Perbudakan di Ommelanden dan Wilayah Sulu Abad XVIII-XIX | Mulyanto, dkk

## Perbudakan di Ommelanden dan Wilayah Sulu Abad XVIII– XIX: Sebuah Tinjauan Komparatif
Heru Mulyanto a , Lazzuarda Pramudita Amalia b , Nabiel Fakriyah Zaldi c Departmen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia Email: a heru.mulyanto11@ui.ac.id , b lazzuarda.pramudita@ui.ac.id , c nabil.fakriyah@ui.ac.id

## Abstract
The  areas  of  Sulu  and  Ommelanden  are  discussed  in  this  study  because  these  two  places  have similarities in socio-economic elements, that is slavery which is the main focus in this study. The Dutch  who  held  slavery  in  Ommelanden  and  the  Sulu  Sultan  who  controlled  slavery  in  Sulu becoming an interesting topics to discuss because they raise differences in a similarity. This study aims to describe the comparison of slave management systems, slave marketing, cases that have occurred  and  other  matters  related  to  slavery  in  Southeast  Asia  (especially  in  Ommelanden  & Sulu). The methodology used in this research is a historical method using international literature sources which are analyzed in depth. The results showed that slavery carried out by the Dutch in Ommelanden  was  more  organized  while  slavery  in  Sulu  was  based  on  illegal  acts  and  was accompanied  by  violence.  In  addition,  the  slaves  who  were  rented/traded  in  Ommelanden  were obtained  legally,  while  the  Sulu  slaves  were  obtained  through  piracy  and  kidnapping  by  the Illanun  & Balagingi people. The difference in the subject of management creates a fundamental difference as well.
Keywords: Ommelanden, Sulu, slave marke, violence against slaves, slavery laws.

## Pendahuluan
Abad  18-19  dinilai  sebagai  periode  penting,  dimana  sektor  ekonomi  dan pelayaran berkembang pesat. Perekonomian Asia Tenggara tak dapat dihindarkan dari  kebutuhan  akan  tenaga  kerja  sebagai  faktor  produksi.  Daerah-daerah metropolitan  menjadi  daerah  dengan  permintaan  tinggi  akan  tenaga  kerja. Sebaliknya,  daerah-daerah hinterland berperan  menjadi  penyedia  faktor-faktor produksi. Budak adalah salah satu komoditas penting dalam sejarah perekonomian Asia  Tenggara.  Perdagangan  manusia  adalah  tonggak  penyangga  kehidupan perekonomian  dan  perdagangan  yang  mau  tak  mau,  harus  dipenuhi  dengan berbagai cara. Di Hindia-Belanda, perbudakan paling masif terkonsentrasi di Kota Batavia dengan wilayah Ommelanden (Bogor-Depok) sebagai penyuplai. Batavia yang  menjadi  ibukota  pemerintahan  koloni  sekaligus  dekat  dengan  Zona  Laut Jawa  membuat  komoditas  budak  yang  masuk  dapat  berasal  dari  berbagai pulau/wilayah.
Sementara  itu,  Zona  Sulu  di  utara  seakan  menjadi  “zona  merah”  lainnya bagi  aktivitas  perbudakan.  Pemerintah  Kesultanan  Sulu  yang  menjadi  pelaku utama perbudakan di utara menjadikan Tempasuk dan Pandassan di Sabah sebagai pangkalan utama dan pasar budak di Asia Tenggara selain Ommelanden (Bogor-

## Perbudakan di Ommelanden dan Wilayah Sulu Abad XVIII-XIX | Mulyanto, dkk
Depok).  Perbedaan  aktor  pengelola  perbudakan  di  dua  Zona  tersebut  tentunya menyebabkan perbedaan fenomena-fenomena sosial-ekonomi yang timbul.
Fenomena  perbudakan  dipilih  karena  hal  tersebut  berkaitan  erat  dengan aktivitas  maritim,  baik  itu  berupa  pelayaran  dagang,  maupun  perompakan. Penelitian  ini  berlandaskan  konsep  yang  dikemukakan Adrian B.  Lapian,  bahwa penyebaran kebudayaan tidak dapat ditentukan oleh batas-batas geografis. Dengan demikian,  maka  perbudakan  di  Asia  Tenggara  tidak  hanya  terpusat  pada  satu wilayah  saja,  melainkan  menyebar  menurut  pola-pola  aktivitas  masyarakat  yang kemudian membentuk zona-zona yang melampaui batas Negara. 1
Penelitian Bondan Kanumoyoso (2011) sebelumnya membuktikan konsep bahwa the  surrounding  area (area-area  pinggiran)  berperan  mendukung  daerah pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Batavia dan Ommelanden (Bogor-Depok). Fitur  geografis Ommelanden yang  berada  di  antara  kota  pelabuhan  dan pegunungan  memicu  hubungan  dengan  Batavia  yang  kemudian  memunculkan fenomena perbudakan. Beliau menyatakan bahwa:
... Batavia had a  hinterland of its  own, the Ommelanden, which I have  shown  in  this  study,  was  developed  during  the  second  half  of  the seventeenth century and the first half of the eighteenth century. 2
Sementara  James  F.  Warren  dalam  bukunya, The  Sulu  Zone  1768-1898: The Dynamics of External Trade, Slavery, and Ethnicity in the Transformation of a Southeast Asia Maritime State membahas perdagangan, perompakan, dan sistem pengelolaan  budak,  tetapi  kurang  memaparkan  hubungan  layaknya  desa-kota antara  Sulu  dan  wilayah  lainnya.  Penyerbuan  oleh  bajak  laut  dikatakan  sebagai metode  pengumpulan  budak  yang  membuka  peluang  dalam  mengintegrasikan masyarakat Siam hingga Indonesia Timur ke dalam populasi Sulu 3 .
Berdasarkan pustaka-pustaka di atas, ditarik kesimpulan bahwa penelitian- penelitian sebelumnya tentang perbudakan hanya cenderung membahas fenomena pada  satu  wilayah  saja  tanpa  melihat  kasus  perbudakan  lain  yang  terjadi  di  lain daerah.  Dengan  demikian,  tulisan  ini  bertujuan mengaitkan hasil-hasil penelitian sebelumnya  tentang  perbudakan  dengan  metode  studi  komparasi  antara  wilayah Sulu dan Ommelanden-Batavia . Rumusan masalah akan berfokus pada pertanyaan bagaimana  cara  kedua  pemerintah  tersebut  memperoleh  budak?  Bagaimana metode pemasaran budak dan harga yang ditetapkan? Apakah terdapat kekerasan terhadap  budak  dan  budak  yang  melarikan  diri?  Dan  bagaimanakah  perbedaan
1 Adrian B. Lapian, Orang Laut-Bajak Laut-Raja Laut (Depok: Komunitas Bambu, 2001): 29- 31.
2 Bondan Kanumoyoso, “Beyond The City Wall: Society and Economic Development in the Ommelanden of Batavia, 1684-1740” (Leiden Universiteit, 2011), 165.
3 James. F. Warren, “Trade, Raid, Slave: The Social-Economic Patterns of the Sulu Zone, 1770-1898” (Australian National University, 1975), 411.

## Perbudakan di Ommelanden dan Wilayah Sulu Abad XVIII-XIX | Mulyanto, dkk
hukum di kedua wilayah tersebut dalam mengadili budak? Pertanyaan-pertanyaan tersebut  akan  dijawab  akan  dengan  studi  komparasi  menggunakan  hasil-hasil penelitian sebelumnya serta menginterpretasi kemiripan-kemiripan dan perbedaan perbudakan di kedua wilayah.

## Metode Penelitian
Peristiwa  yang  diurai  dalam  penelitian  ini  diteliti  menggunakan  metode sejarah  kritis.  Proses heuristik dilakukan  dengan  dengan  mengambil  sumber primer  berupa  dokumen  berjudul The  Grant  of  a  Royal  Charter  North  Borneo yang  ditulis  pada  tahun  1882  dan  didukung  dengan  mengaitkan  hasil  penelitian sebelumnya. Kritik  sumber yang  dilakukan  meliputi:  kritik  intern  dengan memastikan bahwa sumber primer di atas mampu memberikan kesaksian sejarah. Disertasi  James  Warren  dan  penelitian  Joseph  Conrad  yang  dilakukan  dengan observasi partisipatoris langsung ke Sulu dianggap memenuhi kriteria kritik intern sebagai sumber sekunder yang menunjang. Kemudian, penulis memastikan bahwa sumber  yang  digunakan  adalah  sumber  sezaman  (tahun  1891)  yaitu  dokumen British  Borneo:  Sketches  of  Brunai,  Sarawak,  Labuan,  and  North  Borneo . Interpretasi dilakukan dengan menarik kesimpulan dari  dokumen terkait bahwa pendudukan  Inggris  di  Sabah  turut  memengaruhi  berkurangnya  perbudakan  di Zona  Laut  Sulu.  Kemudian historiografi ditulis  dalam  bentuk  artikel  jurnal ilmiah.
Pembahasan A. Perbudakan di Ommelanden
1. Cara VOC Memperoleh Budak
Cara  VOC  dalam  mendapatkan  budak  terlihat  dari  dibawanya gerombolan  milisi  pribumi  beserta  keluarganya  dari  berbagai  tempat  di Nusantara  untuk  kemudian  menempati  sekitaran  Batavia.  Jumlah  tenaga manusia di wilayah Bogor-Depok kala itu belum cukup untuk memanfaatkan lahan  tebu  yang  potensial  Cara  alternatif  yang  ditempuh  VOC  yakni  dengan meningkatkan  jumlah  penduduk  melalui  imigrasi. 4 Selain  imigrasi,  Belanda (saat  itu  VOC)  sejak  abad  XVII  telah  memberlakukan  perdagangan  budak yang terdiri dari orang-orang tanpa kewarganegaraan, imigran gelap, dan para tahanan peperangan. Studi Marcus Vink (2003) menyampaikan bahwa budak- budak  tersebut  diperoleh  dari  mobilisasi  para  tawanan  dari  kawasan  Timur Afrika, Kepulauan Malabar, Pantai Koromandel, dan Indonesia Timur. 5
4 Kanumoyoso, “Beyond The City Wall: Society and Economic Development in the Ommelanden of Batavia, 1684-1740,” 112.
5 Marcus Vink, “The World’s Oldest Trade : Dutch Slavery and Slave Trade in the Indian Ocean in the Seventeenth Century,” Journal of World History 14, no. 2 (2003): 140.

## Perbudakan di Ommelanden dan Wilayah Sulu Abad XVIII-XIX | Mulyanto, dkk
Bilamana  kita  mengamati  studi  yang  dilakukan  Marcus  Vink  di  atas, wilayah-wilayah operasi VOC dalam  mobilisasi tawanan dan penjualan budak pada  abad  XVII  meliputi  seluruh  wilayah  Samudera  Hindia  dengan  budak- budak  yang  dimobilisasi  dari  negara-negara  Asia  Selatan  dan  Afrika  Timur. Apabila dihubungkan kaitannya dengan wilayah Batavia sebagai kantor pusat VOC,  besar  kemungkinannya  bahwa  budak-budak  yang  ada  di  sekitaran Batavia ( Ommelanden /Bogor-Depok) ada yang berasal dari Afrika, Sri Lanka, dan Wilayah Suriname. Sedangkan yang berasal dari Indonesia Timur sendiri disinyalir  berasal  dari  daerah  Kalimantan,  Sulawesi,  Buton  Utara,  Bali, Sumbawa, Flores, Timor, dan Papua di timur.
Belanda  di  bawah  komando  Cornelis  Ryez  pada  1622  sempat  pula menculik  orang-orang  dari  Tiongkok  untuk  diperbudak  dengan  kedok perdagangan.  Namun,  karena  mengalami  kegagalan,  kemudian  Belanda merekrut  budak  yang  terdiri  dari  imigran  gelap  Tiongkok  dan  dipekerjakan untuk membangun kanal-kanal di Casteel Batavia. 6
Dengan penjelasan mengenai penelitian-penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa VOC memenuhi kebutuhan budak di Ommelanden dengan cara yang dapat dibenarkan, yaitu dengan imigrasi warga-warga dari wilayah lokal  Pulau  Jawa  dan  pendisiplinan  masyarakat  imigran  gelap  Tiongkok. Sempat pula berusaha menempuh cara ilegal dengan penculikan, namun tidak bertahan  lama.  Intinya,  sumber  utama  pasokan  budak Ommelanden -Batavia adalah impor dari negara-negara luar dan juga membeli budak yang Indonesia Timur (Buton, Sulsel, & Sumbawa). Penggunaan budak-budak tersebut selain sebagai buruh pabrik, juga diposisikan sebagai personel rumah tangga, seperti juru masak, juru lampu, dan pelayan, yang berguna bagi industri perhotelan di Batavia. 7
2. Pemasaran Budak di Ommelanden
Di Ommelanden ,  jual-beli  budak  merupakan  kegiatan  sehari-hari. Segala  transaksi  perdagangan  sumber  daya  kaki  dua  ini  dicatat  oleh  notaris melalui dokumen yang dinamai dengan akten van transport . Apa yang disebut akten  van  transport merupakan  dokumen  yang  berisi  informasi  mengenai nama,  jenis  kelamin,  asal  etnis,  dan  domisili  baik  penjual  maupun  pembeli beserta  saksi  yang  terlibat  dalam  transaksi. Akten  van  transport juga mencantumkan  asal  suku  dan  harga  budak. 8 Pengesahan  transfer  budak  di depan notaris merupakan bukti sah dari transaksi tersebut.
6 R. Noviyanti, “Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterzoon Coen Dan Pembangunan Kota Batavia (1619-1629),” SOSIO-E-KONS 9, no. 1 (2017): 62.
7 A. Sunjayadi, “Pelayan Pribumi Dalam Akomodasi Turisme Di Hindia Belanda”. Abad,”
Jurnal Sejarah 02, no. 1 (2018): 147.
8 Kanumoyoso, “Beyond The City Wall: Society and Economic Development in the Ommelanden of Batavia, 1684-1740,” 121.

## Perbudakan di Ommelanden dan Wilayah Sulu Abad XVIII-XIX | Mulyanto, dkk
Terdapat  dua  cara  yang  berbeda  dalam  transaksi  jual-beli  budak  di pusat  kota  dan  sekitarnya.  Pertama,  pembeli  langsung  berkunjung  ke  pasar atau  tempat  pelelangan  budak,  setelah  penjual  dan  pembeli  bertemu  dan menyepakati harga atas budak tersebut, mereka kemudian mencatat transaksi mereka  ke  Notaris.  Cara  ini  jika  kedua  belah  pihak  bukan  kerabat  dekat. Kedua,  yakni  dengan  membeli  budak  yang  tinggal  di  lingkungan  yang  sama kemudian langsung mencatat transaksinya ke notaris. Cara ini dilakukan oleh orang-orang  yang  sudah  saling  mengenal  sehingga  tidak  perlu  ke  pasar budak. 9
Selain  dua metode  di atas, terdapat  satu  lagi metode penjualan budak yang  dilakukan  oleh  balai  kota  setempat.  Orang-orang  akan  berkumpul  di balai  kota  yang  berada  di  dalam  atau  di  luar  benteng  kota  Batavia  untuk menjual dan/atau membeli budak. Kali ini, balai kota adalah agen yang khusus memfasilitasi  pelelangan  budak  dan  bukan  pasar  budak.  Mengapa?  karena budak-budak  yang  dijual  di  balai  kota  adalah  budak  yang  tuannya  telah meninggal dan tidak memiliki tuan lagi. 10 Maka dari itu, balai  kota lah yang berhak  mengambil  alih  budak  tersebut  untuk  kemudian  dijual  kembali. Mekanisme  pembayaran  dilakukan  dengan  mata  uang  modern  dan  tidak  lagi dengan barter. Sebagai contoh, dua budak Bugis dan satu budak Mandar pada tanggal  8  November  1723  tercatat  pernah  terjual  seharga  255  rijksdaalders (Notarieel  Archief,  1723).  Dengan  kurs  masa  kini,  1  rijksdaalders  sama dengan  3  gulden.  Maka,  255  rijksdaalders  sama  dengan  kurang  lebih  Rp 6.120.000.
Tiga  metode  penjualan  budak  di  atas  mencerminkan  bahwa  kala  itu, metode  transaksi  yang  digunakan  telah  modern  ditandai  dengan  penggunaan akta notaris sebagai bukti transaksi. Berbeda dengan cara-cara transaksi budak di  Sulu  yang  masih  semi-tradisional  (akan  dijelaskan  pada  subbab selanjutnya).  Digunakannya  metode  pelelangan  juga  menandai  bahwa nilai/harga dari budak yang ditransaksikan bergantung pada mekanisme tawar- menawar  dan  tidak  ditetapkan  secara  sepihak  oleh  penjual.  Berbeda  halnya dengan perbudakan di Laut Sulu yang harga budaknya ditetapkan berdasarkan penilaian penjual terkait kualitas etnis budak. 11
9 Kanumoyoso, “Beyond The City Wall: Society and Economic Development in the Ommelanden of Batavia, 1684-1740.”
10 A Schrikker and N Wickramasinghe, eds., Being A Slave: Histories and Legacies of European Slavery in the Indian Ocean (Leiden: Leiden University Press, 2020), 79.
11 James F Warren, “Slave Markets and Exchange in the Malay World: The Sulu Sultanate,
1770-1878,” Journal of Southeast Asian Studies, 8, no. 2 (1977): 169.

## Perbudakan di Ommelanden dan Wilayah Sulu Abad XVIII-XIX | Mulyanto, dkk
Gambar 1 . Wilayah Batavia- Ommelanden tahun 1898. Sumber: Koleksi Digital Leiden Universiteit Library, diakses dari https://ubl.webattach.nl/ (20 April 2022, 16:29).
3. Harga Budak
Apa yang tercatat dalam akten van transport menunjukkan bahwa rata- rata  harga  pasaran  budak  terus  melonjak.  Pada  tahun  1700  rata-rata  tahunan menyentuh 133,2 gulden Belanda yang kemudian naik menjadi 212,2 gulden pada 1751. Angka ini terus  naik hingga di tahun 1770 menyentuh  289,9 dan 288,2  gulden  pada  tahun  1780.  Pertengahan  abad  ke-18,  terdapat  pelelangan budak yang harganya 10% di bawah harga pasaran. Namun, dalam pelelangan budak-budak  dijual  berbarengan  dengan  bandrol  lebih  tinggi  karena keterampilan khusus atau peran sosialnya. 12 Budak Bali memiliki harga paling tinggi  dengan  harga  yang  berkisar  antara  140  sampai  160  gulden  Belanda. Budak dari Sulawesi dan Sumbawa dijual dengan rata-rata harga 120 sampai 140  gulden  Belanda.  Sedangkan  dari  tempat  lain  di  Kepulauan  Indonesia dihargai  dengan  tidak  lebih  dari  120  gulden  Belanda.  Harga  budak  pun bervariasi,  di  tahun  1780,  harga  seorang  budak  perempuan  dari  Tringamo dijual dengan harga 1800 gulden. Di tahun 1700, harga tiga budak perempuan yang berasal dari Bengal dan Bali dijual dengan harga 52,8 gulden. 13
Bervariasinya  harga  budak  dipengaruhi  oleh  perbedaan  etnis  antara pembeli  dan  penjual.  Sentimen  harga  jual-beli  budak  juga  terjadi  akibat adanya dikotomi lingkungan ‘kota dalam’ dan ‘kota luar’ Batavia. Kota dalam didominasi  oleh  kulit  putih  Eropa  yang  tinggal  di  balik  benteng,  sedangkan kota  luar  ( Ommelanden /Bogor-Depok)  merupakan  penduduk-penduduk  luar benteng. Diskriminasi ini semakin kentara ketika dalam akta notaris tercantum tempat  tinggal  antara  ‘di  dalam’  atau  ‘di  luar’.  Praktisnya,  diskriminasi  ini terlihat  pada  awal  abad  ke  XVIII,  penjualan  budak  dengan  harga  rata-rata 131,6  gulden  untuk  penjual  budak  yang  tercatat  tinggal  di  dalam  kota  dan 133,2  terhadap  penjual  budak  yang  tinggalnya  di luar  kota.  Namun, keadaan
12 Mathias van Rossum, “Towards A Global Perspective On Early Modern Slave Trade: Prices of the Enslaved in the Indian Ocean, Indonesian Archipelago and Atlantic Worlds,” Journal of Global History , 2017, 12–14.
13 Rossum, 15.

## Perbudakan di Ommelanden dan Wilayah Sulu Abad XVIII-XIX | Mulyanto, dkk
berbalik  ketika  memasuki  abad  ke-18,  harga  budak  cenderung  lebih  tinggi untuk penjual budak dari dalam kota daripada yang di luar kota. 14
Berdasarkan  tingkat  harga  dalam  transaksi  perdagangan  budak, terdapat perbedaan antara harga budak “di dalam” dan “di luar” dinding kota Batavia  dengan  harga  budak  yang  diangkut  dari  Batavia  oleh  VOC  dalam administrasi Boekhouder-Generaal  Batavia (BGB).  Dalam  perbandinganya, terlihat  bahwa  harga  budak  yang  diangkut  dari  Batavia  jauh  lebih  rendah dibanding  harga  pasar  yang  dibayarkan  di  dalam  dan  sekitar  Batavia.
Kesenjangan  harga  pasar  yang  ditetapkan  antara  pedagang  swasta  dengan VOC  ini  terjadi  akibat  banyaknya  permintaan.  Pedagang  swasta  mematok harga  yang  lebih  tinggi  di  daerah  pengimpor  dibandingkan  dengan  daerah pengekspor.
Tahun Harga Pasar Penilaian VOC Pengganda VOC ke pasar 1700 133,2 (273) 99,4 (28/3) 1.3 1725  100-160 (1000) 787,4  (157/10) 1.3-2 1751 212,2 (253) 70,3 (90,3) 3 1770 289.8 (89) 119,4 (40/2) 2.4 1780 288.2 (216) 118,8 (24,2) 2.4 Tabel 1 . Harga Pasaran Budak dalam akten van transport dan penilaian VOC berdasarkan Boekhouder-Generaal Batavia (BGB) di Batavia berdasarkan Gulden. Sumber: Mathias van Rossum. “Towards A Global Perspective On Early Modern Slave Trade: Prices of the
Enslaved in the Indian Ocean, Indonesian Archipelago and Atlantic Worlds”. Journal of Global History , hlm: 16)
Harga budak dicatat dalam rata-rata tahunan dalam akten van transport (dengan  jumlah  total  budak)  dibagi  dengan  rata-rata  lima  tahunan  dalam Boekhouder-Generaal Batavia (BGB) (dengan jumlah total budak, dan jumlah referensi atau pelayaran yang terlibat).
4. Kekerasan dan Kriminalitas
Devi  Riskianingrum  menjabarkan  terdapat  perlakuan  buruk  tuan pemilik  budak  terhadap  budaknya,  Jimbarang  ditemukan  tewas  akibat penganiayaan  yang  dilakukan  tuannya.  Loa  Lanko  memukul  mata  korban dengan  nanas  kemudian  meninju  tubuh  bagian  kirinya  beberapa  kali  yang kemudian berujung pada dikirimnya Loa Lanko ke Cina menggunakan kapal
14 Rossum, “Towards A Global Perspective On Early Modern Slave Trade: Prices of the Enslaved in the Indian Ocean, Indonesian Archipelago and Atlantic Worlds.”

## Perbudakan di Ommelanden dan Wilayah Sulu Abad XVIII-XIX | Mulyanto, dkk
sekaligus melarangnya dari semua benteng, kota, dan tempat di bawah payung kekuasaan peradilan kompeni. 15
Menariknya,  terdapat  kisah  yang  menunjukkan  jaringan  interkoneksi antar  budak  dalam  melakukan  kejahatan  terhadap  tuan  atau  gundik  mereka. Agustus  1791  ditemukan  seorang  budak  perempuan  dengan  kotak  perhiasan yang bernama Tompel. Sang pemilik bernama Gouw Bianio yang merupakan adik  dari  Gouw  Tjansie,  seorang  letnan  dari  etnis  Cina  di  Batavia.  Guow Biano  dengan  relasi-kuasa  saudara  laki-lakinya berhasil  membuat  Danie  van Sumbauwa  maju  bersaksi  seputar  kematian  Tompel  atas  kemauan  sendiri. Dalam  pernyataannya,  Danie  disarankan  teman-temannya  yakni,  Amin  van Boegis, Akier van Bali untuk kabur dari siksaan majikannya. Ia setuju karena ditawarkan perahu oleh Akier van Bali untuk mencuri properti Gouw Bianio. Danie kemudian mengajak Tompel yang merupakan orang kepercayaan Gouw Bianio,  Tompel setuju karena ia pun tak senang dengan siksaan majikannya. Pada 29 Agustus 1791, ketika mereka berhasil menyelinap dan pergi menuju perahu,  ia  mendapati  Amin  van  Boegis  dengan  Lepo  van  Boegis,  bukan dengan Akier van Bali. Tiba-tiba Danie dipanggil majikannya, dia menyuruh Tompel  untuk  bergegas  ke  perahu,  sementara  dia  kembali  ke  majikannya. Setelah  itu,  Danie  mencoba  untuk  menyusul  perahu  itu,  namun  ternyata usahanya nihil. 16
Dalam  kesaksian  tersebut  sudah  jelas  bahwa  Tompel  dibunuh  oleh Amin  dan  Lepo  van  Boegis.  Hasil  pemeriksaan  mendapati  bahwa  mereka membunuh  Tompel  dengan  mencekiknya  dengan  jerat  tali.  Selain  itu,  Amin dan  Lepo  bersikeras  bahwa  Danie  juga  berencana  untuk  membunuh  gadis tersebut.  Perihal  barang  curian,  Amin  meminta  Mingo  dan  saudaranya, Leijseeng  van  Bali  untuk  mencairkan  agar  tidak  dikenali.  Namun,  karena dibuntuti oleh mata-mata mereka ditangkap setelah membawa barang tersebut ke  pandai  besi  Cina.  Dengan  interogasi  terus  menerus  dari  dewan  sipil perkotaan,  College  van  Schepenen  yang  fungsinya  menjaga  hukum  dan ketertiban rakyat Batavia, berhasil mengungkap kejahatan tersebut. Amin dan Lepo  dijatuhi  hukuman  mati,  sedangkan  Danie  dan  Akier  dihukum  cambuk, dicap, dirantai, dan lima puluh tahun kerja paksa. 17
Kedua  kasus  tersebut    menunjukkan  bahwa  kepemilikan  budak  di antara  orang  Cina  di  Batavia  dan Ommelanden tidak  hanya  terbatas  pada orang kaya. Kelas menengah sampai menengah bawah bahkan menggunakan budak untuk menghasilkan uang bagi mereka. Namun, tidak peduli bagaimana
15 D. Riskianingrum, “The Chinese and Crime in the Ommelanden of Batavia 1780-1793,”
Masyarakat Indonesia 39, no. 1 (2013): 170–82.
16 Riskianingrum, 171–73.
17 Riskianingrum, “The Chinese and Crime in the Ommelanden of Batavia 1780-1793.”

## Perbudakan di Ommelanden dan Wilayah Sulu Abad XVIII-XIX | Mulyanto, dkk
posisi ekonomi para pemilik budak tersebut, karena bersifat kepemilikan, para budak tetap rentan  memperoleh perlakuan buruk yang mengarah pada tindak kejahatan. Selain kekerasan terhadap budak, kegiatan kriminal yang terjadi di Batavia  dan Ommelanden antara  lain,  penyelundupan  rempah-rempah  secara ilegal,  pencurian  kerbau,  penyelundupan  opium,  kejahatan  penipuan, perampokan. 18

## 5. Hukum Terkait Perbudakan
Sebagai  awalan,  perlu  digambarkan  secara  umum  perumusan  sistem hukum  di  Batavia.  Belanda  menggunakan  Roomsch-Hollandsch  Recht  atau Hukum  Belanda  Romawi  sebagai  hukum  resmi  provinsi-provinsi  Belanda. Maka  dari  itu  era-era  awal  kompeni  diadopsi  hukum  dan  adat  istiadat  dari negeri  asal.  Statuta  Bataviase  kemudian  menjadi  sumber  hukum  tertulis  di Batavia  dan Ommelanden .  Statuta  ini  diterbitkan  era  Anthony  Van  Diemen (1635-1645) yang disusun oleh Joan Maetsuijker. Statuta ini tidak mencakup segala  hukum  tertulis  yang  ada  karena  hanya  berupa  ringkasan  dari Groot Plakaetbook  van  Holland  en  Zeeland (kumpulan  standar  hukum  di  Holland dan  Zeeland).  Statuta  ini  kemudian  diterapkan  setelah  disetujui  oleh  Heeren XVII  dalam  instruksi  1650  (Ball  dalam  Riskianingrum,  2013:  165).  Fungsi dari  statuta  ini  adalah  sebagai  pedoman  peraturan  bagi  seluruh  koloni  di Hindia Timur sesuai dengan ketentuan dan kondisinya yang mengurusi hal-hal berkenaan  dengan batas-batas Batavia, dewan kota,  perkebunan,  perkawinan, dan  berbagai  kejahatan.  Pada  1761  terdapat  pembaharuan  yang  kemudian mengubah  namanya  menjadi  Statuta  Batavia  Baru.  Namun,  statuta  baru  ini tidak diratifikasi juga diproklamasikan secara resmi di Batavia. Akhir abad ke- 18, sistem peradilan dan administrasi kompeni menggunakan statuta lama juga statuta baru sebagai sumber hukum. 19
Di  bawah  sistem  hukum  Belanda,  Batavia  diperintah  oleh  dua  badan administrasi  utama  yakni,  badan  administrasi  pusat  dan  lembaga-lembaga lokal.  Gubernur  Jenderal  dibantu  dengan  Dewan  Hindia  dijadikan  Hoge Regering atau Pemerintah Tinggi Batavia yang bertugas mengurusi segala hal- hal  yang  berkenaan  dengan  pejabat  kompeni  dari  hierarki  tertinggi  sampai terendah.  Dalam  pengelolaannya,  Coen  memprakarsai  tumbuhnya  lembaga- lembaga lokal yang di bawahi oleh Pemerintah Tinggi Batavia, di mana tiap- tiap keputusan yang diambil mesti mendapat persetujuan Pemerintah Tinggi. 20 Kemudian,  dalam  kaitannya  dengan  kasus  perbudakan,  Hukum Romawi-Belanda memberikan batasan yang tegas dan melahirkan pemisahan absolut  antara  budak  dan  orang  bebas.  Hukum  kolonial  Romawi-Belanda
18 Riskianingrum, 172–83.
19 Riskianingrum, 165. 20 Riskianingrum, 166.
Perbudakan di Ommelanden dan Wilayah Sulu Abad XVIII-XIX | Mulyanto, dkk
adalah kode hukum sipil yang bertentangan dengan hukum umum. Misalnya, dalam  tradisi  hukum  perdata,  hakim  memandang  kode  hukum  sebagai kumpulan aturan yang komprehensif, fakta-fakta dirujuk kembali pada barang bukti  asli. 21 Juri  dan  pengacara  pembela  dianggap  tidak  diperlukan  dalam pengadilan karena proses pengadilan langsung melihat ke terdakwa (dalam hal ini  adalah  budak)  dan  memutuskan  sejauh  mana  mereka  melanggar  undang- undang. Bukannya menjadi wadah hukum yang netral dan berhadapan dengan juri untuk memutuskan kelayakan suatu kasus, peradilan hukum perdata justru sebagai wadah penuntutan dan pembelaan hakim dan juri. Sistem peradilan ini juga tidak meminta hakim hukum perdata untuk menafsirkan undang-undang atau membuat landasan baru dalam putusan mereka. Hukum perdata jelas jauh kurang  fleksibel,  segala  putusan  kembali  berbalik  berdasarkan  kode. Kodifikasi  hukum  ini  menyebabkan  kekakuan  yang  tidak  wajar  dari  bentuk- bentuk  perbudakan.  Di  sisi  lain,  Statuta  Batavia  yang  merupakan  negosiasi antara  hukum  kolonial  dengan  realitas  Hindia  tidak  responsif  dalam  praktik sosial  di  lapangan.  Dewan  Hindia  bahkan  secara  khusus  merancang  undang- undang untuk memastikan bahwa budak mereka secara mutlak tetaplah budak dan  properti  tetap  menjadi  milik. 22 Akibatnya,  kesempatan  budak  untuk merdeka dan menjadi orang bebas semakin kecil dan tuan-tuan pemilik budak semakin  semena-mena  dalam  memperlakukan  budaknya  karena  adanya undang-undang yang telah tersebut di atas.
Uraian  di  atas  berkseimpulan  bahwa  hukum  perdata  kolonial  sangat jauh  dari  kata  adil  dan  beberapa  elemen  penting  terkait  proses  pengadilan dihilangkan (misalnya, juri  dan  pengacara pembela)  yang dapat mengungkap hal-hal  kecil  yang  dapat  meringankan  hukuman  terdakwa.  Dalam  kaitannya dengan  perbudakan,  penjatuhan  vonis  dilakukan  secara  instan  dan  tanpa melewati  pertimbangan  yang  seharusnya  matang  dan  mendalam,  sehingga seringkali  budak-budak  dijatuhi  hukuman  yang  tidak  setimpal  dengan kesalahannya  (bisa  saja  lebih  berat  atau  lebih  ringan).  Ketidakberesan  yang terjadi  di  bidang  hukum  di  Batavia  tidak  hanya  terpusat  pada  kasus-kasus budak  saja,  tetapi  bersumber  dari  perumusan  kodifikasi  hukum  yang  sejak awal telah keliru.
6. Kasus Budak yang Melarikan Diri
Untuk  mencari  tahu  penyebab  budak-budak  yang  melarikan  diri,  kita perlu  menyimak  kehidupan  para  budak  dengan  pendeskripsian  naratif  pada subbab  ini.  Budak-budak  sebenarnya  kerap  dianiaya  yang  kemudian memicu
21 Eric. A Jones, “Fugitive Women: Slavery and Social Change in Early Modern Southeast Asia,” Journal of Southeast Asian Studies 38, no. 2 (2017): 221.
22 Jones, 221.
Perbudakan di Ommelanden dan Wilayah Sulu Abad XVIII-XIX | Mulyanto, dkk
mereka  untuk  melarikan  diri  ke  hutan. 23 Namun,  ada  pula  kondisi  dimana budak  bercita-cita  untuk  bebas  menikmati  kasih  sayang  dari  pasangannya dengan menempuh cara-cara berbahaya. Kasus ini dialami oleh Christina van Ambon yang jatuh cinta dengan seorang pria bernama Samuel Fredrik Brandt. Christina  telah  memulai  hubungannya  dengan  Brandt  pada  tahun  1775  dan memutuskan  untuk  membujuk  tuannya  yang  bernama  Sara agar  mengijinkan mereka bersama.
Sara  dan  suaminya,  Abraham  Walburg  telah  membeli  Christina  pada tahun  1767  seharga  100  rijksdollar  dari  sebuah  penjualan  tanah.  Pada  kasus ini,  Christina  van  Ambon  meminta  kepada  Sara  untuk  dijual  seharga  250 rijksdollar. Sara dan Abraham Walburg selaku pemilik dari Christina enggan menjualnya  dan  ingin  bertemu  dengan  sang  pembeli  yang  menghargai Christina sebesar 250 rijksdollar.  Pembeli  itu  tak lain adalah  Samuel Fredrik Brandt  yang  merupakan  kekasih  Christina.  Setelah  bernegosiasi  dengan Brandt,  Sara  tetap  tidak  setuju  untuk  menjual  Christina  kepada.  Brandt kemudian  meminta  untuk  menyewa  Christina  seharga  5 rijksdollar selama sebulan dengan bonus berupa Christina akan diajari menyulam dan membuat kerudung pengantin . Sara tetap tidak setuju dengan tawaran Brandt tersebut.
Kebuntuan  negosiasi  ini  kemudian  berujung  pada  menghilangnya Christina  pada  suatu  pagi  saat  ia  mengunjungi  sebuah  warung.  Sara  yang menduga  bahwa  Christina  kabur,  kemudian  mengirim  seorang  budaknya  ke rumah Samuel Brandt untuk menanyakan Christina. Brandt yang mengetahui kabar tersebut langsung membantu Sara untuk mencari Christina setelah gelap bersama regu pencari. Tetapi, ia menyelinap dan menghilang dari regu pencari kala itu. Dari sini, terungkaplah dalang dari hilangnya Christina yang ternyata adalah  Brandt.  Ia  membawa  Christina  pindah  ke  sebuah  rumah  kecil  di Batavia  yang  letaknya  dekat dengan  rumah  saudara  laki-laki  Brandt.  Selama 19  bulan  mereka  hidup  bersama  dalam  keterbatasan.  Ruang  gerak  Christina lebih  terkekang  ketika  bersama  Brandt  dibandingkan  ketika  ia  bersama  Sara sebagai  budak.  Pasalnya,  Christina  harus  tetap  tinggal  di  dalam  rumah sepanjang harus kecuali untuk perjalanan malam sesekali. Beberapa tetangga yang  curiga  melihat  rumah  tersebut  selalu  terkunci  dan  Brandt  selalu  keluar melalui  rumah  saudaranya,  kemudian  berprasangka  bahwa  Samuel  Fredrik Brandt  menculik  budak  dari  Sara  Walburg  (mengingat  bahwa  Brandt  dulu pernah terlibat negosiasi buntu terkait pembelian budak Sara). 24
23 Noviyanti, “Gubernur Jenderal VOC Jan Pieterzoon Coen Dan Pembangunan Kota Batavia (1619-1629),” 62.
24 Jones, “Fugitive Women: Slavery and Social Change in Early Modern Southeast Asia,” 226–27.

## Perbudakan di Ommelanden dan Wilayah Sulu Abad XVIII-XIX | Mulyanto, dkk
Akhirnya  pada  tiga  hari  sebelum  natal  tahun  1776,  seorang  petugas pembukuan VOC untuk urusan militer bersama dengan beberapa budak Sara, dan  dua  polisi  juru  sita  menggerebek  rumah  tersebut. 25 Christina  berhasil ditemukan dan dibawa kembali. Telah terbukti bahwa pada awalnya, Samuel Fredrik Brandt menempuh jalur yang sah untuk dapat hidup bersama Christina van  Boegis  sebagai  suami-istri.  Tetapi,  karena  Sara  tidak  ingin  menjual Christina, maka Brandt & Christina menempuh jalan yang melanggar hukum untuk mendapatkan kebebasan mereka.
Kronologi di atas apabila dibandingkan dengan kasus pelarian budak di Sulu, kasus yang terjadi di Ommelanden -Batavia sedikit berbeda. Budak yang melarikan diri  tersebut tidak  berusaha kembali  ke  tempat asalnya, melainkan mencari  cara  untuk  dapat  kembali  merasakan  kebebasan  dan  menikah layaknya  orang  merdeka.  Dilihat  dari  kasus  yang  dialami  Christina  di  atas,
Christina  van  Boegis  disinyalir  merupakan  budak  yang  telah  hidup  lama  di lingkungan  Batavia  dan  telah  berakulturasi  dengan  budaya  tempat  hidupnya. Tidak ada lagi rasa keterasingan yang membuatnya ingin kembali ke kampung halamannya,  namun  keinginan  untuk  dapat  bebas  adalah  hal  yang melatarbelakangi pelariannya.
7. Populasi Budak di Ommelanden
Batavia  memegang  peranan  penting  dalam  jaringan  logistik perdagangan  kompeni,  kepemilikan  budak,  produksi  berbasis  budak,  dan perdagangan  budak.  Sensus  yang  dilaksanakan  di  tahun  1673  memberikan informasi bahwa tidak lebih dari 9.311 orang tinggal di luar tembok kota yang diantaranya  terdapat  3.680  Mardijkers,  3.343  budak,  313  orang  Eropa,  101 Mestizos, 392 Cina, 928 Jawa, 251 Melayu, dan 303 Bali. 26 Populasi budak di Ommelanden tumbuh dari yang mulanya 26.000 pada akhir abad ketujuh belas menjadi  sekitar  40.000  pada  1780.  Dalam  total  jumlah  penduduk,  populasi yang dijadikan budak menurun. Sekitar tahun 1690-an terdapat 40% populasi budak yang kemudian menurun menjadi 24% di tahun 1780-an. Budak-budak ini dipekerjakan di berbagai sektor seperti, perusahaan, pabrik gula, pertanian, maupun  rumah  tangga. 27 Terdapat  stagnasi  yang  terjadi  antara  tahun  1700- 1730  bagi  populasi  di  dalam  tembok  yang  disebabkan  oleh  kerusakan lingkungan  di  Ommelanden,  perluasan  tambak  air  asin  di  pesisir  utara  kota semakin  mendukung  masifnya  penyebaran  penyakit  yang  ditularkan  melalui air  (seperti  tifus,  malaria,  disentri,  dan  beri-beri).  Stagnasi  ini  menyentuh angka 20.000-23.000 orang.
25 Jones, “Fugitive Women: Slavery and Social Change in Early Modern Southeast Asia.”
26 Kanumoyoso, “Beyond The City Wall: Society and Economic Development in the Ommelanden of Batavia, 1684-1740,” 111.
27 Rossum, “Towards A Global Perspective On Early Modern Slave Trade: Prices of the Enslaved in the Indian Ocean, Indonesian Archipelago and Atlantic Worlds,” 98.

## Perbudakan di Ommelanden dan Wilayah Sulu Abad XVIII-XIX | Mulyanto, dkk
Setidaknya  terdapat  17.740  jiwa  di  Batavia  pada  tahun  1673,  di antaranya terdapat 9,64% atau 1.711 orang Eropa, 3,52% atau 625 masyarakat campuran, 56,02% atau 9.938 budak, dan 30,81% atau 5.466 orang merdeka non-Eropa.  Tahun  1699  terdapat  21.911  masyarakat  tinggal  di  Batavia  yang dalam  perinciannya  terdapat  8,14% atau  1.783 orang  Eropa,  3,06% atau 670 masyarakat  campuran,  57,07%  atau  12.505  budak,  dan  31,73%  atau  6.953 orang  merdeka  non-Eropa.  Pada  tahun  1739  penduduk  Batavia  mengalami penurunan  yang  menyentuh  angka  18.302  dengan  jumlah  budak  yang mendominasi  sebesar  60,47% atau  11.068  orang,  orang  Eropa  dengan  angka 6,97% atau  1.276, masyarakat campuran  dengan angka 421 atau  2,30%, dan 30,25%  atau  5.437  untuk  orang  merdeka  non-Eropa.  Pada  1749  penurunan populasi  semakin  kentara,  hanya  terdapat  14.141  populasi  di  Batavia  yang diantaranya  terdapat  10,90%  atau  1.541  orang  Eropa,  4,79%  atau  677 masyarakat campuran, 3.206 atau 22,67% orang merdeka non-Eropa, dan yang paling mendominasi yakni 61,64% atau 8.717 budak. Penelitian Vink berhenti pada  1797  yang  pada  tahun  ini  semakin  terlihat  penurunan  populasi  hingga menyentuh  angka  8.497,  budak  tetap  mendominasi  populasi  ini  dengan menyumbang  angka  51,07%  atau  4.339  orang,  disusul  oleh  orang  merdeka non-Eropa  yang  menyumbang  angka  39,70%  atau  3.373  orang,  orang  Eropa menyumbang  5,63%  atau  478  orang  ke  dalam  populasi,  dan  terakhir masyarakat campuran yang menyumbang 3,61% atau sekitar 307 orang dalam total populasi. 28

## B. Perbudakan di Sulu
1. Cara Orang Sulu Memperoleh Budak
Masyarakat  Sulu  sejak  lama  telah  dikenal  sebagai  bajak  laut. Perdagangan  mereka  di  kawasan  Asia  Tenggara  didominasi  oleh  hubungan mereka dengan pedagang China. Masifnya permintaan komoditas dagang dari para  pedagang  luar  pada  abad  ke-17,  membuat  masyarakat  Sulu  kewalahan. Dampaknya,  berbagai  cara  pun  dilakukan  untuk  memenuhi  lonjakan permintaan  dagang  tersebut.  Dalam  prakteknya,  tenaga  kerja  merupakan kebutuhan  paling  penting  dalam  perdagangan  internasional.  Populasi masyarakat  Sulu yang tidak terlalu banyak, membuat  kebutuhan akan tenaga kerja  tidak  terpenuhi.  Akibatnya,  pembajakan  dan  perampokan  menjadi alternatif solusi yang dilakukan masyarakat kawasan itu.
Mayoritas  perekrutan  tenaga  kerja  untuk  kawasan  Filipina  selatan dilakukan oleh etnis Balangingi/Banguingui (ejaan lokal). Dalam disertasinya, James  Francis  Warren  menyebut  Balangingi  sebagai  “nelayan  manusia”  dan
28 Marcus Vink, “From the Cape to Canton: The Dutch Indian Ocean World, 1600-1800 — A Littoral Census,” Journal of Indian Ocean World Studies 3 (2019): 13–37.

## Perbudakan di Ommelanden dan Wilayah Sulu Abad XVIII-XIX | Mulyanto, dkk
bukan  sebagai  nelayan  ikan.  Ini  mengacu  pada  penculikan  dan  penahanan yang  dilakukan  masyarakat  Sulu  terhadap  warga  Sulawesi  dan  Maluku. Menurut Warren:
Perampokan  keliling  mereka  diarahkan  pada  armada  besar  berhaluan kecil di Selat Makassar, di antara Maluku, tetapi lebih khusus di bagian selatan  Filipina;  seluruh  hasil  bumi  dijual  di  Jolo,  yang  merupakan pintu masuk utama. 29
Pihak  yang  paling  banyak  menjadi  korban  teror  perompak  Iranun  & Balangingi  adalah  masyarakat  Bugis.  Orang-orang  Bugis  memiliki  budaya merantau,  seperti  masyarakat  Bajau  yang  menyebabkan  mereka  tersebar hingga ke Sumatra dan Jawa (Mulyanto, 2021: 304). Pelayaran para “nelayan manusia” diorganisir oleh para datu (pemimpin lokal) dengan mengutus para panglima  (pemimpin  ekspedisi)  atau  orangkaya  (bangsawan  lokal)  yang membawahi beberapa nahkoda dan beberapa armada bajak laut.
Perompak-perompak  Balangingi  memperoleh  budak  dengan  cara menyerang kepulauan Filipina tengah dan utara dalam dua kali setahun (Maret &  Oktober).  Sedangkan  untuk  kepulauan  Indonesia  Timur,  Balangingi berlayar  pada  bulan  Agustus,  September,  dan  Oktober.  Serangan-serangan penculikan  budak  dilakukan  di  sepanjang  garis  pantai  Indonesia  Timur menggunakan Garay (kapal utama) dan Salisipan untuk mengintai musuh. Tak jarang,  kekerasan  pun  dirasa  perlu  dilakukan  untuk  menjamin  terpenuhinya target  jumlah  budak  tangkapan.  Orang-orang  Balangingi  biasa menggunakan mandau (semacam golok khas Kalimantan) sebagai senjata dalam menghadapi pemberontakan masyarakat pesisir Sulawesi & Maluku.
Sedangkan  pendahulu  dari  suku  Balangingi,  yaitu  Iranun  yang  telah merampok sejak tahun 1770 memperoleh suplai budak dari Malaka dan Riau karena mereka telah memiliki perjanjian dengan Sultan Mahmud Riayat Syah dari Johor untuk membantu mengusir Belanda dari Malaka. Dengan demikian, Sultan  Ismail  dari  Tempasuk  telah  berhasil  menancapkan  pengaruhnya  di Malaka dan secara otomatis, budak-budak dari Riau akan disuplai ke Sulu. Ini menjadi  suatu  cara  tersendiri  bagi  Iranun  &  Balangingi  dalam  membangun batu loncatan di luar Zona Sulu dalam memperoleh budak. 30

## 2. Pemasaran Budak di Sulu
Dalam  pelaksanaannya,  budak-budak  tahanan  yang  diperoleh  dari kepulauan  Visayas  (Filipina  tengah)  dan  Indonesia  Timur,  akan  langsung
29 Warren, “Trade, Raid, Slave: The Social-Economic Patterns of the Sulu Zone, 1770-1898,” 29.
30 Adrian B. Lapian, Op.Cit : 145.
Perbudakan di Ommelanden dan Wilayah Sulu Abad XVIII-XIX | Mulyanto, dkk
diangkut ke tiga daerah utama di Sulu, yaitu Pandassan, Tempasuk, dan Jolo. Ketiga tempat tersebut merupakan pasar budak yang ramai, namun terkadang para  perompak  Samal  tidak  memasarkan  “hasil  tangkapan”  mereka  di  sana melainkan langsung mengunjungi datu-datu lokal dan komunitas orang-orang China  di  daerah-daerah  seperti  Pangutaran,  Parang,  dan  Bual. 31 Wilayah pedalaman  sungai  seperti  Kinabatangan  dan  Berau  juga  menjadi  wilayah dengan permintaan budak yang tinggi. Ini berkaitan dengan kepercayaan suku- suku  setempat  yang  memiliki  kebudayaan  yang  disebut surmungup ,  yaitu upacara  dengan  pengorbanan  manusia  atas  meninggalnya  kepala  suku setempat  yang  menggunakan  budak  sebagai  medianya.  Sebelumnya,  korban yang  digunakan  adalah  prajurit  atau  budak  yang  ditangkap  dari  suku  lawan. Namun,  perdagangan  budak  yang  dilakukan  orang  Tausug  menawarkan kemungkinan baru untuk mendapat budak secara lebih mudah dan terjangkau.
Gambar 2. Wilayah Berau tahun 1859 yang termasuk dalam wilayah pasar budak. Sumber: Koleksi Digital Leiden Universiteit: diakses dari https://ubl.webattach.nl/ (20 April 2022, 16:29).
Pada  tahun  1860  Spanyol  memblokade  wilayah Jolo  dari  Balangingi. Akibatnya,  pasar  budak  pun  berpindah  ke  daerah  Bulungan,  Kalimantan Utara.  Budak-budak  yang  awalnya  dijual  di  Tawi-Tawi  selatan  kemudian diangkut  ke Bulungan dengan Lanong dan berdasarkan pernyataan Gubernur William  Hood  Treacher,  “budak-budak  tersebut  bagai  ikan-ikan  yang  masuk ke  jala  mereka”.  Sebagian  besar  budak  yang  dijual  ke  Bulungan  berakhir sebagai  penambang  batubara  Sultan  Gunung  Tabor,  sementara  orang  Arab- Singapura  dijual  sebagai  tumbal  ritual  adat  seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya.
Apabila  kita  mengamati  struktur  pemerintahan  di  Kesultanan  Sulu, Sultan dalam pemerintahannya dibantu oleh para datu sebagai pemimpin lokal sekaligus  sebagai  pemegang  wewenang  setingkat  menteri.  Misalnya,  Datu Johan  Pahalawan  ditugasi  sebagai  menteri  pertahanan,  Datu  Maharaja-Laila
31 Warren, “Trade, Raid, Slave: The Social-Economic Patterns of the Sulu Zone, 1770-1898,” 328.
Perbudakan di Ommelanden dan Wilayah Sulu Abad XVIII-XIX | Mulyanto, dkk
sebagai menteri koordinator, Datu Amir Bahar sebagai menteri angkatan laut ( Raja Laut ), Datu Muluk Bandarasa sebagai syahbandar pelabuhan, dan para Orangkaya lainnya. 32 Sedangkan pada bidang perdagangan, yang berurusan di sini  adalah  Datu  Alimuddin  dari  Palawan.  Beliau  mengatur  segala  urusan perdagangan, termasuk perdagangan budak di Zona Sulu dan sekitarnya.
Gambar 3. Datu Tausug yang mengatur perdagangan budak sekitar 1840-an. Sumber: James F. Warren. The Sulu Zone, The World Capitalist Economy and the Historical Imagination: Problematizing Global Cultural Interconnections and Interdependencies’ in Southeast Asian Studies , Vol. 35: 2.
Bilamana sebelumnya telah dibahas daerah-daerah pasar budak di Sulu dan nasib budak yang diperjualbelikan, maka sistem perdagangan budak juga dirasa  perlu  untuk  dilibatkan  dalam  pembahasan  subbab  ini.  Sejarawan Australia,  Anthony  Reid  dalam  artikelnya, “Closed”  and  “Open”  Slave Systems  in  Pre-Colonial  Southeast  Asia membuktikan  pendapat  dari antropolog James L. Watson mengenai apa yang disebut sebagai perbudakan sistem  terbuka  dan  tertutup. 33 Perbudakan  tertutup  merupakan  perbudakan yang  lebih  berorientasi  untuk  mempertahankan  keberlangsungan  perbudakan itu sendiri di daerah lokal dengan memperkuat kekhasan mereka. Perbudakan tertutup  biasanya  diberlakukan  di  wilayah  statis  yang  agraris  dan  masih sedikit/belum  mengenal  pertukaran  dengan  mata  uang.  Sedangkan  sistem
32 A.B Lapian, Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX (Depok: Komunitas Bambu, 2009), 175–76.
33 Anthony Reid, “Closed” and ‘Open’ Slave Systems in Pre-Colonial Southeast Asia,” in Critical Readings on Global Slavery , ed. Damian Allan Paragas and Rosu Felicia (Leiden: Brill Publishing, 2018), 156–81.

## Perbudakan di Ommelanden dan Wilayah Sulu Abad XVIII-XIX | Mulyanto, dkk
perbudakan terbuka ialah perbudakan komersial dengan budak yang diperoleh dari penangkapan & pembelian dari luar daerah yang kemudian budak-budak tersebut diasimilasikan ke dalam sistem sosial, masyarakat lokal. Perbudakan terbuka  lebih  cenderung  diterapkan  di  negara  dengan  pemerintahan  yang terfragmentasi.
Pola-pola pemasaran budak yang ada di Sulu memenuhi kriteria kedua (perbudakan  terbuka),  dilihat  dari  bentuk  pemerintah  Sulu  yang  kurang integratif dan terfragmentasi. Cara-cara mereka dalam memperoleh budak pun melalui penculikan & penawanan, didukung  dengan sistem ekonomi wilayah Sulu yang sedang berekspansi.
3. Harga Budak
Apabila  berbicara  mengenai  pemasaran,  tentu  kita  berbicara  pula mengenai harga. Seperti pendapat Warren yang dikutip Mulyanto sebelumnya, harga  budak  ditentukan  berdasarkan,  pola  pikir  primordial  masyarakat  Sulu terhadap etnis budak.  Selain itu, fluktuasi harga budak dapat bergantung pula pada  situasi  politik.  Contohnya  seperti  pada  tahun  1726,  budak  pria/wanita berbadan sehat dihargai 40 peso, anak-anak remaja dihargai 20 peso, dan anak kecil dihargai 10 peso. Harga untuk budak wanita berada pada kisaran tinggi karena  dinilai  sulit  dalam  memperolehnya,  yaitu  antara  60  peso  hingga  100 peso  sementara  budak  laki-laki  hanya  berada  pada  20  -  30  peso  dinilai  dari kemampuannya bekerja. Meskipun mata uang peso telah digunakan sejak saat itu, namun metode barter juga masih diterapkan. Nilai barter budak pada tahun 1870-an  dihitung  berdasarkan  pikulan  barang  dagang.  Satu  pikul  setara dengan $25 pada tahun 1880 (tidak diketahui satu pikul sama dengan berapa kg).  Wanita  muda  bernilai  tiga  hingga  lima  pikul,  budak  pasangan  muda dihargai senilai tujuh sampai delapan pikul, pasangan paruh baya seharga satu setengah  pikul,  dan  seterusnya. 34 Barang  dagang  yang  dipertukarkan  dalam perdagangan  budak  dapat  berupa  kain,  hasil  alam  Sulu,  dan  yang  paling penting  adalah  beras.  Beras  menjadi  barang  krusial  di  Sulu  karena  barisan kepulauan  Tawi-Tawi  adalah  pulau-pulau  kecil  yang  tidak  memungkinkan untuk  pengembangan  budidaya  beras  si  sana.  Akibatnya,  beras  datang  dari Jawa yang kala itu dikenal sebagai pusat produsen beras.
Kesimpulan  yang  dapat  ditarik  dari  pemaparan  di  atas  adalah  bahwa perdagangan  budak  di  sulu  pada  abad  XIX  akhir  sudah  menggunakan  mata uang layaknya transaksi budak di Batavia. Namun, perbedaannya terletak pada tidak  adanya  bukti  transaksi.  Apabila  transaksi  budak  di  Ommelanden menggunakan  akten  van  transport  untuk  memuat  data-data  budak  yang diperjual-belikan, di Kawasan Sulu dan Sabah tidak digunakan bukti transaksi
34 Warren, “Trade, Raid, Slave: The Social-Economic Patterns of the Sulu Zone, 1770-1898,” 337.
Perbudakan di Ommelanden dan Wilayah Sulu Abad XVIII-XIX | Mulyanto, dkk
formal  layaknya  di  Ommelanden.  Berdasarkan  interpretasi  penulis, perdagangan budak di Zona Sulu diimajinasikan layaknya perdagangan barang di pasar dengan metode serah-terima cash tanpa embel-embel lainnya.
4. Kekerasan dan Kriminalitas
Apabila  berbicara  tentang  kekerasan  terhadap  budak  tak  jauh-jauh kaitannya dengan kriminalitas. Para budak saat itu banyak diperlakukan secara tidak  berperikemanusiaan  oleh  tuannya.  Terlebih  lagi  budak  adalah  tawanan dari suatu peperangan. Tawanan tersebut disiksa oleh musuh akibat kekalahan pada  perang.    Para  budak  diharuskan  untuk  ditelanjangi  saat  berada  di  atas kapal,  dan  terdapat  cincin  rotan  yang  dikalungkan  pada  leher  mereka,  yang diikat  pada  tiang  prahu.  Terdapat  pula  tawanan  yang  dipaksa  berbaring, sehingga  budak  tersebut  tidak  dapat  bergerak,  tangan  dan  kakinya  diikat dengan rotan. Dikatakan oleh salah satu budak dari Kelantan, “saat mencapai prahu  bajak  laut  …  tangan  saya  dimasukkan  ke  dalam  semacam  borgol  dan pengikat  rotan  di  leher  saya  …”. 35 Pernyataan  tersebut  memperlihatkan tindakan dari para Bajak Laut yang mengangkut sang budak. Pada saat siang hari,  tali  pengikat  leher  dilepas.  Namun,  pada  saat  hari  sudah  sore  para tawanan harus kembali diikat dan berbaring baik tidur maupun tidak.
Apabila  kita  melihat  dari  tahap  pertama  dalam  perjalanan,  budak- budak tawanan diikat selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan terutama yang bertubuh kuat. Tawanan yang bertubuh kuat dipukul berkali-kali dengan sebatang bambu pada siku dan lutut, dan juga otot-otot mereka. Hal tersebut dilakukan agar tawanan tersebut tidak memiliki kekuatan lagi untuk melarikan diri.  Perlakuan  yang  berbeda  terjadi  pada  tawanan  anak-anak.  Mereka  tidak dibelenggu  melainkan  dicambuk.  Seorang  tentara  Spanyol  bernama  Ibanez menjelaskan,  apabila  perompak  Balangingi  mendapati  anak-anak  yang menangis  karena  mengingat  dan  merindukan  orang  tua  mereka,  maka  anak- anak tersebut dihukum dengan dicambuk dan diminta untuk tidak mengingat orang tuanya kembali. Serta anak-anak tersebut juga dipaksa bersyukur karena telah bergabung dengan masyarakat Sulu. 36
Sepanjang perjalanan para tawanan tersebut tidak diberikan makanan, tujuannya supaya kekuatan mereka semakin melemah dan tidak mampu untuk melarikan  diri.  Ebenezer  Edwards,  pelaut  yang  pernah  menjadi  tawanan Balangingi  memberi  kesaksian  bahwa  “makanan  kami  hanya  terdiri  dari sedikit  nasi  dan  air.  Nasi  yang  diberikan  umumnya  sudah  tidak  bagus  dan porsinya  sangat  sedikit  sehingga  kami  tidak  pernah  merasa  cukup”. 37 Para
35 Warren, 390.
36 Warren, 391.
37 Warren, 391.

## Perbudakan di Ommelanden dan Wilayah Sulu Abad XVIII-XIX | Mulyanto, dkk
pelaut  sendiri  saja  tidak  pernah  mendapatkan  makanan  yang  cukup  saat  di kapal, apalagi tawanan yang dibiarkan kelaparan.
Tawanan-tawanan  yang  kelaparan  tersebut  memiliki  kemungkinan untuk meninggal  di kapal. Dikarenakan terdapat pola makan yang buruk dan juga  mendapatkan  perlakuan  kasar  selama  berada  di  kapal.  Mereka mendapatkan perlakuan kasar di kapal selama kurang lebih tujuh atau delapan bulan.  Maka,  kemungkinan  untuk  meninggal  terbuka  sangat  lebar  bagi  para tawanan,  terutama  yang  lemah.  Sebagian  yang  meninggal  saat  berada  dalam perjalanan  mereka  mengalami  penyakit  serangan  gizi  yang  dapat  ditularkan melalui feses.
5. Hukum Terkait Perbudakan
Terdapat dua istilah yang perlu diketahui dalam pembahasan mengenai hukum  terkait  perbudakan,  yaitu Banyaga dan Kiapangdilihan . Banyaga adalah  anak,  istri,  ataupun  saudara  dari  korban  perbudakan  bajak  laut. Bilamana seseorang yang ditawan dan dijadikan budak memiliki saudara atau anak  istri,  maka  anak,  istri  &  saudara  dari  budak  tersebut  disebut  sebagai banyaga. Dapat dikatakan bahwa banyaga adalah korban turunan dari korban utama  perampokan  Balangingi.  Sedangkan Kiapangdilihan adalah  mereka yang berasal dari kalangan Tausug biasa yang melunasi hutang-hutang mereka dengan  menjadi  budak.  Kiapangdilihan  adalah  contoh  langsung  dari  adanya sistem debt slavery di Sulu.  Masyarakat Tausug di Sulu menerapkan hukum secara  formal  dengan  menganut  pada  hukum-hukum  Islam  yang  bersumber dari  Al-Quran  (meskipun  dalam  beberapa  kasus,  tindakan  mereka  terkadang berlawanan  dengan  Al-Quran).  Secara  konsisten,  hukum  syariah  mengakui adanya  perbudakan  dan  cara-cara  memerdekakan  budak,  namun  pada  kasus masyarakat  Sulu,  ketentuan-ketentuan  syariah  yang  diterapkan  tidak dipatuhi secara eksplisit.
Hukum-hukum  terkait  budak  dan  orang  merdeka  di  wilayah Kesultanan  Sulu  diatur  oleh  dua  kode  hukum,  yaitu  Kode  Sulu  dan  Kode Luwaran  yang  dalam  prakteknya  banyak  terdapat  ketidakadilan  dalam perlakuan hukum antara masyarakat merdeka dengan budak. Misalnya, budak dianggap  setara  dengan orang  gila  karena  kehendak  dari  orang  dewasa  yang merdeka dianggap bebas dan sah, namun kehendak dari budak, orang gila, dan anak-anak dianggap tidak dianggap sah secara hukum. Ketidakadilan lainnya dalam  peraturan  hukum  budak  di  Sulu  adalah  bahwa  nasib  banyaga bergantung mutlak pada kehendak tuannya. Hidup dan mati seorang banyaga dapat  dengan  bebas  ditentukan  pemiliknya.  Hukuman  mati,  potong  tangan, dan  hukuman-hukuman  berat  lainnya  dapat  dengan  mudah  dieksekusikan tanpa  mempertimbangkan  besar  atau  kecilnya  kesalahan  yang  dilakukan budak  tersebut.  Ini  berarti  seorang  budak  dapat  saja  dihukum  mati  hanya

## Perbudakan di Ommelanden dan Wilayah Sulu Abad XVIII-XIX | Mulyanto, dkk
karena  mencuri  sebutir  beras  dan  kesalahan-kesalahan  kecil  lainnya.  Inilah contoh tidak eksplisitnya hukum perbudakan di Sulu.
Sementara  dalam  Kode  Luwaran,  ketidakadilan  yang  terdapat  dalam proses hukum hampir sama dengan Kode Sulu, seperti yang dijelaskan Warren dalam pasal 57 tentang pembunuhan:
1. Jika  seorang  pria  bebas  membunuh  pria  bebas  lain  atau  wanita merdeka, atau seorang budak membunuh budak lain, mereka harus dihukum dengan setara.
2. Jika  orang  bebas  membunuh  seorang  budak,  orang  bebas  tersebut tidak boleh dihukum mati.
3. Jika seorang budak atau sejenis pelayan lainnya membunuh orang merdeka, budak tersebut harus dihukum mati. 38
Dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  status  budak  di  Sulu  tidak  terlalu dianggap  serius  dalam  urusan  hukum  dan  kriminalitas.  Seringkali,  perlakuan hukum  terhadap  budak  diserahkan  pada  kehendak  tuannya  tanpa  melalui pertimbangan yang panjang. Kehendak pemilik budak yang tidak terlepas dari ego dan emosi, sejatinya sangat tidak dapat dijadikan dasar dalam menentukan hukuman, namun demikianlah fakta hukum dalam urusan perbudakan di Sulu.
6. Kasus Budak yang Melarikan Diri
Bagi  seorang  budak,  dipisahkan  dari  keluarga  dan  saudara-saudara mereka merupakan hal yang paling tidak diinginkan. Maka dari itu, melarikan diri  dan  pulang  ke  kampung  halaman  adalah  tujuan  utama  sebagian  besar budak  Sulu  yang  berasal  dari  Indonesia  Timur.  Kasus-kasus  seperti  ini dilatarbelakangi oleh dua hal, yaitu kenangan tentang keluarga dan kampung halaman yang masih  melekat di ingatan para budak dan perlakuan-perlakuan buruk  dari  tuan  mereka.  Sebagian  budak  yang  baru  saja  dijual  ke  Sulu melarikan  diri  karena  kerinduan  mereka  terhadap  keluarga,  sedangkan sebagian  lainnya  yang  telah  bekerja  selama  beberapa  tahun  memilih  untuk melarikan diri karena mendapat perlakuan-perlakuan buruk. Sedangkan untuk budak  yang  telah  diculik  ke  Sulu  sejak  anak-anak,  cenderung  untuk  tidak melarikan  diri  karena  mereka  tidak  terlalu  memiliki  ingatan  akan  kampung halamannya  dan  lebih  mudah  berakulturasi  dengan  budaya  masyarakat Tausug.
Contoh  kasus  seperti  ini  dialami  oleh  seorang  budak  bernama Francisco Augustino (umur tidak diketahui) dari Kepulauan Visayas. Ia telah ditahan  selama  dua  minggu  setelah  penangkapan  dan  dijual  di  Jolo.  Ia kemudian dibeli oleh seorang muslim Moro bernama Ande dan diperlakukan dengan  baik  (Warren,  1975:  374).  Kasus  pelarian  Francisco  Augustino
38 Warren, 351.

## Perbudakan di Ommelanden dan Wilayah Sulu Abad XVIII-XIX | Mulyanto, dkk
termasuk  dalam  tipe  pertama,  dimana  rasa  keterasingan  dan  ketidakcocokan terhadap lingkungan baru mendorong inisiatif untuk melarikan diri. Adrian B. Lapian  juga  mencatat  dalam  disertasinya  bahwa  sebanyak  12  dari  30  orang bekas  budak  yang  kabur  dari  Sulu  ke  Manado  sekitar  1845  -  1848  sebagian besar  berasal  dari Maluku,  Sulawesi  Utara,  Sulawesi  Selatan  dan  lima orang sisanya berasal dari Filipina. 39 Pernyataan bahwa Indonesia timur merupakan penyuplai utama budak di Sulu diperkuat dengan kisah Kadasa (15 tahun) dari Ambon,  Abdul  (sekitar 25 tahun)  dari Maluku, dan  Nyow (sekitar  30  tahun) dari Banda yang bersama-sama melarikan diri dengan sebuah perahu kecil dan tiba di Manado pada 1846. Mereka memiliki umur yang berbeda dan berasal dari  wilayah  yang  berbeda  pula,  namun  nasib  membuat  mereka  menembus bahaya untuk pulang ke kampung halamannya. Pelarian dari Jolo ke Manado merupakan  suatu  hal  yang  berbahaya  untuk  ditempuh  dengan  perahu  kecil. Setidaknya,  pelayaran  dari  Jolo  ke  Manado  membutuhkan  waktu  10  hari dengan  perahu  bercadik  besar  yang  membutuhkan  tenaga  5  budak  dan  juga angin  Laut  Sulawesi  yang  tak  terkendali  dapat  saja  membuat  perahu  para budak terpecah dan tenggelam di tengah laut.
Para  datu  Tausug  yang  mulai  menyadari  strategi  pelarian  budak- budaknya  pun  menetapkan  strategi  pada  tahun  1836.  Seluruh  budak-budak yang baru sampai (budak yang berpotensi kabur) akan dikurung atau digiring ke  pedalaman  yang  jauh  dari  pantai  dan  dijaga  ketat  hingga  keberangkatan satu skuadron terakhir. Sedangkan kano-kano salisipan dan kano kecil lainnya akan  dibawa  ke  darat  sehingga  tidak  terdapat  kendaraan  apapun  di  pantai. Kemudian pada malam harinya, para penjaga berpatroli di pesisir. Budak yang mengalami  kegagalan  dalam  pelariannya  biasanya  terancam  dipukuli  atau dibunuh (Warren, 1975: 380).
Dapat  disimpulkan  bahwa  keterasingan,  perbedaan  budaya,  dan kekerasan  merupakan  tiga  faktor  utama  yang  membuat  budak  berinisiatif untuk  melarikan  diri.  Biasanya,  mereka  memanfaatkan  kano-kano  kecil nelayan,  kano  perang  balangingi  yang  tidak  dipakai,  dan  juga  dengan menumpang  kapal-kapal  pedagang  yang  akan  berlayar  ke  Visayas  dan Indonesia  timur.  Para  budak  yang  berhasil  melarikan  diri  biasanya  akan diinterogasi  oleh  pihak  kompeni  Belanda  untuk  dimintai  keterangan  tentang kondisi-kondisi  di  Sulu:  bagaimana  cara  orang-orang  balangingi  menangkap kalian? bagaimana cara kalian kabur? berapa banyak budak yang ada di sana? bagaimana kalian dijual? seperti apa senjata orang-orang balangingi? dan lain- lain. Indonesia timur dianggap sebagai daerah dengan penjagaan rendah (tidak seperti pesisir utara Jawa yang telah dikuasai armada Belanda) dan banyaknya
39 Lapian, Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX , 154.

## Perbudakan di Ommelanden dan Wilayah Sulu Abad XVIII-XIX | Mulyanto, dkk
pelayaran-pelayaran dagang yang tak terlindungi membuatnya menjadi target yang ideal.
7. Pengaruh Inggris Terhadap Perbudakan di Sulu
Pada  saat  perusahaan  British  North  Borneo  menginginkan  untuk menghapus perbudakan pada wilayah tersebut, diperlukan waktu selama lebih dua  puluh  tahun.  W.  Pryer,  seorang  residen  di  Teluk  Sandakan  memberikan laporan bahwa saat Inggris memasuki pelabuhan, mereka sering terhalang oleh perompak dan budak yang berkerumun di Laut Sulu. Tindakan para bajak laut tersebut  hampir  menyebabkan  perdagangan  di  pesisir  Sabah  terhenti, dikarenakan  tingginya  bahaya  yang  ditimbulkan  oleh  kerumunan  bajak  laut tersebut. Sedangkan, di wilayah Sungai Kinabatangan, terdapat para pedagang yang berasal dari wilayah pedalaman. Pedagang dan penduduk dari pedalaman tersebut  khawatir  saat  ingin  berdagang  di  pantai,  padahal  daerah  pantai Sandakan adalah tempat untuk menunggu pedagang budak dari Sulu. 40 Selain itu, terdapat  pula kapal uap yang dimiliki W.C.Cowie yang setiap tiga bulan sekali  kapal  tersebut  mengambil  beberapa  ikat  rotan,  dan  digunakan  untuk melakukan penyelinapan melewati armada bajak laut.
Dalam  pasal  7  Piagam  Traktat  Pemerintah  Inggris  yang  diberikan kepada  Alfred  Dent  (kepala  muda  Rumah  Komersial  Timur)  dan  juga  pada Perusahaan  British  North  Borneo  pada  November  1881,  ditetapkan  bahwa kumpeni  Inggris  akan  sekuat  tenaga  mencegah,  dan  sebisa  mungkin menghapuskan  sistem  perbudakan  secara  bertahap  di  daerah-daerah  pesisir ataupun pedalaman Kalimantan dan tidak ada  orang asing, baik Eropa, Cina, atau  lainnya,  yang  diizinkan  memiliki  budak  dalam  bentuk  apapun  pada wilayah  kompeni’. 41 Maka  dengan  adanya  piagam  tersebut  kegiatan perbudakan di wilayah Borneo Utara telah dilarang.
Pada wilayah pantai di Sulu hanya dikenal dua kelas yaitu, budak dan tuan.  Budak  terkadang  digunakan  untuk  pelayaran  komersial  dalam  waktu panjang,  tetapi  dalam  dunia  perbudakan  sering  terjadi  hal  yang  brutal  dan parah.  Pryer  dalam  misinya  untuk  menghapus  perbudakan  di  Sabah melakukan beberapa langkah. Yaitu dengan membebaskan budak-budak yang melarikan  diri  kepadanya,  dan  juga  membenarkan  adanya  perlakuan  buruk yang  diterima  budak-budak  tersebut.  Selain  itu  Pryer  juga  berkata  bahwa wilayah Borneo Utara telah menghapus supply budak. Selain itu pula pelaku- pelaku bisnis perbudakan yang melakukan penculikan, dan membawa budak- budak tawanan telah ditangkap. Orang-orang teluk banyak yang ditangkap dan
40 K.G.P. Tregonning, “The Elimination of Slavery in North Borneo,” Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society 26, no. 1 (1953): 25.
41 W.H. Treacher, “British Borneo: Sketches of Brunai, Sarawak, Labuan, and North Borneo,” Government Printing Department , 1891, 6.
Perbudakan di Ommelanden dan Wilayah Sulu Abad XVIII-XIX | Mulyanto, dkk
berasal dari daerah yang berjarak sekitar satu sampai dua mil dari Singapura, serta  masyarakat  jauh  yang  berada  di  Kepulauan  Filipina  dan  Maluku  yang berasal dari wilayah koloni Belanda. Penculikan tidak terjadi lagi sejak saat itu hingga Pulau Palawan dan Sulu merupakan pasar tersisa satu-satunya.
Perbudakan  di  kedua  wilayah  tersebut  tidak  dapat  dihapuskan  secara total  karena  dapat  menyebabkan  penduduk  pesisir  (suku  bajau)  menjadi terasingkan. Pryer berpikir bahwa upaya yang lebih besar harus dilakukan agar dapat menghentikan kegiatan pemasokan budak di Kalimantan Utara dan Sulu melalui perahu lanong, serta kapal Inggris.
Wilayah  Tempasuk  memiliki  permasalahan  yang  sama,  yaitu  kondisi pantai yang tidak membaik pasca tiga tahun orang Eropa berada di Tempasuk. Witti yang saat itu merupakan Residen di Tempasuk memberi laporan bahwa perbudakan masih berlangsung di kalangan masyarakat Tempasuk dan bahkan tidak  ada  yang  berubah.  Budak-budak  tersebut  dibawa  menuju  pantai  Sulu, lalu  diturunkan di Luru, Sulaman, dan Mengkabong, selain itu juga di Teluk Marudu  yang  merupakan  pusat  dari  pasar  budak  yang  berada  di  Bengkoka. Langkah  yang  dilakukan  untuk  dapat  menghapuskan  perbudakan  di  wilayah Tempasuk adalah dengan memberikan pernyataan kepada para pemilik budak bahwa  polisi tidak akan menangkap  para  budak yang  membelot,  serta budak yang  datang  di  stasiun  tidak  dimasukan  kedalam  penjara  melainkan  kasus mereka diselidiki.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pembahasan  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa perbudakan  di  kedua  wilayah  memiliki  model  yang  sama,  namun  diberlakukan dengan  metode  yang  berbeda.  Apabila  teori  Anthony  Reid  digunakan  untuk menilai  perbudakan  kedua  wilayah  tersebut,  sistem  perbudakan  di  wilayah Ommelanden -Batavia  dan  Sulu-Sabah  sama-sama  bermodel Open  Slave  System yang  sifatnya  komersial.  Tetapi, Ommelanden –Batavia  cenderung  memperoleh supply  budak  dengan  cara  impor,  sedangkan  Sulu-Sabah  memperoleh  budak dengan  cara  perampokan.  Budak-budak  yang  melarikan  diri,  di  kedua  wilayah tersebut juga  dilatarbelakangi  oleh hal-hal  yang berbeda.  Pelarian budak di  Sulu dilatarbelakangi oleh keterasingan, culture shock , dan kenangan akan tempat asal budak. Sedangkan pelarian budak di Ommelanden dilatarbelakangi oleh keinginan budak untuk bebas dan menjadi masyarakat merdeka.
Sedangkan  berdasarkan  transaksinya,  pasar  budak  Zona  Sulu  cenderung lebih  primitif  bilamana dibandingkan  dengan  pasar budak  Ommelanden–Batavia yang  sepenuhnya  menggunakan  mata  uang.  Harga-harga  budak  pun  juga cenderung  berada  pada  kisaran  yang  tak  jauh  berbeda  yang  jika  di  rupiah-kan akan bernilai kisaran dua juta rupiah per orang. Sementara dari segi hukum, kedua wilayah  sama-sama memiliki hukum  yang menganggap  remeh  hak  budak  dalam
Perbudakan di Ommelanden dan Wilayah Sulu Abad XVIII-XIX | Mulyanto, dkk
memperoleh  keadilan.  Kekerasan  terhadap  budak  di  kedua  wilayah  sama-sama menimbulkan  kematian  namun  perbedaannya,  kekerasan  yang  dialami  budak- budak  Sulu  diperoleh  saat  mereka  diangkut  dan  diperjual-belikan  di  pasar.  Lalu sesudahnya, bergantung pada majikan. Sementara budak Ommelanden cenderung disiksa saat mereka bersama majikan daripada saat bersama penjual.
Perbudakan di Ommelanden dan Wilayah Sulu Abad XVIII-XIX | Mulyanto, dkk
Daftar Sumber Buku Lapian, A.B. Orang Laut, Bajak Laut, Raja Laut: Sejarah Kawasan Laut Sulawesi Abad XIX . Depok: Komunitas Bambu, 2009.
Schrikker, A & Wickramasinghe, N. (ed). Being A Slave: Histories and Legacies of  European  Slavery  in  the  Indian  Ocean .  Leiden:  Leiden  University Press, 2020.
Reid,  Anthony.  “Closed”  and  “Open”  Slave  Systems  in  Pre-Colonial  Southeast
Asia”  dalam Critical  Readings  on  Global  Slavery ,  (ed)  Damian  Allan Paragas & Felicia Rosu. Leiden: Brill Publishing, 2018.

## Jurnal
Arcilla,  Jose.  S.  “Slavery,  Flogging  and  Other  Moral  Cases  in  17th  Century Philippines”. Philippine Studies , Vol. 20, No. 3 (1972): 399-416. Jones,  Eric.  A.  “Fugitive  Women:  Slavery  and  Social  Change  in  Early  Modern Southeast  Asia”. Journal  of  Southeast  Asian  Studies ,  vol  38  (2)  (2007): 215–245.
Moore, Gene. M. Slavery and Racism in Joseph Conrad's Eastern World. Journal of Modern Literature , Vol 30, No. 4 (2007): 20-38.
Mulyanto,  H.  “Sejarah  Maritim  Filipina:  Etnis,  Agama,  Kebudayaan,  dan Kehidupan  Suku-Suku  Maritim  di  Laut  Sulu  Abad  ke-18  –  20”. Metahumaniora Vol 11, no. 3 (2021): 297 – 313.
Noviyanti,  R.  “Gubernur  Jenderal  VOC  Jan  Pieterzoon  Coen  dan  Pembangunan Kota Batavia (1619-1629)”. SOSIO-E-KONS , Vol. 9 No. 1 (2017): 54-64.
Riskianingrum, D. “The Chinese and Crime in the Ommelanden of Batavia 1780-
1793”. Masyarakat Indonesia , Vol. 39, No. 1 (2013): 157-191. Rossum,  Mathias  van.  “Towards  A  Global  Perspective  On  Early  Modern  Slave Trade: Prices of the Enslaved in the Indian Ocean, Indonesian Archipelago and Atlantic Worlds”. Journal of Global History , (2017) 1–27. Cambridge
University Press.
_________________________ & Linda Mbeki. “Private Slave Trade in the Dutch Indian Ocean World: A Study Into the Networks and Backgrounds of the Slavers  and  the  Enslaved  in  South  Asia  and  South  Africa”. Slavery  & Abolition , Vol. 38, No. 1 (2017): 95–116.
Sunjayadi, A. “Pelayan Pribumi Dalam Akomodasi Turisme Di Hindia Belanda”.
Abad”: Jurnal Sejarah Vol 02, No 1 (2018): 145-162.
Tregonning, K.G.P. “The Elimination of Slavery in North Borneo”. Journal of the Malayan Branch of the Royal Asiatic Society ,, Vol 26, No. 1, (1953) : 24- 36.
Vink, Marcus. “From the Cape to Canton: The Dutch Indian Ocean World, 1600- 1800  —  A  Littoral  Census”. Journal  of  Indian  Ocean  World  Studies ,  3 (2019): 13-37.
Perbudakan di Ommelanden dan Wilayah Sulu Abad XVIII-XIX | Mulyanto, dkk
___________. "The World's Oldest Trade": Dutch Slavery and Slave Trade in the Indian Ocean in the Seventeenth Century”. Journal of World History, Vol.
14, No. 2 (2003): 131-17.
Warren,  James  F.  “The  Structure  of  Slavery  in  the  Sulu  Zone  in  the  Late Eighteenth  and  Nineteenth  Centuries”  dalam Critical  Readings  on Global Slavery .  Ed.  Damian  Alan  Pargas  &  Felicia  Roşu,  1486-1504. Brill: Leiden & Boston.
_______________. “Slave Markets and Exchange in the Malay World: The Sulu Sultanate,  1770-1878”. Journal  of  Southeast  Asian  Studies ,  Sep.,  1977,
Vol. 8, No. 2 (Sep., 1977), pp. 162-175.

## Disertasi
Kanumoyoso, B. “Beyond The City Wall: Society and Economic Development in the  Ommelanden  of  Batavia,  1684-1740”.  Ph.D  dissertation.  Leiden Universiteit, 2011.
Warren, James. F. “Trade, Raid, Slave: The Social-Economic Patterns of the Sulu Zone, 1770-1898”. Ph.D Disertasi. Australian National University, 1975.

## Arsip dan Dokumen Sezaman
Anonim.  1882. North  Borneo  Pamphlet .  The  University  of  Manchester:  John Rylands University Library. diakses dari: https://www.jstor.org/stable/60231082 (20 April 2022, 21:23).
Arsip  Nasional  Republik  Indonesia.  1723. Notarieel  Archief  No.  3935,  MAT Notary Carel Schoute , 8 November 1723.
The  State  Attornerly-General's  Chambers.  1881. British  North  Borneo  Treaties . Seri  terjemahan  sumber  sejarah.  Malaysia:  Sabah.  diakses  dari https://sagc.sabah.gov.my/ (20 April 2022, 21:08).
Treacher, W.H. 1891. British Borneo: Sketches of Brunai, Sarawak, Labuan, and North Borneo . Singapore: Government Printing Department.