## OPTIMALISASI PENINGKATAN KUALITAS KREDIT DALAM RANGKA MENGATASI KREDIT BERMASALAH
Achmad Chosyali * , Tulus Sartono Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jolichosyali@gmail.com

## ABSTRACT
Lending by banks to the public shows how important the banking sector is. This is because credit is the most important bank activity in generating profits. However, credit is also a business activity that has risks that can affect  the  level  of  bank  health  and  business  continuity  of  the bank.  To  be  able  to  optimize  credit  quality becomes  an  important  job  that  must  be  done.  So  it  is  necessary  to  have  a  thorough  loan  distribution  to produce maximum credit. Loans granted by PT. Bank Mandiri Semarang branch experienced a level of non- performing loans (NPL) which were classified as unhealthy. So that efforts need to be made in optimizing the quality of credit by providing procedural credit, careful analysis, credit decision making with reasonable limits and  monitoring  credit  maturity.  As  for  efforts  to  overcome  non-performing  loans  carried  out  by  PT.  Bank Mandiri Semarang branch, namely intensive billing, insurance claims, rescheduling and sales of collateral / credit guarantees.
Keywords: Optimization; Credit Quality; Problem Credit.

## ABSTRAK
Namun kredit juga merupakan kegiatan bisnis yang mempunyai risiko yang dapat berpengaruh pada tingkat kesehatan bank dan kelangsungan usaha bank. Untuk dapat mengoptimalkan kualitas kredit menjadi sebuah pekerjaan penting yang harus dilakukan. Sehingga diperlukan penyaluran kredit yang penuh ketelitian supaya menghasilkan  kredit  yang  maksimal.Kredit  yang  diberikan  PT.Bank  Mandiri  cabang  Semarang  mengalami tingkat angka kredit  bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) yang tergolong kurang sehat. Sehingga perlu  upaya  dalam  mengoptimalkan  kualitas  kredit  yang  dilakukan  dengan  cara  pemberian  kredit  secara procedural,  analisis  yang  teliti,  pengambilan  keputusan  kredit  dengan  batas  kewajaran  serta  adanya pemantauan jatuh tempo kredit. adapun upaya dalam rangka mengatasi kredit bermasalah yang dilakukan PT.Bank  Mandiri  cabang  Semarang  yaitu  dengan  penagihan  intensif,  klaim  asuransi,  rescheduling  dan penjualan agunan/jaminan kredit.
Kata Kunci: Optimalisasi; Kualitas Kredit; Kredit Bermasalah.
* Corresponding Author

## A. PENDAHULUAN
Industri  perbankan  memegang  peranan penting  dalam  upaya  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi  dan  kesejahteraan  masyarakat  (Natalia, 2015). Berdasarkan  asas  yang  digunakan  dalam perbankan,  maka  tujuan  perbankan  Indonesia adalah  menunjang  pelaksanaan  pembangunan nasional  dalam  rangka  meningkatkan  pemerataan pembangunan  dan  hasil-hasilnya,  pertumbuhan ekonomi,  dan  stabilitas  nasional  kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
Dalam  kehidupan  perekonomian  yang modern,  bank  memegang  peranan  yang  sangat penting. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank  adalah  memberikan  kredit,  dan  kredit  yang diberikan  oleh  bank  mempunyai  pengaruh  yang sangat  luas  dalam  segala  bidang  kehidupan khususnya dibidang ekonomi.
Dalam  Undang-Undang  Perbankan  No.10 Tahun  1998    pasal  1 ayat  11  kredit  adalah penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau  kesepakatan  pinjam-meminjam  antara  bank dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Adapun  jenis  kredit  yang  diberikan  bank memiliki  berbagai  macam,  Menurut  Prof.Buyung Sarita  dan  Arsip  Putera  dalam  buku  Manajemen Perbankan jenis kredit menurut sifat penggunaanya dibagi menjadi dua yaitu kredit konsumtif dan kredit
produktif (Sarita, & Putera, 2011). Kredit konsumtif adalah  kredit  yang  digunakan  peminjam  untuk keperluan  konsumsi  sedangkan  kredit  produktif adalah  kredit  yang  ditujukan  untuk  keperluan produksi  seperti  peningkatan  usaha.  Salah  satu kredit yang ditujukan untuk keperluan produksi yaitu kredit UMKM.
Kredit  UMKM  merupakan  permodalan  yang diperuntukkan  usaha  mikro,  kecil  dan  menengah. Menurut  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008 menyatakan kredit UMKM adalah penyediaan dana oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dunia  usaha dan  masyarakat  melalui  bank,  koperasi  dan lembaga keungan bukan bank untuk mengembangkan  dan  memperkuat  permodalan usaha  mikro,  kecil  dan  menengah.  Tujuan mengalirkan dana untuk pelaku usaha mikro, kecil dan  menengah  adalah  untuk  mewujudkan pembangunan sector riil dan pemberdayaan  dalam rangka  penanggulangan  atau  pengentasan kemiskinan  dan  perluasan  kesempatan  kerja (Sujarweni, & Utami,2015).
Pemberian kredit merupakan kegiatan utama bank  yang  mengandung  risiko  yang  dapat berpengaruh  pada  kesehatan  dan  kelangsungan usaha  bank.  Menurut  Dr.Johannes  Ibrahim pemberian  kredit  oleh  bank  memiliki  risiko kemacetan  walaupun  telah  dilakukan  berbagai analisis  secara  seksama (Ibrahim,  2004).  Resiko kredit  merupakan  suatu  risiko  akibat  kegagalan atau  ketidak  mampuan  nasabah  mengembalikan
jumlah pinjaman yang diperoleh dari bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan atau dijadwalkan.
Pihak  bank  harus  lebih  selektif  dalam memilih  calon  debitur,  teliti  dan  tertib  dalam menerapkan  prinsip  pemberian/  penyaluran  kredit meskipun terjadinya persaingan untuk mempertahankan  eksistensinya.  Hal  ini  bertujuan untuk kelangsungan usaha bank dalam mengelola resiko  kredit  agar  dapat  meminimalisir  potensi kerugian  dan  mendapatkan  kualitas  kredit  yang baik  sesuai  yang  diharapkan  bank.  Risiko  kredit akan dihadapi oleh bank ketika nasabah (customer) gagal  dalam  membayar  hutang  atau  kredit  yang diterimanya  pada  saat  jatuh  tempo (Sudiyatno, & Fatmawati, 2013). Penelitian mengkaji lebih dalam dan  mengangkat  permasalahan resiko  kredit  yang dihadapi bank agar mendapatkan kepastian tentang upaya  yang  dilakukan  bank  dalam  memberikan kredit dengan kaulitas yang maksimal serta mampu meminimalisir  angka  kredit  bermasalah  atau Non Performing Loan (NPL).
Beberapa penelitian  sebelumnya  yang membahas  tentang  kualitas  kredit  yang  berkaitan dengan kredit bermasalah. Penelitian Henny Syafitri membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas  kredit dan  uapaya menurunkan  dan  mencegah kredit  bermasalah. (Syafitri, 2011). Penelitian yang  membahas pemahaman perilaku  pinjaman  bank  selama  krisis keuangan,  khususnya  apakah  peningkatan  risiko
kredit selama periode ini dapat menyebabkan bank mengurangi  aktivitas  pemberian  pinjaman  mereka dan  menyelidiki  apakah  bank  koperasi  dan  bank komersial  menunjukkan  perilaku  yang  berbeda (Cucinelli, 2015). Analisis  tentang kredit  macet (NPL)  dari  bank  India  berperilaku  melalui  siklus, peningkatan  satu  poin  persentase  dalam pertumbuhan  pinjaman  adalah  terkait  dengan peningkatan  NPL ,  dan  rasio  NPL  bank  ternyata sensitif  terhadap  tingkat  bunga  lingkungan  dan pertumbuhan  ekonomi  secara  keseluruhan ( Chavan,  &  Gambacorta, 2016). Faktor-faktor yangmempengaruhi kualitas kredit serta dampaknya terhadap profitabilitas bank (Handayani, & Sudiyatno, 2017).
Artikel ini ditulis untuk memberikan gambaran bagaimana perbankan  menerapkan strategi  Dalam  upaya  meningkatkan  kualitas portofolio kredit  dalam  rangka  mengatasi  kredit bermasalah  sehingga  kredit  bermasalah  atau Non Performing loan (NPL) segera diatasi.

## B. METODE PENELITIAN
Metode adalah suatu cara yang harus dilalui setiap orang yang akan melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengarahkan dan mencari serta menemukan  kebenaran  ilmiah  yang  sifatnya terperinci  dan  dapat  dipertanggung  jawabkan secara  ilmiah  dan  tidak  menyimpang  dari perumusan  masalah. Pada  penelitian  ini, pendekatan yang digunakan dengan menggunakan
101
metode  pendekatan yuridis  empiris. Penelitian yuridis  adalah  suatu  penelitian  yang  berusaha meneliti hal-hal yang berkaitan dengan hukum, baik hokum  formil  dan  non  formil.  Pendekatan  yang dimaksud adalah bahwa pendekatan itu ditinjau dari sudut  peraturan  yang  merupakan  data  sekunder (Soekanto, &  Mamuji,  1985).  Pendekatan  empiris yaitu  penelitian  yang  bertujuan  untuk  memperoleh pengetahuan  empiris  tentang  hubungan  dan pengaruh  hukum  terhadap  masyarakat  dengan jalan  melakukan  penelitian  atau  terjun  langsung kedalam  masyarakat  atau  lapangan  untuk mengumpulkan data yang obyektif yang merupakan data  primer.  Sehingga  dapat  disimpulkan  metode yuridis  empiris  yaitu  suatu  metode  pendekatan yang  menekankan  pada  teori-teori  hukum  dan aturan-aturan  hukum  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  diteliti  dan  kemudian dihubungkan  dengan  kenyataan  yang  terjadi  dan faktor apa saja yang terjadi di masyarakat.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit
Bank  dalam  menyalurkan  kredit  atau memberikan pinjaman kredit kepada debitur sesuai dengan tujuan  kredit  yaitu profitability dan safety. Profitability yaitu  tujuan  untuk  memperoleh  hasil dari kredit berupa keuntungan yang didapatkan dari bunga  yang  harus  dibayar  oleh  nasabah. Safety yaitu  tujuan  yang  diharapkan  terhadap  sebuah prestasi  dalam  mengembalikan  uang  yang
diberikan  sehingga  keuntungan  yang  diharapkan dapat  terwujud.  Hasil  keuntungan  ditunjukkan dengan adanya kualitas kredit yang selalu baik atau dengan  nilai  angka  tinggi  sesuai  dengan  yang ditargetkan  bank.  Untuk  mendapatkan  kualitas kredit  yang  diharapkan,  bank  memberikan  kredit dengan  penuh  hati-hati,  teliti  serta  professional. Selain  professional  bank  juga  menerapkan prosedur  yang  telah  menjadi  pedoman  bank. Prosedur  pemberian  kredit  tersebut  meliputi: a) Permohonan  Kredit,  dalam  tahap  permohonan kredit  terdapat  tiga  Jenis  Permohonan  fasilitas kredit  yaitu  permohonan baru,  Permohonan tambahan  suatu  kredit  yang  sedang  berjalan  atau Permohonan  kredit  kawan  lama. b) Pengumpulan Berkas,  pada umumnya berkas  yang dikumpulkan sebagai syarat dokumen hampir sama yaitu antara lain Foto copi Kartu Identitas Kependudukan (KTP) yang masih berlaku, Foto copi surat nikah apabila sudah menikah, Foto copi kartu keluarga(usahakan untuk  terbitan  terakhir),  Pas  fhoto  terakhir(untuk mendeteksi  wajah  yang  sesungguhnya),  Surat keterangan  usaha  asli  dari  kelurahan/SIUP/TDP yang masih berlaku sesuai usaha yang dijalankan, NPWP  disertai  bukti  pembayaran  pajak  terakhir, Foto  copi  jaminan(  dapat  berupa  Sertifikat  hak Milik/BPKB)  juga  disertai  bukti  pembayaran  pajak atas  tanah  untuk  sertifikat  atau  pajak  kendaraan bermotor  untuk  jaminan  BPKB. c) Wawancara pertama,  wawancara  pertama  dilakukan  seorang marketing  untuk  mencari  tahu  keinginan  calon
102
debitur  terhadap  permohonan  kredit  yang  sedang diajukan. Tindakan  wawancara  pertama, selain untuk  mengetahui  keinginan  permohonan  juga dimaksudkan  untuk  pencocokan  berkas  debitur dengan  keasliannya.  Tidak  hanya  informasi  dari calon  nasabah  namun  menggali  informasi  dari orang  terdekat  yang  sekiranya  mengetahui kebiasaan debitur.
Hal  tersebut  dilakukan  untuk  memperoleh fakta  dan  keyakinan  marketing  mencari  informasi tentang  kebenaran  tempat  tinggal,  informasi tentang  kebiasaan  calon  debitur  apakah  termasuk rajin  bersosialisasi  dengan  lingkungan,berperilaku baik  baik  dengan  keluarga  maupun  dengan tetangga,  serta  hal-hal  lain  yang  sekiranya berkaitan dengan calon debitur. Informasi ini  bisa diperoleh  melalui tetangga terdekat, RT setempat, atau  dari  saudara  yang  telah  di  tuliskan  pada formulir  pengajuan  kredit.  Mencari  informasi kebenaran  usaha  yang  di  jalankan  calon  debitur, apakah  usaha  calon  debitur  ini  berjalan lancar, sudah  berjalan  berapa  lama  serta  informasi  dari mana  barang  yang  dijual  calon  debitur  diperoleh karena  barang  yang  diperoleh  menentukan  biaya transportasi  yang  akan  dikeluarkan  calon  debitur dalam  mengelola  keuangan.    Informasi  ini  dapat diperoleh dari  lingkungan  tempat  usaha  atau  dari kelurahan tempat dikeluarkannya surat keterangan usaha.

## a) Verifikasi
Tujuan  dari  verivikasi  ini  untuk  meneliti kelengkapan  dokumen  sebagai  legalitas  yang sah  dan  berkekuatan  hukum.  Selain  tujuan tersebut  juga  dimaksudkan  untuk  menghindari adanya  dokumen  yang  tidak  sesuai  dengan aslinya,  baik  dokumen  yang  mengalami kesalahan  penulisan,  maupun  dokumen  yang sengaja dipalsukan.
b) Peninjauan kelokasi usaha dan tempat tinggal. Peninjauan  kelokasi  usaha  dan  tempat  tinggal dimaksudkan  untuk  bertatap  muka  secara langsung  calon  debitur  dengan  petugas  bank. Dalam  bertatap  muka  secara  langsung  analis kredit  dan  manager  menggali  informasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan.
c) Peninjauan kelokasi jaminan
Peninjauan  ini  dimaksudkan  untuk  melihat secara  langsung  keadaan  fisik  jaminan  yang akan  diberikan.  Selain  untuk  menilai  jaminan, hal  ini  dimaksudkan  untuk  mengetahui keabsahan  kepemilikan  tersebut.  Peninjauan kelokasi  jaminan  dilakukan  dokumentasi  foto untuk mengetahui keadaan atau kondisi jaminan pada saat ini dengan masa yang akan datang.
d) Peninjauan tambahan
Peninjauan  tambahan  dilakukan  apabila  dirasa kurang  yakin,  hal  ini  sebagai  pertimbangan kembali  atas  apa  yang  telah  dilakukan sebelumnya.  Biasanya  dilakukan  dengan meminta pendampingan manager unit lain yang
dianggap lebih menguasai usaha/wilayah calon nasabah.
Sebelum  kredit  diberikan  kepada  calon debitur perlu adanya analisis kredit dengan penuh teliti, hati-hati dan tanpa adanya tekanan dari pihak yang berkaitan. Prinsip kehati-hatian ini merupakan bentuk  kepatuhan  bank  terhadap  ketentuan  atau aturan-aturan  perkreditan  atau  perundang- undangan  yang  konsekuen  dan  dapat dipertanggung  jawabkan.  Dengan  menerapkan prinsip  ini  mampu  menciptakan  kredit  yang  aman dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan seorang analis  kredit.  hal  ini  sejalan  dengan  apa  yang dituliskan Rachmadi Usman yang mengatakan”untuk  mengurangi  risiko  usaha  bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam  menjalankan  kegiatan  usahanya” (Usman, 2011).
Tujuan dilakukannya analisis kredit ini untuk mengetahui  seberapa  besar  kemampuan  calon debitur  dan  kelayakan  kredit  yang  akan  diberikan. Gambaran  yang  didapat  analis  kredit  sebagai sebuah  pertimbangan  yang  akan  diambil  dalam memberikan kredit. sehingga dalam mempertimbangkan  sebuah  hasil  yang  akan dicapai  harus  dengan  ketelitian. Ketelitian  analisis dalam  menganalisa  permohonan  kredit  menjadi faktor utama sehingga perlu adanya orang khusus yang  memahami  tekhnik  menilai  kelayakan  kredit. dengan memperhatikan ketentuan dan berpedoman pada  ketentuan  yang  berlaku  hasil  analisis  dapat
menjaga  kualitas  kredit  dari  berbagai  nasabah. Analisis kredit  dapat  memberikan  pengaruh  atau kontribusi terhadap pengambilan keputusan kredit. pengaruh  ini  mengharuskan  analisis kredit  dalam melakukan penilaian harus bersifat netral.
Dalam menganalisis permohonan kredit ada beberapa  hal  yang  harus  diperhatikan,  Hal  yang dimaksud  dalam  menganalisis  permohonan  kredit yaitu:
a) Kelengkapan  dokumen,  Kelengkapan  dokumen menjadi  syarat  utama yang  harus  dipenuhi. Selain  bertujuan  untuk  keabsahan  yang berkekuatan  hukum  juga  sebagai  bentuk keseriusan  calon  nasabah  untuk  tidak melakukan penyimpangan. Biasanya seseorang yang mengalami kesulitan melengkapi dokumen dapat  diindikasi  mengalami  suatu  masalah dengan  pihak  pembuat  yang  berkaitan  dengan dokumen tersebut.
b) Karakter calon nasabah, dengan melakukan cek riwayat  pinjaman  nasabah  atau  hasil  histori pinjaman yang dapat diperoleh dengan checking data  (SID). Checking  data (SID)  merupakan hasil perolehan data yang dikeluarkan oleh OJK. Dengan  hasil  inilah  analis  kredit  dapat  menilai karakter  calon  debitur  yang  mengajukan permohonan kredit, apakah mempunyai riwayat pinjaman  yang  tergolong  lancar  atau  riwayat pinjaman  yang  tergolong  bermasalah  pada pinjaman  sebelumnya  atau  pinjaman  yang sedang berjalan.
c) Kondisi  kesehatan  calon  nasabah(baik  jasmani maupun rohani, kondisi fisik calon nasabah juga perlu  dipertimbangkan  untuk  meyakinkah apakah  dalam  kondisi  normal  pada  umumnya, sehat pada umumnya ataupun menderita sakit.
Kondisi  fisik  yang  disebabkan  karena  faktor cuaca  ataupun  kondisi  fisik  yang  dialami  calon nasabah sejak dahulu.
d) Modal,  jumlah  modal  yang  dimiliki  mampu menjadi  pertimbangan  seorang  analis.  Karena semakin  besar  modal  yang  dimiliki  calon nasabah  tentunya  semakin  tinggi  tingkat kesungguhan dalam mengembangkan usahanya  yang  berpengaruh  pula  pada keuntungan  yang  semakin  besar  yang didapatkan
e) Kemampuan,  dalam  kemampuan  dapat  dilihat dari  usaha  yang  sedang  dijalankan  calon nasabah.  Apakah  usaha  yang  dijalankan berkembang  dengan  baik,dapat  bersaing dengan para pesaing disekitarnya,serta mampu menghasilkan  keuntungan.  Baik  keuntungan yang  sedang  dijalani  saat  ini  maupun  prospek keuntungan dimasa yang akan datang.
f) Sumber  dana,  sumber  dana  yang  diperoleh untuk  melakukan  kewajibannya  apabila permohonan  kreditnya  disetujui.  Sumber  dana ini apah diperoleh hanya dari satu usaha yang sedang  berjalan atau  terdapat  usaha  lain  yang ditekuni. Karena semakin banyak sumber dana
yang  diperoleh  maka  dapat  menutupi kewajibannya, apabila terjadi suatu masalah.
g) Manajemen  keuangan,  yaitu  laporan  keuangan usaha  baik  dari  pengeluaran,pemasukan  serta kewajiban  pembayaran  kepada  pihak  lain. Dibuktikan  dengan  laporan/transaksi  calon debitur dalam menjalankan kegiatan usahanya. Laporan keuangan penting untuk diketahui bank sebagai  gambaran  yang  jelas  dalam menganalisis permohonan kredit.
h) Tujuan  kredit,  kredit    yang  sedang  di  ajukan apakah  sebagai  tambahan  modal  usaha  atau untuk  hal  lain.  Informasi  ini  penting  agar penggunaan kredit yang di salurkan nanti tepat sasaran.
i) Agunan/jaminan,  agunan/jaminan    yang diberikan  untuk  mendukung  kredit  yang  akan diberikan. Tujuan dari agunan/jaminan ini untuk mengantisipasi  adanya  kegagalan  bayar  pada debitur nantinya.
j) Kewajiban  dengan  pihak lain,  kewajiban sebelum  adanya  pemberian  kredit  sangat berpengaruh  terhadap  kemampuan  calon debitur nantinya. Jangan sampai setelah adanya pemberian  kredit  debitur  merasa  terbebani dengan nilai kewajiban yang baru.
k) Itikad  baik  dari  calon  debitur,  faktor  ini  sangat penting  sebagai  landasan  kepercayaan  bank sebelum penyaluran kredit dilakukan.
Adapun  hal-hal  yang  harus  dihindari  dalam melakukan  analisis  kredit  agar  hasil  yang  dicapai
105
dapat  maksimal  yaitu:  (a)Tujuan  kredit  yang menyimpang,  tujuan  yang  menyimpang  dapat berupa  penggunaan  kredit  untuk  hal-hal  yang dilarang  oleh  undang-undang,  tidak  dalam kewajaran  kehidupan  masyarakat  ataupun penggunaan  kredit  tidak untuk  tujuan  yang  positif; (b) Kelengkapan  dokumen,sering  kali  terjadi kelengkapan dokumen yang belum lengkap namun tetap  dilakukan  analisis  kredit;  (c) Informasi keuangan  yang  tidak  lengkap;  (d) Tekanan  dari calon nasabah atau pihak lain yang terkait dengan permohonan  kredit  demi  suatu  kepentingan;  (e) Unsur  kesengajaan  dalam  menganalisis  kredit sehingga  menghasilkan  suatu  yang  tidak sewajarnya. Misalnya hasil analisis kredit dianggap layak menerima kredit Rp.10.000.00 (sepuluh juta) namun  diubah  menjadi Rp.50.000.00  (lima  puluh juta); dan (f) Kurangnya Budaya profesional dalam menjalankan  tugas,  budaya profesional  dapat dilihat  dengan  cara  kerja  yang  tidak  sesuai ketentuan.  Misalnya  pengolahan  data  atau pengaruh  dari  calon  nasabah  yang  memberikan suatu janji imbalan.
Setelah  adanya  hasil  dari  analisis  kredit tentang  penyelidikan  baik  dari  karakter,  modal, kemampuan,  sumber  dana,  agunan/jaminan  serta itikad  baik  maka  keputusan  kredit  dapat  diambil. Dengan sebuah keyakinan atas segala kemampuan yang  telah  dianalisis  ditetapkan  keputusan  kredit. Apakah keputusan dalam memberikan kredit layak diberikan, juga menentukan seberapa besar dana/
plafon kredit akan diberikan. Dalam undang-undang nomor  10  tahun  1998  tentang  perbankan  pasal  8 ayat 1 menyatakan:“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan  berdasarkan  prinsip  syariah,  bank umum  wajib  mempunyai  keyakinan  berdasarkan analisis  yang  mendalam  atas  iktikad  dan kemampuan  serta  kesanggupan  nasabah  debitur untuk  melunasi  utangnya  atau  mengembalikan pembiayaan  dimaksud  sesuai  dengan  yang diperjanjikan”.
Keputusan  plafon  kredit  menjadi  tugas komite  kredit.  Dalam  lampiran  peraturan  otoritas jasa  keuangan  nomor  42/POJK.03/2017  tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan  atau  pembiayaan  bank  bagi  bank umum, Tugas komite kredit meliputi hal-hal sebagai berikut:  (a) Memberikan  persetujuan  atau penolakan  kredit  atau  pembiayaan  sesuai  dengan batas wewenang atau jenis kredit atau pembiayaan yang  ditetapkan  oleh  direksi;  (b) Melaksanakan tugas terutama dalam pemberian persetujuan kredit atau  pembiayaan  berdasarkan  kompetensinya secara  jujur, objektif,  cermat,  serta  seksama;  dan (c) Menolak  permintaan  dan/atau  pengaruh  pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit atau pembiayaan  untuk  memberikan  persetujuan  kredit atau pembiayaan yang hanya bersifat formalitas.
Keputusan kredit bila tidak dilakukan dengan professional  akan  mengakibatkan  kerugian  pada bank.  Sehingga  pemutus  kredit  selalu  diharapkan untuk  menjalankan  tugasnya  secara  professional
agar keputusan yang diambil dapat maksimal. Hal ini  sejalan  dengan  apa  yang  dituliskan  Jonker Sihombing yang  mengatakan bahwa “jika  setiap banker  bekerja  secara  professional  dengan berpegang  teguh  pada  ketentuan-ketentuan  yang digariskan dalam kebijakan perkreditan maka kredit bermasalah dapat diminimalisir”(Sihombing, 2009). Adapun  hal-hal  yang  harus  dihindari  agar  dalam mengambil  keputusan  bank  mampu  memberikan keputusan  yang  layak  sehingga  kualitas  kredit menjadi sebuah prioritas yang harus dijaga adalah sebagai berikut; (a) Permohonan kredit yang tidak sesuai  dengan  tujuan  usaha atau  tidak  jelas penggunaannya;  (b) Besarnya  plafond  kredit  yang diminta tidak sesuai dengan skala bahan baku yang dipasarkan  calon  nasabah;  (c) Besarnya permohonan plafond kredit tidak sebanding dengan nilai  jaminan  setelah  dilakukan  analisis  penilaian jaminan; (d) Riwayat pinjaman di bank sebelumnya mengalami  kendala  apapun  yang  menjadi  alasan calon nasabah dan (e) Adanya tekanan dari calon nasabah  yang  menginginkan  kredit  untuk  tetap  di cairkan.
Pertimbangan  pemutus  kredit  menjadi  kunci terhadap  sebuah  risiko  yang  akan  terjadi  dalam pemberian kredit yang akan datang. Pertimbangan pemberian kredit yang dilakukan antara lain:
a) Memastikan  bahwa  kredit  yang  akan  diberikan sudah  memenuhi  ketentuan  perbankan  dan telah  sesuai  dengan  asas-asas  perkreditan sesuai pedoman yang ditetapkan.
b) Memastikan  terhadap  pemberian  kredit  telah didasarkan  penilaian  analisis  kredit  secara jujur,objektif  berdasarkan  keadaan  lapangan, menerapkan  prinsip  ketelitian  dan  terlepas  dari pengaruh  pihak  lain  yang  berhubungan  pada permohonan kredit.
c) Meyakini  bahwa  pemberian  kredit  yang  akan diberikan  dapat  dilunasi  kembali  sesuai  waktu yang sudah menjadi persetujuan.
d) Meyakini bahwa pemberian kredit nantinya tidak akan  berubah  menjadi  kredit  bermasalah  atau Non Performing Loan (NPL).
e) Plafon  kredit  atau  besarnya  kredit  yang  akan diberikan tidak melebihi penilaian jaminan.
Untuk  menjaga  kualitas  kredit  dilakukan pemantaun kredit, Pemantauan dimaksudkan untuk dapat  mengendalikan  kredit  yang  telah  diberikan kepada masyarakat. Pengendalian yang dimaksud adalah  menjaga  keamanan  dalam  menyalurkan kredit,  memeriksa  kelancaran  kredit,  serta menganalisis  kesalahan-kesalahan  proses  kredit guna meminimalisir adanya risiko dalam pemberian kredit  (Fauza  &  Dwiatmanto, 2016). Selain pengendalian  kredit  Bank  sebagai  kreditur mengharapkan pengembalian kredit yang diberikan kepada  nasabah  sesuai  dengan  yang  diharapkan yaitu  pemenuhan  prestasi.  Prestasi  pengembalian ini  merupakan  kewajiban  nasabah  agar  bank terhindar  dari  risiko.  Meskipun  risiko  kredit merupakan bagian dari bisnis bank. Hal ini sejalan dengan apa yang dituliskan oleh singh” risk is part
107
of the banks business” yang artinya resiko adalah bagian  dari  bisnis  bank  (Singh,  2013). Upaya  ini dilakukan selain untuk menjaga kualitas kredit juga mewaspadai timbulnya kredit bermasalah. Cara ini dapat dilakukan dengan pemantauan tanggal jatuh tempo  kredit.  Pemantauan  tanggal  jatuh  tempo kredit dilakukan dengan berbagai cara antara lain: a) Pemberitahuan  akan  adanya  jatuh  tempo
kewajiban membayar angsuran. Pemberitahuan ini dapat dilakukan melalui telekomunikasi atau kunjungan  langsung  ketempat  nasabah  yang akan jatuh tempo.
b) Apabila  pada  hari  jatuh  tempo  nasabah  belum membayar upaya untuk melakukan pemberitahuan  dilakukan  kembali  sampai  ada janji  yang  pasti  akan  dibayarnya  kewajiban angsuran kredit kepada bank
c) Melakukan kunjungan apabila telah lewat masa jatuh  tempo  sehingga  pihak  bank  tahu  akan penyebab  mundurnya  pembayaran  yang  telah disepakati.  Kunjungan  ini  disamping  untuk mengetahui  penyebab  mundurnya  pembayaran angsuran  juga  bentuk  kepedulian  bank  dalam menciptakan hubungan baik kepada nasabah.

## 2. Upaya  dalam rangka  mengatasi kredit bermasalah
Kredit  bermasalah  merupakan  hambatan perbankan  dalam  menjalankan  bisnis. Hambatan tersebut  dapat  timbul  dari  beberapa  faktor  yang mengakibatkan  usaha  bank  menjadi  terganggu.
Hal  ini  juga  disampaikan  dalam  penelitian  Andik dan  Indah  yang  mengatakan  bahwa”Non Performing  Loans  are  still  a  major  problem  for institutions  that  provide  credit  facilities”,artinya kredit  macet  masih  menjadi  masalah  utama  bagi lembaga yang menyediakan fasilitas kredit (Sakti, & Anisykurlillah,  2013). Keberhasilan  usaha  bank  di ukur  dari  kelancaran  pengembalian  kredit  yang dicerminkan  oleh  rendahnya  tingkat Non Performing Loan (NPL) (Mulyadi, 2016). Sehingga perlu adanya kerja keras dari para pengurus kredit untuk meminimalkan angka kredit bermasalah atau Non  Performing  Loan (NPL).  Ini  sejalan  dengan penelitian yang dilakukan Messai dan Jounini yang menyatakan  “The  minimization  of  non  performing loan  (NPL)  is  a  necessary  condition  for  improving economic  growth”  Artinya  meminimalkan non performing  loan (NPL)  atau  kredit  bermasalah adalah kondisi yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan  ekonomi  (Messai, &  Jounini, 2013). Seringkali  kredit  bermasalah  timbul  dari  berbagai faktor  antara lain: (a) Usaha  debitur/  nasabah mengalami penurunan baik dari kondisi persaingan dilingkungan  sampai  pada  kondisi  cuaca;  (b) Terjadinya musibah kecelakaan dan sakit sehingga uang  yang  seharusnya  untuk  pembayaran angsuran digunakan untuk melakukan pengobatan; (c) Perbaikan rumah akibat suatu bencana; dan (d) Perbaikan  armada  transportasi  yang  digunakan debitur.
Faktor-faktor  penyebab  timbulnya  kredit bermasalah  tersebut  pihak  bank  melakukan langkah-langkah/  tindakan  sebagai  upaya penyelamatan kredit sedini mungkin. Penyelamatan kredit  bermasalah  sedini  mungkin  dimaksudkan agar tidak timbul jumlah tunggakan yang akan lebih besar.  Karena  semakin  besar  jumlah  tunggakan yang  terjadi  akan  semakin  mempersulit  kondisi nasabah/  debitur  dalam  mengelola  usahanya. Disamping  tunggakan  yang  akan  mempersulit keadaan  nasabah  juga  berdampak  pada  tingkat kualitas kredit yang akan mengarah pada kerugian bank.  Sehingga  bank  harus  segera  mengambil tindakan  agar  kerugian  yang  ada  tidak  semakin bertambah. Tindakan yang  paling  mendasar dilakukan  oleh  bank  adalah  dengan  penagihan intensif.  Cara  ini  dilakukan  secara  beraturan dengan  selisih  waktu  yang  cukup  pendek  agar nasabah mengetahui keseriusan dalam mengembalikan  kredit  bermasalah  menjadi  lancar kembali. Penagihan  intensif  dapat dilakukan dengan kunjungan langsung ketempat nasabah/debitur  atau  dengan  melakukan komunikasi telepon. Kunjungan ketempat nasabah atau  melalui  telepon  dapat  disesuaikan  dengan kondisi yang terjadi, artinya apabila nasabah/debitur  melakukan  respon  terhadap informasi  lewat  telepon  maka  pihak  bank  cukup dengan  komunikasi  tersebut.  Namun apabila  tidak ada  respon terhadap  komunikasi  tersebut  maka pihak  bank  melakukan  kunjungan  langsung
ketempat  nasabah  baik  ditempat  tinggal  maupun tempat  usaha.  Kunjungan  tersebut  dimaksudkan untuk  mengetahui  perihal  kewajiban  pembayaran angsuran  yang  telah  disepakati  jatuh  tempo  pada waktu  melakukan  perjanjian  kredit. penagihan intensif dilakukan bank untuk dapat memaksimalkan  dalam  menyelamatkan  kredit bermasalah  sebelum  akhirnya  menjadi  besar. Apabila tidak ada perbaikan dalam hal pembayaran angsuran  kredit,  pihak  bank  memberikan  surat peringatan  pertama  (I)  yang  merupakan pemanggilan  nasabah  hadir  ke  bank  untuk menyelesaikan  kewajibannya  dengan  kurun  waktu yang telah ditentukan dan dibatasi oleh bank. Surat peringatan yang diberikan kepada nasabah/ debitur sebagai pemberitahuan tertulis keterlambatan yang sedang  terjadi. Jika  surat  peringatan  pertama  (I) nasabah  masih  belum  melakukan  kewajibannya maka  surat  peringatan  kedua  (II)  diberikan  bank kepada nasabah. Surat peringatan ketiga (III) juga akan  diberikan  apabila  nasabah  masih  belum melakukan kewajiban pembayaran angsuran kredit kepada  bank. Apapun  hasil  yang  diperoleh  dari cara penagihan intensif, petugas penagihan selalu diharapkan memberikan informasi kepada pimpinan kredit.  Tujuan  dari  pemberian  informasi  kepada pimpinan  kredit  yaitu  untuk  mengevaluasi  dan mengambil  tindakan  selanjutnya. Karena  evaluasi dan  mengambil  keputusan  sedini  mungkin  akan mengurangi  tingkat  risiko yang  akan  terjadi  lebih besar.
109
Jika upaya penagihan intensif tidak mampu untuk  mengembalikan  kredit  bermasalah  menjadi lancar  maka  upaya  yang  dilakukan  dapat  berupa rescheduling (  penjadwalan  kembali).  Sebelum Pelaksanaan  rescheduling  dilakukan,  pihak  bank melihat  kondisi  nasabah  terlebih  dahulu.  Hal  ini dilakukan  untuk  mengukur  seberapa  besar kemampuan dalam melakukan pembayaran setelah dilakukannya rescheduling. Disamping kemampuan membayar  juga  melihat  itikad  baik  yang  diberikan meskipun  telah  terjadi  kredit  bermasalah.  Karena akan  menjadi  percuma  apabila  telah  dilakukan rescheduling namun  nasabah  enggan  melakukan kewajibannya.  Rescheduling  atau  penjadwalan kembali  dapat  disesuaikan  dengan  kemampuan pembayaran terhadap nasabah selama usaha yang dijalani masih  tetap  berjalan  meskipun  mengalami penurunan.  Adapun  kriteria  untuk  melakukan rescheduling  (penjadwalan  kembali)  antara  lain:
a).Rescheduling  hanya  akan  dilakukan  terhadap nasabah  yang  masih  mempunyai  itikad  baik, b).Menunjukkan  sifat  kooperatif  untuk melakukan penyelesaian,  c).Masih  ada  kemampuan  untuk membayar  kewajibannya  berupa  angsuran  kredit, d).Kemampuan  membayar  yang  dimaksud  diatas didukung  dengan  adanya  usaha  yang  masih berjalan  sehingga  nasabah  masih  mendapatkan pemasukan meskipun telah mengalami penurunan, e).Dalam  hal  menyesuaikan  kemampuan pembayaran bank  tidak  mengalami  keberatan, f).Besar  kecilnya  nilai  kemampuan  pembayaran
yang  diberikan  harus  mendapatkan  persetujuan bank.
Besarnya  kemampuan  dilakukan  atas persetujuan bank dalam hal ini agar nasabah tidak memberikan  nilai  terkecil  jumlah  angsuran  yang akan  dibayarkan.  Setelah  mengetahui  usaha  dan itikad  baik  dari  debitur  bank  melakukan  analisis apakah nasabah masih dianggap layak dan mampu dengan  dilakukannya rescheduling.  Bila  dianggap layak  bank  akan  memberikan  informasi  mengenai ketentuan  yang  timbul  setelah  dilakukan rescheduling. Diharapkan  dengan  dilakukannya rescheduling ini  memberikan  kemudahan  bagi nasabah  untuk  melakukan  jumlah  pembayaran kewajiban angsuran kredit.  Kewajiban  bank  untuk memantau  terhadap  perkembangan  setelah dilakukannya rescheduling ini akan tetap dilakukan agar  tidak  timbul  kembali  kredit  bermasalah  pada debitur yang sama.
Jika  upaya rescheduling (penjadwalan kembali)  masih mengalami  kegagalan maka  bank memiliki langkah dengan menjual agunan/ jaminan. Agunan/jaminan  yang  diberikan  nasabah  kepada bank  menjadi  sumber  kekuatan  dalam  melakukan upaya  penyelesaian.  Karena  dengan  adanya jaminan yang diberikan, bank berhak menjual untuk menutup  kredit  yang  mengalami  macet.  Hal  ini menjadi  hak  bank  ketika  telah  dilakukannya perjanjian  kredit  dimana  nasabah  setuju  yang tertuang dalam surat kuasa menjual agunan. Surat kuasa  menjual  agunan  menjadi  kekuatan  bank
110
untuk melakukan penjualan terhadap agunan yang telah  diberikan  nasabah.  Namun  penjualan agunan/jaminan oleh bank  akan dilakukan  apabila upaya  terakhir  sudah  tidak  dapat  ditempuh. Sebelum langkah ini diambil pihak bank juga telah melayangkan surat somasi pertama, apabila masih belum ada tindakan surat somasi kedua kemudian dilanjutkan dengan surat somasi ketiga.
Penjualan agunan terdiri dari dua cara yaitu: (a) Penjualan  agunan/jaminan  dibawah  tangan, Penjualan  agunan/jaminan  dibawah  tangan dilakukan  terhadap  debitur  yang  masih  kooperatif terhadap  kredit  yang  sedang  bermasalah.  Bank masih  memberikan  kesempatan  kepada  nasabah terhadap jaminan/agunan untuk menjualnya secara umum.  Apabila  kesempatan  untuk  menjual agunan/jaminan menjadi perhatian nasabah, artinya nasabah  masih  menunjukkan  kooperatif  terhadap pinjaman yang terjadi masalah. Dengan batas yang akan  ditentukan  bank  nasabah  akan  diberi kesempatan  untuk  menjualnya.  Apabila  batas waktu  yang  diberikan  nasabah  belum  juga  dapat menutup  semua  kewajiban  maka  bank  akan melakukan penjualan agunan/jaminan dengan jalur lelang; dan  (b) Penjualan  agunan/jaminan  dengan jalur  lelang,  langkah  ini  diambil  setelah  beberapa langkah  diatas  tidak  mampu  menyelesaikan  kredit bermasalah. Dengan penjualan agunan jalur lelang ini diharapkan adanya penyelesaian sehingga kredit bermasalah  sudah berkurang  kembali. Adapun dokumen  yang  harus  dipersiapkan  untuk  dapat
mendaftarkan  lelang  tersebut  yaitu  antara  lain: 1). Akta  Hak  Tanggungan,  2). Dokumen  pemilik jaminan,  3). Dokumen  perjanjian  kredit,  4). Rangkap surat somasi mulai dari somasi 1,2 dan 3 yang  telah  dikirimkan  salinanya  kepada  pemilik jaminan atau pihak yang berhutang.
Dengan dokumen tersebut bank mendaftarkan  lelang  pada  Kantor  Pelayanan Piutang  dan  Lelang  Negara  (KP2LN).  jika  sudah dianggap telah memenuhi syarat lelang maka akan segera  terbit  jadwal  kapan  lelang  akan dilaksanakan.  Dengan  penjualan  agunan/jaminan diharapkan  kredit  bermasalah  segera  tuntas sehingga  tidak  mengganggu  aktivitas  atau kelangsungan bank.

## C. SIMPULAN
Penutup  dari  artikel  ini,  dapat  dikemukakan simpulan  :  pertama , upaya  untuk  mengoptimalkan kualitas  kredit  sudah  cukup  baik  sehingga kedepannya  menjadi  sebuah  pedoman  bagi  para banker  dalam  menyalurkan  kredit.  namun  dalam mengoptimalkan  kualitas  kredit  harus  tetap menjalankan  tugas  secara  professional  agar  yang diharapkan  mampu  menghasilkan  kredit  yang maksimal.  Kedua,  dalam  upaya  mengatasi  kredit bermasalah  diharapkan  tetap  konsisten  untuk langkah-langkah  yang  diambil.  Langkah-langkah yang  diambil  menjadi kunci  kesiapan  para  banker dalam menghadapi kredit bermasalah kedepannya
agar  dengan  mudah  dalam  menyelesaikan  ketika terjadi kredit yang tidak diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA BUKU
Ibrahim, J. (2004). Cross Default & Cross Collateral
Dalam  Upaya  Penyelesaian  Kredit Bermasalah. Bandung: PT Refika Aditama.
Sarita,  Buyung., &  Putera,  Asrip. (2011).
Manajemen  Perbankan.  Kendari:  Unhalu Press.
Sihombing,  J.  (2009). Tanggung  Jawab  Yuridis
Bankir atas Kredit Macet Nasabah. Bandung:
PT.Alumni.
Soekanto,  Soerjono.,  &  Mamuji, Sri.  (1985).
Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali Press.
Usman,  R.  (2011). Penyelesaian  Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan. Bandung: CV. Mandar Maju.

## JURNAL
Cucinelli, D. (2015). The Impact of Non-performing Loans on Bank Lending Behavior: Evidence from  the  Italian  Banking  Sector. Eurasian Journal  of Business  and  Economics,Vol.  8,
(No.16), pp.59-71.
Fauza, Maela Alfa., & Dwiatmanto, Muhamad Saifi.
(2016).  Analisis  Sistem  dan  Prosedur Pemberian  Kredit  Modal  Kerja  guna Mendukung  Pengendalian  Kredit. Jurnal
Administrasi Bisnis (JAB), Vol. 399, (No. 1.), p.14.
Handayani,  Dewi Sri.,  Sudiyatno,  Bambang. (2017).  Kualitas  Kredit  pada  Industri Perbankan  dan  Dampaknya    Terhadap Profitabilitas  Bank. Jurnal  Bisnis  dan Ekonomi (JBE), Vol. 24, (No.2), pp.150– 161. Messai,  Ahlem  Selma.,  &  Jounini,  Fathi.  (2013).
Micro  and  Macro  Determinants  of  Non Performing  Loans. International  Journal  of Economic  and  Financial  Issues, Vol  3, (No 4), p.34.
Mulyadi,  D. (2016).  Analisis  Manajemen  Kredit dalam  Upaya  Meminimalkan  Kredit Bermasalah (studi  kasus  pada  PT.BPR Pantura Abadi Karawang). Jurnal Managemen dan Bisnis, Vol.1, (No.2), p.29.
Natalia, P. (2015). Analisis Pengaruh Risiko Kredit,
Risiko  Pasar,  Efisiensi  Operasi,Modal  dan Likuiditas  Terhadap  Keuangan  Perbankan.
Jurnal Ekonomi Manajemen dan Perbankan,
Vol. 1 (No 2), p 62.
Sjafitri, H.  (2011).  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Kualitas  Dalam  Dunia Perbankan. Jurnal  Manajemen  dan
Kewirausahaan, Vol. 2, (No. 2), p.106-120.
Sakti, Andik  Dwi., &  Anisykurlillah,  Indah.  (2013). Analysis of Factors Affecting Non Performing Loan on Cooperation, International Journal of Economics and Financial Issues, Vol. 3,(No.
4), p.38.
Singh, A. (2013). Credit Risk Management in indian commercial  Banks, International  Journal  of Marketing, Financial Services
&
Management, Vol. 2, (No.7), p.852.
Sudiyatno, Bambang., & Fatmawati,  Asih. (2013).
Pengaruh  Risiko  Kredit  dan  Efisiensi perasional  Terhadap  Kinerja  Bank (studi empiric  pada  bank  yang  terdaftar  di  bursa efek  Indonesia). Jurnal  Organisasi  dan Manajemen, Vol. 9, (No.1), p 75.
Sujarweni, V. Wiratna & Utami,  Lila  Rentanani.
(2015).  Analisis  Dampak  Pembiayaan  Dana Bergulir  Kredit  Usaha  Rakyat (KUR) terhadap  Kinerja  UMKM. Jurnal  Bisnis  dan
Ekonomi (JBE), Vol. 22,(No 1), p.12.

## SUMBER ONLINE
Chavan, Pallavi., & Gambacorta, Leonardo. (2016).
Bank  lending and  loan  quality:  the  case  of
India. Bank for International Settlement. BIS
Working  Papers  No  595.  Retrieved  from https://www.bis.org/publ/work595.htm.