Jurnal Manajemen Hutan Tropika Vol. XI No. 2 : 28-41 (2005) Artikel ( Article )
Trop. For. Manage. J. XI (2) : 28- 41 (2005)

## MENGUKUR ALIRAN INFORMASI DAN TATA KELOLA HUTAN YANG BAIK: STUDI KASUS GERAKAN NASIONAL REBOSISASI DAN REHABILITASI LAHAN (GERHAN) DI INDONESIA
(Measuring Information Flows and Good Forest Governance: a case study of the National Forest and Land Rehabilitation Program in
Indonesia)

## H ERRY P URNOMO 1

## ABSTRACT
It is becoming increasingly clear that sustainable forest management is contingent on good forest governance, by which we mean the rules under which power is exercised for the management of forest resources, and which determine the nature of relationships between the state and its citizens.  These relationships can be characterized as social networks, with information forming the life-blood mediating the development of these networks and the social capital that resides in them. Information flow is defined here narrowly as the movement of information ‘objects’ from a point of origin to a ‘target’ user over time. This research is a case-study of the flow of information among stakeholders and the influence of these flows on the power of those stakeholders within the National Forest and Land Rehabilitation Program (GERHAN) in Indonesia.  Information imbalances within the GERHAN program have tended, we believe, to encourage rent-seeking and free-riding behaviors, thus reducing the effectiveness of the program. We show how addressing these imbalances and improving flows of information can achieve good governance.
Keywords: information flows, governance, reforestation, participation, movement

## PENDAHULUAN
Permasalahan pengelolaan hutan lestari di seluruh dunia sekarang lebih tertuju pada permasalahan forest governance 2 , yaitu pengaturan kewenangan dan penguasaan sumberdaya hutan, serta hubungan antara negara dan penduduk, kelompok masyarakat madani ( civil societies ) dan sektor-sektor swasta (Brown, 2002). Governance adalah bagaimana pemerintah dan organisasi-organsisasi sosial lainnya dan masyarakat berinteraksi, serta bagaimana keputusan diambil dalam dunia yang makin kompleks
1 Staf  pengajar dan peneliti pada Laboratorium Biometrika Hutan, Fakultas Kehutanan IPB Bogor (email: h.purnomo@cgiar.org )
2 Governance sering diterjemahkan menjadi ‘tata kelola’, ‘tata atur’ atau ‘pengurusan’.  Namun belum ada terjemahannya yang disepakati bersama.  Untuk tidak mengaburkan makna bagi para pembaca maka penulis tetap memakai kata governance dalam tulisan ini.
(Plumptre dan Graham, 1999). Governance melibatkan interaksi antar-struktur, proses dan tradisi yang menentukan bagaimana kewenangan dan kekuasaan diimplementasikan, dan bagaimana rakyat dan pemangku kepentingan ( stakeholders 3 ) lainnya mengartikulasikan kepentingannya. Jadi secara mendasar governance adalah masalah kewenangan, hubungan dan tanggung gugat ( accountability ):  siapa berpengaruh, siapa yang memutuskan, dan bagaimana pengambil keputusan bertanggung gugat.
Governance bersifat kompleks, mengatur hubungan global-lokal, antar-sektor, dan keragaman nilai. Forest governance berentang kendali dari global ke lokal. Kondisi kebijakan, hukum dan kelembagaan mempengaruhi sumberdaya hutan dari tingkat lokal, nasional dan global (Mayers et al. , 2002). Good Governance mengarah pada alokasi dan manajemen sumberdaya untuk merespon permasalahan bersama  (UNDP, 2004). Meskipun elemen-elemen dari good governance dapat diidentifikasi dan sama untuk beberapa konteks, namun sesungguhnya good governance bersifat spesifik sesuai dengan nilai, struktur pemerintahan dan masyarakatnya. Good governance dicirikan oleh partisipasi, transparansi informasi, tanggung-gugat, kepastian hukum, efektivitas, dan kesetaraan dalam proses pengambilan keputusan dan hasilnya.
Banyak literatur baru yang menyatakan bahwa instrumen kuat untuk mempengaruhi kebijakan bukanlah uang atau santunan terhadap orang miskin, namun informasi. Informasi mempunyai beragam bentuk seperti statistik, fakta, argumen, ramalan, ancaman, komitmen atau kombinasinya. Para politisi mencari informasi tentang bagaimana dukungan masyarakat  terhadap isu tertentu akan mempengaruhi pilihan umum berikutnya (de Figueiredo, 2002).
Ketika informasi menjadi ‘ mata uang ( currency )’ kunci sebuah organisasi, maka informasi menjadi terlalu berharga bagi para manajer atau pejabat untuk diberikan secara cuma-cuma. Untuk membuat pengelolaan informasi berhasil, maka perusahaan atau organisasi perlu memahami politik informasi, sehingga memungkinkan mereka memahami negosiasi definisi, penggunaan dan penguasaan informasi. Karena informasi mempunyai nilai sangat penting, maka jangan berharap mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa perjuangan (Davenport et al. , 1992).   Revolusi informasi mengubah pola keterkaitan, yaitu secara eksponensial menambah saluran komunikasi dunia politik.  Ini terjadi tidak saja antarindividu dalam suatu jaringan atau birokrasi, namun antarjaringan dan struktur politik yang berakibat pada aliran beragam informasi yang sangat cepat. Politik mempengaruhi aliran informasi, dan aliran informasi akan menpengaruhi politik dan kekuasaan (Keohane dan Nye, 1998).
Problem informasi seperti kualitas informasi, akses, arah aliran dan penggunaannya menentukan kualitas implementasi governance di setiap tempat. Sebuah tantangan besar untuk mengatasi masalah informasi. Penelitian ini merupakan sebuah studi kasus tentang aliran informasi diantara para pemangku kepentingan dan pengaruhnya terhadap kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki mereka dalam konteks Gerakan Nasional Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan (GERHAN) di Indonesia.
GERHAN dipilih karena sejauh ini belum terdapat rencana yang komprehensif yang melibatkan perencanaan dari bawah dan partisipasi publik.  GERHAN  telah
3 Stakeholder diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi ‘pemangku kepentingan’. Terjemahan stakeholder lain yang juga biasa dipakai adalah ‘pihak’.
30
diimplementasikan terutama dalam penyediaan dana untuk pengadaan bibit. Program GERHAN melibatkan uang yang sangat besar yang bersumber dari Dana Reboisasi (DR). Dana reboisasi berasal uang yang dibayarkan oleh perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang mengelola dan membalak hutan untuk reboisasi hutan. Sekarang besarnya DR diperkirakan 13 trilyun rupiah. Dana tersebut disimpan oleh Menteri Keuangan sebesar 8,4 trilyun, Kehutanan sebesar 2,1 trilyun dan Bank Indonesia sebesar 2,3 trilyun.  Uang yang besar ini menarik banyak pihak untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang bersumber pada DR termasuk mereka yang digolongkan dalam free riders 4 dan rent seekers 5 .

## KONTEKS DAN METODE

## Konteks
GERHAN dimulai pada tahun 2003.  Pemerintah Indonesia merasa bahwa bencana alam hebat seperti banjir, longsor dan musim kering yang panjang disebabkan oleh gundulnya hutan di hulu-hulu sungai.  Hutan di hulu sungai sudah tidak mampu lagi berfungsi sebagai tangkapan air dan wilayah infiltrasi. Reboisasi dan rehabilitasi adalah cara untuk menurunkan frekuensi terjadinya bencana alam.
Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat telah mengatur GERHAN melalui surat keputusan No. 18/KEP/MENKO/KESRA/X/2003 tentang “Pedoman Pelaksanaan GERHAN” tertanggal 3 Oktober 2003.  Keputusan ini berfungsi sebagai pedoman bagi semua pihak termasuk masyarakat, perusahaan komersial dan pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan dan memantau peningkatan kualitas lingkungan melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan.
GERHAN diorganisasikan dalam tiga fungsi (koordinasi/penasehat, pengendali dan pelaksana) dan dalam tiga tingkatan (nasional, provinsi dan kabupaten/kota) seperti tersaji pada   Gambar 1.  Fungsi koordinasi terletak di tingkat nasional dan dilakukan oleh ‘Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan Melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional’ disingkat TKPLRRN ).  Fungsi pengendali terletak di tingkat nasional dan dilaksanakan oleh ‘Sekretariat TKPLRRN’ yang terdiri dari 15 orang dari beragam departemen dan kementerian serta tentara nasional Indonesia (TNI).
4 Usaha individu untuk memperoleh keuntungan dari usaha bersama tanpa memberikan kontribusi ( berkeringat ).
5 Rent seeking didefinisikan sebagai usaha individu untuk meningkatkan kesejahteraannya namun pada saat yang sama membuat kontribusi negatif pada komunitasnya (Eggertsson, 1990).
Gambar 1. Organisasi GERHAN
Pada tingkat provinsi, gubernur bertanggung jawab untuk mengendalikan dan melaksanakan GERHAN dengan bantuan dari Tim Pengendali tingkat provinsi. Tim ini terdiri dari perwakilan dinas/kantor kehutanan, lingkungan, pertanian, pekerjaan umum, pendidikan, tata guna lahan, TNI dan polisi. Tugas utama Tim ini adalah mengatur, supervisi, melaksanakan, memantau dan melapor pada Tim Koordinasi tingkat nasional.
Pelaksanan GERHAN terletak di tingkat kabupaten/kota melalui Tim Pelaksana GERHAN. Tim ini diketuai oleh bupati atau walikota. Namun, pada praktek pelaksanaan GERHAN, Tim ini diketuai oleh Komandan Distrik Militer (KODIM), dengan Kepala Dinas Kehutanan sebagai sekretaris Tim. Perhutani dan Inhutani, keduanya adalah badan usaha milik negara, dan instasi lainnya sebagai anggota-anggota Tim.  Tugas utama dari Tim ini adalah melaksanakan GERHAN pada tingkat kabupaten/kota.
Pemerintah menyatakan bahwa pencapaian penanaman pohon di 15 provinsi sampai dengan April 2004 lewat GERHAN mencapai 70,21%.  Namun beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) melaporkan tidak ada partisipasi masyarakat  yang memadai pada semua tingkatan.  Perencanan berlangsung secara top-down .  Jenis-jenis pohon yang ditanam tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat  dan petani lokal.
Tim Koordinasi PLRRN Tim Pengendali GERHAN tingkat nasional Tim Pengendali GERHAN tingkat provinsi Tim Pelaksana GERHAN tingkat kabupaten/kota Bimbingan Pengendalian Pelaksanaan

## 32

## Metode
Penelitian ini dilakukan dengan tahapan sebagi berikut:
1. Mengkaji kebijakan dan aturan pemerintah yang berhubungan dengan GERHAN.
2. Mengidentifikasi para pemangku kepentingan dengan menggunakan ‘Who Count Matrix’ (Colfer et al. , 1999).
3. Menganalisis masukan dari diskusi-diskusi GERHAN di mailing list rimbawan- interaktif dan FKKM (Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat).
4. Studi pendahuluan dilakukan dari implementasi GERHAN di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
5. Memodelkan dan menganalisis aliran informasi dan pengaruhnya pada kewenangan dan kekuasaan para pemangku kepentingan GERHAN.

## H A S I L

## Identifikasi Pemangku Kepentingan Utama
Pemangku kepentingan dari GERHAN yang teridentifikasi adalah universitas, individu, lembaga donor, LSM, pemerintah (Departemen Kehutanan, departemen lainnya, pemerintah daerah, tim-tim terpadu (pusat dan lokal), TNI, Polri, perusahaan, BUMN, masyarakat  dan media massa.   Kriteria yang dipakai untuk menilai dan memeringkat pemangku kepentingan ini adalah kedekatan dengan lokasi GERHAN, hak-hak tradisional yang dimiliki, aspek legal, pengetahuan kehutanan yang dimiliki, semangat pelestarian lingkungan, peran dan tanggung jawabnya dalam GERHAN dan ketergantungan dengan tempat dilaksanakannya GERHAN. Proses ini menilai pemangku kepentingan (Tabel 1), dimana peringkat terntinggi mendapat skor 1 sedangkan peringkat terendah mendapat skor 5. Nilai pada baris ‘Jumlah’ telah diurutkan dari yang terendah ke tertinggi. Perhitungan ‘rata-rata’ dan ‘ mode’ menghasilkan urutan yang konsisten. Tabel 1 menghasilkan nilai penting relatif dari para pemangku kepentingan sesuai dengan kriteria yang diterapkan.

## Tabel 1.  Skor ideal pemangku kepentingan GERHAN
CRITERIA Dephut
Masy ark at
P eme ri nt ah
daerah L S M lokal T im ter padu lokal Ti m terpa du pusat Universitas L S M nasional BUMN Ahli/pengamat TNI
Perusahaan Polri Media m assa D epar tem en lainnya Donor Kedekatan lokasi  4 1 2 2 2 4 5 2 5 5 2 5 3 5 5 5 Hak-hak tradisional atas lahan 4 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Aspek legal lahan 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Pengetahuan kehutanan 1 3 4 3 3 2 1 3 3 1 5 3 5 3 4 4 Kepedulian terhadap hutan dan lingkungan 1 2 3 1 2 2 1 1 3 2 4 4 4 3 3 2 Peran dan tanggung jawab terhadap GERHAN 1 2 2 2 1 2 2 4 1 4 2 1 2 3 3 4 Ketergantungan terhadap sukses GERHAN 2 1 3 3 2 2 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 Jumlah 14 16 19 20 20 22 23 24 26 27 28 28 29 29 29 29 Rata-rata 2.0 2.3 2.7 2.9 2.9 3.1 3.3 3.4 3.7 3.9 4.0 4.0 4.1 4.1 4.1 4.1 Mode 1 2 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Median 1 2 3 3 2 2 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4
Nilai penting dari pemangku kepentingan GERHAN disini didasarkan pada kebijakan, hukum, aturan dan pertimbangan yang rasional yang terkait dengan GERHAN. Sehingga, nilai penting ini merepresentasikan posisi ideal dari setiap pemangku kepentingan.  Berikut ini akan disampaikan perbandingan posisi ideal tersebut dengan posisi yang ada di lapangan atau praktek keseharian GERHAN.

## Studi Lapang
Bagian ini menganalisis bagaimana GERHAN berkerja di lapangan pada tingkat kabupaten dengan mengidentifikasi aliran informasi, material dan uang GERHAN. Gambar 2 menyajikan aliran informasi untuk memilih lokasi GERHAN. Badan Pengendali Daerah Aliran Sungai (BPDAS), dibawah Direktorat Jendral Perhutanan Sosial dan

## 34
Rehabilitasi Lahan, melalui koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Departemen Pekerjaan Umum, memilih DAS kritis untuk direhabilitasi dan menyiapkan peta perencanaan. Departemen Kehutanan menyiapkan perencanaan dan pembibitan, serta supervisi teknis dalam penanaman dan pemeliharaan. Dinas Kehutanan, sebagai instansi daerah, menyosialisasikan GERHAN dan meminta dan atau mengupah masyarakat  untuk menanam bibit dan memeliharanya. Dinas Kehutanan memutuskan areal melalui koordinasi dengan BPDAS.  Dalam proses ini, Dinas Kehutanan mengkomunikasikan areal yang terpilih dengan kelompok-kelompok tani yang ada.  Namun, ini merupakan komunikasi satu arah. Informasi, yang berefek pada pengambilan keputusan, mengalir dari Dinas Kehutanan pada kelompok tani, kejadian sebaliknya jarang dijumpai.
Kementerian Perumahan/Departemen Pekerjaan Umum Departemen Kehutanan BPDAS Dinas Kehutanan Kelompok tani Wilayah reboisasi/reha bilitasi Wilayah DAS Masyarakat koordinasi koordinasi rencana dan perintah supervisi teknis koordinasi memutuskan memutuskan menginformasikan interaksi bekerja di terdiri dari Pemerintah Kabupaten/Kota KODIM Pemerintah provinsi Departemen Dalam Negeri perintah dan koordinasi perintah dan koordinasi koordinasi tim koordinasi tim koordinasi koordinasi perintah
Gambar 2.  Aliran informasi GERHAN pada tingkat kabupaten/kota
Lewat jaringan aliran informasi (Gambar 2) analisis sentralitas informasi dilakukan. Koneksi informasi terbanyak terdapat pada Dinas Kehutanan dengan enam koneksi,  dan empat koneksi untuk BPDAS dan Departemen Kehutanan. Ini menerangkan bahwa Dinas Kehutanan, BPDAS dan Departemen Kehutanan merupakan pusat aliran informasi dan memainkan peran terpenting dalam pelaksanaan GERHAN. Mereka menjadi pusat dari
aktivitas GERHAN. Mereka juga mengalirkan informasi dari pembuat kebijakan di pusat pada pemain-pemain di lapangan.
Tabel 2 menyajikan sebuah matriks yang menggambarkan aliran informasi dan kekuatan relatifnya. Kekuatan ini diukur dengan frekuensi relatif dari pergerakan informasi dari titik asal menuju target.  Skor ‘3’ jika kuat, ‘2’ untuk medium, ‘1’ untuk lemah, dan ‘0’ untuk tidak ada aliran informasi. Dari tabel ini, didapatkan Dinas Kehutanan dengan skor 10, Departemen Kehutanan, Pemerintah kabupaten/kota dan BPDAS dengan skor masing-masing enam, memainkan peran terpenting dalam mengalirkan informasi tentang GERHAN dari mereka ke pihak-pihak lain (mengalirkan informasi ke pihak-pihak lain). Sedangkan Dinas Kehutanan dengan skor total 11 memainkan peran terpenting dalam mendapatkan informasi dari pihak-pihak lain (mendapatkan informasi dari pihak-pihak lain).
Tabel 2.  Matriks informasi (info-matrix) pemangku kepentingan  GERHAN
Kekuatan aliran informasi  (baris ke kolom) Kementr ian P eru mahan
/Depart emen P ekerja an Umum Departemen Keh utanan
Departemen Da la m Ne ge ri Pemerintah Prov insi Pemerintah kabupaten/kota KODIM BPDAS Dinas Kehutan an Kelompok tani M as yarakat Jumlah informas i ke luar Kementrian Perumahan /Departemen
Pekerjaan Umum 0 1 1 0 0 0 3 0 0 0 5 Departemen Kehutanan 1 0 1 0 0 0 1 3 0 0 6 Departemen Dalam Negeri 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 5 Pemerintah Provinsi 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 4 Pemerintah kabupaten/kota 0 0 0 1 0 2 0 3 0 0 6
KODIM 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 4 BPDAS 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 6 Dinas Kehutanan 0 1 0 0 1 2 3 0 3 0 10 Kelompok tani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 Masyarakat 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 Jumlah informasi masuk 3 5 3 4 6 4 7 11 5 2

## 36

## PEMBAHASAN
Tabel 3 menyajikan profil setiap pemangku kepentingan terhadap rasio mendapatkan dan menyalurkan informasi dan total keterlibatannya dalan pertukaran informasi.  Rasio tersebut menerangkan apakah mereka cukup mendapatkan data yang memadai untuk menghasilkan informasi dalam konteks proses-proses multi-pihak. Kementerian Perumahan/Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kehutanan dan Departemen Dalam Negeri, masing-masing dengan rasio keluaran/masukan informasi 5/3, 6/5 dan 5/3, memproduksi informasi lebih banyak dari yang mereka dapatkan dari pemangku kepentingan yang lain.  Mereka ini dapat dikategorikan sebagai lembaga- lembaga yang mempunyai kecenderungan ‘Pemberi Instruksi’. Sedangkan pemerintah provinsi, KODIM dan masyarakat, masing-masing dengan rasio keluaran/masukan informasi 4/4, 4/4 dan 2/2, mempunyai keseimbangan informasi.  Pemangku kepentingan yang lain seperti BPDAS, Dinas Kehutanan, kelompok tani, masing-masing dengan rasio keluaran/masukan informasi 4/6, 6/7, 5/11 dan 2/5 merupakan ‘Pihak yang Diinstruksikan’.
Tabel 3.  Analisis aliran informasi
Profil informasi pemangku kepentingan Kementr ian P eru mahan /Depart emen P ekerja an
Umum Departemen Keh utanan
Departemen Da la m Ne ge ri Pemerintah Prov insi Pemerintah kabupaten/kota KODIM BPDAS Dinas Kehutan an Kelompok tani M as yarakat
Informasi keluar/masuk 5/3 6/5 5/3 4/4 4/6 4/4 6/7 5/11 2/5 2/2 Total keterlibatan pemangku kepentingan dalam pertukaran informasi. 8 11 8 8 10 8 13 16 7 4
Modal informasi ( information capital ) disini dinyatakan sebagai jumlah informasi dimana pemangku kepentingan terlibat dalam pertukaran informasi (baris terakhir Tabel 3). Dinas Kehutanan mempuyai modal informasi yang tertinggi dalam GERHAN di tingkat kabupaten/kota, yang diikuti oleh BPDAS, Departemen Kehutanan dan pemerintah kabupaten/kota. Sedangkan masyarakat  dan kelompok-kelompok tani mempunyai modal informasi terendah. Jarak informasi antara Dinas Kehutanan dan masyarakat sangat jauh, sehingga menciptakan kesenjangan informasi diantara pihak yang terlibat dalam GERHAN. Tambahan lagi, masyarakat  yang semula dipertimbangkan sebagai pemangku
kepentingan terpenting kedua (Tabel 2) ternyata mempunyai informasi yang sangat rendah. Jadi kenyataan di lapangan berbeda dengan situasi ideal yang seyogyanya terjadi.
Ketidakseimbangan informasi ( imbalance of information ) antarpemangku kepentingan dapat berakibat buruk pada  pengendalian aliran uang (Gambar 3) dan material seperti bibit (Gambar 4).  Dalam aliran uang, Dinas Kehutanan dan BPDAS memainkan peran terpenting di lapangan. BPDAS melakukan tender yang diikuti para pelaku usaha untuk pengadaan bibit.  Pemenang tender mengirimkan bibitnya pada Dinas Kehutanan dengan jaminan kualitas yang diberikan oleh perguruan tinggi atau universitas. Jika Dinas Kehutanan merasa puas, maka perusahaan pengadaan bibit menerima pembayaran dari BPDAS.  Dinas Kehutanan kemudian mengirimkan bibit tersebut pada kelompok tani untuk ditanam pada wilayah yang telah diputuskan sebelumnya. Permasalahan mendasar disini adalah siapa yang akan memantau aliran uang dan material tersebut. Para pelaksana lapangan memegang semua informasi kunci untuk pemantauan tanpa terpantau oleh pihak-pihak lain. Situasi ini akan melahirkan perilaku rent-seeking dan free-riding serta korupsi (Gambar 3), sehingga menurunkan efektivitas dari GERHAN.
Departemen Kehutanan Ditjen Reboisasi Lahan dan Perhutanan Sosial Perusahaan BPDAS Universitas Dinas Kehutanan Kelompok tani Petani Departemen Keuangan Departemen Dalam Negeri MABES TNI MABES POLRI Kepolisian Wilayah KODAM Kepolisian Daerah KODIM Unit kepolisian KORAMIL Lapangan Pemerintah Daerah
Gambar 3.  Aliran uang (garis-garis  tak putus) dan potensi penyuapan (garis-garis putus)
38 Perusahaan Universitas Dinas Kehutanan Kelompok tani Petani Unit kepolisian Lapangan
Gambar 4.  Aliran material (garis-garis tak putus) dan jaminan kualitas (garis-garis putus)
Informasi adalah kekuasaan, ketidakseimbangan informasi menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan atau kewenangan. Keseimbangan kekuasaan akan mendukung kelestarian hutan melalui good governance . Kaimowitz (1996) mengatakan bahwa perbaikan sumberdaya alam sangat tergantung pada keseimbangan kekuasaan antara yang pro dan kontra terhadap kelestarian hutan.  Jika yang merusak hutan mempunya kekuasaan yang jauh lebih besar maka kelestarian hutan sangat sulit dicapai. GERHAN pada dasarnya melibatkan tiga pihak yaitu pemerintah, dunia usaha dan lembaga-lembaga masyarakat madani, dimana didalamnya terdapat LSM dan lembaga nirlaba lainnya. Manor (1999) mendefinisikan masyarakat  madani adalah pihak-pihak berkepentingan yang terorganisasi yang secara signifikan independen dari negara. Keseimbangan informasi antara tiga pihak ini harus ditingkatkan untuk menciptakan good governance dari GERHAN. Ini merupakan tugas besar yang harus dilaksanakan. Namun apakah GERHAN juga merupakan sebuah gerakan yang juga dapat meningkatkan kekuatan dari masyarakat?
Sebagaimana ditunjukkan oleh namanya, GERHAN adalah sebuah gerakan.  Ini adalah gerakan sosial.  Ada beberapa teori yang dapat menerangkan apakah sebenarnya gerakan sosial itu. Gerakan sosial menurut ‘Kamus Besar Bahasa Indonesia’ adalah tindakan terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat  disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan.  Definisi yang lain menyatakan bahwa gerakan sosial terjadi jika sekelompok orang dengan ideologi yang sama berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan bersamanya.  Mamay (1991) menjelaskan ada empat pendekatan terhadap gerakan sosial ini yaitu teori collective behaviour , teori resource mobilisation , new social movements interpretations , dan action-identity approach .  Beberapa ilmuwan lain lebih suka menggunakan istilah people’s movement daripada social movement untuk mengatakan bahwa gerakan ini bukanlah perjuangan klas dalam marxisme dan mempunyai konsep yang lebih jelas.  Namun dalam makalah ini saya tidak membedakan keduanya untuk menyederhanakan pembahasan.
Teori collective behavior (Turner, Killian, Parsons dan Smelser)  mempertimbang- kan gerakan sosial sebagai respon semi-rasional terhadap kondisi masyarakat dan institusi- institusi yang abnormal yang menyebabkan tidak berfungsinya keseluruhan fungsi sosial.
Dengan kata lain teori ini menyatakan bahwa gerakan sosial adalah sebuah gejala dari masyarakat  yang sedang sakit.  Sedangkan teori resource mobilisation (Tilly, Zald, Ash dan Kitschelt) menyajikan bahwa gerakan sosial adalah respon yang rasional terhadap situasi dan peluang-peluang baru dalam masyarakat.  Gerakan dianggap sebagai bentuk inovatif dari partisipasi politik untuk mendapatkan peran politik dalam masyarakat  yang demokratis.  Mereka adalah bagian dari proses politik dan bukan dianggap sebagai gejala dari masyarakat yang sakit. Pendekatan new social movements (Habermas, Offe dll.) serupa dengan pendekatan new values (Cotgrove, Inglehart dll.) adalah artikulasi dari ketegangan antara otonomi kemanusiaan dengan masyarakat  pascaindustri dalam masyarakat  modern yang superbirokratik. Sedangkan pendekatan terakhir  adalah pendekatan action-identity (Touraine dan  Castells).   Gerakan sosial dilakukan untuk tidak hanya mencegah terjadinya stagnasi sosial tetapi menjanjikan emansipasi sosial.  Bentuk- bentuk institusi,  pengetahuan dan aspirasi yang dibawa dalam gerakan sosial dilakuan untuk menggoyang kelompok atau klas yang berkuasa. Gerakan sosial merupakan manifestasi dari perlawanan dari para aktor untuk mencari identitas kelompok dalam masyarakat umum. Dari keempat teori tersebut, dalam konteks GERHAN di Indonesia, teori collective behavior dari gerakan sosial menemukan relevansinya. GERHAN adalah sebuah program yang diinisiasi oleh pemerintah untuk membuat reboisasi dan rehabilitasi lahan menjadi sebuah gerakan.  Namun, faktanya sampai sekarang tidak ada gerakan rehabilitasi itu. GERHAN hanya dilihat sebagai program atau proyek pemerintah, meskipun jumlah lahan yang rusak sangat  besar sehingga mempengaruhi penghidupan masyarakat.  Jika pemerintah ingin membuat GERHAN sebagai sebuah gerakan sosial maka mau tidak mau pemerintah harus mau memperbaiki aliran informasinya. Tanpa itu maka GERHAN hanya akan menjadi program atau proyek sebagaimana biasanaya.  Aliran informasi merupakan darah kehidupan bagi sebuah gerakan sosial. Tanpa keseimbangan aliran informasi maka tidak akan ada gerakan sosial (Bullert 1999).
Pentingnya reboisasi dan rehabilitasi lahan tidak perlu dipertanyakan lagi lepas dari ada dan tidaknya GERHAN. Kita harus berpikir untuk membuat gerakan sosial reboisasi ini, dan GERHAN hanya sebuah komponen dari gerakan ini.  GERHAN dapat dipakai untuk memobilisasi sumberdaya yang ada di pemerintah, namun tidak pada dua kelompok sosial lainnya, yaitu kelompok masyarakat  madani dan usaha komersial.  Jadi kita dapat melihat GERHAN sebagai sarana mobilisasi sumberdaya.  Ada peluang politik yang terbuka ketika pemerintah secara formal menyatakan reboisasi dan rehabilitasi sebagai agenda yang terpenting sekarang.  Organisasi sipil ( civic associations ) dapat mengambil peluang untuk memperkuat mereka sendiri dengan mengambil kendali gerakan sosial reboisasi dan mengimplementasikan secara benar di lapangan.  Ini akan memperkuat posisi mereka dalam pengurusan sumberdaya hutan.

## KESIMPULAN
GERHAN adalah agenda utama pemerintah. Namun, kelembagaan yang tersedia tidak mengembangkan keseimbangan informasi antara para pemangku kepentingan GERHAN. Ketidakseimbangan informasi antara Dinas Kehutanan dan Masyarakat sangat tinggi.  Situasi ini membuat GERHAN tidak mungkin menjadi sebuah gerakan sosial yang efektif dalam reboisasi dan rehabilitasi lahan. Namun, kita dapat menjadikan GERHAN sebagai sebuah peluang bagi masyarakat  sipil untuk meningkatkan kewenangannya ( power ) dalam pengelolaan dan pengurusan hutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Brown, D., K. Schreckenberg, G. Shepherd, and A. Wells, 2002.  Forestry as an Entry Point for Governance Reform.  ODI Forestry Briefing,  No. 1, April 2002 Bullert BJ, 1999.  Strategic Public Relations, Sweatshops, and the Making of a Global Movement.  The Joan Shorenstein Center on the Press, Politics and Public Policy Working Paper Series #2000-14.  Harvard University John F. Kennedy School of Government, URL: http://www.ksg.harvard.edu/presspol/publications/pdfs/bullertfinal.PDF . 8 April 2003
Colfer, C.J.P., M.A. Brocklesby, C. Diaw, P. Etuge, M. Günter, E. Harwell, C. McDougall, N.M. Porro, R. Prabhu,  A. Salim,  M.A. Sardjono, B. Tchikangwa, A.M. Tiani, R. Wadley,  J. Woelfel and E. Wollenberg, 1999. The BAG: basic assessment guide for human well-being, Criteria and Indicators Toolbox Series No 5, CIFOR, Bogor.
Davenport, T.H., R.G. Eccles, and L. Prusak, 1992. Information politics. Sloan Management Review, 34(1):53-65.
de Figueiredo JM,  2002.  Lobbying and Information in Politics.  The Harvard  John M.
Olin Center for Law, Economics, and Business.
Hertiarto, 2004. Rumusan Hasil Pertemuan Regional GN-RHL. Propinsi Jawa Tengah Dan
D.I. Yogyakarta di Magelang Tanggal 17-18 Pebruari 2004
Kaimowitz, D., 1996. The political economy of environmental policy reform in Latin America.  Development and Change 27(3): 433-52. Keohane, R.O., J.S. Nye, 1998. Power and Interdependence in the Information Age Foreign Affairs, v. 77 no. 5, URL: http://www.ksg.harvard.edu/prg/nye/power.pdf . 11 April 2003
Mamay, S., 1991.  Theories of Social Movements and Their Current Development in Soviet Society. Centre for Social Anthropology and Computing, University of Kent, Canterbury, http://lucy.ukc.ac.uk/csacpub/russian/mamay.html . 22 Juli 2004
Manor J.  1999.  The Political Economy of  Democratic Decentralization.  Washington D.C.: The World Bank.

## 41
Mayers J, Bass S,  Macqueen D.  2002.  The Pyramid:  A diagnostic and planning tool for good forest governance. IIED, London.
Plumptre T. and J. Graham, 1999.  Governance and Good Governance: International and Aboriginal Perspectives. Institute On Governance.
Studio Kendil, 2004.  Progres Pelaksanaan GNRHL 2003 & Rencana 2004. Sent: Monday, May 24, 2004 3:26 PM, URL: rimbawan-interaktif@yahoogroups.com ; fkkm@yahoogroups.com
UNDP, 2004.   Governance for sustainable human development A UNDP policy document: Glossary of key terms, URL http://magnet.undp.org/policy/glossary.htm 22 Juli 2004 .
Diterima :04-07-2005 Disetujui :06-12-2005