## PERANCANGAN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA URUSAN SOSIAL DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT BERBASIS KONSEP ENTERPRISE ARCHITECTURE MENGGUNAKAN KERANGKA KERJA TOGAF ADM
Kinanti Tiara Ningtyas 1) , Soni Fajar Surya Gumilang 2) , Ridha Hanafi 3)
1. Universitas Telkom, Indonesia
2. Universitas Telkom, Indonesia
3. Universitas Telkom, Indonesia
Article Info ABSTRAK
Kata Kunci: Dinas Sosial, Arsitektur Enter- prise, EA, SPBE, TOGAF ADM
Keywords: Social  Services,  Enterprise  Archi- tecture, EA, E-Government, TOGAF ADM
Article history: Received 3 January 2023 Revised 10 January 2023 Accepted 5 February 2023 Available online 1 June 2023
DOI : https://doi.org/10.29100/jipi.v8i2.3454
* Corresponding author. Corresponding Author E-mail address: kinanti0500@gmail.com
Seiring  berjalannya  waktu  dan  semakin  majunya  zaman,  Teknologi  In- formasi dan Komunikasi (TIK) pun akan terus berkembang demi mem- permudah  jalannya  kehidupan  manusia.  Perkembangan  TIK  ini  mem- berikan  kesempatan  pemerintah  dalam  melakukan  pembaruan  pem- bangunan  serta  perbaikan  aparatur  negara  melalui  penerapan  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan Peraturan Presi- den  No.  95  Tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  El- ektronik, disebutkan bahwa terdapat tujuh jenis layanan publik berbasis elektronik yang akan mendukung pelaksanaan pelayanan publik baik di instansi pusat maupun pemerintah daerah. Dinas Sosial merupakan salah satu  Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat yang termasuk ke dalam bidang sosial, dan memiliki tugas pokok yang berfokus untuk merumus- kan serta mengurus kebijakan operasional di bidang kesejahteraan sosial. Tetapi,  terdapat  penurunan  terhadap  salah  satu  indikator  Dinas  Sosial Provinsi  Jawa  Barat,  yaitu  Persentase  PMKS  (Penyandang  Masa-lah Kesejahteraan Sosial) yang Terlayani Kesejahteraan Sosialnya’. Oleh ka- rena itu untuk menjawab permasalahan ter-sebut, Enterprise Architecture (EA) menjawab kebutuhan ini untuk mendefinisikan keadaan organisasi saat ini serta rancangan arsitektur Teknologi Informasi yang diinginkan. Kerangka kerja yang digunakan dalam penyusunan EA  pada penelitian ini  adalah  TOGAF  ADM  karena  TOGAF  ADM  memastikan  standar, komunikasi, dan metode yang konsisten. Penelitian ini menghasilkan ce- tak biru Enterprise Architecture berupa kerangka model yang memuat ar- sitektur bisnis, data, aplikasi dan teknologi yang saling memiliki keterkai- tan satu sama lain.

## ABSTRACT
As time  passes and technology  advances, information and communica- tion  technology  (ICT)  will  continue  to  evolve  in  order  to  improve  the quality of human life. The advancement of ICT allows the government to carry  out  development  up-dates  and  improvements  to  the  government system  by  implementing  an  Electronic-Based  Government  System (SPBE)  or  E-Government.  According  to  the  results  of  the  most  recent SPBE evaluation, West Java Province received an SPBE index value of 3.12 as well as its index predicate in 2019, indicating that further optimi- zation  is  required  to  achieve  better  re-sults.  According  to  Presidential Regulation  No.  95  of  2018  on  Electronic-Based  Government  Systems, there are seven types of electronic-based public services that will support the implementation of public services in both central and local gov-ern- ment agencies. One of these public services is focused on the social sec- tor. The Social Service is one of  the regional apparatuses in  West Java Province that is part of the social sector, with the main task of developing and  implementing  operational  policies  in  the  social  welfare  sector.  A strong infrastructure is required to deal with change, flexibility, and sim-
plicity in order to maximize the achievement of both the vision and mis- sion  of  the  West  Java  Provincial  Government  Social  Service.  This  re- search generates a blueprint document or blueprint for Enterprise Archi- tecture design that can as-sist government programs in developing SPBE master  plans  that  include  business  processes,  electronic data  and  infor- mation,  services,  infrastructure,  applications,  and  security  in  order  to achieve the goals of the SPBE.

## I. P ENDAHULUAN
eiring  berjalannya  waktu  dan  semakin  majunya  zaman,  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (TIK)  pun akan  terus  berkembang  demi  mempermudah  jalannya  kehidupan  manusia.  Tentunya  banyak  aspek  yang terpengaruh  menjadi  lebih  positif  dari  semakin  majunya  TIK,  salah  satunya  adalah  aspek  pemerintahan.
Perkembangan  TIK  ini  memberikan  kesempatan  pemerintah  dalam  melakukan  pembaruan  pembangunan  serta perbaikan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government yang  telah  diusulkan  tidak  hanya  sebagai  cara  untuk  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat,  tetapi  juga meningkatkan evaluasi warga terhadap pemerintah secara umum [1]. E-Government yaitu pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan guna memberikan layanan untuk berbagai pihak, seperti masyarakat, aparatur sipil negara,  instansi  pemerintah,  pelaku  bisnis,  dan  berbagai  pihak  lainnya.  Berdasarkan  peringkat E-Government Development  Index (EGDI)  terbaru  yaitu  tahun  2020,  Indonesia menduduki  peringkat  ke-88 dari  193  negara  di dunia dan menjadi peringkat terendah kelima di kawasan Asia Tenggara [2].
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, disebutkan bahwa terdapat tujuh jenis layanan publik berbasis elektronik yang akan mendukung pelaksanaan pelayanan publik baik di instansi pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu layanan publik tersebut berfokus pada bidang sosial. Dinas Sosial merupakan salah satu Perangkat Daerah di Provinsi Jawa Barat yang termasuk ke dalam bidang sosial, dan  memiliki  tugas  pokok  yang  berfokus  untuk  merumuskan  serta  mengurus  kebijakan  operasional  di  bidang kesejahteraan atau urusan sosial.
Mengutip dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yang menjadi acuan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan pembangunan jangka menengah, terdapat visi  pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  yaitu,  "Terwujudnya  Jawa  Barat  Juara  Lahir  Batin  Dengan  Inovasi  dan Kolaborasi". Mengusung salah satu misinya yaitu, “Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif”.
Dalam mewujudkan Misi ke-2 Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan Tujuan strategis yaitu “Meningkatnya Kebahagiaan dan Kesejahteraan Masyarakat”, dengan sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas dan Taraf Hidup Masyarakat  melalui  Peningkatan  Pelayanan  dan  Memperluas  Kesempatan  Pemenuhan  Kebutuhan  Dasar”. Pencapaian  Tujuan  dan  Sasaran  strategis  tersebut  diukur  keberhasilannya  dengan  menggunakan  indikator Persentase Penduduk Miskin.
Untuk mencapai tujuan misi tersebut, Dinas Sosial menetapkan sasaran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah,  yang  pada  akhirnya  mengukur  efektivitas  dan  efisiensi  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  secara keseluruhan,  dan  memiliki  tujuan  utama  yaitu  menyediakan  pelayanan  publik  yang  memadai  dalam  memenuhi kebutuhan  masyarakat.  Berikut  ini  merupakan  Tabel  I  Penetapan  IKU  Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat  Tahun 2020.
TABEL 1 PENETAPAN IKU DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 No. Aspek/Indikator Pembangunan Daerah Satuan Kondisi Awal Periode Target Realisasi Target Realisasi 2017 2018 2019 2019 2020 2020 1. Persentase PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang Terlayani Kesejahteraan Sosialnya % N/A N/A 59,81 72,44 60,00 63,26
2. Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Berpartisipasi Dalam Penanganan PMKS % N/A N/A 40,00 50,82 50,00 56,45
S
Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial yang telah ditetapkan, terdapat penurunan realisasi pada salah  satu  indikator  yaitu,  ‘Persentase  PMKS  (Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial)  yang  Terlayani Kesejahteraan Sosialnya’. Terdapat penurunan pencapaian sebesar 9,18%, dimana pada tahun 2020 terealisasikan sebesar 63,26%, sedangkan pada tahun 2019 telah terealisasikan mencapai 72,44%. Penurunan tersebut disebabkan oleh  pandemi  COVID-19  yang  terjadi  di  tahun  2020  sehingga  penerimaan client di  panti  berkurang  dan  masih cukup  banyaknya  aktivitas  pada  proses  bisnis  Dinas  Sosial  yang  dilakukan  secara  manual.  Berdasarkan  hasil tersebut,  diharapkan  realisasi  pencapaian  indikator  meningkat  setiap  tahun  sehingga  dapat  selalu  memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada seluruh penduduk Provinsi Jawa Barat dalam memberikan masyarakat kehidupan yang layak dan bermartabat.
Dalam menyediakan pelayanan publik yang memadai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, terdapat 7 prinsip yang perlu terpenuhi secara maksimal tercantum pada pasal 2 Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  yaitu,  efektivitas;  keterpaduan;  kesinambungan;  efisiensi;  akuntabilitas; interoperabilitas; dan keamanan. Untuk memaksimalkan terpenuhinya prinsip-prinsip tersebut  baik pada tingkat Pemerintah  Provinsi  Jawa  Barat  maupun  Dinas  Sosial,  dibutuhkan  SPBE  dengan  berbasis  konsep Enterprise Architecture (EA).
Berangkat dari visi misi Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengikuti visi Provinsi Jawa Barat, agar  dapat  tetap  selaras  dengan  kebutuhan  organisasi  dan  perkembangan  di  wilayah  Indonesia  sehingga  dapat mendukung  pemenuhan  target  untuk  penyelenggaraan  pemerintahan  negara  secara  keseluruhan,  diperlukan infrastruktur yang kuat untuk menghadapi perubahan, fleksibilitas, dan kesederhanaan sehingga dapat berkembang lebih signifikan guna memaksimalkan pencapaian baik visi misi Dinas Sosial maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Enterprise Architecture (EA) menjawab kebutuhan ini dengan menyediakan konteks strategis untuk evolusi sistem TIK  dalam  merespon  kebutuhan  lingkungan  bisnis  yang  terus  berubah.  EA  bertujuan  untuk  memperbaiki manajemen  dan  fungsionalitas  SI  pada  suatu  organisasi.  EA  menyediakan  cetak  biru  yang  digunakan  secara sistematis untuk mendefinisikan keadaan organisasi saat ini serta rancangan arsitektur TI yang diinginkan. Selain itu dengan menerapkan perancangan EA pada Dinas Sosial SPBE Provinsi Jawa Barat, diyakini dapat mendukung program  pemerintah  dalam  membuat  rencana  induk  SPBE  yang  termasuk  di  dalamnya  proses  bisnis,  data  & informasi elektronik, layanan, infrastruktur, aplikasi, serta keamanan sehingga dapat memenuhi 7 prinsip SPBE secara maksimal.
Kemudian,  pemilihan  kerangka  kerja  TOGAF  ( The  Open  Group  Architecture  Framework )  ADM  ( Architecture Development Method ) dirasa paling cocok. TOGAF ADM merupakan kerangka kerja paling menonjol dan andal yang menjadi standar arsitektur perusahaan, karena TOGAF ADM memastikan standar, komunikasi, dan metode yang konsisten. TOGAF ADM mampu menyediakan tahapan detail yang memuat seluruh  kebutuhan dari suatu perusahaan  sehingga  membantu  untuk  memanfaatkan  sumber  daya  organisasi  secara  lebih  efisien  dan  efektif. TOGAF  ADM  juga  memiliki  keterkaitan  antar  tiap  fase  dimana  pengeluaran output yang  berbeda-beda  sangat diperhatikan, sehingga keluaran dari satu fase akan dapat memenuhi kebutuhan fase lain.
Selain itu, standar TOGAF ADM versi 9.2 adalah pembaruan dari standar TOGAF ADM 9.1 yang memberikan panduan lebih baik dengan memperbaiki struktur dokumen, dan menghapus konten yang sudah usang. Peningkatan utama yang dibuat dalam versi  ini  mencakup pembaruan untuk arsitektur bisnis dan metamodel konten. Semua perubahan ini membuat kerangka kerja TOGAF ADM menjadi lebih mudah digunakan dan dipelihara. Sehingga, TOGAF ADM dirasa sangat ideal sebagai pilihan kerangka kerja dalam perancangan EA jika dibandingkan dengan kerangka kerja EA lainnya [3].
Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus dalam perancangan EA Urusan Sosial SPBE di Pemerintah Provinsi Jawa  Barat  yang  mengacu  pada  Peraturan  Presiden  No.  95  Tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik dengan menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM 9.2.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Enterprise  Architecture pada  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  dapat  memperbaiki  dan meningkatkan persentase Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat pada indikator PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang Terlayani Kesejahteraan Sosialnya.
Tujuan dari penelitian ini yaitu melakukan analisis dan perancangan untuk menghasilkan pemodelan eksisting dan targeting Enterprise Architecture (EA) mulai dari proses bisnis, data dan informasi, layanan, infrastruktur, aplikasi, serta  keamanan  guna  memperbaiki  dan  meningkatkan  persentase  pelayanan  publik  Urusan  Sosial  Dinas  Sosial Provinsi Jawa Barat yang berkualitas berdasarkan 7 prinsip yang tercantum pada pasal 2 Peraturan Presiden No. 95  Tahun  2018  tentang  Sistem  Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  sehingga  dapat  memberikan  kehidupan  yang layak dan bermartabat kepada seluruh penduduk Provinsi Jawa Barat.
Tahap pengumpulan data digunakan untuk menemukan permasalahan yang terjadi pada Dinas Sosial Pemerintah Provinsi  Jawa  Barat, dan  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  yang  sedang  digunakan  saat ini.  Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dan dilakukan baik dengan studi literatur review ,  wawancara,  maupun  pencarian  informasi  dari  jurnal  terkait.  Tujuannya  adalah  memungkinkan  peneliti dalam mengikuti alur penelitian yang telah diteliti sebelumnya dan mendapatkan informasi melalui sumber yang lebih terpercaya serta lebih luas.

## II. M ETODE P ENELITIAN

## A. Model Konseptual
Model konseptual merupakan model yang menjelaskan keterkaitan antara suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep  satu  dengan  konsep  lainnya  berangkat  dari  masalah  yang  sedang  diteliti.  Model  konseptual  dapat memberikan petunjuk rinci bagaimana cara menghubungkan atau menjelaskan suatu topik yang akan atau sedang dibahas secara mendetail. Model ini didapatkan dari konsep ilmu atau teori yang digunakan sebagai landasan teori untuk menghasilkan output sesuai dengan tujuan penelitian.
Terdapat tiga elemen model konseptual hevner yaitu lingkungan, penelitian SI (Sistem Informasi), dan dasar ilmu. Ketiga  elemen  ini  dijadikan  acuan  dalam  merancang Enterprise  Architecture .    Elemen  pertama  dari  model konseptual adalah lingkungan. Lingkungan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu people, organisasi, dan teknologi. People menjelaskan keterlibatan baik pemangku kepentingan internal maupun eksternal yang memiliki kepentingan terhadap Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bagian kedua, organisasi menjelaskan mengenai rencana strategi, struktur organisasi, dan proses bisnis. Sedangkan, Teknologi menjelaskan teknologi atau infrastruktur yang mendukung untuk digunakan oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Elemen kedua adalah penelitian SI (Sistem Informasi) yaitu, artefak. Artefak menjelaskan berbagai artefak TOGAF berupa  katalog,  matriks,  diagram,  dan  mulai  dari  domain  bisnis  hingga  domain  teknologi  apa  saja  yang  akan dibangun.  Berbeda  dengan  artefak  SPBE  yang  memiliki  6  domain  termasuk  layanan  dan  keamanan,  metode konseptual pada penelitian ini membahas 4 domain sesuai dengan artefak TOGAF.
Elemen  ketiga  adalah  dasar  ilmu,  terbagi  menjadi  2  bagian  yaitu,  Dasar  Teori  dan  Metoda.  Dasar  Ilmu  yang digunakan dalam penelitian ini adalah EA, TOGAF, dan Teori SPBE. Gambar 1 di bawah ini merupakan gambar model konseptual untuk melakukan penelitian di SPBE Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

## Gambar 1 Metode Konseptual Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

## B. Sistematika Penyelesaian
Sistematika  penyelesaian  masalah  menjelaskan  tentang  urutan  dan  tahapan  dalam  perancangan Enterprise Architecture SPBE Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam sistematika penyelesaian masalah terdapat empat  tahapan  yang  perlu  dilakukan,  yaitu  tahap  inisiasi,  tahap  identifikasi,  tahap  analisis  dan  perancangan. Gambar 2 hingga Gambar 5 berikut merupakan gambar sistematika penyelesaian masalah bagian 1-4.
Perancangan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Urusan Sosial Di Pemerintah Provinsi Jawa Barat Berbasis Konsep Enterprise Architecture Menggunakan Kerangka Kerja TOGAF ADM
Gambar 3 Sistematika Penyelesaian Masalah Bagian 2
Gambar 4 Sistematika Penyelesaian Masalah Bagian 3

## Gambar 5 Sistematika Penyelesaian Masalah Bagian 4

## 1. Tahap Inisiasi
Tahap  pertama  pada  sistematika  penyelesaian  masalah  adalah  tahap  inisiasi.  Dimana,  tahap  ini  berfokus dalam melakukan identifikasi kebutuhan data untuk menunjang penelitian. Langkah pertama dalam tahap inisiasi dimulai dengan komunikasi  dengan instansi terkait. Dilanjutkan dengan melakukan studi  literatur awal dalam me-review OPD terkait. Pada langkah ini peneliti mendapatkan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai objek tugas akhir.
2. Tahap Identifikasi
Tahap  kedua  pada  sistematika  penyelesaian  masalah  adalah  tahap  identifikasi.  Tahap  ini  dimulai  dengan mengidentifikasi masalah dengan komunikasi lebih lanjut dengan instansi terkait, kemudian menggunakan metode observasi dan studi literatur lanjut dalam beberapa dokumen, diantaranya yaitu Perpres No. 95/2018, PermenPAN-RB  No.  59/2020,  RPJMD  Pemprov  Jabar  2018-2023,  dan  Renstra  Perubahan  Dinas  Sosial Pemprov Jabar 2018-2023 serta mencari solusi dari masalah yang telah ditemukan.
3. Tahap Analisis dan Perancangan
Tahap  ketiga  pada  sistematika  penyelesaian  masalah  adalah  tahap  analisis  dan  perancangan.  Tahap  ini berfokus dalam mengidentifikasi dan merancang katalog, matriks, dan diagram mulai dari preliminary phase hingga arsitektur teknologi sesuai dengan kebutuhan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
4. Tahap Kesimpulan dan Saran
Tahap terakhir pada sistematika penyelesaian masalah adalah kesimpulan dan saran. Tahap ini memberikan validasi  yang  dilakukan  dari  analisis  sebelumnya  dengan  meminta  evaluasi  dari  seluruh  pemangku kepentingan  terkait  untuk  memastikan  kepastian  dan  kesesuaian  perancangan  yang  telah  dibangun  telah memenuhi kebutuhan pada Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

## C. Pengumpulan Data
Tahap pengumpulan data digunakan untuk menemukan permasalahan yang terjadi pada Dinas Sosial Pemerintah
Provinsi  Jawa  Barat, dan  dilakukan  dengan  mengumpulkan  data  yang  sedang  digunakan  saat ini.  Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dan dilakukan baik dengan studi literatur review,  wawancara,  maupun  pencarian  informasi  dari  jurnal  terkait.  Tujuannya  adalah  memungkinkan  peneliti dalam mengikuti alur penelitian yang telah diteliti sebelumnya dan mendapatkan informasi melalui sumber yang lebih terpercaya serta lebih luas.

## D. Enterprise Architecture
EA adalah keseluruhan metode, prinsip, dan model koheren yang digunakan dalam desain dan realisasi SI, proses bisnis,  struktur  organisasi,  dan  infrastruktur  perusahaan.  EA  mengerti  esensi  bisnis,  TI,  dan  evolusinya.  EA menyediakan cetak biru untuk secara sistematis mendefinisikan lingkungan organisasi saat ini atau masa depan, ditambah  dengan  proses  pengembangan  dan  pemeliharaan.  Sebagai  disiplin  perencanaan  utama,  ini  membantu memandu  dan  mengoptimalkan  investasi  TI  organisasi  dan  menerjemahkan  strategi  bisnis  ke  dalam  solusi teknologi yang dapat diterapkan.

## E. TOGAF ADM
The  TOGAF  Architecture  Development  Method (ADM)  menyediakan  proses  yang  teruji  dan  berulang  untuk mengembangkan  EA.  TOGAF  menyediakan  berbagai  metode  dan  tools  untuk  membantu  proses  serah  terima ( acceptance ), produksi, penggunaan, dan maintenance suatu EA. TOGAF memiliki basis model proses berulang yang  didukung  oleh best  practices dan  sekumpulan  aset  arsitektur  eksisting  yang  dapat  digunakan  kembali ( reusable ). TOGAF dapat digunakan secara bebas oleh organisasi manapun yang ingin atau sedang membangun EA. Dengan tujuan membantu organisasi untuk merancang arsitektur perusahaan, sehingga lebih terstruktur dan sistematis. Fase-fase dalam TOGAF ADM, diantaranya yaitu:
a) The Preliminary Phase
Penggambaran  aktivitas  dalam  lingkup  inisiasi  dan  persiapan  untuk  pemenuhan  tujuan  bisnis  EA  baru, termasuk definisi framework arsitektur dan prinsip-prinsip atas bidang spesifik tertentu.
b) Phase A: Architecture Vision
Dalam siklus pengembangan arsitektur digambarkan fase awal yang mencakup informasi terkait definisi ruang lingkup, stakeholder, visi arsitektur, dan meminta serta memperoleh persetujuan.
c) Phase B: Business Architecture
Sebagai  pendukung  atas Architecture  Vision atau  yang  bermakna  visi  arsitektur  yang  sudah  diberikan persetujuan, dibuat penggambaran atas pengembangan Business Architecture atau arsitektur bisnis.
d) Phase C: Information Systems Architecture
Dalam mengembangkan arsitektur aplikasi dan data diciptakan penggambaran untuk suatu proyek arsitektur dengan penggambaran pada perkembangan arsitektur S1.
e) Phase D: Technology Architecture
Dikemukakan gambaran atas pengembangan arsitektur teknologi dalam proyek arsitektur yang ada.
f) Phase E: Opportunities & Solutions
Merencanakan awal dari munculnya implementasi serta mengidentifikasikan sarana penghantaran berdasarkan arsitektur yang telah dikemukakan dari fase yang sebelumnya dalam pendefinisiannya.
g) Phase F: Migration Planning
Pada transisi arsitektur dibentuk penunjukan pada formulasi sekumpulan tahapan yang dilengkapi rencana yang disebut Implementation and Migration Plan atau implementasi dan rencana migrasi.
h) Phase G: Implementation Governance Untuk implementasi EA disediakan pengelolaan arsitektur.
i) Phase H: Architecture Change Management
Membentuk prosedur sebagai pengelolaan untuk merubah dan memindahkan pada kebaruan arsitektur.
j) Requirements Management
Pada  siklus  TOGAF  ADM  terdapat  suatu  proses  atas  pengelolaan requirement yang  berarti  kebutuhan arsitektur.

## F. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau dapat disebut dengan E-Government merupakan pemanfaa- tan TIK dalam  penyelenggaraan pemerintahan guna memberikan layanan untuk berbagai pihak, seperti instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya.
Hal dasar yang mempengaruhi kematangan SPBE yang harus diperhatikan pada saat penerapannya, diantaranya adalah:
1. Pemerintah perlu membangun kelembagaan yang berbasis organisasi jaringan, sistem manajemen, termasuk di dalamnya kebijakan dan peraturan, struktur organisasi, dan pengembangan prosedur.
2. Pemerintah perlu membangun sistem yang berbasis TIK guna meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan informasi baik internal maupun eksternal, seperti membangun infrastruktur jaringan, infrastruktur sistem ap- likasi, dan infrastruktur komunikasi data informasi.
3. Pemerintah perlu membangun Sumber Daya Manusia yang capable dalam menangani sistem, baik hard skill maupun soft skill .

## III. H ASIL DAN P EMBAHASAN

## A. Preliminary Phase
Preliminary  Phase merupakan  fase  dimana  persiapan  dan  inisiasi  perancangan  terkait  kebutuhan  bisnis  untuk arsitektur target dilakukan. Tujuan adanya Fase Preliminary ini adalah penetapan kapabilitas arsitektur yang sesuai melalui  prinsip-prinsip  arsitektur  pada  suatu  organisasi.  Prinsip-prinsip  tersebut  kedepannya  akan  dijadikan landasan dalam perancangan tiap arsitektur sehingga sesuai dengan landasan dasar organisasi.
Dalam  memenuhi  kewajibannya  untuk  memberikan  layanan  kepada  masyarakat,  terdapat  prinsip  yang  harus dipegang erat oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Landasan tersebut kemudian disatukan dalam artefak yang bernama Principle Catalog . Tabel 2 berikut merupakan Principle Catalog dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
TABEL 2 PRINCIPLE CATALOG DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT Arsitektur Nama Prinsip Keterangan Bisnis Prinsip Utama Prinsip arsitektur ini akan berlaku untuk seluruh Perangkat Daerah. Kepatuhan Terhadap Hukum Proses tata kelola TI Pemprov harus mematuhi semua hukum, kebijakan, dan peraturan internal dan eksternal yang relevan. Data Data adalah Aset Data adalah aset yang memiliki nilai bagi organisasi dan harus dikelola dengan semestinya. Data Dibagikan Pengguna memiliki akses ke data yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya; oleh karena itu, data harus dapat dibagikan ke seluruh perangkat daerah. Aplikasi Perubahan Berbasis Persyaratan Perubahan pada aplikasi dan teknologi dilakukan untuk menanggapi kebutuhan bisnis. Manajemen Perubahan Responsif Perubahan lingkungan informasi di lingkungan pemerintahan harus diimplementasikan secara tepat waktu. Teknologi Backup Infrastruktur Teknologi Terdapat
backup infrastruktur teknologi sebagai bentuk disaster recovery plan perusahaan.
Konektivitas Server
Ketepatan penggunaan server dalam mendukung infrastruktur teknologi guna menunjang ke- cepatan konektivitas.

## B. Phase A: Architecture Vision
Fase Architecture Vision merupakan fase pertama perancangan EA menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM. Fase ini mendeskripsikan batasan-batasan arsitektur berupa identifikasi kebutuhan manajemen ( Top-Level ) yang selanjutnya digambarkan dalam bentuk pendefinisian organisasi, pembatasan ruang lingkup, struktur organisasi, pengidentifikasian stakeholder, dan penggambaran kondisi sistem existing beserta target kedepannya. Salah satu artefak yang dihasilkan oleh fase ini adalah Value Chain Diagram .
Value  Chain  Diagram mendeskripsikan  nilai-nilai  yang  dimiliki  Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat  dilihat  dari aktivitas-aktivitas yang ada. Adapun aktivitas-aktivitas tersebut dibagi menjadi dua yaitu aktivitas utama ( primary activities ) dan juga aktivitas pendukung ( support activities ). Gambar 6 berikut menunjukan penggambaran Value Chain Diagram Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
Gambar 6 Value Chain Diagram Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

## C. Phase B: Business Architecture
Arsitektur  bisnis  bertanggung  jawab  untuk  mengelola  desain,  pengembangan,  implementasi,  dan  peningkatan arsitektur bisnis perusahaan, untuk memberikan nilai kepada bisnis. Salah satu artefak yang dihasilkan oleh fase ini adalah proses bisnis.
Proses  bisnis  menggambarkan  rangkaian  aktivitas/standar  operasional  prosedur  (SOP)  yang  dilaksanakan sekumpulan stakeholder terkait untuk menghasilkan suatu output tertentu. Proses ini digambarkan dengan BPMN ( Business  Process  Modelling  Notation ).  Pemodelan  ini  terdiri  atas  diagram  eksisting  dan  juga  target,  dimana diagram  target yang menjadi  usulan  dalam  penelitian ini berfokus  terhadap  penambahan  aktivitas,  penambahan role, pengurangan aktivitas, dan juga implementasi sistem. Gambar 7 sampai 8 berikut merupakan salah satu proses bisnis Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, yaitu Proses Bisnis Dinsos 02.01.01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi di Derah Provinsi Untuk Dipulangkan Ke Daerah Kab/Kota Asal.
Gambar 8 Proses Bisnis Targeting 02.01.01 Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

## D. Phase C: Information Systems Architecture - Data Architecture
Arsitektur  data merupakan  penggambaran  sebuah  data  yang  dibutuhkan  dalam pengembangan perancangan  EA dan pemenuhan kebutuhan identifikasi pada fase Arsitektur Bisnis Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Selain itu, fase  ini  bertujuan  untuk  mendefinisikan  kebutuhan  data,  meliputi  tipe  data  dan  sumber  data  yang  dibutuhkan sebagai pendukung proses bisnis pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Salah satu artefak yang dihasilkan oleh fase ini adalah Data Dissemination Diagram .
Data Dissemination Diagram merupakan artefak yang berfungsi untuk menunjukan hubungan antara entitas data, layanan  bisnis,  dan  komponen  aplikasi.  Pembuatan  diagram  ini  didasarkan  pada Business  Service , Data  Entity Catalog ,  dan juga Application/Data  Matrix yang  telah  didefinisikan  sebelumnya.  Gambar  9  berikut  merupakan Data Dissemination Diagram yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
Gambar 9 Data Dissemination Diagram Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

## E. Phase C: Information Systems Architecture - Application Architecture
Arsitektur  aplikasi  merupakan  arsitektur  yang  memetakan  atau  proses  yang  mendefinisikan  bagaimana  aplikasi yang digunakan berinteraksi atau memproses data satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan fungsi bisnis pada Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat.  Secara  umum,  arsitektur  aplikasi  adalah  proses  mendefinisikan  bagaimana
aplikasi berinteraksi dengan middleware , database dan aplikasi lainnya yang mendukung fungsi bisnis Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Salah satu artefak yang dihasilkan oleh fase ini adalah Application Communication Diagram .
Application  Communication  Diagram merupakan  artefak  yang  menggambarkan  interaksi  antara  aplikasi  yang digunakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, baik logical application component maupun physical application component .  Gambar  10  berikut  merupakan Application  Communication  Diagram yang  ada  pada  Dinas  Sosial Provinsi Jawa Barat.
Gambar 10 Application Communication Diagram Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

## F. Phase D: Technology Architecture
Arsitektur  teknologi  merupakan  arsitektur  yang  mendeskripsikan  struktur  dan  interaksi  dari Platform  Services , Logical dan Physical  Technology  Components dari  Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat.  Salah  satu  artefak  yang dihasilkan oleh fase ini adalah Platform Decomposition Diagram .
Platform Decomposition Diagram merupakan artefak yang menggambarkan platform teknologi yang mendukung operasi arsitektur sistem informasi. Diagram ini mencakup semua aspek infrastruktur dan memberikan gambaran umum  tentang  platform  teknologi  Dinas  Sosial  Provinsi  Jawa  Barat.  Gambar  11  berikut  merupakan Platform Decomposition Diagram yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
Gambar 11 Platform Decomposition Diagram Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

## G. Analisis Perbandingan
Salah  satu  penelitian  berjudul  “Perancangan Enterprise  Architecture Sistem  Informasi  dengan  Menggunakan Framework TOGAF  ADM  pada  CV.  Garam  Cemerlang”  [4] merancang Enterprise  Architecture menggunakan Framework TOGAF ADM mulai dari Preliminary Phase hingga phase G: Implementation Governance. Sedangkan penelitian ini merancang Enterprise Architecture menggunakan Framework TOGAF ADM mulai dari Preliminary Phase hingga phase D: Technology Architecture .

## IV. K ESIMPULAN
Berdasarkan hasil rancangan Enterprise Architecture Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Urusan Sosial di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Penelitian  ini  berfungsi  merancang  dan  menghasilkan  cetak  biru Enterprise  Architecture berupa  kerangka model dan menghasilkan artefak berupa catalog , diagram , dan matrix untuk kondisi eksisting ( as-is ) dan usulan targeting ( to-be ).
2. Pada perancangan Enterprise Architecture pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat ditemukan kendala cukup banyaknya  proses  yang  belum  mengimplementasikan  Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  serta  Sistem Informasi yang menyebabkan penurunan terhadap salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi
Jawa Barat yaitu, Persentase PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang Terlayani Kesejahteraan Sosialnya akibat pemenuhan layanan publik terhadap masyarakat yang kurang maksimal. Oleh karena itu, pada penelitian ini dirumuskan suatu solusi pembaharuan proses bisnis dengan menggunakan sistem layanan publik satu  pintu  yaitu,  IPJ  dan  Sapawarga  yang  mendukung  integrasi  informasi  pelayanan  publik  sehingga pemenuhan layanan publik dapat dilakukan secara lebih efektif dan maksimal.
3. Perancangan Enterprise Architecture pada penelitian ini menggunakan kerangka kerja TOGAF ADM, meliputi 5 fase yaitu:
a. Preliminary Phase
Preliminary  Phase menghasilkan  penetapan  kapabilitas  arsitektur  yang  sesuai  melalui  prinsip-prinsip arsitektur  pada  suatu  organisasi.  Prinsip-prinsip  tersebut  kedepannya  akan  dijadikan  landasan  dalam perancangan tiap arsitektur sehingga sesuai dengan landasan dasar organisasi.

## b. Architecture Vision
Fase ini mendeskripsikan batasan-batasan arsitektur berupa identifikasi kebutuhan manajemen ( Top-Level ) yang selanjutnya digambarkan dalam bentuk pendefinisian organisasi, pembatasan ruang lingkup, struktur organisasi,  pengidentifikasian  stakeholder,  dan  penggambaran  kondisi  sistem  eksisting  beserta  target kedepannya.
c. Business Architecture
Arsitektur bisnis menggambarkan urusan pemerintahan yang diemban berdasarkan model referensi proses bisnis yang telah ditetapkan atau telah menjadi acuan sebelumnya.
d. Information System Architecture
Arsitektur sistem informasi merupakan penggabungan antara arsitektur data dan arsitektur aplikasi yang bertujuan mengembangkan target sistem informasi dalam mengatasi permasalahan perusahaan/organisasi.
e. Technology Architecture
Arsitektur Teknologi membahas mengenai pengembangan infrastruktur teknologi yang diharuskan untuk memenuhi standar arsitektur data serta menunjang arsitektur aplikasi.

## D AFTAR P USTAKA
[1]   C. J. Tolbert and K. Mossberger, "The Effects of E-Government on Trust and Confidence in Government," pp. 354-369, 24 May 2006.
[2]   United Nations, "E-Government Development Index (EGDI)," 2020. [Online]. Available: https://publicadministration.un.org/egovkb/en- us/About/Overview/-E-Government-Development-Index. [Accessed 24 October 2021].
[3]   The Open Group, "The TOGAF® Standard, Version 9.2 Overview," [Online]. Available: https://www.opengroup.org/togaf. [Accessed 24 October 2021].
[4]   V. Soraya and W. S. Sari, "Perancangan Enterprise Architecture Sistem Informasi dengan Menggunakan Framework TOGAF ADM pada CV. Garam Cemerlang," Journal of Information System, vol. 4, no. 2, pp. 148-156, 25 November 2019.
[5]   Y. R. Aditya, "Penerapan E-Government Dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) Pada Direktorat Jenderal Imigrasi," Technology Management and Informatics Research Journals, vol. 4, no. 2, pp. 93-113, 2020.
[6]   I. A. Alonso, J. C. Verdun and E. T. Caro, "Enterprise Architecture Responsibilities and People Roles," pp. 163-172, November 2010.
[7]   C. M. Firmansyah and Y. Bandung, "Designing an Enterprise Architecture Government Organization Based on TOGAF ADM and SONA," 2016
International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI), 24-27 October 2016.
[8]   A. Hevner, S. T. March and J. Park, "Design Science in Information System Research," vol. 28, no. 1, pp. 75-105, March 2004.
[9]   F. Nikpay, R. B. Ahmad, B. D. Rouhani, M. N. Mahrin and S. Shamshirband, "An Effective Enterprise Architecture Implementation Methodology,"
Information Systems and e-Business Management, pp. 927-962, 16 January 2017.
[10]  E. C. Nufus, Falahah and R. Fauzi, "Analisis Dan Perancangan Enterprise Architecture Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Bidang Pemeliharaan Dan Pembangunan Jalan Menggunakan Kerangka Kerja Togaf Adm (Studi Kasus: Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat)," e-Proceeding of Engineering, vol. XV, no. 1, pp. 22-33, February 2022.
[11]  C. M. Pereira and P. Sousa, "A Method to Define an Enterprise Architecture using the Zachman Framework," pp. 1366-1371, 14 March 2004.
[12]  A. N. Ramadhanti, Falahah and M. I. Santosa, "Analisis Dan Perancangan Dalam Mendukung Layanan Dasar Bidang Rehabilitasi Sosial Dan Bidang Pemberdayaan Sosial Dengan Menggunakan Kerangka Kerja Togaf Adm (Studi Kasus: Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat)," e-Proceeding of Engineering, vol. 7, no. 2, pp. 6664-6671, August 2020.
[13]  R. A. Rizal, Y. A. Prasetyo and R. Mulyana, "Perancangan Enterprise Architecture Pada Fungsi Pengadaan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat Menggunakan Framework TOGAF ADM," vol. 4, pp. 4575-4582, December 2017.
[14]  F. N. Rizqia, Falahah and R. Fauzi, "Analisis Dan Perancangan Enterprise Architecture Untuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Bidang Penataan Ruang Menggunakan Kerangka Kerja Togaf Adm (Studi Kasus: Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Jawa Barat)," e-Proceeding of Engineering, vol. 7, no. 2, pp. 6709-6719, August 2020.
[15]  B. D. Rouhani, M. N. Mahrin, F. Nikpay, M. K. Najafabadi and P. Nikfard, "A Framework for Evaluation of Enterprise Architecture Implementation Methodologies," 2013 International Conference on Informatics and Creative Multimedia, pp. 1-6, 4-6 September 2015.
[16]  S. H. A. A. N. Fajrillah and R. Andreswari, "Perancangan Enterprise Architecture Pada Fungsi Rekam Medis Rumah Sakit Dengan Pendekatan TOGAF ADM," Jurnal Rekayasa Sistem & Industri, vol. 4, no. 1, p. 1.10, Juni 2017.
[17]  T. Tamm, P. B. Seddon, G. Shanks and P. Reynolds, "How Does Enterprise Architecture Add Value to Organisations?," vol. 28, pp. 141-168, 16 March 2011.
[18]  N. A. Taqiya, S. Mukaromah and A. Pratama, "Analisis Tingkat Kematangan SPBE Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Jawa Timur," vol. XV, no. 1, pp. 22-33, February 2020.