INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 1743-1753 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Implementasi Proses Komunikasi Restoratif Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana
Studi Kasus Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum POLDA Banten

## Zaenudin
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten Email: zayzayganteng@gmail.com

## Abstrak
Konflik yang berkelanjutan bisa menjadi tindak pidana dari salah satunya gejala sosial yang terjadi dalam personal  maupun  bersama  yang  mungkin  tidak  bisa  di  hindari,  yang  menjadi  satu  kendala  dalam berkomunikasi yang memiliki perselisihan satu sama lainnya. Ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih  berat,  apabila  adanya  kesenggajaan  daripada  dengan  kealpaan.  Pelaksanaan  penghentian penuntutan oleh aparat penegak hukum pada tahap penuntutan khususnya oleh Jaksa Penuntut Umum dengan  diterbitkannya  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan  Keadilan  Restoratif.  Tujuan  dari  penelitian  ini  melakukan  penyelesaian  perkara  pidana dengan  melakukan  proses  komunikasi  melalui restoratif  justice.  Metode  penelitian  menggunakan metode  deskriptif  dan  jenis  penelitian  yang  digunakan  Yuridis  Kualitatif.  Serta  menggunakan  jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan asas-asas hukum, hierarki  dan  hakikat  hukum,  sehingga  sifat  penelitian  adalah  deskriptif  analitis.  Hasil  Pembahasan penelitian ini Proses komunikasi dalam restorative justice harus mencapai penutupan dan pemulihan bagi  semua  pihak  yang  terlibat.  Ini  mencakup  memastikan  bahwa  korban  merasa  dihargai,  pelaku mengambil  langkah-langkah  untuk  memperbaiki  kesalahannya,  dan  komunitas  dapat  melanjutkan dengan pemulihan. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak  pidana dengan melibatkan pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak  lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari penyelesaian  yang  adil  dengan  menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan  bukan pembalasan.
Kata Kunci: Implementasi, Proses Komunikasi, Restoratif Justice, Perkara Pidana

## Abstract
Continuous conflicts can evolve into criminal acts, one of the social phenomena that occur individually or  collectively,  which  may  be  unavoidable,  becoming  a  constraint  in  communication  with  disputes among parties. Criminal threats in a delict are much more severe when intentional rather than negligent. The implementation of discontinuation of prosecution by law enforcement officials, especially by the Public Prosecutor, with the issuance of Law No. 15 of 2020 concerning Discontinuation of Prosecution Based on Restorative Justice. The objective of this research is to resolve criminal cases by engaging in a communication process through restorative justice. The research method uses descriptive methods and the  type  of research  used  is  Qualitative Juridical.  It  also  employs  normative  legal  research,  which  is research conducted based on legal principles, hierarchy, and the essence of the law, making the nature of  the  research  descriptive-analytical.  The  results  of  the  discussion  of  this  research  show  that  the communication process in restorative justice must achieve closure and recovery for all parties involved. This  includes  ensuring  that  the  victim  feels  valued,  the  perpetrator  takes  steps  to  rectify  their wrongdoing, and the community can move forward with recovery. As stated in Law Number 11 of 2012 Article  1  paragraph  6,  Restorative  Justice  is  the  resolution  of  criminal  cases  involving  perpetrators, victims, the families of perpetrators/victims, and other relevant parties to jointly seek a fair resolution by emphasizing restoration to the original state, not retaliation.
Keywords: Implementation, Communication Process, Restorative Justice, Criminal

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara hukum, hal itu secara jelas terdapat pada konstitusi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 (Prawoko, 2023). Oleh karena itu, sebagai negara hukum, segala perbuatan baik yang dilakukan oleh warga negara dan juga pejabat negara adalah wajib berdasarkan undang-undang yang ada dan tidak boleh menyimpang dari aturan hukum yang telah dibuat (Capella et al., 2023). Jika ada tindak pidana maka akan diselesaikan menurut hukum formil yang berlaku, sesuai di KUHAP diatur  bahwa  penyelesaian  perkara  pidana  melalui  tahapan  penyidikan/penyelidikan  di Kepolisian, kemudian penuntutan di Kejaksaan, dan berkelanjutan ke Pengadilan ( Hartadi et al., 2023). Pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting  karena  tujuan  hukum  adalah  menciptakan  keadilan,  kepastian  dan  memberikan kemanfaatan  bagi  masyarakat  (Nugraha,  2008).  Dimana  seperti  dalam  Undang-Undang yang tertulis tentang penegakan hukum itu ada di Kepolisian. Seperti pada pasal 2 Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  menyatakan  bahwa  fungsi  Kepolisian  adalah  salah  satu  fungsi  pemerintahan
negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat (Harahap, 2020).
Konflik yang berkelanjutan bisa menjadi tindak pidana dari salah satunya gejala sosial yang terjadi dalam personal maupun bersama yang mungkin tidak bisa di hindari, yang menjadi satu kendala dalam berkomunikasi yang memiliki perselisihan satu sama lainnya (Saepulloh & Laksana, 2022). Ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesenggajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika  dilakukan  dengan  kealpaan,  tidak  merupakan  tindakan  pidana,  yang  pada  hal  jika dilakukan dengan  sengaja,  ia merupakan suatu kejahatan seperti misalnya  penggelapan pada  pasal  372  KUHP  (Yulianto,  2018).  Sanksi  pidana  penjara  menjadi  primadona  bagi aparat penegak hukum dan problematika dalam penegakan hukum, akibatnya anggaran negara  membengkak  untuk  narapidana  dan  over  kapasitas  penghuni  lembaga pemasyarakatan (Aria & Zakaria, 2023). Mengatasi permasalahan hukum yang terjadi saat ini, aparat penegak hukum harus mencari cara untuk menyelesaikan kasus  pidana yang terjadi.  Lembaga  penegak  hukum  diantaranya  adalah  kepolisian,  kejaksaan,  dan pengadilan/hakim,  kini  bekerja  sama  dalam  mengembangkan  berbagai  metode penyelesaian  kasus  pidana  melalui  komunikasi  interpersonal  yang  baik  dalam penyelesaianya  sehingga  bisa  memberikan  keadilan  yang  baik  melalui  hubungan komunikasi dua arah atau komunikasi Interpersonal, Hal ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang terjadi jika masyarakat melaporkan suatu kasus kalaupun semuanya tidak bisa diselesaikan melalui Restoratif Justice.
Gambar 1 Data Tindak Pidana Dengan Metode Restoratif Juztice (komunikasi interpersonal)
Sumber: Ditkrimum Polda Banten Tahun 2023
Data diatas menyatakan bahwa tindak pidana bisa diselesaikan secara restoratif justice. Penghentian  tuntutan  bisa  dilakukan  secara  seksama  dengan  melakukan  penyelesaian secara  komunikasi  interpersonal  dan  kesepakatan  bersama  sebelum  suatu  masalah  dan kasus  tersebut naik ke pengadilan.  Demi tercapainya  kepastian hukum dan  berdasarkan kaidah “Indonesia adalah negara hukum” menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maka perlu dimasukan  kaidah  hukum  mengenai  penghentian  penuntutan  berdasarkan  keadilan restoratif, yakni pada tahap penghentian penuntutan di tingkat Kejaksaan, oleh karenanya diperlukan  terobosan  hukum  yakni  pelaksanaan  penghentian  penuntutan  oleh  aparat penegak hukum pada tahap penuntutan khususnya oleh Jaksa Penuntut Umum dengan diterbitkannya  Undang-Undang  No.  15  Tahun  2020  Tentang  Penghentian  Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Aria & Zakaria, 2023). Peraturan perundang-undangan lain yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang  telah  dibuat  oleh  pemerintah  Indonesia  untuk  memberikan  perlindungan  hak (Windiyastuti, 2021).
Berdasarkan  hasil  pengamatan  dan  analisis  yang  dilakukan  oleh  peneliti  bisa menjadikan sebuah studi kasus yang ada di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten bagi  penelitian  ini.  Identifikasi  masalah  yang  dapat  diambil  dalam  penelitian  ini,  segala perkara tindak pidana bisa terselesaikan dengan beberapa metode seperti  penyelesaian melalui  jalur  pengadilan  dan  melewati  tahap-tahap  yang  menjadi  acuan  hukum  sudah tertulis  dalam  Undang-Undang.  Selain  itu,  perkara  tindak  pidana  bisa  juga  diselesaikan melalui metode restoratif justice dengan menggunakan pendekatan kesepakatan dengan komunikasi interpersonal antara korban, pelaku dan adanya saksi-saksi yang menjadi kunci hukum,  akan  tetapi  kasus  tindak  pidana  yang  memang  menurut  hukum  tindak  pidana ringan.  Menurut  Albert  Eglash  (Yulianto,  2018)  penyelesaian  tindak  pelanggaran  hukum yang terjadi dilakukan  dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Konsep restorative justice (keadilan  restoratif)  dalam  proses  penegakan  hukum  pidana  mempertanggungjawabkan pelakunya, secara filosofis bentuk penyelesaian berbagai kasus hukum yang terjadi di luar proses peradilan pidana yang sudah ada, agar masyarakat tidak hanya tergantung pada prosedur  yang  ada  saat  ini  sesuai  dengan  cerminan  nilai-nilai  Pancasila  yakni “Permusyawaratan  yang A dil  dan  Beradab”  guna  mencapai  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat. Salah satu bentuk solusi yang ditawarkan adalah proses penyelesaian dalam konteks restorative justice (Siregar, 2019).

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini berdasarkan dari kegiatan dan aktifitas peneliti sebagai penegak hukum, maka dari itu menggunakan deskriptif analisis. Metode deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan Yuridis Kualitatif (Hartanto, 2023). Serta menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan asas-asas hukum, hierarki dan  hakikat  hukum,  sehingga  sifat  penelitian  adalah  deskriptif  analitis  (Siregar,  2019). Sumber data dalam penelitian penelitian ini meliputi data primer yang yang berasal dari pelaku, korban, keluarga  pelaku dan keluarga korban, aparat kepolisian,  dan pemangku adat.  Data  sekunder,  diperoleh  melalui  sumber  bahan  hukum  primer  yaitu  peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder yang berasal dari karya ilmiah serta media internet (Budiyanto, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Komunikasi Direktorat  Reserse  Kriminal  Umum  Polda  Banten  adalah  Oragnisasi  Polri  yang bertugas  melakukan  penyelidikan  dan  Penyidikan  Tindak  pidana  adapun  salah  satunya dengan  mekanisme  Peradilan  Baru Restoratif  Justice  melalui  Komunikasi  Interpersonal, Komunikasi Interpersonal mempunyai penting dalam sebuah keberhasilan Restoratif justice karena adanya upaya pertemuan serta Komunikasi yg baik antar sesama memungkinkan keduanya berkomunikasi sehingga terjalinya hubungan yg baik kembali dan upaya solusi yang  semuanya  melalui  Komunikasi  Interpersonal  baik  dengan  Penyidik,  ataupun masyarakat dengan penyidik.
Gambar 2 Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Restoratif Justice Sumber: Biro Pengawas Penyidikan Bareskim POLRI Tahun 2023
Dari gambar diatas menyatakan bahwa tindak pidana bisa dilakukan dengan melalui restoratif  justice  dengan  perdamaian  restoratif  adalah  upaya  yang  dilakukan  untuk memediasi antara pelaku dan korban untuk mencapai perdamaian dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa melibatkan pengadilan. Keadilan restoratif telah mewarnai  perkembangan  hukum  di  dunia  dan  menjadi  terobosan  demi  keadilan  bagi semua  pihak.  Idealnya  putusan  pengadilan  harus  mencerminkan  nilai-nilai  keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, namun dalam prakteknya sangat sulit untuk memuat atau mengakomodasikan ketiga nilai tersebut dalam sebuah putusan pengadilan (Hariyanto & Yustiawan, 2020). Adapun tata cara pelaksanaan perdamaian seperti yang termuat dalam Pasal 10-15  dalam  Peraturan Jaksa  Agung Nomor 15 Tahun 2020, dimana secara umum maka  pelaksanaan  keadilan  restoratif  dilakukan  melalui  tiga  tahapan,  yaitu:  1)  Upaya perdamaian;  2)  Proses  perdamaian;  3)  Pelaksanaan  kesepakatan  perdamaian  (Aria  & Zakaria, 2023).
Gambar 3 Persyaratan Restoratif Justice Pada Pasal 3-7
Sumber: Data Biro Pengawas Penyidikan Bareskim Polri Tahun 2023
Berdasarkan  gambar  diatas  merupakan  dari  Peraturan  Kepala  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2021  tentang  penyelesaian  perkara  berdasarkan keadilan restoratif ( Restoratif Justice). Pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan  sebagai  sebatas  sebuah  kesepakatan  perdamaian  karena  jika  demikian  proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga  kebenaran  (khususnya  kebenaran  materil)  dan  keadilan  tidak  dapat  tercapai. Penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan
(Elias  &  Koesoemo,  2020).  Peraturan  ini  juga  dianggap  sebagai  substansi  hukum  ( legal substance)  diformulasikan  untuk  mengeliminasi  paham  rigid  positivistik  dengan  lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan restoratif (Aria & Zakaria, 2023).
Proses Komunikasi Dalam Pelaksanaan Restoratif Justice
Penyelesaian masalah merupakan suatu kegiatan yang komplek dan tingkat tinggi dari proses  mental  seseorang,  dimana  keberadaan  antara  dua  orang  atau  lebih  dalam melakukan  mediasi  secara  komunikasi  interpersonal.  Penyelesaian  masalah  didefinisikan sebagai  kombinasi dari gagasan yang cemerlang untuk membentuk  kombinasi gagasan yang baru, ia mementingkan penalaran sebagai dasar untuk mengkombinasikan gagasan dan  mengarahkan  kepada  penyelesaian  masalah.  Penyelesaian  masalah  mempunyai beberapa alternatif penyelesaian ( solution). Mediasi dapat mengantarkan para pihak ketiga pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan yaitu win-win solution (Utomo, 2023) . Sementara pernyataan sederhana pada umumnya memerlukan suatu penyelesaian yang pasti. Proses Penyelesaian secara rinci sebagai berikut: a) Memahami permasalahan; b)  Memahami  hubungan  antara  kenyataan  dan  harapan  c.  Merencanakan  Penyelesaian masalah; d) Melaksanakan pemecahan masalah (solusi) berdasarkan rencana; e) Memeriksa kembali atau mengevaluasi hasil dari Penyelesaian masalah yang telah dilakukan (Prawoko, 2023).
Gambar 4 Proses Tata Cara Alur Restoratif Justice
Sumber: Biro Pengawasan Penyidik Bareskim Polri Tahun 2023
Seperti yang dijelaskan secara proses komunikasi dalam pelaksanaan restoratif justice, dengan  beberapa  analisis  yang  harus  dilewati  dalam  prosedural  dan  teknis  dalam melakukan  restoratif  justice. Restorative  justice  mengandung  arti  yaitu  keadilan  yang direstorasi  atau  dipulihkan,  dalam  suatu  tindak  pidana  diberikan  kesempatan  untuk bermusyawarah, restorative justice menekankan pada kesejahteraan dan keadilan (Siregar, 2019).  Langkah  awal  dalam restorative  justice  melibatkan  identifikasi  dan  pendefinisian persoalan atau kejahatan yang terjadi. Komunikasi dalam tahap ini fokus pada memahami kerugian  yang  dialami  oleh  korban  dan  dampaknya  terhadap  komunitas.  Komunikasi berlangsung dalam bentuk konferensi restoratif, di mana pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya bertemu untuk berkomunikasi secara langsung. Ini menciptakan ruang bagi mereka  untuk  berbagi  pengalaman,  emosi,  dan  pandangan  mereka  tentang  kejadian tersebut. Proses Restorative Justice sering melibatkan pendampingan, di mana fasilitator atau  mediator  membimbing  komunikasi  antara  pelaku  dan  korban.  Pendampingan  ini membantu  memastikan  bahwa  komunikasi  berlangsung  dengan  aman,  terstruktur,  dan tujuan pemulihan dapat dicapai.
Komunikasi  dalam restorative  justice  ditekankan  pada  pengembangan  empati  dan pemahaman. Pelaku diharapkan untuk memahami dampak tindakan mereka pada korban, sementara korban dapat memahami latar belakang atau motivasi pelaku. Ini membuka jalan untuk  rekonsiliasi.  Proses  komunikasi  bertujuan  untuk  mencapai  resolusi  bersama  yang melibatkan kesepakatan antara pelaku, korban, dan komunitas. Pembicaraan terfokus pada bagaimana  pelaku  dapat  memperbaiki  atau  mengganti  kerugian  yang  disebabkan  dan langkah-langkah  untuk  mencegah  kejadian  serupa  di  masa  depan.    Sesungguhnya  pun disadari bahwa penyelesaian melalui peradilan formal (Pengadilan Negeri) umumnya masih dirasakan kurang memberikan rasa keadilan bagi korban, dan seringkali masih menyimpan ketidakpuasan (dendam) dari korban (keluarga korban) atas hukuman atau sanksi pidana yang telah dijatuhkan kepada pelaku oleh pengadilan (Budiyanto, 2016). Oleh karena itu, melalui komunikasi dalam mediasi dengan restorative justice berfungsi untuk mendorong pertanggungjawaban pelaku terhadap tindakan mereka. Ini bukan hanya tentang hukuman, tetapi lebih pada pengakuan, penyesalan, dan komitmen untuk bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.
Proses  komunikasi  dalam  Restorative  Justice  harus  mencapai  penutupan  dan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Ini mencakup memastikan bahwa korban merasa dihargai,  pelaku  mengambil  langkah-langkah  untuk  memperbaiki  kesalahannya,  dan komunitas  dapat  melanjutkan  dengan  pemulihan.  Seperti  yang  tertulis  dalam  Undang-
Undang Nomor 11 tahun 2012 pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah penyelesaian  perkara  tindak  pidana  dengan  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Yulianto, 2018).

## SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan tindak pidana dengan ini menyimpulkan menunjukkan bahwa komunikasi dalam restorative justice bukan hanya tentang  penyelesaian  kasus,  tetapi  juga  menciptakan  perubahan  budaya  yang  lebih mendalam dalam memandang dan menanggapi tindak pidana. Oleh karena itu, untuk memediasi antara pelaku dan korban untuk mencapai perdamaian dan mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa melibatkan pengadilan. Pendekatan ini menekankan pemulihan dan pertobatan sebagai landasan untuk menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berdaya. Melalui komunikasi terbuka dan empatik, restorative justice mendorong rehumanisasi pelaku dan korban. Ini memungkinkan mereka untuk melihat satu  sama  lain  sebagai  individu  dengan  kehidupan,  pengalaman,  dan  emosi  masing- masing.  Proses  komunikasi  dalam restorative  justice  mendorong  pertanggungjawaban pelaku  atas  tindakan  mereka.  Namun,  lebih  dari  sekadar  hukuman,  pendekatan  ini mengutamakan pertobatan, di mana pelaku mengakui dan memperbaiki dampak negatif tindakannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Achmad  Hartadi,  A.,  Wulandari,  L.,  &  Amin,  I.  (2023).  Implementasi  Restorative  Justice
Dalam Kasus Penipuan Dan Penggelapan. Parhesia, 1(1),
1 – 6. https://doi.org/10.29303/parhesia.v1i1.2523
Aria, N. G. R., & Chepi Ali Firman Zakaria. (2023). Penghentian Penuntutan Tindak Pidana Ringan  melalui  Penerapan  Restorative  Justice  Dihubungkan  dengan  Tujuan Pemidanaan. Bandung  Conference  Series:  Law  Studies,  3(1),  534 – 539. https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5043
Budiyanto. (2016). Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Delik Adat. Papua Law Journal ■ , 1(1), 81 – 100.
Capella, P. R., Putra, I. S., Widiarty, W. S., Karlina, Y., Hibar, U., & Laksana, A. (2023). The dispute resolution of the authority of state institutions in Indonesia. IOP Conference
Series: Earth and Environmental Science, 1181(1), 3 – 8. https://doi.org/10.1088/1755- 1315/1181/1/012009
Elias, R. F., & Koesoemo, A. T. (2020). Implementasi Asas Keadilan Restoratif (Restorative Justice)  Dalam  Penanganan  Perkara  Tindak  Pidana  Informasi  Dan  Transaksi
Elektronik. Lex Crimen, 11(3). Retrieved from
https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/40721
Harahap, K. A. (2020). Peran Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Dalam  Penyelesaian  Tindak  Pidana  Perkelahian  Antar  Masyarakat  Desa  Dengan Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif. Universitas Panca Budi Medan.
Hariyanto,  D.  R.  S.,  &  Pradnya  Yustiawan,  D.  G.  (2020).  Paradigma  Keadilan  Restoratif Dalam Putusan Hakim. Kertha Patrika, 42(2), 180. https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p06
Hartanto, H. (2023). Restorative Justice Dalam Peradapan Hukum Modern (Refleksi Nilai- nilai  Agama  Hindu). Belom  Bahadat,  13(July),  61 – 79.  Retrieved  from https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/download/967/586
Irwan Yulianto, J. (2018). Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak
Pidana Yang Di Lakukan Oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jurnal Ilmiah Fenomena, XVI(1), 1774 – 1796.
Nugraha,  Sultan,  Kevinsyah,  D.  (2008). Penerapan  Restorative  Justice  Dalam  Perkara Pidana  Melalui  Bhayangkara  Pembina  Keamanan  Dan  Ketertiban  Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Di Kecamatan Bunutkabupaten Pelalawan. Riau University.
Prawoko,  J.  (2023). Peran  Bhabinkamtibmas  Dalam  Membantu  Penyelesaian  Masalah Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Dengan Cara Restorative Justice Di Kelurahan Kupang  Kecamatan  Ambarawa.  Universitas  Darul  Ulum  Islamic  Centre  Sudirman Guppi.
Saepulloh,  A.,  &  Laksana,  A.  (2022).  Internal  Conflict  Management  Of  National  Trade Union  Organization  With  Interpersonal  Approach  In  DPC  SPN  Serang  Regency. Jurnal Ekonomi SEAN, 11(03), 224 – 228.
Siregar, V. A. (2019). Analisis Eksistensi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di  Indonesia. Jurnal  Hukum  Das  Sollen,  3(1),  1 – 32.  Retrieved  from https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/1319
Utomo, A. P. (2023). Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Polres Pasuruan. Sivis Pacem, 1(2), 131 –
162. Retrieved from
https://sivispacemjournal.my.id/index.php/login/article/view/7%0Ahttps://sivispace mjournal.my.id/index.php/login/article/download/7/7
Windiyastuti,  F.  (2021). Konsep  Restorative  Justice  Dalam  Perkara  Anak  Ditinjau  Dari Perspektif Kemanfaatan Hukum. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum.