Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023

## PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19 SEBAGAI PEMENUHAN HAK WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN ATAS PELAYANAN KESEHATAN

## (THE COVID-19 VACCINATION AS FULFILLMENT THE RIGHTS
PRISONER TO GET HEALTH SERVICES)

## Abdulah Mulyadi Gani
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung mulyadiyandi87@gmail.com

## Baharudin
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung baharudin@ubl.ac.id

## Lintje Anna Marpaung
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung lintje@ubl.ac.id

## ABSTRACT
The  enforcement  of  the  Circular  Letter  of  the  Director  General  of  Corrections  Number:  PAS- 20.PR.01.01  of  2020  concerning  progressive  steps  in  controlling  the  spread  of  Corona  Virus Disease (Covid-19) at the Correctional Technical Implementing Unit is a policy taken in the context of implementing the Covid-19 vaccination at the Correctional Institution Class II Narcotics Bandar Lampung.  The  purpose  of  this  research  are  to  describe  the  implementation  of  the  Covid-19 vaccination in the Class II Narcotics Prison in Bandar Lampung as a fulfillment of the rights of the inmates to obtain health servicesand the inhibiting factors for the implementation of the Covid-19 vaccination at the Class II Narcotics Prison in Bandar Lampung. The research using n0rmative and juridical appr0ach.  The results 0f this study indicate that the  Covid-19 Vaccination at the Class II Narcotics Prison in Bandar Lampung as a fulfillment of the rights of the inmates to obtain health services has been carried out even though not maximal. The implementation of vaccination was 974 prisoner,  consisting  of  796  prisoner  who  had  undergone  the  first  vaccination,  795  prisoner  had undergone the first and second vaccination, 172 prisoner had undergone the first, second and third vaccination. A total of 6 inmates have not been vaccinated because they suffer from comorbidities (2)  The  inhibiting  factors  for  the  implementation  of  the  Covid-19  Vaccination  at  the  Class  II Narcotics Prison in Bandar Lampung consist of barriers to the identity of the inmates, namely the duplication  of  prisoner  data,  the  presence  of  inmates  who  do  not  have  ID cards  and  there  is  no access to communication to the family of the inmate to confirm the resident number of the inmate. In addition, there are prisoner who suffer from comorbidities so that vaccination cannot be carried out.
Keywords: Covid-19 Vaccination, Correctional Inmates, Health.

## ABSTRAK
Indonesia bukanlah negara yang wajib menerima dan mengurus pengungsi dari luar negeri karena tidak ikut meratifikasi meratifikasi Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol Tahun  1967  tentang  Status  Pengungsi.  Meskipun  demikian,  Indonesia  tetap  menjadi  menerima
pengungsi setiap tahunnya. Tercatat hingga Agustus 2022, jumlah pengungsi di Indonesia adalah sebanyak  12,993  orang  yang  terdiri  dari  9,713  orang  pengungsi  dan  3,280  orang  pencari  suaka. Meskipun Indonesia tidak wajib menerima pengungsi, pemerintah Indonesia tetap menampung dan merawat mereka karena didasari oleh aspek Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu permasalahan yang  paling  mengemuka  di  dalam  penanganan  para  pengungsi  dari  luar  negeri  tersebut  adalah maraknya aksi demonstrasi yang  dilakukan para pengungsi tersebut untuk segera ditempatkan ke negara  ketiga.  Dalam  menanggulangi  permasalahan  para  pengungsi  tersebut,  sudah  ada  Perpres No.125  tahun  2016  tentang  Penanganan  Pengungsi  dari  Luar  Negeri.  Namun  di  dalam  Perpres tersebut tidak  secara jelas mengatur mengenai penanganan aksi demonstrasi yang dilakukan para pengungsi karena pada dasarnya para pengungsi tersebut bukanlah WNI dan tidak ada Undang  – Undang yang mengatur mengenai permasalahan demonstrasi yang dilakukan para pengungsi ini.
Kata Kunci : Kebijakan, Unjuk Rasa, Pengungsi dari Luar Negeri

## I. PENDAHULUAN
Kewajiban  pemerintah  terhadap  warga negara  salah  satunya  adalah  pada  bidang kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H  ayat  (1)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,  bertempat  tinggal,  dan  mendapatkan lingkungan  hidup  yang  baik  dan  sehat  serta berhak  memperoleh  pelayanan  kesehatan. Ketentuan  pasal  ini  sesuai  dengan  konteks negara  kesejahteraan  yang  menggariskan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.
Jimly  Asshiddiqie  menyatakan  konsep negara kesejahteraan ( welfare state ) menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. 1
Sesuai  dengan  konteks  negara  kesejahteraan tersebut  maka  pemerintah  berkewajiban memberikan  perlindungan  kepada  rakyatnya
1 Jimly  Asshiddiqie,  2015, Hukum  Tata Negara  dan  Pilar-Pilar  Demokrasi ,  Sinar  Grafika, Jakarta, hlm. 19.
dalam  berbagai  aspek  kehidupan,  termasuk dalam  hal  terjadinya  pandemi Corona  Virus Disease  2019  (Covid-19). Bencana  pandemi yang  terjadi  pada  Tahun  2020  berdampak pada terganggunya berbagai aspek kehidupan dan aktivitas masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya.
Penyebaran Covid-19 membawa  risiko bagi  kesehatan  masyarakat  dan  bahkan  telah merenggut  korban  jiwa  bagi  yang  terinfeksi oleh virus tersebut. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya dan kebijakan yang tepat dan komprehensif dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 . 2
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  sejak  Tahun 2000  telah  memberlakukan  Surat  Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK- 02.OT.02.02 Tahun 2020 tentang
Pencegahan  dan  Penanganan Covid-19 di
2 Muhyiddin. The  Indonesian  Journal  of Development  Planning. Volume  IV  No.  2  –  Juni 2020.hlm. 9.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
Lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  RI.  Selanjutnya  Direktorat Jenderal  Pemasyarakatan  menindaklanjuti kembali  dengan  Instruksi  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan  Nomor:  PAS-08.OT.02.02
Tahun 2020 tentang Pencegahan,
Penanganan,  Pengendaliandan  Pemulihan Corona Virus Disease ( Covid-19 ) pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
Pada  perkembangannya  berikutnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia dalam rangka mengurangi dampak penyebaran dan penularan wabah Covid-19 , khususnya  di  lingkungan  Unit  Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, telah
memberlakukan Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan  Nomor:  PAS-20.PR.02.02 Tahun 2020 tentang langkah progresif dalam penanggulangan  penyebaran Corona  Virus Disease  (Covid-19) pada  Unit  Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
Pelayanan publik adalah proses memenuhi  kebutuhan  layanan. 3 Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang  berkepentingan  sesuai  aturan  pokok dan  tatacara  yang  telah  ditetapkan. 4
3 H.A.S. Moenir. 2016. Manejemen Pelayanan Publik di Indonesia . Bumi Aksara. Jakarta, hlm. 17.
4 Lijan  Poltak  Sinambela.  2011. Reformasi Pelayanan Publik , Bumi Aksara, Jakarta, hlm.5.
5 Lintje  Anna  Marpaung.  2018. Ilmu  Negara . Penerbit Andi (Anggota IKAPI), Yogyakarta. hlm. 14- 15.
Pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, diharapkan tugas dari masing-masing  lembaga  negara  ini  dapat mewujudkan tujuan negara. 5
Surat  Edaran  Dirjen  Pemasyarakatan Nomor:  PAS-20.PR.01.01  Tahun  2020 merupakan acuan dalam mengambil langkah-langkah progresif dalam menanggulangi Covid-19 pada Unit Pelaksana  Teknis  Pemasyarakatan  yang tetap selaras dengan penyelenggaraan tugas dan  fungsi  Pemasyarakatan.  Tujuannya adalah untuk untuk mencegah dan memutus mata  rantai  penyebaran Covid-19 dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan secara efektif.
Kebijakan  dalam  hal  ini  sebagai serangkaian  kegiatan  yang  akan  dicapai sesuai  dengan  perencanaan  yang  telah ditetapkan 6 Keadilan  menurut  Aristoteles adalah  memberikan  kepada  setiap  orang  apa yang  menjadi  haknya. 7 Perlindungan  hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap hukum  agar  tidak  ditafsirkan  berbeda  dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh  hukum  terhadap  sesuatu. 8 Perlindungan
6 Ridwan  H.R.  2013. Hukum  Administrasi Negara , Raja Grasindo, Jakarta, hlm. 46 7 Abdul Gafur Ansori, 2006, Filsafat Hukum Sejarah,  Aliran  dan  Pemaknaan, Gajah  Mada Universisty Press, Yogyakarta, hlm. 27
8 Phillipus  M.  Hadjon.  2001. Perlindungan Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia, Bina  Ilmu,  Surabaya, hlm.29.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
hukum  memberikan  pengayoman  terhadap hak  asasi  manusia  (HAM)  yang  dirugikan orang  lain  dan  perlindungan  itu  di  berikan kepada  masyarakat  agar  dapat  menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. 9
Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk  mencegah  terjadinya  sengketa,  yang mengarahkan  tindakan  pemerintah  berikap hati-hati  dalam  pengambilan  keputusan bwedasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif  bertujuan  untuk  menyelesaikan sengketa, termasuk penangananmya di lembaga peradilan. 10

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan yuridis  n 0 rmatif  dan  empiris,  dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data  yang  diper 0 leh  selanjutnya  dianalisis secara kualitatif untuk memper 0 leh simpulan sesuai  dengan  p 0 k 0 k  permasalahan  yang diajukan.

## III. PEMBAHASAN
3.1 Vaksinasi Covid-19 sebagai Pemenuhan Atas Hak Warga Binaan  Pemasyarakatan  Untuk Mendapatkan Pelayanan

## Kesehatan
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  Republik  Indonesia  sejak  Tahun
9 Ishaq.  2009. Dasar-Dasar  Ilmu  Hukum ,  Sinar Grafika, Jakarta, hlm.73.
2000  telah  memberlakukan  Surat  Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor SEK- 02.OT.02.02 Tahun 2020 tentang
Pencegahan  dan  Penanganan Covid-19 di Lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  RI.  Selanjutnya  Direktorat Jenderal  Pemasyarakatan  menindaklanjuti kembali  dengan  Instruksi  Direktur  Jenderal Pemasyarakatan  Nomor:  PAS-08.OT.02.02 Tahun 2020 tentang Pencegahan,
Penanganan,  Pengendaliandan  Pemulihan Corona Virus Disease ( Covid-19 ) pada Unit
Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
Pada  perkembangannya  berikutnya
Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia dalam rangka mengurangi dampak penyebaran dan penularan wabah Covid-19 , khususnya  di  lingkungan  Unit  Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan, telah memberlakukan Surat Edaran Dirjen
Pemasyarakatan  Nomor:  PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 tentang langkah progresif dalam penanggulangan  penyebaran Corona  Virus Disease  (Covid-19) pada  Unit  Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
Surat  Edaran  Dirjen  Pemasyarakatan Nomor:  PAS-20.PR.01.01  Tahun  2020 merupakan acuan dalam mengambil langkah-langkah progresif dalam
10 Budiono  Kusumohamidjojo,  2004. Filsafat Hukum;  Problemtika  Ketertiban  yang  Adil, Grasindo, Jakarta. hlm.94.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
menanggulangi Covid-19 pada Unit Pelaksana  Teknis  Pemasyarakatan  yang tetap selaras dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemasyarakatan. Maksud pemberlakukan Surat Edaran tersebut adalah sebagai  pedoman  dalam  penanggulangan Covid-19 dan  dan  penyelenggaraan  tugas dan  fungsi  Pemasyarakatan  pada  Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Tujuannya  adalah  untuk  untuk  mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid- 19 dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan secara efektif.
Pentingnya  Surat  Edaran  tersebut adalah  untuk  memastikan  seluruh  UPT Pemasyarakatan telah melaksanakan pencegahan  dan  penanganan Covid-19 di Lingkungan Lembaga  Pemasyarakatan.  Hal ini  mengingat  bahwa  di  dalam  Lembaga Pemasyarakatan  terdapat  para  pegawai  dan warga  binaan  pemasyarakatan  yang  harus mendapatkan perlindungan dari bahaya atau terpapar Covid-19. Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang  Pemasyarakatan,  adalah  tempat untuk  melaksanakan  pembinaan  narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
Pelaksanaan  Vaksinasi Covid-19 di Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas II  Bandar  Lampung  sebagai  Pemenuhan Atas  Hak  Warga  Binaan  Pemasyarakatan Untuk  Mendapatkan  Pelayanan  Kesehatan
berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan  Nomor:  PAS-20.PR.01.01 Tahun 2020 telah dilakukan dengan kegiatan vaksinasi sampai dengan Tahun 2022, yaitu total sebanyak 974 Warga Binaan Pemasyarakatan  (WBP),  terdiri  atas  796 WBP telah menjalani vaksinasi pertama, 795 WBP telah menjalani vaksinasi pertama dan kedua,  172  WBP  telah  menjalani  vaksinasi pertama, kedua dan ketiga. Sebanyak 6 WBP belum menjalani vaksinasi karena menderita penyakit  penyerta  (komorbid)  sehingga beresiko bagi kesehatan dan keselamatannya apabila tetap dilakukan vaksinasi.
Vaksinasi  pada  dasarnya  merupakan pemberian  vaksin  yang  khusus  diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan  kekebalan  seseorang  secara aktif  terhadap  suatu  penyakit,  sehingga apabila  suatu  saat  terpajan  dengan  penyakit tersebut  tidak  akan  sakit  atau  hanya mengalami  sakit  ringan  dan  tidak  menjadi sumber penularan. Apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di suatu daerah maka akan terbentuk kekebalan kelompok ( herd immunity ).  Kekebalan  kelompok  inilah  yang menyebabkan proteksi silang, dimana seseorang  yang  tidak  divaksinasi  risiko tertular  penyakit  dari  orang  sekitarnya menjadi  kecil  dan  tetap  sehat  karena masyarakat  lainnya  di  lingkungan  tempat tinggalnya sudah mendapatkan vaksin. Hal ini menunjukan bahwa vaksinasi dengan cakupan yang tinggi dan merata sangatlah penting.
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
Selain  itu  dalam  Pasal  2  Undang- Undang  Nomor  36  Tahun  2009  tentang Kesehatan  Undang-Undang  Nomor  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan,  dinyatakan bahwa  Kesehatan  merupakan  hak  asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang  harus  diwujudkan  sesuai  dengan  cita-
cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud  dalam  Pancasila  dan  Undang-
Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  1945,  serta  pembangunan  kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan,  keseimbangan,  manfaat, pelindungan,  penghormatan  terhadap  hak dan  kewajiban,  keadilan,  gender  dan nondiskriminatif  dan  norma-norma  agama. Setiap  orang  berhak  atas  kesehatan, mempunyai  hak  yang  sama  dalam memperoleh  akses  atas  sumber  daya  di bidang  Kesehatan  dan  mempunyai  hak dalam  memperoleh  pelayanan  kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  dapat dianalisis  bahwa  Pelaksanaan  Vaksinasi Covid-19 di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II Bandar Lampung sebagai Pemenuhan  Atas  Hak  Warga  Binaan
Pemasyarakatan Untuk Mendapatkan
Pelayanan  Kesehatan  berdasarkan  Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor: PAS- 20.PR.01.01 Tahun 2020 sesuai dengan teori
11 Ferdinand  Agustino.  2012. Pengantar Kebijakan  Negara, Bina  Cipta.  Jakarta. hlm. 23.
kebijakan  publik  menurut  Thomas  R.  Dye sebagaimana  dikutip  Ferdinan  Agustino, kebijakan  publik  meliputi  apapun  pilihan pemerintah  untuk  melakukan  atau  tidak melakukan sesuatu ( public policy is whatever governments choose to do or not to do). 11
Sesuai  dengan  teori  di  atas  maka kebijakan vaksinasi Covid-19 sebagai pemenuhan  atas  hak  narapidana  sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya  karena  melakukan  tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk mendapatkan  pelayanan  kesehatan.  Hak-hak narapidana  di  dalam  Lapas  Lembaga Pemasyarakatan  harus  diberikan  sesuai dengan  hak  sebagai  warga  negara.  Hal  ini harus  dipahami  peraturan  mengenai  hak-hak narapidana  yang  tertuang  dalam  Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang Pemasyarakatan  oleh  petugas  Lapas  dan narapidana. Indonesia sebagai negara hukum, harus melindungi hak-hak narapidana khususnya  oleh  para  staf  di  Lapas,  karena hak-hak  asasi  narapidana  sebagai  warga masyarakat  harus  diayomi  walaupun  telah melanggar hukum.
3.2.Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan  Vaksinasi  Covid-19  di Lembaga Pemasyarakatan
Narkotika Kelas II Bandar Lampung 1. Hambatan  Identitas  Warga  Binaan Pemasyarakatan Identitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang menjadi hambatan dalam  pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika Kelas  II  Bandar  Lampung  sebagai pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pelayanan  kesehatan  adalah  adanya duplikasi data WBP saat dilakukan input data untuk sebelum vaksinasi, WBP tidak memiliki  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)
dan  identitas  diri  lainnya  serta  WBP
mengakui  memiliki  KTP  tetapi  hilang,
sedangkan petugas tidak dapat menghubungi (tidak ada akses komunikasi)  keluarga  WBP  untuk mengkonfirmasi nomor
induk kependudukan WBP tersebut.
Hambatan  identitas  diri  WBP  ini menjadi  penghambat  dalam  pelaksanaan vaksinasi.  Sementara  itu  pihak  Lapas berupaya  memenuhi  Standar  Pelayanan Minimal Pelayanan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Standar pelayanan
minimal  adalah  Urusan  Wajib  sangat mendasar  yang  berkaitan  dengan  hak dengan batas-batas tertentu untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan  wajib  bagi  pemerintah  yang berkaitan  dengan  pelayanan  dasar  kepada masyarakat yang mencakup jenis
pelayanan,  indikator  dan  nilai.  Dalam
Pedoman Pelayanan Kesehatan dan Makanan Narapidana dan Tahanan, disebutkan  bahwa  standar  pelayanan minimal pelayanan kesehatan bagi Narapidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan dan  Rumah  Tahanan  adalah  urusan  wajib yang mendasar yang harus disediakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Adanya  Warga  Binaan  Pemasyarakatan yang Menderita Komorbid Adanya Warga Binaan Pemasyarakatan yang menderita penyakit penyerta  (komorbid)  menjadi  hambatan dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika Kelas  II  Bandar  Lampung  sebagai pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pelayanan  kesehatan,  karena  terhadap WBP  tersebut  tidak  dapat  dilakukan vaksinasi.  Apabila  dilakukan  vaksinasi maka akan berdampak pada terganggunya kesehatan  dan  keselamatan  jiwa  WBP yang bersangkuta. Adapun jenis komorbid  yang  diderita  WBP  di antaranya  adalah  tekanan  darah  tinggi (hipertensi) dan diabetes.
Pemberian vaksinasi harus mengedepankan  prinsip  kehati-hatian  sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang  telah  dikeluarkan oleh  Pemerintah.  Pada  kelompok  lansia, vaksin diberikan sebanyak dua dosis dengan interval 28 hari. Sementara untuk kelompok
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
komorbid  seperti  hipertensi,  vaksin  bisa diberikan  dengan  syarat  tekanan  darah  di bawah  180/110  mmHG.  Pada  penderita diabetes,  vaksinasi  bisa  diberikan  sepanjang belum  ada  komplikasi  akut,  dan  bagi penyintas  kanker  vaksin  dapat  diberikan  di bawah pengawasan medis. Penyintas Covid-
19 jika sudah dinyatakan sembuh minimal 3 bulan, maka dapat diberikan vaksinasi Covid-
19 .  Seluruh  peserta  vaksinasi  SDM
Kesehatan  yang  sebelumnya  tertunda  akan diberikan  informasi  agar  datang  ke  fasilitas kesehatan  untuk  diperiksa  ulang  dan divaksinasi.
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka pelaksanaan  vaksinasi Covid-19 di Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika Kelas  II  Bandar  Lampung  sebagai pemenuhan  atas  hak  warga  binaan pemasyarakatan  untuk  mendapatkan pelayanan  kesehatan  berdasarkan  Surat Edaran  Dirjen  Pemasyarakatan  Nomor: PAS-20.PR.01.01  Tahun  2020  sesuai dengan  teori  Sistem  Hukum  Lawrence Friedman.  Menurut  teori  ini  sistem hukum terdiri dari struktur hukum ( legal structure ),  substansi  hukum  ( legal substance )  dan  budaya  hukum  ( legal culture ). 12 Adapun  uraian  Teori  Sistem Hukum  dalam  konteks  penelitian  ini sebagai berikut:
a. Struktur hukum
12 Lawrence M. Friedman, American Law An Intr 0 ducti 0 n,  2nd  Editi 0 n Alih  Bahasa 0 leh  Wisnu
Struktur  hukum  dalam  hal  ini adalah Lembaga Pemasyarakatan Narkotika  Kelas  II  Bandar  Lampung sebagai  institusi  yang  memiliki  tugas teknis  operasional  dan/atau  kegiatan teknis penunjang di lingkungan Kementerian  Hukum  dan  HAM  di Wilayah, yaitu melaksanakan pemasyarakatan  narapidana/  Warga Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)  tindak pidana  narkotika,  psikotropika,  dan bahan adiktif lainnya (narkoba). Hal ini bertujuan agar para narapidana
mendapatkan bimbinangan dan pembinaan sehingga mereka memperbaiki  dirinya.  Lapas  mendidik supaya menjadi orang yang berguna dan dapat diterima oleh masyarakat setelah selesai menjalani masa pidana.
b. Substansi hukum
Substansi  hukum  dalam  hal  ini adalah Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia Nomor SEK-02.OT.02.02 Tahun  2020  tentang  Pencegahan  dan Penanganan Covid-19 di  Lingkungan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  RI.  Selanjutnya  Direktorat
Jenderal Pemasyarakatan menindaklanjuti kembali dengan Instruksi Direktur Jenderal
Basuki, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 6-8,
Pemasyarakatan Nomor: PAS- 08.OT.02.02  Tahun  2020  tentang Pencegahan, Penanganan, Pengendaliandan  Pemulihan Corona Virus  Disease ( Covid-19 )  pada  Unit
Pelaksana Teknis Pemasyarakatan. Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi Manusia  dalam  rangka  mengurangi dampak  penyebaran  dan  penularan wabah Covid-19 , khususnya di lingkungan  Unit  Pelaksana  Teknis
(UPT) Pemasyarakatan, telah memberlakukan  Surat  Edaran  Dirjen Pemasyarakatan Nomor: PAS- 20.PR.01.01  Tahun  2020  tentang langkah progresif dalam penanggulangan  penyebaran Corona
Virus  Disease  (Covid-19) pada  Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
c. Budaya hukum
Budaya  hukum  dalam  hal  ini budaya hukum yang dilaksanakan oleh Lapas bahwa hak-hak WBP tetap harus diberikan  walaupun  status  mereka adalah  sebagai  pelanggar  hukum  yang sedang menjalani masa pidana.
Vaksinasi Covid-19 sebagai pemenuhan atas  hak  narapidana  sebagai  warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya  karena  melakukan tindak  pidana,  haruslah  dilakukan sesuai  dengan  hak  asasi  manusia, khususnya  hak  untuk  mendapatkan
pelayanan kesehatan. Hak-hak narapidana  di  dalam  Lapas  Lembaga Pemasyarakatan harus diberikan sesuai dengan  hak  sebagai  warga  negara. Indonesia sebagai negara hukum, harus melindungi hak-hak narapidana khususnya  oleh  para  staf  di  Lapas, karena hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat harus diayomi  walaupun  telah  melanggar hukum  dan  sedang  menjalani  masa pidana di dalam Lapas.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan  Vaksinasi Covid-19 di Lembaga  Pemasyarakatan  Narkotika Kelas  II  Bandar  Lampung  sebagai pemenuhan  atas  hak  warga  binaan pemasyarakatan  untuk  mendapatkan pelayanan  kesehatan  berdasarkan  Surat Edaran  Dirjen  Pemasyarakatan  Nomor: PAS-20.PR.01.01  Tahun  2020  telah dilakukan  dengan  kegiatan  vaksinasi sampai  dengan  Tahun  2022  telah dilakukan  walaupun  belum  maksimal, karena  masih  ada  faktor-faktor  pengha. Pelaksanaan  vaksinasi  telah  dilakukan pada  total  sebanyak  974  Warga  Binaan Pemasyarakatan (WBP), terdiri atas 796 WBP telah menjalani vaksinasi pertama, 795  WBP  telah  menjalani  vaksinasi
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol 11 No. 01. Maret, 2023
pertama  dan  kedua,  172  WBP  telah menjalani vaksinasi pertama, kedua dan ketiga.  Sebanyak  6  WBP  belum menjalani  vaksinasi  karena  menderita penyakit  penyerta  (komorbid)  sehingga beresiko bagi kesehatan dan keselamatannya  apabila  tetap  dilakukan vaksinasi.
2. Faktor-faktor  penghambat  pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 di Lembaga
Pemasyarakatan  Narkotika  Kelas  II Bandar  Lampung  sebagai  pemenuhan atas  hak  warga  binaan  pemasyarakatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pemasyarakatan Nomor: PAS-
20.PR.01.01  Tahun  2020  terdiri  atas hambatan  Identitas  WBP  yaitu    adanya duplikasi data WBP, adanya WBP yang tidak  memiliki  Kartu  Tanda  Penduduk (KTP)  dan  identitas  diri  lainnya  serta tidak  adanya  akses  komunikasi  kepada keluarga  WBP  untuk  mengkonfirmasi nomor  induk  kependudukan  WBP. Selain  itu  adanya  WBP  yang  menderita penyakit  penyerta  (komorbid)  sehingga tidak dapat dilakukan vaksinasi

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Gafur  Ansori,  2006, Filsafat  Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan, Gajah Mada Universisty Press, Yogyakarta.
Budiono  Kusumohamidjojo,  2004. Filsafat Hukum;  Problemtika  Ketertiban  yang Adil, Grasindo, Jakarta.
Ferdinand Agustino. 2012. Pengantar Kebijakan Negara, Bina Cipta. Jakarta.
H.A.S. Moenir. 2016. Manejemen Pelayanan Publik  di  Indonesia .  Bumi  Aksara. Jakarta.
Ishaq. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Hukum , Sinar Grafika, Jakarta.
Lawrence  M.  Friedman, American  Law  An Intr o ducti o n, 2nd Editi o n Alih Bahasa oleh  Wisnu  Basuki, Hukum  Amerika:
Sebuah  Pengantar, Tatanusa,  Jakarta,
2001.
Lijan  Poltak  Sinambela.  2011. Reformasi Pelayanan  Publik ,  Bumi  Aksara, Jakarta.
Lintje  Anna  Marpaung.  2018. Ilmu  Negara .
Penerbit  Andi  (Anggota  IKAPI), Yogyakarta.
Jimly Asshiddiqie, 2015, Hukum Tata Negara dan  Pilar-Pilar  Demokrasi ,  Sinar Grafika, Jakarta.
Muhyiddin. The  Indonesian  Journal  of Development  Planning. Volume  IV No. 2 – Juni 2020.
Phillipus  M.  Hadjon.  2001. Perlindungan
Hukum  Bagi  Rakyat  Indonesia, Bina
Ilmu, Surabaya.
Ridwan  H.R.  2013. Hukum  Administrasi Negara , Raja Grasindo, Jakarta.