Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal
Pada Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal;  Perspektif  Maqāṣid  al- Syarī’ah

## Sitti Nurfaika, Musyfika Ilyas
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Pikhin000@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  Kewajiban  Sertifikasi  Halal  dalam  prespektif Maqashid  al-Syariah. Dalam  menjawab  permasalahan  tersebut  dan  analisis  data  yang  bersifat  deskriptif,  penulis menggunakan  pendekatan  mutidisipliner,  yaitu  pendekatan  normatif-yuridis  Penelitian  ini  tergolong library  research dengan  jenis  penelitian  deskripsi  kualitatif,  dimana  data  dikumpulkan  dengan mengutip, menyadur, dan menganalisis isi ( content analysis) terhadap literatur yang representatif dan mempunyai  relevansi  dengan  masalah  yang  dibahas,  kemudian  mengulas  dan  menyimpulkannya. Peneliti  menemukan:  Maqashid  syariah  terhadap  kewajiban  pendaftaran    sertifikasi  halal  ,secara substansialnya  sebagai  maslahah  dengan  kata  lain  yaitu  kebaikan  serta  kesejahteraan  dalam memberikan manfaat.Dalam maqashid syariah ada lima pokok tujuan di dalamnya, yaitu memelihara agama,memelihara  jiwa  ,memelihara  keturunan,memelihara  harta,  memelihara  akal,  yang  esensinya terhadap  kewajiban  pendaftaran  serfikikasi  halal  sangat  berkaitan.  Jadi  kewajiban  pendaftaran sertifikasi  halal  itu  diharuskan  sesuai  dengan  koridor  kemaslahatan  masyarakat  yang  tentunya memberikan  nilai-nilai  yang  terkandung  di  dalam  al-Qura’an  serta  tujuan Maqashid  Syariah. Mekanisme  pendaftaran  sertifikasi  halal  oleh  badan  penyelenggara  jaminan  produk  halal  tentunya membutuhkan  tahapan  yang  begitu  ketat  yang  prosedurnya  memerlukan  beberapa  tahapan  untuk mendapatkan  sertifikat  halal  itu.  Meski  demikian,  mekanisme  pendaftaran  sertifikasi  halal  ini  sudah sesuai dengan maqashid al-syariah.
Kata  Kunci :  Kewajiban  Pendaftaran  Sertifikasi  Halal,  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk Halal, Maqasid Al-Syariah.

## Abstract
This article discusses the Obligation of Halal Certification in the perspective of Maqashid al-Sharia. In  answering  these  problems  and  descriptive  data  analysis,  the  author  uses  a  mutidisciplinary approach,  namely  a  normative-juridical  approach.  representative  and  have  relevance  to  the  issues discussed, then review and conclude. Researchers found: Maqashid sharia regarding the obligation to register halal certification, is substantially as maslahah in other words, namely goodness and welfare in  providing  benefits.  In  maqashid  sharia  there  are  five  main  objectives  in  it,  namely  maintaining religion, nurturing the soul, maintaining offspring, maintaining property, maintaining reason, whose essence is related to the obligation of halal certification registration. So the obligation to register for halal certification is required in accordance with the corridor for the benefit of the community which of  course  provides  the  values  contained  in  al-Qura'an  and  the  objectives  of  Maqashid  Syariah.  The registration mechanism for halal certification by the organizing agency for halal product assurance, of  course,  requires  very  strict  stages,  the  procedure  requires  several  stages  to  obtain  the  halal certificate. However, this halal certification registration mechanism is in accordance with maqashid al-sharia.
Keywords:  Obligation  of  Halal  Certification,  Halal  Product  Guarantee  Agency  ,Maqasid  Al- Syariah.

## Pendahuluan
Akulturasi  budaya  telah  memberikan  dampak  yang  sangat  besar  terhadap    masyarakat. Sejalan  dengan  hal  tersebut,  adanya  pergeseran  kesejahteraan  masyarakat  baik  yang  berkaitan dengan  peningkatan  maupun  penurunan  kemakmuran  sehingga  memberikan  pengaruh  yang begitu  signifikan  pada  perubahan  pola  hidup  serta  perspektif  masyarakat,  khususnya  untuk mengonsumsi  makanan  sehari-hari. 1 Pola  hidup  masyarakat  serta  sudut  pandangnya  telah mengalami  pergeseran,  khususnya  untuk  mengonsumsi  makanan  serta  minuman  itu  dan  perlu direspon seluruh pihak yang memiliki keperluan yang berasal dari lingkungan bisnis serta yang beroperasi dalam bidang penyusunan kebijakan.
Dalam  pasal  29  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  1945  ayat  2 menyatakan  bahwa  Negara  Republik  Indonesia  memastikan  kebebasan  setiap  warganya  dalam menganut  Agamnya  sendiri serta beribadah sesuai Agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdasarkan  Undang-Undang  Tersebut  bahwa  Negara  berkewajiban  melindungi  semua  warga Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia agar terwujudnya kesejahteraan umum. 2
Indonesia  dikenal  dengan  kekayaan  alamnya  yang  sangat  melimpah  ditambah  dengan mayoritas  penduduknya  adalah  muslim,  menjadikan  Indonesia  salah  satu  negara  Asia  yang memiliki potensi besar sebagai produsen produk halal. akan tetapi, pendistribusian produk halal kurang bisa mendominasi pasar dunia. 3
Ada  dua  hal  yang  sangat  diperhatikan  Konsumen  Muslim  yakni  kehalalan  suatu produk yang  sesuai  dengan  standar  syariat  Islam  dan  keamanan  produk  yang  sudah  sesuai  dengan standarisasi kesehatan. Kedua pertimbangan tersebut  tentunya harus diperhatikan oleh kalangan produsen. 4
Mengonsumsi berdasarkan kepercayaan Agama Islam serta untuk mutu hidup adalah hak warga  Negara  yang  ditanggung  dalam  Undang-Undang  Dasar  1945,  terutama  Undang-Undang mengenai Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. karena mengonsumsi yang halal sudah menjadi  sebuah  keharusan  untuk  muslim.  Sebagaimana  yang  diartikan  QS.  Surah  al- Baqarah/2:168.
ِِۚنََٰطأيَّشلٱ ِت ََٰىُطُخ ْاىُعِبَّتَت  َلََو اابِّيَط  الََٰٗلَح ِض أرَ ألۡٱ يِف اَّمِم ْاىُلُك  ُساَّنلٱ اَهُّيَأَََٰٰٓي ٌنيِبُّم  ّّٞوُدَع  أمُكَل ۥُهَّنِإ
1 Abdi  Wijaya,  “RESPON  LEMBAGA  FATWA  TERHADAP  ISU  FIKIH  KONTEMPORER  (Studi  Komparatif Lembaga  Fatwa  MUI,  Majelis  Tarjih  Muhammadiyah  Dan  Bahtsul  Masail  NU),” Mazahibuna;  Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 180–199.
2 Abdul  Syatar,  “TRANSFORMATION  OF  FIQH  IN  THE  FORMS  OF  HAJJ  AND  ZAKAT  LEGISLATION,” Mazahibuna;  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 1,  no.  2  Desember  (2019):  120–133,  http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646.
3 Muammar Bakry, “Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih,” Al-Ulum 14, no. 1 (2014): 171–188, http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/234.
4 Jabal Tarik Ibrahim dan Ainur Rahib, “Standarnisasi Sertifikat dan Lebelisasi Halal serta pengawasannya”, Jurnal Besar, (t.t..p. 1996), h iii.   http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/3009 (diakses 23 Juli 2020).
Terjemahanya:
Hai  sekalian  manusia,  makanlah  yang  halal  lagi  baik  dari  apa  yang  terdapat  di  bumi. Janganalah  mengikuti  langkah-langkah  setan  karena  setan  adalah  musuh  yang  nyata bagimu. 5
Kasus-kasus  besar  yang  telah  terjadi  di  Indonesia  yang  berkaitan  dengan  kehalalan produk, yang berdampak kerugian sejumlah pihak serta mengakibatkan kegelisahan masyarakat. kejadian  yang  awal  dimulai  tahun  1998  yakni  terdapat  isu  muatan  lemak  babi  dalam  sejumlah produk makanan, sementara kejadian berikutnya ditahun 2000. 6 Yaitu peristiwa MSG Ajinomoto yang dulunya sudah disebutkan halal. Kemudian tahun 2009 umat muslim dikejutkan lagi dalam kejadian vaksin  Maningitis jama’ah  haji  yang  ada  enzim  babi.  Muatan  babi  di  temukan  pada tahun 2015 serta tambah mengejutkan masyarakat Muslim. Muatan itu yang ditemukan didalam racikan bumbu serta racikan basah rumah makan Solaria yang sudah memperoleh label halal di tahun 2014. 7 Kasus yang terjadi yaitu mie instan tidak berlabel halal yang terjadi di kediri, Jawa Timur.  mie  tersebut  tidak  memiliki  label  halal. 8 dan  kasus  tahun  2019  yang  menghebohkan massyarakat  Padang  ditemukannya  Sate  yang  berdaging  babi. 9 Tentunya  konsumen  sangat berhati-hati  dalam  mengonsumsi  makanan  karena  banyaknya  makanan  yang  beredar  dipasaran tidak memiliki label halal.
Apabila  sebuah  produk  tanpa  label  halal,  maka  tentunya  konsumen  Muslim  ragu  untuk mengonsumsinya sehingga produk tersebut tidak akan memberikan keuntungan. Sebaliknya, jika berlabel  halal  maka  bisa  memacu  pada  konsumen  Muslim  agar  membeli  produk  tersebut. Tentunya ini sangat menguntungkan bagi pelaku usaha. 10
Meperhatikan  keperluan  itu  serta  dipacu  komitmen  untuk  menjaga  rakyat,  karena Indonesia  sebagai  negara  hukum,  yang  didalamnya  termuat  hukum  Islam  yang  dimaksudkan adalah peraturan-peraturan yang bersumber dari wahyu yang kemudian diformulasikan ke dalam produk  pemikiran  hukum  berupa  fikih,  fatwa  ulama,  Undang-Undang,.  Salah  satu  produk pemikiran  hukum  Islam  adalah  fatwa,  dan  fatwa  yang  dimaksudkan  adalah  fatwa  ulama, kemudian  fatwa  ulamanya  yang  dimaksud  adalah  fatwa  lembaga  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI). 11 Majelis  Ulama  Indonesia  membentuk  instansi  penaksiran makanan,  obat-obatan,  serta kosmetik.  Pada  6  Januari  MUI  (LPPOM  MUI)  menyampaikan  dan  mengupayakan  jaminan
5 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an al-karim dan terjemahannya (Solo: Tiga Serangkai, 2018), h.25.
6 Muhammad Djakfar, Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah “Edisi Revisi”, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), h.250.
7 http://bersamadakwah.net/temukan-kandungan-babi-muiakan-cabut-sertifikat  halal-solar/ (Diakses 22 Juni 2020).
8 Miftakhul  F.S,  “ Mie  Instan  Tanpa  Lbel  Halal  Beredar  Di  Pasaran”. https://www.jawapos.com/jpg- today/21/01/2017/mi-instan-tanpa-label-halal-beredar-di-pasaran/  (diakses 7 Januari 2020).
9 Dea, “Jual Ste Padang Mengandung Babi Pedangan Bisa Kena Pidana”,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190131152416-12-365429/jual-sate-padang-mengandung-babi- pedagang-bisa-kena-pidana (diakses 17 Januari 2021)
10 Muammar Muhammad Bakry dan Eko Saputra S, “Problematika Penyembelihan  Ayam Potong di  Pasar Sentral Rakyat Sungguhminasa Kabupaten Gowa (Standarisasi LPPOM MUI)”. Jurnal Shautuna Vol.1, No.2 (Mei 2020), h. 63. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/13720   (diakses 24 Januari 2021).
11 Supardin,  “Kedudukan  Lembaga  Fatwa  dalam  Fikih  Kontemporer”, Jurnal  Al-Qadau Vol.  5  No.  2  (Desember 2018), h.151. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/7106 (24 Januari 2021).
tentang kehalalan sebuah produk makanan, obat-obatan serta kosmetik. LPPOM  MUI memiliki aktivitas mensertifikasi halal pada produk makanan dari tahun 1994. Namun sejalan dengan hal tidak efektifnya penerapan LPPOM-MUI karena memberlakukan pendaftaran sertifikasi halal ini hanya  berlaku  secara  sukarela  saja  bagi  pelaku  yang  beritikad  baik.  Maka  Pemerintah  telah mengambil  tindakan  cepat  pada  tanggal  17  Oktober  2019  Pemerintah  Republik  Indonesia mengeluarkan  dan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jaminan  Produk  Halal. dengan  diterbitkan  Undang-Undang  tersebut  maka  pelaku  usaha  diwajibkan  mendaftar  kan produknya  ke  BPJPH  sesuai  dengan  Pasal  4  “Produk  yang  beredar  di  Indonesia  Wajib bersertifikasi  halal”  aturan  ini  diterapkan  seluruh  produk  terutama  makanan  dan  minuman, termasuk hasil produksi Usaha Mikro, Kecil, dan wajib. Akan tetapi dalam pengaturan efektifnya berlaku pada tanggal 17 Oktober 2019, mengacu pada Pasal 67 yaitu “ Kewajiban bersertifikat halal  bagi  produk  yang  beredar  dan  diperdagangkan  di  wilayah  Indonesia  sebagaimana  yang dimaksud pada pasal 4 mulai berlaku 5 tahun terhitung sejak Undang-Undang ini  berlaku. Dan sekarang kewajiban sertifikasi halal tersebut telah berlaku.

## Pembahasan

## 1. Pengertian Sertifikasi Halal
Dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal disebutkan dalam Pasal 1 :
“Sertifikat  Halal adalah  pengakuan  kehalalan  suatu  produk  yang  dikeluarkan  oleh  Badan Penyelenggara  Jaminan  Produk  Halal  berdasarkan  fatwa  yang  tertulis  yang  dikeluarkan oleh MUI”
Jika  dilihat  dari  bunyi  pasal  tersebut  bahwa  sertifkasi  halal  ialah  jaminan  keamanan  bagi konsumen muslim agar dapat memilih makanan yang halal. Sertifikasi halal yaitu  suatu proses agar  mendapatkan  sertifikat  dengan  berbagai  pemeriksaan  yang  dilalui,  tahapan  pemeriksaan agar  mendapatkan  pembuktian  bahwa  bahan  yang  digunakan  serta tahap  memproduksinya,  dan sistem  jaminan  halal  produk  yang  diajukan  oleh  pelaku  usaha  dengan  sesuainya  standar  halal yang ditetapkan (LPPOM MUI). 12
Sertifikat halal ini ialah syarat bagi produsen untuk mendapatkan izin penberian label halal pada suatu produk dari instansi pemerintah yang berwenang. 13
Hasil  dari  sertifkasi  halal  ini  diterbitkannya  sertifikat  halal  apabila  dalam  pemeriksannya tidak  terdapat  bahan-bahan  yang  diharamkan  serta  bahan  yang  membahayakan  kesehatan. Adapun  yang  dimaksud  kehalalan  suatu produk  yang  sesuai  dengan  syariat  Islam,  yakni:Bahan yang  digunakan  tidak  mengandung  babi,  bahan  yang  digunakan  tidak  ada  kandungan  yang diharamkan  misal:  bahan  yang  berasal  dari  organ  tubuh  manusia,  kotoran,  darah  dan  lain sebagainya. bahan-bahan yang digunakan berasal dari hewan yang halal serta penyembelihannya harus  sesuai  syariat  Islam,  dalam  proses  penyimpananannya,  pengolahannya,  pengelolaan  serta transportasi  yang  pernah  tersentuh  oleh  babi  atau  bahan  yang  diharamkan  apabila  pernah digunakan  segera  bersihkan  terlebih  dahulu  sebelum  digunakan.  Dalam  pembersihannya  harus
12 Hayyun Durrotal  Faridah, “Sertifikasi  Halal Di Indonesia:  Sejarah, Perkembangan dan Impelemntasi” .  Jurnal  of Halal Product and Research , Vol. II, Nomor 2. ( Desember 2019). H. 72.
13 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan, Pasal 10.
sesuai  dengan  ketentuan  syariat  Islam,  Semua  makanan  dan  minuman  tidak  mengandung khamar.

## 2. Dasar Hukum Sertifikasi Halal
Islam  sangat  memperhatikan  dan  memberikan  peringatan  keras  terhadap  kaum  muslim agar  senantiasa  mengonsumsi  makanan  atau  minuman  yang  halal  dan  tidak  mengonsumsi makanan dan minuman haram. Islam sangat menjadikan produk halal sebagai sebuah kewajiban, terlebih dalam urusan pangan. Mengingat bahwa pentingnya untuk mengonsumsi makanan yang halal  bagi  manusia,  dan  Allah  SWT.  mengharapkan  agar  manusia  selalu  dalam  kebaikan,  baik jasmani maupun rohani. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Surah al-Baqarah/1: 168
َٰ  ي َٰٓٓ لٱَٰ مفَِٰاَّممَِْٰاوُلُكَُٰساَّنلٱَٰا هُّػي أ أٓ ر أ أٓ ل  ل حَٰمض آ اَٰ بِّي ط آ اَٰ َٰ ل و َٰ َْٰاوُعمبَّت ػت َٰ َٰمت  وُطُخ َٰ يَّشلٱ أٓ َٰمن  ط ِۚٓ َٰ َُٰوَّنمإ ۥ َٰ مُك ل أٓ َٰ َٰ وُد ع ّٞٓ َٰ َٰنيمبُّم َٰ
Terjemahnya:
“Wahai manusia  makanlah dari (makanan) yang  halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah  kamu  mengikuti  langkah-langkah  setan,  sungguh  setan  musuh  yang  nyata bagimu. Orang-orang yang beriman”.
QS. Surah al-Baqarah/2:172.
َٰ  ي َٰٓٓ َٰ ءَٰ نيمذَّلٱَٰا هُّػي أ ق ز رَٰا مَٰ مت  بِّي طَٰنممَْٰاوُلُكَْٰاوُن ما أٓ مُك  ن أٓ َٰ شٱ و أٓ مُتنُكَٰنمإَٰموَّلملَْٰاوُرُك أٓ َٰ ع تَُٰهاَّيمإ أٓ ََٰٰ نوُدُب َٰ
Terjemahnya :
“Hai  orang-orang  yang  beriman,  makanlah  di  antara  rezeki  yang  baik-baik  yang  kami berikan  kepadamu  dan  bersyukurlah  kepada  Allah,  jika  benar-benar  kepadanya  kamu menyembah.” 14 QS. Al-Baqarah/2: 173 ي ل عَٰ مَّر حَٰا َّنَّمإ أٓ لٱَُٰمُك أٓ ي م أٓ َٰ ل وَٰ مَّدلٱ وَٰ ة ت أٓ لٱَٰ م أٓ ا م وَٰمريمزنمخ َٰٓٓ َٰ َٰمومبََّٰلمىُأ ۦ َٰ ي غمل أٓ َٰموَّللٱَٰمر ٓ َٰ ضٱَٰمن م ف أٓ ي غََّٰرُط أٓ غا بَٰ ر ٓ َٰ َٰ ل و َٰ دا ع ٓ َٰ َٰ ل ف َٰٓٓ َٰ ثمإ أٓ َٰ مَٰ ي ل ع أٓ َٰمه ِۚٓ َٰ ََّٰنمإ َٰ َٰ وَّللٱ َٰ روُف غ ّٞٓ َٰ َٰنميمحَّر ََٰٰ
Terjemahnya:
“Sesungguhnya  Dia  hanya  mengharamkan  atasmu  bangkai,  darah,  daging  babi  dan (daging)  hewan  yang  disembelih  dengan  (menyebut  nama)  selain  Allah.  Tetapi  barang siapa terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampau batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun. 15
Dari  surah  al-Baqarah  di  atas,  Allah  memerintahkan  kepada  orang  yang  beriman  agar mengonsumsi  makan  yang  halal  dan  tidak  mengonsumsi  makanan  yang  diharamkan  seperti
14 Kementrian Agama RI, al-Qur’an al-karim dan terjemahannya. h. 32
15 Kementrian Agama RI, al-Qur’an al-karim dan terjemahannya
bangkai,  darah,  daging  babi,  serta  daging  hewan  yang  disembelih  tidak  menyebut  nama  Allah, kecuali jika terpaksa dan tidak melampui batas. 16
Al-Qur’an maupun hadist secara tersurat tidak ada menyebutkan tentang sertifikat halal. Akan  tetapi  secara  tersirat  tidak  ada  ketentuan  mengenai  sertifikat  halal  yang  sudah  diatur  di dalam  al-Qur’an  maupun  hadist  yang  berkaitan  dengan  kehalalan  produk.  Dasar  hukum diberlakukannya  sertifikasi  halal  ialah  yang  bersumber  dari  ketentuan  syariat  ( al-hukm  as- syar’i). agar  menjamin  pemberlakuan  ketentuan  syariat  ( al-hukm  asy-syar’i). untuk  menjamin pemberlakuan  ketentuan  syariah  ini  yang  berkaitan  dengan  hukum  halal  dan  haram,  diperlukan regulasi yang bersifat procedural (al-hukm al-ijra’i).
Dalam  memberikan  sertifikat  halal  pada  perusahaan  yang  memproduksi  produk  barang serta  jasa,  tentunya  perlu  diatur  dalam  bentuk  pemberlakuan  regulasi  secara  formal  agar mempunyai  kekuatan  hukum  yang  bersifat    mengikat. 17 Adapun  regulasi  terkait  dengan pentingnya aspek halal suatu produk diantaranya:  SKB Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik  Indonesia  Nomor:  427:/Menkes/SKB/VIII/1985-Nomor  6  Tahun1985  Tentang Pencantuman Tulisan “Halal” Pada Label Makanan, Tanggal 12 Agustus 1985, Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  Inturksi  Presiden  RI  Nomor  2  Tahun 1991  Tentang  Peningkatan  Pembinaan  dan  Pengawasan  Produksi  dan  Peredaran  Makanan Olahan,  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2012  Tentang  Pangan,  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  tentang  Kesehatan,  Keputusan  Menteri  Agama  RI  Nomor  518  Tahun  2001  Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal dan Nomor 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksanaan Pemeriksaan Pangan Halal tanggal 30 November 2001, Undang- Undang  Nomor  33  Tahun  2014  Tentang  Jamin  Produk  Halal  Peraturan,  Peraturan  Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
3. Prosedur  Pendaftaran  Sertifikasi  Halal  Pada  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Produk Halal
a. Prosedur Sertifikasi Halal Sebelum Disahkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal Setiap  perusahaan  yang  ingin  mendapatkan  sertifikasi  halal  LPPOM-MUI,  baik  industri pengolahan  (pangan,  obat,  kosmetika),  Rumah  potong  Hewan,  serta  restoran/ka    tering/dapur, terlebih dulu melakukan pendaftaran sertifikasi halal dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. berikut proses halal dalam bentuk diagram alir:
Berdasarkan  alur  tersebut,  proses  Sertifikasi  Halal  diawali  dengan  pelaku  usaha melakukan pendaftaran sertifikasi halal langsung kepada  LPPOM-MUI dengan dua persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dilakukannya audit, yaitu terlebih dulu harus melengkapi dokumen dan  pelunasan  pembiayaan.  akan  tetapi  sebelum  itu,  perusahaan  harus  menerapkan  sistem Jaminan Halal (SJH), antara lain: penetapan kebijakan halal, penetapan Tim Manajemen Halal,
16 Syafrida, “Sertifikat halal pada produk makanan dan minuman memberi perlindungan dan kepastian  hukum hak- hak konsumen muslim”,h. 163.
17 Burhanuddin  S, Pemikiran  Hukum  Perlindungan  Konsumen  dan  sertifikasi  Halal ,  (Malang:  UIN  Maliki  Press, 2011). h. 143.
pembuatan  manual  SJH,  pelaksanaan  pelatihan,  penyiapan  prosedur  terkait  SJH,  pelaksanaan internal audit dan kaji ulang manajemen.
Sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Buku  Pedoman  SJH,  makatahapan  untuk  melewati perusahaan dan yang akan mendaftarkan proses sertifikasi halal, sebagai berikut: 18
1) Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti Pelatihan Sistem Jaminan Halal dalam  persyaratan  sertifikasi  halal  perusahaan  harus  memahami  yang  tercantum  di dlam  HAS  23000.  Selain  itu,  perusahaan  juga  harus  mengikuti  pelatihan  SJH  yang diakan  LPPOM  MUI,  baik  berupa  peltihan  reguler  maupun  pelatihan  online  (e- training).
2) Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) Sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal,  perusahaan  harus  menerapkan  SJH  yaitu  :  a)Menyiapkan  dokumen  serttifikat halal Perusahaan. b) Melakukan pendaftaran sertifikasi halal (upload data) Pendaftaran sertifikasi halal dilakukan secara online di sistem Cerifivation Online (Cerol). Melalui website  www.  E-Ippommui.org.  c)  Melakukan  monitoring  pre  audit  dan  pembayaran akad  sertifikasi  Perusahaan  harus  melakukan  monitoring  pre  audit  dan  pembayaran akad  sertifikasi.  d)  Pelaksanaan  Audit  Dalam  pelaksanaan  audit  apabila  perusahaan sudah  dinyatakan  lolos  pre  audit  dan  akad  sudah  disetuji  .  e)  Melakukan  monitoring pasca  audit  Setelah  data  sertifikasi  di  upload,  perusahaan  terlebih  dalu  harus melakukan  monitoring  pasca  audit.  g)  Memperoleh  Sertfikat  halal  Adapun  syarat Sertifikasi  Halal  yang  diharus  diperoleh  perusahaan  yaitu  memiliki  status  SJH minumum  B.  jika  status  SJH  maka  dokumen  status  diteribitkan  setelah  audit. Perusahaan diberikan jangka waktu untuk menyelesaikan kelemahan-kelemahan yang ditemukan  ketika  audit  hingga  dianggap  cukup  untuk  diberikan  status  B.  Lamanya jangka waktu yang diberikan untuk menyelesaikan sertifikasi pada HAS 23000 yaitu 3 atau 6 bulan. Perusahaan dapat mengunduh Sertifikat Halal dalam bentuk softcopy di Cerol.  Sertifikat  halal  yang  asli  dapat  diambil  dikantor  LPPOM-MUI  Jakarta  dan dapat juga dikirm ke alamat perusahaan. Sertifikat halal berlaku selama 2 tahun. 19 b. Prosedur Sertifikasi Halal Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014
Adapun  tatta  cara  dalam  memperoleh  Sertifikat  Halal  diawali  dengan  pengajuan. Sertifikat  Halal  oleh  Pelaku  Usaha  kepada  BPJPH  secara  tertulis  dengan  dilengkapi  dokumen: data  pelaku  usaha,  nama  dan  jenis  produk,  daftar  bahan  produk  yang  digunakan  dan  proses pengolahan produk. 20
BPJPH  selanjutnya  melakukan  pemeriksaan  kelengkapan  dokumen.  Setelah  berkas dinyataakan  lengka  oleh  BPJPH  ,  maka  proses  dilanjutkan  pada  LPH  (yang  telah  diakreditasi oleh  BPJPH  yang  bekerja  sama  dengan  MUI)  agar  dilakukan  pemeriksaan  dan/atau  pengujian kehalalan produk oleh Auditor Halal  yang telah disertifikasi oleh MUI.  BPJPH memerintahkan
18 LPPOM-MUI, “Prosedur Sertifikasi Halal MUI” , http://www. N.halalmui.org, diakses (5 Januari 2021).
19 Cahyowati, dkk., “Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Memperoleh Sertifikat Halal Dalam Usaha Kuliner di Kabupaten Sumbawa ”, Jurnal Terpadu , Vol I, No,3. (Juli 2020), h. 403. https://jurnal.lppm.unram.ac.id/index.php/jurnalpepadu/article/view/128 (7 Januari 2021)
20 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 29.
LPH    untuk  melakukan  pemeriksaan  dan  pengjuian  Produk  selama  5  hari  kerja  sejak  dokumen diinyatakan  lengkap. 21 Auditor  Halal  LPH  melakukan  pemeriksaan  kehalalan  Produk  dan  jika terdapat bahan yang diragukan kehalalannya, maka LPH melakukan pengujian di laboritium. 22 Dari  hasil  pemeriksaan  dan  pengujian  yang  telah  dilakukan  oleh  LPH  maka  dilaporkan kepada  BPJPH.  Dengan  selanjutnya  BPJPH  menyerahkan  hasil  audit  LPH  pada  MUI  untuk memperoleh  penetepan  kehalalan  Produk  melalui  Sidang  Fatwa  Halal.  Majelis  Ulama  bersama dengan pakar, unsur kemetrian atau lembaga, dan Instansi terkait melakukan sidang fatwa halal guna  menetapkan  Keputusan  Penetapan  Halal  Produk  yang  ditandatangani  oleh  MUI  dan menjadi dasar penerbitan Sertifkasi Halal dilakukan dalm kurung waktu 30 hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan pengujian LPH dari BPJPH. 23
Dengan  ditetapkannya  status  suatu  produk  Halal,  maka  BPJPH  menerbitkan    Sertifikat Halal  paling  lama  7  (tujuh)  hari  kerja  sejak  diterimanya  Keputusan  Penetapan  Halal  Produk diterima  dari  MUI. 24 Sertifikat  Halal  berlaku  selama  4  (empat)  tahun  sejak  dteribitkannya  oleh BPJPH,  kecuali  jika  terdapat  perubahan  komposisi  Bahan.  Sertifikat  Halal  wajib  diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan pembaharuan Sertifikat Halal berakhir. 25 Dan biaya yang dibebankan oleh Pelaku Usaha yang mengajukan Sertifikasi Halal. dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH. 26

## 4. Kewajiban Sertifikasi Halal Prespektif Maqashid al-Syariah
Dalam  menetapkan  hukum  Islam,  metode  penemuan  hukum  dapat  dilihat  dau  segi pendekatan  kebahasaan  dan  pendekatan  tujuan  hukum.  Dikalangan  ulama  ushul  fiqh,  tujuan hukum itu biasa disebut dengan maqashid syariah.
Maqashid  syari’ah sendiri  itu  terdiri  dari  dua  kata,  yaitu maqashid dan Syari’ah. Maqashid merupakan benttuk jama’ dari mufrad maqashad. Qashid, Maqashid atau Qushud yang kata  kerja  diambil  dari qashada,  yaqshidu,qashdan. Secara  bahasa, maqshad yaitu  sandaran, pengarahan  (penjelasan),  dan  istiqamah  dalam  menempuh  jalan. 27 maka  dengan  demikian, maqashid al-syariah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan persyariatan hukum, jadi yang dimaksud dengan maqashid al-syariah yaitu yang menjadi tujuan persyariatan hukum dan yang menjadi tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. 28 Menurut Asy-syaitibi
21 Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 30 22 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 31.
23 Musfika  Ilyas,  “Sertifikasi  dan  Labelisasi  Produk  Halal  Prespekti  Maslahat”, Jurnal  Al-Qadau  Peradilan  dan Hukum  Keluarga  Islam ,  Vol  IV,  No,  2.  (Desember,  2017),  h.  363.  http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al- qadau/article/view/5682 (diakses 1 Januari 2021).
24 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 , Pasal 35.
25 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 42
26 Republik Indonesia , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Pasal 44.
27 Abdi  Wijaya,  “Cara  Memahami  Maqashid  al-Syariah”, Jurnal  al-Daulah, Vol.4  N0.2.  (Desember  2015). http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1487 (diakses 10 Januari 2021).
28 Ghofar  Shidiq,  “Teori  Maqashid  al-Syariah  Dalam  Hukum  Islam”, Jurnal  Sultan  Agung, Vol.  XLIV,  No.118. (Juni-Agustus, 2009),h. 119. http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15 (diakses 10 Januari 2021).
Maqashid  Syariah dapat  dilihat  dari  dua  sudut  pandang.  Pertama maqashidus  syari’ (tujuan Tuhan). Keduaa maqasidul mukallaf (tujuan mukallaf). 29
Istilah Maqashid  Syariah yang  diungkapkan  oleh  Abu  Ishak  al-  Syatib  yang  tertuang dalam kitab Muwaffaqat jus 2 adalah:
اعمَٰايندلاوَٰنيدلاَٰفىَٰمهلحاصمَٰمايقَٰعراشلاَٰدصاقمَٰقيقحتلَٰتعضوَٰةعيرشلاَٰهذى
Terjemahannya:
“ Sesungguhnya  syariat itu diturunkan untuk merealisasikan maksud Allah dalam mewujudkan kemashlahatan agama dan dunia secara bersama-sama”. 30
Izzuddin mengatakan bahwa semua maqashid bertujuan untuk memelihara aturan-aturan hukum  yang ada dengan cara tahqiqil masalih (mewujudkan kemaslahatan) dan dar’ul mafasid ( menolak  hal-hal  yang  merusak. 31 Dalam maqashid  syariah Al-Ghozali  membaginya  menjadi dua, Maqashid yang  terkait  dengan  Agama  ( ad-din) dan maqashid yang  terkait  dengan  hal duniawi ( ad-dunyawi).
Secara  Substansial maqashid  syariah yang  dikemukakan  Syatibi  dalam al-Muwafaqat yaitu  kemaslahatan  serta  kemaslahatan  itu  dapat  dilihat  dari  dua  sudut  pandang  yaitu;  pertama, maqashid  al-syariah (tujuan  Tuhan).  Kedua, maqashid  al-mukallaf (tujuan  mukallaf).  Dilihat dari sudut tujuan Tuhan, maqashid al-syariah mengandung empat aspek, yaitu: (1) tujuan awal dari Syar’I menetapkan Syariat yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat; (2) penetapan syari’at sebagai sesuatu yang harus dipahami; (3) penetapan syariat sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan; (4) penetapan syariat guna membawa manusia ke bawah lindungan hukum. 32 Dalam kitab al-Mustafa yang ditulis Imam Al-Ghazali, mengatakan:
َٰمهنيدَٰمهيلعَٰظفيحَٰنأَٰوىوَٰةسخمَٰقللخاَٰنمَٰعرشلاَٰدوصقموَٰعرشلاَٰدوصقمَٰىلعَٰةظفالمحاَٰ:ةحلصلدابَٰنيعن َٰهذىَٰتوفيَٰامَٰلكوَٰةحلصمَٰوهفَٰةسملخاَٰلوصلأاَٰهذىَٰظفحَٰنمضتيَٰامَٰلكفَٰملذاموَٰمهلسنوَٰمهلقعوَٰمهسفنو َٰةدسفمَٰوهفَٰلوصلأا ةحلصمَٰاهعفدو
Terjemahannya:
“Kami  maksudkan  dengan  maslahah  itu  ialah  menjaga  akan  tujuan  atau  maksud  syara’. Dan maksud syara’ dari penciptaan itu ada lima perkara. Yakni, hendakla memelihara ke atas  mereka  (daripada  segi)  agama,  diri,akal,  keturunan  dan  harta  mereka.  Jadi,  setiap perkara  yang  mengandungi  perlindungan  terhadap  lima  perkara  tersebut,  maka  lainnya adalah Maslahah, manakala segala perkara  yang terkeluar dari pada lima perkara tersebut makan ianya adalah Mafsadah, dan menolak kemaslahatan. 33
29 Abu Ishaq al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah,t.th) jilid 2,3.
30 Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, (Kairo: Musthafa Muhammad,t.th), jilid 2, h.374.
31 Izzuddin bin Abd al-Salam, Al-Qawa’id al-Shurga , (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashirah, 1996), h. 11.
32 Achmad  Musyahid  Idrus,  “Korelasi  Maqashid  al-Syariah  dengan  Metode  Penetapan  Hukum”.  Jurnal  Hukum diktum,  Vol.12  No.  1  (Januari  2014),  h.33 http://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/193 (24 Januari 2021).
33 Al-Ghazali, Al-Mustafa, Jilid 2, (barerut:darul fikr, t.th), h.482.
Imam  Izuddin  ibnu  Abdi  Salam  membagi Maqashid kepada  tiga  tingkatan,  yaitu: Maqashid  Kulli, yaitu  tujuan  disyariatkannya  hukum  yang  mengandung  maslahat  paling  tinggi dan  utama.  Yakni  mashlahah  yang  menolak  segala  kemafsatan  serta  mendatangkan kemashlahatan yang paling kuat, baik bagi pelakunya maupun bagi orang lain (masyarakat). pada tingkat  ini, maqashid diklasifikasi  pada  tiga  level:  (1)  Maslahah  darurat;  (2)  Maslahah  hajiyat; (3) Mashlahah tahsiniyyat. 34
Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan serta menjauhi  kerusakan di dunia maupun di akhirat,  para  ahli ushul  fiqih meneliti  dan  menetapkan  ada  lim  unsru  pokok  yang  perlu diperhatikan.  Kelima  pokok  tersebut  bersumber  dari  Al-Qur’an  serta  tujuan  Syariah  ( Maqashid Syari’ah) kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini.  Kelima  pokok  tersebut  merupakan  bagian  dari dharurriyat, yang  apabila  tidak  terpenui dalam kehidupan ini makan akan memberikan kerusakan bagi manusia. Untuk mengetahui lebih jelas  mengenai  kelima  hal  tesebut,  al-Syathibi  membagi Maqashid  al-syariah menjadi dharuriyyah hajiyah dan tahsiniyah. 35

## 1. Dharuriyyat (Kebutuhan Primer)
Dalam tingkatan kebutuhan yang harus ada bila tingkatan kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka  akan  terancam    keselamatan  umat  manusia.  Al-Syatibi  mengatkana  ada  lima  hal  yang termasuk  dengan  kategori  dharuriyat  Sesuai  dengan  konsep  yang  selalu  menjadi  acuan  dalam merumuskan Maqoshid  Syariah dalam  sertifikasi  halal  ini  didiskripsikan  dalam  kelima  pokok ad-dharuriyyatul  khams sesuai  peringkatnya  masing-masing  dengan  berpegang  pada  terjaganya lima  pokok  kemaslahatan,  yakni  agama  ( din) ,  jiwa  (nafs),  keturunan  ( nasb), harta  ( mal), serta memelihara akal (aql). 36 secara urutan peringkatnya sebagai berikut: 37
a. Hifdz al-Din ( Memelihara Agama)
Pelaku usaha ketika ingin menjual produknya ke pasaran maka wajib bersertifikasi halal karena  mayoritas  penduduk  di  Indonesia  beragama  Islam  perlu  memperhatikan  aspek kehalalannya  dari  produk  yang  akan  dijual  atau  diedarkan  dipasaran.  Pelaku  usaha  perlu memperhatikan komposisi bahan-bahan apa saja dalam membuat produk makanan.
b. Hidz al-Nafs (Memilihara Jiwa)
Dalam ketentuan sertifikasi halal ini memberikan pengakuan secara formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. sehingga pelaku usaha memberikan label ke produknya  bahwa  produk  yang  dijual  sudah  terjamin  kehalalannya  dan  memberikan  informasi kepada  konsumen  sehingga  konsumen  tidak  perlu  merasa  takut  atau  cemas  terhadap  kehalan produknya.  Jika  konsumen  mengkonsumsi  makanan  yang  tidak  layak  untuk  dikonsumsi  maka
34 Zulhas’ari Mustafa, “Kualifikasi Maqashid al-Syariah dalam Konteks Penetapan Hukum Islam”. Jurnal al-Daulah Vol.  3  No.2  (Desember,  2014),  h.150.  http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1433 (diakses 24 Januari 2021)
35 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta:Rajawali Press, 2006), h. 351.
36 Abdi Wijaya, “Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid  al-Syariah”. Jurnal  Al-Risalah  Vol. 15 No. 2 (November, 2015), h. 216. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/view/844 (24 Januari 2021)
37 Abdul  Syatar  and  Achmad  Abubakar, Filosofi  ’Uqubah  Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi  Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia (Gowa: Alauddin University Press, 2020).
akan mengancam keselamatan jiwanya. Dalam kasus bahwa produk yang dikonsumsi itu terdapat formalin  tapi  tetap  saja  dikonsumsi  secara  tidak  langsung  akan  menimbulkan  gangguan kesehatan.  Produsen  tentunya  perlu  memperhatikan  keamanan  dan  kandungan  gizi  pada makanan  pada  makanan.  Dengan  makanan  yang  terjamin  mutunya,  agar  membantu  konsumen memenuhi haknya yakni hak untuk mempertahankan hidupnya.
c. Hifdz al-Nasl ( Memelihara Keturunan)
Konsumen  perlu  memilih  atau  mengkonsumsi  produk  yang  tidak  akan  membahayakan dirinya  serta  keluarganya.  Inilah  perlunya  adanya  sertifikasi  halal  sehingga  pelaku  usaha memberikan  label  pada  produknya  bahwa  produk  yang  dikelola  terjamin  kehalalannya  karena dalam  hal  ini tentu  konsumen  berhati-hati  dalam  dalam  memilih  produk  karena akan  membuat celaka bagi dirinya dan kemungkinan dengan anggota keluarganya.
d. Hifdz al-Mal (Memelihara Harta)
Dalam hal ini sertifikasi halal memberikan nilai plus bagi pelaku usaha karena jika pelaku usaha mendftrkan produknya ke BPJPH dan memenuhi standar sertifikat halal maka menambah minat pembeli untuk membeli produknya karena sudah terjamin kehalalan produknya. Tentunya akan memberikan keuntungan besar bagi pelaku usaha.
e. Hidz al-Aql (Memilihara akal)
Akal adalah suatu hal yang dapat membedakan kita dengan makhluk Allah yang lainnya. Dengan  akalnya  manusia  bisa  berfikir,  disinilah  eksistensi  akal  itu.  Maka  dalam  ketentuan kewajiban sertifikasi halal ini tentunya pelaku usaha perlu memperhatikan bahan-bahan yang ia gunakan  karena  konsumen  sangat  memperhatikan  kehalalan  suatu  produk  dan  konsumen  juga berfikir yang mana produk benar halal dan layak untuk dikonsumsi.
Dari  kelima  hal  yang  diatas  dapat  disebut  dengan adz-dharuriyyatul  khamsah  ( lima pokok kemashlahatan). 38 dharurriyyat merupakan hal yang mutlak harus ada pada diri manusia, karenanya  Allah  swt.  menyuruh  manusia  untuk  melakukan  segala  upaya  keberadaan  dan kesempurnaannya.  Sebaliknya  Allah  swt  melarang  melakukan  perbuatan  yang  dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima dharuriyyat yang lima itu. Segala perbuatan yang  dapat  mewujudkan  atau  mengekalkan  lima  unsur  pokok  itu  adalah  baik,  dan  karenanya harus  dikerjakan.  Sedangkan  segala  perbuatan  yang  merusak  atau  mengurangi  nilai  lima  unsur pokok  itu  yaitu  tidak  baik,  dan  karenanya  harus  ditinggalkan.  Semua  yang  mengandung kemaslahatan bagi manusia.
2. Hajiyat ( Kebutuhan Sekunder)
Hajiyat yaitu  sesuatu  yang  dibutuhkan  bagi  kehidupan  manusia,  tetapi  tidak  mencapai tingkat dharuri . Seandainya kebutuhan  kita tidak terpenuhi dalam kehidupan dunia, maka tidak akan  meniadakan  atau  merusak  kehidupan  itu  sendiri.  Akan  tetapi,  keberadaannya  dibutuhkan agar  memberikan  kemudahan  serta  menghilangkan  kesukaran  dan  kesulitan  dan  kehidupan mukallaf.
3. Tahsiniyyat (Kebutuhan tersier)
38 Muhammad Tahkim dan Mashudi, Maqosid Syariah Makanan Halal , h. 5.
Tahsiyyat tingkat  kebutuhan  yang  apabila  tidak  terpenuhi maka  tidak  akan  mengancam salah satu dari yang lima poko diatas dan tdak pula  menimbulkan kesulitan. merupakan sesuatu yang  sebaiknya  ada  agar  memperindah  kehidupan.  Tanpa  terpenuhinya  kebutuhan  tersebut kehidupan tidak akan rusak. 39
Dari  penjelasan  diatas  mengenai Maqashid  Syariah dapat  kita  lihat  dari  Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal ini bertujuan sebagai berikut:
a. Memberikan  kenyamanan,  keamanan,  keselamatan  serta  kepastian  tersedianya  produk  halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi serta menggunkan produk.
b. Memberi peningkatan terhadap pelaku usaha agar memproduksi dan menjual produk halal.

## Kesimpulan
Konsep  Maqashid  syariah  terhadap  kewajiban  pendaftaran    sertifikasi  halal  ,secara substansialnya  sebagai  maslahah  dengan  kata  lain  yaitu  kebaikan  serta  kesejahteraan  dalam memberikan  manfaat.Dalam  maqashid  syariah  ada  lima  pokok  tujuan  di  dalamnya,  yaitu memelihara agama,memelihara jiwa ,memelihara keturunan,memelihara harta, memelihara akal, yang  esensinya  terhadap  kewajiban  pendaftaran  serfikikasi  halal  sangat  berkaitan.    Dimana didalam  maqashid  syariah  ada  inti  pokoknya  salah  satunya  menjaga  akal,  karena  jika  melihat secara  luas  pemaknaannya    mengenai  akal  .Dengan  artian  bahwa  jika  akal  yang  tidak  mampu untuk  berpikir  dengan  baik  mengenai  kemasalahatan  maka  akan  berpengaruh  kepada  sistem tubuh  yang  lain  yang  di  pengaruhi  oleh  produk  yang  tidak  halal.  Jadi  kewajiban  pendaftaran sertifikasi  halal  itu  diharuskan  dengan  koridor  kemaslahatan    masyarakat    yang  tentunya memberikan nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Quran serta tujuan Maqasid Syariah .

## Daftar Pustaka
Abd al-Salam bin Izzuddin, Al-Qawa’id al-Shurga , Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashirah, 1996.
Abdul Syatar. “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION.” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 Desember (2019): 120–133. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646.
Al-Syatibi Abu Ishaq, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah. Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah,t.th jilid 2,3.
Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah, Kairo: Musthafa Muhammad,t.th, jilid 2. Bakry, Muammar. “Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih.” Al-Ulum 14, no. 1 (2014): 171–188. http://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/234.
Bakry Muhammad Muammar. dan Eko Saputra S, “Problematika Penyembelihan Ayam Potong di Pasar Sentral Rakyat Sungguhminasa Kabupaten Gowa (Standarisasi LPPOM MUI)”. Jurnal Shautuna Vol.1, No.2 (Mei 2021). http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/13720 (diakses 24 Januari 2021).
Burhanuddin S, Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan sertifikasi Halal .  Malang: UIN Maliki Press, 2011.
39 Satria Efendi, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencanan, 2005), h. 233-235.
Dea, “Jual Ste
Padang Mengandung Babi Pedangan Bisa Kena Pidana”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190131152416-12-365429/jual-sate-padang- mengandung-babi-pedagang-bisa-kena-pidana  (17 Januari 2021)
Djakfar  Muhammad, Hukum  Bisnis  Membangun  Wacana  Integrasi  Perlindungan  Nasional dengan Syariah. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
Efendi  Junaedi,  Johnny  Ibrahim. Metode  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Empiris Cet.  II; Jakarta: Kencana, 2018.
F.S,  Miftakhul,  “Mie  Instan  Tanpa  Label  Beredar  di  Pasaran”,  https://www.jawapos.com/jpg- today/21/01/2017/mi-instan-tanpa-label-halal-beredar-di-pasaran/  (7 Januari 2020)
Faridah  Hayyun  Durrotal.  Sertifikasi  Halal  Di  Indonesia:  Sejarah,  Perkembangan  dan Impelemntasi . Jurnal of Halal Product and Research, Vol II No. 2. Desember 2019.
Ibrahim  Jabal  Tarik  dan  Ainun  Rahib,  “Stndarnisasi  Sertifikat  dan  Labelisasi  Halal  serta Pengawasannya” , Jurnal Besar, ( t.tp, 1196) http://ejournal.umm.ac.id/index.php/bestari/article/view/3009 (diakses 23 Juli 2020).
Idrus  Musyahid  Achmad,  “Korelasi  Maqashid  al-Syariah  dengan  Metode  Penetapan  Hukum”.
Jurnal Hukum diktum, Vol.12 No. 1 (Januari 2014).
http://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/193 (24 Januari 2021).
Ilyas  Musfika,  “Sertifikasi  dan  Labelisasi  Produk  Halal  Prespekti  Maslahat” ,  Jurnal  Al-Qadau Peradilan  dan  Hukum  Keluarga  Islam. Vol  IV,  No,  2.  Desember,  2017. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/5682  (diakses  1  Januari 2021).
Kementrian Agama RI. Al-Qur’an al-karim dan Terjemahannya. Solo: Tiga Serangkai, 2018. Mustafa Zulhas’ari, “Kualifikasi Maqashid al-Syariah dalam Konteks Penetapan Hukum Islam”. Jurnal al-Daulah Vol. 3 No.2 (Desember, 2014). http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1433/1461 (diakses 24 Januari 2021)
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan. Shidiq  Ghofar,  Teori  Maqashid  al-Syariah  Dalam  Hukum  Islam ,  Jurnal  Sultan  Agung ,  Vol. XLIV,
No.118. (2009).
http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/majalahilmiahsultanagung/article/view/15  (diakses 10 Januari 2021)
Supardin, “Kedudukan Lembaga Fatwa dalam Fikih Kontemporer”, Jurnal Al-Qadau Vol. 5 No.
2 (Desember 2018), h.151. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al- qadau/article/view/7106  (24 Januari 2021).
Syafrida,  Sertifikasi  Halal  Pada  Produk  Makanan  Dan  Minuman  Memberi  Perlindungan  Dan Kepastian    Hukum  Hak-Hak  Konsumen  Muslim ,  Jurnal  Hukum, Vol.  II  NO.2. http://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/353 (diakses 9 November 2020)
Syarifuddin Amir, Ushul Fiqh, Jakarta:Rajawali Press, 2006.
Syatar, Abdul, and Achmad Abubakar. Filosofi ’Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan Al-Buti; Relevansi Dengan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Indonesia . Gowa: Alauddin University Press, 2020.
Tahkim  Muhammad,  “Maqoshid  Syariah  Makanan  Halal”, Jurnal  Al-Mabsut  Studi  Islam  dan Sosial. Vol.12, No. 1 (201 8). ).
https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/72  (diakses  30  Desember 2020).
Wijaya  Abdi,  “Cara  Memahami  Maqashid  al-Syariah”, Jurnal  al-Daulah, Vol.4  N0.2. (Desember  2015).  http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1487 (diakses 10 Januari 2021).
Wijaya, Abdi. “RESPON LEMBAGA FATWA TERHADAP ISU FIKIH KONTEMPORER (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU).” Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 2 (2019): 180–199.