INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 1211-1218 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Implementasi Perhitungan Dan Pelaporan PPH Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Bekasi Barat Tahun 2022
Natalia Bawamenewi 1 ✉ , Joelianti Dwi Supraptiningsih 2 , Siti Ayu Rosida 3 , Siti Nuridah 4
Universitas Pertiwi
Email: 19110125@pertiwi.ac.id 1 ✉

## Abstract
Income Tax Article 21 Law No. 7 of 2021 Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) regarding Income Tax adheres to a self-assessment system, namely a tax system that gives trust and responsibility to the Taxpayer community (income recipients) to calculate, pay and report themselves the amount of tax to be paid. Changes in layers of Taxable Income (PKP) rates to support the country's economic recovery. The research objective to be achieved in this research plan based on the background and formulation of the problem is to find out how the calculation and reporting of Article 21 PPH at the West Bekasi District Office is compared to calculations according to the Tax Regulation Law No. 7 of 2021 (UU HPP). This type of research is qualitative research, which is carried out using several stages starting with interviews,  data  analysis,  and  surveys.  The  data  collection  methods  used  were  interviews  and observation. The results of this research show that the calculation and reporting of PPh Article 21 used by the West Bekasi District Office has not used the Tax Regulations Law No. 7 of 2021 (UU HPP) and companies experienced a difference in overpayment of Article 2 income tax due to changes in the PKP (Income) tariff layer. subject to tax) taxpayers.
Keywords: Reporting, Calculation, Income Tax Article 21, PNS
Abstrak
Pajak Penghasilan Pasal 21 Undang-Undang No 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)  tentang  Pajak  Penghasilan  menganut  self  assessment  sistem  yaitu  sistem  perpajakan  yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada masyarakat Wajib Pajak (penerima penghasilan) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar. Perubahan lapisan  tarif  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP)  untuk  mendukung  pemulihan  ekonomi  negara.  Tujuan Penelitian yang ingin dicapai dalam rencana penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pelaporan pph pasal 21 pada Kantor Kecamatan Bekasi Barat jika dibandingkan dengan perhitungan menurut Undang-Undang Peraturan Perpajakan No 7 Tahun 2021 (UU HPP). Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan yang dimulai dengan wawancara, analisis data, dan survey. Metode  pengumpulan  data  yang  dilakukan  adalah  wawancara  dan  observasi.  Hasil  penelitian  ini menunjukan  bahwa  Perhitungan  dan  Pelaporan  PPh  Pasal  21    yang  digunakan  Kantor  Kecamatan Bekasi Barat belum menggunakan Peraturan Perpajakan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 (UU HPP) dan perusahan mengalami selisih  lebih bayar pajak  penghasilan pasal 2 akibat adanya perubahan lapisan tarif PKP (Penghasilan kena Pajak) wajib pajak.
Kata Kunci: Pelaporan, Perhitungan, Pph Pasal 21, PNS

## PENDAHULUAN
Pajak  dipungut  bedasarkan  atau  dengan  kekuatan  undang-undang  serta  aturan pelaksanaannya, menurut Soemitro (dalam Mardiasmo, 2019) pajak berarti iuran wajib warga negara  kepada  negara  yang  terutang  yang  bisa  dilakukan  dengan  paksaan  dengan  tidak mendapatkan jasa timbal balik yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak yang  ditetapkan  pada  pemerintah  salah  satunya  ialah  Pajak  penghasilan  (PPh)  yaitu pengenaan pajak terhadap subjek pajak yang diterima dari penghasilannya dalam satu tahun pajak(Resmi, 2019). Salah satu jenis pajak pajak penghasilan ialah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh  21)  adalah  sehubungan  dengan  pekerjaan,  jasa,  atau  kegiatan  yang  dilakukan  wajib pajak orang pribadi subjek pajak dalam negeri dengan pemotongan pajak atas penghasilan berupa  gaji,  upah,  honorarium,  tunjangan,  dan  pembayaran  lainnya(Andi,  2013).  Ada beberapa  jenis  Pajak  Penghasilan  yang  pembayarannya  dilakukan  melalui  Pemotongan ataupun Pemungutan, yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26, dan PPN dan PPnBM (Resmi, 2019).
Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah warga negara  Indonesia  yang  memenuhi  syarat  tertentu,  diangkat  sebagai  pegawai  ASN  secara tetap  oleh  pejabat  Pembina  kepegawaian  untuk  menduduki  jabatan  pemerintahan,  oleh karena  itu  diharapkan  mampu  menggerakkan  dan  melancarkan  tugas-tugas  pemerintah dalam  pembangunan,  termasuk  didalamnya  dalam  melayani  masyarakat.  Berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2010, PPh Pasal 21 baik final maupun tidak final yang telah dipotong dari penghasilan PNS nantinya akan disetor dan dilaporkan oleh bendahara pemerintah ke kas negara. Pelaporan ini dilakukan bendahara dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dikirim ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
Seiring perkembangan perekonomian yang diikuti pula dengan perubahan kebijakan perpajakan,  dalam  rangka  meningkatkan  penerimaan  pajak  penghasilan  maka  dilakukan tahapan  penyempurnaan  terhadap  peraturan  perpajakan  oleh  karena  itu,  peraturan perpajakan  bisa  berubah-ubah  sesuai  dengan  penyesuaian  kebutuhan  atau  ketentuan Undang-Undang Peraturan Perpajakan dan terkait perubahan ini terkadang tidak diimbangi dengan pengetahuan wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan  pajak terutangnya. Terjadinya  perubahan  pada  lapisan  pajak  penghasilan  pasal  21,  diantaranya  adalah perubahan  tarif  pasal  17,  Penghasilan  Kena  Pajak  (PKP),  Hal  ini  menyebabkan  terjadinya perubahan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawai negeri sipil.
Selanjutnya,  pada penelitian  terdahulu juga banyak melakukan penelitian terhadap kesalahan  dalam  perhitungan  dan  pelaporan  Pajak  Penghasilan  Pasal  21,  Padahal  perlu diketahui  Pajak  Penghasilan  Pasal  21  salah  satu  pajak  yang  berfungsi  untuk  menstabilkan ekonomi negara. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu penelitian terdahulu Devy, (2018) yang  menunjukkan  bahwa  perhitungan,  pencatatan  dan  penyetoran  PPh  Pasal  21  belum sesuai  dengan  ketetapan  Undang-Undang  perpajakan  No.38  tahun  2008.  Selain  itu bedasarkan wawancara yang dilakukan pada 31 Mei 2022 di kantor kecamatan Bekasi Barat dengan  ibu  Erna  Rahmawati,S.E  selaku  Kassubag  Keuangan,  ibu  Rusmiati,S.Ap  selaku Pelaksana  dan  ibu  Deasy  Rizkinanti,S.E  selaku  Bendahara  kantor  kecamatan  Bekasi  Barat mengatakan bahwa saat ini kantor kecamatan Bekasi barat belum menggunakan peraturan perpajakan baru yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 tahun 2021 (UU HPP) dikarenakan kantor kecamatan Bekasi Barat hanya mengikuti dari pihak BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah) dan info dari sana akan secepatnya atau mulai tahun 2023 akan menggunakan undang-udan peraturan perpajakan terbaru.

## METODE PENELITIAN
1. Desain Penelitian
Desain  dalam  penelitian  ini  menggunakan  Informan.  Informan  adalah  orang-orang pada layar penelitian,yang  dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi  dan kondisi  latar  penelitian,  berkewajiban  sukarela  menjadi  anggota  tim  penelitian  walaupun hanya  bersifat  informal.  Maka  penulis  menggunakan  metode  penelitian  kualitatif  yaitu menganalisis dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi, sikap serta pandangan terhadap suatu kondisi (Moleong, 2018).
2. Model Pengumpulan Data
a. Observasi yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada Kantor Kecamatan Bekasi Barat dengan sumber informasi tentang objek penelitian.
b. Wawancara yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan pegawai Kantor kecamatan Bekasi Barat. dengan pihak atau bagian yang terkait langsung dengan penelitian.
c. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data- data yang dibutuhkan untuk tujuan penelitian yang diteliti.
3. Analisis Data
a. Reduksi Data  adalah dalam tahap  ini  berarti merangkum, memili hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya.
b. Penyajian  Data  adalah  dengan  mendisplaykan  data  maka  akan  mempermudah  untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya bedasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
c. Penarikan Kesimpulan adalah Langkah terakhir dalam analisis kualitatif data Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verivikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Dalam pembahasan Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil  pada  Kantor  Kecamatan  Bekasi  Barat,  penulis  telah  melakukan  penelitian  langsung kekantor dan melakukan wawancara dimana narasumber terkait yaitu Ibu Erna Rahmawati selaku Kassubag Keuangan Kecamatan Bekasi Barat, Ibu Rusmiati S.AP selaku Pelaksana dan Ibu Deasy Rizkinanti, S.E selaku bendahara Kecamatan Bekasi Barat.
Bedasarkan hasil wawancara dan data yang diberikan Kantor Kecamatan Bekasi Barat dimana perhitungan PPh Pasal 21 nya belum menerapkan Peraturan Perpajakan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) masih menggunakan Peraturan Perpajakan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 dan terdapat selisih lebih bayar yang disetor oleh Kantor Kecamatan Bekasi Barat.
Pelaporan PPh Pasal 21 Kantor Kecamatan Bekasi Barat sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang pedoman Teknis Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21 dan tidak adanya kendala serta keterlambatan dalam melakukan pelaporan PPh 21nya, pelaporan yang digunakan yaitu  pelaporan online yaitu menggunakan aplikasi  E-filling. Pemahaman pegawai mengenai pelaporan online yaitu
E-filling semua pegawai  Kantor Kecamatan Bekasi Barat telah memahami dan jika  kurang memahami maka akan diberikan pemahaman oleh Kasubag Keuangan yaitu Ibu  Ernawati,S.E
Tabel 1. Analisis Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21
Nama Perhitungan PPh 21 Menurut Kantor Kecamatan Bekasi Barat Perhitungan PPh 21 Menurut UU HPP No 7 tahun 2021 Selisih Gutus 67.446.250 66.446.250 1.000.000 Firman 1.744.000 1.744.000 - Ridwan 1.789.850 1.789.850 - Deasy 2.563.400 2.563.400 - Darwin 1.924.900 1.924.900 - Nanang 2.023.300 2.023.300 - Nurdin 51.156.750 50.156.750 1.000.000 Hermansyah 21.575.500 20.575.500 1.000.000 Omad 20.551.150 19.551.150 1.000.000 Jazuli 19.689.250 18.689.250 1.000.000 Titin 19.950.250 18.950.250 1.000.000 Edy 21.476.950 20.476.950 1.000.000 Erna 12.033.250 11.033.250 1.000.000 Saudi 1.840.950 1.840.950 - Dedeh 2.450.050 2.450.050 - Edi.S 2.350.900 2.350.900 - Rosmawaty 2.186.000 2.186.000 - Rusmiati 2.588.200 2.588.200 - Suhaili 2.632.700 2.632.700 -
Imas 1.901.300 1.901.300 - Asih 2.713.050 2.713.050 - Sofyan 1.641.950 1.641.950 - Total 264.229.900 256.229.900 8.000.000
Dari analisis perhitungan PPh 21 tabel diatas dapat disimpulkan terdapat selisih sebesar Rp 8.000.000,00  antara  perhitungan  Kantor  Kecamatan  Bekasi  Barat  dengan  perhitungan  Peraturan Menteri Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa adanya lebih bayar bagi Kantor Kecamatan Bekasi Barat disebabkan karena Kantor Kecamatan Bekaisi Barat masih menggunakan tarif penghasilan kena pajak (PKP) yang lama.
Penghasilan  kena  pajak  (PKP)  adalah  penghasilan  wajib  pajak  yang  digunakan  sebagai  dasar untuk  menghitung  pajak  penghasilan.  Penghasilan  kena  pajak  tersebut  dihitung  dari  penghasilan bruto yang dikurangi dengan komponen pengurang pajak hingga menghasilkan penghasilan neto, penghasilan  neto  tersebut  dikurangkan  dengan  PTKP  penghasilan  tidak  kena  pajak  untuk memperoleh pendapatan kena pajak untuk wajib pajak orang pribadi.
Berikut ialah  perbedaan tarif  (PKP) penghasilan  kena pajak  dengan peraturan yang baru  dan dengan tarif (PKP) penghasilan kena pajak dengan peraturan yang lama:
Tabel 2. Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi UU HPP No 7 Tahun 2021 Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Lapisan 0 – Rp 60.000.000,00 5% I > Rp 60.000.000,00 - Rp250.000.000,00 15% II >Rp250.000.000,00 – Rp500.000.000,00 25% III >Rp500.000.000,00-Rp5.000.000.000,00 30% IV > Rp 5.000.000.000,00 35% V
Sumber: Undang-Undang No. 7 Tahun 2021
Tabel 3. Tarif Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi UU No 36 Tahun 2008
Sumber: Undang-Undang No. 36 Tahun 2008
Pengaturan lapisan penghasilan kena pajak dan tarif pajak di UU HPP sekarang menyebabkan membayar  pajak  penghasilan  menjadi  lebih  besar.  Namun,  apabila  ditinjau  lebih  jauh  adanya perubahan batas Penghasilan Kena Pajak (PKP) sendiri justru lebih menguntungkan bagi wajib pajak orang  pribadi.Adanya  perubahan  lapisan  tarif  PPh  untuk  melindungi  masyarakat  berpenghasilan menengah ke bawah banyak masyarakat di kelompok menengah bawah justru beban pajaknya lebih turun.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  wawancara  dan  analisis  yang  telah  penulis  lakukan  dapat  disimpulkan bahwa:
1. Perhitungan  pajak  penghasilan  21  pada  Kantor  Kecamatan  Bekasi  Barat  tidak  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dari hasil analisis data pada Kantor Kecamatan Bekasi Barat terjadi kesalahan pada  perhitungan PPh Pasal 21 atas  pegawai yang disebabkan oleh  Kantor  Kecamatan Bekasi Barat tidak menggunakan PKP (Penghasilan Kena Pajak) terbaru sesuai dengan tarif yang  diterapkan  pada    Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2021  Tentang  Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
2. Pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Bekasi Barat sudah sesuai denganPeraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang pedoman Teknis Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh Pasal 21. Kantor kecamatan Bekasi Barat  melaporkan  pajaknya  menggunakan  E-Filling.  E-Filling  adalah  penyampaian  atau pelaporan pajak secara elektronik tanpa menggunakan SPT (Surat Pemberitahuan). Semua wajib pajak diwajibkan untuk melaporkan pajak setiap tahunnya, meskipun tidak dipungut pajak penghasilan. Pelaporan pajak tahunan orang pribadi menggunakan formulir yang sudah disediakan langsung pada aplikasi E-Filling,. Bendahara menyampaikan (SPT) setiap bulannya maksimal lapor setiap tanggal 20 setiap bulan, jika tanggal 20 tanggal merah maka bisa dilakukan pelaporan pada tanggal selanjutnya.
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Lapisan 0 – Rp 50.000.000,00 5% I > Rp 0.000.000,00 - Rp250.000.000,00 15% II >Rp250.000.000,00 – Rp500.000.000,00 25% III

## DAFTAR PUSTAKA
Andi. (2013). Perpajakan Esensi dan Aplikasi. Andi Offset.
Devy, R. S. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap  pada  PT.  Thalaqah  Pembangunan  Abdi  Kota  Medan  [Skripsi].  Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Mardiasmo. (2019). Perpajakan (D. Arum, Ed.; 20th ed.). Andi.
Moleong, L. J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
Resmi, S. (2019). Perpajakan Teori dan Kasus (E. S. Suharsi, Ed.; 11th ed.). Salemba Empat.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan