SULTAN JURISPRUDENCE
Jurnal Riset Ilmu Hukum

## SULTAN JURISPRUDANCE: JURNAL RISET ILMU HUKUM
Volume 2 Nomor 2, Desember 2022, hlm. (272-285) Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia P-ISSN: 2798-5598 | e-ISSN: 2798-2130 https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurisprudence/index
Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pengaturan Skor ( Match Fixing ) Sepak Bola di Jawa Timur (Studi Kasus di Jawa Timur)
Adrian Imam Ramadhan Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur Email: 18071010141@student.upnjatim.ac.id
Hervina Puspitosari Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Jl. Rungkut Madya No. 1 Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur Email: hervina.ih@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.51825/sjp.v1i2.
Info Artikel |Submitted : 13 Juli 2022 |Revised : 6 Oktober 2022 |Accepted : 12 Oktober 2022
How  to  cite:  Adrian  Imam  Ramadhan,  Hervina  Puspitosari ,  “Analisis Kendala Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Pengaturan Skor ( Match Fixing ) Sepak Bola di Jawa Timur (Studi Kasus di Jawa Timur)”, Sultan Jurisprudance: Jurnal Riset Ilmu Hukum , Vol. 2 No. 2,  (Desember, 2022), hlm. 272-285.

## ABSTRACT:
There  are  Provisions  Football  is  a  very  popular  sport  among  the  people  of  Indonesia.  The  total population of Indonesia, which has a total of 365 million, prefers this one ball sport to other sports. With such huge  potential  resources,  many  are  interested  in  using  football  as  a  medium  or  intermediary  for  various messages and information, ranging from its role as a business medium to a political medium. The research method of this writing is empirical juridical, is a legal research regarding the enforcement or implementation of  normative  legal  provisions  in  action  on  every  particular  legal  event  that  occurs  in  society.  The  main motive for fixing the score is money. Big capital gambling syndicates dare to make scenarios regarding the outcome of a match because they have a lot of money to play at many points. However, it must be understood that  as  long  as  it  does  not  meet  certain  elements  that  are  criminally  regulated,  a  score  setting  cannot  be included in the category of crime/criminal but will still injure fair play. Three Elements of Legal System, the theory  of  Lawrence  M.  Friedman  is  a  factor  that  influences  law  enforcement,  namely  the  structural component, the substance component, and the cultural component or legal culture. Law enforcers must be pro-active in enforcing the law on match fixing because in essence, fixing scores or bribes in speak football matches is a general offense. Without a report, the police should do intelligence work for the convenience and good of the sport of football.
Keyword : Match Fixing; Law Enforcement Obstacles; Football.

## ABSTRAK:
Ada  Ketentuan  Olahraga  sepak  bola  merupakan  olahraga  yang  sangat  populer  diantara masyarakat Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang memiliki jumlah 365 juta lebih menyukai olahraga bola satu ini dibandingkan olahraga yang lain. Sumber daya potensial yang begitu besar tersebut,  banyak  yang  tertarik  menjadikan  sepak  bola  sebagai  media  atau  perantara  beragam pesan dan informasi, mulai dari perannya sebagai medium bisnis hingga medium politik. Metode penelitian  penulisan  ini  yuridis  empiris,  merupakan  penelitian  hukum  mengenai  pemberlakuan atau  implementasi  ketentuan  hukum  normatif  secara  in  action  pada  setiap  peristiwa  hukum tertentu  yang  terjadi  dalam  masyarakat.  Motif  utama  terkait  pengaturan  skor  adalah  uang. Sindikat  judi  bermodal  besar  berani  membuat  skenario  terkait  suatu  hasil  pertandingan  karena mereka  memiliki  banyak  uang  untuk  bermain  dibanyak  titik.  Namun  harus  dipahami  bahwa selama  tak  memenuhi  unsur-unsur  tertentu  yang  diatur  secara  pidana  maka  suatu  pengaturan skor  tak  dapat  dimasukkan  kategori  kejahatan/kriminal  namun  tetap  saja  mencederai  fairplay. Three  Elemens  of  Legal Sistem ,  teori  dari  Lawrence  M.  Friedman  merupakan  faktor  yang mempengaruhi  penegakan hukum,  yaitu  komponen  struktur,  komponen  substansi,  dan komponen  kultur  atau  budaya  hukum.  Penegak  hukum  harus  pro  aktif  dalam  melakukan penegakan hukum pengaturan skor ( Match Fixing ) karena pada hakikatnya pengaturan skor atau suap  dalam  pertandingan  speak  bola  adalah  delik  umum.  Tanpa  adanya  laporan  seharusnya kepolisan melakukan kerja-kerja intelejen demi kenyamanan dan kebaikan olahraga sepak bola.
Kata Kunci : Match Fixing; Kendala Penegakan Hukum; Sepak Bola.

## Pendahuluan
Manusia  adalah  makhluk  sosial
yang senantiasa berubah dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.  Karena  hubungan  manusia dengan  orang  lain  merupakan  bagian integral  dari  keberadaan,  kebutuhan setiap  orang  dipenuhi  satu  sama  lain. Kontak sosial manusia yang berkembang menjadi  setting  sosial  antar  individu. Kontak  tersebut  dapat  menyebabkan masalah di dalam komunitas itu sendiri, dan dalam situasi ini, hukum memainkan  peran  penting  dalam menyelesaikan masalah tersebut.
Agar setiap jenis undang-undang dan  peraturan  perundang-undangan selalu  didasarkan  pada moral,  jiwa,  dan hakekat yang terkandung dalam pandangan  hidup  bangsa  Indonesia, yaitu  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  perlu  dipahami  dan  menjunjung tinggi proses penciptaan kerangka dasar hukum nasional. Juga harus dimodifikasi untuk  memenuhi  tuntutan  kemajuan zaman. terutama sesuai dengan kebutuhan  akan  perubahan  hukum. Akibatnya, perubahan dalam
masyarakat harus dapat tercermin dalam hukum.  Hukum  memiliki  kekuatan untuk  mengubah  masyarakat. 1 Jhon Chipman  Gray  mengemukakan  bahwa banyak definisi hukum yang dibuat pada berbagai  waktu  dan  tempat  yang berbeda-beda, namun diantaranya Ketiga teori dimaksud menolak
anggapan  bahwa  pengadilan  adalah " theauthor "  dari  hukum,  melainkan pengadilan  hanyalah  juru  bicara  yang mengespresikan hukum. 2
“ Berbagai  fokus  pembahasan  ilmu hukum,  salah  satu  dari  kajian  ilmu hukum  yang  sangat  penting  adalah
1 Satjipto  Raharjo, Ilmu  Hukum,  PT (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 189.
2 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory)  Dan  Teori  Peradilan  (Judicial  Prudence) Termasuk  Interprestasi  Undang-Undang (Jakarta: Kencana, 2009), 390.
kajian  ilmu  hukum  pidana.  Hukum pidana  adalah  sejumlah  peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif  yang  mengandung  larangan- larangan  dan  keharusan-keharusan yang  ditentukan  oleh  negara  atau kekuasaan  lain  yang  berwenang untuk menentukan peraturan pidana,  larangan,  atau    keharusan itu  disertai  ancaman    pidana  dan apabila  hal  ini  dilanggar  timbulah hak  negara  untuk  melakukan tuntutan, menjatuhkan pidana,
melaksanakan pidana. 3
Di Indonesia, sepak bola merupakan  olahraga  yang  sangat populer.  Olahraga  bola  khusus  ini disukai  oleh  365  juta  penduduk Indonesia  di  atas  olahraga  lainnya. Banyak orang tertarik untuk memanfaatkan sepak bola sebagai media atau  perantara  berbagai  pesan  dan informasi karena potensi sumber dayanya  yang  sangat  besar,  mulai  dari pemanfaatannya  sebagai  media  bisnis hingga  pemanfaatannya  sebagai  media politik.  Atlet,  manajemen  klub  sepak bola,  pengusaha,  dan  pelaku  ekonomi lainnya  semua  dapat  menemukan prospek  pekerjaan  yang  signifikan  di tingkat lokal berkat kompetisi sepak bola profesional.
Ada  faktor-faktor  yang  merusak prinsip  sportifitas  dan  aturan  hukum terkait  yang  tersembunyi  di  balik kemakmuran  dan  kejayaan  sepak  bola Indonesia. Diantaranya adalah penentuan  skor  (Match  fixing).  Istilah "pengaturan  pertandingan"  mengacu pada tindakan suap
selama pertandingan  sepak  bola.  Tentunya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum  negara  untuk  menjalankan tugasnya  dalam  hal  penegakan  hukum
3 Amir  Ilyas, Asas-Asas  Hukum  Pidana Memahami  Tindak  Pidana  Dan  Pertanggungjawaban Pidana  Sebagai  Syarat  Pemidanaan  (Disertai  Teori- Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar) (Yogyakarta:  Rangkang  Education  Yogyakarta  & PuKAP-Indonesia, 2012).
pidana  di  Indonesia  apabila  hukum positif  dilanggar,  dalam  hal  ini  tindak pidana  suap  yang  dilakukan  oleh anggota mafia sepak bola, karena dalam hal  ini  hukum  pidana  adalah  domain negara untuk  menegakkan hukum. Para pemain, pemilik klub, atau pihak swasta yang  membiayai  suatu  pertandingan juga  terlibat  langsung  dalam  kerugian yang  ditimbulkan oleh  fenomena pengaturan skor dalam permainan sepak bola,  selain  mereka  yang  berhubungan langsung dengan para pelakunya. 4
Kasus penetapan skor adalah hal biasa di Indonesia. Salah satunya adalah kasus  lima  pemain  yang  mencurangi permainan  di  Serang.  Mantan  anggota tim  Serang  Serang  Eka  Dwi  Susanto, Fandy  Edy,  Ade  Ivan  Hafilah,  Ivan Juliyandhi, dan Aray Suhendri
melaksanakan  tugas  ini.  Langkah  ini mereka  ambil  saat  bertanding  melawan Rans Cilegon FC. Pak X memberi mereka janji  keuangan  sebagai  imbalan  untuk menyerah  dan  membantu  mereka memenangkan  Rans  CilegonFC.  Kelima pemain tersebut juga diinstruksikan oleh Pak X untuk menyerahkan diri ke skuad Perekat Tegal dan Badak Lampung FC. 5
Kelima pemain tersebut kemudian  dipecat  secara  tidak  hormat oleh  Pemprov  Serang,  yang  juga mengadukan mereka ke Komite Disiplin Persatuan Sepak Bola Indonesia. 6 Kelima pemain  tersebut  menerima  berbagai hukuman  dari  komite  disiplin.  Hal  ini dilakukan  karena  beberapa  pemain secara  aktif  mengubah  skor  sementara yang  lain  hanya  melakukannya  secara pasif.  Menurut  Pasal  64  Komdis  PSSI, Komite  Disiplin  Persatuan  Sepak  Bola
4 A Subandi, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Suap  Pengaturan  Skor  (Match  Fixing)  Dalam Pertandingan  Sepak  Bola  Di  Indonesia (Simposium Hukum Indonesia Vol.50,No.1,2019, 2022).
5 Celvin  Moniaga  Sipahutar,  “Jika  5
Pemain  Perserang  Terbukti  Terlibat  Pengaturan Skor,  APPI  Tak  Akan  Beri  Bantuan  Hukum, Kompas.Com,” n.d.
Indonesia  menghukum  mereka  dengan melarang  mereka  berpartisipasi  dalam kegiatan  yang  berhubungan  dengan sepak  bola,  mendenda  mereka,  dan melarang mereka memasuki stadion.
Di Jawa Timur juga terjadi kasus manipulasi  pertandingan,  yakni  pada pertandingan  liga  zona  3  Jawa  Timur antara skuat Gresik Putra melawan klub Persema  Malang.  Skuad  Gresik  Putra yang  terdiri  dari  dua  pemain  dan seorang  kitman  melakukan  aksi  curang tersebut.  Manajemen  Gresik  Putra mengklarifikasi  bahwa  ketiga  orang tersebut  diberi  uang  dan  tunjangan lainnya  sebagai  imbalan  atas  bantuan mereka untuk
memanipulasi pertandingan  demi  kepentingan  skuat Persema Malang.
Orang  luar  ini  tidak  hanya melakukan  match  fixing  di  laga  ini, namun  juga  dilakukan  pada  laga melawan skuat NZR Sumbersari dengan menekan  mereka  untuk  kebobolan  dan menawarkan  hadiah  senilai  ratusan  juta rupiah, namun  manajemen  Gresik Putra menolaknya.  Manajemen  Gresik  Putra melaporkan  dua  insiden  tersebut  ke komite  disiplin  Asosiasi  Provinsi  Jawa Timur  (ASPROV),  dan  mereka  memecat tiga  pengatur  pertandingan — DGR  yang bertugas  sebagai  kitman,  dan  dua pemain  berinisial  AC  dan  HPS — setelah mengetahui kejadian tersebut.
keterlibatan mereka.
Perilaku  tersebut  di  atas  adalah ilegal  jika  dikaitkan  dengan  undang- undang  Indonesia  yang  sebenarnya  dan merupakan  penyuapan.  Perbuatan  suap dapat dibagi menjadi dua kategori: suap pejabat  publik,  ketika  pelakunya  adalah pegawai negeri sipil yang bertindak baik secara  publik  maupun  pribadi  sebagai pemberi  dan  penerima  suap,  dan  suap pejabat  swasta,  di  mana  pelakunya adalah  pegawai  pejabat  swasta  atau pemerintah non-publik. 7 Karena
7 Indriyanto  Seno  Aji, Korupsi  Kebijakan Aparatur Negara (Jakarta: Diadit Media, 2007), 306.
berkaitan  dengan  jabatannya  dan bertentangan  dengan  kewajiban  atau tugasnya  sebagai  pegawai  negeri  atau penyelenggara  negara,  maka  suap pejabat  publik  sering  disebut  sebagai tindak  pidana  korupsi  menurut  hukum pidana  Indonesia  yang  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  1999 jo.  .  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun 2001  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
Penyuapan  pribadi  di  mana pelakunya  adalah  pejabat  pemerintah non-pejabat  dan  yang  tidak  terkait dengan  kedudukan  atau  wewenangnya seperti dalam perbuatan korupsi. Ruang lingkup  tindak  pidana  penyuapan sebagaimana  diatur  dalam  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  1980  tentang Tindak Pidana Suap meliputi penyuapan yang merugikan kepentingan umum dan merugikan masyarakat meskipun
dilakukan  oleh  pihak  swasta  atau  pihak lain  selain  pegawai  negeri,  seperti  suap dalam  pemilihan  perangkat  desa,  suap dalam olahraga, dan lain-lain. 8
Kepolisian  Republik  Indonesia dan  Kejaksaan  Republik  Indonesia belum  berhasil  menghentikan  tindak pidana  suap  terkait  pengaturan  skor yang dilakukan oleh individu di luar dan di dalam administrasi organisasi olahraga  sepak  bola.  Dapat  dipahami bahwa  sejumlah  variabel  berkontribusi terhadap masalah ini. Peraturan perundang-undangan sendiri merupakan faktor yang paling
signifikan,  selain  kurangnya  kerjasama antara  penegak  hukum  dan  PSSI.
Meskipun hukum positif Indonesia tidak memasukkan  pengaturan  skor  sebagai tindak pidana, komponen suap
pengaturan  pertandingan  menunjukkan bahwa itu adalah tindakan ilegal. Sejauh mana undang-undang pidana Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap, dapat
8 Luhur Istighfar, Suap Dan Aparat Penegak Hukum” (Kompendium Pidana Suap BPHN, n.d.).
diterapkan  untuk  memerangi  suap  di lingkungan atletik harus ditekankan.
Sebelumnya  telah  ada  penelitian mengenai  hal  ini  yang  dilakukan  oleh Achmad Subandi 9 dalam jurnalnya yang berjudul Pengaturan Pertandingan dalam  Pertandingan  Sepak  Bola  di Indonesia. Achmad Subandi menganalisis  bentuk  suap,  pengaturan skor,  yang  terdiri  dari  dua  macam: pertama suap digunakan untuk kepentingan  salah  satu  klub,  dan  kedua suap  digunakan  untuk  kepentingan pihak ketiga. Satu-satunya jenis penegakan  hukum  yang  sekarang digunakan  adalah  penegakan  hukum internal oleh PSSI, yang  hanya mengenakan  denda  administratif  sesuai dengan  undang-undang  FIFA.  Namun, jika  diselidiki  dan  dikembangkan  lebih lanjut, penegakan hukum pidana berpotensi  dapat  digunakan  untuk menghukum  kejahatan  suap  penetapan skor ini.
Penelitian  peneliti  ini  berbeda dengan  penelitian  Achmad  Subandi sebelumnya, dan berujung pada ditemukannya  Undang-undang  Nomor 11  Tahun  1980  tentang  Tindak  Pidana Suap,  sebuah  undang-undang  yang dapat  menangkap  pelaku  tindak  pidana kecurangan  dalam  pemberian  uang. Dalam  rangka  implementasi  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  1980  tentang Tindak Pidana Suap, penulis makalah ini akan  melihat  tantangan  yang  dihadapi penegak  hukum  di  Indonesia  dalam menangani kasus pengaturan
pertandingan  sepak  bola.  Menurut Lawrence  M.  Friedman,  tiga  komponen sistem  hukum — biasa  disebut  dengan Tiga  Unsur  Sistem  Hukum — adalah komponen
struktur, komponen substansi,  dan  budaya  hukum  atau komponen budaya. Semua komponen ini
9 Subandi, Tinjauan  Yuridis  Tindak  Pidana Suap  Pengaturan  Skor  (Match  Fixing)  Dalam Pertandingan Sepak Bola Di Indonesia .
berdampak  pada  penegakan  hukum. 10
Sementara  studi-studi  sebelumnya  telah melihat  berbagai  bidang  substansi hukum,  studi  ini  akan  melihat  banyak aspek  budaya  dan  komponen/struktur hukum  untuk  memahami  sepenuhnya tantangan  yang  dihadapi  penegakan hukum.
Berdasarkan latar belakang seperti  yang  dijelaskan  di  atas  penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan judul “ Analisis Kendala Penegakan  Hukum  Pidana  terhadap
Pelaku  Pengaturan  Skor  ( Match  Fixing ) Sepak Bola di Jawa Timur ” .

## Metode Penelitian
Penelitian  empiris  adalah  jenis penelitian  yang  penulis  gunakan.  Sikap dan  perilaku  masyarakat  terhadap hukum yang dijadikan subyek penelitian berasal  dari  perspektif  eksternal  dalam penelitian  hukum  empiris  semacam  ini. Penelitian  ini  memanfaatkan  data empiris  yang  dikumpulkan  langsung dari  pengamatan  perilaku  manusia  dan diperoleh  secara  lisan,  yaitu  melalui wawancara.    Dengan  menggunakan metode  penelitian  ilmiah  sosial  untuk mempelajari  hubungan  timbal  balik antara  hukum  dan  lembaga  sosial lainnya,  penelitian  hukum  ini  berusaha untuk  memeriksa  dan  menemukan bagaimana hukum muncul dan beroperasi dalam masyarakat. 11 Berdasarkan peraturan perundang- undangan  yang  relevan,  penelitian  ini digunakan untuk menyelidiki penegakan  hukum  yang  terjadi  di lapangan  dalam  kaitannya  dengan analisis  penegakan  hukum  pidana terhadap
pelaku pengaturan pertandingan sepak bola di Jawa Timur.
10 Luthfiyanti  Andromeda,  “Perkawinan
Penghayat Kepercayaan Sapta Darma Di Surabaya (Studi Efektivitas Pencatatan Perkawinan
Menurut  Lawrence  M.  Friedman),” UIN  Sunan
Ampel Surabaya , 2020. 11 S.  Mandiana, Handout  Metode  Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal Pustaka, 2022).
Kendala  Penegak  Hukum  dalam Menindak  Pelaku  Pengaturan  Skor ( Match  Fixing )  dalam  Pertandingan Sepak Bola di Jawa Timur Jika  Penegakan  hukum  terhadap pengaturan  skor  ( Match  fixing )  dalam pertandingan  sepak  bola  merupakan upaya  kepolisian  dalam  mengatasi tindak pidana penyuapan dalam keberlangsungan proses sepak bola agar bersih  dan  adil.  Penegakan  hukum berfungsi  untuk  menegakkan  norma- norma  hukum  secara  nyata  sebagai pedoman  pelaku  dalam  hubungan hukum  kehidupan  bermasyarakat  serta bernegara. 12 Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk
melakukan usaha-usaha keadilan, kemanfaatan  sosial  dan  kepastian hukum  menjadi  kenyataan.  Proses penegakan  hukum  merupakan  usaha yang  mewujudkan  ide  dan  konsep hukum  yang  diharapkan  masyarakat menjadi kenyataan.
Hakikatnya  penegakan  hukum mewujudkan  suatu  nilai  atau  kaidah yang  memuat  keadilan  dan  kebenaran. Penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas  yang  sudah  dikenal  secara konvensional, tetapi menjadi tugas setiap orang.  Dengan  demikian,  dalam  kaitan nya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum yang dimaksud dalam hal ini yaitu penegakan hukum  yang  dilakukan  oleh  pihak kepolisian  Indonesia.  Kepolisian  sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang  No.2  Tahun  2002 tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.  Sesuai  Pasal  13  Undang- Undang  No.2  Tahun  2002  tersebut Kepolisian memiliki tugas pokok memelihara  keamanan,  menegakkan hukum  dan  ketertiban  masyarakat, memberikan perlindungan, dan
12 Dellyana  Shant, Konsep  Penegakan Hukum, Sinar Grafika (Yogyakarta: Liberty, 1988).
pengayoman  serta  pelayanan  kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan  khusus  sebagai  penyidik yang secara umum diatur dalam Pasal 15 dan  Pasal  16  Undang-Undang  No.2 Tahun  2002  dan  dalam  KUHAP  diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 KUHAP.
Didalam Pasal 2 Undang-Undang No.2  Tahun  2002  yang  mengupas tentang  Kepolisian  dimana  didalamnya mengatakan  bahwa  "Kepolisisan  adalah sebagai  fungsi  pemerintah  negara dibidang pemeliharaan keamanan,
pengayoman,
keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban."
Penulis  melakukan  observasi lapangan  di  Direskrimum  Polda  Jatim dan  wawancara  dengan  Penyidik  Bapak Dwi  Purwanto  Bagian  Banit  Subdit  I Kamneg, AKP Bapak Tribowo Sulaksono Bagian  Kaurmintu  subbagrenmin  yang sedang  melakukan  Penyidikan  Kasus Match Fixing dan Bapak Agus Gunawan bagian
panranevbagbinopsnal
Direskrimum.  Berdasarkan  penelitian yang  dilakukan  oleh  penulis  di Direskrimum  Polda  Jatim  di  dapatkan data  laporan  masuk  di  wilayah  Polda Jatim  yang  terjadi  antara  tahun  2021- 2022.  Data  ini  merupakan  sekumpulan data yang diperoleh pihak Direskrimum Polda Jatim dari yang telah arsipkan oleh
Direskrimum Polda Jatim. Pihak kepolisian mengungkapkan bahwa mereka menemui  berbagai  macam  kendala dalam  melakukan  penegakan  hukum terhadap pelaku pengaturan skor ( Match fixing )  pertandingan  sepak  bola  di  Jawa Timur,  mulai  dari  tahap  penyelidikan sampai  dengan  tahap  penyidikan. Berikut  penulis  mengumpulkan  data analisa  terhadap  kendala  penegakan hukum yang di hadapi oleh Direskrimum Polda Jawa Timur. Kendala-kendala  tersebut  kemudian dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori sebagaimana teori  efektivitas  penegakan hukum  oleh  Lawrence  M.  Friedman
yang  menyatakan  bahwa  efektif  dan berhasil  tidaknya  penegakan  hukum tergantung  tiga  unsur  sistem  hukum, yakni  struktur  hukum  (struktur  of  law), substansi  hukum  (substance  of  the  law) dan budaya hukum (legal culture).
1. Barang Bukti Dikaitkan dengan struktur
hukum,  Selama  proses  penyelidikan sampai  proses  penyidikan  berlangsung, penyidik  dari  Direskrimum  Polda  Jawa Timur  mengungkapkan  bahwa  yang menjadi  kendala  dalam  penegakan hukum  pidana  pengaturan  skor  ( Match fixing )  pertandingan  sepak  bola  di  Jawa Timur salah satunya yaitu barang bukti. Hasil wawancara  penulis kepada penyidik  mengungkapkan  barang  bukti yang  di  diamankan  dalam  proses penyelidikan  sampai  proses  penyidikan yang paling rumit yaitu Handphon e atau telepon genggam, terdapat 13 Handphone yang diamankan oleh penyidik Direskrimum  Polda  Jawa  Timur  selama proses penyelidikan dan proses penyidikan berlangsung.
“Kendala  nya  yaitu  pembuktian barang bukti ini  ,  tim  kami  menyita beberapa  jenis  handphone  milik tersangka  maupun  milik  saksi  yang berhubungan langsung dengan tersangka,  total  nya  yaitu  13 handphone.  Kami  memeriksa  isi handphone  tersebut  satu  per  satu, itulah  yang  menyebabkan  proses pengungkapan  kami  menjadi  lama. Dan  juga  handphone  ini  sifat  nya tidak  pasti  ,  bisa  saja  para  saksi ataupun  tersangka  dengan  sengaja maupun  tidak  sengaja  menghapus barang  dengan  mana  tindak  pidana dilakukan,  seperti  bukti  percakapan (Chat)  ,  dokumen  dalam  bentuk  file atau  bukti  panggilan  masuk  atau keluar  dalam  handphone.  Dari situlah  tim  kami  harus  memeriksa secara teliti dan detail.” 13
13 “Hasil  Wawancara  Dengan  Bapak  Dwi Purwanto  Bagian  Banit  Subdit  I  Kamneg
Bapak  Dwi  Purwanto  selaku penyidik  pun  juga  berhati-hati  dalam membuktikan  bahwa  handphone  ini dipergunakan  secara  langsung  untuk melakukan tindak pidana, diperuntukkan melakukan tindak
pidana  atau  mempunyai  hubungan langsung  dengan  tindak  pidana  yang dilakukan.  Karena  tersangka  dalam melakukan  tindak  pidana  pengaturan skor  ini  banyak  menggunakan  sarana handphone  untuk  berkomunikasi  dalam memberi  atau  menjanjikan  sesuatu penyuapan  kepada  pihak  yang  diajak. Belum  lagi  jika  terdapat  saksi  yang mangkir
dalam pemanggilan
pemeriksaan,  pihak  kepolisian  juga memerlukan  keterangan  saksi  dalam pembuktian  adanya  tindak  pidana dalam kasus ini, ini juga memperlambat proses penyelidikan maupun penyidikan untuk  bahwa  handphone  tersebut digunakan.
Setelah proses
penyidikan, hasilnya  penyidik  menetapkan  lima orang  tersangka  dan  mengamankan bebarapa barang bukti yaitu tiga lembar Daftar  Nama  dan  Foto  Panpel  NZR Sumbersari 2021,  tujuh unit Handphone berbagai merk, delapan SIM card, empat memory  micro  SD  ,  satu  lembar  surat mandat  tanggal  22  november  2021,  5 lima  lembar  putusan  komite  disiplin PSSI Jawa Timur dalam Liga 3 “Ms glow for  men”  Asprov  PSSI  Jawa  Timur tanggal  19  November  tahun  2021,  enam lembar  putusan  komite  disiplin  PSSI Jatim  dalam  liga  3 “ms  glow  for  men” Asprov  PSSI  Jawa  Timur  tahun  2021, nomor  :  002/komdis/pssi-jtm/xi/2021, tanggal  19  november  2021,  dua  lembar salinan  keputusan  komite  disiplin  PSSI liga  3  tanggal  19  Desember  2018,  dua lembar Match Summary Liga 3 “Ms Glow For  Men”  PSSI  Ja wa  Timur  2021 pertandingan  antara  NZR  Sumbersari melawan  Gresik  Putra  di  Stadion
Subbagrenmin Direskrimum Polda Jatim, 9 Maret 2022,” n.d.
Gajayana  Malang,  Kabupaten  Malang, dua  lembar Match  Summary Liga  3  “MS Glow  For  Men”  PSSI  Jawa  Timur  2021 pertandingan  antara  Persema  Malang melawan  Gresik  Putra  di  Stadion Gajayana Malang, Kabupaten Malang.
2. Kasus Pertama yang ditangani Dikaitkan dengan kultur hukum , pihak  direskrimum  juga  menghadapi kendala yang lain yaitu kasus
Pengaturan  skor  di  pertandingan  sepak bola  liga  3  zona  Jawa  Timur  ini merupakan kasus pertama yang ditangani  langsung  oleh  direskrimum Polda Jawa Timur. Sebelum nya di Jawa Timur  juga  pernah  terjadi  kasus pengaturan  skor (Match  fixing )  di pertandingan  sepak  bola  pada  tahun 2018-2019, Tepat nya pada pegelaran liga 2 di Jawa Timur yang dilakukan oleh tim dari  kota  Mojokerto  yaitu  Mojokerto Putra.  Menurut  keterangan  Bapak  Dwi Purwanto  Tim  Mojokerto  Putra  juga pernah  melakukan  pengaturan  skor ( Match  Fixing )  sebanyak  empat  kali dalam perhelatan liga 2 tahun 2018-2019 yaitu  pada  laga  PSMP  Mojokerto melawan  Gresik  United  pada  29  saat September,  dan  saat  laga  PSMP Mojokerto  melawan  Aceh  United  pada 29  Oktober,  Kemudian  dua  laga  PSMP Mojokerto sebagai tuan rumah melawan Kalteng  Putra  pada  3  November  dan  9 November  2019  saat  Kalteng  Putra menjadi tuan rumah. Tapi pada saat itu , Bapak  Dwi  Purwanto  menuturkan bahwa  dia  bukan  sebagai  penyidik dalam kasus pengaturan skor melainkan sebagai  anggota  tim  satuan  tugas  anti mafia bola Jawa Timur.
“Memang  saat  itu  ada  kasus pengaturan skor di Jawa Timur yang dilakukan  oleh  tim  Mojokerto  Putra sebanyak  empat  kali  selama  liga  2 2018 berlangsung, tapi saat itu saya bukan sebagai penyidik nya, melainkan  sebagai  anggota  tim satgas  anti  mafia  bola.  Saat  itu  tim dari  Polda  Jawa  Timur  tugas  nya
membantu  pemanggilan  sanksi  dan tersangka  serta  pengamanan  barang bukti  yang  ada  di  daerah  tugas  kita saja.”
Proses  penyelidikan  maupun proses  penyidikan  saksi-saksi  yang terlibat  kasus  pengaturan  skor  ( Match fixing )  dilakukan  langsung  di  pusat  nya yaitu  di  Polda  Metro  Jaya  di  daerah Jakarta Selatan, tetapi untuk proses gelar perkara  Polda  Jatim  turut  andil  dalam pengamanan  nya  saja.  Hal  ini  di karenakan pada tahun 2019 telah terjadi kasus  pengaturan  skor  yang  sangat massive dalam  sepak  bola  indonesia, bukan  hanya  dari  liga  3  saja  tetapi terdapat  indikasi  pengaturan  skor  yang dilakukan  di  liga  2  indonesia.  Dari  hal itu lah , PSSI beserta Mabes Polri bekerja sama  dan  membentuk  satuan  tugas  anti mafia  bola  yang  tujuan  memberantas para matchfixer atau  pelaku  pengaturan skor di indonesia.
Setelah melakukan berbagai tahap penyidikan, akhirnya satuan tugas anti  mafia  bola  saat  itu  menetapkan tersangka  yang  tidak  asing  dalam keanggotaan  PSSI,  salah  satu  nya  yaitu Joko Driyono. Ia pernah menjabat posisi wakil ketua umum ketika PSSI dipimpin Edy Rahmayadi pada 2016. Joko driyono juga  sempat  menempati  posisi  kursi ketua  pada  2019  setelah  ketua  umum PSSI  saat  itu  yaitu  Edy  Rahmayadi mundur  dan  memilih  fokus  menjadi Gubernur  Sumatera  Utara.  Tapi  saat proses  persidangan,  Majelis  hakim pengadilan  negeri  Jakarta  Selatan mengenakan Joko Driyono dengan pasal 233  Kitab  Undang  Undang  Hukum Pidana  dengan  hukuman  penjara  1 tahun  6  bulan  karena  terbukti  telah menyuruh  orang  untuk  merusak  dan menghilangkan  barang  bukti  tentang pengaturan  skor  ( match  fixing )  yang terjadi saat itu.
“Memang  saat  itu  kan  terdakwa pelaku  pengaturan  skor  sudah divonis  oleh  pengadilan,  tapi  pasal yang dikenakan bukan pasal
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 1980  tentang  Tindak  Pidana  Suap, tapi  dikenakan  pasal  233  KUHP tentang perusakan barang bukti. Hal ini lah yang membuat kita lebih teliti dan hati hati dalam pemeriksaan dan penetapan  tersangka  dalam  kasus pengaturan skor  di Jawa Timur  saat ini  sebelum  kita  limpahkan  berkas- berkas nya ke kejaksaan.” 14 Selain  Joko  Driyono,  terdapat salah satu tersangka lain nya yaitu Vigit Waluyo,  Pemilik  dari  tim  Mojokerto Putra  yang  terbukti  sebagai  orang  yang melakukan  pengaturan  skor  pada  tim nya  sendiri.  Vigit  Waluyo  sempat dinyatakan  dalam  Daftar  Pencarian Orang  (DPO)  oleh  Polda  Metro  Jaya namun pada akhir nya dia menyerahkan diri  dengan didampingi keluarganya ke kejaksaan negeri Malang.
3. Peraturan
Perundang- Undangan yang Terlupakan
Tentang  subsutansi  hukum,  soal match  fixing  di  Indonesia,  tentu  bukan hal  baru  di  dunia  olahraga  kita; keberadaannya asli dan gamblang, tetapi sangat  sulit  dibuktikan.  Dalam  konteks ini, memanipulasi skor banyak dilakukan  untuk  keuntungan  finansial. Karena  mereka  memiliki  banyak  uang untuk  dimainkan  pada  waktu  yang berbeda,  sindikat  judi  modal  besar  rela berspekulasi tentang hasil pertandingan. Namun harus dipahami bahwa penetapan skor tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan atau pidana meskipun tetap  merugikan  fair  play  jika  tidak memenuhi  syarat-syarat  tertentu  yang diatur  secara  pidana.  Hal  ini  terjadi karena beberapa penetapan skor dilakukan  semata-mata  sebagai  taktik untuk menghindari atau memilih lawan, bukan  untuk  keuntungan  finansial. Kejelasan motivasi sangat penting dalam penyidikan  penetapan  skor  karena
14 “Hasil  Wawancara  Dengan  Bapak  Dwi Purwanto  Bagian  Banit  Subdit  I  Kamneg Subbagrenmin Direskrimum Polda Jatim, 9 Maret 2022.”
Komisi  Etik  PSSI,  Komisi  Disiplin (Komdis), dan Komisi Banding (Komding)  adalah  satu-satunya  badan yang  dapat  menjatuhkan  hukuman  jika penetapan  skor  tidak  sesuai  dengan kriteria. pelanggaran pidana. Sebaliknya, ketika  penyelidikan  mengungkap  lebih banyak fakta yang melibatkan pihak lain, termasuk  wasit,  hakim  garis,  pelatih, bahkan bandar judi, mafia, dan lain-lain, federasi tidak mampu menghentikannya dan  harus  bekerja  sama  dengan  aparat penegak hukum untuk melakukannya.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap yang sangat perlu diterapkan merupakan  “aturan  yang  terlupakan” karena sistem pencatatan peraturan yang tidak memadai dan banyaknya
peraturan  (hampir  setiap  undang- undang di Indonesia memiliki ketentuan pidana  tetapi  tidak  dikodifikasi).  Tidak adanya  pemberitahuan  aturan  ini membuat  situasi  ini  semakin  buruk. Bahkan  banyak  aparat  penegak  hukum yang  tidak  mengetahui  aturan  ini, apalagi  masyarakat  biasa.  Polisi  menilai konteks  suap  mengacu  pada  Undang- Undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  Tipikor), yang jelas tidak relevan dalam kasus ini. Pelepasan Johan Ibo adalah contoh nyata dari  hal  ini. Karena  situasi  politik  rezim Orde  Baru  yang  melindungi  sektor swasta  rekan-rekan  penguasa  dan euforia reformasi,  suap menjadi populer dalam konteks Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yang menjadikan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  1980  tentang  Tindak  Pidana
Korupsi. Suap merupakan langkah maju bagi  Indonesia  tetapi  tidak  akan sepenuhnya  menjerat  semua  kejahatan suap di sektor swasta (non-pemerintah). Pembebasan  Johan  Ibo,  yang  terjadi karena polisi salah mengartikan konteks “suap”  dengan  merujuk  pada  Undang - Undang  Tindak  Pidana  Korupsi  (UU
Tipikor),  yang  jelas-jelas  tidak  relevan dalam  kasus  ini,  sebagaimana  merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980  tentang  Suap, sebagai  bukti  bahwa Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1980 tentang suap dilupakan dalam menangani kasus pengaturan pertandingan. 15 Meskipun  Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  1980  tentang Tindak  Pidana  Suap  pada  awalnya dikeluarkan  khusus  untuk  menangani suap yang sangat nyata di cabang sepak bola,  hasil  dari  banyak  pertandingan sulit  untuk  ditentukan  kasus  per  kasus jika  negara  gagal  pada  saat  ini.  Tahun 1970-an  dan  1980-an  adalah  panggung sepak  bola  karena  absurditas  dan kurangnya rekaman video.
Upaya Mengatasi Kendala yang
Dihadapi  Penegak  Hukum  dalam Mengatasi  Tindak  Pidana  Pengaturan
Skor ( Match Fixing ) Sepak Bola di Jawa Timur
Pada hakikatnya penegakan hukum  selalu  mengalami  kendala,  baik kendala  teknis  maupun  kendala  non- teknis. Kendala-kendala
tersebut kemudian dapat diklasifikasikan menjadi  3  kategori  sebagaimana  teori efektivitas  penegakan  hukum  oleh Lawrence M. Friedman
yang menyatakan  bahwa  efektif  dan  berhasil tidaknya  penegakan  hukum  tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum ( struktur of law ), substansi hukum ( substance of the law ) dan budaya hukum ( legal culture ). Struktur
hukum menyangkut  aparat  penegak  hukum, substansi  hukum  meliputi  perangkat perundang-undangan dan budaya hukum  merupakan  hukum  yang  hidup ( living  law )  yang  dianut  dalam  suatu masyarakat. 16
15 Eko  Noer  Kristiyanto,  “Tindak  Pidana Pengaturan Skor”,” n.d.
16 Lawrence M Friedman, The Legal System A Social Science Perspective; Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial: Penerjemah; M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2013).
Tentang  struktur  hukum  Friedman menjelaskan: 17
“To  begin  with,  the  legal  sytem  has the structure of a legal system consist of  elements  of  this  kind:  the  number and  size  of  courts;  their  jurisdiction …Strukture  also  means  how  the legislature  is  organized  …what procedures  the  police  department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system…a  kind  of still  photograph, with freezes the action.”
Dalam  teori  Friedman  hal  ini  disebut sebagai sistem strukural yang
menentukan  bisa  atau  tidaknya  hukum itu  dilaksanakan  dengan  baik.  Struktur hukum  berdasarkan  Undang-undang No.  8  Tahun  1981  meliputi,  Kepolisian, Kejaksaan,  Pengadilan  dan  Badan Pelaksana  Pidana  (Lapas).  Kewenangan lembaga  penegak  hukum  dijamin  oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari
pengaruh  kekekuasaan  pemerintah  dan pengaruh-pengaruh  lain.  Hukum  tidak dapat  berjalan  bila  tidak  ada  aparat penegak  hukum  yang  kredibilitas, kompeten  dan  independen.  Seberapa bagus  pun  suatu  peraturan  perundang- undangan  jika  tidak  didukung  dengan aparat penegak hukum yang baik, maka keadilan  hanya  akan  menjadi  angan- angan saja.
Dalam konteks perkara pengaturan skor, struktur  hukum  (polisi)  belum  semua mengetahui  adanya  substansi  hukum (Undang-Undang)  yang  dapat  dikenai kepada pelaku pengaturan skor. Sebagaimana  telah  di  uraikan  pada  bab sebelumnnya  bahwa  belum  semua penyidik mengetahui keberadaan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1980 tentang  suap.  Dibuktikan  juga  dengan dilepaskannya  Johan  Ibo  karena  pihak kepolisian melihat konteks suap mengacu kepada Undang-Undang
Tindak  Pidana  Korupsi  (UU  Tipikor) yang  tentu  saja  tidak  relevan  dalam kasus tersebut. Artinya disini permasalahan  struktur  juga  terjadi. Solusi  atas  kendala  struktur  adalah dengan  melakukan  giat  sosisalisasi peraturan  perundang-undangan  kepada aparat penegak hukum, apalagi terhadap peraturan- peraturan  yang  “usia” nya sudah tua.
Terkait kendala barang bukti handphone yang  susah  untuk  di  lakukan  pelacakan atau  sulit  diketahui  terjadinya  tindak pidana  melalui  apa,  menurut  hemat penulis hal tersebut sangat minor dalam proses  pembuktian.  Pada  hakikatnya barang  bukti  tidak  dapat  hadir  tanpa adanya  alat  bukti.  Mengenai  kekuatan pembuktian, barang bukti tidak memiliki kekuatan pembuktian, kecuali kemudian dapat  diidentifikasi  oleh  alat  bukti. Sebagai  contoh,  pistol  yang  digunakan untuk  membunuh  akan memiliki kekuatan  pembuktian  jika  diakui  oleh keterangan  terdakwa.  Jadi,  barang bukti itu tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus  diberikan  keterangan  oleh  saksi. Bukti  Lainnya  yang  dapat  digali  oleh penyidik  adalah  uang  yang  diberikan, baik  itu  yang  secara  langsung  maupun yang  diberikan  melalui  bank.  Jika diberikan  melalui  bank,  penyidik  dapat meminta bantuan PPATK untuk melakakukan pelacakan aliran uang atau melakukan  pemblokiran  rekening  yang diduga  digunakan  untuk  transaksi pengaturan  skor.  Sehingga  sebenarnya kendala yang disampaikan oleh penyidik terkait  handphone  tidak  terlalu  relevan untuk dijadikan alasan yang menghambat proses penyidikan. Apalagi saat  penulis  melakukan  wawancara tahapan  perkara  masih  pada  tahap penyelidikan,  yang  mana  pada  tahap penyelidikan  dicari  ada  tidaknya  unsur pidana.  Jika  melihat  konstruksi  perkara pengaturan  skor  jelaslah  merupakan tindak  pidana,  soal  apakah  benar-benar terjadi  tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  si  A  atau  si  B  bukan  digali  dan
ditentukan  pada  tahap  penyelidikan tetapi  pada  tahap  penyidikan.  Tahap penyelidikan hanya menentukan apakah ada  tindak  pidana  dalam  pertandingan speak  bola  itu?  Apakah  pertandingan sepak  bola  itu  terjadi  pengaturan  skor? Apakah  ada  saksi  yang  mengetahui? Barulah  barang  bukti  digunakan  untuk membuktikan  keterangan  saksi  dan digunakan  untuk  menentukan  siapa tersangka  dalam  perkara  tersebut  pada tahap penyidikan.
Selanjutnya  terkait  substansi  hukum. Dalam  teori  Friedman,  hal  ini  disebut sebagai sistem substansi yang
menentukan  bisa  atau  tidaknya  hukum itu  dilaksanakan.  Substansi  berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada  dalam  sistem  hukum  yang mencakup  keputusan  yang  mereka keluarkan,  aturan  baru  yang  mereka susun. Substansi juga merupakan hukum yang  hidup,  bukan  hanya  aturan  yang ada  dalam  kitab  undang-undang. Substansi  hukum  menurut  Friedman adalah: 18
“Another aspect of the legal system is its  substance.  By  this  is  meant  the actual  rules,  norm,  and  behavioral patterns  of  people  inside  the  system ...the  stress  here  is  on  living  law,  not just rul es in law books”
Aspek  lain  dari  sistem  hukum  adalah substansinya.  Yang  dimaksud  dengan substansinya  adalah  aturan,  norma,  dan pola  perilaku  nyata  manusia  yang berada  dalam  sistem  itu.  Jadi,  substansi hukum menyangkut
peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki  kekuatan  yang  mengikat  dan menjadi  pedoman  bagi  aparat  penegak hukum.
Terkait substansi dalam perkara pengaturan skor, menurut penulis sudah ada  dan  dapat  dilaksanakan,  hanya  saja memang penulis akui bahwa keberadaan Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  1980 masih  banyak  tidak  diketahui  oleh
masyarakat Indonesia. Hal ini pula yang penulis  keluhkan  pada  Bab  sebelumnya bahwa  terlalu  banyaknya  aturan-aturan hukum pidana yang terpecah belah tidak terkodifikasi  memungkinkan  aturan- aturan  yang  memiliki “usia  tua”  tidak banyak diketahui oleh kalangan penegak hukum.  Oleh  karenanya  saran  yang dapat penulis sampaikan untuk menyelesaikan kendala mengenai
substansi  yang  tidak  banyak  diketahui adalah  dengan  melakukan  kodifikasi seluruh  peraturan  perundang-undangan pidana  di  Indonesia  menjadi  satu  kitab hukum pidana. Dengan terkodifikasinya peraturan  hukum  pidana  dalam  satu kitab  akan  menjadikan kefektifan  dalam memahami  dan  tentu  tidak  lagi  terjadi adanya
“undang -undang yang terlupakan” sebagaimana Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1980.
Selanjutnya  terkait  dengan  kultur hukum,  menurut  Friedman,  kultur hukum  adalah  sikap  manusia  terhadap hukum  dan  sistem  hukum-kepercayaan, nilai,  pemikiran,  serta  harapannya. 19 Kultur  hukum  erat  kaitannya  dengan kesadaran  hukum  masyarakat.  semakin tinggi  kesadaran  hukum  masyarakat, maka  akan  tercipta  hukum  yang  baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Dengan  demikian,  salah  satu  indikator berfungsinya hukum adalah meningkatnya  kepatuhan  masyarakat terhadap hukum. Friedman
mengemukakan: 20
“The third component of legal system, of  legal  culture.  By  this  we  mean people’s attitudes toward law and legal system  their  belief  ...in  other  word,  is the  climinate  of  social  thought  and social force wich determines how law is used, avoided, or abused”.
Kultur  hukum  menyangkut  budaya hukum  yang  merupakan  sikap  manusia (termasuk budaya hukum aparat
19 Lawrence M Friedman.
20 Lawrence M Friedman.
penegak  hukumnya)  terhadap  hukum dan  sistem  hukum.  Sebaik  apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan  aturan  hukum  yang ditetapkan  dan  sebaik  apapun  kualitas substansi  hukum  yang  dibuat  tanpa dukungan budaya hukum oleh
orangorang  yang  terlibat  dalam  sistem dan  masyarakat,  maka  penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.
Permasalahannya  adalah  bahwa  alam kebudayaan masyarakat kita sesungguhnya adalah masyarakat agraris dengan komunalitasnya. Masyarakat  yang  demikian  selalu menunjukkan  keinginan  untuk  hidup bersama  secara  damai  dan  harmonis.
Karenanya, mereka cenderung menghindari  konflik  agar  harmonisasi dalam masyarakat terjadi. Setiap kegiatan  yang  melanggar  harmonisasi,
akan dianggap sebagai anomali (menyimpang)  dan  layak  untuk  dikenai sanksi sosial. Dalam konstruksi tersebut, masyarakat  cenderung  „diam ‟ ketika ada  hal-hal  yang  mungkin  tidak disepakatinya.
Alasan utama mengedepankan harmonisasi sosial menjadi  pilihan  untuk  membiarkan berbagai  kemungkinan  pelanggaran hukum seperti korupsi. Misalnya, ketika ada  kolega atau  tetangga yang melakukan  aktivitas  yang  mengarah pada tindakan memperkaya diri, cenderung  dibiarkan,  karena  khawatir terjadi konflik di dalamnya.
Praktek seperti itu tidak terkecuali pada kegiatan  olahraga  dengan  adanya pengaturan  skor.  Penulis  menyakini bahwa  yang  mengetahui  terjadinya pengaturan  skor  bukan  hanya  orang yang  melakukan  transaksi,  akan  tetapi para  pemain- pemain  lain  yang  “sama - sama  tahu”  terjadi  pengaturan  skor, akan  tetapi  diam.  Banyak  alasan  diam, ada  factor  karena  yang  melakukan praktek  pengaturan  adalah  pemain senior,  ada  pula  alasan  bahwa  yang melakukan  praktek  pengaturan  ada pelatih, manajemen, hingga pemilik klub
tersebut.  Jika  sudah  Demikian  makan akan  menjadi  sulit  untuk  para  penegak hukum  melakukan  penegakan  hukum. Dengan kendala ini tentu bukan menjadi hal  yang  mudah  untuk  diselesaikan. Penulis memiliki suatu pemikiran bahwa untuk  memperbaiki  kultru  korup  yang buruk  dan  busuk  itu  dapat  kita  semua mulai  dari  diri  kita  masing-masing, keluarga, dan rekan sejawat, Dari situlah maka penulis Yakini jika secara massive melakukan Gerakan semacam itu semua orang  akan  melakukan  hal  yang  sama sehingga  3  faktor  sebagaimana  yang disampaikan  oleh  Lawrence  Friendman dapat  tercapat  pada  tahapan  yang sempurna.

## Penutup
Berdasarkan  Uraian  tersebut  dapat disimpulkan:
1. Berdasarkan  observasi  lapangan di Direskrimum Polda Jatim dan wawancara  dengan  Penyidik Bapak  Dwi  Purwanto  Bagian Banit  Subdit  I  Kamneg,  AKP
Bapak Tribowo Sulaksono Bagian Kaurmintu subbagrenmin yang sedang melakukan  Penyidikan  Kasus
Match  Fixing dan  Bapak  Agus
Gunawan bagian panranevbagbinopsnal Direskrimum,  kendala  yang dihadapi dalam penangan perkara  pengaturan  skor  ( Match Fixing )  di  POLDA  Jawa  Timur adalah  terkait  dengan  barang bukti  yang  sulit  di  dapatkan, terutama  terkait  dengan  barang bukti handphone. Penyidik sangat berhati-hati untuk menentukan  apakah  handphone yang diperiksa merupakan handphone  yang  digunakan untuk melakukan transaksi pengaturan  skor. Kedua, di POLDA  Jawa  Timur  pengaturan skor merupakan perkara pertama yang ditangani
sehingga  membutuhkan  suatu penyesuaian terkait dengan pemeriksaan saksi. Ketiga bahwa belum semua penyidik memahami  adanya  Undang- Undang  No.  11  Tahun  1980 tentang Suap yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku suap dalam pertandingan sepak  bola  atau  dalam  perkara pengaturan skor ( Match Fixing ).
2. Dengan  kendala  yang  ada, Penulis  memberikan  saran  yang didasarkan  atas  teori  penegakan hukum dari Lawrence Friedman, yakni  struktur,  substansi,  dan kultur  hukum.  Perbaikan  pada masing-masing  komponen  itu dapat  menyelesaikan  seluruh persoalan atau kendala penegakan hukum tidak terkecuali  penegakan  hukum dalam  perkara  pengaturan  skor ( Match  Fixing )  di  POLDA  Jawa Timur.

## Daftar Pustaka
Aji,  Indriyanto  Seno. Korupsi  Kebijakan Aparatur  Negara .  Jakarta:  Diadit Media, 2007.
Ali,  Achmad. Menguak  Teori  Hukum (Legal  Theory)  Dan  Teori  Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interprestasi Undang-Undang . Jakarta: Kencana, 2009. Andromeda,  Luthfiyanti.  “Perkawinan Penghayat  Kepercayaan  Sapta Darma Di Surabaya (Studi Efektivitas  Pencatatan  Perkawinan Menurut Lawrence M. Friedman).” UIN Sunan Ampel Surabaya , 2020.
Dellyana  Shant. Konsep  Penegakan
Hukum,  Sinar  Grafika .  Yogyakarta: Liberty, 1988.
“Hasil  Wawancara  Dengan  Bapak  Dwi Purwanto  Bagian  Banit  Subdit  I
Kamneg Subbagrenmin
Direskrimum Polda Jatim,  9 Maret 2022,” n.d.
Ilyas,  Amir. Asas-Asas  Hukum  Pidana Memahami  Tindak  Pidana  Dan Pertanggungjawaban  Pidana  Sebagai Syarat  Pemidanaan  (Disertai  Teori- Teori  Pengantar  Dan  Beberapa Komentar) .  Yogyakarta:  Rangkang Education  Yogyakarta  &  PuKAP- Indonesia, 2012.
Istighfar, Luhur. Suap Dan Aparat Penegak Hukum” .  Kompendium  Pidana Suap BPHN, n.d.
Kristiyanto,  Eko  Noer.  “Tindak  Pidana Pengaturan Skor”,” n.d.
Lawrence  M  Friedman. The  Legal  System A  Social  Science  Perspective;  Sistem Hukum  Perspektif  Ilmu  Sosial: Penerjemah;  M.  Khozim .  Bandung: Nusa Media, 2013. Mandiana,  S. Handout  Metode  Penelitian Hukum .  Surabaya:  Hilal  Pustaka,
2022.
Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum . Bandung: Citra Aditya Bhakti, n.d.
Sipahutar,  Celvin  Moniaga.  “J ika  5 Pemain Perserang Terbukti Terlibat  Pengaturan  Skor,  APPI
Tak  Akan  Beri  Bantuan  Hukum, Kompas.Com,” n.d.
Subandi,  A. Tinjauan  Yuridis  Tindak Pidana Suap Pengaturan Skor (Match Fixing)  Dalam  Pertandingan  Sepak Bola  Di  Indonesia .  Simposium Hukum Indonesia Vol.50,No.1,2019, 2022.