## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KLAIM ASURANSI
Oleh :
Neneng Sri  Setiawati Bagian Keperdataan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Jasa  asuransi  makin  lama  makin  diminati  oleh  dan  masyarakat  umum  ,  hampir setiap  risiko  transaksi  menggunakan  jasa  asuransi  telah  menjadi  kebutuhan  hidup sebagaian  masayarakat  Indonesia,  kepercayaan  masyarakat  terhadap  perusahaan asuransi  tumbuh  pesat  dilihat  dari  jumlah  premi  yang  berhasil    dihimpun  oleh perusahaan  asuransi.oleh  karena  itu  kepercayaan  masyarakat  terhadap  asuransi  harus didukung dengan perbaikan kinerja perusahaan asuransi. KUH Perdata, KUH Dagang, dan dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebagaimana telah  di  rubah  dengan  Undang-Undang  No.  40  Tahun  2014  tentang  Usaha Perasuransian,  telah  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  pemegang  polis asuransi.Undang-Undang  No.  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen mengetapkan tentang hak, kewajiban dan perbuatan  yang  dilarang  oleh perusahaan asuransi  sebagai  pelaku  usaha  serta  penyelesaian  sengketa  klaim  asuransi.  Walaupun hubungan  hukum  antara  pemegang  polis  asuransi  dan  peruisahaan  asuransi  termasuk ke  dalam  hukum  keperdataan,  namun  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen mengenakan  sanksi  pidana  bagi  pelanggar  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen termasuk bagi perusahaan asuransi.

## Kata Kunci      : Asuransi, perlindungan konsumen

## ABSTRACT
Insurance services increasingly in demand by and the general public, almost every risk of transactions using insurance services has become a necessity of life as an Indonesian society, public confidence in  insurance  companies grew rapidly seen  from  the amount of  premiums  collected  by  insurance  companies.  insurance  must  be  supported  by performance improvement of insurance companies. Civil Code, KUH Dagang, and and Law  no.  2  of  1992  concerning  Insurance  Business  as  already  amended  by  Act  no.  40 Year  2014  on  Insurance  Business,  has  provided  legal  protection  for  insurance policyholders.  8  of  1999  on  Consumer  Protection  stipulates  on  the  rights,  obligations and  deeds  that  are  prohibited  by  insurance  companies  as  business  actors  as  well  as settlement of insurance claim disputes. Although legal relationships between insurance policyholders  and  insurance  companies  are  included  in  the  civil  law,  the  Consumer Protection Act imposes criminal sanctions for violators of the Consumer Protection Act, including for insurance companies.
Keywords: Insurance, Consumer Protection.

## A. Pendahuluan
Asuransi  merupakan    lembaga pengalihan  risiko  mempunyai    arti yang  sangat  penting  bagi  masyarakat, maupun  perusahaan.  Asuransi  juga merupakan  lembaga  keuangan  non bank  yaitu  bergerak  dalam  bidang layanan  jasa  yang  diberikan  kepada masyarakat  dalam  mengatasi  risiko apabila  terjadi  sewaktu-waktu  .  Bagi masyarakat,  seseorang  yang  menutup perjanjian  asuransi  akan  merasa  aman karena  mendapat  perlindungan  dari kemungkinan  yang  yang  tidak  terduga sebelumnnya  atau    tertimpa  suatu kerugian Pengaturan asuransi di Indonesia diatur dalam Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.  40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian ( UU Asuransi). Perusahaan Asuransi di Indonesia sudah ada sejak tahun 1816.
Perusahaan  asuransi  yang  pertama bernama  Samarang  Sea  merupakan perusahaan    asuransi    yang    didirikan oleh  pemerintah  kolonial  Belanda. Pada  waktu  bersamaan  ada  beberapa perusahaan asuransi lainnya yaitu Java Sea,  Arjoeno  Veritas  dan  Mercurius yang  merupakan  kantor  cabang  dari perusahaan  asuransi  yang  berkantor pusat  di  Belanda,Inggris  dan  negara
dari  benua  Eropa  lainnya.  Tujuan perusahaan  ini  untuk  melindungi risiko    orang-orang  Belanda  beserta armada  laut  pengangkut  rempah- rempah 1
Sampai  saat  ini  lebih  dari  50 perusahaan  asuransi  di  Indonesia, terutama  asuransi  jiwa.    hal    ini dikarenakan    populasi    penduduk  saat ini mencapai 27.77 juta jiwa 2 . kesadaran berasuransi masyarakat Indonesia  masih  rendah,  penetrasi pasar  asuransi  masih  relatif  kecil. Karena  masih  banyak  masyarakat kelas  bawah  yang  belum  memiliki kesadaran  akan  perlunya  asuransi  dan kelemahan  daya  beli  sehingga  sulit membeli polis hal ini menjadi tantangan  tersendiri  bagi  perusahaan asuransi untuk memasarkan produknya. Beberapa tahun terakhir kepercayaan masyarakat terhadap asuransi mulai meningkat,
dikarenakan    pertumbuhan  industri asuransi di Indonesia. Kenaikan jumlah  premi  ini  tak    lepas  dari  kerja keras  para  industri  asuransi  yang  aktif dalam  mensosialisasikan    produk- produk  asuransi  kepada  masyarakat
1 Infobank edisi khusus tahun 2008,hlm.150
2 http//ganriukg.word.com.2017-03-19. Diakses Tgl,  9 Desember  2017 jam 17.19.
sehingga masyarakat sudah mulai lebih percaya terhadap  asuransi  walaupun disana  sini  masih  ada    kekurang percayaan .
Total  pendapatan  industri  asuransi jiwa  selama  kuartal  I  2017  mencapai Rp  56,96  triliun,  tumbuh  16,4  persen dibandingkan  periode  sama  tahun sebelumnya  yang  sebesar  Rp  48,94 triliun.  Total  pendapatan  industri asuransi  jiwa,  yakni  sebesar  75,8 persen,"    Dibandingkan  periode  yang sama  tahun  2016,  total  pendapatan premi  tahun  2017  meningkat  25,5 persen  menjadi  Rp  34,4  triliun. pendapatan  premi  meningkat  sebesar 47,5  persen  dan  berkontribusi  sebesar 40  persen.    kata  Hendrisman  kata Ketua  Umum  Asosiasi  Asuransi  Jiwa Indonesia  (AAJI)  Hendrisman  Rahim.
3 Tumbuhnya kepercayaan masyarakat  terhadap  asuransi  bukan berarti tidak ada kekecewaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi.  Sering  terjadi    keluhan    dari nasabah  tentang  sulitnya  pengajuan klaim asuransi, atau adanya penolakan klaim dari perusahaan asuransi padahal  nasabah  sudah  dengan  setia membayar
premi
asuransi.
3 Kompas com di unduh 7 April  2018  jam 22.48
Kekecewaan  masyarakat  pada  industri asuransi akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap asuransi. Dari uraian ini akan mengkaji tentang “perlindungan hukum terhadap  pemegang  polis  asuransi dalam  menyelesaikan    sengketa klaim asuransi.”
B. Perumusan Masalah
Mendasarkan latar belakang diatas, maka  permasalahan  yang  akan dibahas  dalam  tulisan  ini  adalah bagaimana perlidungan hukum terhadap  pemegang  polis  asuransi dalam menyelesaikan sengketa klain asuransi.
C. Pembahasan
1. Pengertian dan Asas-asas

## Perjanjian Asuransi
Istilah  asuransi  merupakan  serapan dari bahasa Belanda assurantie sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan assurance. Dalam bahasa
Belanda selain istilah assurantie, dikenal  istilah  lain  yang  memiliki makna sama, yaitu verzekering. Dewasa ini dikenal dua istilah yaitu asuransi dan pertanggungan  sehingga  di  kalangan perguruan  tinggi  dikenal  istilah  Hukum Asuransi  atau  Hukum  Pertanggungan. Kedua  istilah  ini  memiliki  pengertian
dan makna yang sama.
Dilihat  dari  sisi  ekonomi,  asuransi merupakan  suatu  lembaga  keuangan,
karena
perusahaan asuransi menghimpun  dana  dari  masyarakat dalam  bentuk  premi  dan    dana  yang dihimpun  dikelola  atau  diinvestasikan, digunakan untuk membiayai pembangunan.  Dilihat  dari  tujuannya, asuransi  memiliki  tujuan  memberikan perlindungan  (proteksi)  atas  kerugian keuangan  seseorang  yang  ditimbulkan oleh  suatu  peristiwa  yang  tidak  diduga sebelumnya.  Dengan  demikian  asuransi mengambilalih risiko yang akan dihadapi  oleh  seseorang  dikemudian hari. 4
Pengertian asuransi atau pertanggungan terdapat dalam Pasal 246 KUHD, yaitu :
“ Pertanggungan adalah perjanjian dengan  mana    penanggung mengikatkan
diri kepada tertanggung  dengan  menerima premi,untuk menggantikan kepadanya karena kerugian,kerusakan, atau kehilangan yang diharapkan yang mungkin dideritanya
4 Sentosa Sembiring, Asuransi sebagai Lembaga Perlindungan,dalam Percikan Gagasan Tentang Hukum III Ed itor Mila Chandrawila, Mandar Maju Bandung,1998,hlm. 151.
akibat  dari  suatu  peristiwa  yang belum tetu terjadi”.
Dalam pasal 1774 KUH Perdata, Suatu perjanjian untung-untungan adalah  suatu  perbuatan  yang  hasilnya, mengenai  untung  ruginya,  baik  bagi semua  pihak,  maupun  bagi  sementara pihak,  bergantung  pada  suatu  kejadian yang  belum  tentu.  Demikianlah  adalah perjanjian pertanggungan.
Pada  hakekatnya  asuransi  adalah suatu perjanjian antara nasabah asuransi (tertanggung) dengan perusahaan asuransi (penanggung) mengenai
pengalihan  resiko  dari  nasabah  kepada perusahaan  asuransi. Resiko yang dialihkan meliputi: kemungkinan
kerugian  material  yang  dapat  dinilai dengan  uang  yang  dialami  nasabah, sebagai akibat terjadinya suatu peristiwa  yang  mungkin/belum  pasti akan terjadi.
Berdasarkan  pengertian  di  atas, dapat  diambil  beberapa  kesimpulan tentang perjanjian asuransi, yaitu 5 :
a. Rumusan  asuransi  yang  terdapat dalam  Pasal  246  KUHD  hanya berlaku bagi asuransi kerugian;
5 imaniyati@yahoo.com  ,  di unduh 22 Desember 2017
b. Asuransi  merupakan  perjanjian timbal  balik.  Hal  ini  karena  ada hak dan kewajiban antara tertanggung dan penanggung;
c. Asuransi  merupakan  perjanjian bersyarat. Hal ini karena pelaksanaan kewajiban
penanggung  digantungkan  pada terjadinya suatu peristiwa yang tak tertentu, yaitu peristiwa yang tidak diharapkan dan tidak diperkirakan akan terjadi;
d. Asuransi  merupakan  perjanjian penggantian  ganti  rugi.Hal  ini karena Pasal 246 KUHD menekankan  pada  penggantian kerugian yang sungguh- sungguhdiderita oleh tertanggung;
2. Pengertian asuransi menurut
Undang-undang Republik
Indonesia  nomor  40  tahun  2014 tentang perasuransian
Asuransi  adalah  perjanjian  antara dua  pihak,  yaitu  perusahaan  asuransi dan  pemegang  polis,  yang  menjadi dasar  bagi  penerimaan  premi  oleh perusahaan  asuransi  sebagai  imbalan untuk:
a.  memberikan  penggantian  kepada tertanggung  atau  pemegang  polis
karena  kerugian,  kerusakan,  biaya yang timbul,
kehilangan keuntungan,  atau  tanggung  jawab hukum  kepada  pihak  ketiga  yang mungkin  diderita  tertanggung  atau pemegang  polis  karena  terjadinya suatu  peristiwa  yang  tidak  pasti; atau
b.  memberikan  pembayaran  yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung  atau  pembayaran  yang didasarkan pada hidupnya tertanggung  dengan  manfaat  yang besarnya  telah  ditetapkan  dan/atau didasarkan  pada  hasil  pengelolaan dana.
Dengan  demikian  tampak  bahwa definisi  asuransi  dalam  Undang  - Undang  No.40  tahun  2014  lebih  luas jika  dibandingkan  dengan  definisi asuransi yang ada dalam KUHD. Dalam Pasal  246  telah  secara  eksplisit  hanya melingkupi asuransi kerugian.
Sedangkan  dalam  Ketentuan  Umum Pasal  1  Undang-Undang  No.  40  tahun 2014 telah melingkupi asuransi kerugian sekaligus juga asuransi jiwa.
Berdasarkan definisi dari KUHD dan Undang-Undang  No.  40  tahun  2014 tersebut, maka dalam asuransi terkandung empat unsur yaitu:4
a).Pihak peserta ( insured ) yang berjanji  untuk  membayar  uang premi  kepada  pihak  penanggung, sekaligus  atau  secara  berangsur- angsur.
b).Pihak  penanggung  ( insurer )  yang berjanji  akan  membayar  sejumlah uang  (santunan)  kepada  pihak peserta,  sekaligus atau  secara berangsur-angsurapabila terjadi sesuatu  yang  mengandung  unsur tidak tentu.
c).Suatu  peristiwa  ( accident )  yang tidak tentu (yang tidak diketahuisebelumnya) d).Kepentingan ( interest) yang
mungkin  akan  mengalami  kerugian karenaperistiwa yang tidak tentu.
Perjanjian asuransi
sebagaimana  halnya  perjanjian  lain berlaku asas-asas umum hukum perjanjian/kontrak.  Namun  selain  itu berlaku  pula  asas-asas  perjanjian asuransi sebagai berikut 6 :
a. Asas Indemnity Asas ini menetapkan bahwa tujuan utama  dari  perjanjian  asuransi adalah  membayar  ganti  rugi  jika terjadi  risiko  atas  objek  yang dijamin dengan asuransi tersebut.
6 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis : Menata Bisnis Modern di Era Global, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005, hlm.257.
b. Asas Kepentingan yang dapat diasuransikan ( Insurable  interest ) Asas  ini  menetapkan  bahwa  agar suatu  perjanjian  asuransi  dapat dilaksanakan,  maka  objek  yang diasuransikan  harus  merupakan suatu  kepentingan  yang  dapat diasuransikan  ( insurable  interest ), yakni  kepentingan  yang  dapat dinilai dengan uang.Sesuai dengan hukum yang berlaku,maka kepentingan tersebut pada prinsipnya  harus  sudah  ada  pada saat perjanjian
asuransi ditandatangan.
c. Asas Keterbukaan
Asas ini menetapkan bahwa pihak tertanggung  harus beritikad baik,terbuka  penuh,yaitu  harus membuka semua hal penting yang berkenaan  dengan  objek  yang diasuransikan.  Jika  ada  informasi yang    tidak  terbuka  atau  tidak benar  padahal  informasi  tersebut begitu penting,sehingga seandainya penanggung mengetahui sebelumnya,
penanggung  tidak  akan  mau menjamin  meskipun  tertanggung memiliki  itikad  baik.  Hal  ini membawa akibat terhadap batalnya perjanjian asuransi
tersebut.
d. Asas Subrogasi untuk kepentingan penanggung Asas  subrogasi  ini  menetapkan bahwa  apabila  karena  alasan apapun  terhadap  objek  yang  sama pihak  tertanggung  memperoleh juga ganti rugi dari pihak
ketiga,maka
prisnipnya tertanggung tidak boleh  mendapat ganti  rugi  dua  kali  sehingga  ganti rugi  dari  pihak  ketiga  tersebut akan  menjadi  hak  penanggung. Pihak  tertanggung  bahkan  harus bertanggungjawab jika ia
melakukan  tindakan  yang  dapat menghambat  pihak  tertanggung untuk  mendapat  hak  dari  pihak ketiga  tersebut.Hal ini dapat disimpangi jika disebutkan dengan jelas dalam perjanjian  asuransi.
e. Asas Perjanjian Bersayarat
Seperti  telah  diuraikan,  bahwa asuransi  merupakan  perjanjian bersyarat. Dalam perjanjian asuransi  harus  ditentukan  suatu syarat   bahwa  jika terjadi  sesuatu peristiwa  tertentu,  maka  sejumlah uang  ganti  rugi  akan  dibayar  oleh penanggung. Jika peristiwa tersebut  tidak  terjadi,maka  ganti rugi tidak diberikan.
f. Asas Perjanjian Untung-untungan
Perjanjian  asuransi  merupakan perjanjian untung-untungan. Menurut  KUH  Perdata  suatu perjanjian untung-untungan merupakan  suatu  perbuatan  yang hasilnya,mengenai untung- ruginya,baik bagi semua pihak,maupun  bagi  pihak  tertentu saja, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.
3. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis Asuransi menurut KUH Perdata Pengaturan  tentang  perjanjian asuransi terdapat dalam KUH
Perdata,KUH Dagang, Undang - Undang  No.40  tahun  2014  tentang Usaha  Perasuransian  dan  perundang- undangan lainnya.
Perjanjian  asuransi  tidak  diatur secara  khusus  dalam  KUH  Perdata, tetapi  pengaturannya  terdapat  dalam KUH Dagang. Namun demikian berdasarkan  Pasal  1  KUH  Dagang, ketentuan  umum  perjanjian  dalam KUH  Perdata  dapat  berlaku  bagi perjanjian  asuransi.  Berkaitan  dengan kepentingan  pemegang  polis  terdapat beberapa ketentuan dalam KUH
Perdata dan KUH Dagang, yaitu 7 :
a. Pasal  1320  KUH  Perdata  yang mengatur  tentang  syarat  sahnya perjanjian,  yaitu:  sepakat  mereka mengikatkan diri, kecakapan untuk  membuat  perikatan,  suatu hal  tertentu,  suatu  sebab  yang halal.  Ketentuan  ini  memberikan konsekuensi bahwa pemegang polis  yang  berpendapat  bahwa terjadinya  perjanjian    asuransi karena  adanya  kesesatan,paksaan dan  penipuan  ( dwaling,dwang dan bedrog )  dari  penanggung dapat  mengajukan  permohonan pembatalan  perjanian  asuransi  ke pengadilan.  Apabila  perjanjian asuransi  tersebut  dinyatakan  batal baik  seluruhnya  maupun  sebagian dan  tertanggung  /  pemegang  polis beritikad  baik,maka  pemegang
polis berhak menuntut
pengembalian  premi  yang  telah dibayarkan.
b. Pasal 1266 KUH Perdata
mengatur  bahwa  syarat  batal dianggap    selalu    dicantumkan dalam  perjanjian  timbal  balik apabila  salah  satu  pihak  tidak memenuhi kewajibannya.Bagi pemegang  polis  hal  ini  harus
7 Man Suparman dan Endang S. Op.Cit .,hlm. 9 – 15.
diperhatikan  sebab  kemungkinan yang bersangkutan terlambat dalam  melakukan  pembayaran premi.  Namun  hal  ini  tidak menyebabkan perjanjian batal dengan  sendirinya  akan  tetapi harus dimintakan pembatalan kepada  hakim.  Dalam  praktik biasanya  dicantumkan    dalam polis  klausula  yang  menentukan bahwa  perjanjian  asuransi  tidak akan  berjalan  apabila  premi  tidak dibayar  pada  waktunya.  Hal  ini untuk  menghindari  agar  setiap terjadi  kelambatan  pembayaran premi tidak perlu minta pembatalan  kepada  pengadilan karena dianggap kurang praktis.
c. Pasal  1267  diterapkan  dalam perjanjian asuransi; jika penanggung yang memiliki
kewajiban memberikan ganti kerugian  atau  sejumlah  uang terhadap tertanggung ternyata melakukan inkar janji,maka pemegang  polis  dapat  menuntut pemnggantian biaya,ganti rugi dan bunga.
d. Dalam perjanjian asuransi,
prestasi
penanggung digantungkankan  pada  peristiwa yang  belum  pasti  terjadi.  Untuk
mencegah penanggung menambah syarat-syarat lainnya
dalam
memberikan ganti rugi atau sejumlah  uang,pemegang  polis harus  memperhatikan  ketentuan Pasal  1253  s.d.  Pasal  1262  KUH Perdata.
e. Pasal  1318  KUH  Perdata  dapat digunakan  oleh  ahli  waris  dari pemegang  polis  untuk  menuntut penanggung  memberikan  ganti kerugian  atau  sejumlah  uang kepada penanggung.Pasal ini menetapkan  bahwa  jika  seorang minta diperjanjikan sesuatu
hal,maka  dianggap  itu  adalah untuk  ahli  waris-ahli  warisnya dan orang-orang yang mempunyai  hak  dari  padanya, kecuali  dengan  tegas  ditetapkan tidak demikian maksudnya.
f. Pasal 1338 mengandung
beberapa asas dalam perjanjian, pertama, asas kekuatan  mengikat.Asas  ini  jika dihubungkan  dengan  perjanjian asuransi  berarti  bahwa  pihak penanggung  dan  tertanggung/ pemegang  polis  terikat  untuk
melaksanakan ketentuan perjanjian yang telah disepakatinya.Pemegang polis
mempunyai landasan hukum untuk menuntut penanggung
melaksanakan
prestasinya. Kedua , asas kepercayaan  mengandung  arti bahwa  perjanjian  melahirkan kepercayaan  di  antara  kedua belah  pihak  bahwa  satu  sama lain  akan  memenuhi  janjinya untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Ketiga , asas itikad baik yang berarti semua perjanjian  termasuk  perjanjian asuransi  yang  diartikan  pula secara  menyeluruh bahwa dalam pelaksanaan perjannian para pihak harus mengindahkan
kenalaran dan kepatutan.
g. Pasal  1365  tentang  perbuatan melanggar hukum dapat digunakan  oleh  pemegang  polis untuk menuntut penanggung  bila dapat    membuktikan    bahwa penanggung telah melakukan perbuatan yang merugikannya.
4. Perlindungan  Hukum    bagi Pemegang Polis Asuransi menurut KUH Dagang Beberapa  pasal  dalam  KUHD
yang dapat digunakan untuk melindungi  pemegang  polis,  antara
lain 8 :
a. Pasal  254  melarang  para  pihak dalam perjanjian,baik pada
waktu  diadakannya  perjanjian maupun selama berlangsungnya perjanjian asuransi menyatakan melepaskan  hal-hal  yang  oleh ketentuan undang-undang
diharuskan.  Hal  ini  untuk mencegah  supaya  perjanjian asuransi tidak
menjadi perjudian atau  pertaruhan.
b. Pasal  257  dan  Pasal  258.Jika melihat  ketentuan  Pasal  255 KUHD, seolah-olah polis merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian asuransi.    Bila    memperhatikan Pasal 257 ternyata tidak
benar.Dalam pasal ini disebutkan  bahwa  perjanjian asuransi  diterbitkan  seketika setelah ditutup,hak
dan kewajiban    timbal    balik  dari tertanggung  dan  penanggung mulai  berlaku  sejak  saat  itu. Artinya  apabila  kedua  belah pihak  telah  menutup  perjanjian asuransi  akan  tetapi  polisnya belum dibuat,maka tertanggung
8 Man Suparman, Op.Cit hlm. 17 – 20.
tetap  berhak  menuntut  ganti rugi  apabila  peristiwa  yang diperjanjikan
terjadi.Tertanggung harus membuktikan bahwa perjanjian asuransi telah ditutup dengan alat-alat pembuktian  yang  lain  misalnya surat menyurat antara penanggung dengan
tertanggung,catatan penangung,nota penutupan, dan lain-lain.
c. Pasal  260  dan  261  mengatur tentang  asuransi  yang  ditutup dengan  perantaraan  makelar atau  agen.  Dari  Pasal  260 diketahui bahwa jika perjanjian asuransi ditutup dengan perantaraan makelar,maka polis yang  telah  ditanatangani  harus diserahkan dalam waktu delapan hari sejak ditandatangan.Pasal 261
menetapkan  bahwa  jika  terjadi kelalaian dalam hal yang ditetapkan dalam Pasal 259 dan 260,  maka  penanggung  wajib memberikan ganti rugi.
Berkaitan  dengan  hal    ini, berdasarkan  hasil  Simposium Hukum Asuransi, apabila
terdapat  kesalahan  broker  atau agen asuransi dalam memberikan  pelayanan  kepada tertanggung, maka broker asuransi  dapat  dituntut  baik secara perdata maupun pidana.
5. Perlindungan Hukum bagi
Pemegang Polis Asuransi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen
Berkaitan      dengan      upaya memberikan      perlindungan      terhadap konsumen,   dalam Burgelijk   Wetboek (Kitab      Undang-undang    Hukum Perdata/
KUH Perdata) terdapatketentuan-ketentuan
yang
bertujuan melindungi konsumen, seperti tersebar dalam beberapa  pasal  buku  III, bab V, bagian II yang dimulai dari Pasal 1365  KUH  Perdata.  Dalam  Kitab Undang-undang Hukum
Dagang (KUHD), misalnya tentang pihak ketiga
yang harus dilindungi, tentang perlindungan penumpang/barang
muatan pada hukum maritim,
ketentuan-ketentuan
mengenai perantara,  asuransi,  surat    berharga, kepailitan, dan sebagainya.
Demikian  pula  dalam  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUH Pidana),  misalnya  tentang  pemalsuan,
penipuan, pemalsuan merek, persaingan  curang,  dan  sebagainya. Dalam  hukum  adat  pun  ada  dasar- dasar yang menopang hukum perlindungan konsumen seperti prinsip kekerabatan yang kuat dari masyarakat adat  yang  tidak  berorientasi  pada konflik,  yang  memposisikan  setiap warganya  untuk  saling  menghormati sesamanya. Prinsip keseimbangan magis  /  keseimbangan  alam,  prinsip “terang”  pada  perbuatan  transaksi (khususnya  transaksi  tanah)  yang mengharuskan hadirnya  kepada  adat / kepala  desa  dalam  transaksi  tanah. Prinsip  fungsi sosial dari  sesuatu hak, prinsip hak ulayat.
Undang-undang  No.  8  tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ketentuan  di  dalamnya  lebih  banyak mengatur  tentang  perilaku  pelaku usaha.  Hal  ini  dapat  dipahami,  karena kerugian  yang  diderita  oleh  konsumen seringkali  akibat  dari  pelaku  usaha, sehingga  perilaku  pelaku  usaha  ini perlu  diatur  dan  bagi  para  pelanggar dikenakan sanksi yang setimpal. Esensi  dari  undang-undang  ini  adalah mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi secara hukum. 9
9 Johanes Gunawan, Tanggung Jawab Pelaku
Pengertian Perlindungan
Konsumen  diartikan  dengan  cukupan yang      luas,    yaitu  sebagaimana disebutkan  didalam  Pasal  1  angka  1 Undang-Undang  No  8  Tahu  1999 tentang Perlindungan konsumen
“ segala upaya yang menjamin adanya  kepastian  hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen” .
Pengertian  tersebut  satukan  atau dtgabungkan  dengan  pasal  13  & Undang-Undang yang yang sama Pasal 13 angka    dengan definisi konsumen, yaitu
“ setiap  orang  pemakai  barang dan/atau  jasa  yang  tersedia dalam  masyarakat,  baik  bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,  orang  lain  maupun makhluk  hidup  lain    dan tidak untuk diperdagangkan”.
Kalau  dilihat  dari  Pasal  14  angka  3 Undang-Undang  No  8  tahun  1999 Pengertian pelaku usaha yang diberikan oleh Undang-undang,yaitu :
Usaha menurut Undang-undang No. 8. Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , makalah pada Seminar Sehari Penerapan Undang-undang Antimonopoli dan Undang-undang Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Perekonomian Guna Menghindari Praktek Bisnis Curang. Bandung, 25 Februari 2000, hal. 3.
“setiap  orang  perorangan  atau badan usaha, baik yang berbentuk badan  hukum  maupun  bukan badan  hukum,  yang  didirikan  dan berkedudukan  atau  melakukan kegiatan  dalam  wilayah  hukum dengan  Republik  Indonesia,  baik sendiri  maupun  bersama-sama melalui
perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.
Dengan
memperhatikan pengertian konsumen dan pelaku usaha dalam    undang-  undang  tersebut  di atas,  maka  pemegang  polis  atau tertanggung  dalam  perjanjian  asuransi dapat  dikatakan  sebagai  konsumen sebagai  pemakai  jasa  dari  perusahaan asuransi atau penanggung dan perusahaan  asuransi  atau  penanggung dapat  dikatakan  sebagai  pelaku  usaha yang  menjalankan  kegiatan  usaha dalam  bidang  jasa,  yaitu  industri asuransi.
Lahirnya Undang-undang Perlindungan  Konsumen,  tidak  dapat dilepaskan  dari  perjalanan  panjang gerakan  perlindungan  konsumen  di indonesia.  Dalam  perjalanan  gerakan perlindungan  konsumen    dikenal    dua macam    adagium,    yaitu caveat
emptor (waspadalah  konsumen)  yang kemudian  menjadi caveat  venditor (waspadalah  produsen).  Kedua caveat ini erat kitannya dengan strategi bisnis pelaku usaha. 10
Pada  masa  strategis  bisnis pelaku  usaha  berorientasi  terutama pada kemampuannya
untuk menghasilkan  produk    ( production oriented/product-out  policy ),  maka pada  masa    itu  konsumen  harus waspada  dalam  mengkonsumsi  barang dan  jasa  yang  ditawarkan  oleh  pelaku usaha.  Pada  masa  ini  konsumen  tidak banyak memiliki peluang untuk memilih  barang  dan  jasa  yang  akan dikonsumsinya  sesuai  dengan  selera, daya beli dan kebutuhannya.
Konsumen  “didikte”  oleh  produsen.
Seiring  dengan  perkembangan  ilmu dan  teknologi  serta  peningkatan  dan pemerataan  kesempatan  memperoleh pendidikan dalam masyarakat konsumen  mengalami peningkatan daya kritis dalam memilih barang atau jasa  untuk  memenuhi  kebutuhannya. Oleh karena itu pelaku usaha tidak lagi bertahan  pada  strategi  bisnisnya  yang lama  dengan  risiko  barang  dan  jasa yang  ditawarkan  tidak  laku  di  pasaran tetapi  merubah  strategi  bisnisnya  ke
10 Johanes Gunawan, Op. Cit., hal. 1.
arah  pemenuhan  kebutuhan  selera  dan daya beli pasar ( market oriented/market-in  policy ).  Pada  masa ini  produsenlah  yang  harus  waspada ( caveat  vendor )  dalam  memenuhi kebutuhan  barang  dan  /  atau  jasa  dari konsumen. 16
Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mencantumkan hak- hak dan kewajiban-kewajiban  dari  konsumen,
melainkan juga hak-hak dan kewajiban-  kewajiban  dari  pelaku usaha.  bahwa  hak  yang  diberikan kepada  konsumen  yang  diatur  dalam Pasal 4 hak pelaku usaha dimuat dalam Pasal  6  dan  kewajiban  pelaku  usaha Pasal  7    dan    kewajiban  konsumen yang termuat dalam Pasal 5  .
Apabila dihubungkan dengan
perjanjian asuransi, maka hak pemegang  polis  atau  tertanggung sebagai konsumen bahwa antara lain :
1. Pasal  4  dapat  dipakai    sebagai acuan,yaitu :
a. hak untuk memilih jenis asuransi yang ditawarkan
b. hak atas informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai manfat dan jaminan asuransi
c. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa dan pelayanan petugas asuransi.
d. hak untuk mendapatkan
advokasi,perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen jika terjadi sengketa.
e. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta  tidak
diskriminatif;
f. hak untuk mendapatkan kompensasi,ganti rugi dan/atau penggantian, jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 2. Pasal 5, Kewajiban Tertanggung a.  membaca  atau  mengikuti
petunjuk informasi dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi. b. beritikad baik dalam
melakukan transaksi atau menutup perjanjian asuransi; c.  membayar  sesuai  dengan  nilai tukar yang disepakati;
d.mengikuti upaya penyelesaian
hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut.
3.  Pasal  6,  Perusahaan  Asuransi sebagai Pelaku usaha
a.  hak menerima pembayaran premi yang sesuai dengan kesepakatan.
b. hak  untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen atau tertanggung  yang  beritikad tidak baik;
c  .  hak  untuk  melakukan pembelaan  diri  sepatutnya  di dalam  penyelesaian  hukum sengketa konsumen;
d. hak untuk merehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh jasa yang diperdagangkan;
e.  hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.
4. Pasal 7, Kewajiban perusahaan asuransi sebagai pelaku usaha
a.beritikad baik dalam
melakukan kegiatan usahanya;
b.memberikan informasi yang benar,jelas,dan jujur mengenai  manfaat  dan
jaminan dari asuransi yang ditawarkan.
c.memperlakukan  dan  melayani
konsumen  dengan  jujur  dan tidak diskriminatif. memberikan  kompensasi,ganti rugi,  atau  penggantian  atas kerugian yang diderita konsumen. Undang-Undang Perlindungan
konsumen  selain  mengatur  hak  dan kewajiban pelaku usaha, juga mengatur  perbuatan  yang  dilarang dilakukan  oleh  pelaku  usaha  yang dapat  menjadi  acuan  bagi  perusahaan asuransi, antara lain:
a. Memperdagangkan  jasa  asuransi yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratakan dan ketentuan  peraturan  perundang- undangan,  yaitu  yang  tidak sesuai dengan yang diatur dalam KUHPerdata,KUH Dagang, Undang-Undang Usaha
Perasuransian.
b. Memperdagangkan jasa asuransi yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam keterangan, iklan dan promosi.
c. Menawarkan,mempromosikan,m engiklankan asuransi yang tidak benar.
d. Menawarkan,mempromosikan,m engiklankan asuransi yang menyesatkan.
e. Menawarkan jasa asuransi
dengan  cara  pemaksaan  atau cara lain yang dapat menimbulkan  gangguan  baik fisik  maupun  psikis  terhadap konsumen.
f. Memproduksi iklan yang mengelabui konsumen. Undang-undang  Perlindungan Konsumen  juga  mengatur  tanggu jawab  pelaku  usaha  pada  Pasal  19. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19  ini  maka  perusahaan  asuransi bertanggung  jawab  memberikan  ganti rugi  atas  kerugian  yang  diderita pemegang  polis.  Namun  hal  ini  tidak berlaku  apabila  perusahaan    asuransi dapat    membuktikan  bahwa  kerugian yang  diderita  oleh  pemegang  polis merupakan  kesalahan  dari  pemegang polis itu sendiri.
Pasal  23  merupakan  salah satu  pasal  yang  tampaknya  dimasukan secara  spesifik,  khusus  mengatur  hak konsumen  untuk  menggugat  pelaku usaha  yang  menolak,  dan/atau  tidak memberi  tanggapan,  dan/atau  tidak memenuhi  ganti  rugi  atas  tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal  19,  baik  melalui  badan penyelesaian sengketa konsumen maupun  dengan  mengajukannya  ke badan  peradilan  di  tempat  kedudukan konsumen.

## 6. Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi
Berkaitan  dengan  penyelesaian sengketa  klaim  asuransi  Pasal  23 Undang-Undang Perlindungan Konsumen  menetapkan  bahwa  apabila pelaku  usaha  menolak  atau  tidak memberikan  tanggapan  dan/atau  tidak memenuhi  ganti  rugi  atas  tuntutan konsumen,  maka  konsumen  diberikan hak  untuk  menggugat  pelaku  usaha dan menyelesaikan  perselisihan  yang timbul  melalui  Badan  Penyelesaian Sengketa  Konsumen  atau  dengan  cara mengajukan gugatan ke badan peradilan. Dengan
demikian penyelesaian  sengketa  klaim    asuransi dapat  dilakukan  melalui  peradilan  dan di luar peradilan.
Penyelesaian  sengketa  di  luar peradilan, selain melalui Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen, khusus  untuk  sengketa  klaim  asuransi telah dibentuk Badan Mediasi
Asuransi  Indonesia  (  BMAI).  Salah satu indikatornya adalah kasus sengketa  klaim  asuransi  yang  masuk
ke  Badan  Mediasi  Asuransi  Indonesia (BMAI)  Sengketa klaim asuransi jiwa didominasi klaim asuransi jiwa. Menurut  Ketut  Sendra  Sekretaris  dan Mediator  BMAI  penurunan  angka pengaduan  yang  masuk  ke  BMAI terjadi  karena  perusahaan  asuransi terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada  pemegang  polis.  Di  antaranya, dengan cara meningkatkan pengetahuan para agen asuransi. 11
Pasal  54  (3)  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  menyatakan bahwa  putusan    yang    dijatuhkan  oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen  besifat  final  dan  mengikat. Walaupun  demikian,  para  pihak  yang tidak setuju atas putusan tersebut dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri untuk diputus. 12
Pada  prinsipnya  hubungan  hukum antara  konsumen  dan  pelaku  usaha termasuk  hubungan  hukum  antara pemegang  polis  sebagai  tertanggung dan perusahaan suransi sebagai penanggung  adalah  hubungan  hukum keperdataan.  Hal  ini  berarti  setiap perselisihan yang menerbitkan kerugian  harus  diselesaikan  secara
11 PT Asrinda Arthasangga : Perushaan Asuransi, 2008. diunduh,24 Januari 2018 jam 22.30.
12 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani,
Op.Cit .,hlm. 79.
perdata. Namun Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengenakan sanksi pidana bagi
pelanggar Undang-Undang
Perlindungan  Konsumen.  Hal  ini
dipertegas dengan rumusan Pasal Pasal
45  ayat  (3)  yang  menyatakan  bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak menghilangkan tanggungjawab  pidana  sebagaimana diatur  dalam  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Berdasarkan  Pasal  62  dan  Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.    Perusahaan  asuransi sebagai  pelaku  usaha  dapat  dikenakan sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan. Sanksi pidana pokok adalah sanksi  yang  dapat  dikenakan  dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum
terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran :
a. Pasal 8, yaitu barang dan jasa yang tidak memenuhi standar;
b. Pasal 9 dan Pasal 10 mengenai informasi yang tidak benar
c. Pasal 15 mengenai penawaran secara paksaan;
d. Pasal 17 Ayat (1) mengenai informasi yang menyesatkan;
e. Pasal 18 pencantuman klausul baku.
Sanksi yang dikenakan adalah pidana penjara  paling  lama  lima  tahun  atau pidana denda sebanyak Rp 2.000.000.000,00 ( dua miliar rupiah ).
Sanksi pidana tambahan dapat dijatuhkan  berupa  perampasan  barang tertentu, pengumuman putusan hakim,pembayaran ganti rugi, perintah penghentian  kegiatan  tertentu  yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen,kewajiban penarikan barang dari  peradan,  atau  pencabutan  izin usaha.
Kesimpulan
Penyelesaian  sengketa  klaim asuransi  dapat  dilakukan  melalui Peradilan  dan    di  luar  peradilan. Penyelesaian sengketa di luar peradilan  dapat  dilakulkan  melalui
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Badan Mediasi
Asuansi Indonesia.Perjanjian dan
usaha  perasuransian  harus  mengacu pada  KUH  Perdata,  KUH  Dagang, Undang-undang  No.  40  Tahun  2014
tentang  Usaha  Perasuransian.  Pada dasarnya KUH Perdata, KUH Dagang, Undang-undang  NO.  40  Tahun  2014 tentang  Usaha  Perasuransian  telah memberikan  perlindungan  terhadap pemegang  polis  asuransi  sebagai tertangung.
Pada prinsipnya hubungan hukum  antara  konsumen  dan  pelaku usaha  termasuk  hubungan  hukum antara pemegang polis sebagai tertanggung  dan  perusahaan  asuransi sebagai  penanggung  adalah  hubungan hukum  keperdataan.  Hal  ini  berarti setiap  perselisihan  yang  menerbitkan kerugian  harus  diselesaikan  secara perdata. Namun Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengenakan sanksi pidana bagi
pelanggar Undang-Undang
Perlindungan Konsumen.
DAFTAR PUSTAKA
Chandrawila,  Wila  (editor).1998.
Percikan Gagasan tentang  Hukum  III , Bandung: Mandar
Maju.
Fuady, Munir, 1994. Pengantar Hukum Bisnis dalam Teori dan
Praktek Buku kedua.
Bandung : Citra Aditya Bhakti.
-----------------, 2005. Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global.
Bandung : Citra Aditya Bhakti.
Muhammad,Abdulka dir dan Rilda Murnati. 2004. Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan .Bandung : Citra Aditya Bhakti.
Sentosa Sembiring,Asuransi sebagai Lembaga Perlindungan,dalam Percikan
Gagasan      Tentang Hukum  III  Ed itor  Mila
Chandrawila, Mandar Maju Bandung,1998.

## Sastrawidjaja,Man Suparman dan
Endang. 1997.
Hukum Asuransi :Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha
Perasuransian .Band ung:Alumni.
Widjaja, Gunawan, & Ahmad Yani. 2001. Hukum Tentang
Perlindungan
Konsumen. Jakarta : Gramedia
Pustaka Utama.
Man Suparman dan Endang
Johanes  Gunawan, Tanggung  Jawab Pelaku Usaha menurut Undang-undang No. 8. Tahun 1999  tentang  Perlindungan Konsumen , makalah pada
Seminar  Sehari  Penerapan
Undang-undang Antimonopoli  dan  Undang-
undang Perlindungan Konsumen  dalam  Kegiatan Perekonomian Guna Menghindari  Praktek  Bisnis Curang. Bandung, 25 Februari 2000, Neni  Sri    Maniyati    Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam S Engketa  KLaim  Asuransi jurnal  Dipublikasikan  Dalam Jurnal Hukum Bisnis
Volume 30 57 ISSN : 0852 /
4912  terakreditasi  DIKTI
No. 52/DIKTI/Kep/2002
Lain-lain
Infobank edisi khusus tahun 2008, http//ganriukg.word.com.2017-03-19. Diakses Tgl,  9 Desember. 2017 jam 17.19.
imaniyati@yahoo.com  ,  di unduh    22 Desember 2017
PT Asrinda Arthasangga : Perushaan Asuransi, 2008. diunduh, 24 Januari 2018  jam 22.30.
Tanpa nama, Sengketa Klaim Asuransi Akan Meningkat ,www.Koran
Jakarta.com, diunduh, 28 Jan 2018 jam 10.00.
Yang tidak ada pada catatan kaki, tidak boleh ditulis di daftar pustaka
Rekomendasi: dikembalikan untuk direvisi