E-ISSN:
2548-1398
Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 6, Juni 2022

## AKIBAT  HUKUM  PERJANJIAN  PEMINJAMAN  UANG  DENGAN  JAMINAN SERTIPIKAT TANAH YANG TIDAK MENGGUNAKAN HAK TANGGUNGAN
Muhammad Rifqi, Bambang Eko Universitas Diponegoro, Indonesia Email: mrifqi@students.undip.ac.id, eko.turisno@live.undip.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  guna  mengetahui,  mengidentifikasi,  serta  mengevaluasi akibat hukum dari perjanjian pinjam meminjam dengan sertifikat tanah yang tidak memakai  akta  hipotek  serta  mengkaji  perlindungan  hukum  dari  pemberi  pinjaman (kreditur) uang dengan sertifikat tanah yang tidak memakai akta hak milik. hipotek. Teknik penelitian memakai pendekatan hukum normatif, ialah deskriptif kualitatif. Pendekatan  pengumpulan  data  yakni  data  primer  dengan  wawancara  langsung dengan informan serta data sekunder yakni bahan-bahan yang terkait dengan topik yang  diteliti.  Perjanjian  pinjam  meminjam  dengan  memakai  sertifikat  tanah  yang dilakukan  tidak  melalui  pendaftaran  melalui  Kantor  Pertanahan  dengan  memakai akta  hipotek  yang  menjadi  kewenangan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT), kepastian  dalam  perjanjian  pinjam  meminjam  ini  tidak  memiliki  kekuatan eksekutorial. Upaya hukum serta perlindungan bagi kreditur yang memberi pinjaman uang dengan jaminan sertifikat tanah yang tidak memakai akta hak tanggungan bisa ditangani secara nonlitigasi serta litigasi.
Kata kunci : Perjanjian, Sertipikat Tanah, Hak Tanggungan

## Abstract
The  goal  of  this  research  is  to  investigate,  identify,  and  evaluate  the  legal repercussions  of  loan  agreements  with  land  certificates  that  do  not  use  deed  of mortgages  and  examine  the  legal  protections  of  lenders  (creditors)  of  money  with land certificates that do not use deed of mortgages. The research technique adopts a normative legal approach, is descriptive qualitative. Data gathering approaches are primary  data  with  direct  interviews  with  informants  and  secondary  data  are materials linked to the topics examined. Loan agreements utilizing land certificate which  are  carried  out  not  via  registration  through  the  Land  Office  using  deed  of mortgage which is the authority of a Land Deed Official (PPAT), the assurance in this  loan  agreement  is  that  it  does  not  have  executorial  power.  Legal  efforts  and protection for creditors that give money loans using land certificates as collateral that  do  not  utilize  deed  of  mortgage  rights  may  be  handled  by  non-litigation  and litigation.

## Keywords: Agreement, Land Certificate, Mortgage

## Pendahuluan
Suatu  perikatan  bisa  timbul  dari  suatu  perjanjian  ataupun  undang-undang  seperti diatur  dalam  Pasal  1233  KUHPerdata.  Suatu  perjanjian  yang  terbentuk  dari  suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang memberi pengertian bahwasanya “perjanjian yakni suatu perbuatan dengan mana seorang ataupun lebih orang mengikatkan dirinya kepada seorang ataupun lebih orang lain.” Hukum kontrak sesuai dengan prinsip kebebasan kontrak, sehingga para pihak bebas guna membuat pengaturan apa pun. Agar suatu  kontrak  dianggap  sah  di  hadapan  hukum,  harus  memenuhi  syarat-syarat  sahnya suatu kontrak seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, ialah “adanya persetujuan dari mereka yang mengikatkan diri, kesanggupan guna membuat suatu perjanjian. , objek tertentu, serta sebab yang halal.”
Pinjam meminjam uang termasuk hal yang lumrah dalam masyarakat modern. Pada umumnya  peminjam  (debitur)  meminjam  uang  dari  pemberi  pinjaman  (kreditur)  guna mendukung biaya hidup sehari-hari ataupun operasional perusahaan. Perjanjian pinjam meminjam tersebut memuat suatu perjanjian bernama seperti dipersyaratkan oleh Pasal 1754 KUH Perdata, yang menyatakan: “pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak  yang  satu  memberi  kepada  pihak  yang  lain  suatu  jumlah  tertentu  barang-barang yang  habis  sebab  pemakaian,  dengan  syarat  bahwasanya  pihak  yang  terakhir  ini  akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”
Dewasa ini, tidak jarang memakai hak atas tanah sebagai jaminan. Hak atas tanah dipakai  sebagai  jaminan  sebab  menjamin  pelunasan  kewajiban  peminjam.  Keadaan seperti itu mengharuskan lahirnya undang-undang perundang-undangan yang berkaitan dengan  lembaga  penjaminan  yang  kuat  yang  bisa  memenuhi  tuntutan  serta  tuntutan zaman.
Hak Tanggungan yakni hak jaminan yang diletakkan atas hak atas tanah dan benda- benda  yang  termasuk  bagian  penting  dari  tanah.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memastikan bahwa debitur akan membayar kepada pemberi pinjaman (kreditur), yang diberi jabatan utama  (preferred  creditor).  Pegadaian  termasuk  sarana  bagi  kreditur  untuk  melindungi keamanannya, terutama dalam bentuk jaminan bahwa debitur akan membayar kembali utangnya ataupun menyelesaikan tugas yang diberikan oleh kreditur ataupun penjamin jika debitur tidak bisa membayar kembali semua utangnya.
Lembaga  hipotek  menghasilkan  pemberi  hipotek  serta  peminjam  hipotek. Pemegang  hipotek  yakni  orang  ataupun  badan  hukum  yang  bertempat  tinggal  sama dengan  debitur.  Orang  ataupun  badan  hukum  yang  memiliki  kesanggupan  guna melaksanakan  perbuatan  hukum  terhadap  barang  tidak  bergeraknya  untuk  dijadikan subjek  hipotek  yakni  pemberi  hipotek.  sebab  tanah  yakni  subjek  hipotek,  orang  yang memberi hipotek yakni pemilik properti pada saat hipotek terdaftar.
Hak tanggungan melindungi kreditur sebagai pemegang hak tanggungan dalam hal terjadi pinjaman kepada debitur yang tidak bisa melunasi utangnya seperti diperjanjikan di awal. Hak istimewa ini membatasi kemampuan penjamin guna mengambil tindakan hukum  terhadap  barang  tanggungan.  Bahkan  menghilangkan  hak  pemberi  pinjaman hipotek jika ia gagal memenuhi kewajibannya.
Namun, dalam kehidupan banyak individu, ada banyak contoh peminjaman uang yang menjamin kepemilikan sertifikat tanah tanpa memakai lembaga hipotek, melainkan melalui  perjanjian  pinjam  meminjam  yang  ditulis  tangan.  Dari  sini,  penulis  ingin mendalami lebih dalam penelitian ataupun penulisan hukum ini, yang akan fokus pada akibat hukum dari peminjaman uang dengan jaminan sertifikat tanah tanpa memakai hak tanggungan.

## Metode Penelitian
Kajian  hukum  ini  memakai  metodologi  yuridis-normatif.  Penelitian  normatif hukum  yakni  teknik  ilmiah  guna  menemukan  kebenaran  berdasarkan  penalaran  ilmiah normatif yang subjeknya yakni hukum itu sendiri. Dalam konteks kajian hukum yuridis normatif  dipakai  pendekatan  perundang-undangan  (statute  approach)  serta  metode konseptual  (conceptual  approach).  Penulis  memakai  sumber  hukum  sekunder  serta sumber bahan hukum primer, Artikel ini ditulis dengan bantuan bahan hukum sekunder dan  bahan  hukum  tersier,  terutama  yang  berhubungan  dengan  perjanjian  pinjam meminjam  uang  dengan  sertifikat  tanah  yang  tidak  menggunakan  hak  tanggungan. Teknik  analisis  bahan  hukum  dirumuskan  dengan  deskriptif  kualitatif,  artinya  dengan mengamati  data  yang  dikumpulkan  dan  mengaitkan  setiap  data  yang  diterima  dengan ketentuan  dan  prinsip  hukum  yang  relevan  dengan  topik  yang  diteliti  dengan menggunakan penalaran induktif, ialah berpikir dari hal yang khusus ke hal yang lebih umum.  Teknik  normatif,  seperti  interpretasi  dan  konstruksi  hukum,  digunakan,  dan kemudian  pendekatan  kualitatif  digunakan  untuk  menghasilkan  temuan  dengan menggunakan pendekatan deduktif.

## Hasil dan Pembahasan

## 1) Akibat Hukum Perjanjian Peminjaman Uang Dengan Jaminan Sertipikat Tanah Yang Tidak memakai Hak Tanggungan
Dalam  prakteknya,  Perjanjian  pinjam  meminjam,  sebagai  perjanjian  pokok  yang melahirkan perjanjian tambahan (asseoir), khususnya perjanjian penjaminan, tetap harus sesuai dengan batasan-batasan perundang-undangan. termasuk yang menyangkut syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320. KUHPerdata, yaitu, “adanya kesepakatan, adanya kecakapan, adanya suatu pokok tertentu, dan adanya suatu sebab yang tidak dilarang.” Munculnya  perjanjian  penilai  ialah  perjanjian  assesoir,  tidak  terlepas  dari  perjanjian pokok ialah perjanjian pinjaman. Konsep penilai jaminan utang memiliki akibat hukum sebagai berikut:
a. “Tidak ada perjanjian jaminan jika sebab sebab apapun perjanjian kreditnya tidak ada baik sebab kebatalan, pembatalan, ataupun putusnya perjanjian. Sebaliknya, eksistensi perjanjian kredit tidak terpengaruh dengan valid ataupun tidaknya perjanjian jaminan kredit;
b. Tidak mungkin ada jaminan kredit atas kredit yang belum ada. Undang-undang Hak Tanggungan No 4 Tahun 1996 dengan tegas memaparkan bahwasanya hak tanggungan bisa diberi baik atas utang yang sudah ada ataupun yang belum ada, tetapi jika sudah
diperjanjikan  dengan  jumlah  utang  tertentu  setidak-tidaknya  pada  saat  eksekusi jaminan utang tersebut.”
Kecuali untuk jenis jaminan tertentu, sifat mengikat dari jaminan utang tulisan tangan  secara  umum  bisa  diterima.  Pada  kenyataannya,  perjanjian  jaminan  lisan, seperti perjanjian lainnya, tidak sering dilarang.
Agar suatu perjanjian penjaminan memenuhi standar hukum yang relevan serta memiliki kekuatan hukum, maka faktor formalitas harus diperhatikan. Pada umumnya gagasan formalitas termasuk dalam akta asli, namun penggunaan akta di bawah tangan guna menjamin utang tertentu tidak dilarang oleh undang-undang ataupun peraturan. Ada  berbagai  macam  janji  yang  tidak  boleh  diucapkan  secara  langsung,  terutama secara  lisan.  Salah  satunya  yakni  hak  tanggungan  atas  tanah  yang  akta-nya  harus dibuat  di  hadapan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan  pertanahan  yang  bersangkutan.  Setelah  kantor  pertanahan menghasilkan hipotek sebagai konfirmasi bahwa pemegang hipotek memiliki hipotek, pemegang  hipotek  diterbitkan  dokumen  yang  dikenal  sebagai  Sertifikat  Hak Tanggungan. Dalam Sertifikat Hak Tanggungan muncul istilah Keadilan Berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Oleh  karena  itu,  sertifikat  hipotek  memiliki  kekuatan eksekutif.  Artinya,  sertipikat  hipotek  memiliki  kekuatan  yang  sama  dengan pelaksanaan  putusan  pengadilan  yang  sudah  memiliki  kekuatan  hukum  tetap,  dan apabila  debitur  wanprestasi,  pemegang  hak  tanggungan  meminta  pelaksanaan sertipikat  hipotek  kepada  Ketua  Pengadilan  Negeri  berdasarkan  eksekutorial.  judul yang tercantum dalam sertifikat hipotek. Eksekusi selanjutnya akan dilakukan dengan cara yang sama seperti eksekusi putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, ialah melalui “eksekusi fiat”.
Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tantang Hak Tanggungan Atas  Tanah  Beserta  Benda-Benda  Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah  (“UUHT”) dinyatakan bahwasanya “penggunaan sertipikat atas tanah yang seperti jaminan agar bisa memiliki kekuatan eksekutorial maka pembuatannya harus di depan PPAT dengan meletakkan  hak  tanggungan  pada  jaminan  sertipikat  tanah  yang  dipakai  sebagai jaminan.” Obyek hak atas tanah yang bisa dibebani hak tanggungan dalam Pasal 4 ayat 1 UUHT yakni hak milik, hak untuk usaha, serta hak untuk bangunan, yang untuk itu harus  dilampirkan  sertifikat  tanah  sebagai  jaminan  utang  dengan  hak  tanggungan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) ) UUHT dan terdaftar di Kantor Pertanahan serta Pertanahan (PPAT) Pada saat didaftarkan ke Kantor Pertanahan, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) melahirkan akta dengan kekuasaan eksekutif; selanjutnya apabila debitur wanprestasi, jaminan perjanjian bisa dilaksanakan tanpa campur tangan pengadilan (parate executie) sesuai dengan syarat-syarat Akta Pemindahtanganan Hak. Hak  Tanggungan  (APHT)  ada  jaminan  bahwasanya  pemegang  hak  tanggungan pertama berhak menjual obyek hak tanggungan atas kuasanya sendiri, tetapi jaminan sertipikat  tanah  yang  tidak  didaftarkan  pada  Kantor  Pertanahan  tidak  memiliki kewenangan pelaksana.
Jika  para  pihak  dalam  perjanjian  tidak  memakai  akta  otentik,  artinya pembentukan  APHT  yang  dilakukan  sebelum  PPAT  dalam  penjaminan  sertipikat tanah,  melainkan  memakai  akta  di  bawah  tangan  yang  tidak  dilarang,  maka penjaminan  sertipikat  tanah  tersebut.  belum  memiliki  kewenangan  eksekutif.  Agar sertipikat  tanah  memiliki  kewenangan  eksekutorial,  kreditur  harus  menempuh  jalur hukum apabila debitur wanprestasi, terutama dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri serta menyita jaminan.
Dalam hukum utang, semua harta kekayaan debitur, baik yang ada maupun yang akan  didapat  di  kemudian  hari,  dijadikan  sebagai  jaminan  untuk  pelunasan  piutang tertentu masing-masing kreditur. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwasanya agunan untuk sertifikat tanah yang dipakai dalam pengaturan pinjam meminjam pribadi yakni jaminan  yang  luas  seperti  tercantum  dalam  Pasal  1131  serta  1132  KUHPerdata bahwasanya “semua benda milik debitur bergerak ataupun tidak bergerak, sudah ada ataupun akan ada menjadi tanggungan atas utang yang dibuatnya.” Ini yakni dasar di mana kreditur bisa mengajukan petisi kepada pengadilan untuk sita eksekusi ataupun sita conservatoir semua aset debitur.
Menurut Notaris dan PPAT Zaenal Arifin yang memiliki wilayah kerja di Blitar, Jawa  Timur,  ia  mengamati  perjanjian  pinjam  meminjam  dengan  sertifikat  tanah sebagai jaminan tanpa memakai hak agunan; sebenarnya perjanjian itu sah menurut syarat-syarat serta syarat-syarat perjanjian yang sah seperti diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Dalam perjanjian pinjam-meminjam apabila suatu sertipikat tanah dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang, maka harus dibuatkan Akta Hak Tanggungan yang didaftarkan; kemudian memiliki kekuasaan eksekutorial yang sama dengan penetapan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan pendapat Notaris dan PPAT  Dewi  Osdiartika  dari  Palembang,  Sumatera  Selatan,  Perjanjian  Pinjam Meminjam dengan jaminan sertifikat tanah tanpa memakai hak tanggunan tersebut sah jika  memenuhi  persyaratan  hukum  perjanjian  seperti  dimaksud  dalam  Pasal  1320 Tahun KUHPerdata.
Menurut penjelasan Pasal 4 UUHT, pemberian hak atas tanah hak tanggungan harus dicatat dalam daftar umum. Ini terkait dengan fakta bahwasanya piutang diberi posisi  prioritas,  yang  berarti  mereka  didahulukan  dari  kreditur  konkuren.  Seluruh properti terdaftar sebagai hipotek atas hutang. Pendaftaran itu sebagai bekal konsep publisitas,  sehingga  setiap  orang  bisa  melihat  bahwasanya  sebidang  tanah  itu digadaikan dengan jumlah tertentu.
Perjanjian  pinjam  meminjam  memakai  jaminan  sertipikat  hak  atas  tanah  yang tidak  didaftarkan  melalui  Kantor  Pertanahan  serta  memakai  Hak Tanggungan.  Oleh sebab itu bentuk penjaminan dalam perjanjian pinjam meminjam ini tidak memiliki kekuasaan  eksekutif  seperti  dimaksud  dalam  Pasal  14  UUHT,  sebab  tidak mengandung  irah-irah.  Oleh  sebab  itu,  jaminan  yang  dipakai  dalam  perjanjian pinjaman  ini  tidak  termasuk  dalam  jaminan  hipotek  yang  memiliki  kekuasaan eksekutif.
Berdasarkan uraian di atas, bisa ditentukan bahwasanya Pasal 1320 KUHPerdata mengatakan bahwa perjanjian pinjam meminjam yang menggunakan sertifikat tanah tetapi tidak menggunakan hak tanggungan yakni sah. Hal ini karena perjanjian tersebut memenuhi  syarat  sah.  Kemudian,  jenis  jaminan  yang  digunakan  dalam  perjanjian pinjam  meminjam  yang  menggunakan  akta  di  bawah  tangan  tidak  termasuk  dalam jaminan  yang  melekat  pada  Hak  Tanggungan  menurut  Undang-Undang  Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 (Jaminan Khusus), karena sertifikat tanah dijadikan sebagai  jaminan  hipotek.  penyelesaian  kesepakatan.  Dalam  hal  pinjam  meminjam, para pihak memilih untuk tidak membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan apabila mereka  menggunakan  sertifikat  tanah  sebagai  jaminan  dalam  perjanjian  pinjam meminjam.  Artinya  Pasal  1131  dan  1132  KUHPerdata  bisa  digunakan  untuk mengklasifikasikan sertipikat tanah yang dijadikan jaminan sebagai jaminan umum.
2) Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Uang Dengan Jaminan Sertipikat Tanah Yang Tidak memakai Hak Tanggungan
Ada dua macam jaminan yang diberi pemberi pinjaman kepada peminjam:
a. Hak jaminan yang bersifat umum menurut Pasal 1131 KUH Perdata ialah “segala kebendaan  yang  dimiliki  debitor  baik  benda  bergerak  maupun  benda  tidak  bergerak, benda  yang  ada  maupun  benda  yang  akan  ada  termasuk  jaminan  terhadap  pelunasan hutang  yang  dibuatnya.”  Sedangkan  Hak  jaminan  yang  bersifat  umum  menurut  Pasal 1132  KUH  Perdata  ialah  “semua  harta  kekayaan  yang  dimiliki  oleh  debitur  termasuk jaminan bersama bagi semua kreditor yang memberi hutang kepadanya.” Dalam hal ini, barang-barang  yang  bisa  dipakai  guna  membayar  kembali  kewajiban  yang  dijamin dengan jaminan umum jika memenuhi kriteria berikut:
1) Benda tersebut memiliki aspek ekonomi, artinya bisa dimonetisasi.
2) Benda itu memiliki kemampuan guna mengalihkan haknya kepada orang lain.
b. Hak agunan khusus, ialah Jaminan berupa penyerahan barang tertentu, terutama sebagai jaminan pelunasan utang kepada kreditur tertentu, baik secara langsung maupun tertulis, yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dengan mengutamakan kreditur lain. Terbentuknya hak jaminan khusus sebagai akibat adanya perjanjian khusus antara debitur serta kreditur:
1) Jaminan  kebendaan,  termasuk  hal-hal  tertentu  yang  bisa  dijadikan  jaminan.
Barang yang dijaminkan harus dimiliki oleh entitas yang memberi jaminan. Dua kategori barang  jaminan  yakni  bergerak  dan  tidak  bergerak,  dengan  fidusia  serta  gadai  sebagai lembaga  penjaminan.  Hipotek  dijamin  dengan  barang  tidak  bergerak  serta  lembaga penjaminnya.
2) Jaminan  yang  berkaitan  dengan  orang-orang,  termasuk  adanya  orang  tertentu yang  mampu  menyelesaikan  ataupun  membayar  kewajiban  jika  debitur  wanprestasi ataupun melanggar perjanjian.
Jaminan khusus memiliki keunggulan dibandingkan jaminan umum sebab memberi kesempatan untuk dibayar di depan kreditur lain. Pendaftaran hak tanggungan termasuk keharusan  yang  wajib  bagi  lahirnya  hak  tanggungan  serta  menimbulkan  kedudukan kreditur  menjadi  kreditur  preferen,  ialah  kreditur  yang  berhak  menerima  pelunasan
terlebih  dahulu  kepada  kreditur  serta  kreditur  lain.  Preferensi  dalam  tagihan  memiliki prioritas atas tagihan kreditur lainnya.
Jika  hak  tanggungan  tidak  lahir,  Jika  hipotek  tidak  lahir,  kedudukan  kreditur terbatas pada kreditur lain pada saat yang sama, ialah kreditur yang tidak bisa melunasi kreditor lain lebih awal dan piutangnya tidak didukung oleh hak kebendaan. Cara berpikir ini menghentikan kreditur lain dari mengambil harta debitur jika mereka gagal membayar ataupun  melanggar  perjanjian.  Kreditur  konkuren  bisa  menempuh  proses  nonlitigasi ataupun  litigasi  apabila  debitur  wanprestasi  ataupun  wanprestasi  dengan  mengajukan gugatan ke pengadilan, menyita barang jaminan, dan mendapat putusan hakim yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa hanya debitur yang melanggar haknya. janji dan agunannya bisa dijual secara lelang. Ini bukan situasi yang baik bagi kreditur.  Jadi,  pembuatan  UUHT  bisa  melindungi  kreditur  sebagai  kreditur  preferen. Kreditur preferen bisa melaksanakan eksekusi langsung wanprestasi ataupun cidera janji untuk mempercepat proses hukum yang lama dan dipandang lebih efisien waktu.
Dalam  hal  ini,  menurut  Subekti,  tujuan  eksekusi  langsung  atau,  alternatifnya, Eksekusi Parate yang dilakukan oleh kreditur yang diunggulkan yakni agar kreditur bisa memakai haknya sendiri, tanpa campur tangan pengadilan, dengan menjual sendiri barang jaminan itu.
Kreditur  (pemegang  hak  jaminan)  bisa  melaksanakan  Eksekusi  Parate  tanpa bantuan pengadilan negeri, tetapi dengan kerja sama balai lelang negara. Oleh sebab itu, bisa ditetapkan bahwasanya eksekusi Parate bisa dilakukan tanpa persetujuan pengadilan negeri.  Ayat  2  Pasal  14  UU  Hak  Tanggungan  menjelaskan  Eksekusi  Parate  sebagai berikut:  “salah  satu  ciri  hak  tanggungan  yang  kuat  yakni  mudah  dan  pasti  dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitor cidera janji.” Walaupun ketentuan umum tentang eksekusi diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata yang berlaku, dalam undang-undang  ini  perlu  dicantumkan  ketentuan  khusus  yang  mengatur  tentang pelaksanaan  hak  tanggungan,  ialah  yang  mengatur  tentang  Lembaga  Parate  Executie seperti dimaksud dalam Pasal 224 Peraturan Indonesia yang diperbarui ( Het Herzeine Inlands  Reglement)  serta  Pasal  258  Reglement  Acara  Hukum  Daerah  Luar  Jawa  dan Madura (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura).
Ini  menunjukkan  bahwasanya  eksekusi  diatur  oleh  Hukum  Acara  Perdata,  tetapi membuktikan  kualitas  hipotek  tergantung  pada  kenyamanan  serta  kepastian  eksekusi. Menurut pandangan Notaris/PPAT Zaenal Arifin yang berkantor di Blitar, Jawa Timur, ketiadaan APHT akan membuat Hak Tanggungan tidak berdaya. Menurut Pasal 14 ayat 3  UU  Hak  Tanggungan,  Sertifikat  hipotek  memiliki  kekuatan  eksekutorial  yang  sama dengan perintah pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Notaris/PPAT Erna Effendi yang berkantor di Blitar, Jawa Timur, juga mengatakan bahwa hanya APHT yang tidak terdaftar  yang  tidak  memenuhi  tanggung  jawabnya  kepada  kreditur  yang  akan menghadapi  masalah.  Kedudukan  kreditur  dibatasi  pada  kreditur  konkuren  jika  APHT tidak  terdaftar.  Selanjutnya,  APHT  yang  tidak  terdaftar  tidak  memiliki  kekuasaan eksekutif.
Jika APHT tidak terdaftar serta kreditur sudah memberi kredit kepada debitur, maka jabatan  kreditur  menjadi  rangkap.  Selama  debitur  tidak  membuat  janji  ataupun wanprestasi, tidak akan ada masalah bagi kreditur; tetapi jika debitur wanprestasi ataupun membuat janji, kreditur bisa melaksanakan perbuatan hukum sebagai badan hukum yang merasa dirugikan hak serta kepastian hukumnya, menurut tata cara.  -dengan cara yang ditentukan oleh undang-undang yang relevan.
Jika  debitur  melaksanakan  wanprestasi  ataupun  wanprestasi  dalam  Ini  serta beritikad  baik,  maka  akan  lebih  menguntungkan  bagi  kreditur  jika  tercapai  win-win solution  dengan  debitur,  dalam  pengaturan  hukum  ketika  APHT  yang  tidak  terdaftar dipakai  sebagai  alat  bukti.  Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  tujuan  pembuktian  yakni sebagai berikut APHT memiliki tiga (tiga) kekuatan pembuktian, yaitu:
a. Kekuatan pembuktian lahiriah ialah akta otentik yang membuktikan dirinya tanpa penjelasan dari orang lain;
b. Kekuatan pembuktian formal ialah keterangan-keterangan yang ada di dalam akta tersebut secara formal benar adanya;
c. Kekuatan pembuktian materiil ialah isi materi dari apa yang ada dalam akta ini dijamin benar adanya. sebab yang membuat serta menyusun akta ini yakni pejabat umum yang berwenang. Kebenaran materiil akta ini sudah mengikat para pihak dan pihak yang menerima haknya serta para ahli waris.”
Dari uraian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya APHT termasuk dokumen asli yang memiliki bobot pembuktian di persidangan, sehingga tidak perlu ada alat bukti pendukung  lebih  lanjut  sebab  dokumen  tersebut  tidak  diragukan  lagi.  Dalam  putusan Notaris/PPAT, Zaenal Arifin mengatakan bahwasanya jika debitur ingkar ataupun ingkar janji sedangkan kreditur merangkap jabatan, seringkali ada dua (dua) cara penyelesaian perkara perdata ini: litigasi serta nonlitigasi.
Penyelesaian  gugatan  yakni  cara  penyelesaian  sengketa  hukum  melalui  sistem peradilan. Sedangkan penyelesaian nonlitigasi yakni penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan dengan memakai cara-cara kooperatif, seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, serta arbitrase. Hal tersebut juga sudah diungkapan oleh Rachmadi Usman, bahwasanya “selain melalui pengadilan (litigasi), penyelesaian sengketa juga bisa diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) ataupun Alternative Penyelesaian Sengketa.”
Arbitrase,  khususnya  istilah  yang  berkaitan  dengan  arbitrase  dalam  perjanjian perdata, sudah banyak dipakai sebagai bentuk penyelesaian konflik yang tidak melibatkan litigasi. Selain itu, pembentukan arbitrase memberi pendapat yang mengikat. Akibatnya, tampilan  yang  disediakan  akan  dimasukkan  ke  dalam  perjanjian  utama.  Setiap  sudut pandang yang menentang nasihat hukum yang diberikan termasuk pelanggaran terhadap perjanjian.  Akibatnya,  para  pihak  yang  berkonflik  tidak  punya  pilihan  lain  kecuali mengajukan gugatan. Putusan arbitrase bersifat mengikat, independen, dan final (hampir setara  dengan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap),  sehingga  ketua pengadilan tidak diperkenankan menilai dasar putusan arbitrase nasional.
Manfaat mediasi yakni para pihak yang berkonflik bisa memilih mediator, selama mediator  tetap  tidak  memihak  serta  tidak  memihak.  Satu-satunya  tanggung  jawab mediator yakni memberi ide-ide guna membantu para pihak mencapai kesepakatan yang diinginkan.  Mediasi  tersedia  dalam  masalah  perdata  yang  sudah  dibawa  ke  pengadilan tingkat pertama. Sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003, yang mengamanatkan bahwasanya “semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan terlebih dahulu melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator, semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama instansi terlebih  dahulu  harus  menjalani  mediasi.”  Masalah  perdata  yang  sudah  dibawa  ke pengadilan tingkat pertama diminta untuk berpartisipasi dalam mediasi. Setelah mediator ditunjuk, dibutuhkan waktu 22 (dua puluh dua) hari kerja guna melaksanakan mediasi. Menurut Perma Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 15 ayat (1), ayat (2) serta ayat (3) menjelaskan bahwasanya “mediasi bisa diselenggarakan di satu dari ruang pengadilan tingkat pertama ataupun  di  tempat  lain  yang  disepakati  oleh  para  pihak,  dengan  menyelenggarakan mediasi  di  satu  dari  ruang  pengadilan  tingkat  pertama  tidak  akan  dikenakan  biaya apapun.” Jika para pihak memutuskan untuk mengadakan mediasi di tempat lain, biaya ditanggung oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan.
Negosiasi  menghasilkan  penyelesaian  non-litigasi  final.  Negosiator  yakni  orang yang biasanya menangani pembicaraan. Seorang negosiator harus memiliki pengalaman sebelumnya dalam menegosiasikan isu-isu yang kontroversial di antara para pihak. Untuk membuat  kesepakatan,  semua  pihak  dan  negosiator  harus  mampu  memanfaatkan kemungkinan dalam skenario apa pun, dan harus ada kepercayaan antara para pihak dan negosiator.
Sedangkan fasilitas pengadilan biasa bisa digunakan untuk menyelesaikan sengketa melalui  jalur  litigasi.  Peradilan  umum  yakni  pengadilan  yang  tugasnya  menggunakan kekuasaan  kehakiman  agar  rakyat  mencari  keadilan.  Pengadilan  Distrik  memiliki yurisdiksi untuk mengadili masalah komersial; Pengadilan Distrik dibedakan oleh fitur- fitur berikut:
a. “Dalam mengambil keputusan para pihak tidak dilibatkan;
b. Sifat dari keputusan tersebut yakni mengikat dan memaksa;
c. Sifat dari persidangan tersebut yakni terbuka;
d. Dalam membuat keputusan yakni pihak ketiga ialah hakim;
Orientasi dalam penyelesaian masalah tersebut yakni sesuai dengan fakta hukum yang ada.”.

## Kesimpulan
Perjanjian pinjam meminjam memakai jaminan sertipikat hak atas tanah yang tidak didapat melalui pembebanan Hak Tanggungan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang  menjadi  kewenangan  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT),  seperti  diatur  dalam ketentuan Pasal 1 ayat 4 serta ayat 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan  atas  Tanah  dan  Benda-benda  Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah,  selanjutnya disebut UUHT, maka bentuk jaminan dalam perjanjian pinjam meminjam ini adalah tidak
memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Pasal 14 UUHT karena tidak mengandung irah-irah sebagaimana ada di dalam APHT.
Perjanjian  pinjam  meminjam  yang  memakai  sertipikat  tanah  yang  hak tanggungannya  tidak  didaftarkan  dalam  perlindungan  bagi  para  krediturnya  hanya berstatus merangkap kreditur. Sementara itu, bagi kreditur hanya ada dua upaya hukum yang tersedia bagi mereka: penyelesaian melalui nonlitigasi serta penyelesaian melalui litigasi.  Tujuan  penyelesaian  nonlitigasi  yakni  penyelesaian  sengketa  hukum  secara kooperatif  di  luar  pengadilan,  khususnya  melalui  negosiasi,  mediasi,  serta  arbitrase. Sedangkan  penyelesaian  secara  litigasi  yakni  suatu  cara  penyelesaian  sengketa  hukum melalui pengadilan, baik umum.

## BIBLIOGRAFI
Abdurrahman. 1985. Beberapa Catatan tentang Hukum Jaminan dan Hak-Hak Jaminan atas Tanah. Bandung: Alumni
Badriyah,  Siti  Malikhatun,  R.Suharto,  dan  H.  Kashadi.  2019.  Implikasi  Hukum Penggunaan  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  sebagai  Jaminan  Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah, Jurnal Vol 2, No. (2019): Law, Development & Justice review, Mei 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Busro, Achmad. 2012. Hukum  Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdata. Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya
Faudy, Munir. 2013. Hukum Jaminan Hutang. Jakarta: Erlangga
Ibrahim,  Johnny.  2011.  Teori&Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif.  Malang: Bayumedia
Jaya, I. G. P., Utama, I. M. A., & Westra, I. K. 2015. Kekuatan Hukum Sertifikat Hak Tanggungan Dalam Hal Musnahnya Obyek Hak Tanggungan sebab Bencana Alam. Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan.
Kusuma,  I  Gusti  Ngurah  Bagus  Surya,  AA  Gede  Agung  Dharma  Kusuma,  dan  Desak PutuDewi  Kasih.  2013.  Perjanjian  Pinjam  Meminjam  Uang  Pada  Koperasi  Simpan Pinjam  “Puri  Sedana”  Di  Desa  Peninjoan  Peguyangan  Kangin  Denpasar,  Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol. 01, No. 1, Januari 2013
Laurensius  Arliman.  2018.  Peranan  Metodologi  Penelitian  Hukum  di  Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia. Jurnal Soumatera Law Review.
Manurung,  Grace  Violenta.  2011.  Eksekusi  Jaminan  Hak  Tanggungan  Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Bersifat Condemnatoir. Penulisan Hukum Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
Moleong,  Lexy  J.  2002.  Metodologi  Penelitian  Kualitatif.  Bandung:  PT.  Remaja Rosdakarya
Nugroho,  Rage  Cikal.  2018.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditur  Dalam  Hal Dibatalkannya Sertifikat Hak untuk Bangunan Yang Dibebani Hak Tanggungan (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor: 27/PDT.G/2010/PN.PDG), Jurnal Hukum Vol 9 No 1, Universitas Andalas.
Poesoko,  Herowati.  2007.  Parate  Executie  Objek  Hak  Tanggungan  (Inkonsistensi, Konflik  Norma  dan  Kesesatan  Penalaran  Dalam  UUHT),  Cet.  I.  Yogyakarta: Laksbang Pressindo
Putra,  Bayu  Setiawan  Hendri.  2020.  Kedudukan  Sertipikat  Hak  Atas  Tanak  Sebagai Jaminan  Kebendaan  Berdasarkan  Undang-Undangn  Hak  Tanggungan  Atas  Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 1 Januari 2020.
Risa,  Yulia.  2017.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditur  Atas  Wanprestasi  Debitur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan. Jurnal Normative volume 5 nomor 2 tahun 2017
Sari,  Anisa  Kartika.  2015.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Kreditur  Pemegang  Hak Tanggungan yang tidak Didaftarkan Di Kantor Pertanahan. Jurnal Repertorium, Edisi 3
Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. 2001. Hukum Jaminan Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan  dan  Perorangan,  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Departemen Kehakiman. Yogyakarta: Liberty Offset
Subekti. 1990. Pelaksanaan Perikatan, Eksekusi Riil dan Uang Paksa, Dalam: Penemuan Hukum  dan  Pemecahan  Masalah  Hukum,  Proyek  Pengembangan  Teknis  Yustisial. Jakarta: MARI
Tartib. 2011. Catatan Tentang Parate Eksekusi. Artikel dalam majalah Varia Peradilan, Th.XI
Usman, Rachmadi. 2012. Mediasi di Pengadilan: Dalam Teori dan Praktek. Jakarta: Sinar Grafika Jakarta
Wiguna, I wayan Jody Bagus Wiguna. 2020. Tinjauan Yuridis Terkait Pendaftaran Hak Tanggungan  Secara  Elektronik,  Acta  Comitas  Vol  5  no  1  April  2020,  Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana.

## Copyright holder:
Muhammad Rifqi, Bambang Eko (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: