## Politea : Jurnal  Pemikiran Politik Islam
ISSN     : 2621-0312 e-ISSN   : 2657-1560 Vol. 3  No.  1 Tahun 2020 Doi : 10.21043./politea.v3i1.7086 http : //journal.iainkudus.ac.id/index.php/politea
Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  dalam  Menjawab  Tantangan Multikultural di Indonesia : Studi Kasus Papua

## Nevy Rusmarina Dewi, Ahmad Sholahuddin
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
Nevyrusmarina@iainkudus.ac.id, sholahuddinjepara99@gmail.com

## Abstract
Partai  kebangkitan  Bangsa  (PKB)    is  one  of  the  Islamic  parties  which  has  a  fairly  large  mass  in  Indonesia.  Its existence  in  Indonesia  is  very  important  to  unite  the  multicultural  nation  of  Indonesia.  During  Gus  Dur's leadership, PKB opened many discourses on the issue of multiculturalism so that many people made PKB a role model in multicultural life. The method used in this study is a qualitative research method using literature study sources  in  the  form  of  books,  websites,  articles  and  newspapers.  One  case  that  shows  the  attitude  of  PKB  is multicultural is the Papua Conflict case. Recent cases have become very important issues for the sustainability of politics  and  governance  in  Indonesia.  PKB  gave  a  statement  in  overcoming  this  conflict,  that  the  Indonesian government  immediately  resolve  the  issue.  Multicultural  open  policy  has  become  part  of  PKB  in  the  political arena  in  Indonesia.  In  this  article,  we  will  discuss  how  PKB  attitudes  in  political  life  in  Indonesia,  especially regarding attitudes in conflict in Papua..
Keyword: PKB, Papua conflict, multicultural

## Abstrak
Partai Kebangkitan  Bangsa (PKB) adalah salah satu partai Islam yang memiliki massa cukup besar di Indonesia. Keberadaannya  di  Indonesia  sangat  penting  untuk  menyatukan  multikultural  bangsa  Indonesia.  Selama kepemimpinan  Gus  Dur,  PKB  membuka  banyak  wacana  tentang  isu  multikulturalisme  sehingga  banyak  orang menjadikan  PKB  sebagai  panutan  dalam  kehidupan  multikultural.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber studi literatur baik berupa buku, website, atikel maupun surat kabar. Satu kasus yang menunjukkan sikap PKB bersifat multikultural adalah kasus Konflik Papua. Kasus  yang  terjadi  belakangan  ini  telah  menjadi  isu  yang  sangat  penting  bagi  keberlanjutan  politik  dan pemerintahan  di  Indonesia.  PKB  memberikan  pernyataan  dalam  mengatasi  konflik  ini,  bahwa  pemerintah Indonesia segera menyelesaikan masalah tersebut. Kebijakan terbuka multikultural telah menjadi bagian dari PKB di arena politik di Indonesia. Pada artikel ini, kita akan membahas bagaimana sikap PKB dalam kehidupan politik di Indonesia, terutama mengenai sikap dalam konflik di Papua.
Kata kunci: PKB, konflik Papua, multikultural

## Pendahuluan
Partai  Politik  sangat  penting  bagi  kehidupan  demokrasi  di  Indonesia  karena  punya  peran strategis  baik  dalam  penguatan  kultural  di  masyarakat  namun  juga  secara  struktural  pada pelaksanaan  seleksi  kepemimpinan  nasional.  Partai  politik  memiliki  posisi  sebagai  aspirator  bagi masyarakat  dengan  Negara  sehingga  kedudukan  dan  peranannya  sangat  penting  dalam  kehidupan politik,  terutama  dalam  konteks nation  state di  Indonesia.  Proses  penguatan nation  state sangat membutuhkan peran serta dari partai politik karena Indonesia merupakan negara yang multikultural sehingga    dibutuhkan  toleransi  dalam  masyarakat  majemuk  secara  etnis,  suku,  agama,  dan golongan.
Sebagai  negara  demokrasi  terbesar  ketiga  di  dunia,  peran  umat  Islam  dalam  memajukan demokrasi  di  Indonesia  sangat  besar.  Berbeda  dengan  praktik  di  negara-negara  lain,  masyarakat Muslim Indonesia tidak mengedepankan basis agama Islam sebagai identitas partai politik. Mereka justru  banyak  berperan  di  partai-partai  politik  yang  berbasis  nasional.  Terbukti  dalam  sejumlah Pemilu  yang  diselenggarakan  Indonesia,  baik  untuk  anggota  parlemen,  Kepala  Daerah,  maupun Presiden,  partai-partai  pemenang  terbesar  adalah  partai  yang  berbasis  nasional.  Di  partai-partai tersebut  masyarakat  muslim  Indonesia  memiliki  pengaruh  besar  namun  tetap  mengedepakankan prinsip  Pancasila  yang  mengakomodir  aspirasi  seluruh  bangsa  termasuk  dari  kelompok-kelompok non Muslim.
Sejak  pemilu  pertama  tahun  1955,  patai  politik  yang  berperan  serta  berasal  dari  berbagai agama  maupun  golongan.  Partai  politik  Islam  pun  bermunculan  sejak  saat  itu,  seperti:  Masyumi, NU,  PSII,  Perti,  PPTI,  dan  AKUI.  Kemunculan  partai  Islam  betujuan  sebagai  sarana  aspirasi masyarakat Islam, walaupun hasilnya kurang maksimal merepresentasikan mayoritas umat Islam di Indonesia  pada  saat  itu    (Utaria,  2008,  p.  33).  Semenjak  Pemilu  tahun  1971  pada  masa  orde  baru terjadi fusi dari banyak partai mengerucut menjadi tiga partai. Empat partai Islam yang ada saat itu, Permusi,  PSII,  Nahdatul  Ulama,  dan  Partai  Islam  menjadi  satu  dalam  Partai  Persatuan Pembangunan  (PPP).  Sedangkan  partai  berideologi  nasional  serta  partai  dari  agama  selain  Islam menjadi  satu  dalam Partai  Demokrasi  Indonesia. Hal  ini berlangsung sampai berakhirnya era orde baru.
Pasca  reformasi  di  Indonesia,  pelaksanaan  demokrasi  berkembang  sangat  pesat.    Selama orde  baru  hanya  tiga  partai  saja  yang  diperbolehkan    yaitu:  PPP,  Golkar,  dan  PDI,  namun  setelah reformasi PPP sebagai basis partai politik Islam  kemudian terpecah menjadi beberapa partai islam. Semenjak  Pemilu  1999,  partai  politik  Islam  telah  menjadi  bagian  dari  kehidupan  politik  di Indonesia yaitu melalui keikutsertaan dalam Pemilu yaitu tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Muncul partai politik Islam yang berjumlah 20  mengikuti Pemilu 1999 dari 48 Partai Politik yang ada. Semenjak itu, pemilu selalui diwarnai partisipasi parpol Islam. Mulai Pemilu 2004  jumlahnya telah stabil  antara lain yaitu: Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan & Sejahtera (PKS), serta Partai Bulan Bintang (PBB).  Sampai pemilu 2019, ke enam parpol islam tersebut masih mewarnai kehudupan politik dan demokrasi di Indonesia.
Tabel  perbandingan  peserta  pemilu  dengan  parpol  Islam  peserta  Pemilu  (Kompas.com, 2018)
Pemilu Jumlah peserta Partai islam 1999 48 20 2004 24 7 2009 38 6 2014 12 5 2019 16 5

## Pembahasan

## Masyarakat Multikultural
Masyarakat  Multikultural  secara  umum  diartikan  sebagai  masyarakat  yang  berada  dalam kondisi  saling  menerima  atas  realitas  kondisi  keragaman  baik  suku,  agama,  ras,  dan  budaya  yang sama  hak  dan  derajatnya.  Menurut  Lawrence  Blum,  Multikultural  merupakan  keyakinan  yan dimiliki  yang  berbentuk  ideologi  dalam  hal  penerimaan  perbedaan  baik  agama,  etnis,  politik,, maupun perbedaan lainnya baik dilakukan secara individu mau pun dilakukan dalam kelompok.
Sebagai Negara multikultural dengan ribuan suku yang dimiliki, bermacam agama, ras, serta antargolongan membuat Indonesia memiliki potensi muncul konflik yang sangat besar.  Tantangan konflik  multikultural  di  Indonesia  bisa  muncul    dalam  setiap  aspek  perbedaan  dalam  memandang kehidupan.  Potensi  menimbulkan  konflik,  bisa  berasal  dari  perbedaan    suku,  agama,  maupun  ras, ataupun  antar  golongan.  Peristiwa  1998  merupakan  salah  satu  contoh  dari  konflik  yang  muncul dimana  faktor  ras  menjadi  pemicu  utama  dalam  peristiwa  tersebut.  Begitu  juga  dengan  konflik agama Islam  dengan agama Kristen di Ambon  tahun 1999 yang mengakibatkan porak porandanya kota  Ambon  dan  menyebabkan  warga  muslim  mengungsi.  Konflik  yang  lain  contohnya  adalah konflik  di Aceh, dengan penyebab Gerakan Aceh Merdeka yang ingin keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Belakangan  ini,  konflik  yang  mencuat  sebagian  dikarenakan  karena  perbedaan  pandangan mengenai agama. Kasus penistaan agama oleh Ahok pada Pilkada 2017 di Jakarta merupakan salah satu  contoh,  kemudian  semakin  meruncingnya  perbedaan  pandangan  antar  kelompok  Islam  yang kemudian  menjuluki  kelompok  umat  dan  non  umat  pada  Pemilu  2019.  Menurut  Amin  Abdullah, Perbedaan  pandangan  masyarakat  Indonesia  mengenai  agama    dikarenakan  perbedaan  penafsiran terhadap  kitab  suci,  sedangkan  pada  pelaksanaannya  dalam  kehidupan  masyarakat  tidak  ada  tafsir tunggal yang dijadikan pedoman  (Yaqin, 2005, p. xiv).
Perbedaan  bisa  terjadi  karena  banyak  faktor  seperti  budaya,  ekonomi,  politik,  pendidikan, atau  tingkat  peradaban.  Interpretasi  yang  berbeda  meninmbulkan  konflik  ketika  merasa  pihaknya lah yang paling benar dalam penafsiran sedangkan pihak lain adalah salah, sehingga memunculkan stempel  bid’ah,  kafir,  serta  murtad.  Menurut  Abu  Ishaq  asy  Syatibi  bahwa  akar  akar  terjadinya bid’ah serta perpecahan umat dikarenakan kesombongan dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki
oleh sekelompok masyarakat  yang akhirnya membawa ke perpecahan serta perselisihan    (Syihab, 1997, p. 256). Hal ini kemudian akan memunculkan klaim kelompok yang merasa beragama paling benar, hal ini dikarenakan adanya kelompok yang keyakinannya dikategorikan radikal terhadap teks agama  (Sumbullah,  2010,  p.  13).  Selanjutnya  kelompok  kelompok  tersebuat  akan  menjadikan penilaian hanya ada dua  sisi  saja,  yaitu baik  buruk, benar salah,  Islam kafir,  surga neraka. Hal  ini tidak sesuai dengan budaya multikultural yang ada di Indonesia saat ini.
Pada 14 th Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) tahun 2014, dibahas mengenai  tantangan  multikultural.  Sejak  zaman  rasulullah  konflik  multicultural  telah  terjadi  dan pada  masa  tersebu  disepakati  perjanjian  yang  disebut  Piagam  Madinah.  Perjanjian  tersebut    berisi 47  pasal  dimana  23  pasal  membahas  mengenai    hubungan  umat  Islam  antara  kaum  anshar  dan muhajirin  sedangkan  24  pasal  yang  lain  membicarakan  tentang  umat  Islam  dengan  umat  lainnya. Menurut  Abdullah A’la, Rektor UIN Sunan Ampel Negara Indonesia bisa mengadopsi nilai nilai yang ada pada Piagam  Madinah untuk dilaksanakan di  Indonesia dalam mengatasi potensi konflik multicultural yang timbul bisa  melalui organisasi NU dan Muhammadiyah (“Menjawab Tantangan Multukulturalisme di Indonesia,” 2014).
Menurut  Ramlan  Surbakti,  partai  politik  berperan  sebagai  komunikator  politik  yang bertugas  untuk  menyampaikan  informasi  dari  masyarakat  kepada  pemerintah  ataupun  sebaliknya dari  pemerintah  pada  masyarakat  dengan  mengolah  informasi  dengan  baik  sehingga  penerima informasi  dapat  memahami  (Surbakti,  1992,  p.  120).  Partai  politik  punya  andil  yang  sangat  besar sebagai  sarana  komunikasi  baik  dari  pemerintah  maupun  masyarakat  sehingga  punya  peran  yang besar  dalam  kehidupan  politik  di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  dalam  masyarakat  yang  cultural  ini partai politik berada di garda terdepan dalam menjaga budaya multikultural di Indonesia.
Partai  politik  punya  tanggung  jawab  dalam  menumbuhkan  nasionalisme  masyarakat Indonesia pada budaya demokrasi di Indonesia. Partai politik Islam khususnya, harus berperan serta dalam  penguatan  toleransi  sebagai  kunci  untuk  menjaga  multikultural  yang  ada  di  Indonesia. Potensi  konflik  yang  bersumber  agama  sangat  besar  potensinya,  terutama  di  negara  Indonesia, sehingga  agama  Islam    memposisikan  diri    sebagai  mediasi  untuk  meredam  potensi  konflik  yang begitu  sangat  tinggi  (Azizah  &  Azhar,  2015,  p.  81).    Partai  Islam  memiliki  kewajiban  untuk menjaga toleransi di tengah masyarakat yang multicultural sehingga bisa melawan radikalisme dan intoleransi  yang  berkembang  di  Indonesia.  Dalam  hubungan  antara  negara  dengan  agama,  agama berada  pada  posisi  yang  penting  dalam  pembentukan  etika  moral  dalam  kehidupan  bernegara bertujuan  agar bangsa ini memiliki landasan filosofis yang jelas tentang etika-moral  Partai  Islam sebagai  basis  bagi  penguatan  masyarakat  yang  majemuk  sehingga  dalam  masyarakat  yang multicultural  ini  partai  islam  berperan  penting  bagi  toleransi  keberagaman  bagi  penguatan nasionalisme.

## PKB dan Tantangan dalam Multikultural
Berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto menjadi titik balik demokrasi di Indonesia yaitu dengan munculnya  berbagai  Partai  Politik  yang  ada  di  Indonesia,  salah  satunya  yaitu  Partai  Kebangkitan Bangsa  (PKB).    Berdirinya  PKB  karena  adanya  usulan  dari  warga  nahdliyin  pada  organisasi Nahdlatul  Ulama  untuk  mendirikan  partai  politik  yang  bisa  menampung  aspirasi  kaum  nahdliyin.
Akhirnya,  Partai  Kebangkitan  Bangsa  (PKB)  berdiri  pada  tanggal  23  Juli  tahun  1998,  sebagai aspirasi  dari  warga  Nahdatul  Ulama.  PKB  didirikan  dengan  landasan    yang  bersifat  kejuangan, terbuka,  kebangsaan  dan  demokratis.  Sejak  awal  berdiri,  PKB  mengusung  nilai  demokratis  dan menjunjung  tinggi  nasionalisme  serta    Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Pengurus  Besar  NU menetapkan  bahwa  NU  bukanlah  partai  politik  dan  tidak  akan  mendirikan  partai  politik,  tetap dipertahankan  sebagai  jam’iyyah  diniyah  ijtimaiyah    (Mayrudin  &  Akbar,  2019,  p.  174).  Namun demikian, PB NU tidak melarang warga Nahdhiyin jika akan mendirikan partai politik.  PKB tidak hanya  menjadi  wadah  aspirasi  bagi  nahdliyin  tapi  juga  terbuka  bagi  masyarakat  Indonesia  secara umum. Deklarasi pembentukan PKB dilakukan di kediaman Ketua PB NU Gus Dur, pada saat itu Matori Abdul Jalil terpilih menjadi ketua umum PKB pertama.
PKB menjunjung tinggi  multikultural di Indonesia, oleh karena itu partai ini berpijak pada Pancasila  dalam  setiap  usahanya.  Pancasila  dilaksanakan  dengan  seiring  dengan  dijiwai  sikap mengembangkan  hubungan  persaudaraan,  yaitu  ikatan  keagamaan  (ukhuwah  diniyah),  ikatan kebangsaan  ( ukhuwah    wathoniyah ),  serta  ikatan  kemanusiaan  ( ukhuwah  insanyah ).  PKB  juga bercirikan humanisme religious ( insaniyah diniyah) peduli dengan nilai kemanusiaan yang agamis, wawasan  kebangsaan.  Corak  perjuangannya  santun  dan  akhlakul  karimah  dengan  melestarikan tradisi yang baik serta mempelajari tradisi baru yang  yang baik pula. PKB merupakan partai yang terbuka  bagi  seluruh  suku  ,  agama,  ras  ,  dan  antar  golongan  yang  dituangkan  dalam  manifestasi berupa visi, misi, bentuk perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan.
PKB  mempromosikan  islam  nusantara  sebagai  solusi  dalam  mengatasi  berbagai  konflik yang  terjadi  di  Indonesia  serta  banyak  tragedi  kemanusiaan  yang  terjadi  atas  nama  agama.  PKB menyatakan  sikap  mendukung  penuh  multikulturalisme    di  Indonesia,  hal  ini  sesuai  dengan  hasil Muktamar  V  PKB  di  Bali    20 -21  Agustus  2019, yang  menghasilkan  “Deklarasi  Bali”  mengenai Sembilan sikap PKB (“Muktamar PKB Hasilkan Deklarasi  Bali Dukung Islam Nusantara,” 2019), yaitu:  1)  PKB  mengawal  dan  memperkokoh  Pancasila  ,  Bhinneka  Tunggal  Ika,  dan  UUD  1945 dalam  komitmen  berbangsa  dan  bernegara  dalam  hal  ini  PKB  ikut  mengawal  agar  tidak  ada  lagi ideologi    yang  ingin  merubah  Pancasila  di  Indonesia.  2)    mendorong  dan  mempromoskan    islam nusantara  dalam  kehidupan  sebagai  solusi  konflik  dan  tragedi  kemanusiaan  atas  nama  agama.  3) Para  wakil  potitiknya  Mengabdi  dan  totalitas  bekerja  untuk  melayani  serta  memfaslitasi  dan membela  yang  lemah.  4)Akan  menuntaskan  kaderisasi  politik    di  semua  laisan  masyarakat  untuk memastikan terjadinya estafet dan regenerasi kepemimpinan politik. 5) akan melanjutkan dan akan mempekuat khidmat kepada warga NU khususnya dibidang pendidikan dan  pembangunan sumber daya  manusia,  ekonomi  mikro  kecil  dan  menengah  serta  agama  dan  keberagaman. 6)mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan menggerakkan inovasi di kalangan kaum muda  generasi  milenial.  7)  mengembangkan  demokrasi  inklusif,  dimana  PKB  mentrasformasikan demokrasi  inklusif  dimana  semua  orang  mendapatkan  kesempatan  yang  sama.  8)  penegakan kedaulatan desa dengan cara  mengawal dan memperkua desa sebagai pilar kebudayaan bangsa dan perekonomian  nasional.    9)  politik  hijau,  meneguhkan  PKB  dengan  mempromosikan  politik  yang berperspektif lingkungan sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan.
Visi  yang  dimiliki  PKB  antara  lain  (“Visi  Misi  PKB,”  n.d.):  1)  Mewujudkan  cita-cita kemerdekaan  Republik  Indonesia  seperti  yang  tertuang  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar 1945;  2)  Mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan  makmur  secara  lahir  dan  batin,  material  dan spiritual; 3)Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, terbuka, bersih dan berakhlakul
karimah.  Dari visi dapat dilihat bahwa parpol ini memiliki memiliki komitmen  yang tinggi  dalam menjaga  keutuhan  NKRI.    Walaupun  parpol  Islam,  namun  ingin  membangun  masyarakat  adil makmur baik materiil maupun spiritual dimana tidak mengkhususkan umat muslim namun seluruh bangsa dan masyarakat Indonesia.
Sedangkan misi PKB (“Visi Misi PKB,” n.d.), yaitu: 1) Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan  kehidupan  ekonomi  kerakyatan  yang  adil  dan  demokratis;  2)  Bidang Hukum: berusaha  menegakkan  dan  mengembangkan  negara  hukum  yang  beradab,  mampu mengayomi  seluruh  rakyat,  menjunjung  tinggi  hak-hak  asasi  manusia,  dan  berkeadilan  sosial; 3)Bidang  Sosial  Budaya: berusaha  membangun  budaya  yang  maju  dan  modern  dengan  tetap memelihara  jatidiri  bangsa  yang  baik  demi  meningkatkan  harkat  dan  martabat  bangsa;  4)  Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil,  profesional  dan  kritis  terhadap  lingkungan  sosial  di  sekitarnya,  mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan;  5)  Bidang  Pertahanan: membangun  kesadaran  setiap  warga  negara  terhadap kewajiban  untuk  turut  serta  dalam  usaha  pertahanan  negara;  mendorong  terwujudnya  swabela masyarakat  terhadap  perlakuan-perlakuan  yang  menimbulkan  rasa  tidak  aman,  baik  yang  datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat.

## Penanganan Kasus Papua Era Gus Dur
Presiden  Abdurrahman  Wahid  salah  satu  presiden  yang  memilki  banyak  inisiatif  dalam berupaya  menyelesaikan  konflik  yang  terjadi  di  Papua.  Dua  bulan  sejak  pelantikannya  sebagai presiden,  Gus  Dur  langsung  member  perhatian  pada  daerah  Irian  Jaya  dengan  tujuan  untuk melakukan dialog dengan berbagai macam elemen di Papua serta ntuk melihat matahari terbit pada tahun  nilenium  yaitu  1  Januari  tahun  2000.  Para  perwakilan  masyaraka  Irian  Jaya  saat  iu  banyak yang  mengutarakan  kekecewaan  dan  ketidakpercayaan  kepada  pemerintah  RI.  Solusi  yang diberikan  oleh  Gus  Dur  adalah  dengan  mengganti  nama  Irian  Jaya  menjadi  Papua.  Irian  Jaya dikembalikan menjadi nama Papua pada 30 Desember 1999 oleh Gus Dur yang menjabat presiden Indonesia  keempat  saat  itu.  Acara  tersebut  digelar  di  Jayapura  dengan  mengundang  perwakilan elemen masyarakat Papua.
Pada  6  Oktober  2000  telah  terjadi  Tragedi  Wamena  dimana  terjadi  kekerasan  terstruktur yang  terjadi  akibat  pengibaran  bendera  bintang  kejora  (identitas  simbolis  Negara  Melanesia)  yg dianggap sebagai bentuk perjuangan Papua merdeka. Kekerasan ini dilakukan oleh aparat keamanan terhadap  para  pihak  pengibar  bendera.  Dampak  yang  terjadi  selanjutnya  adalah  konflik  horizontal antara masyarakat asli Papua dengan masyarakat pendatang. Presiden Gus Dur menyetujui bendera bintang  kejora  sebagai  identitas  budaya  masyarakat    asli  Papua,  bahkan  pengibarannya diperbolehkan  dan  tidak  dianggap  sebagai    separatism  dengan  ketentuan  dikibarkan  berdekatan dengan bendera merah putih. Gus Dur, mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora di Papua selama pemerintahannya dengan peraturan dikibarkan berdampingan dengan bendera Merah Putih dan  dengan  lokasi  yang  telah  didaftarkan.  Menurut  masyarakat  adat  Papua  makna  dari    Bintang kejora  merupakan  lambing  dari  symbol  Tuhan  pencipta  langit  dan  bumi  yang    diyakini  sebagai tuhan oleh orang Biak. Gus Dur memberikan ijin atas kegiatan kongres rakyat papua, sedangkan di
pihak lain kegiatan tersebut dianggap  sebagai kegiatan separatis. Gus Dur berjanji akan membantu penyelenggaraan  acara kongres ersebut dengan memberikan bantuan dana.
Pada  masa  pemerintahan  presiden  Abdurahman  Wahid  (Gus  Dur)  ,  beliau  mengeluarkan ketetapan MPRS No. IV/MPR/2000 yang berisi mengenai rekomendasi peraturan otonomi Khusus (Otsus)  bagi  daerah  Papua  dan  Aceh  dengan  memperhatikan  aspirasi  masyarakat  setempat. Ketetapan tesebut kemudian ditegaskan dengan mengesahkan UU No. 21/2001 mengenai otonomi khusus untuk Papua, hal ini dilakukan setelah Gus Dur mendapatkan banyak masukan dari berbagai pihak. Tujuan pengesahan UU tersebut agar  dapat dilaksanakan peningkatan berbagai layanan umu di  Propinsi  Papua,  sehingga  dapat  mempercepat  proses  pembangunan  serta  pendayagunaan penduduk.  Harapannya  penduduk  papua,  khususnya  masyarakat  asli  papua  bisa  segera  merasakan hasil pembangunan, perlindungan terhadap hak hak mereka serta agar terjadi kesetaraan harkat dan martabat  antara  masyarakat  papua  asli  dengan  penduduk  pendatang  ataupun  penduduk  Indonesia pada  umumnya.  Kebijakan  tersebut  bermaksud  agar  standar  kehidupan  masyarakat  di  papua meningkat  dengan  adanya  pembangunan  yang  mendengarkan  aspirasi  masyarakat  setempat, sehingga jurang perbedaan dengan propinsi lainnya menjadi semakin kecil.
Otsus  merupakan  kebijakan  politis  yang  diberlakukan  pada  masa  pemerintahan  Presiden Gus  Dur  untuk  menanggulangi  konflik.  Kebijakan  ini  merupakan  rekomendasi  oleh  MPR  khusus untuk Papua dengan penawaran politik tertentu, yang di dalamnya terdapat elemen elemen khusus (Sugandi,  2008,  p.  7),  antara  lain  yaitu:  1)  penghormatan  hak  asasi  manusia,  nilai  agama, demokrasi,  hokum,  dan  budaya  dalam  masyarakat  adat.  2)  menghormaati  keanekaragaman kehidupan sosial dan budaya masyarakat papua. 3) perlindungan dan penghormatan terhadap etika dan  moral.  4)  perlindungan  terhadap  hak  fundamental  serta  hak  asasi  manusia  dari  penduduk  5) kepastian  penegakan  hukum    6)  penegakan  demokrasi.  7)  menghormati  pluralism.  8)  pemecahan masalah hak  asasi  manusia terhadap penduduk asli Papua  yang hak haknya telah dilanggar. Pasca pengesahan  Otsus,  terjadi  perpecahan  di  masyarakat  Papua  antara  yang  pro  dan  kontra,  hal  ini diperparah  adanya  ketakutan  bahwa  dana  Otsus  akan  diselewengkan  sebagai  dana  bagi  kaum separate.  Hal  ini  mengakibatkan  terpecahnya  masyarakat  Papua  yang  terdiri  dari  banyak  suku menjadi dua bagian yaitu yang pro otsus dengan yang pro kemerdekaan.
Menurut  UU  No.  21/2001  Pasal  2  Paragraf  5  menyatakan  bahwa  “  dalam  rangka melaksanakan Otsus di Papua dibentuklah perwakilan budaya masyarakat Papua yang disebut MRP (  Majelis  Rakyat  Papua)  yang  punya  kewenangan  untuk    melindungi  hak  hak  masyarakat  asli Papua.  Hak  hak  tersebut  meliputi  pendayagunaan  perempuan,  penghormatan  adat  budaya,  serta memperkuat  keharmonisan  antar  agama.  MRP  bergerak  sebagai  bagian  ujung  tombak  penegakan Otsus  di  Papua.    Peranannya  sangat  penting  dalam  mengaplikasikan  tujuan  dari  Otsus,  terutama dalam memfasilitasi bagi kaum perempuan agar berdaya serta menyetarakan kedudukan masyarakat asli  papaua  baik  dengan  suku  lain  maupun  dengan  para  pendatang.  Menurut  UU  badan  tersebut dalam  waktu  maksimal  satu  tahun  sejak  berlakunya  UU  harus  sudah  terbentuk  dan  menjalankan tugas,  namun  pembentukannya  baru  terlaksana  pada  November  2005.  Melalui  PP  No.  54/2004 mengenai  kewenangan  MRP  yang  terbatas    sehingga  hanya  bisa  menampung  aspirasi  serta memfasilitasi  aspirasi  tersebut  untuk  disampaikan  ke  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Papua  (DPRP) untuk  dilaporkan  ke  pemerintah  pusat.  MRP  tidak  punya  kewenangan  untuk  mengatur  proses pembangunan  di  Papua  agar  masyarakat  Papua  dapat  menikmati  keadilan,  seperti  dalam  aspirasi mengenai pemekaran papua serta masalah Freeport (Sugandi, 2008, p. 9).
Pemerintah Papua punya kewajiban untuk mengelola dan memanfaatkan lingkungan sebagai bagian dari Otsus, hal ini banyak berkaitan dengan alam terbuka, masyarakat asli, konservasi SDA yang  ada  di  Papua.  Sasaran  utamanya  adalah  masyarakat  adat  Papua  yang  merupakan  masyarakat asli, mereka selama ini belum diberi kesempatan  dalam usaha pengembangan di Papua. Kelompok kelompok  masyarakat  adat  yang  melawan  kebijakan  pemerintah  seringkali    dicap  sebagai  OPM (Organisasi Papua Merdeka) . Seiring dengan kebutuhan untuk menampung kebutuhan dan aspirasi di Papua maka dibutuhkan badan yang memiliki kewenangan untuk membuat peraturan.

## Penegasan Sikap PKB pada Kerusuhan Papua  Agustus 2019
Kasus  pengepungan  oleh  massa  ormas  kepada    mahasiswa  asal  Papua  di  asrama  Papua  di Surabaya, dipicu karena  adanya pembakaran bendera merah putih oleh mahasiswa Papua.   Dalam peristiwa  tersebut  kegiatan  yang  dilakukan  dinilai  bersifat    rasis,  diskriminatif,  dan  intimidatif. Bahkan  ada  indikasi  ada  oknum  polisi  yang  melakukan  pelanggaran  pada  saat  peristiwa pengepungan terjadi.  Gubernur Papua, Lukas Enembe meminta polisi untuk menindak tegas pada para  pelaku  dalam  peristiwa  tersebut,  karena  menyangkut  jaminan  keamanan  bagi  mahasiswa papua, terjadi diskriminatif sehingga tidak cukup penyelesaiannya hanya  melalui minta maaf saja. Pengepungan tersebut menjadi pemicu kerusuhan yang lebih besar di beberapa titik di Papua yang mengakibatkan pembakaran kantor pemerintahan dan  tempat tempat  umum.
Peristiwa  yang  terjadi  di  Surabaya,  menimbulkan  gelombang  protes  yang  menyebabkan kerusuhan di berbagai tempat.  Kerusuhan di Manokwari, Propinsi Papua Barat berawal dari unjuk rasa  yang  dilakukan  oleh  ribuan  orang  yang  mengakibatkan  terbakarnya  gedung  DPRD  setempat pada tanggal 19 Agustus 2019. Unjuk rasa juga mengakibatkan petugas polisi terluka serta fasilitas umum dan property pribadi terbakar. Para pengunjuk rasa ada yang membawa bendera kejora yang digunakan  oleh  Gerakan  Papua  Merdeka  dan  sebagian  dari  mereka  meneriakkan  slogan  pro kemerdekaan.  Kerusuhan  tidak  hanya  menyebabkan  masyarakat  menjadi  ketakutan,  namun  juga lumpuhnya  perekonomian  setempat.  Dampak  selanjutnya  adalah  dikerahkannya  tentara  di Manokwari untuk mengamankan lokasi.
Unjuk  rasa  juga  terjadi  di  beberapa  daerah  lainnya  seperti  di  Jayapura  serta  Sorong. Pengunjuk  rasa  memblokir  jalan  arah  menuju  Bandara  Sentani  juga  menurunkn  bendera  merah putih  di  depan  kantor  gubernur.  Sedangkan  di  Sorong  beberapa  pengunjuk  rasa  menggunakan pakaian  monyet  sebagai  tanggapan  terhadap  cercaan  “monyet”  di  Surabaya.  Bandara  Domine Eduard Ossok menjadi sasaran amuk dari massa dan bagian erminal mengalami kerusakan, bahkan penjara kota juga menjadi salah satu sasaran yang dibakar sehingga  mengakibatkan 258 narapidana melarikan  diri  (“Hunt  for  250  inmates  in  Papua  Prison  break,”  2019).  Aksi  protes  juga  terjadi  di beberapa titik yang lain, seperti di Timika, Fak fak, Merauke, Nabire, Yahukimo, dan Biak.  Unjuk rasa  juga  dilakukan  oleh  para  mahasiswa  papua  di  berbagai  kota  seperti  di  Semarang,  Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung yang memprotes aksi rasisme terhadap peristiwa di Surabaya.
PKB  menegaskan  sikap  mengenai  kerusuhan  yang  terjadi  di  Manokwari,  Sorong,  serta beberapa tempat di Papua untuk segera diselesaikan. PKB menghimbau agar jangan sampai terjadi tindakan  rasis,  anarkis  baik  dengan  oknum  aparat  ataupun  oknum  ormas.  Tindakan  ini  diambil sebagai wujud rasa kecintaan  PKB terhadap orang Papua, karena masyarakat Papua bukanlah orang
lain  namun  juga  saudara  (Antares,  2019) . PKB  sebagai  salah  satu  parpol  Islam  berpegang  teguh pada visinya yang akan mewujudkan keutuhan NKRI .
Maman  Imanulhaq  salah  satu  politisi  PKB  menyatakan  harapan  tidak  lagi  terjadi perdebatan,  maupun  masalah  yang  bisa  menimbulkan  terjadinya  penyerangan  kembali.  PKB  telah didatangi  perwakilan  dari  masyarakat  Papua  dan    telah  memfasilitasi  usaha  meredakan  konflik melalui DPC yang ada di Papua yaitu dengan meminta DPC yang ada di Manokwari serta Merauke untuk  mengobarkan  semangat  persaudaraan  dan  mengajak  masyarakat  Papua  untuk  bisa menyelesaikan  masalah  tanpa  menimbulkan  kerusuhan.  PKB  juga  mendorong  Presiden  Jokowi untuk  berusaha  menyelesaikan  konflik,  sehingga  aktivitas  masyarakat  dan  ekonomi  bisa  berjalan dengan lancar.
Politisi  PKB  lainnya  merespon  kerusuhan  yang  terjadi  di  Wamena  dan  kota  lainnya  di Papua  tahun  2019,  yaitu  Abdul  Kadir  Karding  juga  menghimbau  agar  semua  warga  masyarakat untuk menjaga diri, hati hati dalam bertindak dan tidak mudah mengeluarkan pernyataan yang bisa menyulut  emosi  dan  berdampak  pada  perpecahan  (Rakhmatulloh,  2019).  Masyarakat  diminta waspada  menanggapi  berita  yang  tersiar  di  media  sosial  karena  tidak  semua  berita  adalah  benar. Karding juga menghimbau agar berbagai pimpinan komunitas baik formal maupun non formal yang ada  di  Indonesia  untuk  menjaga  ketentraman  dan  waspada  terhadap  isu  sensitif  yang    muncul  di lingkungan sekitar.
Yaqut  Cholil  yang  bertugas  sebagai  Ketua  Bidang  Pertahanan    dan  Keamanan  Dewan Pimpinan  Pusat  (DPP)  PKB  menjelaskan    bahwa  tugas  pemerintah  di  wilayah  Papua  untuk meredam    konflik  yang  muncul  bukan  dalam  rangka  melakukan  tindakan  yang  represif  kepada masyarakat  Papua.  Sebagai  ketua  umum  Pemuda  Ansor,  juga  memberikan  beberapa  saran penyelesaian konflik Papua (Ayubbi, 2019), diantaranya yaitu: 1) pemerintah lebih pro aktif dengan cara  mengintensifkan  komunikasi  kepada  semua  pihak,  terutama  wagra  Papua  secara  langsung, tidak  hanya  kepada  tokoh  masyarakat  maupun  tokoh  adat.  2)  Pemerintah  mendengarkan  aspirasi dari  masyarakat  Papua  dengan  hati,  tanpa  penggunaan  kekerasan  pada  masyarakat.
3) dialog antara Jakarta dan Papua juga dinilai sangat penting agar bisa memberikan ruang sebesar- besarnya  bagi  para  tokoh  Papua  terkait  rumusan  pembangunan  di  wilayah  tersebut  agar  tidak didominasi  persepsi  dari  Jakarta  saja.  4)  pemerintah  segera  mengambil  tindakan  tegas  yang  telah dilakukan  pihak-pihak  yang  memicu  insiden  pelajar  Papua  di  Surabaya,  termasuk  memberikan sanksi hukum terhadap oknum aparat yang diduga melakukan tindakan rasisme.

## Kesimpulan
Budaya multikultural di Indonesia menjadi satu point penting dalam menjalankan kehidupan demokrasi.  Multikultualisme  harus  tetap  terjaga,  dan  yang  punya  peranan  adalah  partai  poliik karena  punya  fungsi  sebagai  komunikator  antara  masyarakat  yang  majemuk  dengan  pemerintah dalam  menjalankan  kebijakan  pemerintahannya.  Partai  politik  terutama  partai  politik  islam memiliki  tantangan  yang  berat  dalam  menjaga  masyarakat  multikultural  di  Indonesia.  Tantangan parpol  islam  cukup  berat  karena  beragamnya  corak  dan  ideologi  dari  masing  masing  parpol sehingga mempengaruhi pola kehidupan politik di Indonesia. Parpol Islam harus bisa menjaga dan mendorong  toleransi  dalam  kehidupan  bermasyarakat  di  tengah  banyaknya  keragaman  yang
dimiliki Indonesia. PKB sebagai salah satu parpol islam telah mengedepankan penegakan pancasila dan menjaga keutuhan NKRI. Hal ini perlu ditumbuhkan terhadap parpol Islam yang lain. PKB bisa menjadi inisiator bagi partai Islam lain untuk menjadi garda terdepan menjaga multikulturalisme di Indonesia.

## Daftar Pustaka
Antares, R. (2019). Jangan sampai ada tindakan anarkis, rasis, baik oknum aparat atau oknum ormas. Tagar.id . Retrieved from https://www.tagar.id/pernyataan-sikap-pkb-mengenai-rasis- papua
Ayubbi, S. Al. (2019). Ini Solusi PKB atasi Konflik di Papua & Papua Barat. Bisnis.com . Retrieved from https://kabar24.bisnis.com/read/20190831/16/1143042/ini-solusi-pkb-atasi-konflik-di- papua-papua-barat
Azizah, L., & Azhar, P. (2015). Islam di Tengah Masyarakat Multikultural Indonesia. Toleransi:
Media Komunikasi Umat Beragama , 7 (1).
Hunt for 250 inmates in Papua Prison break. (2019). BBC (online) . Retrieved from https://www.bbc.com/news/world-asia-49417311
Kompas.com. (2018, February 20). Partai Politik yang Bertarung di Pemilu dari Masa ke Masa.
Kompas.com . Retrieved from
https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2018/02/20/13275281/partai- politik-yang-bertarung-di-pemilu-dari-masa-ke-masa
Mayrudin, Y. M., & Akbar, M. C. (2019). Pergulatan Politik Identitas Partai-partai Politik Islam:
Studi Tentang PAN, PKB, dan PKS. Jurnal Politik danSosial Kemasyarakatan , 11 (2).
Menjawab Tantangan Multukulturalisme di Indonesia. (2014). Republika . Retrieved from https://republika.co.id/berita/koran/news-update/14/12/05/ng3i0g18-iqra-menjawab-tantangan- multikultural-di-indonesia
Muktamar PKB Hasilkan Deklarasi Bali Dukung Islam Nusantara. (2019). Cnnindonesia . Retrieved from https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190821222728-32-423579/muktamar-pkb- hasilkan-deklarasi-bali-dukung-islam-nusantara
Rakhmatulloh. (2019, September 24). Kerusuhan di Wamena, PKB Minta Semua Pihak Tidak Mudah Terpancing. Sindo News . Retrieved from
https://nasional.sindonews.com/read/1442546/14/kerusuhan-di-wamena-pkb-minta-semua- pihak-tidak-mudah-terpancing-1569291037
Sugandi, Y. (2008). Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua . Jakarta:
Friedrich Ebert Stiftung.
Sumbullah, U. (2010). Islam Radikal dan Pluralisme Agama . Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama.
Surbakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik . Jakarta: Grasindo.
Syihab, A. (1997). Islam Inklusif Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama . Bandung: Mizan.
Utaria, S. (2008). Tipologi Politik Partai Islam di Indonesia Kontestan Pemilu 2004 (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Retrieved from http://digilib.uin-suka.ac.id/2731/1/BAB I%2C V%2C

## DAFTAR PUSTAKA.pdf
Visi Misi PKB. (n.d.). Retrieved from https://pkb.id/page/visi-misi/
Yaqin, A. (2005). Pendidikan Multikultural Cross Cultural Understanding Untuk Demokrasi dan Keadilan . Yogyakarta: Pilar Media.