Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Upaya Moderasi Beragama Pemerintah Desa Mayong Lor, Jepara, Jawa Tengah: Studi pada Pemakaman Umum
Moh Rosyid 1 , Lina Kushidayati 2 1,2 Institut Agama Islam Negeri Kudus
mohrosyid@iainkudus.ac.id 1 , linakushidayati@iainkudus.ac.id 2

## Abstract
The  purpose  of  this  article  is  to  discuss  the  efforts  of  the  Mayong  Lor  Village Government, Mayong Subdistrict, Jepara Regency, Central Java to fulfill the basic needs of indigenous people, namely public cemeteries. Data were obtained through interviews, observations, and literature review and analyzed using a descriptive qualitative approach. The result of the research, the Head of Mayong Lor Village in 2019 decided to make a new cemetery after a Sapta Dharma believer died in 2018. At that time, some Muslim refused to have the deceased be buried in the local village cemetery because the religion column in his KTP was written as penghayat kepercayaan . Some Muslim residents and leaders  do  not  agree  if  non-Muslim  bodies  are  buried  in  one  cemetery  with  Muslim bodies. The incident that occurred in 2018 caused a heated debate at that time and was finally  buried  in  another  grave  in  the  same  village,  far  from  the  village.  The  village government responded to this polemic by opening a new cemetery on village-owned land for interfaith and indigenous believers. This solution is one form of implementation of religious moderation by the village government as mandated by the law. Until now, the cemetery happens to be inhabited by three bodies, a husband, wife, and child (family) who are also Sapta Darma believers.

## Keywords: Cemetery, Religious Moderation, Solution

## 1. PENDAHULUAN
Bangsa  Indonesia  sejak  pra-kolonial  telah  memiliki  keyakinan/agama  yang berasal/bersumber dari kearifan lokalnya. Akan tetapi, dengan datangnya bangsa Eropa sebagai  penjajah  yang  juga  melakukan  misionarisasi  Kristen  dan  zendingisasi  Katolik maka  pemeluk agama  asli  Nusantara  terdesak.  Begitu  pula  para  santri  Nusantara  yang belajar  di  Makkah-Madinah  sepulangnya  di  Tanah  Air  dan  santri  lokal  menjadi pendakwah melalui pesantren dan dikembangkan santrinya di kampung halaman masing- masing.  Keberadaan  pemeluk  agama  lokal  (aliran  kebatinan/penghayat  kepercayaan) semakin  didesak  oleh  kebijakan  negara  akibat  pejabat  negara  ingin  mengembangkan agamanya  masing-masing  dengan  kebijakannya  dengan  memosisikan  agama  lokal sebagai  pesaing.  Kondisi  ini,  lahirlah  kebijakan  yang  menggeser  penghayat  tidak  lagi sebagai agama tetapi sebagai produk budaya dengan sebutan budaya spiritual. Imbasnya, pemeluk agama lokal (penghayat kepercayaan) tidak terbuka dengan kejatidiriannya. Hal ini  dibuktikan  dengan  kolom  agama  dalam  KTP  mereka  ditulis  salah  satu  dari  enam agama,  bukan  nama  penghayat.  Analisis  Kusumastuti,  keengganan  warga  penghayat (topik  risetnya  Penghayat  Majelis  Eklasing  Budi  Murko)  mencantumkan  penghayat dalam  kolom  agamanya  di  KTP  karena  faktor  sejarah  dan  sosial  politik  (Kusumastuti,
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
2021). Padahal Pasal 29 (2) UUD 1945 menjamin hak warga penghayat kepercayaan akan tetapi  politik  hukum  yang  dijadikan  landasan  UU  menjadi  penghalang  bagi  penghayat memperoleh  hak  yang  sama  sebagai  warga  negara  lainnya.  Faktor  politik  hukum paradigma agama dunia memberi peran pada agama mayoritas mengintervensi kebijakan pemerintah dalam menyingkirkan agama minoritas atau penghayat kepercayaan (Sukirno, 2019).
Peristiwa  sejarah  kelam  di  Nusantara  mewarnai  dinamika  yakni  Gerakan  30 September 1965 yang berimbas perlakuan nonsimpatik pada umat yang dianggap tidak beragama secara formal. Pemeluk agama lokal menyelamatkan diri meninggalkan ajaran leluhurnya  menjadi  umat  ’beragama’.  Kebijakan  negara  yang  kian  kokoh  dengan memasukkan kurikulum pendidikan agama tanpa ada kurikulum penghayat kepercayaan masa  itu.  Ada  pula  UU  Perkawinan  yang  memosisikan  perkawinan  seakan-akan  harus umat  beragama,  bukan  penghayat  kepercayaan.  Hanya  saja,  dinamika melek hukum imbas era Reformasi diikuti kesadaran menaati hukum, negara kini memberi kesempatan yang sama bagi penghayat dalam hal pendidikan dan perkawinan.
Dalam dinamikanya, sejak tahun 1998, era Reformasi, memberi celah bagi warga penghayat  untuk  menarik  napas  lega.  Keberaniannya  kian  terukur  karena  menerima ’asupan’ pemahaman tentang hak asasi manusia. Hal ini diwujudkan dengan jumlah yang progresif.  Data  Dirjen  Dukcapil  Kemendagri  pada  30  Juni  2017  jumlah  WNI  yang mencatatkan  diri  sebagai  penghayat  kepercayaan  sebanyak  138.791  orang.  Jumlah tersebut  3,14  persen  dibanding  dengan  data  penduduk  yang  mencatatkan  diri  sebagai penganut enam agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu). Ada sejumlah 187 organisasi penghayat, yang aktif ada 160 dan 27 tak aktif,  tersebar di 13 provinsi. Rinciannya, Sumatera Utara 12 kelompok, Riau 1, Lampung 5, Banten 1, DKI Jakarta 14, Jawa Barat 7, Jawa Tengah 53, Yogyakarta 25, Jawa Timur 50, Bali 8, NTB 2, NTT 5, dan Sulawesi Utara ada 4.
Aksi  riil  warga  penghayat  menyuarakan  aspirasi  hak  kependudukannya  dengan melakukan judicial review (JR) atas UU Administrasi Kependudukan (Adminduk) karena merugikannya yakni kolom agamanya (sebagaimana amanat UU tersebut) ditulis setrip (-).  Permohonan judicial  review (JR)  warga  penghayat  atas  substansi  UU  Nomor  24 Tahun  2013  yang  mengubah  UU  Nomor  23  Tahun  2003  tentang  Administrasi Kependudukan Pasal 61 (2) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan perundangan atau bagi penghayat kepercayaan (kolom agama dalam KTP) tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan. Permohonannya dikabulkan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa penghayat setara dengan agama sehingga kolom agama dalam KTP pemiliknya yang semula ditulis setrip (-)  menjadi  ditulis  penghayat  kepercayaan.  Kondisi  ini,  warga  penghayat  sebagian memilih  cara  aman  dengan  menulis  nama  agama  yang  dipeluk  warga  mayoritas  di lingkungannya.
Upaya  JR  dikabulkan  oleh  Hakim  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  97/PUU- XIV/2016  bahwa  kolom  agama  dalam  KTP  warga  penghayat  boleh  ditulis  penghayat
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
karena penghayat setara dengan agama. Analisis Gardanita dan Hananto, dalih hakim MK mengabulkan  JR  warga  penghayat  karena  hak  menganut  agama  atau  kepercayaan merupakan  hak  konstitusional  warga  negara,  bukan  pemberian  negara  (Gardanita  and Widodo,  2020).  Faktanya  menyimpan  persoalan  baru  bahwa  warga  penghayat  bukan pemeluk agama sehingga dalam pelayanan publik (naskah ini fokus pemakaman umum) menghadapi  persolan  baru  yakni  ditolak  karena  makam  umum  identik  dengan  makam warga  pemeluk agama  mayoritas,  meski  status  tanah  makam  tidak  bersertifikat  wakaf, sedangkan  jenazah  yang  akan  dimakamkan  statusnya  non-Islam  tapi  penghayat  Sapta Darma.  Keberadaannya  sebagai  penghayat  diwujudkan  dengan  taat  bersembahyang  di sanggar  (tempat  ibadah)  di  Desa  Mayong  Lor,  Kecamatan  Mayong  dan  mengikuti kegiatan yang diadakan oleh lembaga penghayat Sapta Darma di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Hal ini terjadi di Desa Mayong Lor tahun 2018.
Fakta  sosial  keberagamaan  di  tengah  keragaman  hasil  JR  di  atas  perlu ditindaklanjuti dengan mengulas khusus perihal sikap riil pemerintah desa memfasilitasi pemakaman  umum  (lintas  agama  dan  penghayat)  sebagaimana  naskah  ini.  Dengan demikian,  naskah  ini  memiliki  aspek  kebaruan  telaah  yakni  jalan  tengah  yang  sesuai peraturan yakni memfasilitasi pemakaman umum. Kebijakan pemerintah desa ini penting dikaji agar pembaca mendapatkan data tentang jalan tengah yang dilakukan pemerintah desa menyikapi sikap intoleran umat mayoritas dalam hal pemakaman.
Hal  yang  menjadi  persoalan  dan  dituangkan  dalam  artikel  ini  (1)  bagaimana dinamika  kehidupan  warga  Penghayat  dan  warga  Sapta  Darma  di  Desa  Mayong  Lor  , Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara?, (2) bagaimana dinamika penolakan pemakaman warga  Sapta  Darma  di  Desa  Mayong Lor?  Tujuan  ditulisnya  naskah  ini  untuk  melihat realitas  sosial  keagamaan  masa  depan  di  Nusantara  pasca-deklarasi  damai  umat  lintas agama  oleh  tokoh  lintas  agama  dan  penghayat  kepercayaan  yang  difasilitasi  oleh Kementerian  Agama  di  Jakarta  pada  14  Januari  2023.  Ada  empat  hasil  deklarasi  (1) memperkuat komitmen kebangsaan untuk merawat kebhinekaan yang menjadi anugerah terbesar bangsa Indonesia, (2) mengukuhkan gerakan moderasi beragama untuk seluruh umat  beragama  guna  mewujudkan  kehidupan  sosial  yang  rukun  dan  harmonis,  (3) menghindari  segala  bentuk  ujaran  kebencian,  berita  bohong,  dan  tindakan  yang  dapat mengakibatkan pembelahan sosial akibat polarisasi politik, dan (4) berkomitmen untuk tidak menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye atau aktivitas politik praktis sebagaimana larangan yang tertuang dalam UU Pemilu.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Para peneliti telah menelaah dinamika warga penghayat Sapta Darma. Pertama, (Rofiq,  2014)  menyebutkan  bahwa  Era  Reformasi  memberi  andil  lahirnya  Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (PBM) Nomor 43  dan  41  Tahun  2009  tentang  Pedoman  Pelayanan  kepada  Penghayat  Kepercayaan terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Dengan  PBM  ini,  kuantitas  warga  penghayat  di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur meningkat tajam. Pada kolom agama dalam KTP-nya
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
semula ditulis setrip diubah ditulis menjadi penghayat. Kedua, (Kasanah, 2019) putusan MK  yang  mengesahkan  permohonan judicial  review warga  penghayat  yang  semula kolom  agama  di  KTP-nya  tertulis  setrip  menjadi  ditulis  penghayat  masih  menyisakan ketegangan  di  tengah  masyarakat  karena anggapannya  bahwa  penghayat  bukan  agama tapi  hanya  masyarakat  adat.  Ketiga,  (Rohmawati,  2020)  warga  Sapta  Darma  di Yogyakarta menghadapi problem pra-diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminduk  berupa  pencantuman  identitas  dalam  KTP,  pencatatan  dan  registrasi perkawinan antar-penghayat di Dukcapil, hak mendapatkan materi pendidikan penghayat di sekolah formal, pemakaman, dan pembangunan sarana ibadah. Keempat, (Muamalah, 2020) keberadaan warga penghayat Sapta Darma pra-Keputusan Mahkamah Konstutusi hasil judicial review yang menegaskan bahwa penghayat setara dengan agama mendapat perlakuan  yang  berbeda  dengan  umat  beragama.  Hanya  saja,  pasca-Keputusan  MK tersebut  warga  penghayat  menerima  pelayanan  hak  sipilnya  dengan  baik.  Kelima, (Gardanita  and  Widodo,  2020)  imbas  keputusan  Mahkamah  Konstitusi  yang menyetarakan  penghayat  dengan  agama  maka  warga  penghayat  mendapat  kemudahan akses  pekerjaan,  pendidikan  formal,  jaminan  sosial,  perlindungan  hukum,  dan kepengurusan dokumen kependudukan lainnya Problem yang dihadapi warga penghayat mendapat  jalan  bijaksana  oleh  pemerintah,  naskah  ini  fokus  dalam  hal  fasilitasi pemakaman  umum  untuk  umat  lintas  agama  dan  penghayat  di  Desa  Mayong  Lor, Mayong, Jepara, Jawa Tengah.

## 3. METODE PENELITIAN
Data riset ini bersumber dari komunitas penghayat kepercayaan Sapta Darma di Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara Jawa Tengah pada tahun 2022. Data  diperoleh  dengan  studi  lapangan  melalui  wawancara  dengan  tokoh  dan  sebagian warga penghayat Sapta Darma dan Perangkat Desa di Mayong Lor. Selain itu, dilakukan observasi  dan  perolehan  data  dilakukan  pula  dengan  studi  pustaka  tentang  penghayat. Analisis  yang  digunakan  penulis  dengan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  yakni menggambarkan  secara  deskriptif  fakta  di  lokasi  riset.  Data  kemudian  disimpulkan dengan metode induktif yakni data empiris dikembangkan menjadi temuan.

## 4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

## Dinamika Kehidupan Warga Penghayat Sapta Darma di Desa Mayonglor
Aliran kebatinan pada dasarnya kebutuhan batin setiap manusia. Hanya saja, ada pembeda  dengan  agama  meski  keduanya  kebutuhan  batin  seseorang.  Aspek  agama menurut  Raho  meliputi  kepercayaan,  ritus,  simbol  keagamaan,  pengalaman  beragama, dan  masyarakat  agama  (Raho,  2013),  sedangkan  menurut  Agus  aspek  agama  meliputi kepercayaan  pada  kekuatan  gaib,  hal  sakral,  ritual,  beragama,  dan  kebatinan  (Agus, 2006). Aliran kebatinan merupakan sistem kepercayaan/spiritual yang dikenal sejak pra- kemerdekaan  dalam  bentuk  gerakan  atau  perguruan  kebatinan  yang  dipimpin  guru kebatinan.  Sang  guru  mengajarkan ngelmu (kebatinan  atau  kerohanian,  kejiwaan,
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
kasukman,  kesunyatan,  kasampurnan,  atau  ke-Allah-an)  berdasarkan  wahyu  (wangsit) dari  Tuhan.  Satu  hal  yang  harus  dipahami  bahwa  sistem  religi  dan  kepercayaan  Jawa bukan ajaran mistik atau takhayul , tapi wujud keyakinan orang Jawa yang menganggap Tuhan adalah Sang Maha Tunggal.  Bila ditelaah dalam perspektif antropologi budaya dan  sosiologi  agama,  agama  dikelompokkan  menjadi  dua  golongan  yakni  agama ketuhanan dan penyembah ruh. Agama ketuhanan dengan monoteisme dan politeisme, sedangkan  agama  penyembah  ruh  dikenal  animisme  dan  dinamisme  (pra-animisme) (Kahmad, 2000). Bila dikaitkan dengan asal-usulnya, kepercayaan berorientasi keyakinan religi, sikap penganut religi, ritus dan upacara religi (Ghazali, 2011). Keberadaan warga penghayat  sebagai  penyembah  Tuhan  (monoteis)  dengan  melakukan  ritus  dan  upacara religi.
Pada realitanya, gerakan kebatinan muncul dalam bentuk aliran atau peguron pada akhir abad ke-19. Tahun 1895, sebagai aliran tertua didirikan Ki Kusumawicitra (petani dari  Desa  Kemanukan,  Purworejo,  Jawa  Tengah)  dengan  ajaran  Kawruh  Kasunyatan Gaib. Tahun 1914, R. Soedjono Prawirosoedoro di Desa Sukorejo, Kabupaten Madiun Jawa Timur mendirikan aliran Ilmu Sejati, tahun 1925 Raden Mas Suwana mendirikan aliran  Kawruh  Kasunyatan.  Muhammad  Subuh  Sumohadiwidjoyo  mendirikan  Susilo Budi Dharma (Subud), Raden Soenarto Mertowardjojo di Widuran, Surakarta tahun 1932 mendirikan  Paguyuban  Ngesti  Tunggal  (Pangestu)  disusul  Paguyuban  Sumarah  di Yogyakarta  oleh  Raden  Ngabehi  Soekino  Hartono  tahun  1935  (Sofwan,  1999,  p.12). Hadirnya kelompok penghayat akibat krisis batin bangsa era penjajahan membutuhkan pelampiasan batin. Eksisnya penghayat dilindungi Pasal 29 ayat 2 UUD 1945.
Hasil kongres kebudayaan II di Magelang 20 s.d 24 Agustus 1948 atas usulan Mr. KRMT  Wongsonagoro  dibentuk  lembaga  untuk  mempraktikkan  ilmu  kebatinan  agar tercipta keluwihan,  kawijayan,  dan  kadigdayaan (Sofwan,  1999).  Makna  Kebatinan dirumuskan dalam Badan Kongres Kebatinan seluruh Indonesia (BKKI) tahun 1955 di Jakarta disepakati oleh 67 aliran kebatinan dengan Ketua Mr. K.R.M.T Wongsonagoro. Pada  tahun  1955  dibentuk  Badan  Kongres  Kebatinan  Indonesia  (BKKI)  diketuai  Mr. Wongsonegoro  dengan  maksud  menghimpun  dan  mengoordinir  gerak  dan  langkah kegiatannya. Adapun tujuan BKKI (1) membuka jalan Kasunyatan menuju kesempurnaan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin, (2) cinta kasih, hidup damai, bergotong royong dengan segala golongan, tidak memandang bangsa, aliran, agama, dan kepercayaan, dan (3) untuk kesejahteraan umat manusia membangkitkan budi luhur dan membangun jiwa yang  suci  murni  memakai  dasar  kebatinan  di  segala  bidang  untuk  mencapai kesempurnaan  (Sofwan,  1999).  Hal  ini  dikenal  dengan  istilah  Tinarbuka  Kebangunan Hati  yakni  kesadaran  hakiki  dalam  diri  manusia  hingga  muncul  niat  dan  tekat  untuk menggalang kehidupan menuju kebaikan dan kebenaran untuk memperoleh bimbingan spiritual berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa dengan janji pada diri sendiri demi kebulatan kesadaran.  Hati  yang  tergugah  ( tinarbuka )  sebagai  pangkal  kekuatan  mengendalikan hawa  nafsu,  kekuatan  hakiki  penyaring  dan  peramu  daya  cipta,  sentuhan  rasa,  dan dorongan karsa, demi menegakkan martabat kemanusiaan di dunia (Anonim., 2004).
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Pada Kongres I di Semarang kebatinan diberi makna bebas dari kepentingan diri sendiri,  banyak  beramal  dan  berusaha  mempercantik  dunia  ( sepi  ing  pamrih  rame  ing gawe,  memayu  hayuning  bawono ).  Kongres  II  tahun  1956  di  Surakarta  ditegaskan, kebatinan bersumber dari azas dan sila Ketuhanan Yang Maha Esa untuk mencapai budi luhur guna kesempurnaan hidup. Berdasarkan data BKKI pada hasil kongres ini terdapat 2  juta  penganut  aliran  kepercayaan,  dengan  254  organisasi  penghayat,  di  125  cabang. Kongres  III  tahun  1958  di  Jakarta,  ditegaskan  kebatinan  bukan  klenik,  yang  tidak terpisahkan  adalah  daya  gaib,  dan  magi  putih.  Kongres  IV  tahun  1960  di  Malang menyimpulkan dasar kebatinan adalah Tuhan Yang Maha Esa, agama menitikberatkan penyembahan  kepada  Tuhan,  sedangkan kebatinan  menekankan  pengalaman  batin  dan penyempurnaan  manusia.  Kongres  V  tahun  1962  di  Ponorogo  mengukuhkan  landasan kerja  BKKI  yaitu memayu  hayuning  bawono,  sepi  ing  pamrih ,  dan  kemanusiaan  budi luhur.  Pada  periode  1963-1965  perkembangan  kebatinan  meluas  mencapai  360  aliran, sehingga  tidak  dapat  dihindari  penyusupan  komunis.  Demi  mencegah  penyalahgunaan dan  penodaan  agama,  berdasarkan  Penetapan  Presiden  Nomor  1/PNPS/1965  diadakan pembersihan terhadap aliran yang terinfiltrasi (tersusupi) komunisme. Pada tahun 1966, Seksi  Kerohanian  Sekretaris  Bersama  Golongan  Karya  (Sekber  Golkar)  mendirikan Badan Musyawarah Kebatinan Kejiwaan Kerohanian Indonesia (BMK3I). Pada 25 Juli 1966  berubah  menjadi  Badan  Koordinasi  Karyawan  Kebatinan  Kejiwaan  Kerohanian Indonesia (BK 5 I) yang diketuai Soemantri Tjokrowardojo, sebagai wadah kerukunan masyarakat  Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  yang  berstatus  nasional  dan anggota  Sekber  Golkar.  Tahun  1970,  hasil  Munas  Kepercayaan  (Kebatinan  Kejiwaan Kerohanian)  diketuai  Mr.K.R.  M.T  Wongsonegoro.  Penamaan  BMK3I  mengalami dinamika  dengan  hadirnya  Himpunan  Penghayat  Kepercayaan  (HPK)  dikenal  dengan etika Panca Budi Barata yang berintikan “manusia berketuhanan yang Maha Esa, manusia susila, manusia teladan, manusia karyawan, dan manusia kerta”. Berasaskan Pancasila dan mempunyai sesanti pengabdian sepi ing pamrih rame ing gawe. mamayu hayuning bawana. Pembentukan  HPK  bertujuan  sebagai  wadah  nasional  tunggal  bagi  segenap penghayat/organisasi  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  berdasarkan  UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Keormasan dan Permendagri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Keormasan. Menjelang terjadinya Gerakan 30 September 1965 (G.30 S 1965) di antara oknum/pelaku aliran kebatinan yang menyelewengkan ajaran demi kepentingan pribadi maupun golongan bersandar pada kelompok politik tertentu dan praktik dukun sesat yang mempraktikkan  ilmu  klenik  diposisikan  pada  posisi  ’bawah’  oleh  pemeluk  agama dominan (mayoritas) didukung kebijakan pemerintah yang ambigu. Perkembangan aliran kepercayaan  didukung  golongan  priyayi  yakni  golongan  keluarga  istana  dan  pejabat pemerintahan kraton atau Islam abangan lapisan atas yang kurang mengetahui dan kurang mengamalkan  ajaran  Islam,  masih  mempertahankan  budaya  Hindu  (Sofwan,  1999). Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan keyakinan religius yang dianut dan  dihayati  oleh  sebagian  masyarakat  sejak  zaman  sebelum  agama  Hindu  masuk  ke Indonesia  yang  tumbuh  dengan  sendiri  dalam  diri  setiap  manusia,  kemudian  dihayati
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
sebagai  budaya  batin  atau  budaya  spiritual.  Sebelum  adanya  Tap  MPR  Nomor IV/MPR/1978  tentang  Garis  Besar  Haluan  Negara  (GBHN)  pembinaan  penghayat Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  berada  di  bawah  Departemen  Agama. Tetapi  GBHN  1978  menegaskan  bahwa  kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa bukan  agama,  sehingga  bukan  wilayah  kerja  Depag,  secara  tekstual,  Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bukan agama dan dilakukan pembinaan agar (1) tidak mengarah  pada  pembentukan  agama  baru,  (2)  untuk  mengefektifkan  pengambilan langkah yang perlu agar kepercayaan benar-benar sesuai dasar Ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (ketentuan ini mengalami perubahan dalam GBHN 1983  dan  1988).  Oleh  sebab  itu  diterbitkan  Kepres  Nomor  27  dan  40  Tahun  1978, pembinaan  aliran  ini  berada  di  bawah  Dirjen  Kebudayaan,  Depdikbud.  Pedoman yang ditetapkan  bahwa  Kepercayaan  terhadap  Tuhan  Yang  Maha  Esa  (TYME)  merupakan budaya spiritual berunsurkan tuntunan luhur dalam wujud perilaku, hukum dan ilmu suci, yang dihayati penganutnya dengan hati nurani dalam kesadaran dan keyakinan terhadap TYME.  Penghayatan  dilakukan  dengan  membina  keteguhan  tekad  dan  kewaspadaan batin serta menghaluskan budi pekerti dalam tata pergaulan menuju kebersihannya jiwa (hati) dan kedewasaan rohani (spiritual) untuk mencapai kesejahteraan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di alam kekal.
Pada Sarasehan Nasional tahun 1981, Kepercayaan TYME adalah pernyataan dan pelaksanaan  hubungan  pribadi  dengan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  berdasarkan  keyakinan yang  diwujudkan  dengan  perilaku  ketakwaan  terhadap  TYME  atau  peribadatan  serta pengamalan  budi  luhur.  Pembinaan  pada  penghayat  berdasarkan  UU  Nomor  8  Tahun 1985  tentang  organisasi  kemasyarakatan,  berpedoman  pada  Keputusan  Dirjen Kebudayaan  Nomor  021/A.1/1980  dan  0957/FI.IV/E.88.  Beberapa  hal  yang dikonsultasikan  menyangkut  (i)  pencatatan  perkawinan  bagi  penghayat  agar  dapat dilakukan  di  Kantor  Catatan  Sipil  berdasarkan  UU  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan,  (ii)  sumpah/janji  PNS,  agar  penghayat  dapat  mengucapkan  janji sebagaimana  Perpem  Nomor  21  Tahun  1975,  (iii)  pemakaman,  dikebumikan  di pemakaman  umum  sesuai  peraturan  pemakaman,  (iv)  identitas  diri  dalam  KTP  atau formulir/dokumen  lainnya  yang  digunakan  dalam  tata  usaha  pemerintahan  dan administrasi kependudukan.
Bentuk  aliran  kepercayaan  beragam  karena  perbedaan  suasana  dan  tingkat pengalaman, apresiasi terhadap penuturan luhur nenek moyang terhadap daya lingkungan dan juga alam semesta, meskipun aneka ragam, isi dan arahnya hanya satu yakni Tuhan Yang Maha Esa dengan penyebutan yang beragam seperti Maha Anima, Jiwa Besar, Jiwa Semesta,  Gusti  Kang  Murbeng  Dumadi,  Kang  Murbeng  Gesang,  Hyang  Taya,  Hyang Hana, Sang Hyang Tunggal, Hyang Maha Pencipta. Direktorat Bina Hayat pada tahun 1982 menyusun 10 organisasi besar berdasarkan jumlah penghayat antara lain Marapu (di Nusa  Tenggara  Timur),  Pangestu  (di  Jakarta  sebagai  pusatnya),  Sapta  Darma  (di Yogyakarta sebagai pusatnya), Adat Mawas (di Kaltim), Ilmu Sejati (di Jatim), Jangitiu (di  NTT),  Perjalanan  (di  Jakarta),  Himuwis  Rapra  (di  Jakarta  Timur),  Sumarah  (di
Jakarta),  Pambi-Pambi/Permalim  (di  Sumut),  dan  Susilo  Budi  Darma  (Subud)  yang memiliki perwakilan di 79 negara (Anon., 2004).
Aliran  kebatinan  bermunculan  dan  bertujuan  yang  berbeda  antar-penghayat, bahkan  ada  di  antaranya  meminta  diakui  sebagai  agama  (sebagaimana  Sapta  Darma). Imbasnya,  tahun  1951  pemerintah  (Departemen  Agama,  kini  menjadi  Kementerian Agama)  membentuk  lembaga  penelitian  (lemlit)  gerakan/aliran  kerohanian  bertujuan mengadakan  penelitian  dan  pengurusan  aliran  kepercayaan  di  luar  kelembagaan  enam agama.  Tugas pokok lemlit (1) menyalurkan kepercayaan/agama ke arah pandangan yang sehat,  (2)  menyalurkan  perkembangan  kepercayaan/agama  ke  arah  Ketuhanan  Yang Maha Esa, dan (3) menjaga keamanan dan kesejahteraan rohani bangsa. Pada tahun 1954 diterbitkan Surat Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 167/PM/1954 tanggal 1 Agustus 1954  dibentuk  Biro  Pengawas  Aliran  Kepercayaan  Masyarakat  (PAKEM),  tahun 1964 direorganisasi  menjadi  Panitia  Interdepartemental  PAKEM  dengan  Surat  Keputusan Presidium Kabinet Nomor:A/C/121/1964 tanggal 6 Oktober 1964 beranggotakan Depag, Kejaksaan  Agung,  Depdagri,  dan  Departemen  Kehakiman  yang  bertugas  koordinasi, advis  (saran),  penelitian,  penyelidikan,  pengolahan  dalam  menyelesaikan  persoalan bidang  aliran  kebatinan/keagamaan.  Selanjutnya  dibentuklah  Pusat  Penelitian  dan Pengembangan  (Puslitbang)  Depag  berdasarkan  Keputusan  Presiden  Nomor  45  Tahun 1974.  Panitia  Interdepartemental  PAKEM  dari  tingkat  pusat  (Dephankam  dan Kopkamtib,  Depag,  Depdagri,  Kejagung,  dan  Kapolri)  hingga  daerah  (Laksuswil  dan Laksusda, Gubernur, Kakanwil Depag, Kajati Provinsi, dan Kapolda) dinyatakan tidak berfungsi (Sofwan, 1999).
Demi  memperoleh  legalitas,  aliran  kebatinan  pada  27  s.d  30  Desember  1970 menyelenggarakan  Munas  I  di  Yogyakarta  membentuk  Sekretariat  Kerja  Sama Kepercayaan  (kebatinan,  kejiwaan,  dan  kerohanian)  [SKK]  wadah  pengganti  Badan Kongres  Kebatinan  Indonesia  (BKKI).  Munas  III  tanggal  18  November  1979  di Tawangmangu,  SKK  diubah  menjadi  Himpunan  Penghayat  Kepercayaan  terhadap TYME  (HPK)  dari  tingkat  pusat,  Dati  I, Dati  II,  dan  kecamatan  secara  nasional. HPK bertujuan  (1) terlaksananya  pedoman  penghayatan  dan  pengamalan  Pancasila  (P4),  (2) terpeliharanya  budaya  bangsa  dan  kepribadian  nasional  terutama  yang  berhubungan langsung dengan perikehidupan kepercayaan terhadap TYME dalam usaha membangun manusia  Indonesia  seutuhnya,  (3)  tertampungnya  segala  aspek  perikehidupan kepercayaan terhadap TYME dalam perlindungan hukum negara RI, (4) menjadi wadah tunggal bagi masyarakat Penghayat Kepercayaan terhadap TYME, (5) memayuhayuning bawana. Adapun fungsi HPK adalah penghimpun dan sarana pembinaan dan bimbingan kerja  sama,  menampung  serta  menyalurkan  aspirasi  dan  menjembatani  antara kepentingan masyarakat penghayat kepercayaan terhadap TYME dengan pemerintah dan masyarakat.  Fungsi  HPK  berpedoman  pada  azas  kerukunan  dan  kedamaian  atas  dasar musyawarah dan mufakat, tanpa mencampuri urusan intern anggotanya. Sejak itu, istilah ’kebatinan’ diganti ’kepercayaan’.
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Sidang MPR-RI tahun 1973, 1978, dan 1983 memasukkan ’kepercayaan’ dalam GBHN  sebagaimana  Tap  MPR  Nomor  IV  ’bidang  agama  dan  kepercayaan  terhadap TYME,  sosial  budaya’.  Namun  Tap  MPR  Nomor  IV/MPR/1978  dan  1983  serta  Tap dalam GBHN 1988 bahwa ’Kepercayaan’ terhadap TYME tidak merupakan agama dan pembinaannya tidak mengarah pembentukan agama baru. Berlandaskan Pidato Presiden di hadapan DPR RI tanggal 16 Agustus 1978 menegaskan kepercayaan merupakan bagian dari kebudayaan nasional dan merupakan budaya yang hidup dan dihayati bangsa. Tahun 1978,  ’kepercayaan’  yang  semula  berada  dalam  wewenang  Departemen  Agama (pelaksanaannya  pada  subbag  umum  pada  bagian  tata  usaha  Kanwil  Depag  Provinsi) dialihkan pada Direktorat Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap TYME di bawah Dirjen Kebudayaan, Depdikbud, berdasarkan Keppres Nomor 27 Tahun 1978 tanggal 31 Agustus 1978. Keputusan Mendikbud tanggal 30 Juni 1979  Nomor 0145/0/1979 tugas pokok Direktorat Pembinaan Penghayat Keercayaan (PPK) adalah pembinaan kehidupan penghayat  kepercayaan  terhadap  TYME  berfungsi  (1)  mempersiapkan  perumusan kebijakan  teknis  pembinaan  penghayat  kepercayaan  terhadap  TYME  sesuai  kebijakan teknis  Dirjen,  (2)  menyusun  materi  dan  program  pembinaan  penghayat  kepercayaan terhadap  TYME,  (3)  penyelenggaraan  bimbingan  dan  penyuluhan  serta  melaksanakan publikasi  dan  dokumentasi  pelaksanaan  pembinaan  penghayat  kepercayaan  terhadap TYME,  dan  (4)  melakukan  penelitian  atas  pelaksanaan  kegiatan  pembinaan  penghayat kepercayaan  terhadap  TYME  (Sofwan,  1999).  Tugas  pembinaan  berdasar  Pedoman Pembinaan  Penghayat  Kepercayaan  terhadap  TYME  berdasarkan  keputusan  Dirjen Kebudayaan Nomor 021/A.I/1980 tanggal 4 Juni 1980 meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian  dan  penilaian  terhadap  kegiatan  untuk  kepentingan  penghayat  berupa penggalian, inventarisasi, dokumentasi, penelitian, pengolahan, pemanfaatan, penyediaan fasilitas dan peningkatan apresiasi penghayat bagi penganutnya sesuai dasar Ketuhanan YME menurut kemanusiaan yang adil dan beradab.
Penghayat Sapta Darma dikenal di Desa Mayong Lor sejak awal kemerdekaan RI. Hanya saja, sumber data tidak memiliki data jumlah dan kegiatannya karena warga Sapta Darma di Desa Mayong Lor yang paling senior, kini telah berusia senja dan tidak dapat dijadikan sumber data karena demensia (pikun). Adapun yang berperan mengembangkan Sapta Darma di Desa Mayong Lor pun telah wafat tahun 2021 sehingga penulis belum mendapatkan data utuh kronologi awal adanya penghayat Sapta Darma di Desa Mayong Lor.  Eksisnya  Sapta  Darma  di  Desa  Mayong  Lor  didukung  adanya  tempat persembahyangan (sanggar) Candi Buana yang diresmikan oleh Sri Pawenang (Pengurus Pusat Sapta Darma) tahun 1994. Desain sanggar adalah rumah hunian yang tidak diubah bentuknya.  Pada  awalnya  rumah  tersebut  dihibahkan  oleh  sesepuh  Sapta  Darma. Keberadaan  sanggar  ini  tidak  nampak  dari  pemandangan  umum  karena  berada  di belakang  rumah,  tidak memiliki  halaman  rumah,  di  samping  kiri  sanggar  adalah  lahan kosong dan lahan yang digunakan warga untuk memproduksi industri rumahan genting yang berbahan dasar tanah liat. Kegiatan warga penghayat ini nampak sunyi karena tidak
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
menggunakan  fasilitas  pengeras  suara  dalam  setiap  kegiatan  yakni  persembahyangan individu, persembahyangan bersama antar-warga desa, dan musyawarah.
Lokus riset ini, jumlah warga Sapta Darma ada 14 jiwa, 5 KK mengubah kolom agama dalam KTP-nya dengan pencantuman penghayat kepercayaan, sedangkan 1 jiwa (seorang  janda  berusia  50  tahun  belum  menyempatkan  diri  mengubahnya),  dan  1  jiwa usia anak. Aktifitas rutin persembahyangan dan musyawarah setiap 40 hari sekali. Forum ini dihadiri warga Sapta Darma se- Kabupaten Jepara hingga kini.

## Dinamika Penolakan Pemakaman warga Sapta Darma di Desa Mayong Lor
Kelompok  penghayat  Sapta  Darma  di  Desa  Mayong  Lor  yang  merespon Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penulisan penghayat (sebelumnya dalam UU  Administrasi  Kependudukan  ditulis  setrip)  dalam  kolom  agama  di  kartu  tanda penduduk (KTP) ada dua respon. Pertama, mengubah kolom agama di KTP-nya semula setrip atau Islam menjadi penghayat. Hal ini dilakukan oleh sembilan warga Sapta Darma sebagaimana hasil JR dengan tujuan eksis dengan jati dirinya. Akan tetapi, kolom agama dalam KTP-nya ada yang tetap tercatat Islam dengan alasan (1) rentan direspon negatif oleh  lingkungan  dan  keluarganya,  (2)  khawatir  bila  meninggal  tidak  diperbolehkan dimakamkan di pemakaman umum yang mayoritas muslim, (3) beragama/berkepercayaan  cukup  dalam  hati,  adapun  KTP  dan  lainnya  hanya  sebagai asesori hidup, bukan sesuatu yang urgent . Menurut Endraswara, bagi orang Jawa, dunia mengandung simbol yang direnungkan kondisinya untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi,  agama  merupakan  simbol  yang  digunakan  dalam  menjalankan  agama  Jawa (Endraswara,  2015).  Hal  ini  sebagai  pilihan  aman,  dalih  yang  pertama,  ‘ketegangan’ antara  agama  dengan  penghayat/aliran  kebatinan  belum  reda.  Hal  ini  sebagaimana menurut  Subagya,  hubungan  kebatinan  dengan  agama  termasuk  masalah  yang  paling peka,  bersitegang,  dan  usaha  mengganyang  sekalipun  karena  kebatinan  dan  agama keduanya mengarah ke nilai mutlak, hendak menerka dan menjawab rahasia terakhir dari hidup, berasaskan keyakinan masing-masing (Subagya, 1976).
Pemicu  ketegangan  keduanya  menurut  penulis  karena  ajarannya  yang  kadang serupa.  Keserupaan  itu  menurut  Damami  dalam  hal  ajaran  dan  kultus  (pemujaan) atau laku (Damami, 2011). Keserupaan ajaran dalam analisis penulis seperti (1) slametan, bagi muslim  nahdliyin  embrionya  adalah  ajaran  agama  yakni  bersedekah  yang  diakulturasi dengan  tradisi,  (2)  ajaran  tilik  kubur,  dalam  Islam  disyariatkan  ziarah  kubur.  Menurut Layungkuning,  kematian  bagi  orang  Jawa  bukan  sesuatu  yang  selesai  tetapi meninggalkan ritualisasi yang dilakukan oleh yang masih hidup (Layungkuning, 2018), (3) puasa yang tidak disyariatkan dalam fikih, seperti poso mutih, ngrowot. Fikih hanya mensyariatkan  puasa  pada  bulan  Ramadan  dan  puasa  sunnah,  seperti  puasa  pada  hari Senin dan Kamis. Menurut Endraswara, sistem berpikir mistis biasanya terpantul dalam tindakan nyata (laku). Orang Jawa gemar menjalankan laku yang identik dengan prihatin, tirakat (tapa brata), tapa ngrowot (makan yang tak berbiji), tapa ngidang (hanya makan sayuran), mutih (hanya makan nasi tanpa lauk-pauk) semua itu untuk membersihkan diri
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
secara  batin  (Endraswara,  2018),  (4)  tradisi  yang  mentradisi.  Subagya  mencontohkan dalam  upacara  harian  seperti  panen  padi,  membuat  rumah,  pemberkatan/sedekah  desa (Subagya,  1981).  Menurut  Musman,  ajaran  Kejawen  universal  yang  selalu  melekat berdampingan dengan agama yang dianut pada zamannya (Musman, 2017).
Ketiga, akibat adanya makam umum yang sebagian tertulis ‘makam muslim’ pada papan  di  makam  meski  statusnya  lahan  desa.  Imbasnya  memunculkan  kekhawatiran (meski  belum  pernah  terjadi  penolakan  pemakaman  warga  penghayat  di  makam  desa selain  Desa  Mayonglor)  bagi  pengaku  penghayat  dalam  KTP  tidak  dimakamkan  di makam  yang  dekat  dengan  rumahnya  menyebabkan  bertambahnya  biaya  pemakaman. Bila menyatakan muslim dalam KTP-nya maka dapat dimakamkan di makam umum atau makam wakaf di kampungnya. Kekhawatiran ini tidak terjadi bila warga penghayat hidup di tengah komunitas mayoritas yang bersikap toleran.
Pemakaman di Desa Mayonglor ada delapan tempat yakni Adem Ayem, Simpar, Sombo, Duwur, Wareng, Raden Mas Semangkin, Guyang Warak, dan Ngrukem. Makam Ngrukem berada di tengah desa, di pinggir jalan umum antar-desa dan berdekatan dengan rumah warga Sapta Darma. Pada tahun 2018, bertepatan wafatnya Bu Jamari, warga Sapta Darma yang kolom agama dalam KTP-nya tertulis penghayat kepercayaan. Tatkala akan dimakamkan, tokoh Sapta Darma melaporkan pada pemerintah desa bahwa jenazah akan dimakamkan  di  Makam  Ngrukem  karena  makam  yang  paling  dekat  dengan  kediaman mendiang. Informasi kematian dan rencana pemakaman didengar oleh warga dan dengan tegas ditolak bila dimakamkan di Makam Ngrukem. Dalihnya, makam di Desa Mayong Lor, tidak diizinkan untuk memakamkan warga sapta Darma karena sapta Darma bukan Islam (sejak kolom KTP-nya berubah menjadi penghayat) padahal pada saat KTP warga Sapta Darma kolom agamanya tertulis Islam, pemakamannya tidak dipersoalkan.
Dalam  menyiasati  agar  penolakan  tidak  berujung  terjadinya  ketegangan  maka Pemerintah Desa Mayonglor menentukan sikap agar dimakamkan di makam lain di Desa Mayong  yang  jauh  dari  pemukiman  warga  (Makam  Simpar  Bendowangen).  Upaya  ini tetap ditolak seorang kiai setempat, tapi pemerintah desa bersikukuh tetap melaksanakan pemakaman. Hanya saja, selang beberapa hari, ada keinginan dari tokoh muslim setempat agar makam Bu Jamari dibongkar karena non-muslim tidak diperbolehkan dimakamkan di  Makam  Muslim.  Suasana  desa  menjadi  menghangat  maka  dilakukan bahsul  masail oleh Ormas NU, di bawah naungan Majelis Wakil Cabang (MWC) Kecamatan Mayong dan  Kecamatan  Nalumsari  Kabupaten  Jepara. Bahsul  masail memutuskan  (1)  muslim yang mendoakan orang nonmuslim hukumnya sia-sia, (2) melarang mencampur antara makam  muslim  dengan  non-muslim,  (3)  apabila  non-muslim  terlanjur  dimakamkan  di pemakaman  muslim  maka  harus  dibongkar  dan  dipindahkan.  Hasil  keputusan  tersebut diberikan  pada  pemerintah  Desa  Mayonglor  tapi  poin  ketiga  (pembongkaran  makam) tidak dipenuhi Pemerintah Desa agar tidak memunculkan ketegangan.
Pada  tahun  2019  pemerintah  Desa  Mayong  Lor  memutuskan  menyediakan makam  baru  untuk  umum  (umat  lintas agama  dan  penghayat  kepercayaan) meski  area makam  tersebut  jauh  dari  perkampungan  Desa  Mayonglor  dan  area  kosong  tersebut
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
dikelilingi  oleh  bangunan  pabrik/industri.  Tersedianya  makam  umum  sesuai  Peraturan Bersama Mendagri dan Menbudpar Nomor 43 Tahun 2009 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan Pasal 8 warga yang meninggal dunia dimakamkan  di  pemakaman  umum,  bila  ditolak  karena  tanah  makam  wakaf,  pemda menyediakan makam umum.
Penghayat  kepercayaan  (dulu  dikenal  dengan  istilah  aliran  kebatinan)  sebagai kebutuhan  batin  setiap  manusia.  Keberadaannya  secara  antropologis  adalah  agama sebagaimana  konsep  Raho  (2013)  karena  memiliki  unsur  kepercayaan,  ritus,  simbol keagamaan,  dan  pengalaman  beragama.  Begitu  pula  menurut  konsep  Agus  (2006) penghayat memiliki kepercayaan  yang bersifat sakral dan memiliki  ritual karena aliran kebatinan  sebagai  sistem  kepercayaan/spiritual  telah  ada  sejak  pra-kemerdekaan Indonesia  yang  berbentuk  gerakan  atau  perguruan  kebatinan  yang  dipimpin  guru kebatinan yang mengajarkan hal kebatinan/kerohanian, kejiwaan, kasukman, kesunyatan, kasampurnan,  atau  ke-Allah-an)  berdasarkan  wahyu  (wangsit)  dari  Tuhan.  Dengan demikian, sudah tepat bila Mahkamah Konstitusi menyetarakan penghayat dengan agama dan hak warga penghayat disetarakan oleh negara dengan hak umat beragama, utamanya dalam hal fasilitasi pemakamannya oleh pemerintah.

## 5. PENUTUP
Keberadaan  penghayat  kepercayaan  di  Nusantara  sejak  era  pra-kolonial  hingga kini  menghadapi  dinamika  karena  aspek  politik  nasional  dan  pemahaman  umat  yang intoleran  dilingkungannya.  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  menyetarakan keberadaan  penghayat  kepercayaan  dengan  agama  sehingga  kolom  agama  dalam  KTP warga  penghayat  semula  ditulis  setrip  berdasarkan  UU  Adminduk  menjadi  ditulis penghayat.  Hanya  saja,  warga  penghayat  menghadapi  dilema  baru  tatkala  kolom agamanya  diubah  menjadi  penghayat.  Fakta  yang  terjadi  di  Desa  Mayong  Lor, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah pada tahun 2018 tatkala Bu Jamari meninggal dunia usia 70-an tahun, warga penghayat Sapta Darma yang KTP-nya tertulis dalam kolom agamanya sebagai warga penghayat, pemakamannya di makam umum desa yang  dekat  dengan  rumahnya  ditolak  oleh  tokoh  muslim  setempat.  Dalih  penolakan, makam  muslim  tidak  boleh  untuk  memakamkan  warga  non-muslim. Akhirnya  oleh Pemerintah Desa Mayong Lor, dimakamkan di pemakaman umum lainnya yang sedesa. Upaya  ini  pun,  pada  bulan  berikutnya  ditentang  lagi  oleh  seorang  kiai  setempat  agar makam dibongkar dan dipindah karena makam desa hanya untuk muslim saja.
Kepala  Desa  dengan  tegas  menolak  upaya  pembongkaran  makam  warga penghayat  Sapta  Darma  karena  menimbulkan  ketegangan  sosial  di tengah masyarakat. Pada  tahun  2019,  Pemerintah  Desa  membuat  makam  umum  baru  untuk  pemakaman warga lintas agama dan penghayat di tanah milik desa.  Penyediaan makam umum  ini sesuai dengan Peraturan Bersama Mendagri dan Menbudpar Nomor 43 Tahun 2009 dan 41  Tahun  2009  tentang  Pedoman  Pelayanan  kepada  Penghayat  Kepercayaan  Pasal  8 warga  yang  meninggal  dunia  dimakamkan  di  pemakaman  umum,  bila  ditolak  karena
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
tanah makam wakaf, pemda menyediakan makam umum.  Hanya saja, hingga ditulisnya naskah ini, Pemdes  Mayong Lor belum menerbitkan Perdes Makam Umum agar tidak rentan bila dipersoalkan pihak tertentu.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  disampaikan  kepada  Dirjen  Pendis,  Direktorat  Pendidikan Tinggi Islam,  Kemenag  RI  yang  telah  mendanai  program  Pengabdian  kepada  Masyarakat berbasis Moderasi Beragama Tahun Anggaran 2022.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
Agus,  B.,  2006. Agama  dalam  Kehidupan  Manusia  Pengantar  Antropologi  Agama . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Anon. 2004. Penghayat Kepercayaan. In: Ensiklopedi Nasiona Indonesia , Jilid VIII. PT Delta Pamungkas Jakarta. p.258.
Damami, M., 2011. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Periode 1973- 1983 sebuah Sumbangan Pemahaman tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam Konteks Pluralitas Keberagamaan di Indonesia . Jakarta: Balitbang dan Diklat Kemenag RI.
Endraswara,  S.,  2018. Mistik  Kejawen  Sinkretisme,  Simbolisme,  dan  Sufisme  dalam Budaya Spiritual Jawa . Yogyakarta: Narasi.
Gardanita,  G.I.  and  Widodo,  H.,  2020.  Analisis  Yuridis  terhadap  Identitas  Penghayat Kepercayaan  pada  Kolom  Agama  KTP  Elektronik. NOVUM:  JURNAL HUKUM , 7(1), pp.170–177.
Ghazali, A.M., 2011. Antropologi Agama Upaya Memahami Keragaman Kepercayaan, Keyakinan, dan Agama . Bandung: Alfabeta.
Kahmad, D.S., 2000. Sosiologi Agama . Bandung: Pustaka Setia.
Kasanah,  M.,  2019. Pengosongan  Kolom  Agama  pada  KTP  Elektronik  bagi  Warga Penghayat Kepercayaan Ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016) . IAIN Tulungagung.
Kusumastuti, A., 2021. Penghayat dan Hak Warga Negara: Problematika Pilihan Isian Kolom Agama pada KTP Elektronik . Universitas Gadjah Mada.
Layungkuning,  B.,  2018. Sangkan  Paraning  Dumadi  Orang  Jawa  dan  Rahasia Kematian. Yogyakarta: Narasi.
Muamalah,  I.,  2020. Regulasi  Pemerintah  terhadap  Aliran  Kepercayaan  di  Indonesia (Respon Penghayat Kepercayaan Sapta Darma)Regulasi Pemerintah terhadap
Community: volume 9, nomor 2, Oktober 2023 p-ISSN: 2477-5746 e-ISSN: 2502-0544
Aliran  Kepercayaan  di  Indonesia  (Respon  Penghayat  Kepercayaan  Sapta Darma) . UIN Syarif Hidayatullah.
Musman, A., 2017. Agama Ageming Aji Menelisik Akar Spiritualisme Jawa . Yogyakarta: Pustaka Jawi.
Raho, B., 2013. Agama dalam Perspektif Sosiologi . Jakarta: Obor Indonesia.
Rofiq, A.C., 2014. Kebijakan Pemerintah Terkait Hak Sipil Penghayat Kepercayaan dan
Implikasinya  terhadap  Perkembangan  Penghayat  di  Ponorogo .  [online] Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam , https://doi.org/10.21154/KODIFIKASIA.V8I1.785.z
Rohmawati,  H.S.,  2020.  Kerokhanian  Sapta  Darma  dan  Permasalahan  Hak-Hak  Sipil Penghayat di Indonesia. Jurnal Yaqzhan , 6(1 Juli).
Sofwan,  R.,  1999. Menguak  Seluk-Beluk  Aliran  Kebatinan  (Kepercayaan  terhadap Tuhan Yang Maha Esa) . Semarang: Aneka Ilmu.
Subagya,  R.,  1976. Kepercayaan,  Kebatinan,  Kerohanian,  Kejiwaan,  dan  Agama . Yogyakarta: Kanisius.
Subagya,  R.,  1981. Agama  Asli  Indonesia .  Jakarta:  Sinar  Harapan  dan  Yayasan  Cipta Loka Caraka.
Sukirno, S., 2019. Politik Hukum Pengakuan Hak atas Administrasi Kependudukan Bagi Penganut  Penghayat  Kepercayaan. Administrative  Law  and  Governance Journal , [online] 2(2), pp.268–281. https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.268-281.