## PEMBERDAYAAAN POLITIK PEREMPUAN DI PONDOK PESANTREN DINIYYAH PUTRI LAMPUNG

## M. Nursalim dan Ellya Rosana

## Abstrak
Subordinasi  perempuan  di  bidang  politik  juga  diakibatkan karena  adanya  budaya  politik  patriarki  yang  menjadi  acuan dalam  proses  politik suatu  di  Indonesia.  Budaya  politik  pada hakekatnya  berpusat  pada  imajinasi  (pikiran  dan  perasaan) manusia yang merupakan dasar dari semua tindakan. Tindakan ini dilandasi oleh nilai-nilai yang telah berkembang dalam diri warga negara, baik sebagai individu maupun kelompok. Nilai- nilai  yang  disokong  oleh  tradisi  ini  membentuk  budaya politikPengabdian  masyarakat  ini  memiliki  tujuan  : 1.Untuk mengetahui  pengetahuan,  sikap  dan  pandangan  serta  perilaku peserta    tentang  pemberdayaan  politik  perempuan,  2.  Mampu merubah  mindset  (cara  pikir)  peserta  menjadi  lebih    memiliki kemantapan  kesadaran  berpolitik  yang  sangat  kuat  yang  terus berpihak kepada politik perempuan

## Kata Kunci: Perempuan, Gender, Politik

## Pendahuluan
Kita akan mengalami kegagalan jika tidak sanggup melakukan pekerjaan  yang  tersedia  dalam  keseharian  sebagai  bagian  dari  cara mengajarkan  dan  melaksanakan  demokrasi  pada  diri  sendiri  dan masyarakat  umum.  Kegagalan  dan  keberhasilan  dalam  berdemokrasi akan  ditentukan  oleh  perilaku  yang  dikerjakan  dalam  kehidupan sehari-hari,  sebab  itulah  sesungguhnya  cerminan  berdemokrasi  yang paling  nyata  yang  diharapkan  berimbas  pada  berdemokrasi  dalam parlemen (dalam ruang lingkup publik). Perjuangan perempuan akan berhasil  tatkala  mendapatkan  dukungan  publik  politik.  Akan  tetapi, perjuangan  perempuan  akan  gagal  tatkala  energi  yang  dimiliki

## M. Nursalim Malay dan Ellya Rosana: PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN ...
terkuras  habis  karena  bergelut  dengan  masalah  sendiri  (kaum perempuan)  yang  tidak  mampu  diorganisir,  dinegosiasi  dan dikompromikan  dalam  realitas  politik  yang  masih  dominan  bias gender (bias laki-laki).
Selama  kurun  waktu  ini  sering  masih  terjadi  kesalahpahaman dan ketidakjelasan tentang apa yang dimaksud dengan konsep gender dan  usaha  emansipasi  kaum  perempuan.  Hal  ini  karena  belum  ada uraian  yang  mampu  menjelaskan  mengenai  konsep  gender  dan mengapa hal ini penting untuk memahami ketidakadilan sosial.
Untuk memahami konsep gender perlu dibedakan kata gender dengan  seks  (jenis  kelamin).  Pengertian  jenis  kelamin  merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara  biologis  yang  melekat  pada  jenis  kelamin  tertentu.  Secara permanen  ini  tidak  dapat  diubah  dan  merupakan  ketentuan  biologis, sering dikatakan sebagai kodrat 1 .
Sedangkan konsep gender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan,  perkasa.  Ciri  dan  sifat  itu  sendiri  sebenarnya  dapat dipertukarkan.  Artinya  laki-laki  bisa  saja  lemah  lembut,  emosional, kebapakan/keibuan  sementara  ada  juga  perempuan  yang  kuat  dan perkasa. Perubahan ciri dan sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain. 2
Subordinasi  perempuan  di  bidang  politik  juga  diakibatkan karena  adanya  budaya  politik  patriarki  yang  menjadi  acuan  dalam proses politik suatu di Indonesia. Pemikiran Muhaimin tentang budaya politik  pada  hakekatnya  berpusat  pada  imajinasi  (pikiran  dan perasaan)  manusia  yang  merupakan  dasar  dari  semua  tindakan 3 .
1 Fakih,  Mansour, Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial.  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, 2001, h. 8 2 Fakih, Mansour, Analisis Gender, h. 8-9
3 Muhaimin,  dalam  Musdah  Mulia. Menuju  Kemandirian  Politik  Perempuan (Upaya  Mengakhiri  Depolitisasi  Perempuan  Di  Indonesia), Kibar  Press, Yogyakarta, 2008, h. 186

## M. Nursalim Malay dan Ellya Rosana: PERBERDAYAAN POLITIK
PEREMPUAN..
Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
Tindakan  ini  dilandasi  oleh  nilai-nilai  yang  telah  berkembang  dalam diri  warga  negara,  baik  sebagai  individu  maupun  kelompok.  Nilai- nilai yang disokong oleh tradisi ini membentuk budaya politik.
Masyarakat  Indonesia  yang  secara sosio  kultural  merupakan masyarakat plural mempunya satu bentuk sistem politik yang spesifik karena adanya peran militer yang unik. Rezim militer memperlihatkan gaya  laki-laki  dan  ini  terpenetrasi  dalam  budaya  dan  etos  politik formal.  Budaya  dan  etos  politik  ini  diwarnai  oleh  gaya  hidup maskulin. Sehingga  akhirnya laki-lakilah  yang memformulasi aturan- aturan politik sesuai nilai dan norma laki-laki.
Ada  dua  kekhasan  yang  melekat  pada  budaya  politik Indonesia 4 . Pertama, struktur hubungan  yang memperlihatkan adanya hubungan  patron-klien  (bapak-anak  atau  bawahan-atasan),  dan  kedua adanya  rasa  kekeluargaan  dan  persaudaraan.  Meskipun  dua  hal tersebut adalah percampuran berbagai macam budaya, namun budaya dari Suku Jawalah yang paling dominan. Dominasi ini karena memang orang  Jawa  yang  senantiasa  mendominasi  kehidupan  politik  di Indonesia.
Maksud  dan  tujuan  dari  kegiatan  Pengabdian  Masyarakat  ini adalah  untuk  memberikan  penyuluhan  mengenai  pemberdayaan politik perempuan, sehingga peserta mengetahui, memahami dan bias berperilaku  sesuai  dengan  yang  diharapkan  yaitu  adanya  afirmatif terhadap kaum perempuan, selain pengabdian masyarakat ini memiliki tujuan :
a. Untuk  mengetahui  pengetahuan,  sikap  dan  pandangan  serta perilaku peserta  tentang pemberdayaan politik perempuan,
b. Memiliki  pemahaman  yang  mendalam  tentang  pemberdayaan politik perempuan,
4 Muhaimin, dalam Musdah Mulia. Menuju Kemandirian Politik , h. 187

## M. Nursalim Malay dan Ellya Rosana: PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN ...
c. Mampu  merubah  mindset  (cara  pikir)  peserta  menjadi  lebih memiliki  kemantapan  kesadaran  berpolitik  yang  sangat  kuat  yang terus berpihak kepada politik perempuan.

## Pemberdayaan Perempuan
Penulis  menggunakan  teori  pemberdayaan  yang  berakar  dari teori  feminis,  yang  dikembangkan  oleh  Jessie  Bernard  adalah  sebuah generalisasi  dari  berbagai  sistem  gagasan  mengenai  kehidupan  sosial dan  pengalaman  manusia,  yang  dikembangkan  dari  perspektif yang terpusat  pada  perempuan.  Teori  ini  terpusat  pada  perempuan  dalam tiga  hal.  Pertama,  sasaran  utama  studinya,  titik  tolak  seluruh penelitiannya  adalah  situasi  dan  pengalaman  perempuan  dalam masyarakat.  Kedua,  dalam  proses  perempuan  dijadikan  “sasaran” sentral,  artinya  mencoba  melihat  dunia  khusus  dari  sudut  pandang perempuan terhadap dunia sosial. Ketiga, teori feminis dikembangkan oleh  pemikir  kritis  dan  aktifis  atau  pejuang  demi  kepentingan perempuan,  yang  mencoba  menciptakan  kehidupan  yang  lebih  baik untuk perempuan dan juga untuk kemanusiaan. 5
Selanjutnya    pemberdayaan  mengandung  dua  kecenderungan. Pertama,  pemberdayaan  menekankan  pada  proses  pengalihan  daya kepada  masyarakat  atau  individu  tersebut  lebih  berdaya.  Kedua, menekankan  pada  proses  menstimulasi,  mendorong,  atau  memotivasi individu  agar  mempunyai  kemampuan  atau  keberdayaan  untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Artinya pemberdayaan  adalah  suatu  proses,  sebagai  suatu  proses  maka  perlu suatu upaya untuk mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya),
potensi,  dan  sumber  daya  agar  mampu  membela  dirinya 6 ,  Istilah pemberdayaan  perempuan  merupakan  penerjemahan  dari  istilah women  empowerment  yang  muncul  dalam  diskursus  gender.  Istilah ini  sendiri  muncul  karena  keprihatinan  bersama  terhadap  kaum perempuan  yang  telah  berabad-abad  terdiskriminasi  dari  kebijakan
5 George Ritzer dan Douglas J. Goodman, Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Kencana, 2007. 403-404
6 Tjokrowinoto, Moeljarto, Pembangunan Dilema dan Tantangan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, 12

## M. Nursalim Malay dan Ellya Rosana: PERBERDAYAAN POLITIK
PEREMPUAN..
Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
program  pembangunan  sebagai  akibat  dari  paham  patriarkhi  yang sudah mengakar 7 .
Pemberdayaan  perempuan  dimulai  dengan  tidak    membiarkan mereka  bodoh  dan  dibodohi.  Perempuan  tidak  dibiarkan  untuk  tidak mendapatkan informasi. Perempuan tidak dibiarkan untuk tidak sadar bahwa  konstruksi  budaya  patriarkhi  telah  meletakkan  posisi  lemah baginya.  Berbagai  pembenaran  diciptakan  untuk  melestarikan  posisi tersebut.  Oleh  karena  itu  untuk  tidak  membiarkan  perempuan ketinggalan informasi, penyadaran gender perlu dipromosikan, karena ideology  gender  yang  mempunyai  akibat  ketidakadilan  gender  telah banyak merugikan perempuan. 8
Pemberdayaan  perempuan  dalam  operasionalisasinya  ada  dua hal  yang  perlu  dilakukan.  Pertama,  dalam  proses  pemberdayaan hendaklah  menekankan  pada  proses  pendistribusian  kemampuan, kekuatan,  dan  kekuasaan  pada  perempuan  secara  seimbang  agar mereka  lebih  berdaya.  Untuk  mewujudkan  hal  ini  perlu  merubah struktur dan kultur yang menghambat pemberdayaan perempuan, yang selama  ini  telah  mendistribusikan  komponen  di  atas  menjadi  tidak seimbang. Kedua, dengan proses menstimulasi dan memotivasi kaum perempuan  agar  berdaya  dan  mandiri  dalam  menentukan    apa  yang menjadi  pilihan  hidupnya.  Pemberdayaan  perempuan  juga  sangat mengedepankan  persoalan  kemandirian  kaum  perempuan  agar  tidak terlalu  bergantung  kepada  orang  lain,  agar  potensi  dan  kemampuan yang dimilikinya dapat diaktualisasikan secara maksimal.
Kemandirian  yang  sejati  memberikan  kekuatan untuk  melakukan tindakan lahir dan kemandirian berfikir dalam menentukan sikap. 9
7 Tjokrowinoto, Pembangunan Dilema, 2001, 12
8 Nunuk  P.  Murniati, Getar  Gender  (Perempuan Indonesia  dalam  Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga), buku II, Magelang: Indonesia Tera, 2004, 251
9 Fuad,  Ariyana  Wahidah,  Mursyidah  Thahir  (ed.), Relevansi  Gerakan Feminisme dalam Konsep Pendidikan Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000. 78
Seseorang  sudah  dapat  dikatakan  berdaya  dan  mandiri  apabila ketika  dia  telah  mengenal  jati  dirinya  dengan  segala  potensi  yang dimiliki. Perempuan mandiri adalah perempuan yang mampu melihat potensi  yang  ada  secara  keseluruhan,  baik  untuk  pribadi  maupun untuk  orang  lain.  Perempuan  yang  mandiri  juga  kreatif,  terampil menciptakan  sesuatu  yang  baru,  mampu  berpandangan  realistis,  kuat dalam  permasalahan  dan  kuat  dalam  proposinya, ia  juga  berani melakukan  sesuatu  dan  dapat  memegang  kebenaran  serta  berani memberikan  kritik,  dengan  demikian  ia  mampu  berdiri  di  atas keyakinannya walaupun tanpa bantuan orang lain. 10
Beberapa  organisasi  yang  memberdayakan  perempuan  dengan cara  menanamkan ide  mengenai  kesadaran  kesetaraan  dan  keadilan gender  sejak  masih  anak-anak.  Hal  ini  dimaksudkan  agar  generasi mendatang menjadi generasi  yang mempunyai kesadaran  yang cukup tinggi  mengenai  kesetaraan  dan  keadilan  gender.  Dengan  penanaman semacam  itu  diharapkan  perempuan  akan  mendapatkan  posisi  yang setara  dengan  laki-laki,  sehingga  mereka  tidak  lagi  ragu  menentukan pilihan hidupnya.

## Masalah Politik Perempuan di Indonesia
Untuk  memahami  permasalahan  perempuan  di  bidang  politik, paling tidak ada empat hal bisa kita pejari. Keempat hal ini merupakan permasalahan  yang  tidak  bisa  dipisahkan  satu  sama  lain,  saling berkaitan  dan  saling  mempengaruhi.  Ketiga  akar  masalah  tersebut adalah sebagai berikut :
a.  Dispemahaman  Gender  dan  Subordinasi  Perempuan  dalam

## Politik
Marginalisasi  dan  ketidak  adsilan  sosial  selalu  menjadi  tema menarik dalam setiap pemikiran dan konsepsi tentang kemasyarakatan di masa sekarang dan yang akan datang. Dan dari sejarah ketidakdilan ini  telah  memunculkan  banyak  teori  dan  analisis  sosial  yang  hingga detik  ini  masih  berpengaruh  dalam  membentuk  sistem  sosial  di masyarakat kita.

## M. Nursalim Malay dan Ellya Rosana: PERBERDAYAAN POLITIK
PEREMPUAN..
Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
Ketidakadilan  dalam  aspek  hubungan  antar  jenis  kelamin merupakan  salah  satu  dari  berbagai  macam  gugatan  yang  diajukan para  ilmuwan  sosial.  Salah  satu  konsep  penting  yang  perlu  dipahami dalam  membahas  masalah  kaum  perempuan  adalah  membedakan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender. Hal ini penting untuk memahami persoalan kaum perempuan. Karena ada kaitan yang erat  antara  perbedaan  gender  (gender  differences)  dan  ketidakadilan gender (gender inequalities) dengan struktur ketidakadilan masyarakat. Selama  kurun  waktu  ini  sering  masih  terjadi  kesalahpahaman dan ketidakjelasan tentang apa yang dimaksud dengan konsep gender dan  usaha  emansipasi  kaum  perempuan.  Hal  ini  karena  belum  ada uraian  yang  mampu  menjelaskan  mengenai  konsep  gender  dan mengapa hal ini penting untuk memahami ketidakadilan sosial.
Untuk  memahami  konsep  gender  perlu  dibedakan  kata  gender dengan  seks  (jenis  kelamin).  Pengertian  jenis  kelamin  merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara  biologis  yang  melekat  pada  jenis  kelamin  tertentu.  Secara permanen  ini  tidak  dapat  diubah  dan  merupakan  ketentuan  biologis, sering dikatakan sebagai kodrat 11 .
Sedangkan  konsep gender  yakni  suatu  sifat  yang  melekat  pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa.  Ciri  dan  sifat  itu  sendiri  sebenarnya  dapat dipertukarkan.  Artinya  laki-laki  bisa  saja  lemah  lembut,  emosional, kebapakan/keibuan  sementara  ada  juga  perempuan  yang  kuat  dan perkasa. Perubahan ciri dan sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain. 12
11 Fakih, Mansour, Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001, h. 8 12 Fakih, Mansour, Analisis Gender, h. 8-9
Sejarah perbedaan ini dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksi secara sosial atau  kultural,  melalui  ajaran  keagamaan  ataupun  negara.  Dan akhirnya,  dianggap  sebagai  ketentuan  Tuhan  dan  dipahami  sebagai kodrat  laki-laki  dan  perempuan.  Perbedaan-perbedaan  inilah  yang pada  tingkat  selanjutnya,  melahirkan  ketidakadilan  sosial,  terutama bagi wanita.
Sebenarnya  perbedaan  gender  tidak  akan  menjadi  masalah apabila  tidak  melahirkan gender  inequality,  tapi  masalahnya, perbedaan gender ternya melahirkan persoalan rumit dimana laki-laki dan  perempuan  menjadi  korban  dari  sitem  dan  struktur  ketidakadilan tersebut.
Ketidakadilan  gender  ini  termanifestasikan  dalam  berbagai bentuk, yaitu  marginalisasi/proses  pemiskinan  ekonomi,  subordinasi atau  anggapan  perempuan  tidak  penting  dalam  keputusan  politik, pembentukan  stereotipe  atau  pelabelan  negatif,  kekerasan  (violence), beban  kerja  lebih  panjang  dan  lebi  banyak (burden),  serta  sosialisasi ideologi nilai peran  gender 13 . Manifestasi ketidakadilan ini tidak bisa dipisah-pisah, saling berkaitan, saling mempengaruhi secara dialektis. Tidak  ada  satupun  manifestasi  yang  lebih  penting  dan  lebih  esensial. Misalnya,  anggapan  bahwa  pemiskinan  perempuan  di  wilayah ekonomi  adalah  lebih  penting  dan  mendasar  sehingga  harus dipecahkan terlebih dulu.
Manifestasi  gender  yang  menimbulkan  subordinasi  pada perempuan.  Terutama  karena  sifat-sifat yang  melekat  dan dikonstruksikan  pada  perempuan.  Anggapan  bahwa perempuan irrasional dan lemah lembut mengakibatkan perempuan tidak bisa dan mampu  tampil  sebagai  pemimpin.  Sehingga  pada  akhirnya,  jarang sekali  perempuan  yang  bisa  tampil  di  ranah  publik  dan  politik.  Atau menduduki jabatan-jabatan strategis dalam partai politik atau lembaga politik formal lainnya.

## M. Nursalim Malay dan Ellya Rosana: PERBERDAYAAN POLITIK
PEREMPUAN..
Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014

## b. Budaya Politik Patriarki
Subordinasi  perempuan  di  bidang  politik  juga  diakibatkan karena  adanya  budaya  politik  patriarki  yang  menjadi  acuan  dalam proses politik suatu di Indonesia. Pemikiran Muhaimin tentang budaya politik  pada  hakekatnya  berpusat  pada  imajinasi  (pikiran  dan perasaan)  manusia  yang  merupakan  dasar  dari  semua  tindakan 14 . Tindakan  ini  dilandasi  oleh  nilai-nilai  yang  telah  berkembang  dalam diri  warga  negara,  baik  sebagai  individu  maupun  kelompok.  Nilai- nilai yang disokong oleh tradisi ini membentuk budaya politik.
Masyarakat  Indonesia  yang  secara  sosio  kultural  merupakan masyarakat plural mempunya satu bentuk sistem politik yang spesifik karena adanya peran militer yang unik. Rezim militer memperlihatkan gaya  laki-laki  dan  ini  terpenetrasi  dalam  budaya  dan  etos  politik formal.  Budaya  dan  etos  politik  ini  diwarnai  oleh  gaya  hidup maskulin. Sehingga  akhirnya laki-lakilah  yang memformulasi aturan- aturan politik sesuai nilai dan norma laki-laki.
Ada  dua  kekhasan  yang  melekat  pada  budaya  politik Indonesia 15 . Pertama, struktur hubungan yang memperlihatkan adanya hubungan  patron-klien  (bapak-anak  atau  bawahan-atasan),  dan  kedua adanya  rasa  kekeluargaan  dan  persaudaraan.  Meskipun  dua  hal tersebut adalah percampuran berbagai macam budaya, namun budaya dari Suku Jawalah yang paling dominan. Dominasi ini karena memang orang  Jawa  yang  senantiasa  mendominasi  kehidupan  politik  di Indonesia.
Hubungan patron-klien pada akhirnya akan melahirkan dominasi laki-laki  dan  mengucilkan  perempuan  di  dunia  politik.  Dalam hubungan  keluarga  misalnya,  posisi  ayah  menempati  urutan  utama
14 Muhaimin,  dalam  Musdah  Mulia. Menuju  Kemandirian  Politik  Perempuan (Upaya  Mengakhiri  Depolitisasi  Perempuan  Di  Indonesia), Kibar  Press, Yogyakarta, 2008, h. 186
15 Muhaimin, dalam Musdah Mulia. Menuju Kemandirian Politik , h. 187

## M. Nursalim Malay dan Ellya Rosana: PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN ...
dan  pertama,  sedagkan  ibu  tidak  mempunyai  pengaruh  dalam pengambilan  keputusan-keputusan  dalam  keluarga.  Pada  akhirnya, ayahlah  yang  menempati  struktur  sosial  tinggi  dalam  masyarakat, sementara ibu hanya berada posisi ‘melegitimasi’ keputusan tersebut.
Dari  fenomena  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  hubungan sosial  merupakan  basis  dan  sumber  hubungan  politik 16 .  Dalam hubungan  sosial  politik  kelihatan  bahwa  masyarakat  Jawa  bersifat personal.  Semua  kecenderungan  sosio  kultural  ini  memperkental sistem  patron-klien.  Dan  digunakan  untuk  menjaga  harmoni  dalam masyarakat.  Ini  diakibatkan  oleh  sistem  pemerintahan  jaman  dulu yang  bersifat  sentralistik  dimana  seorang  raja  cenderung  mewariskan kekuasaannya  pada  laki-laki.  Dalam  hal  ini  tidak  ada  bagian  untuk perempuan, karena semuanya telah habis dibagi kepada laki-laki.

## c. Hambatan Individual
Mengapa  kualitas  SDM  perempuan  masih  rendah  ?  Sejak  dini perempuan  sudah  dibesarkan  dan  dikondisikan  untuk  merasa  tidak aman dan tidak nyaman terhadap dunia politik. Hal ini mengakibatkan perempuan  menjadi  tidak  percaya  diri  dan  tidak  tertarik  dengan politik.  Faktor  lain  adalah  rendahnya  tingkat  pendidikan  perempuan, kurangnya  akses  terhadap  informasi  dan  teknologi,  termasuk pemahaman  tentang  sistem  politik  di  Indonesia.  Mutu  dan  kualitas SDM  ini  hanya  bisa  ditingkatkan  manakala  ada political  will dari pemerintah pusat.

## d. Hambatan Kelembagaan dan Struktural
Sikap  maskulin  dari  sistem  politik  Indonesia,  peraturan- peraturan yang diskriminatif dan bias gender, tindakan affirmatif tanpa sanksi di UU Pemilu, ini merupakan rintangan bagi perempuan untuk terlibat  aktif  dalam  politik  dan  kebijakan  publik.  Sistem  Pendidikan Nasional  yang  tidak  memberikan  info  cukup  untuk  pendidikan kesetaraan  gender,  misalnya  terlihat  dari  banyaknya  buku  ajar  untuk

## M. Nursalim Malay dan Ellya Rosana: PERBERDAYAAN POLITIK
PEREMPUAN..
Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
anak-anak  sekolah  yang  masih  bias  gender.  Sistem  perencanaan pembangunan “top  down’ yang  bias  gender,  serta  kurangnya pemahaman  isu-isu  gender  dari  pejabat  pemerintah  dan  pembuat kebijakan dari pusat hingga daerah.
Metode  yang  digunakan  dalam  Pengabdian  Masyarakat  ini adalah: Ceramah Diskusi terarah, dan Simluasi Pemilu serta Evaluasi. Subyek  penyuluhan  pemberdayaan  politik  perempuan  adalah  peserta didik  perempuan  yang  berpendidikan  Madrasah  Aliyah  (setingkat SMA)  di Pondok Pesantren Diniyyah Putri, dengan jumlah 20 orang.
Subyek  penyuluhan  pemberdayaan  politik  perempuan  adalah peserta  didik  perempuan  yang  berpendidikan  Madrasah  Aliyah (setingkat SMA)  di Pondok Pesantren Diniyyah Putri, dengan jumlah 20 orang.
Sumber  datanya  adalah  data  primer  yang  langsung  diperoleh dari  peserta,  data  diperoleh  dengan  memberikan  angket  yang  bersifat pre-test dan post-test, kemudian hasil yang diperoleh dianalisis secara deskriptif  dan  komparatif  antara  pre-test  dan  post-test.  Penerapan metode ini sering juga disebut quasi expremental.
Quasi  experiment  didefinisikan  sebagai  eskperimen  yang memiliki  perlakuan,  pengukuran  dampak,  unit  eksperimen  namun tidak menggunakan penugasan acak untuk menciptakan perbandingan dalam rangka menyimpulkan perubahan yang disebabkan perlakuan. 17 .  Jenis  ini  juga  sering  kali  disebut  sebagai  post-hoc research  yang  berarti  bahwa  peneliti  dapat  melihat  efek  yang  terjadi dari sebuah variabel setelah kejadian tertentu. 18
Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan yang dilaksanakan dengan tema “Pemberdayaan Politik  Perempuan”  yang  diikuti  oleh  20  santri  Pondok  Pesantren
17 Thomas .D & Donald T. Campbell, 1979, Quasi Experimentation Design & Analysis Issue for Field Settings, Houghton Mifflin Company:BostonLevy,
18 Salkind,  Neil,  J,  2006, Exploring  Reaseach,  six  edition, Pearson International, 234
Diniyah  Putri  dengan  tingkat  pendidikan  Madrasah  Aliyah. Ada beberapa hasil yang diperoleh yaitu :

## a. Pengetahuan
Terjadi  peningkatan  pengetahuan  para  peserta  hal  ini  terlihat dari  perubahan  jawaban  pada  saat  pre-test  dan  post  menyangkaut aspek;  pengetahuan  mengenai  apakah jenis  kelamin  sama  dengan gender,  ada  15  peserta  atau  75  %  yang  bahwa  gender  tidak  sama dengan jenis kelamin. Jenis kelamin adalah bawaan sedangkan gender adalah hasil konstruksi sosial. Terkait  UU  yang  mengatur keterwakilan  perempuan  dalam  politik,  dari hasil  pre-test  sebelum pemberian materi hanya ada tiga (3) peserta yang menjawab betul dan setelah pemberian materi berlangsung serta diskusi tanya jawab maka terjadinya lonjakan nilai yang sangat dratis yaitu bahwa semua peserta menjawab  betul  bahwa  ada  undang-undang  yang  mengatur keterwakilan  perempuan  di  lembaga  politik  yaitu  Undang-undang nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu.
Sedangkan  untuk  pengetahuan  mengenai  jika  partai  politik tidak  mencalonkan  perempuan  sebesar  30  %  sebagai  calon  anggota DPRD  Kota/Kabupaten/,  DPRD-Provinsi  dan  DPR-RI,  KPU  berhak menggugurkan  atau  membatalkan  partai  tersebut  sebagai  peserta pemilu.  Hasil  yang  diperoleh  tidaklah  mengalami  peningkatan  yang tinggi,  dari  pre-test  hanya  tiga  (3)  peserta  yang  menjawab  betul  dan pada post-test ada delapan (8) peserta yang menjawab betul. Menurut undang-undang  hal  ini  memang  harus  dilakukan  oleh  penyelenggara pemilu yaitu KPU, namun dalam kenyataannya belum pernah terjadi. Kenaikan yang  signifikan  tersebut  tidak  lepas  dari pengetahuan yang diperoleh selama penyuluhan. Menurut Notoatmodjo,  pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu dan ini setelah  orang  melakukan  penginderaan  terhadap  obyek  tertentu.
Penginderaan  terjadi  melalui  panca  indera  manusia,  yakni  indera penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa dan raba. Sebagaian besar

## M. Nursalim Malay dan Ellya Rosana: PERBERDAYAAN POLITIK
PEREMPUAN..
Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
pengetahuan  manusia  diperoleh  melalui  mata  dan  telinga 19 .  Dalam wikipedia  dijelaskan;  Pengetahuan  adalah  informasi  atau  maklumat yang  diketahui  atau  disadari  oleh  seseorang.  Pengetahuan  termasuk, tetapi  tidak  dibatasi pada  deskripsi,  hipotesis,  konsep,  teori,  prinsip dan  prosedur  yang  secara  probabilitas  Bayesian  adalah  benar  atau berguna.

## b. Sikap atau pandangan
1).Ada  60  %  peserta  (12  orang)  yang  menyatakan  bahwa  organisasi para  istri  di  kantor  suami  (misalnya  darma  wanita  dll)  masih diperlukan.
2).Sebagian  besar  peserta  (90  persen)  menyatakan  bahwa  perempuan perlu diberi kuota untuk calon anggota legislatif.
3).Ada  12  peserta  (60  persen)  yang  menyatakan  bahwa  keterwakilan perempuan tidak perlu di atur oleh UU karena jika dia berkualitas tentu akan dipilih.
4). Seluruh  peserta  menyatakan  bahwa  diperlukah  menteri  khusus pemberdayaan perempuan
5)  Diketahui  15  peserta  (75  persen)  menyatakan  bahwa    perempuan belum setara dengan laki-laki.
6).Terdapat  17  peserta  atau  85  persen  sudah  memiliki  perilaku afirmatif  yang menyatakan akan mengutamakan kaum perempuan berbagai hal
Perubahan  sikap  yang  terjadi  pada  para  peserta sangat  terkait
dengan  penyluhan  dan  pengalaman  yang  terjadi.  Hal  ini  senada dengan  pendapat  Berkowitz    sikap  adalah  suatu  bentuk  evaluasi  atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasan mendukung  atau  memihak  (favorable)  maupun  perasaan  tidak mendukung  atau  tidak  memihak  (unfavorable)  pada  objek  tersebut 20 .
19 Soekidjo  Notoatmodjo,  2003, Pendidikan  dan  perilaku  Kesehatan,  Jakarta: Rineka Cipta, hal.122
20 Berkowitz,  L,  1972, Social  Psychology, Glenview  III:  Soct,  Foresman and Company, hal. 254

## M. Nursalim Malay dan Ellya Rosana: PEMBERDAYAAN POLITIK PEREMPUAN ...
Baron  &  Byrne    mengatakan  bahwa  sikap  adalah  evaluasi  terhadap berbagai  aspek  dalam  dunia  sosial. 21 Sedangkan  Krech  dkk  (1962) mengemukakan bahwa sikap merupakan suatu sistem yang ada dalam diri  seseorang  yang  menekankan  adanya  hubungan  tiga  komponen, yaitu  kognitif,  afektif  dan  konatif.  Seseorang  akan  bertindak  setelah terbentuk komponen, yaitu kognitif, afektif dan konatif dalam dirinya terhadap suatu obyek sikap.
c. Aspek Konatif Alasan Memilih
a. Seluruh peserta menyatakan akan memilih kaum perempuan ; Jika hari ini dilakukan pemilihan umum.
b. Pada  pre-test  alasan  memilih  caleg  dengan  pertimbangan sesama kaum perempuan menempati peringkat delapan dari 12 alternatif yang ditampilkan.
c. Dari  hasil  post-test  terjadi  pengingkatan  bahwa  pertimbangan memilih kaum perempuan sebagai calon anggota DPRD/DRP- RI/DPD, ada pada peringkat ke-4.

## d. Simulasi Pemilu
Dari hasil simulasi yang dilaksanakan, bahwa simulasi  sangat signifikan  merubah  sikap  dan  pandangan  tentang  caleg  perempuan karena  dari  11  orang  yang  dipilih  sebagian  besar  (  9  orang  caleg) adalah  perempuan  dengan  suara  tertinggi  Caleg  nomor  5  dari  Partai Garuda  atas  nama  Dr.Hj.Zuliana  Abidin,  SE,  M.Si  dengan  5  suara, pada hal  peserta yang telah ikut memilih dalam pileg 2014 tidak ada satupun yang memilih kaum perempuan sebagai caleg baik di DPRD, DPR-RI.
Untuk  simulasi  DPD-RI  dengan  26  calon  diperoleh hasil dengan urutan tersebesar adalah ; Caleg no.25. Ir. Roro Ary Werdani memperoleh 10 suara dan Caleg no.24. Tuti W. Malano memperoleh 6 suara.
21 R.  A Baron, & D Beyrne, Social  Psychology,  Undestanding  Human Interaction, (Boston , MA : Allyn and Bacon, 2004), 326

## M. Nursalim Malay dan Ellya Rosana: PERBERDAYAAN POLITIK
PEREMPUAN..
Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014

## Penutup
Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan,.    ada  beberapa  hasil  yang  bisa  disimpulkan  yaitu  a. Terjadi  peningkatan  pengetahuan  yang  signifikan  terkaitan  masalah gender dan politik dan kesetaraan gender, b. Adanya pemahaman yang baik  terhadap  persoalan  perempuan  dan  politik  sehingga  melahirkan sikap  yang  positif  tentang  pemberdaaya  perempuan  dalam  bidang politik  yang  pada  akhirnya  memperkuat  aksi  afirmatif  atau keberpihakan terhadap kaum perempuan.
Dari  hasil  pengabdian  masyarakat  kepada  satri  Madrasah Aliyah  Diniyyah  Putri,  umumnya  siswa  mudah  terjadi  perubahan sikap  jika  persoalan-persoalan  yang  disampaikan  termasukan kebijakan  pemerintah  misalnya  tentang  pemberdayaan  perempuan. Untuk  itu  jika  ada  program-program  pemerintah  yang  memerlukan sosialisasi  maka  Yayasan  Pondok  Pesantren  Diniyyah  Putri  bisa mengajukan program kelembaga terkait.
Mengingat  pentingnya  data  dan  informasi  KPU  tentang keterwakilan  perempuan  pada  kepengurusan  Partai  Politik, sehingga kita berharap  agar  KPU  dapat  dengan  segera  mengumumkannya melalui  media  massa  dan  media  informasi  miliki  KPU. Akhirnya, perbedaan  dan  diskriminasi  terhadap  gender  dapat  di  reduksi  dalam usaha pemberdayaan perempuan.
Pada  dasarnya  kaum  perempuan  cukup  tergerak  dengan adanya  affirmatif  action,  untuk  itu  jika  mendekati  pemilihan  umum maka diharapkan program-program penyuluhan atau sosialisasi calon- calon  anggota  legislative  perempuan  harus  ditingkatkan  sehingga keterwakilanya di parlemen cukup signifikan.
Untuk  pengabdian  masyarakat  selanjutnya  untuk  tema “Pemberdayaan  Politik  Perempuan”  perlu  dicoba  masyarakat  sasaran yaitu ibu-ibu rumah tangga karena diduga ibu-ibu tersebut yang sering menjadi  sasaran  kampanye  money  politic  oleh  para  tim  sukses  calon anggota legislatif

## Daftar Pustaka

## Baron, R, A & D Beyrne, Social Psychology, Undestanding Human
Interaction, Boston, MA :Ally and Bacon, 1991
Berkowitz,  L, Social  Psychology, Glenview  III:  Soct,  Foresman  and Company, 1972
Darwin , Muhadjir M. Negara dan Perempuan Reorientasi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Wacana, 2005
Fakih,  Mansour, Analisis  Gender  dan  Transformasi  Sosial. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001
Fayumi,  Badriyah  ,dkk Argumen  Agama  atas  Kepemimpinan  Politik Perempuan,  dalam  Isu-isu  Gender  dalam  Islam.  Jakarta  : Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama, 2001
Ife,  JW,  1995, Community  Development  :  Creating  Community, Alternatives,  Vision,  Analysis  and  Practice,  Longman  :
Australia

## Inpres  9  tahun  2000  tentang Pengarusutamaan  Gender  dalam Pembangunan Nasional
Linz,  Juan  J  dan  Alfred  Stepan. Problems  of  Democratic  Transition and  Consolidation:  Southern  Europe,  South  America,  and Post-Communist Europe. The Johns

## Muhaimin,  dalam  Musdah  Mulia. Menuju  Kemandirian  Politik
Perempuan  (Upaya  Mengakhiri  Depolitisasi  Perempuan  Di Indonesia), Kibar Press, Yogyakarta, 2008
Notoatmodjo, Soekidjo, Pendidikan dan perilaku Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta, 2003

## M. Nursalim Malay dan Ellya Rosana: PERBERDAYAAN POLITIK
PEREMPUAN..
Jurnal TAPIs Vol.10 No.2 Juli-Desember 2014
Ritzer,  George  dan  Douglas  J.  Goodman, Teori  Sosiologi  Modern, Jakarta:   Kencana, 2007 Salkind,  Neil,  J,  2006, Exploring  Reaseach,  six  edition,  Pearson International,
Sa’idah,  Najmah  dan  Husnul  Khatimah, Revisi  Politik  Perempuan, Jakarta: Idea Pustaka Utama, 2003
Thomas  .D  &  Donald  T.  Campbell,  1979, Quasi  Experimentation Design & Analysis Issue for Field Settings, Houghton Mifflin Company:BostonLevy,
Tjokrowinoto,  Moeljarto, Pembangunan  Dilema  dan  Tantangan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001