## UPAYA ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DIDASARKAN ADANYA KESEPAKATAN PARA PIHAK
Andika Dwi Yuliardi 1 , Imam Budi Santoso 2
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
1 andikadwiyuliardi@gmail.com , 2 ibskrw@yahoo.co.id

## Abstrak
Salah satu upaya penyelesaian diluar pengadilan ialah arbitrase dengan menekankan prinsip  win-win  solution.  Tujuan  penulisan  ini  untuk  mengetahui  prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbitrase, dan untuk mengetahui faktor  penyebab  arbitrase  kurang  diminati.  Tipe  penelitian  yang  digunakan  adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan  Arbiter  wajib  menyelesaikan  perselisihan  hubungan  industrial  paling lama 30 hari, dapat diperpanjang maksimal 14 hari kerja atas kesepakatan para pihak. Terlebih dahulu diupayakan perdamaian, jika gagal maka sidang arbitrase dilanjutkan. Salah  satu  atau  para  pihak  dapat  mengajukan  permohonan  pembatalan  putusan arbitrase kepada Mahkamah Agung dengan jangka waktu 30 hari sejak ditetapkannya putusan arbiter. Faktor penyebab arbitrase kurang diminati, yakni Arbitrase Hubungan Industrial  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  menyelesaikan  perselisihan  hak, penyelesaian melalui arbitrase belum cukup familiar, arbitrase hanya dapat bermanfaat bagi para pihak yang jujur dan dapat dipercaya, ketergantungan mutlak pada arbiter, tidak  terdapat  preseden  putusan  arbitrase  terdahulu,  tidak  memungkinkan  untuk mengajukan keberatan.
Kata  Kunci: arbitrase,  penyelesaian  perselisihan,  penyebab  tidak  diminatinya penyelesaian melalui arbitrase

## Abstract
One of the efforts to settle out of court is arbitration by emphasizing the principle of a win-win solution. The purpose of this paper is to find out the procedure for resolving industrial relations disputes through arbitration, and to find out the factors that cause arbitration  to  be  less  attractive.  The  type  of  research  used  is  normative  juridical research with a statutory approach. The results of the study indicate that the Arbitrator is obliged to settle industrial relations disputes within a maximum of 30 days, which can be extended to a maximum of 14 working days upon the agreement of the parties. Prior to that, peace is sought, if that fails, the arbitration trial will continue. One or the  parties  may  apply  for  the  cancellation  of  the  arbitration  award  to  the  Supreme Court  within  a  period  of  30  days  from  the  stipulation  of  the  arbitrator's  decision.
Factors  causing  arbitration  to  be  less  desirable,  namely  Industrial  Relations Arbitration does not have the authority to settle disputes over rights, settlement through arbitration is not yet familiar enough, arbitration can only be beneficial for honest and trustworthy  parties,  absolute  dependence  on  arbitrators,  there  is  no  precedent  for previous arbitration decisions, not possible to object.
Keywords: arbitration,  dispute  resolution,  causes  of  disinterest  in  arbitration settlement

## PENDAHULUAN
Dengan  berlakunya  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial yang menggambarkan proses penyelesaian  perselisihan  hubungan industri dapat ditempuh melalui (2) dua jalur,  yaitu: Pertama ,  Jalur  Peradilan (litigasi):  Penyelesaian  perselisihan melalui  jalur  peradilan  hubungan industrial, yang pada prosesnya berjalan di tingkat pertama dan tingkat kasasi. Adanya perubahan yang secara konkrit yakni mengganti sistem peradilan  semu  yang  tercantum  dalam Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan  yang  semula  perselisihan perburuhan ditangani Panitia
1 Sutedi,  Adrian,  2009, Hukum Perburuhan , Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 104
Penyelesaian  Perselisihan  Perburuhan Daerah  (P4D).  Jika  putusan  dari  P4D dirasakan kurang adil, maka para pihak dapat  mengajukan  “banding”  kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan
Perburuhan tingkat Pusat (P4P).
Putusan  P4P  bersifat  mengikat,  jika Menteri tenaga kerja tidak membatalkan  putusan  atau  menunda pelaksanaan  putusan  itu.  Penundaan dan  pembatalan  putusan  P4P  dapat dilakukan  oleh  Menteri  Tenaga  Kerja untuk  memelihara  ketertiban  umum serta  melindungi  kepentingan  negara 1 . Dapat  dilihat,  bahwa  prosedur  dalam penyelesaian atas perselisihan hubungan  industrial  yang  terjadi, melalui  prosedur  yang  sangat  panjang akan tetapi tidak ada jaminan kepastian
Andika  Dwi  Yuliardi  dan  Imam  Budi  Santoso,  Upaya  Arbitrase  Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Didasarkan Adanya Kesepakatan Para Pihak
hukumnya. Terciptanya Peraturan peundang-undangan,  yakni  Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 diharapkan lebih efektif karena Hakim dalam  peradilan  hubungan  industrial sudah  menerapkan  aspek  keadilan hukum  terhadap  kaum  buruh  maupun pengusaha. Jalur Kedua dalam menyelesaikan  perselisihan  hubungan industrial  adalah  melalui  penanganan perselisihan  di  Luar  Pengadilan  (non litigasi),  yaitu:  (a)  konsiliasi;  (b) arbitrase; (c) mediasi. 2 Undang-Undang Nomor 2
Tahun  2004  mengatur  secara  khusus mengenai  penyelesaian  perselisihan hubungan industrial, sesuai dengan asas hukum lex  specialis  derogate  lex generali 3 , dimana  pengaturan  terkait dengan penyelesaian perselisihan hubungan  industrial  diatur  dalam
2 Niagara  G.  Serena,  Candra  Nur Hidayat,  Penyelesaian  Sengketa  Non-Litigasi Ditinjau  Dari  Undang  Undang  Nomor  10 Tahun  1998  Tentang  Perbankan  Dan  Undang
Undang  Nomor  30  Tahun  1999  Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa”, Jurnal  Surya  Kencana  Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 7
Nomor 1 Juli 2020, h. 80. 3 Bambang  Yunarko, “ Penyelesaian
Perselisihan  Hubungan  Industrial  melalui
Undang-Undang  No.  22  Tahun  1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan Undang-undang No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta sudah  tidak  berlaku,  yang  kemudian penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial  ini  diatur  secara  khusus dalam  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2004  tentang  Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Sistem
penyelesaian perselisihan hubungan industrial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan  pekerja  serta  derajatnya sesuai  dengan  martabat  manusia, menciptakan ketenangan atau ketentraman dalam kerja serta ketenangan  usaha, 4 yang  oleh  karena itu  dalam  menjalankan  hubungan industrial  harus  dilaksanakan  sesuai

## Lembaga  Arbitrase  Hubungan  Industrial”
PERSPEKTIF  Volume  XVI  No.  1  Tahun 2011 Edisi Januari
4 Safrudin  C  Sarif,  Joi  Rikardo Siahaan Gita Yulianti, Alif Duwi Hanavi, Fitri Rezeki,  “Analisis  Produktivitas  Sumber  Daya Manusia Dalam Hubungan Industrial Pancasila di  Indonesia” Prosiding  EMAS:  Ekonomi Manajemen  Akuntansi  Kewirausahaan  Vol.1 No.1 -Juni 2021, h. 163
dengan  asas three  partnership (tri kemitraan)  yaitu  kemitraan  dalam tanggung jawab ( partnership in responsibility), kemitraan dalam produksi (partnership  inproduction), dan kemitraan  dalam  keuntungan
(partnership in profit). 5 Dalam menyelesaikan  perselisihan  hubungan industrial, upaya terbaik adalah penyelesaian yang dilakukan oleh para pihak  yang  berselisih,  sehingga  dapat diperoleh  hasil  yang  menguntungkan bagi kedua belah pihak. Maka dari itu, pemerintah berkewajiban memfasilitasi penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial  tersebut.  Upaya  fasilitasi dilakukan dengan menyediakan tenaga ahli  selaku  pihak  penengah  yang bertugas untuk mempertemukan kepentingan  kedua  belah  pihak  yang berselisih,  salah satunya  dapat  melalui arbitrase.
Perselisihan
Hubungan Industrial  ialah  pertentangan  antara pengusaha  atau  gabungan  pengusaha dengan  pekerja/buruh  atau  serikat
5 Ibid.
pekerja/serikat buruh akibat perbedaan pendapat  karena  adanya  perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan,  perselisihan  pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/buruh  dalam  satu perusahaan. 6 Di dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2004
mengatur tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial,  yaitu dimana  para  pihak  yang  berselisih terlebih  dahulu  wajib  mengupayakan penyelesaiannya  melalui  perundingan secara bipartit, yaitu dimana para pihak yang berselisih berupaya untuk menyelesaikan  secara  musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tenggang  waktu  selama  30  hari. Apabila salah satu pihak menolak untuk berunding  atau  hasil  dari  musyawarah tidak  mencapai  kata  mufakat  maka perundingan  bipartit  dianggap  gagal. Jika  perundingan  bipartit  gagal,  maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mencatatkan  perselisihannya kepada  instansi  yang  bertanggung
6 Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Andika  Dwi  Yuliardi  dan  Imam  Budi  Santoso,  Upaya  Arbitrase  Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Didasarkan Adanya

## Kesepakatan Para Pihak
jawab  di  bidang  ketenagakerjaan setempat  dengan  melampirkan  bukti bahwa upaya penyelesaian perundingan secara bipartit telah dilakukan.
Kemudian,  ditawarkan  kepada  para pihak  untuk  memilih  penyelesaian melalui Konsiliasi atau Arbitrase, yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. 7
Dalam hal ini, Arbitrase adalah penyelesaian  melalui  arbiter  yang putusannya  mengikat  para  pihak  dan bersifat  final  di  luar  pengadilan hubungan industrial dalam hal
perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan,  atas  dasar  kesepakatan tertulis  dari para pihak  yang berselisih untuk memilih jalur arbitrase. 8 Apabila para  pihak  sepakat  memilih  untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan  atau  perselisihan  antar
7 Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 8 Ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
serikat  pekerja  dalam  satu  perusahaan dengan melalui arbitrase, maka dibuatlah  surat  perjanjian  arbitrase yang berisikan kesepakatan para pihak. Surat perjanjian tersebut dibuat rangkap  3  (tiga)  dan  masing-masing pihak  mendapatkan  1  (satu)  yang mempunyai  kekuatan  hukum  yang sama. Surat perjanjian arbitrase sekurang-kurangnya  memuat 9 :  1) Nama lengkap dan alamat  atau tempat kedudukan para pihak  yang berselisih; 2)  Pokok  persoalan  yang  menjadi perselisihan  dan  yang  diserahkan kepada arbitrase untuk diselesaikan dan diambil  keputusan;  3)  Jumlah  arbiter yang  disepakati;  4)  Pernyataan  para pihak yang berselisih untuk tunduk dan menjalankan  putusan  arbitrase;  dan  5) Tempat,  tanggal  pembuatan  surat perjanjian,  tanda  tangan  para  pihak yang berselisih.
Pengaturan  Arbitrase  dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004,
9 Ketentuan Pasal 32 ayat (3) Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
dimaksudkan  agar  para  pihak  yang berselisih  tidak  hanya  menyelesaikan perselisihan  yang  terjadi  melalui  jalur pengadilan (Pengadilan Hubungan Industrial/PHI),  akan  tetapi  juga  dapat memilih untuk menyelesaikan
perselisihan di luar pengadilan melalui Arbitrase  yang  didasarkan  pada  “ win- win solution ”. Sebagaimana  diketahui, apabila perselisihan yang terjadi diselesaikan  melalui  pengadilan,  maka akan  berakhir  dimana  ada  pihak  yang dimenangkan  dan  ada  pihak  yang dikalahkan, berbeda halnya, jika penyelesaian  perselisihan  ditempuh melalui upaya Arbitrase.
Berdasarkan uraian latar
belakang  yang  sudah  dikemukakan oleh  penulis,  maka  terdapat  beberapa pokok permasalahan yang dapat
dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang
Disepakati  Para  Pihak  Melalui
Arbitrase ?
10 Johnny  Ibrahim,  2006, Teori  dan Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif , Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295.
2. Apa Faktor Penyebab Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui
Arbitrase  Kurang  Diminati  Oleh Para Pihak?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  merupakan kegiatan  ilmiah  yang  dilandasi  oleh metode,  sistematika  dan  pemikiran tertentu  dengan  tujuan  agar  dapat mempelajari  suatu gejala  hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Tipe penelitian yang digunakan adalah pendekatan  yuridis  normatif.  Tipe penelitian  yuridis  normatif  dilakukan dengan  cara  memfokuskan  kajian penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma- norma  dalam  hukum  positif. 10 Metode penelitian  yuridis  normatif  adalah metode  yang  mengaitkan  peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan  praktek  pelaksanaan  hukum positif yang
menyangkut permasalahan.  Adapun  pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan
Andika  Dwi  Yuliardi  dan  Imam  Budi  Santoso,  Upaya  Arbitrase  Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Didasarkan Adanya

## Kesepakatan Para Pihak
perundang-undangan yang
memfokuskan  kepada  aturan  hukum sebagai  landasannya.  Maksud  dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran  secara  rinci,  sistematis,  dan menyeluruh  mengenai  hal-hal  yang berhubungan  dengan  upaya  arbitrase dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial didasarkan adanya kesepakatan  para  pihak.    Sumber penelitian  ini  adalah  buku,  jurnal,  dan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
HASIL DAN PEMBAHASAN a. Prosedur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang Disepakati Para Pihak Melalui Arbitrase Asas dari
penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah berdasarkan  prinsip  musyawarah  dan mufakat,  dimana  para  pihak  yang berselisih  haruslah  mengedepankan dialog dan bermusyawarah guna mencari  jalan  keluar  guna  mencari
11 Herawati N, Ro'fah Setiawati, Irma Cahyaningtyas,  “Perwujudan  Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  Sebagai
penyelesaian secara bipartit. 11 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa mekanisme penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial  haruslah  secara  cepat,  adil, murah dan sederhana, baik penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial maupun penyelesaian di  luar pengadilan,  yakni melalui alternatif penyelesaian sengketa.
Salah  satu  upaya  secara  damai di  luar  pengadilan  yaitu  Arbitrase  atas dasar  kesepakatan  para  pihak  dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul  antara  para  pihak  yang  secara hukum  putusannya  bersifat  final  dan mengikat. Pengertian Arbiter berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun  2004  adalah  seorang  atau  lebih yang  dipilih  oleh  para  pihak  yang berselisih  dari  daftar  arbiter  yang ditetapkan oleh Menteri untuk memberikan putusan bersifat  final  dan mengikat mengenai perselisihan kepentingan,  dan  perselisihan  antar
Cerminan  Asas  Keseimbangan”. Jurnal NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021)
serikat  pekerja/serikat  buruh  hanya dalam satu perusahaan yang penyelesaiannya  melalui  mekanisme arbitrase.  Arbiter  bukan  merupakan Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS),  karena Arbiter  bekerja  untuk  sebuah  lembaga independen  seperti  halnya  Advokat. Profesi arbiter juga mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan
putusan arbitrase, namun arbiter bukan merupakan seorang Hakim.
Sebagaimana  telah  disebutkan, perselisihan
kepentingan ialah perselisihan yang timbul dalam hubungan  kerja  karena  tidak  adanya
kesesuaian pendapat mengenai pembuatan  dan/atau  perubahan  syarat- syarat  kerja  yang  ditetapkan  dalam perjanjian  kerja,  atau  dalam  peraturan perusahaan atau dalam perjanjian kerja bersama. 12 Berdasarkan  pengertian tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa unsur-unsur  pembentuk  perselisihan kepentingan  adalah; pertama, adanya suatu perselisihan; kedua, dalam
12 Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 13 Adnan  Hamid,  2021.  “Arbitrase Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian
hubungan  kerja; ketiga, tidak  ada kesesuaian pendapat; keempat, mengenai pembuatan dan atau perubahan  syarat-syarat  kerja; kelima, didalam  perjanjian  kerja,  peraturan perusahaan,  atau  perjanjian  kerja bersama. 13 Dalam hubungan industrial, perselisihan kepentingan dapat berhubungan dengan penyusunan syarat-syarat  kerja  dan  kondisi  kerja baru,  tuntutan/usulan  pekerja  atau serikat pekerja mengenai jaminan kerja, kenaikan upah tunjangan atau perbaikan  syarat-syarat kerja  dan kondisi kerja lainnya
Selanjutnya  yang  dimaksud dengan  Perselisihan  antar  Serikat Pekerja  dalam  satu  perusahaan  ialah perselisihan  yang terjadi antara serikat pekerja dengan serikat  pekerja lainnya dalam  satu  perusahaan,  karena  tidak adanya  kesamaan  pendapat  mengenai keanggotaan,  pelaksanaan  hak  dan kewajiban keserikat pekerjaan. 14
Berdasarkan pengertian  tersebut  dapat
Sengketa  Perburuhan.” Jurnal    Legal Reasoning Vol. 3, No. 2, Juni 2021, h. 4 14 Ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Andika  Dwi  Yuliardi  dan  Imam  Budi  Santoso,  Upaya  Arbitrase  Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Didasarkan Adanya Kesepakatan Para Pihak
disimpulkan bahwa unsur-unsur pembentuk  perselisihan  antar  serikat pekerja  adalah: Pertama, adanya perselisihan  antar  serikat  pekerja; kedua, yang  terjadi  dalam  dalam  satu perusahaan; ketiga, tidak  adanya
kesamaan pendapat mengenai keanggotaan, atau mengenai
pelaksanaan hak dan kewajiban keserikat  pekerjaan.  Dalam  hubungan industrial,  perselisihan  antar  serikat pekerja/buruh  dalam  satu  perusahaan misalnya  berkaitan  dengan  jumlah keanggotaan,  hak  berunding  dalam pembuatan  perjanjian  kerja  bersama, hak  mewakili  dalam  kelembagaan, kewajiban  membela  dan  melindungi anggota  dari  pelanggaran  hak-hak  dan memperjuangkan kepentingannya
Pengertian arbitrase berdasarkan pendapat Abdulkadir
Muhammad  adalah  badan  peradilan swasta  diluar  lingkungan  peradilan umum,  yang  dikenal  khusus  dalam dunia  perusahaan.  Arbitrase  adalah penyelesaian sengketa diluar peradilan
15 Tampubolon, WS. “Peranan Seorang Arbiter Dalam Penyelesaian Sengketa
umum atas dasar kehendak bebas para pihak yang berselisih dengan menentukan  sendiri  secara  sukarela tanpa  adanya  paksaan 15 .  Kehendak bebas ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak  yang  dituangkan  dalam perjanjian  tertulis  para  pihak  baik  itu sebelum atau sesudah terjadinya sengketa. Sedangkan Menurut Sudargo Gautama 16 ,  arbitrase  adalah  cara-cara penyelesaian  hakim  partikulir  yang tidak terkait dengan berbagai formalitas,  cepat  dalam  memberikan keputusan,  karena  dalam  instansi terakhir  serta  mengikat,  yang  mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para  pihak.  Maka  dapat  disimpulkan bahwa  arbitrase  adalah  suatu  cara penyelesaian  sengketa  berdasarkan kesepakatan  dari  para  pihak  yang dituangkan  dalam  suatu  perjanjian tertulis  melalui  suatu  badan  atau lembaga peradilan swasta diluar Peradilan Umum.
Melalui  Arbitrase”, Jurnal  Ilmiah  “Advokasi”
Vol. 07. No. 01 Maret 2019, h. 24
16 Ibid.
Dalam  menjalankan  tugasnya, seorang  arbiter/majelis  arbiter  perlu menerapkan 2 (dua) prinsip dasar yaitu:
1) Dalam  mekanisme  penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial melalui  arbitrase,  perlu  didasarkan pada  penyelesaian  yang  cepat, mandiri, dan adil;
2) Penyelesaian perkara diluar pengadilan  atas  dasar  perdamaian, terjaminnya  kerahasiaan  sengketa, terhindar  dari  kelambatan  karena prosedural  dan  administrasi,  serta penyelesaian  menekankan  konsep win-win-solution pada  perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
Arbiter  harus  melaksanakan kewajibannya  agar  dapat  menjalankan tugasnya  dengan  baik,  kewajiban- kewajiban tersebut ialah:
1. Para  Arbiter  harus  independen,
menegakkan integritas dan keadilan dari proses arbitrase serta menunjukkan sikap tidak
memihak
2. Harus menyampaikan kepada para pihak dan tentunya kepada
lembaga  atau  institusi  dimana  ia terdaftar  agar  setiap  fakta  dan keadaan  yang  mungkin  akan menimbulkan  keragu-raguan  atas independensi dan keberpihakannya.
3. Dalam  berkomunikasi  dengan para pihak, arbiter harus menghindari  hal-hal  yang  tidak patut.
4. Para  arbiter  harus  menyelesaikan dan  memberi  putusan  dalam waktu  sesingkat-singkatnya  dan sesuai  jangka  waktu  yang  telah ditetapkan.
5. Para  arbiter  harus  membuat keputusan  yang  adil,  independen dan  dengan  pertimbangan  yang matang.
6. Para arbiter haruslah dapat dipercaya  terhadap  hal-hal  yang bersifat rahasia. Beberapa pertimbangan  etis  lainnya  yang khusus berlaku untuk para arbiter yang  diangkat  oleh  salah  satu pihak
7. Arbiter tidak bisa dituntut karena proses arbitrase atau isi
Andika  Dwi  Yuliardi  dan  Imam  Budi  Santoso,  Upaya  Arbitrase  Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Didasarkan Adanya Kesepakatan Para Pihak
putusannya, kecuali terbukti
melakukan pelanggaran pidana.
Adapun  syarat-syarat  untuk menjadi seorang arbiter adalah sebagai berikut 17 :  1)  Beriman  dan  bertaqwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa;  2) Cakap  melakukan  tindakan  hukum;  3) WNI; 4) pendidikan sekurang- kurangnya Strata Satu (S1); 5) berumur sekurang-kurangnya  45  tahun;  6) berbadan  sehat  sesuai  dengan  surat keterangan  dokter;  7)  menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan sertifikat atau bukti
kelulusan telah mengikuti ujian arbitrase;  dan memiliki pengalaman di bidang  hubungan  industrial  sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun.
Penyelesaian  yang  dilakukan oleh profesi arbiter dalam hal perselisihan  hubungan  industrial  di Indonesia,  dengan  adanya  itikad  dari para  pihak  untuk  mengesampingkan penyelesaian  di  pengadilan,  serta adanya  perjanjian  arbitrase,  sehingga
17 Ketentuan  Pasal  31  Ayat  (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
dengan  demikian  putusan  arbitrase bersifat  terakhir  (final)  dan  mengikat bagi  para  pihak  yang  membuatnya. Dapat disimpulkan, bahwa tidak adanya upaya hukum apapun bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase yang dibuat oleh arbiter.
Dalam  hal  para  pihak  memilih penyelesaian  perselisihan  kepentingan atau  perselisihan  antar  serikat  pekerja dalam satu perusahaan melalui arbitrase  dapat  memilih  arbiter  yang tepat,  kompeten,  jujur  dan  memiliki integritas  bukan  saja  pribadinya  akan tetapi juga kemampuan dan keahliannya dibidang Hukum Arbitrase serta  dapat  memahami  inti  sengketa yang dihadapinya, para  pihak memilih arbiter dari  daftar  arbiter  yang  telah ditetapkan oleh Menteri. Jumlah arbiter yang  akan  dipilih  tergantung  dari keinginan  pihak,  dapat  hanya  arbiter tunggal  atau  majelis  arbiter  yang berjumlah  3  orang  (masing-masing pihak  berhak  memilih  seorang  arbiter dalam  waktu  selambat-lambatnya  tiga
hari  kerja,  sedangkan  arbiter  ketiga ditentukan  oleh  para  arbiter  yang ditunjuk  dalam  jangka  waktu  paling lambat  tujuh hari kerja untuk  diangkat menjadi  Ketua  Majelis  Arbitrase). Apabila para pihak tidak sepakat untuk menunjuk arbiter baik tunggal maupun majelis  arbiter,  maka  berdasarkan permohonan  salah  satu  pihak,  Ketua Pengadilan  dapat  mengangkat  arbiter dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri.
Jika arbiter yang ditunjuk/dipilih bersedia untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan, dan perselisihan antar serikat
pekerja/serikat buruh  dalam  satu perusahaan,  maka  para  pihak  beserta arbiter yang dipilih membuat perjanjian penunjukan  arbiter.  Dalam  perjanjian penunjukan  arbiter  oleh  para  pihak yang berselisih dapat dimuat 18 : Pertama, Nama  lengkap  dan  alamat atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih  dan  arbiter; Kedua, Pokok-
18 Ketentuan  Pasal  34  Ayat  (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
pokok yang menjadi persoalan, perselisihan  dan  yang  diserahkan kepada  arbiter  untuk  diselesaikan  dan diputuskan; Ketiga, Biaya arbitrase dan honorarium (imbalan) arbiter; Keempat, Pernyataan  para  pihak  yang berselisih untuk tunduk dan menjalankan keputusan arbitrase; Kelima, Tempat,  tanggal  pembuatan surat  perjanjian,  dan  tandatangan  para pihak  yang  berselisih  dan  arbiter; Keenam ,  Pernyataan  arbiter  atau  para arbiter untuk tidak melampaui kewenangannya  dalam  penyelesaian perkara  yang  ditandatanganinya;  dan Ketujuh, Tidak  mempunyai  hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang berselisih.
Perjanjian  penunjukan  arbiter sebagaimana  dipaparkan  sebelumnya dibuat  dalam  rangkap  3  (tiga),  yang kemudian  masing-masing  pihak  dan arbiter  mendapatkan  1  (satu),  yang mempunyai  kekuatan  hukum  yang sama.  Dalam  hal  arbitrase  dilakukan
Andika  Dwi  Yuliardi  dan  Imam  Budi  Santoso,  Upaya  Arbitrase  Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Didasarkan Adanya

## Kesepakatan Para Pihak
oleh  beberapa  arbiter,  maka  surat perjanjian  asli  tersebut  diberikan kepada  ketua  majelis  arbiter.  Jika arbiter telah menerima penunjukan dan menandatangani surat perjanjian tersebut,  pihak  yang  berselisih  tidak dapat  menarik  diri,  kecuali  atas persetujuan para pihak.
Setelah penanda-tanganan surat perjanjian  penunjukan  arbiter,  dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja,  Arbiter  baik  tunggal  ataupun majelis  harus  memulai  pemeriksaan atas  perselisihan  kepentingan  atau perselisihan antar serikat pekerja dalam satu  perusahaan.  Selanjutnya,  arbiter tersebut wajib menyelesaikan perselisihan  tersebut  paling  lama  30 hari,  dan  dapat  diperpanjang  oleh arbiter  maksimal  14  hari  kerja  yang didasarkan  kesepakatan  para  pihak yang berselisih. Dalam proses perselisihan  hubungan  industrial  yang sedang  atau  telah  diselesaikan  melalui arbitrase  tidak  dapat  diajukan  ke pengadilan  hubungan  industrial  (Pasal
19 Ketentuan  Pasal  41 Undang-
Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
53  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2004). Proses pemeriksaan perselisihan hubungan  industrial  dilakukan  secara tertutup,  namun  apabila  para  pihak yang berselisih menyepakati pemeriksaannya secara terbuka, hal itu diizinkan 19 . Para pihak  yang berselisih dapat  diwakili  oleh  kuasanya  dengan melampirkan surat kuasa khusus, pada saat persidangan arbitrase. 20
Dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui  arbitrase,  langkah  pertama yang  harus  dilakukan  oleh  arbiter adalah mengupayakan perdamaian para pihak  yang  berselisih.  Bila  upaya  ini berhasil,  maka  arbiter  wajib  membuat akta  perdamaian  yang  ditanda  tangani olehnya  dan  juga  para  pihak  yang berselisih. Akta perdamaian yang sudah dibuat tersebut didaftarkan pada Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada Pengadilan  Negeri  di  wilayah  arbiter mengadakan  perdamaian.  Pendaftaran akta  perdamaian  dilakukan  sebagai
20 Ketentuan  Pasal  42 Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
berikut 21 : Pertama ,  Akta  perdamaian yang telah didaftar diberikan akta bukti pendaftaran  karena  bukti  pendaftaran tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari akta perdamaian; Kedua , Apabila  akta perdamaian tidak dilaksanakan  oleh  salah  satu  pihak, pihak yang dirugikan dapat
mengajukan permohonan eksekusi agar mendapatkan penetapan eksekusi kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah akta perdamaian  didaftar; Ketiga ,  Pihak yang  dirugikan  dapat  mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan  hubungan  industrial  di wilayah  domisilinya  untuk  diteruskan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan  negeri  yang  berkompeten melaksanakan  eksekusi,  jika  pihak yang  dirugikan  tersebut  berdomisili  di luar wilayah hukum pengadilan hubungan  industrial  pada  pengadilan
21 Ketentuan  Pasal  44  ayat  (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 22 Ketentuan  Pasal  45  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
negeri tempat pendaftaran akta perdamaian
Jika  upaya  perdamaian  yang telah  dilakukan  mengalami  kegagalan, maka sidang arbitrase dilanjutkan oleh arbiter  atau  majelis  arbiter. Dalam persidangan arbitrase, para pihak diberi kesempatan  untuk  menjelaskan  secara lisan maupun tertulis pendirian masing- masing dan para pihak  yang berselisih dapat menyertakan bukti untuk menguatkan pendiriannya dalam jangka  waktu  yang  ditetapkan  oleh arbiter  atau  majelis  arbiter 22 .  Atas permintaan arbiter atau majelis arbiter, para pihak dapat mengajukan penjelasan  tambahan  secara  tertulis, dokumen  atau  bukti  lainnya  yang dianggap  perlu  dalam  jangka  waktu yang  ditentukan  oleh  arbiter  atau majelis arbiter. 23
Dalam persidangan, saksi-saksi dapat dihadirkan untuk didengar keterangannya atas perintah arbiter atau
23 Ketentuan  Pasal  45  ayat  (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Andika  Dwi  Yuliardi  dan  Imam  Budi  Santoso,  Upaya  Arbitrase  Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Didasarkan Adanya

## Kesepakatan Para Pihak
majelis arbiter dan saksi-saksi tersebut wajib  mengucapkan  sumpah  atau  janji sesuai  dengan agama dan kepercayaan masing-masing 24 .  Sebagaimana  Pasal 47  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun 2004, menegaskan bahwa saksi yang  dimintai  keterangan  oleh  arbiter atau majelis  arbiter wajib memberikan keterangan tersebut, termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan. Dalam hal ini, arbiter wajib merahasiakan  semua  keterangan  yang diminta.
Putusan  arbitrase  yang  telah ditetapkan  mengacu  kepada  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku, perjanjian,  kebiasaan,  keadilan  dan kepentingan  umum.  Dalam  putusan arbitrase haruslah memuat, antara lain : a. Dalam bagian awal putusan arbitrase  harus  dimuat  irah-irah putusan  yang  berbunyi  "DEMI
KEADILAN BERDASARKAN

## KETUHANAN  YANG  MAHA
ESA";
24 Ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004
b. Mencantumkan  nama  lengkap  dan alamat  arbiter  atau  majelis  arbiter beserta para pihak yang berselisih; c. Memuat hal-hal dalam surat perjanjian  yang  diajukan  oleh  para pihak yang berselisih;
d. ikhtisar    dari    tuntutan,    jawaban, dan penjelasan lebih  lanjut  para pihak yang berselisih;
e. pertimbangan  yang  menjadi  dasar putusan;
f. pokok putusan;
g. tempat dan tanggal putusan;
h. mulai berlakunya putusan; dan
i. tanda  tangan  arbiter  atau  majelis arbiter.
Dalam putusan, ditetapkan selambat  lambatnya  14  (empat  belas) hari harus sudah dilaksanakan. Selanjutnya putusan arbiter didaftarkan pada  Pengadilan  Hubungan  Industrial pada  Pengadilan  Negeri  di  wilayah arbiter  menetapkan  putusan.  Jika terdapat  pihak  yang  tidak  bersedia melaksanakan  isi  putusan  arbitrase, maka  pihak  yang  dirugikan  dapat
tentang  Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial
mengajukan  permohonan  fiat  eksekusi agar perintah putusan arbitrase dijalankan  di  pengadilan  hubungan industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah  hukumnya  meliputi  tempat kedudukan  para  pihak.  Pengadilan Negeri  harus  sudah  mengeluarkan perintah  pelaksanaan  eksekusi  dengan jangka waktu maksimal 30 hari setelah permohonan  fiat  eksekusi  didaftarkan di pengadilan negeri setempat.
Kemudian,  dalam  hal  putusan arbiter  mengandung  unsur-unsur 25 : Pertama, dokumen  atau  surat  yang dinyatakan  atau  diakui  palsu  setelah putusan  sudah  dijatuhkan; Kedua , Setelah  arbiter  mengambil  putusan, ditemukan  dokumen  yang  sifatnya menentukan  yang  disembunyikan  oleh pihak lawan; Ketiga, Keputusan diambil  dari  tipu  muslihat  yang dilakukan  oleh  salah  satu  pihak  dalam pemeriksaan  perselisihan; Keempat ,
Putusan yang dikeluarkan telah melewati  batas  kekuasaan  arbiter hubungan  industrial; Kelima ,  Putusan
25 Ketentuan  Pasal  52  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
arbitrase bertentangan dengan peraturan  perundang-undangan.  Jika putusan  arbitrase  mengandung  unsur- unsur  sebagaimana  disebutkan  diatas, maka salah satu pihak  atau para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan  kepada  Mahkamah  Agung dengan  jangka  waktu  30  hari  sejak ditetapkannya putusan arbiter tersebut.
Lebih lanjut, Mahkamah Agung memutuskan  permohonan  pembatalan putusan  arbitrase  dalam  jangka  waktu maksimal  30  (tiga  puluh)  hari  kerja terhitung  sejak  menerima  permohonan pembatalan. Apabila permohonan pembatalan putusan arbitrase dikabulkan  oleh  Mahkamah  Agung, maka  putusan  arbitrase  sebelumnya akan  dibatalkan  dengan  menyebut akibat hukum dari pembatalan.
Putusan  arbitrase  tidak  dapat diajukan gugatan ke pengadilan, karena putusan  tersebut  telah  mempunyai kekuatan  hukum  yang  mengikat  para pihak,  dan  merupakan  putusan  akhir yang berkekuatan tetap. Dalam hal ini,
Andika  Dwi  Yuliardi  dan  Imam  Budi  Santoso,  Upaya  Arbitrase  Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Didasarkan Adanya

## Kesepakatan Para Pihak
arbiter  atau  majelis  arbiter  tidak  dapat dikenakan  tanggung  jawab  hukum apapun  atas  segala  tindakan  yang diambil  selama  proses  persidangan berlangsung,  kecuali  dapat  dibuktikan adanya  itikad  tidak  baik  dari  tindakan tersebut. 26 b. Faktor Penyebab Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Arbitrase  Kurang  Diminati Oleh Para Pihak Sengketa
perselisihan hubungan  industrial  umumnya  tidak diharapkan  terjadi  oleh  kaum  buruh, karena akan merugikan mereka sebagai pihak yang bersengketa. Kemungkinan terjadinya sengketa hubungan
industrial  perlu  diminimalisasi  atau dihindari, 27
meskipun demikian
terkadang sengketa tidak dapat dihindari karena adanya kesalahpahaman, dan pelanggaran oleh
salah satu pihak, atau timbul kepentingan yang berlawanan.
26 Roziana,  Erinda  &  Heri  Hartanto.
"Analisis  Pertimbangan  Hakim  Terhadap Kedudukan Badan Arbitrase Nasional Indonesia  (Bani)  Sebagai  Termohon  Dalam Putusan Pembatalan Putusan Arbitrase." JURNAL  VERSTEK  VOL.  8  NO. 3 (2020).
Perselisihan  pendapat,  paham,  dan kepentingan antara para pihak tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan harus  segera  diselesaikan,  dimana penyelesaian  itu  dapat  memuaskan semua pihak. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan perkembangan dunia
usaha  secara  universal  dan  global melahirkan bentuk-bentuk penyelesaian  sengketa  yang  dapat memberikan  keadilan,  rasa  aman  dan menguntungkan  bagi  para  pihak  yang berselisih.
Perselisihan hubungan industrial  ialah  perbedaan  pendapat karena  adanya  perselisihan  mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh  dalam  satu  perusahaan, yang menimbulkan pertentangan antara pengusaha  atau  gabungan  pengusaha (perusahaan) dengan tenaga
27 Nursanti Y. Putri, Rahayu Subekti.
2021. “Peranan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Dalam Menangani Masalah Phk Melalui Pelaksanaan  Pembinaan  Hubungan  Industrial Dan Mediasi”. J urnal Komunitas
Yustisia , 4 (2), h. 3.
kerja/buruh atau serikat  pekerja/buruh. Berdasarkan  Undang-Undang  No.  2 Tahun  2004  tentang  Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  (UU PPHI), dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara tenaga  kerja/buruh  dengan  pemberi kerja/perusahaan  atau  antar  serikat buruh  dalam  satu  perusahaan,  dapat ditempuh melalui perundingan bipartit, tripartit,  arbitrase  dan  Pengadilan
Hubungan Industrial. 28
Upaya penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial  melalui  arbitrase  seharusnya dapat  menjadi  solusi  alternatif  bagi tenaga  kerja  dan  perusahaan  dalam menyelesaikan  sengketa.      Namun demikian, arbitrase hubungan industrial kurang  diminati  untuk  digunakan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. 29 Maka, terdapat beberapa penyebab  penyelesaian  perselisihan hubungan  industrial  melalui  arbitrase
28 Gindo  L.  Tobing,  “Pemberdayaan Arbitrase  Sebagai  Lembaga  Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial  Di  Luar Pengadilan  Dalam Perspektif  Politik Hukum”, Jurnal  Hukum  tô-râ,  Vol.  1  No.  3,  Desember 2015, h . 3
kurang  diminati  oleh  para  pihak, sebagai berikut:
1) Arbitrase Hubungan Industrial tidak  memiliki  kewenangan  untuk menyelesaikan perselisihan hak
Mekanisme penyelesaian hubungan  industrial  melalui  arbitrase, hanya  memiliki  kewenangan  untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan  dan  perselisihan  antara serikat pekerja/buruh dalam  satu perusahaan. Pada Undang-Undang No. 2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, tidak diatur  secara  rinci  dan  tidak  terdapat penjelasan  mengapa  arbitrase  dibatasi kewenangannya.
Prosedur penyelesaian melalui arbitrase diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan para pihak yang berselisih,
dimana hal tersebut dapat menimbulkan  berbagai  prosedur  yang didasarkan  pada  beberapa  hal,  yaitu keadilan, perjanjian, peraturan
29 Latip,  A.,  &  Ainiyah  (2018).
“Mediasi  sebagai  Penyelesaian  Permasalahan Tenaga Kerja
di Kabupaten
Bangkalan”. Competence: Journal of Management Studies , 12 (2), h. 81
Andika  Dwi  Yuliardi  dan  Imam  Budi  Santoso,  Upaya  Arbitrase  Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Didasarkan Adanya

## Kesepakatan Para Pihak
perundang-undangan,  kebiasaan,  dan kepentingan umum.
Perselisihan  hak  tidak  dapat diselesaikan melalui mekanisme arbitrase,  padahal  perselisihan  hak merupakan  perselisihan  yang  sering terjadi  dalam  hubungan  kerja  antara tenaga kerja dengan perusahaan.
Perselisihan  hak  ini  bisa  terjadi  saat pekerja  menolak  gaji  yang  diberikan oleh  perusahaan  karena  gaji  tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan,  dan  perjanjian kerja. Untuk menyelesaikan
perselisihan  ini  pihak  pekerja  dapat menempuh upaya bipartit, tripartit, atau pengadilan hubungan
industrial.
Apabila  pihak  pekerja  menempuh melalui jalur pengadilan, akan memakan  waktu  yang  lama  dan membutuhkan  biaya  yang  mahal, sehingga memberatkan pihak pekerja.
Jika UU PHI mengatur penyelesaian  perselisihan  hak  dapat ditempuh  melalui  arbitrase  hubungan industrial, akan memberikan kemudahan  bagi  pihak  tenaga  kerja, karena  arbitrase  harus  selesai  dalam waktu  30  hari  kerja,  sejak  penan-
datanganan surat perjanjian penunjukan arbiter, hal  ini sebagaimana dijelaskan dalam  Pasal  40  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2004.  Lain halnya,  jika  para  pihak  menyelesaikan perselisihannya melalui putusan pengadilan  hubungan  industrial  yang terbuka  bagi  peninjauan  sehingga memakan  waktu  yang  lebih  lama. Kemudian,  apabila  arbitrase  hubungan industrial  dapat  berwenang  untuk menyelesaikan  perselisihan  hak,  maka biaya dan waktu yang dikeluarkan oleh para pihak dapat lebih hemat dibanding melalui  proses  Pengadilan  Hubungan Industrial, terlebih jika yang mewakilkan  pihak  yang  berselisih adalah pengacara yang kurang bertanggung jawab yang dengan itikad buruk diperpanjang selama mungkin.
2) Penyelesaian melalui arbitrase
belum cukup familiar Mayoritas  tenaga  kerja/buruh
belum begitu mengenal atau memahami  mekanisme  penyelesaian melalui  arbitrase  dan  belum  percaya dengan  kehadiran  arbitrase  hubungan industrial. Dengan minimnya pengetahuan  terkait  dengan  arbitrase
hubungan industrial yang dimiliki oleh pihak tenaga kerja/buruh atau kurangnya kepercayaan untuk menyelesaikan  perselisihan  melalui arbitrase menyebabkan tidak
diminatinya dan sepinya proses penyelesaian melalui arbitrase.
3) Hanya untuk para pihak Bonafide . Pihak bonafide merupakan pihak-pihak  yang  patuh  terhadap kesepakatan karena memiliki kredibilitas  dan  integritas.  Upaya penyelesaian melalui
arbitrase hubungan  industrial  terkesan  hanya dapat bermanfaat bagi para pihak yang jujur  dan  dapat  dipercaya  ( bonafide ).
Sehingga  apabila  salah  satu  pihak dengan  itikad  tidak  baik,  maka  hal  itu akan  merugikan  pihak  lainnya  dalam menjalankan putusan arbitrase.
Misalnya,  pengusaha/perusahaan  yang tidak  setuju  dengan  suatu  putusan arbitrase,  maka  ia  dapat  melakukan berbagai  cara  untuk  mendapatkan stay of  execution (penundaan  pelaksanaan
30 R.M.  Gatot  P.  Soemartono,  Suyud Margono,  2017. “Arbitrase,  Mediasi,  dan Negosiasi”, (Tangerang  Selatan:  Universitas Terbuka), h. 22.
putusan) dengan membawa perkaranya ke  pengadilan,  sehingga  hal  ini  dapat merugikan pihak tenaga kerja. 30
4) Ketergantungan mutlak pada Arbiter Hubungan Industrial. Putusan arbitrase selalu bergantung  kepada  kemampuan  teknis arbiter,  baik  arbiter  tunggal  maupun majelis  arbiter  dalam  memberikan putusan  yang  paling  tepat  dan  sesuai dengan  rasa  keadilan  para  pihak 31 . Meskipun arbiter memiliki kemampuan dan  keahliannya  dibidang  Hukum Arbitrase  serta  dapat  memahami  inti sengketa  yang  dihadapinya,  namun tidaklah  mudah  bagi  arbiter  atau majelis  arbitrase  untuk  memenuhi kehendak  para  pihak  yang  berselisih. Pihak  yang  merasa  tidak  puas  akan putusan  arbitrase  akan  mengatakan bahwa  putusan  arbitrase  tidak  adil. Ketergantungan secara mutlak terhadap arbiter  tunggal  maupun  majelis  arbiter dapat menjadi suatu kelemahan penyelesaian melalui arbitrase
31 Ariprabowo  T,  R.  Nazriyah.2017, Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 15/PUU-XII/2014, Jurnal  Konstitusi,  Vol  14, No 4 (2017), h. 9
Andika  Dwi  Yuliardi  dan  Imam  Budi  Santoso,  Upaya  Arbitrase  Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Didasarkan Adanya

## Kesepakatan Para Pihak
hubungan  industrial,  karena  substansi perkara  dalam  arbitrase  tidak  dapat diuji  kembali  melalui  proses  banding atau kasasi, namun merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat.
5) Tidak  terdapat preseden putusan arbitrase terdahulu
Putusan  arbitrase  dan  seluruh pertimbangan arbiter dalam
menjatuhkan  putusan  bersifat  rahasia dan  tidak  dipublikasikan.  Hal  itu mengakibatkan putusan tersebut bersifat  mandiri  dan  terpisah  dengan putusan arbitrase yang lainnya, sehingga  tidak  ada  keterikatan (legal
precedence) terhadap  putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Dapat disimpulkan  bahwa  putusan-putusan
arbitrase hubungan industrial atas suatu perselisihan/perkara menjadi tidak terpakai,  dengan  kata  lain  menjadi terbuang  tanpa  memiliki  manfaat, padahal  di  dalam  suatu  putusan- putusan arbitrase sebelumnya terkandung  pendapat  atau  argumentasi
32 R.M.  Gatot  P.  Soemartono,  Suyud Margono,  2017. “Arbitrase,  Mediasi,  dan Negosiasi”, (Tangerang  Selatan:  Universitas Terbuka), h. 24
yang berbobot dari para arbiter terkenal di bidangnya.
Hilangnya legal  precedence terhadap  putusan-putusan  arbitrase sebelumnya  juga  dapat  menimbulkan putusan yang dikeluarkan saling bertentangan/berlawanan terhadap penyelesaian  sengketa  serupa  di  masa yang  akan  datang.  Dengan  demikian, dapat mengurangi kepastian hukum dan bertentangan  dengan  asas similia similibus , yaitu asas yang mengharuskan  untuk  memutuskan  hal yang  sama,  sesuai  dengan  putusan sebelumnya dalam perkara yang sejenis atau dalam kasus yang sama. 32
6) Tidak memungkinkan untuk mengajukan keberatan. Dalam penyelesaian perselisihan  melalui  arbitrase  tidak dapat mengajukan keberatan-keberatan terhadap  fakta-fakta  hukum  yang sebenarnya terjadi yang dapat dinyatakan  konkritnya  melalui  proses banding 33 atau adanya tingkatan
33 Mustakim,  M.  (2022).  “Kajian Hukum Peniadaan Peninjauan Kembali Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”. ADHAPER:  Jurnal  Hukum  Acara
Perdata , 8 (1), h. 136.
penyelesaian untuk mengajukan keberatan lainnya. Penyelesaian melalui  arbitrase  ini  dianggap  dapat menyulitkan  pihak-pihak  yang  tidak puas  atau  keberatan  terhadap  isi putusan arbiter atau majelis arbiter.

## PENUTUP

## Kesimpulan
Upaya  arbitrase  dapat  dilakukan  oleh arbiter  atas  dasar  kesepakatan  para pihak dalam menyelesaikan perselisihan
kepentingan atau
perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan. Para pihak yang berselisih  dapat  memilih  arbiter  dari daftar arbiter yang telah ditetapkan oleh Menteri,  baik  arbiter  tunggal  atau majelis arbiter yang berjumlah 3 orang. Apabila para pihak tidak sepakat untuk menunjuk  arbiter,  Ketua  Pengadilan dapat  mengangkat  arbiter  dari  daftar arbiter  yang  ditetapkan  oleh  Menteri atas  permohonan  salah  satu  pihak. Kemudian  para  pihak  beserta  arbiter yang  telah  ditunjuk  wajib  membuat perjanjian  penunjukan  arbiter  dalam rangkap  3  (tiga),  yang  kemudian masing-masing  pihak  dan  arbiter mendapatkan  1  (satu).    Setelah
penanda-tanganan surat perjanjian penunjukan  arbiter,  dalam  waktu  3 (tiga)  hari  kerja,  Arbiter  harus  sudah memulai pemeriksaan atas perselisihan para pihak. Perselisihan tersebut wajib terselesaikan  paling  lama  30  hari,  dan dapat  diperpanjang  14  hari  kerja  oleh arbiter  atas  dasar  kesepakatan  para pihak yang berselisih. Upaya perdamaian  wajib  dilakukan  oleh arbiter  dalam  proses  penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial.  Jika upaya  perdamaian  berhasil,  arbiter membuat akta perdamaian yang ditanda tangani  olehnya  dan  juga  para  pihak yang  kemudian  didaftarkan  pada Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada Pengadilan  Negeri  di  wilayah  arbiter mengadakan  perdamaian,  namun  jika upaya  perdamaian  gagal,  maka  sidang arbitrase  dilanjutkan  oleh  arbiter  atau majelis  arbiter.  Kemudian,  dalam persidangan arbitrase para pihak dapat menjelaskan  secara  lisan  maupun tertulis  pendirian  masing-masing  serta para  pihak  dapat  menyertakan  bukti- bukti  (secara  tertulis,  dokumen  atau bukti lainnya). Setelah putusan arbitrase ditetapkan, selambat
Andika  Dwi  Yuliardi  dan  Imam  Budi  Santoso,  Upaya  Arbitrase  Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Didasarkan Adanya

## Kesepakatan Para Pihak
lambatnya  14  (empat  belas)  hari,  isi putusan  harus  sudah  dilaksanakan. Putusan  tersebut  didaftarkan  pada Pengadilan  Hubungan  Industrial  pada Pengadilan  Negeri  di  wilayah  arbiter menetapkan  putusan.  Jika  satu  pihak tidak  melaksanakan  isi  putusan,  maka pihak yang dirugikan dapat
mengajukan  permohonan  fiat  eksekusi pada pengadilan negeri. Arbitrase hubungan industrial seharusnya dapat menjadi solusi alternatif  penyelesaian  perselisihan antara pihak perusahaan dengan tenaga kerja.  Namun  justru,  upaya  arbitrase hubungan  industrial  kurang  diminati. Terdapat  beberapa  faktor  penyebab penyelesaian  perselisihan  hubungan industrial  melalui  arbitrase  kurang diminati  oleh para pihak: 1) Arbitrase Hubungan  Industrial  tidak  memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan  hak  antara  tenaga  kerja dengan  pihak  perusahaan.  UU  PHI tidak memberikan kewenangan kepada lembaga  arbitrase  hubungan  industrial untuk  menyelesaikan  perselisihan  hak, padahal  perselisihan  hak  merupakan perselisihan  yang  sering  terjadi  dalam
hubungan  kerja  antara  tenaga  kerja dengan  perusahaan;  2)  penyelesaian melalui arbitrase belum cukup familiar, karena  banyak  kalangan  buruh  yang belum mengenal, memahami mekanisme arbitrase hubungan industrial;  3)  Upaya  penyelesaian melalui  arbitrase  hubungan  industrial terkesan  hanya  dapat  bermanfaat  bagi para  pihak  yang  jujur  dan  dapat dipercaya (bonafide). Sehingga apabila salah  satu  pihak  tidak  beritikad  baik, maka  hal  itu  akan  merugikan  pihak lainnya (khususnya kaum tenaga kerja) dalam  menjalankan  putusan  arbitrase: 4)  Ketergantungan  secara  mutlak terhadap arbiter  tunggal maupun majelis  arbiter  dalam  memberikan putusan  yang  paling  tepat  dan  sesuai dengan  rasa  keadilan  para  pihak, dimana tidak mudah bagi arbiter untuk memenuhi  kehendak  para  pihak  yang berselisih;  5)  Tidak  terdapat  preseden putusan arbitrase terdahulu dan seluruh pertimbangan arbiter dalam menjatuhkan  putusan  bersifat  rahasia dan  tidak  dipublikasikan  6)  Tidak memungkinkan untuk mengajukan
keberatan,  karena  putusan  arbitrase bersifat final dan mengikat para pihak.
Saran Arbitrase
hubungan industrial merupakan  penyelesaian  Perselisihan kepentingan  dan  perselisihan  antar Serikat  Pekerja dalam satu  perusahaan yang  timbul  antara  para  pihak  atas dasar kesepakatan mereka untuk memilih  upaya  penyelesaian  melalui arbitrase. Putusan arbitrase mempunyai kekuatan  hukum  yang  mengikat  para pihak,  dan  merupakan  putusan  akhir yang berkekuatan tetap. Atas dasar hal tersebut, para pihak baik pihak pekerja ataupun pihak perusahaan harus
mampu memilih arbiter yang
berkompeten, adil, jujur serta menekankan  konsep win-win-solution dalam menyelesaikan perselisihan kepentingan  atau  perselisihan  antar serikat  pekerja  dalam  satu  perusahaan agar  keputusan  yang  diberikan  oleh arbiter atau majelis dapat sesuai dengan harapan  atau  tuntutan  para  pihak.
Seorang  arbiter  juga  diharapkan  dapat memberikan  putusan  seadil-adilnya kepada para pihak yang berselisih, agar putusan  yang  bersifat  final  dan
mengikat  tersebut  tidak  merugikan salah satu pihak.
Diharapkan  pemerintah,  khususnya Kementerian Ketenagakerjaan melakukan  sejumlah  kegiatan  berupa sosialisasi, pemberitahuan, serta rekayasa sosial untuk lebih meningkatkan  penggunaan  arbitrase dalam penyelesaian perselisihan kepentingan  atau  perselisihan  antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Tindakan-tindakan  tersebut  berfungsi untuk  mengenalkan  kelebihan  dan  sisi positif arbitrase agar dapat dikenal oleh kalangan  buruh  secara  luas,  dan mengkampanyekan  sisi  positif  dari arbitrase.

## DAFTAR BACAAN
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Adnan  Hamid,  2021.  “Arbitrase Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Perburuhan.” Jurnal    Legal
Andika  Dwi  Yuliardi  dan  Imam  Budi  Santoso,  Upaya  Arbitrase  Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Didasarkan Adanya

## Kesepakatan Para Pihak
Reasoning  Vol.  3,  No.  2,  Juni

## 2021.
Ariprabowo  T,  R.  Nazriyah.  2017,
Pembatalan  Putusan  Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah  Konstitusi  Nomor
15/PUU-XII/2014, JURNAL KONSTITUSI,  Vol  14,  No  4 (2017). Bambang Yunarko, 2011. “Penyelesaian Perselisihan Hubungan  Industrial  melalui Lembaga  Arbitrase  Hubungan Industrial” PERSPEKTIF Volume XVI No. 1 Tahun 2011 Edisi Januari. Gindo L. Tobing, (2015) PEMBERDAYAAN ARBITRASE SEBAGAI LEMBAGA PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN  INDUSTRIAL DI LUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF POLITIK  HUKUM, Jurnal Hukum  tô-râ,  Vol.  1  No.  3,
Desember 2015. Herawati  N,  Ro'fah  Setiawati,  Irma Cahyaningtyas, 2021. “Perwujudan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial  Sebagai  Cerminan
Asas  Keseimbangan”. Jurnal NOTARIUS, Volume 14 Nomor 1 (2021)
Johnny  Ibrahim,  2006, Teori  dan Metodologi  Penelitian  Hukum Normatif ,  Malang:  Bayumedia
Publishing.
Latip, A., & Ainiyah (2018). “Mediasi
sebagai Penyelesaian
Permasalahan  Tenaga  Kerja  di KabupatenBangkalan”. Compet ence:  Journal  of  Management Studies , 12 (2).
Moch. Salam, Faisal, 2009, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia ,  Bandung:  Mandar Maju.

## Mustakim, M. (2022). “Kajian Hukum
Peniadaan  Peninjauan  Kembali Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial”. ADHAPER:  Jurnal Hukum Acara Perdata , 8 (1).
Niagara  G.  Serena,  Candra  Nur Hidayat,  (2020).  “Penyelesaian
Sengketa Non-Litigasi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Dan Undang Undang Nomor 30 Tahun  1999  Tentang  Arbitrase
Dan  Alternatif  Penyelesaian Sengketa”, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah  Hukum  dan  Keadilan Vol. 7 Nomor 1 Juli 2020. Nursanti  Y.  Putri,  Rahayu  Subekti. 2021.  “Peranan  Dinas  Tenaga Kerja  Kabupaten  Blitar  Dalam Menangani Masalah Phk Melalui Pelaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial Dan Mediasi”. Jurnal Komunitas Yustisia, 4(2).
Roziana,  Erinda,  and  Heri  Hartanto.
"Analisis  Pertimbangan  Hakim Terhadap  Kedudukan  Badan Arbitrase  Nasional  Indonesia (Bani) Sebagai Termohon Dalam  Putusan  Pembatalan Putusan  Arbitrase." JURNAL VERSTEK VOL. 8 NO.
3 (2020).
R.M.  Gatot  P.  Soemartono,  Suyud Margono,  2017. “Arbitrase, Mediasi, dan Negosiasi”,
(Tangerang Selatan: Universitas Terbuka).
Safrudin  C  Sarif,  Joi  Rikardo  Siahaan
Gita Yulianti, Alif Duwi Hanavi,  Fitri  Rezeki,  (2021). “Analisis Produktivitas Sumber Daya Manusia Dalam
Hubungan  Industrial  Pancasila di Indonesia” Prosiding EMAS: Ekonomi Manajemen Akuntansi Kewirausahaan  Vol.1  No.1  - Juni 2021.
Sutedi,  Adrian. Hukum  Perburuhan . Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Tampubolon,  W  S  “Peranan  Seorang Arbiter  Dalam  Penyelesaian Sengketa  Melalui  Arbitrase”, Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol.
07. No. 01 Maret 2019.
Tunggal, Setia  Hadi. Memahami Hukum Ketenagakerjaan
Indonesia .  Jakarta:  Harvaindo,
2013
Uwiyono  dkk, Asas  Asas  Hukum Perburuhan ,  Jakarta:  Penerbit
Raja Grafindo 2009
Andika  Dwi  Yuliardi  dan  Imam  Budi  Santoso,  Upaya  Arbitrase  Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Didasarkan Adanya

## Kesepakatan Para Pihak
Umam,  Khotibul,  2010, Penyelesaian
Sengketa  di  Luar  Pengadilan .
Yogyakarta: Pustaka Yustisia.