## MATRA PEMBARUAN
www.matrapembaruan.com
e -ISSN: 2549-5283 p-ISSN: 2549-5151 Matra Pembaruan 2 (1) (2018): 15-25
DOI: 10.21787/mp.2.1.2018.15-25
Keywords: Policy Diffusion, Adoption, Local Government, Quality of Policy
Kata Kunci: Difusi Kebijakan, Adopsi, Pemerintah Daerah, Kwalitas Kebijakan

## *Korespondensi
Phone      : +62 Email       :  lesmana15001@mail. unpad.ac.id

## BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BPP) KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Jl. Kramat Raya No 132, Jakarta Pusat, 10450

## D����� K�������� U���� F ���������� K�������� P��������� D �����
Lesmana Rian Andhika *
Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Padjadjaran | Jl. Bukit Dago Utara No. 25 Bandung 40135
Dikirim:  23 Januari 2018; Direvisi: 26 Februari 2018; Disetujui: 30 Maret 2018

## Abstract
Many local level policy is cancelled policy diffusion can be a tool to improve the quality of policy. The learning process and policy adoption of going through the process selection policies from elsewhere. The purpose of  this  research  more  effort  into  explaining  the  mechanism  of  policy diffusion  issues,  and  to  generate  policies  for  local  governments  some from the scienti�ic literature. This research article using a descriptive with argumentation theory method (meta-reasoning or meta-argumentation). Furthermore, this method can be used to provide arguments that claimed to follow from a reason to give support basic truth and reinforce or deny something  opinions.  The  results  of  these  research �indings the  policy diffusion  can  guide  policymakers  with  better  in  order  to  predict  and estimate the policy adequately is bene�icial for adoption. Policy diffusion will more easily and successfully implement in places that have adopted from the proximity of the culturally, geographically, interests, and history. On the other hand, policy diffusion is not always concluded with the good caused  by  various in�luences such  as  the  capacity  and  quality  human resources  of  policy  makers  and  implementers,  the  condition  political process between legislative and executive.

## Intisari
Ketika banyaknya kebijakan tingkat lokal yang dibatalkan maka difusi kebijakan  dapat  menjadi  alat  untuk  meningkatkan  kualitas  kebijakan. Proses  pembelajaran  dan  adopsi  kebijakan  terjadi  melalui  proses pilihan  kebijakan  dari  tempat  lain.  Tujuan  penelitian  ini  lebih  berupaya menjelaskan mekanisme, dan masalah difusi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan pemerintah daerah dari beberapa temuan literatur yang relevan. Artikel penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode argumentation theory method (meta-reasoning atau meta-argumentation). Selanjutnya,  metode  ini  dapat  dipakai  untuk  memberikan  argumentasi yang diklaim mengikuti dari sebuah alasan untuk memberikan dukungan atau dasar kebenaran dan memperkuat atau menolak sesuatu pendapat. Hasil  penelitian  ini  menemukan  difusi  kebijakan  dapat  membimbing para pembuat kebijakan dengan lebih baik agar dapat memprediksi dan memperkirakan  secara  memadai  kebijakan  apa  yang  bermanfaat  untuk diadopsi.  Difusi  kebijakan  akan  lebih  mudah  dan  berhasil  dilaksanakan apabila  diadopsi  dari  tempat  yang  memiliki  kedekatan  secara  budaya, geogr a�is, kepentingan, dan sejarah. Disisi lain difusi kebijakan tidak selalu dapat  terlaksana  dengan  baik  yang  disebabkan  oleh  berbagai  pengaruh seperti  kapasitas  dan  kualitas  sumber  daya  manusia  pembuat  dan pelaksana kebijakan, kondisi proses politik antara legislatif dan eksekutif.
© Lesmana Rian Andhika
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International License.

## I.  Pendahuluan
Berbagai macam literatur telah mencoba mengidentifikasi  fenomena  difusi  kebijakan secara koheren. Para peneliti terdahulu mencoba untuk mengidentifikasi mekanisme yang mendorong suatu daerah melakukan pembelajaran kebijakan ke daerah lain. Kebijakan yang berhasil diimplementasikan atau kebijakan yang tidak berhasil diimplementasikan biasanya akan memberikan pengaruh untuk diadopsi oleh daerah atau unit yang lain. Difusi kebijakan merupakan proses adopsi dan pembelajaran bagi para pembuat kebijakan untuk menentukan karakteristik difusi kebijakan akan selalu terkait dengan konsepsi difusi dan inovasi. Studi difusi kebijakan telah memberikan perhatian lebih bagi peran dan karakteristik kebijakan itu sendiri (Makse & Volden, 2011). Tipologi difusi menunjukkan atribut kebijakan dari keuntungan relatif yang di dapat dari sebuah kebijakan yang diadopsi dari tempat lain. Difusi dan inovasi saling terkait, Rogers (1995:5) menjelaskan, difusi merupakan proses komunikasi untuk menyampaikan inovasi dalam jangka waktu tertentu, proses komunikasi yang dilakukan dengan cara membuat dan membagi informasi kepada orang lain.
Argumentasi yang menarik bahwa difusi adalah tipe komunikasi yang spesial, yang akan menyampaikan ide-ide baru (Rogers, 1995:6). Ide- ide  baru  ini  identik  dengan  definisi  dari  inovasi, misalnya saja tipologi inovasi dari beberapa ahli memiliki pandangan berbeda tetapi inti dari inovasi dapat berupa pengetahuan yang menghasilkan ide/cara baru dalam bentuk kreativitas produk, pelayanan, proses, cara, teknologi, dan inovasi dapat diterjemahkan sebagai sesuatu yang asli atau pengembangan yang sudah ada menjadi lebih efektif  (Rogers, 1995; Ven de Ven & Pole, 2000; Vries, Bekkers, & Tummers, 2015). Pengetahuan kita tentang pentingnya perbedaan inovasi masih relatif sedikit (Shipan & Volden, 2008; Makse & Volden, 2011), sementara studi awal difusi kebijakan dapat ditemukan dari berbagai produk kebijakan pemerintah (kebijakan tingkat nasional ataupun lokal) yang dibuat melalui proses pembelajaran dari tempat lain (lihat lebih lanjut Walker, 1969; Gray, 1973).
Rogers (1995:15-16) telah memberikan penjelasan tentang 5 (lima) atribut inovasi yang telah terbukti dapat memengaruhi tingkat dan sifat difusi yaitu keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, peninjauan secara cermat dan kemampuan untuk mencoba secara terbatas. Apakah para pembuat kebijakan memutuskan kebijakan berdasarkan pilihan-pilihan rasional dan idealisme, apakah para pembuat kebijakan memutuskan kebijakan berdasarkan perhitungan sendiri dan
keuntungan kelompok, apakah para pembuat kebijakan memutuskan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Kebijakan yang berlaku pada saat ini biasanya mengikuti kebijakan yang telah ada atau sukses (berhasil) pada negara/daerah lain, terlepas dari bagaimana cara mereka untuk memutuskan sebuah kebijakan. Contoh, kebijakan tax amnesty pada tahun 2016 menjadi cerminan kesuksesan dari adopsi tax amnesty yang sudah pernah dilakukan dari negara yang telah berhasil seperti India, Italia, Afrika Selatan, Irlandia. Walaupun tax amnesty telah dilakukan oleh negara Indonesia pada tahun 1964, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim bahwa program tax amnesty Indonesia tahun 2016 yang paling sukses di dunia (Utami, 2016).
Ketika desentralisasi menjadi tren pada negara-negara berkembang di era tahun 90-an, berbagai kebijakan telah lahir mengikuti kebutuhan pemerintah daerah untuk membangun, menata dengan aturan sendiri (lihat lebih lanjut Strumpf, 2002). Faktanya banyak peraturan daerah yang bertentangan dengan konstitusi, serta peraturan Undang-Undang yang lebih tinggi. Laporan Kementrian Dalam Negeri ada sekitar 3.143 peraturan yang dibatalkan, 1.765 Perda/Perkada yang dicabut/direvisi Menteri Dalam Negeri, 111 Peraturan/Putusan Menteri Dalam Negeri dicabut/ direvisi Menteri Dalam Negeri, dan 1.267 Perda/ Perkada yang dicabut/direvisi oleh Gubernur (Kemendagri, 2016). Fakta ini menjadi gambar buruknya kualitas kebijakan yang dihasilkan, berimplikasi kepada kerugian terhadap masyarakat maupun menghambat investasi dan pembangunan sosial, budaya dan ekonomi. Oleh sebab itu maka diperlukan langkah yang modern dengan cara- cara baru untuk menghasilkan berbagai kebijakan tingkat lokal yang berkualitas.
Studi tentang difusi kebijakan bukanlah sesuatu yang baru bagi negara maju dan sebagian negara berkembang, namun di Indonesia studi difusi kebijakan ini masih sangat jarang terungkap dalam berbagai literatur ilmiah yang dipublikasikan. Setidaknya ada beberapa studi tentang difusi kebijakan yang pernah dilakukan. Seperti, Korea Selatan dengan difusi kebijakan persalinan, mekanisme difusi kebijakan secara horizontal (antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya dalam satu negara) dan vertikal (antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat) jauh melebihi faktor yurisdiksi dalam mendukung menyebarkan kebijakan persalinan antar daerah. Pengaruh dari pemerintah pusat memiliki efek positif yang merangsang interaksi antara pemerintah daerah untuk perumusan kebijakan, dan dapat menjadi jalur penting bagi nasionalisasi kebijakan sosial dalam negeri dan
sistem desentralisasi (Kim, 2013). Taiwan, program kebijakan Bookstart, menunjukkan karakteristik pribadi pegawai negeri memengaruhi proses difusi kebijakan (Hsu & Sun, 2014). Betz dan Neff (2016) menyimpulkan dalam studinya, adanya perbedaan ekonomi, komposisi politik dan sosial negara-negara Asia Selatan. Negara di kawasan ini mengenalkan program transfer uang sosial/ pendapatan minimum dengan skema baru dengan karakter berbasis hak di negara-negara Asia Selatan. Difusi kebijakan lebih mungkin terjadi jika program yang bersangkutan sesuai dengan kecenderungan ideologis pemerintah, sesuai dengan praktek sosial internasional dan sesuai dengan skema yang sudah ada. Krenjova dan Raudla (2017) mengemukakan dalam studinya, difusi kebijakan penganggaran partisipatif (participatory budgeting) di Estonia sejauh ini didorong oleh interaksi dua mekanisme yaitu belajar dan meniru. Solusi antara teknologi informasi, epistemik, dan solusi karakteristik difusi kebijakan memberikkan peran penting dalam pembentukan proses difusi.
Namun ada perbedaan sudut pandang antara studi politik dan administrasi publik dalam mendefinisikan  difusi  kebijakan  (Meseguer  & Gilardi, 2009; Baybeck, Berry, & Siegel, 2011; Shipan & Volden, 2012). Misalnya, ilmuwan politik akan lebih menekankan rasionalitas dan kepentingan, sedangkan ilmuwan administrasi publik akan lebih memaknai teori difusi kebijakan dari sisi pelaksanaan dan keberhasilan kebijakan itu sendiri. Walaupun berbeda, garis persamaan yang dapat menjadi rujukan dari berbagai studi yang ada berada pada beberapa kecenderungan utama. Pertama, dalam ilmu politik para peneliti belum sepenuhnya mengatasi perdebatan teoritis yang lebih besar dalam disiplin ilmu tertentu tentang motivasi dalam mendorong pengambilan keputusan politik (Sugiyama, 2008; Nicholson-Crotty, 2009). Kedua, pada area pemerintahan difusi kebijakan lebih sering diarahkan kepada proses anggaran yang transparan, akuntabel, keadaan sosial, dan program pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat (Krenjova & Raudla, 2017; Clark, Menifield, & Stewart, 2017). Ketiga, difusi kebijakan oleh pemerintah daerah dengan mengadopsi kebijakan yang telah sukses pada daerah lain (Kim, 2013; Jordan & Huitema, 2014).
Relevansi terhadap beberapa konsep kebijakan yang lain seperti perumusan kebijakan akan lebih mudah untuk memilih dan menghasilkan kebijakan yang berkualitas (Eseonu & Wyrick, 2014; Anderson, 2015:133-175), dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Argumentasi ini juga didukung oleh beberapa pakar yang menyebut difusi kebijakan diposisikan sebagai
alat untuk mencari jawaban atas masalah yang lebih komplek seperti masalah sosial masyarakat, buruknya kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabiltas pemerintah dan inisiasi inovasi dalam aktivitas pemerintah (Volden, Ting, & Carpenter, 2008; Betz & Neff, 2016; Gilardi, 2016). Tujuan penelitian ini lebih berupaya menjelaskan mekanisme, dan masalah difusi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan pemerintah daerah dari beberapa temuan literatur yang relevan. Temuan literatur itu selanjutnya akan diberikan argumentasi. Argumentasi yang diklaim mengikuti dari sebuah alasan untuk memberikan dukungan atau dasar kebenaran dan memperkuat atau menolak sesuatu pendapat. Penelitian ini lebih kepada memperkuat alasan mengapa difusi kebijakan sebagai upaya fundamental untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas pada pemerinah daerah. Oleh sebab itu mungkin saja proposisi awal dapat dideskripsikan berupa bagaimana mekanisme, masalah difusi kebijakan dan bagaimana model difusi kebijakan itu secara umum.
II.  Metode Artikel  penelitian  ini  diklasifikasikan  sebagai penelitian deskriptif dengan menggunakan argumentation theory method (meta-reasoning atau meta-argumentation). Bertujuan untuk interpretasi beralasan dan/atau evaluasi argumen terhadap teori terkait. Penelitian ini juga dibangun sebagai penelitian pendahuluan (preliminary research) yang berasal dari beberapa konsep teoritis yang ada dan relevan untuk mengambarkan mekanisme, masalah, dan model difusi kebijakan. Teori/konsep tersebut perlu diberikan argumentasi sebagai upaya mengungkapkan tentang satu argumen atau lebih argumen, dapat dikontraskan dengan argumentasi lainnya. Biasanya terkait dengan hal seperti fenomena alam, sejarah, politik, kebijakan, tindakan manusia, dan sebagainya sebagai satu set pernyataan yang mencoba untuk membenarkan klaim mendukung dengan alasan mempertahankannya dari keberatan, atau keduanya (Finocchiaro, 2013).
Komponen yang disertakan dalam membangun argumentasi tergantung kepada tujuan penelitian, peneliti mengkombinasikan beberapa gagasan yang ada, dan pengamatan dunia empiris yang berhubungan dengan tema penelitian. Dalam penelitian ini dipertimbangkan menggunakan gambar, tabel untuk menunjukkan realitas alasan yang dapat disimpulkan. Finocchiaro (2013:41) memberikan cara membangun metode argumentasi teori dengan memahami dari perumusan, pengujian, sistematik,  klarifikasi,  dan  penerapan  konsep  dan prinsip untuk interpretasi, evaluasi, dan praktik penalaran dan argumentasi.

## III. Hasil dan Pembahasan A.  Ihtisar Teori Difusi Kebijakan
1)  Sejarah dan Teori Konsep difusi pertama kali dipelajari oleh sosiolog Prancis Gabriel Tarde pada akhir abad ke-19  dan  antropolog,  ahli  geografi  Jerman  dan Austria seperti Friedrich Ratzel dan Leo Frobenius. Difusi diawali dari adopsi sesuatu yang merupakan karakteristik dari difusi, difusi sering dikaitkan dengan penelitian bidang antropologi, ekonomi, geografi,  ilmu  politik,  dan  sosiologi.  Misalnya  saja studi kebijakan yang masuk pada ranah ilmu politik dan administrasi publik (Shipan & Volden, 2012), yang sering disebut sebagai political science on the diffusion of innovative public policy. Gerston (2010:7) menyebut kebijakan publik sebagai the combination of basic decisions, commitments, and actions made by those who hold or influence government positions of authority. Difusi kebijakan bukanlah sesuatu yang baru bagi kalangan sarjana ilmu administrasi publik, walaupun konsep ini lebih sering dibicarakan oleh kalangan ilmuwan politik. Bagaimana sebuah kebijakan diadopsi, dibuat dan diputuskan oleh pembuat kebijakan dan selalu berkaitan dengan penemuan cara, ide baru dalam memutuskan dan mengadopsi sebuah kebijakan pada tempat yang berlainan (Sugiyama, 2008). Tulisan klasik dapat dijumpai dari beberapa argumentasi peneliti (lihat lebih lanjut dari Walker, 1969; Gray, 1973; Karvonen, 1981; Lucas, 1983). Howlett dan Rayner (2008); Meseguer  dan  Gilardi  (2009)  mengidentifikasi beberapa tahap perkembangan studi difusi kebijakan. Generasi pertama terjadi sebelum tahun 1980-an, konseptualisasi kebijakan menjadi fokus kajian generasi pertama yang bergulat dengan gagasan seperti pembelajaran kebijakan dan gagasan tentang transfer kebijakan sebagai fenomena empiris. Generasi kedua terjadi kurun waktu antara tahun 1980-2000, dianggap telah mengidentifikasi  banyak  mekanisme  dasar  difusi kebijakan seperti learning policy, emulation policy, harmony policy, dan competitor policy. Generasi ketiga melakukan penyelidikan kebijakan dengan metodologi kualitatif yang canggih, studi yang besar diusulkan sebagai cara yang paling produktif untuk meneliti difusi kebijakan lebih lanjut.
Braun dan Gilardi (2006); Maggetti dan Gilardi (2015); Gilardi (2016) memberikan pengertian difusi kebijakan adalah process whereby policy choices in one unit are in ﬂ uenced by policy choices in other units. Konsep lain menyebut diffusion theory suggests that policy-making activity at the state level may occur either through internal processes or by building on what has occurred in other states (Walker, 1969). Difusi kebijakan juga dimanifestasikan sebagai concerns the spread of policies from government to government (Volden,
Ting, & Carpenter, 2008; Shipan & Volden, 2008; Nicholson-Crotty & Carley, 2016). Difusi kebijakan menunjukkan aktivitas pembuatan kebijakan dapat terjadi melalui proses pilihan kebijakan yang dibuat di tempat dan waktu tertentu dipengaruhi oleh pilihan kebijakan. Bentuk difusi kebijakan tersirat dari beberapa makna kesuksesan kebijakan yang diadopsi oleh negara atau daerah lain. Dengan adanya desentralisasi akan merangsang inovasi dan difusi kebijakan dalam praktek yang nyata. Kedekatan  geografis  seringkali  akan  membawa difusi kebijakan menjadi lebih sukses. Banyak konstitusi negara mencakup ketentuan untuk mengatur dan memberi peraturan mengenai isu- isu kebijakan tertentu. Menanamkan larangan kebijakan, memengaruhi, dan kemungkinan untuk melakukan difusi kebijakan. Ada efek difusi yang berbeda untuk adopsi kebijakan, bahwa proses dua tahap tersebut memerlukan legislatif yang lebih profesional, dan pengetahuan yang cukup untuk mengubah dan memengaruhi proses adopsi (Fay & Wenger, 2015).
Boushey (2010:22) memberikan pandangan, the process of public policy diffusion can be gained by integrating research on innovation diffusion with studies of agenda setting in political decision making. Pandangan ini merujuk kepada proses politik untuk pengambilan keputusan sebuah kebijakan. Bagi negara seperti Indonesia memutuskan sebuah kebijakan harus melalui jalan yang panjang dan berliku, lobi-lobi politik, koalisi politik, walkout, menjadi hal yang biasa terdengar untuk memutuskan sebuah kebijakan yang akan memengaruhi pemerintahan, dan aktivitas pemerintahan (Baybeck, Berry, & Siegel, 2011). Maggetti (2015) menyebut indikator yang memengaruhi difusi kebijakan adalah geographic proximity (geografi seringkali merupakan komponen penting difusi, tapi tidak bisa dihubungkan langsung dengan mekanisme difusi kebijakan. Joint membership (langkah ini berfokus pada keanggotaan bersama di berbagai jenis institusi, organisasi atau kelompok, biasanya dengan asumsi bahwa partisipasi bersama dikaitkan dengan interaksi kesesuaian adopsi kebijakan) . Success of policy (langkah ini mencoba untuk  mengidentifikasi  suatu  kebijakan  berhasil atau tidak. Jika operasionalisasi kesuksesan itu meyakinkan, ukurannya bisa dihubungkan langsung dengan mekanisme difusi kebijakan) . Structural equivalence (mengidentifikasi  unit dengan posisi yang setara secara struktural dalam jaringan, menggunakan salah satu langkah yang sering dikembangkan dalam analisis jaringan sosial untuk adopsi kebijakan namun tidak selalu dapat direalisasikan) . Number of previous adopters (indikator menghitung berapa banyak sebelumnya telah mengadopsi kebijakan yang serupa, baik dalam jumlah absolut atau relatif terhadap pengadopsi
potensial seperti negara atau daerah) , Trade ﬂ ows (mengindikasikan adanya hubungan yang lebih umum antar negara, indikator itu sering terlihat pada pola adopsi kebijakan perdagangan yang sama dengan penukaran barang dan jasa yang seimbang).

## 2)  Positif dan Negatif Difusi Kebijakan
Lebih dari 50 tahun terakhir ada sekitar 1.000 tulisan penelitian tentang difusi kebijakan yang ditulis oleh para peneliti/mahasiswa ilmu politik dan ilmu administrasi publik (Shipan & Volden, 2012). Tapi kajian difusi kebijakan sangat sulit untuk diidentifikasi pengertian yang universal. Oleh sebab itu Shipan dan Volden (2012) menemukan masalah tersebut dengan tiga alasan pertama, studi difusi kebijakan kurang menarik perhatian para pembaca. Kedua, para praktisi lebih memahami tekanan dan dampak dari difusi terhadap pilihan kebijakan. Ketiga, adopsi kebijakan, inovasi dan difusi mungkin saja menemukan arah penelitian bagi penelitian yang dibiayai. Walaupun begitu pada artikel penelitian ini akan menghadirkan beberapa argumentasi tentang difusi kebijakan untuk lebih memahami arti dan makna dari difusi kebijakan. Sedangkan secara umum kelebihan model ini merupakan cara yang dianggap mampu meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah daerah melalui pembelajaran, adopsi dari tempat yang berbeda (Boushey, 2010; Hsu & Sun, 2014; Gilardi, 2016).
Kenyataannya difusi kebijakan dari temuan literatur cenderung mengarah dan dianggap sebagai inovasi kebijakan (Boushey, 2010). Sebuah proses dimana inovasi menyebar, dalam kasus kebijakan inovasi digunanakan oleh para pembuat kebijakan  (eksekutif  dan  legislatif)  karena  definis dasar dari inovasi adalah cara/ide yang dianggap baru dalam pengambilan keputusan. Mekanisme yang sering digunakan melalui pembelajaran, inovasi kebijakan dapat menyebabkan kausalitas opini publik dan dukungan terhadap ide-ide baru dalam kebijakan publik. Untuk menjelaskan bagaimana difusi kebijakan dapat dipahami sebagai akibat dari pengambilan keputusan yang berbeda, proses pembelajaran, trial-error. Roger (1995:20) menyebut ada lima langkah untuk mengadopsi inovasi dalam kebijakan yaitu knowledge, persuasion, decision,  implementation,  and  conﬁrmation. Lebih lanjut difusi kebijakan terjadi melalui proses inovasi dan emulasi untuk mengambil keputusan inovasi kebijakan (Rogers, 1995).
Fakta nya difusi kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangan (Volden, Ting, & Carpenter, 2008; Meseguer & Gilardi, 2009; Shipan & Volden, 2012; Lopez-Cariboni & Cao, 2015). Elkins dan Simmons (2005)  mengidentifikasi  2  (dua)  tipe  model  difusi kebijakan: Pertama, adaptation to altered conditions, that is, those for which another’s adoption alters the
value of the practice. Kedua, learning, that is, those for which another’s adoption provides information. Model ini juga akan ditentukan oleh hubungan antara kekuasaan dan ide yang diterjemahkan dalam kebijakan melalui proses politik. Kemudian sifat difusi ini secara eksplisit mengadopsi beberapa program dan kebijakan seperti program jaminan kesehatan yang hampir semua negara maju dan berkembang melakukannya dengan model yang sama atau berbeda. Semua berkontribusi secara kuantitatif yang mengeksplorasi kebijakan dari beberapa negara untuk diadopsi. Berdasarkan beberapa argumentasi dari para peneliti sebelumnya, difusi kebijakan akan berdampak positif apabila proses pembelajaran dilakukan dengan benar. Sebagai contoh, cara klasik yang sering dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kebijakan dengan melakukan benchmarking ke daerah lain yang berhasil melakukan berbagai terobosan. Tapi difusi kebijakan tidak bisa hanya dimaknai dengan melakukan benchmarking sebagai pra sarat penjelasan sebuah kebijakan yang diadopsi (Nicholson-Crotty & Carley, 2016). Ada beberapa syarat yang semestinya dipenuhi untuk melakukan difusi kebijakan diantaranya pengetahuan (Volden, Ting, & Carpenter, 2008; Autant-Bernard; Mero & Piroska, 2017), infrastruktur teknologi (Wilton, 2014), dan proses pengambilan keputusan (Eseonu & Wyrick, 2014).
Kekurangan dari difusi kebijakan juga diidentifikasi  oleh  para  peneliti  sebelumnya, mengapa ada perbedaan antara setiap daerah dalam satu negara dengan kebijakan yang sama. Karena difusi dekat dengan inovasi, kebanyakan pemerintah daerah menganggap inovasi dalam kebijakan tidaklah begitu diperlukan, dan masih terpolarisasi dengan model perumusan tradisional yang selama ini bisa kita amati. Tidak semua pemerintah dapat melakukan difusi kebijakan, untuk melakukannya diperlukan sumber daya manusia yang handal untuk  memahami,  mempelajari,  mengidentifikasi sebuah kebijakan atau program yang sukses dan akan diadopsi oleh daerah lain (Volden, Ting, & Carpenter, 2008; Marsh & Sharman, 2009; Volden, 2016).

## B.  Makanisme dan Masalah Difusi Kebijakan
1)  Mekanisme difusi kebijakan
Memahami konsep sebagai “teori ontology”, akan memberi tahu kita apa ada sesuatu. Teori/ konsep difusi kebijakan berfokus pada struktur internal konsep dan komponen penyusunnya, terkait dengan objek secara keseluruhan berinteraksi dengan cara yang kausal biasanya dengan lingkungannya. Difusi kebijakan secara makna akan menangkap ide yang terkandung
dalam konsep yang sesuai, emulasi yang sesuai harus menunjukkan bagaimana penerapan kebijakan diadopsi. Memengaruhi kesesuaian, mengidentifikasi  adopsi  kebijakan  juga  mencakup informasi tentang keberhasilan, kekurangannya atau mekanisme adopsi kebijakan itu sendiri (Goertz, 2006; Maggetti & Gilardi, 2015). Maggetti dan Gilardi (2015:6) menjelaskan mekanisme difusi kebijakan divisualisasikan pada Gambar 1: Mekanisme difusi kebijakan ditunjukkan seperti gambar 1, memberikan beberapa pemahaman secara teoritis. Tingkat dasar adalah konsep yang dijelaskan dalam beberapa argumentasi teoritis yang akan membedakan antara pemahaman latar belakang difusi kebijakan dengan sistematis difusi kebijakan. Konsep latar belakang difusi kebijakan merupakan gagasan umum bahwa difusi kebijakan merupakan kebijakan yang diadopsi dari tempat lain, bagaimana cara kebijakan itu diadopsi, bagaimana cara kebijakan itu tersebar. Sedangkan konsep sistematis difusi kebijakan sering membahas tentang difusi kebijakan tingkat dasar, dan konsep yang sesuai secara sistematis (basic level) . Tingkat sekunder (secondary level), memberikan dimensi konstitutif dari konsep difusi kebijakan tingkat dasar. Ketiga dimensi tersebut saling terhubung dengan tingkat dasar yang dipisahkan dengan kalimat “OR” dan “-----“ untuk menunjukkan hubungan secara ontologis untuk menghasilkan berbagai macam indikator difusi kebijakan atau disebut sebagai indicator level (Maggetti & Gilardi, 2015). Dimensi learning menunjukkan adanya pembelajaran (bounded rationality) dari kebijakan yang telah sukses di suatu negara atau daerah tertentu atau belajar adopsi kebijakan dari berbagai literatur ilmiah (Volden, Ting, & Carpenter, 2008; Meseguer, 2006; Eseonu & Wyrick, 2014), untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang normatif (Gilardi, 2016). Perpaduan antara teori kebijakan dapat membimbing pembuat kebijakan dengan lebih baik dalam memperkirakan dan memprediksi difusi kebijakan. Secara operasional (indicator level) pada umumnya kebijakan yang diadopsi memungkinan sukses untuk dilakukan, dan kebijakan itu akan bisa diadopsi kembali oleh pembuat kebijakan pada negara atau daerah lain. Ini merupakan sebuah rantai hubungan yang tidak terputus.
Dimensi emulation, asumsi teoritis yang mendasari persaingan kebijakan berdasarkan konsekuensi logika dari berbagai tindakan alternatif untuk memilih satu dari beberapa cara pengambilan keputusan kebijakan. Namun persaingan tersebut akan menghadapkan masyarakat kepada beberapa pilihan atas perubahan kebijakan tersebut. Mungkin saja hasil dari perubahan kebijakan tersebut tidak
memberikan hasil atau bahkan memperburuk situasi biasanya dengan tindakan sosialisasi dan legitimasi memberikan keterangan yang sah. Emulation policy menyiratkan tindakan meniru kebijakan asing (Maggetti & Gilardi, 2015; Gilardi, 2016). Pada indicator level, dimensi emulation ini sepertinya hanya adopsi kebijakan yang sesuai saja dan tidak melihat keuntungan dan kerugian yang akan ditimbulkan oleh kebijakan itu sendiri. Dimensi competition, persaingan bisa mengacu pada situasi ekonomi, politik dan sosial suatu negara atau daerah (Maggetti & Gilardi, 2015). Persaingan terjadi, negara atau daerah akan bereaksi secara strategis. Sebagai contoh, persaingan ekonomi akan menuntut negara atau daerah untuk mempertahankan sumber daya nya. Persaingan itu akan bergantung pada area kebijakan (proses vs. regulasi) misalnya menyederhanakan prosedur investasi melalui kebijakan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dimensi ini secara operasional akan menghasilkan kebijakan untuk miningkatkan daya saing, melindungi usaha masyarakat kecil dari ancaman usaha-usaha dengan modal besar, dan menjamin persaingan usaha yang sehat. Dari berbagai argumentasi teoritis mekanisme difusi kebijakan di atas dapat kita tarik sebuah kesimpulan awal, masalah yang terjadi disebabkan oleh berbagai masalah pada dimensi nya. Pertama, proses belajar   dalam pandangan knowledge management (Jennex, 2008:1-34) antara tacit dan explicit knowledge harus setara bagi pembuat kebijakan. Kedua, adopsi kebijakan tanpa mengkaji dahulu tentang dampak perubahan dari kebijakan terhadap faktor positif dan negatif kebijakan adalah sesuatu yang merugikan (Marsh & Sharman, 2009). Ketiga, pemerintah yang tidak membuka diri menghadapi perubahan lingkungan politik, sosial budaya, teknologi dan ekonomi akan sulit untuk melaksanakan difusi kebijakan (Lopez-Cariboni & Cao, 2015).

## 2)  Masalah difusi kebijakan
Mengukur difusi kebijakan dan mekanisme difusi kebijakan secara empiris akan sulit dilakukan (Volden, Ting, & Carpenter, 2008). Studi difusi kebijakan cenderung fokus kepada penerapan inovasi secara merata pada organisasi pemerintah dengan kebijakan yang diadopsi sebelumnya sebagai kerangka atau petunjuk arah untuk melakukan inovasi. Ketika pemerintah akan memutuskan untuk mengadopsi sebuah kebijakan yang serupa dan telah sukses pada tempat berlainan pada umumnya pembuat kebijakan akan memikirkan keuntungan relatif yang diterima. Informasi itu didapat dari serangkaian studi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, analisis kebijakan mungkin saja
muncul karena adanya tuntutan dari masyarakat atau dari percobaan pemerintah untuk mengadopsi kebijakan baru.
Ada beberapa alasan mengapa difusi kebijakan mengalami masalah. Pertama, difusi kebijakan kemungkinan akan bias karena cenderung akan berfokus pada kebijakan baru dan berhasil. Biasanya difusi kebijakan yang sukses secara implisit menyiratkan tentang pembatalan kebijakan yang gagal atau sebuah kebijakan yang sudah tidak menarik lagi bagi eksekutif dan legislatif. Secara eksplisit difusi kebijakan akan memeriksa sifat dari kebijakan yang telah digantikan yang dianggap tidak efektif lagi. Kedua, kualitas sumber daya manusia aparatur birokrasi memengaruhi karakteristik pribadi untuk melakukan proses difusi kebijakan. Kebiasaan aparatur birokrasi menjalankan aktivitas pemerintah dengan aturan lama akan memberikan perubahan perilaku ketika aturan baru diterapkan. Seperti misalnya, kegiatan inovasi yang diadopsi oleh sebuah institusi akan memaksa aparatur birokrasi untuk memahami dan menjalankannya. Ada indikasi untuk belajar kembali bagi mereka dan membutuhkan waktu untuk memahami inovasi tersebut, itu disebabkan oleh latar belakang pendidikan yang berbeda. Biasanya cara klasik yang digunakan dan efektif dengan melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum kebijakan baru itu dilaksanakan.
Ketiga, difusi kebijakan akan lebih berhasil dilakukan apabila kebijakan diadopsi dari negara/ daerah yang memiliki karakteristik yang sama (budaya, daerah, kepentingan, ekonomi, sosial). Keempat, pembelajaran dari kebijakan yang serupa ditempat lain, namun kecenderungan pemerintah
akan meninggalkan kebijakan gagal dari negara/ daerah yang memiliki ideologi dan budaya yang sama dengan negara/daerah yang memiliki ideologi dan budaya tak serupa. Efek ini akan muncul akibat berbagai cara, bounded rationality theory mengajarkan, mungkin saja informasi yang terbatas digunakan untuk memutuskan kebijakan dengan memperhatikan budaya dan ideologi serupa atau bahkan pembuat kebijakan akan cenderung mempertimbangkan pembelajaran kebijakan dari negara/daerah yang tidak serupa (Weyland, 2006). Argumentasi ini menunjukkan pembelajaran kebijakan yang akan diadopsi akan mempertimbangkan budaya dan ideologi yang sama walaupun budaya dan ideologi berbeda sangat mungkin untuk dipertimbangkan.
Berbagai masalah difusi kebijakan dapat diidentifikasi  dari  sejumlah  literatur  yang  relevan. Untuk memperjelas masalah difusi kebijakan yang dapat memberikan pemahanan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 1:
Secara keseluruhan masalah difusi kebijakan bukan hanya adopsi kebijakan yang serupa dari negara/daerah lain yang sukses, namun difusi kebijakan dari beberapa kasus yang ada menyiratkan proses pembelajaran yang terus menerus dalam waktu yang berkesinambungan untuk mencari dan melahirkan kebijakan yang efektif dan berkualitas yang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

## C.  Model Difusi Kebijakan
Model difusi kebijakan dapat diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan masalah difusi kebijakan. Jika kita ingin memahami bagaimana dan mengapa
Basic Level Secondary Level Indicator Level Policy Diffusion (policies one unit are influence by policies in other unit) OR OR Learning Emulation Competition Successful Policies Appropriate Policies Policies of Competitors
Gambar 1. Mekanisme Difusi Kebijakan (Goertz, 2006; Maggetti & Gilardi, 2015)
suatu negara atau daerah mengadopsi kebijakan, kita harus memahami bagaimana pembuat kebijakan belajar dari kebijakan yang diadopsi oleh daerah lain, namun penelitian yang sangat sedikit telah dilakukan untuk menentukan secara kritis, menilai secara empiris berbagai pola dari sebuah proses bisa berlangsung. Sebagian besar studi difusi kebijakan gagal untuk mengeksplorasi sepenuhnya berbagai variasi dampak yang dihasilkan dan dimana sebuah infomasi menyebar melalui proses difusi. Informasi kebijakan yang dipelajari dari pengalaman negara atau daerah lain dapat menimbulkan efek regional yang positif jika kebijakan tersebut dianggap bermanfaat bagi kepentingan negara atau daerah, dan oleh karena itu sesuatu yang boleh ditiru (lihat lebih lanjut dari Mooney, 2001). Namun gelombang demokratisasi, liberalisasi ekonomi, deregulasi, dan re-regulasi, dan difusi kebijakan telah tumbuh secara bersama- sama. Perubahan dan difusi kebijakan juga lebih kepada mengikuti perkembangan jaman modern (Meseguer & Gilardi, 2009).
Difusi dapat dihasilkan dari tinjauan strategis kebijakan negara/daerah lain yang ada, namun bisa juga terjadi melalui pembuat kebijakan yang secara acak memperhatikan bahwa negara lain telah membuat kebijakan baru dan menarik (Glick & Friedland, 2014). Literatur ilmiah juga bisa memberi tahu kita bagaimana cara sebuah negara atau daerah untuk belajar dari satu sama lain (Marsh & Sharman, 2009; Nicholson-Crotty, 2009; Glick & Friedland, 2014). Seberapa sering mekanisme informasi berbeda dapat dipelajari untuk melakukan difusi kebijakan. Namun pelajaran yang bisa ditarik dari berbagai macam literatur tersebut bukan memahami tentang sifat transfer kebijakan, pemaksaan, pembelajaran dari kebijakan yang sudah sukses lalu diadopsi tetapi lebih kepada makna dari sifat kebijakan itu sendiri.
Model difusi kebijakan pada pemerintah akan memilih kebijakan dengan posisi ideologis yang diketahui namun pada awalnya tidak diketahui manfaat nya. Berdasarkan bukti ilmiah yang banyak diterima mengenai difusi kebijakan dapat muncul melalui tindakan independen oleh pemerintah yang hanya belajar dari pengalaman mereka sendiri (Volden, Ting, & Carpenter, 2008; Eseonu & Wyrick, 2014). Ada dua varian model, (a) pemerintah hanya belajar dari pengalaman mereka sendiri, (b) sementara di sisi lain mereka belajar dari kebijakan negara atau daerah lain (Volden, Ting, & Carpenter, 2008). Untuk menganalisis kedua model tersebut dapat dilihat pada Tabel 2:
Sebagai contoh kebijakan syariat islam di Provinsi Aceh, kebijakan ini termasuk unik karena hanya di daerah ini memberlakukan syariat islam. Alasan mungkin yang dapat disimpulkan dari kebijakan itu karena adanya faktor sejarah, adat istiadat, budaya lebih banyak berazaskan islam, dan  implikasi  dari  konflik.  Penerapan  kebijakan ini lebih berkorelasi dengan kegiatan politis untuk menyelesaikan masalah konflik Aceh. Oleh sebab itu pengalaman dimasa lalu menjadi sebab munculnya kembali kebijakan yang sama dengan tujuan tertentu. Contoh lain misalnya Kota Bandung, kebijakan ini merupakan konsep integrasi aktivitas pemerintah dan warga negara dengan menggunakan teknologi. Inisiasi ini bukanlah hal yang baru, kemunculan e-government, m-government beberapa contoh penggunaan teknologi dalam aktivitas pemerintah. Kita sering merujuk kepada negara- negara yang terlebih dahulu dan sukses menerapkan pemerintah berbasis elektronik seperti Korea Selatan, hampir seluruh aktivitas pemerintah di negara ini menggunakan elektronik. Tujuannya hanyalah menghadirkan pelayanan publik yang baik, transparansi, akuntabilitas pemerintah terjaga dengan baik.
Tabel 1. Masalah Difusi Kebijakan Masalah Difusi Kebijakan Referensi Diffusion, Policy Learning, and Policy Abandonment. Volden (2016); Mero dan Piroska (2017) Human Resourches, geographical, Diffusion Policy Bias. Meseguer dan Gilardi (2009); Kim (2013); Maggetti dan Gilardi, 2015; Gilardi (2016); Karch, at al. (2016) Policy Diffusion Is Not Always Beneﬁcial, Capabilities Are Important to Diffusion, Decentralization Is Crucial for Policy Diffusion. Strumpf (2002); Boushey (2010); Shipan dan Volden (2012) Policy Makers, Managers, Global Economic Competition, Patanakul dan Pinto (2014); Lopez-Cariboni dan Cao (2015)
Sumber: diolah dari berbagai sumber (data sekunder,2017)
Bagaimana suatu kebijakan bisa lahir dari pengalaman atau belajar dari daerah atau kebijakan yang telah sukses di daerah lain. Difusi kebijakan mengidentifikasi  hal  itu  bisa  terjadi,  dalam konsepsi difusi kebijakan proses adopsi tidak hanya berasal dari daerah lain, namun dari pengalaman sebelumnya adopsi kebijakan bisa dilakukan (Baybeck, Berry, & Siegel, 2011). Tujuannya hanya memenuhi dan mungkin saja tujuan tertentu untuk berkompetisi memajukan daerah atau sebagai upaya mendorong berbagai inisiasi inovasi seleruh sektor. Bahwa desentralisasi akan merangsang berbagai bentuk inovasi dan difusi (Gilardi, 2016). Kita dapat melihat beberapa daerah menjalin kerjasama kepada daerah yang dijadikan petunjuk, seperti kebijakan smart city Kota bandung yang telah menghasilkan berbagai aplikasi yang handal, oleh sebab itu daerah lain seperti Kota Tengerang dan Kota Payakumbuh menjalin kerjasama untuk mereplikasikan aplikasi yang serupa pada tempat yang berbeda. Ada proses belajar ketika inovasi dibawa ketempat yang berbeda, ada proses adopsi, maka itu adalah beberapa contoh nyata dari difusi kebijakan.
IV.  Kesimpulan Kajian difusi kebijakan bukanlah sesuatu hal yang baru, namun difusi kebijakan sangat penting dipahami oleh eksekutif dan legislatif. Bagaimana cara kebijakan yang telah sukses pada negara/ daerah lain diadopsi pada daerah yang berlainan. Apakah kebijakan tersebut memperlihatkan keuntungan atau kerugian, bagaimana kebijakan tersebut memperlihatkan perubahan pada masyarakat. Difusi kebijakan bukan hanya tentang
transfer pengetahuan kebijakan diantara tempat yang berlainan, tapi lebih kepada memahami sifat dasar dimensi difusi kebijakan. Difusi kebijakan menunjukkan aktivitas pembuatan kebijakan, proses politik akan memberikan perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif, perbedaan yang mendasar diantara politik dan pemerintah. Rasionalitas kebijakan berdasarkan pengalaman, pemerintah juga akan memilih dari sekian banyak kebijakan untuk mendapatkan informasi. Sisi negatif nya pemerintah akan cenderung menilai rendah pengalaman negara/daerah yang lebih dekat secara geografis,  budaya  dan  sejarah  karena  kesamaan kondisi untuk mengharapkan hasil kebijakan yang serupa, ini adalah model pembelajaran kebijakan yang sifatnya terbatas. Sisi positif nya tindakan konvensional dapat dilakukan dengan mengadopsi kebijakan  dengan  geografis  yang  sama  akan lebih mudah dipahami karena memiliki banyak persamaan, ini adalah sifat pembelajaran kebijakan secara penuh.
Selain itu rekomendasi bagi pembuat kebijakan, difusi kebijakan mengambarkan p roses pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan adopsi dan pilihan kebijakan sebagai sebuah proses politik. Dibutuhkan profesionalitas, pengetahuan yang cukup untuk dapat menganalisis difusi kebijakan. Apakah mereka dalam adopsi, memutuskan kebijakan secara rasional atau atas dasar kepentingan tertentu. Bagi pemerintah daerah difusi kebijakan sangat perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kebijakan itu selayaknya tidak melanggar aturan yang lebih tinggi. Adopsi kebijakan akan semakin membuka penemuan cara, ide baru dengan

## Tabel 2. Model Difusi Kebijakan
Kebijakan * ** Pemerintah Daerah Kebijakan syariat islam. √ Provinsi Aceh e-Planning (e-Musrenbang). √ Implementasi dari e-government Pemkot Surabaya Kebijakan smart city √ Percepatan reformasi birokrasi dengan menggunakan teknologi informasi Pemkot Bandung Kebijakan kawasan minapolitan √ Nasional Kebijakan kota ramah anak √ Philipina,  Australia, India, Bangladesh, Brazil Pemkot Solo, Bali, Surabaya
Catatan: •  (*) Belajar dari pengalaman kebijakan sendiri;
•  (**) Belajar dari kebijakan atau dari negara daerah lain.
Sumber: diolah dari berbagai sumber (data sekunder,2017)
proses pembelajaran secara terus-menerus untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Akhirnya bagi peneliti lain diharapkan dapat menggungkapkan sisi lain dari difusi kebijakan untuk meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah daerah dengan perspektif keilmuan yang berbeda.

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah membantu hingga akhir penelitian ini. Terima kasih juga untuk Universitas Padjadjaran yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.
V.  Daftar Pustaka Anderson, J. E. (2015). Public Policymaking: An Introduction (8th ed.). Stamford, CT: Cengage Learning.
Autant-Bernard, C., Fadairo, M., & Massard, N.
(2013). Knowledge Diffusion and Innovation Policies Within The European Regions: Challenges Based on Recent Emperical Evidence. Research Policy, 42 (1), 196-210. doi:10.1016/j. respol.2012.07.009
Baybeck, B., Berry, W. D., & Siegel, D. A. (2011).
A Strategic Theory of Policy Diffusion via
Intergovernmental Competition. The Journal of Politics, 73 (1), 232-247. doi:10.1017/ S0022381610000988
Betz, J., & Neff, D. (2016). Social Policy Diffusion in South Asia. Journal of Asian Public Policy, 10 (1), 25-39. doi:10.1080/17516234.2016.1258520
Boushey, G. (2010). Policy Diffusion Dynamics in America. New York, NY: Cambridge University Press.
Braun, D., & Gilardi, F. (2006). Taking ‘Galton’s Problem Seriously: Towards Theory of Policy Diffusion. Journal of Theoretical Politics, 18 (3), 298-322. doi:10.1177/0951629806064351 Clark, C., Menifield, C. E., & Stewart, L. M. (2017). Policy Diffusion and Performance-based Budgeting. International Journal of Public Administration , 1-7. doi:10.1080/01900692.2016.1278384
Elkins, Z., & Simmons, B. (2005). On Waves, Clusters, and Diffusion: A Conceptual Framework. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 598 (1), 33-51. doi:10.1177/0002716204272516
Eseonu, C. I., & Wyrick, D. A. (2014). A Heat Transfer Model for Policy Diffusion. Engineering Management Journal, 26 (2), 39-48. doi:10.1080/
10429247.2014.11432009
Fay, D. L., & Wenger, J. B. (2015). The Political Structure of Policy Diffusion. The Policy Studies Journal,
44 (3), 349-365. doi:10.1111/psj.12122 Finocchiaro, M. A. (2013). Meta Argumentation An Approach to Logic and Argumentation Theory.
London: College Publications. Gerston, L. N. (2010). Public Policy Making Process and Principles (3rd ed.). New York: M.E. Sharpe. Gilardi, F. (2016). Four Ways We Can Improve Policy Diffusion Research. State Politics & Policy Quarterly,
16 (1), 8-21. doi:10.1177/1532440015608761 Glick, D. M., & Friedland, Z. (2014). How Often Do States Study Each Other? Evidence of Policy Knowledge Diffusion. American Politics Research, 42 (6), 956- 985. doi:10.1177/1532673X14521658 Goertz, G. (2006). Social Science Concept: A User’s Guide. Oxfordshire: Princeton University Press. Gray, V. (1973). Innovation in the States: A Diffusion Study. American Political Science Review, 67 (4), 1174-1185.
Howlett, M., & Rayner, J. (2008). Third Generation Policy Diffusion Studies and the Analysis of Policy Mixes: Two Steps Forward and One Step Back? Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 10 (4), 385-402. doi:10.1080/13876980802468816 Hsu, K.-M., & Sun, M. T.-W. (2014). Policy Diffusion and Public Service Motivation: An Exploratory Study of the Bookstart Programme in Taiwan. Journal of Asian Public Policy, 7 (2), 179-190. doi:10.1080/1 7516234.2014.894901 Jennex, M. E. (2008). Current Issues in Knowledge Management. New York: IGI Global.
Jordan, A., & Huitema, D. (2014). Policy Innovation in a Changing Climate: Sources, Pattern and Effect. Global Environment Change, 29 , 387-394. doi:10.1016/j.gloenvcha.2014.09.005 Karch, A., Nicholson-Crotty, S. C., Woods, N. D., & Bowman, A. O. (2016). Policy Diffusion and the Pro-innovation Bias. Political Research Quarterly, 69 (1), 83-95. doi:10.1177/1065912915622289 Karvonen, L. (1981). Semi-Domestic Politics: Policy Diffusion from Sweden to Finland. Cooperation and Conflict, XVI , 91-107. Kemendagri, P. (2016, Juni 21). Unggah 3.143 Perda, Mendagri Berterimakasih ke Semua Pihak . Retrieved from Kementrian Dalam Negeri : http:// www.kemendagri.go.id/news/2016/06/21/ unggah-3143-perda-mendagri-berterimakasih- ke-semua-pihak
Kim, D.-R. (2013). Local Government Policy Diffusion in a Decentralised System: Childbirth Support Policy in South Korea. Local Government Studies, 39 (4), 582-599. doi:10.1080/03003930.2012.72 6200 Krenjova, J., & Raudla, R. (2017). Policy Diffusion at the Local Level: Participatory Budgeting in Estonia. Urban Affairs Review , 1-29. doi:10.1177/1078087416688961 Lopez-Cariboni, S., & Cao, X. (2015). Import Competition and Policy Diffusion. Politics & Society, 43 (4), 471-502. doi:10.1177/0032329215602888
Lucas, A. (1983). Public Policy Diffusion Research: Integrating Analytic Paradigms. Knowledge: Creation, Diffusion, Utilization, 4 (3), 379-408. Maggetti, M., & Gilardi, F. (2015). Problems (and Solutions) in the Measurement of Policy Diffusion Mechanisms. Journal of Public Policy, 00 (0), 1-21. doi:10.1017/S0143814X1400035X Makse, T., & Volden, C. (2011). The Role of Policy Attributes in the Diffusion of Innovations. The Journal of Politics, 73 (1), 108-124. doi:10.1017/ S0022381610000903
Marsh, D., & Sharman, J. (2009). Policy Diffusion and Policy Transfer. Policy Studies, 30 (3), 269-288. doi:10.1080/01442870902863851 Mero, K., & Piroska, D. (2017). Policy Diffusion, Policy Learning and Local Politics: Macroprudential Policy in Hungary and Slovakia. Europe-Asia Studies, 17 (XXI), 1-25. doi:10.1080/09668136.2 017.1318827
Meseguer, C. (2006). Rational Learning and Bounded Learning in the diffusion of Policy Innovations. Rationality and Society, 18 (1), 36- 66. doi:10.1177/1043463106060152 Meseguer, C., & Gilardi, F. (2009). What is New in the Study of Policy Diffusion?
Review of International Political Economy, 16 (3), 527-543. doi:10.1080/09692290802409236 Mooney, C. Z. (2001). Modelling Regional Effect on State Policy Diffusion. Political Research Quarterly, 54 (1), 103-124. doi:10.2307/449210 Nicholson-Crotty, S., & Carley, S. (2016). Effectiveness,
Implementation, and Policy Diffusion: Or “Can We Make That Work for Us?”. State Politics & Policy Quarterly, 16 (1), 78-97. doi:10.1177/1532440015588764 Patanakul, P., & Pinto, J. K. (2014). Examining the Roles of Government Policy on Innovation. Journal of High Technology Management Research, 25 (2), 97-107. doi:10.1016/j.hitech.2014.07.003 Rogers, E. M. (1995). Diffusion of Innovations (4th ed.). New York: The Free Press. Shipan, C. R., & Volden, C. (2008). The Mechanisms of Policy Diffusion. American Journal of Political Science, 52 (4), 840-857. Retrieved from http:// www.jstor.org/stable/25193853
Shipan,  C.  R.,  &  Volden,  C.  (2012).  Policy  Diﬀusion: Seven Lessons for Scholars and Practitioners.
Public Administration Review, 72 (6), 788-796. doi:10.111/j.1540-6210.2012.02610.x. Strumpf, K. S. (2002). Does Government Decentralization Increase Policy Innovation? Journal of Public Economic Theory, 4 (2), 207-241. doi:10.1111/1467-9779-00096
Sugiyama, N. B. (2008). Ideology and Networks: The Politics of Social Policy Diffusion in Brazil. Latin American Research Review, 43 (3), 82- 108. Retrieved from http://www.jstor.org/ stable/20488151 Utami, S. S. (2016, September 29). Sri Mulyani Sebut Amnesti Pajak RI Pemecah Rekor Tertinggi di Dunia . Retrieved from Metro TV News: metrotvnews.com/ekonomi/makro/ZkeJd5AK- sri-mulyani-sebut-amnesti-pajak-ri-pemecah- rekor-tertinggi-di-dunia
Ven de Ven, A. A., & Pole, M. S. (2000). Methods for Studying Innovation Processes. In A. A. Ven de Ven, L. Herold, & M. S. Pole, Research on the Management of Innovation (pp. 31-54). Oxford: Oxford University Press.
Volden, C. (2016). Failures: Diffusion, Learning, and Policy Abandonment. State Politics & Policy Quarterly, 16 (1), 44-77. doi:10.1177/1532440015588910
Volden, C., Ting, M. M., & Carpenter, D. P. (2008). A Formal Model of Learning and Policy Diffusion. The American Political Science Review, 102 (3), 319-332. Retrieved from http://www.jstor.org/ stable/27644523 Vries, H. d., Bekkers, V., & Tummers, L. (2015). Innovation in the Public Sector: A Systematics Review and Future Research Agenda. Public Administration, 94 (1), 146-166. doi:10.1111/ padm.12209
Walker, J. L. (1969). The Diffusion of Innovations Among The American States. American Political Science Review, 63 (3), 880-899. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/1954434
Weyland, K. (2006). Bounded Rationality and Diffusion Policy: Social Sector Reform in Latin America. Oxfordshire: Princeton University Press. Wilton, P. C. (2014). Technology Diffusion and Effective Public Policy Communication. R & D Enterprise: Asia Pacific, 1 (4), 17-24. doi:10.5172/ impp.1998.1.4.1