INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 5468-5478 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Tinjauan Yuridis Pengelolaan Piutang UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022
Yuyut Prayuti 1 ✉ , Adi Darma Aprianda 2 , Vera Maya Sari 3 , Romi Yusardi 4 , Reni Susanti 5 , Abi Hakim Al Iman 6
Universitas Islam Nusantara Email: prayutiyuyut@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Piutang merupakan hal yang umum dilakukan oleh pihak-pihak yang saling membutuhkan dalam jual beli baik barang maupun jasa. Hal ini dibutuhkan untuk kemudahan pelayanan dan pengadministrasian keuangan. Namun piutang harus  dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku agar tidak  ada  pihak  yang  dirugikan  dalam  pelaksanaannya.  Penelitian  ini  mengambil  lokasi  di  UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan dengan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data  dilakukan  melalui  wawancara  dan  observasi  terhadap  pejabat  pengelola  piutang  serta  studi dokumen.  Hasilnya,  pengelolaan  piutang di  UPTD  Laboratorium  Kesehatan  Daerah Kota  Balikpapan telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, baik  di tahap perencanaan, pelaksanaan maupun solusi terhadap hambatan yang ditemukan. Hambatan yang ditemukan pun kurang berarti dan dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat tanpa harus melalui sengketa di pengadilan. Namun perlu dilakukan evaluasi kembali mengenai rincian pasal-pasal yang dituangkan dalam surat Perjanjian Kerja Sama, agar semua maksud dari kedua belah pihak dapat dijabarkan dengan lebih lengkap. Kata Kunci: Perdata, Piutang, BLUD, Yuridis, Keuangan

## Abstract
Receivables are a common thing carried out by parties who needs each other in buying and selling goods  and  services.  This  is  needed  to  simplify  financial  services  and  administration.  However, receivables must be managed in accordance with applicable laws and regulations so that no party is harmed in its implementation. This research took place in the UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota  Balikpapan  using  qualitative  descriptive  methods.  Data  collection  was  carried  out  through interviews and observations of accounts receivable management officials as well as document studies. As a result, the management of receivables in UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan is  in  accordance  with  apllicable  laws  and  regulations,  both  at  the  planning,  implementation  and solution stages of obstacles found. The obstacles found are less significant and can be resolved by deliberation and consensus without having to go through a dispute in court. However, it is necessary to re-evaluate the details of the articles outlined in the cooperation agreement letter, so that all the intentions of both parties can be explained more fully.
Keywords: Civil, Receivable, BLUD, Juridical, Finance

## PENDAHULUAN
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah suatu sistem yang  diterapkan  oleh  unit  pelaksana  teknis  dinas/badan  daerah  dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Menurut pasal 1 Permendagri  No  61  tahun  2007,  BLUD  juga  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat berupa  penyediaan  barang  dan  atau  jasa  yang  dijual  tanpa  mengutamakan  mencari keuntungan.  Fleksibilitas  BLUD  meliputi  pengelolaan  pendapatan,  pengelolaan  belanja, pengelolaan SDM PNS dan Non-PNS, pengelolaan utang piutang, pengelolaan tarif, serta pengelolaan barang dan jasa (Mahmudah, 2022).
Meskipun pengelolaan BLUD diatur sedemikian rupa sehingga memiliki fleksibilitas, namun  pada  substansinya  tetap  berorientasi  untuk  membantu  pencapaian  tujuan  dari Pemerintah  Daerah,  sehingga  status  hukumnya  adalah  tidak  terpisah  dari  Pemerintah Daerah.  Salah  satu  daerah  yang  gencar  membina  UPTD  agar  terbentuk  menjadi  BLUD adalah Kota Balikpapan, terutama UPTD di bawah Dinas Kesehatan Kota. Hingga saat ini, seluruh  Puskesmas  dan  Laboratorium  Kesehatan  Daerah  di  Kota  Balikpapan  sudah menerapkan sistem BLUD.
Pemerintah Kota Balikpapan, dalam hal ini Wali Kota Balikpapan telah menerbitkan Peraturan  Wali  Kota  Balikpapan  nomor  17  tahun  2019  tentang  Pola  Tata  Kelola  Badan Layanan  Umum  Daerah  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah  Laboratorium  Kesehatan  Daerah pada  Dinas  Kesehatan  Kota  Balikpapan.  Sebagaimana  tertuang  pada  Bab  III  pasal  6
peraturan tersebut, menyatakan bahwa UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas  merencanakan,  mengoordinasikan,  melaksanakan,  dan  mengendalikan  seluruh kegiatan  pelayanan laboratorium dan  melaporkan secara periodik kepada Kepala Dinas. Selanjutnya pada pasal 7 butir k, salah satu amanah dari Wali Kota Balikpapan adalah dalam hal  pelaksanaan  pengelolaan  administrasi  penerimaan.  Dengan  kata  lain,  pengelolaan administrasi  penerimaan  di  UPTD  Laboratorium  Kesehatan  Daerah  direncanakan, dikoordinasikan, dilaksanakan dan dikendalikan oleh internal dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Dinas.
Salah  satu  bentuk  pengelolaan  administrasi  penerimaan  adalah  piutang.  Berbicara tentang utang piutang bukan hal yang asing di telinga semua orang, karena tiap hari selalu ada saja masalah yang satu ini. Perjanjian utang piutang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata. Dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan, pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang  yang  menghabis  karena  pemakaian,  dengan  syarat  bahwa  pihak  yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula (Supramono, 2014).
Sebagai pihak yang bergerak di bidang jasa pelayanan laboratorium kesehatan, UPTD Laboratorium  Kesehatan  Daerah  Kota  Balikpapan  menawarkan  produk  berupa  jasa pemeriksaan laboratorium, baik dalam bidang laboratorium medis maupun laboratorium lingkungan. Dengan demikian target pasarnya antara lain adalah pasien perorangan, praktik dokter mandiri, klinik, rumah sakit, hotel, restoran, dan industri lainnya. Setiap pelanggan yang  memiliki  badan  hukum  dapat  membuat  perjanjian  kerja  sama  dengan  UPTD Laboratorium  Kesehatan  Daerah  termasuk  dalam  hal  utang  piutang.  Kedua  pihak  yang melakukan perjanjian kerja sama memiliki hak dan kewajibannya masing-masing.
Salah satu konsep dasar dalam ilmu hukum yang sangat pokok, yaitu hak. Pengertian hak atau right (bahasa Inggris) atau recht (bahasa Belanda) menurut Sudikno Mertokusumo adalah memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya. Hak merupakan  kepentingan  yang  dilindungi  oleh  hukum.  Kepentingan  adalah  tuntutan perorangan  atau  kelompok  yang  diharapkan  untuk  dipenuhi.  Kepentingan  hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya (Salim dan Nurbani, 2019).
Kewajiban atau disebut juga dengan duty atau obligation atau responsibility (bahasa Inggris) atau verplichting (Belanda) dikonsepkan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang atau badan hukum di dalam mengadakan hubungan hukum dengan para pihak.
Esensi kewajiban adalah beban. Beban dikonsepkan sebagai sesuatu yang harus dilakukan oleh  orang  atau  subjek  hukum.  Sifat  kewajiban  adalah  kontraktual.  Kontraktual  adalah sesuatu  yang  harus  dilakukan  yang  timbul  karena  adanya  persetujuan  atau  perjanjian diadakan di antara para pihak (Salim dan Nurbani, 2019).
Adapun  tujuan  khusus  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  gambaran komprehensif  mengenai  perencanaan,  pelaksanaan,  hambatan  dan  solusi  pengelolaan administrasi penerimaan dalam hal ini adalah piutang dilihat dari perspektif hukum positif yang berlaku.

## METODE PENELITIAN

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif.  Penulis  diharapkan  akan memperoleh  gambaran  jelas  mengenai  pengelolaan  piutang  di  UPTD  Laboratorium Kesehatan  Daerah  Kota  Balikpapan  selama  tahun  anggaran  2022.  Gambaran  hasil penelitian  yang  diperoleh  yaitu  berupa  uraian  atau  penjelasan  komprehensif  tentang perencanaan, pelaksanaan, hambatan dan solusi pengelolaan piutang berdasarkan tinjauan yuridis hukum perdata.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah secara kualitatif, yakni melakukan pengumpulan data berupa informasi obyektif dari berbagai sumber dan responden untuk saling melengkapi satu sama lain. Beberapa cara pengumpulan data kualitatif yang akan dilakukan antara lain:
a. Wawancara
Teknik  ini  digunakan  untuk  memperoleh  data  dan  informasi  langsung  kepada pejabat dan staf yang kompeten dan berwenang di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan. Pejabat dan staf tersebut antara lain kepala instansi, kepala sub bagian tata usaha, pejabat penatausahaan keuangan, bendahara penerimaan, dan kasir.
b. Observasi
Observasi dilakukan sebagai pembuktian atau penguatan dari hasil wawancara. Dari sudut  prosedurnya,  maka  dibedakan  antara  pengamatan  terlibat  (participant observation)  dengan  pengamatan  tidak  terlibat  (non-participant  observation). Dalam  hal  ini  peneliti  melakukan  prosedur  pengamatan  terlibat  (participant observation) karena pengamat menjadi bagian dari gejala yang diamati (Soekanto,
2021).
c. Studi dokumen
Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau bahan pustaka digunakan untuk  melakukan  analisis  kompehensif  terhadap  pengelolaan  piutang  dari  sudut pandang  hukum.  Studi  dokumen  atau  bahan  kepustakaan  adalah  suatu  metode pengumpulan  data  yang  digunakan  oleh  peneliti  dengan  mempelajari  berbagai buku-buku, jurnal-jurnal, karya ilmiah, artikel di internet atau website, dan segala hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
Lokasi dan Subjek Penelitian
a. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di UPTD Laboratorium Kesehatan Kota Balikpapan
b. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah pejabat dan staf berwenang yang mengelola piutang di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan, antara lain kepala instansi, kepala  sub  bagian  tata  usaha,  pejabat  penatausahaan  keuangan,  bendahara penerimaan, dan kasir.

## Prosedur Pengumpulan Data
Keseluruahan  penelitian  ini  dilakukan  melalui  tahapan-tahapan  yang  sistematis, saling  berkaitan  dan  berkesinambungan.  Tahapan-tahapan  penelitian  yang  dimaksud adalah:

## a. Tahap Persiapan
Sebelum penelitian dilakukan ada beberapa kegiatan penting yang harus dilakukan agar proses penelitian berjalan lancar dan diakui keabsahannya, kegiatannya adalah:
1) Survei
2) Menentukan Topik Permasalahan
3) Permohonan izin
4) Menyusun Instrumen Penelitian
b. Tahap pelaksanaan
1) Pelaksanaan wawancara
2) Pelaksanaan observasi
3) Studi dokumen

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pembahasan hasil penelitian ini akan dibagi ke dalam beberapa tahapan, yakni tahap perencanaan,  pelaksanaan,  hambatan  dan  solusi  dari  pengelolaan  piutang  di  UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan.

## Tahap Perencanaan
Pengelolaan piutang tidak bisa lepas dari perjanjian atau kontrak antara pihak-pihak. Sebuah kontrak  dibuat  berdasarkan kesepakatan/persetujuan kedua belah pihak.  Sistem pengaturan hukum kontrak adalah sistem terbuka. Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan  perjanjian,  baik  yang  sudah  diatur  maupun  yang  belum  diatur  di  dalam undang-undang (Salim, 2021). Hal ini sesuai dengan pasal 1338-1339 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali  selain  dengan  kesepakatan  kedua  belah  pihak,  atau  karena  alasan-alasan  yang ditentukan  oleh  undang-undang.  Persetujuan  harus  dilaksanakan  dengan  itikad  baik. Persetujuan  tidak  hanya  mengikat  apa  yang  dengan  tegas  ditentukan  di  dalamnya, melainkan  juga  segala  sesuatu  yang  menurut  sifatnya  persetujuan  dituntut  berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.
Objek perjanjian adalah suatu prestasi. Menurut ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Pelaksanaan  prestasi  dalam  perjanjian  yang  telah  disepakati  oleh  para  pihak  dalam perjanjian pelaksanaan dari perikatan yang terbit dari perjanjian tersebut (Emirzon dan Sadi, 2021).  Kegagalan  dari  memenuhi  prestasi  disebut  juga  wanprestasi.  Wanprestasi  adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian  yang  dibuat  antara  kreditur  dengan  debitur.  Seorang  debitur  baru  dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah  dilakukan  sebanyak  tiga  kali  oleh  kreditur  atau  juru  sita.  Apabila  somasi  itu  tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak (Salim, 2021).
Kontrak  sendiri  berfungsi  untuk  mengamankan  transaksi,  agar  para  pihak  tidak mendapat kerugian. Untuk menghindari hal tersebut, di dalam kontrak dituangkan sejelas mungkin  dan  sebanyak  mungkin  keinginan  dan  maksud  para  pihak  sehingga  sebanyak mungkin dapat dihindarkan kesalahpahaman dan tidak banyak menimbulkan penafsiran. Pasal  1313  dalam  KUH  Perdata  menyebutkan  bahwa  suatu  persetujuan  adalah  suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau
lebih.  Sebuah  kontrak  dibuat  oleh  beberapa  pihak  yang  membuat  kesepakatan,  atau dianggap telah  bersepakat, dan hukum mengakui hak  dan kewajiban yang  muncul dari kesepakatan tersebut. Ada beberapa elemen mendasar dalam setiap kontrak sederhana. Elemen-elemen tersebut adalah:
a. Kesepakatan; semua pihak harus telah mencapai kesepakatan, atau dianggap telah mencapai kesepakatan.
b. Niat:  semua  pihak  harus  memiliki,  atau  dianggap  memiliki,  niat  (itikad,  kehendak, maksud) untuk membuat ikatan-ikatan hukum.
c. Konsiderasi:  (janji/manfaat  imbal  balik)  berdasarkan  butir-butir  (ketentuan) kesepakatan,  masing-masing  pihak  memeroleh  sejumlah  manfaat.  Diperolehnya manfaat oleh pihak-pihak yang mengadakan kontrak adalah esensi dari sebuah tawar- menawar. Setiap keuntungan atau manfaat yang beralih dari satu pihak ke pihak lain disebut konsiderasi (Major, 2018).
Berdasarkan  data  yang  didapatkan,  baik  dari  hasil  wawancara  maupun  observasi, kontrak yang disusun oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan terkait perjanjian piutang dengan pihak rekanan telah memenuhi ketiga elemen di atas. Adapun bukti dari kelengkapan elemen-elemen tersebut antara lain:
a. Kesepakatan
Secara  tertulis  kesepakatan  telah  dibuat  dalam  bentuk  Perjanjian  Kerja  Sama antara kedua  belah pihak. Menjadi  sepakat karena  telah melalui  proses  pengkajian butir-butir pasal yang tertuang oleh para penanggung jawab dari kedua belah pihak yang  bersepakat.  Dokumen  perjanjian  tersebut  lalu  dibuat  dua  rangkap  dan ditandatangani oleh para penanggung jawab untuk kemudian dipegang oleh masing- masing  pihak  sebagai  dasar  pelaksanaan  isi  perjanjian  sampai  masa  perjanjian berakhir.
b. Niat
Pihak kreditur maupun pihak debitur tentunya sama-sama memiliki niat dalam membuat kontrak dalam bentuk perjanjian kerja sama. Bagi seseorang yang memiliki kecakapan hukum, akan melakukan kesepakatan berdasarkan niat-niat yang timbul karena  sebuah  konsiderasi.  Semua  kontrak  yang  di  buat  oleh  UPTD  Laboratorium Kesehatan Daerah telah memenuhi elemen niat ini, terbukti dari hasil wawancara dan observasi, bahwa ada permintaan dari pihak debitur untuk mendapatkan pelayanan jasa dengan sistem utang piutang.
c. Konsiderasi
Konsiderasi  dalam  kontrak  yang  dibuat  oleh  UPTD  Laboratorium  Kesehatan Daerah Kota Balikpapan tertuang jelas dalam kontrak, yakni hak-hak dari kedua belah pihak yang tentunya adalah dalam bentuk manfaat yang diterima.
Selanjutnya  dalam  pasal  1320  KUH  Perdata,  suatu  persetujuan  dinyatakan  sah  bila memenuhi empat syarat, yaitu:
1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3) Suatu pokok persoalan tertentu;
4) Suatu sebab yang tidak terlarang.
Peneliti dalam hal ini mengkonfirmasi kesesuaian perjanjian kerja sama yang dibuat oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan dengan syarat-sarat di atas. Hasil yang didapatkan berdasarkan wawancara dan observasi adalah sebagai berikut:
a. Kesepakatan Pihak Pertama sebagai debitur dan Pihak Kedua sebagai kreditur telah terpenuhi dengan adanya perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
b. Kedua  belah  pihak  adalah  pihak-pihak  yang  memiliki  kecakapan  dalam  membuat suatu  perikatan,  dibuktikan  dengan  kelengkapan  dokumen  pendukung  dari  kedua belah pihak (surat izin operasional, surat izin praktik, NPWP) yang masih berlaku.
c. Pokok persoalan dari perjanjian kerja sama secara eksplisit tertuang dalam perjanjian itu sendiri. Dimana Pihak  Kedua memberikan  jasa sesuai kebutuhan Pihak Pertama dengan timbal balik pembayaran dari Pihak Pertama sesuai tarif yang berlaku yaitu berdasarkan  Peraturan  Wali  Kota  Balikpapan  Nomor  18  Tahun  2019  tentang  Tarif Layanan Laboratorium Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis  Daerah  Laboratorium  Kesehatan  Daerah  Dinas  Kesehatan  Kota  Balikpapan. Mengenai mekanisme sahnya suatu jasa menjadi piutang hingga masa jatuh tempo pembayaran serta penyelesaian sengketa juga telah dijelaskan dalam perjanjian yang dibuat.
d. Sebab-sebab yang menjadi dasar dibuatnya perjanjian piutang ini tidak melanggar aturan hukum maupun norma-norma yang berlaku.

## Tahap Pelaksanaan
Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dalam hal piutang baru bisa direalisasikan setelah kedua belah pihak sepakat dan menandatangani surat Perjanjian Kerja Sama. Produk yang diberikan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan adalah berupa jasa,
dalam hal ini adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan. Dalam Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 18 tahun 2019 tentang Tarif Layanan Laboratorium Kesehatan pada Badan  Layanan  Umum  Daerah  Unit  pelaksana  Teknis  Daerah  Laboratorium  Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, pada Bab III Pasal 4 Butir (1)  di sebutkan bahwa kegiatan  pelayanan  pemeriksaan  Laboratorium  Kesehatan  dikelompokkan  berdasarkan jenis laboratorium meliputi:
a. pelayanan laboratorium klinik; dan
b. pelayanan laboratorium kesehatan Masyarakat.
Kemudian  pada  butir  (5)  dijabarkan  mengenai  pelayanan  pemeriksaan  tersebut meliputi:
a. pelayanan pemeriksaan hematologi;
b. pelayanan pemeriksaan kimia darah;
c. pelayanan pemeriksaan urinalisa;
d. pelayanan pemeriksaan imunologi-serologi;
e. pelayanan pemeriksaan mikroskopis;
f. pelayanan pemeriksaan mikrobiologi;
g. pelayanan pemeriksaan kimia air;
h. pelayanan pemeriksaan kimia makanan;
i. pelayanan pemeriksaan kimia fisika-udara.
Perjanjian Kerja Sama oleh kedua belah pihak sedapat mungkin dilakukan sesuai pasal- pasal yang terdapat di dalamnya. Suatu jasa dari kreditur akan menjadi piutang apabila kegiatan-kegiatan pelayanan sesuai isi perjanjian telah terlaksana. Akumulasi piutang dalam 1 (satu) bulan kalender akan ditagihkan sesuai bukti-bukti yang valid dan sah kepada debitur di bulan berikutnya sebelum tanggal 10 dan harus dilunasi dalam tempo 5 hari kerja setelah surat tagihan diterima. Kecuali pada bulan desember, tagihan akan dibuat pada tanggal 24 desember dan harus dilunasi paling lambat pada tanggal 31 desember di tahun yang sama.

## Hambatan dan Solusi
Dalam  perjalanannya,  pelaksanaan  Perjanjian  Kerja  Sama  piutang  antara  UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan dengan pihak debitur tidak selalu lancar sesuai  pasal-pasal  dalam  perjanjian.  Hambatan  yang  paling  sering  terjadi  adalah keterlambatan  pelunasan  utang  oleh  pihak  debitur.  Namun  dalam  perjanjian  telah disebutkan  juga,  bahwa  kendala  yang  timbul  akan  diselesaikan  melalui  musyawarah mufakat. Sehingga wanprestasi yang terjadi sedapat mungkin tidak menjadi sengketa di pengadilan.
Solusinya,  bendahara  penerimaan  pihak  kreditur  akan  melakukan  penagihan  ulang dengan  menanyakan  kendala  yang  dialami  pihak  debitur  yang  menyebabkan keterlambatan pelunasan tersebut. Apabila hingga akhir tahun tidak juga terjadi pelunasan, maka pihak kreditur akan membuat surat konfirmasi piutang yang harus ditandatangani oleh pihak debitur. Namun apabila piutang tetap sulit ditagihkan, maka UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Balikpapan akan melimpahkan penagihannya kepada Dinas dengan dilampiri  bukti  valid  dan  sah.  Langkah  terakhir  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Wali  Kota Balikpapan nomor 17 tahun 2019 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Bagian Ketujuh Paragraf 1 Pasal 39 Butir 5.

## SIMPULAN
Sejauh  ini  pengelolaan  piutang  di  UPTD  Laboratorium  Kesehatan  Daerah  Kota Balikpapan berdasarkan hasil penelitian pada bukti-bukti data yang didapatkan selama Tahun  Anggaran  2022  telah  memiliki  sistem  yang  baik  karena  direncanakan  dan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Namun perlu terus dilakukan evaluasi  tentang  isi  Perjanjian  Kerja  Sama,  agar  segala  maksud  yang  diharapkan  oleh kedua belah pihak dapat dijabarkan lebih terperinci.

## DAFTAR PUSTAKA
Emirzon,  Joni  dan  Sadi,  Muhamad.  2021.  Hukum  Kontrak  Teori  dan  Praktik.  Jakarta:
Kencana.
HS, Salim. 2021. Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunannya). Jakarta: Sinar Grafika. HS, Salim dan Nurbani, Erlies Septiana. 2019. Pengantar Ilmu Hukum (Introduction to Legal Science). Depok. Penerbit: PT. Rajagrafindo Persada.
Indonesia. 2018. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer.
Mahmudah,  Soffya  R..  2022.  Program  Asistensi  Badan  Layanan  Umum  Daerah  (BLUD) Puskesmas. Diakses pada 14 November 2023 melalui laman https://www.aeec.unair.ac.id/program-asistensi-badan-layanan-umum-daerah- blud-puskesmas/
Major, William T. 2018. Hukum Kontrak. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
Soekanto, Soerjono. 2021. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press.
Supramono, Gatot. 2014. Perjanjian Utang Piutang Edisi Pertama Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana.
Wali Kota Balikpapan. Peraturan Wali Kota Balikpapan nomor 17 tahun 2019 tentang Pola Tata  Kelola  Badan  Layanan  Umum  Daerah  Unit  Pelaksana  Teknis  Daerah Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Wali Kota Balikpapan: Kota Balikpapan.
Wali Kota Balikpapan. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan  Laboratorium  Kesehatan  pada  Badan  Layanan  Umum  Daerah  Unit Pelaksana  Teknis  Daerah  Laboratorium  Kesehatan  Daerah  Dinas  Kesehatan  Kota Balikpapan. Wali Kota Balikpapan: Kota Balikpapan.