Perlindungan  Hukum  terhadap  Anak  Pelaku  Kejahatan  Ketika  Diadili Sudah  Berumur  Lebih  dari  18  Tahun  Berdasarkan  Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
Wahyu Adhi Kusuma 1 , Khalisah Hayatuddin 2 , Abdul Latif Mahfuz 3 1,2,3 Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia

## wahyuadhikusuma94@gmail.com

## Abstrak
Dalam  UU  SPPA,  anak  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana  disebut  dengan  anak  yang berkonflik  dengan  hukum.  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  adalah  anak  yang  telah berumur  12  tahun,  tetapi  belum  berumur  18  tahun  yang  diduga  melakukan  tindak  pidana sebagaimana diatur ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA. Tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan  oleh  seorang  anak  ketika  ia  belum  cukup  berumur  18  tahun,  akan  tetapi  karena sesuatu dan lain hal anak tersebut harus diadili dan diputus oleh pengadilan ketika ia sudah melampaui umur 18 tahun, tetapi belum berusia 21 tahun atau sudah kawin. Dengan kata lain perbuatan ia lakukan ketika masih berstatus sebagai anak, lalu diadili dan diputus ketika ia sudah dewasa Di Indonesia Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digunakan sebagai dasar dalam  proses peradilan anak yang melakukan tindak pidana. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berkonflik dengan hukum.Permasalahan  penelitian  ini  adalah  bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  anak pelaku  kejahatan  ketika  diadili  sudah  berumur  lebih  dari  18  tahun  dan  apa  dasar  hukum kebijakan  penerapan  diversi  pada  pengadilan  anak  yang  melampaui  batas  umur  18  tahun berdasarkan  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak?  Penelitian  ini  tergolong  ke dalam  kelompok  penelitian  hukum  normatif  yang  mengutamakan  data  sekunder  (data pustaka  dan  perundang-undangan).  Sifat  penelitian  ini  menggunakan  metode  diskriptif analitis yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Hasil penelitiannya adalah bahwa perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan ketika diadili telah berumur lebih dari 18 tahun dapat ditemukan pada Pasal 20, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 86 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU SPPA  Adapun dasar hukum  penerapan diversi dengan  pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 6 dan 7; Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Pelaku Kejahatan, Peradilan Pidana Anak Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar Website https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/ This is an open access article under the CC BY SA license https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

## PENDAHULUAN
Ketika anak diduga melakukan tindak pidana, maka sistem peradilan formal yang  menempatkan  anak  dalam  status  narapidana  dapat  membawa  konsekuensi besar dalam kehidupan anak tersebut. Proses peradilan formal yang memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil dan tidak membuat anak tersebut jera  dan  menjadi  pribadi  yang  lebih  baik.  Indonesia  sendiri  telah  memiliki peraturan  yang  mengatur  agar  anak yang  menjadi  tersangka  tindak pidana  tidak diadili  dengan  sistem  peradilan  formal,  yaitu  UU  No.  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan  Anak.  Undang-undang  tersebut  memiliki  beberapa  kelemahan.

## Jurnal Tana Mana
Vol. 3, No. 2, December 2022 https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/
Kelemahan  dalam  peraturan  tersebut  yang  paling  terlihat  adalah  tidak  adanya penerapan  konsep  diversi.  Sebagai  upaya  mengatasi  kelemahan  Undang-Undang tersebut  maka  diberlakukan  perubahan  melalui  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU  SPPA)  yang  menggunakan  pendekatan restoratif  justice melaui  sistem  diversi.  UU  SPPA  mengatur  mengenai  kewajiban para  penegak  hukum dalam  mengupayakan  diversi pada  seluruh  tahapan  proses hukum.  Diversi  adalah  pengalihan  penyelesaian  perkara  Anak  dari  proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
UU  SPPA  mengatur,  bahwa  diversi  dapat  diberlakukan  hanya  terhadap pidana yang ancamannya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan.  Di  Indonesia  terdapat  permasalahan  dalam  penyelesaian  terhadap perkara  anak.  Perkara  anak  tersebut  adalah  perkara  yang  berkaitan  dengan narkotika,  yang  saat  ini  terdapat  2  dakwaan,  yaitu  dakwaan  pertama  diancam dengan penjara di bawah 7 tahun, karena dianggap sebagai pemakai dan dakwaan kedua  diancam  penjara  lebih  dari  7  tahun,  karena  dianggap  memiliki.  UU  SPPA dalam  hal  ini  tetap  menjadi  panduan  para  penegak  hukum  untuk  menyelesaikan perkara  tersebut,  namun  keadilan  restoratif  yang  diberlakukan  oleh  peraturan tersebut  seperti  hilang,  karena  dalam  perkara  tersebut  terdapat  2  dakwaan. Dakwaan  yang  lebih  rendah  dapat  dijadikan  tumpuan  untuk  memutus  dan menerapkan konsep diversi itu kembali.
Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana  Anak  muncul untuk  mengisi kekosongan  hukum  yang  terdapat  pada  UU  SPPA  yang  tidak  mengatur  ataupun menjelaskan tentang penerapan diversi terhadap dakwaan yang alternatif. Hakim ataupun  aparat  penegak  hukum  lain  seharusnya  dapat  menggunakan  Perma Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Diversi  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak untuk pedoman Diversi selain UU SPPA. Kasus kepemilikan narkoba oleh anak di Kabupaten Langkat dilakukan anak berusia 17 Tahun serta diadili  oleh  Pengadilan  Negeri  Binjai  dan  banding  ke  Pengadilan  Tinggi  Medan pada Kamis 6 November 2014. Anak tersebut didakwa atas kepemilikan narkoba dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang  No.  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika.  Pihak  penyidik  dan kejaksaan tidak menerapkan diversi dalam kasus ini, sedangkan Pengadilan Negeri Binjai menerapkan dengan panduan Perma Nomo 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Sebagaimana  Pasal  3  Perma a  quo, bahwa  Hakim  anak  wajib  melakukan diversi.    Penyidik  yang  menilai  tidak  seharusnya  diterapkan  diversi  akhirnya melakukan  banding  ke  Pengadilan  Tinggi  Medan.  Pengadilan  Tinggi  Medan mengabulkan  banding  dari  penyidik  dan  mengubah  putusan  dari  Pengadilan Negeri Binjai dengan menjatuhkan pidana kepada anak selama 3 minggu. Putusan ditetapkan  pada  Selasa,  24  Februari  2015  oleh  H.  Bachtiar  Hakim  Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut (Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor :
6/PID.Sus.Anak/2015/PT.MDN).    Dari  contoh  penyelesaian  kasus  tersebut  dapat diketahui,  bahwa  antar  aparat  penegak  hukum  masih  terjadi  ketidak  sepahaman dalam  penerapan  diversi.  Diversi  seharusnya  dilakukan  untuk  menjaga  hak-hak anak agar tetap terjaga dan dilindungi.
Dalam UU SPPA, anak yang diduga melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang  telah  berumur  12  tahun,  tetapi belum  berumur  18  tahun  yang  diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA. Pada saat seorang anak melakukan tindak pidana, pada hal ia masih berusia anak, lalu ketika ia diadili usianya sudah lebih dari 18 tahun, maka anak tersebut akan diadili  tetap  dengan  prosedur  hukum  acara  peradilan  pidana  anak.  Ini  karena dalam  hal  tindak  pidana  dilakukan  oleh  anak  sebelum  genap  berumur  18  tahun dan  diajukan  ke  sidang  pengadilan  setelah  anak  yang  bersangkutan  melampaui batas  umur  18  tahun,  tetapi  belum  mencapai  umur  21  tahun,  maka  anak  tetap diajukan  ke  sidang  anak,  hal  ini  sesuai  ketentuan  Pasal  20  UU  SPPA.  Dengan demikian jika pengajuan ke sidang pengadilan anak bisa dilakukan walaupun anak sudah  berusia  lebih  dari  18  tahun  (tetapi  tindak  pidana  dilakukan  ketika  belum berusia  18  tahun).  Dengan  demikian  tidak  menjadi  masalah  jika  putusan  sidang diterima  pada  saat  anak  berumur  18  tahun  lebih  5  hari.  Kasus  tersebut  tetap masuk dalam ranah pidana anak. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa ketika anak dipidana  dan  ditempatkan  di  LPKA sebagaimana diatur  dalam  Pasal  85  ayat  (1)  UU SPPA.
Contoh  kasus  dapat  penulis  gunakan  sebagai  acuan  adalah    Putusan Pengadilan  Tinggi  Mataram  Nomor  01/PID.SUS.Anak/  2015/PT.MTR.  di  mana seorang diadili  di  persidangan  atas  tindak  pidana  “kekerasan  terhadap  anak mengakibatkan  anak  luka  berat”. Anak  ini  lahir  pada  tanggal  1  Juli  1997, sedangkan  saat  ia  melakukan  tindak  pidana,  ia  masih  berusia  17  tahun  (2  Mei 2015). Pengadilan negeri memutus ia terbukti bersalah pada 22 Juni 2015 saat ia sudah  berusia  18  tahun  kurang  9  hari.  Namun,  kemudian  di  tingkat  banding, Pengadilan  tinggi  menguatkan  putusan  pengadilan  negeri  pada  19  Agustus  2015 (saat  usianya  telah  18  tahun  18  hari).  Anak  tersebut  diperiksa  dan  diadili perkaranya  sesuai  prosedur  hukum  acara  peradilan  pidana  anak  sebagaimana diatur dalam UU SPPA, antara lain: diperiksa dan diadili oleh hakim tunggal serta hakim menjatuhkan pidana kepada anak tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari di Lapas Dompu.
Dari  uraian  singkat  tersebut  di  atas  menurut  hemat  penulis  ada  hal  yang menarik perhatian apabila dilihat dari sisi rasa keadilan yang digunakan Undang- Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  terutama menyangkut hak atau kepentingan pelaku anak, yaitu tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak ketika ia belum cukup berumur 18 tahun, akan tetapi  karena  sesuatu  dan  lain  hal  anak  tersebut  harus  diadili  dan  diputus  oleh pengadilan  ketika  ia  sudah  melampaui  umur  18  tahun,  tetapi  belum  berusia  21 tahun  atau  sudah  kawin.  Dengan  kata  lain  perbuatan  ia  lakukan  ketika  masih berstatus sebagai anak, lalu diadili dan diputus ketika ia sudah dewasa.
Untuk itulah penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dalam sebuah  tesis  dengan  mengambil  judul:  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Anak Pelaku Kejahatan Ketika Diadili Sudah Berumur Lebih Dari 18 Tahun Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian hukum  normatif.  Bahan  hukum  yang  akan  digunakan  didapatkan  melalui  setudi kepustakaan.  Manurut  Johnny  Ibrahim,  penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu prosedur  penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika keilmuan dari sisi normatifnya, sisi normatif di sini tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan  saja,  namun  juga  menggunakan  berbagai  sumber  hukum sekunder seperti keputusan pengadilan, teori hukum, karya ilmiah, pendapat para sarjana  dan  lain  sebagainya  (Johnny  Ibrahim,  2006).  Hal-hal  yang  dikaji  dalam penelitian  hukum  normatif  meliputi  beberapa  hal  seperti  asas-asas  hukum, sistematika  hukum,  taraf  sinkronisasi  hukum,  perbandingan  hukum  dan  sejarah hukum.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas,  penulis  memutuskan  menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif  untuk  meneliti  dan  menulis  pembahasan artikel  ini  sebagai  metode  penelitian  hukum.  Adapun  sifat  penelitian  ini  bersifat diskriptif  analitik  yang  menurut  Sugiyono  (Sugiyono,  2018)  yaitu  suatu  metode yang  berfungsi  untuk  mendeskripsikan  atau  memberikan  gambaran  suatu  objek yang  diteliti  melalui  data  atau  sampel  yang  telah  dikumpulkan  sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Ketika Diadili Sudah Berumur  Lebih  Dari  18  Tahun  Berdasarkan  Undang-Undang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis  dalam menjawab permasalahan  pertama  dari  penelitian  ini,  bahwa  perlindungan  hukum  terhadap anak  pelaku  kejahatan  ketika  diadili  telah  berumur  lebih  dari  18  tahun berdasarkan  UU  SPPA  sebagaimana  diatur  pada  ketentuan  Pasal  20  UU  SPPA,  di mana  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  tetap  harus  diadili  dan  diproses menurut prosedur hukum acara peradilan pidana anak meskipun pada saat diadili dan  diputus  pengadilan  yang  bersangkutan  sudah  melampaui  batas  umur  18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka anak tersebut tetap diajukan ke  sidang  anak.  Jadi  pengajuan  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  ke  sidang pengadilan anak tetap dapat dilakukan walaupun anak sudah berusia lebih dari 18 tahun  (meskipun  tindak  pidana  ia  lakukan  ketika  yang  bersangkutan  belum berusia  18  tahun).  Artinya  tidak  menjadi  masalah  jika  putusan  sidang  diterima pada saat anak berumur lebih dari 18 tahun.
Adapun redaksi ketentuan Pasal 20 UU SPPA, yaitu: ” Dalam hal tindak pidana dilakukan  oleh  anak  sebelum  genap  berumur  18  tahun  dan  diajukan  ke  sidang pengadilan  setelah  anak  yang  bersangkutan  melampaui  batas  umur  18  tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, Anak  tetap diajukan ke sidang  anak ” . Hal ini  sejalan  dengan  ungkapan  R.  Wiyono  (R.  Wiyono,  2016), yang  menurutnya, bahwa  jika  pengajuan  ke  sidang  pengadilan  anak  bisa  dilakukan  walaupun  anak sudah  berusia  lebih  dari  18  tahun  (tetapi  tindak  pidana  dilakukan  ketika  belum berusia 18 tahun), maka tidak menjadi masalah jika putusan sidang diterima pada saat anak berumur 18 tahun lebih beberapa hari. Dengan demikian pada perkara tersebut tetap masuk dalam ranah pidana anak.
Penanganan perkara pidana terhadap anak diatur sendiri di dalam peraturan yang  mengaturnya.  Ada  beberapa  ketentuan  yang  mengatur  terkait  dengan penaganan  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum,  yaitu:  UU  No.  11  Tahun  2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA); UU No. 3 Tahun  1997 tentang Peradilan Anak; UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  No.  1  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua  Atas  UU No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  Menjadi  Undang-Undang; Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  65  Tahun  2015  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi  dan  Penanganan  Anak  Yang  Belum  Berumur  12  Tahun;  Peraturan Mahkamah  Agung  No.  4  Tahun  2014  tentang  Pelaksanaan  Diversi  Dalam  Sistem Peradilan Pidana Anak: dan Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman  Pelaksanaan  Diversi.  Seluruh  peraturan  tersebut  melalui  proses penyelesaian  perkara  anak  yang  berhadapan  dengan  hukum  mulai  dari  tahap penyelidikan  hingga  tahap  pembimbingan.  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak, yaitu  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang  telah  berumur  12  tahun  tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
Untuk  diketahui,  bahwa  ancaman  hukuman  mati  atau  hukuman  seumur hidup  tidak dapat dijatuhkan  untuk  pelaku tindak pidana  yang  masih anak-anak. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan  hukum yang  berlaku  dan  hanya  dapat  dilaksanakan  sebagai  upaya terakhir.  Selain  adanya  perlindungan  terhadap  anak  pelaku  tindak  pidana, narapidana  anak  harus  mendapat  pemenuhan  hak  narapidana  anak,  yaitu  hak tumbuh  dan  berkembang,  hak  berpartisipasi,  hak  pendidikan,  hak  makan  dan minum  dan  hak  tempat  tinggal.  Narapidana  anak  juga  perlu  mendapatkan pembinaan sosial untuk mengembangkan pribadi dan hidup masyarakannya.
Dalam UU SPPA, anak yang diduga melakukan tindak pidana disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang  telah  berumur  12  tahun,  tetapi belum  berumur  18  tahun  yang  diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur ketentuan Pasal 1 angka 3 UU SPPA. Pada saat seorang anak melakukan tindak pidana, pada hal ia masih berusia anak, lalu ketika ia diadili usianya sudah lebih dari 18, maka anak tersebut akan diadili tetap dengan prosedur hukum acara peradilan pidana anak. Ini karena dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18  tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah  anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka anak tetap diajukan ke sidang anak, hal ini sesuai ketentuan Pasal 20 UU SPPA. Artinya jika pengajuan ke sidang pengadilan anak bisa dilakukan walaupun anak sudah berusia lebih dari 18 tahun (tetapi tindak pidana dilakukan ketika belum berusia 18 tahun). Dengan demikian tidak  menjadi  masalah  jika  putusan  sidang  diterima  pada  saat  anak  berumur  18 tahun lebih 5 hari. Kasus tersebut tetap masuk dalam ranah pidana anak.
Contoh  kasus  dapat  kita  lihat  dalam  Putusan  Pengadilan  Tinggi  Mataram Nomor  01/PID.SUS.Anak/2015/PT.MTR.  di  mana  seorang  diadili  di  persidangan atas  tindak  pidana  “kekerasan  terhadap  anak  mengakibatkan  anak  luka  berat”. Anak  ini  lahir  pada  tanggal  1  Juli  1997,  sedangkan  saat  ia  melakukan  tindak pidana,  ia  masih  berusia  17  tahun  (2  Mei  2015).  Pengadilan  negeri  memutus  ia terbukti bersalah pada 22 Juni 2015 saat ia sudah berusia 18 tahun kurang 9 hari. Namun,  kemudian  di  tingkat  banding,  Pengadilan  tinggi  menguatkan  putusan
pengadilan  negeri  pada  19  Agustus  2015  (saat  usianya  telah  18  tahun  18  hari). Anak  tersebut  diperiksa  dan  diadili  perkaranya  sesuai  prosedur  hukum  acara peradilan pidana anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA, antara lain: diperiksa dan  diadili  oleh  hakim  tunggal  serta  hakim  menjatuhkan  pidana  kepada  anak tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan tidak lebih dari 4 (empat) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari di Lembaga Pemasyarakatan Dompu.
UU  No.  35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  23  Tahun  2002 tentang Perlindungan Anak dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 mengatakan, bahwa “ anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam  kandungan ” .  Selanjutnya  dalam  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  sistem Peradilan  Pidana  Anak  dalam  Pasal  1  angka  2  disebutkan ,  bahwa  “ anak  yang berhadapan  dengan  hukum  adalah  anak  yang  berkonflik  dengan  hukum,  yakni anak  yang  melakukan  tindak  pidana  anak  dan  anak  yang  menjadi  saksi  tindak pidana ”. Dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA disebutkan, bahwa “ anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana ” . Perlu  diketahui,  bahwa  menurut  ketentuan  Pasal  85  ayat  (1)  dan  Pasal  81 ayat (3) UU SPPA, ketika anak dipidana dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), maka pembinaan tersebut dilaksanakan hanya sampai anak berumur  18  tahun.  Akan  tetapi  apabila  ia  mencapai  umur  18  tahun  tapi  masa pidana  penjaranya  belum  selesai,  maka  anak  yang  bersangkutan  dipindahkan  ke Lembaga  Pemasyarakatan  Pemuda  (Lapas  Pemuda)  (Rr.  Susana  Andi  Meyrina, 2017)  Namun  apabila  tidak  ada  lembaga  pemasyarakatan  pemuda,  maka  Kepala LPKA  dapat  memindahkan  anak  ke  Lembaga  Pemasyarakatan  Dewasa  (Lapas Dewasa)  berdasarkan  rekomendasi  dari  Pembimbing  Kemasyarakatan  (Marulye T.S.T. Simbolon, 2016) Selanjutnya jika anak telah mencapai umur 21 tahun, tetapi belum  selesai  menjalani  pidana,  maka  anak  dipindahkan  ke  Lembaga Pemasyarakatan  Dewasa  dengan  memperhatikan  kesinambungan  pembinaan anak. Ketiga pengaturan trakhir ini sebagaimana masing-masing didasarkan pada ketentuan Pasal 86 ayat (1), Pasal 86 ayat (3), dan Pasal 86 ayat (2) UU SPPA.
Dalam menjatuhkan putusan pidana anak dengan dasar yuridis berdasarkan ketentuan  Pasal  20  UU  SPPA,  hakim  juga  harus  melandaskan  dasar pertimbangannya  secara  filosofis,  yang  merupakan  aspek  yang  berintikan  pada kebenaran  dan  keadilan  (Nashriana,  2014).  Dalam  konteks  keadilan,  maka  pada penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya berbeda dengan penanganan perkara terhadap orang usia dewasa. Penanganan terhadap anak bersifat khusus, karena  itu  diatur  pula  dalam  peraturan  khusus  tersendiri.  Pemahaman  terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga  terkadang memunculkan penilaian  bermacam-macam  pula,  malah  yang  lebih  fatal  bilamana  terjadi  salah penilaian,  bahwa  penanganan  terhadap  anak  mendapatkan  perlakuan  istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum pada hal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.
Dalam penanganan perkara anak, berbeda dengan pelaku dewasa, yang pada umumnya  dikenal  dengan  asas  keadilan  restoratif  ( restorative  justice) ,  yaitu penanganan  perkara  anak  dengan  prinsip  utamanya  adalah  adanya  partisipasi
korban  dan  pelaku,  serta  warga  sebagai  fasilitator  dalam  penyelesaian  kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak mengganggu ketertiban yang sudah tercipta  di  tengah-tengah  masyarakat  (Nashriana,  2014).  Prinsip  berikutnya adalah  sebagai  upaya  mengedepankan pemulihan  terhadap  anak  sebagai  korban, pelaku,  dan  masyarakat.  Artinya  di  sini,  bahwa  anak  tidak  semata-mata dikualifikasikan sebagai pelaku, tetapi karena usianya yang masih di bawah umur dan  belum  bisa  membedakan  mana  yang  baik  dan  buruk,  maka  Anak  dipandang juga sebagai korban (Luh Putu Gita Dharmaningtyas, 2020) Berikut ini merupakan beberapa  uraian-uraian  tentang  pengertian  anak  menurut  beberapa  peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:
1. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP).  Pengertian  kedudukan  anak dalam  hukum  pidana  diletakkan  dalam  pengertian  seorang  anak  yang  belum dewasa,  sebagai  orang  yang  mempunyai  hak-hak  khusus  dan  perlu mendapatkan  perlindungan  menurut  ketentuan  hukum  yang  berlaku. Pengertian  anak  dalam  hukum  pidana  menimbulkan  aspek  hukum  positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.
2. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang  Perubahan  Atas  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak. Anak  adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18    tahun,  termasuk  anak  yang masih dalam kandungan.
3. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Anak yang  menjadi  korban  tindak  pidana  yang  selanjutnya  disebut  anak  korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. UU  No.  39  Tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia.  Pada  Pasal  1  angka  5 menyebutkan,  bahwa:  Anak  adalah  setiap  manusia  yang  berusia  di  bawah  18 tahun  dan  belum  menikah,  termasuk  anak  yang  masih  ada  dalam  kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
5. UU  No.  4  Tahun  1979  tentang  Kesejahteraan  Anak.  Pada  Pasal  1  angka  2 menyebutkan,  bahwa  anak  adalah  seseorang  yang  belum  mencapai  usia  21 tahun dan belum pernah kawin.
Dalam  praktik  penyidik  atau  jaksa  penuntut  umum  serta  hakim  yang melakukan  penahanan,  mempergunakan  syarat-syarat  yang  telah  ditentukan dalam  Pasal  21  ayat  (1)  KUHAP  (Djisman  Samosir,  2003)  Apakah  seorang  anak yang  masih  di  bawah  umur  yang  kemudian  ditahan  dengan  alasan,  bahwa  akan melarikan  diri  padahal  anak  tersebut  memiliki  identitas  dan  keluarga  yang  jelas, atau  masih  pantaskah  menahan  seorang  anak  yang  tertangkap  tangan  mencuri, dan  barang  buktinya  telah  disita  yang  berwajib.  Apa  relevansinya  menjadikan syarat  penahanan  bagi  tersangka  adanya  kekhawatiran  menghilangkan  barang bukti, sedangkan barang bukti tersebut sudah disita pihak yang berwajib. Proses penahanan  menurut  Pasal  32  ayat  (1)  Undang-Undang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak,  bahwa  penahanan  terhadap  anak  tidak  boleh  dilakukan  dalam  hal  anak memperoleh  jaminan  dari  orang  tua/wali  dan/atau  lembaga  bahwa  anak  tidak akan  melarikan  diri,  tidak  akan  merusak  atau  menghilangkan  barang  bukti,
dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana, ini terdapat dalam ketentuan Pasal 32 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Sistem  peradilan  anak  yang  terdapat  pada  UU  No.  3  Tahun  1997  yang diperbaharui  melalui  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana Anak,  terdapat  perubahan  fundamental  sebagai  upaya  mengatasi  kelemahan  UU No.  3  Tahun  1997.  Perubahan  fundamental  yang  ada  antara  lain  digunakannya pendekatan restorative  justice melalui  sistem  diversi.  Dalam  peraturan  ini  diatur mengenai  kewajiban  para  penegak  hukum  dalam  mengupayakan  diversi (penyelesaian melalui jalur non penal ) pada seluruh tahapan proses hukum. Dalam Pasal  1  butir  (6)  UU  SPPA  menyatakan,  Keadilan  restoratif  adalah  penyelesaian perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan semula, dan bukan pembalasan.
Diversi  adalah pengalihan  penyelesaian perkara  anak dari  proses  peradilan pidana  ke  proses  di  luar  peradilan  pidana.  Secara  prinsipiil  melalui  UU  No.  11 Tahun  2012  telah  mengedepankan  pendekatan restorative  justice dan  proses diversi  sebagai  upaya  penyelesaian  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak, sehingga  penerapan restorative  justice akan  menawarkan  jawaban  atas  isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana.
Dasar  Hukum  Penerapan  Diversi  Pada  Pengadilan  Terpidana  Anak  Yang Melampaui  Batas  Umur  18  Tahun  Berdasarkan  Undang-Undang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
Berdasarkan  pada  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis  untuk  menjawab permasalahan  kedua  dari  penelitian  ini,  yaitu  yang  menjadi  dasar  hukum penerapan  diversi  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif  tetap  dan  wajib dilakukan pada pengadilan anak yang berkonflik dengan hukum yang mana anak belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun sebagaimana diatur pada ketentuan  Pasal  1  angka  6  dan  7,  Pasal  5  ayat  (1),  (2)  dan  (3)  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Berikut ini  penulis  cantumkan  ketentuan  pasal-pasal  UU  SPPA  sebagai  dasar  hukum penerapan  diversi  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif  dalam  penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang tetap diadili menurut prosedur hukum acara peradilan pidana anak seperti berikut ini:
Pasal 1 angka 6.
“ Keadilan  Restoratif  adalah  penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait untuk  bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan ” . Pasal 1 angka 7.
“ Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana ” . Pasal 5 ayat (1).
“ Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  wajib  mengutamakan  pendekatan  Keadilan Restoratif ”  dan  pada  ayat  (2) disebutkan,  bahwa :  “ Sistem  Peradilan  Pidana  Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Penyidikan  dan  penuntutan  pidana  anak  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  kecuali  ditentukan  lain  dalam undang-undang ini;
b. Persidangan  Anak  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  di  lingkungan  peradilan umum ”.
Pasal 5 ayat (3).
“ Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi ” .
Dengan demikian, penulis dapat simpulkan, bahwa penerapan diversi dengan pendekatan  keadilan  restoratif  pada  penanganan  perkara  anak  sebagai  pelaku kejahatan  yang  diadili  pada  sidang  pengadilan  anak  sedangkan  anak  yang bersangkutan telah melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21  tahun  tetap  dan  wajib  dilakukan,  artinya  keadaan  tersebut  tidaklah menghalangi anak untuk mendapatkan haknya untuk diselesaikan melalui diversi dan  mendapatkan  keadilan  restoratif  meskipun  umurnya  sudah  melampaui  18 tahun dapat dibuktikan dengan jelas pada ketentuan Pasal 1 angka 6 dan 7, Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
Dalam  kebijakan  menjatuhkan  putusan  pidana  anak  dengan  dasar  yuridis berdasarkan  kentuan  Pasal  20  UU  SPPA,  hakim  juga  harus  melandaskan  dasar pertimbangannya  secara  filosofis,  yang  merupakan  aspek  yang  berintikan  pada kebenaran dan keadilan. Dalam konteks keadilan, maka pada penanganan perkara pidana  terhadap  anak  tentunya  berbeda  dengan  penanganan  perkara  terhadap orang usia dewasa. Penanganan terhadap anak bersifat khusus, karena itu diatur pula dalam peraturan khusus tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum  mengerti  atau  paham,  sehingga  terkadang  memunculkan  penilaian bermacam-macam  pula,  malah  yang  lebih  fatal  bilamana  terjadi  salah  penilaian, bahwa penanganan terhadap anak mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang  menganggap  anak  tidak bisa  dihukum  pada  hal  tidak sejauh itu,  hanya  saja proses penanganannya diatur secara khusus.
Undang-undang  yang  digunakan  dalam  penyelesaian  kasus  perkara  pidana anak  adalah  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  (UU SPPA).  Dalam  hal  pidana  anak  dikenal  dengan  istilah  diversi,  yaitu  pengalihan penyelesaian  perkara  anak  dari  proses  peradilan  pidana  ke  proses  di  luar peradilan  pidana.  Diversi  dapat  dilakukan  atas  persetujuan  korban  dan  ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana ( resedive ) sebagaimana  diatur    Pasal  7  ayat  (2)  UU  SPPA,  tetapi  apabila  korban  tidak menghendaki  diversi,  maka  proses  hukumnya  akan  terus  berlanjut.  Hasil Kesepakatan  Diversi  sebagaimana  diatur  Pasal  11  UU  SPPA  dapat  berbentuk perdamaian  dengan  atau  tanpa  ganti  rugi;  penyerahan  kembali  kepada  orang tua/wali;  keikutsertaan  dalam  pendidikan  atau  pelatihan  di  lembaga  pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan; atau pelayanan masyarakat.
Dalam Pasal 20 UU SPPA disebutkan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, maka anak tetap diajukan ke sidang anak. Dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) dijelaskan, bahwa:
“D alam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak  pidana,  penyidik,  pembimbing  Kemasyarakatan,  dan  Pekerja  Sosial Profesional  mengambil  keputusan  untuk  menyerahkan  kembali  kepada  orang tua/wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan  di  instansi  pemerintah  atau  LPKS  di  instansi  yang  menangani bidang  kesejahteraan  sosial,  baik  di  tingkat  pusat  maupun  daerah,  paling  lama  6 bulan ” .
Selanjutnya  Pasal  32  UU  SPPA  menjelaskan,  bahwa “ penahanan  terhadap anak  tidak  boleh  dilakukan  dalam  hal  anak  memperoleh  jaminan  dari  orang tua/wali  dan  atau  lembaga,  bahwa  anak  tidak  melarikan  diri,  tidak  akan menghilangkan  atau  merusak  barang  bukti,  dan/atau  tidak  akan  mengulangi tindak  pidana ” .  Penahanan  terhadap  anak  hanya  dapat  dilakukan  dengan  syarat anak  telah  berumur  14  tahun  atau  lebih  dan  diduga  melakukan  tindak  pidana dengan  ancaman  pidana  penjara  7  tahun  atau  lebih.  Lalu  Pasal  69  ayat  (1) menjelaskan,  bahwa “ anak  hanya  dapat  dijatuhi  pidana  atau  dikenai  tindakan berdasarkan  ketentuan  dalam  UU  SPPA ” .  Dalam  Pasal  69  ayat  (2)  dijelaskankan, bahwa “ anak  yang  belum  berusia  14  tahun  hanya  dapat  dikenai  tindakan ” . Kemudian  Pasal  70  dijelaskan,  bahwa “ ringannya  perbuatan,  keadaan  pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan  tindakan  dengan  mempertimbangkan  segi  keadilan  dan kemanusiaan ” . Dari uraian di atas dapat disimpulkan berkaitan dengan usia anak, maka berat ringannya perbuatan melawan hukum dapat dijadikan pertimbangan, bahwa  anak  tersebut  dipidana  atau  tidak.  Kasus  anak  biasanya  bisa  dilakukan penyelesaian  dengan  diversi  terlebih  dahulu,  tetapi  juga  melihat  ancaman hukumannya kalau menurut UU SPPA ancaman hukumannya di bawah 7 tahun.
Mengenai  sanksi  terhadap  anak  ditentukan  berdasarkan  perbedaan  umur, yakni bagi anak yang masih berumur 8 hingga 12 tahun hanya dikenakan tindakan belaka,  misal  dikembalikan  kepada  orang  tuanya,  ditempatkan  pada  organisasi sosial, atau diserahkan pada negara. Adapun terhadap anak yang telah berumur di atas  12  hingga  18  tahun  dijatuhi  pidana.  Demi  perlindungan  terhadap  anak, perkara anak nakal wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang bernaung dalam lingkungan  Peradilan  Umum.  Dengan  demikian  proses  peradilan  perkara  anak nakal  dari  sejak  ditangkap,  ditahan,  diadili,  dan  pembinaan  selanjutnya  wajib ditangani oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.
Dalam  PERMA  No.  4  Tahun  2014  dijelaskan,  bahwa  Diversi  diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun atau telah berumur 12  tahun meskipun pernah kawin, tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah  diversi,  di  mana  fasilitor  yang  ditunjuk  Ketua  Pengadilan  wajib memberikan kesempatan kepada:
a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan;
b. Orang  tua/Wali  untuk  menyampaikan  hal-hal  yang  berkaitan  dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
c. Korban/Anak  Korban/Orang  tua/Wali  untuk  memberikan  tanggapan  dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
Bila  dipandang  perlu,  fasilitator  diversi  dapat  memanggil  perwakilan masyarakat  maupun  pihak  lain  untuk  memberikan  informasi  untuk  mendukung penyelesaian  dan/atau  dapat  melakukan  pertemuan  terpisah  (kaukus).  Dalam penerapan  diversi  berbasis restorative  justice terhadap  pelaku  yang  masih tergolong anak dilakukan  melalui  proses  mediasi,  negosiasi  antara  pelaku tindak pidana,  korban,  keluarga  pelaku  dan  korban,  masyarakat  dan  penegak  hukum. Lebih efektif dan efesiensi bagi tindak pidana, di mana melalui proses mediasi dan negosiasi  disatukan  mereka  (pelaku,  korban,  keluarga  korban  dan  pelaku), masyarakat  yang  terkena  dampak  langsung  tindak  pidana  tersebut  dengan melibatkan  pihak  yang  netral  untuk  memediasi  antara  pelaku  dan  korban, sehingga mendapatkan kesepakatan bersama, sanksi juga atas dasar kesepakatan bersama  terhadap  pelaku  tindak  pidana  ringan  yang  dilakukan  oleh  anak  dapat dilakukan dengan mengembalikan barang yang dicuri atau melakukan kerja sosial sesuai  dengan  kesepakatan  bersama  sebagai  kompensasi  dari  perbuatan  anak yang  bersangkutan.  Pihak  Kepolisian,  Kejaksaan  maupu  hakim  pengadilan biasanya  dalam  menangani  kasus  tindak  pidana  oleh  anak,  biasanya  penyidik, penuntut  menggunakan  cara  pendekatan non  penal ,  dengan  peraturan perundangan  sebagai  dasar  hukumnya,  yakni  UU  No.  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  dan  UU  No.  23  Tahun  2002  jo.  UU  No.  35  Tahun 2014 tentang Perubahan Atas  UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan  juga  menggunakan  Perma  No.  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
Tahapan-tahapan yang dilakukan penyidik dalam penerapan diversi dengan pendekatan restorative justice kasus tindak pidana oleh anak:
a. Pertama pihak penyidik menerima laporan terlebih dahulu;
b. Setelah itu melakukan pemeriksaan saksi korban;
c. Setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai, selanjutnya penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangkanya;
d. Selanjutnya pihak penyidik melakukan penelitian ke BAPAS Palembang;
e. Setelah  mendapat  rekomendasi  dari  BAPAS,  maka  pihak  penyidik  PPA kepolisian memanggil kedua belah pihak, yakni keluarga korban dan keluarga tersangka, LSM, masyarakat sekitar untuk pelaksanaan restorative justice . Sebelum  penyidik  melakukan  diversi  terhadap  kasus  tersebut,  terlebih dahulu  pihak penyidik Unit PPA melihat berapa umur dari para tersangka, karena berdasarkan  ketentuan  Pasal  2  Perma  Nomor  4  Tahun  2014  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Diversi  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  menyebutkan,  bahwa: ”Diversi  diberlakukan  terhadap  anak yang  telah  berumu r  12  tahun,  tetapi  belum berumur  18  tahun  atau  telah  berumur  12  tahun,  meskipun  pernah  kawin  tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”. Setelah semua dirasakan  cukup,  maka  penyidik  akan  melakukan  pemanggilan  para  pihak  dan melangsungkan  proses restorative  justice .  Dari  hasil  yang  dicapai  berupa kesepakatan,  bahwa  pihak  pelaku  akan  mengganti  biaya  ganti  rugi.  Hal  yang pertama dilakukan adalah membuat Berita Acara Diversi, berita acara kesepakatan
diversi,  membuat  surat  ketetapan  diversi  untuk  diajukan  ke  Pengadilan  Negeri guna  mendapatkan  penetapan  yang  sah  secara  hukum  dari  proses  kesepakatan diversi tersebut.
Apabila  kesepakatan  antar  pihak  korban  dan  pelaku  tersebut  masih  sulit didapatkan, maka perkara tersebut akan dilanjutkan pada proses persidangan dan untuk  pemidanaan  anak  akan  tetap  beda  pada  pemidanaan  umumnya.  Apabila sudah mendapatkan kesepakatan diversi, maka secara otomatis pemidaanan bagi pelaku  ditiadakan.  Jika  ada  kesepakatan  diversi,  maka  hakim  yang  bersangkutan akan  melaporkan  kepada  ketua  pengadilan  kemudian  ditetapkan  ketetapan diversi. Kemudian diversi akan dilaksanakan, maka BK BPAS melaporkan kepada badan  pemeriksa,  bahwa  diversi  sudah  dilaksanakan  serta  dilaporkan  kepada ketua pengadilan. Menurut M. Nasir Djamil, sebagai mantan Pimpinan Panja RUU Sistem Peradilan Anak Komisi III DPR RI mengemukakan, bahwa ketentuan anak yang  melakukan  tindak  pidana  yang  ancamannya  yang  lebih  dari  7  tahun  dan merupakan  sebuah  pengulangan,  maka  tidak  wajib  diupayakan  diversi.  Jika melihat  ancaman  hukuman  lebih  dari  7  tahun  tergolong  pada  tindakan  pidana berat dan merupakan sebuah pengulangan, berarti ada tujuan diversi yang gagal.
Meskipun  UU  SPPA  sudah  dianggap  lengkap  namun  masih  menyimpan banyak kelemahan di antaranya perlakuan terhadap anak yang sudah melampaui umur 18 tahun yang semestinya sudah bertanggung jawab seperti orang dewasa, yang  mana  hal  ini  bila  ditinjau  dari  rasa  keadilan  di  pihak  korban,  maka pengaturan  tersebut  dapat  saja  menciderai  rasa  keadilan.  Oleh  sebab  itu diharapkan  kepada  Badan  Pembuat  Undang-Undang  (DPR  dan  Pemerintah)  agar mempertimbangkan  segala  kebijakan  yang  dikeluarkan  secara  komprehensif dengan  mengedepan  nilai-nilai  moral,  susila  dan  keadaban  selain  pertimbangan kemanusiaan dan keadilan hukum. Kepada Badan Pembuat Undang-Undang, yaitu DPR  dan  Pemerintah  untuk  meninjau  kembali  ketentuan  penerapan  diversi sebagai  sarana  untuk  mencapai  keadilan  restoratif  pada  perkara  anak  yang berkonflik  dengan  hukum  khususnya  apabila  anak  yang  diadili  tersebut  sudah masuk  dalam  katagori  dewasa,  karena  hal  ini  dapat  menyebab  nilai  kepastian hukum suatu peraturan menjadi berkurang.

## KESIMPULAN
Perlindungan hukum terhadap anak pelaku kejahatan ketika diadili telah berumur lebih dari 18 tahun dapat ditemukan pada Pasal 20, Pasal 85 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 86 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU SPPA, di mana anak yang berkonflik dengan hukum tetap  harus  diadili  dan  diproses  menurut  prosedur  hukum  acara  peradilan  pidana  anak meskipun  pada  saat  diproses,  diadili  dan  diputus  pengadilan  yang  bersangkutan  sudah melampaui  batas  umur  18  (delapan  belas)  tahun,  tetapi  belum  mencapai  umur  21  (dua puluh satu) tahun, maka anak tersebut tetap diajukan ke sidang anak. Jadi pengajuan anak yang  berkonflik  dengan  hukum  ke  sidang  pengadilan  anak  tetap  dapat  dilakukan walaupun  anak  sudah  berusia  lebih  dari  18  tahun  (meskipun  tindak  pidana  ia  lakukan ketika  yang  bersangkutan  belum  berusia  18  tahun).  Artinya  tidak  menjadi  masalah  jika putusan sidang diterima pada saat anak berumur lebih dari 18 tahun. Dengan demikian pada kasus tersebut tetap masuk dalam ranah peradilan pidana anak. Selain itu menurut ketentuan  Pasal  85  ayat  (1)  dan  Pasal  81  ayat  (3)  UU  SPPA,  ketika  anak  dipidana  dan ditempatkan  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA),  maka  pembinaan  tersebut dilaksanakan hanya sampai anak berumur 18 tahun dan apabila anak mencapai umur 18 tahun  tapi  masa  pidana  penjaranya  belum  selesai,  maka  anak  yang  bersangkutan
dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Pemuda (Lapas Pemuda). Namun apabila tidak ada  lembaga  pemasyarakatan  pemuda, maka Kepala  LPKA  dapat memindahkan  anak  ke Lembaga  Pemasyarakatan  Dewasa  (Lapas  Dewasa)  berdasarkan  rekomendasi  dari Pembimbing Kemasyarakatan. Selanjutnya jika anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, maka anak dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak. Dasar hukum  penerapan  diversi  dengan  pendekatan  keadilan  restoratif  tetap  dan  wajib dilakukan pada pengadilan anak yang berkonflik dengan hukum yang mana anak belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang  bersangkutan  melampaui  batas  umur  18  (delapan  belas)  tahun,  tetapi  belum mencapai  umur  21  (dua  puluh  satu)  tahun  sebagaimana  diatur  pada  ketentuan  Pasal 1angka 6, 7; Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

## REFERENSI
Barda Nawawi Arief,  2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Penerbit PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung;
Djisman  Samosir  (2003), Segenggam  Tentang  Hukum  Acara  Pidana ,  Penerbit Nuansa Aulia, Bandung;
Irma  Setyowati  Soemitro,  1990, Aspek  Hukum  Perlindungan  Anak, Bumi  Aksara, Jakarta;
Johnny Ibrahim (2006), Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , Penerbit Bayumedia, Malang;
M.  Nasir  Djamil  (2010), Anak  Bukan  Untuk  Di  hukum;  Catatan  Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak , PT. Sinar Grafika, Jakarta; Mahfud  M.D,  2009, Pergulatan  Politik  dan  Hukum  di  Indonesia ,  Gama  Media, Yogyakarta;
Nandang  Sambas  (2010), Pembaharuan  Sistem  Pemidanaan  Anak  di  Indonesia , Graha Ilmu, Yogyakarta;
Nashriana  (2014), Perlindungan  Hukum  Pidana  Anak  di  Indonesia, Rajawali  Pers, Jakarta;
R.  Wiyono  (2016), Sistem  Peradilan  Pidana  Anak  Di  Indonesia ,  Sinar  Grafika, Jakarta;
Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung; Sudikno Mertokusumo dalam M. Syukri Akub & Baharudin Baharu, 2012, Wawasan Due  Process  of  Law  Dalam  Sistem  Peradilan Pidana ,  Rangkang  Education, Yogyakarta;
Sugiyono (2018), Metode Penelitian Kuantitatif , Penerbit Alfabeta, Bandung;
Y.  Ambeg  Paramarta,  (2016), Penerapan  Restorative  Justice  Pada  Tindak  Pidana Anak , Percetakan Pohon Cahaya, Jakarta;
Peraturan Perundang-undangan.
Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
Direktori Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 6/PID.Sus.Anak/2015/PT.MD; Kamus, Jurnal, Karya Ilmiah, Majalah dan Internet Luh  Putu  Gita  Dharmaningtyas  (2020), Perlindungan  Hukum  Diversi  dan Rehabilitasi  Bagi  Anak Korban  Penyalahguna Narkotika ,  Jurnal    Jatiswara 35,  No. 1;
Marulye  T.S.T.  Simbolon  (2016), Fungsi  Petugas  Kemasyarakatan  Dalam Mengawasi  Anak  Menurut  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak ,  Jurnal  Lex  Et Societatis 4, No. 3;
Rr.  Susana  Andi  Meyrina  (2017), Restorative  Justice  Dalam  Peradilan  Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 , Jurnal De Jure 17, No.
1;
s
Copyright Holder :
© Wahyu Adhi Kusuma, Khalisah Hayatuddin, Abdul Latif Mahfuz(2022)
First Publication Right :
© Jurnal Tana Mana
This article is under: CC BY SA