## Journal of Law, Administration, and Social Science

## URGENSI KUHD DALAM MENANGANI RISIKO KEJAHATAN SIBER PADA TRANSAKSI E-COMMERCE
(Pentingnya Kodifikasi Ketentuan Umum Hukum Dagang sebagai respon pemerintah terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce)
Eka Nadia Septiani Ady 1) ; Faiza Batrisya Nisrina 2) ; Fidyah Ramadhani 3) ; Ferry Irawan 4)*
1) 4131210062_eka@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
2) 4121210026_faiza@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN
3) 4131210024_fidyah@pknstan.ac.id,  Politeknik Keuangan Negara STAN
4) ferry.irawan@pknstan.ac.id , Politeknik Keuangan Negara STAN* *penulis korespondensi

## Abstract
In this increasingly dynamic era of globalization, the conventional buying and selling system is slowly fading away because it does not accommodate the wishes of consumers who want to conduct transactions efficiently and flexibly using only computers or mobile phones and connected to the internet by opening online shopping sites. Thus, it can be concluded that the existence of e-commerce is the best and efficient solution for the community. However, in the current e-commerce era, many online transactions are at risk, one of which is the leakage of user data. When we surf the world of the internet we are very close to the possibility of data leakage. This study aims to determine the urgency of the general provisions of commercial law in dealing with cybercrime risks in the e-commerce era. The qualitative method with a juridical normative approach is the analytical method used in this study. The results of the study indicate that the General Provisions of Commercial Law require legal codification to adjust the provisions in accordance with the development and needs of the community. Suggestions in this study are that it is necessary to immediately complete the draft of the codification of the KUHD in order to create certainty and protection for consumer personal data. Keywords : Commercial Code, Consumer Protection, Data Leakage, E-commerce, Cybercrime

## Abstrak
Di  era  globalisasi  yang  kian  dinamis  kini,  sistem  jual  beli  konvensional  perlahan  memudar  karena  tidak mengakomodasi keinginan para konsumen yang ingin melakukan transaksi dengan efisien dan fleksibel hanya dengan menggunakan sarana  komputer  atau handphone dan  terhubung jaringan internet dengan membuka situs-situs belanja online . Sehingga, dapat disimpulkan bahwa eksistensi perdagangan elektronik ( e-commerce) menjadi solusi terbaik dan efisien bagi masyarakat. Namun, dalam era  perdagangan elektronik kini banyak transaksi daring yang beresiko salah satunya adalah kebocoran data pengguna. Saat kita berselancar dengan dunia internet kita sangat dekat dengan adanya  kemungkinan  kebocoran  data.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  urgensi  ketentuan  umum  hukum dagang dalam menangani risiko cybercrime di era e-commerce . Metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis adalah  metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini.  Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  Ketentuan Umum  Hukum  Dagang  memerlukan  kodifikasi  hukum  untuk  menyesuaikan  ketentuannya  sudah  sesuai  dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Saran dalam penelitian ini adalah diperlukan segera penyelesaian rancangan kodifikasi KUHD agar terciptanya kepastian dan perlindungan bagi data pribadi konsumen.
Kata Kunci : KUHD, Perlindungan Konsumen, Kebocoran Data, Perdagangan Elektronik, Kejahatan Siber

## PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  dan  informasi  telah  menyebabkan  reformasi  kemajuan  dalam sistem  perdagangan  di  Indonesia  dari  tahun  ke  tahun.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya perdagangan elektronik yang memudahkan proses jual-beli suatu barang, jasa, sandang, pangan, dan  lain  sebagainya  menjadi  lebih  praktis,  ekonomis  dan  cepat.  Perkembangan  dalam  sistem perdagangan inilah yang menjadi cikal bakal tumbuhnya electronic commerce yang disebut sebagai e-commerce . E-commerce aktivitas komersial online yang berperan dalam pertukaran dan transaksi jual-beli  barang/jasa  yang  difasilitasi  dengan  sarana  elektronik,  salah  satunya  adalah  internet. Dengan adanya e-commerce yang memudahkan transaksi jual-beli tidak mengharuskan konsumen

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 2 No. 1, 2022
dan pengguna bertemu secara langsung ( face to face ). Pembayaran juga dilakukan secara online seperti menggunakan mobile banking, shopee pay, dan transaksi online lainnya. Hal tersebut tentu sangat memudahkan penjual dan konsumen bertransaksi tanpa ada batasan waktu dan tempat. Oleh karena itu, e-commerce merupakan perantara antara konsumen dan penjual yang sangat efektif dan terbaik di era globalisasi ini (Ramli et al., 2020).
Kehadiran e-commerce dalam  sistem  perdagangan  menyebabkan  semakin  beragamnya kebutuhan  masyarakat  karena  dapat  memilih  dan  melihat  barang  yang  dijual  melalui  situs-situs online dengan lebih mudah. Sebuah badan usaha milik Singapura yaitu TEMASEK dan Google telah merilis The Opportunity of Indonesia (2017) yang menunjukkan kenaikan  pertumbuhan e- commerce pada  masyarakat  Indonesia  seiring  melonjaknya  penggunaan  internet  di  Indonesia. Peningkatan  ini  mengerek  naik  nilai  pasar e-commerce Indonesia.  Selain  itu,  TEMASEK  dan Google memprediksi bahwa nilai  pasar e-commerce Indonesia akan mencapai  angka $81 miliar pada tahun 2025 (Harahap, 2018).
Peningkatan signifikan dalam arus jual-beli tentunya perlu diwaspadai, karena transaksi e- commerce memiliki  risiko  yang  lebih  besar  dibandingkan  transaksi  perdagangan  konvensional (Murifal,  2018).  Namun,  selain  memberikan  keuntungan  penggunaan e-commerce juga  dapat menimbulkan kerugian bagi para penggunannya. Salah satu kerugian yang sangat berakibat fatal adalah  serangan cybercrime yang  dapat  menimbulkan  kebocoran  data  pengguna  bahkan penyalahgunaan  data  untuk  tindakan  kriminal.  Kasus  kejahatan cybercrime dalam  transaksi e- commerce paling terbaru yaitu  kebocoran data pribadi marketplace Tokopedia yang terjadi di awal Mei 2020. Diketahui bahwa sekitar 91 juta data akun pengguna Tokopedia diretas dan dijual di darkweb dengan harga US$ 5000. Kasus tersebut dimulai pada 20 Maret 2020, tindakan peretasan yang  dilakukan  Whysodank.  Pada  Sabtu,  2  Mei  2020,  akun  Whyosodank  membocorkan  hasil peretasan  di  Raid  Forum.  Selanjutnya,  pada  hari  yang  sama  akun  @underthebreach  yang mengklaim  sebagai  layanan  pengawasan  dan  pencegahan  kebocoran  data  asal  Isreal  membuat ciutan tentang peretasan akun Tokopedia di Twitter. Dalam ciutan tersebut akun @underthebreach mengatakan bahwa ada sekitar data pribadi 15 juta akun yang diretas. Data pribadi tersebut terdiri dari user ID, email, nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone dan password yang  masih  ter- hash atau  tersandi.17  Pada  hari  Minggu  3  Mei  2020,  Whysodank  telah mengumuman telah menjual seluruh 91 juta data pengguna Tokopedia di forum darkweb bernama EmpireMarket (Fathur, 2020; Komalawati et al., 2021; Utami et al., 2022).
Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan yang dapat membahayakan para pengguna e- commerce dan menjadi ancaman serius. Penyebab utama dari serangan cybercrime yang timbul akibat  transaksi online e-commerce adalah  jaringan  internet  yang  memfasilitasi  penggunaan e- commerce (Sumadi,  2016) . Jaringan  internet  merupakan  jaringan  terbuka  dan  bebas  diakses kapanpun, siapapun, dan dimanapun. Sehingga, mudah sekali bagi para peretas untuk melakukan kejahatan cybercrime untuk  melakukan  aksi  kejahatan  dalam  transaksi e-commerce (Sewang, 2017) .
Adanya serangan kejahatan siber sebagai risiko transaksi e-commerce mengharuskan para penyedia  layanan e-commerce mencari  solusi  untuk  melindungi  keamanan  konsumen  seperti seperti digital  signature ,  kunci  kriptografi,  dan Secure  Electronic  Transaction (SET)  yang memiliki tujuan sebagai perlindungan dari serangan cybercrime bagi konsumen (Frastian, 2017; Bunga,  2019).  Namun,  perlu  diingat  bahwa  solusi  tersebut  tidak  dapat  mengatasi  serangan cybercrime dalam  sekala  makro.  Sehingga,  diperlukan  suatu  undang-undang  yang  mengatur mengenai  perlindungan  konsumen  dalam  transaksi e-commerce untuk  menghindari  risiko  yang dapat mengancam keamanan konsumen (Makarim, 2014; Rongiyati, 2019).

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 2 No. 1, 2022
Di  Indonesia  terdapat  aturan  yang  mengatur  tentang  perdagangan  yang  dimuat  dalam Ketentuan  Umum  Hukum  Dagang  (Dani  &  Marlinah,  2019).  Salah  satu  pasal  dalam  Ketentuan Umum  Hukum  Dagang  yaitu  Pasal  246  Bab  IX  Tentang  Asuransi  Atau  Pertanggungan  Pada Umumnya,  asuransi  atau  pertanggungan  adalah  perjanjian,  di  mana  penanggung  mengikat  diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu  kehilangan,  kerusakan,  atau  tidak  mendapat  keuntungan  yang  diharapkan,  yang  mungkin akan  dapat  diderita  karena  suatu  peristiwa  yang  tidak  pasti.  Pasal  tersebut  sudah  menyinggung mengenai  perlindungan  dan  biaya  kompensasi  yang  diberikan  kepada  pihak  pembeli  dan  pihak penjual apabila mendapatkan kerugian atau keuntungan yang tidak diharapkan salah satunya adalah serangan cybercrime yang dapat terjadi saat transaksi e-commerce (Pariadi, 2018) . Akan tetapi, pasal  tersebut  tidak  cukup  untuk  mengatur  ketentuan  perlindungan  hukum  bagi  penjual  dan pembeli dalam transaksi e-commerce (Sadino & Dewi, 2016; Subekti, 2017) .
Oleh  karena  itu,  peran  pemerintah  sangat  diperlukan  sebagai  payung  hukum  bagi  pihak penyedia  layanan e-commerce ,  penjual,  maupun  pihak  pembeli  dalam  transaksi electronic commerce untuk  mengatasi  adanya  kerugian  dalam  transaksi e-commerce melalui  peraturan pemerintah (Irmawati, 2011; Lukito, 2017). Namun, sistem perdagangan yang diatur dalam KUHD tidak  menjelaskan  bagaimana  perlindungan  terhadap  konsumen  yang  rentan  terhadap  risiko cybercrime dalam transaksi e-commerce . Ketiadaan undang-undang khusus terkait perlindungan data  pribadi  menyulitkan  konsumen  apabila  terjadi  pelanggaran  atas  data  pribadi  konsumen  itu sendiri, artinya tidak ada landasan hukum yang khusus yang dapat digunakan oleh konsumen dalam memperjuangkan haknya .
Tujuan penelitian ini untuk menelaah (1) bagaimana tinjauan yuridis perlindungan hukum bagi  konsumen  dalam  transaksi e-commerce ?;  (2)  bagaimana  urgensi  KUHD  dalam  mengatasi risiko cybercrime yang  muncul  dalam  transaksi e-commerce ?;  dan  (3)  bagaimana  penyelesaian sengketa  antara  konsumen  dengan  pelaku  usaha  dalam  transaksi  dagang  melalui  transaksi e- commerce ?.

## KAJIAN PUSTAKA
Perkembangan e-commerce dalam  sistem  perdagangan  menimbulkan  risiko  yang  tinggi pula  atas  kejahatan  dalam  transaksi e-commerce (Fitriono,  2011).  Untuk  dapat  melindungi konsumen e-commerce ,  maka  hak-hak  konsumen e-commerce harus  dipenuhi,  baik  oleh  negara maupun pelaku usaha, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek dan melekat pada setiap konsumen. Dalam hal ini negara memiliki kewajiban untuk melindungi konsumen e-commerce baik secara preventif maupun represif melalui regulasi  dan  kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  negara.  Perlindungan  hukum  diperlukan  sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, dalam rangka mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Eshafia, 2022). Di  samping  itu,  perlindungan  hukum  juga  diperlukan  sebagai  upaya  untuk  melindungi  individu dengan  menyerasikan  hubungan  nilai-nilai  atau  kaidah-kaidah  yang  menjelma  dalam  sikap  dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.
Perkembangan e-commerce mengakibatkan  kenaikan  perekonomian  negara  secara signifikan. Sebagai bentuk timbal balik, sudah seharusnya pemerintah dapat melindungi konsumen dan  pelaku  usaha  karena  pemenuhan  hak-hak  konsumen  tersebut  akan  melindungi  kerugian konsumen  dari  berbagai  aspek  dan  melekat  pada  setiap  konsumen.  Negara  tentunya  dapat melindungi  konsumen  secara  preventif  maupun  represif  melalui  peraturan  pemerintah  yang

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 2 No. 1, 2022
dirancang  khusus  untuk  perlindungan  konsumen.  Salah  satunya  adalah  melalui  Kitab  Undang- Undang Hukum Dagang (KUHD) (Kathleen et al., 2021).
Hukum  Dagang  adalah  bagian  khusus  dari  Hukum  Perdata,  yang  mengatur  hubungan hukum  individu  satu  dengan  individu  yang  lain  di  dalam  suatu  perjanjian  khusus  berdasarkan kehendak bebas. Sejalan dengan dinamika dan kompleksitas bisnis dan perdagangan, pengaturan hukum  dagang  yang  terpisah  dari  Hukum  tetap  diperlukan  agar  mampu  mengakomodasi perkembangan praktik bisnis dan perdagangan (Budianto, 2013).
Bukti  adanya  hubungan  antara  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  dengan  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tertuang pada  pasal  1  KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang menyebutkan bahwa: ”Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seberapa jauh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ini tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam kitab ini.”
Mengenai hubungan tersebut berlaku adagium ” Lex Specialis Derogat Legi Generale ” yang berarti  hukum  khusus  mengalahkan  hukum  umum  atau  dengan  kata  lain  hukum  khusus mengesampingkan hukum umum. Artinya bahwa apabila suatu ketentuan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang  Hukum  Dagang,  maka  ketentuan  yang  mengatur  hal  yang  sama  dalam  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi tidak berlaku.
Hukum  dagang  menjadi  sarana  pembatas  dalam  kegiatan  perdagangan.  Hukum  dagang hadir  untuk  menjawab  praktik  perdagangan  yang  semakin  variatif  di  lingkungan  masyarakat. Kebutuhan masyarakat yang berkembang dan cara transaksi yang beragam tentunya menimbulkan berbagai  permasalahan  yang  beragam  juga.  Namun,  pada  nyatanya  hukum  dagang  tidak  sesuai dengan  perkembangan  terkini  dan  belum  mampu  mengatur  permasalahan  sistem  perdagangan terkini.

## METODE
Penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis-normatif,  yaitu  jenis  pendekatan  dengan menggunakan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  pada  suatu  negara  atau  metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para ilmuwan hukum terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas (Umaiya & Ibrahim, 2021). Pendekatan yuridis- normatif meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Transaksi E-commerce
Lahirnya internet dapat mendorong lahirnya paradigma baru dalam wahana perdagangan karena  dengan  adanya  peluang  dalam  memilih  media  untuk  melakukan  kegiatan  bertransaksi. Dengan lahirnya media internet dapat memberikan kemudahan kepada konsumen dan pelaku usaha dalam  melakukan  transaksi  dan  kegiatan  transaksi e-commerce itu  sendiri  dapat  mengacu  pada konsep perikatan dalam KUHPerdata. Internet dewasa ini menjadi sangat penting, meskipun jika disimak secara konsep yang lebih jauh internet hanyalah suatu media atau alat untuk melakukan transaksi. Tetapi konsep perdagangan itu sendiri tetap memiliki hubungan hukum yang selama ini kita kenal. Dengan demikian, perdagangan melalui internet atau yang selama ini dikenal dengan transaksi e-commerce bukan merupakan hal yang baru.
Di Indonesia sendiri telah banyak jumlah pengguna internet yang memberi dampak pada berkembangnya  transaksi  jual-beli  yang  dilakukan  secara online .  Transaksi  melalui  sistem elektronik  seperti  inilah  yang  menarik  perhatian  masyarakat  karena  para  pelaku  usaha  dan konsumen dapat bertransaksi tanpa harus saling bertatap muka dan cukup dengan berkomunikasi

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 2 No. 1, 2022
melalui  media  elektronik.  Hal  ini  dapat  meningkatkan  potensial  pasar  karena  konsumen  dapat melakukan  transaksi  dengan  produsen  atau  distributor  di  seluruh  penjuru  dunia.  Peningkatan perkembangan transaksi e-commerce yang pesat pastinya dapat menimbulkan dampak negatif bagi konsumen,  yaitu  kecenderungan  pelaku  usaha  memposisikan  konsumen  pada  posisi  tawar  yang lemah dan kebocoran data oleh peretas.
Beberapa  faktor  yang  akan  menimbulkan  dampak  negatif  itu  munculnya  peningkatan pengaduan e-commerce di Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Pada tahun 2015 yang awalnya terlapor 77 kasus, mengalami peningkatan pada tahun 2016, yaitu sebanyak 781 pengaduan melalui surat/datang langsung dan 10.038 pengaduan lewat telepon. Bahkan pada tahun 2017, data YLKI menyebutkan  peringkat  pertama  pengaduan  ke  YLKI  diduduki  oleh e-commerce .  Berdasarkan kasus-kasus pengaduan yang ada tentang transaksi online , maka diperlukan perlindungan hukum dan perlindungan konsumen.
Perlindungan hukum adalah perlindungan bagi subjek hukum atas pengakuan serta harkat dan martabat terhadap hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum dari yang berwenang. Perwujudan perlindungan untuk masyarakat dalam melindungi korban kejahatan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, contohnya melalui kompensasi, pemberian restitusi, bantuan hukum, dan bahkan  pelayanan  medis.  Perlindungan  hukum  diberikan  kepada  subjek  hukum  dapat  bersifat preventif maupun represif serta berbentuk lisan maupun tertulis. Konsep bahwa suatu ketertiban, keadilan, kemanfaatan, kepastian, dan kedamaian berasal dari hukum adalah salah satu gambaran dari fungsi perlindungan hukum (Fitriana, 2020).
Upaya-upaya yang diberikan sebagai jaminan adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan  kepada  konsumen a dalah  arti  dari  perlindungan  konsumen.  Cakupan  luas  yang dimiliki perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap barang dan jasa yang dimulai dari tahap  kegiatan  saat  mendapatkan  barang  dan  jasa  sampai  dampak  yang  muncul  dari  pemakaian barang dan/atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dikualifikasikan menjadi dua aspek, yaitu perlindungan mengenai barang yang diserahkan kepada konsumen mungkin tidak sesuai  dengan  apa  yang  sudah  disepakati,  dan  perlindungan  terhadap  syarat-syarat  yang  telah diberlakukan secara tidak adil kepada konsumen.
Agar hukum perlindungan konsumen dapat ditegakkan, perlu diberlakukan asas-asas yang memiliki fungsi sebagai landasan penetapan hukum. Rumusan peraturan mengenai asas dan prinsip yang  berlaku  dalam  hukum  perlindungan  konsumen  terdapat  di  peraturan  perundang-undangan yang menyatakan bahwa: perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta partisipasi hukum.
Sifat perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu preventif dan represif. Perlindungan preventif adalah suatu bentuk perlindungan sebagai pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran yang diberikan oleh pemerintah. Perlindungan yang bersifat preventif ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bermaksud untuk mencegah suatu pelanggaran dan memberikan rambu dan  batasan  dalam  melakukan  suatu  kewajiban.  Sedangkan,  perlindungan  hukum  yang  bersifat represif adalah suatu bentuk sanksi, contohnya hukuman tambahan, sanksi, dan penjara yang akan diberikan sebagai perlindungan akhir apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran.
Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2014  tentang  Perdagangan  (UU  Perdagangan)  dengan jelas  mengatur  tentang  transaksi e-commerce dalam  bagian  tersendiri,  yaitu  dalam  bab  tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. UU Perdagangan ini merupakan kebijakan perdagangan dengan  mengedepankan  kepentingan  nasional  sebagai  manifestasi  dari  harapan  dan  keinginan untuk  memajukan  sektor  perdagangan.  Hal  ini  tentunya  sangat  jelas  dalam  Pasal  2  huruf  (a)

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 2 No. 1, 2022
tersebut  yang  berisi  “kebijakan  perdagangan  disusun  berdasarkan  asas  kepentingan  nasional”. Contoh yang termasuk dari asas kepentingan nasional antara lain meliputi: melindungi konsumen, mendorong daya saing perdagangan, memperluas pasar tenaga kerja, melindungi produksi dalam negeri,  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,  menjamin  ketersediaan/kelancaran  barang  dan  jasa, penguatan  UMKM  dan  lain  sebagainya.  Lebih  lanjut,  UU  Perdagangan  mendelegasikan pengaturannya pada Peraturan Pemerintah.
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dalam  transaksi  perdagangan  elektronik  lainnya terdapat  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  UU  ITE  yaitu:  “Setiap  orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak menyebarkan  berita  bohong  dan  menyesatkan  yang  mengakibatkan  kerugian  konsumen  dalam transaksi elektronik”. Ketentuan sanksi pidana yang diterapkan atas pelanggaran yang dilakukan dalam Pasal 28 ayat (1) terdapat dalam Pasal 45a ayat (1) UU ITE yaitu: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen  dalam  transaksi  elektronik  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (1)  dipidana dengan  pidana  penjara  paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
Prinsip  perlindungan  hukum  di  Indonesia  adalah  prinsip  mengenai  pengakuan  dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila. Dari peraturan yang  sudah  diteliti  prinsip  untuk  perlindungan  hukumnya  yaitu  dapat  dilihat  dari  perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan perlindungan hukum represif sebaliknya yaitu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Sebagai suatu hubungan hukum, transaksi dagang melalui sistem elektronik  memungkinkan  terjadinya  sengketa  antara  para  pihak,  baik  yang  terjadi  karena wanprestasi maupun pelanggaran hukum. Dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik, para pihak  membuat  perjanjian  yang  dibuat  melalui  sistem  elektronik,  sehingga  transaksi  dagang  ini termasuk  dalam  ruang  lingkup  hukum  perdata.  Dengan  demikian  penyelesaian  sengketa  yang terjadi dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik tunduk pada ketentuan hukum perdata, yang  penyelesaiannya  dapat  dilakukan  melalui  pengadilan  (litigasi)  atau  penyelesaian  di  luar pengadilan (non-litigasi).
Urgensi KUHD dalam mengatasi risiko cybercrime yang muncul dalam transaksi e-commerce KUHD  (Kitab  Undang-undang  Hukum  Dagang)  adalah  kitab  hukum  yang  mengatur masalah yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan/perniagaan.  KUHD lahir bersama KUHPerdata (Kitab Undang-undang Hukum Perdata Kedua kitab undang-undang tersebut lahir pada tahun 1847 dan diumumkan melalui staatsblad No. 23 pada 30 april 1847 serta berlaku pada waktu yang bersamaan yaitu 1 Mei 1848.  Disusun pada saat pemerintahan Hindia Belanda membuat  KUHD  tidak  diperbaharui  dan  tidak  mengikuti  perkembangan  transaksi perdagangan.   Contohnya  yaitu  kemunculan e-commerce, hukum  yang  mengatur e-commerce terdapat pada UU ITE dan bukan pada KUHD.
Kemajuan  teknologi  yang  begitu  pesat  membawa  perubahan  yang  signifikan  bagi  pola hidup  manusia,  contohnya  yaitu  penggunaan  teknologi  komunikasi  internet.   dengan  adanya internet,  kita  dapat  berkomunikasi  serta  melakukan  transaksi  tanpa  ada  batasan  ruang  dan waktu.  sekarang ini, banyak perusahaan yang beralih dari metode konvensional menjadi elektronik didukung  oleh  internet  seperti website .   hasil  dari  peralihan  ini  yaitu e-commerce yaitu  prose penjualan  dan  pembelian  produk,  jasa,  dan  informasi  yang  dilakukan  secara  elektronik  dengan jaringan internet menggunakan handphone atau alat elektronik lainnya yang mendukung.  Praktek ini disebut juga dengan belanja online .

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 2 No. 1, 2022
Faktor-faktor konsumen memilih berbelanja online antara lain dipengaruhi oleh iklan dan promo yang bertebaran di media sosial; kemampuan finansial konsumen; dan kemudahan dalam transaksi membuat konsumen terus menerus berbelanja online . Di sisi lain, terdapat pula faktor- faktor  yang  menyebabkan  konsumen  tidak  berbelanja online ,  yaitu  transaksi  dan  Perlindungan konsumen.   penipuan  yang  terjadi  dalam  transaksi  belanja online contohnya  kartu  kredit  yang diakses oleh bukan pemilik, barang yang tidak sesuai, penjual tidak mengirim barang sampai ke tujuan, atau proses pengiriman barang lama; harga barang yang ditawarkan jauh lebih mahal dari toko  konvensional;  barang  yang  dijual  sudah  tidak  memiliki  garansi;  dan  tidak  mengerti  cara berbelanja online .
Hal  yang  menjadi  alasan  terbesar  konsumen  tidak  berbelanja  secara online tidak  lain  yaitu keamanan konsumen itu sendiri mulai dari penipuan transaksi, penipuan barang yang dibeli, dan lain-lain.  Tindakan tersebut dikategorikan sebagai cybercrime atau kejahatan dunia maya.  akan tetapi, apakah di Indonesia tindakan pencegahan maupun pemberantasan telah dilakukan? apakah ada hukum yang mengatur mengenai hal ini? sampai saat ini, UU ITE menjadi tameng hukum bagi para  pelaku  usaha  dan  pembeli  secara online .   Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU  ITE) disahkan pada tanggal  21 April 2008 dan menjadi cyber law pertama di Indonesia.  Pada  27  Oktober  2016  rapat  paripurna  Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengesahkan  UU Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008.  Pasal yang diubah adalah Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3). Manfaat UU ITE  bagi transaksi e-commerce antara lain: (1) menjamin kepastian hukum transaksi elektronik seperti  pengakuan  informasi,  dokumen,  dokumen,  dan  tanda  tangan  elektronik  dalam  rangka hukum perikatan dan pembuktian; dan (2) melakukan klasifikasi tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan teknologi informasi disertai dengan sanksi pidananya.
Perjanjian yang dipakai dalam aktivitas e-commerce pada dasarnya sama dengan perjanjian yang  dilakukan  dalam  transaksi  konvensional,  akan  tetapi  perjanjian  yang  dipakai  dalam e- commerce merupakan  perjanjian  yang  dibuat  secara  elektronik  atau  melalui  sistem  elektronik (Pasal 1 Angka 17 UU ITE).
Beberapa pasal  ada yang menyinggung mengenai  pelanggaran dalam  bertransaksi  antara lain  menurut  pasal  246  KUHD  Asuransi  dan  pertanggungjawaban  dengan  memperoleh  premi, untuk memberikan ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa tidak pasti.
Bagaimana penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha dalam transaksi dagang melalui transaksi e-commerce?
Hukum  perlindungan  konsumen  dengan  tujuan  memberikan  perlindungan  oleh  hukum kepada  konsumen  sekaligus  tercapainya  tujuan  hukum  yaitu  memberi  perlindungan  kepada masyarakat,  terdapat  UU  yang  mengatur  mengenai  hal  ini.   Di  Indonesia,  pendapat  pasal  yang mengatur  perlindungan  terhadap  konsumen  yaitu  Pasal  1  UU  Perlindungan  konsumen.   Akan tetapi, Undang-undang tersebut belum mengatur transaksi elektronik yang saat ini menjadi fokus utama  transaksi  perdagangan.   hal  ini  menyebabkan  perlindungan  terhadap  konsumen  kembali menjadi tanda tanya (Karinda et al., 2020).
Terdapat beberapa kasus yang membuat konsumen sulit untuk melakukan perlawanan jika terjadi sengketa.  Contohnya ketika konsumen meninggal, yang mengambil alih yaitu ahli waris dan mau melakukan perlawanan ini akan ditangkis  oleh pelaku usaha dengan anggapan mereka bukan konsumen akhir.  Oleh karena itu, perlu diadakan perbaikan Undang-undang Perlindungan

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 2 No. 1, 2022
Konsumen.  Menanggapi hal ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Perlindungan Konsumen.
Selama proses transaksi, konsumen dituntut untuk lebih teliti  sebagai bentuk pencegahan kejahatan selama transaksi berlangsung (Prasetyo et al., 2021).  Pada masa saat ini, transaksi online kerap  kali  memakan  banyak  korban  penipuan  transaksi  contohnya  selisih  harga  yang  berbeda antara yang tertera di situs dan jumlah yang dibayarkan tetapi konsumen lebih memilih diam saat kejadian seperti itu terjadi.  Sesuai dengan peraturan Permendag No. 35/M-Dag/Per/7/2013 Jika terjadi hal seperti contoh, maka harga yang dikenakan yaitu harga terendah.
Ekspektasi  konsumen  dibagi  menjadi  tepat  harga,  tepat  mutu,  dan  tepat  kuantitas.   Jika ingin ekspektasinya terpenuhi, konsumen bisa memperbanyak literasi antara konsumen dan pelaku usaha.   Jenis-jenisnya  antara  lain:  Pertama,  literasi  pra  transaksi.  Para  pelaku  usaha  sebaiknya memberikan informasi yang benar kepada konsumen sehingga konsumen mendapat informasi yang sama.  Hal ini akan memuaskan konsumen karena ekspektasinya kepada barang terpenuhi.  Literasi pra transaksi ini telah tertuang di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Pada pasal 4 e, b, f dan pasal 5 huruf a mengatur hak konsumen serta pasal 7 a mengatur kewajiban pelaku usaha. Kedua,  literasi  proses  transaksi.  Pelaku  usaha  harus  memperlakukan  konsumen  atau  melayani konsumen  secara  benar  dan  jujur  serta  tidak  diskriminatif,  dalam  hal  menjual  barang  atau  jasa pelaku usaha harus menjamin mutu berdasarkan ketentuan dasar mutu barang atau jasa. Konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Terkait dengan norma literasi proses transaksi diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. Hak konsumen diatur dalam pasal 4 huruf a, c, dan g dan f serta pasal 5 huruf b dan c. Sedangkan kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7 c dan d. Ketiga, literasi pasca transaksi atau purna jual. Jika terjadi kesalahan selama transaksi,  maka pelaku usaha wajib memberikan kompensasi atau  biasa  kita  sebut  ganti  rugi  atas  kerugian  yang  ditanggung  oleh  pembeli.  Terkait  sengketa seperti  ini,  konsumen  mendapat  perlindungan  selama  menyelesaikan  sengketa.   Hak  konsumen diatur pada pasal 4 c, h, dan i dan pasal 5 d serta kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7 f dan g.
Undang-undang  Perlindungan  Konsumen  dan  Undang-undang  ITE  dijadikan  landasan dalam  transaksi  elektronik  serta  menyelesaikan  sengketa  yang  terjadi.   Peraturan  Pemerintah Nomor  71  Tahun  2019  tentang  penyelenggaraan  elektronik  Pasal  22  ayat  (1)  mengatur penyelenggaraan wajib memberikan rekam jejak elektronik.  Rekam jejak diperlukan dalam rangka penegakan hukum, verifikasi, penyelesaian sengketa, pemeriksaan, pengujian, dan lain-lain.  Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan kena sanksi pidana maksimal lima tahun penjara.
Hal yang penting untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu klausula baku dari  pelaku usaha.   Terdapat  klausula baku yang merugikan konsumen dan konsumen dapat  melaporkannya pada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen).  hal ini juga dapat dilakukan pada masa pra  transaksi  jika  konsumen  mendapat  kejanggalan  juga  saat  konsumen  sudah  menandatangani perjanjian dan dianggap sah BPSK akan tetap menindaklanjutinya.  Oleh karena itu, agar tindakan seperti ini tidak terjadi, konsumen harus memahami smart contract karena penyelesaian sengketa dilakukan secara online (Firdaus, 2020) .
Pengadilan  juga  mengambil  andil  dalam  sengketa  antara  konsumen  dan  pelaku  usaha karena pengajuan dari BPSK.  Sebesar 80% putusan BPSK dibatalkan oleh pengadilan.  Hali ini bisa  terjadi  karena  disebabkan  tidak  adanya  upaya  hukum  dalam  jangka  waktu  14  hari putusan.  Akan tetapi, bisa saja terjadi karena pelaku usaha melakukan perlawanan di pengadilan sedangkan  konsumen  lemah  karena  tidak  memiliki  pengacara.   BPSK  harus  memperkuat

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 2 No. 1, 2022
kedudukannya untuk melakukan putusan agar kuat di pengadilan dan pengawasan dan penerapan perlindungan terjalankan.
Pengertian awal dari sengketa konsumen adalah sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dan  konsumen  karena  transaksi  barang/jasa.   Dalam  sidang  BPSK,  konsumen  diberikan kesempatan  untuk  memilih  jenis  penyelesaian  yaitu  media,  konsiliasi,  atau  arbitrase.  Jika  pihak lain  tidak  memiliki  pilihan  atas  jenis  penyelesaian  tersebut,  maka  BPSK  akan  menjalankan tugasnya dengan memanggil pihak UPT (Unit Pelaksanaan Teknis) untuk melakukan mediasi awal, apabila mediasi gagal maka diadakan arbitrase, dan dilaksanakan sidang tertutup.
BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) memiliki tiga majelis hakim, antara lain: unsur pemerintahan, unsur pelaku usaha, dan unsur masyarakat.
Terdapat dua alur persidangan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yaitu alur konvensional dan alur elektronik.  keduanya sama saja dilakukan oleh konsumen akhir atau ahli waris.  dilakukan gelar perkara untuk memastikan kelayakan sengketa tersebut untuk diajukan ke pengadilan  dan  jangka  waktunya  tidak  melebihi  21  hari  kerja.   jika  lewat  21  hari  kerja,  tidak diajukan ke pengadilan karena tidak di undang-undang Perlindungan Konsumen.
BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) menjadi jalan terakhir jika ada sengketa yang tidak masuk ke pengadilan.  Putusan dari BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) bisa  saja  tidak  diterima  oleh  pengadilan  karena  dianggap  tidak  berwenang  dalam  mengadili perkara.  hali ini karena sengketa tersebut masuk ke dalam perkara keperdataan.  dapat disimpulkan bahwa kewenangan BPSK tidak menitikberatkan pada sengketa keperdataan tetapi terkait perilaku konsumen.

## PENUTUP Simpulan
Kegiatan  bertransaksi  kini  lebih  mudah  karena  lahirnya  internet  dalam  wahana perdagangan yang dapat memberikan kemudahan kepada konsumen dan pelaku usaha. Meskipun menawarkan  banyak  kemudahan,  tentu  tetap  ada  kemungkinan  kejahatan,  contohnya  kejahatan siber. Maka dari itu, dibutuhkan perlindungan hukum, misalnya melalui kompensasi dan bantuan hukum.  Tujuannya agar masyarakat  merasakan keadilan dan kepastian. Salah satu  perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang berbunyi ”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dan mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”
E-commerce hadir  di  Indonesia  merupakan  suatu  yang  mudah  ditebak,  globalisasi membawa  arus  yang  cepat.   Perdagangan  cara  ini  digunakan  masyarakat  negara  maju  seperti Amerika Serikat, Jepang, Inggris, kemudian merambat ke seluruh dunia.  Hal ini berkembang pesat di Indonesia sejak munculnya e-commerce karya anak negeri seperti Tokopedia, Bukalapak, Blibli, dan  lain-lain. E-commerce hadir  di  Indonesia  pada  tahun  2010-201,  lebih  dari  10  tahun,  tetapi belum tertera pada KUHD hingga saat ini.
KUHD tidak memiliki peraturan mengenai e-commerce secara umum, maupun cybercrime yang  terjadi  pada  pelaku  usaha  maupun  pembeli e-commerce. hal  ini  cukup  disayangkan mengingat pada era saat ini, perdagangan secara konvensional semakin tergerus zaman, masyarakat dari  segala  usia  beralih  menggunakan  perdagangan online karena  dianggap  lebih  mudah  dan efisien.  Peraturan mengenai sengketa antara konsumen dan pelaku usaha tertuang dalam pasal 1 UU Perlindungan Konsumen serta BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) turut ambil andil dalam penyelesaian sengketa yang jika memenuhi syarat akan diusut ke pengadilan.

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Volume 2 No. 1, 2022

## Saran
Kemajuan teknologi dalam bidang perdagangan/perniagaan tidak dapat dibendung.  Hal ini meningkat secara instan semenjak awal masa pandemi karena tuntutan global yang memaksa para pelaku  usaha  bertransformasi  dengan  cepat  agar  tidak  tergerus  pasar.   Tidak  adanya  ketentuan khusus mengenai perdagangan elektronik melalui e-commerce atau belanja online menjadi cermin belum  siapnya  hukum  indonesia  mengikuti  perkembangan  zaman.   Saat  ini,  sengketa  atau permasalahan  yang  terjadi  masih  bisa  diatasi  dengan  undang-undang  yang  ada  namun  untuk  ke depannya  belum  dapat  dipastikan  bentuk  dan  kompleksitasnya.   Diharapkan  aturan  mengenai perdagangan  elektronik  ini  secepatnya  disusun  dan  diberlakukan  di  Indonesia.  Untuk pengembangan  riset,  peneliti  selanjutnya  dapat  mengelaborasi  model  KUHD  yang  tepat  untuk mencegah dan menangani risiko kejahatan siber pada transaksi -commerce .

## DAFTAR PUSTAKA
Budianto,  A.  (2013).  Pembaharuan  Kitab  Hukum  Dagang  Indonesia :  Antara  Kodifikasi  ,
Kompilasi dan Konsolidasi. Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum , 47 (2), 703–725. Bunga, D. (2019). Politik hukum pidana terhadap penanggulangan. Jurnal Legislasi Indonesia , 16 (1), 1–15. https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/456
Dani, S., & Marlinah. (2019). Perkembangan Hukum Perusahaan di Indonesia. Jurnal Legitima , 19 (1), 34–52.
Eshafia,  S.  A.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Pemagang  yang  Tidak  Diikutsertakan  BPJS  oleh Perusahaan. Jurist-Diction , 5 (1), 379. https://doi.org/10.20473/jd.v5i1.32730 Fathur, M. (2020). Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data. National Conference on Law Studies (NCOLS) , 2 (1), 43–60. Firdaus, D. H. (2020). Aplikasi Smart Contract dalam E-Commerce Prespektif Hukum Perjanjian Syariah. Jurnal Qolamuna , 6 (1), 37–54.
Fitriana,  W.  (2020). Respon  Hukum  Indonesia  Terhadap  Transaksi  Elektronik  (E-Commerce) . http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/85077
Fitriono,  R.  A.  (2011).  Kebijakan  Formulasi  Hukum  Pidana  Dalam  Melindungi  Transaksi  E  - Commerce Di Indonesia. Law Reform , 7 (1), 76–108. https://doi.org/10.14710/lr.v7i1.12479 Frastian, N. (2017). Implementasi Protokol S/MIME pada Layanan E-mail Peningkatan Jaminan Keamanan Secara Online pada Kantor PT Tammar Frasti. STRING (Satuan Tulisan Riset Dan Inovasi Teknologi) , 2 (2), 177. https://doi.org/10.30998/string.v2i2.2104 Harahap, D. A. (2018). Perilaku Belanja Online Di Indonesia: Studi Kasus. JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia , 9 (2), 193–213. https://doi.org/10.21009/jrmsi.009.2.02 Irmawati, D. (2011). Pemanfaatan E-Commerce dalam Dunia Bisnis. Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis , 6 , 161–171.
Karinda,  R.  A.,  Wahongan,    anna  S.,  &  Umboh,  K.  Y.  (2020).  Perlindungan  Hukum  terhadap Konsumen  dalam  bisnis  Pembiayaan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999. Lex Privatum , VIII (4), 47–57.
Kathleen,  G.  A.,  Hukum,  F.,  Pembangunan,  U.,  &  Veteran,  N.  (2021).  Perlindungan  Hukum terhadap Tertanggung atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa dengan Alasan Klaim dalam Masa Tunggu. JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora , 8 (5), 919–930.
Komalawati,  D.,  M.R.,  M.  D.,  &  Kartika,  R.  D.  (2021).  Kejutan  Puluhan  Miliar  Tokopedia  Di Tengah Kasus Kebocoran Data. Jurnal Syntax Admiration , 2 (1), 49–56.
Lukito,  I.  (2017).  Tantangan  Hukum  dan  Peran  Pemerintah  dalam  Pembangunan  E-Commerce (Legal  Challenges  and  Government`S  Role  in  E-Commerce  Development). Jurnal  Ilmiah

## Journal of Law, Administration, and Social Science
Kebijakan Hukum , 11 (3), 349–367.
Makarim, E. (2014). Kerangka Kebijakan Dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (E-Commerce ) Di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan , 44 (3), 314. https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.25
Murifal, B. (2018). Peran Teknologi Finansial Sistem P2l Sebagai Alternatif Sumber Pendanaan UMKM. Perspektif , XVI (2), 202–208.
Pariadi, D. (2018). Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang- Undang  Perlindungan  Konsumen. Jurnal  Hukum  &  Pembangunan , 48 (3),  652. https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no3.1750
Prasetyo, K. Y., Damayanti, F., Basith, A., Utami, M. wiji, Abdillah, R. F., & Khairunnisa. (2021). Pengaruh E-. Journal of Education and Technology , 1 (2), 81–86.
Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). Aspek Hukum Platform e-Commerec dalam Era Transformasi Digital. Jurnal Studi Komunikasi Dan Media , 24 (2), 119. https://doi.org/10.31445/jskm.2020.3295
Rongiyati, S. (2019). Perlindungan konsumen dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik.
Pusat penelitian badan keahlian DPR RI. Negara Hukum , 10 (1), 1–25. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/download/1223/pdf
Sadino,  &  Dewi,  L.  K.  (2016).  Internet  Crime  dalam  Perdagangan  Elektronik. Jurnal  Magister Ilmu Hukum , 1 (2), 9–17.
Sewang, A. (2017). Keberterimaan Google Classroom sebagai Alternatif Peningkatan Mutu di IAI DDI Polewali Mandar. Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner , 1 (1), 35–46.
Subekti,  S.  (2017).  Analisis  Yuridis  Tentang  Hukum  Asuransi  Dalam  Transaksi  Electronic Commerce Melalui Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum , 1 (1), 19. https://doi.org/10.35973/jidh.v1i1.604
Sumadi, H. (2016). Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika , 33 (2), 175. https://doi.org/10.25072/jwy.v33i2.102 Umaiya, S. I., & Ibrahim, M. (2021). Tinjauan Normatif dan Yuridis terhadap Pelaksanaan Wakaf Uang secara Online pada Lembaga Wakaf. Az-Zarqa’ , 13 (2), 202–222.
Utami,  N.,  Silalahi,  P.  R.,  &  Tambunan,  K.  (2022).  Pengaruh  Brand  Ambasador  terhadap Keputusan  Pembelian  pada  e-Commerce  Tokopedia  (Studi  Kasus  Remaja  Kota  Medan). Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM) , 2 (1), 41–46.