Problematika  Hukum  Antara Wanprestasi dan Wederrechtelijk pada Perjanjian  Kerjasama  dalam  Implementasi  Rehabilitasi  Sosial  Rumah tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan di Kabupaten Bolaang Mongondow
Kathleen C.Pontoh *1 , Grace M.F.Karwur 2 , Stefan O. Voges 3
1,2,3 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi , Indonesia.
Kathleen_pontoh@unsrat.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bentuk  perbuatan Wanprestasi dan bentuk  perbuatan Wederrechtelijk Pada  Perjanjian  Kerja  Sama  Dalam  Implementasi Rehabilitasi  Sosial  Rumah  Tidak  Layak  Huni  dan  Sarana  Prasarana  Lingkungan  di Kabupaten Bolaang Mongondouw. Penelitian ini merupakan penelitian hukum ( legal research ) dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan  konseptual.  Adapun  jenis  bahan  hukum  dalam  penelitian  adalah  bahan hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan  hukum  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  dan dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  sebaiknya  ada pengujian terlebih dahulu secara khusus dalam bentuk peraturan perundang-undang terkandung sifat (secara) melawan hukum dalam perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang diperbuatnya sehingga kepastian hukum kaitan antara  wanprestasi,  sifat  melawan  hukum  dan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri sebagai syarat utama untuk dapat dihukumnya seseorang karena melakukan tindak pidana ataupun melakukan perbuatan ingkar janji ( wanprestasi )
Kata Kunci: Wanprestasi, Wederrechtelijk , RS-RTLH
Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar ISSN 2622-5212 Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Banyak negara di dunia diperhadapkan atas salah satu masalah global yaitu kemiskinan, Indonesia termasuk didalamnya. Bentuk tanggung jawab Negara Republik Indonesia terhadap masalah  kemiskinan  diatur  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945,  pasal  34  menyatakan  bahwa “fakir miskin dan anak - anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Bukanlah suatu hal yang  mudah bagi suatu Negara untuk melepaskan permasalahan ini dari masyarakatnya. Terdapat banyak faktor  eksternal  dan  internal  yang  dapat  memberikan  dampak  akan  kemiskinan tersebut.Kemiskinan  juga  merupakan  salah  satu  dari  beberapa  masalah  sosial  yang  dapat dijadikan indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu negara.  Sehingga menurut

## Jurnal Tana Mana
Vol. 4 No.2 December 2023 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Suryahadi dan Sumarto dalam artikel mereka ”Memahami Kemiskinan Kronis dan K emiskinan Sementara  di  Indonesia  (Sumarto,2001).”  keberhasilan dan  kegagalan  pembangunan  acapkali diukur  berdasarkan  perubahan  pada  tingkat  kemiskinan.      Kemiskinan  merupakan  kondisi dimana  seseorang  yang  tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasar  seperti  makanan,  pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal (Herdinandar, 2019).
Selain  itu  pemerintah  juga  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memberikan  jaminan  atas hak  kesehatan  bagi  warga  negaranya,  didalamnya  termasuk  hak  untuk  mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Undang-undang dasar 1945 pasal 28 H ayat 1 yang berbunyi bahwa “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal  dan  mendapatkan  lingkungan  yang  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta  berhak mendapatkan pelayanan kese hatan.” Sama halnya dengan bunyi Undang -undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 9 ayat (3) yang menegaskan “ Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Lebih lanjut lagi diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun  2009  Tentang  Koordinasi  Penaggulangan  Kemiskinan,  bahwa  penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah.  Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah  melakukannya  secara  sistematis,  terencana  dan  bersinergi  dengan  dunia  usaha  dan masyarakat  untuk  mengurangi  jumlah  penduduk  miskin  dalam  rangka  meningkatkan  derajat kesejahteraan rakyat.
Bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan tempat tinggal dan lingkungan hidup  yang  baik  dan  sehat  adalah  dengan  memberikan  fasilitas  kepada  masyarakat  tidak mampu  berupa  rehabilitasi  sosial  rumah  tidak  layak  huni    dan  sarana  prasarana  lingkungan agar dapat menghuni rumah yang layak dan sehat.  Oleh sebabnya perlu menyiapkan program- program  pembangunan  perumahan.  Dalam  hal  ini  Pemerintah  daerah  memiliki  peran  yang penting  dalam  pembangunan  perumahan  ,  sebab  Pemerintah  Daerah  adalah  pihak  yang mengetahui  berapa  jumlah  kebutuhan  hunian  masyarakatnya.  Meskipun  pembangunan perumahan  yang  layak  sudah  diarahkan  agar  terjangkau  oleh  masyarakat  berpenghasilan rendah, akan tetapi sasaran ini masih belum dapat tercapai secara menyeluruh.
Tahun  2019,  diberikan  kepada  4  (empat)  Desa  di  Kabupaten  Bolaang  Mongondow  penerima Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni, yaitu :
1. Desa Tadoy, Kecamatan Bolaang Timur : Kelompok Matoa
2. Desa Lola, Kecamatan Bolaang Timur : Kelompok Karya Mandiri
3. Desa Mongkoinit, Kecamatan Lolak, sebanyak 2 kelompok yaitu :
1) Kelompok Losari
2) Kelompok Daagon
4. Desa Motabang, Kecamatan Lolak : Kelompok Bungin.
Pada  pelaksanaan  program  Rehabilitasi  Sosial  Rumah  Tidak  Layak  Huni  terdapat penyimpangan-penyimpangan.    Sehingga  didapati  dilapangan  terdapat  34  (tiga  puluh  empat) dari 50 (lima puluh) keluarga penerima manfaat bantuan program Rehabilitasi Sosial  Rumah Tidak  Layak  Huni  (RS-RTLH)  Tahun  Anggaran  2019,  tidak  menerima  bantuan  dana  atau menerima  bantuan  tetapi  tidak  dapat  dimanfaatkan.Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan  Sarana    Prasarana  Lingkungan  pasal  15  ayat  (2)  mengenai  mekanisme  pencairan  dana didasarkan  pada  Perjanjian  Kerja  Sama  antara  Pejabat  Pembuat  Komitmen  dengan  Ketua Kelompok yang ditetapkan.   Selanjutnya pada ayat (3) mekanisme pencairan dana dilakukan melalui  transfer  bank  kepada  rekening  penerima  bantuan  sosial.    Dalam  pasal  1313  Kitab Undang-undang Hukum Perdata diatur mengenai Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen  dengan    Ketua  Kelompok  sebagai  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  pihak  atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.  Lebih lanjut juga diatur dalam 1234
Kitab  Undang-undang  Hukum  Perdata  bahwa  tiap-tiap  perikatan  adalah  untuk  memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.
Hal ini berarti dalam suatu perjanjian kerjasama Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Ketua Kelompok, memuat kentuan-kentuan untuk  berbuat  sesuatu  atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  pelaksanaan  pembangunan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni. Jika ketentuan-ketentuan diatas tidak dibuat oleh kelompok penerima bantuan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Rumah  Tidak Layak Huni maka  perbuatan  tersebut  dikatakan  sebagai    perbuatan  wanprestasi  adalah  tidak  memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat Pejabat  Pembuat  Komitmen  dan  Ketua  Kelompok  penerima  bantuan  program  Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni.
Sehingga dalam hal ini, apabila pihak kelompok penerima bantuan program Rehabilitasi Sosial  Rumah  Tidak  Layak  Huni  tidak  memenuhi  atau  lalai  melaksanakan  kewajiban  maka dapat  dimintakan  ganti  rugi  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  pasal  1243  KUHPerdata. Namun  terjadi  dilapangan  perbuatan  ini  dikategorikan  sebagai  Wederrechtelijk  atau  secara melawan hukum perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dalam surat dakwaan No. Reg. Perk PDS-01/KBGU/Fd.2/07/2022 dan No. Reg. Perk PDS-03/KBGU/Fd.2/07/2022.
Kegiatan penelitian dalam kaitan pengambilan data yang akan dilaksanakan terdiri dari penelitian hukum normatif dan didukung dengan survey lapangan.  Penelitian ini menggunakan metode  penelitian  yuridis  (hukum  normatif),  yaitu  penelitian  hukum  yang  mengacu  pada norma-norma  hukum,  kaidah,  dan  doktrin  yang  terdapat  dalam  peraturan  perundang- undangan  dan  yurisprudensi.    Penelitian  terhadap  bahan  yang  bersifat  teoritis  dilakukan dengan  membahas  asas-asas,  sistematika,  konsep  hukum,  kaidah-kaidah  hukum,  doktrin- doktrin hukum dan perbandingan hukum tentang problematika hukum antara Wanprestasi dan Wederrechtelijk pada Perjanjian Kerja Sama dalam implementasi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan Sarana Prasarana Lingkungan di Kabupaten Bolaang Mongondouw.  Penelitian lapangan  atau  survey    merupakan  penelitian  tentang  fakta-fakta  di  lapangan  dengan  cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkompeten serta berdasarkan pada lokasi penelitian yang telah ditetapkan.

## METODE
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif ( legal research ). Pendekatan penelitian yang  digunakan  meliputi  pendekatan  perundang-undangan  ( statute  approach ),  pendekatan kasus  ( case  approach ),  dan  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach )  (Irwansyah,2020). Bahan  hukum  yang  dikumpulkan  dari  penelitian  kepustakaan,  selanjutnya  dianalisis  secara deskriptif kualitatif. Analisis dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perbuatan  Wanprestasi  Pada  Perjanjian  Kerjasama  Dalam  Implementasi  RS-RTLH  Dan Sarana Lingkungan di Kabupaten Bolaang Mongondouw
Topik  debat  yang  menarik  dalam  ilmu  hukum  adalah  keterkaitan  hubungan  antara hukum  publik  dan  privat  karena  sifat  dasar  mereka  yang  berbeda  namun  keduanya  terikat sedemikan  rupa  dimana  tidak  dapat  terpisahkan  satu  sama  lain  (Riphagem,2021).      Kedua bidang  hukum  ini  acapkali  dibedakan  dari  asal  muasalnya,  dimana  hukum  privat  mengatur hubungan  inter-individu  sedangkan  hukum  publik  mengatur  negara  dan  pemerintahannya. Dalam  pandangan  Cane  perbedaan  dari  hukum  publik  dan  privat  adalah  sesuatu  hal  yang
kompleks, yakni terkait dengan pembedaan aspek publik dan privat dalam kehidupan manusia (Pwter,1987). Demikian juga pendapat Hedley yang berpendapat bahwa kedua hal ini (hukum publik  dan  privat)  memang  setidaknya  berbeda  satu  sama  lain,  namun  mereka  mempunyai hubungan  yang  berkaitan  satu  sama  lain  sehingga  pada  kesempatan-kesempatan  tertentu mereka pasti berjumpa (Steve,2013).
Contoh  kasus  pada  perjanjian  kerjasama  dalam  implementasi  Rehabilitasi  Sosial – Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Lingkungan (RS-RTLH dan Sarling) di Kabupaten Bolaang Mongondouw.    Pada  konsep  seperti  ini  pemberian  bantuan  sosial,  sudah  tentu  negara  harus membuat kontrak terlebih dahulu dengan entitas privat (baik individu ataupun badan hukum) untuk  pelaksanaan  pembangunan  RS-RTLH  dan  Sarling  pada  waktu  yang  ditentukan berdasarkan  kontrak  atau  Perjanjian  Kerjasama  tersebut.      Gambaran  diatas  dapat  dikatakan pemerintah dalam hal ini sebagai otoritas publik yang tunduk pada hukum publik, diasosiasikan dengan hukum kontrak yang mana merupakan bagian dari hukum privat. Dalam prakteknya di Indonesia  terdapat  beberapa  ragam  bentuk  “kontrak”  antara  pemerintah  dan  privat  dalam rangka pengadaan barang dan jasa seperti skema BOT ( Build, Operate, Transfer ), Joint Venture dan  Konsesi  (Eka  Nur  tal,2021).  Selain  itu juga  ada  skema  Kerjasama  Pemerintah  dan  Badan Usaha  (KPBU)  diatur  dalam  Peraturan  Presdien  Nomor  38  Tahun  2015  Tentang  Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Perpres KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).
Sebelum mengetahui perbuatan wanprestasi pada Perjanjian Kerjasama, terlebih dahulu yang harus kita ketahui adalah subjek hukum yang merupakan pengemban hak dan kewajiban. Subjek  hukum  terdiri  dari  dua  macam  yaitu natural  person (manusia)  dan juridical  person (badan  hukum)  (Adrianto,2015).  Manusia  adalah  subjek  hukum  dari  lahir  hingga  meninggal dunia,  namun  jika  belum  cukup  umur  atau  dikatakan  tidak  cakap  memiliki  kapasitas  hukum yang  terbatas  (Davis,2019).  Berbeda  halnya  dengan  badan  hukum  merupakan  entitas  yang diberikan juridical  personality atau  kepribadian  hukum.  Ali  dalam  pendapatnya  memandang kepribadian  hukum  sebagai  suatu  kemampuan  untuk  menjadi  subjek  hukum  dari  hubungan- hubungan hukum (Chidir,2014).  Alasannya badan hukum diberikan kepribadian hukum, maka sudah  seyogianya mempunyai  kapasitas hukum  layaknya  manusia.  Dalam  pandangan  Lindell, kapasitas  manusia  terdiri  namun  tidak  terbatas  pada  hak  untuk  menggugat  dan  digugat, membuat  perjanjian,  mendapatkan,  memiliki  dan  mengalihkan  properti.  Berdasarkan  hal tersebut,  badan  hukum  dapat  melakukan  hal-  hal  yang  memerlukan  kapasitas  hukum  dan diperlakukan pula seperti manusia oleh hukum (Ghouferry,2013). Dapat dikatakan disini bahw badan  hukum  menjadi  sebuah  subjek  hukum  yang  melekat  dengan  hak  dan  kewajiban. Keadaan  yang  muncul  disini  bahwa  badan  hukum  memiliki  dua  unsur  utama  yang  harus dipenuhi yaitu : pertama, dapat dipisahkannya hak dan kewajiban badan hukum dari hak dan kewajiban  anggota  badan  hukum.    Kedua,  organ  badan  hukum  dapat  berganti-ganti  namun demikian  badan  hukum  tetap  ada  (Hapsari,2014).  Dua  unsur  ini  sangat  penting  untuk membedakan kapan anggota badan hukum melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama dirinya sendiri atau dalam hal mewakilkan/mengurus badan hukum.
Chidir  Ali  memandang  bahwa  badan  hukum  dapat  dibagi  menjadi  tiga  kelompok berdasarkan  macamnya,  jenisnya,  dan  sifatnya.  Badan  hukum  menurut  macamnya  dibagi menjadi dua kategori yaitu badan hukum orisinil dan badan hukum yang non-orisinil. Ali tidak memberikan  definisi  badan  hukum  orisinil,  namun  menyatakan  bahwa  negara  Republik Indonesia merupakan  satu-satunya  contoh  badan  hukum  orisinil  di  Indonesia.  Demikian  juga berdasarkan Pasal 1653 jo. 1654 KUH Perdata badan hukum non-orisinil adalah badan hukum yang  dibentuk  berdasarkan  seperti  provinsi,  kotapraja,  bank  negara,  dan  perseroan  terbatas. Terkait  dengan  pembagian  menurut  jenisnya,  Ali  membedakan  badan  hukum  menjadi  dua kategori  yaitu  badan  hukum  publik  dan  badan  hukum  perdata.  Sedangkan,  menurut  sifatnya badan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu korporasi dan Yayasan.
Selain  itu  juga  Ali  berpandangan  bahwa  untuk  membedakan  badan  hukum  publik  atau perdata dapat mengacu pada tiga kriteria, yaitu: cara pendiriannya,  lingkungan kerjanya,  dan
wewenangnya.  Pertama,  cara  pendirian  melihat  badan  hukum  itu  didirikan  atau  diadakan dengan  konstruksi  hukum  publik  atau  privat.  Konstruksi  hukum  publik  ialah  apabila  badan hukum tersebut didirikan atau diadakan oleh penguasa (negara) dengan undang-undang atau peraturan  lainnya.  Berdasarkan  kriteria  yang  pertama  ini  maka  dapat  dipahami  secara sederhana bahwa eksistensi sebuah peraturan perundang-undangan yang menyatakan sebuah entitas sebagai badan hukum publik adalah suatu hal yang esensial. Kedua, Lingkungan kerja dapat  ditinjau  dari  perbuatan-perbuatan  badan  hukum  tersebut,  apakah  badan  hukum  itu melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum  perdata  atau  publik.    Kriteria  yang  kedua  ini menunjukkan perspektif Ali bahwa terdapat garis pembatas yang jelas antara hukum privat dan publik.  Namun,  seiring  perkembangan  jaman  hal  ini  sudah  tidak  relevan  lagi  karena  yang dianggap sebagai badan hukum publik oleh Ali (Provinsi, Kotapraja, Bank Indonesia) kini pun melakukan  perbuatan-perbuatan  hukum  perdata  seperti  membuat  perjanjian  kerjasama  RS- RLTH.  Ketiga, terkait dengan wewenang, hal ini dapat dilihat dari wewenang yang diberikan kepada  badan  hukum  tersebut,  apakah  mencakup  kewenangan  untuk  membuat  keputusan, ketetapan,  atau  peraturan  yang  mengikat  umum  atau  tidak.  Kriteria  yang  terakhir  ini  maka sudah  seyogianya  terdapat  sebuah  peraturan  perundang-undangan  yang  secara  tegas memberikan wewenang-wewenang tersebut kepada sebuah badan hukum publik sebagai dasar kewenangan  melakukan  perbuatan  hukum  tersebut.    Sehingga  dalam  pendapat    Ali, berdasarkan Pasal 1653 KUH Perdata di atas maka dapat dibagi menjadi 4 jenis badan hukum yakni:
1. badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum,
2. yang diakui oleh kekuasaan umum,
3. yang diperbolehkan, dan
4. yang didirikan untuk suatu maksud tertentu.
Pihak  dalam  perjanjian  kerja  sama  RS-RTLH  disebutkan  dalam  pasal  15  angka  (2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017  ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat  Komitmen  dengan  Ketua  Kelompok  yang  ditetapkan  dalam  penyelenggaraan  RS- RTLH. Secara implisit disini PPK atau Pejabat Pembuat Komitmen dalam Perjanjian Kerja Sama mewakili  Menteri/Kepala  Dinas  Sosial  Kota/Kabupaten  sedangkan  Ketua  Kelompok  adalah pihak penerima bantuan dalam penyelenggaraan RS RTLH.
Pejabat  Pembuat  Komitmen  berdasarkan  Peraturan  Direktorat  Jenderal  Penanganan Fakir  Miskin  No.  03/4/PER/HK.  02.01/2019  Tentang  Petunjuk  Teknis  Rehabilitasi  Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan adalah Pejabat Pembuat Komitmen unit kerja eselon II Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin yang menangani Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling.  Selanjutnya Penandatangan perjanjian kerjasama antara PPK dan Ketua  Kelompok  RS  RTLH  merupakan  bentuk  persetujuan  yang  merupakan  sebab  lahirnya suatu  perikatan  menurut  Pasal  1233  KUH  Perdata.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka  PPK  dan Ketua Kelompok adalah pihak dalam perjanjian kerja sama RS RTLH dan juga pelaksana dalam penyelenggaraan  RS  RTLH.    Penandatanganan  Perjanjian  Kerjasama  ini  dilakukan  bersamaan dengan pembukaan rekening kelompok untuk pencairan dana pelaksanaan pembangunan RS- RTLH dan Sarling.
Para  pihak  sebagai  subyek  hukum  dalam  mengemban  hak  dan  kewajiban  pada perjanjian  kerja  sama  RS    RTLH  memiliki  kewajiban  untuk  melaksanakan  prestasi.    Ada  tiga macam prestasi yang disebutkan dalam pasal 1234, yaitu :
1. Prestasi untuk menyerahkan sesuatu (prestasi ini terdapat dalam ps. 1237 KUHPer);
2. Prestasi  untuk  melakukan  sesuatu  atau  berbuat  sesuatu  (prestasi  jenis  ini  terdapat dalam ps. 1239 KUHPer); dan
3. Prestasi  untuk  tidak  melakukan  atau  tidak  berbuat  seuatu  (prestasi  jenis ini  terdapat dalam ps. 1239 KUHPer).
Jika prestasi yang termuat dalam perjanjian kerjasama RS RTLH tidak dapat dilaksanakan maka dapat  dikatakan  pihak  yang  tidak  dapat  melaksanakan  prestasi  tersebut  melakukan
wanprestasi.
Wanprestasi  berasal  dari  bahasa  Belanda “wanprestastie”, yang  artinya  tidak dipenuhinya  prestasi  atau  kewajiban  yang  telah  ditetapkan  terhadap  pihak-pihak  tertentu  di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang  timbul  karena  undang-undang.  Menurut  Kamus  Hukum,  wanprestasi  berarti  kelalaian, kealpaan,  cidera  janji,  tidak  menepati  kewajibannya  dalam  perjanjian  (Harahap,1986). Menurut  Wirjono  Prodjodikoro,  mengatakan  bahwa  wanprestasi  adalah  ketiadaaan  suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu  perjanjian.  Barangkali  dalam  bahasa  Indonesia  dapat  dipakai  istilah  “pelaksanaan  janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya ja nji untuk wanprestasi” (P rodjodikoro,2013). Berdasarkan  Peraturan  Direktorat  Jenderal  Penanganan  Fakir  Miskin  No.  03/4/PER/HK. 02.01/2019 Tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana  Lingkungan,  Perjanjian  Kerjasama  antara  Pejabat  Pembuat  Komitmen  dan  Ketua Kelompok penerima dana pembangunan RS-RTLH memuat hak kewajiban dari PPK dan Ketua Kelompok.  Adapun hak dan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut :
1. PPK sebagai Pihak Kesatu mempunyai hak:
a. meminta  laporan  pertanggungjawaban  kepada  PIHAK  KEDUA  atas pemanfaatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni; dan
b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan atas pemanfaatan Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak  Layak Huni.
2. PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
a. menetapkan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni;
b. membuka rekening penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni untuk penyaluran Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni; dan
c. menyalurkan  Bantuan  Sosial  Rehabilitasi  Sosial  Rumah  Tidak  Layak  Huni kepada PIHAK KEDUA melalui bank penyalur.
3. Ketua Kelompok sebagai PIHAK KEDUA mempunyai hak:
a. mendapatkan  surat  keputusan  penerima  Bantuan  SosialRehabilitasi  Sosial Rumah Tidak Layak Huni dari PIHAK KESATU; dan
b. menerima  Bantuan  Sosial  Rehabilitasi  Sosial  Rumah  Tidak  Layak  Huni  dari PIHAK KESATU melalui bank penyalur.
4. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
a. membuat proposal;
b. menandatangani  surat  pernyataan  dengan  bermaterai  cukup  mengenai kesediaan  untuk  tidak  menjual/menyewakan  rumah  paling  singkat  5  (lima) tahun;
c. memanfaatkan  Bantuan  Sosial  Rehabilitasi  Sosial  Rumah  Tidak  Layak  Huni sesuai rencana anggaran biaya dengan mencantumkan jumlah dan nilai serta jenis dan spesifikasi barang yang akan dibeli;
d. memanfaatkan  Bantuan  Sosial  Rehabilitasi  Sosial  Rumah  Tidak  Layak  Huni, dengan jangka waktu paling lambat 100 (seratus) hari kalender setelah dana masuk ke rekening kelompok;
Berdasarkan  fakta  yang  didapati  dilapangan  terdapat  34  (tiga  puluh  empat)  dari  50 (lima  puluh)  keluarga  penerima  manfaat  bantuan  program  Rehabilitasi  Sosial  Rumah  Tidak Layak  Huni  (RS-RTLH)  Tahun  Anggaran  2019,  tidak  menerima  bantuan  dana  atau  menerima bantuan  tetapi  tidak  dapat  dimanfaatkan.    Jika  terjadi  wanprestasi  maka  pada  Bab  V  Pasal  6 Perdirjen  diatas  menyebutkan  bahwa  apabila  dalam  pelaksanaan  perjanjian  ini  terdapat penyalagunaan  Bantuan  Sosial  Rehabilitasi  Sosial  Rumah  Tidak  Layak  Huni,  PIHAK  yang melakukan  penyalahgunaan  bersedia  menerima  sanksi  hukum  sesuai  ketentuan  peraturan perundang-undangan.    Hanya  saja  pasal  ini  tidak  dengan  merujuk  ke  peraturan  perundang- undangan mana.
Melihat  dari  prespektif  pasal  1239  KUH  Perdata  menyebutkan  bahwa  tiap  perikatan  untuk berbuat  sesuatu,  atau  untuk  tidak  berbuat  sesuatu,  wajib  diselesaikan  dengan  memberikan penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga,  apabila  si  berutang  tidak  memenuhi  kewajibannya, mendapatkan  penyelesaiannya  dalam  kewajiban  memberikan  penggatian  biaya,  rugi  dan bunga.    Dalam  hal  ini  penyelesaian  bantuan  RS  RTLH  dapat  dilakukan  melalui  ranah  hukum perdata, karena mengingat pembahasan diatas sebelumnya terkait dengan jenis badan hukum publik dan badan hukum perdata.
Perbuatan wederrecthelijk pada perjanjian kerjasama dalam implementasi RS-RTLH dan Sarling Kabupaten Bolaang Mongondouw.
Pada topik diatas telah disinggung bahwa  keterkaitan hubungan antara hukum publik dan privat kerapkali menjadi perdebatan yang menarik karena sifat dasar mereka yang berbeda namun  keduanya  terikat  sedemikan  rupa  dimana  tidak  dapat  terpisahkan  satu  sama  lain. Hingga  seringkali  kedua  bidang  hukum  ini  acapkali  dibedakan  dari  asal  muasalnya,  dimana hukum  privat  mengatur  hubungan  inter-individu  sedangkan  hukum  publik  mengatur  negara dan pemerintahannya.
Mertokusumo  menyatakan  perbedaannya  ada  pada  pihak  dan  sifat  peraturannya. Dalam hukum publik salah satu pihak adalah penguasa dan dalam hukum privat para pihaknya adalah  perorangan,  tanpa  menutup  kemungkinan  bahwa  penguasa  bisa  menjadi  pihak  juga. Peraturan  hukum  publik  bersifat  memaksa  sedangkan  peraturan  hukum  privat  bersifat melengkapi  meskipun  ada  juga  yang  memaksa  dalam  kategori  hukum  privat.  Hukum  yang termasuk  Hukum  Publik  adalah  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Administrasi  Negara,  Hukum Pidana,  sedangkan  hukum  yang  termasuk  ke  dalam    Hukum  Privat  adalah  Hukum  Perdata tentang  Pribadi,  Hukum  Perdata  tentang  Harta  Kekayaan,  Hukum  Benda  Tetap  (Agraria)  dan Hukum  Benda  Lepas,  Hukum  Perdata  tentang  Perikatan,  Hukum  Perjanjian,  Hukum Penyelewengan Perdata, dan Hukum Perikatan lainnya, Hukum Perdata tentang Hak Imaterial, Hukum Keluarga dan Hukum Waris dan Hukum Dagang.
Pada  hakekatnya  kata  ‘melawan  hukum’  ini  juga  dijumpai  dalam  berbagai  peraturan tentang  tindak  pidana  korupsi. Terdapat  berbagai  peraturan  tersebut,  ‘melawan  hukum’  juga digunakan untuk menunjukkan sifat tidak sahnya suatu perbuatan, sebagaimana terlihat pada berbagai rumusan tindak pidana korupsi dalam peraturan-peraturan itu. Namun, sehubungan dengan  hal  ini,  pen gertian  ‘melawan  hukum’  juga  dipengaruhi  oleh  doktrin  melawan  hukum (Perbuatan Melawan Hukum/PMH) dalam hukum perdata.
Ada  dua  macam  perbuatan  melawan  hukum  ( wederrechtelijkheid )  ,  yaitu  perbuatan melawan hukum dalam pengertian formal dan perbuatan melawan hukum dalam arti materiil. Perbuatan melawan hukum saja yang diperhatikan dalam hukum pidana, perbuatan-perbuatan inilah  yang  dilarang  dan  diancam  dengan  pidana.    Dalam  pandangan  Van  Hattum,  mengenai wederrechtelijkheid itu  terdapat  perbedaan  pendapat  tentang  apa  yang  disebut  orang  dengan perkataan formele wederrechtelijkheid dengan apa yang disebut materieele wederrechtelijkheid atau tentang apa yang disebut wederrechtelijkheid dalam arti formal dengan apa yang disebut wederrechtelijkheid dalam arti material.
Ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah  tindak  pidana.  Sedangkan  ajaran  yang  materiil  mengatakan  bahwa  di  samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik,  perbuatan  itu  harus  benar-benar  dirasakan  oleh  masyarakat  sebagai  perbuatan  yang tidak patut atau tercela (Emmont,2022).
Dalam pandangan Satichid Kartanegara (Setiawan,1982), wederrectelijk dibedakan menjadi :
1. Wederechtelijk formil , yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan
2. Wederrechtekijk materiil,  yaitu  sesuatu  perbuatan  “mungkin”  wederrechtelijk, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang- undang,  juga  asas-asas  umum  yang  terdapat  di  dalam  lapangan  hukum  ( algemen beginsel )
Dalam  buku  berjudul  “Pengantar  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia”  karangan  Andi Hamzah,  beliau  mengutip  pendapat  Schaffmeister  bahwa  “melawan  hukum”  yang  tercantum dalam  rumusan  delik  yang  menjadi  bagian  inti  delik  disebut  sebagai  melawan  hukum  secara khusus  misalnya  dalam  Pasal  372  KUHP),  sed angkan  “melawan  hukum”  sebagai  unsur  yang tidak  disebut  dalam  rumusan  delik  tetapi  menjadi  dasar  untuk  menjatuhkan  pidana  disebut sebagai melawan hukum secara umum misalnya pada Pasal 351 KUHP) (Hamzah,2010). Contoh lainnya seperti Pasal 486 dan Pasal 466 UU 1/2023 (KUHP baru). Dalam Pasal 486 UU 1/2023 terdapat unsur melawan hukum, sedangkan dalam Pasal 466 UU 1/2023 tidak terdapat unsur melawan hukum
Fakta  yang  didapati  dilapangan  terdapat  34  (tiga  puluh  empat)  dari  50  (lima  puluh) keluarga penerima manfaat bantuan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS- RTLH)  Tahun  Anggaran  2019,  tidak  menerima  bantuan  dana  atau  menerima  bantuan  tetapi tidak  dapat  dimanfaatkan.    Sehingga  berdasarkan  Laporan  Hasil  Audit  Perhitungan  Kerugian Keuangan Negara atas perkara tersebut oleh  Tim Inspektorat Kabupaten Bolaan Mongondow dengan  Nomor  700/INSPT/01/LHA/PKKN/RAH/178/IX/2022  tanggal  02  September  2022, adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar kurang lebih Rp. 510.000.000,00 (lima ratus sepulu juta rupiah).
Perbuatan tersebut dalam dakwaan dikategorikan ke Pasal 2 (1)  jo pasal 18 ayat (1) dan (3)  Undang-undang  No.  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri     sendiri atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  yang  dapat  merugikan  keuangan          negara  atau perekonornian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup     atau pidana penjara paling  singkat  4  (empat)  tahun  dan  paling  lama  20  (dua          puluh)  tahun  dan  denda  paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta     rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Kata ‘melawan hukum’ dise butkan sebagai unsur delik dalam Pasal 2 ayat (1), fungsinya bukan  sebagai kernbestanddeel (unsur  inti  delik),  melainkan  hanya  sebagai  sarana  untuk menuju  perbuatan  yang  dilarang,  yaitu  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri,  atau  orang  lain, atau suatu  korpora si. Fungsi melawan hukum sebagai suatu  ‘sarana’ ini, dapat diketahui dari penjelasan tentang unsur melawan hukum dalam beberapa peraturan sebelumnya.
Dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999, fungsi melawan hukum sebagai ‘sarana’ ini juga dapat ditemui pada penjelasan umumnya yang menyatakan, antara lain, bahwa (sifat) ‘melawan hukum’  adalah  bagian  dari  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri:“(…)  agar  dapat  menjangkau berbagai  modus  operandi  penyimpangan  keuangan  negara  atau  perekonomian  negara  yang semakin  canggih  dan  rumit,  maka  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini dirumuskan  sedemikian  rupa,  sehingga  meliputi  perbuatan-perbuatan  memperkaya  diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil (…)”.
Namun pada praktek penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dewasa ini, pengertian melawan hukum tidak lagi dipahami sebagai suatu sarana. Penegak hukum lebih mendahulukan  pembuktian  terpenuhinya  unsur  ‘melawan  hukum’,  ketimbang  membuktik an terjadinya  perbuatan  pelaku  yang  diatur  di  sini,  yaitu  memperkaya  diri  sendiri  (secara melawan hukum). Disini unsur melawan hukum pada umumnya telah dianggap terpenuhi, jika seseorang atau satu korporasi telah mendapatkan kekayaan/pertambahan kekayaan.Dalam hal ini pelaku akan dianggap telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1),  tanpa  menguji  terlebih  dahulu  apakah  terkandung  sifat  (secara)  melawan  hukum  dalam
perbuatan  memperkaya  diri  sendiri,  atau  orang  lain,  atau  korporasi,  yang  diperbuatnya. Padahal,  hubungan  antara  sifat  melawan  hukum  dan  perbuatan  memperkaya  diri  tersebut, seharusnya akan dapat menunjukkan ada (atau tidaknya) sifat melawan hukum dari perbuatan yang  dilakukan  pelaku,  sebagai  syarat  utama  untuk  dapat  dihukumnya  seseorang  karena melakukan tindak pidana.
Wederrechtelijk atau dalam bahasa Indonesia melawan hukum terdapat pada rumusan beberapa  delik  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  untuk  menggambarkan sifat  tidak  sah  dari  suatu  tindakan  atau  suatu  maksud  tertentu  (Lamintang,1984).  Istilah ‘wederrechtelijk’ yang menunjukkan sifat tidak sah suatu tindakan atau perbuatan dijumpai di dalam pasal-pasal berikut: Pasal 167 ayat (1), 168, 179, 180, 189, 190, 198, 253-257, 333 ayat (1), 334 ayat (1), 335 ayat (1) angka 1, 372, 429 ayat (1), 431, 433 angka 1, 448, 453-455, 472 dan  522  KUHP.  Sementara  itu,  penggunaan  kata  ‘wederrechtelijk’  untuk  menunjukkan  sifat tidak  sah  dari  suatu  maksud/tujuan  (oogmerk)  dapat  dijumpai  antara  lain  dalam  pasal-pasal berikut: Pasal 328, 339, 362, 368 ayat (1), 369, ayat (1) 378, 382, 389, 390, 466 dan 476 KUHP.
Kata  ‘melawan  hukum’  ini  juga  dijumpai  dalam  berbagai  peraturan  tentang  tindak pidana  korupsi.  Dalam  berbagai  peraturan  tersebut,  ‘melawan  hukum’  juga  digunakan  untuk menunjukkan sifat tidak sahnya suatu perbuatan, sebagaimana terlihat pada berbagai rumusan tindak  pidana  korupsi  dalam  peraturan-peraturan  itu.  Namun,  sehubungan  dengan  hal  ini, pengertian  ‘melawan  hukum’  juga  dipengaruhi  oleh  doktrin  melawan  hukum  (Perbuatan Melawan Hukum/PMH) dalam hukum perdata.
Dalam pandangan paham ajaran hukum materiil, suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum  ( wederrechtelijk ),  atau  tidak,  bukan  hanya  harus  ditinjau  kesesuaiannya  dengan ketentuan-ketentuan hukum tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas umum hukum  yang  tidak  tertulis.  Namun,  telah  terjadi  pergeseran  dalam  literatur  hukum  dari  yang tadinya mengikuti literatur hukum Belanda – di mana ajaran melawan hukum secara materiil tidak dimaknai dengan fungsi positifnya, yaitu hanya digunakan untuk membatasi keberlakuan rumusan  delik  apabila  terdapat  alasan  pembenar  berdasarkan  keadaan  nyata  kasus  terkait, menjadi melawan hukum secara materiil dengan fungsi positif.
Dari  penelusuran  doktrin  dan  penyusunan  peraturan  tentang  tindak  pidana  korupsi, terdapat  hubungan  yang  erat  antara  tindak  pidana  yang  diatur  dalam  Pasal  2  ayat  (1) (memperkaya diri secara melawan hukum dan merugikan keuangan negara) dan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 3 (mengambil keuntungan dengan penyalahgunaan kewenangan dan merugikan keuangan negara) UU PTPK. Sifat melawan hukum telah melekat dalam perbuatan menyalahgunakan kewenangan, karena penyalahgunaan kewenangan pada dasarnya melawan hukum  (dalam  hal  ini  tujuan  pemberian  kewenangan  tersebut).Dalam  sejarah  pengaturan tindak  pidana  korupsi,  tindak  pidana  korupsi  dengan  ‘menyalahgunakan  kewenangan’  dalam Pasal  3  UU  PTPK  ini  memang  harus  dipahami  sebagai  mengandung  unsur  melawan  hukum, selalu  berkaitan  dengan  kedudukan  atau  jabatan,  dan  merupakan  penyalahgunaan  suatu kewenangan tertentu  (yang terkait dengan kedudukan atau jabatan). Dengan demikian, pasal ini memang tidak dimaksudkan untuk diterapkan kepada pihak swasta.
Pada  dakwaan  tersebut  terdakwa  diduga  menyalahgunakan  kewenangannya  dengan menunjuk  pihak  ketiga  untuk  melaksanakan  bantuan  sosial  tersebut  dalam pembangunan/perbaikan  RS-RTLH  dan  Sarling.  Pada  setiap  perbuatan  menyalahgunakan kewenangan,  melekat  unsur  melawan  hukum  di  dalamnya.    Penulusuran  ini  dapat  dilihat melalui    sejarah  perumusan  tindak  pidana  korupsi  dalam  berbagai  peraturan  sebelumnya. Rumusan tindak pidana korupsi dengan unsur menyalahgunakan kewenangan, untuk pertama kalinya  dapat  dilihat  dalam  Pasal  3  Peraturan  Penguasa  Perang  No.  13/1958  yang  mengatur tentang ‘korupsi lainnya’. Dimana rumusannya seperti :
“(…)  perbuatan  seseorang  yang  dengan  atau  karena  melakukan  perbuatan  melawan hukum,  memperkaya  diri  sendiri,  orang  lain,  atau  suatu  badan,  yang  dilakukan  dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan”.
Demikian  juga  dengan  rumusan  tindak  pidana  korupsi  dalam  Pasal  1  huruf  b  UU  Nomor 24/Prp/1960 yang mengatur:
“(…)  perbuatan  seseorang  yang  dengan  atau  karena  kejahatan  atau  pelanggaran memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  badan  yang  dilakukan  dengan menyalahguna kan jabatan dan kedudukan”.
Walau  dalam  kedua  rumusan  delik  tidak  menggunakan  kata  ‘melawan  hukum,  namun perbuatan  kejahatan  atau  pelanggaran  tersebut,  sudah  diartikan  sebagai  ‘melawan  hukum. Sehingga  kedua  peraturan  tersebut  dapat  diartikan  sebagai  bentuk  korupsi  dengan menyalahgunakan kewenangan yang mengandung unsur melawan hukum didalamnya (bersifat inherent ).Selain  itu  juga  ,  hubungan  yang inherent tersebut  juga  terdapat  pada  beberapa rumusan  delik  jabatan  ( ambtsdelicten )  dalam  KUHP.Dalam  Pasal  423  KUHP,  contohnya, memuat  rumusan:  “pegawai  negeri  yang  dengan  maksud  untuk  menguntungkan  diri  sendiri atau  orang  lain  secara  melawan  hukum,  dan  yang  dengan  menyalahgunakan  kekuasaannya telah memaksa seseorang (…)”. Demikan juga dengan Pasal 424 KUHP yang memu at rumusan: “pegawai negeri yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum dan dengan menyalahgunakan kekuasaannya, telah menguasai (…)”.
Berkaitan  erat  antara  kedua  unsur  tersebut  juga  tercermin  dari  pengertian menyalahgunakan  kewenangan  yang  berkembang  dalam  hukum  administrasi  negara  dan diadopsi  oleh  hukum  pidana,  khususnya  dalam  praktek  penegakan  hukum  pidana  korupsi. Secara umum, menyalahgunakan kewenangan ini disetarakan dengan ‘detournement de pouvoir’ dalam hukum administrasi negara yang di dalam “Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur” dirumuskan sebagai berikut (Hadjon, et al, 2010) :
“(…) het  oneigenlijk  gebruik  maken  van  haar  bevoegdheid  door  de  overheid.  Hiervan  is sprake  indien een overheidsorgaan zijn bevoegdheid kennelijk tot  een ander doel heeft  gebruikt dan  tot  doeleinden  waartoe  die  bevoegdheid  is  gegeven.  De  overheid  schendt  aldus  het specialiteitsbeginsel.” (…) penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya oleh pemerintah. Ini  terjadi  jika  organ  pemerintah  telah  nyata  menggunakan  wewenangnya  untuk  tujuan  lain (menyimpang)  dari  tujuan-tujuan  yang  telah  diberikan  kepada  wewenang  itu.  Dengan demikian, pemerintah melanggar asas spesialitas.
Pada  praktek  penegakan  hukum  pidana  korupsi,  menyalahgunakan  kewenangan dianggap  ada,  bila  seorang  pegawai  negeri,  atau  pejabat  negara,  atau  penyelenggara  negara telah  melakukan  suatu  perbuatan  yang:  (a)  merupakan  kewenangannya,  namun  dilakukan bertentangan  dengan  peraturan  yang  berlaku;  (b)  merupakan  kewenangannya,  namun dilakukan  bertentangan  dengan  tujuan  diberikannya  kewenangan  tersebut;  (c)  bersifat sewenang-wenang ( abuse de droit ).

## KESIMPULAN
Menilik  pada  penjabaran  terhadap  dua  pembahasan  diatas  mengenai  problematika antara wanprestasi dan wederrechtelijk dalam perjanjian kerjasama RS-RTLH,   erat kaitannya hubungan antara hukum publik dan privat kerapkali menjadi perdebatan yang menarik karena sifat dasar mereka yang berbeda namun keduanya terikat sedemikan rupa dimana tidak dapat terpisahkan satu sama lain.  Hingga seringkali kedua bidang hukum ini acapkali dibedakan dari asal  muasalnya,  dimana  hukum  privat  mengatur  hubungan  inter-individu  sedangkan  hukum publik mengatur negara dan pemerintahannya.  Namun, dalam Perjanjian Kerjasama RS-RTLH didalamnya ada bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang negara maka sebaiknya ada pengujian  terlebih  dahulu  secara  khusus  dalam  bentuk  peraturan  perundang-undang terkandung  sifat  (secara)  melawan  hukum  dalam  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  atau orang  lain  atau  korporasi  yang  diperbuatnya  sehingga  kepastian  hukum  kaitan  antara wanprestasi,  sifat  melawan  hukum  dan  perbuatan  memperkaya  diri  sendiri  sebagai  syarat utama  untuk  dapat  dihukumnya  seseorang  karena  melakukan  tindak  pidana  ataupun
melakukan perbuatan ingkar janji ( wanprestasi )

## REFERENSI
Adriano, EAQ, 2015,  “The Natural Person, Legal Entity or Juridical Person and Juridical Personality,” International Affairs 4, no. 1 .
Ali, Chidir, 2014 Badan Hukum (Bandung: Alumni,).
Andi Hamzah dan Andi Zainal Abidin Farid, 2006. Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
Cane,  Peter,  1987  “Public  Law  and  Private  Law:  A  Study  of  the  Analysis  and  Use  of  a Legal  Con cept,”  in  Oxford  Essays  in  Jurisprudence,  ed.  John  Eekelaar  and  John Bell, Third (Oxford: Clarendon Press,)
Davis,  SHH,  “The  Legal  Personality  of  the  Commonwealth  of  Australia,”  Federal  Law
Review 47, no. 1 (February 8, 2019): 5,
https://doi.org/10.1177/0067205X18816236 .
Hardinandar,  F.  2019.  Determinan  Kemiskinan  (Studi  Kasus  29  Kota/Kabupaten  Di Provinsi  Papua).  Jurnal  REP  (Riset  Ekonomi  Pembangunan),  4(1),  1 – 12. https://doi.org/10.31002/rep.v4i1.1337
Hedley,  Steve,  2013,  “Courts  as  Public  Authorities,  Private  Law  as  Instrument  of Government,”  in  Private  Law:  Key  Encounters  with  Public  Law,  ed.  Kit  Barker and Darryn Jensen (Cambridge: Cambridge University Press).
Hukum Online, Hukum Publik dan Hukum Privat.
https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-publik-dan-hukum-privat- lt6177da083c991/?page=3
Irwansyah,  2020.  Penelitian  Hukum:  Pilihan  Metode  dan  Praktik  Penulisan  Artikel,
Yogyakarta: Mirra Buana Media.
Lamintang, 1984. Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru
Lindell,  2013,  Geoffrey,  “The  Changed  Landscape  of  the  Executive  Power  of  the Commonwealth after the Williams Case,” Monash University Law Review 39, no.
2
Prananingrum,  Dyah  Hapsari,  2014  “Telaah  Te rhadap  Esensi  Subjek Hukum:  Manusia Dan Badan Hukum,” Refleksi Hukum 8, no. 1.
Qomaruddin,  2012  ,  “Badan  Hukum  Publik  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Dan Transformasinya  Menurut  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,” Jurnal Legislasi Indonesia 9, no. 2.

## Rachmat Setiawan. 1982. Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum.  Bandung: Alumni.
Riphagen,  W,  January  3,  1961  “The  Relationship  between  Public  and  Private  Law and the  Rules  of  Conflict  of  Laws  (Volume  102),”  Collected  Courses  of  the  Hague Academy of International Law.
Sapardjaja  Komariah  Emong  ,  2002,  Ajaran  Sifat  Melawan  Hukum  Materiel  Dalam Hukum Pidana Indonesia, Cetakan Ke-1, Bandung  : PT. Alumni.
Surachman,  Eko  Nur  et  al,  2020,  Dinamika  Penyiapan  Proyek Kerja  Sama  Pemerintah Dan Badan Usaha Di Indonesia Jakarta: Elex Media Komputindo.
Surat dakwaan No. Reg. Perk PDS-01/KBGU/Fd.2/07/2022
Surat dakwaan No. Reg. Perk PDS-03/KBGU/Fd.2/07/2022.
Undang-undang  nomor  25  tahun  2003  tentang  perubahan  atas  undangundang  nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang.
Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur Pustaka, Bandung, 2012.
Copyright Holder :
© Kathleen C.Pontoh, Grace M.F.Karwur, Stefan O. Voges (2023) First Publication Right : © Jurnal Tana Mana This article is under: