## JIUBJ

## Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan
Putri Nadia 1 , Rayna Kartika 2
1,2 Fakultas Ekonomi Pascasarjana Akuntansi, Universitas Andalas, Indonesia Correspondence email: putrinadiaunand@gmail.com
Abstrak. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak, dan Penyuluhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.  Penelitian  ini  mengunakan  data  laporan  yang  didokumentasi  dari  kantor  pelayanan  pajak  Kecamatan  Tampan Pekanbaru  dan  Badan  Pusat  Statistik  Pekanbaru  berupa  data  Inflasi,  kegiatan  penagihan,  dan  penyuluhan  pajak  selama  3  tahun (Januari 2017  –   Desember 2019). Data dianalisis menggunakan  analisis Regresi  Berganda. Hasil penelitian  menunjukan bahwa variabel  inflasi  dan  penyuluhan  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  penghasilan.  Di  sisi  lain,  variabel penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Temuan ini menggaris bawahi penagihan pajak  penghasilan  tidak  memiliki  pengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  penghasilan ini  disebabkan  penagihan  pajak dilakukan  pada  semua  kalangan  yang  memiliki  tunggakan  pajak. Sebagai  kontribusi  bahwa  dalam  penerbitan  Surat  Tagihan Pajak(STP), fiskus dapat memfokuskan penerbitan STP kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan yang jumlahnya besar, agar penerimaan pajak penghasilan dapat meningkat lebih cepat. karena semakin banyak STP yang dikeluarkan membuktikan bahwa kegiatan penagihan pajak belum tentu dapat berjalan secara efektif.
Kata kunci : Penerimaan Pajak Penghasilan; Inflasi; Penagihan Pajak; Penyuluhan Pajak.
Abstract. This study aims to examine the effect of inflation, tax collection, and tax education on income tax revenue. This study uses report data documented from the Tampan subdistrict tax office in Pekanbaru and the Central Statistics Agency of Pekanbaru in  the  form  of  inflation  data,  billing  activities,  and  tax  counseling  for  3  years  (January  2017  -  December  2019).  Data  were analyzed using Multiple Regression analysis. The results showed that inflation and tax counseling variables significantly influence income tax revenue. On the other hand, the tax collection variable has no significant effect on income tax revenue. This finding underlines the collection of income tax does not have a significant effect on income tax revenue is due to tax collection carried out on all people who have tax arrears. As a contribution that in the issuance of Tax Collection Letter (STP), the tax authorities can focus  the  issuance  of  STP  to  taxpayers  who  have  large  amounts  of  arrears,  so  that  income  tax  revenue  can  increase  faster. because more and more STPs issued to prove that tax collection activities may not be able to run effectively.
Keywords: Income tax revenue; Inflation; Tax collection; Tax Education

## PENDAHULUAN
Pemerintah  menggunakan  sistem  pajak  sebagai instrumen kebijakan untuk mencapai berbagai tujuan, di antaranya  adalah  redistribusi  pendapatan,  stabilisasi ekonomi,  penyediaan  barang  publik,  dan  mendorong pertumbuhan ekonomi (Amir, Asafu-Adjaye & Ducpham,  2013).  Kombinasi  dan  pentingnya  tujuan  ini bervariasi  untuk  setiap  negara,  dan  biasanya  tergantung pada latar belakang politik dan  ekonomi masing-masing (Amir  et  al.  2013).  Di  Indonesia  Pajak  sebagai  sumber utama  penerimaan  negara  yang  menyumbang  sekitar 70%  dari  seluruh  penerimaan  negara  (Nurlaela,  2018). Dengan  demikian,  tanpa  penerimaan  pajak,  sebagian besar  kegiatan  negara  seperti  belanja  pegawai  sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan akan sulit  untuk  dilaksanakan  (Yunita,Ratnawati,  &  Rusli, 2017). Semakin banyak pajak yang diterima negara akan menambah  pendapatan  negara,  maka  diasumsikan semakin  banyak  infrastruktur  atau  fasilitas  yang  akan dibangun  demi  menciptakan  kesejahteraan  masyarakat (Pranata  &  Setiawan,  2015).  Penerimaan  pajak  dalam negeri  terbagi  dalam  beberapa  sektor  seperti,  Pajak Penghasilan  (PPh),  Pajak  Pertambahan  Nilai  (PPN),
Pajak  Bumi  Bangunan  (PBB),  cukai  dan  pajak  lainnya. Salah  satu  sektor  perpajakan  yang  memiliki  kontribusi tertinggi  terhadap  pendapatan  negara  yaitu  pajak penghasilan (Pratama, Dwiatmanto, & Agusti, 2015).
Pemerintah  mewajibkan  masyarakatnya  untuk membayar  pajak,  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan perpajakan  KEP-DJP  No.161/PJ/2001  yang  menyatakan setiap badan atau orang yang berada di indonesia apabila telah  memenuhi  kewajiban  untuk  memiliki  Nomor Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP),  maka  kepadanya diwajibkan menjalankan kewajibannya untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan  pajak,  begitu  pula  bendaharawan  sebagai pemotong dan pemungut pajak.
Penagihan  pajak  dapat  dilakukan  salah  satunya melalui penagihan pajak kepada wajib pajak oleh fiskus, ketika  fiskus  sudah  melakukan  peneguran  serta memperingatkan wajib pajak agar memenuhi kewajibannya,  namun  wajib  pajak  tersebut  juga  tidak mau  memenuhi  kewajiban  perpajakannya,  maka  fiskus harus  melakukan  penagihan  pajak  dengan  cara melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan  surat  paksa,  mengusulkan  pencegahan,
Putri  Nadia  dan  Rayna  Kartika,  Pengaruh  Inflasi,  Penagihan  Pajak  dan  Penyuluhan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan
melaksanakan  penyitaan,  melaksanakan  penyanderaan dan menjual barang yang telah disita (Rusdji, 2004). Hal itu  terpaksa  dilakukan  fiskus  untuk  menyadarkan masyarakat  bahwa  pajak  itu  sangat  penting,  dengan adanya  tindakan  tersebut  maka  penerimaan  pajak  suatu negara khususnya pajak penghasilan akan meningkat.
Faktor  penunjang  penerimaan  pajak  penghasilan seperti  membuat  program  penyuluhan  perpajakan diperlukan  agar  masyarakat  menyadari  pentingnya membayar  pajak.  Kegiatan  penyuluhan  pajak  tersebut juga  dapat  memudahkan  fiskus  dalam  melakukan penagihan  pajak  kepada  masyarakat  yang  terlibat  dalam wajib pajak. Penyuluhan bisa dilakukan secara langsung dari  tempat  ke  tempat,  melakukan  seminar  atau perkumpulan  atau  secara  tidak  langsung  melalui  media cetak  atau online .  Tujuan  penyuluhan  perpajakan dilaksanakan  sebagai  langkah  Dirjen  pajak  untuk memberikan  pengertian,  informasi  dan  pembinaan kepada  masyarakat  mengenai  segala  sesuatu  yang berhubungan dengan perundang – undangan perpajakan. Harapan  dirjen  pajak  setelah  melakukan  kegiatan penyuluhan  pajak  ini  agar  masyarakat  paham  dan mengerti  bahwa  pembayaran  pajak  merupakan  suatu kewajiban yang diharuskan.
Masyarakat sangat mengharapkan peranan pemerintah dalam memperhatikan kebutuhannya, seperti pendidikan,  kesehatan,  transportasi  dan  lain  sebagainya. Namun,  kenyataannya  masih  banyak  masyarakat  yang belum  taat  membayar  pajak  karena  minimnya  informasi mengenai  manfaat  pajak  serta  kurangnya  perhatian masyarakat  mengenai  kewajiban  perpajakan,  untuk  itu pemerintah  perlu  melakukan  perbaikan  dalam  faktor eksternal yang menyangkut masalah lingkungan ekonomi  salah  satunya  inflasi  menjadi  masalah penerimaan  pajak  penghasilan  suatu  negara.  Ketika inflasi terjadi maka harga-harga secara keseluruhan akan naik karena disebabkan meningkatnya jumlah uang yang beredar. Hal ini tentu akan menambah beban perusahaan dalam  memproduksi  suatu  barang  karena  meningkatnya jumlah  biaya  produksi  yang  dikeluarkan  seperti  biaya bahan  baku,  ditambah  dengan  permintaan  serikat  buruh yang  meminta  peningkatan  gaji,  dalam  meminimalisir pengeluaran  tersebut  maka  salah  satu  alternatif perusahaan  yaitu  memutuskan  hubungan  pekerjaan dengan karyawannya  hal  ini tentu menyebabkan banyak karyawan yang kehilangan penghasilan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris  pengaruh  dari  Inflasi,  penerimaan,  dan penyuluhan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.  Penelitian  ini  berkontribusi  memberikan bukti  empiris,  inflasi  dapat  mempengaruhi  penerimaan pajak  dan    penyuluhan  pajak  berpengaruh  positif terhadap penerimaan pajak. Penerimaan pajak penghasilan  dalam  penelitian  ini  menjelaskan  bahwa kegiatan  penagihan  pajak  tidak  memiliki  pengaruh signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  penghasilan  yang berarti  pihak  Fiskus  tidak  memiliki  batasan  dalam
penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) seperti memfokuskan  penerbitan  STP  kepada  wajib  pajak  yang memiliki  tunggakan  yang  jumlahnya  besar,  agar penerimaan  pajak  penghasilan  dapat  meningkat  lebih cepat. Semakin banyak STP yang dikeluarkan membuktikan  belum  tentu  membuat  kegiatan  penagihan pajak belum berjalan secara efektif.
Teori  keynes  menyatakan  bahwa  inflasi  terjadi karena  masyarakat  hidup  diluar  batas  kemampuan ekonominya dengan memfokuskan bagaimana perebutan rezeki  antar  golongan  masyarakat  bisa  menimbulkan permintaan lebih besar dari jumlah barang yang tersedia (Putong,  2009).  Hubungan  teori  tersebut  dengan penelitian  ini  bahwa  diperlukan  peranan  pemerintah dalam  mengatasi  masalah  inflasi  tersebut  seperti mengendalikan kebijakan pajak guna menjaga kelancaran  penerimaan  pajak  penghasilan.  Salah  satu fenomena yang dialami oleh perekonomian suatu negara adalah    faktor  inflasi  yang  cenderung  fluktuatif (Pratama,  2016).  Inflasi  merupakan  suatu  keadaan dimana  jumlah  permintaan  lebih  besar  dari  jumlah penawaran.  Ferdiawan  (2015)  menyatakan  inflasi  juga mengakibatkan  menurunnya  nilai  mata  uang  suatu negara  dan  melemahkan  daya  beli  terhadap  uang  yang telah  diinvestasikan.  Disamping  itu,  inflasi  yang  tinggi juga  bisa  mengurangi  tingkat  pendapatan  riil  yang diperoleh  investor  dari  investasinya  (Kewal,  2015). Pratama  (2016)  menegaskan  inflasi  memiliki  pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Kemudian,  Ferdiawan  (2015)  menemukan  bukti  inflasi berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak  penghasilan. Berlandaskan  hal  tersebut  maka  hipotesis  1  dirumuskan sebagai berikut:
H1:  Inflasi  berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak penghasilan
Resmi  (2011)  menyatakan  bahwa  pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing  orang  dalam  tugas-tugas  pemerintah, termasuk perlindungan atau jiwa orang-orang itu beserta harta  bendanya,  maka  semakin  besar  kepentingan seseorang  terhadap  negara,  makin  tinggi  pajak  yang harus dibayar. Hubungan teori tersebut dalam penelitian ini  bahwa  masyarakat  harus  memenuhi  kewajiban perpajakannya  sesuai  dengan  besar  kebutuhannya terhadap pemerintah, agar penerimaan pajak penghasilan stabil.  Penagihan  pajak  merupakan  suatu  kegiatan  yang dilakukan  oleh  direktorat  jendral  pajak  apabila  wajib pajak  memiliki  tanggungan  pajak  yang  masih  harus dibayar baik secara pasif maupun aktif. Penagihan pajak pasif  adalah  penagihan  yang  dilakukan  sebelum  tanggal jatuh  tempo  melalui  himbauan  lewat  surat,  telepon  atau media  lainnya,  sedangkan  penagihan  pajak  aktif  adalah penagihan    pajak  yang  dilakukan  setelah  jatuh  tempo melalui  penerbitan  surat  teguran,  surat  paksa,  surat perintah melakukan penyitaan sampai dengan
Putri  Nadia  dan  Rayna  Kartika,  Pengaruh  Inflasi,  Penagihan  Pajak  dan  Penyuluhan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan
pelaksanaan  penjualan  barang  sita  melalui  lelang (Paseleng  et  al.,  2013).  Berdasarkan  hasil    penelitian yang dilakukan Sari (2015), penagihan pajak
berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh  Paseleng  et  al.  (2013)  dan  Madjid    (2015)  yang menyatakan  bahwa  ada  hubungan  antara  efektivitas  dan kontribusi  penagihan  pajak.  Berlandaskan  hal  tersebut maka hipotesis 2 dirumuskan sebagai berikut:
H2 : Penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan
Teori bakti mengindikasi bahwa karena sifat suatu negara  maka  timbullah  hak  mutlak  untuk  memungut pajak,  orang  –  orang  tidaklah  berdiri  sendiri,  dengan tidak  adanya  persekutuan  tidak  akan  ada  individu (Resmi, 2011). Hubungan teori tersebut dalam penelitian ini  bahwa  masyarakat  yang  berbakti  ialah  masyarakat yang taat akan pajaknya. Pihak fiskal harus memfokuskan  kegiatan  penyuluhan,  agar  meningkatkan sifat  bakti  terhadap  masyarakat  dalam  memenuhi kewajiban perpajakannya. Tinggi rendahnya penerimaan pajak  dapat  dipengaruhi  beberapa  faktor,  salah    satu faktornya  adalah  kurangnya  penyuluhan  perpajakan kepada  wajib  pajak  (Putriani  &  Budiartha,  2016). Penyuluhan  perpajakan  dilakukan  oleh  petugas  pajak untuk  memberikan  informasi  agar wajib  pajak memahami  tata  cara    pembayaran  pajak  yang  benar  dan sesuai  dengan  peraturan  perpajakan.    Penyuluhan merupakan  suatu  bentuk  pendidikan  yang  cara,  bahan dan  sarananya    disesuaikan  dengan  keadaan,  kebutuhan dan kepentingan sasaran (Rohmawati & Rasmini, 2012). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putriani dan Budiartha  (2016),  penyuluhan  perpajakan  berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan badan.
Berlandaskan  hal  tersebut  maka  hipotesis  3  dirumuskan sebagai berikut:
H3 : Penyuluhan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan

## METODE
Penelitian  ini  mengunakan  data  skunder.  Data yang  diperoleh  berasal  dari  dokumentasi  Kantor Pelayanan  Pajak  Tampan  Pekanbaru  dan  website  resmi Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Pekanbaru  selama  3  tahun (Januari  2017  –  Desember  2019)    secara  bulanan sehingga  diperoleh  sampel  dalam  penelitian  ini  sebesar 36 buah data (3 tahun x 12 bulan). Data tersebut berupa data  penerimaan  pajak  penghasilan  pasal  25  (Y),  data kegiatan  penyuluhan  pajak  (X3),  data  penerbitan  SKP dari penagihan pajak (X2) serta data inflasi (X1) bulanan yang  diterbitkan  oleh  badan  pusat  statistik  pekanbaru melalui  website resminya. Data dianalisis menggunakan analisis  regresi  berganda  dengan  menggunakan  uji asumsi klasik berupa uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi serta menguji hipotesis  menggunakan  uji  secara  parsial  (t),  simultan (F) dan koefisien determinasi (R 2 ). Alat yang digunakan untuk  membantu  mengolah  data  dan  menguji  hipotesis tersebut menggunakan software berupa SPSS Versi 25.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  uji  Statistik  Deskriptif  pada  penelitian  in bisa  dilihat  pada  Tabel  1.  Tabel  1  menunjukkan  bahwa terdapat penyebaran data yang baik karena pada variabel penagihan  pajak,  penyuluhan  pajak  dan  penerimaan pajak  penghasilan  memiliki  rata  –  rata  lebih  tinggi dibanding  nilai  standar  deviasinya.  Namun  berbanding terbalik  pada  variabel  Inflasi  yang  rata  –  ratanya  lebih rendah dari nilai standar deviasinya.
Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Inflasi 36 -1,26 1,46 0,3019 0,58691 Penagihan Pajak 36 16,08 22,26 20,0217 1,66541 Penyuluhan Pajak 36 0 4 2,61 0,994 Penerimaan Pajak 36 22,72 25,87 24,3714 0,54674
Sumber: Data Penelitian, 2020
Model  regresi  yang  baik  adalah  variabel terdistribusi  normal  atau    mendekati  normal.  Uji Normalitas  pada  penelitian  ini  mengunakan  uji  statistik Kolmogorov-Smirnov  Test .  Hail  uji  Normalitas  dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2 . Hasil Uji Normalitas
Unstandardized Residual N 36 Test Statistic ,093 Asymp. Sig. (2-tailed) ,200 Sumber: Data Penelitian, 2020 Tabel 2 dapat dilihat bahwa asymp. sig. ( 2-tailed ) bernilai 0.200. hal ini menunjukkan bahwa nilai tersebut lebih  besar  dari  taraf  nyata  5%  (0.200  > 0.05)  sehingga dapat dinyatakan data penelitian terdistribusi normal.
Kriteria  untuk menguji ada  atau  tidaknya  korelasi dalam  model  regresi  dengan  melihat  nilai  tolerance  dan Variance  Inflation  Factor  (VIF).  Uji  Multikoleniaritas dapat  dilihat  berdasarkan  nilai  VIF  dan  nilai  tolerance. Hasil uji dapat dilihat dari Tabel 3.
Putri  Nadia  dan  Rayna  Kartika,  Pengaruh  Inflasi,  Penagihan  Pajak  dan  Penyuluhan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan
Tabel 3 . Hasil Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF (Constant) Inflasi 0,977 1,023 Penagihan Pajak 0,997 1,003 Penyuluhan Pajak 0,979 1,022 a. Dependent Variabel: Penerimaan Pajak Penghasilan
Sumber: Data Penelitian, 2020
Berdasarkan  Tabel  3  dapat  disimpulkan  bahwa semua variabel memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,10  (>0.10) dan  nilai  VIF  lebih  kecil  dari  10  (<10)  hal ini  membuktikan  bahwa  semua  variabel  terbebas  dari masalah multikolinearitas.
Peneliti  menggunakan  uji  glejser  yaitu    dengan cara  meregresikan  antara  variabel  independen  dengan nilai  absolut  residualnya  (Ghozali,  2018).  Jika  nilai signifikansi antara variabel independen  dengan absolute residual  lebih  dari  0,05  maka  dapat  disimpulkan  bahwa tidak  terjadi  heteroskedastisistas  (Ghozali,  2018).  Hasil Uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Sig (Constant) 0.319 Inflasi 0.534 Penagihan Pajak 0.144 Penyuluhan Pajak 0,529
a. Dependent Variable : Penerimaan Pajak Penghasilan Sumber: Data Penelitian, 2020
Tabel  4  diperoleh  nilai  korelasi  masing  –  masing variabel  dengan  menggunakan unstandardized  residual dan  nilai absolute  residual pada  variabel  terikat ( abs_res )  memiliki  nilai  signifikansi  lebih  dari  0.05 (>0.05)  ini  berarti  bahwa  semua  variabel  terbebas  dari masalah heteroskedastisitas pada model regresi.
Model  regresi  yang  baik  biasanya  tidak  terjadi masalah autokorelasi. Untuk membuktikan model regresi terbebas  dari  autokorelasi  yaitu  dengan  melihat  nilai Durbin –  Watson (DW), nilai DW yang diperoleh harus lebih  besar  dari  DU  dan    lebih  kecil  dari  4-DU  (DU  < DW  <  4-DU).  Hasil  uji  autokorelasi  dapat  dilihat  pada tabel 5.
Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi Model Summary b Model Durbin-Watson 1
2,543
b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak Penghasilan Sumber: Data Penelitian, 2020
Tabel    5  menunjukkan  nilai  DW  yang  diperoleh 2.543  Hasil  tersebut  lebih  besar  dari  nilai  DU  dimana berdasarkan  tabel Durbin  –Watson N=36,  K=3  sebesar 1.29 dan lebih kecil dari 4 – DU (4 – 1.29 = 2.71). Hasil tersebut  menunjukkan  bahwa  DU  <  DW  <  4  –  DU  ,
sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  tidak terjadi autokorelasi.
Hasil Regresi Linear berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients Model Unstandardized Coefficients t Sig. B (Constant) 22,913 26,254 0.000 Inflasi 0,330 2,2723 0,010 Penagihan Pajak 0,022 0,520 0,607 Penyuluhan Pajak 0,352 4,937 0,000 a. Dependent Variabel: Penerimaan Pajak Penghasilan
Sumber: Data Penelitian, 2020
Tabel  6  diperoleh  persamaan  regresi  linier berganda nya sebagai berikut:
Y = 22.913 + 0.330X 1 + 0.022X 2 + 0.352X 3
Nilai  konstanta  (a)  adalah  22.913.  artinya  jika inflasi,  penagihan  pajak,  dan  Penyuluhan  pajak  nilainya adalah  0  maka  tingkat  penerimaan  pajak  penghasilan nilainya negatif, yaitu 22.913. Koefisien regresi variabel inflasi  (b 1 )  bernilai  positif,  yaitu 0.330  maka  setiap peningkatan  inflasi  sebesar  1,  penerimaan  pajak penghasilan  juga  akan  meningkat  sebesar 0.330  dengan asumsi  bahwa  variabel  bebas  lainnya  bernilai  konstan. Penagihan  pajak  (b 2 )  bernilai  positif  yaitu  0.022  maka setiap  peningkatan  penagihan  pajak  sebesar  1, penerimaan  pajak  penghasilan  juga  akan  meningkat sebesar  0.022  dengan  asumsi  bahwa  variabel  bebas lainnya  bernilai  konstan.  Penyuluhan  pajak  (b 3 )  bernilai positif, yaitu 0.352 maka setiap peningkatan penyuluhan pajak sebesar 1, penerimaan pajak penghasilan juga akan meningkat  sebesar  0.352  dengan  asumsi  bahwa  semua variabel bebas lainnya bernilai konstan. Kemudian, Hasil Uji  F  untuk  pengujian  variabel  secara  bersama-sama dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel 7 . Hasil Uji F ANOVA Model F Sig. Regression 9,595 0,000 a. Dependent Variabel: Penerimaan Pajak Penghasilan
b. Predictors: (Constant), Penyuluhan Pajak, Penagihan Pahak, Inflasi
Sumber: Data Penelitian, 2020
Tabel  7    memiliki    nilai  F  hitung  sebesar  9.595 dan  F  tabel  sebesar  2.901  artinya  F  hitung  >  F  tabel (9.595  >  2.922)  maka  H0  di  tolak.  Jadi  dapat disimpulkan  bahwa  inflasi,  penagihan  pajak,  dan penyuluhan  pajak  secara  bersama  –  sama  berpengaruh
Putri  Nadia  dan  Rayna  Kartika,  Pengaruh  Inflasi,  Penagihan  Pajak  dan  Penyuluhan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan
terhadap  penerimaan  pajak  penghasilan.  Selanjutnya, Hasil Koefisien Determinasi dapat dilihat pada Tabel 8.
Tabel 8. Hasil Koefisien Determinasi

## Model Summary
R ,688 a R Square 0,474 Adjusted R Square 0,424 Std. Error of the Estimate 0,41488 a. Predictors: ( Constant ) , Penyuluhan Pajak, Penagihan Pajak, Inflasi Sumber: Data Penelitian, 2020
Tabel  8  diatas  menunjukkan  nilai  R Square yang telah  disesuaikan  ( Adjusted  R  Square )  sebesar  0.424  ini berarti  sumbangan  pengaruh  variabel  independen terhadap  variabel  dependen  sebesar  42.4%,  sedangkan sisanya  dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak dimasukkan dalam model ini.
Hipotesis  1  memprediksi  bahwa  Inflasi  memiliki pengaruh terhadap Penerimaan pajak Penghasilan. Tabel 6 Menunjukkan signifikansi Variabel inflasi menunujukkan nilai lebih kecil dari taraf nyata (0.010 < 0.05)  artinya  inflasi  secara  parsial  berpengaruh signifikan  terhadap  penerimaan  pajak  penghasilan. Selain  itu  koefisien  variabel  inflasi  sebesar 0.330 menunjukkan  bahwa  inflasi  dan  penerimaan  pajak penghasilan  memiliki  hubungan  positif.  Hasil  ini mendukung  penelitian  yang  dilakukan  Ferdiawan  et  al. (2015)  yang  menyatakan  bahwa  inflasi  berpengaruh terhadap  penerimaan  pajak  penghasilan.  Namun,  hal  ini bertolak  belakang  terhadap  penelitian  yang  dilakukan Pratama  et  al.  (2016)  yang  mengatakan  bahwa  inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan.
Hipotesis  2  menyatakan  bahwa  penagihan  pajak berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak Tabel  6 Menunjukkan nilai signifikansi variabel penagihan pajak menunjukkan  nilai  lebih  besar  dibanding  tarif  nyata (0.607 > 0.05) yang berarti bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  penerimaan pajak  penghasilan.  Namun  koefisien  variabel  penagihan pajak  sebesar  0.022  menunjukkan  bahwa  penagihan pajak  memiliki  pengaruh  yang  positif  terhadap penerimaan  pajak  penghasilan.  Hasil  penelitian  ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan Sari (2015)  yang  menyatakan  bahwa  penagihan  pajak berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak  penghasilan. Hal  ini  disebabkan  penagihan  pajak  dilakukan  pada semua kalangan yang memiliki tunggakan pajak. Hal ini mengidikasi  bahwa  banyaknya  STP  yang  dikeluarkan karena  penagihan  yang  dilakukan  tidak  di  fokuskan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak lebih besar.
Hipotesis  3  menyatakan  bahwa  penyuluhan  pajak berpengaruh  terhadap  penerimaan  pajak Tabel  6 Menunjukkan nilai  signifikansi  lebih kecil dari  taraf
nyata  0.05%  (0.000  <  0.05)  ini  berarti  bahwa penyuluhan  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap penerimaan  pajak  penghasilan.  Selain  itu  koefisien variabel  penyuluhan  pajak  sebesar  0.352  menunjukkan bahwa  penyuluhan  pajak  dan  penerimaan  pajak penghasilan  memiliki  hubungan  positif.  Hasil  penelitian ini  mendukung  pembahasan  dari  peneliti  terdahulu, penelitian  yang  dilakukan  Putriani  &  Budiartha  (2016) yang  menyatakan  bahwa  penyuluhan  pajak  berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak penghasilan.

## SIMPULAN
Penelitian ini menguji pengaruh Inflasi, Penerimaan  Pajak,  dan  Penyuluhan  Pajak  terhadap penerimaan  pajak.  Berdasarkan  hail  regresi  yang  telah dilakukan  diperolah  hasil.  Inflasi  dan  penyuluhan  pajak berpengaruh  secara  signifikan  terhadap  penerimaan pajak  penghasilan. Tinggi  rendahnya  inflasi  dapat mempengaruhi penerimaan pajak dan kegiatan penyuluhan  dilakukan  bukan  hanya  untuk  mengajak wajib  pajak  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya, tetapi  lebih  memberikan  edukasi  kepada  wajib  pajak mengenai  manfaat  pajak  tersebut,  sehingga  kegiatan penyuluhan  pajak  tersebut  memberikan  respon  positif terhadap masyarakat. Sedangkan penagihan  pajak  tidak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal  ini  disebabkan  penagihan  pajak dilakukan  pada  semua  kalangan  yang  memiliki tunggakan pajak. Hal  ini mengidikasi bahwa  banyaknya STP yang dikeluarkan karena penagihan yang dilakukan tidak  di  fokuskan  kepada  wajib  pajak  yang  memiliki tunggakan pajak lebih besar.
Penelitian  ini  memiliki  keterbatasan.  Pertama, studi  ini  hanya  melibatkan  satu  kantor  KPP  pelayanan pajak  daerah  tampan  pekanbaru  penelitian  yang  akan datang dapat memperluas lokasi. Terakhir, Penelitian ini hanya  mempertimbangkan  tahun  penelitian  yang  akan datang  dapat  menambahkan  periode  waktu  lebih  dari  3 tahun,  agar  bisa  lebih  luas  sehingga  hasil  yang didapatkan lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir, H., Asafu-Adjaye, J., & Ducpham, T. (2013). The impact  of  the  Indonesian  income  tax  reform:  A CGE  analysis.  Economic  Modelling,  31,  492– 501. doi:10.1016/j.econmod.2012.12.018 Ferdiawan,  M.A.,  Kertahadi,  &  Jauhari,  A.  (2015).
Pengaruh  Tingkat  Inflasi,  Tingkat  Suku  Bunga Sertifikat  Indonesia,  dan  Nilai  Tukar  Kurs Terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  (Studi Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Dalam Kurun Waktu  2005  –  2014). Jurnal  Mahasiswa Perpajakan (JEJAK) , 5 (2), 1-9.
Ghozali,  I.  (2018).  Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipinegoro.
Putri  Nadia  dan  Rayna  Kartika,  Pengaruh  Inflasi,  Penagihan  Pajak  dan  Penyuluhan  Pajak  terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan
Kewal, S.S. (2012). Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Kurs, Dan  Pertumbuhan  PDB  Terhadap  Indeks  Harga Saham Gabungan. Jurnal Economia , 8 (1), 53-64. Madjid, O. & Kalangi,  L. (2015). Efektivitas Penagihan Pajak  Dengan  Surat  Teguran  dan  Surat  Paksa Terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Pada Kantor  Pelayanan  Pajak  Pratama  Bitung. Jurnal EMBA, 3(4), 478-487. Nurlaela,  L.  (2018).  Pengaruh Self  Assessment  System dan  sanksi  perpajakan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  pada  KPP  Pratama  Garut. Jurnal  Wahana Akuntansi, 3 (1), 1-11.
Putong,  I.  (2009).  Economics,  Pengantar  Mikro  dan Makro.  Edisi  Ketiga. Jakarta:  Mitra  Wacana Media.
Pranata,  P.  A.,  &  Setiawan,  P.  E.  (2015).  Pengaruh Sanksi  Perpajakan,  Kualitas  Pelayanan  Dan
Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-jurnal Akuntansi , 456-473.
Pratama, N.P, Dwiatmanto, & Agusti, R.R. (2016).Pengaruh  Inflasi,  Pemeriksaan  Pajak,  dan Jumlah  Wajib  Pajak  Terhadap  Penerimaan  Pajak Penghasilan (Studi Pada Kantor   Pelayanan  Pajak Pratama  Malang  Utara  Periode  2010  Sampai 2014). Jurnal  Mahasiswa  Perpajakan (JEJAK), 8 (1), 1-8.
Putriani,  I.A.N  &  Budiartha,  I.K.  2016.  Pengaruh Penyuluhan  Perpajakan  dan  Pelayanan  Fiskus Pada  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Badan. E-
Jurnal Akuntansi, 14 (1),79-90.
Paseleng,  A,    Poputra,  A.T.  &  Tangkuman,  S.J.  (2013). Efektivitas  Penagihan  Pajak  Dengan  Surat Teguran  dan  Surat  Paksa  Terhadap  Penerimaan Pajak  Penghasilan    Pada  Kantor  Pelayanan  Pajak Pratama Manado. Jurnal EMBA, 1 (4), 2371-2381. Resmi,  Siti.  (2011).  Perpajakan:  Teori  dan  Kasus.  Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat .
Rohmawati,  A.N  &  Rasmini,  N.K.  (2012).  Pengaruh Kesadaran,  Penyuluhan,  Pelayanan,  dan  Sanksi Perpajakan  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang Pribadi. E-Jurnal Akuntansi, 1 (2), 1-17.
Sari,  W.P.  (2015).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib  Pajak, Kegiatan  Sosialisasi  Perpajakan,  Pemeriksaan Pajak  Dan  Jumlah  Wajib  Pajak  Yang  Terdaftar Terhadap  Penerimaan  Pajak  Penghasilan  Orang Pribadi Di KPP Pratama Pekanbaru  Tampan. Jom FEKON , 2(2), 1-15.
Yunita, Ria., Rusnawati, V., & Rusli, R. (2017). Faktor-
Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Melaksanakan  Kewajiban  Perpajakan  Oleh  Wajiv Pajak Orang Pribadi yang Melaksanakan Pekerjaan  Bebas  UMKM  di  Kota  Pekanbaru (Studi Empiris KPP Pratama Pekanbaru
Tampan). Jurnal  Online  Mahasiswa  Fakultas Ekonomi Universitas Riau,4 (1), 827-840.