How to cite: Herman  Sodik,  Sriati,  Didi  Tahyudin  (2023), Evaluasi  Pemberdayaan Masyarakat Melalui  Program Dana Bergulir  Blu  Pusat  P2h  Di  Gapoktan  Beringin  Jaya  Desa  Talang  Beringin  Kecamatan  Pulau  Panggung Kabupaten Tanggamus, Vol. 8, No. 2, Februari 2021, Http://Dx.Doi.Org/10.36418/ syntax- literate.v8i2.11450
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541- 0849 e-ISSN: 2548-1398
Vol. 8, No. 2, Februari 2023

## EVALUASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM DANA BERGULIR  BLU  PUSAT  P2H  DI  GAPOKTAN  BERINGIN  JAYA  DESA TALANG  BERINGIN  KECAMATAN  PULAU  PANGGUNG  KABUPATEN TANGGAMUS

## Herman Sodik, Sriati, Didi Tahyudin
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Email: herman.sodik@gmail.com

## Abstrak
Secara  umum  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui,  menganalisis  serta mengidentifikasi mengenai pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program dana  bergulir  oleh  BLU  Pusat  P2H  di  Gapoktan  Beringin  Jaya  Kabupaten Tanggamus.  Adapun  tujuan  khusus  dalam  penelitian  yaitu  menganalisis  proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat penerima program dana bergulir di Gapoktan Beringin  Jaya  Kabupaten  Tanggamus,  mengidentifikasi  faktor  pendukung  dan penghambat pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program dana bergulir di  Gapoktan  Beringin  Jaya  Kabupaten  Tanggamus,  mengevaluasi  pemberdayaan masyarakat  melalui  program  dana  bergulir  di  Gapoktan  Beringin  Jaya  Kabupaten Tanggamus,  dan  mengetahui  hasil  dari  dari  pemberdayaan  masyarakat  melalui program dana bergulir BLU Pusat P2H dengan melihat aspek peningkatan kapasitas manusia, kelembagaan dan jejaring Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif yang menjelaskan mengenai Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Melaui  Program  Dana  Bergulir  Di  Gabungan  Kelompok  Tani  Beringin  Jaya Kabupaten Tanggamus dan didukung dengan data kuantitatif. Teknik pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  observasi,  wawancara  dan dokumentasi yang dilakukan langsung ke Gabungan Kelompok Tani Beringin Jaya Kabupaten  Tanggamus.  Hasil  penelitian  ini  yaitu  pelaksanaan  pemberdayaan masyarakat  oleh  BLU  Pusat  P2H  melalui  program  dana  bergulir  di  Gapoktan Beringin  Jaya  pada  penelitian  ini  dilakukan  melalui  pendekatan  5P  yang  meliputi pemungkinan,  penguatan,  perlindungan,  penyokongan,  dan  pemeliharaan.  Faktor pendukung pemberdayaan masyarakat melalui program dana bergulir adalah adanya partisipasi masyarakat, kesesuaian lokasi, dana bergulir yang dapat diakses dengan mudah untuk dijadikan sebagai modal usaha, dan adanya pelibatan seluruh anggota kelompok dalam menjalankan kegiatan.
Kata kunci : Pemberdayaan Masyarakat, Program Dana Bergulir, BLU Pusat P2H

## Abstract
In general, this study aims to determine, analyze and identify the implementation of community empowerment through a revolving fund program by the P2H Center BLU in the Beringin Jaya Gapoktan, Tanggamus Regency. The specific objectives of the research are to analyze the process of implementing community empowerment for recipients of the revolving fund program in the Beringin Jaya Gapoktan, Tanggamus Regency, identifying the supporting and inhibiting factors for the implementation of community empowerment through the revolving fund program in the Beringin Jaya Gapoktan, Tanggamus  Regency, evaluating community empowerment  through the revolving fund program in the Gapoktan. Beringin Jaya, Tanggamus Regency, and knowing  the  results  of  community  empowerment  through  the  P2H  Center  BLU revolving fund program by looking at the aspects of increasing human, institutional and network capacity. This research uses a descriptive qualitative method approach that explains the Evaluation of Community Empowerment through Revolving Fund Programs at the Association of Farmers' Groups. Beringin Jaya, Tanggamus Regency and supported by quantitative data. The data collection techniques used in this study were observation, interviews and documentation which were carried out directly to the Beringin Jaya Farmers Group Association, Tanggamus Regency. The results of this study are the implementation of community empowerment by the P2H Central BLU through a revolving fund program at the Beringin Jaya Gapoktan. This research is  carried  out  through  a  5P  approach  which  includes  enabling,  strengthening, protecting,  supporting,  and  maintaining.  Supporting  factors  for  community empowerment  through  the  revolving  fund  program  are  community  participation, location suitability, revolving funds that can be easily accessed to serve as business capital, and the involvement of all group members in carrying out activities..
Keywords : Community Empowerment, Revolving Fund Program, P2H Central BLU

## Pendahuluan
Potensi  hutan  sebagai  modal  pembangunan  nasional  memiliki  peranan  penting bagi kehidupan dan kelangsungan hidup manusia. Peranan hutan secara ekologi maupun ekonomi  mampu  menjadikan  hutan  sebagai  sumber  pemenuhan  kebutuhan  hidup masyarakat. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa ketergantungan masyarakat terhadap hutan amatlah besar dan hal ini bukan merupakan hal yang baru di Indonesia terutama pada  masyarakat  yang  bermukim  sekitar  hutan  baik  di  bagian  hulu  dan  hilir  hutan (Holilah, 2016).
Kebijakan  pemerintah  dalam  pembangunan  kehutanan  yang  berkaitan  dengan kehidupan  masyarakat  di  dalam  dan  sekitar  hutan  melalui  strategi  kehutanan  sosial (Social  Forestry)  diwujudkan  dengan  program  Perhutanan  Sosial  dan  Kemitraan
Lingkungan (PSKL). Kebijakan tersebut memberikan peluang besar kepada masyarakat untuk menjadi garda depan dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan dan sekaligus mendapatkan  pengakuan  serta  diperhatikan  keberadaannya  oleh  pemerintah  sebagai masyarakat  tradisional  yang  memiliki  ketergantungan  hidup  terhadap  potensi sumberdaya hutan (Hakim, Setiasih Irawanti and et al, 2010).
Perhutanan sosial  dirancang sebagai  suatu  (Social  Forestry) sistem pengelolaan hutan  lestari,  Social  Forestry  dilakukan  pada  kawasan  hutan  negara  dan  atau  hutan hak/adat.  Sebagaimana  tertuang  dalam  peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 dimana perhutanan sosial dilakukan oleh masyarakat setempat  dan  masyarakat  hukum  adat  sebagai  pelaku  utama  pengelolaan  hutan  untuk kesejahteraan  masyarakat  dan  kelestarian  serta  keseimbangan  lingkungan  dengan dinamika  sosial  budaya  setempat.  Adapun  bentuk  dari  perhutanan  sosial  tersebut berbentuk  Hutan  Desa  (HD),  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm),  Hutan  Tanaman  Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (Supriyanto, 2019).
Pengelolaan hutan dengan skema perhutanan sosial diberikan kepada masyarakat melalui  Menurut  data  Direktorat  Penyiapan  Kawasan  Perhutanan  Sosial  Kementerian LHK  jumlah  SK  yang  telah  diterbitkan  dalam  kurun  waktu  tahun  2015-2020  adalah sebanyak 6.697 SK ijin/hak.Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2020 menunjukan jumlah perhutanan sosial di provinsi lampung mencapai ± 184 ribu ha. Jumlah tersebut meliputi 35 ribu ha Kemitraan kehutanan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, 125 ribu ha Hutan Kemasyarakatan, 20 ribu ha Hutan Rakyat, Hutan desa dan Kemitraan Konservasi di Tahura masing-masing 2 ribu ha. Adapun luas areal perhutanan sosial  tersebut  dimanfaatkan  oleh  154  kelompok  pengelola  Hutan  Kemasyarakatan, Hutan  Tanaman  Rakyat  (HTR)  dikelola  oleh  8  koperasi  dan  5  Kesatuan  Pengelolaan Hutan,  Hutan  Desa  oleh  22  Desa  pengelola,  66  MoU  untuk  Kemitraan  Kehutanan  di Hutan Lindung dan Hutan Produksi serta 3 MoU untuk Kemitraan Konservasi di Tahura (Ahmad Supardi, 2020).
Program  perhutanan  sosial  di  Provinsi  Lampung  belum  berjalan  optimal  meski Pemerintah  telah  melakukan  upaya  mendorong  kebijakan  daerah  dalam  implementasi percepatan  perhutanan  sosial  dan  menjamin  kepastian  wilayah  kelola.  Penyebab terhambatnya  pengelolaan  perhutanan  sosial  tidak  terlepas  dari  isu  kebijakan  dimana masyarakat  kurang  memiliki  rasa  kepemilikan  sumberdaya  hutan.  Isu  sosial  ekonomi seperti rendahnya pendapatan masyarakat  yang bersumber dari kehutanan dan sulitnya mengembangkan  potensi  diri  serta  isu  kelembagaan  mengenai  kurangnya  peran  para pihak  dan  lemahnya  sinergitas  pemerintah  sehingga  menyebabkan  sulitnya  akses masyarakat terhadap modal yang meliputi sarana dan prasarana, finansial, pasar, IPTEK, dan informasi (Herawati et al., 2017).
Maka  dari  itu  pemerintah  berupaya  untuk  menciptakan  pemberdayaan masyarakat.  Pemberdayaan  adalah  suatu  cara  dengan  mana  rakyat,  organisasi,  dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Melalui Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) yang
merupakan lembaga pemerintah non-bank yang memiliki tugas penyedia dan pemberian dana bergulir untuk mendukung pembiayaan usaha kehutanan dalam rangka peningkatan pemberdayaan  ekonomi  masyarakat,  pengentasan  kemiskinan,  perluasan  kesempatan kerja, peningkatan produktivitas hutan dan perbaikan mutu lingkungan melalui program rehabilitasi hutan dan lahan.
Program dana bergulir dapat dimanfaatkan oleh penerima program sebagai modal usaha  produktif,  pembangunan  lingkungan  dan  pengembangan  sumberdaya  manusia dalam  kelompok  penerima  program.  Dimana  kegiatan  yang  dilakukan  tentu  dapat mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  upaya  pemberdayaan  (empowering). Pemberdayaan dimaksud selain untuk  memberikan pendampingan dan penguatan pada penerima  program,  juga  sebagai  dasar  melaksanakan  paradigma  baru  pembangunan dimana masyarakat tidak lagi menjadi obyek melainkan menjadi subyek dalam sebuah pembangunan masyarakat.
Gapoktan Beringin Jaya merupakan salah satu gapoktan di Kabupaten Tanggamus yang telah mengakses fasilitas dana bergulir dari BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan. Program yang terlaksana pada tahun 2018 tersebut merupakan pembiayaan skema pinjaman On Farm penanaman pala di areal hutan lindung. Program ini dipilih dengan alasan bahwa pada hutan lindung tidak diperbolehkan untuk adanya aktivitas penebangan kayu. Maka, kegiatan yang paling efektif adalah dengan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan tetap adanya tegakan yang dapat menopang keaslian hutan. Hal unik lainnya adalah program dana bergulir pada umumnya pengembalian dana dilakukan dari hasil  program  yang  dibiayai,  tidak  demikian  pada  gapoktan  beringin  jaya  bahwa pengembalian dana akan dilakukan oleh hasil dari panen kopi yang sudah tumbuh subur di lahan garapan petani.
Pada prosesnya, program dana bergulir yang telah diakses oleh gapoktan beringin jaya tidak terlepas dari sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dimana dana bergulir yang  diberikan  adalah  salah  satu  upaya  peningkatan  kualitas  hidup  petani  dan  sebagai modal  dalam  pengelolaan  izin  usaha  pengelolaan  hutan.  Program  ini  diharapkan  juga akan menumbuhkan kemandirian dan mengubah mindset masyarakat agar lebih berdaya dan  mandiri.  Pelaksanaan  proses  dan  pencapaian  tujuan  pemberdayaan  masyarakat melalui program dana bergulir perlu dilakukan dengan upaya pendekatan atau dimensi pemberdayaan yang mana dimensi pemberdayaan ini akan mampu menciptakan kondisi yang  memperkuat  pengetahuan,  memberikan  dorongan  serta  menciptakan  suasana kondusif dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program dana bergulir.
Berdasarkan realita dilapangan, sampai saat  ini dalam berlangsungnya program dana  bergulir  tersebut  ditemukan  kendala  dan  belum  tercapainya  target  dari  sebuah pemberdayaan masyarakat yaitu kemandirian dan peningkatan kualitas hidup petani. Hal ini dilatar belakangi karena dana bergulir yang digunakan diperuntukan untuk usaha yang hasilnya baru dapat dirasakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian program tersebut  belum  sepenuhnya  dapat  mengakomodir  kebutuhan  masyarakat  atau  petani penggarap. sehingga harapan para penerima program dana bergulir dapat menjadi contoh
kelompok  lain  dan  dana  dapat  dikembalikan  untuk  digulirkan  kembali  pada  kelompok lainnya belum berjalan secara optimal.
Potensi  hutan  sebagai  modal  pembangunan  nasional  memiliki  peranan  penting bagi kehidupan dan kelangsungan hidup manusia. Peranan hutan secara ekologi maupun ekonomi  mampu  menjadikan  hutan  sebagai  sumber  pemenuhan  kebutuhan  hidup masyarakat. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa ketergantungan masyarakat terhadap hutan amatlah besar dan hal ini bukan merupakan hal yang baru di Indonesia terutama pada  masyarakat  yang  bermukim  sekitar  hutan  baik  di  bagian  hulu  dan  hilir  hutan (Holilah, 2016).
Kebijakan  pemerintah  dalam  pembangunan  kehutanan  yang  berkaitan  dengan kehidupan  masyarakat  di  dalam  dan  sekitar  hutan  melalui  strategi  kehutanan  sosial (Social  Forestry)  diwujudkan  dengan  program  Perhutanan  Sosial  dan  Kemitraan Lingkungan (PSKL). Kebijakan tersebut memberikan peluang besar kepada masyarakat untuk  menjadi  garda  depan  dalam  pengelolaan  hutan  secara  berkelanjutan  dan  sekali mendapatkan  pengakuan  serta  diperhatikan  keberadaannya  oleh  pemerintah  sebagai masyarakat  tradisional  yang  memiliki  ketergantungan  hidup  terhadap  potensi sumberdaya hutan (Hakim, Setiasih Irawanti and et al, 2010).
Perhutanan sosial  dirancang sebagai  suatu  (Social  Forestry) sistem pengelolaan hutan  lestari,  Social  Forestry  dilakukan  pada  kawasan  hutan  negara  dan  atau  hutan hak/adat.  Sebagaimana  tertuang  dalam  peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 dimana perhutanan sosial dilakukan oleh masyarakat setempat  dan  masyarakat  hukum  adat  sebagai  pelaku  utama  pengelolaan  hutan  untuk kesejahteraan  masyarakat  dan  kelestarian  serta  keseimbangan  lingkungan  dengan dinamika  sosial  budaya  setempat.  Adapun  bentuk  dari  perhutanan  sosial  tersebut berbentuk  Hutan  Desa  (HD),  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm),  Hutan  Tanaman  Rakyat (HTR), Hutan Rakyat (HR), Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan (Supriyanto, 2019). Pengelolaan hutan dengan skema perhutanan sosial diberikan kepada masyarakat melalui Menurut  data  Direktorat  Penyiapan  Kawasan  Perhutanan  Sosial  Kementerian  LHK jumlah SK yang telah diterbitkan dalam kurun waktu tahun 2015-2020 adalah sebanyak 6.697  SK  ijin/hak.Berdasarkan  data  Dinas  Kehutanan  Provinsi  Lampung  tahun  2020 menunjukan  jumlah  perhutanan  sosial  di  provinsi  lampung  mencapai  ±  184  ribu  ha. Jumlah tersebut meliputi 35 ribu ha Kemitraan kehutanan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, 125 ribu ha Hutan Kemasyarakatan, 20 ribu ha Hutan Rakyat, Hutan desa dan Kemitraan Konservasi di Tahura masing-masing 2 ribu ha. Adapun luas areal perhutanan sosial  tersebut  dimanfaatkan  oleh  154  kelompok  pengelola  Hutan  Kemasyarakatan, Hutan  Tanaman  Rakyat  (HTR)  dikelola  oleh  8  koperasi  dan  5  Kesatuan  Pengelolaan Hutan,  Hutan  Desa  oleh  22  Desa  pengelola,  66  MoU  untuk  Kemitraan  Kehutanan  di Hutan Lindung dan Hutan Produksi serta 3 MoU untuk Kemitraan Konservasi di Tahura (Ahmad Supardi, 2020).
Program  perhutanan  sosial  di  Provinsi  Lampung  belum  berjalan  optimal  meski Pemerintah  telah  melakukan  upaya  mendorong  kebijakan  daerah  dalam  implementasi
percepatan  perhutanan  sosial  dan  menjamin  kepastian  wilayah  kelola.  Penyebab terhambatnya  pengelolaan  perhutanan  sosial  tidak  terlepas  dari  isu  kebijakan  dimana masyarakat  kurang  memiliki  rasa  kepemilikan  sumberdaya  hutan.  Isu  sosial  ekonomi seperti rendahnya pendapatan masyarakat  yang bersumber dari kehutanan dan sulitnya mengembangkan  potensi  diri  serta  isu  kelembagaan  mengenai  kurangnya  peran  para pihak  dan  lemahnya  sinergitas  pemerintah  sehingga  menyebabkan  sulitnya  akses masyarakat terhadap modal yang meliputi sarana dan prasarana, finansial, pasar, IPTEK, dan informasi (Herawati et al., 2017).
Maka  dari  itu  pemerintah  berupaya  untuk  menciptakan  pemberdayaan masyarakat.  Pemberdayaan  adalah  suatu  cara  dengan  mana  rakyat,  organisasi,  dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Melalui Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) yang merupakan lembaga pemerintah non-bank yang memiliki tugas penyedia dan pemberian dana bergulir untuk mendukung pembiayaan usaha kehutanan dalam rangka peningkatan pemberdayaan  ekonomi  masyarakat,  pengentasan  kemiskinan,  perluasan  kesempatan kerja, peningkatan produktivitas hutan dan perbaikan mutu lingkungan melalui program rehabilitasi hutan dan lahan.
Program dana bergulir dapat dimanfaatkan oleh penerima program sebagai modal usaha  produktif,  pembangunan  lingkungan  dan  pengembangan  sumberdaya  manusia dalam  kelompok  penerima  program.  Dimana  kegiatan  yang  dilakukan  tentu  dapat mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  upaya  pemberdayaan  (empowering). Pemberdayaan dimaksud selain untuk  memberikan pendampingan dan penguatan pada penerima  program,  juga  sebagai  dasar  melaksanakan  paradigma  baru  pembangunan dimana masyarakat tidak lagi menjadi obyek melainkan menjadi subyek dalam sebuah pembangunan masyarakat.
Gapoktan Beringin Jaya merupakan salah satu gapoktan di Kabupaten Tanggamus yang telah mengakses fasilitas dana bergulir dari BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan. Program yang terlaksana pada tahun 2018 tersebut merupakan pembiayaan skema pinjaman On Farm penanaman pala di areal hutan lindung. Program ini dipilih dengan alasan bahwa pada hutan lindung tidak diperbolehkan untuk adanya aktivitas penebangan kayu. Maka, kegiatan yang paling efektif adalah dengan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan tetap adanya tegakan yang dapat menopang keaslian hutan. Hal unik lainnya adalah program dana bergulir pada umumnya pengembalian dana dilakukan dari hasil  program  yang  dibiayai,  tidak  demikian  pada  gapoktan  beringin  jaya  bahwa pengembalian dana akan dilakukan oleh hasil dari panen kopi yang sudah tumbuh subur di lahan garapan petani.
Pada prosesnya, program dana bergulir yang telah diakses oleh gapoktan beringin jaya tidak terlepas dari sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dimana dana bergulir yang  diberikan  adalah  salah  satu  upaya  peningkatan  kualitas  hidup  petani  dan  sebagai modal  dalam  pengelolaan  izin  usaha  pengelolaan  hutan.  Program  ini  diharapkan  juga akan menumbuhkan kemandirian dan mengubah mindset masyarakat agar lebih berdaya dan  mandiri.  Pelaksanaan  proses  dan  pencapaian  tujuan  pemberdayaan  masyarakat
melalui program dana bergulir perlu dilakukan dengan upaya pendekatan atau dimensi pemberdayaan yang mana dimensi pemberdayaan ini akan mampu menciptakan kondisi yang  memperkuat  pengetahuan,  memberikan  dorongan  serta  menciptakan  suasana kondusif dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui program dana bergulir. Berdasarkan  realita  dilapangan,  sampai  saat  ini  dalam  berlangsungnya  program  dana bergulir  tersebut  ditemukan  kendala  dan  belum  tercapainya  target  dari  sebuah pemberdayaan masyarakat yaitu kemandirian dan peningkatan kualitas hidup petani. Hal ini dilatar belakangi karena dana bergulir yang digunakan diperuntukan untuk usaha yang hasilnya baru dapat dirasakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian program tersebut  belum  sepenuhnya  dapat  mengakomodir  kebutuhan  masyarakat  atau  petani penggarap. sehingga harapan para penerima program dana bergulir dapat menjadi contoh kelompok  lain  dan  dana  dapat  dikembalikan  untuk  digulirkan  kembali  pada  kelompok lainnya belum berjalan secara optimal.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  pemecahan  permasalahan  termasuk metode analisis. Keterangan gambar diletakkan menjadi bagian dari judul gambar (figure caption)  bukan  menjadi  bagian  dari  gambar.  Metode-metode  yang  digunakan  dalam penyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini.
Pada Metode Penelitian, Alat-alat kecil dan bukan utama (sudah umum berada di lab,  seperti:  gunting,  gelas  ukur,  pensil)  tidak  perlu  dituliskan,  tetapi  cukup  tuliskan rangkaian  peralatan  utama  saja,  atau  alat-alat  utama  yang  digunakan  untuk  analisis dan/atau karakterisasi, bahkan perlu sampai ke tipe dan akurasi; Tuliskan secara lengkap lokasi  penelitian,  jumlah  responden,  cara  mengolah  hasil  pengamatan  atau  wawancara atau kuesioner, cara mengukur tolok ukur kinerja; metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara detail, tetapi cukup merujuk ke buku acuan. Prosedur percobaan harus dituliskan dalam bentuk kalimat berita, bukan kalimat perintah.
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metode  kualitatif  deskriptif  yang menjelaskan  mengenai  Evaluasi  Pemberdayaan  Masyarakat  Melalui  Program  Dana Bergulir  Di  Gabungan  Kelompok  Tani  Beringin  Jaya  Kabupaten  Tanggamus  dan didukung  dengan  data  kuantitatif.  Pemilihan  metode  kualitatif  deskriptif  dimaksudkan untuk  membuat  deskripsi  mengenai  situasi-situasi  dan  kejadian-kejadian  dalam  objek penelitian. Tujuannya adalah untuk membuat pengindraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi di daerah tertentu disesuaikan dengan data dan referensi lain yang sesuai dan relevan dengan keadaan.
Penelitian  ini  di  desain  dengan  menganalisis  objek  penelitian  yang  dilakukan mendasarkan  atas  teori  evaluasi  yang  telah  ada  yaitu  dengan  model  evaluasi  CIPP (Context,  Input,  Process,  Product).  Adapun  pemilihan  model  evaluasi  ini  karena  tidak hanya  melihat  tentang  sebuah  hasil  tetapi  juga  mengkaji  bagaimana  tentang  masukan, konteks dan proses dalam sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## Hasil dan Pembahasan
Deskripsi Hasil Penelitian

## Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Program Dana Bergulir
Hutan  memiliki  peran  secara  ekologi  maupun  ekonomi  sebagai  sumber  dalam memenuhi  kebutuhan  hidup  masyarakat  dan  dalam  hal  ini,  pemerintah  memiliki  peran yang  penting  dalam  menetapkan  kebijakan  guna  membangun  kehutanan  sosial  yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di sekitar lingkungan hutan. Kebijakan tersebut diwujudkan  dengan  program  Perhutanan  Sosial  dan  Kemitraan  Lingkungan  (PSKL). Kehutanan sosial di Provinsi Lampung sudah berjalan namun belum optimal meskipun telah  dilakukan  beberapa  upaya  oleh  Pemerintah.  Untuk  itu,  Pemerintah  melalui  BLU Pusat  P2H menciptakan pemberdayaan masyarakat  dengan menciptakan  program  dana bergulir.  Gapoktan  Beringin  Jaya  merupakan  salah  satu  Gapoktan  di  Kabupaten Tanggamus  yang  menggunakan  fasilitas  dana  bergulir  dari  BLU  Pusat  P2H.  Dalam menerapkan  pemberdayaan  masyarakat,  hal-hal  yang  dilakukan  adalah  melalui  5p (Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan).

## Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Pelaksanaan  Pemberdayaan  Masyarakat Program Dana Gulir.
Dalam  setiap  pelaksanaan  program,  selalu  ada  faktor  yang  menjadi  pendukung keberhasilan program dan faktor yang menjadi penghambat keberhasilan suatu program. Adanya  faktor  pendukung  dan  penghambat  diharapkan  dapat  menjadi  masukan  bagi penyelenggara program Dana Bergulir Gapoktan Beringin Jaya untuk dapat memperbaiki programnya  agar  dapat  berjalan  lebih  baik  kedepannya.  Untuk  itu,  peneliti  melakukan wawancara terhadap Petugas Lapangan mengenai faktor pendukung dan penghambatnya. Berdasarkan  wawancara  yang  telah  dilakukan  pada  petugas  lapangan  dan  pendamping kelompok mengenai faktor pendukung dan penghambat, didapatkan kesimpulan bahwa faktor  pendukung  pemberdayaan  masyarakat  melalui  program  dana  bergulir  adalah adanya partisipasi masyarakat, kesesuaian lokasi, adanya dukungan dari berbagai pihak, dana bergulir yang dapat diakses  dengan mudah untuk  dijadikan sebagai modal usaha, dan adanya pelibatan seluruh anggota kelompok dalam menjalankan kegiatan. Selain itu, berdasarkan informasi tambahan mengenai faktor pendukung secara internal adalah dana yang digunakan untuk kegiatan bersumber dari dana kegiatan BLU Pusat P2H, adanya antusiasme  anggota  Gapoktan  Beringin  Jaya  dalam  menerima  program,  serta  adanya kebutuhan  dana  dari  masing-masing  anggota.  Sedangkan  informasi  tambahan  yang didapatkan  mengenai  faktor  pendukung  secara  eksternal  adalah  adanya  dukungan  dari Penyuluh  Kehutanan,  Aparat  Desa,  Kepala  Kesatuan  Pengelolaan  Hutan,  Balai Pembibitan dan Penyedia Bibit, serta adanya bantuan pelayanan dan kerjasama yang baik dari pihak Bank BRI.

## Evaluasi Program Pemberdayaan Program Dana Bergulir dengan Model Evaluasi
CIPP (Context, Input, Process, Product).
Evaluasi  program  pemberdayaan  pada  dasarnya  merupakan  proses  untuk mengetahui  bagaimana  pelaksanaan  program  untuk  meningkatkan  kualitas  program tersebut.  Dalam  melakukan  evaluasi  program  dana  bergulir  Gapoktan  Beringin  Jaya,
peneliti menggunakan 4 evaluasi. Yaitu evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses dan evaluasi produk.
Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga  masyarakat  agar  dapat  meningkatkan  taraf  hidup  keluarga  dan  mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya. Secara sosial, masyarakat sekitar kawasan hutan sampai saat  ini  tetap  teridentifikasi  sebagai  masyarakat  marginal  (terpinggirkan)  dan  tidak memiliki  daya,  kekuatan,  dan  kemampuan  yang  dapat  diandalkan  serta  tidak  memiliki modal  yang  memadai  untuk  bersaing  dengan  masyarakat  kapitalis  atau  masyarakat pengusaha yang secara sosial dan politik memiliki daya, kekuatan, dan kemampuan yang memadai.  Ketidakberdayaan masyarakat  secara sosial dan ekonomi menjadi  salah satu ganjalan  bagi  masyarakat  untuk  berdiri  sama  tinggi  dan  duduk  sama  rendah  dengan sesama saudaranya yang telah berhasil. Kondisi inilah yang perlu dipahami dan dijadi kan salah  satu  pertimbangan  dalam  pengambilan  kebijakan  dan  perencanaan  penyusunan program, agar setiap kebijakan dan program tentang pengaturan pengelolaan hutan yang diambil  tetap  memperhatikan  kondisi  sosial  budaya  dan  ekonomi  masyarakat  sekitar kawasan hutan (Widjajanti, 2011).
Kondisi lingkungan sangat berperan penting dalam menentukan pola kehidupan manusia, termasuk pekerjaan sebagai  sarana untuk  memenuhi  kebutuhan hidup.  Setiap kondisi  fisik  dan  perubahan  yang  terjadi  pada  lingkungan  akan  berpengaruh  terhadap pekerjaan di suatu wilayah karena manusia melakukan penyesuaian dalam menentukan pekerjaan  dengan  memperhatikan  sumber  daya  dan  kondisi  geografi  wilayah  tersebut. Apabila kondisi lingkungan sudah tidak nyaman pada umumnya mereka akan melakukan perubahan orientasi pekerjaan sebagai upaya adaptasi dan memperoleh penghasilan untuk dapat tetap memenuhi kebutuhan hidupnya (Fitriana, 2020:14). Pada penelitian ini, salah satu kondisi lingkungan, dan sosial yang sangat  memengaruhi program pengembangan masyarakat dana bergulir.

## Dampak Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Dana Bergulir
Berdasarkan  Aspek  Peningkatan  Kapasitas  Manusia,  Kelembagaan  dan  Jejari Konsep kapasitas lebih dikenal dengan sebutan capacity building, hasil penelitian yang menjelaskan  pentingnya  kapasitas  dalam  pengelolaan  sebuah  organisasi.  Peningkatan kapasitas  diartikan  kemampuan  individu  dan  kelompok  serta  organisasi  dapat menjalankan proses  dan  menghasilkan outcome yang diinginkan. Kebijakan dana desa merupakan  potensi  yang  luar  biasa,  sayang  kalau  dilewatkan  tanpa  ada  manfaat  yang maksimal.  Kebijakan  dana  apabila  dikelola  dengan  tepat  sasaran  diasumsikan  dapat mengurangi  tingkat  kemiskinan  (Darmi  &  Mujtahid,  2020).  Program  pemberdayaan masyarakat bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat miskin, mendorong partisipasi masyarakat dan memberikan pengetahuan agar dapat menggali potensi sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pemberdayaan, yaitu kesejahteraan hidup masyarakat.
Dalam  rangka  peningkatan  kapasitas  masyarakat  tersebut,  dampak  adanya pemberdayaan  masyarakat  melalui  program  dana  bergulir  adalah  adanya  pengetahuan yang didapatkan masyarakat mengenai program dana bergulir mulai dari tahap sosialisasi,
perumusan  keberlangsungan  program,  sampai  dengan  pengembalian  program  (dana).
Dengan adanya program tersebut, masyarakat yang merupakan anggota Gapoktan dapat  melakukan  usaha  dengan  memanfaatkan  potensi  sumberdaya  atas  pengelolaan Hutan  Kemasyarakatan  kategori  baik  di  Provinsi  Lampung  untuk  menaikkan kesejahteraan  hidup  bagi  masyarakat  sekitar  hutan.  Selain  itu,  dalam  sudut  pandang pendamping  kelompok,  program  tersebut  dapat  membangun  perasaan  keinginan  untuk lebih  mengembangkan  kemampuan  dalam  pengelolaan  program-program  dana pemerintah  lainnya,  semakin  menambah  pengetahuan  terkait  usaha  sektor  kehutanan, serta semakin meningkatkan kolaborasi dan kerjasama dengan multi sektor.
Selain  itu,  dalam  rangka  peningkatan  kapasitas  kelembagaan,  dampak  adanya pemberdayaan  masyarakat  melalui  program  dana  bergulir  adalah  adanya  kolaborasi antara  masyarakat  dan  pemerintah  setempat  dapat  menciptakan  suatu  program pemberdayaan  yang  dapat  membuka  lapangan  pekerjaan  serta  dengan  melakukan pendampingan  oleh  lembaga  masyarakat  desa  sehingga  dapat  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  terutama  dalam  bidang  perekonomian.  Adanya  kelembagaan dalam  program  dana  bergulir  di  Gapoktan  Beringin  Jaya,  maka  akan  semakin mengoptimalkan  peran  dan  fungsi  lembaga  sebagai  mitra  pemerintah  dalam  hubungan kerja yang harmonis. Dalam prosesnya, fungsi dan kolaborasi lembaga dengan petugas maupun pendamping kelompok akan semakin terjalin dengan erat karena adanya kendala dan permasalahan yang terjadi selalu diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah. Dengan ini, penguatan kapasitas kelembagaan melalui pemberdayaan masyarakat dalam program dana bergulir, merupakan salah satu model atau cara untuk meningkatkan peran masyarakat  dalam  kegiatan  yang  dirancang  dengan  menitikberatkan  pada  proses pembelajaran  dan  pemberdayaan  masyarakat  untuk  menopang  perencanaan pembangunan, terutama perekonomian masyarakat.
Sedangkan  dalam  rangka  peningkatan  kapasitas  jejaring,  dampak  adanya pemberdayaan masyarakat melalui program dana bergulir adalah adanya kemitraan dan jejaring  usaha  dengan  pelaksanaan  program  pemberdayaan  di  desa  dan  instansi  terkait lainnya  dengan  melakukan  kerjasama  dan  kemitraan  yang  jelas  dan  terencana  terkait upaya-upaya  pengembangan,  pembinaan  dan  pembangunan  sinergisitas  program pemberdayaan  masyarakat.  Dengan  adanya  program  tersebut,  maka  petugas  maupun pendamping akan membangun kemitraan dan jejaring usaha yang lebih baik serta mampu meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh BLU Pusat P2H melalui program dana bergulir di Gapoktan Beringin Jaya pada penelitian ini dilakukan melalui pendekatan 5P menurut Suharto (2017) yang meliputi pemungkinan, penguatan, perlindungan,  penyokongan,  dan  pemeliharaan  dengan  hasil  berikut:  1)  Pemungkinan. Program  dana  bergulir  oleh  BLU  Pusat  P2H  sudah  berjalan  cukup  baik  namun,  masih terdapat  anggota  yang  merasa  tidak  antusias  kembali  karena  adanya  bunga  dalam
pinjaman. 2) Penguatan. Unsur penguatan dalam program tersebut sudah berjalan cukup baik namun, masih terdapat beberapa kendala yang terjadi seperti SOP pencairan dana kurang disetujui anggota sehingga banyak anggota yang mundur. 3) Perlindungan. Unsur perlindungan  sudah  berjalan  dengan  baik  karena  adanya  kerjasama  antar  anggota kelompok. 4) Penyokongan. Unsur penyokongan dalam program tersebut sudah berjalan dengan  baik  karena  masing-masing  kelompok  dan  anggota-anggotanya  sudah mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing. 5) Pemeliharaan. Unsur pemeliharaan dalam  program  tersebut  kurang  berjalan  dengan  baik,  karena  menurut  anggota, keterbukaan informasi yang diberikan hanya pada awal program saja.
Faktor  pendukung  pemberdayaan  masyarakat  melalui  program  dana  bergulir  adalah adanya  partisipasi  masyarakat,  kesesuaian  lokasi,  dana  bergulir  yang  dapat  diakses dengan  mudah  untuk  dijadikan  sebagai  modal  usaha,  dan  adanya  pelibatan  seluruh anggota  kelompok  dalam  menjalankan  kegiatan.  Sedangkan  faktor  penghambat  yang ditemui  adalah  adanya  ketidakpastian  masyarakat  dan  kelembagaan  yang  belum  solid, kurangnya  kontrol  terhadap  berjalannya  program  serta  kurangnya  petugas  dalam mengakomodir pemberdayaan masyarakat.
Evaluasi  program  pemberdayaan  melalui  program  dana  bergulir  Gapoktan Beringin Jaya dilakukan dengan menggunakan model evaluasi CIPP (Context – Input – Process – Product). Evaluasi tersebut menghasilkan: 1) Evaluasi Konteks. Pemberdayaan masyarakat  yang  ada  sangat  minim  dan  hanya  mengikuti  alur  program  tanpa  adanya inovasi  lain  seperti  kegiatan  pemberdayaan  tambahan  lain  diluar  program  tersebut.  2) Evaluasi  Input.  Pengaruh  program  terhadap  pengembangan  masyarakat  dinilai  masih banyaknya permasalahan internal kelompok serta anggota merasa program tersebut hanya sebatas pinjaman, penanaman dan pengembalian dana sehingga program  dirasa kurang maksimal.  3)  Evaluasi  Proses.  Hambatan  yang  ditemui  adalah  jumlah  anggota  yang banyak sehingga permasalahan yang ada kurang terakomodir, banyaknya anggota yang memutuskan  untuk  mundur  karena  adanya  sistem  bunga,  keterbukaan  informasi  yang diberikan  hanya  pada  awal  program  saja,  banyakya  izin  sebagai  syarat  administratif, cuaca yang tidak dapat diprediksi, serta susahnya mengumpulkan anggota. 4) Evaluasi Produk.  Hal  yang  perlu  diperbaiki  dalam  program  tersebut  adalah  pengembangan  dan penguatan kelompok, pendampingan dan kontroling/monitoring, pengajuan administrasi, pengajuan  dana  sebaiknya  jangan  terlalu  lama,  penambahan  item  untuk  dilakukannya pemberdayaan  secara  maksimal,  perlu  adanya  kegiatan  tambahan  diluar  dari  proses pemberian  program,  adakan  kegiatan  yang  menunjang  pendapatan  sambil  menunggu hasil panen, serta mengecilkan bunga pinjaman.
Peningkatan  kapasitas  masyarakat  tersebut,  dampak  adanya  pemberdayaan masyarakat melalui program dana bergulir adalah adanya pengetahuan yang didapatkan masyarakat  mengenai  program  dana  bergulir  untuk  melakukan  usaha  dengan memanfaatkan potensi sumberdaya atas pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Selain itu, dalam  rangka  peningkatan  kapasitas  kelembagaan,  dampak  adanya  pemberdayaan masyarakat melalui program dana bergulir adalah adanya kolaborasi antara masyarakat
dan  pemerintah  setempat  dapat  menciptakan  suatu  program  pemberdayaan  yang  dapat membuka  lapangan  pekerjaan  serta  dengan  melakukan  pendampingan  oleh  lembaga masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam bidang perekonomian.
Dalam  rangka  peningkatan  kapasitas  jejaring,  dampak  adanya  pemberdayaan masyarakat melalui program dana bergulir adalah adanya kemitraan dan jejaring usaha dengan pelaksanaan program pemberdayaan di desa dan instansi terkait lainnya dengan melakukan  kerjasama  dan  kemitraan  yang  jelas  dan  terencana  terkait  upaya-upaya pengembangan,  pembinaan  dan  pembangunan  sinergisitas  program  pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya program tersebut, maka petugas maupun pendamping akan membangun  kemitraan  dan  jejaring  usaha  yang  lebih  baik  serta  mampu  meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

## BIBLIOGRAFI
Aminah, L. N., Safe’i, R., & Febryano, I. G. (2018). Institutional Analysis of Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) In the Protected Forest Management Unit Area of North Kota    Agung    in    Tanggamus    Regency     of     Lampung     Province. (Journal of Sylva Indonesiana, 1(1), 35–44. https://doi.org/10.32734.
Darmi, T., & Mujtahid, I. M. (2020). Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan. JIPAGS  (Journal  of  Indonesian Public Administration and Governance Studies), 3(1)
Fetterman, D., & Wandersman, A. (2007). Empowerment Evaluation: Yesterday, Today, and Tomorrow. American Journal of Evaluation.
Hakim, I., Setiasih Irawanti and et al (2010) Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan.  Bogor:  Pusat  Penelitian  dan  Pengembangan  Perubahan  Iklim  dan Kebijakan.
Herawati,  T.  et  al.    (2017)  Merancang  Masa  Depan  Perhutanan  Sosial  di  Provinsi Lampung: Dari skenario menuju aksi.
Holilah, M. (2016) ‘Kearifan Ekologis Budaya Lokal Masyarakat Adat Cigugur Sebagai Sumber  Belajar  Ips’,  Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Sosial,  24(2),  p.  163.  doi: 10.17509/jpis.v24i2.1453.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018) ‘Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No P/16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020’, in Journal of Chemical Information and Modeling, pp. 1689–1699.
Mardikanto, Totok dan Poerwoko, & Soebianto (2015). Pemberdayaan Masyarakat Rizal,
A. (2012). Sosiologi Kehutanan dalam Pengelola Kehutanan. Info Teknis EBONI,
9 (No.1), 1-16
Robuan, R. (2019). Regulasi dan Strategi Kebijakan Pengelolaan Dana Bergulir (Analisis Problematika dalam implementasi di Kabupaten Bangka Tengah)
Suharto, E. (2009). Pekerjaan sosial di dunia Industri. Alfabeta
Supriyanto, B. (2019) Inovasi Kebijakan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Pengelolaan Sumber  Daya  Alam  dan  Kesejahteraan  Masyarakat.  Universitas  Sumatera  Utara.
Supriyanto, Bambang. 2019. Catatan dari Tepi Hutan. Bogor : Tempo Publishing
Sylviani, Wicaksono D,S.N (2020). Keberhasilan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan : Jurna;l Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 13-27
Widjajanti,  K.  (2011).  Model  Pemberdayaan  Masyarakat.  Semarang:  Unnes.  Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1, Juni 2011, hlm. 15, 2

## Copyright holder:
Herman Sodik, Sriati, Didi Tahyudin (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: