## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
PEMBERDAYAAN WARGA DALAM PENEGAKAN HUKUM MELALUI CITIZEN JOURNALISM : PERAN DAN TANTANGAN
Empowering Citizens in Law Enforcement through Citizen Journalism: Roles and Challenges
Rusdi Marzuki, T. Keizerina Devi Azwar
Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. E-Mail. pol.rusdimarzuki@gmail.com
Naskah dikirim : 7 Desember 202 3
Naska h diterima untuk diterbitkan : 9 J anuari 202 4 DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.11559

## ABSTRACT
"Citizen  journalism,"  or  "jurnalisme  warga,"  has  become  a  powerful  force  in  directing  news  narratives  and influencing public opinion, with a notable impact on law enforcement. This article explores the pivotal role of citizen  journalism  in  supporting  law  enforcement  and  the  associated  challenges.  The  key  issues  addressed include the role of citizen journalism in law enforcement and a comparative analysis of cases in Indonesia and the United States. Employing a normative legal research method with a case study approach, the study draws cases from  court directories in both countries.  Through qualitative  analysis, it demonstrates that while citizen journalism  enhances  law  enforcement  by  rapidly  disseminating  information,  mobilizing  public  opinion,  and documenting events firsthand, challenges exist. These challenges encompass issues of credibility, validity, lack of neutrality due to personal perspectives, and the need for source and privacy protection. The article underscores that,  although  citizen  journalism  significantly  contributes  to  law  enforcement,  improvements  in  skills, collaboration,  and  regulation  are  essential  for  maximizing  its  positive  impact.  In  conducting  a  comparative analysis between Indonesia and the United States, the study aims to identify similarities, differences, and lessons learned in each context, providing valuable insights for the future of citizen journalism in law enforcement.
Keywords: Role; Challenges; Citizen; Journalism.

## ABSTRAK
“ Citizen  journalism ”,  atau  jurnalisme  warga,  telah  menjadi  kekuatan  besar  dalam  menggiring  arah  berita  dan membentuk  opini  publik.  Fenomena  ini  juga  memiliki  dampak  signifikan  dalam  konteks  penegakan  hukum. Artikel  ini akan  mengeksplorasi peran penting citizen journalism dalam  mendukung upaya  penegakan hukum, serta tantangan yang dihadapi dalam konteks ini. Sehingga permasalahannya: Pertama , bagaimana peran “ citizen journalisme ”  dalam  penegakan  hukum; Kedua , bagaimana  perbandingan  kasus  “ citizen  journalisme ”  di Indonesia  dan  di Amerika  Serikat.  Dalam  menjawab  permasalahan  tersebut,  menggunakan  metode  penelitian hukum  normatif  dengan  pendekatan  kasus.  Kasus  tersebut  bersumber  dari  direktori  pengadilan  negeri  di Indonesia dan Amerika Serikat. Dengan analisis kualitatif, menghasilkan citizen journalism dapat meningkatkan penegakan hukum, tetapi perlu ditingkatkan keterampilan, kolaborasi, dan regulasinya.
Kata Kunci: Peran; Tantangan; Citizen; Journalisme.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

## PENDAHULUAN
Demokrasi berperan sebagai jaminan utama terhadap kebebasan berpikir. 1 Kebebasan berpikir menghasilkan  kebebasan  berpendapat.  Mengapa  kritik  sebagai  bentuk  kebebasan  berpikir  harus diberikan  ruang,  dan  mengapa  kebebasan  berpendapat  harus  diaktifkan?  Ketika  negara  mengambil langkah,  itu  dilakukan  atas  nama  rakyat  dan  didasarkan  pada  mandat  yang  diberikan  oleh  rakyat kepada negara. Selanjutnya, negara menerapkan kebijakan, dan ketika melakukannya, negara memiliki pandangan atau argumentasi.
Dengan  membuka  ruang  kebebasan  berpikir,  langkah  ini  akan  memunculkan  pendapat  yang memiliki dua kategori, yaitu: pro dan kontra. Terhadap yang bersifat kontra, disebut sebagai “kritik”. Ketika  kritik  diberikan  ruang,  misalnya  kepada  Penyelenggara  Negara, 2 negara  harus  menyajikan argumentasi  tambahan  untuk  menjelaskan  alasan  di  balik  tindakan  yang  dilakukan.  Sebagai  Kepala Negara,  Presiden  harus  meninjau  semua  alasan  mengapa  tindakan  itu  diambil,  dan  ketika  kritik semakin  tajam,  negara  harus  memiliki  dasar  yang  lebih  kuat. 3 Dengan  begitu,  kritik  yang  semakin tajam  sebenarnya  membantu  merumuskan  rencana secara  lebih  matang,  sehingga  kebijakan  menjadi lebih solid dan mendapatkan dukungan masyarakat.
Dalam  konteks  ketidakberadaan  atau  penutupan  ruang  untuk  memberikan  pendapat,  Negara akan  melaksanakan  kebijakannya  tanpa  mendapat  kritik,  dan  masalah-masalah  baru  akan  muncul setelah  pelaksanaan  yang  dirasakan  oleh  rakyat.  Sebaliknya,  jika  kebijakan  dilaksanakan  dan  kritik terhadapnya  didengarkan,  masalah-masalah  yang  seharusnya  menjadi  kritik  awal  dapat  diatasi sebelum  menjadi  masalah  yang  signifikan.  Oleh  karena  itu,  perdebatan  antara  pro  dan  kontra kebijakan  sebenarnya  merupakan  bentuk  “ public  education ”  mengenai  kebijakan  tersebut. 4 Inilah mengapa pentingnya membuka ruang untuk memberikan pendapat, karena jika ruang tersebut ditutup, kebijakan  akan  dilaksanakan  tanpa  proses  penajaman,  penguatan,  atau  tinjauan  dari  masyarakat sebagai stakeholder negara.
Perlu  ditekankan  bahwa  dalam  konteks  kritik,  substansi  kritik  adalah  tanggung  jawab pengkritik, bukan pendengar. Apapun cara yang digunakan oleh pengkritik, baik santun maupun tidak santun,  substansinya  harus  dijawab,  dijelaskan,  dan  diberikan  ruang  “memberikan  pendapat”  sesuai dengan  jaminan  Konstitusi  Negara  Republik  Indonesia,  yaitu:  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, mengamanatkan:  “Setiap  orang  berhak  atas  kebebasan  berserikat,  berkkumpul  dan  mengeluarkan pendapat”.  Kebebasan  berpendapat  di  Indonesia  merupakan  sebuah  hak  yang  dilindungi  oleh konstitusi. 5
“ Citizen journalism ”, atau jurnalisme warga, telah menjadi kekuatan besar dalam menggiring arah  berita  dan  membentuk  opini  publik.  Fenomena  ini  juga  memiliki  dampak  signifikan  dalam
1 M.  Dawam  Rahardjo, Merayakan  Kemajemukan  Kebebasan  dan  Kebangsaan ,  (Jakarta:  Kencana, 2010), hlm. 256.
2 Hotma P. Sibuea dan Asmak ul Hosnah, Sendi-Sendi Hukum Konstitusional Problematika Wewenang Organ  Negara  dalam  Penetapan  Kerugian  Keuangan  Negara  dalam  Tindak  Pidana  Korupsi ,  Ed.  I,  Cet.  1, (Depok: Rajawali Pers, 2022), hlm. 77.
3 Ibnu Sam Widodo, dkk., Hukum Tata Negara , (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm. 121.
4 Teuku Muttaqin Mansur, dkk., Ilmu Sosial dan Budaya Dasar: Berbasis General Education , (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020), hlm. 84.
5 Rizky  Pratama  Putra  Karo  Karo,  “ Hate  Speech: Penyimpangan  Terhadap  UU  ITE,  Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat”, Jurnal Lemhannas RI Vol. 10 . 4 , (2022), hlm. 52-65. DOI: https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
konteks penegakan hukum. 6 Artikel ini akan mengeksplorasi peran penting “ citizen journalism ” dalam mendukung upaya penegakan hukum serta tantangan yang dihadapi dalam konteks ini.
“Kebebasan berpendapat” yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) adalah hak asasi warga  negara  yang  fundamental.  UUD  menjamin  setiap  warga  negara  memiliki  kebebasan  untuk menyatakan pendapat dan berpendapat secara bebas, sejauh tidak bertentangan dengan norma-norma hukum  yang  berlaku.  Namun,  perlu  dicatat  bahwa  kebebasan  ini  tidak  bersifat  mutlak  dan  dapat dibatasi oleh hukum untuk menjaga kepentingan umum dan hak-hak orang lain.
Sebaliknya, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) seringkali menjadi kontroversial karena dianggap dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berpendapat, terutama di dunia maya. Beberapa ketentuan dalam UU ITE, seperti: Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 28 Ayat (2), yang mengatur tentang larangan menyebarkan konten negatif dan ujaran kebencian, dapat diartikan sebagai alat untuk membatasi kebebasan berpendapat.
Indonesia  menganut  sistem  hukum civil  law ,  sedangkan  Amerika  Serikat  menganut  sistem hukum common law . 7 Salah satu contoh kasus di Indonesia yang membatasi kebebasan berpendapat dapat  dilihat  Kasus  Roy  Suryo,  sedangkan  di  Amerika  Serikat  dapat  dilihat  Kasus  Kathy  Griffin. Kedua kasus tersebut terdapat kesamaan, bahwasanya masing-masing pelaku tidak ditahan dan tidak dihukum pidana penjara.
Paper mengenai “ citizen journalism ” telah pernah dilakukan, akan tetapi terhadap pemberitaan lingkungan hidup media online. 8 Berbeda dengan paper ini, yang akan melihat perbedaan kedua kasus tersebut  dari  perspektif  perbandingan  sistem  hukum.  Permasalahan  paper  ini  juga  berbeda  dengan paper  pemberitaan  lingkungan  hidup  tersebut.  Adapun  permasalahan  dalam  penelitian  ini,  yaitu: Bagaimana peran “ citizen journalisme ” dalam penegakan hukum; dan bagaimana perbandingan kasus “ citizen journalisme ” di Indonesia dan di Amerika Serikat. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka adapun  tujuan  paper  ini  yaitu  untuk  menelaah  peran citizen  journalisme dalam  penegakan  hukum, serta membandingkan kasus citizen journalisme di Indonesia dan di Amerika Serikat.
Ketika  UU  ITE  digunakan  secara  berlebihan  atau  tidak  proporsional,  hal  ini  dapat  menjadi tantangan  bagi  kebebasan  berpendapat.  Ada  kasus  di  mana  tindakan  hukum  berdasarkan  UU  ITE dianggap sebagai upaya untuk menekan kritik atau pendapat kritis terhadap pemerintah atau institusi tertentu.  Oleh  karena  itu,  keseimbangan  antara  melindungi  kebebasan  berpendapat  dan  menjaga keamanan serta ketertiban harus diperhatikan. Perlu dilakukan evaluasi dan revisi UU ITE agar tidak mengekang  kebebasan  berpendapat  tanpa  alasan  yang  jelas  dan  proporsional  sesuai  dengan  norma- norma hukum yang berlaku. Ini menjadi penting untuk memastikan bahwa regulasi yang ada sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar.

## METODE PENELITIAN
6 Melissa Wall, Citizen Journalism: Practices, Propaganda, Pedagogy , (Routledge Focus, 2018), hlm. 1-4.
7 Agus Riwanto, Sejarah Hukum: Konsep, Teori, dan  Metodenya dalam Pengembangan Ilmu Hukum , (Karanganyar: Oase Pustaka, 2016), hlm. 71.
8 Vania  Diah  Cahyarani  dan  Doddy  Iskandar,  “Penerapan Citizen  Journalism dalam  Pemberitaan Lingkungan Hidup di Media Online ”, Journal Riset Jurnalistik dan Media Digital Vol. 1 . 2 , (2021), hlm. 71-78. DOI: https://doi.org/10.29313/jrjmd.v1i2.424.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif-analisis. 9 Pendekatan yang  digunakan  adalah  pendekatan  perbandingan  hukum  ( comparative  approach ).  Data  yang digunakan  adalah  data  sekunder  sebagai  sumber  bahan  hukum,  berupa:  Putusan  Pengadilan  di Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap dan Putusan Pengadilan di Amerika Serikat, mengenai penghinaan  terhadap  Presiden  pada  masing-masing  negara.  Putusan  tersebut  didapat  dari  direktori pengadilan  masing-masing  negara  dengan  cara  download  dari  website  resmi  masing-masing pengadilan.  Sumber  bahan  hukum  tersebut  dikaji  dan  dianalisis  dengan  metode  studi  dokumen ( documentary study ) dan studi kasus ( case study ), yang selanjutnya, dianalisis menggunakan metode kualitatif.

## PEMBAHASAN
Peran Citizen Journalism dalam Penegakan Hukum Pemberian Informasi Cepat Citizen  journalism memungkinkan  penyebaran  informasi  dengan  cepat,  membantu mengungkapkan  pelanggaran  hukum  dan  kejadian  penting  secara  instan.  Hal  ini  karena citizen journalism tidak  terikat  oleh  birokrasi  dan  prosedur  yang  seringkali  menghambat  jurnalis profesional. 10
Salah satu contoh kasus citizen journalism dalam hal pemberian informasi cepat adalah kasus penembakan  di  Sekolah  Menengah Atas  ( High-School )  Marjory  Stoneman  Douglas  di  Florida  pada tahun  2018.  Dalam  kasus  ini,  para  siswa  di  sekolah  tersebut  menggunakan  media  sosial  untuk melaporkan  kejadian  penembakan  secara  langsung.  Laporan  tersebut  membantu  polisi  untuk merespons kejadian dengan cepat dan menyelamatkan korban. 11

## Mobilisasi Opini Publik
Melalui  platform  media  sosial, citizen  journalism dapat  memobilisasi  opini  publik  untuk mendukung investigasi dan tindakan penegakan hukum. Hal ini karena media sosial dapat menjangkau audiens  yang  luas  dan  memungkinkan  masyarakat  untuk  terlibat  secara  langsung  dalam  proses penegakan hukum. 12
Salah  satu  contoh  kasus citizen  journalism dalam  hal  mobilisasi  opini  publik  adalah  kasus pembunuhan  George  Floyd  di  Amerika  Serikat  pada  tahun  2020. 13 Dalam  kasus  ini,  video  yang
9 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum , (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 93-95.
10 Cokorda  Gede  Wirasatya  Pradana,  dkk.,  “Kedudukan  Hukum Citizen  Journalism (Jurnalis  Warga Negara) Dalam Penyampaian Berita Kepada Masyarakat”, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 . 2 , Mei (2022), hlm. 229-234. DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4920.229-234.
11 Nikolas Cruz, pelaku penembakan massal di sekolah menengah di Parkland, Florida, Amerika Serikat (AS),  pada  2018  lalu  mengaku  bersalah  pada  Rabu  (20/10).  Penembakan  tersebut  merupakan  salah  satu penembakan  sekolah  paling  mematikan  di  Negeri  Paman  Sam.  Sumber:  Safyra  Primadhyta,  “Pelaku Penembakan Sekolah di Florida pada 2018 Akui Bersalah”, dalam CNNIndonesia, diupload Kamis, 21 Oktober 2021,  https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211021020121-134-710201/pelaku-penembakan-sekolah- di-florida-pada-2018-akui-bersalah., diakses Selasa, 05 Desember 2023.
12 Andhini Hastrida, “Proses Pengelolaan Media Sosial Pemerintah: Manfaat dan Risiko” [“ Process of Government Social Media Management: Benefit and Risk ”], Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 25 . 2 , Desember (2021), hlm. 149-165. DOI: https://doi.org/10.33299/jpkop.25.2.3920.
13 BBC  News  Indonesia,  “George  Floyd:  Mantan  perwira  polisi  kulit  putih  Derek  Chauvin  dijatuhi hukuman  lebih  dari  22  tahun”,  https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57595212.,  diakses  Selasa,  05  Desember 2023.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
menunjukkan Petugas Polisi Derek Chauvin menekan leher Floyd dengan lututnya selama lebih dari tuhuh  menit  memicu  kemarahan  publik  di  seluruh  dunia.  Kemarahan  publik  tersebut  mendorong terjadinya demonstrasi besar-besaran di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Adapun dasar hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap Derek Chauvin, pada pokoknya sebagai berikut:

## Penyalahgunaan Posisi Kepercayaan dan Otoritas
Derek Chauvin adalah seorang petugas polisi yang memiliki posisi kepercayaan dan otoritas. Dia  dipercaya  untuk  melindungi  masyarakat  dan  menegakkan  hukum.  Namun,  Chauvin menyalahgunakan posisinya dengan menggunakan kekerasan yang tidak perlu terhadap George Floyd. Chauvin menekan leher Floyd dengan lututnya selama lebih dari delapan menit. Floyd tidak melawan dan sudah tidak bergerak lagi. Namun, Chauvin tetap menekan lehernya. Tindakan Chauvin tersebut menunjukkan bahwa dia tidak menghormati nyawa Floyd.

## Kekejaman Tertentu yang Ditunjukkan
Kekejaman tertentu yang ditunjukkan oleh Chauvin adalah penggunaan kekerasan yang tidak perlu  dan  berlebihan.  Chauvin  menggunakan  lututnya  untuk  menekan  leher  Floyd,  padahal  Floyd sudah  tidak  melawan  dan  tidak  membahayakan  siapa  pun.  Tindakan  Chauvin  tersebut  juga menunjukkan  bahwa  Chauvin  tidak  memiliki  empati  terhadap  Floyd.  Chauvin  tidak  peduli  bahwa Floyd sedang sekarat.

## Dasar Hukuman
Hakim P. Presnell Jr. menjatuhkan hukuman 22,5 tahun penjara kepada Chauvin atas tuduhan pembunuhan  tingkat  dua,  pembunuhan  tingkat  tiga,  dan  pembunuhan  yang  tidak  disengaja.  Hakim Presnell mengatakan bahwa hukuman tersebut didasarkan pada “penyalahgunaan kekuasaan terhadap posisi kepercayaan dan otoritas, dan juga kekejaman tertentu yang ditunjukkan” oleh Chauvin. Hakim Presnell  mengatakan  bahwa  hukuman  tersebut  bertujuan  untuk  “menghukum  terdakwa  atas tindakannya  dan  untuk  mengirim  pesan  kepada  masyarakat  bahwa  tindakan  seperti  itu  tidak  akan ditoleransi”. 14
Hukuman yang dijatuhkan kepada Chauvin merupakan salah satu hukuman paling berat yang pernah  diberikan  kepada  petugas  polisi  di Amerika  Serikat.  Hukuman  tersebut  menunjukkan  bahwa masyarakat tidak akan menerima tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Petugas Polisi.

## Pendokumentasian Kejadian
Warga  yang  menjadi  jurnalis  dapat  mendokumentasikan  kejadian  secara  langsung, menyediakan bukti otentik untuk mendukung proses hukum. Bukti-bukti tersebut dapat berupa foto, video,  atau  audio  yang  dapat  digunakan  untuk  mendukung  investigasi  dan  penuntutan.  Salah  satu contoh  kasus citizen  journalism dalam  hal  pendokumentasian  kejadian  adalah  kasus  kerusuhan  di Jakarta  pada  tanggal  22  Mei  2019. Kerusuhan terjadi  di  sekitar  Sarinah, Jakarta  Pusat. Kejadian ini merupakan  implikasi  dari  masyarakat  yang  kecewa  terhadap  hasil  pemilu  2019  yang  memenangkan pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. 15
14 Putusan  Derek  Chauvin  disidangkan  di  Pengadilan  Negeri  Hennepin  County,  Minnesota, Amerika Serikat, di bawah Perkara No. 27-CR-20-12228, tertanggal 25 Juni 2021.
15 Nur  Fitriatus  Shalihah  dan  Rendika  Ferri  Kurniawan,  “Hari  ini  Dalam  Sejarah:  Kerusuhan  Jakarta Pasca-Pengumuman Hasil Pemilu 2019”, diupload 22 Mei 2021, dalam Kompas, https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/22/085000065/hari-ini-dalam-sejarah--kerusuhan-jakarta-pasca- pengumuman-hasil-pemilu?page=all., diakses Selasa, 05 Desember 2023.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Dalam  kasus  ini,  para  jurnalis  warga  berhasil  mendokumentasikan  berbagai  aksi  kekerasan yang  dilakukan  oleh  massa.  Bukti-bukti  tersebut  kemudian  digunakan  oleh  polisi  untuk  menangkap dan menghukum para pelaku kerusuhan.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas,  maka Citizen  journalism dapat  berperan  penting  dalam penegakan hukum, terutama dalam hal memberikan informasi cepat, memobilisasi opini publik, dan mendokumentasikan  kejadian. Citizen  journalism dapat  membantu  masyarakat  untuk  mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya, serta mendukung proses penegakan hukum.
Tantangan dalam Penegakan Hukum oleh Citizen Journalism
Kredibilitas dan Validitas
Kredibilitas  dan  validitas  adalah  dua  hal  penting  yang  perlu  diperhatikan  dalam  jurnalisme, termasuk citizen journalism .  Informasi yang disampaikan oleh warga sudah dapat dipastikan kurang diverifikasi dan dapat memunculkan masalah terkait dengan kebenaran dan validitas. 16
Ketidaknetralan Citizen journalism sering kali dipengaruhi oleh sudut pandang pribadi, yang dapat mengurangi netralitas  dalam  penyajian  informasi.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  warga  yang  menjadi  jurnalis seringkali memiliki latar belakang dan kepentingan yang berbeda-beda.

## Perlindungan Sumber dan Privasi
Warga  yang  melibatkan  diri  dalam  pengungkapan  kejadian  hukum  sering  kali  menghadapi risiko dan memerlukan perlindungan terhadap ancaman yang mungkin muncul dan mengancam. Hal ini  karena  warga  tersebut  dapat  menjadi  sasaran  intimidasi,  ancaman,  atau  bahkan  kekerasan  dari pihak yang tidak ingin informasi tersebut terungkap.
Salah satu contoh kasus yang menunjukkan tantangan perlindungan sumber dan privasi dalam citizen  journalism adalah  kasus  korupsi  di  Indonesia.  Dalam  kasus  ini,  banyak  jurnalis  warga  yang mengungkap  kasus  korupsi,  tetapi  warga  tersebut  sering  kali  menghadapi  ancaman  dari  pihak  yang terlibat  dalam  kasus  tersebut.  Ancaman-ancaman  tersebut  dapat  membahayakan  keselamatan  dan privasi jurnalis  warga.  Oleh  karena itu,  penting  bagi  pemerintah  dan  masyarakat  untuk  memberikan perlindungan kepada warga yang mengungkap kasus hukum.
Citizen  journalism memiliki  peran  yang  penting  dalam  penegakan  hukum,  tetapi  juga memiliki  tantangan  yang  perlu  diperhatikan.  Tantangan-tantangan  tersebut  dapat  diatasi  dengan meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat  tentang citizen  journalism ,  serta  dengan memberikan perlindungan kepada jurnalis warga.

## Studi Perbandingan Kasus: Indonesia dan Amerika Serikat
Pembahasan  akan  mencakup  studi  kasus  yang  menyoroti  keberhasilan citizen  journalism dalam  mendukung  penegakan  hukum  dan  juga  situasi  dimana  tantangan  muncul,  memberikan wawasan konkret tentang dinamika ini.
Studi Kasus di Indonesia Indonesia menganut sistem hukum “ Civil Law System ” atau “Eropa Kontinental”, yang mirip dengan Jerman. Indonesia mengutamakan “ recht-staat ” atau “Negara hukum” yang memiliki karakter administratif dan menganggap hukum itu tertulis. 17
16 Edmon Makarim, “Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan dan Pemerintahan Publik”, Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 4 , (2015), hlm. 518.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Contoh Kasus:  Pada  tahun  2020,  seorang  pria  bernama  Roy  Suryo  dihukum  denda  Rp.  150 juta  karena  menyebarkan  berita  bohong  di  media  sosial.  Suryo  sebelumnya  telah  mengunggah  foto patung  Buddha  di  Candi  Borobudur  yang  diedit  dengan  kepala  Presiden  Indonesia  Joko  Widodo. 18 Adapun uraian ringkas Kasus Roy Suryo, sebagai berikut:
Roy Suryo adalah seorang mantan politikus dan pejabat publik di Indonesia. Pada tahun 2020, Roy Suryo mengunggah sebuah foto di akun Twitter pribadinya yang menunjukkan patung Buddha di Candi  Borobudur  yang  diedit  dengan  kepala  Presiden  Indonesia  Joko  Widodo.  Foto  tersebut menimbulkan kemarahan publik dan Roy Suryo dilaporkan ke polisi atas tuduhan penyebaran berita bohong.
Pada  tanggal  22  Juli  2022,  Roy  Suryo  ditetapkan  sebagai  tersangka  oleh  Polda  Metro Jaya. Adapun dasar penggunaan pasal yang dijerat kepada Roy Suryo adalah Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada tanggal 15 Desember 2022, Roy Suryo divonis bersalah dan dijatuhi hukuman denda Rp. 150 juta. Ia juga diwajibkan untuk menghapus unggahan foto tersebut dari akun media sosialnya.

## Keberhasilan Citizen Journalism dalam Kasus Roy Suryo
Kasus Roy Suryo menunjukkan keberhasilan citizen journalism dalam mendukung penegakan hukum. Unggahan foto Roy Suryo di media sosial telah menarik perhatian publik dan menjadi viral. Hal  ini  mendorong  masyarakat  untuk  melaporkan  Roy  Suryo  ke  polisi.  Keberhasilan  citizen journalism dalam kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
1) Akses  yang  mudah  ke  internet  dan  media  sosial  telah  memungkinkan  masyarakat  untuk dengan mudah berbagi informasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia.
2) Media sosial telah menjadi platform yang efektif untuk menyuarakan pendapat dan kritik terhadap pemerintah.
3) Masyarakat Indonesia semakin kritis dan peduli terhadap isu-isu sosial dan politik.

## Tantangan Citizen Journalism dalam Kasus Roy Suryo
Kasus Roy Suryo juga menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh citizen journalism dalam mendukung penegakan hukum. Dalam kasus ini, Roy Suryo sempat dibebaskan dari status tersangka setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Hal ini menimbulkan kontroversi dan kritik dari masyarakat.  Tantangan  yang  dihadapi  oleh  citizen  journalism  dalam  kasus  ini  disebabkan  oleh beberapa faktor, antara lain:
1) Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang hukum.
2) Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya bukti dalam mendukung laporan.
3) Potensi  penyalahgunaan  citizen  journalism  oleh  pihak-pihak  tertentu  untuk  kepentingan politik atau pribadi.
Berdasarkan  uraian  Kasus  Roy  Suryo  di  atas  terhadap citizen  journalism di  Indonesia, menunjukkan  bahwa citizen  journalism memiliki  peran  yang  penting  dalam  mendukung  penegakan hukum. Namun, citizen journalism juga menghadapi tantangan yang perlu diatasi.
Studi Kasus di Amerika Serikat
17 Agus  Riwanto, Op.cit. ,  hlm.  74.  Lihat  juga:  Widiatama  Widiatama,  Hadi  Mahmud,  dan  Suparwi Suparwi,  “Ideologi  Pancasila  Sebagai  Dasar  Membangun  Negara  Hukum  Indonesia,” USM  Law  Review  3. 2 , (2020), hlm. 310-327, DOI: https://doi.org/10.26623/Julr.V3i2.2774.
18 Putusan P.N. Jkt.Brt. No. 890/pid.Sus/2022 jo. Putusan PT.DKI No. 9/Pid.Sus/2023 jo. Putusan MA RI No. 2254K/Pid.Sus/2023 An. Terdakwa Roy Suryo.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Amerika  Serikat  menganut  “ Common  Law  System ”  atau  “ anglo-saxon ” dan  sering  menjadi pembanding  dalam  studi  hukum cyber-law karena  memiliki  kerangka  hukum  yang  matang  dan beragam peraturan terkait internet dan media sosial. 19
Contoh  Kasus:  Pada  tahun  2017,  seorang  wanita  bernama  Kathy  Griffin  mengunggah  foto dirinya  memegang  kepala  Presiden  Amerika  Serikat  Donald  Trump  yang  telah  dipenggal.  Foto tersebut menimbulkan kemarahan publik dan Griffin akhirnya dipaksa untuk mengundurkan diri dari acara televisi yang dia bintangi. 20 Adapun uraian singkat kasus Kathy Griffiin, sebagai berikut: Dasar  penghukuman  terhadap  Kathy  Griffin  adalah  pelanggaran  Undang-Undang  Ujaran Kebencian  di  Indiana,  Amerika  Serikat.  Undang-Undang  tersebut  melarang  penyebaran  ancaman kekerasan terhadap pejabat publik. 21 Adapun beberapa ketentuan penting dalam “ Indiana Bias Crimes Law ”, sebagai berikut:
1. Definisi Ujaran Kebencian: Undang-Undang ini mendefinisikan ujaran kebencian sebagai “ setiap  tindakan  yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk  mengancam,  melecehkan,  atau mengintimidasi orang lain berdasarkan karakteristik mereka ”.
2. Tindak  Pidana  yang  Diliput:  Undang-Undang  ini  mencakup  berbagai  tindak  pidana, termasuk ancaman kekerasan, intimidasi, pelecehan, dan vandalisme.
3. Hukuman: Hukuman untuk pelanggaran undang-undang ini dapat berupa denda, penjara, atau keduanya. 22
“ Indiana  Bias  Crimes  Law ”  merupakan  salah  satu  Undang-Undang  Ujaran  Kebencian  yang paling komprehensif di Amerika Serikat. Undang-Undang ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kekerasan dan diskriminasi berdasarkan bias.
Dalam kasus ini, Griffin mengunggah foto dirinya memegang kepala Presiden Donald Trump yang telah dipenggal. Foto tersebut dianggap sebagai ancaman kekerasan terhadap Trump. Pengadilan Negeri  Indiana  memutuskan  bahwa  foto  tersebut  memenuhi  unsur-unsur  ancaman  kekerasan  dalam Undang-Undang  Ujaran  Kebencian.  Oleh  karena  itu,  Griffin  dinyatakan  bersalah  dan  dijatuhi hukuman  denda  sebesar  USD.  10.000,-.  Hukuman  tersebut  dikurangi  menjadi  USD.  6.000,-  setelah Griffin  mengajukan  banding.  Namun,  Griffin  tetap  dinyatakan  bersalah  atas  pelanggaran  Undang- Undang Ujaran Kebencian.
Adapun  beberapa  argumentasi  yang  mendukung  dan  menentang  hukuman  terhadap  Griffin, yaitu:
Argumen yang mendukung hukuman terhadap Griffin, yaitu:
1. Foto tersebut jelas merupakan ancaman kekerasan terhadap presiden.
2. Griffin adalah seorang tokoh publik yang memiliki pengaruh besar.
19 Agus  Riwanto, Op.cit .,  hlm.  77.  Lihat  juga:  Farihan  Aulia,  dkk.,  “Perbandingan  Sistem  Hukum Common  Law,  Civil  Law,  dan  Islamic  Law  dalam  Perspektif  Sejarah  dan  Karakteristik  Berpikir”, Jurnal Legality Vol. 25 . 1 , (2017), hlm. 103.
20 Kasus “ Davis v. Griffin ”, Case No. 3:17-CV-652 RLM (N.D. Ind. Oct. 16, 2017).
21 Undang-Undang Ujaran Kebencian di Indiana, Amerika Serikat, disebut sebagai  “ Indiana Hate/Bias Crimes  Law ”  (SB  12  dan  SB  198).  Undang-Undang  ini  disahkan  pada  tahun  2019  dan  mulai  berlaku  pada tanggal  1  Juli  2019.  Undang-undang  ini  melarang  penyebaran  ancaman  kekerasan,  intimidasi,  atau  pelecehan berdasarkan  ras,  agama,  warna  kulit,  asal  usul  kebangsaan,  disabilitas,  usia,  atau  orientasi  seksual.  Undang- Undang ini juga memungkinkan hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat jika kejahatan dilakukan karena bias. Lihat: “ Indiana Bias Crimes Law .” Senate Bill 198 and FAQ - Indiana Senate Republicans, diakses Selasa, 05 Desember 2023.
22 Ind. Code Ann. § 10-13-3-1: “ bias crimes as one in which the defendant acted “because of the color, creed, disability, national origin, race, religion, or sexual orientation of the injured person or of the owner or occupant of the affected property or because the injured person or owner or occupant of the affected property was associated with any other recognizable group or affiliation” .

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
3. Hukuman tersebut dapat mencegah penyebaran ujaran kebencian di masa depan.
Argumen yang menentang hukuman terhadap Griffin, yaitu:
1. Foto tersebut adalah bentuk seni yang mengungkapkan kritik terhadap Trump.
2. Griffin tidak memiliki niat untuk menyakiti Trump.
3. Hukuman tersebut terlalu berat dan melanggar kebebasan berekspresi.
Hukuman terhadap Griffin menimbulkan kontroversi. Ada yang berpendapat bahwa hukuman tersebut terlalu berat, sementara yang lain berpendapat bahwa hukuman tersebut tepat untuk mencegah penyebaran ujaran kebencian.
Berdasarkan Kasus Kathy Griffin tersebut, maka terdapat beberapa pelajaran penting tentang citizen journalism dalam mendukung penegakan hukum, yaitu:
a. Citizen journalism dapat menjadi alat yang efektif untuk mengungkap kasus-kasus yang tidak terungkap oleh media tradisional. Dalam kasus Kathy Griffin, foto yang diunggahnya di media sosial telah menarik perhatian publik dan menjadi viral. Hal ini mendorong masyarakat untuk melaporkan Griffin ke polisi.
b. Citizen journalism dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dalam  kasus  Kathy  Griffin,  foto  yang  diunggahnya  telah  mendorong  pemerintah  untuk mengambil  tindakan.  Griffin  akhirnya  dihukum  karena  pelanggaran  undang-undang  ujaran kebencian.
c. Citizen journalism juga dapat menimbulkan tantangan, seperti penyebaran berita bohong dan ujaran  kebencian.  Dalam  kasus  Kathy  Griffin,  foto  yang  diunggahnya  menimbulkan kontroversi.  Ada  yang  berpendapat  bahwa  foto  tersebut  adalah  bentuk  seni  yang mengungkapkan kritik terhadap Trump, sementara yang lain berpendapat bahwa foto tersebut merupakan ancaman kekerasan.
Adapun  beberapa  rekomendasi  untuk  mengatasi  tantangan citizen  journalism dalam mendukung penegakan hukum, sebagai berikut:
a. Penting  bagi  masyarakat  untuk  memiliki  pengetahuan  dan  pemahaman  yang  baik  tentang hukum.  Masyarakat  perlu  mengetahui  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan  di  media sosial.
b. Penting  bagi  masyarakat  untuk  memahami  pentingnya  bukti  dalam  mendukung  laporan. Masyarakat  perlu  mengumpulkan  bukti-bukti  yang  dapat  mendukung  laporannya  kepada polisi.
c. Penting  bagi  pemerintah  untuk  memiliki  aturan  dan  regulasi  yang  jelas  tentang  penggunaan media  sosial. Aturan  dan  regulasi  ini  dapat  membantu  mencegah  penyebaran  berita  bohong dan ujaran kebencian di media sosial.
Kasus  Kathy  Griffin  menunjukkan  bahwa citizen  journalism memiliki  peran  yang  penting dalam  mendukung  penegakan  hukum.  Namun, citizen  journalism juga  menghadapi  tantangan  yang perlu diatasi. Dengan adanya pemahaman dan kesadaran yang baik dari masyarakat dan pemerintah, tantangan  tersebut  dapat  diatasi  dan citizen  journalism dapat  menjadi  alat  yang  lebih  efektif  untuk mendukung penegakan hukum.
Adapun  perbandingan  Kasus  Roy  Suryo  yang  disidang  di  Indonesia  dengan  Kasus  Kathy Griffin yang disidangkan di Amerika Serikat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel Perbandingan Kasus Roy Suryo dan Kasus Kathy Griffin Aspek Kasus Roy Suryo Kasus Kathy Griffin Tindakan Roy Suryo mengunggah foto patung Kathy Griffin mengunggah foto dirinya

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Buddha di Candi Borobudur yang diedit dengan kepala Presiden Joko Widodo. memegang kepala Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang telah dipenggal. Tanggapan masyarakat Unggahan Roy Suryo menimbulkan kemarahan publik dan Roy Suryo dilaporkan ke polisi atas tuduhan penyebaran berita bohong. Unggahan Kathy Griffin juga menimbulkan kemarahan publik dan Kathy Griffin akhirnya dipaksa untuk mengundurkan diri dari acara televisi yang dia bintangi. Putusan hukum Roy Suryo divonis bersalah dan dijatuhi hukuman denda Rp. 150 juta. Kathy Griffin dihukum denda sebesar USD. 6.000,-
Sumber: Data Sekunder yang diolah.
Persamaan  yang  paling  krusial  terhadap  kedua  kasus  tersebut  adalah  adanya  potensi citizen journalism untuk menimbulkan kontroversi dan menyebabkan pelakunya berhadapan dengan hukum. Dalam  kedua  kasus  tersebut,  unggahan  foto  di  media  sosial  yang  dianggap  sebagai  bentuk  kritik terhadap pemerintah, justru menimbulkan kemarahan publik dan menyebabkan pelakunya dilaporkan ke polisi.
Dalam  kasus  Roy  Suryo,  unggahan  foto  patung  Buddha  di  Candi  Borobudur  yang  diedit dengan kepala Presiden Joko Widodo, dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap agama dan simbol- simbol  negara.  Unggahan  tersebut  menimbulkan  kemarahan  publik,  terutama  dari  kelompok  umat Buddha. Roy Suryo pun akhirnya dilaporkan ke polisi atas tuduhan penyebaran berita bohong.
Dalam  kasus  Kathy  Griffin,  unggahan  foto  dirinya  memegang  kepala  Presiden  Amerika Serikat Donald Trump yang telah dipenggal, dianggap sebagai bentuk ancaman kekerasan. Unggahan tersebut menimbulkan kemarahan publik, terutama dari pendukung Trump. Kathy Griffin pun akhirnya dipaksa untuk mengundurkan diri dari acara televisi yang dia bintangi.
Kedua  kasus  tersebut  menunjukkan  bahwa citizen  journalism memiliki  potensi  untuk menimbulkan  kontroversi  dan  menyebabkan  pelakunya  berhadapan  dengan  hukum.  Hal  ini  dapat terjadi karena citizen journalism tidak memiliki regulasi yang jelas dan tegas. Citizen journalists dapat mengunggah  informasi  apa  saja  di  media  sosial,  tanpa  perlu  melalui  proses  verifikasi  atau  validasi. Akibatnya, informasi yang diunggah oleh citizen journalists dapat bersifat tidak akurat, menyesatkan, atau bahkan provokatif.
Dalam  rangka  mencegah  terjadinya  kontroversi  dan  penyalahgunaan citizen  journalism , diperlukan  upaya  peningkatan  dan  kolaborasi,  seperti  yang  telah  disebutkan  sebelumnya.  Upaya peningkatan keterampilan dan pemahaman citizen journalists tentang etika jurnalistik dan perundang- undangan yang berkaitan dengan jurnalisme, dapat membantu meningkatkan akurasi dan objektivitas informasi  yang  diunggah  oleh citizen  journalists .  Kolaborasi  antara  citizen  journalists  dan  media profesional, dapat membantu meningkatkan validasi dan keberlanjutan informasi yang diunggah oleh citizen journalists .

## Upaya Peningkatan dan Kolaborasi

## Pelatihan Citizen Journalists
Pelatihan citizen journalists dapat meningkatkan keterampilan warga dalam bidang jurnalisme untuk  memastikan  keakuratan  dan  etika  dalam  melaporkan  kejadian.  Pelatihan  ini  dapat  mencakup materi-materi, sebagai berikut:
a. Keahlian  dasar  jurnalisme,  seperti  teknik  penulisan  berita,  pengambilan  gambar,  dan wawancara.
b. Etika jurnalistik, seperti prinsip-prinsip objektivitas, akurasi, dan independensi.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
c. Perundang-undangan yang berkaitan dengan jurnalisme, seperti Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Pelatihan citizen journalists dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau media massa. Pelatihan ini dapat dilakukan secara tatap muka atau daring. Manfaat pelatihan citizen journalists , yaitu:
a. Meningkatkan  keakuratan  dan  objektivitas  informasi  yang  dilaporkan  oleh citizen journalists .
b. Meningkatkan kesadaran citizen journalists tentang pentingnya etika jurnalistik.
c. Meningkatkan pemahaman citizen journalists tentang perundang-undangan yang berkaitan dengan jurnalisme.
Kolaborasi dengan Media Profesional
Kolaborasi  dengan  media profesional  dapat  membangun  kemitraan  antara citizen  journalists dan media profesional untuk meningkatkan validasi dan keberlanjutan informasi. Kolaborasi ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti:
a. Media profesional dapat memberikan pelatihan jurnalistik kepada citizen journalists .
b. Media profesional dapat menerbitkan atau menyiarkan hasil liputan citizen journalists .
c. Citizen  journalists dapat  bekerja  sama  dengan  media  profesional  untuk  melakukan investigasi atau liputan mendalam.
Adapun manfaat kolaborasi dengan media profesional, sebagai berikut:
a. Meningkatkan akurasi dan objektivitas informasi yang dilaporkan oleh citizen journalists .
b. Meningkatkan visibilitas dan dampak informasi yang dilaporkan oleh citizen journalists .
c. Meningkatkan profesionalisme citizen journalists .
Upaya peningkatan dan kolaborasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam rangka meningkatkan  peran  citizen  journalism  dalam  mendukung  penegakan  hukum.  Pelatihan citizen journalists dapat  meningkatkan  keterampilan  warga  dalam  bidang  jurnalisme,  sedangkan  kolaborasi dengan media profesional dapat meningkatkan validasi dan keberlanjutan informasi yang dilaporkan oleh citizen journalists .
Adapun  beberapa  langkah  untuk  meningkatkan  kontribusi  positif citizen  journalism dalam penegakan  hukum,  yaitu: Pertama ,  peningkatan  keterampilan  dan  pemahaman citizen  journalists tentang etika jurnalistik dan perundang-undangan yang berkaitan dengan jurnalisme. Hal ini penting untuk memastikan bahwa informasi yang diunggah oleh citizen journalists akurat, objektif, dan tidak melanggar hukum; Kedua , kolaborasi antara citizen journalists dan media profesional. Kolaborasi ini dapat  membantu  meningkatkan  validasi  dan  keberlanjutan  informasi  yang  diunggah  oleh citizen journalists ; dan ketiga , pembentukan regulasi yang jelas dan tegas untuk mengatur citizen journalism . Regulasi  ini  penting  untuk  melindungi  hak-hak citizen  journalists dan  mencegah  penyalahgunaan citizen journalism .
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan citizen journalism dapat menjadi kekuatan yang lebih  positif  dalam  penegakan  hukum. Citizen journalism dapat  membantu  menciptakan  masyarakat yang lebih adil dan berdasarkan hukum.

## KESIMPULAN

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
“ Citizen  journalism ” memiliki  peran  penting  dalam  penegakan  hukum. Citizen  journalism dapat membantu mengungkap kasus-kasus yang tidak terungkap oleh media tradisional, meningkatkan kesadaran  masyarakat  tentang  pentingnya  penegakan  hukum,  dan  mendorong  pemerintah  untuk meningkatkan akuntabilitasnya.
Berdasarkan kesimpulan tersebut, adapun langkah-langkah yang dapat dijadikan rekomendasi untuk  meningkatkan  kontribusi  positif citizen  journalism dalam  penegakan  hukum,  yaitu: Pertama , meningkatkan  keterampilan  dan  pemahaman citizen  journalists tentang  Etika  Jurnalistik  dan perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan  jurnalisme. Kedua ,  kolaborasi  antara citizen  journalists dan  media  profesional. Ketiga ,  pembentukan  regulasi  yang  jelas  dan  tegas  untuk  mengatur citizen journalism .

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Mansur, Teuku Muttaqin., dkk., Ilmu Sosial dan Budaya Dasar: Berbasis General Education , Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020.
Marzuki, Peter Mahmud., Penelitian Hukum , Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
Menski, W., Comparative Law in a Global Context: the Legal Systems of Asia and Africa , 2nd Ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
Pradana,  Cokorda  Gede  Wirasatya.,  dkk.,  “Kedudukan  Hukum Citizen  Journalism (Jurnalis  Warga Negara) Dalam Penyampaian Berita Kepada Masyarakat”, Jurnal Preferensi Hukum Vol. 3 . 2 ,
Mei (2022), hlm. 229-234. DOI: https://doi.org/10.55637/jph.3.2.4920.229-234.
Rahardjo,  M.  Dawam., Merayakan  Kemajemukan  Kebebasan  dan  Kebangsaan ,  Jakarta:  Kencana, 2010.
Riwanto,  A., Sejarah  Hukum:  Konsep,  Teori  dan  Metodenya  Dalam  Pengembangan  Ilmu  Hukum , Karanganyar: Oase Pustaka, 2016.
Riwanto, Agus., Sejarah Hukum: Konsep, Teori, dan Metodenya dalam Pengembangan Ilmu Hukum , Karanganyar: Oase Pustaka, 2016.
Sibuea,  Hotma  P.,  dan  Hosnah,  Asmak  ul., Sendi-Sendi  Hukum  Konstitusional  Problematika Wewenang  Organ  Negara  dalam  Penetapan  Kerugian  Keuangan  Negara  dalam  Tindak Pidana Korupsi , Ed. I, Cet. 1, Depok: Rajawali Pers, 2022.
Wall, Melissa., Citizen Journalism: Practices, Propaganda, Pedagogy , Routledge Focus, 2018. Widodo, Ibnu Sam., dkk., Hukum Tata Negara , Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.

## Karya Ilmiah
Aulia, Farihan., dkk., “Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law, dan Islamic Law dalam Perspektif Sejarah dan Karakteristik Berpikir”, Jurnal Legality Vol. 25 . 1 , (2017), hlm. 103. Cahyarani,  Vania  Diah.,  dan  Iskandar,  Doddy.,  “Penerapan Citizen  Journalism dalam  Pemberitaan Lingkungan  Hidup  di  Media Online ”, Journal  Riset  Jurnalistik  dan  Media  Digital  Vol.  1 . 2 , (2021), hlm. 71-78. DOI: https://doi.org/10.29313/jrjmd.v1i2.424. Elan, et.al .,  “Efektivitas  Undang-Undang  ITE  Dalam  Menangani  Ujaran  Kebencian  Melalui  Media Sosial di Kota Batam”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan: UNDIKSHA 10 . 3 , (2022), hlm. 83-100.
Finklea,  K.  “Law  Enforcement  and  Technology:  Using  Social  Media”, Congressional  Research Service , (2022).

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional
Hastrida, Andhini., “Proses Pengelolaan Media Sosial Pemerintah: Manfaat dan Risiko” [“ Process of Government  Social  Media  Management:  Benefit  and  Risk ”], Jurnal  Penelitian  Komunikasi dan Opini Publik Vol. 25 . 2 , Desember (2021), hlm. 149-165. DOI: https://doi.org/10.33299/jpkop.25.2.3920.
Karo,  Rizky  Pratama  Putra  Karo.,  “ Hate  Speech: Penyimpangan  Terhadap  UU  ITE,  Kebebasan Berpendapat dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat”, Jurnal Lemhannas RI Vol. 10 . 4 , (2022), hlm. 52-65. DOI: https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.370.
Makarim, Edmon., “Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan dan Pemerintahan Publik”, Jurnal Hukum dan Pembangunan No. 4 , (2015), hlm. 518.
Menthe  DC.,  “Jurisdiction  In  Cyberspace:  A  Theory  of  International  Spaces”, 4.  Mich.  Telecomm. Tech. L. Rev . 69 (1998).
Pratiwi,  E.  I.  “Law  Enforcement  Efforts Against  the  Crime  of  Body  Shaming  Through  Mediation”.
Pancasila and Law Review 1 . 2 , (2021), hlm. 101-110. https://doi.org/10.25041/plr.v1i2.2127. Strom,  K.  “Research  on  the  Impact  of  Technology  on  Policing  Strategy  in  the  21st  Century,  Final Report”, Research  Report ,  RTI  International  Police  Executive  Research  Forum,  U.S. Department of Justice, (2017).
Walsh,  J.  P.  “Social  media  and  policing:  A  review  of  recent  research”. Sociology  Compass , 13 . 1 , (2019), e12648. https://doi.org/10.1111/soc4.12648
Walsh, J. P., Baker, V., & Frade, B. “Policing and social media: The framing of technological use by Canadian  newspapers  (2005–2020)”. Criminology  &  Criminal  Justice,  0 . 0 ,  (2022), https://doi.org/10.1177/17488958221114254
Widiatama, Widiatama., Mahmud, Hadi., dan Suparwi, Suparwi., “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum  Indonesia,” USM Law Review 3. 2 , (2020), hlm. 310-327, DOI: https://doi.org/10.26623/Julr.V3i2.2774.

## Media Massa & Internet
BBC  News  Indonesia,  “George  Floyd:  Mantan  perwira  polisi  kulit  putih  Derek  Chauvin  dijatuhi hukuman  lebih  dari  22  tahun”,  https://www.bbc.com/indonesia/dunia-57595212.,  diakses Selasa, 05 Desember 2023.
Primadhyta,  Safyra.,  “Pelaku  Penembakan  Sekolah  di  Florida  pada  2018  Akui  Bersalah”,  dalam
CNNIndonesia, diupload Kamis, 21 Oktober 2021,
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211021020121-134-710201/pelaku- penembakan-sekolah-di-florida-pada-2018-akui-bersalah., diakses Selasa, 05 Desember 2023. Shalihah, Nur Fitriatus., dan Kurniawan, Rendika Ferri., “Hari ini Dalam Sejarah: Kerusuhan Jakarta Pasca-Pengumuman  Hasil  Pemilu  2019”,  diupload  22  Mei  2021,  dalam  Kompas, https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/22/085000065/hari-ini-dalam-sejarah--kerusuhan- jakarta-pasca-pengumuman-hasil-pemilu?page=all., diakses Selasa, 05 Desember 2023.

## Peraturan Terkait
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  No.  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  11  Tahun  2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
“ Indiana Bias Crimes Law .” Senate Bill 198 and FAQ - Indiana Senate Republicans, diakses Selasa, 05 Desember 2023.
Ind. Code Ann. § 10-13-3-1.

## Vol. 6 No. 1 Januari 2024
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional

## Kasus Pengadilan
Kasus “ Davis v. Griffin ”, Case No. 3:17-CV-652 RLM (N.D. Ind. Oct. 16, 2017).
Putusan  Derek  Chauvin  disidangkan  di  Pengadilan  Negeri  Hennepin  County,  Minnesota,  Amerika Serikat, di bawah Perkara No. 27-CR-20-12228, tertanggal 25 Juni 2021. Putusan P.N. Jkt.Brt. No. 890/pid.Sus/2022 jo. Putusan PT.DKI No. 9/Pid.Sus/2023 jo. Putusan MA RI No. 2254K/Pid.Sus/2023 An. Terdakwa Roy Suryo.