## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3447/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Upaya Pemerintah Desa Dalam Proses Penyelesaian Hukum Adat Perselingkuhan Suami Isteri Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat
Ronal Dison 1 , Hermanto 2
1,2 Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muara Bungo
Article Info Abstract Article history: Received : 10 Juni 2022 Publish : 14 July 2022 The  location  of  the  research  was  carried  out  in  Lubuk  Mandarsah  Village,  Tengah  Ilir  District.  This study  lasted  for  1  month,  namely  March  01  to  March  30,  202.  The  study  aims  to  determine  the government's efforts in the process of implementing the legal settlement of husband and wife infidelity for the  social  life  of  the  community  in  Lubuk  Mandarsah  Village,  Tengah  Ilir  District,  Tebo  Regency,  to analyze the obstacles in the process. implementation of the settlement of the customary law of husband and  wife  infidelity for  the social  life  of  the  community  in  the village  of  Lubuk  Mandarsah,  Tengah  Ilir District,  Tebo  Regency  and  to  find  out  the  efforts  made  by  the  Traditional  Institutions  and  Syara' employees  and  the  Village  Government  in  overcoming  problems  in  the  process  of  resolving  the customary  law  of  husband  and  wife  infidelity  in  the  village  of  Lubuk  Mandarsah,  District  Tengah  Ilir, Tebo Regency. This study uses a qualitative method. The results showed that the process of implementing the  legal  settlement  of  husband  and  wife  infidelity  for  the  social  life  of  the  community  in  Lubuk Mandarsah Village, Tengah Ilir District, Tebo Regency, namely: (a) Summoning of the reporting party and  the  reported  party  (b)  Summoning  of  witnesses  (c)  Deliberation  process  (d)  Determination  of sanctions  .  The  obstacle  in  the  process  of  implementing  the  legal  settlement  of  husband  and  wife infidelity  for  the  social  life  of  the  community  in  Lubuk  Mandarsah  Village,  Tengah  Ilir  District,  Tebo Regency,  namely  the  shift  in  values  held  by  the  people  of  Lubuk  Mandarsah  Village,  so  that  the procedure how should be played by traditional institutions is  not widely known and from the disputing family,  most  of  them  do  not  take  the  case  of  the  affair  to  traditional  institutions  or  to  the  village government, but in this case, they take it directly to the police or to the Religious Courts. the community has not been effective and the sanctions for cheating are not in accordance with Islamic law as well as the efforts made by the customary institutions and Syara' employees as well as the village government in overcoming the problem of the process of resolving the customary law of husband and wife infidelity in the  village  of  Lubuk  Mandarsah,  Tengah  Ilir  District,  Tebo  Regency,  namely  Implementing  even  more severe  sanctions,  Conducting  socialization, fostering  customs and  syara'  Increasing  Human  Resources (HR) of Customary Institutions
Keywords: Government Efforts Legal Process Traditional Institutions
Info Artikel ABSTRAK Article history: Diterima : 10 Juni 2022 Publis : 14 July 2022 Lokasi  penelitian  dilaksanakan  di  Desa  Lubuk  Mandarsah  Kecamatan  Tengah  Ilir.  Penelitian  ini berlangsung  selama  1  bulan  yaitu  pada  tanggal  01  Maret  sampai  30  Maret  202.  Penelitian  bertujuan untuk  mengetahui  upaya  pemerintah  dalam  proses  pelaksanaan  penyelesaian  hukum    perselingkuhan suami  istri  bagi  bagi  kehidupan  sosial  masyarakat  di  desa  Lubuk  Mandarsah  Kecamatan  Tengah  Ilir Kabupaten  Tebo,  Untuk  menganalisa  kendala  dalam  proses  pelaksanaan  penyelesaian  hukum  adat perselingkuhan  suami  istri  bagi  kehidupan  sosial  masyarakat  di  desa  Lubuk  Mandarsah  Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo serta Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Lembaga Adat dan pegawai Syara’maupun  Pemerintah  Desa  dalam  mengatasi  permasalahan  proses  penyelesaian  hukum  adat perselingkuhan suami istri di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo. Penelitian ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Hasil  penelitian  menunjukkan  Bahwa  Proses  pelaksanaan penyelesaian  hukum  perselingkuhan  suami  istri  bagi  bagi  kehidupan  sosial  masyarakat  di  desa  Lubuk Mandarsah Kecamatan  Tengah Ilir  Kabupaten  Tebo   yaitu :(a) Pemanggilan pihak pelapor dan terlapor (b) Pemanggilan Saksi (c) proses Musyawarah (d) Penetapan Sanksi. Kendala dalam proses pelaksanaan penyelesaian  hukum  perselingkuhan  suami  istri  bagi  kehidupan  sosial  masyarakat  di  desa  Lubuk Mandarsah  Kecamatan  Tengah  Ilir  Kabupaten  Tebo  yaitu  adanya  pergeseran  nilai-nilai  yang  dipegang oleh masyarakat Desa Lubuk Mandarsah, sehingga prosedur bagaimana seharusnya yang diperankan oleh lembaga  adat  tidak  banyak  yang  mengetahuinya  dan  dari  pihak  keluarga  yang  bersengketa, kebanyakannya  tidak  membawa  kasus  perselingkuhan  tersebut  ke  lembaga  adat  maupun  kepada pemerintah desa namun dalam hal ini melainkan langsung membawanya ke kepolisian maupun langsung pengadilan  Agama  serta  Peran  yang  dilakukan  lembaga  adat  melalui  pembinaan  adat  syara  secara langsung  dalam  kehidupan  sehari-hari  di  tengah  masyarakat  belum  efektif  serta  Sanksi  Perselingkuhan belum  sesuai  dengan  hukum  Islam  serta  Upaya  yang    dilakukan  Lembaga  Adat  dan  pegawai Syara’maupun    Pemerintah  Desa  dalam  mengatasi  permasalahan  proses  penyelesaian  hukum  adat perselingkuhan  suami  istri  di  desa  Lubuk  Mandarsah  Kecamatan  Tengah  Ilir  Kabupaten  Tebo  yaitu Menerapkan sangsi yang lebih berat lagi, Melakukan sosialisasi, Pembinaan adat dan syara’ Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) Lembaga Adat.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Ronal Dison Universitas Muara Bungo Email: ronal_dison@yahoo.com

## 1. PENDAHULUAN
Berbicara mengenai hukum adat maka fokus utamanya adalah masyarakat hukum adat tersebut, karena masyarakat hukum adat adalah bagian penting dari sistem hukum adat yang ada di Indoensia selain  bagian-bagian  lainnya  seperti  pemerintahan  adat,  tanah  adat  dan  sebagianya.  Masyarakat hukum  adat  yang  kemudian  mampu  mempertahankan  pola  dan  perilaku  hidup  dari  derasnnya hantaman  zaman  meodern  sehingga  masih  eksis  sampai  sekarang  ini.  Secara  harfiah  adat mempunyai arti suatu kebiasaan yang terjadi berulang kali tetapi tidak mengalami perubahan pada sifat  dan  zatnya.  Menurut  istilah, adat adalah  suatu aturan  yang  dibuat  manusia  yang  berasal  dari kebiasaan-kebiasaan  yang  dipandang  baik  untuk  mengatur  cara  hidup,  berpikir,  berbuat,  dan bertindak dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adat merupakan gambaran masyarakat tertentu, biasanya  dalam  masyarakat  yang  sangat  memegang  hukum  adat  akan  tercipta  masyarakat  yang menjunjung  tinggi  nilai-nilai  kehormatan  dan  kesusilaan.  Akan  tetapi,  dilihat  lebih  dalam  maka akan ditemukan beberapa hukum adat yang tidak mengandung pertentangan dengan hukum fositif di  Indonesia.  Nilai-nilai  dalam  masyarakat  yang  sangat  di  hormati  ini  sangat  melekat  dalam kehidupan  sehari  hari  masyarakat,  malah  hukum  adat  ini  lebih  dipatuhi  masyarakat  dari  pada pilihan hokum hukum lainnya yang ada.
Ada  beberapa  istilah  dalam  adat  Melayu  Jambi,  yaitu  “adat  yang  teradat”,  merupakan  suatu kebiasaan  yang  tidak  dapat  dihindari  atau  ditinggalkan;  “adat  yang  diadatkan”,  merupakan  suatu kebiasaan  yang  berjalan  menurut  masanya;  “adat  istiadat”,  mengacu  pada  adat  yang  dicari-cari, aturan  yang  di- dalak-dalak oleh  nenek  moyang  yang  dianggap  baik  dan  patut  untuk  dipakai  dan dijadikan acuan di kemudian hari. Ada juga “adat yang sebenar adat”, yaitu adat yang memedomani Alquran dan Hadis Nabi yang disebut dengan hukum syara’ . Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, tidak diundang-undangkan oleh pengusasa, tetapi hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai  keyakinan  yang  ditimbulkan  oleh  masyarakat,  dipakai  oleh  masyarakat,  dan  dipatuhi masyarakat  untuk  dijadikan  nilai  hukum  yang  berlaku.  Dari  sini  dapat  dilihat  bahwa  hukum  adat Melayu Jambi merupakan kebijakan masyarakat dalam menata kehidupan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama (Islam). Aturan-aturan tersebut dijalankan oleh masyarakat atas kesadaran individu  dan  kelompok  dalam  beberapa  aspek  kehidupan  seperti  hukum  perkawinan,  hukum pidana,  dan  perdata.  Hukum  adat  perdata  mengatur  penyelesaian  perselisihan  dalam  masyarakat ( silang  sengketo ),  sementara  hukum  adat  pidana  terkait  perbuatan  kejahatan  dan  perlanggaran (berbuat  salah).  Hukum  adat  Melayu  Jambi  mempunyai  dasar  yang  sangat  kuat,  hal  ini  terbukti walaupun  telah  melalui  rentang  waktu  yang  panjang  dan  masyarakatnya  telah  hidup  dalam kekuasaan  pemerintahan  yang  silih  berganti  dengan  corak  yang  berbeda-beda,  namun  keberadaan Hukum Pidana Adat sebagai bagian dari hukum adat Jambi tetap diakui dan tetap hidup ditengah- tengah masyarakat.[1]
Dalam  bermasyarakat  harus  memelihara  kebersamaan,  persatuan  dan  kesatuan    serta menegakkan  hukum,  baik  hukum  adat maupun  hukum  nasional,  seperti  yang  di  sampaikan  dalam seloko “ Alim  Sekitab  cerdik  secendikio , betino  semalu  jantan  basopan . Seibat  bak  nasi  setuntum bak  bak  gulai,  salah  penghulu  pecat,  tidak  dihukum  penghulu  pecat .  Dari  seloko tersebut  tersirat bahwa    masyarakat  adat  Jambi  khusunya  desa  Lubuk  Mandarsah  mengakui  adanya  tingkatan hukum  yang  lebih  tinggi  yang  berlaku  disamping  hukum  adat.  Akan  tetapi  segala  permasalahan yang ada terlebih dahulu diselesaikan secara adat baru mengacu kepada hukum yang lebih tinggi. Masyarakat  Lubuk  Mandarsah  juga  merupakan  masyarakat  yang  relijius,  sehingga  hukum  adat senantiasa berpedoman pada ketentuan agama. Undang-undang adat Jambi, memuat aturan-aturan hukum adat istiadat  masyarakat Jambi, khusus mengatur mengenai ketentuan hukum pidana adat ( Adat delicten recht ). Istilah ini tidak dikenal oleh kalangan masyarakat adat, Masyarakat terhadap perbuatan  yang  bertentangan  dengan  hukum  adat.  Ada  dua  bentuk  kesalahan atau sumbang,  yaitu kesalahan  kecil  atau  sumbang  kecil  dan  kesalahan  besar  atau  sumbang  besar.  Disebut  kesalahan kecil  atau  sumbang  kecil  apabila  perbuatan  tersebut  hanya  mengakibatkan  kerugian  terhadap
seseorang atau beberapa orang (keluarga atau kerabat), kesalahan besar atau sumbang besar apabila perbuatan itu merupakan kejahatan yang mengakibatkan kerugian dan mengganggu keseimbangan masyarakat adat secara keseluruhan.[2]
Pernikahan  adalah  upacara  pengikatan  janji  nikah  yang  dirayakan  atau  dilaksanakan  oleh  dua orang  dengan  maksud  meresmikan  ikatan  perkawinan  secara  norma  agama,  norma  hukum,  dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisisuku bangsa, agama,  budaya,  maupun  kelas  sosial.  Penggunaan  adat  atau  aturan  tertentu  kadang-kadang berkaitan  dengan  aturan  atau  hukum  agama  tertentu  pula.  Pengesahan  secara  hukum  suatu pernikahan  biasanya  terjadi  pada  saat  dokumen  tertulis  yang  mencatatkan  pernikahan  ditanda- tangani.  Upacara  pernikahan  sendiri  biasanya  merupakan  acara  yang  dilangsungkan  untuk melakukan  upacara  berdasarkan  adat-istiadat  yang  berlaku,  dan  kesempatan  untuk  merayakannya bersama teman dan keluarga. Wanita dan pria yang  sedang melangsungkan pernikahan dinamakan pengantin,  dan  setelah  upacaranya  selesai  kemudian  mereka  dinamakan  suami  dan  istri  dalam ikatan perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 dalam (pasal 1)  yaitu, ikatan lahir  batin  seseorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menerapkan bahwa  perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3]
Perselingkuhan adalah hubungan antara individu baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah  atau  pun  belum  menikah  bukan  pasangannya.  Jika  hubungkan  terjadinya  perselingkuhan yang  dilakukan  baik  oleh  pihak  suami  atau  isteri,  pihak  yang  dirugikan  atau  disakiti  akibat perselingkuhan biasanya akan merasa marah, kecewa, sakit hati, mengalami  gangguan fisik, sosial, ataupun  psikologis,  dan  sikap  tidak  saling  percaya  antara  satu  dengan  yang  lain  sehingga  dapat menimbulkan  percekokan,  perselisihan,  dan  pertengkaran  dalam  rumah  tangganya  secara  terus menerus  dan  sulit  untuk  didamaikan.  Dalam  keadaan  demikian  pihak  yang  merasa  tersakiti  akan mengajukan  permohonan  cerai  talak  atau  gugatan  cerai  ke  pengadilan  yang  berwenang.  Padahal dalam  kasus  perselingkuhan  seharusnya  tidak  harus  langsung  mengambil  keputusan  untuk melakukan perceraian kecuali jika dalam perselingkuhan zina. Permasalahan yang telah dijelaskan di atas walaupun terjadinya perselingkuhan biasa tentu menimbulkan daya pikir secara manusiawi pasti merasakan rasa curiga telah berbuat zina, dan mengakibatkan ketidak harmonis dalam rumah tangga. Hal ini sangat perpengaruh dalam kehidupan bekeluarga.
Secara garis besar, selingkuh memberikan dampak-dampak negatif yaitu : (1) Budaya zina akan meningkat;  (2)  Gelombang  aborsi  makin  membesar;  (3)  Angka  perceraian  akan  meningkat;  (4) Keluarga  berantakan;  (5)  Anak-anak  tanpa  kasih  sayang  orang  tua  dan  telantar;  (6)  dan  Dendam yang  mengakibatkan  pembunuhan.  Mayoritas  Masyarakat  Jambi  adalah  agama  islam,  demikian halnya  dengan  masyarakat  Desa  Lubuk  Mandarsah,  tetapi  hukum  islam  berlaku  hanya  sebagian kecil  saja  seperti  dalam  hal  ibadah,  perkawinan,  hukum  keluarga  dan  sebagainya.  Tidak  semua ketentuan hukum yang ada dalam syariat islam itu langsung diambil serta dipraktekkan tetapi perlu dipertimbangkan lebih dahulu sebelum menetapkan sebuah hukuman terhadap suatu persoalan yang ada seperti sanksi perselingkuhan suami istri.
Desa Lubuk Mandarsah adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo  Provinsi  Jambi.  Masyarakat  Desa  Lubuk  Mandarsah  memiliki  hukum  adat  tersendiri  yang tidak  dibenarkan  secara  hukum  untuk  dilanggar  keberadaannya  seperti,  pelanggaran  maupun kejahatan  yang  dapat  menggangu  ketentraman  dan  keamanan  masyarakat  seperti, Perselingkuhan, Perzinahan, Perkelahian dan pencurian Perselingkuhan. Denda adat merupakan suatu bentuk sanksi hukum  yang  diterapkan  dan  ditetapkan  oleh  adat  dalam  Desa  Lubuk  Mandarsah  jika  terjadi pelanggaran  terhadap  hukum  adat  yang  berlaku  di  Desa  Lubuk  Mandarsah  seperti  perbuatan perselingkuhan  suami  istri.  Dalam  hal  untuk  menentukan  dan  memutuskan  denda  adat  terhadap
pelaku perselingkuhan suami istri maka pemangku adat akan melaksanakan musyawarah bersama dengan pegawai syara’.
Sanksi  adat  yang  diberikan  oleh  pemangku  adat  di  desa  Lubuk  Mandarsah  kepada  pelaku perselingkuhan  suami  istri  harus  sesuai  dengan  tindakan  apa  dan  dengan  siapa,  apabila  perbuatan perselingkuhan  tersebut  antara  laki-laki  yang  telah  memiliki  isteri  atau  istri  telah  memiliki  suami maka  denda  adatnya  adalah  seekor  kerbau  serba  enam  puluh  selemak  semanisnyo  seasin sepedasnyo  kemudian  dimasak  serta  dimakan  secara  bersama-sama . Dengan  adanya  denda  adat tersebut  menurut lembaga  adat  dan  masyarakat  desa  Lubuk  Mandarsah  orang  berselingkuh  suami istri  dikenakan  hukuman  denda  tersebut  bertujuan  untuk  cuci  kampung  dan  membuat  epek  jera terhadap para pelaku supaya perbuatan tersebut tidak terulang kembali. Hukum denda adat tersebut dianggap sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perselingkuhan suami istri tersebut. Jumlah  kasus  perselingkuhan  yang  terjadi  di  Desa  Lubuk  Mandarsah  Kecamatan  Tengah  Ilir Kabupaten Tebo dari Tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat pada tabel 1 berikut:
Tabel 1. Jumlah kasus perselingkuhan di Desa Lubuk Mandarsah tahun 2018-2020
No Tahun Jumlah Penyelesaian Denda adat 1 Tahun 2018 2 Kasus Hukum Adat Satu  Ekor  Sapi  lengkap selemak, seasam, segaram dan semanisnya 2 Tahun 2019 3 Kasus Hukum  Adat dan  Hukum Negara Dua  Ekor  Sapi,  lengkap selemak, seasam, segaram dan semanisnya Tahun 2020 1 Kasus Hukum Adat Satu Ekor Kambing lengkap selemak, seasam, segaram dan semanisnya Jumlah 5

## Kasus
Berdasarkan  tabel  tersebut  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  jumlah  kasus  perselingkuhan  yang terjadi  di  desa  Lubuk  Mandarsah  yang  tertinggi  pada  tahun  2019  yaitu  sebanyak  3  kasus  dan penyelesaiannya melalui hukum adat dan hukum Negara karena dari 3 kasus tersebut salah satunya yang  melakukan  melanggar  adat  dari  Perangkat  pemerintah  desa  sendiri,  untuk  hukum  adat  di kenakan  denda  dua  ekor  sapi  lengkap  selemak,  seasam,  segaram  dan  semanisnya,    untuk  kasus perselingkuhan pada tahun 2018 sebanyak 2 kasus dan penyelesaian di lakukan secara hukum adat dan  dekanakan  sangsi  adat  berupa  Satu  Ekor  Kerbau  lengkap  selemak,  seasam,  segaram  dan semanisnya, pada tahun 2020 terdapat satu kasus perselingkuhan dan bentuk  penyelesaian melalui hukum  adat  dan  denda  adat  berupa  Satu  Ekor  Kambing    lengkap  selemak,  seasam,  segaram  dan semanisnya.
Adat  Melayu  Jambi  masih  berpegang  teguh  pada  tata  nilai  “ Adat  bersendi  syara’,  syara’ bersendi kitabullah, syara’ mengato adat memakai . ” Seloko adat singkat ini memiliki muatan padat sekaligus merupakan pondasi yang paling dasar bagi adat. “Adat bersendi syara’ ” bermakna bahwa landasan  dasar  dari  adat  (Melayu)  itu  adalah syar’i ’  atau  agama  (Islam).  “ Syara ’  bersendi Kitabullah ” menyatakan bahwa agama mengacu pada undang-undangnya yang paling dasar, yaitu Kitabullah  atau  Alquran.  Artinya,  nilai  adat  yang  dijalankan  tidak  boleh  bertentangan  dengan syariah  yang  dijalankan  oleh  pegawai syara’ .  Jelas  bahwa  apa  pun  aturan-aturan  di  dalam  adat, akan mengacu pada dan Alquran.
Untuk  mendalami  dan  untuk  menganalisis  proses  penyelesaian  hukum  adat  peselingkuhan suami istri dengan sangsi adat serta epek sosial bagi kehidupan sosial diamasyarakat, maka  dirasa perlu  untuk  dilakukannya    penelitian  dengan  judul. Upaya  Pemerintah  Dalam  Proses
penyelesaian Hukum perselingkuhan Suami Isteri Bagi Kehidupan Sosial Masyarakat (studi Pada Lembaga Adat Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo)”

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian tentang proses penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah yang memakai metode kualitatif.[4] Metode kualitatif adalah  metode  penelitian  yang  dipergunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alami (natural),  dan  peneliti  menjadi  instrumen  kunci  dan  hasil  penelitianya  lebih  menekankan  pada makna  dari  yang  diteliti,  dari  pada  mengeneralisasi  obyek  penelitian.  Penelitian  kualitatif merupakan  penelitian  yang  mampu  memberikan  deskripsi  secara  detail  dan  analisa  mengenai kualitas atau isi dari suatu pengalaman manusia.[5] Hal ini membuat penelitian kualitatif mampu menggambarkan  suatu  kehidupan  dari  sisi  yang  berbeda  berdasarkan  sudut  pandang  dari  setiap orang yang mengamatinya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:
a. Data Primer
Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui kegiatan wawancara terhadap informan. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi berupa pengalaman, pengetahuan serta bagaimana para aktor menginterpretasikan fenomena proses penyelesaian hukum adat perselingkuhan suami istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah.
b. Data Sekunder
Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi dokumen. Moleong, membedakan dokumen menjadi dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi misalnya buku harian, surat pribadi,  dan  otobiografi.  Dalam  penelitian  ini,  calon  peneliti  akan  menggunakan  dokumen resmi  untuk  memperoleh  data  yang  diperlukan,  baik  itu  dokumen internal  maupun  dokumen eksternal.  Yang  termasuk  dokumen  internal  misalnya  arsip,  surat,  laporan  kegiatan,  laporan rapat, Surat Keputusan. Selain dokumen internal, calon peneliti akan menggunakan dokumen eksternal  seperti  jurnal,  artikel,  berita  dan  informasi  baik  melalui  media  cetak  maupun elektronik yang relevan dengan penelitian ini.
Untuk  mendapatkan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian,  maka  dibutuhkan  teknik pengumpulan  data  agar  bukti  atau  fakta yang  diperoleh  berfungsi  sebagai  data  objektif  dan  tidak terjadi  penyimpangan  dari  data  yang  sebenarnya.  Dalam  paradigma  penelitian  kaulitatif  ini, peneliti  menggunakan  metode  observasi  (pengamatan),  wawancara/interview,  dan  dokumentasi. Didalam  penelitian  ini,  jenis  data  yang  digunakan  oleh  peneliti  adalah  jenis  data  kualitatif  (data yang  berbentuk  data  dan  gambar),  dimana  data  kualitatif  yang  digunakan  adalah  data  tentang tentang  proses  penyelesaian  hukum  adat  perselingkuhan  suami  istri  bagi  kehidupan  sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah tersebut, serta beberapa data lain yang mungkin ditemui di lapangan yang dirasa peneliti penting untuk dijadikan data penelitian. Adapun dalam penelitian ini, dilakukan beberapa teknik pengumpulan data melalui:
a. Observasi (pengamatan)
Observasi  adalah  mengumpulkan  data  atau  keterangan  yang  harus  dijalankan  dengan melakukan  usaha-usaha  pengamatan-pengamatan  secara  langsung  ke  tempat  yang  akan diselidiki,  penulis  menggunakan  teknik  ini  merupakan  teknik  Bantu  yang  digunakan  untuk membantu  memperoleh  data  kenyataan  langsung  mengenai  objek  yang  diteliti.  Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data di dapat secara langsung dengan apa yang dilihat pada lokasi penelitian.
b. Wawancara
Menurut  Moleong,  wawancara  adalah  percakapan  yang  dilakukan  oleh  dua  pihak,  yaitu pewawancara  (interviewer)  yang  mengajukan  pertanyaan  dan  terwawancara  (interviewee)
yang  memberikan  jawaban  atas  pertanyaan  itu.  Garrett  memberikan  suatu  perumusan  yang sederhana,  dengan  menyatakan,  bahwa  wawancara  melibatkan  orang-orang  yang  melakukan komunikasi.
c. Dokumentasi
Metode  dokumentasi  adalah  mencari  data  mengenai  hal-hal  atau  variabel  berupa  catatan, transkip,  buku,  surat  kabar, majalah,  prasasti,  notulen  rapat, agenda  dan  sebagainya.  Metode ini digunakan untuk mengetahui data tentang sejarah adat dan struktur organisasi. Pada penelitian ini teknik penentuan informan  yang di  gunakan adalah: Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, seperti yang dimaksud orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan dalam penelitian. Informan yang di pilih dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
Tabel 2. Informan Penelitian No Nama Jabatan Jmlh 1 Zulpan saripudin SH Kepala Desa 1 2 Arpan Ketua BPD 1 3 Fatmawati, S.Pdi Kasi Pelayanan 1 4 Jamali, AB Ketua Lembaga Adat 1 5 A. Latif Tokoh Masyarakat 1 6 Asril Kadus Tjg. Pauh 1 7 Muhtarli Pelaku Perselingkuhan 1 Jumlah 8
Menurut  Moeloeng,  teknik  analisis  kualitatif  dilakukan  dengan  menyajikan  data  yang dimulai  dengan  menelaah  data  yang  terkumpul,  menyusun  dalam  satu  kesatuan  yang  kemudian dikategorikan  pada  tahap  berikutnya  dan  memeriksa  keabsahan  serta  menafsirkannya  dengan analisis kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian.
Data  yang  telah  dikumpulkan,  diolah  dan  menggunakan  penelitian  kualitatif  serta analisis domain  untuk  memperoleh  gambaran  umum  dan  menyeluruh  pada  objek  dengan  menerangkan teknik analisis selama dilapangan, dan dilakukan secara interaktif melalui proses data reduksi, data display dan verification. Menurut Sugiono, analisis data dapat menggunakan tahap-tahap diantara nya adalah reduksi data,  display data  dan Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam melakukan analisis data, ada langkah-langkah yang dilakukan, yaitu:
a. Reduksi data
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang  penting,  dicari  tema  dan  polanya.  Dengan  demikian  data  yang  telah  direduksi  akan memberikan  gambaran  yang  lebih  jelas,  dan  mempermudah  peneliti  untuk  melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
b. Penyajian Data
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
c. Penarikan kesimpulan
Kesimpulan  dalam  penelitian  kualitatif  adalah  merupakan  temuan  baru  yang  sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis, dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Proses  pelaksanaan  penyelesaian  hukum  perselingkuhan  suami  istri  bagi  kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah.
Adat  istiadat  atau  yang  biasa  disebut  dengan  adat  merupakan  seperangkat  nilai  atau norma,  kaidah,  dan  keyakinan  sosial  yang  tumbuh  dan  berkembang  bersamaan  dengan pertumbuhan  dan  perkembangan  masyarakat  desa  dan/atau  satuan  masyarakat  lainnya  serta norma  lain  yang  masih  dihayati  dan  dipelihara  masyarakat  sebagaimana  terwujud  dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat.
Hukum adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola  sosial  budayanya  yang  tidak  bertentangan  dengan  kepentingan  nasional  serta memiliki sanksi jika terjadi pelanggaran. Kaidah dan norma hukum adat muncul seiring dengan dinamika  hubungan  antar  manusia.  Hal  demikian  tersebut  mengakibatkan  susunan  pergaulan hidup manusia akan menentukan sifat dan corak daripada kaidah hukum, sehingga untuk dapat memahami sistem hukum adat, maka terlebih dahulu harus difahami sifat dan struktur susunan masyarakat di mana hukum adat itu tumbuh dan berkembang.
Penyelesaian  sengketa  adat  harus  dilakukan  di  dalam  sebuah  rumah,  boleh  di  rumah siapa  saja  yang  ada  dalam  Kampung  dari  perkara  yang  diperiksa.  Rumah  tempat  sidang penyelesaian sengketa adat disebut “Rumah Deih Rumah Telli Rumah Jenang Pendopo Rajo”. Dalam Hukum Adat 9 Pucuk melarang hakim adat bersidang di luar rumah, melarang putusan jatuh  di  luar  Rumah  Adat.  Selama  persidangan  berlangsung  Rumah  Adat  dijaga  oleh Hulubalang dan tidak ada yang boleh mendekat selain yang berkepentingan, yakni hakim adat, serta saksi-saksi yang dipanggil.
Perselingkuhan merupakan sumber masalah keluarga karena dapat merusak atau bahkan mungkin  dapat  menghancurkan  kehidupan  keluarga.  Pelaku  selingkuh  ditunjukkan  dengan sikap  tidak  jujur  terhadap  dirinya  sendiri  maupun  terhadap  orang  lain.  Sikap  tidak  jujur menjadikan  kehidupannya  berada  dalam  suasana  tidak  tenang.  Kondisi  perselingkuhan  tidak akan mencapai keefektifan hidup dan pada gilirannya menimbulkan berbagai gangguan mental maupun fisik.
Kasus perselingkuhan dikalangan adat melayu Jambi yang pernah terjadi di Desa Lubuk Mandarsah  Kecamatan  Tengah  Ilir,  Sesuai  hasil  temuan  ataupun  wawancara  tersebut  bahwa kasus  perselingkuhan  dapat  diproses  dengan  cara  penyelesaiannya  memiliki  tahapan  sebagai berikut:
a. Pemanggilan pihak pelapor dan terlapor
Pada tahap ini pihak yang bersengketa diminta hadir untuk mengemukakan masalah apa yang sedang disengketakan dan menunjukkan bukti-bukti dari persengketaan tersebut. Para pihak diberi kesempatan untuk saling mempertahankan kebenaran. Pada tahap pemanggilan ini  pihak  pelapor  dan  terlapor  masing-masing  diberikan  kesempatan  untuk  memberikan keterangan dengan jujur, dan tidak saling menyanggah agar permasahannya dapat dicermati oleh  pemanggku  adat  dan  dapat  dilanjuti  ke  tahapan  berikutnya  yaitu  pemanggilan  saksi untuk memperkuat keterangan yang telah disampaikan.
b. Pemanggilan saksi
Pada  tahap  ini  dilakukan  pemanggilan  saksi  untuk  didengarkan  kesaksian  yang memperkuat  pembuktian  terhadap  keterangan  dari  para  pihak.  Para  saksi  disini  adalah orang lain yang telah mengalami, melihat dan mendengar sepengetahuannya tentang duduk perkara dari sengketa tersebut. Pemanggilan saksi bertujuan untuk mendapatkan keterangan yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  sedang  di  muswarahkan  untuk  diselaikan  serta untuk memperkuat keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh para pihak pelapor dan terlapor.
c. Proses Musyawarah
Sebelum  memulai  rapat  lembaga  adat  yang  berperan  sebagai  juru  penengah  mulai mempersiapkan  musyawarah  di  tempat  dan  waktu  yang  telah  ditentukan  berdasarkan undangan  yang  telah  diberikan  kepada  para  pihak  yang  terlibat  dalam  permasalahan perselingkuhan.
Juru  penengah  atau  mediator  akan  berusaha  mengkondisikan  agar  semua  pihak  yang hadir  memusatkan  perhatiannya  pada  musyawarah  sehingga  dapat  berjalan  secara  efektif dan  musyawarah  berjalan  secara  kekeluargaan.  Apabila  kondisi  tenpat  musyawarah dianggap  kondusif  dan  para  peserta  musyawarah  telah  fokus  untuk  memulai  rapat  maka mediator  akan  memulai  musyawarah  dengan  diawali  doa  bersama  menurut  agama  dan kepercayaan masing-masing.
Setelah  melakukan  doa,  mediator  memulai  memberikan  kata  sambutan  yang  intinya ucapan  terima  kasih  kepada  semua  yang  hadir  dalam  musyawarah  tersebut.  Hal  penting yang  disampaikan  oleh  mediator  khususnya  kepada  para  saksi agar  dapat  menyampaikam kesaksiannya  secara  jujur  dan  sesuai  dengan  apa  yang  diketahuinya.  Karena  keberadaan saksi  dimaksudkan  untuk mencari  kebenaran  nyata  sehingga  akan  bermanfaat  bagi  semua pihak dan akan dihasilkan kesepakatan sehingga akan mengembalikan keadaan masyarakat dan  segala  aspeknya  pada  kondisi  yang  normal  seperti  sebelum  terjadi  perbuatan perselingkuhan.[6]
Jika  mediator  menggap  bahwa  para  peserta  musyawarah  telah  memahami  maksud dan tujuan  diadakannya  musyawarah  tersebut  maka  mediator  akan  memberikan  kesempatan kepada para pihak yang pelapor dan terlapor secara bergantian menyampaikan hal-hal yang merupakan  penyimpangan-penyimpangan  yang  telah  dilakukan  pihak  lain  yang mengakibatkan timbulnya persengketaan.
Dalam  proses  ini  para  pihak  pelapor  dan  terlapor  akan  bertindak  sendiri  dan  tidak memberikan  kuasa  kepada  pihak  lain  untuk  mewakilinya  sehingga  permasalahan  tidak melebar  karena  kepentingan  dan  permasalahan  dari  para  pihak  akan  dengan  mudah diketahui  oleh  mediator  dan  pihak  lain  yang  berkepentingan.  Selain  itu  para  pihak  dapat dengan mudah menyampaikan apa yang diinginkannya langsung kepada pihak lainnya dan juga mediator.
Kesempatan  pertama  untuk  menyampaikan  hal-hal  yang  menjadi  kepentingannya biasanya  diberikan  kepada  pihak  pemohon.  Pada  kesempatan  ini  pemohon  akan menyampaikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang dimiliki. Apabila semua tahap sudah dilalui maka kesempatan selanjutnya akan diberikan kepada juru penengah untuk menyampaikan pendapatnya  berdasarkan  keahliannya.  Juru  penengah  akan  memberikan  pendapatnya dengan  berdasarkan  keadaan  masyarakat  yang  ada  mana  di  dalamnya  terdapat  berbagai aspek  yang  menjadi  pertimbangannya  sehingga  penyelesaian  sengketa  tidak  dapat diputuskan hanya berdasarkan aspek-aspek tertentu saja.
Selanjutnya  mendengarkan  keterangan  saksi-saksi  yang  diajukan  oleh  kedua  belah pihak.  Saksi  dari  pihak  termohonlah  yang  pertama  kali  diberi  kesempatan  untuk
menyampaikan  kesaksiannya.  Dalam  menyampaikan  kesaksiannya  saksi  dapat menyampaikan  atas  inisiatif  dari  mediator.  Dari  jawaban  atas  pertanyaan  yang  diajukan kepada  saksi  maka  akan  dapat  membantu  mediator  untuk  menemukan  solusi  atas permaslahan yang sedang dimusyawarahkan untuk bahan pertimbangan penyelesaiannya.
Setelah  para  pihak  dirasa  cukup  menyampaikan  dalil-dalilnya  dan  segala kepentingannya  yang  terkait  dengan  bidang  yang  menjadi  permasalahan  serta  kesaksian yang  disampaikan  maka  mediator  akan  memberikan  kesempatan  lagi  kepeada  para  pihak untuk  memberikan  penawaran  solusinya  masing-masing  terhadap  sengketa  yang dimusyawarahkan.  Mediator dengan pengalamannya yang luas dengan mudah menemukan penyelesaian  bagi  permasalahan  yang  ditanganinya  karena  pada  dasarnya  permasalahan yang terjaadi antara satu dan yang lainnya didalamnya terdapat kesamaan.
Penyelesaian  peraslahan  perselingkuhan  melalui  lembaga  adat  digunakan  untuk menyelesaikan maslah dengan msksud mencari penyelesaian secara win-win solution yaitu suatu  bentuk  penyelesaian  yang  menguntungkan  kedua  belah  pihak  yang  bersengketa karena tidak ada menang atau kalah, keduanya mempunyai kedudukan yang sama. Apabila dalam  penyelesaian  yang  telah  dilakukan  mengalami  jalan  butu  karena  kedua  belah  pihak tidak  menerima  solusi  yang  ditawarkan  mediator  maka  mediator  akan  tetap  bersedia sebagai  fasilitator  sampai  dicapai  kata  sepakat  atau  ditemukan  jalan  keluar  yang  terbaik bagi  sengketa  dan  kedua  belah  pihak  merasa  puas  atas  kesepakatan  tersebut.  Apabila setelah melewati beberapa kali pertemuan oleh mediator yang sama tetap tidak menemukan jalan  keluar  maka  mediator  menyarankan  agar  sengketa  tersebut  diselesaikan  lewat pengadilan.  Tahap  akhir  merupakan  tahap  dalam  proses  penyelesaian  permaslahan  secara musyawarah.  Pada  tahap  ini  mediator  akan  menyimpulkan  apa  yang  dibicarakan sebelumnya  dalam  musyawarah.  Apabila  dalam  musyawarah  tersebut  telah  diperoleh kesepakatan  mengenai  solusi  bagi  sengketa  yang  terjadi  maka  kesepakatan  tersebut  dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. Bila solusi tersebut diterima oleh para pihak  yang bersengketa, mediator akan menjadwalkan lagi musyawarah selanjutnya tetapi apabila para pihak menolak untuk melakukan musyawarah lagi maka mediator menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan lewat jalur yang lebih formal melalui jalur hukum.
d. Penetapan Sanksi Bagi Pelaku Perselingkuhan Dalam Hukum Adat Desa Lubuk Mandarsah Pada  dasarnya  perselikuhan  yaitu  adanya  persetubuhan  yang  dilakukan  diluar pernikahan  dan  dilakukan  oleh  bujang  dan  gadis  dan  yang  sudah  menikah,  dalam  hukum adat  adalah  merupakan  larangan,  di  Desa  Lubuk  Mandarsah    terdapat  sanksi  yang didasarkan  atas  petuah  orang  tua  terdahulu  secara  turun  temurun  di  masyarakat  yang berlaku hingga sekarang. Proses penetapan sanksi bagi pelaku perselingkuhan harus segera mungkin  untuk  dilaksanakan  dan  ditetapkan  denda  adatnya  sesuai  dengan  peraturan  yang telah  ditetapkan  bersama  di  Desa  Lubuk  Mandarsah.  Sangsi  moral  Akibat  dari  perbuatan pelaku  perselingkuhan  bagi  kehidupan  sosialnya  menjadi  salah  satu  sanksi  sosial  yang harus diterimanya.
Ada  rasa  penyesalan  dan  rasa  malu  bagi  pelaku  perselingkuhan  apa  yang  telah  pelaku lakukan,  bahkan  adanya  cemomoh  dari  tetangga  terdekat  dan  bahkan  keluarga  sendiri. Dalam  hukum  adat  Masyarakat  Desa  Lubuk  Mandarsah,  perbuatan  perselingkuhan  suami istri  keberadaan  nya  sangat  ditentang.  Perbuatan  tercela  tersebut  dianggap  menyalahi norma-norma yang ada khususnya norma kesopanan dan kesusilaan. Pada hukum adat Desa Lubuk  Mandarsah  sendiri  dikenal  sebagai  daerah  atau  suku  yang  sangat  tegas  dalam memberikan  sanksi  sehingga  seseorang  yang  melanggar  peraturan  harus  berpikir  dua  kali lipat. Begitu pun dengan perbuatan perselingkuhan suami istri maka akan dikenakan sanksi satu ekor sapi lengkap dengan selemak semanisnya jika diuangkan   Rp 30 juta. Dengan
adanya sanksi tersebut diharapkan menjadi suatu benteng agar masyarakat tidak melakukan perbuatan  tersebut  namun  bagi  pelaku  perselikuhan  menjadikan  denda  adat  tersebut  agar memiliki epek jera.
Lembaga  adat  desa  Lubuk  Mandarsah  dalam  menetapkan  hukum  bagi  pelaku perselingkuhan  suami  isteri  terlebih  dahulu  saling  memaafkan  kepada  para  orang  tua pasangan  masing-masing,  lemabaga  adat,  tokoh  masyarakat  dan  masyarakat  yang  hadir pada  saat  muswayarah  penetapan  hukum  tersebut,  dalam  menetapkan  keputusan  hukum adat  yang  di  berikan,  pelaku  perselingkuhan  akan  diberikan  waktu  untuk  masalah pembayaran denda adat selambat-lambat dalam waktu satu bulan utuk membayarkan denda adat tersebut.
Begitulah tahapan-tahapan sanksi yang harus dijalani bagi pelaku perselingkuhan suami itri  yang  melanggar  aturan  adat  di  Desa  Lubuk  Mandarsahn.  Hukum  adat  memandang bahwa Perselingkuhan suami istri adalah perbuatan yang sangat tercela dan bagi pelakunya dikenakan  sanksi  yang  amat  berat  hukumnya,  karena  alasan  yang  dapat  dipertanggung jawabkan  secara  moral  dan  akal  sehat.  Bagi  pelaku  perbuatan  perselingkuhan  sangat diancam  dengan  hukuman  yang  sangat  berat  karena  adat  menganggap  zina  bukan  hanya sebagai suatu tindakan yang akan membuka gerbang berbagai perbuatan yang memalukan lainnya,  tetapi  juga  menghancurkan  landasan  keluarga,  mengakibatkan  terjadinya  banyak perselisihan  dan  pembunuhan,  meruntuhkan  nama  baik  dan  menyebarluaskan  sejumlah penyakit baik jasmani maupun rohani.
3.2. Kendala  dalam  proses  pelaksanaan  penyelesaian  hukum  perselingkuhan  suami  istri bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah
Berkaitan  dengan  kendala  yang  dihadapi  oleh  lembaga  adat,  dalam  menyelesaikan maslah  perselingkuhan  suami  istri  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  ternyata  terdapat beberapa  alasan  kenapa  lembaga  adat  tidak  bisa  berperan  maksimal  dalam  membantu menyelesaikan permaslahan tersebut, yaitu:
a. Adanya  pergeseran  nilai-nilai  yang  dipegang  oleh  masyarakat  Desa  Lubuk  Mandarsah, sehingga prosedur bagaimana seharusnya yang diperankan oleh lembaga adat tidak banyak yang mengetahuinya.  Peran lembaga adat  adat dibatasi dengan undang-undang  yang ada. Pada saat ini, tidak semua kasus dapat diselesaikan oleh pemerintah desa maupun lembaga adat,  melainkan  ada  kasus-kasus  tertentu  yang  menjadi  kewenangan  polisi  maupun pengadilan agama.
b. Dari  pihak  keluarga  yang  bersengketa,  kebanyakannya  tidak  membawa  kasus perselingkuhan tersebut ke lembaga adat maupun kepada pemerintah desa namun dalam hal ini melainkan langsung membawanya ke  kepolisian maupun langsung pengadilan Agama. Dalam  menetapkan  sangksi  bagi  perselingkuhan  suami  istri  meskipun  telah  ditempuh melalui  jalur  hukum  dan  pengadilan  namun  sansi  adat  yang  berlaku  didesa  Lubuk Mandarsah tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada.
c. Peran  yang  dilakukan  lembaga  adat  melalui  pembinaan  adat  syara  secara  langsung  dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat belum efektif.
Menelaah  peran  yang  dilakukan  oleh  Lembaga  Adat  melalui  pembinaan  secara  langsung dalam  masyarakat,  peneliti  menemukan  kenyataan  yang  berbeda  yakni  dinilai  kurang bahwa  kehidupan  adat  istiadat  masih  dapat  ditemukan,  seperti  sikap  kegotong-royongan masyarakat, kepedulian sosial dan kepatuhan terhadap hukum adat masih sangat kurang dan penerapan  adat  istiadat  sudah  melemah, ditandai  dengan  fakta-fakta  yang  peneliti  himpun dari informan dan dan keterangan dari pemerintah desa.
Pembinaan  yang  dilakukan  oleh  pemangku  adat  terhadap  warga  masyarakat  desa  Lubuk Mandarsah, baik secara langsung maupun tidak langsung jarang sekali dilakukan selain itu untuk  pembinaan  adat  dan  syara  para  pemangku  adat  sendiri  juga  jarang  dilakukan.
Pembinaan  adat  dan  syara  ini  juga  bertujuan  untuk  para  pemangku  adat  lainnya  supaya dapat  memilih  atau  mengajarkan  generasi  selanjutnya  untuk  mengambil  keputusan  yang tepat  dalam  permasalahan  yang  dihadapi  sehingga  dapat  menjaga  rasa  keadilan  dan menjaga rasa keseimbangan dalam masyarakat Tersebut.
Kebijakan-kebijakan  yang  ditetapkan  bertujuan  untuk  mengikat  masyarakat  agar  patuh dalam menjalankan aturan yang berlaku. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat dituntut untuk  berani  melaporkan  tindak  pelaku  perselingkuhan  yang  diketahui  atau  dilihat  secara langsung karena adanya perlindungan dari kebijakan tersebut. Sehingga masyarakat merasa bertanggungjawab  dan  ikut  berperan  aktif  untuk  menciptakan  dan  menjaga  keseimbangan dalam  lingkungannya.  Karena  masyarakat  memiliki  pengaruh  yang  sangat  kuat  dalam melaksanakan  penegakan  hukum,  sebab  penegakan  hukum  berasal  dari  masyarakat  dan bertujuan  untuk  masyarakat.  Sehingga  para  pelaku  perselingkuhan  dapat  diberikan hukuman  yang  setimpal  akan  perbuatan  yang  dilakukannya  dan  juga  dapat  memberikan efek jera bagi para pelaku perselingkuhan dan perbuatan lainya.
d. Sanksi Perselingkuhan belum sesuai dengan hukum Islam Menurut perspektif hukum Islam sanksi bagi pelaku perselingkuhan atau zina di Desa lubuk Mandarsah  yang  didasarkan atas  hukum adat  dan  petuah  orang  tua  terdahulu  secara  turun temurun di masyarakat yang berlaku hingga sekarang, belum sesuai dengan hukum Islam. Dalam  hukum  Islam,  baik  itu  zina  orang  telah  menikah  atau  zina  orang  yang  belum menikah, kedua pelaku tersebut mendapatkan hukuman yang berbeda. Siapa saja yang turut menentang  peraturan  hukum  islam,  harus  turut  melakukan  usaha  yang  diwajibkan  untuk memulihkan  kembali  keseimbangan  hukum.  Dengan  kata  lain,  bukan  hanya  pelaku  zina saja yang akan menanggung resiko dari perbuatan mereka, bahkan seluruh masyarakat pun akan  menanggung  akibatnya.  Hukum  Islam  melarang  zina  dan  mengancamnya  dengan hukuman  karena  zina  merusak  sistem  kemasyarakatan  dan  mengancam  keselamatannya. Zina  merupakan  pelanggaran  atas  sistem  kekeluargaan.  Sedangkan  keluarga  merupakan dasar  untuk  berdirinya  masyarakat.  Membolehkan  zina  berarti  membiarkan  kekejian  dan hal ini dapat meruntuhkan masyarakat. Sedangkan hukum Islam menghendaki langgengnya masyarakat yang kukuh dan kuat.
e. Kurangnya Komunikasi Antar Pemangku Adat Keberhasilan  komunikasi  di  pemerintahan  sangat  dipengaruhi  oleh  konteks  (lingkungan) seperti  kejelasan  informasi  dari  pimpinan  dan  kualitas  sumberdaya  yang  menerima  pesan serta  efektifnya  struktur  birokrasi.  Dalam  hal  ini  lebih  ditekankan  pada  kepentingan masing-masing  yang  sama-sama  disampaikan  selama  proses  komunikasi  berlangsung. Tentunya  sikap  kejujuran,  keterbukaan  dan  empati  menjadi  bagian  personal  yang  turut mempengaruhi keberhasilan komunikasi tersebut
Agar tercapai tujuan bersama, maka antar anggota lembaga adat harus menjalin komunikasi yang  baik  agar  terbangun  kerjasama  yang  baik.  Kesuksesan  lembaga  adat  dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh anggota-anggota  yang ada dalam lembag adat, jika antar anggota tidak terjalin komunikasi yang baik maka keberhasilan akan sulit di capai. Oleh karena itu setiap anggota harus memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam memberikan  informasi  khususnya  agar  terjalin  kerjasama  guna  mencapai  tujuan  bersama. Pertemuan  tatap  muka  untuk  kordinasi  masalah  adat  di  desa  Lubuk  Mandarsah  jarang dilakukan, dalam satu tahun pertemuan tatap muka dilakukan 2 kali, tidak ada jadwal yang teratur  untuk  melakukan  pertemuan  tatap  muka.  Pertemuan  dan  korordinasi  masalah  adat dapat  dilakukan  jika  ada  permasalahan  atau  konflik  yang  terjadi  antar  warga  masyarakat saja.
Pada saat sekarang ini, lembaga adat masih kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya.  Hal  ini  dikarenakan  oleh  beberapa  faktor,  salah  satunya  adalah  rendahnya
pemahaman  anggota  lembaga  adat  terhadap  tugas  dan  amanah  yang  diembankan kepadanya.  Sehingga  banyak  terdapat  kesalahpahaman  dalam  urusan  siapa  yang  berhak menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat. Seperti masalah yang berurusan dengan dengan  agama  seharusnya  diselesaikan  oleh  alim  ulama,  namun  pada  kenyataannya penghulu  pun  juga  turut  serta  dalam  menyelesaikan  permasalahan  tersebut.  Kurangnya pemahaman  lembaga  adat  terkait  penyelesainnya  masalah  yang  terjadi  pada  masyarakat disebabkan  karena  tidak  adanya  peraturan  adat  yang  tertulis,  hanya  mengandalkan pengetahuan-pengetahuan dari pelaksanaan adat istiadat yang terdahulu.
f. Payung Hukum tentang Lembaga Adat di desa yang belum ada Ketiadaan  payung  hukum  tentang  lembaga  adat  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah  dari Kabupaten  merupakan  sebuah  masalah,  Hal  ini  pula  lah  yang  menjadi  hambatan  bagi lembaga  adat  untuk  menunjukkan  eksistensinya  di  tengah  masyarakat.  Lembaga  Adat Kecamatan  memang  telah  dibentuk  oleh  Pemerintah  Kecamatan,  namun  sampai  saat  ini payung hukum berupa Surat Keputusan pengangkatan ataupun dalam bentuk lainnya belum ada, kondisi ini berakibat pula kepada kekuatan Lembaga Adat yang ada di desa. Menurut Eugen Ehrlich, perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pembentukan hukum oleh Negara, ptusan hakim ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Bahwa  hukum  merupakan  salah  satu  aspek  dari  budaya  yang  hidup  dalam  masyarakat. karena  hukum  itu  ditemukan  dalam  masyarakat  tidak  diciptakan  oleh  yang  berkuasa.  Hal ini tentunya selaras dengan adagium yang artinya dimana ada masyarakat, maka di situ ada hukum.  Namun  hilangnya  tradisi  masyarakat  hukum  adat  timbul  dari  penegakan  hukum positif yang menyamaratakan pada semua kelompok masyarakat.
Dalam  hal  ini  keberadaan  RUU  masyarakat  Hukum  Adat  yang  saat  ini  masuk  dalam prolegnas dan sedang tahap harmonisasi, diharapkan dapat menjadi solusi dalam menjawab problamatika  dan  diskursus  terhadap  eksistensi  masyarakat  hukum  adat  saat  ini  dan tentunya  sekaligus  diharapkan  dapat  mempertegas  perbedaan  terminology  yang  mendasar antara masyarakat adat dan masyarakat hukum adat yang kerap kali terjadi.
Putusan  adat  yang  berasal  dari  hukum  adat,  merupakan  hukum  yang  tidak  tertulis. Hukum  adat  sebagai  hukum  yang  berasal  dari  akar  masyarakat  Indonesia  tidak  pernah mengenal  kodifikasi.  Selain  itu  menurut  Snouck  Hurgronje,  hukum  adat  dijalankan sebagaimana adanya ( taken for granted ) tanpa mengenal bentuk-bentuk pemisahan, seperti dikenal  dalam  wacana  hukum  barat  bahwa  individu  merupakan  etnis  yang  terpisah  dari masyarakat. Dengan kata lain bahwa hukum adat diliputi semangat kekeluargaan, individu tunduk  dan  mengabdi  pada  dominasi  aturan  masyarakat  secara  keseluruhan.  Corak demikian  mengindikasikan  bahwa  kepentingan  masyarakat  lebih  utama  daripada kepentingan individu.[7]
Putusan  adat  memiliki  sifat  yang  tidak  mengikat,  hal  ini  dikarenakan  putusan tersebut  biasanya  tidak  dibuat  dalam  bentuk  tertulis.  Sehingga  masih  banyak  masyarakat yang  mengabaikan  penerapan  sanksi  adat  yang  dijatuhkan  kepadanya,  termasuk  kasus perselingkuhan suami isteri di desa Lubuk Mandarsah.
Adanya  rancangan  Undang-Undang  yang  akan  dibahas  oleh  pemerintah  tentang masyarakat hukum adat bukanlah suatu payung hukup yang kuat tetapi rancangan tersebut hanya  mengatur  dan  membentuk  suatu  model  identifikasi  dan  pengakuan  saja.  Untuk payung hukum bagi lembaga adat dalam menangi suatu konflik itu masih lemah sehingga dalam  menetapkan  keputusan  hanya  berdasarkan  kesepakatan  yang  telah  dibuat sebelumnya dan disesuaikan. [8]
Ketiadaan  payung  hukum  dalam  bentuk  Peraturan  Daerah  tentang  Lembaga  Adat menyebabkan  hambatan  bagi  lembaga  adat  untuk  melaksanakan  program  kerjanya  dalam pembinaan  masyarakat.  Untuk  mendapat  pengakuan  di  tengah  masyarakat  menemui
kesulitan  karena  dasar  hukum  untuk  bertindak  tidak  mereka  miliki.  Mengacu  kepada problematika di atas, kesimpulan yang dapat peneliti ambil adalah perlunya payung hukum tentang  kelembagaan  adat.  Meskipun  di  setiap  desa  terdapat  pengurus  Lembaga  Adat, namun  kekuasaan  mereka  untuk  berbuat terhalangi  oleh  legalitas  formal  yang  belum  juga kunjung  mereka  peroleh.  Kesan  jalan  di  tempat  dan  tidak  terprogram  disebabkan  oleh pengakuan  masyarakat  terhadap  Lembaga  Adat  yang  tidak  memiliki  legalitas  menjadi berkurang.  Menurut  hemat  peneliti,  pentingnya  payung  hukum  yang  bisa  memberikan legalitas  untuk  lembaga  adat  dari  tingkat  Kabupaten  hingga  tingkat  Desa  agar  upaya pembinaan sosial kemasyarakatan termasuk mempertahankan modal sosial dan pendidikan informal dalam mayarakat akan dapat terwujud dengan baik.
3.3. Upaya  yang  dilakukan  Lembaga  Adat  dan  pegawai  Syara’maupun    Pemerintah  Desa dalam  mengatasi  permasalahan  proses  penyelesaian  hukum  adat  perselingkuhan  suami istri di desa Lubuk Mandarsah
Adapun  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  desa  dalam  menyelesaikan  permaslahan perselingkuhan suami isteri didesa Lubuk Mandarsah[9] yaitu:
1. Menerapkan sangsi yang lebih berat lagi
Agar perbuatan perzinahan ataupun perselingkuhan suami isteri ini tidak dilakukan oleh masyarakat maka perlu adanya peraturan baru dengan sank  yang cukup berat  yaitu dibuat serba  seratus.  Untuk  membuat  peraturan,  sangsi  adat ataupun  denda  adat  yang  lebih  berat lagi bagi pelaku perselingkuhan suami istri pemerintah desa dan seluruh tokoh masyarakat perlu  mengadakan  musyawarah  untuk  menetapkan  peraturan  tersebut  dengan  tujuan  agar masyarakat  dapat  mengetahui  sangsi  adat  yang  lebih  berat  tersebut  dan  dapat  perbuatan perselingkuhan tersebut.
2. Melakukan sosialisasi, Pembinaan adat dan syara’
Dalam  istilah  adat  mengatakan  bahwa”adat  bersandi  Syara,  syara  bersandi  kiatbullah”
Maksudnya adalah bahwa adat berpedoman kepada syariat dan syariat berpedoman kepada kitabullah yaitu alquran. Pembinaan adat ini berfokus pada para penegak hukumnya, seperti kepala  adat  dan  dan  ninik  mamak  sehingga  para  penegak  hukum  tersebut  dapat memberikan  atau  menetapkan  sangsi  yang  adil  terhadap  pelaku  perselingkuhan.  Dengan adanya  pembinaan  adat  dan  syara  untuk  penegak  hukum  ini  diharapkan  adanya  rasa keadilan dan kewajaran terhadap penetapan sangsi bagi para pelaku perselingkuhan suami isteri  yang  diberikan,  karena  kepala  adat  dan  ninik  mamak  merupakan  pihak  yang berwenang dalam menetapkan sangsi adat dalam lingkup wilayahnya. Pembinaan adat dan syara  ini  juga  bertujuan  untuk  para  pemangku  adat  lainnya  supaya  dapat  memilih  atau mengajarkan  generasi  selanjutnya  untuk  mengambil  keputusan  yang  tepat  dalam permasalahan  yang  dihadapinya  sehingga  dapat  menjaga  rasa  keadilan  dan  menjaga  rasa keseimbangan dalam masyarakat tersebut.[10]
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  oleh  lembaga  adat  dan  pemerintah  desa  Lubuk Mandarsah yaitu melakukan sosilisasi tentang adat melayu Jambi umumnya, khsusnya adat yang berlaku di desa  Lubuk Mandarsah sehingga denga adanya sosialisasi tentang hukum adat ini dapat mengurangi terjadinya tindakan perselingkuhan maupun zina di desa Lubuk Mandarsah.  Kemudian  dalam    penyampaian  informasi  tidak  hanya  mengenai  hukum  adat melayu Jambi saja tetapi juga ajaran Agama Islam karena mayoritas desa lubuk Mandarsah Bergama  islam.  Untuk  penyampaiannya  sendiri  dapat  dilakukan  rumah  kerumah  dalam pengajian rutin dan maupun di masjid.
Konsep  sosialisasi  adat  syara  tentang  tindak  pidana  perselingkuhan  menurut  hukum Islam  berbeda  dengan  sistem  hukum  adat,  karena  dalam  hukum  Islam,  setiap  hubungan seksual  yang  diharamkan  itulah  zina,  baik  yang  dilakukan  orang  yang  telah  berkeluarga maupun yang belum berkeluarga asal ia tergolong orang mukallaf, meskipun dilakukan rela
sama rela, jadi tetap merupakan tindak pidana. Konsep syariat ini adalah untuk mencegah penyebarluasan  pencabulan  dan  kerusakan  akhlak  serta  untuk  menumbuhkan  pandangan bahwa perzinahan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan, tetapi lebih-lebih kepentingan masyarakat.
Secara  garis  besar,  selingkuh  memberikan  dampak-dampak  negatif                    yaitu  :  (1) Budaya  zina  akan  meningkat;  (2)  Gelombang  aborsi  makin  membesar;  (3)  Angka perceraian  akan  meningkat;  (4)  Keluarga  berantakan;  (5)  Anak-anak  tanpa  kasih  sayang orang tua dan telantar; (6) dan Dendam yang mengakibatkan pembunuhan.
3. Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) Lembaga Adat Pemberdayaan  lembaga  adat  dan  pemangku  adat  sangat  diperlukan  sehingga  dapat menjalankan  fungsinya  membangun  basis  sosial  dan  menggerakan  partisipasi  masyarakat dalam  pembangunan.  Lembaga  adat  merupakan  lembaga  yang  kridibel  sebagai  agen pembangunan  di  desa,  karena  keterbatasan  sumberdaya  manusia  sejauh  ini  belum maksimal.  Peningkatan  sumberdaya  manusia  (SDM)  terus  dilakukan  oleh  pemerintah daerah  dengan  kegiatan  pelatihan  serta  studi  banding  keluar  daerah  yang  bertujuan  agar kedepannya  lembaga  adat  menjadi  pelopor  kemandirian  masyarakat  adat  di  desa  Lubuk Mandarsah.
4. Meningkatkan Koordinasi dengan pemerintah Desa Hubungan  koordinasi  merupakan  aspek  yang  sangat  penting  dalam  menjalin  sebuah hubungan, baik hubungan antara lembaga adat dengan pemerintahan desa maupun dengan lembaga  lainnya,  agar  tetap  terjalin  keharmonisan  dan  keterbukaan  antar  suatu  lembaga dengan  lembaga  lainnya,  baik  secara  resmi  maupun  tidak  resmi,  seperti  halnya  dalam menyelesaikan konflik-konflik adat yang ada didesa,  kepala desa selaku pemimpin utama yang ada didesa tidak lupa untuk berkoordinasi dengan lembaga adat, seperti halnya dalam mengatasi permasalahan perselingkuhan suami istri  dimana kepala desa Lubuk Mandarsah datang  ke  lembaga  adat  untuk  berkoordinasi  dalam  menyelesaikan  masalah  tersebut sehingga  terjadilah  rapat  atau  musyawarah  untuk  menyelesaikan  perkara  perselingkuhan suami istri serta sangsi adat yang diberikan kepada pelaku sehingga anatar pemerintah desa dengan lembaga adat dapat terjalin kembali dengan baik, dan inilah urgensi adanya aspek koordinasi antar lembaga-lembaga yang ada di desa.
Lembaga adat befungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan  program  pembangunan  agar  sesuai  dengan  tata  nilai  adat  istiadat  dan kebiasaan-kebiasaan  yang  berkembang  dalam  masyarakat  demi  terwujudnya  keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu lembaga adat juga  berfungsi  sebagai  alat  kontrol  keamanan,  ketentraman,  kerukunan  dan  ketertian masyarakat baik preventif maupun represif , antara lain : a. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan,b.  Penengah  (hakim  perdamaian)  mendamaikan  sengketa  yang  timbul  di masyarakat. Kemudian lembaga adat juga memiliki fungsi lain yaitu :
a. Membantu  pemerintah  dalam  kelancaran  dan  pelaksanaan  pembangunan  di  segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
b. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya
c. Memberikan  kedudukan  hukum  menurut  adat  terhadap  hal-hal  yang  berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan
d. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan  mengembangkan  kebudayaan  nasional  pada  umumnya  dan  kebudayaan  adat khususnya.
e. Menjaga,  memelihara  dan  memanfaatkan  kekayaan  desa  adat  untuk  kesejahteraan masyarakat desa adat.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut diatas dpat disimpulkan sebagai berikut:
1. Proses pelaksanaan penyelesaian hukum perselingkuhan suami istri bagi bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo  yaitu :
a. Pemanggilan  pihak  pelapor  dan  terlapor.  Pada  tahap  ini  pihak  pelapor  dan  terlapor diminta  hadir  untuk  mengemukakan  masalah  apa  yang  sedang  disengketakan  dan menunjukkan bukti-bukti dari persengketaan tersebut. Para pihak diberi kesempatan untuk saling mempertahankan kebenaran.
b. Pemanggilan  saksi.  Pada  tahap  ini  dilakukan  pemanggilan  saksi  untuk  didengarkan kesaksian yang memperkuat pembuktian terhadap keterangan dari para pihak.
c. Proses  musyawarah.  Sebelum  memulai  rapat  lembaga  adat  yang  berperan  sebagai  juru penengah  mulai  mempersiapkan  musyawarah  di  tempat  dan  waktu  yang  telah  ditentukan berdasarkan  undangan  yang  telah  diberikan  kepada  para  pihak  yang  terlibat  dalam pmasalahan perselingkuhan.
d. Penetapan  Sanksi  Bagi  Pelaku  Perselingkuhan  Dalam  Hukum  Adat  Desa  Lubuk Mandarsah
2. Kendala  dalam  proses  pelaksanaan  penyelesaian  hukum  perselingkuhan  suami  istri  bagi kehidupan sosial masyarakat di desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo yaitu  adanya  pergeseran  nilai-nilai  yang  dipegang  oleh  masyarakat  Desa  Lubuk  Mandarsah, sehingga prosedur bagaimana seharusnya yang diperankan oleh lembaga adat tidak banyak yang mengetahuinya  dan  dari  pihak  keluarga  yang  bersengketa,  kebanyakannya  tidak  membawa kasus perselingkuhan tersebut ke lembaga adat maupun kepada pemerintah desa namun dalam hal  ini  melainkan  langsung  membawanya  ke  kepolisian  maupun  langsung  pengadilan  Agama serta Peran yang dilakukan lembaga adat melalui pembinaan adat syara secara langsung dalam kehidupan  sehari-hari  di  tengah  masyarakat  belum  efektif  serta  Sanksi  Perselingkuhan  belum sesuai dengan hukum Islam
3. Upaya  yang    dilakukan  Lembaga  Adat  dan  pegawai  Syara’maupun    Pemerintah  Desa  dalam mengatasi  permasalahan  proses  penyelesaian  hukum  adat  perselingkuhan  suami  istri  di  desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo yaitu Menerapkan sangsi yang lebih berat lagi, Melakukan sosialisasi, Pembinaan adat dan syara’ Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) Lembaga Adat
Adapun saran yang diberikan yaitu :
1. Perlu dilakukan pengemablian peran dan fungsi kepada Lembaga Adat dalam pembinaan norma masyarakat  melalui  peningkatan  kualitas  dan  sistem  pembinaan  serta  pengembalian kepercayaan  masyarakat  terhadap  Lembaga  Adat  dengan  melakukan  rekrutmen  kepengurusan yang  selektif  dan  senantiasa  mempertimbangkan  aspek  moralitas,  track  record  dan  kapabilitas pengurus  Lembaga  Adat.  Disamping  itu  memberikan  rasa  adil  kepada  masyarakat  dalam penyelesaian sengketa melalui Lembaga Adat harus diupayakan melalui pengawasan yang baik dari masyarakat dan menegakkan objektifitas dalam penyelesaian sengketa.
2. Perlu  dilakukan  pendekatan  yang  baik  dalam  penanaman  norma  adat  kepada  generasi  muda dengan senantiasa melakukan koordinasi dan kerjasama dengan tokoh pemuda. Selain itu aturan norma  yang  terkandung  dalam  adat  istiadat  harus  disesuaikan  dengan  kondisi  perkembangan zaman agar tidak adanya kesan pengekangan kreatifitas. Upaya yang mungkin dapat dilakukan adalah  memberikan  kebebasan  mereka  untuk  berkreasi  dan  berekspresi  dengan  tetap  menjaga norma  dan  nilai  adat  serta  memberikan  batasan  yang  sesuai  dengan  kondisi  perkembangan zaman.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
[1] M.  B.  Miles,  M.  Huberman,  and  J.  Saldana, Qualitative  Data  Analysis-Third  Editioni . London: Sage Publication Ltd, 2014.
[2] Harahap and M. Yahya, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, & Putusan Pengadilan . Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
[3] Amiruddin and Z. Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Garfindo Persada, 2015.
[4] L. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2013.
[5] Sugiyono, Metode  Penelitian  Pendidikan  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D) . Bandung: Alfabeta, 2013.
[6] T.  .  M.  Velayudhan  and  M.  .  Yameni,  “Quality  of  Work  Life  –  A  Study,” IOP  Conf.  Ser. Mater. Sci. Eng. 197 012057 , vol. 36, no. 1, pp. 10–12, 2012, doi: 10.1088/1757-899X.
[7] Zaina.  MUTTAQIN,  R.  Ramlah,  and  A.  Alhusni,  “PENYELESAIAN  PERKARA PERSELINGKUHAN  MENURUT  HUKUM  ADAT  DITINJAU  DARI  HUKUM  ISLAM (STUDI  DI  DESA  RAMBUTAN  MASAM)  -  Repository  UIN  JAMBI,” Repository  UIN SHULTHAN  TAHA  SAIFUDIN ,  2020.  http://repository.uinjambi.ac.id/5103/  (accessed  Jan. 12, 2022).
[8] T. Handayani Nafi, L. Inge Nurtjahyo, I. Kasuma, T. Parikesit, and  dan Gratianus Prikasetya Putra,  “PERAN  HUKUM  ADAT  DALAM  PENYELESAIAN  KASUS-KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KUPANG, ATAMBUA, DAN WAINGAPU,” J.  Huk.  Pembang. ,  vol.  46,  no.  2,  pp.  233–255,  Jun.  2016,  doi: 10.21143/JHP.VOL46.NO2.77.
[9] L.  Rahmawati,  “Problematika  Perselingkuhan  Suami  dan  Upayanya  Menurut  Julia  Harley Moore and Muhamad Surya (Perspektif Fungsi BKI),” Skripsi. Semarang. UIN Walisongo, 2015.
[10]  S. Wahyuni,  “PENERAPAN  HUKUM  ADAT  DALAM  MENYELESAIKAN PERSELINGKUHAN (STUDI KASUS DI DESA MUARO JAMBI KECAMATAN MARO SEBO  KABUPATEN  MUARO  JAMBI),”  Universitas  Islam  Negeri  SULTHAN  THAHA SAIFUDDIN, 2020.