## KONSEP PERCERAIAN DI DEPAN SIDANG PENGADILAN PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI’AH IBNU ASYUR

## Abdulloh Munir
Institut Agama Islam Negeri Kediri munierircham@gmail.com
Abstract
The occurrence of divorce, which is increasing from year to year, cannot be separated from the public understanding about divorce, where it can be done anytime and anywhere by the husband. This is a problem that must be resolved, even if it is not suitable to Imam Shafi’i’s opinion, namely the divorce must be applied before a court hearing. This problem must be solved through maqasid sharia. Ibnu Asyur provides solutions; the Qur’an is the greatest and most definite source and contains more than one meaning, the determination and occupation of the problem must be carried out textual and contextual study deeply. The research purpose is to reveal maqasid sharia in the determination of divorce must be  applied  before  the  court  hearing,  especially  Ibnu  Asyur’s  perspective.  The  method  is  descriptive qualitative by technique of data reduction, data display and taking conclusion. The results prove the divorce rate from 2015-2018 shows an increase. So according to Ibnu Asyur, Sharia texts are not only studied textually, but are contextual by considering the consequences of divorce and procedures that must be obeyed, and based on human nature in marriage, egalitarian between husband and wife, and freedom of attitude and opinion.
Keywords: Divorce, Court Hearing, Maqasid Sharia, Ibn Asyur.

## A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
Hukum perkawinan di Indonesia telah mengalami serangkaian sejarah hukum dan implementasinya di tengah-tengah masyarakat hingga terbentuknya Kom- pilasi Hukum Islam.Hal ini dapat dilihat di antaranya pelaksanaan perkawinan dalam konteks  wali  hakim  dalam  pernikahan Islam, yang terdiri dari unsur pemerintah ( hukumah ). Penjelasan tersebut dipertegas melalui Buku I Hukum Perkawinan Bab I pasal  1  Poin  b  yang  menjelaskan  bahwa wali  hakim  yang  dimaksud  merupakan menteri agama atau pejabat yang ditunjuk. Ketentuan tersebut merupakan bentuk implementasi nilai-nilai syariat Islam dengan penggalian sumber hukum dari al-Qur’an dan Sunnah melalui Ijma’ dan Qiyas . 1
1 Taqiyuddin  al-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam,  Doktrin,  Sejarah  dan  Realitas  Empirik ,  Terj.  Moh. Maghfur Wachid, cet.1 (Bangil: Al-Izzah, 1996). H. 19-20.
Munawir Sjadzali sebagaimana dikutip oleh Busthanul Arifin, menyatakan bahwa hukum Islam merupakan ajaran yang universal dan abadi. Pada tataran aplikasi, hukum  Islam  bersifat  fleksibel  (lentur), karena bisa menampung keanekaragaman budaya serta mampu mengembangkan diri sesuai dengan perubahan jaman. Hukum Islam akan tetap relevan untuk diterapkan pada berbagai tempat. 2 Kolaborasi dan integrasi antara agam dan negara mengarah kepada maslahat dan tujuan syariat tersebut.Terlebih dalam pembentukan dan kodifikasi hukum positif  yang  mengandung  hukum-hukum Islam, seperti perkawinan dan perceraian. Oleh  karena  itu,  perlunya  memasukan hukum  Islam  ke  dalam  hukum  positif selain  sebagai  terbosan,  juga  menjadi kekuatan yang tidak dapat terbantahkan
2 Bustanul  Arifin, Pelembagaan  Hukum  Islam  di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prosesnya (Jakarta: Gema Insani Press, 1996). H. 223.

## untuk mengawal permasalahan kedua hal
tersebut hingga kini.
Realita  hubungan  keduanya  dapat diketahui dalam Peraturan Menteri Agama Nomor  3  Tahun  1975,  yang  kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Agama Nomor  2  Tahun  1990  tentang  Tata  Cara Pencatatan  Perkawinan  dan  Perceraian, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983  tentang  Izin  Perkawinan  dan Perceraian  bagi  Pegawai  Negeri  Sipil yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Undang-Undang Peradilan Agama nomor 3 Tahun 2006 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991. 3 Perundang-undangan tersebut telah mengatur secara jelas tentang ikrar talak yang harus dilakukan di depan sidang Pengadilan  Agama.  Dengan  demikian, pelaksanaan ikrar talak sebelum diundangkannya perundang-undangan tersebut berlaku sebagaimana dalam kitab fikih Syafi’iyyah .  Artinya,  suami  sebagai pemegang  hak  talak  penuh,  kapan  saja dan  di  mana  saja,  ada  alasan  atau  tidak, diketahui  oleh  isteri  atau  tidak,  diatur mut’ah (pemberian suami kepada mantan istri  setelah  ditalak)  atau  tidak,  ada hadhânah (pemeliharaan anak) atau tidak, dapat menjatuhkan talak sekehendak hatinya, 4 sehingga dapat menelantarkan ibu  (mantan  istri)  dan  anak,  yang  tidak
3 Khoiruddin  Nasution, Hukum  Perdata ( Keluarga) Islam  Indonesia  dan  Perbandingan  Hukum  Perkawinan  di Dunia Muslim , Academia + Tazzafa,Yogyakarta, 2009, hal. 2-3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 ini terdiri atas 7 pasal, yang secara umum hanya memuat (1) keharusan pencatatan  perkawinan,  perceraian  dan  rujuk  dan  (2) penetapan pegawai yang ditugasi melakukan pencatatan perkawinan,  perceraian  dan  rujuk.  Sementara  itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1987.
4 Muhammad Mutawalli al-Sibag, Al-Idhâh fi Ahkâm al-Nikâh (Mesir: Maktabah Madbuli, 1990) H. 246.
sesuai dengan hak asasi manusia (hak asasi perempuan). 5
Mayoritas  ulama  sepakat  bahwa perceraian bisa dilakukan sesuai kehendak suami,  dengan  tidak  terkait  ruang dan  waktu.  Perceraian  bisa  dilakukan kendati tanpa alasan dan tanpa ada pertimbangan-pertimbangan terhadap kondisi perempuan. Hal ini karena perceraian merupakan hak mutlak suami. 6 Bahkan  perceraian  terhadap  istri  yang masih  haidh  juga  dihukumi  sah,  kendati memiliki konsekuensi tertentu, termasuk dampak buruk terhadap keluarga. 7
Proses penggalian hukum perceraian hingga menghasilkan produk hukum tersebut salah satunya disebabkan pemahaman terhadap hadits berikut:
ٌثَلاَث�  َلاَق َمَّل َسَو ِهْيَلَع ُهَّللا  َّل َص ِهَّللا  َلو ُسَر َّنَأ َةَرْيَرُه  ِبَأ ْنَع
8 ُةَعْجَّرلاَو  ُقَلاَّطلاَو ُحاَكِّنلا ٌّدِج َّنُهُلْزَهَو ٌّدِج َّنُهُّدِج Artinya : “dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah  Saw.bersabda  :  ada  tiga  perkara yang  hukumnya  sama  antara  sengaja  dan tidak sengaja, yaitu nikah, talak dan rujuk”. (HR. Abu Hurairah).
Derajat hadits tersebut hasan sehingga dapat dijadikan dalil untuk melegalkannya
5 Cut Elidar, Rini Fitriani, dan Liza Agnesta Krisna, Dampak Perceraian di Luar Mahkamah Syar’iyah Dalam Kehidupan  di  Masyarakat  Gampong  Alue  Bu  Tuha Kecamatan  Peureulak  Barat  Kabupaten  Aceh  Timur, Jurnal  Hukum  Samudra  Keadilan, Vol.  12,  No.  2  (Juli- Desember 2017).
6 Muhammad Abu Zahroh, al-Ahwal al-Syakhsiyyah (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1948) H. 210.
7 Faqihuddin  Abdul  Kodir, Memilih Monogami : Pembacaan  atas  al-Qur’an  dan  Hadits  Nabi (Yogyakarta: Lkis, 2005) H.139.
8 As-Shan’ani, Subul as-Salam ,  III  (al-Haramain: Singapura,  t.th.)  H.  175-176.  Al-Shan’ani  (w.  1182  H) menjelaskan  bahwa  Hadits  tersebut  diriwayatkan  oleh Abu  Dawud  (w.  275  H/889  M)  dan  Ibn  Majah  (w.  273 H/887 M) dan dinyatakan sebagai hadits shahih oleh al- Hakim (w. 405 H). Abu Hatim (w. 227 H) men- tarjih Hadits ini sebagai hadits mursal .  Begitu  juga  al-Daruquthni (w.  385  H/995  M)  dan  al-Bayhaqi  (w.  458  H/1066  M) mengunggulkannya sebagai hadits mursal (terdapat perawi  yang  terputus  pada  akhir sanad ,  yaitu  perawi shahabat).
sebagaimana dinyatakan oleh Imam Syafi’i dan mayoritas ulama. Meskipun demikian, dalam implementasinya tidaklah semudah yang diharapkan untuk menekan angka perceraian di Indonesia. Bahkan indikasi- nya salah satu terjadinya kenaikan angka perceraian sebab memahami hadits ter- sebut apa adanya. Dampak perceraian sa- ngat lah banyak, eperti warisan, hak asuh dan  lainnya,  sehingga  perceraian  harus diatur agar tidak dilakukan semena-mena.
Fakta  lapangan  menunjukkan  bahwa angka perceraian dari tahun ketahun semakin meningkat. Pada tahun 2013 salah  satu  pejabat  BKKBN  menyatakan bahwa perceraian tertinggi se Asia Pasifik adalah  Indonesia.  Begitu  juga  pada tahun setelahnya angka perceraian juga semakin meningkat hingga saat ini. Hal ini  dibuktikan  dalam  website  Mahkamah Agung  (MA)  pada  tanggal  3  April  2019 menyatakan  bahwa  419.268  pasangan bercerai dalam tahun 2018. 9 Tingginya angka perceraian dilandasi oleh  berbagai  macam  hal,  seperti  latar belakang  pendidikan  rendah,  kekurang matangan psikologis, anggapan pernikahan bukan hal yang sakral dan lainnya. 10 Alasan-alasan ini yang menjadi salah satu perlunya regulasi yang tegas
9 Detik,  “Hampir  Setengah  Juta  Orang  Bercerai di  Indonesia  Sepanjang  2018”,  News.detik.com/ berita . diakses  7  Oktober  2019  https://news.detik. com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang- bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018; Pak Cah, “Catatan  akhir  tahun  2018  belum  ada  perbaikan ketahanan keluarga”,
Kompasiana.com/pakcah,
diakses  7  Oktober  2019,  https://www.kompasiana. com/pakcah/5c298c3eab12ae0cab7b7bea/catatan- akhir-tahun-2018-belum-ada-perbaikan-ketahanan- keluarga?page=all;Di;  Radarcirebon,  “Indonesia  Jumlah Janda  Baru  Setiap  Tahun  Meningkat”,  radarcirebon. com, diakses 7 Oktober 2019 https://www.radarcirebon. com/di-indonesia-jumlah-janda-baru-setiap-tahun- meningkat.html.
10 Era,  “Angka  Perceraian  Berdasarkan  Latar Belakang  Pendidikan  Dan  Faktor  Lainnya”,  Era.id/ read, diakses 7 Oktober 2019. https://www.era.id/read/ lYUMBL-fakta-di-balik-tingginya-angka-perceraian-di- indonesia.
dalam mengawal dan mengatur perceraian yang  terjadi,  sehingga  tidak  terkesan hanya berlaku bagi suami dan dapat dilakukan sesuai keinginannya ka pan pun dan dimanapun meskipun tidak mem- perhatikan maslahat dan mafsadatnya. Oleh karena itu, untuk merealisasikan tujuan-tujuan syariat agar terhindar dari dampak-dampak perceraian, pemerintah melalui regulasinya hadir sebagai penegakan hukum syariat yang terkandung dalam kaidah “ dar’u al-mafasid muqaddam  ‘ala  jalbi  al-masalih” (menolak kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan) atau dalam redaksi lainnya berupa  “ dar’u  al-mafasid  aula  min jalbi  al- masalih” (menolak kerusakan lebih utama daripada menarik maslahat) 11 sehingga mengharuskan perceraian diketahui oleh pemerintah terkait (pengadilan) dan harus dilakukan di depan sidang. Hal ini tak lain menjadi kebijakan publik dalam sebuah  hukum  positif  sebagai  upaya untuk  mewujudkan  maslahat  rakyat sesuai  kaidah  “ tasaruf al-imam manuthun bi  al-maslahah”. (kebijakan pemerintah dilandasi dengan maslahat).
Kenyataan perceraian ini merupakan hal ijtihadi ,  artinya  permasalahan perceraian  yang  fluktuatif,  bahkan cenderung meningkat harus dicegah sebaik mungkin untuk menekan angka perceraian tersebut,  sebab  apa  yang  disabdakan Nabi mengenai hadits perceraian tidak hanya  dapat  dipahami  secara  tekstualis, melainkan harus mempertimbangkan maslahat  dan  mafsadat  bagi  masyarakat. Sebab pemberlakukan hadits tidak boleh menciderai permasalahan yang harus disolusikan. 12
Penerapan perceraian harus di depan sidang merupakan bagian dari
11 Wahbah  Al-Zuhaili, Al-Wajiz  fi  Ushul  al-Fiqh (Beirut: Dar al-Fikr, 1999). H. 228.
12 Muhammad  Abd  al-‘Athi  Muhammad  Ali, Maqashid al-Syari’ah wa Atsaruha fi al-Fiqh al-Islami (Kairo: Dar al-Hadits, 2007). H. 125.
upaya  mewujudkan  maslahat  yang lebih tinggi sebab dilandasi oleh para ahli dan mayoritas ulama sebab adanya permasalahan sosial saat ini. 13 Sebab tanpa adanya usaha menerapkan tujuan syariat melalu  regulasi  tersebut,  kemudaratan yang ditimbulkan dari perceraian akan semakin merebak. 14
Oleh karena itu, pada dasarnya terjadi dan tidaknya suatu perceraian yang diukur melalui persidangan tidak berarti memperselisihi  hadits  diatas,  namun menjadi  penegasan  bahwa  pernikahan adalah hal yang sakral, maka perceraian pun harus menjadi ketentuan yang dilandasi oleh maslahat melalui pertimbangan kuat, sebab tidak hanya menyangkut maslahat akhirat  saja,  melainkan  maslahat  dunia bagi kehidupan keluarga. 15 Pemberlakuan hukum  positif  perceraian  ini  merupakan wujud implementasi dari hadits َراَ ِض َلَو َرَ َض َل (tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain), 16 artinya pemerintah melalui pengadilan berperan penting untuk mewujudkan tujuan syariat yang  tercermin  dalam  hadits  tersebut, yaitu maslahat umum dan maslahat yang benar-benar dapat terealisasi melalui pengawasan pengadilan sehingga hak-hak antara suami-istri dan keluarganya tidak terabaikan begitu saja. 17 Ibn Asyur memahami tujuan syariat tidak hanya terbelenggu dalam produk hukumnya  saja,  melainkan  harus memperhatikan kanka dan hikmah dari
13 Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah, Bayna Ilmai Usul al-Fiqh wa al-Maqasid, Juz II (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, 2004). H. 223.
14 Indra,  Maqasidal-Syari’ah  Menurut  Muhammad At-Tahir  Bin  Asyur  (Tesis,  Universitas  Islam  Negeri Sumatera Utara, Medan, 2016). H. 80.
15 Muhammad  Abd  al-‘Athi  Muhammad  Ali, Maqasidal-Syari’ah. H. 103.
16 Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah, Bayna Ilmai Usul al-Fiqh. H. 287.
17 Muhammad  al-Habibi  Ibn  al-Khawjah, Bayna Ilmai Usul al-Fiqh. H. 298.
pensyariatan. 18 Bagaimanapun juga terwujudnya  pernikahan  tanpa  adanya perceraian  merupakan  fitrah  manusia yang ingin memenuhi tuntunan syariah melalui pernikahan dan menghindari perbuatan yang dimakruhkan berupa perceraian. 19 Sebab antara suami dan istri memiliki egalitarian di depan hukum syariat,  termasuk  dalam  perceraian, untuk  mewujudkan  maslahat  masing- masing  suami-istri  dan  keluarganya, sehingga keadilan dapat terwujud melalui hak  dan  kewajiban  masing-masing  yang dapat dimediasi dan putuskan melalui pengadilan.
Tidak  hanya  itu,  mekanisme  dan prosedur yang diterapkan melalui persidangan  memberikan  waktu  suami- istri untuk mempertimbangkan apa yang telah dilakukan. Pengadilan juga mampu memberikan pengarahan kepada keduanya melalui mediasi agar apa yang diputuskan dalam perceraian dapat diterima,  menciptakan  sikap  toleransi dan saling menghargai serta mengetahui hak  dan  kewajiban  masing-masing  sebab perceraian.
Berdasarkan hal ini, perceraian harus di depan sidang dalam perspektif maqasid al-syari’ah Ibnu Asyur berkorelasi dengan na ruli  beragama  manusia,  toleransi  da- lam  proses  perceraian,  egaliter  dalam pene rapan  hak  dan  kewajiban,  serta kemer  deka an  untuk  melakukan  apapun dan ber pendapat terkait perceraian sesuai  regulasi.  Dengan  kata  lain,  pene- tapan perceraian harus di depan sidang pengadilan sangat kental untuk mewujud- kan maqasid al-syari’ah.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan perceraian di atas, maka beberapa rumusan masalah
18 Muhammad  al-Habibi  Ibn  al-Khawjah, Bayna Ilmai Usul al-Fiqh. H. 21.
19 Muhammad Thahir Ibn Asyur, Maqasidal-Syari’ah al-Islamiyyah (Amman: Dar al-Nafais, 2001). H. 261-262.
yang  dapat  difokuskan  untuk  analisis, sebagai berikut:
1. Bagaimana  realita  perceraian  yang terjadi di Indonesia?
2. Bagaimana  konsep maqasid  al-syari’ah Ibnu Asyur?
3. Bagaimana perceraian di depan sidang perspektif  maqasid  al-syari’ah  Ibnu Asyur?

## 3. Kajian Teoretis
1. Mashlahah Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Agama
Putusnya hubungan perkawinan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi didahului oleh keadaan adanya keretakan dalam membina mahligai rumah tangga yang menjurus kepada ketidakharmonisan dan keserasian dalam kehidupan berkeluarga. 20 Konflik  yang  terus-menerus  antara suami dengan istri menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak dapat bertahan untuk selama-lamanya. Jika hubungan baik dari pasangan suami istri itu  tidak  mungkin  terus  dilangsungkan, maka Islam pun tidak membelenggu dengan  suatu  rantai  yang  memuakkan, mengakibatkan keadaan yang menyengsarakan dan menyakitkan.
Dalam keadaan inilah perceraian dibolehkan. Salah satu bentuk putusnya hubungan  perkawinan  yang  juga  sering terjadi dalam masyarakat adalah yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang disebut cerai talak. Adapun cerai talak adalah salah satu bentuk perceraian yang umum  dan  banyak  terjadi  di  Indonesia, sedangkan cara-cara dan bentuk lain kurang  dikenal,  sungguh  pun  masih  ada juga. 21 Meskipun cerai talak dibenarkan oleh hukum perkawinan nasional, namun untuk
20 Jamaluddin, Hukum  Perceraian  dalam  Pendekatan Empiris (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010). H. 2.
21 M. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang- undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam (Jakarta: Ind-Hill, 1985). H. 71.
dapat melakukan ikrar talak oleh suami terhadap istri haruslah cukup alasan- alasannya. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyelesaikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah ini,  dan  pengadilan  berpendapat  bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam,  perceraian  itu  terjadi  terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Sehingga yang menarik dari perkembangan hukum perceraian  adalah,  di  mana  undang- undang dalam kasus perceraian apakah melalui talak ataupun cerai gugat telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam  posisi  yang  setara,  yakni  sama- sama dapat mengajukan permohonan cerai dan pengadilan adalah pihak yang menentukan dapat atau tidaknya sebuah perceraian itu terjadi. 22
Suatu perceraian disyariatkan untuk menata kembali perpecahan dan men jaga dari  berbagai  gangguan,  baik  dari  dalam maupun dari luar. Dalam percerai an terdapat beberapa maslahat untuk menga- dakan perbaikan ( ishlah ) dan penyegaran bagi kedua belah pihak dalam menempuh kehidupan berumah tangga.
Perceraian  dapat  memberikan  waktu bagi kedua belah pihak untuk berintros- peksi diri apakah keduanya akan meneruskan kembali hubungan berumah tangga  atau  tidak,  dan  apakah  keduanya masih ada rasa saling percaya satu sama
22 Amir  Nuruddin  dan  Azhari  Ahmad  Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI (Jakarta: Prenada Media, 2004). H. 238.
lain atau tidak. Hal ini dapat mendorong pihak suami istri untuk berkumpul kembali mengadakan rujuk dan membina rumah tangga yang lebih baik. 23 Selain itu perceraian di depan sidang merujuk pada kesatuan ketentuan agama dan negara yang tidak dapat dipisahkan sebab mampu melindungi hak-hak istri yang wajib  dipenuhi  oleh  suami,  hak  asuh dan  menghindari  tindak  kesewenang- wenangan,  sehingga  dalam  sidang pengadilan  akan  ditetapkan  kewajiban- kewajiban yang harus dipikul oleh suami baik sebelum dan sesudah perceraian dilaksanakan. 24
2. Maqasid al-Syari’ah Ibnu Asyur Ibnu Asyur memahami maqasid al-syari’ah sebagai beberapa tata cara atau upaya yang ditempuh oleh syariat agar terealisasi tujuan-tujuan manusia yang  bermanfaat  atau  untuk  menjaga kemaslahatan-kemaslahatan umumnya dalam tindakan-tindakan tertentu manusia.
Ia tidak hanya melandasi al-daruriyah al-khamsah saja dalam memahami maqasid al-syari’ah, melainkan al-fitrah (naruli alami  beragama), al-samahah (toleransi), al-musawah (egaliter),  dan al-hurriyah (kemerdekaan  bertindak).  Pertama, al- fitrah diartikan sebagai adanya jaran Islam diturunkan kepada umat manusia yang dilandasi untuk kemaslahatannya sesuai dengan karakteristik murni yang dimiliki. Kedua, al-samahah, yaitu sikap saling menghargai. Sikap ini menjadi pelengkap dari alfitrah dalam menerapkan karakter dasar yang dimiliki manusia dalam berinteraksi  dengan  lingkungannya, sehingga tujuan-tujuan syariat Islam dapat terwujud dengan baik.
23 Taufiq  Rahman, Hadist-hadist Hukum untuk IAIN, STAIN, PTAIS (Bandung: Pustaka Setia, 2001). H. 118.
24 Abdul  Manan, Aneka  Masalah  Hukum  Material dalam Praktek Peradilan Agama (Bandung: Pustaka Bangsa, 2003). H. 12.
Ketiga, al-musawah, yaitu adanya pan- dangan pem ber lakukan sama di depan hukum-hukum syariat. Ibnu Asyur mem- berikan  penekanan  bahwa  persamaan manusia di depan hukum itu penting dilakukan, khususnya dalam lima prinsip utama maqasid  al-syari’ah .  Keempat, al- hurriyah, yaitu terjadinya persamaan dalam hukum ammpu menciptakan kemerdekaan dalam perbuatan, meskipun kemerdekaan atau kebebasan yagn dimaksud  tidaklah  mutlak,  melainkan sebagai dasar pilihannya dalam menjalankan sebuah perbuatan atas dasar syariat Islam. 25
Ibnu Asyur berpendapat bahwa setiap hukum syariah yang diberlakukan pada manusia semua hukumnya ditujukan untuk mencapai maksud dari apa yang di dinginkan oleh pembuat hukum itu. Karena hukum itu telah berlaku dengan dalil yang pasti bahwa Allah tidak berbuat sesuatu yang sia-sia. Semua hukum khususnya hukum Islam datang untuk mewujudkan  kemaslahatan  bagi  manusia di masa sekarang dan masa datang yaitu dalam perkara yang sedang terjadi dan akibat yang di timbulkannya. Adapun maksud perkara ajil disini bukanlah perkara akhirat karena syariat tidak membatasi perbuatan manusia di akhirat. Akhirat dijadikan Allah sebagai balasan atas perbuatan yang manusia kerjakan di dunia. Sehingga orang yang merenungi pada pemberlakuan hukum tersebut akan menemukan didalamnya ada kemaslahatan dibaliknya.
26
Selanjutnya, Ibnu
Asyur mempertimbangkan pembentukan hukum  Islam  atas  dasar  tanggung  jawab yans tersusun sedagai dasar pernyatannya
25 Muhammad  Al-Jaib  Ibn  Al-Khoujah, Baina Ilmai Ushul al-Fiqh wa al-Maqashid (Qatar: Wazar al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyah, 2004). H. 122-130.
26 Muhammad  at-Tahir  Ibnu  ‘Ashur, Maqasid al- Syari’ah  al-Islamiyyah, (Jordan:  Dar  al-Nafa’is,  2001).  H. 180.
dalam pembentukan hukum berdasar prinsip Qasdiyyah diatas. Sepanjang syariat itu penghapus dan tujuannya dalam mewujudkan  kemaslahatan  dan  meng- hilangkan kerusakan untuk keteraturan hidup, mempertahankan keberlangsungan apa yang di inginkan pembuat hukum yaitu  Allah,  maka  diwajibkan  mencegah terjadinya suatu perbuatan yang akan membawa  kerusakan  danmengancam kehidupan. Ini tidak berarti memberi kesempitan  kepada  individu,  akan tetapi tujannya adalah untuk menjaga aturan umum yang di ridhai Allah dan  menjaga  ketetapanNya,  menjaga keberlangsungannya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kemenangan di akhirat. Hal itu menjelaskan akan penetapan  tujuan  dan  tanggung  jawab dalam hukum Islam.

## B.  Metode Penelitian
Dalam  melaksanakan  penelitian  ini, metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: a. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah studi pustaka ( library research ), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan melakukan kajian terhadap literatur,  penelitian  sebelumnya, dan sumber-sumber lain yang ada di perpustakaan. 27 Peneliti dalam penelitian ini mengkaji literatur- literatur yang membahas tentang perceraian dan maqasid syariah Ibnu Asyur.
b. Penelitian  ini  bersifat  deskriptif analitik yaitu penulis mendeskripsikan perceraian di depan sidang pengadilan dengan menggunakan maqasid syariah Ibnu Asyur sebagai pisau analisis.
c. Berdasarkan pada jenis penelitian ini,
yaitu penelitian library research , maka data yang diperlukan pada penelitian
27 Jonathan  Sarwono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006). H. 18.
ini adalah data data yang digunakan dari  bahan  bahan  bacaan,  antara lain  dokumen  resmi,  buku-buku, laporan penelitian terdahulu dan lain sebagainya. Sedangkan mengenai bahan datanya terbagi menjadi bahan  hukum  primer,  bahan  hukum sekunder. 28 Penulis mengunakan bahan sumber data primer sebagai bahan  rujukan  utama.  Bahan  hukum tersebut yaitu kitab kitab karya Ibnu Asyur seperti Maqasid  al-Syari’ah al-Islamiyyah dan  Undang-Undang tentang perceraian . Untuk  Sumber data skunder adalah kitab kitab dan buku-buku atau karya ilmiah lain yang mendukung pembahasan di atas.
d. Teknik pengumpulan data yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian kepustakaan adalah dengan teknik dokumentasi. Teknik ini dilaksanakan dengan cara menelusuri buku-buku dan karya ilmiah yang relevan dengan topik pembahasan. Penelusuran literatur-literatur itu dilakukan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Selanjutnya data dicatat dan diedit serta dipaparkan dalam penelitian. 29 e. Analisis  data,  untuk  memperoleh jawaban  yang  valid  terhadap masalah yang diajukan, maka penulis menganalisa bahan bahan hukum yang telah terkumpul dengan metode deduktif kualitatif, yaitu bertolak dari dalil-dalil  yang  bersifat  umum  untuk kemudian ditarik pada peristiwa yang bersifat khusus.
28 Jonathan  Sarwono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif . H. 30-32. 29 Burhan  Bungin. Metodelogi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodelogis ke Arah Ragam Varian Kontemporer (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007). H. 203.

## C. Pembahasan
1. Realita Perceraian di Indonesia Setiap masyarakat yang membangun rumah tangga mengharapkan keberlang- sungan pernikahan dan mengarungi bahtera rumah tangga berlangsung selama nya dengan harmonis.Namun fakta lapa ngan menun jukan tidak seluruh perjala nan rumah tangga seseorang berjalan mulus sebagaimana yang diharapkan  tersebut,  bahkan  masalah keluarga tersebut tidak sedikit berujung pada perceraian, baik dari terdorong dari sikap suami maupun dari pihak istri. Tujuan dan harapan suatu pernikahan terkandung  dalam  Pasal  1  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selama hayat masih dikandung badan, perceraian tidak boleh terjadi. Terbentuknya keluarga dalam perjalanannya dapat menimbulkan permasalahan kehidupan keluarga yang berpotensi menjadi benih dan ancaman terhadap  kelanggengan  perkawinan hingga menciptakan keretakan atau perceraian. 30 Berbagai  faktor  perceraian,  seperti pertengkaran,  KDRT,  perselingkuhan, masalah ekonomi dan lainnya menjadi pemicu terjadinya keretakan keluarga. Realita  perceraian  yang  masih  menjadi agenda besar pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara hukum perkawinan dan masyarakat Indonesia dibuktikan melalui data perceraian.
Berdasarkan  data  perceraian  dari Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung  dalam  kurun  waktu  2015-2018 menunjukkan  bahwa  masalah  perceraian mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 mencapai  394.246  perkara,  tahun  2016
30 Sarlito  Wirawan  Sarmono,  at  all, Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga (Jakarta:  Pustaka  Antara,
1996). H. 12.
mencapai  403.070  perkara,  tahun  2017 mencapai 415.848 perkara dan tahun 2018 mencapai 419.268 perkara. 31 Angka perkara perceraian tersebut merupakan atas dasasr pernikahan pasangan muslim, belum termasuk non muslim yang telah bercerai melalui pengadilan umum. Seluruh perkara perceraian tersebut tidak  hanya  dilakukan  oleh  suami, melainkan istri juga mengajukan gugat- cerai,  bahkan  istri  mendominasi  insiatif perceraian sepanjang tahun 2018. Selain itu,  perceraian  tidak  hanya  disebabkan faktor-faktor  di  atas,  melainkan  sudah direncanakan. 32 Padahal prosedur perceraian telah diatur sedemikian rupa dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama Pasal 140-147 untuk menekan angka perceraian dan perceraian dinyatakan terjadi jika melalui persidangan. 33 Pada pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975,  dinyatakan  bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan  menurut  agama  Islam,  yang akan  menceraikan  istrinya,  mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya,  yang  berisi  pemberitahuan bahwa  ia  bermaksud  menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan akan diadakan sidang untuk keperluan itu. Ketentuan tersebut dipertegas
31 Hukumonline,  “Fenomena  perceraian  dan penyebabnya”,  Hukumonline.com/berita  diakses  16 Oktober 2019 dan detik.com yang diakses 16 Oktober 2019 https://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan- dominasi-penyebabnya/;  Detik,  “Hampir  setengah  Juta Orang  Bercerai  di  Indonesia  Sepanjang  2018”,  news. detik.com/berita diakses 16 Oktober 2019 https://news. detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta- orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018.
32 Kemenag,  “Angka  Perceraian  di  Indonesia Meningkat,” Kumparan.com/@kumparannews, diakses  16  Oktober  2019,https://kumparan.com/@ kumparannews/menteri-agama-angka-perceraian-di- indonesia-meningkat-1544179658506355359
33 Mardani, Hukum  Keluarga  Islam  di  Indonesia (Jakarta: Penerbit Kencana, 2017). H. 278.

## kembali dalam penjelasan pasal 14 yang
menyatakan bahwa pasal ini berikut Pasal 15,16,17  dan  18  mengatur  tentang  cerai talak. Padahal tujuan dari hukum perkawinan mengatur masalah perceraian dengan ketat adalah mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dipertegas dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Ibadah yang  menyatakan  bahwa  perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan  yang  berwenang  setelah pengadilan yang besangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam ayat (2)nya dijelaskan untuk melakukan perceraian harus ada cukup  alasan,  bahwa  antara  suami  istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami  istri.  Kalimat  ini  cukup  gampang, yaitu  “di  depan  sidang  pengadilan”  dan tidak dengan putusan pengadilan. Proses ini dimaksudkan untuk mengatur talak pada perkawinan menurut agama Islam. 34 Namun peraturan perundang- undangan tersebut tidak mampu membendung angka perceraian dari tahun ke tahun yang mengalami peningkatan sekitar  3%.  Meskipun  demikian,  tata aturan perceraian harus dilakukan di depan persidangan mengandung usaha- usaha  dalam  mewujudkan  tujuan-tujuan diberlakukannya nilai-nilai syariat Islam ( maqasid al-syari’ah ).
Dengan demikian, Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal  123  Kompilasi  Hukum  Islam, perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Sehingga yang menarik dari perkembangan hukum perceraian adalah di mana undang-undang dalam kasus perceraian apakah melalui talak ataupun cerai gugat telah menempatkan laki-laki
34 Arso  Sastroatmodjo  dan  H.A.  Wasit  Aulawi, Hukum  Perkawinan  di  Indonesia (Jakarta:  Bulan  Bintang, 1981). H. 59.
dan perempuan dalam posisi yang setara, yakni sama-sama dapat mengajukan permohonan cerai dan pengadilan adalah pihak yang menentukan dapat atau tidaknya sebuah perceraian itu terjadi. 35 Oleh  karena  itu,  konsekuensi  aturan  ini menegaskan perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama tidak diakui sebagai bentuk penegakan hukum untuk menciptakan tujuan-tujuan syariat dalam perkawinan. Tujuan-tujuan tersebut tercermin dalam asas-asas hukum perkawinan yang mengharuskan penyelesaian perceraian dilaksanakan di depan sidang pengadilan, sebagai berikut: a. Tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga bahagia dan kekal,  sehingga  eksistensi  suami  dan istri harus saling membantu dan melengkapi dalam membangun dan membentuk rumah tangganya.
b. Suatu  perkawinan  dapat  dinyatakan sah jika sesuai dengan ketentuan hukum agama masing-masing dan dicatat.
c. Undang-undang  perkawinan  menga- nut  asas  monogami,  sehingga  jika terjadi beristri lebih dari seorang maka harus memperoleh izin secara hukum dan agama.
d. Suami-istri merupakan orang yang masak  jiwa  dan  raganya  dalam melangsungkan pernikahan.
e. Undang-Undang  ini  menerapkan prinsip mempersulit terjadi perceraian.
f. Hak dan kedudukan antara suami istri sama di depan hukum dan seimbang dalam pergaulan masyarakat.
35 Amir  Nuruddin  dan  Azhari  Ahmad  Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI (Jakarta: Prenada Media, 2004). H. 238.
2. Konsep Maqasid al-syari’ah Ibnu
Asyur Dalam Perceraian Ibnu  Asyur  mendefinisikan  maqasid al-syari’ah sebagai berikut:
ْ ِف ِعِراَّشلِل ِةَظْوُحْلَمْلا ِمَكِحْلاَو  ِناَعَمْلا  َلَع  ِفْوُقُوْلا ِنَع ٌةَراَبِع اَهُتَظَح َلاُم  ُّصَتْخَت  َل  ُثْيَحِب ،اَهِمَظْعُم ِوَأ ِعْيِ ْشَّتلا ِلاَوْحَأ ِعْيِمَج ِةَعْيِ َّشلا ِماَكْحَأ ْنِم  ٍّصاَخ ٍعْوَن ْ ِف ِنْوَكْلاِب “Ungkapan  mengenai  pijakan  syariat terhadap makna-makna (tujuan) dan hikmah yang diperhatikan oleh syari’ dalam seluruh keadaan  pensyariatan  atau  mayoritasnya, dengan menjadikan beberapa tujuan tersebut tidak  hanya  berlaku  untuk  produk  hukum syariat secara khusus.” 36
Berdasarkan definisi tersebut menunjukkan  bahwa maqasid  al-syari’ah tidak  terfokus  pada  produk  hukum  saja, melainkan bagaimana suatu hukum diterapkan dan mengalami proses seiring dengan perkembangan zaman dan waktu. Hal ini tidak lepas dari tata cara yang digunakan sebagai upaya dan proses dalam merealisasikan tujuan dan maslahat manusia.
Dengan  kata  lain,  Ibnu  Asyur  tidak hanya memandang teks-teks syariat Islam dalam al-Qur’an dan hadits sebatas hal  yang  dapat  dikaji  secara  tekstual, melainkan dapat dikaji secara kontekstual dengan melihat keadaan mayoritas di mana hukum diberlakukan dan sesuai dengan tujuan syariat Islam. Ketentuan ini tak lain untuk  mewujudkan  kemaslahatan  bagi manusia di saat sekarang dan yang akan datang dan menghilangkan kerusakan yang telah terjadi, serta penjelasan hikmah diberlakukannya hukum tersebut. 37 Landasan  utama maqasid  al-syari’ah Ibnu  Asyur  menyatakan  bahwasannya Islam merupakan hakikat. Hal ini dijelaskan  oleh  Ibnu  Asyur:  pertama,
36 Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah, Bayna Ilmai Usul al-Fiqh . H. 21.
37 Muhammad  at-Tahir  Ibnu  ‘Ashur, Maqasid al- Syari’ah  al-islamiyyah (Jordan:  Dar  al-Nafa’is,  2001).  H. 180.
syariat-syariat Islam merupakan hakikat yang dapat dipahami oleh akal dan sesuai dengan tuntutan kehidupan yang memiliki pengaruh dalam realitas sosial. 38 Oleh  sebab  itu,  teks-teks  syariat  Islam yang termaktub dalam al-Qur’an dan hadits harus dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan serta mencerminkan sebagai upaya  dan  sarana  mewujudkan  maslahat umat. Hakikat ini memiliki korelasi kuat dengan  teks  syariat,  realita  lapangan dan penggunaan akal. Sehingga apa yang dihasilkan sesuai kolaborasi keseluruhannya mampu menciptakan sebuah syariat Islam yang hakiki dan sesuai dengan kemaslahatan umat. Terlebih dalam konteks pemahaman perceraian tidak lepas dari perkawinan yang dianggap sebagai akad yang kuat ( mitsaqan galizan ) dan  sebagai  wujud  menjalankan  syariat Islam yang bermuatan ibadah. 39
Ketentuan asas pertama ini dapat dipahami melalui al-Qur’an dan Hadits yang membahas perceraian. Ibnu Asyur memahami al-Qur’an sebagai sumber terbesar dan terbenar yang memiliki kepastian  matan  atau  redaksi,  namun pemaknaannya mengandung lebih dari satu arti.
Berdasarkan  pemahaman  al-qur’an sebagai sumber utama dalam pensyariatan Islam, maka dapat dipahami beberapa ayat terkait dengan perceraian sebagai berikut:

## a) Konsekuensi perceraian
Perceraian merupakan perkara yang halal  namun  dibenci  oleh  Allah  swt.  Hal ini menunjukkan adanya konsekuensi atau akibat yang harus ditanggung sebab
38 Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah, Bayna Ilmai Usul al-Fiqh. H. 206. 39 Syafrudin,  “Tinjauan  Hukum  Perkawinan  di Indonesia  Terhadap  Konsep  Kafa’ah  dalam  Hukum Perkawinan Islam”, Yustisia Edisi 83 (Mei-Agustus 2011). H. 67.

## terjadinya perceraian berdasarkan al-
Qur’an surat al-Baqarah ayat 141, yaitu:
َينِقَّتُلمٱ  َلَع اًّقَح  ِفوُرعَلمٱِب ُعَٰتَم  ِتَٰقَّلَطُملِلَو Terjemahnya:  Kepada  wanita-wanita  yang diceraikan  (hendaklah  diberikan  oleh suaminya) mut´ah menurut yang ma´ruf, sebagai  suatu  kewajiban  bagi  orang-orang yang bertakwa (Q.S. Al-Baqarah: 141).
Ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa setiap wanita yang tercerai oleh suaminya, mendapatkan mut’ah , yaitu segala sesuatu yang mampu dijadikan kesenangan istri berupa  pakaian,  nafkah,  pembantu  dan lain sebagainya. 40 Hal ini sesuai pendapat Imam  syafi’i  dan  Said  bin  Jubair  yang dipelopori keunggulannya oleh Ibnu Jarir al-Thabari dan Ibnu Hajar.
Keberadaan mut’ah bagi  wanita  yang tercerai  merupakan  wujud maqasid al- syari’ah melalui sumber utama ini dalam bentuk menolak kesusahan mukallaf, yaitu istri dan merealisasikan ibadah sesuai perintah  ayat,  dan  upaya  menciptakan keadilan sebab perceraian. 41
Adapun maksud menolak kesusahan dapat  dipahami  bahwa  tidak  seluruh wanita yang dicerai memiliki pendapatan pasti setiap bulannya untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Sebagian mereka justru menggantungkan ekonomi dan kehidupannya kepada penghasilan suami.  Di  sisi  lain,  anak  menjadi  beban ekonomi sendiri yang harus diperhatikan oleh kedua orang tuanya (suami-istri) dan tidak mungkin dilepaskan begitu saja sebab perceraian yang terjadi.
Selanjutnya, penerapan mut’ah sebagai realisasi yang bernilai ibadah adalah penunjukkan  bahwa  apa  yang  dilakukan oleh sang suami merupakan ketaatan yang bernilai  ibadah,  bahkan  kewajiban  yang
40 Musthafa  bin  Al-Adawi, Ahkam  at-Thalaq  fi  al- Syari’ah  al-Islamiyyah (Kairo:  Maktabah  Ibnu  Taimiyah,
1988). H. 180-181.
41 Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah, Bayna Ilmai Usul al-Fiqh. H. 285-286.
dapat mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak. Hal ini ditegaskan melalui redaksi “al-ma’ruf’ dan penyandaran pemenuhan  kewajiban  termasuk  bagian dari orang yang takwa.
Ayat tersebut sekaligus menegaskan bahwa  perkara  perceraian  merupakan masalah serius yang tidak hanya menyangkut  suami-istri,  melainkan  hak- hak  lainnya  yang  harus  diperhatikan, sehingga suami yang mengajukan talak atau istri yang mengajukan gugat-cerai tidak boleh melakukannya sembarangan dan  di  luar  pengadilan,  harus  di  depan pengadilan sehingga bahaya ( dharar ) dan kesusahan yang menimpa istri sebab perceraian dapat diminimalisir. Ketentuan ini sesuai dengan suratan-Nisa ayat 130:
ًميِكَح اًع ِساَو ُهَّللا َناَكَو ِهِتَع َس ْنِم  ًّلاُك ُهَّللا ِنْغُي اَقَّرَفَتَي ْنِإَو Terjemahnya  :  “Jika  keduanya  bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya  dari  limpahan  karunia- Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia- Nya) lagi Maha Bijaksana” 42
Apa yang ditegaskan dalam al- Qur’an  diwujudkan  dalam  penegakan hukum  represif  yang  telah  ditegakan oleh aparatur pengakan hukum atau pemerintah mengenai konsekuensi tersebut  sesuai  hukum  perdaya,  yaitu konsekuensi  putusnya  perkawinan  yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)  bab  XVII  yang  meliputi  kewajiban bagi suami berupa pemberian mut’ah yang layak  kepada  mantan  istri,  pemberian nafkah dan kiswah, melunasi mahar yang masih terhutang dan memberikan biaya pengasuhan anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

## b) Perceraian memiliki tata cara yang harus ditaati
Pada  ketentuan  hukum  Islam, terjadinya  perkawinan  memerlukan
42 Depag, Al - Qur’an  danTerjemahannya (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur’an, 1984). H.144.
persaksian dari dua orang saksi lelaki. Namun sebaliknya, perceraian tidak harus mendatangkan saksi sehingga rentan terjadinya ketidakadilan. Padahal al- Qur’an berusah auntuk mengangkat harkat dan  martabat  wanita  dari  sifat  rendah dan mazlum kepada sifat yang terhormat, sebagai wujud pengejawantahan hak asasi manusia di muka bumi ini. 43 Namun  menurut  imam  Syafi’i  dalam qaulqadimnya (pendapat al-Syafi’i sewaktu di Baghdad), mengharuskan adanya saksi dalam rujuk, berbeda dengan qauljadid nya (pendapat  al-Syafi’i  sewaktu  di  Mesir). Sehingga  wajar  jika  sebagian  ulama mengharuskan adanya saksi menjadi refleksi  dari  surat  al-Thalaq  (65),  yaitu ( waasyhidûdzaway’adlminkum ), yang qat’iy  al - wurud walaupun  dalam dilalah (petunjuknya) bersifat zanniy al - dilalah . Padahal penerapan ayat al-Qur’an tersebut  harus  bersifat  konsisten  yang menunjukkan  bahwa  persaksian  tidak hanya diterapkan dalam perkawinan dan rujuk  saja,  melainkan  dalam  perceraian juga.  Oleh  sebab  itu,  sebagai  penerapan pembentukan keadilan dan ketetapan dalam perceraian yang sesuai dengan niai-nilai  syariat,  salah  satunya  melalui peradilan agama yang mampu memediasi dan  mengawal  perceraian  sesuai  dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ayat tersebut.
Perlunya pengaturan perceraian – tidak hanya semata-mata sesuai keinginan suami- melalu peradilan dapat dipahami melalui  pendapat  Ja’far  Subhani  yang menyatakan  dalam  lafal  ” wa asyhidu …” menunjukkan perintah wajib sebagaimana perintah-perintah lainnya yang terdapat dalam syariat dan tidak dapat diubah menjadi  pengertian  lain,  kecuali  dengan dalil  lain.  Menurut  Ja’far,  ayat  tersebut
43 Muhammad  ‘Azzah  Darwuzah, al - Tafsîral - HadîtsTartîbal - Suwar Hasabal - Nuzûl , VI (Mesir:  Dâr  al- Gharb al-Islami, t.th). H. 433. Al-Shan’ani, Subulas - Salâm ,
III (Singapura: Al-Haramayn, 1960). H.175.
menunjukkan  sebagai  syarat  dari  lafal- lafal  sebelumnya,  yang  berupa amr (perintah),  yaitu  (1) fa talliquhunna li’iddatihinna (maka ceraikanlah mereka pada  waktu  mereka  dapat  (menghadapi) ’iddahnya; (2) fa  amsikuhunna  bi  ma’rûf (maka rujuklah mereka dengan cara yang baik dan (3) aw  farriquhunna  bi  ma’ruf (atau mereka biarkan dengan baik), bukan diberi makna ceraikanlah mereka (catatan penulis).  Menurut  Ja’far,  tidak  seorang pun  mengatakan  bahwa  syarat  tersebut berlaku pada bagian terakhir (3). Oleh karena itu, berlakunya syarat ini berkisar pada bagian (1) dan (2). Namun yang jelas, syarat tersebut berlaku pada bagian yang pertama.
Pendapat  Ja’far  Subhani  ini  terdapat kesamaan  dengan  pendapat  Muhammad ‘Azzah Darwuzah yang mengatakan, wajib mempersaksikan dua orang saksi yang adil dari kaum muslimin pada talak, ‘iddah dan rujuk. 44 Pendapat mengenai perlunya aturan perceraian yang dilembagakan oleh pemerintah melalui peradilan agama tersebut merupakan sebuah konsep ketetapan al-Qur’an yang sesuai dengan realita  masyarakat  bahwa  perceraian terus meningkat dan masyarakat masih terbelenggu  dalam  pemahaman  fikih klasik yang mengatakan hak cerai hanya dimiliki oleh suami semata dan dapat dilakukan  kapanpun  dan  dimanapun, sedangkan istri dapat melakukannya melalui gugat-cerai.
Oleh  karena  itu,  analisis  terhadap perceraian yang harus melalui tata aturan tertentu dapat dipahami melalui asas teori maqasid  al-syari’ah dan hukum oleh Ibnu Asyur berupa at-taqrir  wa  at-taq’id (ketetapan dan pendudukan masalah). Asas ini digunakan untuk menghilangkan keraguan-keraguan dalam menjalankan
44 Ja’far Subhani, Hangat & Kontroversial dalam Fikih (Jakarta: Lentera, 2002). H.151.
syariat  Islam,  termasuk  penerapan  tata aturan perceraian, sebagai berikut: Pertama, setiap perbuatan tergantung kepada sebab-sebab tertentu yang mengandung hikmah dan masalahat yang telah ditetapkan melalui ketentuan syariat Islam.
Begitu  pula  dalam  permasalahan perceraian,  perbuatan  yang  semata-mata hanya menjadikan satu dalil sebagai landasan utama saja akan menimbulkan ketimpangan penerapan hukum dan  ketidak  adilan.  Oleh  karena  itu, penyelesaian perceraian di depan sidang pengadilan agama merupakan bentuk kepastian hukum yang diantaranya disebabkan perceraian yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan dampak-dampak lainnya dari perceraian yang dapat diprediksi maupun tidak. Kedua,  ketapan  dari  para  imam syariat. Adapun maksud dalam hal ini adalah hukum-hukum syariat yang merujuk  pada  wahyu  Allah  dari  zaman Nabi, sahabat hingga saat ini sesuai dengan perkembangan waktu dan zaman.
Aspek ini ditunjukkan pada ketetapan dan tata aturan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, bahkan Undang- Undang  Perkawinan  sebelumnya  yang telah mengatur sedemikian rupa mengenai perceraian. Dengan demikian ketetapan hukum-hukum Islam yang dinuansakan dalam  hukum  positif  melakukan  KHI dan  UU  Perkawinan  merupakan  sebuah ketetapan yang bernilai syariat.
Ketiga, syariat menetapkan pendapat- pendapat hukum yang dilandasi oleh dua hal,  yaitu  secara  penegasan  penegakan syariat dengan nasihat dan ancaman, dan metode  memberikan  kemudahan,  kasih sayang untuk membangun syariah agar mudah diterima oleh siapapun.
Bagaimanapun  juga,  perceraian tidak diinginkan dalam kehidupan berkeluarga, namun terkadang perceraian
menjadi solusi satu-satunya dalam suatu permasalahan  keluarga.  Oleh  sebab  itu, untuk menegaskan perceraian baik dan tidaknya penyelesaiannya dilakukan melalui  upaya  mediasi.  Mediasi  ini memberikan kesempatan bagi pihak- pihak yang bersengketa untuk melakukan diskusi mengenai perbedaan-perbedaan yang terjadi guna dicarikan solusi yang tepat terhadap persoalan atau perkara yang dihadapi. Pihak ketiga disebut dengan mediator harus bersikap dan bersifat  netral,  melakukan  hubungan baik,  dan  menekan  semaksimal  mungkin perbedaan yang terjadi dan keuntungan sepihak, yang berfungsi untuk memediasi pihak-pihak untuk melakukan upaya penyelesaian perkara sebaik mungkin. 45 Sedangkan Islam sebagai hakikat- hakikat yang nyata dan menebarkan maslahat bagi umat dapat dipahami melalui hadits-hadits Nabi sebagai landasan kedua dalam pedoman syariat Islam.Pemahaman terhadap hadits ini memerlukan pengkajian secara mendalam ( istiqra’ ) untuk mengetahui makna-makna hadits baik secara tekstual maupun kontekstual.
Hadits sebagai landasan kedua syariat Islam merupakan sebuah penjelas bagi al-Qur’an untuk menunjukkan hikmah- hikmah,  tujuan-tujuan  dan  maslahat- maslahat dalam pensyariatan hukum Islam. Hal ini tercermin dalam hadits “la  dharara  wa  ladhirara” . 46 Sebagian ulama  berpendapat  bahwa  dua  lafal tersebut memiliki pengertian yang sama,  yaitu  jangan  menimbulkan  bahaya atau kerugian. Penyebutan dua kali dalam hadits tersebut bertujuan untuk
45 Gatot  Soemartono, Arbitrase dan Mediasi di Indonesia (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  utama,  2006).  H.
121.
46 Muhammad  Al-Habib  Ibn  al-Khawjah, Bayna Ilmai Usul al-Fiqh. H. 287; Muqaranat bayna al-Syari’at al- Islamiyat wa al-Qawanin al-Wadh’iyyah (Beirut: Dar al-Fath li Ath-Thiba’ah wa An-Nasyr, 1970). H. 213.

## menegaskan atau menguatkan makna
hadits (ta’kîd) . Berdasarkan  hadits  tersebut  dapat diketahui  bahwa  perceraian  merupakan hal yang dibenci sebab bukan termasuk tujuan-tujuan dari perkawinan, meskipun di sisi lain perceraian dapat dikatakan solusi untuk menghindari bahaya atau madharat yang lebih besar dalam keluarga. Oleh  karena  itu,  pemahaman  hadits menjadi pelengkap dalam pemahaman terhadap ayat suci al-Qur’an. 47 Adapun hadits yang dijadikan rujukan untuk membahas perceraian di antaranya: a) Hadits mengenai cerai berhukum makruh.
ِنْب  ِفِّرَعُم  ْنَع  ٍدِلاَخ  ُنْب  ُدَّمَحُم اَنَ�َّدَح  ٍدْيَبُع  ُنْب ُيرِثَك اَنَ�َّدَح ُهَّللا َّل َص ِّيِبَّنلا ْنَع َرَمُع ِنْبا ْنَع ٍراَ�ِد ِنْب ِبِراَحُم ْنَع ٍل ِصاَو
ُقَلاَّطلا َلاَعَت ِهَّللا َلِإ ِلَلاَحْلا ُضَغْبَأ َلاَق َمَّل َسَو ِهْيَلَع
Artinya  :“Katsir  bin  Ubaid  menceritakan kepada  kami,  Muhammad  bin  Khalid menceritakan  kepada  kami  dari  Mu’arrif bin Wâshil dari Muharib bin Datsâr dari Ibnu  Umar  dari  Nabi  Saw.  bersabda:  suatu perbuatan yang halal namun paling dibenci oleh Allah ta’ala adalah perceraian” 48
b) Perc eraian terjadi dalam keadaan serius ataupun tidak serius untuk dilakukan, Abu  Hurairah  meriwayatkan  bahwa Rasulullah  saw  bersabda  terkait dengan perceraian bahwa :
ِدْبَع ْنَع ٍدَّمَحُم َنْبا يِنْعَي ِزيِزَعْلا ُدْبَع اَنَ�َّدَح  ُّيِبَنْعَقْلا اَنَ�َّدَح َكَهاَم  ِنْبا  ْنَع ٍحاَبَر  ِبَأ  ِنْب  ِءاَطَع  ْنَع  ٍبيِبَح  ِنْب  ِنَمْحَّرلا ٌثَلاَث�  َلاَق َمَّل َسَو ِهْيَلَع ُهَّللا  َّل َص ِهَّللا  َلو ُسَر َّنَأ َةَرْيَرُه  ِبَأ ْنَع .ُةَعْجَّرلاَو  ُقَلاَّطلاَو ُحاَكِّنلا ٌّدِج َّنُهُلْزَهَو ٌّدِج َّنُهُّدِج Artinya  :  “Diriwayatkan  dari  Abi  Hurairah bahwa  Rasulullah  SAW.  bersabda  :  ada  tiga perkara yang hukumnya sama antara sengaja dan tidak sengaja, yaitu nikah, perceraian dan rujuk”
47 Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah, Bayna Ilmai Usul al-Fiqh. H. 287-288.
48 Al-Shan’ani, Subul as-Salam ,  III  (Singapura:  al- Haramain, 1960) H. 175-176.
Kedua hadits tersebut seolah berten- tangan antara satu sama lain. Pertentangan ini  dapat  dilihat  bahwa  hadits  kedua secara tekstual telah memberikan legalitas hukum terjadinya perceraian baik dalam keadaan serius maupun tidak.Padahal hadits kedua memberikan sinyal kuat agar perceraian tidak mudah terjadi sehingga menyandingkan hukumnya kepada kehalalan namun dibenci Allah SWT. Namun pemahaman secara terpadu dalam kedua hadits dapat diketahui secara  kontekstual,  yaitu  perceraian merupakan masalah yang serius yang harus  diperhatikan,  baik  oleh  individu, masyarakat maupun pemerintah. Dengan demikian, tidak ada indikasi ketidakjelasan tujuan  atau  maksud  hukum  perceraian, sebagaimana pemikiran Ibnu Asyur bahwa  sifat-sifat  syariat  menghilangkan percampuran ungkapan-ungkapan syariat Islam  pada  hal  yang  bersifat  tidak  jelas ( awham ). 49 Pemahaman khithab hadits ini dapat dipahami dengan al-maqam, yaitu tempat yang dianggap sebagaihal besar dalam proses memahami teks syariat Islam, dan as-siyaq, yaitu penunjukkan teks syariat Islam yang lebih khusus dari pada al- maqam yang mampu mengarahkan kepada maksud khithab syariat diberlakukan. 50
Pada aspek al-maqam pemahaman terhadap kedua hadits tersebut untuk menentukan kemaslahatan atau tujuan- tujuan syariat Islam harus melihat kepada perkembangan perceraian yang terjadi di lapangan hingga saat ini yang mengalami peningkatan.Tidak hanya itu, keadaan ini yang mendorong perlunya pengaturan dalam perceraian sebagai bagian dari hukum  positif  yang  harus  ditaati  oleh masyarakat Indonesia.
49 Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah, Bayna Ilmai Usul al-Fiqh. H. 210. 50 Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah, Bayna Ilmai Usul al-Fiqh. H. 235-236.
Sedangkan pada aspek al-siyaq ditunjukkan melalui redaksi hadits kedua yang dapat dipahami secara penunjukkan lafadzh ( dilalah al-lafz ), yaitu pemahaman secara langsung bagi para pembaca hadits  bahwa  apa  yang  diredaksikan menunjukkan ketetapan dan kebenaran yang dapat dinalar secara langsung oleh akal dan dibenarkan dalam syariat Islam. 51 Berdasarkan  pemahaman khithab hadits tersebut melalui al-maqam dan al-siyaq sebagaimana yang diusung oleh Ibnu Asyur tersebut menunjukkan bahwa perceraian yang telah diatur dalam Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Undang- Undang Perkawinan merupakan hal yang bersifat dharuri sebagai bagian dari hal yang harus diawasi, bahkan diminimalisir untuk keberlangsungan keluarga dalam mewujudkan  tujuan-tujuan  perkawinan, seperti menjaga kelangsungan hidup ( hifz an-nafs ), menjaga keturunan (hifz an-nasl ) dan menjaga harta benda ( hifzh al-mal ). Setidaknya ketiga tujuan syariat tersebut  dapat  terjaga  dengan  baik, meskipun berujung pada perceraian namun  setiap  hak  dan  kewajiban  antara suami dan istri masih diawasi dan terjaga serta harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Kemaslahatan umum yang tercermin dalam permasalahan perceraian ini merupakan maslahat yagn mencakup pada tingkah laku masyarakat yang bisa dipahami secara akal dan mayoritas masyarakat mengenai kemungkinan baik dan buruk suatu perceraian sehingga harus ditegaskan melalui aturan tertentu.
Adapun  secara  umum,  tujuan  syariat dalam masalah perceraian ini dapat dipahami melalui pendapat Ibnu Asyur yang membaginya menjadi dua tingkatan, yaitu tinggi ( ‘ulya )  dan  dunia.Pertama, tujuan syariat yang tinggi, yaitu perilaku
51 Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah, Bayna Ilmai Usul al-Fiqh. H. 232.
yang sesuai dengan orang-orang yang berpikir sebab ada kecocokan dengan aturan-aturan kehidupan sosial. Pada masalah perceraian secara umum berusaha untuk menyelamatkan kehidupan  rumah  tangga,  sehingga dalam prosedur perceraian ada upaya mediasi atau pendamaian dari pihak pengadilan agar tidak terjadi perceraian. Namun,  jika  perceraian  terjadi  tidak akanmenimbulkan ketidakadilan sebab terjamin oleh peraturan perundang- undangan mengenai perceraian yang mengatur kehidupan sosial-masyarakat. Kedua, tujuan syariat dalam tingkatan dunia,  yaitu  ditujukan  untuk  sebagian masyarakat dalam keadaan tertentu. Hal ini dapat dipahami bahwa sebagian orang melakukan perceraian sebab sudah tidak ada jalan lain yang terbaik bagi suami- istri kecuali perceraian. Perceraian ini mungkin disebabkan beberapa faktor yang mendorong terjadinya perceraian. Menurut  Ibnu  Asyur,  aspek  pertama maqasid di atas bersumber pada fitrah yang mampu melahirkan toleransi, egaliter dan kebebasan. Pada aspek fithrah (naluri alami beragama) ditunjukkan pada kebutuhan sekaligus kewajiban masyarakat Indonesia, khususnya beragama Islam untuk mentaati peraturan perundang-undangan tentang perceraian. Aturan ini tak lain sebagai ajaran Islam yang dilandasi kemaslahatan dengan karakteristik murni yang dmiliki. Hal  ini  terlihat  bahwa  aturan  tersebut tidak hanya mengatur hukum-hukum perceraian  terkait  suami  saja,  melainkan istri  juga,  serta  permasalahan  keluarga lainnya,  seperti  nafkah,  hak  asuh  dan lainnya diatur secara komprehensif tanpa adanya keberpihakan satu sama lain sebab keduanya memiliki persamaan di depan hukum perceraian.
Oleh sebab itu, sebagai manusia yang memiliki  fitrah,  maka  perceraian  tidak hanya dilandasi al-Qur’an dan hadits
saja,  namun  diatur  oleh  negara  agar tertib, terukur dan terawasi dengan baik sehingga berbagai macam permasalahan terkait perceraian dapat diselesaikan dengan baik.Hal ini sebagai urgensi yang harus diimani oleh setiap insan untuk menciptakan landasan diri dalam pengaturan kehidupannya sesuai dengan syariat Islam yang dipercayainya, sehingga keinginan dan naluri yang terdapat dalam dirinya mampu terarah dengan baik dan benar.
Adapun aspek toleransi dalam perceraian ditunjukkan melalui sikap saling menghargai antara suami dan istri. Bentuk toleransi agama ditunjukkan harus adanya komunikasi dan interaksi antara kedua belah pihak dalam memproses perceraian.Toleransi pertama ditunjukkan adanya usaha dari pengadilan untuk memediasi keduanya agar tidak terjadi perceraian. Namun jika sulit dibendung maka apapun keputusan yang dihasilkan dalam persidangan berdasarkan hasil bukti dan proses peradilan yang bersumber untuk saling menghargai dan menghormati  hak  dan  kewajiban  bagi suami dan istri yang bercerai.
Salah satu aspek toleransi melalui mediasi ini diharapkan mampu mengembalikan bahtera rumah tangga yang sedang dilanda perkara agar tujuan perkawinan berupa membentuk keluarga bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana penjelasna angka 9 huruf e UU Perkawinan tercapai.Namun,  pemerintah  melalui peradilan tidak dapat membendung jika perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik buat keduanya.
Usaha pemerintah dalam mempersulit perceraian agar tercapai tujuan perkawinan  dilakukan  dengan  tiga  hal yaitu:
1. Perceraian harus dilakukan di hadapan sidang pengadilan.
2. Sebelum  ikrar  perceraian  dilakukan, pengadilan akan melakukan mediasi untuk mendamaikan para pihak.
3. Pelaksanaan perceraian harus memenuhi unsur alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan undang- undang.
Dengan demikian ini, pemimpin atau penguasa menjadikan hukum perceraian harus di depan sidang Pengadilan Agama  bersifat  mengikat  dan  mampu menghilangkan  perbedaan  pendapat, sesuai  dengan  kaidah  “hukum  yang diputuskan hakim atau penguasa tentang masalah ijtihad dapat menghilangkan perbedaan” 52
Selanjutnya,  aspek  egaliter  atau persamaan ( al-musawah ),  yaitu  tidak adanya keberpihakan hukum maupun proses perceraian antara suami-istri. Hukum perceraian pun tidak berlaku surut bagi siapapun dan tanpa membedakan antara suami dan istri sehingga proses yang  dijalani  bersifat  normatif  dan prosedural serta alami tanpa adanya intervensi yang dapat mengubah hukum, hak  dan  kewajiban  keduanya.  Hal  ini tak lain disebabkan landasan hukum positif  perceraian  telah  diatur  secara komprehensif. Ibnu Asyur berkata bahwa persamaan manusia di depan hukum itu penting dilakukan, khususnya dalam lima prinsip utama maqasid al-syari’ah . Sedangkan aspek kebebasan ( al- hurriyah ) dalam permasalahan perceraian ditunjukkan dengan tidak adanya pembatasan pengajuan cerai bagi suami dan gugat-cerai bagi istri melalui pengadilan.Pemahaman maqasid al- syari’ah dalam aspek ini diartikan sebagai terjadinya persamaan dalam hukum mampu menciptakan kemerdekaan dalam perbuatan,  meskipun  kemerdekaan  atau
52 A. Djazuli, Kaidah - Kaidah Fikih (Jakarta: Prenada Media Group, 2006). H. 154.
kebebasan yagn dimaksud tidaklah mutlak, melainkan sebagai dasar pilihannya dalam menjalankan sebuah perbuatan atas dasar syariat Islam.

## 3. Perceraian di Depan Sidang
Perspektif Maqasid Al-syari’ah Ibnu
Asyur
Sebagaimana  telah  dijelaskan  bahwa per ceraian mengandung beberapa mada- rat, namun di sisi lain proses dan prosedur dalam perceraian menunjukkan adanya maqasid  al-syari’ah, bahkan meskipun perceraian tersebut terjadi tetap mengan- dung unsurnya yang tak lepas dari tata aturan  syariat  Islam  dan  hukum  positif tentang perceraian.
Pengungkapan maqasid syari’ah menge nai perceraian di depan sidang dapat dipahami melalui beberapa konsep maqasid syariah sesuai dengan klasifikasinya, sebagai berikut:
a. Prinsip-prinsip hukum Islam
Prinsip ini tercermin dari konsep perce  raian  di  depan  sidang  perspektif maqasid al-syari’ah Ibnu Asyur yang meru- juk  kepada  pemaknaanal-Qur’an,  ha dits dan pema haman khithab melalui metode- metodenya,  sebagai mana  yang  telah dije las kan  dalam maqasid  al-syari’ah per - ceraian. Sedangkan secara umum prin- sip yang dike mu kakan oleh Ibnu Asyur ini mencakup kepada seluruh aspek kehidupan serta hukum-hukum yang ter- kandung  di  dalamnya,  termasuk  hukum keluarga, khususnya mengenai perceraian.
Adapun beberapa prinsip hukum Islam terkait dengan maqasid  al-syari’ah perceraian harus di depan sidang, sebagai berikut:
Pertama, tujuan diturunkannya syariat mengenai  perkawinan  dan  perceraian. Ibnu  Asyur  berpendapat  bahwa  setiap hukum syariah yang diberlakukan kepada manusia seluruhnya ditujukan untuk
mencapai tujuan dari pembuat hukum. Hal ini disebabkan hukum yang berlaku dalam  syariat  Islam,  termasuk  mengenai perceraian, digunakan untuk menciptakan keadilan,  kesimbangan  dalam  tatanan hidup dan tidak ada unsur sia-sia. Oleh karena itu, Ibnu Asyur memandang hukum bersifat qasdiyyah, yaitu dilandasi pada illat hukum. Adapun alasan hukum ( illat ) yang dibenarkan dalam perceraian termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yaitu:
1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi  pemabok,  pemadat,  penjudi, danlain sebagainya yang sukar disembuhkan
2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang  lebih  berat  setelah  perkawinan berlangsung;
4) Salah satu pihak melakukan keke- jaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5)  Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat  menjalankan  kewajibannya sebagai suami/istri;
6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Tentunya,  beberapa  alasan  tersebut menjadi ketentuan yang tidak dapat digang gu gugat untuk terjadinya perce- raian, hal itu digunakan untuk mewujud- kan  tujuan-tujuan  perkawinan  selama dapat dilangsungkan kembali tanpa harus perceraian.  Di  sisi  lain,  alasan  hukum tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan baik
bagi suami-istri maupun keluarga yang terdampak seperti anak.
Pemahaman maqasid  syari’ah ini teremanasi dari hukum makruh perceraian melalui kedua hadits yang telah dijelaskan dan penekanan redaksi yang menunjukkan harus berhati-hati dalam membina rumah tangga agar tidak terucap kata-kata yang mengandung perceraian, meskipun dalam perkembangannya perceraian harus di depan sidang pengadilan namun tidak mengubah nilai-nilai dalam kedua hadits tersebut.
Selanjutnya,  prinsip  ini  ditunjukkan melalui berbagai macam prosedural dan mediasi dalam perceraian yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Hal ini  sebagai  wujud  penerapan  apa  yang terkandung dalam nash-nash al-Qur’an dan  hadits  tentang  perkawinan  dan perceraian.
Kedua, prinsip tanggungjawab. Adanya penerapan perceraian harus di depan sidang pengadilan menunjukkan upaya untuk mempertimbangkan aspek individu  masing-masing,  baik  dari  istri maupun  suami,  bahkan  keluarganya. Fakta lapangan menjelaskan bahwa setiap perceraian meninggalkan dampak bagi pelaku dan korban. Dampak inilah yang harus dipertimbangkan secara kuat dan realistis sehingga benar-benar terealisasi dengan baik.
Dengan  kata  lain,  terjadinya  perce- raian,  baik  dalam  prosesnya  maupun setelahnya harus dilandasi atas tanggung- jawab  masing-masing  dalam  penegakan hukum  perceraian  dan  mewujudkan kemaslahatan  bagi  setiap  individu, sekaligus menghindari mudarat bagi setiap individu.
Maqasid  syari’ah dalam aspek pertanggungjawaban ini tercermin dalam pendapat  Ibnu  Asyur  bahwa  syariat Islam  itu  mempertimbangkan  faktor individu dan kelompok semua dalam
bidangnya ada pertanggung jawaban yang akan diminta secara menyeluruh bagi pelakunya.Penegasan ini juga tercermin dalam perkataan Ibnu Asyur lainnya, yaitu Allah tidak menginginkan kemaslahatan tersebut kecuali kemaslahatan akidah dan kemaslahatan perbuatan seperti apa yang disangkakan,  bahkan  Dia  menginginkan kemaslahatan semua keadaan dan perkara manusia di kehidupan bermasyarakat.
Ketiga, prinsip persamaan.
Perceraian yang dilakukan di depan sidang pengadilan menunjukkan maqasid syari’ah berupa persamaan dalam hak dan kewajiban.  Prinsip  persamaan  ini  tidak lain sebab sebab penerapan perceraian di depan sidang merupakan jalan terakhir yang digunakan untuk menyelamatkan kehidupan suami-istri dan anak-anaknya karena rumah tangganya tidak mungkin untuk dipertahankan kembali. Demikian  ini,  membuktikan  bahwa terjadinya perceraian tidak sebatas pemahaman dalam hadits yang mengatakan bahwa  perceraian  dapat  dilakukan kapanpun  dan  dimanapun  oleh  suami, namun dengan adanya aturan perceraian di depan sidang ini menuntut para pelakunya untuk tidak memberlakukan perceraian  secara  semena-mena,  baik dari  istri  maupun  suami,  sehingga  cara- cara ihsan yang menuntut persamaan hak dan kewajiban dilandasi oleh alasan- alasan yang dibenarkan secara hukum dan berkekuatan hukum. 53
Selain  itu,  prinsip  persamaan dalam perceraian harus di depan sidang pengadilan merupakan bentuk perlindungan hukum kepada suami dan istri.Sehingga prinsip mempersulit perceraian masih berlaku dengan berbagai macam  upayanya  agar  perkawinan  tetap terjaga.Demikian  ini,  perlindungan  dan
53 Dahwadin;  Enceng  Iip  Syaripudin;  Muhamad Dani Somantri; dan Sasa Sunarsa, Perceraian dalam Sistem Hukum di Indonesia (Jogjakarta: Penerbit Mangku Bumi, 2018). H. 83-84.

## penegakan hukum menjadi landasan
persamaan  antara  hak  dan  kewajiban masing-masing pihak yang tidak dapat diabaikan dalam memperjuangkan apa yang dianggap sebagai solusi atau jalan terbaik dalam kehidupan berumah tangga. Persamaan suami dan istri dalam perceraian yang hanya bisa terealisasi jika dilakukan di depan sidang pengadilan dilandasi  pada  fitrah  manusia  yang harus diperlakukan sama di depan hukum  syariat,  apalagi  hukum  positif, sehingga mencakup pada permasalahan yang muncul di lapangan mengenai meningkatnya perceraian yang harus ditekan dan upaya hak-hak kehidupan serta maslahatnya yang harus diwujudkan bersama. 54

## b. Prinsip Pencegahan Kemudaratan
Tindakan  preventif  yang  telah ditetapkan dalam syariat Islam untuk tujuannya dilakukan melalui konsep sad al-dzarai’ (menutup sarana larangan). Sedangkan pada konsep perceraian di depan sidang sebagai usaha tindakan preventif  agar  tidak  tercapai  perceraian yang bertahun-tahun terlanjur meningkat.
Berdasarkan  hal  ini,  Ibnu  Asyur menyatakannya seabgai sebuah keseimbangan dalam mempertimbangkan kemaslahatan  dan  kemafsadatan,  hanya saja  kemafsadatan  tersebut  benar- benar realistis dan lebih besar dari pada maslahatnya dengan melihat kebutuhan masyarakat dengan pertimbangan kuatnya mengenai kemafsadatan tersebut. 55
Demikian  ini,  dapat  dilihat  faktor pemicu  perceraian  semakin  beragam, bahkan perceraian tidak hanya sebuah
54 Ibnu  Asyur, Maqasidal-Syari’ah  al-Islamiyyah,
Tahkik  Muhammad  Al-Habib  Ibn  al-Khawjah  (Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, 2004). H. 280.
55 Ibnu  Asyur, Maqasidal-Syari’ah  al-Islamiyyah, Tahkik Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah. H. 337.
permasalahan, namun telah direncanakan oleh sebagian orang.
Oleh  sebab  itu,  tujuan sad  al-dzarai’ mengenai perceraian di depan sidang ini merupakan tujuan besar yang dapat diambil  manfaatkan  melalui  analisis dan penelitian perilaku-perilaku syariat dan proses pensyariatannya serta pemberlakuannya kepada masyarakat dalam perkembangannya agar tujan syariat terlaksana. 56 Sebab problematika perceraian ini menjadi masalah serius dan besar yang harus dicegah sebaik mungkin. Proses penetapan sad al-dzarai’ dalam mencegah dan meminimalisir perceraian ini dapat dilihat melalui pendapat Ibnu Asyuryang dapat diintisarikan sebagai berikut:
a) Maksud  kebaikan  dan  kerusakan adalah kebaikan dan kerusakan perbuatan. 57
Adanya penetapan cerai di depan sidang tentunya sebagai implementasi mengenai kemakruhan perceraian dan masalah serius yang ditimbulkannya. Semuanya terkait dengan perbuatan suami-istri selama membangun rumah tangga yang harus ditegakkan bersama-sama,  sehingga  timbulnya perceraian pun harus dicegah. Namun berdasarkan hadits mengenai perceraian tidak disebutkan proses pencegahannya baik dari individu atau seseorang,  keluarga  maupun  lainnya. Sehingga pemerintah hadir melalui peraturan perundang-undangannya sebagai  upaya  pencegahan  realistis, optimis dan maksimal. Tentunya dengan mensosialisasikan aturan tersebut dan memberikan penyuluhan atau pendidikan mengenai pernikahan kepada para suami dan istri.
56 Ibnu  Asyur, Maqasidal-Syari’ah  al-Islamiyyah, Tahkik Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah. H. 338.
57 Ibnu  Asyur, Maqasidal-Syari’ah  al-Islamiyyah, Tahkik Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah. H. 195.
b) Pencegahan perceraian melalui mekanisme persidangan tak lain menjadi tujuan syariat untuk mewujudkan  kebaikan  situasi  dan kondisi masyarakat dalam kehidupan sosial.
58 Masyarakat tidak seluruhnya memahami tujuan perkawinan. Begitu pula tidak dapat mencegah diri dari dampak yang ditimbulkan dari perceraian. Oleh sebab itu, perceraian yang  terjadi  akan  membawa  dampak terhadap lingkungan keluarga dan sosial.  Bagi  keluarga  yang  bercerai dapat membentuk citra buruk di tengah-tengah  masyarakat,  begitu juga berdampak kepada anak-anaknya yang menanggung beban perbuatan kedua orang tuanya. Dengan  demikian,  untuk  menjaga keseimbangan tatanan masyarakat dan  sosial,  diperlukan  mekanisme secara holistik dan komprehensif yang mampu mencegah perceraian secara masif.  Sehingga  perceraian  benar- benar resmi jika telah melakukan persidangan  dan  sebaliknya,  jika hanya menerapkan apa yang termaktub dalam hadits tanpa adanya prosedur  hukum  yang  berlaku,  maka tidak dapat dikatakan resmi secara hukum dan berkekuatan hukum.
c) Mafsadat perceraian dengan mudah dapat diketahui oleh seseorang dan masyarakat, 59 sehingga pencegahannya pun harus dilakukan sedini mungkin dan sebaik mungkin yang tak lain melalui mekanisme dan prosedur yang baik oleh penegak hukum syariat di Indonesia. Penyebutan perkara halal yang dibenci oleh Allah ini memberikan pemahaman mengenai dampak besar
58 Ibnu  Asyur, Maqasidal-Syari’ah  al-Islamiyyah, Tahkik Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah . H. 196.
59 Ibnu  Asyur, Maqasidal-Syari’ah  al-Islamiyyah,
Tahkik Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah. H. 204.
perceraian bagi keberlangsungan hidup manusia dalam tatanan sosial- masyarakat. Sehingga kerusakan atau bahaya yang ditimbulkan dari perceraian harus ditegaskan kembali mengenai tatanannya agar tidak diberlakukan  sewenang-wenang  di tengah-tengah masyarakat. Pemahaman ini mengindikasikan bahwa apa yang selama ini dipahami oleh masyarakat mengenai terjadinya perceraian yang tak terbatas tempat dan  waktu  dalam  pendapat  mazhab Syafi’i  sudah  tidak  relevan  sebab adanya peranan otoritas publik atau  pemerintah  dalam  mengelola, mengawasi dan mencegah perceraian serta kerusakan dan bahaya yang ditimbulkan.
Berdasarkan  tiga  hal  di  atas,  dapat diketahui  bahwa  pemberlakukan perceraian melalui sidang memenuhi konsep daf’u al-mafasid atau mencegah kerusakan,  yaitu:  1)  bahaya  dan kerusakan yang ditimbulkan perceraian merupakan hal yang realistis  dan  komprehensif  dapat terjadi dimanapun dan kapanpun; 2) unsur dan esensi bahaya atau kerusakan secara mudah dapat dipahami oleh orang-orang berakal atau ahli hikmah meskipun perceraian menjadi jalan terakhir bagi sebagian orang;  3)  mafsadat  dan  madarat yang ditimbulkan dari perceraian tidak mungkin dipisahkan bagi suami-istri,  bahkan  anak,  sehingga memerlukan peranan pemerintah melalu pengadilan Agama untuk meminimalisir mafsadat dan madarat tersebut. 60
60 Ibnu  Asyur, Maqasidal-Syari’ah  al-Islamiyyah, Tahkik Muhammad Al-Habib Ibn al-Khawjah. H. 206.

## D. Penutup
Berdasarkan  hasil  analisis  terhadap perceraian yang marak terjadi serta harus dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme hukum positif, diantaranya harus di depan sidang  pengadilan,  tentunya  memiliki beberapa tujuan syariat yang dapat diintisarikan melalui pemikiran Ibnu Asyur sebagai berikut: 1. Perceraian di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga membutuhkan analisis mendalam untuk  mewujudkan  kemaslahatan melalui tatanan syariat Islam yang berpedoman dari al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber utama hukum.Oleh sebab  itu  relevansi  mazhab  Syafi’i mengenai berlakunya cerai kapan saja dan dimana saja ditegaskan dengan menggunakan ayat-ayat dan hadits- hadits cerai yang diatur melalui mekanisme  hukum  positif.  Hal  ini merujuk  bahwa  Islam  merupakan hakikat yang tidak terbatas pada mazhab  dan  harus  mewujudkan maslahat.
2. Secara umum konsep Maqasid al- syari’ah Ibnu Asyur dalam perceraian ditunjukkan dengan memaknai syariat Islam hakikat yang dapat dipahami oleh akan sesuai dengan tuntutan zaman,  sehingga  realita  perceraian meningkat harus dikembalikan pada pemaknaan al-Qur’an dan hadits  secara  komprehensif  melalui pertimbangan konsekuensi perceraian dan penetapan serta penegasan tata cara bercerai yang diatur oleh negara.
Hal ini untuk meminimalisir perceraian dan tindakan perceraian yang  sewenang-wenang.  Sehingga syariat Islam yang terkandung dalam al-Qur’an dan hadits tentang perceraian tidak lagi ambigu atau tidak  jelas,  melainkan  diterapkan berdasarkan pertimbangan situasi
dan kondisi di lapangan ( al-maqam ) dan redaksi hadits yang syarat dengan interpretasi tertentu ( siyaq) . Seluruhnya diterapkan berdasarkan sumber maqasid  al-syari’ah berupa fitrah  manusia  dalam  melaksanakan perintah  agama  dalam  perkawinan agar  dibangun  sebaik  mungkin, toleransi yaitu menghargai pendapat suami dan istri selama membangun rumah tangga bahkan hingga perceraian menjadi jalan satu-satunya, persamaan atau egaliter yang harus diperhatikan jika perceraian benar- benar terjadi yaitu mengenai hak dan kewajiban  suami-istri  dan  terhadap keluarganya,  dan  kebebasan  untuk menyampaikan perceraian atau cerai gugat setelah melalui pertimbangan kuat antara suami dan istri.
3. Adapun maqasid  syari’ah dalam pemberlakukan cerai harus di depan sidang dapat dipahami melalui dua hal:  pertama,  prinsip-prinsip  hukum islam yang mencakup; 1) tujuan disyariatkan perceraian meskipun hal halal yang dibenci adalah sebagai solusi terakhir yang dilandasi oleh alasan hukum tertentu dan dikabulkan oleh pengadilan. 2) perceraian harus  dilandasi  oleh  tanggungjawab bersama untuk kemaslahatan individu dan keluarga sebab dampak nyata perceraian sehingga membutuhkan peran pemerintah dan masyarakat untuk  mengawalnya.  3)  mekanisme persidangan  cerai  sebagai  wujud memberikan sarana persamaan hak dan  kewajiban  suami-istri  untuk menyelamatkan keduanya dan keluarganya. Kedua, prinsip pencegahan kemudaratan. Kemudaratan yang harus diantisipasi dalam perceraian ini  dilihat  bahwa  1)  kerusakan  dan bahaya perceraian terjadi sebab
perbuatan dan harus diantisipasi dengan mencegah perbuatan
perceraian,  yaitu  melalui  sosialisasi bahaya  perceraian,  mekanismenya dan pemberian pendidikan atau penyuluhan pernikahan. 2) prosedur dan mekanisme perceraian sebagai sarana penyeimbang untuk mewujudkan  kebaikan  situasi  dan kondisi masyarakat dalam kehidupan sosial. 3) mafsadat dan madarat perceraian mudah dipahami oleh seseorang dan masyarakat sehingga sejatinya mudah dicegah juga oleh mereka,  meskipun  ditegaskan  secara hukum oleh negara melalui pengadilan agar perceraian yang terjadi memiliki kekuatan hukum dan tidak menjadi bola liar yang terus meningkat di tengah-tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Adawi, Musthafa bin. Ahkam al-Talaq fi Syari’ah al-Islamiyyah. Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1988.
Al-Shan’ani. Subulas - Salâm . Singapura: Al- Haramayn, 1960.
Ali, Muhammad Abd al-‘Athi Muhammad,
Maqasid al-Syari’ah wa Atsaruha fi al-Fiqh al-Islami. Kairo: Dar al-Hadits, 2007.
An-Nabhani,
Taqiyuddin.
Sistem Pemerintahan Islam, Doktrin, Sejarah dan Realitas  Empirik ,  Terj.  Moh.  Maghfur Wachid, cet., Bangil: Al-Izzah, 1996.
Arifin, Bustanul. Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prosesnya ,  Bangil:  Gema  Insani  Press,
1996.
Al-Sibag,  Muhammad  Mutawalli. Al-Idhâh fi  Ahkâm  al-Nikâh, Mesir:  Maktabah Madbuli, 1990. Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh, Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
Arba, Ades Putra. Efektiftas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Negeri (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta), Skripsi, Universitas Islam negeri  Sunan  Kalijaga,  Yogyakarta, 2015.

## Asni.  “Pertimbangan  Maslahat  Dalam Putusan Perceraian Akibat Kekerasan
Dalam  Rumah  Tangga  di  Pengadilan Agama,” Ahkam Vol. 14, No. 1 (Januari 2014).
Bariah,  Oyoh  dan  Iwan  Hermawan. “Analisis  Putusan  Pengadilan  Agama Karawang  Tentang  Cerai  Gugat Karena Pelanggaran Taklil Talak (Studi  Perkara  No.  0554/Pdt.G.2015/ PA.Krw),”  AlAfkar, Journal for Islamic Studies Vol. 1, No. 1 (Januari 2018).
Dahwadin;  Enceng  Iip  Syaripudin; Muhamad  Dani  Somantri;  dan  Sasa Sunarsa. Perceraian Dalam Sistem Hukum  di  Indonesia, Penerbit  Mangku Bumi, 2018.
Darwuzah, Muhammad ‘Azzah, al - Tafsîral - HadîtsTartîbal - SuwarHasabal - Nuzûl . Mesir: Dâr al-Gharb al-Islami, t.th.
Depag. Al - Qur’an  dan  Terjemahannya. Proyek Pengadaan Kitab Suci al- Qur’an, Jakarta: 1984.
Djazuli,  A., Kaidah - KaidahFikih ,  Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
Detik.  “Hampir  Setengah  Juta  Orang Bercerai di Indonesia Sepanjang 2018”, News.detik.com/berita.  diakses  7 Oktober 2019 https://news.detik.com/ berita/d-4495627/hampir-setengah- juta-orang-bercerai-di-indonesia- sepanjang-2018;
Era.  “Angka  Perceraian  Berdasarkan Latar  Belakang  Pendidikan  Dan Faktor  Lainnya”,  Era.id/read,  diakses 7  Oktober  2019.  https://www.era. id/read/lYUMBL-fakta-di-balik- tingginya-angka-perceraian-di- indonesia
Ibn  al-Khawjah,  Muhammad  al-Habib.
Bayna Ilmai Usul Al-Fiqh wa al-Maqasid. Juz II, Qatar: Wazarat al-Awqaf wa al- Syu’un Al-Islamiyyah, 2004.
Ibn Asyur, Muhammad Thahir. Maqasid al- Syari’ah al-Islamiyyah, Amman: Dar al-
Nafais, 2001.
Ibnu Asyu. Maqasid al-Syari’ah al-Islamiyyah. Tahkik  Muhammad  Al-Habib  Ibn  Al- Khawjah, Qatar: Wazarat Al-Awqaf wa Al-Syu’un Al-Islamiyyah, 2004.
Indra.  Maqasid  Asy-Syari’ah  Menurut Muhammad At-Tahir Bin Asyur. Tesis, Universitas  Islam  Negeri  Sumatera Utara, 2016.
Jamal,  Ridwan.  Penyelesaian  Perkara Gugat  Cerai  yang  Didasarkan  Atas Alasan  Syiqaq. Jurnal  Ilmiah  A-Syir’ah , (2015).
Jamaluddin. Hukum  Perceraian  dalam Pendekatan  Empiris .  Medan:  Pustaka Bangsa Press, 2010.
Kodir, Faqihuddin Abdul. Memilih Monogami :  Pembacaan  atas  Al-Qur’an  dan  Hadits Nabi . Yogyakarta: LKiS, 2005.
Kemenag, “Angka Perceraian di Indonesia
Meningkat,”
Kumparan.com/@
kumparannews,  diakses  16  Oktober 2019 https://kumparan.com/@ kumparannews/menteri-agama- angka-perceraian-di-indonesia- meningkat-1544179658506355359
Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Jakarta: Penerbit Kencana, 2017.
Nasution,  Khoiruddin.

## Hukum  Perdata
( Keluarga ) Islam Indonesiadan
Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim ,  Academia  + Tazzafa,Yogyakarta, 2009.
Mashhour,  Amira.  “Islamic  Law  and Gender  Equality-Coul  There  be  a Common Ground?: A Study of Divorce and  Polygamy  in  Sharia  Law  and Contemporary  Legislation  in  Tunisia and  Egypt,” Human  Rights  Quarterly Vol. 27, No. 3, (May 2005).
Manan,  Abdul. Aneka  Masalah  Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama . Bandung: Pustaka Bangsa, 2003.
Nuruddin,  Amir  dan  Azhari  Ahmad Tarigan. Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia,  Study  Kritis  Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI . Jakarta: Prenada Media, 2004.
Pak  Cah.  “Catatan  akhir  tahun  2018 belum ada perbaikan ketahanan keluarga”, Kompasiana.com/ pakcah,  diakses  7  Oktober  2019, https://www.kompasiana.com/ pakcah/5c298c3eab12ae0cab7b7bea/ catatan-akhir-tahun-2018-belum- a d a - p e r b a i k a n - k e t a h a n a n - keluarga?page=all;Di;
Rahman, Taufiq. Hadist-hadist Hukum untuk IAIN, STAIN, PTAIS, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
Ramulyo, M. Idris. Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang  No.  1  Tahun  1974  dari Segi  Hukum  Perkawinan  Islam . Ind- Hilco, 1985.
Radarcirebon,  “Indonesia  Jumlah  Janda Baru  Setiap  Tahun  Meningkat”, radarcirebon.com,  diakses  7  Oktober 2019  https://www.radarcirebon.com/ di-indonesia-jumlah-janda-baru- setiap-tahun-meningkat.html.
Sarmono, Sarlito Wirawan. et.al . Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga ,  Jakarta: Pustaka Antara, 1996.
Sastroatmodjo,  Arso  dan  H.A.  Wasit Aulawi. Hukum Perkawinan di Indonesia . Jakarta: Bulan, Jakarta, 1981.
Soemartono, Gatot. Arbitrase dan Mediasi di
Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2006.
Subhani,  Ja’far. Hangat & Kontroversial dalam Fikih . Jakarta: Lentera, 2002.
Suciati,  Siti  Muslimah;  M.  Arfin  Hamid dan  A  Suriyaman  Mustari  Pide. “Implementasi  Mediasi  Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama  Kendari,” Jurnal Program Pascasarjana , Universitas Hasanuddin, Makassar, (2012).
Syaifuddin,  M.  dan  Sri  Turatmiyah. “Perlindungan  Hukum  Terhadap

## Perempuan Dalam Proses Gugat
Cerai  (Khulu’)  Di  Pengadilan  Agama Palembang,” Jurnal  Dinamika  Hukum Vol. 12, No. 2 (Mei 2012).
Syafrudin. “Tinjauan Hukum  Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’ah dalam  Hukum  Perkawinan  Islam,” Yustisia Edisi 83 (Mei-Agustus 2011).
Tektona,  Rahmadi  Indra.  “Kepastian Hukum Terhadap perlindungan Hak Anak  Korban  Perceraian,” Muwazah Vol. 4, No. 1 (Juli 2012).
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1946 tentang  Pencatatan  Nikah,  Talak  dan Rujuk.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006 tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Wantu, Fence M. “Mewujudkan Kepastian Hukum,  Keadilan  dan  Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan
Perdata,” Jurnal  Dinamika  Hukum Vol. 12, No. 3 (September 2012).
Zahroh,  Muhammad  Abu. al-Ahwal al- Syakhsiyyah, Kairo:  Dar  al-Fikr  al- Arabi, 1948.
-