│ Published: June 28, 2020 https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi 110
The Reduction of Child Crime Cases According to Islamic Criminal Law in the Banda Aceh Police Department
(Upaya Menekan Tingkat Kriminalitas Anak Ditinjau Menurut Fiqih Jinayah: Studi Kasus di Polresta Banda Aceh)
Ayu Darisah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh Edi Darma Wijaya Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh Rispalman Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh ayudarisah20@gmail.com
Abstract: Children are  subjects  who  are very  vulnerable  to  negative  influences  not only from their environment but also from outside their environment. Children besides being vulnerable to crime, sometimes these children become perpetrators in criminal acts. This can be seen from so many other deviant acts committed by children such as excessive actions at school, violations such as running away from home, to criminal behavior.  The  delinquency  of  the  child  is  not  only  a  criminal  act  but  also  acts committed  by  children  who  are  considered  to  deviate  from  social,  school,  and community values. Thus, the level of child crime must be emphasized again so that the number  of  child  crimes  decreases.  The  problems  posed  are  how  the  crime  rate  of children  at  the  Banda  Aceh  Police  PPA  Unit  is,  how  the  Banda  Aceh  Police  PPA's efforts are in suppressing child crime, and how the fiqh jinayah review of the Banda Aceh Police PPA's efforts to suppress child crime. To achieve the objectives of this study, the researcher used the descriptive analysis method. Meanwhile, data collection techniques were obtained through field research, while secondary data was obtained through library research. The results showed that the crime rate of children increased and decreased every year. Efforts were made by the PPA unit of the Banda Aceh Police in minimizing child crime by conducting legal counseling in each school. In a review of Islamic law on efforts to combat child crime, several things have in common with positive  law,  first  in  terms  of  giving  sanctions  to  children  in  conflict  with  the  law, secondly, the application of criminal acts for children in conflict with the law.
Keywords: Child Crime Cases, Islamic Criminal Law, PPPA, Jinayat Law
Abstrak: Anak-anak merupakan subjek yang sangat rentan akan pengaruh-pengaruh negatif yang bukan hanya dari lingkungannya namun juga dari luar lingkungannya. Anak selain rentan terhadap kriminal, terkadang anak tersebut menjadi pelaku dalam tindak  kriminal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  begitu  banyak  tindakan  menyimpang lainnya  yang  dilakukan  oleh  anak  seperti  tindakan-tindakan  berlebihan  disekolah, pelanggaran-pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah, sampai prilaku-prilaku kriminal.  Kenakalan  anak  tersebut  tidak  hanya  tindakan  kriminal  saja,  melainkan tindakan yang dilakukan oleh anak yang di anggap melenceng dari nilai-nilai sosial, sekolah  dan  masyarakat.  Dengan  begitu  tingkat  kriminalitas  anak  harus  lebih ditekankan  lagi  agar  kriminalitas  anak  tersebut  semakin  menurun  jumlahnya. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana tingkat kriminalitas anak pada Unit PPA  Polresta  Banda  Aceh,  bagaimana  upaya  PPA  Polresta  Banda  Aceh  dalam menekan kriminalitas anak, serta bagaimana tinjauan fiqih jinayah terhadap upaya PPA Polresta Banda Aceh dalam menekan kriminalitas anak. Untuk mencapai tujuan penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode  deskriptif  analisis.  Sedangkan  teknik pengumpulan data diperoleh melalui penelitian lapangan, sedangkan data  sekunder melalui  penelitian  kepustakaan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  tingkat kriminalitas anak mengalami kenaikan dan penurunan pada setiap tahunnya. Upaya yang dilakukan oleh unit PPA Polresta Banda Aceh dalam meminimalisir kriminalitas anak dengan cara melakukan penyuluhan hukum pada tiap sekolah-sekolah. Tinjauan hukum Islam terhadap upaya penanggulangan kriminalitas anak, ada beberapa hal yang memiliki kesamaan dengan hukum positif, pertama dalam hal pemberian sanksi terhadap  anak yang  berhadapan  dengan  hukum,  yang kedua,  penerapan  perbuatan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum . Kata Kunci: Kriminalitas, Anak, Unit PPA, Fiqih Jinayah

## A. Pendahuluan
Anak-anak  merupakan  subjek  yang  sangat  rentan  akan  pengaruh-pengaruh negatif yang bukan hanya dari ruang lingkup lingkungannya saja, melainkan dari luar lingkup  lingkungannya.  Anak  selain  rentan  terhadap  kriminal.  Hal  ini  dapat  dilihat begitu banyak tindak kriminalitas yang dilakukan seperti tindakan-tindakan berlebihan disekolah,  pelanggaran-pelanggaran  seperti  melarikan  diri  dari  rumah,  sampai perilaku-perilaku  kriminal.  Kenakalan  anak  tersebut  tidak  hanya  tindakan  kriminal saja,  melainkan  tindakan  yang  dilakukan  oleh  anak  yang  dianggap  melenceng  dari nilai-nilai sosial, sekolah dan masyarakat. Maka sudah menjadi kewajiban bagi semua elemen  masyarakat  untuk menjaga  perkembangan  fisik  dan  psikisnya.  Namun  pada
kenyataannya  masalah  perilaku  anak  semakin  menjamur  di  masyarakat.  Kenakalan anak  setiap  tahunnya  kerap  terjadi,  apabila  dicermati  perkembangan  tindak  pidana yang dilakukan anak selama ini baik dari segi kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindak pidana pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya pada orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku  tindak  kekerasan  yang  dilakukan  anak  seolah-olah  tidak  berbanding  lurus dengan usia pelakunya. 1
Anak selain rentan terhadap tindak kriminal,  mereka juga terkadang menjadi pelaku  dalam  tindak  kriminalitas  tersebut.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  begitu  banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, dimulai dari tindak pidana pencurian hingga tindak pidana pembunuhan. Menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak Nakal  adalah  Anak  yang  melakukan  tindak  pidana,  atau  Anak  yang  melakukan perbuatan  yang  dinyatakan  dilarang  bagi  anak,  baik  menurut  peraturan  perundang- undangan  maupun  menurut  peraturan  hukum  lain  yang  hidup  dan  berlaku  dalam masyarakat  yang  bersangkutan.  Berdasarkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, pasal 1 butir 2 dan butir 3 yang berbunyi: “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan  hukum,  anak  yang  menjadi  korban  tindak  pidana  anak  yang  menjadi  saksi tindak  pidana.  Anak  yang  berkonflik  dengan  hukum  yang  selanjutnya  disebut  anak adalah  anak  yang  telah  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  tetapi  belum  berumur  18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian berdasarkan amandemen undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dalam
1 Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 103.
pasal  1  butir  15a  menyebutkan  bahwa,  kekerasan  adalah  setiap  perbuatan  terhadap anak yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,  dan/atau  penelantaran,  termasuk  ancaman  untuk  melakukan  perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

## B. Landasan Teori

## 1. Anak
Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia anak adalah manusia yang masih kecil. 2
Anak  adalah  seorang  laki-laki  dan  perempuan  yang  belum  dewasa  dan  belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah. 3 Ditinjau menurut aspek yuridis pengertian “anak” dalam hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa ( minderjarig/perso underage), orang di bawah umur/keadaan di bawah umur  ( minderjarigheid/inferiority) atau  juga  disebut  sebagai  anak  yang  di  bawah pegawasan wali ( minderjarige ondervoordij). Yang bertitik tolak pada aspek tersebut di atas dalam hukum positif Indonesia (ius constitutum/ius operatum). Tidak pengatur adanya upaya penyatuan (unifikasi) hukum yang berlaku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak. 4
Dalam  hal  berapa  usia  anak  dapat  digolongkan  sebagai  seorang  anak  dalam undang-undang  Indonesia  tidak  sama.  Berikut  ini  beberapa  penjelasan  dari  undang- undang yang berlaku di Indonesia:
a. Undang-Undang Peradilan Anak
2 Sudarsono, Kamus Hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005), 32.
3 Adon Nasrullah Jamaludin, Dasar-Dasar Patologi Sosial (Bandung: Pustaka Setia, 2016), 195.
4 Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktik Dan Permasalahannya (Bandung: Mandar Maju, 2005), 3.
Dalam  pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang Pengadilan  Anak  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur  18  (delapan  belas)  tahun  dan  belum  pernah  kawin.  Dalam  pasal  1  angka  1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Disebutkan pada pasal 1 ayat (1) “Anak adalah seseorang yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  berada  dalam  kandungan. 5 Apabila  dilihat  pada peraturan perundang-undangan ini, maka seseorang yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun adalah tergolong anak serta berhak diberi perlindungan atas hak- hak yang mesti didapatkannya.
b. Anak menurut KUHP
Dalam Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berusia 16 (enam belas) tahun. Apabila anak tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya  atau  pemeliharanya  dengan  tidak  dikenakan  suatu  hukuman,  atau memerintahkannya  supaya  diserahkan  kepada  pemerintah  dengan  tidak  dikenakan suatu  hukuman.  Adapun  Pasal  35,  46  dan  47  KUHP  ini  telah  dihapuskan  dengan lahirnya  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pengadilan  Anak  yang diperbarui  pada  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  sistem  Peradilan Pidana Anak.
c. Anak menurut Hukum Perdata
5 Pemerintah Republik Indonesia, “Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (n.d.).
Dalam pasal 330 KHUPerdata menyatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.  Aturan  ini  tercantum  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang kesejahteraan anak.
d. Hukum Adat
Dalam  hukum  adat  Indonesia,  batasan  umur  untuk  anak  bersifat  pluralitas.
Dalam  artian  kriteria  untuk  menyebut  bahwa  seseorang  tidak  lagi  disebut  anak  dan telah dewasa beraneka ragam istilahnya. 6
e. Anak menurut Hukum Islam
Menurut pendapat para ulama, untuk menentukan seseorang masih anak-anak atau  sudah  dewasa  bukan  dari  usia  anak.  Hukum  Islam  menentukan  definisi  anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang, apakah seseorang itu telah dewasa atau pun belum memiliki tanda-tanda yang dimiliki oleh orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam  hukum  Islam. Usia baligh 7 dapat  ditentukan  berdasarkan  hukum  kezaliman.
Kebiasaan yang terjadi adalah setelah terjadinya ihtilam dan hal itu sering terjadi pada usia 15 (lima belas) tahun. Dengan demikian usia 15 (lima belas) tahun itulah yang menjadi landasan pembebasan hukum. Sedangkan dalam literatur yang lain disebutkan juga  anak  dengan  istilah mumayiz yaitu  anak  yang  mengerti  maksud  dari  kata-kata yang diucapkannya. Biasanya usia anak itu genap 7 (tujuh) tahun sehingga bila kurang dari 7 (tujuh) tahun maka belum dikatakan mumayiz. Hukum terhadap anak mumayiz itu  berlaku  sampai  anak  itu  dewasa,  dewasa  ini  maksudnya  cukup  umur  untuk
6 Mulyadi, Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktik Dan Permasalahannya , 6.
7 Abdul Qadir, Al-Tasyri’ Al-Jina’l Al-Islamy Muqarranan Bil Qanun Al-Wad’iy , Jilid II (Bogor: PT Kharisma Ilmu, n.d.), 285.
berketurunan  dan  muncul  tanda  laki-laki  dan  perempuan  yang  biasanya  mencapai umur 12 (dua belas) tahun pada laki-laki dan 9 (Sembilan) tahun pada perempuan.

## 2. Kriminalitas
Kriminalitas atau kejahatan bisa dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat, baik  masyarakat  rendah  maupun  masyarakat  yang  status  sosialnya  tinggi.  Dan  juga bisa dilakukan oleh individu, kelompok dan lembaga agar mendapatkan keuntungan. Kriminalitas  juga  bisa  dilakukan  oleh  pria  maupun  wanita,  dapat  berlangsung  pada usia anak dewasa atau pun usia lanjut. 8
Menurut  kamus  besar  Bahasa  Indonesia,  kriminalitas  adalah  kejahatan  atau sebuah  perbuatan  yang  melanggar  hukum  pidana. 9 Kriminalitas  atau criminalisateit adalah hal atau keadaan yang bersangkutan dengan kejahatan atau delik. 10 Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum bahwa  kejahatan  adalah  semua  bentuk  perbuatan  yang  memenuhi  perumusan ketentuan-ketentuan  KUHP.  Menurut  Emile  Durkheim,  seperti  kutipan  oleh  Kartini Kartono,  kejahatan  adalah  suatu  gejala  normal  di  dalam  setiap  masyarakat  yang bercirikan  heterogenitas  dan  perkembangan  sosial,  oleh  sebab  itu  tidak  mungkin dimusnahkan. Sedangkan kejahatan secara yuridis formal yaitu kejahatan yang bentuk tingkah  lakunya  bertentangan  dengan  moral  kemanusiaan,  merugikan  masyarakat, sifatnya sosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Secara sosiologis kejahatan  adalah  semua  bentuk  ucapan,  perbuatan,  dan  tingkah  laku  yang  secara ekonomis,  politis  dan  sosial-psikologis  sangat  merugikan  masyarakat,  melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah
8 Wiryo Setiana, Patologi Sosial (Bandung: CV Mimbar Pustaka, 2015), 69.
9 Sudarsono, Kamus Hukum , 232.
10 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 90.
tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana). 11
Menurut  Kansil,  seperti  yang  dikutip  Al  Yasa  kejahatan  adalah  perbuatan pidana dalam katagori berat. Secara umum terbagi menjadi dua: pertama, kejahatan terhadap  peraturan  Negara  seperti  pemberontakan,  tidak  membayar  pajak,  dan melawan  pegawai  Negara  yang  sedang  menjalankan  tugasnya;  kedua,  kejahatan terhadap  kepentingan  hukum  manusia  yang  mencakup  jiwa  (membunuh),  tubuh (penganiayaan),  kemerdekaan  (penculikan),  kehormatan  (penghinaan),  dan  milik (pencurian  atau  perampokan).  Dalam  KUHP  seluruh  kejahatan  diancam  dengan pidana yang berat seperti pidana mati atau pidana penjara. 12

## 3. Kenakalan Anak
Pasal  45  KUHP  mendefinisikan  anak  yang  belum  dewasa  adalah  anak  yang belum berumur 16 tahun. Oleh karena itu bila anak tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya  atau  pemeliharaan  dengan  tidak  dikenakan  suatu  hukuman,  atau memerintahkannya  supaya  diserahkan  kepada  pemerintah  dengan  tidak  dikenakan suatu hukuman.
UU  SPPA  mendefinisikan  anak  di  bawah  umur  sebagai  anak  yang  telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga katagori:
a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana
b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak korban)
11 Kartini Kartono, Patologi Sosial (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 155.
12 Al Yasa Abubakar and Marah Halim, Hukum Pidana Islam Di Aceh (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), 144.
c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi).
Tidak  pidana  anak  adalah  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  anak-anak.
Tindak  pidana  anak  dapat  dihubungkan  dengan  istilah juvenile  delinquency yang dalam bahasa Indonesia banyak sekali istilah, yaitu kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan  pemuda,  taruna  tersesat,  ataupun jalin  quersi anak.  Secara  etimologi juvenile berarti  anak  sedangkan delinquency berarti  kejahatan.  Dengan  demikian juvenile  delinquency adalah  kejahatan  anak,  sedangkan  bila  menyangkut  subjek pelakunya, maka juvenile delinquency adalah penjahat anak atau anak jahat. 13
Juvenile Deliquency adalah perilaku jahat atau kejahatan atau kenakalan anak- anak muda, yang merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan anak atau Juvenile Deliquency , juvenile berasal dari bahasa latin juvenilis yang berarti muda, sedangkan delinquency berasal dari kata delinquere yaitu jahat, pelanggaran, nakal. Jadi yang dimaksud dengan juvenile delinquency adalah anak-anak muda yang melakukan  kejahatan,  dimotifir  untuk  mendapatkan  perhatian,  status  sosial  dan penghargaan dari lingkungannya. 14
Menurut  Fuad  Hassan  yang  dimaksud  dengan juvenile  deliquency adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh orang dewasa  maka  dikualifikasi  sebagai  kejahatan.  Menurut  Muad  A.  Merril Juvenile Deliquency adalah seorang anak digolongkan anak delinquency apabila tampak adanya kecenderungan-kecenderungan  anti  sosial  yang  demikian  memuncak  sehingga  yang
13 Harrys Pratama, Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018), 128, 129.
14 Kartini Kartono, Patologi Sosial 3 Gangguan-Gangguan Kejahatan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 194.
wajib  terpaksa  atau  hendaknya  mengambil  tindakan  terhadapnya,  dalam  arti menahannya atau mengasingkannya.
Sedangkan  dalam  pasal  1  butir  2  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  1997 tentang  Pengadilan  Anak,  bahwa  yang  dimaksud  dengan  Anak  Nakal  adalah,  Anak yang melakukan tindak pidana, atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang  bagi  anak,  baik  menurut  peraturan  perundang-undangan  maupun  menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

## 4. Penjatuhan Sanksi Pidana Anak dalam KUHP
Menurut Pasal 69 ayat (2) UU SPPA, seorang pelaku tindak pidana anak dapat dijatuhkan dua jenis sanksi, yaitu tindakan bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun dan pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 (lima belas) tahun ke atas.
a. Pasal  82  UU  SPPA  sanksi  tindakan  yang  dapat  dikenakan  kepada  anak meliputi:
1. Pengembalian kepada orang tua/wali,
2. Penyerahan kepada seseorang
3. Perawatan di rumah sakit jiwa
4. Perawatan di LPKS
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
6. Pencabutan surat izin mengemudi
7. Perbaikan akibat tindak pidana
b. Sanksi pidana pasal 71 UU SPPA Sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana anak terbagi atas tindak pidana pokok dan pidana tambahan:
1. Pidana pokok terdiri atas:
a. Pidana peringatan
b. Pidana  dengan  syarat,  yang  terdiri  atas  pembinaan  di  luar  lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan
c. Pelatihan kerja
d. Pembinaan dalam lembaga
e. Penjara
2. Pidana tambahan terdiri atas:
a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
b. Pemenuhan kewajiban adat.
Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Masing-masing harus dilihat kembali ketentuannya. Misalnya jika anak tersebut dijerat dengan  Pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain  mati,  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama  5  (lima  tahun)  atau  pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun. Maka pidana anak yang melakukan pembunuhan karena  kealpaan  dan  dijerat  dengan  Pasal  359  KUHP  adalah  paling  lama  2,5  (dua setengah) tahun.
Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk 15 :
1. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali; atau
2. Mengikutsertakannya  dalam  program  pendidikan,  pembinaan,  dan pembimbingan  di  instansi  pemerintah  atau  LPKS  di  instansi  yang menangani  bidang  kesejahteraan  sosial,  baik  di  tingkat  pusat  maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.
Mengenai ancaman pidana minimum, minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. 16
Selain itu, dalam pasal 21 UU SPPA juga mengatur dalam hal anak yang belum berumur  12  tahun  melakukan  atau  diduga  melakukan  tindak  pidana,  penyidik, pembimbing masyarakat dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:
1. Menyerahkan kembali kepada orang tua/wali
2. Mengikut  sertakan  dalam  program  pendidikan,  pembinaan,  dan pembimbingan  di  instansi  pemerintah  atau  LPKS  di  instansi  yang
15 Pemerintah Republik Indonesia, Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , 2012.
16 Pemerintah Republik Indonesia, “Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (2012).
menangani  bidang  kesejahteraan  sosial,  baik  ditingkat  pusat  maupun daerah, paling lama 6 bulan. 17
Dalam pasal 3 UU SPPA setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:
a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
b. dipisahkan dari orang dewasa
c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
d. melakukan kegiatan rekreasional
e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
f. tidak dijatuhi pidana mati dan pidana seumur hidup
g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
h. memperoleh  keadilan  di  muka  pengadilan  anak  yang  objektif,  tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umu
i. tidak dipublikasikan indentitasnya
j. memperoleh pendampingan orang tua / wali dan orang yang dipercaya oleh anak
k. memperoleh advokasi sosial
l. memperoleh kehidupan pribadi
m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
n. memperoleh pendidikan
o. memperoleh pelayanan kesehatan dan memperoleh  hak  lain  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan
Pasal 4 UU SPPA dinyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak atas:
a. remisi atau pengurangan masa pidana
b. asimilasi
c. cuti mengunjungi keluarga
d. pembebasan bersyarat
e. cuti menjelang bebas
f. cuti bersyarat
g. hak-hak lain sesuai dengan peraturan perudang-undangan.
Pasal 32 ayat (2) UU SPPA menyatakan penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan  dengan  syarat  anak  telah  berumur  14  (empat  belas)  tahun,  atau  diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
17 Pratama, Teori Dan Praktek Perlindungan Anak Dalam Hukum Pidana , 32, 33.
Jika masa penahanan sebagaimana yang disebutkan diatas telah berakhir, anak wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
Dalam Pasal 23 UU SPPA memperbolehkan anak yang terlibat dalam tindak pidana  untuk  mendapatkan  bantuan  hukum  tanpa  mempermasalahkan  jenis  tindak pidana  yang  telah  ia  lakukan.  Anak  berhak  mendapatkan  bantuan  hukum  di  setiap pemeriksaan, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun tahap pemeriksaan dalam pengadilan. Anak saksi/ anak korban wajib didampingi oleh orang tua/ wali, orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial dalam setiap tahapan pemeriksaan. Akan tetapi jika orang tua dari anak tersebut adalah pelaku tindak pidana, maka orang tua/ walinya tidak wajib didampingi.

## 5. Hukuman terhadap Anak dalam Fiqih Jinayah
Menurut Abu Zahrah hukuman merupakan suatu siksaan bagi pelaku kejahatan sebagai  balasan  dan  hukuman  itu  merupakan  suatu  ketetapan  syara’  dalam menghilangkan  keburukan  dan  menghilangkan  keburukan  itu  merupakan kemaslahatan.  Dalam  hal  ini  hukuman  itu  sendiri  bersifat prevensi (pencegahan) khusus  bagi  pelaku jarimah 18 .  Dari  beberapa  pengertian  di  atas  maka  dapat disimpulkan  bahwa  hukuman  adalah  balasan  atas  kejahatan  pelaku  atau  perbuatan pelaku jarimah yang  menyebabkan  orang  lain  menjadi  korban  atas  perbuatan  yang dilakukannya dan hukuman ditetapkan dengan bertujuan untuk kemaslahatan bersama.
Dari ketentuan diatas dasar penjatuhan hukuman terdapat dalam Alquran surat Shad ayat (26), artinya:
“Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi,  Maka  berilah  keputusan  (perkara)  di  antara  manusia  dengan  adil  dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari
18 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.
jalan  Allah.  Sesungguhnya  orang-orang  yang  sesat  darin  jalan  Allah  akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”
Tujuan  utama  dari  penetapan  dan  penerapan  hukuman  bagi  pelaku  dalam syariat  Islam  adalah pertama, pencegahan  serta  balasan  ( ar-rad’u  wa  al-zairu )  dan kedua, perbaikan dan pengajaran ( al-islah wa at-tahzib ). Dengan dua tujuan tersebut diharapkan pelaku jarimah tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya, dan juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. 19
1. Perbuatan anak-anak yang dianggap sebagai satu pelanggaran
Jarimah (tindak  pidana)  dalam  Islam,  jika  dilihat  dari  segi  berat  ringannya hukuman ada tiga jenis, yaitu hudud, qisas diyat dan ta’zir.
a. Jarimah Hudud
Yaitu  perbuatan  melanggar  hukum  yang  jenis  ancaman  dan  hukumannya ditentukan  oleh  nas,  yaitu  hukuman had (hak  Allah).  Hukuman  had  yang dimaksud  tidak  mempunyai  batas  terendah  dan  tertinggi  dan  tidak  bisa dihapuskan  oleh  perorangan  (si  korban  atau  walinya)  atau  masyarakat  yang mewakili (ulil amri). Para ulama sepakat bahwa yang termasuk kategori dalam jarimah  hudud  ada  tujuh,  yaitu:  zina, qazf (menuduh  zina),  pencurian, perampokan  atau  penyamun  ( Hirabah), pemberontakan  ( al-bagyu), minum- minuman keras dan riddah (murtad).
b. Jarimah Qisas Diyat
Yaitu jarimah yang perbuatannya diancam dengan hukum qisas dan diyat. Yang termasuk dalam kategori jarimah qisas diyat :
1. Pembunuhan sengaja ( al-qatl al-amd)
2. Pembunuhan semi sengaja ( al-qatl sibb al-amd)
3. Pembunuhan keliru ( al-qatl khata”)
4. Penganiayaan sengaja (al-jarh al-amd)
5. Penganiayaan salah ( al-jarh khata’)
19 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 62.

## c. Jarimah Ta’zir
Yaitu  memberikan  pelajaran,  artinya  suatu  jarimah  yang  diancam  dengan hukuman ta’zir yaitu hukuman yang selain had dan qisas diyat. Yang termasuk dalam  kategori  jarimah  ta’zir  seperti  sumpah  palsu,  saksi  palsu,  mengicu timbangan, mengingkari janji, menghianati amanat, dan menghina agama. 20
Dalam  melaksanakan  hukuman  di  jabarkan  menjadi  beberapa  tujuan  yaitu sebagai berikut:
1. untuk  memelihara  masyarakat.  Dalam  hal  ini  pentingnya  hukuman  bagi pelaku  jarimah  adalah  sebagai  upaya  penyelamatan  masyarakat  dari perbuatannya. Pada hakikatnya pelaku jarimah tersebut adalah bagian dari masyarakat,  akan  tetapi  demi  kebaikan  masyarakat  banyak,  maka kepentingan perseorangan tersebut dapat dikorbankan.
2. Dalam  ketentuan  (kaidah),  kepentingan  yang  lebih  banyak  harus didahulukan dari pada kepentingan perseorangan:
ِةَص اَخْلا ِةَحَلْصَمْلا ىَلَع ُمَّدَقُم ُةَّم اَعْلا ُةَحَلْصَمْلَا
Artinya: “kemaslahatan umum didahulukan dari kemaslahatan khusus.”
3. Sebagai upaya pencegahan atau prevensi khusus bagi pelaku. Jika seseorang melakukan tindak pidana maka orang tersebut akan menerima akibat atas tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Dengan  diberikan  akibat  atas perbuatannya diharapkan agar pelaku tersebut menjadi jera sehingga tidak melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari. Dan diharapkan masyarakat lain tidak melakukan perbuatan yang sama.
4. Sebagai upaya pendidikan dan pengajaran. Hukuman yang diberikan pelaku sebagai upaya untuk mendidik pelaku agar menjadi orang yang lebih baik dan  diajarkan  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  telah  mengganggu  hak orang lain.
20 Nina Chaerina, “Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Tentang Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak,” Jurnal: Hukum Perdata Islam 17, no. 1 (2018): 183, 184.
5. Hukuman  sebagai  balasan  atas  perbuatan.  Pelaku  jarimah  akan  mendapat balasan atas perbuatan yang dilakukannya.
Dari  pelaksanaan  tujuan  hukuman  tersebut  bertujuan  untuk  menyadarkan semua  anggota  masyarakat  untuk  berbuat  baik  dan  menjauhi  perbuatan  buruk, mengetahui  kewajiban  dirinya  dan  menghargai  hak  orang  sehingga  apa  yang dilakukannya  dikemudian  hari  berdasarkan  kesadaran  diri  bukan  karena  takut  akan hukum.

## C. Pembahasan
1. Data Tindak Pidana Anak Pada Polresta Banda Aceh
2. Table jumlah data tindak pidana tahun 2016-2018 No Tahun Jumlah 1 2016 15 kasus 2 2017 11 kasus 3 2018 7 kasus 4 2019 10 kasus
jumlah  34 kasus
Kriminalitas merupakan semua bentuk perbuatan, tingkah laku maupun ucapan yang secara ekonomis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma  susila,  dan  menyerang  keselamatan  warga  masyarakat.  kriminalitas yang dilakukan oleh anak merupakan masalah sosial yang sangat mengkhawatirkan. Data yang penulis dapatkan dari Polresta Banda Aceh dari tahun 2016-2018 terdapat 34 kasus tindak kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Pada tahun 2016 kriminalitas anak  mencapai  15  kasus,  seperti  kasus  pencurian  ada  10  kasus,  dan  pencabulan  5 kasus. Dalam tahun 2016 ini kisaran umur anak yang melakukan kriminalitas adalah 10 sampai 16 tahun. Tahun 2017 kasus kriminalitas anak mencapai 11 kasus, seperti kasus  pencabulan  mencapai  3  kasus,  dan  pencurian  ada  8  kasus.  Dan  di  tahun  ini
kisaran  umur  anak  yang  melakukan  kriminalitas  dari  umur  10  sampai  16  tahun.  Di tahun 2018 kasus kriminalitas anak ada 7 kasus, diantaranya setubuh anak ada 1 kasus, pencurian 4 kasus, dan pencabulan 2 kasus. Dalam tahun ini kisaran umur anak yang melakukan kriminalitas 11 sampai 15 tahun. Dan pada tahun 2019 kasus kriminalitas anak  mencapai  10  kasus,  seperti  kasus  pencurian  berjumlah  4  kasus,  pencabulan berjumlah  3  kasus,  setubuh  anak  berjumlah  1  kasus,  dan  aniaya  anak  berjumlah  2 kasus.  Di  tahun  ini  kisaran  umur  anak  yang  melakukan  kriminalitas  11  sampai  16 tahun. 21
Dalam  hal  anak  melakukan  suatu  kriminalitas,  jika  umur  anak  tersebut  di bawah 12 tahun maka anak itu tidak ditetapkan sebagai tersangka dan tidak dibuatkan surat penyidikan. Anak yang berumur di bawah 12 tahun ini akan dilakukannya diversi atau musyawarah apakah anak itu dititipkan ke pesantren, dibina di dinas sosial atau dipulangkan kepada orang tuanya.
Anak yang melakukan kriminalitas berumur di atas 12 tahun dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun, maka anak tersebut wajib dilakukan diversi oleh penyidik. Apabila anak yang melakukan kriminalitas berumur di atas 12 tahun dengan ancaman pidana di atas 7 tahun, maka anak tersebut tidak diupayakan diversi, akan tetapi anak itu akan ditahan dengan ketentuan yang harus diperhatikan. 22

## 3. Faktor Anak Melakukan Kriminalitas
1. Faktor Ekonomi
Ekonomi  merupakan  salah  satu  hal  yang  paling  penting  dalam  kehidupan manusia dan juga menjadi salah satu faktor anak melakukan kejahatan. Latar belakang
22 Sumber: Bripka Jamil Kanit PPA Polresta Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 5 Februari 2020.
ekonomi  keluarga  yang  tidak  mampu  dalam  memenuhi  segala  kebutuhan  anak menyebabkan anak tersebut mencari kebutuhannya di luar lingkungannya.

## 2. Faktor Lingkungan
Faktor lingkungan dipengaruhi oleh pergaulan si anak, dan pergaulan  diikuti dengan peniruan dalam suatu lingkungan. Pergaulan dalam suatu lingkungan menjadi hal  yang  penting  dalam  membentuk  karakter  anak  dan  pertumbuhan  mental  anak. Pergaulan  tersebut  dipengaruhi  oleh  lingkungan  dimana  anak  tersebut  berada.  Jika anak berada di suatu lingkungan yang baik maka baik pula tingkah laku dan perbuatan anak  tersebut  dan  sebaliknya,  jika  anak  bergaul  dalam  lingkungan  yang  tidak  baik maka  tingkah  lakunya  mengikuti  pola  yang  ada  dalam  lingkungan  yang  tidak  baik pula.  Kesalahan  dalam  pergaulan  menyebabkan  si  anak  semakin  dekat  dengan kejahatan.  Misalnya  disekolah  anak  bergaul  dengan  orang  yang  lebih  dewasa  yang akan mempengaruhi anak melakukan hal-hal yang buruk seperti; merokok, bertengkar, mencuri  dan  lain  sebagainya.  Masyarakat  yang  acuh  juga  menjadi  salah  satu  faktor kenapa  anak  itu  melakukan  suatu  kriminalitas,  misalnya  seorang  anak  melakukan balap  liar  atau  merokok  namun  masyarakat  setempat  tidak  memedulikan  atau  tidak menegur anak tersebut melakukannya, maka hal itu akan menjadi suatu perbuatan yang menurut anak boleh untuk dilakukan. 23

## 3. Faktor Perkembangan Teknologi
Semakin pesat perkembangan teknologi maka semakin pesat pula pengaruhnya terhadap perkembangan si anak. Seperti dalam teknologi internet menyebabkan si anak malas  akan  pendidikannya  dan  kecanduan  terhadap  teknologi  internet.  Seperti kecanduan game online yang menyebabkan si anak lupa waktu, uang jajan dari orang
23 Sumber diperoleh dari Bripka Jamil kanit PPA Polresta Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 5 Februari 2020.
tua  tidak  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan  anak  tersebut.  Sehingga  anak  mencari uang tambahan di lingkungan luar salah satunya dengan melakukan pencurian.

## 4. Faktor Keluarga
Dalam  hal  keluarga  sebenarnya  dapat  mencegah  anak  melakukan  tindak kriminalitas baik itu dari faktor ekonomi maupun faktor lingkungan pergaulan si anak. Keluarga  menjadi  faktor  utama  dalam  penentu  perkembangan  karakter  maupun pertumbuhan  mentalnya  sejak  bayi  hingga  anak  beranjak  remaja.  Peran  orang  tua menjadi  sangat  penting  dalam  perkembangan  anak,  orang  tua  sering  lalai  dalam memperhatikan  anaknya  demi  tuntutan  kebutuhan  sehari-hari.  Faktor  ekonomi keluargalah  yang  mempengaruhi  orang  tua  kurang  dalam  mengawasi  dan memperhatikan  perilaku  anaknya,  sehingga  pergaulan  anak  tersebut  menjadi  tidak terkontrol baik itu dilingkungan sekitar maupun dilingkungan sekolahnya.
Faktor keluarga tidak harmonis juga menjadi penyebab kenakalan anak, faktor keluarga  tidak  harmonis  ini  sebenarnya  juga  menjadi  pemicu  anak  melakukan kenakalan  bahkan  kriminalitas.  Yang  dimaksud  dengan  keluarga  tidak  harmonis adalah ketika di dalam sebuah keluarga sering terjadi perdebatan, pertengkaran hingga kekerasan dalam rumah tangga. Lingkungan seperti inilah yang akhirnya memaksa si anak untuk mencari pelampiasan di luar, salah satunya dengan melakukan kenakalan- kenakalan di luar dengan berujung melakukan kriminalitas. 24

## 4. Upaya Menekan kriminalitas Anak Pada Unit PPA Polresta Banda Aceh
Semakin hari semakin banyak pula kriminalitas yang terjadi, baik di kota-kota besar  maupun  di  kota-kota  kecil.  Banyaknya  kriminalitas  anak  yang  terjadi  dapat dilihat melalui data yang telah peneliti dapatkan dari Unit PPA Polresta Banda Aceh
24 Sumber diperoleh dari Bripka Jamil Kanit PPA Polresta Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 5 Februari 2020.
seperti  kasus  pencurian,  pencabulan,  setubuh  anak,  dan  aniaya  anak.  Kriminalitas merupakan  suatu  tindakan  yang  berkaitan  dengan  pelanggaran  terhadap  hukum. Maraknya kriminalitas saat ini menunjukkan bahwa banyak faktor kriminalitas yang dilakukan terlebih pelakunya adalah anak atau remaja. Di bawah ini terdapat upaya yang  dilakukan  oleh  unit  PPA  Polresta  Banda  Aceh  dalam  menekan  kriminalitas anak: 25

## 1. Penyuluhan Hukum
Penyuluhan hukum ini dilakukan oleh anggota dari unit PPA Polresta Banda Aceh.
Penyuluhan  ini  dilakukan  agar  seorang  anak  itu  tidak  melakukan  suatu  tindakan kriminalitas  atau  tidak  melakukan  hal-hal  yang  bertentangan  dengan  hukum. Penyuluhan hukum diberikan di sekolah-sekolah. Penyuluhan hukum ini diberikan selama 1 (satu) bulan sekali. Penyuluhan ini berupa:
a. Pemahaman tentang bahaya merokok,
b. Pemahaman  tentang  akibat  yang  terjadi  jika  melakukan  hal-hal  yang  akan membahayakan diri seperti balap liar,
c. Pemahaman tentang bagaimana bahaya internet jika salah penggunaannya.

## D. Kesimpulan
1. Hasil  analisa  menunjukkan  bahwa  tingkat  kriminalitas  anak  pada  unit  PPA Polresta Banda Aceh tahun 2016-2017 mengalami penurunan, pada tahun 2016 terdapat  11  kasus,  seperti  kasus  pencurian  10  kasus  dan  pencabulan  terjadi  5 kasus. Sedangkan pada tahun 2017 terdapat 11 kasus, seperti kasus pencabulan terjadi 3 kasus dan pencurian terjadi 8 kasus. Kemudian pada tahun 2018-2019 terjadi kenaikan sebanyak 3 kasus. Pada tahun 2018 terdapat 7 kasus, seperti kasus
25 Sumber diperoleh dari bripka Jamil Kanit PPA Polresta Banda Aceh, diperoleh pada tanggal 5 Februari 2020.
setubuh anak ada 1 kasus, pencurian 4 kasus dan pencabulan terjadi 2 kasus. Dan pada tahun 2019 telah terjadi kriminalitas anak sebanyak 10 kasus, seperti kasus pencurian terjadi 4 kasus, pencabulan 3 kasus, setubuh anak 1 kasus dan aniaya anak berjumlah 2 kasus.
2. Untuk  meminimalisir  angka  kriminalitas  yang  dilakukan  oleh  anak,  unit  PPA
Polresta  Banda  Aceh  melakukan  penyuluhan  hukum  disekolah-sekolah. Penyuluhan ini berupa pemahaman tentang bahaya merokok, tentang bahaya yang terjadi  jika  melakukan  hal-hal  yang  membahayakan  seperti  balapan  liar,  dan penyalahgunaan  internet.  Penyuluhan  ini  dimaksukkan  agar  anak-anak  tidak melakukan tindak kriminalitas.
3. Dalam hukum Islam ada beberapa hal yang mempunyai kesamaan antara hukum positif  dan  hukum  Islam. Pertama, dalam  hal  pemberian  sanksi  terhadap  anak yang  berhadapan  dengan  hukum.  Yaitu  pemberian  sanksi  seperti  pengembalian kepada orang tua atau wali, penempatan anak dilembaga khusus seperti LPKA. Kedua, penetapan perbuatan pidana bagi anak, dalam hukum positif mengaju pada asas legalitas, sedangkan dalam hukum Islam mengaju pada Alquran, hadis, ijma’ dan ijtihad hakim.

## Daftar Kepustakaan
Abubakar, Al Yasa, and Marah Halim. Hukum Pidana Islam Di Aceh . Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.Arif, Barda Nawawi, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana , Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.
Abdulsyani, Sosiologi Kriminalitas, Bandung : Remadja Karya CV, 1987.
Atmasasmita,  Romli,  Yesmil  Anwar,  dkk. Peradilan  Anak  di  Indonesia .  Bandung : Mandar Maju, 1997
Burlian, Paisol, Patologi Sosial , Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016
Chaerina, Nina. “Pandangan Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Tentang Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak.” Jurnal: Hukum Perdata Islam 17, no. 1 (2018).
Hakim, Rahmat. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) . Bandung: Pustaka Setia, 2010.
Hamzah, Andi. Terminologi Hukum Pidana . Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Indonesia, Pemerintah Republik. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (n.d.).
———. Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012  Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , 2012.
———. Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (2012).
______. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. (1997)
Jamaludin,  Adon  Nasrullah. Dasar-Dasar  Patologi  Sosial .  Bandung:  Pustaka  Setia,
2016.
Kartono, Kartini. Patologi Sosial . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
———. Patologi Sosial 3 Gangguan-Gangguan Kejahatan . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
Linton, Ralph, Sosiologi Suatu Pengantar , Jakarta: Rajawali, 1984
Meliala, Syamsudin, E. Sumaryono, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum . Yogyakarta: Liberty, 1985.
Mulyadi, Lilik. Pengadilan Anak Di Indonesia, Teori, Praktik Dan Permasalahannya . Bandung: Mandar Maju, 2005.
Muslich,  Ahmad  Wardi. Pengantar  Dan  Asas  Hukum  Pidana  Islam .  Jakarta:  Sinar Grafika, 2004.
Pratama,  Harrys. Teori  Dan  Praktek  Perlindungan  Anak  Dalam  Hukum  Pidana . Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018.
Qadir, Abdul. Al-Tasyri’ Al-Jina’l Al-Islamy Muqarranan Bil Qanun Al-Wad’iy . Jilid II. Bogor: PT Kharisma Ilmu, n.d.
Sambas, Nandang. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak Di Indonesia . Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
Setiana, Wiryo. Patologi Sosial . Bandung: CV Mimbar Pustaka, 2015.
Soetodjo,Wagiati, Hukum Pidana Anak . Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
Sudarsono. Kamus Hukum . Jakarta: PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2005.
Supramono. Hukum Acara Pengadilan Anak, Jakarta: Djambatan, 2007
Wahyudi,  Setya. Implementasi  Ide  Diversi  dalam  Pembaruan  Sistem  Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta., 2011