Asy Syar’iyyah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Perbankan Islam – ISSN 2089-7227 (p) 2598-8522 (e) Vol. 5, No. 1, Juni 2020, pp. 84 - 103

## PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

## Winarno IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

## Email: winarno83.stain@gmail.com

## Abstract
Marriage  is  one  of  the  religious  commands  that  must  be  done  by  people  who  already have  the  physical  and  mental  abilities  to  carry  it  out.  In  the  law  state  of  Indonesia, marriages  are  regulated  by  the  state  regarding  the  terms  and  conditions  for  someone who is going to get married, and both rules are directed at men and women. These rules are  contained  in  Law  Number  1  of  1974  and  Islamic  Law.  Therefore,  if  the  marriage does not meet the terms and conditions set, the marriage cannot be carried out. Since marriage  is  a  union  between  a  man  and  a  woman,  there  will  be  cooperation,  both cooperation  in  fostering  households  to  achieve  harmony  and  in  finding  property  for survival. Each property obtained by a married couple will become a joint property even though in terms of quantity, the one earned by each husband and wife can be different, even the one who earns money can be only one of them. However, the marriage between the two makes the property belong together. Although in civil and Islamic law, there are no  strict  rules  regarding  shared  assets,  but  because  the  assets  are  obtained  after marriage, they become shared property.  Therefore, if a divorce in the future occurs or one dies, the assets must be divided in half first. These regulations on the distribution of shared assets do not actually violate the general provisions contained in either positive law or Islamic law.
Keywords: Marriage, Joint Property, Positive Law and Islamic Law.

## Abstrak
Perkawinan merupakan salah satu perintah agama yang harus dilakukan oleh orang-orang  yang  sudah  memiliki  kemampuan  secara  lahir  batin  untuk melaksanakannya.  Dalam  negara  hukum  (Indonesia),  perkawinan  juga  diatur oleh  negara  tentang  ketentuan  dan  syarat-syarat  bagi  seseorang  yang  akan melangsungkan  perkawinan,  baik  itu  aturan  yang  ditujukan  kepada  laki-laki maupun perempuan. Aturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  dan  Hukum  Islam.  Oleh  sebab  itu,  jika  perkawinan  tidak
memenuhi  ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan,  maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan.
Karena  perkawinan  merupakan  penyatuan  antara  laki-laki  dan  perempuan, maka  di  antara  keduanya  akan  terjadi  kerjasama.  Baik  kerjasama  dalam membina  rumah  tangga  untuk  mencapai  keharmonisan  maupun  dalam mencari  harta  benda  untuk  keberlangsungan  hidup.  Setiap  harta  benda  yang diperoleh  oleh  pasangan  suami  isteri  tersebut  akan  menjadi  milik  secara bersama-sama  walaupun  secara  kuantitas  antara  keduanya  berbeda-beda, bahkan  bisa  saja  yang  menghasilkan  atau  mendapatkan  harta  tersebut  hanya salah satunya. Namun karena terjadi perkawinan di antara keduanya maka hal tersebutlah yang menjadikan harta tersebut menjadi milik bersama. Walaupun secara  keperdataan  dan  hukum  Islam  tidak  ada  aturan  yang  tegas  mengenai harta bersama, namun karena harta tersebut diperoleh pasca perkawinan maka harta tersebut menjadi milik bersama. Oleh sebab itu apabila dikemudian hari terjadi  perceraian  atau  salah  satu  meninggal  dunia  maka  cara  pembagiannya harus  dibagi  dua  terlebih  dahulu.  Aturan  pembagian  harta  bersama  ini sesungguhnya  tidak  menyalahi  ketentuan  umum  yang  dimuat  dalam  hukum positif maupun hukum Islam.
Kata kunci: Perkawinan,  Harta  Bersama,  Undang-Undang  (Hukum  Positif), Hukum Islam.

## A. PENDAHULUAN
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  di beberapa  pasalnya  menjelaskan  hukum  tentang  harta  kekayaan  dalam perkawinan  di  Indonesia  yang  mengalami  perkembangan  baru.  Bila sebelumnya  keragaman  bidang  hukum  keluarga  yang  berlaku  membuat hukum  tentang  harta  perkawinan  ikut  beragam  dengan  adanya  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 keragaman tersebut dapat disatukan.
Hukum  harta  kekayaan  dalam  perkawinan  tersebut  diatur  dalam pasal 35-37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Istilah harta kekayaan tersebut  dinamakan  dengan  harta  bersama,  dengan  maksud  agar masyarakat  Indonesia  mudah  memahaminya,  karena  selama  ini  terdapat keanekaragaman  istilah  tentang  sebutan  harta  bersama  ini,  seperti  harta
gono-gini pada masyarakat Jawa, harta seharkat pada masyarakat Aceh, atau harta syarikat pada masyarakat Melayu. 2
Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan tentang Harta  Bersama.  Pasal  tersebut  berbunyi:  “Harta  benda  yang  diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Menurut pasal ini, setiap harta benda  yang  didapat  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama  tanpa mempermasalahkan  siapa  yang  mendapatkan  harta  bersama  tersebut. Artinya  harta  tersebut  yang  mendapatkannya  bisa  suami  maupun  isteri, maka ia akan menjadi harta bersama.
Di dalam Kompilasi Hukum Islam, harta kekayaan diatur dalam pasal 85-97.  Pasal-pasal  ini  menjelaskan  harta  bersama  secara  rinci.  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  menyebutkan  bahwa  selain  harta  bersama,  ada  juga menyebutkan  tentang  harta  bawaan  masing-masing  suami  istri.  Pasal  85 Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) berbunyi:  “Adanya  harta  bersama  dalam perkawinan  itu  tidak  menutup  kenungkinan  adanya  harta  milik  masing- masing  suami  atau  istri”.  Dalam  pasal  86 Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) diterangkan bahwa tidak ada percampuran harta antara suami istri karena adanya perkawinan. Akan tetapi pasal ini bisa dikecualikan karena adanya kesepakatan kedua belah pihak, baik itu suami maupun isteri.
Agama  Islam  tidak  menyinggung  tentang  adanya  harta  bersama, hanya  menerangkan  adanya  hak  milik  antara  suami  dan  istri  walaupun mereka terikat perkawinan. Jika mereka berusaha dan bekerja keras dalam kehidupan sehari-hari, maka hasil usaha mereka merupakan harta pribadi yang dimiliki dan dikuasai oleh pribadi masing-masing. 3
2 Yahya Harahap, Kedudukan dan Kewenangan daan Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 298.
3 Hilman  Hadikusuma, Hukum  Perkawinan  Indonesia, (Bandung:  CV.  Mandar  Maju, 1990), hlm. 126.
Perlunya  membahas  mengenai  harta  bersama,  ini  terutama  ketika dalam  hal  pembagian  warisan.  Karena  dalam  perkawinan  pasti  adanya percampuran  harta  antara  suami  dan  isteri,  yang  nantinya  apabila  salah seorang  meninggal  dunia  baik  suami  maupun  isteri  maka  harta  tersebut menjadi harta warisan. Oleh sebab itu dalam hal ini perlu kejelasan mana bagian suami dan mana bagian isteri.
Dalam  hal  pembagian  warisan  peninggalan  suami  isteri  perlu ditelusuri dahulu asal usul harta mereka sehingga tidak dapat dipukul rata sehingga terjadi syubhah ikhtilath milkiyah (pencampuran kepemilikan yang tidak  jelas).  Pada  umumnya  asal  usul  harta  yang  diperoleh  suami  isteri dapat berasal dari empat macam sumber, yaitu:
1. Harta  hibah  dan  harta  warisan  yang  diperoleh  salah  seorang  dari suami isteri;
2. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka kawin;
3. Harta yang diperoleh selama perkawinan, selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami istri;
4. Selain harta warisan jika ada.
Keempat macam sumber harta di atas dapat dikategorikan dalam dua golongan,  yaitu:  harta  bersama  yang  dimiliki  dan  dikuasai  bersama  serta harta masing-masing yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing dari suami istri. 4 Namun, jika harta bawaan masing-masing tersebut disepakati menjadi harta bersama setelah perkawinan maka kesepakatan tersebut bisa mengikat.
Mengenai penggunaan harta bersama suami istri ini, hal-hal tersebut diatur dalam pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:  “Mengenai  harta  bersama,  suami  istri  dapat  bertindak  atas persetujuan  kedua  belah  pihak”. Pasal  ini  menegaskan  bahwa  dalam
4 Setiawan  Budi  Utomo, Fiqih  Aktual,  Jawaban  Tuntas  Masalah  Kontemporer, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 126-127.
penggunaannya,  harta  bersama  tersebut  hendaklah  diketahui  oleh  kedua belah  pihak,  yaitu  suami  dan  isteri.  Ketransparanan  dalam  penggunaan harta  bersama  tersebut  ditujukan  untuk  menjaga  keharmonisan  rumah tangga yang mereka jalankan.  Oleh sebab itu kejujuran sangat diperlukan dalam  membina  rumah  tangga.  Paling  tidak  antara  suami  dan  isteri mengetahui  terhadap  penggunaan  harta  bersama  yang  mereka  peroleh dalam perkawinan.
Pada  pasal  selanjutnya  dijelaskan  tentang  hak  suami  dan  hak  istri untuk  menggunakan  harta  bawaan  masing-masing. 5 Selanjutnya  untuk lebih jelas, mengenai pembagian harta bersama menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan dibahas pada paparan berikutnya.

## B. PENGERTIAN HARTA BERSAMA
Kata harta di dalam kamus bahasa Indonesia, diartikan ialah barang- barng  atau  sesuatu  benda,  uang  dan  sebagainya  yang  merupakan kekayaan. 6 Harta  pada  umumnya  terdiri  dari  benda  tidak  bergerak  dan benda  bergerak,  yang  merupakan  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  seseorang. Yang  dimaksud  dengan  harta  tidak  bergerak  adalah  semua  benda  yang tidak  dapat  berpindah  sendiri  tanpa  bantuan  atau  digerakkan  oleh manusia,  seperti  sebidang  tanah,  kendaraan,  bangunan,  uang  dan  lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud harta bergerak adalah semua harta atau benda yang dapat bergerak atau pindah dari  suatu tempat ketempat lain dengan sendirinya, seperti manusia, hewan dan lain sebagainya.
Lebih lanjut Ali, 7 menjelaskan tentang kata bersama mempunyai arti; bareng, adil, rata satu dengan yang lainnya atau seimbang, berimbang dan
5 Ahmad  Rofik, Hukum  Islam  di  Indonesia, (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada,  1998), hlm. 202.
6 Muhammad Ali, Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia, (Jakarta:  Pustaka  Amani,  t.t.),  hlm. 121.
7 Ibid ., hlm. 379.
lain  sebagainya.  Bersama  atau  berbarengan,  satu  dengan  yang  lainnya seimbang  atau  berimbang,  atau  adil  dalam  sesuatu  milik  antara  kedua belah pihak.
Dari  pengertian  kedua  kata  “ harta  dan  bersama” atau  harta  bersama adalah sesuatu barang atau benda yang dimiliki oleh dua orang atau kedua belah  pihak,  yang  peroleh  mereka  berdua  sejak  adanya  ikatan  diantara keduanya.  Harta  bersama  disebutkan  juga  harta  persekutuan  antara  dua orang  atau  kedua  belah  pihak,  yang  disatukan  karena  adanya  perjanjian atau  ikatan  di  antara  mereka  berdua.  Dengan  demikian,  yang  dimaksud harta  bersama  dalam  perkawinan  menurut  bahasa  ini  adalah  harta  yang dimiliki  suami  dan  isteri  secara  bersama-sama.  Baik  itu  bersama-sama dalam  mendapatkannya  maupun  tidak,  karena  perkawinanlah  yang menjadikan itu harta bersama.
Pengertian  harta  bersama  adalah  harta  kekayaan  yang  diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah, harta yang  didapat  atas  usaha  mereka,  atau  sendiri-sendiri  selama  masa  ikatan perkawinan baik itu yang terikat dengan perjanjian ataupun tidak. 8
Dari  pengertian-pengertian  harta  bersama  yang  telah  dijelaskan  di atas,  maka  dapat  ditegaskan  bahwa  harta  bersama  adalah  segala  sesuatu yang  diperoleh  oleh  pasangan  suami  isteri  setelah  terjadi  ikatan perkawinan yang sah serta harta bawaan masing-masing yang dibawa dan disepakati  setelah  terjadinya  perkawinan  menjadi  harta  bersama  dalam kehidupan rumah tangga.
8 Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cetakan Ke-V, (Jakarta: UI Press, Jakarta, 1986), hlm. 89. Lihat juga Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat  Dan  Undang-Undang  Perkawinan ,  (Jakarta:  Kencana,  2011),  hlm.  145  Bandingkan dengan Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia , (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 56

## C. PEMBAGIAN  HARTA  BERSAMA  MENURUT  UNDANG-UNDANG PERKAWINAN
Undang-Undang  perkawinan  di  Indonesia  adalah  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974,  yang  mengatur  masalah  perkawinan  orang-orang yang berada di Negara Indonesia yang majemuk ini. Namun perkawinan itu dilakukan  berdasarkan  agama  dan  kepercayaan  masing-masing,  misalnya orang Islam kawin dengan orang Islam maka harus dilakukan berdasarkan ajaran agama Islam, orang Kristen dengan orang Kristen berdasarkan ajaran agama  Kristen  yang  mereka  anut,  dan  seterusnya  menurut  agama  dan kepercayaan  masing-masing  orang  yang  bersangkutan.  Persoalan  ini ditegaskan dalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2  ayat  1,  yang  berbunyi:  “Perkawinan  adalah  sah,  apabila  dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya d an kepercayaan itu”.
Mengenai harta bersama, dalam Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Bab VI pasal 35 ayat 1 dan 2, pasal 36 ayat 1 dan 2, dan pasal 37. Pasal 35  ayat  1  menjelaskan  pengertian  harta  bersama,  yakni  berbunyi:  “ Harta benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan  menjadi  harta  bersama”. 9 Kemudian  menurut  pengertian  ayat,  bahwa  harta  bawaan  masing-masing suami  dan  isteri  bisa  menjadi  harta  bersama  apabila  mereka  berdua menentukan atau menghendakinya. Namun jika mereka tidak menentukan demikian, maka harta bawaan tersebut tetap menjadi harta masing-masing suami dan isteri, masing-masing dibawah kekuasaan pribadi. Dengan kata lain  bahwa  harta  bawaan  masing-masing  yang  dibawa  dalam  perkawinan akan menjadi harta bersama jika kedua belah pihak menyepakatinya untuk itu.
Dari  uraian  pengertian  harta  bersama  menurut  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang ditegaskan dalam pasal 35 ayat 1tersebut maka dapat  dipahami,  bahwa  yang  dinamakan  harta  bersama  adalah  sesuatu
9 Supaya lebih jelas lihat Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1974
kebendaan  atau  barang-barang  yang  diperoleh  atau  dihasilkan  dari  usaha pencarian secara bersama ataupun pribadi suami dan isteri sejak dan selama mereka  dalam  ikatan  perkawinan  yang  sah.  Sedangkan  yang  dianggap perkawinan yang sah menurut pasal 2 ayat 1 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
Di  sisi  lain,  perlu  ditegaskan  bahwa  harta  bersama  menurut  hukum Islam  tidak  diatur  secara  tegas  ataupun  rinci.  Hanya  diterangkan  tentang hak  milik  pria  dan  perempuan  secara  umum,  seperti  dalam  ikatan  dalam perkawinan  masalah  hak  itu  meliputi  mas  kawin  dan  nafkah,  seperti makan, pakaian dan tempat tinggal atau perumahan.
Di dalam al- Qur’an (Q. 4 al - Nisa’: 32) dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui  harta  laki-laki  dan  perempuan,  termasuk  juga  dalam  harta perkawinan. Lafaz ayat  yang dimaksud berbunyi sebagai berikut:
اَلَو ا اْوَّ نَمَتَ ت ا اَما اَلَّضَف ا اهَّللّا ا اِهِب ا اْمهكَضْعَ ب ا ىَلَع ا ا ضْعَ ب ا اِلاَجِ رلِل ا ا بيِصَن ا اَِّمِ ا اوهبَسَتْكا ا اِءاَسِ نلِلَو ا ا بيِصَن ا اَِّمِ ا اَْبَسَتْكا ا اوهلَأْساَو ا اََّللّا ا اْنِم ا اِهِلْضَف ا اَّنِإ ا اََّللّاا ا اَناَك ا اِ لهكِب ا ا ءْيَش ا اًميِلَع ا( 32 )
“ Dan  janganlah  kamu  iri  hati  terhadap  apa  yang  dikaruniakan  Allah  kepada sebahagian  kamu  lebih  banyak  dari  sebahagian  yang  lain.  (karena)  bagi  orang laki-laki  ada  bahagian  dari  pada  apa  yang  mereka  usahakan,  dan  bagi  Para wanita  (pun)  ada  bahagian  dari  apa  yang  mereka  usahakan,  dan  mohonlah kepada  Allah  sebagian  dari  karunia-Nya.  Sesungguhnya  Allah  Maha mengetahui segala sesuatu ” .
Ayat di atas dapat dipahami, bahwa Allah Swt. melarang hamba-Nya iri  hati  kepada  yang  lainnya  dalam  masalah  harta  siapa  yang  melakukan suatu  perbuatan  baik,  baik  laki-laki  maupun  perempuan  maka  ia  akan mendapatkannya untuk dia sendiri.
Dari ayat dan penjelasan di atas dapat pula dipahami, bahwa dalam hukum  Islam  tidak  ada  harta  bersama  dalam  ikatan  perkawinan.  Namun laki-laki  sebagai  suami  mempunyai  kewajiban  untuk  menafkahkan  harta kepada isterinya sebagai mana telah  diperintahkan Allah Swt. Di samping
itu,  bahwa  penghasilan  isteri  yang  diperolehnya  akan  menjadi  harta kekuasaan suami sebagaimana dirinya dibawah kekuasaan suaminya, maka segala  milik  isteri  akan  menjadi  milik  suami.  Tetapi  suami  tidak  boleh bertindak sewenang-wenang atas harta pencarian isterinya sebagaimana ia tidak boleh bertindak sewenang-wenang atas diri isterinya.

## D. SEBAB ADANYA HARTA BERSAMA
Dari  pengertian-pengertian  mengenai  harta  bersama  di  dalam  sub pembahasan  pengertian  harta  bersama  di  muka,  maka  secara  khusus adanya  harta  bersama  dalam  perkawinan  itu  disebabkan  adanya  ikatan perkawinan,  dan  selama  perkawinan  itu  harta  yang  diperoleh  dari  hasil pencarian  suami  isteri  menjadi  harta  persatuan  atau  disebut  harta bersama. 10 Dengan  kata  lain  ikatan  perkawinan  antara  seorang  laki-laki dengan  seorang  perempuan  tersebutlah  yang  menyebabkan  adanya  harta bersama, dimana sebelum terjadinya perkawinan harta yang dimiliki oleh seorang  laki-laki  maupun  seorang  perempuan  merupakan  harta  masing- masing.  Namun  harta  masing-masing  tersebut  bisa  saja  nantinya  menjadi harta  persama  jikalau  terjadinya  perkawinan  di  antara  laki-laki  dan perempuan tersebut bilamana masing-masing pihak akan menjadikan harta bawaan tersebut menjadi harta bersama setelah perkawinan.
Kemudian secara umum, harta bersama itu ada karena adanya ikatan atau  perjanjian  kedua  belah  pihak,  baik  secara  individu  maupun berkelompok  mengadakan  kerja  sama  dalam  memperoleh  harta  benda bergerak ataupun tidak bergerak terjadinya harta bersama secara umum itu dilakukan kongsi ataupun persekutuan antara dua orang atau lebih, karena mereka  kedua  belah  pihak  mempunyai  tujuan  sama. 11 Oleh  sebab  itu,
10 Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap , (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 179-180.
11 Ibid .
ikatan dalam bentuk perkawinan merupakan ikatan kerja sama pula dalam masalah  kepemilikan  harta.  Diadakan  atau  tidaknya  perjanjian  terhadap harta  yang  diperoleh  setelah  perkawinan,  maka  secara  otomatis  harta tersebut menjadi harta bersama antara suami dan isteri.
Dari penjelasan di atas dapat dipahami, bahwa adanya harta bersama adalah  karena  persekutuan  atau  kongsi  dalam  persoalan  harta  bersama secara umum.  Sedangkan adanya harta bersama dalam kehidupan rumah tangga karena adanya ikatan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan  perempuan,  selama  dalam  ikatan  perkawinan  itu  keduanya mengumpulkan harta, baik secara individu maupun bersama-sama. Secara individu  maksudnya,  suami  sendiri  yang  bekerja  mencari  nafkah,  baik sebagai  pegawai,  petani,  maupun  pejabat  pemerintah  dan  sebagainya, sedangkan  istri  hanya  di  rumah  mengurus  anak  dan  rumah  tangga suaminya,  maka  pencaharian  suami  itu  tetap  dianggap  harta  bersama. Demikian juga sebaliknya, jika istri sendiri bekerja sedangkan suami tidak karena  berbagai  sebab,  maka  harta  pencaharian  istri  itu  tetap  dianggap harta  bersama.  Sebab  istri  adalah  di  bawah  kekuasaan  suaminya,  oleh karena itu apapun yang dimiliki istri adalah milik suami juga.
Adanya  hak  suami  dan  istri  untuk  mempergunakan  atau  memakai harta  bersama  dengan  persetujuan  kedua  belah  pihak  secara  timbal  balik adalah  sudah  sewajarnya  mengingat  bahwa  hak  dan  kedudukan  istri adalah  seimbang  dengan  hak  dan  kedudukan  suami  dalam  kehidupan rumah  tangga  dan  pergaulan  hidup  bersama  dalam  masyarakat  di  mana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 12 Dalam hal ini misalnya  pertanggungjawaban  utang  piutang,  baik  itu  terhadap  suami maupun isteri, bisa dibebankan pada hartanya masing-masing. Akan tetapi,
12 Lihat  penjelasan    Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Pasal  31    dan  lihat  juga Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas hukum Perdata, (Bandung: PT. Alumni, 2000), hlm. 99.
utang  piutang  yang  dilakukan  untuk  kepentingan  keluarga,  maka  hal tersebut  dibebankan  kepada  harta  bersama  yang  mereka  miliki. Kepentingan  keluarga  yang  dimaksud  adalah  kepentingan  rumah  tangga yang  mereka  bina  dan  bukan  kepentingan  di  luar  rumah  tangga  mereka, baik itu dari keluarga suami maupun dari keluarga isteri. Namun tidak ada halangan  bagi  kedua  belah  pihak  untuk  membantu  keluarga  mereka masing-masing dengan syarat ada persetujuan dari suami isteri.

## E. MACAM-MACAM HARTA BERSAMA
Mengenai  macam-macam  harta  bersama,  dalam  Hukum  Adat  dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak disebutkan atau diatur.  Namun  untuk  mengetahui  macam-macam  harta  tersebut,  harus dilihat  atau  dikaji  dalam  Hukum  Perdata  (hukum  kebendaan).  Hukum Perdata di Indonesia yang dikenal dengan sebutan BW ( Burgelijk Wetbook) , mengenal ada dua macam jenis harta, yakni harta benda bergerak dan tidak bergerak.
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 504 ditegaskan, bahwa: “Tiap -tiap kebendaan adalah bergerak atau tak bergerak, satu sama lain  menurut  ketentuan- ketentuan  dalam  kedua  bagian  berikut”. 13 Pasal 505 mengatur tentang apa yang disebut benda yang bergerak, yakni: “ Tiap- tiap  kebendaan  bergerak  adalah  dapat  dihabiskan  atau  tak  dapat dihabiskan,  kebendaan  dikatakan  dapat  dihabiskan,  bilamana  karena dipakai, menjadi habis”. 14
Dengan  demikian  dapat  ditegaskan  bahwa  macam-macam  harta bersama yang dimiliki oleh pasangan suami isteri dalam rumah tangga itu dapat dikategorikan harta bergerak dan harta tak bergerak dan dari bentuk harta ini pula ada yang bisa dihabiskan dan ada yang tak bisa dihabiskan.
13 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 155.
14 Ibid .
Akan tetapi apapun bentuk hartanya jika itu diperoleh semasa perkawinan maka  itu  akan  menjadi  harta  bersama.  Apabila  terjadi  perceraian  antara keduanya  maka  masing-masing  pihak  memiliki  porsi  yang  sama  dalam pembagiannya. Dan apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka untuk pembagian  warisannya  harta  tersebut  harus  dibagi  dua  terlebih  dahulu. Sebagian harta menjadi milik salah seorang yang masih hidup dan sebagian menjadi harta warisan. Dalam harta warisan tersebut, baik suami maupun isteri  (sebagai  orang  yang  masih  hidup)  menjadi  salah  satu  orang  yang tetap  berhak  mendapatkan  bagian  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang ada.

## F. HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM ISLAM
Sebagaimana  disebutkan  pada  pendahuluan  di  atas,  agama  Islam tidak  mengatur  harta  bersama  secara  tegas  ataupun  rinci.  Tetapi  bukan berarti  Hukum  Islam  tidak  lengkap,  akan  tetapi  persoalan  itu  diserahkan kepada  manusia  untuk  mengaturnya.  Penggabungan  harta  dalam perkawinan  menjadi  harta  bersama  sejak  perkawinan  dilaksanakan,  bisa terjadi.  Hal  itu  dapat  dikategorikan  ke  dalam  masalah  perkongsian  atau syirkah, yaitu termasuk dalam bidang mu’amalah . Hal ini dalam Islam boleh dilakukan  demi  kepentingan  kemaslahatan  manusia,  baik  secara  individu maupun berkelompok atau termasuk dalam syirkah harta suami atau istri.
Dalam syariat Islam, sebenarnya meskipun ada hak pemilikan pribadi antara  suami  dan  istri  dalam  kehidupan  keluarga,  tidak  tertutup kemungkinan adanya harta bersama suami istri sebagaimana secara umum dalam bentuk syirkah (kerja sama) antara dua piha, baik syirkah dalam hal harta maupun syirkah dalam usaha. Dengan demikian, harta bersama suami istri  dikategorikan  semacam  hasil  dari  sebuah syarikah  abdan  muwafadah (perkongsian tenaga dan kemitraan usaha tak terbatas) dan hukum syarikah
ini  adalah  boleh  menurut  semua  mazhab  fiqih  yaitu  Hanafi,  Maliki,  dan Hanbali, kecuali mazhab Syafi’i. 15
Menurut adat kebiasaan orang Arab, para wanita atau istri tidak boleh bekerja.  Mereka  hanya  tinggal  di  rumah  mengurus  rumah  tangga  dan keperluan suami, satu-satunya kewajiban wanita sebagai istri adalah patuh kepada  suaminya.  Dengan  demikian  para  istri  tidak  mempunyai penghasilan atau harta, ia hanya diberi nafkah (makan, pakaian, dan lain- lain) oleh suaminya. Namun dalam hal ini pada prinsipnya walaupun isteri tidak  bekerja,  apapun  harta  yang  diperoleh  suami  maka  harta  itu  akan menjadi milik bersama.
Tetapi  berbeda  dengan  para  wanita  (istri)  di  Indonesia,  kebanyakan mereka ikut bekerja mencari penghasilan keluarga. Jika kondisi seperti ini disamakan  dengan  aturan  yang  berlaku  di  Arab,  maka  hal  itu  menurut Ismuha 16 dapat  dianggap  tidak  adil  bila  istri  tidak  mempunyai  hak  atas harta pencaharian bersama dalam perkawinan apabila mereka bercerai. Hal ini bertentangan dengan Hukum Islam sendiri yang menganjurkan tentang menegakkan keadilan sesama manusia. Di antanya firman Allah Swt. (Q. 4 al-Nisa':  8)  berikut  ini  menegaskan  bahwa  sesungguhnya  Allah  Swt. memerintahkan  untuk  berlaku  adil  dan  berbuat  kebaikan.  Firman  Allah Swt. yang dimaksud adalah:
اَذِإَو ا اَرَضَح ااْلا اَةَمْسِق ا وهلوهأ ا اَبْرهقْلا ا ىَماَتَ يْلاَو ا اِكاَسَمْلاَو اهي ا اْراَف اههوهقهز اْما اههْنِم ا اهقَو اوهلو ا اْمهَلَ ا اًلْوَ ق ا اًفوهرْعَم اا ( 8 ) 15 Setiawan Budi Utomo, Fikih Aktual ...., Bandingkan dengan Abdul Rahman Ghazaly, dkk., Fiqh Muamalat , (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 132-133
16 Ismuha, Pencaharian  Bersama  Suami  Istri  di  Indonesia, (Jakarta:  Bulan  Bintang,  1978), hlm. 105.
“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, 17 anak yatim dan orang miskin,  Maka  berilah  mereka  dari  harta  itu 18 (sekedarnya)  dan  ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik”.
Sejalan dengan ayat di atas adalah penegasan firman Allah Swt. dalam (Q. 5 al-Maidah: 8) yang berbunyi:
اَيا اَهُّ يَأ ا اَنيِذَّلا ا اوهنَمآ اا اوهنوهك ا اَيِماَّوَ ق ا اَِِّللّ ا اَءاَدَههش ا اْسِقْلِبِ اِط ا اَلَو ا اهكَّنَمِرَْيَ اْما اهنآَنَش ا ا مْوَ ق ا ىَلَع ااَأ اَّل ا اوهلِدْعَ ت ا اوهلِدْعا ااهه اَوا اهبَرْ قَأ ا ىَوْقَّ تلِل ا اوهقَّ تاَو ا اََّللّا ا اَّنِإ ا اََّللّا ا ا يِبَخ ا اَِبِ ا اوهلَمْعَ ت اَنا ( 8 )
“Hai  orang -orang  yang  beriman  hendaklah  kamu  Jadi  orang-orang  yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.  dan  bertakwalah  kepada  Allah,  Sesungguhnya  Allah  Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” .
Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa, Allah Swt. menegaskan agar manusia  berbuat  adil,  karena  keadilan  itu  lebih  dekat  dengan  ketakwaan atau  kepatuhan  kepada-Nya.  Dari  dalil-dalil  di  atas,  maka  jika dihubungkan  dengan  masalah  pembagian  harta  bersama  suami  istri, apabila  mereka  bercerai  maka  harta  bersama  tersebut  dibagi  secara  adil kendatipun seorang isteri dalam rumah tangga hanya sebagai seorang Ibu Rumah  Tangga  (IRT)  atau  tidak  bekerja.  Dengan  kata  lain,  bekerja  atau tidaknya  seorang  isteri  dalam  rumah  tangga  semua  harta  yang  diperoleh suami  akan  menjadi  harta  bersama  karena  telah  terjadinya  ikatan perkawinan.
Dalam  pembagian  harta gono-gini ini  yang  lebih  penting  adalah prinsip keadilan dan transparansi atau amanat, sebab itu semua sulit untuk dilacak  secara  hukum  positif.  Namun,  lebih  memerlukankesadaran  dari suami atau  isteri sehingga tidak terjadi pelanggaran hak (zalim)  siapapun
17 Kerabat di sini maksudnya adalah Kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka.
18 Pemberian sekedarnya itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.
maupun  menguasai  hak  ataupun  menggunakan  harta  orang  lain  secara batil. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Swt. dalam Q. 4 al-Nisa: 29 berikut ini:
اَيا اَهُّ يَأ ا اَنيِذَّلا ا اوهنَمآ ااَل ا اوهلهكَْتَ ا اْمهكَلاَوْمَأ ا اهكَنْ يَ ب اْما اَبْلِبِ اِلِطا ااِإ اَّل ا اْنَأ ا اهكَت اَنو ا اَراَِتِ اًةا اْنَع ا ا ضاَرَ ت ا اْمهكْنِم ا اَلَو ا اوهله تْقَ ت ا اْمهكَسهفْ نَأ ا اَّنِإ ا اََّللّاا ا اَناَك ا اْمهكِب ا اًميِحَر ا( 29 )
“Hai  orang -orang  yang  beriman,  janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu  dengan  jalan  yang  batil,  kecuali  dengan  jalan  perniagaan  yang Berlaku  dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu.  dan  janganlah  kamu membunuh  dirimu. 19 Sesungguhnya  Allah  adalah  Maha  Penyayang kepadamu ” .
Selanjutnya,  mengenai  pembagian  harta  bersama  menurut  hukum Islam dalam pembahasan ini, khusus bagi orang-orang Islam di Indonesia diatur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dilaksanakan oleh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975  dan  Kompilasi  Hukum Islam.  Namun  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974 tidak  diatur  secara  tegas  atau  rinci,  hanya  disebutkan.  “Bila  perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing- masing”. Hal ini merupakan penegasan pasal 37 Undang -Undang tersebut, dalam  pasal  ini  ditegaskan  menurut  hukumnya masing-masing. Maksudnya adalah menurut hukum agama, perdata dan adat sebagaimana telah  dikemukakan  pada  pembahasan  terdahulu.  Kemudian  dalam Peraturan Pemerintah hanya diatur tentang tata cara perceraian yang diatur dalam  pasal  14.  Pasal  ini  berbunyi  sebagai  berikut:  “Seorang  suami  yang telah  melangsungkan  perkawinan  menurut  agama  Islam,  yang  akan menceraikan  isterinya,  mengajukan  surat  kepada  Pengadilan  di  tempat
19 Larangan  membunuh  diri  sendiri  mencakup  juga  larangan  membunuh  orang  lain, sebab  membunuh  orang  lain  berarti  membunuh  diri  sendiri,  karena  umat  merupakan  suatu kesatuan. Lihat juga Q. 64 al-Taghabun: 14-15
tinggalnya  yang  berisi  pemberitahuan  bahwa  ia  bermaksud  menceraikan isterinya  disertai  dengan  alasan-alasannya  serta  meminta  kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
Kemudian  pengaturan  pembagian  harta  bersama  khusus  bagi  umat Islam  Indonesia,  secara  tegas  dan  rinci  diatur  dalam  Kompilasi  Hukum Islam  pasal  96  ayat  1  dan  2,  juga  diatur  dalam  pasal  97.  Pasal  96 menegaskan sebagai berikut:
1. Apabila  terjadi  cerai  mati,  maka  separuh  harta  bersama  menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau  suaminya  hilang  harus  ditangguhkan  sampai  adanya kepastian  matinya  yang  hakiki  atau  matinya  secara  hukum  atas dasar putusan Pengadilan Agama. 20
Pasal  97  menegaskan,  bahwa;  “Bagi  janda  atau  duda  cerai  hidup masing-masing  berhak  seperdua  dari  harta  bersama  sepanjang tidak  ditentuka n  lain  dalam  perjanjian  perkawinan  tersebut”. Dalam pasal ini dikatakan bahwa kalau dalam perkawinan terjadi suatu  perceraian,  maka  baik  harta  bawaan  masing-masing  yang disepakati  menjadi  milik  bersama  maupun  harta  yang  diperoleh semasa  perkawinan  harus  dibagi  rata  antara  satu  sama  lainnya, yaitu suami dan isteri.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat  dipahami,  bahwa  pembagian  harta bersama  antara  suami  dan  isteri  apabila  terjadi  perceraian  adalah  dibagi dua.  Masing-masing  memperoleh  separuh  dari  harta  bersama  itu.  Karena harta  bersama  pada  prinsipnya  bukan  harta  warisan  sehingga  cara pembagiannya berbeda juga.
20 Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Akademi Pressindo, 1995), hlm. 137.
Dalam  masyarakat  sekarang  ini,  banyak  para  wanita  (isteri)  yang bekerja mencari nafkah dan membanting tulang. Untuk itulah perlu adanya syirkah (perkongsian),  ini  berarti  fenomena  sekarang  bertolak  belakang dengan ‘urf (kebiasaan) masyarakat Arab, akan tetapi kondisi semacam ini di Indonesia sangat kondisional. Artinya apa, bahwa  seorang isteri boleh- boleh saja bekerja asalkan mendapatkan izin dari seorang suami.
Menurut  Ahmad  Rofik,  apabila  si  isteri  hanya  tinggal  di  rumah, mengurus  manajemen  ekonomi  rumah  tangga  disebut syirkah  abdan, sedangkan  bila  keduanya  mengeluarkan  modal  dengan  tenaga  disebut syirkah ‘inan. 21 Bentuk syirkah abdan ini merupakan bentuk kerja sama yang mana  hasil  yang  diperoleh  nantinya  dibagi  berdasarkan  dengan kesepakatan.  Sedangkan syirkah  inan merupakan  pengabungan  dari  harta yang  diperoleh  oleh  masing-masing  pihak  yang  mana  kuantitasnya  bisa saja  sama  bahkan  berbeda  namun  pembagiannya  dilakukan  sama  rata antara keduanya. Berdasarkan dua bentuk syirkah ini, bekerja atau tidaknya seorang isteri dalam rumah tangga tetap menjadi pemilik secara bersama- sama  terhadap  harta  yang  diperoleh  oleh  seorang  suami.  Mengingat tanggung jawab dalam rumah tangga yang diemban antara keduanya (baik suami  maupun  isteri)  sama-sama  besar  atau  berat.  Suami  bertanggung jawab penuh terhadap nafkah rumah tangga dan isteri bertanggung jawab terhadap pemeliharaan atau penggunaan harta yang diperoleh tersebut.
Pencarian  bersama  itu  dikategorikan  syariah  sebagi  sebuah manivestasi  dari syarikah  mufawadah berdasarkan  prinsip  ‘ urf yaitu  ” Ats- tsabit bil ‘urfi katstsaabit bisyar’i” (kaidah fiqih yang mengatakan bahwa apa yang lazim menurut kebiasaan seolah berlaku lazim menurut syara selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan kaidah umum  syariah). Hal itu karena pada hakikatnya memang kemitraan usaha suami isteri itu tidak
21 Ahmad  Rofik, Hukum  Islam...., Lihat  juga  Abdul  Rahman  Ghazaly,  dkk., Fiqh Muamalat ....
terbatas.  Apa  saja  yang  mereka  hasilkan  selama  dalam  masa  perkawinan menjadi  harta  bersama,  kecuali  yang  mereka  terima  sebagai  warisan  atau sebagai pemberian khusus untuk salah seorang di antara mereka berdua. 22
Dalam hal ini, apabila salah seorang di antara mereka baik itu suami maupun  isteri  mendapatkan  harta  warisan  dari  garis  keturunan  atau nasabnya masing-masing, maka harta yang diperoleh tersebut bukan harta bersama akan tetapi menjadi hak pribadi masing-masing.
Lebih  lanjut  dijelaskan  oleh  Utomo, 23 dalam  hal  cerai  mati,  sebelum harta pihak yang meninggal (pewarits dibagikan, lebih dahulu dipisahkan mana  harta  bersama  dan  mana  harta  pribadi  milik  yang  meninggal. Kemudian harta bersama itu dibagi lebih dahulu antara pihak yang masih hidup  dan  yang  sudah  meninggal.  Bagian  yang  sudah  meninggal digabungkan  dengan  harta  pribadinya,  sesudah  itu  baru  diwariskan kepada ahli warisnnya termasuk pihak yang masih hidup suami atau istri. Tentu  saja  setelah  dikeluarkan  semua  biaya  pengurusan  jenazah,  hutang, dan wasiatnya kalau ada (tidak boleh lebih dari 1/3-nya). Bila  suami  istri cerai hidup, maka harta tersebut dibagi dua:  sebagian untuk pihak suami dan sebagian lagi untuk pihak istri.

## G. SIMPULAN
Dalam  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  ditentukan  apabila perkawinan putus maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing- masing.  Yang  dimaksud  dengan  hukumnya  masing-masing  itu  adalah hukum agama, adat dan hukum-hukum lainnya.
Menurut  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  pasal  35  ayat  (1), harta  bersama  adalah  harta  benda  yang  diperoleh  selama  perkawinan menjadi  harta  bersama.  Kemudian  menurut  pengertian  pasal  35  ayat  (2)  ,
22 Setiawan Budi Utomo, Fikih Aktual ....
23 Ibid ., hlm. 127
bahwa  harta  bawaan  masing-masing  suami  dan  isteri  bisa  menjadi  harta bersama  apabila  mereka  berdua  menentukan  atau  menghendakinya. Namun  jika  mereka  tidak  menentukan  demikian,  maka  harta  bawaan tersebut  tetap  menjadi  harta  masing-masing  suami  dan  isteri,  masing- masing dibawah kekuasaan pribadi.
Dari  uraian  pengertian  harta  bersama  menurut  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang ditegaskan dalam pasal 35 ayat 1 tersebut maka dapat  dipahami,  bahwa  yang  dinamakan  harta  bersama  adalah  sesuatu kebendaan atau barang-barang yang  diperoleh atau dihasilkan dari  usaha pencarian  secara  bersama  ataupun  pribadi  suami  dan  isteri  sejak  dan selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah.
Sedangkan  harta  bersama  dalam  hukum  Islam  tidak  dikenal. Walaupun demikian, karena telah terjadi syirkah abdan antara pihak suami dan pihak istri, maka untuk memenuhi rasa keadilan, dapat dipakai istilah pembagian  harta  bersama  atau  harta gono-gini. Begitu  juga  sangat  dapat diberlakukan apabila sudah terjadi syirkah ‘inan.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran al-Qarim
Abdurrahman. 1995. Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Akademi Pressindo
Ali, Muhammad.t.t. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Amani Ali, Zainuddin. 2009. Hukum Perdata Islam Di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika
Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. 2015. Fiqh Muamalat . Jakarta: Kencana
Hadikusuma,  Hilman.  1990. Hukum  Perkawinan  Indonesia, Bandung:  CV. Mandar Maju
Harahap, Yahya. 1990. Kedudukan dan Kewenangan daan Acara Peradilan Agama.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Ismuha. 1978. Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia, Jakarta: Bulan Bintang Rofik,  Ahmad.  1998. Hukum  Islam  di  Indonesia, Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada
Subekti. 1996. Kitab Undang-Undang hukum Perdata, Jakarta: Intermasa
Syahrani, Riduan. 2000. Seluk Beluk dan Asas-Asas hukum Perdata, Bandung: PT. Alumni
Syarifuddin,  Amir.  2011. Hukum  Perkawinan  Islam  Di  Indonesia:  Antara  Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan . Jakarta: Kencana
Thalib, Sayuti. 1986. Hukum Kekeluargaan Indonesia, Cetakan Ke-V. Jakarta: UI Press
Tihami  dan  Sohari  Sahrani.  2009. Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Utomo, Setiawan Budi. 2003. Fiqih Aktual, Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer.
Jakarta: Gema Insani Press