## DIALOG  ANTAR  AGAMA-KONFLIK:  JALAN DAMAI KONFLIK ISLAM-KRISTEN  DI ACEH SINGKIL  TAHUN 2015
Winda  Ika Pratiwi Universitas  Gadjah  Mada pratiwiwindaika@gmail.com

## Abstrak
Persoalan  kerukunan  antar  umat  beragama  merupakan  suatu  keniscayaan  dalam konteks  keberagaman  agama  dalam  masyarakat  Indonesia.  Berkaitan  dengan  upaya menjaga  kerukunan  antar  umat  beragama,  tulisan  ini  merupakan  hasil  penelitian upaya  resolusi  konflik  keagamaan  di  Aceh  Singkil.  Tulisan  ini  menyorot  dua masalah  utama,  yaitu; Pertama ,  bagaimana  hubungan  Islam  dan  Kristen  di  Aceh Singkil? Kedua ,  bagaimana  cara  membangun  hubungan  harmonis  Islam  dan Kristen  antar  keduanya.  Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah Library  Research ,  yaitu  cara  pengumpulan  data  melalui  buku- buku  yang  releven.  majalah,  liflet  yang  berkenaan  dengan  masalah  dan  tujuan penelitian.  Dari  hasil  penelusuran  atas  masalah  ini,  dinamika  hubungan  antarumat beragama  di  Aceh  Singkil  mengalami  pergeseran  social  antar  masyarakat  Muslim dan  Kristen.  Dapat  disimpulkan  bahwa  menurut  Adian  Husaini  untuk  membangun hubungan  harmonis  Islam  dan  Kristen  di  Indonesia,  kaum  muslimin  dan  Kristen tetap  harus  berpegang  teguh  pada  keyakinannya  dan  harus  jujur  terhadap  ajarannya. Tanpa  harus  mengobarkan  klaim  kebenaran  tersebut  dengan  menganggap  semua agama  sama  atau semacamnya.
Kata Kunci: Islam  dan Kristen;  Aceh  Singkil;  Dialog;  Konflik.

## Abstract
The  problem  of  inter-religious  harmony  is  a  necessity  in  the  context  of  religious diversity  in  Indonesian  society.  In  accordance  to  this,  the  paper  tries  to  find  out  the efforts  to  resolve  religious  conflicts  in  Aceh  Singkil.  This  paper  highlights  two  main problems,  namely; First ,  how  is  the  relationship  between  Islam  and  Christianity  in Aceh  Singkil? Second ,  how  to  build  a  harmonious  relationship  between  Islam  and Christianity between  the  two.  The  method  used in  this  research  is Library  Research , by  collecting  data  through  relevant  books.  magazines,  leaflets  dealing  with  research problems  and  objectives.  The  results  find  that  the  dynamics  of  inter-religious relations  in  Aceh  Singkil  is  undergoing  a  social  shift  between  Muslim  and  Christian communities.  It  can  be  concluded  that  according  to  Adian  Husaini,  in  order  to  build harmonious  relations  between  Islam  and  Christianity  in  Indonesia,  Muslims  and Christians  must  still  hold  fast  to  their  beliefs  and  must  be  obedient  with  their teachings,  without  having  to  inflame  the  truth  claim  by  assuming  all  religions  are the  same or something.
Keywords : Local  religion;  State;  Modernism;  Governmentality .

## I. PENDAHULUAN
Kabupaten  Aceh  Singkil  merupakan  daerah  perbatasan  antara  Aceh  dengan Sumatera  Utara.  Sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  kabupaten  Aceh  Singkil  memiliki berbagai  ragam  suku,  bangsa,  bahasa,  adat  istiadat  dan  agama,  sehingga  kabupaten  Aceh Singkil  merupakan  daerah  yang  mejemuk.  Suku  Singkil  hidup  dan  tersebar  di  tiga wilayah,  yaitu  di  wilayah  pesisir  pantai  yang  disebut  Singkil,  daerah  pinggiran  Sungai yang  disebut  sungai  Lae  Souraya  dan  dataran  tinggi  sebelah  timur  yang  berbatasan langsung  dengan  Sumatera  Utara,  yaitu  dikecamatan  Suro,  Kecamatan  Simpa  Disamping.
Aceh  Singkil  merupakan  salah  satu  daerah  yang  multikultural  dan  multi  etnik. Sebagai  kesatuan  etnik  tersendiri,  Singkil  secara  budaya  memiliki  otonomi.  Mereka memiliki  tradisi,  bahasa,  kultur  dan  adat  yang  berkembang  sesuai  karakteristik masyarakatnya.  Walaupun  demikian,  Singkil  telah  mewarnai  Aceh  dalam  bingkai diplomasi  budaya  dan  multikultur.  Oleh  karena  itu,  keseriusan  pemerintah  untuk memperhatikan  wilayah  ini  sangat  diperlukan  guna  mengedepankan  perhatian  cukup pada  pembangunan  wilayah  minoritas  etnik  Aceh  ini,  terutama  pada  mereka  yang mendiami  perbatasan  yang  sangat  memperihatinkan.  Namun,  di  sisi  lain  masyarakat  Aceh Singkil  umumnya  masih  perlu  perhatian  khusus  terkait  perekonomian  yang  masih  lemah dan pendidikan  yang  juga  sangat  kurang  (rendah)  (Fairusy,  2015).
Disamping  keanekaragaman  suku  bangsa,  bahasa  dan  agamanya,  mayoritas masyarakat  suku  Singkil  menganut  agama  Islam.  Persebaran  agama  Kristen  kewilayah Barat  Sumatera  Utara  sampai  ke  wilayah  Aceh  Singkil  yang  terdapat  di  Kecamatan  Suro, Kecamatan  Simpang  Kanan  dan  Kecamatan  Dimana  ummat  Islam  terdiri  dari  95.506  jiwa (85%);  Kristen  15.000  jiwa  (1.5%);  Katolik  150  jiwa  (0,10%);  dan  aliran  kepercayaan Pambi  50  jiwa  (0,50%.  Dari  total  jumlah  penduduk  Kabupaten  Aceh  Singkil  tahun  2013 sekitar,  110.706 jiwa  (Badan  Pusat  Statistik  (BPS) Kabupaten  Aceh  Singkil,  2014).
Dari  sudut  pandang  lain,  daerah  yang  memiliki  beragam  ras  dan  agama  akan sangat  rawan  dengan  konflik,  karena  mempunyai  banyak  perbedaan  dalam  adat  dan kebudayaan  dalam  bermasyarakat  sehingga  menimbulkan  konflik  yang  sangat  sulit  untuk menghindarinya.  Hal  ini  terbukti  dengan  telah  terjadinya  serangkaian  konflik.  Misalnya, mulai  dari  tahun  1979, tahun  2001, tahun  2012 hingga  pada 13 Oktober 2015.
Seperti  dalam  laporan  yang  diuraikan  secara  detail,  kronologis  kejadian  awal konflik  di  Kabupaten  Aceh  Singkil  tercatat  mulai  dari  tahun  1979  hingga  bentrokan  yang terjadi  pada  Selasa,  13  Oktober  2015.  Dimulai  dari  tanggal  11  Juli  1979  lampau  di  Lipat Kajang,  sebuah  perjanjian  yang  telah  ditandatangani  secara  bersama-sama  oleh  8  ulama perwakilan  umat  Islam  dan  8  pengurus  gereja/perwakilan  umat  Kristen.  Mereka  sepakat untuk  tidak  melaksanakan  ataupun  membangun  kembali  (rehab)  gereja  sebelum mendapat  izin  dari  Pemerintah  Daerah  Tingkat  II dalam  berita  20 agustus  tahun  2016).
Pada  tanggal  13  Oktober  1979  dibuatlah  ikrar  bersama  untuk  menjaga  kerukunan antar  umat  beragama  dan  mentaati  perjanjian  yang  telah  dibuat  11  Juli  1979.  Ikrar bersama  ini  ditandatangani  11  Pemuka  Agama  Islam  dan  11  Pemuka  Agama  Kristen disaksikan  dan  ditandatangi  oleh  Muspida  Kabupaten  Aceh  Selatan  (saat  itu  belum menjadi  Aceh  Singkil),  Kabupaten  Dairi-Sumut,  Kabupaten  Tapteng  Sumut,  juga disaksikan  oleh  unsur  Muspika  Kecamatan  Simpang  Kanan.
Hubungan  antara  umat  Muslim  dan  Kristen  di  Kabupaten  Singkil  secara  khusus dan  Indonesia  secara  umum  telah  menjadi  perhatian  khusus  di  banyak  penelitian. Hubungan  umat  Islam  dan  Kristen  di  Indonesia  telah  lama  mengalami  suara  sumbang yang  jika  dibiarkan  akan  dapat  menjadi  gelombang  besar  yang  meruntuhkan  harmoni kehidupan  umat  beragama  dalam  skala  yang  lebih  besar,  seperti  persoalan  pembangunan rumah  ibadah,  praktek  ritual  yang  bagi  sebagian  dianggap  mengganggu.  Sementara  di  sisi lain  banyak  yang  telah  menunjukkan  keperdulian  atas  masalah  ini  dengan  cara
membangun  lembaga  yang  dinilai  dapat  menjadi  wadah  pemupukan  harmoni  hubungan antar  umat  beragama.  Selain  itu  terdapat  pula  melakukan  kajian  untuk  memberi  solusi atau  paling  tidak  kiat  membangun  hubungan  yang  positif  antar  penganut  agama (Jumhana,  2018).
Konflik  Aceh  Singkil  bermula  pada  tahun  1979,  ketika  adanya  isu-isu  rencana pembangunan  Gereja  Tuhan  Indonesia  (GTI)  dan  isu  kristenisasi  di  Aceh  Singkil.  Hal  itu kemudian  menimbulkan  reaksi  di  kalangan  umat  Muslim  setempat  sehingga  terjadi pembakaran  gereja.  Konflik  tersebut  kemudian  diakhiri  dengan  diadakannya  Ikrar Kerukunan  Bersama  pada  tanggal  13  Okt  1979  (Laporan  Kementerian  Agama  Kabupaten Aceh Singkil,  2016).  Pada  tahun  2001  terjadi  gejolak  meski  tidak  terjadi  kerasan.  Gejolak tersebut  dikarenakan  umat  Kristen  menginginkan  adanya  tambahan  jumlah  gereja.  Pada waktu  itu  umat  Muslim  memberi  toleransi  satu  gereja  dan  empat  undung-undung.  Umat Kristen  berjanji  jika  jumlah  gereja  dan  undung-undung  melebihi  kesepakatan,  mereka siap  untuk  membongkar  sendiri  (Dokumen  Ikrar Kerukunan  Bersama  Tahun  2001).
Empat  tahun  pascakonflik  agama  yang  terjadi  di  Aceh  Singkil,  rekonsiliasi  masih belum  mencapai  titik  temu.  Konflik  Aceh  Singkil  disebut  sebagai  potret  buruk  intoleransi di  Indonesia,  di  tengah  menjamurnya  'konservatisme  yang  terobsesi  melakukan  politik penyeragaman  atas  nama  mayoritas.  Pembakaran  Gereja  HKanI  Suka  Makmur  di  Aceh Singkil  pada  2015,  menjadi  awal  apa  yang  disebut  sebagai  Konfik  Aceh  Singkil.  Saat  itu sejumlah  gereja  dibakar  dan  dibongkar  lantaran  dianggap  tak  memiliki  izin.  Empat  tahun berselang,  Martina  Berutu,  warga  Desa  Suka  Makmur  di  Kecamatan  Gunung  Meriah, Aceh  Singkil,  yang  juga  menjadi  salah  satu  pengurus  gereja,  mengaku  kewalahan  dengan banyaknya  persyaratan  untuk  mengurus  izin  mendirikan  bangunan  (IMB)  gereja  di provinsi  yang  mayoritas  penduduknya  beragama  Islam  itu.
Menurut  Abdul  Aziz  Ustman  Altwaridji,  faktor  utama  terjadinya  kekerasan  dalam agama  adalah  bahwa  konflik  itu  menunjukkan  dan  menggambarkan  serta  menjelaskan hasrat  suatu  kelompok  yang  selalu  dipenuhi  kekerasan  untuk  keperluan  dasar  seperti keamanan  dan  lain-lain.  Kedua,  adanya  faktor  perampasan  kebutuhan  manusia  yang kemudian  diartikulasikan  secara  kolektif.  Kebutuhan  manusia  yang  kemudian  dinilai sebagai  hak  dasar  itu  adalah  keamanan,  pengembangan  (hak  mencari  nafkah),  akses politik,  dan  identitas  (ekspresi  budaya  dan  religius).  Ketiga,  adalah  faktor  pemerintah yang  tidak  mampu  memuaskan  keinginan  dasar  individu  dan  kelompok  identitas.
Padahal,  jaminan  tentang  hak-hak  dasar  masing-masing  penduduknya  sudah  jelas regulasinya.  Sebut saja UU Jaminan  Kebebasan Beragama  (Syukron,  2017).
Memperkuat  preposisi  sekaligus  argumentasi  di  atas,  ada  dua  yang  menjadi penyebab  mengapa  format  kekerasan  sosial  berbasis  agama  terus  terulang.  Pertama, kapasitas  negara  yang  memang  lemah  sehingga  tanpa  sengaja  membuat  wewenang monopoli  kekerasan  sosial  itu  terbagi  kepada  masyarakat  sipil.  Dan  celakanya,  kekerasan sosial  tersebut  menyeret  agama  sebagai  alat  legitimasi  untuk  melakukan  tindakan kekerasan  yang  dimaksud.  Inilah  yang  disinyalir  sebagai  sebuah  kerawanan  laten  menurut sosiolog  Jerman,  Max  Weber  (1946).  Max  Weber  melihat  bahwa  tanpa  ada  institusi  resmi yang  mampu  memonopoli  kekerasan,  negara  akan  runtuh  dan  munculah  anarkis.  Kedua, belakangan  makin  kentara  bahwa  yang  dihadapi  bangsa  ini  ternyata  bukan  semata  negara yang  loyo,  tapi  negara  yang  sengaja  memberi  peluang  bagi  kelompok  tertentu mengintimidasi  dan  memberangus  hak-hak  kelompok  lain  dengan  kekerasan  yang berlindung  di  balik  kesucian  agama  (Syukron,  2017).
Dalam  tradisi  Islam  maupun  Kristen,  dinamika  hubungan  yang  tidak  sehat  telah melahirkan  persoalan  justifikasi  (pembenaran)  atas  praktik-praktik  kekerasan  sosial berbasis  agama  yang  kemudian  sering  dikenal  perang  suci.  Adanya  pembenaran  antara dar  al  Islam  dan  dar  al-harb  dalam  Islam  misalnya,  maupun  civitas  dei  dan  civitas  terranae dalam  Kristen,  mencerminkan  persoalan  tentang  sosok  yang  dapat  berkuasa  dalam menggunakan  kekuatan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  politis  dari  agama.  Upaya  itu dibangun  untuk  membuka  pintu  kekerasan  atau  tuntutan  untuk  melakukan  perang  suci guna  memenuhi  alasa-alasan  yang  sebenarnya  bukan  agama.  Akibatnya,  usaha  terbaik dari  pembedaan  itu  justru  dikisruhi/direcoki  oleh  unsur  kepentingannya  sendiri  yang mengarah  pada  hal-hal  yang  sangat  vested  interest.  Sehingga  keadilan  yang  diidealkan dalam  praktiknya  merupakan  ketidakadilan  itu  sendiri,  dan  kondisi  yang  terjadi  adalah konflik  sosial
Tulisan  ini  menyoroti  dua  masalah  utama,  yaitu;  Pertama,  bagaimana  hubungan Islam  dan  Kristen  di  Aceh  Singkil?  Kedua,  bagaimana  cara  membangun  hubungan harmonis  Islam  dan  Kristen  di  Kabupaten  Aceh  Singkil.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  hubungan  Islam  dan  Kristen  di  Kabupaten  Aceh  Singkil  dan  untuk mengetahui  cara  membangun  hubungan  harmonis  dan  juga  jalan  damai  Islam  dan  Kristen di Kabupaten  Aceh  Singkil.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Menurut  Bogdan  dan  Taylor (Moleong,  2005)  menyatakan  bahwa  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  yang  diperoleh  dari  data berupa  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati.  Metode  penelitian  adalah  suatu  cara  untuk memperoleh  pengetahuan  atau  memecahkan  suatu  permasalahan  yang  dihadapi. Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  analitis,  karena  metode  ini  digunakan untuk  meneliti  kejadian-kejadian  yang  sedang  berlangsung  dan  berhubungan  dengan kondisi  pada  masa  sekarang.  Penelitian  deskriptif  adalah  suatu  metode  penelitian  tentang kelompok  manusia,  suatu  objek,  suatu  kondisi,  suatu  sistem  pemikiran  ataupun  suatu kejadian  pada masa  sekarang.
Teknik  Pengumpulan  data  disesuaikan  dengan  fokus  dan  tujuan  penelitian,  yaitu Studi  Pustaka  (Library  Research).  Studi  pustaka  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan mengumpulkan  sejumlah  literatur  berupa  buku-buku,  majalah,  liflet  yang  berkenaan dengan  masalah  dan  tujuan  penelitian.  Literatur  tersebut  merupakan  sumber  data  yang akan  diolah  dan  dianalisis  seperti  banyak  dilakukan  oleh  ahli  sejarah,  sastra  dan  bahasa. Penelitian  dilakukan  dengan  cara  menelaah  dan  membandingkan  sumber  kepustakaan untuk  memperoleh  data  yang  bersifat  teoritis.  Disamping  itu  dengan  menggunakan  studi pustaka,  penulis  dapat  memperoleh  informasi  tentang  teknik-teknik  penelitian  yang diharapkan,  sehingga  pekerjaan  peneliti  tidak  merupakan  duplikasi.

## III. HASIL  DAN PEMBAHASAN

## A. Hubungan  Muslim dan  Kristen  di Aceh Singkil
Pada  awal  kedatangan  agama  Kristen,  hubungan  antara  umat  Islam  dan  Kristen cukup  baik  dan  harmonis.  Hal  itu  tercermin  antara  lain  pada  waktu  pembangunan  gereja pertama  di  Kuta  Kerangan  dan  gereja-gereja  lain  yang  dulu  terbuat  dari  kayu,  yang merupakan  hasil  karya  seorang  haji  yang  ahli  pertukangan.  Selain  itu,  dari  Lipat  Kajang, desa  terdekat  yang  berpenduduk  Muslim,  dengan  Kuta  Kerangan  tempat  pemukiman orang-orang  Kristen,  ada  seorang  raja,  yaitu  Raja  Dayo.  Sang  Raja  setiap  tahun  baru
selalu  mengunjungi  gereja  dan  menyampaikan  salam  kepada  orang-orang  Kristen  agar hidup  rukun  dan kerja keras (Lingga,  7 Mei  2012).
Di  Desa  Siompin  Kecamatan  Suro,  walaupun  terdapat  lokasi  tiga  bangunan  gereja/ undung-undung  yang  dibongkar  oleh  Pemda,  namun  hubungan  antara  umat  Islam  dan Kristen  masih  berlangsung  dengan  baik,  karena  mereka  sudah  terbiasa  hidup berdampingan  dan  berbaur.  Pada  waktu  perayaan  Natal/Tahun  Baru,  umat  Islam  selalu diundang  (Manik,  wawancara  19  Oktober  2015).  Pada  waktu  umat  Muslim  melakukan shalat  Ied,  pemuda  Kristen  yang  menjaga  keamanan.  Demikian  sebaliknya,  jika  umat Kristen  sedang  melakukan  kebaktian  Natal  pemuda  Muslim  yang  menjaganya (Fatirrahman,  wawancara  15  Oktober  2016).  Dari  sumber  Kristen  juga  mengatakan  yang sama,  di  mana  kerukunan  antar  umat  beragama  cukup  baik.  Mereka  bisa  hidup berdampingan,  tidak  ada  masalah  di  antara  mereka.  Mereka  melakukan  pesta  bersama- sama,  anak-anak  bersekolah  bersama-sama,  komunikasi  antarwarga  Muslim  dan  Kristen juga  cukup  baik (Berutu,  wawancara  19 Oktober 2015).
Pada  waktu  terjadi  pembongkaran  gereja  di  Desa  Siompin,  banyak  wartawan  dari media  cetak  maupun  elektronik  yang  mewawancarai  pemuka-pemuka  agama  setempat, antara  lain  sekretaris  Mukim  Siompin,  Ramli  Manik  (Muslim)  dan  pengurus  GKPPD Siompin  yang  sedang  dirobohkan,  Paima  Berutu.  Ada  dua  hal  menarik  bagi  peneliti  dari wawancara  tersebut,  yaitu:  Pertama,  pada  waktu  wawancara,  tempat  berdiri  Ramli  Manik tidak  jauh  dari  tempat  berdiri  Paima  Berutu,  sehingga  apa  yang  disampaikan  oleh  Ramli Manik  terdengar  jelas  dari  tempat  Paima  Berutu  berdiri,  demikian  pula  sebaliknya. Sepertinya  tidak  ada  yang  dirahasiakan  di  antara  keduanya;  Kedua,  ketika  Manik  selesai diwawancarai  dia  mengeluarkan  sebungkus  rokok,  sementara  Tumangger  (Kristen) mantan  pengurus  GKPPD  Siompin  yang  sedang  asyik  merekam  proses  pembongkaran gereja  tiba-tiba  ia  mengulurkan  tangannya  tanpa  kata-kata  ke  arah  Manik  dan  Manik  pun memberikan  sebatang  rokok  kepada  Tumangger.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  keakraban antara  elit  Muslim  dan  Kristen  di  Desa  Siompin,  meskipun  gereja  yang  ada  di  desa  itu sedang  dibongkar  oleh  pemda.
Berbicara  mengenai  dinamika  hubungan  antar  umat  beragama  di  Singkil,  tentunya tidak  terlepas  dari  berbagai  proses-proses  interaksi  dalam  masyarakat  Singkil.  Dinamika hubungan  antar  umat  beragama  di  Singkil  akan  dapat  terlihat  melalu  identitas  Masyarakat Singkil.

## B. Hubungan  dalam  Bidang  Agama
Masyarakat  Singkil  hidup  dalam  keberagaman.  Agama  merupakan  satu  identitas sosial  vital  pada  masyarakat  Singkil.  Karena  itu,  di  beberapa  tempat  di  Singkil,  kadang Muslim  lebih  mendominasi.  Di  tempat  lain,  justru  yang  menjadi  mayoritas  adalah  umat Nasrani  seperti  Kristen  Protestan.  Namun  itu  tidak  menjadi  persoalan  konflik,  seperti yang  kerap  muncul  di  media-media  dan  kabar-kabar  angin.  Di  Singkil,  masyarakat  lebih mengedepankan  masalah  perdagangan  ataupun  persoalan  ekonomi  dari  pada  persoalan keagamaan.  Bahkan  masyarakat  dapat  hidup  bersebelahan  atau  bertetangga  rumah dengan  agama  yang  berbeda.  Seperti  yang  disebutkan  oleh  Abdullah  (Murniyati,  Barus: 2017) :
Kami  go  dekah  geluh  sama-sama  bak  kuta  en,  semenjak  aku  ketek  nai  soh begenden oda lot deng simoyangen  ate. selama en kami mendemende  sambing. Bahken  kami  tetangga  samping  hapo  kami  kalak  i.  Interaksi  kami  tong  deng terjaga mende. Mala masalah agama, ia bak agama na, oda masalah bagi ku i, ya, aku pe ku  bain mang alikku.  Beribadah sesuai kepercayaan  masing-masing mo keca. Cuma, mala tentang agama, sada mo keca yang menjadi kekecewaan bagi  kita  kalak  islam,  kalak  i  enggo  beberapa  kali  mengingkari  tentang pembangunan  gekheja.  Kakhena  enggo  kin  mang  lot  di  bain  pekhjanjian sebelumnakan, tapi tetap ingkakhi kalak i.”
(Kami sudah  lama  hidup  bersama-sama  di  kampung  ini,  semenjak  saya  masih kecil hingga  sampai saat  ini (sudah  menikah/dewasa) belum  ada merasa  sakit- sakit hati. Selama ini kami baik baik saja. Bahkan kami bersebelahan/tetangga dengan orang itu (Nasrani). Kalau masalah agama, dia dengan agamanya, tidak ada  masalah  bagi  saya.saya  juga  beribadah  sesuai  kepercayaan  saya.  Jadi, beribadah sesuai kepercayaan masing-masing saja. Namun, masalah agama ini, hanya satu yang membuat kekecewaan bagi kita selaku umat islam. Mereka telah berulang  kali  ingkar  tentang  pembangunan  rumah  ibadah.  Karena  sudah  ada perjanjian antara kita umat muslim dengan mereka umat nasrani, namun masih juga ingkar)
Walaupun  demikian,  hubungan  keagamaan  masyarakat  di  Singkil  masih  dalam kategori standar,  tidak  baik  sekali  dan  juga  tidak  buruk  sekali.  Ada  kala  hubungan  mereka baik,  ada  pula  kurang  baik  akibat  dari  kurangnya  rasa  saling  menghargai.  Hal  ini  sering terjadi  pada  anak-anak  SD,  SMP  dan  bahkan  sebagian  dari  kalangan  anak  SMA  yang pemikirannya  masih  belum  matang.
Terkadang,  dalam  kehidupan  masyarakat  Singkil,  sesekali  juga  terlihat  muncul sikap  membedakan  diri  dengan  pemeluk  agama  lain.  Misalnya  seperti,  saat  umat  Muslim yang  sedang  melaksanakan  acara  keagamaan,  dan  ditegur  oleh  kaum  Kristiani  yang
menjadi  mayoritas  di  sebuah  kampung  di  Aceh  Singkil.  Begitupun  yang  terjadi  di  sekolah yang  mayoritas  muridnya  Muslim,  siswa  Kristen  sering  di  perolok-olok  dengan  ejekan- ejekan  tentang  ritual  keagamaan  Kristiani.

## C. Hubungan  dalam  Bidang  Sosial dan Budaya

## 1. Suku  dan Bahasa
Suku  Singkil  dikenal  sebagai  suku  atau  etnis  yang  berdomisili  di  daerah  yang dahulunya  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS),  mulai  dari  Teluk  Ambun  sampai  Pemuka  di sungai  dan  Lae  Sulampi,  dan  mulai  dari  Sikerbo  sampai  Lae  Langge,  dan  sampai  Niat  di Lae  Sokhaya,  dan  anak-anak  sungai  lainnya.  Seperti  :  Lae  Kombih,  Lae  Longkip,  Lae Batu-Batu,  Lae Singgersing  dan lain-lain.
Bahasa  daerah  Singkil  merupakan  mayoritas  bahasa,  yang  digunakan  di  seluruh kecamatan.  Yang  menggunakan  bahasa  Singkil  mencapai  85%  rakyat  di  wilayah  Aceh Singkil.  Bahasa  daerah  Singkil  ini  menunjukkan  bahwa  rakyat  Singkil  merupakan mayoritas  bersuku  Singkil.  Sedangkan  bahasa-bahasa  lainnya  yang  menyebar  di  sebagian daerah  Aceh  Singkil,  seperti  bahasa  melayu,  Bahasa  jawa,  bahasa  pulau  (nias),  bahasa batak, hanya  beberapa persen saja dan  di  daerah-daerah  tertentu.
Bahasa  juga  menjadi  pengikat  erat  bagi  masyarakat  Singkil  dalam  bersosial.  Bagi masyarakat  Singkil,  satu  bahasa,  satu  suku,  bagaikan  satu  keluarga  yang  dekat.  Hal  itu, secara  langsung  dapat  kita  amati  saat  satu  dua  orang  berasal  dari  daerah  Singkil  dan bersuku  Singkil,  bertemu  di  luar  daerahnya  walaupun  berbeda  agama  atau  bahkan  belum pernah  saling  mengenal  sebelumnya,  mereka  akan  terlihat  akrab  seperti  saudara.  Mereka tidak  akan  menggunakan  bahasa  lain,  selain  bahasa  Singkil.  dan  akan  merasa  canggung jika  menggunakan  bahasa lain  jika  bertemu  dengan  sesama  suku  Singkil.

## 2. Marga
Hubungan  masyarakat  Singkil,  dari  zaman  dahulu  hingga  saat  ini  masih  terjalin dengan  baik.  Walaupun  telah  terjadi  beberapa  kali  konflik  antar  umat  beragama,  namun tetap  mampu  bertahan  di  daerah  perbatasan  tersebut.  Bagi  masyarakat  singkil  umumnya, yang  membuat  mereka  tidak  pernah  pecah  antara  beragam  suku  dan  kepercayaan  adalah keyakinan  bahwa  mereka  terikat  dalam  satu  tali  (satu  marga).  Marga  menjadi  pegangan bagi  masyarakat  Singkil.  Saat  terjadi  konflik  mereka  akan  mengingat  dan  sadar  akan
kekeluargaan  yang  terjalin  dalam  kesukuan  ataupun  kemargaan.  Di  Singkil,  sangat menjunjung  tinggi  adat  dan  suku.  Misalnya,  dalam  pernikahan,  jika  perempuan  dan  laki- laki  tidak  di  perbolehkan  menikah  jika  satu  marga, walaupun  dalam  agama  mereka  sah untuk  menikah.  Begitulah  hubungan  sosial  yang  ada pada masyarakat  singkil.
Setiap  17  Agustus,  dalam  rangka  memperingati  HUT  RI,  tanpa  memandang  suku, ras  bahkan  agama,  masyarakat  Singkil  bergabung  dalam  perayaan  itu.  Demi  kecintaan terhadap  negeri,  masyarakat  Aceh  Singkil  mengadakan  perayaan  setiap  tahunnya,  dengan menari  tarian  adat  yang  ada  di  Singkil,  membuat  tari  adat  pak-pak  yaitu  tari  tor-tor (menortor),  situmba  dan  tari-tarian  lainnya  yang  merupakan  kesenian  seluruh  masyarakat setempat  tanpa  melihat  perbedaan.  Hal  ini  memperkuat  tali  silaturahmi  bagi  masyarakat setempat.  Tidak  hanya  di  kalangan  tua,  kalangan  anak-anak  juga,  seperti  sekolah-sekolah mengadakan  perlombaan.  (Murniati  Baurus,  2017).

## D. Eksklusifsme Agama  dan Budaya
1. Pandangan  Muslim  Terhadap  Kristiani  di Aceh Singkil
a. Pandangan  Muslim  tentang  Keberadaan  Kristen
Di  Aceh  Singkil,  Kristiani  merupakan  kaum  minoritas  sedangkan  Muslim  yang menjadi  mayoritas.  Umat  Muslim  dan  Kristiani  di  Aceh  Sinkil  hidup  berdampingan  dan harmoni.  Tapi  sebagian  umat  Islam  merasa  terganggu  dengan  kehadiran  mereka  sejak adanya  isu-isu  Kristenissi  dengan  berbagai  cara  membujuk  umat  Islam  untuk  ikut  agama mereka  atau  yang  lazim  disebut  sebagai  kristenisasi.  Mereka  menjanjikan  jika  mau  ikut agama  yang  dibawa  akan  mendapat  imbalan  berupa  materi.  mereka  akan  memberikan imbalan  puluhan  juta  uang.  Muslim  di  Aceh  Singkil  merasa  resah  akibat  maraknya  isu tersebut.  Tidak  hanya  mengenai  isu  kristenisasi,  umat  Muslim  juga  sudah  mulai terganggu  akibat  pengingkaran  janji  terkait  pendirian  rumah  ibadah  di  Aceh  Singkil,  yang memicu  kembali  konflik-konflik  seperti  sebelumnya,  seperti  kasus 13 Oktober 2015.
Aceh  Singkil  merupakan  bagian  dari  Aceh  yang  sistem  pemerintahan  masih tunduk  kepada  peraturan  Gubernur  (Provinsi).  Di  Aceh,  mengenai  peraturan  pendirian rumah  ibadah  harus  memenuhi  syarat  khusus,  sesuai  dengan  peraturan  Gubernur Nanggroe  Aceh  Darussalam,  yakni  daftar  nama  dan  kartu  tanda  penduduk.  Pengguna rumah  ibadah  paling  sedikit  150  orang  yang  disahkan  oleh  kepala  desa  setempat. Kemudian  mendapat  dukungan  dari  masyarakat  setempat  dan  disahkan  oleh  kepala  desa
setempat.  Rekomendasi  tertulis  kepala  kantor  Departemen  Agama  Kabupaten  paling sedikit  120  orang,  atau  rekomendasi  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB) Kabupaten  atau  Kota. (Qanun  Aceh  nomor  4, 2016).
Kehidupan  umat  Kristen  di  Singkil  sebenarnya  juga  berpengaruh  terhadap masyarakat.  Misalnya,  dari  segi  kebudayaan  yang  di  pengaruhi  oleh  keyakinan.  Seperti, cara  berpakaian  mereka  yang  mini  dan  tidak  menggunakan  jilbab  sangat  berpengaruh terhadap  masyarakat  Muslim  terutama  pada  kalangan  remaja.  Dilanjutkan  dengan  adat, misalnya  seperti  saat  pesta,  mereka  akan  mengkonsumsi  minuman  tuak  (pola),  pada  saat kibot  atau  mengadati,  yang  dikhawatirkan  dicontoh  oleh  kaum  remaja  Muslim  di  Singkil.
Keberadaan  kaum  Kristiani  di  Singkil  sebenarnya  tidak  begitu  menyalahi  bagi sebagian  umat  Muslim.  Namun,  setidaknya  ada  pepatah  yang  mengatakan,  dimana  bumi di  pijak,  disitu  langit  dijunjung.  Maksudnya  adalah  di  setiap  daerah  memiliki  aturan sendiri,  sehingga  setiap  masyarakat  wajib  mematuhi  aturan,  jangan  sampai  kita  terpecah belah  hanya  karena  masalah  kecil.  Dalam  keberagaman  agama,  perlu  adanya  saling toleransi.  Oleh  karenanya,  umat  Muslim  Aceh  Singkil,  sudah  membuktikan  toleransi antar  umat  beragama  dengan  mengizinkan  kaum  Kristen  bersama-sama  tinggal  di  wilayah mayoritas  Muslim  ini  dengan  baik.
Terlepas  dari  permasalahan  agama,  yakni  tentang  pendirian  rumah  ibadah  yang menjadi  kontroversi  pada  masyarakat  Singkil,  tampilan  kehidupan  Kristen  di  Aceh Singkil  dalam  bersosial  di  masyarakat  sebenarnya  sangat  guyup  rukun.  Hal  ini  dapat  kita lihat  dari  kehidupan  sehari-hari  di  setiap  ada  acara-acara  tertentu.  Misalnya  bergotong royong  dalam  desa,  acara  pesta,  dan  acara-acara  lainnya  yang  menyangkut  kehidupan sosial.
Akan  tetapi  sebagian  dari  kalangan  umat  Islam  menggap  bahwa  umat  Kristiani dipandang  sebelah  mata  umat  Islam  hal  ini  dapat  kita  lihat  dari  segi  rumah  ibadah.  Sebab di  antara  Islam  dengan  Kristen  sudah  ada  perjanjian  tentang  pembangunan  rumah  ibadah umat  Nasrani.  Tentang  pembangunan  rumah  ibadah,  umat  Kristen  terbatas  yang  hanya bisa  didirikan  yaitu  dua  Gereja,  empat  undung-undung.  Mereka  juga  diberi  kebebasan untuk  merehap  apabila  bangunan  rumah  ibadah  itu  rusak  maka  hanya  dapat  diperbaiki dan  tidak  dapat  diperbesar.  Namun  mereka  tidak  mematuhi  aturan  yang  sudah  disepakati sebelumnya.  Karena  pelanggaran  tersebut,  banyak  umat  Islam  tidak  senang  akan  hal tersebut.  Namun  ada  juga  umat  Islam  yang  merasa  tidak  bermasalah  dengan  penambahan
Gereja  yang  dibangun  karena  dianggap  jumlah  mereka  terus  bertambah  dan  mereka  hidup berdampingan  dengan  Islam.
b. Pandangan  Muslim  dari  Segi  Kehidupan  Sosial  Kristen
Hubungan  Muslim  dan  Kristen  di  Kabupaten  Aceh  Singkil  ini,  dalam  bersosial biasanya  akur.  Hubungan  keseharian  ini  tercermin  dari  interaksi  keseharian  masyarakat Islam  dan  Kristen,  khususnya  antar  ibu-ibu,  yang  biasanya  sering  berkumpul  di  rumah salah  satu  ibu-ibu  kala  ada  waktu  luang  setelah  menyelesaikan  rutinitas  di  rumahnya masing-masing.  Seperti  pada  umumnya,  Ibu-ibu  warga  kampung  tersebut  berkumpul hanya  sekedar  untuk  mengobrol,  tidak  ada  perbedaan  antara  ibu-ibu  tersebut  dalam berinteraksi  melakukan  komunikasi  dan  kontak  sosial  baik  itu  Muslim  maupun  Kristiani.
Selain  hubungan  tersebut,  dapat  kita  lihat  jikalau  ada  pesta  dari  keluarga  Muslim, apabila  keluarga  Kristen  diundang,  mereka  akan  datang  mengahadiri  acara  terebut  dan mereka  ikut  membantu.  Misalnya,  memasang  jokhong  (teratak),  jambukh  pedakanen (dapur  memasak  tempat  pesta)  dan  lain-lain.  Tidak  hanya  di  acara  pesta,  di  onan  atau pekan  (pasar)  pun  Muslim  juga  sering  membeli  barang-barang  yang  dijual  oleh  kaum Kristiani.  Alasannya,  terkadang  barang  dagangan  umat  Kristiani  bagus  dan  masih  segar sayurnya  di  banding  dagangan  orang  Islam  yang  juga  berjualan  sayur  yang  sama.  Alasan lainnya  yaitu,  dagangan  umat  Kristiani  lebih  murah  dari  pada  umat  Muslim  yang berjualan  dengan  barang  dagangan  yang  sama.

## c. Pandangan  Muslim  dalam  Bidang  Perekonomian
Mata  pencaharian  masyarakat  Aceh  Singkil  pada  umumnya  didominasi  oleh petani  dan  pedagang  kecil.  Sedikit  yang  menjadi  pegawai  (PNS).  Salah  satu  informan yang  saya  temui  di  lapangan  yang  hendak  pergi  ke  sawah,  mengutarakan  pandangannya terhadap  rekannya  (tetangga  sawah)  yang  dari  kaum  Kristiani:
“semenjak kahia nai sampe begenden, musim kecca mijuma kami selalu sama -sama. Mulai pekhtama mabat nai sampe mekhani. Bahkan, kadang -kadang kami aleng gegoh bak kalak i. Kadang enggo kecca mentadi khebak kami sada pantakh, sambil menggakhut tengkeut sambil cekhita-cekhita tentang juma, kadang-kadang cekhita tentang anak kami” (sejak dari dahulu hingga sekarang, saat musim turun ke sawah, kami selalu sama- sama. Dari pertama membuka lahan hingga sampai panen (padi). Bahkan, terkadang, kami saling membantu untuk mengerjakan rutinitas di sawah. Saat jam istrahat, kadang kami duduk bersama satu pantakh (gubuk kecil tempat istrahat di sawah), sambil mengasah tengkeut (alat yang di gunakan untuk memotong rumput), sambil bercerita- cerita tentang sawah bahkan tentang anak -anak kami).”
Terlepas  dari  pernyataan,  tersebut,  realita  keberagamana  masyarakat  Singkil  ini bisa  kita  temui  disetiap  pasar  yang  ada  di  Singkil.  Muslim  dengan  Kristiani  apabila  berada di  pekan  atau  onan  (pasar  tempat  belanja)  Kristiani  banyak  berdatangan  dari  luar  daerah dan  mereka  berbaur  di  pasar  atau  onan  tersebut  dan  saling  membeli  kebutuhan  sehari- hari.  Di  sini,  Muslim  dan  Kristiani  ada  yang  berjualan  namun  Muslim  kebanyakan memilih  tempat  belanja  yang  beragama  Islam.  Alasannya,  tidak  lain  bukan  karena  adanya perbedaan  agama.  Namun  ada  juga  yang  memilih  belanja  di  tempat  penjual  Kristiani dengan  alasan  yang  lain.  Dari  segi  mata  pencaharian  ini  tidak  sedikit  pula  yang  kerja  sama dengan  penjuan  Kristiani  yang  berada  di  Singkil.  Misalnya,  umat  Islam  meminta  bantuan kepada  Kristiani  untuk  pemanen  sawit,  membersihkan  kebun  dan  lain-lain.  Muslim  dan Kristiani  terlihat  sangat  saling  membutuhkan  satu  sama  lain  tanpa  pandang  kepercayaan. Akan  tetapi  kerja  sama  tersebut  memiliki  batas.  Seperti  pembangunan  rumah  ibadah, pengarapan  kebun  muda.

## E. Proses Mediasi dan Dialog
Pemerintah  kabupaten  Aceh  Singkil  menduduki  peran  penting  yang  mempunyai legitimasi  hukum  dan  politik  dalam  menindaklanjuti  secara  adil  dan  netral  persoalan konflik  umat  beragama.  Namun  pada  kenyataannya,  aparat  justru  membiarkan  aksi sekolompok  orang  yang  menutup  rumah  ibadah  dan  bahkan  sampai  melakukan  intimidasi dan  kekerasan  pada  kelompok  kepercayaan  lain.  Hal  tersebut  sangat  tidak  dibenarkan karena  selaku  pihak  yang  mempunyai  wewenang  khusus,  aparat  seharusnya  bisa mengendalikan ketertiban dalam masyarakat. Aturan mengenai pembatasan pembangunan  oleh  negara  diperkenankan  dengan  tujuan  untuk  menjaga  ketertiban  umum, melindungi hak asasi manusia, serta menghindari aksi diskriminasi. Dalam pelaksanaannya  pun  peran  pemerintah  adalah  sebagai  mediator  sikap  toleransi  antar agama  sehingga  kebijakan  yang  dibuat  seharusnya  bisa  diterima  oleh  kedua  belah  pihak, bukan  justru  membelenggu  kebebasan  beragama  salah  satu  pihak  (Abidin,  2018).
Berdasarkan  penelitian  Nurjanah  (2017)  disebutkan  bahwa  startegi  yang dilakukan  oleh  Humas  Kantor  Bupati  Aceh  Singkil  dalam  menyelesaikan  konflik  antar umat  beragama  adalah  dengan  menggunakan  strategi  sebagai  berikut  :
a. Strategi  komunikasi  melalui  konsoliasi
Konsoliasi  yang  dilakukan  oleh  pihak  Humas  Kantor  Bupati  Aceh  Singkil  selaku konsiliator  adalah  dengan  mempertemukan  kedua  belah  pihak  untuk  mencapai persetujuan  serta  titik  temu  penyelesaian  konflik  yang  terjadi.  Kepala  bagian  Humas  dan Protokol  Aceh  Singkil  mengatakan  bahwa  dalam  pertemuan  tersebut  pihaknya  telah mempertemukan  keinginan-keinginan  dari  dua  belah  pihak,  mencatatnya,  kemudian mengkaji  ulang  keinginan  masyarakat  tersebut.
b. Strategi  komunikasi  melalui  jalur  negosiasi/musyawarah
Dalam  kurun  waktu  selama  3  tahun  (2010-2015)  tercatat  telah  terjadi  3  kali konflik  agama  di  Aceh  Singkil.  Konflik  pertama,  para  warga  muslim  melakukan  demo sambil  berorasi  menuju  gereja  yang  terletak  di  Kecamatan  Simpang  Kanan  dengan  tujuan membakar  gereja  tersebut  karena  telah  melangggar  perjanjian.  Konflik  kedua  tidak  jauh berbeda  dengan  konflik  pertama,  masyarakat  melakukan  demo  namun  di  kecamatan  yang berbeda.  Kemudian  konflik  yang  ketiga  adalah  konflik  agama  yang  terjadi  pada  13 Oktober  2015.  Hasil  negosiasi  dan  musyawarah  yang  dilakukan  Humas  Setda  Aceh Singkil  adalah  pemerintah  Daerah  mengingatkan  kembali  bahwa  izin  pendirian  rumah ibadah  bagi  umat  Kristen  yang  ada  di  Aceh  Singkil  sudah  ditetapkan  jumlahnya  dan  tidak bisa  ditambah  lagi.  Hasil  negosiasi  tersebut  juga  dituangkan  dalam  bentuk  hukum  tertulis yaitu  pasal  6 ayat  2 Undang-Undang  No. 30/1999.
c. Strategi  komunikasi  melalui  mediasi
Mediasi  merupakan  suatu  proses  informal  yang  ditujukan  untuk  memungkinkan para  pihak  yang  berkonflik  mendiskusikan  perbedaan  pandangan  secara  pribadi  dengan bantuan  pihak  ketiga  yaitu  hakim  mediasi.  Dalam  sidang  yang  dilaksanakan  di  kantor Pengadilan  tersebut  pihak  umat  Kristen  mengatakan  bahwa  tempat  ibadah  yang  didirikan sudah  memperoleh  izin  dari  Bupati  Makmur  Syahputra  pada  tahun  2004.  Namun  pihak umat  Muslim  membantah  dengan  mengatakan  bahwa  masyarakat  Muslim  tidak mengetahui  soal  perizinan  serta  belum  memberikan  izin  untuk  pembangunan  gereja tersebut.  Setelah  kedua  belah  pihak  menjelaskan  kasus  yang  terjadi,  maka  hakim  mediasi memberikan  kejelasan  bahwa  pemicu  konflik  tersebut  adalah  unsur  politik  pada  tahun 2004  dan  masyarakat  non  muslim  yang  memberikan  fasilitas  berupa  rumah  ibadah  untuk masyarakat  Aceh  Singkil  yang  berasal  dari  luar  daerah.
Terjadinya  konflik  antar  agama  di  Aceh  Singkil  juga  membuat  beberapa  pihak mengajukan  usulan  untuk  proses  penyelesaian  konflik  tersebut.  Namun  yang  perlu  digaris
bawahi  dalam  konflik  ini  adalah  penegakan  aturan  hukum  yang  telah  berlaku  mengenai perizinan  pendirian  rumah  ibadah  khususnya  bagi  golongan  minoritas.  Dalam penelitiannya.  Haidlor  Ali  Ahmad  (2016)  menawarkan  model  resolusi  konflik  pada  Aceh Singkil  dengan  menggunakan  perspektif  Budaya  Dominan.  Resolusi  konflik  yang ditawarkannya  dapat digambarkan  pada tabel  di bawah  ini  :

## Gambar  1
Gambar  diatas  menjelaskan  model  resolusi  konflik  yang  ditawarkan  dengan mengaca  pada  pendekatan  budaya  dominan  yang  diterapkan  di  Bali.  Bali  dengan mayoritas  penduduk  beragama  Hindu  sangat  menjunjung  tinggi  budaya  dominan  serta peraturan  hukum  formal  tertulis  (Pergub  No.  10/2006)  yang  di  terapkan  di  daerah  tersebut mengenai  pembangunan  fasilitas  sosial  khususnya  tempat-tempat  ibadah.  Selanjutnya, terdapat  kearifan  lokal  yaitu awig-awig dan Subak yang  mana  dengan  adanya awig-awig tersebut  setiap  pendatang  baru  khususnya  non  Hindu  tidak  bisa  secara  langsung memperoleh  KTP  kecuali  setelah  melalui  proses  adat  yang  diatur  dalam awig-awig tersebut.  Subak  disini  adalah  kearifan  lokal  dan  merupakan  lembaga  yang  mengatur perairan  dan  di  sisi  lain  memiliki  dimensi  agama.  Subak  juga  memiliki  fungsi  melindungi agar  tidak  terjadi  konversi  agama  dari  agama  Hindu  Bali  ke  agama  lain.  Kedua  kearifan lokal  tersebut  merupakan  simbol  budaya  Hindu  Bali  yang  merupakan  kelompok  dominan dan ditaati  oleh  penduduk  lain  termasuk  minoritas  Muslim.
Aceh  Singkil  yang  merupakan  daerah  dengan  mayoritas  Muslim  pun  mempunyai hukum  tertulis  (Peraturan  Gubenur  No.  25  tahun  2007)  perihal  syarat  perizinan pembangunan  rumah  ibadah.  Namun  yang  sangat  disayangkan  adalah  pelaksaan  dari
Pergub  tersebut  tidak  dikawal  langsung  oleh  Kepala  Daerah  Tingkat  II  sehingga  peraturan tersebut  kerap  kali  dilanggar  masyarakat.  Pada  13  Oktober  1979  telah  dibuat  sebuah kesepakatan  antara  umat  Muslim  dan  Kristen  Aceh  Singkil  yaitu  “Ikrar  Kerukunan Bersama”  yang  berisikan  menyepakati  1  gereja  dan  4  undung-undung  untuk  tempat beribadah  umat  Kristen.  Kemudian  pada  akhir  tahun  2015  setelah  terjadinya  konflik kembali  diperoleh  kesepakatan  untuk  membongkar  10  gereja  atau  undung-undung  yang tidak  memiliki  izin  bangun  dan  menyisakan  14  gereja  atau  undung-undung.  Pada kepekatan  terakhir  tersebut  pihak  Pemda  tidak  bisa  mengawal  dengan  baik  sehingga pihak  umat  Kristen  tidak  bisa  menerimanya  dengan  tulus  atau  lapang  dada.
Selanjutnya,  tanah  Singkil  begitu  dibanggakan  oleh  mayoritas  Muslim  yang  ada di  Aceh  Singkil.  Mereka  meyakini  bahwa  tanah  Singkil  adalah  tanah  ulama  besar  yang bernama  Syeh  Abdur  Rauf  As-Singkili.  Permasalahan  mulai  muncul  karena  kelompok minoritas  (umat  Kristen)  dinilai  tidak  menghormati  budaya  umat  Muslim.  Penduduk Kristen  yang  kebanyakan  adalah  pendatang  membawa  kebiasaan  mereka  ke  tanah  Singkil yang  begitu  dihormati  oleh  umat  Muslim.  Berjudi,  beternak  babi  yang  kemudian dibebaskan  secara  liar  dan  melakukan  kebiasaan  minum  minuman  yang  keras  membuat umat  Muslim  geram  sehingga  terjadi  benturan  budaya  yang  melahirkan  konflik  serta hilangnya kerukunan antara dua kelompok agama yang berbeda tersebut. Keanekaragaman  suku,  bahasa,  adat-istiadat  dan  agama  memang  merupakan  salah  satu kekayaan  bangsa  Indonesia.  Namun  di  sisi  lain,  kemajemukan  dan  keanekaragaman tersebut  bisa  juga  menjadi  titik  rawan  akan  munculnya  konflik-konflik  yang  disebabkan oleh  kepentingan  masing- masing  kelompok.

## F. Dampak  Berkelanjutan  Konflik  Aceh Singkil
Semakin  maraknya  ketegangan  di  antara  kelompok  masyarakat  baik  itu  kelompok sosial  ataupun  antar  pemeluk  agama  harus  dilihat  secara  jernih  agar  semua  pihak  tidak terjebak  pada  kondisi  saling  menyalahkan.  Beberapa  konflik  antar  agama  yang  terjadi kerap  dipicu  oleh  mengentalnya  semangat  suatu  kelompok  agama  untuk  menunjukkan identitasnya.  Perasaan  bangga  yang  dimiliki  oleh  suatu  kelompok  agama  dibuktikan dengan  praktik  ibadah  atau  penggunaan  simbol  yang  melekat  dengan  agama  yang diyakini. Hal inilah yang kemudian justru memancing reaksi keras dari kelompok/pemeluk  agama  lain  khususnya  yang  berkedudukan  sebagai  mayoritas  di
daerah  tersebut.  Menurut  Parekh,  ada  beberapa  hal  yang  harus  dipenuhi  dalam  sebuah dialog  khususnya  antara  mayoritas  dan  minoritas  seperti  yang  terjadi  di  Aceh  Singkil guna  melahirkan  hasil  yang  diharapkan.  Pertama,  dialog  tidak  hanya  berpusat  pada  layak atau  tidaknya  suatu  praktik  minoritas,  tetapi  harus  berpusat  pada  nilai  yang  dipegang mayoritas  dan  minoritas.  Kedua,  nilai  yang  telah  dipegang  oleh  kedua  pihak  tidak  perlu dipertentangkan  karena  hanya  akan  menimbulkan  perselisihan  serta  memunculkan  orang- orang  yang  mengambil  kesempatan  atas  perselisihan  tersebut  untuk  kepentingan  politis. Ketiga,  dialog  tersebut  mungkin  saja  dapat  menjadi  sebuah  perdebatan  yang  berakhir pada persoalan  yan  tidak  diharapkan  (Hidayati,  2008) .
Terjadinya  konflik  Aceh  Singkil  mengakibatkan  beberapa  kerugian  baik  itu  dari segi  materi  ataupun  hilangnya  nyawa  seorang  muslim.  Diketahui  satu  gereja  yang  berada di  daerah  Desa  Suka  Makmur  Kecamatan  Gunung  Meriah  hangus  tak  tersisa  karena dibakar  oleh  massa  muslim,  satu  orang  muslim  meninggal  dunia,  serta  dua  orang  luka berat  dan  dua  orang  lainnya  mengalami  luka  ringan.  Adapun  jatuhnya  korban  tersebut tidak  lantas  melahirkan  aksi  balas  dendam,  sehingga  aksi  kekerasan  tersebut  tidak  sampai berlarut  larut  untuk  saling  balas  dendam  satu  sama  lain.  Jika  pada  saat  tersebut  muncul aksi  balas  dendam  dari  pihak  korban,  maka  konflik  tersebut  akan  terjebak  dalam  sebuah “ spiral  conflict” dimana  suatu  kondisi  yang  menyebabkan  para  pihak  yang  berkonflik akan  terus  melancarkan  aksi  balas  dendamnya  dan  membuat  konflik  akan  terus  memanas (Susan,  2010).  Adapun  hubungan  dalam  keberagaman  antara  umat  Muslim  dengan  umat Kristen  yang  ada  di  Aceh  Singkil  terbilang  semu  (Zainal  Abidin,  2018).  Hal  tersebut  dapat dilihat  dalam  kehidupan  bermasyarakat  yang  cukup  baik,  namun  tetap  ada  perasaan  saling mencurigai  setelah  terjadinya  konflik  di  antara  umat  Muslim  dengan  umat  Kristen  tentang isu-isu  kristenisasi  yang  sudah  lama  berkembang.  Hilangnya  kepercayaan,  sikap  saling mencurigai  antara  kedua  pihak,  serta  perbedaan  pendapat  oleh  pemahaman  agama  yang berbeda  mencadi  salah  satu  penyebab  munculnya  kecurigaan  terhadap  umat  beragama  di Aceh  Singkil.
Pada  tahun  2015  terdapat  24  gereja  tak  berizin  yang  tersebar  di  wilayah  Aceh Singkil.  Dari  keseluruhan  gereja,  hanya  satu  yang  memiliki  izin  yang  didapat  sejak pemerintahan  kolonial  Belanda  yakni  Gereja  Kristen  Pak-Pak  Dairi  (GKPPD)  Kuta Kerangan  di  Kecamatan  Simpang  Kanan.  Konflik  tersebut  menyebabkan  9  gereja dibongkar  oleh  Satpol  PP,  1  gereja  di  bakar  massa,  1  gereja  kebakaran,  dan  13  gereja
masih  dibiarkan.  Empat  tahun  setelah  berlalunya  konflik  Aceh  Singkil  yang menghanguskan  Gereja  HKI  Suka  Makmur  nyatanya  sampai  saat  ini  belum  menemukan titik  terang.  Sebelumnya,  Pememerintah  Kabupaten  Aceh  Singkil  mengeluarkan peraturan  terkait  IMB  gereja  (Peraturan  Gubenur  Nanggroe  Aceh  Darussalam  No.  25 Tahun  2007  tentang  Pedoman  Pendirian  Rumah  Ibadah)  yaitu,  memiliki  minimal  150 pengguna  serta  dukungan  masyarakat  paling  sedikit  120  orang.  Selain  itu  pemerintah daerah  yang  menganut  hukum  syariah  tersebut  juga  mengeluarkan  peraturan  mengenai syarat  pendirian  rumah  ibadah  yang  harus  memiliki  setidaknya  140  jemaat  dan  dukungan masyarakat  minimal  110  orang.  Persyaratan  tersebut  nyatanya  lebih  ketat  dari  pada peraturan  pemerintah  pusat  dalam  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  Dua  Menteri  No.  8 dan  9  yang  menyebutkan  pendirian  rumah  ibadah  harus  memiliki  jemaat  sebanyak  90 orang  dan  dukungan  masyarakat  minimal  60  orang.  Selain  itu,  Qanun  Aceh  No.  4  Tahun 2016  juga  mengharuskan  rekomendasi  tertulis  dari  beberapa  pihak  seperti Keuchik (kepala  desa), Imuem  Mukim (kepala  pemerintahan  adat),  Camat,  Kepala  Kantor Kementrian  Agama,  FKUB,  dan  surat  keterangan  status  tanah  dan  rencana  gambar bangunan.  Bagi  masyarakat  Kristen  setempat,  berbagai  peraturan  ataupun  Qanun  tersebut sangat  menjerat  umat  Kristen  karena  membatasi  aktivitas  ibadah  mereka,  selain  itu  bukan hal  baru  lagi  jika  permasalahan  mengenai  izin  pendirian  gereja  kerap  digunakan  untuk kepentingan  politik  saja (BBC News Indonesia,  2019).
Kemudian  berdasarkan  data  BPS  Aceh  Singkil  tahun  2019,  diketahui  bahwa jumlah  penduduk  yang  beragama  Kristen  adalah  11.969  dengan  pembagian  8.861  adalah Kristen  Protestan  dan  3.108  adalah  Kristen  Katolik.  Dengan  jumlah  umat  Kristen  yang hampir  mencapai  12.000  orang  in  tidak  diimbangi  dengan  kuantitas  gereja  yang  ada.  Data pada  BPS  2019  menyebutkan  bahwa  hanya  ada  3  gereja  di  daerah  Aceh  Singkil. Ketidakberimbangan  antara  jumlah  gereja  dan  umat  Kristen  di  Aceh  Singkil  membuat mereka  mendirikan  tenda  di  tengah  kebun  sawit  sebagai  tempat  untuk  melaksanakan kebaktian  serta  menghindari  kecaman  dari  umat  Muslim,  tercatat  ada  7  gereja  tenda  yang telah  berdiri  dan  tersebar  dibeberapa  titik.  Beberapa  tokoh  agama  seperti  Roesman Hasymi  selaku  ketua  umum  Tanfidziyah  NU  Aceh  yang  juga  salah  satu  anggota  FKUB berharap  pemerintah  segera  memberikan  kebijakan  yang  adil  demi  kemaslahatan bersama.  Konflik  berkepanjangan  ini  menggambarkan  bahwa  pada  kenyataannya  sikap intoleransi  masih  menyelimuti  beberapa  daerah.  Seperti  yang  dikatakan  oleh  Sacks
(2005), if religion is not part of the solution, then it will certainly be part of the problem, dimana  dinamika  politik  agama  sering  kali  menjadi  sumber  konflik  antara  individu, kelompok  atau  agama  yang  berbeda.  Evaluasi  kebijakan  atau  praktik  sebagai  hasil  dari dialog/kesepakatan  yang  telah  dilakukan  sangatlah  penting  untuk  dilakukan.  Evaluasi tersebut  bertujuan  untuk  mengembangkan  interaksi  yang  lebih  baik  lagi  antara  kedua pihak  yang  bersiteru  serta  mengidentifikasi  oknum-oknum  yang  justru  memperburuk konflik  (Orton,  2016).

## IV. KESIMPULAN
Penolakan  masyarakat  Muslim  terhadap  pembangunan  gereja  atau  undung-undung  di Aceh  Singkil  disebabkan  karena  kelompok  umat  Kristen  dianggap  telah  melanggar perjanjian  bersama  yang  telah  dibuat  pada  tahun  1979.  Temuan  berupa  terdapat  20  gereja atau  undung-undung  yang  telah  dibangun  pada  tahun  2012  tidak  luput  dari  masuknya unsur  politik  yang  secara  tidak  langsung  telah  menimbulkan  percekcokan  serta  konflik  di kedua  belah  pihak.  Dalam  hal  ini,  pemerintah  terlihat  sedikit  timpang  ketika  membuat sebuah  kebijakan.  Di  satu  sisi  pemerintah  akan  memperoleh  ancaman  dari  pihak  warga yang  menolak  pendirian  gereja/undung-undung  jika  memberikan  izin  pendirian,  dan  di sisi  lain  pemerintah  setempat  juga  akan  merugikan  pihak  lain  yang  seharusnya memperoleh  hak  yang  sama  sebagai  warga  negara  Indonesia  yang  bertentangan  dengan sila  kelima  pancasila,  keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia.  Evaluasi  kebijakan dan  praktik  perlu  dilakukan  guna  mendengarkan  dengan  seksama  suara-suara  masyarakat yang  terlibat  langsung  sehingga  bisa  meningkatkan  rasa  saling  pengertian,  toleransi, belajar  dari  perbedaan  supaya  segera  terselesaikannya  konflik  antara  umat  Muslim  dan Kristen  di  Aceh Singkil.

## Daftar Pustaka
Ahmad,  Haidlar  Ali.  2016.  “Resolusi  Konflik  Keagamaan  di  Aceh  Singkil  dalam Perspektif  Budaya  Dominan”.  HARMONI  (Jurnal  Multikultural  &  Multireligius) Vol.  15.
Abidin,  Zainal,  Ali  Akbar. 2018. Kontradiktif  Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Aceh Singkil  Tentang  Izin  Pendirian  Gereja.  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  FISIP Unsyiah Vol.  3 No. 3 Agustus.
Anwar,  R.  (1985). Prof.  Rasjidi  Pengungkap  Gamblang  Hubungan  Antar  Agama  di Indonesia
Bauto,  L.  M.  (2016).  Perspektif  Agama  Dan  Kebudayaan  Dalam  Kehidupan  Masyarakat Indonesia  (Suatu  Tinjauan  Sosiologi  Agama). Jurnal  Pendidikan  Ilmu  Sosial , 23 (2), 11. https://doi.org/10.17509/jpis.v23i2.1616
Fikri,  M.  (2015).  Islam  Persuasif  Dan  Multikulturalisme  Di  Aceh:  Upaya  Rekonstruksi Penerapan  Syariat  Islam  Berbasis  Pendidikan. Akademika , 20 (01), 27–46.
Fitria,  V.  (2009).  Konflik  Peradaban  Samuel  P.  Huntington  (Kebangkitan  Islam  yang Dirisaukan?). Humanika , 9 (1), 39–52
Goddard, H. (2013). Sejarah Perjumpaan Islam-Kristen: Titik Temu dan Titik Seteru Dua Komunitas Agama Terbesar di Dunia . Serambi  Ilmu  Semesta
Hidayati,  Mega.  (2008). Jurang di antara Kita. Yogyakarya  : PENERBIT  KANISIUS. Jumhana.  (2018).  Hubungan  Islam  dan  Kristen  di  Indonesia  Dalam  Pandangan  Adian Husaini  (Solusi  Konflik  Islam  dan Kristen). Jurnal UIN Banten , 2 (1), 111–142
Moleong,  L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif . PT Remaja  Roskadarya
Nurjanah,  Lahmuddin,  Syukur  Kholil.  2017.  “Strategi  Komunikasi  Organisasi  Humas Dalam  Menyelesaikan  Konflik  Antar  Umat  Beragama”.  AT-BALAGH  :  Vol.  1 No. 1 Juli-Desember.
Orton,  Andrew.  2016.  “Interfaith  Dialogue:  Seven  Key  Question  for  Theory,  Policy  and Practice”.  RELIGION,  STATE  & SOCIETY  Vol.  44 No. 4, 349-365.
Sacks,  J.  2002. The  Dignity  of  Difference:  How  to  Avoid  the  Clash  of  Civilization.
London:  Continuum.
Susan,  Novri.  2010. Pengantar  Sosiologi  Konflik  dan  Isu-isu  Konflik  Kontemporer.
Jakarta :  Prenada Media  Group
Katalog  Kabupaten  Aceh  Singkil  dalam  Angka  2020,  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten
Aceh  Singkil
https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-50471436 ,  diunggah  pada  tanggal  17  Mei 2020 pukul  21.55.