## JURNAL PENELITIAN AGAMA DAN MASYARAKAT PENAMAS
Volume 32, Nomor 1, Januari - Juni 2019 Halaman 491 - 708

## DAFTAR ISI
LEMBAR ABSTRAK  ---------------------------------------------------------------- 491 - 502

## KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN AGAMA
KELOMPOK MINORITAS Aji Sofanudin  --------------------------------------------------------------------- 503 - 518 KAOS DAKWAH: WACANA KESALEHAN, PASAR ISLAM, DAN IDEOLOGI ISLAM Eko Saputra  ----------------------------------------------------------------------- 519 - 538 PEMANFAATAN  TIK  DALAM  PEMBELAJARAN:  STUDI  KASUS  DI  MADRASAH ALIYAH NEGERI 1 BANDUNG BARAT Mulyana  -------------------------------------------------------------------------- 539 - 554 BUDAYA  SPIRITUAL  ALIRAN  KEJAWEN  “PRASETYO  MANUNGGAL  KARSO” SEBAGAI WUJUD PLURALISME KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI BOYOLALI Alan Sigit Fibrianto  --------------------------------------------------------------- 555 - 572 PELAYANAN  PENCATATAN  PERNIKAHAN  DI  SUMATERA  BARAT  PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 M. Agus Noorbani  ---------------------------------------------------------------- 573 - 588 INKLUSIFISME  DI  TENGAH  MASYARAKAT  MULTIKULTUR:  KASUS  TIGA KOMUNITAS MUSLIM DI BALI Fathorrahman  -------------------------------------------------------------------- 589 - 602

## ORANG  ARAB  DAN  PENGEMBANGAN  PENDIDIKAN  KEAGAMAAN  DI  KOTA MANADO
Idham  -----------------------------------------------------------------------------
603 - 620
KAPASITAS  JARINGAN  KERJASAMA  KEMENTERIAN  AGAMA  DALAM PENYELENGGARAAN  PENDIDIKAN  MADRASAH  ALIYAH  DI  KABUPATEN BANDUNG Ningrum Fauziah Yusuf, Sintaningrum, Sawitri Budi Utami  --------------------- 621 - 634 PENANGANAN  PENYELENGGARAAN  HAJI  FURODAH  (STUDI  KASUS  DUA KOTA DI JAWA BARAT) Anik Farida  ------------------------------------------------------------------------ 635 - 654 SIGNIFIKANSI  PESANTREN  KILAT  DAN  BUDAYA  DAMAI  DI  SEKOLAH:  STUDI KASUS PESANTREN KILAT BAGI SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS DI SERANG, BANTEN Neneng Habibah  ----------------------------------------------------------------- 655 - 670
PEMBELAJARAN  AL-QUR’AN  DENGAN  METODA  QIR Ā ATI  DI  SD  ISLAM
TERPADU (SDIT) AL ICHWAN CIKARANG UTARA, BEKASI, JAWA BARAT
Agus Riswandi dan Syarifah Muthi’atun Najah  ---------------------------------- 671 - 686
PENANAMAN  BUDAYA  DAMAI  MELALUI  KEGIATAN  PESANTREN  KILAT RAMADHAN: STUDI KASUS DI SMA NEGERI 1 CIBINONG BOGOR, JAWA BARAT Sumarsih Anwar  ------------------------------------------------------------------ 687 - 704 PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN AGAMA DAN MASYARAKAT  ------- 705 - 708

## DARI MEJA REDAKSI
Syukur  kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  Volume  32  Nomor  1,  Januari-Juni  Tahun  2019 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Penerbitan edisi kali ini bersamaan dengan perubahan  susunan  Dewan  Redaksi  Jurnal  PENAMAS  terhitung  sejak  Januari  2017.  Jurnal PENAMAS  mulai  tahun  itu  juga  memulai  pengelolaannya  dengan  menggunakan Open Journal System (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui website Jurnal PENAMAS. Kami berharap, perubahan pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih luas melalui media online .
Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 12 (duabelas) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini menjadi fokus Jurnal PENAMAS, sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Perubahan  pengelolaan  jurnal  menjadi  OJS  ini  cukup  mempengaruhi  proses  editorial. Misalnya, proses koreksi dan revisi dari penulis ke Tim Redaksi, begitu pun dari penulis ke Mitra Bestari, dan sebaliknya mengalami beberapa kali kesalahan dalam proses submission dan uploading secara online .  Salah  satu  penyebabnya  adalah  karena  kekurangpahaman sistem OJS dari beberapa penulis dan anggota Tim Redaksi dan juga Mitra Bestari. Karenanya, terdapat perbedaan waktu penerbitan dengan waktu pengesahan naskah pada nomor kali ini. Selain itu, kami kerap mengalami kendala teknis, sehingga membuat website PENAMAS tidak dapat diakses.
Mulai  edisi  tahun  2018,  Tim  Redaksi  memutuskan  bahwa  dalam  rangka  mendukung sistem OJS ini, maka jumlah edisi Jurnal PENAMAS akan dikurangi menjadi dua edisi atau nomor.  Dengan  frekuensi  penerbitan  dua  edisi  dalam  setahun,  kami  berharap  akan  lebih mudah  dalam  mengelola  Jurnal  PENAMAS  dengan  sistem  OJS.  Selain  itu,  mulai  tahun  ini juga,  Tim  Redaksi  akan  menghilangkan  imbuhan  "ke"  dan  "an"  pada  kata  “Keagamaan" dan "Kemasyarakatan", tapi tetap mempertahankan nama terbitan jurnal, yaitu: PENAMAS. Tujuannya,  untuk  memperjelas  akronim  atau  singkatan  Jurnal  PENAMAS,  yaitu:  Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Namun demikian, pada bagian sinopsis Tim Redaksi akan menjelaskan  bahwa Jurnal  PENAMAS  ini  menerbitkan  hasil-hasil  penelitian  dan  pemikiran yang terkait dengan masalah-masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan, yang terbagi dalam tiga bidang, yakni: Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Kami yakin, dengan perubahan ini akan menunjukkan kekhasan Jurnal PENAMAS dibanding jurnal-jurnal lainnya.
Akhirnya, segenap Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Redaksi, terutama para Mitra Bestari, dan berbagai pihak yang telah membantu proses editorial pada edisi kali ini, yakni: Prof. Dr. H. Nanang Fatah, M.Pd (Universitas Pendidikan Indonesia); Prof. Dr. H. Muhammad Hisyam, M.A. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia);
Prof. Dr. H. Imam Tholkhah, M.A. (Sekolah Tinggi Agama Islam La Roiba Bogor); H. Hendri Tanjung, Ph.D (Universitas Ibn Khaldun Bogor); Prof. Dr. H. Zulkifli Harmi, M.A. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Dr. H. Abdul Azis, M.A. (Universitas Islam Jakarta); Fuad  Fakhrudin,  Ph.D  (Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta);  Prof.  Dr.  H. Abudin  Nata,  M.A.  (Universitas  Islam  Negeri  Syarif  Hidayatullah  Jakarta);  Lukman  Hakim, Ph.D (Universitas Muhamadiyah Jakarta); dan Prof. Dr. H. Dwi Purwoko, M.Si (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), yang telah memberikan koreksi dan saran perbaikan untuk artikel- artikel yang terbit pada Volume 32 Nomor 1, Januari-Juni Tahun 2019 ini. Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D (Universitas Negeri Jakarta) dan Ahmad Noval, M.Pd (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) selaku editor bahasa untuk abstrak berbahasa Inggris.
Kami  berharap  artikel-artikel  yang  disajikan  pada  edisi  kali  ini  dapat  memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, Juni 2019 Dewan Redaksi

## PELAYANAN PENCATATAN PERNIKAHAN DI SUMATERA BARAT PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014

## MARRIAGE REGISTRATION SERVICES IN WEST SUMATERA
AFTER THE ISSUANCE OF GOVERNMENT (PP) NUMBER 48 OF 2014

## M. AGUS NOORBANI

## Abstract
This paper is the result of research on marriage registration services in West Sumatra after the enactment of Government Regulation Number 48 of 2014. The issuance of Government Regulation (PP) Number 48 of 2014 concerning Amendment to Government Regulation Number 47 of 2004 concerning Tariffs on  Types  of  Non-Tax  State  Revenues  Applicable  to  the  Ministry  of  Religious Affairs,  which  was  later  revised  with  Government  Regulation  Number  19 of  2015  concerning  Types  and  Rates  for  Types  of  State  Revenues  Non-Tax Applicable to the Ministry of Religious Affairs, is an effort to improve the quality of marriage registration services. Since this regulation was promulgated, the number  of  marriages  in  the  Office  of  Religious  Affairs  (KUA)  has  increased significantly. Using a comparative or cross-case study design, this study seeked to find out the service of registring marriages in eight KUAs in West Sumatra. This  study  found  that  there  was  an  increase  in  the  number  of  marriages  in KUA during working hours. The implementation of the fee amount based on this new regulation had also been carried out by each KUA. The enactment of this regulation had not yet had an impact on the improvement of marriage registration services at KUA. This was because the management of marriage costs was allocated more often for honorariums for professional services and transporation of marriage registration officers outside the KUA. There had been no allocation for the improvement of facilities and infrastructure of the KUA building to improve marriage registrar services. Keywords :  Change Services, Marriage Registration, KUA, West Sumatera

## Abstrak
Tulisan  ini  merupakan  hasil  penelitian  mengenai  pelayanan  pencatatan pernikahan  di  Sumatera  Barat  pasca  pemberlakukan  Peraturan  Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014. Penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen  Agama,  yang  kemudian  direvisi  dengan  PP  Nomor  19  Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama merupakan upaya meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan pernikahan. Sejak peraturan ini diundangkan, jumlah peristiwa nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Menggunakan rancangan studi kasus komparatif atau lintas kasus, penelitian ini berusaha mengetahui perubahan pelayanan pencatatan pernikahan di delapan KUA di Sumatera Barat dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan pelayanan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa  terjadi  peningkatan  jumlah  pelaksanaan  pencatatan  pernikahan  di KUA  dalam  jam  kerja.  Pemberlakuan  besaran  biaya  berdasarkan  peraturan baru ini juga telah dilakukan oleh setiap KUA. Permberlakuan peraturan ini belum berdampak pada perbaikan pelayanan pencatatan pernikahan di KUA. Hal ini karena pengelolaan biaya nikah selama ini lebih banyak dialokasikan untuk honor jasa profesi dan transporasi petugas pencatat nikah di luar KUA. Belum ada alokasi untuk perbaikan sarana dan prasarana gedung KUA untuk meningkatkan pelayanan pencatat pernikahan. Kata Kunci :  Perubahan  Pelayanan,  Pencatatan  Pernikahan,  KUA,  Sumatera Barat

## M. Agus Noorbani
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta Jl. Rawa Kuning No. 06 Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur 13950 Email: agusbaca@gmail.com
Naskah Diterima: Tanggal 9 Januari 2019;
Revisi 9 Januari-27 Juni 2019;
Disetujui 27 Juni 2019.
573
Jurnal PENAMAS Volume 32, Nomor 1, Januari-Juni 2019, Halaman 573 - 588

## PENDAHULUAN
Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan Unit Pelaksana  Teknis  (UPT)  Direktorat  Jenderal Bimbingan  Masyarakat  (Ditjen  Bimas)  Islam Kementerian Agama yang berperan sebagai institusi  penyedia  pelayanan  publik.  Meski masyarakat  umumnya  mengenal  KUA terutama  hanya  dalam  kaitannya  dengan pelayanan  pencatatan  pernikahan,  namun sesungguhnya  KUA  memiliki  tugas  dan fungsi  yang  luas.  Dalam  Peraturan  Menteri Agama (PMA) Nomor 39 Tahun 2012 tentang Organisasi  dan  Tata  Kerja  Kantor  Urusan Agama pada Pasal 2 disebutkan bahwa fungsi KUA  adalah:  (1)  Pelaksanaan  pelayanan, pengawasan,  pencatatan,  dan  pelaporan nikah  dan  rujuk;  (2)  Penyusunan  statistik, dokumentasi,  dan  pengelolaan  sistem informasi  manajemen  KUA;  (3)  Pelaksanaan tata  usaha  dan  rumah  tangga  KUA;  (4) Pelayanan  bimbingan  keluarga  sakinah; (5)  Pelayanan  bimbingan  kemasjidan;  (6) Pelayanan  bimbingan  pembinaan  syariah; serta  (7)  Penyelenggaraan  fungsi  lain  di bidang  agama  Islam  yang  ditugaskan oleh  Kepala  Kantor  Kementerian  Agama Kabupaten/Kota.
Hal yang menyebabkan mengapa dari 7 fungsi KUA di atas, fungsi nomor 1 menjadi hal yang paling dikenal publik adalah karena pelayanan  pencatatan  nikah  terkait  dengan salah satu tahap dalam siklus hidup manusia yang  penting,  yaitu  pernikahan.  Pencatatan pernikahan,  kendati  sebagian  masyarakat memandang  bukan  bagian  dari  syarat sahnya pernikahan, menjadi penting karena memiliki  implikasi  hukum  dan  berkaitan dengan  kebutuhan  warga  dalam  mengurus berbagai  keperluan  administratif  lainnya, seperti penerbitan kartu identias, pengakuan atas anak, hak waris, dan sebagainya.
Signifikansi pelayanan pencatatan nikah ini  mendorong  pemerintah  untuk  memberi
perhatian  serius  pada  pelayanan  ini  dan melakukan  berbagai  upaya  untuk  terus meningkatkan  kualitas  pelayanan  tersebut. Di  antara  upaya  itu  adalah  memperbaiki mekanisme pembiayaan pelayanan nikah dan melakukan penyesuaian tarif atas pelayanan pencatatan  nikah  sebagai  salah  satu  jenis Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNPB). Dalam  rangka  itu,  Pemerintah  menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2004  tentang Tarif  Atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan Pajak  Yang  Berlaku  pada  Departemen Agama,  yang  kemudian  direvisi  dengan  PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas  Jenis  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak yang  Berlaku  pada  Kementerian  Agama. Untuk  menyediakan  perangkat  regulasi bagi implementasi PP tersebut, Kementerian Agama  menerbitkan  Peraturan  Menteri Agama (PMA) Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas  Biaya  Nikah  dan  Rujuk  (PNBP  NR)  di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, yang kemudian  direvisi  dengan  PMA  Nomor  46 Tahun  2014.  Terakhir  PMA  tersebut  diubah kembali dengan PMA Nomor No. 12 Tahun 2016. Petunjuk teknis pengelolaan PNBP NR sendiri diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.III/304/Tahun 2016 tentang Petunjuk  Teknis  Pengelolaan  Pendapatan Negara  Bukan  Pajak  atas  peristiwa  Nikah dan  Rujuk  (PNBP  NR),  yang  kemudian diperbaharui oleh Keputusan Dirjen Bimas  Islam  Nomor  DJ.III/600/Tahun  2016 tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Pengelolaan Pendapatan  Negara  Bukan  Pajak  atas  Biaya Nikah atau Rujuk (PNBP NR) di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.
Beberapa  poin  penting  dari  perbaikan regulasi  tersebut  adalah  (1)  penetapan biaya Rp 600 ribu untuk layanan pencatatan nikah  atau  rujuk  yang  diselenggarakan  di
Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Sumatera Barat  ...     (M. Agus Noorbani)
luar  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  atau layanan pencatatan nikah yang dilaksanakan di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan pada  hari  libur  atau  di  luar  jam  kerja;  (2) penetapan  biaya  Rp  0  (nol  rupiah)  untuk pelayanan pencatatan nikah atau rujuk yang diselenggarakan  di  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan;  (3)  penetapan  biaya  Rp  0  (nol rupiah)  untuk  pelayanan  pencatatan  nikah atau  rujuk  bagi  warga  tidak  mampu  dan warga  yang  menjadi  korban  bencana;  (4) penyediaan tanspor bagi petugas pelaksana bimbingan  nikah  atau  rujuk  di  luar  kantor sesuai  dengan  Standar  Biaya  Umum  (SBU); (5)  penyediaan  honorarium  bagi  petugas pelaksana  bimbingan  nikah  atau  rujuk  di luar  kantor  sesuai  dengan  Standar  Biaya Masukan (SBM) lainnya; dan (6) penyediaan honorarium  bagi  pengelola  Pendapatan Negara Bukan Pajak atas peristiwa Nikah dan Rujuk (PNBP NR).
Sejak  PP  Nomor  48  Tahun  2014 diundangkan,  yang  kemudian  diperbaharui dengan  PP  Nomor  19  Tahun  2015,  jumlah peristiwa  nikah  di  KUA  mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jupagni,
(2015;  426-430)  Thurmuzi,  (2015;  467-470) dan Sodikin (2015; 498-499) mencatat terjadi peningkatan  jumlah  peristiwa  nikah  di  KUA dan  menurunnya  peristiwa  nikah  di  luar KUA di Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh  Kota,  Kecamatan  Montong  Gading Kabupaten  Lombok  Timur,  dan  Kecamatan Blado Kabupaten Batang pasca pemberlakuan PP Nomor 48 Tahun 2014. Kenaikan jumlah peristiwa nikah yang dilaksanakan di KUA ini terjadi rerata dua bulan pasca pemberlakuan peraturan ini.
Jupagni (2015: 442) mencatat tingginya minat  masyarakat  menikah  di  KUA  lebih karena  faktor  bebas  biaya  tidak  melihat kondisi  bangunan  KUA  yang  sederhana dan  pelayanan  yang  terbatas.  Akibat
diberlakukannya  peraturan  ini,  terjadi perubahan  pandangan  mengenai  menikah di  KUA,  dari  sebelumnya  dianggap  sebagai pernikahan  bermasalah  menjadi  biasa  saja. Peraturan  ini  pada  sisi  positif  berdampak pada meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada institusi KUA namun di sisi sebaliknya menimbulkan permasalahan dengan terganggunya pelayanan administrasi di KUA pada saat berlangsungnya pencatatan nikah di KUA pada hari kerja.
Kajian pasca pemberlakuan PP 48 2014, seperti  dilakukan  oleh  Budiman  (2014;  98- 108)  di  beberapa  KUA  di  Kota  Semarang mencatat,  praktik  gratifikasi  pada  proses pelayanan  pencatatan  pernikahan  masih tetap  ada.  Ia  juga  menemukan  bahwa masih  terjadi  perbedaan  biaya  pelayanan pencatatan  pernikahan  pada  saat  awal peraturan  ini  diterapkan.  Praktik  gratifikasi yang nyata adalah calon pengantin diminta membayar  biaya  pencatatan  perkawinan melalui  penghulu,  tidak  langsung  ke rekening bank yang ditunjuk. Besaran biaya yang diminta pun tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan pemerintah.
Kajian  yang  dilakukan  Budiman  (2014) di  atas  berfokus  pada  praktik  gratifikasi dan  kelemahan  sistem  pengawasan  dalam mengatasi  praktik  terlarang  tersebut  dalam proses  pelayanan  pencatatan  pernikahan pasca pemberlakuan PP 48 2014. Sementara kajian  yang  dilakukan  Jupagni,  (2015), Thurmuzi, (2015), dan Sodikin (2015), melihat pandangan  serta  respons  masyarakat terhadap perubahan besaran biaya pencatatan  pernikahan  yang  berimplikasi pada perubahan sikap terhadap dan perilaku dalam proses pelaksanaan pencatatan nikah yang dilakukan masyarakat.
Berusaha  melengkapi  kajian-kajian yang  sudah  dilakukan  di  atas,  kajian ini  berusaha  melihat  perubahan  proses
pelayanan  pencatatan  pernikahan  pasca pemberlakuan PP 48 2014 dan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tersebut.  Perubahan  yang  dimaksud  di  sini sifatnya  menyeluruh,  mulai  dari  tahap  awal yaitu  pendaftaran  kehendak  nikah  hingga selesainya  proses  pencatatan  pernikahan dengan  diserahkannya  buku  kutipan  akta nikah. Selain pelayanan, dikaji juga berbagai aspek  lain  yang  menunjang  keberhasilan proses  pelayanan  pencatatan  pernikahan. Kajian  yang  menyeluruh  terhadap  proses pelayanan  ini  penting  dilakukan  untuk melihat seberapa berfungsinya PP Nomor 48 Tahun 2014 (diperbaharui dengan PP nomor 19 tahun 2015) dalam memperbaiki kualitas pelayanan  pencatatan  pernikahan  kepada umat Islam.
Fokus  utama  penelitian  ini  adalah menelaah perubahan pelayanan pencatatan pernikahan pasca pemberlakuan PP Nomor  48  Tahun  2014.  Secara  operasional, perubahan  yang  dimaksud  dalam  kajian  ini adalah;  (1)  masyarakat  tidak  lagi  dikenakan biaya  di  luar  biaya  yang  telah  ditetapkan; (2) KUA telah memiliki standard operational procedure  (SOP)  pelayanan  dan  pelayanan yang dilakukan mengikuti SOP yang ada; (3) KUA  sudah  menerapkan  sistem  pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atas  layanan  yang  diberikan.  Kajian  ini juga  berusaha  menelaah  faktor-faktor yang  berpengaruh  terhadap  perubahan pelayanan  pemberlakuan  PP  Nomor  48 Tahun  2014.  Kajian  ini  diharapkan memberi masukan untuk evaluasi kebijakan pelayanan pencatatan pernikahan pasca pemberlakuan PP Nomor 48 Tahun 2014.
Pelayanan  seperti  dijelaskan  P.  Kotler (dalam  Cahyono,  2008)  adalah  aktivitas atau  manfaat  yang  ditawarkan  oleh  satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak  berwujud  dan  tidak  menghasilkan
kepemilikan  apa  pun.  Produk  yang dihasilkan  bisa  terikat  dalam  bentuk  fisik pun  bisa  bukan  berupa  fisik.  Definisi  lain menjelaskan bahwa pelayanan adalah proses penggunaan  akal  pikiran,  panca  indera, dan  anggota  badan  dengan  atau  tanpa menggunakan  alat  bantu  yang  dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang  diinginkan  baik  dalam  bentuk  barang maupun jasa. (Moenir, 1992 dalam Cahyono, 2008) Pelayanan, mengacu pada dua definisi tersebut,  adalah  kegiatan  yang  dilakukan untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang  sifat dasarnya  tak  teraba  (intangible)  dan  tidak menghasilkan  kepemilikan  apa  pun  atau sesuatu.  Pelayanan  bisa  berupa  pelayanan fisik dan pelayanan administratif. Pelayanan fisik  lebih  bersifat  pribadi  sebagai  manusia sementara  pelayanan  administratif  adalah kegiatan  yang  diberikan  orang  lain  selaku anggota  organisasi  (besar  maupun  kecil). (Moenir, 1992 dalam Cahyono, 2008)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 mendeifnisikan  pelayanan  publik  sebagai “Kegiatan  atau  rangkaian  kegiatan  dalam rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau pelayanan  administratif  yang  disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik” (Pasal 1). Selanjutnya UU tersebut juga menetapkan asas-asas  yang  melandasi  pelayanan  publik meliputi:  Kepentingan  umum,  Kepastian hukum,  Kesamaan  hak,  Keseimbangan  hak dan  kewajiban,  Keprofesionalan,  Partisipatif, Persamaan perlakuan atau tidak diskrimatif, Keterbukaan,  Akuntabilitas,  Fasilitas  dan perlakuan  khusus  bagi  kelompok  rentan, Ketepatan  waktu,  dan  terakhir  Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
Beberapa  komponen  penting  dalam penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang
dinyatakan  dalam  Undang-Undang  Nomor 25 Tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 adalah: (1) Standar pelayanan, (2) Maklumat pelayanan, (3) Sistem informasi pelayanan, (4) Sarana, prasarana atau fasilitas pelayanan, (5) Biaya/tarif pelayanan, (6) Perilaku pelaksana pelayanan, (7) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan, (8) Pengaduan, dan (9) Penilaian kinerja.
Pernikahan merupakan salah satu tahap penting  dalam  siklus  hidup  manusia  yang sekaligus  menjadi  salah  satu  obyek  dalam administrasi  kependudukan  suatu  negara, termasuk  Indonesia.  Ketentuan  paling  awal mengenai  keharusan  mencatat  peristiwa pernikahan  tercantum  dalam  Pasal  1  UU No.  22  Tahun  1946  tentang  Pencatatan Nikah,  Talak  dan  Rujuk  sebagai  berikut: “Dalam  Negara  yang  teratur  segala  hal-hal yang  bersangkut-paut  dengan  penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, pernikahan, kematian  dan  sebagainya.”  Selanjutnya  UU tersebut  juga  menetapkan:  “Nikah  yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah  yang  diangkat  oleh  Menteri  Agama atau  pegawai  yang  ditunjuk  olehnya.  Talak dan  rujuk  yang  dilakukan  menurut  agama Islam,  selanjutnya  disebut  talak  dan  rujuk, diberitahukan  kepada  Pegawai  Pencatat Nikah”.
Pencatatan nikah atau rujuk merupakan salah  satu  pelayanan  publik  yang diselenggarakan  oleh  Kementerian  Agama dan  digolongkan  dalam  jenis  pelayanan administratif  (Peraturan  Menteri  Agama Nomor  65  Tahun  2013  tentang  Pelayanan Publik di Kementerian Agama, Pasal 4 Ayat 2). Sebagai pelayanan publik, maka pencatatan nikah  harus  mengacu  pada  berbagai ketentuan yang mengatur pelayanan publik,
sebagaimana  termuat  dalam  Undang- Undang  Nomor  25  Tahun  2009  dan  PP Nomor 96 Tahun 2012.
Pelayanan nikah diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang  Pencatatan  Nikah.  Adapun  biaya atau  tarif  pelayanan  nikah  terbaru  diatur dalam  Peraturan  Pemerintah  No.  19  Tahun 2015  tentang  Jenis  dan  Tarif  Penerimaan Negara  Bukan  Pajak  yang  berlaku  pada Kementerian Agama, sebesar 600 ribu rupiah untuk pelaksanaan pencatatan nikah di luar Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan, atau  diselenggarakan  di  KUA  Kecamatan pada hari libur atau di luar jam kerja. Regulasi terbaru  yang  mengatur  pengelolaan  PNBP NR dituangkan dalam PMA Nomor 12 Tahun 2016,  yang  menggantikan  PMA  Nomor  46 Tahun 2014.
Tahapan  penyelenggaraan  pelayanan nikah  diuraikan  pada  Pasal  5  hingga  Pasal 30 PMA Nomor 11 Tahun 2007, yang secara garis  besar  meliputi:  (1)  Pemberitahuan Kehendak  Nikah,  (2)  Pemeriksaan  Nikah, (3)  Pengumuman  Kehendak  Nikah,  (4) Pelaksanaan Akad Nikah, dan (5) Pencatatan Nikah. Produk akhir dari keseluruhan proses ini  adalah  penyerahan  buku  nikah  kepada pengantin.  Buku  nikah  merupakan  kutipan dari  akta  nikah,  dokumen  terakhir  yang disimpan di KUA Kecamatan dan pengadilan.
Untuk  memastikan  proses  pelayanan publik,  termasuk  pelayanan  nikah  dapat berjalan dengan baik, Pemerintah menetapkan empat komponen dan mekanisme  untuk  menjamin  hal  tersebut: (1) Pengawasan, (2) Pengaduan, (3) Penilaian kinerja,  dan  (4)  Sistem  informasi  pelayanan publik.  Dalam  konteks  pelayanan  nikah, komponen  pengawasan  diatur  dalam  Pasal 39 PMA Nomor 11 Tahun 2007, yang antara lain  menyebutkan  bahwa  “Kepala  KUA Kecamatan melakukan pengawasan terhadap
Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Sumatera Barat  ...     (M. Agus Noorbani)
pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN” (Ayat 1). Terkait aspek pengaduan, UU No.  25  Tahun  2009  Pasal  36  menyebutkan bahwa  penyelenggara  pelayanan  publik berkewajiban menyediakan sarana
pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.
Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas pelayanan  nikah,  Kementerian  Agama melalui  Ditjen  Bimas  Islam  mengeluarkan Keputusan  Dirjen  Bimas  Islam  Nomor DJ.III/304/Tahun  2016  tentang  Petunjuk Teknis  Pengelolaan  Pendapatan  Negara Bukan  Pajak  atas  peristiwa  Nikah  dan Rujuk  (PNBP  NR)  sebagai  peraturan  teknis pengelolaan  PNBP  NR.  Keputusan  Dirjen Bimas  Islam  ini  merupakan  penjabaran  dari Peraturan  Menteri  Agama  (PMA)  Nomor No.  12  Tahun  2016  tentang  Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah  dan  Rujuk  (PNBP  NR)  di  Luar  Kantor Urusan  Agama  Kecamatan.  Beberapa  poin penting  dalam  perubahan  regulasi  tersebut adalah: (1) penyediaan tanspor bagi petugas pelaksana bimbingan nikah atau rujuk di luar kantor  sesuai  dengan  Standar  Biaya  Umum (SBU); dan (2) penyediaan honorarium bagi petugas  pelaksana  bimbingan  nikah  atau rujuk  di  luar  kantor  sesuai  dengan  Standar Biaya  Masukan  (SBM)  lainnya.  Penetapan transpor  dan  honor  petugas  pelayanan disesuaikan dengan tipologi KUA Kecamatan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  kajian  evaluasi kebijakan  yang  bersifat  kualitatif  dengan menggunakan  rancangan  studi  kasus komparatif  atau  lintas  kasus  (cross-case study) (Yin, 2003; Stufflebeam & Coryn, 2014). Troachim (2006; lihat juga Troachim & Donelly, 2006;  30)  mendefinisikan  evaluasi  sebagai pengumpulan  dan  penilaian  informasi secara  sistematis  untuk  memberi  masukan-
balik  (feedback)  yang  berguna  mengenai suatu objek. Kajian evaluasi secara kualitatif menelaah  seberapa  besar  manfaat  sebuah program terhadap pengguna program yang dimaksud.  Deskripsi  kualitas  menyediakan rincian  guna  menjelaskan  seperti  apa perbedaan yang dirasakan oleh orang-orang yang mengikuti atau menggunakan sebuah program  yang  dijalankan.  Sebuah  jawaban yang  rinci,  mendalam,  dan  gambaran  yang menyeluruh  untuk  memahami  nuansa kualitas sebuah program. (2009; 41-43)
Kebijakan publik selalu dimulai dari isu- isu  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  luas  di mana  perlu  dilakukan  tindakan  kebijakan oleh  pemerintah.  (Nugroho,  2007  dalam Bungin,  2008).  Isu-isu  ini  biasanya  dimulai dari adanya keluhan di masyarakat mengenai kualitas  kebijakan  yang  diambil  oleh negara yang tidak atau kurang memuaskan masyarakat.  Atau  bisa  juga  masukan  yang diberikan oleh segolongan masyarakat untuk yang  tujuannya  adalah  menciptakan  tata pemerintahan  atau  sosial  yang  lebih  baik. Tindakan kebijakan dimulai dari merumuskan kebijakan  kemudian  dilaksanakan  dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan  ini  dievaluasi  pelaksanaannya kemudian  menjadi  bahan  masukan  bagi pelaksanaan kebijakan berikutnya.
Gambar 1. Gambaran Umum Peristiwa Nikah di Balai Nikah dan Luar KUA
Teknik  analisis  data  mencakup  tiga proses  analisis  data  kualitatif  seperti  yang dikemukakan  oleh  Miles  dan  Huberman
Jurnal PENAMAS Volume 32, Nomor 1, Januari-Juni 2019, Halaman 573 - 588
(1994;  10-11),  yaitu  reduksi  data,  penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Teknik pengumpulan data mengombinasikan studi  dokumen,  wawancara,  dan  observasi. Pengumpulan  data  lapangan  dilaksanakan selama  18  hari  sejak  23  Agustus  hingga 9  September  2016  di  Propinsi  Sumatera Barat.  Propinsi  ini  dijadikan  lokus  kajian karena  dua  alasan  utama.  Pertama,  jumlah KUA  di  Propinsi  Sumatera  Barat  sebanyak 160  unit,  yang  tersebar  di  179  kecamatan. Artinya, terdapat KUA yang memilik wilayah kerja lebih dari 1 kecamatan. Kedua, terjadi perubahan  trend  pelaksanaan  pencatatan pernikahan  yang  cukup  signifikan  pasca pemberlakuan PP nomor 48 tahun 2014.
Peristiwa  nikah  yang  dilaksanakan  di Balai Nikah KUA di seluruh Sumatera Barat, seperti  terlihat  pada  Gambar  1,  mengalami kecenderungan peningkatan pada dua tahun terakhir.  Jika  pada  tahun  2014  peristiwa nikah yang dilaksanakan di Balai Nikah KUA berjumlah  15.749  peristiwa  nikah,  maka pada tahun 2015  meningkat tajam menjadi berjumlah 23.103 peristiwa nikah. Sebaliknya, kecenderungan  penurunan  terjadi  pada peristiwa  nikah  yang  dilaksanakan  di  luar KUA.  Jika  pada  tahun  2014  peristiwa  nikah yang  dilaksanakan  di  luar  KUA  berjumlah 28.062  peristiwa  nikah,  maka  pada  tahun 2015  turun  menjadi  berjumlah  19.633 peristiwa nikah.
Gambar 2. Perkembangan Peristiwa Nikah di Balai Nikah dan Luar KUA Tahun 2014-2015
Peningkatan  jumlah  peristiwa  nikah  di Balai Nikah KUA, seperti tersaji pada Gambar 2,  terjadi  mulai  bulan  Juli  dan  mengalami peningkatan  tajam  pada  bulan  Agustus 2014  atau  dua  bulan  pasca  pemberlakukan
PP  Nomor  48  Tahun  2014.  Jika  pada  bulan Juli 2014 peristiwa nikah di Balai Nikah KUA berjmlah  813  peristiwa,  maka  pada  bulan Agustus  meningkat  tajam  menjadi  2.447 peristiwa. Peristiwa nikah di Balai Nikah KUA tertinggi sebelum PP Nomor 48 Tahun 2014 diberlakukan  berjumlah    709  peritiwa  di bulan April, sedangkan pasca pemberlakuan PP Nomor 48 Tahun 2014 tersebut jumlahnya tidak pernah berkurang dari 1000 peristiwa nikah di tahun 2014.
Pada  tahun  2015  rerata  peristiwa  nikah yang dilaksanakan di Balai Nikah KUA adalah 1.925  setiap  bulannya.  Jika  pada  Januari tahun  2014  peristiwa  nikah  di  Balai  Nikah berjumlah  620  peristiwa,  atau  berada  pada kisaran  ratusan  peristiwa  setiap  bulannya, maka  pada  Januari  2015  peristiwa  nikah  di Balai Nikah dimulai pada angka 2.055, atau berada pada rentang ribuan peristiwa setiap bulannya.
Perubahan  sebaliknya  terjadi  pada peristiwa nikah di luar KUA. Pada bulan Juli 2015 atau satu bulan pasca pemberlakukan PP Nomor 48 Tahun 2014 terjadi penurunan tajam  peristiwa  nikah  di  luar  KUA. Penurunan  jumlah  peristiwa  nikah  ini  lebih cepat  dari  peningkatan  peristiwa  nikah  di Balai  Nikah  KUA,  yang  terjadi  dua  bulan pasca  pemberlakuan.  Jika  pada  Juni  2014 perstiwa  nikah  yang  berlangsung  di  luar KUA  berjumlah  3.169,  maka  pada  Juli  2014 menurun tajam menjadi hanya 358 peristiwa. Jumlahnya kembali naik pada bulan Agustus menjadi 2.720 peristiwa, namun setelah itu tak pernah melebihi angka 2.500 peristiwa nikah seperti  sebelum  pemberlakukan  PP  Nomor 48 Tahun 2014. Rerata perstiwa nikah di luar KUA  pada  semester  pertama  2014  adalah 3.090  peristiwa,  jumlah  ini  menurun  pada semester kedua menjadi 1.588 peristiwa.
Rerata  peristiwa  nikah  di  luar  KUA pada  2015  adalah  1.636  peristiwa  nikah,
Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Sumatera Barat  ...     (M. Agus Noorbani)
menurun  dari  rerata  tahun  2014  yang berjumlah  2.339.  Jumlah  peristiwa  nikah  di luar  KUA  tertinggi  pada  2015  terjadi  pada Oktober  dengan  jumlah  2.314  peristiwa, sedangkan  yang  terendah  terjadi  pada  Juni 2015  berjumlah  756  peristiwa.  Dari  kedua kelompok data yang telah dijelaskan di atas, kecenderungan peningkatan tajam peristiwa nikah di Sumatera Barat terjadi pada waktu- waktu  tertentu.  Pada  umumya,  masyarakat Sumatera  Barat  melaksanakan  upacara pernikahan setelah Idul Fitri dan Idul Adha, atau  pada  bulan  Agustus  dan  Oktober  jika mengacu pada data di atas.
Penelitian dilakukan di 6 Kota/Kabupaten di  Propinsi  Sumatera  Barat,  meliputi  Kota Padang,  Kabupaten  Padang  Pariaman, Kabupaten  Solok,  Kabupaten  Kepulauan Mentawai, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemilihan wilayah tersebut dilakukan  dengan  cara  acak  sederhana (simple  random  sampling).  Dari  setiap wilayah  tersebut  kemudian  dipilih  dua  KUA yang mewakili keseluruhan tipologi, yaitu tipe A, B, C, D1 dan D2 sebagai contoh (sample) penelitian  dengan  menggunakan  teknik pemilihan  acak  sederhana  (simple  random sampling).  Meski  dalam  pengumpulan  data kemudian  ditemukan  bahwa  KUA  di  setiap tipologi  berbeda  jumlahnya,  diasumsikan mereka  memiliki  pola  pelayanan  yang sama  mengacu  pada  peraturan  yang  telah dikeluarkan.  Sehingga  penyamaan  jumlah contoh  di  setiap  tipologi  tidak  memiliki pengaruh yang sangat signifikan.
KUA sasaran penelitian ini direncanakan berjumlah 10 buah, di mana setiap tipologi diwakili  oleh  2  KUA.  Mengacu  pada  data yang  dikeluarkan  Kanwil  Kementerian Agama  Propinsi  Sumatera  Barat,  dari  160 unit KUA yang ada, sebanyak 136 KUA atau 85%  termasuk  dalam  tipologi  C,  kelompok tipologi  KUA  terbanyak  di  Sumatera  Barat.
KUA  yang  termasuk  tipologi  D1  berjumlah 14 unit atau 9% dari keseluruhan KUA yang ada,  sementara  KUA  yang  termasuk  dalam tipologi  B  berjumlah  5  unit  (3%)  dan  yang termasuk dalam tipologi D2 berjumlah 4 unit (2%). Keseluruhan KUA dengan tipologi D2 ini terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. KUA yang termasuk dalam tipologi A hanya ada 1 unit di Sumatera Barat, yaitu KUA Koto Tangah di Kota Padang.
KUA  sasaran  yang  terealisasi  pada pengumpulan  data  lapangan  menjadi berjumlah  8  buah.  Kedelapan  KUA  ini dipilih  dengan  menggunakan  metode acak  sederhana  (simple  random  sampling). Kedelapan KUA tersebut adalah;
1.  KUA  Tipe  A;  KUA  Kecamatan  Koto Tangah, Kota Padang.
2.  KUA  Tipe  B;  KUA  Kecamatan  Lubuk Begalung,  Kota  Padang  dan  KUA Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok.
3.  KUA Tipe C; KUA Kecamatan 2x11 Enam Lingkung,  Kabupaten  Padang  Pariaman dan  KUA  Kecamatan  Kamang  Magek, Kabupaten Agam.
4.  KUA  Tipe  D1;  KUA  Kecamatan  Malalak, Kabupaten  Agam  dan  KUA  Kecamatan Pangkalan  Koto  Baru,  Kabupaten  50 Koto.
5.  KUA Tipe D2; pada awalnya, objek sasaran penelitian adalah KUA Kecamatan Siberut Selatan  dan  KUA  Kecamatan  Pagai Utara-Selatan,  Kabupaten  Kepulauan Mentawai.  Namun,  akibat  terkendala kondisi  cuaca  yang  cukup  buruk  serta transporasi  yang  tidak  memadai  untuk mencapai  kedua  lokasi  ini,  akhirnya kedua KUA tersebut diganti dengan KUA Sipora Utara.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Umum
Sumatera  Barat  merupakan  propinsi  yang terletak  di  wilayah  Barat  pulau  Sumatera. Wilayah  administrasi  pemerintahan  terbagi menjadi  12  kabupaten,  7  kota,  dengan  179 kecamatan.  (BPS  Sumbar,  2015a:  5)  Luas wilayahnya mencapai 42.297,30 km2, setara dengan  2.21%  dari  luas  wilayah  Indonesia. (BPS Sumbar, 2015a: 1; BPS Sumbar, 2015b: 3) Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan wilayah paling luas, dengan luas wilayah 6.01 ribu  km2  atau  setara  dengan  14.21%  dari seluruh  wilayah  Sumatera  Barat.  Sementara Kota  Padang  Panjang  merupakan  wilayah paling kecil dengan luas 23 km2 atau setara 0.05%  dari  seluruh  luas  wilayah  Sumatera Barat. (BPS Sumbar, 2015b: 3).
Topografi wilayahnya terdiri dari daratan yang dipenuhi pegunungan dan perbukitan serta  lautan  yang  banyak  terdapat  pulau- pulau terluar yang berada di bibir Samudera Indonesia. Sebagian besar daratan propinsi ini berada pada dataran tinggi. Daerah tertinggi adalah  daerah  Arosuka  sedangkan  wilayah terrendah  adalah  Pariaman,  Padang,  dan Tuapejat.  (BPS  Sumbar,  2015a:  13).  Wilayah daratan  seluas  60.11%nya  merupakan kawasan hutan, di mana 41.55% merupakan kawasan hutan lindung. (BPS Sumbar, 2015a: 3). Setidaknya terdapat 29 gunung, baik aktif maupun  tidak  aktif,  di  daratan  Sumatera Barat. Propinsi Sumatera Barat juga memiliki beberapa  danau,  empat  diantaranya  yang paling terkenal karena keindahannya adalah Danau  Maninjau,  Danau  Singkarak,  Danau Diatas,  dan  Danau  Dibawah.  (BPS  Sumbar, 2015a: 2; BPS Sumbar, 2015b: 16-17).
Wilayah lautannya memiliki 391 gugusan pulau  dengan  jumlah  pulau  terbanyak terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak  124  pulau,  sedangkan  Kabupaten
Agam memiliki gugusan pulau paling sedikit, berjumlah  2  pulau.  (BPS  Sumbar,  2015b:  3, 18)  Dengan  kondisi  topografi  wilayah  yang terdiri  dari  pegunungan,  perbukitan,  dan kepulauan  maka  Propinsi  Sumatera  Barat memiliki potensi wisata yang sangat tinggi. Di  samping  itu,  hal  ini  juga  memberikan kendala  bagi  arus  mobilitas  penduduk karena meningkatkan biaya perjalanan untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
Kondisi  jalan  di  Sumatera  Barat  pada umumnya  sudah  sangat  bagus.  Dari sekitar 1.230,50 km panjang jalan yang ada, 1.125,30 km  telah  dilapisi  aspal  dengan  kondisi jalan  sepanjang  1000,37  km  sudah  dalam kondisi yang baik. (BPS Sumbar, 2015b: 475). Sayangnya,  kondisi  jalan  yang  cukup  baik ini  belum  didukung  dengan  ketersediaan transporasi  umum  yang  baik.  Di  Sumatera Barat, angkutan umum yang banyak tersedia adalah  bus  antar  kota  dalam  propinsi. (BPS  Sumbar,  2015b:  475).  Meski  terdapat transporasi  kereta  api  dan  masih  ada  jalur kereta api aktif, namun moda transporasi ini hanya  menyediakan  angkutan  penumpang untuk trayek Kota Padang hingga Kabupaten Padang Pariaman. Sebagian jalur kereta api lebih  banyak  digunakan  untuk  angkutan barang.  (BPS  Sumbar,  2015b:  494-496). Kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, masih  dipandang  sebagai  alat  transporasi termurah karena mode transporasi ini yang mampu  menjangkau  hingga  ke  pelosok- pelosok desa. (BPS Sumbar, 2015a: 40)
Sebagai salah satu propinsi yang memiliki gugusan pulau yang cukup banyak, fasilitas transporasi laut di propinsi ini belum cukup memadai,  bahkan  terbilang  sangat  minim. Angkutan  lautnya  lebih  banyak  didominasi oleh angkutan barang. Di dalam laporan BPS Sumatera Barat yang menjadi rujukan dalam tulisan ini tidak dijelaskan secara rinci jumlah kapal laut antar pulau-pulau kecil yang ada di
Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Sumatera Barat  ...     (M. Agus Noorbani)
propinsi ini. Hal ini mengindikasikan, bahwa transporasi laut antar pulau belum menjadi perhatian  yang  serius  dari  pemerintah Sumatera Barat.
Penduduk  Sumatera  Barat  berdasarkan hasil  Sensus  Penduduk  pada  tahun  2010 berjumlah  4.846.909  jiwa.  Wilayah  dengan penduduk  terbanyak  terdapat  di  Kota Padang  sebanyak  902.413  jiwa,  sedangkan wilayah  dengan  penduduk  paling  sedikit terdapat  di  Kota  Pariaman  sebanyak 84.709  jiwa.  Komposisi  penduduknya  lebih banyak  berjenis  kelamin  wanita  dengan jumlah  penduduk  sebanyak  2.612.097  jiwa sedangkan  penduduk  laki-laki  sebanyak 2.584.192  jiwa.  (BPS  Sumbar,  2015) Penduduknya  mayoritas  memeluk  agama Islam,  dengan  jumlah  penduduk  yang memeluknya  sebanyak  4.721.924  jiwa  atau 97,42%  dari  seluruh  penduduk  yang  ada. Pemeluk agama Islam terbanyak berdomisili di Kota Padang, yang juga merupakan kota dengan  penduduk  terbanyak,  sejumlah 803.706 jiwa. Sedangkan penduduk pemeluk Islam  paling  sedikit  terdapat  di  wilayah Kabupaten  Kepulauan  Mentawai.  (BPS  RI, 2010).

## Pelayanan Pencatatan Pernikahan
Setiap KUA yang menjadi sampel penelitian telah  menerapkan  peraturan  yang  tertuang dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 mengenai tarif biaya pencatatan pernikahan di luar dan di dalam KUA pada hari dan jam kerja. Tabel 1  menyajikan  perbandingan  pelayanan  di setiap KUA sampel pasca pemberlakuan PP Nomor  48  tahun  2014.  Tujuh  dari  delapan KUA  telah  meminta  pasangan  catin  untuk membayar  sendiri  biaya  pendaftaran melalui  bank  yang  telah  ditentukan.  Hanya KUA  Malalak  yang  menggunakan  Petugas Penerima  Setoran  (PPS)  di  KUA  Kecamatan
untuk  menyetorkan  biaya  pendaftaran kehendak  nikah  ke  bank  persepsi  karena kendala  jaringan  telekomunikasi  sehingga tidak ada bank di dekat KUA dan lokasi bank yang  terdekat  sangat  jauh  dijangkau  oleh masyarakat.
Meski  seluruh  KUA  Kecamatan  telah menerapkan peraturan mengenai tarif biaya pencatatan  pernikahan,  di  beberapa  KUA Kcecamatan  masih  ditemui  peningkatan biaya saat mengurus pendaftaran pencatatan pernikahan. Meningkatnya biaya pendaftaran  kehendak  nikah  ini  terjadi karena  pasangan  catin  masih  mengutus orang  lain  untuk  melakukan  pendaftaran. Selain  itu,  belum  semua  KUA  Kecamatan menerapkan  peraturan  bahwa  harus pasangan  catin  beserta  wali  yang  datang langsung  untuk  mendaftar  kehendak  nikah mereka. Masih banyak pasangan catin yang mendelegasikan  pendaftaran  pencatatan pernikahan kepada orang lain. Selain karena alasan  ketiadaan  waktu  karena  bekerja,  di beberapa  wilayah  di  Sumatera  Barat  tradisi adat  masih  ketat  diberlakukan,  bahwa Mamak (paman dari pihak Ibu) catin wanita yang  mesti  mendaftarkan  kehendak  nikah di  KUA.  Biaya  lain  juga  dikeluarkan  saat pengurusan surat-surat pengantar di RT, RW, hingga kelurahan.
Biaya  pencatatan  pernikahan  sebesar Rp.  600  ribu  selama  ini  lebih  banyak dialokasikan bagi honor profesi dan transpor petugas  pencatat  nikah.  Belum  ada  alokasi anggaran  untuk  perbaikan  pelayanan  KUA yang mencakup sarana dan prasarana, meski dalam  amanat  Keputusan  Dirjen  Bimas Islam  ada  alokasi  untuk  biaya  listrik,  air, dan  jaringan  telekomunikasi.  Semua  biaya pengelolaan gedung, sarana, dan prasarana masih  bergantung  pada  biaya  operasional KUA sebesar Rp. 3 juta setiap bulannya.
Tujuh  KUA  Kecamatan  yang  diteliti, seperti  terlihat  pada  Tabel  1.,  sudah menempati  bangunan  permanen  meski sebagian  besar  berdiri  di  atas  tanah  wakaf dan hibah. Hanya satu KUA Kecamatan, yaitu KUA  Kecamatan  Sipora  Utara  yang  masih menempati  bangunan  kayu  dengan  sistem kontrak  tahunan.  Masih  sederhananya bangunan  KUA  Kecamatan  Sipora  Utara  ini karena sebagian besar anggaran operasional KUA  diperuntukkan  bagi  mobilitas  kinerja Kepala  KUA  yang  juga  harus  melakukan penyuluhan,  yang  memakan  biaya  tidak sedikit  karena  kondisi  geografis  di  daerah kepulauan. Selain itu, membangun bangunan permanen  di  wilayah  ini  membutuhkan biaya  yang  tidak  murah  karena  sebagian besar  bahan  bangunannya  dibawa  dari Kota  Padang  yang  membutuhkan  biaya sangat  mahal.  Keseluruhan  bangunan  KUA Kecamatan  di  Sumatera  Barat  masih  terdiri dari 1 lantai.
Ruang  pelayanan  di  7  KUA  terbilang sudah cukup memadai. Meski tidak seluruh KUA  memiliki  ruang-ruang  khusus  yang sesuai  dengan  fungsi  ruangan.  Ruang  arsip misalnya,  di  beberapa  KUA  masih  menyatu dengan  ruang  Kepala  KUA  atau  ruang SIMKAH.  Ketujuh  KUA  sudah  memiliki ruang Balai Nikah yang telah dihias dengan pelaminan. Hanya KUA Sipora Utara yang tidak memiliki ruang yang cukup memadai untuk disebut  sebagai  kantor  pelayanan  publik. Jika  pencatatan  pernikahan  dilangsungkan di KUA, maka prosesi dilaksanakan di ruang pendaftaran pencatatan kehendak nikah.
Meningkatnya jumlah pencatatan
pernikahan  di  KUA  yang  tidak  diiringi dengan perbaikan sarana dan prasaran KUA cukup  mengganggu  pelayanan  harian  di KUA.  Terlebih  jika  pencatatan  pernikahan terjadi  pada  waktu-waktu  tertentu  yang dianggap  banyak  warga  sebagai  waktu
baik untuk melangsungkan pernikahan. Jika dalam satu hari terjadi lebih dari 2 peristiwa pencatatan  pernikahan  di  KUA,  maka sangat mengganggu pelayanan lain di KUA. Sementara,  tidak  setiap  KUA  memiliki  balai nikah yang terpisah dari ruang pelayanan.
Belum semua KUA menerapkan SIMKAH dengan  baik  sesuai  yang  diamanatkan oleh Ditjen Bimas Islam. Kendala utama  penerapannya  adalah  jaringan telekomunikasi  pada  beberapa  KUA  yang sangat buruk. Ketujuh KUA sasaran penelitian sudah  dibekali  dengan  mesin  pencetak (printer) untuk mendukung SIMKAH. Hanya KUA  Sipora  Utara  yang  belum  menerapkan SIMKAH.

## Tabel 1. Perbandingan Perubahan Pelayanan KUA Kecamatan
KUA Kec. Biaya Pelayanan dan Pengelolaan Sarana dan Sumber Daya Manusia SOP Pelayanan Pengawasan dan Evaluasi Tipe A Koto Tangah Biaya nikah yang dibebankan kepada pasangan catin termasuk juga mekanisme pembayar-annya sudah mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
PNBP NR selama ini hanya kembali dalam bentuk honor profesi dan transpor penghulu. Tidak ada pengembalian dana PNBP- NR yang dialokasikan untuk peningkatan pelayanan pencatatan pernikahan Cukup memadai dan sangat layak jika pelaksanaan pencatatan perkawinan diadakan di KUA. Ruang pelaksanaan pencatatan perkawinan terdapat pelaminan yang sudah dihias dengan hiasan yang cukup bagus. Pegawai yang berh-bungan langsung dengan pelayanan pencatatan pernikahan terdiri dari satu Kepala
KUA, empat orang penghulu, dan lima orang pegawai administrasi SOP Pelayanan mengguna- kan hasil yang dibuat pemerintah pusat, tidak ada SOP yang dibuat KUA Kecamatan atau Kanmenag Kota Belum ada penga- wasan dan evaluasi kinerja pegawai pencatat nikah yang dilakukan secara rutin dan berkala oleh Kanmenag Kota. Hanya sekali dalam satu tahun pihak Kan- menag Kota melakukan visitasi tapi bukan untuk keperluan penga- wasan dan evaluasi Tipe B Lubuk Begalung Setiap pasangan catin yang datang mendaftarkan perkawinannya, diperintahkan untuk membayar sendiri biaya pencatatan nikah ke rekening bank yang telah ditunjuk. Sarana pelayanan KUA terbilang memadai. Ruang tunggu antrian cukup nyaman, disediakan kursi tunggu, terpisah dari ruang pendaftaran dan ruang kerja petugas Tidak ada SOP khusus yang menguraikan mekanisme pelayanan pencatatan pernikahan, mulai dari pendaftaran hingga pelaksanaan pencatatan perkawinan. Pengawasan
Petugas Pelayanan Pencatatan Perkawinan dilaksanakan oleh Kepala KUA dan Kantor Kementerian Agama Tingkat Kota serta Kanwil tingkat Bersambung pada halaman 584
Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Sumatera Barat  ...     (M. Agus Noorbani)
Pasangan catin yang menggunakan perantara akan ditolak dan diminta hadir langsung untuk melakukan pendaftaran. PNBP-NR pasca penerbitan PP 48 tahun 2014 lebih banyak untuk membayar honor profesi dan transpor penghulu jika menikahkan di luar dan jam kantor
KUA lainnya. Balai nikah yang digunakan untuk pencatatan perkawinan jika dilakukan di KUA sangat sederhana SOP pelayanan yang digunakan adalah SOP yang dikeluarkan oleh Kemen- terian Agama (Ditjen Bimas Islam). Seluruh uraian kegiatan beserta petugas pelaksana didasarkan pada peraturan yang sudah dikeluarkan Menteri Agama dan Presiden
Provinsi. Pengawasan tingkat kota dilakukan dalam kurun 3 bulan sekali Lembah Gumanti Biaya nikah yang dibebankan kepada catin sebesar 600 ribu jika mereka ingin menikah di luar KUA. Biaya ini disetorkan langsung oleh catin ke Bank yang sudah ditunjuk Bangunan KUA terhitung kecil, seluas 90m2 di atas tanah 700 m2, namun cukup memadai untuk melayani warga yang hendak mendaftarkan pernikahan- nya. KUA belum memiliki Balai Nikah sendiri dan sementara masih menjadi satu dengan bangunan yang dijadikan rumah dinas Kepala KUA. Jumlah pegawai KUA
Kecamatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan pencatatan pernikah terdiri dari satu Kepala
KUA, satu penghulu yang juga mengelola SIMKAH, dan tiga orang tenaga sukarela. Ketiga orang ini merupakan PAI Honorer Sudah memiliki SOP yang dibuat sendiri sebagai hasil diskusi dengan KUA lain di Kabupaten Solok Jarang sekali dilakukan pengawasan dan evaluasi oleh Kanmenag Kabupaten Solok. Bahkan sekali setahun pun hampir tidak pernah dilakukan kunjungan Tipe C 2x11 Enam Lingkung Telah menerapkan tarif biaya pencatatan pernikahan sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2014. Meski demikian, pengelolaan PNBP-NR selama ini hanya baru diperuntukkan bagi honor profesi dan transpor Bangunan KUA cukup memadai dan memiliki balai nikah yang cukup luas. Ruangan KUA tertata cukup rapi dengan berbagai informasi yang tersaji jelas sehingga memudahkan pengunjung membaca informasi Kepala KUA telah melakukan berbagai perbaikan sehingga berbagai SOP pelayanan di KUA ditampilkan di bagian- bagian dinding yang terlihat jelas oleh pengunjung dan mudah
Pengawasan pelaksanaan pencatatan pernikahan dilakukan sendiri oleh Kepala KUA.
Berbagai pengaduan dari masyarakat diterima langsung oleh Kepala KUA, karena Kepala KUA memasang Bersambung pada kolom berikut petugas pencatat nikah yang dibutuhkan. Tenaga pegawai di KUA ini terbilang sedikit, hingga petugas pengelola SIMKAH dijabat rangkap oleh seorang penyuluh agama. Keseluruhan pegawai di KUA ini berjumlah 7 orang termasuk penyuluh agama dibaca. Seluruh SOP pelayanan telah ditampilkan di ruang tunggu pengunjung nomor pribadinya di bagian terluar KUA bagi masyarakat yang hendak menyampai- kan keluhan atas pelayanan yang diberikan Kamang Magek Biaya pencatatan pernikahan telah mengikuti peraturan yang berlaku dan disampaikan dalam spanduk besar yang dipasang di ruang tunggu
KUA.
Biaya PNBP-
NR yang dikembalikan ke negara seluruhnya dialokasikan untuk honor jasa dan transpor penghulu Bangunan KUA berada satu komplek dengan kantor Kecamatan. KUA berdiri di atas tanah milik Pemda Kabupaten Agam. Ruangannya tertata rapi dilengkapi dengan Balai Nikah yang cukup luas. Ruang tunggu pengunjung berhadapan langsung dengan ruang pengadminis- trasi pelayanan SOP pelayanan yang sangat rinci tidak tersedia. Namun KUA menyediakan banner besar yang dipasang di ruang tunggu pengunjung. Pengumum- an di dalam banner berisi jenis pelayanan, syarat yang harus dilengkapi, biaya pelayanan, dan lama pelayanan Pengawasan yang dilakukan oleh Kanmenag Kabupaten Agam jarang sekali dilakukan. Kunjungan yang dilakukan paling banyak sekali dalam setahun dan bukan dalam kepentingan pengawasan dan evaluasi Tipe D1 Malalak Biaya pencatatan pernikahan sudah sesuai dengan aturan yang diberlakukan dan ditampilkan dalam bentuk banner yang bisa dibaca langsung oleh pengunjung. KUA Malalak masih menjadi KUA PPS biaya pendaftaran kehendak nikah. Sebab, lokasi bank dan atm terdekat masih ikut ke Bukittinggi dan wilayah ini sangat sulit untuk mengakses internet. Sejauh ini, pemanfaatan biaya nikah baru peningkatan honor untuk profesi dan transpor petugas nikah Bangunan KUA masih berdiri di atas tanah milik Pemda Kabupaten Agam yang menjadi satu dengan komplek Kecamatan Malalak. Sebagian besar bangunan difungsikan sebagai Balai Nikah. Jumlah PNS di KUA Malalak sebanyak 5 orang; 1 Kepala KUA,
1 Penghulu, 1 Staff, dan 2 PAI PNS. Tenaga ini ditambah dengan 2 orang P3N dan 9 orang
PAIH SOP lebih menyajikan uraian alur pelayanan, persyaratan yang mesti dipenuhi, dan waktu pelayanan. Tidak menyajikan jumlah pelaksana dan kompetensi yang dibutuhkan Pengawasan oleh pihak Kantor Kemenag Kabupaten jarang sekali dilakukan. Ada kemungkin- an karena lokasi KUA ini tersembunyi karena berada di tengah- tengah punggung Gunung Singgalang yang menyulitkan akses menuju ke lokasi Bersambung pada halaman 585

## Jurnal PENAMAS Volume 32, Nomor 1, Januari-Juni 2019, Halaman 573 - 588
Pangkalan Koto Baru Biaya pencatatan pernikahan yang diberlakukan telah sesuai dengan aturan  yang berlaku dan disampaikan kepada pengunjung KUA melalui media banner besar yang bisa langsung dilihat oleh pengunjung KUA. Seperti di KUA lainnya, seluruh
PNBP-NR yang kembali dialokasikan untuk jasa profesi dan transpor penghulu Dari sekian
KUA yang dijadikan sampel penelitian, KUA ini memiliki ruang balai nikah paling cantik. Ruangannya dihias dengan pelaminan khas Minangkabau yang kaya pernak-pernik yang terletak di samping ruang Kepala KUA. Ruang Balai nikah ini dipercantik dengan cara mencicil dari alokasi  dana operasional yang dianggarkan setiap tahun oleh Kementerian Agama. Ruang tunggu pelayanan juga menjadi satu dengan ruang pegawai administrasi pelayanan SOP pelayanan yang sangat rinci tidak tersedia.
Namun KUA menyediakan banner besar yang dipasang di ruang tunggu pengunjung. Pengumman di dalam banner berisi jenis pelayanan, syarat yang harus dilengkapi, biaya pelayanan, dan lama pelayanan KUA Pangkalan Koto Baru jarang mendapat kunjungan dari Kantor Kemenag Kabupaten, meski bukan dalam rangka pengawasan dan evaluasi. Pembinaan yang dilakukan Kemenag Kabupaten biasanya dilakukan di Kantor Kemenag bukan di KUA
Tipe D2 Sipora Utara KUA telah menerapkan tarif biaya pencatatan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan jumlah pernikahan yang sangat kecil dalam satu tahun, sebagian  besar pernikahan dilakukan di KUA. Hanya penduduk pendatang yang biasa melakukan pencatatan pernikahan di luar KUA. Sebagian besar alokasi PNBP- NR digunakan untuk honor jasa dan transpor penghulu
Dari sekian banyak KUA yang menjadi sampel, KUA ini merupakan KUA dengan sarana yang sangat mengenaskan. Bangunannya merupakan bangunan tidak permanen berupa rumah kayu yang masih mengontrak. Kemenag Kabupaten Mentawai sedang mengalokasi- kan anggaran untuk membangun gedung permanen yang layak untuk melayani
pengunjung Tidak ada SOP pelayanan yang ditempel bagi pengunjung. Hanya ada prosedur pendaftaran bagi catin yang hendak menikah dan itu pun mengguna- kan cetakan di atas kertas HVS yang telah luntur terkena hujan Hampir tidak pernah ada pengawasan dan evaluasi dari pihak Kanmenag Kabupaten apalagi provinsi. Sedikitnya jumlah peristiwa nikah dan beratnya medan yang mesti ditempuh menjadi kendala untuk melakukan pengawasan dan evaluasi
Jumlah  sumber  daya  manusia  (SDM) pelayanan  di  setiap  KUA  berbeda-beda. Namun rerata setiap KUA memiliki pegawai tidak  lebih  dari  10  orang  pegawai.  KUA tipologi  A  termasuk  KUA  yang  memiliki jumlah pegawai yang sudah cukup memadai. Sedangkan  KUA  tipologi  B  hingga  D2
sebagian  besar  kurang  memiliki  SDM  yang memadai.  Jumlah  PNS  yang  bertugas  tidak lebih dari 5 orang. Sebagian besar merupakan PNS  Penyuluh  Agama  Islam  Fungsional. Banyak KUA selain tipologi A menggunakan bantuan  jasa  penyuluh  agama  non-PNS untuk mengurus keperluan administrasi. KUA Sipora Utara bahkan hanya memiliki 1 Kepala KUA dibantu 2 tenaga penyuluh agama Islam non-PNS. Kompetensi SDM dalam pelayanan pencatatan  pernikahan  di  setiap  KUA belum  sepenuhnya  memadai.  Jumlah  P2N/ penghulu  di  masing-masing  KUA  sangat timpang. Ada KUA yang memiliki lebih dari 2  P2N/penghulu,  ada  yang  hanya  memiliki 1  P2N  yang  merangkap  sebagai  Kepala KUA. Masih banyak KUA yang tidak memiliki penghulu dan lebih banyak KUA yang masih memperbantukan  penyuluh  agama  Islam non-PNS atau P3N dalam pelaksanaan tugas administratif sehari-hari.
Sebagian  besar  KUA  belum  memegang SOP untuk melakukan pelayanan pencatatan pernikahan.  Hanya  beberapa  KUA  sudah memasang SOP pelayanan di ruang pelayanan pendaftaran  kehendak  nikah.  Pelayanan pencatatan pernikahan yang dilakukan masih mengacu  pada  alur  pelayanan  pencatatan pernikahan  yang  dikeluarkan  oleh  Ditjen Bimas  Islam.  Meski  demikian,  setiap pelayanan  pencatatan  pernikahan,  mulai dari pendaftaran kehendak nikah hingga hari pelaksanaan  pencatatan  pernikahan,  tidak memakan  waktu  lebih  dari  10  hari  sesuai yang  digariskan  oleh  Ditjen  Bimas  Islam. Pelayanan pendaftaran kehendak nikah pun tidak memakan waktu lebih dari 1 jam. Rerata pendaftaran kehendak nikah di seluruh KUA memakan waktu paling lama 15 menit hingga 30 menit. Kanwil Kemenag Propinsi maupun Kota/Kabupaten  melakukan  kunjungan untuk  monitoring  dan  evaluasi  reta  sekali dalam  setahun.  Monitoring  dan  evaluasi ini
Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Sumatera Barat  ...     (M. Agus Noorbani)
belum dijadwalkan secara baik di setiap KUA. Kunjungan lain dilakukan jika ada keperluan lain yang mendesak.
Setiap  KUA  di  Sumatera  Barat  sudah dibekali  dengan  kotak  Indeks  Kepuasan Masyarakat  (IKM).  Namun  tidak  setiap  KUA melakukan  survei  IKM  pasca  pemberian pelayanan pencatatan pernikahan. Salah satu sebab utama adalah keengganan masyarakat mengisi  form  IKM  karena  tidak  berminat dan tergesa-gesa. Jika dilakukan survei IKM pun,  hasilnya  tidak  dibaca  dan  digunakan secara memadai. Lebih banyak formulir IKM yang  telah  diisi  masyarakat  hanya  menjadi lembar  dokumentasi  yang  setiap  bulannya diserahkan  kepada  kantor  Kemenag  Kota/ Kabupaten.
Hasil  kajian  di  Sumatera  Barat  sejalan dengan  apa  yang  dihasilkan  oleh  Jupagni (2015;  442),  yang  mencatat  bahwa  naiknya minat masyarakat menikah di KUA saata ini lebih  karena  faktor  bebas  biaya  dan  tidak mempertimbangkan berbagai kualitas layanan  dan  kondisi  fasilitas  KUA  yang sederhana.  Berbagai  anggapan  yang  telah lama beredar di masyakat bahwa menikah di KUA merupakan pernikahan untuk menutupi aib  karena  hamil  di  luar  pernikahan  atau alasan  buruk  lainnya  menjadi  diabaikan oleh  sebagian  besar  maryarakat.  Seperti disampaikan oleh Kepala KUA Koto Tangah, bahwa masyarakat Kota Padang khususnya, akan  lebih  memilih  menikahkan  anak- anak  mereka  di  KUA  jika  memang  tidak mengeluarkan biaya.

## PENUTUP
Pemberlakuan  PP  Nomor  48  Tahun  2014 telah  mengubah  perilaku  sebagian  besar masyarakat  di  Sumatera  Barat  dalam menikahkan  anak-anak  mereka.  Perubahan peraturan  ini  telah  mendorong  masyarakat
melakukan  pencatatan  pernikahan  di  balai nikah  KUA  Kecamatan  karena  gratis.  Setiap KUA  telah  menerapkan  biaya  pencatatan pernikahan sesuai dengan yang telah diatur dalam PP Nomor 48 Tahun 2014. Peningkatan jumlah  biaya  pendaftaran  biasanya  terjadi karena  pasangan  catin  menggunakan  jasa orang lain saat mendaftarkan kehendak nikah mereka  atau  terjadi  pada  instansi  lain  yang mengeluarkan surat pengantar pendaftaran kehendak  nikah.  Untuk  mengurangi  citra bahwa  masih  terjadi  peningkatan  biaya pencatatan  pernikahan  di  lapangan, Kementerian  Agama  perlu  bekerja  sama dengan Kementerian Dalam Negeri agar KUA dapat  mengakses  data  kependudukan  agar tidak  perlu  lagi  pasangan  catin  mengurus surat  pengantar  nikah  di  tingkat  kelurahan. Banyak instansi yang mesti dilalui pasangan catin  untuk  mendaftar  membuat  rentan praktik  pungutan  di  luar  biaya  yang  telah ditentukan.
Tidak  setiap  KUA  memegang  SOP pelayanan  dan  menampilkannya  di  ruang pelayanan  pendaftaran  kehendak  nikah. Pelayanan  pencatatan  pernikahan  selama ini lebih mengacu pada alur pelayanan yang dikeluarkan Ditjen Bimas Islam. Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Kemenag tingkat Propinsi  dan  Kota/Kabupaten  selama  ini belum  terjadwal  dengan  baik  dan  belum dilakukan  secara  rutin.  Selain  itu,  belum ada  SOP  yang  mengatur  apa  yang  mesti dilakukan  pada  saat  melakukan  evaluasi dan  monitoring.  Padahal  Kemenag  tingkat propinsi  dan  kota/kabupaten  mendapat jatah  pengelolaan  dari  biaya  pencatatan pernikahan yang ada setiap bulannya.
Belum maksimalnya
pelayanan pencatatan  pernikahan  di  KUA  pasca pemberlakuan  PP  Nomor  48  Tahun  2014 adalah  karena  pengelolaan  biaya  nikah selama  ini  lebih  banyak  dialokasikan  untuk

## Jurnal PENAMAS Volume 32, Nomor 1, Januari-Juni 2019, Halaman 573 - 588
honor  jasa  profesi  dan  transporasi  petugas pencatat nikah di luar KUA. Belum ada alokasi untuk  perbaikan  sarana  dan  prasarana gedung KUA untuk meningkatkan pelayanan pencatat pernikahan. Sementara pengelolaan sarana dan prasarana KUA masih bergantung pada biaya operasional KUA yang kerap tidak mencukupi. Perbaikan pelayanan juga mesti
diiringi  dengan  perbaikan  kuantitas  dan kualitas tenaga pelayanan di KUA. Sementara masih banyak KUA yang kekurangan tenaga pelayanan  dalam  melaksanakan  pelayanan pencatatan  pernikahan  dan  KUA  sendiri memiliki  beban  tugas  selain  pelayanan pencatatan pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA
BPS  Propinsi  Sumatera  Barat.  2015a. Statistik  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  2015 .  Padang:  BPS Sumbar.
BPS Propinsi Sumatera Barat. 2015b. Sumatera Barat dalam Angka 2015 . Padang: BPS Sumbar.
BPS  RI,  2010.  Data  Sensus  Penduduk  2010.  Didapat  dari;  http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/ tabel?search-tabel=Penduduk+Menurut+Wilayah+dan+Agama+yang+Dianut&tid=321&sear ch-wilayah=Provinsi+Sumatera+Barat&wid=1300000000&lang=id, pada 23 September 2016
BPS  Sumbar,  2015.  Jumlah  Penduduk  dan  Laju  Pertumbuhan  Penduduk  Menurut  Kabupaten/ Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat,  2010,  2014,  dan  2015.  Didapat  dari  http://sumbar.bps.go.id/ linkTabelStatis/view/id/399, pada 23 September 2016.
Budiman,  Achmad  Arief.  2014. Praktik  Gratifikasi  dalam  Pelaksanaan  Pencatatan  Pernikahan;  Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang . Semarang; IAIN Walisongo Semarang.
Bungin, Burhan. 2008. Metodologi Penelitian Kuantitatif; Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya (cet. ke-3). Jakarta: Kencana.
Cahyono, Giri. “Pengaruh Kualitas  Pelayanan dan Harga Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat; Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong”. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka, tidak diterbitkan, 2008.
Dwiyanto,  Agus.  2010. Manajemen  Pelayanan  Publik:  Peduli,  Inklusif,  dan  Kolaboratif .  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Islamy, M. Irfan. 1999. Reformasi Pelayanan Publik. Makalah Pelatihan Strategi Pembangunan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dan Era Globalisasi di Kabupaten Dati II Trenggalek.
Jupagni. 2015. “Fenomena Peningkatan Peristiwa Nikah di KUA; Studi Kasus Pelayanan di Kecamatan Mungka”. Jurnal Bimas Islam , Vol. 8 No. 3, Tahun 2015, hal. 415-448.
Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael. 1994. An Expanded Sourcebook; Qualitative Data Analysis (2nd Ed.). California: Sage Publication, Inc.
Patton,  Michael  Quinn.  2009. Metode  Evaluasi  Kualitatif (Terj.  Budi  Puspo  Priyadi,  Cet.  Kedua). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sodikin.  2015.  “Implementasi  Peraturan Pemerintah  Nomor  19  Tahun  2015  tentang  Tarif  Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak; Studi Kasus KUA Kecamatan Blado Kabupaten Batang”. Jurnal Bimas Islam , Vol. 8 No. 3, Tahun 2015, hal. 481-520.
Pelayanan Pencatatan Pernikahan di Sumatera Barat  ...     (M. Agus Noorbani)
Stufflebeam,  Daniel  L.  &  Coryn,  Chris  L.  S.  2014. Evaluation;  Theory,  Models,  and  Applications .  San Fransisco: Jossey-Bass.
Troachim,  William  M.  The  Research  Methods  Knowledge  Base  (2nd  Ed.)  at  <http://www. socialresearchmethods.net/kb/> (version current as of October 20, 2006).
Troachim, William, & Donelly, James P. 2006. The Research Methods Knowledege Base . Cincinnati, Ohio: Atomic Dog Publishing.
Thurmuzi, Muhammad. 2015. “Upaya Mewujudkan Layanan Nikah yang Berintegritas Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Di Kecamatan Montong Gading Lombok Timur NTB”. Jurnal Bimas Islam , Vol. 8 No. 3, tahun 2015, hal. 449-480.
Yin, Robert K. 2003. Case Study; Research Design and Methods (3rd ed.). California: Sage Publications.

## Jurnal PENAMAS Volume 32, Nomor 1, Januari-Juni 2019, Halaman 573 - 588