Available Online at: http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim

## Terakreditasi Nasional

## ANALISIS KINERJA PEMUNGUTAN DAN RETRIBUSI PAJAK REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM
Baru Harahap 1 , Syahril Effendi 2
Universitas Putera Batam
baru@puterabatam.ac.id

## ABSTRACT
This study aims to find answers to the level of advertisement tax collection performance in the city of Batam, and its contribution to local tax revenue. This research applies a descriptive analysis method, The object of this study is Batam City. The sampling technique used is non-probability sampling, that is the technique of determining the sample using certain considerations or by using financial statements from 2015 to 2019. The results of hypothesis testing using multiple regression analysis methods show that the performance of the collection and retribution of advertisement tax levies on Batam City Dispenda has a significant effect on the local revenue. While partially the performance of collection on the Batam City Dispenda has a significant relationship to the original revenue of the  region,  however,  advertisement  tax  levies  have  a  significant  effect  on  the  region's  original  revenue  on  the Batam City.
Keywords: Collection Performance, Billboard Tax Levies Performance, Regional Original Revenue

## PENDAHULUAN
Pajak  merupakan  salah  satu  sumber penerimaan  utama  bagi  sebuah  negara  yang dibayarkan oleh masyarakat. Pajak juga sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah  berdasarkan  ketentuan  peraturan perundang-undangan  perpajakan  serta  sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan  kewajiban  perpajakan  yang diperlukan  untuk  pembiayaan  negara  dan pembangunan nasional.
Tujuan  pembangunan  nasional  adalah untuk  mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan makmur  melalui  peningkatan  taraf  hidup, kecerdasan  dan  kesejahteraan  seluruh  rakyat. Dalam  pelaksanaan  pembangunan  nasional tersebut tidak terlepas oleh adanya pembangunan daerah. Sehingga untuk memperlancar pembangunan nasional diperlukan  anggaran  dari  pemerintah  negara yang diperoleh dari pemungutan pajak daerah. Untuk  itulah  pemerintah  terus  berupaya menggali  setiap  potensi  yang  bisa  digunakan untuk  meningkatkan  dan  mengoptimalkan penerimaan daerah.
Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi  reformasi  yang  harus  dihadapi oleh seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu,  dibutuhkan  pembelajaran  di  setiap  daerah
untuk  dapat  mengubah  tantangan  menjadi sebuah  peluang  bagi  kemajuan  daerahnya. Disisi  lain,  pemerintah  sebagai  pengatur pengembangan konsep otonomi daerah, berperan  sebagai  penanggung  jawab  agar konsep  otonomi  daerah  dapat  dilaksanakan seperti yang diharapkan.
Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun
2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi Daerah  dan  Peraturan  Daerah  Kota  Batam Nomor  12  Tahun  2008  tentang  pokok-pokok pengelolaan  keuangan  daerah,  membawa paradigma  baru  dalam  pengelolaan  daerah, dimana  daerah  diberikan  kewenangan  untuk mengelola  sendiri  kegiatannya  yang  meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan  keuangan  daerah.  Atau  dengan kata lain, daerah berhak mengatur sumber daya daerahnya untuk pencapaian perencanaan yang diharapkan.  Dimana  otonomi  daerah  memiliki peran  sebagai  upaya  pemberdayaan  daerah untuk  mengambil  keputusan  sesuai  dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri.
Sehingga  untuk  melaksanakan  otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi  sektor-sektor  yang  dinilai potensial  sebagai  pendorong  pembangunan daerah,  terutama  melalui  upaya  peningkatan potensi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).
Available Online at: http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim

## Terakreditasi Nasional
Dimana kemampuan daerah dalam memaksimalkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  dapat  dilakukan  melalui  peran  serta masyarakat  dalam  pembayaran  pajak  dan retribusi.
Perubahan  berbagai  kebijakan  nasional sebagaimana  dimaksud  membawa  harapan besar bagi daerah untuk membangun daerahnya dengan  menggali  potensi  daerahnya  masing- masing  sebagai  sumber  pendapatan  daerah, khususnya  pendapatan  asli  daerah.  Harapan dari daerah tersebut merupakan hal yang wajar, karena diberikannya berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya dibarengi  dengan  muatan  kewenangan  untuk mengurus  keuangannya  secara  otonom  dalam membiayai  penyelenggaraan  otonomi,  baik dalam  menggali  sumber-sumber  keuangan, pemanfaatannya serta pertanggungjawabannya.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari  hasil  pajak  daerah,  retribusi  daerah, pengelolaan  kekayaan  daerah  dan  lain-lain. Penyediaan  pembiayaan  dari  pendapatan  asli daerah  dilakukan  melalui  peningkatan  kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan  jenis  retribusi,  pajak  daerah  dan sumber pendapatan lainnya. Sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting  karena  berperan  sebagai  sumber pembiayaan  dan  sebagai  tolak  ukur  dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Kunci kemandirian daerah adalah pengelolaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Pajak  daerah  sebagai  salah  satu  sumber Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah itu sendiri sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan  daerah.  Sedangkan  kemampuan keuangan daerah diukur dari besarnya kontribusi  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) terhadap anggaran pendapatan daerah, dimana salah satu caranya yaitu dengan mengoptimalkan pajak daerah yang sudah ada.
Sebagai salah satu daerah otonom, Batam sudah  seharusnya  melaksanakan  program- program  pembangunan  baik  program  jangka pendek  maupun  jangka  panjang.  Untuk merealisasikan program pembangunan tersebut,  pemerintah  kota  Batam  berusaha untuk  mengoptimalkan  pendapatan  daerah melalui  pajak  reklame.  Karena  apabila  dilihat dari  kontribusinya  bagi  pajak  daerah,  pajak
reklame sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah  yang  berpotensi,  dan  dapat  dilakukan pemungutan  secara  efisien,  efektif,  dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah khususnya di Kota Batam.
Kekuatan  APBD  paling  besar  diperoleh dari  potensi  pajak  daerah  yang  dapat  terus ditingkatkan  setiap  tahunnya.  Berlakunya Undang-undang  No.  28  Tahun  2009  tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  menjadi salah satu penyebab rendahnya pendapatan dari sektor pajak di Kota Batam.
Hingga  akhir  tahun  anggaran  2015, perolehan pajak jauh dari yang diharapkan, dan salah  satunya  perolehan  dari  pajak  reklame yang pendapatannya menurun drastis hingga 30 persen  dari  target  awal.  Disamping  itu, pemerintah kota juga takut untuk membongkar paksa  tiang  dan  papan  reklame  yang  belum membayar  pajak.  Yang  alasannya,  masalah hukum dikemudian hari.
Banyaknya reklame yang tidak membayar pajak merupakan reklame yang berada didaerah milik  jalan  (damija)  dan  taman.  Dimana reklame tersebut pungutan sewanya sulit ditarik dan  banyak  yang  perizinannya  sudah  mati, namun  masih  berdiri  tegak  tanpa  adanya tindakan  dari  pemerintah  kota.  Evaluasi perolehan  pajak  reklame  pada  Kota  Batam hingga  akhir  tahun  2015  membuktikan persentasase pencapaiannya masih rendah, dan dinilai  tidak  memenuhi  target  perencanaan Pemerintah Kota. Dimana target pendapatan di awal  APBD  tahun  anggaran  2015,  antara realisasi dan pencapaiannya tidak sebanding. Perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota  Batam  dari  sektor  pajak  reklame  ini memiliki  potensi  tinggi,  karena  tidak  sedikit perorangan atau badan usaha yang menggunakan  reklame  sebagai  alat  untuk mempromosikan  usahanya.  Selain  itu  dalam pemungutan  pajak  reklame  seharusnya  tidak sulit,  karena  objek  dan  jumlah  titiknya  sudah jelas. Seharusnya pencapaian perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini dapat terpenuhi. Sehingga dengan mengoptimalkan  kinerja  pemungutan  dari pajak reklame diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.

## TINJAUAN PUSTAKA Kinerja Pemungutan
Available Online at: http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim

## Terakreditasi Nasional
Kinerja  pemungutan  pajak  reklame  di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang  jelas  dan  kuat  sehingga  harus  dipatuhi oleh  masyarakat  dan  pihak  terkait.  Dasar hukum  pemungutan  pajak  reklame  pada  suatu kabupaten/kota  menurut  Siahaan  (2015:  325) adalah:
1.  Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas
Undangundang  Nomor  18  Tahun  1997 tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi
Daerah.
2.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 3.  Peraturan Daerah kabupaten/ kota yang mengatur tentang Pajak Reklame.
4.  Keputusan bupati/walikota yang mengatur  tentang  Pajak  Reklame  sebagai aturan  pelaksanaan  peraturan  daerah tentang Pajak Reklame pada kabupaten/kota  dimaksud.Agar  kinerja pemungutan  pajak  tidak  menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat (Mardiasmo, 2013: 2-3) sebagai berikut. 1.Pemungutan  pajak  harus  adil  (Syarat Keadilan)
Sesuai  dengan  tujuan  hukum,  yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan  pemungutan  harus  adil.  Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan  pajak  secara  umum  dan  merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing- masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni  dengan  memberikan  hak  bagi  Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan,  penundaan dalam  pembayaran  dan  mengajukan  banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 2.Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945  pasal  23  ayat  2.  Hal  ini  memberikan jaminan  hukum  untuk  menyatakan  keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3.Tidak  mengganggu  perekonomian  (Syarat Ekonomis)
Pemungutan  tidak  boleh  mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan,  sehingga  tidak  menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. 4.Pemungutan  pajak  harus  efisien  (Syarat Finansiil)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5.Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem  pemungutan  yang  sederhana  akan memudahkan  dan  mendorong  masyarakat dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya. Syarat  ini  telah  dipenuhi  oleh  undang-undang perpajakan yang baru.

## Retribusi Pungutan Pajak Reklame
Retribusi  reklame  merupakan  salah  satu Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Batam dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (PAD) Kota  Batam.  Pembangunan  yang  ada  di  Kota Batam  merupakan  tanggung  jawab  seluruh pihak  Pemerintah,  para  pengusaha  dan masyarkat yang membrikan dukungan kelancaran pembangunan tersebut.
Retribusi reklame dikenakan per tahun (1 Tahun),  kecuali  retribusi  untuk  jenis  umbul- umbul  dikenakan  per  minggu  (  1  minggu), Perwako  Pemerintah  Kota  Batam  Nomor  24 Tahun  2011,  Retribusi  Ijin  Penyelenggaraan Reklame  adalah  pungutan  daerah  sebagai pembayaran  atas  jasa  pelayanan  terhadap  ijin pemasangan  reklame  di  luar  sarana  prasarana kota.
Dalam  pelaksanaan  pemungutan  retribusi reklame  oleh  Dinas  Pendapatan  Asli  Daerah Kota  Batam,  yang  mana  telah  ditentukan Peraturan Daerah Kota Batam (Perda) Nomor 5 Tahun  2009  tentang  Retribusi  Penggunaan Tanah  dan/atau  Bangunan  Yang  Dikuasai Pemerintah Daerah Untuk Pemasangan Reklame dalam Bab IV tentang Nama, Obyek, Subyek,  dan  Wajib  Retribusi  Pasal  6  yang berbunyi  setiap  orang  dan/atau  Badan  Hukum yang  menggunakan  pemakaian  tanah  dan/atau bangunan  yang  dimiliki  atau  dikuasai  oleh Pemerintah  Daerah  untuk  pemsangan  reklame dipungut  retribusi  dengan  nama  retribusi penggunaan  tanah  dan/atau  bangunan  yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk pemasangan reklame.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2013:12)  adalah  iuran  yang  dilakukan  oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan  langsung  yang  seimbang,  yang  dapat dipaksakan  berdasarkan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiyai penyelenggaraan pemerintah daerah.
Available Online at: http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim

## Terakreditasi Nasional
Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh  pemerintah  daerah  dengan  peraturan daerah (Perda) yang
wewenang pemungutannya dilaksanakan  oleh  pemerintah daerah  dalam  melaksanakan  penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.
Menurut  Undang-undang  Nomor  28 Tahun  2009,  Peraturan  Daerah  Kota  Batam Nomor  5  Tahun  2011  tentang  Pajak  Daerah. Yang  dimaksud  dengan  Pajak  Daerah  yang selanjutnya  disebut  pajak  adalah  kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa berdasarkan  Undang-undang,  dengan  baik memdapatkan  imbalan  secara  langsung  dan digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat.
Adapun  jenis-jenis  pajak  daerah  yaitu: Pajak  Hotel;  Pajak  Restoran;  Pajak  Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet;  Pajak  Bumi  dan  Bangunan  Perdesaan dan  Perkotaan;  dan  Bea  Perolehan  Hak  atas Tanah dan Bangunan.
Pengertian Pendapatan Asli Daerah
menurut  Undang-undang  Nomor  28  Tahun 2009 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari  wilayah  daerah  yang  bersangkutan  yang terdiri  dari  hasil  pajak  daerah,  hasil  retribusi daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang  dipisahkan  dan  lain-lain  pendapatan  asli daerah  yang  sah.  Pendapatan  Daerah  adalah semua  hak  daerah  yang  diakui  sebagai  nilai kekayaan  bersih  dalam  periode  anggaran tertentu. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintah  Daerah, bahwa daerah itu sendiri yaitu pendapatan asli daerah serta lain-lain pendapatan yang sah.
Menurut  Adisasmita  (2011:  89)  Sistem pemerintahan  daerah  yang  sentralilistik  pada masa  orde  lama  dan  orde  baru  menimbulkan banyak  dampak  negative  diantaranya  adalah telah  mengekang  kreativitas  daerah  untuk mengembangkan  potensi  daerahnya  sesuai dengan keinginan masyarakat daerah dan telah menyebabkan  pemerintah  daerah  memiliki ketergantunganyang kuat terhadap pemerintahan pusat. Dengan kedua hal ini saja telahmembuat pemerintah daerah dan masyarakat  lokal  tidak  mampu  membangun daerahnya.
Untuk  dapat  melakukan  pembangungan, pemerintahan daerah diharapkan dapat
meningkatkan PAS untuk mengurangi keterntungan  terhadap  pembiayaan  dari  pusat, sehingga meningkatkan penerimaan daerahnya adalah  menghitung  potensi  pendapatan  asli daerah yang riil yang dimiliki.
Berdasarkan kajian teori di atas, kerangka berpikir  dalam  penelitian  ini  yang  berjudul Pengaruh  Kinerja  Pemungutan  Dan  Retribusi Pungutan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)    Kota  Batam.  Untuk mempermudah  dalam  penelitian,  peneliti menyusun  bagan  alur  kerangka  pemikiran sebagai berikut:
Gambar 1. Kerangka Berfikir Penelitian
Dari  kerangka  pemikiran  yang  telah  di jelaskan  pada  sub  bab  sebelumnya  yang menjurus  pada  hipotesis  dapat  disimpulkan bahwa  hipotesis  yang  di  dapat  ialah  sebagai berikut:
H1:  Diduga ada hubungan kinerja pemungutan pajak  reklame  terhadap  pendapatan  asli daerah (PAD).
H2:  Diduga  ada  hubungan  retribusi  pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
H3:  Diduga ada pengaruh kinerja pemungutan pajak  reklame  dan  retribusi  reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

## METODOLOGI  PENELITIAN
Penelitian  adalah  suatu  proses  mencari sesuatu  secara  sistematik  dalam  waktu  yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan  yang  berlaku.  Untuk  dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik, maka peneliti  bukan  hanya  mengetahui  aturan permainan,  tetapi  juga  harus  mempunyai
Kinerja Pemungutan Pajak Reklame
(X1)
Retribusi Pajak Reklame
(X2) Pendapatan Asli Daerah (Y)
Available Online at: http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim

## Terakreditasi Nasional
keterampilan-keterampilan
dalam melaksanakan  penelitian.  Untuk  menerapkan metode ilmiah dalam praktek penelitian, maka diperlukan suatu desain penelitian, yang sesuai dengan  kondisi,  seimbang  dengan  penelitian yang dikerjakan(Nazir, 2014: 70).
Desain penelitian merupakan suatu rencana  kerja  yang  terstruktur  dalam  hal hubungan  –  hubungan  antar  variabel  secara komprehensif,  sedemkian  rupa  agar  hasil risetnya  dapat  memberikan  jawaban  atas pertanyaan  –  pertanyaan  riset.  Dalam  rencana tersebut  mencakup  hal  –  hal  yang  akan dilakukan periset mulai dari membuat hipotesis dan  implikasinya  secara  operasional  sampai pada analisis terakhir (Umar,2010:5)
Proses perencanaan penelitian dimulai dari identifikasi, pemilihan serta rumusan masalah, sampai  dengan  perumusan  hipotesis  serta kaitannya  dengan  teori  dan  kepustakaan  yang ada  (Nazir,  2014:  70-71).  Sampel  penelitian Laporan keuangan yang berupa target penerimaan,realisasi penerimaan pajak reklame dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batam tahun 2015-2019. Metode analisis yang digunakan  adalah  persamaan Regersi  Linear Berganda  Y = a + b 1 X 1 + b 2 X 2 +  . Keterangan:
Y
=  Pendapatan Asli Daerah
A =  Konstanta persamaan regresi b 1 , b 2 ,b 3 =  Koefisien regresi
X 1 =  Kinerja Pemungutan
X 2 =    Retribusi  Pungutan  Pajak Reklame e = Epsilon
Rancangan  Hipotsis  adalah Kinerja Pemungutan  dan  Retribusi  Pungutan  Pajak Reklame berpengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD)  secara  baik  secara  parsial  maupun secara simultan  Kota Batam.
• H0  =  Kinerja  Pemungutan  dan  Retribusi Pungutan  Pajak  Reklame  tidak  berpengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  secara  baik secara parsial maupun secara simultan.
• H1  =  Kinerja  Pemungutan  dan  Retribusi Pungutan Pajak Reklame berpengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  secara  baik secara parsial maupun secara simultan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Analisis Regresi Linear Berganda
Dalam  analisis  regresi,  selain  mengukur kekuatan  hubungan  antara  tiga  variabel  atau lebih,  juga  menunjukan  arah  hubungan  antara variabel dependen dengan variabel independen. Variabel  independen  pada  penelitian  ini  yaitu Kinerja  Pemungutan  Pajak  Reklame  (X1)  dan Pungutan  Retribusi  Pajak  Reklame  (X2) terhadap  variabel  dependen  yaitu  Pendapatan Asli Daerah (Y). Berikut ini tabel 1 adalah hasil uji dari analisis regresi linear berganda:
Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients B Std. Error Beta 1 (Constant) 365318224.768 65650006.329 X1 .262 .058 .438 X2 .309 .063 .478 a. Dependent Variable: Y
Sumber: Output SPSS Versi 20 (2019) Dari  tabel  1  hasil  uji  regresi  linier berganda  diatas  maka  diperoleh  persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
Y = a + b₁ x₁ + b₂ x₂
Y = 365318224.768 + (0.262) X 1 + (0.309) X 2 Keterangan: Y  = Pendapatan Asli Daerah (Y) a   = konstanta b 1 = koefisien regresi 1 X 1 = Kinerja Pemungutan Pajak Reklame (X1)
B 2 = koefisien regresi 2 X 2 = Pungutan Retribusi Pajak Reklame (X2) Persamaan  regresi  tersebut  dapat diuraikan sebagai berikut: α  = 365318224.768 artinya jika nilai Kinerja Pemungutan  Pajak  Reklame  (X1)  dan Pungutan Retribusi Pajak Reklame (X2) sama dengan nol, maka nilai profitabilitas sebesar 365318224.768 . b 1 =  Nilai  koefisien  regresi  variabel  Kinerja Pemungutan Pajak Reklame (X1)
Available Online at: http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim

## Terakreditasi Nasional
sebesar  0.262  artinya  jika  Kinerja Pemungutan Pajak Reklame (X1)
mengalami  peningkatan  1  kali,  maka Pendapatan  Asli  Daerah  (Y)  akan mengalami  kenaikan  sebesar  0.262 dengan asumsi variabel lainnya konstan. Nilai  koefisien  positif  artinya  terjadi hubungan positif dan memiliki arah yang sama  antara  Kinerja  Pemungutan  Pajak Reklame  (X1)  dan  Pendapatan  Asli Daerah (Y). b 2 =  Koefisien  regresi  variabel  Pungutan Retribusi  Pajak  Reklame  (X2)  sebesar
0.309  artinya  jika  Pungutan  Retribusi
Pajak Reklame (X2) mengalami peningkatan  1  kali,  maka  profitabilitas akan  mengalami  penurunan  sebesar
0.309  dengan  asumsi  variabel  lainnya
konstan.  Nilai  koefisien  positif  artinya terjadi  hubungan  positif  dan  memiliki arah berlawanan antara Pungutan Retribusi  Pajak  Reklame  (X2)  dan Pendapatan Asli Daerah (Y).

## Hasil Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  menggunakan  model  uji koefisien determinasi, uji statistik t, uji statistik F dan analisis regresi linier berganda (multiple regression analysis).
Koefisien Determinasi Uji  koefisien  determinasi  dilakukan  untuk mengukur  kemampuan  variabel  independen dalam menjelaskan variabel dependen. Adapun hasil  uji  koefisien  determinasi  dapat  dilihat dalam tabel 2.
Tabel 2. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .834 a .695 .684 213463287.719 a. Predictors: (Constant), X2, X1 b. Dependent Variable: Y
Sumber: Output SPSS Versi 20 (2019) Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 2  menunjukan  nilai Adjusted  R  Square ( Adjusted R 2 ) sebesar 0.684 atau sebesar 68.4%. Nilai  ini  menunjukkan  bahwa  variabel Pendapatan  Asli  Daerah  (Y)  dapat  dijelaskan atau  dipengaruhi  hanya  68.4%  oleh  Kinerja Pemungutan Pajak Reklame (X1) dan Pungutan Retribusi  Pajak  Reklame  (X2),  sedangkan sisanya 31.6% (100% - 68.4%) dijelaskan atau
dipengaruhi  oleh  faktor-faktor  lain  yang  tidak disertakan dalam model penelitian ini.

## Hasil Uji T
Uji Statistik t digunakan untuk mengetahui ada  atau  tidaknya  pengaruh  masing-masing variabel  independen  secara  parsial  terhadap variabel  dependen  yang  diuji  pada  tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji t dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel 3 dibawah ini:
Tabel 3. Hasil Uji T Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 365318224.768 65650006.329 5.565 .000 X1 .262 .058 .438 4.527 .000 X2 .309 .063 .478 4.943 .000 a. Dependent Variable: Y
Sumber: Output SPSS Versi 20 (2019)
Hasil  dari  Tabel  3  di  atas menunjukkan bahwa  T hitung yang  diperoleh  untuk  variabel Kinerja  Pemungutan  Pajak  Reklame (X 1 ) sebesar 4.527 dan signifikan sebesar 0.000. Hal ini  menunjukkan  T hitung = 4.527 > T Tabel = 1.65521 atau  signifikan  kecil  dari  0.05,  maka Hipotesis Pertama dalam penelitian ini diterima yaitu Kinerja Pemungutan Pajak Reklame (X 1 )
berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di Kota Batam.
Dan T hitung yang diperoleh untuk variabel Pungutan  Retribusi  Pajak  Reklame    (X 2 ) sebesar 4.943 dan signifikan sebesar 0.000. Hal ini  menunjukkan  T hitung = 4.943 > T Tabel = 1.65521 atau  signifikan  kecil  dari  0.05,  maka Hipotesis  Kedua  dalam  penelitian  ini diterima yaitu  Pungutan  Retribusi  Pajak  Reklame  (X 2 )
Available Online at: http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim

## Terakreditasi Nasional
berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) di Kota Batam.

## Hasil Uji F
Uji  statistik  F  digunakan  untuk  mengetahui apakah semua variabel bebas yang dimasukkan
dalam  model  mempunyai  pengaruh  secara simultan  terhadap  variabel  terikat.  Berikut  ini hasil uji statistik F dapat ditunjukan pada tabel 4.
Tabel 4 Hasil Uji F ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 5919450361874383900.000 2  2959725180937191900.000 64.954 .000 b Residual 2597294786625620500.000 57 45566575203958256.000 Total 8516745148500004900.000 59 a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X2,X1 Sumber: Output SPSS Versi 20 (2019)
Sesuai dari Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa Fhitung = 64.954  > FTabel = 3.06 (lihat pada Tabel  distribusi  F)  dan  signifikan  =  0.000  < 0.05,  maka  Hipotesis  Ketiga  dalam  penelitian ini  diterima  yaitu  Kinerja  Pemungutan  Pajak Reklame  (X1)  dan  Pungutan  Retribusi  Pajak Reklame  (X2)  berpengaruh  secara  signifikan terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (Y)  di  Kota Batam.

## KESIMPULAN
Penelitian  ini  ingin  menguji  Kinerja Pemungutan  dan  Retribusi  Pungutan  Pajak Reklame berpengaruh secara signifikan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)    Kota  Batam. Adapun  beberapa  kesimpulan  penelitian  ini adalah sebagai berikut:
1. Kinerja Pemungutan Pajak Reklame
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam.
2. Pungutan Retribusi Pajak Reklame
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam.
3. Kinerja  Pemungutan  Pajak  Reklame  dan Pungutan  Retribusi  Pajak  Reklame  secara bersama-sama  memiliki  pengaruh  yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Batam.

## DAFTAR PUSTAKA
Fidel.  (2010). Pajak  Penghasilan  Carofin Publising , Jakarta. Ghozali,  Imam.  (2011). Aplikasi  Analisis Multivariate  Dengan  Program  IBM SPSS  19 .  (Edisi  Kelima.)  Semarang: Universitas Diponegoro.
Kuswanto,  Hedy.  (2012). Analisis  Faktor-
Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kinerja
Sistem  Informasi  Akuntansi  Pada  PT. BPR  Weleri  Makmur  Jawa  Tengah.
(Versi Elektronik). Jurnal STIE Dharmaputra.  Diperoleh  05  Oktober 2012, dari http:// ejournal.stiedharmaputra-smg.ac.id.
Mardiasmo.  (2013). Perpajakan  Edisi  Revisi , Andi Offset, Yogyakarta. Nazir,  Moh.  (2014). Metode  Penelitian .
Cetakan Enam, Bogor:  Penerbit Ghalia
Indonesia. Priyatno, Duwi. (2008). Mandiri Belajar SPSS
- Bagi Mahasiswa dan Umum , Yogyakarta: Mediakom. Sugiyono. (2014). Metode Penelitian
Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  Kombinasi (Mixed. Methods) . Bandung: Alfabeta.
Umar,  Husein.  (2010). Metode  Penelitian Untuk  Skripsi  dan  Tesis  serta  Bisnis . Edisi  Kedua.  Jakarta:  Penerbit  Raja Grafindo Persada.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan  Daerah  Kota  Batam  Nomor 12  Tahun  2008  tentang  pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, membawa paradigma  baru dalam pengelolaan daerah . Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya disingkat  dengan  sebutan  UU  No.
22/1999 .
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah selanjutnya  disingkat  dengan  sebutan UU No. 18/1987 .
Available Online at: http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/jim

## Terakreditasi Nasional
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18  Tahun  1987  tentang  Pajak  Daerah dan  Retribusi  Daerah,  selanjutnya disingkat  dengan  sebutan  UU  No. 34/2000 . Waluyo. B Ilyas, Wirawan. (2011). Perpajakan Indonesia,  Buku  1  Edisi  10 .  Salemba Empat. Jakarta. Wibowo, Agung Edy. (2012). Aplikasi Praktis SPSS  Dalam  Penelitian .  Yogyakarta:  Gava Media.