## LEGENDA, CERITA RAKYAT, DAN BAHASA DI BALIK KEMUNCULAN POLITIK PEREMPUAN JAWA
Kurniawati Hastuti Dewi
Peneliti pada Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)
Email: kurniawati.dewi@yahoo.com Diterima: 9-1-2014 Direvisi: 24-1-2014 Disetujui: 3-2-2014

## ABSTRACT
This paper aims to show significance of local culture that shall not be overlooked in viewing and defining political phenomenon. This paper explores the role of legend, folktales, and languages behind the rise of female political leaders in Java. By examining political campaign of two female politician who competed in direct elec - tions in Banyuwangi (East Java) and Kebumen (Central Java) in 2005, this paper reveals that their political rise have been eased by the local people’s beliefs that they were reincarnation of prominent female figure adored in the local legend, or obtaining cultural legitimation from the Yogyakarta Court, the core of Javanese cosmology. This paper also shows that local languages in Banyuwangi and in Kebumen played significant to mediate and to create collective identity, while at the same time inserting an ideal gender norm to gain communal sympathy and to increase electability.
Keyword: Culture, legend, folktales, languages, politics, Javanese women.

## ABSTRAK
Tulisan ini hendak memperlihatkan bahwa unsur budaya lokal berperan sangat penting dan seharusnya tidak dikesampingkan dalam melihat dan memahami fenomena politik. Tulisan ini mengelaborasi peran legenda, cerita rakyat, dan bahasa dibalik kemunculan politik perempuan di Jawa. Dengan mengamati dan meneliti strategi kampa- nye dua politisi perempuan Jawa yang berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah langsung di Banyuwangi (Jawa Timur) dan Kebumen (Jawa Tengah) pada tahun 2005, tulisan ini menunjukkan bahwa kemenangan politik mereka dipermudah oleh pandangan masyarakat setempat yang melihat para politisi perempuan itu sebagai penjelmaan kembali sosok perempuan pahlawan dan dihormati dalam sejarah setempat, atau sebagai orang yang memperoleh legitimasi kultural dari Keraton Yogyakarta sebagai pusat kosmis dalam kosmologi Jawa. Tulisan ini secara jelas menunjukkan bahwa bahasa daerah di Banyuwangi dan Kebumen berperan penting sebagai media untuk membangun identitas kolektif, dan pada saat bersamaan digunakan untuk membangun persepsi mengenai norma gender ideal (yang melekat pada sosok perempuan itu) untuk menumbuhkan simpati kelompok and meningkatkan keterpilihan politik.
Kata Kunci: Kebudayaan, legenda, cerita rakyat, bahasa, kemunculan politik perempuan Jawa.

## PENDAHULUAN
Kisah tentang penggunaan kekuatan supranatural yang tidak kasat mata dalam perebutan kekuasaan politik di Indonesia kerap ditemui, baik pada masa lampau maupun sekarang. Dalimin Ronoadmodjo, mantan  pengawal  pribadi  Presiden  Sukarno, dalam sebuah talkshow (‘Mata Najwa’ Metro TV 5 Juni 2013) menceritakan bahwa Sukarno meng- gunakan tongkat komando yang berisi pusaka dari Banten yang selalu dibawa ke mana pun ia pergi. Mistisisme  Jawa  juga  dipakai  Sukarno  dalam memuluskan kebijakan politiknya. Neils Mulder (2007: 86–87) menceritakan bagaimana Sukarno meminta  bantuan  Nyi  Roro  Kidul  (p enguasa
Pantai Laut Selatan Jawa) dengan pasukan ma- khluk halusnya untuk menyukseskan kampanye merebut wilayah Papua Barat dan berhasil me- wujudkannya;  tetapi  kemudian  Sukarno  lupa tidak membalas budi yang mengakibatkan bala tentara makhluk halus tidak dapat menemukan jalan pulang ke Laut Selatan dan terjadilah wabah tikus yang mengakibatkan kerusakan luar biasa panen rakyat Yogyakarta pada masa itu. Menurut Mulder, untuk mengatasi wabah tersebut walikota Yogyakarta menyelenggarakan pementasan wa- yang kulit dengan lakon Semar Boyong di Pantai Parangtritis  agar  bala  tentara  Nyi  Roro  Kidul kembali ke alamnya di Laut Selatan.
Hal  yang  tidak  jauh  berbeda  terjadi  pada presiden Republik Indonesia yang kedua, Suharto. Beberapa  kajian  mengungkap  upaya  Suharto untuk  mempertahankan  kekuasaannya  sebagai Presiden  Republik  Indonesia  selama  32  tahun dengan menggunakan bantuan paranormal dan menjalankan ritual kejawen , 1 beberapa menye- but  Soedjono  Hoemardhani  perwira Angkatan Darat yang berasal dari Solo dan sangat lekat dengan kejawen, sebagai guru spiritual Suharto (Retnowati Abdulgani-Knapp 2007: 96), bahkan manajemen pemerintahan Suharto kental diwarnai oleh falsafah Jawa yang mendalam (Tanri Abeng 1996: LXX) . Permadi, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga seorang paranormal, menengarai bahwa semua presiden Indonesia dari Presiden Sukarno hingga Susilo Bambang  Yudhoyono  (SBY)  memiliki  dukun ( Republika Online 2 April 2013).
Dalam  konteks  kekinian,  seiring  dengan meningginya eskalasi politik sejak era reformasi, yang ditandai dengan pelaksanaan beragam pe- milihan umum dan pembenahan kelembagaan, penggunaan kekuatan supranatural dalam per- mainan  politik  semakin  mengemuka.  Sebagai contoh, kekuatan supranatural khususnya santet ditengarai banyak digunakan oleh para tersangka koruptor untuk menghalangi kerja Komisi Pem- berantasan Korupsi (KPK) (Khaerudin, Tribun- news.com 9 Oktober 2013). Bahkan dalam proses politik pemilihan kepala daerah secara langsung (selanjutnya  disebut  Pemilukada)  yang  sudah dilaksanakan sejak 2005 sesuai dengan UU No. 32/2004  penggunaan  kekuatan  supranatural sangat kental. Menurut data Kementerian Dalam Negeri  Republik  Indonesia  sejak  1  Juni  2005 sampai dengan 6 Agustus 2013, telah berlangsung sebanyak 954 Pemilukada untuk memilih guber- nur/bupati/wali kota di Indonesia (Djohan 2013). Kuantitas Pemilukada yang sangat tinggi semakin memperuncing kompetisi politik sehingga para
1  Menurut Koentjaraningrat (1984: 399), istilah kejawen berasal dari kata Jawi ( krami ) atau Jawa ( ngoko ). Menu- rut Koentjaraningrat, kejawen ini berasal dari orang- orang yang menganut Agami Jawi yang merasa bahwa kehidupan beragama dengan berpusat pada serangkaian upacara  seperti slametan ,  sebagai  yang  dangkal  dan mereka mencari penghayatan mengenai inti hidup dan kehidupan spiritual manusia melalui kebatinan kejawen yang intinya mencari kebenaran dalam batin diri sendiri.
calon kepala daerah mengerahkan berbagai cara untuk memperoleh kemenangan. Kajian Trihar- tono (2012) mengungkapkan bahwa para calon kepala daerah sering menggunakan jasa dukun un- tuk meningkatkan karisma dan pengaruh. Selain itu, juga menggunakan jasa survei politik untuk menggenjot elektabilitas politik memenangkan Pemilukada.
Masih dalam rangkaian penggunaan berbagai cara  untuk  memperoleh  kemenangan  dalam Pemilukada, tulisan ini hendak memperlihatkan penggunaan unsur budaya berupa legenda, cerita rakyat, dan bahasa di balik kemunculan politik para  perempuan  calon  kepala  daerah  di  Jawa. Legenda berhubungan dengan peristiwa sejarah, 2 diakui kebenarannya oleh masyarakat setempat, pada umumnya merupakan sejarah lisan.  Legenda yang  disajikan  khusus  menyangkut  sosok perempuan dalam masyarakat lokal. Sementara itu, cerita rakyat merupakan imaji yang meng- gambarkan perjalanan politik perempuan Jawa untuk mendapatkan legitimasi politik dengan cara menggunakan  tutur,  budaya,  dan  kepercayaan lokal. Bahasa dimaksudkan sebagai bahasa daerah yang berasal dan berakar dari kebudayaan lokal yang dipergunakan masyarakat setempat untuk berkomunikasi, dan dalam konteks ini digunakan sebagai media kampanye politik para perempuan Jawa.
Tulisan ini difokuskan pada pengalaman dan strategi  politik  perempuan  Jawa 3 karena  dua alasan. Pertama ,  alasan  empiris,  mengingat jumlah  perempuan  Jawa  yang  memenangkan kompetisi politik lokal, khususnya Pemilukada semakin meningkat sejak Pemilukada pertama dilangsungkan pada tahun 2005 sampai dengan 2013 (Dewi 2012). Fakta empiris meningkatnya jumlah perempuan Jawa yang memegang posisi politik kunci ini menarik untuk didalami terutama pada aspek budaya dan strategi politiknya. Kedua , secara  teoretis  kajian  mengenai  penggunaan
2  Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, http:// bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php  (diakses  8 Desember 2013)
3  Secara antropologis, menurut Koentjaraningrat (1985: 2), Jawa melingkupi manusia Jawa, budaya, dan bahasa Jawa yang umumnya berdomisili di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara itu, di bagian barat (Jawa Barat) umumnya  didiami  oleh  suku  bangsa  Sunda  dengan bahasa Sunda.
unsur budaya semisal legenda, cerita rakyat, dan bahasa dalam memenangkan politik perempuan Jawa, masih jarang. Sejauh ini studi yang sudah relatif  ‘mapan’  mengenai  perempuan  Jawa, banyak mengu las kiprah perempuan Jawa dalam hal ekonomi dan perdagangan (Hildred Geertz 1961; Cora Vreede-De Stuers 1960; Ann Stoler 1977); peran perempuan Jawa dalam ekonomi dan mengait kannya dengan potensi spiritual perem- puan dalam mengontrol diri (bertindak halus) se- bagai salah satu kunci penguasaan kekuasaan dan kontrol dalam masyarakat Jawa (Brenner 1995; Hatley 1990; Keeler 1990); perbedaan otonomi perempuan Jawa di areal pedesaan (Hull 1976); kehidupan perempuan Jawa kelas bawah di daerah perkotaan Yogyakarta (Sullivan 1994), melihat respons dan perilaku perempuan Jawa terhadap mikro  kredit  (Lont  2000);  peran  perempuan elite Jawa dalam mengendalikan bisnis keluarga khususnya rokok di Kudus (Weix 2000); melihat bagaimana jaringan keluarga dipakai untuk men- dukung pekerjaan, bisnis, dan pengasuhan anak (Saptari 2000).
Sementara itu, kiprah perempuan Jawa dalam pertarungan  politik  dalam  konteks  Indonesia kontemporer, belum banyak dikupas. Padahal, secara empiris perempuan Jawa perlahan-lahan mulai terlibat aktif dan mengambil peran kunci dalam  politik  lokal  melalui  Pemilukada.  Oleh karena itu, tulisan ini didedikasikan tidak sekadar untuk menunjukkan bahwa unsur budaya seperti legenda, cerita rakyat, dan bahasa memang sangat penting dan diperhitungkan di balik kemunculan politik perempuan, namun juga untuk dapat mem- berikan pemahaman baru mengenai keberadaan perempuan  Jawa  sebagai  subjek  yang  secara aktif mampu memberi makna baru terhadap ke- beradaannya.
Penulis  menggunakan  studi  kasus  dua perempuan Jawa untuk memperlihatkan pertalian antara unsur kebudayaan dan politik, yaitu Ratna Ani Lestari, calon bupati yang kemudian terpilih dalam  Pemilukada  di  Kabupaten  Banyuwangi tahun 2005 dan Rustriningsih, calon bupati yang kemudian terpilih dalam Pemilukada di Kabu- paten Kebumen tahun 2005. Keduanya dipilih karena perjalanan politik mereka menunjukkan dinamika yang menarik, menyangkut penggunaan unsur-unsur budaya yang kentara.
Pengambilan data dilakukan dengan cara wawan- cara mendalam dengan kedua calon bupati (yang kemudian  terpilih)  tersebut,  para  narasumber yang memiliki peran penting dalam penyusunan strategi politik. Selain itu, juga mengumpulkan data/dokumen yang diperoleh selama observasi di Banyuwangi dan Kebumen pada beberapa seri penelitian lapangan tahun 2009 dan 2010.

## PEREMPUAN DALAM MASYARAKAT DAN KOSMOLOGI JAWA: DULU DAN KINI
Sebelum masuk ke pembahasan mengenai bagai- mana legenda, cerita rakyat, dan bahasa dipakai oleh perempuan Jawa untuk memenangkan politik maka perlu dikemukakan terlebih dahulu posisi perempuan  dalam  masyarakat  dan  komsologi Jawa. Secara umum di negara-negara Asia Teng- gara termasuk Indonesia, perempuan memegang kendali ekonomi yang cukup kuat sama dengan laki-laki dan hubungan di antara mereka saling melengkapi  dan  menunjang  ( complementarit y role) (lihat  misalnya  Ward  1963;  Errington 1990: 1–4; Reid 1988: 629–45), meskipun pada masa lalu posisi dan otonomi perempuan Jawa sangat tergantung pada kelas sosial. Perempuan yang berasal dari kalangan priyayi (bangsawan) justru tidak memiliki kebebasan yang luas karena mereka harus mengikuti aturan tertentu, seperti di- pingit paling tidak sejak usia 12 tahun, tidak boleh keluar dari lingkungan istana, belajar secara dogmatis, kemudian dijodohkan dan dinikahkan dengan lelaki pilihan orang tuanya. Praktik pingi- tan masih ditemukan di Jawa, paling tidak sampai dengan akhir abad ke-19.
Sementara itu, perempuan Jawa dari kelas bawah lebih memiliki otonomi dan kebebasan publik,  misalnya  ikut  membantu  keluarganya bercocok tanam, menumbuk padi, berdagang di pasar-pasar tradisional, meskipun mereka juga ti- dak mendapat kesempatan pendidikan karena  hal tersebut masih merupakan hak istimewa kaum pri- yayi. Namun, terlepas dari kelas sosial, masyara- kat Jawa menganut sistem kekerabatan bilateral , dengan pertalian kekerabatan dan waris sama- sama memperhitungkan garis keturunan laki-laki dan garis keturunan perempuan (Hildred Geertz 1961: 78). Dalam waris, perempuan dan laki-laki
memperoleh bagian yang sama sehingga sering kali pembagian warisan tidak mengikuti kaidah hukum Islam yang menggariskan laki-laki mem- peroleh bagian dua kali lipat daripada perempuan. Hildred Geertz (1961: 79) juga  menengarai bahwa “ matrifocality ” membentuk sistem  kekerabatan masyarakat Jawa yang  menempatkan perempuan dalam  posisi  kunci  dengan  jaringan  di  dalam keluarga inti yang didominasi perempuan, me- miliki otoritas dan pengaruh melebihi  suaminya, dan pada saat yang bersamaan menerima lebih banyak  kesetiaan  dan  simpati.  Jadi,  meskipun kelas  sosial  menentukan  derajat  otonomi  dan kebebasan seorang  perempuan Jawa  (khususnya pada  masa  lalu),  tetapi  dalam   kebudayaan Jawa  sebagaimana  catatan  (Handayani  dan Novianto 2008: 41) perempuan memiliki posisi sentral karena  perannya sebagai ibu dan istri yang mengontrol, meskipun di belakang layar, kendali keuangan, pengaturan rumah tangga, pendidikan anak-anak, meskipun yang muncul dan terlihat di publik adalah suami sebagai kepala keluarga.
Bagaimana kira-kira perempuan Jawa seka- rang? Dalam literatur ilmiah ataupun populer, dis kusi dan obrolan ringan sehari-hari ketika mulai membicarakan  perempuan  Jawa,  sering  kali mun cul istilah yang sudah cukup mapan seperti perempuan Jawa sebagai konco wingking yang cukup mengurusi urusan dapur (memasak), sumur (mencuci), dan kasur (melayani suami). Pada umum- nya, persepsi yang muncul ketika membicarakan perempuan Jawa adalah perempuan yang lemah lembut, teratur tutur bahasanya, mengalah, sabar, dapat  mengontrol  perilakunya,  sebagaimana ditunjukkan oleh para perempuan priyayi Jawa. Padahal kini, persepsi mengenai perempuan Jawa sebagai konco wingking dan potret perilaku perem- puan Jawa seperti itu tidak sepenuhnya benar dan tepat. Hal ini disebabkan perubahan struktur sosial yang dimungkinkan oleh pembangunan ekonomi dan industri yang dipimpin Suharto sejak tahun 1970-an yang memfasilitasi kiprah publik perem- puan termasuk di Jawa. Mereka secara perlahan, namun pasti kemudian mampu ‘keluar rumah’ untuk menjadi pekerja atau buruh di pabrik-pabrik yang dibangun pada saat itu. Akibatnya, semakin banyak perempuan Jawa yang memiliki peran ganda sebagai ibu dan istri di rumah, sembari bekerja di luar rumah, yang dengan sendirinya
meningkatkan kesempatan untuk berkembang, kepercayaan diri, dan otonomi terhadap dirinya sendiri. Sebagai hasilnya dapat dilihat dari kajian Yunita T. Winarto and Sri Paramita Budhi Utami (2009: 23–24) menunjukkan bahwa perempuan pedesaan di Selatan Yogyakarta secara perlahan mampu meningkatkan peran dan status mereka, dari sekedar ‘ konco wingking’ menjadi mitra seja- jar suami, bahkan pada taraf tertentu dapat men- jadi panutan dari komunitas sekitarnya, meskipun mereka tetap memosisikan suami sebagai kepala keluarga. Jadi, dapat dipahami bahwa persepsi umum mengenai perempuan Jawa sebagai yang hanya layak berperan di dalam rumah, mengikuti saja kehendak suami dan tidak memiliki otonomi atas dirinya, sekarang tidaklah tepat. Perempuan Jawa sekarang sudah mampu berperan secara aktif di luar rumah, bahkan mengambil posisi kunci di bidang ekonomi maupun politik, termasuk yang terjadi dalam Pemilukada.
Selain penting memahami posisi perempuan Jawa dalam masyarakat Jawa dan perubahannya seka- rang, perlu juga dipahami mengenai bagaimana sejatinya posisi perempuan Jawa dalam kosmologi Jawa. Masih dalam rangka melihat perempuan dalam kosmologi, perlu dipahami bahwa pada sekitar abad ke-13, di Asia Tenggara berkem- bang persepsi bahwa tubuh perempuan memiliki kekuatan membawa kesuburan, tetapi pada saat yang bersamaan ia membawa darah menstruasi yang  menyebabkan  perempuan  dianggap  me- miliki potensi sakral berbahaya ( sacral danger ) bahkan pada taraf tertentu dapat menghilangkan kekuatan  sebuah  senjata  (Andaya  2000:  234). Pandangan  terhadap  potensi  perempuan  yang memiliki kekuatan sakral, juga berkembang di Jawa. Di Jawa, khususnya para perempuan ketu- runan bangsawan, dipercaya memiliki kekuatan terutama yang berhubungan dengan kemampuan reproduksi dan kesuburan luar biasa ( extraordi - nary fertility ) (Andaya 2000: 237). Pandangan ini  menunjukkan  bahwa  kemampuan  biologis perempuan untuk mengandung dan melahirkan anak  sebagai  seorang  ibu  sangat  dibutuhkan bagi seorang penguasa untuk melanggengkan, mempertahankan, dan melanjutkan pengaruh dan kekuasaannya. Contoh dari pandangan ini dapat dilihat pada patung Dewi Durga di Candi Singasari Jawa Timur yang menggambarkan kesuburan dan
sifat keibuan sebagaimana digambarkan dalam Kitab Nagarakertagama (Andaya  2000:  234). Karya Peter Carey dan Vincent Houben (1987: 15) yang mengulas pertunjukan wayang Jawa, berkesimpulan bahwa perempuan Jawa memiliki kekuatan supranatural, dan peran penting dalam sejarah peradaban Jawa, seperti sosok Ken Dedes dengan kekuatan sakral yang mengantarkan Ken Arok menjadi Pendiri Kerajaan Tumapel (Singa- sari) pada awal abad ke-13.
Karya lain yang juga menunjukkan peran sentral perempuan Jawa dalam membangun per- adaban Jawa adalah Ann Kumar (2000: 88–101). Ia mengelaborasi cerita, kisah, dan kronikal Jawa seperti Babad Tanah Jawi , Pararaton, dan Serat Centini, dan menggarisbawahi peran penting para Dewi bahkan sejak sebelum kedatangan Islam di Jawa, seperti Dewi Sri yang dipercaya sebagai penjaga dan pemelihara padi yang disebut sebagai Nawang Wulan di upacara keraton Surakarta dan Cirebon, Nyai Roro Kidul yang dipercaya sebagai penjaga dan penguasa Laut Selatan Jawa dengan kekuatan sakral yang membantu Senapati pendiri Kerajaan Mataram Yogyakarta untuk memperoleh wahyu dan kekuatan kerajaan (untuk Nyai Roro Kidul lihat juga Robert Wessing 1997: 97–120), Ratu Ken Dedes dengan potensi supranatural yang menjadi sumber penting kejayaan Raja Tumapel (Singasari) Ken Arok, dan juga cerita Tambang Raras, istri Among Raga yang memiliki bakat menyerap kekuatan supranatural karena kemam- puannya  yang  luar  biasa  dalam  menjalankan berbagai lelaku mistik Jawa yang kemudian dia bagikan kepada suaminya Among Raga. Elaborasi Ann Kumar terhadap cerita, kisah, dan kronikal Jawa tersebut membuatnya sampai pada kesim- pulan bahwa para Dewi dan tokoh perempuan dengan kekuatan supranatural dan magis, yang mendorong para penguasa menjalin hubungan dan kerja sama dengan mereka demi kejayaan dan harmoni kerajaan, memang mewarnai mitos, tradisi, kosmologi, dan peradaban Jawa masa lalu dan kontemporer (Kumar 2000: 104).
Karya-karya  yang  saya  kemukakan  tadi, da pat  memperlihatkan  bagaimana  perempuan Jawa  khususnya  yang  berasal  dari  golongan bangsawan, sebagai istri, ibu yang melahirkan, dan nenek, di per caya memiliki potensi kekuatan supranatural yang sangat penting untuk menun-
jang para penguasa Jawa (laki-laki) sejak masa lalu  bahkan  sampai  saat  ini.  Ternyata  sejarah pera daban Jawa telah menunjukkan bahwa para perempuan Jawa memegang peran penting dalam hal politik, meskipun secara tidak langsung karena mereka kemudian menjadi istri dan cikal bakal dari para penguasa-penguasa besar di tanah Jawa, khusus nya pada masa kejayaan kerajaan Hindu dan Islam. Akan tetapi, kemudian peran politik perempuan Jawa ini mengalami kelumpuhan ka- rena berbagai sebab, misalnya konteks rezim poli- tik yang berkuasa pada masa Indonesia modern khususnya Orde Baru yang sengaja me lemahkan peran perempuan Indonesia secara umum (yang di dalamnya terdapat perempuan Jawa). Pada masa itu, Ibu Tien Suharto, istri Suharto yang memang ber- asal dari bangsawan Jawa (Solo) memiliki peran penting untuk membentuk, menyosialisasikan, dan menjadi teladan bagaimana sebaiknya men- jadi istri yang penurut, ibu yang baik, mendukung dan melayani semua kegiatan suami sebagai ‘abdi negara’. Caranya adalah dengan mengontrol peran perempuan  melalui  Pembinaan  Kesejahteraan Keluarga (PKK) bagi perempuan kelas bawah di pedesaan, dan Dharma Wanita untuk perempuan kelas  menengah  atas  (lihat  misalnya  Julia  I. Suryakusuma 1996; Madelon D. Nieuwenhuis 1987; Kathryn Robinson 2000). Dengan demikian, pelumpuhan politik setidaknya terjadi selama 32 tahun,  meskipun  perem puan  I ndonesia  secara umum dan khususnya perempuan Jawa perlahan mulai  kembali  muncul  dalam  politik,  melalui Pemilukada.  Oleh  karena  itu,  sangat  menarik melihat dan menganalisis stra   tegi yang dimainkan para perempuan Jawa untuk meraih kemenangan politik,  khususnya  yang  menggunakan  unsur budaya, cerita rakyat, dan bahasa sebagaimana disajikan dalam bagian berikutnya.

## LEGENDA DAN BAHASA DI BALIK KEMUNCULAN RATNA ANI LESTARI DI BANYUWANGI
Sebelum menjelaskan legenda dan bahasa yang berperan dalam kemunculan politik Ratna Ani Lestari maka perlu dikemukakan terlebih dahulu kondisi  sosial  politik  di  Banyuwangi.  Hal  ini penting dilakukan sebagai landasan berpikir untu k memahami  konteks  lokal  dari  aspek  sejarah, sosiologi, dan politik di Banyuwangi.

## Sosio-Kultural dan Politik Banyuwangi
Banyuwangi, merupakan satu dari 38 kabupaten di Provinsi Jawa Timur, terletak di ujung timur ba- gian selatan provinsi ini. Kabupaten Banyuwangi terdiri atas 24 kecamatan, 217 kelurahan, dan 825 dusun  pada  tahun  2008  (Bappeda  Kabupaten Banyuwangi  2008:  25).  Banyuwangi  berpen- duduk 1.580.441 jiwa, mayoritas Muslim diikuti dengan penganut Hindu dan Kristen di tahun 2007 (Bappeda Kabupaten Banyuwangi 2005: 21, 49). Banyaknya  penduduk  penganut  agama  Hindu di  Banyuwangi  erat  kaitannya  dengan  sejarah Banyuwangi yang dahulu merupakan bagian dari Kerajaan Blambangan. Wilayah kekuasaan Blam- bangan membentang dari Probolinggo, Lumajang, Jember sampai ke timur berbatasan dengan Bali (Dwi Pranoto 2009: 22). Kerajaan Blambangan merupakan pusat agama Hindu terbesar di Jawa setelah Majapahit, yang merupakan pusat utama perkembangan Hindu-Budha di Jawa itu runtuh. Mesti diingat bahwa perkembangan peradaban Jawa kental diwarnai dengan perang perebutan wilayah kekuasaan dan berdampak pada pergan- tian peradaban Hindu-Budha ke Islam.
Transisi dari rezim Hindu-Budha Majapahit di  Jawa Timur  ke  rezim  Mataram  Islam  yang berpusat di Yogyakarta terjadi sejak akhir abad ke-15. Penyebaran Islam di Jawa awalnya dipra- karsai oleh para penguasa lokal terutama di Pantai Utara Jawa seperti di Ngampel, Gresik, Demak, Tuban, Jepara, dan Cirebon, dimana para wali dan generasi pertama penyebaran Islam di Jawa itu muncul (Robert R. Jay 1963: 6). Penguasa Kerajaan Mataram Yogyakarta memutuskan un- tuk mengombinasikan Islam dengan kepercayaan Hindu-Budha dan menjadikannya agama negara karena sulit membendung perkembangan Islam oleh para penguasa di Pantai Utara Jawa (Robert R. Jay 1963: 9). Dalam bahasa Clifford Geertz, percampuran Islam dengan Hindu-Budha dise- butnya sebagai Islam sinkretis ( syncretism Islam ) (Clifford Geertz 1960: 5, 30).
Penguasa Kerajaan Mataram Yogyakarta me- nun dukkan satu per satu Kerajaan Islam di Pantai Utara Jawa, yang sudah dilakukan sejak masa Se- napati sampai cucunya, yaitu Sultan Agung; dan berturut-turut mereka menaklukkan Lamongan
tahun 1617, Pasuruan tahun 1617, Tuban tahun 1619, Madura Barat tahun 1624, Surabaya tahun 1625 (Fransiscus Assisi Sutjipto Tjiptoatmodjo 1983: 169–171). Kerajaan Mataram Islam Yog- yakarta juga berusaha membinasakan Kerajaan Hindu yang berpotensi mengganggu kekuasaan- nya, termasuk Blambangan yang berada di ujung Jawa Timur  sebagai  satu-satunya  basis  Hindu yang tersisa di Jawa. Blambangan memberikan perlawanan sengit. Senapati penguasa Mataram– Yogyakarta belum berhasil menundukkan Blam- bangan, dan usahanya diteruskan oleh cucunya, Sultan Agung  (1613–1645)  yang  memerlukan lima  ekspedisi  militer  dari  tahun  1625–1646, dilanjutkan oleh Amangkurat I dengan mengi- rim kan  pasukan  militer  sampai  tahun  1659 sehingga Blambangan dapat ditaklukkan Mataram meskipun penguasaannya tidak berlangsung lama (Fransiscus Assisi Sutjipto Tjiptoatmodjo 1983: 169–178) (Robert R. Jay. 1963: 9). Akhirnya pada masa pendudukan Verenigde Oostindische Com - pagnie (VOC), ibu kota Blambangan yang semula terletak di Benculuk, dipindahkan ke Banyuwangi (Dwi Pranoto 2009: 22). Hal ini juga disebutkan dalam Babad  Blambangan khususnya Babad Notodiningrat yang ditulis oleh Kanjeng Raden Haryo Notodiningrat sebagai Bupati Banyuwangi pada 7 Juli 1915 (Winarsih Partaningrat Arifin 1995: 277). Selain itu, ketika Banyuwangi ber- ada di bawah penguasaan VOC, banyak orang luar Blambangan (dari Jawa) yang didatangkan hingga tahun 1774 untuk membangun ibu kota Banyuwangi ini (Hary Priyanto 2007: 65).
Hal inilah yang menjadikan Banyuwangi se- bagai daerah multikultur dan multietnis. Setidak- nya ada tiga etnis utama yang ada di Banyuwangi, yaitu Osing, Mataraman, dan Madura. Pertama, Osing yang dianggap sebagai etnis asli Banyu- wangi  ( wong  Blambangan ),  kental  menganut kultur dan kepercayaan Hindu, umumnya mereka tinggal di daerah tengah Banyuwangi, seperti di Kecamatan Rogojampi, Singjuruh, Kabat, Giri, Glagah and Songgon. Orang Osing sangat kuat mempertahankan kebudayaannya, dan memiliki karakter terbuka sebagaimana penulis rasakan ketika  berinteraksi  dengan  mereka  termasuk mengunjungi Desa Kemiren, Kecamatan Glagah pada  Juli  2009.  Bahkan  baru-baru  ini  sekitar pertengahan  November  2013  diadakan  pesta
rakyat menyajikan 10 ribu cangkir di Desa Kemi- ren untuk para tetangga sekitar dan pengunjung, yang  waktu  itu  juga  dihadiri  Menteri  Negara BUMN, Dahlan Iskan (Irul Hamdani, newsdetik. com , 21 November 2013, diakses 18 Desember 2013). Dalam Babad Blambangan-Notodiningrat , disebutkan bahwa orang Osing berbeda dengan orang Jawa (Timur dan Tengah) pada umumnya seperti tubuhnya lebih besar dan kuat, percaya pada takhayul lama dan Budhisme-Jawa, meski- pun untuk yang memeluk Islam dijalankan dengan semestinya, tidak lebih; mereka malu-malu, tetapi angkuh meskipun ketika menyadari kesalahan- nya akan patuh dan malas (Winarsih Partaningrat Arifin 1995: 288). Sumber lain menggambarkan masyarakat Osing itu egaliter dan tidak mengenal hierarki  sosial  sebagaimana  masyarakat  Jawa umumnya yang tecermin dari bahasa Osing yang tidak mengenal hierarki bahasa seperti di Jawa, bahkan status atau atribut sosial seseorang tidak memengaruhi pola interaksi masyarakat (Widarto dan Sunarlan 2009: 29) karena prinsip hormat tidak vertikal-hierarkis, tetapi bersifat penghar- gaan dalam kesetaraan (Sodaqoh Zainuddin dkk. 1996: 25) sebagaimana dikutip oleh Widarto dan Sunarlan (2009: 29).
Kedua , etnis Mataraman yang merupakan orang-orang keturunan Jawa-Hindu juga hidup di tengah, selatan, dan barat Banyuwangi se pert  i di  Kecamatan  Gambiran,  Pesanggrahan,  Silir Agung, Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldlimo, dan Tegalsari. Ketiga ,  adalah  etnis  Madura  yang merupa kan  orang-orang  keturunan  Madura, umum nya mereka hidup di daerah pesisir di bagian timur Banyuwangi seperti di Kecamatan Muncar, Kalibaru, dan Glenmore; beberapa daerah seperti Kecamatan Cluring, Srono, dan Genteng didiami oleh Mataraman dan Osing.
Salah  satu  hal  yang  harus  digarisbawahi ada lah  masyarakat  Banyuwangi  yang  sangat kental dengan tradisi Hindu-Budha bercampur Islam  identik  dengan  santet  sebagai  identitas budaya mereka. Padahal, menurut Suhalik (2009: 34–37), seorang budayawan Banyuwangi, stigma santet dan Banyuwangi semata-mata merupakan hasil  pencitraan  terhadap  masyarakat  Banyu- wangi  yang  memang  kental  dengan  perilaku yang  mengandalkan  kekuatan  mistis  dengan bantuan perantara (pawang, dukun, ulama) demi
kelancaran penyelenggaraan suatu pagelaran ke- senian (gandrung) dan pesta perkawinan. Dalam masyarakat Banyuwangi sendiri, menurut Armaya (2009a: 7), santet termasuk sebagai white magic , sedangkan sihir dan tenung atau ilmu pengasihan termasuk black magic , contohnya: agar seseorang selalu  berhasil  di  tempat  kerjanya  maka  yang bersangkutan  menggunakan  ilmu  pengasihan dan  ini  masuk  kategori black  magic ;  berbeda dengan seorang guru ngaji (ahli agama Islam) yang menolong orang sakit dengan segelas air yang sudah didoakan ( suwuk ) sehingga si sakit sembuh dan inilah yang disebut white magic.
Akan tetapi, dalam praktiknya, kerap terjadi kerancuan  yang  berujung  pada  pembantaian sejumlah guru ngaji yang dituduh sebagai tukang sihir. Banyuwangi sempat mengundang perhatian nasional karena terjadi peristiwa pembunuhan du- kun santet secara massal pada bulan September– Oktober 1998, sebagai bulan-bulan penting setelah Indonesia memasuki transisi demokrasi karena lengsernya Suharto pada bulan Mei 1998. Ada kalangan yang berpendapat bahwa pembunuhan massal para dukun santet ini merupakan upaya pengalihan  perhatian  sesaat  terhadap  Suharto sebagai sosok yang baru saja lengser (Suhalik 2009: 42). Sementara itu, kalangan lain melihat fenomena itu sebagai bagian yang tidak terpisah dari karakteristik mistis masyarakat Osing yang kental dengan ngelmu santet yang dipakai secara empiris dalam politik untuk memuluskan upaya- upaya mempertahankan pengaruh dan kekuasaan (Hary Priyanto 2007: 1–5).
Berdasarkan data yang penulis kumpulkan dari beberapa sumber (Kantor Statistik Kabupaten Banyuwangi untuk Hasil Pemilu 1987; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi untuk Hasil Pemilu 1999; 2004; 2009), tampak bahwa pada masa Orde Baru, Golkar adalah partai politik dengan kekuatan terbesar di Banyuwangi, diikuti oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai satu-satunya partai politik Islam yang boleh hidup pada masa Orde Baru, dan posisi ketiga diduduki oleh  Partai  Demokrasi  Indonesia  (PDI). Akan tetapi, terjadi perubahan konfigurasi politik sejak era Reformasi setelah 1998. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang merupakan partai dengan afi - liasi kuat dengan Nahdlatul Ulama (NU), menjadi partai politik yang dominan, disusul oleh Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di bawah kepemimpinan Megawati Sukarnoputri, kemu- dian diikuti oleh Golkar pada Pemilu Legislatif 1999. Situasi ini tidak berubah pada Pemilu tahun 2004, meskipun ada kemunculan Partai Demokrat yang  menduduki  peringkat  keempat  setelah Partai Golkar. Akan tetapi, pada Pemilu 2009, PDIP justru melejit menempati urutan pertama di Banyuwangi, disusul oleh Partai Demokrat, ke- mudian Golkar, sedangkan PKB merosot di urutan keempat. Kemerosotan PKB bisa jadi disebabkan oleh kemunculan Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) yang memecah suara pengikut NU yang semula banyak menyalurkan aspirasinya melalui PKB. Jadi, perubahan konstelasi politik seperti  itu  menunjukkan  bahwa  Banyuwangi merupakan basis kekuatan dua golongan, yaitu kalangan santri NU sebagaimana tecermin dari kekuatan  PKB,  dan  basis  kekuatan  kelompok nasionalis,  seperti  dapat  dilihat  dari  kenaikan suara PDIP secara perlahan, tetapi pasti.
Ratna  Ani  Lestari  (selanjutnya  disebut Ratna), salah seorang bupati perempuan yang di- angkat dalam artikel ini, berafiliasi dengan PDIP. Sebenarnya  keterlibatan  Ratna  di  PDIP  lebih didorong oleh kiprah politik suaminya, Bupati Jembrana di Bali, WN. Ratna yang berasal dari keluarga campuran Madura dan Jawa, hidup dan dibesarkan di Banyuwangi, meskipun kemudian pindah ke Bali untuk mencari kerja dan kuliah di Universitas Udayana, yang mempertemukannya dengan WN merupakan salah satu dosen, dokter gigi, dan kader PDIP Jembrana. Perkenalan mer- eka berlanjut ke pelaminan dan Ratna menjadi istri kedua WN, yang kemudian menjadi ketua DPD PDIP Jembrana, meskipun pada tahun 2008 WN  pindah  ke  Partai  Demokrat  karena  PDIP tidak mendukung pencalonannya sebagai calon gubernur Bali tahun 2008. WN kemudian terpilih sebagai  Bupati  Jembrana  selama  dua  periode: 2000–2005 dan 2005–2010. Sebagai istri seorang bupati, tentu dalam keseharian Ratna selalu dil- ingkupi dengan kegiatan politik, disebabkan ia melihat dan mendampingi suaminya berkiprah sebagai  kader  PDIP  maupun  sebagai  bupati (wawancara dengan Ratna di Banyuwangi pada tanggal 29 Juli 2009). Pengaruh dan kekuasaan WN memfasilitasi terpilihnya Ratna sebagai ang- gota DPRD Jembarana dari PDIP (2004–2009)
yang kemudian membawa Ratna pada perjalanan politik di Banyuwangi yang akan diulas dalam bagian berikutnya.

## Kemunculan Ratna: Dianggap Sebagai Sosok ‘Sri Tanjung’ dan ‘Sayu Wiwit’
Pemilukada yang dilaksanakan di Banyuwangi pada tahun 2005, membuka mata dan minat Ratna untuk menjadi bupati di tanah kelahirannya. Cara yang ditempuhnya adalah dengan menggunakan jaringan pengaruh suaminya di PDIP Jembrana yang menyebar hingga PDIP Banyuwangi. Pada waktu itu, PDIP Banyuwangi menggelar konvensi untuk memilih calon bupati dari PDIP Banyuwangi yang kemudian akan diajukan untuk memperoleh rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP di Jakarta. Pada konvensi itu, Ratna mem- peroleh dukungan suara terbanyak dari seluruh Pengurus Anak Cabang (di tingkat Kecamatan) PDIP Banyuwangi karena peran aktif suaminya WN yang melakukan lobi politik sebagai ketua tim pemenangannya ( Radar Banyuwangi 2 Maret 2005; wawancara dengan YW ketua DPC PDIP Banyuwangi 2000–2005; 30 Juli 2009).
Akan  tetapi,  Ratna  tidak  memperoleh dukungan  dari  DPP  PDIP,  kemudian  Ratna berusaha  mencari  “perahu”  untuk  melaju  ke pencalonan melalui konvensi partai politik non- parlemen  di  Banyuwangi.  Ini  dimungkinkan karena  hasil Judicial  Review atas  penjelasan pasal 59 UU No. 32/2004, memutuskan bahwa partai politik dan koalisi partai politik yang tidak memperoleh  kursi  di  DPRD  setempat,  tetap diperbolehkan mencalonkan calon bupati, asal gabungan suara partai politik tersebut mencapai minimal 15% dari total perolehan suara sah di DPRD setempat ( Jawa Pos 23 Maret 2005). Ada 18  partai  politik  yang  tidak  memiliki  kursi  di DPRD Banyuwangi (PNIM, PBSD, PBB, PM, PDK, PNBK, PKPI, P. PELOPOR, PPDI, PNUI, PAN,  PKPB,  PKS,  PBR,  PDS,  PSI,  PPD,  P. PANCASILA) yang kemudian bergabung dalam Gabungan  Partai-Partai  Politik  Non-Parlemen (GPPNP)  dan  melangsungkan  konvensi  pada tanggal 27 Maret 2005 (Gabungan Partai-Partai Politik  Non-Parlamen  27  Maret  2005).  Pada konvensi  itu,  Ratna  berkompetisi  dengan  tiga
orang lain, dan akhirnya Ratna memenangkan konvensi dengan perolehan suara terbanyak dan resmi  dicalonkan  dari  GPPNP  sebagai  calon bupati  Banyuwangi  pada  Pemilukada  2005. 4
Kemudian, dari manakah dapat dilihat peranan legenda  tertentu  dibalik  kemunculan  RAN  di dalam konvensi politik GPPNP ini?
Masyarakat  Bayuwangi  sangat  kental dengan Legenda ‘Sri Tanjung’ yang dipercaya sebagai salah satu cerita cikal-bakal terbentuknya Banyuwangi.  Sebagai  sebuah  legenda,  ‘Sri Tanjung’ kerap dijadikan bahan perbincangan, tulisan,  dan  obrolan  ringan  dari  berbagai  ka- langan di Banyuwangi. Penelusuran mengenai sosok ‘Sri Tanjung’ di halaman website resmi Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi  ( Website resmi   Pemerintah  Kabupaten  Banyuwangi 2013) dan dari sisi budayawan (Suhalik 2009: 11) memberikan gambaran yang sama sebagai sosok penting cikal bakal Banyuwangi, yaitu Sri Tanjung merupakan istri dari Patih Sidopekso yang mengabdi pada seorang Prabu Sulahkromo yang memerintah di wilayah ujung timur Pulau Jawa  (Blambangan).  Kecantikan  Sri  Tanjung menggoda sang Prabu dan mendorongnya melaku- kan  siasat  licik   mengirimkan  Patih  Sidopekso menjalankan  tugas  yang  tidak  mungkin  dapat tercapai dan dapat berakibat kematian. Selama Patih Sidopekso pergi, Prabu Sulahkromo merayu dan memfitnah Sri Tanjung untuk menerima cin - tanya, tetapi tidak bergeming. Sekembalinya Patih Sidopkeso, Sang Prabu memfitnah  Sri  Tanjung dengan mengatakan pada suaminya bahwa selama ditinggal menjalankan tugas, Sri Tanjung merayu serta bertindak serong dengan Sang Prabu Sulah- kromo. Akhirnya, Patih Sidopekso menemui Sri Tanjung istrinya dengan penuh kemarahan dan tuduhan yang tidak beralasan. Sri Tanjung tidak mengakui fitnah dari Sang Prabu, lalu diseretlah Sri Tanjung ke tepi sungai yang keruh dan kumuh hendak dibunuh oleh suaminya, Patih Sidopekso. Namun sebelum dibunuh, Sri Tanjung meminta kepada suaminya bahwa sebagai bukti kejujuran, kesucian, dan kesetiaannya, ia rela dibunuh dan jasadnya diceburkan ke dalam sungai keruh itu. Apabila  darahnya  membuat  air  sungai  berbau busuk, berarti dirinya telah berbuat serong, tetapi
4  Wawancara dengan RM Sekretaris Umum PNIM ( Partai Nasional Indonesia Marhaenisme ), 26 Juli 2009.
jika air sungai berbau harum, pertanda bahwa ia tidak bersalah. Akhirnya, Patih Sidopekso mem- bunuh Sri Tanjung dengan kerisnya dan jasad Sri Tanjung diceburkan ke sungai. Sungai yang keruh itu berangsur-angsur menjadi jernih seperti kaca serta menyebarkan bau harum, bau wangi. Patih Sidopekso terhuyung-huyung, jatuh, dan ia menjadi linglung, tanpa ia sadari kemudian dia menjerit “banyu wangi” dan jadilah Banyuwangi, yang dipercaya sebagai cikal bakal daerah dan nama  Banyuwangi  ( Website resmi  Pemerin- tah  Kabupaten  Banyuwangi,  2013;  Suhalik 2009:11). Dalam pandangan Suhalik (2009: 12) legenda Sri Tanjung ini menggambarkan sosok ideal  perempuan  Banyuwangi  sebagai  sosok yang  tangguh,  memiliki  semangat  perjuangan tinggi, mempertahankan kesucian, dan harga diri. Sosok Sri Tanjung secara umum memang dikenal oleh masyarakat Banyuwangi dan dapat dilihat sebagai salah satu kebanggaan budaya masyarakat Banyuwangi ketika membicarakan perempuan.
Selain Legenda Sri Tanjung, di Banyuwangi juga dikenal Legenda Sayu Wiwit. Dalam sejarah Blambangan  (Banyuwangi)  terdapat  peristiwa Puputan Bayu yang berlangsung sejak Agustus 1771 sampai Desember 1772 merupakan pertem- puran antara orang Blambangan melawan VOC yang ada di Bayu (Dwi Pranoto 2009: 22–23). Sayu  Wiwit  yang  dipercaya  merupakan  putri dari Mas Gumuk Jati (sementara di babad lain diterangkan  beliau  adalah  putri  Wong Agung Wilis), memimpin perang Puputan Bayu melawan VOC dengan gigih dan bersemangat, meskipun akhirnya Benteng Bayu dapat dikuasai oleh VOC dan Sayu Wiwit menyingkir ke lereng Gunung Raung ( yeti-chotimah.blogspot.com 2011).
Uniknya cerita Sri Tanjung dan Sayu Wiwit ini  muncul  karena  disebut  oleh  salah  seorang informan yang saya temui, RM Sekretaris Partai Nasional  Indonesia,  Marhaein  Banyuwangi, Koordinator Kecamatan tim Pemenangan Ratna, dan pelobi untuk Ratna dalam Konvensi GPPNP yang kemudian berhasil meloloskan Ratna. Dalam salah satu wawancara, saya menanyakan kepada RM alasannya mendukung Ratna sebagai calon bupati  perempuan  dengan  mengingat  bahwa Ratna secara politik sebenarnya tidak besar di Banyuwangi.  Salah  satu  poin  menarik  yang dikemukakan  RM  adalah  adanya  kepercayaan
dari dirinya dan rekan-rekan budayawan bahwa kemunculan sosok Ratna di Banyuwangi pada tahun  2005,  merepresentasikan  kemunculan kembali sosok Sri Tanjung dan Sayu Wiwit yang sudah sangat melekat dan selama ini dirindukan kehadirannya  oleh  masyarakat  Banyuwangi dengan harapan mampu membawa perbaikan dan perubahan. Berikut kutipan langsung dari hasil wawancara dengan RM di Banyuwangi 26 Juli 2009, sebagai berikut:
“… Ia punya kekuatan dan lagi karena Banyu- wangi inikan mayoritas apa ya sedang menggali budaya ya. Orang-orang Banyuwangi ini kan lebih banyak orangnya itu eee lebih cenderung anu buda- ya, segala sesuatu itu mesti dihubung-hubungkan. Misalkan dengan munculnya Bu Ratna sebagai calon  perempuan,  Banyuwangi  ini  kan  dalam cerita legendanya itu kan ada ... kisah Sri Tanjung itu kan ... Terus kedua di Banyuwangi pernah lahir seorang ... disemayamkan di sinilah ya pejuang perempuan ya namanya Sayu Wiwit, itu sangat di- kagumi di Banyuwangi. Itu zaman Belanda, Sayu Wiwit itu pada saat masa Kerajaan Macan Putih itu, itu sangat dikenal di Banyuwangi, banyak budayawan Banyuwangi sangat tahu soal itu. Jadi dianggaplah Bu Ratna ini munculnya kembali [Sri Tanjung dan Sayu Wiwit].”
Dari pernyataan RM dapat dilihat bagaimana unsur budaya kuat memengaruhi alam bawah sadar masyarakat Banyuwangi termasuk RM dan rekan- rekan  budayawan  yang  disebutkannya  banyak menghubungkan dan menaruh harapan terhadap kemunculan Ratna sebagai representasi sosok Sri Tanjung yang tangguh, suci, dan memiliki harga diri serta sekaligus mengharapkan Ratna mampu merepresentasikan  sosok  kepahlawanan  Sayu Wiwit yang gagah berani membela rakyat Blam- bangan. Pengaruh budaya, khususnya Legenda Sri Tanjung dan Sayu Wiwit dalam memengaruhi alam bawah sadar RM yang kemudian memutus- kan mendukung dan menjadi salah satu tim setia pemenangan Ratna yang dianggapnya sebagai kemunculan sosok ideal perempuan Banyuwangi masa lalu itu, sebenarnya tidak mungkin terjadi jika tidak ada momentum lokal yang cukup kuat untuk dijadikan dalih melirik Ratna sebagai sosok pemimpin alternatif.
Dalam wawancara tersebut kemudian ter- ungkap  bahwa  sosok  Ratna  dianggap  sebagai orang yang paling tepat untuk dicalonkan sebagai
pemimpin Banyuwangi karena dialah satu-satunya perempuan yang muncul dalam sejarah politik modern Banyuwangi, bukan bagian dari elite poli- tik lokal Banyuwangi yang semuanya laki-laki, termasuk empat calon bupati Banyuwangi lainnya pada tahun 2005, yang dianggap tidak ‘bersih’. Oleh karena itu, RM melihat Ratna sebagai satu- satunya  alternatif  figur  pemimpin  yang  bersih dan  pantas  diusung  oleh  partai-partai  politik kecil  yang  tidak  memiliki  kursi  di  parlemen. 5 Pernyataan RM ini  menyiratkan hal yang sangat penting dan berkaitan erat dengan ekspektasi ma- syarakat Banyuwangi mengenai sosok pemimpin ideal perempuan yang terhubung dengan kebang- gaan budaya terhadap sosok, baik Sri Tanjung maupun  Sayu  Wiwit.  RM  menekankan  Ratna sebagai sosok yang bersih, erat kaitannya dengan sosok Sri Tanjung yang dalam legendanya dilihat sebagai perempuan yang rela mempertahankan kesuciannya. Jadi, ‘suci’ dalam diri Legenda Sri Tanjung  di  sini  dapat  diinterpretasikan  secara empiris  sebagai  sosok  Ratna  yang  dianggap relatif ‘bersih’  dibandingkan dengan calon-calon kepala  daerah  lainnya.  Mengingat  asal  mula Ratna sebagai seorang ibu rumah tangga biasa dan  bukan  politisi  murni,  diharapkan  mampu membawa   kepemimpinan  yang  bersih,  dapat dipercaya sebagaimana sosok Sri Tanjung, dan berani sebagaimana sosok Sayu Wiwit di masa lalu.
Anggapan bahwa Ratna merupakan kandidat perempuan yang paling tepat sebagai pemimpin masa depan Banyuwangi juga diungkapkan oleh AG,  Ketua  DPD Partai  Penegak  Demokrasi Indonesia (PPDI) Banyuwangi yang merupakan anggota tim kampanye Ratna, bahwa dia banyak mendengar aspirasi dari masyarakat bawah yang melihat Ratna sebagai sosok perempuan pemimpin Banyuwangi yang tepat karena kandidat bupati lain semuanya laki-laki, korup, dan sudah terlibat dalam  berbagai  intrik  politik  di  Banyuwangi. Oleh  karena  itu,  sangat  tepat  memilih  Ratna sebagai figur alternatif. 6 Di sini, justru semakin terasa bahwa identitas gender Ratna sebagai sosok perempuan dimaknai sebagai sosok yang akan membawa Banyuwangi ke arah perubahan yang
5   Wawancara dengan RM di Banyuwangi, 26 Juli 2009. 6  Wawancara dengan AG di Banyuwangi pada tanggal 29 Juli 2009
lebih baik dari kondisi perpolitikan dan tingkah laku elite politik Banyuwangi yang didominasi laki-laki, yang selama ini justru membuat carut- marut Banyuwangi.
Dua ilustrasi tersebut memperlihatkan bagai- mana legenda Sri Tanjung dan Sayu Wiwit yang menjadi kebanggaan identitas perempuan ideal Banyuwangi pada masa lalu, secara empiris hadir dan memengaruhi alam bawah sadar masyarakat Banyuwangi termasuk dua orang yang kemudian memutuskan untuk mendukung Ratna sebagai calon bupati Banyuwangi pada Pemilukada tahun 2005. Tanpa disadari mungkin Ratna tidak senga- ja menggunakan legenda Sri Tanjung dan Sayu Wiwit dalam kampanye atau dalam narasi-narasi untuk menarik simpati pada awal kemunculannya, tetapi ia justru menciptakan legitimasi kultural atas kemunculannya di Banyuwangi modern. Hal ini diperoleh dari anggapan, persepsi, dan harapan masyarakat umum yang melihat Ratna sebagai satu-satunya perempuan yang maju sebagai calon bupati dalam sejarah politik modern Banyuwangi. Inilah yang secara tidak langsung berperan pen- ting dalam memuluskan penerimaan masyarakat terhadap kemunculan politik Ratna karena dalam sejarah  masyarakat  Banyuwangi,  perempuan tidak ditabukan bermain politik bahkan justru diharapkan  memegang  peran  penting  sebagai sosok pemimpin yang suci, mampu menjaga diri, dan berlaku sebagai pahlawan. Bagian berikutnya akan  menguraikan  bagaimana  bahasa  dipakai dalam strategi kampanye Ratna untuk memba- ngun simpati dan solidaritas kolektif.

## BAHASA UNTUK MEMBANGUN SIMPATI DAN SOLIDARITAS KOLEKTIF
Bahasa yang saya maksud adalah bahasa lisan yang banyak dituturkan oleh masyarakat Banyu- wangi, yang mereka sebut ‘bahasa Banyuwangi’. Sementara itu, orang di luar Banyuwangi kerap menyebutnya sebagai ‘dialek’ Banyuwangi/Osing (atau  kerap  pula  disebut  sebagai cara Banyu- wangi) (Armaya 2009b: 23–24). Dalam konteks pemenangan politik Ratna, dialek Banyuwangi/ Osing ini dituturkan sebagai media komunikasi untuk  menyampaikan  pesan  kampanye  Ratna khususnya  melalui  VCD  musik.  Musik  VCD,
yang bersampulkan foto Ratna dan pasangannya wakil bupati GUS Y, berdurasi 7.06 menit, dan menurut keterangan WD, rekan saya yang berasal dari Banyuwangi, musik itu bercorak kendang kempul , dengan bahasa Osing dan bahasa Indo- nesia digunakan bersamaan (Penjelasan WD pada tanggal 9 Maret 2011). Beberapa cuplikan dari lirik di dalam musik itu adalah sebagai berikut:
Han sing koyo han sing uwis-uwis…saiki muncul wanito  Banyuwangi,  calon  bupati  hanggede tekade lawan visi lan misine han jelas. Utamane bebasno biaya sekolahe kanggo murid-murid SD sampe SMA. Sopo ketiban loro bebas biayane nyang Puskesmas lan nyang dokter swasta, lan sing  arep  ningkatno  wisatane. Ayo  milih  Ibu Ratna,  calon  bupati  wanito  Banyuwangi,  ojo lali coblosen sing nomer papat. Kadung awake kepingin seger lan sehat.
Dari lirik lagu itu tampak bagaimana cer- dasnya Ratna dalam memainkan identitas gender sebagai  perempuan  Banyuwangi  yang  harus dilihat dalam figur pemimpin alternatif karena akan  membawa  kesejahteraan  di  Banyuwangi melalui program kesehatan dan pendidikan gratis, yang sebenarnya diadopsi dari program sukses suaminya, WN, selama memerintah di Kabupaten Jembrana, Bali. Selain itu, Ratna amat piawai dalam menggunakan elemen budaya, yaitu ba- hasa Osing, untuk menarik simpati yang luas dari masyarakat, khususnya orang Banyuwangi asli. Meskipun Ratna bukan dari Osing, tetapi dengan menggunakan bahasa Osing dalam VCD musik untuk  keperluan  kampanyenya,  dia  berusaha membangun  kedekatan  kolektif  dengan  ma- syarakat Osing sebagai warga asli Banyuwangi, tanpa melupakan dua etnis lainnya, yaitu Jawa dan Madura. SH, yang merupakan orang Osing mantan Bupati Banyuwangi (2000–2005) yang berusaha  mencalonkan  diri  kembali  melalui GPPNP, tetapi kalah dalam konvensi GPPNP yang memenangkan Ratna, mengatakan bahwa salah satu deal politiknya dengan Ratna adalah SH harus mendukung Ratna dengan cara mengenalkanya pada  basis  NU,  yang  merupakan  basis  sosial politik SH, bahwa Ratna juga orang Osing. 7 Cerita di balik VCD musik kampanye memperlihatkan 7   Wawancara dengan SH, Orang Osing dan Bupati Banyu- wangi (2000–2005), dalam wawancara dengan penulis di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Banyuwangi, 27 Juli 2009 .
bagaimana bahasa daerah Osing yang merupakan simbol identitas kolektif orang Osing, digunakan oleh Ratna untuk membangun simpati sosoknya sebagai  satu-satunya  calon  bupati  perempuan yang mampu memahami dan menyelami orang Osing.  Hal  yang  tidak  jauh  berbeda  penulis temukan di balik kemunculan politik perempuan di Jawa Tengah, yaitu dalam diri Rustriningsih, yang  pada  waktu  itu  mencalonkan  diri  dalam Pemilukada Kebumen tahun 2005,dan kemudian menjadi calon wakil gubernur Jawa Tengah pada Pemilukada tahun 2008, sebagaimana dikemuka- kan berikutnya.

## CERITA RAKYAT DAN BAHASA DI BALIK KEMUNCULAN RUSTRININGSIH DI KEBUMEN

## Sosio-Kultural dan Politik Kebumen
Kebumen  merupakan  satu  dari  35  kabupaten di  Provinsi  Jawa Tengah,  yang  terdiri  atas  26 kecamatan, 11 kelurahan, dan 449 desa, dengan penduduk 1.241.437 jiwa (626.923 laki-laki dan 614.514  perempuan)  pada  tahun  2008  (Badan Pusat  Statistik  Kabupaten  Kebumen  2009:5, 23,  53).  Agama  Islam  dianut  oleh  mayoritas penduduk dan merupakan basis NU yang kuat, tampak  dari  adanya  130  pesantren  tradisional di Kebumen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen  2009:  88).  Secara  sosiologis,  selain merupakan basis NU, Kebumen juga merupakan basis  kelompok  nasionalis  atau  kerap  disebut sebagai abangan , di mana terdapat pembelahan demografis yang menarik antara daerah basis NU dan  daerah  dengan  basis  nasionalis.  Informan yang saya temui di Kebumen (IS, aktivis NGO di Kebumen 27 Juli 2010) menyebutkan bahwa para penduduk dengan basis NU kuat terkonsetrasi di daerah timur Kebumen atau mereka sebut sebagai wetan  kali (timur  sungai)  seperti  Kecamatan Prembun, Ambal, Mirit, Kutowinangun, Kebu- men, dan Alian. Sementara itu, daerah dengan basis nasionalis atau disebut juga sebagai daerah abangan 8 terkonsentrasi di bagin barat Kebumen 8 Abangan adalah orang Muslim, yang masih tetap men- jalankan praktik tradisi agama Hindu-Budha. Istilah ini diperkenalkan pertama kali oleh Clifford Geertz (1960: 5). Istilah abangan dipakai oleh IS salah satu informan yang  saya  wawancarai  di  Kebumen  untuk  menyebut daerah dengan basis nasionalis di Kebumen.
atau disebut kulon kali (barat sungai) seperti di Kecamatan  Petanahan,  Pejagon,  Kuwarasan, Sempor, Gombong, dan Rowokele.
‘Kali’ atau sungai yang disebut oleh informan saya, juga disebut dalam salah satu sumber tertulis (Sidik Jatmiko 2005: 143) yang juga menyebut- kan pembelahan sosiologis Kebumen yang secara kasat mata dapat ditarik dari Sungai Luk Ulo yang membelah  Kebumen  menjadi  Kebumen  Barat dan Kebumen Timur dengan ‘w etan kali ’ adalah daerah yang berada di timur Sungai Luk Ulo, seperti Kecamatan Ambal, Mirit, Kutowinangun, Kebumen, dan Alian yang merupakan basis NU, sementara ‘ kulon kali ’ adalah daerah yang berada di  barat  Sungai  Luk  Ulo,  seperti  Kecamatan Petanahan, Pejagon, Kuwarasan, Gombong, dan Sempor, yang merupakan basis nasionalis. Kondisi  sosiologis  ini  memperlihatkan bahwa Kebumen merupakan basis abangan dan juga basis santri , tecermin juga dalam konstelasi politik di Kebumen sebagaimana tergambarkan dalam komposisi perolehan suara partai politik di DPRD Kebumen, sejak masa Orde Baru hingga Pemilu Legislatif terakhir tahun 2009. 9 Pada masa Orde Baru sebagaimana hasil Pemilu Legislatif tahun  1992,  Golkar  merupakan  partai  politik terbesar di Kebumen, diikuti oleh PPP, dan PDI berada di nomor tiga. Akan tetapi, sejak Pemilu legislatif  pertama  ketika  era  Reformasi  mulai berlangsung, yaitu Pemilu Legislatif 1999, PDIP di bawah kepemimpinan Megawati Sukarnoputri berhasil mengambil alih posisi menjadi partai politik dengan kekuatan terbesar di Kebumen, demikian juga untuk Pemilu Legilsatif tahun 2004 dan 2009. PKB berhasil menduduki pering kat kedua,  baik  pada  Pemilu  1999  maupun  2004, sama halnya dengan Golkar yang juga menduduki peringkat kedua pada Pemilu 2004. Menariknya adalah Partai Demokrat sebagai partai yang relatif baru, tetapi mampu menem pati posisi kedua di Kebumen,  sama  halnya  dengan  Golkar  pada Pemilu Legislatif tahun 2009. S ementara itu,  PPP
9  Data Hasil Pemilu 1992 diperoleh dari DPRD Dati II Ke- bumen (1997: 15–25). Data Hasil Pemilu 1999 diperoleh dari  Panitia  Pemilihan  Daerah Tingkat  II  Kabupaten Kebumen (tanpa tahun: 485–89). Data Hasil Pemilu 2004 sampai dengan 2009 dari Sekretaris DPRD Kebumen, “Daftar  Nama Anggota  DPRD  Kabupaten  Kebumen Periode Tahun 2004–2009” and ”Daftar Anggota DPRD Masa Bakti 2009–2014”.
sebagai partai politik tertua yang berafiliasi dekat dengan NU, selalu berhasil menempati posisi ke- tiga di Kebumen pada Pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009. Konstelasi politik seperti ini menun- jukkan  karakteristik  sosial  politik  Kebumen yang merupa kan basis nasionalis sebagaimana tecermin dari kekuatan PDIP yang berturut-turut memenangkan  Pemilu  sejak  1999,  2004,  dan 2009. Secara politik, Kebumen juga merupakan basis santri NU  yang  kuat  karena,  baik  PKB maupun PPP yang berafiliasi dekat dengan NU selalu berhasil menempati posisi kedua dan ke- tiga di Kebumen pasca Orde Baru. Karakteristik sosial-politik Kebumen sebagai basis abangan dan santri, nantinya  dijadikan  pertimbangan penting oleh Rustriningsih (selanjutnya disebut Rustri) ketika menyusun strategi politik untuk pemenangan Pemilukada Kabupaten Kebumen tahun 2005.
Dalam konteks peran unsur budaya dalam pemenangan politik Rustri, observasi saya di Ke- bumen memperlihatkan bagaimana cerita rakyat yang melekat dengan budaya lokal dipergunakan sebagai salah satu cara untuk menguatkan legiti- masi kultural kemunculan Rustri dalam politik di Kebumen sebagaimana diuraikan berikutnya.

## LEGITIMASI KULTURAL
KEMUNCULAN RUSTRI: ‘WAHYU’

## DARI KERATON
Sebenarnya Rustri memang berasal dari keluarga yang  sudah  terbiasa  dengan  kegiatan  politik. Rustri memang besar di Kecamatan Gombong, salah satu daerah yang merupakan basis kuat dari kelompok nasionalis di Kebumen. Ayah Rustri adalah  bendahara  Partai  Nasionalis  Indonesia Kebumen, yang kemudian berubah menjadi PDI, dan kemudian PDIP (di bawah pimpinan Mega- wati  Sukarnoputri  sejak  1997).  Ayah  Rustri tetap menjadi bendahara PDI Kebumen sampai dengan  tahun  1987.  Sejak  kecil  Rustri  sudah terbiasa melakukan diskusi-diskusi politik dengan ayahnya. Awal keterlibatan Rustri secara formal adalah selepas dia menyelesaikan sarjananya di salah satu perguruan negeri di Jawa Tengah, dan memperoleh rekomendasi dari teman ayahnya, dan  Rustri  siap  menjadi  wakil  sekretaris  PDI Kebumen pada tahun 1993.
Mesti diingat bahwa dalam konteks waktu itu,  masih  sangat  jarang  ditemukan  perempuan yang  aktif  dalam  politik  karena  dianggap sebagai arena yang keras. Di samping itu, PDI kerap diaso siasikan sebagai partai orang miskin dan wong  cilik (wawancara  dengan  Rustri  di Semarang pada tanggal 3 Februari 2010). Dalam perkembangan nya, Rustri terbiasa terlibat langsung dalam politik karena rumah mereka di Gombong sering dijadikan basis perjuangan PDI yang pada masa Orde Baru memang menghadapi perlawan- an  dan  intimidasi  sengit  dari  Golkar  sebagai partai politik di bawah kendali Suharto sebagai penguasa rezim Orde Baru yang waktu itu ber- usaha memecah belah PDI. Bagaimanapun Rustri tetap membukti kan kepiawaian dan integritasnya di PDI ketika pada tahun 1996 Rustri terpilih menjadi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Ke- bumen dan secara berani melakukan demonstrasi guna mempertahan kan Megawati Sukarnoputri melawan Suryadi yang memang dipasang oleh Suharto untuk memecah belah PDI pada Kongres tahun 1996. Meskipun akhirnya Suharto hanya mengakui  PDI  yang  dipimpin  Suryadi,  Rustri tetap  mendukung  Megawati  dan  membangun loyalitas pendukung Megawati dengan membuka banyak Pengurus Anak Cabang (PAC) di berbagai kecamatan di Kebumen sepanjang tahun 1997. Hal ini semua membuatnya terkenal sebagai figur pemberani dan kerap ditangkap aparat meskipun kemudian  dibebaskan  kembali  ( Seputar  Indo - nesia 24 Juni 2008) . Hal ini membuat PDI-Pro Megawati Kebumen, bersama dengan Pro Mega Magelang dan Semarang terkenal sebagai segitiga emas daerah basis PDI-Pro Megawati. 10
Keadaan  menjadi  berbalik  ketika  rezim Orde  Baru  tumbang  dan  era  Reformasi  ber- gulir sejak 1998; PDIP-Megawati pada Pemilu Legislatif tahun 1999 memperoleh suara yang signifikan. Secara perlahan namun pasti, pamor dan  pengaruh  Rustri  naik  di  Kebumen. Akan tetapi, muncul per masalahan karena para kaum tua di dalam PDI Pro-Mega PDI Kebumen tidak
10  Wawancara dengan HR, sekretaris PDI Pro Megawati di Kebumen (1998–1999), sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kebumen (1999–2004), ketua Fraksi PDIP di DRPD Kebumen (2004–2009), di Kebumen 28 Juli 2010.
sepenuhnya suka dengan kemunculan Rustri. 11
Hal ini dikonfirmasi dalam salah satu wawancara saya dengan CA, seorang wartawan koresponden media  cetak Wawasan (yang  pada  waktu  itu berafiliasi kuat dengan PDI), yang juga rekan dekat  K.H.  Nashiruddin Al-Mansyur,  seorang kyai NU yang menjadi pendamping Rustri sebagai calon wakil bupati Kebumen. CA menceritakan bahwa  di  tengah  kegaduhan  dan  kegonjangan penolakan kaum tua PDI Pro Mega Kebumen, muncul dan berkembang cerita yang lekat dengan unsur budaya yang mengokohkan Rustri sebagai pemimpin baru. CA mengatakan bahwa Rustri adalah sosok pemimpin perempuan untuk Kebu- men yang sudah memperoleh restu dan wahyu dari penguasa Yogyakarta. Berikut adalah kutipan wawancaranya dengan saya:
“Sebelum kerusuhan di Kebumen/Gombong... itu konon ada juru kunci dari Jogja. Itu heboh katanya Rustri dapat wangsit dari Imogiri…Ini lho  ceritanya  begini,  dia  juru  kunci  [makam] Wonogiri habis Selasan Kliwon itu ada lorotan caos dahar [sesajian] yang dibawa ke Rustri. Lalu dia [pergi] ke kantor PDI [Pro Mega] yang baru di terminal lama, dia bawa bungkusan dengan mori [kain kafan putih]… Lalu di Stasiun dia tanya yang namanya Rustri mana? Lalu dia nunggu Rustri di kantor PDI. Begitu Rustri datang, dia laku dodog [jalan sembari duduk], dan menyem- bah  Rustriningsih, dan menyerahkan bungkusan isi pisang, telur, dan kembang-kembang untuk ditanam di rumah. Lalu itu saya tulis di koran [ Wawasan ]….” (Wawancara dengan CA, kore- sponden Wawasan di Kebumen pada tanggal 27 Juli 2010).
Dalam wawancara berikutnya dengan rekan Rustri, AP, kaum muda yang tergabung dalam tim sembilan di PDI Pro Mega Kebumen, mengatakan bahwa cerita rakyat yang berkembang di mana Rustri  merupakan  sosok  ‘terpilih’  menerima wahyu  Keraton,  sebenarnya  adalah  rekayasa belaka  (wawancara  dengan  AP  di  Kebumen pada tanggal 28 Juli 2010). Meskipun demikian, AP lebih jauh mengatakan bahwa cerita rakyat yang dibalut dengan unsur budaya ini begitu kuat dipercaya, dan menyebabkan Rustri memperoleh legitimasi  kultural  dari  para  kaum  tua.  Pada gilirannya,  mereka  kemudian  mendorong  dan
11  Wawancara dengan AP, mantan anggota tim 9 PDI Pro Mega Kebumen, 28 Juli 2010.
menyetujui kemunculan politik Rustri sebagai pemimpin politik perempuan di PDI Kebumen.
Cerita rakyat mengenai Rustri telah menerima wahyu ‘kepemimpinan’ bersumber dari Keraton Yogyakarta, terlepas itu rekaan atau benar, telah menggambarkan  bagaimana  pandangan  dunia Jawa mengenai bagaimana seorang pemimpin itu ‘lahir’ karena memiliki sumber legitimasi kultural yang jelas dari pusat semesta (kosmos). Dalam mistik Jawa, para raja, dan istana-istananya di- pandang sebagai wadah potensi kosmis, di mana kekuasaan  duniawinya  mencerminkan  mandat supranatural karena menerima ‘ wahyu ’ / ‘ wangsit ’ sebagai pertanda dari kepribadian mereka yang memiliki komitmen kuat terhadap kesejahteraan rakyat (Niels Mulder 2001: 39–40). Dalam kos- mologi Jawa, dipercaya bahwa semua peristiwa tidak terjadi secara kebetulan. Peristiwa itu saling berhubungan, tidak sembarangan, dan sebagai suatu keseluruhan, tunduk pada takdir dan bukan kemauan sendiri; takdir ini dikenal sebagai prinsip kepastian, dan hasil dari takdir adalah kebenaran yang  diterjemahkan  sebagai  manifestasi  dan ‘kebetulan’ (Niels Mulder 2001: 123). Dari uraian di  atas,  dapat  dipahami  bahwa  cerita  dibalik kemunculan  Rustri,  terlepas  dari  benar  atau rekayasa, menunjukkan bahwa kosmologi Jawa tentang konsep pemimpin sangat kuat mempenga- ruhi masyarakat Kebumen khususnya kelompok abangan yang merupakan basis sosial Rustri. Dalam cerita dibalik kemunculan Rustri untuk memperoleh restu kaum tua, terdapat unsur-unsur mistik Jawa; bahwa Rustri memperoleh wahyu dari Keraton Yogyakarta, yang dalam kosmologi Jawa dipercaya sebagai salah satu pusat kosmis. Cerita itu membangun imej bahwa Rustri muncul sebagai sosok pemimpin baru di Kebumen, tidak atas kemauan sendiri, tetapi atas takdir alam kare- na memperoleh wahyu dari Keraton Yogyakarta. Hal ini juga menunjukkan bahwa Rustri sudah memperoleh legitimasi kultural dari pusat kosmis, yaitu  Keraton  Yogyakarta.  Dengan  demikian, kemunculan Rustri harus didukung karena dialah memang yang sudah ditakdirkan terpilih menjadi pemimpin baru di Kebumen. Dampak dari ber- gulirnya cerita itu adalah Rustri semakin mudah memperoleh  restu  dan  penerimaan  dari  kaum tua dan semakin memuluskan langkahnya untuk memimpin Kebumen. Rustri kemudian muncul
sebagai sosok pemimpin baru di Kebumen, yaitu menjadi ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kebumen tahun 1999, kemudian terpilih menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1999 dari PDIP, yang mengantarkan- nya pada pemilihan kepala daerah di Kebumen pada tahun 2000, dengan mekanisme pemilihan pada waktu itu masih di dalam Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD).  Selanjutnya,  Rustri terpilih menjadi bupati perempuan pertama di Kebumen pada tahun (2000–2005), yang kembali terpilih sebagai Bupati Kebumen (2005–2010) karena memenangkan pemilihan kepala daerah langsung di Kebumen pada tahun 2005.
Rustri menjadi sangat tenar karena meru- pakan bupati perempuan pertama dalam sejarah politik  lokal  di  Indonesia  yang  terpilih  dalam pemilihan kepala daerah langsung ketika pertama kali dilaksanakan tahun 2005, sesuai dengan UU No. 32/2004. Banyak orang membicarakan keber- anian dan kemunculan Rustri sebagai bintang baru dalam politik lokal di Indonesia karena memang pada waktu itu masih sangat sulit mencari sosok bupati  perempuan  yang  berani  dan  konsisten. Uniknya, untuk menguatkan dan menggambarkan kemunculan sosok Rustri, banyak orang termasuk wartawan media cetak kerap menyebut Rustri sebagai  ‘srikandi’  dari  Jawa  ( tokohindonesia. com , diakses 14 Oktober 2009). Srikandi dalam dunia pewayangan Jawa merupakan sosok prajurit wanita yang berani dan kerap memimpin pertem- puran. Alhasil, di sini dapat kita lihat bagaimana unsur kebudayaan Jawa, khususnya dalam dunia pewayangan mewarnai pola pikir para pengagum Rustri, yang melihatnya sebagai sosok pemimpin perempuan gagah berani dan tampil sebagai pe- mimpin Kebumen, sama halnya dengan Srikandi dalam pewayangan Jawa.

## GENDER DALAM BAHASA UNTUK MEMBANGUN SOLIDARITAS KOLEKTIF
Gender dengan menggunakan media bahasa lokal dipergunakan oleh Rustri dalam perjalanan karier politiknya. Sukses sebagai Bupati Kebumen dua periode (2000–2005) dan (2005–2010), Rustri kemudian semakin melaju ke kancah yang lebih tinggi. Pada pemilihan gubernur untuk Provinsi
Jawa Tengah tahun 2008, Rustri diinstruksikan oleh ketua DPP PDI Perjuangan Megawati Su- karnoputri untuk menjadi calon wakil gubernur Jawa Tengah mendampingi BW sebagai calon gubernur yang diusung PDI Perjuangan. Rustri menjadi  satu-satunya  calon  wakil  gubernur perempuan di antara lima pasangan calon guber- nur dalam Pemilukada Jawa Tengah tahun 2008. Menariknya, baik BW sebagai calon gubernur dari PDIP yang merupakan purnawirawan TNI AD memiliki tim kampanye sendiri yang meman- faatkan jaringan alumni militer. Sementara itu, Rustri juga membentuk tim pemenangan yang ter- diri atas para kader PDI Perjuangan dan relawan yang bergerak di seluruh daerah Jawa Tengah, termasuk di daerah asal Rustri di Kebumen.
Unsur  kebudayaan  yang  mengemuka  dan hendak diulas dalam bagian ini adalah bagaimana Rustri secara cerdas menggunakan dan memain- kan gender dalam bahasa lokal untuk menarik simpati  dan  membangun  solidaritas  kolektif sebagai warga Kebumen. Perlu diingat kembali bahwa Rustri mempunyai latar belakang Jawa yang kuat. Kebudayaan Jawa mempercayai bahwa wanita  sejati adalah  perempuan  yang  mampu menjalankan peran sebagai ibu dan istri dengan baik di rumah (Handayani dan Novianto 2008: 143).  Dalam  pandangan  Jawa,  untuk  menjadi wanita sejati, perempuan harus menikah karena menikah merupakan pintu untuk menjadi istri dan ibu yang seutuhnya. Dalam kasus Rustri, sejak tahun 2004 sekembalinya menunaikan ibadah haji di Mekah, Rustri memakai kerudung dan busana muslimah dalam kesehariannya dan kemudian ia  menikah. Tahun  2004,  bagi  Rustri  menjadi tahun  yang  sangat  berarti  secara  pribadi  dan secara politik. Dia menjadi lebih berpenampilan ‘Islami’ dengan memakai kerudung, meskipun dia tergabung dalam PDI Perjuangan sebagai partai nasionalis dan pada tahun yang sama ia menjadi seorang istri yang menandakan fase baru seorang perempuan Jawa yang matang, disusul kemudian memiliki anak. Oleh karena itu, lengkaplah Rustri sebagai sosok politisi perempuan yang utuh, se- bagai “wanita sejati” yang menjadi istri dan ibu. Dengan demikian, Rustri telah memenuhi norma gender ideal perempuan dalam pandangan Jawa. Menariknya,  sebagai  politisi  perempuan  yang berani dan aktif, Rustri tidak menentang norma
gender  ideal  Jawa,  tetapi  tetap  tunduk  meski- pun memainkan peran secara aktif dalam narasi kampanye untuk menyukseskan pencalonannya bersama  BW  dalam  Pemilukada  Jawa Tengah tahun  2008.  Hal  ini  terlihat  dalam  kampanye Pemilukada  Jawa  Tengah  2008  di  Kebumen, sebagaimana dikemukakan salah satu informan SW  wakil  ketua  PKB  Kebumen  (2001–2005) sebagai berikut:
“Pemilihan gubernur [Pemilukada Gubernur Jawa Tengah  tahun  2008]  malah  kelihatan  muncul padahal tidak ada sanggahan yang cukup kuat. Seperti di Banyumas yang dipilih ya yang ada kerudungnya. Di sini [Kabupaten Kebumen] di beberapa daerah pedesaan ada [slogan kampanye] yaitu milih biyunge dewek, wonge dewek ...” (SW wakil ketua PKB Kebumen (2001–2005), 28 Juli 2010).
Melalui slogan kampanye yang digunakan di Kebumen pada Pemilukada Gubernur Jawa Tengah tahun 2008, “ milih biyunge dewek, wonge dewek ”  sebagaimana  dikemukakan  SW  dalam kutipan wawancara di atas, dapat dilihat bahwa Rustri dengan cerdas menggunakan bahasa lokal Kebumen ngapak-ngapak , yakni ‘ biyung ’ yang dalam bahasa Indonesia berarti ibu, dan ‘ wonge dewek ’ yang  dalam  bahasa  Indonesia  berarti ‘orang sendiri’. Dengan memilih menggunakan kata ‘ biyung ’ daripada kata ‘ibu’, Rustri berusaha membangun keterikatan sosial kolektif dengan masyarakat Kebumen di mana dia berasal dan memiliki akar komunitas yang kuat, yang seka- ligus juga memperkuat dan menegaskan slogan kedua ‘ wonge dewek ’ atau orang Kebumen asli. Kata  ‘ biyung ’  juga  tidak  semata-mata  hanya sebuah kata, tetapi dituturkan karena memiliki makna dalam menggambarkan sosok Rustri saat itu. Rustri yang kala itu sudah menikah dan me- miliki anak, tidak saja merepresentasikan dirinya sudah menjadi ‘wanita sejati’ dalam pandangan masyarakat Jawa, tetapi juga untuk memperluas makna ‘ biyung ’ bahwa Rustri juga menjadi ‘ibu’ yang berasal dari masyarakat Kebumen sendiri dan mengayomi mereka layaknya seorang ibu pada anaknya. Jadi, ‘ biyung ’ yang dipakai Rustri menggambarkan norma gender ideal mengenai perempuan sejati dalam masyarakat Jawa, khu- susnya dalam konteks lokal politik di Kebumen. Interpretasi terhadap penggunaan kata ‘ biyung ’
dalam slogan kampanye Rustri seperti itu, di- perkuat dengan kampanye Rustri di tempat lain. Dalam salah satu kampanyenya sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah, di Kajen Ibu kota Kabupaten Pekalongan pada Juni 2008, Rustri mengatakan  bahwa  sudah  saatnya  perempuan menjadi pemimpin dan bahwa kesuksesan dirinya di  Kebumen  menunjukkan  bahwa  perempuan dapat sejajar dengan laki-laki tanpa melupakan kodratnya ( Suara Merdeka, 13 Juni 2008). Jadi, tampak betul bagaimana Rustri memegang teguh kodratnya, menjadi sosok perempuan sejati, tetapi aktif berpolitik, dan sekaligus memperkuat kam- panye dirinya sebagai ‘ biyung ’ atau ‘ibu’ bagi masyarakat Kebumen dan masyarakat Jawa Te- ngah pada umumnya, yang harus didukung dalam Pemilukada Jawa Tengah kala itu.

## PENUTUP
Persaingan yang sengit dan ketat dalam Pemilu- kada memaksa setiap calon untuk mengerahkan segala  cara  untuk  meningkatkan  elektabilitas politik,  termasuk  penggunaan  bantuan  yang terukur seperti survei politik, maupun yang tidak kasat mata berupa kekuatan supranatural. Akan tetapi, di luar hal itu berbagai temuan lapangan yang diungkap dalam tulisan ini membuka mata dan menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan seperti legenda dan cerita rakyat mengenai sosok perempuan yang berpengaruh dalam sejarah dae- rah itu, memengaruhi alam bawah sadar masyara- kat lokal yang kemudian secara tidak langsung mendorong dan memuluskan kemunculan para calon bupati perempuan ini.
Dalam perkembangannya, unsur lain seperti gender secara sengaja dimainkan dengan menggu- nakan media bahasa lokal dalam kampanye politik Ratna dan Rustri, di Banyuwangi dan Kebumen. Kemunculan Ratna dan Rustri dalam politik lokal kontemporer  Indonesia  sebenarnya  membuka mata kesadaran bahwa dalam sejarah peradaban komunitas tertentu pada masa lalu, perempuan memiliki peran dan posisi publik yang sentral, seperti dalam sosok Sri Tanjung dan Sayu Wiwit dan juga Srikandi. Hanya saja ada semacam jeda antara konstruksi berpikir yang memperlihatkan perempuan Jawa memiliki peran dan posisi kuat dalam  kepemimpinan  publik  pada  masa  lalu
d engan perkembangan peran dan posisi perem- puan Jawa pada fase Indonesia modern khususnya pada masa Order Baru. Mempertimbangkan hal ini, sebenarnya peran legenda, cerita rakyat, dan bahasa lokal dalam kemunculan dan pemenangan politik perempuan Jawa juga merupakan ekspresi kebangkitan kembali spirit asli komunitas ter- tentu,  dalam  hal  ini  Jawa  yang  memang  pada masa lampau menaruh hormat dan apresiasi tinggi terhadap sosok, peran, dan kepemimpinan perem- puan sebagai istri, ibu, dan pemimpin publik yang seutuhnya. Jadi, kemunculan Ratna dan Rustri dalam politik lokal di Banyuwangi dan Kebu- men, tidak tepat jika semata-mata dilihat sebagai sebuah peristiwa politik belaka. Akan tetapi, itu harus dilihat sebagai sebuah momentum penting dari proses keberlanjutan budaya dan spirit lokal yang sempat terputus oleh penetrasi politik dalam konstruksi negara Indonesia modern.

## PUSTAKA ACUAN
Buku A. Brenner, Suzanna. 1995. “Why Women Rule the Roost: Rethinking Javanese Ideologies of Gen- der and Self-control”. Aihwa Ong and Michael G. Peletz (Ed.). Bewitching Women, Pious Men:
Gender and Body Politics in Southeast Asia. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
Abeng, Tanri.  1996.  “Manajemen  Soeharto:  Suatu Fenomena (Catatan Seorang Praktisi)”. Riant Nugroho Djojonegoro (Ed.). Manajemen Presi- den Soeharto (Penuturan 17 Menteri). Jakarta: Yayasan Bina Generasi Bangsa. Abdulgani-Knapp, Retnowati. 2007. Soeharto The Life and Legacy of Indonesia’s Second President.
Jakarta: Penerbit Kata.
Andaya, Barbara Watson. 2000. “Delineating Female Space: Seclusion and the State in Pre-Modern Island Southeast Asia”. Barbara Watson Andaya (Ed.). Women, Gender and History in Early Modern Southeast Asia. Hawaii at Manoa: Cen- ter for Southeast Asian Studies.
Arifin,  Winarsih  Partaningrat.  1995. Naskah  dan Dokumen Nusantara Seri X: Babad Blamban - gan. Yogyakarta: Kerja Sama Ecole Francaise d’Extreme-Orient dengan Bentang Budaya.
Armaya. 2009a. “Istilah Santet Perlu Dipertanyakan”.
Santet: Sejumlah Tulisan. Banyuwangi: Pusat Studi Budaya Banyuwangi.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Kebumen.  2009. Kebumen Dalam Angka 2008. Kebumen: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen.
Bappeda  Kabupaten  Banyuwangi.  2005. Selayang Pandang Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005 Banyuwangi: Bappeda Kabupaten Banyuwangi. Carey, Peter, and Houben, Vincent. 1987. “Spirited Srikandhis  and  Sly  Sumbadras: The  Social, Political and Economic Role of Women at the Central Javanese Courts in the 18 th and early 19 th Centuries”. Elsbeth Locher-Scholten dan Anke Niehof (Ed.). Indonesian Women in Focus: Past and Present Notions. The Netherlands: Foris Publications.
Errington, Shelly. 1990. “Recasting Sex, Gender, and Power: A Theoretical and Regional Overview”. Jane Monnig Atkinson and Shelly Errington (Ed.). Power and Differences: Gender in Island Southeast Asia . Stanford, California: Stanford
University Press. Gabungan Partai-Partai Politik Non Parlemen. 2005.
“Kontrak Politik Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Banyuwangi Tahun 2005–2010 dengan Gabungan Partai- Partai Politik Non Parlemen”. 27 Maret.
Geertz, Clifford. 1960. The Religion of Java. New York: Free Press.
Geertz, Hildred. 1961. The Javanese Family: A Study of Kinship and Socialization. United States of America: The Free Press of Glencoe Inc.
Handayani, Christian S. dan Novianto, Ardhian. 2008. Kuasa Wanita Jawa. Yogyakarta: LKiS. Hatley, Barbara. 1990. “Theatrical Imagery and Gender Ideology in Java”. Jane Monnig Atkinson and Shelly Errington (Ed.). Power and Difference: Gender  in  Island  Southeast  Asia. Stanford, California: Stanford University Press. Jay, Robert R. 1963. Religion and Politics in Rural Central Java: Cultural Report Series No.12. USA: Southeast Asian Studies, Yale University. Kabupaten Banyuwangi dalam Angka Tahun 1987. 1987. Banyuwangi: Kantor Statistik Kabupaten Banyuwangi.
Keeler, Ward. “Speaking Gender in Java”. Jane Mon- nig Atkinson and Shelly Errington (Ed.). Power and Difference: Gender in Island Southeast Asia. Stanford, California: Stanford University Press.
Koentjaraningrat. 1984. Kebudayaan Jawa: Seri Etno- grafi Indonesia No. 2. Jakarta: PN Balai Pustaka. Koentjaraningrat, R.M. 1957. A Preliminary Descrip - tion of The Javanese Kinship System, Cultural Report Series. Yale University: Southeast Asia Studies.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi. “Anggota Badan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Masa Jabatan 1999–
2004”,  “Anggota  Badan  Perwakilan  Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Masa Jabatan
2004–2009”, “Anggota Badan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi Masa Jabatan 2009–2014”.
Kumar, Ann. 2000. “Imagining Women in Javanese
Religion: Goddess, Ascetes, Queens, Consort,
Wives”. Barbara Watson Andaya (Ed.). Other Pasts: Women, Gender, and History in Early Modern Southeast Asia , 88–101. Hawai’i, Manoa: Centre for Southeast Asian Studies, University of Hawai’i.
Memori Pengabdian DPRD Kabupaten Dati II Kebu - men  Masa  Bhakti  Tahun  1992 – 1997. 1997. Kebumen: DPRD Dati II Kebumen, 1997.
Mulder, Niels. 2007. Mistisisme Jawa: Ideologi di
Indonesia . Yogyakarta: LKiS. Nieuwenhuis, Madelon D. 1987. “Ibuism And Priya- yization:  Path  to  Power?”  Elsbeth  Locher- Scholten and Anke Niehof (Ed.). Indonesian Women in Focus: Past and Present Notions. The Netherlands: Foris Publications.
Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Ke  bumen. Tanpa Tahun. Buku Lampiran Penye lenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1999 Kabupaten Dati II  Kebumen. Kebumen:  Panitia  Pemilihan Daerah Tingkat II Kabupaten Kebumen.
Robinson, Kathryn. 2000. “Indonesian women—from Orde Baru to Reformasi ”. Louise Edwards and Mina Roces (Ed.). Women in Asia: Tradition,
Modernity, and Globalisation. Australia: Allen and Unwin.
Saptari, Ratna. 2000. “Networks of Reproduction Among Cigarette Factory Women in East Java”. Juliette Koning,  Marleen  Nolten,  Janet  Rodenburg, Ratna Saptari (Ed.). Women and Households in  Indonesia:  Cultural  Notions  and  Social Practices. Great Britain: Curzon Press. Sekretaris DPRD Kebumen. “Daftar Nama Anggota DPRD  Kabupaten  Kebumen  Periode  Tahun 2004–2009” dan “Daftar Anggota DPRD Masa Bakti 2009–2014”.
Suhalik. 2009. “Santet dalam Perspektif Antropologi Budaya”. Santet:  Sejumlah  Tulisan Banyu- wangi: Pusat Studi Budaya Banyuwangi.
Sullivan, Norma. 1994. Masters and Managers: A Study  of  Gender  Relations  in  Urban  Java . NSW, Australia: Allen and Unwin.
Suryakusuma, Julia I. 1996. “The State and Sexuality in New Order Indonesia”. Laurie J. Sears (Ed.). Fantasizing the Feminine in Indonesia. Durham and London: Duke University Press.
Vreede-De Stuers, Cora. 1960. The Indonesian Woman: Struggles and Achievements. France: Mouton & Co.
Ward, Barbara. 1963. Women in the New Asia: The Changing Social Roles of Men and Women in South and South-East Asia. Netherlands: Unesco. Weix, G.G. 2000. “Hidden Managers at Home: Elite Javanese Women Running New Order Family Firms”. Juliette Koning, Marleen Nolten, Janet Rodenburg, Ratna Saptari (Ed.). Women and Households in Indonesia: Cultural Notions and Social Practices. Great Britain: Curzon Press.

## Jurnal
Armaya. 2009b. “Pertumbuhuhan Kesusastraan Ber- bahasa  Daerah  di  Kabupaten  Banyuwangi”. Lembaran  Kebudayaan  Jurnal  Seni  dan Budaya , No. 3 (Agustus).
Dewi, Kurniawati Hastuti. 2012. “Female Leadership and Democratization in Local Politics since 2005: Trend, Prospect, and Reflection in Indo - nesia”. Jurnal Masyarakat Indonesia , Vol. 38, No. 2 (December).
Koentjaraningrat. 1962. Reviewed Work Hildred Geertz, The Javanese Family: A Study of Kinship and Socialization, American Anthropologist New Series 64, No. 4 (Aug): 874, http://www.jstor. org/stable/667817 (diakses 9 November 2008). Lont, Hotze. 2000. “More Money, More Autonomy?: Women And Credit in A Javanese Urban Com- munity”. Indonesia 70 (October).
Pranoto, Dwi. 2009. “Petaka Blambangan: Puputan Bayu, Minakjinggo Sampai Genjer-Genjer”, Lembaran Kebudayaan Jurnal Seni dan Bu - daya , No. 1 (Juni): 22–23.
Reid, Anthony. 1988. “Females Roles in Pre-Colonial Southeast Asia”. Modern Asian Studies 22, No. 3. Stoler, Ann. 1977. “Class Structure and Female Auto nomy in Rural Java”. Signs 13 , No.1 (Autumn): 76–8, 78–84, http://www.jstor.org/stable/3173080 (diakses 14 Desember 2008).
Trihartono, Agus. 2012. Kyoto Review of Southeast Asia, Issues 12: The Living and the Dead (October).
Wessing, Robert. 1997. “Nyai Roro Kidul in Puger: Local Applications of Myth”. Archipel Vol. 53. Widarto dan Sunarlan. 2009. “Pemekaran Kabupaten Banyuwangi: Tinjauan Kritis Pemekaran dari Aspek Politik, Ekonomi, dan Sosial Budaya”. Lembaran Kebudayaan Jurnal Seni dan Budaya , No. 2 (Juli): 29.

## Thesis
Jatmiko, Sidik. 2005. “Kiai dan Politik Lokal: Studi Kasus Reposisi Politik Kiai NU Kebumen, Jawa Tengah Memanfaatkan Peluang Keterbukaan Partisipasi  di  Era  Reformasi”  (Ph.D.  thesis, Gadjah Mada University).
Tjiptoatmodjo,  Fransiscus  Assisi  Sutjipto.  1983. “Kota-Kota  Pantai  di  Sekitar  Selat  Madura (Abad XVII Sampai Medio Abad XIX)” (Ph.D. thesis, Gadjah Mada University, Yogyakarta).

## Laporan Penelitian
Priyanto, Hary. 2007. “Komparasi Politik dan Santet pada Suku Using”. Laporan Penelitian, Univer- sitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, 15 Mei.

## Makalah
Djohan,  Djohermansyah.  2013.  Dirjen  Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. “Dinamika dan Ekses Pilkada Lang- sung”. Makalah dipresentasikan dalam Diskusi Terfokus, Kelompok Kajian Pemilukada Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta, 26 Agustus.
Hull, Valerie J. 1976. “Women in Java’s Rural Middle Class: Progress or Regress?” Working Paper Series. Yogyakarta: Lembaga Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
Winarto, Yunita T., and Budhi Utami, Sri Paramita. 2009. “The Persisting and Changing “Family” in Java: Empowering Women, Changing Power Relations?” Paper Presented in the International Workshop on “The Making of East Asia: From both  Macro  and  Micro  Perspectives”  of  the JSPS-NRCT 2008 CORE University Exchange Program at the Center for Southeast Asian Stu- dies, Kyoto University, Japan, 23–24 Februari.
Sumber On Line /Media Cetak
Dalimin  Ronoadmodjo,  mantan  pengawal  pribadi Sukarno, dalam Program Mata Najwa “Tentang
Sukarno” Metro TV, 5 Juni 2013, http://www. youtube.com/watch?v=FmlQAtu3vfA (diakses 3 Desember 2013)
“Mengenal Wakil Gubernur Jateng Terpilih Rustrining- sih: Si Pendiam yang Konsisten Jalani Dunia Politik”. Seputar Indonesia , 24 Juni 2008.
“Partai Gurem Bisa Usung Calon”. Jawa Pos , 23 Maret 2005.
Pusat  Bahasa  Departemen  Pendidikan  Nasional, http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php (diakses 8 Desember 2013)
Republika Online. 2013. “RUU Santet Jadi UU, Presi- den Bisa Terjerat”. Republika.co.id , Selasa, 2
April 2013, http://www.republika.co.id/berita/ nasional/umum/13/04/02/mkmlco-permadi- ruu-santet-jadi-uu-presiden-bisa-terjerat
(diakses 3 Desember 2013).
Khaerudin.  2013.  “Politisi  Cantik  yang  Ingin Menyantet  KPK,  Kini  Menghuni  Penjara,”
Tribunnews.com , Rabu, 9 Oktober 2013, http:// www.tribunnews.com/nasional/2013/10/09/ politisi-cantik-yang-ingin-menyantet-kpk-kini- menghuni-penjara (diakses 3 Desember 2013). “Ratna Kantongi 900 Suara”. Radar Banyuwangi , 2 Maret 2005
“Rustri Ajak Perempuan Bangkit”. Suara Merdeka , 13 Juni 2008.
Tokohindonesia.  com.  2009.  “Kini,  Srikandi  Jawa Tengah”. www.tokohindonesia.com (diakses 14 Oktober 2009).
Irul Hamdani. 2013. “Uniknya Pesta 10.000 Cangkir Kopi ala Masyarakat Using Kemiren”. http:// news.detik.com/surabaya/read/2013/11/21/ 084943/2419167/475/uniknya-pesta-10000- cangkir-kopi-ala-masyarakat-using-kemiren (diakses 18 Desember 2013).
Website resmi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2013. http://www.banyuwangikab.go.id/profil/
sejarah-singkat.html (diakses  19  Desember 2013)
Yeti-chotimah.blogspot.com. 2011. “Alam, Sejarah, Seni,  dan  Budaya  Banyuwangi”. http:// yeti-chotimah.blogspot.com/2011/10/sejarah- banyuwangi.html (diakses 19 Desember 2013).