## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN YANG DILAKUKAN KORPORASI (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 71/PID.B/LH/2021/PN SNT)
Sigismund Hardian Karjon 1 , Slamet Suhartono 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: hardaykarjon@gmail.com , Suhartonoslamet61@gmail.com

## ABSTRAK
Penulisan  artikel  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  mengenai  pertangungjawaban korporasi dalam melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan serta pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman pidana terhadap Korporasi yang menjalankan bidang usaha kelapa sawit yang  tetuang  dalam  putusan  Nomor:  71/Pid.B/LH/2021/PN  Snt.  Dalam  tindak  pidana  pembakaran hutan dan lahan pelaku pembakaran hutan baik manusia maupun badan hukum (Korporasi) harusalah dapat  dimintai  pertanggungjawaban.  Kendati  demikian,  sebagian  besar  masyarakat  masih memandang bahwa kejahatan adalah pembunuhan, perkosaan, pencurian, dan yang sejenis lainnya, sehingga  mengurangi  pemahaman  bahwa  kejahatan  yang  sebenarnya  dengan  korban  yang  besar adalah  kejahatan  korporasi.  Pemberian  sanksi  pidana  terhadap  korporasi  dibidang  industri perkebunan kelapa sawit sebagai upaya untuk memberikan efek jera agar tidak melakukan perbuatan pencemaran  dan  perusakan  lingkungan  hidup  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  yang  berlaku  di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap PT. Mega Anugrah Sawit (PT.MAS). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan harus diberikan penegakan hukum yang tegas. Sehinga hukum pidana menjadi hukum yang terdepan dalam mengungkapkan permasalahan hukum tersebut Kata Kunci: Pertanggung jawaban Pidana, Korporasi, Pembakaran.

## ABSTRACT
The aim of writing this article is to find out and explain the responsibility of corporations in committing criminal acts of burning forests  and land as well as the judge's  considerations  in imposing criminal penalties  on  corporations  that  run  the  palm  oil  business  sector  as  stated  in  decision  Number: 71/Pid.B/LH/2021/ PN Snt. In the criminal act of burning forests and land, the perpetrators of forest burning, both humans and legal entities (corporations), must be held accountable. Nevertheless, the majority of people still view crime as murder, rape, theft and other similar things, thus reducing the understanding  that  the  real  crime  with  large  victims  is  corporate  crime.  The  provision  of  criminal sanctions against corporations in the palm oil plantation industry is an effort to provide a deterrent effect so that they do not commit acts of pollution and destruction of the environment in accordance with  the  legal  provisions  in  force  in  Indonesia.  The  problem  in  this  research  is  how  corporate responsibility is in committing criminal acts of burning forests and land and how judges consider in handing down decisions against PT. Mega Anugrah Sawit (PT.MAS). The research method used in this research is normative juridical. The results of the research show that sanctions given to perpetrators of  criminal  acts  of  burning  forests  and  land  must  be  strictly  enforced  by  law.  So  that  criminal  law becomes the leading law in expressing these legal problems.
Keywords : Criminal Liability, Corporation, Arson .

## PENDAHULUAN
Sumber daya alam seperti air, udara, tanah, minyak, ikan, hutan, dll. sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Hilangnya atau berkurangnya ketersediaan sumber daya tersebut  akan  berdampak  besar  terhadap  kelangsungan  hidup  umat  manusia  di  bumi. Misalnya, manusia tidak bisa hidup tanpa udara dan air. Demikian pula sumber daya alam lainnya seperti hutan, ikan, dan lain-lain merupakan sumber daya yang tidak hanya memenuhi kebutuhan  manusia  tetapi  juga  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap kesejahteraan  bangsa.  Pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  baik  akan  meningkatkan kesejahteraan  manusia,  dan  sebaliknya  pengelolaan  sumber  daya  alam  yang  buruk  akan berdampak negatif terhadap kemanusiaan.
Salah  satu  sumber  daya  alam  itu  adalah  hutan.  Hutan  sangatlah  penting  bagi kehidupan,  pada  hakekatnya  hutanlah  penghasil  oksigen  terbesar  bagi  bumi,  dimana keberlangsungan  hidup  manusia  sangat  tergantung  pada  hasil  oksigen  dari  hutan.  Hutan adalah  suatu  lapangan  pohon-pohon  secara  keseluruhan  yang  merupakan  perkelompokan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.
Pada zaman yang semakin maju tentu kita seringkali di hadapkan dengan berbagai masalah dan tentunya permasalahan tersebut mencakupi kehidupan dan kebiasaan manusia pada  saat  ini.  Peristiwa  kerusakan  hutan  akibat  kebakaran  yang  dari  tahun  ke  tahun  terus mengalami peningkatan yang signifikan yang di akibatkan oleh tingkah laku atau perbuatan manusia itu sendiri. Kerusakan hutan akibat tindakan pembakaran menjadi hal yang sangat memprihatinkan  dan  tidak  dapat  di  rahasiakan  lagi.  Indonesia  di  era  kemajuan  saat  ini seringkali  dihadapkan  pada  persoalan  kelestarian  lingkungan  hidup  yang  sangat memprihatinkan, banyaknya tindakan yang di angap melakukan pelangaran sebagai bentuk tindak  pidana  lingkungan  hidup  yang  sampai  saat  ini  persoalan  tersebut  harus  menjadi kekhawatiran. Permasalah tersebut sering terekspos ke publik melalui media massa, ataupun yang dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Salah satu kasus kebakaran hutan dan lahan  (karhutla)  gambut  yang  baru-baru  ini  terjadi  pada  tahun  2022  sudah  marak  diliputi media nasional. Luas area hutan dan lahan yang terbakar di indonesia pada tahun 2022 lalu mencapai angka 202.617 hektare. Luas kebakaran hutan dan lahan (karhtula) dihitung sejak Januari sampai dengan November 2022. Provinsi dengan karhutla terluas terjadi di Provinsi
Nusa  Tengara  Timur  sekitar  70.009  hektare.  Posisi  kedua  terluas  di  tempati  Provinsi  Nusa Tengara Barat dengan luas karhutla mencapai 30.063 hektare. Selain dua provinsi tersebut, Kalimantan Barat, Maluku dan Sumatera Barat juga mencatatkan angka luas karhutla yang sangat besar. Masing-masing seluas 21.713 hektare, 14.817 hektare dan 9.626 hektare.
Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menibulkan dampak negatif, yang dimana unsur  negatif  tersebut  berkaitan  dengan  polusi  udara  hasil  pembakaran  hutan  dan  lahan. Asap kebakaran hutan berdampak pula pada semua sektor kehidupan akibat kabut asap, baik itu sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor ekonomi, sektor pariwisata serta berdampak pada hubungan internasional. Kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan baik perseorangan ataupun  korporasi  dengan  tujuan  pembukaan  lahan  dengan  cara  pembakaran  merupakan tindakan  tercela  karena tidak mementingkan  kelestarian  lingkungan  hidup  serta  ekosistem yang terdapat didalamnya.
Selain manusia sebagai subjek hukum, korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak  berbadan  hukum  seringkali  melakukan  tindakan  pidana.  pada  kemajuan  saat  ini keberadaan  korporasi  dalam  kegiatannya  tidak  hanya  mengarah  kepada  tindakan  yang positif,  sama  halnya  dengan  subjek  hukum  manusia  yang  juga  dalam  kehidupannya  dapat melakukan  suatu  tindak  pidana,  baik  yang  dilakukan  secara  sengaja  maupun  kelalaiannya. Menurut  Kenneth  S.  Ferber,  yang  dimaksud  korporasi  adalah  manusia  buatan  yang  dapat melakukan berbagai tindakan yang dapat dilakukan manusia, ia dapat melakukan jual beli, ia juga dapat mengajukan gugatan maupun digugat secara formal.
Menjalankan  aktivitasnya  korporasi  atau  badan  hukum  diperlukan  adanya penerapan  analisis  terhadap  dampak  lingkungan  hidup  yang  dapat  terjadi  karena  kegiatan korporasi  tersebut  guna  tercapainya  lingkungan  yang  baik,  guna  menjaga  kelestarian lingkungan bagi generasi penerus bangsa. Sebagaimana terdapat di dalam pasal 68 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan menyatakan bahwa :
Setelah memperoleh izin usaha perkebunan sebagaimana di maksud dalam pasal 67 ayat (3), pelaku usaha perkebunan wajib menerapkan:
a) Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolahan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup;
b) Analisis risiko lingkungan hidup;
c) Pemantauan lingkungan hidup.
Permasalahan  pembakaran  hutan  saat  ini  banyak  terjadi  di  wilayah  indonesia. Permasalahan  tersebut  seringkali  terjadi  dikarenakan  kebiasaan  baik  masyarakat  maupun korporasi yang lebih memilih membakar hutan untuk membuka lahan baru seperti membuat lahan pertanian maupun perkebunan, pembakaran yang dilakukan karena berangapan bahwa proses pembakaran tersebut tidak memerlukan waktu yang lama dan hanya membutuhkan biaya  yang  lebih  murah,  dan  hasil  yang  cukup  memuaskan  jika  dibandingkan  dengan pembukaan  lahan  secara  legal  sebagaimana  di  atur  didalam  Undang-Undang,  Akibatnya dengan cara pembakaran hutan merupakan jalan keluar yang dilakukan baik perseorangan maupun korporasi. Perkembangan yang terjadi di dalam tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang berbentuk badan hukum dalam tindak pidana yang dilakukannya sama seperti subjek  hukum  manusia  pada  umumnya  yang  dimana  harus  dilihat  dari  unsur  kesengajaan ataupun kelalaian (culpa), sebagai unsur dalam menjatuhkan sanksi pidananya.
Menurut Moch. Anwar dalam buku “Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II, kesalahan atau kelalaian atau ( culpa ) mempunyai 2 syarat, yaitu :
1. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada.
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya kurang hati-hati itu. Meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena  perbuatan  itu,  ia  tidak  melakukan  tindakan-tindakan  atau  usaha-usaha  untuk mencegah timbulnya akibat.
Timbulnya  kesalahan  merupakan  unsur  mutlak  dimana  seseorang  dapat  dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban atas tindakan pidana yang dilakukan oleh sesorang  itu  adalah  untuk  menentukan  kesalahan  dari  tindak  pidana  yang  dilakukan. Pertanggung  jawaban  dalam  hukum  pidana  dapat  diartikan  sebagai  pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belanda torekenbaarheid , dalam Bahasa inggris criminal responsibility atau criminalliability. Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis.
Membahas  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  sama  hal  nya membahas mengenai tindak pidana yang telah dilakukan suatu korporasi berbentuk badan hukum, dalam hal ini merupakan perseroan terbatas (PT), kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor: 71/Pid.B/LH/2021/Pn Snt, dimana telah terjadi tindak pidana lingkungan hidup oleh terdakwa  PT.  Mega  Anugrah  Sawit  (PT.MAS)  akibat  kelalaiannya  dalam  melakukan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
pengelolahan  lahan  perkebunannya  menimbulkan  kebakaran,  sehingga  dilampauinya  baku mutu ambien, baku mutu air atau kreteria kerusakan baku mutu lingkungan hidup.
Berdasarkan putusan  Pengadilan  Negri  Sengeti terdakwa PT. Mega  Anugrah  Sawit (PT.  MAS)  telah  dinyatakan  bersalah  telah  melakukan  tindak  pidana  karena  kelalaiannya mengakibatkan  dilampauinya  baku  mutu  udara  ambien,  baku  mutu  air,  atau  kriteria  baku kerusakan  lingkungan  hidup  dan  tidak  menerapkan  analisis  mengenai  dampak  lingkungan hidup atau upaya pengelolahan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, sebagaimana yang telah di atur di dalam ketentuan perundang-undangan terdapat pada pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolahan  Lingkungan  hidup,  dan  bersalah  melakukan tindak  pidana  “Tidak  menerapkan  analisis  mengenai  dampak  lingkungan  hidup  dan  upaya pemantauan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 sebagaimana di atur dalam pasal 109 jo pasal 68 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang perkebunan.
Kejahatan  berkembang  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakatnya,  dalam  arti, pada masyarakat agraris kejahat- annya berbeda dengan masyarakat industri. Demikian juga dengan  pelaku  kejahatan,  semula  yang  dipandang  sebagai  pelaku  dan  dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana hanyalah orang ( natural person ), akan tetapi dalam  perkembangannya  korporasi (juridical  person ),  dapat  pula  dipandang  mampu melakukan  kejahatan,  dan  selanjutnya  dapat  dijatuhi  pidana.  Kendati  demikian,  sebagian besar  masyarakat  masih  memandang  bahwa  kejahatan  adalah  pembunuhan,  perkosaan, pencurian,  dan  yang  sejenis  lainnya,  sehingga  mengurangi  pemahaman  bahwa  kejahatan yang sebenarnya dengan korban yang besar adalah kejahatan korporasi. Berdasarkan uraian di  atas  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bentuk  pertanggungjawaban  korporasi dalam  melakukan  tindak  pidana  pembakaran  hutan  dan/lahan  serta  pertimbangan  hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap PT. Mega Anugrah Sawit.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang melakukan beberapa pendekatan,  yakni  pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach ),  konseptual ( conceptual  approach ),  dan  kasus  ( case  approach ).  Adapun  data  yang  digunakan  dalam penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
hukum  pada  penelitian  ini  dilakukan  melalui  pendataan  dan  pencatatan  terhadap  data primer,  serta  melakukan  studi  pustaka  pada  data  sekunder  dengan  menggunakan  teknik analisis bahan hukum yang bersifat deskriptif dan preskripstif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA  AKIBAT  TINDAK  PIDANA  PEMBAKARAN  HUTAN  DAN LAHAN YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI
Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat  KUHPidana)  dikenal  dengan  istilah stratbaarfeit dan  dalam  kepustakaan  tentang hukum  pidana  sering  mempergunakan  istilah  delik,  sedangkan  pembuat  undang-undang merumuskan  suatu  undang-undang  mempergunakan  istilah  peristiwa  pidana  atau  tindak pidana.  Menurut  Simons  stratbaarfeit  merupakan  sebuah  perilaku  yang  dilakukan  secara sengaja  oleh  seseorang,  di  mana  perilaku  itu  melanggar  hukum  dan  harus  dipertanggung jawabkan  berdasarkan  hukum.  Sehingga  pengertian  tindak  pidana  dapat  diartikan  sebagai salah satu dasar mengapa seseorang dijatuhi sanksi atau hukuman, yang dimana  hukuman yang  didapatkannya  bertujuan  untuk  mempertanggungjawabkan  perilaku  melanggar hukumannya.
Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dan dalam bahasa belanda disebut torekenbaarheid , lalu dalam bahasa  Inggris  disebut criminal  responsibility atau criminalliability .  Pertanggungjawaban pidana  adalah  mengenakan  hukuman  terhadap  pembuat  karena  perbuatan  melanggar larangan  atau  menimbulkan  keadaan  yang  terlarang,  pertanggungjawaban  pidana karenannya  menyangkut  proses  peralihan  hukuman  yang  ada  pada  tindak  pidana  kepada pembuatnya. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, berarti berbicara mengenai orang yang melakukan perbuatan pidana. Hukum pidana memisahkan karateristik perbuatan yang  dijadikan  tindak  pidana  dan  karateristik  orang  yang  melakukan.  Dengan  demikian, hakikat  pencelaan  terhadap  pembuat,  juga  dipengaruhi  oleh  perumusan  pembuatan  yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam suatu undang-undang.
Sumber  daya  hutan  dan  lahan  di  Indonesia  telah  berada  pada  titik ecological imbalances. Kerusakan  hutan  yang  diperkirakan  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  (KLHK)  selama  priode  Januari-Juli  2023  luas  kebakaran  hutan  dan  lahan  di
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
Indonesia sudah mencapai 90.405 hektare (ha). Dengan ini, seluruh kebakaran itu tercatat menghasilkan emisi lebih dari 5,9 Juta ton ekuivalen karbon dioksida (CO2e). Pada umumnya hal ini disebabkan oleh terjadinya eksploitasi besar-besaran secara tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan ekologi terhadap sumber daya hutan, baik untuk keperluan pengambilan hasil  hutan,  pembukaan  lahan  perkebunan,  maupun  untuk  keperluan  lain  seperti pertambangan.  Persoalan  kerusakan  hutan  dan  lahan  sebagaimana  diuraikan  diatas diperburuk  lagi  oleh  kegiatan  pembakaran  hutan  dan  lahan  sebagai  akibat  kegiatan pembukaan lahan melalui pembakaran. Pembakaran hutan dan lahan ini telah menimbulkan pencemaran  asap,  yang  menyebabkan  pemanasan  bumi  dan  perubahan  iklim,  yang  pada akhirnya  memberikan  beban  dangangguan  tersendiri  bagi  ekosistem  hutan.  Penggunaan hutan dan lahan secara tidak berkelanjutan dan tidak berwawasan ekologi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor hukum, manusia, penegak hukum, dan sebagainya. Bagian  ini  dimaksud  untuk  mengungkapkan  faktor  hukum  dari  pemanfaatan  sumber  daya hutan  dan  lahan  serta  kegiatan  manusia  maupun  korporasi  dalam  bentuk  lain  yang  ikut memberikan  kontribusi  terhadap  kerusakan  hutan  dan  lahan.  Membakar  hutan  dan  lahan merupakan tindak pidana, sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lindkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan mengatur mengenai pertangungjawaban pidana yang tegas bagi siapa saja yang melakukan tindak pidna kebakaran  hutan  dan  lahan.  Dalam  penerapan  mengenai  pertanggungjawaban  mengatur mengenai  sistem  serta  bentuk  pertangungjawaban  pidana  korporasi  dalam  melakukan tindakan pembakaran hutan dan lahan.

## 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur mengenai tindak pidana pembakaran  hutan dan  lahan yang dilakukan  oleh  korporasi  salah  satunya  adalah  Undang- Undang kehutanan. Dalam Undang-Undang kehutanan secara jelas korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban  secara  pidana  apabila  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan secara tegas mengatur bahwa sanksi pidana kebakaran hutan dan lahan diatur dalam Pasal 78 ayat (3) dan ayat (4) yang menyatakan bahwa:
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
(1). “Barang  siapa  dengan  sengaja  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. anyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)";
(2). “Barang  siapa  karena  kelalaiannya  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  1.500.000.000,00  (satu  milyar  lima  ratus  juta rupiah)”.
Sistem  pertanggunggungjawaban  korporasi  dalam  tindak  pidana  kebakaran  hutan dan lahan pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terdapat pada Pasal 78 ayat (14) yang menyatakan hahwa:
“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama,  dikenakan  pidana  sesuai  dengan  ancaman  pidana  masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.”
2. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolahan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
Dalam UU PPLH penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi disebutkan bahwa:
“Setiap  orang  yang  melakukan  pembakaran  lahan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).” Apabila terjadi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang di akibatkan oleh  kebakaran,  mengenai  pertanggung  jawaban  pidana  tersebut  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan.  Lingkungan  Hidup pada Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 99 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:
Pasal 98 ayat (1):
“Setiap  orang  yang  dengan  sengaja  melakukan  perbuatan  yang  mengakibatkan dilampauinya  baku  mutu  udara  ambien,  baku  mutu  air,  baku  mutu  air  laut,  atau kriteria  baku  kerusakan  lingkungan  hidup,  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00  (tiga  miliar  rupiah)  dan  paling  banyak  Rp.  10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
Pasal 99 ayat (1):
“Setiap  orang  yang  karena  kelalaiannya.  mengakibatkan  dilampauinya  baku  mutu udara  ambien,  baku  mutu  air,  baku  mutu  air  laut,  atau  kriteria  baku  kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”
Bentuk  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  yang  melakukan  tindak  pidana kebakaran hutan dan lahan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  terdapat  pada  Pasal  116  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  yang menyatakan bahwa:
• Pasal 116 ayat (1):
“Apabila  tindak  pidana  lingkungan  hidup  dilakukan  oleh,  untuk,  atas  nama  badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada”:
a) Badan usaha.
b) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut.
• Pasal 116 ayat (2):
“Apabila  tindak  pidana  lingkungan  hidup.  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan. lain  yang  bertindak  dalam  lingkup  kerja  badan  usaha,  sanksi  pidana  dijatuhkan terhadap  pemberi  perintah  atau  pemimpin  dalam  tindak  pidana  tersebut  tanpa memperhatikan  tindak  pidana  tersebut.  dilakukan  secara  sendiri  atau  bersama- sama”
UU  PPLH  mengatur  tentang  sanksi  pidana  tambahan  yang  dikenakan  terhadap korporasi yaitu terdapat pada Pasal 119 yang menyatakan:
Selain  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-undang  ini,  terhadap  badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan
c. Perbaikan akibat tindak pidana
d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilakukan tanpa haka tau penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama (3) tahun.
Dalam rumusan pasal-pasal di atas menunjukan bahwa selain korporasi yang dapat dikenai  pertanggungjawaban  pidana,  terdapat  pihak  lain  yang  juga  dapat  dibebani pertanggungjawaban  pidana,  yaitu  orang  yang  memberi  perintah  untuk  melakukan  tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut sehingga dapat disimpulkan terdapat dua bentuk pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana lingkungan hidup yang diatur dalam UUPPLH yaitu:
1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan. usaha  atau  dengan  kata  lain  tindak  pidana  lingkungan  hidup  yang  dilakukan merupakan  tuntutan  pekerjaan  dalam  badan  usaha  tersebut  maka  yang  dapat dituntut  serta  di  beri  sanksi  pidana  adalah  badan  usaha  dan/atau  orang  yang memberi perintah  untuk  melakukan tindak  pidana  tersebut  atau  pemimpin  dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan merupakan pribadi seseorang dalam  badan  usaha  tersebut  dan  bukan  dilakukan  atas  nama  badan  usaha,  maka pertanggungjawaban  pidana  diserahkan  kepada  pemberi  perintah  atau  pemimpin badan usaha tersebut.

## 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
Pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 42 menyebutkan bahwa apabila ingin melakukan kegiatan. usaha perkebunan, perusahaan perkebunan harus. memiliki  hak  atas  atau  izin  usaha  perkebunan.  Kemudian  Pasal  45  mengatur  untuk mendapatkan.  izin  usaha  perkebunan  harus  memenuhi  syarat  yaitu  izin  lingkungan, kesesuaian dengan rencana tatal ruang wilayah, kesesuaian dengan rencana perkebunan, dan sarana  prasarana  serta  sistem.  Selain  itu  Undang-Undang  No.  39  Tahun  2014  tentang Perkebunan Pasal 67 ayat (1) dan (3) juga mengatur bahwa setiap pelaku usaha perkebunan wajib  memelihara  kelestarian  fungsi  lingkungan;  dan  upaya  untuk  memelihara  kelestarian fungsi  lingkungan  hidup  adalah  sebelum  memperoleh  izin  usaha  perkebunan  perusahaan perkebunan  wajib  membuat  analisis  mengenai  dampak  lingkungan.  (AMDAL)  atau  upaya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, memiliki analisis dan manajemen resiko bagi yang menggunakan hasil rekayasa genetik dan membuat pemyataan kesanggupan  untuk  menyediakan.  sarana,  prasarana,  dan  sistem  tanggap  darurat  yang memadai  untuk  menanggulangi  kebakaran.  Dan  apabila  perusahaan  perkebunan  tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud harus ditolak permohonan izin usaha nya.
Ketentuan  mengenai  sanksi  dan  pertanggungjawaban  korporasi  dalam  Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan di atur dalam Pasal 108 yang menyatakan: “Setiap  pelaku  usaha  perkebunan  yang  membuka  dan/atau  mengelola  lahan  dengan  cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling  lama  10  (Sepuluh)  tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp.  10.000.000.000,00  (Sepuluh milliard rupiah)”
Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan memiliki system pertanggungjawaban pidana yang dilakukan dengan cara membakar terdapat pada Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:
(1). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 109 dilakukan korporasi selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 109,  korporasi  dapat  dipidana  dengan  pidana  denda,  maksimum  ditambah  1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.
(2). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 dan Pasal 109 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang  diperintahkan  atau  orang  yang  karena  jabatannya  memiliki  kewenangan dibidang  perkebunan,  pejabat  tersebut  dipidana  dengan  pidana  sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (sepertiga).
Di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan tidak perlu dibuktikan mengenai unsur perbuatan pembakaran tersebut telah mengakibatkan terjadi  pencemaran  serta  kerusakan  lingkungan  hidup.  Perbedaan  kedua  peraturan perundang-undangan  tersebut  juga  terletak  pada  ancaman  pidananya.  Di  dalam.  Undang- Undang  No.18  Tahun  2004  Tentang Perkebunan membedakan  ancaman sanksi pidana bagi perbuatan yang disengaja dengan perbuatan. karena kealpaan sebagaimana di atur pada Pasal 48 dan Pasal 49, sedangkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
tidak membedakan ancaman sanksi pidana bagi pelaku pembakaran yang di sengaja ataupun karena kealpaan.

## 4. PERMA Nomor 13 Tahun 2016
Dalam perma Nomor 13 Tahun 2016 disebutkan bahwa tindak pidana oleh korporasi merupakan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  orang  berdasarkan  hubungan  kerja,  atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar korporasi.
Rumusan  pertanggungjawaban  ditegaskan  dalam  Pasal  4  ayat  (1)  korporasi  dapat dimintakan  pertangungjawaban  pidana  sesuai  dengan  ketentuan  pidana  korporasi  dapat dimintai  pertanggungjawaban  pidana  sesuai  dengan  ketentuan  pidana  korporasi  dalam Undang-undang  yang  mengatur  tentang  korporasi.  Dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain:
1. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi;
2. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana;
3. Korporasi  tidak  melakukan  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk  melakukan pencegahan,  mencegah  dampak  yang  lebih  besar  dan  memastikan  kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.
Dalam  hal  pembuktian  korporasi  melakukan  tindak  pidana  penjatuhan  pidanya  di atur dalam pasal 23, yaitu:
1. Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus;
2. Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan/atau pengurus;
3. Penjatuhan  pidana  terhadap  korporasi  dan/atau  pengurus  sebagaimana  dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan berlaku terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.
Secara rinci pemidanaan terhadap korporasi di ataur dalam pasal 25, yaitu:
1. Hakim  menjatuhkan  pidana  terhadap  korporasi  berupa  pidana  pokok  dan/atau pidana tambahan;
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah pidana denda;
3. Pidana  tambahan  dijatuhkan  terhadap  korporasi  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan.

## PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PT MEGA ANUGRAH SAWIT (PT. MAS)
Dalam  penyidikan  suatu  perkara  pidana,  hakim  berusaha  untuk  mengetahui  dan membuktikan  kebenaran  dari  fakta-fakta  yang  ditemukan  di  persidangan,  dan  apabila terdapat  kecurigaan  atau  kekurangan  dalam  dakwaan  yang  dibuat  oleh  jaksa,  maka  hakim mengabulkan dakwaan yang dibuat oleh jaksa. Apabila terdapat kekeliruan maka akan sulit bagi hakim untuk mempertimbangkan, menilai, dan menerapkan hukum acara pidana dalam perkara pidana.
Suatu tindak pidana menimbulkan suatu bencana bagi korbannya dimana selalu ada hal  yang  mendasari  (sebab)  dengan  melahirkan  suatu  akibat.  Pada  penjelasan  dengan menggunakan  logika  deduktif,  tindak  pidana  sebagai  pertanggung  jawaban  yang  diberikan atas perbuatannya. pengertian tindak pidana itu sendiri adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pengertian tindak pidana menurut Chairul Huda yaitu perbuatan atau serangkain perbuatan yang padanya diletakannya sanksi pidana. Selanjutnya,  menurut  Chairul  Huda  bahwa  dilihat  dari  istilahnya,  hanya  sifat-sifat  dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban pidana.
Kasus Posis dalam Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Snt yaitu Bahwa Terdakwa PT.  Mega  Anugrah  Sawit  (MAS),  yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  EKO  GEMIKA  BIN  YAHYA HASAN  selaku  Direktur  PT.  Mega  Anugrah  Sawit  (MAS),  sebagaimana  disebutkan  dalam Anggaran Dasar yang diatur di dalam Akta Notaris nomor 169; tanggal 31 Januari 2011pada Pasal 12 ayat (1) yang mengatur bahwa Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan  maupun  kepemilikian  tugas  mewakili  perseroan,  pada  tanggal  28  Juli  2019 sekira jam 14.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
areal perkebunan kelapa sawit milik PT. Mega Anugrah Sawit (MAS), yang berada di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muara Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, perbuatan tersebut dilakukan dengan  Pada  saat  dilakukan  pembukaan  lahan  oleh  PT.  MAS  (Mega  Anugerah  Sawit) kondisinya merupakan lahan bergambut yang ditumbuhi semak belukar dan pepohonan yang tumbuh alami dan pada saat ini situasi lahan areal PT. MAS (Mega Anugerah Sawit) ada bekas terbakar dan bekas areal line clearing yang sudah ditumbuhi semak belukar, Terdakwa PT. MAS (Mega Anugerah Sawit) melakukan kegiatan pembukaan lahan didesa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpeh  Ulu  Kab.  Muaro  Jambi  Prov.  Jambi  pada  tahun  2013  s/d  2014  dan  melakukan penanaman  pada  tahun  2015  akan  tetapi  gagal  karena  banjir,  Luas  areal  PT.  MAS  (mega anugerah sawit) di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi yang telah line clearing seluas 250 hektar dan yang sudah dilakukan penanaman baru 1 (satu) hektar, Yang melakukan line learing dan penanaman diareal PT. MAS (Mega Anugerah Sawit) didesa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muaro Jambi Prov. Jambi pada tahun 2013 s/d tahun 2014 adalah Pak ALI selaku Kontraktor dan untuk perawatan belum sempat dilakukan dikarenakan banjir.
Terjadinya kebakaran diareal IUP-B PT, MAS (Mega Anugerah Sawit) pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2019 Terdakwa PT. MAS (Mega Anugerah Sawit), mendapat informasi dari pak ALI selaku kontraktor yang di mintai tolong oleh PT.MAS untuk mengantisipasi api agar tidak masuk ke lahan PT. MAS, untuk jumlah luasan yang terbakar secara pasti belum tahu, tindakan apa yang Terdakwa dilakukan meminta pak ALI selaku kontraktor pembukaan lahan dan penanaman PT.MAS untuk memadamkan api diareal izin PT. MAS. Kemudian Pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 Terdakwa mendapatkan informasi dari sdr ALI selaku kontraktor yang melakukan pengolahan lahan PT. MAS yang berada di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu  Kab.  Muaro  Jambi  yang  diberitahu  oleh  sdr  YUDI  selaku  warga  Desa  bahwa  terjadi kebakaran di sekitar areal lahan PT. MAS yang berada di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi, selanjutnya pada hari itu sdr ALI turun ke Lokasi Kaebakaran tersebut untuk memeriksa areal mana yang terjadi kebakaran, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata yang  terbakar  berada  di  lahan  milik  warga  yang  disekitar  lahan  PT.  MAS,  keesokan  harinya
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
Senin tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa meminta tolong kepada sdr ALI untuk mengantisipasi api agar tidak masuk ke lahan PT. MAS dan sdr ALI pada saat itu masuk ke lokasi lahan bersama dengan beberapa orang dengan membawa mesin pompa air. Selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2019  Terdakwa  mengajukan  Permohonan  Dana  untuk  mengantisipasi  api  dengan caramembeli  pompa  air  dan  menyewa  alat  berat  untuk  masuk  ke  Lokasi  lahan  untuk membantu memadamkan api, pada tanggal 1 Agustus 2019 Terdakwa bersama sdr ALI masuk ke Lokasi lahan untuk melihat kondisi dilapangan dan pada saat itu api masih jauh dari lahan PT. MAS.
Pada tanggal 02 Agustus 2019 Terdakwa mendapatkan kabar dari sdr ALI bahwa lahan PT.  MAS  sudah  terbakar  dan  Terdakwa  meminta  kepada  sdr  ALI  agar  secara  optimal memadamkan  api,  dan  upaya  pemadaman  terus  dilakukan  hingga  api  dapat  dipadamkan. Karena  api  sulit  dikendalikan  Pada  tanggal  5  Agustus  2019  sdr  ALI  melaporkan  kepada Danramil setempat dan meminta bantuan untuk memadamkan api dan upaya pemadaman terus dilakukan dengan bantuan dari TNI, Polri, BNPB, dan Manggala Agni serta bantuan dari beberapa perusahaan. Selanjutnya barulah pada tanggal 10 September 2019 api di lahan PT. MAS  yang  berada  di  Desa  Sipin  Teluk  Duren  Kec.  Kumpe  Ulu  Kab.  Muaro  Jambi  dapat dipadamkan.
Dalam dakwaan penuntut umum sebagai berikut:
a) Bahwa  pada  hari  Jum'at  tanggal 2  Agustus  2019  s/d  sekitar  tanggal  10  September 2019 telah terjadi kebakaran lahan seluas± 1.322,2 (seribu tiga ratus dua puluh dua koma  dua)  hektar  di  areal  Ijin  Usaha  Perkebunan  Budidaya  (IUP-B)  PT.  MEGA ANUGERAH  SAWIT  di  desa  Sipin  Teluk  Duren  Kec.  Kumpe  Ulu  Kab.  Muaro  Jambi Provinsi Jambi;
b) PT. MEGA ANUGERAH SAWIT dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan di desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi tidak memiliki Sitem, Sarana dan Prasarana  pengendalian  kebakaran  Lahan  Perkebunan,  SOP  Penanggulangan kebaakaran lahan dan tim khusus yang ahli dalam menanggulangi kebakaran hutan/ lahan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  12  Peraturan  Menteri  Pertanian  nomor 05/Permentan/KB 410/ 1/ 2018, tentang pembukaan lahan tanpa membakar;
c) PT.  MEGA  ANUGERAH  SAWIT  telah  melakukan  pembiaran  atas  kebakaran  lahan seluas± 1.322,2 (seribu tiga ratus dua puluh dua koma dua) hektar di areal Ijin Usaha
Perkebunan  Budidaya  (IUP-B)  PT.  MEGA  ANUGERAH  SAWIT  yangterjadi  pada  hari Jum'at  tanggal  2  Agustus  2019  s/d  sekitar  tanggal  10  September  2019  sehingga mengakibatkan  perubahan  pada  sifat  tanah  dan  dilampauinya  kriteria  baku  mutu kerusakan  lingkungan  hidup  di  areal  Ijin  Usaha  Perkebunan  Budidaya  (IUP-B)  PT. MEGA ANUGERAH SAWIT yang terbakar.
d) Bahwa sesuai pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada Badan Usaha dalam hal ini adalah PT. MEGA ANUGERAH SAWITTuntutan Oleh Penuntut Umum.
Tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:
a. Menyatakan  Terdakwa  PT.  MEGA  ANUGERAH  SAWIT(PT.  MAS)  Yang  diwakili  oleh Pengurus/kuasa,  bertindak  untuk  dan  atas  nama  terdakwa  yaitu  EKO  GEMIKA  BIN YAHYA HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu  air,  baku  mutu  air  laut,  atau  kriteria  baku  kerusakan  lingkungan  hidup" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf  a  UU  No.  32  tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
b. Menjatuhkan pidana pokok kepada Terdakwa PT. MEGA ANUGERAH SAWIT (PT. MAS) Yang diwakili oleh Pengurus/kuasa, bertindak untuk dan atas nama terdakwa yaitu EKO GEMIKA BIN YAHYA HASANuntuk membayar denda sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
c. Menyatakan  barang  bukti  berupa:  1  (satu)  BatangSawit  bekas  terbakar,  2  (dua) batang kayu bekas terbakar, 1 (satu) batang kayu bekas terbakar, 1 (satu) bungkus sampel tanah pada kedalaman 20 cm dan 40 cm yang diambil dititik koordinat S: 01' 35' 43,759" E: 103' 50' 28,559", 1 (satu) bungkus sampel tanah pada kedalaman 20 cm dan 40 cm yang diambil dititik koordinat S: 01' 36 25,113" E: 103' 50' 28,061". Dari  uraian  posisi  kasus  di  atas  dimana  hakim  mempertimbakan  dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf (a)
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
a) Setiap orang.
b) Karena  kelalaiannya  mengakibatkan  dilampauinya  baku  mutu  udara  ambien,  baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap Orang
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Putusan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1398 K/Pid/1994,  yang  dimaksud  dengan  "setiap  orang  adalah  sama  dengan  terminologi  kata "barang  siapa  adalah  setiap  orang  atau  pribadi  yang  merupakan  subyek  hukum  yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  segala  tindakannya  atau  Menimbang,  bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Oleh  Korporasi,  Korporasi  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  pidana  sesuai  dengan  ketentuan  pidana  Korporasi  dalam  undang- undang yang mengatur tentang Korporasi, sehingga Korporasi masuk dalam definisi "Setiap Orang" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ini.
Bahwa  berdasarkan  Pasal  116  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada “Badan Usaha dan Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
Bahwa  berdasarkan  Pasal  98  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2007  tentang Perseroan  Terbatas  menjelaskan  dalam  ayat  (1)  Direksi  mewakili  perseroan  baik  di  dalam maupun  diluar  pengadilan,  ayat  (2)  dalam  hal  anggota  direksi  terdiri  dari  satu  orang,  yang berwenang  mewakili  perseroan dalah  setiap anggota  direksi,  kecuali  ditentukan  lain  dalam anggaran dasar dalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
Bahwa PT. Mega Anugerah Sawit merupakan korporasi yang berdiri berdasarkan Akta Pendirian PT. Mega Anugerah Sawityang dibuat dihadapan Muhammad Zen, S.H., Notaris di
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
Kota  Jambi  dengan  Akta  Pendirian  Nomor:  169  tanggal  31  Januari  2011  dan  pengesahan Anggaran  Dasar  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor:  AHU- 12604.AH.01.01.  Tahun  2011  tanggal  14  Maret  2011  yang  bergerak  di  bidang  usaha perkebunan  kelapa  sawit  dan  industri  pertanian  lainnya  dan  mengalami  beberapa  kali perubahan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mega Anugerah Sawit Nomor : 93 tanggal 28 Maret 2012yang dibuat dihadapan Muhammad Zen, S.H., Notaris di Kota Jambi yang telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.10-15922 dan Nomor AHU-AH.01.10-15923 tanggal 03 Mei 2012, selanjutnya dilakukan perubahan dengan Akta Notaris Berita Acara Rapat Umum Pemegang  Saham  Luar  Biasa  Nomor:  35,  tanggal  08  Maret  2013  yang  dibuat  dihadapan Muhammad Zen, S.H., Notaris di Kota Jambi yang telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU- AH.01.10-50764 tanggal 26 November 2013 dan perubahan terakhir Akta Notaris Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Nomor: 115, tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat.
Bahwa Terdakwa PT. Mega Anugerah Sawit berkedudukan di Desa Sipin Teluk Duren, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi dan menjalankan usaha di bidang  perkebunan  buah  kelapa  sawit  yang  areal  perkebunan  terletak  di  Desa  Sipin  Teluk Duren Kec. Kumpeh Ulu Kab. Muara Jambi, Provinsi Jambi.
Bahwa Penuntut Umum di dalam dakwaannya telah mengajukan Akta Notaris No. 93 tanggal  23  April  2015  tentang  Pernyataan  Keputusan  Pemegang  Saham  di  luar  rapat  rapat yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris M. Zen, S.H beserta persetujuan anggaran dasar  yaitu  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor AHU-AH.0110-15922 tanggal 3 Mei 2021.
Bahwa oleh karena korporasi yang menjadi Terdakwa dalam perkara a quo bukanlah manusia  atau  orang  yang  dapat  berbicara  di  depan  persidangan,  sehingga  di  dalam persidangan Terdakwa PT. Mega Anugerah Sawit diwakili oleh pengurusnya yaitu Eko Gemika Bin Yahya Hasanyang merupakan Direktur PT. Mega Anugerah Sawit berdasarkan Akta Berita Acara  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Luar  Biasa  Nomor:  35,  tanggal  08  Maret  2013  yang dibuat  dihadapan  Muhammad  Zen,  S.H.,  Notaris  di  Kota  Jambi  yang  telah  terdaftar  di Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor.  AHU-  AH.01.10-50764  tanggal  26
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
November 2013. Dalam hal ini Eko Gemika Binti Yahya Hasanbertindak atas nama korporasi di depan persidangan dan Eko Gemika Binti Yahya Hasanjuga telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan bahwa dirinya merupakan Direktur PT. Mega Anugerah Sawit serta mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang masih tergantung pada unsur- unsur tindak pidana lainnya, maka menurut Majelis Hakim, apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya  itu  telah  terpenuhi,  unsur  "Setiap  Orang  menunjuk  kepada  Terdakwa  PT.  Mega Anugerah  Sawit.  Sebaliknya,  apabila  unsur-unsur  tindak  pidana  yang  lain  tidak  terpenuhi, maka unsur "Setiap Orang" haruslah dinyatakan tidak memenuhi pula.
2. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur yaitu sub unsur karena kelalaiannya serta sub unsur mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku  mutu  air,  batu  mutu  air,  baku  mutu  air  laut,  atau  kriteria  baku  kerusakan  lingkungan hidup.
Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020, Ahli Prof. DR. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr dan Ahli DR. Ir. Basuki Wasis melakukan observasi, pemeriksaan lapangan dan pengambilan sampel terhadap areal kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit Terdakwa PT. Mega  Anugerah  Sawit  yang  berada  di  Desa  Sipin  Teluk  Duren,  Kecamatan  Kumpeh  Ulu, Kabupaten Muaro Jambi
Menimbang  bahwa  berdasarkan  hasil  pengamatan  dilokasi  kebakaran  tersebut,  di peroleh fakta sebagai berikut:
1. Tidak  tersedianya  sarana  dan  prasarana  pendukung  sistem  tersebut  untuk  bekerja dengan memadai, didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan  struktur  organisasi  yang  jelas  dan  operasional,  akses  jalan  dan  sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran lahan di IUP PT. Mega Anugerah Sawitmenjadi tidak berarti atau dapat dikatakan nyaris tidak dapat melakukan tindakan apapun ketika kebakaran terjadi.
2. Gas-gas rumah kaca yang berasal dari kebakaran di wilayah tersebut telah mencemari lingkungan hidup.
3. Terjadi kerusakan tanah dan lingkungan untuk parameter subsiden, flora dan fauna (PP Nomor 4 tahun 2001).
4. Mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Bahwa  terhadap  barang-barang  bukti,  antara  lain:  1(satu)  batang  Sawit  bekas terbakar, 2 (dua) batang kayu bekas terbakar,  1 (satu) batang kayu bekas terbakar,  1 (satu) bungkus sampel tanah pada kedalaman 20 cm dan 40 cm yang diambil dititik koordinat S: 01' 35' 43,759" E: 103' 50' 28,559, 1 (satu) bungkus sampel tanah pada kedalaman 20 cm dan 40 cm  yang  diambil  dititik  koordinat  S:  01'  36'  25,113"  E:  103'  50'  28,061",  1  (satu)  bungkus sampel  tanah  pada  kedalaman  20  cm  dan  40  cm  yang  diambil  dititik  koordinat  S:  01'  35' 46,941" E: 103° 49' 53,175".
Dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap  terdakwa  harus  terlebih  dahulu memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa dalam kasus PT. MAS, yaitu:

## 1. Keadaan yang memberatkan
Perbuatan  Terdakwa  PT.  Mega  Anugerah  Sawitdapat  mengakibatkan  percepatan pemanasan global dan mengurangi zat karbon yang sanga dibutuhkan oleh kehidupan manusia,  Perbuatan  Terdakwa  PT.  Mega  Anugerah  Sawit  mengakibatkan  asap  tebal yang  dapat  mengganggu  kesehatan  masyarakat  yang  berada  dekat  dengan  wilayah terjadinya kebakaran, Perbuatan Terdakwa PT. Mega Anugerah Sawit mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup (fungsi ekologis).

## 2. Keadaan yang meringankan
Perbuatan  Terdakwa  PT.  Mega  Anugerah  Sawit  bukan  semata-mata  kesalahannya sendiri,  tapi  terdapat  pula  andil  pihak  Pemerintah  Daerah,  khususnya  dinas  terkait yang tidak melakukan monitoring dan evaluasi secara faktual di lapangan, bahkan tidak melakukan pembinaan apalagi memberikan teguran atau peringatan kepada Terdakwa PT. Mega Anugerah Sawitjika terdapat kekekurangan atau ketidaksesuaian yang terkait dengan perijinannya.
Sehingga terdakwa dengan ini dijatuhi hukuman yang terdapat dalam Amar Putusan:
1. Menyatakan  Terdakwa  PT.  Mega  Anugerah  Sawit,  telah  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
dilampauinya  baku  mutu  udara  ambien  dan  kriteria  baku  Kerusakan  lingkungan hidup, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua
2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  PT.  Mega  Anugerah  Sawit,  oleh  karena  itu dengan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa PT. Mega Anugerah Sawit berupa perbaikan  akibat  tindak  pidana,  untuk  memulihkan  lahan  yang  rusak  akibat kebakaran  lahan  seluas  1.425  ha  (seribu  empat  ratus  dua  ah  puluh  lima  hektar) dengan  menyetorkan  kepada  Negara  sejumlah  Rp542.702.078.100,00  (ima  ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus dua juta tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah). Dalam tindak pidana yang dilakukan terdakwa PT. MAS merupakan suatu kesalahan sebagaimana yang telah disebutkan dalam peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Dalam pasal 4 ayat (1) yang menyatakan: korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana  sesuai  dengan  ketentuan  pidana  korporasi  dalam  Undang-Undang  yang  mengatur tentang korporasi, dalam hal PT. MAS sebagai Terdakwa telah melakukan kesalahan berupa (korporasi  membiarkan  terjadinya  tindak  pidana)  dan  (Korporasi  tidak  melakukan  langkah- langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan  memastikan  kepatuhan  terhadap  ketentuan  hukum  yang  berlaku  guna  menghindari terjadinya tindak pidana.
Dalam Putusan Pengadilan terhadap PT. MAS. Pengurus dalam ruang lingkup badan usaha/korporasi  melakukan  kesalahan  berupa  kealpaan  (kelalaian)  seperti  membiarkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam areal izin korporasi karena tidak memiliki sarana dan prasarana untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan terhadap lingkungan hidup dalam Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang  Perlindungan  Hutan,  Peraturan  Menteri  Kehutanan  No.  12  Tahun  2009  tentang Pengendalian Kebakaran Hutan.
Dalam  penerapan  teori strict  liability dalam  konteks  korporasi  merujuk  pada tanggungjawab  hukum  yang  diterapkan  tanpa  memperhatikan  kesalahan  atau  kelalaian korporasi. Dalam hal ini korporasi dapat diangap bertanggungjawab atas dampak negatif dari kegiatannya tanpa perlu membuktikan kesalahan atau niat jahat dari korporasi. Dalam kasus
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
pembakaran  hutan  dan  lahan  yang  dilakukan  oleh  PT.  Mega  Anugrah  Sawit  (PT.MAS) penerapan  teori strict  liability sangatlah  tepat  karena  penerapan  teori  ini  bertujuan  agar korporasi lebih berhati-hati dalam menjalankan kegiatannya dan memastikan keamanan serta kepatuhan  terhadap  regulasi.  Hal  ini  juga  menjadi  alat  untuk  melindunggi  kepentingan masyarakat dan lingkungan. Dalam konteks pembakaran hutan oleh korporasi, teori ini berarti perusahaan  dapat  diangap  bertanggungjawabmeskipun  tidak  ada  bukti  langsung  bahwa mereka  dengan  sengaja  membakar  hutan.  Hal  ini  juga  di  dasarkan  pada  tanggungjawab mereka sebagai pemilik atau pengelola hutan ataupun lahan yang terbakar.
Berdasarkan  putusan  Nomor:  71/Pid.B/LH/2021/PN  Snt.  Terdakwa  PT.  MAS  telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan  dilampauinya  baku  mutu  udara  ambien  dan  kriteria  baku  Kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian perbuatan terdakwa adalah perbuatan melawan hukum dan  tidak  terdapat  alasan  pembenaran,  terdakwa  juga  adalah  orang  yang  menurut  hukum mampu  bertanggung  jawabab.  Sehingga  dengan  demikian  Putusan  Hakim  yang  berisikan pemidanaan sudah tepat. Menurut pendapat penulis, penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim  dilakukan  sebagai  efek  jera  kepada  terdakwa  agar  tidak  mengulangi  perbuatannya dikemudian hari.

## KESIMPULAN
Perlindungan  lingkungan  hidup  merupakan  upaya  untuk  memulihkan  degradasi lingkungan,  mengembalikan  fungsi  ekosistem  seperti  semula  dan  memulihkan keanekaragaman  hayati  di  suatu  wilayah.  Konservasi  dapat  dicapai  melalui  pengendalian pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup,  termasuk  pencegahan  pencemaran dan/atau  kerusakan,  pembersihan  pencemarandan/atau  kerusakan,  dan  pemulihan pencemaran akibat pencemaran kerusakan. Pemidanaan sendiri dilaksanakan setelah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup
Menyoroti  urgensi  penegakan  hukum  yang  tegas  terhadap  pelaku.  Perlunya transparansi dan pertanggungjawaban korporasi dalam praktik bisnisnya menjadi kunci untuk mencegah pembakaran hutan. Sanksi yang efektif dan peningkatan kesadaran akan dampak lingkungan  juga  diperlukan  agar  korporasi  dapat  berkontribusi  positif  pada  pelestarian lingkungan dan keberlanjutan. Dampak kerusakan hutan dan lahan mengakibatkan kerusaka
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
ekosistem lingkungan hidup sekitar dan merugikan masyarakat yang area usahanya terkena dampak pembakaran hutan dan lahan. Sehingga korporasi bertanggungjawab secara hukum yang berlaku di Indonesia dengan melakukan pemulihan lingkungan atas kerusakan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup.
Putusan  Nomor:  71/Pid.B/LH/2021/PN  Snt  menjatuhkan  pidana  denda  kepada  PT MAS yakni pidana denda dan pidana tambahan. Yang dimana pemberian pidana tambahan dimaksudkan  agar  kembalinya  fungsi  ekosistem  lingkungan  hidup  yang  rusak  akibat  tindak pidana  pembakaran  hutan  dan  lahan  yang  dilakukan  oleh  terdakwa  yang  dimana  PT.  MAS merupakan  terdakwa  dalam  kasus  pembakaran  dan  hutan  ini.  dalam  putusan  ini  haruslah dapat memperhatikan tentang pemulihan lahan akibat kebakaran, sehingga pidana tambahan yang  dicantumkan  dalam  amar  putusan  ini  dapat  dimasukan  ke  kas  Negara  dan  menjadi kewajban  Negara  untuk  menggunakan  sesuai  nomenklaturnya  yaitu  dipergunakan  untuk pemulihan lingkungan hidup.

## DAFTAR PUSTAKA
Abby, F. A., & Arif, J. (2021). Konsep Pertanggungjawaban Berdasarkan Asas Vicarious Liability dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 11(01), 97-106.
Anantama,  A.  T.,  Munawir,  Z.,  &  Rafiqi,  R.  (2020).  Pertanggung  Jawaban  Pidana  Karyawan Korporasi  Dalam  Tindak  Pidana  Lingkungan  Hidup  (Studi  Putusan  No.  133/Pid. B/2013/PN. MBO). JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 2(2), 119-131.
Anggaraini, D. F. S., & Purwoto, A. M. (2016). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PERKARA KEBAKARAN HUTAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 287/PID. SUS/2014/PT. PBR). Diponegoro Law Journal, 5(3), 1-20.
Fadhli,  R.  (2018).  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  dalam  Tindak  Pidana  Kebakaran Hutan dan Lahan (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia).
Haritia, B. (2019). Penerapan Asas Strict Liability dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan  Yang  Dilakukan  oleh  Korporasi.  Recidive:  Jurnal  Hukum  Pidana  dan Penanggulangan Kejahatan, 8(2), 111-121.
Islahuddin,  I.,  Nur,  M.,  &  Yusrizal,  Y.  (2022).  PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA  TERHADAP KORPORASI  YANG  MELAKUKAN  PEMBAKARAN  LAHAN  DAN  HUTAN.  JURNAL  ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH, 5(2).
Johar,  O.  A.,  Daeng,  M.  Y.,  &  Manihuruk,  T.  N.  (2022).  Pertanggungjawaban  Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. Jurnal Hukum Respublica, 21(2), 131-154.
Mardiya,  N.  Q.  A.  (2018).  Pengaturan  pertanggungjawaban  korporasi  dalam  tindak  pidana lingkungan  hidup/the  regulation  of  corporate  liability  in  environmental  criminal  act. Jurnal Hukum dan Peradilan, 7(3), 483-502.
Nurhidayat,  S.,  &  Sutiana,  A.  R.  (2018).  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  pada Pembakaran Lahan Berdasarkan Teori Strict Liability. Undang: Jurnal Hukum, 1(1), 43-63. Riau, J. I. H. (2015). Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Riau. Jurnal Ilmu Hukum Riau, 5(1), 9152.
Siregar,  C.  (2022).  PERTANGGUNGJAWABAN  PIDANA  KORPORASI  TERHADAP  KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN. LEX ADMINISTRATUM, 10(5).
Wardhany, N.  E.  F.  (2022).  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Kebakaran  Hutan Yang Menyebabkan Kerusakan Lingkungan. Legalitas: Jurnal Hukum, 14(1), 177-186.
Yusyanti,  D.  (2019).  Tindak  Pidana  Pembakaran  Hutan  dan  Lahan  Oleh  Korporasi  Untuk Membuka Usaha Perkebunan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 19(4), 455-478.