Jurnal  Interpretasi  Hukum | ISSN: 2746-5047 Vol. 2, No. 3 – Desember  2021,  Hal. 662-666| Tersedia online di https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum DOI: https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4172.662-666

## KEDUDUKAN ANAK ASTRA (ANAK LUAR KAWIN) DALAM HUKUM KELUARGA DAN KEWARISAN ADAT BALI
I Gede  Yudha  Rana, I Made Suwitra, Diah  Gayatri  Sudibya Fakultas  Hukum,  Universitas  Warmadewa, Denpasar-Bali,  Indonesia igedeyudharana09@gmail.com,  madesuwitra27@gmail.com,  diahgayatrisudibya@gmail.com

## Abstrak
Kehadiran  seorang  anak  dalam  keluarga  merupakan  kebahagiaan  sebagai  wujud  dari  buah  kasih pasangan  suami  istri.  Memiliki  anak  merupakan  impian  semua  orang  terutam  ketika  membentuk keluarga  baru  atau  pernikahan  sah.  Namun  hal  ini  berbanding  terbalik  dengan  anak  yang  dilahirkan tanpa  adanya  hubungan  perkawinan  yang  sah  sebelumnya  sehingga  anak  tersebut  masuk  ke  dalam golongan  anak  diluar  nikah  atau  anak  astra  yang  sesuai  dengan  Pasal  43  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan.  Anak  diluar  nikah  ini  kadang  menjadi  masalah  dalam  keluarga karena  tidak  semua  ayah  tiri  menerima keberadaan mereka. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan posisi  anak  dalam  keluarga  kewarisan  adat  di  Desa Malet Kutamesir dan menganalisis perlindungan terhadap anak astra dalam hukum keluarga dan kewarisan di Desa Adat Malet Kutamesir. Penelitian ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  empiris  dengan  pendekatan konsep ( conceptual approach ). Data  yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik wawancara serta teknik  studi  pustaka  serta  dianalisis  secara  kualitatif  dan  interpretasi  hukum  dengan  penyajian  akhir secara  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  anak  astra  hanya  memiliki  kedudukan hukum  dalam  mewarisi  harta  ibunya  saja  serta  anak  astra  berhak  mendapatkan  perlindungan  dari apapun yang terjadi di sekitar kehidupannya  baik itu di rumah atau di luar rumah.
Kata Kunci : Anak Astra, Hak Waris, Perlindungan  Hukum

## Abstract
The presence of a child in the family is happiness as a manifestation of th e fru it o f a  h usban d a nd wife's love. Having children is everyone's dream, especially when starting a new family or legal marriage. However, this is inversely proportional to children who are born without a previou s legal marriage relationship so that the child is included in the class of children outside marriage o r Astra children in accordance with Article 43 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This child out of wedlock sometimes becomes a problem in the family because not all stepfathers accept their existence. This study aims to reveal the position of children in traditional inheritance families in  th e Malet Village of Kutamesir and analyze the protection of Astra children in family law and inheritance in the Indigenous Village of Malet Kutamesir. This study uses an empirical legal research type with  a conceptual approach. The data used are primary and secondary data  o btain ed  th ro ugh  in terview techniques and literature study techniques and analyzed qualitatively and legal interpretation with  a descriptive final presentation. The results of this study reveal that a n  a stra  child  o nly h as a  lega l position in inheriting his mother's property and an astra child has the righ t to  g et p rotection f rom whatever happens around his life, be it at home or outside the home.
Keywords: Astra Children, Inheritance Rights, Legal Protection

## I. PENDAHULUAN
Persoalan menyangkut  adat di Bali diselesaikan melalui penerapan aturan ( awig-awig ) desa adat yang berlaku.  Perkumpulan  yang  paling  disetujui  untuk  menentukan  standar  masalah  yang  muncul  adalah Prajuru  desa  adat  untuk  situasi  ini  adalah  Bendesa  Adat  (Kepala  Adat)  bersama  Prajuru  lainnya melalui  pakraman (Sukerti  &  Ariani,  2018) .  Bagi  masyarakat  adat  Bali,  keberadaan awig-awig dikenal  sebagai  aturan  yang  menjadi  pedoman  bagi  desa-desa  adat  dalam  menyelesaikan permasalahan  di  pemerintahannya. Awig-awig adalah  aturan  yang  dibuat  baik  secara  tersusun  atau tidak  tertulis  yang  berlaku  untuk  semua  jaringan  di  setiap  desa adat di Bali (Surpha, 2004) . Maka di
dalam aturan perkawinan, secara eksplisit awig-awig memuat isi terkait Bab Sukerta Tata Pawongan yang  mengatur  setiap  aspek-aspek  hukum  keluarga  baik  itu  indik  pawiwahan  (perihal  perkawinan), indik nyapian (perihal perceraian), indik sentana (perihal anak keturunan), serta indik warisan (perihal pewarisan).
Pada  bagian  indik  pawiwahan,  ia  mengarahkan  tata  cara  perkawinan  (pemargin  pawiwahan), syarat-syarat perkawinan (pidabdab sang pacang mawiwaha), dan tata cara perkawinan (pawiwahan pemargin).  Secara  yuridis,  sebagaimana  ditunjukkan  dalam  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan,  tidak  mengatur  pedoman  adat  untuk  menyelesaikan  hubungan.  Karena  pada dasarnya perkawinan adalah suatu perjanjian adat dan mempunyai akibat-akibat yang sah secara lokal yang  bersangkutan,  terutama  setelah  siklus  perkawinan  terjadi,  maka  hak-hak  dan  kewajiban- kewajiban  wali,  termasuk  kerabat  dan  anggota  keluarga,  sebagaimana  ditunjukkan  oleh  hukum  adat terdekat muncul (Sembiring,  2016).
Alasan  menikah  lebih  eksplisit  antara  lain  untuk  melahirkan  anak  atau  memiliki  keturunan. Kehadiran  anak  hasil  perkawinan  merupakan  kepuasan  dan  kemajuan  bagi  wali  dan  keluarganya, meskipun  ada  yang  tidak  menyangka  bahwa  pengenalan  anak  membuat  wali  memiliki  hak  dan komitmen  untuk  menjamin  hak-hak  dasar anak, misalnya  memenuhi pendidikan anak. Perkembangan dan  kemajuan  anak,  pemberian  pelatihan  dan  kesejahteraan,  serta  pemberian  kasih  sayang.  Namun pada umumnya, tidak semua menganggap kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga merupakan suatu  kebahagiaan  jika sang anak telah dilahirkan ke dunia sebelum nikah, anak tersebut juga disebut sakit.  Seorang  anak  muda  dapat  dianggap  sebagai  anak  sejati  yang  memiliki  hubungan  dengan ayahnya  jika  dia  dilahirkan  ke  dunia  dari  pernikahan  yang  sah.  Sebaliknya,  bila  anak  yang lahir dari hasil  perkawinan  yang  tidak  sah  maka  anak  tersebut  tidak  memiliki  hubungan  perdata  dengan ayahnya serta tidak boleh mewarisi harta yang dimiliki oleh ayahnya. Sehingga anak seperti ini se ring disebut  anak  zina  atau  anak  di  luar  dari  perkawinan  sah  sesuai  dengan  Pasal  43  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menyatakan  bahwa  anak  yang  dilahirkan  dari  hasil perkawinan  yang tidak sah hanya boleh mewarisi harta ibunya serta tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya.
Tanpa  kehadiran  ayah,  anak-anak  hanya memiliki hubungan keluarga dengan ibu dan keluarga ibu,  namun  tidak  mengecualikan  hak  waris  kepada  keluarga  ibu.  Anak  itu  hanya  memenuhi  syarat untuk  warisan  yang  diklaim  oleh  ibu (Soeripto,  1973) .  Hal  ini  masih  bisa  diterapkan  untuk  seorang anak  dengan  hanya  satu  orang  tua  hadir  untuk  diakui  di  wilayah  hukum  standar  Bali  untuk  alasan tertentu.  Salah satunya melegitimasi anak-anak dengan hanya satu orang tua yang hadir dengan cara mencicil  secara  konvensional  atau  mengadakan  upacara  adat  agar  anak-anak  di  luar  nikah  dapat diakui  dan  tinggal  secara  lokal  dan  berhubungan  dengan  ibunya (Dornikus,  2015) ; (Hadikusuma, 2003) .  Seperti  di  Bali,  penting  untuk  memeriksa  bagaimana  kedudukan  yang  diberikan  kepada  anak yang disalahpahami, jika mereka adalah penerima manfaat. Atas dasar ini, sangat lazim bahwa anak- anak muda diberikan jaminan oleh negara (Witanto, 2021) . Karena kedudukan anak diluar nikah masi menjadi  masalah  serius  dalam  keluarga  maka  penelitian  ini  mengkaji  ulang  kedudukan  anak  astra dalam  hukum  kekeluargaan  dan  kewarisan  adat  bali,  serta  mengungkapkan  perlindungan  anak  yang hadir diluar  perkawinan yang sah.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  hukum  empiris  yaitu  penelitian  yang  mengkaji  dan menganalisa bekerjanya hukum dalam masyarakat ( low in action ) data utama yang digunakan adalah data  yang  bersumber  dari  lapangan (Muhammad,  2008) .  Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  konsep  ( conceptual  approach )  yang  akan  dipergunakan  untuk  menganalisis  konsep- konsep  pengaturan  mengenai  kedudukan  hukum  anak  astra.  Pengumpulan  bahan  hukum  primer dan sekunder  dilaksanakan  melalui  studi  kepustakaan  dan  wawancara.  Peneliti  membaca  dan  menelaah peraturan  Perundang-undangan  melalui  teknik  wawancara  serta  teknik  studi  data  hukum (Soekanto, 1986) .  Setelah  data  penelitian  terkumpul,  maka  peneliti  mengolah  dan  menganalisis  menggunakan teknik  analisis  bahan  hukum  secara  kualitatif dan interpretasi hukum serta  disajikan secara deskriptif analisis (Marzuki,  2016) .

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan Anak Astra dalam Hukum Keluarga Kewarisan Adat di Desa Malet Kutamesir
Berdasarkan  hukum  adat  Bali,  anak  yang  lahir  diluar  perkawinan  yang  sah  hanya  dapat  mewaris terhadap  harta  peninggalan  ibunya  dan  dari  keluarga  ibunya,  begitu  pula  bila  anak  itu  meninggal dunia  dan  meninggalkan  warisan  maka  harta  peninggalan  tersebut  juga  akan  diwariskan  kepada ibunya  atau  keluarga  ibunya.  Anak  yang  lahir  dari  perkawinan  yang  sah  maka disebut pewaris, tapi berbeda dengan perkawinan antara seorang wanita berpangkat Sudra dan seorang pria dari kelompok Tri Wangsa diketahui bahwa wanita tersebut sedang hamil dan telah memasuki masa kehamilan lebih dari lima bulan, pernikahan tidak substansial.  Perkawinan  baru dapat terjadi setelah anak dalam perut wanita  dikandung  telah  lahir,  namun  anak yang dikandung tidak dapat dilegitimasi sebagai anak yang sah (astra astra). (wawancara I Wayan Rana sebagai dengan Bendesa Adat, tanggal 28 juni2021). Anak  Astra tidak  memiliki  hubungan  yang  sama  dengan  ayahnya,  menyiratkan  bahwa  dia bukan  ahli  waris  ayahnya  meskipun  dia  dinyatakan  sebagai  anak  oleh  ayahnya.  Bagaimanapun, dengan  alasan  bahwa  untuk  situasi  ini  dia  tidak  diizinkan  untuk  diakui  sebagai  anak  muda  seja ti, posisinya  bukan  sebagai  ahli  waris  ayah  kandungnya,  dia  mungkin  akan  diatur  dengan  sengaja  oleh wali  alaminya,  sebagai  terjadi  di  Adat  Kutamesir  Malet,  anak  Astra  berjenis kelamin laki-laki dalam hidupnya  akan  dibiayai  hingga  dewasa  oleh  keluarga  ayah  kandungnya  dan  setelah  menikah  diberi tempat tinggal sebagai pekarangan di sekitar wilayah Adat Kutamesir atau rumah keluarga yang lebih jauh dari ayah kandungnya (Atmasasmita, 1997) .
Menurut  Bendesa  Adat  Malet  Kutamesir,  pola  keluarga  standar  Malet  Kutamesir  adalah patrilineal ,  yaitu  mengikuti  garis ayah (laki-laki), namun tidak hanya melihat hubungan dari sisi ayah (laki-laki),  namun  selain  itu  hubungan  kekeluargaan  dari  pihak  ibu.  Sesuai  hukum  standar  di  Kota Adat  Malet  Kutamesir,  itu  adalah  hak  yang  diperoleh  seseorang  secara  darah  atau  keturunan. Meskipun  demikian,  hak  warisan  harus  melalui  hubungan  darah  atau  kerabat  yang  dibawa  ke dunia dari  hubungan  yang  sah.  Perkawinan  yang  halal  akan melahirkan keturunan yang halal (anak-anak). Hubungan  yang  sah  antara  seorang  anak  dengan  orang  tuanya  sangat  tergantung  pada  keabsahan perkawinan  orang  tuanya.  Jadi  kerangka  hubungan  Patrilineal  ini  menganggap  hubungan  keluarga melalui  garis  laki-laki  adil,  sepanjang  garis  ini  melahirkan  setiap  individu dari daerah setempat hanya dengan  memperhatikan  anggota  keluarga  ayah  mereka  dalam  batas-batas  hubungan  keluarga,  yang disebut Purusa. Kemudian, pada saat itu bagi kerabat lainnya, anak dengan hanya satu orang tua hadir adalah  orang  lain,  oleh  karena  itu  ia  tidak  memiliki  hak  istimewa  untuk  memperoleh  dari  warisan keluarga ayah atau ibu yang mengingatnya.

## 2. Perlindungan Terhadap Anak Astra  dalam Hukum Keluarga  dan Kewarisan  di Desa Adat Malet Kutamesir
Berbicara  tentang  perlindungan  hukum  yang  sah  dari anak  astra dilakukan  dengan tujuan menjaga, merawat  serta  memelihara  agar  anak  tersebut  tetap  memperoleh  hak  keamanannya.  Seperti  dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan  dalam rumah tangga, dalam hal  ini  anak  dikatakan  sebagai  seorang  yang  lahir  ke  dunia  dari  hubungan  perkawinan  yang  sah mengikat  antara  seorang  wanita  dan  seorang  pria  tanpa  mengabaikan  seseorang  yang  dilahirkan  ke dunia  oleh  seorang  laki-laki,  meskipun  fakta  bahwa  mereka  belum  pernah  menikah  dan  wajib dianggap  sebagai  anak.  Anak  juga  merupakan  cikal  bakal  pengenalan  zaman  lain  yang  merupakan sumber daya negara, yang nantinya akan membawa nasib negara kedepannya.
Perlindungan  anak  adalah  tugas  yang  wajib  dijalankan pemerintah untuk memberikan keadaan yang  mampu  untuk  diterapkan  dalam  menjamin  hak  serta  komitmen  bagi  anak-anak  dengan  cara altruistik  yang  positif.  Untuk  keadaan  ini  anak  dilindungi  oleh  Undang-undang.  Sesuai UUNomor 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Dari  hasil  wawancara  yang  dilakukan  pada  tanggal  10  juli 2021  dengan Bendesa Adat Dari Desa Adat Malet Kutamesir yaitu I Wayan Rana  anak seharusnya dilindungi  dari  gangguan  apapun  demi  terhindar  dari  tekanan  mental  baik  di  rumah  maupun  di lingkungan  sekitar.  Desa  Adat  Malet  Kutamesir  sudah  melindungi  hal-hal  yang  kemungkinan menimpa  anak  tersebut  melalui  penerapan  awig-awig  agar  bila  terjadi  pelanggaran  mampu  diproses secara  hukum.  Tapi  hal  tersebut  masih  berupa  wacana  dari  Desa  Adat  Malet  Kutamesir,  sehingga dalam  hal  ini  sebagai  pihak  keluarga  wajib  melindungi  terlebih  dahulu  sebelum  diberlakukan  awig-
awig  dari  Desa  Adat  Kutamesir  tersebut.  Dengan  langkah  ini  anak  tersebut  masih  bisa  menikmati kepastian hak maupun hukum agar terhindar dari tekanan mental.
Adanya  perlindungan  terhadap  anak  astra  di  Desa  Adat  Malet  Kutamesir  berdasarkan wawancara dengan Bendesa pada tanggal 10 Juli  2021 menyatakan:
1. Perlindungan  oleh keluarga terkait dengan perlindungan  anak astra sisi keluarga
a. Menurut hukum Adat Malet Kutamesir  setiap keluarga wajib mengetahui wajib mengetahui dan mempunyai  silsilah  keluarga.
b. Berdasarkan  silsilah  tersebut  di  atas  maka  keluarga  akan  mengetahui  hak  dan  kewajiban keluarga  untuk  melindungi anak astra terkait dengan kepentingan atau kebutuhan anak astra di masyarakat.
2. Perlindungan  oleh Adat Malet Kutamesir, yang meliputi  perlindungan  dari sisi sekala dan niskala a. Dari sisi Sekala
1) Prajuru  Desa  Adat  Malet  Kutamesir  selalu  memberikan  pelayanan  terhadap  anak  astra karena  anak  astra  juga  bagian  dari  warga  Desa  Adat  dan  sebagai  negara  yang  harus dilindungi.
2) Anak  astra  juga  harus  dijaga  dari  sisi  hukum  sosial  di  masyarakat  dan  tidak  diijinkan  atau tidak  diperbolehkan  untuk  membeda-bedakan  dengan  anak  yang  lain  di  Desa  Adat  Malet Kutamesir dalam kehidupan  sehari-hari.
b. Dari sisi Niskala
1) Desa  adat  selalu  tidak  membeda-bedakan  anak  astra  dengan  anak  masyarakat  pada umumnya untuk melaksanakan kegiatan keagamaan menurut keyakinan yang dianut.
2) Apabila anak astra melaksanakan kegiatan keagamaan yang terkait dengan adat akan selalu diakui  dan disaksikan  secara sekala dan niskala melalui  tri upasaksi.
Desa  Adat  Malet  Kutamesir  merupakan  tempat  perlindungan  warga  bali.  Awig-awig  dan pararem  berhasil  dalam  menata  kehidupan  warga  bali,  hingga  awig-awig  yang  telah  menjadi  aturan desa  lebih  diwaspadai  oleh  masyarakat.  Dikarenakan  awig-awig  mampu  memberikan  dampak  lebih bagi pelanggar nya secara langsung. Maka dari itu perlindungan terhadap anak sangat dijamin dengan adanya  awig-awig  yang  berlaku  di  Desa  Adat  Kutamesir,  apalagi  awig-awig  ini  telah  direncanakan untuk diperbaharui  agar perlindungan  yang didapatkan lebih  dipertegas.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Dari  hasil  pembahasan  penelitian  tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  kedudukan  anak  astra dalam hukum keluarga dan Kewarisan di Desa Adat Malet kutamesir yaitu anak astra merupakan ahli waris  dari  Ibunya  saja,  tidak  memiliki  hubungan  pribadi  dengan  bapaknya,  jika  dihubungkan  dengan harta  warisan  yang  berupa  hak-hak  dan  kewajiban  yang  beralih  penguasaan  atau  kepemilikannya setelah  Ibu  anak  meninggal  dunia,  hanya  anak  astra  berhak  mewaris  harta  warisan  ibunya  saja termasuk harta asal, dan harta pusaka ibunya. Anak astra tidak mewarisi dari ayah biologisnya namun pada  umumnya  anak  astra  diberikan  harta  jiwa  dana  dan  kebutuhan  oleh  ayah  biologisnya  sebagai tanggung  jawab  atas  pengakuan  orang  tua  kepada  anaknya.  Perlindungan  anak  astra  dalam  hukum keluarga  dan  kewarisan  di  desa  Adat  Malet  Kutamesir  Anak  astra  seharusnya  dilindungi  dari gangguan  apapun  demi  terhindar  dari  tekanan  mental  baik  di  rumah  maupun  di  lingkungan  sekitar. Adanya  perlindungan  terhadap anak astra  di Desa Adat Malet Kutamesir yang meliputi perlindungan oleh  keluarga  dan  perlindungan desa adat malet kutamesir yang meliputi perlindungan dari sisi sekala dan niskala.

## 2. Saran
Berkaitan  simpulan penelitian di atas, adapun saran yang  disampaikan oleh peneliti adalah diharapkan bagi keluarga anak astra  tetap terlindungi dari sisi hukum adat, keluarga, dan hukum sosial. Kepastian Terhadap  anak  astra  tidak  dibatasi  hak-hak  untuk  hidup  dan  hak  warisan  dikarenakan  anak  astra adalah bagian dari keluarga ibu yang melahirkan agar keluarga selalu menjaga dan bertanggung jawab terkait  masa  depan  anak  astra  khususnya  di  bidang  pendidikan,  kesehatan,  dan  keamanan.  Kepada desa  adat  diharapkan  agar  menyikapi  anak  astra  di  masyarakat  selalu  mengedepankan  hak  asasi manusia dan memperbarui awig-awig berkaitan dengan  keberadaan anak  astra sehingga menjadi jelas
keberadaan  anak  astra  di  desa  Malet  Kutamesir  di  hadapan  Keluarga  Ibunya  di  masyarakat  malet kutamesir.

## DAFTAR PUSTAKA
Atmasasmita, R. (1997). Peradilan Anak di Indonesia . Mandar Maju: Bandung. Dornikus,  R.  (2015). Hukum  Perkawinan  dan  Waris  Adat  di  Indonesia .  Sura  Baya:  Laksbang Presindo .
Hadikusuma,  H. (2003). Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia . Mandar Maju. Marzuki,  P. M. (2016). “Penelitian Hukum.” Jakarta: Kencana. Muhammad, A. (2008). Hukum Pengangkutan Niaga . PT. Citra Aditya Bakti . Sembiring,  R.  (2016). Hukum  Keluarga  Harta-Harta  Benda  dalam  Perkawinan .  Raja  Grafindo Persada .
Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum . UI press: Jakarta. Soeripto. (1973). Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali . Jember: UNEJ.
Sukerti,  N.  N.,  &  Ariani,  I.  G.  A.  A.  (2018).  Budaya  Hukum  Masyarakat  Adat  Bali  Terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Wangsa. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master La w Journal) , 7 (4), 516–528. Surpha, I. W. (2004). Eksistensi Desa Adat dan Dinas di Bali . Pustaka Bali Post. Witanto,  D. Y. (2021). Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Ka win  Pa sca Kelu arnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan . Prestasi Pustaka Publisher: Jakarta.