## Volume 12, Number 1, 2021

## PERAN MAJALAH HIBURAN VARIA DALAM MENYEBARKAN WACANA KEBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU PADA TAHUN
1967-1972

## Sunardi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta sunardicules@gmail.com

## Abstrak
Majalah hiburan Varia adalah majalah hiburan tanah air yang lahir pada 23 April  1958.  Kehadiran  majalah  ini  mampu  menjadi  angin  segar  bagi  dunia  pers. Meski sebagai majalah hiburan, Varia tidak bisa lepas dari politik pemerintahan. Sejak  masa  pemerintahan  Sukarno  sampai  Suharto  majalah  hiburan Varia menunjukkan  esksistensinya  di  Indonesia.  Penelitian  ini  dilakukan  guna mengetahui  perkembangan  majalah  hiburan Varia sejak  pertama  kali  berdiri, perannya dalam perpolitikan nasional, dan mengetahui penyebab majalah hiburan Varia bisa bertahan di dua masa pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah, yakni heuristik , verifikasi , interpretasi , dan historiografi . Hasil penelitian ini  menunjukkan  bahwa  majalah  hiburan Varia telah  mengalami  perkembangan mulai dari tahun 1958 sampai 1972. Majalah hiburan yang terbit tiap hari Rabu ini telah  mempunyai  peran  besar  dalam  persebaran  wacana  politik  setiap pemerintahan. Meskipun mampu berkembang dan mempunyai peran dalam politik pemerintahan,  eksistensi  majalah  hiburan Varia tidak  lebih  sebagai  jalan  supaya mampu bertahan menghidupi perusahaan.
Kata Kunci: Perkembangan, Peran, Wacana, Varia .

## Abstract
Varia magazine was an Indonesia’s entertainment magazine born in April, 23 1958. The presence of this magazine can be a fresh air in the press world. Even though  it  was  an  entertainment  magazine, Varia cannot  be  separated  from Indonesia’s politics. Since Sukarno to Suharto’s reign, Varia showed its existence in Indonesia. This study aimed to know the development of Varia magazine since it was founded, the roles in Indonesia’s politics, and the reason why it can survive in the two period of reign. This study used historical method, which were heuristic, verification, interpretation, and historiography. The results of this study show that Varia magazine had been through development from 1958 to 1972. This Wednesday magazine  has  big  roles  in  the  spread  of  political  discourse  in  every  reign.  Even though it was able to develop and has bigger impact in the government politics, the existence of Varia was not more than a way to keep the company running.
Keywords: development, roles, discourse, Varia.

## PENDAHULUAN
Memasuki  masa  Orde  Baru  ditandai  dengan  lengsernya  Sukarno  sebagai presiden  dan  dibubarkannya  Partai  Komunis  Indonesia.  Terjadinya  transisi pemerintahan  setelah  peristiwa  pemberotakan  1  Oktober  1965,  akhirnya  era pemerintahan  baru  pun  dimulai.  Terhitung  sejak  12  Maret  1967  Mayor  Jenderal Suharto  naik  ke  tampuk  kekuasaan  sebagai  pejabat  presiden  berkat  adanya Ketetapan MPRS No. XXXIII/1967 (O. G. Roeder, 1969: 252). Di bawah pimpinan Suharto inilah pemerintahan Orde Baru akhirnya dimulai. Penyebutan Orde Baru adalah  sebutan  bagi  masa  pemerintahan  Suharto  di  Indonesia  sejak  tahun  1966 (Ramdhan Budi Prastowo, 2011: 41).
Pada  masa  Suharto  peran  media  begitu  kentara.  Di  mana  masa  awal  Orde Baru  ini  kehidupan  pers  mulanya  dirasa  sangat  memberi  angin  segar  kepada perusahaan  penerbitan  yang  pada  masa  Sukarno  banyak  mendapatkan  tekanan (Anjik  Zulianto,  Hamdan  Tri  Atmaja,  dan  R.  Suharso,  Vol.  V,  No.  I,  2016:  5). Menurut  Letnan  Jenderal  Ali  Murtopo  selaku  Menteri  Penerangan  (1978-1983) sebagaimana  dikutip  dalam Pers  di  Masa  Orde  Baru karya  David  T.  Hill menjelaskan bahwa kebebasan pers adalah mahkotanya Orde Baru (David T. Hill, 2011: 33). Hal tersebut juga bisa dilihat seperti munculnya Undang-undang No.11 Tahun 1966, yakni tentang ketentuan-ketentuan pokok pers.
Akan  tetapi,  seiring  dengan  berjalannya waktu  kondisi  tersebut  mengalami perubahan,  di  mana  pemerintahan  Orde  Baru  mengeluarkan  beberapa  peraturan terhadap pers yang semakin mempersulit kehidupan pers dibanding dengan kondisi pada masa Sukarno (Anjik Zulianto, Hamdan Tri Atmaja, dan R. Suharso, Vol. V, No. I, 2016: 6). Kebebasan pers yang ditawarkan oleh Orde Baru hanya manis di awal  saja.  Hal  tersebut  bisa  dilihat  dari  adanya  perarturan  Surat  Izin  Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Salah satu surat izin tersebut merupakan salah satu bentuk pengekangan  pemerintah  terhadap  pers.  Adanya  SIUPP  tersebut  adalah  bentuk nyata ke arah pelaksanaan kebebasan pers yang dikendalikan oleh pemerintah (Inge Hutagalung, Vol. II No. 2, 2013: 56). Selain itu, pada masa Orde Baru, pemerintah juga mengatur tentang keberadaan Surat Izin Terbit (SIT) di setiap perusahaan yang menerbitkan  pers.  Dalam  menjalankan  roda  pemerintahan,  Orde  Baru
mengendalikan  dunia  pers  juga  tercermin  dengan  adanya  SIT  di  setiap  lembaga penerbitan pers Ketentuan mengenai SIT dalam undang-undang pokok pers diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Penerangan No. 03/Per/Menpen/1969, tanggal 27 Mei 1969 (Anjik Zulianto, Hamdan Tri Atmaja, dan R. Suharso, Vol. V, No. I, 2016: 6).
Adanya  beberapa  peraturan  yang  ditujukan  kepada  lembaga  pers  tersebut adalah bentuk bagaimana negara telah mengendalikan dunia pers.  Dalam Pers di Masa  Orde  Baru, David  T.  Hill  menulis  pendapat  Ariel  Heryanto  yang  berkata bahwa, “media massa, termasuk pers khususnya media elektronik, jadi alat penting dalam memelihara dan membantu beranakpinaknya legitimasi Orde Baru. Ini bisa dipahami, sebagai lembaga budaya pers Indonesia telah mengalami masa-masa keji penuh badai dalam perjalanan sebuah negara (Orde Baru)” (David T. Hill, 2011: 34). Dalam hal ini pemerintah Orde Baru berusaha menciptakan stabilitas politik dan keamanan setelah peristiwa 1965 (Ali Moertopo, 1973: 26).
Selain  itu,  pada  masa  Orde  Baru  di  bawah  pimpinan  Suharto,  keberadaan Varia justru  semakin  berkembang.  Sejak  peristiwa  30  September  1965  majalah hiburan ini mengalami peningkatan jumlah cetak. Selain itu, jumlah halaman pada majalah pun bertambah. Namun, berkembangnya majalah hiburan Varia pada masa Orde  Baru  pun  juga  tidak  bisa  lepas  dari  kepentingan  politik  penguasa.  Adanya muatan atau konten-konten yang dibawakan oleh mingguan ini pun akhirnya juga memihak kepada Suharto selaku pemegang kekuasaan pada masa Orde Baru. Mulai dari beberapa berita tentang Orde Baru, hingga konten propaganda pun ditampilkan oleh majalah hiburan Varia.
Framing  atau  pembingkaian  berita  yang  dibawakan  oleh  majalah  hiburan Varia mampu  membuat  eksistensinya  dipertimbangkan.  Selain  itu,  dalam  hal analisis framing, keberpihakan Varia pada pemerintah merupakan salah satu bentuk agenda  setting pada  suatu  media.  Menurut  Eriyanto  dalam Analisis  Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media menjelaskan bahwa analisis framing adalah analisis  yang  dipakai  untuk  melihat  bagaimana  suatu  media  mengkonstruksi realitas. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan  dibingkai  oleh  media  (Eriyanto,  2002:  11).  Dalam  hal  ini, Varia alih-alih
menjadi  malajah  hiburan  saja,  perannya  dalam  menyebarkan  berita,  wacana, kebijakan  dan  propaganda  pemerintah  begitu  dominan. Agenda  setting yang ditampilkan oleh majalah hiburan ini tidak bebas nilai. Di mana dengan mengikuti dan berpihak terhadap arus utama pemerintahan adalah cara untuk bertahan.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  sejarah  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  meliputi empat  tahap  yang  bertujuan  untuk  merekonstruksi  suatu  peristiwa.  Kuntowijoyo menjelaskan empat tahap penelitian sebagai berikut. (Kuntowijoyo, 2013: 73-77). Pada tahap pertama peneliti ini memperoleh sumber primer berupa publikasi resmi berupa majalah Varia , 20 Agustus 1958, No. 18 TH. I. dan Varia , 23 November 1960, No. 136, TH. III yang berisi terkait data primer. Setelah sumber primer dan sekundr diperoleh kemudian masuk tahap verifikasi.
Kritik  sumber  atau  verifikasi  merupakan  langkah  yang  dilakukan  setelah peneliti memperoleh sumber-sumber yang akan digunakan dalam penelitian. Kritik eksteren dilakukan untuk menguji keaslian sumber sejarah yang digunakan. Kritik intern  berkaitan  dengan  kredibilitas  sumber  sejarah  untuk  memastikan  bahwa sumber  yang  diperoleh  memang  merupakan  sumber  yang  dicari. Tahapan selanjutnya  adalah  interpretasi  untuk  mendapatkan  makna  dan  keterkaitan  atau hubungan  antara  fakta-fakta.  Langkah  terakhir  yang  dilakukan  dalam  penelitian sejarah yaitu historiografi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Peran Majalah Hiburan Varia pada Pemerintahan Suharto
Majalah  hiburan Varia pada  masa  Suharto  tetap  mampu  membuat  roda perusahaan berputar. Padahal, ketika Suharto mulai berkuasa banyak media yang dilarang.  Pelarangan  media  tersebut  karena  dianggap  mengganggu  kepentingan nasional. Sebanyak 46 dari 163 surat kabar ditutup tanpa alasan yang jelas (David T. Hill, 2011: 34). Penutupan surat kabar tersebut tidak lain diduga terkait atau jadi simpatisan PKI. Adanya peristiwa 30 September 1965 telah membuat banyak surat kabar izin terbitnya dicabut. Menurut David T. Hill dalam Pers di Masa Orde Baru,
menjelaskan  bahwa  banyaknya  penutupan  terhadap  perusahaan  media  dilakukan lantaran karena sederetan surat kabar diduga terkait atau jadi simpatisan PKI dan onderbouw- nya (David T. Hill, 2011: 34). Selain itu, pada masa tersebut memang menandakan seuatu kejadian atau peristiwa yang kelam dalam sejarah Indonesia, termasuk  dalam  dunia  pers.  Adanya  sederatan  peristiwa  penangkapan  dan pembunuhan  sejumlah  jurnalis,  baik  yang  komunis  sejati  maupun  sekadar simpatisan,  menjadi  kepingan-kepingan  rangkaian  teka-teki  seputar  pembantaian massal yang terjadi di berbagai wilayah pedesaan pada tahun 1965-1966 (David T. Hill, 2011: 34).
Setahun  kemudian  muncul  Undang-undang  No.  11  Tahun  1966  tentang Prinsip-prinsip  Dasar  Pers  menyatakan  bahwa  pers  nasional  tidak  dapat  disensor atau dikendalikan dan kebebasan pers dijamin sebagai bagian dari hak-hak dasar warga negara serta penerbitan tidak memerlukan surat izin apa pun David T. Hill, 2011: 35). Orde Baru di bawah pimpinan Suharto memanfaatkan adanya undang- undang  No.  11  Tahun  1966  sebagai  alat  legitimasi  pada  masa  awal-awal  ia berkuasa.  Pemerintah  Orde  Baru  akhirnya  mengeluarkan  beberapa  peraturan terhadap pers yang terbit di Indonesia. Seperti dijelaskan oleh Anjik Zulianto dalam “Perkembangan Persurat Kabaran Suara Merdeka di Semarang Tahun 1950-2005”, bahwa  peraturan  baru  tersebut  misalnya  seperti  dikeluarkannya  jargon  pers Pancasila,  konsep  pers/jurnalisme  pembangunan,  kemitraan  pers  pemerintah masyarakat, dan lain-lain (Anjik Zulianto, Vol V, No. I, 2016: 5).
Menurut  Suharto  dalam Amanat  Kenegaraan  I, menjelaskan  bahwa berdirinya  Orde  Baru  tidak  ada  alasan  lain  kecuali  untuk  membangun  kembali struktur kehidupan rakyat, bangsa dan negara. Semua harus kembali berlandaskan penerapan semurni-murninya Pancasila dan UUD 1945 (Suharto, 1985: 7). Selain itu, semua bentuk legitimasi kekuasaan Orde Baru tentu bermula sejak tahun 1965. Tahun  tersebut  merupakan  masa  terburuk  sepanjang  sejarah  pers  Indonesia merdeka David T. Hill, 2011: 33). Pembredelan surat kabar dalam sejarah Indonesia secara besar-besaran terjadi pada tahun tersebut.
Menurut  Inge  Hutagalung  dalam Dinamika  Sistem  Pers  di  Indonesia, menjelasakan bahwa pada era  Suharto, pers dinyatakan sebagai salah satu media
pendukung  keberhasilan  pembangunan.  Bentuk  dan  isi  pers  Indonesia  perlu mencerminkan bentuk dan isi pembangunan (Inge Hutagalung, Vol. II No. 2, 2013: 56). Bentuk penyetiran pers pada masa awal Orde Baru sangat begitu kentara. Pada masa  ini  ini  pers  sangat  tidak  diharapkan  memuat  pemberitaan  yang  dapat ditafsirkan bertentangan dengan program pemerintah Orde Baru. Tanggung jawab pers  bukan  pada  masyarakat  melainkan  pada  penguasa  Orde  Baru  (Inge Hutagalung,  Vol.  II  No.  2,  2013:  56).  Selain  itu,  pemerintahan  Orde  Baru menganggap pers yang bebas akan dapat mengganggu stabilitas negara, keamanan, dan kepentingan umum. Oleh sebab itu, maka laju kebebasan pers harus dikontrol dengan  ketat  (Inge  Hutagalung,  Vol.  II  No.  2,  2013:  56).  Pengontrolan  terhadap dunia  pers  pada  masa  Orde  Baru  adalah  bentuk  pengekangan  negara  terhadap kebebasan pers.
Akan tetapi, dengan adanya bentuk kontrol hingga pembredelan terhadap pers yang  dilakukan  oleh  pemerintahan  Orde Baru  tidak  begitu  berpengaruh  terhadap majalah hiburan Varia. Majalah Varia sebagai media hiburan tetap menunjukkan eksistensinya  dan  mampu  menyirkulasikan  setiap  terbitan.  Seperti  terlihat  pada tahun 1967 misalnya. Pada tahun tersebut Varia tetap rutin terbit setiap minggunya. Majalah hiburan yang terbit hari Rabu ini tetap diminati oleh masyarakat di bawah rezim Orde Baru. Bertahannya Varia sebagai salah satu media hiburan di Indonesia tentu  tidak  lepas  dengan  politik  arus  utama  pemerintahan.  Dengan  terjadinya transisi  pemerintahan  setelah  pemberontakan  tanggal  1  Oktober  1965  dan perpindahan  kekuasaan  ke  Mayor  Jenderal  Suharto  pada  tanggal  11  Maret  1966, pemerintah Orde Baru memangkas retorika ‘revolusioner’.
Adanya pemangkasan retorika ‘revolusioner’ tersebut demi seruan yang lebih moderat agar industri pers menjaga keamanan nasional dari ancaman-ancaman dari dalam  dan  luar  negeri  untuk  bertindak  dengan  kesadaran  sebagai  ‘pengawal Pancasila’, lima prinsip-pirinsip ideologis bangsa (David T. Hill, 2011: 6). Demi mendorong  upaya  menjunjung  tinggi  ideologi  umum  Pancaslia,  pemerintahan Suharto berusaha untuk menghilangkan organ-organ partai atau surat kabar-surat kabar yang kritis, menjinakkan pers pembuat kegaduhan, dan memastikan bahwa para  pekerja  dan  pihak  manajemen  pers  bertanggung  jawab  secara  mutlak  pada
pemerintah  (David  T.  Hill,  2011:  6).  Pada  waktu  yang  sama  terdapat  pemikiran bahwa  tepat  kiranya  untuk  meniadakan  istilah-istilah  tertentu  yang  diambil  dari ungkapan  masa  Sukarno-terutama  kata  “revolusi”-yang  tidak  cocok  lagi  dengan pandangan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (David Jenkins, 2010: 6).
Pada masa Orde Baru ini pemegang otoritas untuk semua urusan pers adalah Menteri  Penerangan  yang  duduk  di  puncak  institusi  kuat  pemerintah  bernama Departemen Penerangan (David T. Hill, 2011: 71). Masih menurut David T. Hill dalam Pers di Masa Orde Baru, bahwa wewenang untuk mengatur dan memantau organisasi  pers  ini  juga  ada  di  tangan  Direktorat  Jenderal  Pembinaan  Pers  dan Grafika.  Selain  berperan  sebagai  saluran  peran  serta  pekerja  industri  pers  dalam aneka pengambilan keputusuan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pers dan Grafika juga  dapat  memastikan  agar  organisasi-organisasi  pers  yang  semestinya ‘independen’ dan ‘profesional’ tetap tunduk pada pemerintah (David T. Hill, 2011: 71).
Pada  masa  pemerintahan  Suharto  majalah  hiburan Varia justru  semakin berkembang.  Majalah  hiburan Varia sejak  peralihan  kekuasaan  dari  Sukarno  ke Suharto  justru  meningkatkan  jumlah  oplahnya.  Peningkatan  jumlah  oplah  dan stabilnya  harga  majalah  mingguan  ini  tentu  bukan  tanpa  sebab.  Keberpihakan kepada pemerintahan Suharto adalah kunci majalah hiburan ini bisa tetap hidup dan berkembang. Hal ini seperti terlihat pada kover depan majalah Varia edisi 12 April 1967. Di mana kover depan dari majalah hiburan Varia ini menampilkan Suharto beserta istrinya Siti Hartinah secara penuh ( Varia , 12 April 1967, No. 469, TH. X, hlm. kover depan). Padahal, sejak pertama kali terbit pada 23 April 1958, mayoritas sampul depan dari majalah hiburan Varia adalah perempuan. Namun, ada hal yang beda  pada  edisi  tersebut.  Secara  langsung  majalah  hiburan Varia telah menunjukkan sikapnya untuk mendukung penuh pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Suharto.
Pada tahun 1967 inilah majalah hiburan Varia banyak menampilkan konten- konten yang sarat akan kepentingan pemerintahan Orde Baru. Sebab, pada tahun tersebut Orde Baru sedang dalam tahap pengenalan dan perlu legitimasi yang kuat. Pada tahun 1967 tersebut Varia telah ikut menyemarakan pemerintahan yang baru.
Konten yang dibawakan pun cenderung bernuanasa baru. Seperti terlihat pada edisi 5 Juli 1967. Dalam edisi tersebut Varia mengulas tentang perayaan provinsi Jambi yang  menyambut  dan  dalam  suasana  Orde  Baru.  Provinsi  Jambi,  seperti  yang dijelaskan  pada  keterangan  pada  foto,  sedang  dalam  suasanan  Orde  Baru  yang tengah giat membangun daerah sebagaimana layaknya daerah tingkat I lainnya pada waktu itu. Selain itu, dalam edisi tersebut juga terdapat foto adanya massa aksi yang menuntut agar Sukarno segera turun dari kekuasaan ( Varia , 5 Juli 1967, No. 481, TH.  X,  hlm.  32).  “Propinsi  Djambi  dalam  suasanan  Orde  Baru  ini  tengah  giat membangun  daerahnja  se  bagaimana  lajaknja  daerah  Tingkat  I  lainnja.  Seperti diketahui  Pemerintah  Daerah  Djambi  kini  telah  berusaha  memperbaiki  dja  lan 2 ekonomi dalam daerahnja dan kemudian dilandjutkan dengan daerah 2 Propinsi jang terdekat.” ( Varia , 5 Juli 1967, No. 481, TH. X, hlm. 32).
Kemudian pada bulan selanjutnya, tepatnya pada edisi 2 Agustus 1967, Varia menampilkan  konten  yang  berjudul  “Dialog  dengan  Pak  Harto”.  Dalam  konten edisi tersebut Suharto sebagai presiden Republik Indonesia saat forum pertemuan membicarakan  beberapa  hal,  yakni  tentang  dunia  pers  dan  permasalahan pengangkatan Roeslan Abdulghani. Dari dunia pers, Suharto mengakui bahwa pers sangatlah penting dan punya pengaruh yang besar. Menurut Suharto bahwa dalam pembinaan Orde Baru pers bisa memainkan rolnya yang menentukan. Selain itu, menurut  pemimpin  tertinggi  Orde  Baru  tersebut  menyebutkan  bahwa  peran  pers diharapkan  untuk  menentukan  bagi  susksesnya  pelakasanaan  demi  kemenangan Orde  Baru.  Sedangkan,  percakapan  selanjutnya  mengenai  Roeslan  Abdulghani dikarenakan pengangkatannya sebagai wakil tetap di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  menuai  kontroversi.  Sebab,  Roeslan  Abdulghani  tidak  bisa  dilepaskan perannya  pada  saat  masa  pemerintahan  Sukarno.  Di  mana  dia  dianggap berpengaruh  terhadap  Manipol/Usdek  sebagai  doktrin  haluan  negara  dan dikhawatirkan akan melakukan penyelewengan dari dasar-dasar Pancasila ( Varia ,
2 Agustus 1967, No. 485, TH. X, hlm. 1).
Pada edisi berikutnya, yakni 9 Agustus 1967, Varia pada halaman pertama majalah  masih  menampilkan  konten  dialog  dengan  Suharto.  Dialog  pada  edisi sebelumnya  merupakan  sesi  pertama,  sedangkan  pada  9  Agustus  1967  ini
merupakan  sesi  kedua.  Dalam  sesi  dialog  kedua  tersebut  majalah  hiburan Varia memberi judul “Beberapa Tjatatan Kita”. Beberapa ulasan dalam dialog tersebut seperti tentang penegasan tentang perbedaan antara Orde Lama di bawah pimpinan Sukaro dengan masa Orde Baru di bawah pimpinan  Suharto. Dalam artikel yang dimuat Varia pada  edisi  tersebut  menyebutkan  bahwa  kalau  Orde  Lama  dulu menyelewengkan  Pancasila  via  Nasakom  (Nasionalis,  Agama,  Komunis),  dan adanya  penumpukan  kekuasaan  di  tangan  satu  orang  bernama  Sukarno  ( Varia ,  9 Agustus 1967, No. 486, TH. X, hlm. 1).
Masih dalam bulan yang sama, tepatnya pada edisi 16 Agustus 1967, Varia terbit dengan edisi spesial 22 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pada edisi tersebut kover depan majalah terpampang Suharto dan A. H. Nasution berpakaian lengkap tentara dengan latar belakang Istana Merdeka. Seperti ditulis oleh Hadely Hasibuan  selaku  Pemimpin  Umum Varia, bahwa  gambar  Suharto  dan  Nasution dengan  latar  belakang  Istana  Merdeka  adalah  lambang  kemerdekaan  nasional ( Varia , 16 Agustus 1967, No. 487, TH. X, hlm. 1). Hadely Hasibuan lebih lanjut dalam tulisannya berjudul “Sekali Merdeka, Tetap Merdeka”, menjelaskan bahwa gambar kover depan pada edisi 16 Agustus 1967 tersebut bagaikan pencerminan dari  keyakinan  bangsa  Indonesia,  bahwa  bangsa  Indonesia  masih  mempunyai Suharto, Nasution, dan masih banyak lagi.
Selain  itu,  masih  ada  yang  menarik  pada  edisi  khusus  di  momen  22  tahun kemerdekaan  Indonesia tersebut.  Sukarno  dalam  edisi  tersebut  diperolok  sebagai presiden yang angkuh, gemar sanjungan, tukang jual janji yang suka kemewahan. Sementara,  Suharto  sebagai  tokoh  Orde  Baru  dianggap  sederhana,  tak  banyak omong, lembut, tegas, dan pancasilais ( Varia , 16 Agustus 1967, No. 487, TH. X, hlm. 1). Konten pada hari perayaan kemerdekaan Indonesia tersebut begitu kental akan sarat kepentingan politik. Varia seakan-akan telah dibuat tidak berdaya oleh kekuasaan Orde Baru.
Pada  halaman  ini  kita  siarkan  gambar  Bung  Karno,  pemimpin  utama  ORLA 1 pada  saat-saat  terachir  kekuasaannja  dan  gambar  Pak  Harto,  pemimpin  utama
1 ORLA  adalah  akronim  dari  Orde  Lama  yang  menggambarkan  masa  kekuasaan Sukarno sebagai Presiden di Indonesia.
ORBA,  jang  kini  sedang  giat  berusaha  mensukseskan  Orba  dalam  segala lapangan, sesudah Orla (dan semua antek 2 nja) dihantjurkan.
Pada hari perjaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sekarang ini seluruh rakjat Indonesia  pendukung  Orde  Baru  memandjatkan  do’a  kehadirat  Illahi  semoga ORLA  akan  hantjur  untuk  se-lama 2 nja  dan  semoga  ORBA  akan  sukses  dalam segala  usahanja  untuk  menegakkan  Kebenaran,  Keadilan,  dan  Kebahagiaan diatas bumi Indonesia ( Varia, 16 Agustus 1967, op.cit., hlm. 4).
Dalam laporan tersebut terlihat jelas betapa subjektifnya Varia sebagai media. Alih-alih  menggunakan  basis  data  yang  kuat,  majalah  hiburan  tersebut  sibuk menggiring opini publik untuk memberikan citra positif kepada Orde Baru. Bahkan, dari konten yang dimuat Varia pada edisi perayaan kemerdekaan Indonesia tersebut terkesan agitatif.  Dengan model penulisan seperti itu, Varia sudah menunjukkan bagaimana bentuk propagandanya yang disebarkan kepada masyarakat Indonesia. Dengan didukung oleh kekuatan Orde Baru, propaganda pada edisi Agustus 1967 tersebut  mampu  meyebar  dengan  oplah  sebanyak  60.000  eksemplar  ke  seluruh Indonesia. Hal tersebut tentu bukan jumlah yang sedikit pada masa itu.
Dalam edisi spesial perayaan 22 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini Varia, alih-alih  memuat  konten  hiburan, justru  majalah  ini  banyak menampilkan muatan-muatan politis. Mulai dari halaman kover, sampai halaman-halaman awal majalah  hanya  memuat  ulasan-ulasan  mengenai  para  tokoh  politik.  Mulai  dari Sukarno,  Mohammad  Hatta,  Suharto,  A.  H.  Nasution,  Husni  Thamrin,  S.K. Trimurti, Mochtar Lubis, dan H. B. Jassin. Beberapa tokoh yang ditampilkan oleh Varia pada halaman awal tentu bukan tanpa sebab. Di mana beberapa tokoh tersebut diminta untuk memberi ulasan seputar 22 tahun kemerdekaan Indonesia. Khusus Mochtar Lubis dan H.B. Jassin mereka berdua mengulas hal yang berbeda. Mochtar Lubis  sebagai  seorang  wartawan  memberi  ulasan  tentang  kebebasan  pers  yang harus  disertai  tanggung  jawab  pada  masa  Orde  Baru.  Sedangkan,  H.B.  Jassin sebagai  seorang  kritikus  sastra  memberi  gambaran  perjalanan  dunia  sastra  di Indonesia selama 22 tahun merdeka ( Varia, 16 Agustus 1967, op.cit., hlm. 8-9).
Pada tahun 1967 wacana tentang legitimasi rezim Orde Baru memang sedang gencar dilakukan. Salah satunya adalah wacana antikomunis misalnya. Baskara T. Wardaya  dalam Menguak  Misteri  Kekuasaan  Orde  Baru (2009)  menjelaskan
bahwa  peran  media  mampu  melanggengkan  citra  positif  dan  heroik  Suharto. Kontrol pemerintah yang begitu masif terhadap media memungkinkan pemerintah dengan  leluasa  mengisikan  muatan-muatan  kepentingannya.  Orde  Baru menundukkan  relasi  saling  mengkait  yang  pelik  antara  kekanan  keamanan  dan undang-undang  tangan  besi  yang  mengendalikan  pers  (David  T.  Hil,  2011:  2). Selain itu, pada masa Orde Baru, media massa sendiri sengaja diatur oleh Suharto untuk memiliki fungsi ganda atau berwajah dua. Fungsi yang pertama dari media massa saat itu ialah menjadi industri yang mampu mendongkrak kemajuan iklim investasi ke arah yang lebih baik. Sedangkan, fungsi kedua dari media massa pada pemerintahan Suharto yakni menjadi partner pembangunan bagi pemerintah (Dwi Wahyono, Vol. 1, No. 1, 2012: 45).
Memasuki  tahun  selanjutnya,  tepatnya  pada  edisi  22  April  1970  majalah hiburan Varia genap berusia 12 tahun. Pada edisi tersebut Hadely Hasibuan selaku Pemimpin Umum Varia menulis editorial di halaman pertama dengan judul “Varia 12 tahun: sambil berenang minum air”. Menurut Hadely Hasibuan, bahwa Varia yang pertama kali terbit sejak 23 April 1958 dilahirkan dalam suasana suram dan serba  sukar.  Selain  itu,  dalam  tulisannya  pada  edisi  tersebut,  Hadely  Hasibuan masih menegaskan bahwa majalah Varia masih tetap menjadi majalah hiburan.
Meskipun sudah berusia  12 tahun, majalah Varia tetap pada semboyannya sejak  pertama  kali  terbit.  Semboyan  sejak  pertama  kali  terbit  tersebut  berbunyi: “Berusaha terus menuju perbaikan dan kesempurnaan.” Semboyan tersebut tidak berubah hingga usianya yang ke-12 tahun ( Varia , 22 April 1970, No. 627, TH. XII, hlm. 3). Selain itu, pada edisi spesial 12 tahun tersebut terdapat kutipan dari tulisan Hadely  Hasibuan  terkait  sikapnya  pada  majalah Varia: “Kami  sengadja menerbitkan  madjalah  ini  sebagai  madjalah  hiburan,  karena  kami  lebih mementingkan HARI ESOK daripada HARI KEMARIN. Kami bersikap demikian, karena kami jakin, bahwa, berkat usaha kita bersama, masa-depan bangsa kita  akan lebih baik daripada masa-lampaunja.”( Varia , 22 April 1970, No. 627, TH. XII, hlm.
3).
Pada  tahun  berikutnya,  tepatnya  pada  tahun  1972 Varia masih  dengan konsisten menyoroti tentang kebijakan dari pemerintahan Orde Baru. Kali ini pada
edisi  17  Mei  1972, Varia memuat  editorial  yang  berjudul  “Perumahan  untuk Rakjat”. Kebijakan adanya perumahan untuk rakyat tersebut sesuai dengan anjuran Suharto. Dalam tulisan tersebut presiden kedua Republik Indonesia menganjurkan supaya  ditemukan  cara  tepat  dalam  menyelenggarakan  usaha  pembangunan perumahan  rakyat.  Adanya  pembangunan  perumahan  tersebut  tidak  lain dikarenakan  untuk  meningkatkan  perekonomian  pada  masyarakat.  Apalagi  pada waktu  itu  di  Indonesia  sudah  terdapat  adanya  beberapa  bahan  bangunan  yang memenuhi syarat kesehatan, cukup kuat dan murah ( Varia , 17 Mei 1972, No. 735, TH. XV, hlm. 3).
Pada akhirnya, konten citra positif Suharto selalu digambarkan dalam salah satu  bentuk  agitasi  Orde  Baru  pada  majalah  hiburan Varia .  Dengan  tiras  hingga sebanyak 60.000 eksemplar pada masa awal pemerintahan Orde Baru, Varia yang terbit  saban  hari  Rabu  ini  mampu  menjadi  salah  satu  corong  politik  propaganda penguasa. Majalah di bawah pimpinan Hadely Hasibuan yang terbit pertama kali pada 23 April 1958 tersebut telah ikut menjadi saksi perjalanan Indonesia dalam mempertahankan  kemerdekaan.  Dari  rezim  Sukarno  hingga  peralihan  ke  rezim Suharto  majalah  hiburan Varia mampu  bertahan  dengan  mengikuti  arus  utama setiap kebijakan pemerintahan.

## B. Peran Hadely Hasibuan sebagai Pemimpin Umum Majalah Hiburan Varia
Perkembangan  majalah  hiburan Varia memang  tidak  bisa  lepas  dari  peran pemimpinnya.  Majalah Varia yang  dipimpin  oleh  Hadely  Hasibuan  dari  masa Sukarno  sampai  Suharto  getol  menyebarkan  beberapa  kebijakan  pemerintah. Hadely  Hasibuan  sendiri  merupakan  orang  dari  latar  belakang  sarjana  hukum. Sebelum mendirikan Varia , orang kelahiran 20 Januari 1920 tersebut juga pernah aktif sebagai wartawan di beberapa surat kabar. Seperti wartawan Pewarta Deli di Medan (1939-1941), wartawan Sumatra Shinbun (1941-1944), Pemimpin Redaksi Tapanuli  Shinbun  di  Taruntung  (1944-1945),  wakil  pimpinan  redaksi  harian “Berjuang” di Medan (1945-1946), penasihat dan anggota redaksi “De Javabode” di  Jakarta  (1955-1956),  Wakil  Pemimpin  Redaksi  harian  “Nieuwgier”  di  Jakarta
(1956-1958),  dan  Pemimpin  Umum  majalah  hiburan  “Varia”  di  Jakarta  (1958- 1976) (Hadely Hasibuan, 1985: 96).
Pemimpin  Umum  majalah  hiburan Varia ini  sejak  1950  sampai  awal  Orde Baru berkuasa tidak pernah terikat suatu partai politik mana pun. Hal ini diakuinya sendiri  dalam  salah  satu  buku  autobiografinya Pengalamanku  sebagai  Calon Menteri  Penurunan  Harga. Menurut  Hadely,  ia  tidak  terikat  sama  parta  politik mana  pun,  kecuali  dalam  dua  kali  pemilihan  umum  yang  terakhir  (terhitung sebelum  10  Juni  1985)  ia  selalu  memilih  Golkar  (Hadely  Hasibuan,  1985:  98). Sikap  politik  dari  Pemimpin  Majalah Varia ini  secara  langsung  berpengaruh  ke dalam muatan majalah hiburan yang dipimpinnya. Meski sejak tahun 1950 Hadely menyatakan  independen,  namun  nyatanya  ketika  memimpin Varia ia  tidak  bisa lepas dari campur tangan kekuasaan.

## KESIMPULAN
Majalah hiburan Varia yang terbit sejak 23 April 1958 merupakan salah satu representasi majalah hiburan yang tidak bisa lepas dari pengaruh politik kekuasaan. Nuansa  politik  kian  terlihat  dua  tahun  pasca  majalah  tersebut  mulai  diterbitkan, tepatnya pada tahun 1960. Kemudian sejak masa peralihan kekuasaan dari Sukarno ke Suharto keberadaan majalah hiburan Varia justru semakin berkembang. Padahal, beberapa  tahun  sebelumnya  sebelum  peralihan  kekuasaan, Varia getol menyebarkan kebijakan pemerintahan Sukarno. Selain itu, adanya peran sentral dari Hadely  Hasibuan  selaku  Pemimpin  Umum  majalah  hiburan Varia tentu  menjadi salah  satu  penyebab  majalah  hiburan  tersebut  mampu  bertahan  di  bawah pemerintahan Suharto.
Selain ikut mendukung Indonesia di bawah pemerintahan Orde Baru, sikap dari  majalah  hiburan Varia ini  pun  terlihat  kemudian  ikut  menjelek-jelekkan pemerintahan  sebelumnya.  Seperti  terlihat  pada  edisi  perayaan  22  tahun kemerdekaan Indonesia. Hal tersebut dilakukan tentu menjadi sikap Varia dalam mendukung  pemerintahan  Suharto.  Dengan  mendukung  pemerintahan  yang  baru tersebut, eksistensi majalah hiburan Varia semakin terlihat. Selain itu, hal tersebut telah  menjadikan  majalah  hiburan  ini sebagai  majalah  yang  selalu  mencari
keuntungan pada setiap zaman, baik Sukarno maupun Suharto. Terkait hal tersebut dapat  kita  lihat  dari  muatan-muatan  tiap  edisi  yang  selalu  ada  nuansa  politis. Begitulah  cara  majalah  hiburan Varia beradaptasi  untuk  bertahan  dalam menghidupi roda ekonomi perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Arsip
Varia , 20 Agustus 1958, No. 18 TH. I.
Varia , 26 Oktober 1960, No. 132, TH. III.
Varia , 23 November 1960, No. 136, TH. III.
Varia , 27 Oktober 1965, No. 393, TH. VIII.
Varia , 12 April 1967, No. 469, TH. X.
Varia , 24 Mei 1967, No. 475, TH. X.
Varia , 31 Mei 1967, No. 476 TH. X.
Varia , 5 Juli 1967, No. 481, TH. X.
Varia, 2 Agustus 1967, No. 485 TH. X.
Varia , 9 Agustus 1967, No. 486 TH. X.
Varia, 16 Agustus 1967, No. 487 TH. X.
Varia , 22 Oktober 1969, No. 601, TH. XII.
Varia , 22 April 1970, No. 627, TH. XII.
Varia , 1 September 1971, No. 698, TH. XIV.
Varia , 17 Mei 1972, No. 735 TH. XV.

## Buku
Ali Moertopo, Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta, CSIS, 1973.
Baskara T. Wardaya, Menguak Misteri Kekuasaan Orde Baru 2009.
Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media , Yogyakarta:
LKiS, 2002.
Hadely  Hasibuan, Pengalamanku  sebagai  Calon  Menteri  Penurunan  Harga , Jakarta: Penerbit Yayasan Pratama Sari, 1985.
Hill, David T., Pers di Masa Orde Baru , Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indoneia, 2011.
Jenkins, David. Suharto & Barisan Jenderal Orba: Rezim Militer Indonesia 1975- 1983 , Jakarta: Komunitas Bambu, 2010.
Jones, Tod. Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya selama Abad  Ke-20  hingga  Era  Reformasi ,  Jakarta:  Yayasan  Pustaka    Obor Indonesia; KITLV-Jakarta, 2015.
Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah , Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
Ricklefs, M.C., Sejarah Indonesia Modern , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007.
Roeder, O. G., Suharto: Dari Pradjurit Sampai Presiden , Jakarta: Gunung Agung, 1969.
Suharto, Amanat Kenegaraan I 1967-1971 Jilid II Jakarta: Inti IndayuPress, 1985.

## Jurnal
Anjik  Zulianto,  Hamdan  Tri  Atmaja,  dan  R.  Suharso,  “Perkembangan  Persurat Kabaran  Suara  Merdeka  di  Semarang  Tahun  1950-2005”, Journal  of Indonesian  History ,  (Jurusan  Sejarah,  Fakultas  Ilmu  Sosial,  Universitas Negeri Semarang, Indonesia), Vol. V, No. I, 2016.
Dwi  Wahyono,  Gayung  Kasuma,  “Propaganda  Orde  Baru  1966-1980”, Jurnal Verleden , Vol. 1, No. 1, Desember 2012:1-109.
Inge Hutagalung, “Dinamika Sistem Pers di Indonesia”, Jurnal Interaksi, Vol. II No. 2, Juli 2013: 53-60.

## Skripsi
Ramdhan  Budi  Prastowo,  “Muncul  dan  Perkembangannya  Surat  Kabar  Pikiran Rakyat  Sampai  Awal  Orde  Baru  di  Bandung  (1950-1974)”, Skripsi ,
Yogyakarta: jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial UNY, 2011.