MAGHZA: Jurnal Ilmu Al- Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, IAIN Purwokerto Edisi: Januari-Juni, Vol. 5, No. 2, 2020 DOI: 10.24090/maghza.v5i2.4174
N ā sikh-Mans ū kh dalam Al-Qur ’ā n;

## Teori dan Implikasi dalam Hukum Islam
Mohammad Umar Said UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo Jl. K.H Hasyim Asy’ari Km. 03, Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo Email: umar.hasyim87@gmail.com

## Abstract
Islam must be able to exist in all situations and conditions, Al Qur'an as the main  source  is  expected  to  have  its  existence  especially  in  facilitating  the benefit  of  Muslims.  Because  the  benefit  and  needs  of  one  community  to another  have  differences,  then  the  need  for  the  concept  of  abrogation becomes  one  of  the  media  and  methods  in  weighing  a  benefit  that  implies the  emergence  of  relevant  new  laws  to  be  applied.  This  paper  tries  to unravel the basic concepts of abrogation (Naskh) and the domain of its work in  the  area  of  Islamic  jurisprudence.  with  descriptive-analytical  study,  the result  is  that  the  concept  of  abrogation  must  indeed  exist  in  the  minds  of every mujtahid in formulating a legal solution.

## Keywords: Nāsikh, Mansūkh, Islamic law

## Abstrak
Islam  itu  harus  bisa  eksis  di  segala  situasi  dan  kondisi.  Al  Quran  sebagai sumber  utama  di  dalamnya  sangat  diharapkan  eksistensinya  terlebih  dalam memfasilitasi  kemaslahatan  umat  Islam.  Karena  kemaslahatan  dan kebutuhan  antara  satu  komunitas  dengan  yang  lain  memiliki  perbedaan, maka perlu adanya konsep naskh yang menjadi salah satu media dan metode dalam  menimbang  sebuah  kemaslahatan  yang  berimplikasi  munculnya hukum  baru yang relevan untuk  diterapkan. Tulisan ini mencoba mengurai konsep  dasar  naskh  serta  domain  bekerjanya  di  wilayah  yuresprudensi Islam. Dengan kajian analitik deskriptif, hasil akhirnya adalah konsep naskh memang harus ada dalam benak setiap mujtahid dalam merumuskan sebuah solusi hukum.

## Kata kunci: Nāsikh, Mansūkh, Yureprudensi Islam

## A. P ENDAHULUAN
l-Quran  merupakan  wahyu  sekaligus  risalah  yang  diturunkan  Allah kepada  Rasul-Nya  untuk  disampaikan  kepada  seluruh  umat  manusia. Terlepas  dari  berbagai  pendapat  tentang  validitas  dan  keotentikan  Al Quran terkait sejarah pewahyuan dan kodifikasinya, Al-Quran merupakan mukjizat bagi Rasulullah  SAW  dalam  menyampaikan  risalahnya  melalui  keindahan  susunan A
bahasanya  yang  levelnya  tidak  dapat  dijangkau  oleh  nalar  para  ahli  bahasa  dan  sastra arab terhebat pada masa itu.(Al-Qaṭṭān, 1971, p.253)
Selain  itu,  Al    Qur’an    merupakan    sumber    utama  agama  Islam  dengan  segala aspeknya.    Menyandang  status  sebagai  sumber  utama,  Al    Qur’an    bersifat  baku  dan universal    artinya    keberadaan    Al  Qur’an    tetap    orsinil    sepanjang    masa  dan    tidak mengalami    perubahan  sedikitpun.  Di  sisi  lain,   Al  Quran  selalu up  to  date terhadap perkembangan    zaman,    namun  bukan  berarti  Al  Qur’an  menyesuaikan  diri  dengan perkembangan  zaman,  tapi justru menjadi barometer bagi perkembangan zaman yang ditandai dengan berkembangnya sains dan teknologi.
Dengan  universalitas  Al  Quran,  segala  bentuk  penjelasan,  penafsiran  hingga penerjemahan  adalah  upaya  menyingkap    tabir    makna    untuk    mendapat  petunjuk maupun  pesan  yang    terkandung    di    dalamnya  terkhusus  hal-hal  yang  berhubungan dengan aturan atau hukum yang mengatur umat manusia baik dalam hubungannya yang bersifat  vertikal  maupun  horizontal.  Untuk  mendapatkan  petunjuk  atau  pesan  hukum yang  terkandung  dalam  Al  Quran,  diperlukan  berbagai  upaya  dan  metode  untuk menggalinya, salah satunya dengan penerapan konsep Nasikh-Mansukh dalam kajian Al Quran.
Perbincangan tentang Nasikh-Mansukh lebih sering dibahas oleh para Ushuliyyin (ulama  ushul  fiqh) 1 ,  karena  memang  memiliki  kaitan  yang  erat  dengan  teks  Al  Quran maupun  Hadits  yang  memuat  redaksi  perintah  maupun  larangan  terlebih  jika  terjadi kontradiksi  hukum  antar  satu  ayat  dengan  ayat  lain  maupun  satu  hadits  dengan  hadits yang  lain.  Sehingga  keberadaan  Nasikh-Mansukh    sangat  berpengaruh  dalam  proses penggalian hukum Islam.(Al-Zuhaili, 1986, p. 930)
Kajian  tentang  konsep  Nasikh-Mansukh  dalam  pandangan  Wahbah  Zuhaily merupakan kajian yang bersifat historis karena pembahasannya tidak akan terlepas dari dua  hal  pokok  dalam  periodisasi  sejarah  Islam  yakni  periode  kenabian  dan  waktu turunnya wahyu (pewahyuan).(Al-Zuhaili, 1986, p. 931)
Wahbah juga menyampaikan bahwa syariat  Islam  merupakan pengganti  (nasikh) dari  syariat-syariat  agama  sebelumnya  meski  tidak  secara  mutlak,  sehingga  bukan  hal yang  mustahil  terjadi  pergerakan  ganti-mengganti  dalam  hukum  Islam  seiring berkembangnya zaman dan perbedaan tingkat kemaslahatan.
Keberadaan  Nasikh-Mansukh  dalam  penetapan  hukum  Islam  sangat  penting, karena tidak selamanya hukum dalam satu tempat sama dengan tempat dan  kondisi   di tempat  yang  lain  mengacu  pada  kaidah  “hukum  itu  berubah  disebabkan  perbedaan tempat dan kondisi”. Dengan demikian, pembahasan tentang Nasikh-Mansukh memiliki
1 Bahkan  beberapa  ulama  memiliki  perhatian  dan  karya  khusus  di  bidang  Nasikh-Mansukh seperti Abu Jakfar al Nuhas, Ibnu al Arabi, Ibnu al Jauzi dll.  Lihat: (Al Zarkasyi, 2006, p. 347)
urgensi  yang  kuat  dalam Quranic  Studies maupun  kajian  yuresprudensi  Islam.  Hanya saja  masih  terdapat  pro-kontra  di  kalangan  para  sarjana  muslim  baik  klasik  maupun kontemporer perihal penerapan konsep Nasikh-Mansukh. 2
Terlepas dari kontradiksi yang terjadi, memahami teori Nasikh-Mansukh menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seorang mufassir, bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa suatu  ketika Ali  bin  Abi Thalib bertanya pada seorang ahli hikayat: “ tahukah engkau tentang Nasikh-Mansukh ?”
“Allah yang maha mengetahui” jawabnya
“ rusaklah  engkau  dan  engkau  telah  berbuat  kerusakan ”  kata  Ali.(Al-Zarkasyi, 2006, p. 347)
Selain  itu,  menurut  Abdullah  Saeed  kajian  Nasikh-Mansukh  dalam  Alquran merupakan salah satu bentuk kemudahan yang Allah berikan seiring perbedaan situasi, kondisi serta kebutuhan umat, kemudian relevansinya dalam penafsiran adalah gagasan pencabutan  hukum  melalui  nasikh  dijadikan  pijakan  untuk  menafsiri  ulang  ayat  Al Quran  yang  sudah  tidak  relevan  agar  bisa  memenuhi  kebutuhan  umat  dengan  tetap menjaga universalitasnya.(Saeed, 2006, p. 79)
Makalah ini mencoba mengurai teori Nasikh-Mansukh serta keterkaitannya dalam proses  ijtihad  atau  Istinbat  hukum.  Selain  itu,  juga  menyajikan  sampel  hasil  ketetapan hukum  yang  merupakan  implikasi  sekaligus  peran  dari  teori  Nasikh-Mansukh  dalam kajian hukum Islam.

## B. T EORI D ASAR N ASIKH –M ANSUKH
Secara  etimologis,  kata  “nasikh”  merupakan  isim  fa’il  dari  kata  kerja nasakha yang  memiliki  beberapa  makna  antara  lain  menghilangkan  (al izalah ),  mengganti  (al Tabdil ),  membatalkan (al Ibthal ), mengalihkan (al Tahwil ) dan memindahkan (al Naql ). Sehingga  kata  Nasikh  bisa  bermakna  penghilang,  pengganti,  pemindah  dan  penyalin. Sedangkan  Mansukh  yang  merupakan  bentuk  isim  maf’ulnya,  menghasilkan  makna sesuatu yang dihilangkan, diganti, dibatalkan, dipindah, dan disalin.(Al-Zarkasyi, 2006, p. 348)
Ayat Al Quran yang menjadi pijakan adanya naskh adalah surat Al Baqarah ayat 106:
2 Secara  umum  ada  dua  pendapat,  pendapat  pertama,  mengingkari  adanya  naskh  dalam Alquran,  pendapat  ini    dipelopori  oleh  Abu  Muslim  al-Ashfahani  dengan  dalil  QS  Fushshilat:  42 “ Tidak datang kepadanya Al Q uran kebatilan baik dari depan maupun dari belakang” dengan ayat ini ia menegaskan tidak  ada pembatalan dalam Alquran.  pendapat kedua: mengakui  adanya nasikh- mansukh  dengan  alasan  nasikh  dalam  Al  Quran  tidak  bertujuan  membuat  bingung  umat  Islam melainkan adanya nasikh merupakan suatu bentuk  rahmat Allah (lihat: Reflita Reflita, “Redefinisi Makna Nasakh Internal Ayat Al- Qur’an”, Jurnal Substantia vol. 19, No. 1  Februari 2018: 31.
ٍءْيَش ِ لُك ىَلَع ََّللَّا َّنَأ ْمَلْعَ ت َْلََأ اَهِلْثِم ْوَأ اَهْ نِم ٍْيَِْبِ ِتَْنَ اَهِسْنُ ن ْوَأ ٍةَيآ ْنِم ْخَسْنَ ن اَم

## ريِدَق
Ayat  yang  kami  batalkan  atau  kami  hilangkan  dari  ingatan,  pasti  kami  ganti dengan  yang  lebih  baik  atau  yang  sebanding  dengannya.  Tidakkah  kamu  tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?
Sedangkan makna naskh dalam terminologi syara’, Wahbah Zuhaily dalam ushul fiqihnya  menyampaikan  bahwa  di  kalangan ushuliyyin terdapat  2  pemaknaan  terkait naskh . Pertama , naskh merupakan  penjelasan  tentang  berakhirnya  masa  berlaku  suatu hukum  syar’i  dengan  adanya  metode  syar’i  yang  datangnya  belakangan,  dengan  kata lain, ketetapan  hukum  yang terdahulu  tidak  berlaku  lagi  dengan adanya  ketetapan hukum  yang  baru. Pemaknaan ini disampaikan oleh al Razi dan al Baidhawi. Kedua , naskh merupakan  penghapusan  sebuah  hukum  syar’i  sebab  adanya  dalil  syar’i  yang muncul  setelahnya,  atau  bisa  dikatakan  bahwa  hukum  yang  terdahulu  sudah  tidak relevan  untuk  diterapkan.  Pemaknaan  ini  disampaikan  oleh  Ibnu  Hajib  dan  Al Baqilani.(Al-Zuhaili, 1986, p. 934)
Terkait  pemaknaan naskh ,  Al  Zarqani  tidak  tinggal  diam  dalam  memberikan definisi tentangya, dia menyatakan bahwa dari sekian banyak perbedaan tentang definisi naskh di  kalangan  para  ulama,  poin  utamanya  adalah  bahwa naskh merupakan penghapusan  hukum  syar’i  dengan  dasar  dalil  syar’i  yang  lain.(Al-Zarqani,  1995,  p. 138)
Yang  dimaksud  dengan terminologi  “menghapuskan”  dalam definisi  tersebut adalah    terputusnya  hubungan    hukum    yang    dihapus    dari  seorang    mukallaf    dan bukan terhapusnya  subtansi  hukum  itu sendiri.(Ikhwan, 2002, p. 108)
Dari  beberapa  pemaparan  tentang  definisi  dari  teori naskh ,  konsep naskh ala  Al Zarqani mungkin yang paling cocok untuk dijadikan pijakan, karena pada intinya proses naskh itu  tak  lain  sebagai  alternatif  dalam  penetapan  hukum  yang  sudah  tidak  relevan untuk  diterapkan  pada  situasi  atau  kondisi  yang  lain,  serta  yang  perlu  digaris  bawahi dalam konsep dasar ini adalah putusnya pemberlakuan  hukum  atas seorang  mukallaf tanpa menghapus subtansi  hukum  itu sendiri. Di sisi lain, apa yang disampaikan oleh Az  Zarqani  sudah  mewakili  pemaknaan naskh baik  dari  kalangan ushuliyyin maupun mufassirin .
Perlu dipahami pula bahwa  terjadinya  nasikh mansukh  itu  bukan  berarti  dalam al Qur’an  maupun  al-Sunnah  terdapat kontradiksi 3 ,  tetapi  menunjukkan fleksibilitas 3 Sikap  yang  diambil  terhadap  teks-teks  yang  dianggap  kontradiktif  adalah:  1) Taufiq yaitu mempertemukan  dan  mendekatkan  pengertian  kedua  teks  atau  menjelaskan  kedudukan  kedua teks tersebut, sehingga terdapat titik temu. 2) Takhshis jika salah satu teks tersebut  bersifat umum, dan  yang  lainnya  bersifat  khusus  3)  Memperlakukan  hukum  sesuai  dengan  tata  urutan  waktu turunnya ayat atau teks. 4) Tarjih yaitu dengan mengambil petunjuk kepada teks yang lebih kuat di antara teks yang kontradiktif. 5) Takhyir yaitu dengan mengamalkan kedua teks jika memungkinkan dikarenakan  cara-cara  sebelumnya  tidak  menemukan  solusi.  Lihat:  Galuh  Nasrullah  Kartika  dan Mayangsari, Nasakh dalam Hukum Islam , Jurnal An Nisbah vol. 02 no. 02 2016
ajaran    Islam,    sehingga  dapat    disesuaikan    dengan    situasi    maupun  kondisi    sosio- kultural  penerima  ajaran.    Oleh    sebab    itu  para    ulama  ushul    menetapkan    syarat kemungkinan    terjadi    nasikh    dan  mansukh,  sebagaimana  dirangkum  oleh  Abdul Wahab Khalaf dalam ushul fiqihnya  yaitu:
- Nasikh  harus terpisah  dari  mansukh, dengan kata lain ayat nasikh dengan ayat mansukh tidak boleh berada dalam satu tempat yang sama.
- Nasikh  harus lebih  kuat  atau  memiliki kekuatan yang sama dengan  mansukh
- Nasikh  harus berupa  dalil-dalil  syara’
- Mansukh tidak  dibatasi  dengan  waktu,
- Mansukh harus berupa hukum syara’,
- Hukum  dari  ayat  Nasikh  harus  datang  setelah  ayat  mansukh.(Khallaf,  1968,  p. 226)
Rangkuman diatas sejalan dengan apa yang disampaikan Manna’ al Qattan dalam mabahisnya, bahwa syarat diberlakukannya nasikh mansukh adalah :
1. Hukum  yang  dihilangkan  harus  berupa  hukum  syara’,  sehingga    jika  hukum yang dihapus bukan merupakan hukum syara’  seperti hukum yang berlaku di suatu  lembaga  atau  komunitas  tertentu  maka  hal  tersebut  tidak  bisa  dikatakan sebagai nasikh-mansukh.
2. Dalil  yang  menggantikan  adalah  hukum  syar’i  yang  datang  setelahnya. Sehingga ketika terjadi kontradiksi antara satu ayat dengan yang lain tidak bisa dikatakan bahwa hukum yang datang lebih awal mengganti hukum yang datang setelahnya.
3. Hukum yang dihapus tidak dibatasi oleh waktu tertentu, sehingga penghapusan hukum  bukan  disebabkan  karena  hukum  yang  awal  telah  habis  waktunya sehingga harus digantikan.(Al-Qaṭṭān, 1971, p. 225)

## C. D OMAIN T ERJADINYA N ASKH
Agama  Islam  datang  dengan  membawa  syariat  dan  peraturan-peraturan  yang bertujuan  menjaga  kemaslahatan  dan  memenuhi  kebutuhan  manusia.  Mengingat kemaslahatan  itu  ada  yang  bersifat  umum  dan  khusus,  maka  adanya  konsep naskh terhadap  syariat  terdahulu  maupun  dalam  syariat  Islam  khususnya  merupakan  suatu keharusan.  Hal  demikian  disebabkan  kemaslahatan  antara  satu  komunitas  dengan komunitas  yang  lain  tidak  sama  seiring  perbedaan  kondisi  geografis  maupun  sosio- kultural.
Para  jumhur  ulama  sepakat  diperbolehkannya  penerapan naskh dalam  Al  Quran, karena  terdapat  hikmah  yang  sangat  besar  dampaknya  bagi  eksistensi  syariat  Islam yakni perhatian syariat Islam terhadap kemaslahatan dan kebutuhan pemeluknya.
Meskipun para ulama menyepakati diperbolehkannya naskh dalam Al Quran, tapi bukan berarti semua ayat dapan di- naskh , oleh sebab itu ada beberapa domain ayat yang menolak adanya naskh yaitu:
1. Ayat    yang    berisi    pokok-pokok  ajaran  agama,    baik    dalam  aspek  aqidah ibadah    maupun  akhlaq,    seperti    keadilan,    kejujuran,  larangan    syirik, membunuh, mencuri  dan  lain sebagainya.
2. Ayat    yang    berisi    hukum  pasti  ( Qath’iy )  dan  abadi    berdasarkan  pernyataan dalam ayat itu sendiri, seperti perintah untuk mengerjakan sholat dan berzakat.
3. Ayat    yang    berisi  berita  atau  kabar  suatu    kejadian  baik    yang    sudah    terjadi atau yang  akan  terjadi seperti kisah kaum-kaum terdahulu atau berita kekalahan tentara romawi.(Khallaf, 1968, p. 227)
Dari  pemaparan  tersebut  dapat  ditangkap  bahwa  domain  terjadinya naskh dalam Al  Quran  adalah  pada  ayat  yang  mengandung  perintah  dan  larangan  baik  yang berbentuk shorih (jelas) maupun dalam bentuk khabar (berita) serta tidak dalam kategori pokok  ajaran  agama,  atau  dengan  kata  lain,  wilayah  nasikh-mansukh  hanya  terbatas pada ayat-ayat hukum saja.(Al-Zarkasyi, 2006, p. 350)
Untuk mengetahui terjadinya nasikh-mansukh dalam Al Quran terdapat beberapa cara sebagai berikut:
- Ada  keterangan  tegas  atau transmisi yang jelas dari Nabi,
- Adanya konsensus ( ijma’ ) ulama bahwa  ayat  ini  nasikh dan  ayat  itu mansukh.
- Mengetahui    mana    yang  turunnya  lebih    dahulu    dan    mana    yang  turunnya belakangan    berdasarkan  historis  turunnya  ayat.  Historisitas  ayat    dapat diketahui  dari keterangan  sahabat dan bukan ijtihad dari sahabat  itu  sendiri.
- Nasikh tidak dapat ditetapkan berdasarkan hasil ijtihad,  pendapat mufassir  atau kontradiksi    dalil-dalil  secara    lahiriyah    atau    terlambatnya  keislaman    salah seorang  dari  dua perawi.(Al-Qaṭṭān, 1971, p. 227)
Ketiga    persyaratan    itu  merupakan    faktor  utama  yang    menentukan    adanya nasikh-    mansukh    dalam    al  Quran.    Jadi  dapat  dipahami    bahwa    nasikh-mansukh hanya terjadi dalam wilayah hukum, dan  tidak  termasuk  penghapusan yang  bersifat pokok.  Sedangkan    kedudukan    nasakh  merupakan    salah    satu    bentuk  interpretasi hukum  dalam  upaya menghadapi   teks-teks  yang tampak kontradiktif dalam disiplin ilmu ushul Fiqh.
Jumhur  Ulama  sebagaimana  disingung  oleh  Abdullah  Saeed,  mengklasifikasikan terjadinya naskh dalam Al Quran pada 3 aspek yakni: nasikh hukum sekaligus bacaan, nasikh  hukum  tetapi  bacaannya  masih  tetap  berlaku  dan  nasikh  bacaan  namun hukumnya masih tetap berlaku.(Saeed, 2006, p. 80)
Untuk  kategori  pertama,  Yaitu  tidak  boleh  dibaca  dan  tidak  boleh  diamalkan karena telah dinasakh secara keseluruhan. Seperti contoh ayat tentang penyusuan yang menjadikan kemahraman seseorang disebabkan sepuluh kali hisapan. Aisyah r.a berkata bahwa  ia.termasuk  ayat  Al  Quran  yang  pernah  diturunkan,  sepuluh  kali  hisapan  yang diketahui  dapat  menjadikan  kemahraman  seseorang,  kemudian  dinasakh  dengan  lima kali susuan yang diketahui. Kemudian Rasulullah wafat, sedangkan ketentuan masalah ini tidak termasuk dalam ayat Al Qur’an yang dibaca.(Ramli, 2004, p. 257)
Untuk  kategori  kedua,  me- naskh hukum  tetapi  bacaannya  tetap  berlaku.  Banyak sekali  ditemukan  dalam  al-Qur’an.  Jenis  inilah  yang  sangat  dikehendaki  oleh  syari’at islam. Az Zarkasyi mencontohkan pada ayat tentang iddahnya orang yang ditinggal mati suaminya dalam surat Al Baqarah ayat 240:
ٍجاَرْخِإ َْيَْغ  ِلْوَْلْا  َلَِإ اًعاَتَم ْمِهِجاَوْزَِلِ ًةَّيِصَو اًجاَوْزَأ َنوُرَذَيَو ْمُكْنِم َنْوَّ فَوَ تُ ي َنيِذَّلاَو ... Dan  orang-orang  yang  akan  mati  diantara  kalian  dan  meninggalkan  istri-istri, hendaklah  membuat  wasiat  untuk  istri-istrinya  berupa  nafkah  sampai  setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah)
Pada ayat tersebut disebutkan bahwa masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya  adalah  selama  1  tahun,  kemudian  ayat  tersebut  dinasakh  dengan  ayat  lain yang berbunyi:
اًرْشَعَو ٍرُهْشَأ َةَعَ بْرَأ َّنِهِسُفْ نَِبِ َنْصَّبََتََي اًجاَوْزَأ َنوُرَذَيَو ْمُكْنِم َنْوَّ فَوَ تُ ي َنيِذَّلاَو Dan  orang-orang  yang  meninggal  dunia  di  antara  kamu  dengan  meninggalkan isteri-isteri, hendaklah mereka (para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) selama empat bulan sepuluh hari (QS. Al Baqarah: 234)
Dimana  ayat  yang  kedua  mengganti  hukum  yang  terkandung  pada  ayat  yang pertama bahwa iddahnya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu selama 4 bulan 10 hari.(Al-Zarkasyi, 2006, p. 353)
Kronologi  terjadinya naskh disini  bukan  berarti  terjadi  kontradiksi  antara  ayat pertama  dan  kedua,  tetapi  ayat  pertama  menitik  beratkan  pada  wanita  yang  ditinggal mati  oleh  suaminya  sedangkan  dia  dalam  kondisi  hamil.  Karena  seorang  wanita mengandung  anak  itu  bisa  mencapai  masa  satu  tahun  atau  lebih,  maka  turunlah  ayat bahwa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya itu selama 1 tahun.
Adanya naskh disini diperkuat dengan adanya ayat lain yang berbunyi:
… َّنُهَلَْحْ َنْعَضَي ْنَأ َّنُهُلَجَأ  ِلاَْحَْْلِا ُت َلَوُأَو
… ...Dan  perempuan-perempuan  yang  hamil,  waktu  iddah  mereka  itu  ialah  sampai mereka melahirkan kandungannya... (QS. At Talaq:4)
Dimana pada ayat tersebut dijelaskan iddah yang khusus bagi wanita yang sedang hamil, baik yang diceraikan oleh suami maupun yang ditinggal mati oleh suaminya.
Terkait  kategori  yang  kedua  ini,  muncul  pertanyaan  “mengapa  hukum  yang terkandung itu dihilangkan dan membiarkan redaksinya tetap ada dalam Al Quran?”, Al Zarkasyi memberikan 2 jawaban, pertama, teks Al Quran itu dibaca agar dapat diketahui hukum yang terkandung di dalamnya, meskipun kandungan hukumnya dihilangkan, tapi membaca redaksinya tetap bernilai ibadah karena merupakan kalam Allah. Kedua, pada umumnya terjadinya naskh itu bertujuan untuk memberi kemudahan, maka redaksi tetap dibiarkan  bertujuan  agar  diketahui  bahwa  kemudahan  yang  ditimbulkan  itu  melalui proses.(Al-Zarkasyi, 2006, p. 354)
Sedangkan  kategori  ketiga  yakni naskh bacaan  namun  hukumnya  masih  tetap berlaku, Sebagaimana  dikatakan  al  Zarkasyi  dalam  al  Burhan,  wajib  diamalkan  jika disepakati  untuk  diterima  oleh  umat  seperti  yang  tersurat  dalam  surat  an-Nur  bahwa ” janganlah  kalian  membenci  bapak-bapak  kalian  karena  itu  kufur  bagi  kalian ”, kategori  ketiga  ini  sangat  sedikit  ditemui  dalam  ayat-ayat  Al  Qur’an,  karena  Allah menurunkan  Al  Qur’an  untuk  selain  untuk  dibaca  dan  ibadah,  juga  sebagai  sumber hukum bagi manusia .

## D. I MPLIKASI N ASIKH -M ANSUKH DALAM P ENERAPAN H UKUM I SLAM
Telah  disinggung  sebelumnya  tentang  hikmah  adanya naskh dalam  Al  Quran, maka  dapat  dikatakan  bahwa  syariat  sebenarnya  menitik  beratkan  pada  pertimbangan kemaslahatan umat manusia sebagai pemeluknya. Hal ini dikarenakan tujuan awal dari pensyariatan  hukum  dalam  Islam  itu  adalah  untuk  memberikan  kemaslahatan  dan memenuhi  kebutuhan  umat manusia, baik  yang  bersifat  duniawi  maupun yang bersifat ukhrawi.
Selain  itu,  terjadinya  perubahan  kondisi  dan  situasi  yang  dialami  oleh  manusia dalam  kehidupannya,  juga  mempunyai  peran  penting  akan  terjadinya naskh yang berakibat  pada  penetapan  hukum  Islam.  Karena  dalam  perubahan  itu  sendiri  juga  ada peran Syari’ (baca:  Allah)  di  dalamnya,  sehingga  perubahan  yang  terjadi  tidak  keluar dari ketentuan Allah.
Hukum  Islam  yang  penulis  maksud  di  sini  adalah  kecenderungannya  kepada hukum  Islam  dalam  makna  fiqih.  Karena  hukum  Islam  dengan  pemaknaan  fiqih  yang sifatnya terapan, dapat bersifat kondisional. Artinya, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam  fiqih  bisa  berubah  tergantung  kondisi,  situasi  dan  keadaan  di  mana  fiqih  itu diterapkan.  Dengan  demikian,  nasakh  dengan  pengertian  perpindahan  dan  pengalihan hukum  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain  mempunyai  fungsi  untuk  membentuk  hukum Islam yang elastis dan fleksibel.
Dalam  konteks  ini,  Abdullah  Saeed  justru  menjadikan  konsep  nasikh-mansukh sebagai  langkah  awal  dalam  rangka  mengkontekstualisasikan  kandungan  hukum  Al
Quran  dengan  melihat  kondisi  dan  situasi  yang  terjadi.  Meski  dia  tidak  mengatakan bahwa hasil dari kontekstualisasi hukum menjadi nasikh, namun perubahan hukum yang terjadi  melalui  proses  nasikh-mansukh  pada  saat  itu  menurutnya  bisa  menjadi  alasan perubahan  hukum  untuk  konteks  modern  dengan  melihat  kondisi  dan  situasi  saat ini.(Saeed, 2006, p. 79)
Dalam pandangan  Saeed  ada beberapa  kelompok yang menyakini bahwa apapun hukum  yang  telah  tertulis  dalam  Al  Quran  atau  hadits  harus  selalu  diamalkan  tanpa melihat situasi dan kondisi dimana hukum itu diberlakukan, pendapat tersebut menurut Saeed justru mengabaikan gagasan penting dari adanya konsep nasikh-mansukh.
Alasan  Saeed  untuk  menguatkan  pendapatnya  adalah  dia  memandang  bahwa  Al Quran  diturunkan  dalam  kurun  22  tahun  dan  hukum  di  dalamnya  telah  mengalami beberapa kali perubahan sebagai solusi meraih kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan masyarakat  pada  masa  itu.  Sehingga  walaupun  saat  ini  tidak  terdapat  dalil  yang menunjukkan bahwa hukum telah di nasakh oleh hukum yang lain tetapi dengan tujuan untuk  meraih  kemaslahatan  dan  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  sekarang,  maka hukum tidak mustahil mengalami perubahan.
Kita ambil sebuah contoh pada khamr. Pertama, ayat Al Quran hanya menyatakan bahwa meminum khamr itu dosa besar. Kedua, ayat Al Quran melarang orang mukmin melakukan  shalat  setelah  meminum  khamr  atau  dalam  keadaan  mabuk.  Dan  ketiga secara  jelas  ayat  Al  Quran  mengatakan  bahwa  orang  mukmin  wajib  menjauhi khamr secara total.
Saeed sebagai salah satu dari mufasir kontekstualis menambahkan bahwa adanya nasikh  sebagai  faktor  perubahan  hukum  seiring  perubahan  kondisi  dan  situasi menunjukan  bahwa  Allah  telah  memberi  petunjuk  pada  umat  muslim  agar  mau manggunakan  nasikh  sebagai  alat  pijakan  penting  dalam  merubah  atau  menerapkan hukum sesuai dengan kondisi dan situasi yang dialami.(Saeed, 2006, p. 83)

## E. K ESIMPULAN
Dari pemaparan yang telah diuraikan, konklusi yang bisa diambil adalah:
- Meskipun  terdapat  banyak  pemaknaan  atau  pendefinisian  tentang  teori  Nasikh- Mansukh  di  kalangan  para  Ushuliyyin  maupun  mufassirin,  teori  finalnya  adalah penghapusan terhadap suatu hukum syar’i dengan dasar dalil syar’i yang lain, karena pada intinya proses naskh itu tak lain sebagai alternatif dalam penetapan hukum yang sudah tidak relevan untuk diterapkan pada situasi atau kondisi yang lain, hanya saja dalam  konsep  dasar  ini  terbatas  pada  putusnya  pemberlakuan  hukum  atas  seorang mukallaf  tanpa menghapus subtansi  hukum  itu sendiri.
- Para  Ulama  membatasi  Domain  atau  area  terjadinya  Nasikh-Mansukh  dalam  Al Quran  hanya  pada  ayat-ayat  yang  mengandung  perintah  dan  larangan  baik  yang berbentuk  shorih  (jelas)  maupun  dalam  bentuk  khabar  (berita)  serta  tidak  dalam kategori pokok ajaran agama, atau dengan kata lain, wilayah nasikh-mansukh hanya terbatas  pada  ayat-ayat  hukum  saja.  Hal  ini  perlu  diberlakukan  dengan  tujuan  agar ayat-ayat yang menjadi pondasi akidah agama tidak tersentuh dari perubahan, karena berakidah  tidak  terpengaruh  oleh  perbedaan  situasi  dan  kondisi  sosio-geografis manusia.
- Teori  Nasikh-Mansukh  memiliki  implikasi  dalam  perkembangan  agama  Islam, khususnya  di  area  hukum  Islam,  karena  adanya  teori  tersebut  seakan  menambah variasi  untuk  berijtihad  bagi  para  mujtahid  masa-masa  selanjutnya  dengan  tujuan utama  meraih  kemaslahatan  dan  memenuhi  kebutuhan  masyarakat . Karena  teori Nasikh-Mansukh  merupakan  variasi  dalam  melakukan  ijtihad,  maka  tidak  menutup kemungkinan di  suatu  masa ayat-ayat  yang menjadi nasikh dimasa lampau berubah menjadi mansukh di  masa  mendatang,  dimana  kebutuhan  masyarakat  juga berhubungan dengan relevansi hukum yang sudah ada. Jika apa yang dihasilkan dari teori naskh dimasa  lalu  itu  dianggap  mutlak  dan  bersifat  abadi,  maka  hal  tersebut justru meruntuhkan paradigma bahwa agama Islam Shalih likulli zaman wa makan.

## F. D AFTAR P USTAKA
Al-Qaṭṭān, M. (1971). Mabāḥith fī ʻUlūm al-Qurʼān . Maktabah Wahbah.
Al-Zarkasyi, B. (2006). Al Burhan fi Ulum Al Quran . Dar al Hadits.
Al-Zarqani, A. A. (1995). Manahil al Irfan fi Ulum al Quran . Dar al Kitab al Arabi.
Al-Zuhaili, W. (1986). Usul al-fiqh al-islami (Cet. 1). Dar al Fikr.
Husni,  M.,  &  Wahab,  F.  (2018).  Teori  Nasakh  Mansukh  Dalam  Penetapan  Hukum Syariat Islam. Annaba : Jurnal Pendidikan Islam , 4 (2).
Ikhwan, N. (2002). Studi Ilmu-Ilmu al-Quran . Rasail Media Grup.
Khallaf, A. W. (1968). Ilmu Ushul al Fiqh . Dar al Kuwaitiyah.
Mayangsari  R,  G.  N.  K.  (2016).  Nasakh  Dalam  Hukum  Islam. An-Nisbah:  Jurnal Ekonomi Syariah , 2 (2).
Mushaf  Marwah:  Al  Quran  Terjemah  dan  Tafsir  Untuk  Wanita .  (2009).  Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran Departemen Agama RI.
Ramli,  S.  Al.  (2004). Ghayat  al  Ma’mul  Syarh  Waraqat  al  Ushul .  Muassasah  al Qurtubah.
Reflita,  R.  (2017).  Redefinisi  Makna  Nasakh  Internal  Ayat  Al-Qur’an. SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin , 19 (1).
Ruslan. (2019). Nasikh Dan Mansukh Al Quran Menurut dr. Hamka. Journal of Islamic and Law Studies , 3 (2).
Saeed,  A.  (2006). Interpreting  the  Qur’an:  Towards  a  Contemporary  Approach . Routledge.
Suansar  Khatib.  (2014).  Eksistensi  Nasakh  dalam  Implementasi  Elastisitas  Hukum Islam. Jurnal Madania , 18 (01).