## REPRESENTASI CITRA POLITISI PEREMPUAN DI PARLEMEN (ANALISIS FRAMING DALAM PEMBERITAAN VOAINDONESIA.COM DAN MEDIAINDONESIA.COM)

## Endang Tri Santi
Dosen Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, Indonesia
15118 Email: etrisanti@unis.ac.id

## ABSTRAK
Representasi  perempuan  di  panggung  politik  masih  menjadi  isu  menarik  dengan  berbagai  polemik. Kebijakan  yang  harus  sesuai  dengan  cita-cita  pengarusutamaan  gender,  kekerasan  terhadap perempuan, diskriminasi dan sebagainya menjadi konsen pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan 30%  kuota  perempuan  untuk  duduk  di  kursi  Parlemen.  Dari  permasalahan  tersebut,  peran  politisi perempuan  di  Parlemen  yang  harusnya  terlihat,  sehingga  dapat  ditelaah  bagaimana  sesungguhnya representasi  politisi  perempuan  di  parlemen.  Melalui  berbagai  pemberitaan  yang  muncul  juga  dapat kita lihat apakah kemudian media masih bias gender dalam memberitakan politisi perempuan, karena sangat  mempengaruhi  opini  yang  berkembang  di  masyarakat,  sehingga  citra  politisi  perempuan  di Parlemen  dapat  terukur  positif  atau  negatif.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan menggunakan  pendekatan  analisis framing dari  Robert  N.  Entman  di  mana  dalam  penguraiannya menggunakan  teori  gender  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  representasi  citra  politisi perempuan  di  Parlemen  pada  pemberitaan  di  Voaindonesia.com  dan  Mediaindonesia.com.  Hasil penelitian  menunjukkan  representasi  citra  politisi  perempuan  di  Parlemen  masih  kurang  adanya kepercayaan  dari  masyarakat  yang  disebabkan  adanya  ketimpangan  gender,  kurangnya  akses, dianggap kurang konsisten, kurang pengalaman dan minim strategi. Oleh karenanya rekomendasi yang diajukan  perempuan  harus  diberikan  akses  untuk  mendapatkan  pendidikan  dan  pengalaman  politik untuk  mengembalikan  citra  positif  atau  kepercayaan  masyarakat  terhadap  kinerja  perempuan  di Parlemen.  Selanjutnya  peneliti  berharap  semoga  jurnal  ini  dapat  memberikan  kontribusi  bagi perkembangan  keilmuan  dan  menjadi  gambaran  pihak-pihak  terkait  dalam  upaya  membangun  iklim politik yang memiliki kesetaraan gender.
Kata kunci: Representasi, politisi perempuan, gender, politik

## ABSTRACT
The representation of women on the political stage is still an interesting issue with various polemics. Policies  that  must  be  in  line  with  the  ideals  of  gender  mainstreaming,  violence  against  women, discrimination  and  so  on  become  government  concentrations  by  issuing  a  30%  quota  policy  for women to sit in Parliament. From these problems, the role of women politicians in Parliament should be seen, so that it can be explored how the actual representation of women politicians in parliament. Through the various reports that emerge we can also see whether then the media is still gender biased in reporting  women politicians, because  it greatly  influences the opinions that develop in  society, so that  the  image  of  women  politicians  in  Parliament  can  be  measured  positively  or  negatively.  This study uses a qualitative method using the framing analysis approach from Robert N. Entman in which the  description  uses  gender  theory  with  the  aim  of  knowing  how  the  representation  of  the  image  of
women  politicians  in  Parliament  in  reporting  on  Voaindonesia.com  and  Mediaindonesia.com.  The results  showed  the  representation  of  the  image  of  women  politicians  in  Parliament  was  still  lack  of trust from the community due to gender inequality, lack of access, considered less consistent, lack of experience and minimal strategy. Therefore, recommendations made by women must be given access to  education  and  political  experience  to  restore  the  positive  image  or  public  trust  in  women's performance in Parliament. Furthermore, the researchers hope that this journal can contribute to the development of science and be a picture of the parties involved in efforts  to build a political climate that has gender equality.
Keywords: Representation, women politicians, gender, politics

## Pendahuluan
Di  era  reformasi  perempuan  memiliki hak  dan  kesempatan  yang  sama  dengan  laki- laki  dalam  ruang  politik.  Bahkan  kebijakan pemerintah mencanangkan kuota minimal 30% perempuan  sebagai  syarat  partai  politik  dalam pencalonan  anggota  legislatif  menjadi  salah satu  bentuk  keseriusan  pemerintah  untuk mendorong kehadiran dan keterbukaan terhadap  perempuan  di  ranah  publik.  Akan tetapi  tidak  dapat  dipungkiri  Indonesia  masih sangat  kental  dengan  budaya  patriarki  yang menempatkan  perempuan  sebagai  makhluk kedua setelah laki-laki. Perempuan di definisikan  makhluk  yang  ruang  geraknya  di kasur, dapur, dan sumur. Hingga kini anggapan tersebut masih berkembang di masyarakat.
Secara faktual,  Indonesia  telah banyak mencetak  nama-nama  tokoh  perempuan  yang pernah  menduduki  jabatan  strategis  dalam pemerintahan. Seperti, menteri negara, anggota parlemen,  gubernur  dan  bupati  bahkan presiden.  Namun  asumsi  yang  menganggap perempuan  hanya  sebagai  insan  feminin  dan lemah  dalam  hal-hal  tertentu  masih  sangat berkembang. Rancangan Undang-undang kesetaraan dan Keadilan Gender  (RUU KKG) dihadirkan  dengan  harapan  segala  bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tentunya  mempertimbangkan  aspek  keadilan gender.  Meskipun  hasil  pemilu  anggota legislatif 2014 belum menunjukkan pencapaian yang  signifikan  atas  keterwakilan  perempuan di  DPR  yakni  baru  mencapai  17.34  %  dari 30%  keterwakilan  yang  diharapkan  (Cangara,
2016:325).  Begitu  pun  pemilu  2019  juga belum mencapai 30% keterwakilan perempuan di DPR, meskipun secara presentase mengalami  kenaikan  dibandingkan  pemilu yang sebelumnya.
Banyaknya  permasalahan  perempuan, seperti  kekerasan  pada  perempuan,  pelecehan terhadap  perempuan,  diskriminasi  terhadap perempuan, kesenjangan antara perempuan dan laki-laki,  pernikahan  di  bawah  umur,  dan permasalahan lainnya, ikut mendorong hadirnya  perempuan  dalam  pemilu  sebagai salah  satu  cara  agar  kepentingan  perempuan dapat terakomodir melalui perwakilan perempuan di parlemen. Maksud dari keterwakilan  perempuan  adalah  pemberian kesempatan  dan  kedudukan  yang  sama  bagi perempuan  dalam  bidang  eksekutif,  yudikatif, dan  legislatif  agar  dapat  melaksanakan perannya  menuju  keadilan  dan  kesetaraan gender (Astrik, 2009:28). Sehingganya perempuan  perlu  ikut  berpartisipasi  dalam politik, yang bukan hanya sebagai pemilih saja, namun  juga  sebagai  kandidat  yang  kemudian dapat dipilih untuk berperan dalam pengambilan  kebijakan.  Terdapat  beberapa faktor  yang  dapat  mendorong  munculnya partisipasi  perempuan  dalam  politik  (Cangara, 2016:324)  ,  yakni; pertama, sistem  politik Indonesia yang memberikan peluang 30% bagi perempuan. Kedua ,  sektor  pendidikan  formal yang  membuat  perempuan  memiliki  peluang untuk  maju. Ketiga, kemajuan  teknologi  yang mampu mengantarkan perempuan untuk mengakses pengetahuan dan keterampilan.
Representasi perempuan dalam Parlemen  menjadi  sebuah  tema  yang  selalu hangat  dan  menarik  untuk  diperbincangkan. Terlebih  ketika  kita  kaitkan  dengan  bahasan gender  yang  ikut  mempengaruhi  keterlibatan perempuan  dalam  politik  (dalam  Rasyidin  & Aruni, 2016:2). Tema perempuan dalam politik juga  tidak  luput  dari  pemberitaan  yang dimunculkan dalam media massa yang dengan kekuatannya  kemudian  dapat  mendorong adanya  opini  publik.  Akan  tetapi  yang  amat disayangkan  adalah  masih  banyak  media massa  yang mendiskreditkan  peran perempuan di  bidang  politik  dalam  sebuah  pemberitaan. Seperti yang dikatakan Bostrom (dalam Henry & ida, 212:159) media kerap kali memberikan pertanyaan  kepada  politisi  perempuan  yang berbeda  dengan  yang  ditanyakan  terhadap politisi  laki-laki.  Selain  itu,  media  pun  masih kerap  mendeskripsikan  politisi  perempuan dengan berbagai cara dan kata-kata  yang  lebih menonjolkan  perempuan  di  ranah  tradisional, penampilan  perempuan  di  publik,  perilaku perempuan  di  masyarakat,  sampai  bagaimana gaya rambut peremuan dan kebiasaan perempuan menghabiskan uang untuk berbelanja online ,  yang  kesemuanya  itu  tidak ada pengaruhnya terhadap kemampuan perempuan dalam mengambil peran di politik.
Secara  garis  besar  jumlah  keterlibatan perempuan  di  politik  memang  menunjukkan progres  yang  menggembirakan.  Partisipasi politik  perempun  memang  tidak  lagi  hanya memberikan  suara,  tetapi  juga  dilakukan dengan  cara  perempuan  mencalonkan  diri dalam kancah politik. Namun kondisinya tidak menunjukkan  perubahan  yang  signifikan, apalagi ketika media massa tidak menunjukkan dukungannya  melalui  teknik  liputan  dan framing perempuan  dalam  diskursus  politik. Terlebih  ketika  gambaran stereotype yang masih  menjadi frame politisi  perempuan  yang kemudian  akan  ikut  mempengaruhi  kuat  atau lemahnya  perempuan  dalam  politik.  Sehingga citra  keterwakilan Perempuan dalam Parlemen masih saja kurang di mata masyarakat, dengan
kata  lain  publik  masih  minim  kepercayaan terhadap keterwakilan perempuan di Parlemen.
Merujuk  pada  penelitian  sebelumnya yang  ditulis  oleh  Yenny  Yunita  dan  Dedeh Fardiah  di  Jurnal Mediator dengan  judul  Citra Caleg  Perempuan  dalam  “Framing”  Media “Online”  menggambarkan  bagaimana  citra caleg  perempuan  dalam framing Kompas.com dan  Detik.com  yakni  perempuan  yang  berani mencalonkan  diri  kebanyakan  dari  kalangan artis atau incumbent yang dekat dengan pejabat penting.  Sehingga  dalam  kesimpulannya  citra caleg perempuan hanya mengandalkan kecantikan, penampilan dan kepopuleran untuk menarik pemilihnya. Oleh karenanya rekomendasi  penyelesaian  yang  ditawarkan adalah peranan perempuan hendaknya meningkatkan  sisi pengetetahuan, pendidikan, dan peran publiknya di dunia politik.
Dari  uraian  di  atas,  peneliti  tertarik untuk mencoba menangkap bagaimana pembingkaian berita yang ada di Voaindonesia.com  dan  Mediaindonesia.com pada  periode  pemberitaan  pasca  pemilu  2019 yang menggambarkan politisi perempuan yang berhasil  duduk  di  parlemen  dan  bahasan tentang  bagaimana  citra  politisi  perempuan  di parlemen  yang  kemudian  mau  tidak  mau menjadi sebuah wacana bagaimana sesungguhnya  keterwakilan  perempuan  di ranah  politik.  Tujuannya  kemudian    adalah melihat  apakah  terjadi  bias  gender  yang dirasakan  oleh  politisi  perempuan  dalam parlemen  yang  dapat  kita  lihat  dari framing sebuah berita.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif  dengan menggunakan pendekatan analisis framing dari Robert N. Entman. Analisis framing merupakan  salah  satu  pendekatan  untuk menganalisis  sebuah  fenomena  komunikasi, dalam  penelitian  ini  untuk  menganalisis  teks media.  Adapun  objek  dalam  penelitian  ini adalah pemberitaan yang ada di
Voaindonesia.com  dan  Mediaindonesia.com yang  di  dalamnya  memuat  berita  politisi perempuan  yang  ada  di  parlemen.  Peneliti menggunakan  analisis framing dari  Robert  N.
Entman dikarenakan pendekatan yang ditawarkan  oleh Entman lebih  sesuai  dengan permasalahan  yang  hendak  diteliti,  yakni bagaimana berita politik menggambarkan suatu peristiwa. Selain itu, dalam komunikasi politik, Entman  mampu  melihat  bagaimana  kekuatan teks  yang  ada  dalam  berita  politik  tersebut. Tahapan  awal  dalam  penelitian  ini,  peneliti menggunakan analisis tekstual untuk menemukan  muatan  yang  ada  dalam  berita  di Voaindonesia.com  dan  Mediaindonesia.com. kemudian  data  tersebut  di  analisis  dengan model framing yang peneliti gunakan.

## Hasil dan Pembahasan
Melalui  analisis Framing (Eryanto,
2002:24)  yakni  pendekatan  untuk  mengetahui
bagaimana  perspektif  yang  digunakan  oleh pewarta dalam memilih isu dan menulis berita. Kemudian  perspektif  tersebutlah  yang  akan menjadi  acuan  dalam  menentukan  fakta  apa yang  akan diambil, fakta mana saja  yang  akan lebih  ditonjolkan,  serta  akan  ke  mana  arah berita  tersebut.  Maka  penulis  akan  membedah pemberitaan  yang  ada  di  Voaindonesia.com dan Mediaindonesia.com dengan menggunakan Framing versi  Robert  Enmant yang  di  dalamnya  terdapat  empat  elemen, yakni;  pendefinisian  masalah,  mempekirakan penyebab masalah, membuat keputusan moral, dan menekankan penyelesaian.
Framing Voaindonesia.com  pada  pemberitaan tentang representasi citra politisi perempuan di parlemen.
1. Define Problems (pendefinisian masalah)
Gambar 1 Define Problems (pendefinisan masalah) Voaindonesia.com
Define  Problems (Definisi  masalah) merupakan  elemen  pertama  kali  yang  dapat kita  lihat  sebagai master  frame (bingkai utama), yang akan menggambarkan bagaimana isu atau peristiwa dipahami secara keseluruhan.  Seperti  yang  telah  digambarkan di atas menekankan bahwa bagaimana seorang wartawan memahami sebuah isu atau peristiwa mengenai  representasi  perempuan  dalam parlemen  pada  pemberitaan  2019,  yakni; Belum tercapainya kuota 30% kursi
keterwakilan perempuan dalam parlemen yang akan  mempengaruhi  pengambilan  kebijakan yang  berisukan  gender.  Hal  ini  dikarenakan, sumber daya perempuan yang dianggap belum sama dengan laki-laki, masih terdapat pengaruh budaya patriarki yang berkembang di masyarakat sehingga kurang adanya kepercayaan publik atas kepemimpinan perempuan.  Perempuan  tidak  memiliki  akses untuk mendulang suara dalam pemilu, sehingga  calon  legislatif  yang  dipilih  berasal
Kuota 30% sub-ordinasi /Anggapan SDM Perempuan di bawah laki-laki
Kurangnya Partisipasi Perempuan dalam mengambil keputusan
Budaya patriarki/kurang kepercayaan
publik akses memperoleh suara/posisi strategis berbeda dengan laki-laki
dari  perempuan  lokal  yang  dianggap  dapat mendulang  suara,  serta  ada  hubungan  kerabat dengan  pejabat  daerah  tertentu  yang  dianggap ada  dukungan  logistik.  Kurangnya  partisipasi perempuan  dalam  parlemen  yang  dianggap tidak  memiliki  pengaruh  dalam  pengambilan kebijakan.  Perempuan  di  parlemen  tidak diberikan posisi atau tempat strategis sehingga keterwakilan  perempuan  di  parlemen  seolah hanya sebagai pajangan semata.
Secara  umum  kesimpulan  perihal  definisi masalah yang dilakukan oleh Voaindonesia.com  dalam  beberapa  berita terkait  politisi  perempuan  dalam  Parlemen tahun  2019  yakni  politisi  yang  berhasil menduduki  Parlemen  dari  kalangan  artis  dan
juga  yang  memiliki  kekerabatan  terhadap pejabat  tertentu  yang  dianggap  memiliki dukungan  logistik.  Selain  itu  keterwakilan politisi  perempuan  di  Parlemen  dianggap hanya  pajangan  semata  atau  dengan  kata  lain kurang adanya sumbangsih perubahan dikarenakan politisi perempuan tidak diberikan akses  untuk  mendapatkan  posisi  atau  tempat strategis  yang  di  mana  dalam  pengambilan keputusan  atas  kebijakan  politisi  perempuan masih  lemah.  Definisi  masalah  berikutnya masih  berkembangnya  budaya  patriarki  yang mempengaruhi  kepercayaan  publik  terhadap politisi  perempuan  yang  dianggap    kurang mampu mewakili di ranah politik.
2. Diagnose cause (penyebab masalah)
Gambar 2 Diagnose cause (penyebab masalah) Voaindonesia.com
Diagnose  causes merupakan  elemen framing untuk  membingkai  penyebab  masalah yang  muncul  terkait  apa  (what)  atau  siapa (who)  dalam  pemberitaan  yang  dibuat  oleh media  Voaindonesia.com  terkait  politisi  di Parlemen.  Permasalahan  yang  muncul  yakni keterwakilan aspirasi perempuan kurang terdengar  sehingga  tidak  dapat  menyampaikan dan membuat kebijakan yang perspektif gender dengan  baik.  perempuan  tidak  memiliki kesempatan berargumentasi mengenai kebijakan  publik  dengan  baik,  dikarenakan beberapa  faktor,  yakni  ;  Media  masih mempertanyakan perihal pribadi dalam
wawancara  kepada  politisi  perempuan  dan partai  politik  tidak  melakukan  pengkaderan dengan  baik  terhadap  politisi  perempuan, sehingga membuat perempuan belum mengetahui  peta  politik  dengan  baik.  Setelah itu,  permasalahan  yang  muncul  berikutnya adalah masih banyaknya yang mempertanyakan  soal  kemampuan  perempuan dalam  politik,  hal  ini  dikarenakan  budaya patriarki  yang  beranggapan  perempuan  lebih pantas bekerja di ranah domestik.
Secara  umum  kesimpulan  perihal penyebab  masalah  yang  dilakukan  oleh Voaindonesia.com  dalam  beberapa  berita
Keterwakilan  aspirasi perempuan kurang terdengar perempuan tidak memiliki kesempatan berargumentasi mengenai kebijakan publik dengan baik Media masih mempertanyakan perihal pribadi dalam wawancara kepada politisi perempuan partai politik tidak melakukan pengkaderan dengan baik terhadap politisi perempuan dan hanya memenuhi syarat saja. masih banyaknya yang mempertanyakan soal kemampuan perempuan dalam politik budaya patriarki yang beranggapan perempuan lebih pantas bekerja di ranah
domestik
terkait  politisi  perempuan  dalam  Parlemen tahun 2019 yakni kurang terdengarnya aspirasi perempuan  yang  terbukti  dengan  beberapa undang-undang tentang perempuan yang masih meggantung  yang  disebabkan  oleh  beberapa faktor  yakni  partai  politik  tidak  melakukan pengkaderan  dengan  baik  sehingga  politisi perempuan  yang  muncul  hanya  mengandalkan kepopuleran  dan  hubungan  dengan  pejabat tertentu  tanpa  menimbang  kemampuan  dalam bidang  politik,  masih  banyak  media  yang memberitakan  politisi  perempuan  di  ranah
pribadi, dan anggapan perempuan lebih pantas bekerja di ranah domestik sehingga daya juang politisi  perempuan  kurang  bersuara.  Sehingga dengan kata lain isu ketimpangan gender masih sangat  mempengaruhi  peran  perempuan  di ranah  politik  yang  kemudian  menyebabkan citra  politisi  perempuan  dalam  Parlemen dinilai kurang.
3. Make Moral Judgement (membuat keputusan moral)
Gambar 3 Make Moral Judgement membuat keputusan moral Voa.indonesia.com
Pada  elemen  ketiga  ini  keputusan  moral yang  dilakukan  oleh  Voaindonesia.com  dalam pemberitaan  representasi  perempuan  dalam parlemen terdapat beberapa alasan dasar, yakni terlibat  penuh  dalam  kegiatan  demokrasi  yang bukan  hanya  memilih  tetapi  juga  ikut  dipilih mewakili  suara  dan  aspirasi  perempuan. Perempuan di parlemen ingin memperjuangkan segala  bentuk  kepentingan  perempuan  dan perlindungan  anak.  Menghapuskan  segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam bentuk  apapun,  seperti  pelecehan  seksual, kekerasan  dalam  rumah  tangga,  perempuan dianggap makhluk lemah dan lainnya. Terakhir adalah  representasi  perempuan  dalam  politik untuk memunculkan kepercayaan publik terhadap kemampuan perempuan dalam memimpin,  yang  selama  ini  hanya  dilakukan
oleh  kaum  laki-laki  sebagai  pengambil kebijakan utama.
Secara  umum  kesimpulan  keputusan moral  yang  dilakukan  oleh  Voaindonesia.com dalam beberapa berita terkait politisi perempuan  dalam  Parlemen  tahun  2019  yakni politisi perempuan yang hadir dalam Parlemen sebenarnya  ingin  mewakili  suara  perempuan agar  kebijakan  yang  dibuat  oleh  pemerintah lebih responsif gender, sehingga dapat meminimalisir marginalisasi terhadap perempuan,  pelecehan  perempuan,  kekerasan terhadap  perempuan  dan  bentuk  diskriminasi lainnya.
4. Treatment  Recommendation (menekankan penyelesaian)
mendorong perempuan untuk terlibat penuh dalam kegiatan demokrasi agar dapat mewakili suara dan aspirasi perempuan
memperjuangkan segala bentuk kepentingan perempuan dan anak
menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam bentuk apapun
memunculkan kepercayaan publik terhadap kemampuan perempuan
Gambar 4. Treatment Recommendation (membuat keputusan moral)
Pada  elemen  keempat  yakni treatment recommendation (menekankan  penyelesaian), yakni jalan untuk menyelesaikan masalah yang tergantung  pada  bagaimana  sebuah  peristiwa dilihat  dan  siapa  yang  dipandang  sebagai masalah. Adapun rekomendasi terhadap pemberitaan  perempuan  dalam  parlemen adalah sebagai berikut, harus adannya pengoptimalisasi  kepemimpinan  perempuan dengan  memberikan  kepercayaan  kepada perempuan bahwa perempuan mampu menjadi seorang  pemimpin.  Mendorong  perempuan ikut  aktif  dalam  partisipasi  politik,  bukan hanya  sebagai  penonton  bagi  kaum  laki-laki dalam  mengambil  kebijakan.  Partai  politik maupun  pemerintahan  harus  memiliki  strategi agar  perempuan  dapat  terplih  berdasarkan kompetisinya  bukan  hanya  populernya  saja. Keterwakilan perempuan dalam parlemen tentu akan menghasilkan sebuah kebijakan  yang pro terhadap  perempuan.  Keterwakilan  perempuan dalam politik akan maksimal apabila
perempuan  diberikan  kesempatan  memperoleh pendidikan politik dengan baik.
Secara  umum  kesimpulan  rekomendasi penyelesaian
yang dilakukan oleh Voaindonesia.com  dalam  beberapa  berita terkait  politisi  perempuan  dalam  Parlemen tahun 2019 yakni untuk mewujudkan keterwakilan politisi perempuan dalam Parlemen perlu adanya pengoptimalan kepempimpinan    perempan  di  Parlemen sehingga keputusan kebijakan berada di tangan perempuan. Pengoptimalan tersebut juga dapat diwujudkan dengan memacu perempuan untuk ikut  lebih  aktif  berpartisipasi  politik,  strategi politik  harus  lebih  ditingkatkan,  perempuan diberikan pendidikan yang baik untuk menambah  pengetahuan,  serta  memberikan kepercayaan kepada perempuan untuk memimpin dalam Parlemen.
Framing Mediaindonesia.com pada
pemberitaan  tentang  representasi  citra  politisi perempuan di parlemen
1. Define Problems (pendefinisian masalah)
kepercayaan pendidikan kebijakan strategi politik partisipasi politik
optimalisasi kepemimpinan perempuan
Gambar 5. Define Problems (pendefinisan masalah) Mediaindonesia.com
Define  Problem (Definisi  masalah) merupakan  elemen  pertama  kali  yang  dapat kita  lihat  sebagai master  frame (bingkai utama), yang akan menggambarkan bagaimana isu atau peristiwa dipahami secara keseluruhan.  Seperti  yang  telah  digambarkan di atas menekankan bahwa bagaimana seorang wartawan memahami sebuah isu atau peristiwa mengenai  representasi  citra politisi perempuan dalam  parlemen  pada  pemberitaan  pasca pemilu  2019,  yakni  perempuan  di  parlemen tidak  mewakili  suara  perempuan  karena  tidak memiliki  keberimbangan  dengan  politisi  laki- laki yakni kuota yang tidak mencapai 30%. Hal tersebut  dikarenakan;  kurang  adanya  akses perempuan  untuk  menjadi  pimpinan  di parlemen,  Kurangnya  pengalaman  politik  atau gerakan perempuan dalam politik, tidak adanya keberimbangan  antara  perempuan  dan  laki- laki,  sampai  dengan  isu  gender  yang
berkembang di masyarakat ikut mempengaruhi keterwakilan perempuan di parlemen.
Secara umum kesimpulan perihal definisi masalah yang dilakukan oleh Mediaindonesia.com  dalam  beberapa  berita terkait  politisi  perempuan  dalam  Parlemen tahun 2019 yakni tidak tercapainya kuota 30% perempuan  di  Parlemen  memberikan  arti bahwa  keterwakilan  perempuan  di  Parlemen tidak  dapat  maksimal  karena  tidak  ada keberimbangan  antara  politisi  perempuan  dan laki-laki.  Tidak  tercapainya  kuota  yang diharapkan  tentu  penyebabnya  banyak  faktor, diantaranya kurangnya pengalaman perempuan di ranah politik dan masih terdapat bias gender yang  berkembang  di  masyarakat,  sehingga yang dipilih hanya berdasarkan kepopularitasan  semata  bukan  meninjau  dari keterampilan.
2. Diagnose cause (penyebab masalah)
Kuota 30% sub-ordinasi /tidak ada keberimbangan Kurangnya
Pengalaman politik /gerakan perempuan Budaya patriarki/isu gender
perempuan kekurangan akses untuk menjadi pimpinan
Peran Perempuan di Parlemen kurang terdengar Kurangnya kepercayaan publik dan dianggap kurang pengalaman politik perempuan dianggap tidak memiliki persepsi positif dari masyarakat perempuan dianggap menjadi komponen negatif terhadap kinerja parlemen dianggap kurang konsisten dibanding laki-laki
Perempuan masih dianggap membawa
kehidupan pribadi ketika menyuarakan isu gender
Diagnose  cuses merupakan  elemen framing untuk  membingkai  penyebab  masalah yang  muncul  terkait  apa  (what)  atau  siapa (who)  dalam  pemberitaan  yang  dibuat  oleh mediaindonesia.com terkait politisi di parelemen.  Permasalahan  yang  muncul  yakni keterwakilan aspirasi perempuan kurang terdengar  sehingga  tidak  dapat  menyampaikan dan membuat kebijakan yang perspektif gender dengan baik. Kurangnya konsistensi perempuan  di  parlemen  yang  membawa  isu gender,  sehingga  kalah  dengan  suara  laki-laki yang  dianggap  lebih  konsisten.  Kurangnya kepercayaan publik terhadap politisi perempuan yang dianggap  kurang pengalaman politik.  Politisi  perempuan  dianggap  tidak memiliki  persepsi  positif  dari  masyarakat. Secara  umum  perempuan  dianggap  menjadi komponen negatif terhadap kinerja parlemen.
Secara umum kesimpulan perihal penyebab  masalah  yang  dilakukan  oleh Mediaindonesia.com  dalam  beberapa  berita terkait  politisi  perempuan  dalam  Parlemen tahun  2019  yakni  kebijakan  yang  perspektif gender  tidak  akan  terwujud  dengan  baik  jika aspirasi  perempuan  tidak  dapat  tersampaikan dengan  baik  melalui  perwakilan  perempuan  di Parlemen. Laki-laki masih mendominasi pengambilan  keputusan  dalam  pengambilan kebijakan. Penyebab lainnya adalah perempuan  dinilai  kurang  konsisten  sehingga persepsi  masyarakat  kurang  positif  dan  tentu akan  berpengaruh  terhadap  kinerja  politisi perempuan di Parlemen.
3. Make Moral Judgement (membuat keputusan moral)
Gambar 7. Make Moral Judgement (membuat keputusan moral)
Pada  elemen  ketiga  ini  keputusan  moral yang diajukan oleh Mediaindonesia.com dalam pemberitaan representasi citra politisi perempuan  dalam  parlemen  terdapat  beberapa alasan  dasar,  yakni  Perempuan  hadir  dalam parlemen untuk menampung aspirasi masyarakat.  Harus  adanya  keberimbangan antara  pemimpin  laki-laki  dan  pemimpin perempuan.  Perempuan  harus  mampu  mengisi kekosongan  di  parlemen  sebagai  pengambil kebijikan atau pembuat undang-undang. Mengembalikan  kepercayaan  publik  terhadap
kinerja  parlemen.  Perempuan  harus  mampu menyelesaikan polemik kebijakan yang menyangkut  kekerasan  pada  perempuan  dan sebagainya dan Politisi perempuan harus  lebih meningkatkan performa pengambilan kebijakan  yang  partisipatif  kontsruktif  bagi masyarakat.
Secara umum kesimpulan perihal keputusan moral yang dilakukan oleh Mediaindonesia.com  dalam  beberapa  berita terkait  politisi  perempuan  dalam  Parlemen
Mendorong perempuan di parlemen untuk menampung aspirasi masyarakat
Mendorong keberimbangan antara pemimpin laki-laki dan pemimpin perempuan
mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja parlemen menyelesaikan polemik kebijakan yang menyangkut kekerasan pada perempuan dan sebagainya
meningkatkan performa pengambilan kebijakan yang partisipatif kontsruktif bagi masyarakat
tahun 2019 yakni harus adanya keberimbangan antara  pemimpin  perempuan  dan  pemimpin laki-laki  di  Parlemen  sehingga  kebijakan  yang responsif  gender  segera  terwujud.  Politisi perempuan harus mampu mengembalikan citra Parlemen di mata publik sehingga kepercayaan masyarakat  terhadap  kinerja  perempuan  dapat
muncul,  dengan  begitu  representasi  politisi perempuan  di  Parlemen  mendapatkan  kesan positif melalui performa yang meningkat.
4. Treatment  Rekcommendation (menekankan penyelesaian)
Gambar 8. Treatment Rekcommendation (membuat keputusan moral)
Pada  elemen  ini  digunakan  untuk menilai  apa  yang  dikehendaki  oleh  wartawan dan  bagaimana  penyelesaian  masalahnya. Adapun  rekomendasi  penyelesaian  masalah yang  muncul  sebagai  solusi  moral  yang ditekankan  media  ketika  mengangkat  berita mengenai  politisi  perempuan  di  parlemen, diantaranya  ;  Perempuan  harus  diberikan kepercayaan  untuk  menjadi  pemimpin  dalam membuat  kebijakan.  Perempuan  harus  mulai diberikan  pendidikan  politik  meskipun  belum terjun  langsung  sebagai  anggota  dewan, dengan  begitu  ketika  perempuan  mencalonkan diri,  perempuan  sudah  memiliki  kesiapan. Dalam  menyuarakan  isu  gender,  mustinya perempuan memiliki konsistensi tinggi, sehingga  tidak  melulu  disebut  konsistensi perempuan dalam menjadi pengambil kebijakan  masih  di  bawah  dibanding  laki-laki. Perempuan harus mampu melihat permasalahan  perempuan  dari  kaca  mata publik,  bukan  membawa  isu  pribadi.  Media yang  memberitakan  soal  politisi  perempuan
hendaknya  memberitakan  soal  keberimbangan antara politisi perempuan dan laki-laki.
Secara umum kesimpulan perihal  rekomendasi penyelesaian yang dilakukan oleh
Mediaindonesia.com  dalam  beberapa  berita terkait  politisi  perempuan  dalam  Parlemen tahun  2019  yakni  perempuan  harus  diberikan pendidikan  politik  meskipun  belum  terjun langsung ke ranah politik dengan begitu ketika perempuan  ikut  mencalonkan  diri  maka  sudah memiliki  kesiapan.  Representasi  citra  politisi perempuan  di  Parlemen  akan  dinilai  positif apabila masyarakat mampu memberikan kepercayaan  kepada  politisi  perempuan  di Parlemen.  Begitu  pun  sebaliknya  politisi perempuan  harus  menunjukkan  konsistensi dalam menyuarakan isu gender dalam sumbangsih
pengambilan kebijakan. Kesimpulan Framing pemberitaan  tentang  politisi
perempuan dalam parlemen di
Voaindonesia.com  dan  Mediaindonesia.com mendefinisikan  masalah  representasi  citra
kepercayaan
pendidikan politik konsistensi tinggi strategi politik partisipasi politik
Keberimbangan Pemberitaan Media
politisi  perempuan  dalam  parlemen  yakni kurangnya  keterwakilan  suara  perempuan dalam  parlemen  yang  ditandai  dengan  masih banyaknya  kebijakan  atau  undang-undang yang  berhubungan  dengan  perempuan  ysng masih  mengambang  atau  dalam  pengambilan keputusannya  masih  didominasi  oleh  laki-laki. Representasi citra politisi perempuan dianggap minim  tentunya  diakibatkan  oleh  beberapa faktor,  diantaranya  ketidaksiapan  perempuan sendiri  dalam  ikut  berpartisipasi  dalam mencalonkan  diri  sebagai  anggota  Parlemen yang dapat kita lihat melalui belum tercapainya kuota  30%  perempuan,  strategi  partai  politik yang  kurang  menempatkan  perempuan  di urutan  no.1  dalam  pemilu,  serta  masih berkembangnya budaya patriarki di masyarakat sehingga  mempengaruhi  kepercayaan  publik terhadap  kepemimpinn  perempuan,  di  tambah lagi  pemberitaan  di  media  yang  masih  banyak mengenai  kehidupan  pribadi  para  politisi perempuan  bukan  pertanyaan  soal  isu  politik atau  negara.  Hadirnya  perempuan  dalam politik  tentu  membawa  angin  segar  untuk menyampaikan  aspirasi  yang  berkeadilan gender,  untuk  itu  Voaindonesia.com  dan Mediaindonesia.com  memetakan  bagaimana agar  representasi  citra  politisi  perempuan  di Parlemen  terdengar,  yakni  dengan  cara memberikan pendidikan politik dan pengalaman politik kepada perempuan, strategi partai  politik  dan  keberimbangan  untuk menempatkan  perempuan  pada  urutan  no.1
dalam  pemilu,  memberikan  akses  kepada perempuan  untuk  menjadi  pemimpin  di parlemen, publik harus memberikan
kepercayaan  kepada  perempuan,  dan  politisi perempuan harus konsisten dalam
menyuarakan keadilan gender.

## Daftar Pustaka
Anugrah, Astrik. (2009). Keterwakilan Perempuan  dalam  Politik .  Jakarta:
Pancuran Alam
Cangara, Hafied. (2016). Edisi Revisi
Komunikasi  Politik  (Konsep,  Teori,  dan Strategi) .  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada
Eriyanto. (2002). Analisis Framing, Konstruksi Ideologi  dan  Politi  Media .  Yogyakarta: LkiS
Rasyidin & Aruni, Fidhia.  (2016). Gender dan Politik  (Keterwakilan  Wanita  dalam Politik) . Sulawesi:UNIMALPRESS
Subiakto,  Henry  &  Ida,  Rachmah.  (2012).
Komunikasi Politik, Media, &
Demokrasi .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group
Yunita,  Yennita  &  Fardiah,  Dedeh.
(2017). Citra  Caleg  Perempuan  dalam “Framing” Media “online” . Mediator, Vol 10, 75-86