## Disparitas Pidana Pada Penyalahguna Narkotika

## Berliandista Yustianjarnimas Irianto Berliandista23@gmail.com Universitas Airlangga

## Abstrak
Beberapa putusan pada tindak pidana Narkotika terdapat perbedaan penjatuhan hukuman pidana terhadap perkara yang sama atau serupa. Hal tersebut menimbulkan permasalahan di kalangan masyarakat apakah yang menyebabkan perbedaan tersebut. Dalam Tindak Pidana Narkotika sendiri dikenal adanya double track system, yakni menerapkan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Salah satu sanksi yang identik dengan Tindak Pidana Narkotika adalah Sanski Rehabilitasi. Rehabilitasi sangat bermanfaat dalam penyembuhan pecandu dan korban penyalahguna Narkotika, begitupun penyalahguna. Rehabilitasi diberikan oleh penyidik sesuai dengan kewenangan dan syarat – syarat yang telah ditentukan oleh Undang – Undang salah satunya dengan adanya Surat Asesmen yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan penelitian hukum dengan Pendekatan Perundang - undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bertujuan untuk menganalisis disparitas pidana pada penjatuhan putusan yang berbeda bagi penyalahguna Narkotika dan menganalisis Ratio Decidendi putusan hakim terhadap penyalahguna Narkotika. Kata Kunci : Disparitas Pidana; Rehabilitasi; Syarat Rehabilitasi bagi Penyalahguna.

## Pendahuluan
Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum selain apa yang ditentukan dalam Undang – undang. Tindak Pidana Narkotika sendiri merupakan Tindak Pidana yang bersifat transnasional 1 yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (organized
1 Penggunaan istilah transnasional ini khusus dipergunakan untuk menunjukkan kejahatan yang dilakukan oleh individu, dimana terhadap kejahatannya itu individu dapat dibebani tanggung jawab berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional dan harus dibedakan dengan ke- jahatan internasional yang pelakunya adalah negara dimana negara hanya dapat dibebani tanggung jawab kriminal internasional (Internasional Criminal Responsibility of States) karena melanggar hukum internasional. Sebagaimana dikutip dari I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradis i (Yrama Widya 2004).[41].
Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
823

## Jurist-Diction
Volume 3 No. 3, Mei 2020
How to cite: Berliandista Yustianjarnimas Irianto, ‘Disparitas Pidana Pada Penyalahguna Narkotika’ (2020) Vol. 3 No. 3 Jurist- Diction.
Histori artikel: Submit 1 April 2020; Diterima 22 April 2020; Diterbitkan 1 Mei 2020.
DOI:
10.20473/jd.v3i3.18625

## Berliandista Yustianjarnimas: Disparitas Pidana Pada
crime). Sebelum tahun 2000-an, Indonesia hanyalah sebagai wilayah transit barang terlarang tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, Indonesia telah menjadi konsumen atau tempat pemasaran Narkotika. Bahkan saat ini merupakan salah satu negara yang memproduksi Narkotika dan obat – obatan terlarang lainnya. Peredaran Narkotika di Indonesia pun terus meningkat. Sebagai negara maritim,
Indonesia merupakan surga bagi peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya karena sebagian besar penyelundupan Narkotika dilakukan melalui jalur laut. Selain itu juga karena Indonesia memiliki pasar yang bagus, sehingga angka permintaan terhadap Narkotika pun terus naik.
Berikut merupakan data peningkatan jumlah tahanan dan narapidana pada rutan dan lapas nasional pada tahun 2013 hingga tahun 2017 dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2017: 2
Tabel penghuni Rutan dan Lapas pada tahun 2013-2018
No. Tahun Jumlah total penghuni Kapasitas Hunian Rutan dan Lapas Presentase Kelebihan Penghuni 1. 2013 160.063 111.857 143 % 2. 2014 163.404 114.921 142% 3. 2015 176.754 119.797 147% 4. 2016 204.551 119.797 170% 5. 2017 232.081 123.481 188% 6. 2018 256.278 126.164 203%
Jumlah narapidana khusus yang paling banyak di Lapas hingga Desember 2018 adalah narapidana kasus narkotika, dengan rincian bandar atau pengedar sebanyak 74.037 orang dan penggunanya 41.252 orang. 3 Dari data di atas dapat dilihat bahwa dengan menerapkan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana Narkotika, tidak menurunkan tindak pidana yang terjadi pada tahun – tahun berikutnya melainkan meningkatkan tindak pidana tersebut yang menyebabkan lebihnya kapasitas penghuni Lapas.
Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenai sanksi pidana yang terdapat pada ketentuan pidana Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu
2 Rully Novian et al, ‘Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya’, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), (2018).[4].
3 Dimas Ryandi, ‘Makin Banyak Orang Dipenjara, Biaya Makan Napi Tembus Rp. 1,79 Triliun’ (2018) <www.jawapos.com>, dikunjungi pada tanggal 5 Agustus 2019.
dengan klasifikasi sebagai berikut:
a. Pengedar
Ketentuan pidana bagi pengedar dalam UU Narkotika diatur dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 116 untuk Narkotika Golongan I. Pasal 117, Pasal 119,  dan Pasal 121 untuk Narkotika Golongan II. Serta Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 126 untuk Narkotika Golongan III.
b. Produsen
Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi dengan menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan Narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau non-ekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika. 4 Sanksi Pidana yang dapat diberikan bagi produsen Narkotika adalah Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123 UU Narkotika.
c. Penyalahguna
Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. 5 Penerapan sanksi pidana bagi Penyalahguna diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika.
Selama ini, Indonesia hanya memberantas peredaran Narkotika dan obat- obatan terlarang lainnya tapi tidak melakukan upaya – upaya lain seperti menekan permintaan dan melakukan rehabilitasi pada penyalahguna Narkotika. Rehabilitasi sendiri telah diatur dalam Pasal 54 hingga Pasal 59 UU Narkotika. Pada Pasal 54 UU Narkotika dijelaskan bahwa yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika saja, tidak untuk penyalahguna. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. 6 Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika memang sangatlah perlu diberikan, sebab pecandu narkotika merupakan
4 Pasal 1 angka 3 Undang – undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
5 Pasal 1 angka 15 Undang – undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika. 6 Penjelasan Pasal 54 Undang – undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020

## 826 Berliandista Yustianjarnimas: Disparitas Pidana Pada
orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan  pada  Narkotika,  baik  secara  fisik  maupun  psikis. 7 Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa rehabilitasi sendiri dipersamakan dengan masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. 8 Apabila pecandu tidak direhabilitasi, maka besar kemungkinan akan ada tindak kejahatan yang dilakukan di kemudian hari. Ketika pecandu dimasukkan ke dalam penjara pun tidak akan menyembuhkannya dari ketergantungan Narkotika, sehingga setelah menjalani masa pidana dalam lapas ia akan mencari dan mengkonsumsi lagi Narkotika.
Pada Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Hal inilah yang menjadi ketakutan tersendiri bagi setiap penyalahguna Narkotika. Selain dijatuhi pidana penjara, para penyalahguna juga dapat dikenai pidana denda. Apabila didasarkan pada asas dalam hukum pidana, sanksi pidana merupakan ultimum remidium dimana sanksi pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam langkah penegakan hukum. Rehabilitasi juga dapat digunakan sebagai alternatif agar Lapas yang dinilai sudah tidak mampu lagi menampung narapidana dapat dimasukan ke dalam Lembaga Rehabilitasi dan kebijakan tersebut dinilai cukup efektif dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Berdasarkan Pasal 127 Ayat (3) UU Narkotika, penyalahguna dapat dikenakan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila ia terbukti atau dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika.
7 Pasal 1 angka 13 Undang – undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
8 Hafied Ali Gani, ‘ Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika ’, (2015), Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.[7].
Menurut Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, penyalahguna Narkotika dapat dijatuhi sanksi pidana berupa rehabilitasi. Penerapan sanksi rehabilitasi tersebut dapat dilakukan apabila pada saat tertangkap tangan ditemukan alat bukti berupa Narkotika dengan berat tertentu yang tidak melebihi jumlah terntentu berdasarkan peraturan yang berlaku. Untuk dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitas medis/atau rehabilitas sosial dengan kewenangan intitusi masing-masing, Tersangka atau Terdakwa juga harus dilengkapi surat hasil asesmen dari tim Asesmen terpadu. Tim Asesmen terpadu terdiri dari ; a. Tim Dokter yang meliputi dokter dan Psikolog, b. Tim Hukum terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaaan dan Kemenkumham. 9 Pada praktiknya telah terdapat beberapa putusan yang menjatuhkan pidana berupa rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika, namun masih banyak pula putusan – putusan pengadilan yang tidak mempertimbangkan hal tersebut dan lebih memilih untuk menjatuhkan putusan berupa pidana penjara bagi penyalahguna Narkotika padahal penyalahguna pada  perkara  tersebut  memenuhi  kualifikasi  –  kualifikasi  penyalahguna  yang  dapat dijatuhi pidana berupa rehabilitasi yang memiliki kasus posisi yang hampir sama dengan penyalahguna yang dijatuhi pidana rehabilitasi. Apakah penjatuhan pidana yang berbeda tersebut bertentangan dengan salah satu tujuan hukum yakni keadilan? Salah satunya adalah asas equality before the law yang merupakan manifestasi dari Negara Hukum (rechtstaat) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang  di depan hukum (gelijkheid van ieder voor de wet). 10
9 Pasal 8 Angka 3 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
10 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana ( Citra Aditya Bakti 2007).[20].

## 828 Berliandista Yustianjarnimas: Disparitas Pidana Pada

## Rumusan Masalah
1.  Apakah penjatuhan pidana yang berbeda pada penyalahguna Narkotika merupakan Disparitas Pidana?
2.  Apa Ratio Decidendi putusan Hakim terhadap pelaku penyalahguna Narkotika?

## Pendekatan Masalah
Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah pendekatan PerUndang - undangan ( Statute Approach ) yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi, 11 Pendekatan  Konseptual ( Conceptual Approach ) yakni pendekatan yang merujuk prinsip – prinsip hukum melalui pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang ada, 12 dan Pendekatan Kasus (Case Approach) yaitu pendekatan dimana peneliti harus memahami ratio decidendi, yaitu alasan – alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. 13

## Penjatuhan Pidana Yang Berbeda Pada Penyalahguna Narkotika
Seorang penyalahguna maupun pecandu narkotika dapat dipidana penjara atau rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU No. 35 Tahun 2009. Penjatuhan pidana yang diberikan terhadap penyalahguna narkotika berbeda – beda sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan selama tidak menyimpang dari peraturan per undang – undangan yang digunakan. Hakim mempunyai pertimbangan yang menjadi alasan penjatuhan putusan yang diberikan dan berapa lama pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Kebebasan yang dimiliki hakim itu tidak mutlak, oleh karena itu ada ketentuan minimum maupun maksimum pidana terhadap hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai ketentuan dalam undang – undang. Kebebasan yang tidak mutlak merupakan suatu hal yang sangat
11 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Prenadamedia Group 2017).[137].
12 ibid. [178].
13 ibid. [158].
penting untuk mencegah kesewenang – wenangan dan penting dalam menjamin kepastian hukum. Hakim juga memiliki sebuah Independensi. Independensi tersebut diperlukan untuk kepentingan hukum itu sendiri baik hukum formil maupun hukum materil. Imparsialitas hakim terlihat pada gagasan bahwa para hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta – fakta di persidangan. Karena itu, independensi dibatasi oleh rambu – rambu akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi serta pengawasan. 14 Dalam menjatuhkan pemidanaan hakim bebas dari intervensi pihak manapun. Di samping itu, hakim bebas untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai keadilan serta wajib pula menilai sifat baik dan jahat masing-masing Terdakwa secara subjektif.
Dalam Tindak Pidana Narkotika terdapat sebuah sistem pemidanaan yang dikenal dengan “Double Track System” . Double track system menuntut adanya kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan. C.S. Lewis mengatakan bahwa rehabilitasi yang pendekatannya melalui treatment telah mengundang tirani individu dan penolakan terhadap hak asasi manusia. 15 Atas kesadaran itulah, maka double track system menghendaki agar unsur pencelaan/penderitaan dan unsur pembinaan sama – sama diakomodasi dalam sistem sanksi hukum pidana. Double track system diterapkan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika untuk menimbulkan efek jera dan proses penyembuhan dari pelaku kejahatan narkotika tersebut tetap dapat berjalan, sehingga dengan proses ini para pelaku kejahatan narkotika diharapkan akan mampu untuk sembuh dari ketergantungan penggunaan Narkotika dan jera karena adanya sanksi pidana. Perbedaan dari sanksi pidana dan sanksi tindakan itu sendiri yakni: 16
1.  Sanksi pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pemidanaan”, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk apa diadakan pemidanaan itu”;
2.  Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sanksi
14 Fitriani Toliango, ‘ Disparitas Pemidanaan Penyalah Guna Narkotika’, (2016), Volume 4 Nomor 11 E-Jurnal Katalogis.[175].
15 Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya (Raja Grafindo Persada 2003).[50].
16 Merry Natalia Sinaga, ‘ Ide Dasar Double Track System : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika’ (2018) Vol. 3 No. 1 Jurnal Fakultas Hukum Universitas Simalungun.[343].
Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020

## Berliandista Yustianjarnimas: Disparitas Pidana Pada
tindakan lebih bersifat antipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut;
3.  Sanksi pidana lebih menekankan kepada unsur pembalasan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada yang melakukan kejahatan. Sanksi tindakan menekankan kepada ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan kepada si pembuat;
4.  Sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.
Sanksi tindakan ini dikenakan kepada korban penyalahguna Narkotika, yakni seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, di paksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika. Tindakan hukum sebagai rehabilitasi merupakan proses pengobatan sosial dan moral bagi seorang terpidana agar kembali berintegrasi dalam komunitas atau masyarakatnya secara wajar. Efek preventif dalam proses rehabilitasi ini terutama terpusat pada si terpidana. Dalam Pasal 103 Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pemidanaan berupa tindakan sebagai berikut:
(1)  Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
a.  memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
b.  menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
(2)  Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.
Prosedur tindakan di atas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.
04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia mengenai penerapan pemidanaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut: 17
a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2.4 gram = 8 butir 3. Kelompok Heroin : 1.8 gram 4. Kelompok Kokain : 1.8 gram 5. Kelompok Ganja : 5 gram
6. Daun Koka : 5 gram
7. Meskalin :
5 gram
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram 10. Kelompok PCP (phencyclidine)
: 3 gram
11. Kelompok Fentanil : 1 gram 12. Kelompok Metadon : 0.5 gram 13. Kelompok morfin : 1.8 gram 14. Kelompok Petidin : 0.96 gram 15. Kelompok Kodein : 72 gram 16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg
c. Surat uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik.
d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.
UU Narkotika memang tidak mengatur kewajban rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika, namun penyalahguna tetap dapat mendapatkan tindakan berupa rehabilitasi. Berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/Pb/Ma/Iii/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-
17 Pasal 2 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

## Berliandista Yustianjarnimas: Disparitas Pidana Pada
005/A/Ja/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/Iii/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, Pecandu Narkotika dan korban penyalahguanaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau Terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari tim Asesmen terpadu,dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitas medis/atau rehabilitas sosial dengan kewenangan intitusi masing-masing. 18 Berarti dalam hal ini, apabila seorang penyalahguna Narkotika mendapatkan surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum Yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab./Kota maka ia dapat menjalani masa rehabilitasi. Tim Asesemen Terpadu tersebut diusulkan oleh masing – masing pimpinan instansi terkait di tingkat Nasional, Propinsi dan Kab/Kota dan ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Propinsi, Badan Narkotika Nasional Kab./ Kota. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bersama juga diatur mengenai Penyalahguna Narkotika yang dapat di tempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial yang dikelola oleh pemerintah apabila ia ditangkap tetapi tanpa barang bukti Narkotika dan positif menggunakan Narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah atau rambut atau dapat pula yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai Narkotika setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu. Hasil Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu wajib disimpulkan
18 Pasal 3 huruf e Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ment- eri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Repub- lik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/Pb/Ma/Iii/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/A/ Ja/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/Iii/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
paling lama 6 (enam) hari sejak diterimanya permohonan dari penyidik. 19
Dari hal – hal yang telah dijelaskan di atas dapat diartikan apabila Terdakwa penyalahguna Narkotika terebut tidak mendapatkan surat asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman rehabilitasi. Karena UU Narkotika juga tidak memberikan kewajiban rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika.
Kewajiban rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial hanya diberikan bagi Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika. Hal ini diperjelas oleh Pasal 7 angka 3 Peraturan Bersama yang menyebutkan bahwa pelaksanaaan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial dilakukan berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang – undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 9 angka 2 Peraturan Bersama, asesmen dari Tim Asesmen Terpadu dapat diberikan atas permintaaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban Penyalahgunaaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika, untuk menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna Narkotika sesuaai dengan jenis kandungan yang dikomsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara, lalu merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika. Penyidik membuat permohonan Surat Asesmen hanya berdasarkan keyakinan penyidik sendiri apakah seorang Terdakwa merupakan bandar pengedar atau penyalahguna Narkotika, 20 sehingga tidak semua Terdakwa dimohonkan Surat Asesmen oleh penyidik. Karena berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Bersama, hasil asesmen dan analisis digunakan sebagai bahan pertimbangan Tim Asesmen Terpadu dalam mengambil keputusan terhadap pemohon. Surat Asesmen tersebut juga dapat digunakan sebagai
19 Pasal 4 angka 5 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Ment- eri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Repub- lik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/Pb/Ma/Iii/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/A/ Ja/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/Iii/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.
20 Wawancara dengan Iptu Samsulton selaku Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur tanggal 6 November 2019.

## 834 Berliandista Yustianjarnimas: Disparitas Pidana Pada
pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus pemidanaan berupa rehabiiltasi bagi penyalahguna Narkotika.
Perbandingan Analisis Putusan Nomor : 28/PID.Sus/2015/PN Krg, Nomor : 1349/PID.Sus/2015/PN. Jkt Tim, dan Nomor : 2823 K/Pid.Sus/2015
Pada putusan Nomor : 1349/PID.Sus/2015/PN. Jkt Tim, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi dengan pertimbangan bahwa barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa hanyalah ganja yang beratnya 0,1546 gram. Terdakwa Narkotika dapat dijatuhi hukuman pidana berupa rehabilitasi apabila memenuhi  klasifikasi  tindak  pidana  yang  ada  pada  Pasal  2  SEMA  No.  4  tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Pada Pasal 2 huruf a SEMA tersebut, ketika ditangkap oleh Penyidik dalam kondisi tertangkap tangan. Berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa, Terdakwa memanglah tertangkap tangan oleh anggota Polsek Kramat Jati Jakarta Timur. Karena Terdakwa terbukti membawa Narkotika berupa Ganja maka mengacu pada Pasal 2 huruf b tidak boleh lebih dari 5 gram. Barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa tertangkap tangan hanya seberat 0,3511 gram dan setelah diperiksa sisanya menjadi seberat 0,1546 gram. Pada putusan tersebut juga terdapat Surat Asesmen No. R/66/XI/Ka/rh/00/2015/
BNN Kota-JT dari penyidik BNN untuk Terdakwa diberikan tindakan Rehabilitasi Medis. Surat Asesmen tersebut merupakan salah satu syarat pula untuk Terdakwa dapat dijatuhi putusan rehabilitasi dan dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap diri Terdakwa. Surat Asesmen sendiri memang berfungsi untuk mengetahui tingkat kecanduan dan menentukan jangka waktu seseorang untuk menjalani rehabilitasi serta rehabilitasi apa yang cocok diberikan kepada Terdakwa, apakah rawat inap atau rawat jalan.
Sedangkan pada putusan Nomor : 28/PID.Sus/2015/PN Krg dan Nomor :
2823 K/Pid.Sus/2015, Terdakwa tidak dijatuhi putusan Rehabilitasi. Pada putusan Nomor : 28/PID.Sus/2015/PN Krg Terdakwa memenuhi beberapa syarat untuk
dijatuhi Rehabilitasi, seperti ketika ditangkap terdakwa haruslah dalam keadaan tertangkap tangan. Pada perkara ini Terdakwa terbukti membawa Narkotika yang mangandung Metamfetamina atau shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 48/ NNF/2015 dan urine Terdakwa juga positif mengandung Metamfetamina berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Psikotropika dan/atau Narkotika Melalui Tes Urine oleh Poliklinik Bhayangkara Kepolisian Resor Karanganyar, tertanggal 11 Januari 2015. Berdasarkan Pasal 2 huruf b SEMA No. 4 Tahun 2010 untuk kelompok Metamfetamina atau shabu tidak lebih dari 1 gram dan berdasarkan barang bukti yang ada Terdakwa membawa 2 (dua) paket shabu – shabu yang terbungkus plastik kecil berperekat dengan berat masing-masing sekira 0,30 gram dan 0,23 gram, jadi berat keseluruhan 0,53 gram. Angka tersebut tidak melebihi berat yang ditentukan oleh SEMA untuk golongan Metamfetamina. Namun memang pada putusan ini tidak terdapat Surat Asesmen yang diberikan oleh penyidik.
Pada putusan Nomor : 2823 K/Pid.Sus/2015 Terdakwa tidak dijatuhi putusan pemidanaan berupa rehabilitasi dikarenakan memang Terdakwa tidak memenuhi beberapa syarat untuk dijatuhi Rehabilitasi seperti yang diatur dalam Pasal 2 SEMA No 4 Tahun 2010, yakni pada huruf c dan d yaitu surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika dan surat keterangan dari dokter jiwa psikiater pemerintah dalam hal ini adalah Surat Asesmen. Namun perkara ini berlangsung hingga proses Kasasi. Dikarenakan Penuntut Umum keberatan dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan Terdakwa Komang Ardika terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika “Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sesuai dengan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum. Penuntut Umum keberatan dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dikarenakan berdasarkan barang bukti Nomor 0895/2015/NF cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika serta tidak adanya barang bukti berupa alat hisap / Bong yang ditemukan pada diri Terdakwa. Sehingga menurut Penuntut Umum Terdakwa

## 836 Berliandista Yustianjarnimas: Disparitas Pidana Pada
tidak memenuhi unsur pada Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika yakni penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Penuntut Umum juga berpendapat dalam memori kasasinya bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sangat tidak sejalan dengan program Pemerintah Pemberantasan Narkotika dengan tujuan untuk mendidik dan membuat jera serta menjadi penangkal agar orang lain tidak melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh terdakwa serta tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, dan menyelamatkan generasi penerus bangsa agar tidak terjerumus kedalam lembah hitam Narkotika. Namun dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim mengacu pada konsep pengertian “pengedar” dan “pengguna”. Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU Narkotika dikenakan kepada seseorang dalam kwerangka “peredaran”, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna Narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128 UU Narkotika. Majelis Hakim juga menyimpulkan bahwa harus ada pemilahan, pemisahan ataupun pembedaan keadaan-keadaan yang menentukan kapan atau bilamana suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai “pengedar” dan/ atau kapan atau bilamana suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai “pengguna/ penyalah guna narkotika bagi diri sendiri”, untuk kemudian diimplementasikan pada pasal – pasal mana yang seharusnya diterapkan terhadap pelaku dalam hal berkaitan. Penerapan pasal – pasal tersebut tidaklah dapat dilakukan secara formal/tekstual semata namun harus melihat secara materiil/kontekstual yaitu perbuatan apa yang benar – benar terjadi dan niat (mens rea) apa yang ada pada Terdakwa.
Pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung untuk menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum. Judex Facti telah memeriksa dan memutus perkara a quo dengan tepat dan benar dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan kedua perkara in Casu. Pemidanaan terhadap Terdakwa juga telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dengan memeriksa

## Jurist-Diction Vol. 3 (3) 2020
seluruh fakta hukum dan mempertimbangkan unsur – unsur tindak pidana dari seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, karenanya pemidanaan oleh Judex Facti terhadap Terdakwa dinyatakan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar. Disamping itu, putusan Judex Facti dalam perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum harus ditolak.
Pada dasarnya, Terdakwa pada putusan Nomor : 28/PID.Sus/2015/PN Krg dan Nomor : 2823 K/Pid.Sus/2015 juga dapat dijatuhi hukuman pidana berupa rehabilitasi karena memenuhi beberapa unsur dalam Pasal 2 SEMA No. 4 Tahun 2010 terkait rehabilitasi. Walaupun urine Terdakwa pada putusan Nomor : 2823 K/ Pid.Sus/2015 tidak positif mengandung Narkotika, namun berdasarkan Peraturan Bersama: 21
“Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai narkotika sesuai hasil tes urine,darah,rambut,atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah,setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik BNN dan telah di lengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu”.
Namun memang dalam rumusan pasal tersebut lagi – lagi terdapat Surat Asesmen yang diperlukan untuk menempatkan seorangTerdakwa dalam Lembaga Rehabilitasi. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bersama, Terdakwa atau Terpidana Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika yang mendapat putusan pengadilan untuk menjalani pengobatan dan rehabilitasi diserahkan oleh pihak kejaksaan ke lembaga rehabilitas medis dan/atau lembaga rehabilitas sosial yang ditunjuk. Penunjukkan lembaga rehabilitas medis dan/atau lembaga
21 Pasal 4 angka 2 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/Pb/Ma/ Iii/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per- 005/A/Ja/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/Iii/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

## 838 Berliandista Yustianjarnimas: Disparitas Pidana Pada
rehabilitas sosial dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang dimuat dalam Surat Asesmen. Itulah mengapa Surat Asesmen merupakan elemen penting dan menjadi dasar utama pertimbangan Hakim untuk memutus seorang Terdakwa menjalani proses rehabilitasi sebagai hukuman pidana yang harus dijalani.

## Kesimpulan
Disparitas pidana terjadi pada putusan kasus Penyalahguna Narkotika apabila terdakwa pada perkara yang sama atau serupa dan melanggar peraturan yang sama pula namun dijatuhi hukuman pidana yang berbeda tanpa adanya faktor lain. Dengan adanya Surat Assesmen yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung dan Peraturan Bersama menandakan bahwa terdapat faktor lain yang membenarkan putusan pemidanaan berupa rehabilitasi yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada penyalahguna Narkotika yang mendapatkan Surat Asesmen tersebut, sehingga pemberian pidana yang berbeda pada penyalahguna yang mendapatkan Surat Asesmen dan tidak bukanlah merupakan sebuah disparitas pidana. Serta pada putusan Nomor : 28/PID.Sus/2015/PN Krg dan Nomor : 2823 K/Pid.Sus/2015 Terdakwa tidak dijatuhi pidana rehabilitasi. Keduanya tidak terdapat Surat Asesmen, dimana Surat Asesemen merupakan salah syarat pada Pasal 2 huruf d SEMA No. 4 Tahun 2010.
Pada putusan Nomor : 2823 K/Pid.Sus/2015 juga tidak memenuhi syarat lain yakni surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika, karena urine Terdakwa pada kasus tersebut negatif mengandung Narkotika. Pada kasus ini seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar dakwaan kesatu Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika karena  Terdakwa  tidak  terkualifikasi  sebagai  penyalahguna  yang  terdapat  pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika. Sedangkan putusan Nomor : 1349/PID. Sus/2015/PN. Jkt Tim Terdakwa dijatuhi pidana rehabilitasi sebab memenuhi kualifikasi penyalahguna yang dapat dijatuhi putusan rehabilitasi termasuk adanya Surat Asesmen, positif menggunakan Narkotika, dan barang bukti Narkotika tidak lebih dari yang ditentukan oleh peraturan terkait.

## Daftar Bacaan

## Buku
Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana ( Citra Aditya Bakti 2007).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi (Prenadamedia Group 2016).
I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi (Yrama Widya 2004).
Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya (Raja Grafindo Persada 2003).

## Jurnal
Hafie d Ali Gani, ‘Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika’ (2015) Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
Rully Novian et al, ‘Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya’ (2018) Institute for Criminal Justice Reform (ICJR).
Merry Natalia Sinaga, ‘Ide Dasar Double Track System : Sanksi Pidana Dan Tindakan Sebagai Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika’ (2018) Jurnal Fakultas Hukum Universitas Simalungun Vol. 3 No. 1.
Fitriani Toliango, ‘Disparitas Pemidanaan Penyalah Guna Narkotika’ (2016) E-Jurnal Katalogis Volume 4 Nomor 11 .

## Laman
Dimas Ryandi, ‘Makin Banyak Orang Dipenjara, Biaya Makan Napi Tembus Rp.
1,79 Triliun , 2018. www.jawapos.com,

## Perundang-undangan
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang – Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang – Undang No. 73 Tahun 1958 Tentang Berlakunya Undang – Undang No. 1 Tahun 1946.
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

## 840 Berliandista Yustianjarnimas: Disparitas Pidana Pada
Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.