Subakri , Standar Mutu Pengelolaan Madrasah Perspektif....
Standar Mutu Pengelolaan Madrasah Perspektif Filsafat Pendidikan Islam
Subakri Institut Agama Islam Negeri Jember cakbakri@gmail.com
Abstract
This  article  discusses  the  quality  standard  of  madrasah management perspective of Islamic education philosophy. From the results of the study, it can be concluded that the criteria for measuring  success  in  prioritizing  madrasah  management  on quality,  namely:  the  number  of  students  receiving  services  is increasing; the level of classroom living is declining, and school productivity is getting better; the relevance of better education; increased  stakeholder  involvement;  teacher  and  school  staff welfare improved, and democratization in the administration of education. The basis  for managing  quality-based management in the study of Islamic Education philosophy is: doing work with itqan  (precise,  clear,  and  directed);  reach  the  goal  earnestly; management concept.
Keywords; Quality  Standards,  Management,  Madrasah, Philosophy Of Islamic Education.

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  standar  mutu  pengelolaan  madrasah perspektif  filsafat  pendidikan  islam.  Dari  hasil  kajian  dapat disimpulkan  bahwa  kriteria  ukuran  keberhasilan  pengelolaan madrasah  priorita  pada  mutu,  yaitu:  jumlah  siswa  yang mendapat pelayanan semakin meningkat; tingkat tinggal kelas menurun  dan  produktivitas  sekolah  semakin  baik;  relevansi penyelenggaraan  pendidikan  semakin  baik;  meningkatnya keterlibatan stakeholders; kesejahteraan guru dan staf sekolah membaik;  dan  demokratisasi  dalam  penyelenggaraan pendidikan.  Landasan  melakukan  pengelolaan  yang  berbasis peningkatan  mutu  dalam  kajian  filsafat  Pendidikan  Islam, yaitu:  melakukan  pekerjaan  dengan  itqan  (tepat,  jelas  dan terarah);  mencapai  tujuan  dengan  sungguh-sungguh;  konsep manajemen.
Kata  Kunci; standar  mutu,  Pengelolaan,  Madrasah,  Filsafat Pendidikan Islam

## Pendahuluan
Momentum  Reformasi  di  hampir  dua  dekade  yang  lalu membawa  dampak  diantaranya  adalah  reformasi  di  bidang pendidikan.  Pola  pengelolaan  pendidikan  yang  dulunya  sentralistik sekarang  berubah  menjadi  desentralistik.  Pengelolaan  pendidikan terbagi  menjadi  standar  pengelolaan  oleh  satuan  pendidikan,  oleh pemerintah daerah, dan standar  pengelolaan oleh  pemerintah. 1 Era globalisasi  sekarang  ini  juga  membawa  dampak  pada  dunia pendidikan untuk dikelola secara profesional sehingga berkompetisi menghasilkan output yang  berkualitas  dan  dapat  bersaing  secara luas  di  kancah  internasional. 2 Pada  pola  desentralistik  mendorong adanya peran lebih dari masing-masing satuan pendidikan. Sehingga pola  ini  memunculkan  paradigma  baru  dalam  pengelolaan pendidikan,  yaitu  manajemen  berbasis  sekolah  atau  manajemen berbasis madrasah (MBS/MBM).
Pada  MBS/MBM  masing-masing  satuan  pendidikan  mendapat porsi lebih dan keleluasan serta wewenang penuh untuk mengelola berbagai  kebutuhan  demi  tercapainya  tujuan  pembelajaran  peserta didik.  Atau  dengan  kata  lain  sekolah  memiliki  otonomi  agar  tujuan pembelajaran  yaitu  menghasilkan output berkualitas  yang  mampu bersaing dapat terwujud. Salah satu kriteria keberhasilan MBS/MBM menurut  Nurcholis  seperti  yang  dikutip  Syaifuddin  adalah  adanya kualitas  layanan  yang  baik  atau  layanan  bermutu. 3 Kriteria keberhasilan  MBS/MBM  adalah  ukuran  yang  dapat  dijadikan  dasar penilaian  atau  penetapan  ketercapaian  suatu  program  MBS/MBM. Oleh  karenanya  menjadi  penting  memberikan  layanan  yang bermutu/  kualitas  oleh  satuan  pendidikan  untuk  mensukseskan program MBS/MBM.
Bahwa  kini  pendidikan  tidak  selalu  dimaksudkan  hanya semata-mata  diukur  dari  prestasi  yang  dicapai  siswa.  Maka  perlu adanya  redefinisi  terhadap  parameter  keberhasilan  pendidikan, bahwa  melainkan  dalam  konteks  yng  lebih  luas,  pencapaian  suatu keberhasilan  pendidikan  tergantung  pada  kualitas  pendidikan  dan pelayanan  yang  diberikan.  Senada  dengan  hal  tersebut,  menurut Tampolon lulusan yang berkualitas sesungguhnya hanyalah produk
1 http://bnsp-indonesia.org diakses tanggal 26 Mei 2020.
2 Ian G. Evans, Marketing For School (London: Cassel, 1995),  Vii 3 Mohamad  Syaifudin, Manajemen  Berbasis  Sekolah ,  (Jakarta:  Ditjen  Dikti Departemen Pendidikan Nasional, 2007),  310.
Subakri , Standar Mutu Pengelolaan Madrasah Perspektif....
parsial, terdapat berbagai jasa atas layanan pendidikan yang menjadi produk utamanya. 4
Kualitas/mutu  merupakan  sebuah  istilah  yang  pemaknaannya sangat  subjektif  dan  kontekstual,  sehingga  pengertian  mengenai kualitas  pelayanan  pendidikan  akan  sangat  berbeda  antara  satu orang  dengan  orang  yang  lain  dan  antara  satu  instansi  dengan instansi yang lain. Padahal mutu harus ditetapkan untuk menyebut sebuah  institusi  dikatakan  bermutu.  Dalam  penyelenggaraannya mutu  sesungguhnya  merupakan  standar  mutu  pelayanan  institusi yang  ditetapkan  berdasarkan  kriteria-kriteria  sesuai  dengan  tujuan institusi  tersebut,  sedangkan  mutu  dalam  persepsi  diukur  dari kepuasan  pelanggan,  meningkatnya  minat,  harapan  serta  kepuasan pelanggan.  Sesuatu  dapat  dikatakan  bermutu  atau  berkualitas  jika telah  sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  atau  telah  sesuai dengan  kebutuhan  pengguna  jasa.  Dengan  demikian,  layanan dikatakan  bermutu  atau  kualitas  pelayanan  ( service  quality )  jika telah  sesuai  dengan  standar  yang  ditetapkan  atau  telah  sesuai dengan  kebutuhan  pelanggan  jasa  pendidikan.  Artikel  fokus  Untuk mengetahui  dan  memahami  konsep  Manajemen  Berbasis  Sekolah/ Manajemen Berbasis Madrasah dalam perspektif filsafat Pendidikan Islam  serta  dampak  mutu  layanan  pada  pelanggan  sekolah/ madrasah.

## Kajian Pustaka
Standar Mutu Sekolah/ Madrasah
Mutu memiliki definisi yang variatif. Bahkan mutu merupakan konsep yang relatif dan dinamis. Definisi relatif mutu menurut Sallis memiliki  dua  aspek,  yaitu:  menyesuaikan  dengan  spesifikasi  dan memenuhi  kebutuhan  pelanggan. 5 Pada  aspek  pertama,  seringkali disimpulkan  sebagai  ‘sesuai  dengan  tujuan  dan  manfaat’.  Suatu produk/jasa dikatakan bermutu selama produk/ jasa tersebut secara konsisten sesuai dengan tuntutan pembuatnya atau dengan kata lain memenuhi  spesifikasi  yang  ditetapkan  produsen.  Mutu  yang demikian  sering  disebut  sebagai  mutu  yang  sesungguhnya  atau quality  in  fact .  Sedangkan  pada  aspek  yang  kedua  mutu  dapat didefinisikan  sebagai  sesuatu  yang  memuaskan  atau  melampaui keinginan  dan  kebutuhan  pelanggan. 6 Definisi  ini  sering  disebut dalam istilah quality in perception.
4 Daulat  P.  Tampubolon, Perguruan  Tinggi  Bermutu:  Paradigma  Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abbad ke-2 (Cet I; Jakarta: GramediaPustaka Utama, 2001) , 71
5 Edward Sallis, Total Quality Managemen in Education , (Cet. XVI; Jogjakarta: IrciSod, 2012),  54.
6 Edward Sallis, Total... ,  56.

## 1. Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai Quality in Fact
Secara etimologis, standar memiliki arti ukuran, 7 dimana dalam kata  kerja  mengukur  berarti  menilai  mutu  dengan  cara membandingkan,  menguji,  mencoba  mengira  dan  sebagainya. 8 Berdasarkan  definisi  ini,  yang  dimaksud  dengan  standar  adalah acuan  yang  digunakan  untuk  menilai  mutu  atau  kualitas  dari kegiatan  yang  dilakukan.  Dalam  konteks  madrasah  dapat didefinisikan  sebagai  acuan  yang  digunakan  dalam  menilai  kualitas sebuah madrasah.  Madrasah merupakan lembaga pendidikan formal yang  berciri  khas  Islam  di  mana  dalam  kurikulum  bidang  studi agama  Islam  sudah    diklasifikasikan  menjadi  beberapa  sub  mata pelajaran,  yaitu:  Al- Qur’ an  Hadits,  Akidah  Akhlak,  Fiqih,  Sejarah Kebudayaan  Islam,  dan  ditambah  dengan  Bahasa  Arab. 9 Tidak berbeda  dengan  sekolah  umum  lainnya,  sebagai  lembaga  formal, madrasah tidak akan lepas dari aturan pemerintah mengenai sistem pendidikan nasional.
Dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  madrasah  atau  sekolah formal  pada  umumnya,  pemerintah  telah  menyediakan  aturan mengenai  standar  yang  harus  dipenuhi  setiap  satuan  pendidikan. Standar  ini  dapat  digunakan  untuk  menjadi  acuan  setiap  madrasah dalam  menilai  kinerja  mereka.  Standar  tersebut  disebut  dengan delapan  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP),  yang  terdiri  dari:  (1) standar  isi,  (2)  standar  proses,  (3)  standar  kompetensi  lulusan,  (4) standar  pendidik  dan  tenaga  kependidikan,  (5)  standar  sarana  dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar  penilaian  pendidikan  yang  harus  ditingkatkan  secara berencana  dan  berkala,  untuk  selanjutnya  Standar  nasional pendidikan  tersebut  digunakan  sebagai  acuan  pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. 10
Salah satu standar yang menjadi acuan dalam manajemen atau pengelolaan  sebuah  madrasah  tersebut  adalah  standar  pengelolaan yaitu  standar  nasional  pendidikan  yang  berkaitan  dengan perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pengawasan  kegiatan  pendidikan pada  tingkat  satuan  pendidikan,  kabupaten/kota,  provinsi,  atau
7 Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia..., 560 8 Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia..., 617
9 Dawam Ainurrafiq  dan  Ta‟ arifin  Ahmad,  Manajemen  Madrasah  Berbasis Pesantren, (Jakarta: Listafarika Putra, 2008), . 56.
10 Presiden Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional , (pasal 51 ayat 1 dan 2)
Subakri , Standar Mutu Pengelolaan Madrasah Perspektif....
nasional  agar  tercapai  efisiensi  dan  efektivitas  penyelenggaraan pendidikan. 11 Untuk  satuan  pendidikan  dasar  dan  menengah (madrasah/  sekolah)  standar  pengelolaan  pendidikan  ini  diatur dalam Permendiknas No. 19 Tahun 2007 12 . Setiap pengelola satuan pendidikan  baik  madrasah  maupun  sekolah  umum  lainnya,  harus mendasarkan  kinerja  pengelolaan  yang  dibuat  dan  dilaksanakan  di madrasah/sekolah  pada  semua  kebijakan  dalam  permendiknas tersebut. Berikut ini merupakan ringkasan landasan hukum standar mutu pengelolaan pendidikan dasar dan menengah. Tabel  1.  Landasan  Hukum  Standar  Mutu  Pengelolaan  Pendidikan dasar dan Menengah
UU/PP/Permendiknas Pasal UU  No.  20  Tahun  2003  tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 51 (1) PP  No.  19  Tahun  2005  tentang Standar Nasional Pendidikan Bab  VIII  Standar  Pengelolaan, Bagian Kesatu, Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan  Pasal  49  sampai dengan pasal 58. Serta keseluruhan  pasal  dan  ayat yang menyangkut bidang garapan  pengelolaan  satuan pendidikan Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang  Standar  Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Seluruh pasal dan ayat
Dari berbagai landasan hukum di atas terdapat satu kebijakan penting yang harus dipahami oleh tiap satuan pendidikan dasar dan menengah  yaitu  yang  tertuang  dalam  UU  Nomor  20  tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan Nasional  pasal  51  (1)  yang  menetapkan manajemen  berbasis  sekolah  ( school  based  management )  sebagai prinsip utama yang harus dipegang taguh dalam pengelolaan semua
11 Presiden  Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan , (Pasal 1 (9)),  2
12 Menteri  Pendidikan  Nasional, Peraturan  Menteri  Pendidikan  Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
satuan  pendidikan  dasar  dan  menengah.  Ketentuan  ini  kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan.  Pasal  49  ayat  (1)  pada Peraturan  Pemerintah  ini  menyatakan:  “Pengelolaan  satuan pendidikan  pada  jenjang  pendidikan  dasar  dan  menengah menerapkan manajemen  berbasis  sekolah  (MBS)  yang  ditunjukkan dengan  kemandirian,  kemitraan,  partisipasi,  keterbukaan,  dan akuntabilitas.”
Kegiatan-kegiatan  manajemen  (pengelolaan)  apa  saja  yang harus  dipenuhi  untuk  dilaksanakan  oleh  madrasah  adalah  sebagai berikut:
1. Perencanaan  program,  antara  lain  dimulai  pada  tahapan; perumusan  visi  sekolah,  perumusan  misi  sekolah,  perumusan tujuan  sekolah,  membuat  rencana  kerja  sekolah,  yaitu  rencana kerja menengah dan tahunan yang meliputi kegiatan: kesiswaan, kurikulum  dan  kegiatan  pembelajaran,  pendidik  dan  tenaga kependidikan  serta  pengembangannya,  sarana  dan  prasarana, keuangan  dan  pembiayaan,  budaya  dan  lingkungan  sekolah, peran  serta  masyarakat  dan  kemitraan,  rencana-rencana  kerja lain  yang  mengarah  kepada  peningkatan  dan  pengembangan mutu.
2. Pelaksanaan  Rencana  Kerja  dan  Program,  antara  lain  dimulai pada  tahapan;  Membuat  Pedoman  Sekolah/madrasah,  yang meliputi:      Kurikulum  Tingkat  Satuan  Pendidikan  (KTSP),
Kalender pendidikan/akademik, Struktur organisasi sekolah/madrasah,  Tata  tertib  sekolah/madrasah,  Kode  etik sekolah/madrasah,  Biaya  operasional  sekolah/madrasah.
Selanjutnya  adalah  Membuat  Struktur  Organisasi  Sekolah, meliputi  kegiatan:  Memasukkan  unsur  staf  administrasi  dengan wewenang dan tanggungjawab yang jelas untuk menyelenggarakan  administrasi  secara  optimal.  Dievaluasi secara  berkala  untuk  melihat  efektifitas  mekanisme  kerja pengelolaan  sekolah.  Diputuskan  oleh  kepala  sekolah/madrasah dengan mempertimbangkan pendapat dari komite sekolah/madrasah. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah a. Pengelolaan  Bidang  Kesiswaan,  yang  meliputi  kegiatan: Menetapkan  kriteria  calon  pendidik,  Melakukan  penerimaan peserta didik sekolah/madrasah yang dilakukan, Pengelolaan Bidang Kurikulum dan Pembelajaran.
b. Pengelolaan  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan,  yang meliputi kegiatan: membagi tugas, menetapkan target kinerja,
Subakri , Standar Mutu Pengelolaan Madrasah Perspektif....
meningkatkan  kompetensi,  memberikan  penghargaan,  dan mempromosikan,  Meningkatan  keunggulan  mutu  TAS meliputi  kegiatan  administrasi  persuratan,  administrasi kesiswaan  seperti  buku  induk,  keuangan,  kurikulum, inventaris.  Meningkatkan  mutu  pengelolaan  data    meliputi dokumentasi  evaluasi  kinerja,  dokumentasi  program, dokumentasi  penjaminan  mutu-  sistem  informasi  berbasis TIK. Mengelola pendidikan meliputi mengelola data  pendidik, memberikan  tugas,  menetapkan  target  kinerja,  mendapat pematauan,  mendapat  pelayanan  peningkatan  kompetensi, mendapatkan penghargaan/promosi
c. Pengelolaan  Sarana  dan  Prasarana,  yang  meliputi  kegiatan:
(1) perencanaan kebutuhan, (2) pengadaan, (3) penyimpanan, (4) penginventarisasian, (5) pemeliharaan, (6) penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. 13
d. Pengelolaan  Keuangan  dan  Pembiayaan,  yang  meliputi kegiatan:  perencanaan,  penggunaan,  pencatatan  data, pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan yang direncanakan. 14
e. Pengelolaan Budaya dan Lingkungan Sekolah
f. Pengelolaan Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan Sekolah, yang meliputi kegiatan seperti: Membangun kerja sama antar pendidik,  tenaga  kependidikan,  siswa,  antar  sekolah  dalam provinsi dan tingkat nasional.
3. Melakukan Pengawasan dan Evaluasi
a. Program  Pengawasan  yang  menjamin  beberapa  hal,  antara lain  seperti:    Kepala  sekolah  benar-benar  mendapatkan pelayanan supervisi sebagai realisasi penjaminan mutu dalam mengelola  dokumen  perencanaan,  indikator  dan  target, pelaksanaan kegiatan, pemantauan pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi    serta  perbaikan  pekerjaan.  Pendidik  benar-benar Mendapatkan  pelayanan  supervisi  sebagai  realisasi penjaminan  mutu  dalam  mengelola  dokumen  perencanaan, indikator  dan  target,  pelaksanaan  kegiatan,  pemantauan pelaksanaan  kegiatan,  dan  evaluasi    serta  perbaikan pekerjaan.  Tenaga  adminsitrasi  sekolah  benar-benar mendapatkan  pelayanan  supervisi  sebagai  realisasi pemjaminan  mutu  dalam  mengelola  dokumen  perencanaan, indikator  dan  target,  pelaksanaan  kegiatan,  pemantauan
13 Rohiat, Manajemen  Sekolah: Teori  Dasar  dan  Praktik, (Bandung:  Refika Aditama, Cet.2, 2008),  26 14 Rohiat, Manajemen Sekola ..,  27
pelaksanaan  kegiatan,  dan  evaluasi    serta  perbaikan pekerjaan.
b. Evaluasi  Diri  terhadap  kinerja  sekolah/madrasah,  yang meliputi  kegiatan:  Evaluasi  proses  pembelajaran  secara periodik,  sekurang-kurangnya  dua  kali  dalam  setahun,  pada akhir  semester  akademik;  Evaluasi  program  kerja  tahunan secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun, pada akhir tahun anggaran sekolah/madrasah.
c. Evaluasi dan Pengembangan KTSP yang  dilaksanakan secara komprehensif  dan  fleksibel  dalam  mengadaptasi  kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mutakhir. d. Evaluasi Pendayaangunaan Pendidik dan Tenaga Kependidikanyang  dilaksanakan  pada  setiap  akhir  semester dengan  mengacu  pada  Standar  Pendidik  dan  Tenaga Kependidikan.
e. Mendapatkan Akreditasi Sekolah/Madrasah, seperti dari BAN (Badan Akreditasi Nasional) dan ISO
4. Kepemimpinan  Sekolah/  Madrasah,  yang  memiliki  kemampuan memimpin yaitu memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diwujudkannya  dalam  melaksanakan  tugas  keprofesionalan sesuai dengan Standar Pengelolaan Satuan Pendidikan. 5. Sistem Informasi Manajemen, meliputi kegiatan seperti: a. Mengembangkan  sistem  informasi  hasil  evaluasi kinerja sekolah dalam mewujudkan target mutu b. Mengembangkan  sistem  informasi  pengelolaan  yang diintegrasikan  pada  tenaga  administrasi  sekolah,  SIM kesiswaan,  ketenagaan,  keuangan,  administrasi  umum, administrasi akademik.
c. Mengembangkan  sistem  informasi  pembelajaran  meliputi informasi  perencanaan  belajar,  materi  belajar,  penjaminan mutu  pembelajaran,  instrumen  evalusi  dan  hasil  evaluasi belajar
Konsep  Manajemen  Berbasis  Sekolah/  Manajemen  Berbasis Madrasah
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan sebuah konsep pendekatan  yang  dipilih  pemerintah  di  era  desentralisasi  saat  ini sebagai alternatif dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan persekolahan,  yaitu  memberikan  otonomi  yang  luas  di  tingkat sekolah  serta  partisipasi  masyarakat  yang  tinggi  dalam  kerangka
Subakri , Standar Mutu Pengelolaan Madrasah Perspektif....
kebijakan pendidikan nasional. 15 Konsep MBS ini telah lebih dahulu diterapkan  di  negara-negara  lain  dengan  sebutan  yang  beragam antara  lain self-Managing  School,  Collaborative  school  management, school  based  management atau community based  school management . 16 Di  Indonesia-pun  sebutannya  juga  beragam  antara lain:  Manajemen  Berbasis  Sekolah/  Madrasah  (MBS/MBM), Manajemen  Peningkatan  Mutu  Madrasah 17 ,  Manajemen  Pendidikan Berbasis Sekolah (MPBS) 18 , Manajemen  Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) 19 Danim 20 mendefiniskan  MBS  adalah  proses  kerja  komunitas sekolah  dengan  cara  menerapkan  kaidah-kaidah  otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan sustainabilitas untuk mencapai tujuan pendidikan  dan  pembelajaran  secara  bermutu,  dengan  kata  lain Danim  menyebut  dengan  istilah  desentralisasi  kewenangan pembuatan  keputusan  pada  tingkat  sekolah.  MBS  pada  intinya adalah  upaya  terus  menerus  untuk  memperbaiki  kinerja  sekolah dengan memposisikan sekolah sebagai institusi yang relatif otonom. Menurut  Danim 21 konsep  perbaikan  kinerja  sekolah  secara  terus menerus  ini  relevan  dengan  filosofi kaizen yang  ada  dalam konsep Total Quality Management (TQM), bahwa selalu tersedia ruang gerak, waktu  dan  tenaga  untuk  melakukan  perbaikan  dalam  istilah  lain dikenal  dengan  nama continuous improvement (perbaikan  terus menerus).  Sekolah  yang  menganut  konsep  kaizen  akan  mengenal istilah  standar,  dimana  ketika  standar  yang  dikehendaki  telah tercapai,  maka  akan  ditetapkan  standar  baru  atau  awal  baru  untuk menentukan capaian standar lain yang dikehendaki.
Menurut  Tony  Barnes  yang  dikutip  oleh  Danim,  terdapat  10 prinsip dalam kaizen , yaitu:
1. Berfokus pada pelanggan
2. Melakukan peningkatan terus menerus
3. Mengakui masalah secara terbuka
15 Irwan  Nasution,  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (Tradisi  Baru  Perubahan Manajemen  Pendidikan  dari  Perilaku  Birokratis  Hirarkhis  menuju  Demokratis, ( Visi Wacana Vol. XVI No. 19 Mei-Agustus 2005:44-64 ),  46
16 Prim Masrokan Muntohar, Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu  dan  Daya  Saing  Lembaga  Pendidikan  Islam, (Jogjakarta:  Ar-Ruzz  Media,
2013),  123
17 Prim Masrokan Muntohar, Manajemen..., 123.
18 Veithzal  Rivai  dan  Sylviana  Murni, Education  Management:  Analisi  Teori dan Praktik , (Jakarta: Rajawali Press, 2009),  150.
19 Sudarwan  Danim, Visi  Baru  Manajemen  Sekolah:Dari  Unit  Birokrasi  ke
Lembaga Akademik, (Jakarta: Bumi Aksara, cet. 2, 2007)
20 Sudarwan Danim, Visi... ,  34
21 Sudarwan Danim, Visi..., 19
4. Mempromosikan keterbukaan
5. Menciptakan tim kerja
6. Memanajemani tim proyek melalui tim fungsional silang
7. Memelihara proses hubungan yang benar 8. Mengembangkan disiplin pribadi
9. Memberikan informasi pada semua karyawan
10. Memberikan wewenang kepada setiap karyawan.
MBS merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan  mutu  pendidikan  di  Indonesia.  Jadi  indikator keberhasilannya  terletak  pada  peningkatan  mutu.  Itulah  sebabnya Danim  menyebutnya  dengan  istilah  manajemen  peningkatan  mutu berbasis  sekolah  (MPMBS).  Skema  berfikir  dari  kebijakan  ini digambarkan Danim sebagaimana gambar 1.
Menurut Danim 22 , saat ini di lingkungan Depdiknas dan Dinas Diknas,  terminologi  yang  populer  digunakan  adalah  MPMBS (Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah) yang pada intinya adalah  otonomi,  akuntabilitas  dan  partisipasi  masyarakat  dalam penyelenggaraan  pendidikan.  titik  tekan  MPMBS  adalah  perbaikan mutu  masukan,  proses,  keluaran  pendidikan,  serta  sepanjang memungkinkan  juga  menggamit  layanan  purnalulus.  Jadi,  yang menjadi  konsep  dasar  MPMBS    adalah  adanya  otonomi  dan pengambilan  keputusan  partisipatif.  Terdapat  empat  prinsip  MBS menurut Rivai yaitu: 23
1. Prinsip  equifinalitas,  yang  didasarkan  pada  teori  manajemen modern  yang  berasumsi  bahwa  terdapat  perbedaan  cara  untuk mencapai  tujuan.  Manajemen  sekolah  menekankan  adanya fleksibilitas dan pengelolaan masing-masing.
2. Prinsip  desentralisasi,  sekolah  diberi  kekuasaan  dan  tanggung jawab untuk menyelesaikan secara efektif.
3. Prinsip sistem pengelolaan mandiri ( self managing system ), MBS tidak menyangkal perlunya mencapai tujuan berdasar kebijakan dari  atas,  akan  tetapi  menurut  MBS  ada  berbagai  cara  untuk mencapai tujuan tersebut.
4. Prinsip  inisiatif  manusia,  MBS  bertujuan  untuk  membangun lingkungan yang sesuai dengan anggota sekolah sehingga mereka dapat berpartisipasi secara luas, berinisiatif serta mengembangkan potensi mereka.
22 Sudarwan Danim, Visi.., 28.
23 Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, Education..., 151.
Subakri , Standar Mutu Pengelolaan Madrasah Perspektif....
Dengan demikian, dalam MBS madrasah memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengelola lembaganya. Kewenangan yang  begitu  luas  yang  diberikan  kepada  madrasah  pada  gilirannya akan  menuntut  setiap  madrasah  untuk  mereformasi  dirinya.  Setiap madrasah  harus  beralih  dari  budaya  dan  manajemen  yang  bersifat “menunggu  dan  bertindak  sesuai  kebijakan  atas”  yang  bersifat konvensional  kepada  sebuah  budaya  dan  manajemen  baru  yang menempatkan  hasil  telaah  diri  sebagai  titik  awal  usaha pengembangan,  kemandirian  dan  akuntabilitas  sebagai  instrumen utama dalam proses pengembangan dirinya, dan peningkatan mutu sebagai  muara  dan  tujuan  utama  dari  setiap  usaha  pengembangan itu.  Selain  itu  ada  satu  konsep  penting  yaitu  bahwa  pengambilan keputusan  harus  dilakukan  dengan  melibatkan  pihak-pihak pemangku kepentingan yang terwadahi dalam komite sekolah. Untuk maksud  MBS  inilah  kemudian  pemerintah  memberikan  standar- standar yang menjadi acuan dalam peningkatan mutu, yaitu SNP, dan untuk  masalah  pengelolaan  pendidikan  selanjutnya  di  atur  secara terperinci dalam Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah

## Kriteria Keberhasilan Manajemen Berbasis Madrasah
Kriteria merupakan ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan  sesuatu.  Kriteria  keberhasilan  MBS  merupakan  ukuran yang  dapat  dijasikan  dasar  penilaian  atau  penetapan  tingkatan ketercapaian  suatu  program  MBS.  Menurut  Nurkholis  terdapat sembilan kriteria ukuran keberhasilan implementasi MBS, yaitu: 24
1. Jumlah siswa yang mendapat pelayanan semakin meningkat
2. Kualitas layanan ( service quality ) pendidikan meningkat
3. Tingkat  tinggal  kelas  menurun  dan  produktivitas  sekolah semakin baik
4. Relevansi penyelenggaraan pendidikan semakin baik
5. Adanya keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan
6. Meningkatnya keterlibatan stakeholders
7. Kesejahteraan guru dan staf sekolah membaik
8. Demokratisasi dalam penyelenggaraan pendidikan
Jadi  dapat  disimpulkan  secara  umum  bahwa  sekolah  yang berhasil menerapkan MBS adalah yang kualitas pelayanan di segala bidang,  produktifitas  serta  penyelenggaran  pendidikan,  serta keterlibatan semua pihak meningkat yang berujung pada lingkungan dan iklim yang produktif.
24 Nukholis, Manajemen  Berbasis  Sekolah:  Teori,  Model,  dan  Aplikasi , (Jakarta: Gramedia Widiasara Indonesia, 2003),  145.

## Karakteristik Manajemen Berbasis Madrasah
Berdasarkan  gerakan  reformasi  pendidikan,  menurut  Bailey, yang  dikutip  Danim  terdapat  beberapa  karakterisktik  MBS,  seperti berikut ini: 25
1. Adanya keragaman dalam pola penggajian guru, pendekatan yang digunakan  adalah  prestasi  ( merit  system ),  yaitu  pengalokasian gaji berdasarkan prestasi.
2. Otonomi manajemen sekolah. Sekolah/Madrasah menjadi sentral manajemen pada tingkat strategis dan operasional.
3. Pemberdayaan  guru  secara  optimal,  guru  harus  diberdayakan dan memberdayakan diri agar turut membangun mutu dan citra baik di masyarakat.
4. Pengelolaan  sekolah  secara  partisipatif,  kepala  sekolah  bekerja sama  dengan  seluruh  anggota  sekolah  sehingga  terjadi transparansi pengelolaan sekolah.
5. Sistem yang didesentralisasikan.
6. Sekolah dengan berbagai program pilihan.
7. Hubungan kemitraan antara dunia bisnis dan dunia pendidikan, hubungan  ini  tidak  hanya  masalah  pendanaan,  melainkan  juga kegiatan  praktek  kerja  dan  program  pembinaan  serta pengembangan lainnya.
8. Akses terbuka bagi sekolah untuk tumbuh mandiri, kewenangan yang  luas  bagi  sekolah  memberi  ruang  untuk  dibuat  sebuah keputusan yang inovatif demi peningkatan mutu sekolah.
9. Pemasaran  sekolah  secara  kompetitif.  Apabila  sekolah  telah membangun  citra  mutu  yang  unggul,  maka  telah  dapat memenangkan persaingan.
Karakteristik  MBS/MBM  dapat  diketahui  dari  bagaimana sekolah/ madrasah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi, proses pembelajaran, pengelolaan SDM, serta pengelolaan sumberdaya dan administrasi.
Konsep  Standar  Mutu  Manajemen  Madrasah  dalam  Perspektif Filsafat Pendidikan Islam Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya bahwa manajemen mutu merupakan sebuah upaya untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan menuju ke arah yang lebih  baik  berdasarkan  standar  yang  telah  ditetapkan.  Kata  lebih baik  ini  seringkali  dibahasakan  dengan  efektif  dan  efisien.  Meski
25 Sudarwan Danim, Visi.., 29.
Subakri , Standar Mutu Pengelolaan Madrasah Perspektif....
berbeda dengan
lembaga bisnis, namun pentingnya mengimplementasikan  ilmu-ilmu  manajemen  termasuk  manajemen strategik,  ke  dalam  pengelolaan  lembaga  pendidikan  tidak  bisa terelakkan.  Terutama  lagi  dengan  lembaga  pendidikan  Islam  yang notabene,  mengajak  umatnya  untuk  melakukan  pekerjaan  dengan itqan (tepat,  jelas  dan  terarah),  sebagaimana  dalam  hadits disebutkan:
الله نإ نأ لمعلا مكدحأ لمع اذإ بحي
هنقتي
Sesungguhnya  Allah  sangat  mencintai  orang  yang  jika melakukan  sesuatu  pekerjaan,  dilakukan  secara  itqan  (tepat, tearah, jelas, tuntas). (HR. Thabrani). 26
Dalam  hadist  tersebut  terdapat  kata itqan, yang  memiliki makna memiliki tujuan yang jelas dan dicapai dengan cara yang tepat dan  terarah.  Tentu  ini  sama  dengan  apa  yang  dimaksud  dengan efektif  dan  efisien  dimana  segala  sesuatu  itu  harus  dilaksanakan dengan  benar  sesuai  tujuan  (efektif)  dan  dengan  cara  yang  benar agar  tidak  terjadi  pemborosan  (efisien).  Sebagaimana  pencapaian tujuan  yang  terbaik  diharapkan  dalam  konsep  efektivitas,  dalam Islam,  mencapai  tujuan  dengan  sungguh-sungguh  berarti melaksanakan apa yang disukai Allah. Sebagaimana firman Allah Qs. Al- An’am/6: 135 27
                                                                        
                 
                                       
(Katakanlah: “ Hai  kaumku,  berbuatlah  sejauh  kesanggupan kalian karena sesungguhnya akupun berbuat (seperti itu pula). Kelak kalian akan melihat, siapa yang akan memperoleh hasil yang  baik  di  akhirat  nanti.  Sesungguhnya  orang-orang  yang zalim tidak akan berbahagia)
Dalam  ayat  tersebut,  jelas  bahwa  kita  diperintah  agar melaksanakan sesuatu dengan sungguh-sungguh agar mencapai hasil yang  maksimum.  Dengan  usaha  yang  sungguh-sungguh  pencapaian
26 Didin Hafidhuddin dan Henry Tanjung, Shariah Principle on Management in Practice , (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), . 1
27 A. Hassan. Al- Furqan: Tafsir Qur’an. (Jakarta: Penerbit Universitas Al Azhar Indonesia, 2010),  237
tujuan  yang  kita  laksanakan  akan  mencapai  hasil  maksimal,  atau hasil terbaik. Di akhir ayat, disebutkan bahwa orang yang zalim tidak akan  berbahagia.  Zalim  dapat  dimaknai  sebagai  menganiaya  diri sendiri  dengan  mengerjakan  apa-apa  yang  tidak  diridhai  Allah 28 . Mengerjakan  sesuatu  dengan  seadanya,  malas-malasan  berarti melaksanakan sesuatu yang tidak diridhai Allah, dimana kelak akan kita  dapatkan  bahwa  hasil  yang  kita  inginkan  tidak  akan  sesuai dengan  tujuan  yang  kita  harapkan.  Dari  ayat  ini  beserta  dukungan dari  hadits  sebelumnya  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  kita diperintah  untuk  selalu  mengerjakan  segala  sesuatu  secara  efektif yaitu  tepat  sasaran  agar  mencapai  hasil  yang  maksimum.  Dengan demikian  dapat  kita  pahami  bahwa  manajemen  itu  sendiri merupakan bagian dari syariah, meskipun kata manajemen terkesan lebih  modern.  Walaupun  al- Qur’an  tidak  menyebutkan  kata manajemen,  namun  bagian-bagian  dari  konsep  manajemen  dapat dibilang sesuai dengan syariah.
Meskipun  lembaga  pendidikan  bukan  merupakan  lembaga bisnis  yang  mencari  tujuan  profit,  namun  sebuah  lembaga pendidikan  pada  kenyataannya  juga  mengalami  proses  produksi yang  terdiri  atas  input,  proses,  output,  dimana  dari  input  yang dimasukkan  akan  mengalami  proses  yang  nantinya  diharapkan menghasilkan output dengan kualitas yang baik. Kualitas atau sering dikenal  dengan  istilah  mutu,  yang  diharapkan  dalam  lembaga pendidikan  adalah  lulusan  yang  berprestasi.  Agar  sebuah  sekolah bisa  menghasilkan  lulusan  yang  terbaik,  tentunya  murid  harus mengalami proses yang baik pula, dalam artian dalam proses belajar mengajar,  mereka  mendapatkan  kualitas  pengajar  dan  pengajaran yang  baik  pula,  didukung  dengan  kondisi  dan  lingkungan  sekolah yang  memadai.  Proses-proses  kegiatan  tersebut  akan  berjalan  baik jika dilaksanakan dengan manajemen yang baik pula
R  Terry  yang  dikutip  oleh  Amirullah  dan  Haris  Budiyono 29 mendefinisikan, management a distinct process consisting of planning, organizing,  actuating  and  controlling  performed  to  determine  and accpmlish stated objective by the use human being and other resources ( manajemen  sebagai  sebuah  proses  yang  khas,  yang  terdiri  dari tindakan-tindakan  :  Perencanaan,  pengorganisasian,  menggerakan,
28 Ibid, xxxv 29 Amirullah  dan  Haris  Budiyono, Pengantar  Manajemen ,  (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004),  24
Subakri , Standar Mutu Pengelolaan Madrasah Perspektif....
dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran  yang  telah  ditetapkan  melalui  pemanfaatan sumberdaya manusia serta sumber daya lainnya.
Proses-proses  manajemen  tersebut,  meskipun  tidak  dalam bahasa yang sama, pada dasarnya telah banyak disinggung dalam al- Qur’an, sebagaimana berikut ini:
1. Planning / Perencanaan
Allah  SWT  mengajarkan  kepada  kita  untuk  melakukan perencanaan  atau  persiapan  dalam  melaksanakan  sesuatu, sebagaimana firman Allah Qs. Ash Shad:27 30
     
                                                                                                                    
Dan  kami  tidak  menciptakan  langit,  bumi  dan  apa  yang  ada antara  keduanya  itu  sia-sia.  Demikianlah  sangkaan  orang- orang kafir, Maka kecelakaanlah (dari api neraka adalah) bagi orang-orang kafir.
Di  ayat  tersebut,  dikatakan  bahwa  Tuhan  tidaklah  mencipta segala  sesuatu  dengan  bathil  (sia-sia  atau  tanpa  hikmah).  Bathil berarti  sesuatu  yang  dilakukan  tanpa  perencanaan  dan  tanpa maksud  atau  dengan  kata  lain  sia-sia.  Tuhan  telah  merencanakan semua.  Perencanaan  adalah  bagian  dari  Sunnatullah,  dimana  jika segala  sesuatu  direncanakan  dengan  baik  maka  hasilnya  juga  akan baik dan sebaliknya. Dalam ayat lain Allah berfirman,
اَم ْمُهَل ا ْوُّدِعَأ َو
ِالله  َّوُدَع ِهِب َن ْوُبِه ْرُت ِلْيَخْلا ِطاَب ِر  ْنِم َو ٍة َّوُق  ْنِم ْمُتْعَطَتْسا َن ْوُمَلْعَت َلا ْمِهِن ْوُد  ْنِم َنْي ِرَخآ َو ْمُك َّوُدَع َو
ٍءْيَش  ْنِم ا ْوُقِفْنُت اَم َو ْمُهُمَلْعَي ُالله ُمُه
ُكْيَلِإ  َّف َوُي ِالله ِلْيِبَس ْيِف
َن ْوُمَلْظُت َلا ْمُتْنَأ َو ْم
Persiapkanlah untuk (melawan) mereka (musuh-musuh kalian ) bekal kekuatan apapun yang kalian sanggupi dan kuda-kuda yang bisa kalian gunakan untuk membuat gentar musuh Allah dan  musuh  kalian  serta  (musuh)  yang  lain  yang  tidak  kalian ketahui (tetapi) Allah mengetahui mereka. Apapun yang kalian
30 A. Hassan. Al- Furqan: Tafsir Qur’an, 770
belanjakan  di  jalan  Allah  akan  disemprunakan  (balasannya) bagi kalian dan kalian tidak akan dianiaya. ( al-anfal: 60) 31 .
Dalam ayat tersebut, Allah menyeru kepada kita untuk bersiap. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, apa yang kita hadapi di depan,  sehingga  kita  harus  bersiap.  Bersiap  bukan  berarti  diam menunggu  tanpa  melakukan  apapun.  Bersiap  adalah  membuat rencana-rencana  agar  tujuan  kita  tercapai  dan  membuat  rencana terkait kemungkinan-kemungkinan yang terjadi.
2. Organizing /Pengorganisasian
Setelah direncanakan, maka perlu  dilakukan koordinasi agar tugas dan tanggung jawab bisa dibagi-bagi. Koordinasi dimaksudkan agar  semua  bisa  terkendali.  Agar  tujuan  terlaksana  dengan  baik, maka  koordinasi  tersebut  harus  kokoh  dan  rapi.  Semua  bekerja sesuai dengan bidang, keahlian dan tugasnya masing-masing. Dalam Qs. Ash Shaff: 4 Allah berfirman:
                                                                             
Sesungguhnya  Allah  menyukai  mereka    yang  berperang dijalan-Nya  dengan  berbaris,  seolah-olah  mereka  suatu bangunan yang tersusun. 32
Ayat  ini  (61:4)  menunjukkan  bahwa  Allah  lebih  menyukai orang yang berjihad di jalanNya dalam dalam sebuah organisasi yang teratur,  dimana  didalamnya  terdiri  atas  banyak  orang  yang  saling bekerja  sama  untuk  mencapai  tujuan  yang  diridhai  Allah.  Hal  ini tentu bisa sangat kita pahami jika kita analogikan bagaimana sebuah sapu lidi yang terikat itu akan lebih bisa membawa banyak kotoran dari pada lidi yang berdiri sendiri, tentu tidak akan bisa menghapus kotoran secara berarti. Atau jika kita merujuk langsung pada analogi dari  ayat  tersebut,    dimana  ayat  tersebut  menganalogikan  dengan sebuah  bangunan  yang  kokoh,  maka  dapat  kita  katakan  bahwa sebuah  bangunan  dapat  kehujanan  jika  tidak  ada  atapnya,  akan roboh jika tidak ada tiangnya, akan mudah dimasuki orang jika tidak ada pintunya dsb.
31 A. Hassan. Al- Furqan: Tafsir Qur’an . 297
32 A. Hassan. Al- Furqan: Tafsir Qur’an . 959
Subakri , Standar Mutu Pengelolaan Madrasah Perspektif....
Organisasi merupakan sebuah lembaga atau wadah fungsional, sudah  pasti  membutuhkan  pengelolaan  dan  pengaturan  yang  baik, rapi,  dan  teratur,  yang  saat    ini  dikenal  dengan  nama  manajemen. Manajemen  organisasi  yang  baik,  akan  menghasilkan  sebuah organisasi yang baik pula. Ali bin Abi Thalib mengatakan:
ماظنب لطابلا هبلغي ماظن لاب قحلا
Kebenaran  yang  tidak  terorganisasi  dengan  rapi,  dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi dengan baik. 33
Dalam hal ini jelas bahwa Ali mendorong  kaum muslimin agar jika  melakukan  sesuatu  yang  benar,  hendaknya  ditata  dengan  rapi agar tidak terkalahkan oleh kebatilan yang disusun dengan rapi.

## 3. Actuating/Leading/Kepemimpinan
Sudah menjadi sunnatullah bahwa beberapa dari kita menjadi pemimpin  sebagian  lain.  Sebagai  pendukung  dari  ayat  mengenai kecintaan  Allah  jika  sesuatu  yang  baik  itu  dilaksanakan  dalam barisan  yang  kokoh,  dalam  artian  harus  terkoordinasi  dengan  baik, maka  barisan  tersebut  membutuhkan  pemimpin  yang  akan mendorong  dan  menggerakkan  mereka  ke  arah  tujuan  baik  yang diinginkan. Dalam firmanNya. Qs. Al- An’am (6):165 34
                                                                
            
                                                           
                        
Dan dia lah yang menjadikan kalian khalifah (di)bumi dan dan mengangkat  derajat  sebagian  kalian  atas  sebagian  yang lainnya,  untuk  menguji  kalian  tentang  apa  yangDia  berikan kepada  kalian.  Sesungguhnya  Tuhan  kalian  amat  cepat siksaan-Nya,  tetapi  sesungguhnya  Dia  juga  Maha  Pengampun lagi Maha Penyayang.
33 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan LembagaPendidikan Islam , (Penerbit Erlangga, 2007), . 30
34 A. Hassan. Al- Furqan: Tafsir Qur’an, 245
Sebagian kita memang terpilih untuk menjadi pemimpin, dan bertanggung  jawab  dalam  memberi  pengarahan  kepada bawahannya. Dalam ayat lain Az Zukhruuf: 32 Allah berfirman:
                                                                      
                                                                          
                                                               
Apakah  mereka  yang  (yang  berhak)  membagi  karunia Tuhanmu?  Kami  Telah  menentukan  di  antara  mereka penghidupan mereka dalam kehidupan rendah (ini), dan Kami telah  meninggikan  sebagian  mereka  daripada  sebagian  yang lain  beberapa  derajat,  agar  sebagian  mereka  dapat menggunakan sebagian yang lain. Dan karunia Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. 35
4. Controlling/Pengawasan dan Evaluasi
Fungsi  pengelolaan  mutu  selanjutnya  adalah  dimensi pengawasan dan Dalam Qs. Al Mujadilah: 7, Allah berfirman:
                                                               
                                                           
   
                                                                   
                                                                            
      
Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Allah mengetahui apa- apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi? Tak satupun  pembicaraan  rahasia  di  antara  tiga  orang, melainkan Dia yang keempatnya. Tidak ada (pembicaraan rahasia  di  antara)  lima  orang,  melainkan  Dia  yang
35 A. Hassan. Al- Furqan: Tafsir Qur’an , 833
Subakri , Standar Mutu Pengelolaan Madrasah Perspektif....
keenamnya.  Tidak  ada  (pula  pembicaraan  rahasia  di antara  jumlah)  yang  kurang  dari  itu  atau  lebih  banyak, melainkan  Dia  ada  bersama  mereka  di  manapun  mereka berada,  lalu  Dia  akan  memberitahu  mereka  pada  hari kiamat  tentang  apa  yang  Telah  mereka  kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 36
Allah mengawasi setiap ciptaanNya. Pengawasan ini dilakukan melalui para malaikatnya yang senantiasa mencatat segala amal baik dan  buruk  manusia.  Namun  dalam  pengawasan  ini  tidak  berarti Allah  hanya  mengawasi  saja,  akan  tetapi  Allah  juga  memberi petunjuk jalan yang benar.
Dalam  perspektif  madrasah,  agar  tujuan  pendidikan  di madrasah  dapat  tercapai  secara  efektif  dan  efisien,  maka  proses manajemen  pendidikan  memiliki  peranan  yang  amat  vital.  Karena bagaimana pun madrasah merupakan suatu sistem yang di dalamnya melibatkan  berbagai  komponen  dan  sejumlah  kegiatan  yang  perlu dikelola  secara  baik  dan  tertib.  Madrasah  tanpa  didukung  proses manajemen  yang  baik,  boleh  jadi  hanya  akan  menghasilkan kesemrawutan  lajunya  organisasi,  yang  pada  gilirannya  tujuan pendidikan  pun  tidak  akan  pernah  tercapai  secara  semestinya. Dengan  demikian,  setiap  kegiatan  pendidikan  di  madrasah  harus memiliki  perencanaan  yang  jelas  dan  realisitis,  pengorganisasian yang  efektif  dan  efisien,  pengerahan  dan  pemotivasian  seluruh personil  madrasah  untuk  selalu  dapat  meningkatkan  kualitas kinerjanya, secara berkelanjutan.
36 A. Hassan. Al- Furqan: Tafsir Qur’an , 944

## Kesimpulan
Standar  mutu  berdasar  Standar  Nasional  Pendidikan  (Quality in  fact)  merupakan  standar  minimum  yang  harus  dipenuhi  oleh satuan  pendidikan  yang  telah  ditetapkan  pemerintah  melalui Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang  Standar  Nasional  Pendidikan,  Peraturan  Pemerintah  RI Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah dan Peraturan Pemerintah RI  Nomor  66  tahun  2010  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah  RI  Nomor  17  tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan Penyelenggaraan  Pendidikan.  MBS  adalah  proses  kerja  komunitas sekolah  dengan  cara  menerapkan  kaidah-kaidah  otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan sustainabilitas untuk mencapai tujuan pendidikan  dan  pembelajaran  secara  bermutu  .  MBS  merupakan kebijakan  pemerintah  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  mutu pendidikan  di  Indonesia.  Jadi  indikator  keberhasilannya  terletak pada  peningkatan  mutu.    Berikut  landasan  melakukan  pengelo;aan yang  berbasis  peningkatan  mutu  (MBS/  MBM)  dalam  Islam,  yaitu: melakukan  pekerjaan  dengan  itqan  (tepat,  jelas  dan  terarah); mencapai  tujuan  dengan  sungguh-sungguh  (Al- An’am/6:  135); konsep manajemen (Ash Shad:27, Ash Shaff: 4, Al- An’am (6):165, Az Zukhruuf: 32, Al Mujadilah: 7).
Subakri , Standar Mutu Pengelolaan Madrasah Perspektif....

## Daftar Pustaka
Ainurrafiq,  Dawam dan  Ta‟ arifin  Ahmad. Manajemen  Madrasah Berbasis Pesantren (Jakarta: Listafarika Putra, 2008)
Danim, Sudarwan,. Visi Baru Manajemen Sekolah:Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik, (Jakarta: Bumi Aksara, cet. 2, 2007)
Evans, Ian G. Marketing For School (London: Cassel, 1995)
Hafidhuddin,  Didin  dan  Henry  Tanjung. Shariah  Principle  on Management in Practice , (Jakarta: Gema Insani Press, 2006)
Hassan, A. Al- Furqan: Tafsir Qur’an. (Jakarta: Penerbit Universitas Al Azhar Indonesia, 2010)
http://bnsp-indonesia.org diakses tanggal 26 Mei 2020.
Menteri Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2007  Tentang  Standar Pengelolaan  Pendidikan  Oleh  Satuan  Pendidikan  Dasar  Dan Menengah
Mujamil  Qomar, Manajemen  Pendidikan  Islam:  Strategi  Baru Pengelolaan  LembagaPendidikan  Islam ,  (Penerbit  Erlangga,
2007)
Muntohar,  Prim  Masrokan. Manajemen  Mutu  Sekolah:  Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013)
Nasution,  Irwan.  Manajemen  Berbasis  Sekolah  (Tradisi  Baru Perubahan  Manajemen  Pendidikan  dari  Perilaku  Birokratis Hirarkhis  menuju  Demokratis,  ( Visi  Wacana  Vol.  XVI  No.  19
Mei-Agustus 2005:44-64 )
Nukholis, Manajemen  Berbasis  Sekolah:  Teori,  Model,  dan  Aplikasi , (Jakarta: Gramedia Widiasara Indonesia, 2003)
Presiden  Republik  Indonesia, Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  19  Tahun  2005  Tentang  Standar  Nasional Pendidikan , (Pasal 1 (9)),  2
Presiden  Republik  Indonesia, Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  20  Tahun  2003  Tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional , (pasal 51 ayat 1 dan 2)
Rivai,  Veithzal  dan  Sylviana  Murni. Education  Management:  Analisi Teori dan Praktik , (Jakarta: Rajawali Press, 2009)
Rohiat. Manajemen  Sekolah: Teori  Dasar  dan  Praktik, (Bandung: Refika Aditama, Cet.2, 2008)
Sallis,  Edward. Total  Quality  Managemen  in  Education ,  (Cet.  XVI; Jogjakarta: IrciSod, 2012)
Syaifudin,  Mohamad. Manajemen  Berbasis  Sekolah ,  (Jakarta:  Ditjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional, 2007)
Tampubolon,  Daulat P. Perguruan Tinggi Bermutu: Paradigma Baru Manajemen  Pendidikan  Tinggi  Menghadapi  Tantangan  Abbad ke-2 (Cet I; Jakarta: GramediaPustaka Utama, 2001)