INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 6161-6173 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Analisis Yuridis Sengketa Wajib Pajak Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Putusan Pengadilan Pajak
Derajad Nur Kartikowati Universitas Katolik Soegijapranata Email :  derajadnurkw@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003873.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019 yang melibatkan sengketa antara seorang wajib pajak (Penggugat) dengan Direktorat Jenderal Pajak (Tergugat) terkait Surat Ketetapan Pajak (SKP). Analisis yuridis dilakukan untuk memahami aplikasi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam kasus ini. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan memeriksa dokumen putusan pengadilan, perundang-undangan terkait, serta literatur yang relevan. Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  Penggugat  menggunakan  haknya  secara  sah  dalam  mengajukan keberatan dan banding terhadap  SKP yang  diterbitkan oleh Tergugat.  Proses  hukum  ini mencerminkan upaya untuk mempertahankan hak wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadilan Pajak mempertimbangkan  bukti-bukti  dan  argumen  hukum  yang  diajukan  oleh  kedua  belah  pihak,  serta menerapkan prinsip keadilan dalam mengambil keputusan. Putusan akhir mengabulkan sebagian dari klaim Penggugat, dengan mengurangi jumlah pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut yang dilakukan oleh pengadilan.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  sistem peradilan pajak berperan penting dalam menyelesaikan sengketa perpajakan dengan adil dan transparan. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya  pemahaman  yang  mendalam  terhadap  hak  dan  kewajiban  wajib  pajak,  serta  mekanisme penyelesaian sengketa perpajakan yang tersedia di Indonesia. Edukasi terus menerus diperlukan agar wajib pajak  dapat  memahami  prosedur  perpajakan  dan  memanfaatkan  hak  mereka  secara  efektif.  Selain  itu, penegakan hukum yang konsisten dan adil dari pihak otoritas pajak sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan negara.
Kata Kunci : Wajib Pajak, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Putusan Hakim.

## Abstract
This research examines Tax Court Decision Number PUT-003873.99/2018/PP/M.IIB 2019 involving a dispute between a taxpayer (Plaintiff) and the Directorate General of Taxes (Defendant) regarding a Tax Assessment Letter (SKP). A juridical analysis was conducted to understand the application of the General Provisions and Procedures for Taxation (KUP) in this case. The research used an analytical descriptive  approach  by  examining  court  decision  documents,  relevant  legislation,  and  relevant literature.  The  results  of  the  analysis  show  that  the  Plaintiff  exercised  his  rights  legally  in  filing objections and appeals against the SKP issued by the Defendant. This legal process reflects an effort to defend taxpayer rights in accordance with applicable regulations. The Tax Court considered the evidence and legal arguments submitted by both parties, and applied the principle of justice in making its decision. The final decision partially granted the Plaintiff's claim, by reducing the amount of tax payable based on the results of further examination conducted by the court. This shows that the tax court system plays an important role in resolving tax disputes fairly and transparently. The conclusion of  this  study  emphasizes  the  importance  of  a  thorough  understanding  of  taxpayers'  rights  and obligations,  as  well  as  the  tax  dispute  resolution  mechanisms  available  in  Indonesia.  Continuous education is needed so that taxpayers can understand tax procedures and utilize their rights effectively. In addition, consistent and fair law enforcement on the part of tax authorities is essential to build public trust in the country's tax system.
Keywords: Taxpayers, General Provisions and Tax Procedures, Judges' Decisions.

## PENDAHULUAN
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan aturan yang memberikan landasan  hukum  bagi  pengelolaan  dan  administrasi  perpajakan  di  Indonesia.  KUP  berfungsi sebagai  pedoman  bagi  wajib  pajak  dan  pihak  berwenang  dalam  melaksanakan  hak  dan kewajiban  perpajakan.  Secara  umum,  KUP  mengatur  berbagai  aspek  penting  dalam  sistem perpajakan,  termasuk  pendaftaran  wajib  pajak,  pemungutan  pajak,  pelaporan  pajak,  serta penanganan sengketa perpajakan (Mesli Mesli, 2024).
KUP mengacu pada beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia. Pajak harus dipungut secara adil sesuai dengan kemampuan ekonomis wajib  pajak.  Prinsip  ini  menjamin  bahwa  beban  pajak  yang  dikenakan  seimbang  dengan penghasilan atau keuntungan yang diperoleh wajib pajak. Sistem perpajakan harus jelas dan konsisten agar wajib pajak memahami hak dan kewajiban mereka serta sanksi yang dikenakan jika melanggar ketentuan (Mesli Mesli, 2024). Proses perpajakan harus sederhana dan mudah dipahami oleh wajib pajak. Ini mencakup prosedur pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran pajak dan biaya pemungutan pajak harus efisien dan tidak membebani negara maupun wajib pajak secara berlebihan (Brotodlitardjo, 2003).
Ruang  lingkup  KUP  mencakup  berbagai  aspek  penting  dalam  administrasi  perpajakan dimana  wajib  pajak  diwajibkan  untuk  mendaftarkan  diri  ke  kantor  pelayanan  pajak  dan mendapatkan Nomor Pokok  Wajib Pajak (NPWP). Ini merupakan  identitas  resmi wajib pajak dalam administrasi perpajakan. KUP mengatur tentang kewajiban wajib pajak untuk menghitung, membayar,  dan  melaporkan  pajak  yang  terutang  (Brotodlitardjo,  2003).  Wajib  pajak  harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, lengkap, dan jelas. Direktorat Jenderal Pajak memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan guna memastikan kepatuhan wajib pajak (Agun, 2011). Pemeriksaan dapat dilakukan secara rutin atau berdasarkan indikasi  ketidakpatuhan.  Wajib  pajak  yang  merasa  dirugikan  oleh  keputusan  pajak  dapat mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan banding ke Pengadilan Pajak. KUP mengatur berbagai jenis sanksi bagi wajib pajak yang melanggar ketentuan, termasuk sanksi administrasi dan sanksi pidana (Agun, 2011).
Tujuan utama dari KUP adalah untuk menciptakan sistem perpajakan yang transparan, adil, dan efisien. Dengan adanya KUP, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum bagi wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan. Selain itu, KUP juga bertujuan untuk memperkuat basis data perpajakan, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Marbun, 1997). Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan komponen vital dalam sistem perpajakan Indonesia. Melalui undang-undang ini, pemerintah berupaya menciptakan kerangka kerja  yang  adil  dan  efisien  untuk  pemungutan  pajak.  Prinsip-prinsip  dasar  seperti  keadilan, kepastian  hukum,  kesederhanaan,  dan  ekonomis  menjadi  landasan  dalam  pelaksanaan  KUP. Dengan  memahami  dan  mematuhi  ketentuan  ini,  wajib  pajak  dapat  menjalankan  kewajiban perpajakan mereka dengan baik, sekaligus berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan negara (Marbun, 1997).
Pajak  merupakan  sumber  pendapatan  utama  bagi  negara  yang  digunakan  untuk pembiayaan  berbagai  program  pembangunan.  Dalam  sistem  perpajakan,  wajib  pajak memegang  peranan  penting.  Wajib  pajak  adalah  individu  atau  badan  yang  diwajibkan  oleh undang-undang untuk membayar pajak. Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pembahasan peran wajib pajak dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan, termasuk definisi, hak dan kewajiban, serta sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya (Agun, 2011).
Menurut  Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  KUP,  wajib  pajak  adalah  orang  pribadi  atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perpajakan.  Definisi  ini  mencakup  semua  individu  dan  entitas  yang  terlibat  dalam  aktivitas
ekonomi dan memiliki penghasilan yang dikenakan pajak. Wajib pajak memiliki peran penting dalam  sistem  perpajakan  di  Indonesia.  Dengan  memahami  dan  melaksanakan  kewajiban perpajakan  secara  benar,  wajib  pajak  berkontribusi  pada  pembangunan  dan  kesejahteraan negara.

## ”

## METODE PENELITIAN
Penelitian hukum merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memahami dan menganalisis  berbagai  aspek  hukum,  termasuk  ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan. Analisis yuridis terhadap putusan pengadilan pajak memberikan wawasan mendalam mengenai penerapan hukum pajak di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma- norma hukum yang berlaku, khususnya yang terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pendekatan ini melibatkan studi terhadap undang-undang, peraturan, dan dokumen hukum  lainnya  yang  relevan.  Metode  studi  kasus  digunakan  untuk  menganalisis  putusan pengadilan  pajak  tertentu.  Dalam  hal  ini,  Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor  PUT- 003873.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019 akan dijadikan objek studi. Studi kasus ini akan membantu memahami bagaimana ketentuan umum dan tata cara perpajakan diterapkan dalam kasus nyata. Data sekunder yang digunakan meliputi dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan  pemerintah,  surat  edaran,  dan  literatur  terkait  perpajakan.  Selain  itu,  putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian juga akan dianalisis secara mendalam.
Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003873.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019 melibatkan sengketa antara wajib pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak. Sengketa ini berkaitan dengan keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh otoritas pajak. Analisis akan fokus pada dasar hukum yang digunakan oleh kedua belah pihak dalam sengketa ini. Dasar hukum ini termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan.
Analisis  ini akan mengevaluasi  bagaimana hak  dan  kewajiban  wajib  pajak  diatur  dalam ketentuan  umum  dan  tata  cara  perpajakan,  serta  bagaimana  hak  tersebut  dilindungi  atau dilanggar dalam kasus ini. Salah satu aspek penting yang akan dianalisis adalah proses keberatan dan banding yang dilakukan oleh wajib pajak. Proses ini diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 27 Undang-Undang  KUP.  Analisis  akan  mencakup  evaluasi  terhadap  prosedur  yang  diikuti  dan apakah  prosedur  tersebut  telah  dijalankan  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Putusan Pengadilan Pajak akan dianalisis untuk memahami dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh  majelis  hakim  dalam  memutus  sengketa.  Analisis  ini  akan  mencakup  evaluasi  terhadap argumentasi  hukum,  penerapan  prinsip-prinsip  keadilan,  serta  konsistensi  dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Metode penelitian analisis yuridis terhadap wajib pajak dalam ketentuan umum dan tata
cara  perpajakan,  melalui  studi  kasus  Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor  PUT- 003873.99/2018/PP/M.IIB  Tahun  2019,  memberikan  pemahaman  yang  mendalam  mengenai penerapan  hukum  pajak  di Indonesia.  Dengan  pendekatan  yuridis normatif  dan  studi  kasus, penelitian ini mampu mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan hukum, perlindungan hak wajib pajak, dan keadilan dalam putusan pengadilan pajak. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kronologi Perkara
Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-003873.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019 merupakan hasil  dari  serangkaian  proses hukum  yang  melibatkan  seorang wajib  pajak  (Penggugat)  dan Direktorat Jenderal Pajak (Tergugat). Berikut adalah kronologi perkara ini, mulai dari awal hingga putusan  akhir  di  Pengadilan  Pajak.  Pada  tahun  2017,  Direktorat  Jenderal  Pajak  (Tergugat) melakukan  pemeriksaan  pajak  terhadap  Penggugat.  Pemeriksaan  ini  bertujuan  untuk memastikan kepatuhan Penggugat terhadap kewajiban perpajakan berdasarkan laporan pajak yang disampaikan. Setelah melakukan pemeriksaan, Tergugat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) pada awal tahun 2018. SKP tersebut menetapkan bahwa Penggugat memiliki pajak terutang yang lebih besar dari yang telah dilaporkan.
Penggugat  merasa  jumlah  yang  ditetapkan  tidak  sesuai  dengan  kondisi  sebenarnya. Penggugat, merasa dirugikan oleh SKP tersebut, mengajukan keberatan kepada Tergugat pada pertengahan tahun 2018. Dalam surat keberatannya, Penggugat menyampaikan argumen dan bukti-bukti  yang  mendukung  bahwa  perhitungan  pajak  yang  dilakukan  oleh  Tergugat  tidak akurat.  Tergugat  menolak  keberatan  yang  diajukan  oleh  Penggugat  dengan  alasan  bahwa perhitungan yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penolakan keberatan ini disampaikan kepada Penggugat pada akhir tahun 2018.
Tidak puas dengan keputusan penolakan keberatan, Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak pada awal tahun 2019. Dalam pengajuan bandingnya, Penggugat menyertakan dokumen-dokumen  tambahan  dan  argumen  hukum  yang  lebih  detail  untuk  mendukung klaimnya. Persidangan di Pengadilan Pajak berlangsung selama beberapa bulan pada tahun 2019. Dalam persidangan ini, majelis hakim mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, menelaah bukti-bukti yang disampaikan, serta mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku.
Pada  akhir  tahun  2019,  Pengadilan  Pajak  mengeluarkan  Putusan  Nomor  PUT- 003873.99/2018/PP/M.IIB.  Dalam  putusannya,  majelis  hakim  memutuskan  untuk  menerima sebagian dari argumen Penggugat dan mengurangi jumlah pajak yang terutang. Putusan ini
didasarkan pada hasil pemeriksaan yang lebih adil dan objektif serta mempertimbangkan prinsip- prinsip keadilan. Berdasarakan keputusan hakim pada kasus ini adapun sebagai berikut:
1. Menimbang  bahwa  atas  hasil  pemeriksaan  dalam  persidangan,  Majelis  berkesimpulan untuk menolak gugatan Penggugat;
2. Mengingat  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak,  dan peraturan  perundangundangan  lainnya  serta  peraturan hukum yang  berlaku  dan  yang berkaitan dengan perkara ini;
3. Memutuskan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01507/NKEB/WPJ.10/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Februari 2017 Nomor: 00004/106/17/513/17 tanggal 10 April 2017, atas nama PT Kayu Lapis Indonesia, NPWP 01.136.155.7-513.000, dengan alamat di Desa Mororejo Kaliwungu Kabupaten Kendal Jawa Tengah.

## Hak dan Kewajiban Wajib Pajak
Wajib pajak di Indonesia, baik individu maupun badan usaha, memiliki sejumlah hak dan kewajiban  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan (KUP). Hak-hak yang dimiliki oleh wajib pajak bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan mereka. Salah satu hak utama wajib pajak adalah  hak  atas  pengembalian  kelebihan  pembayaran  pajak,  di  mana  mereka  berhak  untuk mendapatkan kembali kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan jika terbukti bahwa jumlah yang dibayarkan lebih besar dari yang seharusnya. Hak ini dijamin oleh undang-undang dan proses pengajuannya diatur secara rinci (Said, 2007). Selain itu, wajib pajak juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan jika merasa keberatan atas surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh otoritas pajak. Keberatan ini harus diajukan secara tertulis dan disertai alasan yang jelas. Apabila keberatan wajib pajak tidak diterima, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding ke  Pengadilan  Pajak.  Proses  keberatan  dan  banding  ini  adalah  mekanisme  penting  yang memberikan wajib pajak kesempatan untuk mencari keadilan dan memastikan bahwa penetapan pajak dilakukan secara benar dan adil (Basah, 1992).
Di sisi lain, wajib pajak juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi untuk mendukung sistem perpajakan yang adil dan efisien. Salah satu kewajiban utama adalah kewajiban untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah identitas resmi  wajib  pajak  dalam  administrasi  perpajakan  dan  merupakan  syarat  untuk  melakukan berbagai transaksi perpajakan. Wajib pajak juga diwajibkan untuk menghitung dan membayar pajak yang terutang secara benar dan tepat waktu. Ini mencakup kewajiban untuk menyetor pajak
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan (Harahap, 1997). SPT harus disampaikan dengan benar, lengkap, dan jelas, sehingga otoritas pajak dapat melakukan verifikasi dan pengawasan dengan efektif. Selain itu, wajib pajak juga  harus  mematuhi  kewajiban  untuk  menyediakan  dan  menyimpan  dokumen-dokumen pendukung  yang  relevan  dengan  kewajiban  perpajakan  mereka.  Dokumen-dokumen  ini diperlukan dalam proses pemeriksaan dan audit pajak oleh otoritas pajak (Supandi, 2006).
Pemenuhan hak dan kewajiban ini merupakan cerminan dari prinsip keadilan dan kepastian hukum  dalam  sistem  perpajakan.  Kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  kewajiban  perpajakan membantu  negara  dalam  mengumpulkan  penerimaan  pajak  yang  dibutuhkan  untuk pembiayaan  berbagai  program  pembangunan  dan  pelayanan  publik.  Sementara  itu, perlindungan hak wajib pajak memastikan bahwa setiap individu atau badan usaha diperlakukan dengan adil dan memiliki mekanisme untuk mencari keadilan jika terjadi ketidakadilan dalam penetapan pajak. Dengan demikian, hak dan kewajiban wajib pajak yang diatur dalam KUP tidak hanya berfungsi untuk mengatur hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak, tetapi juga untuk menciptakan sistem perpajakan yang transparan, adil, dan akuntabel (Manan, 1995).
Sanksi bagi Wajib Pajak yang Tidak Memenuhi Kewajiban
Adapun sanksi administrasi yang didapatkan oleh para WP yang tidak mengisi SPT atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai WP, antara lain sebagai berikut (ALINURHAEDI, 2015):
1. Sanksi Bunga. Sanksi bunga dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak terutang atau menyetor pajak yang kurang dibayar. Besarnya sanksi bunga ini biasanya dihitung  berdasarkan  persentase  tertentu  dari  jumlah  pajak  yang  tidak  atau  terlambat dibayar, yang dihitung per bulan keterlambatan. Misalnya, sanksi bunga sebesar 2% per bulan atas pajak yang kurang atau terlambat dibayar. Sebagaimana dalam Pasal 14 ayat (3) UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang 1 Ketentuan Umum dan Tata Cara 1 Perpajakan, jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak
2. Sanksi Denda. Sanksi denda dikenakan untuk berbagai pelanggaran administratif, seperti tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP),  atau  tidak  menyimpan  bukti pemotongan pajak. Besarnya sanksi denda bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran, misalnya  denda  sebesar  Rp  1.000.000  bagi  wajib  pajak  yang  tidak  menyampaikan  SPT
Tahunan PPh Orang Pribadi setelah jangka waktu yang ditentukan. Sebagaimana dalam Pasal  7  ayat  (1)  UU  Nomor  6  Tahun  1983  tentang 1 Ketentuan  Umum  dan  Tata Cara 1 Perpajakan,  apabila  Surat  Pemberitahuan  tidak 1 disampaikan  dalam  jangka waktu 1 sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  ayat  (3)  atau 1 batas  waktu perpanjangan 1 penyampaian Surat Pemberitahuan 1 sebagaimana dimaksud dalam 1 Pasal 3 ayat  (4),  dikenai 1 sanksi  administrasi  berupa 1 denda  sebesar  Rp500.000,00  (lima 1 ratus ribu 1 rupiah)  untuk  Surat  Pemberitahuan 1 Masa  Pajak  Pertambahan 1 Nilai,  Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat 1 Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu  juta 1 rupiah)  untuk  Surat 1 Pemberitahuan  Tahunan  Pajak  Penghasilan  Wajib 1 Pajak badan.
3. Sanksi Kenaikan. Sanksi kenaikan dikenakan bagi wajib pajak yang ditemukan kurang bayar setelah  dilakukan  pemeriksaan  oleh  otoritas  pajak.  Besarnya  sanksi  kenaikan  ini  bisa mencapai 50% dari jumlah pajak yang kurang bayar. Sanksi ini bertujuan untuk mendorong wajib  pajak agar melakukan  pelaporan  yang  benar  sejak awal, tanpa  harus menunggu pemeriksaan oleh otoritas pajak.
Selain  sanksi  administratif,  ada  juga  sanksi  pidana  bagi  wajib  pajak  yang  melakukan pelanggaran serius, seperti penggelapan pajak atau pemalsuan dokumen perpajakan. Pidana denda dalam kasus ini bisa mencapai beberapa kali lipat dari jumlah pajak yang digelapkan atau jumlah kerugian negara akibat tindakan tersebut. Pidana penjara dijatuhkan kepada wajib pajak yang terbukti melakukan tindak pidana perpajakan dengan sengaja. Misalnya, bagi mereka yang memalsukan data atau dokumen untuk menghindari pajak. Hukuman penjara dapat berkisar dari beberapa  bulan  hingga  beberapa  tahun  tergantung  pada  beratnya  pelanggaran.  Dalam beberapa kasus, pelanggar pajak dapat dijatuhi hukuman kombinasi antara denda dan penjara. Ini biasanya berlaku untuk pelanggaran yang sangat serius dan merugikan negara dalam jumlah besar. Kombinasi hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat dan mencegah tindakan serupa di masa depan (Rachman, 2015).
Penegakan  sanksi  terhadap  pelanggaran  perpajakan  memiliki  beberapa  dampak  dan implikasi penting. Pertama, sanksi yang tegas dapat mendorong kepatuhan wajib pajak, karena adanya konsekuensi yang jelas dan berat bagi yang melanggar. Kedua, penegakan sanksi juga berfungsi  sebagai  alat  untuk  menegakkan  keadilan,  memastikan  bahwa  semua  wajib  pajak mematuhi aturan yang sama dan tidak ada yang mendapat keuntungan dari tindakan curang. Ketiga, sanksi yang efektif membantu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, karena mendorong wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak mereka dengan benar. Namun, penting bagi otoritas pajak untuk menerapkan sanksi dengan cara yang transparan, adil, dan proporsional. Pelanggaran kecil atau kesalahan administratif yang tidak disengaja seharusnya
tidak dihukum dengan sanksi yang terlalu berat. Sebaliknya, pelanggaran serius yang disengaja harus ditindak tegas untuk memberikan efek jera. Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai kewajiban perpajakan dan sanksi yang dapat dikenakan perlu terus ditingkatkan agar wajib pajak lebih memahami dan mematuhi peraturan perpajakan (Rachman, 2015).
Dalam kesimpulan, sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan merupakan elemen penting dalam sistem perpajakan yang efektif dan adil. Dengan penerapan sanksi  yang  tepat,  otoritas  pajak  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak,  menegakkan keadilan,  dan  meningkatkan  penerimaan  negara.  Oleh  karena  itu,  upaya  untuk  menerapkan sanksi  secara  konsisten  dan  adil,  serta  meningkatkan  pemahaman  wajib  pajak  mengenai kewajiban dan sanksi perpajakan, harus terus dilakukan.
Hasil Analisis Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT 003873.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019 Terkait  perkara  yang  dituangkan  dalam  Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor  PUT- 003873.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019, penulis menyatakan bahwa setuju dengan amar putusan hakim yang menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP01507/NKEB/WPJ.10/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C. Hal itu dikarenakan beberapa argumen penulis sebagai berikut ini :

## 1. Terkait perhitungan jumlah angsuran PPh Pasal 25 tahun 2016.
No Uraian Jumlah (Rp) 1 Angsuran Pajak/Pokok Pajak yang harus dibayar 284.142.152,00 2 Telah dibayar - 3 Kurang dibayar (1-2) 284.142.152,00 4 Sanksi Administrasi : - 5 Denda Pasal 7 KUP 100.000,00 6 Bunga Pasal 14 (3) KUP 11.365.686,00 7 Jumlah sanksi administrasi (a + b) 11.465.686,00 8 Jumlah yang masih harus dibayar (3 + 4.c) 295.607.838,00
Perhitungan Tergugat sesuai butir 3.b yaitu perhitungan pokok angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan dan sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak aquo adalah sebagai berikut: telah benar dan telah didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam pasal 25 ayat (1)  UU  PPh  dan  telah  memperhatikan  ketentuan  dalam  UU  No. 11  tahun  2017 tentang Pengampunan Pajak Pasal 16 ayat (1).

## 2. Terkait Saat / Kapan STP diterbitkan.
Bahwa sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 28/PJ.41/1993 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP14/PJ.BT5/1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan, dalam pasal 1 huruf B, dinyatakan :
“Angka II.3 diubah menjadi berbunyi sebagai berikut : "3. a. STP atas PPh Pasal 25 bagi Wajib  Pajak  selain  yang  tersebut  pada  butir  2  huruf  a  dikeluarkan triwulan sebagai berikut :
a. Untuk masa pajak Januari s/d Maret dikeluarkan pada bulan Mei;
b. Untuk masa pajak April s/d Juni dikeluarkan pada bulan Agustus;
c. Untuk masa pajak Juli s/d September dikeluarkan pada bulan Nopember;
d. Untuk masa  pajak Oktober  s/d  Desember  dikeluarkan  paling  lambat akhir  bulan Januari tahun berikutnya sepanjang Wajib Pajak belum menyampaikan SPT Tahunan PPh; b. STP untuk menagih sanksi administrasi berupa denda bagi wajib pajak yang tidak  atau  terlambat  menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPh  dikeluarkan Triwulan sebagai beikut :
e. Untuk masa pajak Januari s/d Maret dikeluarkan pada bulan Mei;
f. Untuk masa pajak April s/d Juni dikeluarkan pada bulan Agustus;
g. Untuk masa pajak Juli s/d September dikeluarkan pada bulan Nopember;
h. Untuk masa  pajak Oktober  s/d  Desember  dikeluarkan  paling  lambat akhir  bulan Januari” Bahwa sesuai ketentuan tersebut maka penerbitan STP masih dalam periode berjalan di masa Pajak Januari sampai dengan Februari 2017, sehingga Tergugat sudah benar menerbitkan STP aquo pada tanggal 10 April 2017.
3. Bahwa sesuai pasal 7 Keputusan Dirjen Pajak No Kep-537/PJ./2000 ayat (1), apabila sesudah 3  (tiga)  bulan  atau  lebih  berjalannya  suatu  tahun  pajak  pajak,  wajib  pajak  dapat menunjukkan bahwa pajak penghasilan yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari pajak penghasilan yang terutang, yang menjadi dasar penghitungan besarnya  pajak  penghasilan  pasal  25,  wajib  pajak  dapat  mengajukan  pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, untuk STP masa Januari dan Februari 2017 yang diterbitkan pada tanggal 10 April 2017, Penggugat masih memiliki waktu yang cukup untuk mengajukan  pengurangan  besarnya  pajak  penghasilan  pasal  25  secara  tertulis  kepada
Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar jika memenuhi syarat sesuai ketentuan tersebut.
Analisis  yuridis  terhadap  kasus  Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor  PUT- 003873.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019 mengungkapkan sejumlah aspek penting terkait hak dan kewajiban wajib pajak serta penerapan ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia. Dalam kasus ini, Penggugat mengajukan keberatan dan kemudian banding atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Tergugat), yang menurut Penggugat, tidak  sesuai  dengan  kondisi  sebenarnya.  Dari  sisi  hukum,  Penggugat  memanfaatkan  haknya berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), khususnya hak untuk mengajukan keberatan dan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 25 dan Pasal 27 UU KUP. Proses hukum yang dilalui oleh Penggugat mencerminkan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak-hak wajib pajak untuk memperoleh keadilan. Pengadilan Pajak, dalam memutuskan perkara ini, tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal tetapi juga fakta-fakta yang relevan dan prinsip-prinsip keadilan.
Putusan yang mengabulkan sebagian dari klaim Penggugat menunjukkan bahwa majelis hakim menilai secara objektif dan adil, mengurangi jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemeriksaan yang lebih komprehensif. Analisis yuridis ini juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum baik dari sisi wajib pajak maupun otoritas pajak, dimana kedua belah pihak  diharapkan  untuk  menjalankan  tugas  dan  hak  mereka  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Penggugat telah mengikuti prosedur keberatan dan banding dengan benar, sementara Tergugat  menerapkan  ketentuan  pemeriksaan  dan  penerbitan  SKP  sesuai  aturan.  Namun, kesadaran dan pemahaman yang mendalam terhadap hak dan kewajiban perpajakan perlu terus ditingkatkan  untuk  mencegah  sengketa  serupa  di  masa  depan.  Selain  itu,  transparansi  dan akuntabilitas  dalam  proses  pemeriksaan  pajak  oleh  otoritas  pajak  harus  selalu  dijaga  untuk membangun kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.
Kasus ini juga menegaskan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa perpajakan melalui Pengadilan Pajak adalah instrumen yang vital dalam memastikan bahwa hak-hak wajib pajak dilindungi dan keadilan ditegakkan. Oleh karena itu, edukasi mengenai prosedur perpajakan dan sanksi  yang  mungkin  dihadapi  harus  ditingkatkan  agar  wajib  pajak  dapat  melaksanakan kewajiban mereka dengan benar dan mengajukan keberatan atau banding secara efektif jika diperlukan.  Dengan  demikian,  sistem  perpajakan  yang  adil  dan  efektif  dapat  terwujud, mendukung penerimaan negara dan pembangunan yang berkelanjutan.

## SIMPULAN
Secara  kesimpulan,  analisis  yuridis  terhadap  Putusan  Pengadilan  Pajak  Nomor  PUT- 003873.99/2018/PP/M.IIB Tahun 2019 menunjukkan bahwa proses hukum yang  dilalui oleh Penggugat  mencerminkan  perlindungan  terhadap  hak-hak  wajib  pajak  dalam  sistem perpajakan Indonesia. Putusan yang mengabulkan sebagian klaim Penggugat menegaskan pentingnya  kepatuhan  terhadap  prosedur  hukum  dan  transparansi  dalam  penegakan perpajakan.  Melalui  mekanisme  keberatan  dan  banding,  wajib  pajak  dapat  memperoleh keadilan dan memastikan bahwa kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan benar.

## DAFTAR PUSTAKA
Agun, M. (2011). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Lentera Ilmu Cendikia Mardiasmo.
Alinurhaedi,  E.  (2015).  Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Objektivitas  Peradilan  Pajak  Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Di Indonesia. Skripsi Universitas Islam Indonesia, 1-221. Basah,  S.  (1992). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Sikap  Tunduk  Pejabat  Adminitrasi Negara. Bandung: Alumni.
Brotodlitardjo, S. (2003). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Rfika Aditama.
Harahap, M. Y. (1997). Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa. Bandung: 1997.
Manan, B. (1995). Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia. Bandung: Universitas Islam Bandung.
Marbun, S. (1997). Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Mesli Mesli, I. M. (2024). Analisis Yuridis Sengketa Pajak Fiskus  dengan Wajib Pajak  di Pengadilan  Pajak  Jakarta  Pusat  (Studi  Kasus  Perkara  Sengketa  Pajak  Nomor  15- 083193-2008 Nomor Keputusan Banding KEP-763/WPJ 28/2014). Al Qalam Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 18(2), 1545.
Rachman, M. A. (2015). Keabsahan Pengadilan Pajak Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Pajak. Fh Unira, 8(6), 885.
Said,  M.  D.  (2007). Perlindungan  Hukum  Wajib  Pajak  dalam  Sengketa  Pajak.  Jakarta: Rajawali Pers,.
Supandi. (2006). Keberadaan Pengadilan Pajak Dalam Sitem Peradilan Nasional Indonesia (. Jakarta: Alumni.