## PENGATURAN PERATURAN DAERAH (PERDA) SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Abd. Rais Asmar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: raisevabone@gmail.com

## Abstract
Regional  regulations  that  have  sharia  nuances  need  to  be  regulated  in terms  of  both  authority  and  formation  processes.  This  is  aimed  at  avoiding contradictions  with  the  legislation  established  by  the  central  government.  Based on  Law  No.  23  of  2014  concerning  Regional  Government  regulates  the  central authority, namely the field of religion. Meanwhile, the practice of religious values is  mostly  carried  out  by  the  people  in  the  area.  Therefore,  the  establishment  of sharia-compliant  local  regulations  is  a  regulation  to  meet  those  needs.  Besides that, in terms of its formation it is always harmonized with the conditions of each region
Keywords: Regional Regulations, Sharia

## Abstrak
Peraturan daerah yang bernuansa syariah perlu diatur tatanannya baik dari segi  kewenangan  maupun  proses  pembentukannya.  Hal  ini  bertujuan  untuk menghindari pertentangan dengan aturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah  pusat.  Berdasarkan  UU  No.  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah  diatur  tentang  kewenangan  pusat  yaitu  bidang  agama.  Sementara  itu, pengamalan nilai-nilai agama banyak dilakukan oleh masyarakat di daerah. Oleh Karena  itu,  pembentukan  Perda  bernuansa  syariah  merupakan  peraturan  untuk memenuhi  kebutuhan  tersebut.  Disamping  itu,  dari  sisi  pembentukannya senantiasa diselaraskan dengan kondisi daerah masing-masing Kata Kunci : Peraturan Daerah, Syariah

## PENDAHULUAN
Perkembangan konstitusi Indonesia telah mengalami perubahan dari setiap masa  pemerintahan  di  Indonesia.  Konstitusi  yang  di  maksud  di  sini  adalah  jenis konstitusi  terdokumentasi  yaitu  Undang-Undang  Dasar  1945  (UUD  1945)  dan yang tidak terdokumentasi berupa aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam  praktik  penyelenggaraan  negara.  Perubahan  UUD  1945  sebagai  konstitusi terdokumentasi  berlangsung  sebanyak  empat  kali  berturut-turut  yaitu  perubahan pertama  (1999)  sampai  perubahan  keempat  (2002).  Konstitusionalisme  yang terkandung  dalam  UUD  1945  setelah  perubahan  berdampak  pada  bentuk negara kesatuan  sebagai  bentuk  final  yang  tidak  dapat  diubah  dan  sistem  pemerintahan presidensiil.  Bentuk  negara  kesatuan  ini  bersumber  dari  kesadaran  “ Founding Father ”  Negara  Indonesia  akan  kemajemukan  di  setiap  daerah  dalam  wilayah Republik  Indonesia.  Menurut  catatan  sejarah  perkembangan  bentuk  negara, Indonesia  pernah  menganut  bentuk  negara  federal.  Namun,  pendiri  bangsa  ini tetap  berkeyakinan  bahwa  Negara  Indonesia  dibangun  atas  dasar  kemajemukan yang sangat menghargai budaya di daerah.
Penyelenggaraan    pemerintahan  didaerah  dapat  dikategorikan  sebagai salah  satu  bentuk  penghargaan  terhadap  kemajemukan  di  daerah.  Setiap  daerah provinsi/kabupaten/kota  memiliki  ciri  dan  karakteristik  yang  berbeda  satu  sama lain,  untuk  itu  seharusnya  pembangunan  berbasis  di  daerah  masing-masing. Pemerintah  di  daerah  menyelenggarakan  pembangunan  dengan  memperhatikan ciri dan karakteristik daerahnya oleh negara kesatuan Republik Indonesia.
Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  didaerah  diperlukan  pembagian urusan  pemerintahan  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih.  Pembagian  urusan pemerintahan  antara  pemerintahan  pusat  dan  daerah  telah  diatur    secara  rigid  di Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintahan pusat  (pemerintah)  mempunyai  kewenangan  absolut  (mutlak)  dan  kewenangan bersama  dengan  pemerintah daerah ( concurrent ).  Bidang  agama  sebagaimana diatur  UU  tersebut  adalah  termasuk  kewenangan  absolut  pemerintah,  artinya pemerintah  daerah  tidak  berhak  mencampuri  urusan  yang  menyangkut  agama tertentu, termasuk membuat peraturan atau regulasi aturan yang mengatur tentang agama.
Peraturan  daerah  merupakan  sarana  mewujudkan  penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sejak otonomi daerah diberlakukan, Pemerintahan di daerah (Kepala  Daerah  dan  DPRD)  telah  menghasilkan  banyak  perda  termasuk  perda syariah.  Hampir  di  semua  provinsi  di  Indonesia  yang  jumlahnya    33  provinsi terdapat  perda  syariah  di  level  provinsi/kabupaten/kota.  Penggunaan  frase  perda
yang  bernuansa  syariat  Islam  dimaksudkan  untuk  membedakan  dengan  istilah perda syariat Islam. Masyarakat umum cenderung mengaitkan perda syariat Islam dengan  usaha  komunitas  tertentu  mendirikan  negara  Islam  sebagaimana  yang  di impikan  oleh  sebagian  kalangan.  Boleh  jadi  mereka  menyamakan  perda  syariat Islam  dan  sistem  hukum  Islam,  Contohnya  :  jinayat,  qishas,  ghonimah  dst. Berbeda  halnya  dengan  frase  perda  yang  bernuansa  syariat  Islam  yang  pada dasarnya  merujuk  pada  ajaran  syariat  Islam  tetapi  tetap  sejalan  dengan  aturan yang ada di Indonesia.
Umumnya  beberapa  daerah  provinsi/kabupaten/kota  yang  DPRD-nya didominasi  oleh  partai  berazazkan  Islam,  memiliki  jumlah  perda  syariah  lebih banyak dibanding daerah berbasis partai berazazkan pancasila. Pembahasan perda syariah  di  DPRD  terkadang  berjalan  alot  karena  perbedaan  ideologi  masing- masing partai. Di tingkat eksekutif, peningkatan jumlah perda syariah berbanding lurus  dengan  jumlah  pembatalan  dan  pencabutan  perda  syariah  oleh  pemerintah oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui peraturan presiden. Perda syariah yang  dibatalkan  dianggap  bertentangan  dengan  aturan  yang  lebih  tinggi  karena masalah  agama  adalah  domain  pemerintah  pusat.,  meskipun  masih  terjadi perbedaan pendapat tentang pembatalan perda oleh eksekutif.
Pada level nasional, urusan agama di pemerintahan pusat tidak sepenuhnya mengatur  hal-hal  yang  bersifat  syariat  Islam.  Departemen  Agama  mempunyai kewenangan  di  bidang  agama  demi  menjaga  kerukunan  umat  beragama.  Selama ini Departemen Agama belum mengakomodir aturan-aturan tentang penanggulangan  kemaksiatan,  minuman  keras  atau  persoalan  busana  muslim secara  nasional  melainkan  lebih  kepada  penyelenggaraan  prosesi  agama  Islam. Contohnya  :  penyelenggaraan  Haji,  Wakaf,  dan  Zakat.  Tidak  salah  jika  banyak permasalahan  terkait  agama  diatur  oleh  pemerintah  daerah  hanya  melalui keputusan kepala daerah.

## PEMBAHASAN
Kegagalan dalam upaya memasukkan tujuh kata dalam amandemen UUD NRI 1945 tidak menyurutkan berbagai kalangan guna memasukkan syariat Islam sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan. Beberapa daerah justru sukses menyusun  perda  anti  kemaksiatan  yang  oleh  berbagai  kalangan  dianggap bernuansa syariat Islam, dengan dukungan yang hampir bulat dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan seluruh masyarakat setempat.
Perda-perda semacam itu, antara lain, perda tentang larangan pelacuran di Kota  Tanggerang  dan  Palembang.  Di  Provinsi  Gorontalo,  Sumatera  Selatan,dan beberapa  daerah  lain  ada  perda  tentang  pencegahan  kemaksiatan.  Di  Kabupaten
Garut  ada  perda  tentang  kesusilaan.  Di  Kabupaten  Enrekang,  Bukulumba,  dan beberapa  daerah  lain  ada  perda  tentang  busana  Muslim.  Di  Kabupaten  Maros, Tasikmalaya,  Kota  Bengkulu  dan  beberapa  daerah  lain  ada  aturan  tentang peningkatan  kualitas  keimanan  dan  ketakwaan.  Sementara  di  Provinsi  Nusa Tenggara  Barat  (NTB),  ada  raperda  tentang  busana  wajib  jilbab,  di  Banjarmasin ada raperda tentang larangan mandi di kali.
Dalam  Pasal  7  UU  No.  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan, terdapat jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Perda  berada  dalam  urutan  terendah  dalam  hierarki  peraturan  perundang- undangan  dan  hanya  berlaku  di  Provinsi,  kabupaten/kota,  atau  desa  yang mengeluarkannya. Namun, jika semua daerah membuat Perda anti maksiat, maka beberapa  kalangan  melihatnya  sama  saja  dengan  mengubah  hukum  nasional, sesuai dengan syariat Islam.
Ada  kritik  yang  substansial  terhadap  perda-perda  di  atas,  seperti  diulas oleh  Sri  Palupi  ( Ketua  Institute for  Ecosoc  Rights ).  Menurutnya,  perda-perda  itu masih mengutamakan kesusilaan daripada persoalan yang lebih mendasar, seperti kemiskinan,  kelaparan,  dan  sebagainya,  justru  terjadi  di  daerah-daerah  yang menerbitkan  perda  tadi.  Dikaitkan  dengan  pemikiran  Lukman  Hakim  Sifuddin mengenai kategorisasi syariat Islam, seperti  yang diulas diawal tulisan, perda itu belum  mendukung  pemasyarakatan  syariat  Islam  sebagai  penebar  kasih  saying kepada  seluruh  alam  ( rahmatan  lil  al-`alamin )  melalui  upaya  pengentasan kemiskinan,  pemberantasan  korupsi,  peningkatan  transparansi  penyelenggaraan negara,dst.
Penggunaan frase perda yang bernuansa syariat Islam dimaksudkan untuk membedakan  dengan  istilah  perda  syariat  Islam.  Masyarakat  umum  cenderung mengaitkan  perda  syariat  Islam  dengan  usaha  komunitas  tertentu  mendirikan negara  Islam  sebagaimana  yang  di  impikan  oleh  sebagian  kalangan.  Boleh  jadi mereka  menyamakan  perda  syariat  Islam  dan  sistem  hukum  Islam,  Contohnya  : jinayat, qishas, ghonimah dst. Berbeda halnya dengan frase perda yang bernuansa syariat  Islam  yang  pada  dasarnya  merujuk  pada  ajaran  syariat  Islam  tetapi  tetap sejalan dengan aturan yang ada di Indonesia.
Hanya  saja,  urusan  agama  di  pemerintahan  pusat  tidak  sepenuhnya mengatur  hal-hal  yang  bersifat  syariat  Islam.  Kementerian  Agama  mempunyai kewenangan  di  bidang  agama  demi  menjaga  kerukunan  umat  beragama.  Selama ini Departemen Agama belum mengakomodir aturan-aturan tentang penanggulangan  kemaksiatan,  minuman  keras  atau  persoalan  busana  muslim secara  nasional  melainkan  lebih  kepada  penyelenggaraan  prosesi  agama  Islam. Contohnya : penyelenggaraan Haji, Wakaf, dan Zakat.
Terkadang pembatalan oleh mendagri tehadap perda syariah mengabaikan substansi  perda  itu  sendiri.  Jika  dicermati  lebih  jauh,  ada  perda  syariah  yang sesungguhnya  tidak  bersinggungan  dengan  syariat  melainkan  hanya  bernuansa syariat  contohnya  :  perda  tentang  larangan  minuman  keras,  perda  larangan minuman  keras  dan  perda  lainnya  yang  bernuansa  syariat.  Kita  ketahui  bahwa perbuatan  minum  minuman  keras  dan  maksiat  merupakan  perbuatan  negatif  dan bisa berdampak buruk bagi keamanan dan ketertiban. Adapun perda syariah yang bersumber dari ajaran Islam seperti perda tentang busana muslim, perda baca tulis Al-Quran  dan  perda  syariah  lainnya  perlu  dipersoalkan  esensi  pengaturannya. Akan  tetapi,  apabila  dikembalikan  kepada  maksud  dan tujuan  perbuatan  perda syariah,  maka  perda  syariah  seyogyanya  dilihat  dari  sudut  pandang kemanfaatannya  yaitu  menjaga  ketertiban  di  masyarakat.  Faktanya,  beberapa kabupaten terbukti mampu menurunkan tingkat  perbuatan negatif masyarakatnya dan memperbaiki Sumber Daya manusia melalui perda syariah.
Pengaturan  perda  bernuansa  syariat  Islam  sangat  penting  diatur  dalam suatu  daerah  kabupaten/kota  karena  bagaimanapun  juga  suatu  perda  harus disesuaikan  dengan  kondisi  nyata  dalam  daerah  tersebut.  Setiap  daerah mempunyai  karakteristik  masyarakat  yang  berbeda  satu  sama  lainnya  sehingga partisipasi  masyarakat  sangat  penting  dalam  pembuatan  suatu  perda  khususnya perda bernuansa syariat Islam agar konflik tidak terjadi.
Demikianlah  sehingga  diperlukan  pengaturan  yang  lebih  bijaksana  dalam rangka  mengakomodir  perda  syariah.  Kebutuhan  akan  ketertiban  dan  keamanan masyarakat  di  daerah  semakin  diharapkan,  sementara  produk  hukum  perda  yang terkait syariah dibatasi oleh peraturan yang lebih tinggi. Seiring dengan kemajuan zaman yang menuntut adanya perubahan setiap waktunya, menjadi keharusan bagi penentu  kebijakan  untuk  menyikapi  lebih  arif.  Caranya  bisa  dalam  bentuk perubahan  aturan,  pembuatan  regulasi  aturan,  atau  diskresi  seperti  yang  dimiliki oleh pejabat pemerintahan.

## PENUTUP
Pengaturan  perda  bernuansa  syariat  Islam  sangat  penting  diatur  dalam suatu  daerah  kabupaten/kota  karena  bagaimanapun  juga  suatu  perda  harus disesuaikan  dengan  kondisi  nyata  dalam  daerah  tersebut.  Setiap  daerah mempunyai  karakteristik  masyarakat  yang  berbeda  satu  sama  lainnya  sehingga partisipasi  masyarakat  sangat  penting  dalam  pembuatan  suatu  perda  khususnya perda bernuansa syariat Islam agar konflik tidak terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ibn Khaldun, Abdurrahman. al - Muqaddimah. Beirut: Dar al-Fikr, 1981
Wahid,  Abdurrahman.  et.al .,  Kontroversi  Pemikiran  Islam  di  Indonesia. cet.  II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993
Achmad  Ali,  1996 .  Menguak  Tabir  Hukum  (Suatu  Kajian  Filosofis  dan Sosiologis ), Chandra Pratama, Jakarta.
--------------------------. Menguak  Teori  Hukum  dan  Teori  Peradilan  Termasuk Interprestasi Undang-Undang. Kencana: Jakarta.
Acmad,  Ruslan.  2011. Teori  dan  Panduan  Praktik  Pembentukan  Peraturan Perundang-undangan di Indonesia . Yogyakarta: Rangkang Education.