## ANALISIS  PENETAPAN  MARGIN  PADA  PEMBIAYAAN  MURABAHAH  (STUDI KASUS PADA BPRS RAHMANIA DANA SEJAHTERA KABUPATEN BIREUEN)
Muhammad Ferdy Joely 1 , Ridwan *2
1,2 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala e-mail : ferdyjoe99@gmail.com 1 , ridwan.ibrahim@unsyiah.ac.id 2

## * Corresponding Author

## Abstrak
Margin is the seller's rights agreed between the seller and the buyer. The profit margin is only found in the sale and purchase agreement. The percentage of profit obtained is an agreement between the seller and the buyer. So far, the BPRS in general still has difficulty in adjusting the determination of the margin, because if the BPRS sets the margin in  accordance  with  applicable  BI  regulations,  it  will  burden  the  BPRS  because  there  are  differences  between customers,  products  and  third  party  funds  from  the  BPRS  and  Islamic  commercial  banks.  This  study  aims  to determine  the  determination  of  margins  in  murabaha  financing  at  BPRS  Rahmania  Prosperous  Bireuen  Regency. This  study  uses  descriptive  qualitative  methods,  data  collection  techniques  in  research  conducted  interviews, observations,  and  documentation  conducted  directly  with  the  SRB  manager  Rahmania  Dana  Sejahtera  Bireuen Regency. This research resulted in the procedure for determining the murabaha margin at the BPRS.
Keywords: Pembiayaan Murabahah, Margin Keuntungan, Penetapan Margin, Margin Murabahah
1. Pendahuluan
Suatu organisasi keuangan yang tujuan operasinya mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang wajib terhindar dari riba, gharar, maisir dan akad yang batil  merupakan  pengertian  dari  Lembaga  Keuangan Syariah  (LKS).    Target  utama  dari  berdirinya  LKS ialah  agar  dapat  memenuhi  perintah  Allah  mengenai hal  ekonomi  dan  muamalah  dan  melepaskan  umat muslim  dari  aktifitas  yang  diharamkan  oleh  Islam. Menurut  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN),  suatu organisasi  finansial  yang  menerbitkan  produk-produk syariah  dan  telah  menerima  izin  operasional  sebagai LKS  merupakan  definisi  dari  LKS.  LKS  dapat  dibagi menjadi  dua,  lembaga  keuangan  bank,  dan  lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank ada dari  lembaga-lembaga  keuangan  yang  bertugas  dan kegiatan  utamanya  beda  dengan  bank,  misalnya: asuransi, dana pensiun, pegadaian, leasing.
Pengertian  ini  menjelaskan  bahwa  LKS  dalam mengeluarkan  sebuah  produk  harus  memenuhi  dua elemen  utama  yakni;  unsur  keselaraasan  dengan prinsip  syariat  Islam  dan  unsul  legalitas  operasional dari DSN.
LKS  berdasarkan  lembaga  keuangan  bank dibagi  menjadi  2,  Bank  Umum  Syariah  (BUS)  dan
Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah  (BPRS).    BUS adalah  bank  yang  menyediakan  jasa  seperti  lantas pembayaran.  BUS  mudah  ditemukan  dan  mempunyai cabang  hampir  di  seluruh  Indonesia  sehingga  tidak aneh  lagi  kalau  bank  umum  syariah  bisa  mempunyai banyak nasabah di setiap kota yang ada di Indonesia.
Tidak  ada  system  bunga  dalam  system perbankan  syariah,  maka  orang  bertanya-tanya  dari manakah  bank  dan  lembaga  pembiayaan  Syariah menerima  untung  melalui  kegiatan  pembiayaan  yang diberikannya,  contoh  yang  dapat  diambil  jika  anda mempunyai  keinginan  membeli  motor  atau  mobil  dan meminta  sokongan  biaya  dari  Bank  atau  Pembiayaan syariah  seperti  BPRS  tidak  ada  bunga  yang dibebankan  atas  anda  selain  margin,  karna  sifat pinjaman tersebut sebenarnya pembiayaan, maka Bank atau  perusahaan  pembiayaan  tersebut  memilik  peran sebagai  penjual  dan  nasabah  sebagai  pembeli.  maka wajarlah  dari  kegiatan  jual  beli  tersebut  bank  atau perusahaan  pembiayaan  tersebut  mempunyai  harapan untuk  memperoleh  untuk  dari  selisih  harga  jual  dan harga beli (margin/laba).
Persentase  yang  ditetapkan  per  tahun  diartikan sebagai  margin.  Maka,  jika  margin  dihitung  perhari, jumlah  hari  didalam  satu  tahun  diakui  360  hari  dan
apabila  margin  dihitung  perbulan,  setahun  diakui  12 bulan.  Secara  umum,  nasabah  pembiayaan  membayar secara diangsur. Penagihan  yang muncul dari aktifitas jual  beli  dan  atau  sewa  berdasar  dengan  akad murabahah,  salam,  istishna’  dan  atau  ijarah  dianggap sebagai  piutang.  Besar  kecilnya  piutang  bergantung pada  plafon  pembiayaan,  yaitu  jumlah  pembiayaan (harga  beli  ditambah  harga  pokok)  yang  tercatat  pada perjanjian pembiayaan.
Margin adalah hak penjual yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Margin keuntungan hanya terdapat  dalam  akad  jual  beli.  Persentase  keuntungan yang  didapatkan  merupakan  kesepakatan  antara penjual  dan  pembeli.  Besarnya  margin  keuntungan tidak  akan  bertambah,  tidak  seperti  bunga  yang sifatnya  fluktuatif,  margin  keuntungan  bersifat  sama dengan sepakatnya seller dan buyer di awal akad.
Pendapatan  Bank  umum  syariah  di  dapat  dari margin  dari  produk  yang  dipasarkan.  Margin  setiap bank  umum  syariah  berbeda-beda,  tergantung  berapa jumlah  dana  pihak  ketiga  yang  diperoleh.  Jika,  suatu bank  umum  syariah  mempunyai  dana  pihak  ketiga yang  banyak  maka  margin  yang  diperoleh  antara nasabah  dan  bank  akan  besar,  hal  ini  disebabkan karena  bank  bisa  leluasa  mengatur  dananya  untuk investasi.  Margin  juga  sisebut  seabagai  alat  ukur  dari mampunya suatu lembaga keuangan untuk mengupayakan keuntungan bersih. Hasil yang diperoleh  dapat  dibandingkan  diantara  penjualan  dan laba.  Perhitungan  margin  sangat  krusial  karna penentuan  langkah  ke  depan  bagi  sebuah  lembaga keuangan,  terutama  untuk  menentukan  strategi penjualan dan penetapan harga.
BPRS  adalah  lembaga  keuangan  syariah  yang kedua  setelah  bank  umum  syariah.  BPRS  merupakan suatu  lembaga  keuangan  bank  syariah,  dan  cara kerjanya  berdasarkan  pada  prinsip  syariah  atau muamalah  Islam.  Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah berdiri  sesuai  dengan  UU  No.  7  Tahun  1992  tentang Perbankan  dan  Perturan  Pemerintah  (PP)  No.  72 Tahun  1992  tentang  Bank  berdasarkan  Prinsip  Bagi Hasil.
Berdirinya  BPRS  terkait  erat  dengan  pengaruh adanya  lembaga  keuangan  yang  disebut  diatas.  Lebih jelasnya  keberadaan  lembaga  keuangan  tersebut dijelaskan  dengan  munculnya  ide  untuk  membangun bank  syariah  pada  di  skala  nasional.  Indikator  yang menjadi  basic  pada  penetapan  tingkat  margin
keuntungan murabahah pada bank BPRS hampir sama dengan BUS, yang mana berdasarkan jumlah tabungan nasabah  atau  jumlah  dana  pihak  ketiga  akan  tetapi BPRS  tidak  memiliki  jumlah  nasabah  dan  dana  pihak ketiga yang banyak seperti bank umum syariah. Begitu halnya yang berlaku pada Bank BPRS Rahmania Dana Sejahtera, yang mana tingkat pengukuran disebut juga jadi basic dalam menetapkan margin murabahah.
Portal  berita  online  Okezone.com  (2016) mengeluarkan berita yang dimana Bank Indonesia (BI) mengharapkan  seluruh  BPR  dan  BPRS  di  Indonesia menyesuaikan suku bunga acuan/margin yang diberlakukan  oleh  BI.  Namun  hal  ini  nyatanya  akan memberatkan  BPRS  dalam  beroperasi  dikarenakan BPRS  memiliki  jumlah  nasabah  yang  lebih  sedikit daripada bank umum syariah. Sumber dana BPRS juga berasal dari Bank umum syariah sehingga wajar ketika margin  yang  diperoleh  sedikit  berbeda  dengan  bank umum  syariah  karena  ada  perbedaan  antara  nasabah, produk  dan  dana  pihak  ketiga  dari  pihak  BPRS  dan bank  umum  syariah.  Ketua  Perhimpunan  BPR Indonesia  (Perbarindo)  Ascar  Setiyono  mengatakan jika  BPRS  menurunkan  tingkat  margin  yang  seperti Bank Umum lainnya hal ini akan memberatkan BPRS dalam  hal  operasional  yang  terdapat  beberapa  faktor yang  nantinya  akan  membuat  BPRS  semakin  sulit eksis  di  perbankan  Nasional.  Kebijakan  BI  untuk menyesuaikan  margin  juga  berdampak  pada  BPRS Rahmania  Dana  Sejahtera  yang  berdiri  pada  tahun 2010  sehingga  BPRS  harus  berulang  kali  merubah tingkat margin-nya tersebut.
Pendirian  BPRS  Rahmania  Dana  Sejahtera, dimulai  operasionalnya  pada  tanggal  28  April  2010, dengan pedoman UU sesuai dengan konsep perbankan di Indonesia terutama dalam rangka ikut mengembangkan  dan  memberikan  alternatif  kepada masyarakat  untuk  menyimpan  dananya  dengan  aman, dan memberikan solusi pembiayaan terutama lembaga keuangan  yang  mampu  menyentuh  masyarakat  kecil dengan  konsep  syariah  yang  benar-benar  islami. Setelah selesainya beberapa peraturan/SOP perusahaan maka sejak bulan Juli 2010 PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera  mulai  melakukan  aktivitas  marketing  tidak saja  dalam  meningkatkan  sumber  dana  pihak  ketiga (DPK)  seperti  tabungan  dan  deposito  akan  tetapi  juga dalam  penyaluran  dana  untuk  pembiayaan  yang  tentu saja dilakukan dengan prinsip-prinsip prudent banking.
Peneliti  telah  melakukan  observasi  awal  pada beberapa  BPRS  yang  ada  di  Kabupaten  Bireuen.  Dari observasi  yang  telah  dilakukan,  peneliti  mendapatkan informasi  bahwa  BPRS  Rahmania  Dana  Sejahtera merupakan  BPRS  yang  tepat  untuk  dijadikan  objek dalam  penelitian  ini,  dikarenakan  BPRS  Rahmania Dana  Sejahtera  ini  telah  dikenal  luas  oleh  masyarakat di  Kabupaten  Bireuen,  dan  mudah  untuk  memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian.

## 2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

## Pembiayaan
Sesuai  dengan  UU  No.  10  Tahun  1998  tentang Perbankan Bab 1 pasal 1 No. 12 bahwa pembiaayaan sesuai  dengan  prrinsip  syaariah  ialah  “penyediaan dana  atau  tagihan  yang  dapat  disamakan  berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank  dan  pihak lain  yang  mewajibkan  pihak  yang  membiayai  untuk mengembalikan  uang  atau  tagihan  tersebut  setelah jangka  waktu  tertentu  dengan  imbalan  atau  bagi  hasil sesuai dengan kesepakatan”.

## Murabahah
Menurut  Antonio  (2010:12),    jual    beli  barang dengan  harga  awal  dan  ada  penambahan  laba  yang disesuaikan  merupakan  definisi  dari  murabahah. Dalam  ba’i  al-murabahah,  penjual  harus  menyatakan kepada  pembeli  harga  produk  yang  diperoleh  dan ditentukan penambahan harganya sebagai keuntungan. Menurut Muhamad, “perjanjian jual beli diantara bank dan  nasabah  di  mana  bank  syariah  membeli  barang yang  dibutuhkan  oleh  nasabah  dan  kemudian  dijual kepada  nasabah  sesuai  dengan  harga  yang  diperoleh ditambah  keuntungan  yang  diakadkan  antar  bank syariah dan nasabah adalah definisiki dari murabahah.”
Landasan Hukum Pembiayaan Murabahah a. Al-Qur’an Firman Allah QS An-Nisa’ Ayat : 29 Artinya:  “Hai    orang-orang    yang    beriman, janganlah    kamu    saling    memakan  harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama- suka  di  antara  kamu.  dan  janganlah  kamu membunuh  dirimu;  Sesungguhnya  Allah  adalah Maha Penyayang kepadamu” (An-Nisa: 29)
b. Al-Hadist
Dari  Abu  Sa‟id  Al-Khudri,  Nabi  Muhammad SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR. al- Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban). c. Fatwa DSN-MUI
Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fattwa DSN  No.  04/DSN-  MUI/IV/2000.      Dalam  fatwa tersebut  disebutkan  ketentuan  umum  mengenai murabahah.

## Manfaat dan Resiko Pembiayaan Murabahah
Terdapat  berbagai  manfaat  dari  transaksi bai’ al-murabahah ,  dan  beberapa  risiko  yang  harus diantisipasi. Banyak manfaat  yang diperoleh  oleh bank syariah  dari ba’i  al-murabahah, yaitu  salah  satunya terdapat keuntungan  yang  muncul  dari  selisih  harga beli  dari seller dengan  harga  dijual  kepada  nasabah. Sistem bai’  al-  murabahah juga  sangat  mudah.  Hal tersebut memudahkan pengurusan di bank syariah.
“Mekanisme  Penetapan  Margin  Keuntungan Murabahah Pada Bank Syariah”
Untuk  menjaga  tingkat  kinerja  keuangan  bank, tidak dapat dilepaskan daari Asset Liability Managementt  Committee  yang  berperan  sebaagai pengambilkeputusan  untuuk  menentuukan  tingkat bunga  lending  dan  funding  bank  yang  terkait.  Hal tersebut  dilakukan  oleh  ALCO.  Salah  satu  fungsi  dari ALCO  yaitu  untuk  meningkatkan  portofolio  neraca bank  serta memaksimalkan  keuntungan  (Nugrohowati, 2015).
Menentukan  bermacam-macam  keputusan  di dalam aplikasi atau pengguna dana, menilai kewajiban bank,  dan  membuat  kebijaksanaan  dan  memonitor posisi  modal  bank  merupakan  peranan  dari  ALCO. Semua  bank  mempunyai  ALCO  karena  untuk menentukan bermacam-macam kebijaksanaan di dalam kegunaan  dana  dan  memberi  batasan  besarnya  kredit yang dapat disalurkan.
Aturan basic penetapaan keuntungan murabahah pada Bank Syariah berdasarkan pada referensi margiin yang  di  tetapkan  dalamrapat  ALCO  bank  syariah (Karim, 2011).
Tim  ALCO  memiliki  akses  terhadap  liabilitas dan  strategi  pemberian  harga  terhadap  pinjaman, mengupayakan  praktik  menguasai  dana  dan  memilih agar  mengalokasikan  pinjamaan,  memantau  spreed,
distribusi  aset/kewajiban,  jangka  waktu,  bagaimanaa deaaling  dengan  secondaary  reserve  untuk  aktifitas pasar  uang,  mereview  varian  anggaraan  dan  yang terpenting ialah menyusuun aaction plant berdasar seba terjadi nya varian.

## Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Berdasarkan  UU  21  tahun  2008  tentang Perbankan  Syariah  Bab  1  Pasal  1,  Bank  Syari’ah merupakan  apapun  yang  bersangkutan  mengenai perbankan  Syari’ah  dan  Unit  Syari’ah,  mencakuup kelembagaaan,  kegiaatan  usaaha,  serta  tatacara-proses syari’ah dan menuruut jenissnya atas perbankan Umum Syari’ah dan pembiayaaan syari’ah. Salah satu  bentuk lembaga  keuangan    syari’ah    adalah    BPRS.  Bank Syari’ah yang  dalam  aktifitasnya  tidak memberi jasa dalam  lantas  pembayaran  ialah  pengertian  dari  BPRS (Suip et.al, 2014).

## 3. Metode Penelitian

## Desain Penelitian
Menurut  Sekaran  &  Bougie  (2013:95)  design penelitian merupakan bagan ( blueprint ) agar pengumpulan,  pengukuran,  dan  analisis  data  sesuai pada  permasalahan  studi  penelitian.  Desain  dalam penelitian  ini  menggunakan  metpen  kualitatif.  Jenis penelitian  yang  dipakai  pada  penelitian  ini  adalah metpen    deskripsi  kualitatif.  Metode  deskripsi  mnurut Sanusi (2014:13) ialah “desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek  penelitian”.  Sanusi  (2014;13)  juga  mengatakan bahwa  “penelitian  deskriptif  berfokus  kepada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan”.

## Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber  data  pada  penelitian  ini  adalah  data primer  dan  data  sekunder.  Data  primer  berupa wawancara  dan  observasi  dan  data  sekunder  berupa data  dokumentasi,  seperti  laporan  keuangan.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  dengan  dua  cara,  yaitu  penelitian  langsung  ke lapangan dan studi kepustakaan.

## Teknik Analisis Data
Penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  yang bersifat  paparan  dari  hasil  wawancara  dan  studi
dokumentasi.  Data  yang  diperoleh  akan  dianalisa dengan  cara  kualitatif  serta  dipaparkan  dalam  bentuk deskripsi.  Metode  ini  tidak  membutuhkan  hipotesis, namun  dibutuhkan  kerangka  pemecah  masalah  untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian.
Moleong  (2011:4)  menyebutkan  “analisis  data adalah proses mengatur, urutan data, mengorganisasikannya  ke  dalam  suatu  pola,  kategori dan  uraian  dasar.  Definisi  tersebut  memberikan gambaran  tentang  betapa  pentingnya  kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok  penelitian  kualitatif  adalah  menemukan  teori dari data”.
“Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  menggunakan  langkah-langkah seperti  yang  dikemukan  oleh  Bungin  (2013:70) sebagai berikut :
1) Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  merupakan  bagian  integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan  data  pada  penelitian  ini  adalah dengan menggunakan wawancara dengan admin Pembiayaan di BPRS Rahmania Dana Sejahtera dan studi dokumentasi tentang margin Murabahah.
2) Reduksi Data Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan  dan  transformasi  data  kasar yang  muncul  dari  catatan-catatan  tertulis dilapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan  data  dimulai  dengan  membuat ringkasan,  menelusur  data,  menulis  memo  dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. Reduksi yang dilakukan  adalah  mengenai  penetapan  margin pada Pembiayaan Murabahah.
3) Display Data
Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan  tindakan.  Dengan  penyajian  data, peneliti  akan  membahas  bagaimana  penetapan margin  pada  pembiayaan  murabahah  di  BPRS Rahmania Dana Sejahtera.
Langkah-langkah  yang  perlu  dilakukan  dalam menganalisis data pada metode ini adalah:
1) Mengumpulkan  data-data  yang  berkaitan  dengan masalah  yang  akan  diteliti  pada  BPRS  Rahmania Dana Sejahtera.
2) Mengidentifikasi  bagaimana  analisis  penetapan margin  pada  pembiayaan  murabahah  di  BPRS Rahmania Dana Sejahtera.
3) Menganalisis  pelaksanaan  akad  murabahah  pada pembiayaan perumahan di BPRS Rahmania Dana Sejahtera  apa  telah  sesuai  dengan  aturan  syariat yang berlaku.”
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

## Gambaran Umum Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  pada  perusahaan  yang bergerak di bidang perbankan (keuangan) yaitu BPRS Rahmania  Dana  Sejahtera  Kabupaten  Bireuen. Penelitian  ini  memilik  tujuan  agar  melihat  penerapan keuntungan  dalam  peembiayaan  Murahabah  pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera.

## Sejarah BPRS Rahmania Dana Sejahtera
Pendirian  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah (BPRS) Rahmania Dana Sejahtera, dimulai operasionalnya  pada  tanggal  28  April  2010,  dengan pedoman  UU  sesuai  dengan  konsep  perbankan  di Indonesia terutama dalam rangka ikut mengembangkan  dan  memberikan  alternatif  kepada masyarakat  untuk  menyimpan  dananya  dengan  aman, dan memberikan solusi pembiayaan terutama lembaga keuangan  yang  mampu  menyentuh  masyarakat  kecil dengan konsep syariah yang benar-benar islami.

## Hasil Penelitian
Pembiayaan  Murahabah  pada  BPRS  Rahmania Dana Sejahtera
Menurut fatwa DSN MUI memberikan Ketentuan  Umum  Murahabah  dalam  Bank  Syariah, yaitu:
a. Penggunaan transaksi Murahabah yang tidak riba’.
b. Item yang dijualbelikan tak haram menurut syari’ah.
c. perbankan membelibarang dengan sah dan tidak riba’.
d. perbankan  mengutarakan  apapun  mengenai pembelianpertama.
e. Perbankan  lalu  menjualbarang  tersebut  pada pemesann  dengan  hargajual  seharga  harga  beli
ditambah untungnya. Pada kaitan ini, perbankan harus  transparan  tentang  harga  pokok  barang terhadap  pemesan  dan  mengenai  biaya  yang dibutuhkan.
f. Pemesan  membayaar  hargabarang  yang  telah disepakati  tersebut  dalam  jangkawaktu  yang sudah disepakatii.
g. Unuk  mencegahterjadinya  penyalahgunaan  atau kerusakan  perjanjian  tersebut,  pihakbank  dapat melakukan janji khusus dgn pemesan.
h. Apakah  perbankan  ingin  mewakili  pada pemesan  unuk  membelibarang  dari  kelompok yang  lain,  transaksi  jualbeli  Murahabah  antara perbankan  dgn  pemesan  harusdilakukan  setelah barang  yang  diperjual  belikan  secara  prinsip, jadi milik perbankan.
i. Pembiayaan  Murahabah  telah  diparaktikkan oleh  BPRS  Rahmania  Dana  Sejahtera  dalam rangka  pembelian  barang.  Sebagaimana  proses munculnya wakalah disebabkan karena kelemahan  bank  juga  tidak  bisa  menyediakan ready  stock  barangnya.  BPRS  Rahmania  Dana Sejahtera  dalam  melaksanakan  pembiayaan Murahabah  adalah  Nasabah  harus  menentukan jenis barang yang akan dibeli, Bank mewakilkan/memberikan  kuasa  pada  nasabah untuk memilih sendiri, ketika sudah cocok Bank melakukan akad Murahabah
Menurut uraian di atas maka dapat dilihat bahwa Pelaksanaan  pembiayaan  Murahabah  pada  KPRS  di BPRS  Rahmania  Dana  Sejahtera  menggunakan wakaalah.  Praktik  tersebut  di  sini  telah  sesuai  fatwa DSN  MUI  No.  04/DSN-MUI/IV/2000  butir  9  tentang penguasaan  barang  yang  secara  prinsip  harus  menjadi milik  BPRS  Rahmania  Dana  Sejahtera  dan  semua  hal yang mengatur tentang Murahabah.
Dalam  hal  pembayaran  angsuran,  DSN  MUI tidak  mengatur  tata  cara  pembayaran  angsuran  dalam Murahabah  hanya  saja  fatwa  DSN  MUI  menetapkan beberapa ketentuan khusus mengenai diberlakukannya potongan pelunasan dalam Murahabah.

## Pembahasan
Penerapan Margin dalam Pembiayaan Murahabah pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera
Margin yang terdapat pada pembiayaan murabahah ditentukan  berdasarkan  rekomendasi  dan
saran  dari  hasil  rapat.  Artinya  nilai  margin  dari  hasil referensi  ini  menjadi  standar  acuan  minimal  untuk penetapan  margin murabahah di  BPRS  Rahmania Dana Sejahtera.
Rapat  penetapan  margin  dilakukan  pada Tanggal  13  Januari  2018  yang  dihadiri  oleh  Dewan Komisaris  dan  Direksi  BPRS  Rahmania  Dana Sejahtera.  Rapat  ini  bersifat  memorandum,  dimana hanya  mengoreksi  margin  yang  telah  ditetapkan sebelumnya.  Kebijakan  ini  efektif  mulai  Tanggal  1 Feburari  2018  dan  akan  berlaku  sampai  batas  waktu yang tidak ditentukan. Khusus murabahah ini, besaran bagi  hasil  pihak  ketiga  menjadi  acuan  utama  dalam penentuan  margin.  Berikut  adalah  hasil  wawancara dengan  Manajer di  BPRS  Rahmania  Dana  Sejahtera: “Dalam  prakteknya  penentuan  margin murabahah dilakukan  setelah  diketahui  besaran  bagi  hasil  pada pihak ketiga”.
Besarnya  prosentase  dibedakan  berdasarkan pada  besarnya  plafon  pembiayaan  yang  diajukan nasabah dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 4.1 Penetapan Margin Limit Margin 1-5 juta 22% 6-10 juta 20% 11-50 juta 18% 51-75 juta 17% 76-100 juta 16% >100 juta 15%
Berdasarkan  Tabel  4.1  dapat  dijelaskan  bahwa penetapan besaran margin pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera dibagi ke dalam 6 kategori, dimana semakin besar  harga  barang  yang  akan  dibeli  oleh  nasabah, maka margin yang ditawarkan akan semakin kecil.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  data yang  telah  dijelaskan  sebelumnya,  maka  dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Penentuan  margin  pada  BPRS  Rahmania  Dana Sejahtera  diterapkan  dalam  produk  pembiayaan menggunakan  akad  murahabah,  maka  dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Keuntungan  yang  ada  didalam  pembiayaan murabahah  ada  penentuan  sesuai  dengan rekom  dari  hasil  rapat.  Maksudnya  nilai
keuntungan  dari  output  referensi  ini  jadi standar acuan untuk menetapkan keuntungan murabahah  pada  BPRS  Rahmania  Dana Sejahtera.  Khusus  murabahah  ini,  besaran bagi hasil pihak ketiga menjadi  acuan  utama dalam penentuan margin.
b. Penentuan  margin  murabahah  menggunakan acuan base lending rate.
c. Penetapan  margin  murabahah  di  BPRS Rahmania  Dana  Sejahtera  juga  ditentukan oleh  faktor  internal  maupun  eksternal lainnya. Seperti Dana pihak ketiga dan harga pasar.

## Saran
Saran Akademis
1)  Agar  penelitian  selanjutnya  menambah/meneliti industri  syariah  lain,  seperti  BUS,  UUS  dan pegadaian syariah.
Saran Praktis
1. Bagi  Nasabah,  hasil  penelitian  ini  dapat memberikan informasi dalam menentukan pilihan perbankan syariah

## Daftar Pustaka
Antonio,  MuhammadaSyafii.i2010.  Bank  Syariah  dari
Teori ke Praktik. Jakarta:Tazkiaa Cendekia.
Anwar,  Sanusi.  2014. Metodologi  Penelitian  Bisnis.
Jakarta: Salemba Empat.
Bungin,  Burhan.  2013. Metode  Penelitian  Sosial  &
Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan
Kualitatif  untuk  Studi  Sosiologi,  Kebijakan,
Publik,
Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran  edisi  Pertama .  Jakarta:  Kencana
Prenada Media Group.
Moleong,  L.J.  2011. Metodologi  Penelitian  Kualitatif
Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia  No.  10  tahun  1998  tentang  Bank dengan  Sistem  Bagi  Hasil  sebagai  Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1992.
____. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  10 tahun  1998  tentang  Bank  dengan  Sistem  Bagi Hasil  sebagai  Perubahan  Undang-Undang  No. 1 tahun 1992.
____. Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.21

## Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Sekaran,  Uma  dan  Roger  Bougie.  2013.  Research
Methods  for    Business  (A  Skill  Building Approach)  Fifth  Edition.  United  Kingdom: Wiley.