Buletin Bisnis & Manajemen

## ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
(STUDI KASUS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD), KECAMATAN DAN PUSKESMAS SE-KABUPATEN REMBANG)
Syaiko Rosyidi 1) , Damayanti 2) , Dian Ayu Liana Dewi 3) , Susanti Dwi Ilhami 4) dan Ming Ming Lukiarti 5)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YPPI Rembang 1),2),3),4),5)
E-mail: syaiko.22@gmail.com 1) , damayanti_rahmania@yahoo.co.id 2) , dianayu.lianadewi@gmail.com 3) , susantidwiilhami@gmail.com 4) , mingminglukiarti@gmail.com 5)

## Abstrak
Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  dilakukan  untuk  mengetahui  kualitas  pelayanan  publik yang  telah  diberikan  kepada  masyarakat  Kabupaten  Rembang.  Hasil  dari  survei  ini  dapat dijadikan  sebagai  dasar  perumusan  kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Rembang  untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta perbaikan di masa mendatang. SKM Tahun 2023 memuat  hasil  survei  dari  58  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  dan  Unit  Pelayanan  Publik (UPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang dengan 5310 responden dengan teknik sample  multi  stage  random  sampling.  Hasil  Survei  Kepuasan  Masyarakat  terhadap Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  di  Kabupaten Rembang  tahun 2023  diperoleh  nilai  Indeks Kepuasan Masyarakat yaitu 83,68  atau dalam skala kategori bahwa mutu pelayanan publik di Kabupaten  Rembang  adalah  B  (baik).  Hal  tersebut  selaras  dengan  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten  Rembang  Tahun  2021-2026  yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2026 yaitu 83,5.
Kata Kunci: Kepuasan, masyarakat dan layanan publik.

## ANALYSIS OF PUBLIC SERVICE QUALITY BASED ON
COMMUNITY SATISFACTION SURVEY (SKM) (CASE STUDY ON REGIONAL APPARATUS ORGANIZATIONS (OPD), SUB-DISTRICTS AND PUSKESMAS IN REMBANG DISTRICT)

## Abstract
The  Community  Satisfaction  Survey  (CSS)  was  conducted  to  determine  the  quality  of  public services provided to the people of Rembang Regency. The results of this survey can be used as a basis for formulating policies for the Rembang Regency Government to improve the quality of public services and improvements in the future. The 2023 CSS contains survey results from 58 Regional  Apparatus  Organizations  (RAO)  and  Public  Service  Units  (PSU)  within  the  Rembang Regency Government with 5310 respondents using a multi-stage random sampling technique. The results of the Community Satisfaction Survey with the Implementation of Public Services in Rembang  Regency  in  2023  obtained  a  Community  Satisfaction  Index  value  of  83.68  or  on  a category scale that the quality of public services in Rembang Regency is B (good). This is in line with the Rembang Regency Regional Medium Term Development Plan (RMTDP) for 2021-2026,
Buletin Bisnis & Manajemen
namely  increasing  the  quality  of  public  services  with  the  Community  Satisfaction  Index indicator for 2026, namely 83.5.
Keywords: Satisfaction, society and public services.

## A. PENDAHULUAN
Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang  bertujuan  untuk  melakukan  perubahan  sistematik  dan  terencana  menuju  tatanan administrasi  pemerintahan  yang  lebih  baik.  Reformasi  birokrasi  bertujuan  untuk menjadikan  Aparatur  Sipil  Negara  yang  lebih  profesional,  efektif,  efisien,  dan  akuntabel dalam  rangka  mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik  ( Good  Corporate  Governance ).
Reformasi  birokrasi  merupakan  suatu  upaya  yang  terencana  dan  sistematis  untuk mengubah  struktur,  sistem  dan  nilai-nilai  dalam  pemerintahan  menjadi  lebih  baik  dari sebelumnya.  Efektivitas  dan  efisiensi  birokrasi  sangat  terkait  dengan  Survei  Kepuasan Masyarakat (SKM) yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome . SKM  merupakan  gambaran  layanan  yang  diberikan  unit  organisasi  terhadap  pengguna layanan  dengan  memberikan  layanan  yang  optimal.  SKM  merupakan  aset  penting organisasi  yang  mengumpulkan  seluruh  informasi  ke  dalam  satu  kesatuan  dokumen  atau database  organisasi.  Dengan  demikian,  menjadi  sebuah  keniscayaan  untuk  melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan SKM untuk memastikan akurasi layanan yang diberikan organisasi sesuai dengan rencana strategis organisasi.
Pelayanan  publik  dalam  konteks Good  Corporate  Governance (GCG)  merupakan gerbang utama reformasi birokrasi instansi karena pelayanan publik adalah ruang di mana masyarakat dan aparatur negara berinteraksi secara langsung dengan masyarakat (Siagian, 2012).  Selain  itu,  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, menyebutkan bahwa untuk peningkatan kualitas  pelayanan  publik  secara  berkelanjutan,  perlu  dilakukan  evaluasi  terhadap penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Pelayanan  publik  seharusnya  menjadi  lebih  responsif terhadap  kepentingan  publik  karena  akan  terpantau  oleh  masyarakat  secara  transparan dalam  kebijakan,  prosedur  dan  perilaku  yang  menyimpang.  Sehingga  penting  untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Pemerintah Kabupaten Rembang, maka setiap unit  organisasi  perlu  menyusun  SKM  yang  mampu  menggambarkan  layanan  pemerintah terhadap masyarakat yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan.
SKM merupakan aset penting organisasi dengan mengumpulkan data dan informasi tentang  tingkat  kepuasan  masyarakat  yang  diperoleh  dari  hasil  pengukuran  secara kuantitatif  dan  kualitatif  dari  masyarakat  yang  memperoleh  pelayanan  dari  aparatur penyelenggara  pelayanan  publik.  Dengan  demikian,  menjadi  sebuah  keniscayaan  untuk melibatkan  seluruh  elemen  organisasi  dalam  penyusunan  SKM  untuk  memastikan  akurasi layanan  yang  diberikan organisasi  sesuai  dengan  rencana  strategis  organisasi. Hasil  survei
Buletin Bisnis & Manajemen
sangat  penting  sebagai  bahan  evaluasi  dan  bahan  masukan  bagi  penyedia  layanan  publik untuk  terus-menerus  melakukan  perbaikan  sehingga  kualitas  pelayanan  terbaik  dapat segera dicapai dan akhirnya dapat memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat akan hak- hak masyarakat sebagai warga negara.
Masyarakat  mempunyai  hak  untuk  menyampaikan  aspirasinya  dalam  mendapatkan pelayanan  publik  yang  berkualitas.  Beradasarkan  Undang-  Undang  Nomor  25 Tahun  2009 tentang  Pelayanan  Publik  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  96  Tahun  2012  tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan  Publik, mengamanatkan  kepada  penyelenggara  wajib  mengikutsertakan  masyarakat  dalam penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  sebagai  upaya  membangun  sistem  penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk mengikutsertakan masyarakat  adalah  dengan  melakukan  kajian  kualitas  layanan  publik  secara  langsung kepada  masyarakat  untuk  mendapatkan  Indeks  Kepuasan  Masyarakat  (IKM)  sebagai perwujudan Good Governance .
1. Tujuan, Sasaran dan Manfaat Survei Kepuasan Masyarakat
Tujuan  dilakukan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  adalah:  1).  Meningkatnya kinerja  pelayanan  publik  secara  bertahap,  konsisten,  berkesinambungan  berdasarkan informasi  yang  dimiliki  dan  2).  Meningkatnya  efektivitas  dan  efisiensi  birokrasi Pemerintah  Kabupaten  Rembang  dalam  mencapai  visi,  misi  dan  tujuan  organisasi.
Sedangkan  sasaran  SKM  adalah:  1).  Mendorong  partisipasi  masyarakat  sebagai pengguna  layanan  dalam  menilai  kinerja  penyelenggara  pelayanan,  2).  Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, 3). Mendorong penyelenggara  pelayanan  menjadi lebih  inovatif  dalam  menyelenggarakan  pelayanan publik,  dan  4).  Mengukur  kecenderungan  tingkat  kepuasan  masyarakat  terhadap pelayanan publik. Pelaksanaan SKM memberikan manfaat sebagai berikut: 1). Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik; 2). Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan  publik  secara  periodik;  3).  Sebagai  bahan  penetapan  kebijakan  yang  perlu diambil  dan  upaya  tindak  lanjut  yang  perlu  dilakukan  atas  hasil  Survei  Kepuasan Masyarakat;  4).  Diketahui  indeks  kepuasan  masyarakat  secara  menyeluruh  terhadap hasil  pelaksanaan  pelayanan  publik  pada  lingkup  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah;  5). Memacu  persaingan  positif,  antar  unit  penyelenggara  pelayanan  pada  lingkup Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  dalam  upaya  peningkatan  kinerja  pelayanan;  6).  Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.
2. Lokasi Survei
Kegiatan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  (SKM)  Kabupaten  Rembang  Tahun  2023 dilaksanakan  pada  58  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di  lingkungan  Pemerintah Kabupaten Rembang.
Buletin Bisnis & Manajemen

## B. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  SKM  menggunakan  penelitian  kuantitatif  adalah  metode  penelitian  yang berlandaskan  pada  filsafat  positivism,  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  populasi  atau sampel  tertentu  yang  pengumpulan  datanya  menggunakan  instrumen  penelitian.  Analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Metode yang digunakan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  adalah  metode deskriptif.  Menurut  Sugiono  (2013),  metode  deskriptif  adalah  suatu  metode  yang digunakan  untuk  menggambarkan  atau  menganalisis  suatu  hasil  penelitian  tetapi  tidak dapat digunakan untuk menarik simpulan secara luas.
Penelitian  deskriptif  berusaha  untuk  mengumpulkan  informasi  untuk  menjawab pertanyaan  peneliti  dengan  memperhatikan  aspek-aspek  yang  didapatkan  dari  banyak data-data  penelitian,  sehingga  dapat  menggambarkan  suatu  kondisi,  peristiwa,  atau fenomena  dengan  spesifik  dan  urut.  Melalui  kegiatan  ini  maka  akan  didapatkan  hasil gambaran tentang tingkat kepuasan masyarakat, yang diperoleh dari hasil pengukuran atas kepuasan  masyarakat,  terhadap  mutu  dan  kualitas  pelayanan  pada  OPD  dan  UPP  di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

## 1. Jenis dan Sumber Data
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  subjek.
Menurut  Sugiono  (2017)  data  subjek  adalah  suatu  atribut  atau  sifat  atau  nilai  dari seseorang.  Data  tersebut  didapat  dari  sumber  pertama  baik  dari  individu  atau perseorangan  melalui  wawancara  maupun  pengisian  kusioner  untuk  mengukur  opini yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan OPD/UPP yang ada di Kabupaten Rembang Tahun 2022.
Sedangkan  sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  primer.  Menurut  Sugiono (2017)  data  primer  merupakan  sumber  data  yang  langsung  memberikan  data  kepada pengumpul  data.  Data  pada  kegiatan  Survei  Kepuasan  Masyaakat  ini  dikumpulkan melalui OPD/UPP yang nanti kuesioner diisi oleh penerima layanan dari OPD/UPP.

## 2. Teknik Pengumpulan Data
Pelaksanaan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  Tahun  2023  teknik  pengumpulan datanya  menggunakan  instrument  kuesioner  dengan  9  (sembilan)  unsur  sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Pengisian kuesioner yang dilakukan pada pelaksanaan SKM ini dengan salah satu atau gabungan dari kemungkinan dua cara berikut, yaitu:
a. Dilakukan  sendiri  oleh  penerima  layanan  dan  hasilnya  dikumpulkan  di  tempat  yang telah  disediakan.  Dengan  cara  ini  sering  terjadi,  penerima  layanan  kurang  aktif
Buletin Bisnis & Manajemen
melakukan pengisian sendiri walaupun sudah ada himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan.
b. Dilakukan  oleh  pencacah  melalui  wawancara.  Untuk  mengurangi  subjektivitas  hasil penyusunan indeks, tim peneliti dan konsultan melakukannya secara independen.
Pelaksanaan  SKM  ini  menggunakan  pengukuran  skala Likert .  Menurut  Sugiyono (2017), skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta  untuk  menentukan  tingkat  persetujuan  mereka  terhadap  suatu  pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Dalam skala Likert terdapat empat skala poin dalam penilaian jawaban yang telah diberikan oleh responden dengan dasar 9 unsur  sesuai  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas.
3. Definisi Operasional Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Survei  Kepuasan  Masyarakat  adalah  kegiatan  pengukuran  secara  komprehensif tentang  tingkat  kepuasan  masyarakat  terhadap  kualitas  layanan  yang  diberikan  oleh penyelenggara  pelayanan  publik.  Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  14  Tahun  2017  tentang  Pedoman Survei  Kepuasan  Masyarakat  Terhadap  Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik.  Nilai  SKM yang  dihitung  menggunakan  nilai  rata-rata  tertimbang  dari  masing-masing  unsur pelayanan.  Dalam menghitung  SKM  terdapat  9  (sembilan)  unsur  atau  indikator  yang dikaji,  meliputi:  1)  Persyaratan,  2)  Sistem,  Mekanisme,  dan  Prosedur,  3)  Waktu Penyelesaian,  4)  Biaya/Tarif,  5)  Produk  Spesifikasi  Jenis  Pelayanan,  6)  Kompetensi Pelaksana, 7) Perilaku Pelaksana, 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, dan 9) Sarana dan prasarana.

## 4. Populasi dan Sampel
Populasi pada pelaksanaan SKM ini adalah Masyarakat Kabupaten Rembang yang menerima  layanan  publik  dari  58  OPD/UPP  di  Kabupaten  Rembang.  Sampel  SKM menggunakan metode probabilitas dimana teknik sampling ini menerapkan setiap unit dalam populasi memiliki kesempatan atau peluang (lebih dari nol) untuk terpilih dalam sampel  dan  peluang  ini  dapat  ditentukan  secara  akurat.  Rancangan  atau  teknik pengambilan  sampling  dalam  pelaksanaan  SKM  menggunakan multi  stage  random sampling yang melalui  dua  tahapan yaitu: Populasi  pertama OPD  dan  UPP yang  ada  di Kabupaten  Rembang  yang  dijadikan  sampel  penelitian.  Kemudian  menentukan  sampel dari OPP dan UPP sebanyak 58 OPD dan UPP untuk dijadikan responden penelitian.
Sedangkan kerangka sampel yang digunakan sebagai berikut: 1) Teknik penarikan sampel menggunakan rumus Morgan dan Krejcie. 2) Setiap orang/warga yang mengurus
Buletin Bisnis & Manajemen
pelayanan pada OPD/UPP (penerima layanan) menjadi target sampel/responden. 3) Bila jumlah  populasi  relatif  kecil  (kurang  atau  sama  dengan  10)  maka  semua  anggota populasi digunakan sebagai sampel.

## 5. Pengolahan Data
Tahapan  ini  dibagi  menjadi  3  bagian  yakni:  metode  pengolahan  data,  perangkat pengolahan dan pengujian kualitas data.
a. Metode  pengolahan  data  Nilai  SKM  dihitung  dengan  menggunakan  nilai  rata-rata tertimbang  masing-masing  unsur  pelayanan.  Dalam  perhitungan  indeks  kepuasan masyarakat  terhadap  9  (sembilan)  unsur  pelayanan  yang  dikaji,  setiap  unsur pelayanan  memiliki  penimbang  yang  sama  dengan  rumus  sebagai  berikut:  Untuk memperoleh  nilai  SKM  unit  pelayanan  digunakan  pendekatan  nilai  rata-rata tertimbang. Untuk mempermudah interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100  maka  nilai  penilaian  tersebut  di  atas  dikonversikan  dengan  nilai  dasar  25. Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit  pelayanan  dimungkinkan  untuk  menambah  unsur  yang  dianggap  relevan  dan memberikan  bobot  yang  berbeda-beda  terhadap 9  unsur  yang  dominan  dalam  unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap.
b. Perangkat pengolahan: 1). Pengolahan dengan komputer data entri dan perhitungan indeks  dapat  dilakukan  dengan  program  komputer/sistem  basis  data;  2).  Pengelola secara  manual.  Data  di  isian  kuesioner  dari setiap  responden  dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur 9 (U9).
c. Langkah selanjutnya untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan adalah sebagai berikut: 1). Nilai rata-rata per unsur pelayanan.
Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan (ke bawah) sesuai dengan jumlah kuesioner  yang  diisi  oleh  responden,  kemudian  untuk  mendapatkan  nilai  rata-rata per  unsur  pelayanan,  jumlah  nilai  masing-masing  unsur  pelayanan  dibagi  dengan jumlah responden yang mengisi; dan 2). Nilai indeks pelayanan. Untuk mendapatkan nilai  indeks  unit  pelayanan,  dengan  cara  menjumlahkan  9  unsur  dari  nilai  rata-rata tertimbang.
Pengujian  kualitas  data,  data  pendapat  dari  masyarakat  yang  telah  dimasukkan dalam  masing-masing  kuesioner,  disusun  dengan  mengkompilasikan  data  responden yang  dihimpun  bedasarkan  kelompok  unsur,  jenis  kelamin,  pendidikan  terakhir  dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan jawaban yang diberikan sebagai bahan analisis objektivitas.
Buletin Bisnis & Manajemen

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Deskripsi Responden
Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang berada  di  lokasi  unit  pelayanan  atau  yang  pernah  menerima  pelayanan  dari  aparatur penyelenggara  pelayanan.  Kegiatan  SKM  dilaksanakan  pada  58  unit  pelayanan  atau Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Rembang dengan jumlah 5.310 responden dari target 5.800 responden.
a. Komposisi Responden Berdasarkan Usia
Usia  mencerminkan  kematangan  seseorang  dalam  berpikir  dan  memberikan tanggapan.  Komposisi  responden  berdasarkan  kelompok  usia  dapat  memberikan informasi kelompok usia mana yang dominan sehingga peningkatan pelayanan dapat diarahkan  sesuai  dengan  karakter  dan  kebutuhan  masyarakat  menurut  perbedaan usia. Dari 5.310 responden yang telah dimintai keterangan terkait SKM ini, komposisi berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1

## Komposisi Responden Berdasarkan Usia
No Umur Jumlah Persentase 1 Dibawah 20 tahun 580 10,92% 2 21 tahun – 30 tahun 1.556 29,30% 3 31 tahun – 40 tahun 1.469 27,66% 4 41 tahun – 50 tahun 1.062 20,00% 5 50 tahun keatas 643 12,11% Jumlah Total 5.310 100%
Sumber: Data primer diolah, 2023.
Berdasarkan data Tabel 1., sebaran usia dari responden pada kegiatan SKM ini sangat  merata  antara  usia  dibawah  20  tahun,  21  sampai  30  tahun,  31  sampai  40 tahun,  41  sampai  50  tahun  dan  50  tahun  keatas.  Sebaran  terbanyak  adalah responden  dengan  kisaran  usia  21 – 30  tahun  yaitu  sejumlah  1.556  orang  dengan persentase 29,30%.
b. Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Komposisi  responden  berdasarkan  jenis  kelamin  dari  5.310  responden  dapat memberikan informasi kelompok mana yang dominan sehingga peningkatan kualitas pelayanan  dapat  dirancang  dan  diarahkan  sesuai  jenis  kelamin  yang  dominan.
Komposisi  responden  berdasarkan  jenis  kelamin  pada  kegiatan  SKM  tahun  2023  ini relatif  seimbang  dengan  responden  Laki-laki  sejumlah  2.533  orang  (47,70%).
Sedangkan responden perempuan sebanyak 2.777 orang (52,30%).
c. Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan
Komposisi  responden  ini  dapat  memberikan  informasi  tingkat  pendidikan masyarakat  pengguna  layanan  pada  58  unit  pelayanan  atau  Organisasi  Perangkat Daerah  (OPD)  di  Kabupaten  Rembang.  Informasi  ini  penting  untuk  memprediksi
Buletin Bisnis & Manajemen
tingkat  pengetahuan  dan  wawasan  masyarakat,  serta  ekspektasi  dan  persepsi masyarakat  terhadap  layanan  publik  pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di Kabupaten Rembang sebagaimana pada Tabel 2.
Tabel 2

## Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan
No Pendidikan Jumlah Persentase 1 Tidak  Sekolah 50 0,94% 2 SD 515 9,70% 3 SMP/SLTP 946 17,82% 4 SMA/SLTA 2.307 43,45% 5 Diploma (D1/D2/D3/D4) 297 5,59% 6 Sarjana (S1) 1.122 21,13% 7 Pasca Sarjana (S2) 73 1,37% Total 5.310 100% Sumber: Data primer diolah, 2023.
Komposisi  responden  berdasarkan  latar  belakang  pendidikan  didominasi  oleh lulusan  SMA/SLTA  yaitu  dengan  jumlah  sebanyak  2.307  orang  dengan  persentase 43,45%.  Sedangkan  jumlah  terbanyak  kedua  adalah  responden  lulusan  Sarjana  (S1) yaitu sebanyak 1.122 orang dengan persentase 21,13%.
d. Komposisi Responden Berdasarkan Pekerjaan
Informasi  jenis  pekerjaan  responden  bermanfaat  dalam  memahami kemampuan  ekonomi  dan  ekspektasi  serta  persepsi  masyarakat  pengguna  layanan pada  Organisasi  Perangkat  Daerah  (OPD)  di  Kabupaten  Rembang  sejumlah  58 instansi.  Pekerjaan  responden  pada  pengukuran  SKM  tahun  2023  ini  dapat  dilihat pada Tabel 3. berikut:
Tabel 3

## Komposisi Responden Berdasarkan Pekerjaan
No Pekerjaan Jumlah Persentase 1 PNS 551 10,38% 2 TNI/Polri 39 0,73% 3 Guru 217 4,09% 4 Pelajar/Mahasiswa 436 8,21% 5 Pegawai Swasta/Karyawan 865 16,29% 6 Wiraswasta/Usahawan 1.033 19,45% 7 Petani/Nelayan 683 12,86% 8 Lainnya 1.486 27,98% Total 5.310 100% Sumber: Data primer diolah, 2023.
Berdasarkan  data  tabel  di  atas,  responden  pada  kegiatan  SKM  2023  ini didominasi pekerjaan lainnya dengan jumlah 1.486 orang dengan persentase sebesar 27,98%.
Buletin Bisnis & Manajemen

## 2. Indeks Kepuasan Masyarakat
Berikut ini adalah rekapitulasi hasil survei SKM 2023 yang telah dilakukan dengan menilai  9  unsur  pelayanan  dari  58  instansi  di  lingkungan  Pemerintah  Kabupaten Rembang:
Tabel 4. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Unsur Pelayanan di Kabupaten Rembang No OPD U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 1  Sekretariat Daerah 3,25 3,28 3,15 3,92 3,26 3,33 3,40 3,18 3,76 2  Sekretariat DPRD 3,46 3,54 3,50 3,74 3,53 3,53 3,51 3,45 3,92 3  Inspektorat 3,19 3,19 3,09 3,71 3,21 3,27 3,26 3,12 3,76 4 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 3,34 3,29 3,20 3,81 3,27 3,29 3,34 3,27 3,82 5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3,72 3,65 3,54 3,91 3,61 3,65 3,77 3,93 3,70 6  Dinas Kesehatan 3,31 3,40 3,13 3,86 3,39 3,39 3,44 3,24 3,48 7 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 3,26 3,22 3,19 3,84 3,24 3,62 3,26 3,33 3,88 8  Dinas Komunikasi dan Informatika 3,09 3,16 2,98 3,99 3,09 3,05 3,36 3,08 3,65 9  Dinas Perhubungan 3,10 3,08 3,02 3,06 3,08 3,19 3,22 3,03 3,66 10  Dinas Lingkungan Hidup 3,35 3,39 3,39 3,59 3,35 3,42 3,48 3,30 3,70 11  Dinas Kelautan dan Perikanan 3,17 3,42 2,91 3,99 3,26 3,13 3,20 3,11 3,88 12  Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 3,24 3,26 3,28 3,94 3,44 3,51 3,46 3,39 3,72 13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3,17 3,22 3,10 3,55 3,16 3,16 3,19 2,95 3,51 14  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3,14 3,10 3,00 3,07 3,01 3,02 3,09 2,85 3,52 15 Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 3,18 3,13 3,07 3,34 3,09 3,16 3,13 3,03 3,59 16 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3,27 3,28 3,18 3,64 3,27 3,32 3,32 3,20 3,71 17 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 3,05 3,05 2,92 3,40 3,09 3,06 3,13 3,00 3,47 18  Dinas Pertanian dan Pangan 3,05 2,96 2,94 3,53 3,08 3,19 3,18 2,97 3,51 19 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Kelaurga Berencana 3,20 3,17 3,27 3,95 3,26 3,30 3,38 3,24 3,77 20  Satuan Polisi Pamong Praja 3,13 3,13 2,99 3,77 3,10 3,23 3,20 3,02 3,03 21  Dinas Perindustrian & Tenaga Kerja 3,18 3,46 3,13 3,85 3,16 3,17 3,18 3,16 3,86 22 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3,16 3,25 3,16 3,84 3,28 3,34 3,47 3,34 3,88 23  Badan Kepegawaian Daerah 3,59 3,43 3,24 3,87 3,47 3,51 3,58 3,57 3,35 24 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3,61 3,63 3,50 3,82 3,52 3,53 3,59 3,46 3,79 25 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 3,01 3,05 3,17 3,35 3,13 3,08 3,10 3,00 3,49 26  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 3,62 3,70 3,50 3,94 3,58 3,58 3,72 3,72 3,84 27  Kecamatan Sarang 3,22 3,15 3,00 3,95 3,13 3,20 3,20 2,97 3,50 28  Kecamatan Kragan 3,14 3,14 3,02 3,96 3,31 3,30 3,38 3,23 3,64 29  Kecamatan Sluke 3,46 3,50 3,38 3,94 3,43 3,59 3,61 3,40 3,78 30  Kecamatan Lasem 3,00 3,00 3,00 3,95 3,00 3,00 3,01 3,00 3,02 31  Kecamatan Pancur 3,26 3,30 3,23 3,86 3,28 3,30 3,31 3,22 3,82 32  Kecamatan Sedan 3,22 3,14 3,07 3,92 3,20 3,26 3,26 3,16 3,84 33  Kecamatan Sale 3,15 3,15 3,15 3,92 3,27 3,25 3,25 3,03 3,80 34  Kecamatan Gunem 3,20 3,15 3,14 3,95 3,15 3,19 3,21 3,21 4,00 35  Kecamatan Pamotan 3,08 3,14 3,03 3,99 3,16 3,14 3,26 3,14 3,95 36  Kecamatan Sulang 3,16 3,22 3,12 3,96 3,14 3,19 3,21 3,11 3,80 37  Kecamatan Bulu 3,16 3,28 3,10 3,97 3,21 3,24 3,26 3,13 3,69 38  Kecamatan Sumber 3,32 3,21 3,16 3,98 3,30 3,23 3,25 3,13 3,86 39  Kecamatan Kaliori 3,14 3,23 3,21 3,97 3,23 3,08 3,22 3,22 3,38 40  Kecamatan Rembang 3,25 3,35 3,22 3,99 3,38 3,34 3,46 3,36 3,89 41  RSUD dr. R. Soetrasno 3,25 3,25 3,21 3,96 3,22 3,21 3,31 3,26 4,00
Analisis … (Syaiko dkk)
42  Puskesmas Sarang 1 3,28 3,19 3,15 3,65 3,24 3,30 3,28 3,17 3,71 43  Puskesmas Sarang 2 3,15 3,13 3,13 3,41 3,18 3,23 3,38 3,13 3,16 44  Puskesmas Kragan 1 3,08 3,06 2,75 3,50 3,12 3,15 3,14 3,08 3,39 45  Puskesmas Kragan 2 3,16 3,16 2,94 3,47 3,16 3,15 3,21 2,99 3,63 46  Puskesmas Sluke 3,37 3,35 3,32 3,66 3,40 3,40 3,45 3,32 3,67 47  Puskesmas Lasem 3,24 3,17 3,43 3,90 3,33 3,29 3,31 3,24 3,81 48  Puskesmas Pancur 3,62 3,59 3,66 3,80 3,65 3,75 3,74 3,63 3,93 49  Puskesmas Sedan 3,36 3,33 3,21 3,65 3,33 3,33 3,31 3,22 3,70 50  Puskesmas Sale 3,16 3,15 3,05 3,36 3,15 3,17 3,18 3,19 3,80 51  Puskesmas Gunem 3,39 3,56 3,20 3,64 3,42 3,29 3,34 3,26 3,71 52  Puskesmas Pamotan 3,19 3,23 3,15 3,54 3,16 3,27 3,36 3,13 3,66 53  Puskesmas Sulang 3,27 3,24 2,94 3,58 3,20 3,26 3,29 3,20 3,70 54  Puskesmas Bulu 3,46 3,49 3,36 3,58 3,40 3,46 3,53 3,42 3,80 55  Puskesmas Sumber 3,24 3,09 2,99 3,67 3,12 3,06 3,03 3,05 3,25 56  Puskesmas Kaliori 3,24 3,20 3,12 3,37 3,26 3,27 3,32 3,20 3,79 57  Puskesmas Rembang 1 3,24 3,20 3,12 3,37 3,26 3,27 3,32 3,20 3,79 58  Puskesmas Rembang 2 3,34 3,42 3,21 3,54 3,40 3,35 3,38 3,35 3,84 Rata-Rata 3,25 3,26 3,16 3,73 3,26 3,29 3,32 3,21 3,68 Keterangan:  U1 = Persyaratan Pelayanan U2 = Prosedur Pelayanan
U3 = Waktu Pelayanan U4 = Biaya/tarif Pelayanan U5 = Produk/spesifikasi Jenis Pelayanan U6 = Kompetensi Pelaksana U7 = Perilaku Pelaksana U8 = Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan
U9 = Sarana & Prasarana
Berdasarkan  Tabel  4  dari  58  Unit  Pelayanan  Publik  ataupun  OPD  selanjutnya untuk  memperoleh  nilai  rata-rata tertimbang, masing-masing  nilai  rata-  rata  per  unsur dikalikan  dengan  nilai  penimbang  yang  sama  yaitu  0,111.  Hasil  perkalian  tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan jumlah nilai indeks pelayanan.
Kemudian,  dari  nilai  indeks  pelayanan  tersebut  diinterpretasikan  menjadi  Indeks Kepuasan  Masyarakat  (IKM)  atas  pelayanan  yang  diberikan  oleh  masing-masing UPP/OPD  Kabupaten  Rembang  dengan  mengkonversi  dan  mengalikan  nilai  indeks pelayanan  dengan  nilai  dasar  25  untuk  memudahkan  interpretasi  terhadap  penilaian SKM  yaitu  antara  25  -  100.  Hasil  nilai  IKM  dikonversi  dalam  skala  Mutu  Pelayanan dengan interval sebagai berikut:
Tabel 5

## Interval Mutu Pelayanan
No Interval Nilai Ikm Mutu Pelayanan Kinerja Unit Pelayanan 1 25,00 – 64,99 D Tidak Baik 2 65,00 – 76,60 C Kurang Baik 3 76,61 – 88,30 B Baik 4 88,31 – 100,00 A Sangat Baik
Sumber: Data primer diolah, 2023.
Adapun jumlah responden per OPD dalam kegiatan SKM tahun 2023, hasil survei dan  pengolahan  data,  penilaian  masyarakat  terhadap  unit  pelayanan  pada  58 instansi/OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sebagaimana pada Tabel 6.
Tabel 6
Buletin Bisnis & Manajemen No UPP/OPD Jumlah Responden Nilai IKM Mutu Layanan 1  Sekretariat Daerah 72 84,75 B 2  Sekretariat DPRD 92 89,31 A 3  Inspektorat 100 82,70 B 4  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 100 85,00 B 5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 100 92,91 A 6  Dinas Kesehatan 93 85,01 B 7  Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 58 85,59 B 8  Dinas Komunikasi dan Informatika 96 81,75 B 9  Dinas Perhubungan 100 78,92 B 10  Dinas Lingkungan Hidup 100 85,94 B 11  Dinas Kelautan dan Perikanan 100 83,44 B 12  Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 100 86,69 B 13  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 100 80,50 B 14  Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 100 77,15 B 15 Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 76 79,71 B 16  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 98 83,76 B 17  Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 100 78,17 B 18  Dinas Pertanian dan Pangan 100 78,84 B 19 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Kelaurga Berencana 93 84,74 B 20  Satuan Polisi Pamong Praja 91 79,38 B 21  Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 99 83,70 B 22  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 32 85,24 B 23  Badan Kepegawaian Daerah 100 87,72 B 24 Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 100 90,05 A 25  Badan Penanggulangan Bencana Daerah 100 78,75 B 26  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 50 92,13 A 27  Kecamatan Sarang 100 81,35 B 28  Kecamatan Kragan 100 83,58 B 29  Kecamatan Sluke 100 89,05 A 30  Kecamatan Lasem 100 77,64 B 31  Kecamatan Pancur 100 84,86 B 32  Kecamatan Sedan 60 83,44 B 33  Kecamatan Sale 99 83,16 B 34  Kecamatan Gunem 100 83,84 B 35  Kecamatan Pamotan 100 82,94 B 36  Kecamatan Sulang 100 83,00 B 37  Kecamatan Bulu 56 83,36 B 38  Kecamatan Sumber 100 84,49 B 39  Kecamatan Kaliori 95 82,36 B 40  Kecamatan Rembang 100 86,70 B 41  RSUD dr. R. Soetrasno 60 85,11 B 42  Puskesmas Sarang 1 100 83,17 B 43  Puskesmas Sarang 2 61 80,20 B 44  Puskesmas Kragan 1 100 78,45 B 45  Puskesmas Kragan 2 98 80,16 B 46  Puskesmas Sluke 100 85,86 B 47  Puskesmas Lasem 72 85,22 B
Buletin Bisnis & Manajemen 48  Puskesmas Pancur 100 92,60 A 49  Puskesmas Sedan 97 84,45 B 50  Puskesmas Sale 100 81,06 B 51  Puskesmas Gunem 89 85,49 B 52  Puskesmas Pamotan 100 82,39 B 53  Puskesmas Sulang 86 82,35 B 54  Puskesmas Bulu 98 87,38 B 55  Puskesmas Sumber 97 79,10 B 56  Puskesmas Kaliori 100 80,53 B 57  Puskesmas Rembang 1 92 82,59 B 58  Puskesmas Rembang 2 100 85,55 B Rata-rata 5.310 83,68 B
Sumber: Data primer diolah, 2023.
Pada Tabel 6. dapat dilihat hasil nilai IKM total untuk 58 OPD yang disurvei adalah sebesar 83,68 atau skala B (Baik) dengan rincian setiap unsur pelayanan sebagai berikut:
Tabel 7

## Unsur Pelayanan
No. Unsur Pelayanan Nilai Unsur 1 Persyaratan Pelayanan 3,25 2 Prosedur Pelayanan 3,26 3 Waktu Pelayanan 3,16 4 Beaya/tarif Pelayanan 3,73 5 Produk/spesifikasi Jenis Pelayanan 3,26 6 Kompetensi Pelaksana 3,29 7 Perilaku Pelaksana 3,32 8 Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan 3,21 9 Sarana & Prasarana 3,68
Sumber: Data primer diolah, 2023.
Pada Tabel 7. dapat dilihat 3unsur pelayanan yang paling rendah (skala prioritas perbaikan) untuk Pelayanan Publik di Lingkungan Kabupaten Rembang adalah:
a. Waktu Pelayanan dengan nilai 3,16
b. Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan dengan nilai 3,21
c. Persyaratan Pelayanan dengan nilai 3,25
3. Trend SKM Pemerintah Kabupaten Rembang
Kecenderungan ( trend ) pelayanan publik yang telah diberikan kepada masyarakat
Kabupaten Rembang selama 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat melalui grafik berikut:
Gambar 1. Trend IKM Kabupaten Rembang Tahun 2021-2023
Sumber: Data primer diolah, 2023.
Buletin Bisnis & Manajemen
Berdasarkan Gambar 1, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja pelayanan publik dari Tahun 2021 hingga Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

## D. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

## 1. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  Survei  Kepuasan  Masyarakat  terhadap Penyelenggaraan  Pelayanan  Publik  di  Kabupaten  Rembang  diperoleh  nilai  Indeks Kepuasan  Masyarakat  yaitu  83,80  atau  dalam  skala  kategori  bahwa  mutu  pelayanan publik  di  Kabupaten  Rembang  adalah  B  (Baik).  Nilai  tersebut  diperoleh  dari  jawaban masyarakat  terhadap  unsur-unsur  pelayanan  sebagaimana  tersebut  dalam  Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  14  Tahun  2017 tentang  Pedoman  Penyusunan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  Unit  Penyelenggara Pelayanan Publik.

## 2. REKOMENDASI
Salah  satu  orientasi  mutu  pelayanan  adalah  kesesuaian  antara  ekspektasi pengguna  layanan  dengan  yang  secara  riil  dirasakan.  Penyelenggara  pelayanan  publik harus berusaha untuk meminimalkan gap antara harapan dan kondisi riil tersebut. Unsur pelayanan yang perlu mendapat prioritas utama dalam peningkatan kualitas pelayanan adalah yang mempunyai nilai rata-rata per unsur paling rendah.
Berdasarkan hasil survei, diketahui beberapa unsur pelayanan yang memiliki nilai indeks terendah yaitu:
a. Unsur dengan nilai terendah pertama adalah unsur Waktu Pelayanan.
Unsur  Waktu  Pelayanan  dengan  nilai  3,16  atau  Cepat.  Walaupun  penilaian masyarakat  menunjukkan  bahwa  Waktu  Pelayanan  sudah  cepat  namun  hal  ini  juga tergantung  dengan  jumlah  pemohon  layanan  di  setiap  OPD.  Semakin  banyak pengunjung  seharusnya  berbanding  lurus  dengan  kecepatan  dan  jumlah  pemberi layanan.
Rekomendasi:
Perlu  analisis  intensitas  pengunjung  atau  pemohon  layanan  setiap  hari.  Sehingga dapat  diketahui  bahwa  hari-hari  tertentu  jumlah  pemohon  layanan  akan  sangat banyak  dari  hari  biasanya.  Oleh  karena  itu  perlu  penambahan  loket  atau  personil agar kecepatan layanan tidak menurun.
b. Urutan terendah kedua adalah unsur Penanganan Pengaduan, Saran & Masukan.
Unsur  Penanganan  Pengaduan  Saran  &  Masukan  dengan  nilai  3,21  atau  baik.
Walaupun penilaian masyarakat menunjukkan bahwa penanganan pengaduan sudah baik  namun  untuk  meningkatkan  kualitas  penanganan  pengaduan  sebaiknya  setiap aduan yang diterima segera diproses dan ditindaklanjuti dengan cepat.
Buletin Bisnis & Manajemen
Rekomendasi:
Perlunya  menyediakan  media  pengajuan  aduan  baik  secara offline seperti  kotak pengaduan  layanan  maupun  secara online serta  merespon  dan  menindaklanjuti secara cepat pengaduan dari masyarakat.
c. Pada urutan terendah ketiga adalah Unsur Persyaratan Pelayanan.
Unsur  Persyaratan  Pelayanan  dengan  nilai  3,25  atau  sesuai.  Walaupun  penilaian masyarakat  menunjukkan  bahwa  persyaratan  pelayanan  sesuai  dengan  yang diharapkan  masyarakat  tetapi  kesesuaian  persyaratan  pelayanan  harus  sesuai dengan jenis pelayanannya.
Rekomendasi:
Terkait  dengan  persyaratan  dalam  pelayanan  yang  sudah  dianggap  sesuai  oleh masyarakat  namun  pelaksanaan  dalam  pelayanan,  syarat  harus  dipenuhi  dalam pengurusan  suatu  jenis  pelayanan,  baik  persyaratan  teknis  maupun  administratif sehingga  hal  tersebut  penting  untuk  melakukan  sosialisasi  persayaratan  yang  harus dipenuhi  tetap  perlu  dilakukan  khususnya  kepada  pemohon  layanan  yang  baru pertama  kali memohon  layanan.  Sosialisasi  bisa  dilakukan  dengan  memasang stand banner,  spanduk  atau  brosur  yang  berisi  persyaratan  pelayanan.  Selain  itu  dapat memanfaatkan media sosial dalam sosialisasi prosedur pelayanan dengan cepat dan mudah kepada masyarakat.

## E. DAFTAR PUSTAKA UTAMA
Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D , CV. ALFABETA, Bandung.
Sugiyono,  2017, Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D ,  CV.  ALFABETA, Bandung.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020 tentang Cipta Kerja
Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  96  Tahun  2012  tentang  Pelaksanaan  Undang-  Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  72  Tahun  2019  tentang  Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  14
Tahun  2017  tentang  Pedoman  Penyusunan  Survei  Kepuasan  Masyarakat  Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Buletin Bisnis & Manajemen
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  17
Tahun  2017  tentang  Pedoman  Penilaian  Kinerja  Unit  Penyelenggara  Pelayanan
Publik.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rembang  Nomor  12  Tahun  2014  tentang  Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rembang  Nomor  5  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan Susunan  Perangkat  Daerah  Kabupaten  Rembang  sebagaimana  telah  diubah beberapa  kali  terakhir  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rembang  Nomor  6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor  5  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  Daerah
Kabupaten Rembang
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Rembang  Nomor  2  Tahun  2021  tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
Peraturan  Bupati  Rembang  Nomor  32  Tahun  2021  tentang  Rencana  Strategis  Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
Peraturan  Bupati  Rembang  Nomor  47  Tahun  2021  tentang  Indikator  Kinerja  Utama Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026.