## HUBUNGAN FIKIH MUNAKAHAT DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SERTA KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA

## Iemas Masithoh M. Noor
Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, imasmnoor@gmail.com

## ABSTRAK
Perkawinan  merupakan  suatu  hal  yang  penting  dalam  realita  kehidupan  umat  manusia.  Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan  masyarakat.  Hukum  Perkawinan  Islam  yang  menurut  asalnya  disebut  Fiqh  Munakahat merupakan  ketentuan  tentang  perkawinan  menurut  Islam.  Islam  itu  hanya  satu  dan  berlaku  bagi seluruh  dunia  dan  sepanjang  masa.  Dengan  ditambahkan  di  belakangnya  kata  di  Indonesia mengandung arti bahwa Hukum Perkawinan Islam hanya satu di dunia, namun dalam penerapannya dapat  beragam  sesuai  dengan  di  mana  hukum  itu  diberlakukan.  Dengan  diundangkannya  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini telah terjadi unifikasi hukum perkawinan di Indonesia. Khusus bagi umat  Islam,  hukum  perkawinan  sudah  menjadi  hukum  positif  yang  menggambarkan  ketentuan- ketentuan  perkawinan  sebagaimana  terdapat  dalam  kitab-kitab  fikih,  di  samping  juga  ketentuan- ketentuan teknis administratif. Kompilasi Hukum Islam berisi peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam  merupakan  fiqh  Indonesia  yang  sepenuhnya  memuat  materi  hukum  keperdataan  Islam    salah satunya tentang perkawinan.

## Kata Kunci: Fiqih Munakahat, Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam

## PENDAHULUAN
Islam adalah  agama  yang rahmatan lil’alamin , agama  yang membawa rahmat bagi semesta alam, bagi semua umat tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ajaran yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk juga dalam bidang perkawinan.   Allah Swt, memerintahkan manusia untuk berumah tangga agar hidup damai  dan sejahtera.  Islam sangat menganjurkan perkawinan, karena dengan perkawinan manusia akan berkembang biak sehingga kehidupan umat  manusia  dapat  dilestarikan.  Tanpa    pernikahan  regenerasi  akan  terhenti,  kehidupan manusia  akan  terputus,  dunia  pun  akan  sepi  dan  tidak  berarti.  Perkawinan  merupakan  salah satu sunnatullah yang berlaku umum pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun  tumbuh-tumbuhan. 1 Karena  itu  Allah  Swt  mensyariatkan  perkawinan  bagi  umat manusia.
Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama  dan  tata  kehidupan  masyarakat.  Dalam  rumah  tangga  berkumpul  dua  insan  yang berlainan  jenis  (suami  istri),  mereka  saling  berhubungan  agar  mendapat  keturunan  sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan
1 Sayid Sabic, Fiqh Sunnah, jilid 6 (Terj. Moh. Thalib), PT. Alma’arif, Bandung, 1990, hlm. 9
perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah Swt. 2
Hukum Islam adalah salah satu aspek ajaran Islam yang menempati posisi penting dalam pandangan  umat  Islam,  karena  ia  merupakan  manifestasi  paling  konkret  dari  hukum  Islam sebagai  sebuah  agama.  Sedemikian  pentingnya  hukum  Islam  dalam  skema  doktrinal-Islam, sehingga seorang orientalis, Joseph Schacht, menilai bahwa “adalah mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam”. 3 Jika dilihat dari perspektif historisnya, Hukum Islam pada awalnya  merupakan  suatu  kekuatan  yang  dinamis  dan  kreatif.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari munculnya  sejumlah  mazhab  hukum  yang  responsif  terhadap  tantangan  historisnya  masing- masing  dan  memiliki  corak  sendiri-sendiri,  sesuai  dengan  latar  sosio  kultural  dan  politis  di mana mazhab hukum itu mengambil tempat untuk tumbuh dan berkembang. 4
Hukum  Perkawinan  Islam  yang  menurut  asalnya  disebut  Fiqh  Munakahat  adalah ketentuan tentang perkawinan menurut Islam. Islam itu hanya satu dan berlaku bagi seluruh dunia  dan  sepanjang  masa.  Dengan  ditambahkan  di  belakangnya  kata  di  Indonesia mengandung  arti  bahwa  Hukum  Perkawinan  Islam  hanya  satu  di  dunia,  namun  dalam penerapannya  dapat  beragam  sesuai  dengan  di  mana  hukum  itu  diberlakukan.  Hukum Perkawinan  Islam  di  Indonesia  mengandung  arti  Hukum  Perkawinan  Islam  menurut  yang berlaku secara khusus di negara yang bernama Indonesia. 5
Dalam agama samawi, masalah perkawinan mendapat tempat yang sangat terhormat dan sangat  terjunjung  tinggi  tata  aturan  yang  telah  ditetapkan  dalam  kitab  suci.  Demikian  juga negara-negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, masalah perkawinan merupakan suatu hal  yang  sangat  prinsip  dalam  suatu  kehidupan  masyarakat,  dan  sangat  dihormati  aturan pelaksanaannya sehingga pelaksanaan perkawinan itu sesuai dengan norma dan prinsip yang telah  disepakati  bersama.  Demikian  pula  dengan  negara  Indonesia,  masalah  perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pemerintah  Indonesia  sejak  Proklamasi  Kemerdekaan  hingga  sekarang  menaruh  perhatian yang sangat serius dalam hal perkawinan ini. 6
Di Indonesia ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur dalam peraturan perundangan  negara  yang  khusus  berlaku  bagi  warga  negara  Indonesia.  Aturan  perkawinan yang dimaksud adalah dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan sebagai aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 7
Dalam  tata  hukum  nasional-Indonesia  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan  dan  Inpres  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum  Islam  merupakan peraturan yang memuat nilai-nilai hukum Islam, bahkan KHI merupakan fiqh Indonesia yang
2 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , Kencana, Jakarta, 2006, hlm.1.
3 Abdul  Halim  Barkatullah,Teguh  Prasetyo, Hukum  Islam  menjawab  Tantangan  Zaman  yang  Terus  Berkembang ,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 145.
4 Ibid.
5 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  Antara  Fiqh  Munakahat  dan  Undang-Undang  Perkawinan , Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 1.
6 Abdul Manan, Opcit , hlm. 2.
7 Amir Syafruddin, Ibid.
sepenuhnya  memuat  materi  hukum  keperdataan  Islam  (perkawinan,  kewarisan  dan perwakafan). 8
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  merupakan  Undang-undang yang  dijadikan  rujukan  dalam  menyelesaikan  segala  permasalahan  yang  terkait  dengan perkawinan atau nikah, talak, cerai dan rujuk, yang ditandatangani pengesahannya pada tanggal 2 Januari 1974 oleh Presiden Soeharto, agar Undang-Undang Perkawinan dapat dilaksanakan dengan  seksama,  pemerintah  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  9  Tahun  1975. Undang-undang ini merupakan hasil usaha untuk menciptakan hukum nasional dan merupakan hasil unifikasi hukum yang menghormati adanya variasi berdasarkan agama. Unifikasi hukum ini  bertujuan  untuk  melengkapi  segala  yang  hukumnya  diatur  dalam  agama  tersebut. 9 Pengertian  perkawinan  menurut  undang-undang  ini  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

## PEMBAHASAN

## A. FIKIH  MUNAKAHAT  DAN  UNDANG-UNDANG  PERKAWINAN  SERTA KOMPILASI HUKUM ISLAM
Fiqh adalah satu term dalam bahasa Arab yang terpakai dalam bahasa sehari-hari orang Arab  dan  ditemukan  pula  dalam  Al-Qur’an,  yang  secara  etimologi  berarti  paham. 10 Kata munakahat term yang terdapat dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata na-ka-ha, yang dalam bahasa Indonesia disebut kawin atau perkawinan. Term ini disebut dalam bentuk jama’ mengingat bahwa perkawinan itu menyangkut dan berkaitan dengan banyak hal, di samping perkawinan itu sendiri, juga perceraian dan akibatnya serta kembali lagi kepada perkawinan sesudah perkawinan itu putus yang dinamakan rujuk. Dengan demikian, munakahat itu lebih tepat disebut hal ihwal berkenaan dengan perkawinan. 11
Fikih/ Al-fiqh adalah ilmu tentang hukum syarak yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil yang tafsili (secara satu per satu) sedangkan  Munakahat/ al-munakahaat adalah segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  masalah  nikah/perkawinan.  Sekumpulan peraturan atau hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan. 12 Hukum  Perkawinan  Islam  itu  yang  menurut  asalnya  disebut Fiqh  Munakahat adalah ketentuan tentang perkawinan menurut Islam. Islam itu hanya satu dan berlaku bagi seluruh dunia  dan  sepanjang  masa.  Dengan  ditambahkan  di  belakangnya  kata  di  Indonesia mengandung  arti  bahwa  Hukum  Perkawinan  Islam  hanya  satu  di  dunia,  namun  dalam penerapannya  dapat  beragam  sesuai  dengan  di  mana  hukum  itu  diberlakukan.  Hukum Perkawinan  Islam  di  Indonesia  mengandung  arti  Hukum  Perkawinan  Islam  menurut  yang berlaku secara khusus di negara yang bernama Indonesia. 13
Di Indonesia sendiri  ketentuan yang berkenaan dengan perkawinan telah  diatur dalam peraturan  perundangan  negara  yang  khusus  berlaku  bagi  warga  negara  Indonesia.  Aturan perkawinan  yang  dimaksud  adalah  dalam  bentuk  undang-undang  yaitu  Undang-Undang
8 Abdul Halim Barkatullah, Teguh Prasetyo, Opcit, hlm. 145.
9 Dewan Redaksi Hukum Islam, Ensiklopedi Hukum Islam , Jilid 4,  Ichtiar  Baru Van Hoeve, Jakarta, 2001, hlm. 1864.
10 Amir Syarifuddin, Opcit , hlm. 2.
11 Ibid.
12 Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 2, Opcit , hlm. 358.
13 Amir Syarifuddin, Loccit , hlm. 1.
Nomor  1  Tahun  1974  dan  peraturan  pelaksanaannya  dalam  bentuk  Peraturan  Pemerintah Nomor  9  Tahun  1975.  Undang-Undang  ini  merupakan  hukum  materiil  dari  perkawinan, sedangkan  hukum  formalnya  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989. Sedangkan  sebagai  aturan  pelengkap  yang  akan  menjadi  pedoman  bagi  hakim  di  lembaga peradilan  agama  adalah  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia  yang  telah  ditetapkan  dan disebarluaskan  melalui  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum Islam.
Fiqh  munakahat  itu  adalah  hukum  Allah.  Oleh  karena  itu,  sumber  utama  dari  fiqh munakahat itu adalah wahyu Ilahi yang terdapat  dalam Al-Qur’an. Oleh karena wahyu  Ilahi yang  berkenaan  dengan  perkawinan  itu  masih  bersifat  umum  dan  memerlukan  penjelasan, maka  Allah  memberi  wewenang  kepada  Nabi  memberikan  penjelasan  terhadap  wahyu  Ilahi tersebut. Penjelasan Nabi tentang maksud dari ayat al-Qur’an itu ditemukan dalam sunnah yang juga disebut hadis Nabi. Dengan demikian, keduanya disebut sebagai sumber pokok untuk fiqh munakahat. 14
Ketentuan  al-Qur’an  tentang  Munakahat  terdapat  dalam  Ayat-ayat  al-Qur’an  yang mengatur  hal  ihwal  perkawinan  itu  ada  sekitar  85  ayat  di  antara  lebih  dari  6000  ayat  yang tersebar  dalam  sekitar  22  surat  dari  114  surat  dalam  al-Qur’an.  Keseluruhan  ayat  al-Qur’an tentang  munakahat  tersebut  disepakati  keberadaan (thubut) nya  sebagai  firman  Allah  atau disebut juga dengan qath’iy al-tsubut. Di antara ayat al-Qur’an yang mengatur munakahat itu ada yang mengatur secara langsung atau disebut juga secara ibarat nash atau secara manthuq atau dalam bahasa sederhana secara tersurat.

## B. ANALISIS  HUBUNGAN  FIQH  MUNAKAHAT  DAN  UNDANG  -UNDANG PERKAWINAN SERTA KOMPILASI HUKUM ISLAM
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  tersebut  mengandung beberapa asas/prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yakni: (1) asas sukarela, (2) partisipasi keluarga, (3) dipersulitnya proses perceraian, (4) pembatasan poligami secara ketat, (5) kematangan calon mempelai, dan (6) perbaikan derajat kaum wanita. Dengan adanya UU ini pelaksanaan perkawinan diharapkan lebih sempurna dari masa sebelumnya
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini telah terjadi unifikasi hukum perkawinan di Indonesia. Khusus bagi umat Islam, hukum perkawinan sudah menjadi hukum  positif.  Sebagian  besar  isi  Undang-Undang  tersebut  menggambarkan  ketentuan- ketentuan  perkawinan  sebagaimana  terdapat  dalam  kitab-kitab  fikih,  di  samping  juga ketentuan-ketentuan  teknis  administratif. 15 Yaitu:  Dalam  pasal  8  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang:
1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas;
2) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya;
3) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
4) berhubungan  susuan,  yaitu  orang  tua  susuan,  anak  susuan,  saudara  susuan  dan bibi/paman susuan;
5) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari seorang;
14 Amir Syarifuddin, Loccit , hlm.5-7.
15 Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, Loccit , hlm.1867-1869.
6) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
Ketentuan-ketentuan  tersebut  merupakan  syarat-syarat  untuk  tidak  melakukan  atau melarang  perkawinan.  Dalam  hukum  Islam  larangan  tersebut  disebut  mahram,  yaitu  orang (wanita, pria) yang masih termasuk kerabat dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan,  sehingga  pernikahan  di  antara  mereka  dilarang.  Kalau  perkawinan  masih  juga terjadi  dengan  melanggar  ketentuan  tersebut,  maka  perkawinan  itu  batal  demi  hukum,  baik menurut  hukum  perkawinan nasional maupun menurut  hukum  Islam (fikih). Dasar larangan hukum Islam terdapat dalam QS an-Nisa’ surat ke 4 Ayat 22 dan 23.
Ayat 22 : dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali  pada  masa  yang  telah  lampau.  Sesungguhnya  perbuatan  itu  amat  keji  dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).
Ayat  23  :  diharamkan  atas  kamu  (mengawini)  ibu-ibumu;  anak-anakmu  yang perempuan 16 ;  saudara-saudaramu  yang  perempuan,  saudara-saudara  bapakmu  yang perempuan;  saudara-saudara  ibumu  yang  perempuan;  anak-anak  perempuan  dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu  campuri,  tetapi  jika  kamu  belum  campur  dengan  isterimu  itu  (dan  sudah  kamu ceraikan),  Maka  tidak  berdosa  kamu  mengawininya;  (dan  diharamkan  bagimu)  isteri- isteri  anak  kandungmu  (menantu);  dan  menghimpunkan  (dalam  perkawinan)  dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Pasal  11  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  berbicara  mengenai  “waktu  tunggu” yang dalam hukum perkawinan Islam disebut iddah. Waktu tunggu ini diatur dalam Pasal 11 Ayat 1 dan 2, yakni tentang waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya (ayat 1) dan tentang pengaturan tenggang waktu jangka waktu tunggu dalam peraturan pemerintah (ayat 2). Dalam  hal  ini,  yang  dimaksud  dengan  peraturan  pemerintah  adalah  PP  No.  9/1975  tentang Pelaksanaan  UU  No.  1/1974  tentang  Perkawinan.  Dalam  PP  No.  9/1975  pasal  39  ayat  1 disebutkan bahwa waktu tunggu  bagi  seorang janda, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1/1974 pasal 11 ayat 2, ditentukan sebagai berikut:
a. apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
b. apabila  perkawinan  putus  karena  perceraian,  waktu  tunggu  bagi  yang  masih berdatang bulan (haid) ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari; dan
c. apabila  perkawinan  putus,  sedangkan  janda  tersebut  dalam  keadaan  hamil,  waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
Mengenai putusnya perkawinan serta akibatnya, Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan  bahwa  perkawinan  dapat  putus  karena:  (1)  kematian,  (2)  perceraian,  dan  (3) keputusan  pengadilan.  Menurut  hukum  Islam,  hal-hal  yang  dapat  memutuskan  perkawinan
16 Maksud  ibu  di  sini  ialah  ibu,  nenek  dan  seterusnya  ke  atas.  dan  yang  dimaksud  dengan  anak  perempuan  ialah  anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak- anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya. Lihat Al-Qur’an dan Terjemahan Departemen Agama Republik Indonesia.
sama  dengan  yang  disebutkan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  tersebut.  Dalam  hukum Islam,  ditinjau  dari  segi  orang  yang  berwenang  menjatuhkan  atau  memutuskan  perkawinan, perceraian dapat dibagi atas: (1) yang dijatuhkan oleh suami (talak), (2) yang diputuskan atau ditetapkan oleh hakim, dan (3) yang putus dengan sendirinya karena salah seorang suami atau istri meninggal dunia.
Akibat  putusnya perkawinan karena perceraian, pasal  41 Undang-Undang  Perkawinan menyebutkan bahwa:
a. baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya, semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak,  apabila  ada  perselisihan  mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan,
b. bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan  anak  itu;  apabila  bapak  dalam  kenyataannya  tidak  mampu  memenuhi kewajiban  tersebut,  pengadilan  dapat  menentukan  bahwa  ibu  ikut  memikul  biaya tersebut.
Persoalan yang baru yang kita temukan dalam KHI tetapi tidak diatur dalam Undang- undang No. 1 Tahun 1974 dan cukup banyak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh dan juga dalam Hukum Adat, yaitu: Tentang peminangan yang diatur dalam satu Bab khusus dalam kompilasi. Namun pasal 13 KHI menyebutkan bahwa pinangan “belum menimbulkan akibat hukum” dan para  pihak  bebas  memutuskan  hubungan  peminangan.  Pengertian  hubungan  peminangan memang tidak dijelaskan di sini akan tetapi adalah mencakup apa yang dalam praktik disebut “pertunangan”.  Kalau  demikian  persoalannya  juga  mengandung  akibat  hukum  baik  dalam hukum Islam maupun dalam Hukum Adat. Ketentuan ini rasanya juga kurang serasi dengan pasal  12  ayat  (3)  yang  melarang  meminang  seorang  wanita  yang  sedang  dipinang  pria  lain. Larangan  demikian  yang  juga  dikenal  dalam  kitab-kitab  fiqih  tentunya  tidak  bisa  dilanggar begitu saja.
Hubungan fiqh munakahat, Undang-Undang perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam Buku 1 tentang Perkawinan,  maka akan terlihat bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku  di  Indonesia  tentang  perkawinan  secara  prinsip  tidak  menyalahi  ketentuan  hukum agama yang bernama fiqh munakahat, sehingga pada akhirnya umat Islam dapat mengakuinya sebagai fiqh muamalat yang berlaku khusus untuk Indonesia. 17
Fiqh  munakahat  sebagai  Hukum  Agama  mendapat  pengakuan  resmi  dari  Undang- Undang Perkawinan dalam  mengatur hal-hal  yang berkenaan dengan perkawinan bagi  umat beragama  Islam.  Landasan  hukum  ini  terdapat  dalam  Pasal  2  Ayat  1  Undang-Undang Perkawinan yang rumusannya:
Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
Dalam  penjelasan  Pasal  2  Ayat  1  ini,  disebutkan  tidak  ada  perkawinan  diluar  hukum masing-masing  agamanya  dan  kepercayaannya  itu,  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar 1945.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  hukum  masing-masing  agamanya  dan kepercayaannya  itu  termasuk  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  bagi  golongan agamanya  dan  kepercayaannya  itu  sepanjang  tidak  bertentangan  atau  tidak  ditentukan  lain dalam Undang-Undang ini. Dengan melihat kepada lahiriah pasal tersebut di atas, maka berarti bahwa  apa  yang  dinyatakan  sah  dalam  fiqh  munakahat  adalah  juga  sah  menurut  Undang-
17 Amir Syarifuddin, Loccit, hlm.28-34.
Undang  Perkawinan.    Dengan  demikian,  pada  dasarnya  tidak  ada  perbedaan  antara  fiqh munakahat dengan Undang-Undang Perkawinan.
Namun dengan melihat kepada materi UU Perkawinan dan dibandingkan dengan materi fiqh munakahat masih terlihat adanya perbedaan itu Kalau perbandingan itu dilakukan dengan mazhab  fiqh  tertentu,  umpamanya  dengan  fiqh  munakahat  yang  berlaku  menurut  mazhab Syafi’iy, terlihat ada perbedaan. Namun bila dibandingkan dengan fiqh munakahat salah satu mazhab mana pun secara terbuka mungkin adanya perbedaan itu semakin tidak nyata. Oleh karena  itu,  dalam  membuat  perbandingan  tidak  hanya  melihat  kepada  mazhab  tertentu  saja, tetapi juga kepada keseluruhan mazhab ng nyata-nyata keseluruhannya adalah mazhab islami. Umpamanya  Undang-Undang  Perkawinan  yang  tidak  mencantumkan  wali  sebagai  syarat perkawinan  adalah  salah  bila  dibandingkan  dengan  mazhab  Syafi'iy,  tetapi  tidak  salah  bila dibandingkan dengan mazhab Hanafi.
Bila dihubungkan Undang-Undang Perkawinan kepada fiqh munakahat yang selama ini berlaku di Indonesia, yaitu menurut mazhab Syafi’iy, terdapat lima bentuk hubungan: 18
Pertama, Undang-Undang  Perkawinan  sudah  sepenuhnya  mengikuti  fiqh  munakahat bahkan sepertinya Undang-Undang mengutip langsung dari Al-Qur’an. Contohnya tentang larangan perkawinan dan ketentuan tentang masa tunggu bagi istri yang bercerai dari suaminya yang dijabarkan dalam PP.
Kedua , Ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak terdapat dalam fiqh munakahat mazhab mana pun, namun karena bersifat administratif dan bukan substansial dapat ditambahkan ke dalam fiqh. Contohnya tentang pencatatan perkawinan dan pencegahan perkawinan.
Ketiga , Ketentuan  dalam  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  terdapat  dalam  fiqh munakahat dalam mazhab mana pun, namun dengan pertimbangan kemaslahatan dapat diterima. Contohnya tentang batas minimal umur pasangan yang akan kawin dan harta bersama dalam perkawinan.
Keempat , Ketentuan Undang-Undang Perkawinan secara lahiriah tidak sejalan dengan ketentuan  fiqh  munakahat  dalam  mazhab  mana  pun,  namun  dengan  menggunakan reintepretasi  dan  mempertimbangkan  mashlahat  tidak  salahnya  untuk  diterima  dalam fiqh.  Contohnya, keharusan perceraian di pengadilan dan keharusan izin poligami oleh pengadilan  serta  perceraian  harus  didasarkan  kepada  alasan-alasan  yang  sudah ditentukan.  Fiqh  munakahat  mazhab  mana  pun  membolehkan  perceraian  di  luar pengadilan;  perceraian  boleh  saja  dilakukan  tanpa  alasan  apa  pun  dan  tidak mensyaratkan izin pengadilan untuk melakukan poligami.
Kelima , Mungkin ketentuan Undang-Undang menurut lahirnya tidak sejalan dengan fiqh munakahat yang berlaku dalam mazhab tertentu, namun tidak menyalahi fiqh munakahat mazhab  lainnya.  Contohnya  Undang-Undang  Perkawinan  tidak  mensyaratkan  adanya wali dalam perkawinan pasangan yang telah dewasa. Menurut fiqh munakahat mazhab Syafi’iy yang berlaku di Indonesia perkawinan yang demikian tidak sah, karena wali merupakan salah satu rukun dalam perkawinan. Meskipun demikian, ketentuan Undang- Undang Perkawinan tersebut sudah sejalan dengan mazhab Hanafi.
Bila ditelusuri pasal-pasal Undang-Undang Perkawinan tersebut satu per satu, akan dapat dimasukkan ke dalam salah satu kemungkinan yang disebutkan di atas. Bentuk kemungkinan
18 Ibid.
pertama tidak ada masalah karena selama ini memang telah dijalankan dalam rangka menjalan- kan fiqh munakahat. Bentuk kedua dan ketiga telah mulai dan dapat dipahami dan dijalankan oleh umat Islam. Namun bentuk kemungkinan keempat sulit diterima oleh sebagian umat Islam Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih terjadinya penyimpangan seperti cerai di luar pengadilan. Namun sebagian umat Islam telah membiasakannya untuk menjalankan ketentuan tersebut dengan anggapan bahwa yang demikian adalah fiqh yang baru untuk dilaksanakan di Indonesia.  Tinggal  bagaimana  membiasakan  sebagian  yang  belum  mengikutinya  dengan penjelasan dan pertimbangan yang rasional. 19
Dengan demikian, UU Perkawinan secara prinsip dapat diterima karena tidak menyalahi ketentuan yang berlaku dalam fiqh munakahat tanpa melihat mazhab fiqh tertentu. Hal ini dapat terjadi  mungkin  karena  pembuat  UU  Perkawinan  tersebut,  yaitu  DPR  lebih  memerhatikan kesadaran hukum masyarakat yang mayoritasnya adalah beragama Islam. 20
Bila  diperhatikan  materi  KHI  dan  dibandingkan  dengan  Undang-Undang  Perkawinan dan  Hukum  Perundang-undangan  tentang  Perkawinan  lain-nya,  yaitu;  Peraturan  Pemerintah No. 9 selaku peraturan pelaksanaannya dan sebagian UU No. 7 Tahun 1989 yang berkenaan dengan Hukum Acara, ditambah pula dengan UU No. 32 Tahun 1954 sejauh yang mengatur tata cara pendaftaran yang ada di dalamnya terlihat bahwa seluruh materinya tertampung dalam KHI.  Pasal-pasal  KHI  di  luar  dari  apa  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan tersebut di  atas adalah merupakan pelengkap yang hampir keseluruhannya diambil dari fiqh munakahat, terutama menurut mazhab Syafi’iy. 21
Di  antara  ketentuan  fiqh  munakahat  yang  diambil  KHI  ada  yang  kebetulan  sejalan dengan Hukum Adat adalah kawin hamil. Dikatakan Hukum Adat yang sejalan dengan fiqh munakahat, karena dalam kenyataan yang berlaku hampir dalam semua lingkaran Hukum Adat ada  kebiasaan  mencarikan  suami  untuk  anak  gadisnya  yang  hamil  di  luar  nikah.  Kebetulan yang  demikian  diakui  kebenarannya  dalam  fiqh  munakahat  menurut  mazhab  Hanafi  dan mazhab  Syafi’iy.  Oleh  karena  itu  masuklah  dia  ke  dalam  KHI,  meskipun  ada  keberatan  di sebagian pihak.
Fiqh munakahat yang merupakan bagian dari KHI tidak seluruhnya sama dengan fiqh munakahat yang terdapat dalam mazhab yang dianut selama ini yaitu mazhab Syafi’iy, karena fiqh munakahat dalam KHI sudah terbuka terhadap mazhab lain di luar Syafi’iy. Meskipun demikian, dalam hal-hal yang bersifat prinsip tidak terdapat perbedaan yang berarti.

## PENUTUP
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  mengandung  beberapa asas/prinsip untuk menjamin cita-cita luhur perkawinan, yakni: (1) asas sukarela, (2) partisipasi keluarga,  (3)  dipersulitnya  proses  perceraian,  (4)  pembatasan  poligami  secara  ketat,  (5) kematangan calon mempelai, dan (6) perbaikan derajat kaum wanita. Dengan diundangkannya Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  ini  telah  terjadi  unifikasi  hukum  perkawinan  di Indonesia.  Khusus  bagi  umat  Islam,  hukum  perkawinan  sudah  menjadi  hukum  positif. Sebagian besar isi Undang-Undang tersebut menggambarkan ketentuan-ketentuan perkawinan sebagaimana  terdapat  dalam  kitab-kitab  fikih,  di  samping  juga  ketentuan-ketentuan  teknis
19 Ibid.
20 Ibid.
21 Ibid.
administratif.  Maka  dengan  adanya  UU  ini  pelaksanaan  perkawinan  diharapkan  lebih sempurna dari masa sebelumnya.
Fiqh munakahat yang merupakan bagian dari KHI tidak seluruhnya sama dengan fiqh munakahat yang terdapat dalam mazhab yang dianut selama ini yaitu mazhab Syafi’iy, karena fiqh  munakahat  dalam  KHI  sudah  terbuka  terhadap  mazhab  lain  di  luar  Syafi’iy.  Meskipun demikian, dalam hal-hal yang bersifat prinsip tidak terdapat perbedaan yang berarti.

## DAFTAR PUSTAKA
SUMBER BUKU:
Al-Qur’an al-Karim Abdurrahman, 2005. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , Jakarta: Akademi Pressindo. Abdul  Halim  Barkatullah,Teguh  Prasetyo,  2016. Hukum  Islam  menjawab  Tantangan  Zaman  yang Terus Berkembang , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Abdul Manan, 2016. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia , Jakarta: Kencana. Amir Syarifuddin, 2016. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan , Jakarta: Kencana.
Dewan Redaksi Hukum Islam, 2011. Ensiklopedi Hukum Islam , Jilid 1-6,  Jakarta: Ichtiar  Baru Van Hoeve.
Hazairin,  2006. Tinjauan  Mengenai  Undang-Undang  Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974, Jakarta: Tintamas, cetakan ke-8.
Mahadi, 2008. Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia setelah Perang Dunia ke II (dalam Bidang Perdata) , Proyek BPHN bekerja sama dengan Fakultas Hukum USU. Sayid Sabic, 2000. Fiqh Sunnah, jilid 6 (Terj. Moh. Thalib), Bandung: PT. Alma’arif. Soemiyati, 2019. Hukum Perkawinan Islam dan Undand-Undang Perkawinan , Yogyakarta: Liberty, cetakan ke-7.

## SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Kompilasi Hukum Islam dan Penjelasannya.