## ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PELAKSANAAN JAMINAN ASURANSI KESEHATAN DI BPJS KESEHATAN BANDUNG

## Azminur Naila Najah
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

## ABSTRACT
In  connection  with  the  Decisions  and  Recommendations  of  the  Ulama  'MUI  Fatwa Commission in Indonesia concerning the Implementation of National Health Insurance by BPJS Health  agreed  to  clarify  the  illegitimate  issues  that  developed  in  the  community  and  that  the government  establish  rules,  systems,  and  format  the  modus  operandi  of  BPJS  Health  in accordance with the principles sharia. Based on these considerations it is necessary to stipulate a fatwa  on  the  Guidelines  for  the  Implementation  of  Health  Social  Security  in  accordance  with Islamic Sharia to be used as a guideline. So on December 22, 2015, the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council decided and established the DSN-MUI Fatwa  No.98 / DSN- MUI / XII / 2015 concerning Guidelines for Implementing Sharia Health Social Security. The method applied in this qualitative research is descriptive method, which is research intended to investigate  the  conditions,  conditions  or  other  things  that  have  been  mentioned,  the  results  of which  are  presented  in  the  form  of  research  reports,  the  data  of  which  is  obtained  through interviews,  documentation,  and  literature  studies.  The  implementation  of  health  insurance coverage at BPJS Health Bandung both in terms of membership, registration, fees, services, and the mechanism for payment of fines is carried out properly and in accordance with the existing legislation. However, it is not in accordance with the provisions in the DSN-MUI Fatwa No.98 / DSN-MUI / XII / 2015 concerning Guidelines for Sharia Health Social Security Implementation because it has not fulfilled all the elements of its contract, does not have a Social Security Fund holding  account  in  Islamic  banks,  earns  income  from  interest,  the  development  and  placement paths of DJS are not clear and the investment is not in a place that is in accordance with sharia.

## KEYWORD
Ekonomi syariah, asuransi kesehatan, BPJS

## PENDAHULUAN
Asuransi  atau  pertanggungan  timbul karena  kebutuhan  manusia.  Seperti  telah dimaklumi,  bahwa  dalam  mengarungi hidup  dan  kehidupan  ini,  manusia  selalu dihadapkan  kepada  sesuatu  yang  tidak pasti,  yang  mungkin  menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Manusia mengharapkan  keamanan  atas  harta benda  mereka,  mengharapkan  kesehatan dan  kesejahteraan  tidak  kurang  sesuatu apapun,  namun  manusia  hanya  dapat berusaha, tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan segalanya. Oleh karena itu,  setiap  insan  tanpa  kecuali  di  alam fana  ini  selalu  menghadapi  berbagai risiko  yang  merupakan  sifat  hakiki manusia  yang  menunjukkan  ketidak- berdayaannya  di  bandingkan  Sang  Maha Pencipta.  Kemungkinan  menderita  keru- gian yang dimaksud dengan risiko. 1
Allah  SWT  berfirman  dalam  QS.  An- Nisa ayat 9, yang berbunyi:
لَو ۡ خَي ۡ ََش َ ََنيِذَّلٱ َ وَل ۡ َ َ اوُكَرَ ت َ نِم ۡ َ لَخ ۡ مِهِف ۡ َ ةَّيِّرُذ ۡ َ َاًفََٰعِض يَلَعَ اوُفاَخ ۡ مِه ۡ َ لَف ۡ َ اوُقَّ تَ ي َ لَوََهَّللٱ ۡ َ اوُلوُقَ ي َ وَق ۡ ل ۡ َاًديِدَسَا ٩ َ َ
“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang  yang  sekiranya  mereka  me- ninggalkan  keturunan  yang  lemah  di belakang  mereka  yang  mereka  khawatir terhadap  (kesejahteraan)nya.  Oleh  sebab itu,  hendaklah  mereka  bertakwa  kepada Allah,  dan  hendaklah  mereka  berbicara dengan  tutur  kata  yang  benar”.  (QS.  An- Nisa / 4: 9). 2
1 Junaidi  Ganie, Hukum  Asuransi  di  Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 1.
2 Muhammad Shohib Thohir, Mushaf Aisyah Al- Qur’an  dan  Terjemah,  ( Jakarta:  Jabal  Rudhotul Jannah, 2010 H/1431 M), hlm. 78.
Ayat  tersebut  menunjukkan  kewajib- an manusia untuk berikhtiar memberikan kesejahteraan  dan  masa  depan  yang  baik bagi keluarga mereka. Ikhtiar merupakan suatu  praktik  tanggungjawab  seseorang kepada  keluarganya  dan  oleh  karena  itu bagi orang banyak. 3
Setiap manusia, kaya maupun miskin, hidup  di  negara  maju,  maupun  berkem- bang,  senantiasa  dihadapkan  pada  risiko yang  mengancam  kehidupan  setiap  saat. Jaminan  Sosial  ( Social  security )  adalah  in- tervensi  melembaga  yang  dirancang  oleh pemerintah  maupun  sektor  swasta  untuk melindungi  masyarakat  dari  berbagai risiko  yang  timbul  dari  dirinya  (kece- lakaan,  sakit,  meninggal  dunia),  maupun dari  lingkungannya  (PHK,  bencana  alam, bencana sosial). 4
Pemerintah  sebagai pengemban ama- nah    rakyat    bertanggung    jawab    penuh atas  kemakmuran    dan  kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan  kemakmuran dan  kesejahteraan,  pemerintah  menetap- kan  berbagai  macam  kebijakan  dengan berbagai  programnya.    Jika  suatu  peme- rintahan  tidak mampu  memenuhi  kebu- tuhan  dasar rakyatnya, mereka akan me- naburkan  benih-benih  kehancuran  mela- lui kegelisahan  sosial dan ketidakstabilan politik. 5
Di  antara  berbagai  bentuk  jaminan sosial, Jaminan Kesehatan merupakan sis-
3 Junaidi  Ganie, Hukum  Asuransi  di  Indonesia, ... hlm. 46.
4 Edi  Suharto, Kemiskinan  dan  Perlindungan Sosial  di  Indonesia  Menggagas  Model  Jaminan  sosial Universal Bidang Kesehatan ,... 58.
5 Umer Capra, Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang  Adil, (Yogyakarta:  PT  Dana  Bakti  Prima  Yasa, 1997), hlm. 57.
tem  yang  telah  berdiri  sejak  lama  dan sangat  diperlukan  oleh  masyarakat. Jaminan  Kesehatan  merupakan  pendo- rong  pembangunan  dan  strategi  penting dalam  penanggulangan  kemiskinan.  Ja- minan  Kesehatan  telah  diakui  sebagai satu strategi kebijakan sosial yang penting dalam  menopang  industri  dan  pertum- buhan  ekonomi,  bukan  saja  di  negara- negara  maju  seperti  Amerika  Serikat  dan Eropa  Barat.  Akses  terhadap  perawatan kesehatan merupakan faktor penting bagi pembangunan  ekonomi.  Ini  menjelaskan mengapa  proporsi  besar  anggaran  dalam strategi  penanggulangan  kemiskinan  di- investasikan  dalam  bidang  kesehatan. Kemiskinan  sangat  mahal  harganya. Kemiskinan  menghambat  pembangunan ekonomi, menurunkan produktivitas, dan memicu instabilitas dan konflik sosial. 6
Awal  tahun  2014,  tepat  pada  tanggal 1  Januari  Pemerintah  Indonesia  melalui Kementerian  Kesehatan  mengoperasikan Program      Jaminan  Kesehatan  Nasional (JKN).  Program  ini  diselenggarakan  oleh BPJS  (Badan  Penyelenggara  Jaminan  So- sial) Kesehatan yang merupakan lembaga yang  dibentuk  berdasarkan    Undang- undang    No.  24  Tahun  2011  tentang  Ba- dan Penyelenggara  Jaminan Sosial   yang diamanatkan  dalam  Undang-  Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jamin- an  Sosial  Nasional   (SJSN). Jaminan Ke- sehatan  Nasional  (JKN)  ini  dijadikan sebagai  upaya  Pemerintah  untuk  meng- ayomi masyarakat  kecil  yang  selama  ini
6 Edi  Suharto, Kemiskinan  dan  Perlindungan Sosial  di  Indonesia  Menggagas  Model  Jaminan  sosial Universal Bidang Kesehatan ,... hlm. 59.
kesulitan  untuk  mendapatkan  pelayanan kesehatan. 7
Menurut UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 1  ayat  (1)  tentang  Badan  Penyelenggara Jaminan  Sosial,  bahwa  Badan  Penyeleng- gara  Jaminan  Sosial  yang  selanjutnya disingkat  BPJS  adalah  badan  hukum yang  dibentuk  untuk  menyelenggarakan program  jaminan  sosial.  Ruang  lingkup BPJS  dalam  Undang-undang  ini  tercan- tum  pada  Pasal  5  dan  Pasal  6,  yang menyatakan bahwa BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan  dan  BPJS  Ketenagakerjaan. BPJS  Kesehatan  menyelenggarakan  pro- gram jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan  menyelenggarakan  pro- gram  Jaminan  kecelakaan  kerja,  Jaminan hari  tua,  Jaminan  pensiun  dan  Jaminan kematian. 8
Peraturan  BPJS  Kesehatan  No.  1  Ta- hun 2014 Pasal 1 menyatakan bahwa BPJS Kesehatan  adalah  badan  hukum  publik yang  diamanahkan  oleh  Undang-undang untuk menyelengarakan program  Jamin- an  Kesehatan. 9 BPJS  (Badan  Penyeleng- gara  Jaminan  Sosial)  Kesehatan  meru- pakan  Badan  Usaha  Milik  Negara  yang ditugaskan  khusus  oleh  pemerintah  un- tuk  menyelenggarakan  jaminan  pemeli- haraan  kesehatan  bagi  seluruh  rakyat
7 Didi  Sukardi, Pengelolaan  Dana  Badan Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam , Jurnal Kajian Hukum Islam  Vol.  1  No.  1,  (Cirebon:  Fakultas  Syariah  dan Ekonomi  Islam  IAIN  Syekh  Nurjati  Cirebon,  2016), hlm. 97.
8 Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011 tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Kesehatan, Pasal 1, Pasal 5 dan Pasal 6.
9 Peraturan  Badan  Penyelenggara  Jaminan Kesehatan  Nomor  1  tahun  2014  tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, Pasal 1.
Indonesia,  terutama  untuk  Pegawai  Ne- geri  Sipil,  Penerima  Pensiun  PNS  dan TNI/POLRI,  Veteran,  Perintis  Kemer- dekaan  beserta  keluarganya  dan  Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. 10
Adapun kepesertaan BPJS Kesehatan dalam  Peraturan  BPJS  tersebut  terdiri dari  peserta  PBI  (Penerima  Bantuan Iuran)  Jaminan  Kesehatan  dan  peserta bukan  PBI  Jaminan  Kesehatan.  Peserta PBI  Jaminan  Kesehatan  terdiri  atas  orang yang  tergolong  fakir  miskin  dan  orang tidak  mampu.  Sedangkan  peserta  bukan PBI  Jaminan  Kesehatan  terdiri  dari  Pe- kerja Penerima Upah dan anggota keluar- ganya termasuk warga negara asing yang bekerja  di  Indonesia  paling  singkat  6 (enam)  bulan  dan  anggota  keluarganya; Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  dan  ang- gota keluarganya termasuk warga negara asing  yang  bekerja  di  Indonesia  paling singkat  6  (enam)  bulan  dan  anggota  ke- luarganya;  serta  Bukan  Pekerja  dan anggota keluarganya. 11
Tanggal  4  Agustus  2015  diadakan pertemuan  antara  BPJS  Kesehatan,  MUI, Pemerintah,  DJSN  dan  OJK  Sehubungan dengan Putusan dan Rekomendasi Ijtima’ Ulama  Komisi  Fatwa  MUI  Se-Indonesia tentang  Penyelenggaraan  Jaminan  Kese- hatan  Nasional  oleh  BPJS  Kesehatan,  hal- hal  yang  telah  di  sepakati  antara  para pihak tersebut  untuk  mengklarifikasi  isu-
10 Didi  Sukardi, Pengelolaan  Dana  Badan Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan dalam Perspektif Hukum Islam ,... 97. 11 Peraturan  Badan  Penyelenggara  Jaminan Kesehatan  Nomor  1  tahun  2014  tentang Penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan,  Pasal  4,  Pasal 5 dan Pasal 6.
isu  yang  berkembang  di  masyarakat, yaitu sebagai berikut. 12
Pertama,  telah  dicapai  kesepahaman para pihak untuk melakukan pembahasan lebih  lanjut  terkait  dengan  putusan  dan rekomendasi Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI  se-Indonesia  tentang  penyeleng- garaan  Jaminan  Kesehatan  Nasional  oleh BPJS Kesehatan, dengan  membentuk tim bersama yang terdiri dari BPJS Kesehatan, MUI, Pemerintah, DJSN, dan OJK. 13
Kedua,  rapat  bersepaham  bahwa  di dalam keputusan dan rekomendasi ijtima’ Ulama  Komisi  Fatwa  MUI  se-Indonesia tentang  Penyelenggaraan  Jaminan  Kese- hatan  Nasional  oleh  BPJS  Kesehatan, tidak ada kosan kata “haram”. 14
Ketiga,  masyarakat  diminta  tetap mendaftar  dan  tetap  melanjutkan  kepe- sertaannya  dalam  program  Jaminan Kesehatan  Nasional  yang  diselengga- rakan  BPJS  Kesehatan,  dan  selanjutnya perlu  adanya  penyempurnaan  terhadap program  Jaminan  Kesehatan  Nasional sesuai  dengan  nilai-nilai  syariah  untuk memfasilitasi  masyarakat  yang  memilih program yang sesuai dengan syariah. 15
12 Humas, pertemuan  antara  BPJS  Kesehatan, MUI, Pemerintah, DJSN dan  OJK  Sehubungan dengan Putusan  dan  Rekomendasi  Ijtima’  Ulama  Komisi Fatwa  MUI  Se-Indonesia  Tentang  Penyelenggaraan Jaminan  Kesehatan  Nasional  oleh  BPJS  Kesehatan , melalui: <http://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/in- dex.php/post/read/2015/357/Hasil-Pertemuan- Antara-BPJS-Kesehatan-MUI-Pemerintah-DJSN-dan- OJK-Sehubungan-dengan-Putusan-dan-Rekomen- dasi-Ijtima-Ulama-Komisi-Fatwa-MUI-Se-Indonesia- Tentang-Penyelenggaraan-Jaminan-Kesehatan- Nasional-oleh-BPJS-Kesehatan> diakses pada tanggal 28 Desember 2017 pukul 06.57 WIB.
13 Ibid.
14 Ibid. 15 Ibid.
Sebagai  catatan  awal,  info  yang  ber- edar  di  media  masih  simpang  siur.  Yang pasti  sepanjang  yang  BPJS  Kesehat- an   ketahui,   belum  ada  fatwa  MUI  yang menyatakan  bahwa  BPJS  Kesehatan  ha- ram.  Yang  ada  adalah  rekomendasi  hasil ijtima  ulama  Komisi  Fatwa.  Sifatnya rekomendasi,  terkait  panduan  jaminan kesehatan  nasional  dan  BPJS  Kesehatan. Isi  rekomendasinya  ada  dua  yaitu  agar pemerintah  membuat  standar  minimum atau  taraf  hidup  layak  dalam  kerangka jaminan  kesehatan  yang  berlaku  bagi setiap  penduduk  negeri  sebagai  wujud pelayanan  publik  sebagai  modal  dasar bagi  terciptanya  suasana  kondusif  di masyarakat tanpa melihat  latar belakang- nya  dan  agar  pemerintah  membentuk aturan,  sistem,  dan  memformat  modus operandi  BPJS  Kesehatan  agar  sesuai dengan prinsip syariah. 16
Dewan  Syariah  Nasional-Majelis  Ula- ma Indonesia (DSN-MUI), setelah menim- bang  bahwa  jaminan  sosial  kesehatan yang diselenggarakan oleh Negara berda- sarkan  peraturan  perundang-undangan bermanfaat  bagi  masyarakat;  bahwa  pe- nyelenggaraan  jaminan  sosial  kesehatan selama  ini  tidak  sesuai  syariah  karena mengandung unsur riba dan gharar seba- gaimana keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-5 Tahun 2015 di Tegal, Jawa Tengah; bahwa masyarakat memerlukan  penyelenggaraan  jaminan sosial  kesehatan  yang  sesuai  dengan
16 Humas, Info Penting Terkait Pemveritaan Fat- wa MUI , melalui: <http://bpjs-kesehat- an.go.id/bpjs/index.php/post/read/2015/354/Info- penting-terkait-pemberitaan-fatwa-MUI> diakses pada tanggal 28 Desember 2017 pukul 07.01 WIB.
syariah,  bahwa  berdasarkan  pertimbang- an  perlu  ditetapkan  fatwa  Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehat- an  yang  sesuai  dengan  Syariah  Islam untuk  dijadikan  pedoman.  Maka  pada tanggal  22  Desember  2015,  Dewan Syariah  Nasional-Majelis  Ulama  Indone- sia  (DSN-MUI)  memutuskan  dan  mene- tapkan  Fatwa  DSN-MUI  No.98/DSN- MUI/XII/2015  tentang  Pedoman  Penye- lenggaraan  Jaminan  Sosial  Kesehatan Syariah. 17

## PEMBAHASAN
Asuransi  dalam  Kamus  Lengkap Ekonomi  disebut assurance atau  asuransi yang  berarti  pertanggungan  atau  perjan- jian  antara  dua  pihak  dimana  pihak pertama  berkewajiban  membayar  iuran dan  pihak  kedua  berkewajiban  membe- rikan  jaminan  sepenuhnya  kepada  pihak pertama  apabila  terjadi  sesuatu  yang menimpanya. 18
Dalam  bahasa  Arab,  asuransi  dikenal dengan  Istilah at- ta’min ,  penanggung  di- sebut mu’ammin ,  tertanggung  disebut mu’amman  lahu atau musta’min . At-ta ’min ( نْيِمْأَّتلا ) diambil  dari  kata amana ( َنَمَا )  yang artinya memberi perlindungan, ketenang- an,  rasa  aman,  dan  bebas  dari  rasa  takut, seperti  yang  disebutkan  dalam  QS. Quraisy ayat 4, yaitu sebagai berikut. 19
17 Dewan  Syariah  Nasional,  “Fatwa  DSN -MUI No.  98/DSN-MUI/XII/2015  tentang  Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial K esehatan Syariah”. 18 Sumadji P, Yudha Pratama, dan Rosita, Kamus Lengkap  Ekonomi, (Semarang:  Wipress,  2006),  hlm. 68.
19 Muhammad  Syakir  Sula, Asuransi  Syariah (Life  and  General):  Konsep  dan  Sistem  Operasional, Cet ke-1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 28.
ِِۢف  وَخ   نِّم م هَنَماَءَو  ٖعو ج نِّم م هَمَع طَأ ٓيِذَّلٱ ٤
Artinya:
“Yang telah memberi makanan kepada  mereka  untuk  menghilangkan lapar  dan  mengamankan  mereka  dari ketakutan.” 20
Menurut Peraturan BPJS No. 1 Tahun 2014 Pasal 1 bahwa BPJS (Badan    Penye- lenggara  Jaminan      Sosial)      Kesehatan merupakan  Badan  Usaha  Milik  Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk  menyelenggarakan  jaminan  peme- liharaan  kesehatan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia,  terutama  untuk  Pegawai  Ne- geri  Sipil,  Penerima  Pensiun  PNS  dan TNI/POLRI,  Veteran,  Perintis  Kemerde- kaan  beserta  keluarganya      dan     Badan Usaha    lainnya ataupun    rakyat    biasa. BPJS  Kesehatan  adalah  badan  hukum publik  yang  diamanahkan  oleh  Undang- undang  untuk  menyelengarakan    pro- gram  jaminan kesehatan. 21
Adapun  bahasan  mengenai  ruang lingkup  BPJS  terdapat  pada  UU  No.  24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial  (BPJS)  Pasal  5  ayat  (2), yaitu  bahwa  BPJS  terdiri  dari  BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. 22
Peraturan  Badan  Penyelenggara  Ja- minan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  Nomor  1 Tahun  2017  tentang  Pemerataan  Peserta di  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama Pasal  1  ayat  (2)  bahwa  Badan  Penye-
20 Muhammad Shohib Thohir, Mushaf Aisyah Al- Qur’an dan Terjemah,.. . hlm. 602. 21 Peraturan  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  (BPJS)  Nomor  1  Tahun  2014  tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Pasal 1.
22 UU  No.  24  Tahun  2011  tentang  Badan Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Pasal  5  ayat (2).
lenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang  selanjutnya  disingkat  BPJS  Kese- hatan  adalah  badan  hukum  yang  diben- tuk  untuk  menyelenggarakan  program Jaminan  Kesehata.  Adapun  pengertian Jaminan  Sosial  Kesehatan  menurut  Pasal 1  ayat  (1)    undang-undang  tersebut  bah- wa  Jaminan  Sosial  Kesehatan  adalah jaminan  berupa  perlindungan  kesehatan agar  Peserta  memperoleh  manfaat  peme- liharaan  kesehatan  dan  perlindungan dalam  memenuhi  kebutuhan  dasar  kese- hatan  yng  diberikan  kepada  setiap  orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 23
BPJS  Kesehatan  yang  merupakan badan  hukum  publik  yang  bertanggung jawab  langsung  kepada  presiden  untuk mengelola  jaminan  kesehatan  seluruh rakyat Indonesia ini bila dilihat dari jenis usaha  dan  manfaatnya,  termasuk  ke dalam asuransi sosial. Sebagaimana telah penulis  paparkan  dalam  macam-macam asuransi  pada  tinjauan  teoritis  bahwa asuransi  dilakukan  oleh  pihak  peme- rintah  dengan  tujuan  memberikan  man- faat  untuk  masa  depan  rakyatnya,  yang khusus  bergerak  di  bidang  jasa  perlin- dungan  terhadap  keselamatan  jiwa  dan raga  masyarakat  umum  dari  ancaman bahaya kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja,  penyakit,  berkurangnya  penda- patan  karena  pensiun,  berkurangnya kemampuan  kerja  karena  usia  lanjut disebut  dengan  asuransi  sosial.  BPJS
23 Peraturan  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial  (BPJS)  Kesehatan  Nomor  1  Tahun  2017 tentang  Pemerataan  Peserta  di  Fasilitas  Kesehatan Tingkat Pertama Pasal 1 ayat (1).
Kesehatan  tidak  termasuk  kedalam asuransi  bisnis  atau  komersial  karena berdasarkan  pasal  4  UU  No.  24  Tahun 2011  tentang  BPJS  bahwa  salah  satu prinsip  BPJS  Kesehatan  adalah  Nirlaba, yaitu bahwa DJS yang dikelola oleh BPJS Kesehatan  dari  peserta  merupakan  dana amanah  secara  nirlaba  atau  tidak  untuk mencari  laba  melainkan  untuk  meme- nuhi  kepentingan  para  peserta  BPJS Kesehatan.
Dari  berbagai  macam  akad  yang harus  dijadikan  pedoman  oleh  BPJS Kesehatan  dalam  ketentuan  Fatwa  DSN- MUI  No.98/DSN-MUI/XII/2015  tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Jaminan  So- sial  Kesehatan  Syariah,  berdasarkan  hasil wawancara  yang  telah  penulis  lakukan dengan  pihak  BPJS  Kesehatan  Bandung, bapak Fita Pani Firdaus Staf Administrasi, Umum  dan  Kesekretariatan  juga  bapak Acep  Arief  Hermansyah  sebagai  Pelak- sana (Staf PMP) BPJS Kesehatan Bandung, mereka  berpendapat  bahwa  sepenuhnya akad-akad  itu  telah  dilakukan  dan  telah terlaksana  di  BPJS  Kesehatan  Bandung sesuai  dengan  ketentuan  akad  dalam  isi fatwa  tersebut,  hanya  saja  transaksi  yang ada  dilapangan  belum  ada  istilah  atau penamaan akad-akad syariah seperti yang disebutkan  dalam  fatwa,  namun  maksud dari  akad-akad  syariah  itu  sudah  ter- laksana. 24
Berdasarkan  penelitian  yang  telah penulis  lakukan  dilapangan,  mengenai
24 Wawancara  dengan  bapak  Fita  Pani  Firdaus Staf  Administrasi,  Umum  dan  Kesekretariatan  juga bapak  Acep  Arief  Hermansyah  sebagai  Pelaksana (Staf PMP) BPJS Kesehatan Bandung pada hari Rabu 25 April 2018.
ketentuan  akad  yang  ada  dalam  Fatwa DSN-MUI  No.98/DSN-MUI/XII/2015  ten- tang  Pedoman  Penyelenggaraan  Jaminan Sosial  Kesehatan  Syariah  bahwa  akad yang  ada  di  BPJS  Kesehatan  Bandung telah  memenuhi  unsur ‘aqidain dan  me- menuhi  akad ta’awun, namun  belum memenuhi  ketentuan  akad-akad  syariah sepenuhnya  karena  didalamnya  masih terdapat unsur bunga sebagaimana tercantum dalam laporan keuangannya.
Ketentuan  iuran  dan  layanan  yang tercantum  dalam  Fatwa  DSN-MUI  No. 98/DSN-MUI/XII/2015  tentang  Pedoman Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  Kese- hatan  Syariah,  disebutkan  bahwa  BPJS Kesehatan harus memberikan kemudahan bagi  semua  peserta  BPJS  di  seluruh wilayah  Indonesia  untuk  mendapatkan pelayanan  yang  baik  sesuai  dengan  hak mereka.
Mengenai  hal  ini  BPJS  Kesehatan sebenarnya  telah  melakukan  program yang  memberikan  kemudahan  kepada masyarakat agar mendapatkan pelayanan dengan  mudah.  BPJS  Kesehatan  sebagai wakil  Peserta-Kolektif  juga  selalu  melak- sanakan  tugasnya  dengan  bertanggung jawab untuk mengupayakan agar besaran pembayaran  imbalan  dan  membayarnya kepada fasilitas layanan kesehatan (Faskes)  melalui  sistem  yang  adil  dan transparan.  BPJS  Kesehatan  menunaikan kewajibannya dengan baik kepada Faskes sesuai  perjanjian  dan  Faskes  wajib  mem- berikan  layanan  kesehatan  kepada  Peser- ta-Individu  sesuai  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  juga  wajib
menolong  pasien  dan  dilarang  menolak dan/atau mengabaikannya.
Meskipun  BPJS  Kesehatan  telah  ber- usaha  memberikan  pelayanan  sesuai dengan  ketentuan  yang  ada,  namun masih  banyak  peserta  BPJS  Kesehatan yang  belum  mengetahui  kewajiban  yang harus dilakukannya dan hak yang berhak diperolehnya,  dari  mulai  pembuatan kartu  BPJS  Kesehatan  yang  relatif  lama, pelayanan  di  banyak  Faskes  yang  sering dinomorduakan dibanding dengan pasien yang  bayar  mandiri,  karena  memang Faskes  lebih  mengutamakan  pasien  yang dalam  keadaan  darurat  dan  butuh  pena- nganan cepat baik peserta BPJS Kesehatan maupun  pasien  yang  bayar  mandiri, sehingga  banyak  peserta  BPJS  Kesehatan yang  berpindah  untuk  bayar  Faskes secara mandiri tanpa menggunakan kartu BPJS  Kesehatan,  tapi  tak  sedikit  peserta BPJS  Kesehatan  yang  rela  mengantri  dan sabar  agar  mendapat  pelayanan  dari Faskes dengan biaya yang ringan.
Mengenai  ketentuan  terkait  Dana Jaminan  Sosial  yang  bersifat  negatif, bapak  Acep  Arief  Hermansyah  mema- parkan  bahwa  Pemerintah  selalu  berpe- ran aktif didalamnya dengan menghibah- kan dana untuk menutupi negatif  DJS. 25
Menurut  ketentuan  Fatwa  DSN-MUI No.  98/DSN-MUI/XII/2015  tentang  Pedo- man  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial Kesehatan Syariah, dalam hal Pemerintah belum  memiliki  alokasi  anggaran  untuk menanggulangi  DJS  bernilai  negatif,  pe- merintah  dapat  menutupinya  dengan
akad  qardh  dan  dalam  hal  pemerintah belum  menghibahkan  dana  untuk  men- cukupi  DJS  yang  bernilai  negatif,  maka BPJS  Kesehatan  wajib  memberikan  dana talangan  kepada  DJS  dengan  meng- gunakan akad qardh atau kafalah.
Sama  halnya  dengan  ketentuan  yang ada  dalam  Fatwa  Dewan  Syari'ah  Nasio- nal  NO:  53/DSN-MUI/III/2006  tentang Akad tabarru’ pada  Asuransi  Syari’ah bahwa  Jika  terjadi  defisit  underwriting atas  dana tabarru’ (defisit  tabarru’)  dalam hal  ini  Dana  Jaminan  Sosial,  maka  per- usahaan  asuransi  wajib  menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk Qardh (pinjaman).  BPJS  Kesehatan  menang- gulanginya  dengan  memberikan  dana talangan kepada DJS, pada sisi ini terlihat bahwa  BPJS  Kesehatan  sudah  sesuai dengan prinsip syariah.
Ketentuan-ketentuan  tersebut  selalu dilakukan  oleh  Pemerintah  juga  BPJS Kesehatan  dalam  menutupi  DJS  yang bernilai negatif, hanya saja transaksi yang ada  di  lapangan  masih  mengandung unsur bunga dilamnya.
Sama  halnya  dengan  Dana  Jaminan Sosial  yang  bersifat  negatif,  ketentuan terkait  Kesulitan  Aset  Dana  Jaminan Sosial  dalam  Fatwa  DSN-MUI  No. 98/DSN-MUI/XII/2015  tentang  Pedoman Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  Kese- hatan  Syariah,  dinyatakan  bahwa  BPJS Kesehatan  dapat  memberikan  talangan berdasarkan  akad kafalah atau qardh ke- pada  aset  DJS  untuk  menanggulangi kesulitan  likuiditas  dan  dalam  hal  BPJS Kesehatan  tidak  dapat  memberikan  ta- langan,  atau  dapat  memberikan  talangan
namun  tidak  mencukupi  untuk  menang- gulangi  kesulitan  likuiditas  aset  Dana Jaminan  Kesehatan,  pemerintah  dapat memberikan  talangan  berdasarkan  akad kafalah atau qardh .
Ketentuan  terkait  Penempatan  dan Pengembangan  DJS  dalam  Fatwa  DSN- MUI  No.98/DSN-MUI/XII/2015  tentang Pedoman  Penyelenggaraan  Jaminan  So- sial Kesehatan Syariah, disebutkan bahwa BPJS  Kesehatan  wajib  memiliki  rekening penampungan  DJS  pada  bank  syariah, BPJS  Kesehatan  sebagai  wakil  Peserta- Kolektif  wajib  melakukan  pengelolaan portofolio  DJS  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  syariah,  BPJS  Kesehatan  sebagai wakil  Peserta-Kolektif  tidak  boleh  me- ngembangkan  DJS  pada  kegiatan  usaha dan/atau  transaksi  keuangan  yang  ber- tentangan dengan prinsip-prinsip syariah, dan  BPJS  Kesehatan  sebagai  wakil Peserta-Kolektif  dalam  upaya  mengem- bangkan  DJS  harus  menggunakan  akad- akad yang sesuai prinsip-prinsip syariah.
Mengenai  ketentuan  terkait  penem- patan  dan  pengembangan  DJS  ini,  bapak Fita  Pani  Firdaus  menyatakan  bahwa  pe- nempatan  dan  pengembangan  DJS  dila- kukan  di  kantor  pusat  BPJS  Kesehatan yang  berada  di  Jl.  Letjend  Suprapto  Kav. 20  No.  14  Cempaka  Putih  Jakarta  Pusat, terkait  ketentuan  BPJS  Kesehatan  wajib memiliki  rekening  penampungan  DJS pada  bank  syariah  beliau  berpendapat bahwa  ketentuan  ini  belum  terlaksana karena  sejauh  ini  BPJS  Kesehatan  baru bekerja sama dengan Bank Mandiri, Bank
BRI  dan  Bank  BNI  juga  pos  Indonesia. 26 Namun  sampai  saat  ini  belum  diketahui dengan  jelas  mengenai  tempat  penem- patan  DJS  atau  investasi  untuk  me- ngembangkan  DJS  itu,  apakah  tempat investasi itu sudah sesuai dengan syariah atau belum.
Ketentuan terkait sanksi dalam Fatwa DSN-MUI  No.  98/DSN-MUI/XII/2015  ten- tang  Pedoman  Penyelenggaraan  Jaminan Sosial  Kesehatan  Syariah,  menyatakan BPJS Kesehatan boleh mengenakan sanksi (ta'zir)  kepada  Pemberi  Kerja    atau  Pe- serta-Individu apabila Pemberi Kerja atau Peserta-Individu  terlambat  membayar iuran karena lalai.
Adapun dalam ketentuan denda yang sedang  berlangsung  di  BPJS  Kesehatan sekarang ini yaitu tidak ada denda keter- lambatan  pembayaran  iuran  terhitung mulai  tanggal  1  Juli  2016  denda  dike- nakan  apabila  dalam  waktu  45  (empat puluh  lima) hari  sejak  status  kepesertaan diaktifkan kembali, peserta yang bersang- kutan  memperoleh pelayanan  kesehatan rawat inap, maka  dikenakan denda sebe- sar  2,5%  dari  biaya  pelayanan kesehatan untuk  setiap  bulan  tertunggak.  Sedang- kan  mengenai  kendala  keterlambatan pembayaran iuran seperti teknis operasio- nal  atau  karena  ketidaktahuan  sudah jarang  sekali  ditemukan  dengan  berbagai kemudahan untuk mengakses BPJS Kese- hatan  pada  zaman  sekarang,  adapun kendala  kesulitan  keuangan  tidak  akan
26 Wawancara  dengan  bapak  Fita  Pani  Firdaus Staf  Administrasi,  Umum  dan  Kesekretariatan  juga bapak  Acep  Arief  Hermansyah  sebagai  Pelaksana (Staf PMP) BPJS Kesehatan Bandung pada hari Rabu 25 April 2018.
terjadi  karena  mereka  yang  benar-benar tidak  mampu  termasuk  peserta  PBI  yang iurannya  dibayarkan  oleh  pemerintah. Selain itu, di BPJS Kesehatan sekarang ini bahwa  uang  yang  berasal  dari  denda diakumulasikan  kedalam  DJS,  karena semua  dana  yang  berasal  digunakan untuk kepentingan rakyat pula.
Berdasarkan  tiga  prinsip  utama  asu- ransi  syariah  yang  dikemukakan  para pakar  ekonomi  Islam  yang  telah  penulis sampaikan  pada  kerangka  pemikiran, yaitu:  saling  bertanggung  jawab,  saling bekerja  sama  atau  saling  membantu,  dan saling  melindungi  penderitaan  satu  sama lainnya.  Islam  mengajarkan  bahwa  sesa- ma  manusia  harus  memiliki  tanggung jawab  untuk  saling  membantu  satu  sama lain.  Hal  ini  diterapkan  dalam  pelak- sanaan  jaminan  asuransi  kesehatan  di BPJS  Kesehatan,  terlihat  dalam  prinsip yang  dianutnya  pun  kegotongroyongan. Hal  ini  pun  diterapkan  dalam  pelak- sanaan  jaminan  asuransi  kesehatan  di BPJS  Kesehatan,  terlihat  dalam  prinsip yang  dianutnya  pun  kegotongroyongan yang  mana  para  peserta  BPJS  Kesehatan membayar  iuran  dengan  akad  hibah, yang  akan  digunakan  untuk  menolong peserta  lain  yang  terkena  musibah,  se- dangkan  BPJS  Kesehatan  bertindak  seba- gai  pengelola  dana  hibah.  Sesuai  dengan firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang dilakukan  peneliti  di  BPJS  Kesehatan Bandung,  analisis  pelaksanaan  jaminan
asuransi  kesehatan  di  BPJS  Kesehatan Bandung  dan  sinkronisasinya  dengan Fatwa  DSN-MUI  No.  98/DSN-MUI/XII/ 2015  tentang  Pedoman  Penyelenggaraan Jaminan  Sosial  Kesehatan  Syariah,  maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
BPJS  Kesehatan  merupakan  Badan Usaha  Milik  Negara  yang  ditugaskan khusus  oleh  pemerintah  untuk  menye- lenggarakan  jaminan  pemeliharaan  kese- hatan bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS Kesehatan  termasuk  kedalam  asuransi sosial,  yang  kepesertaanya  terdiri  dari Peserta  PBI  (orang  miskin  dan  tidak mampu)  yang  iurannya  dibayarkan  oleh pemerintah  dan  Peserta  Bukan  PBI  yang iurannya  dibayarkan  oleh  pribadi  atau pemberi kerja. Pendaftaran peserta Jamin- an  Kesehatan  dapat  dilakukan  baik  sen- diri-sendiri  maupun  kolektif  secara  mi- grasi data atau manual. Setelah mendaftar perseta  akan  mendapatkan  identitas  pe- serta  dan  memperoleh  manfaat  Jaminan Kesehatan mencakup pelayanan promotif, preventif,  kuratif,  dan  rehabilitatif.  Tidak ada  denda  keterlambatan  pembayaran iuran,  hanya  saja  dikenakan  denda  2,5% untuk  tiap  bulan  tertunggak  apabila  pe- serta  memperoleh  pelayanan  rawat  inap. Dengan  demikian,  pelaksanaan  jaminan asuransi  kesehatan  di  BPJS  Kesehatan Bandung  sudah  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan  yang  ada  baik  dari segi  kepesertaan,  pendaftaran,  iuran,  la- yanan,  maupun  mekanisme  pembayaran dendanya.
Pelaksanaan  jaminan  asuransi  kese- hatan  di  BPJS  Kesehatan  Bandung  baik
dari segi kepesertaan, iuran, layanan, dan denda  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  perundang-undangan,  namun tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada dalam  Fatwa  DSN-MUI  No.  98/DSN- MUI/XII/2015  tentang  Pedoman  Penye- lenggaraan  Jaminan  Sosial  Kesehatan Syariah,  karena  belum  memenuhi  semua
unsur  akadnya,  belum  memiliki  rekening penampungan  DJS  di  Bank  Syariah, memperoleh pendapatan dari bunga, alur pengembangan  dan  penempatan  DJS belum  jelas  dan  investasinya  bukan ditempat  investasi  yang  sesuai  dengan syariah
.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
A.  Djazuli  dan  Yadi  Janwari.  2002. Lembaga-lembaga  Perekonomian  Umat  (Sebuah Pengenalan). Cetakan Ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Abdul  Azis  Dahlan.  2000. Enksiklopedi  Hukum  Islam. Cet Ke-4 . Jakarta:  Ichtiar  Baru van Hoeve.
Abdul  Ghofur  Anshori.  2008.  Penerapan  Prinsip  Syariah  dalam  Lembaga  Keuangan Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Abdul kadir Muhammad. 2006. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Abdullah  Amrin.  2010.  Meraih  Berkah  melalui  Asuransi  Syariah:  ditinjau  dari Perbandingan  dengan  Asuransi  Konvensional.  Jakarta:  PT  Elex  Media Komputindo.
Afzalul  Rahman.  1996. Doktrin  Ekonomi  Islam. Jilid  4,  diterjemahkan  oleh  Soeroyo  dan Nastagin. Yogyakarta: Dana Bahkti Wakaf.
Ahmad  Mudjab  Mahalli  dan  Ahmad  Rodhi  Hasbullah.  2004. Hadist-hadist  Muttafaq ‘Alaih: Bagian Munakahat dan Mu’amalat. Jakarta: Prenada Media.
Ahsin W Alhafidz. 2007. Fikih Kesehatan, Jakarta: AMZAH.
AM. Hasan Ali. 2004. Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis. Cet Ke-1. Jakarta: Prenada Media.
Cik Hasan Bisri. 1998. Penuntun penyusunan rencana penelitian dan penulisan skripsi (Bidang Ilmu Agama Islam). Jakarta: Logos.
Dinna  Wisnu.  2012.  Politik  Sistem  Jaminan  Sosial:  Menciptakan  Rasa  Aman  dalam Ekonomi Pasar. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Edi Suharto. 2013. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan sosial Universal Bidang Kesehatan. Bandung: ALFABETA.
Fuad  Muhammad  Fahruddin.  1985. Riba  dalam  Bank,  Koperasi,  Perseroan  dan  Asuransi, Bandung: PT. Al-Ma’arif.
Gemala  Dewi,  Wirdyaningsih,  dan  Yeni  Salma  Barlinti.  2013. Hukum  Perikatan  di Indonesia. Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Gemala Dewi. 2004. Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia. Cetakan ke-1. Jakarta: Prenada Media.
Hendi Suhendi. 2014. Fiqh Muamalah. Cetakan ke-9. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Ismail Nawawi. 2009.  Ekonomi Kelembagaan Syariah : dalam Pusaran Perekonomian Global Sebuah Tuntutan dan Realitas. Surabaya: CV Putra Media Nusantara.
Junaidi Ganie. 2013. Hukum Asuransi di Indoesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Karnaen  A  Perwataatmadja.  1996. Membumikan  Ekonomi  Islam  di  Indonesia. Depok: Usaha Kami.
Lexy J Moleong. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
M  Daud  Ali.  2004.  Hukum  Islam:  Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Islam  di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Muhammad Shohib  Thohir. 2010. Mushaf Aisyah Al- Qur’an  dan Terjemah. Jakarta: Jabal Rudhotul Jannah.
Muhammad Syafi’i Antonio. 1994.  Prinsip  Dasar Operasional Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia. Jakarta: Badan Arbitrase Muamalat Indonesia.
Muhammad Syakir Sula. 2004. Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional. Cet ke-1. Jakarta: Gema Insani Press.
Mustiko  Djati.  Manajemen  Asuransi  Syariah  Keberhasilan  Menjual  Asuransi  Syariah Dunia dan Akhirat, Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
NH Muhammad Firdaus. 2005. Ekonomi Syariah. Jakarta: Renansiam.
Subekti  dan  Tjitrosudibio.  2014.  Kitab  Undang-undang  Hukum  Dagang  dan  Undang- undang Kepailitan. Jakarta: Balai Pustaka.
Sugiyono. 2010. Metode penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).
Cetakan ke-15. Bandung: ALFABETA.
Suharsimi Arikunto. 2010. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik . Edisi Revisi, Cet 14. Jakarta: Rineka Cipta.
Sumadji  P,  Yudha  Pratama,  dan  Rosita.  2006. Kamus  Lengkap  Ekonomi. Semarang: Wipress.
Syahrul Anwar. 2010. Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh. Bogor: Ghalia Indonesia.
Umer  Capra.  1997. Al-Qur'an  Menuju  Sistem  Moneter  yang  Adil. Yogyakarta:  PT  Dana Bakti Prima Yasa.
Wirdyaningsih. 2005. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
Yadi Janwari. 2005. Asuransi Syariah. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
Yadi Janwari. 20015. Fiqh Lembaga Keuangan Syariah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Zainuddin Ali. 2008. Hukum Asuransi Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
Lain-lain:
Dewan  Syariah  Nasional,  “Fatwa  Dewan  Syari'ah  Nasional  No.  21/DSN-MUI/X/2001 tentang  Pedoman Umum Asuransi Syari’ah”.
Dewan  Syariah  Nasional,  “Fatwa  Dewan  Syari'ah  Nasional  No.  53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad tabarru’ pada Asuransi Syari’ah”.
Dewan  Syariah  Nasional,  “Fatwa  Dewan  Syari'ah  Nasional  No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah”.
Didi  Sukardi, Pengelolaan  Dana  Badan  Penyelenggaraan  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan dalam  Perspektif  Hukum  Islam ,  Jurnal  Kajian  Hukum  Islam  Vol.  1  No.  1,  (Cirebon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2016).
Istiqamah.  2016.  Tinjauan  Hukum  Islam  terhadap  Praktik  Pengelolaan  Dana  Iuran Asuransi BPJS Kesehatan Study Kasus Kantor BPJS Cabang Kota Salatiga. Salatiga: IAIN Salatiga, 2016.
Muhammad  Zamroni, Ilhaq  Konsep  BPJS  dengan  Al- Ta’min  Perspektif  Qiyas ,  Jurnal Hukum  Islam  Vol.  14  No.  2,  (Nusa  Tenggara  Barat:  Fakultas  Syariah  Institut Agama Islam Qamarul Huda Bagu, 2015).
Peraturan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Kesehatan  Nomor  1  tahun  2014  tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.
Ria  Mustika.  2018.  Data  Sosialisasi  Jaminan  Kesehatan  Nasional  oleh  BPJS  Kesehatan KCU Bandung. Bandung: BPJS Kesehatan KCU Bandung.
Ria  Mustika.  2018. Implementasi  Denda  Pelayanan. Bandung:  BPJS  Kesehatan  KCU Bandung.
Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Kesehatan.
Undang-undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Kesehatan.
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
www.bpjs-kesehatan.go.id .