## TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DALAM KAITANNYA DENGAN PEMANFAATAN ENERGI NUKLIR
Petrus Avelino Framayuka Tolang, Geradin Mayella Jivisina Kotan, Unchianus Natalius Tety Nahak
Universitas Airlangga, Surabaya Email: (linotolang@gmail.com)

## Abstrak
Penggunaan  teknologi  nuklir  juga  tidak  luput  dari  kecelakaan. Kecelakaan  nuklir  disebabkan  oleh  terlalu  banyak  energi  yang  seringkali  sangat berbahaya.  Sehubungan  dengan  masalah  nuklir  dengan  konsekuensi  hukum  dari penggunaan  teknologi  nuklir  dan  tanggung  jawab  pidana  lingkungan.  Penelitian ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif.  Terkait  dengan  konsekuensi hukum  yang  ditimbulkan,  harus  dimintai  pertanggungjawaban  menurut  hukum yang  dalam  hal  ini  pidana.  Dalam  kecelakaan  nuklir  yang  berkaitan  dengan lingkungan,  individu  dan  perusahaan  dapat  dimintai  tanggung  jawab  atas hukuman pidana sesuai dengan UU PPLH. Penanganan korporasi ini diklarifikasi oleh  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2016 tentang Prosedur Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi karena ketidakjelasan dalam kriminalisasi korporasi dalam UU PPLH. Adapun hukuman sebagai akibat pemanfaatan  nuklir  yang  berdampak  pada  lingkungan  sifatnya  adalah  ultimum remedium atau sebagai obat terakhir.
Kata kunci: Pemanfaatan Nuklir, Kecelakaan Nuklir, Tanggung Jawab Pidana.

## Abstract
By  utilizing  nuclear  energy,  humans  get  huge  benefits.  The  use  of nuclear  technology  is  also  not  spared  from  accidents.  Nuclear  accidents  are caused by too much energy which is often very dangerous. In relation to nuclear issues  with  the  legal  consequences  of  the  use  of  nuclear  technology  and environmental  criminal  liability.  This  research  uses  a  normative  juridical approach.  Related  to  the  legal  consequences  caused,  it  should  be  held  liable according to law which in this case is criminally. In nuclear accidents related to the  environment,  individuals  and  corporations  may  be  held  liable  for  criminal penalties in accordance with the PPLH Law. The handling of this corporation is clarified  by  the  Supreme  Court  Regulation  of  the  Republic  of  Indonesia  Number 13  of  2016  concerning  Procedures  for  Handling  Criminal  Acts  by  Corporations due to  obscurity in  the criminalization of  corporations in  the PPLH Law. As for punishment  as  a  result  of  nuclear  utilization  which  has  an  impact  on  the environment its nature is ultimum remedium or as a final remedy.
Keywords: Nuclear Utilization, Nuclear Accidents, Criminal Liability

## PENDAHULUAN
erkembangan  teknologi  di  dunia  pada  akhir-akhir  ini  sangat  pesat  seiring dengan  inovasi  dan  daya  cipta  yang  tinggi  oleh  manusia  dalam kehidupannya.Kajian  yang  secara  terus  menerus  ini  menunjukkan  bahwa dalam masa seperti ini perlu dikembangkannya suatu model penemuan-penemuan yang  bersifat  praktis  dan  menjangkau  semua  kalangan  masyarakat.Nuklir merupakan  salah  satu  penemuan  yang  belum  lama  ini  dikembangkan  dan  pada saat  ini  menjadi  salah  satu  potensi  yang  dikaji  untuk  dikembangkan  di Indonesia.Kata Nuklir berarti bagian dari atau yang berhubungan dengan nukleus atom (inti atom). 1 Dari nuklir inilah kemudian dikembangkan teknik nuklir.Teknik nulir adalah penerapan praktis bidang ilmu inti atom  yang disarikan dari prinsip- prinsip  fisika  nuklir  dan  interaksi  antara  radiasi  dan  material. 2 Pengembangan teknologi  nuklir  saat  ini  sangat  pesat,  baik  dikembangkan  untuk  senjata  nuklir maupun sebagai penggunaan sipil.
Teknologi  nuklir  banyak  diaplikasikan  dalam  berbagai  bidang.  Dengan memanfaatkan energi nuklir manusia mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Berbeda  jika  digunakan  untuk  hal  militer  tentunya  sangat  berbahaya,  mengingat ledakan  yang  dihasilkan  dari  bom  nuklir  begitu  besar.  Dalam  bidang  medis, Manfaat energi  nuklir bagi  manusia dalam bidang medis  yakni  sebagai  diagnose dan  juga  terapi  radiasi.  Hal  ini  tentunya  sangat  berguna  bagi  mereka  para penderita  kanker.Pada  bidang  ini  sering  disebut  juga  sebagai  kedokteran  nuklir yang  membantu  menyembuhkan  berbagai  penyakit.  Dalam  bidang  pertanian, manfaat  tegnologi  nuklir  disebut  sebagai  iradiasi  makanan  merupakan  proses memaparkan  bahan  makanan  dengan  menggunakan  ionisasi  radiasi  yang bertujuan  untuk  menghancurkan  bakteri,  virus,  maupun  juga  serangga  yang terdapat  pada  makanan.  Dalam  bidang  industry,  manfaat  teknologi  nuklir  seperti proses  eksplorasi  serta  gas,  mengukur  kelembaban  dan  kepadatan  serta  sebagai perancangan  konstruksi  jalan.  Dalam  bidang  pembangkit  listrik,  teknologi  nuklir digunakan  pembangkit  listrik  memberikan  energi  listrik  sangat  besar  ketimbang energi  dari  fosil.Bebrapa  negara  telah  menggunakan  teknologi  ini  namun  perlu kehati-hatian  tingkat  tinggi  dalam  penggunaannya  sehingga  tidak  terjadi kebocoran. 3
1 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nuklir diakses tanggal 4 Mei 2019 Pukul 10:56 WIB
2 Ibid.
3 https://pendidikan.id/main/forum/diskusi-pendidikan/artikel-berita/2560-manfaat-energi- nuklir-bagi-manusia diakses tanggal 4 Mei 2019 Pukul 11:05 WIB
P
Pemanfaatan tegnologi nuklir tidak luput juga dari kecelakaan.Kecelakaan nuklir  diakibatkan  oleh  energi  yang  terlalu  besar  yang  seringkali  sangat berbahaya.Kecelakaan  radiologis  dan  nuklir  sipil  sebagian  besar  melibatkan pembangkit  listrik  tenaga  nuklir.Yang  paling  sering  adalah  pemaparan  nuklir terhadap para pekerjanya akibat kebocoran nuklir.Kebocoran nuklir adalah istilah yang merujuk pada bahaya serius dalam pelepasan material nuklir ke lingkungan sekitar.Yang paling terkenal adalah kasus Three Mile Island di Pennsylvania dan Chernobyl di Ukraina. 4
Dalam  pemanfaatan  teknologi  nuklir  juga  sangat  berkaitan  dengan lingkungan hidup yang menjadi tempat pemanfaatannya dan juga yang kemudian memberi dampak terhadap lingkungan hidup. Adapun lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan  Hidup  adalah  kesatuan  ruang  dengan  semua  benda,  daya,  keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu  sendiri,  kelangsungan  perikehidupan,  dan  kesejahteraan  manusia  serta makhluk  hidup  lain.  Kebutuhan  akan  lingkungan  bersih  dan  sehat  merupakan kebutuhan dari setiap manusia. Di Indonesia secara yuridis mengenai lingkungan adalah hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28H Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945  yang menyatakan “ Setiap orang berhak hidup  sejahtera  lahir  dan  batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan  lingkungan hidup  yag  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan”.
Penggunaan  teknologi  nuklir  juga  secara  yuridis  telah  ada  dalam  peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran. Ini dilakukan guna mendukung pemanfaatan    dan  pengembangan  di  berbagai  bidang  kehidupan  manusia. Pemanfaatan  teknologi  nuklir  atas  perintah  UU  tersebut  kemudian  membentuk Badan  Pelaksana  untuk  penyelenggaraan  penelitian  dan  pengembangan, penyelidikan  umum,  ekpoitasi  dan  eksplorasi  bahan  galian  nuklir,  produksi radioisotope  untuk  keperluan  penelitian  dan  pengembangan,  dan  pengelolaan limbah radioaktif. 5 Kemudian lagi dibentuk Badan Pengawas yang melaksanakan pengawasan  terhadap  segala  kegiatan  pemanfaatan  tenaga  nuklir  yang menyelengarakan peraturan, perizinan dan inspeksi. 6
Kegiatan  Pemanfaatan  teknologi  nuklir  inilah  kemudian  tidak  selamanya membawa  dampak  baik  bagi  manusia  tetapi  dampak  buruk  juga.Salah  satu
4 Op.cit , https://id.m.wikipedia.org/wiki/Nuklir
5 Pasal 3 UU Nomor 10Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
6 Pasal 4 UU Nomor 10Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
dampak  yang  sangat  membahayakan  adalah  terjadinya  kecelakan  atau  kelalain dalam pemanfaatannya yang mempengaruhi kerusakan atau pencemaran terhadap lingkungan  hidup  yang  kemudian  menjadi  fokus  kajian  saya  mengenai  tindak pidana  lingkungan  hidup  dalam  kaitannya  dengan  ketenaganukliran  dengan  isu akibat  hukum  terhadap  pemanfaatan  teknologi  nuklir  serta  pertanggungjawaban pidana lingkungan sebagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pemanfaatan teknologi  nuklir.  Adapun  tujuan  dari  penulisan  artikel  ini  adalah  untuk mengetahui  akibat  hukum  dari  pemanfaatan  energi  nuklir  terhadap  lingkungan hidup  serta  membahas  mengenai  pertanggungjawaban  pidana  lingkungan  hidup sebagai akibat kecelakaan nuklir.

## PEMBAHASAN

## A. Akibat Hukum Pemanfaatan Teknologi Nuklir
Tenaga  nuklir  saat  ini  telah  menjadi  salah  satu  alternatif  yang  menarik minat  banyak  negara  dalam  hal  penggunaannya.Penggunaan  tersebut  dapat diterapkan  di  berbagai  bidang  kegiatan.  Salah  satu  yang  menjadi  sangat  terkenal belakangan ini adalah penggunaan tenaga nuklir sebagai reaktor nuklir yang lebih dikenal  sebagai  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Nuklir  (PLTN).  Penggunaan  tenaga nuklir  ini  timbul  karena  adanya  peningkatan  kebutuhan  energi  yang  aman  untuk pertumbuhan  serta  masa  depan,  hampir  separuh  penduduk  Indonesia  belum menikmati  listrik,  pencegahan  pemanasan  global,  dan  peningkatan  peran  energi baru dan terbarukan. 7
Di  Indonesia  melalui  BATAN  dan  BAPETEN  tengah  gencar  dilakukan pengenalan  tenaga  nuklir  kepada  masyarakat  untuk  digunakan  sebagai pembangkit listrik guna menangani masalah pasokan listrik di Indonesia.  Terkait dengan  tenaga  nuklir  tersebut  guna  memenuhi  kebutuhan  maka  dilakukan pemanfaatan  yang  didefenisikan  dalam  Pasal  1  angka  4  Undang-Undang  Nomor 10  Tahun  1997  tentang  Ketenaganukliran  menjelaskan  pemanfatan  adalah kegiatan  yang  berkaitan  dengan  tenaga  nuklir  yang  meliputi  penelitian, pengembangan, penambangan, pembuatan, produksi, pengangkutan, penyimpanan,  pengalihan,  ekspor,  impor,  penggunaan,  dekomisioning,  dan pengolahan limbah radioaktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Tidak  diragukan  lagi  bahwa  tenaga  nuklir,  termasuk  di  dalamnya  radiasi, banyak  manfaatnya,  meliputi  berbagai  bidang  kehidupan  dalam  masyarakat  dan negara.  Hal  ini  disebabkan  karena  sifat  radiasi  yang  mempunyai  daya  penetrasi
7 Ferhat  Aziz,  “ Pembangkit  Listrik  Tenaga  Nuklir  dan  Lingkungan ”,  makalah disampaikan dalam seminar tentang nuklir tanggal 27 November 2007.
terhadap  benda-benda  yang  dilalui  berbeda  dengan  cahaya  nampak.  Berhubung dengan  sifat-sifat  itulah  radiasi  sejak  lama  telah  dimanfaatkan  untuk  mengetahui atau menghasilkan sesuatu yang diharapkan yang tidak dapat dicapai dengan cara konvensional.
Radiasi  adalah  pancaran  energy  melalui  suatu  materi  atau  ruang  dalam bentuk  panas,  partikel  atau  gelombang  elektromagnetik/  cahaya  (foton)  dari sumber  radiasi. 8 Adapun  tenaga  nuklir  tergolong  dalam  sumber  radiasi  buatan yang  ada  karena  dibuat  oleh  manusia  yang  mana  sumber  radiasi  tersebut  yang dalam bentuk  unsur-unsur netral  dengan radiasi  gelombang elektromagnetik atau partikel  melalui  suatu  reaksi  nuklir  yang  kemudian  sifatnya  menjadi  dapat memncarkan radiasi atau sebagai zat radioaktif. Radiasi juga terdiri dari berbagai jenis  yakni  Radiasi  alpha,  beta,  gamma,  neutron,  sinar-X  dll.radiasi  ini jugatergolong  dalam  radiasi  pengion  atau  jenis  radiasi  yang  dapat  menyebabkan efek ionisasi apabila berinterakis dengan sel-sel hidup. 9 Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran yang dimaksud dengan  radiasi  pengion  adalah    gelembang  elektromagnetik  dan  partikel bermuatan  yang  kerena  energi  yang  dimilikinya  mampu  meng-ionisasi  media yang  dilaluinya.  Sedangkan  radiasi  non  pengion  adalah  jenis  radiasi  yang  tidak akan menyebabkan efek ionisasi apabila berinteraksi dengan sel-sel hidup seperti gelombang  radio,  gelombang  microwave,  gelombang  radar  dll. 10 Sehingga  dapat dipahami  disini  yakni  radiasi  pengion  merupakan  jenis  radiasi  yang  ada  dalam pemanfaatan nuklir yang dapat memberikan energi.
Namun  di  balik  sifat  yang  bermanfaat  itu  radiasi  nuklir  juga  dapat mengandung sifat bahaya, yaitu agar sifat bahaya itu tidak mencelakakan manusia yang memanfaatkan, termasuk merusak lingkungan apabila pemanfaatannya tidak memenuhi  ketentuan  yang  dipersyaratkan  untuk  itu.  Radiasi  tidak  terlihat,  tidak berwarna  dantidak  berbau,  dan  hanya  dapat  dideteksi  dengan  instrumen,  dan mampu menimbulkan ionisasi  pada benda  yang  dilalui. Radiasi mempunyai  efek yang  dapat  merugikan  pada  sel  tubuh  manusia  yang  disebut  efek  deterministik atau stokastik. 11
8 Adiwardojo,  Ruslan,  Eko  Madi  Parmanto, Fakta  Seputar  Radiasi, PDIN-BATAN, Jakarta, 2010, h. 1
9 Ibid, h. 2-6
10 Ibid, h. 7
11 Eri Hiswara, Buku Pintar Produksi dan Keselamatan Radiasi di Rumah Sakit , BATAN Press, Jakarta, 2015, h.2
Secara  prinsip,  keselamatan  manusia  dan  lingkungan  adalah  dua  aspek utama yang harus menjadi tujuan dan harus diperhitungkan dan dipertimbangkan dalam pengoperasian suatu  instalasi teknis.  Apalagi  untuk  instalasi nuklir seperti halnya  reaktor,  masalah  keselamatan  dituntut  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan instalasi  non  nuklir  atau  sering  disebut  instalasi  konvensional  karena  terdapat tambahan  potensi  bahaya  yaitu  berupa  kandungan  zat  radioaktif.  Pada pengoperasian  reaktor,  di  dalam  bahan  bakar  nuklir  terkandung  banyak  zat radioaktif  yang  disebut  isotop  produk  fisi  atau  isotop  hasil-belah  yang  bersifat radioaktif dalam jumlah dan aktivitas yang sangat besar. 12
Pemanfaatan  nuklir  dalam  kaitannya  dengan  lingkungan  sangat  perlu diperhatikan  sebagai  mana  dalam  Pasal  1  Angka  2  UU  Nomor  32  Tahun  2009 Tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  yang  menyatakan “Perlindungan  dan  pengelolaan  lingkungan  hidup  adalah  upaya  sistematis  dan terpadu  yang  dilakukan  untuk  melestarikan  fungsi  lingkungan  hidup  dan mencegah  terjadinya  pencemaran  dan/atau  kerusakan  lingkungan  hidup  yang meliputi  perencanaan,  pemanfaatan,  pengendalian,  pemeliharaan,  pengawasan, dan penegakan hukum”. Selanjutnya masih berkaitan dengan pasal tersebut diatas maka setidaknya dalam  pemanfaatan nuklir seharusnya disertai  dengan dokumen kajian  seperti  yang  ada  dalam  Pasal  14  UU  PPLH  yakni  Instrumen  pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas: a). KLHS; b). tata ruang;  c).  baku  mutu  lingkungan  hidup;  d).  kriteria  baku  kerusakan  lingkungan hidup; e). amdal; f). UKL-UPL; g). perizinan; h). instrumen ekonomi lingkungan hidup; i). peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup; j). anggaran berbasis  lingkungan  hidup;  k).  analisis  risiko  lingkungan  hidup;  l).  audit lingkungan  hidup;  dan  m).  instrumen  lain  sesuai  dengan  kebutuhan  dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.
Dokumen-dokumen  seperti  diatas  dapat  dikatakan  sebagai  syarat  mutlak dalam  pelaksanaan  suatu  kegiatan  yang  dalam  hal  ini  mengenai  pemaanfaatan tenaga  nuklir  dengan  mengingat  efek  bahaya  yang  terjadi  dikemudian  hari terhadap  lingkungan  hidup.  Terkait  dengan  sifat  mencelakakan  manusia  dan lingkungan  dari  pemanfaatan  nuklir  dapat  membawa  akibat  hukum.  Dalam kepustakaan  bahasa  Indonesia  terutama  dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia akibat  hukum  diartikan  sebagai  akibat  yang  timbul  dari  suatu  peristiwa hukum. 13 Dilihat  dari  segi  isinya  peristiwa  hukum  dapat  terjadi  karena  keadaan tertentu, kejadian alam, dan kejadian fisik  yang menyangkut kehidupan manusia.
12 Iman Kuntoro, Keselamatan Reaktor Nuklir, BATAN Press, Jakarta, 2018, h. 13.
13 https://kbbi.kata.web.id/akibat-hukum/ diunduh Kamis, 9 Mei 2019 Pukul 22:00
Kejadian fisik  yang menyangkut kehidupan seperti kelahiran, kematian dan usia tertentu yang menyebabkan seseorang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum. 14 Tindakan hukum adalah tindakan yang diatur oleh hukum yaitu:
1. Tindakan  menurut  hukum  misalnya  jual  beli,  membuat  testamen, melangsungkan perkawinan, dan lain-lain.
2. Tindakan  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana  oleh  undang-undang, misalnya jual beli narkoba, menghilangkan nyawa orang lain, dan lain-lain.
3. Tindakan  yang melanggar hukum,  misalnya perbuatan merugikan orang lain, persaingan curang, dan lain-lain.
4. Tindakan  karena  tidak  memenuhi  kewajiban  yang  didalam  hukum  hal  itu disebut  wanprestasi  (default)  misalnya  tidak  membayar  hutang,  tidak mengirim barang yang dipesan oleh pembeli dan lain-lain. 15
Peristiwa  hukum  dan  tindakan  hukum    menimbulkan  akibat  hukum  yaitu akibat  yang  diatur  oleh  hukum. Penggunaan  teknologi  nuklir  merupakan  suatu peristiwa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Ketenaganukliran yang meliputi pemanfaatan,  pengembangan,  dan  penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi nuklir  serta  pengawasan  kegiatan  yang  berkaitan  dengan  nuklir.  Dalam pemnfaatan  dan  pengembangan  terkait  ketenaganukliran  ini  merupakan  sautu tindakan  yang  tidak  menutup  suatu  kemungkinan  terjadi    suatu  akibat  hukum yakni  kecelakaan  nuklir  yang  kemudian  didefenisikan  dalam  pasal  1  angka  15 yang  menyatakan  kecelakaan  nuklir  adalah  setiap  kejadian  atau  rangkaian kejadian yang menimbulkan kerugian nuklir.
Akibat  dari  kecelakaan  ini  menimbulkan  hak  asasi  manusia  menjadi terganggu dengan kerugian nuklir yang secara eksplisit didefenisikan dalam Pasal 1  angka  16  yaitu  Kerugian  nuklir  adalah  setiap  kerugian  yang  dapat  berupa kematian,  cacat,  cedera  atau  sakit,  kerusakan  harta  benda,  pencemaran  dan kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh radiasi atau gabungan radiasi dengan sifat racun, sifat mudah meledak, atau sifat bahaya lainnya sebagai akibat kekritisan  bahan  bakar  nuklir  dalam  instalasi  nuklir  atau  selamapengangkutan, termasuk kerugian sebagai  akibat tindakan preventif dan kerugian sebagai  akibat atau tindakan untuk pemulihan lingkungan hidup.
Kemudian  mengenai  pencemaran  lingkungan  hidup  inilah  yang  mana diatur  dalam  Pasal  1  Angka  14  yang  mendefenisikan  Pencemaran  lingkungan hidup  adalah  masuk  atau  dimasukkannya  makhluk  hidup,  zat,  energi,  dan/atau
14 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, 2008, Kencana, Jakarta, h. 210
15 Ibid , hlm. 210.
komponen  lain  ke  dalam  lingkungan  hidup  oleh  kegiatan  manusia  sehingga melampaui  baku  mutu  lingkungan  hidup  yang  telah  ditetapkan.  Dari  penjabaran terkait  perncemaran  lingkungan  hidup,  dapat  dimengerti  bahwa  dalam pemanfaatan  tenaga  nuklir  berupa  radiasi  juga  terjadi  kemungkinan  yang  tidak diduga  yakni  kecelakaan  nuklir  yang  dapat  berupa  kebocoran  nuklir  maupun kesalahan  instalasi  nuklir  ataupun  kejadian  yang  bukan  karena  manusia  tetapi karena  bencana  alam.  Dari  pencemaran  lingkungan  ini  kemudian  terjadi  akibat yang  lain  terhadap  lingkungan  hidup  sebagai  rangkaian  dari  pemanfaatan  nuklir yakni  kerusakan  lingkungan  hidup  yang  didfenisikan  dalam  Pasal  1  Angka  17 yang  menyatakan  “Kerusakan  lingkungan  hidup  adalah  perubahan  langsung dan/atau  tidak  langsung  terhadap  sifat  fisik,  kimia,  dan/atau  hayati  lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Kerusakan ini sangat  membahayakan  kelangsungan  hidup  manusia  yang  mana  dalam kehidupannya  selalu  menyatu  dengan  lingkungan  hidup  sehingga  apabila lingkungan hidup yang sebagai tempat yang ditempati rusak maka hidupnya juga akan  tidak  aman.  Ini  bertautan  dengan  pemanfaatan  nuklir  yang  apabila  terjadi radiasi  dari  pengoperasian  reaktor  dalam  kondisi  tidak  normal,  gangguan  dan kecelakaan maupun oleh sebab pengaruh dari luar instalasi reaktor. Pengaruh dari luar  dapat  berupa  bencana  alam  dan  kegiatan  masyarakat  termasuk  tindak kejahatan  manusia. 16 Kerusakan  lingkungan  hidup  akhirnya  membawa  dampak yang  merugikan  sebagai  akibat  dari  terjadinya  kebocoran  reaktor  nuklir  ataupun pada saat instalasi nuklir sebagaimana didefenisikan dalam Pasal 1 angka 26 yang menyatakan  “Dampak  lingkungan  hidup  adalah  pengaruh  perubahan  pada lingkungan  hidup  yang  diakibatkan  oleh  suatu  usaha  dan/atau  kegiatan.  Dengan demikian  pemanfaatan  energi  nuklir  secara  komersial  haruslah  mempunyai dokumen  lingkungan  hidup  yang  dipersyaratkan  dalam  UU  PPLH.  apabila terdapat  kecelakaan  nuklir  sebagai  akibat  hukumnya  ialah  kerusakan  lingkungan hidup yang berdampak pada lingkungan hidup dan kehidupan manusia yang hidup dalam suatu ekosistem lingkungan merasa terganggu akibat dari kecelakaan nuklir tersebut  sehingga  manusia  berhak  menuntut  pertanggungjawaban  atas  tindakan yang embawa akibat hukum tersebut.

## B.   Pertanggungjawaban Pidana Kecelakaan Nuklir
Dalam  setiap  perbuatan  yang  disebut  sebagai  perbuatan  hukum  selalu dilakukan  oleh  subyek  hukum.  Adapun  Subjek  hukum  adalah  terjemahan  dari bahasa Belanda rechtssubject. Subject dikenal dalam bahasa Inggris dan Belanda
16 Loc.cit , Iman Kuntoro, h. 15.
yang  muasalnya  dari  kata  Latin subjectus dan  secara  harafiah  diartikan  sebagai dibawah  kekuasaan  orang  lain  (subordinasi). 17 Manusia  dapat  disebut  sebagai subjek  hukum  pada  masa  ini  selama  ia  masih  hidup,  sejak  dilahirkan  hingga meninggal  dunia.  Menurut  Salmond, person dapat  dibedakan  menjadi  manusia dan  bukan  manusia.  Dalam  literatur  bahasa  Belanda  manusia  dikenal  sebagai natuurlijke person yang dalam bahasa Indonesia disebut orang dan bukan manusia disebut rechtspersoon yang artinya badan hukum. 18
Dalam pemanfaatan tenaga nuklir tentunya tidak lepas dari subyek hukum seperti  yang  dijebarkan  dalam  Pasal  angka  17  UU  ketenaganuliran  yang  dalam pemanfaatannya  terutama  mengenai  pengusaha  instalasi  nuklir  terdi  atas  orang persorangan  dan  juga  badan  hukum  yang  bertanggung  jawab  atas  pengoperasian instalasi  nuklir.  Selanjutnya  dalam  Pasal  7  ditentukan  bahwa  pemerintah  dapat membentuk badan usaha milik negara  yang berkaitan dengan pemanfaatan nuklir secara  komersial.  Maka  sudah  jelas  bahwa  dalam  pertanggung  jawaban  terkait dengan pemanfaatan nulkir dapat dibebankan kepada orang perseorangan maupun badan hukum.
Jika  dikaitkan  dengan    tindak  pidana  lingkungan  hidup,  maka  subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059, untuk  selanjutnya disingkat  UU PPLH Subjek hukum  yaitu “setiap orang”  yaitu “orang perseorangan” dan/atau “badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum” (pasal 1 angka 32).
Mengenai  pertanggungjawaban  pidana,  pertama-tama  perlu  ditelusuri terlebih  dahulu  mengenai  perbuatan  pidana  yang  dalam  hal  ini  adalah  tindak pidana.Perbuatan  pidana  menurut  Moeljatno  adalah  perbuatan  yang  dilarang melalui suatu aturan hukum berupa larangan dan disertai dengan ancaman sanksi tertentu  berupa  pidana  bagi  siapa  saja  yang  melanggar  suatu  aturan  hukum tersebut. 19 Selanjutnya  Moeljatno  juga  mengemukakan  elemen-elemen  dari perbuatan pidana yang terdiri dari lima elemen yakni 20 :
a. Kelakuan dan akibat (Perbuatan).
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
17 Peter  Mahmud  Marzuki, Pengantar  Ilmu  Hukum, Kencana  Prenadamedia,  Jakarta, 2008, h. 205.
18 Ibid , h. 207.
19 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Yogyakarta, 2000, hlm. 59
20 Ibid, hlm. 69
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
e. Unsur melawan hukum yang subyektif.
Dasar  adanya  tanggung  jawab  dalam  hukum  pidana  seperti  dikemukakan oleh  Simons  memberikan  intinya  bahwa  pertanggungjawaban  dalam  hukum pidana  adalah  1)  keadaan  psikis  atau  jiwa  seseorang;  dan  2)  hubungan  antara keadaan  psikis  dengan  perbuatan  yang  dilakukan. 21 Selanjutnya  dari pertanggungjawaban  pidana  adalah  mengenai  suatu  perbuatan  pidana  selalu diawali  dengan  adanya  suatu  kesalahan.  artinya  pengertian  kesalahan  dalam  arti luas selalu identik dengan pertanggungjawaban dan pengertian yang kedua adalah kesalahan tidak hanya dilihat dari pengertian psikologis tetapi juga dikenal dalam pengertian  hukum  atau  pengertian  normatif. 22 Kesalahan  dalam  pengertian psikologis adalah hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya yang mana jika perbuatan  tersebut  dikehendaki  maka  perbuatan  tersebut  dilakukan  dengan sengaja. 23 Terdapat 2 teori mengenai kesengajaan yakni teori kehendak dan teori pengetahuan  yang  mana  menurut  Moeljatno  tidak  ada  perbedaan  antara  kedua teori  tersebut  dengan  mengemukakandidalam  kehendak  untuk  melakukansesuatu sudah ada pengetahuan  namun  sebaliknya seorang  yang mengetahui  belum  tentu menghedaki  suatu  perbuatan. 24 Sedangkan  jika  perbuatan  yang  dilakukan  tidak dikehendaki  maka  perbuatan  tersebut  merupakan  suatu  kealpaan. 25 Kesalahan dalam  pengertian  normatif  adalah  penilaian  dari  luar  dengan  menggunakan ukuran-ukuran  normatif  yang  kemudian  menentukan  apakah  perbuatan  tersebut dapat dicelakan kepada pelaku dan apakah perbuatan tersebut dapat dihidari atau tidak dihindari oleh pelaku. 26
Mengenai  pemanfaatan  tenaga  nuklir  sebagaimana  dalam  Pasal  16  ayat  1 UU  Ketenaganukliran  secara  tegas  menyatakan  bahwa  “setiap  kegiatan  yang berkaitan  dengan  pemanfaatan  tenaga  nukli  wajib  memperhatiakan  keselamatan, keamanan,  dan  ketentraman,  kesehatan  pekerja  dan  anggota  masyarakat  serta perlindungan  terhadap  lingkungan  hidup.”  Pasal  ini  mau  menjelaskan  bahwa setiap pemanfaatan nuklir seharusnya wajib mempertimbangkan berbagai macam
21 Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 156.
22 Ibid , h. 159
23 Ibid ,
24 Loc.cit , Moeljatno, h. 186-187.
25 Op.cit , Eddy O.S. Hiariej, h. 159
26 Ibid,
aspek salah satunya adalah lingkungan hidup. Kerugian nuklir atas dilakukannya instalasi  nuklir  dan  lainnya  yang  menyebabkan  kerusakan  terhadap  lingkungan hidup  menimbulkan  harus  adanya  pertanggungjawaban  atas  terjadinya  akibat tersebut  yang  mana  dalam  uraian  sebelumnya  bahwa  pertanggungjawaban  atas kecelakaan  nuklir  dapat  diminta  kepda  pengusaha  instalasi  nuklir  secara perseorangan maupun badan hukum.
Dalam  pertanggungjawaban  kecelakaan  pemanfaatan  nuklir  terutama  atas instalasi  nuklir  yang  dilakukan  oleh  orang-perseorangan  yang  mengakibatkan kerusakan  lingkungan  hidup,  maka  seseorang  tersebut  dapat  dimintakan pertanggungjawaban pidana. Sejalan dengan Pasal 28 UU Nomor 10 Tahun 1997 Tetang  Ketenaganukliran  yang  menyatakan  “pengusaha  instalasi  nuklir  wajib bertanggungjawab  atas  kerugian  nuklir  yang  diderita  oleh  pihak  ketiga  yang disebabkan  oleh  kecelakaan  nuklir  yang  terjadi  dalam  instalasi  nuklir  tersebut”. Dapat  dijelaskan  bahwa  perseorangan  tersebut  wajib  bertanggungjawab  atas akibat  hukum  radiasi  dari  kecelakaan  nuklir  tersebut  yang  berdampak  pada lingkungan hidup. Pertanggungjawaban secara pidana ini lebih lanjut diatur dalam ketentuan  pidana  lingkungan  hidup  pada  Pasal  97  sampai  dengan  Pasal  120  UU PPLH.
Pertanggungjawaban  secara  perseorangan  dapat  terjadi  sesuai  ketentuan dalam  pasal-pasal  yang  ada  dalam  ketentuan  pidana  UU  PPLH  yang  mana  jenis sanksi  yang  diberikan  secara  kumulatif  antara  pidana  pokok  berupa  penjara  dan juga  denda.  Dalam  ketentuan  tersebut  juga  mengatur  pidana  penjara  dan  denda secara  minimum  khusus  dan  maksimal  khusus.  Pertanggungjawaban  pidana perseorangan ini juga dirumuskan dalam delik materiil.
Selain  pertanggungjawaban  secara  perseorangan,  kecelakaan  nuklir  yang mengakibatkan  terjadinya  kerusakan  lingkungan  hidup  dapat  juga  dibebankan kepada korporasi atau dalam UU Ketenaganukliran dipersempitkan sebagai badan hukum.  Pertanggungjawaban  semacam  ini  dilakukan  guna  menjamin  kepastian hukum  dan  memberikan  perlindungan  terhadap  hak  setiap  orang  untuk mendapatkan  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat.  Antisipasi  ini  terlaksana guna melindungi lingkungan dari efek kecelakaan dari pemanfaatan nuklir berupa radiasi  yang  timbul  dari  pemaanfaatannya  yang  berdampak  terhadap  lingkungan secara luas.
Berkaitan  dengan  dapat  dipertanggungjawabkan  korporasi  sebagai  subjek hukum pidana telah dikenal di Indonesia sejak Tahun 1951. Korporasi layak untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila tindakannya tesebut bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berkaitan dengan korporasi dapat dipertanggungjawabkan  secara  pidana,  pada  tataran  doktrin,  ada  beberapa  teori
yang  dapat  dinilai  yakni:  Pertama,  doktrin  pertanggungjawaban  yang  ketat menurut  undang-undang  ( strict liability ),  menekankan  pertanggungjawaban korporasi semata-mata sesuai bunyi undang-undang tanpa memandang siapa yang melakukan  kesalahan. Kedua ,  doktrin  pertanggungjawban  pengganti  ( vicarious liability ), menekankan pada pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi sebagai agen  perbuatan  korporasi  tersebut. Ketiga, teori  identifikasi  ( direct corporate criminal liability) atau doktrin pertanggungjawaban pidana secara langsung  yang mana perbuatan/kesalahan senior officer diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi. Keempat, teori agregasi menyatakan badan hukum dapat  dibebankan  pertanggungjawaban  jika  dilakuakan  sejumlah  orang  yang memenuhi  unsur  delik  yang  mana  antara  satu  dengan  lainnya  ada  keterkaitan. Kelima ,  ajaran corporate cultur model yang  menyatakan  badan  hukum  dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang  rasional  bahwa  badan  hukum  tersesbut  memberikan  wewenang  atau mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan. 27
Dari  uraian  doktrin  diata  maka  perlu  diambil  model  pertanggungjawaban korporasi.  Pertanggungjawab  pidana  korporasi,  menurut  Roeslan  Saleh  dapat ditemui  tiga  model  pertanggungjawaban 28 : Pertama ,  pengurus  korporasi  sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab. Pada model ini, bersandarkan pada  dasar  pemikiran  bahwa  badan  hukum  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan secara pidana, karena penguruslah yang akan selalu dianggap sebagai pelaku dari delik  tersebut. 29 Kedua, korporasi  sebagai  pembuat  dan  pengurus  yang bertanggungjawab.Dalam  hal  ini,  sudah  ditegaskan  bahwa  korporasi  mungkin sebagai  pembuat,  namun  untuk  pertanggungjawaban  diserahkan  kepada pengurus.Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan orang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut.Orang yang memimpin orporasi tersebutlah yang harus bertanggungjawab, terlepas pemimpin tersebut  mengetahui  perbuatan  tersebut  atau  tidak.Namun,  Roeslan  Saleh berpendapat  bahwa  hal  ini  hanya  berlaku  untu  pelanggaran  saja,  bukan kejahatan. 30
27 Ibid, h, 206-207.
28 Eddy  O.S  Hairiej  mengutip  dari  Setiyono,  2005, Kejahatan  Korporasi;  Analisis Viktimologi  Dan  Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Bayumedia Publishing, Malang. hlm.131-132
29 Eddy  O.S.  Hairiej  mengutip  Muladi  dan  Dwidja  Priyanto,  2010, Pertanggungan Pidana Korporasi , cetakan pertama, kencana prenada group, Jakarta, hlm.83
30 Loc. Cit.
Ketiga ,  korporasi  sebagai  pembuat  dan  juga  sebagai  yang  bertanggung jawab.Model  ini  memperlihatkan  perkembangan  korporasi  itu  sendiri,  karena ternyata hanya dengan menetapkan pengurus sebagai yang dapat dipidana tidaklah cukup.  Sebagaimana  yang  telah  disebutkan  sebelumnya,  bahwa  korporasi terkadang sebagai pihak yang diuntungkan dengan dilakukannya perbuatan pidana tersebut,sehingga  pemidanaan  terhadap  pengurus  tidak  dapat  menjamin  bahwa korporasi tidak akan melakukan perbuatan pidana itu lagi.
Mengenai  pertanggungjawaban  pidana  atas  penggunaan  nuklir  komersil yang membawa akibat terhadap lingkungan hidup secara tegas yang dapat diminta pertanggungjawaban  pidana  menurut  UU  Nomor  32  Tahun  2009  Tentang Perlindungan  Dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup(Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2009  Nomor  140,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Nomor  5059,untuk  selanjutnya  disingkat  UU  PPLH)  yakni  orang perseorangan  dan  pelaku  usaha  baik  berbadan  hukum  maupun  tidak  berbadan hukum. Undang-undang PPLH dalam BAB XV tentang KETENTUAN PIDANA, dijelaskan  dalam  pasal  97  sampai  dengan  120,  tentang  jenis-jenis  tindak  pidana dan subjek pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Beberapa catatan yang penting terkait  dengan  tindak  pidana  di  lingkungan  hidup,  khususnya  bagi  pelaku korporasi, yaitu
1) Tindak  pidana  lingkungan  hidup  merupakan  tindak  pidana  kejahatan  (pasal 97). Hal ini mengandung konsekuensi yuridis bahwa setiap yang “mencoba” atau “membantu” tindak pidana ini juga diancam dengan pidana.
2) Tampak  bahwa  korporasi  yang  dimaknai  “korporasi”  disini  yaitu  “badan usaha” badan usaha ini meliputi badan hukum maupun non badan hukum.
3) Ketentuan  pidana  terhadap  “badan  usaha”  diatur  dalam  Pasal  116,117,  118, dan 119
a. Pasal 116
Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada
1. Badan usaha; dan/atau
2. Orang  yang  memberi  perintah  untuk  melakukan  tindak  pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
b. Terhadap  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  116,  sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang  mewakili  di  dalam  da  di  luar  pengadilan  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.
4) Berdasarkan uraian angka 3 di atas, dapat diambil pemahaman bahwa uraian angka 3 diatas, dapat diambil pemahaman bahwa
a. Badan usaha dapat  dimintai pertanggungjawaban pidana manakala tindak pidana  lingkungan  hidup  tersebut  dilakukan  oleh  badan  usaha,  untuk badan usaha, atas nama badan usaha.
b. Pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan kepada
1. Badan usaha
2. Orang  yang  memberi  perintah  atau  orang  ang  bertindak  sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut
3. Badan  usaha  dan  orang  yang  memberi  perintah  untuk  melakukan tindak  pidana  tersebut  atau  orang  yang  bertindak  sebagai  pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
Menjadi  pertanyaan  dari  segi  UU  PPLH  mengenai  sanksi  pidana  bagi pelaku  badan  usaha  yakni  dapat  djatuhi  pidana  penjara  sedangkan  apa  mungkin badan usaha dapat dijatuhi pidana penjara?. Kemudian tidak diatur secara khusus mengenai pidana denda yang secara khusus ditujukan kepada badan usaha. Lebih tegas  lagi  dinyatakan  dalam  pasal  118  UU  PPLH  yang  mengatur  sanksi  bahwa badan  usaha  yang  diwakili  oleh  pengurus  yang  berwenang  mewakili  yang  mana semangatnya  lebih  kepada  menjatuhkan  pidana  penjara  kepada  orang perseorangan 31 .  Selanjutnya  mengenai  pidana  tambahan  diatur  dalam  pasal  119 UU  PPLH  yang  perlu  dipahami  bahwa  pidana  tambahan  tidak  dapat  dijatuhkan secara mandiri, bersifat fakultatif yang mana dajatuhkan atau tidak maka terserah pada  keputusan  hakim  dan  harus  diancamkan  dalam  pasal-pasal  terlebih dahulu.dengan  kata  lain  pidana  tambahan  tidak  dapat  dijatuhkan  jika  tidak diatur. 32
Perdebatan  dapat  terjadi  dalam  pertanggungjawaban  korporasi  terkait ketentuan  pidana  dalam  UU  PPLH,  jika  dikaitkan  dengan  kecelakaan  dalam pemanfaatan  tenaga  nuklir  yang  mana  radiasi  dari  nuklir  dapat  menyebabkan kerusakan  lingkungan.  Dalam  UU  ketenaganukliran,  demikian  tidak  diatur ketentuan  pidana  mengenai  korporasi  ataupun  perseorangan  dapat  dimintakan pertanggungjawaban  secara  pidana.  Begitupun  dalam  UU  PPLH  korporasi  dapat dipertanggungjawabkan  secara  pidana  akibat  kerusakan  maupun  pengrusakan lingkungan  hidup  telah  diatur  baik  dalam  bentuk  kesengajaan  ataupun  kealpaan namun  yang  menjadi  persoalan  kemudian  adalah  bentuk  penanganan  terhadap
31 Didik  Endro  Purwoleksono, Hukum  Pidana:  Untaian  Pemikiran, 2009,  Airlangga University Press, Surabaya, h. 125.
32 Ibid , h. 125.
korporasi yang menimbulkan akibat alam hal ini terkait pemanfaatan tenaga nuklir yang  membawa  akibat  hukum  terhadap  lingkungan  hidup.  Bentuk  penanganan tersebut  berupa  sanksi  yang  akan  diterima  korporasi  berupa  pidana  penjara  yang sebenarnya tidak lazim.
Ketidaklaziman  pemidanaan  penjara  kepada  korporasi  atau  badan  usaha dalam  UU  PPLH  kemudian  dapat  dijawab  lewat  Peraturan  Mahkamah  Agung. Dalam  kaitannya  pula  dapat  dilihat  dari  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana  Oleh  Korporasi,  Makna  tindak  pidana  oleh  Korporasi  merupakan  tindak pidana  yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan  lain,  baik  sendiri-sendiri  maupun  bersama-sama  yang  bertindak  untuk dan  atas  nama  Korporasi  di  dalam  maupun  di  luar  Lingkungan  Korporasi. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, sebagaimna diatur dalam pasal 4 ayat (1) bahwa  Korporasi  dapat  dimintakan  pertanggungjawaban  pidana  sesuai  dengan ketentuan  pidana  Korporasi  dalam  undang-undang  yang  mengatur  tentang Korporasi.  Hal  ini  mengandung  makna,  bahwa  korporasi  dapat  dijerat  dengan pidana,  manakala  undang-undang  tersebut  dengan  jelas  mengatur  tentang korporasi, termasuk di sini jenis pidananya berupa pidana denda. Mengeni pidana denda  ini  secara  eksplisit  termuat  dalam  Pasal  25  yang  mana  dinyatakan  dalam ayat  1  “Hakim  menjatuhkan  pidana  terhadap  Korporasi  berupa  pidana  pokok dan/atau  pidana  tambahan.  selajutnya  dalam  ayar  2  dan  3  secara  berturut-turut menyatakan  “Pidana  pokok  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  Korporasi sebagaimana  ayat  (1)  adalah  pidana  denda”  dan  “Pidana  tambahan  dijatuhkan terhadap  Korporasi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan”. Dapat  dipahami  bahwa  dalam  menjatuhkan  pemidanaan  terhadap  korporasi berdasarkan pedoman yang dikelarkan oleh Mahkamah Agung maka hakim dapat mejatuhkan berupa pidana denda kepada korporasi sebagai pidana pokok dan juga pidana tambahan  yang telah ada dalam perma tersebut  di  Pasal  31, Pasal 32 dan Pasal  33  berupa  perampasan  barang  bukti,  uang  pengganti,  ganti  rugi,  restitusi, perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana.
Dengan  demikian  terkait  dengan  kecelakaan  nuklir  yang  mengakibatkan kerusakan  lingkungan  pertanggungjawaban  pidana  dapat  ditanggung  oleh  orang- perseorangan  maupun  korporasi  atau  dalam  UU  Ketenaganukliran  lebih  kepada badan  hukum.  Adapun  bentuk  pemidanaan  untuk  orang  perseorang  mengacu kepada  UU  PPLH  sedangkan  bentuk  pidana  pokok  maupun  pidana  tambahan terhadap  korporasi  atau  badan  hukum  lebih  diutamakan  kepada  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  13  tahun  2016  terkait  Tata  Cara  Penanganan  Perkara Tindak  Pidana  Oleh  Korporasi.  Ini  karena  terjadi  ketidakjelasan  pemidanaan
terhadap  korporasi  dalam  UU  PPLH  yang  menghukum  korporasi  dengan  pidana penjara  yang  mana  lebih  tertuju  pada  pengurus  korporasi  yang  berwenang mewakili sehingga dianggap hukuman lebih ditekankan pada orang-perseorangan.
Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana kecelakaan pemanfaatan  nuklir  ini  lebih  diutamakan  kepada  perlindungan  terhadap lingkungan  hidup  yang  mana  telah  diamanatkan  dalam  konstitusi  Negara Republik  Indonesia  dalam  Pasa  28H  Ayat  1  yang  menegaskan  bahwa  “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak  memperoleh  pelayanan kesehatan” yang kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 5 Ayat (1) UUPLH yang berbunyi: “Setiap orang  mempunyai  hak  yang sama atas lingkungan hidup  yang baik  dan  sehat”  serta  UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang dalam pasal  9 ayat  (3)  menegaskan:  “setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.
Ketentuan  pidana  mengenai  akibat  dari  pemanfaatan  nuklir  yang membawa dampak pada lingkungan hidup ini juga dikategorikan sebagai ultimum remidium  yang  mana  dalam  ketentuan  pidana  UU  Ketenagan  nukliran  hanya mengatur  mengenai  hukuman  pidana  bagi  pemanfaatan  nuklir  tanpa  perizinan sedangkan yang lebih diutamakan adalah ganti kerugian yang mana berada dalam ranah  hukum  perdata.  Ketentuan  pidana  dalam  UU  PPLH  juga  merupakan  obat atau sarana terakhir dalam penegakan hukum dibidang lingkungan hidup. Dengan demikian  pemanfaatan  nuklir  yang  berakibat  pada  rusaknya  lingkungan  hidup dapat digunakan penegakan hukum menggunakan UU PPLH sejalan dengan asas hukum  yakni  lex  specialis  sistematis  yang  mengandung  makna  delik  khusus dalam tindak pidana khusus.

## PENUTUP
Pemanfaatan energi nuklir tidak lepas dari akibat hukum. akibat hukum itu berupa  kecelakaan  nuklir  yang  menimbulkan  adanya  kerugian  yang  berasal  dari radiasi  atau  gabungan  radiasi.  Ini  berdampak  pada  lingkungan  hidup  berupa kerusakan  yang  membawa  efek  negatif  bagi  manusia  dan  juga  ekosistem  secara umum.  Kecelakaan  nuklir  ini  bisa  saja  terjadi  pada  saat  instlasi  maupun  saat kebocoran  reactor  nuklir  sehingga  percemaran  lingkungan  tidak  dapa  dihindari. akibat hukum ini terjadi karena kesengajaan ataupun kelalaian. Selain kesengajaan dan kelalain  kecelakaan  nuklir dapat  terjadi  karena bencana  alam.  Terkait  akibat hukum yang ditimbulkan maka selayaknya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara  hukum  yang  dalam  hal  ini  secara  pidana.  Dalam  kecelakaan  nuklir  yang berkaitan dengan lingkungan hidup, orang-perseorangan maupun korporasi dapat
dimintakan pertanggungjawaban pidana yang pengukumannya sesuai dengan UU PPLH berupa pidana pokok penjara bagi orang-perseorangan  dan juga korporasi ataupun badan hukum dengan pidan pokok berupa pidana denda dan juga pidana tambahan berupa berupa perampasan barang bukti, uang pengganti, ganti rugi, restitusi, perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana. Penanganan bagi korporasi ini diperjelas dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata  Cara  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Oleh  Korporasi  karena  ketidakajelasan dalam  pemidanaan  terhadap  korporasi  dalam  UU  PPLH.  Adapun  pemidanaan  sebagai akibat  dari  pemanfaatan  nuklir  yang  berdampak  pada  lingkungan  hidup  sifatnya  adalah ultimum remedium atau sebagai obat terakhir.
Perlu  pembaharuan  dari  regulasi  mengenai  ketenaganukliran  yang mengatur sacara ketat tentang pemanfaatan nuklir secara komersil. Pembaharuan regulasi  dibidang  lingkungan  hidup  mengingat  semakin  banyak  korporasi  yang bermasalah  dengan  hukum  dapat  dijerat  dengan  peraturan  yang  jelas  dan  pasti sehingga  tidak  menimbulkan  konflik  atupun  kekosongan  aturan.  Pentinganya pengawasan terhadap pemanfaatan nuklir guna mengkaji efek yang akan timbul di waktu  mendatang  sehingga  ada  langkah-langkah  serius  dalam  mengatasi  akibat dari pemanfaatan nuklir barupa kecelakaan baik karena keadaan alam ataupun dari manusia itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008 Eddy  O.S.  Hiariej, Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana, Cahaya  Atma  Pustaka, Yogyakarta, 2016.
Fachruddin  M.  Mangunjaya,  “ Hidup  Harmonis  Dengan  Alam:  Esai-Esai Pembangunan  Lingkungan,  Konservasi  dan  Keanekaragaman  Hayati Indonesia”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006),
Ferhat  Aziz,  “ Pembangkit  Listrik  Tenaga  Nuklir  dan  Lingkungan ”,  makalah disampaikan dalam seminar tentang nuklir tanggal 27 November 2007.
Setiyono, 2005, Kejahatan Korporasi; Analisis Viktimologi Dan
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang.
Muladi  dan  Dwidja  Priyanto,  2010,  Pertanggungan  Pidana  Korporasi,  cetakan pertama, kencana prenada group, Jakarta.
Leden  Marpaung, Unsur-Unsur  Perbuatan  Yang  Dapat  di  Hukum ,  Sinar Grafika,Jakarta, 1991.
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, 2008, Kencana, Jakarta.
Rencana  Pembangunan  Reaktor  Nuklir  Ditolak, Suara  Pembaruan ,  Kamis  1 Maret 2007.
Roeslan  Saleh, Perbuatan  Pidana  Dan  Pertanggungjawaban  Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
Siswanto Sunarso, “ Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Yogyakarta, 2000.
Adiwardojo, Ruslan, Eko Madi Parmanto, Fakta Seputar Radiasi, PDIN-BATAN, Jakarta, 2010.
Eri  Hiswara,  Buku  Pintar  Produksi  dan  Keselamatan  Radiasi  di  Rumah  Sakit, BATAN  Press,  Jakarta,  Iman  Kuntoro,  Keselamatan  Reaktor  Nuklir, BATAN Press, Jakarta, 2018.
Ferhat  Aziz,  “ Pembangkit  Listrik  Tenaga  Nuklir  dan  Lingkungan ”,  makalah disampaikan dalam seminar tentang nuklir tanggal 27 November 2007.