Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 1, Januari 2021

## ANALISIS  PENGELOLAAN  HUTAN  KEMASYARAKATAN  (HKM)  DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
Boby  Cipta  Perdana,  Saefuddin  Baharsyah,  M.  Risky  Syahputra  dan  Riski  Adi Dian Danu
Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia Email: bobyperdana85@gmail.com, 2302190172.saefuddinbaharsyah@gmail.com, Riskysyah162@gmail.com dan adiriski120@gmail.com

## Abstract
This  paper  aims  to  analyze  the  implementation  of  community  forest  management (HKm) in East Lombok Regency and its impact on regional income and to describe the  factors  that  influence  community  forest  management  activities  in  East  Lombok Regency. This research method used a qualitative descriptive method based on data from  the  NTB  Environment  and  Forestry  Service  and  the  East  Lombok  BPS Regency.  The results showed that local income would increase if the community of HKm paid  a provision  fee for forest  products in  accordance with the provisions of the law, and the success of the community in managing HKm was influenced by the factors  of  the  suitability  of  program  results  with  the  needs  of  the  community,  the target  of  the  Community  Forest  Management  (HKm)  program,  and  assistance  in managing community forests (HKm) by local organizations.
Keywords: forest management; community forest; regional income

## Abstrak
Penelitian  ini  memiliki  tujuan  guna  menganalisis  pelaksanaan  pengelolaan  Hutan Kemasyarakatan  (HKm)  di  Kabupaten  Lombok  Timur  dan  dampaknya  terhadap pendapatan  daerah  serta  mendeskripsikan  faktor  yang  mempengaruhi  aktivitas pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan berpedoman pada data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB serta BPS Kabupaten Lombok  Timur.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pendapatan  daerah  akan bertambah  apabila  masyarakat  pengelola  HKm  membayar  biaya  provisi  atas  hasil hutan  sesuai  dengan  ketentuan  undang-undang,  dan  keberhasilan  masyarakat  dalam mengelola  HKm  dipengaruhi  oleh  faktor  kesesuaian  hasil  program  dengan kebutuhan masyarakat pengelola, sasaran program pengelolaan Hutan Kemasyarakatan  (HKm),  dan  pendampingan  pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan (HKm) oleh organisasi setempat.
Kata Kunci: pengelolaan hutan; hutan kemasyarakatan (hkm); pendapatan daerah.
Coresponden Author Email: bobyperdana85@gmail.com Artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi
Boby  Cipta  Perdana,  Saefuddin  Baharsyah,  M.  Risky  Syahputra  dan  Riski  Adi  Dian Danu

## Pendahuluan
Salah  satu  provinsi  di  Indonesia  yang  terdapat  kekayaan  alam  potensial  ada  di NTB (Nusa Tenggara Barat. Terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kotamadya, kekayaan alam yang  dimiliki  provinsi  NTB  salah  satunya  adalah  sumber  daya  hutan.  Dari  delapan kabupaten  tersebut,  Kabupaten  Lombok  Timur  memiliki  luas  lahan  hutan  sebesar  680 ribu  hektare,  dimana  230-ribu  hektare  lahan  kritisnya  adalah  hutan  (DISLHK  NTB, 2020). Di kabupaten tersebut, hutan adalah sumber penghasilan masyarakat di sekitarnya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki hutan tersebut. Salah satunya yaitu dengan mengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm).
Ketetapan dari Menteri Kehutanan Indonesia Nomor P.88/Menhut-II/2014 perihal Hutan Kemasyarakatan, Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan jika hutan kemasyarakatan (HKm) ialah  hutam  negara  dengan  pemanfaatannya  guna  meningkatkan  warga  sekitar.  Hutan Kemasyarakatan  (HKm)  murni  menjadi  hak  masyarakat  untuk  memanfaatkan  potensi hutan tersebut untuk sumber mata pencaharian (Kartila, Ichsan, & Markum, 2018).  Hal yang  sama  juga  dijelaskan  oleh  Ayudanti,  (2017)  bahwa  tujuan  dari  Hutan Kemasyarakatan  (HKm)  yaitu  untuk  mengembangkan  kapasitas/kemampuan  dan memberikan akses masyarakat sekitar hutan mengelola hutan secara lestari agar terjamin ketersediaan  lapangan  pekerjaan  untuk  masyarakat  sekitar  hutan  sehingga  bisa mengurangi pengangguran atau mengurangi permasalahan sosial dan ekonomi yang ada di  daerah  tersebut.  Tentu  saja  hal  ini  bisa  menjadi  upaya  untuk  mengurangi  tingkat kemiskinan masyarakat di sekitar hutan. Namun pada kenyataannya pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan  (HKm)  masih  menghadapi  beberapa  masalah  di  antaranya  masih kurang  ketatnya  kebijakan  tentang  pemanfaatan  hutan  sehingga  semakin  banyak kerusakan  sumber  daya  hutan  yang  diakibatkan  karena  eksploitasi,  serta  pendapatan masyarakat  yang  menurun  karena  semakin  sulit  dalam  mengembangkan  dan memanfaatkan sumber daya hutan akibat eksploitasi tersebut (Retnowathi, 2015).
Sulitnya mengembangkan potensi sumber daya hutan juga dikarenakan rendahnya kapasitas  sumber  daya  manusianya  (rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  informasi) sehingga akses masyarakat terhadap pemanfaatan ekonomi hutan juga rendah yang mana ini  berkaitan  dengan  angka  kemiskinan  di  Kabupaten  Lombok  Timur.  Data  dari  BPS Kabupaten Lombok Timur mencatat tahun 2017 tingkat warga miskin sejumlah 18,28%, selang  satu  tahun,  tepatnya  2018,  warga  miskin  sebesar  16,55%,  dan  pada  tahun  2019 persentase  penduduk  miskin  di  Lombok  Timur  sebesar  16,15%.  Hal  ini  dapat disimpulkan  bahwa  pada  3  tahun  terakhir  persentase  penduduk  miskin  di  Kabupaten Lombok  Timur  mengalami  penurunan.  Namun,  keadaan  yang  sebaliknya  terjadi  pada indeks  pertumbuhan  perekonomiannya.  Pada  tahun  2017  Kabupaten  Lombol  Timur menghasilkan  PDRB  (Produk  Domestik  Regional  Bruto)  sebesar  6,25%.  Pada  tahun 2018  menurun  drastis  menjadi  3,36%  dan  akhirnya  pada  tahun  2019  mengalami kenaikan menjadi 4,68% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur, 2020). Agar pendapatan  daerah  terus  meningkat  secara  dinamis  dan  signifikan,  diperlukan  adanya pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  yang  baik  dan  secara  konsisten  agar  hutan
dapat  terjaga  dan  lestari  serta  menghasilkan  input  dan  output  yang  seimbang.  Karena masyarakat  sekitar  hutan  masih  mengandalkan  hasil  hutan  sebagai  sumber  pendapatan. Sehingga  apabila  terkelola  dengan  baik,  dapat  meningkatkan  pendapatan  masyarakat sekitar  hutan  secara  tidak  langsung  pun  bisa  memaksimalkan  penghasilan  daerah  di wilayah tersebut (Hadi, 2018).
Pada  penelitian  terdahulu  yang  dilakukan  oleh  Prasetyo,  dkk  (2017)  disebutkan bahwa sumber penerimaan daerah yang berasal dari sektor kehutanan berasal dari pihak ketiga  yang  membayar  retribusi  dari  pengelolaan  hutan  tersebut.  Pihak  ketiga  yang dimaksud  adalah  anggota  masyarakat  antara  lain  orang/pribadi,  kelompok/organisasi, badan  usaha  swasta,  BUMN  dan  Instansi  Pemerintah  yang  mengelola  hutan  atau menjadi kontraktor dalam suatu proyek hutan. Lain dari penelitian yang dilakukan oleh Siburian  (2018)  menyebutkan  bahwa  kontribusi    sumber    daya  hutan    yang    diperoleh pemerintah  Kabupaten  Manokwari  berasal  dari  bagi  hasil  kegiatan  IUPHHK-HA  (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam) yang dalam  pemanfaatannya dibagi  untuk  pemerintah  pusat  40%  dan  daerah  penghasil  60%  untuk  kemudian digunakan  untuk  merehabilitasi  hutan  di  daerah  tersebut.  Besarnya  penerimaan  daerah melalui kegiatan IPHHK tergantung pada jenis kayu yang diambil dari hutan. Semakin mahal  harga  pasar  kayu,  semakin  tinggi  retribusi  yang  dikenakan  terhadap  jenis  kayu tersebut.
Dari dua penelitian tentang pengelolaan hutan terhadap pendapatan daerah di atas, peneliti  menemukan  faktor  pembeda  dalam  menganalisisnya.  Peneliti  pertama menganalisis kontribusi  pengelolaan hutan terhadap pendapatan daerah melalui besaran retribusi  dari  pihak  ketiga  dan  peneliti  kedua  menganalisis  melalui  besaran  bagi  hasil kegiatan  izin  usaha  pemanfaatan  hasil  hutan.  Maka,  pada  penelitian  ini  kami menganalisis  sumbangsih  dari  hasil  pengelolaan  hutan  terhadap  pendapatan  daerah Kabupaten  Lombok  Timur  dengan  menghitung  provisi  sumber  daya  hutan  serta pengganti  rugi  tegakan  berdasarkan  ketetapan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan RI Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017. Manfaat penelitian ini adalah  sebagai  ilustrasi  hitungan  pendapatan  daerah  yang  diterima  Kabupaten  Lombok Timur  dari  sekor  kehutanan  yang  dihitung  dari  provisi  yang  diterima,  sehingga  dapat dijadikan  sebagai  salah  satu  alternatif  untuk  meningkatkan  penerimaan  daerah  yang dapat  pula  membantu  mengurangi  tingkat  kemiskinan.  Lebih  lanjut  penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  tata  kelola  hutan  kemasyarakatan  di  Kabupaten  Lombok Timur  terhadap  pendapatan  daerah  beserta  apa  saja  faktor  yang  mempengaruhi pengelolaannya.

## Metode Penelitian
Metodologi  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif, yaitu sebuah kajian yang berusaha untuk menjelaskan data secara natural yang diperoleh melalui  kata  atau  kalimat  penjelasan  kualitatif  (Sugiyono,  2015).  Jenis  data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder  yang meliputi: 1) Data luas lahan hutan  di  Kabupaten  Lombok  Timur  (DISLHK  NTB)  tahun  2020;  2)  Data  Nama
Boby  Cipta  Perdana,  Saefuddin  Baharsyah,  M.  Risky  Syahputra  dan  Riski  Adi  Dian Danu
Kelompok dan Luas Hutan Kemasyarakatan (DISLHK NTB) tahun 2009-2018; 3) Data persentase  penduduk  miskin  di  Kabupaten  Lombok  Timur  (Badan  Pusat  Statistik Kabupaten  Lombok  Timur)  tahun  2017-2019;  4)  Data  indeks  pertumbuhan perekonomian  Kabupaten  Lombok  Timur  (Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Lombok Timur)  tahun  2017-2019;  5)  Data  Penetapan  harga  patokan  hasil  hutan  (Penentuan Harga  Patokan  Hasil  Hutan  guna  Perhitungan  Provisi  Sumber  Daya  Hutan  dan  Ganti Rugi Tegakan).

## Hasil dan Pembahasan
A. Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Lombok Timur
Lombok  Timur  ialah  satu  dari  beberapa  kabuaten  yang  ada  di  NTB  dengan luas  wilayahnya  sebesar  1.605,55km2  dengan  populasi  sebanyak  1.105.582  jiwa. Menilik  topografi  yang  dimiliki  oleh  Lombok  Timur,  wilayah  ini  terletak  pada ketinggian 0-3.726 mdpl. Kemiringan lahan bervariasi mulai dari 0 sampai dengan >40%,  dengan  iklim  basah  tropis  dan  kering,  serta  memiliki  dua  musim  yaitu penghujan dan kemarau. Lombok Timur juga memiliki lahan hutan sebesar 680.620 hektare  (Kabupaten  Lombok  Timur,  Wikipedia)  dan  tercatat  memiliki  lima  Hutan Kemasyarakatan  (HKm)  yang  dikelola  dan  sudah  memiliki  ijin  (terdaftar)  resmi. Tiap-tiap  hutan  tersebut  dikelola  oleh  lima  kelompok,  di  antaranya  Wana  Lestari, Lembah Sempager, Sekaroh (Jaya dan Maju), dan Dongo Baru.
1. Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Dara Kunci (Wana Lestari)
Desa  Dara  Kunci  adalah  satu  dari  beberapa  desa  yang  ada  Kecamatan Sambelia,  Kabupaten  Lombok  Timur  yang  luas wilayahnya  sebesar  3,52  km2 dari  seluruh  wilayah  Kecamatan  Sambelia.  Desa  Dara  Kunci  terletak  pada ketinggian 40 mdpl, terletak di dekat pantai sekaligus hutan, serta dipengaruhi oleh  2  musim  yaitu  kemarau  dan  hujan.  Sebagian  besar  penduduk  bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Selain itu, sebagian penduduk juga berprofesi  sebagai  pedagang,  pengrajin  dan  PNS  (Jayawinangun,  R.,  Saputro, Bayu.,  2019).  Pelaksanaan  pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm) mengacu pada Perda Nomor 6 tahun 2004 perihal ketentuan pemberlakuan dan pelaksanaan  hutam  masyarakat  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat.  Pengelolaan Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  bisa  tercapai  apabila  masyarakat  yang mengelola  hutan  bisa  melaksanakan  kelola  hutan  sebaik  mungkin  agar memberi  dampak  positif  bagi  perekonomian  maupun  manfaat  alam  dengan terjaganya  fungsi  hutan  hingga  fungsi  tata  air  di  lingkungan  hutan  tersebut. Pengelolaan  hutan  tentu  saja  harus  mengetahui  kondisi  atau  proporsi  tanaman di lahan Hutan Kemasyarakatan (HKm), dimana porsi tanaman keras sebanyak 60%  dan tanaman pangan sebesar 40%. Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Dara  Kunci  menerapkan  tanaman  multi  purpose  tree  species  atau  tanaman multi  fungsi  seperti  jambu  mete,  asam,  palawija,  dan  srikaya.  Awal pengelolaannya  hasil  tanaman  tersebut  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan
sehari-hari.  Tapi  lambat  laun,  hasil  dari  pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan (HKm) di Desa Dara Kunci bisa digunakan untuk membayar biaya pendidikan anak-anak mereka hingga ke jenjang perguruan tinggi.
Setelah  berkembangnya  hasil  dari  pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan (HKm)  Desa  Dara  Kunci,  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nusa Tenggara  Barat  memberikan  pelatihan  kepada  warga  Desa  Dara  Kunci  agar lebih  siap  dalam  kemampuan,  tanggung  jawab,  dan  kemauan  dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pelatihan yang telah dilakukan di Desa Dara Kunci khususnya untuk kelompok pengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) Wana Lestari adalah pelatihan administrasi kelompok, pembibitan, dan pengelolaan setelah panen/pasca panen (Susanti AS, Purnaweni, & Kismartini, 2018).
2. Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Gunung Malang (Lembah Sempager) Desa  Gunung  Malang  ada  di  Kecamatan  Pringgabaya  Kabupaten Lombok  Timur,  memiliki  wilayah  yang  luasnya  sekitar  40  km2.  Mayoritas penduduknya  tidak  bekerja,  dimana  masyarakat  dengan  pekerjaan  berkebun atau bertani memiliki persentase hampir 21% dan sisanya merupakan pegawai negeri, karyawan swasta, pelajar dan lain-lain.
Kelompok  pengelola  Hutan  Kemasyaratakan  (HKm)  di  desa  Gunung Malang  adalah  Lembah  Sempager,  dengan    jumlah  anggota  kelompok  yang 187  orang. Luas Hutan Kemasyarakatan (HKm) Lembah Sempager adalah 360 hektare  dan  sudah  memiliki  izin  mengelola  sejak  tahun  2013  dengan  nomor 188.45/249/Hutbun/2013 tanggal 24 Mei 2013 (DISLHK NTB, 2018). Dengan terbitnya izin untuk mengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Gunung Malang,  diharapkan  dapat  membantu  memperbaiki  kondisi  ekonomi masyarakat  sekitar  hutan  atau  masyarakat  pengelola.  Pengelolaan  Hutan Kemasyarakatan  (HKm)  yang  baik  dapat  tercapai  bila  masyarakat melaksanakan  kelola  hutan  dengan  baik  dan  berkelanjutan  sehingga  dapat memberikan  manfaat  ekonomi  maupun  alam,  yang  kemudian  hasilnya  dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan menyekolahkan anak-anak di Desa Gunung Malang.
Hasil  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  Lembah  Sempager  yang  dikelola antara lain kayu (mahoni, sonokeling, klokos udang, elar, gmelina) dan bukan kayu  (padi,  empon-empon,  jagung,  bawang,  singkong,  ubi  jalar,  dan  umbi- umbian  lain).  Hasil  hutan  ini  akan  sangat  menguntungkan  masyarakat pengelola  apabila  dijual  dan  akan  memberikan  pemasukan  daerah  karena masyarakat  harus  membayar  pungutan  provisi.  Namun  pada  beberapa  waktu terakhir,  terjadi  pembakaran  hutan  untuk  pembukaan  lahan  perkebunan  atau pertanian.  Pada  tahun  2019  lalu,  setidaknya  100  hektare  Hutan Kemasyarakatan  (HKm)  habis  terbakar.  Terbakarnya  hutan  tersebut  disinyalir karena  warga  salah  mengartikan  perubahan  fungsi  Hutan  Produksi  Terbatas (HPT)  atau  Hutan  Lindung  (HL)  dan  malah  mengalihfungsikannya  menjadi
Boby  Cipta  Perdana,  Saefuddin  Baharsyah,  M.  Risky  Syahputra  dan  Riski  Adi  Dian Danu
perkebunan  (Website  Resmi  Desa  Gunung  Malang  Kecamatan  Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur).
3. Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Sekaroh (Sekaroh Jaya dan Sekaroh Maju)
Desa  Sekaroh  terletak  di  Kecamatan  Jerowaru  Kabupaten  Lombok Timur,  memiliki  dua  kelompok  pengelola  Hutan  Kemasyaratakan  (HKm) antara  lain  Sekaroh  Jaya  dengan  luas  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  yang dikelola  adalah  234,39  Ha  serta  sudah  memiliki  izin  mengelola  sejak  tahun 2013 dengan nomor izin pengelolaan  188.45/231.b/Hutbun/2013 dan Sekaroh Maju dengan luas Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang dikelola adalah 309,69 Ha  360  serta  sudah  memiliki  izin  mengelola  sejak  tahun  2012  dengan  nomor izin pengelolaan 188.45/443/Hutbun/2012 (DISLHK NTB, 2018).
Tanaman kehutanan yang dipilih pada Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Sekaroh merupakan tipe yang memang diakusi mampu hidup serta dapat beraklimatisasi  terhadap  situasi  biofisik  Hutan  Lindung  Sekaroh.  Varietas tanaman  itu,  antara  lain  pohon  mahoni  ( Swietenia  macrophylla ),  pohon imbe/mimba ( Azadirachta indica ), pohon trembesi ( Albizia saman ) serta pohon khaya  ( Khaya  anthotheca ).  Selain  tanaman  kehutanan,  kegiatan  pengelolaan Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  Sekaroh  Jaya  dan  Sekaroh  Maju  pun  turut bercocok  tanam  bermacam  buah.  Varietas  yang  umum  dipilih  masyarakat, terdiri  atas  manga,  nangka,  asam,  dan  srikaya.  Ketika  kemarau  tiba,  pohon asam  ialah varietas yang nilai jual relatif tinggi  ketimbang buah lain sehingga daerah  Sekaroh  dikenal  sebagai  penghasil  asam  di  kawasan  Nusa  Tenggara Barat.
4. Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Sapit (Dongo Baru)
Desa  Sapit  luas  wilayahnya  sebesar  1.440,7  hektar  dengan  jumlah anggota  kelompok  yang  mengelola  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  Dongo Baru  sebanyak  722  orang  pada  tahun  2018.  Luas  Hutan  Kemasyarakatan (HKm)  Dongo  Baru  sebesar  450  hektar  dan  sudah  memiliki  izin  mengelola sejak tahun 2016 (DISLHK NTB, 2018).
Desa  Sapit  merupakan  daerah  yang  memiliki  tingkat  kemiskinan  cukup signifikan  karena  rendahnya  pendapatan  masyarakat.  Salah  satu  penyebabnya adalah  karena  adanya  kerusakan  hutan  yang  tentu  saja  memengaruhi  totak keseluruhan sumber daya alam, khususnya hutan yang bisa difungsikan warga sekitar.  Kerusakan  hutan  ini  disebabkan  karena  masih  banyak  program kehutanan  yang  tidak  terkontrol  atau  program  kehutanan  yang  silih  berganti sehingga  hutan  menjadi  tidak  terurus  dan  masyarakat  menjadi  tidak  bisa mengambil manfaat yang didapat dari sumber daya hutan. Bahkan tidak jarang terjadi  pencurian  kayu  oleh  oknum-oknum  tidak  bertanggung  jawab  yang menyebabkan  masyarakat  menjadi  semakin  sulit  memperoleh  pendapatan  dari hasil  hutan.  Namun  setelah  diberikan  izin  mengelola  Hutan  Kemasyarakatan
(HKm)  Dongo  Baru,  diharapkan  dapat  meningkatkan  pendapatan  masyarakat dan  meningkatkan  kesejahteraan  dengan  mengelola  hutan.  Areal  pengelolaan Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  Dongo  Baru  dibagi  menjadi  enam  blok,  di antaranya  adalah  blok  Pidana  seluas  140  hektare,  blok  Serata  seluas  100 hektare,  blok  Dupe  seluas  60  hektare,  blok  Sakan  seluas  64,5  hektare,  blok Pesuse seluas 40 hektare, serta blok Lembak dengan luas 50 hektare. Ke-enam blok  tersebut  dikelola  oleh  Gabungan  Kelompok  Petani  (Gapoktan)  yang bernama Dongo Baru.
Pengelolaan  hutan  diawali  dengan  pembentukan  kelompok  yang kemudian  diberi  nama  Dongo  Baru.  Selanjutnya  menyusun  peraturan pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  atas  kesepakatan  bersama. Peraturan inilah yang berhasil mengurangi dan menekan kasus pencurian kayu serta  kerusakan  hutan.  Selain  itu,  setelah  disepakati  peraturan  pengelolaan hutan,  sistem  penanaman  pohon  diperbaiki  dengan  bercocok  tanam  tumpang sari,  pohon  tegakan,  dan  tanaman  yang  memiliki  banyak  kegunaan  lainnya yang  telah  tumbuh  dengan  baik  dan  subur.  Dampak  dari  adanya  pengelolaan Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  Dongo  Baru  ini  adalah  betambahnya ketersediaan  air  melalui  beberapa  mata  air  yang  ada  di  desa  tersebut  seperti mata air Pancor Jaman, Pesusa, Sebau, dan lain-lain. Hasil hutan yang dikelola antara lain adalah kayu (mahoni, sonokeling, gmelina, elar, klokos udang) dan bukan  kayu  (jagung,  empon-empon,  padi,  ashitaba,  ubi  jalar,  singkong, bawang, dan sayur mayur). Hasil lain dari  pohon serba guna, misalnya pohon rambutan, nangka, durian, kopi, cengkeh, kakao, jeruk, jambu, pisang, hingga mangga.  Dari  hasil  hutan  tersebut,  dijual  oleh  masyarakat  pengelola  untuk memperoleh  pendapatan  yang  bisa  digunakan  untuk  menyambung  hidup  dan menambah  kesejahteraan  mereka,  dari  memenuhi  kebutuhan  primer  hingga sekunder (Hadi, 2018).

## B. Faktor  yang  Mempengaruhi  Pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm) Kabupaten Lombok Timur
Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi  kegiatan pengelolaan Hutan
Kemasyarakatan (HKm) di Kabupaten Lombok Timur antara lain:
1. Kesesuaian hasil program dengan kebutuhan masyarakat pengelola
Motivasi  dari  masyarakat  pengelola  kawasan  Hutan  Kemasyarakatan (HKm)  adalah  mereka  hanya  ingin  mendapatkan  lahan  yang  dapat  dikelola sehingga  menghasilkan  sesuatu  yang  bernilai  jual  untuk  peningkatan kesejahteraan  hidup.  Selain  itu  belum  terdapat  pengevaluasian  agenda  dari pemerintah.  Perihal  peragaman  tumbuhan  bagi  area  Hutan  Kemasyarakatan (HKm),  bibit  dari  pemerintah  datangnya  saat  menjelang  musim  kemarau, sehingga saat bibit tersebut ditanam banyak yang gagal (Susanti AS et al., 2018).
2. Sasaran Program Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm)
Boby  Cipta  Perdana,  Saefuddin  Baharsyah,  M.  Risky  Syahputra  dan  Riski  Adi  Dian Danu
Program pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang bertujuan guna meningkatkan warga sekitar hutan agar terbebas dari kemiskinan masih terdapat beberapa  yang  tidak  tepat  sasaran  sehingga  malah  menyebabkan  pemborosan tenaga,  dana,  dan  waktu  untuk  penyuluhan,  pembelian  pupuk  dan  bibit, pelaksanaan  program  pengelolaan  hutan.  Beberapa  masyarakat  juga  kewalahan dalam  mengelola  sumber  daya  hutan  karena  rendahnya  tingkat  pendidikan mereka  sehingga  pengembangan  potensi  masyarakat  tidak  optimal.  Faktor  ini membutuhkan  peran  dan  keberadaan  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan untuk  melakukan  identifikasi  yang  lebih  jelas  dan  rinci  lagi  tentang  kebutuhan dan  keberadaan  masyarakat  terhadap  manfaat  sumber  daya  hutan  agar  proses pengurusan izin, hak, maupun kolaborasi menjadi lebih mudah untuk dilakukan (Susanti AS et al., 2018).
3. Pendampingan pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) oleh organisasi setempat
Pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  sewajarnya  didampingi  oleh pelaksana  teknis  dari  organisasi  setempat  yang  menaungi  pengelolaan  hutan. Tentu  saja  kegiatan  pendampingan  ini  membutuhkan  sumber  dana  yang memadai.  Namun,  pada  prakteknya  sumber  dana  untuk  pendampingan  masih kurang memadai jika dibandingkan dengan luasnya areal Hutan Kemasyarakatan (HKm)  di  Kabupaten  Lombok  Timur  yang  mengakibatkan  berkurangnya motivasi  sumber  daya  manusia  pelaksa  teknis  selaku  yang  mendapingi pelaksanaan  pengelolaan  hutan  dan  masyarakat  pengelola  sebagai  pelaksana program (Susanti AS et al., 2018).

## C. Dampak  Pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  Kabupaten  Lombok Timur terhadap Pendapatan Daerah
Pendapatan  daerah  dari  pengelolaan  hutan  berasal  dari  retribusi  Provisi Sumber  Daya  Hutan  (PSDH)  sebagaimana  diatur  dalam  ketetapan  Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor
P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017  perihal  penentuan  harga  hasil  hutan guna  hitungan  provisi  sumber  daya  hutan  serta  pengganti  rugi  tegakan.  Pada peraturan  menteri  tersebut  dijelaskan  bahwa  PSDH  (provisi  sumber  daya  hutan), yaitu  punggutan  biaya  yang  dijadikan  pengganti  atas  nilai  intrinsik  hasil  hutan negara  atau  terhadap  hasil  hutan  yang  letaknya  di  kawasan  hutan  negara  yang dipercadangkan guna alokasi pembangunan selain untuk bidang kehutanan. Provisi tersebut  tentu  saja  masuk  ke  dalam  pendapatan  daerah,  dalam  hal  ini  pendapatan daerah  Kabupaten  Lombok  Timur  dari  sektor  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm) karena  tujuan  dari  ditetapkannya  harga  patokan  hasil  hutan  adalah  untuk mengoptimalkan  penerimaan  negara  pada  umumnya,  dan  penerimaan  daerah  pada khususnya,  atas  hasil  kehutanan  serta  memberi  jaminan  atas  tata  kelola  hutan
produksi  melalui  sektor  lingkungan,  sosial,  maupun  perekonomian  (Permen-LHK- No.-P.64-Tahun-2017-Harga-Patokan.pdf).
Melihat  dari  penetapan  harga  patokan  hasil  hutan  dalam  peraturan  menteri tersebut,  cara  menghitung  provisi  yaitu  berdasarkan  formula  tarif  yang  dapat diketahui  di dalam lampiran peraturan menteri yang telah disebutkan,  dikalikan ke harga  tolok  ukur  PSDH,  dan  dikalikan  lagi  ke  volume  hasil  hutan.  Tarif  yang dimaksud  di  dalam  rumus  perhitungan  provisi  adalah  tarif  yang  tercantum  di ketetapan  Pemerintah  No.  12  Tahun  2014  perihal  Jenis  dan  Tarif  Penerimaan Negara Bukan Pajak yang diberlakukan bagi Kementerian Kehutanan, dimana tarif untuk hasil hutan kayu sebesar 10% dan tarif untuk hasil hutan bukan kayu sebesar 6% (PP No.12 tahun 2014).
Pada  studi  ini  memberikan  contoh  perhitungan  PSDH  dengan  menghitung volume  hasil  kelima  Hutan  Kemasyarakatan (HKm)  di  Kabupaten  Lombok  Timur per  m 3 untuk  hasil  kayu  dan  per    1  ton  untuk  volume  hasil  bukan  kayu,  yang kemudian  akan  ditarik  analisis  hasil  pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm) terhadap pendapatan daerah melalui pembayaran provisi.
Bertolok  ukur  ke  ketetapan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  RI Nomor  P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017  perihal  Penetapan  Harga Patokan Hasil Hutan guna Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan  dan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  12  Tahun  2014  tentang  Jenis  Dan Tarif  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  yang  diberlakukan  ke  Kementerian Kehutanan,  maka  hitungan  Provisi  Sumber  Daya  Hutan  (PSDH)  di  Hutan Kemasyarakatan (HKm) Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut:
Tabel 1 PSDH Hutan Kemasyarakatan (HKm) Wana Lestari (Desa Dara Kunci) Hasil Hutan Tarif Volume Hasil Hutan Harga Patokan PSDH Jumlah Bukan Kayu: - Jambu mete - Asam
- Palawija - Srikaya 6% 6% 6% 6% 1 ton 1 ton 1 ton 1 ton Rp500.000 Rp300.000 Rp500.000 Rp500.000 Rp  30.000 Rp  18.000 Rp  30.000 Rp  30.000 Total Rp108.000
Sumber: Permen-LHK-No.-P.64-Tahun-2017-Harga-Patokan.pdf
Dikarenakan  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  Wana  Lestari  di  Desa  Dara Kunci  menerapkan  tanaman multi  purpose  tree  species atau  tanaman  multi  fungsi maka  di  dalam  tabel  terlulis  hasil  hutan  bukan  kayu.  Di  tabel  tersebut  simpulan menyatakan  jika  apabila  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  Wana  Lestari menghasilkan hasil hutan bukan kayu sebanyak 1 ton per-jenis dalam sekali panen maka  Desa  Dara  Kunci  sudah  turut  menyumbang  pendapatan  daerah  Kabupaten
Boby  Cipta  Perdana,  Saefuddin  Baharsyah,  M.  Risky  Syahputra  dan  Riski  Adi  Dian Danu
Lombok  Timur  sebesar  Rp108.000  sekali  panen  melalui  pungutan  provisi  sumber daya  hutan  tersebut,  dan  berlaku  kelipatannya  serta  telah  meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pengelola itu sendiri dengan menikmati hasil hutan tersebut.
Tabel 2

## PSDH Hutan Kemasyarakatan (HKm) Lembah Sempager (Desa Gunung
Malang) Hasil Hutan  Tarif Volume Hasil Hutan Harga Patokan PSDH Jumlah Kayu: - Mahoni - Sonokeling
- Klokos udang - Elar
- Gmelina
10% 10% 10% 10% 10% 1 m 3 1 m 3 1 m 3 1 m 3 1 m 3 Rp   580.000 Rp1.200.000 Rp1.200.000 Rp1.200.000 Rp   105.000 Rp  58.000 Rp120.000 Rp120.000 Rp120.000 RP 10.500 Bukan kayu: - Padi - Empon- empon
- Jagung
- Bawang - Singkong, ubi jalar, dan umbi- umbian lain 6% 6%
6% 6% 6% 1 ton 1 ton 1 ton 1 ton 1 ton Rp2.000.000 Rp  500.000 Rp1.000.000 Rp  500.000 Rp  500.000 Rp120.000 Rp  30.000 Rp  60.000 Rp  30.000 Rp  30.000 Total Rp698.500
Berdasar  penjelasan  di  Tabel  2  simpulan  yang  didapat  menyatakan  apabila Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  Lembah  Sempager  menghasilkan  hasil  hutan  kayu per m 3 setiap jenisnya dan hasil hutan bukan kayu sebanyak per ton setiap jenisnya maka  Desa  Gunung  Malang  sudah  turut  menyumbang  pendapatan  daerah Kabupaten  Lombok  Timur  sebesar  Rp698.500  sekali  panen  melalui  pungutan provisi  sumber  daya  hutan  tersebut,  berlaku  kelipatannya  dan  tentunya kesejahteraan  hidup  masyarakat  pengelola  itu  sendiri  ikut  terangkat  dengan menikmati hasil hutan tersebut.
Tabel 3
PSDH Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sekaroh Jaya dan Sekaroh Maju (Desa
Sekaroh) Hasil Hutan Tarif Volume Hasil Hutan Harga Patokan PSDH Jumlah Kayu: - Mahoni
- Mimba - Trembesi - Khaya 10% 10% 10% 10% 1 m 3 1 m 3 1 m 3 1 m 3 Rp   580.000 Rp1.200.000 Rp1.200.000 Rp1.200.000 Rp  58.000 Rp120.000 Rp120.000 Rp120.000 Bukan kayu: - Srikaya - Mangga - Nangka - Asam 6% 6% 6% 6% 1 ton 1 ton 1 ton 1 ton Rp   500.000 Rp   500.000 Rp2.000.000 Rp   300.000 Rp  30.000 Rp  30.000 Rp120.000 Rp  18.000 Total Rp616.000
Berdasar  penjelasan  di  Tabel  3,  simpulan  yang  didapat  menjelaskan  apabila Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sekaroh Jaya dan Sekaroh Maju menghasilkan hasil hutan kayu sekali panen per m 3 tiap jenisnya dan hasil hutan bukan kayu sebanyak 1 ton per-jenisnya maka Desa Sekaroh sudah ikut menyumbang pendapatan daerah Kabupaten  Lombok  Timur  sebesar  Rp616.000  sekali  panen  melalui  pungutan provisi  sumber  daya  hutan  tersebut,  dan  berlaku  kelipatannya.  Banyaknya  macam sumber  daya  hutan  yang  dikelola  oleh  masyarakat  Desa  Sekaroh  menyebabkan tingginya  hasil  perhitungan  provisi  sumber  daya  hutan  pula.  Dengan  hal  ini seharusnya  perekonomian  masyarakat  pengelola  mengalami  peningkatan  karena memperoleh hasil dari pengelolaan hutan tersebut.
Boby  Cipta  Perdana,  Saefuddin  Baharsyah,  M.  Risky  Syahputra  dan  Riski  Adi  Dian Danu
Tabel 4 PSDH Hutan Kemasyarakatan (HKm) Dongo Baru (Desa Sapit) Hasil Hutan  Tarif Volume Hasil Hutan Harga Patokan PSDH Jumlah Kayu: - Mahoni
- Sonokeling - Gmelina - Elar - Klokos udang 10% 10% 10% 10% 10% 1 m 3 1 m 3 1 m 3 1 m 3 1 m 3 Rp   580.000 Rp1.200.000 Rp   105.000 Rp1.200.000 Rp1.200.000 Rp58.000 Rp120.000 Rp10.500 Rp120.000 Rp120.000
Bukan kayu:
- Jagung
- Empon- empon
- Padi
- Ashitaba - Bawang
- Singkong, ubi jalar,
dan umbi- umbian lain
- Rambutan - Nangka - Durian - Kopi - Cengkeh - Kakao - Jambu 6% 6%
6%
6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 1 ton 1 ton
1 ton 1 ton
1 ton 1 ton 1 ton 1 ton 1 ton 1 ton 1 ton 1 ton 1 ton Rp1.000.000 Rp   500.000 Rp2.000.000 Rp1.000.000 Rp   500.000 Rp   500.000 Rp   500.000 Rp2.000.000 Rp2.000.000 Rp   450.000 Rp5.000.000 Rp   500.000 Rp   500.000 Rp  60.000 Rp  30.000 Rp120.000 Rp  60.000 Rp  30.000 Rp  30.000 Rp  30.000 Rp120.000 Rp120.000 Rp  27.000 Rp300.000 Rp  30.000 Rp  30.000 Total Rp987.000
Berdasarkan  penjelasan  di  Tabel  4,  simpulan  yang  didapat  menyatakan apabila Hutan Kemasyarakatan (HKm) Dongo Baru menghasilkan hasil hutan kayu sekali panen per m 3 tiap jenisnya dan hasil hutan bukan kayu sebanyak 1 ton  per- jenisnya  maka  Desa  Sapit  sudah  ikut  menyumbang  pendapatan  daerah  Kabupaten Lombok  Timur  sebesar  Rp987.000  sekali  panen  melalui  pungutan  provisi  sumber daya  hutan  tersebut,  dan  berlaku  kelipatannya.  Dari  keseluruhan  Hutan Kemasyarakatan  (HKm)  yang  ada  di  Lombok  Timur,  Desa  Sapit  menyumbang provisi  paling  tinggi  karena  banyaknya  macam  sumber  daya  hutan  yang  dikelola. Maka  sudah  pasti  perekonomian  masyarakat  pengelola  mengalami  peningkatan karena  memperoleh  hasil  dari  pengelolaan  hutan  tersebut  dan  pendapatan  daerah juga ikut meningkat.

## Kesimpulan
Dari  seluruh  deskripsi  tentang  pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  di Kabupaten Lombok Timur di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa HKm Wana Lestari di Desa Dara Kunci menerapkan tanaman multi purpose tree species atau tanaman multi fungsi  sehingga  hanya  menghasilkan  hasil  hutan  bukan  kayu.  Namun  turut  membantu pemasukan  daerah  sebesar  Rp108.000  dihitung  per  ton  hasil  panen.  Kedua,  HKm Lembah  Sempager  menghasilkan  Provisi  Sumber  Daya  Hutan  (PSDH)  sebesar Rp698.500 melalui hasil hutan kayu per m3 setiap jenisnya dan hasil hutan bukan kayu sebanyak per ton  setiap  jenisnya. Ketiga, Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sekaroh Jaya dan  Sekaroh  Maju  membantu  menyumbang  pendapatan  daerah  sebesar  Rp616.000 dengan hasil hutan kayu sekali panen per m3 tiap jenisnya dan hasil hutan bukan kayu sebanyak  1  ton  per-jenisnya.  Keempat,  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  Dongo  Baru menyumbang pendapatan daerah sebesar Rp987.000 dari hasil hutan kayu sekali panen per  m3  tiap  jenisnya  dan  hasil  hutan  bukan  kayu  sebanyak  1  ton  per-jenisnya.  Hal  ini tentu  saja  sangat  membantu  meningkatkan  perekonomian  daerah  melalui  pendapatan daerah  dari  sektor  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm).  Sehingga  berhasil  atau  tidaknya selama mengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) di  Kabupaten Lombok Timur sangat berpengaruh  terhadap  banyaknya  pemasukan  pendapatan  daerah  dari  sektor  Hutan Kemasyarakatan  (HKm).  Maka,  agar  kegiatan  dan  program  pengelolaan  Hutan Kemasyarakatan  (HKm)  berjalan  dengan  baik  dan  maksimal  harus  memperhatikan faktor-faktor  seperti:  1)  kesesuaian  hasil  program  dengan  kebutuhan  masyarakat pengelola,  2)  sasaran  program  pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm),  dan  3) pendampingan  pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  oleh  organisasi  setempat. Dengan  begitu  kegiatan  pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  khususnya  di Kabupaten Lombok Timur akan beroperasi secara optimal dan efisien. Tidak hanya itu, Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  yang  berhasil  akan  membantu  pemerintah  dalam mengentaskan kemiskinan yang masih ada di Kabupaten Lombok Timur.
Boby  Cipta  Perdana,  Saefuddin  Baharsyah,  M.  Risky  Syahputra  dan  Riski  Adi  Dian Danu

## BIBLIOGRAFI
Ayudanti,  Kiki.  (2017).  Analisis  Efektivitas  Hutan  Kemasyarakatan  dalam Meningkatkan Pendapatan dan Tingkat Konsumsi  Masyarakat  Menurut  Perspektif Ekonomi Islam. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Lombok  Timur.  (2018).  Retrieved  January  15,  2021, from https://lomboktimurkab.bps.go.id/indicator/23/37/1/persentase-penduduk- miskin.html
DISLHK  NTB  –  Website  Resmi  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Provinsi NTB. (n.d.). Retrieved January 15, 2021, from https://dislhk.ntbprov.go.id/
Hadi,  Hasrul. (2018).  Analisis  Dampak  Pengelolaan  Hutan  Kemasyarakatan (HKm)  di Desa  Sapit  Kecamatan  Suela  Kabupaten  Lombok  Timur. Geodika:  Jurnal  Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi , 2 (1), 9–21.
Jayawinangun,  R.,  Saputro,  Bayu.,  Supriyanto.  (2019).  Hutan  Kemasyarakatan  Hidup Matinya  Petani  Miskin.  In  Nurhidayat  Moenir  Moh.  Djauhari,  Aftrinal  S  Lubis (Ed.), Journal  of  Chemical  Information  and  Modeling (Cetakan  Pe,  Vol.  53). Bandung: IPB Press Printing, Bogor - Indonesia.
Kabupaten  Lombok  Timur-Wikipedia  bahasa  Indonesia,  ensiklopedia  bebas.  (n.d.). Retrieved January 15, 2021, from: https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lombo k_Timur
Kartila, Nihad, Ichsan, Andi Chairil, & Markum. (2018). Kontribusi Hasil Hutan Bukan Kayu Kemiri Terhadap Pendapatan Petani Hkm Tangga Desa Selengen . 1 (2), 89– 100.
Permen-LHK-No.-P.64-Tahun-2017-Harga-Patokan.pdf . (n.d.).
PP No.12 tahun 2014. , 44 Journal for Research § (2019).
Prasetyo,  Windu  Adi.,  Budiani,  Evi  Sri.,  Arlita,  Tuti.  (2017). Kontribusi  Sektor Kehutanan  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kabupaten  Kuantan Singingi . 4 (1), 72–76.
Retnowathi,  Renny.  (2015). HKm  Menjadi  Solusi  Permasalahan  Kehutanan,  Diakses dari:hutankitarenny.blogspot.co.id/2015/01/hkm-menjadi-solusipermasalahan.htm
Siburian,  Robert.  (2018).  Akses  dan  pengelolaan  sumber  daya  hutan  pada  masyarakat lokal di Kabupaten Manokwari. Jurnal Masyarakat Dan Budaya , 20 (3), 297–312.
Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Susanti  AS,  Mey,  Purnaweni,  Hartuti,  &  Kismartini,  Kismartini.  (2018).  Analisis Program  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm)  di  Desa Dara  Kunci  Kabupaten  Lombok Timur  Provinsi  NTB. Jurnal  Ilmiah  Tata  Sejuta  STIA  Mataram , 4 (1),  1–12. https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v4i1.48
Website  Resmi  Desa  Gunung  Malang  Kecamatan  Pringgabaya  Kabupaten  Lombok Timur.  (2021).  Retrieved  January  15,  2021,  from  https://www.gunungmalang- pringgabaya.desa.id/