## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 5, No 1, Agustus 2023, Hal 39 − 48 ISSN 2685-869X (media online) https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas DOI 10.47065/ekuitas.v5i1.3721

## Implementasi PSAK No. 107 tentang Ijarah pada Pembiayaan Dana Talangan Haji di Bank Syariah
Muhammad Al Faruq * , Nanik Wahyuni
Pascasarjana, Ekonomi Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Batu Jalan Ir. Soekarno No. 34 Dadaprejo Kota Batu, Indonesia Email: 1 ,* alfaruq24.af@gmail.com, 2 nanik.wahyuni@yahoo.co.id Email Penulis Korespondensi: alfaruq24.af@gmail.com Submitted: 23/06/2023 ; Accepted: 07/08/2023 ; Published: 15/08/2023
Abstrak −Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait Implementasi PSAK No. 107 pada Pembiayaan Dana Talangan Haji (DTH) di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan  deskriptif. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi penelitian ini dilaksanakan pada Bank Tabungan Negara (BTN)  Syariah  Kantor  Kas  (KK)  Sidoarjo,  berlokasi  di  Jl.  Ahmad  Yani,  No.  3G,  Sidokumpul,  Pucang,  Sidoarjo,  Jawa Timur. Wawancara dilakukan kepada Account Officer, Teller dan Customer Service. Dokumentasi didapatkan dari Buku Tabungan Haji & Umroh nasabah dan Laporan Keuangan Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo. Teknik analisis data penelitian ini dianalisis secara induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan transaksi Pembiayaan Multijasa (Dana Talangan  Haji)  telah  dijurnal  berdasarkan  ketentuan  yang  dikeluarkan  oleh  Pedoman  Akuntansi  Perbankan  Syariah  Indonesia (PAPSI)  Tahun  2003  yang  penyusunannya  berdasarkan  PSAK  No.  107.  Namun  untuk  transaksi  pembayaran  angsuran  Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo tidak sesuai dengan PSAK No. 107 karena tidak melakukan pencatatan (jurnal) pada saat terjadinya transaksi. Kemudian pada saat nasabah melakukan transaksi pembayaran angsuran atas Pembiayaan Multijasa (Dana Talangan Haji) Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo tidak mengakuinya sebagai pengurang pokok pembiayaan pada saat transaksi terjadi, hal ini menunujukkan ketidaksesuaian dengan konsep pengakuan yang sebenarnya berdasarkan PSAK No. 107.
Kata Kunci: PSAK No. 107; Pembiayaan Multijasa/Ijarah, Dana Talangan Haji; Bank Syariah
Abstract −This study aims to analyze the implementation of PSAK No. 107 concerning Financing of Hajj Bailout (DTH) Funds at Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo. This type of research uses qualitative methods with a descriptive approach. The data source of this research consists of primary data and secondary data. This research data collection technique through observation, interviews and documentation. The observation of this research was carried out at Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo which is located on Jl. Ahmad Yani, No. 3G, Sidokumpul, Pucang, Sidoarjo, East Java. Interviews were conducted with Account Officers, Tellers and Customer Service. Documentation was obtained from the customer's Hajj & Umrah Savings Book and the Financial Report of Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo. The data  analysis  technique  of  this  research  was  analyzed  inductively.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  recording  of Multiservice  Financing  transactions  (Haji  Bailout  Funds)  has  been  journalized  based  on  the  provisions  issued  by  Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia  (PAPSI) at years 2003  which are compiled based on PSAK No.  107. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo is not in accordance with PSAK No. 107 for not keeping records (journals) at the time the transaction occurred. Then when the customer makes an installment payment transaction for the Multiservice Financing (Hajj Bailout Fund) of Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo does not recognize it as a deduction from the principal of the financing at the time the transaction occurs, this shows a discrepancy with the actual concept of  recognition based on PSAK No. 107.
Keywords : PSAK No. 107; Multiservice/Ijarah Financing; Hajj Bailout Funds; Islamic Bank

## 1. PENDAHULUAN
Dalam  struktur  ekonomi  kontemporer,  lembaga  perbankan  merupakan  salah  satu  komponen  penting.  Perbankan memiliki kemampuan untuk memudahkan semua jenis transaksi keuangan, seperti peminjaman, tabungan, transfer, deposito, bahkan untuk  membayar biaya utilitas seperti:  listrik, air, dan telepon. Akibatnya, tidak  terdapat  satupun negara modern dapat menjalankan ekonominya tanpa partisipasi lembaga perbankan (Hiya & Siregar, 2022). Lembaga keuangan seperti perbankan mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat untuk digunakan oleh orang-orang yang membutuhkan dana, tujuannya secara konsumtif maupun produktif. Lembaga perbankan  di  Indonesia  terdiri  dari  dua  kelompok,  yaitu  bank  konvensional  dan  bank  syariah.  Bank  syariah  telah berkembang  seiring  dengan  perkembangan  ekonomi,  yaitu  dengan  memenuhi  kebutuhan  pelanggannya  dengan memunculkan produk pembiayaan baru, salah satunya adalah pembiayaan mulitijasa (Arifin M. H. et al., 2019).
Di sini, akad ijarah adalah yang diterapkan untuk pembiayaan multijasa. Kata “al-Ijarah” berasal dari kata “al- Ajru”, yang berarti “al-Iwadhu”. Ijarah dapat diterjemahkan menjadi akad pengalihan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa (ujrah). Ini tidak diikuti dengan pengalihan kepemilikan dari bank sebagai  pemberi  sewa  (Mu’jir)  terhadap  nasabah/pelanggan  (Musta’jir)  sebagai  penyewa  (Huda  &  Lubis,  2021). Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  No.  107  mengatur  transaksi  ijarah  dan  mengatur  pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapannya. PSAK No. 107 juga memberikan pengaturan akuntansi untuk pemilik (Mu’jir)  dan  penyewa  (Musta’jir).  PSAK  No.  107  mengatur  wujud  yang  melaksanakan  transaksi  ijarah  dan pembiayaan multijasa yang memakai akad ijarah, tetapi tidak mengatur cara akuntansi obligasi syariah (sukuk) yang

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 5, No 1, Agustus 2023, Hal 39 − 48 ISSN 2685-869X (media online) https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas DOI 10.47065/ekuitas.v5i1.3721
memakai akad ijarah. Salah satu manfaat perbankan syariah adalah mereka menawarkan Tabungan Haji dan Umroh (Bidol & Astuti, 2021).
Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor  Kas (KK) Sidoarjo adalah satu  diantara lembaga perbankan yang  termasuk  dalam  Bank  Penerima  Setoran  (BPS)  daripada  Biaya  Perjalanan  Ibadah  Haji  (BPIH),  yang  telah menyelenggarakan untuk waktu yang sudah lama dan dikenal dengan nama “Talangan”. Melalui kerjasama ini nanti calon  jama’ah  haji  dapat  mencicil  dana  talangan  dan  sebelum  berangkat  sudah  diharuskan  lunas  (Amsari,  2021). Dalam prakteknya, pembiayaan Dana Talangan Haji (DTH) Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo  menggunakan  akad  Qardh  wal  Ijarah.  Bank  Tabungan  Negara  (BTN)  Syariah  Kantor  Kas  (KK)  Sidoarjo mengantisipasi  bahwa  dengan  menggunakan  akad  Qardh  wal  Ijarah  pada  pembiayaan  Dana Talangan  Haji  (DTH) menjadikan bank dan nasabah/pelanggan akan memperoleh lebih banyak keuntungan. Pembayaran angsuran/cicilan Dana  Talangan  Haji  (DTH)  oleh  nasabah/pelanggan  merupakan  contoh  dari  fenomena  saat  ini,  yaitu  bank  tidak mencatat angsuran/cicilan pada saat transaksi terjadi dan tidak mengakui sebagai pengurangan atas pokok pinjaman yang diberikan. Akibatnya, penyajian saldo akun pinjaman pada akhir periode akuntansi (tutup buku) yang disajikan dalam laporan keuangan akan terpengaruh. Sehingga dalam jangka panjang, fenomena tersebut akan menjadi masalah bagi lembaga perbankan karena akan menimbulkan persepsi publik tentang ketidakpatuhan lembaga perbankan yang berakibat pada risiko reputasi dan risiko kepailitan (Sunardi et al., 2023).
Beberapa  penelitian  terdahulu  yang  terkait  dengan  penerapan  akuntansi  PSAK  No.  107  pada  pembiayaan multijasa  atau  ijarah  juga  menjadi  relevansi  dari  penelitian  ini.  Pertama,  menurut  (Zahra  &  Nurdiansyah,  2022) memaparkan bahwa praktek akuntansi ijarah di Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta telah diatur sesuai dengan ketentuan PSAK No. 107. Namun, kebijakan yang mengatur sewa awal aset ijarah yang akan disewakan masih belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAK No. 107. Kedua, menurut (Rokhim & Pribadi, 2020) memaparkan bahwa  untuk  indikator  pengakuan,  pengukuran,  penyajian  dan  pengungkapan  telah  sesuai  dengan PSAK  No.  107. Parameter pengakuan dan pengukuran (Akuntansi Pemberi Sewa), pengakuan dan pengukuran (Akuntansi Penyewa), dan pengakuan dan pengukuran (Ijarah Lanjut) tidak sesuai dengan PSAK No. 107. Ketiga, menurut (Angrayni et al., 2020) memaparkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu tidak memisahkan akad ijarah dengan akad rahn sehingga belum mengimplementasikan PSAK No. 107. Keempat, menurut (Tussalam & Ardiana, 2019) memaparkan bahwa PT. Pegadaian Syariah Jombang terkait perlakuan akuntansi gadai emas belum sesuai sebab belum terdapat biaya perbaikan sesuai dengan PSAK No. 107. Kelima, menurut (Firdaus & Munaraja, 2022) memaparkan bahwa PT. BNI  Syariah  telah  menerapkan  pendekatan,  penilaian  dan  penyajian  transaksi  ijarah  di  seluruh  laporan  keuangan sesuai dengan PSAK No. 107. Dari perbedaan hasil beberapa penelitian terdahulu menjadi suatu research gap untuk adanya  penelitian  selanjutnya.  Kemudian  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  praktek  akuntansi  pada Pembiayaan Dana Talangan Haji (DTH) di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo apakah telah sesuai atau belum sesuai dengan ketentuan PSAK No. 107, yang kemudian akan dijadikan sebagai novelty pada penelitian ini.
Berdasarkan beberapa pernyataan diatas menjadikan penulis tertarik untuk menganalisis terkait Implementasi PSAK No. 107 pada Pembiayaan Dana Talangan Haji (DTH) di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK)  Sidoarjo  dengan  harapan  hasil  penelitian  ini  berguna  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pencatatan,  pengakuan  dan  penyajian  laporan  keuangan.  Dan  juga  dapat  dijadikan  sebagai  evaluasi  secara kelembagaan agar akuntansi pembiayaan multijasa/ijarah telah sesuai sepenuhnya dengan ketentuan PSAK No. 107. Kemudian juga berguna untuk pengembangan keilmuan dan sebagai referensi untuk keperluan penelitian selanjutnya yang sejenis/serupa.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif. Sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder (Assyakurrohim et al., 2023). Data primer  merupakan segala macam  informasi dan  keterangan yang diambil secara langsung dari informan penelitian, yaitu narasumbernya. Data primer tersebut termasuk diantaranya informasi  tentang  subjek  yang  diteliti  oleh  penulis  (Maharany  et  al.,  2021).  Observasi  maupun  wawancara  dapat digunakan untuk mendapatkan data primer. Sedangkan segala macam teori maupun informasi yang didapatkan dengan cara  yang  tidak  langsung  dari  pusatnya,  seperti  beberapa  literasi  yang  berkomposisi  dari  teori,  tulisan  maupun dokumen tentang subjek penelitian, serta data lain yang terkait dengan kebutuhan dan tujuan penelitian disebut dengan data  sekunder  (Waqqosh  et  al.,  2022).  Teknik  pengumpulan  data  penelitian  ini  adalah  melalui  kegiatan  observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan melalui pengamatan langsung  terhadap  fokus  dan  objek  penelitian  (Sam,  2021).  Observasi  bertujuan  untuk  mendapatkan  berbagai keterangan  dan  data  faktual,  serta  mengetahui  situasi  dan  dinamika  objek  penelitian  (Jaya,  2020).  Wawancara merupakan  teknik  utama  guna  mengumpulkan  data  dari  pihak-pihak  yang  ditetapkan  sebagai  informan  penelitian (Arifatin et al., 2022). Wawancara yang dilaksanakan adalah wawancara tidak berstruktur, jenis wawancara ini dapat mengajukan pertanyaan secara fleksibel, navigasi pertanyaan yang lebih inklusif, dan target tetap terjaga, akibatnya diperoleh informasi  yang  berkecukupan  dan perbincangan yang lentur (Helaluddin & Wijaya, 2019).  Dokumentasi merupakan  cara pengumpulan data kualitatif dengan cara melihat atau menganalisis dokumen yang dibuat tentang suatu subjek oleh subjek itu sendiri atau oleh orang lain. Teknik analisis data penelitian ini adalah analisis induktif,

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 5, No 1, Agustus 2023, Hal 39 − 48 ISSN 2685-869X (media online) https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas DOI 10.47065/ekuitas.v5i1.3721
dimana penulis berupaya membentuk abstraksi atau pernyataan teoretis yang lebih global berdasarkan suatu fenomena atau peristiwa, kemudian memanifestasikan proposisi atau usulan yang mencoba meliputi setiap masalah yang diteliti, dan  memanifestasikan  proposisi  atau  usulan  interaktif  dengan  keumumannya  (Kamayanti,  2021).  Satu  diantara urgensi fitur penelitian induktif ialah penekanan terhadap contoh tandingan yang relevan dengan proposisi atau usulan yang dikonstruk oleh penulis (Mardawani, 2020). Atas dasar dari data yang telah dikumpulkan, ketentuan Pernyataan Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  No.  107  kemudian  diinterpretasikan  dan  dibandingkan  dengan  Standard Operating  Procedure  (SOP)  yang  disusun  perusahaan  tentang  pencatatan  transaksi/kesepakatan,  perlakuan transaksi/kesepakatan dengan menyajikan saldo rekening dalam laporan keuangan terkait akuntansi pembiayaan Dana Jaminan Haji (DTH) pada praktek lapangan atau Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo. Penelitian ini dilaksanakan pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo, yang berlokasi di Jl.  Ahmad  Yani,  No.  3G,  Sidokumpul,  Pucang, Sidoarjo,  Jawa  Timur,  Kode  Pos  61212,  dan  dilaksanakan  sekitar kurang  atau  lebih  1  (satu)  bulan,  dimulai  April  sampai  dengan  Mei  2023  untuk  kegiatan  observasi.  Kemudian wawancara dilaksanakan  kepada  Account  Officer, Teller dan Customer Service. Dan dokumentasi didapatkan dari buku Tabungan Haji dan Umroh nasabah/pelanggan dan Laporan Keuangan Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo. Kerangka berpikir penelitian ini sebagaimana berikut :
.
Gambar 1. . Kerangka . Berpikir
Berdasarkan  Gambar  1  terkait  perspektif  kerangka  pemikiran  pada  penelitian  ini,  dapat  diketahui  bahwa terdapat  permasalahan terkait penerapan akuntansi  PSAK No. 107  dalam pembiayaan  Dana Talangan Haji (DTH). Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK)  Sidoarjo. Dimulai dari penghimpunan dana haji dan umroh oleh pelanggan atau sebutan lainnya nasabah mendepositokan dana yang dimiliki untuk tabungan haji dan umroh di bank, dan dana tersebut kemudian dipertanggungjawabkan sesuai dengan metode akuntansi yang berlaku pada bank syariah.  Untuk  analisis  selanjutnya,  yaitu  mencocokkan  PSAK  No.  107  dengan  SOP  perusahaan  terkait  akuntansi untuk  pencatatan,  perlakuan  dan  penyajian  tabungan  haji  dan  umroh  nasabah/pelanggan.  Dari  kejadian  tersebut, kemudian  penulis  menganalisis  pembiayaan  Dana  Talangan  Haji  (DTH)  nasabah/pelanggan  yang  sudah  memiliki tabungan haji dan umroh di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo.

## 2.1 Deskripsi Operasional Variabel
2.1.1 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 107
Pernyataan  Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK)  No.  107  tentang  Ijarah  adalah  standar  yang  digunakan  untuk pelaporan  keuangan  di  Indonesia.  PSAK  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  PSAK  No.  107,  yang  berisi tentang: Tujuan, Ruang Lingkup dan Pengertian Ijarah, Pengakuan dan Pengukuran (Akuntansi Pemilik dan Akuntansi
. Nasabah/Pelanggan
. Tabungan . Haji . Perlakuan . Akuntansi . Pengakuan Pencatatan Penyajian . Analisis
(Mencocokkan
. PSAK . No. . 107 . dengan . SOP . Perusahaan)

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 5, No 1, Agustus 2023, Hal 39 − 48 ISSN 2685-869X (media online) https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas DOI 10.47065/ekuitas.v5i1.3721
Penyewa), penyajian, pengungkapan, dan penarikan. PSAK No. 107 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan. Aset  ijarah adalah aset  baik  berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan (Maulina et al, 2023).

## 2.1.2 Pembiayaan Multijasa/Ijarah
Pembiayaan  Multijasa/Ijarah  adalah  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  lembaga  keuangan  syariah  (LKS)  kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. Dalam fatwa DSN-MUI, pembiayaan Multijasa/Ijarah hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah. Multijasa/Ijarah ini muncul karena adanya permintaan dari bank untuk mengembangkan produk pembiayaan pada tiga macam keperluan: pembiayaan untuk upacara perkawinan, pembiayaan untuk wisata ibadah (umroh) dan pembiayaan untuk studi tingkat lanjut. Keuntungan yang diperoleh dari kedua pembiayaan  Multijasa/Ijarah  tersebut berbentuk  imbalan jasa (ujrah) atau fee. Besarnya ujrah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase (Bustami et al., 2023).

## 2.1.3 Dana Talangan Haji (DTH)
Dana  Talangan Haji (DTH)  merupakan salah satu  produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Produk pembiayaan  ini  tentunya  sangat  membantu  umat  muslim  di Indonesia untuk  dapat  segera  mendaftarkan haji. Keabsahan penggunaan dana talangan haji ini juga sudah diperkuat dengan dikeluarkannya fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002.  Untuk  mendapatkan  dana  talangan haji ini  sangat  mudah.  Nasabah  atau  calon jamaah haji akan diberikan dana talangan haji hingga 100 persen guna mendapatkan porsi haji dengan menyerahkan barang jaminan. Dalam masa tunggu tersebut, nasabah dan atau calon jamaah membayar dana talangan dengan sistem mencicil atau angsuran (Putro et al., 2022).

## 2.1.4 Bank Syariah
Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam  sistem  operasional  perbankan,  yaitu  bank  konvensional  dan  bank  syariah.  Sesuai  UU  No.  21  tahun  2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau  prinsip  hukum  Islam  yang  diatur  dalam  fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  seperti  prinsip  keadilan  dan keseimbangan  (‘adl  wa  tawazun),  kemaslahatan  (maslahah),  universalisme  (alamiyah),  serta  tidak  mengandung gharar, maysir, riba, dzalim dan obyek yang haram (Nelly et al., 2022).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Hasil Penelitian
3.1.1  Pencatatan  Akuntansi  pada  Transaksi  Pembiayaan  Multijasa . Dana . Talangan . Haji  (DTH) . di . Bank Tabungan . Negara (BTN) . Syariah . Kantor Kas (KK) Sidoarjo
Hasil dari wawancara dengan Customer Service Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK)  Sidoarjo mengakui Dana Talangan Haji (DTH) pada saat nasabah/pelanggan menerima uang dari bank. Ini terjadi ketika bank menandatangani  dan  mencairkan  dana  sebesar  pembiayaan  atau  pinjaman  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  dibuat antara  bank  dan  nasabah/pelanggan  (Sofia,  2023).  Pada  awal  transaksi,  bank  juga  melakukan  pencatatan  dengan menggunakan akad ijarah, sesuai dengan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah/pelanggan. Dalam transaksi ini, Dana Talangan Haji (DTH) diakui sebagai dana talangan haji saat Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo menerima pelunasan pembayaran Dana Talangan Haji (DTH), baik pada saat jatuh tempo maupun pada saat yang dipercepat (BTN Syariah, 2022).
i PT. i Bank i Tabungan i Negara (BTN) i Syariah i Penerimaan i Setoran i Awal i Biaya i Penyelengaraan i Ibadah i Haji i No. i Rekening : i xxxxx
i Nama i Rekening : i Fulan i Kode i Mata i Uang : i 360 . (IDR/USD) i No. i Pendaftaran : i 123456789
i No. i Porsi : i 123
i Nama i CALHAJ : i Fulan i Nilai i Setoran : i Rp. . 25.000.000,- i Terbilang : i Dua . Puluh . Lima . Juta . Rupiah
Bank  kemudian  mencairkan  Dana  Talangan  Haji  (DTH)  ke  rekening  nasabah/pelanggan  untuk  menutupi kekurangan yang ada (BTN Syariah, 2022a).
i Kode i Bank : i 451 – i PT. i Bank i Tabungan i Negara (BTN) i Syariah

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 5, No 1, Agustus 2023, Hal 39 − 48 ISSN 2685-869X (media online) https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas DOI 10.47065/ekuitas.v5i1.3721
i No. i Resi : i 001234 i Pencairan i Dana
: i Rp. 18.000.000,-
i No. i Rekening
: i xxxxx i Nama i Rekening : i Fulan
i Kode i Mata i Uang
: i 360  (IDR/USD) i No. i Pendaftaran : i 123456789 i No. i Porsi
: i 123
i Nama i CALHAJ : i Fulan i Penambahan i BPIH : i Rp. . 18.000.000,- i PT. i Bank i Tabungan i Negara (BTN) i Syariah i Pencatatan i Dana i Talangan i Haji i No. i Rekening
: i xxxxx i Nama i Rekening : i Fulan
i Kode i Mata i Uang
: i 360 (IDR/USD) i No. i Pendaftaran : i 123456789
i No. i Porsi : i 123
i Nama i CALHAJ . : i Fulan
Tabel i 1. i Pencatatan i Transaksi i Dana i Tabungan i Haji  dan  Umroh
i Tanggal i Akun  dan i Keterangan i Ref i Debet i Kredit 2022 i Kas - i Rp. i 1.300.000,-
Jan-01 i Pendapatan i Ijarah/DTH
i Rp. i 1.300.000,- 2022 i Kas - i Rp. i 4.000.000,-
Mei 5 i Pendapatan . Ijarah/DTH
i Rp. i 4.000.000,-
Berdasarkat Tabel 1 tersebut dapat diketahui bahwa Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo telah melakukan pencatatan dalam Buku Besar atas transaksi Dana Tabungan Haji dan Umroh dari nasabah dengan membayar angsuran atau cicilan sebesar Rp. 1.300.000,- di bulan Januari 2022 dan sebesar Rp. 4.000.000,- di bulan  Mei  2022  secara  langsung  atau  tunai,  yang  mana  harus  dibayarkan  sesuai  kesepakatan  di  awal  sebagai pengurang dari pokok pinjaman sebesar Rp. 18.000.000,-. Dalam pencatatan ini dilakukan pada awal transaksi antara nasabah dengan bank menggunakan ketentuan PSAK No. 107 tentang Ijarah dan transaksi ini disebut dengan metode cash basis, yaitu proses pencatatan transaksi akuntansi dimana transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas.

## 3.1.2  Pengakuan  Akuntansi  atas  Transaksi  Pembayaran  Angsuran  pada  Pembiayaan  Multijasa  Dana
Talangan Haji (DTH) di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo
Hasil  dari  wawancara  dengan  Account  Officer  Bank  Tabungan  Negara  (BTN)  Syariah  Kantor  Kas  (KK)  Sidoarjo tentang  pembiayaan  multijasa  (Dana  Talangan  Haji)  menunjukkan  bahwa  jika  nasabah/pelanggan  menerima angsuran/cicilan, bank akan menganggapnya menjadi penambahan jumlah tabungan yang ada dari Haji dan Umroh nasabah/pelanggan  (Wahyuningtias,  2023).  Namun,  Bank  Tabungan  Negara  (BTN)  Syariah  Kantor  Kas  (KK) Sidoarjo tidak menganggapnya sebagai pengurangan pokok pinjaman (BTN Syariah, 2022b).
i PT. i Bank i Tabungan i Negara (BTN) i Syariah i Pengakuan i Transaksi i Dana i Tabungan i Haji dan Umroh i No. i Rekening : i xxxxx
i Nama i Rekening : i Fulan i Kode i Mata i Uang : i 360 i (IDR/USD) i No. i Pendaftaran : i 123456789
i No. i Porsi : i 123
i Nama i CALHAJ : i Fulan
i Tabel i 2. i Pencatatan i Transaksi i Dana i Tabungan i Haji  dan  Umroh
i Angsuran i Bulan i Tabungan i Haji  dan  Umroh i Debet i Kredit 1. i Rp. I 1.300.000,- - 2. - - 3. - - 4. - - 5. i Rp. i 4.000.000,- - 6. i Rp. i 1.300.000,- - 7. i Rp. i 1.300.000,-
-

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 5, No 1, Agustus 2023, Hal 39 − 48 ISSN 2685-869X (media online) https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas DOI 10.47065/ekuitas.v5i1.3721
i Angsuran i Bulan i Tabungan i Haji  dan  Umroh i Debet i Kredit 8. i Rp. i 1.300.000,- - 9. i Rp. i 1.300.000,- - 10. i Rp. i 1.300.000,- - 11. i Rp. i 6.200.000,- - 12. .- i Rp. i 18.000.000,-
Berdasarkat Tabel 2 tersebut dapat diketahui bahwa Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo telah melakukan pencatatan dalam Buku Besar atas transaksi Dana Tabungan Haji dan Umroh dari nasabah dengan kesepakatan tenor angsuran atau cicilan sebesar Rp. 1.300.000,- di bulan Januari 2022, sebesar Rp. 4.000.000,- di bulan Mei 2022, sebesar Rp. 1.300.000,- di bulan Juni 2022, sebesar Rp. 1.300.000,- di bulan Juli 2022, sebesar Rp. 1.300.000,- di bulan Agustus 2022, sebesar Rp. 1.300.000,- di bulan September 2022, sebesar Rp. 1.300.000,- di bulan  Oktober  2022  dan  sebesar  Rp.  6.200.000,-  di  bulan  November  2022  yang  akan  dibayarkan nasabah  kepada bank, sehingga di bulan Desember 2022 terjadi pengakuan atas transaksi pembayaran angsuran atau cicilan  sebesar Rp. 18.000.000,- yang berarti sebagai pelunasan yang dilakukan oleh nasabah. Dalam pencatatan ini dilakukan pada awal kesepakatan antara nasabah dengan bank menggunakan ketentuan PSAK No. 107 tentang Ijarah dan transaksi ini disebut  dengan metode  accrual basis, yaitu  proses pencatatan transaksi  akuntansi  dimana transaksi  dicatat pada saat  terjadi,  meskipun  belum  menerima  ataupun  mengeluarkan  kas.  Akan  tetapi,  temuan  penelitian  ini mengungkapkan bahwa metode accrual basis tidak diterapkan dalam pencatatan atas transaksi sebab Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo tidak mengakui angsuran atau cicilan pembiayaan tersebut menjadi pengurang atas pokok pembiayaan. Sehingga dalam pengakuan atas transaksi pembayaran angsuran atau cicilan belum sesuai dengan ketentuan PSAK No. 107.
3.1.3  Penyajian  atas  Saldo  Akun  Pinjaman  Qardh  wal  Ijarah  Pembiayaan  Multijasa  Dana  Talangan  Haji (DTH)  pada  Akhir  Periode  Akuntansi  yang  disajikan  dalam  Laporan  Posisi  Keuangan  di  Bank  Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo
Hasil dari wawancara dengan Teller Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo memaparkan bahwa  pembiayaan  multijasa  (Dana  Talangan  Haji)  menemukan  bahwa  saldo  akun  pinjaman  pada  laporan  posisi keuangan  pada  akhir  periode  akuntansi  Qardh  wal  Ijarah  dijelaskan  sejumlah  pokok  pinjaman  awal  daripada  sisa pinjaman yang telah diangsur oleh nasabah/pelanggan (Permatasari, 2023).
i Penyajian i Saldo i Akun i Pinjaman i Per i 31 i Desember  2022 i Tabungan i Haji  dan  Umroh Rp. i 18.000.000 i Kas i Rp. i 18.000.000
3.2 Pembahasan
3.2.1  Pencatatan  Akuntansi  pada  Transaksi  Pembiayaan  Multijasa  Dana  Talangan  Haji  (DTH)  di  Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo KK Sidoarjo
Menurut informasi yang dikumpulkan dari Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo  secara umum mencatat transaksi  Dana  Talangan  Haji (DTH) sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), yang disusun berdasarkan PSAK No. 107. Namun, menurut  PAPSI  bahwa Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo seharusnya melakukan pembukuan (jurnal) saat menerima pembayaran angsuran/cicilan dari  nasabah/pelanggan.  Namun,  Bank  Tabungan  Negara  (BTN)  Syariah  Kantor  Kas  (KK)  Sidoarjo  memakai pernyataan  dasar  akuntansi  dari  Accrual  Basis,  yang  berarti  bahwa  setiap  transaksi/kesepakatan  harus  dibukukan (jurnal)  ketika  saat  terlaksananya  transaksi/kesepakatan  tanpa  mengamati  tanggal  transaksi/kesepakatan.  Ini menunjukkan  bahwa  ada  perbedaan  antara  teori  dan  praktek  yang  terjadi  di  sini.  Dengan  istilah  lain, transaksi/kesepakatan atas pembayaran angsuran/cicilan yang dilaksanakan oleh nasabah/pelanggan Bank Tabungan Negara  (BTN)  Syariah  Kantor  Kas  (KK)  Sidoarjo  tidak  searah  berdasarkan  PSAK  No.  107  sebab transaksi/kesepakatan  tersebut  dianggap  sebagai  setoran  tunai  nasabah/pelanggan.  Pembayaran  angsuran/cicilan selalu dibukukan menjadi penambahan saldo atas tabungan Haji dan Umroh nasabah/pelanggan. Dengan demikian, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo akan mencatat transaksi/kesepakatan pembayaran angsuran/cicilan ini saat ketika dana di dalam tabungan Haji dan Umroh nasabah/pelanggan sudah mencapai jumlah keseluruhan Dana Talangan Haji (DTH) yang diberikan.
Angsuran  pembiayaan  multijasa  Dana  Talangan  Haji  (DTH)  dibayar  oleh  Bank  Tabungan  Negara  (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo sebagai setoran tunai. Bank tidak mencatat atau menjurnal transaksi ini. Dalam kasus  ini,  Bank  Tabungan  Negara  (BTN)  Syariah  Kantor  Kas  (KK)  Sidoarjo  seharusnya  mencatat  dan  menjurnal tabungan  Haji  dan  Umroh  sesuai  dengan  prosedur  yang  harus  diikuti  oleh  nasabah/pelanggan.  Mereka  harus membayar angsuran/cicilan di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo, mengisi formulir tabungan Haji dan Umroh dan mengumpulkan secara lengkap slip setoran tunai yang dibubuhi tandatangan. Kemudian Teller  memverifikasi  apakah  semuanya  telah  sesuai  atau  belum,  lalu  menindaklanjuti  transaksi/kesepakatan  dan

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 5, No 1, Agustus 2023, Hal 39 − 48 ISSN 2685-869X (media online) https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas DOI 10.47065/ekuitas.v5i1.3721
membukukan  saldo  akhirnya.  Selanjutnya  Teller  menyerahkan  slip  setoran  terhadap  nasabah/pelanggan  dan melaksanakan jurnal.

## Jurnalnya
i 10 i Feb  2022 Kas Rp. i 1.300.000,- Tabungan Haji dan Umroh
Rp. i 1.300.000,-
Ini  menunjukkan  bahwa  jumlah  uang  yang  didebitkan  bertambah,  yang  berarti  jumlah  uang  yang  ada  di perbankan meningkat, dan rekening tabungan Haji dan Umroh Mr./Mrs. X dikreditkan, sehingga saldo talangan Haji dan  Umroh  berkurang.  Oleh  karena  itu,  pencatatan  tentang  angsuran/cicilan  Dana  Talangan  Haji  (DTH)  yang diserahkan  ke  Bank  Tabungan  Negara  (BTN)  Syariah  Kantor  Kas  (KK)  Sidoarjo  belum  sepenuhnya  memenuhi persyaratan  yang  ditetapkan  dalam  PSAK  No.  107.  Hasil  penelitian  tersebut  juga  sesuai  dengan  hasil  penelitian sebelumnya yang mana tidak ditemukan pencatatan atas transaksi ijarah, sehingga belum diterapkan sepenuhnya apa yang  menjadi  ketentuan  dalam  PSAK  No.  107  pada  pembiayaan  iB  Siaga  Pendidikan  di  Bank  Bukopin  Syariah Cabang  Yogyakarta  (Zahra  &  Nurdiansyah,  2022).  Akan  tetapi,  hasil  penelitian  tersebut  tidak  sesuai  dengan  hasil penelitian sebelumnya yang mana ditemukan pencatatan atas transaksi ijarah, sehingga telah diterapkan sepenuhnya apa yang menjadi ketentuan dalam PSAK No. 107 pada Laporan Keuangan PT. BNI Syariah Periode 2020 dari Bursa Efek Indonesia (Firdaus & Munaraja, 2022).

## 3.2.2  Pengakuan  Akuntansi  atas  Transaksi  Pembayaran  Angsuran  pada  Pembiayaan  Multijasa  Dana
Talangan Haji (DTH) di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo
Menurut observasi dan keterangan yang dikumpulkan dari wawancara dengan Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor  Kas  (KK)  Sidoarjo,  saat  nasabah/pelanggan  membayar  angsuran/cicilan,  bank  tersebut  tidak  mengakui transaksi  tersebut  sebagai  pengurang  atas  pokok  pinjaman.  Pembayaran  angsuran/cicilan  yang  disetorkan  oleh nasabah/pelanggan  diakui  oleh  Bank  Tabungan  Negara  (BTN)  Syariah  Kantor  Kas  (KK)  Sidoarjo  menjadi penambahan  atas  saldo  tabungan  Haji  dan  Umroh  nasabah/pelanggan.  Berdasarkan  hal  tersebut,  jumlah  setoran nasabah/pelanggan tidak akan dianggap sebagai pengurangan atas pokok pinjaman jika tidak sebanding dengan jumlah pinjaman pokok. Dana yang telah disetorkan oleh nasabah/pelanggan menjadi angsuran/cicilan tidak akan dianggap menjadi  pengurangan  saldo  pinjaman  sebab  pasti  akan  dianggap  menjadi  penambahan  atas  saldo  tabungan.  Ini menunjukkan  bahwa  ada  perbedaan  antara  praktek  dan  teori. Secara  teori,  Bank Tabungan  Negara  (BTN)  Syariah Kantor  Kas  (KK)  Sidoarjo  menggunakan  sistem  pencatatan  Accrual  Basis,  yang  merupakan  metode  pencatatan akuntansi yang mencatat setiap transaksi berdasarkan pengakuan yang sebenarnya. Dengan istilah lain, jika dana yang disetorkan oleh nasabah/pelanggan tidak sebanding dengan total pinjaman yang diberikan, dana tersebut tidak akan diterima dalam kasus ini. Menurut penulis, untuk melunasi Dana Talangan Haji (DTH) ini, Bank Tabungan Negara (BTN)  Syariah  Kantor  Kas  (KK)  Sidoarjo  harus  menghindari  penggunaan  sistem  angsuran/cicilan.  Mereka berpendapat bahwa pembayaran langsung sebesar pokok pinjaman lebih baik daripada menggunakan angsuran/cicilan sebagai pengurangan pokok pinjaman.
Saat  nasabah/pelanggan  membayar  Dana  Talangan  Haji  (DTH)  ke  Bank  Tabungan  Negara  (BTN)  Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo, bank melegalkannya menjadi penambahan atas saldo tabungan Haji dan Umroh serta tidak dianggap menjadi pengurangan atas saldo pinjaman. Selain itu, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo tidak melakukan pencatatan dalam Jurnal. Ini seharusnya diakui oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo sebagai pengurangan atas saldo tabungan Haji dan Umroh dan dicatat dalam jurnal. Untuk  membayar  angsuran/cicilan  di  Bank  Tabungan  Negara  (BTN)  Syariah  Kantor  Kas  (KK)  Sidoarjo, nasabah/pelanggan harus memenuhi secara lengkap slip setoran dan dibubuhi tandatangan sebelum menyerahkannya kepada  petugas.  Jika  tidak  ada  masalah,  petugas  akan  menindaklanjuti  transaksi/kesepakatan  dalam  rekening nasabah/pelanggan dan mencatatnya dalam pembukuan jurnal sebagaimana berikut :
i Jurnalnya i Pendapatan  Qardh wal Ijarah i Multijasa i Rp. i 1.3000.000,-
Tabungan Talangan Haji i Rp. i 1.300.000,-
Oleh karena itu, angsuran/cicilan talangan haji BPIH yang telah dibayarkan kepada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo belum sepenuhnya diterima oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor  Kas  (KK)  Sidoarjo  sesuai  dengan  persyaratan  PSAK  No.  107  saat  transaksi  dilaksanakan.  Hasil  penelitian tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang mana tidak ditemukan pengakuan atas transaksi ijarah, sehingga belum diterapkan sepenuhnya apa yang menjadi ketentuan dalam PSAK No. 107 pada pembiayaan Ijarah Multijasa di BMT Al-Fath IKMI Cabang Legoso, Kota Tangerang Selatan (Rokhim & Pribadi, 2020). Akan tetapi, hasil  penelitian  tersebut  tidak  sesuai  dengan  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  mana  ditemukan  pengakuan  atas transaksi ijarah, sehingga telah diterapkan sepenuhnya apa yang menjadi ketentuan dalam PSAK No. 107 pada produk Gadai Emas (Rahn) di Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu (Angrayni et al., 2020).
3.2.3  Penyajian  atas  Saldo  Akun  Pinjaman  Qardh  wal  Ijarah  Pembiayaan  Multijasa  Dana  Talangan  Haji (DTH)  pada  Akhir  Periode  Akuntansi  yang  disajikan  dalam  Laporan  Posisi  Keuangan  di  Bank  Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 5, No 1, Agustus 2023, Hal 39 − 48 ISSN 2685-869X (media online) https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas DOI 10.47065/ekuitas.v5i1.3721
Berdasarkan laporan posisi keuangan pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo, saldo akun pinjaman Qardh wal Ijarah disajikan sejumlah pokok pinjaman diawal. Dengan istilah lain, pinjaman Qardh wal Ijarah dijelaskan sejumlah saldonya. Di sini, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo tidak melegalkan  bahwa  nasabah/pelanggan  telah  melakukan  pembayaran  angsuran/cicilan  pada  saat  transaksi  tersebut dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo gagal  menerapkan teori  pernyataan dasar  akuntansi  yang berkaitan daripada Accrual  Basis System. Dalam hal  ini, Bank  Tabungan  Negara  (BTN)  Syariah  Kantor  Kas  (KK)  Sidoarjo  gagal  mencatat  dan  mengakui  saat  transaksi pembayaran angsuran/cicilan dilaksanakan oleh nasabah/pelanggan. Akibatnya, jumlah saldo akun pinjaman Qardh wal  Ijarah  yang  akan  ditampilkan  pada  laporan  akan  terpengaruh.  Karena  Bank  Tabungan  Negara  (BTN)  Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo menggunakan akad Qardh wal Ijarah untuk pinjaman Dana Talangan Haji (DTH), Bank Tabungan  Negara  (BTN)  Syariah  Kantor  Kas  (KK)  Sidoarjo  tetap  menyajikan  saldo  pinjaman  Qardh  wal  Ijarah sebesar  saldo  awalnya.  Jadi,  sebelum  pinjaman  dilunasi,  saldonya  tetap  disajikan  sebesar  saldo  awalnya.  Dengan mempertimbangkan  perjanjiannya yang  memakai akad  Qardh wal Ijarah  guna  pinjaman  dana  yang disalurkan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo, tidak salah jika menunjukkan bahwa saldo awalnya tetap  sebesar  itu.  Untuk  pinjaman  yang  menggunakan  akad  Qardh  wal  Ijarah,  pengurangan  saldo  tidak  diakui. Ini sebab pinjaman dana yang disalurkan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo pasti harus diberikan kembali sejumlah pinjaman dana yang disalurkan dan dilegalkan saat ketika dilaksanakan pelunasan.
Namun, menurut prosedur Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo, dana pinjaman dapat  dicicil  berdasarkan  jangka  waktu  terkecil,  yaitu  lima  tahun  sampai  satu  bulan  pra-dilaksanakannya pemberangkatan. Dalam hal  ini, yang terbentuk  di  praktek lapangan adalah bahwa Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo akan mencatat setiap angsuran/cicilan dan melegalkan adanya pengurangan atas pokok pinjaman dari setoran angsuran/cicilan yang dibebankan.
Idealnya dari pihak perbankan dalam hal ini adalah Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo melakukan penyajian Qardh wal Ijarah sebagaimana berikut :
i Jurnalnya
a. Pada i saat i melakukan i pinjaman Tabungan i Haji  dan  Umroh
i Rp. i 18.000.000,-
Kas
i Rp. i 18.000.000,- b. Pada i saat i nasabah/pelanggan i melakukan i pembayaran
Kas i Rp. i 1.300.000,-
Tabungan i Haji  dan  Umroh i Rp. i 1.300.000,-.
Berdasarkan  laporan posisi  keuangan perbankan, saldo  atas  pinjaman Qardh wal  Ijarah dijelaskan sejumlah pokok pinjaman diawal. Dengan istilah lain, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo belum menyelesaikan penyajian saldo akun pinjaman Qardh wal Ijarah pembiayaan multijasa sepenuhnya. Hasil penelitian tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya yang mana tidak ditemukan pengakuan atas transaksi ijarah, sehingga belum diterapkan sepenuhnya apa yang menjadi ketentuan dalam PSAK No. 107 pada produk Gadai Emas (Rahn) di Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu (Angrayni et al., 2020). Akan tetapi, hasil penelitian tersebut tidak sesuai  dengan  hasil  penelitian  sebelumnya  yang  mana  ditemukan  pengakuan  atas  transaksi  ijarah,  sehingga  telah diterapkan  sepenuhnya  apa  yang  menjadi  ketentuan  dalam  PSAK  No.  107  pada  produk  Gadai  Emas  (Rahn)  di Pegadaian Syariah Cabang Jombang (Tussalam & Ardiana, 2019).

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  diskusi  dan  informasi  yang  diuraikan  pada  bagian  sebelumnya,  dapat  disimpulkan  bahwa  Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) pada tahun 2003, yang disusun berpedoman PSAK No. 107, secara umum  mengatur  pencatatan  transaksi  pembiayaan  multijasa  (Dana  Talangan  Haji).  Namun  demikian,  transaksi pembayaran  angsuran/cicilan  Bank  Tabungan  Negara  (BTN)  Syariah  Kantor  Kas  (KK)  Sidoarjo  tidak  searah berdasarkan PSAK No. 107 sebab tidak terdapat jurnal yang dibuat saat ketika transaksi/kesepakatan dilaksanakan. Selanjutnya, ketika nasabah/pelanggan membayar angsuran/cicilan pembiayaan multijasa (Dana Talangan Haji), Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo tidak mengakui pembiayaan tersebut menjadi pengurang atas pokok pembiayaan  ketika  transaksi/kesepakatan dilaksanakan. Hal ini bertentangan dengan konsep pengakuan aslinya yang diatur dalam PSAK No. 107. Penulis juga merekomendasikan dan mengharapkan Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi, yang harus dianggap benar searah berdasarkan pernyataan dasar akuntansi syariah (Accrual Basis). Ini dilaksanakan agar saat akhir dari periode akuntansi,  adanya  laporan  keuangan  terkait  dapat  menampilkan  saldo  akun  sebenarnya.  Selanjutnya,  penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau rujukan ilmiah. Penulis yang akan datang diharapkan untuk melakukan penelitian terkait Analisis Implementasi Accrual Basis System pada Produk Simpanan dan Pembiayaan di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 5, No 1, Agustus 2023, Hal 39 − 48 ISSN 2685-869X (media online) https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas DOI 10.47065/ekuitas.v5i1.3721

## UCAPAN TERIMAKASIH
Terima  kasih  dihaturkan  kepada  pihak-pihak  yang  telah  mendukung  dalam  terlaksananya  penelitian  ini. Terutama kepada internal Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo yang telah bersedia memberikan informasi  baik  secara  lisan  maupun  tertulis  untuk  keperluan  pengumpulan  dan  analisis  data  pada  penelitian  ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

## REFERENCES
Amsari,  Syahrul.  (2021).  Analisis  Mekanisme  Pembiayaan  Dana  Talangan  Haji  pada  PT.  Bank  BNI  Syariah  Kantor  Cabang Medan. Jurnal Ekonomi Islam, 12 (1), 98–117. https://osf.io/preprints/inarxiv/z62ut/
Angrayni, Wawo, A., & Anwar, P. H. (2020). Interpretasi Penerapan PSAK No. 107 pada Pegadaian Syariah Cabang Ujung Bulu.
Jurnal  Ilmiah  Akuntansi  Peradaban,  6  (2),  170–183.  https://ia801900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Tafsir Qurthubi 06.pdf
Arifatin, N., Rohmah, Y., & Latifah, E. (2022). Implementasi Akuntansi Gadai Syariah (Rahn) dengan Akad Qardh dan Ijarah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Cabang Kranji sesuai PSAK No. 107. AT-TARIIZ: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 1 (1), 59–76.
Arifin M. H., Radila, Nangoi, G. B., & Mawikere, L. M. (2019). Analisis Perlakuan Akuntansi Gadai Emas Syariah Berdasarkan PSAK 107 pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado. Jurnal EMBA, 7 (3), 3867–3876.
Assyakurrohim, D., Ikhram, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif. Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer, 3 (1), 1–9. https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951
Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah. (2022a). Laporan Arus Kas. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo
Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah. (2022b). Laporan Perubahan Ekuitas. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo
Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah. (2022c). Laporan Posisi Keuangan. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor  Kas (KK) Sidoarjo
Bidol, S. & Astuti, A. (2021). Pengelolahan Pembiayaan Dana Talangan Haji melalui Akad Qardh pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Cabang Makassar. MANOR:  Jurnal Manajemen & Organisasi Review, 3 (1), 1–12. https://doi.org/10.47354/mjo.v3i1.281
Bustami, A., Fajri AF, M. F., Mahardika, S. G., & Fitria, R. R. A. (2023). Metode Perhitungan Ujroh Akad Ijarah Multijasa Produk Pembiayaan Umroh. FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 25 (2), 337–341.
Firdaus, R. & Munaraja, W. (2022). Analisis Penerapan PSAK 107 atas Transaksi Ijarah pada Laporan Keuangan Tahun 2020 PT.
BNI Syariah. Jurnal Mirai Manajemen, 7 (1), 27–35.
Helaluddin  &  Wijaya,  H.  (2019).  Analisis  Data  Kualitatif  (Sebuah  Tinjauan  Teori  dan  Praktik).  Makassar:  Sekolah  Tinggi Theologia Jaffray.
Hiya N., Siregar, S., & Pane, S. G. (2022). Analisi Penerapan Akuntansi Murabahah dalam Pembiayaan KPR Syariah ditinjau dari PSAK  No.  102  pada  Bank  Syariah  Indonesia.  Ekonomi,  Keuangan,  Investasi  dan  Syariah  (EKUITAS),  4  (1),  70–73. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1298
Huda, M. N. & Lubis, M. R. (2021). Implementation of Legal Certainty on Comparative Studies of Ijarah Muntahiya Bittamlik &
Rental Contract. Jurnal AKTA, 8 (2), 121–131. https://doi.org/10.30659/akta.v8i2.15459
Jaya, I Made Laut Mertha. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Teori, Penerapan, dan Riset Nyata). Yogyakarta:
Anak Hebat Indonesia.
Kamayanti, Ari. (2021). Metode Penelitian Kualitatif Akuntansi (Pengantar Religiositas Keilmuan). Malang: Peneleh. Maharany, Salmah, N. N. A. & Lilianti, E. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) Berdasarkan PSAK 107 (Studi Kasus pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Simpang Patal Palembang). MEDIASI: Jurnal Media Akuntansi,
3 (2), 197–212. https://doi.org/10.31851/jmediasi.v3i2.5492
Mardawani.  (2020).  Praktis  Penelitian  Kualitatif  (Teori  Dasar  dan  Analisis  Data  dalam  Perspektif  Kualitatif).  Yogyakarta:
Deepublish CV. Budi Utama.
Maulina, R., Aliamin,  & Arfan, M. (2023). Analysis of Implementation of Sharia Accounting Standards and Muamalah Fiqh in Sharia Payment (Ar-Rahn) Financing System at Bank Mandiri Syariah Aceh Province. International Journal of Social Health, 2 (4), 150–155. https://doi.org/10.58860/ijsh.v2i4.32
Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto. (2022). Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur. RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal, 4 (4), 918–930. https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008
Permatasari, Betty Indah. (2023). Wawancara Teller. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo. Pada 20
Juni 2023. Pukul 14.30 WIB
Putro, D. E., Abidin, A. Z., Wardoyo, F. R. S., & Gozali, M. L. (2022). Dana Talangan Haji dalam Perspektif Fiqh Muamalah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI), 8 (3), 3231–3235.
Rokhim, A. A. & Pribadi, R. M. (2020). Penerapan PSAK 107 atas Pembiayaan Ijarah Multijasa pada BMT Al-Fath IKMI Cabang Legoso, Kota Tangerang Selatan. LIQUIDITY: Jurnal Riset Akuntansi dan Manajemen, 9 (1), 76–85.
Sam, Moh. Sari. (2021). Analysis of Accounting Treatment of Rahn (Pay Gold) Financing Practices Based on PSAK 107 (Ijarah). Journal of Accounting, 1 (2), 11–17.
Sofia, Andini. (2023). Wawancara Customer Service. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo. Pada 20 Juni 2023. Pukul 12.30 WIB
Sunardi, Tasliyah, N., & Sa'adah, K. (2023). Manfaat Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Bank Jatim Syariah Cabang Jember. MAZINDA: Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Bisnis, 1 (1), 42–48.

## Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 5, No 1, Agustus 2023, Hal 39 − 48 ISSN 2685-869X (media online) https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas DOI 10.47065/ekuitas.v5i1.3721
Tussalam  R.  &  Ardiana,  M.  (2019).  Perlakuan  Akuntansi  Pembiayaan  Gadai  Emas  (Rahn)  Berdasarkan  PSAK  107  di  PT. Pegadaian Syariah (Studi Kasus di PT. Pegadaian Syariah Jombang). JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies, 1 (3), 203–211. https://doi.org/10.33752/jfas.v1i3.180
Wahyuningtias, Dwiyani. (2023). Wawancara Account Officer. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Kas (KK) Sidoarjo. Pada 20 Juni 2023. Pukul 13.30 WIB
Waqqosh, A., Siregar, S., & Sugianto. (2022). Pengaruh Penerapan Akad Qard dan Ijarah terhadap Minat Nasabah pada Produk Gadai di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Binjai. Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS), 3 (3), 637–641. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i3.1163
Zahra, Y. A. & Nurdiansyah, D. H. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah Berdasarkan PSAK 107 pada Bank Sy ariah di Indonesia. AKUNTABEL: Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 19 (3), 580–585. https://doi.org/10.29264/jakt.v19i3.11580