Shopan  J.  Endrawan  Dan  Gunadi  (2023),  Analisis  Penerapan  Pemeriksaan  Pajak  Jarak  Jauh  di Direktorat Jenderal Pajak, 8 (5) , Http://Dx.Doi.Org/10.36418/Syntax-Literate. v8i5.9328 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal  Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398

## Vol. 8, No. 5, Mei 2023

## ANALISIS PENERAPAN PEMERIKSAAN PAJAK JARAK JAUH DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

## Shopan J. Endrawan, Gunadi
Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia Email: shopanendrawan@gmail.com dan triguna.gunadi@gmail.com

## Abstrak
Pandemi COVID-19 telah menyebabkan pemerintahan-pemerintahan di dunia termasuk Indonesia  harus  menerapkan  kebijakan  pembatasan  aktivitas  masyarakat.  Hal  ini  juga menyebabkan  administrasi  pajak  harus  menutup  kantor  dan  bekerja  dari  jarak  jauh. Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  OECD  pada  tahun  2021  disampaikan  bahwa pengalihan  proses  pemeriksaan  lapangan  ke  lingkungan  virtual  telah  memberikan pengalaman yang menjanjikan serta memiliki potensi untuk terus dilanjutkan walaupun pandemi  COVID-19  telah  berakhir.  Berdasarkan  data  dan  fakta  tersebut  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait seperti Surat Edaran Nomor  33  Tahun  2020  mengenai  panduan  umum  dalam  melaksanakan  tugas  dalam tatanan  kenormalan  baru  dalam  lingkungan  DJP,  kemudian  ditambah  dengan  Surat Edaran Nomor 34 Tahun 2020 mengenai panduan teknis dalam melaksanakan tugas pada tatanan  kenormalan  baru  dalam  lingkungan  DJP.  Pemeriksaan  jarak  jauh  atau pemeriksaan virtual adalah suatu mekanisme dalam melakukan pemeriksaan dari jarak jauh  dengan  menggunakan  metode  elektronik  seperti  telepon,  surat  elektronik,  dan konferensi video untuk memperoleh bukti-bukti pemeriksaan, seperti dalam pemeriksaan lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis penerapan pemeriksaan jarak jauh oleh DJP. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan  studi  kepustakaan  dan  wawancara.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa penerapan pemeriksaan jarak jauh oleh DJP adalah efektif, efisien, cukup, adil, responsif dan layak, walaupun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pemeriksa pajak terutama terkait pemeriksaan yang membutuhkan tatap muka secara langsung dengan WP maupun kunjungan ke lapangan.
Kata Kunci: Pemeriksaan Jarak Jauh, Administrasi Pajak, Pemeriksa Pajak

## Abstract
The COVID-19 pandemic has forced governments in the world, including Indonesia, to implement  policies  of  limiting  community  activities.  This  has  also  caused  the  tax administration to close offices and work remotely. According to research conducted by
the OECD in 2021, it was stated that the transfer of the field audit process to a virtual environment has provided a promising experience and has the potential to continue even after the COVID-19 pandemic has ended. Based on these data and facts, the Directorate General  of  Taxation  (DGT)  has  issued  several  related  regulations,  namely  SE- 33/PJ/2020 regarding general guidelines in carrying out tasks in the new normal order within  the  DGT  environment,  then  added  with  SE-34/PJ/2020  regarding  technical guidelines  in  carry  out  duties  in  the  new  normal  order  within  the  DGT  environment. Remote  audit  or  virtual  audit    is  a  mechanism  for  conducting  audit  remotely  using electronic methods such as telephone, electronic mail, and video conferencing to obtain evidence of examination, such as in field audit. The purpose of this research is to analyze the implementation of remote audit by DGT. The research method used is a descriptive qualitative  approach  with  literature  study  and  interviews.  The  results  show  that  the implementation  of  remote  audit  by  the  DGT  is  effective,  efficient,  adequate,  fair, responsive  and  appropriate,  although  it  has  not  fully  met  the  needs  of  tax  auditor, especially related to audit that require face-to-face meetings with taxpayer or field visit.

## Keywords: Remote Audit, Tax Administration, Auditor

## Pendahuluan
Awal  tahun  2020  ditandai  dengan  merebaknya  pandemi  COVID-19.  Penyakit pernapasan  ini  mulai  menyebar  ke  seluruh  dunia.  Kita  semua  harus  mengasingkan  diri  dan mengurangi hampir semua kegiatan sosial dan ekonomi tanpa batas waktu yang jelas (Amin et al.,  2020).  Hampir  semua  kegiatan  usaha  di  beberapa  sektor  terhenti,  dan  jutaan  orang kehilangan pekerjaan (Hastuti et al., 2020). Krisis yang terjadi akibat pandemi COVID-19 saat ini menyebabkan pemerintahan di dunia termasuk Indonesia harus membuat berbagai macam kebijakan  yang  membuat  aktivitas  masyarakat  menjadi  terbatas,  termasuk  institusi pemerintahan dalam hal ini administrasi pajak.
Administrasi pajak terpaksa harus menutup kantor dan beralih ke pekerjaan jarak jauh baik  secara  penuh  maupun  sebagian.  Hal  ini  tentunya  adalah  tantangan  yang  besar  bagi administrasi pajak karena selama ini administrasi pajak tidak dipersiapkan untuk bekerja secara jarak jauh dalam skala yang begitu besar (Wahyuni et al., 2023). Kondisi ini tentunya secara tidak langsung juga memberi tekanan tersendiri terhadap sistem teknologi dan informasi (TI) dalam  rangka  mendukung  pekerjaan  jarak  jauh.  Selain  itu,  pandemi  COVID-19  juga berdampak terhadap ketersediaan para pegawai pajak. Banyak pegawai pajak yang terinfeksi atau harus melakukan isolasi karena memiliki riwayat kontak erat dengan penderita COVID- 19 (Lase et al., 2020). Hal ini menyebabkan administrasi pajak mengalami kekurangan sumber daya manusia dan kesulitan untuk menjalankan proses bisnis secara normal.
Dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, bukanlah suatu hal yang mudah dan tentunya sangat menantang ketika akan melakukan pengelolaan risiko terhadap kepatuhan pajak. Menurut OECD (2021) dalam (Wulansari, n.d.) bahwa dalam beberapa tahun terakhir pengalihan  intevensi  manusia  ke  non-manusia  terkait  aktivitas  yang  berhubungan  dengan kepatuhan  pajak  terus  mengalami  peningkatan.  Hal  ini  sangat  mungkin  dilakukan  karena ketersediaan dan penggunaan data yang terus meningkat, penggunaan teknik data science , dan
pemeriksaan  kepatuhan  otomatis.  Namun,  yang  perlu  diperhatikan  adalah  masih  adanya keterlibatan sebagian besar petugas pajak dalam proses ini.
Pada  dasarnya,  administrasi  pajak  menerapkan  berbagai  jenis  pemeriksaan  yang berbeda-beda seperti pemeriksaan komprehensif, pemeriksaan berorientasi masalah, inspeksi pembukuan dan catatan, dan investigasi mendalam atas dugaan penipuan pajak (OECD, 2021) (Hadin, 2021). Seringkali pemeriksaan-pemeriksaan tersebut mengharuskan administrasi pajak untuk melakukan kunjungan ke tempat wajib pajak atau dikenal dengan istilah pemeriksaan lapangan.  Perkembangan  serta  kemajuan  teknologi  yang  begitu  cepat  telah  mendorong administrasi  pajak  untuk  mempertimbangkan  pendekatan-pendekatan  baru  untuk  terlibat dengan wajib pajak selama proses pemeriksaan, termasuk proses penyerahan dokumen yang terkait dengan pemeriksaan secara elektronik. Menurut OECD (2021) (Sleebos, 2003), tren ini telah  mengalami  peningkatan  yang  signifikan  sejak  awal  krisis  pandemi  COVID-19  karena adanya  penutupan  kantor  pajak  serta  pegawai  pajak  yang  terpaksa  bekerja  dari  jarak  jauh. Kondisi ini tentunya berpengaruh secara siginifikan terhadap bagaimana proses intervensi dan cara melaksanakan kepatuhan terhadap wajib pajak secara keseluruhan.
Berdasarkan atas laporan OECD tahun 2021 yang berjudul Tax Administration: Digital Resilience in the COVID-19 Environment (OECD, 2021) disampaikan bahwa 75 persen dari 32 administrasi pajak yang tercakup dalam laporan tersebut telah melakukan penangguhan atau pengurangan  pekerjaan  pemeriksaan  lapangan  reguler  secara  drastic  (Sujono  &  Layli,  n.d.). Kemudian,  hampir  sebagian  besar  dari  administrasi  pajak  tersebut  (88  persen)  telah mengalihkan sebagian pekerjaan pemeriksaan lapangan yang mereka lakukan ke lingkungan virtual atau digital. Bagi administrasi pajak yang mengalihkan sebagian pekerjaan pemeriksaan lapangan  mereka  ke  lingkungan  virtual  atau  digital  sebanyak  90  persen  mampu  mengakses secara  elektronik  dokumen  yang  relevan  untuk  proses  pemeriksaan  dan  86  persen  mampu melakukan wawancara jarak jauh dengan memuaskan.
Adapun  hal  yang  sangat  menggembirakan  terkait  dengan  perkembangan  masa  depan pada bidang ini adalah bahwa 90 persen dari administrasi pajak melaporkan bahwa mereka dan wajib  pajak  yang  terlibat  menganggap  penggunaan  alat  virtual  atau  digital  untuk  tujuan pemeriksaan  sebagai  pengalaman  yang  positif  (Kara,  2018).  Selain  itu,  76  persen  dari administrasi pajak yang tercakup dalam laporan OECD terkait ketahanan digital ini berencana untuk terus melanjutkan pekerjaan pemeriksaan lapangan ke lingkungan virtual atau digital ke depannya. Rangkuman dari penjelasan di atas dapat dilihat pada gambar 1, gambar 2 dan tabel 1 berikut.
Gambar 1
Administrasi Pajak yang Melakukan Penangguhan atau Pengurangan Pemeriksaan Lapangan Secara Drastis
Sumber: OECD (2021)
Gambar 2
Administrasi Pajak yang Melakukan Penangguhan atau Pengurangan Pemeriksaan Lapangan Secara Drastis dan Beralih ke Virtual atau Digital
Sumber: OECD (2021)
Tabel 1
Pengalaman Administrasi Pajak yang Mengalihkan Pemeriksaan Lapangan ke
Lingkungan Virtual atau Digital Pengalaman Persentase Dokumen relevan dapat diakses secara elektronik 90% Dapat melakukan wawancara jarak jauh secara memuaskan 86% Merupakan hal yang positif bagi administrasi pajak dan wajib pajak 90% Berencana untuk terus melanjutkan pemeriksaan lapangan secara virtual atau digital
76%
Sumber: OECD (2021)
75% 25%
Melakukan Penangguhan atau Pengurangan Pemeriksaan Lapangan
Tidak Melakukan Penangguhan atau Pengurangan Pemeriksaan Lapangan 88% 12% Beralih ke Pemeriksaan Virtual atau Digital
Tidak Beralih ke Pemeriksaan Virtual atau Digital
Berdasarkan data dan fakta di atas, dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang dijadikan  objek  survei  maka  sudah  sepatutnya  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  menjadikan pemeriksaan  jarak  jauh  melalui  dukungan  teknologi  informasi  sebagai  salah  satu  strategi (Rosdiana, n.d.). Terkait dengan hal ini, memang DJP telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait  seperti  Surat  Edaran  Nomor  33  Tahun  2020  terkait  dengan  panduan  umum  dalam melaksanakan  tugas  dalam  tatanan  kenormalan  baru  dalam  lingkungan  DJP,  kemudian ditambah  dengan  Surat  Edaran  Nomor  34  Tahun  2020  yang  terkait  dengan  panduan  teknis dalam  melaksanakan  tugas  pada  tatanan  kenormalan  baru  dalam  lingkungan  DJP (Hastowibowo & Bandiyono, 2021). Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah kedua peraturan tersebut  tidak  mengatur  secara  rinci  terkait  dengan  bagaimana  seharusnya  proses  bisnis pemeriksaan,  terutama  pemeriksaan  yang  mengharuskan  pemeriksa  turun  ke  lapangan dilakukan  secara  jarak  jauh  melalui  dukungan  TIK.  Selain  itu,  kebijakan  ini  hanya  bersifat sementara dan kondisional saja mengingat kondisi pandemi COVID-19. Tentunya kebijakan terkait dengan pengalihan pemeriksaan yang memerlukan kunjungan lapangan ke lingkungan virtual atau digital ini diharapkan dapat menjadi kebijakan yang berkelanjutan pada masa depan melalui dukungan aturan, proses bisnis dan teknologi informasi yang memadai.
Maka  dari  itu,  dalam  penelitian  ini  penulis  akan  menganalisis  permasalahan  terkait penerapan pemeriksaan pajak jarak jauh oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan hasil analisis terkait penerapan pemeriksaan jarak jauh oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

## Pemeriksaan Pajak
Menurut  (Nugrahanto  &  Alhadi,  2021)  pajak  dapat  didefinisikan  sebagai  iuran  yang wajib  dibayar  oleh  wajib  pajak  kepada  pemerintah  tetapi  wajib  pajak  tidak  memperoleh imbalan secara langsung atas iuran tersebut. Sistem self-assessment yang dianut oleh Indonesia mewajibkan  wajib  pajak  untuk  melakukan  pengungkapan  dasar  penghitungan  pajak, melakukan pelaporan penghitungan pajak yang terutang, serta penghitungan atas pembayaran pajak terutang, maka dari itu dibutuhkan mekanisme pemantauan dalam rangka memastikan sistem  bekerja  secara  efektif.  Terkait  dengan  hal  ini,  (Mutia,  2014)  menyampaikan  bahwa dibutuhkan peran fiskus dalam melakukan pemantauan, melakukan pemeriksaan pajak, serta tindakan  penegakan  hukum  guna  memastikan  bahwa  wajib  pajak  sudah  memenuhi kewajibannya menurut peraturan yang berlaku.
Berdasarkan  PMK-184/PMK.03/2015  dalam  (Pranata  et  al.,  2018)  bahwa  yang dimaksud  dengan  pemeriksaan  adalah  serangkaian  kegiatan  dalam  rangka  melakukan penghimpunan  dan  pengolahan  data,  keterangan,  dan/atau  bukti  yang  dijalankan  dengan objektif  serta  profesional  atas  dasar  suatu  standar  pemeriksaan  untuk  melakukan  pengujian terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka menjalankan  ketentuan  perpajakan.  Lebih  lanjut  OECD  (Fitria,  2020)  mendefinisikan pemeriksaan  pajak  sebagai  bentuk  penilaian  apakah  wajib  pajak  sudah  melakukan penghitungan  dan  pelaporan  kewajiban  perpajakannya  secara  benar  atau  belum,  serta  telah memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya. Sedangkan (Monica & Andi, 2019) menyampaikan bahwa  pemeriksaan  pajak  adalah  pemeriksaan  yang  dilakukan  terhadap  laporan  keuangan wajib  pajak  oleh  badan  pemungut  pajak  dalam  rangka  memastikan  kepatuhan  wajib  pajak terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan suatu negara.
Sementara  itu  pemeriksaan  pajak  oleh  ERCA  (Wijaya  &  Illahi,  n.d.)  didefinisikan sebagai suatu atau serangkaian kegiatan yang  dilakukan oleh pemeriksa pajak dalam rangka menentukan kewajiban sebenarnya dari wajib pajak untuk suatu periode akuntansi atau pajak tertentu,  dengan  melakukan  pemeriksaan  atas  produk  organisasi  wajib  pajak  dan  catatan keuangan untuk menilai kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan serta melakukan verifikasi terkait  kebenaran,  kewajaran,  kepercayaan,  dan  keakuratan  pelaporan  pajak  dan  laporan keuangan. Kemudian OECD menekankan bahwa pemeriksaan pajak adalah komponen penting dalam kegiatan kepatuhan administrasi pajak melalui penegakan hukum yang tepat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak merupakan salah satu bentuk pemeriksaan kepatuhan yang dilakukan oleh fiskus terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak.

## Pemeriksaan Jarak Jauh
(Septiani, n.d.) menyampaikan bahwa pemeriksaan jarak jauh atau dikenal juga dengan pemeriksaan  virtual  adalah  suatu  mekanisme  dalam  melakukan  pemeriksaan  dari  jarak  jauh dengan menggunakan metode elektronik seperti telepon, surat elektronik, dan konferensi video dalam  rangka  memperoleh  bukti-bukti  pemeriksaan,  seperti  yang  dilakukan  oleh  pemeriksa selama  pemeriksaan  lapangan.  Adapun  tujuan  keseluruhan  dari  pemeriksaan  virtual  adalah untuk mengevaluasi bukti-bukti secara objektif dalam rangka menentukan sejauh mana kriteria pemeriksaan telah dipenuhi. Selama pemeriksaan virtual, pemeriksa dapat mengadopsi teknik pemeriksaan  standar  yang  mereka  gunakan  selama  pemeriksaan  lapangan,  tetapi  dengan menggunakan teknologi modern.
Lebih  lanjut  (Khoirunnisa &  Nurwulan, 2022)  menyampaikan bahwa  yang dimaksud pemeriksaan  jarak  jauh  adalah  proses  dimana  pemeriksa  menggabungkan  informasi  dan teknologi  komunikasi  dengan  analisis  data  dalam  rangka  mengumpulkan  dan  menilai  bukti elektronik,  berinteraksi  dengan  pihak  yang  diperiksa,  serta  melaporkan  keakuratan  data keuangan dan pengendalian, terlepas dari lokasi fisik pemeriksa tersebut. Kemudian (Rahayu, 2022)  menambahkan  bahwa  pemeriksaan  jarak  jauh  merujuk  kepada  penggunaan  teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mengumpulkan informasi, mewawancarai pihak yang diperiksa,  ketika  metode  atau  cara  tatap  muka  secara  langsung  tidak  memungkinkan  atau diinginkan.
Menurut (Abadi & Malang, 2021) pemeriksaan jarak jauh dapat dilakukan sebagian atau seluruhnya  di  luar  lokasi  atau  tempat  pihak  yang  diperiksa.  Berikut  adalah  dua  pendekatan utama dalam rangka melakukan pemeriksaan jarak jauh:
(a) Pemeriksaan Jarak Jauh Sebagian, merupakan kombinasi dari prosedur pemeriksaan jarak jauh dan di tempat. Adapun untuk bagian pemeriksaan yang dilakukan secara jarak jauh harus mengikuti  standar  proses  pemeriksaan  ketika  menggunakan  alat  teknologi  dalam  rangka mengakses  bukti  yang  dibutuhkan.  Pemeriksaan  jarak  jauh  sebagian,  paling  efektif  jika digunakan  untuk  melakukan  verifikasi  kepatuhan  terhadap  persyaratan  standar  yang membutuhkan bukti dalam bentuk dokumen. Selain itu, wawancara terbatas atau bukti visual lainnya  juga  akan  dikumpulkan  dari  jarak  jauh  atau  virtual.  Sedangkan  untuk  bagian pemeriksaan yang dilaksanakan di  tempat  bertujuan untuk  melakukan verifikasi  kesimpulan dari pemeriksaan jarak jauh serta verifikasi tambahan atas masalah yang tidak dapat dideteksi melalui proses pemeriksaan jarak jauh.
(b)  Pemeriksaan  Jarak  Jauh  Penuh,  merupakan  mekanisme  pemeriksaan  yang  dilakukan sepenuhnya dari jarak jauh atau virtual dengan menggunakan teknologi untuk mengumpulkan
informasi  yang  dibutuhkan  dalam  rangka  memastikan  kepatuhan  terhadap  standar  yang berlaku.  Pemeriksaan  jarak  jauh  penuh,  perlu  untuk  dilakukan  apabila  kegiatan  verifikasi secara  langsung  di  lokasi  secara  realistis  tidak  mungkin  untuk  dilakukan  dalam  siklus pemeriksaan  saat  ini.  Adapun  pemeriksaan  jarak  jauh  penuh  harus  mengikuti  standar pemeriksaan saat menggunakan mekanisme dan alat teknologi dalam rangka mengakses bukti yang diperlukan, termasuk wawancara menggunakan teknik pengambilan sampel yang sesuai.

## Kelebihan Pemeriksaan Jarak Jauh
Berikut adalah beberapa manfaat dari pemeriksaan jarak jauh atau virtual sebagaimana disimpulkan oleh (Serag & Daoud, 2021) dari berbagai sumber:
a) Menghemat waktu dan biaya. Pada saat ini sebagian besar data dapat diakses dari mana saja, sehingga tidak perlu membuang banyak waktu dan biaya perjalanan hanya untuk sekedar memeriksa dokumentasi. Melalui pemeriksaan jarak jauh maka akan tercipta pengurangan yang signifikan dalam hal waktu dan biaya yang dikeluarkan dalam rangka perjalanan ke lokasi pemeriksaan. Selain itu, untuk proses wawancara dan observasi juga dapat dilakukan melalui platform teknologi yang populer digunakan saat ini seperti Zoom.
b) Dapat menghindari untuk melakukan perjalanan ke lokasi pemeriksaan yang sulit. Terdapat beberapa alasan mengapa suatu lokasi sulit untuk diakses seperti: berada di daerah terpencil, memerlukan  izin  yang  ketat  untuk  masuk,  atau  bahkan  terkadang  diperlukan  visa  jika pemeriksaan  dilakukan  secara  internasional.  Melalui  pemeriksaan  jarak  jauh,  maka pemeriksa dapat menghindari kesulitan ini.
c) Dapat memperluas cakupan pemeriksaan. Dengan melakukan pemeriksaan jarak jauh maka akan memungkinkan cakupan yang lebih banyak ketika ada batasan dalam hal volume dan waktu.
d) Kerja dari tim pemeriksaan akan lebih efisien. Bekerja dari kantor tempat mereka berada akan membuat tim pemeriksaan merasa lebih nyaman, karena mereka dapat memanfaatkan dan menggunakan semua alat yang diperlukan seperti internet dengan jaringan yang sangat memadai,  monitor,  printer,  dan  lain-lain.  Melalui  cara  ini,  maka  produktivitas  akan meningkat  secara  substansial  dan  tim  pemeriksaan  akan  memerlukan  waktu  yang  lebih sedikit untuk menyelesaikan pemeriksaan, serta tetap pada batas waktu yang ditetapkan.
e) Perluasan dalam penggunaan tenaga ahli. Tenaga ahli dapat terhubung dari jarak jauh untuk wawancara tertentu atau bagian dari perencanaan pemeriksaan, dan mereka tidak perlu hadir secara fisik.
f) Merupakan pendekatan yang lebih fleksibel sehingga dapat meningkatkan kualitas tinjauan atas  dokumen.  Melalui  tinjauan  jarak  jauh  pemeriksa  dapat  menentukan  kecepatan bekerjanya sehingga berkontribusi pada tinjauan kualitas yang lebih tinggi dan pendalaman dokumen yang lebih baik.
g) Dapat memperkuat dokumentasi dan pelaporan. Melalui penggunaan teknologi, informasi tertentu  dapat  ditangkap  melalui  video  dan  fotografi  sehingga  akan  meningkatkan pemahaman.
h) Logistik terkait pemeriksaan tidak diperlukan lagi. Dengan melakukan pemeriksaan jarak jauh atau virtual, maka organisasi akan terbebas dari logistik terkait pemesanan ruang rapat, akomodasi  tim  pemeriksaan,  terganggunya  pekerjaan  harian,  dan  ketidaknyamanan  lain yang dialami selama pemeriksaan di lokasi.
Pendapat  di  atas  diperkuat  lagi  oleh  (Sharma  et  al.,  2009)  yang  menyampaikan keuntungan dari pemeriksaan jarak jauh sebagai berikut:
a) Dapat memberikan penghematan yang signifikan karena tidak ada waktu perjalanan serta biaya perjalanan yang dikeluarkan.
b) Kenyamanan  dan  fleksibilitas  bagi  tim  pemeriksaan  karena  mereka  akan  bekerja  dari lingkungan kantor atau rumah.
c) Pegawai  yang  terlibat  dalam  proses  pemeriksaan  tidak  perlu  terkonsentrasi  pada  satu periode  pemeriksaan  yang  membutuhkan  waktu  berminggu-minggu  hanya  untuk  sekedar mengumpulkan bukti.
d) Pemeriksa  dapat  memperoleh  bukti  langsung  secara  langsung  dari  sistem  teknologi informasi karena akses langsung dapat diberikan.
e) Pemeriksaan jarak jauh memerlukan perencanaan dan persiapan tambahan bagi pemeriksa sehingga akan menghasilkan pemeriksaan yang lebih baik dan efektif.
f) Memperluas pemilihan tenaga ahli.

## Kekurangan Pemeriksaan Jarak Jauh
Berikut  adalah  beberapa  kekurangan  dari  pemeriksaan  jarak  jauh  sebagaimana disampaikan oleh (Ginting, 2022):
a) Proses wawancara dan rapat dapat terganggu jika terjadi masalah dengan jaringan.
b) Adanya  keterbatasan  atau  ketidakmampuan  untuk  memvisualisasikan  fasilitas  dan peralatan, budaya organisasi, serta bahasa tubuh dari pihak yang sedang diperiksa.
c) Masalah zona waktu juga dapat memengaruhi efisiensi pemeriksaan jarak jauh.
d) Peningkatan  kesempatan  bagi  pihak  yang  sedang  diperiksa  untuk  menyajikan  dokumen yang dipalsukan dan menghilangkan informasi yang relevan. Hal ini mungkin memerlukan perencanaan tambahan, beberapa prosedur pemeriksaan tambahan atau berbeda.
e) Akses  jarak  jauh  ke  sistem  teknologi  informasi  yang  sensitif  mungkin  tidak  diizinkan. Aspek keamanan yang terkait dengan akses jarak jauh dan privasi perlu dinilai.
f) Adanya potensi kelelahan yang dialami oleh pemeriksa karena tidak ada sesi istirahat.
g) Adanya tantangan terkait budaya bagi pemeriksa. Dimana kurangnya pengetahuan tentang undang-undang dan peraturan lokal dapat berdampak pada pemeriksaan.
Lebih lanjut (Ariyanto, 2022) juga menyampaikan beberapa keterbatasan dalam proses pemeriksaan jarak jauh, sebagai berikut:
a) Observasi  yang  dilakukan  secara  langsung  tetap  tidak  tergantikan.  Pemeriksaan  yang dilakukan  secara  jarak  jauh  atau  virtual  memiliki  keterbatasan  terkait  kondisi-kondisi tertentu.
b) Pemeriksaan jarak jauh mempersulit pemeriksa untuk membangun hubungan baik dengan pihak yang sedang diperiksa.
c) Kurangnya interaksi langsung antara pemeriksa dan pihak yang diperiksa membuka peluang terjadinya kecurangan. Kondisi ini memberi kesempatan kepada pihak yang diperiksa untuk menyajikan dokumen yang telah dipalsukan dan menghilangkan informasi yang relevan.

## Teknologi Informasi
menyampaikan beberapa hal terkait dengan teknologi informasi. Bahwa yang dimaksud dengan  teknologi  informasi  adalah  penggunaan  teknologi  modern  dalam  rangka  melakukan pengelolaan  dan  pengolahan  sejumlah  besar  data  dalam  kehidupan  politik,  ekonomi,  ilmu pengetahuan, dan kehidupan sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah fakta-
fakta  yang  dihasilkan  dari  pengolahan  data.  Lebih  lanjut  disampaikan  bahwa  terdapat perbedaan  antara  informasi  dan  data.  Informasi  adalah  data  yang  telah  melalui  proses pengolahan  serta  memberikan  peluang  kepada  pemiliknya  untuk  melakukan  pengambilan keputusan yang benar pada waktu  yang tepat.  Selanjutnya yang dimaksud dengan teknologi adalah komputer dan peralatan komunikasi terkait serta perangkat lunak yang memungkinkan untuk  berhubungan  dalam  kerangka  kerja  atau  jaringan  yang  independen  dengan  perangkat lain.  Teknologi  informasi  adalah  penggunaan  alat-alat  teknologi  modern  dan  salah  satunya melalui  komputer dalam pengumpulan dan pengolahan data. Dalam konteks ini informatika terdiri atas tiga elemen dasar yaitu entitas fisik seperti komputer serta peralatan dan perangkat terkait,  perangkat  lunak  yang  berjalan  pada  operasi  komputer  dan  melakukan  tugas  yang berbeda, dan sumber daya pengetahuan.
(Meihami  et  al.,  2013)  juga  menyampaikan  beberapa  hal  yang  berhubungan  dengan teknologi informasi. Menurutnya, teknologi informasi adalah ilmu yang menyelidiki penerapan komputer  dalam  sistem  informasi  dan  pelaporan.  Teknologi  informasi  adalah  seperangkat instrumen dan metode yang digunakan untuk melakukan produksi, proses, dan menyampaikan informasi kepada manusia sebagai pengguna. Ilmu ini mencakup teknologi yang berhubungan dengan  perangkat  lunak  dan  perangkat  keras  yang  dipergunakan  untuk  memproses, menyimpan,  mempertukarkan,  dan  mentransfer  informasi.  Menurut  Mihalcescu  et  al. (Meihami et  al., 2013) bahwa komunikasi dibuat lebih mudah dan lebih cepat dalam sistem komputer  sehingga  dapat  menfasilitasi  dan  mempercepat  kegiatan  organisasi.  Perangkat teknologi  informasi  terdiri  atas  faktor  mekanis  dan  faktor  manusia.  Adapun  faktor  mekanis yang  terpenting  yaitu  komputer,  sedangkan  yang  paling  penting  dari  faktor  manusia  adalah pengguna komputer itu sendiri.
Menurut  (Mustapha  et  al.,  2016)    teknologi  informasi  membantu  pemeriksa  dalam menyelesaikan  pekerjaannya  dengan  lebih  efisien  dan  efektif,  dapat  mempersingkat  waktu pengujian substantif selama proses pemeriksaan,  serta dapat meningkatkan produktivitasnya. Lebih lanjut menurut (Braun et al., 2003) beberapa standar pemeriksaan menunjukkan bahwa penggunaan  teknologi  informasi  dalam  pemeriksaan  meningkatkan  efisiensi  dan  efektivitas pemeriksaan.  Pendapat  ini  diperkuat  lagi  oleh  (Noordin  et  al.,  2014)  bahwa  penggunaan teknologi  informasi  dalam  pemeriksaan  dapat  meningkatkan  efektivitas  kerja  pemeriksaan dalam  beberapa  hal  seperti  pencarian  informasi  yang  mendalam,  analisis  transaksi  korektif, praktik pemeriksaan yang komprehensif, peningkatan proses pemeriksaan yang berkelanjutan serta ketepatan waktu pelaporan pemeriksaan. Jadi, dapat dikatakan bahwa pada saat sekarang ini  teknologi  informasi  sangat  mempengaruhi  proses  bisnis.  Teknologi  informasi  dapat meningkatkan  kemampuan  untuk  menyimpan,  menangkap,  menganalisis  dan  memproses sejumlah  besar  informasi.  Sehingga  pada  akhirnya  teknologi  informasi  akan  mempengaruhi pemeriksaan  dalam  berbagai  perspektif  seperti  proses  perencanaan,  pengumpulan  bukti, keterampilan  dan  pengetahuan  yang  diperlukan  dalam  rangka  melaksanakan  pemeriksaan, risiko  yang dihadapi  oleh pemeriksa serta teknik pemeriksaan yang diadopsi  (MAKs &  Ak, 2019).

## Metode Penelitian
Adapun yang dimaksud dengan Metode Penelitian adalah suatu perangkat yang disusun dengan  cara  sistematis,  rasional,  serta  logis  (Birnbaum  et  al.,  2010).  Peneliti  menggunakan
metode  penelitian  untuk  merencanakan,  mengumpulkan,  melakukan  analisis,  serta menghasilkan  sebuah  kesimpulan.  Dalam  penelitian  ini  pendekatan  yang  digunakan  adalah penelitian kualitatif. Menurut (Supono & Tambunan, 2021) penelitian kualitatif terkait dengan mengapa  dan  bagaimana  suatu  fenomena  dapat  terjadi  di  dalam  masyarakat.  Tujuan  dari metode  kualitatif  adalah  dalam  rangka  menginterpretasi  dan  memahami  kasus  dan  masalah sosial.  Maka  dari  itu,  suatu  penelitian  kualitatif  tidak  boleh  dilakukan  di  laboratorium konvensional.  Dalam  melakukan  penelitian  secara  kualitatif,  peneliti  terlebih  dahulu  akan melakukan serangkaian tinjauan pustaka baru kemudian mengajukan penelitian.
Tetapi  yang  perlu  diperhatikan  adalah  tinjauan  pustaka  dalam  metode  kualitatif  tidak ditujukan dalam rangka membuktikan teori. Teori dalam metode kualitatif berfungsi sebagai kerangka  berpikir  kritis  peneliti.  Lebih  lanjut,  disampaikan  juga  bahwa  metode  penelitian kualitatif  ini  tidak  bebas  nilai,  artinya  peneliti  bisa  terpengaruh  oleh  nilai-nilai  yang berkembang di dalam masyarakat. Tidak seperti penelitian yang dilakukan secara kuantitatif, dalam penelitian kualitatif sebagaimana disampaikan oleh  (Creswell, 2016) seorang peneliti tidak  memulai  dengan  teori  atau  tes  atau  verifikasi.  Sebaliknya,  metode  kualitatif  konsisten dengan  model  berpikir  yang  induktif,  dimana  suatu  teori  mungkin  muncul  selama  proses pengumpulan  data  dan  analisis  penelitian  atau  digunakan  relatif  terlambat  dalam  proses penelitian sebagai dasar perbandingan dengan teori lain. Sedangkan menurut (Jumriati, 2017) bahwa  yang  dimaksud  dengan  pendekatan  kualitatif  adalah  sebuah  proses  penelitian  ilmiah yang  didasarkan  pada  masalah-masalah  sosial  dan  tergambar  secara  menyeluruh  melalui dukungan informasi yang berasal dari para informan. Adapun informasi yang didapatkan bisa dalam bentuk angka, kata-kata, dan gambar.
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  yang  dimaksudkan  untuk  menggambarkan fenomena secara rinci. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh (Budiarto et al., 2018) bahwa  yang  dimaksud  dengan  penyusunan  penelitian  dengan  cara  deskriptif  adalah  adanya data yang mendeskripsikan secara rinci terkait fenomena yang terjadi. Adapun penelitian ini adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif  yang  memiliki  tujuan  dalam  rangka  memberikan gambaran,  meringkas  berbagai  macam  situasi,  fenomena  atau  kondisi  sosial  yang  terjadi  di masyarakat khususnya yang terkait dengan proses pemeriksaan pajak. Pemilihan pendekatan ini  akan  digunakan  oleh  peneliti  untuk  memberikan  pemahaman  secara  mendalam  terkait penerapan pemeriksaan pajak jarak jauh di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

## Hasil dan Pembahasan

## Penerapan Pemeriksaan Jarak Jauh di Direktorat Jenderal Pajak
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah  serangkaian  aktivitas  dalam  rangka  melakukan  penghimpunan  dan  pengolahan  data, bukti, dan/atau keterangan dimana pelaksanaaanya dijalankan dengan profesional dan objektif atas dasar suatu standar pemeriksaan (Kadri Husin & Budi Rizki Husin, 2022). Adapun tujuan dari  dilakukannya  pemeriksaan  adalah  untuk  melakukan  pengujian  kepatuhan  wajib  pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan dalam rangka tujuan lain guna menjalankan ketentuan  peraturan  perpajakan.  Adapun  dalam  rangka  menghadapi  tata  kenormalan  baru, Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  telah  menyesuaikan  prosedur  dalam  melaksanakan pemeriksaan dengan cara mengoptimalkan penggunaan saluran elektronik.
Seluruh proses pemeriksaan mulai dari tahapan persiapan hingga pembahasan akhir dari hasil  pemeriksaan  diprioritaskan  untuk  berlangsung  secara  jarak  jauh  melalui  saluran elektronik. Kebijakan ini sangat perlu untuk diterapkan mengingat kondisi pandemi COVID- 19 yang masih  terus  berlangsung  sehingga interaksi  secara tatap muka atau langsung antara pemeriksa  dan  wajib  pajak  dapat  dikurangi.  Hal  ini  sekaligus  bentuk  adaptasi  dari  proses pemeriksaan terhadap tatananan kenormalan baru.
Adapun kebijakan terkait  dengan pelaksanaan pemeriksaan yang diprioritaskan untuk dilaksanakan secara jarak jauh ini diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2020 (Silitonga, 2021). Dalam lampiran surat edaran tersebut disampaikan beberapa hal teknis terkait penyesuaian kegiatan pemeriksaan  dalam kondisi tatanan kenormalan baru sebagaimana telah dirangkum berikut ini.
1. Agar  aktivitas  pemeriksaan  bisa  berlangsung  secara  lancar  dan  efektif  serta  menimbang masih  banyaknya  wajib  pajak,  pegawai  yang  bekerja  untuk  wajib  pajak,  serta  konsultan pajak yang disewa oleh wajib pajak yang melaksanakan pekerjaannya dari rumah maka hal- hal sebagai berikut perlu untuk diperhatikan:
a. Pemeriksa perlu untuk melakukan koordinasi dengan Account Representative (AR) serta  Kepala  Seksi  Pengawasan  dan  Konsultasi  dalam  rangka  menciptakan komunikasi  yang  baik  dengan  Wajib  Pajak  (WP)  dan  pihak-pihak  yang  terkait dengan memastikan WP dapat dihubungi. Selanjutnya, dalam rangka memastikan bahwa  surat  elektronik  yang  digunakan  adalah  valid  maka  WP  diwajibkan  untuk membuat pernyataan tertulis.
b. Perlu dilakukan persetujuan dan kesepakatan dengan WP dalam penentuan lokasi, waktu, dan cara melaksanakan pemeriksaan karena komunikasi akan diprioritaskan melalui  mekanisme  daring  dengan  menggunakan  saluran  elektronik.  Adapun kesepakatan tersebut misalnya seperti apakah pertemuan bisa dilaksanakan melalui video  conference/call ,  apakah  dokumen  pemeriksaan  dapat  disampaikan  melalui surat elektronik, serta apakah peminjaman dokumen yang dibutuhkan dari WP dapat dikirimkan dalam bentuk hasil pindaian atau softcopy . Semua kesepakatan tersebut harus  dituangkan  dan  didokumentasikan  ke  dalam  Kertas  Kerja  Pemeriksaan (KKP).
c. Semua  tahapan  pemeriksaan  mulai  dari  persiapan  hingga  pembahasan  akhir diprioritaskan untuk  dilaksanakan secara daring melalui saluran elektronik  dalam rangka mengurangi interaksi dengan WP secara langsung.
d. Jika  harus  dilakukan  interaksi  secara  langsung  dengan  WP  dalam  pelaksanaan pemeriksaan,  maka  pemeriksa  harus  memberitahukan  kepada  Kepala  Unit Pelaksana Pemeriksaan (UP2).
e. Dalam rangka melakukan antisipasi tindakan hukum atau gugatan dari WP, maka setiap  aktivitas  pemeriksaan  yang  dilaksanakan  secara  daring  melalui  saluran elektronik  harus  didokumentasikan.  Dokumentasi  tersebut  dapat  berupa  rekaman video atau audio, gambar, surat elektronik, maupun pesan, yang merupakan bagian dari KKP.
f. Jika  pemeriksa  sudah  melakukan  komunikasi  dalam  rangka  meminta  persetujuan tetapi  WP  tidak  bersedia  melaksanakan  pemeriksaan  baik  secara  daring  maupun langsung  maka  hal  tersebut  harus  didokumentasikan  dalam  bentuk  Berita  Acara
(BA)  serta  menjadi  bagian  dari  KKP.  Adapun  tujuan  dari  dokumentasi  tersebut adalah sebagai dasar pelaksanaan aktivitas pemeriksaan selanjutnya.
2. Beberapa hal berikut perlu untuk diperhatikan dalam rangka persiapan pemeriksaan:
a. Terkait dengan WP yang masih melaksanakan WFH, maka kegiatan pemeriksaan dilakukan dengan identifikasi masalah melalui analisis yang dalam dan tajam pada pos  tertentu  yang  memiliki  risiko  ketidakpatuhan  tinggi.  Melalui  pendekatan  ini diharapkan pemeriksaan akan berjalan lebih fokus serta lebih cepat diselesaikan.
b. Dalam rangka mempersiapkan dokumen WP yang akan diperiksa, dapat dilakukan oleh pemeriksa melalui optimalisasi data internal DJP yang ada pada aplikasi yang telah disediakan maupun data eksternal yang tersedia di internet.
c. Pemeriksa diharapkan untuk memanfaatkan laporan hasil kunjungan AR dari WP terkait  terlebih  dahulu.  Jika  dibutuhkan  pengamatan  lapangan  lebih  lanjut  maka pemeriksa harus memperhatikan protokol kesehatan COVID-19.
d. Pemeriksa  dapat  menggunakan  aplikasi  atau  secara  manual  dalam  rangka menyusun KKP identifikasi masalah, pembuatan audit plan serta audit program .
3. Beberapa hal berikut perlu untuk diperhatikan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan:
a. Dokumen-dokumen seperti Surat Panggilan Pemeriksaan Kantor, Surat Panggilan Pertemuan pertama Pemeriksaan Lapangan, dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan  (SPPL)  dapat  disampaikan  melalui  jasa  pos  maupun  ekspedisi  yang dilengkapi dengan bukti pengiriman atau melalui surat elektronik kedinasan DJP.
b. Pemeriksa  perlu  memperhatikan  hal-hal  sebagai  berikut  ketika  akan  melakukan pertemuan dan pemanggilan pertama dengan WP:
1) Harus disepakati terlebih dahulu dengan WP terkait waktu, tanggal, tempat, serta  media  yang  akan  dipergunakan  dalama  rangka  melaksanakan pertemuan.
2) Pertemuan  dengan  WP  bisa  dilaksanakan  secara  langsung  atau  dengan menggunakan video conference sesuai kesepakatan.
3) Pemeriksa  memberitahu  serta  meminta  persetujuan  WP  bahwa video conference atau hasil percakapan akan direkam, dituangkan dalam BA, dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung.
4) Saat  melaksanakan  tatap  muka  secara  langsung  atau video  conference , pemeriksa harus menunjukkan tanda pengenal serta SP2 kepada WP.
5) Apabila WP tidak hadir sesuai kesepakatan baik secara langsung maupun video conference serta tidak memberitahukan kepada pemeriksa, maka WP dianggap  tidak  hadir.  Selanjutnya  dibuatkan  BA  Ketidakhadiran  yang dilengkapi bukti pendukung.
6) Pemeriksa mengutamakan untuk meminta dokumen dalam bentuk softcopy atau hasil pindaian pada pertemuan yang pertama. Selanjutnya pemeriksa membuatkan tanda terima dokumen.
7) Terkait dokumen hardcopy yang dikirimkan oleh WP secara langsung ke kantor DJP supaya ditangani sesuai standar protokol COVID-19.
8) Jika  pertemuan  pertama  dengan  WP  disepakati  secara  langsung  maka dilaksanakan sesuai protokol COVID-19.
9) Jika  WP  tidak  setuju  untuk  hadir  secara  langsung  atau  melalui video conference ,  maka  WP  dianggap  tidak  hadir.  Selanjutnya  dibuatkan  BA Ketidakhadiran oleh pemeriksa yang dilengkapi bukti pendukung.
c. Pemeriksa dapat menggunakan aplikasi AsIK (Akses Informasi Keuangan) dalam rangka mendapatkan Informasi dan/atau Bukti atau Keterangan (IBK).
d. Dalam rangka memperoleh data elektronik, pemeriksa perlu memperhatikan hal- hal sebagai berikut:
1) Perlu  adanya  kesepakatan  dengan  WP  jika  pemeriksa  akan  mengunduh secara langsung data elektronik di tempat WP.
2) Pemeriksa bisa mewawancarai WP terlebih dahulu baik dengan tatap muka langsung maupun tidak langsung misalnya melalui surat elektronik, video conference ,  atau  telepon  terkait  data  elektonik  yang  diperlukan  untuk proses pemeriksaan.
3) Pemeriksa  mengirimkan  surat  permintaan  ke  WP  dalam  rangka  untuk mendapatkan data elektronik.
4) Data  elektronik  yang  telah  diperoleh  dari  WP  dapat  diolah  sendiri  oleh pemeriksa atau menggunakan bantuan e-auditor sebagai tenaga ahli.
5) Semua  rangkaian  proses  yang  dilakukan  oleh  pemeriksa  dalam  rangka mendapatkan  data  dan  data  elektronik  dari  WP  harus  didokumentasikan serta menjadi satu dengan KKP.
e. Pemeriksa  perlu  memperhatikan  hal-hal  sebagai  berikut  ketika  akan  melakukan peminjaman dokumen:
1) Agar  proses  peminjaman  berjalan  dengan  efektif,  maka  perlu  dilakukan komunikasi  awal  antara  pemeriksa  dan  WP  terkait  dokumen  yang dibutuhkan, mekanisme, waktu serta tempat pengiriman.
2) Pemeriksa  dapat  melakukan  tatap  muka  secara  langsung  atau  tidak langsung  dengan  menggunakan  surat  elektronik  dalam  rangka menyampaikan surat permintaan untuk meminjam dokumen, bukti terkait peminjaman  dokumen,  bukti  terkait  pengembalian  dokumen,  surat peringatan,  tanda  terima  dokumen,  serta  BA  terkait  dipenuhi  atau  tidak dipenuhinya peminjaman dokumen.
3) Jika dokumen yang dipinjam dalam bentuk hardcopy kemudian dikirimkan oleh WP ke kantor DJP, maka ditangani sesuai protokol COVID-19 serta dibuatkan tanda terimanya.
f. Pemeriksa  perlu  memperhatikan  hal-hal  sebagai  berikut  ketika  akan  meminta keterangan kepada WP dan/atau pihak ketiga:
1) Pemeriksa  dapat  menggunakan  jasa  pos  atau  kurir  yang  disertai  bukti pengiriman  atau  melalui  surat  elektronik  dalam  rangka  menyampaikan surat  panggilan  atau  surat  permintaan  keterangan  kepada  WP  dan/atau pihak ketiga.
2) Pemeriksa dapat melakukan tatap muka secara langsung atau melalui video conference sebagaimana  telah  disepakati  sebelumnya  dengan  WP  dalam rangka meminta keterangan kepada WP.
3) Pemeriksa harus menunjukkan tanda pengenal dan SP2, memberitahu WP bahwa  akan  dilakukan  perekaman,  serta  membuat  BA  yang  dilengkapi dokumen pendukung.
g. Pemeriksa  perlu  memperhatikan  hal-hal  sebagai  berikut  ketika  akan  melakukan pengujian pemeriksaan:
1) Optimalisasi  dalam  penggunaan  data  internal  serta  eksternal  yang  telah disediakan oleh sistem informasi DJP.
2) Jika  dalam  pengujian  dibutuhkan  permintaan  keterangan,  wawancara, maupun  konfirmasi  kepada  WP,  maka  bisa  disepakati  untuk  melakukan tatap muka secara langsung atau tidak langsung  melalui surat  elektronik, surat, telepon, media sosial, atau video conference .
3) Jika  akan  dilaksanakan  pengujian  di  lokasi  WP  maka  harus  dilakukan berdasarkan  kesepakatan.  Lebih  lanjut  jika  akan  melakukan  wawancara maka  harus  berdasarkan  kesepakatan  apakah  tatap  muka  langsung  atau tidak  langsung  melalui  surat,  surat  elektronik,  telepon,  atau video conference .  Kemudian  pemeriksa  juga  memberitahu  dan  meminta persetujuan dari WP bahwa akan dilakukan perekaman serta membuat BA yang  dilengkapi  dengan  dokumen  pendukung.  Selain  itu,  pemeriksa  juga harus menunjukkan tanda pengenal dan SP2 kepada WP baik langsung atau dengan video conference . Terakhir, tentunya harus menjalankan protokol COVID-19.
4) Pemeriksa agar mendokumentasikan semua pengujian yang dilaksanakan ke dalam KKP berdasarkan bukti pendukung yang kuat.
4. Beberapa hal berikut perlu untuk diperhatikan ketika menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan (PAHP):
a. Dalam  menyampaikan  SPHP  bisa  dilakukan  atas  dasar  persetujuan  dengan  WP, baik secara langsung, faksimili, maupun melalui surat elektronik kedinasan DJP.
b. Pemeriksa perlu memperhatikan hal-hal berikut terkait tanggapan tertulis WP atas SPHP:
1) WP bisa menyampaikan tanggapan tertulisnya dengan menggunakan jasa pos, kurir, atau surat elektronik.
2) Pemeriksa harus memastikan apakah SPHP akan ditanggapi oleh WP atau tidak dengan cara menghubungi WP atau yang mewakilinya.
3) Hasil  komunikasi  serta  bukti  bahwa  tanggapan  telah  disampaikan  harus didokumentasikan oleh pemeriksa dan menjadi bagian dari KKP. Jika WP tidak  memberikan  tanggapan  tertulis  terkait  SPHP  maka  dibuatkan  BA Tidak Disampaikan Tanggapan Tertulis oleh pemeriksa.
c. Pemeriksa perlu memperhatikan hal-hal berikut terkait undangan PAHP:
1) Sebelum  membuat  undangan  PAHP,  pemeriksa  harus  berkomunikasi terlebih dahulu dengan WP terkait waktu, tanggal, tempat serta mekanisme untuk melaksanakan PAHP.
2) Pemeriksa  dapat  menyampaikan  undangan  PAHP  dengan  menggunakan jasa kurir, pos, atau surat elektronik.
3) Harus  dipastikan  bahwa  undangan  PAHP  telah  diterima  oleh  WP. Selanjutnya  bukti  penerimaan  dan  hasil  konfirmasi  dari  WP didokumentasikan oleh pemeriksa.
d. Pemeriksa perlu memperhatikan hal-hal berikut ketika akan melaksanakan PAHP:
1) PAHP bisa dilaksanakan atas dasar kesepakatan dengan WP, apakah akan dilakukan tatap muka langsung atau melalui daring ( video conference/call ) 2) Pemeriksa  merekam  PAHP,  setelah  itu  pemeriksa  membuat  risalah pembahasan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
3) Apabila  WP  tidak  hadir  sebagaimana  sudah  ditentukan  dalam  undangan serta tidak memberikan konfirmasi kepada pemeriksa, maka WP dianggap tidak  hadir.  Selanjutnya  pemeriksa  membuat  BA  Ketidakhadiran  yang dilengkapi dengan bukti pendukung.
4) Jika  PAHP  disepakati  untuk  dilaksanakan  di  kantor  DJP,  maka  harus diselenggarakan dengan protokol COVID-19.
e. Pemeriksa  perlu  memperhatikan  hal-hal  berikut  terkait  pengajuan  permohonan Quality Assurance (QA):
1) WP bisa menyampaikan permohonan pembahasan dengan tim QA melalui kurir, pos, atau surat elektronik.
2) Pemeriksa harus menghubungi WP dalam rangka memastikan apakah benar WP  mengajukan  permohonan  pembahasan  dengan  tim  QA  dan didokumenstasikan ke dalam KKP.
3) Pemeriksa  harus  memastikan  terdapat  bukti  yang  menunjukkan  bahwa permohonan pembahasan dengan tim QA telah disampaikan dan kemudian didokumentasikan ke dalam KKP.
f. Pemeriksa perlu memperhatikan hal-hal berikut terkait undangan pembahasan yang akan dilakukan dengan tim QA:
1) Sebelum  konsep  undangan  dibuat,  pemeriksa  harus  menghubungi  WP terlebih dahulu untuk membuat kesepakatan terkait waktu, tanggal, tempat dan mekanisme untuk melaksanakan pembahasan dengan tim QA.
2) Pemeriksa  dapat  menyampaikan  undangan  dengan  menggunakan  jasa kurir, pos atau surat elektronik.
3) Undangan  pembahasan  harus  dipastikan  telah  diterima  oleh  WP. Selanjutnya bukti penerimaan dan hasil konfirmasi didokumentasikan oleh pemeriksa.
g. Pemeriksa  perlu  memperhatikan  hal-hal  berikut  ketika  akan  dilaksanakan pembahasan dengan tim QA:
1) Pelaksanaan pembahasan dengan tim QA didasarkan kepada  kesepakatan dengan  WP,  apakah  tatap  muka  langsung  atau  secara  daring  ( video conference/call ).
2) Mendokumentasikan/merekam pembahasan, selanjutnya dibuatkan risalah tim QA dengan WP sebagai bukti bahwa WP sudah hadir.
3) Pemeriksa  memberitahu  serta  meminta  persetujuan  dari  WP  bahwa  akan dilakukan perekaman atas percakapan atau video conference/call .
4) Jika  WP  tidak  hadir  sebagaimana  telah  ditentukan  dalam  undangan  serta tidak memberikan konfirmasi kepada pemeriksa, maka WP dianggap tidak hadir. Selanjutnya pemeriksa membuat BA Ketidahadiran yang dilengkapi bukti pendukung.
5) Jika  WP  menolak  untuk  hadir  secara  langsung  ke  kantor  DJP  maupun secara  daring,  maka  WP  dianggap  tidak  hadir.  Selanjutnya  pemeriksa membuat BA Ketidakhadiran yang dilengkapi bukti pendukung.
6) Jika disepakati dengan WP untuk dilaksanakan pembahasan dengan tim QA di kantor DJP, maka supaya dilaksanakan dengan protokol COVID-19.
h. Pemeriksa  perlu  memperhatikan  hal-hal  berikut  terkait  dengan  penandatanganan BA PAHP dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir (IHPA):
1) Pemeriksa  membuatkan  konsep  BA  PAHP  serta  IHPA  atas  dasar  risalah tim QA dan risalah pembahasan. Selanjutnya BA tersebut ditandatangani oleh WP, semua tim pemeriksa, dan Kepala UP2.
2) Pemeriksa harus menghubungi WP terlebih dahulu dalam rangka membuat kesepakatan  terkait  cara  untuk  menyampaikan  dan  menandatangani  BA PAHP serta IHPA.
3) Komunikasi  yang  dilakukan  oleh  pemeriksa  harus  didokumentasikan sebagai  bukti  atas  persetujuan  atau  penolakan  dari  WP  terkait penandatanganan BA PAHP serta IHPA.

## Evaluasi Penerapan Pemeriksaan Jarak Jauh di Direktorat Jenderal Pajak
Melakukan pemeriksaan dari jarak jauh tidaklah sesederhana dan semudah seperti yang dibayangkan.  Ada  perspektif  pemikiran  yang  percaya  bahwa  pemeriksaan  jauh  sebenarnya lebih  mudah  untuk  dilakukan  jika  dibandingkan  dengan  pemeriksaan  secara  langsung. Perspektif ini memiliki alasan bahwa pemeriksaan jarak jauh tidak akan mengganggu proses bisnis  Wajib  Pajak  (WP)  (Kristin  Liu,  2015).  Selain  itu,  melalui  pemeriksaan  jarak  jauh pemeriksa  dapat  fokus  pada  pekerjaan  yang  ada  serta  mengevaluasi  data  dan  proses  yang sedang dipantau.
Hal-hal tersebut di atas tentunya terdengar seperti utopia pemeriksaan, dimana tidak ada interaksi  klien  langsung  dan  hanya  meninjau  serta  menguji.  Jika  dilihat  lebih  jauh,  betapa sulitnya  untuk  meminta  kesediaan  WP  atau  perwakilannya  untuk  meluangkan  waktu  dan bertemu dengan pemeriksa dalam rangka menjawab semua pertanyaan terkait dengan proses pemeriksaan. Apakah ada WP yang dengan sukarela memberikan pemeriksa akses ke dalam sistem  mereka,  menjelaskan  dengan  rinci  semua  proses  bisnisnya,  memberikan  semua dokumentasi  yang  dibutuhkan  oleh  pemeriksa  dengan  responsif,  serta  dengan  senang  hati berdiskusi dengan pemeriksa terkait dengan temuan potensial. Memang ada beberapa WP yang akomodatif,  terbuka,  bersedia  menyediakan  waktu,  data,  serta  informasi  yang  dibutuhkan dalam rangka menyelesaikan proses pemeriksaan, tetapi jumlahnya hanya sedikit dan jarang. Sebagian besar WP menganggap pemeriksaan sebagai gangguan terhadap operasional sehari- hari dimana tidak ada WP atau perwakilan dari WP yang bersedia meluangkan waktunya untuk menjelaskan  kepada  tim  pemeriksa  tentang  semua  proses  bisnisnya.  Menurut  WP,  hal-hal tersebut seharusnya sudah diketahui oleh tim pemeriksaan.
Tetapi  apapun  tantangannya,  proses  pemeriksaan  tetap  harus  berlangsung  demi terjaganya kepatuhan WP. Tidak dapat dipungkiri kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan keterbatasan  pada  kegiatan  administrasi  pajak  termasuk  proses  pemeriksaan.  Maka  dari  itu, DJP melalui SE-34/PJ/2020 telah mengeluarkan panduan teknis yang salah satunya memandu tata  cara  melaksanakan  kegiatan  pemeriksaan  dalam  tatanan  kenormalan  baru  (Jaya  & Supriyadi, 2021). Maka, dalam rangka mengukur sejauh mana suatu kebijakan atau program telah berhasil dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi dengan beberapa kriteria. Menurut (Dunn, 2017) terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam rangka menghasilkan informasi terkait kinerja dari suatu kebijakan sebagaimana dijelaskan berikut ini:
1. Efektivitas
Adapun efektifitas berkaitan dengan apakah suatu alternatif kebijakan yang diterapkan telah mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Sebagaimana disampaikan oleh (Ramli, n.d.) bahwa tujuan dari  pemeriksaan pajak dalam  Pasal  29 UU  KUP dan aturan turunannya adalah:  (1)  melakukan  pengujian  kepatuhan  terkait  pemenuhan  kewajiban  perpajakan,  dan/ atau (2) tujuan lain dalam rangka  melaksanakan ketentuan. Jika tujuan ini dikaitkan dengan kondisi  pandemi  COVID-19,  dimana  terjadi  pembatasan  aktivitas  termasuk  administrasi perpajakan  dan  dalam  rangka  mencegah  penularan  yang  lebih  luas  maka  dapat  dikatakan bahwa  kebijakan  DJP  untuk  mengutamakan  pemeriksaan  secara  jarak  jauh  dengan memaksimalkan  saluran  elektronik  telah  berlangsung  dengan  cukup  efektif.  Walaupun  ada beberapa hal yang tentunya tidak dapat diakomodir melalui kebijakan ini. Berdasarkan hasil wawancara  dengan  beberapa  narasumber,  maka  kebijakan  ini  dapat  dikatakan  cukup  efektif karena beberapa hal sebagai berikut:
a. Mencegah penularan virus COVID-19 karena pertemuan dan pembahasan antara pemeriksa dan  WP  dilaksanakan  dengan  menggunakan  platform  teknologi  seperti  zoom.  Hal  ini tentunya  akan  mengurangi  risiko  terganggu  atau  bahkan  berhentinya  proses  pemeriksaan akibat dari pemeriksa maupun WP yang tertular virus COVID-19.
b. Penggunaan  teknologi  dalam  pelaksanaan  pemeriksaan  jarak  jauh  dapat  memperkuat dokumentasi dan pelaporan. Hal ini karena informasi tertentu dapat tertangkap oleh video, gambar, audio,  surat  elektronik,  maupun pesan sehingga akan meningkatkan pemahaman pemeriksa. Dokumentasi ini juga sangat berguna dan penting dalam rangka mengantisipasi upaya hukum oleh WP.
Adapun  hal-hal  yang  dianggap  kurang  efektif  berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan dengan beberapa narasumber adalah sebagai berikut:
a. Proses pemeriksaan secara jarak jauh dapat terganggu ketika terjadi masalah jaringan. Selain itu, terbatasnya jumlah user account resmi DJP untuk aplikasi zoom juga menjadi kendala tersendiri. Hal ini menyebabkan pemeriksa harus menggunakannya secara bergantian dalam rangka melaksanakan pertemuan dan pembahasan terkait proses pemeriksaan dengan WP.
b. Bagaimanapun observasi yang dilaksanakan secara langsung tetap tidak tergantikan karena pemeriksaan jarak jauh memiliki keterbatasan dalam menangkap informasi yang tersirat dari budaya organisasi maiupun bahasa tubuh WP.
c. Pemeriksaan  jarak  jauh  menyebabkan  berkurangnya  interaksi  langsung  antara  pemeriksa dan  WP.  Kondisi  ini  berpotensi  menimbulkan  kecurangan  oleh  WP  dengan  cara menghilangkan  informasi  yang  relevan  maupun  penyajian  dokumen  yang  telah dimanipulasi.
d. WP tidak memberikan akses jarak jauh kepada pemeriksa untuk mengakses sistem teknologi informasi yang dianggap sensitif.
2. Efisiensi
Adapun efisiensi berkaitan dengan seberapa besar usaha yang dibutuhkan dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan.
a. Melalui penerapan kebijakan pemeriksaan jarak jauh akan terjadi penghematan waktu dan biaya. Pada saat ini, sebagian besar dokumen dapat diakses dari mana saja sehingga tidak perlu membuang banyak waktu dan biaya perjalanan hanya untuk sekedar memeriksa atau menyampaikan  dokumen.  Penyampaian  dokumen  pemeriksaan  ke  WP  maupun  dokumen yang akan dipinjam oleh pemeriksa dari WP dapat disampaikan dalam bentuk softcopy atau hasil pindaian melalui surat elektronik.
b. Dengan menerapkan dan menggunakan Compliance Risk Management (CRM) Pemeriksaan maka  identifikasi,  penilaian  serta  analisis  risiko  terhadap  WP  dapat  dilaksanakan  lebih efisien karena biaya yang dibutuhkan realatif tidak besar.
c. Dalam rangka dibutuhkan informasi, bukti, maupun keterangan dapat dilaksanakan melalui aplikasi AsIK (Akses Informasi Keuangan).
3. Kecukupan
Adapun  kecukupan  berkaitan  dengan  sejauh  mana  pencapaian  dari  output  yang dihasilkan dapat menyelesaikan masalah. Sebagaimana diketahui bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sempat terhenti beberapa bulan karena merebaknya COVID-19 pada awal tahun 2020. Melalui penerapan kebijakan ini maka proses pemeriksaan  dapat  berjalan  kembali  dalam  tatanan  kenormalan  baru.  Kebijakan  ini  salah satunya  memberikan  panduan  teknis  terkait  proses  pemeriksaan  agar  dapat  berjalan  dengan aman dan produktif dalam kondisi pandemi COVID-19 (Hartono, 2020).
4. Keadilan
Adapun  keadilan  berkaitan  dengan  apakah  biaya  dan  manfaat  telah  didistribusikan secara adil kepada para pemangku kepentingan. Adapaun pemangku kepentingan dalam hal ini adalah  pemeriksa  pajak  dan  WP.  Seluruh  rangkaian  proses  pemeriksaan  jarak  jauh  dalam kebijakan ini telah diterapkan secara adil, seperti:
a. Penggunaan CRM Pemeriksaan untuk melakukan identifikasi, penilaian, dan analisis risiko terhadap WP. Melalui penggunaan CRM Pemeriksaan maka akan terbentuk suatu matriks risiko WP sehingga telah tercipta keadilan dari awal proses pemeriksaan tersebut dilakukan.
b. Kebijakan ini diterapkan untuk seluruh WP yang sedang dalam proses pemeriksaan tanpa adanya pembedaan.
c. Kebijakan  ini  juga  telah  diterapkan  secara  merata  di  seluruh  unit  vertikal  DJP  yang melaksanakan proses pemeriksaan.
5. Responsivitas
Adapun responsivitas berkaitan dengan apakah hasil kebijakan memenuhi kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok tertentu.
a. Pemeriksaan  jarak  jauh  yang  mengandalkan  teknologi  informasi  dalam  rangkaian kegiatannya tentunya jauh lebih  responsif karena  dapat  dilaksanakan kapan saja dan dari mana saja.
b. Pembahasan  dengan  tim Quality  Assurance (QA)  dalam  proses  pemeriksaan  juga  lebih mudah dan fleksibel karena mereka tidak perlu hadir secara fisik.
c. Melalui  pemeriksaan secara jarak jauh, maka DJP maupun WP akan terbebas dari beban logistik  seperti  ruang  rapat,  akomodasi,  dan  lain  sebagainya,  sehingga  akan  lebih mempermudah dan mempercepat proses pemeriksaan.
6. Kelayakan
Adapun  kelayakan  berkaitan  dengan  apakah  hasil  yang  diinginkan  benar-benar  layak atau  berharga.  Secara  umum,  kebijakan  ini  layak  dalam  rangka  beradaptasi  dengan  tatanan kenormalan  baru.  Sebelum  adanya  kebijakan  ini  semua  proses  pemeriksaan  terhenti,  tetapi setelah  kebijakan  ini  diterapkan  oleh  DJP  maka  sebagian  besar  proses  pemeriksaan  dapat berlangsung kembali. Kebijakan ini menurut pemeriksa pajak tentu masih memiliki berbagai keterbatasan  dalam  penerapannya,  terutama  untuk  kegiatan  pemeriksaan  yang  benar-benar butuh  kunjungan  ke  lapangan  atau  tatap  muka  secara  langsung  dengan  WP  dalam  rangka mengumpulkan informasi yang benar dan valid.
Berikut adalah perbandingan kinerja pemeriksaan tahun 2019 dan tahun 2020 pada saat kondisi pandemi COVID-19.

## Tabel 2
Perbandingan Kinerja Pemeriksaan Tahun 2019 dan 2020 Uraian Realisasi 2019 Realisasi 2020 Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 64.806 85.760 Penerimaan dari hasil pemeriksaan dan penagihan Rp58,56 triliun Rp54,23 triliun Nilai Refund Discrepancy Rp8,22 triliun Rp4,03 triliun Efektivitas Pemeriksaan 94,89% 95,29%

## Sumber: Laporan Tahunan DJP Tahun 2019 dan 2020
Berdasarkan data pada tabel 2 di atas, kita dapat melihat bahwa kinerja pemeriksaan pada tahun  2020  dalam  kondisi  pandemi  COVID-19  pada  beberapa  indikator  jauh  lebih  baik dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini menunjukan bahwa kebijakan pemeriksaan jarak jauh dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi  informasi sebagaimana diatur dalam SE-34/PJ/2020 adalah layak dan berharga.

## Kesimpulan
Penerapan  pemeriksaan  secara  jarak  jauh  sebagaimana  diatur  dalam  SE-34/PJ/2020 telah  berjalan  cukup  baik  dalam  rangka  adaptasi  terhadap  tatanan  kenormalan  baru.  Hal tersebut dapat terlihat dari proses pemeriksaan yang dapat berjalan kembali setelah sebelumnya sempat terhenti beberapa bulan karena merebaknya COVID-19 pada awal tahun 2020. Tetapi, penerapan  kebijakan  ini  belum  sepenuhnya  memenuhi  kebutuhan  pemeriksa  pajak  terutama terkait  pemeriksaan  yang  membutuhkan  tatap  muka  secara  langsung  dengan  WP  maupun kunjungan ke lapangan.
Adapun hasil evaluasi penerapan pemeriksaan jarak jauh oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan enam kriteria evaluasi yaitu: efektivitas, dimana penggunaan teknologi informasi
dalam proses pemeriksaan jarak jauh telah dapat mengakomodir kebutuhan pemeriksa dalam rangka melakukan pertemuan atau pembahasan dengan WP selain tentunya mengurangi risiko penularan COVID-19. Selain itu, teknologi juga telah membantu meningkatkan pemahaman pemeriksa melalui informasi  yang ditangkap oleh rekaman video, audio, gambar, pesan dan surat  elektronik.  Adapun  kebijakan  pemeriksaan  jarak  jauh  ini  dirasa  kurang  efektif  ketika terdapat  masalah  jaringan,  keterbatasan  dalam  menangkap  informasi  yang  tersirat,  adanya potensi  kecurangan  oleh  WP  dengan  memanipulasi  atau  menghilangkan  informasi  yang relevan, serta tidak diberikannya akses secara jarak jauh terhadap sistem teknologi informasi yang dianggap sensitif oleh WP. Efisiensi, dimana dengan kebijakan ini terjadi penghematan waktu dan biaya karena penyampaian dokumen dikirimkan dalam bentuk softcopy atau hasil pindaian  dengan  menggunakan  surat  elektronik.  Lalu  efisiensi  juga  akan  tercipta  karena penggunaan  aplikasi  pendukung  seperti Compliance  Risk  Management (CRM)  sehingga pemeriksa dapat menentukan prioritas WP yang akan diperiksa serta aplikasi AsIK  yang dapat digunakan untuk mengakses informasi keuangan yang memiliki hubungan dengan WP.
Selanjutnya adalah kecukupan, dimana melalui kebijakan ini proses pemeriksaan dapat berlangsung  kembali  setelah  sempat  terhenti  karena  merebaknya  COVID-19.  Sedangkan keadilan  tercipta  karena  penggunaan  CRM  Pemeriksaan  akan  membedakan  mana  WP  yang patuh dan tidak patuh yang pantas untuk diperiksa, selain itu kebijakan pemeriksaan jarak jauh ini juga diterapkan terhadap semua WP dan dilaksanakan oleh semua unit vertikal yang ada di DJP. Kriteria yang kelima adalah responsivitas, dimana melalui pemeriksaan jarak jauh yang mengoptimalkan teknologi informasi tentu lebih responsif karena dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja, proses Quality Assurance (QA) juga akan lebih fleksibel karena tim QA tidak perlu hadir secara fisik, selain itu baik WP maupun DJP tidak perlu lagi terbebani dengan masalah  logistik  seperti  akomodasi,  ruang  rapat,  dan  lain-lain.  Terakhir  adalah  kelayakan, dimana kebijakan ini layak  dan berharga karena pemeriksaan dapat berjalan kembali walaupun dengan berbagai keterbatasan. Selain itu, kebijakan ini menunjukkan hasil yang lebih baik pada beberapa  indikator  seperti  jumlah  penyelesaian  LHP,  Nilai Refund  Discrepancy ,  dan Efektivitas Pemeriksaan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19 terjadi.

## BIBLIOGRAFI
Abadi, C. V. L. N., & Malang, K. L. K. (2021). Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama .
Amin, M., Saleh, A. M., & Bilfaqih, H. Z. A. (2020). Covid-19 (Corona Virus Disease 2019): Tinjauan Perspektif Keilmuan Biologi, Sosial, Dan Agama . Inteligensia Media.
Ariyanto, S. (2022). Pengaruh Pelaksanaan Remote Audit  Terhadap Kinerja Pemeriksa Bpk Perwakilan  Provinsi  Riau  Selama  Masa  Pandemi. Journal  Of  Islamic  Finance  And Accounting Research , 1 (1), 19–29.
Birnbaum, H. G., Kessler, R. C., Kelley, D., Ben‐Hamadi, R., Joish, V. N., & Greenberg, P. E. (2010). Employer Burden Of Mild, Moderate, And Severe Major Depressive Disorder: Mental Health Services Utilization And Costs, And Work Performance. Depression And Anxiety , 27 (1), 78–89. Https://Doi.Org/10.1002/Da.20580
Braun, J., Pham, T., Sieper, J., Davis, J., Van Der Linden, S. J., Dougados, M., & Van Der Heijde, D. (2003). International Asas Consensus Statement For The Use Of Anti-Tumour Necrosis  Factor  Agents  In  Patients  With  Ankylosing  Spondylitis. Annals  Of  The Rheumatic Diseases , 62 (9), 817–824.
Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & Susilo, B. (2018). Pengembangan Umkm Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis . Ugm Press.
Creswell,  J.  W.  (2016).  Research  Design:  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif,  Dan Campuran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 5 .
Dunn, W. N. (2017). Public Policy Analysis: An Integrated Approach . Routledge.
Fitria,  A.  (2020). Analisis  Pemahaman  Wajib  Pajak  Umkm  Tentang  Kewajiban  Perpajakan Umkm Di Kecamatan Delitua . Umsu.
Ginting,  D.  (2022). Teori  Dan  Praktek  Pembelajaran  Berbasis  Multimedia .  Media  Nusa Creative (Mnc Publishing).
Hadin,  A.  F.  (2021). Hak  Cipta:  Hak  Eksistensi  Badan  Pengawasan  Keuangan  Dan Pembangunan Di Era Otonomi Daerah .
Hartono, H. (2020). “Di Rumah Unika”: Diskusi Rutin Bersama Hadapi Covid-19 Oleh Unika . Scu Knowledge Media.
Hastowibowo, T., & Bandiyono, A. (2021). Evaluasi Penilaian Untuk Pemeriksaan Terhadap Nilai  Wajar  Pasar  Di  Masa  Pandemi  Covid  19. Jurnal  Pajak  Dan  Keuangan  Negara (Pkn) , 3 (1), 49–63.
Hastuti, P., Harefa, D. N., & Napitupulu, J. I. M. (2020). Tinjauan Kebijakan Pemberlakuan Lockdown,  Phk,  Psbb  Sebagai  Antisipasi  Penyebaran  Covid-19  Terhadap  Stabilitas Sistem Moneter. Prosiding Webinar Fakultas Ekonomi Unimed “Strategi Dunia Usaha Menyikapi Status Indonesia Sebagai Negara Maju: Pra Dan Pasca Covid-19,” 57–70.
Jaya,  I. M.  A. S., &  Supriyadi,  S. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Di  Kpp Pratama  Denpasar  Barat  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Pajak  Indonesia (Indonesian Tax Review) , 5 (2), 114–123.
Jumriati, J. (2017). Pola Komunikasi Pimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Gowa . Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Kadri Husin, S., & Budi Rizki Husin, S. (2022). Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia . Sinar Grafika.
Kara,  R.  N.  (2018). Pengaruh  Penggunaan  Dan  Kepuasan  Pengguna  E-Filing  Terhadap Kepatuhan Pajak .
Khoirunnisa,  B.  H.,  &  Nurwulan,  L.  L.  (2022). Pengaruh  Remote  Audit,  Skeptisisme Profesional Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Survei Pada Auditor Yang Bekerja Di Kantor Akuntan Publik (Kap) Di Wilayah Kota Bandung Yang Terdaftar Di Institut Akuntan Publik Indonesia (Iapi)) . Fakultas Ekonomi Dan Bisnis.
Kristin Liu, C. C. H. (2015). Quantum Slimming: Mengelola Pikiran Untuk Tubuh Sehat & . Gramedia Pustaka Utama.
Lase, D., Ndraha, A., & Harefa, G. G. (2020). Persepsi Orangtua Siswa Sekolah Dasar Di Kota Gunungsitoli Terhadap Kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemi Covid- 19. Sundermann:  Jurnal  Ilmiah  Teologi,  Pendidikan,  Sains,  Humaniora  Dan Kebudayaan , 13 (2), 85–98.
Maks,  R.  P.  S.  E.,  &  Ak,  C.  A.  (2019). Pemeriksaan  Akuntansi:  Dan  Contoh  Kasus  Di Indonesia . Pt. Scopindo Media Pustaka.
Meihami,  B.,  Varmaghani,  Z.,  &  Meihami,  H.  (2013).  The  Role  &  Effect  Of  Information Technology And Communications On Performance Of Independent Auditors (Evidences Of  Audit  Institutions  In  Iran). Interdisciplinary  Journal  Of  Contemporary  Research  In Business , 4 (12), 829–849.
Monica, R., & Andi, A. (2019). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Tahun 2012-2016. Jurnal Riset Akuntansi Terpadu , 12 (1).
Mustapha, M. M., Marsh, J. W., & Harrison, L. H. (2016). Global Epidemiology Of Capsular Group W Meningococcal Disease (1970–2015): Multifocal Emergence And Persistence Of Hypervirulent Sequence Type (St)-11 Clonal Complex. Vaccine , 34 (13), 1515–1523.
Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  Yang  Terdaftar  Di  Kpp  Pratama  Padang). Jurnal Akuntansi , 2 (1).
Noordin, M. A., Mohtar, S., & Ahmad, F. (2014). Innovation Capability: An Exploration Into Its Role In Determining Firm Performance. International Journal Of Research In Social Sciences , 4 (2), 551–559.
Nugrahanto, A., & Alhadi, I. (2021). A Tax Audit Quality: An Empirical Analysis Of The Use Of  Information  Technology,  Competence,  Task  Complexity  And  Time  Pressure. Info Artha , 5 (2), 75–92.
Pranata, I., Hardika, N. S., & Hudiananingsih, P. D. (2018). Tax Audit Analysis Of Chicago Enterprise Ltd In Preventing The Tax Lawsuit Strategies On Dispute The Notice Of Tax Underpayment Assessment Of Income Tax Article 21 In Tax Court Of Jakarta. Journal Of Applied Sciences In Accounting, Finance, And Tax , 1 (1), 34–40.
Rahayu, N. S. (2022). Komunikasi Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di  Sma  Pasundan  7  Bandung)  Nyimas  Sri  Rahayu,  Npm  208080001,  Magister  Ilmu Komunikasi Pasca Sarjana Universitas Pasundan Bandung . Perpustakaan Pascasarjana.
Ramli,  N.  E.  A.  (N.D.). Implementasi  Pelaksanaan  Pemeriksaan  Pph  Pasal  21  Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi .
Rosdiana,  L.  (N.D.). Analisis  Perancanaan  Strategis  Terhadap  Optimalisasi  Penerimaan Pajak Penghasilan: Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibinong .
Septiani, N. (N.D.). Penggunaan Aplikasi Google Classroom Pada Pembelajaran Jarak Jauh Pai Dan Budi Pekerti Di Sma It Almaka . Jakarta: Fitk Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
Serag, A. A. E., & Daoud, M. M. (2021). Remote Auditing: An Alternative Approach To Face The  Internal  Audit  Challenges  During  The  Covid-19  Pandemic. ااااا اااااااا , 25 ( 2 ), 228 –
259 .
Sharma,  A.,  Tyagi,  V.  V.,  Chen,  C.  R.,  &  Buddhi,  D.  (2009).  Review  On  Thermal  Energy Storage  With  Phase  Change  Materials  And  Applications. Renewable  And  Sustainable Energy Reviews , 13 (2), 318–345.
Silitonga,  D.  F.  (2021).  Pelaksanaan  Ekstensifikasi  Saat  Pandemi  Covid  19  Di  Kantor Pelayanan Pajak Abc. Balance Vocation Accounting Journal , 5 (1), 12–26.
Sleebos, J. (2003). Low Fertility Rates In Oecd Countries: Facts And Policy Responses .
Sujono,  R.  I.,  &  Layli,  M.  (N.D.).  Peran  Pembangunan  Berkelanjutan  Dalam  Pengentasan Kemiskinan  Dan  Pengangguran. Ekonomi  Sirkular  Dan  Pembangunan  Berkelanjutan , 185.
Supono, T., & Tambunan, W. (2021). Kesiapan Penerapan Protokol Kesehatan Di Lingkungan Sekolah Dasar Pangudi Luhur Jakarta Selatan. Jurnal Manajemen Pendidikan , 10 (2), 57– 65.
Wahyuni,  A.,  Kusuma,  K.  A.,  Mursyidah,  L.,  &  Muslih,  M.  (2023).  Refleksi  Akhir  Tahun Akademisi  Umsida  2021  Merekam  Jejak  Kebijaksanaan  Di  Ujung  Masa  Pandemi. Umsida Press , 1–96.
Wijaya,  S.,  &  Illahi,  Y.  W.  (N.D.). Ketentuan  Umum  Perpajakan:  Perlukah  Pemeriksaan Ulang? Guepedia.
Wulansari,  A.  (N.D.). Manajemen  Strategi  Sekolah  Dasar  Islam .  Jakarta:  Fitk  Uin  Syarif Hidayatullah Jakarta.

## Copyright holder:
Shopan J. Endrawan dan Gunadi (2023)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: