## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 1 No. 2, Desember 2020 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## Pengesahan akta Pendirian YaYasan : sebagai instrumen dalam PenYusunan buku ajar teknik Pembuatan akta badan usaha
muhaimin * , djumardin, & salim hs. Universitas Mataram
* Corresponding email : muhaiminfh@unram.ac.id

## abstrak
Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang: (1) substansi dan syarat-syarat yang tercantum dalam akta pendirian yayasan, dan (2) momentum pengesahan akta pendirian yayasan  sebagai badan hukum. Metode yang digunakan disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang ( statute approah ), dan (2) pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Sumber datanya berasal dari kepustakaan, dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya, menggunakan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian, disajikan berikut ini. Substansi atau kehendak dari para pendiri yayasan  untuk mendirikan yayasan adalah untuk meningkatkan ketaqwaan, kecerdasan, dan derajat kesehatan masyarakat.  Sementara itu, dalam akta pendirian yayasan  dimuat tentang aturan-aturan di dalam pelaksanaan kegiatan  yayasan yang terdiri atas 45 pasal, yang merupakan penjabaran dari anggaran dasar yayasan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2. Momentum yayasan dikatakan sebagai badan hukum, yaitu sejak disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Keyword: Akta pendirian yayasan

## i. Pendahuluan

## a.  latar belakang masalah
Yayasan merupakan institusi atau lembaga yang memusatkan kegiatannya pada bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. 1 Yayasan didirikan oleh oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.  Yayasan tidak hanya didirikan oleh WNI, tetapi dapat juga didirikan oleh orang asing bersama-sama dengan orang asing. 2 Yayasan baru dikatakan sah sebagai badan hukum apabila akta pendirian yayasan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Akta pendirian yayasan merupakan akta yang dibuat di muka dan di hadapan notaris yang memuat aturan-aturan atau klausula yang berkaitan dengan:
1.  anggaran dasar, dan
1 Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
2 Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 32~50
2.  keterangan lain yang dianggap perlu
Ada sebelas hal yang dimuat dalam anggaran dasar,  yang meliputi:
1.  nama dan tempat kedudukan,
2.  maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut,
3.  jangka waktu pendirian,
4. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda,
5.  cara memperoleh dan penggunaan kekayaan,
6.  tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus, dan pengawas,
7.  hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas,
8.  tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan,
9.  ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar,
10. penggabungan dan pembubaran yayasan, dan
11.  penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran. 3
Ada lima hal yang dimuat dalam keterangan lain, yang meliputi 1. nama,
2.  alamat,
3. pekerjaan,
4.  tempat dan tanggal lahir, serta
5. kewarganegaraan.
Kewarganegaraan yang dimaksud adalah kewarganegaraan dari para
1. pendiri,
2. pembina,
3.  pengurus, dan
4. pengawas. 4
Walaupun secara normatif, bahwa suatu yayasan dikatakan sebagai badan hukum privat apabila akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun dalam realitasnya banyak yayasan yang belum disahkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini nampak dari data bahwa di NTB ada 272 ormas yang telah memberitahukan keberadaannya pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat posisi sampai dengan 28 April 2017. Ormas sebanyak itu digolongkan menjadi dua macam, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.
4 Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

## TABEL 1 Jumlah Ormas di NTB
No Ormas Jumlah Persentase 1. Lembaga 217 80 2. Yayasan 55 20 Total 272 100
Sumber Data: Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2017
Bentuk Ormas yang paling banyak melaporkan kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah berbentuk lembaga. Lembaga ini terdiri atas lembaga kajian ilmiah maupun yang bergerak di bidang advokasi, dengan jumlah 217 lembaga (80%). Sementara itu, jumlah yayasan yang memberitahukan kepada badan itu sebanyak 55 yayasan (20%).
Apabila dianalisis dari akta pendirian yayasan, maka yayasan yang dilaporkan kepada badan belum ada yang disahkan kepada Menteri Hukum dan Asasi Manusia, hal ini nampak yang dilaporkan kepada badan hanya akta  pendiriannya, bukan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini berarti bahwa ke 55 yayasan itu belum berbadan hukum. Asumsi sementara itu, bahwa faktor penyebab tidak disahkan akta pendiriannya tidak jelas substansinya, biaya yang cukup mahal, dan lain-lain.
Berdasarkan hal di atas, maka sangat layak untuk mengkaji dan menganalisis substansi dan syarat-syarat yang tercantum dalam akta yayasan dan memomentum pengesahan pendiriannya oleh Kementerian Hukum dan HAM.

## b.  tujuan khusus
Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengkaji  dan menganalisis tentang: a.  substansi dan syarat-syarat yang tercantum dalam akta pendirian yayasan, dan b.  momentum pengesahan akta pendirian yayasan  sebagai badan hukum.

## ii.  metOde Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini disajikan berikut ini. Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang ( statute approah ), dan (2) pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Sumber datanya berasal dari kepustakaan, dan bahan hukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya, menggunakan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 34~50

## iii.  hasil Penelitian dan Pembahasan

## a. substansi dan syarat-syarat yang tercantum dalam akta Pendirian Yayasan
Sebuah yayasan baru disebut sebagai badan hukum apabila akta pendirian yayasan itu disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akta pendirian yayasan yang disahkan itu dibuat oleh Notaris. Sedangkan hal-hal yang dimuat di dalam akta pendirian yayasan adalah aturan-aturan atau klausula yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yayasan. Sementara itu, struktur akta terdiri atas bagian awal, badan akta, dan bagian penutup. Namun, struktur akta itu, dapat dijabarkan lebih lanjut dalam akta pendirian yayasan.
Akta pendirian yayasan merupakan akta yang dibuat untuk mengadakan yayasan.  Akta pendirian yayasan dibuat di muka dan di hadapan notaris.  Struktur akta pendirian yayasan yang dibuat oleh notaris, khususnya minuta akta  terdiri atas: judul akta, pembukaan akta, komparisi, substansi akta, klausula, dan  penutup.
Judul  akta pendirian Yayasan, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan title deed of establishment of foundation , sedangkan dalam bahasa Belandanya disebut dengan titel akte van oprichting van stichting berkaitan dengan nama yang dipakai untuk akta pendirian Yayasan. Judul itu dapat menyiratkan secara singkat tentang substansi  dalam akta pendirian Yayasan. Hal ini, dicontohkan judul akta pendirian  yayasan Bintang Bano.
Pembukaan akta pendirian yayasan merupakan  bagian awal yang tercantum dalam akta pendirian Yayasan. Pembukaan akta pendirian yayasan memuat tentang:
1.  momentum dibuatkannya akta pendirian yayasan,  dan
2.  nama notaris tempat dibuatnya akta.
Momentum dibuatnya akta merupakan saat terjadinya persesuaian kehendak antara para pendiri yayasan, yang dituangkan dalam akta autentik. Pada pembukaan akta ini tercantum tentang pukul, hari, dan tanggal dibuatnya akta. Nama notaris, memuat tentang:
1.  nama notaris,
2.  kedudukan,  dan
3.  saksi-saksi yang akan menandatangani minuta akta. Saksi yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan the witness , sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan getuigen merupakan orang yang diminta hadir pada saat pembuatan akta pendirian yayasan agar suatu ketika apabila diperlukan dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa akta yang dibuat oleh para pendiri benar-benar terjadi. Dalam pembukaan akta, saksi hanya disebutkan secara sepintas, sedangkan status saksi dibuat  secara lengkap pada bagian penutup akta pendirian yayasan.
Komparisi akta pendirian yayasan memuat tentang  identitas para pendiri yayasan, yang meliputi: namanya,  titel kesarjanaannya, tempat dan tanggal lahir,   kewargane- garaan, jabatan, domisili, dan nomor KTP.
Secara normatif telah ditentukan bahwa yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal 5 . Ini berarti bahwa komparisi dalam akta yayasan dapat dilakukan oleh:
1.  satu orang pendiri, atau
2.  lebih dari dua orang pendiri.
Filosofi dari para pendiri untuk mendirikan yayasan adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dari para anggotanya.
Substansi pendirian yayasan, yaitu memuat tentang kehendak dari para pendiri  untuk mendirikan yayasan. Kehendak dari para pendiri untuk mendirikan yayasan adalah untuk meningkatkan ketaqwaan, kesejahteraan, kecerdasan dan derajat kesehatan  anggota yayasan. Ini berarti bahwa yayasan itu bergerak dalam bidang keagamaan, kesehatan dan bidang pendidikan.
Anggaran Dasar merupakan peraturan yang harus dimuat dalam akta pendirian yayasan. Anggaran dasar merupakan norma-norma yang akan diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan yayasan. Dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ditentukan  dua hal yang dimuat dalam akta pendirian yayasan, yang meliputi 1.  anggaran dasar, dan
2.  keterangan lain yang dianggap perlu Ada sebelas hal yang dimuat dalam anggaran dasar,  yang meliputi:
1.  nama dan tempat kedudukan,
2.  maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut,
3.  jangka waktu pendirian,
4. jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda,
5.  cara memperoleh dan penggunaan kekayaan,
6.  tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus, dan pengawas,
7.  hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas,
8.  tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan,
9.  ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar,
10. penggabungan dan pembubaran yayasan, dan
11. penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran. 6
5 Pasal 10 ayat (1)  Undang-Undang Nomor  Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
6 Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

## 36~50
Ada lima hal yang dimuat dalam keterangan lain, yang meliputi nama, alamat, pekerjaan, tempat dan tanggal lahir, serta kewarganegaraan pendiri, pembina, pengurus, dan pengawas. 7
Anggaran dasar itu dituangkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam akta pendirian yayasan yang ditempatkan pada badan akta. Ada empat puluh lima pasal yang memuat tentang anggaran dasar. Ada dua belas hal pokok yang diatur dalam keempat puluh pasal itu, sebagaimana disajikan berikut ini.
1.  Nama dan tempat kedudukan yayasan
Nama yayasan dikonsepkan sebagai tanda untuk menyebut yayasan. Hal ini dapat dicontohkan, nama  yayasannya, yaitu: Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.  Tempat kedudukan yayasan menunjuk pada letak kantor dari yayasan yang bersangkutan. Pada contoh di atas, tempat kedudukan dari yayasan adalah Jln Towuti I/Nomor 6 Tanjung Karang Permai, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram . Pembukaan kantor cabang artinya bahwa yayasan dapat mengadakan, mengusahakan dan menyelenggarakan kantor cabang pada setiap kabupaten/kota.
2.  Maksud dan tujuan pendirian yayasan
Maksud dan tujuan pendirian yayasan dikonsepkan sebagai kehendak atau hal yang dituju dari para pendiri untuk mendirikan yayasan. Maksud dan tujuan pendirian Yayasan telah ditentukan dalam Pasal 2 Akta Pendidian Yayasan. Tujuan pendirian yayasan untuk meningkatkan kecerdasan, derajat kesehatan dan kesejahteraan anggota yayasan.
3.  Kegiatan yayasan
Kegiatan yayasan dikonsepkan sebagai usaha yang akan dilakukan oleh yayasan setelah mendapat pengesahan akta pendirian sebagai badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kegiatan yang akan dilakukan yayasan telah ditentukan dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan.  Ada tiga kegiatan yayasan, yang meliputi:
a.  bidang kesehatan,
b.  bidang pendidikan, dan
c.  bidang ekonomi.
4.  Jangka waktu pendirian yayasan Jangka waktu pendirian yayasan dikonsepkan sebagai lamanya yayasan itu didirikan, apakah jangka waktu yang panjang (lama) atau pendek (singkat).  Jangka waktu pendirian yayasan telah ditentukan dalam Pasal 4 Akta Pendirian Yayasan, yaitu tidak ditentukan lamanya. Ini berarti bahwa pendirian yayasan untuk selama-lamanya, hal ini tergantung pada pengurusnya.
5.  Kekayaan yayasan
Kekayaan yayasan dikonsepkan sebagai harta benda yang dimiliki oleh yayasan.
Kekayaan yayasan telah ditentukan dalam Pasal 5 Akta Pendirian Yayasan. Ada tiga
7 Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
sumber harta kekayaan yang tercantum dalam Pasal 5 Akta Pendirian Yayasan, yang meliputi:
a.  harta kekayaan dari para pendiri. Harta kekayaan awal itu, yaitu Rp500 juta,
b.  sumbangan atau bantuan. Sumbangan diartikan sebagai pemberian dari orang atau badan hukum terhadap yayasan, dan
c. wakaf. 8
Wakaf adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diberikan oleh seseorang secara ikhlas kepada yayasan untuk kepentingan yayasan.
6.  Organ yayasan
Organ yayasan dikonsepkan alat kelengkapan yayasan yang mempunyai tugas dalam mengembangkan dan melaksanakan yayasan. Organ yayasan telah ditentukan dalam Pasal 6 Akta Pendirian Yayasan, yang meliputi:
a.  pembina,
b.  pengurus, dan c.  pengawas.
Pembina dikonsepkan sebagai orang yang mendirikan atau mengusahakan tentang keberadaan yayasan.  Secara normatif pembina yayasan telah ditentukan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Ada empat hal yang diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang meliputi: a.  pengertian pembina,
b. kewenangannya, c.  pengangkatan anggota pembina,
d.  lowongnya pembina yayasan.
Pembina adalah  organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang ini atau anggaran dasar”. 9 Ada lima kewenangan Pembina Yayasan, yang meliputi: a.  keputusan mengenai perubahan anggaran dasar, b.  pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas, c.  penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan, d.  pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan, dan e.  penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan. 10
Pengurus yayasan dikonsepkan sebagai alat kelengkapan atau  organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. 11 Pengurus yayasan telah dijabarkan dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 Akta Pendirian Yayasan. Ada lima hal yang diatur dalam ketiga pasal itu, yang meliputi:
a.  struktur pengurus yayasan,
8 Pasal 5 Akta Pendirian Yayasan
9 Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 10    Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 11    Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 38~50
b.  orang yang dapat diangkat sebagai pengurus yayasan,
c.  kekosongan pengurusn yayasan,
d.  tugas dan wewenang pengurus, dan e.  berakhirnya pengurus yayasan.
Pengawasan dikonsepkan sebagai sebuah kegiatan untuk memerhatikan dan melihat dengan baik tentang pelaksanaan kegiatan yayasan. Sementara itu, orang yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan disebut pengawas. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yayasan telah ditentukan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 Akta Pendirian Yayasan. Ada enam  hal yang diatur dalam Pasal  24 sampai dengan Pasal 30 Akta Pendirian Yayasan, yang meliputi:
a.  struktur organisasi,
b.  orang yang dapat diangkat menjadi pengawas,
c.  berakhirnya jabatan pengawas,
d.  tugas dan kewenangan pengawas, dan
e.  rapat pengawas.
7.  Tahun buku
Tahun buku diatur dalam Pasal 34 sampai dengan  Pasal 35 Akta Pendirian Yayasan. Ada dua hal yang diatur dalam kedua pasal itu, yang meliputi: a.  tahun buku, dan
b.  kewajiban menyusun laporan tahunan.
Ada tiga  hal yang diatur pada tahun buku, yang meliputi:
a.  mulai tahun buku. Tahun buku yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember,
b.   penutupan tahun buku. buku yayasan ditutup pada akhir Desember tiap tahun, dan
c.  pembukuan pertama. Untuk pertama kalinya tahun buku yayasan dimulai pada tanggal dari akta pendirian yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Di samping itu, dalam Pasal 35 Akta Pendirian Yayasan telah ditentukan kewajiban pengurus untuk menyusun secara tertulis laporan tahunan. Ada empat hal  yang dimuat dalam pasal itu, sebagaimana disajikan berikut ini.
a.  Laporan tahunan itu dibuat paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku yayasan.
b.  Hal-hal yang dimuat dalam laporan tahunan, yang meliputi:
1)  laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai, dan
2)  laporan keuangan yang terdiri atas:
a) laporan posisi keuangan pada akhir periode,
b) laporan aktivitas,
E-ISSN xxxx-xxxx P-ISSN xxxx-xxxx
c) laporan arus kas, dan d) catatan laporan keuangan.
c.  Yang menandatangani laporan tahunan. Laporan tahunan ditandatangani oleh:
1) pengurus, dan
2) pengawas.
Namun, apabila hal itu tidak ditandangani oleh keduanya, maka yang menandatangani, yaitu pembina dalam rapat tahunan.
d.  Ikhtisar. Ikhtisar laporan tahunan yayasan disusun sesuai dengan:
1) standar akuntansi keuangan yang berlaku, dan
2) diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan.
Pengumuman dikonsepkan sebagai perbuatan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang laporan keuangan yayasan kepada masyarakat. Tempat dilakukan pengumuman itu, yaitu pada kantor yayasan.
8.  Perubahan anggaran dasar
Perubahan anggaran dasar dikonsepkan sebagai perbuatan untuk memperbaiki, menambah  atau mengatur  kembali hal-hal yang tercantum dalam anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar dituangkan dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Akta Pendirian Yayasan. Ada tiga hal yang diatur dalam kedua pasal itu, yang meliputi:
a.  syarat dilakukan perbahan anggaran dasar,
b.  bentuk perubahan anggaran dasar,
c.  persetujuan perubahan anggaran dasar.
Syarat dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan, yaitu berdasarkan keputusan rapat pembina. Syarat dalam pengambilan putusan itu, disajikan berikut ini. a.   Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pembina.
b.   Cara pengambilan, yaitu dengan cara:
1) musyawarah untuk mufakat, dan/atau
2) voting.
Voting ini dilakukan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah pembina yang hadir atau yang diwakili,
c.  Korum. Apabila korum tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat pembina yang pertama.
d.  Keabsahan rapat kedua. Rapat pembina kedua dikatakan sah, apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) dari seluruh pembina.

## 40~50
e.  Keputusan rapat. Keputusan rapat pembina kedua dikatakan sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah pembina yang hadir atau yang diwakili. 12
9.  Penggabungan yayasan
Pembentukan atau pendirian yayasan dihajatkan  dapat meningkatkan  kecerdasan dan derajat kesehatan masyarakat,  namun dalam pelaksanaan kegiatannya banyak yayasan  yang tidak dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik, sehingga yayasan tidak mampu melaksanakan kegiatannya  secara optimal. Yayasan yang tidak melaksanakan kegiatannya secara optimal   dapat menggabungkan dirinya dengan yayasan yang lain. Kegiatan ini disebut dengan penggabungan yayasan.  Pengga-bungan yayasan dikonsepkan sebagai proses atau perbuatan untuk mengumpulkan atau mengikatkan dua atau lebih yayasan untuk menjadi satu yayasan. Penggabungan yayasan diatur dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 60  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Penjabaran lebih lanjut dari ketiga ketentuan itu dituangkan dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 39 Akta Pendirian Yayasan. Ada tiga hal yang diatur dalam kedua pasal itu, yang meliputi:
a.  hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggabungan yayasan b.  adanya usulan rencana penggabungan, dan c.  akibat penggabungan yayasan.
Ada tiga hal yang harus diperhatikan di dalam penggabungan yayasan, yang meliputi:
a.  ketidakmampuan yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan yayasan lain, b.  yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis, atau
c. yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban umum, dan kesusilaan. 13
Ada enam hal yang harus dipenuhi dan dilakukan dalam penggabungan yayasan, yang meliputi:
a.  penggabungan yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan
1) keputusan rapat pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota pembina,  dan
2) disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota pem- bina yang hadir,
b. pengurus dari masing-masing yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.
12   Pasal 37   Akta Pendirian Yayasan 13   Pasal 38 ayat (2) Akta Pendirian Yayasan, Pasal 57 ayat (2)  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 ten- tang Yayasan.
c.  usul rencana penggabungan dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan,
d.  rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari pembina masing- masing yayasan,
e.  rancangan dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia,
f.  pengurus yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan, dan
g.  persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dalam hal penggabungan yayasan diikuti dengan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan anggaran dasar yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. 14 10.  Pembubaran yayasan
Pembubaran yayasan dikonsepkan sebagai meniadakan atau menghapuskan tentang keberadaan yayasan yang telah didirikan oleh para pendiri. Pembubaran yayasan diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 41 Akta Pendirian Yayasan. Ada dua hal yang diatur dalam kedua pasal itu, yang meliputi:
a.  alasan pembubaran yayasan, dan
b.  akibat hukum pembubaran yayasan.
Ada tiga alasan pembubaran yayasan, yang meliputi:
a.  jangka waktu yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir,
b. tujuan yayasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah tercapai atau tidak tercapai,
c.  adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: 1) yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan,
2) tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, atau
3) harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah per- nyataan pailit dicabut.
Apabila jangka waktu yayasan telah berakhir dan tujuan yayasan sudah tercapai, maka menjadi tugas pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan yayasan. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator.
Konsekuensi dari pembubaran yayasan, maka yayasan itu tidak dapat melakukan perbuatan hukum, yang menimbulkan hak dan kewajiban. Namun, yang diperkenankan adalah membereskan kekayaan yayasan dalam proses likuidasi. Likuidasi artinya
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 42~50
pembubaran yayasan sebagai badan hukum, yang meliputi pembayaran kewajiban kepada kreditor dan pembagian harta kepada para pemegang saham.
Di samping itu, dalam Pasal 41 ayat (2) sampai ayat (9) Akta Pendirian Yayasan telah ditentukan hal-hal yang berkaitan dengan likuidasi. Hal-hal itu, disajikan sebagai berikut.
a.  Surat keluar. Dalam hal yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa “dalam likuidasi” di belakang nama yayasan.
b.  Penunjukkan likuidator. Apabila yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
c.  Pembubaran karena pailit.  Dalam hal pembubaran yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.
d.  Pengumuman pembubaran. Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likudasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
e.  Hasil likuidasi. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
f.  Laporan pembubaran yayasan. Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran yayasan kepada pembina.
g.  Konsekuensi pembubaran yayasan.
Laporan pembubaran yayasan yang tidak dilaporkan kepada pembina  peng- umuman hasil likuidasi tidak dilakukan, maka bubarnya yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga
11.  Cara penggunaan kekayaan sisa likuidasi
Cara penggunaan kekayaan sisa likuidasi dikonsepkan sebagai sistem dalam pemanfaatan dan penggunaan harta kekayaan setelah dilakukan likuidasi. Cara penggunaan kekayaan sisa likuidasi telah ditentukan dalam Pasal 42 Akta Pendirian Yayasan. Adapun cara penggunaan itu, disajikan berikut ini.
a.  Penyerahan sisa.  Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang bubar.
b.  Badan hukum. Kekayaan sisa hasil likuidasi dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan yayasan yang bubar. Namun, apabila yayasan bubar tidak menyerahkan kekayaannya kepada yayasan lain atau badan hukum, maka kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang bubar. 15

## 12. Peraturan penutup
15    Pasal 42 ayat (3) Akta Pendirian Yayasan.
Peraturan penutup merupakan norma-norma yang dimuat pada bagian akhir akta pendirian yayasan. Peraturan ini mengatur tentang: a.  hal yang belum diatur dalam anggaran dasar.  dan b.  tata cara pengangkatan.
Apabila anggaran dasar atau dalam akta pendirian yayasan tidak diatur atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh rapat Pembina. 16 Seementara itu, dalam Pasal 43 ayat (3) Akta Pendirian Yayasan diatur tentang pengangkatan organ yayasan untuk pertama kalinya.  Struktur organ yayasan untuk pertama kalinya terdiri atas:
a. pembina,
b.  pengurus, dan c. pengawas.
Akhir atau penutup akta, yang dalam bahasa Inggris, disebut dengan the end or coverings the deed , sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan einde of een afdekking daad merupakan bagian belakang atau akhir akta. Hal-hal yang dimuat dalam bagian akhir atau penutup akta memuat:
1.  uraian tentang pembacaan akta, uraian tentang penandatanganan dan tempat penanda-tanganan atau penerjemahan akta jika ada,
2.  nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta, dan
3.  uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
Apabila diperhatikan ketiga hal itu, maka ada enam  hal yang dimuat dalam bagian akhir atau penutup akta, yang meliputi:
1.  pembacaan akta,
2.  penandatanganan akta,
3.  tempat penandatanganan,
4.  penerjemah (kalau ada),
5.  saksi, dan
6.  tidak adanya atau adanya perubahan akta.
Sebuah akta atau akta yang dibuat oleh para pihak harus ditandatanganinya.
Istilah tanda tangan berasal dari bahasa Inggris, yaitu signature , sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan handtekening merupakan nama yang  dituliskan secara khas dengan tangan para pihak. Dalam minuta akta, maka tanda tangan yang harus dicantumkannya, yaitu tanda tangan para pihak, saksi-saksi dan notaris, sedangkan dalam salinan akta hanya memuat tanda tangan notaris dan stempelnya. Makna tanda tangan dalam akta adalah untuk menentukan keabsahan dari perbuatan hukum yang 16    Pasal 43 ayat (1) Akta Pendirian Yayasan.
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 44~50
dibuat oleh para pihak atau yang dituangkan dalam akta.  Tanda tangan para pihak, saksi dan Notaris ini hanya dituangkan dalam minuta akta.

## b. momentum Pengesahan akta Pendirian Yayasan  sebagai badan hukum.
Pada dasarnya, tidak semua yayasan dapat memperoleh status sebagai badan hukum, namun yang dapat memperoleh status sebagai badan hukum adalah yayasan yang telah memenuhi syarat-syarat dan tahap-tahapan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Ada tiga tahapan yang harus dilakukan oleh para pendiri yayasan untuk memperoleh status sebagai badan hukum, yang meliputi:
1.  pengajuan permohonan,
2.  adanya pertimbangan,
3.  momentum pengesahannya,  dan
4. pengumuman.
Keempat hal itu, disajikan berikut ini.

## 1.  Pengajuan permohonan
Permohonan pengajuan pengesahan yayasan sebagai badan hukum diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan itu diajukan oleh: a.   pendiri, atau
b.   kuasanya melalui notaris yang membuat akta pendirian Yayasan. 17
Permohonan pengesahan itu harus dilampirkan:
1.  salinan akta pendirian yayasan,
2.  fotokopi nomor pokok wajib pajak yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris,
c. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap yayasan yang ditandatangani oleh pengurus yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat,
d.  bukti penyetoran atau keterangan bank atas nama yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan yayasan,
e.  surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut,
f.  bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman yayasan. 18
Sementara itu, dalam Pasal 15A  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan telah ditentukan delapan hal yang harus dilampirkan terhadap permohonan pengesahan:
a.  akta pendirian Yayasan, dan
17    Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan 18    Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
E-ISSN xxxx-xxxx P-ISSN xxxx-xxxx
b.  kekayaan awal Yayasan berasal dari Yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya.
Kedelapan hal yang dilampirkan dalam pengesahan akta pendirian Yayasan itu, yang meliputi:
a.  salinan akta pendirian Yayasan yang dalam premise aktanya menyebutkan asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan,
b.  laporan kegiatan Yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut- turut yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh instansi terkait,
c.  surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan,
d.  fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris,
e. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat,
f.  pernyataan tertulis dari Pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada saat penyesuaian Anggaran Dasar,
g.  surat pernyataan Pengurus mengenai keabsahan kekayaan Yayasan, dan
h. bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan.
Bukti penyetoran biaya merupakan surat keterangan yang menjelaskan bahwa Pengurus Yayasan telah menyetorkan atau membayar atau menyerahkan sejumlah uang untuk biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan. Besarnya biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan akta pendirian Yayasan per permohonan adalah sebesar Rp250.000. 19
Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan untuk memperoleh status badan hukum Yayasan harus disampaikan kepada Menteri paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani. 20
2.  Pertimbangan dari instansi terkait
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diberi kewenangan untuk mengesahkan akta pendirian Yayasan, namun demikian, di dalam pengesahan itu, Menteri dapat juga meminta pertimbangan dari instansi terkait. Pertimbangan dari instansi terkait dikonsepkan sebagai meminta pendapat atau pandangan dari instansi atau lembaga yang ada hubungannya dengan Yayasan. Lembaga yang mempunyai hubungannya dengan Yayasan, yaitu Kementerian Dalam Negeri.
19    Lampiran angka I Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemer- intah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 20  Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksa- naan Undang-Undang tentang Yayasan.

## 46~50
Di dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, ditentukan bahwa:
“(4) Dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan dit- erima secara lengkap.
(5)  Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyampaikan jawaban dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima.”
Ada empat  hal yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5), yang meliputi: a.  permintaan pertimbangan instansi terkait,
b.  jangka waktu permintaan,
c.  jawaban dari instansi terkait, dan
d.  jangka waktu penyampaian jawaban.
Instansi yang terkait dalam permintaan pertimbangan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka pengesahan Yayasan, yaitu Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan pembinaan dari Organisasi Kemasyarakatan. Permintaan itu  diajukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan permintaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka instansi terkait  wajib menyampaikan  jawaban. Jawaban dikonsepkan sebagai tanggapan dari instansi terkait dengan terhadap Yayasan yang dimintakan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jawaban itu harus disampaikan  dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan pertimbangan diterima. Ada dua jawaban dari instansi terkait, yaitu a.  menyatakan persetujuan pengesahan akta pendirian Yayasan, dan
b.  menyatakan ketidaksetujuan dalam pengesahan akta pendirian Yayasan. Apabila jawaban b yang diberikan oleh instansi terkait, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi dapat menolak pengesahan akta pendirian Yayasan yang diajukan oleh pendiri atau kuasanya.
3.  Pengesahan Akta Pendirian Yayasan
Pengesahan akta pendirian Yayasan dikonsepkan sebagai proses atau cara perbuatan untuk mengesahkan atau mengakui berdasarkan hukum. Mengesahkan artinya mengakui atau menetapkan yayasan sebagai badan hukum yang sah. Pengesahan akta pendirian Yayasan ditentukan dalam:
a.  Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan,
b.  Pasal 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, dan
c.  Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, yang berbunyi:
“Permohonan pengesahan akta pendirian yayasan untuk memperoleh status badan hukum yayasan diajukan kepada menteri oleh pendiri atau kuasanya melalui no- taris yang membuat akta pendirian yayasan”.
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang menyatakan bahwa:
“(1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan se- bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri.
(2) Kewenangan Menteri dalam memberikan pengesahan akta pendirian Yayasan sebagai badan hukum dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Ke- hakiman dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri, yang wilayah kerjanya meli- puti tempat kedudukan Yayasan.
Ada dua hal yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang meliputi:
a.  pejabat yang berwenang melakukan pengesahan akta pendirian Yayasan, dan
b.  pelimpahan kewenangan untuk pengesahan akta pendirian Yayasan.
Pejabat yang berwenang melakukan pengesahan akta pendirian Yayasan, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun, Menteri dapat melimpahkan kewenangan pengesahan kepada pejabat di bawahnya. Pejabat yang diberi pelimpahan kewenangan untuk pengesahan akta pendirian yayasan, yaitu  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Yayasan.
Ketentuan yang tercantum Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah disempurnakan melalui Pasal 11  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pasal itu, yang menyatakan bahwa:
“(1) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan seba- gaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri.
(2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri melalui notaris yang mem- buat akta pendirian yayasan tersebut.
(3)  Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyampaikan permo- honan pengesahan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani”.
Ada tiga hal yang diatur dalam pasal ini, yang meliputi:
a.  pejabat yang berwenang mengesahkan yayasan,
b.  pengajuan permohonan,
c.  jangka waktu pengajuan permohonan.
Pejabat yang berwenang mengesahkan yayasan sebagai badan hukum adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang menjadi dasar pengesahan yayasan sebagai
Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 48~50
badan hukum adalah mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang mengajukan permohonan pengesahan itu adalah pendiria atau kuasa melalui notaris yang membuat akta pendirian yayasan.  Jangka waktu pengajuan permohonan untuk pengesahn, yaitu dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian yayasan ditandatangani.
Apabila dibandingkan antara rumusan yang tercantum dalam Pasal 11 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dengan Pasal 11  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,  maka ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11  Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak disebutkan adanya pelimpahan kekuasaan Menteri kepada Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ini berarti yang mempunyai kewenangan pengesahan yayasan sebagai badan hukum adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4.  Pengumuman Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pengumuman dikonsepkan sebagai upaya untuk menyampaikan atau menginformasikan tentang pengesahan akta pendirian Yayasan. Di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan telah ditentukan bahwa:
“(1) Akta pendirian Yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum atau peru- bahan Anggaran Dasar yang telah disetujui atau telah diberitahukan wajib diu- mumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan disahkan atau perubahan Anggaran Dasar disetujui atau diterima Menteri.
(3) Tata cara mengenai pengumuman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peratu- ran perundang-undangan.
(4)  Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya yang be- sarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”
Ada lima hal yang tercantum dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang meliputi:
a.  kewajiban untuk mengumumkan akta pendirian yayasan,
b.  pejabat yang mengumumkan,
c.  tempat pengumumannya,
d.  tata cara pengumumannya, dan
e.  pengenaan biaya.
E-ISSN xxxx-xxxx P-ISSN xxxx-xxxx
Filosofi pengumuman akta pendirian yayasan adalah agar masyarakat mengetahui tentang keabsahan yayasan yang didirikan oleh para pendiri, serta pendiri lain tidak membuat nama yayasan yang sama dengan yayasan yang disahkan akta pendiriannya.
Pejabat yang mengumumkan akta pendirian yayasan sebagai badan hukum adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengumuman itu dilakukan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam berita negara Republik Indonesia, serta pengumuman akta pendirian Yayasan. 21

## iV. kesimPulan dan saran

## a. kesimpulan
Dari uraian di atas, dikemukakan simpulan sebagai berikut.
1.  Substansi atau kehendak dari para pendiri yayasan  untuk mendirikan yayasan adalah untuk meningkatkan ketaqwaan, kecerdasan, dan derajat kesehatan masyarakat. Sementara itu, dalam akta pendirian yayasan  dimuat tentang aturan-aturan di dalam pelaksanaan kegiatan  yayasan yang terdiri atas 45 pasal, yang merupakan penjabaran dari anggaran dasar yayasan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
2.  Momentum Yayasan dikatakan sebagai badan hukum, yaitu sejak disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## b. saran
1.  Pengesahan akta pendirian Yayasan cukup dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2.  Perlu dilakukan sosialisasi tentang proses pengesahan badan hukum Yayasan, sehing- ga masyarakat mengetahui tentang proses pendirian yayasan.

## daFtar Pustaka
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , (Jakarta: Balai Pustaka,  1989).
Djumardin, “Perubahan Kontrak Karya Menjadi Ijin Usaha Pertambangan dan Implikasi Yuridisnya terhadap Penerimaan Negara”, disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.
Moleong, Lexy  J Metodologi Penelitian Kualitatif , (Bandung: Rosada Karya, 1989).
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Kencana, 2009).
Sahruddin, Salim HS., Djumardin dan Zainal Arifin Dilaga, 2014, “Kajian Empiris Terha-
dap Pelaksanaan Pasal 13 dan Pasal 27 Kontrak Karya Tentang Kewajiban Membayar
21    Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Un- dangan

## Jurnal Risalah Kenotariatan hlm,

## 50~50
Pajak dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan ( Coorporate Social Responsibility ) PT Newmont Nusa Tenggara”, Lembaga Penelitian  Universitas Mataram. Mataram.
Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu , (Jakarta: RadjaGrafindo, 2015).

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan
Lampiran angka I Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia