## JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM

## BATASAN KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA PAJAK ANTARA PENGADILAN PAJAK DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

## Nabitatus Sa’adah*, Kadek Cahya Susila Wibawa
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jalan dr. Antonius Suroyo, Kampus Undip Tembalang, Semarang, 50275 nabitatuss@gmail.com

## Abstract
The issuance that for all tax disputes, the only court that has the competence to resolve disputes is the Tax Court. The fact is that many disputes in  the field of taxation  have been submitted to courts  other  than  the  Tax  Court,  one  of  which  is  Administrative  Court  (PTUN).  Limitation  of authority between the Tax Court and PTUN on Tax Assessment Letters can be concluded: if it is related to the amount of loss incurred on the SKP and procedural errors related to matters that can be filed a lawsuit as regulated in  the KUP Law, then the authority for testing lies with the Tax Court, while if the lawsuit submitted is related to the legitimacy of authority, alleged abuse of authority and If the act violates the law, PTUN has the authority to examine it.
Keywords: Tax Court; Court Authority; PTUN.

## Abstrak
Hubungan  antara  wajib  pajak  dengan  fiskus  kadangkala  diwarnai  adanya  sengketa  pajak. Keluarnya  undang-undang  Pengadilan  Pajak  menimbulkan  anggapan  bahwa  semua  sengketa pajak,  satu-satunya  pengadilan  yang  mempunyai  kompetensi  menyelesaikan  sengketa  adalah Pengadilan Pajak. Faktanya banyak sengketa di bidang perpajakan yang diajukan ke pengadilan lain  selain  Pengadilan  Pajak  salah  satunya  PTUN.  Tulisan  ini  mengkaji  batasan  kewenangan mengadili  Pengadilan  Pajak  dengan  PTUN.  Batasan  kewenangan  antara  Pengadilan  Pajak  dan PTUN  atas  Surat  Ketetapan  Pajak  dapat  disimpulkan:  jika  terkait  dengan  jumlah  rugi  yang ditimbulkan  atas  SKP  dan  kesalahan  prosedur  terkait  dengan  hal-hal  yang  dapat  diajukan gugatan  sebagaimana  yang  diatur  UU  KUP,  maka  kewenangan  pengujiannya  ada  pada Pengadilan  Pajak,  sementara  jika  gugatan  yang  masuk  terkait  dengan  keabsahan  kewenangan, dugaan penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melanggar hukum maka PTUN yang memiliki kewenangan menguji.
Kata Kunci: Pengadilan Pajak; Kompetensi Pengadilan; PTUN.

## A. Pendahuluan
Salah  satu  tujuan  negara  Indonesia  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pembukaan  UUD 1945  adalah  mewujudkan  kesejahteraan  khususnya  terhadap  rakyatnya.  Sebagai  konsekuensi dari  dianutnya  konsep  negara  kesejahteraan  tersebut,  melekat  adanya  tugas  pemerintah melaksanakan  fungsi  pembangunan  dan service publik (bestuurzorg) .  Pembangunan  Nasional merupakan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  bersama–sama  dengan  masyarakat  yang berlangsung  terus  menerus  dan  berkesinambungan  serta  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  rakyat  baik  material  maupun  spiritual  (Aji,  Khosafiah,  Jusikusuma,  &  Irawan,
2022).  Pemerintah  mempunyai  tanggung  jawab  yang  besar  dalam  hal  menciptakan  dan mendistribusikan  tingkat  pendapatan  maupun  kekayaan  serta  menyediakan  program kesejahteraan  rakyat,  baik  pendidikan,  kesehatan,  lapangan  pekerjaan,  jaminan  sosial  serta perlakuan  hukum  yang  sama  (Midgley  &  Livermore,  2008).    Negara  berperan  besar  untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar (Triwibowo & Bahagijo, 2006).
Tugas  negara  yang  begitu  besar  dalam  upaya  memberi  kesejahteraan  kepada  rakyatnya tersebut membutuhkan biaya yang besar. Salah satu sektor yang diandalkan negara  dalam upaya membiayai  pengeluaran  tersebut  adalah  pajak.  Tidak  hanya  di  Indonesia,  di  beberapa  negara termasuk  negara  maju  sekalipun,  pajak  merupakan  sektor  yang  dijadikan  sumber  utama pembiayaan negara. Hal demikian wajar mengingat pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berasal dari partisipasi masyarakat. Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang  menyumbang  persentase  terbesar  dibandingkan  dengan  sektor-sektor  pendapatan  lain seperti minyak dan gas (migas) serta non-migas (Aji et al., 2022).
Dalam  konteks  negara  kesejahteraan,  negara  diberikan  kewenangan  untuk  melakukan pungutan  pajak.  Pembayaran  pajak  pada  dasarnya  digunakan  untuk  membiayai  layanan  sosial, hal demikian sebagaimana  yang  juga dikatakan Gribnau J.L.M “ Het  ligt  voor  de  hand  dat  dan (hoge)  belastingen  die  dienen  ter  financiering  van  een  hoog  niveau  sociale  voorzieningen ” (Gribnau, 2008). Negara bahkan dikatakan mempunyai hak mutlak untuk membuat serangkaian peraturan  untuk  memungut  pajak.  Hal  inilah  yang  dikatakan  bahwa  negara  mempunyai kedaulatan mutlak perpajakan ( belasting souvereiniteit ) (Ahmadi, 2007).
Di  Indonesia,  kewenangan  negara  dalam  pemungutan  pajak  ini  diberi  legitimasi  dalam konstitusi khususnya dalam Pasal 23 A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945  yang  berbunyi  “Pajak  dan  pungutan  lain  yang  bersifat  memaksa  untuk  keperluan  negara diatur  dengan  undang-undang”.  Makna  dari  bunyi  pasal  tersebut  dapat  diartikan  bahwa  negara diberi kewenangan untuk melakukan pungutan pajak asal didasarkan pada landasan hukum yang berupa  undang-undang.  Adapun  syarat  pungutan  yang  harus  didasarkan  undang-undang mempunyai  maksud  bahwa  pajak  yang  dipungut  harus  mendapat  persetujuan  dari  rakyat, mengingat undang-undang yang membuat adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan DPR itu merupakan representasi rakyat. Hal demikian juga sebagai bentuk akomodasi atas maxim “tiada pemungutan  pajak  tanpa  perwakilan”  bahwa  Dewan  Perwakilan  ikut  membahas  rancangan undang-undang  sekaligus  melakukan  pengawasan  atas  pelaksanaan  undang-undang  (Thohari, 2011).  James  Otis  mengatakan  suatu  pungutan  tanpa  persetujuan/perwakilan  adalah  tirani  “ No taxation without representation is tyranny ” (Bell, 2013).
Amanat Pasal 23 A UUD NRI tahun 1945 ditindaklanjuti Pemerintah dengan mengeluarkan beberapa  Undang-undang  yang  mendasari  adanya  pemungutan  pajak  di  Indonesia  seperti Undang-undang  No.7  tahun  1983  sebagaimana  diubah  terakhir  dalam  Undang-undang  No.  36 tahun  2008  tentang  Pajak  Penghasilan,  Undang-undang  No.  8  tahun  1983  sebagaimana  diubah terakhir  dengan  UU  No.  42  tahun  2009  tentang  Pajak  Pertambahan  Nilai  dan  Pajak  Penjualan Atas  Barang  Mewah,  dan  beberapa  ketentuan  yang  ada  kedua  undang-undang  tersebut  direvisi dengan  Undang-undang  No.  7  tahun  2021,  UU  No.  10  tahun  2020  tentang  Bea  Materai  dan Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
Hubungan  antara  wajib  pajak  dengan  pemerintah  selaku  pemungut  pajak  (fiskus) kadangkala  diwarnai  adanya  suatu  sengketa  atau  yang  disebut  sengketa  pajak.  Pengertian Sengketa  Pajak  diatur  dalam  Pasal  1  angka  5  Undang-undang  No.  14  tahun  2002  tentang Pengadilan  Pajak.  Pasal  tersebut  mendefinisikan  bahwa  sengketa  pajak  adalah  sengketa  yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada  Pengadilan  Pajak  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan  perpajakan,  termasuk
Gugatan  atas  pelaksanaan  penagihan  berdasarkan  Undang-Undang  Penagihan  Pajak  dengan Surat Paksa.
Jika terjadi suatu sengketa, dalam konteks negara hukum, negara wajib menyediakan sarana penyelesaian  sengketa.  Salah  satu  lembaga  yang  dibentuk  menyelesaikan  sengketa  adalah lembaga peradilan.
Undang-undang  No.  14  tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak,  secara  tegas  menyatakan bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi wajib  pajak  atau  penanggung  pajak  yang  mencari  keadilan  terhadap  sengketa  pajak.  Hal demikian sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU No.14 tahun 2002.
Keluarnya  Undang-Undang  Pengadilan  Pajak  menimbulkan  anggapan  bahwa  semua sengketa  yang  terkait  dengan  pajak,  satu-satunya  pengadilan  yang  mempunyai  kompetensi menyelesaian sengketa tersebut adalah Pengadilan Pajak (Muhasan, 2017). Dalam kenyataannya banyak sengketa di bidang perpajakan yang diajukan ke pengadilan lain selain Pengadilan Pajak antara lain Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Umum, Pengadilan Niaga, bahkan sampai pada  Pengadilan  Agama.  Beberapa  kasus  pajak  yang  diajukan  ke  pengadilan  lain,  bahkan diproses dan diputus, dengan dalih objek yang disengketakan merupakan kompetensi pengadilan tersebut meskipun objeknya adalah pajak. Alasan lain menyatakan bahwa adanya titik singgung atau irisan objek sengketa dengan kompetensi peradilan lain (Muhasan, 2017).
Dalam  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak,  tidak  ada  satu pasalpun yang mengatur pengadilan pajak masuk dalam lingkungan peradilan sebagaimana yang diatur  dalam  Pasal  24  ayat  (2)  UUD  1945  dan  Pasal  25  ayat  (1)  UndangUndang  Nomor  48 Tahun  2009  (Basri  &  Muhibbin,  2022).  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2002 menentukan  bahwa  “Pengadilan  Pajak  adalah  badan  peradilan  yang  melaksanakan  kekuasaan kehakiman  bagi  wajib  pajak  atau  penanggung  pajak  yang  mencari  keadilan  terhadap  sengketa pajak”. dalam ketentuan tersebut tidak  jelas  bahwa Pengadilan Pajak  masuk dalam  lingkungan peradilan yang mana (Basri & Muhibbin, 2022).
Tulisan ini hanya membatasi pokok bahasan sengketa bidang perpajakan yang menjadi titik singgung antara Pengadilan Pajak dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Mengingat baik dari  objek  yang  disengketakan  dan  dari  para  pihak  yang  bersengketa  sangat  mirip  dalam  dua pengadilan  ini.  Beberapa  pertanyaan  muncul  apakah  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  mempunyai kompetensi  untuk  menyelesaikan  sengketa  pajak?  Apakah  Surat  Ketetapan  Pajak  merupakan Keputusan  Tata  Usaha  Negara  sehingga  dapat  digugat  melalui  Peradilan  Tata  Usaha  Negara? Bagaimana batasan kewenangan antara Pengadilan pajak dengan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Beberapa  persoalan  tersebut  tentunya  menarik  untuk  dikaji  dalam  rangka  meluruskan kembali  batasan  kewenangan  mengadili  antara  Pengadilan  Pajak  dengan  Pengadilan Administrasi Negara. Tulisan ini berbeda dengan tulisan lain seperti tulisan Imam Muhasan yang berfokus  pada  penerapan  asas  spesialitas  hukum  pajak  dalam  lapangan  hukum  di  Indonesia. Sementara tulisan ini lebih memfokuskan pada batasan kewenangan mengadili Pengadilan Pajak dengan Peradilan Tata Usaha Negara.

## B. Pembahasan

## 1. Sengketa Administrasi dan Sengketa Pajak
Sengketa  administrasi  disebut  juga  dengan  sengketa  tata  usaha  negara.  Pasal  1  angka  10 Undang-Undang  No.  5  tahun  1986  sebagaimana  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) menyatakan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam  bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan  hukum  perdata  dengan  Badan  atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara,  baik  di  pusat  maupun  di daerah,  sebagai  akibat  dikeluarkannya  Keputusan  Tata  Usaha  Negara,  termasuk  sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan definisi sengketa tersebut dapat diidentifikasi berdasarkan beberapa hal sebagai berikut: pertama, para pihak yang bersengketa. Apabila dilihat dari para pihak yang bersengketa, maka  terlihat  bahwa  sengketa  administrasi  adalah  sengketa  antara  Orang  atau  badan  hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Pihak yang selalu berkedudukan sebagai penggugat  adalah  orang  atau  badan  hukum  perdata,  sedangkan  tergugatnya  adalah  Badan  atau Pejabat Tata Usaha Negara (Yuslim, 2015). Kedua, Objek Sengketa, objek  yang disengketakan dalam  sengketa  administrasi  adalah  Keputusan  Tata  Usaha  Negara.  Pengertian  Keputusan  Tata Usaha  Negara  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  1  angka  3  UU  PTUN  berbunyi  Keputusan Tata  Usaha  Negara  adalah  suatu  penetapan  tertulis  yang  dikeluarkan  oleh  Badan  atau  Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  yang  bersifat  konkret,  individual,  dan  final,  yang menimbulkan  akibat  hukum  bagi  seseorang  atau  badan  hukum  perdata.  Pengertian  keputusan Tata  Usaha  Negara  tersebut  dalam  Undang-undang  No.  30  tahun  2014  tentang  Administrasi Pemerintahan  (UU  No.  30  tahun  2014)  mengalami  perluasan  makna  sebagaimana  yang  diatur dalam Pasal 87. Pasal 87 UU No. 30 tahun 2014 menyatakan bahwa yang dimaksud Keputusan Tata Usaha sebagaimana yang dimaksud dalam UU PTUN harus dimaknai sebagai: a) penetapan tertulis  yang  juga  mencakup tindakan  faktual; b) keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara  di  lingkungan  eksekutif,  legislatif,  yudikatif,  dan  penyelenggara  negara  lainnya;  c) berdasarkan  ketentuan  perundang-undangan  dan  AUPB;  d)  bersifat  final  dalam  arti  lebih  luas; dan,    e)  keputusan  yang  berpotensi  menimbulkan  akibat  hukum;  dan/atau  f.  Keputusan  yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
Mengomentari  sedikit  terkait  perubahan  makna  Ketetapan  Tata  Usaha  Negara  (KTUN) perluasan makna versi UU No. 30 tahun 2014, menurut penulis pengertian KTUN  tersebut agak membingungkan,  KTUN  yang  pada  dasarnya  merupakan  penerjemahan beschikking dijumbuhkan dengan keputusan administrasi. Beschikking yang pertama kali diperkenalkan oleh Otto  Meyer  dengan  istilah verwaltungsakt dan  di  Belanda  Van  Vollen  Hoven  menyebutnya beschikking (Akbar,  2021).  Karakter beschikking menurut  artikel  1:3 Algemene  Wet  Bestuurs Recht , “ onder beschikking  wordt verstaan: een publiekrechttelijke rechshandeling ”, beschikking adalah  keputusan  yang  tidak  berlaku  umum,  artinya  bahwa  karakter beschikking adalah individual.  Berdasarkan  pengertian  tersebut  Ketetapan  Tata  Usaha  seharusnya  mempunyai karakter  individual.  Sementara  UU  No.  30  tahun  2014  memaknai  KTUN  tidak  hanya  yang mempunyai karakter individual tetapi juga umum. Inilah yang penulis katakan agak rancu.
Keputusan  Tata  Usaha  Negara  atau  tindakan  pejabat  administrasi  negara  tersebut dikeluarkan  dalam  rangka  menjalankan  kewenangannya  sebagai  pemangku  jabatan  atau pemegang  ambt,  dan  tindakan  tersebut  merupakan  tindakan  dalam  lapangan  hukum  publik. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sering dikeluarkan juga oleh pejabat administrasi dalam kewenangan  sebagai  pemungut  pajak.  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  dalam  bidang  perpajakan sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Undang-Undang  Ketentuan  Umum  Tata  Cara  Perpajakan (UUKUP) dan Undang-undang No. 14 tahun 2002 tentang Undang-Undang Pajak yang menjadi objek sengketa pajak.
Pengertian  sengketa  pajak  mendasarkan  bunyi  Pasal  1  angka  5  UU  No.  14  tahun  2002 sebagaimana yang tertulis di atas maka dapat dijabarkan bahwa sengketa pajak adalah sengketa atas  keluarnya  Surat  Ketetapan  Pajak  yang  dapat berupa  Surat  Ketetapan  Pajak  Kurang  Bayar, Surat  Ketetapan Pajak  Kurang Bayar Tambahan,  Surat  Ketetapan Pajak  Lebih Bayar dan Surat Ketetapan  Pajak  Nihil.  Selain  itu  juga  sengketa  atas  hal-hal  yang  dapat  diajukan  gugatan sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  23  ayat  (2)  Undang-Undang  No.  6  tahun  1983 sebagaimana  diubah  terakhir  dengan  Undang-Undang  No.16  tahun  2009  tentang  Ketentuan Umum  Tata  Cara  Perpajakan  (UU  KUP),  yaitu:  a)  Pelaksanaan  surat  paksa,  surat  perintah melaksanakan  lelang  atau  pengumuman  lelang;  b)  Keputusan  pencegahan  dalam  rangka penagihan pajak; c) Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain
yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; dan, d) Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang diatur dalam peraturan.
Setelah  diuraikan  tentang  sengketa  administrasi  dan  sengketa  pajak,  pertanyaan  yang muncul apakah sengketa pajak masuk sengketa administrasi? Untuk menjawab hal tersebut maka akan  diidentifikasi  melalui  beberapa  parameter  yaitu:  para  pihak,  objek  sengketa,  kapasitas pejabat  administrasi,  serta  lapangan  hukum  yang  melingkupi. Pertama ,  dilihat  dari  para  pihak, sengketa  pajak  adalah  sengketa  antara  subjek/badan  hukum  perdata  selaku  wajib  pajak  dengan pejabat  yang  mempunyai kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak. Kedua , objek  yang disengketakan,  objek  sengketa  pajak  adalah  Surat  Ketetapan  Pajak  dan/atau  tindakan  yang dilakukan  oleh  pejabat  administrasi  dalam  bidang  pajak  (Direktur  Jenderal  Pajak  untuk  pajak pusat  dan  Kepala  Pemerintah  Daerah  untuk  pajak  daerah).  Sebagaimana  diuraikan  di  atas sengketa pajak adalah sengketa atas keluarnya Surat Ketetapan pajak antara lain Surat Ketetapan Pajak dan tindakan penagihan pajak. Adressat dari Surat Ketetapan Pajak ditujukan untuk wajib pajak  tertentu,  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  Surat  Ketetapan  Pajak  tersebut  mempunyai karakter  individual. Ketiga ,  Surat  Ketetapan  Pajak  dikeluarkan  oleh  pejabat  administrasi  dalam menjalankan kewenangannya selaku pemangku  jabatan,  yaitu sebagai pejabat  yang  mempunyai kewenangannya untuk  melakukan pemungutan pajak. Keempat , tindakan tersebut  masuk dalam tindakan  pemerintah  dalam  lapangan  hukum  publik,  sehingga  hukum  yang  mengatur  tindakan pejabat administrasi ini adalah hukum publik.
Mendasarkan pada  beberapa kriteria tersebut dapat dikatakan  bahwa sengketa pajak adalah sengketa  administrasi,  dan  Surat  Ketetapan  Pajak  dapat  dikriteriakan  sebagai  Ketetapan  Tata Usaha  Negara  ( Beschikking ).  Meskipun  demikian  harus  diartikan  bahwa  sengketa  pajak  adalah sengketa administrasi  yang  bersifat khusus karena sengketa pajak tidak ansich  bicara persoalan sah  tidaknya  keputusan  tetapi  terkait  perhitungan  rugi  atas  suatu  pemungutan  pajak.  Sengketa pajak bermula dari adanya perbedaan perhitungan terkait dengan jumlah kewajiban pembayaran pajak.
Mengingat  sengketa  pajak  terkait  pada  sengketa  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  yang spesifik,  maka  tepat  jika  penyelesaiannya  tidak  dapat  disamakan  dengan  sengketa  administrasi. Maka  sudah  menjadi  hal  yang  wajar  jika  diperlukan  pengadilan  khusus  yang  menangani sengketa pajak dalam hal ini adalah Pengadilan Pajak.

## 2. Batasan  Kewenangan  Mengadili  Sengketa  yang  Terkait  Pajak  antara  PTUN  dan Pengadilan Pajak
Pengadilan  pajak  sebagai  struktur  tidak  sepenuhnya  berada  dalam  lembaga  kekuasaan kehakiman  (Basri  &  Muhibbin,  2022).  Hal    ini    disebabkan    keberadaan    pengadilan    pajak masih  berpijak   pada   dua   tempat   yakni    lingkungan   yudikatif   dan   pada   lingkungan eksekutif,   karena   secara   instansional   pengadilan   pajak   masih   berada   dalam pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan oleh departemen keuangan  yang posisinya  berada d  iluar lingkungan  kekuasaan  kehakiman  (Basri  &  Muhibbin,  2022).  Hal  ini  ditentukan  dalam  UU 14/2002 Pasal 5 ayat (1) tertulis:  “Pembinaan teknis peradilan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh    Mahkamah    Agung’,sedangkan    dalam    Pasal    5    ayat    (2)    disebutkan:  Pembinaan organisasi,  administrasi,  dan  keuangan  bagi  Pengadilan  Pajak  dilakukan  oleh Departemen Keuangan”.
Lahirnya  Pengadilan  Pajak  tidak  serta  merta  sengketa  pajak  digugat  ke  Pengadilan  Pajak. Beberapa gugatan atas sengketa pajak pada kenyataannya  ada  yang digugat melalui pengadilan lain  antara  lain  Pengadilan  Negeri,  Pengadilan  Niaga,  PTUN.  Sebagaimana  diketahui  bahwa dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan maka diselenggarakanlah kekuasaan kehakiman. Pasal  24  ayat  (2)  UUD  NRI  tahun  1945  menyatakan  bahwa  Kekuasaan  Kehakiman diselenggarakan  oleh  sebuah  Mahkamah  Agung  dan  badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya
dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan  agama,  lingkungan  peradilan  militer, lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara  dan  oleh  sebuah  Mahkamah  Konstitusi.  Berdasarkan bunyi  pasal  tersebut  secara  eksplisit  dikatakan  bahwa  peradilan  di  bawah  Mahkamah  Agung dilakukan oleh  lingkungan peradilan umum,  lingkungan peradilan agama,  lingkungan peradilan militer,  lingkungan  peradilan  tata  usaha  negara.  Kehadiran  pengadilan  lain  harus  dimaknai sebagai  pengadilan  khusus.  Pasal  27  Undang-undang  No.  48  tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman  menyatakan  bahwa  Pengadilan  khusus  hanya  dapat  dibentuk  dalam  salah  satu lingkungan  peradilan  yang  berada  di  bawah  Mahkamah  Agung.  Salah  satu  Pengadilan  khusus yang ada adalah Pengadilan Pajak. Pengadilan Pajak sempat dinyatakan sebagai Pegadilan yang tidak  selaras  dengan  konstitusi,  mengingat  keberadaannya  yang  tidak  disebutkan  sebagai pengkhususan peradilan mana dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak. Masalah tersebut sudah terselesaikan  ketika  dalam  beberapa  undang-undang  seperti  Undang-Undang  PTUN,  Undang- Undang  Ketentuan  Umum  Tata  Cara  Perpajakan,  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman menyebut Pengadilan Pajak merupakan pengkhususan Peradilan Tata Usaha Negara.
Dimasukkannya  Pengadilan  Pajak  sebagai  pengkhususan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara mengingat  karakternya  subjek  dan  objek  sengketanya  antara  kedua  pengadilan  tersebut  mirip (Ispriyarso, 2014). Hal inilah wajar jika sering terjadi irisan kompetensi antara kedua pengadilan tersebut,  meskipun  masing-masing  pengadilan  tersebut  mempunyai  kompetensi  yang  berbeda. Berikut  akan  diuraikan  mengenai  kompetensi  absolut  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  dan Pengadilan Pajak.
Kompetensi  absolut  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara,  Pasal  47  Undang-Undang  Peradilan Tata  Usaha  menyatakan  bahwa  PTUN  mempunyai  tugas  dan  wewenang  untuk  menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pengertian sengketa tata usaha negara sendiri di dalam Pasal 1 angka 10  Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha,  sebagaimana  yang  sudah  diuraikan  di  atas,  yaitu sengketa  atas  keluarnya  keputusan  tata  usaha  negara  (KTUN).  Undang-Undang  No.  30  tahun 2014  memberi  kewenangan  PTUN  untuk  mengadili  tindakan  faktual  yang  sebelum  adanya undang-undang  tersebut  merupakan  kompetensi  Peradilan  Umum.  PTUN  juga  diberi kewenangan untuk menilai adanya unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan atau  pejabat  administrasi.  Kewenangan  lain  PTUN  menurut  UU  No.  30  tahun  2014  adalah diberikannya kewenangan permohonan keputusan fiktif positif, meskipun kemudian kewenangan ini menurut Undang-Undang Cipta Kerja tidak lagi merupakan kompetensi PTUN.
Kompetensi  absolut  Pengadilan  Pajak,  Pasal  31  ayat  (1)  UU  No.  14  tahun  2002 menyebutkan  bahwa  Pengadilan  Pajak  mempunyai  tugas  dan  wewenang  memeriksa  dan memutus  sengketa  pajak.  Dalam  ayat  (2)  dikatakan  bahwa  Pengadilan  Pajak  dalam  tingkat banding  memutus  sengketa  atas  keputusan  keberatan.  Keputusan  keberatan  adalah  keputusan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk pajak pusat atau Kepala Pemerintah untuk pajak  daerah  atas  keberatan  yang  diajukan  wajib  pajak  atas  keluarnya  Surat  Ketetapan  Pajak. Meskipun  jika dikaitkan dengan sistem peradilan secara umum,  istilah banding  ini kurang tepat karena  umumnya  banding  merupakan  lanjutan  dari  upaya  gugatan  sementara  banding  pajak merupakan  kelanjutan  upaya  administratif.  Terkait  dengan  hal  ini  penulis  tidak  akan  mengulas banyak agar tulisan ini scope nya tidak melebar.
Pengadilan  Pajak  selain  berwenang  memeriksa  dan  memutus  banding,  Pengadilan  Pajak juga  berwenang  untuk  memeriksa  dan  memutus  sengketa  atas  pelaksanaan  penagihan  pajak sebagaimana  yang  diatur  dalam  Pasal  23  ayat  (2)  UU  KUP.  Apabila  dilihat  dari  kompetensi kedua  peradilan  di  atas  maka  dapat  dilihat  serupa  tetapi  tidak  sama.  Pengadilan  Tata  Usaha Negara dan Pengadilan Pajak sama-sama  berwenang untuk memeriksa dan  memutus Ketetapan Tata Usaha Negara (KTUN) tetapi bedanya PTUN berwenang  memeriksa  KTUN secara umum sedangkan  Pengadilan  Pajak  berwenang  memeriksa  KTUN  secara  khusus  yaitu  hanya  terkait dengan Surat Ketetapan Pajak. Timbul pertanyaan mengapa Surat Ketetapan Pajak faktanya juga dapat diperiksa dan diputus di PTUN, bahkan putusannya dapat memenangkan wajib pajak?
Beberapa  alasan  gugatan  terkait  sengketa  pajak  yang  digugat  di  PTUN  antara  lain,  terkait keabsahan wewenang, kesalahan prosedur atau bahkan ada dugaan penyalahgunaan wewenang, perbuatan  melawan hukum ( onrechtmatige daad ). Salah satu contoh kasus sengketa pajak  yang digugat di PTUN sebagai yang terlihat dalam Putusan No.60/G/2019/PTUN.SBY. Dasar gugatan yang  diajukan  dalam  kasus  tersebut  terkait  keabsahan  kewenangan.  Gugatan  atas  beberapa  hal tersebut  dalam  peraturan  perundang-undangan existing memang  bukan  merupakan  kompetensi Pengadilan  Pajak.  Dalam  Undang-undang  Pengadilan  Pajak  maupun  KUP  tidak  memberi wewenang  kepada  Pengadilan  Pajak  untuk  menyelesaikan  persoalan-persoalan  tersebut. Pengujian terhadap beberapa hal tersebut merupakan kompetensi PTUN.
PTUN  dalam  menguji  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  didasarkan  pada  tiga  aspek,  yaitu aspek kewenangan, aspek substansi dan aspek prosedural. Aspek kewenangan, antara lain terkait dengan  berwenang  atau  tidak  berwenangnya  pejabat  administrasi  negara,  atau  pejabat administrasi  melakukan  pelanggaran  kewenangan.  Mendasarkan  pada  teori  kewenangan bahwasanya  semua  tindakan  pejabat  administrasi  harus  didasarkan  kewenangan  yang  sah (Hadjon  et  al.,  2015).  Aspek  substansi,  apakah  secara  substansi  pejabat  tersebut  mempunyai kewenangan atau tidak. Aspek Prosedural, apakah pejabat administrasi negara dalam mengambil keputusan sudah sesuai dengan prosedur yang disyaratkan (Panjaitan, 2015). Adapun parameter pengujian gugatannya sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN adalah: 1)  Jika  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan;  2) Jika  Keputusan  Tata  Usaha  Negara  bertentangan  dengan  Asas-asas  Umum  Pemerintahan  yang Baik.
Sementara  dalam  UU  KUP  maupun  UU  Pengadilan  Pajak  ada  kekurangjelasan  dasar pengujian atas suatu sengketa. Penjelasan Pasal 25 ayat (1) UU KUP intinya menjelaskan bahwa dasar  pengajuan  keberatan  wajib  pajak  adalah  terkait  dengan  jumlah  rugi,  jumlah  pajak, pemotongan  atau  pemungutan  pihak  ketiga  yang  tidak  sebagaimana  mestinya.  Hal  demikian dapat  ditafsirkan  bahwa  dalam  hal  banding  Pengadilan  Pajak  hanya  berwenang  untuk  menguji Surat  Ketetapan  Pajak  yang  terkait  dengan  jumlah  rugi  yang  dialami  wajib  pajak  atau  dengan kata  lain  dapat  disimpulkan  hanya  terkait  persoalan  perhitungan  nominal  pajak.  Dugaan demikian  semakin  dapat  difahami  dikaitkan  dengan  syarat  hakim  Pengadilan  Pajak  yang  tidak mengharuskan  berlatar  belakang  sarjana  hukum,  tetapi  dimungkinkan  dari  sarjana  lain  seperti sarjana  ekonomi.  Pengadilan  Pajak  dapat  dikatakan  tidak  mempunyai  kewenangan  untuk menguji keabsahan Surat Keputusan Pajak khususnya terkait dengan aspek wewenang.
Demikian  juga  dalam  gugatan,  UU  KUP  maupun  UU  Pengadilan  Pajak  tidak  menjelaskan apa  yang  dapat  dijadikan  dasar  pengajuan  suatu  gugatan.  Hal  demikian  berbeda  dengan  UU PTUN,  dasar  gugatan  adalah  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Pasal  53  ayat  (2)  UU  PTUN sebagaimana yang sudah tertulis di atas. Ketidakjelasan pengaturan dasar gugatan ini dapat juga berimplikasi  menambah  potensi  pada  gugatan  yang  diajukan  ke  PTUN.  Revisi  UU  KUP  yaitu UU No. 28 tahun 2007 Pasal 23 ayat (2) huruf d sekarang memberi perluasan kepada Pengadilan Pajak  untuk  memeriksa  dan  memutus  gugatan  atas  Surat  Ketetapan  Pajak  yang  dianggap  tidak sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Dasar  gugatan  ke  Pengadilan  Pajak  inilah  yang harus  dipertegas,  apakah  hanya  terbatas  pada  persoalan  prosedur  atau  dimungkinkan  terkait kewenangan.
Berdasarkan  peraturan existing ,  batasan  kewenangan  antara  Pengadilan  Pajak  dan  PTUN atas  Surat  Ketetapan  Pajak  dapat  disimpulkan  sebagai  berikut:  jika  terkait  dengan  jumlah  rugi yang  ditimbulkan  atas  SKP  dan  kesalahan  prosedur terkait  dengan  hal-hal  yang  dapat  diajukan gugatan,  maka  kewenangan  pengujiannya  ada  pada  Pajak  Pengadilan  Pajak,  sementara  jika gugatan yang masuk terkait dengan keabsahan kewenangan, dugaan penyalahgunaan wewenang dan  perbuatan  melanggar  hukum  maka  PTUN-lah  yang  memiliki  kewenangan  untuk mengujinya.
Dengan  tidak  diberikannya  kewenangan  Pengadilan  Pajak  untuk  menguji  keabsahan wewenang atas keluarnya keputusan atau tindakan atas pengeluaran Surat Ketetapan Pajak maka akan selalu terbuka kemungkinan penyelesaian atas SKP berada pada dua kompetensi peradilan dengan  batasan  sebagaimana  yang  sudah  terurai  di  atas.  Implikasi  adanya  dua  kewenangan pengadilan  dalam  menyelesaikan  SKP  (meskipun  dasar  gugatannya  dari  objek  yang  berbeda) inilah  yang  kemudian  yang  membuka  peluang  wajib  pajak  untuk  langsung  menggugat  SKP  ke PTUN.  Wajib  pajak  ingin  menguji  dulu  keabsahan  kewenangan  pejabat  administrasi  di  bidang pajak, jika kalah baru menyelesaikan persoalan pembayaran pajak.
Jika  dimungkinkan  Pengadilan  Pajak  diberi  wewenang  untuk  menguji  keabsahan kewenangan  pejabat  administrasi  dalam  mengeluarkan  Surat  Ketetapan  Pajak  dan  Pelaksanaan penagihan pajak  mengingat Pengadilan Pajak adalah Pengadilan khusus PTUN, maka asas-asas Hukum  Administrasi  Negara  harus  juga  diterapkan  dalam  Pengadilan  Pajak.  Selain  itu persyaratan  hakim Pengadilan Pajak  juga  harus  bergelar sarjana  hukum, karena persoalan  yang diujikan  tidak  hanya  terkait  persoalan  perbedaan  tafsiran  perhitungan,  tetapi  juga  terkait keabsahan  Surat  Ketetapan  Pajak  baik  dari  segi  keabsahan  wewenang,  prosedur  maupun substansi.
Reposisi Pengadilan Pajak menjadi penting sebagai bentuk reformasi kekuasaan kehakiman bidang  perpajakan  (Situmeang,  2022).  Hal  tersebut  bukan  tanpa  dasar.  Pengadilan  Pajak merupakan  merupakan  bagian  salah  satu  penyelenggara  kekuasaan  kehakiman.  Sebagai  salah satu  penyelenggara  kekuasaan  kehakiman,  maka  Pengadilan  Pajak  harus  merdeka  dan  terbebas dari segala macam bentuk campur tangan pemerintah atau lembaga lainnya(Situmeang, 2022).

## C. Simpulan
Jika  dilihat  dari  para  pihak,  objek  sengketa,  kapasitas  pejabat  administrasi,  serta  lapangan hukumnya,  dapat  dikatakan  bahwa  sengketa  pajak  mempunyai  karakter  yang  hampir  sama dengan  sengketa  administrasi.  Bedanya  sengketa  pajak  tidak  hanya  mempersoalkan  surat ketetapan  tetapi  juga  terkait  perhitungan  angka  pajak  yang  diselisihkan.  Wajar  jika penyelesaiannya membutuhkan suatu pengadilan khusus, sehingga dibentuklah Pengadilan Pajak yang  merupakan  pengkhususan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara.  Berdasarkan  kemiripan  inilah maka  seringkali  terjadi  irisan  kompetensi  antar  kedua  pengadilan  tersebut  meskipun  masing- masing  pengadilan  tersebut  mempunyai  kompetensi  absolut  sendiri-sendiri.  Adapun  batasan kewenangan  antara  Pengadilan  Pajak  dan  PTUN atas  Surat  Ketetapan  Pajak  dapat  disimpulkan sebagai  berikut:  jika  terkait  dengan  jumlah  rugi  yang  ditimbulkan  atas  SKP  dan  kesalahan prosedur  terkait  dengan  hal-hal  yang  dapat  diajukan  gugatan,  maka  kewenangan  pengujiannya ada  pada  Pengadilan  Pajak,  sementara  jika  gugatan  yang  masuk  terkait  dengan  keabsahan kewenangan, dugaan penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melanggar hukum maka PTUN- lah yang memiliki kewenangan untuk mengujinya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmadi,  W.  (2007).  Perjanjian  Pajak  Berganda  (Tax  Treaty)  Dalam  Kaitannya  Dengan Transaksi Internasional. Jurnal Hukum Pro Justitia , 25 (4), 388–401.
Aji,  W.  K.,  Khosafiah,  R.  K.,  Jusikusuma,  T.  D.,  &  Irawan,  F.  (2022).  Penyelesaian  Sengketa Pajak  Atas  Gugatan  Dan  Sanggahan:  Suatu  Perspektif  Keadilan. Jurnal  Pajak  Indonesia (Indonesian Tax Review) , 6 (1), 80–88. https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1601
Akbar,  M.  K.  (2021).  Peran  Peradilan  Tata  Usaha  Negara  Dlaam  Mewujudkan  Pemerintahan Yang Baik. Dharmasisya , 1 (1), 352–363.
Basri,  H.,  &  Muhibbin,  M.  (2022).  Kedudukan  Pengadilan  Pajak  Dalam  Sistem  Peradilan  Di
Indonesia. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan , 6 (03), 1442–1458. http://riset.unisma.ac.id/index.php/hukeno/article/view/11365
Bell, J. L. (2013). No Taxation Without Representation (Part 1).
Gribnau,  J.  L.  M.  (2008). Soevereiniteit  en  legitimiteit:  grenzen  aan  (fiscale)  regelgeving . Universiteit Leiden.
Hadjon, P. M., Martosoewignjo, R. S. S., Basah, S., Manan, B., Marzuki, H. M. L., ten Berge, J. B.  J.  M.,  …  Stroink,  F.  A.  M.  (2015). Pengantar  Hukum  Administrasi  Indonesia . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Ispriyarso,  B.  (2014).  Analisis  Yuridis  Terhadap  Kedudukan  Pengadilan  Pajak  Sebagai Pengadilan  Khusus  Di  Lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. Masalah-Masalah Hukum , 43 (1), 40–48.
Midgley,  J.,  &  Livermore,  M.  (2008). The  Handbook  of  Social  Policy .  London:  Sage Publications.
Muhasan,  I.  (2017).  Menakar  Ulang  Spesialitas  Hukum  Pajak  Dalam  Lapangan  Hukum  Di Indonesia:  Tinjauan  Atas  Penerapan  Kompetensi  Absolut  Dalam  Penyelesaian  Sengketa Pajak. Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review) , 1 (1), 12–22. https://doi.org/10.31092/jpi.v1i1.172
Panjaitan,  B.  (2015).  Penyelesaian  Sengketa  Tata  Usaha  Negara  (TUN)  Pada  Peradilan  Tata Usaha Negara (PTUN). Jurnal Ilmiah Advokasi , 3 (2), 1–17.
Situmeang,  T.  (2022).  Reposisi  Pengadilan  Pajak  Menurut  Sistem  Kekuasaan  Kehakiman  Di Indonesia. Jurnal Honeste Vivere , 32 (2), 108–122. https://doi.org/10.55809/hv.v32i2.138
Thohari,  A.  A.  (2011).  Epistemologi  Pajak,  Perspektif  Hukum  Tata  Negara. Jurnal  Legislasi Indonesia , 8 (1), 69–78.
Triwibowo,  D.,  &  Bahagijo,  S.  (2006). Mimpi  negara  kesejahteraan :  peran  negara  dalam produksi dan alokasi kesejahteraan sosial . Jakarta: LP3ES.
Yuslim, Y. (2015). Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (T. Tarmizi, Ed.). Jakarta: Sinar Grafika.