## Peningkatan Mutu Produk UKM Melalui Sertifikasi Jaminan Produk Halal
1* Lulu Nurul Istanti, 2 Heri Pratikto, 3 Yuli Agustina, 4 Madziatul Churiyah, 5 Andi Basuki Universitas Negeri Malang; Jalan Semarang 5 Malang
* Corresponding author: lulu.nurul.fe@um.ac.id

## Abstrak
Kegiatan  Pengabdian  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  mutu  produk  melalui  sertifikasi  jaminan  produk halal dengan memberikan pengetahuan, pemahaman dan pendampingan tentang pentingnya sertifikasi halal pada pelaku  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM)  di  Kabupaten  Trenggalek.  Sesuai  edaran  LPPOM  MUI  bahwasannya  di tahun  2019  seluruh  produk  yang  berkaitan  dengan  makan  dan  minum  harus  memiliki  sertifikasi  halal.  Hal  ini menjadi salah satu tantangan bagi para pelaku UKM dalam memahami tentang arti pentingnya memiliki sertifikasi halal  terhadap  produk  yang  dimiliki.  Diharapkan  dengan  adanya  kegiatan  ini  akan  menambah  wawasan  dan pengalaman  yang  dapat  meningkatkan  produktivitas  dan  daya  saing  bagi  pelaku  UKM.  Kegiatan  penyuluhan dilakukan melalui tahapan sosialisasi sampai pendampingan pendaftaran sertifikasi jaminan produk halal secara online pada 150 pelaku UKM yang bergerak di bidang kuliner, restoran, café maupun hotel. Penyuluhan Proses Sertifikasi  Jaminan  Produk  Halal  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM)    yang  telah  dilakukan  dapat  dilihat  dari antusiasme keikutsertaan UKM Kabupaten Trenggalek dan Peningkatan Pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta pengembangan SDM bagi pelaku UKM di Kabupaten Trenggalek terkait jaminan produk halal.
Kata kunci —Penyuluhan, Sertifikasi Jaminan Produk Halal, UKM, Kabupaten Trenggalek.

## Abstract
This  Community  Service  activity  aims  to  improve  product  quality  through  halal  product  assurance certification  by  providing  knowledge,  understanding  and  assistance  on  the  importance  of  halal  certification  for Small and Medium Enterprises (SMEs) in Trenggalek Regency. According to the LPPOM MUI circular, in 2019 all products related to food and drink must have halal certification. This has become one of the challenges for SMEs in understanding the importance of having halal certification for their products. It is expected that this activity will add  insight  and  experience  that  can  increase  productivity  and  competitiveness  for  SMEs.  Counseling  activities carried  out  through  the  stages  of  socialization  to  the  assistance  of  online  halal  product  assurance  certification registration on 150 SMEs actors engaged in culinary, restaurants, cafes and hotels. Counseling of the Process of Certification of Halal Assurance for Small and Medium Enterprises (SMEs) that has been carried out can be seen from  the  enthusiasm  of  SME  participation  in  Trenggalek  Regency  and  the  Increased  Knowledge  and  public awareness and HR development for SMEs in Trenggalek Regency related to halal product guarantee.
Keywords —Counseling, Halal Product Guarantee Certification, UKM, Trenggalek Regency

## 1. PENDAHULUAN
alah  satu  negara  yang  menjadi  pasar  potensial untuk produksi dan distribusi barang-barang halal adalah  Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  penduduk indonesia  merupakan  mayoritas  muslim  terbesar  di dunia,  Indonesia  diharapkan  dapat  menjadi  contoh negeri  muslim  lain  dalam  penerapan  hukum  islam (syariat  Islam)  terutama  dalam  aspek  yang bersentuhan  langsung  dengan  kehidupan  masyarakat
muslim  sehari-sehari.  Penetapan  tahun  2015  sebagai tahun pelaksanaan MEA (Masyarakat Ekonomi Asia) menjadi titik penting bagi pelaku UKM (Usaha Kecil Menengah)  untuk  lebih  giat  meningkatkan  mutu produk dan layanan mereka. Hal tersebut merupakan konsekuensi  semakin  ketatnya  persaingan  antar pelaku  usaha  akibat  interaksi  global  antar-produsen, antar-konsumen, serta antar-produsen dan konsumen, khususnya  di  wilayah  Asia  Tenggara.  Sebagai konsekuensinya, pelaku UKM yang tidak kreatif dan
S
cermat  dalam  mengembangkan  produknya  dapat ditinggalkan oleh banyak konsumen yang lebih lanjut mengancam keberlanjutan UKM tersebut.
Untuk mengatasi hal tersebut, UKM, khususnya di  Indonesia  harus  mendapatkan  perhatian  khusus dalam upaya meningkatkan mutu produk dan layanan mereka.  Upaya  tersebut  merupakan  salah  satu tanggung  jawab  perguruan  tinggi  dalam  mejalankan pelaksanaan  Tri  Darma  Perguruan  Tinggi.  Upaya yang dapat dilakukan perguruan tinggi sebagai wujud tanggung  jawabnya  adalah  kegiatan  Pengabdian kepada Masyarakat yang berorientasi pada pembinaan  kelompok  UKM,  khususnya  UKM  yang bidang  usahanya  terkait  dengan  kompetensi perguruan tinggi tersebut. Salah satu bentuk kegiatan yang  telah  dilaksanakan  adalah  penyuluhan  proses sertifikasi  halal  yang  disampaikan  kepada  para pelaku UKM yang ada di Kabupaten Trenggalek. Ini merupakan  langkah  awal  yang  harus  diikuti  untuk meningkaykan  mutu  produk  melalui  sertifikasi jaminan halal.
Jaminan  halal  merupakan  faktor  penting  dalam memasarkan produk suatu UKM. Wilayah pemasaran yang  semakin  global  menyebabkan  konsumen  suatu produk  semakin  heterogen.  Konsumen  yang heterogen  menuntut  kondisi  produk  yang  sesuai dengan  keinginan  dan  kriteria  mereka.  Salah  satu kriteria  yang  sangat  penting  bagi  konsumen  adalah jaminan halal produk yang akan mereka beli. Kriteria ini merupakan tuntutan konsumen, tidak hanya yang beragama islam namun sudah menjadi tuntutan pasar secara  global.  Oleh  karena  itu,  banyak  perusahaan makanan  dan  produk  pangan  yang  berupaya mencantumkan  sertifikat  halal  pada  produk  mereka. Upaya  ini  tidak  hanya  dilakukan  oleh  perusahaan yang dijalankan oleh atau di komunitas muslim, tapi juga telah dilakukan oleh perusahaan yang dijalankan oleh  atau  di  komunitas  nonmuslim.  Berbagai lembaga  sertifikasi  halal,  baik  milik  pemerintah maupun  swasta  telah  didirikan  di  beberapa  negara nonmuslim  seperti  di  Singapura,  Jepang,  Australia, Selandia  Baru,  Thailand,  dan  lain-lain.  Hasilnya, produk mereka dapat diterima oleh banyak konsumen di berbagai negara yang mayoritas muslim seperti di Indonesia, Malaysia, Asia Selatan, dan Timur Tengah (Qureshi dkk., 2012).
Tidak hanya pada konsumen muslim, ketertarikan  signifikan  juga  terjadi  pada  konsumen nonmuslim  terhadap  produk  makanan  yang bersertifikasi  halal  (Hanzaee  &  Ramezani,  2011). Banyak  hal  yang  menyebabkan  ketertarikan konsumen  nonmuslim  tersebut,  khususnya  terhadap daging  sembelihan.  Salah  satunya  karena  jaminan
halal  daging  sembelihan  tidak  hanya  berdasarkan ritual  saat  penyembelihan  tapi  juga  memperhatikan faktor  kesehatan  dan  kelayakan  daging,  kebersihan, dan  umur  hewan  yang  disembelih.  Faktor-faktor tersebut  meningkatkan  nilai  jual  produk  ternak bersertifikasi  halal  (Rezai  dkk.,  2010).  Menanggapi kondisi  pasar  yang  demikian,  UKM  di  Indonesia khususnya  yang  bergerak  di  bidang  pangan  harus aktif  pula  melaksanakan  jaminan  halal  bagi  produk mereka.  Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  memberikan pengetahuan kepada pelaku UKM mengenai manfaat sertifikat  halal  produk  sembelihan  serta  proses  yang ditempuh  untuk  memperoleh  sertifikat  tersebut. Selain  itu,  kegiatan  ini  bertujuan  untuk  mendorong pemilik  UKM  agar  segera  menerbitkan  sertifikat halal  bagi  produk  mereka  serta  mendampingi beberapa  UKM  hingga  dapat  memiliki  sertifikat tersebut  dari  LPPOM-MUI  (Lembaga  Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika–Majelis Ulama Indonesia).
Oleh  karena  itu,  pelaksanaan  kegiatan  ini melibatkan  auditor  dari  LPPOM-MUI,  yakni  auditor halal  dari  LPPOM-MUI.  Selanjutnya,  kegiatan pendampingan,  pembinaan,  dan  pengawasan  UKM yang  telah  memiliki  sertifikat  halal  akan  dilakukan Universitas  Negeri  Malang  bersama  LPPOM-MUI. Harapannya,  kegiatan  ini  dapat  dikembangkan  pada sektor  dan  UKM  yang  lain.  Pemerintah  selaku pengatur  urusan  masyarakat  memiliki  kewajiban untuk  memastikan  bahwa  makanan  yang  beredar dapat  dikenali  halal  atau  haramnya.  Ketentuan  halal atau  haram  ini  terutama  pada  pemakaian  zat  dan bahan  yang  dalam  memproduksi  makanan  dan minuman  tersebut.  Jaminan  Produk  Halal  (JPH) dalam  Undang-undang  MUI  Nomor  33  Pasal  4 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH), terdapat  berbagai  aspek  tidak  hanya  obat,  makanan dan  kosmetik  akan  tetapi  lebih  luas  lagi  terdapat produk  kimiawi,  produk  biologi,  produk  rekayasa genetik,  serta  barang  gunaan  yang  dipakai, digunakan,  atau  dimanfaatkan  oleh  masyarakat (UUJPH, Pasal 1 ayat 1).
Mengenai model Sertifikasi Halal LPPOM MUI ini  maka  diperlukan  sosialisasi  atau  penyuluhan  dan penyadaran  yang  cukup  gencar  tentang  arti pentingnya  label  halal  baik  ke  UKM  maupun konsumen.  Karena  jumlah  penduduk  muslim  yang sangat  banyak  (baik  jumlah  maupun  sebaran)  serta banyaknya  macam  variasi  dan  jumlah  produk makanan  dan  minuman  yang  beredar  di  tengah masyarakat  maka  dibutuhkan  peran  serta  pemangku kepentingan,  termasuk  perguruan  tinggi  untuk memberikan penyuluhan agar menumbuhkan
kesadaran  dan  pentingnnya  sertifikasi  halal  sebagai jaminan  kehalalan  produk  yang  beredar  di masyarakat.  Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu  Kabupaten  dengan  jumlah  penduduk  muslim sebesar  853.056  jiwa.  Berdasarkan  data  potensi industri  di  Kabupaten  Trenggalek  tahun  2017, tampak  industri  pengolahan  pangan  cukup  banyak digeluti oleh masyarakat Kabupaten Trenggalek yaitu sebanyak 2.881 unit usaha.
Dari  potret  potensi  industri  Kabupaten Trenggalek  tersebut  tampak  pengolahan  pangan memiliki  peran  penting  dan  strategis  dalam perekonomian masyarakat. Selama ini kesadaran atas konsumsi  makanan  dan  minuman  yang  halal  belum tertanam kuat di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Trenggalek, baik dari kalangan produsen, penjual  ataupun  konsumen.  Kondisi  tersebut memperlihatkan  tentang  pemahaman  dan  kesadaran yang kuat atas ketentuan konsumsi halal dalam Islam. Kesadaran  akan  mengkonsumsi  produk  halal  perlu ditingkatkan  di  tengah  masyarakat  Trenggalek,  baik dari  kalangan  produsen,  penjual  maupun  konsumen, agar  terwujud  tatanan  masyarakat  muslim  yang sesuai  syariat  islam.  Adapun  tujuan  kegiatan Pengabdian Peningkatan Mutu Produk UKM Melalui Sertifikasi  Jaminan  Produk  Halal  yaitu:  (1) Peningkatan  Pengetahuan  dan  kesadaran  masyarakat serta  pengembangan  SDM  bagi  pelaku  UKM  di Kabupaten  Trenggalek  terkait  jaminan  produk  halal; (2)  Peningkatan  Produktivitas  dan  daya  saing  UKM di Kabupaten Trenggalek pada Produk Halal; dan (3) Terciptanya  peningkatan  usaha  produktif  yang merupakan  dampak  kegiatan  pemanfaatan  energi serta  potensi  lokal  dengan  jaminan  produk  halal. Sedangkan  manfaat  yang  diharapkan  dari  kegiatan Sosialisasi  Sertifikasi  Jaminan  Produk  Halal  adalah (1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan aspek  manajerial  serta  pengembangan  SDM  bagi pelaku  UKM  di  Kabupaten  Trenggalek  terkait jaminan produk halal; (2) Meningkatkan Produktivitas  dan  Daya  Saing  UKM  di  Kabupaten Trenggalek  pada  Produk  Halal;  dan  (3)  Terciptanya peningkatan  usaha  produktif  yang  merupakan dampak  kegiatan  pemanfaatan  energi  serta  potensi lokal dengan jaminan produk halal.

## 2. METODE
Kegiatan  Peningkatan  Mutu  Produk  UKM Melalui  Sertifikasi  Jaminan  Produk  Halal  di Kabupaten  Trenggalek  merupakan  perwujudan pemahaman dan bentuk sosialisasi UU No 33 Tahun 2014  tentang  sertifikat  jaminan  produk  halal.  Selain
itu  juga  diharapkan  dengan  peraturan  tersebut menyadarkan  para  pelaku  usaha  akan  pentingnya sertifikasi  halal  pada  produk  usahanya  dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar  khususnya  di  Kabupaten  Trenggalek. Pelatihan  dilaksanakan  di  Kantor  Sekretaris  Daerah Kabupaten  Trenggalek  dan  diikuti  oleh  pelaku UMKM  sebanyak  150  peserta  yang  merupakan masyarakat perwakilan sekitar Kabupaten Trenggalek. Metode yang digunakan dalam program ini  adalah  pelatihan,  pendampingan  dan  simulasi kegiatan  pendaftaran  sertifkasi  halal  secara  manual dan  online  dengan  mamanfaatkan  aplikasi  CEROL dan didampingi oleh mahasiswa, tim pengabdian dan masyarakat setempat.
Adapun  metode  yang  diterapkan  secara  rinci yaitu:  (1)Untuk  mengetahui  kebutuhan  UMKM Kabupaten  Trenggalek  melalui  observasi  kondisi lingkungan  dan  kegiatan-kegiatan  terkait,  serta kelompok  usaha  yang  tergabung  pada  kelompok UMKM  Kabupaten  Trenggalek  dalam  hal  ini dilakukan  melalui  Pendekatan  dengan  Pemerintahan Dinas  UKM  setempat  untuk  mengetahui  usaha produktif  UKM  dalam  bidang  makanan  yang  telah berkembang,  untuk  mengetahui  kondisi  pelaku UKM,  pandangan  dan  pemahaman  pelaku  UKM terkait  sertifikasi  halal,  serta  mengidentifikasi permasalahan  yang  terkait;  (2)  Mendata  macam- macam  kebutuhan  teknis  maupun  non  teknis pelatihan;  (3)  Pemberian  sosialisasi  tentang  UU Jaminan  Produk  Halal  bagi  pelaku  UKM  (sektor pangan); (4) Sosialisasi Pengetahuan tentang Produk Halal  sesuai  arahan  Badan  Penyelenggaran  Jaminan Produk Halal (BPJPH) RI; (5) Pelatihan peningkatan produksi produk halal; (6) Pelatihan dan pendampingan  dalam  proses  penciptaan  dan pengujian  produk  halal;  dan  (7)  Pendampingan pengajuan  sertifikasi  produk  halal.  Analisis  data dilakukan  melalui  pendekatan  kualitatif.  Pendekatan kualitatif dengan menganalisis data hasil diskusi dan observasi  awal  peserta  dalam  mengikuti  kegiatan pelatihan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis situasi yang telah dilakukan memperoleh  hasil  bahwa  permasalahan  yang dihadapi  di  UKM  di  Kabupaten  Trenggalek  adalah Kurangnya pengetahuan pada aspek manajerial usaha terkait  dengan  Label  jaminan  produk  Halal  pada Produk  Makanan  dan  Minuman.  Hal  utama  yang dihadapi  oleh  pemilik  UKM  di  Kabupaten Trenggalek  yaitu  adanya  keterbatasan  pengetahuan
yang dimiliki dalam manajerial usaha terkait dengan jaminan  produk  halal.  Hal  ini  mengakibatkan  usaha produktif  sulit  untuk  berkembang  dengan  baik  dan sesuai  dengan  peraturan  Badan  Penyelenggaran Jaminan  Produk  Halal  (BPJPH)  RI.  Kegiatan pengabdian  kepada  masyarakat  Penyuluhan  Proses Sertifikasi  Jaminan  Produk  Halal  Usaha  Kecil Menengah  (UKM)  Kabupaten  Trenggalek.  Melalui kegiatan  Observasi  dan  FGD  di  Kabupaten Trenggalek  bersama  Dinas  UKM  setempat  dan seluruh  UKM  pada  tanggal  21-22  Maret  2019. Kegiatan  awal  ini  dilakukan  untuk  mengidentifikasi permasalahan  mengenai  kendala  sertifikasi  halal UKM Kabupaten Trenggalek. Hasil yang dicapai dari kegiatan  Focus  Group  Discussion  (FGD)  tersebut, karena  masih  kurangnya  penyuluhan  tentang produksi produk halal kepada pelaku usaha, termasuk mereka  belum  mendapatkan  sosialisasi  tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal.  Selama ini, pelaku  UKM  mengolah  produk  makanan  tanpa memperhatikan bahan-bahan yang terjamin kehalalan nya.
Hasil FGD menyatakan tim perlu melaksanakan kegiatan dalam bentuk Penyuluhan Proses Sertifikasi Jaminan  Produk  Halal  Usaha  Kecil  Menengah (UKM)  Kabupaten  Trenggalek.  Penyuluhan  Proses Sertifikasi  Jaminan  Produk  Halal  ini  diharapkan masyarakat  dapat  mengelola  potensi  local  di  daerah yang ada menjadi lebih bernilai jual secara ekonomi sehingga  akan  mampu  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Gambar 1. FGD dengan Dinas UKM Kabupaten Trenggalek dan Pelaku UKM setempat
Materi  sosialisasi  jaminan  produk  halal  diawali tentang  mengapa  penting  adanya  sertifikasi  Jaminan Produk  Halal,  apa  saja  yang  harus  dilakuakn  untuk mendaftar  sertifikasi  produk  halal.  Saat  kegiatan berlangsung  peserta  antusias  dan  terlihat  serius. Selain karena materi tersebut merupakan pengetahuan  baru  bagi  mereka,  mereka  juga memperoleh  motivasi  dalam  mengembangkan  bisnis mereka.  Kegiatan  Penyuluhan  dan  Sosialisasi dilaksanakan  di  kantor  Dinas  UMKM  Kabupaten Trenggalek  pada  tanggal  24–25  April  2019. Penyuluhan dan Sosialisasi diawali dengan
Pembukaan  Acara  oleh  Kepala  Bidang  Perdagangan Dinas  Koperasi  dan  Usaha  Mikro  dan  Perdagangan Kab.  Trenggalek  dan  Ketua  Tim,  dan  langsung dilanjutkan  dengan  kegiatan  inti  pemberian  materi Penyuluhan  dan  Sosialisasi.  sosialisasi  ini  materi yang  disampaikan  mengenai  tentang  UU  No.  33 Tahun 2014  jaminan produk halal. Ringkasan materi yang  disampaikan  berdasarkan  UU  tersebut  adalah tentang bahan apa saja yang digunakan dalam proses produk  halal  terdiri.  Batrang  tersebut  terdiri  dari bahan  baku,  bahan  olahan,  bahan  tambahan,  dan bahan penolong, yang berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba,  atau  bahan  yang  dihasilkan  melalui  proses kimiawi,  proses  biologi,  atau  proses  rekayasa genetik.
Gambar 2. Sosialisasi penyuluhan Jaminan Produk

## Halal
Dalam pelatihan tersebut para peserta yang hadir tampak  sangat  antusias  mendengarkan  penjelasan mengenai  pentingnya  sertifikasi  Halal  untuk  produk usaha  mereka  kedepan.  Hal  ini  tampak  dari banyaknya  Peserta  yang  bertanya  dan  ingin memperoleh  penjelasan  mendalam  bagaimana  cara mendapatkan  sertifikat  halal  dengan  mudah.  Selain memberikan materi diatas, pemateri juga memberikan  wawasan  untuk  memotivasi  perserta untuk mendaftarkan produknya bersertikat halal.
Gambar 3. Antusias Peserta yang mengikuti Sosialisasi
Setelah  selesai  kegiatan  sosialisasi  dan pelatihan, Tim pengabdian melakukan pendampingan lanjutan  pada  UKM  yang  mengimplementasikan materi  yang  telah  diajarkan.  Pendampingan  ini dilaksanakan selama 2 hari yakni pada tanggal 24-25 Juni  2019  dengan  melakukan  monitoring  serta memberikan arahan agar mereka mampu mendaftarkan produk menggunakan CEROL- SS23000  adalah  sistem  pelayanan  sertifikasi  halal LPPOM  MUI  secara  online.  Dengan  sistem  ini mereka  dapat  mengajukan  permohonan  sertifikasi halal  produk  secara  online  tanpa  batas  waktu  dan tempat.
Gambar 4. Pendampingan pendaftaran sertifikat Halal seara Online Tahap 1 dengan aplikasi Cerol
Gambar 5. Pendampingan pendaftaran sertifikat Halal seara Online Tahap 2 dengan aplikasi Cerol
Keberhasilan  kegiatan  pengabdian  kepada masyarakat ini dapat diamati dari ketercapaian tujuan dan  target  yang  telah  direncanakan  dan  diharapkan saat  pasca  kegiatan  ini  diaksanakan  para  peserta mengalami  peningkatan  penambahan  informasi  dan wawasan  jaminan  produk  halal,  dengan  adanya wawasan  jaminan  produk  halal,  UKM  Kabupaten Trenggalek memiliki Unique Selling Point (USP) dan bisa  bersaing  serta  mendapatkan  kesempatan  meraih pasar global dalam barang atau produk halal. Hal ini diharapkan  mampu  memperluas  dampak  positif  bagi masyarakat  sekitar.  Dimana  perkembangan  usaha yang  sudah  bersertifikat  halal  mampu  menciptakan penyerapan tenaga kerja baru.
Peserta  penyuluhan  dapat  memahami  materi penyuluhan  dengan  baik.  Mereka  dapat  memahami bahwa  sertifikat  halal  sangat  penting  dalam memasarkan produk mereka. Dengan adanya jaminan produk  melalui  sertifikasi  halal,  maka  wilayah pemasarannya  dapat  diperluas  hingga  ke  hotel  dan rumah  makan.  Ini  sangat  memungkinkan  karena Kabupaten  Trenggalek  merupakan  kota  yang memiliki  banyak  hotel  dan  rumah  makan.    Oleh karena  itu,  sebagian  besar  peserta  ingin  melengkapi produk  mereka  dengan  sertifikat  halal.  Harapannya, wilayah pemasaran yang lebih luas akan meningkatkan  pendapatan  mereka.  Selain  itu, sertifikat halal pada produk mereka akan memberikan kenyamanan  dan  kepuasan  pada  konsumen. Konsumen  dapat  mengkonsumsi  produk  mereka tanpa  khawatir  mengenai  status  kehalalan  dan kesehatan  produk  tersebut.  pendampingan  dalam pembuatan  dokumendokumen  yang  dibutuhkan, khususnya dokumen Spesifikasi dan Sistem Jaminan Halal  (SJH)  yang  diterapkan  oleh  masing-masing RPA.
Tahap  sosialisasi  dilaksanakan  dalam  bentuk penyuluhan.  Sebagai  tahap  awal,  tahap  ini  meliputi penyampaian  hal-hal  yang  terkait  dengan  manfaat dan  proses  sertifikasi  halal  produk  pangan, khususnya  produk  Rumah  Potong  Ayam  (RPA). Selanjutnya,  penyuluh  juga  menyampaikan  bahwa sertifikat  halal  adalah  fatwa  tertulis  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  yang  menyatakan  kehalalan  suatu produk  sesuai  dengan  syariat  Islam  (LPPOM-MUI, 2015).  Sertifikat  tersebut  merupakan  syarat  untuk mendapatkan  ijin  pencantuman  label  halal  pada kemasan  suatu  produk.  Pencantuman  label  halal tersebut  bertujuan  untuk  meyakinkan  konsumen, khususnya konsumen muslim bahwa produk tertentu tersebut benar-benar produk halal.
Setiap  produsen  atau  UKM  yang  ingin mengajukan  sertifikasi  halal  untuk  produknya  harus mengisi  formulir  yang  telah  disediakan  LPPOM- MUI.  Setelah  diisi  lengkap,  formulir  tersebut dikembalikan  ke  kantor  LPPOM-MUI  dilengkapi dengan  dokumen  Sistem  Jaminan  Halal  (SJH)  yang diuraikan dalam buku panduan halal beserta prosedur baku  produksi.  Dokumen-dokumen  tersebut  harus lengkap  dan  benar  karena  merupakan  syarat pembuatan sertifikat. Jika dokumen tersebut lengkap dan  benar,  maka  LPPOM-MUI  akan  mengirim  tim auditor ke lokasi untuk mencocokkan dan memeriksa sistem  jaminan  halal  di  perusahaan  tersebut. Sebaliknya,  jika  dokumen  tersebut  belum  lengkap dan  benar,  maka  seluruh  berkas  pengajuan  akan dikembalikan agar dapat dilengkapi lagi. Laporan tim
auditor  akan  dibahas  pada  sidang  internal  LPPOM- MUI.  Jika  memenuhi  syarat  halal,  maka  sertifikat halal akan diproses dalam sidang komisi fatwa MUI. Hasil  dari  sidang  komisi  fatwa  MUI  adalah penerbitan  sertifikat  halal  bagi  produk  yang memenuhi syarat.
Rincian  proses  penerbitan  sertifikat  halal tersebut  telah  diterbitkan  dan  disebarkan  oleh LPPOM-MUI  dalam  bentuk  brosur  memperlihatkan halaman  brosur  yang  memuat  prosedur  penerbitan sertifikat halal, sementara gambar 6 memperlihatkan halaman  brosur  yang  memuat  format  dokumen dokumen  SJH.  Brosur  ini  dibagikan  saat  acara penyuluhan  sehingga  peserta  penyuluhan  dapat memahami materi penyuluhan dengan baik.
Gambar 6. Halaman brosur LPPOM-MUI yang memuat prosedur penerbitan sertifikat halal

## Gambar 7. Halaman brosur LPPOM-MUI yang memuat format dokumen dokumen SJH

## 4. SIMPULAN
Tujuan  dari  Pengabdian  ini  adalah  untuk meningkatkan  mutu  produk  melalui  sertifikasi jaminan produk halal dengan memberikan pengetahuan, pemahaman dan pendampingan tentang pentingnya sertifikasi halal pada pelaku Usaha Kecil Menengah  (UKM)  di  Kabupaten  Trenggalek.  Sesuai edaran  LPPOM  MUI  bahwasannya  di  tahun  2019 seluruh  produk  yang  berkaitan  dengan  makan  dan
minum  harus  memiliki  sertifikasi  halal.  Hal  ini menjadi salah satu tantangan bagi para pelaku UKM dalam  memahami  tentang  arti  pentingnya  memiliki sertifikasi  halal  terhadap  produk  yang  dimiliki. Dengan  adanya  kegiatan  ini  akan  menambah wawasan  dan  pengalaman  yang  dapat  meningkatkan produktivitas  dan  daya  saing  bagi  pelaku  UKM. Kegiatan  penyuluhan  dilakukan  melalui  tahapan sosialisasi sampai pendampingan pendaftaran sertifikasi  jaminan  produk  halal  secara  online  pada 150  pelaku  UKM  yang  bergerak  di  bidang  kuliner, restoran,  café  maupun  hotel.  Penyuluhan  Proses Sertifikasi  Jaminan  Produk  Halal  Usaha  Kecil Menengah  (UKM)    yang  telah  dilakukan menghasilkan  dampak  yang  baik  dilihat  dari antusiasme keikutsertaan UKM Kabupaten Trenggalek  dan  Peningkatan  Pengetahuan  dan kesadaran  masyarakat  serta  pengembangan  SDM bagi  pelaku  UKM  di  Kabupaten  Trenggalek  terkait jaminan  produk  halal.  Selanjutnya,  diharapkan  dinas terkait  dapat  secara  berkelanjuttan  melakukan pendampingan  dan  motivasi  pada  para  UKM  untuk mendaftarkan  produk  usahanya  pada  sertifikat  halal. Hal  ini  bertujuan  pula  untuk  meningkatkan  daya saing produk unggulan Kabupaten Trenggalek.

## DAFTAR RUJUKAN
Apriyantono,  A.  (2013).  LPPOM  MUI  Harus Diperkuat. Jurnal Halal, No.94.
Amin, M. (2013). Halal Berlaku untuk Seluruh Umat. Jurnal Halal. No. 101.Jakarta: LPPOM MUI. Departemen  Agama  RI.  (2003).  Petunjuk  Pedoman Sistem Produk Halal. Jakarta.
Hanzaee,  K.H.  dan  Ramezani,  M.R.,  (2011).
Intention  to  halal  Products  in  The  World Markets. Interdisciplinary  Journal  of  Research in Business, 1 (5), 1–7.
Qureshi,  S.S.,  Jamal,  M.,  Qureshi,  M.S.,  Rauf,  M.,
Syed, B.H., Zulfiqar, M., dan Chand, N., (2012). A Review of Halal Food with Special Reference to  Meat  and  Its  Trade  Potential. J  Anim  Plant Sci, 22 (2 Suppl), 79–83.
Rezai,  G.,  Mohamed,  Z.,  Shamsudin,  M.N.,  &
Chiew, E.F.C. (2010). Non-Muslims’ Awareness of Halal Principles and Related Food Products  in  Malaysia. International  Food Research Journal, 17 , 667–674.
Undang-undang  No.  33  tahun  2014  tentang  Jaminan Produk Halal.
http://www.halalmui-dki.org/wp- content/uploads/2014/10/Logo-Halal- MUIofficial.jpg