## Research Article

## Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice
Rico Nur Cahyo 1* , Irma Cahyaningtyas 2
1 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro * riconurcahyo19@gmail.com

## ABSTRACT
Children are actually the next generation of a nation who are obliged to receive protection. Protection of children dealing with the law is regulated in the SPPA Law, namely through diversion efforts with the Restorative Justice approach. In the current condition, the law still has a vacuum in the norms of children of recidive offenders, this is against  the  purpose  of  child  protection.  This  paper  discusses  how  to  resolve  child  cases,  especially  recidive children and what efforts can be made to make effective and maximize protection for children. The method used is  juridical  normative,  descriptive  analytical  research  specifications,  types  of  data  with  secondary  data,  and qualitative  data  analysis.  The  SPPA  Law  regulates  the  settlement  of  cases  of  children  dealing  with  the  law, namely using penal mediation. Penal mediation is an effort to resolve children's cases at this time, but there are still deficiencies that still need to be re-evaluated. In the future, it is hoped that there will be non-penal mediation efforts  to  prevent  as  well  as  reduce  cases  of  children,  especially  recidive,  so  that  the  future  of  children  in Indonesia is guaranteed and protected.

## Keywords: Diversion; Juvenile Justice System; Recidive; Restorative Justice

## ABSTRAK
Anak sejatinya merupakan generasi penerus suatu bangsa yang wajib memperoleh perlindungan. Perlindungan anak yang berurusan dengan hukum diatur dalam UU SPPA, yaitu melalui upaya diversi dengan pendekatan Restorative  Justice.  Pada kondisi  saat  ini, undang-undang  tersebut masih terdapat  kekosongan norma  dalam anak  pelaku recidive,  hal  tersebut  bertentangan  dengan  tujuan  perlindungan  anak.  Tulisan  ini  membahas bagaimana  penyelesaian  perkara  anak  terutama recidive anak  dan  upaya  apa  yang  dapat  dilakukan  guna mengefektifkan dan  memaksimalkan  perlindungan  kepada  anak.  Metode  yang  dipergunakan  yaitu  yuridis normatif,  spesifikasi  penelitian  deskriptif  analitis,  jenis  data  dengan  data  sekunder,  dan  analisis  data  secara kualitatif.  UU  SPPA  mengatur  tentang  penyelesaian  perkara  anak yang  berurusan  dengan  hukum,  yaitu menggunakan upaya mediasi penal. Mediasi penal merupakan upaya penyelesaian perkara anak pada saat ini, namun  masih  terdapat  kekurangan  yang  masih  harus  dievaluasi  kembali.  Untuk  kedepan  diharapkan  adanya upaya mediasi non penal guna mencegah sekaligus mengurangi perkara anak terutama recidive, agar terjamin dan terlindungi masa depan anak di Indonesia.
Kata Kunci: Diversi; Sistem Peradilan Pidana Anak; Recidive; Keadilan Restoratif

## A. PENDAHULUAN
Negara Indonesia memiliki jutaan populasi yang terdiri  dari  berbagai ras, suku, . serta budaya  yang beragam.  Dari  generasi  ke  generasi  berikutnya mempunyai  tanggung  jawab  besar  demi  berlangsung dan  berkembangnya  suatu  negara  yang  harus ditanamkan  sedini  mungkin.  Anak  merupakan  “aset” yang sangat berharga bagi negara, karena dari mereka yang akan melanjutkan cita-cita suatu bangsa. Negara sejatinya  harus  memberikan  perlindungan terhadap anak supaya  mereka  dapat . tumbuh serta berkembang . baik sebagai individu yang mandiri, sehat secara  fisik,  mental,  batin,  serta  dapat  berinteraksi secara sosial.
Negara Indonesia menjunjung sepenuhnya Hak Asasi  Manusia termasuk Hak  Anak  yang  tercantum pada Undang-Undang  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  serta  pada  Undang-Undang  Nomor  35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Instrumen Hukum & HAM sejatinya sudah diatur secara  menyeluruh  dalam  Konvensi  Hak-Hak  Anak guna melakukan promosi serta melindungi segala hak anak  (Prameswari,  2017). Indonesia merupakan peserta yang sudah melakukan  ratifikasi tentang Konvensi tersebut  tahun 1990 dan sudah disepakati oleh  Majelis PBB tanggal 20  November  1989 (Djanggih,  2018). Aturan  yang  mengatur  mengenai anak di Indonesia, dimulai dengan keluarnya Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak,  UU  No  23  Tahun  2002  yang  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak (UU . Perlindungan . Anak) dan terakhir Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem  Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Pengesahan Konvensi Hak Anak dimana prinsip dasar yang  digunakan  adalah  prinsip perlindungan anak, membeda-bedakan . terhadap setiap anak, serta keberlangsungan hidup yang saling menghormati dan terus berkembang (Ernis, 2016).
Pada UU . Perlindungan . Anak tercantum di dalam redaksi Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa :
“perlindungan  anak  adalah  segala  kegiatan  untuk menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya agar  dapat  hidup,  tumbuh,  berkembang,  dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan  martabat  kemanusiaan,  serta  mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Perlindungan … pada bidang hukum bagi anak di Indonesia mempunyai sistem peradilan yang berbeda dengan system peradilan pada umumnya, yaitu system peradilan  pidana  anak yang sangat  memperhatikan perlindungan serta rehabilitasi pada pelaku anak yang seyogyanya masih memiliki berbagai kekurangan dan kelemahan  dibandingkan dengan  orang yang  sudah dewasa. Seorang anak pada umumnya membutuhkan perlindungan baik oleh negara serta masyarakat sampai  dianggap  telah  dewasa  dan  mampu  berdiri sendiri. Anak ialah generasi penerus bangsa, dan anak merupakan golongan masyarakat yang secara kodrati masih lemah  yang  merupakan  faktor  mengapa  anak harus dilindungi (Dwijayanti, 2017).
Penyelesaian masalah anak yang sedang berhadapan atau  berurusan  dengan hukum menggunakan tahapan proses peradilan pidana pada
Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 203-216
205
umumnya sejauh  ini membawa efek negatif terhadap tumbuh dan berkembangnya anak, baik  secara fisik dan psikis. Pada  tahap  proses  pemeriksaan  perkara sampai  dengan  putusan  terhadap  anak,  terkadang pihak  penegak  hukum  mengebaikan  hak  anak (Wicaksono,& Pujiyono, 2015).
Dewasa  ini  terdapat  banyak  perkara  tindak pidana  oleh  anak, serta demi  mencegah  dan menanggulangi  permasalahan yang  ada dengan melaksanakan penyelenggaraan  Sistem  Peradilan Pidana Anak (Juvenile Criminal Justice System) yang diatur  dalam  UU  SPPA yaitu proses penyelesaian perkara  tindak  pidana  anak melalui  pendekatan “Keadilan Restorative (Restorative Justice)”.
Pada  perkembanganmya di  Indonesia,  sering kali terdapat yang anak berurusan dengan hukum, baik sebagai pelaku ataupun korban. Penyelesaian perkara tindak  pidana anak  diharapkan  dilaksanakan dengan pengalihan proses penyelesaian perkara dari peradilan pidana umum ke proses diluar peradilan pidana umum (diluar peradilan), atau disebut dengan proses diversi sesuai dengan ketentuan UU SPPA.
Kebijakan  tertulis  dalam seluruh  ketentuan peraturan  tersebut diharapkan  bisa  menyelesaikan masalah yang ada, dengan membawa pelaku beserta keluarganya, . korban beserta keluarganya , . dan para pihak terkait agar mencari penyelesaian bersama guna mendapat  keadilan dengan menitikkan  pada pemulihan kembali dalam keadaan awal,  dan  bukan merupakan  suatu pembalasan, supaya anak  yang terlibat  dalam  suatu  perkara bisa meneruskan kehidupannya  agar lebih  baik  dan bisa  menghindari stigma  pelaku  tindak  pidana,  karena  sejatinya  anak
merupakan generasi masa depan bangsa. Akan tetapi pada redaksi Pasal  7  ayat  (2) UU  SPPA tersebut, menyebutkan bahwa :
“penyelesaian  perkara  menggunakan  jalur  diversi tidak  dapat  dilaksanakan  jika  perbuatan  yang dilakukan  merupakan  pengulangan  dari  tindak pidana (recidive)”.
Dari redaksi dalam pasal tersebut dapat di tarik kesimpulan  bahwa  jika terdapat anak  yang melaksanakan tindak  pidana  berupa  pengulangan walaupun  pada  saat  melakukan  pengulangan  tindak pidana  (recidive) diketahui anak yang  bersangkutan berumur dibawah 18  (delapan  belas)  tahun,  maka dengan kata lain adanya peraturan tersebut membuat anak  yang  sedang berurusan dengan  hukum  harus menyelesaikannya  melalui  jalur hukum/peradilan  dan berpotensi masuk ke lembaga pemasyarakatan.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka diperlukan adanya kebijakan di dalam hukum pidana mengenai  sistem  diversi  guna  mencapai  Keadilan Restoratif (Restorative  Justice)  dengan  mengkaji peraturan-peraturan  yang  berhubungan  dengan permasalahan tersebut .
Teori  yang  dipergunakan  dalam  artikel  ini adalah sebagai berikut ;
a) Kebijakan . Hukum . Pidana
Pustaka Hukum menyebut Istilah politik hukum pidana dikenal juga dengan  macam-macam istilah lain, antara lain “criminal law policy, penal policy atau staftrecht  politic”.  Kebijakan  hukum  pidana bisa dipandang dari perspektif politik kriminal maupun dari politik hukum. Sudarto  mengatakan  bahwa  politik hukum  pidana berarti  mengadakan  pemilihan  untuk mencapai  hasil  perundang-undangan  pidana  yang
baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Usaha mewujudkan peraturan UU pidana yang sesuai  dengan  keadaan serta situasi  pada  waktu untuk  masa  yang  akan  datang  bisa  juga  disebut dengan  melaksanakan  politik  hukum  pidana. Maka dari itu, politik hukum pidana jika dilihat berdasarkan bagian  dari  politik  hukum  berarti bagaimana mengupayakan atau  membuat serta merumuskan suatu UU pidana yang baik” (Arief, 2014).
b) Diversi
Berdasarkan United  Nations  Standart  Minimum Rules  for  Administration  of  Juvenile  Justice (The Beijing Rules), arti diversi merupakan pengamanahan wewenang kepada  aparatur penegak  hukum guna mengambil suatu  tindakan  kebijaksanaan  dalam penyelesaian masalah-masalah pelanggaran  oleh anak dengan tidak menempuh tindakan formal, antara lain  menghentikan  proses  peradilan  pidana  atau menyerahkan kepada masyarakat serta segala bentuk kegiatan  pelayanan  sosial  lainnya. Pengaplikasian diversi bisa dilaksanakan pada seluruh tahap pemeriksaan, dengan  maksud agar mengurangi efek negatif keikutsertaan anak pada pelaksanaan peradilan (Susanti, 2017).
c) Recidive
Recidive diambil dari bahasa Prancis, yaitu dua kata  latin re dan co, re berarti  lagi  dan cado berarti jatuh. Jadi suatu kecenderungan berulangnya hukum sebab telah  berulang  kali  melakukan tindak  pidana merupakan  arti recidive, serta berbicara mengenai hukum yang berulang-ulang sebagai akibat perbuatan yang sama atau serupa (Hairi, 2018). Recidive terjadi jika terdapat  orang yang sudah melakukan
pengulangan tindak pidana dan sudah dijatuhi sanksi pidana  yang mempunyai  kekuatan hukum  tetap  (in kracht  van  gewijsde), lalu melakukan  tindak  pidana kembali.
d) Restorative Justice
Tujuan  utama  dari Keadilan  Restoratif  tidak hanya persoalan pada pribadi pelaku, tetapi sebaliknya yaitu untuk melakukan rehabilitasi keadilan serta hukum. Menurut  teori  ini, penuntutan  pidana tidak  memberikan  ‘pembalasan’  serta  ‘perbaikan’ pada pelaku tindak  pidana, tapi tidak membenarkan pula jika pelaku tindak pidana wajib mendapat sanksi. Teori  ini menitikan penyelesaian perkara dibanding dengan hukuman  penjara,  karena hukuman  penjara bukan  merupakan upaya efektif  untuk  menghadapi suatu tindak pidana. Hukuman penjara pada teori ini sejatinya  merupakan bentuk  peradaban dari hukum pidana (Tadjuddin,& Aziz, 2018).
Negara  Indonesia  pada  dasarnya  merupakan negara yang mementingkan HAM termasuk hak anak. Hal tersebut tercantum pada UUD NRI 1945 dan UU Perlindungan Anak. Akan tetapi pada realita yang ada masih  terdapat  anak  yang  berurusan  dengan  hukum dan  akhirnya  dimasukan  ke  dalam  lembaga pemasyarakatan  karena  salah  satu  alasan  yaitu recidive yang  dilakukan  oleh  anak. Pada artikel ini, akan dibahas mengenai permasalahan sebagai berikut pertama, bagaimana  ketentuan  dan  penyelesaian tindak  pidana  pengulangan  (recidive)  terhadap  anak saat  ini  ?;  dan  kedua  bagaimana penyelesaian permasalahan  tindak  pidana  pengulangan  (recidive) terhadap anak untuk masa yang akan datang ?
207
Artikel  ini  memiliki  perbedaan  dari  artikel penelitian  terdahulu.  Beberapa  artikel  terdahulu tersebut  yang  pertama yaitu  artikel  yang  berjudul Penerapan  Diversi  Terhadap  Anak  yang  Berhadapan Dengan  Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana, membahas  mengenai  bagaimana  pengaturan  serta konsep  terkait diversi  pada  tindak pidana  anak (Hambali,  2018);  artikel  kedua  yaitu Upaya  Diversi Dalam  Proses  Peradilan  Pidana  Anak  Indonesia, membahas mengenai bagaimana UU SPPA diterapkan pada  proses  peradilan  anak,  terutama  mengenai upaya  diversi  guna  mencapai restorative  justice (Munajah, 2015); artikel ketiga yaitu Diversi Terhadap Recidive Anak, membahas  mengenai  perkembangan diversi  dalam  lingkup restorative  justice serta implementasinya  terkait  pengulangan  tindak  pidana oleh anak (Dwijayanti, 2017); artikel keempat yaitu The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the  Juvenile  Criminal  Justice  System  in  Indonesia, membahas mengenai penerapan diversi pada perkara anak  guna  mencapai  keadilan  restorative  menurut peraturan  yang  terkait  (Sinatrio,  2019);  dan  artikel kelima yaitu Restorative Justice in Juvenile Justice to Formulate Integrated  Child  Criminal  Court,  yang membahas  mengenai  penyelesaian  perkara  anak  di pengadilan dengan menekankan keseimbangan antara pelaku dan korban guna mencapai keadilan restorative (Hafrida,  2019). Pada  artikel-artikel  tersebut masih berfokus  pada  penyelesaian  perkara  anak dengan menggunakan  sarana  hukum  formil  atau  bisa dikatakan  masih  bersifat  normative,  dan  hal  tersebut mengancam  masa  depan  anak. Bagian  pembeda dalam artikel ini  dengan artikel-artikel terdahulu
tersebut yaitu lebih menitik beratkan pada penemuan penyelesaian  permasasalahan recidive anak  melalui upaya  preventif,  yaitu selain  dengan  mediasi penal juga dengan menggunakan upaya mediasi non penal sebelum  terjadinya  suatu  tindak  pidana,  yang diselenggarakan  oleh  para  pihak  terkait.  Dengan upaya  ini  diharapkan  dapat  mencegah  serta mengurangi tindak pidana oleh anak terutama recidive, tanpa merampas hak serta masa depan anak.

## B. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini yaitu metode yuridis  normatif, karena  dalam penelitian  ini menerapkan jenis penelitian normative atau penelitian  dengan  meneliti data  sekunder  yaitu bahan kepustakaan (Soemitro, 1988). Spesifikasi yang digunakan dalam artikel ini yaitu deskriptif analitis atau penggambarkan  keadaan  obyek  yang akan diteliti serta  sejumlah  faktor yang berpengaruh  pada  data yang  diperoleh,  selanjutnya dikumpulkan,  disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis (Sugiyanto, Pujiyono, & Wicaksono, 2016). Selanjutnya Data Sekunder adalah data utama,  yakni  data  yang didapatkan dari  studi pustaka. Proses  penelitian  ini dilaksanakan dengan mengumpulkan  data tertulis,  misal  buku,  literatur, perundang-undangan,  majalah atau makalah  yang berhubungan dengan permasalahan. Terdapat 2 (dua) kelompok bahan, yaitu  bahan  hukum  primer serta bahan hukum sekunder yang selanjutnya ditambahkan bahan hukum tersier guna melengkapi data yang ada (Hapsari,  Soponyono,&  Sularto,  2016). Data  dalam artikel  akan  dianalisis  secara kualitatif, yaitu metode yang dipergunakan dalam  penelitian, dengan tujuan
208
guna memberi gambaran terhadap problem yang akan dibahas. Data  yang sudah terkumpul  kemudian  di seleksi  dan  disusun  secara  sistematis, selanjutnya dianalisis  secara  kualitatif guna didapatkan jawaban serta simpulan dari permasalahan yang diteliti.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Penyelesaian  Pengulangan  Tindak  Pidana Pengulangan (Recidive) Terhadap Anak
a. Anak Dalam Perspektif Hukum
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan. Hal  tersebut  tercantum  pada  Pasal  1  angka  1  UU Perlindungan Anak.
Anak  yang sedang berurusan dengan  hukum dibutuhkan straegi  penyelesaian  permasalahan guna terhindar  dari  berbagai  aspek  dari  system  peradilan pidana  itu  sendiri,  yaitu  terhindar  dari  segala  bentuk penuntutan yang dilakukan di pengadilan. Pada realita  yang ada  dalam  prosesnya,  anak ditempatkan sebagai  objek  dan  perlakuan pada anak dipandang merugikan, dari hal itu perlu dilaksanakan suatu upaya agar  anak  bisa  mendapatkan  keadilan  yang  layak, guna  menjauhkan  atau  menghindarkan  anak  dari proses peradilan.
Dalam  suatu  perkara,  anak tidak  hanya dapat diposisikan  sebagai pelaku  atau  korban,  akan  tetapi juga bisa menjadi  saksi.  Semua  hal  tersebut  sudah diatur dalam UU  SPPA.  Peraturan tentang  sanksinya dikelompokkan berdasarkan umur, yaitu umur dibawah 12  (dua  belas)  tahun  hanya dijatuhi sanksi  tindakan, sedang untuk  anak  umur  12  (dua  belas)  sampai  18
(delapan  belas)  tahun bisa diberikan sanksi  tindakan serta sanksi pidana.
Pasal  1  angka  2  dan  angka  3 UU  SPPA menjelaskan  tentang  anak  yang  berurusan  dengan hukum yaitu anak (sudah berumur 12 tahun tapi belum sampai  18  tahun)  dapat  diposisikan  sebagai  pelaku, korban, dan saksi.

## b. Diversi Terhadap Recidive Anak
The  Beijing  Rules menyatakan bahwa diversi yang  memberikan wewenang  kepada aparatur penegak  hukum guna melaksanakan suatu tindakan dalam upaya penyelesaian pelanggaran anak dengan tidak menempuh jalur peradilan/formal,  yaitu  dari tingkat pemeriksaan, dengan tujuan guna mengurangi efek negatif keikutsertaan anak dalam perkara hukum.
Pada Pasal  7  UU  SPPA menyatakan  bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara  anak  di  pengadilan  negeri  wajib  diupayakan diversi. Jika  dilihat  pada penyelesaian  perkara anak dalam PERMA Nomor  4  Tahun  2014  Tentang Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak dan pada PERJA Nomor: PER 006/A/J.A/04/2015  Tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi  Pada  Tingkat  Penuntutan, menyebutkan bahwa:
“upaya  diversi  yang  dilaksanakan  pada  tingkat penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di pengadilan  dengan mengedepankan pendekatan Keadilan Restoratif”.
Lahirnya  konsep  Keadilan  Restoratif  sendiri bermula pada suatu kejadian vandalisme oleh  dua orang laki-laki mabuk yang berasal  dari  kota  Elmira,
209
Provinsi  Ontario,  Kanada  tahun  1974.  Dua laki-laki yang terpengaruh alcohol tersebut merusak beberapa properti yang dimilik oleh dua puluh orang masyarakat setempat.  Setelah  dua  orang  pemabuk  tersebut diamankan  oleh  aparat,  kedua  puluh  orang  korban sependapat agar dilaksanakan mediasi dengan tujuan mengganti seluruh kerusakan yang timbul, karena para korban berasumsi bahwa walaupun dua pelaku dijatuhi pidana berat, para korban tetap menelan kerugian atas perbuatan mereka. Akhirnya kedua  puluh  korban melaksanakan proses victim  offender  mediation, dan pada akhirnya menghasilkan kesepakatan bahwa dua pelaku  tidak di  proses  hukum,  tetapi diberikan kewajiban mengganti seluruh kerugian  yang sudah mereka perbuat. Hal ini selanjutnya menjadi blue print konsep Restorative  Justice (Mantle, Dhami,  &  Fox, 2005).
Tujuan Restorative Justice yaitu mendamaikan pihak korban,  pelaku,  keluarga terkait, serta masyarakat agar melakukan  restorasi suatu tindak  pidana dengan  kesadaran dan  keinsyafan sepenuhnya sebagai dasar menjalani kehidupan bermasyarakat yang  damai. Konsep ini menekankan pada pengembalian kerugian dalam  keadaan  semula akibat  suatu perbuatan  pidana.  Di  samping  itu, Keadilan  Restoratif  (Restorative  Justice) memberi bantuan pelaku tindak pidana guna menghindari tindak pidana lainnya (Arief, & Ambarsari, 2018).
Terdapat  banyak  perkara  tindak  pidana  anak, bermula  dari  tindak  pidana  ringan  sampai  dengan tindak  pidana  berat. Faktor-faktor  salah  pergaulan, perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi (IPTEK)  yang  disalahgunakan,  pengaruh  lingkungan,
dan  kurangnya  pengawasan  orang  tua anak merupakan  sebab  dari  adanya  tindak  pidana  anak. Akibat  dari  faktor-faktor  tersebut,  tidak  sedikit  anak yang melakukan suatu tindak pidana untuk kali kedua (recidive),  yang  sebelumnya  anak  tersebut  sudah pernah  berurusan  dengan  hukum  dan  mendapatkan sanksi. Perilaku  tersebut  dapat  dikatakan  sebagai kenakalan atau tindakan menyimpang yang dilakukan oleh  anak  (Juvenile  Delinquency). Juvenile Delinquency merupakan perilaku jahat serta kenakalan oleh anak  muda  yang merupakan  gejala  sakit (patologi)  secara  sosial  pada  anak dan  remaja  yang dikarenakan sebuah  bentuk  pengabaian  social, sehingga mereka mengembangkan bentuk pengabaian perilaku yang meyimpang (Kartono, 1992).
Kamus  Hukum mengartikan recidive sebagai ulangan suatu tindak pidana bahwa seseorang yang sudah pernah  dihukum  karena  melakukan  suatu tindak  pidana, lalu  melakukannya  lagi (Subekti,& Tjitrosoedibjo, 2002).
Recidive dipengaruhi oleh adanya faktor kurang efektifnya suatu sub sistem  dari  sistem  peradilan pidana,  faktor sosial,  faktor emonomi, serta  faktor budaya (Sari, Raharjo,& Firganefi, 2018). Seseorang yang  melakukan  perbuatan  pidana,  dan  dijatuhi pidana lebih  dari  sekali disebut recidivist. Berbeda dengan recidive yang tertuju pada perilaku mengulang tindak pidana,  maka recidivist tertuju pada subjek yang melakukan tindakan tersebut (Hairi, 2018).
Recidive tentang Pelanggaran termuat  dalam Buku  III.  Jenis pelanggaran  yang  diatur  sebagai recidive yang  biasa  dilakukan  oleh  anak yaitu misal pada  Pasal  489  KUHP tentang kenakalan  terhadap
Volume 3, Nomor 2, Tahun 2021, halaman 203-216
210
orang atau barang, Pasal 492 KUHP tentang masuk dimuka umum merintangi lalu lintas atau mengganggu ketertiban  dan  keamanan  orang,  Pasal  536  KUHP tentang dalam keadaan mabuk berada dijalan umum, Pasal  540  KUHP tentang mempekerjakan  hewan melebihi kekuatan atau menyakitinya, dan Pasal 544 KUHP tentang mengadakan sabungan ayam/jangkrik di jalan umum tanpa izin.

## c. Penyelesaian  Perkara  Anak  Menurut  Sistem Peradilan Pidana Anak
UU  SPPA mengatur tentang penyelesaian perkara anak, meliputi :
a) Penyidikan serta penuntutan  yang  dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan yang  ada,  kecuali UU menentukan lain;
b) Persidangan anak dilaksanakan oleh pengadilan di lingkup peradilan umum; dan
c) Pembinaan,  pengawasan, serta pendampingan saat berlangsungnya proses pelaksanaan sampai dengan  setelah  selesai  proses  pelaksanaan pidana.
Dalam penyelesaian  perkara anak  wajib diupayakan  diversi. UU  SPPA mengatur  mengenai diversi khusus pada Bab II. Pada  pelaksanaan diversi terdapat tahapan yang dilakukan guna upaya penyelesaian  perkara  anak, yaitu  mediasi penal. Dalam  mediasi  ini  dilaksanakan pada tahapan awal saat anak  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana berkeinginan menyelesaikan masalahnya. Sebuah mediasi penal dapat dilaksanakan jika sudah terdapat pendampingan  dari  keluarga  para  pihak,  tokoh masyarakat, serta mediator (Dwijayanti, 2017).
Dalam pelaksanaan mediasi penal, Para pihak terkait dilihat sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab  personal serta kemampuan dalam melakukan sesuatu.  Para  pihak  diharapkan  berbuat  atas kehendak masing-masing (Arief, 2012).
Adapun tahap-tahap Mediasi Penal berdasarkan PERMA  Nomor  1  Tahun  2016  Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu:
1) Pembuka  oleh  mediator  (perkenalan  dan penyampaian tujuan dari proses ini);
2) Perkenalan para pihak yang ikut serta;
3) Mediator memaparkan aturan berjalannya  proses mediasi:
- Peyampaian segala informasi dalam forum
- Jika diperlukan pertemuan tertutup antar pihak
- Tidak diperbolehkan menyerang  atau melakukan intrupsi
- Bersifat privasi
- Kesepakatan berupa tulisan;
4) Mediator memaparkan rangkuman dakwaan serta laporan litmas;
5) Mediator memberi waktu pada pelaku untuk mejelaskan  keterangan
berkaitan  dengan pengakuan kesalahan,
permintaan maaf, penyesalan, serta harapan kedepan;
6) Mediator  memberikan waktu pada korban jika terdapat keinginan untuk memaafkan serta harapan kedepan;
7) Mediator memberikan waktu pada instansi/lembaga perlindungan  anak guna memberikan penjelasan tentang prilaku anak di lingkup masyarakat,  serta memberikan saran penyelesaian masalah;
8) Mediator memberikan  waktu pada perwakilan masyarakat  guna  memberikan  penjelasan  tentang prilaku  anak  di  lingkup  masyarakat,  serta memberikan saran penyelesaian masalah;
9) Mediator melakukan  identifikasi semua yang dipaparkan oleh semua pihak sebagai pilihan penyelesaian masalah;
10) Para  pihak melakukan  negosiasi guna tercapai kesepakatan damai;
11) Penulisan pada draft kesepakatan damai;
12) Penandatanganan kesepakatan damai oleh para pihak.
Oleh karenanya, mediasi penal sangat penting supaya anak memperoleh pengayoman dari efek negatif proses  peradilan  melalui  diversi. Perubahan social dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam bidang  pembangunan  dan behavior orang  tua berpengaruh  pada  nilai serta  perilaku  anak (Arief, 2012).
Permasalahan di dalam melakukan pengimplementasian
pendekatan Keadilan Restorative dalam Sistem  Peradilan  Pidana  Anak terutama  terletak  pada prosedur penyelesaian  yang diberikan oleh  pendekatan  ini  yang  berbeda  dengan penyelesaian  pada  system  peradilan  pidana  pada umumnya, sehingga masih jarang digunakan dan sulit diterima.  Hal  ini  dikarenakan  dalam  pendekatan  ini lebih memprioritaskan konsep  perdamaian antar pihak,  konsep  mediasi, serta konsep  rekonsiliasi dimana semua pihak yang terkait dari pelaku, korban, aparatur penegak hukum, sampai masyarakat semua ikut  andil langsung  dalam penyelesaian perkara pidana. Cara  tersebut berbeda  atau  bersebrangan
dengan sistem peradilan pidana pada umumnya yang sudah berlaku dari dulu sampai sekarang.
Permasalahan  ini diawali oleh  titik  perhatian adanya tindak pidana serta keadilan yang anak dituju atas  penyelesaian  perkara  yang  ada. Perspektif mengenai makna tindak pidana serta proses peradilan yang diikuti dalam  sistem  peradilan  pidana pada umumnya saat  ini, yaitu is  a  violation  of  the  state, defined by lawbreaking and guilty. Di lain sisi, keadilan dalam  sistem  peradilan  pidana pada  umumnya diartikan  sebagai terbuktinya suatu dakwaan serta pemberian sanksi pada pelaku  oleh  negara  sebagai pemegang kekuasaan dalam memberikan sanksi pidana. Kekuasaan inilah  yang  berakibat terjadinya kondisi  tidak terwakilkan kepentingan  korban serta masyarakat pada suatu sistem  yang saling berhubungan.
Praktik  dalam  penyelesaian  permasalahan dengan  menggunakan  pendekatan  Keadilan Restoratif  ini sudah ada  dalam  budaya hukum Indonesia  sesuai  dengan  peraturan  yang  telah  ada, sekalipun itu hanya dilakukan oleh beberapa saja dari masyarakat. Dengan mengupayakan sedikit penyuluhan diharapkan tidak  hanya dari kalangan tertentu  saja  yang  dapat mengaplikasikan praktik penyelesaian permasalahan dengan konsep ini, tetapi lebih banyak kalangan lagi hingga menyeluruh.
2. Penyelesaian  Permasalahan Tindak  Pidana

## Pengulangan  (Recidive) Terhadap  Anak Untuk Masa Yang Akan Datang
Pada  dasarnya  tujuan  dari  diversi  adalah menghindarkan anak  dari efek negatif  sistem peradilan  pidana serta menghapus stigma penjahat
212
pada anak  yang  menjadi  pelaku  atau  korban,  serta meminimalisir  agar  anak  tidak  masuk  ke  dalam lembaga pemasyarakatan, karena sejatinya sifat dari hukum  pidana  yaitu Ultimum  Remedium, yaitu sebagai obat terakhir. Dengan tersebut, maka proses pemidanaan diharapkan sebagai usaha/upaya paling akhir selama terdapat jalan lain  yang diterapkan. Dengan diadakan penyelesaian perkara diluar lingkup peradilan diharapkan dapat menyelesaian permasalahan yang terjadi akibat suatu tindak pidana, sebab pada saat para pihak terkait sudah berdamai, maka otomatis akan menghilangkan perasaan bersalah  pada pelaku karena  pihak  korban sudah memberikan permaafan (Rahayu, 2015).
Dalam topik kajian  yang terkait dengan peraturan serta penjatuhan sanksi  pidana  terhadap recidive anak sangat perlu untuk ditelaah kembali, dan dijadikan suatu  interpretasi mendalam,  karena pada realitanya peraturan tersebut masih  belum terdapat norma yang mengaturnya (terjadi kekosongan norma), sehingga pada pengaplikasian tidak sama dengan peraturan  yang ada. Agar  terjamin  kepastian  hukum pada  norma  ini, selanjutnya dibutuhkan formulasi regulasi / kebijakan  hukum  pidana  yang berkaitan dengan recidive anak (Putra, 2016).
Menurut Sudarto, melaksanakan kebijakan atau politik  hukum  pidana berarti  mengadakan suatu pemilihan guna mencapai hasil peraturan pidana yang baik dalam  artian pemenuhan persyaratan keadilan serta daya guna. Sedangkan menurut Barda Nawawi Arief, dipandang sebagai salah  satu bagian  politik hukum,  maka  politik  hukum  pidana berarti tentang bagaimana mengupayakan/merancang dan
merumuskan  suatu peraturan  UU pidana  yang lebih baik (Putro,& Soponyono, 2015).
Pada  dasarnya,  anak sebagai  pelaku  tindak pidana  (Juvenile  Delinquency) tidak bisa djatuhi sanksi pidana, disebabkan dua  hal bersifat menentukan  yang harus dilihat oleh  Hakim,  yaitu  : (Soetedjo, 2013)
a) Saat anak melakukan tindak pidana, harus sudah berumur diatas 12 sampai dengan 18 tahun;
b) Saat Penuntut  Umum melaksanakan penuntutan,
anak harus dikategorikan belum dewasa (dibawah 18 tahun) atau belum kawin.
Berdasarkan  permasalahan  dan  realita  yang ada  pada  saat  ini, diperlukan  sarana  guna menyelesaikan  permasalahan  anak  yang berurusan dengan  hukum, harus  memperhatikan melindungi masa depan anak, yaitu dengan sarana mediasi non penal.  Mediasi non  penal atau  upaya  diluar hukum/peradilan lebih berfokus kepada sifat preventif yaitu  pencegahan, pengendalian, serta  penangkalan sebelum tindak pidana terjadi. Target upaya mediasi non  penal ini yaitu memberantas seluruh  faktor penyebab terjadi tindak pidana. Keseluruhan faktor ini antara  lain bertitik pada suatu  permasalahan atau kondisi sosial, baik yang  hadir secara  langsung maupun secara tidak  langsung bisa menimbulkan atau mengembangbiakan tindak  pidana. Oleh karenanya, dipandang dari perspektif criminal  policy secara luas, upaya mediasi ini memegang kunci dan kendali dari seluruh upaya  politik  kriminal. Mediasi non  penal dapat  dikatakan  merupakan  upaya strategis,  yaitu  jika  dilaksanakan  suatu upaya agar
menjadikan seluruh masyarakat menjadi lingkungan bersosial yang  sehat serta  kondusif secara  materil maupun imaterill dari segala aspek kriminologi (Arief, 2014).
Upaya pencegahan lebih  baik  daripada pengobatan/penanggulangan/pembrantasan, misal dalam pencegahan recidivist anak, dapat dilaksanakan pembinaan serta pemantauan/pengawasan  dalam lingkup keluarga, dan sosialisasi dari pihak terkait. Hal ini bertujuan agar menurunkan sampai menghilangkan perkara recidive. Upaya preventif ini antara lain :
1) Didukung oleh aparatur penegak hukum juga diikuti oleh dukungan seluruh elemen masyarakat;
2) Berfokus mempersempit ruang  gerak  serta peluang terjadi tindak pidana;
3) Memberikan pengetahuan kepada  masyarakat tentang tindak  pidana  yang  terjadi, sehingga masyarakat serta  ikut melakukan tindak  pidana yang meresahkan; dan
4) Memperkuat iman  sesuai  kepercayaan, sebab dengan iman yang kuat dapat membuang diri dari tindak pidana.
Upaya mediasi non  penal juga merupakan suatu  upaya guna mencegah kemungkinan adanya tindak pidana yang dilakukan sebelum tindak pidana tersebut  terjadi.  Upaya ini dibutuhkan  karena dilihat dari usia  pelaku tindak  pidana tergolong usia  anak- anak.  Namun memandang recidive yang ada menjadikan anak sebagai seorang recidivist,  hal  itu pemberat  bagi anak  sebagai  pelaku  tindak  pidana. Dalam  upaya  ini,  peran  serta  pembinaan  dan pengawasan  merupakan  tokoh  sentral,  yang  dapat dilakukan  oleh  Kepolisian  atau  pihak  terkait  dengan
melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta peran orang tua anak, Lembaga Pendidikan sedini mungkin dalam mengajarkan anak  dan  melakukan pengawasan / pemantauan terhadap  lingkungan sekitar anak, serta tentunya menanamkan pendidikan standar kepada masyarakat terutama anak mengenai efek negative dan kerugian melakukan tindak pidana.

## D. SIMPULAN
Berdasarkan hasil dari pembahasan yang sudah teruraikan,  dapat ditarik  garis  kesimpulan  bahwa penyelesaian  perkara  anak  yang  melakukan pengulangan  tindak  pidana  (Recidive)  menggunakan jalur  diversi  dilaksanakan  dengan menggunakan ketentuan UU  SPPA,  yaitu  dengan  mediasi penal. Mediasi penal dipergunakan pada tahap awal saat adanya  keingina  oleh  anak  guna  menyelesaikan permasalahannya,  yang  didampingi  oleh para  pihak terkait, yaitu orang tua, korban beserta keluarga, tokoh masyarakat,  serta  mediator  dalam  memimpin  forum. Permasalahan dalam mengimplementasikan pendekatan Restorative  Justice dalam  system peradilan  pidana  anak  terutama  terletak  pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan yang dalam hal  ini  berbeda  dengan  penyelesaian  pada  system peradilan  pidana  pada  umumnya,  sehingga  masih jarang  digunakan  dan  sulit  diterima.  Hal  ini dikarenakan pendekatan tersebut lebih mementingkan konsep damai,  konsep  mediasi, serta konsep rekonsiliasi dimana seluruh  pihak  terkait  secara langsung ikut andil dalam menyelesaikan masalah.
Kepentingan  anak  mengenai  hak  dan  masa depannya  harus  difokuskan  dalam  kebijakan  hukum
pidana  mengenai recidive oleh  anak, yaitu  dengan upaya mediasi non penal. Mediasi non penal ini lebih mengedepankan pada  sifat  preventif  yaitu pencegahan, pengendalian, dan  penangkalan sebelum terjadinya tindak pidana. Upaya mediasi non penal juga  merupakan  suatu  upaya mencegah munculnya  suatu  tindak  pidana,  sebelum  terjadinya tindak  pidana.  Upaya  ini dilaksanakan mengingat umur pelaku masih tergolong dalam usia anak-anak. Pada upaya  ini,  Lembaga  Kepolisian  dan  lembaga terkait,  Lembaga  Pendidikan,  dan  orang  tua merupakan tokoh sentral guna memaksimalkan upaya dalam  mengurangi  dan  mencegah  terjadinya  tindak pidana terutama Recidive anak.

## DAFTAR PUSTAKA JURNAL
Arief,  Hanafi.,  &  Ambarsari,  Ningrum. (2018).
Penerapan  Prinsip Restorative  Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana  Di  Indonesia. Al’Adl,
Vol.10. (No.2 Juli), p.189.
Djanggih,  H.  (2018).  Konsepsi  Perlindungan  Hukum
Bagi  Anak  Sebagai  Korban Kejahatan Siber Melalui  Pendekatan Penal  Dan  Non  Penal.
Jurnal  Mimbar Hukum,  Vol.30,(No.2 Juni),
p.317.
Dwijayanti, M. (2017). Diversi Terhadap Recidive Anak. Rechtidee,  Vol.12,(No.2 Desember),
p.224.
Ernis,  Y.  (2016).  Diversi  Dan  Keadilan Restoratif Dalam  Penyelesaian  Perkara Tindak  Pidana Anak  Di  Indonesia. Jurnal Ilmiah  Kebijakan Hukum, Vol.10. (No.2 Juli), p.164.
Hafrida. (2019). Restorative Justice in Juvenile Justice to Formulate Integrated Child Criminal Court. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.8,(No.3 November), p.439.
Hairi,  Prianter J. (2018).  Konsep  Dan  Pembaharuan Recidivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia. Negara Hukum, Vol.9. (No.2 November), p.202. Hambali,  Azwad,  R.  (2018).  Penerapan  Diversi Terhadap  Anak  yang  Berhadapan  Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jurnal
Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol.13. (No.1  Maret),
p.15.
Hapsari,  Indira,  Soponyono,  Eko,  &  Sularto. (2016).
Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam  Upaya Penanggulangan  Tindak  Pidana  Narkotika Pelaku  Anak. Diponegoro  Law  Journal, Vol.5. (No.3), p.3.
Mantle,  Greg., Dhami,  Mandeep  K.,  &  Fox, Darrel.
(2005).  Restorative  Justice  and The Three Individual  of Crimes. International Journal Of Criminology, Vol.2, (No.1), p.5.
Munajah.  (2015).  Upaya  Diversi  Dalam  Proses Peradilan Pidana Anak Indonesia. Al’Adl, Vol.7. (No.14 Juli-Desember), p.33.
Prameswari, Zendy Wulan Ayu W. (2017). Ratifikasi Tentang Konvensi Hak-Hak Anak Dalam Sistem  Peraturan  Perundang - Undangan Di Indonesia. Jurnal  Yuridika, Vol.32, (No.1 Januari), p.167.
Putra,  Maksum. H.  (2016). Sanksi  Pidana  Terhadap Anak  Yang  Melakukan  Pengulangan  Tindak Pidana (Recidive). Jurnal  IUS Kajian  Hukum dan Keadilan, Vol.4, (No.2 Agustus), p.50.
Putro, Bagas Pandega Hariyanto.,& Soponyono, Eko.
(2015). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang. Jurnal  Law  Reform, Vol.11, (No.2),
p.164.
Rahayu,  S.  (2015). Diversi  Sebagai  Alternatif Penyelesaian  Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan  Pidana  Anak. Jurnal  Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum Universitas  Jambi,  pp.128-
129.
Sari,  Netiana.,  Raharjo,  Eko., &  Firganefi. (2017).
Analisis Kriminologis Terjadinya Recidive Pada Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak.
Poenale: Jurnal Bagian Hukum  Pidana,  Vol.5.
(No.5), p. 7.
Sinatrio. W. (2019). The Implementation of Diversion and Restorative Justice in the Juvinile Criminal Justice  System  in  Indonesia. Journal  of Indonesian Legal Studies, Vol.4, (No.1). p.73.
Sugiyanto,  Eko.,  Pujiyono., & Wicaksono,  Budi.
(2016). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya
Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan.
Diponegoro Law Journal, Vol.5. (No.3), p.3.
Susanti,  H.  (2017).  Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  Di  Indonesia  Dan Tinjauannya Menurut  Hukum  Islam. Legitimasi, Vol.6.  (No.2
Juli-Desember), pp.178-179.
Tadjuddin,  Mulyadi  Alrianto., & Azis Yuldiana Zesa.
(2018). Protection  of  Papuan  Native  Children Conflicting with  Lawthrough  a  Restorative Justice  Approach. Musamus  Law  Review, Vol.1,(No.1), p.9.
Wicaksono,  Adi Hardiyanto., &  Pujiyono.  (2015).
Kebijakan  Pelaksanaan  Diversi  Sebagai Perlindungan Bagi  Anak Yang  berkonflik Dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus. Jurnal  Law  Reform, Vol.11,(No.1), pp.4 -15.

## BUKU
Arief, Barda, N. (2012). Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan.Semarang: Pustaka Magister.
Arief,  Barda,  N.  (2014). Bunga  Rampai  Kebijakan
Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan
Konsep KUHP Baru. Jakarta:
Prenadamedia Group.
Kartono, K. (1992). Pathologi. Jakarta: Rajawali Pers. Soemitro, Ronny, H. (1988). Metodologi Penelitian
Hukum  dan  Jurimetri. Jakarta: Ghalia
Indonesia.
Soetedjo, W. (2013). Hukum Pidana Anak. Bandung:
Refika Aditama.
Subekti.,& Tjitrosoedibjo. (2002). Kamus Hukum.
Jakarta: Pradnya Paramita.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia
Nomor  4  Tahun  2014  Tentang Pedoman Pelaksanaan  Diversi  Dalam Sistem  Peradilan Pidana Anak.
Peraturan Jaksa  Agung  Republik  Indonesia Nomor:PER-006/A/J.A/04/2015 Tentang
Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Pada Tingkat Penuntutan.