## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI
Deva Alvina 1) , Amri Amir 2) , Yudi 3)
1) Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi 2018
2,3) Dosen Pembimbing

## ABSTRACT
This research aims to analyze  financial performance local governments  of Jambi city. The  results on the effectiveness  ratio  of  PAD  of  Jambi  shows  that  the  financial  performance  of  Jambi  city  government  has  been effective, the efficiency level of jambi municipal efficiency is less efficient, the Jambi city government's harmony ratios  show  the  amount  of  operating  expenditure  is  greater  than  the  capital  expenditure,  Operations  such  as grant  expenditure  and  social  assistance  expenditure  indicate  that  the  proportion  of  these  two  expenditures  is greater at the time of the election of the Head of Region, the growth ratio PAD Local Government of Jambi City showed positive. Capital expenditure growth, average operating expenditure is 38,62% and 11,37%. the growth of local government of Jambi city shows a positive result, the level of financial independence of jambi city is still very dependent on funds transfer from the center and province.
Keywords :   Regional Autonomy, Financial Performance, Regional Financial

## ABSTRAK
Penelitian    ini  bertujuan  untuk  menganalisis    kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi.  Hasil penelitian ini pada rasio efektivitas PAD Kota Jambi menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota  Jambi    sudah  efektif,  tingkat  efisiensi  keuangan  daerah  kota  jambi  kurang  efisien,  rasio  keserasian Pemerintah Daerah  kota Jambi   menunjukkan jumlah belanja operasi lebih besar dibandingkan belanja  modal, Belanja  Operasi    yang  diantaranya  adalah  belanja  hibah  dan  belanja  bantuan  sosial  menunjukkan  bahwa proporsi  kedua  belanja  ini  lebih  besar  pada  saat    pelaksanaan  pemilihan  Kepala  Daerah,    rasio  pertumbuhan PAD  Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi  menunjukkan  hasil  positif.  Pertumbuhan  belanja  modal,  belanja  operasi rata-rata  sebesar    38,62%    dan  11,37%.  Tingkat  kemandirian  keuangan  daerah  Kota  masih  sangat  tergantung pada dana transfer dari pusat dan Propinsi.
Kata Kunci :  Otonomi Daerah, Kinerja Keuangan , Keuangan Daerah.
1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Pengelolaan  keuangan  yang  dituangkan  dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) yang langsung  maupun  tidak  langsung  mencerminkan kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam  membiayai pelaksanaan  tugas-tugas  Pemerintahan,  pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Anggaran pendapatan dan  belanja  Daerah  (APBD)  merupakan  instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah (Syauqi, 2016) .
Struktur  APBD  Kota  Jambi      selama  6  (Enam) tahun anggaran tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Pada  sisi  pendapatan  menunjukkan  bahwa  Dana Perimbangan  masih  mendominasi  penerimaan  Daerah dibandingkan  dengan  PAD.  Hal  ini  mengindikasikan masih  tingginya  ketergantungan  fiskal  Pemerintah Daerah  kota  jambi    terhadap  Pemerintah  Pusat  selama kurun  waktu 2011-2016 kendati paket otonomi  Daerah telah  digulirkan.  Pada  sisi  belanja  kebutuhan  belanja Daerah  terus  mengalami  peningkatan  dari  tahun  ke tahun,  hal  ini  merupakan  dampak  dari  kewenangan otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah secara aktif dan  lebih  leluasa  melakukan  pembiayaan  dalam  upaya pengembangan segala bentuk aktifitas progam-program pembangunan di daerah.
Analisis  kinerja  keuangan  bertujuan  untuk mengukur  dan  mengevaluasi  kinerja  Pemerintah, mengukur  potensi  mendapatan  atau  sumber  ekonomi, mengetahui kondisi keuangan, mengetahui kemampuan Pemerintah  dalam  memenuhi  kewajibannya,  dan menyakini  bahwa  Pemerintah  telah  melaksanakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  Salah  satu  alat  untuk  menganalisis  kinerja keuangan adalah dengan rasio keuangan (Wonda,2016).Hasil analisis rasio keuangan digunakan untuk  tolak  ukur  untuk  menilai  kemandirian  keuangan Daerah  dalam  membiayai  penyelenggaraan  otonomi Daerah,  mengukur  efektifitas  dalam  merealisasikan pendapatan  asli  Daerah,  mengukur  efisiensi  dalam melakukan  pengeluaran  yang  dibelanjakan  sesuai dengan  peruntukkannya  dan  memenuhi  dari  apa  yang direncanakan, mengukur sejauh mana aktifitas Pemerintah dalam membelanjakan pendapatan Daerahnya  untuk  belanja  modal,  dan  mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan komponen dalam pendapatan asli Daerah dari pajak Daerah dan retribusi Daerah (Tarmizi,2014)

## 1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  masalah,  peneliti merumuskan  masalah  yang  menjadi  dasar  penyusunan tesis adalah “Bagaimana  kinerja  keuangan  di Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi  dilihat  dari  Rasio efektivitas  PAD,  Rasio  Efisiensi  keuangan  daerah, Rasio  keserasian,  Rasio  pertumbuhan  dan  Rasio kemandirian Keuangan Daerah?
2.   KAJIAN PUSTAKA,
KERANGKA

## PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS
2.1   Kajian Pustaka

## 2.1.1  Keuangan Daerah
Menurut  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  58 Tahun  2005  tentang  pengelolaan  keuangan  daerah, Keuangan  daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban Daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  pemerintahan daerah  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan  hak  dan  kewajiban  Daerah  tersebut.  Ruang lingkup keuangan Daerah meliputi:
1. Hak  Daerah  untuk  memungut  pajak  Daerah  dan retribusi Daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban  Daerah  untuk  menyelenggarakan  urusan Pemerintahan  Daerah  dan  membayar  tagihan  pihak ketiga;
3. Penerimaan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah;
5. Kekayaan  Daerah  yang  dikelola  sendiri  atau  oleh pihak  lain  berupa  uang,  surat  berharga,  piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,  termasuk  kekayaan  yang  dipisahkan  pada perusahaan Daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah  dalam  rangka  penyelenggaraan  tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum

## 2.1.2 Laporan Keuangan
Menurut PP nomor 71 tahun 2010 paragraf 24-25, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi  yang  relevan  mengenai  posisi  keuangan  dan seluruh  transaksi  yang  dilakukan  oleh  suatu  entitas pelaporan  selama  satu  periode  pelaporan.  Laporan keuangan  terutama  digunakan  untuk  mengetahui  nilai sumber  daya  ekonomi  yang  dimanfaatkan  untuk melaksanakan  kegiatan  operasional  Pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi  suatu  entitas  pelaporan,  dan  membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang- undangan.

## 2.1.3 Kinerja Keuangan
Kinerja  keuangan  adalah  suatu  ukuran  kinerja yang  menggunakan  indikator  keuangan.  Kinerja keuangan  pemerintah  daerah  merupakan  tingkat pencapaian  dari  suatu  hasil  kerja  dibidang  keuangan daerah  yang  meliputi  penerimaan  dan  belanja  daerah dengan menggunakan indikator  keuangan yang ditetapkan  melalui  suatu  kebijakan  atau  ketentuan perundang-undangan  selama  satu  periode  anggaran (Syauqi,2016).
Salah  satu  alat  menganalisis  kinerja  Pemerintah Daerah  dalam  mengelola  keuangan  Daerahnya  adalah dengan  melakukan  analisis  rasio  keuangan  terhadap APBD  yang  telah  ditetapkan  dan  dilaksanakan.  Hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk:
a. Menilai  kemandirian  keuangan  Daerah  dalam membiayai penyelenggaraan otonomi Daerah
b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan Daerah c. Mengukur  sejauh  mana  aktivitas  Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan
Daerahnya
d. Mengukur  kontribusi  masing-masing  sumber pendapatan  dalam  pembentukan  pendapatan Daerah
e. Melihat  pertumbuhan/perkembangan  perolehan pendapatan  dan  pengeluaran  yang  dilakukan selama  periode  waktu  tertentu  (Sucandrawati, 2016).

## 2.1.4   Otonomi Daerah
Menurut  undang-undang  No.  23  tahun  2014 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri Urusan  Pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat setempat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.    Daerah  Otonom  yang  selanjutnya  disebut Daerah  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang mempunyai  batas-batas  wilayah  yang  berwenang mengatur  dan  mengurus  Urusan  Pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa sendiri  berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam  sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2.1.5  Teori Keagenan
Teori  keagenan  atau  teori  prinsipel-agen  adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pihak pemberi dengan pihak penerima hak dan kewajiban, yang diikat dengan perjanjian atau kontrak. Pihak pemberi hak dan kewajiban disebut prinsipal, sedang pihak penerima hak dan  kewajiban  disebut  agen.  Pada  perjalanannya,  agen memiliki keleluasaan dengan adanya asimetri informasi,  sehingga  dapat  melakukan  kegiatan  yang mengakibatkan  dirinya  mendapatkan  hak  lebih  besar dari  yang  sewajarnya,  hal  inilah  yang  mendasari perilaku  oportunistik  atau  perilaku  yang  bertujuan untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak tertentu. Teori keagenan juga dapat menjelaskan hubungan para pihak  dalam  sektor  pemerintahan,  legislatif  sebagai prinsipal  dan  eksekutif  sebagai  agen.  Hubungan  ini dapat menyebabkan perilaku oportunistik bagi eksekutif  mengingat  eksekutif  sebagai  perancang anggaran  sekaligus  sebagai  pelaksana  anggaran (Riharjo dan Isnadi, 2010)

## 2.1.6  Proses Penyusunan Anggaran  Pemerintah
Bab  VIII  UUD  tahun  1945  mengamanatkan kepada  Presiden/lembaga  eksekutif  untuk  menyusun rancangan  UU  APBN.  Sedangkan  Proses  penyusunan APBN/APBD telah diatur dalam UU No 17 tahun 2003 tentang  Keuangan  Negara,  dan  secara  teknis  proses penyusunan APBD telah diatur dalam Permendagri No 13  Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah.  Permendagri  No  13  Tahun  2006
memberikan  tugas  dan  wewenang  kepada  Kepala Daerah/lembaga  eksekutif  menyampaikan  rancangan peraturan  daerah  tentang  APBD.  Tahapan  terpenting pada  proses  penyusunan  APBN  maupun  APBD  adalah penyusunan  rancangan  APBN/APBD  oleh  eksekutif, penetapan oleh eksekutif dan legislatif, dan pelaksanaan oleh eksekutif (Riharjo dan Isnadi, 2010).
2.1.7  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)
Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan  dan  pengawasan  operasi  keuntungan dalam  suatu  organisasi  laba  dimana  tingkat  formalitas suatu  budge  tergantung  besar  kecilnya  organisasi. Untuk melaksanakan tugas di atas, tentu saja diperlukan rencana yang matang. Dengan demikian dari gambaran tersebut dapat terasa pentingnya suatu perencanaan dan pengawasan  yang  baik  hanya  dapat  diperoleh manajemen  dengan  mempelajari,  menganalisa  dan mempertimbangkan  dengan  seksama  kemungkinan- kemungkinan,  alternatif-alternatif  dan  konsekwensi yang ada sehingga dapat didefinisikan (Hanum, 2011).
Pada  prinsipnya  anggaran  atau  yang  biasa  kita sebut  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  adalah  gambaran  dari  kebijakan  pemerintah daerah  yang  dinyatakan  dalam  ukuran  uang,  yang meliputi kebijakan penerimaan pemerintah daerah serta realisasi  anggaran  tahun  yang  lalu.  Dalam  Peraturan Mendagri No. 13 tahun 2006 Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah,  selanjutnya    disingkat    APBD  adalah rencana  keuangan  tahunan  pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh  pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan  peraturan daerah.

## 2.1.8   Laporan Realisasi Anggaran
Menurut  peraturan  pemerintah  nomor  71  tahun 2010  laporan  realisasi  anggaran  menyajikan  ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang  dikelola  oleh  Pemerintah Pusat/Daerah,  yang menggambarkan  perbandingan  antara  anggaran  dan realisasinya  dalam  satu  periode  pelaporan. Unsur  yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri  dari  pendapatan-LRA,  belanja,  transfer,  dan pembiayaan

## 2.1.9 Analisis Kinerja Keuangan
a. Rasio Efektivitas PAD
Rasio  efektivitas  PAD  menunjukkan  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  memobilisasi  penerimaan PAD  sesuai  dengan  yang  ditargetkan  (Mahmudi 2016:141).
b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah
Pengukuran tingkat efisiensi mengetahui seberapa besar  efisiensi  dari  pelaksanaan  suatu  kegiatan  dengan mengukur  input  yang  digunakan  dan  membandingkan dengan output  yang dihasilkan  yang  memerlukan data- data  realisasi  belanja  dan  realisasi  pendapatan  (Bisma dan Hery,2010).
c. Rasio Keserasian
Rasio  Keserasian  menggambarkan  bagaimana pemerintah  daerah  memprioritaskan  alokasi  dananya pada  Belanja  Rutin  dan  Belanja  Pembangunannya secara  optimal.  Semakin  tinggi  persentase  dana  yang dialokasikan  untuk  Belanja  Rutin  berarti  persentase Belanja  investasi  (Belanja  Pembangunan) yang digunakan  untuk  menyediakan  sarana  dan  prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada dua perhitungan  dalam  Rasio  Keserasian  ini,  yaitu  :  Rasio Belanja  Operasi  dan  Rasio  Belanja  Modal  (Fathah, 2017).

## d. Rasio Pertumbuhan
Rasio  ini  mengukur  seberapa  besar  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  mempertahankan  dan meningkatkan  keberhasilannya  yang  telah  dicapai  dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen  sumber  pendapatan  dan  pengeluaran,  dapat digunakan  untuk  mengevaluasi  potensi-potensi  mana yang perlu mendapatkan perhatian Abdul Halim (2007) dalam (Fathah, 2017).
e. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  (RKKD) menunjukkan  tingkat  kemampuan  suatu  daerah  dalam membiayai  sendiri  kegiatan  pemerintah,  pembangunan dan  pelayanan  kepada  masyarakat yang  telah membayar  pajak  dan  retibusi  sebagai  sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli  daerah  dibandingkan  dengan  pendapatan  daerah yang  berasal  dari  sumber  lain  (pendapatan  transfer) antara  lain  :  bagi  hasil  pajak,  bagi  hasil  bukan  pajak sumber  daya  alam,  dana  alokasi  umum  dan  alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman Abdul Halim (2007) dalam Fathah (2017).

## 2.2  Kerangka pemikiran
Laporan  keuangan  yang  berkualitas  menunjukkan bahwa kepala Daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang  yang  dilimpahkan  kepadanya  dalam pelaksanaan  tanggung  jawab  mengelola  organisasi. Kepala Daerah dipercayakan  untuk  mengelola sumber- sumber daya publik dan  yang bersangkutan dengannya untuk  dapat  menjawab  hal  –  hal  yang  menyangkut pertanggung jawabannya (Oktarina, Raharjo, & Andini, 2016).
Kinerja  keuangan  adalah  suatu  ukuran  kinerja yang  menggunakan  indikator  keuangan.  Kinerja keuangan  pemerintah  daerah  merupakan  tingkat pencapaian  dari  suatu  hasil  kerja  dibidang  keuangan daerah  yang  meliputi  penerimaan  dan  belanja  daerah dengan menggunakan indikator  keuangan yang ditetapkan  melalui  suatu  kebijakan  atau  ketentuan perundang-undangan  selama  satu  periode  anggaran (Syauqi,2016).
Menurut  PP  Nomor  71  tahun  2010  Anggaran merupakan  pedoman  tindakan  yang  akan  dilaksanakan pemerintah  meliputi  rencana  pendapatan,  belanja, transfer,  dan  pembiayaan    yang  diukur  dalam  satuan rupiah,  yang  disusun  menurut  klasifikasi  tertentu secara  sistematis  untuk  satu  periode . Anggaran  dapat juga  dikatakan  sebagai  pernyataan  mengenai  estimasi kinerja  yang  hendak  dicapai  selama  periode  waktu tertentu  dalam  ukuran  finansial,  pembuatan  anggran dalam  organisasi  sector  public,  terutama  pemerintah, merupakan  sebuah  proses  yang  cukup  rumit  dan mengandung  muatan  politis  yang  cukup  signifikan (Nordiawan,2007:19).
Pada prinsipnya anggaran atau yang biasa kita sebut  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah (APBD)  adalah  gambaran  dari  kebijakan  pemerintah daerah  yang  dinyatakan  dalam  ukuran  uang,  yang meliputi kebijakan penerimaan pemerintah daerah serta realisasi  anggaran  tahun  yang  lalu.  Dalam  Peraturan Mendagri Nomor 13 tahun 2006 Anggaran Pendapatan dan  Belanja  Daerah,  selanjutnya    disingkat    APBD adalah    rencana    keuangan    tahunan    pemerintahan daerah  yang  dibahas  dan  disetujui  bersama  oleh pemerintah  daerah  dan  DPRD,  dan  ditetapkan  dengan peraturan  daerah.  Menurut  PP  Nomor  71  tahun  2010 Laporan  Realisasi  Anggaran  menyediakan  informasi mengenai  realisasi  pendapatan-LRA,  belanja,  transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan  anggarannya.  Informasi  tersebut  berguna  bagi para  pengguna  laporan  dalam  mengevaluasi  keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi

## 3.  METODOLOGI PENELITIAN

## 3.1  Populasi dan Sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  Pemerintah  Daerah Kota  Jambi.Sampel  dalam  penelitian  ini  adalah Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi. Obyek  penelitian dalam  penelitian  ini  adalah  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi  yakni  salah  satunya adalah  laporan  realisasi  anggaran  Pemerintah  Daerah Kota Jambi tahun tahun Anggaran 2011-2016.

## 3.2   Variabel Penelitian
Variabel  penelitian  dalam  penelitian  ini  adalah kinerja  keuangan  yang  diukur  dengan  menggunkan rasio  efektivitas  PAD,  rasio  efisiensi,rasio  keserasian, rasio  pertumbuhan  dan  rasio  kemandirian  keuangan Daerah.

## 3.3  Teknik Analisis Data
a.  Rasio Efektivitas PAD
Rasio  efektivitas  PAD  dihitung  dengan  cara membandingkan  realisasi  penerimaan  PAD  dengan target  penerimaan  PAD  (Dianggarkan).  ditargetkan (Mahmudi 2016:141).
b.   Rasio Efisiensi
Pengukuran tingkat efisiensi ini untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan  dengan  output  yang  dihasilkan  yang memerlukan  data-data  realisasi  belanja  dan  realisasi pendapatan (Bisma dan Hery,2010).
c.   Rasio Keserasian
Ada dua perhitungan dalam  Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal (Fathah,  2017).  Analisis  belanja  operasi  terhadap  total belanja    merupakan  perbandingan  antara  total  belanja operasi  dengan  total  belanja  daerah.  Analisis  belanja modal  terhadap  total  belanja  merupakan  perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah (Mahmudi, 2016:162).
d.   Rasio Pertumbuhan
Rasio  ini  mengukur  seberapa  besar  kemampuan pemerintah  daerah  dalam  mempertahankan  dan meningkatkan  keberhasilannya  yang  telah  dicapai  dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen  sumber  pendapatan  dan  pengeluaran,  dapat digunakan  untuk  mengevaluasi  potensi-potensi  mana yang perlu mendapatkan perhatian Abdul Halim (2007) dalam (Fathah, 2017).
e.   Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio  kemandirian  keuangan  daerah  ditunjukkan oleh  besarnya  pendapatan  asli  daerah  dibandingkan dengan  pendapatan  daerah  yang  berasal  dari  sumber lain (pendapatan transfer) antara lain : bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum  dan  alokasi  khusus,  dana  darurat  dan  pinjaman Abdul Halim (2007) dalam Fathah (2017).

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1.  Rasio Efektivitas PAD
Rasio  Efektivitas  PAD  Kota  Jambi  untuk  tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

## Tabel 1
Rasio Tingkat Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Jambi tahun 2011-2016
Dari  tabel  perhitungan  efektivitas  PAD  Kota Jambi tahun 2011-2016, dapat dilihat bahwa PAD Kota Jambi  sudah  efektif.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  rata-
rata tingkat efektivitas PAD Kota Jambi sebesar 107,09 %.Pada  tahun  2011-2013  tingkat  efektivitas  PAD Pemerintah Kota Jambi sangat efektif ini menunjukkan bahwa  penerimaan  PAD  Sesuai  dengan  target  yang sudah  ditetapkan,  sedangkan  pada  tahun  2014-2016, tingkat  efektivitas  PAD  berbeda  setiap  tahunnya.  Pada tahun  2014  tingkat  efektivitas  PAD  meningkat  dari tahun  sebelumnya  yakni  sebesar  13,18%,  pada  tahun 2015  rasio  efektifitas  PAD  mengalami  penurunan sebesar  38,83%  ,  dan  pada  tahun  2016  kembali meningkat sebesar 4,36%.Dari tahun 2011-2016 tingkat efektivitas  PAD  tertinggi  terjadi  pada  tahun  2011 sebesar  115,36%  dan  tingkat  efektivitas  PAD  terendah terjadi pada tahun 2015 yakni sebesar 86.49%.

## 4.2  Rasio Efisiensi
Rasio efisiensi keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 2
Rasio Tingkat Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi 2011-2016
Berdasarkan  tabel  di  atas  rata-rata  tingkat efesiensi  keuangan  Daerah    dari  tahun  2011-2016 sebesar  98,07  %.  Ini  menunjukkan  bahwa  tingkat efisiensi  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi kurang  efisien.  Pada  tahun  2015  tingkat  efisiensi keuangan  Pemerintah  Daerah    Kota  Jambi  sebesar 102,77  %.  Ini  menunjukkan  bahwa  biaya  yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan  yang  diperoleh  sehingga  dari  tahun  2011- 2016  pada  tahun  2015  ini  kinerja  Pemerintah  Daerah Kota Jambi tidak efisien.

## 4.3 Rasio Keserasian
Tingkat belanja operasi Pemerintah   Daerah  Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 3
Rasio Keserasian Tingkat Belanja Operasi Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2011-2016
Berdasarkan tabel tingkat belanja operasi Pemerintah  Daerah Kota Jambi tahun 2011-2016 rata-
rata sebesar 76,00%. Pemerintah Daerah dengan tingkat pendapatan  yang  tinggi  cenderung  memiliki  porsi belanja  operasi  yang  lebih  tinggi  dibandingkan Pemerintah Daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Semakin  tinggi  persentase  dana  yang  dialokasikan untuk  belanja  rutin  berarti  persentase  belanja  investasi (belanja pembangunan) yang dipakai untuk menyediakan  sarana  prasarana  ekonomi  masyarakat semakin  kecil  Halim  (2012)  dalam  (Pramono,  2014). Tingkat belanja operasi Pemerintah Daerah Kota Jambi terjadi  pada  tahun  2011  sebesar  82,13  %.    Ini menunjukkan bahwa belanja investasi (belanja pembangunan) yang dipakai untuk menyediakan sarana prasarana  ekonomi  masyarakat  kecil.  Sedangkan tingkat belanja operasi terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 72,12 %.
Belanja  operasi  diantaranya  terdiri  dari  belanja pegawai,  belanja  barang  dan  jasa,  bunga,subsidi, belanja  hibah  dan  belanja  bantuan  sosial.  KPK menemukan  adanya  relasi  dana  bansos  dan  hibah APBD  terkait  pelaksanaan  pemilukada.  KPK  juga menemukan  kecenderungan  dana  hibah  mengalami kenaikan  menjelang  pelaksanaan  pemilukada  yang terjadi pada kurun 2011-2013. Selain itu, didapati juga fakta banyaknya tindak pidana korupsi yang diakibatkan  penyalahgunaan  kedua  anggaran  tersebut (Budi,2014).

## Tabel 4
Tingkat Belanja Hibah Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2011-2016
Berdasarkan  tabel  perhitungan  tingkat  belanja hibah Pemerintah Daerah Kota Jambi tahun 2011-2016 rata-rata  sebesar  1,4  %,  Persentase  belanja  hibah tertinggi  terjadi  pada  tahun  2013  sebesar  3,60%  dan terendah  pada  tahun  2014  yakni  sebesar  0,30%. Persentase  kenaikan  dan  penurunan  belanja  hibah Pemerintah Daerah  kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 5
Persentase Kenaikan dan Penurunan Tingkat Belanja Hibah Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2011-2016
Berdasarkan  tabel  diatas  kenaikan  tertinggi belanja  hibah  terjadi  pada  tahun  anggaran    2013  yakni Rp.  41.332.686.558,00    dengan  tingkat  persentase sebesar  2,80  %    dan    penurunan  belanja  hibah  terjadi pada tahun 2014  sebesar Rp. 3.791.283.500,00 dengan tingkat persentase  3,30%.
Menurut  peraturan  Walikota  Jambi  nomor  26 tahun  2016  bantuan  sosial  adalah  pemberian  bantuan berupa  uang/barang  dari  Pemerintah  Daerah  kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya  tidak  secara  terus  menerus  dan  selektif  yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

## Tabel 6

## Rasio Tingkat Belanja Bantuan Sosial Pemerintah
Daerah Kota Jambi Tahun 2011-2016
Berdasarkan tabel diatas rata-rata belanja  bantuan sosial  sebesar  0,24%.  Belanja  bantuan  sosial  terendah pada  tahun  2012  yaitu  Rp  0,00  dengan  persentase 0,00%    dan  belanja  bantuan  sosial  tertinggi  dari  tahun 2011  sampai  dengan  tahun  2016  terjadi  pada  tahun 2011  sebesar  Rp.  4.680.747.829,19  dengan  persentase 0,55  %.  Persentase  kenaikan  dan  penurunan  belanja bantuan  sosial  Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi  dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 7 Persentase Kenaikan dan Penurunan Tingkat Belanja Bantuan Sosial  Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2011-2016
Berdasarkan    tabel  diatas  tingkat  belanja  sosial Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi    pada  tahun  2011  ke tahun  2012  mengalami  penurunan  sebesar  0,55% dimana  pada  tahun  2012  tidak  ada  realisasi  belanja bantuan sosial. pada tahun 2013 belanja bantuan sosial meningkat  sebesar  0,21%,  Pada  tahun  2014  meningkat sebesar 0,12%, Kembali menurun pada tahun 2015 dan tahun 2016 yakni sebesar 0,08% dan 0,15%. Persentase kenaikan  tertinggi    terjadi  pada  tahun  2013  yakni sebesar  0,21  %.    Pada  tahun  2013    persentase  belanja hibah  dan bantuan sosial meningkat yakni sebesar 3,60 %  belanja  hibah  dan    0,21%  belanja  bantuan  sosial.
Persentase  peningkatan  belanja  hibah  dan  belanja bantuan sosial bersamaan dengan mencalonkan kembali Walikota dan wakil Walikota periode 2008-2013 yakni oleh  dr.H.R.Bambang  Priyanto  dan  M.Sum  Indra,  SE., M.Si. Rasio tingkat belanja  modal Pemerintah Daerah Kota  Jambi  tahun  2011-2016  dapat  dilihat  pada  tabel berikut.

## Tabel 8

## Rasio Tingkat Belanja Modal Pemerintah Daerah
Kota Jambi Tahun 2011-2016
Berdasarkan  tabel diatas rata-rata tingkat belanja operasi  Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi  tahun  2011- 2016 adalah 29.04 %. Tingkat belanja operasi tertinggi terjadi  pada  tahun  50,72%,  dan  terendah  terjadi  pada tahun  2011  sebesar  17.69  %.  Belanja  modal memberikan manfaat jangka menegah dan panjang juga bersifat rutin. Berikut ini perbandingan belanja operasi dan  belanja  modal    Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi tahun 2011-2016.

## Tabel 9
Perbandingan Rasio Belanja Operasi dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2011-2016
Berdasarkan  analisis  yang  telah  dilakukan  pada Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi  dapat  dilihat  bahwa jumlah  belanja  operasi  lebih  besar  dibandingkan belanja modal. Ini menunjukkan bahwa belanja Daerah didominasi  oleh  belanja  operasi  dengan  meningkatnya pendapatan Daerah.

## 4.4 Rasio Pertumbuhan
Berdasarkan    tabel    dibawah  ini    rata-rata pertumbuhan  PAD  Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi sebesar 27,86%. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Daerah  Kota  Jambi  dalam  mempertahankan  dan meningkatkan  perolehan  PAD  dari  tahun  2011  ke Tahun  2016  sebesar  27,86%.  Pemerintah  Daerah  Kota Jambi harus selalu meningkatkan PAD nya dengan cara
mengoptimalkan  berbagai macam  potensi yang dimilikinya.  Akan  lebih  baik  apabila  tidak  terlalu bergantung  pada  bantuan  dari  Pemerintah  pusat  agar bisa  mandiri  mengelola  Daerahnya  dengan  PAD  yang tinggi.  Rata-rata  pertumbuhan  pendapatan  daerah Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi  tahun  2011-2016 sebesar  14,91  %.  Rasio  Pertumbuhan  PAD  tumbuh secara  positif  dengan  rata-rata  27,86%  lebih  baik  bila dibandingkan dengan rata-rata Pertumbuhan pendapatan  daerah  yakni  sebesar  14,91  %.  Rata-rata pertumbuhan  belanja  operasi Pemerintah Daerah Kota Jambi  tahun  2011-2016  sebesar  11,37%.  Rata-rata pertumbuhan    belanja  modal  Pemerintah  Daerah  Kota Jambi tahun 2011-2016 sebesar 38,62%. Belanja modal pada  tahun  2016  mengalami  trend  negatif  sebesar  - 41,33%. Hal ini disebabkan jumlah belanja modal pada tahun  2015  lebih  besar  dari  pada  tahun  2016.  Berarti Pemerintah
Daerah
belum mengoptimalkan pembangunan  Daerah  dan  cenderung  mengalokasikan pendanaanya pada Belanja Operasi pada tahun tersebut Rasio  pertumbuhan  Pemerintah  Kota  Jambi  pada tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

## Tabel 10
Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2011-2016
4.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Pemerintah Kota Jambi Tahun 2011-2016.
Tabel 11 Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2011-2016
Dari tabel perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Daerah Kota Jambi tahun 2011-  2016,  dapat  dilihat  bahwa  tingkat  kemandirian keuangan  Daerah  Kota  Jambi  masih  sangat  rendah dalam kategori pola hubungan Instruktif, yaitu peranan
pemerintah  pusat  masih  sangat  dominan  dibandingkan Pemerintah  Daerah,  ini  dapat  dilihat  dari  rasio kemandirian  keuangan  Daerah  masih  tergolong  dalam interval  0%  -25%.  Rata-rata  tingkat  kemandirian keuangan  Daerah  Kota  Jambi  tahun  2011-2016  adalah 18.36%.

## 5.   SIMPULAN DAN SARAN

## 5.1  Simpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi. Setelah analisis data yang diuraikan pada bab IV dalam penelitian  ini,  maka  dapat  di  ambil  beberapa  simpulan sebagai berikut:
1. Kinerja keuangan dilihat dari Rasio efektivitas PAD Kota  Jambi  tahun  2011-2016,  dapat  dilihat  bahwa Kinerja  Keuangan  PAD  Kota  Jambi  sudah  efektif. Hal  ini  ditunjukkan  dengan  rata-rata  tingkat efektivitas PAD Kota Jambi sebesar 110,86 %.
2. Kinerja  keuangan  dilihat  dari  rasio  efesiensi keuangan  Daerah    dari  tahun  2011-2016  sebesar 98,07  %.  Ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  efisiensi keuangan Daerah Kota Jambi kurang efisien.
3. Kinerja  keuangan  dilihat  dari  rasio  keserasian Pemerintah  Daerah  kota  Jambi    menunjukkan jumlah  belanja  operasi  lebih  besar  dibandingkan belanja  modal  dengan  rata-rata  belanja  operasi sebesar 76,00% dan belanja modal 29,04%. Belanja Operasi  yang diantaranya adalah belanja hibah dan belanja bantuan sosial menunjukkan bahwa proporsi kedua belanja ini lebih besar pada saat  pelaksanaan pemilihan  Kepala  Daerah  pada  tahun  2013  dengan tingkat  persentase  kenaikan  belanja  hibah    sebesar 3,60  %    dan    belanja  bantuan  sosial  sebesar 0,21%.Secara keseluruhan Pemerintah Daerah Kota Jambi tahun 2011 sampai dengan tahun 2016  untuk belanja  daerah  didominasi  oleh  belanja  operasi dengan meningkatnya pendapatan Daerah
4. Kinerja  keuangan  dilihat  dari  rasio  pertumbuhan rata-rata  PAD,  pendapatan  daerah,  Pemerintah Daerah  kota  Jambi  dari  tahun  2011-2016  yakni 27,86%  dan  14,91%,  Ini  menunjukkan  bahwa kinerja pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah Kota Jambi  positif  lebih  baik  dari  pada  pertumbuhan pendapatan  daerah  Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi. Dengan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan  pertumbuhannya  dari  periode  yang satu ke periode berikutnya.Sedangkan Pertumbuhan belanja  modal,  belanja  operasi  rata-rata  sebesar 38,62%  dan 11,37%.
5. Kinerja  keuangan  dilihat  dari  rasio  kemandirian keuangan  Daerah  Kota  Jambi  tahun  2011-2016 adalah  18.36%.  Ini  berarti  bahwa  Penyelenggaraan desentralisasi  di  Kota  Jambi  masih  sangat tergantung  pada  dana  transfer  dari  pusat  dan Propinsi.

## 5.2    Saran
Bertolak  dari  simpulan  penelitian  maka  peneliti mencoba  memberikan  masukan  atau  pertimbangan berupa  saran  yakni  untuk  meningkatkan  tingkat kemandirian keuangan Daerah, maka Kota Jambi harus semaksimal  mungkin  meningkatkan  PADnya.  Inisiatif dan  kemauan  pemerintah  daerah  sangat  diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, hendaknya Pemerintah  Daerah  Kota  Jambi  menggali  potensi penerimaan PAD seperti meningkatkan jumlah wirausahawan  dan  mengembangkan  BUMD.  Bagi peneliti  dan  penelitian  selanjutnya  menambah  analisis rasio  efisiensi  PAD,  dan  juga  untuk  mengembangkan fokus  penelitian  yakni  menambah  luas  wilayah penelitian    dengan  menggunakan  populasi  yang  lebih luas  dan  jumlah  sampel  yang  lebih  banyak,  sehingga dengan demikian diharapkan hasil yang diperoleh akan lebih akurat.

## DAFTAR REFERENSI
Asmara, Jhon Andra. 2010 . Analisis Perubahan Alokasi Belanja  Dalam  Anggaran  Pendapatan  Dan Belanja  Daerah  (Apba)  Provinsi  Naggroe  Aceh Darussalam. Jurnal  Telaah  &  Riset  Akuntansi Vol. 3. No. 2 Juli 2010 Hal. 155-172.
Bastian,  Indra.    2010. Akuntansi  Sektor  Publik  Suatu Pengantar . Erlangga: Jakarta.
Bisma,  I  Dewa  Gde  dan  Hery  Susanto.2010. Evaluasi Kinerja  Keuangan  Daerah  PemerintahProvinsi Nusa  Tenggara  Barat  Tahun  Anggaran  2003  – 2007 .  Ganeç  Swara  Edisi  Khusus  Vol.  4  No.3,
Desember 2010.
Budi  SP.  Johan . 2004. Cegah  Dana  Bansos  dan  Hibah dari  Penyalahgunaan. https://www.kpk.go.id/id/ berita/siaran-pers/1657-cegah-dana-bansos-dan- hibah-dari-penyalahgunaan . Hubungan Masyarakat  Komisi  Pemberantasan  Korupsi. Diakses tanggal  30 November 2017.
Dewi, Syukria, Restu Agusti Dan Rahmiati Idrus.2015.
Analisis  Kinerja  Keuangan  Daerah  Dalam
Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah
Pemerintah  Kota  Bukittinggi  (Studi  Di  Kota Bukittinggi  Tahun  Anggaran  2009-2013) .  Jom Fekon Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
Dinamika  Pembangunan  Kota  Jambi  2016. Visi  dan Misi  Kota  Jambi  (RPJMD  2013  –  2018 ). http://jambikota.go.id/new/visi-dan-misi/.  diakses tanggal 06 November 2017.
Fathah,  Rigel  Nurul.2017. Analisis  Rasio  Keuangan Untuk  Penilaian  Kinerja  Pada  Pemerintah Daerah kabupaten Gunung Kidul . E bank  Vol. 8, No.1,  Juni  2017  Halaman  :  33  –  48.  ISSN
(Online)  :  2442  –  4439  ISSN  (Print)  :  2087  – 1406.
Fitriyani, Sadu.2017. Pengaruh PAD, DAU dan SILPA Pada  Perilaku  Oportunistik  Penyusun  Anggaran (Studi Pada Kabupaten / Kota Se Lampung Pada Tahun 2007-2012). Tesis. Universitas Lampung.
Halim,  A.  Dan  Abdullah,  S.  2006. Hubungan  Dan Masalah  Keagenan  Di  Pemerintahan  Daerah: Sebuah  Peluang  Penelitian  Anggaran  Dan Akuntansi . Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1): 53-
64.
Hanum,  Zulia.2011. Analisis  Anggaran  Pendapatan Dan  Belanja  Daerah  Pada  Kabupaten  Serdang Bedagai Jurnal  Manajemen  &  Bisnis  Vol  11  No. 01 April 2011 Issn 1693-7619 40.
Jambi  Dalam  Angka  2014. Kondisi  Geografis  Kota Jambi . http://jambikota.go.id/new/geografis/. diakses tanggal 06 November 2017.
Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset untuk bisnis & Ekonomi . Erlangga: Jakarta.
Machmud,  Masita,  George  Kawung  Dan  Wensy Rompas.2014 . Analisis Kinerja Keuangan Daerah
Di  Provinsi  Sulawesi  Utara  Tahun  2007-2012.
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 14 No. 2 - Mei 2014.
Mailoor  Nanda  Ertina  Gabriella,  Paul  David  Elia Saerang  dan  Harijanto  Sabijono.2016. Analisis Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  Kutai Barat  Kalimantan  Timur  (Studi  Kasus  Pada Badan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset  Daerah Kabupaten Kutai  Barat Kalimantan Timur Tahun
2011-2014 .  Jurnal  Berkala  Ilmiah  Efisiensi
Volume 16 No. 03 Tahun 2016.
Maryono, R. 2013. Pengaruh Perubahan Dana Alokasi Umum  Terhadapperilaku  Oportunistik  Legislatif Dalam Penganggaran Daerah . E-Jurnal UNP.
Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah Edisi  Ketiga.  Yogyakarta  : UPP STIM YKPN.
Nordiawan,  Deddi.  2007.Akuntansi  Sektor  Publik.
Salemba Empat: Jakarta.
Oktarina,  M.,  Raharjo,  K.,  &  Andini,  R.  2016.
Pengaruh Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintahan,  Kualitas  Aparatur  Pemerintah Daerah  Dan  Good  Governance  Terhadap Kualitas  Laporan  Keuangan  Di  Kota  Semarang (Studi  Kasus  pada  Dinas  Pengelolaan  Keuangan Aset  Daerah  Kota  Semarang  Tahun  2014). Journal Of Accounting, 2 .
Parwati,  Sayu  Made.2015. Perilaku  Oportunistik Penyusunan  anggaran  Di  Kabupaten/Kota  Se- Bali. Tesis. Universitas Udayana.
Purba, Sahala Dan Ruthmana Chiristin Hutabarat.2017. Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Pada Kabupaten Dairi. Jurnal Ilmiah Kohesi Vol. 1 No. 1 April 2017.
Pramono,  Joko.  2014. Analisis  Rasio  Keuangan  Untuk Menilai  Kinerja  Keuangan    Pemerintah  Daerah (Studi  Kasus  Pada  Pemerintah  Kota  Surakarta).
Among Makarti, Vol.7 No.13, Juli 2014.
Rahayu,  S.,  Wahyudi,  I.,  &  Yudi.  2009. Analisis Kinerja  Anggaran  Keuangan  Daerah  Pemerintah
Kota Jambi Di Lihat Dari Perspektif Akuntabilitas . Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri  Humaniora,  Volume  11  Nomor  2,  ,  Hal.  25- 30.
Riharjo,  Ikhsan  Budi    Dan  Isnadi  .  2010. Perilaku Oportunistik Pejabat Eksekutif Dalam
Penyusunan  APBD    (Bukti  Empiris  Atas Penggunaan  Penerimaan  Sumber  Daya  Alam )  . Ekuitas Vol. 14 No. 3 September 2010: 389 – ISSN 1411-0393.
Ritonga,  Irwan  Taufiq    dan    Mansur  Iskandar Alam.2010. Apakah  Incumbent  Memanfaatkan Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Daerah (Apbd)  Untuk  Mencalonkan  Kembali  Dalam Pemilihan  Umum  Kepala  Daerah  (Pemilukada). Simposium  Nasional  Akuntasni  XIII  Purwokerto Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
Sanusi,  A. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis Jakarta: Salemba Empat.
Santoso, Eko. 2011 . Efisiensi dan Efektivitas
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  di  Kabupaten Ngawi . Tesis Universitas Sebelas Maret.
Sarwono, Jonathan.2006. Metode Penelitian Kuantitatif
&  Kualitatif .  Edisi  Pertama.  Yogyakarta:Graha Ilmu.
Sucandrawati, Ni Komang Ayu.2016. Analisis Perbandingan  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  Di  Provinsi  Lampung  Sebelum  Dan Setelah  Pemekaran  Wilayah .  Tesis.  Program Magister    Fakultas  Ekonomi  Dan  Bisnis  Ilmu Akuntansi Universitas Lampung.
Suyono.2010. Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Daerah  di  Indonesi a.  Tesis  Universitas  Sebelas Maret Surakarta.
Mokodompit,  Sandy  Sifrid  S.  Pangemanan  dan Inggriani  Elim.2014. Analisis  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Kota  Kotamobagu .  Jurnal
Emba  1521  Vol.2  No.2  Juni  2014,  Hal.  1521- 1527. ISSN 2303-1174.
Syukriy Abdullah.2004. Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah:
Pendekatan  Principal-Agent  Theory.  Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala 2004.
Syauqi,  Muhamad.  2016. Strategi  Meningkatkan Efisiensi  Dan  Efektivitas  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Kota  Bogor  Dalam  Pengelolaan APBD .  Sekolah  Pascasarjana  Institut  Pertanian
Bogor Bogor.
Tarmizi,  Rosmiaty,  Khairudin  dan  Ayu  Jayadi  .2014.
Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah Kota  Bandar  Lampung  Sebelum  Dan  Setelah Memperoleh  Opini  WTP . Jurnal  Akuntansi  & Keuangan Vol.  5,  No.  2,  September  2014. Halaman 71-90.
Usman.2012. Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan  Pada    Pemerintah  Daerah  Kabupaten Gorontalo. Jurnal Pelangi Ilmu Vol 05, No 01, 2012. VIVAnews.2013 . Empat  Kandidat  Calon  Walikota Daftar
ke KPU
Kota
Jambi.
http://www.viva.co.id/berita/nasional/398538- empat-kandidat-calon-walikota-daftar-ke-kpu- kota-jambi. diakses tanggal 15 November 2017.
Wenny,  Cherrya  Dhia.2012. Analisis  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap  Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota di  Propinsi  Sumatera Selatan.  Forum  Bisnis  Dan Kewirausahaan.  Jurnal  Ilmiah  Stie  Mdp  Hal  -  39 Vol. 2 No. 1 September 2012.
Wonda,  Welio.2016. Analisis  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah  Dalam  Masa  Otonomi Daerah  Kabupaten  Nabire  Provinsi  Papua Analysis Of Financial Performance During Local Government  District  Autonomy  Nabire  Papua . Jurnal  Emba  Vol.4  No.3  September  2016,  Hal. 192-200. Issn 2303-1174.
Winoto,  Agus  Hadi.2015. Indikasi  Penyalahgunaan Discretionary Fund Dalam Anggaran Pendapatan Dan  Belanja  Daerah  Menjelang  Pemilukada 2015. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia , Juni 2015, Vol. 12, No. 1, hal 75 – 91.
--------Keputusan  Walikota  Jambi  Nomor  72  Tahun 2017  Tentang Penetapan Singkatan Nomenklatur Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  Di  Lingkungan Kota Jambi.
---------Peraturan  Pemerintah  No.  71  tahun  2010 tentang Standar Akuntansi  Pemerintahan.
---------Peraturan  menteri    dalam  negeri  nomor  32 tahun  2011  tentang  pedoman  pemberian  hibah dan  bantuan  sosial  yang  bersumber  dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
--------Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  59 Tahun  2007  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
--------Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
--------Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.