https://doi.org/10.26593/jihi.v18i1.4362.55-73

## Hydrosolidarity di Sungai Nil: Peran Nile Basin Initiative dalam Manajemen Sungai Lintas Batas

## Muhammad Aditya Purnomo
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Indonesia
adityapurnomo216@gmail.com

## ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan menunjukkan pentingnya peran NBI dalam manajemen sungai Nil. Daerah aliran sungai lintas batas merupakan sumber air yang penting bagi kehidupan sebanyak 2 milliar jiwa di seluruh dunia. Aliran air tersebut memenuhi kebutuhan air domestik, air minum, irigasi, agrikultur, industri, serta pembangkit listrik.  Di  wilayah  timur-laut  Afrika,  sungai  Nil  memegang  peran  penting  tersebut  bagi  sebelas  negara  di wilayah alirannya. Selain sebagai sungai terpanjang di dunia, sungai Nil mendukung kehidupan sebanyak lebih dari 300 juta penduduk, yang diestimasikan akan mengalami peningkatan pesat pada tiga hingga empat dekade mendatang.  Meningkatnya  populasi  akan  berpengaruh  pada  ketersediaan  air  dikarenakan  meningkatnya permintaan  di  sektor  agrikultur,  domestik,  serta  industri.  Negara-negara  wilayah  sungai  Nil  menyadari  bahwa langkah  terbaik  dalam  penggunaan,  perlindungan,  serta  manajemen  sungai  tersebut  secara  berkelanjutan  dan terintegrasi  adalah  melalui  kerjasama  internasional  bersama.  Pada  tahun  1999  terbentuk  Nile  Basin  Initiative (NBI)  yang  beranggotakan  negara-negara  wilayah  sungai  Nil  yang  bertujuan  memfasilitasi  diskusi  kerjasama terkait  manajemen  sungai  tersebut.  Teori  yang  digunakan  di  tulisan  ini  adalah  teori  hydrosolidarity.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  NBI  berperan  penting  dalam  manajemen  sungai  Nil  sebagai  sebuah  struktur institusi  yang  mendukung  kerjasama,  sebagai  pendukung  partisipasi  pemangku  kepentingan,  mendukung penyebaran data dan pengetahuan antar negara anggota, serta mendukung adanya integrasi dan perhubungan.
Kata kunci: Hydrosolidarity; Nile Basin Initiative; Sungai Nil; Sungai Lintas Batas

## ABSTRACT
This  article  aims  to  explain  the  importance  of  NBI’s  role  in  Nile  River  management.  Transboundary basins  are  important  water  resources  for  2  billion  lives  across  the  world.  Those  basins  fulfil  domestic  water, drinking water, agriculture, industry, and electric generator needs. In north-east of Africa, Nile river plays the important role for its eleven riparian states. Nile river, being the longest river in the world, supports the lives of more than 300 million people, and the number is estimated to rise greatly in three to four decades in the future. The  increase  of  population  will  affect  the  availability  of  water  as  the  demands  of  agriculture,  domestic,  and industry grow. Nile riparian states realized that the best option in using, protecting, and managing the river in a sustainable  and  integrated  manner  is  through  international  cooperation.  In  1999,  Nile  Basin  Initiative  (NBI) was  established  with  Nile  riparian  states  as  its  member,  with  the  purpose  of  facilitating  discussions  of cooperation regarding the management of the river. This article uses the theory of hydrosolidarity. Results show that  NBI  has  important  roles  in  Nile  river  management,  namely  in  the  creation  of  a  cooperative  institutional structure,  supporting  stakeholder  participations,  supporting  data  and  knowledge  sharing,  and  supporting integrations and linkages.
Keywords: Hydrosolidarity; Nile Basin Initiative; Nile River; Transboundary River

## Pendahuluan
Daerah aliran sungai lintas batas / Transboundary basins merupakan sumber air yang penting bagi kebutuhan air domestik, air minum, irigasi agrikultur, fungsional industri, dan pembangkit listrik untuk  2  milliar  jiwa  di  seluruh  dunia. 1 Di  wilayah  timur-laut  Afrika,  Sungai  Nil  memegang  peranan penting  bagi  kehidupan  negara-negara  sepanjang  sungai  / riparian  states terutama  dalam  memenuhi kebutuhan  air,  energi,  serta  produksi  agrikultur. 2 Sungai  Nil  merupakan  sungai  terpanjang  di  dunia yang memiliki panjang 6,825 kilometer. 3 Aliran sungai tersebut kaya akan keragaman ekosistem, serta memiliki  wilayah  tangkapan  air  yang  diperkirakan  mencapai  10  persen  dari  luas  benua  Afrika. 4 Riparian  states di  Sungai  Nil  antara  lain  meliputi:  Burundi,  Republik  Demokratik  Kongo,  Mesir, Ethiopia, Eritrea, Kenya, Rwanda, Sudan, Sudan Selatan, Tanzania, dan Uganda. 5 Sungai Nil memiliki peranan  politik,  ekonomi,  serta  budaya  yang  penting  bagi  sebelas  negara  di  wilayah  aliran  tersebut. 6 Sungai Nil merupakan sumber daya krusial bagi pembangunan ekonomi negara-negara wilayah aliran sungai  tersebut,  serta  sebagai  sumber  penghidupan  masyarakatnya. 7 Masyarakat  memanfaatkannya untuk  sumber  pemancingan,  irigasi,  serta  sarana  transportasi  air. 8 Sungai  tersebut  mendukung kehidupan 370 juta penduduk, yang diestimasikan meningkat jumlahnya dua kali lipat pada 3-4 dekade mendatang. 9 Meningkatnya populasi sungai Nil akan berakibat pada semakin berkurangnya suplai air, yang  juga  didorong  oleh  meningkatnya  permintaan  di  sektor  agrikultur,  domestik,  serta  industri wilayah tersebut. Ketersediaan air wilayah tersebut juga terancam oleh perubahan iklim, polusi, serta meningkatnya aktivitas agrikultur dan industri. 10
Persoalan  ketersediaan  air  tidak  hanya  menjadi  perhatian  negara  berkembang  namun  juga negara maju. Namun negara maju cenderung memiliki kapasitas energi, teknologi, serta investasi yang memungkinkan  mereka  untuk  mendaur  ulang  air  dan  mendesalinasi  air  laut.  Negara  berkembang, terutama yang tengah dihadapkan dengan persoalan kemiskinan dan hutang, cenderung tidak memiliki banyak opsi dalam menghadapi kelangkaan air. 11 Meski wilayah aliran Sungai Nil kaya akan sumber
1 UNECE, Policy Guidance Note on the Benefits of Transboundary Water Cooperation: Identification, Assessment and Communication , United Nations Publication, 2015. https://www.unece.org/index.php?id=41340
2 Mugahid Elnour, “The impact of the Grand Ethiopian Rennaisances Dam on the Water-Energy-Food security nexus in Sudan” (Master’s thesis, Uppsala University, 2019), 1. http://www.diva- portal.org/smash/get/diva2:1359791/FULLTEXT01.pdf
3 Ana Elisa Cascão, “Nile water governance,” dalam The Nile River Basin: water, agriculture, governance, and livelihoods , eds. Seleshi Bekele Amulachew et al (Abingdon: Routledge. 2012), 230. http://www.iwmi.cgiar.org/Publications/Books/PDF/the_nile_river_basin-water_agriculture_governance_and_livelihoods.pdf 4 Alebel Abebe Belay et al, “SWOT Analysis and Challenges of Nile Basin Initiative: An Integrated Water Resource Management Perspective,” Chinese Journal of Population, Resources and Environment Vol.8 no. 1 (2010): 8. DOI:10.1080/10042857.2010.10684960
5 FAO dan IHE-Delft, Water Accounting in the Nile River Basin. FAO
WaPOR water accounting reports, Roma,
Italia: FAO, 2020, 1. https://doi.org/10.4060/ca9895en
6 Dalia Abdelhady et al, “The Nile and the Grand Ethiopian Renaissance Dam: Is There a Meeting Point between Nationalism and Hydrosolidarity?,” Journal of Contemporary Water Research & Education Issue 155 (2015): 73. https://doi.org/10.1111/j.1936-704X.2015.03197.x
7 Belay et al, “SWOT Analysis and Challenges of Nile Basin Initiative: An Integrated Water Resource Management Perspective,” 8
8 Nile Basin Initiative, “Developing the Nile: Challenges and Opportunities,” Bridging the Nile: Unity and Growth Through the Shared Vision Program , n.d. https://nilebasin.org/documents-publications/31-bridging-the- nile-unity-and-growth-through-the-shared-vision-program/file
9 Abdelhady et al, “The Nile and the Grand Ethiopian Renaissance Dam: Is There a Meeting Point between Nationalism and Hydrosolidarity?,” 73.
10 Water Accounting in the Nile River Basin , ix.
11 Randa el Bedawy, “Water Resources Management: Alarming Crisis for Egypt,” Journal of Management and Sustainability Vol.4 no.3 (2014): 108. DOI:10.5539/JMS.V4N3P108
daya  alam,  negara-negara  wilayah  tersebut  masih  termasuk  salah  satu  golongan  termiskin  dunia. 12 Dalam konteks kemiskinan dan kondisi kesusahan yang dialami oleh masyarakat khususnya di tingkat bawah, konflik baik yang bersifat antar negara maupun konflik internal negara memiliki peluang yang sangat  besar  untuk  muncul. 13 Untuk  menanggulanginya,  maka  para  pemikir  hubungan  internasional khususnya yang menganut mazhab liberalisme menganjurkan adanya kerjasama ekonomi internasional untuk mengurangi peluang munculnya konflik dan mempererat hubungan antarnegara di kawasan. 14 Negara-negara  wilayah  Sungai  Nil  menyadari  bahwa  langkah  terbaik  dalam  manajemen sungai  tersebut  secara  berkelanjutan  dan  terintegrasi  adalah  melalui  kerja  sama  internasional.  Kerja sama  tersebut  juga  dianggap  sebagai  salah  satu  tantangan  terhebat  dalam  agenda  air  global. 15 Pada tahun 1999, Nile Basin Initiative (NBI) terbentuk dengan melibatkan negara-negara aliran Sungai Nil. Tujuannya  adalah  memfasilitasi  diskusi  kerja  sama  dalam  lingkup  aliran  sungai  tersebut. 16 Terbentuknya  NBI  merupakan  sebuah  sorotan  penting  dalam  proses  kerja  sama  di  Sungai  Nil. 17 Keberadaan NBI juga merupakan sebuah capaian besar dalam manajemen Sungai Nil sebagai sumber air  bersama.  NBI  dianggap  merefleksikan  sebuah  visi  bersama  yang  strategis  oleh  negara-negara wilayah  sungai  Nil  terkait  penggunaan  air  bersama. 18 Pada  hari  peringatan  20  tahun  berdirinya  NBI yang  diadakan  Februari  2019,  World  Bank  menyatakan  bahwa  nilai  proyek  investasi  NBI  telah mencapai US$ 6 milliar. NBI juga dikatakan tengah mengimplementasikan proyek dengan pendanaan senilai  hampir  US$  1.5  milliar.  Secara  garis  besar,  World  Bank  menyatakan  bahwa  kolaborasi  di wilayah Sungai Nil telah mengalami peningkatan pesat selama 20 tahun sejak berdirinya NBI. 19
Studi  dari  Merrill  tahun  2008  menemukan  bahwa  NBI  mampu  menciptakan  forum  bersama antar negara-negara anggota guna membahas persoalan bersama. Melalui forum tersebut, NBI mampu secara  efektif  mendorong  adanya  pendanaan  serta  pembagian  informasi  yang  kemudian  mendukung berjalannya  perjanjian  dan  proyek  multilateral.    Keberadaan  NBI  juga  dikatakan  merupakan  sebuah transformasi  dari  proses  pengambilan  keputusan  yang  cenderung  bersifat  unilateral  dan  bilateral menjadi  multilateral  terkait  manajemen  sumber  daya  air  sungai  Nil.  Merrill  menginterpretasi  dari pendekatan  Neo-fungsionalisme  bahwa  keberadaan  NBI  serta subsidiary  program nya  merupakan langkah progresif dalam proses integrasi. Disamping itu, NBI mampu mengundang adanya kerja sama organisasi  internasional  seperti  Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  dan  World  Bank  untuk menjalankan proyek-proyek yang memberikan manfaat bersama. 20
Knaepen  dan  Byers  tahun  2017  meneliti  aktor  yang  terlibat  dalam  NBI  serta  faktor-faktor penting  yang  mempengaruhi  operasional  institusi  tersebut.  Studi  tersebut  menemukan  bahwa kehadiran  donor  pembangunan  internasional  memegang  peranan  penting  dalam  kebutuhan  sumber
12 Yasir Mohamed dan Makonnen Loulseged, “The Nile Basin Water Resources: Overview of Key Research Questions Pertinent to the Nile Basin Initiative,” IWMI Working Paper 127 (2008): 1. http://www.iwmi.cgiar.org/Publications/Working_Papers/working/WOR127.pdf
13 Putu Agung Nara Indra Prima Satya, “COVID-19 dan Potensi Konflik Sosial”, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Special Edition COVID-19 no.3 (April 2022): 39-45, DOI : https://doi.org/10.26593/jihi.v1i1.3867.39-45.
14 Johni R.V Korwa, “The China-Australia Free Trade Agreement(ChAFTA): Its Implications for Australia-United States Relations”, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol.15 No.1 (2019): 41-53, DOI: https://doi.org/10.26593/jihi.v15i1.2981.41-53.
15 Belay et al, “SWOT Analysis and Challenges of Nile Basin Initiative,” 9.
16 Nile Basin Initiative, Corporate Report 2020 , 2020, 6. https://nilebasin.org/documents-publications/88-corporate-report- 2020
17 Cascão, Nile Water Governance , 229.
18 Mohamed dan Loulseged, “The Nile Basin Water Resources: Overview of Key Research Questions,” vii.
19 The World Bank, “Stronger Together: 20 Years of Cooperation Around the Nile,” The World Bank, 22 Februari 2019. https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/02/22/stronger-together-20-years-of-cooperation-around-the-nile (diakses 27 Oktober, 2020).
20 John C. Merrill, “Water Management and Decision-Making in the Nile Basin: A Case Study of the Nile Basin Initiative,” (Master’s thesis, Scholar Commons University of South Florida Libraries, 2008). https://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1401&context=etd
daya NBI. Hal ini dikarenakan NBI  masih sangat bergantung pada donor eksternal terkait kebutuhan sumber  daya.  Kehadiran  donor  eksternal  juga  membantu  NBI  dalam  mengkoordinasi  masuknya bantuan  melalui  adanya  komite  khusus.  Kontribusi  dari  negara  anggota  juga  memegang  peranan penting  dalam  operasional  NBI,  dikarenakan  tingginya  proporsi  kontribusi  tersebut  terhadap  budget operasional.  Peran  negara  anggota  juga  penting  dalam  menyetujui  rencana  kerja  NBI.  Hal  ini dikarenakan pihak kementrian negara anggota terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan regional.  Disamping  itu,  kepentingan  negara-negara  anggota  juga  memegang  peran  penting  dalam kerja  sama  regional.  Pembangunan  infrastruktur  di  wilayah  sungai  menjadi  salah  satu  contoh kepentingan  negara  anggota  dalam  NBI,  yang  dapat  mendorong  negara  anggota  tertentu  untuk meningkatkan  dukungan  terhadap  NBI,  maupun  dalam  mendorong  negara  anggota  lainnya  untuk menandatangani agenda tertentu. 21
Pemaparan studi terdahulu di atas memberikan penulis gambaran terkait bagaimana NBI dan keterlibatan  aktor  berperan  penting  dalam  kerja  sama  di  sungai  Nil.  Namun  yang  menjadi gap dari penelitian diatas adalah masih dibutuhkan sebuah pendekatan penelitian yang mampu secara lebih luas dan  menyeluruh  dalam  menjelaskan  peran  NBI  terkait  kerja  sama  di  sungai  Nil.  Pada  artikel  ini, penulis mencoba mengisi gap tersebut menggunakan pendekatan Hydrosolidarity . Penulis berargumen bahwa  melalui  pendekatan Hydrosolidarity ,  tulisan  ini  mampu  menunjukkan  pentingnya  peran  NBI sebagai promotor kerja sama di wilayah sungai Nil melalui 4 fitur yang terkandung dalam pendekatan tersebut, yakni sebagai sebuah struktur institusi kooperatif, sebagai sarana partisipasi para pemangku kepentingan  di  wilayah  aliran  sungai  Nil,  sebagai  pendukung  pengembangan  terhadap  pembagian pengetahuan  dan  informasi  antar  negara  anggota,  dan  sebagai  penguat  terhadap  integrasi  dan perhubungan di wilayah Sungai Nil.

## Metodologi The Notion of Hydrosolidarity
Hydrosolidarity didefinisikan sebagai sebuah usaha untuk membangun pemahaman bersama, kebaikan  bersama,  dan  etika  yang  berhubungan  dengan  air  bersama  / shared  waters .  Gagasan  ini dianggap  sebagai  kebalikan  dari  gagasan hydroegoism ,  yakni  pandangan  keegoisan  yang  cenderung mengutamakan  kepentingan  geopolitik  pihak  sendiri. Hydrosolidarity merupakan  sebuah  kerangka pemikiran  konseptual  yang  dikembangkan  Falkenmark  guna  menganalisis  aspek  manajemen  air. 22 Falkenmark  dan  Folke  menyatakan  bahwa Hydrosolidarity merupakan  keharusan  untuk  mencapai rekonsiliasi terhadap konflik kepentingan dengan pendekatan berbasis solidaritas terhadap kepentingan kehidupan manusia guna melawan konsekuensi lingkungan yang tidak dapat dihindari. 23
Wouters,  Vinogradov,  dan  Magsig  (2013)  dalam  tinjauan  literaturnya  mengenai  berbagai definisi water security , melibatkan adanya gagasan hydrosolidarity dalam salah satu definisi tersebut. Wouters,  Vinogradov,  dan  Magsig  mengutip  literatur  Falkenmark  yang  menyatakan  bahwa water security terhubung  dengan  adanya  suplai  air  serta  sanitasi  yang  aman,  air  untuk  produksi  pangan, adanya hydrosolidarity antara  mereka  yang  tinggal  di  hulu  dan  mereka  yang  tinggal  di  hilir,  serta menghindari polusi air, sehingga lapisan air tanah serta air sungai tetap dapat digunakan untuk suplai air,  produksi  industri,  penggunaan  agrikultur  maupun  perlindungan  terhadap  biodiversitas,  lahan
21 Hanne Knaepen dan Bruce Byiers, “Understanding the Nile Basin Initiative: Balancing historical rights, national needs and regional interests,” Political Economy Dynamics of Regional Organisations (PEDRO) Background Papers (2017). https://ecdpm.org/wp-content/uploads/NBI-Background-Paper-PEDRO-Political-Economy-Dynamics-Regional- Organisations-Africa-ECDPM-2017.pdf
22 Andrea K. Gerlak, Robert G. Varady, & Arin C. Haverland, “Hydrosolidarity and International Water Governance,”
International Negotiation 14 (2009): 312-313, DOI: 10.1163/157180609X432842
23 Malin Falkenmark dan Carl Folke, “The ethics of socio-ecohydrological catchment management: towards hydrosolidarity,” Hydrology and Earth System Sciences 6, Issue No. 1 (2002): 4. https://doi.org/10.5194/hess-6-1-2002
basah, serta ekosistem air baik di sungai maupun lautan. 24 Menurut Wouters, Vinogradov, dan Magsig, hydrosolidarity dapat  digunakan  sebagai  sebuah  sarana  pendekatan  yang  mampu  memberikan perspektif  baru  terkait water  security . 25 Proses  terbentuknya hydrosolidarity meliputi  adanya  fokus terhadap  pembentukan  rezim  legal  yang  berpusat  ke  norma  keadilan  dan  kelayakan,  mengacu  pada wilayah aliran sungai sebagai unit manajemen, dengan peningkatan terhadap transparansi, serta adanya komitmen dalam  meningkatkan kapasitas lokal. Adanya aksi kolektif yang didasari mekanisme kerja sama  meliputi  pembentukan  serta  implementasi  perjanjian,  pembentukan  dan  dukungan  terhadap mekanisme institusi lintas batas, pengumpulan dan membagikan data serta informasi ilmiah, bergerak bersama  komunitas  masyarakat  guna  memastikan  partisipasi  publik,  merupakan  syarat-syarat  dalam mencapai regional water security . Kemudian kehadiran gagasan hydrosolidarity semakin memperluas spektrum  keterlibatan  aktor,  serta  pemahaman  terhadap  aksi  kolektif,  meliputi  manfaat  dari  adanya kerja  sama  global  dan  penguatan  pemerintahan  air  terutama  dalam  konteks  aliran  air  lintas  batas. 26 Wouters,  Vinogradov,  dan  Magsig  menyatakan  bahwa  gagasan Hydrosolidarity memberikan  sarana dalam  mencapai water  security .  Hal  ini  dikarenakan  pusat  dari  gagasan  tersebut  terletak  pada keharmonisan kepentingan serta tanggung jawab terkait manajemen aliran air secara menyeluruh, yang kemudian  diwujudkan  dengan  adanya  kesepakatan  untuk  memberikan  dukungan  dan  aksi  kolektif. Wouters,  Vinogradov,  dan  Magsig  juga  menambahkan  bahwa hydrosolidarity menyatakan  bahwa manajemen  air  lintas  batas  terbaik  dapat  dicapai  melalui  adanya  strategi  bersama,  yang diimplementasikan  oleh  sebuah  institusi  manajemen  bersama  dan  ditujukan  untuk  mencegah munculnya water  disputes ,  serta  menjamin  penggunaan  yang  optimal  terhadap  air  sebagai  sumber daya penting demi manfaat seluruh negara-negara di wilayah aliran. 27
Gerlak,  Varady,  dan  Haverland  menyatakan  bahwa  dalam  gagasan Hydrosolidarity terdapat Functional Value yang berisikan sejumlah 4 (empat) fitur terkait pemerintahan air lintas batas dalam skala cross-national ,  yakni:  1) creation  of  a  cooperative  institutional  structure ;  2) promotion  of stakeholder  participation ;  3) development  of  shared  knowledge ;  dan  4) enhanced  integration  and linkages . 28
Pada fitur pertama, creation of a cooperative institutional structure , gagasan Hydrosolidarity mampu mendukung adanya perkembangan sebuah struktur institusi yang mendukung kerjasama pada sungai  bersama.  Secara  garis  besar  fitur  pertama  meliputi  adanya  perkembangan  pada  poin-poin penting  berikut:  1) development  of  national  plans ;  2) donor  coordinating  committees ;  3) river parliaments ; 4) strategic action plans ; dan 4) river basin organizations . Menurut Gerlak, Varady, dan Haverland,  fitur  pertama  menekankan  pada  pengembangan  kerja  sama  pada  air  bersama  melalui terbentuknya  sebuah  institusi  sungai  regional.  Gerlak,  Varady,  dan  Haverland  menekankan  pada pernyataan  Anthony  Turton,  seorang  peneliti water-governance Afrika  Selatan  bahwa  kehadiran shared  water-management  regimes merupakan  sebuah  manifestasi  yang  bersifat durable dari hydrosolidarity ,  dan  juga  merupakan  langkah  yang  dibutuhkan  dalam  ‘desekuritisasi’  diskursus  air. Gerlak, Varady, dan Haverland mengutip studi terdahulu bahwa terdapat pemikiran yang mengaitkan antara  adanya  manajemen  bersama,  dan  perlindungan  terhadap  sungai  lintas  batas.  Organisasi  donor juga  menekankan  pentingnya  sebuah  mekanisme  pemerintahan  baru  melalui  pembentukan  sebuah institusi  wilayah  aliran  sungai  yang  bertujuan  meningkatkan  kerja  sama  dalam  lingkup  air  bersama. Secara garis besar, adanya sebuah institusi yang mampu mengakomodasi secara politik, serta berisikan
24 Patricia Wouters, Sergei Vinogradov, & Bjørn-Oliver Magsig, “Water Security, Hydrosolidarity, and International Law: A River Runs Through It . . .,” 2009 Yearbook of International Environmental Law , (2009): 105. https://ssrn.com/abstract=2365328
25 Wouters, Vinogradov, & Magsig, 127-128.
26 Ibid, 130-131.
27 Ibid, 132.
28 Gerlak, Varady, & Haverland, “Hydrosolidarity and International Water Governance,” 317.
pihak-pihak  berwenang  dari  negara-negara  wilayah  aliran  sungai,  akan  mampu  membantu mengoordinasi  kepentingan-kepentingan  serta  mengurangi  kemungkinan  munculnya  konflik  di wilayah  sungai  tersebut.  Sebagai  tambahan,  negara-negara  yang  terlibat  perlu  untuk  terbuka  dalam mengadakan negosiasi yang mempromosikan kerja sama. 29
Fitur kedua, promotion of stakeholder participation , menekankan pada pentingnya partisipasi para  pemangku  kepentingan  dalam  menjaga  ketahanan  jangka  panjang  terhadap  sungai  yang bersangkutan.  Hal  ini  juga  penting  guna  menjaga  benefit  bagi  generasi  mendatang.  Disamping partisipasi pemangku kepentingan, fitur ini juga menekankan partisipasi publik / public participation sebagai  komponen  penting  dalam hydrosolidarity .  Gerlak,  Varady,  dan  Haverland  mengutip  tulisan dari  World  Water  Forum  Asia-Pacific  Regional  Document  tahun  2006  yang  menyatakan  bahwa kehadiran  partisipasi  publik  mampu  membantu  mengeliminasi,  atau  meminimalisir  adanya  korupsi, maupun  pelanggaran  hak.  Disamping  itu,  kurangnya  partisipasi  publik  akan  menciptakan  sebuah kontrol  yang  dikenal  dengan  sebutan hydroegoism .  Guna  melawan hydroegoism ,  setiap  sektor  baik sektor  pembangkit  listrik  tenaga  air,  irigasi,  suplai  air,  serta  rekreasi,  harus  mengirimkan perwakilannya guna mengembangkan aturan manajemen air yang dapat diterima bersama. Maka dari itu, keterlibatan para pemangku kepentingan serta para pihak pengguna air dalam  konsultasi menjadi penting. 30
Fitur  ketiga  adalah development  of  shared  knowledge .  Fitur  ini  mengacu  pada  pengadaan saluran  komunikasi  antara  negara-negara  yang  berbagi  sumber  daya  air  sungai.  Hal  ini  dilakukan dengan  tujuan data  exchange ,  atau  pertukaran  data.  Mengintegrasikan information  sharing kedalam proses  pengambilan  keputusan  merupakan  esensi  penting  dalam  manajemen  air  bersama.  Pada  fitur ini,  Gerlak,  Varady,  dan  Haverland  merangkum  sejumlah  argumen  terkait  pentingnya information sharing dalam transboundary water . Pertama, argumen dari studi Miles et al tahun 2002 dan Uitto dan Duda  tahun  2002  yang  menyatakan  bahwa  adanya  diskusi  ilmiah  dapat  mendukung  munculnya kepercayaan  antara  negara  dan  pemangku  kepentingan.  Kedua,  argumen  dari  studi  Dimitrov  tahun 2006  dan  Varady  dan  Morehouse  tahun  2003  menyatakan  bahwa  adanya  pengetahuan  ilmiah  yang dapat  dipercaya  mengenai  konsekuensi  negatif  lintas  batas  yang  muncul  dari  adanya  persoalan tertentu,  merupakan  esensi  penting  dalam  perumusan  perjanjian  kebijakan  internasional  yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Ketiga, argumen dari studi Martyr tahun 2001  dan  Wolf  tahun  1997  menyatakan  bahwa  adanya  investigasi  bersama  terhadap  aspek  ilmiah terhadap  suatu  masalah  dan  kemungkinan  solusi,  merupakan  langkah  memitigasi  persoalan  terkait keadilan.  Keempat,  argumen  dari  studi  Lautze  dan  Giordano  tahun  2007  yang  menyatakan  bahwa adanya data dapat digunakan sebagai modal negosiasi, dan data-sharing dapat mengarah ke temuan- temuan baru dalam negosiasi yang kemudian mengarah ke progress yang lebih jauh. 31
Fitur  keempat  mengacu  pada enhanced  integration  and  linkages .  Gagasan hydrosolidarity merupakan perluasan dari prinsip integrated water resources management (IWRM). IWRM mengacu pada  integrasi  sektor-sektor  berbeda  yang  meliputi  industri,  agrikultur,  energi,  transportasi,  serta perlindungan  lingkungan  dalam  manajemen  sungai.  Gerlak,  Varady,  dan  Haverland  mengacu  pada pernyataan Falkenmark, yakni bahwa gagasan hydrosolidarity dapat membangun linkages antara food security , water  security ,  dan environmental  security .  Selanjutnya,  Gerlak,  Varady,  dan  Haverland mendukung pernyataan Global Environment Facility (GEF) bahwa manajemen yang saling terhubung / linked management dapat memastikan bahwa aktivitas di wilayah hulu akan selalu bersifat terencana dan terimplementasi didasari oleh pengetahuan penuh terkait potensi dampak terhadap ekosistem dan aktivitas  ekonomi  serta  kesejahteraan  ekosistem  dan  siklus  air,  dan  bertujuan  mendukung
29 Gerlak, Varady, & Haverland, “Hydrosolidarity and International Water Governance,” 317-318.
30 Gerlak, Varady, & Haverland, 318-319.
31 Gerlak, Varady, & Haverland, “Hydrosolidarity and International Water Governance,” 319.
pembangunan berkelanjutan terhadap wilayah aliran sungai tinggi maupun rendah. Kemudian Gerlak, Varady,  dan  Haverland  menambahkan  pernyataan  Organization  of  American  States  (OAS)  bahwa hydrosolidarity mendukung perkembangan terhadap national water plans dari negara-negara wilayah aliran sungai. National water plans tersebut kemudian dapat digunakan sebagai sarana konseptualisasi persoalan  bersama,  serta  mendukung hydrosolidarity sebagai  konsep  politik  yang  kemudian  dapat mendukung kerja sama multi-jurisdiksi. 32

## Analisis

## a. Dinamika Kerja sama Sungai Nil Pra-NBI
Organisasi sungai lintas batas pertama di sungai Nil adalah Hydromet, yang berdiri pada 1967 hingga  1993.  Organisasi  tersebut  beranggotakan  negara  wilayah  sungai  Nil  kecuali  Ethiopia  dan Republik  Demokratik  Kongo.  Tujuan  dibentuknya  Hydromet  adalah  sebagai  badan  penelitian  yang mencegah  bencana  banjir.  Pada  tahun  1971  dan  1977  secara  berurutan,  Ethiopia  dan  Republik Demokratik  Kongo  bergabung  dengan  Hydromet  dengan  berstatus  sebagai  pengamat.  Pada  tahun 1970,  Mesir  dan  Sudan  menyampaikan  proposal  guna  membentuk  badan Nile  Basin  Commission , namun  negara-negara  anggota  lainnya  menolak  untuk  bekerja  sama,  dan  cenderung  bersikap  saling tidak  percaya.  Hal  ini  dikarenakan  kurangnya  keuntungan  bagi  mereka,  serta  adanya  kemungkinan berkurangnya hak alokasi mereka terhadap air sungai Nil. 33
Pada  tahun  1983  hingga  1993,  Mesir  memulai  sebuah  proyek  yang  dikenal  dengan  sebutan ‘UNDUNGU’. Tujuannya adalah untuk membentuk Nile Basin Economic Community . Proyek tersebut beranggotakan  Mesir,  Sudan,  Uganda,  Zaïre,  dan  Demokratik  Republik  Kongo.  Kemudian  Burundi dan  Rwanda  turut  bergabung.  UNDUNGU  bertujuan  menciptakan  keuntungan  bersama  terkait infrastruktur, lingkungan, budaya, serta perdagangan. Namun badan tersebut dibubarkan tanpa mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan. 34
Pada  tahun  1992,  pihak  kementrian  air  Mesir,  Sudan,  Rwanda,  Tanzania,  Uganda,  dan Demokratik  Republik  Kongo  membentuk  badan  yang  dikenal  dengan  sebutan  TECCONILE.  Badan tersebut merupakan penerus badan Hydromet pasca penutupan di tahun 1992. Operasionalnya dimulai Januari  1993,  dan  memiliki  lokasi  sekretariat  di  Uganda.  Tujuan  TECCONILE  pada  awalnya  terkait dengan  aspek  lingkungan  dan  kualitas  air  sungai  Nil.  Namun  badan  tersebut  menambahkan  aspek kesetaraan hak atas air sungai Nil bagi negara-negara wilayah sungai pada tahun 1995. 35 TECCONILE memulai  serta  memfasilitasi  pembentukan  rencana  kerja Nile  River  Basin  Action  Plan (NRBAP). Dokumen tersebut menjadi kerangka yang kemudian berkembang menjadi pembentukan NBI di tahun 1999. 36
Pada  22  Februari  1999,  badan  NBI  terbentuk.  Inisiatif  ini  beranggotakan  negara-negara wilayah  aliran  Sungai  Nil,  serta  bertujuan  memberikan  sebuah  kerangka  kerja  lingkup  sungai  guna melawan kemiskinan serta mempromosikan kerja sama ekonomi regional. 37 Mesir, Ethiopia, Burundi,
32 Gerlak, Varady, & Haverland, 320-321.
33 Yaekob Mekuria Abawari, “Conflict and Cooperation among the Nile Basin Countries with Special Emphasis on the Nile Basin Initiative (NBI),” (Master’s Thesis, International Institute of Social Studies, 2011), 19, hdl.handle.net/2105/10809
34 Abawari, “Conflict and Cooperation among the Nile Basin Countries with Special Emphasis on the Nile Basin Initiative (NBI),” 19-20.
35 Abawari, 20.
36 Cascão, Nile Water Governance , 232.
37 Magdy Hefny dan Salah El-Din Amer, “Egypt and the Nile Basin,” Aquatic Sciences 67, (2005): 45. DOI 10.1007/s00027-004-0765-y
Demokratik  Republik  Kongo,  Sudan,  Tanzania,  Rwanda,  serta  Uganda  pada  inisiatif  ini  berusaha bekerja  sama  guna  memaksimalkan  manfaat  dari  Sungai  Nil.  Pada  pertemuan  awal,  negara-negara anggota  NBI  masih  sulit  dalam  bekerja  sama,  dan  pertemuan  cenderung  diisi  dengan  ketegangan. Disamping itu, tidak semua negara anggota hadir dalam sesi-sesi pertemuan. World Bank menyatakan bahwa  tantangan  pada  awal  berdirinya  NBI  adalah  membangun  rasa  percaya  guna  memungkinkan adanya kerja sama terhadap tujuan bersama. 38

## b. Nile Basin Initiative
Pada  tahun  1999,  negara-negara  wilayah  aliran  Sungai  Nil,  yakni  Burundi,  Republik Demokratik  Kongo,  Mesir,  Ethiopia,  Kenya,  Rwanda,  Sudan,  Tanzania,  Uganda,  namun  tidak termasuk  Eritrea,  mendirikan  badan  yang  dikenal  dengan  sebutan Nile  Basin  Initiative .  Secara  lebih spesifik, terdapat 5 poin tujuan dibentuknya NBI, sebagaimana tercantum dalam laporan World Bank tahun 2015, yakni: 1) To develop the Nile Basin water resources in a sustainable and equitable way to ensure prosperity, security, and peace for all its peoples ; 2) To ensure efficient water management and the optimal use of the Nile resources ; 3) To ensure cooperation and joint action between the riparian countries, seeking win-win gains ; 4) To target poverty eradication and promote economic integration ; dan  5) To  ensure  that  the  program  enabled  a  move  from  planning  to  action . 39 Dalam  NBI,  pihak tertinggi yang bertugas sebagai pengambil keputusan serta perumus kebijakan adalah Nile Council of Ministers  (Nile-COM).  Tugasnya  secara  spesifik  meliputi  perumusan  kebijakan,  sebagai  pihak  yang menyetujui  program  dan  proyek,  serta  menyetujui  budget  dan  rencana  kerja.  Disamping  badan  Nile- COM, dibentuk sebuah badan yang dikenal dengan sebutan Nile Technical Advisory Committee (Nile- TAC)  yang  beranggotakan  pihak  resmi  pemerintahan  negara  anggota  inisiatif  tersebut,  dan  bertugas sebagai pengawas kinerja NBI sekaligus sebagai perantara dengan para mitra pembangunan. 40

## c. NBI sebagai Creation of a Cooperative Institutional Structure
Poin  pertama  dalam Creation  of  a  cooperative  Institutional  Structure mengacu  pada perencanaan nasional ( national plan ). Pada poin ini, NBI mengoordinasikan aktivitasnya pada tingkat nasional negara anggotanya. Menurut laporan World Bank tahun 2003, NBI akan membangun kantor- kantor  koordinasi  yang  dikenal  dengan  NBI  focal  points  atau  National  NBI  Office  di  tiap  negara anggota. Operasional serta pendanaan tiap kantor akan menjadi wewenang pemerintah negara anggota. Pemerintah akan berperan penting dalam mengoordinasikan program kerja NBI ke tingkat nasional. 41 Tiap  kantor  akan  dipimpin  oleh  anggota Technical  Advisory  Committee dari  NBI.  NBI  meluncurkan sebuah  program  besar  bernama  Shared  Vision  Program  yang  bersikan  sejumlah  sub-program  (lihat pembahasan poin keempat dibawah) yang secara garis besar bertujuan meningkatkan koordinasi antar negara-negara  anggota.  Penulis  akan  secara  spesifik  menyebutkan  aktivitas  dan  sub-program  yang berkaitan  dengan  pembahasan  poin  pertama.  Pada  sub-program Nile  Trans-Boundary  Environmental Action  Project (NTEAP),  NBI  membantu  negara  anggota  dalam  penguatan  institusi  nasional  dalam pembahasan isu ancaman lingkungan lintas batas. Beberapa contohnya meliputi: Republik Demokratik
38 World Bank Group, Cooperation on the Nile – Bringing Down the Glass Wall . 2016. https://olc.worldbank.org/content/cooperation-nile-bringing-down-glass-wall
39 Cooperation on the Nile – Bringing Down the Glass Wall .
40 Joel Okundi Obengo, “Hydropolitics of the Nile: The case of Ethiopia and Egypt,” African Security Review 25, no. 1, (2016): 99. https://doi.org/10.1080/10246029.2015.1126527
41 The World Bank, Project Appraisal Document for the Shared Vision Program of the Nile Basin Initiative , [Report No: 26222], 2003, 18.
http://documents1.worldbank.org/curated/en/497821468768023490/pdf/262221Shared0vision0PAD.pdf
Kongo  dan  Burundi  mendukung  program  tersebut  dengan  mengembangkan  modul  edukasi  terkait lingkungan  dan  mengintegrasikannya  ke  kurikulum  pendidikan.  Sudan  turut  mendukung  NTEAP melalui  pengembangan  perencanaan  nasional  National  Environment  Management  Plan.  Uganda  dan Kenya  turut  mendukung  NTEAP  dengan  cara  berkoordinasi  dengan  NBI  dalam  pengembangan program  lingkungan Trans-boundary  wetlands  management  plan .  Disamping  sub-program  NTEAP, terdapat  sub-program Water  Resources  Planning and Management (WRPM)  yang  secara  garis  besar memberikan guidelines untuk  perumusan  kebijakan  nasional tiap  negara  agar  memfasilitasi investasi lintas  batas  dan  telah  diterima  oleh  seluruh  negara  anggota  NBI. 42 Pada  laporan  NBI  Overarching Strategic  Plan  2012-2016,  NBI  secara  spesifik  menyebutkan  bahwa  pihaknya  akan  melakukan penguatan  terhadap National  Focal  Points .  Hal  ini  dilakukan  melalui  program  pelatihan  dan pengenalan pentingnya keberadaan Focal Points tersebut terhadap komunikasi dan operasional NBI. 43 NBI  menekankan  pentingnya  menjaga  koordinasi  antara regional dan nasional Menurut  laporan  NBI tahun  2020, National  Focal  Points atau  kantor  koordinasi  nasional  di  tiap  negara  masih  menjadi bagian struktur organisasi NBI hingga saat ini, serta berhubungan langsung dengan badan Nile-SEC, ENTRO,  dan  NELSAP-CU  dalam  NBI. 44 Disamping  itu,  NBI  tengah  mengembangkan  proyek Nile Basin  Regional  HydroMet  System yang  akan  membantu  perencanaan  nasional  serta  pengambilan keputusan  dengan  cara  meningkatkan  aktivitas  penyebaran  data  dan  pengetahuan  dari  negara anggota. 45
Pada poin kedua, yakni pengembangan terhadap komite koordinasi donor, telah dipenuhi oleh NBI. Berdasarkan dokumen World Bank tahun 2015, pada tahun 2003 telah dibentuk badan Nile Basin Trust  Fund  (NBTF)  yang  dimanajemen  dan  dikoordinasi  oleh  bantuan  World  Bank. 46 NBI  sangat bergantung pada dukungan sumber daya dari para partner pembangunan. Berdasarkan laporan World Bank  tahun  2003,  partner  awal  NBI  adalah  World  Bank,  UNDP,  dan  CIDA.  Seiring  dengan dimulainya  penyusunan  dan  perencanaan  program  strategis,  Denmark,  Finlandia,  Jerman,  Italia, Belanda,  Norwegia,  Swedia,  Inggris,  Amerika  Serikat,  FAO,  dan  GEF  mulai  memberikan dukungannya  melalui  NBTF. 47 Pembentukan  NBTF  merupakan  sebuah  tindakan  penting  guna mengoordinasi masuknya pendanaan dari donor. Badan tersebut dibentuk atas permintaan Nile-COM. Tujuan  pembentukan  NBTF  salah  satunya  adalah  guna  mengumpulkan  kontribusi-kontribusi  dari berbagai  partner  pembangunan  NBI  kedalam  satu  wadah  mekanisme  finansial  bersama  sehingga mampu  menyederhanakan  prosedurnya  yang  meliputi  pelaporan,  pengadaan,  serta  pencairan  dana. Namun  pengelolaan  NBTF  oleh  World  Bank  mengundang  pertanyaan  dari  negara-negara  anggota, yang  menganggap  bahwa  selama  beroperasi,  manajemen  NBTF  dianggap  dimiliki  oleh  para  partner pembangunan. Kepemilikan NBTF dianggap harus tetap berada di bawah para negara anggota. NBTF dibubarkan  pada  tahun  2015.  Meski  telah  dibubarkan,  kesuksesan  serta  pengalaman  dari  NBTF mendasari  dibentuknya  badan  baru,  yakni Cooperation  in  International  Waters  in  Africa (CIWA) Trust  Funding .  Badan  tersebut  dibentuk  pada  tahun 2011,  dan  mencakup  tidak  hanya  wilayah  aliran Sungai Nil, tapi wilayah aliran sungai di Afrika. Terkait pendanaan, NBI mendapat porsi tertinggi dari CIWA, yakni 32 persen. Disamping itu, pembentukan CIWA mempromosikan masuknya investasi ke Sungai  Nil. Tercatat bahwa  investasi senilai  US$  3 milliar telah  masuk  ke  Sungai  Nil  berkat adanya
42 The World Bank, Programmatic Implementation Completion and Results Report on Nile Basin Trust Fund and Global Environment Facility Grants in the Amount of US$81.98 Million to the Nile Basin Initiative for the Shared Vision Program , [Report No. ICR 1493 – AFR], 2010, 24. http://documents1.worldbank.org/curated/pt/423891468008466010/pdf/ICR14930P076491e0only1910BOX353800B.pdf
43 Nile Basin Initiative, NBI Overarching Strategic Plan 2012 – 2016 , n.d, 10. https://nilebasin.org/~nileba5/images/docs/NBI_overarching%20strategic%20plan_final_abridged%20version.pdf
44 Corporate Report 2020 , 8.
45 Ibid, 17.
46 Cooperation on the Nile – Bringing Down the Glass Wall .
47 Project Appraisal Document for the Shared Vision Program of the Nile Basin Initiative , 105.
CIWA.  Namun  meskipun  NBI  tercatat  telah  memiliki  dukungan  finansial  yang  konsisten  serta fleksibel dari para partner pembangunan, pihak Chairman of the Council of Ministers dari NBI pada tahun  2015  menyatakan  bahwa  “ NBI’s  greatest  challenge  today,  and  in  the  coming  years,  is inadequate funding, threatening sustainability of its institutions and products ”. Pihak NBI menyatakan bahwa  pihaknya  belum  mampu  memastikan  bahwa  setiap  partner  pembangunan  akan  tetap  secara konsisten memberikan dukungannya terhadap NBI hingga seterusnya. 48
Pembahasan  poin  ketiga  mengacu  pada  adanya river  parliaments .  NBI  dipimpin  oleh Nile Council  of  Ministers (Nile-COM),  yang  merupakan  badan  politik  serta  pemangku  kepentingan tertinggi.  Nile-COM  beranggotakan  menteri-menteri  yang  menangani  persoalan  air  di  negara-negara anggota. Pada periode 2019-2020, badan ini dipimpin Hon.Sicily Kariuki dari Kenya. Secara spesifik, Nile-COM  memiliki  6  tanggung  jawab,  yakni:  1)  Menyetujui  rencana  kerja  dan  budget  tahunan;  2) Memastikan  kelancaran  implementasi  aktivitas-aktivitas  NBI;  3)  Memastikan  kontribusi  pemerintah dari  negara-negara  anggota  serta  agensi  dukungan  eksternal  dan  para  NGO;  4)  Menunjuk  serta memberhentikan  pihak Executive  Director melalui  rekomendasi  dari Nile  Technical  Advisory Committee ;  5)  Pengambilan  seluruh  keputusan  politik  serta  kebijakan  organisasi;  6)  Menyetujui pengisian  posisi  senior  lain  dari Nile  Technical  Advisory  Committee .  Nile-COM  didukung  oleh Nile Technical Advisory Committee (Nile-TAC), yang beranggotakan sebanyak 20 senior dari pihak resmi pemerintahan  negara-negara  anggota.  Masing-masing  negara  anggota  memiliki  2  perwakilan.  Nile- TAC  secara  spesifik  memiliki  3  poin  tanggung  jawab,  yakni:  1)  Memberikan  bantuan  teknis  serta saran kepada Nile Council of Ministers terkait manajemen serta pembangunan sungai Nil; 2) Berperan sebagai  perantara  antara  Nile-COM  dan  partner  pembangunan,  serta  antara  Nile-COM  dan  pihak sekretariat, program, dan proyek-proyek NBI; 3) Mengawasi jalannya aktivitas dan program-program NBI. 49
Poin keempat mengacu pada perencanaan strategis ( strategic planning ). Terkait poin ini, NBI telah  meluncurkan Strategic  Action  Program guna  mengimplementasikan  visi  organisasi.  Program tersebut berisikan Shared Vision Program (SVP), dan Subsidiary Action Program (SAP). 50 Henriette Ndombe, sebagai Executive Director NBI pada periode akhir program SVP menyatakan, “ The Shared Vision Program was created to bring all of the countries together, to create a platform for reflection and  discussion ,”. 51 SVP  merupakan  kumpulan  dari  tujuh  proyek  yang  keseluruhannya  bertujuan mengembangkan  potensi pembangunan  sungai  Nil  melalui  konsultasi  para  pemangku  kepentingan  di wilayah  tersebut.  Program-program  SVP  antara  lain  meliputi Nile  Trans-boundary  Environmental Action Project (NTEAP), Confidence-Building and Stakeholder Involvement (CBSI) Project , Efficient Water Use for Agricultural Production (EWUAP) Project , Applied Training (AT) Project , Nile Basin Regional  Power  Trade (RPT) Project , Socio-Economic  Development  and  Benefit-Sharing (SDBS) Project ,  dan Integrated  Water  Resources  Planning  and  Management (WRPM) Project . 52 Sedangkan untuk  program  SAP  berisikan  program-program  pembangunan  pada  tingkat  sub-basin,  yang melibatkan 2 negara anggota atau lebih. 53 Pada wilayah sub-basin tersebut terdapat program kerjasama Eastern  Nile  Subsidiary  Action  Programme (ENSAP)  dan Nile  Equatorial  Lakes  Subsidiary  Action Programme . 54 ENSAP  merupakan  kerjasama  antara  Mesir,  Ethiopia,  dan  Sudan  yang  bertujuan mengidentifikasi serta mengembangkan proyek yang memungkinkan adanya situasi bersifat win-win . 55
48 Knaepen dan Byiers, “Understanding the Nile Basin Initiative: Balancing historical rights, national needs and regional interests,” 12-14.
49 Nile Basin Initiative, Nile Basin Initiative , 2020, https://nilebasin.org/nbi/governance (diakses 3 Oktober, 2020).
50 Hefny dan Amer, “Egypt and the Nile Basin,” 45.
51 Nile Basin Initiative, “Developing the Nile: Challenges and Opportunities,” 9.
52 Ibid, 9-11.
53 Hefny dan Amer, “Egypt and the Nile Basin,” 45.
54 Corporate Report 2020 , 7.
55 Hefny dan Amer, “Egypt and the Nile Basin,” 45.
Pada  tahun  2012-2016,  NBI  berlanjut  ke  program NBI  Strategic  Plan  2012-2016 .  Pada  strategi tersebut, NBI menyatakan bahwa berakhirnya SVP menandakan dimulainya fase baru dimana capaian program  sebelumnya  akan  dikembangkan.  Terdapat  sejumlah  poin  prioritas  NBI  pada  program  ini yang  didasari  oleh  capaian  program  sebelumnya,  meliputi:  1)  Peningkatan  prioritas  untuk  aspek finansial  yang  berkelanjutan  dan  penguatan  terhadap  kerja  sama  dan  dialog  antar  negara  anggota meliputi  peningkatan  pengetahuan  hidrologi;  2)  Penguatan  badan  Nile-SEC  dalam  membentuk  unit manajemen  sumber  daya  air  serta  penguatan  terhadap  efektivitas  organisasi;  3)  Penguatan National Focal  Points guna  meningkatkan  dialog  antar  negara  anggota  serta  menunjukkan  nilai-nilai  sukses NBI dalam memperkuat pembangunan bersama; 4) Pengurangan angka kemiskinan serta peningkatan integrasi  ekonomi  melalui  peningkatan  kemampuan  NBI  dalam  memfasilitasi  dialog  antar  negara anggota; dan 5) Mengembangkan SAP agar mampu memberikan peningkatan hasil. 56
Poin  kelima  mengacu  pada  pembentukan  organisasi  wilayah  aliran  sungai  ( river  basin organizations ).  Pada  poin  ini,  kehadiran  NBI  sendiri  merupakan  perwujudan  dari  sebuah  organisasi wilayah sungai yang bersifat lintas batas antar negara-negara anggotanya. Dalam struktur institusinya, NBI membentuk sub-organisasi yang beranggotakan negara-negara di wilayah yang bersangkutan. Di wilayah timur Sungai Nil terdapat sub-organisasi NBI yang bernama Eastern Nile Technical Regional Office (ENTRO). ENTRO dibentuk pada tahun 1999 dan berpusat di Addis Ababa, Ethiopia. Negara yang termasuk wilayah program kerja ENTRO meliputi Mesir, Ethiopia, dan Sudan. 57 Badan tertinggi di  ENTRO  adalah Eastern  Nile  Council  of Ministers (ENCOM),  dan  beranggotakan  menteri sumber daya air dari Mesir, Ethiopia, Sudan, dan Sudan Selatan. Tugas ENCOM adalah menyetujui rencana kerja  dan  budget  tahunan,  memastikan  kelancaran  aktivitas  ENTRO,  memastikan  kontribusi  negara anggota, bantuan eksternal, dan NGO, serta mengambil keputusan politik atas nama organisasi. 58
Berdasarkan  temuan  di  atas,  NBI  telah  memenuhi  kelima  poin  yang  termasuk  pada  fitur pertama creation  of  a  cooperative  institutional  structure .  Hal  ini  ditunjukkan  oleh  adanya  dukungan terhadap national  plan pada  poin  pertama,  adanya  pembentukan  NBTF  dan  CIWA  sebagai  komite koordinasi  donor  pada  poin  kedua,  adanya  struktur  jajaran  pemerintahan  NBI  yang  melibatkan partisipasi  menteri  sumber  daya  air  dari  negara-negara  anggota  pada  poin  ketiga,  dan  adanya perumusan strategic  action  plan yang  dikenal  dengan  SVP  dan  SAP  beserta  sub-programnya  pada poin keempat. Terkait poin kelima, yakni pembentukan river basin organizations , penulis menemukan bahwa  NBI  sendiri  merupakan  sebuah  organisasi  wilayah  sungai  yang  mencakup  Sungai  Nil  secara keseluruhan. Namun terkait aktivitas yang spesifik pada wilayah timur sungai, NBI  membentuk sub- organisasi guna menangani wilayah tersebut, yakni ENTRO yang dipimpin oleh ENCOM.
d. Peran NBI dalam Promotion of Stakeholder Participation
Fitur kedua dari Functional Value of Hydrosolidarity menekankan pada pentingnya partisipasi pemangku kepentingan. Pada fitur ini, penulis menemukan sedikitnya 2 (dua) poin penting dari tulisan Gerlak,  Varady,  dan  Haverland,  yakni:  1)  Adanya  partisipasi  pemangku  kepentingan  dalam perencanaan dan pengambilan keputusan; dan 2) Adanya partisipasi pihak publik. 59
Pada  poin  pertama,  penulis  menemukan  bahwa  NBI  merupakan  institusi  yang mempromosikan adanya partisipasi pemangku kepentingan. Pada Juli 2004 NBI mengimplementasikan  program Confidence-Building  and  Stakeholder  Involvement (CBSI)  guna
56 NBI Overarching Strategic Plan 2012 – 2016 , 9-10.
57 ENTRO Nile Basin Initiative, About ENTRO-ENSAP , 28 Februari, 2011, http://entro.nilebasin.org/index.php/entro/who- we-are (diakses 3 Oktober, 2020).
58 ENTRO Nile Basin Initiative, The Eastern Nile Council of Ministers
, 21 September, 2015, http://entro.nilebasin.org/index.php/entro-governance (diakses 3 Oktober, 2020).
59 Gerlak, Varady, & Haverland, “Hydrosolidarity and International Water Governance,” 318.
membangun  jaringan  pemangku  kepentingan. 60 World  Bank  melalui Nile  Basin  Trust  Fund menyalurkan  dana  bersifat Grant sebesar  US$  11.56  juta  untuk  program  CBSI  yang  disetujui  pada Maret  2004. 61 Secara  spesifik,  program  tersebut  bertujuan  meningkatkan  pengetahuan  terkait  isu-isu manajemen air di wilayah sungai Nil, menyebarkan informasi, membangun jaringan antara pemangku kepentingan, serta membangun sarana penunjang partisipasi dalam diskusi kebijakan. Salah satu faktor penting  yang  mendasari  implementasi  program  ini  adalah  masih  minimnya  sarana  yang memungkinkan  negara-negara  anggota  untuk  mengadakan  dialog  serta  diskusi.  Disamping  itu, sebelum  adanya  program  CBSI,  hanya  sebagian  dari  pihak  kementrian  air  nasional  negara-negara anggota yang mengenal NBI. 62 Program CBSI ditutup pada Desember 2009. 63 Sebagai kelanjutan dari program  tersebut,  NBI  meluncurkan Communication  and  Stakeholder  Engagement  Strategy . Berdasarkan  dokumen Communication  and  Stakeholder  Engagement  Strategy  2013-2016 ,  NBI menekankan  9  prinsip  penting  guna  memastikan  efektivitas  komunikasi  dan  pertemuan  antar pemangku  kepentingan.  Prinsip  tersebut  meliputi Consistency , Two-way , Timeliness , Clarity , Accessibility , Targeted , Credible , Planned , dan Efficient . 64 Berdasarkan dokumen tersebut, NBI secara spesifik  membagi  kelompok  pemangku  kepentingannya  dalam  2  kategori,  yakni:  1) Primary Stakeholders .  Pada  kategori Primary  Stakeholders ,  NBI  menyatakan  bahwa  yang  termasuk  di dalamnya adalah kelompok-kelompok yang terdampak langsung oleh proyek-proyek NBI, atau disebut juga Project Affected Persons , yakni kelompok  masyarakat yang kehidupannya akan terdampak oleh adanya  proyek-proyek  pembangunan  sumber  daya  air;  dan  2) Secondary  Stakeholders .  Kategori  ini merupakan  para  pemangku  kepentingan  yang  tidak  terdampak  secara  langsung  oleh  keputusan  yang diambil,  namun  memiliki  peran  penting  dalam  memberikan  dukungan  tingkat  tinggi  yang  meliputi keputusan dalam kebijakan, serta negosiasi. Kategori ini meliputi partner pembangunan internasional, agensi  multilateral,  struktur  pemerintahan  NBI  dan  pihak  kementrian  negara-negara  anggota  terkait urusan  air,  energi,  luar  negeri,  lingkungan,  agrikultur,  keuangan,  serta  para  pemangku  kepentingan lainnya  yang  berkaitan. 65 Pada  praktiknya,  implementasi  program Communication  and  Stakeholder Engagement  Strategy terfokus  pada  komunikasi  informasi  serta  pengetahuan  pada  para  pemangku kepentingan,  memfasilitasi  pertemuan  serta partisipasi,  mendukung  adanya  pengamanan  aspek  sosial dan  lingkungan,  pembahasan  isu  penting  seperti  pengurangan  kemiskinan,  kesetaraan  gender, manajemen konflik, dan lain sebagainya, serta melakukan pengawasan dan evaluasi. 66
Pada tahun 2018, berdasarkan dokumen NBI  yang berjudul Communication and Stakeholder Engagement Strategy 2018-2023 , NBI melanjutkan program tersebut untuk periode 2018-2023 dengan berlandaskan  pada  dokumen  program  periode  2013-2016.  NBI  menyatakan  bahwa  melalui  program sebelumnya, pihaknya secara menerus mempromosikan kepada negara anggotanya terkait pemahaman bahwa  “ cooperation  is  a  must,  not  a  choice ”.  Menurut  NBI,  pemahaman  tersebut  saat  ini  telah dipegang  dan  dipahami  oleh  para  negara  anggota. 67 Pada  dokumen  tersebut  NBI  menyatakan  bahwa pada  periode  2018-2023,  program Communication  and  Stakeholder  Engagement  Strategy akan berkontribusi terhadap salah satu dari enam Strategic Goals NBI,  yakni “ build consensus among the countries’ public and stakeholder for cooperative basin development and management ”.
60 Nile Basin Initiative, “Developing the Nile: Challenges and Opportunities,” 9.
61 Programmatic Implementation Completion and Results Report on Nile Basin Trust Fund and Global Environment Facility Grants in the Amount of US$81.98 Million to the Nile Basin Initiative for the Shared Vision Program , 12.
62 Nile Basin Initiative, “Developing the Nile: Challenges and Opportunities,” 9.
63 Programmatic Implementation Completion and Results Report on Nile Basin Trust Fund and Global Environment Facility Grants in the Amount of US$81.98 Million to the Nile Basin Initiative for the Shared Vision Program , 12.
64 Nile Basin Initiative, Communication and Stakeholder Engagement Strategy 2013-2016 , n.d, 9. https://nilebasin.org/images/docs/Communication%20and%20Stakeholder%20Engagement%20Strategy_ENG_FINAL.pdf
65 Ibid, 11.
66 Communication and Stakeholder Engagement Strategy 2013-2016 , 13.
67 Nile Basin Initiative, Communication and Stakeholder Engagement Strategy 2018-2023 , 2018, 5. https://nilebasin.org/images/docs/NBI_Communication_and_Stakeholder_Engagement_Strategy_2018-2023.pdf
Secara  lebih  spesifik,  NBI  menyatakan  terdapat  dua  tujuan  yang  bersifat  menyeluruh  dalam strategi  tersebut  guna  memenuhi  goals  di  atas,  yakni:  1) To  create  foundation  for  factual  and constructive dialogue on Nile Basin issues ; dan 2) To get buy-in for NBI’s activites in order to address challenges in the Nile Basin . 68 Kedua tujuan secara garis besar bertujuan menginformasikan tantangan yang  dihadapi  sungai  Nil  kepada  para  pemangku  kepentingan,  menyebarkan  informasi  pada  para pemangku  kepentingan  secara  berkala  serta  mengadakan  forum  pertemuan,  serta  mengembangkan strategic  partnerships guna  berinteraksi  dengan  kelompok  pemangku  kepentingan  tertentu. 69 NBI mengkategorisasikan  kelompok  pemangku  kepentingan  ke  dalam  sejumlah  kategori.  Pada  dokumen periode  2013-2016,  kategori  tersebut  secara  luas terbagi  dalam Primary  Stakeholders dan Secondary Stakeholders .  Pada  dokumen  periode  2018-2023,  NBI  menambahkan  kategori NBI  staff ,  yang menunjukkan bahwa setiap pembagian informasi antar juga harus mencapai seluruh anggota staf, dan mereka diharapkan mampu memberikan informasi dasar yang akurat tentang NBI kepada kelompok- kelompok  pemangku  kebijakan  lain.  Disamping  itu  terdapat  kategori NBI’s  core  governance  group . Pada kategori ini, NBI menekankan bahwa struktur pemerintahan NBI yang termasuk jajaran council of  ministers , technical  advisory  committees ,  serta  kantor-kantor  nasional  NBI,  merupakan  kelompok yang  memiliki  tingkat  kepentingan  tinggi  dan  berpengaruh  dalam  program  kerja  NBI.  Kelompok  ini menurut NBI harus selalu dilibatkan dalam setiap program kerja dan pembangunan di wilayah sungai Nil  serta  dalam  proses  pengambilan  keputusan.  Selain  kedua  kategori  diatas,  terdapat  kategori Extended  governance  group  in  national  ministries .  Kelompok  ini  meliputi  pihak-pihak  resmi  dari kementrian  negara-negara  anggota  yang  memiliki  keterkaitan  dengan  sumber  daya  air  sungai  Nil, seperti  kementrian  energi,  agrikultur,  perikanan,  lingkungan,  luar  negeri,  serta  perencanaan.  NBI menyatakan  bahwa  kelompok  ini  memiliki  tingkat  kepentingan  menengah  hingga  tinggi,  serta pengaruh  tinggi  sampai  sangat  tinggi  terhadap  program  kerja  NBI.  Kelompok  ini  perlu  untuk diinformasikan  secara  penuh  terkait  potensi  benefit  yang  muncul  dari  implementasi  strategi  NBI terhadap wilayah kerja mereka guna meningkatkan tingkat kepentingan mereka terhadap NBI. Dengan meningkatnya tingkat kepentingan mereka, NBI menyatakan bahwa pihaknya akan mempertimbangkan  melibatkan  individu-individu  penting  dalam  struktur  pemerintahan  penting, seperti Regional Expert Working Groups , maupun Project Steering Committees . 70
Poin  kedua  dari promotion  of  stakeholder  participation mengacu  pada  adanya  partisipasi publik.  Pada  program  CBSI,  NBI  menjalankan  program  kampanye  penyebaran  informasi  secara intensif  guna  menyebarkan  informasi  terkait  isu-isu  seputar  sungai  Nil.  Melalui program  CBSI,  NBI menerbitkan  sejumlah  publikasi,  program  radio,  program  televisi,  serta  mengajak  anggota-anggota pemerintahan,  pengacara,  guru,  perempuan,  serta  para  jurnalis  dalam  lingkup  lintas  batas  untuk membentuk sebuah jaringan bersama. Jaringan tersebut kemudian menciptakan sejumlah sarana yang menghubungkan  antara  NBI  dan  masyarakat.  Pertama,  penciptaan  sebuah  pusat  data  daring  yang dikenal  dengan  sebutan Nile  Basin  Knowledge  System yang  dapat  diakses  secara  bebas  oleh masyarakat.  Kedua,  pengadaan  forum  pertemuan  publik  pada  hari-hari  tertentu  yang  dikenal  dengan “ Nile Day ”. Pada hari-hari tersebut, seluruh elemen masyarakat dapat bergabung dan berdiskusi secara terbuka terkait pembangunan di wilayah sungai Nil. Ketiga, pembentukan Nile Media Network , yakni sebuah jaringan jurnalis di  tiap negara  anggota  yang  bertujuan  menyampaikan  pesan-pesan  dari  NBI ke kalangan masyarakat. Hal ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait aktivitas NBI, serta terhadap isu-isu seputar sungai Nil. 71
68 Communication and Stakeholder Engagement Strategy 2018-2023 , 7.
69 Ibid, 7-8.
70 Communication and Stakeholder Engagement Strategy 2018-2023 , 11.
71 Nile Basin Initiative, “Developing the Nile: Challenges and Opportunities,” 9-10.
Berdasarkan  dokumen Communication  and  Stakeholder  Engagement  Strategy  2018-2023 , NBI  menyatakan  bahwa  pada  sub-strategi  yang  terkandung  pada  strategi  tersebut,  pihaknya  akan mengadakan  analisa  konten  media  yang  diterbitkan  ke  publik  yang  mengandung  berita  terkait kerjasama  sungai  Nil.  Hal  ini  dilakukan  guna  menginformasikan  adanya  kesalahpahaman  yang berpotensi  mempengaruhi  kerjasama  di  wilayah  sungai  Nil.  NBI  menyatakan  bahwa  pada  diskursus publik  dan  politik  seputar  urusan  sungai  Nil,  sering  terdapat  kesalahpahaman  yang  mampu menghalangi terciptanya dialog pencarian solusi. Disamping itu, NBI akan berinteraksi dengan pihak media guna mengembangkan narasi-narasi yang konstruktif dalam rangka mempromosikan kerjasama wilayah sungai Nil. Selain media, NBI menyatakan bahwa pihaknya akan memperbaiki implementasi acara-acara publik seperti Nile Day dan lain sebagainya guna menyampaikan pesan-pesan yang secara langsung akan memberikan benefit bagi implementasi agendanya. Pada praktiknya, NBI  menyatakan akan  mengadakan  kolaborasi  dengan  organisasi-organisasi  regional  dalam  penyelenggaraan  acara publik,  serta  memanfaatkan  kesempatan  di  acara-acara  organisasi  lain,  termasuk  acara  regional  serta acara global, untuk menyampaikan informasi dengan lebih baik. 72
Pada  pembahasan  fitur  kedua,  penulis  menyatakan  bahwa  NBI  telah  memenuhi  kedua  aspek penting yang dibutuhkan, yakni adanya aktivitas yang mendukung partisipasi pemangku kepentingan, serta adanya aktivitas yang mendukung partisipasi publik.

## e. Peran NBI dalam Development of Shared Knowledge
Fitur  ketiga  dari Functional  Value  of  Hydrosolidarity mengacu  pada  pembagian  informasi serta pengetahuan antar negara-negara yang memanfaatkan sungai yang bersangkutan sebagai sumber daya.
Berdasarkan laporan World Bank tahun 2010, pada survey opini publik yang diadakan tahun 2008  di  delapan  negara-negara  anggota  NBI,  publik  menilai  bahwa  sebelum  adanya  implementasi program  SVP, proses  pertukaran  informasi  serta  data antar  negara  wilayah  sungai  Nil  sangat  minim. Pihak koordinator program CBSI  menambahkan bahwa terdapat “ discussion  taboo ” sebelum adanya implementasi  SVP.  Para  pemangku  kepentingan  menilai  bahwa  implementasi  SVP  menciptakan kesempatan  bagi  mereka  dan  pihak  publik  untuk  mengadakan knowledge-based  exchange .  Secara lebih  spesifik,  pihak  Nile-COM  menciptakan  sebuah  prosedur  yang  dikenal  dengan  sebutan interim procedures dalam  proses  pertukaran  data  dan  informasi. 73 Tujuan  utama  dari Interim  Procedures adalah  untuk  memfasilitasi  kesuksesan  implementasi  proyek  serta  program-program  NBI.  Poin-poin penting  pada  prosedur  tersebut  antara  lain:  1)  Negara-negara  NBI  memberikan  bantuan  berupa ketersediaan  data  serta  informasi  yang  dibutuhkan  dalam  mamfasilitasi  persiapan  dan  implementasi proyek  dan  program  NBI;  dan  2)  Pembentukan  sebuah Shared  Regional  Knowledgebase yang berfungsi  memfasilitasi  pembukuan,  pemeliharaan,  serta  diseminasi  data  dan  informasi  secara sistematis. 74
Selain  implementasi interim  procedures , peran  NBI  dalam  pembagian  informasi  ke  negara- negara anggota adalah dengan mengimplementasikan program Nile Basin Regional HydroMet Project . Berdasarkan  laporan  NBI  tahun  2020,  proyek  tersebut  bertujuan  meluncurkan  sebuah  sistem  yang dikenal  dengan  sebutan Nile  Basin  Regional  HydroMet  System .  Proyek  tersebut  diluncurkan  pada November 2019, dan disetujui oleh negara-negara anggota pada Februari 2020. NBI menyatakan “ The
72 Communication and Stakeholder Engagement Strategy 2018-2023 , 8.
73 Programmatic Implementation Completion and Results Report on Nile Basin Trust Fund and Global Environment Facility Grants in the Amount of US$81.98 Million to the Nile Basin Initiative for the Shared Vision Program , 24.
74 Seifeldin Hamad dan Abdulkrim Seid, “Sustainability in Monitoring and Data Exchange: The Nile Basin Initiative Case” (presentation, Global Workshop on Exchange of Data and Information in Transboundary Basins, Nile Basin Initiative, Geneva, 4-5 Desember, 2019). https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2019/WAT/12Dec_4- 5_Global_Workshop_on_Data_Exchange/S6.3_SeifeldinAbdalla_Nile_Basin_approach_to_data_sharing-Seifeldin.pdf
first  of  its  kind,  the  Nile  Basin  Regional  HydroMet  System  will  inform  national  planning  and evidencebased  decision  making  by  enabling  Burundi,  DR  Congo,  Ethiopia,  Kenya,  Rwanda,  South Sudan,  Sudan,  Tanzania  and  Uganda  to  share  reliable  data  and  knowledge  for  better  monitoring  of the  Nile’s  water  resources. ”.  NBI  menyatakan  bahwa  keberadaan  sistem  tersebut  bertujuan  untuk memungkinkan negara-negara anggota dalam  membagi data dan pengetahuan yang dapat diandalkan guna  memonitor  sumber  daya  air  sungai  Nil.  NBI  menyebutkan  bahwa  sembilan  negara-negara anggota  menyetujui  rehabilitasi  sebanyak  68  stasiun  hidrologi  di  tiap  negara  anggota,  serta membangun  sebanyak  5  stasiun  baru.  Tujuannya  adalah  pembaharuan  terhadap system  baseline . Menurut  NBI,  proyek  tersebut  akan  menyediakan  data  serta  informasi  yang  dapat  diandalkan  untuk manajemen dan pembangunan sumber daya air. Aspek-aspek di dalamnya meliputi persiapan terhadap bencana, manajemen terkoordinasi terhadap bendungan, navigasi, serta adaptasi perubahan iklim dan investasi  yang  lebih  baik.  Sebagai  tambahan,  implementasi  proyek  tersebut  mendapatkan  dukungan dari Uni Eropa dan Jerman melalui German International Cooperation (GIZ). 75
Berdasarkan  temuan  di  atas,  penulis  menyatakan  bahwa  NBI  telah  memenuhi  peran  dalam fitur Development  of  Shared  Knowledge .  Hal  ini  dikarenakan  telah  terdapat  aspek  pembagian information seta knowledge antar  negara-negara  anggota  yang  dilakukan  melalui  sejumlah  program, strategi, serta prosedur tertentu.
f. Peran NBI dalam Enhanced Integration and Linkages
Fitur  keempat  dari Functional  Value  of  Hydrosolidarity mengacu  pada  pendekatan  yang terintegrasi terhadap sungai lintas batas. Menurut Gerlak, Varady, dan Haverland, pada fitur ini perlu adanya  manajemen  air  yang  saling  terhubung  guna  memastikan  potensi  dampak  yang  muncul  yang kemudian akan mempengaruhi aktivitas ekonomi serta kehidupan ekosistem perairan. Disamping itu, manajemen di sungai yang bersangkutan juga memperhatikan serta saling menghubungkan aspek food security , water security , dan environmental security . 76
Pada Shared Vision Program (SVP), NBI  menyatakan bahwa program tersebut akan bersifat multi-sektor  yang  mengundang  negara-negara  anggotanya  untuk  saling  berkoordinasi  dalam  tujuh program  besar.  Terkait  pembahasan  pada  aspek  lingkungan,  terdapat  program Nile  Trans-Boundary Environmental Action Project (NTEAP). Program ini memberikan pelatihan pada masyarakat melalui sejumlah capacity-building workshops terkait pentingnya perlindungan terhadap lingkungan. NTEAP diawali dengan program pelatihan ke masyarakat, dan berlanjut ke proyek-proyek di tingkat komunitas di  negara-negara  anggota.  Di  Rwanda,  terdapat  proyek  pemanfaatan  tanaman  eceng  gondok.  Di Kenya,  terdapat  proyek  penanaman  pohon  guna  mencegah  erosi.  Kemudian  di  Burundi,  terdapat proyek  implementasi  teknik  terasering.  Proyek  di  tiap  negara  anggota  secara  spesifik  bervariasi, namun didasari oleh tujuan membantu masyarakat menanamkan kebiasaan baru yang tidak destruktif terhadap lingkungan. 77
Disamping program NTEAP, terdapat proyek Efficient Water Use for Agricultural Production (EWUAP)  didalam  SVP.  Proyek  ini  terfokus  pada  pengadaan  program  pelatihan  bagi  para  petani negara  anggota  guna  meningkatkan  efisiensi  penggunaan  air.  Hal  ini  didasari  adanya  peningkatan permintaan  air  akibat  peningkatan  populasi.  Pada  praktiknya,  proyek  EWUAP  membentuk  sebuah forum diskusi guna mengidentifikasi teknik serta teknologi yang akan dimanfaatkan terkait irigasi dan pengumpulan  air.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  pengadaan  program  pelatihan  guna  membangun kapasitas  para  peserta  di  negara-negara  anggota. 78 Selain  NTEAP  dan  EWUAP,  terdapat  proyek
75 Corporate Report 2020 , 17.
76 Gerlak, Varady, & Haverland, “Hydrosolidarity and International Water Governance,” 320-321.
77 Nile Basin Initiative, “Developing the Nile: Challenges and Opportunities,” 9.
78 Nile Basin Initiative, “Developing the Nile: Challenges and Opportunities,” 10.
Integrated  Water  Resource  Planning  and  Management (IWRPM).  Proyek  ini  membahas  pentingnya pembentukan common  water  policy antar  negara  anggota  guna  mensukseskan  manajemen  air bersama. 79 Menurut  laporan  World  Bank  tahun  2010,  proyek  ini  mengajak  negara  anggota  untuk bekerja sama dalam posisi yang setara. Pengambilan keputusan tidak hanya dipertimbangkan melalui sudut  pandang  regional,  namun  juga  didasari  oleh  kebijakan  manajemen  air  nasional  tiap  negara anggota.  Pada  proyek  ini  telah  terbentuk  sebuah  sistem Nile  Basin  DSS ( Decision  Support  System ) yang bertujuan membantu proses pertukaran informasi, komunikasi, serta analisa sumber daya air. 80 Pada  tahun  2017,  NBI  menyatakan  bahwa  pihaknya  tengah  mengembangkan  strategi berjangka 10 tahun untuk periode 2017-2027. Strategi tersebut disetujui oleh jajaran Nile-COM pada Oktober  2017  pada  pertemuan  tahunan  ke-25  Nile-COM  yang  digelar  di  Uganda.  Pihak  Executive Director  Nile-SEC,  Eng.  Innocent  Ntabana,  menyatakan  bahwa  strategi  10  tahunan  tersebut  akan memberikan  kesinambungan  yang  jelas  antara  aspek water , energy , food ,  serta environment , sebagaimana tertera dibawah ini:
“The 10-year Strategy is inspired by and provides a tool for implementing, the Shared Vision Objective of the Nile Basin Initiative (NBI), which is ‘to achieve sustainable socio-economic development  through  equitable  utilization  of,  and  benefit  from  the  shared  Nile  Basin  water resources’.  Among  other  things,  the  Strategy  provides  clear  linkages  between  the  key development  goals  of  water,  energy,  food  and  environment  and  focusses  on  win-win harnessing of these natural resources.” –Eng. Innocent Ntabana. 81
Innocent Ntabana menambahkan bahwa strategi 10-tahunan tersebut akan diimplementasikan melalui  program-program  5-tahunan  yang  disiapkan  oleh  Secretariat  di  Uganda,  Eastern  Nile Technical  Regional  Office  di  Ethiopia,  dan  Nile  Equatorial  Lakes  Subsidiary  Action  Program Coordination  Unit  di  Rwanda. 82 Pada  pembahasan  fitur  keempat,  penulis  menyatakan  bahwa  NBI mendukung  adanya  manajemen  air  yang  terintegrasi  serta  menciptakan linkages antar  isu  penting melalui adanya program kerja serta strategi yang telah diimplementasikan NBI, maupun tengah dalam pengembangan untuk implementasi di masa mendatang.

## Kesimpulan
Melalui  penelusuan  keempat  fitur  yang  terkandung  dalam functional  values  of Hydrosolidarity ,  penulis  menemukan  bahwa  keberadaan  NBI  merupakan  sebuah  instrumen  penting dalam  mempromosikan Hydrosolidarity antar  negara-negara  wilayah  Sungai  Nil.  Peran  NBI  sebagai sebuah institusi memenuhui keempat fitur Functional Value of Hydrosolidarity , yakni sebagai institusi kooperatif,  promotor  partisipasi  pemangku  kepentingan,  mendukung  penyebaran  informasi  dan pengetahuan antar negara anggota, serta mendukung adanya integrasi dan perhubungan. Peran tersebut menunjukkan  bahwa  NBI  memiliki  posisi  penting  dalam  menjalin  kerjasama  internasional  antar negara-negara  wilayah  Sungai  Nil  terkait  manajemen  sumber  daya  air  sungai  tersebut.  Sungai  Nil merupakan  aliran  air  yang  menjadi  sumber  kehidupan  sebanyak  lebih  dari  300  juta  jiwa  di  negara- negara wilayah alirannya. NBI memiliki misi serta peran penting dalam menjaga water security , food security , serta aspek penting lainnya yang terkandung dalam rencana kerjanya.
Penulis menilai bahwa kemampuan NBI dalam menjaga konsistensi keempat fitur Functional Value Hydrosolidarity akan menjadi penting dalam manajemen sungai Nil hingga ke masa mendatang.
79 Ibid, 11.
80 Programmatic Implementation Completion and Results Report on Nile Basin Trust Fund and Global Environment Facility Grants in the Amount of US$81.98 Million to the Nile Basin Initiative for the Shared Vision Program , 75.
81 Innocent Ntabana, “Message from The Executive Director,” NileNews Volume 14, Issue 4, Desember, 2017, 2. https://nilebasin.org/images/newsletters/Nile-News_Dec-2017.pdf (diakses 12 Oktober 2020).
82 Ibid.
Namun  NBI  sebagai  sebuah  institusi  tidak  mampu  berdiri  sendiri  tanpa  adanya  koordinasi  yang terintegrasi  antara  negara  anggota,  pemangku  kepentingan  dari  berbagai  pihak  regional  maupun internasional, serta partisipasi publik dalam mendukung agenda kerja NBI. Pihak negara anggota perlu untuk  tetap  mendukung  keterlibatan  pihak  resmi  kementrian  urusan  air  dan  yang  berkaitan  untuk berintegrasi  dengan  NBI  guna  menciptakan  program  kerja  yang  mendukung  tidak  hanya  agenda nasional  negara  yang  bersangkutan,  namun  juga  program  kerja  regional  di  wilayah  sungai  Nil.  NBI sebagai  sebuah  institusi  regional  perlu  untuk  tetap  menjaga  keterlibatan  publik  secara  aktif  melalui implementasi  program  pelatihan,  maupun  forum  diskusi  yang  memungkinkan  penyebaran  informasi terkait  program  kerja  dan  pembangunan  di  wilayah  sungai  Nil.  Secara  garis  besar,  penulis menyimpulkan bahwa dalam menjaga kerjasama antar negara-negara wilayah sungai Nil, penting bagi NBI  untuk  terus  mendesain  kebijakan  serta  program  kerja  regional  yang  mampu  memenuhi  aspek- aspek  yang  terkandung  dalam  keempat  fitur Hydrosolidarity sebagaimana  dipaparkan  penulis  dalam penelitian ini.
Melalui  pembahasan  keempat  fitur  diatas,  peneliti  dalam  bidang  yang  sama  dapat memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai basis penelitian kerjasama di wilayah Sungai Nil. Penulis menyatakan  bahwa  penelitian  ini  dapat  ditelusuri  lebih  jauh  oleh  para  peneliti  lain  terkait  partisipasi tiap negara anggota pada tiap program kerja yang secara spesifik tercantum pada pembahasan diatas. Disamping  itu,  peran  World  Bank  serta  negara  donor  terhadap  program-program  kerja  NBI  dapat diteliti  lebih  mendalam  oleh  para  peneliti.Penulis  menyatakan  dengan  segala  kerendahan  hati  bahwa penelitian ini masih mengandung keterbatasan terkait data-data statistik terkini yang berkaitan dengan topik yang ditulis. Dengan demikian, dibutuhkan penelitian lanjutan yang mampu secara lebih lanjut mengisi kekurangan tersebut.

## Daftar Pustaka
Abawari, Yaekob Mekuria. “Conflict and Cooperation among the Nile Basin Countries with Special Emphasis on the Nile Basin Initiative (NBI).” (2011).
Abdelhady,  Dalia,  Karin  Aggestam,  Dan-Erik  Andersson,  Olof  Beckman,  Ronny  Berndtsson,  Karin Broberg Palmgren, Kaveh Madani, Umut Ozkirimli, Kenneth M. Persson, and Petter Pilesjö. “The  Nile  and  the  Grand  Ethiopian  Renaissance  Dam:  Is  There  a  Meeting  Point  between Nationalism  and  Hydrosolidarity?” Journal  of  Contemporary  Water  Research  &  Education
155, no. 1 (July 2015): 73–82. https://doi.org/10.1111/j.1936-704x.2015.03197.x.
Awulachew, Seleshi, Vladimir Smakhtin, David Molden, and Don Peden. “Nile River Basin WATER,
AGRICULTURE, GOVERNANCE and LIVELIHOODS E DITED BY.” Accessed November 5, 2019. http://www.iwmi.cgiar.org/Publications/Books/PDF/the_nile_river_basin- water_agriculture_governance_and_livelihoods.pdf.
Belay,  Alebel  Abebe,  Henry  Musoke  Semakula,  George  James  Wambura,  and  Labohy  Jan.  “SWOT Analysis and Challenges of Nile Basin Initiative: An Integrated Water Resource Management Perspective.” Chinese  Journal  of  Population  Resources  and  Environment 8,  no.  1  (March 2010): 8–17. https://doi.org/10.1080/10042857.2010.10684960.
El  Bedawy,  Randa.  “Water  Resources  Management:  Alarming  Crisis  for  Egypt.” Journal  of Management and Sustainability
4,
no. 3 (August 28, 2014).
https://doi.org/10.5539/jms.v4n3p108.
Elnour, Mugahid. “The Impact of the Grand Ethiopian Renaissances Dam on the Water-Energy-Food Security Nexus in Sudan.” Uppsala University , 2019.
ENTRO Nile Basin Initiative. About ENTRO-ENSAP . Retrieved from ENTRO Nile Basin Initiative: 2011 http://entro.nilebasin.org/index.php/entro/who-we-are
ENTRO Nile Basin Initiative. “ The Eastern Nile Council of Ministers ” Retrieved October 3, 2020, from ENTRO Nile Basin Initiative: http://entro.nilebasin.org/index.php/entro-governance
Falkenmark,  M.,  and  C.  Folke.  “The  Ethics  of  Socio-Ecohydrological  Catchment  Management:
Towards  Hydrosolidarity.” Hydrology  and  Earth  System  Sciences 6,  no.  1  (February  28, 2002): 1–10. https://doi.org/10.5194/hess-6-1-2002.
FAO,  and  IHE  Delft. Water  Accounting  in  the  Nile  River  Basin .  FAO,  2020. https://doi.org/10.4060/ca9895en.
Korwa,  Johni  Robert  Verianto.  “The  China-Australia  Free  Trade  Agreement  (ChAFTA):  Its Implications  for  Australia-United  States  Relations.” Jurnal  Ilmiah  Hubungan  Internasional 15, no. 1 (July 1, 2019): 41–53. https://doi.org/10.26593/jihi.v15i1.2981.41-53.
Hamad,  S,  and  A  Seid.  “Sustainability  in  Monitoring  and  Data  Exchange:  The  Nile  Basin  Initiative Case  by  Seifeldin  Hamad  &  Abdulkrim  Seid  Nile  Basin  Initiative  Secretariat  Global Workshop  on  Exchange  of  Data  and  Information  in  Transboundary  Basins,  Geneva,  4-5,” 2019. https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2019/WAT/12Dec_4- 5_Global_Workshop_on_Data_Exchange/S6.3_SeifeldinAbdalla_Nile_Basin_approach_to_da ta_sharing-Seifeldin.pdf.
Hefny,  Magdy,  and  Salah  El-Din  Amer.  “Egypt  and  the  Nile  Basin.” Aquatic  Sciences 67,  no.  1 (March 2005): 42–50. https://doi.org/10.1007/s00027-004-0765-y.
Knaepen,  Hanne,  and  Bruce  Byiers.  “Understanding  the  Nile  Basin  Initiative  Balancing  Historical
Rights, National Needs and Regional Interests,” 2017.  https://ecdpm.org/wp- content/uploads/NBI-Background-Paper-PEDRO-Political-Economy-Dynamics-Regional- Organisations-Africa-ECDPM-2017.pdf.
Mohamed,  Yasir,  and  Makonnen  Loulseged.  “The  Nile  Basin  Water  Resources:  Overview  of  Key Research Questions Pertinent to the Nile Basin
Initiative,”
2008.
http://www.iwmi.cgiar.org/Publications/Working_Papers/working/WOR127.pdf.
Nile  Basin  Initiative.  “ Communication  and  Stakeholder  Engagement  Strategy  2018-2023” ,  2018 https://nilebasin.org/images/docs/NBI_Communication_and_Stakeholder_Engagement_Strate gy_2018-2023.pdf
Nile  Basin  Initiative.  “ Corporate  Report”  2020. https://nilebasin.org/documents-publications/88- corporate-report-2020
Nile  Basin  Initiative.  (2020). Governance .  Retrieved  October  3,  2020,  from  Nile  Basin  Initiative: https://nilebasin.org/nbi/governance
Nile  Basin  Initiative.  (n.d.). Communication  and  Stakeholder  Engagement  Strategy  2013-2016. https://nilebasin.org/images/docs/Communication%20and%20Stakeholder%20Engagement%2 0Strategy_ENG_FINAL.pdf
Nile Basin Initiative. “Governance | Welcome to Eastern Nile Technical Regional Office (ENTRO),” n.d. http://entro.nilebasin.org/index.php/entro-governance.
Nile  Basin  Initiative.  “NBI  STRATEGY  2017  -2027  ABRIDGED  VERSION,”  2017.
https://nilebasin.org/images/docs/NBI-Strategy-2017---2027.pdf.
Nile Basin Initiative NBI OverarchINg StrategIc PlaN,” 2012.
https://nilebasin.org/~nileba5/images/docs/NBI_overarching%20strategic%20plan_final_abrid ged%20version.pdf.
Nile Basin Initiative. “Who We Are | Welcome to Eastern Nile Technical Regional Office (ENTRO),”
February 28, 2011. http://entro.nilebasin.org/index.php/entro/who-we-are.
Ntabana, I. “Message from the Executive Director. NileNews: Nile Basin States to Boost Cooperation for  Water  Security.t,”  December  2017.  https://nilebasin.org/images/newsletters/Nile- News_Dec-2017.pdf.
Obengo, Joel Okundi. “Hydropolitics of the Nile: The Case of Ethiopia and Egypt.” African Security Review 25, no. 1 (January 2, 2016): 95–103. https://doi.org/10.1080/10246029.2015.1126527.
Satya,  Putu  Agung  Nara  Prima.  “COVID-  19  Dan  Potensi  Konflik  Sosial.” Jurnal  Ilmiah Hubungan Internasional , 2020, 39–35. https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jihi.v1i1.3867.39-45.
School, Dissertations, and John Merrill. “Scholar Commons Water Management and Decision-Making in the Nile Basin: A  Case  Study  of  the  Nile  Basin  Initiative,”  2008. https://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1401&context=etd.
The  World  Bank.  “Cooperation  on  the  Nile  -  Bringing  down  the  Glass Wall  |  World  Bank  Group,”
2016. https://olc.worldbank.org/content/cooperation-nile-bringing-down-glass-wall.
The World Bank. “Programmatic Implementation Completion and Results Report on Nile Basin Trust Fund and Global Environment Facility Grants in the Amount of US$81.98 Million to the Nile Basin  Initiative  for  the  Shared  Vision  Program.” The  World  Bank .  The  World  Bank,  2010. http://documents1.worldbank.org/curated/pt/423891468008466010/pdf/ICR14930P076491e0o nly1910BOX353800B.pdf.
The World Bank. “PROJECT APPRAISAL DOCUMENT for the SHARED VISION PROGRAM of the NILE BASIN INITIATIVE.” The World Bank, 2003.
http://documents1.worldbank.org/curated/en/497821468768023490/pdf/262221Shared0vision 0PAD.pdf.
Varady,  Robert,  Andrea  Gerlak,  and  Arin  Haverland.  “Hydrosolidarity  and  International  Water Governance.” International Negotiation 14, no. 2 (2009): 311–28. https://doi.org/10.1163/157180609x432842.
Wouters,  Patricia,  Sergei  Vinogradov,  and  Bjørn-Oliver  Magsig.  “Water  Security,  Hydrosolidarity, and International Law: A River Runs through It ….” papers.ssrn.com. Rochester, NY, 2009. https://ssrn.com/abstract=2365328.