## KOMODIFIKASIAN OJEK PANGKALAN DALAM ARENA DEMOKRASI LOKAL
(Studi Kasus di Pemilihan Walikota Sorong Tahun 2017)
1 Bustamin Wahid, 2 Ari Purnomo 1,2 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sorong

## ABSTRACT
This research is entitled: Commodification of  Base Ojek Services in the Arena of Democracy (Case  Study  of  Sorong  City  Election  in  2017).  Researchers  try  to  review  local  political phenomena  in  Sorong  West  Papua  by  utilizing  social  solidarity  ojek  base in  the  interests  of political  power.  Because  ojek  services  are  not  just  public  transportation  services  but  now base  motorcycle  taxi  services  are  now  a  new  social  strength  and  capital  that  can  be commercialized in political interests. In this study, the researchers formulated two questions: (1)  How  was  the  involvement  of  base  taxi  drivers  in  the  elections  in  the  city  of  Sorong  in 2017?  (2)  What  is  the  impact  of  modification  of  base  taxi  in  the  elections  in  Sorong  city  in 2017?  With  the  existing  research  focus,  the  researchers  used  modification  theory,  political theory, social solidarity and knowledge of ojek services as theoretical legitimacy to direct and analyze  this  research  so  that  it  could  provide  adequate  outcomes.  This  study  uses  a qualitative approach and descriptive method, with the aim of describing existing phenomena, which  occur  at  this  time  or  in  the  past.  This  study  does  not  carry  out  manipulation  or alteration of  independent  variables but  tries to  describe in  accordance with the real  reality, about  content and research focus. Of course with great hope that this research can provide scientific and beneficial effects for many people and become an evaluation material for party institutions  (political  parties)  in  providing  political  education  to  the  public.  Especially  for people who move as ojek (motorcycle taxi) bases. The output of this study can also add to the discourse and study of local politics which is increasingly complex to the social foundations of society.
Keywords: Commodification, Ojek, and Local Democracy

## PENDAHULUAN
Sorong  menjadi  Kota  transit  di  tanah Papua,  gemar  manusia  dari  berbagai penjuru  daerah  berdatangan  di  tanah Papua,  siklus  meningkat  daerah  Sorong menjadi  tempat  yang  untuk  migran (pendatang)  dan  menetap  hidup  untuk mencari  suaka  rejeki.  Kota  urban  yang ditempati banyak pendatang baik itu Jawa,
Bugis-Makasar,  Buton,  Ternate,  Tidore, Halmahera,  Manado,  Tanimbar,  Seram, Key,  Ambon,  NTT,  NTB,  Batak,  dan bahkan seluruh suku yang ada di nusantara ada di Kota Sorong.
Ojek  menjadi  pekerjaan  alternativ untuk waktu senggang para pendatang dan orang asli Papua.Tetapi mayoritas jasa ojek di Sorong Papua Barat adalah orang-orang
pendatang  yang  bekerja  sebagai  pekerjaan alternatif.Tidak main-main jasa ojek memiliki  peran  besar  sebagai  penyelamat kesenjangan ekonomi, menyelamatkan cita-cita  pendidikan  anak  dan  terlebih  lagi memperjuangkan anak untuk menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi.
Di  Sorong  Papua  Barat  jasa  ojek gemar di gunakan, tetapi tak sedikit sontak kata-kata  miring  untuk  para  tukang  ojek yang  nakal  (asusila).Perjuangan  para  ojek untuk mendapatkan pangakuan dan kepercayaan publik bukan hal yang mudah sebagai  tukang  ojek.  Jasa  ojek  di  Sorong Papua  Barat,  ada  beberapa  ojek  dengan dasar  kepercayaan  karena  konsistensi  dan tanggungjawab, mereka (jasa ojek) dipakai sebagai  langganan  antara-jemput  anak sekolah  dan  mereka  disebut  sebagai  ojek langganan keluarga.
Pangkalan-pangkalan  ojek  tumbuh subur dan menjamur dimana-mana, dimana ada  celah  tempat  publik  yang  ramai  disitu pula  akan  berdiri  pangkalan  jasa  ojek. Mereka  sadar  pelayanan  prima  dengan mendekatkan pelayanan terhadappara pelanggan  jasa  ojek  kota  Sorong,  dengan penuh  disiplin  dan  budaya  antri  yang panjang.  Dalam  kondisi  untuk  bergerak cepat  untuk  mencari  pundi-pundi  rejeki,
mereka  harus  membangun  reputasi  secara baik agar dipercayai oleh masyarakat.
Ada kerinduan dan kegelisahan untuk menjelaskan  perjalanan  peristiwa  yang dipahami oleh kelompok ojek (transportasi umum/motor),  tentu  dalam  penulisan  ini tidak  jauh  menjelaskan  secara  mendalam tentang  sosial-ekonomi  tukang  ojek  itu sendiri  tetapi  lebih  dari  ojek  dan  politik pangkalan.Ojek menjadi bagian dari elemen  yang berada pada pusat dinamisasi sosial  yang  terjadi,  dinamisasi  sosial  ini menuntun  manusia  untuk  selalu  bertahan hidup,  dan  sekiranya  alternatif  yang produktif  dan  tidak  memiliki  administrasi panjang  jasa  ojek  sebagai  solusi  alternatif dalam ruang kerja.
Jasa ojek selain membangun pangkalan-pangkalan  ojek,  mereka  pula memiliki  koordinator  pangkalan,  ternyata mereka mau berorganisasi dan terorganisasi  menjadi  solidaritas  yang resmi  dan  terorganisir.Walau  sejauh  ini belum  ada  aturan  yang  mengikat  mereka secara  terpadu  tetapi  jasa  ojek  sangat digemari.Kepentingan tukang ojek pangkalan  terakomodir  dan  mendapat perhatian  khusus,  ojek  pangkalan  menjadi kekuatan  modal  sosial  baru  karena  dengan solidaritas,  simpul-simpul  sosial  bisa
dilirik  sebagai  basis  kekuatan  untuk kepentingan politik kekuasaan.
Hasil  riset  Basri  Amin  menemukan kekuatan  dan  mobilisasi  pengojek  ini dimanfaatkan  oleh  elit  lokal  dalam mendongkrak popularitasnya sebagai seorang  politisi.  Pengakuan  Rival  Rahmi yang  menyimpan  memori  salah  satu  caleg anggota  DPRD  dari  partai  golkar  dia menggunakan  jasa  ojek  untuk  menyebar stiker, kartu nama, spanduk selama pemilu legislatif  2009.  (baca:  Pemuda,  ojek  dan urban  di  Ternate).  Selanjutnya  ojek pangkalan  di  kota  Sorong  menjadi  objek yang  menarik  sebagai  basis  kapitalisasi atau  dalam  bahasa  penelitian  ini  sebagai kemodifikasian jasa ojek dalam kepentingan  politik  praktis.Atau  dalam pemikiran Karl Marx, kapitalisasi masyarakat  kelas  bawah  biasa  terjadi karena para elit penguasa ingin mendapatkan nilai kepentingan.
Hasil  riset  perilaku  politik  di  Kota Sorong  memberikan  kita  gambaran  bahwa presentase  keinginan  politik  uang (money politic) 78.12  persen  (%),  dan  ini  ada beberapa  responden  yang  bekerja  sebagai jasa  ojek  pangkalan  (Laporan  hasil  riset The  Papua  Institute,  Mei  2016).Di  kota Sorong  jasa  ojek  pangkalan  menjadi tempat untuk jual beli kepentingan, baik itu
memberikan bentuk secara kolektif kepada tiap-tiap ojek pangkalan yang ada. Pengakuan  salah  satu  ojek  pangkalan kampus  UM-Sorong  bahwa  menjelang pilkada kami ditawari untuk memilih salah satu  kandidat  dengan  nilai  tukar  perorang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah per orang) atau dalam istilahnya sebagai uang minyak jasa ojek pangkalan.
Jasa ojek pangkalan, sering digunakan  sebagai  tim  kampanye  kandidat dan  para  partai  politik.  Biasa  kami digunakan untuk masa kampanye, jika tiba waktu  kampanye  kami  tukang  ojek  biasa didatangi  oleh  anggota  partai  atau  tim sukses, sebab tukang ojek pangkalan sering membuat  ramai  pada  saat  konvoi  partai atau  kandidat,  jika  ditilik  dalam  perspektif Ervin  Goffman,  maka  jasa  ojek  pangkalan sebagai  pelabelan  masa  politik.  Biasa  juga tukang  ojek  pangkalan  dipakai  untuk pemasangan  baliho  dan  spanduk  kandidat, justru tim sukses atau orang partai meminta pemasangan  baliho  dan  spanduk  dekat pangkalan  ojek,  karena  itu  sentral  dan mudah dilihat oleh masyarakat. (Pengakuan  Tukang  Ojek  “Insial  MT”, Januari 2017).
Kekuatan  dan  modal  sosial  per-ojek- an  bisa  dikomersilkan  menjadi  basis politik.Sebab  dalam  dunia  politik  juga
tidak  terlepas  dari  dua  kutub  besar  yaitu modal sosial dan modal finansial.Jasa ojek pangkalan dengan dasar solidaritas,
terorganisir  dan  kompak  tukang  ojek pangkalan dilirik menjadi salah satu simpul sosial  yang  bisa  dimanfaatkan  sebagai basis  politik.  M.  Foucault  (Yudilatif, 2013),  setiap  subjek  sosial  memiliki  relasi kuasa, dan subjek itu sendiri terlibat dalam permainan strategi untuk mendapat legitimasi dan pengakuan kuasanya. Konteksnya  dijasa  ojek  pangkalan  sama persis,  sebab  gabungan  subjek  sosial  yang terorganisir memiliki pengaruh kuasa yang besar  dan  bisa  memberikan  pengaruh strategi kepada subjek sosial yang lain.Jadi di antara politisi dan ojek pangkalan sama- sama  memainkan  peran  strategi  untuk kepentingan.
Dari deskripsi singkat diatas, pemanfaatan  jasa  ojek  dalam  politik  lokal saat  ini,  dan  tukang  ojek  pangkalan memanfaatkan  momentum  politik  dalam peningkatan  pendapatan  dan  keuntungan dari  bantuan  partai  atau  kandidat.Jual  beli kepentingan  menjadi  hal  yang  biasa  dan sering  terjadi  dalam  kehidupan  sosial- politik.  Peneliti  merasa  penting  untuk meneliti  sebuah  fenomena  ojek  pangkalan dan  politik  dengan  merumuskan  judul penelitian  tentang: Komodifikasian  Ojek
Pangkalan dalam Arena Demokrasi Lokal. (Studi  Kasus  di  Pemilihan  Walikota Sorong  tahun 2017).

## KAJIAN PUSTAKA

## 1. Komodifikasian
Menurut  Yasraf  Piliang  (Zebrina,
2012: 16), komodifikasian
(comodification) menurut  adalah  sebuah proses menjadikan sesuatu yang sebelumnya  bukan  komoditi  sehingga  kini menjadi  komoditi.  Sedangkan  Barker mendefinisikan komodifikasi sebagai proses  asosiasi  terhadap  kapitalisme,  yaitu objek, kualitas dan tanda dijadikan sebagai komoditas. Komoditas adalah sesuatu yang tujuan  utamanya  adalah  untuk  dijual  ke pasar.
Peneliti melihat bahwa komodifikasian  dalam  dunia  politik  bukan hal yang baru, tetapi terjadi semenjak lama. Kapitalisasi basis sosial baik itu kumunitas, organisasi, ketokohan dan bahkan kesaralan  sekalipun  menjadi  akses  dan perantara  untuk  menjual  basis  sosial  ke kepentingan politik.
Dalam  dunia  demokrasi,  celah  dan permainan  strategi  untuk  berada  pada  titik kemenangan  adalah  sebuah  keharusan.
Dalam pandangan Kuntowidjoyo (2001:343),  menyebutkan  demistifikasi politik  yang  syarat  dengan  kemodifikasian politik itu sendiri. Dan bahkan seperti PKB “partai  politik”  telah  menggunakan  empat hal  yaitu:  (a)  penggunaan  jasa  jin;  (b) upaya  penyumpahan  anggota  legislatif;  (c) pemanfatan  para  kiai  sebagai political broker , dan (d) kultur  pribadi. Empat  item tersebut  dalam  pendapat  peneliti  ada  dua kutup  yang  bermain  dalam  kepentingan politik: pertama adalah tekanan mistisisme, dan.  Kedua:  menggunakan  basis  sosial sebagai kapitalisasi suara politik.
Dalam perspektif dialetika matrialisme, Marx (Evans, 2004:16) katakan bahwa memberinya makna sebagai apapun yang  diproduksi  dan  untuk diperjualbelikan.  Tidak  ada  nilai  guna murni  yang  dihasilkan,  namun  hanya  nilai jual,  diperjualbelikan  bukan  digunakan. Komodifikasi menggambarkan proses dimana  sesuatu  yang  tidak  memiliki  nilai ekonomis  diberi  nilai  dan  karenanya bagaimana  nilai  pasar  dapat  menggantikan nilai-nilai sosial lainnya. Sebagai komoditas  ia  tidak  hanya  penting  untuk berguna, tetapi juga berdaya jual.
Ulasan  Adorno  (Yasraf,  2010:  73), komodifikasian menjadi bagian dari produksi budaya masa. Tetapi ada dua hal, budaya  dikendalikan  kelompok  elit  dari atas  (top  down),  dan  beda  budaya  yang tumbuh dari bawa. Dalam konteks komodifikasian  politik  ini  bisa  menjadi rentetan  pemanfatan  kelompok  elit  politik terhadap kelompok sosial (ojek pangkalan) sebagai basis politik.
Ada domain politik, terlebih menggunakan  kajian  ekonomi  politik, bahwa  basisi  sosial  yang  menjadi  sasaran empuk  untuk  para  pencari  dan  pemuja kepentingan dengan memanfatkan solidaritas  dan  komunitas  untuk  “hasrat politik”.Sebuah  kewajaraan  dan  mungkin saja tetapi dengan syarat adalah kemanusiaan.Perkara kepentingan komodifikasian  politik  saat  ini  masi dengan  kerangka  menguntungkan  dan memberikan nilai lebih dalam dunia politik adalah  mengkomersilkan  suara  untuk kepentingan.Jadi  kontennya  yang  dibahas dan dilacakan adalah ojek pangkalan dalam fenomena kapitalisasi politik.
2. Ojek Pangkalan
Jasa  pangkalan  adalah  penyediaan jasa  transportasi  roda  dua  (motor)  yang
melayani  aktivitas  masyarkat  di  mana masyarakat itu membutukan. Ojek pangkan yang  biasa  dengan  budaya  antri  dan menawarkan  jasanya  untuk  dengan  standa bayaran  yang  telah  di  tentukan  oleh pemerintah dan para jasa pengojek.Solidaritas pengojek talah dirajuk bersama didunia pangkalan.
Dalam kamus besar bahasa
Indonesia  (KBI),  ojek/ojeg  adalah  sepeda atau  sepeda  motor  yang  ditambangkan dengan  cara  memboncengkan  penumpang atau penyewanya. Lebih lanjut J.S Badudu dan Sutan Mohammad  Zain  (1994), dalam kamus  bahasa  Indonesia  sepeda  motor yang  dibuat  menjadi  kendaraan  umum untuk memboncengi penumpang ke tempat tujuan.  Peter  Salim  dan  Yenny  Salim (1991),  ojek  adalah  sepeda  atau  sepeda motor dengan cara disewa untuk membonceng penyewanya.
Pengojek  dan  dunia  politik  bukan hal  baru.  Sheller  &  Urry  (Basri  Amin, 2012:  130),  ada  sejumlah  faktor  yang menjadikan  ojek  menarik  bagi  politisi lokal.  Pengojek  adalah  kelompok  besar yang  sangat  lincah  bergerak,  sebuah pencerminan dari gejala “mobilitas ganda” dimana  pergerakan  fisik  dan  komunikasi dilakukan setiap harinya.

## 3. Demokrasi (pilkada)
Ramlan  Surbakti  (1992:181)  Pemilu diartikan  sebagai  mekanisme  penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan  kepada  orang  atau  partai  yang dipercayai,  tetapi  penulis  menetapkan pengertian pemilu sebagaimana
dicantumkan  dalam  Undang-Undang  dan UUD 1945. Fitriyah (2005:1) “pentingnya pilkada”  secara  langusng  membuat  semua daerah  harus  mempersiapkan  diri  mereka sebaik-baiknya  dan  berusah  bagaiman dapat berlangsung demokrasi dan berkualitas sebgingga benar-benar mendapat  kepalah  daerah  dan  wakil kepalah  daerah  yang  dapat  membawa kemajuan bagi daerah sekaligus memberdayakan masyarakat daerahnya.Selain  itu,  salah  satu  tujuan diselenggarakanya pilkada secara langsung juga  dapat  memberikan  pendidikan  politik bagi masyarakat didaerah, di mana nantina mereka menjadi lebih pengalaman dan ikut partisipasi dalam kegiatan politik.
Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaanya memiliki tiga tujuan yakni: (1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi  para  pemimpin  pemerintahan dan  alternatif  kebijakan  umum  (public
policy).  (2)  Pemilu  sebagai  pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada  badan  badan  perwakilan  rakyat melalui  wakil  wakil  yang  terpilih  atau partai  yang  memenangkan  kursi  sehingga integrasi  masyarakat  tetap  terjamin.  (3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakan  atau  menggalang  dukungan rakyat  terhadap  Negara  dan  pemerintahan dengan  jalan  ikut  serta  dalam  proses politik.
Asas-Asas Pemilu
Dalam pelaksanaan  pemilihan  umum  asas-asas yang  digunakan  diantara  sebagai  berikut :(a)  Langsung,  berarti  masyarakat  sebagai pemilih  memiliki  hak  untuk  memilih secara  langsung  dalam  pemilihan  umum sesuai  dengan  keinginan  diri  sendiri  tanpa ada perantara. (b) Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membeda-bedakan  agama,  suku,  ras,  jenis kelamin,  golongan,  pekerjaan,  kedaerahan, dan  status  sosial  yang  lain.  (c)  Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi  persyaratan  sebagai  pemilih pada  pemilihan  umum,  bebas  menentukan siapa  saja  yang  akan  dicoblos  untuk membawa  aspirasinya  tanpa  ada  tekanan dan  paksaan  dari  siapa  pun.  (d)  Rahasia Rahasia, berarti dalam menentukan
pilihannya,  pemilih  dijamin  kerahasiaan pilihannya.  Pemilih  memberikan  suaranya pada  surat  suara  dengan  tidak  dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan. (e) Jujur, berarti semua pihak  yang  terkait  dengan  pemilu  harus bertindak  dan  juga  bersikap  jujur  sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang  berlaku.  (f)  Adil,  berarti  dalam pelaksanaan  pemilu,  setiap  pemilih  dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan  yang  sama,  serta  bebas  dari kecurangan pihak mana pun.
Pelaksanaan  pemili  telah  di  atur dalam mekanisme peratuan kimis pemilihan umum Repoblik Indonesia No 3 tahun  2016  tentang  tahapan,  program  dan jadwal  pemilihan  Gubernur  dan  Wakil Gubernur,  Buati  dan  Wakil  Bupati, dan/atau  Wali  Kota  dan  Wakil  Wali  Kota tahun  2017.  Dan  undang-undang  Republik Indonesia  nomor  10  tahun  2016  tentang perubahan  kedua  atas  undang-undang nomor  1  tahun  2015  tentang  penetapan peraturan  pemerintah  pengganti  undang- undang  nomor  1  tahun  2014  tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi  undang-undang  (sumber:  salilan PKRI, UU Pemilu 2016).

## METODE PENELITIAN

## 1. Model Penelitian
Metode penelitian ini menggunakan penelitian  deskriptif  kualitatif.  Instrumen kunci  dalam  penelitian  adalah  peneliti. Oleh  karena  itu,  peneliti  harus  memiliki bekal  teori  dan  wawasan  yang  luas sehingga  dapat  bertanya,  menganalisa  dan mengkonstruksikan  objek  yang  diteliti menjadi jelas.
Karena  penelitian  ini  bermaksud memperoleh  gambaran  yang  mendalam tentang  kemodifikasian  ojek  pangkalan dalam  pemilihan  walikota  sorong  tahun 2017. Di samping itu fenomena  yang akan digali  merupakan  fenomena  sosial-politik yang  berhubungan  dengan  perilaku  dan interaksi sosial-politik Kota Sorong Provinsi Papua Barat.
2. Teknik  Pengumpulan  dan  Analisis Data 1. Teknik Pengumpulan Data
Untuk penelitian ini mengumpulkan  data  dengan  menggunakan cara: Observasi,  Wawancara,  Teknik Dokumentasi.
2. Teknik Analisis Data.
Aktivitas analisis data yang dideskripikan  oleh  Rossman  dan  Rallis (Johan  W.  Creswell,  2010:  274),  bahwa
analisis  data  proses  berkelanjutan  yang membutukan refleksi terus-menerus terhadap  data,  mengajukan  pertanyaan- pertanyaan  analitis,  dan  menulis  catatan singkat  sepanjang  penelitian.  Maksud peneliti  analisis  data  kualitatif  bisa  saja melibatkan  proses  pengumpulan  data, menafsirkan data dan pelaporan hasil secar serentak dan bersama-sama.

## PEMBAHASAN
Keterlibatan  Ojek  Pangkalan  Dalam Pilkada Di Kota Sorong
Momentum  politik  adalah  hajat semua  rakyat.  Keterlibat  dalam  pilkada atau pemilihan umum itu adalah hak rakyat Indonesia  untuk  menunaikan  cita-cita demokrasi  di  negeri  ini.  Untuk  Kota Sorong  momentum  pemilihan  kepada daerah  (pilkada)  2017  adalah  pertaruang antara  Lambert  Jitmau  dan  Fahima Iskandar  yang  disekingkat  (Jilid  II) melawan  kotak  Kosong.  Arena  semakin menarik  karena  gerakan  dan  kompanye untuk memilihi kotak kosong cukup massif di lakukan oleh kelompok masyarakat yang beda  dalam  pandangan  politik.  Hal  itu terlihat  juga  oleh  salah  satu  tukung  ojek pangkalan,  Bapak  Acham  katakana  bahwa
dalam  pemilihan  kali  ini  kita  tidak  punya alternatif pemimpin yang siap kita perjuangan.  Dengan  kondisi  yang  ada, maka kami akan perjuangkan kotak kosong di  pilkada  kota  Sorong.  Dari  penyataan ojek  pangkalan  tersebut  adalah  satu pernyataan konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.
Fenomena  lain  juga  terjadi  pada Ojek  pangkalan  dalam  melihat  momentum pilkada  ini,  hasil  riset  persepsi  masyarakat terhadapa  sosial  politik  pada  28  Juni  2016 oleh The Papua Institute. Presentasi potensi politik  transaksional (money  politic) di kota  Sorong  cukup  tinggi  diangka  78.12 persen (%), itu terjadi dimasyarakat kelasa menengah  kebawa  (Dokumen  Laporan Survei The Papua Institute, 2016). Mngang ada  politik  transaksi  terjadi  (politik  uang), tapi belum tentu kami memilih.
Menurut  Steven  (Kk  Stev), bahwa  yang  berhubungan  dengan  politik transaksional  memang  betul  adanya,  tapi hal  itu  dilakukan  karena  ada  uang  bensin, ya  lemayan  “100.000-200.000”  rupiah. Tapi  sikap  politik  belum  tentu,  bahkan saya  secara  pribadi  termasuk  orang  yang kompanyekan  kotak  kosong  (kokos)  untuk
melawan  Bapak  Walikota  Lambert  Jitmau karena  persoalan  banjir  di  kilo  meter  10 yang  tidak  ada  solusi  .  (Hasil  Wawancara dengan  Bapak  Steven  (Kk  Stev)  ojek pangkalan Juputer).
Bapak  Abas  Joho  katakana bahwa,  jika  di  ajak  kompanye  kami  ikut, tapai  kami  katakana  bahwa  ini  Papua, semua serba  mahal dan tim sukses melalui kordinator ojek pangkalan mereka memberikan  uang  celengan  untuk  kami pangkalan ojek. Dipangkalan kami, ditugaskan  untum  memasang  dan  menjaga baliho/spanduk  Calon  Walikota.  Terlibat dalam  politik  itu  terkadang  aneh,  dan sebenarnya  itu  adalah  pelanggaran,  sebab kami  tukang  ojek  biasanya  kami  memilih (coblos)  berulang-ulang  kali  karena  ada mobilisasi, istilah kami disinia adalah ojek suara.  Hal  itu  biasa  dikordinir  oleh kordinator  di  pangkalan  ojek  (Hasil Wawancara  dengan  Bapak  Abas  Joho, Ojek Pangkalan Kilo 12 Masuk).
Perspektif  yang  dibangun  dalam melihat momentum politik di kota Sorong, seakan-akan  ada  post-optimisme  (fase pesimisme)  karena  kepentingan  yang enggan  dicapai  oleh  pengambil  kebijakan.
Tanggapan  dan  partisipasi  para  ojek pangkalan berfariasi dan memiliki pandangannya masing-masing, mereka terlibat  dalam  proses  demokrasi  di  kota Sorong  baik  dari  kompanye  sampai  pada pemilihan,  dari  pandangan  mereka  tentang politik  transaksional  tidak  menjamin  dan memberikan  satu  kepastian  bahwa  kami memilih  kandidat  yang  memberikan  uang. Money  politic  sangat  luar  biasa  terjadi dalam  Peilkada.  Masyarakat  tidak  mau berpartisiapsi  kalau  tidak  ada  uang.  Uang buakan menjadi segalanya, namun ada titik kejenuahan masyarakat  pada model politik kita karena disebabkan oleh para pemimpin yang  banyak  tidak  tepati  dengan  janjinya, dan  hanya  menguntungkan  golonganya. Oleh  karena  mengambil  uang  kandidat bukan untuk memilih tetapi hanya ekspresi dari rasa kesal kepada janji-janji politik.
Tapi  dari  hasil  observasi  ternyata, peneliti  menemukan  pergeseran  partisipasi mereka  pada  pilkada  dan  pemilihan legislative  berbeda.    Dari  data  yang dimiliki  oleh  peneliti,  beberapa  pangkalan ojek yang dijumpai oleh peneliti memberikan satu tanggapan bahwa pilkada kota  Sorong  adalah  momentum  politik yang  tidak  memberikan  pilihan  laina  atau figur  alternate,  maka  partisipasi  pun rendaha.  Situasi  politik  berbeda  lagi
dengan semangat pemilihan legislatif nanti, karena  yang  perjuangan  adalah  orang- orang  yang  dianggap  laya  secara  idiologi dan perjuangan paguyuban.
Seorang pengojek dipangkalan HBM,  justru  menjelaskan  bahwa  betapa pentinganya  harapan  tentang  politik  yang lahir  dari  rasa  kemanusiaan  yang  tinggi, karena  dengan  rasa  kemanusiaan  itu partisipasi  dalam  memilih  pemimpin  pun semakin  baik,  berikut  kutipannya:  “Kami ojek terlibat  dan   bicara  tentang politik itu adalah  soal rasa  dan  cinta.  Kami menentukan  seorang  pemimpin  politik lahir  dari  keususahan  masyarakat,  karena dia tahu bagaimana cara menyelesaikannya,  bukan  sekejab  datang lalu  pergi.  Kami  merindukan  sosok pemimpin  yang  tidak  bicara  perbedan agama, rasa, suku, kami ikut dia karana dia bicara  masalah  kemajuan.  Memang  kami ikuti  kompanya  jika  diajak,  tapai  belum tentu memilih, sebab kami walau pun ojek bisa  kami  membaca  mana  yang  baik  dan mana  yang  melupakan  kami  setelah  jadi.” (Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Tiku Ojek Pangkalan HBM.
Cukup  kompleks  alasan  partisipasi ojek pangkalan dalam pilkada Kota Sorong 2017.  Miriam  Budiarjo  secara  umum mengartikan  partisipasi  politik  sebagai
kegiatan  sesorang  atau  kelompok  orang untuk  ikut  serta  secara  aktif  dalam kehidupan  politik  yaitu  dengan  jalan memilih  pimpinan  Negara/Daerah  secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan  pemerintah (public  policy).
Sekaligus  membagiakan  jenis  partispasi politik  dalam  tiga  bagian,  (1) gladiator adalah  mereka  terlibat  aktif  dalam  politik dengan  jumlah  yang  sedikit  namun memiliki  pengaruh  yang  sangat  besar.  (2) spectator adalah  masyarakat  yang  ikut menggunakan  hak  pilihnya,  berpartisipasi dengan hanya ditunjukkan dengan memilih pada  saat  Pemilu.  (2) apatis yang  tidak mau  menggunakan  hak  pilihnya  dalam Pemilu. (Tia Subekti, 2014: 12)
Jika  kita  lihat  dari  temuan penelitian  tersebut,  maka  pandangan  dan kepentingan  ojek  pangkalan  dalam  politik itu banyak dan beragama. Tetapi mayoritas ojek  pangkalan  lebih  tepat  pada  kelompok partisipasi spectator dan apatis .  Tetapi disisi  laina  kita  lihat  bahwa  partisipasu masyarakat  ada  dua  motif.  Pertama, imbalan  karena  ada  keuntungan  atau pertukaran  nilai  materi.  Kedua,  partisipasi lahir  dari  kesadaran  terutama  terlibat langsung  dalam  memilih.  Jadi  makna partisipasi  politik  oleh  ojek  pangkalan  ini sangat jauh berbeda seperti apa yang diulas
dalam  ruang-ruang  normatif  dan  pendapat para  ahli.  Dari  pandangan  partisipasi  ojek pangkalan,  ada  memberkan  satu  fakat politik  pemanfataan kelompok  sosial seperti ojek pangkalan sering terjadi.

## Dampak Komodifikasian Ojek

## Pangkalan Dalam Pilkada di Kota Sorong
Ojek  pangkalan  adalah  komunitas sosial  yang  bisa  menjadi  nilai  tambah untuk  kepentingan  elite  politik  dalam momentum  politik  yang  dikenal  dengan pemilu dan pilkada. Ojek pangkalan adalah satu  titik  simpul  sosial  yang  tingkat mobalinya  tinggi  dan  relatif  muda  untuk diajak  terlibat  dalam  kepentingan  politik. Tapi  tak  disangka  dari  hasil  observasi  dan dokumen  riset  menunjukan  bahwa  ojek pangkalan  pun  kini  sudah  memulai memiliki  pandangan  politik  yang  bisa menguntungakan untuk kepentingan komunitasn dan individu.
Dari  dokumen  tersebut,  selaras dengan  apa  yang  dikatakan  oleh  Bapak Marten  di  saat  peneliti  berjumpa  di pangkalan  ojek  35,  dalam  pengakuanya bahwa  selama  saya  berpangkalan  di  sini, sering  dalam  momentum  politik  baik  itu pemilihan legislatif dan pemilihan
Walikota  Sorong,  pasti  ada  yang  datang untuk  meminta  dukungan.  Hal  itu  bagi kami  sesuatu  hal  yang  wajar  karena  ini politik,  mereka  hadir  untuk  menyapa masyarakat tentu masyarakat harus membukan diri.
Mengukapa  hal  yang  sama  juga oleh  Velix,  bahwa:          Dunia  politik memanfatan  basis  sosial  sebagai  kekuatan politik  untuk  merebut  kemenangan.  Ojek pangkalan  termasuk  salah  satu  kelompok kini  digemari  untuk  kepentingan  politik kekuasaan  para  elite  .  (Hasil  Wawancara dengan Bapak Velix Daman).
Selain dari pendapat di atas, Bapak Anton memberikan satu keterangan bahwa: “Kami  ojek  pangkalan  sering  dimanfatkan dalam  politik,    misalnya  diminta  untuk kompanye  atau  agenda  partai yang membutuakn  banyak  masa.  Kami  berfikir teranya ojek pangkalan kini sudah menjadi komoditi  politik,  tadinya  tidak  dianggap dan  tidak  bernilai.  Kini  malah  dicari  dan dibutukan.  Bahkan  setiap  momentum politik  ojek  pangkalan  menjadi  salah  satu basis  masa  rill  yang  siap  dimobilisasi. Bayangkan  saja  dalam  bebrapa  pilkada serentak, kami bukan saja tim kompanye di pilkada  kota  Sorong  tetapi  mobilisasi hingga  kompanye  Kab.  Sorong  di  Aimas.
(Hasil  Wawancara  Dengan  Bapak  Anton, Pangkalan Ojek 13 Moyo).
Jika  dicermati,  ojek  pangkalan bagian  dari  pada  klompok  sosial  yang terorganisir  dan  memiliki  basis  politik realitif  banyak.  Peran-perana  kordinator ojek  pangkalan  menjadi  sentral  dan rujukan  untuk  kepentingan  para  elite politik. Di beberapa tempat kordinator ojek pangkalan  cukup  berperan  sebagai  titik simpul  dalam  kemenangan  pilkada.    Dan nilai  tukuar  yang  meraka  miliki  adalah transaksi  (materi)  diperunjukan  kepada komunitas ojek pangkalan, isyarat jual beli kepentingan  akan  terjadi  dalam  komunitas sosial.  Kepentingan  elite  politik  terlepasa dari kekuataan finasialanya dia membutukan  modal  sosial  yang  kuta terlebih  penjaringan  komunitas  itu  sendiri. Peneliti  melihat  bahwa  komodifikasian dalam  dunia  politik  bukan  hal  yang  baru, tetapi  terjadi  semenjak  lama.  Kapitalisasi basis sosial baik itu kumunitas, organisasi, ketokohan dan bahkan kesaralan  sekalipun menjadi akses dan perantara untuk menjual basis sosial ke kepentingan politik.
Bergening  politik  yang  dimainkan oleh  ojek  pangkalan  memberkan  posis politik  yang  tinggi.  Karena  dalam  dunia politik  praktis,  sebaik-baiknya  jejaring adalah jejaring  yang memiliki basis politik
yang  banyak  dan  komitmen  terhadap keputusan  politik  secara  kolektif.  Ojek pangkalan  memiliki  nilai  tawar  itu,  yang dimaknai dalam riset ini sebagai komodifikasi  kelompok  sosial  sebagai komoditi politik.
Kekuataan ojek ini bisa dikomersialisasi  menjadi  kekuatan  politik dalam  kepentingan  politik  praktis.  Dan bahkan  tukang  ojek  menjadi  salah  satu komunitas  sosial,  salah  satu  titik  incaran yang  alhasil  bisa  membangun  kontrak politik. Dibeberapa daerah selain Papua, di Tidore menjadi referensi untuk mengungkap  tentang  politik  ojek/politik pangkalan, setiap pangkalan ojek di Tidore senantiasa menyimbolkan dukungan kepada  salah  satu  kepala  daerah  baik  itu foto  kandidat  atau  partai  pengusung  yang ada  dipangkalan  ojek  masing-masing (dego-dego  menggambarkan  dukungan). Ada pengadan-pengadan fasilitas pangkalan  yang  pada  umumnya  terjadi seperti  TV  dan  dana  santunan  kepada tukang ojek.
Hasil  riset  Basri  Amin  (2012) menemukan  kekuatan  dan  mobilisasi pengojek  ini  dimanfaatkan  oleh  elit  lokal dalam mendongkrak popularitasnya
sebagai  seorang  politisi.  Corak  pemikiran pengojek ini kian berbeda secara personal,
walau  secara  organisatoris  ada  dukungan politik.  Tetapi  ada  beberapa  tukang  ojek berfikir tentang bagaimana kualitas berpolitik  kita  ini  harus  baik  dan berkualitas  yang  berefek  kesejahtera, namun  ada  pula  kesadaran  pesimisme menjamur  dan  menggunakan  pragmatisme sebagai  dalil  untuk  menghendaki  politik transaksional  atau  mengiyakan  politik uang.
Politik  bisa  masuk  dalam  sendi sosial  mana  saja,  dimana  ada  ruang  dan celah  maka  senada  kepentingan  politik berada  pada  ruang  itu.  Afiliasi  dan sosialisasi  partai  politik  ini  menjadi  hal yang wajar dan secara kelas sosial pun bisa diklasifikasi  dalam  analisis  politik,  cukup fasih  dijelaskan  oleh  Gabriel  Almond tentang  pentingnya  memahami  budaya politik  karena  ini  menyangkut  sikap  dan pemahaman warga Negara tertentu. Konslidasi  kekuatan  politik  yang  paling menarik  adalah  berada  pada  komunitas- konistas  sosial  yang  banyak.  Nah  dalam konten pilkada kota Sorong, ojek pangkalan    menjadi  menarik  karena  ojek adalah  kelompok  sosial  yang  menjadi sasaran dan serbuan kepentingan politik.

## KESIMPULAN
Penelitian  yang  dilakukan  di  Kota Sorong  yang  fokus  pada  ojek  pangkalan dan pilkada di tahuan 2017. Dalam riset ini memberikan  beberapa  kesimpulan  sebagai berikur:
1. Kertlibatan atau pertisipasi ojek pangkalan  sama  sepeti  masyarakat pada  umumnya  sepreti  para  kader- kader  partai.  Tetapi  ada  makna partisipasi  penuh  dengan  syarak transaksional pada momentum pilkada kota  sorong  2017.  Hal  lainya  jika pemilihan  legislatif  karena  yang mereka nilai dari seorang figur.
2. Makna partisipasi yang ditangkap dari ojek  pangkalan,  terus  mengalami dinamisasi dan mengkompleks.
Perana dari ojek pangkalan memberikan  efek  pada  peningkatan jumlah suara dalam merebut kekuasaan.
3. Komodifikasian  yang  dilakukan  oleh elite  politik  untuk  kepentingan  kuasa politiknya, dan bahkan ada kapitalisasi komunitas oleh aktor ojek pangkalan untuk
kepentingan pribadinya.
DAFTAR PUSTAKA
Amin, Basri. 2012. Youth, Ojeg and Urban Space In Ternate Town.
(Pemuda,  Ojek  dan Ruang Urban  di  Ternate) .  Jurnal: the Asia Pasifik of Anthropology . A.  Ways,  Muliasnyah.  2015.  Political, Ilmu Politik, Demokrasi, Partai
Politik, & Welfare State. Yogyakarta: Litera. Ardianto,  Elvinaro,  2011.  Metodologi Penelitian Untuk Publik Relations Kulitatif& Kuantitatif. Bandung: Simbiosa. Arikunto,  Suharsimi . 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Ilmu
Evans.  2004.  Das  Kapital  untuk  Pemula.
Yogjakarta: Resist Book.
Hafel,  Muhlis.  2004.  Respon  Terhadapa
Tuntutan  Regulasi  Ojek:  Studi Kasus Di Kota Ternate.  (tesis). Universitas Gaja Mada Yogyakarta. Hubermens,  dan  Miles.  2014.  Analisis Data  Kualitatif  Bukusumber tentang  metode-Metode  Baru. Jakarta: UI Pres. John. 2010. Research Desigen “ Pendekatan Kualitatif, Kuantitatid Dan Mixed ”.
Katz  ,  Richard    S.    dan    Crotty,  Wiliam    .
2015.  Hanbook  partai  politik.
Bandung:
Mizan.
Nasir,  Moh.  (2011). MetodePenelitian . Bogor: Ghalia Indonesia
Nusamedia.
Piliang,  Yasraf  Amir.  2010.  Bayang- bayang tuhan agama dan imajinasi. Bandung: Pradjnaparamita, Zebrina. 2012. Komodifikasi tas belanja bermerek: Motivasi dan Identitas  Kaum  Shopaholic Golongan  Sosial  Menengah
Surabaya.  (Tesis).  Program Magister  Kajian  Sastra  dan
Budaya, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga.
Prihatmoko. 2003. Mendemokrasikan
Pemilu,  Dari  Sistem  Sampai
Elemen teknis. Subekti,  Tia.  (2014).  Partisipasi  Politik Masyarakat  Dalam  Pemilihan Umum  (Studi      Turn  Of  Voter Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013). (artikel). Surabakti,  Ramlan.  (-).  Memahami  Ilmu Politik.Jakarta: Grafindo.
Wahid,  Bustamin.  2018. Esai-Esai  Kuasa: Diskursus    Politik    Lokal .
Yogyakarta: Tanah Air Beta.
Salinan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum  Repoblik  Indonesia  No  6  tahun 2016 Salinan Undang-Undang Pemilihan Umum Repoblik Indonesia No 3 tahun 2016