## Perancangan Tata Kelola Teknologi Informasi di BAPAPSI Pemkab Bandung Menggunakan framework COBIT 5 Pada Domain EDM dan DSS
Rati Amanda Fajrin 1) , Murahartawaty 2) , Soni Fajar S. Gumilang 3)
1)2)3) Sitem Informasi, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom Jl. Telekomunikasi Dayeuh Kolot, Bandung
1) ratiamandaf@gmail.com
3) sonifajar@gmail.com
2) BAPAPSI Pemerintah Kabupaten Bandung Jl. Raya Sorang, Bandung
2) murahartawaty@gmail.com
Abstrak — Teknologi  informasi  memiliki  peranan  penting  untuk  mendukung  pelaksanaan  informasi  publik. Pemerintah  Kabupaten  Bandung  memiliki  salah  satu  badan,  yaitu  BAPAPSI.  Permasalahan  yang  ada  di BAPAPSI,  terutama  pada  bidang  PPI  adalah  tidak  meratanya  jaringan  internet  di  seluruh  kecamatan, jaringan internet yang buruk, penanganan insiden yang buruk dan pengadaan server yang tidak mendukung penggunaan  aplikasi  di  BAPAPSI.  Oleh  karena  itu,  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  ada  di  lingkungan BAPAPSI  menggunakan  metodologi  7  lifecycle  COBIT  5.  COBIT  5  menyediakan  panduan  yang  lengkap, pedoman yang komprehensif dalam membantu organisasi untuk mencapai efektivitas penggunaan TI. Tahap pertama  pada  penelitian  ini  adalah  melakukan  penilaian  tingkat  kapabilitas,  kemudian  memetakan governance objective, enterprise goals, IT Related Goals dan IT Process pada COBIT 5. Sehingga menghasilkan proses  prioritas  yaitu  EDM04  dan  DSS01  yang  akan  dianalisis  dan  dilakukan  perancangan  prosedur  tata kelola  TI  dengan  menggunakan  COBIT  5.  Pada  penelitian  ini  juga  merekomendasikan  struktur  organisasi sasaran sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Bandung.

## Kata Kunci— tata kelola TI, COBIT 5, domain EDM, domain DSS, Pemerintahan
Abstract— Information technology has an important role to support the implementation of public information. Bandung  regency  government  has  one  of  the  bodies,  named  BAPAPSI.  The  existing  problems  in  BAPAPSI, especially  in  PPI  are  uneven  internet  network  in  all  districts,  bad  internet  connection,  bad  handling  of  the incident,  and  the  procurement  of  servers  that  do  not  support  the  use  of  the  application  in  BAPAPSI. Therefore,  7  lifecycle  COBIT  5  methodology  is  used  to  solve  the  problems  in  BAPAPSI.  COBIT  5  provides complete, comprehensive guidelines in helping organizations to achieve the effective use of IT. The first stage in  this  research  is  assess  capability  level,  then  the  next  stage  are  mapping  governance  objective,  enterprise goals, IT  Related Goals  and IT  Process  on COBIT 5.  So, the  results  are the  priority  process on EDM04 and DSS01  domain  to  be  analyzed  and  to  design  procedure  IT  governance  using  COBIT  5.  This  research  also recommends  the  target  of  organizational  structure  in  accordance  with  the  needs  of  the  Bandung  regency government.
Keywords— IT Governance, COBIT 5, EDM domain, DSS domain, Government
Article history:
Received 27 May 2016; Received in revised form 19 June 2016 & 29 June 2016; Accepted 29 June 2016; Available online 28 October 2016

## I. P ENDAHULUAN
Semakin  berkembanganya teknologi informasi menuntut
perusahaan untuk melakukan pengembangan internal maupun eksternal organisasi.  Hal  ini  mengakibatkan  teknologi informasi  telah  menjadi  bagian  penting  dalam mendukung setiap proses bisnis dan pertumbuhan perusahaan maupun instansi pemerintah. Teknologi  informasi  juga  memainkan  peran penting dalam organisasi.  Selama bertahun-tahun, TI  telah  beralih  bukan  hanya  sebagai  support melainkan sebagai suatu keharusan di organisasi.
Perkembangan  teknologi  menjadi  hal  yang penting  dalam  mendukung  dan  menjalankan proses  bisnis  perusahaan.  Akibatnya  banyak perusahaan dan para pemimpinnya berusaha untuk menggunakan  sebaik-baiknya  informasi  dalam mendukung keputusan bisnis yang harus dilakukan (Lulu, 2013).
Dewasa  ini  banyak  perusahaan  maupun organisasi  mulai  mengadopsi  dan  menggunakan prinsip-prinsip dan cara kerja tata kelola TI dalam menjalankan  aktivitas  organisasi.  Konsep  tata kelola TI telah menjadi tren dalam sektor publik di berbagai negara (Amali, 2013).
Pentingnya  TI juga  menjadi prioritas  di  sektor publik.  Sektor  publik  melayani  masyarakat  untuk memberikan  strategi  layanan  yang  tepat  sasaran dan  optimal.  Dengan  standar  tata  kelola  TI  yang baik dapat memberikan transparasi dan pengambilan keputusan yang jelas serta wewenang  dan  tanggung  jawab  yang  terstruktur. Pemerintahan yang baik adalah yang mementingkan  aset  publik  mencakup  tata  kelola yang  baik  pada  TI    (Carlos,  Carlos,  &  Isaac, 2014).
Pada  penelitian  tata  kelola  TI  menggunakan COBIT  terdahulu,  penelitian  yang  dilakukan hanya  berfokus  pada  berbagai  sektor  industri  dan perusahaan untuk memeriksa ketercapaian kontrol tujuan  yang  dianggap  paling  penting.  Namun, seiring  perkembangan  teknologi,  tata  kelola  TI juga  digunakan  untuk  membantu  sektor  publik untuk  mengukur  kontrol  dan  proses  yang  telah dilakukan  (Omari, Barnes, & Pitman, 2012).
Penelitian  perancangan  tata  kelola  TI  dengan menggunakan framework COBIT 5 di pemerintahan  telah  dilakukan  sebelumnya  pada sektor publik pada tahun 2015 dengan studi kasus Pemerintah Kabupaten Janeponto. Penelitian yang dilakukan melibatkan responden pejabat terkait di lingkungan  organisasi  atau  SKPD.  Tujuan  dari penelitian  ini  adalah  meningkatkan  optimalisasi aset  TI  yang  dimiliki  organisasi  dan  menilai tingkat  kapabilitas  saat  ini  untuk  mencapai  target tingkat kapabilitas yang telah ditentukan  (Maskur, 2015).
Perkembangan Teknologi
Informasi dan
Komunikasi  (TIK),  aktivitas  kehidupan  manusia dalam berbagai sektor tengah mengalami perubahan.  Begitu  juga  pada  sektor  pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Perkembangan  TIK  telah  melahirkan  model pelayanan  publik  yang  dilakukan  melalui  e- government. Pelayanan pemerintah yang birokratis dan  terkesan  kaku  dapat  diminimalisir  melalui pemanfaatan  e-government  agar  menjadi  lebih fleksibel  dan  lebih  berorientasi  pada  kepuasan pelanggan (Burdefira, 2013).
Pentingnya  pengelolaan  terhadap  TI  juga disadari  pemerintah  Kabupaten  Bandung  untuk menopang  kegiatan  pemerintahannya  melalui implementasi TI. Dengan standar tata kelola yang baik akan memberikan transparasi dan pengambilan keputusan  yang  jelas dan wewenang serta  tanggung  jawab  struktur  di  aset  sektor publik. Untuk  menunjang  kegiatan TI,  Kabupaten Bandung memiliki Badan Perpustakaan Arsip dan Pengembangan  Sistem  Informasi  (BAPAPSI) yang  merupakan  salah  satu  SKPD  di  pemerintah Kabupaten  Bandung.  Tugas  dan  fungsi  BAPASI diatur  dalam  Peraturan  Bupati  No.  6/2008  yaitu BAPAPSI  sebagai  pengelola  TIK,  pengembangan sistem  informasi  dan  sarana  diseminasi  informasi publik di Kabupaten Bandung. Dalam
menjalankan  kegiatannya  BAPAPSI  memiliki  4 bidang  untuk  melaksanakan  tugas  dan  tanggung jawab  masing-masing.  Fokus  utama  dalam penelitian  yang  dilakukan  adalah  pada  salah  satu bidang yaitu bidang Pengelolaan dan Pengembangan Informasi (PPI) terkait
penggunaan  TIK.  Kepala  bidang PPI  membawahi 2  sub  bidang,  salah  satunya  adalah  sub  bidang Pengelolaan  Sistem  Informasi  dan  Telematika (SITEL)  yang  terkait  pengelolaan  TIK  dan pengembangan sistem informasi telekomunikasi.
Permasalahan tata kelola TI di BAPAPSI yaitu belum  optimalnya  TI  dalam  mendukung  jalannya kegiatan  operasional  dan  tujuan  pemerintah Kabupaten  Bandung.  Hal  ini  dapat  dilihat  dengan adanya  interoperabilitas  sistem  sehingga  data belum  terintegrasi,  belum  memadainya  jaringan komunikasi  di  beberapa  kecamatan,  penyediaan informasi  publik  yang  belum  optimal,  jaringan internet  dan  server  yang  sering  down,  respon penanganan  insiden  yang  masih  lambat  dan sumber  daya  TIK  yang  masih  terbatas,  sehingga teknologi  yang  diinvestasikan  untuk  mendukung layanan  belum  sepenuhnya  optimal.  Oleh  karena itu, untuk meningkatkan optimalisasi sumber daya TI  dan  mengelola  kegiatan  operasional  di BAPAPSI adalah dengan mewujudkan optimalisasi  aset  TI  yang  efektif  dan  efisien menggunakan COBIT 5.
Dalam  mengoptimalisasikan  sumber  daya  TI perlu mengetahui sejauh mana tingkat pengelolaan proses-proses  TI  di  organisasi  yaitu  dengan pengukuran tingkat kapabilitas. Menetapkan target tingkat  kapabilitas  dan  melakukan  gap  analisis untuk mendapatkan prioritas perbaikan proses dan aktivitas yang harus dilakukan (Saputra, 2013). COBIT  5  adalah  satu  diantara  framework  IT Governance  yang  mengusulkan  prinsip  untuk memandu tata kelola TI. Lima prinsip menekankan  pada  tujuan  dan  penciptaan  nilai antara  para  pemangku  kepentingan  yang  berbeda yang  mungkin  mengharapkan  nilai  TI  yang berbeda pula (George, Aakash, & Singh, 2014). Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  maka fokus pada peneltian yang dilakukan yaitu domain EDM  dan  DSS.  Fokus  penelitian  yang  dilakukan juga  berdasarkan  kebutuhan  prioritas  proses  di BAPAPSI  dan  belum  dilakukannya  penelitian terkait  domain  proses  EDM  dan  DSS  di BAPAPSI.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  menganalisis dan  merancang  tata  kelola  TI  menggunakan framework  COBIT  5  pada  domain  EDM  dan domain  DSS  berdasarkan  domain  proses  prioritas kebutuhan di lingkungan BAPAPSI dan merekomendasikan  struktur  organisasi  untuk meningkatkan  value  business  dan  value  IT  bagi instansi  pemerintahan.  Sedangkan  manfaat  dari penelitian  diharapkan  dapat  membantu  BAPAPSI dalam  mengetahui  kondisi  tata  kelola  TI  saat  ini
dan  mengimplementasikan  rekomendasi  struktur organisasi sasaran, prosedur proses dan dokumen.

## II. M
ETODOLOGI P ENELITIAN
Metodologi
yang digunakan untuk menyelesaikan  permasalahan  dalam  penelitian menggunakan 7  phases COBIT  5 lifecycle dengan batasan  hanya  pada  5  tahap  yang  dilakukan (ISACA,  COBIT  5  Implementation,  2012) (ISACA,  COBIT  5  Enabling  Process,  2012) (ISACA,  Process  Assessment  Model,  2012). Metodologi  penelitian  yang  digunakan  dapat dilihat pada Gambar 1.

## Gambar 1. Metodologi Penelitian

## A. Initiate Programme
Pada  tahap  initiatie  programme  dilakukan identifikasi  masalah,  menentukan  tujuan  dan menentukan manfaat dari penelitian yang dilakukan.
B. Define Problems & Opportunities
Pada  tahap  define  problems  and  opportunities yang  dilakukan  adalah  mengumpulkan  data-data dari  studi  literatur  seperti  jurnal,  e-book  dan skripsi.  Sedangkan  data-data  dari  studi  lapangan
diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang diperoleh  dari  kepala  bidang  PPI  dan  kepala  sub bidang SITEL di BAPAPSI.

## C. Define Roadmap
Pada  tahap  define  roadmap  dilakukan  proses pengolahan  data  untuk  mendapatkan  prioritas domain  proses  pada  EDM04  dan  DSS01.  Hal pertama  yang  dilakukan  adalah  melakukan pemetaan  Governance  Objective  (GO)  dengan Enterprise  Goals  (EG),  Enterprise  Goals  (EG) dengan  IT  Related  Goals  (ITRG)  dan  IT  Related Goals (ITRG) dengan IT Process (ITP). Dari hasil pemetaan  tersebut  menghasilkan  IT  Process prioritas  untuk  EDM04  dan  DSS01.  Selanjutnya, melakukan analisis kondisi saat ini dengan menilai tingkat  kapabilitas,  analisis  kondisi  target  dan analisis kesenjangan (gap) di BAPAPSI.

## D. Plan Programme
Pada  tahap  plan  programme  dilakukan perancangan berdasarkan framework COBIT 5 dan peraturan  terkait  pembentukan  struktur  organisasi TIK. Tahap ini menghasilkan rekomendasi struktur organisasi  DISKOMINFO,  anggota  tim  kebijakan TIK  dan  SOP  (Standar  Operational  Procedure) proses EDM04 dan DS01 untuk direkomendasikan di BAPAPSI.

## E. Execute Plan
Pada  tahap  execute  plan  adalah  melakukan perancangan dokumen dari SOP (Standar Operational  Procedure)  proses  yang  belum lengkap untuk domain proses EDM04 dan DSS01. Selanjutnya  tahap  ini  akan  dilakukan  penentuan kesimpulan  dan  saran  yang  diberikan  untuk BAPAPSI dan penelitian selanjutnya.

## III. H ASIL D AN P EMBAHASAN
Berdasarkan metodologi penelitian yang digunakan,  maka  dilakukan  perancangan  tata kelola TI untuk proses domain EDM04 dan DSS01 terkait people dan process yang akan direkomendasikan.

## A. Hasil Tahap Initiate Programme
Tahap  ini  menghasilkan  identifikasi  masalah berdasarkan kebutuhan organisasi, peluang, instruksi  pemerintah  dan  peraturan  terkait  serta menghasilkan  tujuan  dan  manfaat  dari  penelitian yang  akan  dilakukan.  Hasil  dari  tahap  ini digunakan sebagai acuan dalam menjalankan tahap selanjutnya.

## B. Hasil Tahap Define Problems & Opportunitie
Tahap  ini  menghasilkan  informasi  dari  studi literatur  diantaranya  e-book,  jurnal  dan  skripsi terkait  tata  kelola  TI  untuk  menunjang  penelitian khususnya  pada  domain  proses  EDM  dan  DSS. Pada  tahap  ini  juga  menghasilkan  data  dan informasi dari pelaksanaan proses terkait
pengelolaan TI di BAPAPSI yang digunakan untuk mengetahui  prosedur  proses  yang  dilakukan  dan tidak dilakukan dalam pengelolaan dan pengembangan TIK.

## C. Hasil Tahap Define Roadmap
Pada  tahap  define  roadmap  menghasilkan pemilihan  proses  prioritas  digunakan  untuk mengetahui  domain  proses  yang  akan  dijadikan fokus  penelitian.  Untuk  mendapatkan  proses prioritas  dilakukan  berdasarkan  metode  the  goals cascade and metrics di COBIT 5  (ISACA, COBIT 5  Implementation,  2012).  Hal  pertama  yang dilakukan  adalah  melakukan  pemetaan  Enterprise Goals  (EG)  dengan  Governance  Objectives  (GO) berdasarkan  COBIT  5.  Hasil  pemetaan  tersebut menghasilkan  bobot  enterprise  goals  dan  dapat dilihat dalam Tabel 1.
T ABEL 1. H ASIL B OBOT E NTERPRISE G OALS Dimensi BSC
Enterprise Goals Bobot Finance EG1 11 EG2 9 EG3 9 EG4 6 Customer EG5 4 EG6 11 EG7 9 EG8 4 IBP EG9 5 EG10 11 EG11 6 Learning & Growth EG12 4 EG13 11

## Selanjutnya,  dilakukan  pemetaan  Enterprise
Goals  (EG)  dengan  IT  Related  Goals.  Hasil  dari bobot pemetaan ini digunakan untuk menghasilkan bobot  dari  pemetaan  IT  Process  (ITP).  Hasil  dari bobot IT Related Goals dapat dilihat pada Tabel 2.
T ABEL 2. H ASIL B OBOT IT R ELATED G OALS Dimensi BSC IT-Related Goals Bobot
Finance ITRG1 10 ITRG2 5 ITRG3 5 ITRG4 4 ITRG5 5 Customer ITRG6 9
ITRG7 6 IBP ITRG8
9 ITRG9 4 ITRG10 7 ITRG11 6 ITRG12 10 ITRG13 5 Learning & Growth ITRG14 8 ITRG15 7
Kemudian,  pemilihan  domain  proses  prioritas diakhiri  berdasarkan  pemetaan  IT  Related  Goals (ITRG)  dengan  IT  Process  (ITP)  terkait  domain EDM  dan  DSS  dengan  bobot  terbesar  yang
dihasilkan dari setiap proses EDM dan DSS. Hasil dari  bobot  ini,  akan  dijadikan  fokus  prioritas penelitian perancangan tata kelola TI di BAPAPSI Pemerintah  Kabupaten  Bandung  yaitu  dengan bobot 63 pada EDM04 dan bobot 69 untuk DSS01. Hasil dari keseluruhan bobot EDM dan DSS dapat dilihat pada Tabel 3.
T ABEL 3. H ASIL B OBOT EDM & DSS Domain Proses Proses Bobot EVALUATE, DIRECT AND MONITOR (EDM) EDM01 35 EDM02 56 EDM03 25 EDM04 63 EDM05 20 DELIVER, SERVICE AND SUPPORT (DSS) DSS01 69 DSS02 41 DSS03 36 DSS04 38 DSS05 30 DSS06 53
Selanjutnya, hasil dari tahap ini adalah analisis kondisi  saat  ini  di  BAPAPSI  untuk  membantu penelitian  dalam  memastikan  kelengkapan  proses dan  output  yang  dihasilkan  dalam  menjalankan kegiatan  operasional  di  organisasi  telah  dilakukan atau  tidak.  Proses  analisis  kondisi  saat  ini dilakukan  dengan  menilai  tingkat  kapabilitas  di organisasi  terhadap  domain  proses  EDM04  dan DSS01  berdasarkan  COBIT  (ISACA,  COBIT  5 Enabling  Process,  2012). Kemudian,  menentukan analisis  kondisi  target  berdasarkan  target  level tingkat kapabilitas yang ingin dicapai. Selanjutnya, untuk mengetahui kesenjangan antara level saat ini dan  level  target  yang  ditentukan  dihasilkan  dari analisis  kesenjangan  (gap).  Tabel  4  menunjukan hasil penilaian tingkat kapabilitas dan hasil analisis kesenjangan (gap) pada EDM04 dan DSS01.
T ABEL 4. A SSESSMENT C APABILITY L EVEL EDM04 & DSS01 Proses Tingkat Kapabilitas (%) Level Saat Ini Level Target Gap EDM04 Ensure Resource Optimisation 39% 1 3 2 DSS01 Manage Operation 50% 1 3 2
Berdasarkan  Tabel  4  dapat  diketahui  bahwa domain  proses  EDM04  dan  DSS01  berada  pada level 1  yaitu  Performed  Process.  Sedangkan  level target  yang  ingin  dicapai  adalah  level  3  yaitu Established  Process  berdasarkan  hasil  diskusi dengan  kepala  bidang  PPI  dan  kepala  sub  bidang SITEL.  Tidak  dijalankannya  proses  dengan lengkap  menyebabkan  prosedur  di  setiap  proses tidak  dihasilkan  dengan  baik.  Nilai  kesenjangan
(gap)  yang  dihasilkan  dari  level  saat  ini  ke  level target adalah 2.

## D. Hasil Tahap Plan Programme
Untuk  mencapai  tingkat  kapabilitas  pada  level 3  maka,  pada  tahap  plan  programme  dihasilkan rekomendasi  struktur  organisasi  DISKOMINFO, anggota  tim  kebijakan  TIK  dan  SOP  (Standar Operational Procedure) proses
untuk direkomendasikan di BAPAPSI. Dalam merancang struktur  organisasi  ada  beberapa  hal  yang  harus diperhatikan  yaitu  peraturan-peraturan  berikut, diantaranya:
1. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  57 Tahun 2007.
2. Peraturan Presiden No. 41 Tahun 2007.
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 41 Tahun 2007.
Dari peraturan-peraturan tersebut menghasilkan rancangan  struktur  organisasi  sasaran  yang  akan direkomendasikan.
Bupati Badan Dinas DPRD Sekretariat Daerah DISKOMINFO
Sekertariat DPRD Tim Kebijakan TIK

## Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Bandung
Pentingnya  tim  kebijakan  TIK  dalam  instansi pemerintah  juga  dijelaskan  dalam  Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Oleh karena itu,  hasil  dari  tahap  ini  juga  merekomendasikan anggota tim kebijakan TIK.
Tim Kebijakan TIK CIO DPRD KADISKOMINFO Kepala BAPPEDA
Gambar 3. Anggotza Tim Kebijakan TIK
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri No.  57  Tahun  2007  mengenai  keberadaan  Dinas Komunikasi  dan  Informatika  dilakukan  peralihan
fungsi  badan  yaitu  BAPAPASI  khususnya  PPI menjadi dinas DISKOMINFO berdasarkan pentingnya  TIK  dan  peraturan  terkait  di Pemerintah Kabupaten Bandung.
Kepala Dinas Jabatan Fungsional Sekretariat Sub Bagian Umum & Kepegawaian Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Perencanaan Program Kerja Kasi Penyiaran dan Publikasi Kasi Pengelolaan Jaringan Kasi Pengelolaan Sumber Daya Informasi Kabid Komunikasi dan Informasi Publik Kasi Pertukaran dan Integrasi Data
Kabid Pengembangan Sistem Informasi Kasi Kemanan Informasi Kasi Pos dan Telekomunikasi
Kasi Kelembagaan dan Kemitraan Media Kabid Sumber daya dan Infrastruktur Informatika Kasi Pengelolaan & Diseminasi Informasi

## Gambar 4. Struktur Organisasi DISKOMINFO
Selanjutnya, pada tahap ini juga menghasilkan perancangan  struktur  organisasi  berdasarkan panduan  COBIT  5  dengan  memetakan  struktur organisasi  DISKOMINFO  ke  dalam  struktur organisasi  COBIT  5.  Pemetaan  yang  dilakukan dapat  mempermudah  menentukan  pihak  yang bertanggung  jawab  dalam  membuat  prosedur proses  untuk  organisasi  terkait  domain  proses  di COBIT  5.  Gambar  5  menjelaskan  pemetaan struktur  organisasi  COBIT  5  dengan  struktur organisasi DISKOMINFO sebagai usulan.
Keterangan:
1. CIO (Chief Information Officer)
2. Kepala Dinas
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Keuangan
5. Sub Bagian Perencanaan Program Kerja
6. Kepala  Bidang  Komunikasi  dan  Informasi Publik
7. Kepala Bidang Sumber Daya dan Infrastruktur Informatika
8. Kepala  Bidang  Pengembangan  Sistem Informasi
9. Kepala Seksi Keamanan Informasi
10. Kepala Seksi Pertukaran dan Integrasi Data
11. Kepala  Seksi  Pengelolaan  Sumber  Daya Informasi
Struktur organisasi sasaran yang
direkomendasikan  telah  diverifikasi  dan  di validasi  oleh  kepala  bidang  PPI  di  BAPAPSI untuk  diimplementasikan  di  DISKOMINFO Pemerintah Kabupaten Bandung.
Kemudian,  setelah  dilakukan  perancangan struktur  organisasi  sasaran,  maka  proses  yang dilakukan selanjutnya akan menghasilkan rancangan  prosedur  dan  proses  untuk  proses domain EDM04 dan DSS01. Berikut Tabel 5 akan menjelaskan  justifikasi  proses  yang  dibutuhkan untuk  melengkapi  proses  yang  tidak  dijalankan dengan  lengkap.  Prosedur  proses  yang  tidak dijalankan  dengan  lengkap  diketahui  berdasarkan kelengkapan proses yang kurang dari 100%
T ABEL 5. A NALISIS K ELENGKAPAN P ROSES Proses Proses Kurang Dari 100% EDM04 Ensure Resource Optimisation EDM04.01 Evaluasi Manajemen Sumber Daya
EDM04.02 Mengarahkan Manajemen Sumber Daya EDM04.03 Memantau Manajemen
Sumber Daya DSS01 Manage Operation DSS01.01 Melaksanakan Prosedur Operasional DSS01.04 Mengelola Lingkungan DSS01.05 Mengelola Fasilitas
Sehingga  hasil  proses  yang  dirancang  adalah sebanyak  6  SOP  proses  berdasarkan  proses  yang tidak mencapai 100% untuk dapat  mencapai level 3.  SOP  yang  dirancang  telah  di  verifikasi  dan  di validasi  oleh  kepala  sub  bidang  SITEL  di BAPAPSI  untuk  dapat  diimplementasikan  di DISKOMINFO Pemerintah Kabupaten Bandung.

## E. Hasil Tahap Execute Plan
Hasil  dari  tahap  execute  plan  akan  dijadikan rekomendasi terkait dokumen yang akan digunakan  untuk  EDM04  dan  DSS01  dalam menjalankan aktivitas proses. Perancangan dokumen  dilakukan  dengan  menganalisis  risiko terkait  domain  proses  EDM04  dan  DSS01  di BAPAPASI. Analisis risiko dilakukan berdasarkan faktor  finansial  dan  banyaknya  frekuensi  kejadian
risiko.  Dari  hasil  analisis  risiko  terdapat  7  risiko dengan  kategori  high  dan  very  high  yang  akan menghasilkan  dokumen  perancangan  untuk proses EDM04  dan  DSS01.  Hasil  analisis  risiko  dapat dilihat pada Tabel 6.
T ABEL 6. A NALISIS R ISIKO Sub- Proses Skenario Risiko Tingkat Risiko Rekomendasi EDM04.01 Tidak ada panduan alokasi sumber daya TI High Dokumen guiding principle for allocation of resource and capabilities EDM04.02 Tidak ada komunikasi yang baik dengan pihak ke 3 Very High Dokumen communication of resourcing strategies EDM04.03 Tidak ada pemantauan dan pengukuran kualitas sumber daya TI High Dokumen Feedback on allocation and effectiveness of resource and capabilities DSS01.01 Standar penyelenggaraan jadwal layanan belum ditentukan High Dokumen operation schedule Tidak ada backup log dan rekaman kegiatan High Dokumen backup log DSS01.04 Tidak ada aturan yang mengatur penempatan server yang baik High Dokumen environmental policies DSS01.05 Fasilitas internet yang sering down High Dokumen facilities assessment reports Tidak memiliki sumber daya cadangan (geneset) High Dokumen facilities assessment reports
Selanjutnya,  dari  hasil  analisis  risiko  tersebut menghasilkan  rancangan  dokumen  dari  proses yang tidak dijalankan prosedurnya dengan lengkap. Perancangan  dokumen  yang  dirancang  telah  di verifikasi  dan  di  validasi  oleh  kepala  sub  bidang SITEL  di  BAPAPSI  untuk  diimplementasikan  di DISKOMINFO Pemerintah Kabupaten Bandung

## IV. K ESIMPULAN D AN S ARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan dalam merancang tata kelola TI terdapat beberapa  hal  yang  harus  dilakukan  yaitu melakukan penilaian tingkat kapabilitas BAPAPSI untuk  mengetahui  level  kapabilitasnya.  Tingkat Kapabilitas BAPAPSI berada pada level 1 dengan katagori  Partially  Achieved  pada  EDM04  dan DSS01.  Sedangkan  untuk  mencapai  target  level  3 akan  dilakukan  perancangan  tata  kelola  TI  dan merekomendasikan BAPAPSI
menjadi
DISKOMINFO  Pemerintah  Kabupaten  Bandung berdasarkan peraturan-peraturan terkait dan pentingnya TI di Pemerintah Kabupaten Bandung. Dengan  diterapkannya  perancangan  tata  kelola  TI diharapkan  dapat  meningkatkan  efektivitas  dan efisiensi  penggunaan  TI  khususnya  pada  domain proses prioritas EDM04 dan DSS01.
Saran  yang  dapat  diberikan  untuk  BAPAPSI dan penelitian selanjutnya adalah diharapkan dapat mengimplementasikan penerapan hasil perancangan  tata  kelola  TI  guna  terciptanya optimalisasi TI di Pemerintah Kabupaten Bandung dan  melakukan  penelitian  untuk  semua  proses  TI yang ada  pada  COBIT  5  untuk  meningkatkan  tata kelola TI di Pemerintah Kabupaten Bandung.

## D AFTAR P USTAKA
Amali,  L.  N.  (2013).  Tata  Kelola  TI  yang  Efektif  di Organisasi Pemerintah Daerah. Seminar Nasional Sistem Informasi (pp. 37-43). Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
Burdefira.  (2013).  Evaluasi  Terhadap  Implementasi
Tata  Kelola  Teknologi  Informasi  Berdasarkan Framework  COBIT  Pada  Pemerintah  Kota Padang.  Skripsi,  Universitas  Negeri  Padang, Program Studi Chief Information Officer.
Carlos, J., Carlos, G., & Isaac, L. (2014). Implementing Good  Governance  Principles  for  The  Public Sector  in  Information  Technology  Governance Frameworks.  Open  Journal  of  Accounting  ,  3
(1), 9-27.
George,  M.,  Aakash,  T.,  &  Singh,  A.  (2014).  IT Governance  Frameworks  and  COBIT  -A Literature Review. Twentieth Americas Conference  on  Information  Systems  (pp.  1-10).
Savannah: Western Illinois University.
ISACA.  (2012).  COBIT  5  Enabling  Process.  USA: ISACA.
ISACA.  (2012).  COBIT  5  Implementation.  USA: ISACA.
ISACA.  (2012).  Process  Assessment  Model.  USA: ISACA.
Lulu,  Y.  D.  (2013).  Analisa  Teori  IT  Governance Menggunakan  COBIT  5.  Jurnal  Teknik  Elektro dan Komputer , 1 (1), 99-106.
Maskur.  (2015).  Perancangan  Tata  Kelola  TI  dengan menggunakan  Framework  COBIT  5  (Studi Kasus:  Pemerintah  Kab.  Jeneponto).  Skripsi, Universitas  Gadjah  Mada,  Program  Studi  S2 Teknik Elektro.
Omari,  L.  A.,  Barnes,  P.,  &  Pitman,  G.  (2012).
Optimising  COBIT  5  for  IT  Governance:
Examples  from  the  Public  Sector.  International Conference  on Applied  and  Theoretical Information  Systems  Research  (pp.  1-13). Taipei,  Taiwan:  Queensland  University  of Technology.
Saputra,  I.  N.  (2013).  Pengukuran  Tingkat  Kapabilitas dan Perbaikan Tata Kelola Teknologi Informasi Berdasarkan  Kerangka  Kerja  COBIT  5  dan ITIL  V3  2011:  Studi  Kasus  PT.  XYZ.  Skripsi, Universitas  Indonesia,  Program  Studi  Magister Teknologi Informasi.