ISSN: 2540-9182 (online) ISSN: 2086-3357 (print)

## Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Gorontalo
Dwi Nur Handayani 1 , Alfiyah Agussalim 2 ,
1 FISIP Universitas Tanjungpura; dwinurhandayani210192@gmail.com
2 Universitas Bina Taruna Gorontalo; alfiyahagussalim.a@gmail.com

## Abstract:
Garbage  is  one  of  the  environmental  problems  that  are  often  faced  by  the  community. Garbage can damage and pollute the environment so as to interfere with health, comfort, and  beauty.  Along  with  the  increase  in  population,  the  consumption  pattern  of  the community  also  causing  garbage  production  to  increases.  The  garbage  management system,  which  generally  implements  a  collect-transport-dump  system,  must  be  changed with an orientation to sorting garbage from its source (eg households) and it will be more effective in reducing the  amount of garbage to be loaded into TPS and TPA. This study aims  to  analyze  the  level  of  community  participation  in  the  implementation  of  garbage management  policies  in  Gorontalo  City.  The  method  used  in  this  study  is  qualitative descriptive.  The  results  showed  that  the  level  of  community  participation  in  garbage management is still relatively moderate where some communities have participated but in their  implementation  is  still  dominated  by  the  government.  So  the  participation  of  the community in garbage management has not been thorough. As an effort by the government to  increase  community  participation  is  the  establishment  of  a  parent  bank  sampah  in Pulubala Village and TPS 3R.
Key Word: Public Implementation, Community participation, Waste Management.

## Abstrak:
Sampah  merupakan  salah  satu  permasalahan  lingkungan  yang  sering  dihadapi omasyarakat.  Sampah  dapat  merusak  dan  mencemari  lingkungan  sehingga  dapat mengganggu  kesehatan,  kenyamanan,  dan  keindahan.  Seiring  bertambahnya  jumlah penduduk, bertambah pula pola konsumsi masyarakat, sehingga menyebabkan produksi sampah kian meningkat. Sistem  manajemen  sampah yang pada umumnya  menerapkan sistem  kumpul-angkut-buang  harus  diubah  menjadi  pada  pemilahan  sampah  sejak  dari sumbernya (misalnya rumah tangga) dan akan lebih efektif menekan jumlah sampah yang akan  dimuat  ke  TPS  dan  TPA.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  tingkat partisipasi  masyarakat  terhadap  implementasi  kebijakan  pengelolaan  sampah  di  Kota Gorontalo.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  deskriptif  kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih  tergolong  sedang,  sebagian  masyarakat  sudah ikut  berpartisipasi.  Namun,  dalam pelaksanaannya masih didominasi oleh pihak pemerintah. Jadi, peran masyarakat dalam pengelolaan sampah belum menyeluruh. Sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dibangunnya bank sampah induk di Kelurahan Pulubala dan TPS 3R.
Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Sampah.

## 1.  Pendahuluan
Program  dan  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah  dapat  terealisasi dengan baik apabila masyarakat ikut berpartisipasi baik pada saat perencanaan maupun  saat  pelaksanaan  program  atau  kebijakan  tersebut,  sebab  partisipasi publik  juga  merupakan  esensi  dari good  governance .  Implementasi  suatu kebijakan  tentu  tidak  terlepas  dari  peran  serta  masyarakat.  Seperti  halnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo menuntut peran serta  masyarakat.  Konteks  implementasi  kebijakan  akan  dapat  terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut terlaksanakan (Tahir, 2015).
Partisipasi  masyarakat  juga  ditentukan  oleh  kemauan  politik  ( political  will ) seorang  pemimpin,  di  mana  masyarakat  diberikan  peluang  untuk  turut berpartisipasi  (Mardikanto  &  Soebiato,  2017).  Pejabat  yang  bertanggungjawab perlu mengikutsertakan masyarakat, bukan saja dalam perencanaan, melainkan hingga  pelaksanaan  program  demi  mencapai  tujuan  masyarakat.  Pemerintah Gorontalo  telah  melibatkan  masyarakat  dalam  implementasi  kebijakan  terkait pengelolaan  sampah  di  Kota  Gorontalo  melalui  sosialisasi,  pemasangan  poster dan juga media  sosial.  Namun,  sepertinya  cara  ini  belum  efektif  menumbuhkan kesadaran  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  program  dan  kebijakan  yang telah  ditetapkan  pemerintah  untuk  mengurangi  produksi  sampah  di  Kota Gorontalo.  Berdasarkan  Perda  No.  12  Tahun  2017  bahwa  masyarakat  turut memiliki andil utama dalam pengelolaan sampah. Peran serta masyarakat sangat menentukan  keberhasilan  dalam  pengelolaan  sampah  sebab  partisipasi masyarakat  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  sebagai  upaya  untuk mengurangi produksi sampah di Kota Gorontalo.
Sampah  merupakan  salah  satu  permasalahan  lingkungan  yang  sering dihadapi  oleh  masyarakat.  Adanya  tumpukan  sampah  dapat  merusak  dan mencemari  lingkungan,  sehingga  dapat  mengganggu  kesehatan,  kenyamanan, dan  keindahan.  Seiring  dengan  bertambahnya  pola  konsumsi  masyarakat produksi  sampah  setiap  hari  juga  kian  meningkat.  Sistem  pengelolaan  sampah yang umumnya digunakan adalah sistem kumpul-angkut-buang. Sementara TPA di  Tanjung  Keramat  yang  biasanya  menampung  sampah  dari  Kota  Gorontalo sudah penuh dan tidak dapat lagi digunakan, sehingga saat ini menggunakan TPA Provinsi  untuk  menampung  sampah  dari  Kota  Gorontalo.  Orientasi  sistem pengelolaan sampah yang tersentralisasi dengan berbasis pada TPA perlu diubah menjadi  terdesentralisasi  pada  sumber  timbulan  sampah  dengan  menjadikan partisipasi masyarakat sebagai mainstream dalam kebijakan pengelolaan sampah
(Saribanon,  2008).  Oleh  karena  itu,  partisipasi  masyarakat  harus  terus ditingkatkan untuk mengembangkan sinergi dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Pemilahan sampah sejak dari sumbernya (misalnya rumah tangga) akan lebih  efektif  untuk mengurangi  jumlah  sampah  yang  akan  diangkut  ke  TPS  dan TPA.  Namun,  dalam  implementasinya,  partisipasi  dan  efektivitas  pengelolaan sampah oleh masyarakat masih belum maksimal. Dilihat dari pemilahan sampah, masyarakat  masih  banyak  yang  melakukan  pembuangan  sampah  tanpa mengetahui mana sampah organik dan mana sampah yang anorganik.
Untuk  mengurangi  produksi  sampah,  dibutuhkan  pengelolaan  sampah yang baik dan benar. Sebab apabila sampah tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan  berbagai  permasalahan  lingkungan  (Haswindy  &  Yuliana,  2017). Saat  ini  pemerintah  telah  mengupayakan  berbagai  cara  untuk  mengurangi produksi sampah salah satunya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat  yang  sehat  dan  pembangunan  lingkungan  hidup  yang  berkualitas, maka perlu membuat sampah menjadi produk yang berdaya guna sebagai tujuan dari pengelolaan sampah.
Diterbitkannya  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008  tentang pengelolaan sampah menjadi acuan pemerintah daerah lainnya di Indonesia untuk lebih  giat  dalam  mengelola  dan  mengurangi  produksi  sampah.  Oleh  karena  itu, berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2008  tersebut,  ditindak  lanjuti dengan membuat aturan turunan berupa Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengelolaan sampah. Program dan kebijakan yang dibuat oleh  pemerintah  dapat  terealisasi  dengan  baik  apabila  masyarakat  ikut berpartisipasi, baik pada saat perencanaan, maupun saat pelaksanaan program atau kebijakan tersebut.
Pejabat  yang  bertanggungjawab  perlu  mengikutsertakan  masyarakat, bukan  saja  dalam  perencanaan,  melainkan  hingga  pelaksanaan  program  demi mencapai tujuan masyarakat. Pemerintah Gorontalo telah melibatkan masyarakat dalam  implementasi  kebijakan  terkait  pengelolaan  sampah  di  Kota  Gorontalo melalui sosialisasi, pemasangan poster dan juga media sosial. Namun, sepertinya cara ini belum efektif menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah untuk mengurangi produksi  sampah  di  Kota  Gorontalo.  Berdasarkan  Perda  No.  12  Tahun  2017
bahwa masyarakat turut memiliki andil utama dalam pengelolaan sampah. Peran serta  masyarakat  sangat  menentukan  keberhasilan  dalam  pengelolaan  sampah sebab partisipasi masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan sebagai upaya untuk mengurangi produksi sampah di Kota Gorontalo.
Meningkatnya tumpukan sampah menyebabkan TPA di Tanjung Keramat yang biasanya menampung sampah dari Kota Gorontalo sudah penuh dan tidak dapat  lagi  digunakan,  sehingga  terpaksa  menggunakan  TPA  Provinsi  yang berlokasi di Kelurahan Talumelito untuk menampung sampah dari Kota Gorontalo. TPA Talumelito sendiri  harus menampung sampah dari wilayah Kota Gorontalo, Kabupaten  Gorontalo  dan  Kabupaten  Bone  Bolango.  Kota  Gorontalo  menjadi penyumbang sampah terbesar di TPA Talumelito yang mencapai 80%. Sementara Kabupaten  Gorontalo  sebesar  15  %  dan  Kabupaten  Bone  Bolango  5%  (Alex, 2019).  Metode  pengelolaan  sampah  yang  hanya  berorientasi  pada  TPA  harus diubah dengan berfokus pada sumber timbulan sampah, sehingga menuntut peran serta  masyarakat  sebagai  poin  utama  dalam  kebijakan  pengelolaan  sampah (Saribanon  et  al.,  2009).  Oleh  karena  itu,  partisipasi  masyarakat  harus  terus ditingkatkan untuk mengembangkan sinergi dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Dukungan  dari  masyarakat  sangat  diperlukan  oleh  pemerintah  demi menjamin  terkelolanya  sampah,  yaitu  setiap  orang  dalam  pengelolaan  sampah rumah tangga wajib mengurangi sampah melalui pembatasan timbulan sampah, memanfaatkan  kembali,  dan  mendaur  ulang  sampah  (Pratiwi  et  al.,  2017). Pemilahan  sampah  sejak  dari  sumbernya  (misalnya  rumah  tangga)  akan  lebih efektif untuk menekan jumlah sampah yang akan dimuat ke TPS dan TPA. Oleh karena  itu,  berangkat  dari  permasalahan  di  atas  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  tingkat  partisipasi  masyarakat  terhadap  implementasi  kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo.

## 2.  Hasil Penelitian
Implementasi  suatu  kebijakan  tentu  tidak  terlepas  dari  peran  serta masyarakat. Seperti halnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo  menuntut  peran  serta  masyarakat.  Konteks  implementasi  kebijakan akan dapat terlihat pengaruhnya setelah kebijakan tersebut terlaksanakan (Tahir, 2015).  Partisipasi  masyarakat  dapat  menentukan  berhasil  tidaknya  sebuah kebijakan  atau  program  dalam mencapai  tujuannya.  Sebagaimana  diatur  dalam
Peraturan  Daerah  Kota  Gorontalo  Nomor  12  Tahun  2017  tentang  pengelolaan sampah  bahwa  masyarakat  dapat  berperan  dalam  pengelolaan  sampah,  yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui pemberian usul atau saran dan realisasi  program  pengelolaan  sampah,  serta  dilaksanakan  secara  mandiri maupun berkolaborasi dengan pemerintah daerah.
Untuk mendukung terlaksananya Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12  Tahun  2017  tentang  pengelolaan  sampah,  Kota  Gorontalo  memiliki  bank sampah  induk  di  Kecamatan  Kota  Tengah  Kelurahan  Pulubala  dan  TPS  3R sebagai  penyangga  bank  sampah  induk  yang  ada  di  Kelurahan  Wongkaditi, Kelurahan  Moodu,  Kelurahan  Pulubala,  Kelurahan  Donggala,  Kelurahan Tuladenggi, Kelurahan Buladu. Pengelolaan bank sampah dan TPS 3R dilakukan dengan  metode  partisipatif,  yaitu  masyarakat  dilibatkan  dalam  kegiatan pengelolaan  sampah  yang  diharapkan  dapat  memberi  dampak  positif  bagi masyarakat.  Partisipasi  aktif  masyarakat  menjadi  hal  yang  penting  untuk diidentifikasi dalam aksi pengelolaan sampah (Asteria & Heruman, 2016).
Bank  sampah  berfungsi  sebagai  tempat  menabung  sampah  yang  telah dipilah menurut jenis sampah. Sampah yang masih memiliki nilai ekonomis disetor pada  bank  sampah.  Secara  umum,  mekanisme  bank  sampah  hampir  sama dengan  bank  lainnya.  Memiliki  manajemen  tata  kelola,  ada  nasabah,  serta inventarisasi.  Jika  pada    bank,  nasabah  melakukan  penyetoran  dalam  bentuk uang. Namun, pada bank sampah yang diserahkan yaitu sampah yang memiliki nilai  ekonomis.  Output  nyata  dari  bank  sampah  dapat memberikan  kesempatan kerja  bagi  masyarakat  dan  tabungan  sebagai  bentuk  investasi  (Mappasere  & Husein, 2019).
Partisipasi  masyarakat  di  Kota  Gorontalo  dalam  pengelolaan  sampah dapat  dilihat  dari  tiga  bentuk  partisipasi,  sebagaimana  yang  dikemukakan  oleh Eriscon  dalam  (Slamet,  2014)  bahwa  partisipasi  masyarakat  terbagi  menjadi  3 (tiga),  yakni  partisipasi  pada  fase  perencanaan,  partisipasi  pada  tahap pelaksanaan, dan partisipasi pada tahap pemanfaatan. Berikut uraian dari ketiga fase tersebut.

## 2.1  Partisipasi masyarakat pada fase perencanaan
Partisipasi  masyarakat  pada  proses  perencanaan  pengelolaan  sampah maupun  program  bank  sampah  dan  TPS  3R  melibatkan  masyarakat  melalui forum-forum public, baik secara formal maupun informal yang diadakan oleh Dinas
Lingkungan Hidup guna menyaring aspirasi dari masyarakat. Mekanisme formal dilakukan dengan mengundang elemen masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat untuk hadir di setiap rapat atau sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Lingkungan Hidup  terkait  pengelolaan  sampah.  Masyarakat  diberikan  kesempatan  untuk menyampaikan  apa  yang  menjadi  harapan  dan  kebutuhannya.  Berangkat  dari pemahaman Davis dan Erickson (Mulyadi & Gedeona, 2017), maka hal yang dapat kita ambil dari konsep partisipasi yang disampaikan ialah partisipasi masyarakat dalam  pembangunan  merupakan  suatu  hak  yang  dimiliki  individu  untuk  terlibat aktif dan spontan, turut berkontribusi dan bertanggung jawab pada semua tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai nantinya menikmati hasil pembangunan tersebut.
Adapun  mekanisme  informal  yang  dilakukan  oleh  kepala  bidang pengelolaan limbah domestik Dinas Lingkungan Hidup, yaitu dengan berkunjung ke  berbagai  TPS  3R  yang  ada  di  Kota  Gorontalo  mendiskusikan  dengan masyarakat  mengenai  berbagai  perkembangan  dan  masalah  pengelolaan sampah.  Demikian  juga  untuk menjelaskan  ada  tidaknya partisipasi  masyarakat dalam  perencanaan  pembangunan,  maka  hal  yang  perlu  diperhatikan  adalah sejauh mana masyarakat menilai arti penting keterlibatan mereka dan dianggap penting oleh pemerintah dalam proses pembangunan. Aspek inilah yang menjadi motif  utama  yang  mendorong  kemauan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam pembangunan.  Oleh  karena  itu,  aspek  ini  menjadi  landasan  awal  untuk menjelaskan peran serta masyarakat terhadap perencanaan program pengelolaan sampah di Kota Gorontalo.
Aspek  tersebut  menjadi  motif  utama  yang  mendorong  kemauan masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  pembangunan.  Selain  itu,  juga  menjadi landasan awal untuk menjelaskan peran serta masyarakat terhadap perencanaan program pengelolaan sampah di Kota Gorontalo.

## 2.2  Partisipasi pada tahap pelaksanaan
Keterlibatan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  sampah dilakukan melalui organisasi bentukan pemerintah yang sudah ada dan kesadaran dari  entitas  masyarakat  di  Kota  Gorontalo.  Keikutsertaan  masyarakat  dalam proses  sosialisasi  atau  penyuluhan,  dalam  proses  sosialisasi  masyarakat dikumpulkan  untuk  diberikan  pengetahuan  mengenai  pengelolaan  sampah,
mengumpulkan  sampah  dan  memilah  sampah.  Sosialisasi  terkait  pengelolaan sampah  sebagai  langkah  untuk  meningkatkan  peran  serta  masyarakat,  melalui sosialisasi  atau  penyuluhan  dapat  membentuk  kesadaran  dan  menambah pengetahuan  masyarakat  mengenai  pengelolaan  sampah,  meskipun  sebagian masyarakat masih mengeluhkan tidak memperoleh informasi terkait pelaksanaan sosialisasi. Di sisi lain, ketika Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan sosialisasi, tetapi  sebagian  masyarakat  bersifat  acuh  dalam  mengelola,  mengumpulkan, memilah, dan menabung sampahnya.
Partisipasi  masyarakat  dalam  tahap  pelaksanaan  juga  terlihat  dari keterlibatan  masyarakat  sebagai  nasabah  di  bank  sampah  dengan  jumlah nasabah  sekitar  200-300  orang  melalui  sistem cash  and careing .  Kegiatan nasabah  terkait  dengan  partisipasinya,  yaitu  masyarakat  mengumpulkan sampahnya kemudian ditimbang di bank sampah. Hasil dari penimbangan sampah tersebut dikonversikan dalam bentuk tabungan. Begitu juga, pemanfaatan TPS 3R masyarakat  hanya  menelpon  petugas  TPS  3R  untuk  menjemput  sampah  yang telah  dikumpulkan.  Bank  sampah  berfungsi  sebagai  tempat  menabung  sampah yang  telah  dipilah  menurut  jenis  sampah.  Sampah  yang  masih  memiliki  nilai ekonomis  disetor  pada  bank  sampah.  Secara  umum, mekanisme  bank  sampah hampir sama dengan bank lainnya. Memiliki manajemen tata kelola, ada nasabah, serta inventarisasi. Jika pada  bank, nasabah melakukan penyetoran dalam bentuk uang. Namun, pada bank sampah yang diserahkan, yaitu sampah yang memiliki nilai  ekonomis.  Output  nyata  dari  bank  sampah  dapat memberikan  kesempatan kerja  bagi  masyarakat  dan  tabungan  sebagai  bentuk  investasi  (Mappasere  & Husein,  2019).  Selain  itu,  masyarakat  yang  rumahnya  berada  di  dekat  TPS  3R langsung membawa  sendiri  sampahnya ke  TPS 3R.  Sampah  yang dibawa  oleh masyarakat  ada  yang  sudah  dipilah  ada  juga  belum  terpilah,  sehingga  sampah yang belum terpilah setelah sampai di TPS 3R dipilah kembali oleh petugas TPS 3R.
Untuk mendukung terlaksananya Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12  Tahun  2017  tentang  pengelolaan  sampah,  Kota  Gorontalo  memiliki  bank sampah  induk  di  Kecamatan  Kota  Tengah  Kelurahan  Pulubala  dan  TPS  3R sebagai  penyangga  bank  sampah  induk  yang  ada  di  Kelurahan  Wongkaditi, Kelurahan  Moodu,  Kelurahan  Pulubala,  Kelurahan  Donggala,  Kelurahan Tuladenggi, Kelurahan Buladu. Pengelolaan bank sampah dan TPS 3R dilakukan
dengan  metode  partisipatif,  yaitu  masyarakat  dilibatkan  dalam  kegiatan pengelolaan  sampah  yang  diharapkan  dapat  memberi  dampak  positif  bagi masyarakat.  Partisipasi  aktif  masyarakat  menjadi  hal  yang  penting  untuk diidentifikasi dalam aksi pengelolaan sampah (Asteria & Heruman, 2016).
Biasanya  sampah  yang  banyak  dipilah  oleh  masyarakat  yaitu  sampah botol, kardus, dan sisa makanan. Ada masyarakat yang melakukan pemilahan dan pengolahan sampah,  ada juga masyarakat yang melakukan pemilahan tetapi tidak mengolah sampah. Selain masyarakat yang melakukan pemilahan sampah, tetapi tidak melakukan pengolahan sampah, ada juga masyarakat yang tidak melakukan pemilahan sampah dan tidak mengolah sampah dengan alasan sibuk dan tidak mengetahui  jenis  sampah  organik  dan  anorganik.  Di  samping  itu,  sistem pengangkutan  sampah  belum  ditunjang  dengan  metode  pengangkutan  sampah terpisah,  sehingga  terkadang  masyarakat  merasa  percuma  memisahkan sampahnya  karena  pada  akhirnya  akan  tergabung  kembali  ketika  diangkut  ke TPA.  Pengadaan  tempat  sampah  organik  dan  anorganik  dari  pihak  pemerintah masih kurang memadai di Kota Gorontalo. Jadi, bagi masyarakat yang memilah sampah di rumahnya menyediakan sendiri tempat sampah.

## 2.3 Peran serta pada aspek pemanfaatan
Salah  satu  bentuk  partisipasi  masyarakat  untuk  memanfaatkan  wadah yang telah dibangun oleh pemerintah yaitu melalui salah satu TPS 3R di Kelurahan Donggala  yang  dijadikan  sebagai  rumah  kreatif.  Sampah  yang  dibawa  oleh masyarakat dipilah kemudian didaur ulang pada rumah kreatif tersebut. Hasil daur ulang tersebut, antara lain berupa lemari, kursi, hiasan dinding, bunga hias, dan berbagai  macam  produk  kreatif  yang  indah  dan  berdaya  guna  kembali.  Secara mandiri  meski  hanya  sebatas  mengisi  waktu,  adapula  sebagian  masyarakat mendaur  ulang  kembali  sampahnya  di  rumah.  Kemudian,  hasil  dari  daur  ulang tersebut dipajang di rumah kreatif dan hasil dari penjualan kreativitas masyarakat sebagian masuk ke kas TPS 3R. Selain itu,  inisiatif membuat warkop 3R di TPS 3R  Kelurahan  Donggala,  di  mana  dua  kilogram  sampah  plastik  akan  ditukar dengan satu gelas kopi. Padal bank sampah yang ada di Kelurahan Pulubala juga dijadikan sebagai tempat edukasi.
Melalui  TPS  3R  masyarakat  diberi  pelatihan  pengomposan.  Meskipun, pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan sampah masih sangat terbatas, biasanya sampah yang berupa sisa makanan didaur ulang menjadi kompos yang
digunakan secara pribadi sebagai pupuk tanaman. Adanya program-program yang dibuat  oleh  pemerintah  memberikan  kesempatan  secara  langsung  kepada masyarakat untuk berpartisipasi yang berlandaskan pada aspirasi tingkat bawah. Dengan  demikian,  partisipasi  masyarakat  sebagai  proses  dalam  pengambilan keputusan  tentang  program  atau  kebijakan  karena  masyarakat  mempunyai  hak untuk menikmati dari hasil pembangunan.
Pada  konteks  partisipasi  masyarakat,  masyarakat  memiliki  kedudukan yang  penting.  Hal  itu  dijelaskan  oleh  adanya  pilihan  pendekatan  peran  serta masyarakat  agar  terlibat  dalam  pengelolaan  sampah  dan  adanya  kesadaran masyarakat untuk turut serta dalam pengelolaan sampah, meski belum menjadi suatu kebiasaan semua warga masyarakat. Adanya keterbatasan anggaran dan sarana  prasarana  persampahan  yang  belum  memadai,  sehingga  potensi masyarakat  benar-benar  didayagunakan.  Terlebih  lagi  sebagian  masyarakat masih  bersifat  acuh  dalam  memilah  sampah  untuk  dapat  didaur  ulang  atau dimanfaatkan kembali. Selain itu, kesadaran masyarakat pun masih kurang untuk menempatkan  sampahnya  pada  tempat  yang  telah  disediakan.  Adanya  fakta tersebut,  dapat  dikatakan  bahwa  derajat  peran  serta  masyarakat  dalam pengelolaan sampah masih rendah. Sementra itu, pemisahan sampah sejak dari awal timbulan sampah, misalnya pada level rumah tangga adalah salah satu cara yang dapat mempengaruhi keberhasilan  manajemen pengelolaan sampah pada tahapan selanjutnya.
Program bank sampah dan TPS 3R di Kota Gorontalo telah dirasakan bagi masyarakat, meskipun belum meyeluruh. Sampah yang sebelumnya tidak menjadi perhatian, sekarang tampak adanya upaya menjadikannya sesuatu yang bernilai ekonomis.  Perubahan  pola  pikir  dari  masyarakat  sangat  diperlukan  dalam pengelolaan  sampah,  dari  sistem  kumpul-angkut-buang  menjadi  pengelolaan yang  berfokus  pada  aktivitas  pengurangan  timbulan  sampah,  mendaur  ulang, serta  memanfaatkan  ulang  sampah.  Kegiatan  tersebut  terkenal  dengan  istilah Reduce , Reuse , dan Recycle (3R).
Keberadaan  wadah-wadah  tersebut  merupakan  upaya  yang  ada  di  Kota Gorontalo untuk memberikan peluang yang luas bagi masyarakat turut berperan serta dalam pengelolaan sampah. Keberadaan bank sampah pun harus bersinergi dengan TPS 3R sebagai penopang bank sampah karena bank sampah tidak dapat berdiri sendiri. Adanya kesadaran tersebut dapat terlihat dari segi manfaat, baik nilai ekonomi, maupun nilai kebermanfaatan dalam menciptakan lingkungan yang
hijau,  bersih,  dan  sehat.  Jadi,  keberadaan  wadah-wadah  tersebut  selain  dapat memberikan  nilai  ekonomis,  juga  dapat  memberi  nilai  tambah  terhadap lingkungan. Namun, sebagian besar masyarakat masih bersifat acuh, belum bisa memilah sampah yang dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali. Selain itu, kesadaran masyarakat juga masih kurang untuk menempatkan sampahnya pada tempat yang telah disediakan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa derajat  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  masih  rendah. Sementra  itu,  pemisahan  sampah  sejak  dari  awal  timbulan  sampah  pada  level rumah tangga, sebagai salah satu cara yang dapat mempengaruhi keberhasilan manajemen pengelolaan sampah pada tahapan selanjutnya.
Berbagi  upaya  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kota Gorontalo  untuk  meningkatkan  peran  serta  masyarakat  dalam  pengelolaan sampah,  yaitu  menjalin  kemitraan  dalam  pengelolaan  sampah  bersama  pihak pegadaian,  PLN,  dan  perhotelan.  Sebagaimana  Perda  Kota  Gorontalo  No.12 Tahun 2017 mengatur pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cara bermitra dengan  pihak  ketiga.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  berorientasi  kepada  kegiatan pemberdayaan, yakni dengan berusaha memudahkan masyarakat supaya dapat hidup  tidak  sepenuhnya  senantiasa  bergantung  kepada  pemerintah.  Hasilnya, masyarakat  mampu  menunjukkan  tingkat  partisipasinya  yang  tinggi  (Mulyadi  & Gedeona, 2017). Tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong sedang, di mana masyarakat  telah  turut  berperan  serta  dalam  pengelolaan  sampah,  akan  tetapi lebih  didominasi  oleh  pihak  pemerintah.  Masyarakat  yang  turut  berpartisipasi dalam  pengelolaan  sampah  di  Kota  Gorontalo  dalam  implementasinya  belum menyeluruh,  sebagian  besar  masyarakat  masih  tidak  menyadari  bahwa pentingnya peran serta mereka dalam pengelolaan sampah.

## 3.  Kesimpulan
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan  sampah  masih  tergolong  sedang,  sebagian  masyarakat  sudah  ikut berpartisipasi.  Namun,  dalam  pelaksanaannya  masih  didominasi  oleh  pihak pemerintah.  Jadi,  peran  masyarakat  dalam  pengelolaan  sampah  belum menyeluruh.  Sebagai  upaya  pemerintah  untuk  meningkatkan  partisipasi masyarakat adalah dibangunnya bank sampah induk di Kelurahan Pulubala dan TPS 3R.

## Refrensi
Alex. (2019). Produksi Sampah Dari 3 Daerah Ini Bikin TPA Talumelito Nyaris Penuh . Hulondalo.Id.
Asteria, D., & Heruman, H. (2016). Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya. Jurnal Manusia Dan Lingkungan , 23 (1), 136.
Haswindy, S., & Yuliana, F. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Pemukiman Pada Kecamatan Tungkil Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Jurnal Ilmu Lingkungan , 15 (2), 96.
Mappasere, F. A., & Husein, N. (2019). Ibm Gerakan Bank Sampah Sekolah Tingkat Sekolah Dasar di Kota Makasar. Majalah Aplikasi NGAYAH , 10 (1),
84.
Mulyadi, D., & Gedeona, H. (2017). Demokrasi, Governance, Dan Ruang Publik Dalam Kajian Administrasi Publik . Alfabeta, Bandung.
Pratiwi, F. A., Soemirat, J., & Ainun, S. (2017). Hubungan Partisipasi Masyarakat terhadap Sistem Pengelolaan Sampah di Kelurahan Sukaluyu. Jurnal Online Institut Teknologi Nasional , 2 (1), 1 –12.
Saribanon, N., Soetarto, E., Sutjahjo, S. H., Sai’id, E. G., & Sumardjo. (2009). Perencanaan Sosial Dalam Pengelolaan Sampah Permukiman Berbasis Masyarakat Di Kotamadya Jakarta Timur. Forum Pascasarjana , 32 (2), 143 – 152.
Slamet. (2014). Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi . Sebelas Maret University Press.
Tahir, A. (2015). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah . Alfabeta,Bandung.