## Legalitas Keterangan Saksi Verbalisan Dalam Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Berdasarkan Kuhap
(Putusan Nomor:165/Pid.Sus/2018/Pn.Kpg)
Dyana putri saudila 1, Jimmy Pello 2, Mardian Putra Frans 3
12 Jurusan Hukum, Ilmu Hukum Universitas Nusa Cendana
3 Jurusan Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Kristen Satya Wacana E-mail : 1 dyanasaudila@gmail.com ; 2 pellojimmy3@gmail.com ; 3 mardian.putra@uksw.edu .

## Abstrak
Selama  ini,  berbicara  tentang  saksi  verbalisan  dirujuk  pada  ketentuan  Pasal  163  KUHAP. Kronologi  yang  menyebabkan  perlunya  kesaksian  saksi  verbalisan  dalam  kasus  persetubuhan terhadap anak yaitu dalam putusan di Pengadilan Negeri Kota Kupang nomor:165/PID.SUS/2018/PN.Kpg atas nama Thomas Aquinaldo, terkait tindak pidana pencabulan dan  persetubuhan  anak.  Tindakan  hakim  dalam  mengambil  keputusan  berdasarkan  pertimbangan keterangan  saksi  verbalisan  dan  tidak  memperhatikan  alat  bukti  lain  yang  bersesuaian  KUHAP seperti Visum et repertum dalam kasus ini, membuat perlunya penelitian untuk mengatahui apakah sah  status  hukum  saksi  verbalisan  dalam  kasus persetubuhan terhadap anak  berdasarkan  KUHAP dalam  kasus  nomor:165/PID.SUS/2018/PN.kpg  dan  apakah  dasar  hukum  yang  digunakan  hakim terkait  keterangan  saksi  verbalisan.  Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini  yaitu  hukum  normatif, dengan  menggunakan  metode  pendektan  undang-undang,  pendekatan  kasus  dan  yang  terahir pendekatan  konseptual.  Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap  keabsahan  status  hukum  saksi verbalisan  diketahui  bahwa  kehadiran dari saksi  verbalisan  yang  merupakan  hal yang tidak  wajib perlu untuk dipertimbangkan kembali sehingga hakim pada Pengadilan Negeri Kota Kupang tidak keliru  untuk  menjatuhkan  putusan  dengan  mempertimbangkan  alat  bukti  sah  seperti  keterangan saksi,  dan  surat  yang  jelas  bersesuaian.  Selanjutnya  menurut  penulis  hakim  keliru  dalam mengambil  keputusan  untuk  membebaskan  terdakwa  karena  dasar  pertimbangan  yang  tidak  tepat yaitu  mempertimbangkan  satu  keterangan  yang  tidak  bersesuaian  dengan  BAP  dan  keterangan saksi  verbalisan.  Diketahui  bahwa  hadirnya  saksi  verbalisan  dalam  persidangan  hanya  untuk memberikan  klarifikasi  terkait  perbedaan  antara  berita  acara  yang  tertuang  dalam  BAP  dan keterangan  saksi  yang  diucapkan  di  persidangan.    Sehingga  jelas  bahwa  keterangan  saksi verbalisan tidak memberi kekuatan pebuktian untuk membuktikan secara materil.
Kata Kunci : Saksi Verbalisan, Pembuktian, Putusan

## Abstract
So  far,  talking  about  verbal  witnesses  is  referred  to  in  the  provisions  of  Article  163  of  the Criminal  Procedure  Code.  The  chronology  that  led  to  the  need  for  verbal  witness  testimony  in cases  of  sexual  intercourse  with  children  was  in  the  decision  at  the  Kupang  City  District  Court number: 165/PID.SUS/2018/PN.Kpg on behalf of Thomas Aquinaldo, related to the crime of sexual abuse  and  child  sexual  intercourse.  The  judge's  actions  in  making  decisions  based  on  the consideration  of  verbal  witness  statements  and  not  paying  attention  to  other  evidence  that  is  in accordance with the Criminal Procedure Code such as Visum et repertum in this case, makes the need  for  research  to  find  out  whether  the  legal  status  of  verbal  witnesses  in  cases  of  sexual intercourse  with  children  is  based  on  the  Criminal  Procedure  Code  in  case  number:  165 /PID.SUS/2018/PN.kpg  and  what  is  the  legal  basis  used  by  the  judge  regarding  verbal  witness testimony.  The  type  of  research  in  this  study  is  normative  law,  using  the  law  approach,  case approach and the last conceptual approach. Based on the results of research on the validity of the legal  status  of  verbal  witnesses,  it  is  known  that  the  presence  of  verbal  witnesses  which  is  not mandatory  needs  to  be  reconsidered  so  that  the  judge  at  the  Kupang  City  District  Court  is  not
mistaken in making a decision by considering valid evidence such as witness statements, and clear letters. correspond. Furthermore, according to the author, the judge made a mistake in making the decision  to  release  the  defendant  because  of  the  improper  basis  of  consideration,  namely considering a statement that was not in accordance with the BAP and verbal witness testimony. It is known that the presence of verbal witnesses in the trial is only to provide clarification regarding the difference between the minutes contained in the BAP and the witness statements spoken at the trial. So it is clear that verbal witness testimony does not give evidence to prove materially.
Keywords : Verbal Witness, Evidence, Verdict.

## 1. PENDAHULUAN
Pencabutan  keterangan  atau  ketidaksesuaian  keterangan  terdakwa  dan  saksi  di persidangan terkait pemeriksaan kasus persetubuhan terhadap anak di Pengadilan Negri Kota  Kupang  membuat  perlunya  kesaksian  dari  saksi  verbalisan,  yang  dimana  saksi verbalisan  sendiri  tidak  disebutkan  dalam  Pasal  184  Ayat  (1)  Kitab  Undang-undang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  terkait  alat  bukti  yang  sah.  Kronologi  yang menyebabkan  perlunya  kesaksian  saksi  verbalisan  dalam  kasus  persetubuhan  terhadap anak  yaitu  karena  dalam  kasus,  kesaksian  dari  seorang  saksi  dan  terdakwa  di persidangan tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara.
Aparat  penegak  hukum  yang  mempunyai  peran  penting  terhadap  adanya  kasus tindak pidana ialah penyidik. Pengertian penyidikan di dalam KUHAP terdapat di dalam Pasal 1 Angka (2) KUHAP yang berbunyi:
“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang dengan  itu  membuat  terang  tindak  pidana  yang  tejadi  dan  guna  menemukan tersangkanya” 1 .
Lebih diperjelas lagi dalam Pasal 1 Angka (1) KUHAP “penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan” 2 , dan  Pasal  1  Angka  (4)  KUHAP  “Penyelidik  adalah  pejabat  polisi  negara Republik  Indonesia  yang  diberi  wewenang  oleh  undang-undang  ini  untuk  melakukan penyelidikan.”
Ketika  terdakwa  dalam  proses  pemeriksaan  dipersidangan  menarik  atau mencabut  sebagian  atau  seluruh  keterangan  yang  diberikan  dalam  proses  pemeriksaan penyidikan atau keterangan yang terdapat dalam Barita Acara Penyidikan (BAP), maka hakim meminta kepada penuntut umum untuk menghadirkan penyidik yang melakukan peyidikan  terkait  perkara  tersebut.  Penyidik  yang  memberikan  keterangan  dalam persidangan  sering  disebut  saksi  verbalisan  atau  saksi  penyidik.  Pengaturan  yang  jelas tentang saksi verbalisan dalam undang-undang hingga saat ini masih belum ada.
Selama  ini,  berbicara  tentang  saksi  verbalisan  dirujuk  pada  ketentuan  pasal  163 KUHAP yang berbunyi :
1 M.  Karjadi  dan  R.  Soesilo.  1997. Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  dengan  penjelasan  resmi  dan komentar , Bogor : Politeia, 3.
2 Ibid.
“jika  keterangan  saksi  di  sidang  berbeda  dengan  keterangan  yang  terdapat  dalam berita  acara,  hakim  ketua  sidang  mengingatkan  saksi  tentang  hal  itu  serta  minta keterangan mengenai perbedaann yang ada dan dicatat dalam berita acara sidang”. 3 saksi    verbalisan    adalah    saksi    dari    penyidik  yang    dihadirkan    oleh    penuntut umum   atau   hakim   di sidang   pengadilan   karena   terdakwa   di   sidang pengadilan menarik kembali atau menyangkal semua berita acara yang telah dibuat   di   hadapan penyidik untuk   didengar   keterangannya   di   sidang mengenai  perkara  tersebut. 4
Berkaita  dengan  hal  tersebut,  maka  keberadaan  saksi  verbalisan  ini  sering  kali dijumpai  pada  persidangan  sehingga  hakim  perlu  membandingkan  keterangan  saksi  di persidangan  dengan  keterangan  saksi  dalam  BAP  yang  terdapat  perbedaannya  atau keterangan  yang  dicabut  dalam  pemeriksaan  dalam  persidangan.  Keterangan  Saksi Verbalisan  ini  sesungguhnya  bukan  hanya  semata-mata  untuk  menyangkal  pernyataan Terdakwa  saja,  melainkan  juga  menjadi  salah  satu  dasar  dimana  Hakim  membentuk keyakinan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum 5
Pencabutan  BAP  atau  keterangan  terdakwa  di  persidangan  sudah  banyak  terjadi, sebagai  mana  tampak  dalam  beberapa  putusan  seperti  salah  satunya  Putusan  Nomor: 2882/  Pid.B./2012/PN.Sby  atas  nama  tindak  pidana  pencurian  yang  dilakukan  oleh terdakwa Totok Sutanto Bin Suminto, terkait pencabutan semua BAP yang telah dibuat dihadapan  penyidik  dan  mengaku  peristiwa  yang  ia  lakukan  tidak  sesuai  denhan  BAP dan  terdakwa  juga      mengaku  dipaksa  oleh  penyidik  untuk  mengakui  perbuatannya 6 .
Tampak juga dalam putusan di Pegadilan Negri
Brebes
Nomor:27/Pid.sus/2016/PN.BBS  kasus  pencabulan  terhadap  anak  pada  proses persidangan terdakwa mencabut keterangannya yang terdapat dalam BAP 7 .
Kasus  yang  sama  juga  kasus  yang  terjadi  di  Kota  Kupang,  yaitu  putusan  di Pengadilan Negeri Kota Kupang dengan Nomor:165/PID.SUS/2018/PN.Kpg 8 atas nama Thomas  Aquinaldo,  terkait  tindak  pidana  pencabulan  dan  persetubuhan  anak,  dengan kronologi  perkara  berdasarkan  surat  dakwaan  jaksa  penuntu  umum  adalah  bahwa terdakwa Thomas  Aguinaldo bertemu dengan saksi Sintika yang dalam kasus ini saksi Sintika  adalah  korban.  Mereka  bertemu  pada  bulan  oktober  2016  sekitar  jam  14.00 Wita, dan yang kedua pada bulan yang sama yaitu bulan oktober 2016 sekitar jam 19.00 Wita,  mereka  bertemu  dan  Thomas  membawa  Sintika  menuju  kepada  rumah  saksi  Tri Wijaya,  saat  tiba  di  sana  saksi  Tri  Wijaya  hendak  keluar  dan  meninggalkan  terdakwa bersama  saksi  Sintika  saja  di  rumah  tersebut.  Setelah  itu  Thomas  mengajak  Sintika
3 Ibid . 145.
4 Nasution, Mayang S.N., Siti Hairani Siregar., Fatimah Zahara. (2023). Kekuatan Keterangan Saksi Verba Lisan (Saksi Penyidik) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, As- Syar’i: J urnal Bimbingan & Konseling Keluarga , 5(2), 609.
5 Nababan, Lia Daniati. (2018).  Kedudukan Saksi Verbalisan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau , 5(2), 3.
6 Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor:2882/ Pid.B./2012/PN.Sby , (https://sipp.pn- surabayakota.go.id/, di akses 19 juli 2021.
7 Pengadilan  Negeri  Brebes, Putusan  Nomor:27/Pid.sus/2016/PN.BBS ,  (https://sipp.pn-brebes.go.id/,  diakses 19 juli 2021.
8 Pengadilan  Negeri  Kota  Kupang, Putusan  Nomor:165/PID.SUS/2018/PN.Kpg ,  (https://sipp.pn- kotakupang.go.id/, di akses 19 juli 2021.
kesuatu ruangan dan mengunci pintunya serta mengatakan bahwa dirinya serius dengan Sintika  dan  akan  bertanggung  jawab  jika  terjadi  apa-apa  dengan  Sintika,  usai mengatakan  hal  tersebut  Thomas  mencium  Sintika  dan  mereka  melakukan  hubungan selayaknya  suami  dan  isTri.  Akibat  perbuatan  Thomas  terhadap  Sintika  menyebabkan Sintika hamil, hal ini sesuai dengan hasil Visum et repertum No.B/35/II/2017/Kompertemen Dokpol Rumkit Dr.Cindy R. Tefa.
Tindakan  selanjutnya  hakim  melakukan  proses  pemeriksaan  kepada  saksi-saksi yaitu  saksi  Sintika  Sintikaka  Ndun,  saksi  Leni  Marlina  Paerikas,  jeyvince  putri  kana, Juliana  Ratu,  dalam  pemeriksaan  saksi-saksi  tersebut  terdakwa  membantah  setiap keterangan.  Selanjutnya  hakim  melanjutkan  pada  pemeriksaan  saksi  Tri  Wijaya  yang merupakan pemilik rumah tempat tindak pidana terjadi. Keterangan dalam pemeriksaan terhadap  saksi  Tri  Wijaya  di  persidangan  berbeda  dengan  keterangan  yang  tertuang dalam  BAP,  selanjutnya  Ketika  hakim  mengingatkan  kepada  saksi  Tri  Wijaya,  ia mengaku  bahwa  dirinya  tidak  pernah  di  panggil  untuk  di  periksa  dalam  tahap penyidikan,  serta  tandatangan  dari  saksi  Tri  Wijaya  dalam  BAP  bukan  merupakan tandatangannya.
Selanjutnya  ketika  hakim  menghadirkan  saksi  verbalisan,  saksi  diperiksa  oleh hakim  dengan  mengucapkan  sumpah  di  persidangan  dan  saksi  verbalisan  mengakui dalam  keterangannya  bahwa  hal  tersebut  merupakan  keteledoran  dari  saksi  verbalisan. Berdasarkan  keterangan  yang  di  berikan  saksi  verbalisan  tersebut,  hakim  kemudian mempertimbangkan bahwa :
Pasal 183 KUHAP menegaskan dua syarat menjatuhkan pidana terhadap seseorang yaitu :
1. Adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
2. Adanya keyakinan pada hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti; Kemudian yang dimaksud alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut : 1. Alat bukti yang sah ialah :
a. Keterangan saksi.
b. Keterangan ahli.
c. Surat.
d. Petunjuk.
e. Keterangan terdakwa.
2. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  dalam  penelitian  ini  yaitu  jenis  penelitian  hukum  normatif, “metode  penelitian  hukum  normatif  adalah  suatu  prosedur  penelitian  ilmiah  untuk menemukan  kebenaran  berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi  normatifnya”. Metode  pendekatan  yang  dipilih  peneliti  untuk  digunakan  dalam  penelitian  ini  ada  3 yaitu,  pendektan  undang-undang  (statute  Approache),  dilakukan  dengan  menelaah semua peraturan perundang-undngan dan regulasi yang bersangkutan dengan keabsahan pemberian keterangan oleh saksi verbalisan dalam persidangan. Pendekatan kasus (Case Approache )  pendekatan  ini  dilakukan  dengan  cara  menelaah  kasus-kasus  berkaitan
dengan  kesahihan  kehadiran  saksi  verbalisan  dalam  proses  persidangan,  hal  yang menjadi  pokok  dalam  pendekatan  kasus  adalah ratio  decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan  pengadilan  untuk  sampai  kepada  suatu  putusan;  dan  yang  terahir pendekatan  konseptual  ( conseptual  Approache )  yaitu  penulis  memberikan  sudut pandang  analisa  penyelesaian  permasalahan  dalam  penelitian  hukum  dilihat  dari  aspek konsep-konsep  hukum  yang  melatarbelakanginya,  atau  bahkan  dapat  dilihat  dari  nilai- nilai  yang  terkandung  dalam  penormaan  sebuah  peraturan  kaitannya  dengan  konsep- konsep yang digunakan.

## 3. PEMBAHASAN
Keabsahan Status Hukum Saksi Verbalisan dalam Kasus Persetubuhan Terhadap Anak Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP) dalam Perkara
Berdasarkan hasil penelitian terhadap keabsahan status hukum saksi verbalisan dalam  kasus  persetubuhan  terhadap  anak  berdasarkan  KUHAP  dalam  perkara  Pidana Nomor:165/Pid.sus/2018/PN.kpg  di  Pengadilan  Negri  Kota  Kupang  diketahui  sebagai berikut :

## 3.1 Keabsahan.
Seperti  yang  kita  ketahui  bahwa  prinsip  keabsahan/legalitas  dari  hukum berguna untuk melindungi hak-hak rakyat dari Tindakan pemerintah. Dapat penulis tegaskan lagi berdasarkan teori  yang diuraikan penulis di  atas, kebasahan menurut hukum  beranjak  dari  teori  Van  Der  Pot  yang  membagi  syarat-syarat  keabsahan hukum dalam dua golongan yaitu 9 : Syarat-syarat materil :
a. Alat negara yang membuat ketetapan harus berkuasa
b. Dalam  kehendak  alat  negara  yang  membuat  ketetapan  tidak  boleh  ada kekurangan
c. Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan (situasi) tertentu.
d. Ketetapan  harus  dapat  dilakukan,  dan  tanpa  melanggar  peraturan-peraturan lain  menurut  “isi  dan  tujuan”  sesuai  dengan  peraturan  yang  menjadi  dasar ketetapan itu.
Syarat-syarat formil :
a. Syarat-syarat  yang  ditentukan  berhubung  dengan  persiapan  dibuatnya ketetapan dan berhubung dengan cara dibuatnya ketetapan, harus dipenuhi
b. Ketetapan harus diberi bentuk yang ditentukan
c. Syarat-syarat  yang  ditentukan  berhubung  dengan  dilakukan  ketetapan  harus dipenuhi
d. Jangka  waktu  yang  ditentukan  antara  timbulnya  hal-hal  yang  menyebabkan dibuatnya ketetapan dan diumumkannya ketetapan itu, tidak boleh dilewati.
9 E. Utrecht. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Surabaya : Pustaka Tinta Mas.83
Dari  pengertian  di  atas,  dapat  penulis  katakan  bahwa  jika  suatu  peraturan tidak  dibuat  dan  di  sahkan  oleh  pemerintah  yang  berwenang  maka  merupakan suatau penyelewengan jika dalam pelaksanaan sering di pakai.
Pentingnya  kedudukan  saksi  telah  dimulai  pada  saat  proses  awal pemeriksaan,  begitu  pula  dalam  proses  selanjutnya  di  Kejaksaan  maupun  di Pengadilan, keterangan saksi menjadi acuan bagi Hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa 10 .
Berdasarkan  topik  penulisan  terkait  keabsahan  saksi  verbalisan  maka menurut  penulis  penting  juga  untuk  diketahui  terlebuh  dahulu  tentang  syarat kebsahan  alat  bukti  keterangan  saksi.  Salah  satu  pakar  hukum  Yahya  Harahap yang  berpendapat  bahwa  jika  ditinjau  melalui  nilai  dan  kekuatan  pembuktian keterangan  saksi  agar  dapat  memiliki  kekuatan  hukum  sehingga  dapat  dianggap sah  sebagai  alat  bukti  maka  harus  penuhi  beberapa  aturan  ketetantun  sebagai berikut 11 :
a. Harus mengucapkan sumpah atau janji.
b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti.
c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.
d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup.
e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri.
Dalam pemeriksaan dilakukan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan SOP (Standart Operasional Pemeriksaan) dan dengan Hukum Acara yang berlaku maka keterangan saksi verbalisan patut diterima dan alibi dari terdakwa dianggap tidak benar atau mengada-ada sehingga keterangan saksi verbalisan dapat dipakai sebagai alat bukti keterangan saksi 12
peranan  saksi  verbalisan  dalam  memberikan  keterangan  di  depan persidangan  hanya  mengklarifikasi  berita  acara  penyidikan  yang  dibuatnya  dan membatah  keterangan  saksi  dimuka  persidangan  pada  dasarnya  tidak  memberi kekuatan  pembuktian  berupa  alat  bukti  saksi  maupun  keyakinan  hakim  dalam mencari kebenaran materil sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. 13
Saksi  verbalisan  memiliki  kedudukan  yang  sangat  penting  untuk mengungkap  fakta  terkait  dengan  proses  pemeriksan  yang  dilakukan  terhadap terdakwa  di  tingkat  penyidikan  guna  memberikan  gambaran  bagi  majelis  hakim yang memeriksa perkara tersebut  untuk  kemudian disesuaikan dengan keterangan terdakwa  di  hadapan  persidangan  agar  pertimbangan  yang  diberikan  oleh  majelis
10 Prasetyo  Margono.  2017.  Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Saksi  Sertahak  Hak  Saksi Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Jurnal Independent, 5(1), 58.
11 M.Yahya  Harahap.  2007. Pembahasa  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP  pemeriksaan  sidang  pengadilan, banding, kasasi, dab peninjauan Kembali, Jakarta : Sinar Grafika, 265-269
12 Vebi shinta monica,dkk. 2022. Peran saksi verbalisan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan di persidangan (Studi kasus di Pengadilan Negeri Bukittinggi IB), Jurnal hukum pidana-Sumbang 12 Law jurnal .,1(2), 11.
13 Abdul  Wahid.  2022.Urgensi  Saksi  Verbalisan  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  (Studi  Putusan  Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl). Maleo Law Journal , 6(1), 63
hakim dalam memutus  perkara tersebut  benar-benar mendekati kebenaran materil atas suatu peristiwa hukum yang terjadi. 14
Selain  mengetahui  tentang  syarat  sahnya  keterangan  saksi,  selanjutnya tentang nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang berdasarkan syarat sah di atas, M. Yahya Harahap mengelompokan menjadi dua jenis yaitu Keterangan yang diberikan tanpa sumpah dan keterangan saksi yang disumpah 15 :
1. Keterangan  yang  diberikan  “tanpa  sumpah”  Mengenai  keterangan  yang diberikan saksi tanpa disumpah bisa terjadi:
a) Karena saksi menolak disumpah.
Adanya  kemungkinan  saksi  menolak  disumpah  diatur  di  dalam  pasal 161  KUHAP.  Sekalipun  penolakan  itu  tanpa  alasan  yang  sah  dan walaupun  saksi  telah  di  tahan,  namun  saksi  tetap  menolak  mengucaokan sumpah atau janji, menurut pasal 161 ayat (2), nilai keterangan saksi yang demikian “dapat menguatkan keyakinan hakim”.
b) Keterangan yang diberikan tanpa sumpah.
Jika  saksi  yang  telah  memberikan  keterangan  dalam  pemeriksaan penyidikan  dan  dengan  tidak  disumpah,  ternyata  dalam  proses persidangan  saksi  “tidak  dapat  dihadirkan”.  Keterangan  saksi  yang terdapat  dalam  berita  acara  penyidikan  dibacakan  di  sidang  pengadilan. Keterangan saksi yang dibacakan di sidang pengadilan tetapi sebelumnya keterangan  tersebut  pada  waktu  pemeriksaan  penyidikan  diberikan  saksi dengan  mengucapkan  sumpah.  Terhadap  keterangan  tersebut  dinilai sebagai alat bukti yang sah.
c) Karena hubungan keluarga
Saksi  yang  mempunyai  pertalian  keluarg  tertentu  dengan  terdakwa tidak  dapat  memberi  keterangan  dengan  sumpah  kecuali  mereka menghendakinya,  dan  kehendaknya  itu  disetujui  secara  tegas  oleh penuntut  umum  dan  terdakwa.  Akan  tetapi  dalam  hal  ini  undang-undang tidak  menyebutkan  secara  tegas  nilai  kekuatan  pembuktian  yang  melekat pada keterangan seperti ini.
d) Saksi termasuk golongan yang disebut Pasal 171.
Golongan  keterangan  saksi  yang  tidak  disumpah  menurut  pasal  171
KUHAP  yaitu  anak  yang  umurnya  belum  cukup  lima  belas  tahun  dan belum  pernah  kawin;  serta  orang  sakit  ingatan  atau  sakit  jiwa  meskiput kadang-kadannga ingatannya kembali.
Dari penjelasan di atas, keterangan yang diberikan tanpa sumpah dapat digunakan  sebagai  alat  bukti  sah,  maupun  untuk  menguatkan  keyakinan
14 I Komang Dede Sudiarta, Ainuddin, B.Farhana Kurnia Lestari.  2022. Kedudukan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan  Keterangan  Terdakwa  dalam  Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  Di  Persidangan, Unizar  Recht Journal . 1(2), 229.
hakim atau sebagai petunjuk namun harus disertai dengan beberapa syarat yaitu 16 :
a) Harus  lebih  dahulu  telah  ada  alat  bukti  sah,  misalnya  telah  ada  alat  bukti keterangan  saksi,  alat  bukti  keterangan  ahli,  alat  bukti  surat,  atau keterangan terdakwa.
b) Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yakni telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
c) Kemudian  dengan  adanya  keterangan  tanpa  sumpah  itu  dengan  alat  bukti yang sah terdapat persesuaian.
Atas  syarat-syarat  di  tersebut,  hakim bebas  (tidak terikat) untuk  harus menggunakan keterangan tanpa sumpah dan tidak terikat kewajiban untuk harus menilai.
2. Nilai kekuatan pembuktian keterangan yang disumpah.
Sesungguhnya  tidak  hanya  unsur  disumpah  saja  yang  harus  melekat pada keterangan saksi agar keterangan itu bersifat alat bukti sah, seperti yang tertuang dalam undang-undang yakni :
a) Ucapkan  sumpah  atau  janji  bahwa  yang  ia  terangkan  adalah  yang sebenarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya.
b) Keterangan  yang  diberikan  harus  mengenai  peristiwa  pidana  yang  saksi dengar  sendiri,  lihat  sendiri  atau  alami  sendiri  dengan  menyebut  secara jelas sumber pengetahuannya.
c) Keterangan  harus  dinyatakan  di  sidang  pengadilan.  Artinya  keterangan  di luar sidang pengadilan tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah.
d) Keterangan  seorang  saksi  saja  bukan  merupakan  alat  bukti  sah  karena  itu harus  dipenuhi  oleh  batas  minimum  seperti  yang  diataur  dalam  Pasal  183 KUHAP.
e) Jadi,  jika  semua  unsur  tepenuhi,  maka  suatu  keterangan  saksi  dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah.
Dalam  hal  memeriksa,  mengadili  dan  memutus  suatu  perkara  baik  itu perkara  pidana  maupun  perkara  perdata,  Hakim  sangat  memerlukan pembuktian. 17

## 3.2 Pandangan Hukum Penegak Hukum
Penegak hukum di Indonesia tentunya memiliki pandangan yang mendasari setiap  tindakan  hukum,  seperti  dalam  kasus  yang  diteliti  penulis,  yaitu  kasus persetubuhan terhadap anak nomor:165/Pid.sus/2018/PN.kpg, kronologi persidangan diawali dengan pemeriksaan saksi yang adalah korban dalam kasus ini bernama  Santika  (selanjutnya  disebut  “S”)  dan  4  orang  lainnya  yang  mengetahui tentang  kondisi  korban  dan  mengenal  terdakwa.  Dari  kelima  kesaksian  tersebut terdakwa membantah seluruhnya dan mengatakan bahwa terdakwa tidak mengenal
16 Ibid . 271.
17 Rafika Nur. 2014. Tinjauan Hukum Terhadap Saksi Verbalisan Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri, Limboto Jurnal Hukum Justitia , 2(1), 84.
S  dan  bukan  terdakwalah  yang  meghamilinya.  Penyangkalan  tersebut  tidak diterima  oleh  saksi  S  dan  kemudia  saksi  S  mengatakan  bahwa  ada  orang  yang mengetahui ketika terdakwa dan saksi S kerumah dimana kejadian tersebut terjadi dan bahwa yang mempunyai rumah tersebut  adalah saksi Tri  Wijaya. Selanjutnya pendapat  hakim  sebagai  penegak  hukum  yaitu  memerintahkan  jaksa  penuntut umum untuk mengahadirkan saksi yang bernama Tri Wijaya.
Ketika  saksi  Tri  Wijaya  memberikan  keterangannya  di  sidang  pengadilan dan  mengucapkan  sumpah,  ternyata  keterangan  tersebut  berbeda  dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan, dan saksi Tri Wijaya mengaku bahwa dirinya tidak pernah dipanggil oleh penyidik dan tidak pernah  memberikan  keterangan  di  penyidik  serta  tidak  pernah  menandatangani Berita  Acara  Pemeriksaan  (BAP)  di  penyidik.  Atas  semua  keterangan  yang diberikan oleh saksi Tri Wijaya, terdakwa membenarkannya.
Pendapat  hakim  sebagai  penegak  hukum  selanjutnya  adalah  :  karena mendengar  keterangan  saksi  Tri  Wijaya  di  persidangan  yang  menyatakan  tidak pernah  dilakukan  penyidikan  atas  dirinya  oleh  penyidik  dan  ianya  tidak  tahu menahu dengan kejadian antara terdakwa dan saksi S, maka hemat majelis hakim oleh  karena  keterangan  saksi  Tri  Wijaya  adalah  keterangan  yang  menentukan dalam  permasalahan  antara  terdakwa  dan  saksi  S  guna  memenuhi  asas  minimal pembuktian dan bahwa oleh karena kapasitas keterangan saksi adalah menentukan dalam  berkas  perkara  a  quo,  dimana  saksi  Tri  Wijaya  yang  seolah-olah  telah memberikan  keterangan  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  BAP  tanggal  16  mei 2018,  namun  ternyata  di  persidangan  saksi  Tri  Wijaya  dibawah  sumpah menyatakan  bahwa  terhadap  dirinya  tidak  pernah  dilakukan  pemeriksaan  oleh penyidik,  sehingga  oleh  karena  itu  majelis  hakim  memerintahkan  jaksa  penuntut umum  untuk  menghadirkan  di  persidangan  polisi  penyidik  yang  melakukan penyidikan/proses verbal terhadap saksi tersebut dalam perkata a quo.18
Ketika  dihadirkan  saksi  verbalisan  dalam  perkara  tersebut,  saksi  verbalisan memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  dan  saksi  juga  menerangkan  bahwa dirinya yang melakukan penyidikan terhadap perkata tersebut, dan saksi verbalisan tidak  mengetahui  secara  pasti  apakah  saksi  Tri  Wijaya  yang  hadir  di  persidangan adalah  saksi  yang  di  maksudkan  oleh  terdakwa  sebagaimana  dalam  berita  acara pemeriksaan, lebih lanjut lagi saksi verbalisan mengaku bahwa hal tersebut murni karena  kesalahan  dan  keteledoran  saksi  sebagai  penyidik  yang  menyidik  perkara tersebut.
Catatan  kesaksian  saksi  Try  Wijaya  yang  disumpah  dalam  pemeriksaan  di persidangan adalah sebagai berikut19 :
a. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
b. Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi santika (korban)
18 Putusan Nomor 165/Pid.sus/2018/PN.kpg.
19 Ibid.
c. Bahwa  saksi  pernah  melihat  terdakwa  dan  seseorang  perempuan  dating kerumah saksi, tetapi mereka hanya duduka diteras depan rumah saksi;
d. Bahwa  saat  terdakwa  dating  dengan  perempuan  tersebut,  rumah  saksi  dalam keadaan terkunci karena saksi mau pergi kuliah;
e. Bahwa saat itu yang tinggal di rumah saksi, hanya saksi sendiri;
f. Bahwa  saksi  tidak  pernah  di  panggila  oleh  penyidik  dan  tidak  pernah memberikan keterangan di penyidik;
g. Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidik;
Atas  keterangan  saksi,  terdakwa  membenarkannya.  Karena  hal  ini,  Hakim kemudian  menimbang  bahwa  pasal  183  KUHAP  menegaskan  dua  syarat  untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yaitu :
1) Adanya sukurang-kurang dua alat bukti yang sah
2) Adanya keyakinan hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti
Kemudian yang di maksud alat bukti dalam pasal 184 KUHAP adalah :
1) Alat bukti yang sah ialah:
a. Keterangan saksi.
b. Keterangan ahli.
c. Surat.
d. Petunjuk
e. Keterangan terdakwa.
2) Hal yang secara umum sudah di ketahui tidak perlu dibuktiakan.
Menimbang  bahwa  proses  untuk  mencari  kebenaran  pemeriksaan dimaksud, dimulai dari awal pada tingkat penyidikan hingga akhirnya dengan adanya satu putusan hakim. Bahwa proses tersebut haruslah dengan cara yang benar dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang seharnya;
Menimbang bahwa Adapun  pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan  penyidik  dalam  hal  menurut  cara  yang  diatur  dalam  undang-undang ini  untuk  mencari  serta  mengumpulkan  bukti  yang  dengan  bukti  itumembuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (pasal 1 bukti 2 KUHAP)
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  8  Ayat  (1)  KUHAP disebutkan  bahwa  penyidik  membuat  berita  acara  tentang  pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini (KUHAP);
Menimbang  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  75  KUHAP  dalam ayat (1) disebutkan bahwa berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
a. Pemeriksaan tersangka;
b. Penangkapan;
c. Penahanan;
d. Penggeledaan;
e. Pemasukan rumah;
f. Penyitaan benda;
g. Pemeriksaan surat;
h. Pemeriksaan saksi;
i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
k. Pelaksanaan  tindakan  lain  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  undang- undang ini.
Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada Ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan lalu ayat (3) mengatur bahwa berita acara  tersebut  selain  ditandatangani  oleh  pejabat  tersebut  pada  ayat  (2) ditandatangani  pula  oleh  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  tindakan  tersbut pada ayat (1);
Menimbang  bahwa  pada  dasarnya  tindakan  penyidikan  dilakukan guna  memperoleh  keterangan  saksi  sebagai  salah  satu  alat  bukti  yang diperlukan dalam merumuskan ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana dan siapa  pelakunya,  namun  dalam  persidangan  ini,  terdakwa  telah  membantah keterangan saksi S sehingga hanya satu saksi yang dapat menerangkan/menguatkan  adanya  suatu  peristiwa  yang  dituduhkan,  maka seharusnya keterangan saksi Tri Wijaya merupakan keterangan yang penting karena  menentukan  untuk  membuat  terang  perkara  ini,  sehingga  majelis hakim  diharapkan  memperoleh  petunjuk  disana,  tetapi  ternysts  terhadap saksi Tri Wijaya tersebut menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan tidak pernah menandatangani BAP hal mana telah  telah  diakui  pula  oleh  saksi  penyidik  yang  membuat  BAP  yang menyatakan  dimuka  sidang  bahwa  saksi  tidak  melakukan  penyidikan langsung  atas  diri  saksi  Tri  Wijaya  dan  saksi  verbalisan  tidak  mengetahui apakah  saksi  Tri  Wijaya  yang  hadir  di  persidangan  adalah  saksi  yang dimaksudkan  oleh  terdakwa  sebagaimana  dalam  BAP  dan  hal  tersebut adalah murni karena kesalahan dan keteledoran saksi sebagai penyidik yang menyidik  perkara  ini,  sehingga  hal  tersebut  tentunya  bertentangan  dan bahkan melanggar ketentuan Pasal  8 Ayat  (1) Jo Pasal  75 Ayat  (1) huruf h Jo Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP;
Menimbang,  bahwa  dalam  mengumpulkan  dan  mencukupkan  alat bukti  sebgaimana  diisyaratkan  untuk  memenuhi  ketentuan  pasal  183 KUHAP,  harus  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan, sehingga  sangat  tidak  dibenarkan  menurut  hukum  jika  dalam  proses penyidikan/pembuatan BAP seseorang seolah-olah terhadap orang tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi guna memenuhi syarat minimal dua  alat  bukti  dalam  penanganan  suatu  tindak  pidana,  padahal  senyatanya orang tersebut tidak pernah diperiksa terlebih lagi jika ternyata hal-hal yang dinyatakan  dalam  BAP  yang  fiktif  tersebut  dibuat  sedemikian  rupa  untuk mendukung terpenuhinya unsur suatu tindak pidana padahal faktanya orang yang  disebutkan  sebagai  saksi  dalam  BAP  ternyata  pengetahuannya  tidak
sama  denga  napa  yang  tertuang  dalam  BAP  dan  bahkan  tidak  pernah memberi  keterangan  dan  menandatangani  dalam  BAP  tersebut,  sehingga dinilai  menimbulkan  persidangan  yang  tidak  adil  yang  tentunya  dapat merugikan HAk Asasi Terdakwa dan Korban untuk mendapat keadilan.
Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, sebagai sarana koreksi horizontal dan penyempurnaah proses dalam rangka pelaksanaan peradilan pidana terpadu yang menurut prinsip due process of la,  serta  sebagai  mana  diuangkapkan  dalam  suatu  adagium  hukum  yakni: hukum  menolak  hal  yang  bertentangan  dan  tidak  layak.  Dan  suatu ungkapan  bahwa  “keadilan  bukan  hanya  hasil  akhir,  keadilan  akhir merupakan  hasil  proses  awal,  jika  dari  permulaan  kesampingkan  proses yang  semstinya,  hasil  akhirnya  bukan  keadilan”,  maka  setelah  meneliti, mencermati, dan mempelajari secara lengkapberkas perkara dalam perkara ini,  majelis  hakim  memandang  bahwa  dikarenakan  penyidikan  yang dilakukan dalam perkara ini, khususnya pembuatan BAP terhadap saksi Tri Wijaya  dilakukan  secara  fiktif  dan  secara  hukum  dapat  dinilai  telah  cacat yuridis  formal  (Procedural)  serta  tidak  berdasar  hukum,  maka  akan memiliki  konsekuensi  hukum  dalam  hal  menentukan  keabsahan  dan kekuatan pembuktiannya kelak, halmana akan menimbulkan kerugian bagi pencari keadilan khususnya bagi korban dan terdakwa;
Menimbang,  bahwa  bertitiktolak  dari  segenap  hal-hal  yang  telah diuraikan  dan  dipertimbangkan  di  atas,  majelis  hakim  berpendapat  bahwa dengan  adanya  proses  awal  yakni  sejak  tahap  penyidikan  yang  tidak prosedural  dan dinilai cacat  yuridis formal, dimana terdapat  alat-alat  bukti yang diperoleh secara tidak sah dan melanggar KUHAP, maka suatu surat dakwaan yang disusun berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari tindakan penyidikan yang tidak sah secara procedural, tidak dapat dipertahankan lagi sebagai  dasar  yang  sah  dalam  pemeriksaan  perkara  ini,  sehingga  untuk menghindari  penyesatan  hukum  atas  perkara  a  quo  dan  untuk  tegaknya kebenaran  dan  keadilan,  maka  majelis  hakim  dengan  diskresinya berpendapat  persidangan  perkara  a  quo  tidak  dapat  dilanjutkan  dan penuntutan tidak dapat diterima;
Pertimbangan  terahir  hakim  pengadila  negeri  adalah  menimbang agar penuntutan dinyakan tidak dapat diterima, sedangkan terdakwa ditahan selama  masa  pemeriksaan  perkara  ini,  maka  terdakwa  harus  dikeluarkan dari  tahanan  dan  berkas  perkara  a  quo  dikembalikan  kepada  penuntut umum, serta membebankan biaya perkara kepada negara.
Atas  putusan  tersebut,  jaksa  penuntut  umum  mengajukan  akta perlawanan yang alasannya termuat dalam nota pendapat yaitu :
a. JPU mengahdirkan 4 orang saksi yakni saksi korban, saksi Leni Marlina Paerikas, saksi Jaevince Putri Kana dan Saksi Juliana Ratu.
b. Bahwa  alat  bukti  berupa  keterangan  Visum  Et  Reprtum  dirasa  telah cukup oleh penuntu umum.
c. Bahwa  saksi  Tri  Wijaya  yang  telah  diperiksa  di  pengadilan  bukanlah saksi korban, dan keterangan yang telah didengar di persidangan dapat dipergunakan sebagai keterangan saksi diluar berkas.
d. Bahwa  dalam  perkara  persetubuhan,  keterangan  saksi  korban  dirasa cukup  karena  persetubuhan  hanya  melibatkan  saksi  korban  dan terdakwa.  Adanya  alat  bukti  lain  seperti  keterangan  saksi  lain  yang didengar  hanya  mendengar  cerita  dan  digunakan  sebagai  alat  bukti petunjuk.
e. Bahwa  hasil  VER  nomor:  B/35/11/2017/Kompartemen  dokpol  rumah sakit tanggal 10 Februari 2017 dapat digunakan sebagai alat bukti surat.
f. Bahwa  majelis  hakim  mengabaikan  hasil  laporan  social  terhadap  anak korban yang merasa trauma atas kejaian tersebut.
g. Bahwa  majelis  hakim  hanya  mendengar  keterangan  terdakwa  yang tidak  mengakui  perbuatannya  dan  membantah  semua  keterangan  para saksi yang dihadirkan di persidangan.
h. Bahwa  dengan  adanya  putusan  sela  mengakibatkan  terdakwa  keluar dari  tahanan,  padahal  dalam  tahap  penyidikan  terdajwa  melarikan  diri dan ditangkap di Maumere.
Semua  kronologi  perkara  tersebut,  hakim  pada  pengadilan  tinggi kemudian  menerima  dan  mengelurkan  putusan  menghukum  terdakwa selama  10  tahun  penjara  dengan  pertimbangan  hakim  dapat  dikatakan penulis  sama  dengan  alasan  yang  diberikan  oleh  jaksa  penuntut  umum dalam nota pendapat.
Putusan Hakim tidak terikat dengan keterangan yang diberikan Saksi Verbalisan dan hanya digunakan  untuk  menyempurnakan  pembuktian dalam persidangan. 20
Hakim memiliki kebebasan dalam menilai kesempurnaan dan kebenarannya tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidaknya keterangan dari saksi penyidik kepolisian atau saksi verbalisan karena hakim memiliki kebebasan dalam menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu apakah dapat menerimanya atau menyingkirkannya. 21

## 3.3 Pemikiran peneliti
Suatu tindakan hukum  dikatakan sah, apabila berdasarkan  aturan hukum, aturan  tersebut  tentunya  juga  harus  jelas  dan  dapat  ditafsirkan  sesuai  dengan maksud  dari  aturan  tersebut.  Dalam  kasus  ini,  keterangan  saksi  verbalisan  jika dikaitkan  dengan  keabsahan  berdasarkan  Pasal  163.  Kehadiran  saksi  verbalisan
20 Henny Elvandari. (2020). Kedudukan saksi verbalisan dalam proses pemeriksaan di persidangan (Analisa putusan PN boyolali nomor 134/PId.B/2019/PN.byl), Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali , 4(2), 21.
21 M.Erham Amin.,Putri Damayanti. (2019). kekuatan pembuktian penyidik kepolisian selaku saksi dalam persidangan tindak pidana narkotika, Badamai Law Journal , 4(2), 277.
untuk  menceritakan  terkait  proses  pembuatan  BAP  dan  tidak  dapat  dijadikan hakim  sebagai  hal  utama  dalam  pengambilan  keputusan  suatu  kasus.  Serta kehadiran saksi verbalisan hanya diperlukan jika terdapat perbedaan antara berita acara dengan keterangan saksi dalam persidangan.
Kehadiran  dari  saksi  verbalisan  yang  merupakan  hal  yang  tidak  wajib perlu  untuk  dipertimbangkan  kembali  karena,  dalam  kasus  ini,  saksi  verbalisan mempengaruhi  hakim  dalam  pengambilan  keputusan.  Selanjutnya  menurut penulis,  Pasal  163  KUHAP  mempunyai  kedudukan  yang  penting  dalam pengertian  saksi  yang  dapat  digunakan  atas  perintah  hakim  untuk  menjawab perbedaan  keterangan  di  persidangan.  Namun  saksi  dalam  Pasal  163  KUHAP bukan  merupakan  saksi  yang  dimaksut  dalam  pasal  184  KUHAP  sebagai  alat bukti yang sah.
Keterangan dari saksi verbalisan dikatakan sah karena keterangan tersebut di  ucapkan  dibawah  sumpah  dan  diucapakan  dalam  proses  persidangan.  Namun keterangannya tidak dapat  dijadikan dasar dalam  pengambilan keputusan karena keterangan  saksi  verbalisan  buka  merupakan  alat  bukti  sah  yang  tertuang  dalam Pasal 184 KUHAP. Keterangan saksi verbalisan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk  memperkuat  keyakinan  hakim,  tapi  juga  harus  disertai  dengan  minimal  2 alat bukti sah yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP.
Lebih  lanjut,  dapat  penulis  tegaskan  kembali  bahwa  menurut  penulis, keterangan  saksi  verbalisan  dikatakan  sah  karena  diambil  dibawah  sumpah  di persidangan  sebagai  mana  dimaksut  Pasal  185  KUHAP  Ayat  (1)  yang menyatakan  bahwa  “keterangan  saksi  sebagai  alat  bukti  ialah  apa  yang  saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Namun tidak dapat dijadikan dasar apabila tidak bersama dengan minimal 2 alat bukti sah yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP.
Dasar  Hukum  yang  Digunakan  Hakim  Terkait  Keterangan  Saksi Verbalisan  dalam  Kasus  Persetubuhan  Terhadap  Anak  dalam  Perkara  Pidana Nomor:165/Pid.sus/2018/PN.kpg
Pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara  harus  didasari  oleh teori  sistem pembuktian yang dianut oleh undang-undang yang mengaturnya. Sistem pembuktian  adalah  pengaturan  tentang  apa  saja  alat  bukti  yang  diijinkan  untuk digunakan,  penguraian  alat  bukti  serta  cara  bagaimana  alat-alat  bukti  itu  dipakai hakim untuk membentuk keyakinan hakim. Secara umum, sistem pembuktian terbagi atas 4 teori, yaitu:
1) Sistem  atau  teori  pembuktian  berdasarkan  keyakinan    hakim  saja (conviction  in time )
Sistim  pembuktian  ini  menentukan  salah  atau  tidaknya  terdakwa  semata- mata ditentukan oleh keyakinan hakim. Yang utama dalam pembuktian ini adalah keyakinan  hakim,  keyakinannya  dapat  diambil  dari  alat-alat  bukti  yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu  diabaikan  dan  hakim  langsung  menarik  keyakinan  dari  keterangan  atau pengakuan  terdakwa,  sistem  ini  hanya  mengutamakan  keyakinan  hakim  saja.
Ketika  hakim  sudah  yakin  bahwa  terdakwa  yang  bersalah,  maka  alat-alat  bukti dapat dikesampingkan.
Sistim  pembuktian  ini,  terdakwa  sudah  cukup  terbukti,  pembuktian  yang cukup  itu,  dapat  dikesampingkan  oleh  keyakinan  hakim.  Begitupun  jika  esalahan terdakwa  tidak  terbukti  berdasarkan  alat-alat  bukti  yang  sah,  terdakwa  dapat dikatakan  bersalah  atas  dasar  keyakinan  hakim.  Sistim  ini  seperti  menyerahkan nasib terdakwa sepenuhnya seolah-olah hanyapada keyakinan hakim.
2) Sistem  atau  terori  pem  buktian  berdasarkan  keyakinan  hakim  atau  alasan  yang logis. (conviction reasen)
Sistim  ini,  dapat  dikatakan,  keyakinan  hakim  tetap  memegang  peran penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa namun dibatasi. Karena dalam sistem  ini  keyakinan  hakim  harus  didukung  oleh  alasan-alasan  yang  jelas.  Hakim harus  menguraikan  secara  jelas  apa  saja  alasan  yang  mendasari  keyakinan  hakim atau  kesalahan  dari  terdakwa.  Lebih  jelasnya  keyakinan  hakim  dalam  sistim pembuktian ini harus dilandasi dengan alasa-alasan yang reasinble, yaitu alasannya harus  dapat  diterima  oleh  akal,  tidak  semata-mata  atas  dasar    keyakinan  tertutup tanpa alasan yang masuk akal.
3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif.
Sistem  pembuktian  ini,  keyakinan  hakim  tidak  am  il  bagian  dalam kesalahan  terdakwa,  sistem  ini  berpedoman  pada  alat-alat  bukti  yang  terdapat dalam  undan-undang.  Jadi  kebenaran  tentang  suatu  tindak  pidana  dilakukan  oleh terdakwa didasarkan pada alat bukti yang termuat dalam undang-undang. Asalkan semua  alat  bukti  telah  terpenuhi,  maka  sudah  cukup  menentukan  kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Dalam sistem ini, hakim seolah- olah  robot  pelaksana  undang-undang  yang  tidak  memiliki  hati  Nurani  karena  hati nuraninya  tidak  ikut  dalam  salah  atau  tidaknya  terdakwa.  Sistem  ini  menuntu hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang salah tidaknya terdakwa ;sesuai  dengan  tata  cara  pembuktian  dengan  alat-alat  bukti  yang  telah  tertuang dalam undang-undang.
4) Pembuktian menurut undang-undang secara negative.
Sistem  pembuktian  menurut  undang-undang  secara  negative  merupakan keseimbangan  antara  kedua  system  yang  saling  bertolak  belakang  secara  ekstrim, yaiutu  sistim  pembuktian  convictin  in  time  dengan  pembuktian  menurut  undang- undang secara positif.
Rumusannya  berbunyi:  Salah  tidaknya  seorang  terdakwa  ditentukan  oleh keyakinan  hakim  yang  didasarkan  pada  cara  dan  dengan  alat-alat  bukti  yang  sah menurut  undang-undang. Berdasarkan hal  tersebut,  maka untuk menentukan salah tidaknya seorang terdakwa dalam system ini, terdapat dua komponen yaitu:
a.) Pembuktian  harus  dilakukan  menurut  cara  dengan  alat-alat  bukti  yang  sah menurut undang-undang.
b.) Keyakinan  hakim  yang  juga  harus  didasarkan  atas  cara  dan  dengan  alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
Berdasarkan keempat teori yang telah diuraikan, Indonesia menganut teori sistem  pembuktian  menurut  undang-undang  secara  negatif,  (Negative  Wettelijke bewujs  theorie)  teori  yang  mengajarkan  bahwa  salah  atau  tidaknya  seorang terdakwa  ditentukan  keyakinan  hakim  yang  didasarkan  kepada  cara  dan  dengan alat-alat  bukti  yang  sah  menurut  undang-undang.  Disebut  demikian  karena dikaitkan dengan norma yang mengatur tentang hukum acara pidana di Indonesia yaitu kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) Pasal 183 berbunyi:
“ hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan  sukurang-kurangnya  2  alat  bukti  yang  sah  ia  peroleh  keyakinan  bahwa suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  telah bersalah melakukannya.”
Putusan  hakim  dibuat  berdasarkan  dua  pertimbangan  utama  yaitu: pertimbangan  berdasarkan  fakta  yang  muncul  dipersidangan  dan  pertimbangan hakim.  Pertimbangan  hukum  atas  fakta  yang  telah  dikonstatir,  untuk  kemudian dikualifisir  sebagai  suatu  peristiwa  hukum  tertentu  sebelum  pada  akhirnya mengkontitiur hukumannya 22 .
Pertimbangan  hukum  dasarnya  dikonstruksikan  dalam  putusan  hakim sebagai  sutau  proses  deduksi  yang  berarti  proses  penerapan  peraturan-peraturan hukum yang relefan untuk menilai fakta tersebut. Proses dedukasi ini tidak hanya mendasari pada teks undang-undang melainkan hakim harus berusaha memahami apa saja konsep hukum dan apa saja doktrin hukum dibalik teks undang-undang. Konsep dan doktin hukum mendasari suatu undang-undang tentunya juga didasari oleh  filsafat  hukum  tertentu,  terutama  nilai  keadilan  dan  kebenaran  seperti  apa yang hendak ditujui. 23
Berdasarkan  teori-teori  diatas,  penulis  berpendapat  bahwa  keyakinan hakim  dapat  tumbuh,  saat  proses  pemeriksaan  alat-alat  bukti  di  persidangan berlangsung.  Lebih  tepat lagi disebut pemeriksaan materi perkara. Dalam proses pemeriksaan materi perkara inilah keyakinan dari hakim dapat tumbuh keyakinan hakim  dilihat  pada  bagaiman  alat-alat  bukti  yang  dikumpulkan  penyidik  dan dakwaan  dari  penuntut  umum  dimunculkan  dalam  proses  persidangan  lebih tepatnya  keyakinan  hakim  dapat  muncul  saat  proses  persidangan  berlangsung dengan unsur utamanya yaitu fakta persidangan.
Penulis  menyebut  fakta  persidangan  karena  dalam  proses  ini  hakim menilai bagaimana kesaksian yang diberikan serta gerak-gerik dan perilaku yang ditunjukan oleh saksi dan terdakwa dalam memberikan keterangan. Dengan kata lain  hakim  menilai  secara  psikologi  dan  mendengarkan  kesaksian  serta menghubungkan  dengan  dakwaan  penuntut  umum  serta  pendapat  pendamping hukum  dari  terdakwa.  Proses  dalam  persidangan  ini  kemudian  dikonstruksikan dengan  konsep  dan  doktrin  hukum  yang  melandasi  teks  undang-undang  yang kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam menilai apakah benar suatu tindak
22 Marihot Janpiter Hutajulu.(2015) . Filsafat Hukum dalam Putusan Pengadilan/Hakim, Refleksi Hukum , 9(1). 95 23 Ibid. 96
pidana  dan  bahwa  terdakwalah  yang  telah  menlakukannya,  kemudian  hakim dapat  menjatuhkan  putusan.  Selain  keyakinan  hakim,  juga  terdapat  dalam  Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183 yaitu sekurang-kurangnya harus ada 2 alat  bukti  yang  memperkuat  keyakinan  hakim,  yaitu  alat  bukti  yang  terdapat dalam KUHAP Pasal 184 Ayat (1).
Pembuktian  dalam  proses  penyelesaian  terhadap  tindak  pidana  sangat berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Menjadi sangat menarik ketika dalam  pemeriksaan  persidangan,  ternyata  Terdakwa  atau  Saksi  kemudian mencabut  segala  keterangan  yang  telah  ia  nyatakan  dalam  BAP,  padahal  berkas tersebut adalah sebagai awal persangkaan atas tindak pidana yang digunakan oleh Penuntut  Umum  untuk  membuat  surat  dakwaan.  Membuktikan  apa  yang dilakukan  Terdakwa  atas  pencabutan  pernyataan  yang  dibuat  dalam  BAP tersebut,  baik  Hakim  maupun  Penuntut  Umum  juga  sering  menghadirkan  saksi dari pihak Penyidik yang bersangkutan dengan perkara tersebut. Saksi ini dalam persidangan disebut dengan saksi verbalisan (saksi penyidik).
Saksi verbalisan atau disebut juga dengan saksi Penyidik adalah seorang Penyidik  yang  kemudian  menjadi  saksi  atas  suatu  perkara  pidana  karena Terdakwa  menyatakan  bahwa  BAP  telah  dibuat di  bawah  tekanan  atau  paksaan, dengan  kata  lain  terdakwa  membantah  kebenaran  dari  BAP  yang  dibuat  oleh Penyidik  yang  bersangkutan,  sehingga  untuk  menjawab  bantahan  Terdakwa,
Penuntut  Umum  dapat  menghadirkan  saksi  verbalisan  ini.  Secara  normatif  tidak ada  pengaturan  secara  jelas  mengenai  praktek  penggunaan  Saksi  Verbalisan dalam proses pemeriksaan perkara pidana, namun penggunaannya diperbolehkan sebagaimana semestinya.
Saksi  Verbalisan  dapat  dihadirkan  dalam  pemeriksaan  sidang  pengadilan misalnya  ketika  Saksi  atau  Terdakwa  memungkiri  keterangan  yang  ada  dalam BAP karena adanya unsur tekanan atau intervensi dari pihak Penyidik pada waktu pembuatan  BAP,  sehingga  menyebabkan  fakta-fakta  hukum  yang  didapat  dalam pemeriksaan  pengadilan  menjadi  semu  dan  kurang  jelas.  Kekuatan  pembuktian Saksi Verbalisan sebagai alat bukti dalam persidangan adalah bersifat bebas, tidak mengikat  dan  tidak  menentukan  bagi  Hakim.  Meskipun  saksi  verbalisan  tidak dikenal  dalam  KUHAP,  namun  penggunaan  saksi  verbalisan  ini  memang diperbolehkan dalam konteks hukum di Indonesia, asal tetap pada koridor hukum yang  ada.  Keberadaan  saksi  verbalisan  dalam  proses  pemeriksaan  di  pengadilan tidak mutlak harus ada, tergantung bagaimana proses pemeriksaan di pengadilan itu berjalan. Jika dikehendaki atau apabila ada terdakwa mencabut keterangannya dalam  BAP,  maka  baik  penuntut  umum  atau  atas  inisiatif  dari  hakim  dapat menghadirkan saksi verbalisan atau saksi penyidik.
Sebagai  upaya  untuk  membuktika  surat  dakwaan  dari  jaksa  penuntu umum,  kepada  Hakim,  dalam  persidangan  kasus  yang  dilakukan  oleh  terdakwa Fangki  di  Pengadilan  Negeri  Kota  Kupang.  Penuntut  umum  telah  mengajukan beberapa  alat  bukti  yang  sah  dan  barang  bukti.  Alat  bukti  yang  diajukan  di persidangan  adalah  keterangan  saksi,  surat  dan  keterangan  terdakwa.  Untuk
membuktikan  dakwaan  dari  penuntut  umum  telah  mengajukan  6  (enam)  orang saksi  yang  telah  disumpah  menurut  agama  masing-masing,  dan  1  (satu)  saksi verbalisan.  Pemeriksaan  saksi  di  persidangan  terdapat  5  (lima)  oang  saksi  yang diperiksa  dengan  sumpah  dan  janji  berdasarkan  agama  dan  kepercayaan  yang dianut  namun  dibantah  oleh  terdawa  dan  1  (satu)  saksi  yang  memberikan keterangan  dengan  sumpah  dan  janji  berdasarkan  agama  yang  dianut  dan  diakui oleh  terdakwa  namun  keterangan  tersebut  berbeda  dengan  keterangan  yang terdaat dalam berita acara penyidikan serta saksi tersebut mengaku bahwa dirinya tidak  pernah  dipanggil  untuk  diperiksa  dalam  kasus  ini  pada  tahap  penyidikan, serta  Saksi  mengaki  bahwa  dirinya  baru  pertama  kali  menerima  surat  panggilan untuk diperiksa.dalam kasus tersebut, juga terdapat alat bukti  visum et repertum serta  terdakwa  selalu  membantah  keterangan  yang  sesuai  dengan  berita  acara penyidikan.
Pertimbangan  hakim  saat  usai  memeriksa  saksi  Tri  Wijaya  yang merupakan satu-satunya  saksi  yang memberikan  keterangan yang tidak dibantah oleh  terdakwa  maka  hakim  meminta  jaksa  penutut  umum  untuk  mengahdirkan saksi  penyidik.  Kemudian  saksi  penyidik  diperiksa  dengan  terlebih  dahulu mengucapkan  sumpah  berdasarkan  keyakinannya.  Isi  dari  keterangan  saksi verbalisan adalah 24 :
a) Bahwa saksi yang melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.
b) Bahwa  saksi  mendapat  nama  Tri  Wijaya  berdasarkan  keterangan  terdakwa sendiri,
c) Bahwa  benar  saksi  tidak  melakukan  penyidikan  langsung  atas  diri  saksi  Tri Wijaya,
d) Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  apakah  saksi  Try  Wijaya  yang  hadir  di persidangan  adalah  saksi  yang  dimaksudkan  oleh  terdakwa  sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
e) Bahwa  hal  tersebut  murni  karena  kesalahan  dan  keteledoran  saksi  sebagai penyidik yang menyidik perkara ini.
Yahya Harahap berpendapat bahwa keterangan saksi merupakan alat bukti yang  paling  utama  dalam  perkara  pidana.  Hampir  semua  pembuktian  perkara pidana  bersandar  kepada  keterangan  saksi.  Agar  keterangan  seorang  Saksi  dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian. 25
Tidak  semua  keterangan  saksi  mempunyai  nilai  sebagai  alat  bukti. Keterangan Saksi yang mempunyai nilai adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang  ditentukan  Pasal  1  angka  27  KUHAP  yaitu  Keterangan  Saksi  adalah  salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari Saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan  menyebut  alasan  dari  pengetahuannya  itu,  oleh  sebab  itu  yang  menjadi dasar alat pembuktian adalah narasi deskriptif representasi peristiwa, kejadian atau
24 Putusan Nomor 165/Pid.sus/2018/PN.kpg.
25 M.Yahya Harahap. 2002. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta : Sinar Grafika, 337.
situasi yang nyata berlangsung dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan dialami sendiri oleh Saksi.
Ketentuan  tersebut  di  atas  sudah  tidak  berlaku  mutlak  sejak  adanya keputusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  65/PUU-VIII/2010  mengenai  perluasan pengertian  keterangan  Saksi  yang  menyatakan  bahwa  Pasal  1  angka  26  dan  27; Pasal  65;  Pasal  116  ayat  (3)  dan  (4);  serta  Pasal  184  ayat  (1)  Huruf  a  KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum  mengikat sepanjang  pengertian  Saksi  tidak  dimaknai  termasuk  pula  “orang  yang  dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak  pidana  yang  tidak  selalu  ia  dengar  sendiri,  ia  lihat  sendiri  dan  ia  alami sendiri”.Dengan demikian, sekarang yang disebut saksi dalam perkara pidana tidak hanya  orang  yang  mendengar,  melihat  dan  merasakan  sendiri  terjadinya  tindak pidana.
Orang  yang  tidak  mendengar,  melihat  dan  merasakan  sendiri  terjadinya tindak  pidana  pun  dapat  menjadi  saksi  selama  ia  memiliki  pengetahuan  yang relevan terkait tindak pidana/tuduhan tindak pidana yang diperkarakan.
Pasal  185  Ayat  (6)  KUHAP  juga  memberikan  pedoman  dalam  menilai kebenaran seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
b. Persesuaiam antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
Bahwa  Penyidik  boleh  bersaksi  di  persidangan  sepanjang  memenuhi kualifikasi  saksi  sebagaimana  diatur  Pasal  1  angka  26  dan  27  KUHAP  dan  ia  tidak tergolong  dalam  kelompok  orang  yang  dibebaskan  dari  kewajiban  bersaksi  di persidangan.  Ketentuan  ini  terdapat  dalam  Pasal  168  sampai  Pasal  171  KUHAP. Tidak  ada  ketentuan  yang  menyatakan  bahwa  Penyidik  tidak  diperbolehkan  untuk bersaksi di persidangan. Hakim memegang peranan penting dalam menilai keterangan Saksi Penyidik, dimana Hakim harus teliti melihat kesesuaian antara keterangan Saksi dengan  alat  bukti  lain  serta  alasan  Saksi  memberi  keterangan  tertentu  sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP. Kesesuaian antara keterangan Saksi tersebut harus jelas dan muncul dalam petimbangan Hakim secara rinci dan sistematis. Tidak adanya  persesuaian  antara  alat  bukti  tidak  dapat  membentuk  keyakinan  Hakim  atas kesalahan Terdakwa.
Berdasarkan  perkara  kasus  persetubuhan  anak  yang  diputus  oleh  Pengadilan Negeri  Kota  Kupang  dengan  Putusan  Nomor:  165/Pid.sus/2018/PN.kpg  atas permintaan  Hakim  Ketua  kepada  jaksa  penuntut  umum  untuk  menghadirkan  Saksi verbalisan (penyidik), untuk menjawab bantahan Terdakwa. Menurut keterangan saksi verbalisan di persidangan, saat diperiksa Terdakwa sendiri yang menceritakan tentang proses  penyidikan  dan  pembuatan  BAP  adalah  kekeliruan  dan  keteledoran  dari
penyidik,  bahkan  penyidik  tidak  mengetahui  bahwa  apakah  saksi  Tri  Wijaya  yang hadir di persidangan adalah saksi Tri Wijaya yang diperiksa dalam tahap penyidikan.
Pertimbangan dari hakim di pengadilan Negeri Kota Kupang berdasarkan yang tertuang  dalam  amar  putusan  yaitu  hakim  menyatakn  kasus  persetubuhan  terhadap penyidik  yang  tidak  procedural  dan  dinilai  cacat  yudiridis  formal,  dimana  terdapat alat-alat bukti yang diperoleh secara tidak sah dan melanggar KUHAP, sehingga tidak dapat  dilanjutkan  dan  hakim  mengadili  agar  terdakwa  dibebaskan.  Namun  ketika Jaksa  Penuntu  Umum  mengajukan  Nota  perlawanan  kepada  pengadilan  Tinggi, pengadilan Tinggi menerima setiap alasan dalam nota perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum  sehingga  mengakibatkan  putusan  pada  pengadilan  negeri  menjadi  batal  demi hukum. Dan selanjutnyab hakim pada Pengadilan tinggi Kupang memutuskan perkara dengan pertimbangan alat bukti yaitu keterangan saksi korban, alat bukti surat visum et  repertum,  kemudian  Hakim  Pengadilan  Tinggi  menjatuhkan  putusan  10  tahun penjara kepada terdakwa.
Penulis  juga  berpendapat  bahwa  tindakan  terdakwa  yang  membantah  seluruh keterangan saksi selain saksi Tri Wijaya merupakan itikat yang tidak baik karena fakta yang  ditemukan  dalam  penelitian  ini  adalah  terdakwa  sempat  melarikan  diri  ke Maumere  pada  saat  proses  penyidikan.  Terkait  kehadiran  saksi  verbalisan  yang memberikan keterangan di bawah sumpah penulis berpendapat bahwa keterangan dari saksi  verbalisan  yang  dianggap  sebagai  alat  bukti  pada  umumnya  tidak  perlu  untuk dijadikan  dasar  dalam  pengambilan  putusan  hakim  namun  dalam  kasus  Nomor 165/pid.sus/2018/PN,kpg ternyata putusan dari hakim pengadilan negeri membuktikan bahwa  kehadiran  dari  saksi  verbalisan  mempengaruhi  keyakinan  hakim  dalam memberikan putusan.
Dasar  hukum  yang  dipakai  oleh  hakim  dalam  putusan  pengadilan  negeri adalah Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP namun hakim pengadilan negeri kurang jeli dalam  meganalisanya,  sebab  putusan  hakim  pengadilan  negeri  lebih  mendasar  pada keterangan dari saksi yang keterangannya diakui oleh terdakwa serta keterangan dari saksi verbalisan.

## 4. PENUTUP
Kesimpulan.
1. Secara  norma  diketahui  bahwa  hadirnya  saksi  verbalisan  dalam  persidangan hanya  untuk  memberikan  keteragan  terkait  perbedaan  antara  berita  acara  yang tertuang dalam BAP dan keterangan saksi yang diucapkan di persidangan. bahwa keterangan  saksi  verbalisan  tidak  memberi  kekuatan  pembuktian  berupa  alat bukti  saksi  maupun  keyakinan  hakim  dalam  mencari  kebenaran  materil  sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, namun tindakan hakim dalam putusan  perkara  Nomor:  165/Pid.sus/2018/PN.kpg.  keliru  atau  kurang  jeli karena hakim mempertimbangkan keterangan saksi verbalisan dan menjatuhkan putusan  bebas  kepada  terdakwa  tanpa  mempertimbangkan  alat  bukti  sah  yang tertuang dalam hukum acara pidana.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Kota Kupang dalam perkara  nomor:165/Pid.sus/2018/PN.kpg  adalah  Pasal  183  dan  184  KUHAP namun  putusan  tersebut  batal  demi  hukum  dikarenaka  hakim  pada  Pengadilan Negeri  Kota  Kupang  kurang  jeli  dalam  penafsirannya  yaitu  hakim  menfasirkan lebih fokus kepada keterangan yang diakui oleh terdakwa yaitu saksi Tri Wijaya dan  keterangan  yang  diberikan  oleh  saksi  verbalisan.  Meskipun  telah  diketahui bahwa  keterangan  dari  saksi verbalisan  tidak  dapat  menjadi  alat  bukti yang sah sebagai  penguat  keyakinan  hakim  karena  keterangan  saksi  verbalisan  bukan merupakan alat bukti sah sebagaimana tertuang dalam KUHAP.

## Saran
1. Perlunya  penegasan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dalam  aturan  hukum  acara pidana  tentang  kedudukan  saksi  verbalisan  sebagai  alat  bukti  yang  hanya digunakan dalam persidangan jika dalam proses terdapat perbedaan antara BAP dengan keterangan saksi dan terdakwa, serta jika terjadi bantahan keterangan oleh terdakwa dalam proses persidangan.
2. Dalam  hal  mempertimbangkan  dasar  hukum,  hakim  harus  memperhatikan  juga terkait  implikasi  putusan  yang  dijatuhkan  dalam  masyarakat,  agar  terciptanya keadilan  bagi  korban  dan  terdakwa  sehingga  meningkatkan  kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
E.  Utrecht.  2011. Pengantar  Hukum  Administrasi  Negara  Indonesia ,  Surabaya  : Pustaka Tinta Mas.
M.Yahya  Harahap.  2002. Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP Pemeriksaan  sidang  pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan  Kembali-Edisi1 , Jakarta : Sinar Grafika.
M.Yahya  Harahap.  2007. Pembahasa  Permasalahan  dan  Penerapan  KUHAP pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan Kembali-Edisi2 , Jakarta : Sinar Grafika.

## Jurnal
Abdul  Wahid.  2022.Urgensi  Saksi  Verbalisan  Dalam  Perkara  Tindak  Pidana  (Studi Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Dgl). Maleo Law Journal , 6(1).
Henny  Elvandari.  2020.  Kedudukan  saksi  verbalisan  dalam  proses  pemeriksaan  di persidangan  (Analisa  putusan  PN  boyolali  nomor  134/PId.B/2019/PN.byl), Jurnal  Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali , 4(2), 21.
I Komang Dede Sudiarta, Ainuddin, B.Farhana Kurnia Lestari. (2022). Kedudukan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Di Persidangan, Unizar Recht Journal . 1(2).
M.Erham Amin.,Putri Damayanti. 2019. kekuatan pembuktian penyidik kepolisian selaku saksi dalam persidangan tindak pidana narkotika, Badamai Law Journal , 4(2).
Marihot Janpiter Hutajulu. 2015. Filsafat Hukum dalam Putusan Pengadilan/Hakim, Refleksi Hukum , 9(1).
Nasution,  Mayang  S.N.,  Siti  Hairani  Siregar.,  Fatimah  Zahara.  2023.  Kekuatan Keterangan  Saksi  Verba  Lisan  (Saksi  Penyidik)  Dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Acara Pidana, As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga , 5(2).
Nababan,  Lia  Daniati.  2018.    Kedudukan  Saksi  Verbalisan  Dalam  Kitab  Undang- undang Hukum Acara Pidana, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau , 5(2).
Prasetyo  Margono.  (2017).  Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Saksi Sertahak  Hak  Saksi  Ditinjau  Menurut  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2014  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Jurnal Independent, 5(1).
Rafika Nur.2 014. Tinjauan Hukum Terhadap Saksi Verbalisan Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri, Limboto Jurnal Hukum Justitia , 2(1).
Vebi  shinta  monica,dkk.  2022.  Peran  saksi  verbalisan  sebagai  alat  bukti  dalam pemeriksaan  di  persidangan  (Studi  kasus  di  Pengadilan  Negeri  Bukittinggi  IB), Jurnal hukum pidana-Sumbang 12 Law jurnal .,1 .

## Putusan Pengadilan
Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan Nomor:2882/ Pid.B./2012/PN.Sby,
(https://sipp.pn-surabayakota.go.id/, di akses 19 juli 2021.
Pengadilan Negeri
Brebes, Putusan Nomor:27/Pid.sus/2016/PN.BBS,
(https://sipp.pn-brebes.go.id/, diakses 19 juli 2021.
Pengadilan  Negeri  Kota  Kupang,  Putusan  Nomor:165/PID.SUS/2018/PN.Kpg, (https://sipp.pn-kotakupang.go.id/, di akses 19 juli 2021.