## PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PEMBERIAN IMUNISASI RUBELLA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
Sjaifurrachman 1 , Abshotil Fithry 2
1,2) Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja
1) Email: 1) sjaifurrachman@wiraraja.ac.id, 2) abshorilfithry@wiraraja.ac.id

## ABSTRAK
Pelaksanaan  pemberian  Imunisasi  tersebut  juga  masih  simpang  siur  artinya  vaksin  terutama vaksin Rubella yang diberikan juga masih diragukan, diragukan dalam artian apakah vaksin Rubella tersebut benar-benar aman ketika dimasukkan kedalam tubuh mengingat vaksin  yang di suntikkan tersebut juga merupakan bakteri, bahkan MUI jelas-jelas menyatakan bahwa vaksin rubella Haram. Tujuan pengabdian ini adalah Untuk menderkripsikan dan menganalis serta memberi pengetahuan mengenai  pemberian  vaksin  rubella  menurut  hukum  positif  dan  menurut  hukum  Islam.  Metode pendekatan yang kami pakai adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dilakukan dengan  menelaah  seluruh  peraturan  perundang-undangan  yang  sekiranya  berkaitan  dengan  judul yang kami angkat diantaranya adalah Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang UU kesehatan, surat  edaran  Nomor  HK.02.01/MENKES/444/2018  tentang  pelaksanaan  kampaye  imunisasi measles rubella fase 2  serta Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No.12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi.
Kata kunci: Pemberian, Pelaksanaan, Imunisasi

## 1. PENDAHULUAN
Pelaksanaan pemberian Imunisasi masih simpang  siur  artinya  vaksin  terutama  vaksin Rubella yang diberikan juga masih diragukan, diragukan dalam artian apakah vaksin Rubella tersebut benar-benar aman ketika dimasukkan kedalam  tubuh  mengingat  vaksin  yang  di suntikkan  tersebut  juga  merupakan  bakteri, artinya bakteri di lawan dengan bakteri.
Menjadi  sebuah  dilema  bagi  orang  tua mengingat  pelaksanaan  Imunisasi  Rubella tersebut merupakan program yang diwajibkan oleh  pemerintah  sehingga  wajib  bagi  pihak sekolah  ataupun  bagi  wali  murid  yang  harus merelakan  anaknya  diberikan  Imunisasi Rubella,  padahal  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI) masih menyatakan bahwa vaksin yang terkandung di dalam Vaksin Rubella dinyatakan  haram  karena  kandungan  terdapat kandungan Babi serta organ manusia.
Pemerintah  memberikan  instruksi  agar setiap  anak  diberikan  Imunisasi  Rubella, sedangkan  vaksin  yang  diberikan  belum
mendapatkan  label  halal  dari  Majelis  Ulama Indonesia, padahal Islam jelas-jelas mengajarkan  kepada  hambanya  agar  jangan sampai  darah  kita  bercampur  dengan  sesuatu yang haram.

## 2. Metode
Pengabdian Masyarakat ini
menggunakan  Metode  pendekatan  persuasive terlebih dahulu kepada masyarakat setelah itu baru  kemudian  kami  mendekati  tokoh masyarakat  serta  beberapa  stakeholder  untuk dapatnya membantu terlaksananya pengabdian  kepada  masyarakat  ini.  Kerja sama  yang  dilakukan  bertujuan agar  nantinya stakeholder  dapat  memberikan  informasi kepada  masyarakat  yang  lain  bahwa  akan diadakan penyuluhan.
Terlebih  dahulu  tim  mendatangi  para stakeholder  serta  menyampaikan  maksud  dan tujuan  tim  dari  Universitas  Wiraraja  bahwa nantinya  kami  sebagai  dosen  mempunyai tanggung jawab untuk melakukan Tri Dharma
Perguruan  Tinggi  yang  salah  satunya  adalah Pengabdian  Kepada  Masyarakat.  Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat inilah, kami  sebagai  Tim  bermaksud  mengadakan penyuluhan hukum tentang sosialisasi pemberian  imunisasi  rubella,  keinginan  kami nantinya bisa melakukan MoU (Memorandum of  Understanding) terlebih  dahulu  dengan para stakeholder sehingga nantinya para pihak yang berkepentingan dapat membantu suksesnya  pelaksanaan  ini  yaitu  dengan  cara memberikan  informasi  kepada  masyarakat yang  lain  bahwa  akan  ada  tim  yang  akan melakukan kegiatan penyuluhan hukum.
Tim  pengabdian  kepada  masyarakat melakukan  pertemuan  dengan  kepala  desa
Kebunagung terkait dengan akan
dilaksanakannya kegiatan pendampingan hukum  tentang  pemberian  vaksin  rubella  di Kabupaten Sumenep.
Setelah  melakukan  pertemuan  dengan kepala desa kebunagung, tim juga mengadakan pendekatan pada tokoh masyarakat desa kebunagung dengan menyampaikan akan mengadakan penyuluhan hukum  dengan  maksud  ingin  memberikan pemahaman kepada masyarakat sekitar.
No.  Tanggal Kegiatan 1.
10 M ei 2019
Tim pengabdian kepada masyarakat melakukan pertemuan  dengan  kepala  desa Kebunagung terkait dengan akan dilaksanakannya kegiatan pendampingan  hukum  tentang pemberian  vaksin  rubella  di
Kabupaten Sumenep.
2. 19 M ei 2019
Setelah  melakukan  pertemuan dengan kepala desa kebunagung, tim juga mengadakan pendekatan pada tokoh masyarakat  desa  kebunagung dengan menyampaikan akan mengadakan  penyuluhan  hukum dengan maksud ingin memberikan  pemahaman  kepada masyarakat sekitar 3. 10 J uni 2019 Dosen juga melakukan pendekatan dengan para beberapa masyarakat Desa Kebunagung dengan menyampaikan niat akan
mengadakan  penyuluhan  hukum di  tiap  dusun  yang  ada  di Kebunagung 4. 15 J uni 2019 Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) kembali mengadakan  pertemuan  dengan perangkat  desa  dan  masyarakat terkait dengan menentukan waktu  dan  tempat  kegiatan  agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari. 5. 20 J uni 2019
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana  hukum  pemberian vaksin  MR  rubella  menurut hukum Islam
6. 21 J ul i 2019
Pelaksanaan lanjutan penyuluhan hukum dan memberi kesempatan pada  peserta  penyuluhan  untuk mengajukan pertanyaan bagi peserta  yang  belum  memahami maksud  dan  tujuan  peran  serta masyarakat tersebut. (Tanya Jawab)

## Jurnal Abdiraja
7.
24 J ul i 2019 Evaluasi  pelaksanaan  kegiatan penyuluhan hukum dengan maksud untuk mengetahui
tingkat pemahaman peserta.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  pelaksanaan  pengabdian  kepada masyarakat  yang  dilakukan  oleh  Tim  Dosen dari  Fakultas  Hukum  Universitas  Wiraraja menjelaskan  tentang  bagaimana  bagaimana mekanisme pemberian vaksin MR dan hukum pemberian  vaksin  rubella  tersebut  menurut hukum Islam.
Banyaknya  masyarakat  dan  aparat  desa yang  ikut  menandakan  kami  sangat  diterima di desa tersebut serta banyaknya pertanyaan – pertanyaan  yang  diajukan  oleh  masyarakat terkait  dengan  Bagaimana  yang  seharusnya dilakukan  oleh  masyarakat  ataupun  apabila nantinya  ada  tindakan  medis  yang  dilakukan di sekolah-sekolah.
Harapan kami nantinya setelah selesainya  pengabdian  kepada  masyarakat  ini akan mendapatkan hasil yang maksimal yaitu dapat  mewujudkan  hukum  yang  sesuai dengan  apa  yang  tercantum  dalam  Undang- undang dan hukum Islam.
Dari pembahasan tersebut kami mendapatkan  beberapa  masukan  sehingga kami merangkumnya, seperti :
1. Banyaknya masyarakat yang belum mengerti  atau  tidak  mengetahui  tata  cara pemberian vaksin MR tersebut.
2. Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui hukum vaksin MR tersebut.

## 4. SIMPULAN
Menurut  Peraturan  Menteri  Kesehatan Republik  Indonesia  pemberian  imunisasi untuk  saat  ini  masih  tergolong  wajib,  artinya setiap  anak  yang  berusia  balita  sampai  pada usia  15  tahun  harus  sudah  terimunisasi khusunya juga vaksin MR atau Rubella.

## Gambar 1. Dokumen Kegiatan Sosialisasi
Permen  nomor  12  tahun  2017  juga mengatur  bagaimana  mekanisme  pemberian vaksin MR tersebut yang dimulai dari adanya sosialisasi  terlebih  dahulu  baru  kemudian dilakukannya tindakan medic (imunisasi).
Pemberian  imunisasi  ini  masih  banyak masyarakat  yang  menolak  pemberian  vaksin MR  tersebut  karena  di  dalam  vaksin  tersebut masih  terindikasi  mengandung  babi  dan organ manusia. Bahkan MUI belum mengeluarkan fatwa halal bagi vaksin MR ini bahkan  MUI  sempat  mengeluarkan  fatwa haram.
Gambar 2. Peserta kegiatan sosialisasi pengabdian

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Peraturan  Menteri  Kesehatan  nomor  12 tahun  2017  tentang  penyelenggaraan
Imunisasi. Surat edaran Nomor HK.02.01/MENKES/444/2018 tentang pelaksanaan kampaye imunisasi measles rubella fase 2.
Undang-undang  Nomor  36  tahun  2009 tentang UU kesehatan.