## PERANAN PERADILAN PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN

## M. Aulia Reza Utama
Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru E-mail: agam_just0401@gmail.com

## Abstract :
This  thesis is  a normative approach  to the  study of  legislation concerning  the Judiciary,  the  role of land In dispute  settlement of  land, a  large  number  of cases  of land disputes that  occur  in Indonesia is not able  to be  solved completely by the  national judicial Institute. This  resulted  in a  protract- ed land dispute and  the  absence  of legal  certainty over the  status of  land  ownership. The  ruling of the inkracht (consisting  of a  fixed law) one  case may  take many  years. This  adds a  load  of time and power apparatus of  land in litigants in  court which can  interfere  with the  smooth  running  of the Ministry of lands to the community. Then the judicial basis of the simple, fast and lightweight fee has not yet been realized.
In accordance with the philosophy and the Constitution and based on the legal concept of indigenous BAL, diperkukan Special Court for  settlement of  land sengekta land in Indonesia. Through the Special Court of Justice function of land, can be more instrumental in supporting economic development, so  that in  the  end can  improve the  welfare  of the  nation  of Indonesia. The  verdict,  issued by a  Special Court of  landwill  further give legal  certainty and  fairness as  well  as  more beneficial  to the partiesto  the  dispute, the  community  and the Countries with  permanent megacu on  the  principle of settlement and costs that are as efficient as possible and the completion ofa short time.
Keywords: The Role Of The Judiciary, Land, Land Disputes

## Abstrak :
Tesis  ini  adalah  penelitian  normatif  dengan  pendekatan  perundang-undangan  mengenai,  Peranan Peradilan Pertanahan Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Sejumlah besar kasus sengketa tanah yang terjadi di Indonesia tidak mampu diselesaikan dengan tuntas oleh lembaga peradilan nasional. Ini mengakibatkan  sengketa  pertanahan  yang  berlarut-larut  dan  tidak  adanya  kepastian  hukum  atas  status kepemilikan  tanah.  Putusan inkracht (berkekuatan  hukum  tetap)  satu  kasus  dapat  memakan  waktu bertahun-tahun  lamanya.  Hal  ini  menambah  beban  waktu  dan  tenaga  aparat  pertanahan  dalam berperkara  di  pengadilan  yang  dapat  mengganggu  kelancaran  pelayanan  pertanahan  kepada masyarakat. Maka asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan belum terwujud.
Sesuai  dengan  filosofi  dan  UUD  1945  dan  berdasarkan  atas  UUPA  yang  berkonsep  hukum  adat, diperkukan pengadilan khusus pertanahan untuk penyelesaian sengekta pertanahan di Indonesia. Melalui pengadilan  khusus  pertanahan,  fungsi  badan  peradilan  dapat  lebih  berperan  dalam  menunjang pembangunan  ekonomi,  sehingga  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  bangsa  Indonesia. Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan khusus pertanahan akan lebih memberi kepastian hukum dan keadilan serta lebih bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa, masyarakat dan Negara dengan tetap megacu pada prinsip penyelesaian dengan biaya yang seefisien mungkin serta penyelesaian dalam waktu yang singkat..
Kata kunci: Peranan, Peradilan Pertanahan, Sengketa Pertanahan

## PENDAHULUAN
Konflik  agraria  dan  sengketa  pertanah- an di negeri ini merebak di segala sektor dan penjuru  yang  memicu  konflik  sosial  lebih luas.  Masalah  pertanahan  bersifat  multi- dimensi  dan  kompleks  sebab  aspek  sosial, ekonomi,  ekologi,  politik,  dan  pertahanan keamanan  saling  berhubungan  satu  dengan yang lain.
Maraknya konflik dan sengketa pertanahan  belum  bisa  diselesaikan  regulasi dan  institusi  yang  ada.  Penyebab  utamanya, ketimpangan  penguasaan,  pemilikan,  peng- gunaan  dan  pemanfaatan  tanah,  serta  keka- yaan  alam  lain  sehingga  lahirlah  rasa ketidakadilan  dan  ketakpastian  hukum  di masyarakat.  Orientasi  politik  agraria  nasio- nal  pun  cenderung  memihak  pemodal  besar dan  meminggirkan  rakyat  kecil.  Peraturan perundang-undangan  keagrariaan  bersifat sektoral,  tak  sinkron,  dan  tak  harmonis sehingga  terjadi  tumpang-tindih  regulasi. Birokrasi  pemerintah  pengelola  keagrariaan pun  cenderung  ego-sektoral,  tak  terkoordi- nasi dengan solid dan sinergis. 1
1 Data  direktori  putusan  Mahkamah  Agung  dari sejumlah  putusan  kasasi  dan  peninjauan  kembali  yang terunggah dan dapat diunduh data putusannya, menunjukkan  bahwa  sengketa  pertanahan  termasuk sengketa  yang  prosentasenya  cukup  besar.  Dari  sekitar 12.847  putusan  perdata  umum  yang  diunggah  oleh Mahkamah  Agung,  tercatat  44%  perkaranya  adalah tergolong  dalam  jenis  sengketa  pertanahan.  Prosentase sengketa  pertanahan  dalam  lingkup  sengketa  tata  usaha negara  yang  ditangani  oleh  Kamar  Tata  Usaha  Negara Mahkamah  Agung  cukup  signifikan  jumlahnya,  tercata 1.126  putusan  yang  telah  diunggah  sehingga  prosentase perkara pertanahan berkisar di angka 59,8%.Lihat,http//www.direktorimahkamahagung.go.id. Diakses Tanggal 27 Mei 2016
Selain  itu,  otonomi  daerah  tanpa strategi  pemberdayaan  pemerintah  dan masyarakat juga memicu ketegangan kewenangan  pemerintah  pusat  dan  daerah. Yang  paling  pokok,  hingga  kini  belum  ada produk  legislasi,  regulasi,  dan  institusi khusus  yang  berwenang  menangani  dan menyelesaikan  konflik  pertanahan  secara komprehensif.
Perlu  reorientasi  politik  dan  kebijakan agraria  nasional.  Orientasi  pembangunan perlu  diarahkan  kepada  paradigma  dan praktik  pembangunan  ekonomi  populis  dan demokratis  yang  mengutamakan  semangat gotong  royong  berdasarkan  Pancasila  dan konstitusi.  Politik  agraria  nasional  harus dijauhkan  dari  kapitalisme  dan  neoliberalis- me. Politik agraria nasional harus menempatkan  rakyat  sebagai  tuan  di  atas tanahnya sendiri.
Pada  aspek  peraturan  perundang- undangan,  perlu  dikaji  ulang  dan  penataan menyeluruh dengan merujuk nilai-nilai dasar Pancasila, UUD 1945 (Pasal 33 Ayat 3), dan UU  No  5  Tahun  1960  tentang  Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Presiden hendaknya  membentuk  ”satgas”  yang mengkaji ulang seluruh peraturan perundang -undangan  terkait  tanah  dan  kekayaan  alam yang  melibatkan  instansi  terkait  dibantu pakar  dan  LSM  yang  kompeten.  Pemben- tukan  mekanisme  dan  kelembagaan  untuk
menangani  konflik  dan  sengketa  pertanahan harus dilandasi dasar hukum yang kokoh. Birokrasi  keagrariaan  pemerintah  pun perlu  direnovasi.  Kewenangan  BPN  diper- kuat  dan  diperluas,  disertai  pembenahan birokrasi  dan  peningkatan  kualitas  komit- men aparaturnya. Semua kementerian terkait yang  membidangi  pertanahan,  pertanian, perkebunan,  kehutanan,  pertambangan,  ke- lautan,  dan  pesisir  diarahkan  ke  satu kebijakan  strategis  nasional.  Lebih  mantap jika  dibentuk  ”Kementerian  Koordinator Agraria  dan  Pengelolaan  SDA”  yang mengonsolidasikan  kementerian  terkait  me- nuju efektivitas politik dan kebijakan agraria baru.
Tak  kalah  penting,  penataan  ulang otonomi daerah. Kewenangan pemerintah di bidang pertanahan yang dimiliki pemerintah pusat  untuk  menjaga  integritas  NKRI ditegaskan  sambil  menata  arah  kebijakan desentralisasi  yang  lebih  terintegrasi.  Pem- bagian  kewenangan  di  bidang  pertanahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabu- paten/kota  diperjelas  dan  dijalankan  secara konsisten.
Terkait  kelembagaan,  tak  terelakkan diperlukan  pembentukan  kelembagaan  khu- sus  untuk  menangani  dan  menyelesaikan konflik  dan  sengketa  pertanahan  secara tuntas,  utuh,  dan  menyeluruh.  Paradigma- nya:  hukum  progresif  dan  keadilan  transi- sional.  Pendekatannya,  sosial  dan  budaya yang  mengakomodasi  kebinekaan  sistem
penguasaan  dan  penggunaan  tanah  rakyat dipadukan,  khususnya  masyarakat  adat  dan lokal.  Ruang  mediasi  dan  mekanisme resolusi  konflik  alternatif  perlu  dibuka. Penyelesaian  masalah  pertanahan  mengede- pankan  kebersamaan  yang  menguntungkan semua  pihak  secara  adil  dan  berkepastian hukum.
Mengingat  kompleksitas  permasalahan pertanahan  dan  keterbatasan  kapasitas  dan respons  kelembagaan  yang  ada,  di  sinilah relevansi  menghadirkan  peradilan  khusus keagrariaan.  Kini  saatnya  merintis  pemben- tukan  pengadilan  pertanahan  di  bawah peradilan  umum  di  lingkungan  Mahkamah Agung. Pengadilan pertanahan ini diisi para hakim  dan  aparatus  yang  terdidik  dan terlatih  khusus  untuk  menangani  perkara keagrariaan  yang  kompleks  dan  multi- dimensi.
Sistem  hukum  Indonesia  menganut duality  of  jurisdiction dalam  penanganan sengketa sebagaimana lazimnya negara yang bertradisi  hukum  Civil  Law  System, termasuk dalam penanganan sengketa pertanahan. 2 Dengan  adanya  pembedaan yurisdiksi maka sengketa pertanahan memiliki  dua  jalur  penyelesaian  yaitu peradilan  umum  yang  mana  objectumlitis menyangkut  hak  atau  kepemilikan  tanah, sedangkan  penyelesaian  sengketa  pertanah- an  melalui  Peradilan  Tata  Usaha  Negara dilakukan  apabila  terkait  dengan  cacat
2 Ibid
administrasi atau keabsahan prosedur penertiban sertipikat hak atas tanah. Terhadap penyelesaian sengketa melalui dua jalur peradilan ini, salah satu hambatan yang muncul  adalah  seringkali  sulitnya  eksekusi putusan  pengadilan  dalam  hal  terdapat putusan  pengadilan  perdata,  pidana  dan  tata usaha  negara  dari  Pengadilan  Negeri  atau Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  sampai dengan  kasasi  atau  bahkan  peninjauan kembali yang tidak konsisten satu sama lain terhadap  satu  objek  sengketa  yang  sama. Dari  gambaran  diatas  menunjukkan  bahwa putusan pengadilan yang seharusnya menyelesaikan  sengketa  terkadang  malah bisa  menjadi  sumber  permasalahan  hukum baru,  yaitu  permasalahan  yang  oleh  Badan Pertanahan Nasional disebut sebagai perbedaan  persepsi,  nilai  atau  pendapat, kepentigan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan dengan subjek atau objek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.
Alasan Kantor  Pertanahan  selaku tergugat/termohon  eksekusi  yang  menyata- kan  tidak  atau  belum  dapat  melaksanakan putusan  pengadilan  tata  usaha  negara  yang berkekuatan hukum tetap dikarenakan putusan  dianggap  tidak  sinkron  dengan putusan pengadilan negeri.
Berdasarkan  pada  gambaran  pola penyelesaian  sengketa  diatas  beserta  segala permasalahannya,  perlu  dirancang  pola  atau desain  penyelesaian  sengketa  tanah  yang
komprehensif  sehingga  dapat  menjawab permasalahan  hukum  diatas.  Beberapa upaya  yang  dapat  ditempuh  misalnya dengan  menguatkan  mekanisme  penyelesai- an  sengketa  diluar  pengadilan  dan  penye- lesaian  sengketa  pertanahan  melalui  penga- dilan khusus pertanahan.
Mengenai upaya penyelesaian sengketa pertanahan  di  luar  pengadilan,  seringkali menemui  jalan  buntu  dan  putusan  melalui pengadilan malahan menjadi pemicu perma- salahan  baru, 3 maka  Peneliti  disini  tertarik untuk  mengangkat  sebuah  judul  tesis mengenai  pentingnya  dibentuk  sebuah lembaga  peradilan  khusus  pertanahan,  dan bagaimana  konsep  peradilan  yang  sesuai sehingga  dapat  menyelesaikan  kasus  kasus pertanahan  yang  terjadi  di  Indonesia,  tanpa mengindahkan  rasa  keadilan  dan  perkese- suaian  dengan  konsep  penegakan  hukum, adapun  judul  yang  akan  peneliti  angkat  kali ini  adalah;  “PERANAN  PERADILAN PERTANAHAN  DALAM  PENYELESAI- AN SENGKETA PERTANAHAN”
Apa  yang  melatar  belakangi  pentingnya dibentuk Peradilan Pertanahan di Indonesia? Apakah Peradilan Pertanahan dapat membe- rikan  kepastian  Hukum  untuk  menyelesai- kan kasus pertanahan di Indonesia?
3 Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional  (BPN)  Tahun  2012,  dari  7000  kasus sengeketa  lahan  yang  terjadi  di  negeri  ini,  yang terselesaikan  baru  sekitar  60  persennya,  atau  setara 4.200 kasus. Sisanya yang sekitar 2.800 kasus atau 40 persennya, akan terselesaikan pada tahun berikutnya. Lihat http://nasional.kontan.co.id/news/konflik-tanah- marak-pengadilan-pertanahan.

## PEMBAHASAN

## LATAR  BELAKANG  PENTINGNYA DIBENTUK  PERADILAN  PERTANAH- AN DI INDONESIA

## A. Teori  Hukum  yang  Berkenaan  dengan Hukum Pertanahan di Indonesia
Tanah  mempunyai  arti  penting  dalam kehidupan  manusia.  Dalam  ajaran  agama Islam  diyakini  bahwa  manusia  sendiri berasal  dari  tanah  dan  akan  kembali  ke tanah. Dalam kehidupan manusia sehari-hari tidak sedikit terjadi pertumpahan darah yang disebabkan  oleh  sengketa  kepemilikan tanah,  bahkan  satu  keluarga  terkadang  bisa retak  akibat  persengketaan  tanah.  “Di masyarakat   hukum  etnis  Jawa  terkenal filosofi  yang  menyatkan sedumuk  batuk senyari  bumi,  yen  perlu  ditohi  pati (biar sejengkal tanah miliknya bila perlu dipertahankan sampai mati)” 4
Menurut  Soerojo  Wignjodipoero 5 ada dua  hal  yang  menyebabkan  tanah  itu memiliki  kedudukan  yang  sangat  penting dalam  hukum  adat,  yaitu pertama, karena sifatnya,  dimana  tanah  merupakan  satu- satunya  benda  kekayaan  yang  meskipun mengalami  keadaan  yang  bagaimanapun juga,  toh  masih  bersifat  tetap  dalam keadaannya,  bahkan  terkadang  semakin lama  harganya  bisa  semakin  mahal. Kedua,
4 Tampil  Anshari  Siregar.  2011. Pendaftaran Tanah  Kepastian  Hak, Medan  :  Fakultas  Hukum Universitas Sumatera Press Utara, hlm.1.
5 Soerojo  Wignjodipoero.1983. Pengantar  dan Asas-Asas Hukum Adat. Jakarta: PT. Gunung Agung, hlm. 197.
karena fakta bahwa tanah merupakan tempat tinggal persekutuan, bisa memberikan penghidupan  kepada  persekutuan,  tempat dimana  para  warga  persekutuan  yang meninggal  dunia  dikebumikan,  serta  tempat tinggal dayang-dayang pelindung persekutu- an dan roh leluhur persekutuan.
Pada  zaman  dahulu  ketika  penduduk bumi  masih  jarang  manusia  bebas  mengua- sai  tanah  yang  dianggapnya  subur  untuk bercocok  tanam  dan  beraktifitas.Seiring dengan  perkembangan  zaman,  pada  masa pemerintahan  kerajaan-kerajaan  dahulu  di nusantara rakyat juga bebas membuka lahan dan  mengusahai  tanahnya  atas  seizin  dari raja/sultan.  Pada  masa  itu  sultan/raja memang  memilki  otoritas  yang  relatif  besar atas  tanah.  Menurut  Soemarsaid  Martono sebagaimana  dikutip  oleh  Soeprijadi,  “raja mempunyai  dua  hak  atas  tanah. pertama, berupa  hak  politik  atau  hak  publik  yang mengatur  dan  menetapkan  masalah  luas daerah dan batas-batas kekuasaannya. Kedua, adalah  hak  untuk  mengatur  hasil tanah sesuai dengan adat.” 6
1. Teori Hukum Pertanahan yang
Pernah Berlaku di Indonesia
“Bumi  dan  air  dan  kekayaan  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar-
6 Soeprijadi.  1996. Reorganisasi  Tanah  serta Keresahan  Petani  dan  Bangsawan  di  Surakarta 1911-1940. Tesis  Magister  Hukum  Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Http://www.tesisugmtanah_.go.id. Diakses pada tanggal 21 Mei 2016, hlm. 1-2.
besar  kemakmuran  rakyat”  demikian  bunyi pasal  33  ayat  3  UUD  1945.  Berdasarkan bunyi  pasal  33  tersebut  dapat  dipahami bahwa  segala  tanah  air  Indonesia  berada  di bawah  kekuasaan  negara,  dan  sebagai konskwensinya  negara  berkewajiban  untuk mempergunakan  tanah  air  tersebut  bagi kemakmuran rakyatnya.
Tanah  memang  menjadi  hal  penting dalam kehidupan manusia, untuk itu penting diatur  keberadaannya,  dan  negara  sebagai penguasa  tanah  bertanggungjawab  untuk membuat  peraturan  tentang  pertanahan tersebut.  maka  setelah  Indonesia  merdeka dan situasi politik agak normal, pada tanggal 24  September  1960  disusunlah  UU  No.  5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok  Agraria  yang  kemudian  dikenal dengan  Undang  Undang  Pokok  Agraria (UUPA).
UUPA  sebagai  turunan  dari  pasal  33 ayat  3  UUD  1945  mengandung  asas (prinsip)  bahwa  semua  hak  atas  tanah dikuasi  oleh  negara,  dan  asas  bahwa  hak milik  atas  tanah  “dapat  dicabut  untuk kepentingan  umum”.  prinsip  ini  tertuang dalam  pasal  2  dan  pasal  18  UUPA. Berdasarkan  pasal  2  UUPA  ini  negara menjadi  pengganti  semua  pihak  yang mengaku  sebagai  penguasa  tanah  yang sah.Negara  dalam  hal  ini  merupakan lembaga  hukum  sebagai  organisasi  seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah sebagai lembaga pelaksana UU negara dalam proses
ini bertindak sebagai pihak yang melaksanakan  dan  menerapkan  ketentuan yang  terdapat  dalam  pasal  2  UUPA tersebut. 7

## 2. Teori Hukum Nasional
Teori hukum nasional yang dimaksudkan  disini  adalah  hak  penguasaan tanah  yang  didasarkan  kepada  UUPA Nomor  5  Tahun  1960.  Dalam  hal  ini  Hak penguasaan  tanah  yang  berlaku  secara yuridis  di  Indonesia  tertuang  dalam  pasal  2 UUPA:  (1)   Atas  dasar  ketentuan  dalam pasal  33  ayat  3  Undang-Undang  Dasar   dan hal-hal  sebagai  yang  dimaksud  dalam  pasal 1,  bumi,  air  dan  ruang  angkasa  termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu,  pada  tingkatan  tertinggi  dikuasai  oleh negara,  sebagai  organisasi  seluruh  rakyat. (2)   Hak  menguasai  dari  Negara  termaksud dalam  ayat  1  pasal  ini  memberi  wewenang untuk :
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,  penggunaan,  persediaan  dan pemeliharaan  bumi,  air  dan  ruang  angkasa tersebut;
b.   menentukan  dan  mengatur  hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
7 Syafruddin  Kalo.  2013. Perbedaan  Persepsi Mengenai  Penguasaan  Tanah  dan  Akibatnya Terhadap  Masyarakat  Petani  di  Sumatera  Timur pada  Masa  Kolonial  yang  Berlanjut  pada  Masa Kemerdekaan,  Orde  Baru  dan  Reformasi .  Program Studi  Hukum  Pidana  Fakultas  Hukum  Universitas Sumatera
Utara. Http://www.perbedaanpersepsimengenai penguasaantanah_.com.  Diakses  pada  tanggal  2  Mei 2014, hlm. 3.
(3)   Wewenang  yang  bersumber  pada  hak menguasai  dari  negara  tersebut  pada  ayat  2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar- besar  kemakmuran  rakyat,  dalam  arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam  masyarakat  dan  Negara  Hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.  (4)   Hak  menguasai  dari  Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan  kepada  Daerah-daerah  Swastan- tra  dan  masyarakat-masyarakat  hukum adat, sekedar  diperlukan  dan  tidak  bertentangan dengan  kepentingan  nasional,  menuntut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah. Dengan berlakunya UUPA maka peraturan-peraturan  pertanahan  yang  meru- pakan produk pemerintahan Hindia Belanda seperti  Agrarische  Wet,  Agrarische  Besluit, dan  Buku  II  BW  yang  menagtur  tentang pertanahan  menjadi  tidak  berlaku  lagi, karena memang UUPA dimaksudkan sebagai  pengganti  dari  ketentuan-ketentuan pertanahan produk pemerintah Hindia
Belanda yang terkesan imprealistik, kapitalistik dan feodalistik. Tentang kelahiran  UUPA  dalam  semangat  anti imprealistik,  kapitalistik  dan  feodalistik  ini Boedi  Harsono  sebagaimana  dikutip  Lilis Nur Faizah mencatat sebagai berikut: UUPA sendiri lahir dalam konteks “...perjuangan  perombakan  hukum  agraria nasional  berjalan  erat  dengan  sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari cengkraman, pengaruh,
dan sisa-sisa penjajahan; khususnya perjuangan  rakyat  tani  untuk  membebaskan diri  dari  kekangan-kekangan  sistem  feodal atas  tanah  dan  pemerasan  kaum  modal asing...”
Semangat menentang strategi kapitalis- me  dan  kolonialisme  yang  telah  menyebab- kan  terjadinya  “penghisapan  manusia  atas manusia”  ( exploitation  de  l’homme  par l’homme )  di  satu  sisi;  dan  sekaligus menentang  strategi  sosialisme  yang  diang- gap  “meniadakan  hak-hak  individual  atas tanah”  di  sisi  lain  menjadi  landasan ideologis dan filosofis pembentukan UUPA. Selain  itu,  salah  satu  arti  penting  UUPA lainnya,  bahwa  hukum  agraria  nasional adalah  berdasar  hukum adat  dan tidak  lepas dari  konteks  landreform  yang  menjadi agenda  pokok  pembentukan  struktur  agraria saat  itu. 8 (Faizah,  Perkembangan  Konsep Kepentingan Umum dalam Hukum
Pengambilalihan Hak atas Tanah di Indonesia.
3. Hubungan  Saling  Pengaruh  antara Hukum  Eropa,  Hukum  Adat  dan Hukum  Nasional  terhadap  Status Kepemilikan Tanah di Indonesia
Sebagaimana diketahui bahwa sebelum bangsa  eropa  menjajah  nusantara,  di  nusan- tara  ini  terdapat  beberapa  kerajaan-kerajaan yang pemerintahannya diatur dan dijalankan
8 Lilis Nur Faizah. 2007.,Perkembangan  Konsep Kepentingan  Umum  dalam  Hukum  Pengambilalihan Hak atas Tanah di Indonesia (1960-2006). Yogyakarta. Fakultas Hukum UGM
berdasarkan  adat  istiadat  yang  berlaku  di wilayah  kerajaan  tersebut.  Peraturan-peratu- ran  yang  berlaku  di  wilayah  kerajaan  itu dianut  dan  diwariskan  secara  turun temurun sehingga menciptakan keharmonisan dianta- ra  sesama  masyarakat  hukum  adat  yang bersangkutan.
Kedatangan  bangsa  eropa  ke  nusantara yang  lambat  laun  akhirnya  menjajah nusantara  ini,  berdampak  besar  terhadap perobahan  tatanan  masyarakat  hukum  adat yang  mendiami  nusantara  ini.Perobahan  itu dirasakan  betul  oleh  penduduk  baik  itu disebabkan oleh politik yang diterapkan oleh penjajah  maupun  hukum  yang  diberlakukan oleh pemerintah penjajah.
Salah  satu  perubahan  yang  terjadi  itu adalah  dalam  hal  keagrariaan.  Sebelum pemerintahan belanda berkuasa di Indonesia maka  hak-hak  atas  tanah  yang  berlaku  di Indonesia  di  atur  berdasarkan  hukum  adat, akan  tetapi  setelah  pemerintah  belanda berkuasa  maka  pengaturan  hak-hak  atas tanah  yang  diberlakukan  bisa  dikelompok- kan ke dalam 3 jenis yaitu: 9
1.  Hak-hak  asli  Indonesia,  yaitu  hak-hak atas tanah menurut hukum adat;
2.  Hak-hak  Barat,  yaitu  hak-hak  atas  tanah menurut  Hukum  Barat,  yaitu  hukum yang  dibawa  oleh  Pemerintah  Hindia Belanda ke Indonesia bersamaan dengan
9 Mudjiono. 2007. Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui
Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan. Jurnal
Hukum  No. 3, hlm. 459.
Hukum Eropa. Dalam hal ini, Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan asas konkordansi dengan menerapkan aturan yang berlaku di Negeri Belanda di Indonesia, serta
3.   Hak-hak  atas  tanah  daerah  yang  di atasnya  masih  ada  penguasaan  dari kerajaan setempat, misalnya Yogyakarta, Surakarta,  Sumatera  Timur  dan  daerah- daerah swapraja lainnya.
Menurut  Wignjodipoero 10 pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan  dan kekuasaan pemerintah  Hindia  Belanda  terhadap  hak ulayat ada yang bersifat positif dan ada juga yang bersifat negatif. Pengaruh yang bersifat positif  pada  umumnya  berwujud  sebagai perlindungan  ataupun  penegakan  daripada hak  ulayat  sesuatu  persekutuan  terhadap tanah wilayahnya. Contohnya adalah berupa timbulnya  surat-surat “pikukuh” ataupun “piagam” yang  dikeluarkan  oleh  kerajaan dengan  maksud  untuk  menegaskan  batas- batas wilayah persekutuan yang bersangkut- an, hal mana berarti suatu perlindungan bagi persekutuan  yang  bersangkutan  terhadap pihak ketiga. Hal semacam ini didapati pula pada  masa  pemerintahan  kolonial  belanda, yaitu  dengan  diundangkannya “ordonansi- ordonans” seperti “desa  ordonansi” Staatsblad 1941  No.  356  dan “marga- ordonansi”Staatsblad 1931 No. 6. 11
Adapun  pengaruh  negatif  dari  kekuasaan kerajaan-kerajaan dan kekusaan pemerintah-
10 Wignjodipoero. Op.Cit., hlm.  200.
11 Ibid.
an  hindia  belanda  terhadap  hak  ulayat berupa  pemerkosaan  terthadap  hak-hak ulayat,  pembatasan  hak  masyarakat  hukum adat  oleh  pemerintah  terhadap  penggunaan tanah ulayat, dan lain sebagainya.

## 4. Teori Kepastian Hukum
Kepastian  hukum  dalam the  concept  of law karya H.L.A. Hart mengomentari kepastian  hukum  dalam  undang-undang. Beliau  berpendapat  bahwa  kadang-kadang kata-kata  dalam  sebuah  undang-undang  dan apa  yang  diperintahkan  undang-undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas  sekali,  namun  terkadang  mungkin  ada keraguan  terkait  dengan  penerapannya.
Keraguan  itu  terkadang  dapat  diselesaikan melalui  interpretasi  atas  peraturan  hukum lainnya.  Hal  inilah  menurut  H.L.A  Hart salah  satu  contoh  ketidakpastian  ( legal uncertainty ) hukum. 12
Menurut  Tan  Kamello,  dalam  suatu undang-undang, kepastian hukum ( certainty ) meliputi  dua  hal  pertama,  kepastian  hukum dalam perumusan norma dan prinsip hukum yang  tidak  bertentangan  antara  satu  dengan yang  lainnya  baik  dari  pasal-pasal  undang- undang  itu  secara  keseluruhan  maupun kaitannya  dengan  pasal-pasal  lainnya  yang berada  di  luar  undang-undang  terse- but. Kedua,  kepastian  hukum  juga  berlaku dalam  melaksanakan  norma-norma  dan
12 H.L.A  Hart.  1997. The  Concept  of  Law .  New York  :  Clarendon  Press-Oxford.  diterjemahkan  oleh M.  Khozim.  2010. Konsep  Hukum .  Bandung: Nusamedia, hlm. 230.
prinsip prinsip  hukum  undang-undang tersebut. 13
Jika  perumusan  norma  dan  prinsip hukum  sudah  memiliki  kepastian  hukum tetapi  hanya  berlaku  secara  yuridis  saja dalam  arti  hanya  demi  undang-undang semata-mata  ( law  in  the  books ),  menurut Tan  Kamello  kepastian  hukum  seperti  ini tidak  akan  dan  tidak  pernah  menyentuh kepada  masyarakatnya.  Pendapat  ini  mung- kin peraturan hukum yang demikian disebut dengan norma hukum yang ma- ti ( doodregel ) atau  hanya  sebagai  peng-hias yuridis dalam kehidupan manusia. 14

## B. Tata  Cara  Pembentukan  Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Tidaklah  berlebihan  jika  dinyatakan bahwa "tanah" adalah merupakan salah satu sumber  daya  yang  menjadi  kebutuhan  dan kepentingan  semua  orang,  badan  hukum, dan atau sektor-sektor pembangunan. Kenapa  demikian  penting  dan  strategisnya, Tidak  lain  karena  tanah  sangat  dibutuhkan orang,  badan  hukum,  dan  sektor-sektor tersebut  untuk  melakukan  aktivitas  hidup- nya,  baik  secara  langsung  maupun  tidak langsung. Itulah sebabnya, tanah perlu diatur melalui kebijakan dan peraturan perundang- an  yang  tepat,  konsisten,  dan  berkeadilan. Dengan  demikian  diharapkan  tanah  dapat
13 Tan Kamelo. 2004. Hukum Jaminan Fidusia . Bandung : Alumni, hlm. 117.
14 Ibid ., hlm. 118.
menjadi  faktor  pencapaian  kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. 15
Namun pada kenyataannya di Indonesia selama  ini  tidaklah  demikian.  Yang  ada adalah  terjadinya  banyak  perselisihan  dan sengketa  dalam  penguasaan,  pemilikan, penggunaan,  dan  pemanfaatan  tanah.  Bah- kan jumlah sengketa tanah tersebut cenderung  meningkat  seiring  dengan  ber- jalannya  waktu.  Untuk  itulah  diperlukan upaya  nyata  dan  sungguh-sungguh  dalam penyelesaian kasus atau sengketa tanah yang telah  ada  selama  ini.  Sehingga,  diperlukan adanya  peluang  "gugatan  sengketa  tanah" yang diatur dengan mekanisme yang baik.
C. Urgensi Keberadaan Peradilan Pertanahan di Indonesia.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Repub- lik  Indonesia  Tahun  1945  (UUD  1945) sebagai  landasan  konstitusional,  melalui batang  tubuhnya  Pasal  33  ayat  (3)  telah mewajibkan  agar  penggunaan  sumber  daya alam  dan  ekosistemnya  dipergunakan  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,
“bumi  dan  air  dan  kekayaan  alam  yang terkandung  di  dalamnya  dikuasai  oleh negara  dan  dipergunakan  untuk  sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”.
Atas  dasar  ketentuan  Pasal  33  ayat  (3) UUD  1945  tersebut,  dapat  dimaksudkan, bahwa  pada  tingkat  tertinggi,  bumi,  air  dan
15 Abdul  Haris.  2005. Https:  //  Www.Mail Archive. Com/Proletar @Yahoogroups.
Com/Msg09553.Html .  Diakses  pada  tanggal  21  Juli 2016.
kekayaan  alam  serta  seluruh  kandungannya dikuasai  oleh  negara  sebagai  organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Penegasan terhadap  konsepsi  hak  menguasai  dari negara  ini  telah  dijelaskan  dalam  Pasal  2 ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria  yang  memberi  kekuasaan  kepada negara untuk:
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan  bumi,  air  dan  ruang angkasa tersebut;
b. Menentukan  dan  mengatur  hubungan- hubungan  hukum  antara  orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c. Menentukan  dan  mengatur  hubungan- hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Konstitusi  Negara  Republik  Indonesia melalui Pasal 33 ayat (3) tersebut memberikan  perlindungan  tertinggi  kepada setiap  rakyat  Indonesia  dalam  menikmati kekayaan alam yang terkandung di dalamnya  untuk  dikuasai  oleh  negara  dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemak- muran  rakyat.  Sistem  hukum  Indonesia menganut duality  of  jurisdiction dalam penanganan sengketa sebagaimana lazimnya negara  yang  bertradisi  hukum Civil  Law System , termasuk dalam penanganan sengketa pertanahan.

## KEPASTIAN  HUKUM  YANG  AKAN DIBERIKAN  PENGADILAN  KHUSUS
PERTANAHAN GUNA MENGAKOMO- DIR  BANYAKNYA  KASUS  PERTANA- HAN DI INDONESIA.
A. Problematika Penyelesaian Sengketa

## Pertanahan di Indonesia.
Konflik  agraria  merupakan  problem mondial.  Artinya  bisa  ditemui  dimanapun ketika  kaki  kita  menginjakkan  bumi. Indonesia  memiliki  sejarah  konflik  agraria yang  sangat  panjang  yang  juga  melibatkan stakeholders yang sangat luas yang memiliki kepentingan terhadap sumber-sumber agraria.  Dengan  kelembagaan  penyelesaian konflik yang tidak memiliki kapasitas untuk membaca source  of  problem dari  konflik agraria  membuat  konflik  yang  timbul  tidak mudah  untuk  diselesaikan.  Dengan  adanya kenyataaan  ini  kemudiankonflik  agraria  di cap  sebagai unresolved  problem .  Meskipun istilah unresolved  problem dapat  dikatakan mengandung  kebenaran  empirik  namun dalam perspektif conflict resolution penggu- naan  istilah  itu  untuk  konflik  agraria  tidak tepat.Sebab  banyak  pengalaman  negara  lain yang  mampu  keluar  dari  kemelut  ini, misalnya  New  Zaeland  dengan  konsep Treaty. 16
B. Telaah Yuridis Mengenai Pembentuk- an Peradilan Pertanahan di Indonesia.
16 Elza  Syarif.  2012.  Menuntaskan  Sengketa Melalui Pengadilan
Khusus
Pertanahan.Jakarta:Gramedia, hlm.350.
Dimuatnya  berita-berita  mengenai  Per- pajakan  di  Indonesia  beberapa  waktu  yang lalu  membuat  banyak  masyarakat  kita bertanya-tanya tentang keberadaan Pengadi- lan  Pajak  yang  selama  ini  tidak  diketahui keberadaannya,  hal  ini  bisa  menimbulkan isu tentang pentingnya keberadaan Pengadil- an  Pertanahan  yang  dapat  menjadi  bagian penting  dari  Badan  Pertanahan  Nasio- nal.   Isu  ini  dapat  menjadi  pemikiran  bagi kita  tentang  penting  tidaknya  pendirian  se- buah institusi Pengadilan (berupa pengadilan pertanahan) sebagai bagian tidak terpisahkan dari Badan pertanahan Nasional.
1. Alasan-Alasan  Pentingnya  Peradilan Pertanahan.
Dalam permasalahan ini dapat dikemukakan  alasan-alasan  yang  dapat dipertimbangkan sebagai bahan Pertimbang- an yaitu : Masalah tanah merupakan masalah yang   khusus  /spesifik  yang  memerlukan penanganan dan pengetahuan khu- sus   tentang  pertanahan.  Sengketa  agraria memang  merupakan  suatu  bentuk  sengketa yang  bersifat  spesifik  sehingga  memerlukan pengetahuan  khusus.  Ketika  sengketa  terse- but  diajukan  ke  pengadilan  untuk  diperiksa dan  diputus  guna  mendapatkan  keadilan, niscaya  dibutuhkan  hakim  yang  menguasai hukum  agraria. “ Hakim  yang  memutus sengketa  agraria  pada  saat  ini,  baik  di pengadilan  umum  maupun  pengadilan  tata usaha  negara  pada  dasarnya  memiliki pengetahuan hukum yang bersifat general”.
Dalam  setiap  pertimbangan  hukum putusan  hakim  sering  tidak  mengacu  pada hukum  tanah  nasional  dan  lebih  mengede- pankan hukum perdata dan hukum adminis- trasi.  Hal  ini  tentu  saja  akan  menimbulkan perbedaan karena dalam melaksanakan tugas BPN  berpegang  dan  mengacu  pada  hukum tanah  nasional   dan  perangkat  peraturan pelaksanaannya.
2. Sejumlah Besar  Kasus  Sengketa  Ta- nah di Indonesia Belum dapat di Sele-
saikan   Secara  Tuntas  Oleh Peradilan Umum.
Sejumlah  besar  kasus  sengketa  tanah  yang terjadi  di  Indonesia  tidak  mampu  diselesai- kan  dengan  tuntas  oleh  lembaga  peradilan nasional.  Ini  mengakibatkan  sengketa  perta- nahan  yang  berlarut-larut  dan  tidak  adanya kepastian  hukum  atas  status  kepemilikan tanah. Putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap)  satu  kasus  dapat  memakan  waktu bertahun-tahun  lamanya.  Hal  ini  menambah beban  waktu  dan  tenaga  aparat  pertanahan dalam  berperkara  di  pengadilan  yang  dapat mengganggu  kelancaran  pelayanan  pertana- han kepada masya-rakat.maka asas peradilan yang  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan belum terwujud.
3. Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  di
Luar  Pengadilan  Masih  Memiliki Banyak  Kelemahan
Dalam penyelesaian sengketa pertanah- an  yang  dihadapi  oleh  Badan  Pertanahan Nasional  ada  beberapa  kelemahan  dalam
penyelesaian  sengketa  tersebut.  Kelemahan itu adalah : 17
a) Mekanisme  eksekusi  yang  sulit,  jika salah satu pihak tidak bersedia melaksa- nakan  isi  perdamaian/kesepakatan  yang telah  terjadi  dalam  mediasi,  maka  pihak lain  tidak  dapat  memaksa  agar  pihak lawan  melaksanakannya.  Karena  itu, cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengajukan  gugatan  ke  pengadilan,  se- hingga  pada  akhirnya  perkara  tersebut memerlukan  waktu  penyelesaian  yang cukup lama;
b) Proses  mediasi  sangat  bergantung  kepa- da  itikad  baik  para  pihak  untuk  menye- lesaikan  masalahnya.  Hal  itu  berarti, bahwa  para  pihak  yang  bersengketa  ha- rus  benar-benar  bersedia  menerima  dan melaksanakan  kesepakatan  yang  terjadi melalui mediasi;
c) Jika  di  dalam  mediasi  tidak  dilibatkan penasihat  hukum  atau  lawyer  sangat mungkin  fakta  hukum  yang  penting tidak  disampaikan  kepada  mediator  se- hingga  dapat  mengakibatkan  kesepakat- an (keputusan) menjadi bias.
4. Kewenangan Pembatalan Sertifikat.
Suatu sertifikat yang merupakan produk dari Badan Pertanahan Nasional dapat diba- talkan  oleh  putusan  Pengadilan  Negeri  apa- bila terjadi Perkara, sehingga
17 Arie  Hutagalung.  2005. Tebaran  Pemikiran Seputar  Masalah  Hukum  Tanah .  Jakarta:Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, hlm. 369.
mengakibatkan kurang kuatnya kepemilikan sertifikat  tersebut.  Berdasarkan  hal  ini, Badan  Pertanahan  Nasional  tidak  dapat mengintervensi Putusan Pengadilan.
5. Landasan  Hukum dalam  Pembentuk- an Pengadilan Pertanahan
Untuk mempayungi berdirinya Institusi yang tidak terpisahkan dari Badan Pertanah- an  Nasional  ini  ada  beberapa  peraturan hukum yang dapat dipakai untuk mewadahi- nya; 18
a. Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD 1945) UUD
b. Undang-undang  No  48  tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
c. Analogi  berdasarkan  Peraturan  Perun- dang-undangan  mengenai  Pembentuk- an  Pengadilan Khusus
C. Dibentuknya  Badan  Peradilan  Perta- nahan Guna terpenuhi Kepastian Hu- kum  dalam  Sistem  Peradilan  di  Indo- nesia.
Masalah  pertanahan  memiliki  dua  di- mensi  hukum  di  dalamnya,  yaitu  dimensi hukum  privat  dan  hukum  publik,  dimensi hukum  privat  memiliki  masalah-masalah pertanahan  yang  berkaitan  dengan  aspek keperdataan,  baik  perdata  umum  maupun perdata  khusus  agama,  sedangkan  dimensi hukum publik tampak dari masalah-masalah pidana  pertanahan  dan  aspek  administratif pertanahan.  Masing-masing  aspek  sengketa pertanahan  di  atas  tunduk  pada  yuridiksi
18 Elza Syarif. Op. Cit. , hlm. 388.
badan  peradilan  yang  berbeda.  Pada umumnya penyelesaian sengketa pertanahan yang  terkait  sengketa  kepemilikan  diserah- kan  keperadilan  umum,  sedangkan  terhadap sengketa  keputusan  Badan  Pertanahan  Na- sional melalui Peradilan Tata Usaha Negara yang  diatur  dalam  dan  sengketa  yang  me- nyangkut tanah wakaf diajukan ke Peradilan Agama. 19
Berdasarkan penjelasan tentang spesifi- kasi  dari  lembaga  penyelesaian  sengketa baik  melalui  non  litigasi  maupun  litigasi. Sampai  saat  ini  jelas  bahwa  semua  cara  itu tidak dapat menyelesaikan sengketa pertana- han secara tuntas dalam waktu yang singkat, malah  cenderung  berlarut-larut.  Penyelesai- an  sengekta  pertanahan  melalui  mediator yaitu  melalui  Badan  Pertanahan  Nasional, tokoh-tokoh  adat,  tokoh-tokoh  masyarakat, teman  atau  kerabat,  maupun  professional selama  ini  kurang  memuaskan.  Bergesernya nilai-nilai  moralitas  dan  budaya  ketimuran membuat  kepatuhan  atas  putusan  solusi yang  dibuat  oleh  mediator  sangat  kurang sehingga tidak dilaksanakan oleh para pihak, jika  dipikirkan  tidak  menguntungkan  dirin- ya.  Apalagi  keputusan  tersebut  tidak otomatis  akan  dipatuhi  karena  tidak  ada upaya  paksa.  Jadi  penyelesaian  sengketa pertanahan melalui  musyawarah sangat sulit untuk  berhasil,  kecuali  bagi  sengketa  per-
19 Hery Abduh Sasmito. 2015. Urgensi Pembentukan  Pengadilan  Pertanahan  di  Indonesia . Jakarta:Puslitbang  Hukum  dan  Peradilan  Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung. hlm.49.
tanahan  yang  masalahnya  sangat  sederhana dan  para  pihaknya  masih  dalam  lingkungan kehidupan  yang  masih  sederhana  di  pede- saan.
Penyelesaian  sengketa  pertanahan  me- lalui arbitrase perlu didasarkan pada perjan- jian  antar  para  pihak  yang  sepakat  untuk menyelesaikan  melalui  arbitrase  ataupun alternatif  penyelesaian  sengketa  terlebih da- hulu.  Jadi  penyelesaian  sengketa  pertana- han  yang dapat diselesaikan dalam arbitrase ataupun  alternatif  penyelesaian  sengketa tersebut adalah yang masalahnya tidak terla- lu rumit dan hanya masalah-masalah tertentu saja,  asalkan  sebelumnya  para  pihak  sudah membuat kesepakatan,misalnya tentang sengketa  jual  beli    tanah  atau  tentang  ganti rugi  tanah.  Tapi  sengketa  pertanahan  yang menyangkut  kepemilikan  tanah  tentunya  ti- dak  dapat  diatasi  oleh  artbitrase  ataupun alternatif  penyelesaian  sengketa.  Karena dalam sengketa demikian diperlukan pembu- ktian yang rumit, saksi-saksi, riwayat tanah, penelurusan  batas-batas  tanah,  dan  persi- dangan  yang  bersifat  formal  dan  terbuka untuk umum.
Dalam  Alternatif  Penyelesaian  sengke- ta,  sifat  mengikat  pada  keputusannya  sama dengan  keputusan  hasil  musyawarah  dan mufakat  yang  dilakukan  mediator,  sehingga kurang  efektif  juga,  apalagi  sampai  saat  ini belum  adanya  aturan  yang  lebih  rinci  dan lengkap.  Sehingga  penyelesaian  sengketa
pertanahan  melalui  alternatif  penyelesaian sengekta tidak efektif. 20
Masalah  sengketa  tanah  bukan  seperti sengeketa  dagang/bisnis,dimana  para  pihak saling  kenal.  Dalam  sengketa  tanah  para pihak  belum  tentu  saling  kenal.  Bila  terjadi suatu  tindakan  penyerobotan,  pemalsuan surat,  penggusuran,  dan  lain-lain,  setiap orang  yang  merasa  haknya  terganggu  akan berjuang  mempertahankan  hak-haknya  ter- sebut. Sengketa seperti ini sulit untuk diatasi melalui  artbitrase,  karena  selain  sulit  untuk dibuat suatu oerjanjian arbitrase, juga karena tanah  diatur  hukum  publik  dan  harus  ke- kuatan  upaya  paksa  untuk  menjalankan putusan tersebut.
Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  juga masih  jauh  dari  memenuhi  harapan  pencari keadilan terhadap sengketa pertanahan kare- na objek sengketanya terbatas, yaitu tentang keputusan pejabat tata usaha Negara. Di luar objek tersebut pengadilan Tata Usaha Nega- ra  tidak  berwenang    untuk  memeriksa  dan mengadili  sengketa.  Kaidah  hukum  yang hadir  dalam  pengadilan  Tata  Usaha  Negara adalah”  keputusan Tata  Usaha  Negara  yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk  wewenang  peradilan  Tata  Usaha Negara”,  hal  ini  memberikan  kesan  bahwa peradilan  Tata  Usaha  Negara  tidak  berwe- nang mengadili semua perkara dengan objek sertifikat  tanah  maupun  keputusan-keputus-
20 Yudha Pandu. 2002. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  Sengketa .Jakarta:  Fikahai  Aneska, Hal.11.
an  lain  yang  terkait  dengan  tanda  bukti  hak kepemilikan.  Padahal  jika  dikaitkan  dengan kasus posisi, jelas bukan yang dimaksudkan melainkan  titik  beratnya  lebih  dilihat  dari aspek  objektum  litis-nya,  yaitu  akta  jual- beli 21
Dari  hasil  analisa  terhadap  beberapa kasus  menyangkut  sengketa  Pertanahan yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap  dari  Pengadilan  ,  perlu  peningkatan pemahaman  substansi  permasalahan  berke- naan  dengan  konsep  yang  mendasarinya agar  keputusan  yang  diambil  sungguh- sungguh  dapat  memberikan  keadilan  dan kepastian  hukum,  sehingga  dapat  diterima oleh  pencari  keadilan  karena  keputusan tersebut  bermanfaat  bagi  pencari  keadilan tersebut.
Masalah  tanah  dari  segi  yuridis  meru- pakan hal yang tidak sederhana pemecahan- nya  dan  dalam  suatu  kasus  sering  ada beberapa  instansi  yang  langsung  ataupun tidak  langsung  terlibat  dengan  sengketa yang  diajukan  dalam  pengadilan  baik  Pera- dilan  umum  maupun  Peradilan  Tata  Usaha Negara. Kesatuan pemahaman terhadap kon- sep sangat diperlukan agar terdapat kesamaan  persepsi  yang  diharapakan  dapat menghasilkan  keputusan  yang  memuaskan opera  pihak,  adil  dan  bermanfaat  bagi  para pihak/pencari  keadilan,  masyarakat,  dan Negara.
21 Heri Abduh Sasmito, 2015. Op.Cit ., hlm.118.
Para  pencari  keadilan  dalam  penye- lesaian sengketa pertanahan melalui peradilan,  baik  peradilan  umum  maupun Tata  Usaha  Negara,  menghadapi  kenyataan yang  jauh  dari  harapan  karena  penyelesaian sengekta  dari  tingkat  pertama,  banding, kasasi, dan peninjauan kembali dalah proses litigasi  yang  memakan  waktu  yang  sangat lama,  bisa  mencapai  lebih  dari  7  (tujuh) tahun.  Kadang  juga  setelah  kasasi  ataupun peninjauan kembali memberikan kemenang- an  pihak,ternyata  didapatkan  fakta  bahwa kemenangan  pihak tersebut didasarkan atas bukti-bukti  yang  aspal  (asli  tapi  palsu) sehingga  putusan  yang  telah  diperjuangkan bertahun-tahun  dengan  biaya  yang  tidak seditki  itu  ternyata  sia-sia  dan  hasilnya status tanah tetap tidak jelas.
Pencari  keadilan  yang  melakukan upaya  hukum  atas  sengketa  pertanahan  da- pat melakukan gugatan ke pengadilan umum tentang kepemilikan dan mengajukan gugat- an atas surat keputusan dari Badan Pertanah- an Nasional yang berkaitan dengan kepemi- likan tanah, sehingga dapat terjadi keputusan yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum tetap  dari  pengadilan  umum  yang  amar putusannya  bertentangan  dengan  amar putusan  dari  pengadilan  Tata  Usaha  Negara yang telah mempunyai kekuatan tetap, maka putusan mana yang dieksekusi. Jadi terhadap satu  objek  tanah  telah  terdapat  2  (Dua) putusan  atas  status  tanah  sengketa  tersebut yaitu dari pengadilan umum, dan pengadilan
tata  usaha  Negara  yang  saling  bertentang- an.Keadaan  ini  merupakan  pertentangan yuridiksi hukum antar pengadilan. Kemudian  setelah  adanya  keputusan yang  telah  mempunyai  hukum  tetap  dari pengadilan umum, sewaktu akan di eksekusi ternyata  keadaan  tanah  telah  berubah sehingga tidak dapat di eksekusi. Atau sejak awal  persidangan  tidak  pernah  ada  sidang lokasi  tanah  sehingga  tidak  diketahui  batas- batas  tanah  sengeketa  secara  fisik,  sehingga sewaktu  akan  dieksekusi  tidak  diketahui letak tanah sengekta.

## PENUTUP
Berdasarkan teori keadilan John Rawls, diharapkan  pengadilan  khusus  penyelesaian sengketa  pertanahan  bermanfaat  untuk memberikan  keputusan  yang  benar  sesuai dengan  fakta-fakta  yang  ada,  adil,  diterima oleh para pihak, bermanfaat bagi para pihak, masyarakat,  dan  Negara.  Yang  jelas  kita dapat  memenuhi  atas  peradilan  yang sederhana,  cepat,  dengan  biaya  ringan  dan yang terpenting memberikan suatu kepastian hukum terhadap status tanah serta kepastian penegakan hukum berupa data terlaksananya eksekusi  atas  keputusan  yang  telah  mem- punyai  kekuatan  hukum.  Sejalan  dengan teori Kepastian hukum dalam the concept of law karya H.L.A. Hart mengomentari kepastian  hukum  dalam  undang-undang. Beliau  berpendapat  bahwa  kadang-kadang kata-kata  dalam  sebuah  undang-undang  dan
apa  yang  diperintahkan  undang-undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jadi jelas  sekali,  namun  terkadang  mungkin  ada keraguan  terkait  dengan  penerapannya. Keraguan  itu  terkadang  dapat  diselesaikan melalui  interpretasi  atas  peraturan  hukum lainnya.  Hal  inilah  menurut  H.L.A  Hart salah  satu  contoh  ketidakpastian  ( legal uncertainty ) hukum.
Kasus-kasus pertanahan adalah sengketa  multi  wajah  yang  di  dalamnya terdapat  aspek  hukum  publik  yang  menjadi domain,  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  dan Peradilan Pidana, serta aspek hukum perdata yang  menjadi  domain  Peradilan  Umum  dan Peradilan Agama.
Berdasarkan problematika penyelesaian sengketa  pertanahan,  sengketa  atau  konflik pertanahan,  apalagi  kalau  sudah  sampai menjadi  perkara  di  pengadilan,  merupakan masalah  kompleks  dan  laten  yang  harus diselesaikan.  Eskalasi  konflik  semakin meningkat  seiring  semakin  bertambahnya kebutuhan masyarakat akan tanah, baik yang akan  dijadikan  lokasi  pemukiman  maupun untuk lahan pertanian, perkebunan, pertambangan,  atau  keperluan  lain.  Jika demikian  halnya,  maka  sedemikian  penting membentuk pengadilan pertanahan di Indonesia.
Hadirnya  peradilan  pertanahan  mampu menjawab  konflik  pertanahan  akan  sangat dipengaruhi  oleh  bacaan  historis-sosiologis terhadap  konflik  pertanahan  dan  peradilan
itu  sendiri.  Hal  itu  sangat  dibutuhkan terutama  ketika  peradilan  pertanahan  itu dibentuk  dengan  paradigma  baru  dengan argumentasi yang membenarkan dan perlunya  respons  yang  bersifat extra ordinary , karena akan cukup banyak jebakan yang bisa menjerumuskan niat baik ( political will ) yang seharusnya menjadi roh dari pengembangan peradilan pertanahan. Sejumlah  besar  kasus  sengketa  tanah yang  terjadi  di  Indonesia  tidak  mampu diselesaikan  dengan  tuntas  oleh  lembaga peradilan nasional. Ini mengakibatkan sengketa  pertanahan  yang  berlarut-larut  dan tidak  adanya  kepastian  hukum  atas  status kepemilikan tanah. Putusan inkracht (berkekuatan  hukum  tetap)  satu  kasus  dapat memakan  waktu  bertahun-tahun  lamanya. Hal  ini  menambah  beban  waktu  dan  tenaga aparat  pertanahan  dalam  berperkara  di pengadilan yang dapat mengganggu kelancaran  pelayanan  pertanahan  kepada masyarakat.maka asas peradilan yang sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  belum terwujud.
Sesuai  dengan  filosofi  dan  UUD  1945 dan berdasarkan atas UUPA yang berkonsep hukum  adat,  diperkukan  pengadilan  khusus pertanahan  untuk  penyelesaian  sengekta pertanahan di Indonesia. Melalui pengadilan khusus  pertanahan,  fungsi  badan  peradilan dapat  lebih  berperan  dalam  menunjang pembangunan  ekonomi,  sehingga  pada akhirnya  dapat  meningkatkan  kesejahteraan
bangsa Indonesia. Putusan yang dikeluarkan oleh  pengadilan  khusus  pertanahan  akan lebih  memberi  kepastian  hukum  dan keadilan  serta  lebih  bermanfaat  bagi  para pihak  yang  bersengketa,  masyarakat  dan Negara  dengan  tetap  megacu  pada  prinsip penyelesaian  dengan  biaya  yang  seefisien mungkin  serta  penyelesaian  dalam  waktu yang singkat.
Kedepan pembentukan Peradilan Perta- nahan sebagai bentuk pengadilan khusus da- pat dilakukan dengan menggunakan UU  No 48Tahun  2009,  sebagai  landasan  Hukum pembentukannya.  Pembentukan  Pengadilan Pertanahan  tersebut,  dapat  menjadikan  efi- siensi  dan  efektifitas  dalam  penyelesaian sengketa  Pertanahan  dan  Penegakan  Asas Cepat,  Murah  dan  Sederhana.   Digunakan Wajib digunakan sebagai bahan Pertimbang- an, dengan adanya pembentukan Pengadilan ini,  memungkinkan  tercapainya  kepastian Hukum Produk  Badan Pertanahan Nasional, serta  dalam  pembentukan  Peradilan  Khusus diperlukan komitmen pemerintah, dukungan politik, kaidah hukum dan anggaran. Diharapkan  Kedepannya  tidak  ada asumsi  bahwa  apabila  Peradilan  Khusus Pertanahan  dibentuk,  akan  menyebabkan perkara-perkara  yang  masuk  ke  pengadilan umum  menjadi  berkurang,  akan  tetapi  lebih terfokus pada kepentingan umum yang lebih besar,  agar  masyarakat  pencari  keadilan pertanahan mendapatkan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman.  1978. Tentang  dan  Sekitar
UUPA. Bandung : Alumni.
-----------------.  1996. Masalah  Pencabutan
Hak-Hak atas Tanah, Pembebasan Tanah, dan Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan  Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia . Bandung : Mandar Maju. 1996.
Badan  Pertanahan  Nasional.  1992. Pokok- Pokok Kebijakan Pertanahan di Indonesia. Jakarta : BPN.
Budiono,  Herlien.  2007. Kumpulan  Tulisan
Hukum Perdata di  Bidang Kenotariatan . Bandung : Citra Aditya Bakti.
Darmawan,  Dadan.  2008. 75  Tanya  Jawab Jual  Beli  Properti. Jakarta  :
Visimedia.
Gautama, Sudargo , 1993. Tafsiran Undang- Undang Pokok Agraria.
Bandung    :    Citra  Aditya Bakti.
Hadjon, Philipus M. (Et.al). 1997.
Pengantar Hukum Adminis- trasi  Indonesia .  Yogyakarta:
Gajahmada University Press.
Hardjasoemantri,  Koesnadi,  2000. Hukum
Tata  Lingkungan. Yogyakar-
ta  :  Gadjah  Mada  University Press.
Harsono, Boedi, 1995. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Agraria. Jakarta : Djambatan.
----------------- 2003. Hukum Agraria
Indonesia,  Sejarah  Pemben- tukan Undang-Undang Pokok Agraria,  Isi  dan  Pelaksana- annya. Jakarta : Djambatan.
Hutagalung, Arie.S., 2005 . Tebaran Pemikiran  Seputar  Masalah
Hukum  Tanah .  Jakarta  :
LPHI. Indroharto. 2000. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara Buku  I.  Jakarta:  Pustaka Sinar Harapan. --------------- 2000. Usaha Memahami Undang- Undang Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara  Buku  II .  Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan.
Kartasapoetra,  G,  1985. Hukum  Tanah Jaminan UUPA Bagi
Keberhasilan  Pendayaguna- an Tanah. Jakarta.
Kartika,  Sandra  (ed),  1999. Menggugat Posisi Masyarakat Adat Terhadap  Negara. Jakarta  : Panitia  Bersama  Serasehan
dan Kongres Masyarakat
Adat Nusantara dan LSPP.
Lotulung,  Paulus  Effendi.  1986. Beberapa
Sistem  Tentang Kontrol Segi Hukum  Terhadap  Pemerinta- han .  Jakarta:  PT.  Bhuana
Ilmu Populer.
Marbun,  S.F.  (“et  al”).  2001. Dimensi- Dimensi  Pemikiran  Hukum Administrasi Negara . Yogya-
karta: UII Press.
----------------.  2003.  Peradilan Administrasi Dan  Upaya  Administratif  Di Indonesia. Yogyakarta:  UII
Press.
Majalah Bumi  Bhakti,  2001. Tantangan Badan  Pertanahan  Nasional di  Era  Otonomi  Daerah .
Edisi No.24/2001.
P.  Dewantoro,  Cynthia.  2008. 50  Kasus Hukum dan Solusi. Transaksi Properti. Jakarta  :  Prima
Infosarana Media.
Perangin,  Effendi,    1986. Mencegah Sengketa  Tanah. Jakarta  : Rajawali Press.
--------  1994. Hukum  Agraria  Di  Indonesia,
Suatu Telaah  Dari  Sudut
Pandang  Praktisi  Hukum . Jakarta  :  Raja  Grafindo Persada.
Poerwadarminta, WJS, 1976. Kamus  Umum Bahasa    Indonesia .  Jakarta  : Balai Pustaka. 1976.
Rahardjo,  Satjipto,  1991. Ilmu  Hukum.
Bandung  :  Citra  Aditya Bakti.
S.W.  Sumardjono,  Maria,  2001. Kebijakan Pertanahan  Antara  Regulasi Dan  Imlementasi. Jakarta  : Kompas.
---------------- 2008. Tanah Dalam Perspektif Hak  Ekonomi  Sosial  dan Budaya . Jakarta : Kompas.
Soetami ,  A.  Siti.  2005. Hukum  Acara Peradilan Tata Usaha
Negara . Bandung: PT. Refika
Aditama.
Soehadi,  R,  1988. Penyelesaian  Sengketa
Tentang Tanah Sesudah
Berlakunya  Undang-Undang Pokok  Agraria. Surbaya  : Usaha Nasional.
Soejono  dan  Abdurrahman,  1998. Prosedur Pendaftaran Tanah. Bandung : Rineka Cipta.
Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian  Hukum. Jakarta  :
Rajawali Press. --------------- 1991. Penelitian Hukum
Normatif    (Suatu  Tinjauan Singkat). Jakarta  :  Rajawali Press.
Sitorus,  Oloan  dan    Dayat    Limbong,  2004.
Pengadaan Tanah Untuk
Kepentingan  Umum .  Yogya-
karta  :  Mitra  Kebijakan
Tanah Indonesia.
Sitorus,  Oloan,  2004. Kapita  Selekta
Perbandingan Hukum Tanah.
Yogyakarta : Mitra Kebijakan
Tanah Indonesia.
Suhendar,  Endang  (ed),  2002. Menuju Keadilan Agraria. Bandung  : Yayasan Akatiga.
Subekti  dan  Tjitrosoedibio.  1971. Kamus
Hukum . Jakarta: Pradnya Paramitha.
Sunindhia, Y.W. dan Ninik Widiyanti. 1990.
Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi . Jakarta: PT. Rineka Cipta. Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1997. Hukum Acara Perdata
Dalam  Teori  dan  Praktek . Bandung: Mandar Maju.
Syahrani,  Riduan.  2000. Hukum  Materi dasar Hukum Acara Perdata .
Bandung:  PT.  Citra  Aditya
Bakti.
Syarief,  Elza.  2012. Menuntaskan  Sengketa
Melalui  Pengadilan  Khusus
Pertanahan .
Jakarta;Gramedia.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Indonesia
Tahun 1945
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  1964 tentang  Pengadilan  Landre- form.
Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara  perubahan  terakhir Undang-Undang  Nomor  51
Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009 tentang Kekuasaan  Kehakim- an.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  Tahun 1997  tentang  Pendaftaran Tanah.
Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan  Pelaksanaan  Pera- turan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun  1997  tentang  Pendaf- taran Tanah.