## NATAPRAJA

## Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017
Halaman 35 -52

## IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN DAERAH: STUDI KASUS DI KABUPATEN SLEMAN
Sukarno 1 dan Ani Nurhayati 2

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  article  was  to  know  the  implementation  of  regional  health insurance. This research is empirical juridical research. This research was conducted with field  research  aimed  at  the  implementation  of  regional  health  insurance  after  the enactment  of  Sleman  Regent  Regulation  No.  60  of  2012.  The  results  of  this  research indicated  that  the  implementation  of  regional  health  insurance  after  the  enactment  of Sleman Regent Regulation No. 60 of 2012 follow: Regional Health Insurance Program in Sleman  District  has  a  goal  to  provide  quality  and  affordable  services  to  the  community, maximizing  health  financing  for  the  Sleman  Slum  community.  Each  JAMKESDA participant had the right to receive basic health services including outpatient and inpatient services,  as  well  as  Advanced  Advanced  Outpatient  Health  Care  (RJTL),  Advanced Inpatient (RITL), delivery and emergency care services. Constraints faced include limited local  budgets  for  regional  financing  and  inadequate  health  facilities  and  resources.  In addition,  other  obstacles  related  to  procedural  administrative,  constraints  derived  from data collection, constraints that are socio cultural and human resource constraints (HR). Keywords: Implementation, Health Insurance, Regional.

## ABSTRAK
Tujuan  penulisan  ini  adalah  mengetahui  implementasi   jaminan  kesehatan  daerah. Penelitian  ini  bersifat  penelitian  yuridis  empiris.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  penelitian lapangan  yang  ditujukan  pada  implementasi jaminan  kesehatan  daerah  setelah  berlakunya Peraturan  Bupati  Sleman  Nomor  60  Tahun  2012.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa implementasi jaminan  kesehatan  daerah  setelah  berlakunya  Peraturan  Bupati  Sleman Nomor 60 Tahun 2012 adalah sebagai berikut: Program Jaminan Kesehatan Daerah di Daerah Sleman ini memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau kepada masyarakat,  memaksimalkan  pembiayaan  kesehatan  bagi  masyarakat  miskin  Daerah  Sleman. Setiap  peserta  Jamkesda  mempunyai  hak  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dasar  meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap, serta pelayanan kesehatan rujukan Rawat Jalan Tingkat  Lanjutan  (RJTL),  Rawat  Inap  Tingkat  Lanjutan  (RITL),  pertolongan  persalinan  dan pelayanan gawat darurat. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran daerah untuk pembiayaan  daerah  dan  fasilitas  dan  sumber  daya  kesehatan  yang  belum  memadai.  Selain  itu kendala  lain  yang  berkaitan  dengan  prosedural  administratif,  kendala  yang  bersumber  dari pendataan, kendala yang bersifat sosio kultural serta kendala Sumber Daya Manusia (SDM).
Kata kunci : Implementasi, Jaminan Kesehatan dan Daerah.
1,2 Fakultas Hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta. email: sukarno_notppat@yahoo.com

## PENDAHULUAN
Pembangunan adalah
proses perubahan  yang  dilakukan  melalui  upaya- upaya  secara  sadar  dan  terencana  dengan melakukan perkembangan yang merupakan proses perubahan yang didasarkan pada kebutuhan akan kehidupan  yang  lebih  baik.  Dalam  hal  ini pembangunan  mencakup  aspek  yang multidimensional, dan salah satu aspeknya adalah  pembangunan  kesehatan  yang merupakan  kunci  sukses  yang  mendasari pembangunan  lainnya,  dengan  kata  lain kesehatan  merupakan  kebutuhan  manusia yang  utama  dan  menjadi  prioritas  yang mendasar bagi kehidupan.
Tujuan peningkatan upaya kesehatan adalah untuk
menyelenggarakan  upaya  kesehatan  yang bermutu,  merata,  dan  terjangkau  oleh masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan tidak memiliki jaminan  kesehatan.  Peningkatan  upaya kesehatan  ini  diselenggarakan  melalui pendekatan pelayanan medis di Puskesmas, dan terutama di rumah sakit.
Pemerintah sebagai yang
bertanggung  jawab  atas  pemeliharaan kesehatan harus pula memenuhi kewajiban  dalam  upaya  meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat dan penyediaan  sarana  pelayanan  kesehatan
demi  melindungi  Hak  Asasi  Manusia, seperti  yang  termaktub  pada  Pasal  28  H (Ayat 1) UUD 1945, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak memperoleh  pelayanan  kesehatan”,  serta (Ayat 3) UUD 1945, “Setiap orang berhak atas  jaminan  sosial  yang  memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
Pelayanan  di  bidang  kesehatan merupakan  salah  satu  bentuk  pelayanan yang  paling  banyak  dibutuhkan  oleh masyarakat.  Tidak  mengherankan  apabila bidang  kesehatan  perlu  untuk  selalu  di benahi  agar  bisa  memberikan  pelayanan kesehatan  yang  terbaik  untuk  masyarakat. Pelayanan  kesehatan  yang  dimaksud tentunya  adalah  pelayanan  yang  cepat, tepat,  murah  dan  ramah.  Mengingat bahwa sebuah negara akan bisa menjalankan  pembangunan  dengan  baik apabila  didukung  oleh  masyarakat  yang sehat secara jasmani dan rohani.
Berangkat  dari  kesadaran  tersebut, beberapa  rumah  sakit  maupun  Puskesmas yang  ada  di  Indonesia  baik  milik pemerintah maupun swasta, selalu berupaya  untuk  memberikan  pelayanan yang terbaik kepada pasien dan keluarganya,  baik  melalui  penyediaan
peralatan  pengobatan,  tenaga  medis  yang berkualitas sampai pada fasilitas pendukung  lainnya  seperti  kantin,  ruang tunggu,  apotik,  dan  sebagainya.  Dengan demikian masyarakat benar-benar memperoleh  pelayanan  kesehatan  yang tepat dan cepat.
Jamkesda adalah Jaminan Kesehatan Daerah. Program ini berupa bantuan biaya kesehatan  (tidak  semua  gratis)  dalam upaya  meningkatkan  derajat  kesehatan setinggi-tingginya sehingga seluruh Warga  Sleman  dapat  menikmati  akses terhadap pelayanan kesehatan dan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
Puskesmas  adalah  sebagai  suatu lembaga  atau  unit  kerja  atau  pelaksana pelayanan  yang  berada  dalam  suatu wilayah  kecamatan  atau  pedesaan  yang tujuannya  adalah  untuk  meningkatkan pelayanan  kesehatan  kepada  masyarakat yang  tinggal  di  pedesaan  yang  menjadi pusat kegiatan pembangunan. Dari pengertian  tersebut  maka  Puskesmas adalah  merupakan  Organisasi  Kesehatan fungsional  yang  langsung  berada  dalam pengawasan  baik  administratif  maupun teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten.
Bertolak  dari  pemikiran  tersebut  di atas,  maka  penelitian  ini  mengajukan  tiga permasalahan.  Pertama,  implementasi
jaminan kesehatan daerah setelah berlakunya  Peraturan  Bupati  Sleman Nomor  60  Tahun  2012  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Sleman  Nomor  11  Tahun  2010  tentang Jaminan  Kesehatan  Daerah  di  Puskesmas Depok Sleman Tahun 2013. Kedua, kendala-kendala  apa  saja  yang  dihadapi dalam pelaksanaan jaminan kesehatan daerah  di  Puskesmas  Depok Sleman. Ketiga,  upaya  untuk  mengatasi  kendala dalam pelaksanaan jaminan kesehatan daerah di Puskesmas Depok, Sleman.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  bersifat  penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan  atau  implementasi  ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat ( Muhammad, 2004: 134.)
Penelitian  ini  dilakukan  dengan penelitian  lapangan  yang  ditujukan  pada implementasi jaminan kesehatan daerah setelah  berlakunya  Peraturan  Bupati Sleman Nomor  60  Tahun  2012  Tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2010 di Puskesmas Depok Sleman  Tahun  2013.  Penelitian  ini dilaksanakan  di  Puskesmas  Depok  Sleman, terdiri dari Puskesmas Depok I, Depok II dan Puskesmas  Depok  III.  Tipe  penelitian
deskriptif,  yaitu    memberikan  gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti,  mengidentifikasi  dan  menjelaskan data  yang  ada  secara  sistematis.  Tipe deskriptif didasarkan pada peristiwa- peristiwa  yang  terjadi  pada  saat  peneliti melakukan penelitian
kemudian menganalisanya dan membandingkan dengan kenyataan yang ada dengan teori, dan selanjutnya  menarik  kesimpulan.  Cara penelitian  dilakukan dengan  survey.
Sehubungan dengan rumusan masalah yang  diangkat  dalam  penelitian  ini,  maka yang  menjadi  unit  analisis  adalah  program kesehatan  daerah  yang  dilaksanakan  di Puskesmas  Depok Sleman    didasarkan  pada pertimbangan bagaimana implementasi program  kesehatan  daerah  di  Kabupaten Sleman  sebagai  kebijakan  yang  ditetapkan oleh  pemerintah  daerah  untuk  memberikan kesehatan berkualitas bagi seluruh masyarakat  khususnya  di  Puskesmas  Depok
Sleman

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi
Jaminan Kesehatan
Daerah  Setelah  Berlakunya  Peraturan Bupati Sleman Nomor 60 Tahun 2012
Berdasarkan pengelolaannya, peserta jaminan  pembiayaan  kesehatan  adalah sebagai berikut.
1. Pusat/Nasional:  Jaminan  Kesehatan Nasional (JKN) 573.648 jiwa
(53,98%)  yang termasuk di dalamnya Penerima Bantuan Iuran (PBI APBN) penduduk  miskin  dan  rentan  miskin 317.180  jiwa  (29,84%),  Pekerja Penerima  Upah  (PPU)  22,25%,  dan pekerja bukan penerima upah 1,88%.
2. Kabupaten Sleman: Peserta
Jamkesda  mengiur  secara  mandiri sebesar 21,330 jiwa (2,01%), jaminan kesehatan yang dibiayai daerah (Penerima  Bantuan  Iuran  Daerah) secara  keseluruhan  5,95%,  yang terdiri  dari  Jamkesda  miskin  39,464 jiwa,  perangkat  desa  dan  Leluarga 6.253  Jiwa,  PP7,381  jiwa  (0,69%) dan Jamkesus difabel sebanyak 6,104 jiwa (0,57%).
3. Koordinasi  manfaat  (COB)  DIY
Kabupaten  Sleman:  Penduduk  rentan miskin sebanyak 68,668 jiwa (6,46%).
4. Honor  Daerah  1.020  jiwa,  Kader Institusi  Masyarakat  Pedesaan  8.225 jiwa.  Kader  BKM  406  jiwa,  Kader Pos  Yandu  3500  jiwa  dan  linmas 4,415 Jiwa.
5. Swasta:  asuransi  swasta  81,482  jiwa (7,67%).
Pelaksanaan program Jamkesda didasari  oleh  Undang-Undang  Dasar  1945
Pasal  28  huruf    H  yang  menyatakan  bahwa jaminan  sosial  adalah    “Hak  setiap  warga Negara,”  kemudian di dalam oleh Undang- Undang  Nomor  36  tahun  2009  tentang Kesehatan juga disebutkan bahwa “Pemerintah  mengembangkan,  membina, dan  mendorong  jaminan  pemeliharaan kesehatan masyarakat,” selanjutnya  di dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana diubah  menjadi  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2014  yang  disebutkan  bahwa “Pemerintah daerah wajib untuk mengembangkan  suatu  sistem  jaminan kesehatan.”
Badan  penyelenggara  Jamkesda  di Kabupaten  Sleman  adalah  Unit  Pelaksana Teknis  Jaminan  Pemeliharaan  Kesehatan Masyarakat
(UPT-JPKM).
Penyelenggaraan  Jaminan  kesehatan  di Kabupaten  Sleman  barawal  Tahun  1979,
yaitu dengan dikembangkannya Kelompok
Dana Sehat melalui Pembangunan Masyarakat Desa (PKMD), periode  ini  berlanjut  hingga  pada  tahun 1999  melalui  Program  Jaring  Pengaman Sosial  Bidang  Kesehatan  (JPSBK).  Dinas Kesehatan
Kabupaten Sleman
bekerjasama  dengan  Koperasi  Pegawai Repblik  Indonesia  (KPRI  MAKMUR) menyelenggarakan sistem jaminan
kesehatan  Masyarakat  (JPKM)  terutama bagi masyarakat miskin.
Melalui studi kelayakan dibentuklah Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  (UPTD) JPKM  dengan  berdasar  pada  Surat Keputusan Bupati Sleman nomor 21/Kep.KDH/A/2002 tentang Pembentukan  UPTD  JPKM  pada  tanggal 17  Juni  2002.  Seiring  dengan  adanya penataan organisasi perangkat daerah pada tanggal  15  Oktober  2009  status  UPTD JPKM  berubah  menjadi  UPT  JPKM dengan keluarnya Peraturan Bupati
Sleman  Nomor  53  Tahun  2009  tentang
Pembentukan  Unit  Pelaksana  Teknis Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Masyarakat.
Pada  tanggal  l2  November  2010 Pemerintah  Kabupaten  Sleman  dengan persetujuan
DPRD mengesahkan Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).  Peraturan  ini  menyatukan sistem jaminan kesehatan sekaligus mengubah  nama  program  dari  JPKM menjadi  Jamkesda.  Penyatuan  sistem  ini dibarengi  pula  dengan  perbaikan  sistem pengelolaan  keuangan  sehingga  melalui Keputusan Bupati Sleman Nomor 386/Kep.KDH/A/2010 tanggal 27
Desember 2010 UPT JPKM secara  resmi menerapkan  Pola  Pengelolaan  Keuangan
Badan  Layanan  Umum  Daerah  (PPK- BLUD).  Peraturan  Daerah  Nomor  11 Tahun  2010  tentang  Jamkesda  kemudian direvisi  dengan  Peraturan  Daerah  Nomor 20  tahun  2012  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Daerah  Nomor  11  Tahun  2010 yang  efektif  diterapkan  pada  tanggal  1 Januari  2013  yang  diikuti  terbitnya Peraturan  Bupati  Sleman  Nomor  60 Tahun  2012  Tentang  Petunjuk    Pelaksaan Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sleman Nomor  11  Tahun  2010  di  Puskesmas Depok Sleman.
Peserta  Program  Jamkesda  adalah setiap  orang  yang  terdaftar  dan  memiliki Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  Daerah Sleman  dan  berhak  mendapatkan  pelayanan kesehatan  setelah  terdaftar  sebagai  peserta Jamkesda yang dibuktikan dengan kepemilikan  kartu  Kepesertaan  Jamkesda. Setiap  peserta  Jamkesda  mempunyai  hak mendapatkan  pelayanan  kesehatan  dasar meliputi pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat  inap,  serta  pelayanan  kesehatan rujukan rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), rawat inap tingkat lanjutan (RITL), pertolongan persalinan dan pelayanan gawat darurat.

## Prosedur Pelayanan
Prosedur untuk memperoleh pelayanan kesehatan bagi peserta, sebagai berikut:
1. Pasien  yang  memerlukan  pelayanan kesehatan  bisa  langsung  ke  pelayanan kesehatan  baik  di  Puskesmas/  PPK  I, dokter  keluarga,  Bidan  yang  sudah kerjasama dengan UPT. JPKM.
2. Pasien  harus  bisa  menunjukkan  bukti kepesertaan Jamkesda dengan membawa kartu peserta Jamkesda.
3. Pemberi  pelayanan  akan  mendaftar pasien dan mencatat dalam kunjungan pasien  Jamkesda  selanjutnya  pasien melakukan tanda tangan ,untuk selanjutnya  sebagai  bukti  pemberi pelayanan mengajukan klaim ke UPT.
JPKM.
4. Apabila peserta Jamkesda memerlukan pelayanan  kesehatan  rujukan,  maka yang  bersangkutan dirujuk  ke  fasilitas kesehatan rujukan (Puskesmas Perawatan/  RSUD)  disertai  surat rujukan,  KTP,  KK,  dan  kartu  peserta yang  ditunjukkan  sejak  awal  sebelum mendapatkan  pelayanan  kesehatan, kecuali pada kasus emergency .
Jaminan Kesehatan  Daerah ini sendiri dibedakan  menjadi  2  (dua)  jenis  yaitu Jamkesda  Miskin/Rentan  Miskin  yaitu  yang sudah  ditetapkan  dengan  Keputusan  Bupati yaitu  untuk  wilayah  Kabupaten  sebesar 458.662  jiwa  dan  peserta  jamkesda  mandiri dengan  premi  membayar  sendiri,  dalam pelaksanaannya  masyarakat  miskin  yang
sudah terdata oleh Pemerintah Daerah  akan mendapatkan kartu Jamkeda dengan premi di bayar  oleh  pemerintah  daerah    yang  dapat digunakan  di  Puskesmas  atau    rumah  Sakit yang  telah  di  tunjuk  oleh  Pemerintah.  Jenis yang  kedua  adalah    Jamkesda  mandiri dengan manfaat yang diperoleh sama dengan peserta Jamkesda miskin.
Dari hasil wawancara kepada informan yang  terkait  dengan  pelaksanaan  program Jamkesda  ini  peneliti  juga  menemukan sejumlah kendala baik bagi peserta, pemberi pelayanan  maupun  pemerintah  Daerah Sleman sendiri, antara lain yakni:
1. Puskesmas sangat ketat dalam memberikan  pelayanan  dalam  arti mengikuti  petunjuk  teknis  yang  ada (Peraturan  Bupati  Sleman  No  60 tahun2012).
2. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan dengan  juknis  klaim  tidak  akan dibayar  oleh  UPT  Jamkesda.  Apabila pasien memaksa mendapatkan pelayanan  menyimpang  dari  juknis, pasien  diberi  penjelasan  terlebih dahulu,  apabila  ada  kesepakatan menghendaki  biaya  sendiri  maka pasien  dilayani.  Pada  prinsipnya semua pelayanan yang diberikan harus sesuai  indikasi  medis  sehingga  pasien akan  terlayani  gratis  tidak  ada  biaya tambahan.
3. Untuk  pelayanan  di  puskesmas  tidak ada  masalah,  tetapi  di  rumah  sakit ternyata  harus  menambah  biaya, karena  untuk  tindakan  cuci  darah dengan  proggram  jamkesda ada pembatasan  maksimal  Rp  500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Pelaksanaan  program  Jamkesda  di Kabupaten  Sleman  perlu  diapresiasi, karena  sangat  membantu  khususnya bagi  warga  Sleman,  tetapi  dalam pelaksanaannya  perlu  ada  pelayanan lainnya  seperti  Keluarga  Berencana (KB) khususnya bagi keluarga miskin, karena masyarakat sangat membutuhkannya.
5. Untuk pemeriksaan kesehatan, adanya program Jamkesda sangat meringankan  sekali,  karena  peserta dapat  berobat  gratis,  namun  yang menjadi  masalah  adalah  meskipun peserta  mendapat  kartu  Jamkesda miskin,  tetapi  untuk  pelayanan  suntik KB,  peserta  tetap  harus  bayar  sendiri karena tidak dijamin Jamkesda.
6. Untuk  rawat  inap  pasien  dan  atau keluarga  pasien  harus  menyelesaikan semua  surat-surat  yang  diperlukan untuk memperoleh penjaminan Jamkesda  dalam  waktu  2  X  24  jam. Ketentuan  waktu  seperti  ini seringkali menyulitkan keluarga pasien di
Kecamatan  Depok  Sleman  karena mereka harus berkejaran dengan waktu untuk  mengurus  surat-surat  tersebut sebagai  syarat  administrasi,  sementara instansi yang terkait dengan surat-surat tersebut  seringkali  lambat  dalam mengurus  surat  oleh  karena  itu diperlukan  kerja  sama  dan  koordinasi yang baik diantara pihak-pihak terkait.
7. Adanya  pihak  pihak  yang  tidak bertanggung  jawab  (calo)  dalam pengurusan suratsurat mendaftar sebagai peserta Jamkesda.
8. Masih ditemukannya kepesertaan Jamkesda salah sasaran, masuk dalam daftar  keluarga  miskin  tetapi  tidak mendapatkan kartu kepesertaan
Jamkesda,  dan  sebaliknya  keluarga
mampu tetapi masuk dalam kepesertaan Jamkesda.
9. Penyediaan  kamar  kelas  3  di  Rumah Sakit  Besar  Swasta  bagi  peserta Jamkesda  hanya  dialokasikan  sebesar 5%  dari  jumlah  total  kamar  kelas  3 yang  tersedia  di  rumah  sakit  tersebut. Jadi, sebelum menerima pasien
Jamkesda, rumah sakit akan memeriksa  ketersediaan  kuota  kamar kelas  3  bagi  peserta  Jamkesda  dan apabila  kuota  telah  terpenuhi  rumah sakit  akan  menolak  pasien  tersebut. Akibatnya  pasien  terpaksa  harus
mencari  rumah  sakit  lain.  Akan menjadi sangat berisiko apabila ternyata  pasien  tengah  dalam  kondisi darurat dan membutuhkan pertolongan secepat mungkin, keluarga pasien pasti akan  dengan  terpaksa  memasukannya ke  dalam  Instalasi  Gawat  Darurat (IGD) dan menggunakan jasa pelayanan  umum.  Apabila  keluarga pasien  menggunakan  jasa  tersebut, otomatis  mereka  harus  membayar sejumlah  uang  tertentu  dan  uang tersebut  tidak  mendapatkan reimburse apabila  klaim  Jamkesda  turun,  yang dijamin  oleh  Jamkesda  dalam  kasus seperti  ini  hanya  penanganan  pada IGD,  bukan  pelayanan  Jasa  Umum rumah sakit.
10. Data kemiskinan merupakan data yang bersifat  dinamis,  perubahan  data masyarakat miskin dapat terjadi setiap saat  dan  tidak  dapat  bergantung selamanya  pada  data  badan  Pusat Statistik  (BPS).  Oleh  karena itu peran kader-kader  kesehatan  yang  ada  di setiap  RW  sangat  penting  dalam  hal memperbaharui data peserta Jamkesda. Setiap  perubahan  seperti  kematian, kelahiran, penurunan kemampuan ekonomi (penambahan angka kemiskinan yang memungkinkan penambahan  calon  peserta Jamkesda),
ataupun peningkatan kemampuan ekonomi  peserta  (peserta  Jamkesda yang  dianggap  bertambah  kaya/  telah menjadi kaya) harus selalu dikabarkan oleh  kader  kepada  petugas  pendataan. Tujuannya adalah  hasil data ini dapat dijadikan salah satu indikator kemiskinan untuk perbandingan antara data Dinas Kesehatan setempat dengan data kemiskinan BPS. 11. Tidak  ada  pembatasan  kuota  atau pembatasan  jumlah  peserta  Jamkesda untuk  setiap  kelurahan  yang  ada  di Kabupaten  Sleman.  Berdasarkan  hasil penelitian, pemberian kuota bagi setiap kelurahan  bagai  pisau  bermata  dua, dimana  pada  satu  sisi  dengan  adanya kuota  akan  membatasi  jumlah  peserta yang  berhak  menerima  Jamkesda karena  sekali  lagi  data  kemiskinan bersifat  dinamis  dan  tidak  pasti  setiap waktu,  namun  apabila  Jamkesda  ini diberlakukan tanpa kuota akan membebani APBD kabupaten Sleman.
12. Terkait  dengan  rawat  jalan  tingkat lanjutan dilakukan di rumah sakit yang berada  di  luar  wilayah  kabupaten Sleman, Jamkesda tidak dapat membantu pembiayaan sebelum Rumah  sakit  tersebut  melakukan perjanjian  kerjasama  dengan  UPT. JPKM. Hal ini sesuai dengan
Peraturan  Bupati  Nomor  60  tahun 2012  tentang  Juknis  Jamkesda  Pasal 18  ayat  (1)  yang  disebutkan  bahwa “Penyelenggaraan pelayanan kesehatan  tingkat  lanjutan  di  rumah sakit    dan  klinik  utama  yang bekerjasama  dengan  UPT.  JPKM, namun  masih  dimungkinkan  apabila pasien  sangat  membutuhkan  rujukan pada  rumah  sakit yang  belum kerjasama dengan UPT. JPKM dikarenakan  rumah  sakit  yang  ada (Tipe A RSUP dr Sarjito) menghendaki untuk dirujuk ke Rumah Sakit  Cipto  Mangunkusuma  (RSCM), Jamkesda      membantu  pembiayaan sepanjang  Rumah  Sakit  yang  dituju bersedia menerima ketentuan Jamkesda.
Klaim  biaya  pelayanan  kesehatan diajukan PPK ke penyelenggara Jamkesda paling  lama  pada  tanggal  6  (enam)  bulan berikutnya  dari  bulan  pelayanan  yang telah  dilakukan  dengan  menggunakan surat  permohonan  yang  ditandatangani Kepala/Direktur PPK.
Verifikasi dilakukan untuk memastikan  bahwa  pelayanan  kesehatan benar-benar  telah  diberikan  oleh  PPK kepada  peserta  Jamkesda  yang  dikuatkan dengan bukti-bukti administrasi dan untuk memastikan  kesesuaian  biaya  pelayanan
dengan  tarif  yang  ditentukan  dalam Peraturan Bupati ini;
Pelaksanaan program Jamkesda didasari  oleh  Undang-Undang  Dasar  1945 Pasal  28  huruf  H  yang  disebutkan  bahwa
“Jaminan  sosial  adalah  hak  setiap  warga Negara.” Di dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa “Negara mengembangkan  sistem  jaminan  sosial bagi  seluruh  rakyat  dan  memberdayakan masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu sesuai  dengan  martabat  kemanusiaan,” selanjutnya  di  dalam  ayat  (3)  disebutkan bahwa    “Negara  bertanggung  jawab  atas penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan dan  fasilitas  pelayanan  umum  yang layak.”
Dalam  Undang-Undang  Nomor  36 tahun  2009  tentang  Kesehatan  Pasal  170 Ayat  (3)  disebutkan    bahwa  “Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah,  pemerintah  daerah,  masyarakat, swasta dan sumber lain.”
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah sebagaimana  diubah  menjadi  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Pasal  22 yang disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah Wajib  untuk  mengembangkan  suatu  sistem jaminan  kesehatan.”  Upaya  ini  kemudian didukung oleh pemerintah Kabupaten Sleman dengan dikeluarkannya Perda No. 11
Tahun  2010  tentang  Jaminan  Kesehatan Daerah  sebagaimana  telah  diubah  dengan Peraturan  Daerah    Kabupaten  Sleman Nomor  20  Tahun  2012  tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Daerah  Daerah  Kabupaten Sleman  Nomor  11  Tahun  2010  tentang Jaminan  Kesehatan  Daerah.  Keberadaan Perda  tentang  Jamkesda  ini  sangat  penting karena  tanpa  adanya  suatu  payung  hukum maka  pemerintah  Daerah  Sleman  akan mengalami kesulitan dalam menyelenggarakan program ini.
Sesuai  dengan  UUD  1945,  kesehatan adalah  hak  setiap  orang  oleh  karena  itu diperlukan  upaya  agar  setiap  orang  dapat pelayanan  kesehatan,  bagi  masyarakat  tidak mampu sebelumnya Kementerian Kesehatan telah  memberlakukan  Program  Askeskin dan  Jamkesmas,  namun  program-program tersebut  belum  mampu  mengakomodir seluruh  masyarakat  miskin  yang  ada  di Daerah Sleman. Oleh karena itu, pemerintah Daerah  Sleman  berusaha  mengcover  hal tersebut  dengan  menyelenggarakan  program Jamkesda  yang  dananya  diperoleh  dari APBD.
Peserta  Program  Jamkesda  adalah setiap  orang  yang  terdaftar  dan  memiliki Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  Daerah Sleman  dan  berhak  mendapatkan  pelayanan kesehatan  setelah  terdaftar  sebagai  peserta Jamkesda yang dibuktikan dengan
kepemilikan  kartu  kepesertaan  Jamkesda. Dengan  syarat  sebagai  penduduk  kabupaten Sleman  minimal  sudah  tercatat  enam  (6) bulan  tinggal  di  Sleman  yang  dibuktikan dengan  tanggal  yang  tercantum  di  Kartu Keluarga  (KK).  Setiap  peserta  Jamkesda mempunyai  hak  mendapatkan  pelayanan kesehatan dasar meliputi pelayanan kesehatan  rawat  jalan  dan  rawat  inap,  serta pelayanan  kesehatan  rujukan  rawat  jalan tingkat  lanjutan  (RJTL),  rawat  inap  tingkat lanjutan  (RITL),  pertolongan  persalinan  dan pelayanan gawat darurat.
1. Peserta  yang  memerlukan  pelayanan kesehatan  yang  tergolong  masyarakat miskin,  penduduk  yang  memiliki  KTP tetap  Daerah  Sleman  dan  belum memiliki asuransi Kesehatan lain.
2. Administrasi  kepesertaan  meliputi  : registrasi, penerbitan dan pendistribusian  kartu  sampai  ke  peserta sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab UPT JPKM dibantu Puskesmas.
3. Penduduk  Daerah  Sleman  yang  belum memiliki  kartu  Jamkesda  tapi  terdaftar dalam  SK  Bupati  sebagai  keluarga miskin    atau  rentan  miskin,  dapat mengajukan  surat  keterangan  rentan miskin  di  Kantor  KBBPM  (Keluarga Berencana  dan  Badan  Pemberdayaan Masyarakat)  dengan  hak  sama  dengan peserta KKM.
4. Pendaftaran  peserta  Jaminan  Kesehatan Daerah Mandiri dilaksanakan setiap hari kerja.
5. Bagi masyarakat yang tergolong mampu namun  kemudian  ternyata  menderita sakit  yang  tergolong  penyakit  berat berdasarkan  hasil  diagnosis  dokter, dapat  mengajukan  permohonan  sebagai peserta JAMKESDA mandiri.
6. Bagi  anggota  PNS  yang  memiliki anggota keluarga yang tidak tertanggung (tidak  memiliki  jaminan  kesehatan) berhak  untuk  ikut  program  Jaminan Kesehatan Daerah.
7. Peserta  penerima  bantuan  iuran/  PBI Jamkesda    oleh  Pemerintah  Daerah sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5 meliputi:
a. peserta  Jamkesda  dari  penduduk miskin Kabupaten Sleman;
b. peserta  Jamkesda  dari  penduduk rentan miskin Kabupaten Sleman;
c. peserta  yang  karena  peran  dan tugasnya sehingga yang bersangkutan beserta  keluarganya mendapatkan  penghargaan  dalam bentuk  jaminan  kesehatan  dari Pemerintah Daerah; dan
d. peserta penyandang cacat penduduk Kabupaten Sleman.
Iuran kepesertaan
Jaminan
Kesehatan  Daerah terdiri dari:
a. Peserta Jamkesda PBI (SK
Bupati)  Iuran  di  ayar  oleh pemerintah daerah dengan
besaran  Rp  26.250,-  (dua  puluh enam  ribu  dua  ratus  lima  puluh rupiah) perbulan.
b. Peserta  Jamkesda  Mandiri  Iuran
Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per  jiwa    perbulan  dibayarkan sekali dalam setahun besaran  Rp 120.000,-  (seratus  dua  puluh  ribu rupiah),  Rp  16.250,-  (enam  belas dua  ratus  lima  puluh  rupiah)  per jiwa per bulan disubsidi pemerintah daerah.
Pembuatan  kartu  peserta  Jamkesda sebesar  Rp  1.000,-  (seribu  rupiah)  per  kartu per jiwa per tahun. Iuran tersebut dibayarkan sekaligus  untuk  1  (satu)  tahun  masa kepesertaan Jamkesda. Iuran peserta
Jamkesda  dan  biaya  pembuatan  kartu dibayarkan  pada  saat  pendaftaran  peserta Jamkesda. Iuran peserta Jamkesda dan biaya pembuatan kartu dibayarkan ke penyelengara jamkesda.
Terkait dengan pembiayaan ini,
Pemerintah  Daerah  menerapkan  ketentuan sebagai berikut:
1. Pemerintah  Daerah  mengikutsertakan peserta Jamkesda dengan iuran dibayar pemerintah  ke  dalam  paket  pelayanan kesehatan tambahan.
2. Peserta  Jamkesda  Mandiri yang berasal  dari  penduduk  Kabupaten Sleman  diikutkan  dalam  kepesertaan Jamkesda  dengan  paket  pelayanan kesehatan  tambahan,  dengan  selisih iuran  disubsidi  dari  pemerintah  sesuai kemampuan keuangan daerah.
3. Peserta Jamkesda mandiri yang berasal dari luar penduduk Kabupaten Sleman dilayani sesuai dengan paket pelayanan yang diikuti.
4. Peserta  Jamkesda  Mandiri,  apabila menggunakan paket pelayanan dibiayai  tidak  berdasar  paket  INA- CBG’s,  tetapi  menggunakan  pola pembayaran  sebagaimana  dimaksud dalam  Perbup  Sleman  Nomor  60 Tahun  2012  sebagaimana  diubah dalam  Pasal  18  ayat  (4)  Peraturan Bupati  Sleman  Nomor    54    Tahun 2013 .
5. Selisih  pembiayaan  antar  pelayanan kesehatan  bagi  peserta  Jamkesda Mandiri  ditanggung  oleh  peserta Jamkesda secara iuran biaya.
Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan  Program  Jaminan  Kesehatan Daerah tahun 2013 dialokasikan dari APBD daerah  Sleman.  Sistem  Jaminan  Kesehatan Daerah  menggunakan  pendekatan  Jaminan Pemeliharaan  Kesehatan  Masyarakat  oleh karenanya dalam alokasi pembiayaan
menggunakan  perhitungan  premi  yang ditetapkan  setiap  tahunnya  dan  dibayar dimuka  (pra  upaya)  sebelum  pelayanan kesehatan  diberikan.  Besaran  Premi  tahun 2013  adalah  Rp  10.000,-  (Sepuluh  Ribu Rupiah)  untuk  1  (satu)  jiwa  per  bulan sehingga  alokasi  dana  keseluruhan  untuk 194.847 peserta sehingga berjumlah total Rp 23.381.640.000,-.
Peraturan  Bupati  (Perbup)  Sleman Nomor  60  Tahun  2012  merupakan  salah satu bentuk implementasi dengan pendekatan top  down ,  yang  mana  kebijakan  tersebut tersentralisasi  dari  aktor  pada  tingkat  pusat dalam  hal  ini  Pemerintah  Daerah  D.I. Yogyakarta  kepada  Pemerintah  Kabupaten Sleman, selanjutnya diteruskan oleh administrator  dan  birokrat-birokrat  di  level bawahnya yaitu Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
Beberapa  hal  yang  mendukung  dan menghambat  kebijakan  Peraturan  Bupati Sleman Nomor 60 Tahun 2012, Berdasarkan hasil  penelitian  maka  beberapa  hal  ini menjadi  faktor-faktor  yang  mempengaruhi implementasi  program  Jamkesda,  sehingga dapat dipaparkan sebagai berikut: 1. Komunikasi
Kabupaten  Sleman  terdapat  sedikit inkonsistensi karena pada persyaratan administrasi  tertentu  sering  berubah-ubah dan  terjadi  penambahan  persyaratan  yang
ada  di  luar  Perbup  No.  60  Tahun  2012,  hal ini dilakukan untuk meningkatkan selektivitas penerima Kartu Keluarga Miskin (KKM).  Namun  demikian  pelaksanaan komunikasi  kepada  masyarakat  melalui media  visual  maupun  audiovisual  telah tersalurkan  dengan  dengan  baik,  dan menurut masyarakat sendiri telah cukup jelas dan dipahami. Di mana masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai ketentuan  program  Jamkesda,  di  tempat  itu pula  mereka  telah  mendapatkan  informasi yang dibutuhkan.
2. Sumber Daya
Sumber  Daya  yang  dimaksud  ialah meliputi ketersediaan staf (tenaga kerja) dan fasilitas fisik (fasilitas kesehatan) yang dapat mendukung  proses  implementasi  kebijakan. Dari hasil pengamatan  yang telah diperoleh, sumber daya manusia (staf) yang digunakan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman  hanyalah  pegawai  pada  bidang Pengembangan  Sumber  Daya  Kesehatan (PSDK)  dan  dibantu  oleh  tenaga  honorer (tidak  tetap)  yang  dikontrak  tahunan. Meskipun  masih  ada  di  batas  kapasitas kemampuan  sumber  daya  yang  ada,  namun ketika diamati di lapangan, masih diperlukan lagi beberapa personil atau mengangkat tetap tenaga  honorer  tersebut  demi  memperlancar verifikasi  klaim  yang  sering  tertunda  dan
juga  memperlancar  pelayanan  kesehatan terhadap masyarakat peserta Jamkesda.
Untuk Fasilitas Fisik Kesehatan, sesuai dengan  data  yang  diperoleh  Kabupaten Sleman  mempunyai  25  (dua  puluh  lima) UPT  Puskesmas  dan  5  (lima)  di  antaranya puskesmas  rawat  inap  1  (satu)  UPT laboratorium  air  1  (satu)  UPT  JPKM  dan  2 (dua)  RSUD.  Beberapa  fasilitas  kesehatan didalamnya  belum  cukup  memadai  dan masih membutuhkan pembaruan atau penambahan perlengkapan medis.
Keterbatasan tersebut mengakibatkan ketergantungan  Pemkab  Sleman  kepada Rumah Sakit lain seperti Rumah Sakit milik Swasta  .  Dengan  banyaknya  rujukan  pasien Jamkesda    menuju  RS  milik  Pemerintah maupun  swasta,  menyebabkan  banyaknya penumpukkan  klaim  biaya  RS  yang terlambat terbayar oleh UPT. JPKM . 3. Disposisi
Disposisi  merupakan  kecenderungan sikap  yang  dimiliki  oleh  agen  pelaksana kebijakan yang dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan kinerja implementasi kebijakan, sehingga  aktor  pelaksana  kebijakan  tersebut harus  memahami  apa  yang  harus  dilakukan dan  diangkat  berdasarkan  kemampuan  yang dimilikinya.
Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Di Puskesmas Depok Sleman
1. Memaksimalkan  Anggaran  daerah  untuk Pembiayaan Jamkesda
Dalam  menerbitkan  Kartu  jamkesda miskin    dan  rentan  miskin  sekarang Berdasarkan  hasil  pendataan  keluarga miskin  yang  kemudian  dengan  surat
Keputusan
Bupati
Nomor: 135/Kep.KDH/A/2013  tertanggal  april
2013  di  terbitkan  kepesertaan    Jamkesda miskin72.011    dan  rentan  miskin  64.138 jiwa
2. Fasilitas dan Sumber Daya Kesehatan
Untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan  Jamkesda  di  Kabupaten Sleman  maka  pengadaan  fasilitas  dan sumber daya kesehatan ditingkatkan.
3. Adanya  Pendataan  (Basis  Data  yang
Baku)
Adanya  pendataan  (basis  data  yang  baku dan  akurat)  diharapkan    persoalan  data jumlah maupun identitas masyarakat yang masuk dalam kategori miskin di kabupaten  Sleman dapat tercatat dengan akurat ,sehingga dapat di jadikan sebagai dasar  untuk  mencatat  dalam  daftar penerima KKM (tambahan
informasi/untuk  diketahui  bahwa  KKM selain  digunakan  untuk  mendapatkan pelayanan kesehatan gratis juga sekaligus
dapat  digunakan  untuk  mendapatkan pelayanan  bantuan  pendidikan  bagi  anak sekolah mulai SD sampai dengan SMA).
4. Mengubah  budaya  masyarakat  yang bersifat Sosio Kultural
Dengan  adanya  perubahan  masyarakat yang bersifat Sosio Kultural maka dalam pengisian KKM harus benar-benar sesuai dengan keadaan peserta.
5. Peningkatan kualitas SDM
Peningkatan  kualitas  SDM  dari  seluruh personil  yang  ada  pada  UPT.  JPKM Kabupaten Sleman (1 orang Kepala dan 9 orang  staf)  harus  memiliki  kapasitas menguasai  bidang  jaminan  kesehatan dengan  mengadakan  pelatihan  sehingga dalam    merumuskan  kebijakan  sampai dengan melakukan evaluasi dan penyusuan  laporan  atas  implementasi program dapat dengan mudah mendiskripsikan  dengan  bahasa  atau konsep-konsep atau ungkapan peristilahan  yang  berhubungan  hal-hal bersifat  teknis  penjaminan  dan  istilah- istilah pada verifikasi klaim.
Guna meningkatkan kualitas pelayanan  kesehatan  khususnya  bagi  pasien peserta  Jamkesda,  segala  kendala  harus teratasi. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk  upaya  perwujudan  pelayanan  prima. Terlebih  bagi  peserta  Jamkesda  yang menderita  jenis  penyakit  yang  perlu  segera
perlu  penangangan  khusus  dari  tenaga kesehatan setempat.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan  adalah  dengan  cara  sebagai berikut:
1. Sosialisasi
Sosialisasi  dapat  diberikan  kepada pihak penyedia pelayanan kesehatan,  seperti Rumah  Sakit,  Puskesmas,  Klinik,  atau Praktik  Tenaga  Kesehatan  khususnya  yang bekerja  sama  dengan  Jamkesda  agar  dapat memberikan  pelayanan  kesehatan  kepada pasien sesuai peraturan yang berlaku. Selain itu  bagi  pasien  atau  peserta  juga  diberikan sosialisasi  agar  mengetahui  bagaimana menggunakan kartu Jamkesda serta mengetahui  bagaimana  melangkah  saat berada  dalam  kondisi  perlu  penanganan kesehatan segera.
Sosialisasi kepada pasien dapat diberikan  oleh  Petugas  Jamkesda  maupun oleh  tenaga  kesehatan  di  tempat  penyedia layanan  kesehatan  sesuai  dengan  keadaan atau kondisi
2. Penyediaan  Sarana  Pelayanan  Kesehatan serta tenaga Kesehatan yang memadai
Hal  ini  tidak  dapat  dipungkiri  bahwa kesehatan  mempunyai  peranan  penting  bagi manusia,  khususnya  dalam  melaksanakan segala  aktivitas,  namun  manusia  terkadang dihadapkan  pada  suatu  kondisi  dimana berada dalam kondisi sakit yang tidak pernah
diduga  sebelumnya  dan  perlu  pertolongan medis segera.
Terkait  dalam  penerapan  Jamkesda tentu  harus  dapat  menerapkan  prinsip  anti deskriminasi,  maksudnya  bahwa  peserta Jamkesda  harus  mendapatkan  perlakuan yang baik sesuai dengan SOP  yang berlaku, tanpa  membedakan  dengan  pasien  yang berobat dengan biaya mandiri.
Hal  ini  juga  sesuai  dengan  Peraturan Presiden  Nomor  12  tahun  2013  tentang Jaminan  Kesehatan  pada  Pasal    6  ayat  (1), Kepesertaan  jaminan  kesehatan  bersifat wajib  dan  dilakukan  secara  bertahap sehingga  mencakup  seluruh  penduduk,  dan ayat (2) butir b tahap kedua meliputi seluruh penduduk yang belum masuk sebagai peserta BPJS  kesehatan  paling  lambat  1  Januari 2019,    tergantung  kesiapan  masing-masing daerah, dimana untuk peningkatan kepesertaan  JKN  salah  satunya  adalah dengan pengembangan kepesertaan intregrasi  Jamkesda  ke  JKN  yang  di  mulai tahun 2015, namun dikarenakan pelaksanaan  BPJS  kesehatan      masih  ada kekurangannya dalam memberikan pelayanan  kepada  masyarakat,  Jamkesda Sleman  memanfaatkan  peluang  itu  untuk mengelola  sendiri.  Oleh  karenanya  dalam waktu  transisi  tersebut,  masyarakat  yang masih  tercover  oleh  Jamkesda  tetap  harus mendapatkan  pelayanan  kesehatan  yang
prima sesuai dengan kondisi yang dideritanya.
3. Training  dan  pelatihan  bagi  Tenaga Kesehatan
Langkah  ini  berkaitan  erat  dengan sosialisi sebagaimana disebut dalam angka 1 di atas, yang mana dalam training ini tenaga kesehatan  perlu  diberikan  khususnya  yang berkaitan  dengan  asuransi    di  bidang kesehatan,teknik  verifikasi  klaim  termasuk tata kelola administrasi yang baik dan benar. Hal  ini  yang  sudah  dilakukan  oleh Pemerintah  Kabupaten  Sleman  selama  ini agar  tenaga  kesehatan  sebagai  salah  satu pelaku  dalam  Pelayanan  Kesehatan  dapat memberikan  pelayanan  kesehatan  yang prima, tidak terkecuali bagi peserta Jamkesda.

## SIMPULAN
Program Jaminan Kesehatan Daerah di Daerah  Sleman  ini  memiliki  tujuan  untuk memberikan  pelayanan  yang  bermutu  dan terjangkau kepada masyarakat, memaksimalkan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat  miskin  Daerah  Sleman.  Peserta Program Jamkesda adalah setiap orang yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah Sleman, minimal 6 bulan tinggal di Sleman di Buktikan dengan tanggal  tercatat  di  kartu  dalam  kartu keluarga. Setiap peserta Jamkesda
mempunyai  hak  mendapatkan  pelayanan kesehatan dasar meliputi pelayanan kesehatan  rawat  jalan  dan  rawat  inap,  serta pelayanan  kesehatan  rujukan  Rawat  Jalan Tingkat  Lanjutan  (RJTL),  Rawat  Inap Tingkat  Lanjutan  (RITL),  pertolongan persalinan  dan  pelayanan  gawat  darurat. Implementasi  tersebut  perlu  disosialisasikan kepada  masyarakat  agar  masyarakat  paham dan  mengetahui  tentang  Program  Jaminan Kesehatan Daerah di Daerah Sleman.
Kendala  yang  dihadapi  antara  lain keterbatasan anggaran daerah untuk
pembiayaan daerah dan fasilitas dan sumber daya kesehatan yang belum memadai. Selain itu  kendala  lain  yang  berkaitan  dengan prosedural  administratif,  kendala  yang bersumber  dari  pendataan,  kendala  yang bersifat  sosio  kultural  serta  kendala  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  sehingga  diperlukan perbaikan  data  base  peserta  jamkesda  dan mengangkat  pegawai/staf  yang  berlatar belakang  pendidikan  yang  menguasai bidang perasuransian.
Upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan jaminan  kesehatan  daerah  di Puskesmas  Depok Sleman  yaitu:  sosialisasi, penyediaan sarana pelayanan kesehatan serta tenaga  kesehatan  yang  memadai,  training dan pelatihan bagi tenaga kesehatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Barata,  Atep  Adya.  2003 Dasar-dasar Pelayanan
Prima. Gramedia: Jakarta.
Azwar.  2006. Administrasi  Kesehatan . PT.Bina Putra: Jakarta.
Winarno,  Budi.  2007. Teori  dan  Proses Kebijakan Publik . Media Presindo:
Yogyakarta.
Osborne,  David  dan  Plastrik,  Peter.1996.
Banishing  Bureaucracy:  The  Five
Strategies for Reinventing Government . Addison-Wesley Publishing Company:
Massachusetts.
Putra,  Fadilah.  2001. Paradigma  Kritis Dalam  Studi  Kebijakan  Publik, Perubahan  dan  Inovasi  Kebijakan Publik  dan  Ruang  Partisipasi masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik . Pustaka Pelajar:
Surabaya.
Moenir,  H.  A.  S . 2006. Manajemen Pelayanan  Umum  di  Indonesia . PT. Bumi aksara: Jakarta.
Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik . Alfabeta: Bandung.
Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah . PT. Grasindo: Jakarta.
Nawawi,  Ismail.  2009. Public  Policy Analisis,  Strategi  Advokasi  Teori
Dan Praktek . Putra Media Nusantara: Surabaya. Kiser,  Larry  L  dan  Percy,  Stephen  L. 1980. The Concept of Coproduction  and  Its  Implication for Public Service Delivery. Paper presented  at  the  1980  Annual Meetings  of  the  American  Society
for  Public  Administration ,  on April  13-16.  Indiana  University.
Bloomington.
Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik . Alfabeta:
Bandung.
Islamy,  M  Irfan.  2001. Seri  Policy Analysis .  Malang:  Program  Pasca Sarjana Universitas Brawijaya
Malang. Marschall,  Melissa  J.  2004. Citizen Participation and the Neighborhood  Context:  A  New Look at the Coproduction of Local Public  Goods .  Political  Research
Quarterly. Academic Research Library.
Djumhana,  Muhamad.  1994. Hukum Ekonomi  Sosial  Indonesia ,  Citra Aditya Bakti: Bandung.
Dunn,  N  William.  2000. Pengantar Analisis  Kebijakan  Publik ,  edisi kedua. Penerbit Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
Effendy,  Nasrul.  1998. Dasar-dasar kesehatan  masyarakat .  Penerbit
Buku Kedokteran EGC: Jakarta.
Ratminto  dan  Septi,  Winarsih.  2005,
Manajemen  Pelayanan .  Penerbit Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
Wahab,  Solichin  Abdul.  2005. Analisis
Kebijaksanaan: dari Formulasi Ke Implementasi  Kebijakan  Negara . Bumi Aksara: Jakarta.
Sulastomo.  2007. Sistem  Jaminan  Sosial
Nasional Sebuah Introduksi .
Rajawali Pers. Jakarta.
Asyhadie,  Zaeni.  2007. Aspek-Aspek
Hukum  Jaminan  Sosial  Tenaga Kerja  di  Indonesia . Rajawali Pers.
Mataram.

## Peraturan-Peraturan
Undang- undang  Dasar 1945
Undang-  undang  Kesehatan  nomor  36 Tahun 2009
Undang-  undang  nomor  40  tahun  2004 Tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional
Peraturan  Presiden  Nomor  111  Tahun 2013  tentang  Metode  pembayaran  atau iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Peraturan    Daerah  Kabupaten  Sleman Nomor  11  tahun  2010  tentang  Jaminan Kesehatan Daerah,
Peraturan  Bupati  Nomor  60  Tahun  2012 tentang  petunjuk  Pelaksanaan  peraturan Daerah  Kabupaten  Sleman  Nomor  11 Tahun 2010.