Pengaruh Pembiayaan Mu rȃ b ah̟ ah dan Musyarakah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro di BMT Gunung Jati

## Ridwan Widagdo & Nurul Qomar
Penulis adalah dosen tetap pada Prodi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon e-mail : ridwanwidagdo@ymail.com

## Abstrak
Permodalan  usaha  suatu hal  yang  tepat  untuk  menjadi  faktor  pendorong  motivasi suatu  kegiatan  ekonomi. Dalam  pengembangan  usaha  mikro  untuk  meningkatkan kesejahteraan  ekonomi  masyarakat,  lembaga  keuangan  syariah  seperti  BMT  Gunung  Jati menawarkan  jasa  dalam  bentuk  pembiayaan murȃbah̟ah maupun  pembiayaan musyarakah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembiayaan murȃbah̟ah di BMT Gunung Jati  berpengaruh  terhadap  perkembangan  usaha  mikro,  untuk  mengetahui  apakah pembiayaan musyarakah di BMT Gunung Jati berpengaruh terhadap perkembangan usaha mikro,  dan  untuk  mengetahui  apakah  pembiayaan murȃbah̟ah dan musyarakah di  BMT Gunung  Jati  berpengaruh  terhadap  perkembangan  usaha  mikro  secara  simultan  maupun parsial. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah menggunakan penelitian kuantitatif. Alat  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu uji  validitas,  uji  reliabilitas,  uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, analisis determinasi, dan pengujian hipotesis (uji f dan uji t). Dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel pembiayaan murȃbah̟ah (X1) berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  perkembangan  usaha  mikro  (Y)  dengan  nilai t hitung >  dari  t tabel yaitu  2,603  >  1,668  dengan  taraf  signifikansi  0,014  <  0,05,  variable pembiayaan  musyarakah  (X2)  tidak  berpengaruh  positif  dan  tidak  signifikan terhadap perkembangan  usaha  mikro  (Y)  dengan  nilai  t hitung <  t tabel yaitu  0,853  <  1,668  dengan  taraf signifikansi  0,400  >  0,05,  dan  secara  simultan  variabel  pembiayaan murȃbah̟ah dan musyarakah  memiliki  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  perkembangan  usaha  mikro (Y)  dengan  nilai  F hitung >  F tabel yaitu  11,355  >  3,14.  Koefesien  determinasi  (R 2 )  diperoleh sebesar 0,431 atau 43,1% artinya dari perkembangan usaha mikro (Y) dipenaguhi oleh faktor pembiayaan murȃbah̟ah (X1) dan pembiayaan musyarakah (X2), sedangkan sisanya sebesar 56,9% dijelaskan oleh variabel lain selain dari variabel yang diteliti.
Kata kunci: Pembiayaan Murȃbah̟ah , Pembiayaan Musyarakah, dan Usaha Mikro

## Abstract
Business  capital  is  the  important  things  to  be  a  motivator  an economic  activity.  In order  to  develop  a  micro  enterprises  to  improve  the  economic  welfare  of  society,  Islamic Financial Institution such as BMT Gunung Jati Offers Services in the form of  in Murabahah Financing  aro  Musyarakah  Financing.The  formulation  of the  problem  this  research  are whether  Murabahah  Financing  in  BMT  Gunung  Jati  Influence  the  Development  of  micro business, wether Musyarakah Financing Influence The development of micro business, and to determine  wheter  that  influence  to  be  simultaneously or  partially.  The  Aim  Of  this  study  to determine whether Murabahah Financing in BMT Gunung Jati Influence the Development of micro business, wether Musyarakah Financing Influence The development of micro business, and  to  determine  wheter  that  influence  to be  simultaneously  or  partially.The  Research Methods  used  by  the  author  is  quantita tive  research.    Data  was  collected  by  distributing questionnaires, costumer interviews and image documentation. An Analytical tool used in this research  is  validity  testing, realibility  testing,  classic  assumption  tes,  multiple  linear aggression analysis, determination analysis and hyphothesis testing (between F and T). The Survey results revealed that the variable of Murabahah Financing (X1) has a positive effect and  a  signi ficant  effect on  the  micro  business  developing  (Y)  with  the  value  of  “t counting ”  > than  “t table ”  that  2,603  >  1,668  with  0,014  >  0,05  significance  level,  the  variable  of Musyarakah Financing (X2) hasn’t a positive effect and not a significant effect on t he micro business developing (Y)  with the value of “t counting ” < than “t table ” that 0,853 > 1,668 with 0,400  > 0,05  significance  level,    and  the  variable  of  murabahah  financing  and  musyarakah simultaneously has positive effect  and a significant effet on the micro business (Y) with the value of “f counting ” > “f table ” that 11, 355 > 3,14. Coefficient of determina tion (R2) obtained by  0,431  or  43,1  %,  that  means  the  development  of  micro  business  (Y)  influenced  by Musyarakah Financing (X2), while the residual of 56,9% is explained by other variable that not examined.
Keywords : Murabahah Financing, Musyarakah Financing, and Micro Business
Pendahuluan Dalam
pertumbuhan ekonomi lembanga  keuangan  turut  membantu dalam pembangunan  di  bidang  perekonomian. Dalam  pengembangan  usaha  peran  lembaga keuangan  sangat  penting,  baik  lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan  non  perbankan,  Seperti  Koperasi sangatlah berperan penting untunk mengembangkan  usaha  bagi  usaha  mikro yang membutuhkan bantuan dana permodalan untuk meningkatkan kesejahteraan  hidupnya.  Lembaga  keuangan seperti  Koperasi  menjadi  alternatif  untuk mendapatkan  permodalan  dana  pinjaman bagi usaha mikro.
Salah  satu  produk  BMT  adalah penyaluran dana kepada usaha-usaha masyarakat  melalui  kegiatan  permodalan pembiayaan.  Pembiayaan  yang  ada  di lembaga  keuangan  syariah  termasuk  BMT Gunung  Jati  adalah pembiayaan murȃbah̟ah dan musyarakah yang  mempunyai  prinsip sesuai  dengan  syariah.  Yaitu:  pembiayaan Murȃbah̟ah yang  berprinsip  jual-beli  dan keuntungannya  sesuai  yang  disepakati  dan pembiayaan Musyarakah yang  berprinsip kerjasama dan bagi hasil.
Pembiayaan itu sendiri adalah penyediaan uang sebagai pinjaman berdasarkan  persetujuan  atau  kesepakatan diakad  antara  lembaga  keuangan  dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk  melunasi  hutangnya  dalam  jangka waktu  tertentu,  dengan nisbah (keuntungan) atau bagi hasil yang sudah disepakati. Dalam lembaga  keuangan,  pembiayaan  digunakan untuk permodalan usaha.
Pembiayaan murȃbah̟ah adalah pembiayaan  yang  sering  digunakan  dalam pembiayaan  di  lembaga  keuangan  syariah baik  lembaga  keuangan  bank  maupun lembaga  keuangan  mikro  non  bank  yaitu BMT,  karena  pembiayaan murȃbah̟ah ini berprinsip  jual-beli  dan  keuntungan  sesuai yang disepakati serta mudah penerapannya.
Selain pembiayaan murȃbah̟ah, pembiayaan musyarakah ini  juga  sering digunakan  dalam  pemberian  modal  usaha. pembiayaan musyarakah ini berprinsip
kerjasama  dan  bagi  hasil  serta  mudah  dalam penerapannya, jelas dalam pembagian keuntungan  yang  disepakati  oleh  keduanya antara  lembaga  keuangan  dan  pengusaha mikro,  serta  kecilnya  resiko  yang  terjadi didalamnya.
Setiap  sektor  usaha  membutuhkan modal usaha atau pinjaman modal usaha, hal ini  yang  biasa mengajukan  adalah  para Pedagang,  para  Pengrajin,  dan  para  Petani yang  bertujuan  produktif. 1 Mereka  inilah yang sangat terbantu oleh adanya permodalan usaha  yang  ada  di  lembaga  keuangan. Dengan  ini  para  pelaku  usaha  mempunyai harapan  yang  lebih  baik  dan  maju  dalam usahanya. Pinjaman kepada lemaga keuangan umumnya  untuk  pengembangan  usaha  agar lebih besar dan maju. 2
Permodalan usaha suatu hal yang tepat untuk  menjadi  faktor  pendorong  untuk memotivasi suatu kegiatan ekonomi khususnya  di  sekitar  koperasi  tersebut.  Kita tahu bahwa ekonomi syariah berintikan pada azas  ketuhanan,  azas  keadilan  dan  azas kebersamaan,  nilai-nilai  dalam  ekonomi kerakyatan  sudah  mencakup  secara  utuh dalam ekonomi syariah. 3
Permodalan  usaha  dalam  pembiayaan harus  dilaksanakan  dengan baik  mulai  dari segi perencanaan, penetuan jumlah pembiayaan,  penentuan  bagi  hasil,  hingga penanganan  resiko  pembiayaan  bermasalah. Hal ini berkaitan dengan prosedur permodalan  usaha  dalam  pembiayaan  yang dilakukan  oleh  Analis  pembiayaan  kepada nasabahnya yang dilakukan sebelum pembiayaan,  terlebih  dahulu  harus  melalui tahapan-tahapan  penelitian  yang  bertujuan untuk memastikan kelayakan suatu pembiayaan.
Tidak sedikit masyarakat yang usahanya  kandas  di  tengah  jalan  karena keterbatasan modal, selain itu juga
1 M. Syafi’I Antonio, Bank Syriah dari Teori ke Praktek, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 80.
2 Adler Haymans Manurung, Modal untuk Bisnis UKM, ( Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2008), 26.
3 Djaslim saladin, Konsep dasar Ekonomi dan Lembaga Keuangan, (Bandung, Linda Karya, 2000), 35.
masyarakat masih menggunakan jasa rentenir yang  dalam  proses  pinjaman  mudah  dan cepat.  Akan  tetapi  dengan  bunga  yang  tidak kecil,  oleh  karena  itu  mengkibatkan  usaha masyarakat  yang  tidak  sedikit  mengalami kebangkrutan. Dalam kondisi usaha masyarakat  yang terjadi  adalah  menurunnya tingkat pendapatan, sehingga para pengusaha membutuhkan  modal  yang  lebih  banyak. Untuk membangkitkan usaha mereka, banyak pengusaha memperoleh pinjaman dari rentenir  atau  bank  konvensional  yang menggunakan konsep bunga, dan hal tersebut dilarang  dalam  ajaran  Islam.  Di  situlah  titik kelemahan  para  pengusaha  yang  ada  di Kecamatan  Gunung  Jati.  Telah  diupayakan penanggulangannya dengan keberadaan Baitul  Mȃ l  Wattamwil (BMT)  Gunung  Jati dengan menggunakan permodalan berprinsip syariah yaitu:  pembiayaan murȃbah̟ah dan musyarakah, yang  salah  satu  manfaatnya saling  menguntungkan  satu  sama  lainnya. Memerangi  rentenir  juga  salah  satu  tujuan dari BMT Gunung Jati.
Petanyaan penelitiannya adalah Apakah pembiayaan murȃbah̟ah dan musyarakah di BMT Gunung Jati
berpengaruh  terhadap  pengembangan  usaha mikro di Kec. Gunung Jati? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan murȃbah̟ah di BMT Gunung Jati tehadap  pengembangan  usaha  mikro  di  Kec. Gunung  Jati?Untuk  mengetahui  pengaruh pembiayaan musyarakah di  BMT  Gunung Jati  terhadap  pengembangan  usaha  mikro  di Kec. Gunung Jati?
Untuk  mengetahui  pengaruh  pembiayaan murȃbah̟ah dan musyarakah di  BMT Gunung  Jati  terhadap  pengembangan  usaha mikro di Kec. Gunung Jati?
Pembiayaan Murȃbah̟ah
Murȃbah̟ah merupakan akad jual beli barang  dengan  menyatakan  harga  perolehan dan  keuntungan  (margin)  yang  disepakati oleh penjual dan pembeli. 4
4 Adiwarman  A.  Karim, Bank  Islam  Analisis Fiqih  Dan  Keuangan, Edisi  Keempat, (Jakarta  :  Raja Grafindo Persada, 2010), 113 .
Menurut  Veithzal  Rivai  dan  Andria Permata  Veithzal Murȃbah̟ah adalah  akad jual  beli  atas  suatu barang,  dengan  harga yang  disepakati  antara  penjual  dan  pembeli, setelah  sebelumnya  penjual  menyebutkan dengan  sebenarnya  harga  perolehan  atas barang  tersebut  dan  besarnya  keuntungan yang diperolehnya. 5
Menurut  Buchari  Alma  dan  Donni Juni Priansa Al- Murȃbah̟ah adalah Akad jual beli  barang  dengan  menyatakan  harga perolehan  dan  keuntungan  (Margin)  yang disepakati oleh penjual dan pembeli. 6
Adiwarman A. Karim dalam bukunya yang  berjudul Islamic  Banking:  Fiqh  and Financial  Analysis memberikan  definisi murabahah secara sederhana, yaitu; murabahah  means  the  sale  of  goods  at  their buying  price  plus  certain  amount  of  profit agreet upon, sedangkan lebih detail diartikan bahwa; “Murabahah  is  a  sale  and  purchase contract  by  stating  the  buying  price  of  the transaction  object,  and  the  profit  margin mutually agreed by both the seller and buyer. This  contract  is  one  of  natural  certainty contract, because in murabahah the required rate of profit is stated”. 7
Landasan  Hukum Murȃbah̟ah Al- Qur’an  Surah  Al -Baqarah  [2] :  275 Dalam Tafsir  Fi  Zhilalil  Qur’an , tidak  memperinci seluruh kejelekan riba. Ada beberapa hakikat mengenai  riba,  yaitu  : 8 Hakikat  pertama, yang  wajib  dalam  diri  mereka adala  bahwa Islam  tidak  berdiri  bersama  sistem  riba  di tempat manapun. Hakikat kedua, sistem riba merupakan malapetaka terhadap kemanusiaan  yang  bukan  hanya  dalam bidang keimanan, akhlak, dan pandangan nya terhadap  kehidupan  saja.  Tetapi  juga,
5 Veithzal  Rivai  dan  Andria  Permata  Veithzal, Islamic Financial Management, 145.
6 Buchari  Alma  dan  Donni  Juni  Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, 11.
7 Adiwarman A. Karim, Islamic Banking Fiqh and Financial Analysis, Edisi Ketiga, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 113 8 Sayyid Quthb, Tafsir Al- Qur’an Dibawah Naungan Al- Qur’an , Judul Asli: Fi Zhilalil Qur’an , Penerj.: As’ad Yasin i, Abdul Azia Salim Basyarahil,
Muchotob Hamzah (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 377
didalam  dasar  kehidupan  ekonomi  dan kerjanya. Hakikat  ketiga, sistem  akhlak  dan sistem kerjadalam Islam sangat berkaitan dan bahwa  manusia  dalam  semua  tindakannya selalu  terikat  dengan  janji  kekhalifahan  dan syaratnya. Hakikat  keempat, muamalah dengan  sistem  riba  hanya  akan  merusak  hati nurani  manusia  dan  budi  pekertinya  serta perasaannya  terhadap  saudaranya  didalam kelompok  manuysia  dan  kerja  samanya dengan  sesuatu  yang  disebarkan  baik  berupa kerakusan,  ketamakan,  kepentingan  pribadi, penipuan, maupun pertaruhan secara umum.
Keterbukaan  dan  kejujuran  menjadi syarat  utama  terjadinya murabahah yang sesungguhnya, sehingga yang menjadi karakteristik  dari murabahah adalah  penjual harus  memberi  tahu  pembeli  tentang  harga pembelian  barang  dan  menyatakan  jumlah keuntugan  yang  ditambahkan  pada  biaya tersebut. 9 Dalam literatur fiqh klasik, murabahah mengacu  pada  suatu  penjualan yang  pembayarannya  ditangguhkan.  Justru elemen pokok yang membedakannya dengan penjualan normal lainnya adalah penangguhan  pembayaran  itu.  Pembayaran dilakukan  dalam  suatu  jangka  waktu  yang disepakati,  baik  secara  tunai  maupun secara angsuran. 10
Dua  ayat  (Al-Baqarah  :  275  dan  An- Nisa : 2) diatas menegaskan akan keberadaan jual  beli  pada  umumnya.  Keduanya  tidak merujuk  salah  satu  model  jual  beli.  Ayat pertama  berbicara  tentang  halalnya  jual  beli tanpa  ada  pembatasan  dalam pengertian tertentu,  sedangkan  ayat  keduaberisi  tentang larang  kedapa  orang-orang  beriman  untuk memakan  harta  orang  lain  dengan  cara  yang batil, sekaligus menganjurkan untuk melakukan  perniagaan  yang  didasarkan  rasa saling ridha. 11
9 Ibnu  Rasyid, Bidayatul  mujtaid  wa  Niayatul Muqtashid,  (Beirut  :  Lebanon:  Dar  al-Kutub  Al- Ilmiyah), 293
10 M.  Umer  Chapra, Sistem  Moneter  Islam, Judul Asli: Towards a Just Monetary System, Penerj.: Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2000), 120
11 M. Yazid Afandi, fiqih muamalah, (logung pustaka: Yogyakarta, 2009), 87-88
Dalam  perkembangan  operasional pembiayaan murȃbah̟ah, Beberapa  hal  yang merupakan  bentuk  perkembangan  dari  jenis jual  beli murȃbah̟ah ; 12 Tipe murȃbah̟ah dalam  prakteknya  dapat  dilakukan  langsung oleh  penjual  dan  pembeli  tanpa  melelui pesanan.  Begitu  juga  dapat  pula  dilakukan dengan cara melibatkan pihak ketiga (supplier),  yaitu  pemesan.  Dalam  konteks pelaksanaan  di  bank  syariah,  makanasabah (customer)  sebagai  pemesan  barang  kepada pihak  bank,  bank  sebagai  pembeli  dam membayarnya kepada pihak supplier, kemudian  pihak  bank  menyerahkan  barang pesanan nasabah dengan tingkat margin yang telah  disepakati  ketika  akad,  lalu  nasabah membayar  kepada  pihak  bank  secara tunai/kredit.
Murȃbah̟ah dengan  bayar  tangguh; saat ini banyak dipraktekan oleh masyarakat. Murȃbah̟ah yang dilakukan dengan transaksi hutang  piutang  bagi  pembeli  yang  tidak mampu  membayarnya  secara cash. Dalam transaksinya  penjual  dan  pembeli  sepakat dengan  pola  pembayaran  dengan  cara diangsur  atau  ditangguh.  Yang  perlu  di perhatikan  dalam  hal  ini  adalam  penjual harus  tetap  berpegang  teguh  pada  harga tunggal.
Sebagai akibat dari praktek murȃbah̟ah sebagaimana  poin  pertama  di atas,  maka  munculah  jaminan  dari  pembeli terhadap  penjual.  Jaminan  disini  akibat praktek murȃbah̟ah dilakukan dengan pembayaran  ditangguh/cicil  maka  munculah jaminan  menjadi  sangat  perlu.  Hal  ini  untuk menjaga agar calon pembeli tidak main-main dengan barang yang sudah dalam kesanggupan.
Murȃbah̟ah dilakukan dengan barang yang belum ada, sebagaimana yang dipraktekan  oleh  perbankan  syariah.  Bila barang  tersebut  belum  dimiliki  oleh  penjual memesan/mencari  barang  terlebih  dahulu sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah, bahwa  ulama  fiqh  terdahulu  berpendapat bahwa  penjual  tidak  boleh  mengikat  pembel
12 M. Yazid Afandi, fiqih muamalah, (logung pustaka: Yogyakarta, 2009), 93-95.
untuk  harus  membeli  barang  yang  dipesan terlebih  dahulu  oleh  penjual.  Namun  dalam perkembangannya, ulama modern menetapkan  bahwa  seorang yang  sudah melakukan  perjanjian  kepada  penjual  untuk membeli  sebuah  barang  (bersifat  mengikat), hal  ini  semata-mata  untuk  menghindari mudharat.
Mekanisme pola pembiayaan Murȃbah̟ah adalah sebagai berikut: 13 Dalam hal Baitul  mȃl  watt amwil tidak  dapat mengadakan  barang  secara  langsung,  maka BMT  dapat  menunjuk  anggotanya  sebagai pihak yang mewakili pembelian barang yang dimaksudkan atas nama Baitul mȃl wattamwil (menggunakan  akad wakalah). Baitul m ȃl  wa ttamwil membayar  harga pembelian  barang  tersebut.    Pembayaran harga  beli  hanya  sah  bila  dilengkapi  dengan bukti  pembayaran  seperti  kuitansi,  tagihan, atau  dokumen  sejenis; Selanjutnya Baitul m ȃl  wa ttamwil menjual  barang  tersebut kepada  anggota  dengan  harga  yang  telah disepakati bersama, yaitu harga beli ditambah  biaya  perolehan  dan  sejumlah margin atau keuntungan; Anggota melakukan pembayaran dengan cara mengangsur selama jangka waktu yang telah disepakati bersama BMT dengan anggota.

## Pembiayaan Musyarakah
Musyarakah adalah  pembiayaan proyek dintara nasabah  dan bank sama-sama menyediakan  dana  untuk  membiayai  proyek tersebut.  Yakni,  akad  kerjasama  antara  dua belah  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha tertentu  masing-masing  pihak  memeberikan konstribusi  dana  dengan  ketentuan  bahwa keuntungan  dan  risiko  akn  ditenggung bersama sesuai dengan kesepakatan. 14
Pengertian Musyarakah dari  Buku Akuntansi  Perbankan  Syariah  di Indonesia  : Musyarakah adalah  bentuk  kerjasama  dua
13 M. Amin Aziz, et al. SOM & SOP Panduan Operasional Manajemen dan Prosedur BMT, 74.
14 M. Nur Yasin, hukum ekonomi islam, (Uin Malang press,2009), 198-199
orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. 15
Menurut  Dewan  Syariah  Nasional MUI  dan  PSAK  Np.  106  mendefinisikan musyarakah sebagai  akad  kerjasama  antara dua  pihak  atau  lebih  untuk  suatu  usaha tertentu,  dimana  masing – masing  pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan  dibagi  berdasarkan  kesepakatan sedangkan  kerugian  berdasarkan  kontribusi dana.
Landasan syariah pembiayaan musyarakah yaitu Al-quran.QS.  Shad  (38) ayat 24.
Ahmad  Mushthofa  Al-Maraghi  berkata, dalam  bukunya “ Terjemah  Tafisr  Al- Maraghi” Dan sesungguhnya banyak diantara  orang-orang  yang  mengadakan muamalah (kerja sama), sebagian merekaberlaku  tidak  adil  terhadap  lainnya ketika  bermuamalat,  kemudin  sebagaimana dikatakan oleh Mutawaddi, “Aniaya termasuk  tabiat  jiwa,  maka  kalau  kamu mendapatkan  orang  aniaya, maka  tidak aniayanya  itu  karena  suatu  sebab. Kecuali orang-orang  yang  takut  kepada  tuhanku  dan beriman  kepada-Nya,  serta  melakukan  amal- amal sholeh. Maka sesungguhnyajiwa mereka enggan dan tidak mau berbuat aniaya karena  takut  kepada  pencipta-Nya.  Akan tetapi,  alangkah  sedikitnya  jumlah  mereka dan alangkah jarang mereka dalam kenyataan. 16
Jenis-jenis musyarakah adalah sebagai  berikut  : 17 Pertama, Musyarakah pemilikan tercipta  karena  warisan,  wasiat, atau  kondisi  lainnya  yang  mengakibatkan pemilikan  satu  asset  oleh  dua  orang  atau lebih.  Dalam  musyarakah  ini  kepemilikan dua  orang  atau  lebih  berbagi  dalam  sebuah asset nyata dan berbagi pula dari keuntungan
15 http://izzanizza.wordpress.com/2015/07/06/p engertian-musyarakah-dari-buku-akuntansi- perbankan-syariah-di-indonesia. 18:30 WIB
16 Al-Maraghi Ahmad Mustafa, 1986. Terjemah  Tafisr  Al-Maraghi. Penerj.  Bahrun  Abu Bakar,  dkk. (Semarang :  CV  Toha  Putra  Semarang), juz 23, 187
17 Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah, Mughni wa syarhi Kabir, 109
yang  dihasilkan asset tersebut. Musyarakah mengandung  kepemilikan  bersama  yang keberadaannya  muncul  apabila  dua  orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan. Musyarakah ini bersifat memaksa  dalam  hukum  positif.  Misalnya  : dua  orang  atau  lebih  menerima  warisan  atau hibah atau wasiat sebidang tanah.
Kedua, Musyarakah akad  (Kontrak). Musyarakah akad  ini tercipta  dengan  cara adanya  kesepakatan  dimana  dua  orang  atau lebih  setuju  bahwa  tiap  orang  dari  mereka memberikan  modal musyarakah.  Merekapun sepakat  berbagi  keuntungan  dan  kerugian. Yaitu  kemitraan  yang  tercipta  dengan kesepakatan  dua  orang  atau  lebih  untuk bekerja  sama  dalam  mencapai  tujuan tertentu. Setiap mitra berkontribusi dana dan atau dengan bekerja, serta berbagai keuntungan  dan  kerugian. Musyarakah jenis ini dapat dianggap kemitraan yang sesungguhnya Karena pihak yang bersangkutan  secara  sukarela  berkeinginan untuk  membuat  kerjasama  investasi  dan berbagi  keuntungn  dan  resiko. Musyarakah akad bersifat ikhtiariyah (pilihan sendiri). Musyarakah akad terbagi menjadi 3, yaitu ;Syirkah al- ‘ inan yaitu Sebuah persekutuan  dimana  posisi  dan  komposisi pihak – pihak  yang  terlibat  di  dalamnya adalah tidak sama, baik dalam modal maupun pekerjaan. Syirkah muwafadhah yaitu Sebuah  persekutuan  dimana  posisi  dan komposisi  pihak – pihak  yang  terlibat didalamnya  harus  sama,  baik  dalam  hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan
maupun resiko kerugian. Syirkah abdan.,yaitu bentuk syirkah antara dua pihak atau  lebih  dari  kalangan  pekerja  atau professional  dimana  mereka  sepakat  untuk bekerjasama  mengerjakan  suatu  pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima.
Hal-hal  perlu  diperhatikan  dalam pembiayaan muysarakah adalah  sebagai berikut  : 18 Semua  modal  disatukan  sebagai modal  usaha  dan  dikelola  bersama.  Setiap pemilik  modal  mempunyai  hak  turut  serta (sesuai porsi)  dalam  menetapkan  kebijakan
18 Veithzal dan Arviyan, Islamic Banking , 758
usaha yang dijalankan oleh pengelola proyek. Adanya  transparasi  dan  diketahui  para  pihak terhadap biaya yang timbul dalam pelaksanaan  proyek  serta  jangka  waktu peroyek. Keuntungan  usaha  dibagi  sesuai kesepakatan,  sedangkan  kemungkinan  rugi dibagi  sesuai  dengan  porsi  modal  masing- masing. Setelah  pekerjaan  selesai  modal dikembalikan  pada  masing-masing  pihak beserta sejumlah bagi hasil. Akad hendaknya dibuat selengkap mungkin, sehingga menghindarkan  risiko  yang  tidak  diinginkan dikemudian hari.
Sisi manfaat dari akad pembiayaan musyarakah adalah  sebagai  berikut: 19 Bank akan memperoleh keuntungan berupa peningkatan  dalam  jumlah  tertentu  saat kentungan  usaha  meningkat.Pengembalian pokok  pinjaman  disesuaikan  dengan cahs flow usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan  nasabah.Bank  lebih  selektif dan hati-hati dalam mencari jenis usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan, karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi yang akan dibagikan.Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/musyarakah ini perbeda dengan prinsip  bunga  tetap  (bank  konvensional) yang pihak bank menagih penerima pembiayaan  (customer)  untuk  suatu  jumlah bunga  tetap  berapa  pun  keuntungan    yang dihasilkan customer, bahkan sekalipun customer menderita  rugi  akibat  krisis moneter  yang dijual kemampuan bank untuk menolaknya.

## Pengembangan Usaha Mikro
Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia defininisi  dari  pengembangan  adalah  sebuah proses, cara, dan perbuatan mengembangkan. 20 Perkembangan usaha merupakan suatu bentuk usaha kepada usaha itu  sendiri  agar  dapat  berkembang  menjadi lebih baik agar mencapai pada satu titik atau puncak  menuju  kesuksesan  dan  keuntungan.
19 Veithzal dan Arviyan, Islamic Banking , 758
20 Tim Penyusut Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta Balai Pustaka, 1996), edisi kedua, .473
Perkembangan  usaha  dilakukan  oleh  usaha yang  sudah  mulai  terproses  dan  terlihat  ada kemungkinan untuk lebih maju dan berkembang. 21
Usaha  mikro  ini  bergerak  di bidang perdangan maupun pengrajin industri kecil  dan  uasaha  mikro  lainnya.  Dengan kondisi  ekonomi  masyarakat  sekarang  ini memang  sangat  membutuhkan  modal  untuk mengembangkan usahanya. Ada tiga tahapan  perkembangan  usaha  mikro  bila  di lihat  dari  pertumbuhannya, 22 yaitu:  Pertama, adalah  usaha  kecil  yang  masih  berada  pada tingkat survival. Kedua,  adalah  usaha  kecil yang berada pada tingkat konsolidasi. Ketiga, adalah  usaha  kecil  yang  berada  pada  tingkat akumulasi.
Menurut  Muhammad,  pengusaha kecil  seperti  ini  akan  mengalami  kesulitan besar  dalam  menggapai  perubahan  alam disekelilingnya secara cerdas, efesien, efektif, produktif dan menguntungkan. Pengusaha  kecil  ini  berusaha  sendiri  tanpa bantuan  orang  lain  dan  dengan  asset perputaran  usaha  dibawah  Rp.  50  juta bahkan dibawah Rp. 10 juta. 23
Perkembangan usaha merupakan kriteria  penilaian  secara  luas  dan  dianggap paling  valid  untuk  dipakai  sebagai  alat  ukur tentang  hasil  pelaksanaan  operasi  sebuah perusahaan,  karena  mempunyai  ciri-ciri sebagai  berikut: 24 Keuntungan  merupakan alat  pembanding  pada  berbagai alternatif investasi atau penanaman modal suatu usaha. Dapat dikatakan apabila semakin besar resiko penanaman modal suatu usaha atau investasi, maka semakin besar perkembangan usahanya, begitu juga sebaliknya. Perkembangan usaha  yang kaitannya dengan
21 R.  Agus  Sartono, Menejemen  Keuangan Teori dan aplikasi, (Jogjakarta : BPFE, 2001), 122.
22 Sonny Sumarsono, Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sunber Daya Manusia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 57
23 Muhammad, Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 108. 24 Sadikin.. Tips  dan  Trik  Meningkatkan Efisiensi,Produktifitas,  dan  Perkembangan  usaha. (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), 33.
keuntungan  mampu  menggambarkan  tingkat laba  yang  dihasilkan  menurut  jumlah  modal yang  ditanamkan  atau  diinvestasikannya. Perkembangan usaha merupakan kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha dan mengelola investasi atau modal. Sehingga setiap kegiatan usaha yang dilakukan  akan  mengalami  peningkatan. Faktor-faktor  yang  berpengaruh  terhadap perkembangan  usaha. Faktor-faktor  yang berpengaruh  terhadap  perkembangan  usaha mikro adalah sebagai berikut : 25  Kebutuhan;  merupakan  kondisi  yang dialami  oleh individu  sebagai  suatu kekuatan internal yang memandu manusia untuk mencapai tujuan.
 Kompetensi;  manusia  pada  dasarnya memiliki  keinginan  untuk  memperoleh keuntungan  yang  sebanyak-banyaknya untuk  mencapai  kesejahteraan  dari  hasil usaha.
 Kemampuan;  semakin besar  keuntungan maka  semakin  besar  kemampuan  investor untuk mengembangkan kegiatan usahanya.
 Sumber  daya;  merupakan  hal  dimana manusia  bisa  memperdayakan  lingkungan dalam mengoptimalkan usaha.

## Metode Penelitian
Penelitian  yang  dilakukan berlokasi  di Jln, Sunan Gunung Jati No. 53 Ds. Kalisapu Kec.  Gunung  Jati  Kab.  Cirebon. BMT Gunung  Jati  didirikan  pada  tahun  2007,  dan telah resmi mendapatkan Badan Hukum dari Pemerintah  Kabupaten  Cirebon  pada  tahun 2008 dengan nomer badan hukum 06/BH/KUKM/II/2008.  BMT  Gunung  Jati memfokuskan  pada  usaha  simpan  pinjam, dengan  memilih  nama  bentuk  usaha Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai Usaha Jasa Keuangan Syariah.BMT Gunung Jati didirikan  sebagai  koperasi  primer  yang  telah dirintis  oleh  21  anggota  yang  tertera
25 Fandi  Fuad  Mirza,  dengan  judul  “ Pengaruh Perilaku  Sedekah  Terhadap  Perkembangan  Usaha (Studi  Kasus  Peserta  Komunitas  Usaha  Mikro Muamalat  Berbasis  Masjid  (KUM3)  di  KJKS  BMT An- Najah  Wiradesa)”. (Fakultas  Syariah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. 2013), .15
namanya  pada  akte  notaris  BMT  desa  badan hukum  06/BH/KUKM/II/2008. Visi  BMT Gunung  Jati  Kabupaten  Cirebon  adalah  : Terciptanya struktur usaha BMT  yang sehat; Terbentuknya  sistem  usaha  mikro  yang berbasis  pada  prinsip  dasar  syariah  secara konsisten;  Terbentuknya  sistem  pengaturan dan  pengawasan  BMT  yang  efektif  dan efisien. 26 Misi  BMT  Gunung  Jati  Kabupaten Cirebon adalah : Menerapkan prinsip syariah dalam  usaha; Memberdayakan  pelaku  mikro kecil  dan  menengah; Membina  kepedulian aghnia kepada dhuafa. 27
Sedangkan Pendekatan yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan  kuantitatif.  Melalui  pendekatan kuantitatif  peneliti  mengadakan  penelitian terhadap  permasalahan  yang  ada  di  lokasi dan melakukan analisis data melalui perhitungan statistika. Populasi dalam penelitian  ini  adalah  nasabah  pengusaha mikro  di  BMT  Gunung  Jati,  populasi berjumlah  427  Nasabah  pengusaha  mikro. 28
Dengan  rincian  pembiayaan murȃbah̟ah berjumlah  300,  sedangkan musyarakah berjumlah127. sampel  nasabah pembiayaan murȃbah̟ah adalah 39 responden dan nasabah pembiayaan musyarakah adalah 33
responden,  maka  jumlah  responden  dalam penelitian ini adalah 72 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner  kepada  responden dalam hal ini yaitu pengusaha mikro nasabah di  BMT  Gunung  Jati.Teknik  Analisis  Data dengan menggunakan Regresi Linier Berganda.

## Deskripsi Pembiayaan Muarabah
Variabel pembiayaan murȃbah̟ah pada penelitian  ini  diukur  dengan  13  pernyataan yang  mempresentasikan  indikator-indikator dari dimensi variabel tersebut. Hasil
26 Buku Laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) BMT Gunung Jati
27 Buku Laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) BMT Gunung Jati
28 DataDaftar Realisasi pembiayaan murabahah dan musyarakah di BMT Guunung Jati Periode 10 Januari 2015 s/d 19 Agustus 2015.
tanggapan dari jawaban variabel pembiayaan murȃbah̟ah dijelaskan pada tabel berikut:
 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak  35,9%  responden  menjawab sangat setuju, 61,5% responden menjawab  setuju,  dan  2,6%  responden menjawab  ragu-ragu.  Dengan  demikian sebagian  besar  responden  menyatakan setuju  bahwa  mengajukan  pembiayaan murȃbah̟ah dengan  jenis  usaha  mikro secara lebih baik.
 Sebanyak  51,3%  responden  menjawab sangat setuju, 35,9% responden menjawab  setuju,  dan  12,8%  responden menjawab  ragu-ragu.  Dengan  demikian sebagian  besar  responden  menyatakan sangat  setuju  bahwa  tingkat  keuntungan yang  diperoleh baitul  mȃ l wattamwil (BMT)  adalah  harga  jual  dengan  harga beli.
 Sebanyak  66,7%  responden  menjawab sangat setuju, 28,2% responden menjawab  setuju,  dan  5,1%  responden menjawab  ragu-ragu.  Dengan  demikian sebagian  besar  responden  menyatakan sangat  setuju  bahwa  penjualan dalam pembiayaan  murabahah  adalah  pihak baitul  mȃl  wattamwil (BMT)  yang melakukan  transaksi  dengan  nasabah sebagai pembeli barang.
 Sebanyak  35,9%  responden  menjawab sangat setuju, 51,3% responden menjawab  setuju,  dan  12,8%  responden menjawab  ragu-ragu.  Dengan  demikian sebagian  besar  responden  menyatakan setuju mengenai pembeli dalam pembiayaan murȃbah̟ah adalah  pihak nasabah yang melakukan akad murȃbah̟ah dengan  pihak baitul  mȃl wattamwil (BMT).
 Sebanyak  35,9%  responden  menjawab sangat setuju, 35,9% responden menjawab  setuju,  25,6%  responden menjawab ragu-ragu, dan 2,6% responden menjawab tidak setuju. Dengan demikian responden menyatakan sangat  setuju  dan  setuju  bahwa  barang yang dijadikan objek dalam pembiayaan murȃbah̟ah adalah  semua  barang  yang
memiliki  manfaat  baik  untuk  kebutuhan investaris, investasi maupun produksi.
 Sebanyak  28,2%  responden  menjawab sangat setuju, 41,0% responden menjawab  setuju,  dan  30,8%  menjawab ragu-ragu.  Dengan  demikian  sebagian besar  responden  menyatakan  setuju bahwabarang  yang  dijual-belikan  tidak termasuk barang yang haram.
 Sebanyak  25,6%  responden  menjawab sangat setuju, 43,6% responden menjawab  setuju,  28,2%  menjawab ragu-ragu, dan 2,6% responden menjawab tidak setuju. Dengan demikian  sebagian  besar  responden menyatakan  setuju  bahwa  harga  barang harus  dinyatakan  secara  transparan  dan cara  pembayarannya  disebutkan  dengan jelas.
 Sebanyak  25,6%  responden  menjawab sangat setuju, 43,6% responden menjawab  setuju,  dan  30,8%  responden menjawab  ragu-ragu.  Dengan  demikian sebagian  besar  responden  menyatakan setuju  bahwa  ketika  melakukan  akad tidak dalam keadaan terpaksa.
 Sebanyak  25,6%  responden  menjawab sangat setuju,
41,0% responden menjawab  setuju,  30,8%  responden menjawab
ragu-ragu, dan 2,6% responden menjawab tidak setuju.
Dengan demikian sebagian besar responden  menyatakan  setuju  bahwa dalam mengajukan pembiayaan murȃbah̟ah ,  nasabah  memiliki  usaha produktif .
 Sebanyak  66,7%  responden  menjawab sangat setuju, 28,2% responden menjawab  setuju,  dan  2,6%  responden menjawab  ragu-ragu.  Dengan  demikian sebagian  besar  responden  menyatakan sangat  setuju  bahwa ijab  qobul yang dilakukan  ketika  nasabah  dan  pihak baitul  mȃl  wattamwil (BMT)  telah menyepakati  klausul  yang  telah  dibuat bersama.
 Sebanyak  35,9%  responden  menjawab sangat setuju, 51,3% responden menjawab  setuju,  dan  12,8%  responden menjawab  ragu-ragu.  Dengan  demikian
sebagian  besar  responden  menyatakan setuju bahwa dalam pembiayaan murȃbah̟ah transaksi  yang  digunakan adalah dengan menggunakan prinsip jual beli.
 Sebanyak  35,9%  responden  menjawab sangat setuju,
35,9% responden menjawab  setuju,  25,6%  responden menjawab ragu-ragu, dan 2,6% responden menjawab tidak setuju. Dengan demikian responden menyatakan sangat  setuju  dan setuju  mengenai  cara pembayaran dalam pembiayaan murȃbah̟ah adalah  sesuai  yang  telah disepakati bersama antara nasabah dengan  pihak baitul  mȃl  wattamwil (BMT).
 Sebanyak  35,9%  responden  menjawab sangat setuju, 35,9% responden menjawab  setuju,  25,6%  responden menjawab ragu-ragu, dan 2,6% responden menjawab tidak setuju.
Dengan demikian responden menyatakan sangat  setuju  dan  setuju  mengenai apabila  terjadi  wan  prestasi  yang dilakukan  oleh  nasabah  dengan  unsur sengaja,  maka  kerugian  dibebankan sepenuhnya kepada nasabah.

## Deskripsi Pembiayaan Musyarakah.
Variabel pembiayaan
musyarakah pada  penelitian  ini  diukur dengan 12 pernyataan yang mempresentasikan indikator-indikator dari  dimensi  variabel  tersebut.  Hasil tanggapan dari jawaban variabel pembiayaan musyarakah dijelaskan pada uraian berikut:
 Sebanyak  60,6%  responden  menjawab sangat  setuju,  dan  39,4%    responden menjawab  setuju.  Dengan  demikian responden  menyatakan  sangat  setuju bahwa mengajukan pembiayaan musyarakah dengan jenis usaha mikro.
 Sebanyak  36,4%  responden  menjawab sangat setuju, 54,5% responden menjawab  setuju,  dan  9,1%  responden menjawab  ragu-ragu.  Dengan  demikian sebagian  besar  responden  menyatakan
setuju  bahwa  tingkat  keuntungan  yang diperoleh baitul  mȃl  wattamwil bagi hasil dari usaha bersama.
 Sebanyak  27,3%  responden  menjawab sangat setuju, 39,4% responden menjawab  setuju,  dan  33,3%  responden menjawab  ragu-ragu.  Dengan  demikian sebagian  besar  responden  menyatakan setuju bahwa risiko pembiayaan musyarakah di  tanggung  oleh  pihak baitul  mȃl  wattamwil (BMT)  dan  dan nasabah.
 Sebanyak  24,2%  responden  menjawab sangat  setuju,  dan  42,4%  responden menjawab  setuju,  30,3%  responden menjawab ragu-ragu, dan 3,0% responden menjawab tidak setuju. Dengan demikian sebagian besar responden  menyatakan  setuju  bahwa dalam melakukan pembiayaan musyarakah nasabah sudah aqil baligh
 Sebanyak  54,5%  responden  menjawab sangat setuju, 36,4% responden menjawab  setuju,  dan  9,1%  responden menjawab  ragu-ragu.  Dengan  demikian sebagian  besar  responden  menyatakan sangat  setuju  bahwa  nasabah  memiliki kemampuan  dan  kompetensi  dalam memberikan dan menerima kuasa perwalian
 Sebanyak  33,3%  responden  menjawab sangat setuju, 54,5% responden menjawab  setuju,  dan  12,1%  responden menjawab  ragu-ragu.  Dengan  demikian sebagian  besar  responden  menyatakan setuju bahwa  modal  yang  diajukan dalam  pembiayaan musyarakah bisa ditimbang,  ditakar  dan  boleh  diakad salam.
 Sebanyak  72,7%  responden  menjawab sangat setuju, 24,2% responden menjawab  setuju,  dan  3,0%  responden menjawab  ragu-ragu.  Dengan  demikian sebagian  besar  responden  menyatakan sangat  setuju  bahwa  dalam  melakukan akad  pembiayaan musyarakah modal terkumpul terlebih dahulu sebelum akad.
 Sebanyak  27,3%  responden  menjawab sangat setuju, 30,3% responden menjawab  setuju,  dan  42,4%  responden
menjawab  ragu-ragu.  Dengan  demikian sebagian  besar  responden  menyatakan ragu-ragu  bahwa  adanya  transparasi  dan diketahui  antara  nasabah  dan  pihak baitul  mȃl  wattamwil (BMT)  terhadap biaya  yang  timbul  dalam  pelaksaan proyek.
 Sebanyak  36,4%  responden  menjawab sangat setuju, 39,4% responden menjawab  setuju,  21,2%  responden menjawab ragu-ragu, dan 3,0% responden menjawab tidak setuju. Dengan demikian sebagian besar responden  menyatakan  setuju  bahwa akad  pembiayaan musyarakah dibuat selengkap mungkin
 Sebanyak  30,3%  responden  menjawab sangat setuju, 66,7% responden menjawab  setuju,  dan  3,0%  responden menjawab  ragu-ragu.  Dengan  demikian sebagian  besar  responden  menyatakan sangat setuju bahwa modal dikembalikan pada masing-masing pihak beserta sejumlah  bagi  hasil  setelah  pekerjaan selesai.
 Sebanyak  45,5%  responden  menjawab sangat setuju, 33,3% responden menjawab  setuju,  dan  21,2%  responden menjawab  ragu-ragu.  Dengan  demikian sebagian  besar  responden  menyatakan sangat  setuju  bahwa  dalam  melakukan usaha  bersama  adanya  ucapan  serah terima  yang  jelas  dan  menunjukan adanya izin pengelola dana.
 Sebanyak  24,2%  responden  menjawab sangat setuju, 60,6% responden menjawab  setuju,  dan  15,2%  responden menjawab  ragu-ragu.  Dengan  demikian sebagian  besar  responden  menyatakan setuju bahwa dalam pembiayaan musyarakah transaksi  yang  digunakan adalah dengan bagi hasil.

## Deskripsi Perkembangan Usaha Mikro
Variabel  perkembangan  usaha  mikro pada  penelitian  ini  diukur  dengan  13 pernyataan yang mempresentasikan indikator-indikator  dari  dimensi  variabel tersebut.  Hasil  tanggapan  dari  jawaban
variabel perkembangan usaha mikro dijelaskan pada uraian berikut :
 Sebanyak  36,1%  responden  menjawab sangat setuju, 47,2% responden menjawab  setuju,  dan  16,7%  responden menjawab  ragu-ragu.  Dengan  demikian sebagian  besar  responden  menyatakan setuju bahwa salah satu faktor perkembangan  usaha  mikro  adalah kesadaran  masyarakat  untuk  berusaha memperbaiki kondisi hidupnya .
 Sebanyak  31,9%  responden  menjawab sangat setuju, 41,7% responden menjawab  setuju,  23,6%  responden menjawab ragu-ragu, dan 2,8% responden menjawab tidak setuju. Dengan demikian sebagian besar responden  menjawab  setuju  bahwa pertumbuhan  lembaga  keuangan, baitul mȃl  wattamwil (BMT)  memeberikan andil  dalam  menumbuh-kembangkan usaha mikro pada masyarakat.
 Sebanyak  31,9%  responden  menjawab sangat setuju, 38,9% responden menjawab  setuju,  27,8%  responden menjawab ragu-ragu, dan 1,4% responden menjawab tidak setuju. Dengan demikian sebagian besar responden  menyatakan  setuju  bahwa sarana  pendukung  dari  perkembangan usaha  mikro  adalah  adanya  kemudahan memperoleh  pinjaman  dari  pihak baitul mȃl wattamwil (BMT)
 Sebanyak  41,7%  responden  menjawab sangat setuju, 48,6% responden menjawab  setuju,  dan  9,7%  responden menjawab  ragu-ragu.  Dengan  demikian sebagian  besar  responden  menyatakan setuju  bahwakebutuhan  merupaka  suatu kekuatan internal mengacu untuk mencapai tujuan.
 Sebanyak  47,2%  responden  menjawab sangat setuju, 48,6% responden menjawab  setuju,  dan  4,2%  responden menjawab  ragu-ragu.  Dengan  demikian sebagian  besar  responden  menyatakan setuju  bahwa  sektor  pertanian  adalah jenis  usaha  yang  dominan  dalam masyarakat.
 Sebanyak  45,8%  responden  menjawab sangat setuju, 43,1% responden menjawab  setuju,  dan  11,1%  responden menjawab  ragu-ragu.  Dengan  demikian sebagian  besar  responden  menyatakan sangat  setuju  bahwa  jenis  usaha  mikro yang  memiliki  perkembangan  signifikan dalam  masyarakat  adalah  jenis  usaha perdagangan.
 Sebanyak  52,8%  responden  menjawab sangat setuju, 40,3% responden menjawab  setuju,  dan  6,9%  responden menjawab  ragu-ragu.  Dengan  sebagian besar  responden  menyatakan  sangat setuju  bahwa  jenis  usaha  industri rumahan  adalah  jenis  usaha  yang  paling banyak  mendapat  perhatian  dari baitul mȃl wattamwil (BMT)
 Sebanyak  38,9%  responden  menjawab sangat setuju, 48,6% responden menjawab  setuju,  11,1%  responden menjawab ragu-ragu, dan 1,4% responden menjawab tidak setuju. Dengan demikian sebagian besar responden  menjawab  setuju  bahwa  dari sisi  keuntungan,  prospek  usaha  mikro menjanjikan. Hal ini karena pangsa pasar dari  usaha  mikro  adalah  semua  lapisan masyarakat.
 Sebanyak  41,7%  responden  menjawab sangat setuju, 50,0% responden menjawab  setuju,  dan  8,3%  responden menjawab  ragu-ragu.  Dengan  demikian sebagian  besar  responden  menyatakan setuju  bahwa  keuntungan  merupakan alat  pembanding  berbagai  alternatif penanaman modal suatu usaha.
 Sebanyak  40,3%  responden  menjawab sangat setuju, 47,2% responden menjawab  setuju,  dan  12,5%  responden menjawab  ragu-ragu.  Dengan  demikian sebagian  besar  responden  menyatakan setuju bahwa keuntungan mampu menggambarkan tingkat laba yang dihasilkan dalam usaha.
 Sebanyak  48,6%  responden  menjawab sangat setuju, 40,3% responden menjawab  setuju,  dan  11,1%  responden menjawab  ragu-ragu.  Dengan  demikian sebagian  besar  responden  menyatakan
sangat setuju bahwa kelangsungan usaha mikro,  sangat  dipengaruhi  besarnya modal  yang  dimiliki  dan  manajemen usaha yang diterapkan.  .
 Sebanyak  36,1%  responden  menjawab sangat setuju, 47,2% responden menjawab  setuju,  dan  16,7%  responden menjawab  ragu-ragu.  Dengan  demikian sebagian  besar  responden  menyatakan sangat  setuju  bahwauntuk  menjaga  agar produk-produk  yang  dihasilkan  usaha mikro  eksis  dipasaran,  daur  hidup produk  harus  mendapat  perhatian  lebih oleh pemilik usaha mikro.
 Sebanyak  31,9%  responden  menjawab sangat setuju, 41,7% responden menjawab  setuju,  23,6%  responden menjawab ragu-ragu, dan 2,8% responden menjawab tidak setuju. Dengan sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa perkembangan usaha merupakan kemampuan perusahaan  dalam  melakukan  kegiatan usaha dan mengelola modal.

## Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Analisa ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel pembiayaan murȃbah̟ah
(X1)
dan musyarakah  (X2)  terhadap  perkembangan usaha mikro (Y).
Jika  hasil  output  dengan  bantuan program SPSS versi 17 dimasukkan ke dalam persamaan di atas diperoleh nilai sebesar :
Y = a + b X + b X Y = 13,416 + 0,496 X + 0,192 X Dari  persamaan  di  atas  diperoleh koefisien regresi bernilai positif dari pengaruh  pembiayaan murȃbah̟ah (X1)  dan musyarakah (X2)  terhadap  perkembangan usaha mikro (Y). Hal ini berarti bahwa:
 Konstanta sebesar 13,416 dapat diartikan sebelum dipengaruhi variabel pembiayaan murȃbah̟ah (X1) dan musyarakah (X2) sama dengan nol maka perkembangan  usaha  mikro  (Y)  positif 13,416
 Koefisien  regresi b 1 sebesar  0,496  yang artinya  apabila pembiayaan murȃbah̟ah
(X1)  meningkat  maka  perkembangan usaha mikro (Y) akan meningkat dengan asumsi variabel pembiayaan musyarakah (X2)  terhadap  perkembangan  usaha mikro (Y) dianggap konstan.
 Koefisien  regresi  b 2 sebesar  0,192  yang artinya  apabila  pembiayaan musyarakah (X2)  meningkat  maka  perkembangan usaha mikro (Y) akan meningkat dengan asumsi  variabel  pembiayaan murȃbah̟ah (X1)  terhadap  perkembangan  usaha mikro (Y) dianggap konstan.
Berdasarkan  nilai  t hitung sebesar  2,603 dan t tabel sebesar 1,668, diketahui bahwa t hitung lebih  besar  dari  t tabel. Dengan  demikian keputusannya adalah  H o ditolak  dan  H a diterima,  artinya  pembiayaan murȃbah̟ah berpengaruh  terhadap  perkembangan  usaha mikro. Pengaruh  pembiayaan musyarakah terhadap perkembangan  usaha  mikro. Berdasarkan  nilai  t hitung sebesar  0,853  dan t tabel sebesar  1,668,  diketahui bahwa  t hitung lebih  kecil  dari  t tabel. Dengan  demikian keputusannya  adalah  H o diterima  dan  H a ditolak,  artinya pembiayaan musyarakah tidak  berpengaruh  terhadap perkembangan usaha mikro.
Pengaruh  Pembiayaan Murȃbah̟ah dan Musyarakah terhadap Perkembangan Usaha Mikro
Dari  hasil  analisis  regresi  linier berganda  diperoleh  nilai  regresi  koefisien pembiayaan murȃbah̟ah (X1)  sebesar  0,469. Nilai  koefisien  tersebut  menunjukan  bahwa apabila  variabel  pembiayaan murȃbah̟ah (X1) mengalami peningkatan maka pekembangan usaha mikro (Y) akan meningkatan,  apabila  variabel  pembiayaan musyarakah (X2)  mengalami  peningkatan terhadap  perkembangan  usaha  mikro  (Y) maka keunggulan kompetitif akan meningkat.Sedangkan hasil pengujian hipotesis  menunjukkan  bahwa  pembiayaan murȃbah̟ah (X1)  memiliki  t hitung sebesar 2,603  dan  t tabel sebesar  1,668,  diketahui bahwa  t hitung >  dari  t tabel dengan  taraf signifikansi  0,014  <  0,05  artinya  signifikan .
Sehingga  hipotesis  dalam  penelitian  ini menerima  H a dan  menolak  H o dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan murȃbah̟ah (X1)  berpengaruh dan signifikan terhadap perkembangan usaha mikro (Y).
Dari  hasil  analisis  regresi  linier berganda  diperoleh  nilai  regresi  koefisien pembiayaan musyarakah (X2)  sebesar 0,192.  Nilai  koefisien  tersebut  menunjukan bahwa apabila variabel pembiayaan musyarakah (X2)  mengalami  peningkatan maka  perkembangan  usaha  mikro  (Y)  akan meningkatan. Sedangkan  hasil  pengujian hipotesis  menunjukkan  bahwa  pembiayaan musyarakah (X2) memiliki nilai t hitung sebesar 0,853  dan  t tabel sebesar  1,668,  diketahui bahwa  t hitung <  dari  t tabel dengan  taraf signifikan  0,400  >  0,05  artinya  tidak signifikan . Sehingga hipotesis dalam penelitian  ini  menerima  H o dan  menolak  H a , dengan  demikian  dapat disimpulkan  bahwa pembiayaan musyarakah (X2) tidak berpengaruh  dan  tidak  signifikan  terhadap perkembangan usaha mikro (Y).
Perkembangan  ekonomi  saat  ini semakin  pesat  dan  persaingan  yang  semakin ketat.  Dan  tidak  terlepas  dari  perkembangan usaha mikro yang didukung oleh berkembangnya  lembaga-lembaga  keuangan, baik  lembaga  keuangan  perbankan  maupun non perbankan. Dalam hal ini para pengusaha mikro  dituntut  untuk  selalu  memahami  yang terjadi  di  pasar,  yang  keinginan  konsumen, yang  menjadi  kebutuhan  konsumen, dan perubahan  serta  melihat  peluang  yang  ada, agar mampu bersaing dengan para pengusaha besar. Para pelaku pengusaha mikro seperti : pedagang, industri rumahan, petani dan lain- lain  yang  bergelut  di  bidang  usaha  mikro harus  lebih  cermat  dalam  melihat  peluang yang  ada  di  pasar,  melakukan  inovasi,  dan kreatifitas produk.

## Kesimpulan
Hasil  analisis  data  menunjukkan bahwa variabel pembiayaan murȃbah̟ah (X 1 ) berpengaruh  positif  dan  signifikan terhadap perkembangan usaha mikro di BMT Gunung Jati  Kec.  Gunung Jati  Kab.  Cirebon.  Hal  ini
dibuktikan  dengan  nilai  t hitung >  t tabel yaitu 2,603  >  1,668  dengan  taraf  signifikan  0,014 <  0,05.  Dengan  nilai  regresi  linier  koefisien pembiayaan murȃbah̟ah sebesar  0,469,  nilai koefisien menunjukkan bahwa apabila variabel  pembiayaan murabaha mengalami peningkatan  maka  keunggulan  kompetitif juga  akan  meningkat.  Dengan  demikian variabel pembiayaan murȃbah̟ah dapat dijadikan alat untuk meningkatkan perkembangan usaha mikro. Variabel pembiayaan musyarakah (X 2 ) tidak berpengaruh  dan  tidak  signifikan terhadap perkembangan usaha mikro di BMT Gunung Jati  Kec.  Gunung  Jati  Kab.  Cirebon.  Hal  ini dibuktikan  dengan  nilai  t hitung  < t tabel yaitu 0,853  <  1,668  dengan  taraf  signifikan  0,400 >  0,05.  Dengan  nilai  regresi  koefisien pembiayaan musyarakah sebesar 0,192, nilai koefisien menunjukkan bahwa apabila variabel pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan  maka  perkembangan  usaha mikro juga akan meningkat.

## Daftar Pustaka
Abdurahman,  Maman.  2011. Dasar-Dasar Metode  Statistika  Untuk Penelitian. Bandung : CV.Pustaka Setia.
Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudamah. 1979. Mughni wa syarhi
Kabir. Beirut: Darul-Fikr. vol. V Afandi,  M.  Yazid.  2009. Fiqh  Muamalah. Yogyakarta : Logung Pustaka.
Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa. 2009.
Manajemen  Bisnis  Syariah. Bandung
: Alfabeta.
Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, 1992.
Terjemah  Tafisr  Al-Maraghi.  Penerj.
Bahrun Abu Bakar, dkk.  (Semarang :
CV Toha Putra Semarang), juz 23, Andi, Supangat.  2010.
Statistika  Dalam Kajian  Deskriptif,  Inferensi, dan Nonparametrik. Jakarta : Kencana.
Antonio, M. Syafi’I. 2000. Bank Syriah dari
Teori  ke  Praktek. Jakarta  :  Gema Insani Press Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur
Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta : PT.Rineka Cipta.
Aziz,  M.  Amin. et al.  2008. SOM  &  SOP Panduan  Operasional  Manajemen dan  Prosedur  BMT. Jakarta  :  Pinbuk Press.
Chapra,M.  Umer, 2000.Sistem  Moneter Islam,  Judul  Asli: Towards  a  Just Monetary  System,  Penerj.:  Ikhwan Abidin  Basri,  Jakarta:  Gema  Insani Press dan Tazkia Cendekia,
Darmawan, Deni.  2013. Metode  Penelitian Kuantitatif. Bandung  :  PT. Remaja Rosdakarya.
Departemen Agama RI. 2006. Al- Qur’an dan
Terjemahnya. Jakarta : Pustaka Agung Harapan.
Hasan, Iqbal.  2002. Pokok-Pokok  Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya. Jakarta : Ghalia Indonesia. Karim, Adiwarman  A. 2010, Bank  Islam

## Analisis  Fiqih  Dan  Keuangan, Edisi
Keempat,  Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada.
Karim, Adiwarman A. 2008, Islamic Banking

## Fiqh and Financial  analysis, Edisi
Ketiga,  Jakarta  :  Raja  Grafindo
Persada.
Katsier, Ibnu, 1987. Terjemah Singkat Tafisr
Ibnu Katsier. penerj. H Salim Bahreisy dan  H  Said  Bahreisy,    Surabaya:  PT. Bina Ilmu.
Manurung,  Adler  Haymans.  2008. Modal untuk  Bisnis  UKM. Jakarta  :  PT Kompas Media Nusantara.
Mirza, Fandi  Fuad. 2013. dengan  judul
“ Pengaruh Perilaku Sedekah Terhadap Perkembangan Usaha (Studi  Kasus  Peserta  Komunitas Usaha  Mikro  Muamalat  Berbasis Masjid  (KUM3)  di  KJKS  BMT  An-
Najah  Wiradesa)”.  Fakultas  Syariah,
Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Muhammad. 2000. Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer. Yogyakarta : UII Press.
Quthb,  Sayyid,  2000, Tafsir  Al- Qur’an
Dibawah  Naungan  Al- Qur’an ,  Judul Asli: Fi  Zhilalil  Qur’an ,  Penerj.:
As’ad  Yasini,  Abdul  Azia  Salim
Basyarahil,
Muchotob
Hamzah Jakarta: Gema Insani Press,
Ridwan dan Engkos Achmad Koncoro. 2008.
Cara  Menggunakan dan  Memaknai Analisis  (Path  Analysis). Bandung  :
Alfabeta.
Ridwan  dan  Sunarto.  2007. Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Kominikasi,
Ekonomi,  dan  Bisnis. Bandung : Alfabeta.
Rivai, Veithzal dan Andria Permata Veithzal.
2008. Islamic Financial Management.
Jakarta : Raja Grafindo Persada .
Rusyd,  Ibnu.  1995  M/  1415H. Bidayatul
Mujtahid  Wan  Nihayatul  Muqtashid, Beirut  :  Lebanon:  Dar  al-Kutub  Al- Ilmiyah.
Sadikin. 2005. Tips  dan  Trik  Meningkatkan Efisiensi,Produktifitas,
dan Perkembangan  usaha. Yogyakarta: Andi Offset. Saladin, Djaslim.  2000. Konsep  dasar Ekonomi  dan  Lembaga  Keuangan.
Bandung : Linda Karya.
Sandra,  Engkos.  2004. BMT  dan  Bank
Syariah. Bandung  : Pustaka  Bani Quraisy. Sartono, R. Agus. 2001.
MenejemenKeuanganTeoridanaplikas
i. Jogjakarta : BPFE. Sugiyono.  2008. Metode  Penelitian  Bisnis. Bandung : Alfabeta. Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta. Suliyanto. 2005. Analisis  Data  Dalam Aplikasi  Pemasaran. Bogor  :  Ghalia Indonesia.
Sumarsono, Sonny. 2009. Teori dan Kebijakan  Publik  Ekonomi  Sunber
Daya  Manusia. Yogyakarta  :  Graha
Ilmu.
Suryana.  2001. Kewirausahaan. Jakarta  : Salemba Empat.
Tim  Penyusun  Kamus  Pusat  Pembinaan  dan Pengembangan  Bahasa,  1996. Kamus Besar  Bahasa  Indonesia, Jakarta Balai  Pustaka.  edisi  kedua,  cet.  7