## TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BATAM
Ria Agustini *
Kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Anly Cenggan, S.H.

## Abstract
Prison  sentences  are  applied  in  the  Indonesian  justice  system  as  one  of  the sanctions  against  people  committing  criminal  acts.  One  purpose  of  the implementation of the socialization system is that when approaching the end of her prison term, prisoners are expected to be ready for their return to community. The Conditonal Release is stipulated as the right of prisoners after fulfilling 2/3 of the prison term. This empirical legal research method was applied through interviews and direct observation at the Correctional Institution for Women Class IIB Batam. The research was conducted by collecting data to obtain primary and secondary data. The results of the data acquisition were carried out in systemic arrangement which then they were analyzed qualitatively. In the end, a comparison was made between applicable law and actual events as basis for the conclusion of research. Research on the application of conditional release in Correctional Institution for Women Class IIB Batam indicates that the number of realized conditional release tend  to  increase  year  by  year.  The  application  of  the  law  has  been  carried  out properly against convicts of general criminal offense. Meanwhile, the application of the law convicts of extraordinary criminal do not run according to the rules since it  simplfies  the  assimilation  conditions  and  Justice  Collaborator.  Whereas  the supervision of conditional release in Correctional Institution for Women Class IIB Batam  cannot  be  carried  out  effectively,  it  is  due  to  the  jurisdiction  where  the government  does  not  provide  legal  regulation  containing  procedure  for  its implementation.
Keywords: Conditional Release, Women Prisoner, Correctional Institution

## Abstrak
Hukuman  pidana  penjara  diterapkan  dalam  sistem  peradilan  Indonesia  sebagai salah satu sanksi terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Salah satu tujuan dari  berlakunya  sistem  pemasyarakatan  yaitu  ketika  mendekati  akhir  masa pidananya  para  narapidana  dalam  keadaan  siap  untuk  kembali  ke  lapangan masyarakat. Dalam hal ini terdapat salah satu hak narapidana yang sejalan dengan tujuan tersebut  yaitu hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat sebagaimana diatur  dalam  Undang-undang  Nomor  12  Tahun  1995  Tentang  Pemasyarakatan. Pembebasan  bersyarat  ditetapkan  sebagai  salah  satu  hak  narapidana  setelah memenuhi 2/3 masa pidana. Metode penelitian hukum empiris diterapkan melalui wawancara dan observasi secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas  IIB  Batam.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  pengumpulan  data  hingga memperoleh  data  primer  dan  sekunder.  Terhadap  hasil  perolehan  data  dilakukan
* Alamat Korespondensi : ragustinitan@gmail.com
penyusunan  secara  sistemik  yang  kemudian  dianalisis  secara  kualitatif.  Pada akhirnya,  dilakukan  perbandingan  antara  hukum  yang  berlaku  dengan  kejadian nyata  sehingga  dapat  membentuk  kesimpulan  sebagai  hasil  penelitian.  Hasil penelitian mengenai penerapan pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan  Kelas  IIB  Batam  memperlihatkan  jumlah  realisasi  pembebasan bersyarat  yang  cenderung  meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  Terhadap  narapidana tindak  pidana  umum,  penerapan  hukum  telah  dilakukan  dengan  baik  dan  benar. Sementara itu, penerapan hukum terhadap narapidana tindak pidana khusus tidak berjalan  sesuai  aturan  karena  mempermudahkan  syarat  asimilasi  dan Justice Collaborator .  Pengawasan  tehadap  pembebasan  bersyarat  di  Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIB  Batam  tidak  berjalan  dengan  efisien,  hal tersebut  dikarenakan  dari  segi  yuridis  pemerintah  tidak  menyediakan  suatu peraturan hukum yang menjelaskan tata cara pelaksanaan.
Kata  Kunci:  Pembebasan  Bersyarat,  Narapidana  Perempuan,  Lembaga Pemasyarakatan

## A. Latar Belakang Masalah
Lahirnya  norma-norma  atau  aturan-aturan  yang  terus  berkembang  dalam masyarakat didasari oleh perbedaan antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang  buruk.  Dari  sisi  hukum  pidana,  Pertanggungjawaban  merupakan  prinsip yang  mendasar,  dimana  setiap  orang  yang  melakukan  kejahatan  harus  diberi hukuman yang setimpal, tanpa terkecuali.
Hukum  merupakan  suatu  aturan  yang  tercipta  karena  adanya  masyarakat. Masyarakat  terdiri  dari  individu-individu  yang  memiliki  keinginan  dan kepentingan  masing-masing  sehingga  menuntut  adanya  suatu  aturan  sehingga selama  mencapai  keinginan  dan  kepentingan  tersebut  tidak  menyebabkan kerugian  pihak  lain.  Termasuk  ketika  para  pejabat  pemerintah  menjalankan tugas  dan  wewenang  yang  mengatasnamakan  Negara.  Salah  satunya  dapat dilihat  dari  adanya  pemenuhan  hak-hak  rakyat  melalui  penerapan  prosedur hukum  yang  sebagaimana  mestinya.  Demi  menghadirkan  keadilan  kepada rakyat  agar  rakyat  tetap  memiliki  optimisme  dan  kepercayaan  kepada pemerintah atau negara. Sama hal dengan prilaku kejahatan atau tindak pidana, apabila  perbuatan  terlarang  tersebut  dilakukan,  maka  pelaku  akan  diberi hukuman  atau  sanksi  pidana.    Dengan  kata  lain,  tindak  pidana  dapat menyebabkan  suatu  sanksi  pidana  diterapkan.  Pelaku  tindak  pidana  diberikan suatu  penderitaan  atau  penyiksaan  karena  telah  melakukan  tindakan  yang melanggar  peraturan  atau  melawan  hukum.  Dengan  adanya  sanksi  pidana tersebut diharapkan tindakan kejahatan yang telah terjadi tidak terulang kembali. Sanksi  pidana  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  pelaku  tindakan  kejahatan tercantum  dalam  Pasal  10  KUHP,  yaitu  pidana  pokok  dan  pidana  tambahan. Pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda termasuk dalam pidana
pokok, sedangkan Pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak, perampasan barang, dan pengumuman putusan hakim.
Istilah “penjara” turut  berubah  menjadi  “ pemasyarakatan ”. 1 Undang- undang Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan merupakan dasar hukum berlakunya  sistem  pembinaan  kepada  narapidana  yang  menjalani  hukuman penjara. Pada penjelasan di pasal 1 ketentuan umum, Undang-undang tersebut menetapkan suatu lembaga yang disebut lembaga pemasyarakatan atau LAPAS sebagai tempat dilaksanakannya pembinaan kepada narapidana.
Dalam pasal 14 ayat 1 UU Pemasyarakatan mengatur adanya hak-hak bagi warga binaan pemasyarakatan selama menjalani masa pidananya dalam lapas. Salah  satunya  yaitu  mendapatkan  pembebasan  bersyarat.  Walaupun  disebut dengan  istilah  “pembebasan  bersyarat  yaitu  proses  pembinaan  terhadap Narapidana yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan. Dengan kata lain, ketika  mendapatkan  pembebasan  bersyarat,  berarti  narapidana  menjalankan hukuman  penjaranya  diluar  LAPAS.  Kemudian,  dalam  rangka  melakukan pengawasan  terhadap  narapidana  tersebut,  dihadirkan  Balai  Pemasyarakatan (BAPAS)  yang  bertugas  memantau  prilaku-prilaku  narapidana  selama menjalankan  sisa  hukumannya  diluar  LAPAS  dengan  adanya  pembebasan bersyarat.
Walaupun  dari  segi  normatif  telah  mendukung  pelaksanaan  pembebasan bersyarat,  namun  pada  kenyataannya  masih  terdapat  hal-hal  yang  perlu diperhatikan dari segi penerapannya. Dalam hal ini Peneliti memilih Lembaga Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIB  Batam  sebagai  tempat  dilakukannya penelitian agar dapat melakukan analisis terhadap proses penerapan pembebasan bersyarat  dari sisi  yuridis.  Oleh karena itu,  dilihat dari hal-hal  tersebut  diatas, peneliti  tertarik  untuk  menyusun  suatu  penelitian  yang  berjudul  “Tinjauan Yuridis Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIb Batam . ”

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana  penerapan  Pembebasan  Bersyarat  Terhadap  Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kota Batam ?
2. Bagaimana  pengawasan  pelaksanaan  Pembebasan  Bersyarat  Terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kota Batam ?
1 Suko Rahardjanto, “Pembinaan Warga Binaan Wanita di Rutan Banyumas”, Skripsi Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010, hlm. 2.

## C. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  hukum  yang  sesuai  untuk  melakukan  penelitian  ini  guna mendapatkan  jawaban  terhadap  rumusan  masalah  adalah  penelitian  empiris. Dari  Penelitian  empiris  tersebut  Peneliti  mendapatkan  data  primer  yaitu wawancara  Peneliti  secara  langsung  terhadap  beberapa  narasumber  yaitu lembaga  pemasyarakatan,  Balai  Pemasyarakatan  serta  Kejaksaan.  Sedangkan data  sekunder  berasal  dari  studi  kepustakaan  dengan  sumber  data  berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum yang dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini disusun dalam bentuk landasan konseptual, yuridis  dan  teoritis.  Berisi  penjelasan  tinjauan  umum  istilah-istilah  menurut pendapat dari para ahli, dasar-dasar hukum yang digunakan dalam penelitian ini, serta teori hukum yang relevan dengan penelitian ini.
Dari data-data tersebut Peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini. Serta dipadukan dengan metode penelitian hukum empiris.  Maka  cara  Peneliti  dalam  teknik  pengumpulan  data  yaitu  berupa wawancara  secara  langsung  dengan  narasumber-narasumber  yang  memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
Wawancara  dilakukan  Peneliti  dengan  terlebih  dahulu  mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan.  Kemudian  pertanyaan-pertanyaan  tersebut  ditujukan kepada narasumber sesuai dengan kapasitas masing-masing.
Informasi yang Peneliti dapat dari studi kepustakaan yaitu data-data dari buku maupun  hasil  penelitian  orang  lain  seperti  jurnal,  skripsi,  tesis,  dan  lain-lain. Selain  itu  Peneliti  menggunakan  Bahan  Hukum  primer,  sekunder  dan  tersier serta peraturan perundang-undangan dalam penelitian hukum ini.
Metode analisis data menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Cara yang  digunakan  adalah  melakukan  analisis  dengan  mengkaji  setiap  informasi atau  data  yang  diperoleh.  Dalam  penelitian  ini  metode  analisis  data  yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Diawali dengan penyusunan data-data yang  diperoleh  dengan  teratur  dan  sistematis.  Kemudian  dilanjutkan  dengan pembelajaran  terhadap  data-data  secara  keseluruhan  dan  lengkap.  Dengan analisis data kualitatif ini dapat menghasilkan jawaban yang bersifat deskriptif analisis,  yaitu  segala  informasi  yang  disampaikan  responden  atau  narasumber baik secara tertulis maupun lisan termasuk pula tindakan nyatanya, diperhatikan, diteliti, dan dipelajari secara satu kesatuan. 2
2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum , Jakarta: UI-Pres, 1986, hlm. 12.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam atau dikenal dengan Lapas  Perempuan  Kota  Batam  adalah  tempat  Narapidana  perempuan  di  Kota Batam  menjalankan  hukum  penjara  dengan  kapasitas  penghuni  sebanyak  90 orang. Sejak tahun 2017 sampai tahun 2019 jumlah penghuni lapas perempuan tersebut  terus  mengalami peningkatan hingga selama periode 3 tahun tersebut jumlah  penghuni  melebihi  kapasitas  yang  seharusnya.  Berdasarkan  hasil wawancara  dengan  Bapak  Indra  Handi  Satya  hal  tersebut  mendorong  Lapas mengusahakan startegi agar jumlah penghuni tidak lagi melebihi kapasitas, salah satunya memenuhi hak narapidana yaitu pembebasan bersyarat.
Pembebasan  Bersyarat  adalah  hak  yang  dapat  diperoleh  Narapidana  agar dapat  menerima  program  pembinaan  diluar  dari  Lapas  sehingga  narapidana dapat keluar dari lapas namun tetap menjalani program pemasyarakatan. Untuk mendapatkan  hak  tersebut,  para  narapidana  wajib  terlebih  dahulu  memenuhi syarat substantif dan syarat administartif. Pertama syarat substantif ialah telah menjalani  2/3  dari  total  masa  pidana  dan  masa  pidana  tersebut  sekurang- kurangnya  telah  berjalan  selama  9  bulan  dengan  berkelakuan  baik  atau  tanpa hukuman  displin.  Sedangkan  syarat  administratif  berkaitan  dengan  dokumen- dokumen kelengkapan yang wajib dimiliki narapidana untuk melanjutkan proses pemberian pembebasan bersyarat.
Selama  periode  3  tahun  dari  tahun  2017  sampai  tahun  2019,  realisasi pembebasan bersyarat di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam telah mengalami peningkatan.  Data  hasil  penelitian  menunjukkan  jumlah  realisasi  pembebasan bersyarat  pada  tahun  2017  berjumlah  2  narapidana,  pada  tahun  2018 meningkatan menjadi 22 narapidana, dan pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan  hingga  berjumlah  51  narapidana  yang  mendapatkan  pembebasan bersyarat. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya kinerja para petugas Lapas dalam menerapkan pembebasan bersyarat kepada para narapidana.
Bapak  Indra  Handi  Satya,  selaku  staf  bagian  Registrasi  dan  bimbingan Kemasyarakatan  menerangkan  bahwa  adanya  usaha  pemerintah  dalam menghadapi  hambatan-hambatan  bagi  para  narapidana  dalam  usaha mendapatkan  pembebasan  bersyarat.  Salah  satu  contoh  ialah  kesulitan narapidana  dalam  mendapatkan  jaminan  dari  keluarga  yang  akan  menerima kembali  narapidana  setelah  mendapatkan  pembebasan  bersyarat  sebagai  salah satu syarat administratif. Dalam menyikapi kesulitan tersebut, pemerintah dalam hal  ini  Menteri  Hukum  dan  HAM  memberikan  tugas  dan  wewenang  kepada Bapas  agar  dapat  menjadi  penjamin  bagi  narapidana  yang  mendapatkan pembebasan bersyarat.  Hal  itu dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, dimana peraturan mengatur bahwa jaminan terhadap narapidana yang menjalan pembebasan bersyarat salah satunya dapat diberikan oleh instansi
pemerintah. Namun  hingga saat ini, masih terdapat  suatu  kesulitan  yang turut menjadi  hambatan  dalam  pemberian  pembebasan  bersyarat,  yaitu  jangkwa waktu  eksekusi  putusan  pengadilan  oleh  kejaksaan.  Hal  tersebut  dikarenakan eksekusi dari kejaksaan menentukan mulainya perhitungan masa pidana seorang narapidana.  Apabila  jaksa  tidak  melakukan  eksekusi,  maka  status  seorang terpidana  adalah  tahanan  bukan  narapidana.  Sedangkan  perhitungan  syarat substantif  hanya  dimulai  apabila  terpidana  telah  berstatus  sebagai  narapidana. Oleh  karena  itu,  jika  kejaksaan  terlambat  melakukan  eksekusi  makan perhitungan  masa  pidana  seorang  narapidana  akan  menjadi  terlambat,  hal tersebut dapat mengundur waktu seorang narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat.
Dalam rangka memberikan hukuman yang lebih berat kepada Narapidana Tindak  Pidana  Umum,  Pemerintah  menetapkan  suatu  Peraturan  yang mewajibkan  syarat  tambahan  bagi  narapidana  tindak  pidana  umum  dalam mendapatkan pembebasaan bersyarat. Syarat tambahan tersebut yaitu kewajiban menjadi justice collaborator dan melaksanakan asimilasi. Dalam melaksanakan kewajiban  sebagai Justice  collarborator narapidana  diwajibkan  bekerjasama dengan  penegak  hukum  untuk  menyelesaikan  kasus  pidananya  Berdasarkan hasil penelitian kesediaan menjadi justice collaborator tersebut dipenuhi dengan permohonan  dari  Lapas  untuk  mendapatkan  surat  keterangan  dari  penegak hukum  terkait.  Apabila  tidak  mendapatkan  jawaban  atas  surat  permohonan tersebut,  maka  kewajiban  narapidana  cukup  dibuktikan  dengan  adanya  surat permohonan dari  Lapas  Perempuan Kelas  IIB Batam. Sedangkan pelaksanaan Asimilasi  dijalankan  dengan  kegiatan  penyuluhan  yang  bertemu  sosial. Berdasarkan hasil penelitian, Lapas Perempuan Kelas IIB Batam tidak mencatat dan  mengatur  tingkan  keseringan  para  narapidana  dalam  mengikuti  acara penyuluhan sosial tersebut serta kewajiban asimilasi tersebut dijalankan cukup dengan 1 kali mengikuti penyuluhan yang bertema sosial.
Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  pembebasan  bersyarat  diputuskan  oleh Menteri  Hukum  dan  Ham  Kanwil  Kepulauan  Riau,  melalui  Ditjen Pemasyarakatan  Kanwil  Kepulauan  Riau,  dari  hasil  penelitian  menunjukkan adanya keputusan pembebasan bersyarat dari segi pengawasan yang diutuskan kepada Kejaksanaan Negeri Batam dan pengawasan serta pembimbingan oleh Balai  Pemasyarakatan  Kelas  II  Tanjungpinang.  Dari  hasil  observasi, pengawasan  kejaksaan  dimulai  sejak  awal  proses  pemberian  pembebasan bersyarat.  Pengawasan tersebut  diwujudkan dari kewenangan kejaksaan untuk mengeluarkan surat keterangan yang menyatakan narapidana yang bersangkutan tidak  sedang  diperiksa  karena  perkara  pidana  yang  lain.  Surat  keterangan tersebut  merupakan  salah  satu  syarat  administratif.  Selanjutnya  setelah mendapatkan  pembebasan  bersyarat  kejaksaan  mewajibkan  narapidana
menyampaikan  laporan  kepada  kejaksaan  setiap  1  bulan.  Sedangkan pengawasan  dam  pembimbingan  dari  Bapas  dilaksanakan  mulai  dari pendaftaran  atau  registrasi,  sidang untuk  menentukan program  pembimbingan yang dilaksanakan dari hasil laporan mengenai background narapidana, hingga pelaksanaan  program  pembimbingan.  Keseluruhan  pelaksanaan  pengawasan dan pembimbingan dari Bapas dilaksanakan untuk mempersiapkan narapidana untuk  dapat  berkehidupan  normal  seperti  masyarakat  pada  umumnya,  dan mengawasi pemenuhan syarat-syarat selama masa percobaan oleh narapidana.

## 1. Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Kota Batam.
Proses  penerapan  pembebasan  bersyarat  dilaksanakan  dengan pendataan  dari  Petugas  Lapas  mengenai  pemenuhan  syarat  substantif  dari narapidana.  Setelah  mendatakan  para  narapidana  yang  hendak  memenuhi syarat  substantif  dalam  waktu  dekat  seterusnya  narapidana  akan diinformasikan  oleh  petugas  dan  kemudian  melengkapi  syarat  admnistratif yang berlaku.
Prosedur pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 95-99 Permenkumham  No.03  tahun  2018.  Dimulai  dari  pendataan  dari  petugas terhadap  para  narapidana  yang  memenuhi  syarat  substantif  dan  syarat administratif.  Kemudian  dilanjutkan  dengan  Sidang  Tim  Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang membahas tentang kelayakan narapidana untuk diusulkan  kepada  Kepala  Lapas  terkait  permohona  pembebasan  bersyarat kepada Kanwil Menkumham. Apabila melalui sidang TPP diputuskan layak, maka akan diusulkan kepada Kepala Lapas. Jika Kalapas menyetujui, maka permohonan akan disampaikan kepada Ditjen Pemasyarakatan pada Kanwil Menkumham Kepri.
Melalui  pertimbangan  dan  pembelajaran  dokumen  dalam  syarat substantif dan syarat administratif Ditjen Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum  dan  HAM  memutuskan  pemberian  atau  penolakan  pembebasan bersyarat  kepada  narapidana.  Apabila  menyetujui  pemberian  pembebasan bersyarat, ditjen pemasyarakatan mengeluarkan surat keputusan pembebasan bersyarat kepada narapidana dengan mengatasnamakan Menteri Hukum dan HAM. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan penerapan  prosedur  pemberian  pembebasan  bersyarat  di  Lapas  Perempuan Kelas IIB Batam telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Khusus  dalam  pemberian  pembebasan  bersyarat  terhadap  narapidana tindak  pidana  umum  diberikan  syarat  tambahan  oleh  Pasal  43A  PP  No.  99 tahun 2012, yaitu kesediaan menjadi Justice Collaborator dan melaksanakan Asimilasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dari  hasil  observasi  dan  penelitian,    pelaksanaan  syarat  pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana khusus tidak sesuai dengan Pasal 43A  PP  No.  99  tahun  2012  yang  menentukan  pelaksanaan  Asimilasi dilaksanakan  paling  sedikit  ½  dari  sisa  masa  pidana,  sehingga  narapidana tindak pidana khusus  yang hanya mengikuti 1 (satu) kali penyuluhan sosial tidak  dapat  dianggap  telah  memenuhi  syarat  Asimilasi.  Syarat  tambahan lainnya yaitu kesediaan menjadi justice collaborator yang diatur dalam ayat (3) pasal yang sama, mewajibkan pelaksanaan justice collaborator dibuktikan secara tertulis dari instansi penegak hukum terkait.
Namun,  pelaksanaan syarat  yang berkaitan dengan kesediaan menjadi
justice collaborator di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam dianggap terpenuhi dengan  adanya  surat  permohonan  dari  Lapas  kepada  instansi  terkait,  tidak memiliki  keharusan  untuk  mendapatkan  surat  tertulis  dari  penegak  hukum. Dengan  demikian,  baik  syarat  asimilasi  maupun  syarat justice  collaborator dapat disimpulkan tidak diterapkan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Pengawasan Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Perempuan  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Perempuan  Kelas  IIB  Kota Batam
Pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat sesuai dengan  pasal 30 ayat  (1)  huruf  c  Undang-undang  Nomor  16  tahun  2004  tentang  Kejaksaan Republik Indonesia memberikan wewenang pengawasan kepada kejaksaan. Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Lembaga yang  disebut  Balai  Pemasyarakatan  memiliki  tugas  untuk  melaksanakan program pembinaan kepada klien pemasyarakatan. Kemudian pada Pasal 42 ayat  (1)  huruf  b  UU  Pemasyarakatan  tersebut,  salah  satu  klien pemasyarakatan  adalah  Narapidana  yang  mendapatkan  Pembebasan Bersyarat.  Dari  hasil  penelitian  Peneliti,  Surat  Keputusan  Pembebasan Bersyarat yang dikeluarkan oleh Ditjen Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum  dan  HAM  menetapkan  Bapas  sebagai  pelaksana  pembinaan  dan pengawasan pembebasan bersyarat.
Berdasarkan  hasil  observasi,  Peneliti  menyimpulkan  kewenangan pengawasan pelaksanaan pembebasan bersyarat oleh Kejaksanaan dan Balai Pemasyarakatan  dilaksanakan  terhadap  Klien  Pemasyarakatan  dalam memenuhi syarat-syarat selama masa percobaan. Kejaksaan memiliki tugas pengawasan  pada  pemenuhan  syarat  umum  dan  syarat  khusus  bagi  Klien Pemasyarakatan  selama  menjalankan  pidana  penjara  dengan  pembebasan bersyarat. Sedangkan Balai Pemasyarakatan memiliki tugas dan wewenang utama dalam pembimbingan klien pemasyarakatan, yaitu melanjutkan proses
reintegrasi  sosial  pada  tahap  terakhir  dalam  pelaksanaan  program pemasyarakatan.
Dari data yang Peneliti peroleh dari Lapas Perempuan Kelas IIB Batam mengenai total realisasi pembebasan bersyarat dari tahun 2017 sampai 2019. Kejaksaan  Negeri  Batam  dan  Bapas  Kelas  II  Tanjungpinang  melakukan pengawasan  terhadap  seluruh  narapidana  yang  menerima  pembebasan bersyarat  dengan  jumlah    sebanyak  orang  narapidana.  Sebanyak  75 narapidana tersebut  melakukan secara berkala setiap 1 bulan sekali kepada Kejaksaan Negeri Batam dan Bapas Kelas II Tanjungpinang.
Dari  total  75  Narapidana  yang  diawasi  kejaksaan,  Lapas  Perempuan Kelas  IIB  Batam  menerima  pelaporan  bahwa  Narapidana  perempuan  yang telah  bebas  berjumlah  36  orang,  Narapidana  perempuan  yang  sedang menjalankan  pembebasan  bersyarat  berjumlah    25  orang,  dan  sisanya  14 Narapidana sedang dalam masa percobaan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  selama  periode  3  (tiga)  tahun  tersebut juga  tidak  ditemukan  adanya  pelanggaran  dari  narapidana  selama pembebasan  bersyarat  yang  mengakibatkan  pencabutan  Surat  Keputusan sehingga  narapidana  yang  bersangkutan  dipaksa  untuk  kembali  ke  Lapas Perempuan  Kelas  IIB  Batam.  Berdasarkan  data  tersebut  dapat  disimpulkan bahwa  telah  dilaksanakannya  secara  efektif  pengawasan  dari  Kejaksaan Negeri  Batam dan program  pembinaan dari Balai  Pemasyarakatan Kelas  II Tanjungpinang.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  observasi,  hingga  saat  ini  belum diterbitkan  suatu  peraturan  yang  berisi  Tata  Cara  Pelaksanaan  pengawasan pembebasan bersyarat yang lengkap dan baku. Dalam peraturan perundang- undangan,  hanya  mengamanatkan  tugas  dan  wewenang  pengawasan pembebasan bersyarat kepada kejaksaan. Namun dalam prakteknya, instansi terkait  baik  Kejaksaan,  Lapas,  Bapas,  maupun  Ditjen  Pemsyarakatan  tidak memiliki prosedur pelaksanaan yang diatur oleh suatu peraturan yang sah dan berlaku.  Hal  tersebut  menyebabkan  kekurangan  koordinasi  dan  tidak tersedianya sistem pelaporan yang baik antara instansi-instansi terkait selama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembebasan bersyarat.
Jika dikaitkan dengan teori dari Hans Kelsen mengenai hukum sebagai sistem  norma.  Maka  dalam  rangka  menuntut  efficiency  dalam  pelaksanaan suatu  peraturan  hukum  mengharuskan  adanya  ketaatan  dari  pihak  yang melaksanakan  kewajiban  dan  adanya  sanksi  bagi  yang  tidak  menaati peraturan. Oleh karena tidak adanya suatu peraturan yang ditetapkan untuk melakukan  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  pembebasan  bersyarat, menyebabkan tugas dan wewenang dari kejaksaan tersebut tidak dapat dinilai mengenai apakah telah dijalankan sebagaimana mestinya.
Hal tersebut dikarenakan tidak tersedianya suatu tolok ukur dari Negara yang menetapkan bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap pembebasan bersyarat  yang  seharusnya  menurut  hukum.  Apalagi  jika  dikaitkan  dengan sanksi, Negara dalam hal ini tidak dapat memberikan sanksi atau hukuman jika terindikasi adanya pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam hal  pengawasan  terhadap  pelaksanaan  pembebasan  bersyarat.  Hal  tersebut dikarenakan  tidak  ada  hukum  yang  mengaturnya.  Sehingga  Negara  tidak memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi kepada instansi terkait yang melakukan  pelanggaran  tersebut.  Sehingga  dari  segi  yuridis  dapat disimpulkan pelaksanaannya kurang optimal dan tidak efisien.

## E. Kesimpulan
1. Penerapan  Pembebasan  Bersyarat  kepada  Narapidana  yang  melakukan tindak pidana umum dapat disimpulkan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Permenkumham No.  03  Tahun  2018.  Pelaksanaan  Pembebasan  Bersyarat  tersebut  juga dilaksanakan  dengan  baik  dan  lancar,  hal  itu  terlihat  dari  peningkatan jumlah realisasi pembebasan bersyarat dari tahun 2017 sampai  2019 yang cukup  signifikan.  Namun,  dalam  hal  Penerapan  Pembebasan  Bersyarat terhadap  Narapidana  yang  melakukan  Tindak  Pidana  Khusus  tidak dilaksanakan sesuai  ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012.  Dilakukannya  penyederhanan  persyaratan  Asimilasi  dan  Justice Collaborator  yang mempermudah narapidana tindak pidana khusus dalam memperoleh  pembebasan  bersyarat  menyebabkan  penerapan  pembebasan bersyarat menyimpang dari peraturan yang berlaku.
2. Pelaksanaan  Pengawasan  terhadap  pembebasan  bersyarat  narapidana perempuan  di  Lapas  Perempuan  Kelas  IIB  yang  diperintahkan  kepada Kejaksaan  Negeri  Batam  telah  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.
Namun  dalam  pelaksanaannya  tidak  tersedia  suatu  peraturan  pelaksanaan yang  berisi  prosedur  hukum  sebagai  petunjuk  baku  dan  tidak  adanya pengenaan  sanksi  bagi  instansi-instansi  terkait  jika  lalai  dalam melaksanakan  pengawasan  tersebut.  Sehingga  dalam  melaksanakan pengawasan  terhadap  pembebasan  bersyarat  instansi-instansi  terkait  yaitu Balai Pemasyarakatan Kelas II Tanjungpinang dan Kejaksaan Negeri Batam tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pelaporan dan koordinasi antara satu sama lain. Oleh karena itu, dengan dikaitkan dengan teori Hans Kelsen mengenai  hukum  sebagai  suatu  sistem  norma  dapat  disimpulkan  bahwa pelaksanaan  pengawasan  terhadap  pembebasan  bersyarat  di  Lapas Perempuan Kelas IIB Batam tidak dilaksanakan secara efisien.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Kanter,  E.Y.  dan  S.R.  Sianturi.  Asas-asas  Hukum  Pidana  Indonesia  dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika, 2002.
Panjaitan  dan  Simorangkir.  LAPAS  Dalam  Prespektif  Sistem  Peradilan Pidana. Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1995.
Pradja,  R.  Achamad  S.  Soemadi.  Sistem  Pemasyarakatan  di  Indonesia. Bandung: Bina Cipta, 1979.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Pres, 1986.

## Jurnal
Hanum, Arinal Nurrisyad. “Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Kepada  Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan  Purwokerto”  Skripsi Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto, 2012.
Nababan, Dolly C Sihombing. “Analisis Kriminologis Terhadap Perempuan Pelaku Penyalahguna Narkotika” Skripsi Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2016.
Rahardjanto, Suko. “Pembinaan Warga Binaan Wanita di Rutan Banyumas” Skripsi Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto, 2010.

## Internet
Haryanto,  M.  “Strafbaar  Feit,  Perbuatan  Pidana,  Tindak  Pidana”
http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/strafbaar-feit-menurut- bambangpoernomo.html , diakses 17 Oktober 2019 Wikipedia. “Teori Hukum Murni” https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_Hukum_Murni  ,  diakses  tanggal  17 Februari 2020.

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia.  Undang-undang  Pemasyarakatan,  UU  No.12  Tahun  1995,  LN
No. 77 Tahun 1995, TLN No. 3614.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan tentang  Syarat  Dan  Tata  Cara  Pemberian  Remisi,  Asimilasi,  Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, Permenkumham No. 03 Tahun 2018.
Presiden  Republik  Indonesia,  Peraturan  tentang  Pembinaan  dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No. 31Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 68, TLN No. 3842.