakah .  Keberagaman  ini  memberikan peluang tersendiri dalam penembangan produk di fintech syariah.
3) Ruang aturan tentang fintech syariah yang masih terbuka luas
a. Belum  ada  aturan-aturan  yang  mengikat, memungkinkan fintech melakukan  manuver untuk  melakukan  pengembangan  terhadap teknologi finansial guna mendukung pelayanan kepada nasabah, terutama nasabah
borrower .
b. Pengembangan  aturan  yang  ada  dapat diinisiasi  oleh  para  pelaku fintech lewat asosiasi. Hal ini tentunya memberikan ruang yang  luas  bagi  para  pelaku fintech syariah dalam merancang aturan kedepannya.

## Ancaman (Threats)
1) Fraud dalam bidang keuangan Munculnya fintech ikut  memunculkan  berbagai modus  baru  dalam  tindak  pidana  bidang keuangan.  selain  itu,  keberadaan fintech ilegal juga  ikut  mencoreng  nama  baik fintech legal. Praktek-praktek  yang  dilakukan  oleh fintech ilegal  tidak  sesuai  dengan  aturan-aturan  yang berlaku.
2) Belum ada lembaga penjaminan resmi
Tidak  seperti  bank  yang  memiliki  Lembaga Penjamin  Simpanan  (LPS), fintech tidak memiliki  lembaga  penjaminan  guna  mencover kerugian atas dana para lender . Hal ini tentunya mengurangi  kepercayaan  masyarakat  untuk menginvestasikan  dananya  di fintech yang  pada akhirnya  menjadi  hambatan  bagi  penyediaan dana untuk pembiayaan di sektor UMKM.
3) Belum ada aturan yang spesifik dan menyeluruh terhadap fintech .
Aturan yang belum jelas selain menjadi potensi, juga dapat menjadi ancaman tersendiri. Pada saat aturan  yang  dibentuk  tidak  berpihak  kepada pelaku  usaha fintech ,  maka  itu  akan  menjadi ancaman yang serius bagi industri fintech .
4) Perizinan
Belum  semua  perusahaan fintech syariah memiliki  izin  dari  OJK.  Pada  saat  izin  belum diterbitkan, tentunya akan menjadi ancaman atas perusahaan fintech syariah tersebut.
5) Tingkat konsumerisme yang semakin tinggi
Kendala  dari  sisi  UMKM  yang  sering  ditemui adalah mindset sebagian  pelaku  UMKM  yang salah, dimana masih menganggap bahwa dengan fintech skemanya adalah dipinjamkan uang.
6) Retail lender Mengurus retail  lender jauh  lebih  sulit dibandingkan corporate  lender .  Padahal  jumlah retail lender di fintech syariah jumlahnya cukup banyak.  Melakukan  restrukturisasi  untuk retail lender pada  saat  terjadi  krisis  finansial  (seperti pandemi  COVID-19),  jauh  lebih  sulit  karena cadangan  yang  mereka  miliki  jauh  lebih  kecil dibandingkan corporate lender . Berbeda dengan borrower yang  secara  sistem  lebih  terukur  dan terkontrol.

## 3.2. Pembahasan
Keberadaan fintech syariah  di  Indonesia memiliki banyak kelebihan dan kekuatan, tetapi faktor
utama  menjadi  pendorong  pertumbuhan  UMKM  di Indonesia  dikelompokkan  ke  dalam  tiga  kekuatan utama.  Pertama,  kemampuan fintech syariah  dalam mengoptimalisasikan teknologi yang dimiliki. Hal ini dikuatkan oleh temuan (Hiyanti et al., 2020; Prestama et  al.,  2019;  Rusydiana,  2018).  Kemajuan  teknologi mampu  mengurangi  waktu  tunggu,  lalu  lintas  jalan dan  antrian  transaksi  (Mukhlisin,  2019).  Sudah menjadi sunatullah keberadaan  teknologi  akan membuat  segala  proses  menjadi  cepat,  mudah  dan singkat.  Keunggulan  inilah  yang  dipercaya  menjadi modal  masa  depan fintech untuk  terus  berkembang menjadi  lebih  besar  lagi  yang  pada  akhirnya  akan berdampak  pada  pertumbuhan  UMKM  itu  sendiri. Minerva  (2016)  mengungkapkan  bahwa  salah  satu faktor  kunci fintech dapat  mendukung  pertumbuhan UMKM  adalah tingkat  penggunaan teknologi  digital oleh UMKM.
Kekuatan  kedua  dari fintech syariah  adalah memiliki  ekosistem  yang  relatif  mapan.  Didukung oleh  kekuatan  teknologi,  kekuatan  ekosistem  dalam prosesnya menjadi semakin kuat dan luas. Kolaborasi dan  sinergi fintech syariah  dengan  pelaku  usaha, pemerintah  dan  akademisi  dalam  suatu  ekosistem yang  mapan  dan  dukungan  teknologi  yang  memadai diyakini  akan  mendorong  pertumbuhan fintech syariah  (Haris  et  al.,  2020;  Rusydiana,  2018). Kekuatan  ketiga  yang  tidak  kalah  penting  adalah dukungan  Pemerintah.  Tidak  dapat  dielakkan  bahwa besar  kecilnya sebuah industri  ada  peran  pemerintah di  dalamnya.  Keberpihakan  pemerintah  dalam  hal regulasi  menjadi  landasan  yang  kuat  untuk fintech syariah  mendorong  penyaluran  pembiayaan  ke UMKM  (Minerva,  2016).  Kebijakan  yang  dibuat pemerintah  dalam  mendorong  literasi  dan  inklusi keuangan serta program-program pendukung lainnya secara tidak langsung dapat mengakselerasikan peran fintech menumbuhkan UMKM di Indonesia.
Selain  kekuatan  yang  dimiliki,  ada  beberapa kelemahan yang teridetifikasi. Sulitnya fintech syariah mendapatkan  pemodal  ( lender )  ternyata  masih menjadi permasalah klasik fintech . Bisnis model yang ada di fintech tidak serta merta memudahkan fintech mendapatkan  pemodal.  Selain itu,  tidak  seperti  bank yang  memiliki  lembaga  penjamin  simpanan, fintech belum  memiliki  lembaga  penjaminan  bagi  para lender . Permasalah klasik kedua adalah sosialisasi dan promosi. Temuan ini juga dikuatkan oleh penelitian- penelitian  sebelumnya,  terkait  rendahnya  tingkat literasi  dan  inklusi  masyarakat  akan  lembaga
keuangan  syaiah,  terlebih fintech syariah  (Hiyanti  et al.,  2020;  Minerva,  2016;  Muzdalifa  et  al.,  2018; Prestama  et  al.,  2019),  di  mana  salah  satu penyebabnya  kurang  sosialisasi  dan  promosi. Kelemahan  ketiga  yang  ditemui  adalah  keterbatasan sarana dan prasara pendukung fintech syariah. Seperti yang ditemukan oleh Muzdalifa et al. (2018), bahwa perkembangan fintech syariah  masih  terkendala dengan  permasalahan  infrastruktur.  Kelemahan terakhir  yang  sering  ditemui  disetiap  entitas  bisnis yang baru berkembang adalah rendahnya kemampuan managerial.  Hal  ini  diperparah  dengan  kurangnya sumber daya manusia yang menguasai akad transaksi berdasarkan prinsip syariah (Hiyanti et al., 2020).
Setelah  identifikasi  kekuatan  dan  kelemahan fintech syariah  dalam  mempercepat  pertumbuhan UMKM di Indonesia, pembahasan selanjutnya adalah tentang  peluang  yang  dimiliki  oleh fintech syariah. Setidaknya  ditemukan  tiga  peluang  utama,  yaitu: ceruk pasar yang besar, pengembangan produk fintech syariah  dengan  berbagai  macam  jenis  akad,  serta belum  adanya  aturan  yang  lengkap  tentang fintech syariah.  Besarnya  ceruk  pasar  pembiayaan  UMKM menjadi peluang utama yang secara otomatis menjadi keuntungan tersendiri bagi industri fintech syariah. Di saat  lembaga  keuangan  lainnya  kesulitan  mencari nasabah pembiayaan, fintech mendapatkan kesempatan  itu.  Hal  ini  dikuatkan  oleh  penelitian Haris  et  al.  (2020)  yang  menyatakan  bahwa  pangsa pasar pembiayaan UMKM secara keseluruhan masih belum  digarap.  Indonesia  yang  mayoritas  beragama Islam  (Hiyanti  et  al.,  2020)  seharusnya  menjadi peluang yang sangat besar bagi perkembangan fintech syariah  dalam  mendorong  pertumbuhan  UMKM  di Indonesia.  Dari  sisi  aturan,  peluang fintech untuk mendapatkan  legalitas  dari  pemerintah  (OJK)  jauh lebih tinggi dibandingkan lembaga keuangan lainnya (Hiyanti et al., 2020). Keuntungan ini tentunya tidak akan  didapatkan  di  kemudian  hari  pada  saat  jumlah fintech sudah sangat banyak sepertin jumlah bank saat ini. Ke depannya pemerintah tentunya akan membuat aturan yang lebih ketat dalam memberikan perizinan terhadap fintech .
Tantangan  yang  dihadapi  oleh fintech syariah dimulai  dari  tindak  pidana  pada  bidang  keuangan. Hasil  ini  dikuatkan  oleh  temuan  Mukhlisin  (2019) yang menyatakan bahwa keberadaan fintek meningkatkan  tindak  kejahatan  digital.  Selain  itu, seperti  yang  sudah  dibahas  pada  bagian  kelemahan, tentang  prasarana  pendukung fintech yaitu  belum
adanya  lembaga  penjaminan  resmi.  Hal  ini  menjadi ancaman  serius  terkait  risiko  yang  ditanggung  oleh para lender .  Terkait  belum  adanya  aturan  yang spesifik  dan  menyeluruh  terhadap fintech selain menjadi  berkah  untuk  proses  pengembangan,  di  sisi lain  dapat  menjadi  ancaman.  Karena  bukan  tidak mungkin  aturan-aturan  yang  ada  ke  depannya  dapat menghambat  peran fintech syariah.  Ancaman  lain yang  tidak  dapat  dikesampingkan  dari  keberadaan fintech adalah  berkurangnya  tenaga  kerja  dalam bidang  keuangan.  Peningkatan  angka  pengangguran telah  dibuktikan  dengan  survei  LinkedIn  yang menyimpulkan  25  persen  profesi  keuangan  khawatir kehilangan  pekerjaan  karena  banyak  bidang  telah diubah menjadi otomatisasi (Weissbluth, 2017).
Melihat banyaknya komponen dari setiap bagian dalam bagan analisis SWOT, maka rumusan terhadap strategi  yang  ditawarkan  coba  lebih  disederhanakan. Berdasarkan  kekuatan  ( strenghts )  dan  peluang ( opportunities )  yang  dimiliki  oleh fintech syariah, setidaknya  ada  beberapa  strategi  yang  dapat ditawarkan.  Pertama,  dengan  cara  menguatkan ekosistem  dan  dukungan  regulasi.  Di  antara fintech syariah, UMKM selaku borrower , perbankan syariah dan  investor  selaku  lender,  serta  pemerintah  selaku regulator  harus  terbina  sinergi  yang  baik.  Demikian pula, untuk jangka  panjang peranan akademisi harus dilibatkan  untuk  membangun  ekosistem fintech syariah  yang  berkesinambungan,  sehingga  tercipta bentuk sinergi dalam bentuk quadrupal helix , dengan fintech syariah  selaku  industri,  UMKM  dan  investor selaku civil society , serta pemerintah selaku regulator dan  perguruan  tinggi  dengan  akademisinya  yang berperan  sesuai  dengan  tugasnya  demi  membangun ekosistem yang baik bagi pertumbuhan fintech syariah di Indonesia. Kedua, optimalisasi segala potensi yang terdapat dalam kekuatan dan peluang yang ada, baik optimalisasi  dalam  kemampuan  teknologi,  maupun pengembangan  akad-akad  serta  membangun  pasar, baik untuk borrower maupun lender .
Sedangkan  jika  dilihat  dari  sisi  kekuatan (strenghts)  dan  ancaman  (threats)  strategi-strategi yang dapat  dilakukan antara  lain:  pertama, mengupayakan  dukungan  dari  pemerintah  dari  sisi regulasi  agar  terdapat  aturan  yang  lebih  spesifik  dan menyeluruh yang mendukung pengembangan fintech pada umumnya, dan fintech syariah pada khususnya, diharapkan  aturan  tersebut  juga  mencakup  tentang kemudahan mendapatkan izin operasional bagi fintech syariah,  sehingga  keberadaannya  dapat  lebih  mudah
diawasi.  Dengan  banyaknya fintech Syariah  yang keberadaannya  dapat  diawasi  oleh  otoritas  akan mencegah  tindakan fraud seperti  yang  sering  terjadi selama  ini  akibat  tidak  adanya  pengawasan.  Kedua, melakukan  sosialisasi  kepada  masyarakat  terkait dengan  pentingnya  memilih fintech Syariah  yang mempunyai  izin,  serta  manfaat fintech yang  dapat dioptimalkan untuk membangun UMKM, diharapkan dengan  demikian  masyarakat  dapat  meninggalkan sifat konsumerisme dan beralih ke pinjaman-pinjaman produktif.
Melihat  kelemahan  ( weaknesses )  dan  peluang ( opportunities ),  sebaiknya  dilakukan  strategi-strategi sebagai  berikut:  pertama,  peningkatan  kemampuan manajerial fintech syariah,  khususnya  dengan  cara mengatur agar terdapat mitra yang tersebar di daerah- daerah untuk validasi calon nasabah. Cara seperti ini bukan  berarti  bahwa  masing-masing fintech syariah harus  menempatkan  masing-masing  mitra  di  daerah, tapi  dapat  dilakukan  dengan  kolaborasi  antar fintech syariah,  sehingga  mitra  tidak  hanya  menjalankan validasi untuk satu fintech syariah saja, tetapi seluruh fintech syariah  yang  tergabung  dalam  asosiasi. Kegiatan ini juga dapat dilakukan dengan melakukan kolaborasi  dengan  lembaga  keuangan  daerah  seperti koperasi  atau  BMT  untuk  menjadi  agen.  Dengan kebutuhan nasabah yang terlayani dengan baik maka ceruk  pasar  yang  sudah  besar  tersebut  dapat dioptimalkan  sehingga  meningkatkan  kapasitas fintech syariah.  Imbas  dari  meningkatnya  kapasitas fintech syariah  adalah  kepercayaan  yang  semakin tinggi,  sehingga  pemodal  ( lender )  percaya  untuk menitipkan  dananya  kepada fintech syariah  karena yakin  akan  adanya  pengembalian  yang  menjanjikan. Kedua, seiring dengan kepercayaan yang meningkat, perlu juga digencarkan promosi tentang fintech yang menawarkan  skema  syariah,  di  mana  skema  syariah memungkinkan untuk dikembangkan dalam berbagai macam akad sesuai dengan kebutuhan nasabahnya.
Sedangkan jika dilihat dari kelemahan ( weaknesses ) dan ancaman ( threats ) yang ada, maka sebaiknya fintech syariah  melakukan  pendekatan khusus  kepada  bank-bank  syariah  agar  tercipta hubungan  yang  saling  mendukung  antara  kedua industri  ini,  di  mana fintech syariah  membutuhkan bank  syariah  untuk  penempatan  dana,  sehingga terdapat corporate lender yang akan mensuplai dana bagi kebutuhan pembiayaan dengan permintaan yang tinggi dari para nasabahnya. Sedangkan, bank syariah juga  sebaiknya  bersinergi  dengan fintech syariah,
sebab fintech syariah memiliki kemampuan pengelolaan  dana  yang  baik,  sehingga  dapat menghasilkan imbal hasil yang menarik yang tentunya dapat menguntungkan bank syariah.
Tabel 2.
Strategi Fintech Syariah dalam Mendorong
Pertumbuhan UMKM di Indonesia Kekuatan (Strenghts) Kelemahan (Weaknesses) Peluang (Opportun ities) 1. Penguatan ekosistem dengan sinergi antara industri – pemerintah – akademisi – masyarakat 2. Optimalisasi
potensi, pengembangan akad dan pasar
1. Peningkatan kemampuan manajerial fintech syariah dengan memanfaatkan BMT dan koperasi Syariah daerah 2. Promosi fintech dengan aneka akad sesuai
kebutuhan UMKM Ancaman (Threats) 1. Dukungan regulasi untuk penguatan
fintech syariah 2. Sosialisasi pentingnya memilih fintech
syariah berizin dan pentingnya pembiayaan
produktif Pendekatan khusus kepada bank syariah selaku corporate lender dengan potensi sinergi yang saling menguntungkan.
Sumber: data diolah (2020)

## 4. KESIMPULAN
Selain memberikan pendanaan yang lebih mudah dijangkau  oleh  masyarakat,  keberadaan fintech syariah juga mendorong pengembangan sektor-sektor produktif  yang  saat  ini  tidak  terlayani  oleh  layanan perbankan.  Kendala  pengembangan fintech syariah dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia setidaknya  dapat  diselesaikan  dengan  tiga  strategi. Pertama,  penguatan  ekosistem  berupa  sinergi  antara fintech syariah, pengguna jasa fintech ( borrower ) dan perbankan  syariah  ( lender )  selaku civil  society , pemerintah  yang  merupakan  regulator  dan  kalangan perguruan tinggi selaku akademisi. Kedua,
mengoptimalkan  potensi  yang  ada  pada fintech syariah, seperti meningkatkan kemampuan manajerial dan pemahaman terhadap akad-akad syariah sehingga mampu menghasilkan produk-produk fintech syariah sesuai  kebutuhan  UMKM.  Ketiga,  menggali  ceruk pasar  yang  telah  tersedia  dengan  sosialisasi  dan promosi yang masif serta terarah.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan  terima  kasih  kami  sampaikan  kepada Kementrian  Riset,  Teknologi  dan  Pendidikan  Tinggi (ristekdikti) yang telah mendanai penelitian ini. Selain itu,  kami  juga  sampaikan  terima  kasih  kepada Perbanas  Institute  yang  telah  mewadahi  kami  dalam menyelesaikan penelitian ini.

## 6. REFERENSI
BI.  (2017). PBI  NOMOR  19/12/PBI/2017  tentang Penyelenggaraan  Teknologi  Finansial .  Bank Indonesia.
Buckley,  R.,  Arner,  D.,  &  Barberis,  J.  (2016).  150
Years  of  FinTech:  An  Evolutionary  Analysis. JASSA - The FINSIA Journal of Applied Finance ,
3 , 22–29.
Demirgüç-Kunt, A., Beck, T., & Honohan, P. (2008).
Finance  for  All?  Policies  and  Pitfalls  in Expanding  Access .  A  World  Bank  Policy Research Report.
DSN-MUI. (2018). Fatwa Dewan Syariah Nasional- Majelis  Ulama  Indonesia  No:  117/DSN- MUI/II/2018  tentang  Layanan  Pembiayaan Berbasis  Teknologi  Informasi  Berdasarkan Prinsip Syariah .
Finocracy,  A.  A.,  &  Mirakhor,  A.  (2017).
Accelerating Risk Sharing Finance via FinTech: NextGen Islamic Finance . 10.
Firmansyah,  E.  A.,  &  Anwar,  M.  (2019). Islamic Financial  Technology  (Fintech):  Its  Challenges and Prospect . 52–58.
Haris, M., Iqbal, M., & Hadiyati, P. (2020). Synergy of Sharia Banks and Financial Technology in The Development  of  Micro,  Small  and  Medium Businesses in Indonesia. Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan , 10 (1), 115–126.
Hiyanti,  H.,  Nugroho,  L.,  Sukmadilaga,  C.,  & Fitrijanti,  T.  (2020).  Peluang  dan  Tantangan Fintech  (Financial  Technology)  Syariah  di Indonesia. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam , 5 (3), 326–333.
Indika,  M.,  &  Marliza,  Y.  (2019).  Upaya  Upaya Pemberdayaan  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM)  Dalam  Mengatasi  Kemiskinan  di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas. Journal Management, Business, and Accounting , 18 (3), 49–66.
Inggris Merajai Fintech Syariah Kalahkan Malaysia dan UEA | Ihram . (2020, August 6). Ihram.Co.Id. https://ihram.co.id/berita/qemu8x366/inggris- merajai-fintech-syariah-kalahkan-malaysia-dan- uea
Krisnawati,  K.  (2016).  Upaya  Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. Sosio Informa , 2 (2), 137–
154.
Leong,  K.,  &  Sung,  A.  (2018).  FinTech  (Financial Technology):  What  is  It  and  How  to  Use Technologies  to  Create  Business  Value  in Fintech Way? International Journal of Innovation,  Management  and  Technology , 9 (2), 74–78.
Maier,  E.  (2016).  Supply  and  demand  on crowdlending  platforms:  Connecting  small  and medium-sized enterprise borrowers and consumer  investors. Journal  of  Retailing  and Consumer Services , 33 (6), 143–153.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2013).
Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd  Edition).  SAGE  Publications,
Inc.
Minerva,  R.  (2016). The  potential  of  the  Fintech industry  to  support  the  growth  of  SMEs  in Indonesia .  Management  Strategy  and  Industry Evolution.
Mukhlisin,  M.  (2019).  Islamic  Fintech:  Quo  Vadis?
Insight: Buletin Ekonomi Islam , V , 17–18.
Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018).
Peran  Fintech  Dalam  Meningkatkan  Keuangan Inklusif Pada UMKM Di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah). Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal  Ekonomi  dan  Perbankan  Syariah , 3 (1), Article 1.
OJK. (2020). Perkembangan Fintek Lending . Otoritas Jasa Keuangan.
Prestama,  F.  B.,  Iqbal,  M.,  &  Riyadi,  S.  (2019). Potensi  Finansial  Teknologi  Syariah  dalam Menjangkau Pembiayaan Non-Bank. Al-Masraf : Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan , 4 (2), 147–158.
Rusydiana, A. S. (2018). Bagaimana
Mengembangkan  Industri  Fintech  Syariah  di Indonesia?  Pendekatan  Interpretive  Structural Model (ISM). AL-MUZARA’AH , 6 (2), 117–128. Sarfiah,  S.  N.,  Atmaja,  H.  E.,  &  Verawati,  D.  M.
(2019).  UMKM  Sebagai  Pilar  Membangun Ekonomi  Bangsa. Jurnal  REP  (Riset  Ekonomi Pembangunan) , 4 (2), 137–146.
Schueffel,  P.  mname.  (2016).  Taming  the  Beast:  A Scientific  Definition  of  Fintech. Journal  of Innovation Management , 4 (4), 32–54.
Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research Methods For  Business:  A  Skill  Building  Approach (7th Edition). Wiley.
Setiawan, R. D. (2017). Peran UMKM Dalam Upaya Pemberantasan  Pengangguran  dan  Kemiskinan: Pelajaran  Dari  Penerapan  JATIMNOMICs  Di Blitar. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FEB , 5 (2),  1–
18.
Sugiyono.  (2019). Metode  Penelitian  Kuantitatif,
Kualitatif,  dan  R&D (1st  ed.).  Alfabeta. http://cvalfabeta.com/product/metode- penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-rd-mpkk/
Tambunan, T. T. H. (2012). Peran Usaha Mikro dan Kecil dalam Pengentasan Kemiskinan di Daerah. Jurnal  Bina  Praja:  Journal  of  Home  Affairs Governance , 4 (2), 73–92.
Ulya, N. U. (2018). Peer to Peer Lending on Financial
Technology Under Perspective Positive Law And Islamic  Law. Journal  of  Islamic  Business  Law ,
2 (1), Article 1.
Wijayanti, D. M., & Riza, A. F. (2017, September 6).
Sharia Fintech: Positive Innovation in Consumer Perspective. Proceeding .  International  Seminar Academic Network on Competition Policy, Bali.
Wulandari, P. A. (2017). Analisis SWOT
Perkembangan Finansial Teknologi di Indonesia. Proceeding of National Conference on Asbis , 2 , 376–383.
Zetzsche,  D.  A.,  Buckley,  R.  P.,  Arner,  D.  W.,  & Barberis, J. N. (2018). From FinTech to TechFin:
The  Regulatory  Challenges  of  Data-Driven Finance (No.  6;  pp.  1–41).  European  Banking Institute.