## PERTANGGUNGJAWABAN  KERUGIAN NEGARA  DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

## Hendra Karianga

## Abstract
Sources of revenue and expenditure of APBD (regional budget) can be allocated to finance the compulsory affairs and optional affairs in the form of programs and activities  related  to  the  improvement  of  public  services,  job  creation,  poverty alleviation, improvement of environmental quality, and regional economic growth. The  implications  of  these  policies  is  the  need  for  funds  to  finance  the implementation  of  the  functions,  that  have  become  regional  authority,  is  also increasing.  In  practice,  regional  financial  management  still  poses  a  complicated issue  because  the  regional  head are  reluctant  to  release  pro-people  regional budget policy, even implication of regional autonomy is likely to give birth to little kings  in  region  causing  losses  to  state  finance  and  most  end  up  in  legal proceedings. This paper discusses the loss of state finance and forms of liability for losses to the state finance. The result of the study can be concluded firstly,  there are  still  many  differences  in  giving  meaning  and  definition  of  the  loss  of  state finace  and  no  standard  definition  of  state  losses,  can  cause  difficulties.  The difficulty there is in an effort to determine the amount of the state finance losses. The  calculation  of  state/regions  losses  that  occur  today  is  simply  assessing  the suitability  of  the  size  of  the  budget  and  expenditure  without considering  profits earned  by  the  community  and  the  impact  of  the  use  of  budget  to  the  community. Secondly,  the  liability  for  losses  to  the  state  finance  is  the  fulfillment  of  the consequences  for  a  person  to  give  or  to  do  something  in  the  regional financial management  by  giving  birth  to  three  forms  of  liability,  namely  the  Criminal liability, Civil liability, and Administrative liability.
Keywords: state finance losses, liability, regional finance.

## PENDAHULUAN
Implementasi kebijakan otonomi daerah yang telah diberlakukan sejak 1  Januari  2002  tersebut  telah  mengubah  pola  pengelolaan  administrasi pemerintahan  dan  fiskal  di  Indonesia  yang  semula  bersifat  sentralisasi berubah  menjadi  desentralisasi.  Selain  itu,  telah  terjadi  pergeseran  konsep dari  perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah  menjadi  kebijakan desentralisasi  fiskal.  Implikasi  langsung  dari  kebijakan  ter-sebut  adalah kepala  daerah  diberikan  diskresi  untuk  mengelola  pendapatan  dan belanjanya  secara  bertanggung  jawab  dan  pro  rakyat  sesuai  dengan
kebutuhan  dan  prioritas  pembangunan  daerah  masing-masing  daerah otonom.
Sumber  pendapatan  dan  pendanaan  dalam  APBD  dapat  dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan dalam bentuk program  dan kegiatan  yang  terkait  dengan  peningkatan  pelayanan  publik, penciptaan  lapangan  kerja,  pengentasan  kemiskinan,  peningkatan  kualitas lingkungan,  dan  pertumbuhan  ekonomi  daerah.  Implikasi  dari  kebijakan tersebut  adalah  kebutuhan  terhadap  dana  untuk  membiayai  pelaksanaan fungsi-fungsi  yang  telah  menjadi  kewenangan  daerah  juga  meningkat. Karena  itu,  menjadi  penting  pelaksanaan  kebijakan  desentralisasi  fiskal melalui perimbangan keuangan antara pusat dan daerah sesuai dengan asas money  follows  to  function sebagai  upaya  untuk  mendukung  pembiayaan berbagai urusan  dan  kewenangan  yang  telah  dilimpahkan  kepada  daerah otonom terus dipacu.
Dalam prakteknya, pengelolaan keuangan daerah masih menimbulkan persoalan  yang  pelik  karena  masih  ada  keengganan  kepala  daerah mengeluarkan  kebijakan  APBD  pro  rakyat.  Anggaran Pendapatan  Belanja Daerah  (APBD)  pro  rakyat  adalah  APBD  dalam  penganggaran  dan pembiayaannya  langsung  menyentuh  pada  kepentingan  rakyat  yang mencakup  pembangunan  infrastruktur,  pendidikan,  kesehatan,  UKM  dan prioritas pembangunan lain sesuai karakteristik kewilayahan masing-masing daerah.  Untuk  melaksanakan    APBD  pro  rakyat  tersebut  dibutuhkan keberanian kepala daerah mengeluarkan kebijakan memangkas belanja tidak langsung untuk diarahkan kepada belanja langsung untuk rakyat dan diikuti dengan  perbaikan  manajemen  pengelolaan  keuangan  daerah  dan peningkatan  pemahaman  tentang  tata  kelola  keuangan  yang    baik (good financial governance) yakni partisipatif, transparan, akuntabel dan keadilan. Good  financial  governance menjadi  penting  diterapkan  agar  APBD  yang ditetapkan  setiap  tahun  oleh  pemerintah  daerah  benar-benar  bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Paradigma  baru  pengelolaan  keuangan  daerah  yang  dimakud  adalah mengubah orientasi pengelolaan APBD dari profit orientate menjadi social orientate untuk  kesejateran  rakyat,    dengan  mengubah  pola  pengelolaan APBD mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban menjadi“ Good Financial Governance ” (GFG) menjadi
penting  diterapkan  agar  APBD  yang  ditetapkan  setiap  tahun  oleh pemerintah daerah benar-benar bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan  rakyat.    Selain  itu,  diperlukan  pengawasan  yang  efektif melalui  SIP  (sistem pengawasan  internal),  untuk  mencegah  dan
menanggulangi  praktek-praktek  tata  kelola  keuangan  yang  menyimpang. Peranan  inspektorat  jendral  dan  BPKP  sebagai  auditor  internal  pemerintah lebih  diberdayakan  untuk  mencegah  praktek  pengelolaan  APBD  yang menyimpang.
Dalam  realitasnya euforia otonomi  daerah  ternyata  banyak memunculkan  dampak  negatif.  Penulis,  berpendapat  bahwa  pelaksanaan otonomi  daerah  yang  belum  optimal  dalam  kerangka  negara  kesatuan berpotensi  menimbulkan  konflik  horizontal  maupun  vertikal  yang berdampak terganggunya ketenteraman serta ketertiban masyarakat di suatu daerah.  Berdasarkan  hasil  pengamatan  penulis,    implikasi  otonomi  daerah adalah    cenderung  melahirkan  raja-raja  kecil  di  daerah  dan  sebagian berakhir pada proses hukum.
Hal yang lebih memilukan lagi dari pelaksanaan otonimi daerah yang kurang  optimal,  adalah  sering  berujung  kepada  hukum  pidana. Salah  satu yang  menonjol  adalah  munculnya  "kejahatan  institusional". Eksekutif maupun  legislatif  seringkali  membuat  peraturan  yang  tidak  sesuai  dengan logika kebijakan publik. Jika kejahatan institusional itu dipraktikkan secara kolektif antara eksekutif dan legislatif. Legislatif yang mestinya mengawasi kinerja  eksekutif  justru  ikut  bermain  dan  melakukan  tindak  pidana  korupsi secara bersama-sama dengan cara yang "legal". "Legal" karena dilegitimasi dengan  keputusan. Kasus-kasus  korupsi  APBD  yang  melibatkan  kepala daerah  dan  pimpinan  DPRD  adalah  fakta  yang  tidak  terbantahkan  betapa rapuhnya integritas  institusional eksekutif dan legislatif. Kewajiban mereka adalah  bekrja  untuk  kesejahteraan  rakyat  telah  jauh  melenceng  menjadi bekerja untuk kesejahteraan diri pribadi kroni dan keluarga.
Berbagai  problematika  yang  terjadi  dalam    pengelolaan  keuangan daerah  yang  berujung  pada  kerugian  negara  dan  menyebabkan  semakin tingginya  angka  korupsi  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  daerah  menarik penulis  untuk  menuangkan  dalam  tulisan  ini  dengan  memfokuskan  pada  2 (dua)  permasalahan  yaitu  kerugian  negara  dalam  pengelolaan  keuangan daerah  dan  bentuk  pertanggungjawaban  atas  kerugian  negara  dalam pengelolaan keuangan daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini,  menggunakan  tipe  penelitian  yuridis  normatif yaitu usaha penemuan hukum ( in concreto ) yang sesuai untuk diterapkan dalam menyelesaikan  suatu  masalah  hukum  tertentu.  Untuk  menentukan  jawaban atas  berbagai  pertanyaan  yang  terkandung  dalam  rumusan  masalah
penelitian ini, digunakan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute  approach) dengan  tidak  melupakan  pengungkapan  ratio  legis  dan dasar  onthologis  lahirnya  perundang-undangan  khususnya  peraturan perundang-undangan  yang  terkait dengan  pengelolaan  keuangan  daerah serta  korupsi  dan pendekatan  konseptual (conceptual  approach) dengan beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan  doktrin-doktrin  yang  berkembang dalam  ilmu  hukum.Sesuai  dengan  fokus  utama  penelitian  yaitu  yuridis normatif,  maka  data-data  yang  hendak  dikumpulkan  adalah  data-data sekunder dari hukum positif, yang meliputi bahan-bahan hukum baik bahan hukum  primer,    bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier.  Bahan hukum  primer  berupa  konvensi  internasional,  peraturan  perundang- undangan , asas-asas dan hasil-hasil penelitian terkait dengan penelitian ini dan bahan hukum sekunder  berupa  dokumen-dokumen dan literatur/bacaan yang  mencakup    dasar-dasar    teoretik    atau    doktrin    yang  relevan  serta bahan  hukum  tertier  yaitu  yang  diperoleh  dari  internet,  hasil  seminar, simposium  dan hasil lokakarya  yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah  dan  tindak  pidana  korupsi serta  kamus-kamus  yang  membantu menerjemahkan  berbagai    istilah  hukum  yang  dipergunakan  dalam pembahasan.

## PEMBAHASAN

## 1. Kerugian Negara dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Salah  satu  unsur  hal  yang  melahirkan  pertanggungjawaban  dalam pengelolaan  keuangan  negara/daerah  adalah  keuangan  negara  dan kerugian  negara.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  realitas  saat  ini menunjukkan  perbedaan  berbagai  peraturan perundang-undangan tentang  pengertian  keuangan  negara.  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara  adalah,“semua  hak  dan  kewajiban  negara  yang  dapat  dinilai dengan  uang,  serta  segala  sesuatu  baik berupa  uang  maupun  berupa barang  yang  dapat  dijadikan  milik  negara  berhubung  pelaksanaan  hak dan kewajiban tersebut.
Pasal 1 ayat (1)Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN menyatakan  penyertaan  negara  merupakan  kekayaan  negara  yang dipisahkan.  Arti  Pasal  ini  adalah,  pada  saat  kekayaan  negara  telah dipisahkan,  maka  kekayaan  tersebut  bukan  lagi  masuk  di  ranah  hukum publik  tetapi  masuk  di  ranah  hukum  privat.  Undang-undang  tentang Keuangan  Negara  memposisikan  BUMN  Persero  dalam  tataran  hukum
publik.  Pada sisi  lain,  Pasal  11  Undang-Undang  BUMN  menyebutkan pengelolaan  BUMN  Persero  dilakukan  berdasarkan  Undang-Undang Perseroan  Terbatas dan  peraturan  pelaksanaannya. Dalam  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara    terdapat definisi  kerugian  negara adalah  kekurangan  uang,  surat  berharga,  dan barang,  yang  nyata  dan  pasti  jumlahnya,  sebagai  akibat  perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai . Berdasarkan ketentuan Pasal 1  ayat  22  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004  sebagaimana  di kemukakan  di atas,  dapat  dilihat  bahwa konsep  yang  dianut  adalah konsep kerugian negara dalam arti delik  materiil. Suatu perbuatan dapat dikatakan  merugikan  keuangan  negara dengan  syarat  harus  adanya kerugian negara  yang benar-benar nyata.Hal ini berbeda dengan Pasal 2 ayat  (1)  UU  Tipikor  yang  menjelaskan  bahwa  kerugian  negara  dalam konsep  delik  formil  dikatakan  dapat  merugikan  keuangan  negara  atau perekonomian negara.
Pasal  1  angka  15  Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2006  tentang Badan Pemeriksa Keuangan,menjelaskan kerugian negara/ daerah adalah kekurangan  uang,  suratberharga,  dan  barang,  yang  nyata  dan  pasti jumlahnya,  sebagai  akibat  perbuatanmelawan  hukum  baik  sengaja maupun  lalai.  Selain  menurut  UU  BPK,  BPKP  menilaibahwa  dalam kerugian keuangan/ kekayaan negara, suatu kerugian negara tidak hanya yang  bersifat  riil,  tetapi  juga  yang  bersifat  potensial  yaitu  yang  belum terjadi  seperti  adanya  pendapatan  negara  yang  akan  diterima.Terdapat juga  pendapatyang  melihat  bahwa  kerugian  suatu  transaksi  yang  di dalamnya  terdapat  unsur  negara,dalam  hal  ini  misalnya  BUMN,  tidak serta merta kerugian itu menjadi kerugian negara.
Erman  Rajagukguk,  dalam  makalahnya  yang  berjudul  “Pengertian Keuangan  Negara  Dan  Kerugian  Negara”,  menyatakan  bahwa  paling tidak  terdapat  enam  masalahmengenai  k erancuan  konsep  “keuangan negara” dan “kerugian negara” dalam usahapemberantasan tindak pidana korupsi.  Yang pertama,  apakah  aset  PT.  BUMN(Persero)  merupakan keuangan negara? Kedua, apakah kerugian dari satu transaksi dalam PT. BUMN  (Persero)  merupakan  kerugian  PT.  BUMN  (persero)  dan otomatis menjadi kerugian negara? Ketiga, apakah terdapat upaya hukum bagi  pemerintahsebagai pemegang  saham  menuntut  direksi  atau komisaris  apabila  tindakan  merekadianggap  merugikan  pemerintah sebagai  pemegang  saham? Keempat,  apakahpemerintah  sebagai pemegang saham dalam PT. BUMN (Persero) dapat mengajukantuntutan pidana  kepada  direksi  dan  komisaris  PT.  BUMN  (Persero)  apabila
34
tindakanmereka  dianggap  merugikan  pemerintah  sebagai  pemegang saham? Kelima,  apakahyang  dimaksud  dengan kerugian  negara  itu sendiri? Keenam,  langkah-langkah  apakahyang  perlu  ilakukan  untuk terciptanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya? Sejumlah uraian di atas menunjukkan tidak seragamnya pengertian  kerugian  negara  dapat  menimbulkan  kesulitan.  Kesulitan tersebut ada dalam upaya menetapkan berapa kerugian keuangan negara Dalam  banyak  perkara  korupsi,  baik  penyidik,  penuntut  umum, bahkan  hakim  di  pengadilan  gagal  menyepakati  penentuan  besarnya kerugian  keuangan  negara  pada  tindak pidana  korupsi  yang  sedang ditangani.  Hal  ini  terjadi  akibat  tidak  adanya  kesatuan  cara  pandang tentang  keuangan  negara  itu  sendiri.  Akibatnya,  seringkali  muncul perbedaan (disparitas) antara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan hakim mengenai besaran kerugian negara yang dikorupsi oleh terdakwa sebagai penentu pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara.
Belum  adanya  kesamaan  pandangan    atau  pengertian  atas  makna keuangan  Negara  dan  kerugian  Negara  telah  berakibat  ketidakpastian penerapan  hukum  dalam  delik-delik  korupsi  yang    berkaitan  dengan kerugian  Negara.    Konsepsi  mengenai  kerugian    dan  keuangan  negara dalam beberapa peraturan perundang-undangan dalam pandangan penulis terkesan  terbatas  pada  aspek  finansial  khususnya  kerugian  keuangan negara  yang  bersumber  pada  Anggaran  Pendapat  Belanja  Negara (APBN) atau Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD). Hal ini dapat dilihat  pada  banyaknya  putusan  dalam  perkara  korupsi  yang menekankan  kerugian  negara  tersebut  berasal  dari  sumber  keuangan negara  baik  APBN  atau  APBD.    Penulis  berpandangan  bahwa pembicaraan kerugian negara pada dasarnya tidak hanya sebatas masalah kerugian  finansial  tetapi  lebih  dari  pada  itu  masalah  kerugian  negara harus  pula  memperhatikan  hal-hal  nonfinansial  misalnya  lingkungan hidup,  sosial,  budaya,  pendidikan  dll  sehingga  indikator  ideal  untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara adalah input, output, outcame, benefit dan impact.
Penentuan  kerugian  negara/daerah  yang  terjadi    sampai  saat  ini hanya  sekadar  menilai  kesesuaian  antara besarnya  anggaran  dan pengeluaran tanpa diikuti dengan penentuan  keuntungan yang diperoleh oleh  masyarakat  dan  dampak  penggunaan  anggaran  tersebut  bagi masyarakat. Jadi, kerugian negara/daerah saat ini yang ditentukan hanya
sebatas  keseimbangan  neraca debit  dan  kredit    dan  belum  menyentuh pada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat secara langsung.
2. Bentuk Pertanggungjawaban Kerugian dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Negara  merupakan  suatu  organisasi  dari  rakyat  untuk  mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh warga
Negara. Indonesia  adalah  sebuah  negara    yang  berbentuk  republik  yang memiliki  kurang  lebih  300    juta  rakyat,  wilayah  darat,  laut  dan  udara yang  luas  serta  terdapat  organisasi  pemerintah  pusat  dan  pemerintah daerah yang berkuasa. Indonesia memiliki UUD NRI 1945 yang menjadi cita-cita bangsa secara bersama-sama. Fungsi negara yang termuat dalam UUD  NRI  1945  adalah  melindungi  segenap  warga  negara  Indonesia, memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia.    Untuk  mewujudkan  fungsi  ini  maka batang tubuh UUD NRI 1945 memberikan pengaturan mengenai hal-hal yang akan dijadikan acuan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.
Salah  satu  upaya  yang  dilaksanakan  untuk  pencapaian  tujuan negara  Indonesia  adalah  penyelenggaraan  suatu  sistem  pengelolaan negara  yang  diatur  dalam  Bab  VIII  Pasal  23  UUD  NRI  1945  mengatur tentang  keuangan  negara.  Pemegang  kekuasaan  dalam  penyelenggaraan keuangan negara berada di tangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Pemerintahan  memegang  kekuasaan  pengelolaan  keuangan    negara sebagai    bagian    dari    kekuasaan    pemerintahan.  Jadi,  Presiden    selaku Kepala  Pemerintahan  memegang kekuasaan atas pengelolaan  keuangan negara merupakan bagian tidak terpisahkan dari kekuasaan pemerintahan.  Penyelenggaraan  kekuaan  dalam  Keuangan  Negara dilaksanakan  melalui  suatu  sistem  yang  disebut  pengelolaan  keuangan negara .
Pengelolaan  dalam  arti  luas,  adalah  penerapan  fungsi-fungsi manajemen dalam penanganan keuangan negara. Seperti diketahui fungsi manajemen  ada  empat  yang disingkat  POAC  yaitu planning
(perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), dan controlling (pengawasan).  Jadi  pengelolaan  keuangan  negara  dalam pengertian ini adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan sampai pengawasan keuangan negara.
Pengelolaan  dalam  arti  luas,  adalah  penerapan  fungsi-fungsi manajemen dalam penanganan keuangan negara. Seperti diketahui fungsi manajemen  ada  empat  yang disingkat  POAC  yaitu planning
(perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), dan controlling (pengawasan).  Jadi  pengelolaan  keuangan  negara  dalam pengertian ini adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan sampai pengawasan keuangan negara.
Uraian-uraian  di  atas  menunjukkan  bahwa  pengelolaan  keuangan negara merupakan suatu bentuk penerapan fungsi-fungsi manajemen oleh penyelenggaran  kekuasaan  negara  dalam  pelaksanaan  tugas  dan kewenangannya dalam rangka pencapaian tujuan negara yang termaktub dalam  konstitusi  sehingga  pengelolaan  keuangan  negara  secara  filosofis dapat  dimaknai  sebagai  suatu  upaya  untuk  mewujudkan  tujuan  dan fungsi negara Indonesia.
Pengelolaan  Keuangan
Daerah  pada  hakikatnya  merupakan pengurusan  keuangan daerah.  Pengurusan  keuangan  negara/daerah terbagi  dua  yaitu  pengurusan  umum  dan  pengurusan  khusus.  Kedua pengurusan ini mempunyai ruang lingkup tersendiri yakni subjek, objek, dan cara pengelolaan serta cara pertanggungjawaban yang berbeda-beda. Pembagian  tersebut  nyata  menunjukkan  bahwa pada  asasnya  diadakan pemisahan  antara  penguasa  yang  berwenang  menentukan,  yang memerintahkan pembayaran dan pejabat yang melaksanakan perintah itu. Asas  pemisahan  ini  merupakan  asas  dalam  organisasi  modern,  yang digunakan  di  tiap  organisasi  perusahaan  modern.  Asas  ini  dituangkan dalam  Pasal  78  ICW,  yang  maksudnya  jelas  untuk  mencegah  hal-hal yang  tidak  diinginkan,  misalnya  penyalahgunaan  kewenangan  dalam penggunaan  negara  ini.  Pengurusan  umum  mengandung  kekuasaan bertindak  dalam  arti  mengurus  dan  mengatur hal  yang  berhubungan dengan  pengeluaran  dan  penerimaan  Keuangan  Negara  dengan berdasarkan/berpedoman  pada  Anggaran  Belanja  Pendapatan  Negara. Pengurusan  khusus  mengandung  kewajiban  mengurus  dalam  arti menerima,  penyimpanan  dan  membayar  uang  atau  menerima, menyimpan/memlihara  dan  menyerahkan  barang  yang  merupakan  milik atau dikuasai oleh negara, yang didasarkan atas surat keputusan otorisasi dan  atau  ordenanceing.  Pengurus  khusus  ini  lazim  atau  sering  disebut dengan istilah comptabel, yang mengandung pengertian “bertanggungjawab”,  kemudian  diganti  dengan  istilah  “bendaharawan” yang telah digunakan secara resmi dalam perundang-undangan keuangan di Indonesia.
Pengelolaan  keuangan daerah  memiliki  sejumlah  dimensi pertanggungjawaban daerah  untuk  penghargaan,  perlindungan  dan
pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan hak asasi  manusia   sebagai ’legal rights’ dan ’constitutional rights’ .
Derajat  konstitutionalisme dalam pengelolaan keuangan di  daerah dapat  diukur  dari  kemampuan    pemerintah  daerah  memiliki  komitmen dan mampu mewujudkan jaminan dan hak-hak dasar bagi masyarakatnya sehingga  tanpa  adanya komitmen  dan  kemampuan  tersebut  atau  dengan adanya  pengurusan yang  tidak  benar maka  hal tersebut  merupakan penyimpangan terhadap  konstitusi.  Hal  ini  seharusnya menjadi paradigma hukum keuangan daerah.
Upaya untuk pengelolaan keuangan daerah yang bertanggungjawab telah  dikawal  dengan  sejumlah  peraturan  perundang-undangan  yang banyak namun realitas menunjukkan bahwa  kerangka normatif tersebut tidak sepenuhnya mampu memberikan suatu kondisi yang optimal dalam mencegah  pengelolaankeuangan  daerah  yang  tidak  bertanggung  jawab. Berbagai prinsip yang diatur secara jelas dalam begitu banyak peraturan ternyata  tidak  cukup  mampu  mengurangi  praktek-praktek  pengelolaan keuangan  daerah  yang  tidak akuntabel  dan  tidak  transparan. Praktek penyuapan, ketidakpekaan terhadap kebutuhan masyarakat , penggunaan anggaran  yang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan dan  cenderung banyak  pemborosan serta  munculnya  impunitas  pelaku  korupsi  di  mana mereka  dapat  bebas  tanpa  sedikitpun  tersentuh hukum  (law disenforcement conspiracy).
UU No.17 Tahun 2003 tetang keuangan negara Jo UU No.1 Tahun 2004  tentang  perbendaharaan  negara jo  UU  No.15  tahun  2004 pemeriksaan  dan  pertanggungjawaban  keuangan  negara  dengan  sangat jelas  meletakan norma  hukum  pengelolan  yang  harus  dipatuhi  oleh pejabat pengelola keuangan negara baik pusat maupun daerah. Pengelolan  keuangan  negara  yang  tidak  tertib  menimbulkan persoalan  hukum  baik  pidana  maupun  perdata.  Aspek  pidana berkaitan dengan  perbuatan  melawan  hukum,  menyalagunaan wewenang, memperkaya  diri  sendiri  atau  orang  lain  atau  suatu  korporasi  diatur dalam  UU  No.  31  Tahun  1999  sebagimana  telah  diubah  dengan  UU No.20  Tahun  2011  tentang  pemberantasan  tindak  pidan  korupsi (TIPIKOR).  Aspek  perdata  terkait  dengan  pelanggaran  administrasi dalam  pengelolan  keuangan  negara  yang  diselesaikansesuai prosedur MP-TGR  (Majelis  Pertimbangan -Tuntutan  Ganti  Rugi) baik  pusat maupun  daerah  berdasarkan pasal  62  dan  63  UU  No.1  Tahun  2004 tentang perbendaharaan negara.
38
Dalam  sebuah  negara  hukum,    peran  lembaga  negara  dalam mewujudkan  supremasi  hukum  dan  perlindungan  hak  asasi  manusia sangat dibutuhkan. Oleh karena itu dalam konstitusi, salah satu materi penting  dan  selalu  ada    adalah  pengaturan  tentang  lembaga  negara.  Hal itu  dapat  dimengerti  karena  kekuasaan  negara  pada  akhirnya diterjemahkan ke dalam  tugas dan  wewenang lembaga negara. Tercapai tidaknya  tujuan  bernegara  berujung  pada  bagaimana  lembaga-lembaga negara  tersebut  melaksanakan tugas  dan  wewenang  konstitusionalnya serta hubungan  antar lembaga negara. Konsep negara hukum mendasari pula  penyelenggaraan  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  di  Indonesia. Konsep  negara  hukum  Indonesia  pada  dasarnya  merupakan  konsep negara  hukum  yang  berdasarkan  Pancasila  di  mana  diharapkan  dengan pengejawantahan  Negara  hukum  tersebut,  tujuan  negara  dalam  rangka mensejahterakan masyarakat (welfare state) dapat tercapai.
Bernard  Rosen,  secara  tegas  menyatakan  bahwa "by  making  laws that  establish  what  administrative  agencies  are  expected  to  do  and appropriating money to do it, legislative bodies have the ultimate power to hold the administrators accountable. Jadi,yang bertanggung jawab itu bukan  hanya  badan  eksekutif  dan  birokrasinya,  tetapi  juga  badan legislatif,  badan  yudikatif,  partai  politik  dan  juga  seluruh  masyarakat dengan  menegaskan  bahwa  Artinya,  legislatif  juga  mempunyai kewenangan  dan  kekuasaan  untuk  membuat  suatu  pemerintahan bertanggung  jawab.  Dengan  demikian,  semua  lembaga  pemegang kekuasaan  negara  dan  masyarakatnya  harus  bertanggung  jawab  baik kepada  diri  sendiri,  kepada  pemberi  mandat  maupun  kepada  alam lingkungan sekitar.
Pandangan  lain  dikemukakan  oleh Taliziduhu Ndraha,  yang selanjutnya mengemukakan tentang materi yang harus dipertanggungjawabkan,  yakni  meliputi berbagai  produk  kebijakan legislatif  dan  eksekutif  yang  ternyata  merugikan  rakyat  banyak,
demikianpun melalui sikap dan perilaku, tutur kata, ucapan, pidato, janji, sumpah  jabatan  dan  komitmen  diri  aparat  legislatif  dan  eksekutif  dalam melaksanakan  tugasnya  harus  dipertanggungjawabkan  kepada  rakyat. Dengan  demikian,  dari  setiap  pemegang  kekuasaan  negara,  harus dimintakan  pertanggungjawaban  atas  pemanfaatan  wewenang  yang dimandatkan  yang  diperintah.  Manakala  pemegang  kekuasaan  da  alam negara tidak mempertanggungjawabkan maka akan dilakukan penagihan pertanggungjawaban  atas  hal  tersebut.  Hal  ini  berlaku  pula  terhadap
pengelolaan keuangan negara/daerah sebagai salah satu penyelenggaraan fungsi pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara.
Seorang pembuat sistem yang hendak memasangkan tubuh hukum yang  hidup  pada  skemanya  yang  logis  analitis  harus  bekerja  menurut suatu  mekanisme  atau  cara  tertentu.  Satu  dari  himpunan  ilmu  hukum adalah  sifat,  sistem  dan  dasar  filsafat  dari  situasi,  yang  di dalamnya seseorang  menagih  orang  lain  supaya  ia  memberikan  atau  melakukan sesuatu. Dari hal ini lahirlah suatu istilah kewajiban atau secara lebih luas disebut pertanggungjawaban hukum. Dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan negara/daerah ini maka pihak yang dirugikan yang dalam  hal  ini  adalah  negara,  dapat menempuh  3  (tiga)  jalur  untuk meminta  pertanggungjawaban  yaitu  Pidana,  Perdata  dan  Administrasi Negara.

## 1.1. Pertanggungjawaban  Pidana
Pertanggungjawaban  melalui  jalur  pidana  harus  melalui  proses peradilan  pidana.Peradilan  Pidana  adalah  suatu  proses  yang  di  dalamnya ikut  bekerja  beberapa  lembaga  penegak  hukum  beserta  aparaturnya. Kegiatan  peradilan  pidana  adalah    kegiatan  bertahap  dimulai  dari penyidikan,  penuntutan,  pemeriksaan  di  persidangan  dan diakhiri  dengan pelaksanaan  putusan  oleh  lembaga  peradilan.  Kegiatan    ini  merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terpadu antara Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan  Peradilan  (Hakim)  serta  petugas  pemasyarakatan,  sehingga  peradilan pidana  ini  dapat  dikatakan  merupakan  suatu  sistem  yang  dikenal  dengan sistem  peradilan  pidana.  Hal  ini  berarti  bahwa    pertanggungjawaban melalui jalur pidana   dilakukan secara terintegrasi dan berkesinambungan mulai penyitaan aset dari si pelaku, bersamaan dengan ancaman kurungan penjara, sehingga apabila putusan pidana  diputus, maka seluruh aset milik pelaku akan disita dan dijual untuk dikembalikan kepada Negara.

## 1.2. Pertanggungjawaban Perdata
BW  Indonesia  menegaskan  bahwa  Tiap  perbuatan  melanggar hukum,  yang  membawa  kerugian kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang yang  karena  salahnya  menerbitkan  kerugian  itu,  mengganti  kerugian tersebut  (Pasal  1365).    Setiap  orang  bertanggung  jawab  tidak  saja  untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati (Pasal 1366).
“Perbuatan  Melawan  Hukum”  ini  ditujukan  tentu  bukan  saja kepada  perorangan  akan  tetapi juga  Badan  Hukum    sehingga    perorangan
maupun  Badan  Hukum  dapat  diminta  pertanggung  jawabannya  secara perdata  oleh  Negara  apabila  melakukan  kegiatan  atau  tindakan  dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang merugikan negara.
Negara selaku pihak yang telah dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti  rugi  melalui  gugatan  perdata  ke  Pengadilan  Negeri.    Gugatan  yang berlaku  dalam  hal  ini  sama  dengan  gugatan  secara  umum.  Negara  dalam pengajuan gugatan diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN).
UU  No.  31  tahun  1999  jo  UU  No.  20  tahun  2001  tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  mengatur secara tegas penggunaan instrumen perdata antara lain dalam Pasal 32, 33, 34, UU no.31 tahun 1999 dan Pasal 38 C UU No. 20 tahun 2001.
Kasus  perdata  yang  timbul  berhubungan  dengan  perkara  korupsi dengan  penggunaan  instrumen  perdata  tersebut  sebagaimana  diatur  antara lain  dalam Pasal  32  ayat  (1)  UU  No.  31  tahun  1999  adalah    bahwa  Bila penyidik menangani kasus yang secara nyata telah ada kerugian keuangan negara,  tetapi  tidak  terdapat  cukup  bukti  untuk  membuktikan  unsur-unsur pidana  korupsi,  maka  penyidik  menghentikan  penyidikan  yang  dilakukan. Dalam  hal  ini  penyidik  menyerahkan  berkas  perkara  hasil  penyidikannya kepada JPN atau kepada instansi yang dirugikan, untuk dilakukan gugatan perdata  terhadap bekas Tersangka  yang  telah  merugikan  keuangan  negara tersebut.  Beberapa alasan digunakannya instrument hukum perdata dalam kerugian negara yaitu pertama, Sesuai Pasal Pasal 33 dan Pasal 34 UU No. 31  tahun  1999  di  mana  dalam  penyidikan  perkara  korupsi  ada kemungkinan tersangka meninggal dunia, sedangkan secara nyata telah ada kerugian  keuangan  negara.  Penyidikan  terpaksa  dihentikan  dan  penyidik menyerahkan berkas hasil penyidikannya kepada JPN atau kepada instansi yang  dirugikan,  untuk  dilakukan  gugatan  perdata  terhadap  ahli  waris tersangka.  Bilamana  Terdakwa  meninggal  dunia  pada  saat  dilakukan pemeriksaan  di  sidang  pengadilan,  sedangkan  secara  nyata  telah  ada keuangan negara, maka penuntut umum menyerahkan salinan berkas berita acara  sidang  kepada  JPN  atau  kepada  instansi  yang  dirugikan  untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa . Kedua, Pasal 38 C UU No. 20 tahun 2001 bahwa kemungkinan setelah putusan pengadilan memperoleh  kekuatan  hukum  tetap,  diketahui  masih  terdapat  harta  benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan, (sedangkan di sidang pengadilan terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda tersebut diperoleh  bukan  karena  korupsi),  maka  negara  dapat  melakukan  gugatan
perdata  terhadap  terpidana  dan  atau  ahli  warisnya      Dalam  kasus  ini instansi  yang  dirugikan  dapat  memberi  kuasa  kepada  JPN  atau  kuasa hukumnya untuk mewakilinya.
Penggunaan  instrument  hukum  perdata  dalam  realitasnya  belum banyak dilaksanakan hal ini antara lain  karena adanya hambatan misalnya waktu  penyelesaian  diperkirakan  untuk  sampai  pada  putusan  pengadilan yang  berkekuatan  hukum  tetap  dapat  memakan  waktu  yang  cukup  lama (bertahun-tahun).  Untuk  itulah  Undang-Undang  Tentang  Korupsi mewajibkan  pemeriksaan  perkara  pidana  korupsi  diberikan  prioritas, sedangkan gugatan perdata yang berkaitan dengan perkara korupsi ini tidak begitu  diprioritaskan.  Hambatan  lain  adalah  ada  kemungkinan  pihak tergugat  menggugat balik kepada negara dan terdapat kemungkinan negara kalah  sehingga Negara yang harus mengganti rugi kepada penggugat jika negara kalah.
1.3. Pertanggungjawaban Melalui Jalur Hukum Administrasi Negara.
Salah satu unsur adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2  ayat  (1)  Jo.  Pasal  3  UU  No.  20  Tahun  2001), sedangkan  yang dimaksud  dengan  kerugian  keuangan  Negara  itu  adalah  kerugian yang  sudah  dapat  dihitung  jumlahnya  berdasarkan  hasil  temuan instansi  yang  berwenang  yaitu  bisa  berasal  dari  BPK  (Badan Pemeriksa  Keuangan),  BPKP  (Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan), dan Inspektorat baik ditingkat pusat ataupun daerah. atau akuntan publik yang ditunjuk.
Adanya  kerugian  Negara  dalam  hal  ini  tentu  memberikan kewenangan bagi Negara yang telah dirugikan untuk dapat meminta pertanggungjawaban  bukan  kepada  pelaku korupsi  langsung,  akan tetapi kepada Pejabat yang berwenang mengelola keuangan. UU No. 17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara  di  dalam  penjelasannya menyebutkan  bahwa  barang  siapa  yang  diberi  wewenang  untuk menerima, menyimpan dan membayar atau menyerahkan uang, surat berharga atau barang milik Negara bertanggung jawab secara pribadi atas semua kekurangan yang terjadi dalam pengurusannya.
Berkaitan  dengan  tanggung  jawab  dari  keuangan  negara  ini UU  No.  1  Tahun  2004  tentang  Perbendaharaan  Negara  cukup  jelas
menyebutkan di dalam Pasal 53 ayat 1 s/d 4 dan Pasal 54 ayat 1 dan 2.
Jadi  pertanggungjawaban  untuk  pengembalian  ganti  kerugian keuangan  Negara  sebagaimana  yang  ditentukan  dimaksud adalah untuk  menghindari  terjadinya  kerugian  Negara  akibat  tindakan melanggar  hukum,  baik  karena  kesengajaan  maupun  karena kelalaian seseorang Pejabat, sehingga pihak yang bersalah yang telah menimbulkan  kerugian  keuangan  Negara  harus  menggantinya sehingga  keuangan  Negara  kembali  pulih  seperti  sediakala  karena adanya penyalahgunaan kekuasaan.
Akibat  dari  penyalahgunaan  kekuasaan  atau  wewenangan (exes  depavoir)  yang  menimbulkan  perbuatan  korupsi,  maka  tentu akan  menimbulkan  kerugian  yang  tidak  sedikit  bagi  keuangan negara.  Oleh  karena  itulah  Undang-Undang  mewajibkan  agar pimpinan kementerian Negara atau lembaga dan kepala satuan kerja perangkat  daerah  untuk  segera  melakukan  tuntutan  ganti  kerugian Negara setelah mengetahui instansinya telah dirugikan yaitu melalui pertama, Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kepada Pegawai Negeri bukan bendahara/pejabat  lain  yang  karena  melakukan  perbuatan  melawan hukum,  baik  sengaja  maupun  kelalaiannya,  mengakibatkan terjadinya kerugian Negara bukan berupa kekurangan perbendaharaan,  dan  kompetensi  pembebanannya  berada  pada Menteri  atau  Pimpinan  Lembaga  bersangkutan.Kedua,  Tuntutan
Perbendaharaan  (TP)  dikenakan  kepada  Bendahara  sebagai  akibat perbuatan  melawan  hukum,  baik  sengaja  maupun  kelalaian,  telah mengakibatkan terjadinya kekuarangan perbendaharaan, kompetensi pembebanan ganti kerugiannya berada pada BPK
Ketiga  bentuk  pertanggungjawaban  yang  disebutkan  di  atas adalah  bentuk  tanggung  jawab  yang  lahir  setelah  terjadinya kerugian  negara.  Penulis  berpandangan  bahwa  membicarakan pertanggungjawaban  pada  dasarnya  tidak  secara  sempit  hanya berbicara  mengenai  konsekuensi  yang  lahir  setelah  terjadinya kesalahan  tetapi  idealnya  pertanggungjawaban  meliputi  seluruhn kegiatan  pengelolaan  keuangan  negara/daerah.  Tanggung  jawab ini  lahir  bukan  hanya  karena  perintah  peraturan  perundang- undangan  tetapi  lahir  sebagai  suatu  tanggung  jawab  moral  para pelaksana pengelolaan keuangan negara.
Manusia    memiliki  karakteristik  utama  dan  ideal  karena  ia merupakan makhluk rasional yang memiliki pemikiran yang  tepat
43
dan    benar dan  mampu menentukan    pemilihan        moral    . Kemampuan  menentukan  pilihan  ini  yang  menentukan  kualitas dan  menjadi  indikator  nilai manusia tersebut.  Jadi  dapat dikatakan  bahwa  derajat  manusia sepenuhnya    ditentukan    oleh dirinya sendiri. Manusia  bebas  mencari,  memilih  dan menentukan    nilai- nilai    untuk    dirinya menuju kesempurnaannya dan manusia tersebut bertanggung    jawab    atas    apa    saja    yang  menjadi pilihannya.  Kesimpulan  dari  hal  ini  adalah  bahwa ujung    dari sebuah  kebebasan  adalah  keterikatan  seseorang  terhadap  apa yang    telah    dipilihnya sebagai    suatu  nilai.  Moral  yang  melekat pada  seorang  manusia  adalah  aktualisasi
tujuan  penciptaan manusia  sehingga  menjadikan    manusia    itu    memiliki    kebaikan dan    kebajikan    yang    akan  membedakan    dirinya    dari makhluk lain dunia  ini.
Taylor mengemukakan  bahwa ada    empat    kondisi    yang dapat  mengecualikan  perbuatan  seseorang  untuk  tidak  termasuk dalam  perilaku  yang  mesti  dipertanggungjawabkannya,  karena subjeknya tidak bebas, di antaranya:Ignorance of the consequences of  actions  or  conditions  for  their  ignorance,  coercion  is  not avoidable, the  lack  of  the  ability  of  artists to  control  their  action , Lack of opportunities or the ability of the performer or as something to  make  a  choice  which  he  believed  "  truly  "  when  to  do  so  or specific  situations. Jadi, menurut  Taylor,  pengecualiaan  bagi seorang manusia untuk tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah ketidaktahuan  akan  konsekuensi-konsekuensi dari    suatu    perbuatan        atau  juga  ketidaktahuan  lingkungan    bagi seseorang,  keterpaksaan yang  tidak  dapat  dihindari    oleh  pelaku perbuatan,  ketiadaan  kemampuan  pelaku  untuk  mengontrol perbuatannya dan  ketiadaan    kesempatan    atau    kemampuan pelakunya  atau  kedua-duanya  untuk melakukan  sesuatu   pilihan dari suatu perbuatan  yang dianggapny a “benar”  bila melakukannya dalam situasi-situasi tertentu.
Hornold  H. Titus mengemukakan bahwa the questions about reasons  and  motives  of  someone  in  moral  action.  When  one  sees  a moral  action  in  the  context  of the  behavior  of  products,  so  in  this case  he  saw  the  consequences  of  acts  of  moral  justification. (Pertanyaan-pertanyaan  ini  berkenaan  dengan alasan-alasan  dan motif-motif  seseorang  dalam  melakukan tindakan  moral.  Ketika
44
seseorang  melihat  tindakan  moral  dalam  konteks  produk  dari sebuah perilaku, maka dalam hal ini ia melihat pembenaran moral dalam  konsekuensi sebuah tindakan).
Pandangan  di  atas  menunjukkan  bahwa pembahasan mengenai pembenaran sebuah moraladalah  bagaimana  seseorang dapat  hidup  dengan  cara  yang  baik  setiap saat. Oleh karena itu pertanyaan  spesifik  seperti  apa  yang  disebut  "yang  baik"  atau "yang    tidak    baik",    apa    ”yang    pantas”    dan    apa    pula    ”yang tidak    pantas”  serta    bagaimana    cara  mengetahuinya  merupakan persoalan  yang  urgen  untuk dijawab agar dapat dilihat aktivitas pembenaran moral yang sesungguhnya bagi manusia. Terkait dengan prilaku moral, Bernard Williams. mengemukakan  bahwa There are two views about moral behavior. There  is  a  perception  that  there  is  no  good  value  will  give  birth  to crime  and  / or  otherwise  that  there  would  be  no  bad  grades  would give  birth  to  kindness.  Conversely,  there  is  a  belief  that  moral behavior  can  be  seen  from  the  values that  exist  in  this  process  by saying if an act passed by the full consideration and will give birth to moral procedural products.Jadi Williams mengemukakan bahwa ada  dua  pandangan  mengenai  perilaku  moral.  Ada  yang melihat bahwa  tidak  ada  suatu  yang  bernilai  baik  akan  melahirkan kejahatan  dan /atau    sebaliknya  bahwa    tidak    akan    ada    suatu yang  bernilai    jahat  akan  melahirkan  kebaikan.  Sebaliknya, ada yang  berkeyakinan  bahwa  perilaku    moral    dapat    dilihat    dari nilai-nilai    yang    ada    pada    proses    dengan  mengatakan    jika suatu    tindakan    dilalui    dengan    penuh    pertimbangan    dan prosedural maka akan melahirkan produk moral. Sebaliknya,  jika sebuah  tindakan    tidak    melalui    proses    dan    prosedur    moral maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam berperilaku,    sehingga    dengan    demikian  moralitas  selalu  tampil dalam berbagai sendi, baik dalam proses maupun dalam produk .
Tanggungjawab adalah  landasan  kukuh  bagi  kemanusiaan baik dalam  struktur  maupun  dalam  makna  dan  kandungannya. Oleh  karena itu,  tanggung  jawab  ditempatkan  sebagai lambang bagi ketinggian derajat  seorang anak manusia. Hanya orang yang bertanggungjawablah pantas disebut sebagai manusia  sejati,  dan memang kontruksi inilah  yang  membedakan  dirinya dari eksistensi makhluk-makhluk lain di luar dirinya.
45
Dikaitkan  dengan  tanggung  jawab  moral  dalam  jabatan, Roscue  Pound mengemukakan  bahwa  dalam  suatu  masyarakat yang  beradab  orang  akan  beranggapan  bahwa  orang-orang  yang berada  disekelilingnya  adalah  orang  yang  beradab,  sehingga dalam  hal  terjadinya  suatu  perbuatan  yang  menyimpang  akan meminta  pertanggungjawaban  kepada  pihak  yang  melakukan perbuatan tersebut sehingga dalam pandangan Roscue Pound, ada 4  (empat)  hal  yang  menjadi  dasar  untuk  menerapkan pertanggungjawaban  secara  moral  yaitu orang  lain  akan
mempunyai pengharapan baik dan sewajarnya  yang diciptakan oleh janji  atau  kelakuan  seorang  pejabat, pejabat  akan  menepati  janjinya menurut pengharapan  yang dilekatkan padanya oleh rasa kesusilaan di dalam masyarakat, mereka akan berbuat rajin dan dapat dipercaya dalam  hubungan  jabatan  dan  pekerjaan , mereka  akan  mengganti apa  yang sudah  diterimanya  secara  keliru    atau  oleh  keadaan  yang tidak disangka-sangka  sudah  diterimanya  secara  keliru  atau  oleh keadaan  yang  tidak  disangka-sangka,  sehingga  mereka  menerima apa  yang  seharusnya  tidak  patut  dan  tidak  akan  diterimanya  dalam keadaan biasa.
Kemampuan  manusia  menentukan  pilihan  dalam  moral  akan menentukan  kualitas  dirinya  sehingga  kebaikan  tersebut  akan  lahir dari diri seorang manusia namun demikian moral tidak tertutup dari pengaruh  dan  perkembangan  sosial  masyarakat.  Standar    moral manusia  banyak  ditentukan  oleh  tingkat  perkembangan sosialnya, intelegensinya    dan    ilmu    pengetahuan    yang    berkembang. Moralitas  tumbuh    dan    berkembang    dalam    kehidupan    manusia sebagai    pembuka    bagi  kehidupan    yang    lebih    maju    ke    arah kehidupan    yang    membahagiakan    dan  penuh  makna.  Oleh  karena itu, problem moral bukan  sekedar masalah moral itu sendiri, tetapi juga  menyangkut  persoalan  sosial,  ekonomi  dan  juga  politik.  Oleh karena  itu,  tanggung  jawab  moral  dalam  pengelolaan  keuangan negara/daerah  pun    lahir  dari  kemampuan  para  pelaksana  untuk menentukan  kualitas  dirinya  dalam  memilih  moral  yang  akan menjadi  landasan  dalam  pelaksanaan  tugas-tugasnya  mengelola keuangan  negara/daerah  namun  hal  ini  tetap  saja  tidak  dapat menafikan  perkembangan sosial,  ekonomi  dan  politik yang berkembang  sehingga  untuk  dapat  mewujudkan  suatu  pengelolaan keuangan  negara/daerah  yang  dapat  dipertanggungjawabkan  secara moral  maka  selain  kualitas  dari  manusia  yang  menjadi  pelaksana
maka perkembangan sosial, ekonomi dan politik harus pula dibenahi secara positif agar memberikan andil yang besar bagi pengembangan nilai moral para pengelola keuangan negara.

## PENUTUP
Kerugian  negara  didefinisikan  secara  beragam  dan    terdapat  banyak perbedaan dalam memberikan makna dan defenisi tentang kerugian negara. Hal  ini  dalam  realitasnya menimbulkan  kesulitan antara  lain  dalam menetapkan berapa  kerugian  keuangan  negara. Penentuan  kerugian negara/daerah yang terjadi sampai saat ini hanya sekadar menilai kesesuaian antara besarnya anggaran dan   pengeluaran tanpa diikuti dengan penentuan keuntungan  yang  diperoleh  oleh  masyarakat  dan  dampak  penggunaan anggaran  tersebut  bagi  masyarakat. Kedua pertanggungjawaban  kerugian negara  adalah  bentuk  pemenuhan  konsekuensi  bagi  seseorang  untuk memberikan  atau  melakukan  sesuatu  untuk  melakukan  sesuatu dalam pengelolaan keuangan daerah dengan melahirkan 3 bentuk pertanggungjawaban yaitu Pidana, Perdata dan Administrasi Negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin P. Soeria Atmaja. 2009. Keuangan Publik dalam Praktek Hukum Teori, Kritik, dan Praktek. Rajawali Press. Jakarta Bernard Williams. (1985) . Ethics  and  the  Limits  of  Philosophy.
Harvard University Press. Cambridge.
Bohari. (1995). Hukum Anggaran Negara. Rajawali Pers : Jakarta.
Erman Rajaguguk, Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara,
Bernard Rosen. 1998. Holding Goverment Bureaucracies Accuntble. Third
Adition. Praeger Publisher Wasport. USA.
Franz  Magnis  Suseno.  (1985). Etika  masalah-masalah  Pokok  Filsafat
Moral. Kanisius : Yogyakarta.
Hendra Karianga melalui http://portal.malutpost.co.id/en/opini/item/5373- meneropong-pengelolaan-keuangan-negara-tahun-2015
Hornold, H. Titus. (1970). Living  Issues  in  Philosophy. Van  Nostrand Reinnhold Company. New  York.
Paul  W  Taylor. (1967) Problem    of  Moral  Philosophy. Dickenson
Publishing Company : California.
Roscue Pound.  (1996). Pengantar Filsafat Hukum (terjemahan Muhammad Rajab). Bhratara . Jakarta.
Taliziduhu,  Ndraha.  2001. Program  Pascasarjana  Kerjasama  Universitas Padjajaran dan Institut Ilmu Pemerintahan. Jakarta.