## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944
DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3909/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Pencantuman Klausul Tambahan Pada Akta Partij Sebagai Pengamanan Diri Notaris Dari Tindak Pidana Pencucian Uang
Dewa Gede Yudi Putra Wibawa 1 , Arsin Lukman 2
1 Magister Kenotariatan Universitas Indonesia
2 Universitas Indonesia Article Info Abstract (10 Pt) Article history: Received 29 September 2022 Publish 18 November 2022 The  purpose  of  this  study  is  to  know  the  standing of  additional  clause inclusion  on  partij  deed  as  self  protection  of  a  Notary  from  alleged involvment in money laundering transaction and the responsibility of a Notary related it. This study uses a normative legal method and statue approach  also  conceptual  approach.  The  study  shows  that  additional clause inclusion as self protection of a Notary from money laundering is not  have  legal  standing,  because  there  is  no  legitimation  in  UUJN , Article 38 Paragraph (3) letter c of UUJN governs about the contents of deed  contain  the  will  of  the  parties,  not  the  will  of  a  Notary,  and  no legitimation in technical rules. In terms of a Notary responsibility related it refers to the elements of criminal responsibilty, to determine a Notary whether  involved  or  not  involved  in  money  laundering  transaction regarding the deed he made.
Keywords:
Money Laundering Notary Responsibility
Self Protection Clause of Notary.
Info Artikel ABSTRAK Article history: Received 29 September 2022 Publish 18 November 2022
Tujuan  kajian  ini  adalah  untuk  memahami  kedudukan  pencantuman klausul tambahan pada akta partij sebagai pengamanan diri Notaris dari dugaan  terlibat  dalam  TPPU  dan  pertanggungjawaban  Notaris  atas klausul tambahan tersebut. Kajian ini mengakomodir metode penelitian yaitu  metode  penelitian  hukum  normatif,  sebagaimana  juga mengakomodir  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan konseptual.  Hasil  kajian  menunjukkan  bahwa  pencantuman  klausul tambahan  sebagai  proteksi  diri  Notaris  dari  TPPU  tidak  memiliki kekuatan hukum, karena tidak dilegitimasi oleh UUJN, Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN mengatur bahwa isi akta memuat keinginan dan kehendak dari pihak yang berkepentingan, bukan kehendak dari Notaris serta tidak legitimasi dalam aturan teknis. Dalam hal pertanggungjawaban Notaris terkait klausul tersebut mengacu pada unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yang bertujuan untuk menentukan terlibat atau tidaknya Notaris dalam transaksi TPPU mengenai akta yang dibuatnya.
Corresponding Author:
De wa Gede Yudi Putra Wibawa Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia Email: dewagdyudi@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Jenis dari akta Notaris yaitu akta partij dan akta relaas . Akta partij adalah akta yang memuat uraian yang diterangkan oleh para pihak sebagaimana dibuat di hadapan Notaris. Sedangkan akta relaas adalah akta yang dibuat oleh Notaris sebagaimana memuat uraian mengenai suatu tindakan yang dilangsungkan berdasarkan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris. Khusus mengenai akta partij prinsip  mengenal  penghadap  menjadi  suatu  keharusan  oleh  Notaris  baik  dari  identitas penghadap, dokumen-dokumen pendukung serta perbuatan hukum yang dikehendaki penghadap untuk  dituangkan  dalam  suatu  akta.  Hal  demikian  bertujuan  untuk  mencegah  terjadinya pembuatan  akta  autentik  yang  mengandung  unsur  kecacatan,  begitu  juga  dalam  hal  mencegah adanya transaksi yang  mencurigakan terdapat unsur tindak pidana.
Kebijakan  pemerintah  yang menggiatkan  pencegahan  tindak  pidana  pencucian  uang  atau sering  disingkat  dengan  'TPPU'  telah  memperluas  cakupan  subjek  yang  ikut  andil  dalam pencegahan TPPU yaitu melibatkan Notaris. Kewajiban Notaris sebagai pengawal pemberantasan TPPU  bersumber  dari  regulasi  pemerintah  mengenai  Pihak  Pelapor  dalam  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang tertuang dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2021, yang mengatur mengenai pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pelapor dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU (PP Pihak Pelapor Pencegahan dan Pemberantasan TPPU). Sebagaimana  bahwa  Notaris  wajib  membuat  laporan  jika  ditemukan  adanya  transaksi mencurigakan  yang  berindikasi  terpenuhinya  unsur-unsur  suatu  TPPU.  Kewajiban  demikian dapat dimaknai sebagai terobosan dalam upaya penegakan hukum TPPU dengan sifat preventif yang cukup efektif dalam segmen pelayanan umum berupa jasa hukum dalam ranah hukum privat yang  mengedepankan  transaksi  ideal  dan  bersih.  Hal  demikian  dikarenakan  Notaris  yang mengemban  tugas  sebagai  pejabat  umum  dinilai  dapat  dimanfaatkan  untuk  menyamarkan atau menyembunyikan hasil dari adanya TPPU.
Terdapat prinsip yang menjadi pegangan bagi Notaris dalam mengenali klien atau pengguna jasanya. Prinsip demikian sebagai upaya untuk mendeteksi ada atau tidaknya penggunaan jasa Notaris sebagai sarana oleh oleh pelaku TPPU dengan cara melakukan identifikasi, pemantauan identitas,  verifikasi,  serta  dokumen  klien.  Memperhatikan  bahwa  TPPU  sungguh  memiliki dampak bagi negara yang tidak hanya mengakibatkan terancamnya stabilitas perekonomian dan integritas  sistem  keuangan,  termasuk  juga  mengancam  sendi-sendi  kehidupan  dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Notaris  sebagai  perpanjangan  tangan  dari  negara  telah  memperoleh  legitimasi  dalam memberikan pelayanan umum untuk masyarakat yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik yang  sengaja  dijadikan  sebagai  alat  bukti  sempurna  terkait  suatu  perbuatan  keperdataan. Memperhatikan  kewenangan  tersebut,  Notaris  sudah  sepatutnya  menjaga  marwah  jabatannya sesuai dengan yang dimandatkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), bahwasanya Notaris diwajibkan bertindak dengan jujur, amanah, saksama, mandiri, netral, dan menjaga kepentingan para pihak dalam perbuatan hukum.
Hal  yang  menarik  jika  Notaris  tidak  merasa  curiga  atau  sulit  menyangka  terhadap  suatu transaksi yang ternyata mengandung perbuatan melawan hukum. Secara praktik timbul inisiatif dari  beberapa  Notaris  dengan  mencantumkan  klausul  tambahan  pada  suatu  perjanjian  yang tertuang dalam akta klien. Klausul tambahan demikian memiliki tendensi yang mengarah pada proteksi atau pengamanan diri Notaris terhadap akta yang dibuat oleh atau dihadapannya. Salah satu contoh klausul tambahan dalam praktiknya yaitu:
"Para  Penghadap  selanjutnya  menyatakan  dan  menegaskan  bahwa  mereka  akan membebaskan  saya,  Notaris,  baik  dalam  kedudukan  saya  sebagai  pribadi,  maupun  sebagai Notaris, serta saksi-saksi yang menyaksikan pembuatan akta ini dan akta-akta yang berhubungan dengan akta ini dari segala tuntutan hukum, baik Perdata, Pidana maupun Tata Usaha Negara, termasuk tetapi tidak terbatas melalui tuntutan yang dilakukan melalui pengacara maupun pihak yang mewakilinya berkenaan dengan dibuatnya akta ini dan akta- akta yang berhubungan dengan akta ini."
Penelitian sejenis sebelumnya telah ditulis oleh Vanessa Leoprayogo dan Siti Hajati Hoesin dengan judul "Kekuatan Hukum Pencantuman Klausul Pengamanan Diri Notaris Dalam Akta." Secara  substansi  penelitian  tersebut  membahas  mengenai  kekuatan  hukum  dari  pencantuman klausul  pengamanan  diri  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan  jabatannya.  Perbedaan  dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini secara spesifik membahas mengenai pencantuman klausul pengamanan diri Notaris dari TPPU,  hal ini perlu diteliti karena untuk mengetahui seberapa kuat jika terdapat klausul tambahan tersebut untuk mengamankan seorang Notaris agar terhindar dari dugaan  terlibatnya  dalam TPPU,  sebab  pada  dasarnya  para  pihaklah  yang menentukan  isi  dari perjanjian  dalam  akta.  Dengan  demikian,  judul  dari  tulisan  ini  adalah  "Pencantuman  Klausul
Tambahan Pada Akta Notaris Sebagai Pengamanan Diri Notaris Dari Tindak Pidana Pencucian Uang."

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  sangat  penting  untuk  mengkaji  pembahasan  dari  permasalahan  yang diteliti  pada  tulisan  ini.  Metode  penelitian  normatif  dipilih  sebagai  metode  yang  menunjang pembahasan  dalam  penelitian  ini.  Sebagaimana  dengan  metode  penelitian  ini  pembahasan terhadap  permasalahan  didasari  dengan  menelaah  norma  hukum  yang  tertulis  maupun  dengan bahan  pustaka  yang  ada.  Pendekatan  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  peraturan  perundang- undangan ( statue approach) dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (buku- buku  dan  jurnal-jurnal).  Teknik  pengumpulan  bahan  hukum  yaitu  studi  dokumen  dengan mengumpulkan  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder  yang  kemudian  dijadikan pijakan  dalam  menganalisis  permasalahan.  Metode  analisis  yang  digunakan  adalah  analisis kualitatif yang berfokus pada hasil penelitian yang tidak berdasarkan angka-angka.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1.Hasil Penelitian
Negara  Indonesia  dalam  menjamin  kesejahteraan  masyarakat  dengan  memberikan pelayanan, salah satunya mengenai pelayanan hukum terdiri dari segmen pelayanan hukum publik dan hukum keperdataan. Segmen pelayanan hukum publik diberikan melalui perantara pemerintah, sedangkan segmen pelayanan hukum keperdataan negara memberikan legitimasi kepada  Notaris  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  membuat  akta  autentik  mengenai suatu perbuatan hukum perdata. Wewenang dalam kaitannya dengan profesi Notaris meliputi:
a) Terhadap kepentingan siapa akta yang bersangkutan dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.
b) Akta  autentik  yang  dibuat  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  serta  ketetapan berdasarkan  wewenang  dari  undang-undang  atau  yang  dikehendaki  oleh  pihak  yang berkepentingan.
c) Waktu dan tempat pembuatan suatu akta autentik yang sesuai dengan tempat kedudukan dan wilayah jabatan dari Notaris yang bersangkutan.
Kebutuhan  masyarakat  Indonesia  terhadap  penyesuaian  fungsi  dari  profesi  Notaris  di Indonesia telah mendorong negara Indonesia untuk membentuk produk hukum nasional yaitu peraturan mengenai  jabatan  Notaris  yang  menggantikan  peraturan  produk  hukum Belanda. Dimulai  dari  pembentukan  Peraturan  Jabatan  Notaris  (Notaris  Reglement)  pada  tanggal  26 Januari  1860  yang  diberlakukan  mulai  tanggal  1  Juli  1860.  Kemudian,  dibentuk  undang- undang perubahan terakhir atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 yaitu UUJN. Notaris  dalam  melaksanakan  fungsi  sebagai  pejabat  umum  yang  berwenang  dalam membuat  akta  autentik  wajib  berpegang  teguh  pada  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  serta  secara  spesifik  berkaitan  dengan  jabatannya  yaitu  UUJN.  UUJN  telah mengakomodir  pengaturan  mengenai  wewenang,  tugas,  kewajiban,  dan  sikap  dalam mengemban jabatan yang seharusnya Notaris implementasikan. Norma lain yang terkandung dalam UUJN juga harus diperhatikan Notaris misalnya ketentuan teknis berkaitan pembuatan akta autentik.
Profesi Notaris yang berkaitan dengan wewenangnya terkait pembuatan akta tidak jarang didengar  seroang  Notaris  yang  membuat  suatu  akta  yang  ternyata  mengandung  perbuatan melawan  hukum atau  tindak  pidana  dipanggil  untuk  diperiksa  oleh  penegak  hukum.  Peran sebagai fasilitator dalam menuangkan setiap perbuatan dalam akta menjadikan Notaris berada di  posisi  yang  menjadi  sorotan  jika  terdapat  dugaan  adanya  kecacatan  dalam  suatu  akta, terlebih  jika  mengandung  adanya  unsur  tindak  pidana  dalam  suatu  akta.  Hal  demikian sebenarnya  harus  diteliti  dengan  baik  oleh  penegak  hukum  jika  ditemukan  adanya  suatu dugaan  tindak  pidana,  sebab  tidak  jarang  Notaris  yang  menjalankan  tugas  sebagaimana
mestinya dipanggil untuk diperiksa. Notaris yang menjalankan wewenang dan kewajibannya dengan  benar  sesuai  yang  diamanatkan  UUJN  pada  hakikatnya  Notaris  hanya  dapat memastikan  kebenaran  formil  terkait  akta  yang  dibuatnya  bukan  kebenaran  materiil  yang mengadakan penyelidikan terhadap niat penghadap terlebih niat dalam ajaran hukum pidana atau mens rea.
Umumnya profesi Notaris jika dikaitkan dengan suatu tindak pidana yang  berhubungan dengan jabatannya, jenis tindak pidana tersebut antara lain yaitu:
1. Pemalsuan terhadap suatu dokumen atau surat (Pasal 263 dan 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP));
2. Penggelapan (Pasal 372, Pasal 374 KUHP);
3. Memberikan keterangan palsu (Pasal 242);
4. Menerima hadiah atau janji terkait dengan jabatannya (Pasal 418 KUHP);
5. Menerima  hadiah  atau  janji,  sebagaimana  bertujuan  untuk  menggerakkan  supaya melaukan  atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya (Pasal 419 KUHP);
6. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik (Pasal 266 KUHP);
7. Membantu pelaku untuk melakukan kejahatan (Pasal 231 KUHP);
8. Membantu melakukan suatu perbuatan (Pasal 56 Ayat (1), Ayat (2) j.o. Pasal 263 Ayat (1), (2), Pasal 264, Pasal 266 KUHP).
Terlepas  dari  adanya  niat  jahat  dari  seorang  Notaris,  pemahaman  yang  kurang  dari penegak hukum mengenai peran Notaris sebagaimana sesungguhnya Notaris sebagai pejabat yang bersifat netral atau tidak memihak berimplikasi pada mental Notaris yang menimbulkan rasa  keresahan  atau  kekhawatiran  akan  panjangnya  proses  pemeriksaan  jika  ia  suatu  saat dipanggil.  Oleh  karena  faktor  demikian,  beberapa  Notaris  berinisiatif  untuk  melindungi dirinya  (proteksi  diri)  pada  saat  pembuatan  akta  dengan  mencantumkan  klausul  tambahan. Penyisipan  klausul  proteksi  diri  bertujuan  sebagai rasa  percaya  diri  dan  sebagai  rasa  yakin oleh  seorang  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya.  Klausul  tambahan  pada umumnya mencantumkan redaksi yang secara garis besar menyatakan bahwa Notaris tidak terlibat dan bertanggung jawab jika nantinya akta yang dibuatnya mengandung suatu tindak pidana.
Namun, jika ditelusuri lebih lanjut dalam UUJN pengaturan atau legitimasi dari klausul tambahan oleh Notaris sendiri tidak terakomodir. Sehingga, dapat dikatakan klausul tambahan ini  tidak  memiliki  legitimasi  dalam  UUJN.  Kekuatan  atas  klausul  tambahan  tersebut  pun tidaklah kuat untuk meyakinkan bahwa Notaris yang bersangkutan tidak terkait dalam suatu tindak pidana. Apabila dibandingkan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang memiliki format khusus mengenai anatomi akta PPAT yang diatur melalui Peraturan Kepala Badan Pertanahan, sehingga klausul akta PPAT memiliki legitimasi sepanjang sesuai dengan format yang seharusnya.
Memperhatikan juga hakikat dari akta partij yaitu memuat keinginan dari para pihak yang kemudian dikonstatir oleh Notaris khususnya dalam anatomi akta bagian isi, dalam Pasal 38 ayat (3) huruf c UUJN mengatur bahwa isi akta memuat keinginan dan kehendak dari pihak yang berkepentingan.
3.2.Pembahasan Merujuk pada konsideran secara filosofis dari pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan TPPU (UU TPPU) bahwasanya TPPU menjadi perhatian yang serius yang mengarah pada ancaman terhadap stabilitas perekonomian dan integritas dari sistem  keuangan,  serta  berpotensi  membahayakan  sendi-sendi  kehidupan  dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Cikal  bakal  dari  TPPU  adalah  transaksi,  sebagaimana  pengertian  dari  transaksi sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  1  angka  3  UU  TPPU  yaitu:  "seluruh  kegiatan  yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua  pihak  atau  lebih."  Terlebih  transaksi  yang  dimaksud  adalah  transaksi  keuangan,  yang
merupakan: "transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan,  pentransferan,  pembayaran,  hibah,  sumbangan,  penitipan,  dan/atau penukaran atas sejumlah yang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang."  (Pasal  1  angka  4  UU  TPPU).  Dari  kegiatan  transaksi  keuangan  tersebut,  ketelitian seorang  Notaris  sangat  diperlukan,  sebagaimana  permulaan  untuk  menentukan  ada  atau tidaknya indikasi TPPU dapat merujuk pada indikator transaksi keuangan yang mencurigakan. Seperti  transaksi  keuangan  yang  tidak  sesuai/menyimpang  dari  profil,  kebiasaan  pola transaksi,  karakteristtik  pengguna  jasa  yang  bersangkutan,  dan  yang  lainnya  sebagaimana diatur dalam UU TPPU. Bentuk transaksi yang umumnya dilakukan oleh pelaku TPPU antara lain:
1) Pembelian maupun penjualan properti;
2) pengelolaan uang, surat berharga, dan sebagainya;
3) pengelolaan rekening tabungan, rekening deposito, maupun rekening giro;
4) pengoperasian dan/atau pengelolaan perusahaan;
5) pendirian atau pembelian badan hukum.
Berbicara mengenai pertanggungjawaban Notaris jika mencantumkan klausul tambahan pengamanan  diri  dari  dugaan  terlibatnya  dalam  TPPU  ditinjau  dari  ditemuinya  adanya transaksi  yang  mengandung  unsur-unsur  TPPU,  klausul  tambahan  demikian  tidak memberikan legal standing yang kuat untuk meyakinkan Notaris tidak terkait dalam TPPU dengan  sebab  sebagaimana  yang  telah  diuraikan  dalam  pembahasan  permasalahan  yang pertama.  Notaris  yang  diduga  turut  serta  melakukan  TPPU  harus  dilihat  dari  unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana antara lain:
a) Adanya suatu tindak pidana
Perbuatan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana. Sebagaimana bahwa pada dasarnya seseorang yang tidak melakukan suatu tindak pidana  tidak  dapat  dipidana.  Di  samping  itu,  meninjau  dari  ajaran  hukum  pidana bahwasanya suatu perbuatan tersebut haruslah tampak, karena tidak seorang pun dipidana atas  yang  ada  dalam  pikirannya.  Dalam  hal  Notaris  diduga  melakukan  TPPU,  maka haruslah tampak bahwa Notaris yang bersangkutan telah melakukan suatu TPPU.
b) Kesalahan Kesalahan atau dikenal dengan istilah schuld dalam bahasa Belanda diartikan sebagai suatu keadaan  psikologi  seseorang  yang  berkaitan  atau  berhubungan  dengan  perbuatan  yang telah  ia  lakukan  dan  atas  perbuatan  tersebut  pelaku  dapat  dicela  atas  apa  yang  telah  ia lakukan.  Kesalahan  tersebut  dapat  dibedakan  menjadi  kesengajaan  dan  kealpaan. Kesengajaan  sendiri  cukup  dengan  pelaku  tindak  pidana  menghendaki  dan  mengetahui konsekuensi  atas  perbuatannya.  Sedangkan  kealpaan  adalah  keadaan  seseorang  tidak menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan merupakan suatu tindak pidana, dan keadaan ia telah menyadari akan tetapi berharap risiko buruk tidak terjadi.
c) Kemampuan bertanggungjawab
Kemampuan bertanggungjawab erat kaitannya dengan keadaan jiwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Kemampuan bertanggungjawab ini harus dibuktikan oleh hakim. Sebagaimana  ada  keadaan  dimana  seseorang  yang  telah  melakukan  tindak  pidana,  akan tetapi  karena  keadaan  jiwanya  mengaklami  gangguan.  Sehingga,  hakim  dapat memerintahkan orag tersebut  ke dalam rumah sakit jiwa paling lama 1 (satu) tahun sebagai waktu percobaan (Pasal 44 KUHP).
d) Tidak adanya alasan pemaaf
Merupakan suatu keadaan dimana walaupun terdapat celaan terhadap seseorang yang telah melakukan  tindak  pidana,  akan  tetapi  atas  perbutannya  tersebut  tidak  dapat  ditujukan kepadanya  suatu  pertanggungjawaban.  Sebagaimana  orang  tersebut  tidak  dapat  berbuat lain,  selain  melakukan  perbuatan  tersebut.    Unsur  ini  kaitannya  dengan  kemampuan bertanggungjawab seseorang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP. Kemudian berkaitan juga dengan daya paksa, yang adanya suatu keadaan yang mendesak, sehingga
seseorang  harus  melakukan  suatu  tindak  pidana  dengan  tujuan  untuk  menyelematkan dirinya  (Pasal  48  KUHP).  Pembelaan  terpaksa  yang  melampaui  batas  juga  termasuk kaitannya dengan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP.
Menimbang unsur-unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Notaris yang diduga terlibat dalam suatu TPPU tentunya harus memenuhi unsur-unsur tersebut secara komulatif. Hal tersebutlah yang menjadi parameter dapat atau tidaknya Notaris bertanggungjawab terhadap klausul tambahan sebagai proteksi diri dari TPPU.
Inisiatif Notaris yang melindungi dirinya diduga memiliki keterlibatan dalam transaksi TPPU yang dituangkan dalam akta yang dibuatnya, semestinya tidak perlu dicantumkan. Kilas balik  dalam  pembahasan  sebelumnya,  sebagaimana  Notaris  menghindari  masuk  ke  dalam panjangnya proses pemeriksaan oleh penegak hukum, sehingga timbulah upaya perlindungan diri. Notaris yang memang benar tidak terkait kasus TPPU sejatinya percaya diri jika telah menjalankan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya dan telah menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip  kehati-hatian  demikian  telah  diamanatkan  oleh  PP  Pihak  Pelapor  Pencegahan  dan Pemberantasan TPPU, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (1) Notaris diwajibkan melaporkan setiap transaksi yang mencurigkan terkait kepentingan pengguna jasa mengenai:
a. pembelian dan penjualan properti;
b. pengelolaan terhadap uang, efek, dan/atau produk jasa keuangan lainnya;
c. pengelolaan rekening giro, rekening tabungan, rekening deposito, dan/atau rekening efek;
d. pengoperasian dan pengelolaan perusahaan; dan/atau
e. pendirian, pembelian, dan penjualan badan hukum." Kemudian  dalam  aturan  pelaksanaan  yaitu  Permenkumham  No.  9  Tahun  2017,  yang mengatur  bahwa  Notaris  wajib  memiliki  kebijakan  serta  prosedur  untuk  mencegah  adanya risiko  pencucian  uang  yang  diitentifikasi  dan  melakukan  penilaian  risiko  dan pengelompokkan  pengguna  jasa.  Pengelompokkan  tersebut  bertujuan  untuk  mengenalisis profil,  bisnis,  negara,  dan  produk.  Dalam  Permenkumham  No.  9  Tahun  2017  juga  tidak memberikan  dispensasi  terhadap  kewajiban  melapor  apabila  telah  dicantumkan  klausul pengamanan diri Notaris dari sangkaan keterlibatan dalam TPPU terkait akta yang dibuatnya. Pengaturan  mengenai  penerapan  prinsip-prinsip  mengenali  pengguna  jasa  bagi  Notaris tersebut telah memberikan standar acuan atau pedoman, sehingga Notaris semestinya cukup melapor terhadap transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh pengguna jasa. Pedoman tersebut  secara  garis  besar terdiri  dari  identifikasi  pengguna jasa,  verifikasi  pengguna  jasa, dan  pemantauan  transaksi  pengguna  jasa  baik  itu  perseorangan,  korporasi,  dan  perikatan lainnya.
Dalam tahap identifikasi pengguna jasa Notaris wajib melakukan pengumpulan informasi seperti identitas perseorangan, korporasi maupun atas dasar perikatan lainnya, sumber dana, transaksi yang akan dilakukan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta informasi lain untuk mengetahui  profil  pengguna  jasa  secara  lebih  dalam.  Notaris  dalam  hal  tersebut,  wajib meneliti kebenaran dokumen identias dari pengguna jasa dan bertemu langsung. Selain itu, khusus pengguna jasa korporasi maupun atas dasar perikatan lainnya dilakukan pengumpulan informasi  pemilik  maanfaat  ( beneficial  owner ).  Kemudian,  dilakukan  verifikasi  terhadap informasi tersebut baik meminta keterangan kepada pengguna jasa maupun meminta dokumen pendukung lainnya. Kewajiban lain yaitu Notaris melakukan pemantauan kewajaran transaksi yang akan dilakukan oleh pengguna jasa.
Oleh  karena  itu,  klausul  tersebut  jika  ditelaah tidak  memberikan  kekuatan  hukum  dalam aturan teknis prinsip mengenal pengguna jasa bagi Notaris. Jika mengacu aturan yang lebih tinggi  pun,  sejatinya  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  juga.  Pertama,  tidak  dilegitimasinya dalam UUJN. Kedua, telah terjadinya conflict of interest . Dikatakan telah terjadi conflict of interest karena mengacu kepada Pasal 53 UUJN ditegaskan bahwa:
"Akta  Notaris  tidak  boleh  memuat  penetapan  atau  ketentuan  yang  memberikan  suatu  hak dan/atau keuntungan bagi:
a. Notaris, istri atau suami Notaris;
b. Saksi, istri atau suami saksi; atau
c. orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pebatasan derajat maupun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga."
Dari pengaturan dalam Pasal tersebut makna yang dapat ditarik bahwa Notaris bukanlah sebagai pihak dalam akta. Notaris memiliki peran sebagai pejabat yang berdasarkan undang- undang mengkonstatir keinginan atau kehendak para pihak yang berkepentingan dalam suatu akta. Memperhatikan ketentuan tersebut, jangan sampai Notaris justru melanggar ketentuan dalam UUJN.
Selain  itu,  klausul  tersebut  tidak  menjamin  tidak  diperiksanya  oleh  aparat  penegak hukum. Sebagaimana terlepas dari pencantuman klausul tambahan. Salah satu contoh kasus sebagaimana Notaris tetap dimintai keterangan terkait dugaan terlibatnya dalam TPPU yaitu pada  kasus  korupsi  pengadaan  simulator Surat  Izin  Mengemudi  (SIM)  oleh  Djoko  Susilo, sebagaimana  seorang  Notaris  diduga  membantu  dalam  transaksi  TPPU  hasil  dari  tindak pidana  tersebut  dengan  mengurus  pembuatan  akta-akta  untuk  pembelian  atau  pembayaran dengan menggunakan uang yang patut diketahui merupakan hasil tindak pidana. Untuk itu jika terdapat indikasi kuat terlibatnya Notaris dalam TPPU permintaan keterangan oleh aparat penegak hukum dapat diwajarkan.

## 4. KESIMPULAN
Pencantuman klausul tambahan pada akta partij sebagai pengamanan diri oleh Notaris dari keterlibatan  dalam  TPPU  ditinjau  dari  kedudukannya  dalam  UUJN  tidak  memiliki  kekuatan hukum,  sebagaimana  jika  mengacu  Pasal  38  ayat  (3)  huruf  c  UUJN  mengatur  bahwa  isi  akta memuat  keinginan  dan  kehendak  dari  pihak  yang  berkepentingan,  dengan  kata  lain  bukan kehendak  Notaris.  Pencantuman  klausul  pengamanan  diri  tersebut  tidak  menghilangkan kewajiban  pelaporan  pengguna  jasa  bagi  Notaris  sebagaimana  diamanatkan  oleh  PP  Pihak Pelapor Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan Permenkumham No. 9 Tahun 2017. Terkait dengan pertanggungjawaban Notaris atas dugaan adanya transaksi TPPU yang dikonstatir dalam akta  yang  dibuatnya,  klausul tambahan tersebut  tidak  serta  merta menentukan  seorang  Notaris tidak  terlibat  dalam  transaksi  TPPU.  Keterlibatan  seorang  Notaris  dalam  TPPU  jika  telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada  Bapak  Dr.  F.X.  Arsin,  S.H.,  C.N.  yang  bersedia sebagai penulis kedua dan ikut memberikan sumbangsih pemikiran dalam penulisan jurnal ini, sehingga  penulisan  jurnal  ini  dapat  selesai  dengan  maksimal  serta  berharap  dapat  menjadi sumbangsih ilmu bagi yang membacanya.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang-Undangan:

## Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris, BN. 2017/No. 1087.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2015  tentang  Pihak  Pelapor  Dalam  Pencegahan  dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, LN. 2015/No. 148, TLN No. 5709.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, LN. 2014/No. 3, TLN No. 5491.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan   Tindak Pidana Pencucian Uang, LN. 2010/No. 122, TLN No. 5164.
Buku:
Adjie,  Habib, Undang-Undang  Jabatan  Notaris  (UUJN)  Sebagai  Unifikasi  Hukum Pengaturan Notaris , (Jakarta: Renvoi, 2005).
______, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun   2004 tentang Jabatan Notaris , (Bandung: Refika Aditama, 2010).
Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia , (Jakarta: Raja   Grafindo Persada, 2012).
Soekanto,  Soerjono.,  dan  Mamudji,  Sri., Penelitian  Normatif  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  cet.  15, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013).
Tobing, G.H.S Lumban, Peraturan Jabatan Notaris , Cet. 2, (Jakarta: Erlangga, 1982).

## Tesis/Jurnal:
Adi  Nugraha,  Surya,  "Prinsip  Kehati-Hatian  Notaris  Dalam  Membuat  Akta  Sebagai  Bentuk Perlindungan Hukum Dari Tindak Pidana Pencucian Uang" Tesis Magister Kenotariatan Universitas Malang (2021).
Hutagalung,  Daniella  Herera  Yosifany.  "Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  dan  PPAT Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang." Jurnal Jatiswara Vol. 35, No. 1 (2020).
Ilham, Ridho., Danil, Elwi., Yoserwan, "Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna  Jasa Oleh Notaris Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang." Journal of Swara Justisia Vol 3, No. 4 (2020).
Irianto, Agung, "Upaya Preventif Notaris dalam Membuat Akta Agar Terhindar Tindak Pidana Pencucian Uang", Jurnal Hukum dan Bisnis   (Selisik) Vol. 5, No. 1 (2019).
Ismail,  Fahamsyah,  Hermanto.,  Suarda,  I  Gede  Widhiana.,  "Kewajiban  Notaris  Mengenai Pengguna  Jasa  Dalam  Upaya  Pencegahan  Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  Oleh Korporasi." Jurnal Syntax Idea Vol. 3, No. 10 (2021).
Leoprayogo,  Vanessa,  dan  Hoesin  Siti  Hajati,  "Kekuatan  Hukum  Pencantuman  Klausul Pengamanan Diri Notaris Dalam Akta", Jurnal Indonesian Notary Vol. 1, No. 003 (2019).
Setiawan,  Asep,  "Analisis  Yuridis  Standar  Prosedur  Pelayanan  Operasional  (SPOP)  Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Klausul Proteksi Diri Notaris Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris", Jurnal Akta Vol. 4, No. 1 (2017).