Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH SEBAGAI AKIBAT PENGARUH ASAP KEBAKARAN LAHAN DAN HUTAN DI PROVINSI RIAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009

## TENTANG KESEHATAN
M. Zaqi Reyhan 1 Ardiansyah 2
Aliar syam 3
1 Program Studi Magister Ilmu Hukum , Universitas Lancang Kuning Email : mailto:zaqireyhan12@yahoo.com
2 Program Studi Magister Ilmu Hukum , Universitas Lancang Kuning Email : ardiansah@unilak.ac.id
3 Program Studi Magister Ilmu Hukum , Universitas Lancang Kuning Email : aliarsyam@unilak.ac.id

## ABSTRACT
The form of responsibility that has not been realized by the government is that there are still forest and land fires that cause poor health, so it is necessary to take firm action from the government to immediately realize the compensation for the impact of the smoke. In the end everyone, women, young people, children have the right to other fundamental health related and highly dependent on a healthy environment. The formulation of the problem in this study is the responsibility of the government as a result of the effects of the smoke from land and forest fires in Riau Province based on Law Number 36 of 2009 concerning Health, due to the legal responsibility of the government as a result the effect of smoke from land and  forest  fires  in  Riau  Province  based  on  Law  Number  36  of  2009  concerning Health. The method used is normative legal research. Sources of data consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In this  study the  data  were  analyzed  qualitatively and  in drawing  conclusions,  the authors applied the deductive thinking method. The conclusion in this study has answered the problems that arise, namely the responsibility of the government as a result of the influence of the smoke from land and forest fires in Riau Province based on Law Number 36 of 2009 concerning Health, that the state's responsibility to fulfill the right to health has at least 3 forms, namely respecting the right to health,  protecting  the  right  to  health  and  fulfilling  the  right  to  health.  The government should uphold the right to health for all people in order to improve a healthy standard of living in order to realize the highest public health standard, and this is also the responsibility of the state for the realization of fundamental rights in the health sector. The conception of state responsibility in fulfilling the right to health is a positive legal right, therefore the government is obliged as the personification of the state to fulfill the rights of citizens' health. The neglect of the right to public health in the form of denial of the protection and provision of
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
proper  public  health  services  is  a  violation  of  the  constitution.  The  legal consequence is the government's responsibility as a result of the influence of the smoke  from  land  and  forest  fires  in  Riau  Province  based  on  Law  Number  36  of 2009 concerning Health that health is fundamental rights of every human being, therefore every individual, family and society has the right to receive protection for their health. The government is responsible for regulating and protecting the right to optimal public health. The government's responsibility in fulfilling the right to health is manifested in the provision of proper health facilities and facilities that are easily accessible to the public.
Keywords : Government Responsibility, Land And Forest Fire, Health

## 1. PENDAHULUAN
Bentuk tanggungjawab yang belum terealisasikan oleh pemerintah adalah masih adanya kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan tingkat kesehatan tidak  baik  sehingga  diperlukan  tindak  tegas  dari  pemerintah  untuk  segera merealisasikan  kompensasi  atas  dampak  asap  tersebut  pada  akhirnya  setiap orang,  perempuan,  generasi  muda,  anak-anak  mempunyai  hak  atas  kesehatan mendasar lainnya terkait dan sangat bergantung pada lingkungan yang sehat. Menurut data yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, mulai dari tahun 2019 per Juli sampai Agustus merekap penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) mencapai 7.745 orang. Peningkatan jumlah penderita ISPA diakibatkan oleh  kabut  asap  dampak  kebakaran  hutan  dan  lahan,  sedangkan  peningkatan pasien  yang  terpapar  ISPA  tidak  seperti  tahun  sebelumnya.  Penambahannya hanya  900  orang  per  bulan.  Pada  2018  lalu,  kasus  ISPA  pada  Agustus  2018 mencapai  3.000  lebih,  tetapi  itu  tidak  ada  kabut  asap.  Hal  ini  memperlihatkan bahwa dari data tersebut diatas terjadi angka yang cukup tinggi akibat kebakaran hutan dan lahan. 1
Untuk  penanganan  bagi  warga  yang  terdampak  kabut  asap,  Diskes Pekanbaru  telah  memerintahkan  seluruh  puskesmas  menyiapkan  ruangan evakuasi. Bagi penderita ISPA yang terdampak kabut asap bisa langsung diobati dan  persediaan  obat-obatan  masih  mencukupi.  Akibat  banyaknya  terkena  ISPA membuat jumlah tersebut ada yang ditangani dan tidak dapat ditangani karena jumlah fasilitas dan persediaan tidak memadai. Untuk itu pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat bekerja sama untuk menyediakan fasilitas yang terkena ISPA. Sebenarnya  disebutkan  dalam  pasal  15  UU  No  36  Tahun  2009  Tentang pemerintah  bertanggung  jawab  atas  ketersediaan  lingkungan  tatanan,  fasilitas kesehatan  baik  fisik  maupun  sosial  bagi  masyarakat  untuk  mencapai  derajat kesehatan  yang  setinggi-tingginya  jelas  ada  tanggung  jawab  pemerintah  dalam melindungi  hak  kesehatan 2 .  Pemerintah  diharapkan  tidak  sekedar  sementara dalam  menyediakan  masker  atau  menyediakan  sarana  kesehatan  pada  saat
1 Data Dinas Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2019
2 Pasal 15 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
terjadinya  bencana  asap  saja,  tetapi  memikirkan  dampak  kesehatan  bagi masyarakat  Kota  Pekanbaru  dikemudian  hari,  serta  menyediakan  mekanisme kompensasi atas dampak asap tersebut pada akhirnya setiap orang, perempuan, generasi muda, anak-anak mempunyai hak atas kesehatan ( rights to safety healthy environment )  dan  hak  asasi  manusia  mendasar  lainnya  terkait  dan  sangat bergantung pada lingkungan yang sehat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tanggung jawab pemerintah sbg akibat pengaruh asap kebakaran lahan dan hutan di provinsi Riau berdasarkan UU no 36 th 2009 ttg kesehatan dan Bagaimana  akibat  hukum  dari  tanggung  jawab  pemerintah  sbg  akibat  pengaruh asap kebakaran lahan dan hutan di provinsi Riau berdasarkan UU no 36 th 2009 ttg kesehatan

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  sosiologis  yang  membahas tentang  Tanggung  Jawab  Pemerintah  Sebagai  Akibat  Pengaruh  Asap  Kebakaran Lahan Dan Hutan Di Provinsi Riau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009  Tentang  Kesehatan.  Metode  penilitian  hukum  sosiologis  ini  berupa penelitian yang hendak melihat koreksi antara hukum dengan masyarakat serta menjelaskan pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat. Penelitian  Hukum  Sosiologis  yang  lazim  disebut  juga Socio  Legal  Research berpangkal  tolak  pada  fenomena  hukum  yang  terdapat  dalam  masyarakat. Penelitian  hukum  sosiologis  bertujuan  untuk  mengetahui  bekerjanya  hukum  di dalam masyarakat. Dengan demikian diharapkan mampu mengungkap efektifitas berlakunya  hukum  dalam  masyarakat  dan  dapat  mengidentifikasi  hukum  yang tidak  tertulis  yang  berlaku  pada  masyarakat 3 .  Selain  itu,  pendekatan  penelitian untuk  menjawab  permasalahan  dalam  penelitian  hukum  sosiologis  lazimnya sebagai berikut:
a. Pendekatan  Peraturan  Perundang-Undangan  ( Statute  Approach )  yaitu pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang- undangan  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  atau  isu  hukum  yang dihadapi.
b. Pendekatan Kasus (case approach) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum  dalam  perspektif  kasus  konkrit  yang  terjadi  dilapangan,  tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.
3 Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru 2019, hlm 19.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Lokasi  penelitian  dilaksanakan  di  Kota  Pekanbaru.  Dengan  alasan  dipilih lokasi  ini  adalah  berdasarkan  obeservasi  penulis,  di  Kota  Pekanbaru  belum  ada Tanggung Jawab Pemerintah Sebagai Akibat Pengaruh Asap Kebakaran Lahan Dan Hutan  Di  Provinsi  Riau  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun  2009 Tentang Kesehatan.
Jumlah  Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  131  orang  dengan  jumlah  sampel sebanyak  20  orang  iaitu:  Ketua  Komisi  II  DPRD  Kota  Pekanbaru,  Kepala  dinas kesehatan  Kota  Pekanbaru,  Ketua  Wahana  Lingkungan  Hidup  Indonesia  (Walhi) Riau,  Pegawai  kesehatan  dinas  kesehatan  Kota  Pekanbaru,  Petugas  puskemas dinas  kesehatan  Kota  Pekanbaru,  Masyarakat  yang  terkena  dampak  pengaruh asap kebakaran hutan dan lahan di Kota Pekanbaru
Sumber Data dalam penelitian ini  adalah (1) Data primer yang diperoleh dari masyarakat  yang  ditetapkan  sebagai  responden  penelitian,  (2)  Data  Sekunder merupakan data dari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian dan bersifat mendukung  data  primer,  serta  Data  tertier  merupakan  data  yang  diperoleh melalui kamus dan sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.  Teknik  Pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  observasi  dan wawancara  serta  kajian  kepustakaan.  Analisis  Data  dalam  penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif  dan  penarikan  kesimpulan  dalam  penilitian ini  dilakukan  dengan  metode  induktif.  Data  yang  telah  dianalisis  dan dideskripsikan  kemudian  disimpulkan  dengan  cara  menarik  kesimpulan  dari pernyataan yang bersifat khusus ke dalam pernyataan yang bersifat umum.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1  Tanggung  Jawab  Pemerintah  Sebagai  Akibat  Pengaruh  Asap  Kebakaran Lahan  Dan  Hutan  Di  Provinsi  Riau  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  36

## Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Penduduk  kota  Pekanbaru  yang  berjumlah  sekitar  1  juta  orang  kondisinya terpapar asap imbas kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sejumlah 1.136 warga kota  diduga  sudah  terserang  infeksi  saluran  pernapasan  akut  (ISPA).  Dinas Kesehatan  Kota  Pekanbaru  pun  meminta  seluruh  pusat  kesehatan  masyarakat (puskesmas)  setempat  untuk  bersiaga  melayani  warga  yang  terserang  penyakit akibat dampak asap tersebut. Warga juga diminta untuk menggunakan masker. Menilik  Undang-Undang  (UU)  No  24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan Bencana,  definisi  bencana  adalah  peristiwa  atau  rangkaian  peristiwa  yang mengancam  dan  mengganggu  kehidupan  dan  penghidupan  masyarakat  yang disebabkan,  baik  oleh  faktor  alam  dan  atau  faktor  non-alam  maupun  faktor manusia  sehingga  mengakibatkan  timbulnya  korban  jiwa  manusia,  kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
Kaitan asap dengan dampak terhadap kesehatan banyak luput dari perhatian kita.  Padahal  salah  satu  ancaman  kesehatan  lingkungan  global  terbesar  saat  ini adalah polusi udara, termasuk asap yang disebabkan bencana. Menurut observasi penulis bahwa, di Provinsi Riau terdapat beberapa kabupaten yang sering terjadi
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
kebakaran  lahan  dan  hutan  yang  mengakibatkan  pengaruh  asap  yang  menjadi ancaman pada setiap kesehatan manusia, kabupaten tersebut adalah kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak desa Dosan, Kaupaten Siak, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten Meranti.
Beberapa  penelitian  telah  menunjukkan  bahwa  paparan  polusi  udara termasuk asap menimbulkan dampak kesehatan yang buruk, yaitu menimbulkan penyakit pernapasan. Dampak kesehatan ini lebih besar pada usia bayi, anak-anak kecil, orang-orang dengan status kondisi pernapasan tertentu atau yang sedang sakit pernapasan, perempuan yang sedang hamil dan orang tua --mereka paling rentan serta berisiko memburuk kesehatan mereka secara signifikan. Bayi, anak- anak kecil, orang tua, serta orang-orang dengan status kesehatan paru-paru dan jantung  bronkitis  kronis,  emfisema,  asma,  gagal  jantung  lebih  sensitif  terhadap efek buruk dari paparan asap
Anak-anak yang bersekolah, petani, buruh bangunan, atau orang-orang yang bekerja  di  lapangan  atau  luar  ruangan  juga  akan  terpapar  serta  rentan  karena menghirup asap lebih banyak. Paparan asap ini juga pastinya akan menyebabkan iritasi mata, mata merah, atau bahkan dengan gejala lebih berat.
Selanjutnya  ditemukan  hubungan  jumlah  dosis  terkena  paparan  asap  dan konsentrasi  asap,  yaitu  nilai  Indeks  Standar  Polutan  (PSI)  yang  lebih  tinggi dikaitkan  dengan  gejala  pernapasan  yang  lebih  sering  muncul  (Odihi,  2001). Misalnya terpapar polusi udara jangka panjang akan meningkatkan risiko penyakit cerebrovaskular, kondisi neurologis seperti sakit kepala dan migrain (Xiang, et al, 2013),  serta  penyakit-penyakit  lainnya  seperti  peradangan  yang  sistemik,  stres oksidatif, dan percepatan aterosklerosis .
Tentunya  semua  jenis  asap  dapat  menimbulkan  dampak  buruk  bagi kesehatan, terutama bila terhirup. Namun, bahan yang paling tidak sehat dalam asap  kebakaran  hutan  adalah  partikel  debu,  zat  kimia,  campuran  gas  yang menimbulkan efek kesehatan jangka pendek dan jangka panjang.
Dampak  jangka  pendek  terpapar  asap  kebakaran  hutan  dan  lahan menimbulkan penyakit dan risiko sakit kepala, sesak napas, iritasi mata, kesulitan untuk bernapas dengan normal, hidung menjadi meler, tenggorokan gatal, iritasi pada tenggorokan dan paru-paru, batuk-batuk, dan inus mengalami iritasi. Pada kasus yang lebih darurat, maka dampak asap kebakaran hutan dan lahan dapat menghambat  pasokan  oksigen  menuju  jantung.  Dalam  situasi  seperti  ini  dapat berakibat fatal bila tidak segera ditangani.
Sedangkan dampak jangka panjang asap kebakaran hutan dan lahan adalah menurunkan kualitas udara di wilayah sekitar bencana asap. Karenanya, penduduk yang  mendiami  wilayah terpapar  asap  lebih  berisiko  mengalami dampak  jangka panjang karena menghirup asap kebakaran. Menurut sumber penelitian, dampak tersebut  misalnya  pada  peningkatan  tekanan  darah,  kesuburan,  berpengaruh pada janin, peningkatan risiko penyakit pada saraf, diabetes, dan penyakit ginjal. Menurut  bapak  H.  Fathullah  selaku  ketua  komisi  II  DPRD  Kota  Pekanbaru mengatakan  bahwa  memang  pada  tahun  sebelumnya  terjadi  kabut  asap  yang
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
mengakibatkan indeksi indicator kesehatan menjadi berbahaya, namun tanggung jawab  pemerintah  kembali  lagi  kepada  anggaran  dan  kebijakan  yang  dilakukan. Tanggung jawab dari pemeriintah apabila terjadi kabut asap adalah dengan cara membagikan masker serta memberikan pelayanan kesehatan yang memadai.
Menurut bapak Muhammad  Amin  selaku  plt  kepala dinkes  Kota Pekanbaru mengatakan bahwa untuk saat ini apabila terjadi kebakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan  terjadinya  tingkat  polusi  udara  yang  tidak  baik,  akan  menjadi pekerjaan    bagi  pelayanan  kesehatan,  baik  dalam  fasilitas  dan  membagikan masker
Menurut  ibu  Dra.  Hj.  Mimi  Yuliani  Nazir  Apt,  MM  selaku  kepala  dinas kesehatan  Provinsi  Riau  mengatakan  bahwa  tanggung  jawab  pemerintah  pada saat  teradinya  kebakaran  lahan  dan  hutan  yang  mengakibatkan  pengaruh  asap tidak baik berdasarkan indeks kesehatan adalah dengan memberikan pelayanan kesehatan,  dan  meminimalisir  pencegahan  terhadap  dampak  yang  ditimbulkan. Untuk itu perlu anggaran untuk memberikan wadah dalam penaganan kabut asap bagi tenaga medis.
Menurut Riko Kurniawan selaku Direktur Eksekutif Walhi mengatakan bahwa tanggungjawab  pemerintah  tidak  hanya  membagikan  masker  dan  memberikan pelayanan  kesehatan  saja,  tentu  hak  dari  kesehatan  masyarakat  telah  dijamin dalam  undang-undang.  Yang    seharusnya  menjadi  tanggungjawab  pemerintah adalah untuk memastikan tidak terjadinya kebakakran lahan dan hutan di Provinsi Riau dan menindak tegas oknum dan pelaku baik individu maupun korporasi dari pembakaran lahan dan hutan tersebut
Kesehatan  adalah  suatu  keadaan  orang  sehat,  baik  secara  fisik,  mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara  sosial  dan  ekonomis  (Pasal  1  angka  1  UU  No  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan). Kesehatan adalah dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan dan hidup sehat, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Sehingga tanpa kesehatan, seseorang tidak akan dapat memenuhi hak lainnya. Sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  60  UU  No  24  Tahun  2007  tentang Penanggulangan  Bencana,  maka  jelas  ada  tanggung  jawab  pemerintah  dalam penyelenggaraan  penanggulangan  bencana  dan  melindungi  hak-hak  kesehatan yaitu  dalam  pengurangan  risiko  bencana  dan  pemaduan  pengurangan  risiko bencana dengan program pembangunan, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, menjamin pemenuhan hak masyarakat yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum, pemulihan kondisi dari dampak bencana,  pengalokasian  anggaran  penanggulangan  bencana  dalam  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  memadai,  dan  pengalokasian  anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai.
Pemerintah diharapkan tidak sekadar sementara dalam menyediakan masker atau  menyediakan  sarana  kesehatan  pada  saat  terjadinya  bencana  saja,  tetapi memikirkan  dampak  kesehatan  bagi  masyarakat  yang  besar  di  kemudian  hari, serta  menyediakan  mekanisme  kompensasi  atas  dampak  asap  tersebut.  Pada
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
akhirnya,  setiap  orang,  perempuan,  generasi  muda,  anak-anak  mempunyai  hak atas  keamanan  lingkungan  hidup  yang  sehat  dan  melekat  hak  atas  kesehatan ( rights  to  safety  and  healthy  environment )  dan  hak  asasi  manusia  mendasar lainnya yang terkait dan sangat bergantung pada lingkungan yang sehat. Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Tahun  1948  (Indonesia  ikut  menandatanganinya)  dan  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  pada  Pasal  28  H,  menetapkan  bahwa kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara. Oleh sebab itu,  dalam  perspektif  pemenuhan  hak  dasar  warga  negara  atas  kesehatan, pemerintah  terikat  tanggung  jawab  untuk  menjamin  akses  yang  memadai  bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal. Sebagai upaya untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil) kewajiban negara mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan,  harus  memenuhi  prinsip-prinsip:  (1).  Ketersediaan  pelayanan kesehatan;  (2)  Aksesibilitas;  (3)  Penerimaan  ;  dan  (4)  Kualitas. 4 Sementara  itu, dalam  bentuk  kewajiban  negara  untuk  memenuhi  hak  atas  kesehatan diinternalisasikan  dalam  bentuk  kebijakan  pemerintah  dengan  prinsip:  (a) Menghormati  hak  atas  kesehatan;  (b)  Melindungi  hak  atas  kesehatan;  dan  (c) Memenuhi hak atas kesehatan
Menurut Komentar Umum Nomor 14 atas pasal 12 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tentang Hak Untuk Pencapaian Standar Kesehatan  yang  Tinggi,  menyebutkan  bahwa  jaminan  akses  atas  layanan kesehatan yang memadai di antaranya adalah meliputi aksesibilitas finansial, yaitu bahwa  layanan  kesehatan  harus  terjangkau  bagi  seluruh  warga  negara. 5 Oleh karena  itu,  pemerintah  terikat  tanggung  jawab  untuk  memastikan  ketersediaan sumber  daya  finansial  bagi  penyelenggaraan  layanan  kesehatan  yang  memadai sedemikian  rupa  terjangkau  bagi  setiap  kalangan  masyarakat.  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), menjelaskan bahwa tanggung jawab negara dalam memenuhi akses warga terhadap kesehatan adalah mengeluarkan kebijakan atau program asuransi kesehatan yang adil dan dapat  dijangkau  oleh  semua  warga  negara.  Pemerintah  berkewajiban merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan sistem jaminan asuransi bagi warga  negara  yang  adil,  termasuk  di  dalamnya  asuransi  kesehatan  bagi  warga negara.  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah, mengatur  bahwa  bidang  kesehatan  merupakan  urusan  Pemerintahan  Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 6 Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, dijelaskan  bahwa  Pemerintah  Daerah  (Provinsi/  Kabupaten  Kota)  mempunyai kewajiban  meningkatkan  kualitas  kehidupan  masyarakat;  mewujudkan  keadilan dan  pemerataan,  menyediakan  fasilitas  pelayanan  kesehatan,  menyediakan
4 Dedi Afandi, Hak Atas Kesehatan Dalam Perpektif HAM, Jurnal Ilmu Kedokteran, Jilid 2 Nomor 1 - Maret 2008.
5 Adenantera Dwicaksono, et.al., Analisis Pembiayaan Jaminan Kesehatan Di Daerah : Panduan Praktis untuk Elemen Masyarakat Sipil, Pemerintah Daerah, dan DPRD, Penerbit Perkumpulan INISIATIF, Bandung, 2010., hlm. 7
6 Pasal 11 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
fasilitas  sosial  dan  fasilitas  umum  yang  layak,  mengembangkan  sistem  jaminan sosial. 7
Penjelasan lengkap mengenai pembagian kewenangan dan tanggung jawab negara  untuk  setiap  level  pemerintahan  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintahan  Daerah Kabupaten/Kota.  Tanggung  jawab  yang  harus  dijalankan  ini  harus  berpatokan pada subtansi menghargai, melindungi dan memenuhi hakhak dasar warga atas kesehatan  yang  layak.  Dalam  PP  Nomor  38  Tahun  2007  diamanatkan  bahwa bidang  kesehatan  merupakan  urusan  pemerintahan  yang  dibagi  bersama  antar tingkatan  dan/atau  susunan  pemerintahan,  yang  disebut  juga  dengan  urusan pemerintahan  yang  bersifat  konkuren,  yang  diselenggarakan  bersama  oleh Pemerintah,  Pemerintahan  daerah  Provinsi  dan  Pemerintahan  Daerah Kabupaten/Kota. 8
Dalam  lampiran  2  PP  Nomor  38  Tahun  2007  dijelaskan  lebih  lanjut,  untuk jaminan  kesehatan,  Pemda  (provinsi,  kota  atau  kabupaten)  mempunyai kewenangan  menyelenggarakan  jaminan  kesehatan  bersifat  lokal  dan melaksanakan  jaminan  kesehatan  nasional  (tugas  pembantuan).  Tugas Pemerintah ataupun Pemda bukan pada penyelenggaraan seperti yang sekarang terjadi pada Jamkesmas atau Jamkesda. Penyelenggaran akan dikelola oleh suatu badan di luar pemerintahan. Tugas pemerintah hanya pada pembayaran iuran dan pengawasan. Sinkroni dan harmoni itulah yang nantinya akan menjadi wujud akhir sebuah  Sistem  Jaminan  Kesehatan  Nasional.  Undang-Undang  Nomor  36  Tahun 2009  tentang  Kesehatan,  mengatur  tanggung  jawab  negara  baik  Pemerintah, Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah  Kabupaten/Kota  yang  harus  dijalankan, meliputi:
a. Merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan  upaya  kesehatan  yang  merata  dan  terjangkau  oleh masyarakat;
b. Ketersediaan  lingkungan,  tatanan,  fasilitas  kesehatan  baik  fisik  maupun sosial  bagi  masyarakat  untuk  mencapai  derajat  kesehatan  yang  setinggi tingginya;
c. Ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi- tingginya;
d. Ketersediaan  akses  terhadap  informasi,  edukasi,  dan  fasilitas  pelayanan kesehatan;
e. Memberdayakan  dan  mendorong  peran  aktif  masyarakat  dalam  segala bentuk upaya kesehatan;
f. Ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau;
7 Pasal 22 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
8 Pasal 7 PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
g. Pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem jaminan sosial nasional bagi upaya kesehatan perorangan.
Berdasarkan kerangka hukum UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan,  sumber  daya  di  bidang  kesehatan  yang  harus  disediakan  oleh pemerintah  dan  pemerintah  daerah  adalah  anggaran,  tenaga  kesehatan, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan fasilitas pelayanan dan teknologi kesehatan.
Pemerintah daerah berpartisipasi dalam penyediaan layanan kesehatan yang dilakukan melalui penyediaan tenaga kesehatan, rumah sakit daerah, puskesmas, dll. Pemerintah membiayai penyediaan layanan tersebut melalui anggaran daerah (APBD).  Untuk  dapat  mengakses  layanan  kesehatan  tersebut,  pada  umumnya masyarakat dikenakan pungutan retribusi jasa layanan kesehatan Pertanggungjawaban  negara  yang  harus  dipenuhi  terhadap  hak  atas kesehatan setidaknya terdapat 3 bentuk yaitu menghormati hak atas kesehatan, melindungi hak atas kesehatan serta memenuhi hak atas kesehatan.
Pemerintah  seharusnya  menjunjung  tinggi  hak  atas  kesehatan  bagi  seluruh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup yang sehat agar terwujudnya  derajat kesehatan  masyarakat  yang  setinggi-tingginya,  dan  hal  ini  juga  yang  menjadi tanggung  jawab  negara  demi  terwujudnya  hak  fundamental  dalam  bidang kesehatan
3.2 Akibat Hukum Tanggung Jawab Pemerintah Sebagai Akibat Pengaruh Asap Kebakaran  Lahan  Dan  Hutan  Di  Provinsi  Riau  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Untuk menjamin agar hak kesehatan dapat dipenuhi, UUD NRI Tahun 1945, Pasal  34  ayat  (3)  menandaskan  bahwa  :  “Negara  bertanggung  jawab  atas penyediaan  fasilitas  pelayanan  kesehatan”.  Pasal  28H  ayat  (3)  mengamanatkan bahwa  :  “Setiap  orang  berhak  atas  atas  jaminan  sosial  yang  memungkinkan pengembangan  dirinya  secara  utuh  sebagai  manusia  yang  bermartabat”. Ketentuan  pasal  28H  ayat  (3)  tersebut,  terkait  dengan  Pasal  34  ayat  (2)  yang berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan  masyarakat  yang  lemah  dan  tidak  mampu  sesuai  dengan martabat  kemanusiaan”.  Konstitusi  telah  mengamanatkan  bahwa  penyediakan fasilitas  kesehatan  merupakan  tanggung  jawab  negara,  dan  negara  juga bertanggung  jawab  untuk  menjamin  masyarakat  dapat  menjangkau  fasilitas pelayanan kesehatan tersebut.
Adanya  ketentuan  mengenai  kesejahteraan  sosial  dalam  UUD  NRI  Tahun 1945, merupakan pengejawantahan konsep negara kesejahteraan (welvaart staat atau welfare state), negara turut serta secara aktif untuk kesejahteraan rakyatnya (welfare  state), 9 atau  dikenal  dengan  nama  verzorgingsstaat,  atau  disebutnya
9 Bachsan Mustafa, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Alumni, Bandung, 1982., hlm. 22-23
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
sociale  rechsstaat  (negara  hukum  sosial),  di  mana  negara  dituntut  untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. 10
Negara  memiliki  tanggung  jawab  atas  pemenuhan  hak  dasar  kesehatan warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, perlu penataan sistem pelayanan dan pembiayaan jaminan kesehatan sehingga layanan kesehatan yang layak dapat diakses dengan mudah, adil dan tidak diskriminatif oleh semua level masyarakat
Asas tanggung jawab negara diartikan dalam Penjelasan Pasal 2 huruf a UU PPLH yang berbunyi:
Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:
a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan
b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam  yang  menimbulkan  pencemaran  dan/atau  kerusakan lingkungan hidup.
Hak  warga  negara  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  kemudian dipertegas dalam Pasal 65 ayat (1) UU PPLH yang berbunyi setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  tersebut,  negara  memiliki  tanggung  jawab untuk  menjamin  hak  warga  negara  atas  lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat. Sehingga ketika kewajiban tersebut dilanggar dan menyebabkan kerugian.
Penyebab  kebakaran  hutan  pada  umumnya  diklasifikasikan  menjadi  dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia.
1) Faktor alam Adapun  ada beberapa  kejadian  alam  yang bisa menyebabkan  kebakaran hutan  terjadi.  Kebakaran  hutan  oleh  faktor  alam  biasanya  tidak  menimbulkan dampak  luas.  Dan  tidak  menimbulkan  kerugian  besar  kebakaran  hutan  yang disebabkan  oleh  kesengajaan  manusia.  Berikut  ini  beberpa  kejadian  alam  yang memicu kebakaran hutan.
a. Musim  kemarau  panjang .  Musim  kemarau  yang  berkepanjangan  dapat berakibat  naiknya  suhu  diberbagai  wilayah  termasuk  hutan.  Suhu  yang tinggi tersebut dapat memicu kebakaran hutan.
b. Sambaran  petir .  Sambaran  petir  juga  dapat  berpotensi  menyebabkan kebakaran hutan.
c. Grownd fire (tanah api) merupakan kebakaran yang terjadi di dalam lapisan tanah.  Biasanya,  kebakaran  ini  terjadi  di  daerah  yang  memiliki  lahan gambut sehingga lahan gambut tersebut terbakar ketika suhu udara seiring kemarau panjang yang terjadi.
10 Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N.A.M.Sihombing, Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility  State  in  The  Implementation  of  Social  Security),  Jurnal  Legislasi  Indonesia  (Indonesian  Journal  of Legislation), Vol. 9 No. 2 - Juli 2012., hlm. 168
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id

## 2) Faktor Manusia
Kebakaran  yang  disebabkan  kesengajaan  manusia.  Bencana  kabut  asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan merupakan bencana tahunan yang telah terjadi  di  indonesia  sejak  lama.  Faktor  kebakaran  hutan  yang  disebabkan  oleh manusia.
a. Pembakaran lahan tidak terkendali akan memberikan dampak akibat hutan gundul.  Penyebab  kebakaran  hutan  yang  terjadi  akibat  kesengajan manusia.  Pembukaan  lahan  perkebunan  biasanya  merupakan  latar belakang dilakukan pembakaran lahan.
b. Konflik  antara  perusahan  dan  pemilik  lahan.  Perusahan  yang  ingin mengambil alih lahan dari masyarakat pemilik lahan biasanya melakukan pembakaran terhadap lahan yang disengketakan.
c. Faktor ekonomi masyarakat lokal. Masyarakat lokal yang ingin membuka lahan  dan  hanya  memiliki  sedikit  biayanya  melakukan  cara  instan  untuk pembukaan lahan. Membakar hutan untuk membuka lahan baru. Metode pembakaran  ini  merupakan  metode  yang  paling  murah,  mudah  dan efesien.  Namun  akibat  tindak  terkendalinya  pembakaran  tersebut,  api merambat kemana-mana dan menimbulkan kebakaran.
d. Kurangnya  penegakan  hukum.  Meskipun  aturan  mengenai  pembakaran hutan  jelas-jelas  dilarang,  namun  aturan  yang  melanggar  masih  lemah, akibatnya  banyak  oknum  yang  melanggar  aturan  dan  membakar  hutan secara besar-besaran. 11
Faktor  lain  yang  mempengaruhi  kebakaran  hutan.  Kejadian  kebakaran hutan tidak luput dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prilaku api. Faktor tersebut  dapat  mempengaruhi  kebakaran  hutan  secara  langsung  dan  tidak langsung, sehingga lebih sulit dipadamkan dan bahkan dapat terjadinya kebakran hutan kedua. Faktor lainnya:
1) Jenis bahan bakar
Jenis  tanaman  rerumputan  dan  semak  belukar  merupakan  jenis  bahan bakar permukaan.
2) Topografi lahan Kondisi topografi lahan di desa yang terjadi kebakaran, berpengaruh besar terhadap  efektifitas  kegiatan  pemadaman  kebakaran  hutan.  Factor topografi yang mempengaruhi kebakaran hutan dan lahan mencakup tiga hal yaitu kemiringan, arah lereng dan medan.
3) Faktor hidrologi Keberadan mata air (sumber air) yang terbilang jauh dari tempat kebakarn hutan.
4) Faktor cuaca Cuaca sangat mempengaruhi terjadinya kebakaran hutan. Meliputi angina, suhu, curah hujan, keadaan air tanah dan kelembaban relatif.
11 Jeni Fitria. “Sanksi Pidana Pembakaran Hutan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Persefektif Hukum Islam.” (Skripsi S1 Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
5) Faktor iklim
Musim  kemarau  yang  mempengaruhi  tingkat  kekeringan  bahan  bakar secara signifikasikan yang menyebabkan proses kebakaran hutan semakin mudah terjadi. 12
Faktor lain yang mempengaruhi kerentanan terhadap bencana kebakaran hutan yaitu :
1) Ketersedian pasokan air Banyaknya  gambut  di  dalam  hutan  yang  mengalami  pengeringan  yang berlebihan  di  musim  kemarau  dan  mudah  terbakar.  Kurang  nya ketersedian pemasokan air di daerah hutan yang gambutnya mengalami pengeringan  sangat  dibutuhkan  dalam  kegiatan  pemadaman  api  akibat terbakarnya gambut tersebut.
2) Vegetasi gambut Penyebab  semkin  hebatnya  kebakaran  hutan  dan  lahan  gambut  yang menyimpan panas, dengan mudah terjadinya kebakaran hutan.
3) Vegetasi kayu Pembalakan kayu memicu meningkatnya kerawanan kebakaran htan dan lahan.  Kegiatan  memanen  kayu  yang  tidak  menerapkan  asas  kelestarian juga dapat menjadi bencana kebakaran hutan dan lahan .
4) Jejaring jalan
Dengan  jaringan  jalan  yang  memadai  akan  memudahkan  mobilisasi peralatan  dan  juga  tenaga  untuk  penanggulangan  kebakaran  yang terjadi. 13
Didalam  UUPPLH,  mengenai  tindak  pidana  pencemaran  diatur  dalam beberapa pasal yaitu : pasal 97-120 yo. Pasal 1 butir 14. Dari rumusan pasal-pasal tersebut maka perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana (kejahatan) dalam UUPPLH ini adalah :
1 Perbuatan pencemaran lingkungan hidup;
2 Perbuatan perusakan lingkungan hidup; UUPPLH telah merumuskan secara tegas tentang definisi dari pencemaran lingkungan  sebagaimana  yang  dirumuskan  dalam  Pasal  1  butir  14  berbunyi: “Pencemaran  lingkungan  hidup  adalah  masuk  atau  dimasukkannya  makhluk hidup,  zat,  energi,  dan/atau  komponen  lain  ke  dalam  lingkungan  hidup  oleh kegiatan  manusia  sehingga  melampaui  baku  mutu  lingkungan  hidup  yang  telah ditetapkan.
Tindak  pidana  lingkungan  atau  delik  lingkungan  adalah  perintah  dan larangan  undang-undang  kepada  subjek  hukum  yang  jika  dilanggar  diancam dengan  penjatuhan  sanksi-sanksi  pidana,  antara  lain  pemenjaraan  dan  denda dengan  tujuan  untuk  ,elindungi  lingkungan  hidup  secara  keseluruhan  maupun
12 Irwandi, Jumandi, Ismail B, Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara Kalimantan Timur , Jurnal,
13 Rosmayanai  Noor  Latifah  dan  Adjie  Pamungkas ,  Identifikasi  Faktor-Faktor  Kerentanan  Terhadap  Bencana Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  di  Kecamatan  Liang  Anggang Kota  Banjar, Jurnal  Teknik  Pomits, hlm.  3,  diakses  pada 22 Agustus 2020, Pukul 14.40 Wib.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
unsur-unsur dalam  lingkunagn  hidup  seperti hutan  satwa,  lahan, udara, dan  air serta manusia. Oleh sebab itu, dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam UUPPLH, tetapi juga ketentuan-ketentuan  pidana  yang  dirumuskan  dalam  peraturan  perundang- undangan  lain  sepanjang  rumusan  ketentuan  itu  ditujukan  untuk  melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan atau bagian-bagiannya. 14
Ketentuan  hukum  pidana  dalam  UUPPLH  diatur  dari  Pasal  97  sampai dengan  Pasal  120.  UUPPLH  secara  tegas  menetapkan  bahwa  tindak  pidana lingkungan  merupakan  kejahatan. 15 Kejahatan  adalah  rechtsdelicten,  yaitu perbuatan-perbuatan  yang  meskipun  tidak  ditentukan  dalam  undang-undang sebagai  perbuatan  pidana,  telah  dirasakan  sebagai onrecht ,  sebagai  perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. 16

## 4. SIMPULAN
Adapun  kesimpulan  yang  dapat  diambil  dari  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan oleh penulis antara lain:
1. Tanggung jawab pemerintah sebagai akibat pengaruh asap kebakaran lahan dan  hutan  di  Provinsi  Riau  berdasarkan  Undang-undang  Nomor  36  Tahun 2009  tentang  Kesehatan  bahwa  ertanggungjawaban  negara  yang  harus dipenuhi terhadap hak atas kesehatan setidaknya terdapat 3 bentuk yaitu menghormati  hak  atas  kesehatan,  melindungi  hak  atas  kesehatan  serta memenuhi hak atas kesehatan. Pemerintah seharusnya menjunjung tinggi hak  atas  kesehatan  bagi  seluruh  masyarakat  untuk  meningkatkan  taraf hidup  yang  sehat  agar  terwujudnya    derajat  kesehatan  masyarakat  yang setinggi-tingginya,  dan  hal  ini  juga  yang  menjadi  tanggung  jawab  negara demi  terwujudnya  hak  fundamental  dalam  bidang  kesehatan.  Konsepsi tanggungjawab negara dalam  pemenuhan  hak  atas  kesehatan  merupakan hak hukum positif karena itu pemerintah wajib sebagai personifikasi negara untuk  memenuhi  hak  kesehatan  warga  negara.  Pengabaian  hak  atas kesehatan  masyarakat  berupa  pengingkaran  terhadap  perlindungan  dan penyediaan  pelayanan  kesehatan  masyarakat  yang  layak  merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.
2. Akibat  hukum  tanggung  jawab  pemerintah  sebagai  akibat  pengaruh  asap kebakaran  lahan  dan  hutan  di  Provinsi  Riau  berdasarkan  Undang-undang Nomor  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  bahwa  kesehatan  adalah  hak fundamental  setiap  manusia,  karena  itu  setiap  individu,  keluarga,  dan masyarakat  berhak  memperoleh  perlindungan  terhadap  kesehatannya. Pemerintah  bertanggung  jawab  mengatur  dan  melindungi  hak  atas kesehatan masyarakat secara optimal. Tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan  hak  atas  kesehatan  diwujudkan  dalam  bentuk  penyediaan
14 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 221.
15 Ibid ., hlm. 222.
16 Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana , (Jakarta: Bina Aksara Mutiara, 2008), hlm. 78.
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
sarana  dan  fasilitas  kesehatan  yang  layak,  serta  mudah  diakses  oleh masyarakat
Adapun  saran  yang  diberikan  oleh  penulis  setelah  melakukan  penelitian antara lain:
1. Sebaiknya  Pemerintah  merealisasikan  apa  yang  menjadi  tanggung jawabnya  dalam  memberikan  hak  kesehatan  kepada  masyarakt akibat pengaruh asap
2. Seharusnya  Pemerintah  memperhatikan  kembali  apa  saja  hal  yang harus dilakukan untuk tidak terjadinya dan meluasnya pengaruh asap dimasa yang akan datang

## 5. REFERENSI

## Buku:
Adenantera Dwicaksono, et.al., 2010. Analisis Pembiayaan Jaminan Kesehatan Di Daerah : Panduan Praktis untuk Elemen Masyarakat Sipil, Pemerintah Daerah, dan DPRD, Penerbit Perkumpulan INISIATIF, Bandung.
Bachsan  Mustafa,  1982. Pokok-Pokok  Hukum  Administrasi  Negara ,  Alumni, Bandung. Moeljatno, 2008. Azas-Azas Hukum Pidana , Jakarta: Bina Aksara Mutiara. Takdir Rahmadi, 2011. Hukum Lingkungan di Indonesia , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## Jurnal:
Dedi Afandi, Hak Atas Kesehatan Dalam Perpektif HAM, Jurnal Ilmu Kedokteran, Jilid 2 Nomor 1 - Maret 2008.
Irwandi, Jumandi, Ismail B, Upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di  Desa  Purwajaya  Kecamatan  Loa  Janan  Kabupaten  Kutai  Kertanegara Kalimantan Timur , Jurnal.
Rudy Hendra Pakpahan dan Eka N.A.M.Sihombing, Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial (Responsibility State in The Implementation of Social Security), Jurnal Legislasi Indonesia (Indonesian Journal of Legislation), Vol. 9 No. 2 - Juli 2012.
Skripsi, Tesis, Disertasi: Jeni Fitria. “Sanksi Pidana Pembakaran Hutan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun  1999  Tentang  Kehutanan  Persefektif  Hukum  Islam.” (Skripsi  S1  Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

## Sumber Internet:
Rosmayanai  Noor  Latifah  dan  Adjie  Pamungkas ,  Identifikasi  Faktor-Faktor Kerentanan Terhadap Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Liang
Vol 5, No. 1, April 2021 P-ISSN 2614-5723, E-ISSN 2620-6617 jic@utu.ac.id
Anggang Kota Banjar, Jurnal Teknik Pomits, hlm. 3, diakses pada 22 Agustus 2020, Pukul 14.40 Wib.

## Peraturan Perundang-undangan:
Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. PP  Nomor  38  Tahun  2007  tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota.