## NUANSA JURNAL PENELITIAN ILMU SOSIAL DAN KEAGAMAAN ISLAM
P-ISSN: 1907-7211 | E-ISSN: 2442-8078
Volume 19 No. 2 July-December (2022)

## Published By:
Research Institute and Community Engagement State Islamic Institute of Madura

## NUANSA
Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam
Vol. 19 No. 2 July-December (2022)
EDITOR IN CHIEF Moh Mashur Abadi
MANAGING EDITOR Moch. Cholid Wardi

## EDITORS
Taufikkurrahman Upik Agwin Degaf Fitriyatul Qomariyah
Khaerul Umam
Sri Rizqi Wahyuningrum Fajrian Yazdajir Iwanebel Faraniena Yunaeni Risdiana Fikri Mahzumi Aria Indah Susanti
Benny Afwadzi REVIEWERS Choirul Mahfud Mohammad Muchlis Solichin Muh. Nashiruddin Fadllan Achmad Muhlis Ade Sofyan Mulazid Siti Musawwamah Mohammad Subhan Zamzami Siswanto Syukron Affani Ulfa Muhayani Iskandar Ritonga Mohammad Kosim Eko Ariwidodo Sri Handayani Slamet Farahdilla Kutsiyah Erie Hariyanto Wahyudin Darmalaksana Khairunnisa Musari Moh Mufid Ahmad Chairul Rofiq Jonaedi Efendi Sutan Emir Hidayat Mukhammad Zamzami Baharuddin
Nuansa:  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Sosial  dan  Keagamaan  Islam  is  a  journal  that publishes  scientific  articles  which  have  been  derivated  from  research  on  social sciences  and  islamic  studies.  This  journal  is  published  biannually  on  June  and December and published articles reviewed by experts on the related issues.
Jurnal  Nuansa's  scope  includes:  education,  culture,  politics,  law,  economy, theology, philosophy, communication, and history.
All published articles will be added with a DOI CrossRef Unique Number
Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam has been accredited by The Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia as an academic journal in Sinta 3 (SK No.36/E/KPT/2019) valid for 5 years from Volume 16 No. 2 2019.
P-ISSN: 1907-7211 E-ISSN: 2442-8078
Editorial Office: Nuansa:  Jurnal  Penelitian  Ilmu  Sosial  dan  keagamaan  Islam, Research Institute and Community Engagement
of IAIN MADURA
Jl.  Raya  Panglegur  KM.  4  Tlanakan  Pamekasan,  Jawa  Timur, Indonesia, 69371 Email: jurnalnuansa@gmail.com
Website: http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa

## TABLE OF CONTENTS

## Nasikhin, Mahfud Junaedi
Strategies For Delivering Islamic Religious Education Learning Materials in The Post-Truth Era
127-145 Thomas Rizki Ali, Bowo Sugiarta, Ahmad Sabiq Strategi Bertahan Kelompok Minoritas Agama Menghadapi Diskriminasi: Pengalaman Jemaat Ahmadiyah Indonesia Banjarnegara Jawa Tengah 146-165

## nuansa
Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Kegamaan Islam
Vol. 19 No. 2 July – December 2022

## Thomas Rizki Ali
Jurusan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas Email: thomasrizkialifatih@gmail.com

## Bowo Sugiarto
Jurusan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas Email: bowo.sugiarto@unsoed.ac.id

## Ahmad Sabiq
Jurusan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Banyumas Email: sabiq_ahmad@yahoo.com
Article History Submitted: July 13, 2022 Revised: August 21, 2022 Accepted: September 21, 2022
How to Cite: Ali, Thomas Rizki, Bowo Sugiarto, Ahmad Sabiq. “ Strategi Bertahan Kelompok Minoritas Agama Menghadapi Diskriminasi: Pengalaman Jemaat Ahmadiyah Indonesia Banjarnegara Jawa Tengah .” NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam 19, no. 2 (2022): 146-165.

## Strategi Bertahan Kelompok Minoritas Agama Menghadapi Diskriminasi: Pengalaman Jemaat Ahmadiyah Indonesia Banjarnegara Jawa Tengah
Strategi Bertahan Kelompok Minoritas Agama Menghadapi Diskriminasi:
Pengalaman Jemaat Ahmadiyah Indonesia Banjarnegara Jawa Tengah

## Abstrak:
After the Ahmadiyya was sentenced as a heretical group outside Islam in 2005 and restrictions on the  spread  of  its  doctrines  in  2008,  in  2018  the  Indonesian  Ahmadiyya  Community  (JAI) experienced restrictions on their activities in Banjarnegara, Central Java due to resistance from the number of dominant Islamic organizations and prohibitions from the local district government. In discussing  this,  this  article  describes  the  discrimination  received  by  the  Ahmadiyya  group  in Banjarnegara  according  to  the  historical  and  developmental  timelines  and  the  Banjarnegara  JAI's strategy to be able to maintain its existence. Based on qualitative research, this article  shows that discrimination  against  Ahmadiyya  in  Banjarnegara  was  closely  related  to  the  fatwa  that  mentions Ahmadiyya as a group outside Islam or heretical and concerns of dominant Islamic groups over the spread  of  Ahmadiyya  doctrines.  To  maintain  its  existence,  the  Ahmadiyya  group  has  taken advantage  of  the  structure  of  political  opportunities  available  in  the  region  where  their  new activities were located and social capital formed through collective identity, as well as reaching out to  the  community  with  framed  humanism-altruistic  activities.  The  region  which  was  the  new location  for  their  activities  has  a  relatively  tolerant  of  political  structure  and  society  towards religious  minority  groups  such  as  the  Ahmadiyya.  As  an  organization  that  already  has  several branches, the group also has taken advantage of social networks that had been formed historically.
(Setelah  Ahmadiyah  sempat  divonis  sebagai  kelompok  sesat  di  luar  Islam  pada  tahun  2005  dan pembatasan penyebaran ajarannya pada tahun 2008, pada tahun 2018 Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)  mengalami  pembatasan  aktivitas  mereka  di  Banjarnegara,  Jawa  Tengah  karena  adanya resistensi  dari  jumlah  ormas  Islam  dominan  dan  larangan  dari  pemerintah  kabupaten  setempat. Artikel  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  dinamika  diskriminasi  yang  dialami  Jemaat  Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Banjarnegara dan strategi mereka dalam menghadapinya. Dalam membahas hal tersebut,  artikel  ini  memaparkan  diskriminasi  yang  diterima  oleh  kelompok  Ahmadiyah  di Banjarnegara  sesuai  dengan  kronologi  sejarah  dan  perkembangan  serta  strategi  JAI  Banjarnegara untuk  dapat  mempertahankan  eksistensinya.  Artikel  ini,  berdasarkan  penelitian  kualitatif, menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap Ahmadiyah di Banjarnegara erat kaitannya dengan fatwa yang menyebut Ahmadiyah sebagai kelompok di luar Islam atau sesat dan kekhawatiran kelompok Islam  dominan  atas  penyebaran  doktrin  Ahmadiyah.  Untuk  mempertahankan  eksistensinya, kelompok Ahmadiyah memanfaatkan struktur peluang politik yang ada di wilayah tempat aktivitas baru  mereka berada  dan modal  sosial  yang  terbentuk melalui  identitas  kolektif,  serta  menjangkau masyarakat  dengan  kegiatan  berbingkai  humanisme-altruistik.  Wilayah  yang  menjadi  lokasi  baru kegiatan  mereka  memiliki  struktur  politik  dan  masyarakat  yang  relatif  toleran  terhadap  kelompok minoritas  agama  seperti  Ahmadiyah.  Sebagai  organisasi  yang  sudah  memiliki  sejumlah  cabang, mereka juga memanfaatkan jejaring sosial yang telah terbentuk secara historis.)

## Kata Kunci:
Diskriminasi Keagamaan, Minoritas Agama, Ahmadiyah

## Pendahuluan
Ajaran  Ahmadiyah  yang  terbagi  menjadi  dua  aliran,  yakni  Ahmadiyah  Lahore  dan Qadian,  masuk  ke  Indonesia  pada  tahun  1920-an.  Organisasi  resmi  dari  aliran  Lahore

## Thomas Rizki Ali, Bowo Sugiarto, Ahmad Sabiq
bernama  Gerakan  Ahmadiyah  Indonesia  (GAI)  berdiri  pada  tahun  1928 1 ,  sementara Jama ’at Ahmadiyah  Indonesia  (JAI)  dari  aliran  Qadian  berdiri  pada  tahun  1953.  Sejak perkembangannya di Indonesia kelompok Ahmadiyah banyak mengalami diskriminasi atau penyerangan  terhadap  individu  dan  aset  anggota  ahmadiyah  di  berbagai  daerah.  Kejadian tersebut  menimbulkan  kerugian  meterial  dan  nonmaterial  yang  selanjutnya  dapat menimbulkan  dampak  psikologis  yang  buruk  bagi  anggota  Ahmadiyah. 2 Sampai  saat  ini anggota Ahmadiyah masih  dibayangi oleh berbagai kondisi yang dapat merugikan haknya sebagai warga negara.
Sejumlah artikel dan buku telah secara spesifik mengkaji diskriminasi dan serangan yang  dialami  oleh  kelompok  Ahmadiyah  di  Indonesia.  Diskriminasi  dan  serangan  yang dialami  oleh  anggota  Ahmadiyah  tidak  bisa  dilepaskan  dari  opini  agama  atau  fatwa  yang menganggap mereka sebagai kelompok sesat. Studi Andi Muhammad Irawan menunjukan bahwa Habib Rizieq Shibab, pemimpin Front Pembela Islam (FPI), menganggap pengikut Ahmadiyah sebagai kafir, musuh Islam dan pengkhianat Islam. 3 Label pengikut ajaran sesat, membuat  mereka  tereksklusi  dari  komunitas  Muslim  dan  rawan  menjadi  sasaran permusuhan dari sebagian Muslim. 4 Kekerasan yang dialami oleh pengikut Ahmadiyah tidak bisa  dipisahkan  dari  pendapat  yang  menganggap  mereka  sesat  atau  bahkan  kafir. 5 Studi Fariz Alnizar tentang teks fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seputar Ahmadiyah yang dikeluarkan  pada  1980  dan  2005  menunjukan  bahwa  fatwa  tahun  2005  menekankan kewajiban pemerintah untuk melarang penyebaran ajaran Ahmadiyah dan karena itu sedikit banyak  berpengaruh  terhadap  munculnya  persekusi  dan  kekerasan  terhadap  pengikut Ahmadiyah. 6
Studi  Torhild  Breidlid  mengkaji  tentang  sejumlah  sebab  dari  serangan  dan diskriminasi yang dialami oleh anggota Ahmadiyah dan properti mereka di Indonesia. Dia berkesimpulan  bahwa  karena  negara  enggan  untuk  mencegah  dan  menghukum  serangan
1 Permohonan pengakuan badan hukum dilakukan pada tahun 1929 dan tercatat di arsip Belanda bertahun 1930.  Lihat  misalnya  Nanang  RI  Iskandar, Dasawindu  Gerakan  Ahmadiyah  Indonesia  1928-2008 ,  Cetakan  1 (Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2008), 53.
2 Hanan  Wiyoko,  “Po litik  Identitas  Jemaat  Ahmadiyah  Indonesia  (JAI)  Di  Kabupaten Banyumas” (Universitas Jenderal Soedirman, 2010); Max Regus, Human Rights Culture in Indonesia: Attacks on the Ahmadiyya Minority Group (Berlin: De Gruyter, 2021).
3 Andi Muhammad Irawan, “‘They Are Not Muslims’: A Critical Discourse Analysis of the Ahmadiyya Sect Issue in Indonesia,” Discourse and Society 28, no. 2 (2017): 162 – 81,
https://doi.org/10.1177/0957926516685462.
4 Ahmad  Najib  Burhani,  “Treating  Minorities  with  Fatwas:  A  Study  of  the  Ahm adiyya  Community  in Indonesia,” Contemporary Islam 8, no. 3 (2014): 285 – 301, https://doi.org/10.1007/s11562-013-0278-3.
5 Ahmad  Najib  Burhani,  “It’s  a  Jihad:  Justifying  Violence  towards  the  Ahmadiyya  in  Indonesia,” TRaNS: Trans-Regional and -National Studies of Southeast Asia 9, no. 1 (2021): 99 – 112, https://doi.org/10.1017/trn.2020.8.
6 Fariz Alnizar, “Pretext for Religious Violence in Indonesia: An Anthropolinguistic Analysis of Fatwas on Ahmadiyya,” Studia Islamika 26, no. 3 (2019): 417 – 44, https://doi.org/10.36712/sdi.v26i3.8719.
Strategi Bertahan Kelompok Minoritas Agama Menghadapi Diskriminasi:
Pengalaman Jemaat Ahmadiyah Indonesia Banjarnegara Jawa Tengah
dan  diskriminasi  itu,  maka  kekerasan  terhadap  pengikut  Ahmadiyah  berpotensi  untuk menjadi  sah  terlegitimasi. 7 Ach.  F.  Mursyidi,  Zainal  A.  Bagir  dan  Samsul  Maarif  juga menunjukan  bahwa  peraturan  perundangan  tidak  cukup  mampu  melindungi  pengikut Ahmadiyah  dari  pihak-pihak  yang  melanggar  hak-hak  mereka  sebagai  warga  negara. 8 Sementara Jacqueline Hicks menegaskan bahwa dalam setiap serangan terhadap Ahmadiyah di Indonesia, negara tidaklah absen atau pasif, justru berbagai elemen negara seperti militer, birokrat  lokal  dan  organisasi  keagamaan  yang  memiliki  asosiasi  dengan  negara  ikut  aktif terlibat  di  dalamnya. 9 Keterlibatan  negara  itu  misalnya  ditunjukan  dengan  dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri tahun  2008  yang  membatasi  penyebaran  ajaran  Ahmadiyah. 10 Karenanya,  Max  Regus berargumen  bahwa  pembenaran  atas  proses  viktimisasi  kelompok  Ahmadiyah  didasarkan pada keputusan agama dan negara sekaligus. 11
Studi  ini  hendak  berkontribusi  dalam  kajian  kelompok  minoritas  di  Indonesia, khususnya  Ahmadiyah  dengan  memfokuskan  kajian  pada  dinamika  diskriminasi  yang dialami  oleh  anggota  Jemaat  Ahmadiyah  Indonesia  (JAI)  di  Banjarnegara  dan  strategi bertahan mereka dalam menghadapinya. Pada tahun 2018 beberapa organisasi masyarakat (ormas)  Islam  berserta  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  Banjarnegara  mendesak  Bupati Banjarnegara  untuk  menghentikan  serta  membubarkan  aktivitas  Jemaat  Ahmadiyah Indonesia  (JAI)  di  Banjarnegara.  Setelah  paparan  tentang  metode  penelitian  yang digunakan, pembahasan selanjutnya adalah tentang sejarah Ahmadiyah di Banjarnegara dan diskriminasi yang diterima oleh kelompok Ahmadiyah di Banjarnegara sesuai runut waktu sejarah  dan  perkembangannya.  Kemudian  fokus  masalah  selanjutnya  ialah  bagaimana strategi  bertahan  Jemaat  Ahmadiyah  Indonesia  (JAI)  Banjarnegara  dalam  merespon diskriminasi yang mereka alami.
Diskriminasi agama dapat dipahami sebagai pembatasan yang dilakukan oleh negara terhadap  kegiatan  keagamaan,  rohaniwan,  atau  lembaga  organisasi  minoritas  yang  tidak
7 Torhild Breidlid, “The Legitimazation of Violence Against the Ahmadiyya Community in Indonesia,” Jurnal Kawistara 3, no. 2 (2013): 165 – 77, https://doi.org/10.22146/kawistara.3979.
8 Ach. Fatayillah Mursyidi, Zainal A. Bagir, and Samsul Maarif, “Homo Sacer: Ahmadiyya and Its Minority Citizenship  (A  Case  Study  of  Ahmadiyya  Community  in  T asikmalaya),” Wawasan:  Jurnal  Ilmiah  Agama  Dan Sosial Budaya 5, no. 2 (2020): 191 – 204, https://doi.org/10.15575/jw.v5i2.9402.
9 Jacqueline Hicks, “Heresy and Authority: Understanding the Turn against Ahmadiyah in Indonesia,” South East Asia Research 22, no. 3 (2014): 321 – 39, https://doi.org/10.5367/sear.2014.0216.
10 Fatima  Zainab  Rahman,  “State  Restrictions  on  the  Ahmadiyya  Sect  in  Indonesia  and  Pakistan:  Islam  or Political  Survival?,” Australian  Journal  of  Political  Science 49,  no.  3  (2014):  408 – 22, https://doi.org/10.1080/10361146.2014.934656.
11 Max  Regus,  “The  Victimiza tion  of  the  Ahmadiyya  Minority  Group  in  Indonesia:  Explaining  the Justifications  and  Involved  Actors,” Religious:  Jurnal  Studi  Agama-Agama  Dan  Lintas  Budaya 4,  no.  4  (2020): 227 – 38, https://doi.org/10.15575/rjsalb.v4i4.10256.

## Thomas Rizki Ali, Bowo Sugiarto, Ahmad Sabiq
dikenakan  kepada  agama  mayoritas. 12 Pendapat  Fox  tentang  diskriminasi  agama  di  atas cukup  sederhana  sekaligus  fokus  ke  pokok  persoalan.  Jika  negara  memperlakukan kelompok  minoritas  agama  secara  berbeda  (dalam  arti  merugikan)  dibanding  dengan perlakukan  terhadap  kelompok  mayoritas,  maka  negara  sudah  melakukan  diskriminasi berbasis  agama.  Kadang  aparat  negara  berdalih  bahwa  pembatasan  terhadap  kelompok minoritas  justru  dilakukan  untuk  melindungi  mereka  dari  kekerasan  yang  mungkin dilakukan  oleh  kelompok  yang  mayoritas.  Sesungguhnya  pendapat  seperti  ini  tidak  bisa diterima  karena,  mengacu  pada  pendapat  Jonathan  Fox,  untuk  menjamin  kebebasan beragama  pemerintah  justru  harus  menertibkan  pembatasan  yang  dilakukan  oleh masyarakat  dan  sebaliknya  memfasilitasi  setiap  warga  negara  untuk  mempraktikan agamanya. 13 Jadi,  yang  dilakukan  aparat  dalam  contoh  di  atas  justru  menunjukan  bahwa negara  yang  tunduk  pada  ancaman  kelompok  masyarakat  gagal  menjamin  kebebasan beragama sebagian warganya.
Dengan contoh di atas, tampak bahwa pembatasan atas kebebasan beragama dapat melekat dalam budaya sebuah masyarakat atau dalam institusi dan gerakan di luar negara. Agama,  organisasi  sosial,  konteks  budaya,  dan  institusi  di  luar  negara  dapat  mendorong tindakan  yang  mengarah  ke  persekusi.  Ketika  satu  atau  lebih  kelompok  agama  dominan mencapai monopoli atau memegang akses ke sumber kekuasaan dan memiliki previlise di mata  negara,  mereka  bukan  hanya  dapat  menjalankan  pembatasan  terhadap  agama  lain, tetapi juga mungkin tergoda untuk mempersekusi kelompok (agama) kompetitor atau pihak manapun  yang  punya  interpretasi  keagamaan  berbeda. 14 Perhatian  terhadap  pengaruh konteks sosial budaya dan institusi di luar negara juga menjadi penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan relasi agama-negara yang bertipe oligopoli dengan dinamika yang sangat  dipengaruhi  oleh konteks  sosial  dan  politik  di  tingkat  lokal 15 .  Dalam  relasi agama- negara dengan tipe oligopoli, hanya beberapa agama yang diakui dan mendapat dukungan dari negara. 16
Pembatasan  atas  kebebasan  beragama  yang  melekat  dalam  budaya  sebuah masyarakat  atau  dalam  institusi  dan  gerakan  di  luar  negara  juga  penting  untuk  melihat
12 Jonathan  Fox, The  Unfree  Exercise  of  Religion:  A  World  Survey  of  Discrimination  against  Religious  Minorities. (Cambridge: Cambridge University Press, 2016), 11.
13 Fox, 15.
14 Brian J. Grim and Roger Finke, The Price of Freedom Denied: Religious Persecution and Conflict in the Twenty-First Century (Cambridge: Cambridge University Press, 2010).
15 Bow o Sugiarto, “Demokrasi, Agama, Dan Negara Di Indonesia Pasca - Soeharto,” in Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi  100  Ilmuwan  Sosial  Politik  Tentang  Kemunduran  Demokrasi  Di  Indonesia ,  ed.  Wijayanto,  Aisah  Putri Budiatri, and Herlambang P. Wiratraman (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2021), 3 – 14.
16 Fenggang  Yang,  “Oligopoly  Dynamics:  Consequences  of  Religious  Regulation,” Social  Compass 57,  no.  2 (2010):  194 –205,  https://doi.org/10.1177/0037768610362417;  Fenggang  Yang,  “Oligopo ly  Is  Not Pluralism,” in Religious Pluralism: Framing Religious Diversity in the Contemporary World , ed. Giordan Giuseppe and Enzo Pace (Springer, 2014), 49 – 59.
Strategi Bertahan Kelompok Minoritas Agama Menghadapi Diskriminasi:
Pengalaman Jemaat Ahmadiyah Indonesia Banjarnegara Jawa Tengah
strategi bertahan kelompok agama minoritas. Dengan meminjam gagasan tentang ‘ struktur kesempatan  politik’  yang  ada  dalam  studi  gerakan  sosial,  budaya  masyarakat  yang  lebih terbuka terhadap keragaman yang tercermin pada institusi-institusi politik formal dapat kita kategorikan  sebagai  sebuah  ‘struktur  kesempatan  politik’  yang  dimanf aatkan  oleh  sebuah kelompok agama minoritas untuk bertahan. 17 Dalam menyesuaikan diri dengan tantangan diskriminasi dan lingkungan sosial-politik yang ada itu, sebagai sebuah gerakan keagamaan, kelompok minoritas mungkin akan melakukan strategi pembingkaian ( framing ) atas aktivitas yang mereka lakukan sehingga bisa diterima oleh masyarakat luas. 18

## Metode Penelitian
Peyusunan artikel ini berdasarkan penelitian pada tahun 2021-2022 dengan metode penelitian  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus  yang  berlokasi  di  Banjarnegara,  Jawa Tengah.  Karena  ada  keterkaitan  dengan  objek  yang  diteliti  lokus  pengumpulan  data  juga menjangkau  Kabupaten  Wonosobo.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini terbagi  menjadi  dua,  yaitu  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  didapatkan  melalui wawancara dengan informan dari aparat pemerintah/birokrat, tokoh organisasi Islam, dan anggota,  pengurus  dan  tokoh  JAI  di  wilayah  Kabupaten  Banjarnegara  dan  Wonosobo. Sedangkan  data  sekunder  merupakan  data  pendukung  yang  diperoleh  dari  buku,  jurnal, artikel  media  cetak  maupun  daring.  Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan analisis data interaktif, sedangkan keabsahan data menggunakan metode triangulasi data.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan Sejarah Singkat Ahmadiyah di Banjarnegara
Penyebaran Ahmadiyah di Indonesia terjadi sejak awal abad ke 20, yaitu tahun 1924 atau 1925. 19 Ahmadiyah Lahore masuk ke Indonesia pada tahun 1924, dengan Pulau Jawa, khususnya Yogyakarta, sebagai lokasi dakwahnya. Dakwah yang dilakukan aliran ini dibawa oleh dua mubalig yang bernama Maulana Rahmat dan Mirza Wali Baig. Ahmadiyah Qadian masuk  ke  Indonesia  sekitar  tahun  1925  ketika  tokoh  rohaniawan  Ahmadiyah,  Maulana Rahmat  Ali  H.A.O.T,  dikirim  ke  wilayah  Tapaktuan  (Aceh).  Aliran  Qadian  bertablig  di
17 Sidney Tarrow, “States and Opportunities: The Political Structuring of Social Movements,” in Comparative Perspectives  on  Social  Movements:  Political  Opportunities,  Mobilizing  Structures,  and  Cultural  Framings ,  ed.  Doug McAdam, John D. McCharty, and Mayer N. Zald (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 41 – 61.
18 Mayer  N.  Zald,  “Culture,  Ideology,  and  Strategic  Framing,”  in Comparative  Perspectives  on  Social  Movements: Political  Opportunities,  Mobilizing  Structures,  and  Cultural  Framings ,  ed.  Doug  McAdam,  John  D.  McCarthy,  and Mayer N. Zald (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), 261 – 74.
19 Max  Regus,  “A  Pseudo -Secular  Space,  Religious  Minority  and  Reasons  for  Exclusion:  The  Ahmadiyya Minor ity  Group  in  Contemporary  Indonesia,” Politics  and  Religion  Journal 13,  no.  1  (2019):  45, https://doi.org/10.54561/prj1301039r.

## Thomas Rizki Ali, Bowo Sugiarto, Ahmad Sabiq
pulau Sumatera hingga tahun 1931 untuk kemudian pindah ke Jawa dan mendirikan media cetak  ber upa  majalah  dengan  nama  ‘Sinar  Islam’ pada  tahun  1932. 20 Pada  tahun  1935 dibentuklah Pengurus Besar atau Hoofdbestuur Ahmadiyah aliran Qadian di Jakarta. 21
Setelah  Maulana  Rahmat  Ali  berdakwah  di  Jawa  pada  tahun  1930-an,  syiar Ahmadiyah  Qadian  di  Jawa  mulai  berkembang  dari  Jakarta  sebagai  fondasi  syiarnya. Anggota  cabang  ini  menyebarkan  syiar  Ahmadiyah  ke  daerah  lain,  hingga  terbentuknya beberapa  cabang  Ahmadiyah  Qadian  setelahnya.  Dalam  kurun  waktu  antara  tahun  1930- 1940-an  muncul  berbagai  cabang  di  sejumlah  daerah  di  Jawa.  Kelompok  Ahmadiyah Qadian  tidak  langsung  berhasil  langsung  mendirikan  sebuah  cabang  di  tiap  daerah  ketika pertama kedatangannya. Salah satu contohnya adalah syiar mereka di wilayah Banjarnegara yang  dibawa  oleh  Ahmad  Rusydi atau  Basroil,  seorang  putra  dari  tokoh  masyarakat  yang cukup disegani di daerah Kampung Krucil Banjarnegara. Rusydi yang dikenal sebagai tokoh penyebar utama Ahmadiyah di wilayah Banjarnegara bertemu dan berbaiat kepada Maulana Rahmat Ali H.A.O.T di Batavia pada tahun 1936. 22
Selama  aktif  dalam  kegiatan  Jemaat  Ahmadiyah,  Rusydi  juga  masih  aktif  terlibat dalam pergerakan kemerdekaan sebagai penyambung pesan bagi gerilyawan. Karena posisi tersebut  menyebab  ketidakamanan  bagi  dirinya,  akhirnya  sekitar  tahun  1937  ia  memilih untuk  pergi  ke  Qadian  sebagai  pusat  Ahmadiyah  aliran  Qadian  dengan  tujuan  untuk mencari  keamanan  dan  memperdalam  Islam,  khususnya  ajaran  Ahmadiyah.  Di  sana  ia masuk  dan  belajar  di  Jamiah  Ahmadiyah  Qadian  selama  lima  tahun.  Ketika  ia  berniat pulang  pada  tahun  1942,  angkatan  perang  kekaisaran  Nippon/Jepang  berhasil  menguasai Hindia Belanda secara penuh. Maka Ahmad Rusydi memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan pulang ke tanah Jawa. Ia pergi dan menetap sementara waktu ke Australia selama hampir  tiga  tahun,  sampai  tahun  1945.  Pasca  proklamasi  kemerdekaan,  dia  kembali  ke tanah  air  dan  mengajar  di  sekolah  di  Banjarnegara  selama  beberapa  waktu.  Ketika  sudah tidak  aktif  sebagai  seorang  pengajar,  ia  memilih  aktif  dalam  kegiatan  Jemaat  Ahmadiyah. Sampai  pada  tahun  1950  dia  aktif  sebagai  utusan  yang  bertugas  menyebarkan  ajaran Ahmadiyah di daerah Karisidenan Banyumas dan sekitarnya. 23
Syiar Ahmad Rusydi untuk memperkenalkan ajaran Ahmadiyah melalui pertabligan rutin  dari  rumah  ke  rumah  dilakukan  hingga  tahun  1959.  Baru  pada  tahun  1960, keberhasilan dakwahnya ditandai dengan pertabligan yang dibuka untuk pembaiatan massal. Pada 24 Juni 1960 lebih 70 orang warga Krucil berbaiat dan masuk menjadi anggota jemaat
20 Iskandar Zulkarnain, Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia (Yogyakarta: LKiS, 2005).
21 Jemaat  Ahmadiyah  Indonesia, Bungan  Rampai  Sejarah  Ahmadiyah  Indonesia  1925-2000 (Bogor:  Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2000).
22 Sufni Ahmad, “Bab III Masuknya Ajaran Ahmadiyah Di Banjarnegara,” 200 4, https://arsip.isa.web.id/200/skripsi-sufni-ahmad-bab3.html#fnref:5.
23 Ahmad.
Strategi Bertahan Kelompok Minoritas Agama Menghadapi Diskriminasi:
Pengalaman Jemaat Ahmadiyah Indonesia Banjarnegara Jawa Tengah
Ahmadiyah. Pasca pembaiatan tersebut kampung Krucil ditetapkan sebagai cabang Jemaat Ahmadiyah  Banjarnegara  dengan  ketua  jemaat  pertama  kalinya  adalah  Ahmad  Dahlan. 24 Kampung  Krucil  menjadi  fondasi  awal  komunitas  Ahmadiyah  di  Banjarnegara. Perkembangan JAI Banjarnegara terbilang cukup pesat karena memiliki tujuh cabang, yaitu 1) Cabang Bawang di kampung Krucil desa Winong, 2) Cabang Bawang Utara, 3) Cabang Klampok,  4)  Cabang  Madukara,  5)  Cabang  Banjarnegara,  6)  Cabang  Pagentan,  dan  7) Cabang Karang Nangka Jengkol.

## Dinamika diskriminasi
Ahmadiyah  banyak  mendapat  sentimen  negatif  dan  menuai  penolakan  dari komunitas  Islam  terutama  karena  kepercayaan  mereka  perihal  kenabian  Hadhrat  Mirza Ghulam  Ahmad.  Kelompok  Islam  Sunni,  misalnya  Liga  Muslim  dunia  atau World  Muslim League dan MUI, telah menfatwa Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Fatwa MUI tahun 1980 dan  2005  menyatakan  bahwa  ajaran  Ahmadiyah  sesat  atau  sudah  keluar  dari  inti  ajaran Islam. Fatwa yang memberi label pengikut ajaran sesat atau bahkan keluar dari ajaran Islam, membuat  pengikut  Ahmadiyah  rawan  untuk  menjadi  target  tindakan  kekerasan  dari kelompok lain. Setelah sejumlah momen ketegangan, diskriminasi atau tindakan kekerasan yang  dialami  oleh  pengikut  Ahmadiyah,  tahun  2008  Pemerintah  Republik  Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung,  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia,  No.  3  Tahun  2008  tentang pelarangan ajaran Ahmadiyah, terdapat 6 butir pokok dalam SKB tersebut, (Kementerian Dalam Negeri 2008). Regulasi tersebut memberi peringatan dan memerintahkan penganut dan pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) untuk menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya, seperti misalnya pengakuaan adanya nabi setelah Nabi Muhammad.
Diskriminasi atau konflik yang mengarah ke tindakan kekerasan yang dialami oleh komunitas  Ahmadiyah  di  Lombok  (2002  dan  2006),  Bogor  dan  Cianjur  (2005),  dan Kuningan (2007) yang membuat mereka merugi secara materil dan nonmateril, dialami juga oleh warga Ahmadiyah di Banjarnegara. Kasus yang dialami oleh pengikut Ahmadiyah di Banjarnegara berhubungan dengan pembangunan tempat ibadah mereka. Diskriminasi ini tidak hanya melibatkan aktor sipil karena negara justru secara aktif terlibat dalam kompetisi terkait  tempat  ibadah  itu.  Ini  bisa  dilihat  dari: pertama ,  terbitnya  Surat  Keputusan  Bupati Banjarnegara  No.  300/928/Setda/2014  tanggal  9  Desember  2014  tentang  penghentian pembangunan  tempat  ibadah  Ahmadiyah  di  Bawang-Banjarnegara.  SK  ini  dilayangkan ketika  Jemaat  Ahmadiyah  Cabang  Bawang  Utara  hendak  merenovasi  bangunan  ibadah
24 Ahmad.

## Thomas Rizki Ali, Bowo Sugiarto, Ahmad Sabiq
bernama Mushola Al Barokah yang telah berdiri sejak tahun 1993. Bangunan ini merupakan peninggalan  milik  keluarga  perintis  JAI  Banjarnegara,  yaitu  Ahmad  Rusydi  atau  Basroil, yang telah dihibahkan untuk kepentingan umum; dan kedua , terbitnya tiga surat peringatan yang  dikeluarkan  oleh  Bupati  Banjarnegara  melalui  Badan  Kesbangpol  (Kesatuan  Bangsa dan Politik) Banjarnegara.
Kasus konflik tempat ibadah di atas terjadi ketika mushola milik warga Ahmadiyah Cabang  Bawang  Utara  akan  direnovasi.  Pembangunan  mushola  dimulai  pada  tahun  2013 dengan rencana menggeser sekitar lima meter dari titik bangunan lama agar menjauh dari bibir jalan raya. Tujuannya adalah agar nanti ketika ada rencana pelebaran jalan, mushola ini tidak  digusur.  Target  renovasi  mushola  ini  adalah  mengembangkan  luas  bangunan  yang berlokasi  di  wilayah  Dukuh  Wanatangi,  Desa  Bawang,  Kecamatan  Bawang.  Warga Ahmadiyah  yang  berada  di  sekitar  Mushola  Al  Barokah  hanya  terdiri  dari  empat  kepala keluarga  saja  dan  tergabung  dalam  JAI  Banjarnegara  cabang  Bawang  Utara.  Sedangkan jumlah anggota JAI Bawang Utara terdiri dari 13 KK di luar kawasan Mushola Al Barokah.
Pembangunan  dimulai  pada  14  Januari  2013  dengan  peletakan  batu  pertama  dan penanaman  pondasi  dihadiri  oleh  tokoh  masyarakat  setempat  seperti  kepala  desa,  ketua RT/RW, kadus dan lainnya. Pembangunan berjalan cukup normal, tetapi selang beberapa waktu  setelahnya  mengalami  sejumlah  pertentangan.  Bentuk  pertentangan  dimulai  dari perdebatan  terkait  syarat  aturan  pendirian  rumah  ibadah  oleh  kalangan  yang  memiliki sentimen negatif terhadap kelompok Ahmadiyah; mulai dari perdebatan jumlah pengguna warga  Ahmadi,  upaya  menghalang-halangi  tanda  tangan  pengesahan  pengajuan  syarat pembangunan,  hingga  klimaksnya  yaitu  dikeluarkannya  surat  keputusan  bupati  tentang penghentian pembangunan Mushola Al Barokah. Resistensi terhadap proses pembangunan mushola tersebut terjadi pada akhir tahun 2013 hingga akhir 2014.
Pihak  yang  tidak sepakat  dengan  pembangunan  mushola  tersebut  mempersoalkan tata aturan perizinan pembangunan rumah ibadah, tepatnya pada persyaratan administratif yang  terkandung  dalam  Peraturan  Bersama  Menteri  Agama  dan  Menteri  Dalam  Negeri No.9 dan No. 8 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadat. Bab IV Pasal 13 regulasi itu menyaratkan  bahwa  pembangunan  rumah  ibadah  harus  menjaga  kerukunan,  tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban. Pasal 14 Ayat 2 huruf ‘A’ menyatakan bahwa izin pendirian sebuah rumah ibadah baru akan disahkan jika memenuhi syarat administrasi dan teknis  berupa  pen gguna  calon  rumah  ibadah  paling  sedikit  90  orang;  dan  huruf  ‘B’ menyebutkan  adanya  dukungan  masyarakat  sekitar  wilayah  berjumlah  paling  sedikit  60 orang  yang  disahkan  oleh  lurah/kepala  desa  setempat.  Syarat  tersebut  diperlukan  untuk mendapatkan  surat  rekomendasi  tertulis  dari  kementerian  agama  kabupaten/kota  dan rekomendasi FKUB kabupaten/kota.
Strategi Bertahan Kelompok Minoritas Agama Menghadapi Diskriminasi:
Pengalaman Jemaat Ahmadiyah Indonesia Banjarnegara Jawa Tengah
Komunitas  Ahmadiyah  Cabang  Bawang  Utara  hanya  berhasil  mengumpulkan berkas  sebanyak  75  orang  penduduk  sekitar  yang  mendukung  keberadaannya (RT.003/RW.005).  Ini  menunjukan  panitia  pembangunan  Mushola  Al  Barokah  berhasil memenuhi  syarat  administratif  hanya  pada  pasal  14  ayat  2  point  B  karena  jumlah  warga Ahmadi di Cabang Bawang Utara hanya terdiri 40 anggota dari 13 KK dan yang berada di sekitar  mushola  hanya  terdapat  empat  keluarga  (4  KK).  Maka  rekomendasi  dari  pihak kementerian  agama  dan  FKUB  kabupaten/kota  tidak  akan  turun  jika  syarat  administrasi pada  pasal  14  ayat  2  point  A  dan  B  tidak  terpenuhi  dan  karenanya  JAI  Cabang  Bawang dianggap  tidak  memenuhi  persyaratan  izin  pendirian  rumah  ibadah.  Selain  itu  penolakan dari  masyarakat  yang  tidak  setuju  selama  proses  pembangun  Mushola  Al  Barokah  dinilai oleh pemerintah setempat sebagai bentuk kegaduhan, maka JAI Cabang Bawang dianggap tidak memenuhi persyaratan izin pendirian rumah ibadat pada pasal 13 yang memuat syarat harus adanya kerukunan di masyarakat.
Selain  alasan  yang  berhubungan  dengan  persyaratan  administrasi,  kelompok  yang menolak  pembangunan  mushola  juga  mendasarkan  argumennya  berdasarkan  isu  teologis. Bagi mereka, berdasarkan fatwa MUI, Ahmadiyah merupakan aliran sesat dan keluar dari Islam, sementara organisasi yang menaungi pengikut Ahmadiyah dinilai sebagai organisasi terlarang. Mengacu pada SKB 3 Menteri tentang Ahmadiyah, mereka menilai pembangunan mushola  berhubungan  dengan  penyebaran  ajaran  Ahmadiyah,  karena  penyebaran  ajaran Ahmadiyah  dilarang  maka  pembangunan  tempat  ibadah  mereka  wajar  untuk  ditolak. Pandangan seperti ini bukan hanya dipegang oleh elite ormas Islam di sana, tapi juga diikuti oleh  FKUB  dan  pemerintah  daerah  yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  Badan  Kesbangpol Kabupaten Banjarnegara. Dalam kasus ini, pihak Bakesbangpol menyarankan ke komunitas Ahmadiyah untuk menghentikan pembangunan dan memanfaatkan apa yang sudah ada.
Perdebatan  pembangunan  Mushola  Al  Barokah  ini  berakhir  di  meja  perundingan antara  kelompok  masyarakat  yang  menolak,  pihak  Jemaat  Ahmadiyah  Cabang  Bawang Utara,  dan  pemerintah  Kabupaten  Banjarnegara.  Setelah  pada  November  2014  diadakan pertemuan kembali dan tidak ditemukan titik terang, pada 9 Desember 2014 keluar Surat Keputusan  Bupati  No.300/928/Setda/2014  perihal  Penghentian  Pembangunan  Mushola Al  Barokah  Desa  Bawang,  Kecamatan  Bawang.  Penghentian  pembangunan  didasari  oleh alasan  tidak  terpenuhinya  syarat  administratif  yang  terkandung  dalam  Peraturan  Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 9 Tahun 2006 – Nomor 8 Tahun 2006 Bab IV Pasal 13 dan 14.
Bentuk resistensi terhadap Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Banjarnegara akhirnya mencapai  klimaks  pada  tahun  2018.  Penolakan  tegas  terhadap  keberadaan  JAI  di Banjarnegara tidak berhenti saat terjadinya penghentian pembangunan tempat ibadah pada tahun  2014.  Penolakan  ini  terjadi  kembali  bahkan  hingga  akhirnya  semakin  memperkecil

## Thomas Rizki Ali, Bowo Sugiarto, Ahmad Sabiq
ruang  gerak  dari  eksistensi  JAI  di    Banjarnegara.  Kristalisasi  penolakan  itu  terformalkan pada  Mei  2018  melalui  kebijakan  pemerintah  Kabupaten  Banjarnegara,  yaitu  surat No.300/549/Kesbangpolinmas/2018 yang    menegaskan  bahwa  JAI  di  Kabupaten Banjarnegara harus menghentikan seluruh aktivitasnya, terutama penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam. 25 Persoalan ini bermula tatkala Jemaat Ahmadiyah di Cabang Bawang Banjarnegara sering mengadakan acara besar setingkat  provinsi  dan  nasional  di  Kampung  Krucil  Desa  Winong,  Kecamatan  Bawang. Salah  satunya  adalah  acara  yang  bernama  Majelis  Syuro  pada  suatu  acara  pertemuan nasional JAI yang berlangsung pada 20-21 April 2018.
Acara  tersebut  dilaksanakan  melalui  perizinan  kepada  pihak  kepolisian,  desa  dan kecamatan  pada  13  April  2018.  Akan  tetapi  pada  14  April  2018  atau  keesokan  harinya muncul  surat  petisi  yang  ditandatangani  organisasi  kemasyarakatan  (ormas)  Islam  di Banjarnegara,  isi  surat  tersebut  adalah: pertama ,  ketidaksetujuan  keempat  organisasi  Islam, yaitu    Nahdlatul  Ulama,  Muhammadiyah,  Sarekat  Islam,  dan  Majelis  Ulama  Indonesia, terhadap  acara yang dilakukan JAI Banjarnegara karena aktivitas itu dianggap ‘m eresahkan' masyarakat Banjarnegara; dan kedua , anjuran kepada pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dalam  hal  ini  bupati,  agar  mengambil  langkah  preventif  terhadap  acara  JAI  Banjarnegara tersebut.  Isi  petisi  tersebut  mendasarkan  diri  pada  Surat  Keputusan  Bersama Menteri Agama,  Jaksa  Agung  dan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  3  Tahun  2008,  Nomor Kep 33/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 Tentang Peringatan dan perintah kepada Penganut,  Anggota  dan/atau  Anggota  Pengurus  Jemaat  Ahmadiyah  Indonesia  (JAI)  dan warga masyarakat. 26
Setelah pelayangan petisi tersebut, pihak Ahmadiyah Banjarnegara  dipanggil untuk rapat  bersama  Sekertaris Daerah  (Setda)  Kabupaten  Banjarnegara  di  pendopo  kabupaten, yang  dihadiri  oleh  Bupati  dan  Wakil  Bupati  Banjarnegara,  keempat  ormas  Islam Banjarnegara,  wakil  kecamatan,  wakil  desa,  beberapa  ketua  RT/RW  di  sekitaran  Krucil, serta  P4SK  (perkumpulan  majelis  taklim).  Setelah  rapat  yang  terjadi  pada  tanggal  2  Mei 2018 itu, tanggal 15 Mei 2018 JAI Krucil atau Cabang Bawang mendapat Surat Peringatan (SP)  yang  berisi  tuntutan  kepada  JAI  Banjarnegara  yang  point  utamanya  adalah  untuk menghentikan  kegiatan  dan  seluruh  aktivitas  Ahmadiyah.  Setelah  dilayangkannya  SP tersebut, Jemaat Ahmadiyah dianggap masih melakukan aktivitas kegiatannya. Pada 23 Mei 2018  terbit  SP  yang  ke-2  yang  pokok  tuntutannya  masih  sama  dengan  SP  sebelumnya. Jemaat Ahmadiyah akhirnya kemudian mau mengikuti salah satu tuntutannya, yakni anjuran
25 Radar  Banyumas,  “Bupati  Banjarnegara  Kembali  Ultimatum  Ahmadiyah,”  Radar  Banyumas,  2018, https://radarbanyumas.co.id/bupati-banjarnegara-kembali-ultimatum-ahmadiyah/.
26 Khoirul Muzaki, “MUI Banjarnegara Desak Bupati Hentikan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah,” T ribun Jateng, 2018,  https://jateng.tribunnews.com/2018/05/08/mui-banjarnegaradesak-bupati-hentikan-kegiatan-jemaat- ahmadiyah.
Strategi Bertahan Kelompok Minoritas Agama Menghadapi Diskriminasi:
Pengalaman Jemaat Ahmadiyah Indonesia Banjarnegara Jawa Tengah
untuk menurunkan papan nama atau atribut organisasi di seluruh Banjarnegara. Kemudian setelah itu terbit kembali SP 3 pada 28 Mei 2018 yang inti tuntutannya adalah penghentian secara total segala bentuk kegiatan/aktivitas yang berpotensi menyebarluaskan paham atau ajaran  Ahmadiyah  di  masyarakat  umum.  SP  3  ini  akhirnya  mengakhiri  JAI  Banjarnegara untuk  mengadakan  aktivitas  mereka  yang  dianggap  berpotensi  menyebarkan  paham Ahmadiyah, sekaligus menandakan JAI Banjarnegara seakan menjadi organisasi terlarang di Banjarnegara. 27
Penolakan terhadap kegiatan Ahmadiyah berdasarkan asumsi bahwa kegiatan akbar yang diadakan oleh JAI Banjarnegara di Krucil berpotensi sebagai sarana pihak Ahmadiyah untuk  menyebarluaskan  pahamnya  di  masyarakat  umum  khususnya  warga  di  Krucil Winong. Hal ini karena kegiatan yang diadakan itu mengundang kerumunan massa dari luar domisili  Kabupaten  Banjarnegara.  Kerumunan  massa  dikhawatiran  akan  bersingungan dengan masyarakat umum khususnya di wilayah Krucil sehingga dimungkinkannya terjadi kontak  sosial  antara  warga  Ahmadiyah  dan  non-Ahamdiyah,  sementara  interaksi  tersebut dianggap dapat menyebarluaskan ajaran Ahmadiyah ke khalayak ramai. 28 Pelayangan surat peringatan  kepada  JAI  Banjarnegara  menandakan  resistensi  ormas  Islam,  terutama Muhammadiyah,  SI,  NU  dan  MUI  Banjarnegara,    terhadap  aktivitas  publik  JAI  di Kabupaten Banjarnegara secara umum dan khususnya Kampung Krucil.
Keberhasilan  petisi  sejumlah  ormas  Islam  itu  tidak  lepas  dari  adanya  kekuatan politik  yang  dimiliki  oleh  mereka.  Kekuatan  politik  itu  terkait  erat  dengan  adanya  relasi posisi  antara  beberapa  tokoh  elit  ormas  Islam  dengan  jabatan  mereka  pada  lembaga pemerintahan  yang  bersinggungan  dengan  kasus  diskriminasi  Ahmadiyah  Banjarnegara. Lembaga  pemerintah  yang  dimaksud  adalah  Kementerian  Agama  dan  FKUB  Kabupaten Banjarnegara. Sebagai contoh, pengurus NU atau tokoh Muhammadiyah setempat sekaligus memiliki posisi di Kementerian Agama Banjarnegara. Berkat adanya rajutan posisi tersebut para  elit  ormas  Islam  Banjarnegara  memiliki  posisi  tawar  lebih  yang  kemudian  membuat mereka lebih memiliki akses untuk melakukan lobi ke pemerintah Kabupaten Banjarnegara dibanding posisi pengikut Ahmadiyah di sana. Petisi atau keputusan bersama ormas Islam dalam menyikapi aktivitas publik Ahmadiyah terfasilitasi oleh relasi  yang terbentuk antara para tokoh ormas Islam yang memiliki posisi strategis dalam lembaga pemerintahan dengan pemerintah  Kabupaten  Banjarnegara.  Sebaliknya,  langka  atau  tidak  adanya  tokoh
27 Uje  Hartono,  “Pemkab  Banjarnegara  Layangkan  SP  3  Minta  Ahmadiyah  Setop  Aktivitas,”  Detik  News, 2018,  https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4052360/pemkab-banjarnegara-layangkan-sp-3-minta- ahmadiyah-setop-aktivitas.
28 Kantor  Kementerian  Agama  Kabupate n  Banjarnegara,  “Bupati  Dan  Kakankemenag  Terima  Pernyataan Sikap Ahmadiyah,” Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, 2018,
https://jateng.kemenag.go.id/2018/04/bupati-dan-kakankemenag-terima-pernyataan-sikap-ahmadiyah-2/.

## Thomas Rizki Ali, Bowo Sugiarto, Ahmad Sabiq
Ahmadiyah  yang  menduduki  posisi  strategis  di  lembaga  pemerintahan  membuat  mereka tidak memiliki akses dan mampu melakukan lobi ke pemerintah kabupaten.

## Strategi bertahan JAI
Munculnya surat peringatan satu sampai tiga yang ditujukan kepada JAI Kabupaten Banjarnegara  pada  tahun  2018  secara  yuridis  memiliki  subtansi  yang  mendiskriminasi organisasi JAI Banjarnegara karena melarang segala bentuk aktivitas JAI yang dianggap oleh pihak yang kontra terhadap pandangan keagamaan Ahmadiyah berpotensi menyebarluaskan paham Ahmadiyah, dalam kasus ini aktivitas yang dimaksud adalah kegiatan akbar bersifat kedaerahan  dan  nasional.  Situasi  ini  menyebabkan  keadaan  disharmoni  dalam  kehidupan sosial  keagamaan  maupun  sosial  politik  antara  ormas  Islam  umum  dengan  kelompok Ahmadiyah di Kabupaten Banjarnegara.
Meski demikian Jemaat Ahmadiyah Indonesia Banjarnegara sebagai organisasi yang bergerak pada bidang sosial keagamaan membutuhkan ruang gerak untuk mengorganisasi kehidupan rumah tangganya. Maka tidak dapat dipungkiri JAI Banjarnegara yang sudah ada sejak tahun 1960-an melakukan upaya-upaya untuk tetap mempertahankan keberadaanya di tengah  adanya  penentangan  dari  pihak  lain.  Di  bawah  ini  adalah  sejumlah  usaha  yang dilakukan  jemaat  Ahmadiyah  Banjarnegara  sebagai  strategi  bertahan  mempertahankan eksistensinya di Banjarnegara.
Pertama, Perjuangan melalui lobi. JAI Banjarnegara menjadi perbincangan hangat di publik  sepanjang  Mei  tahun  2018.  Atas  kondisi  tersebut  Jemaat  Ahmadiyah Banjarnegara bereaksi dengan membentuk tim khusus berjumlah lima orang Ahmadi untuk menyuarakan aspirasi perjuangannya, salah satunya dengan mencoba melakukan lobi ke ormas Islam dan pemerintah setempat. Tim ini bertugas membuka komunikasi secara intim dan mendalam dengan  pihak  kelompok  anti-Ahmadiyah  sebagai  elite  yang  terdapat  dalam  struktur kekuasaan. Tujuan lobi adalah membuka ruang dialog dan mencari tahu apa penyebab dari pelabelan  atas  kegiatan  akbar  jemaat  Ahmadiyah  di  Krucil  sebagai  kegiatan  yang ‘meresahkan’.  Proses lobi  yang  dimaksud  di  sini  adalah  jemaat  Ahmadiyah  mencoba menerangkan  rasa  keberataanya  terhadap  tuntutan  penghentian  kegiatan.  Sebagai  sesama umat  beragama,  jemaat  Ahmadiyah  mencoba  membentuk  sudut  pandang  positif  akan adanya rasa toleransi di tubuh tokoh elite ormas Islam yang terlibat dalam kasus ini.
Selain  itu  pihak  JAI  Banjarnegara  melakukan  lobi  untuk  melakukan  dialog  dan negosiasi  dalam  rangka  merundingkan  legalitas  eksistensi  mereka,  terutama  di  saat melakukan  kegiatan  cukup  besar  yang  dapat  mengundang  perhatian  publik.  Salah  satu perjuangan  lewat  jalur  lobi  adalah  dengan  bertemu  pihak  Ombudsman  Perwakilan  Jawa Tengah pada 11 Juli 2018 untuk membuat laporan adanya dugaan tindak diskriminasi oleh
Strategi Bertahan Kelompok Minoritas Agama Menghadapi Diskriminasi:
Pengalaman Jemaat Ahmadiyah Indonesia Banjarnegara Jawa Tengah
Bupati Banjarnegara terkait adanya surat peringatan/teguran perihal pengehentian kegiatan Jemaat  Ahmadiyah  Indonesia  di  Banjarnegara.  Laporan  ini  disampaikan  kepada Ombudsman Jawa Tengah oleh Amir Jemaat Ahmadiyah (JAI) Jawa Tengah Wilayah II.
Upaya  yang  dilakukan  secara  khusus  oleh  Jemaat  Ahmadiyah  Indonesia Banjarnegara  iyu  memakan  waktu  selama  tiga  bulan.  Sayangnya  laporan  kepada Ombudsman  akhirnya  terpental  karena  pihak  Ombudsman  mengklaim  tidak  menemukan tindakan  maladministrasi  oleh  pemerintah  Kabupaten  Banjarnegara  terkait  dengan  aduan dugaan  diskriminasi  yang  dilakukan  Pemerintah  Kabupaten  Banjarnegara  dalam  bentuk pelarangan  aktivitas  publik  JAI  Banjarnegara.  Ombudsman  dalam  surat  resminya  hanya menyarankan  pihak  Pemerintah  Kabupaten  Banjarnegara  untuk  melaksanakan  pelayanan publik berdasarkan tindak keadilan dan diharuskan membangun harmonisasi di masyarakat. Selain  tidak  ditemukannya  maladministrasi,  Ombudsman  juga  menganggap  kasus  yang menimpa pelapor (pihak Ahmadi) sudah mendapat penyelesaian yang sesuai dari pemeritah setempat.
Kedua, Gerakan Perpindahan. Ahmadiyah merupakan organisasi internasional yang berkembang  di  berbagai  belahan  dunia  dan  memiliki  sejumlah  cabang  di  Indonesia.  JAI Cabang Banjarnegara adalah salah satu cabang yang tergabung dalam administrasi wilayah kerja  Jemaat  Ahmadiyah  Indonesia  Jateng  II  dan  unit  Jateng – DIY.  Seperti  yang diindikasikan di atas, kasus penghentian kegiatan yang dinilai mengundang massa dari luar daerah  adalah  kegiatan  JAI  yang  biasa  dilakukan  di  Kampung  Krucil  Banjarnegara,  yakni kegiatan akbar setingkat regional JAI se-Jawa Tengah dan Nasional. Maka salah satu cara untuk bertahan dan tetap eksis hingga saat ini JAI Banjarnegara beserta cabang lainnya di wilayah  Jateng-DIY  berinisiatif  memindahkan  kegiatan  yang  dimaksud  ke  lokasi  yang memiliki  struktur  kesempatan  politik  lebih  terbuka,  sehingga  memungkinkan  JAI mengadakan  berbagai  kegiatan  akbarnya.  Tindakan  ini  menandakan  upaya  proaktif  dan progresif  yang  dilakukan oleh  JAI  Banjarnegara  beserta  JAI  Wilayah  Jateng II  agar  dapat mereproduksi organisasinya di tengah diskriminasi yang dirasakan jemaat Ahmadi.
Usaha ini dilakukan oleh kelompok Ahmadi karena organisasi ini memiliki sejumlah sumber daya pendukung yang terjalin dalam jaringan wilayah kerja. Sumber daya tersebut menjadi kelengkapan dasar struktur jaringan sosial yang dimiliki oleh JAI yang menciptakan ruang interaksi bagi sesama anggota komunitas Ahmadiyah. Pemindahan kegiatan di lokasi yang  baru  terfasilitasi  oleh  modal  sosial  yang  sudah  terbentuk  melalui  aktivitas  anggota organisasi  yang  tersebar  di  sejumlah  daerah  di  Jawa  Tengah,  khususnya  Wonosobo. Identitas  kolektif  sebagai  bagian  dari  sebuah  kelompok  yang  kecil  yang  merasa  terancam eksistensinya  turut  memungkinkan  pemindahan  itu  terjadi.  Hal  ini  yang  melatarbelakangi gerakan  perpindahan  kegiatan  JAI  di  Banjarnegara  ke  lokasi  baru,  yaitu  Kabupaten Wonosobo.  Perpindahan  ke  lokasi  baru  dilakukan  karena  ‘struktur  kesempatan  politik’

## Thomas Rizki Ali, Bowo Sugiarto, Ahmad Sabiq
Kabupaten  Wonosobo  lebih  terbuka  bagi  kesempatan  berkembangnya  komunitas Ahmadiyah  dibanding  dengan  Kabupaten  Banjarnegara. 29 Salah  satu  alasan  dipilihnya Wonosobo adalah karena adanya Peraturan Daerah (Perda) Kab. Wonosobo No. 5 Tahun 2016  tentang  Kabupaten  Wonosobo  Ramah  Hak  Asasi  Manusia;  berkat  perda  tersebut Kabupaten  Wonosobo  dianggap  sebagai  salah  satu  daerah  percontohan  kabupaten/kota ramah Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
Akhirnya,  Jemaat  Ahmadiyah  Banjarnegara  dan Cabang  Jateng  Wilayah  II  lainnya memindahkan kegiatan akbar seperti Jalsah yang sebelumnya direncakan diadakan di Krucil Winong  Banjarnegara  ke  Dusun  Lengkong  Desa  Binangun,  Kecamatan  Watumalang, Kabupaten  Wonosobo.  Selain  karena  faktor  adanya  Perda  ramah  HAM,  faktor  sosial historis  penduduk  Wonosobo  dalam  relasinya  dengan  keberadaan  kelompok  Ahmadiyah juga  relevan  dalam  pemilihan  Wonosobo  sebagai  lokasi  kegiatan  akbar  kelompok Ahmadiyah.  Menurut  catatan  sejarah,  kelompok  Ahmadiyah  termasuk  kelompok  Islam yang  cukup  tua  yang  telah  mendirikan  organisasinya  di  Wonosobo  sejak  tahun  1927. Komunitas  Ahmadiyah  didirikan  oleh  tokoh  Dusun  Tanjungsari,  Desa  Binangun, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo yang bernama K.H Muhammad Sabitun. Sabitun mendirikan secara resmi Gerakan Ahmadiyah Indonesia Centrum Lahore Cabang Wonosobo pada tahun 1937 setelah beberapa tahun sebelunnya menempuh studi di Lahore dan pulang ke kampung halamannya untuk mendirikan sekolah keagamaan. 30
Walaupun  Sabitun  merupakan  tokoh  Ahmadiyah  aliran  Lahore,  keberadaan aliran Qadian juga hidup tentram di kawasan ini. Ahmadiyah Qadian yang tergabung dalam JAI masuk  di  daerah  ini  sekitar  tahun  1993  dibawa  oleh  seorang  tokoh  mubalig  JAI  asal Banjarnegara  yang  bernama  Mbah  Suripto.  JAI  berkembang  di  desa  ini  dengan terkonsentrasi  di  Dusun  Lengkong.  Dusun  ini  terbagi  menjadi  dua,  yakni  Lengkong  Lor dan Kidul; yang terakhir merupakan dusun dengan populasi anggota JAI yang terbanyak. Dusun  Lengkong  Kidul  memiliki  populasi  anggota  JAI  sebanyak  159  KK/  445  jiwa, sementara anggota JAI di Dusun Lengkong Lor hanya 12 KK/ 36 jiwa. Saat ini cakupan warga Ahmadiyah di Lengkong Kidul tersebar di 7 RT (RT 43 hingga 49) dalam lingkup 2 RW (RW 12 dan 13).
Dari  kisah  tentang  Muhammad  Sabitun,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  warga Desa  Binangun,  Kecamatan  Watumalang,  Kabupaten  Wonosobo  sudah  mengenal  akrab dengan aliran Ahmadiyah sejak masa jauh sebelum kemeredekaan Republik Indonesia. Ini menunjukan  bahwa  adanya  kondisi  sosial  historik  yang  melekat  dalam  ingatan  kolektif masyarakat  Desa  Binangun  yang  membuat  warga  Ahmadiyah  dapat  hidup  berdampingan tanpa  adanya  pengecualian  terhadap  kelompok  ini.  Penerimaan  masyarakat  Wonosobo
29 Tarrow, “Sta tes and Opportunities: The Political Structuring of S ocial Movements.”
30 Zulkarnain, Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia , 242 – 46.
Strategi Bertahan Kelompok Minoritas Agama Menghadapi Diskriminasi:
Pengalaman Jemaat Ahmadiyah Indonesia Banjarnegara Jawa Tengah
terhadap keberadaan kelompok minoritas agama juga diakui oleh FKUB Wonosobo. Ketua FKUB  Wonosobo  menyatakan  bahwa  budaya  masyarakat  Wonosobo  berkarakter merangkul dan menghargai perbedaan. Berbeda dengan NU yang ada di Banjarnegara yang kontra  terhadap  Ahmadiyah,  sebagai  kelompok  mayoritas  di  Wonosobo  NU  di  kota  ini justru  merangkul  kelompok  minoritas.  Tidak  mengherankan  jika  minoritas  seperti  Syiah, Ahmadiyah  dan  aliran  kepercayaan  bisa  hidup  damai  dengan  mayoritas  umat  Islam  di Wonosobo.  Karena  itu  penerapan  SKB  3  Menteri  tentang  Ahmadiyah  menggunakan pendekatan kultural dan harus menghargai kemanusiaan. Pandangan dan sikap masyarakat tentang  kelompok  minoritas  itu  diadopsi  oleh  pemerintah  Kabupaten  Wonosobo.  Salah satu  wujudnya  adalah  Perda  Kab.  Wonosobo  No.  5  Tahun  2016  tentang  Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia.
Ketiga, Pembingkaian  Humanisme.  Perjuangan  Jemaat  Ahmadiyah  Indonesia  (JAI) di Kabupaten Banjarnegara menghadapi kasus diskriminasi agama dilakukan tidak lepas dari peran  motto  hidup  organisas i  ini  ‘ Love  For  All  Hatred  For  None ’  atau  cinta  untuk  semua, tidak benci siapapun. Motto ini menjadi prinsip dasar dakwah Ahmadiyah yang bepegang teguh  dalam  nilai  kemanusiaan.  Motto  ini  akhirnya  digunakan  sebagai  sarana  untuk membina kerukunan di tengah masyarakat meskipun terdapat perbedaan yang mengancam Ahmadiyah.  Motto  ini  dijadikan  sebagai  visi  JAI  Banjarnegara  untuk  beradaptasi  dengan lingkungan yang ada saat ini melalui berbagai kegiatan.
Dalam  komunitas  Ahmadiyah  keberadaan  lembaga  otonom  difungsikan  untuk menjalankan  roda  keorganisasian.  Selain  untuk  menjalankan  organisasi,  lembaga  otonom juga  berfungsi  sebagai  sarana  pendidikan  bagi  jemaat.  Pendidikan  yang  dimaksud  ialah pendidikan  manajemen  pembagian  kerja  dalam  tubuh  keluarga  Ahmadiyah.  Lembaga otonom milik JAI meliputi Ansharullah sebagai lembaga bagi para bapak, Lajnah Immaillah (LI) sebagai wadah berkegiatan ibu-ibu, dan Khudam sebagai tempat bagi anak-anak hingga usia 30 tahun. Di tengah kekangan yang ada JAI Cabang Bawang berinisiatif menghasilkan kegiatan yang bernilai, seperti membuat unit kewirausahaan. Salah satunya buah tangan dari lembaga kumpulan kaum ibu ialah kopi kemasan khas Krucil dengan merek ‘Kopi Krucil Banjarnegara’ dan bumbu dapur kemasan dengan merek ‘Penny full’.
Kedua  produk  ini  merupakan  upaya  JAI  Cabang  Bawang  untuk  berkontribusi dalam  sektor  sosial  dan  ekonomi  sehingga  menjadikan  keberadaan  Jemaat  Ahmadiyah  di Krucil  diterima  secara  baik.  Kegiatan  wirausaha  ini  dilakukan  oleh  pihak  LI  JAI  Cabang Bawang  Krucil  atas  dasar  pemberdayaan  kelompok  JAI  khususnya  kaum  ibu. Pemberdayaan yang berupa pengembangan produktivitas lewat produksi kopi dan bumbu kemasan  mulai  ditekuni  sejak  tahun  2020.  Tujuannya  sangatlah  sederhana  yakni kemandirian  kaum  ibu  dan  agar  meningkatkan  pembayaran candah /infaq  wajib  tiap  bulan sesuai pendapatan masing-masing anggota.

## Thomas Rizki Ali, Bowo Sugiarto, Ahmad Sabiq
Ahmadiyah  sebagai  organisasi  yang  bergerak  di  bidang  sosial  keagamaan  banyak melakukan  kegiatan  yang  berhubungan  dengan  motto  organisasinya.  Jemaat  Ahmadiyah Indonesia sebagai organisasi merupakan salah satu kelompok pendonor mata di Indonesia. Kegiatan donor mata yang merupakan bentuk program yang dibuat oleh Ahmadiyah pusat di  London  diberi  nama Humanity  First. Di  Banjarnegara,  jemaat  memiliki  program  yang sama  yaitu  program  donor  darah  dan  mata.  Program  donor  darah  dilaksankan  oleh  JAI Banjarnegara  dengan  mengadakan  kerjasama  dengan  Palang  Merah  Indonesia  (PMI) Banjarnegara. Kegaitan ini dilakukan oleh JAI Banjarnegara secara berkala yakni setiap tiga bulan.  Selain  kegiatan  donor  darah,  donor  mata  juga  dilakukan  oleh  anggota  jemaat. Menurut  catatan  pihak  JAI  Banjarnegara  sudah  ada  sekitar  10  orang  yang  siap mendonorkan  matanya  ketika  wafat.  Selain  kegiatan  kesehatan,  JAI  Banjarnegara  juga memiliki program yang b ernama ‘ clean the ci ty’ yang dilakukan oleh jemaat Ahmadiyah setiap tanggal 1 Januari. Kegiatan yang berkarakter humanisme-altruistik dapat kita lihat sebagai aktivitas strategis dalam upaya membingkai ( framing as strategic activity ) gerakan mereka. 31

## Penutup
Berdasarkan paparan di atas, ada sejumlah catatan penting yang relevan untuk studi tentang diskriminasi yang dialami oleh kelompok minoritas agama di Indonesia. Pertama, telah ditunjukkan dengan jelas bahwa perlakuan diskriminatif yang dialami oleh kelompok minoritas  seperti  Ahmadiyah  melibatkan  aktor  negara  secara  aktif.  Temuan  ini mengonfirmasi hasil riset para ahli yang menyebutkan bahwa selain aktor masyarakat sipil, negara  yang  diwakili  oleh  aparatnya  juga  aktif  terlibat  dalam  serangan  atau  diskriminasi terhadap  Ahmadiyah.  Dalam  konteks  pengalaman  Ahmadiyah  Banjarnegara,  struktur pemerintah  daerah  dan  lembaga quasi  non-governmental  organization (misalnya  MUI)  turut memberi  justifikasi  terhadap  diskriminasi  karena  adanya  irisan  sejumlah  individu  dari lembaga  tersebut  dengan  ormas  keagamaan  mayoritas.  Karena  itu,  fatwa  atau  pandangan keagamaan memiliki signifikansi dalam diskriminasi berbasis agama. Tetapi, penting untuk dicatat bahwa fatwa dapat berujung menjadi perlakuan diskriminasi jika organ negara secara langsung  ataupun  tidak  langsung  mendukungnya  dalam  bentuk  kebijakan.  Hal  ini  secara jelas  dapat  kita  lihat  pada  SKB  3  Menteri  tentang  Ahmadiyah  maupun  Surat  Bupati Banjarnegara No.300/549/Kesbangpolinmas/2018.
Kedua,  adalah  penting  untuk  melihat  konteks  lokal  dalam  mengkaji  dinamika diskriminasi yang dialami oleh kelompok minoritas agama. Sebagaimana yang disampaikan oleh  Grim  dan  Finke,  agama,  konteks  sosial  dan  institusi  di  luar  negara  memiliki  peran penting bagi terjadinya pembatasan keyakinan dan ekspresi keagamaan. 32 Pengalaman JAI
31 Zald, “Culture, Ideology, and Strategic Framing.”
32 Grim and Finke, The Price of Freedom Denied: Religious Persecution and Conflict in the Twenty-First Century .
Strategi Bertahan Kelompok Minoritas Agama Menghadapi Diskriminasi:
Pengalaman Jemaat Ahmadiyah Indonesia Banjarnegara Jawa Tengah
Banjarnegara  menunjukan  bahwa  karakter  yang  berbeda  sejumlah  ormas  agama  dominan yang  sama  di  Banjarnegara  dan  Wonosobo  menghasilkan  penerimaan  yang  berbeda terhadap  kelompok  minoritas  agama  yang  dianggap  sesat  atau  menyimpang.  Posisi  sikap ormas agama dominan yang berbeda itu kemudian terefleksikan pada kebijakan atau sikap pemerintah daerah terhadap kelompok minoritas agama. Di satu daerah mereka mengalami diskriminasi atas dasar keyakinan, sementara di daerah lainnya mereka relatif diakomodasi. Karena itulah mereka seperti berada dalam kondisi di antara diskriminasi dan toleransi. Jadi, meskipun relasi kuasa yang ada timpang, jika kelompok agama dominan mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai, maka diskriminasi dapat dihindari untuk terjadi.
Ketiga,  dalam  melakukan  strategi  bertahan,  kelompok  minoritas  agama  dapat memanfaatkan struktur kesempatan politik dan membingkai aktivitasnya dalam narasi yang bisa  diterima  oleh  publik.  JAI  Banjarnegara  melakukan  serangkaian  tindakan  agar keberadaanya tetap eksis hingga saat ini. Tindakan proaktif dalam proses mempertahankan organisasinya  itu  dilakukan  melalui  serangkaian  gerakan. Pertama ;  pemanfaatan  struktur kesempatan politik dan identitas kolektif. Dalam memindahkan kegiatan dari Banjarnegara ke  Wonosobo  jemaat  Ahmadiyah  memanfaatkan  kesempatan  politik  yang  tersedia,  yaitu Perda  Kabupaten  Wonosobo  No.  5  Tahun  2016  tentang  Kabupaten  Wonosobo  Ramah Hak  Asasi  Manusia  dan  masyarakat  setempat  yang  lebih  akomodatif  terhadap  kelompok agama  yang  dianggap  sesat/menyimpang.  Mereka  juga  memanfaatkan  identitas  kolektif yang  difasilitasi  oleh  jaringan  sosial  yang  mereka  miliki  atas  dasar  kesamaan  kepercayaan dan hubungan geneaologis sesama Ahmadiyah di Desa Binangun, Watumalang, Wonosobo. Kedua ;  sikap  humanisme-altruistik sebagai  ‘ cultural framing’ .  JAI  Banjarnegara  berupaya menampilkan  dan  memanfaatkan  modal  sosialnya  untuk  melakukan  produktifitas  dengan melakukan kegiatan yang bersifat altruistik sebagai upaya untuk mengkonstruksikan makna bahwa organisasinya tidak membahayakan masyarakat maupun negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmad,  Sufni.  “Bab  III  Masuknya  Ajaran  Ahmadiyah  Di  Banjarnegara,”  2004. https://arsip.isa.web.id/200/skripsi-sufni-ahmad-bab3.html#fnref:5.
Alnizar,  Fariz.  “Pretext  for  Religious  Violence  in  Indonesia:  An  Anthropolinguistic Analysis  of  Fatwas  on  Ahmadiyya.” Studia  Islamika 26,  no.  3  (2019):  417 – 44. https://doi.org/10.36712/sdi.v26i3.8719.
Breidlid, Torhild. “The Legitimazation of V iolence Against the Ahmadiyya Community in Indonesia.” Jurnal Kawistara 3, no. 2 (2013): 165 – 77. https://doi.org/10.22146/kawistara.3979. Burhani,  Ahmad  Najib.  “It’s  a  Jihad:  Justifying  Violence  towar ds  the  Ahmadiyya  in Indonesia.” TRaNS:  Trans-Regional  and  -National  Studies  of  Southeast  Asia 9,  no.  1 (2021): 99 – 112. https://doi.org/10.1017/trn.2020.8.

## Thomas Rizki Ali, Bowo Sugiarto, Ahmad Sabiq
———.  “Treating  Minorities  with  Fatwas:  A  Study  of  the  Ahmadiyya  Community  in Indonesia.” Contemporary Islam 8, no. 3 (2014): 285 – 301. https://doi.org/10.1007/s11562-013-0278-3.
Fox, Jonathan. The Unfree Exercise of Religion: A World Survey of Discrimination against Religious Minorities. Cambridge: Cambridge University Press, 2016. Grim, Brian J., and Roger Finke. The Price of Freedom Denied: Religious Persecution and Conflict in the Twenty-First Century . Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
Hartono, Uje. “Pemkab Banjarnegara Layangkan SP 3 Minta Ahmadiyah Setop Aktivitas.”
Detik News, 2018. https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d- 4052360/pemkab-banjarnegara-layangkan-sp-3-minta-ahmadiyah-setop-aktivitas. Hicks, Jacqueline. “Heresy and Authority: Understanding the Turn against Ahmadiyah in Indonesia.” South  East  Asia  Research 22,  no.  3  (2014):  321 – 39. https://doi.org/10.5367/sear.2014.0216. Irawan, An di Muhammad. “‘They Are Not Muslims’: A Critical Discours e Analysis of the Ahmadiyya Sect Issue in Indonesia.” Discourse and Society 28, no. 2 (2017): 162 – 81. https://doi.org/10.1177/0957926516685462. Iskandar, Nanang RI. Dasawindu Gerakan Ahmadiyah Indonesia 1928-2008 . Cetakan 1. Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2008. Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Bungan Rampai Sejarah Ahmadiyah Indonesia 1925-2000 . Bogor: Jemaat Ahmadiyah Indonesia, 2000. Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten  Banjarnegara.  “Bupati  Dan  Kakanke menag Terima  Pernyataan  Sikap  Ahmadiyah.”  Kantor Kementerian  Agama  Kabupaten Banjarnegara, 2018. https://jateng.kemenag.go.id/2018/04/bupati-dan- kakankemenag-terima-pernyataan-sikap-ahmadiyah-2/. Mursyidi, Ach. Fatayillah, Zainal A. Bagir, and Samsul Maari f. “Homo Sacer: Ahmadiyya and  Its  Minority  Citizenship  (A  Case  Study  of  Ahmadiyya  Community  in Tasikmalaya).” Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya 5, no. 2 (2020): 191 – 204. https://doi.org/10.15575/jw.v5i2.9402.
Muzaki,  Khoirul.  “MUI  Banjarnegara Desak  Bupati  Hentikan  Kegiatan  Jemaat Ahmadiyah. ” Tribun Jateng, 2018. https://jateng.tribunnews.com/2018/05/08/mui-banjarnegaradesak-bupati- hentikan-kegiatan-jemaat-ahmadiyah. Radar  Banyumas.  “Bupati  Banjarnegara  Kembali  Ultimatum  Ahmadiyah.”  Radar
Banyumas, 2018. https://radarbanyumas.co.id/bupati-banjarnegara-kembali- ultimatum-ahmadiyah/.
Rahman,  Fatima  Zainab.  “State  Restrictions  on  the  Ahmadiyya  Sect  in  Indonesia  and Pakistan:  Islam  or  Political  Survival?” Australian  Journal  of  Political  Science 49,  no.  3 (2014): 408 – 22. https://doi.org/10.1080/10361146.2014.934656.
Regus, Max. “A Pseudo -Secular Space, Religious Minority and Reasons for Exclusion: The Ahmadiyya Minority Group in Contemporary Indonesia.” Politics and Religion Journal 13, no. 1 (2019): 39 – 54. https://doi.org/10.54561/prj1301039r.
——— . Human Rights Culture in Indonesia: Attacks on the Ahmadiyya Minority Group . Berlin: De Gruyter, 2021.
Strategi Bertahan Kelompok Minoritas Agama Menghadapi Diskriminasi:
Pengalaman Jemaat Ahmadiyah Indonesia Banjarnegara Jawa Tengah
———.  “The  Victimization  of  the  Ahmadiyya  Minority  Group  in  Indonesia:  Explaining the  Justifications  and  I nvolved  Actors.” Religious:  Jurnal  Studi  Agama-Agama  Dan Lintas Budaya 4, no. 4 (2020): 227 – 38. https://doi.org/10.15575/rjsalb.v4i4.10256. Sugiarto,  Bowo.  “Demokrasi,  Agama,  Dan  Negara  Di  Indonesia  Pasca - Soeharto.”  In Demokrasi  Tanpa  Demos:  Refleksi  100  Ilmuwan  Sosial  Politik  Tentang  Kemunduran Demokrasi Di Indonesia , edited by Wijayanto, Aisah Putri Budiatri, and Herlambang P. Wiratraman, 3 – 14. Jakarta: Pustaka LP3ES, 2021.
Tarrow,  Sidney.  “States  and  Opportunities:  The  Political  Structuring  of  Social
Mov ements.”  In Comparative  Perspectives  on  Social  Movements:  Political  Opportunities, Mobilizing  Structures,  and  Cultural  Framings ,  edited  by  Doug  McAdam,  John  D. McCharty,  and  Mayer  N.  Zald,  41 – 61.  Cambridge:  Cambridge  University  Press, 1996.
Wiyoko,  Hanan. “Politik  Identitas  Jemaat  Ahmadiyah  Indonesia  (JA I)  Di  Kabupaten Banyumas.” Universitas Jenderal Soedirman, 2010. Yang,  Fenggang.  “Oligopoly  Dynamics:  Consequences  of  Religious  Regulation.” Social Compass 57, no. 2 (2010): 194 – 205. https://doi.org/10.1177/0037768610362417.
———. “Oligopoly Is Not Pluralism.” In Religious Pluralism: Framing Religious Diversity in the Contemporary World , edited by Giordan Giuseppe and Enzo Pace, 49 – 59. Springer, 2014.
Zald,  Mayer  N.  “Culture,  Ideology,  and  Strategic  Framing.” In Comparative  Perspectives  on Social  Movements:  Political  Opportunities,  Mobilizing  Structures,  and  Cultural  Framings , edited  by  Doug  McAdam,  John  D.  McCarthy,  and  Mayer  N.  Zald,  261 – 74. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. Zulkarnain, Iskandar. Gerakan Ahmadiyah Di Indonesia . Yogyakarta: LKiS, 2005.