## Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial
Vol. 9, No. 1 Desember 2023 │ ISSN: 2477-6203 (cetak) │ ISSN: 2614-4336 (online) │ Hal. 65-75 https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jn
Nur Risma Lutfiana AL Marza, Septi Wulandari, Junadi

## PERAN STAKEHOLDER DALAM MEWUJUDKAN PEMENUHAN HAK ANAK MELALUI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK
Nur Risma Lutfiana AL Marza 1* , Septi Wulandari 2 , Junadi 3 1,2,3 Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro. Indonesia *Korespondensi: rismagalaxy22@gmail.com

## *** ABSTRAK
Pada  tahun  2019  di  Kabupaten  Bojonegoro  kartu  identitas  anak  mulai  diterbitkan.  Namun, saat ini sebagian masyarakat masih menganggap KIA tidak penting sehingga menghambat pemenuhan hak sipil anak, dimana para pemangku kepentingan memiliki peran untuk selalu menyampaikan informasi tentang pentingnya KIA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui semua pemangku kepentingan yang berkontribusi pada pelaksanaan program kartu identitas anak  yang  sesuai  dengan  hak-hak  anak.  Metodologi  studi  kasus  yang  dipadukan  dengan penelitian  kualitatif  dengan  subjek  penelitian  utama  adalah  para  pemangku  kepentingan dalam  program  Kartu  Identitas  Anak  di  Kabupaten  Bojonegoro.  Berdasarkan  hasil pengamatan,  khususnya  di  Bojonegoro,  peran  pemangku  kepentingan  antara  masyarakat dan  pemerintah  belum  bisa  dikatakan  baik.  Hal  ini  dikarenakan  salah  satu  kesulitan  yang dihadapi adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam implementasi KIA. Oleh karena itu, agar  program  KIA  dapat  terlaksana  sebagai  perwujudan  hak  anak  yang  berkeadilan, pemangku kepentingan masyarakat dan pemerintah harus saling bersinergi.
Kata kunci: KIA;  Pemenuhan Hak Anak; Stakeholder

## ABSTRACT
In  2019  in  Bojonegoro  District,  child  identity  cards  began  to  be  issued.  However,  currently, some people still consider KIA to be unimportant, thus hampering the fulfillment of children's civil rights, where stakeholders have a role in conveying information about the importance of KIA. This research aims to determine all the stakeholders who contribute to implementing the child identity card program by children's rights. The case study methodology combined with qualitative  research  with  the  main  research  subjects  are  stakeholders  in  the  Child  Identity Card  program  in  Bojonegoro  District.  Based  on  observations,  especially  in  Bojonegoro,  the role of stakeholders between the community and the government cannot be said to be good.
One  of  the  difficulties  faced  is  the  lack  of  community  involvement  in  implementing  KIA. Therefore, for the KIA program to be implemented as an equitable manifestation of children's rights, community and government stakeholders must work together.
Keywords: KIA; Fulfillment of Children's Rights; Stakeholders

## PENDAHULUAN
Pada  tingkat  global  anak  dianggap  sebagai  individu  bukan  milik  negara  atau  orang  lain,  mereka memiliki  kedudukan  yang  sama  sebagai  anggota  keluarga,  anak  memiliki  hak  yang  harus  dioptimalkan agar dapat berkembang secara maksimal (Unicef, 2020). Tahun 1989 pada Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa hak anak bahwa setiap negara telah membuat perjanjian penting yang berjanji akan melindungi hak anak.  Pemerintah  harus  melindungi  hak-hak  anak  di  seluruh  dunia  yang  tercantum  pada  konvensi  PBB. Termasuk  hak  anak  dalam  identitas  dengan  catatan  resmi  yang  mencakup  nama,  kewarganegaraan (Unicef, 2019).
Di  Indonesia  anak  dianggap  sebagai  sumber  daya  manusia  yang  berharga  untuk  masa  depan bangsa, dan  pemerintah  maupun  masyarakat  memiliki  kewajiban  untuk  bertanggung  jawab  melindungi
Citation (APA):
Nur Risma Lutfiana Al Marza,
Wulandari,  S.,  &  Junadi.  (2023).  Peran
Stakeholder dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak Anak Melalui Program Kartu  Identitas  Anak.  Jurnal  Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 9(1). https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.2931 Email Autors: rismagalaxy22@gmail.com septiwuland09@gmail.com junadiunigoro2017@gmail.com
Submitted: 22 Oktober 2023
Accepted: 24 November 2023 Published: 09 Desember 2023
Copyright  (c)  2023  Nur  Risma  Lutfiana Al Marza, Septi Wulandari, Junadi
This  work  is  licensed  under  a  Creative Commons  Attribution-ShareAlike  4.0 International License.

## Nur Risma Lutfiana AL Marza, Septi Wulandari, Junadi
serta  memastikan  kesejahteraan  anak  (Regina  et  al.,  2023).  Menurut  Undang-Undang  nomor  35  tahun 2012  tentang  perlindungan  anak,  yang  diubah  dari  Undang-Undang  nomor  23  tahun  2002,  "hak  anak merupakan  bagian  dari  hak  asasi  manusia  yang  wajib  dijamin,  dilindungi,  dan  dipenuhi  oleh  orang  tua, keluarga,  masyarakat,  negara,  pemerintah,  dan  pemerintah  daerah."  Mereka  harus  menerima  hak  asasi manusia,  yaitu  anak-anak  harus  diperlakukan  dengan  cara  yang  sama  seperti  kita  ingin  diperlakukan dengan kesetaraan dan keadilan (Handaningtias et al., 2021).
Di  Provinsi  Jawa  timur  pemenuhan  hak  anak  tertuang  pada  program  “provila”  atau  provinsi  layak anak.  Provila  maksudnya  adalah  suatu  provinsi  atau  kota  dapat  merencanakan,  menetapkan,  dan menerapkan program pembangunannya dengan memahami hak dan  kewajiban anak untuk pertumbuhan yang optimal (Dinas kominfo provinsi jawa timur, 2023).
Kabupaten  Bojonegoro  anak  berperan  penting  dalam  pembangunan  yang  menyelaraskan  dan sinergis.  Kabupaten  Bojonegoro  memiliki  1.339.100  penduduk,  dengan  307.081  anak,  yang  merupakan 23% dari populasinya. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan memastikan bahwa  anak-anak dan kaum disabilitas dipenuhi dengan hak dan perlindungan mereka (Diskominfo, 2019).
Berdasarkan fenomena yang ada dapat menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak merupakan hal yang  harus  diperhatikan  dengan  seksama  terutama  dalam  pemenuhan  identitas.  Pemerintah  melindungi hak  anak  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Dalam  Negeri  No.  2  Tahun  2016  menetapkan  beberapa keuntungan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk anak, yaitu (1) melindungi hak anak, (2) memastikan akses ke sarana  umum,  (3)  menunjukkan  identitas  mereka  saat  mengalami  peristiwa  buruk,  (4)  mencegah perdagangan anak, dan (5) mempermudah akses anak ke layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, perbankan, transportasi, dan lainnya (Intan, 2023).
Adanya  permasalahan sosial yang sulit diselesaikan membuat para administrator  publik beralih ke kegiatan tata kelola yang memungkinkan warga negara dan pemangku kepentingan terlibat dalam proses membuat  kebijakan.  Stakeholder  merupakan  pemangku  kepentingan  individu  atau  orang-orang  yang berkontribusi  pada  membuat  kebijakan  dan  lembaga  yang  mereka  wakili  merupakan  pusat  pembuatan kebijakan.  Individu  pemangku  kepentingan  yang  terlibat  berasal  dari  dalam  dan  luar  pemerintahan. Pemangku  kepentingan  adalah  Individu  atau  kelompok  yang  membuat  perbedaan  atau  yang  memiliki kemampuan  untuk  mempengaruhi  atau  dipengaruhi  oleh  pencapaian  tujuan  organisasi  (Circle,  2023; Helbig,  2015).  Townsley  (1998)  dalam  Wakka  (2014)  membagi  pemangku  kepentingan  menjadi  dua kelompok berdasarkan hubungan mereka dengan keputusan. Pihak yang memiliki kepentingan langsung disebut  sebagai  pemangku  kepentingan  primer.  Pihak  yang  bergantung  pada  pihak  lain  atau  memiliki kepentingan  secara  tidak  langsung  disebut  sebagai  pemangku  kepentingan  sekunder  dari  sumber  daya tersedia  stakeholder  memiliki  peran  penting  dalam  pemerintahan  untuk  mempengaruhi  bagaimana pemerintah beroperasi. (Rahayu et al., 2022; Sari, 2021). Peran Menurut Soekanto dalam Mahfud (2015), melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya  selain itu, peran adalah hasil dari posisi atau kewenangan. Dalam penelitian Mahfud (2015), Nugroho membagi stakeholder menjadi lima, masing- masing berdasarkan peran mereka. Creator of policies, implementor , koordinator , fasilitator , dan akselerator adalah lima peran yang disebutkan di atas. (Yuningsih et al., 2021).
Pada pra riset oleh peneliti pada awal tahun 2023  bahwa sebagian masyarakat Bojonegoro memiliki KIA namun sebagian belum karena pada realitanya sebagian  masyarakat menganggap proses perolehan KIA rumit dan memakan waktu, serta biaya, menjadi penghalang pemenuhan hak anak melalui KIA. Banyak orang  tua  yang  belum  tahu  tentang  KIA  atau  kurang  mengetahui  manfaat  dari  KIA,  bahkan  terjadi  pro kontra  dalam  fungsi  dari  KIA  karena  masyarakat  juga  sering  menganggap  proses  penerbitan  lama, pelayanan  yang  lamban  membuat  masyarakat  segan  mengajukan  permohonan  penerbitan  KIA  dan beberapa berpendapat KIA tidak benar-benar dibutuhkan pada saat ini karena sudah ada akta ataupun KK yang  berisi  data  anak.  Hal  tersebut  membuat  proses  berjalannya  program  terhambat.  Dengan  adanya pemerintah sebagai stakeholder yang memiliki peran penting dalam pemenuhan hak anak melalui program KIA untuk dapat memastikan setiap anak telah mendapatkan haknya sebagai warga negara. Stakeholder yang  dimaksud  adalah  pemangku  kepentingan  di  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  yang bertugas  mengeluarkan  Kartu  Identitas  Anak  (KIA)  dan  stakeholder  pendukung  lainnya.  Dari  beberapa respon  masyarakat  memperlihatkan  bahwa  stakeholder  di  Bojonegoro  belum  meningkatkan  peranannya dalam menjalankan kebijakan dalam suatu program.
Penelitian terdahulu yang relevan mengenai KIA, hasil dari penelitiannya adalah di beberapa daerah layanan KIA telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, serta pelayanan yang cepat, hambatan atau kendala  selama  proses  penerbitan  mampu  diselesaikan  dengan  tepat  oleh  petugas  layanan  namun  ada juga    yang  mengalami  masalah  pada  proses  penerbitan  seperti    kurangnya  petugas  operator  yang  ada pada  kelurahan  dan  mitra  yang  mendukung  masih  minim  (Arista  et  al.,  2019;  Noer,  2021;  Roekminiati, 2022).
Berdasarkan penelitian terdahulu menunjukkan urgensi penelitian ini bahwa  adanya kartu identitas anak (KIA) adalah agar anak terdata sejak dini dan anak bisa mendapatkan hak nya sebagai warga sipil secara  merata.  Kebaharuan  yang  dilakukaan  dalam  penelitian  adalah  melalui peran  stakeholder karena stakeholder  memiliki  peranan  sangat  penting  untuk  mewujudkan  terlaksananya  suatu  program.  Dengan permasalahan  yang  ditunjukkan  bukan  hanya  dari  pelayanan  yang  kurang  namun  juga  pemahaman masyarakat terkait penggunaan atau manfaat dari KIA. Oleh karena itu pertanyaan dari penelitian ini adalah apakah  stakeholder  telah  memenuhi  perannya  dalam  pemenuhan  hak  anak  melalui  program  KIA.

## METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi dan memahami pengalaman dari beberapa informan, penelitian ini juga sebagai memahami aktivitas yang mengubah informasi menjadi representasi  wawancara,  percakapan,  catatan  lapangan,  foto,  dan  rekaman,  dan  juga  catatan  pribadi (Creswell,  2018).  Pendeketan  penelitian  ini  menggunakan  studi  kasus  yang  dimana  akan  menjelaskan mengenai beberapa kasus dari waktu ke waktu, secara menyeluruh (Werdiningsih & B, 2022) Data primer adalah  data  yang  diperoleh  langsung  dari  sumbernya,  seperti  dari  wawancara  langsung.  Data  sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, seperti melalui media perantara; data yang dirangkai dan dikemukankan oleh pihak lain, biasanya dalam bentuk publikasi atau jurnal; penelitian terdahulu;  observasi;  dokumentasi;  dan  sebagainya  (Moleong,  2005).  Teknik  pengumpulan  data menggunakan Purposive  sampling berbeda  dengan  random  sampling  karena  menggunakan  metode
Nur Risma Lutfiana AL Marza, Septi Wulandari, Junadi
identitas yang telah ditentukan untuk memastikan bahwa sampel dipilih dengan hati-hati dan sesuai dengan tujuan  penelitian,  sehingga  mengurangi  risiko (Lenaini,  2021).  Teknik  purposive  sampling  menetapkan narasumber  dalam  penelitian  seperti  Disdukcapil  Kabupaten  Bojonegoro,  Dinas  P3AKB,  Lembaga pendidikan  dan  masyarakat.  Dalam  memperoleh  keakuratan  Sugiyono  (2012:241)  menyatakan  bahwa peneliti  menggunakan  teknik  triangulasi  merupakan  metode  pengumpulan  data  yang  menyatukan  teknik pengumpulan data dari dua sumber data yang berbeda sebelumnya, yaitu data sekunder dan data primer (Pratiwi, 2017). Triangulasi  sumber data dibuat dengan memverifikasi identitas informan tertentu.  Melalui wawancara  dan  observasi;  peneliti  menggunakan  catatan  resmi,  dokumen  tertulis,  dan  observasi  yang relevan. Setelah itu, akan menghasilkan data yang berbeda yang akan memberikan sudut pandang yang berbeda  tentang  topik  yang  diteliti  sehingga  dapat  dibentuk  keyakinan  yang  dapat  diandalkan  (Slater, 2017). Peneliti melakukan validitas data dengan menyajikan data sekunder berupa  Renstra Pd, Regulasi KIA,  Roadmap  KLA,  dari  data  tersebut  akan  menemukan  kesamaan  dengan  hasil  wawancara  yang didapatkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peran Stakeholder dalam Mewujudkan Pemenuhan Hak Anak Melalui Program KIA (Kartu Identitas Anak)
Studi ini menggunakan teori peran stakeholder dan akan membahas bagaimana pihak berwenang memenuhi  hak  anak  dengan  kartu  identitas  anak.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  dan observasi langsung terhadap berbagai subjek yang terlibat dalam penelitian. Pada saat penelitian langsung dilapangan, peneliti menemukan fakta bahwa stakeholder saling melakukan koordinasi dalam pemenuhan hak anak melalui kartu identitas anak.
Kemudian  pada  saat  wawancara  dengan  informan  pertama  yaitu  Disdukcapil,  Dinas  P3AKB, lembaga  pendidikan,  dan  masyarakat.  Dari  pemerintah  yang  menjalankan  secara  langsung  program  KIA disampaikan bahwa :
“Disdukcapil melakukan penerbitan KIA secara kolektif yang bekerja sama dengan lemabaga pendidikan  dan  untuk  pemenuhan  hak  anak  berada  di  bawah  naungan  dinas  P3AKB  yang memiliki  program  KLA,  kita  juga  memiliki  3  inovasi pelayanan  yang  akan  sangat  membantu masyarakat”. (kasi pendaftaraan penduduk, Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro)
Berdasarkan  hal  tersebut  selanjutnya  didukung  dengan  hasil  lain  yang  menyatakan  benar  adanya jawaban yang telah disampaikan oleh informan sebelumnya :
“Pemenuhan  hak  anak  memang  benar  ada  pada  program  kabupaten/kota  layak  anak,  itu semua  tertera  pada  buku  roadmap  KLA  dan  website  Dinas  P3AK”.  (kabid  pemberdayaan perempuan dan anak Dinas P3AKB).
Dalam hasil wawancara dari informan selanjutnya ada dari dua lembaga pendidikan yang memiliki jawaban sama, hal ini membuktikan benar adanya apa yang telah disampaikan oleh informan sebelumnya :
“Penerbitan  KIA  memang  dilakukan  secara  kolektif  dengan  menyempaikan  kepada  seluruh wali murid, kemudian tujuannya agar mempersiapkan segala berkas yang dibutuhkan hal itu
Nur Risma Lutfiana AL Marza, Septi Wulandari, Junadi
dilakukan yaa membantu orang tua dalam pembuatan KIA”. (kepala sekolah TK dan Guru SD Negeri di salah satu daerah Kabupaten Bojonegoro)
Peneliti  juga  menganalisi  pendapat  yang  disampaikan  oleh  masyarakat  mengenai  fungsi  dan pelayanan dalam program KIA, mereka menyatakan :
“saya  bingung  dengan  kegunaan  KIA,  menurut  saya KIA  tidak  terlalu  dibutuhan  karena  kan sudah ada dokumen lain. Dan pelayanan capil yang ada di kecamatan itu dangat lama dan lelet sekali, membuat waktu saya terbuang banyak sekali”. (Bu Mar sebagai nama samaran berasal dari salah satu daerah di kabupaten Bojonegoro).
Analisis data yang menyeluruh akan dihasilkan berdasarkan beberapa pernyataan di atas. Analisis ini  akan  memberikan  pemahaman  dan  gambaran  baru  tentang  bagaimana  stakeholder  menjalankan tanggung jawabnya dan apa yang telah mereka lakukan untuk meningkatkan pelayanan saat ini.

## Identifikasi Peran Stakeholder
Peran  merupakan  kedudukan  individu  dalam  menjalankan  hak  dan  kewajibannya  sesuai  dengan posisinya, kemudian tanggung jawabnya. Stakeholder adalah mereka yang mungkin terkena dampak atau mempunyai pengaruh terhadap suatu Upaya, mereka juga dapat mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan  kuat. Keberhasilan  program  bergantung  pada  pemangku  kepentingan,  yang  dapat  terjadi dalam dan di luar organisasi. Pemangku kepentingan penting karena mereka memiliki kemampuan untuk memengaruhi hal positif atau negatif melalui keputusan mereka. Teknik pemetaan pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi siapa pemangku kepentingan dan memastikan memenuhi persyaratan (Box, 2023; Handayani & Warsono, 2017; Peter, 2022).
Kartu  identitas  anak  juga dikenal  sebagai KIA dalam  layanan publik  bertujuan  untuk  menjaga  dan memastikan  hak  konstitusional  warga  negara  dan  meningkatkan  pendataan  kependudukan.  Syarat mendapatkan  KIA  relatif  mudah  dan  cepat  apabila  mengajukan  penerbitan  KIA  sendiri  tanpa  perantara, dalam waktu satu hari KIA dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Syarat yang dibutuhkan berupa KK, KTP orang tua, foto anak dengan background yang sesuai dengan tahun kelahiran.
Sebagai  pendukung  dalam  mewujudkan  pemenuhan  hak  anak  pemerintah  Kabupaten  Bojonegoro melangsungkan program Kabupaten Layak Anak (KLA) sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2021 yang berisi tentang kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yang terdiri dari dokumen nasional kebijakan  KLA  dan  rencana  aksi  nasional  penyelenggaraan  KLA.  Tujuan  kebijakan  ini  adalah  untuk menjadikan kabupaten/kota layak anak di seluruh Indonesia dan memastikan hak anak dan perlindungan khusus  mereka.  KLA  merupakan  kabupaten/kota  yang  memiliki  sistem  pembangunan  yang  memastikan pemeliharaan hak anak dan perlindungan khusus anak secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan. Tujuan  KLA  adalah  untuk memastikan  hak  dan  perlindungan  khusus anak  melalui  sistem  pembangunan berbasis anak yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan  media  massa  secara  terencana  dan  berkelanjutan  dalam  kebijakan.  KLA  terwujud  apabila  tiap kecamatan dan desa telah memenuhi indikator layak anak dan  setiap tahunnya mengalami peningkatan.
Nur Risma Lutfiana AL Marza, Septi Wulandari, Junadi
serta hal ini akan berfokus pada indikator pemenuhan hak sipil yang dalam pelaksanannya membutuhkan peran stakeholder untuk dapat mewujudkan pemenuhan hak anak melalui identitas anak.
Setiap stakeholder memiliki peran yang berbeda dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Setiap orang yang memberikan atau terkena dampak dari suatu program, kebijakan, atau pembangunan disebut sebagai stakeholder. Mereka dapat berupa individu, kelompok, atau suatu lembaga. Masing-masing stakeholder dalam pemenuhan hak anak melalui KIA berasal dari stakeholder yang berbeda beda. Setiap stakeholder  memiliki  kepentingan  yang  sama  dalam  memenuhi  hak  anak.  Selain  itu  stakeholder  yang terlibat juga tidak pernah membedakan anak untuk mendapatkan haknya, dan memiliki tujuan yang sama. Tiap stakeholder memiliki inovasi yang berbeda untuk mencapai  tujuannya, serta memiliki peranan yang berbeda pula dalam menjalankan kebijakan dan programnya.
Secara  garis  besarnya  dalam  pembahasan  ini  stakeholder  yang  terlibat  ada  Dinas  P3AKB, Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro dan lembaga pendidikan. Pada pembahasan peran stakeholder dalam pemenuhan hak anak melalui KIA terbagi menjadi lima sesuai dengan perannya menurut Nugroho dalam penelitian  Mahfud  (2015).  Kelima  peran  tersebut  antara  lain policy  creator,  implementor,  koordinator, fasilitator,dan akselerator.
Policy  Creator. Stakeholder  yang  memiliki  wewenang  untuk  membuat  keputusan  dan  membuat kebijakan  adalah  policy  creator.  Peran policy  creator ada  pada  Kebijakan  yang  dibuat  oleh  Dinas Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  (Disdukcapil  Kabupaten  Bojonegoro)  oleh  Disdukcapil  Kabupaten Bojonegoro ada pada rencana strategis Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah (Renstra Pd) Tahun 2018–2023 yang mencakup peran tugas yang ada pada bidang kependudukan yaitu melayani penerbitan KK,  KTP-el,  KIA  dan  surat  pindah  dan bidang  pencatatan  sipil  melayani  penerbitan  akta–akta  kelahiran, akta  nikah  dan  perceraian,  sedang  untuk  fungsi  perangkat  daerah  meliputi  kebijakan  penyelenggaraan, pembinaan,  pengembangan,  pengawasan  dan  pengendalian.  Dimana  dalam  Renstra  tersebut  juga menyebutkan untuk mencapai tujuan dalam lima tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menetapkan kebijakan berikut : “ masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan ,”  dimana salah satu kebijakan  yang  telah  ditatapkan  adalah  pelayanan  jemput  bola,  stakeholder  yang  bertugas  dalam pelayanan  tersebut  berperan  untuk  membantu,  memudahkan  masyarakat  dalam  mengajukan  dan memperoleh dokumen kependudukan.
Implementator . Implementator merupakan stakeholder yang berperan dalam pelaksana kebijakan. Implementator  yang  berperan  dalam  pemenuhan  hak  anak  melalui  program  KIA  adalah  Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro.
Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro berperan sebagai penanggungjawab berjalannya suatu kebijakan dan  program  terkait  kependudukan.  Salah  satunya  adalah  melakukan  penerbitan  KIA  dalam  proses penerbitannya,  petugas  layanan  yang  ditugaskan  selalu  mengupayakan  meningkatkan    pelayanan  yang cepat dan tepat. Peran lain yang pertama ada dalam melakukan “sosialisasi” kepada lembaga pendidikan, sosialisasi dilakukan di setiap kecamatan dengan mengundang perwakilan dari seluruh lembaga pendidikan di  kecamatan  tersebut,  yang  kedua  melakukan  “jemput  bola”  ke  setiap  sekolah,  sekolah  untuk  anak berkebutuhan  khusus  atau  SLB,  petugas  melakukan  perannya  untuk  mendatangi  sekolah  dan  langsung
melakukan pencetakan KIA saat itu juga, dan yang terakhir melakukan “pencetakan KIA secara kolektif” di sekolah, 3 hal tersebut merupakan inovasi yang dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro, adanya 3  inovasi  dilakukan  agar  anak  mendapatkan  haknya  secara  merata  tanpa  membedakan  anak  difabel, marginal, maupun normal karena stakeholder terkait juga bermaksud agar memudahkan orang tua dalam membuat KIA. KIA sendiri telah dipastikan keabsahan dan keakuratan data sama seperti yang ada pada akta kelahiran anak.
Koordinator . Koordinator merupakan stakeholder yang memiliki tugas untuk mengkoordinasi pihak pemangku kepentingan lain untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam upaya mencapai pemenuhan hak anak melalui KIA ada Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro dan Dinas P3AKB Bojonegoro.
Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro berperan dalam mengkoordinasi beberapa pihak yang ikut serta dalam  mewujudkan  program  KIA.  Salah  satunya  berkoordinasi  dengan  lembaga  pendidikan,  lembaga pendidikan disini dari tingat TK-SMP yang dimana akan memudahkan dalam melaksanakan program yang dijalankan  serta  memudahkan  anak  dalam  mendapatkan  hak  sipil.  Koordinasi  antar  pihak  tersebut  akan selalu dilakukan apabila target untuk melakukan penerbitan KIA belum terpenuhi. Berdasarkan data hasil observasi di Kabupaten Bojonegoro bahwa selama 2 tahun terakhir target penerbitan KIA adalah 50% dari yang wajib memiliki KIA 299.808 namun saat ini di Bojonegoro baru mencapai 37% atau baru 71.573 yang artinya  memiliki  capaian  rendah,  peran  stakeholder  dalam  hal  ini  adalah  selalu  berupaya  dalam  melihat serta memastikan data dari setiap kecamatan a pabila ada kecamatan yang belum memenuhi ketentuan maka akan melakukan koordinasi serta sosialisasi secara berkala dan berulang.
Untuk  mendorong  pengembangan  Kota  Layak  Anak  (KLA),  Dinas  P3AKB  kabupaten  Bojonegoro bertanggung  jawab  atas  masalah  anak  dan  pemenuhan  hak  anak.  Pada road  map Bojonegoro  menuju kabupaten  layak  anak  2019-2023  Untuk  membuat  kota  layak  anak,  ada  lima  klaster  :  (1)  hak  sipil  dan kebebasan; (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; (3) kesejahteraan dan kesehatan dasar; (4) pendidikan, rekreasi, dan kegiatan budaya; dan (5) perlindungan khusus. Anak-anak yang berhak atas hak- hak  ini  termasuk  dalam  klaster  atau  indikator  I  (satu).  Dinas  P3AKB  berperan  dalam  mengkoordinasi beberapa  OPD  dalam  melaksanakan  KLA  salah  satunya  Disdukcapil  Kabupaten  Bojonegoro  yang merupakan salah satu anggota dalam KLA, peran stakeholder ini sebagai penerbit  identitas anak untuk memenuhi hak sipil, stakeholder disini memiliki peranan yang penting karena sebagai dinas yang menaungi tentang pemenuhan hak anak,dan selalu berusaha untuk menjalankan programnya secara merata.
Fasilitator . Fasilitator  adalah  pihak  yang  bertanggung  jawab  atas  hak  anak  melalui  KIA  sesuai dengan  kebutuhan.  Lembaga  pendidikan  berperan  sebagai  fasilitator  karena  lembaga  pendidikan menyampaikan informasi yang didapatkan kepada orang tua, serta membantu dan memudahkan orang tua dalam pendaftaraan KIA, juga membantu memberikan pemahaman pentingnya KIA untuk anak dimana KIA memiliki  kegunaan  yang  sama  seperti  KTP,  kemudian  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat mengenai  KIA  yang  dapat  melindungi  pemenuhan  hak  anak,dan  yang  terakhir  sebagai  bukti  identifikasi anak  apabila  mengalami  kejadian  yang  buruk.  Dalam  hal  ini  lembaga  pendidikan  memiliki  peran  yang penting untuk membantu mewujudkan pemerataan dalam pemenuhan hak sipil anak khususnya TK karena
Nur Risma Lutfiana AL Marza, Septi Wulandari, Junadi
KIA saat ini beberapa sekolah dasar negeri ketika melakukan pendaftaran akan diminta untuk menyertakan fotocopy KIA sebagai salah satu syarat.
Akselerator . Akselerator merupakan stakeholder yang ikut terlibat dalam kebijakannya sendiri, yang secara  aktif  bekerja  untuk  mempertahankan  dan  berkontribusi  sehingga  suatu  program  dapat  berjalan sesuai rencana.
Akselerator yang terlibat adalah seluruh pihak yang terlibat dalam kebijakan pemenuhan hak anak terutama  melalui  KIA  seperti  Disdukcapil  Kabupaten  Bojonegoro  dan  lembaga  pendidikan  karena  agar mencapai  sebuah  tujuan  memerlukan  kontribusi  yang  baik  agar  dapat  melaksanakan  kebijakan  secara maksimal.  Jika  tidak  memberikan  kontribusi,  penyelenggaraan  pemenuhan  hak  anak  akan  terhambat. Faktor-faktor yang menghambat ini biasanya berasal dari masyarakat yang kurang memahami KIA, yang menyebabkan program tidak berjalan secara optimal, dan SDM yang rendah.

## Faktor penghambat
Presepsi  Masyarakat. Presepsi  merupakan  pandangan  seseorang  terhadap  suatu  objek  yang dirasakan,  diamati,  berdasarkan  pengalaman,  pengamatan,  pengetahuan  serta  pemahaman  yang kemudian  mencapai  sebuah  kesimpulan.  Seseorang yang  memiliki  pandangan atau  pendapatan tertentu dalam  melihat  suatu  hal.  Perbedaan  dalam  memberikan  pendapat  akan  berlanjut  dengan  respon  dan perbuatan yang berbeda hal ini juga disebut sebagai presepsi (Zandroto, 2018).
Berdasarkan hasil observasi, mayoritas masyarakat di kabupaten Bojonegoro memiliki presepsi yang berbeda dalam program KIA, yaitu masyarakat masih menganggap KIA sebagai kartu yang tidak memiliki kegunaan  apapun.  Beberapa  orang  tua  beranggapan  bahwa  anak  kemanapun  akan  bersama  orang  tua yang  mana anak  tidak  pernah  melakukan  transaksi  apapun  saat bersama orang  tua  jadi  KIA  tidak  akan berfungsi. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa dalam proses penerbitan pasti akan menghabiskan biaya  yang  cukup  besar  apalagi  mereka  yang  jauh  dari  pusat  layanan  misal  di  kecamatan  ataupun dilayanan  Disdukcapil Kabupaten Bojonegoro. Presepsi masyarakat yang menganggap KIA tidak penting menyebar ke sekelompok masyarakat lain sehingga menjadi salah satu faktor penghambat  tercapainnya target pemenuhan hak anak melalui KIA.
Sumber  Daya Manusia . Potensi setiap individu untuk menggunakan  sumber daya manusia terdiri dari  keterampilan  fisik  dan  mental  yang  dimiliki  setiap  individu,  termasuk  kemampuan  untuk  mengatasi tantangan  di  tempat  kerja.  Setiap  orang  memiliki  potensi  untuk  berkembang  dan  berkembang  secara pribadi dengan memperbaiki lingkungannya, membina, dan pada akhirnya meningkatkan tingkat keresahan masyarakat  umum.  Salah  satu  tujuan  utama  penggunaan  sumber  daya  manusia  adalah  untuk meningkatkan produktivitas, yang membuat perusahaan lebih kompetitif dan mampu mencapai tujuannya (Uma, 2021).
Sumber  daya  manusia  atau  petugas  layanan  disini  merupakan  petugas  yang  membantu  proses penerbitan  KIA.  Rendahnya  tingkat  SDM  dari  segi  petugas  pelayanan  juga  menjadi  faktor  terhambatnya capaian program KIA dikarenakan tidak semua petugas khususnya yang berada di kecamatan  menguasai tentang pelaksanaan KIA. Sesuai observasi langsung di beberapa kecamatan menunjukkan bahwa petugas

## Nur Risma Lutfiana AL Marza, Septi Wulandari, Junadi
layanan  pada  saat  menjalankan  tugasnya  dari  segi  penyampaian  informasi  masih  kurang  baik  seperti pelayanan yang seharusnya dapat dilakukan di kecamatan justru diarahkan ke Dinas Dukcapil Kabupaten Bojonegoro, hal tersebut membuat masyarakat beranggapan bahwa pelayanan terlalu berbelit-belit. Selain itu, adanya pelayanan yang beragam setiap harinya membutuhkan lebih banyak waktu disisi lain dengan keterbatasan jumlah petugas layanan. Kemudian tak sedikit masyarakat yang mengkritik terkait pelayanan yang ada karena masyarakat merasa pelayanan kurang baik dan cepat.

## SIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dianalisis  pemenuhan  hak  anak  melalui  penggunaan  Kartu Identitas  Anak  di  Kabupaten  Bojonegoro,  dalam  pelaksanaannya  terdapat  beberapa  hambatan  seperti pendapat  masyrakat  yang  mengatakan  pelayanan  kurang  cepat  sehingga  menimbulkan  asumsi  negatif, kemudian masyarakat juga beranggapan bahwa akta kelahiran dan kartu keluarga sudah mencakup semua informasi mengenai identitas anak sehingga untuk apa memiliki KIA jika sudah memiliki kedua dokumen tersebut,  selain  itu  hambatan  juga  disebabkan  kurangnya  SDM  petugas  layanan  dan  kurangnya ketanggapan petugas dalam melakukan pelayanan.
Jika  ditinjau  dari  aspek  peran policy  creator disimpulkan  bahwa  stakeholder  telah  membuat  suatu kebijakan  yang  berisi  tentang  peran  petugas  dalam  melakukan  pelayanan  di  Disdukcapil  Kabupaten Bojonegoro dan kebijakan tersebut telah terlaksana dengan baik, untuk aspek kedua, peran implementator disimpulkan bahwa stakeholder telah menerapkan kebijakan dan inovasi yang ada semaksimal mungkin, aspek  ketiga  peran koordinator disimpulkan  koordinasi  atau  kerja  sama  antara  pihak  pemerintah  dan lembaga terkait selalu dilakukan dengan berbagai cara agar hak anak dapat terpenuhi secara maksimal, aspek  keempat  peran fasilitator disimpulkan  bahwa  stakeholder  telah  melakukan  segala  upaya  sebagai fasilitator agar dapat membantu masyarakat dalam melakukan pencetakan KIA, dan aspek terakhir peran akselerator disimpulkan  bahwasanya  stakeholder  yang  terlibat  dalam  menjalankan  kebijakan  telah melakukan kerja sama dan komunikasi yang cukup tepat.
Kesimpulan akhir dari aspek - aspek diatas adalah jika ditinjau dari 5 aspek sudah cukup baik karena setiap  stakeholder  dalam  pemerintahan  maupun  lembaga  pendidikan  saling  mengupayakan  semaksimal mungkin  agar  terpenuhinya  target  program  Kartu  Identitas  Anak.  Namun  ada  beberapa  faktor  yang menyebabkan program KIA berjalan kurang maksimal, faktor hambatan seperti  kurangnya komunikasi atau sosialisasi  yang  dilakukan  secara  langsung  dengan  masyarakat,  sehingga  menyebabkan  masyarakat kurang  memahami  pelaksanaan  KIA  dan  minimnya  jumlah  petugas  layanan  membuat  proses  dalam pelayanan menjadi lambat.

## DAFTAR PUSTAKA
Arista,  Dwi,  W.,  &  Suderana,  W.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Program  Kartu  Identitas  Anak  (Kia)  Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Badung. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial , 3 (1), 56. https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1733
Box,  community tool. (2023). Section 8. Identifying and Analyzing Stakeholders and Their Interests . The University of Kansas.
Circle, T. P. (2023). PEOPLE AND PLACES .
Creswell. (2018). Metodologi penelitian . 51–64.
Dinas  kominfo  provinsi  jawa  timur.  (2023). Jatim  Berhasil  Pertahankan  Predikat  Provila  Tiga  Tahun Berturut-turut- Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur . Dinas kominfo provinsi jawa timur.
Diskominfo,  B.  (2019).  Dinas  Komunikasi  dan  Informatika  Kabupaten  Bojonegoro.  In Dinkominfo.Bojonegorokab.Go.Id . https://dinkominfo.bojonegorokab.go.id/index.php/berita/baca/605
Handaningtias,  U.  R.,  Indriyany,  I.  A.,  &  Ismalia,  L.  (2021).  Fulfillment  of  the  Rights  of  Children  with Disabilities through the Involvement of Civil Society Organizations, Case of Yayasan Sayap Ibu. Ijd- Demos , 3 (2), 162–174. https://doi.org/10.37950/ijd.v3i2.106
Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang. Ilmu Administrasi Publik , 6 (3), 1–13.
Helbig,  N.  (2015). Stakeholder  engagement  in  policy  development:  Observations  and  lessons  from international experience . 1 , 1–24.
Intan. (2023). Kenali Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai Hak Konsitusional Anak sebagai Warga Negara – Disdukcapil Kota Surabaya . Disdukcapil surabaya.
Lenaini, I. (2021). TEKNIK PENGAMBILAN SAMPEL PURPOSIVE DAN . 6 (1), 33–39.
Moleong,  L.  J.  (2005). Lexy  J.  Moleong,  Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya, 2005), . 32–38.
Noer, K. U. (2021). Asesmen Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Sebagai Pemenuhan Hak Anak. Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia , 6 (4), 1773. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i4.2098
Peter,  L.  (2022).  What  Is  a  Stakeholder?  Definitions,  Types  &  Examples  -  ProjectManager.  In Project Management 101 . https://www.projectmanager.com/blog/what-is-a-stakeholder
Pratiwi,    nuning.  (2017).  Penggunaan  Media  Video  Call  dalam  Teknologi  Komunikasi. Jurnal  Ilmiah DInamika Sosial , 1 , 213–214.
Rahayu, Dwi, A., & Amrin, R. N. (2022). Peran stakeholder dalam pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener di kabupaten Wonosobo. Tunas Agraria , 5 (3), 165–181. https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.182
Regina,  N.  T.,  Kowara,  N.  P.,  Widuri,  S.,  &  Humaedi,  S.  (2023).  peran  unicef  dalam  perlindungan  anak indonesia  role  of  unicef  in  children’s  protection  in  indonesia. Jurnal  Penelitian  Dan  Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) E , 3 (3), 117–124.
Roekminiati,  S.  (2022).  Kepuasan  Masyarakat  Terhadap  Pelayanan  –  Mahardika  AP,  Sapto  P,  Sri Roekminiati. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial , 6 (2).
Sari,  Y.  R.  (2021).  Peran  Stakeholder  Dalam  Mewujudkan  Kota  Layak  Anak  di  Kota  Surakarta. Jurnal Administrasi Publik , 12 (2). https://doi.org/10.31506/jap.v12i2.5251
Nur Risma Lutfiana AL Marza, Septi Wulandari, Junadi
Slater, J. M. (2017). Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif. In Journal of Educational Research (Vol. 54, Issue 1, pp. 3–8).
Uma,  M.  (2021). Pengertian  Sumber  Daya  Manusia  Dan  Peranannya  Pada  Organisasi  –  JURUSAN MANAJEMEN TERBAIK DI SUMUT .
Unicef. (2019). The united nations convention on the rights of the child . https://www.unicef.org/media/56661/file
Unicef.  (2020).  Child  rights  and  why  they  matter.  In UNICEF  Every  right,  for  every  child. (pp.  1–7). https://www.unicef.org/child-rights-convention/child-rights-why-they-matter
Werdiningsih, E., & B, A. H. (2022). Lima Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif . 24 (1), 39–50.
Yuningsih,  Tri,  Dm,  I.  H.,  Imam,  J.,  Sh,  B.,  &  Semarang,  N.  (2021). Peran  Stakeholder  Dalam  Upaya Reintegrasi Sosial Kasus Kekerasan Pada Anak di Kota Semarang tentang Perubahan Atas Undang- belum berusia 18 tahun . WHO . 9 (1), 249–260.
Zandroto, D. (2018). TINJAUAN PUSTAKA . 10–34.

## PROFIL SINGKAT
Penulis lahir di Kabupaten Bojonegoro, pada 21 November 2002, saat ini penulis sedang menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Bojonegoro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik program studi Adminsitrasi Publik.  Pada  tahun 2021  sekarang  ini  penulis  aktif  menjadi anggota  dalam  berbagai  kegiatan  organisasi dalam kampus maupun luar kampus.