## HAK-HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DI TINJAU DALAM HUKUM ISLAM

## Iin Srianturi, Rahman Syamsuddin, Muh. Jamal Jamil
Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email : srianturhyi@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  pandangan  hukum  Islam  terhadap  hak  narapidana perempuan,  sumber  data  Pidana  perempuan  di  Kecamatan  Mamuju  Kabupaten  Mamuju Provinsi  Sulawesi  barat.  Hak  narapidana  perempuan  sebagai  warga  negara  indonesia  yang hilang  kemerdekaannya  karena  melakukan  tindak  pidana,  haruslah  dilakukan  sesuai  dengan Hak  Asasi  Manusia.  Setiap  narapidana  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  harus mendapatkan pemenuhan terhadap hak-haknya dan Lembaga Pemasyarakatan dituntut untuk memenuhi hak-hak para narapidana.  Lembaga  Pemasyarakatan  merupakan  tempat  untuk mendidik  narapidana  untuk  mendidik  narapidana  agar  lebih  baik  kemudian  dikembalikan kemasyarakat  Selain  menjamin  hak-hak  perempuan,  islam  juga  menjaga  kaum  perempuan dari  segala  hal  yang  dapat  menodai  kehormatannya,  menjatuhkan  wibawa  dan  merendahkan martabatnya. Islam tidak mengenal diskriminasi atau penganakemasan terhadap satu golongan tertentu.  Semua  orang  memiliki  kedudukan  yang  sama  di  hadapan  Allah,  baik  laki-laki maupun perempuan. Adapun yang membedakan adalah tingkat keimanannya. Didalam dunia islam,  wanita  memliki  kedudukan  yang  mulia  Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian  lapangan  atau  Field  Research  dengan  menggunakan  pendekatan  Hukum  Islam, yang  berasal  dari  alQuran,  yang  relevan  dengan  masalah  yang  di  bahas.  Pengumpulan  data digunakan metode wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan disimpulkan.
Kata Kunci: Hak, Narapida, Perempuan.

## Abstract
This  study  discusses  the  views  of  Islamic  law  on  the  rights  of  women  prisoners,  sources  of data on women's crimes in Mamuju District, Mamuju Regency, West Sulawesi Province. The rights of female prisoners as Indonesian citizens who lost their independence  due to criminal acts must be carried out in accordance with human rights. Every prisoner in the Correctional Institution must obtain the fulfillment of his rights and the Correctional Institution is required to  fulfill  the  rights  of  the  prisoners.Penitentiary  is  a  place  to  educate  inmates  to  educate prisoners  to  be  better  then  returned  to  society.  Besides  guaranteeing  women's  rights,  Islam also protects women from all things that can tarnish their honor, bring down their authority and degrade their dignity. Islam does not recognize discrimination or packaging against one particular group. Everyone is equal before Allah, both men and women.
Hak-Hak Narapidana Perempuan ditinjau dalam Hukum Islam
Iin Srianturi, Rahman Syamsuddin, Muh. Jamal Jamil
The  difference  is  the  level  of  faith.  In  the  Islamic  world,  women  have  a  noble  position.  The type of research used is field research using an Islamic law approach, which comes from the Koran, which is relevant to the problem being discussed. Data collection used interview and documentation  methods.  The  data  obtained  were  then  analyzed  and  concluded.  It  is recommended that the security of the female prisoners' areas with the male convicts' areas be tightened considering that unexpected actions can occur, and the aim is to provide security to female prisoners.
Keywords: Prisoners, Rights, Women.

## A. Pendahuluan
Hukum  islam  adalah  hukum  yang  ditetapkan  oleh  Allah  melalui  wahyuNya  yang  kini terdapat  dalam  Al  Qur’an  dan  dijelaskan  oleh  Nabi  Muhammadsebagai  Rasul-Nya melalui  sunnah  beliau  yang  kini  terhimpun  dengan  baik  dalamkitab-kitab  hadits.  Juga dapat  diartikan  sebagai  hukum  yang  bersumber  danmenjadi  bagian  dari  agama  Islam yang  diatur  tidak  hanya  hubungan  mausiadengan  manusia  lain  dalam  masyarakat, manusia dengan benda dan alam semesta, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan. 1
Perkataan hukum yang dipergunakan sekarang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata hukum dalam bahasa arab. Artinya, norma atau kaidah yakni ukuran, patokan, pedoman yang  dipergunakan  untuk  menilai  tingkah  laku  tau  perbuatan  manusia  dan  benda. Hubungan  antara  perkataan  hukum  dalam  bahasa  indonesia  tersebut  diatas  dengan hukum  dalam  pengertian  norma  dalam  bahasa  arab  itu  memang  erat  ekali.  Setiap peraturan,  apapun  macam  sumbernya  mengandung  norma  atau  kaidah  itu  disebut hukum. 2 Itulah  sebabnya  maka  didalam  perkataan  sehari-hari  orang  berbicara  tentang hukum suatu benda atau perbuatan. Yang dimaksud, seperti telah disebut diatas, adalah patokan,  tolak  ukur,  kaidah  atau  ukuran  mengenai  perbuatan  atau  benda  itu.  Negara indonesia  adalah  negara  hukum,  ini  dituangkan  dalam  Undang-undang  Dasar  Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 3 ayat 1 yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Yang berarti bahwa setiap warga negara Indonesia ditundukkan oleh  hukum.  Yang  berati  bahwa  setiap  tindakan  warga  negara  yang  tidak  bersesuaian atau  bertentangan  baik  itu  berupa  pelanggaran  maupun  tindak  pidana  akan  dikenakan Sanksi baik itu berupa denda dan atau pemidanaan.
1 Azra, Pendidikan Agama Islam (Cet. I; Jakarta: PT. Al Maktabah, 2010), h. 10.
2 Mansoer, Materi Instruksional Pendidikan Agama Islam (Jakarta: PT. Agama Islam, 2004), h. 7.
Tujuannya  adalah  agar  setelah  keluar  dari  Lembaga  Permasyarakatan  tidak  lagi melakukan Tindak pidana dan menjadi manusia yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara. Pemberlakuan Undang-Undang Pemasyarakatan merupakan  impelementasi  dari  fungsi  hukum  sebagai  sarana  pengendali  masyarakat. Hukum  berfungsi  sebagai  instrumen  penting  untuk  mewujudkan  tujuan-tujuan  tertentu, menjadikan  hukum  sebagai  sarana  yang  secara  sadar  dan  aktif  digunakan  untuk mengatur  masyarakat,  melalui  penggunaan  peraturan  hukum  yang  dibuat  dengan sengaja.
Apabila  dakwaan  yang  diajukan  oleh  penuntut  umum  telah  diuji  dipengadilan  dan terbukti serta pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP, pengadilan akan  menjatuhkan  pidana.  Pidana  penjara  adalah  bentuk  hukuman  yang  paling  sering digunakan untuk menaggulangi kejahatan. 3
Pidana  penjara  dalam  sejarahnya  dikenal  sebagai  reaksi  masyarakat  sebagai  adanya tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  seorang  pelanggar  hukum.  Oleh  kerena  itu  pidana penjara juga disebut sebagai pidana hilang kemerdekaan. Seseorang dibuat tidak berdaya dan  diasingkan  atau  dijauhkan  secara  sosial  dari  lingkungan  semulasistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakat agar  menjadi  manusia  seutuhnya,  menyadari  kesalahan,  memperbaiki  diri,  dan  tidak mengulagi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat  aktif  berperan  dalam  pembangunan,  dan  dapat  hidup  secara  wajar  sebagai  warga yang  baik  dan  bertanggung  jawab.  Tujuannya  adalah  agar  setelah  keluar  dari  Lembaga Permasyarakatan  tidak  lagi  melakukan  Tindak  pidana  dan  menjadi  manusia  yang berguna, berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara. Pemberlakuan Undang-Undang  Pemasyarakatan  merupakan  impelementasi  dari  fungsi  hukum  sebagai sarana  pengendali  masyarakat.  Hukum  berfungsi  sebagai  instrumen  penting  untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai sarana yang secara sadar dan aktif digunakan untuk mengatur masyarakat, melalui penggunaan peraturan hukum
3 Aristo M.A Pangaribuan, Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia,(Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 327.
Hak-Hak Narapidana Perempuan ditinjau dalam Hukum Islam
Iin Srianturi, Rahman Syamsuddin, Muh. Jamal Jamil
yang dibuat dengan sengaja.
Undang-Undang  No.  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan,  narapidana  adalah terpidana  yang  menjalani  pidana  hilang  kemerdekaan  di  Lembaga  Pemasyarakatan. Selanjutnya  Harsono  mengatakan  narapidana  adalah  seseorang  yang  telah  dijatuhkan vonis  bersalah  oleh  hukum  dan  harus  menjalani  hukuman  dan  Wilson  mengatakan narapidana  adalah  manusia  bermasalah  yang  dipisahkan  dari  masyarakat  untuk  belajar bermasyarakat dengan baik. Sedangkan menurut Dirjosworo narapidana adalah manusia biasa  seperti  manusia  lainnya  hanya  karena  melanggar  norma  hukum  yang  ada,  maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. 4
Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mendidik narapidana untuk menjadi warga negara yang baik, kemudian dikembalikan kepada masyarakat. Jika dihubungkan dengan  jenis  Lembaga  Pemasyarakatan,  maka  Lembaga  Pemasyarakatan  terdiri  dari beberapa  jenis  yaitu  Lembaga  Pemasyarakatan  Umum,  Lembaga  Pemasyarakatan Perempuan  dan  Lembaga  Pemasyarakatan  Anak.  Ketiga  Lembaga  Pemasyarakatan  itu berbeda-beda baik kegiatan ataupun program yang ada,namun narapidana yang berada di masing-masing jenis tetap mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Hak antara  narapidana  pria,  narapidana  perempuan  dan  narapidana  anak  berbeda-beda. Dalam hal ini setiap narapidana harus ada yang dikedepankan. Seperti perempuan sudah menjadi kodratnya mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak  dipunyai  oleh  narapidana  lain,  sehingga  sudah  menjadi  suatu  kewajaran  bahwa narapidana  perempuan  mempunyai  hak-hak  istimewa  dibandingkan  dengan  narapidana laki. 5

## B. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  yang  menggunakan  teori fenomenologis.  Metode  deskriptif  adalah  sebuah  metode  dalam  meneliti  suatu  kelompok manusia,  suatu  objek,  suatu  set  kondisi,  suatu  system  pemikiran  ataupun  suatu  kelas  peristiwa
4 Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
5 Muhammad    Mustofa, Lembaga  Pemasyarakatan    dalam    Rangka    Sistem  Pemasyarakatan (Jakarta:  Pustaka Litera Antar Nusantara, 2007),  h. 12.
pada  masa  sekarang.  Tujuan  dari  penelitian  deskriptif  adalah  untuk  membuat  deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan  antar  fenomena  yang  diselidiki.Tekhnik  pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh penulis yang pertama, Metode wawancara yaitu dilakukan peneliti dengan cara tanya jawab lisan antara  peneliti  dan  beberapa  pihak-pihak    berwenang  untuk  memperoleh  informasi  yang  dapat dilaukan  melalui  tatap  muka (face  to  Face) dengan  mengacu  pada  pedoman  wawancara. 6
Kemudian  ,  Metode  observasi  yaitu  dilakukan  oleh  peneliti    untuk  mengamati  langsung  obyek yang  akan  diteliti  dan  mengumpulkan  data.  Ketiga,  dokumen  yaitu  sejumlah  dokumen  data tertentu  yang  berbentuk  laporan,  foto,  file,  surat,  dan  lain  lain.  Keempat,  Peneliti  mengambil beberapa data yang bersumber dari buku, artikel hukum, jurnal, dukumen, dan sumber lain yang berkaitan dengan permasalah yang diteliti.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Penerapan  Hak-Hak  Narapidana  Khusus  Perempuan di  Lembaga Pemasyarakatan Perempuan kelas III Mamuju
Pembinaan narapidana wanita adalah segala usaha atau kegiatan   yang   dilakukan oleh petugas  Lembaga  Pemasyarakatan dengan melaksanakan  program-program pemasyarakatan  yang  bertujuan  untuk  menumbuhkan,  mengembangkan  dan meningkatkan  potensi    yang    ada  dalam  diri  Warga  Binaan  Pemasyarakatan wanita. 7
Ketentuan  Pasal  1  dan  2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang pemasyarakatan,  maka  dibuatlah  Lapas  khusus  untuk  perempuan.  Didirikannya Lapas perempuan tersebut adalah untuk memisahkan antara narapidana perempuan dengan narapidana laki-laki dengan alasan faktor keamanan dan psikologis. Faktor keamanan  yang  dimaksud  adalah  untuk  memberikan  rasa  aman  bagi  narapidana perempuan  agar  terhindar  dari  berbagai  kemungkinan  eksploitasi  secara  seksual dari narapina laki-laki apabila mereka dicampurkan dalam satu lapas.
Mengenai pelaksanaan dari hak untuk mengadakan hubungan terbatas dengan pihak
6 Sulaiman saad dan Sitti mania, Pengantar Metodologi Penelitian: Panduan Bagi Peneliti Pemula, h. 76.
7 Laporan bulan september 2020 lapas  perempuan kelas III Mamuju.
Hak-Hak Narapidana Perempuan ditinjau dalam Hukum Islam
Iin Srianturi, Rahman Syamsuddin, Muh. Jamal Jamil
luar  dengan  kunjungan  itu,  di  dalam  Manual  Permasyarakatan  ditentukan  hal-hal sebagai berikut.
1) Hubungan dengan pihak luar secara terbatas dengan kumjungan dapat dilakukan oleh  keluarganya,  pengacaranya  atau  teman-teman  narapidana  dengan  persetujuan atau dengan izin dari Kepala Lembaga Permasyarakatan setempat.
2)  Kunjungan  keluarga  narapidana  pada  narapidana  yang  sedang  menjalankan pidana  di  lembaga  permasyarakatan  dapat  dilakukan  dua  kali  dalam  satu  minggu. Jam  kunjungan  ditetapkan  oleh  Kepala  Lembaga  Permasyarakatan  setempta  yang disesuaikan dengan keadaan dan situasi daerah setempat.
Hak kedua yang dipunyai oleh setiap narapidana yang sedang menjalankan pidana lembaga permasyarakatan itu ialah hak untuk memperoleh remisi. Yang dimaksud dengan  remisi  itu  ialah  pengurangan  masa  menjalankan  pidana  di  lembaga permasyarakatan. 8
Hak  Asasi  Manusia  mempunyai  ruang  lingkup  yang  luas  dan  mencakup  berbagai aspek kehidupan. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:
1) Setiap  orang  berhak  atas  perlindungan  diri  pribadi,  keluarga,  kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2) Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan  didepan  hukum  sebagai  manusia  pribadi dimana saja ia berada
3) Setiap  orang  berhak  atas  rasa  aman  dan  tentram  serta  perlindungan  terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu
4) Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi di dalam tempat kediamannya.
5) Setiap  orang  berhak  atas  kemerdekaan  dan  rahasia  dalam  hubugan  komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan UndangUndang.
6) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan
8 P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Panitensier Indonesia, h. 165-190.
yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa, dan penghilangan nyawa.
7) Diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenangnya
8) Setiap  orang  berhak  hidup  dalam  tatanan  masyarakat  dan  kenegaraan  yang damai,  aman  dan  tentram,  yang  menghormati,  melindungi,  dan  melaksanakan hak  asasi  manusia  dan  kewajiban  dasar  manusia  sebagaimana  diatur  dalam undang-undang.
Pembinaan yang ditujukan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan wanita dilakukan melalui    3    (tiga)    tahapan.    Tahapan  itu  terdiri  dari  tahapan  pembinaan  awal, tahapan pembinaan lanjutan, dan tahapan pembinaan akhir.
a. Tahap Pembinaan Awal
Pada tahapan ini, pembinaan dilaksanakan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan wanita  dengan  waktu  0  sampai  dengan  1/3  (sepertiga)  masa    pidana    dan dilaksanakan    di    dalam    Lembaga    Pemasyarakatan.    Kegiatan    yang  dilakukan dalam  tahap  pembinaan  awal  ini  adalah  masa  pengenalan  lingkungan (MAPENALING) atau admisiorientasi.
b. Tahap Pembinaan Lanjutan
Tahapan  pembinaan  lanjutan  dibagi  menjadi    2    bagian,    tahapan  pembinaan lanjutan  pertama    yang    dilakukan    pada    waktu    1/3    (sepertiga)    masa    pidana sampai  dengan  ½  (setengah)  masa  pidana  dilakukan  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan,  dan  tahap  pembinaan  lanjutan  kedua  dilakukan    pada    waktu    ½ (setengah)    sampai  dengan    2/3      (dua  pertiga)      masa      pidana  dilaksanakan      di dalam   dan   di   luar   Lembaga   Pemasyarakatan (asimilasi).
c. Tahap Pembinaan Akhir
Tahap  pembinaan  akhir  dilakukan  pada  waktu  wargabinaan  pemasyarakatan menjalani lebih dari  2/3 (dua pertiga)  masa  pidana  di  Lembaga Pemasyarakatan. Dalam  tahap  pembinaan  akhir,  wargabinaan  pemasyarakatan  akan  menghabiskan waktunya  di  Lembaga  Pemasyarakatan.  Selain  itu,  dalam  pembinaan  tahap  akhir ini, pihak Lembaga Pemasyarakatan melakukan program  pengintegrasian terhadap
Hak-Hak Narapidana Perempuan ditinjau dalam Hukum Islam
Iin Srianturi, Rahman Syamsuddin, Muh. Jamal Jamil
warga  binaan  pemasyarakatan  tentang  pembebasan  bersyarat,  cuti  mengunjungi keluarga, dan cuti bersyarat.

## 2. Pandangan Hukum Islam terdahap Hak-Hak Narapidana Perempuan
Bagi  umat  Islam  setiap  hak  harus  dikembalikan  kepada  dua  sumber  rujukannya yaitu  Alquran  dan  Sunnah.  Jadi  hak  asasi  manusia  (HAM)  menemukan  landasan yang kuat dalam hukum Islam. Dalam Islam pula, semakin manusia tunduk kepada Tuhan  dan  hanya  mengabdi  kepadaNya,  semakin  bebas  ia  dari  penghambaan kepada manusia lain atau ciptaan Tuhan lainnya. Dengan menyatakan Allahu Akbar (Allah Maha Besar) ia menutup pintu dari semua penghambaan. Haltersebut berarti menegaskan  bahwa  pada  dasarnya  dirinya  bebas.  Dalam  hukum  Islam  hak-hak fundamental tidak diciptakan oleh manusiamelainkan, hanya dibuat menjadi terang. Hak-hak  tersebut  diturunkan  secara  tidak  langsung  dari  nilai  daasrnya  bahwa,  ia adalah hamba Tuhan, tidak menghamba kepada yang lain. 9
Dalam  Islam  pula,  semakin  manusia  tunduk  kepada  Tuhan  dan  hanya  mengabdi kepadaNya, semakin bebas ia dari penghambaan kepada manusia lain atau ciptaan Tuhan lainnya. Dengan menyatakan Allahu Akbar (Allah Maha Besar) ia menutup pintu  dari  semua  penghambaan.  Haltersebut  berarti  menegaskan  bahwa  pada dasarnya dirinya bebas. Dalam hukum Islam hak-hak fundamental tidak diciptakan oleh manusiamelainkan, hanya dibuat menjadi terang. Hak-hak tersebut diturunkan secara  tidak  langsung  dari  nilai  daasrnya  bahwa,  ia  adalah  hamba  Tuhan,  tidak menghamba kepada yang lain. 10
Menurut Quraish Shihab, persamaan antara laki-laki dan perempuan baik laki-laki maupun  perempuan,  juga  persamaan  antar  bangsa,  suku,  dan  keturunan,  adalah pokok  ajaran  dan  prinsip  utama  dalam  ajaran  Islam,  dalam  al-Quran  Allah  swt berfirman dalam QS. al-Hujurat/49:13:4 11
9 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Cet 1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 196.
10 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Cet 1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), h. 196.
11 Atik  Wartini,  “Tsafsir  Feminis  M.Quraish  Shihab  Telaah:  Ayat-Ayat  Gender  dalam  Tafsir  al- Misbah”, PALASTREN, No. 2, (2013), h. 486.
   ⧫
       ◼    ⬧  ⬧ ◆     ➔◆  ➔   ⧫⬧ ◆  ➔◆➔⧫ 
   ⧫ ⧫       ⬧ 
      ⧫  
Terjemahnya :
Hai  manusia,  Sesungguhnya  Kami  menciptakan  kamu  dari  seorang  laki-laki  dan seorang  perempuan  dan  menjadikan  kamu  berbangsa  -  bangsa  dan  bersuku-suku supaya  kamu  saling  kenal-mengenal.  Sesungguhnya  orang  yang  paling  mulia diantara  kamu  disisi  Allah  ialah  orang  yang  paling  taqwa  diantara  kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
Bila  melihat  ketentuan  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  12  tahun  1995 tentang  Pemasyarakatan,  ternyata  masalah  narapidana  wanita  tidak  ada pengaturannya.  Karena  yang  disebutkan  hanya  narapidana  tidak  dibedakan  antara narapidana  laki-laki  maupun  wanita,  ini  berarti  telah  terjadi  kekosongan  norma, sehingga kedepan hal ini perlu mendapat pengaturan norma antara narapidana laki- laki  dan  wanita  tidak  bisa  diperlakukan  sama,  mengingat  perbedaan  pisik  dan psikologis  laki-laki  dan  wanita.  Untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  14  Undang- UndangNo.  12  tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan  ditetapkan  Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1999, tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga  Binaan  Pemasyarakatan.  Pasal  20  Peraturan  Pemerintah  Nomor:  32  Tahun 1999, memuat perlindungan terhadap narapidana wanita yaitu:
1.  Narapidana  dan  Anak  didik  pemasyarakatan  yang  sakit,  hamil  dan  menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter;
2.  Makanan  tambahan  juga  diberikan  kepada  narapidana  yang  melakukan  jenis pekerjaan tertentu;
3.  Anak  dari  narapidana  wanita  yang  dibawa  ke  dalam  LAPAS  ataupun  yang lahir  di  LAPAS  dapat  diberi  makanan  tambahan  atas  petunjukdokter,  paling  lama sampai berumur 2 (dua) tahun;
Hak-Hak Narapidana Perempuan ditinjau dalam Hukum Islam
Iin Srianturi, Rahman Syamsuddin, Muh. Jamal Jamil
4.  Dalam  hal  anak  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  3  telah  mencapai  umur  2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara;
5.  Untuk  kepentingan  kesehatan  anak,  Kepala  LAPAS  dapat  menentukan makanan  tambahan  selain  sebagaimana  di  maksud  dalam  ayat  3  berdasarkan pertimbangan.
Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  memiliki  fungsi  yang  penting  dalam  sistem peradilan  pidana,  karena  keberadaannya  menentukan  tujuan  yang  yang  dibangun oleh sistem peradilan pidana, khususnya proses pemidanaan bagi narapidana, agar narapidana  tersebut  setelah  menjalani  pidana  dan  keluar  dari  lembaga pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh masyarakat luas.
Ketentuan  Pasal  1  dan  2  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang pemasyarakatan,  maka  dibuatlah  Lapas  khusus  untuk  perempuan.  Didirikannya Lapas perempuan tersebut adalah untuk memisahkan antara narapidana perempuan dengan narapidana laki-laki dengan alasan faktor keamanan dan psikologis. Faktor keamanan  yang  dimaksud  adalah  untuk  memberikan  rasa  aman  bagi  narapidana perempuan  agar  terhindar  dari  berbagai  kemungkinan  eksploitasi  secara  seksual dari narapina laki-laki apabila mereka dicampurkan dalam satu lapas.

## D. Penutup

## 1. Kesimpulan
a. Narapidana  wanita mempunyai hak dasar yaitu hak kodrati yang melekat sejak lahir, karena itu  walaupun  sudah  melakukan  tindak  pidana  sehingga  menjadi  warga  binaan tetap mempunyai hak, dan hak-hak itu harus terpenuhi secara baik. Narapidana wanita Daerah  Mamuju  masih  belum  ada  Lembaga  Pemasyarakatan  khusus  narapidana wanita,  sehingga  untuk  sementara  narapidana  semua  disatukan  di  Lembaga Pemasyarakatan Klas II A.
b. Hak  wanita  yang  diberikan  oleh  Islam  itu  kesucian  seorang  wanita  yang  harus dihormati  dan  dilindungi  setiap  saat.  Pemenuhan  hak-hak  narapidana  masih  belum maksimal, karena dari segala unsur belum maksimal terlaksana, dari unsur narapidana wanita  sendiri  dan  sektor  pemerintah,  sehingga  pemenuhan  belum  semua  terlaksana
dengan baik. Bukan hanya pemenuhan hak yang belum terlaksana dengan baik tetapi juga adanya diskriminasi kekerasan terhadap narapidana wanita.

## 2. Saran
a. Dari  berbagai  penelitian  di  lapangan  pihak  LAPAS  hendaknya  lebih  meningkatkan pada  kegiatan-kegiatan  yang  bermanfaat  seperti  keterampilan,  olahraga  dan  lain sebagainya,  khususnya  yang  berkaitandengan  narapidana  wanita.  Karena  kegiatan inilah  yang  lebih  positif  bagi  mereka  agar  terjaminnya  hak-hak  narapidana  wanita. Petugas  sebaiknya  bersikap  lebih  kekeluargaan  dan  lebih  membina  narapidana wanita, supaya tidak terjadi kekerasan terhadap narapidana wanita.
b. Sebaiknya keamanan wilayah narapidana wanita dengan wilayah narapidana laki-laki lebih  diperketat  mengingat  tindakan  yang  tidak  terduga  bisa  saja  terjadi,  dan bertujuan untuk memberi keamanan kepada narapidana wanita. Hak-hak narapidana wanita harusnya lebih terpenuhi terutama untuk wanita yang sedang hamil, menyusui bahkan  untuk  narapidana  wanita  yang  sedang  mengasuh  anak,  karena  bagaimapun juga  narapidana  wanita  hak-haknya  dilindungi  oleh  undang-undang  serta amandemennya.
Hak-Hak Narapidana Perempuan ditinjau dalam Hukum Islam
Iin Srianturi, Rahman Syamsuddin, Muh. Jamal Jamil

## Daftar Pustaka

## Buku
Al-Quran.
Azra. Pendidikan Agama Islam . Jakarta: PT. Al Maktabah, 2010.
Mansoer. Materi Instruksional Pendidikan Agama Islam. Jakarta: PT. Agama Islam, 2004.
Muhammad  Mustofa, Lembaga Pemasyarakatan  dalam  Rangka  Sistem Pemasyarakatan (Jakarta:  Pustaka Litera Antar Nusantara, 2007).
Pangaribuan,  Aristo  M.A. Pengantar  Hukum  Acara  Pidana  Di  Indonesia. Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2017.
Santoso,  Topo. Asas-Asas  Hukum  Pidana  Islam ,  Cet  1.  Jakarta:  PT  Rajagrafindo  Persada, 2016.
Sulaiman  Saad  dan  Sitti  Mania, Pengantar  Metodologi  Penelitian:  Panduan  Bagi  Peneliti Pemula. Gowa: Pusaka Almaida, 2020.
Lamintang dan Theo Lamintang, Hukum Panitensier Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
Laporan bulan september 2020 lapas  perempuan kelas III Mamuju.
Topo  Santoso,  Asas-Asas  Hukum  Pidana  Islam  (Cet  1,  Jakarta:  PT  Rajagrafindo  Persada,
2016).
Waluyadi. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Djambatan, 2013.

## Jurnal
Atik Wartini, “Tsafsir Feminis M.Quraish Shihab Telaah: Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir al- Misbah”, PALASTREN, No. 2, (2013).

## Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Tahun 2000 dan Undang-Undang Tahun 1999
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1999, Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 20.
Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.