ANALISIS KRITIS TERHADAP GERAKAN NASIONAL LITERASI DIGITAL DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE

## Dadan Kurnia
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani

## Abstrak
Tulisan  ini  hendak  menganalisis  Gerakan  Nasional  Literasi  Digital  (GNLD)  dari perspektif Good Governance dengan metode kualitatif. Analisis ini dilatarbelakangi oleh pro dan kontra terhadap GNLD. Pihak yang pro memandang gerakan ini bagus untuk melawan hoaks , berita palsu, berita bohong  maupun konten-konten negatif lainnya yang beredar di masyarakat luas. Sementara yang kontra menilai, gerakan ini  sebagai  upaya  pemerintah  untuk  menggiring  opini  publik  untuk  melegitimasi dan  membungkam  suara-suara  yang  mengkritik  kebijakan  pemerintah.  Simpulan analisis GNLD dalam perspektif good governance bahwa GNLD merupakan upaya pemerintah  untuk  memberikan  layanan  keamanan  sekaligus  memberdayakan masyarakat dalam berselancar di dunia maya.
Kata Kunci: Analisis kritis, gerakan nasional literasi digital, good governance

## Abstract
This  paper  intends  to  analyze  the  National  Digital  Literacy  Movement  (GNLD) from the perspective of good governance with qualitative methods. This analysis is motivated by the pros and cons of GNLD. Those who are pro view this movement as  good  for  fighting  hoaxes,  fake  news,  fake  news  and  other  negative  content circulating  in  the  wider  community.  Meanwhile,  those  who  argue  that  this movement is an attempt by the government to lead public opinion to legitimize and silence voices criticizing government policies. The conclusion of the GNLD analysis from the perspective of  good governance is that GNLD is a government  effort  to provide security services while empowering people to surf in cyberspace.
Keywords: critical analysis, digital literacy national movement, good governance

## PENDAHULUAN
“Maha benar netizen dengan segala komentarnya”. Kalimat satir ini seolah menggambarkan  bagaimana  netizen  --  sebutan  untuk  masyarakat  dunia  maya  -- menjadi pemilik ‘kebenaran’, dan siapapun yang bertentangan dengan mereka akan
habis dibullying, dihujat, dicemooh, dihina tanpa  adab  sedikitpun. Dan  ironisnya mereka melakukan itu dengan penuh kesenangan dan tanpa rasa bersalah.
Joel  Stein  (2016)  dalam  artikelnya  di  majalah  Time    yang  berjudul “ Why We’re Losing the Internet to a Culture of Hate, ” menyebut internet telah menjadi Tyranny of the mob sebuah ajang yang mempertemukan agresivitas dan kekerasan. Stein  menyebut  kehadiran  internet  yang  awalnya  ditujukan  untuk  mempermudah akses informasi dan komunikasi para kutu buku, kini telah dimasuki orang-orang yang  anti  sosial,  tidak  peduli  terhadap  lingkungannya,  senang  mengolok-olok orang,  menghina  dan  menebar  kebencian.  Stein  menyebut,  fenomena  Troll  yang merasuki  dunia  internet  telah  menjadikan  internet  sebagai  monster  yang menakutkan, Internet trolls have a manifesto of sorts, which states they are doing it for the “lulz,” or laughs. What trolls do for the lulz ranges from clever pranks to harassment to violent threats 1 .
Trolls merupakan  tindakan  (negatif)  yang  dilakukan  masyarakat  melalui jejaring  internet,  seperti  menghina,  membuat  lelucon,  melakukan  pelecehan. Beberapa  merekam dirinya sendiri dan berkomentar sangat kasar. Beberapa  yang demikian  jahat  mempublikasikan  data  pribadi  seperti  rekening  bank  atau  bahkan foto KTP. 2
Masih  ingat  video  prank  membagikan  bingkisan  sembako  yang  ternyata berisi  sampah  dan  batu    yang  dibuat  youtuber  Ferdian  Paleka  dan  dua  orang rekannya  pada  Mei  2020  lalu  tidak  hanya  membuat  korban  merasa  terhina  dan dilecehkan,  tetapi  juga  membuat  geram  masyarakat  luas  bahkan  massa menggeruduk  rumah Ferdian  yang disebutkan di  Kavling Bojong  Koneng Indah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. 3
Tidak  hanya  sekedar  lucu-lucuan,  internet  yang  menjadi  sarana  lahirnya media sosial, menjadi sarana menebar hoax , berita bohong atau palsu, menebarkan kebencian dan permusuhan  yang  berakibat fatal. Terbaru adalah kasus perusakan Kantor Polsek Pasar Rebo dan Pasar Ciracas Jakarta Timur pada Sabtu 29 Agustus
1 https://time.com/4457110/internet-trolls/, diakses pada 28 Agustus 2020
2 https://tirto.id/bullying-dan-penindasan-di-media-sosial-bVZj, diakses 27 Agustus 2020
3 https://radarsukabumi.com/berita-utama/youtuber-ferdian-paleka-bikin-ulah-ke-waria-rumahnya- dikepung-warga/, diakses pada 28 Agustus 2020
2020 lalu oleh sekitar 100 orang oknum anggota TNI AD yang terprovokasi berita hoax.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan aksi perusakan tersebut bermula  dari  kabar  bohong  yang  disebarkan  Prada  MI.  Awalnya  MI  mengaku dikeroyok  oleh  orang  tidak  dikenal  dan  menyebabkan  luka-luka.  Kemudian  MI menghubungi 27 rekannya dan berkembang kabar bohong tersebut hingga akhirnya terjadi aksi perusakan di wilayah Pasar Rebo dan Ciracas. 4
Sebelumnya, jelang akhir tahun 2019, wilayah Timur Indonesia memanas. Kerusuhan  pecah  di  Kota  Wamena,  Papua.  Aksi  unjuk  rasa  kelompok  siswa berujung  anarkis,  pada  Senin  (23/9).  Dugaan  awal,  kerusuhan  terjadi  akibat penyebaran berita hoax bernada rasisme.
Kepala  Biro  Penerangan  Masyarakat  (Karopenmas)  Divisi  Humas  Mabes Polri  saat  itu  Brigjen  Pol  Dedi  Prasetyo  tidak  menjelaskan  detail  konten  rasisme tersebut.  Aparat  sendiri  masih  melakukan  pengejaran  kepada  pelaku  penyebar kabar bohong itu. “Hoaxnya tentang rasis, tetap. Penyebar hoaxnya sedang didalami oleh Ditsiber Bareskrim,” tegasnya. 5
Temuan  Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika    mengungkapkan terdapat  dua hoaks yang  beredar  di  tanah  Papua  dan  memicu  kerusuhan.  Hoaks pertama  berjudul  "Foto  Mahasiswa  Papua  Tewas  Dipukul  Aparat  di  Surabaya." Hoaks ini berisi foto dan informasi adanya seorang mahasiswa Papua di Surabaya yang meninggal dunia akibat dipukul aparat TNI-Polri.
"Mabes  Polri  melalui  akun  media  sosial  Divisi  Humas  Polri  memberikan klarifikasi. Menurut Polri, foto itu hoaks. Mereka menjelaskan bahwa foto tersebut adalah  foto  korban  kecelakaan  lalu  lintas  yang  meninggal  di  TKP  laka  lantas,  di Jalan  Trikora. Tepatnya  di  depan  TK  Paut  DOK  V  Atas  Distrik  Jayapura  Utara, Selasa (19/2) pukul 07.30 WIT.”
Hoaks  kedua  berjudul  "Polres  Surabaya  menculik  Dua  Orang  Pengantar Makanan  untuk  Mahasiswa  Papua".  Hoaks  berjenis  disinformasi  ini  berisi  kabar
4 https://m.detik.com/news/berita/d-5152474/pernyataan-lengkap-panglima-tni-terkait-hoax-picu- perusakan-polsek-ciracas, diakses tanggal 31 Agustus 2020
5 https://www.jawapos.com/nasional/28/12/2019/kaleidoskop-2019-karena-berita-hoax-kerusuhan- wamena-pecah/, diakses 30 Agustus 2020
adanya  penculikan  dua  orang  mahasiswa  yang  ditangkap  hanya  karena mengantarkan makanan untuk penghuni asrama mahasiswa Papua yang dikepung yang oleh Polres Surabaya.
Kasat  Intel  Polrestabes  Surabaya  AKBP  Asmoro  membantah  terjadinya penculikan. Ia menjelaskan, kepolisian hanya mewawancarai dan memeriksa kedua orang  tersebut.  Dua  hoaks ini  beredar  ketika  kerusuhan  terjadi  dan  menambah panas situasi lantaran berita bohong tersebut. 6
Sejumlah  studi  menemukan,  ketika  hoaks  dicerna otak,  hal  ini  akan  terus memengaruhi  keyakinan  dan  tindakan  manusia.  Otak  tidak  memiliki  mekanisme yang memungkinkan manusia menghapus suatu kabar.
Sementara  itu,  sejumlah  penelitian  telah  membuktikan  bahwa  ada  bias konfirmasi antara kabar hoaks dan bukan. Bukti-bukti ilmiah pun telah merangkul bias  konfirmasi  berita  untuk  mencerminkan  kekuatan  prasangka  di  masyarakat. Terlebih,  sebagian  besar  manusia  berasumsi,  apa  yang  kita  dengar  itulah  yang benar. Sebuah studi mengatakan, banyak informasi salah tersebar di media sosial seperti Facebook.
Ahli  menemukan,  teori  konspirasi  dan  hoaks  mudah  tersebar  karena manusia  cenderung  memilih  dan  membagikan  ulasan  berdasarkan  narasi  yang sudah terbentuk sebelumnya. Selain itu, manusia cenderung bergaul dengan orang- orang yang berpikiran dan memiliki kepentingan sama. Inilah yang makin membuat kabar bohong menggema. 7
Kejadian-kejadian di atas hanya beberapa kasus yang terangkat ke publik. Tidak  sedikit  kasus  akibat  berita  bohong,  kebencian,  rasis,  penghinaan, perundungan  hingga  pelecehan  menyebabkan  hancurnya  kehidupan  seseorang, disharmoni  sosial,  konflik  sosial  hingga  disintegrasi  bangsa.  Seperti  keresahan Stein  yang  mempertanyakan    mengapa  masyarakat  modern  tunduk  pada  budaya kebencian di internet. Alih-alih memajukan dan menjadi sarana bertukar informasi yang sehat, internet khususnya media sosial, menjadi tempat untuk saling menghina
6 https://m.cnnindonesia.com/teknologi/20190819203042-185-422838/kominfo-ungkap-temuan- hoaks-saat-rusuh-papua, diakses 30 Agustus 2020
7 https://sains.kompas.com/read/2019/09/24/170300323/kerusuhan-wamena-kenapa-kemarahan- karena-hoaks-bisa-sangat-merusak-?page=all, diakses 30 Agustus 2020
dan  menghancurkan hidup orang  lain. Ia  menyebut  internet telah  menjadi tempat bagi seseorang menjadi monster dan menghancurkan hidup orang lain hanya untuk bersenang-senang.
Menyikapi  kondisi  tersebut  pemerintah  Indonesia  telah  menerbitkan berbagai peraturan perundangan untuk melakukan penertiban, diantaranya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang  Nomor  19  Tahun 2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang  Penyelenggaraan  Sistem  dan  Transaksi  Elektronik;  Pe raturan  Mentri Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  20  Tahun  2016  Tentang  Perlindungan  Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dan berbagai peraturan lainnya.
Inti dari diterbitkannya  berbagai peraturan dan perundangan adalah untuk melindungi para pengguna internet dari berbagai tindak kejahatan siber. Sehingga dampak negatif penggunaan internet dapat diminimalisir, dan keberadaannya dapat dioptimalkan secara positif untuk kemajuan bersama.
Namun  faktanya,  keberadaan  aturan  tersebut  tidak  banyak  membantu pemerintah dalam melindungi masyarakatnya. Sepanjang Maret 2019 Kementerian Komunikasi  dan  Informatika  (Kominfo)    berhasil  mengidentifikasi  453  hoaks, kabar  bohong,  dan  berita  palsu.  Dari  453  hoaks  tersebut,  130  di  antaranya merupakan hoaks politik. Hoaks politik yang kerap muncul antara lain berupa kabar bohong yang menyerang pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu.
Selain menerbitkan berbagai peraturan dan perundangan untuk menertibkan para  pengguna  internet,  pemerintah  juga  berupaya  untuk  meningkatkan  dan memberdayakan  masyarakat  dengan  mengeluarkan  kebijakan  berinternet  sehat melalui Gerakan Nasional Literasi Digital #SiBerkreasi pada Oktober 2017 lalu.
Dalam  siaran  persnya  pada  2  Oktober  2017  kehadiran  Gerakan  Nasional Literasi  Digital  #SiBerkreasi  dilatari    kegelisahan  berbagai  elemen  masyarakat terhadap  besarnya  ancaman  potensi  bahaya  penyebaran  konten  negatif  di  dunia maya.  Gerakan  #SiBerkreasi  merupakan  kolaborasi  berbagai  institusi  pemerintah
maupun  swasta,  komunitas  dan  pegiat  literasi  digital.  Gerakan  ini  merupakan bagian dari komitmen bersama berbagai pihak untuk meningkatkan literasi digital di  masyarakat  lewat  ajakan  untuk  berbagi  kreativitas  lewat  konten  positif  dan memanfaatkan internet secara bijak dan bertanggungjawab.
Menurut  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Rudiantara  pemerintah memiliki  kewajiban  dalam  upaya  pencegahan  penyebarluasan  dan  penggunaan Informasi  dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  dilarang sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan. Untuk itu dalam pelaksanaannya, dilakukan  dua    sisi  pendekatan  yaitu  pertama,  Pengendalian  Sosial  dan  Budaya dengan  mendorong  masyarakat  semakin  sadar  dan  memahami  adanya  konten negatif  dan  diberikan  pemahaman  dan  cara  bagaimana  memperlakukan  konten negatif melalui sosialisasi dan literasi oleh berbagai pihak baik oleh kalangan dari pemerintah,  kalangan  dari  tokoh  masyarakat  dan  kalangan  dari  para  penggiat  di masyarakat  baik  asosiasi,  gerakan  ataupun  LSM.  Dengan  demikian  diharapkan masyarakat tahu dan bisa memilah informasi yang diterima.
Kedua,  Pengendalian  melalui  Sarana  Teknologi  Informasi  dengan  cara melakukan  pemblokiran,  penutupan  atau  penghapusan  konten  yang  memang berpotensi  tidak  sesuai  dengan  norma  luhur  bangsa  Indonesia,  dinilai  dapat menimbulkan konflik di mayarakat dan konten negatif lainnya berkenaan dengan perundang-undangan.  Tindakan  kedua  ini  juga  sangat  membutuhkan  partisipasi masyarakat  dan  juga  berbagai  lembaga  melalui  pengaduan  konten  negatif. Pendekatan pengendalian secara teknologi ini sangat erat dengan koordinasi dengan penyelenggara jasa akses Internet (ISP) dan penyedia layanan aplikasi/konten.
Dalam  konteks good  governance kebijakan  Gerakan  Nasional  Literasi Digital  #SiBerkreasi  merupakan  salah  satu  layanan  yang  dilakukan  pemerintah kepada masyarakat maupun kalangan swasta dalam upaya melindungi dari berbagai kejahatan digital maupun konten-konten negatif yang dapat merugikan masyarakat secara  umum,  bangsa  dan  negara.  Dan  dalam  pelaksanaannya  dilakukan  secara bersama dengan merangkul selutuh stakeholder terkait untuk melawan penyebaran konten negatif diinternet dengan menyebarkan konten-konten positif, memilah dan memilih informasi sebelum dibagikan hingga penegakan hukum.
Persoalannya,  setelah  dua  tahun  lebih  sejak  peluncurannya,  Gerakan Nasional Literasi Digital #SiBerkreasi menuai pro dan kontra. Sebagian pihak pro terhadap  gerakan  ini  menilai  GNLD  merupakan  upaya  pemerintah  untuk melindungi  dan  memberikan  rasa  aman  kepada  masyarakat  terhadap  berbagai ancaman  yang  ditimbulkan  akibat  perkembangan  teknologi  informasi  dan komunikasi.  Gerakan  yang  melibatkan  108  lembaga  (pemerintah  dan    swasta), kelompok  masyarakat  dan  komunitas  juga  memberdayakan  masyarakat  dengan memberikan  edukasi  maupun  pelatihan  dalam  berinteraksi  di  internet  dan  dapat menghasilkan  berbagai  konten  positif  serta  menyebarkan  kebaikan  kepada masyarakat luas.
Tidak  hanya  memperoleh  dukungan  luas  masyarakat,  GNLD  Siberkreasi juga memperoleh apresiasi dikancah internasional dengan  mendapat penghargaan dari Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) berupa World Summit on the Information Society (WSIS Prize) 2020. Bahkan Relawan TIK yang merupakan network society dari  GNLD      juga  berhasil  menyabet  gelar  champion  di  forum  lintas-pemangku kepentingan  di  bidang  TIK  di  bawah  naungan  International  Telecommunication Union  (ITU)  PBB.  Relawan  TIK  merupakan  komunitas  yang  terdiri  dari  8.000 relawan  yang  bertugas  untuk  membantu  pemerintah  dalam  mensosialisasikan program  yang  berkaitan  dengan  penggunaan  internet,  sekaligus  pemberdayaan kepada masyarakat melalui informasi, edukasi sosial, teknologi, dan komunikasi. 8
Kendati mendapat apresiasi dikancah intrnasional, tidak sedikit pihak yang menilai  GNLD  Siberkreasi  untuk  melatih  influencer.  Tudingan  itu  berawal  dari pernyataan Staf Ahli  Menkominfo Henry Subiakto. Ia menyeret soal Siberkreasi, yang  salah  satunya  membahas  pelatihan  kepada  masyarakat  untuk  menjadi influencer. Pernyataan tersebut kemudian viral di media sosial. Kemudian beragam tudingan  muncul  terhadap  Siberkreasi,  dari  disebut  organisasi  buzzer/influencer, hingga serangan terhadap Ketua Umumnya, Yosi Mokalu alias Yosi Project Pop. 9
8 https://beritacenter.com/news-268835-sempat-dituding-organisasi-buzzer-siberkreasi-kominfo- raih-prestasi-di-kancah-internasional.html
9 https://channel9.id/siberkreasi-dituding-sebagai-organisasi-buzzer-berikut-penjelasan-kominfo/
Ekonom  senior  Rizal  Ramli  dalam  cuitannya  di  twitter  miliknya @ramlirizal memberikan tanggapan cukup pedas tergadap para  buzzer/influencer ini, " Maaf, mereka mengikuti doktrin Herman Goebels ahli propaganda Hitler 'Jika kebohongan  diulang  terus  menerus  dan  secara  masid  maka  akan  menjadi kebenaran'.  Jika  10.000  buzzerRp  termasuk  bot  melakukan  tweet  kebohongan 10x/hari, sebulan akan 3 juta tweets menghancurkan tokoh ," 10
Bahkan  Indonesia  Corruption  Watch  (ICW)  mengungkap  temuan  adanya penggunaan anggaran pemerintah pusat untuk influencer sebesar Rp90,45  miliar. Peneliti  dari  ICW  Egi  Primayogha  mengungkapkan,  data  total  anggaran  belanja pemerintah  pusat  untuk  aktivitas  yang  melibatkan  influencer  mencapai  Rp90,45 miliar. Anggaran itu dikucurkan sejak 2017 hingga 2020. 11
Kritik juga dilontarkan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar yang tidak rela dana rakyat dari APBN digelontorkan untuk para buzzer  yang bekerja untuk menyerang  aktivis  demokrasi  dan  HAM,  bahkan  peyidik  KPK  seperti  Novel Baswedan di media sosial.
“Saya keberatan uang rakyat dibuang-buang untuk membiayai kelompok ini (buzzer).  Dicek  teman-teman  masyarakat  sipil,  follower  akun-akun  anonim penyerang  itu cuma 3, 6,” kata Haris dalam diskusi  bertopik Riuh  Keruh Media Sosial  dan  Kebebasan  Berpendapat  yang  diselenggarakan  Rekat  Anak  Bangsa, Sabtu (20/6/2020).
Haris menilai pemerintah kerap abai dalam menegakan hukum bagi warga negara  yang  membutuhkan  keadilan.  Namun  ketika  warga  yang  bersuara  dan mengkritik  pemerintah  justru  dikriminalisasi.  Seperti  kasus  yang  dialami  Ravio Patra,  pegiat  demokrasi  dan  HAM,  akun  WhatsApp  nya  diretas  karena  terlalu lantang mengkritik kebijakan pemerintah dalam penanganan wabah.
“Negara sekarang perannya kebolak balik. Ketika harus intervensi seperti proses  penegakan  hukum  kasus  penyiraman  air  keras  terhadap  Novel  Baswedan
10 https://www.suara.com/news/2020/06/08/172739/rizal-ramli-sebut-buzzer-jokowi-sampah-fadli- zon-ikut-kasih-sindiran
11 https://www.oposisicerdas.com/2020/08/icw-temukan-anggaran-buzzer-rp-90-m.html
negara  tidak  hadir.  Tetapi  ketika  ada  warga  yang  berjuang  untuk  keadilan, mengkritik malah negara mengintervensi,” ujarnya. 12
Pro kontra yang muncul seiring kebijakan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi menjadi hal menarik untuk dicermati lebih jauh dari perspektif good  governance.    Permasalahan  mendasar  dalam  gerakan  ini  adalah,    apakah GNLD  merupakan  gerakan  yang  lahir  daari  inisiatif  masyarakat  yang  dikelola bersama  dengan  pemerintah  dan  swasta?  Atau  sebaliknya,  gerakan  ini  diinisiasi oleh  pemerintah  dengan  melibatkan  masyarakat  dan  swasta?  Inisiasi  menjadi penting maknanya manakala peran masing-masing pihak menjadi tidak berimbang. Dalam konteks good governance, kesetaraan menjadi salah satu kunci, seperti yang disebutkan  O’Brien  dalam  Nugroho  (2005:142)  bahwa  good  governance  adalah penjumlahan  dari  cara-cara  dimana  individu-individu  dan  institusi-institusi  baik privat maupun publik mengelola urusan-urusan bersamanya.
Gerakan  Literasi  Digutal  telah  banyak  dilakukan  penelitian  sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan Novi Kurnia & Santi Indra Astuti (2017) dengan judul Peta  Gerakan Litefasi  Digital di Indonesia : Studi Tentang Pelaku, Ragam Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Mitra menyebutkan persoalan seperti informasi hoaks, pelanggaran privacy, cyberbullying, konten kekerasan dan pornografi, dan adiksi media digital dianggap sebagai persoalan masyarakat digital terkini. Temuan utama penelitian ini antara lain: perguruan tinggi adalah pelaku utama atau motor dalam  gerakan  literasi  digital,  sosialisasi  adalah  kegiatan  yang  paling  sering dilakukan,  kaum  muda  merupakan  kelompok  sasaran  yang  paling  dominan,  dan mitra  yang  paling  adalah  sekolah.  Penelitian  merekomendasikan  perlunya  lebih banyak  pelaku  kegiatan  yang  bukan  berasal  dari  perguruan  tinggi,  pentingnya mengeksplorasi  ragam  literasi  digital  yang  bersifat  kreatif  dan  ‘empowerment’, perlunya memperluas target sasaran literasi digital supaya tidak hanya tertuju pada kaum  muda saja, dan pentingnya kemitraan dengan  berbagai  pihak diperluas dan diperkuat, khususnya dengan pemerintah, media dan korporasi. Selain itu, peneliti
12 https://www.suara.com/news/2020/06/20/162716/pemerintah-dituding-hamburkan-uang-pajak- rakyat-untuk-bayar-buzzer
merekomendasikan  bahwa  literasi  digital  harus  diberikan  dalam  level  keluarga, sekolah, dan negara.
Penelitian kedua dilakukan Iko Aulya Prabandari Santoso,  Syaiful Anwar, Surryanto  Djoko  Waluyo  (2020)  dengan  judul Peran  Siberkreasi  Dalam Meningkatkan  Kemampuan  Literasi  Digital  Untuk  Mencegah  Aksi  Radikalisme memberikan  gambaran  bahwa  perkembangan  teknologi  digital  memberikan beragam  kemudahan  baagi  penyebaran  paham-paham  radikal.  Oleh  karenanya gerakan    literasi  digital  sangat  penting  diberikan,  terutama  dikalangan  generasi muda, untuk mencegah penyebaran  paham radikal yang dapat berkembang menjafi aksi  terorisme.  Hasil  penelitian  ini  menyimpulkan  peran  Siberkreasi  dalam meningkatkan  kemampuan  literasi  digital  generasi  muda  di  Indonesia  perlu dioptimalkan dengan melakukan kajian lebih lanjut tentang program dan materi apa yang harus difokuskan dan ditingkatkan. Soft approach dalam mencegah ancaman radikalisme  yang  lebih  efektif  adalah  kontra  radikalisasi  yang  dilakukan  melalui program  pandu  digital  yang  dimodifikasi  sesuai  dengan  kebutuhan  kontra radikalisasi untuk menghadapi aksi radikalisme digital.
Penelitian berikutnya dilakukan oleh Anindita Lintang Pakuningjati (2015) yang  berjudul Pengelolaan  Media  Sosial  dalam  Mewujudkan  Good  Governance (Studi  Kasus  Pengelolaan  Media  Sosial  LAPOR!  sebagai  Sarana  Aspirasi  dan Pengaduan Rakyat secara Online Oleh Deputi I Kantor Staf Presiden). Salah satu kesimpulannya menyebutkan bahwa dalam pengelolaan aplikasi LAPOR! Terdapat campur  tangan  pengelola  terhadap  pesan  yang  cukup  besar.  Pada  tahapan pelaksanaan,  LAPOR!  melakukan  suntingan  terhadap  aduan  yang  maksud. Suntingan yang dilakukan sebatas suntingan redaksional dan tata bahasa. Namun, peneliti  menilai  bahwa  penyuntingan  yang  dilakukan  ini  rawan  mengalami perubahan makna. Selain itu, langkah penyuntingan yang dilakukan LAPOR! tidak sejalan dengan karakter media sosial itu sendiri. Media sosial merujuk pada Saxena (2013) memiliki karakter konten yang user oriented tanpa adanya editor. Dengan kata lain, konten yang ada di media sosial tidak mengalami editing dan berasal dari pengguna media sosial itu sendiri. Pada LAPOR! konten yang ditampilkan adalah konten yang telah mengalami editing oleh administrator. Sehingga menurut peneliti
LAPOR!  bukanlah  media  sosial  seutuhnya,  tetapi  sebuah  layanan  aduan  dan aspirasi yang mengadopsi sistem media sosial.
Dalam artikel ini peneliti berupaya menganalisis Gerakan Nasional Literasi Digital  daari  perspektif good  governance .  Hal  ini  menarik  sebab  gerakan  ini mendapat respon pro kontra di masyarakat. Di satu sisi, gerakan ini dinilai sebagai upaya  pemerintah  untuk  melindungi,  memberikan  rasa  aman  sekaligus memberdayakan masyarakat melalui literasi digital. Namun disisi lain, gerakan ini dinilai  sebagai  upaya  pemerintah  untuk  menggiring  opini  masyarakat  untuk melegitimasi berbagai kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini, ruang perbedaan pendapat  maupun  kritik  menjadi  kritis  karena  dianggap  sebagai  ancaman  dan membahayakan.  Mengutip  hasil  temuan  Freedom  House  on  the  Net  2018  yang menyimpulkan  bahwa  terdapat  gejala Digital  Authoritarianism yang  tidak  hanya terjadi  di  Indonesia,  tapi  juga  di  seluruh  dunia.  Kondisi  ini    dibuktikan  dengan upaya berbagai Pemerintah di seluruh dunia dalam memperketat kontrol atas data publik dan menggunakan klaim “berita palsu” untuk menekan perbedaan pendapat menurun dalam tahun kedelapan berturut-turut sejak 2010 13
Good  Governance sering  diartikan  sebagai  tata  pemerintahan  yang  baik. Menurut  World  Bank  dalam  Mardiasmo  (2009:18)  mendefinisikan good governance sebagai  suatu  penyelenggaraan  manajemen  pembangunan  yang  solid dan  bertanggung  jawab  yang  sejalan  dengan  prinsip  demokrasi  dan  pasar  yang efisien,  penghindaran  salah  alokasi  dana  investasi,  dan  pencegahan  korupsi  baik secara politik maupun administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.
Sedangkan menurut United Nations Development Program (UNDP) dalam Mardiasmo (2009:18) mendefinisikan good governance sebagai praktik penerapan kewenangan pengelolaan  berbagai urusan penyelenggaraan  negara secara politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Dalam konsep ini, good governance memiliki 3 pilar penting, yaitu: 1) Economic governance (kesejahteraan rakyat); 2)
13 https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2018
Political  governance (proses  pengambilan  keputusan);  3) Administrative governance (tata laksana pelaksanaan kebijakan)
Untuk  memahami good  governance diperlukan  pemahaman  atas  prinsip- prinsip yang terkandung di dalamnya. Hal ini berfungsi sebagai indikator atau tolak ukur kinerja pemerintah. Adapun prinsip-prinsip good governance menurut UNDP dalam  Mardiasmo  (2009:18)  mengungkapkan  bahwa  karakteristik  atau  prinsip- prinsip yang dikembangkan dalam pelaksanaan good governance meliputi :
1. Participation .  Keterlibatan  masyarakat  dalam  pembuatan  keputusan  baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat  menyalurkan  aspirasinya.  Partisipasi  tersebut  dibangun  atas  dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Rule of law . Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandangan bulu.
3. Transparency .  Transparansi  dibangun  atas  dasar  kebebasan  memperoleh informasi.  Informasi  yang  berkaitan  dengan  kepentingan  publik  secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. Responsiveness. Lembaga-lembaga publik  harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.
5. Consensus  orientation .  Berorientasi  pada  kepentingan  masyarakat  yang lebih luas.
6. Equity .  Setiap  masyarakat  memiliki  kesempatan  yang  sama  untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. Efficiency  and  Effectiveness. Pengelolaan  sumber  daya  publik  dilakukan secara bedaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. Accountability .  Pertanggungjawaban  kepada  publik  atas  setiap  aktivitas yang dilakukan.
9. Strategic vision . Penyelenggara pemerintah dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.
Menurut Mardiasmo (2009:18) dari sembilan karakteristik tersebut terdapat tiga  pilar  yang  saling  berkaitan  untuk  mewujudkan good  governance yaitu transparansi,  partisipasi,  dan  akuntabilitas,  serta  terdapat  satu  elemen  lagi  yang dapat mewujudkan good governance yaitu value for money (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas).
Selanjutnya adalah pengertian dari literasi yang dimaknai literasi dimaknai sebagai  kemampuan  membaca  dan  menulis.  Namun  pada  perkembangannya, kemampuan membaca dan menulis saja tidak cukup untuk membentuk masyarakat yang  mampu  menjalankan  fungsi  (sosialnya)  dengan  baik.  Tidak  sedikit  orang
memiliki  kemampuan  membaca  dan  menulis  dengan  baik,  namun  tidak  mampu berinteraksi dan merespon dengan baik lingkungannya, anti sosial bahkan intoleran terhadap  perbedaan.  Untuk  itu  maka  pemaknaan  literasi  pada  gilirannya,  tidak hanya  diukur  dari  kemampuan  baca  dan  tulis  yang  berhubungan  dengan  ilmu pengetahuan, tetapi  juga berkaitan dengan dinamika kehidupan  masyarakat. Oleh karenanya  literasi  berkembang  sesuai  konteksnya,  seperti  literasi  politik,  literasi informasi, literasi media, literasi finansial maupun literasi digital.
Awalnya  literasi  diartikan  sebagai  kemelek-hurufan.  Namun  hal  tersebut menimbulkan banyak pertentangan sebab literasi hanya dibatasi pada kemampuan baca-tulis  secara  harfiah  dan  teknis.  Padahal,  dalam  kehidupan  masyarakat kemampuan  membaca  dan  menulis  lebih  banyak  digunakan  untuk  mempelajari nilai-nilai kehidupan itu sendiri. Seperti nilai-nilai sosial, adab, budaya, nilai-nilai ketuhanan  dan  lain-lain.  Oleh  sebab  itu,  Irkham  dalam  Gong  (2012)  menyebut literasi sebagai keberaksaraan.
Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa  literasi  tidak  hanya  dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis tekstual saja, tetapi juga harus mampu membaca  kontekstualnya  yang  lahir  dari  proses  sosial  dan  kepekaan  terhadap maksud/tujuan yang terkandung didalamnya. Dalam pengertian  lebih jauh,  literasi juga dipahami sebagai kemampuan untuk memprediksi dampak yang ditimbulkan tekstual yang ditulisnya.
seiring  perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  pemaknaan literasi tidak saja berhubungan dengan teks, tetapi juga kemampuan membaca dan menulis dalam bentuk visual seperti gambar, foto maupun audiovisual seperti video serta  berbagai  bentuk  hasil  kerja  komputerisasi.  Dalam  arti  lain  maka  dapat dipahami bahwa literasi merupakan suatu tahap perilaku sosial yaitu kemampuan individu  untuk  membaca,  menginterpretasikan,  dan  menganalisa  informasi  dan pengetahuan  yang  mereka  dapat  untuk  melakukan  perubahan  kearah  yang  lebih baik.
Pengertian  beriutnya  adalah  digitalisasi  dimana  menurut  Kamus  Besar Bahasa Indonesia (2008:231) digitalisasi diartikan sebagai  suatu proses pemberian atau pemakaian sistem digital: implementasi. Dengan kata lain, digitalisasi adalah
segala  sesuatu  yang  prosesnya  berkaitan  dengan  digital.  Sesuai  perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi,  hampir  seluruh  aspek  kegiatan  manusia bersentuhan atau menggunakan teknologi digital. Jika sebelumnya untuk mengirim sebuah  pesan  harus  dilakukan  secara  manual  yang  memakan  waktu  dan  biaya tinggi,  kini  dengan  kehadiran  teknologi  digital  mengirim  pesan  dapat  dilakukan dalam beberapa menit, bahkan detik dengan harga yang jauh lebih murah.
Dengan demikian digitalisasi telah mengubah dan melakukan transfigurasi teknologi  media  dan  komunikasi.  Jaringan  telepon  otomatis  yang  sebelumnya dioperasikan  secara  manual  sekarang  bisa  dioperasikan  oleh  perangkat  jaring- intelek  komputer  dengan  perangkat  lunak  yang  mampu  mengkonfigurasikan jaringan  cerdas  (intelligent  network)  dengan  fitur-fitur  kompleks  digital. Digitalisasi  juga  mengarahkan  konvergensi  produk  dan  proses  aplikasi  informasi yang dapat melakukan berbagai fungsi audio-visual dan komputasi.
Konvergensi  produk  komunikasi  terjadi  ketika  televisi  dan  komputer menjadi  satu  produksi  media  sehingga  akses  ke  internet  dapat  dilakukan  dari pesawat  televisi  (lihat  layanan  Indovision  yang  menyediakan  jaringan  komputer dengan band-width  yang cukup  lebar atau yang  bisa disebut broadband channel). Sebaliknya, siaran televisi dapat dinikmati lewat internet secara real time.
Literasi  Digital  merupakan  kemampuan  dasar  secara  teknis  untuk menjalankan  komputer  serta  internet,  yang  ditambah  dengan  memahami  serta mampu  berpikir  kritis  dan  juga  melakukan  evaluasi  pada  media  digital  dan  bisa merancang konten komunikasi.
Menurut Paul Gilster (1997) dalam bukunya yang berjudul Digital Literacy , literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan  menggunakan informasi  dalam  berbagai  bentuk  dari  berbagai  sumber  yang  sangat  luas  yang diakses  melalui  piranti  komputer.  Bawden  (2001)  menawarkan  pemahaman  baru mengenai literasi digital yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Literasi  komputer  berkembang  pada  dekade  1980-an,  ketika  komputer  mikro semakin  luas  dipergunakan,  tidak  saja  di  lingkungan  bisnis,  tetapi  juga  di masyarakat.
Namun,  literasi  informasi  baru  menyebar  luas  pada  dekade  1990-an manakala  informasi  semakin  mudah  disusun,  diakses,  disebarluaskan  melalui teknologi  informasi  berjejaring.  Dengan  demikian,  mengacu  pada  pendapat Bawden,  literasi  digital  lebih  banyak  dikaitkan  dengan  keterampilan  teknis mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi.
Sementara itu, Douglas A.J. Belshaw (2011) dalam tesisnya What is ‘Digital Literacy‘ ?  mengatakan bahwa ada delapan elemen esensial untuk mengembangkan literasi digital, yaitu sebagai berikut: 1) Kultural, yaitu pemahaman ragam konteks pengguna  dunia  digital;  2)  Kognitif,  yaitu  daya  pikir  dalam  menilai  konten;  3) Konstruktif,  yaitu  reka  cipta  sesuatu  yang  ahli  dan  aktual;  4)  Komunikatif,  yaitu memahami  kinerja  jejaring  dan  komunikasi  di  dunia  digital;  5)  Kepercayaan  diri yang bertanggung jawab; 6) Kreatif, melakukan hal baru dengan cara baru; 7) Kritis dalam menyikapi konten; dan 8) Bertanggung jawab secara sosial.
Aspek  kultural,  menurut  Belshaw,  menjadi  elemen  terpenting  karena memahami  konteks  pengguna  akan  membantu  aspek  kognitif  dalam  menilai konten.  Dari  beberapa  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  literasi  digital adalah  pengetahuan  dan  kecakapan  untuk  menggunakan  media  digital,  alat-alat komunikasi,  atau  jaringan  dalam  menemukan,  mengevaluasi,  menggunakan, membuat  informasi,  dan  memanfaatkannya  secara  sehat,  bijak,  cerdas,  cermat, tepat,  dan  patuh  hukum  dalam  rangka  membina  komunikasi  dan  interaksi  dalam kehidupan sehari-hari.

## PEMBAHASAN
Gerakan  Nasional  Literasi  Digital  #SiBerkreasi  yang  diluncurkan  pada  2 Oktober 2017 oleh  Menteri  Komunikasi dan Informatika Rudiantara  merupakan program yang fokus utamanya   adalah melakukan seruan kepada masyarakat luas untuk  secara  aktif  menyebarluaskan  konten  positif.  Gerakan  yang  melibatkan berbagai institusi, baik pemerintah, swasta, beragam komunitas, hingga para pegiat media sosial ditujukan untuk mengatasi berbagai konten negatif yang secara massif beredar luas di masyarakat melalui jejaring media sosial.
Seperti disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika pada peluncuran Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) #SiBerkreasi bahwa upaya pemerintah dalam  melindungi  masyarakat  pengguna  internet  dari  berbagai  dampak  negatif adalah, pertama melalui pelambatan hingga pemblokiran situs maupun akun yang memuat  konten  negatif.  Dan  kedua  adalah  malalui  pemberdayaan  masyarakat melalui  kegiatan  promosi  dan  edukasi  seperti  yang  dilakukan  dalam  GNLD #SiBerkreasi.
Sebagai  gambaran  GNLD  Siberkreasi  memiliki  4  program  unggulan Siberkreasi  antara  lain, School  of Influencer ,  Pandu  Digital,  Kreator  Nongkrong, dan literasidigital.id. Dalam literasidigital.id nantinya, masyarakat diharapkan bisa mendapat  pengetahuan  seputar  pendidikan  digital,  ekonomi  digital, cybercrime , dan lain-lain dalam bentuk buku, video, dan infografis yang dapat diunduh secara gratis.Kemudian Program Pandu Digital.
Program tersebut merupakan program bagi masyarakat umum yang khusus pada hal community empowerment berbasis komunitas, collaborative engagement dengan menyebarluaskan pengetahuan etika digital, dan memperkuat ekonomi digital dengan roadmap e-commerce Indonesia.
Sementara  itu, School  of  Influencer, lebih  berfokus  pada  pengembangan konten positif di Internet dengan cara mengajak anak-anak muda Indonesia untuk memproduksi  konten  kreatif  seperti  video,  gambar,  artikel,  blog  atau  vlog  yang positif di Internet. Dan Kreator Nongkrong adalah komunitas bentukan Siberkreasi yang  mewadahi  para influencer /konten  kreator  untuk  saling  bersinergi  dan  tetap produktif dalam memproduksi dan menyebarkan konten positif.
Survei  yang  diselenggarakan  Siberkreasi  pada  Maret-November  2019 terhadap 987 responden di 18 kota di Indonesia menunjukkan bahwa 54,4 persen responden  masih  bingung  dalam  mengidentifikasi  hoaks.  Dan  ironisnya,  kondisi tersebut  tergambar  dari  responden  yang  umumnya    berpendidikan  tinggi,  seperti mahasiswa, guru, dan aparatur sipil negara.
Dengan  kata  lain,  maka  kehadiran  teknologi  digital  yang  menawarkan berbagai kemudahan dan kecepatan dalam penyampaian informasi dan komunikasi, tidak disertai kesiapan dan kesadaran masyarakat untuk melakukan filter terhadap
berbagai informasi yang diterima. Tidak sedikit masyarakat mudah meneruskan dan membagikan  informasi  yang diterima tanpa  melalui proses cek and ricek trhadap kebenaran  informasi  tersebut.  Hasilnya,  informasi hoaks ,  berita  bohong  maupun berita  palsu  sangat  mudah  tersebar  luas.  Kondisi  yang  sama  juga  terjadi  dalam distribusi  konten-konten  yang  dinilai  negatif,  seperti  berbau  SARA,  berbau kekerasan, mengandung unsur pornografi maupun provokatif sangat mudah beredar di masyarakat melalui jejaring on line .
Persoalan  tidak  sesederhana  ‘asal share ’  tetapi  ketika  berita  hoaks  atau berita  palsu  maupun  berita  bohong  beredar  luas  di  masyarakat  dapat  memicu berbagai polemik hingga konflik sosial yang jauh lebih rumit dan kompleks. Seperti yang terjadi pada kerusuhan di tanah Papua 2019 lalu, atau penyerangan terhadap Polsek  Pasar  Rebo  dan  Polsek  Ciracas  dipenghujung  Agustus  2020  lalu  yang awalnya dipicu penyebaran berita bohong atau hoaks.
Selain hoaks , berita palsu maupun berita bohong, konten bermuatan negatif bahkan kriminal juga bertebaran diinternet dan mudah diakses masyarakat berbagai golongan usia. Mulai dari pornografi, perjudian hingga penipuan on line . Akibatnya tidak  hanya  meresahkan  masyarakat  tetapi  juga  menimbulkan  kerugian  moril maupun materil yang tidak sedikit.
Sepanjang  2018  pemeritah  melalui  Kemenkominfo  telah  melakukan pemblokiran terhadap 961.456 situs yang memuat konten negatif 14 . Total sebanyak 106.466  situs  yang  mengandung  konten  pornografi  ditutup  karena  adanya  aduan dari  masyarakat  ataupun  permintaan  lembaga.  Jumlah  itu  menjadikan  jumlah keseluruhan situs pornografi yang telah diblokir sebanyak 883.348 situs sejak tahun 2010.  Data  yang  dirilis  trustpositif  kominfo  dari  Januari  hingga  Agustus  2020 konten pornografi menduduki peringkat kedua dengan 26537 situs yang diadukan. Pelanggaran  HKI  menempati  posisi  ketiga  sebanyak  2030  pengaduan.  Disusul penipuan on line sebaanyak 1449, dan situs judi on line menempati  urutan  pertama konten yang diadukan masyarakat.
14 https://nasional.kompas.com/read/2018/12/22/09371731/sepanjang-2018-pemerintah- blokir-hampir-1-juta-situs-berkonten-negatif.
Gerakan  Nasional  Literasi  Digital  merupakan  upaya  pemerintah  dalam memberikan layanan keamanan bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya di dunia  digital.  Melalui  pendekatan  membatasi  hingga  memblokir  situs-situs bermuatan  negatif  berdasarkan  aduan  maupun  temuan  TIM  AIS  Kominfo  yang rutin  berpatroli  selama  24  jam  sehari,  tujuh  hari  dalam  sepekan  diharapkan masyarakat terbantu dan terlindungi dari berbagai bentuk informasi negatif maupun kejahatan di dunia maya.
Selain  itu  pemerintah  juga  berupaya  melakukan  klarifikasi  maupun publikasi  terhadap  penyebaran  berita  hoaks,  berita  palsu  maupun  berita  bohong. Kendati dalam pelaksanaannya peredaran hoaks, berita bohong maupun berita palsu lebih massif dan agresif menyasar masyarakat pengguna media sosial.
Disisi  lain,  Gerakan  Nasional  Literasi  Digital  juga  menitikberatkan  pada upaya edukasi dan pemberdayaan bagi masyarakat. Melalui kegiatan promosi dan publikasi  diharapkan  masyarakat  dapat  lebih  termotivasi  dalam  memproduksi konten-konten positif untuk melawan massifnya konten negatif.
Dari  gambaran  diatas  terlihat  bahwa  Gerakan  Nasional  Literasi  Digital merupakan  upaya  pemerintah  untuk  memberikan  layanan  keamanan  kepada masyaraka  sekaligus  meningkatkan  keberdayaan  masyarakat  dalam  menyikapi perkembangan dunia digital melalui literasi digital.
Kendati  Gerakan  Nasional  Literasi  Digital  memberikan  manfaat  bagi sebagian  masyarakat,  namun  pada  kenyataannya  tidak  sedikit  yang  memandang program ini lebih merupakan upaya pemerintah untuk membatasi masyarakat dalam memperoleh informasi maupun berkreasi di dunia maya.
Seperti  disebutkan  diatas  upaya  pemblokiran  berbagai  situs  berkonten negatif terus dilakukan oleh Kemenkominfo. Tidak hanya berdasarkan laporan atau aduan, tetapi juga melakukan ppatroli siber selama 24 jam sehari, tuju hari dalam sepekan.  Pendek  kata,  pemerintah  terus  mengawasi  aktivitas  di  dunia  maya. Persoalan muncul ketika pada kenyataannya upaya pemblokiran juga merambah ke situs  maupun  akun-akun  yang  berbau  politik  maupun  kontra  terhadap pemerintahan. Bahkan tidak sedikit pemilik akun harus berurusan dengan hukum ketika menyuarakan pendapatnya yang tidak sejalan dengan rezim penguasa.
Berdasarkan  laporan  tahunan    SAFENet  (2018),  lembaga  nirlaba  yang bergerak dibidang advokasi kebebasan berekspresi diinternet, pada 2018 terdapat 25 kasus pemidanaan dengan menggunakan pasal UU ITE. Jumlah ini menurun dari 2017 yang mencapai 53 kasus. Sementara jumlah kasus berdasarkan profesi yang diadukan  terjadi  peningkatan  yang  signifikan  terhadap  kalangan  jurnalis  atau media.  Pada  2018,  total  kasus  yang  melibatkan  jurnalis  atau  media  mencapai  8 kasus, naik lebih dari dua kali lipat  dari tahun 2017 dengan  tiga kasus. Di posisi kedua adalah masyarakat umum/warganet sebanyak 4 kasus, Aparatur sipil berada di  urutan  ketiga  dengan  tiga  korban.  UU  ITE  juga  menjerat  tenaga  pendidik  (2 kasus) serta aktivis dan mahasiswa masing-masing satu kasus.
Pada  2017,  korban  terbanyak  berasal  dari  kalangan  warga  biasa  yakni  30 kasus.  Disusul  aktivis  (4  kasus),  entertainer  (3  kasus),  serta  jurnalis  dan  tenaga pendidik masing-masing 2 kasus. Pejabat publik tetap menjadi kelompok dominan sebagai  pelaku  pemidanaan.  Pada  2018,  terdapat  11  kasus  yang  dilaporkan  oleh pejabat publik seperti kepala daerah atau kepala instansi/departemen. Selain pejabat publik, terdapat 6 kasus UU ITE yang dilaporkan oleh kelompok profesional seperti pengacara dan dokter.
Selain itu, peningkatan pelaporan juga terjadi pada terlapor yang berprofesi sebagai  pejabat  publik,  dari  total  dua  kasus  pada  2017  menjadi  tiga  kasus  pada 2018.  Sementara  itu,  jumlah  pelaporan  untuk  terlapor  dengan  profesi  sebagai aktivis,  artis  atau  penulis,  kalangan  profesi,  pekerja  swasta,  dan  warga  masing- masing mengalami penurunan.
Berdasarkan pasal hukum yang dituduhkan, kriminalisai pengguna Internet pada  tahun  2018  paling  banyak  menggunakan  pasal  defamasi  atau  pencemaran nama  baik,  yakni  pasal  27  ayat  3  Undang-undang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (ITE)  sebanyak  16  pelaporan,  disusul  oleh  pasal  kebencian  (pasal  28 ayat  2)  sebanyak  lima  pelaporan.  Sedangkan  untuk  tuduhan  defamasi  sekaligus kebencian,  pasal  pengancaman,  dan  pasal  pornografi  tercatat  masing-masing sebanyak satu laporan.
Sedangkan profesi pelapor, didominasi kalangan pejabat publik,  sebanyak 13 pelaporan pada 2017 dan 14 pelaporan pada 2018. Sementara kalangan  awam
jumlah pelaporannya  menurun dari 11 pelaporan  pada 2017 menjadi 3 pelaporan pada 2018, dan jumlah pelapor dari kalangan profesi merosot menjadi 7 pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 26 pelaporan.
Data  yang  didokumentasikan  SAFEnet  berbeda  jauh  dengan  putusan Mahkamah  Agung  trhadap  pidana  khusus  pelanggaran  ITE  yang  mengalami peningkatan  sejak 2014 hingga 2018. Dalam direktori putusan MA, terdapat 292 putusan pidana khusus ITE, jumlah jni naik dua kali lipat dibanding 2017 sebanyak 140  kasus.  Dan  total  hingga  Agustus  2020  terdapat  1473  putusan  terhadap pelanggaran UU ITE.
Jika  dilihat  dari  pasal  pemidanaan  yang  digunakan  mayoritas  pasal penghinaan  dan  pencemaran  nama  baik  atau  defamasi.  Dari  sebanyak  276  kasus pada 2018  sebanyak 45% putusan menggunakan pasal 27 ayat 3 yang  berbunyi: “dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  mendistribusikan  dan/atau  mentransmisikan dan/atau  membuat  dapat  diaksesnya  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.
Selain  itu  kasus  ujaran  kebencian  atau  pasal  28  ayat  2  UU  ITE  dan  atau juncto Pasal 45A ayat 2  sebanyak 22%  dan melanggar kesusilaan sebanyak 14% (Pasal 27 ayat 1). Pasal 45A ayat 2 yang berbunyi: “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan  informasi  yang  ditujukan  untuk  menimbulkan  rasa  kebencian  atau permusuhan  individu  dan  masyarakat  tertentu  berdasarkan  atas  suku,  agama,  ras dan antar golongan (SARA)”,
Berdasarkan catatan tersebut jelas bahwa kebebasan menyuarakan pendapat dan  berekspresi  di  Indonesia  masih  sangat  dibatasi  bahkan  cenderung  dihantui pemidanaan  oleh  para  penguasa.  Tentu  dalam  kontek  penyelenggaraan e- government sebagai  upaya  mewujudkan good  government upaya  ini  menjadi kontraproduktif  terhadap  upaya  pemberdayaan  masyarakat.  Melalui  upaya-upaya penerapan  hukum  dan  pemidanaan  terhadap  warganet  atau  netizen  yang  berbeda pandangan  dengan  penguasa  merupakan  sebuah  bentuk  tirani  dan  pengkerdilan nilai-nilai demokrasi.
Disisi  lain,  warganet  yang  tidak  sepaham  terlebih  mengkritik  kebijakan penguasa  seringkali  mengalami  perundungan,  penghinaan  bahkan  dipermalukan
oleh warganet yang pro terhadap penguasa. Perbedaan pandangan politik seringkali dipertontonkan bukan sebagai dialektika intelektual tetapi lebih pada pertunjukan emosional dan arogansi.
Dalam konteks tersebut apakah GNLD yang salah satu programnya adalah melatih  dan  membina  para influencer untuk  menyebarkan  informasi  positif,  juga ikut  terlibat  atau  dilibatkan  untuk  ‘menyerang’  suara-suara  sumbang  yang mengkrutik penguasa? Untuk membuktikan  ini perlu  investigasi  lebih  jauh untuk melacak  jejak  digitalnya.  Namun  setidaknya  pernyataan  Direktur  Eksekutif Lokataru Haris Azhar yang menuding pemerintah membayar buzzer atau inluencer untuk menggiring opini publik. Bahkan para buzzer juga ‘menyerang’ warga yang mengkritik  pemerintah  di  media  sosial 15 patut  diperhatikan.  Terlebih  pemerintah juga menyediakan anggaran puluhan milyar untuk membayar jasa para influencer untuk membantu pemerintah menyampaikan berbagai informasi positif. 16
Selain  persoalan  keberadaan  influencer  yang  dikelola  pemerintah  melalui GNLD hal mendasar yang patut dipertanyakan dan perlu dijelaskan adalah makna ‘informasi  positif’  yang  harus  disebarluaskan  para influencer ini.  Apakah  yang dimaksud  informasi  positif  adalah  informasi  yang  lurus  dan  pro  terhadap pemerintah?  Sementara  yang  kontra  dan  mengkritik  pemerintah  atau  penguasa dipandang  sebagai  informasi  negatif?  Jika  melihat  trend-nya,  narasi  ‘informasi positif’ lebih merujuk pada para influencer ini sebagai corong pemerintah sekaligus ‘ watchdog ’ yang siap menyalak ketika tuannya diganggu.
Jika  kondisi  tersebut  yang  terjadi  maka  dalam  konteks  good  governance, keberadaan  GNLD  jauh  dari  nilai-nilai  pemberdayaan  masyarakat.  Pun  halnya interaksi yang dibangun melalui gerakan ini tidak terdapat nilai kesetaraan, tetapi lebih  pada  hubungan  patron-clien  yang  merupakan  salah  satu  hambatan  penting dalam pembangunan demokrasi maupun penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Untuk melihat GNLD dari perspektif good governance, maka perlu dikaji apakah  gerakan  ini  telah  memenuhi  tiga  pilar  penting  dalam  pelaksanaan good
15 https://www.suara.com/news/2020/06/20/162716/pemerintah-dituding-hamburkan-uang-pajak- rakyat-untuk-bayar-buzzer, diakses 2 September 2020
16 https://cirebon.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-04714641/istana-negara-dituding-kelola-buzzer- staf-pemerintah-gunakan-influencer-tapi-untuk-tujuan-positif, diakses 2 September 2020
governance yang  menurut    Mardiasmo  (2009:18)  terdapat  tiga  pilar  yang  saling berkaitan untuk mewujudkan good governance yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas,  serta  terdapat  satu  elemen  lagi  yang  dapat  mewujudkan good governance yaitu value for money (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas).

## A. Transparansi
Gerakan  Nasional  Literasi  Digital  sebagai  gerakan  pemberdayaan masyarakat untuk melawan berita hoaks, berita  bohong, berita palsu dan berbagai konten negatif dengan cara memperbanyak konten-konten positif tampaknya tidak bisa  menunjukan  transparansi  dalam  tata  kelolanya.  Seperti  misalkan  dalam  tata kelola  keuangan  gerakan  ini  masih  kurang  terbuka  dan  sulit  diakses  oleh  publik. Selain persoalan tata kelola keuangan, adanya ketidakjelasan dalam definisi konten positif maupun konten negatif juga menunjukan ketidaktransparanan program ini. Dengan  kata  lain,  tidak  adanya  standar  yang  jelas,  tegas  dan  terbuka  maka penentuan suatu konten mengandung unsur negatif maupun positif menjadi domain salah  satu  pihak.  Hal  ini  terbukti  ketika  pemerintah  melakukan  berbagai  uoaya pemblokiran  terhadap  situs  maupun  akun-akun  yang  bernada  kritik  terhadap pemerintah.  Dalam  artian  lain,  terjadi  monopoli  dalam  proses  pengambilan keputusan  untuk  menentukan  layak  atau  tidak  sebuah  konten  atau  akun mempublikasikan  informasi  dan  berkreasi  di  dunia  maya.  Dan  ironisnya, keberadaan  influencer untuk menyebarkan berita positif kepada  masyarakat lebih tampak  sebagai  upaya  menggiring  opini  masyarakat  agar  tidak  kritis  terhadap pemerintah.  Dan  jika  ada  yang  kritis  maka  seringkali  mendapat  bullying, penghinaan hingga berbagai bentuk intimidasi di dunia maya, apakah pihak-pihak yang  melakukan  ini  adalah  para  influencer  yang  tergabung  dalam  GNLD  perlu dilakukan kajian lebih jauh melalui pendekatan digital forensik.

## B. Partisipasi
GNLD Siberkreasi dalam kampanyenya berupaya merangkul semua pihak. Berdasarkan  catatan  Siberkreasi,  gerakan  ini  menghimpun  setidaknya  108  yang terdiri dari berbagai lembaga, komunitas maupun mayarakat penggiat internet. Dari
konteks ini, gerakan ini tampaknya membuka ruang partisipasi publik yang seluas- luasnya.  Namun  yang  menjadi  persoalan  sejauh  mana  masyarakat  dapat menyalurkan aspirasinya melalui ruang partisipasi tersebut.
Dalam pengertian lain, partisipasi dapat menjadi bermakna demokrasi jika didalamnya terdapat ruang penyampaian aspirasi dan adanya ruang interaksi untuk melakukan  negosiasi  terhadap  berbagai  kepentingan.  Sebaliknya,  jika  partisipasi dibangun  tanpa  ada  ruang  aspirasi  dalam  menyampaikan  pendapat  dan  meraih posisi  tawar  yang  layak,  maka  partisipasi  tersebut  lebih  bermakna  menghimpun atau  mengumpulkan  kelompok-kelompok  masyarakat  yang  memiliki  pandangan dan  minat  yang  sama.  Oleh  karenanya,  konten  yang  dihasilkan  dari  gerakan  ini cenderung seragam,  menyuarakan hal  yang sama. Seperti  yang disampaikan Juru bicara  presiden Fadjroel  Rachman yang  menyebut influencer   termasuk  aktor digital memiliki peran penting dalam menyampaikan komunikasi kebijakan publik. “Oleh  karenanya,  dalam  era  masyarakat  digital,  para  aktor  digital  yang merupakan key  opinion  leader di  banyak  negara  demokrasi  ini,  sangat  aktif mengambil peran penting dalam komunikasi kebijakan publik," katanya. 17
Dengan kata lain, sebagai aktor digital penting influencer dapat menentukan apakah perkembangan digital akan dioptimalkan untuk membangun demokrasi di masyarakat  atau  justru  akan  diarahkan  sebagai  legitimasi  pemerintah  yang  itu artinya Digital Authoritarianism menjadi sebuah keniscayaan melalui gerakan ini.

## C. Akuntabilitas
Sebuah  rezim  dapat  disebut good  governance jika  kebijakan  yang dikeluarkannya  dapat  dipertanggungjawabkan  kepada  publik.  Dalam  konteks  ini, GNLD sebagai sebuah program pemerintah untuk mengedukasi masyarakat di era digital  tampaknya  akan  sulit  terwujud.  Kondisi  program  yang  minim  akses masyarakat menyulitkan proses kontrol terhadap gerakan ini.
Kurang terbukanya pemerintah terhadap program ini menimbulkan berbagai spekulasi  bahkan  kecutigaan  yang  mengarah  pada  tudingan  bahwa  gerakan  ini
17 https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200831180342-32-541271/istana-sebut-influencer- ujung-tombak-demokrasi-digital
merupakan  upaya  pemerintah  untuk  melindungi  kepentingannya  dengan memanfaatkan masyarakat untuk membangun opini seluas-luasnya melalui jejaring sosial yang dimiliki para influencer yang tergabung didalamnya.
Kendati  sekolah influencer yang  merupakan  salah  satu  program  GNLD terbuka untuk masyarakat luas, namun hingga kini tidak ada kejelasan bagaimana gerakan  ini  bekerja dan  bagaimana  hasil  yang  inhin diraih. Sehingga  masyarakat tidak bisa mengontrol dan melakukan pengawasan terhadao kebijakan ini.
Dari  parametr-parameter  trsebut  maka  GNLD  Siberkreasi  dari  kaca  mata good governace merupakan kebijakan yang sulit untuk bisa dipertanggungjawabkan  kepada  publik.  Kendati  gerakan  ini  terbuka  dan  aktif melakukan  sosialisasi  namun  kurang  terbukanya  gerakan  ini  memunculkan berbagai persepsi dari dugaan terhadap gerakan ini.

## KESIMPULAN
Gerakan Nasional Literasi Digital sebagai bagian dari proses pemberdayaan masyarakat  merupakan  program  yang  positif  untuk  membantu  warganet  melalui fase transformasi dari dunia analog/manual ke dunia digital. Adanya ‘gagap digital’ yang ditandai fenomena ‘asal bagi’ hingga merebaknya aksi bulying, penghinaan, persekusi dan mendarah daging menjadi budaya kebencian perlu segera diantisipasi dengan meningkatkan kesadaran dan memberdayakan warganet dalam berinteraksi di dunia maya.
Upaya  GNLD  untuk  melawan  konten  negatif  dengan  memperbanyak postingan  berisi  informasi  positif  tidak  akan  menunjukan  hasil  maksimal  jika gerakan  ini  hanya  menjadi  monopoli,  bahkan  ‘alat  penguasa’  untuk  menghadapi sikap  kritis  tterhadap  masyarakat.  Dalam  arti  lain,  gerakan  ini  harus  terbuka  dan melibatkan  masyarakat  seluas-luasnya  sehingga  terjadi  pemerataan  dalam  proses literasi digital. Ini yang pertama.
Kedua,  GNLD  harus  menjadi  gerakan  masyarakat  dengan  meminimalisir campur tangan pemerintah. Sesuaai fungsinya pemerintah hanya sebagai regulator yang menyediakan perangkat hukum dan aturan main yang dalam penyusunannya
melibatkan pihak-pihak terkait. Dengan demikian GNLD dapat lebih  independen dan tidak dituding sebagai gerakan pemerintah untuk menyerang para pengkritik.
Dan ketiga yang tak kalah pentingnya adalah perlu kejelasan trhadap makna konten positif yang menjadi tujuan gerakan ini. Perlu definisi yang jelas dan tegas yang dirumuskan bersama antara pemerintah dengan pihak-pihak berkepentingan. Dengan adanya kejelasan terhadap definisi konten positif dapat lebih  melindungi daya  kritis  masyarakat  terhadap  pemerintah  dan  menghargai  perbedaan  sebagai sebuah proses demokrasi.
Perlunya  perlindungan  terhadap  perbedaan,  toleransi  dan  sikap  kritis masyarakat  di  dunia  maya  harus  menjadi  bagian  integral  dari  Gerakan  Nasional Literasi  Digital.  Sebab  bagaimanapun,  upaya  kontrol  yang  berlebih  dari pemerintah,  terlebih  menggunakan  sebagian  masyarakat  untuk  menekan masyarakat  lain  yang  kritis  terhadap  pemerintah  merupakan  gejala  otoriter.  Dan gejala tersebut telah dilaporkan dari hasil temuan Freedom House on the Net 2018 yang    menyimpulkan  bahwa  terdapat  gejala Digital  Authoritarianism yang  tidak hanya  terjadi  di  Indonesia,  tapi  juga  di  seluruh  dunia.  Kondisi  ini    dibuktikan dengan  upaya  berbagai  Pemerintah  di  seluruh  dunia  dalam  memperketat  kontrol atas data publik dan menggunakan klaim “berita palsu” untuk menekan perbedaan pendapat menurun dalam tahun kedelapan berturut-turut sejak 2010 18

## DAFTAR PUSTAKA
Ali Romdhoni, 2013 . Al-Qur'an dan Literasi . Depok: Literatur Nusantara
Atmoko,  Pitoyo  Widhi.  2015. Digitalisasi  dan  Alih  Media. Malang:  Universitas Bramelati.
Belshaw, D. A.J. (2011). What is digital literacy? A Pragmatic investigation, thesis .
United Kingdom
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008. Jakarta., Gramedia Pustaka Utama.
Donald,  M.  1991. Origins  of  the  modern  mind:  three  stages  in  the  evolution  of culture and cognition . Cambridge MA: Harvard University Press
18 https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2018
Eko  Indrajit,  Richardus.  (2002). Buku  Pintar  Linux  :  Membangun  Aplikasi  e- Government. Jakarta :PT Elex Media Komputindo.
Eko Indrajit, Ricardus dkk. 2005. E Government in Action . Yogyakarta: Penerbit Andi
Eko  Indrajit,  Richardus.  2006. Electronic  Government  “Strategi  Pembangunan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital ”. Yogyakarta, Andi.
Gilster, P. 1997. Digital literacy , New York: Wiley.
Iriantara, Yosal. 2009. Literasi Media: Apa, Mengapa, dan Bagaimana ,. Bandung,
Simbiosa Rekatama Media
John  Creswell, Research  Design,  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Method Approaches, (California: SAGE Publications, 2014), hal.20
J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010). Hal. 82-84
Kern, Richard (2000). Literacy & Language Teaching . Oxford : Oxford University Press
Laporan Tahunan SAFEnet 2018, Jalan Terjal Memperjuangkan Hak-hak Digital
Lexy  Moleong,  2011, Metodologi  Penelitian  Kualitatif .  Bandung:  Remaja Rosdakarya.
Rianto, budi dkk. 2012. Polri dan Aplikasi E-Government dalam pelayanan Publik .
Surabaya. Putra Media Nusantara
Stuart  D.  Lee.  2001. Digital  Imaging:  a  practical  handbook .  Londong:  Facet Publising.
Wahab,  Abdul.  (1990) Pengantar  Analisis  Kebijakan  Negara .  Jakarta,  Rineka Cipta.
Wibawa, Samodera. 2009. Administrasi Negara Isu-Isu Kontemporer . Yogyakarta: Graha Ilmu
Internet https://time.com/4457110/internet-trolls/, diakses pada 28 Agustus 2020
https://tirto.id/bullying-dan-penindasan-di-media-sosial-bVZj, diakses 27 Agustus 2020
https://radarsukabumi.com/berita-utama/youtuber-ferdian-paleka-bikin-ulah-ke- waria-rumahnya-dikepung-warga/, diakses pada 28 Agustus 2020
https://m.detik.com/news/berita/d-5152474/pernyataan-lengkap-panglima-tni- terkait-hoax-picu-perusakan-polsek-ciracas, diakses tanggal 31 Agustus 2020
https://megapolitan.kompas.com/read/2020/08/29/21490211/perusakan-polsek- ciracas-dipicu-kabar-bohong-yang-disebar-oknum-anggota ,  diakses  31  Agustus 2020
https://www.jawapos.com/nasional/28/12/2019/kaleidoskop-2019-karena-berita- hoax-kerusuhan-wamena-pecah/, diakses 30 Agustus 2020
https://m.cnnindonesia.com/teknologi/20190819203042-185-422838/kominfo- ungkap-temuan-hoaks-saat-rusuh-papua, diakses 30 Agustus 2020
https://sains.kompas.com/read/2019/09/24/170300323/kerusuhan-wamena- kenapa-kemarahan-karena-hoaks-bisa-sangat-merusak-?page=all , diakses 30
Agustus 2020
https://katadata.co.id/safrezifitra/digital/5e9a5512bcbb0/kementerian-kominfo- identifikasi-453-hoaks-sepanjang-maret-2019 , diakses pada 30 Agustus 2020
https://nasional.kompas.com/read/2018/12/22/09371731/sepanjang-2018 pemerintah- blokir-hampir-1-juta-situs-berkonten-negatif.
https://www.suara.com/news/2020/06/20/162716/pemerintah-dituding- hamburkan-uang-pajak-rakyat-untuk-bayar-buzzer, diakses 2 September 2020
https://cirebon.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-04714641/istana-negara-dituding- kelola-buzzer-staf-pemerintah-gunakan-influencer-tapi-untuk-tujuan-positif, diakses 2 September 2020
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2018 Goody, J. & Watt, I. 1963. The consequences of literacy. Contemporary Studies in Society and History http://www.proquest/umi/pqd.web Diunduh pada 30 Agustus 2020
https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200831180342-32-541271/istana-sebut- influencer-ujung-tombak-demokrasi-digital