## PERAN INFLUENCER TERHADAP PEMILIHAN PRESIDEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
Mikail Fathan Arighi 1 , Muhammad Miftah Babil Yasar 2 , Siti Nurul Falah 3 , Rizky Muhammad Ramdhan 4 , Andi Septiadi 5
1) asemocel@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
2) abilyasar04@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
3) sitinurulfalah935@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
4) rzkmr26@gmail.com , Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
5) septiadi.andi90@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

## Abstract
The role of influencers in the 2024 General Elections in Indonesia has become an intriguing topic in political and social discussions. In the digital and social media era, influencers play a significant role in shaping public opinion and informing voters, especially the younger generation, about various political, social, and economic issues that are key points in the election. In the 2024 elections, the role of influencers is expected to increase, considering the growing number of Indonesians connected to the internet and social media. With their wide reach and influence, influencers can become agents of change, encouraging political participation and enhancing political knowledge among voters. They can also serve as intermediaries between candidates and voters, helping to disseminate the candidates'  visions,  missions,  and  work  programs.However,  this  potential  also  comes  with  challenges. Misinformation and disinformation are rampant problems on social media, and influencers have a responsibility to ensure the information they share is accurate and trustworthy. Ethics and integrity are also a concern, as there is a risk that influencers might be exploited by political parties to conduct black campaigns or influence voters in unethical ways. Therefore, in the context of the 2024 elections, the role of influencers must be carried out with care  and  responsibility.  They  should  use  their  influence  to  promote  healthy  democracy  and  participate  in constructive political discussions, rather than exacerbating polarization or spreading false information. It is hoped that, with the right approach, influencers can positively contribute to Indonesia's democratic process. Keywords: Elections, Influencer, Politics

## Abstrak
Peran influencer dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di Indonesia telah menjadi topik yang menarik dalam diskusi  politik  dan  sosial.  Dalam  era  digital  dan  media  sosial,  influencer  memegang  peran  penting  dalam membentuk opini publik dan menginformasikan pemilih, khususnya generasi muda, tentang berbagai isu politik, sosial, dan ekonomi yang menjadi poin kunci dalam pemilihan. Pada Pemilu 2024, peran influencer diharapkan akan semakin meningkat, mengingat semakin banyaknya populasi Indonesia yang terhubung dengan internet dan media sosial. Dengan jangkauan dan pengaruh yang luas, influencer dapat menjadi agen perubahan, mendorong partisipasi  politik,  dan  meningkatkan  pengetahuan  politik  di  kalangan  pemilih.  Mereka  juga  dapat  menjadi penghubung antara calon dan pemilih, dan berkontribusi dalam menyebarkan visi, misi, dan program kerja calon. Namun, potensi ini juga datang dengan tantangan. Misinformasi dan disinformasi adalah masalah yang semakin merajalela  di  media  sosial,  dan  influencer  memiliki  tanggung  jawab  untuk  memastikan  bahwa  informasi  yang mereka bagikan akurat dan dapat dipercaya. Etika dan integritas juga menjadi perhatian, karena ada risiko bahwa influencer mungkin disalahgunakan oleh pihak politik untuk menjalankan kampanye hitam atau mempengaruhi pemilih dengan cara yang tidak etis. Oleh karena itu, dalam konteks Pemilu 2024, peran influencer harus dijalankan dengan  hati-hati  dan  bertanggung  jawab.  Mereka  harus  menggunakan  pengaruh  mereka  untuk  mendorong demokrasi yang sehat dan berpartisipasi dalam diskusi politik yang konstruktif, bukan memperburuk polarisasi atau  menyebarkan  informasi  yang  salah.  Diharapkan,  dengan  pendekatan  yang  tepat,  influencer  dapat berkontribusi positif terhadap proses demokrasi Indonesia.
Kata Kunci: Influencer, Pemilihan Umum, Politik

## PENDAHULUAN
Di  era  digital  saat  ini,  kehidupan  kita  tidak  bisa  dilepaskan  dari  media  sosial.  Fakta tersebut  membuktikan  bahwa  media  sosial  memiliki  dampak  besar  pada  kehidupan  individu (Putri et al., 2016). Terlebih lagi, fenomena terkini di media sosial adalah kemunculan individu yang dikenal  sebagai  influencer. Mereka  adalah individu  yang memiliki pengaruh besar dan memiliki banyak pengikut di internet (Akib, 2022). Munculnya influencer ini membuka cara
baru untuk meyakinkan, mempengaruhi, dan mengajak orang di media sosial. Bahkan di ranah politik,  banyak  influencer  yang  berkontribusi  dalam  membantu  kemenangan  pasangan  calon presiden melalui kampanye di media sosial. Ada tiga aktor utama dalam dunia media sosial, yaitu  buzzer,  influencer,  dan  follower,  yang  semuanya  merupakan  elemen  kunci  dalam membentuk isu dan preferensi politik (Jati, 2016). Dalam konteks ini, influencer adalah pemilik akun media sosial dengan banyak pengikut dan berperan penting dalam menyebarkan isu ke masyarakat luas melalui media sosial (Jati, 2016).
Dalam  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah,  peran  influencer  sangat  penting  dalam membentuk opini masyarakat, khususnya dalam pemilihan presiden (Ardha, 2014). Dalam hal ini,  jumlah  followers  di  Instagram  dan  TikTok  dapat  dijadikan  sebagai  indikator  kekuatan influencer dalam mendukung capres dan cawapres. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mendapatkan dukungan dari beberapa  influencer  ternama.  Meski  jumlah  pengikut  mereka  tidak  sebanyak  pasangan  lain, dukungan  dari  beberapa  influencer  dengan  jumlah  pengikut  yang  signifikan  mampu memberikan efek positif dalam memperoleh dukungan masyarakat.  Sementara itu, pasangan nomor  urut  2,  Prabowo  Subianto  dan  Gibran  Rakabuming  Raka,  mendapat  dukungan  yang signifikan  dari  selebgram  dan  selebtiktok  dengan  jumlah  pengikut  yang  besar.  Pasangan  ini memiliki kelebihan dalam menjangkau audiens yang lebih luas, terutama di platform Instagram. Pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, juga mendapatkan dukungan kuat dari selebgram dan selebtiktok. Dengan dukungan dari figur-figur Instagram dan TikTok yang populer, mereka mendapatkan keuntungan dalam menjangkau generasi muda (Lukman et al., 2024).

## Tabel.1 Data jumlah pengikut influencer yang mendukung pasangan nomor urut 1
Nama Influencer Jumlah Followers Platform Laudya Cyntya Bella 39,7 juta instagram Zaskia Sungkar 31,5 juta instagram Shireen Sungkar 28,6 juta instagram Irwanyah 16,1 juta instagram Tasya Farasya 6,7 juta instagram Fadil Jaidi 11,3 juta instagram Rey Mbayang 5,7 juta instagram Arie kriting 1,1 juta instagram Dr. Tirta 2,6 juta instagram Nata Reza 2 juta instagram Agam Fahrul 1,2 juta instagram Ameli Andani 1,5 juta instagram Ramzi 911 ribu instagram Hassan Jr 3,4 juta tiktok Clara Shinta 6,7 juta tiktok
Farhan 2,5 juta tiktok Alifhia Fitri 5,9 juta tiktok Billy Joe Ava 166,7 ribu tiktok Kadam Sidik 6,1 juta tiktok Reza Surya 3,8 juta tiktok Sumber: Diolah peneliti (2024) Table.2 Data jumlah pengikut influencer yang mendukung pasangan nomor urut 2 Nama Influencer Jumlah followers Platform Raffi Ahmad dan Nagita Slavina 75,3 juta instagram Deddy Corbuzier 11,8juta instagram Baim Wong 18,5 juta instagram Nikita Mirzani 12,1 juta instagram Celine Evangelista 6,8 juta instagram Karin Novilda 1,2 juta instagram Dara Arafah 3,1 juta instagram Andre Taulany 4,4 juta instagram Desta Mahendra 3 juta instagram Tasya Revina 1,2 juta instagram Bobon Santoso 2,5 juta instagram Atta Halilintar 35,6 juta instagram Fero Walandouw 3,4 juta instagram Citra Monika 470 ribu instagram Gus Miftah 2,4 juta instagram Dr. Richard Lee 5,3 juta tiktok Willie Salim 53,5 juta tiktok Ria Ricis 44 juta tiktok Adi Syahreza 9,5 juta tiktok Shella Saukia 6,3 juta tiktok Sumber: Diolah peneliti (2024) Table.3 Data jumlah folowers influencer yang mendukung pasangan nomor urut 3 Nama Influencer Jumlah Followers Platform Hariss Vriza 4,1 juta Instagram
Kris Dayanti 7,9 juta Instagram Elina Joerg 4,9 juta Instagram Ali Syakieb 2,2 juta Instagram Marsha Aruan 2,6 juta Instagram Anang Hermansyah 4,7 juta Instagram Deni Cagur 11,9 juta Instagram Vicky Prasetyo 2,1 juta Instagram Young Lex 1,8 juta Instagram Fadly Faisal 5,8 juta instagram Venna Melinda 1,5 juta instagram Tina Toon 682 ribu instagram Satya Salsabila 3,9 juta tiktok Ilal wardani 6,2 juta tiktok Vabella 7,6 juta tiktok Iben 22,8 juta tiktok Thariq Halilintar 5,6 juta tiktok Fujianti utami putri 25,7 juta tiktok Eca 3,8 juta tiktok Ibnu Wardani 26 juta tiktok

## Sumber: Diolah peneliti (2024)
Tabel.1  memaparkan  data  jumlah  influencer  dan  follower  mereka  yang  mendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Data tersebut berasal dari pengikut di media sosial, termasuk Instagram dan TikTok.
Tabel.2  menjelaskan  data  jumlah  influencer  dan  follower  mereka  yang  mendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Data tersebut berasal dari pengikut di media sosial, termasuk Instagram dan TikTok.
Tabel.3  memberikan  data  jumlah  influencer  dan  follower  mereka  yang  mendukung pasangan capres dan cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Data tersebut berasal dari pengikut di media sosial, termasuk Instagram dan TikTok.
Studi sebelumnya oleh Ardha (2014) Menyatakan bahwa daya kuasa media sosial dalam membentuk  opini  publik  terletak  pada  elemen  sosialnya,  yang  mencakup  interaksi  dan partisipasi  yang  bisa  terjadi  melalui  kampanye.  Komariah  &  Kartini  (2019)  menunjukkan bahwa  Pemilu  merupakan  momen  politik  dimana  media  sosial,  khususnya  Facebook  dan WhatsApp  digunakan  untuk  kepentingan  politik.  Hayat  et  al.  (2021)  Menyatakan  bahwa karakteristik  interaktif  dan  fleksibel  dari  media  sosial  menjadikannya  alat  yang  banyak digunakan  oleh  masyarakat,  politisi,  dan  partai  politik  dalam  berkomunikasi  secara  politis. Berdasarkan  studi-studi  sebelumnya,  media  sosial  memiliki  kekuatan  yang  signifikan  dalam mempengaruhi  masyarakat  dalam  bidang  politik,  terbukti  dengan  banyaknya  calon  legislatif dan  capres  yang  menggunakan  kekuatan  para  influencer  untuk  membantu  mereka  dalam memperoleh suara, khususnya dari generasi Gen-Z atau milenial (Rakhman & Haryadi, 2019).
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  influencer  media  sosial  memiliki  peran  yang  semakin  penting dalam  pemilu.  Influencer  dapat  digunakan  untuk  menyebarkan  informasi,  memobilisasi pemilih,  dan  membentuk  opini  publik  dengan  bantuan  ribuan  hingga  jutaan  pengikutnya  di media sosial.
Peran  influencer  saat  ini  sangat  berpengaruh,  termasuk  dalam  bidang  politik.  Pada pemilu 2024, para influencer tersebut berperan aktif dalam kampanye-kampanye calon presiden dan  wakil  presiden.  Melihat  daya  tarik  yang  besar  dari  influencer  dalam  membentuk  opini masyarakat, berbagai paslon memanfaatkan hal ini. Oleh karena itu, penelitian dilakukan untuk melihat  sejauh  mana  influencer  dapat  membantu  perolehan  suara  dari  pasangan  capres  dan cawapres peserta pemilu 2024. KPU telah mengumumkan secara resmi bahwa pasangan nomor urut  02,  yakni  Prabowo  Subianto  dan  Gibran  Rakabuming  Raka,  sebagai  pemenang  dengan suara terbanyak pada pemilihan umum 2024. Pasangan ini mendapatkan sekitar 96 juta suara, atau sebesar 58%. Pasangan ini, yang dikenal mendapat dukungan besar dari para influencer ternama  Indonesia,  menunjukkan  pengaruh  yang  luas  dari  para  influencer  pada  pemilihan umum 2024, khususnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.

## KAJIAN PUSTAKA Pemilihan Umum
Pemilu  merupakan  metode  pengumpulan  suara  yang  hasilnya  digunakan  untuk menentukan  jumlah  kursi  yang  didapatkan  oleh  partai-partai  dan  kandidat  dalam  parlemen. Pemilu berperan sebagai alat vital dalam memilih perwakilan rakyat yang berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan di negara tersebut (Reynolds, 2022 dalam Widjaja et al., 2024). Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah mekanisme untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang diadakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945.
Pemilu  merupakan  ajang  persaingan  untuk  mengisi  posisi-posisi  politik  dalam pemerintahan,  yang  berdasar  pada  pilihan  resmi  dari  warga  negara  yang  memenuhi  syarat. Peserta  dalam  pemilu  bisa  berupa  individu  atau  partai  politik,  namun  yang  dominan  adalah partai politik. Partai-partai ini mengusung kandidat-kandidatnya dalam pemilihan umum agar kemudian  dapat  dipilih  oleh  masyarakat  (Pamungkas,  2009).  Menurut  Matori  Abdul  Djalil, pemilu  adalah  proses  yang  memberikan  kepastian  konstitusional  dalam  pergantian kepemimpinan  dan  kekuasaan  untuk  menciptakan  pemimpin  yang  memiliki  legitimasi. Sementara  itu,  Syamsudin  Haris  mengartikan  pemilu  sebagai  sebuah  lembaga  dan  praktik politik  yang  memfasilitasi  pembentukan  pemerintahan  yang  mewakili  rakyat  ( representative government ) (Eva & Antari, 2018).
Menurut  Marulak  Pardede  dalam  Eva  &  Antari  (2018)  beberapa  alasan  pentingnya pelaksanaan  pemilu  di  sebuah  negara  adalah:  (1)  Sebagai  sarana  untuk  melaksanakan kedaulatan  rakyat;  (2)  Untuk  memilih  perwakilan  rakyat  dalam  pemerintahan;  (3)  Bertujuan untuk mengonfirmasi atau memperbarui kesepakatan antara pemerintah dan warga negara; (4) Berpengaruh  terhadap  perilaku  dari  warga  negara;  (5)  Mendidik  para  pemimpin  untuk  lebih mengutamakan  kesepakatan  dengan  rakyat  daripada  menggunakan  kekuasaan  secara  paksa dalam mempertahankan legitimasi mereka.
Setiap lima tahun sekali, pemilu diadakan di Indonesia untuk memberikan kesempatan kepada penduduk yang memenuhi syarat untuk memilih wakil mereka di legislatif nasional dan daerah serta presiden dan wakil presiden. Pemilu diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat dalam memilih wakil Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, presiden,  wakil  presiden,  dan  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah,  sesuai  dengan Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum.  Pemilihan  umum  ini
dilaksanakan  berdasarkan  cita-cita  Pancasila  dan  konstitusi  negara,  UUD  1945,  secara langsung, umum, bebas, tenang, jujur, dan adil.
Untuk mengelola pemilihan umum agar lebih demokratis, ada dua aspek penting yang perlu diperhatikan. Pertama, pemilihan umum harus memiliki integritas, yang merupakan suatu kesepakatan  internasional  yang  telah  menjadi  standar  dalam  penyelenggaraan  pemilu  secara demokratis  dan  berkaitan  dengan  inklusivitas.  Kedua,  pemilihan  umum  harus  mengikuti prinsip-prinsip  dasar  yang  telah  menjadi  norma  hukum  di  Indonesia,  yaitu  pemilihan  umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, yang sering disingkat sebagai Luber Jurdil (Sopacua et al., 2023).
Asas-asas  pemilihan  umum  yang  disingkat  menjadi  LUBER  JURDIL  meliputi:  (1) Langsung: Masyarakat mempunyai hak untuk memilih secara langsung tanpa perantara dalam pemilihan  umum,  sesuai  dengan  keinginan  pribadi  mereka.  (2)  Umum:  Pemilu  terbuka  bagi semua warga negara yang memenuhi syarat tanpa memandang agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan,  atau  pekerjaan.  (3)  Bebas:  Setiap  warga  negara  yang  memenuhi  syarat  sebagai pemilih  memiliki  kebebasan  penuh  dalam  memilih  perwakilan  tanpa  adanya  tekanan.  (4) Rahasia:  Kerahasiaan  suara  setiap  pemilih  dijamin,  sehingga  pilihan  mereka  tidak  diketahui oleh orang lain. (5) Jujur: Semua pihak yang terlibat dalam pemilu harus berperilaku jujur dan mengikuti  peraturan  yang  berlaku.  (6)  Adil:  Pemilu  harus  dilaksanakan  dengan  adil, memberikan  perlakuan  yang  sama  kepada  semua  pemilih  dan  peserta,  serta  bebas  dari kecurangan.
Keenam prinsip ini menjadi pedoman dasar dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia untuk memastikan proses demokratis yang sehat dan adil.

## Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
Menurut  Simamora  et  al.  (2024),  Pemilu  tahun  2019  dan  2024  di  Indonesia dilaksanakan  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017.  Pemilu  ini  menggunakan sistem yang dikenal sebagai Two Round System (TRS), di mana untuk memenangkan sebuah kursi, kandidat harus memperoleh lebih dari 50% suara. Jika tidak ada kandidat yang mencapai ambang  batas  ini  pada  putaran  pertama,  dua  kandidat  dengan  suara  terbanyak  akan  maju  ke putaran  kedua  untuk  menentukan  pemenang.  Untuk  unsur  atau  dimensinya  yaitu  sebagai berikut:
a. Daerah  Pemilihan:  Atau  yang  sering  disebut  dapil,  mencakup  seluruh  wilayah  Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan.
b. Metode dalam Pencalonan:
1) Peserta Pemilu adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
2) Pasangan calon harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.
3) Penentuan calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik yang bersangkutan.
4) Pasangan calon harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Pasal 169, Pasal 226, Pasal 227, dan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan KPU yang mengatur tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
c. Metode Pemberian Suara: Metode pemberian suara dilakukan dengan mencoblos satu kali pada nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak pada surat suara.
d. Penetapan Pasangan Calon Terpilih:
Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari  jumlah  suara  dengan  minimal  20%  suara  di  setiap  provinsi  yang  tersebar  di  lebih  dari
setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi syarat tersebut, dua pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak pertama dan kedua akan dipilih kembali dalam putaran kedua.

## Peran Influencer dalam Pemilihan Umum
Menurut  Hariyanti  &Wirapraja  dalam  Anitasari  (2020)  dijelaskan  bahwa  Seorang influencer adalah individu atau tokoh publik di media sosial yang memiliki banyak pengikut yang beragam dan signifikan, serta mampu mempengaruhi perilaku pengikutnya melalui konten yang mereka bagikan. Di era digital saat ini, keberadaan influencer mendapat banyak perhatian dari masyarakat, terutama pengguna media sosial. Mereka sering dianggap sebagai pembentuk tren,  terutama  di  kalangan  generasi  milenial.  Dengan  jumlah  pengikut  yang  besar,  mereka memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pandangan dan tindakan orang terhadap berbagai topik.
Belakangan  ini,  banyak  influencer  yang  juga  mulai  berpengaruh  dalam  ranah  politik melalui  media  sosial.  Mereka  telah  menjadi  pemain  kunci  dalam  dinamika  politik  digital. Kerjasama dengan influencer telah menjadi strategi bagi politisi untuk meningkatkan pengaruh mereka, seperti  terlihat  dalam pemilihan presiden dan wakil presiden baru-baru ini, di  mana pendapat  dari  influencer  yang  mendukung  mereka  dimanfaatkan.  Meskipun  hanya  ada  dua kandidat, dukungan dan kritik dari influencer terhadap masing-masing kandidat menunjukkan pengaruh besar mereka dalam opini publik.
Oleh  karena  itu,  influencer  memiliki  peran  yang  semakin  signifikan  dalam  konteks politik,  terutama  dalam  pemilihan  umum  di  Indonesia.  Mereka  berperan  dalam  membentuk opini publik dan mempengaruhi pemilih, terutama melalui media sosial. Influencer memiliki kemampuan untuk menyebarkan gagasan dan argumen yang dapat mempengaruhi cara pandang pengikut mereka terhadap isu politik atau kandidat tertentu (Anitasari, 2020). Mereka sering dianggap sebagai bagian dari masyarakat umum, sehingga opini yang mereka sampaikan terasa lebih  nyata  dan  dapat  dipercaya  oleh  pengikutnya.  Selain  itu,  di  tengah  kesenjangan  literasi yang ada, influencer bisa berperan dalam meningkatkan literasi politik dan demokrasi. Mereka dapat  memfasilitasi  pertukaran  ide  yang  konstruktif  dan  meningkatkan  pemahaman  lintas pandangan politik, yang penting untuk mendukung demokrasi yang sehat dan berbobot.
Meskipun  memiliki  peran  signifikan,  penggunaan  influencer  dalam  dunia  politik seringkali diwarnai risiko, termasuk potensi polarisasi yang lebih tajam di antara masyarakat. Terdapat  pula  kekhawatiran  terkait  transparansi  dan  kejujuran,  dimana  beberapa  influencer mungkin  tidak  terbuka  mengenai  keterlibatan  finansial  atau  kepentingan  pribadi  dalam mendukung suatu kandidat atau isu. Untuk mengatasi risiko ini, influencer bisa berkontribusi dalam memperkuat demokrasi yang sehat dan substantif dengan cara memfasilitasi pertukaran ide  yang  konstruktif  dan  memperluas  pemahaman  antar  berbagai  pandangan  politik.  Lebih lanjut,  penting  bagi  influencer  untuk  mendorong  diskusi  yang  inklusif  dan  menghindari penggunaan bahasa yang dapat memecah belah. Mereka harus berinisiatif dalam menciptakan ruang  dialog  yang  terbuka  untuk  pengikut  dengan  berbagai  pandangan  politik  dan menggalakkan diskusi yang sopan serta produktif (The Conversation, 2024).

## METODE
Penelitian  ini  mengadopsi  analisis  Kualitatif,  yang  mana  cara  analisisnya  tidak melibatkan  prosedur  kuantitatif.  analisis  Kualitatif  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif untuk  menjelaskan  fenomena  yang  diteliti  secara  mendalam  dan  detail  yang  diartikan  oleh Nawawi (2012) Sebagai proses dalam mengatasi masalah dengan cara mengilustrasikan kondisi subjek/objek  penelitian  (misalnya  individu,  institusi,  masyarakat,  dll)  Saat  ini,  berdasarkan fakta  yang  terlihat,  metode  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan mengandalkan  sumber  sekunder,  yang  berasal  dari  sumber-sumber  tertulis  seperti  buku,
majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan peran influencer dalam pemilihan presiden pada pemilihan umum 2024.
Data yang telah dikumpulkan melalui proses tersebut akan dilanjutkan dengan analisis agar informasi yang terkait dengan kegiatan sosialisasi menjadi lebih objektif. Menurut Miles dan Huberman seperti yang dikutip oleh Silalahi (2010), analisis data terdiri dari tiga langkah yang  dilakukan  secara  simultan.  Langkah  pertama  adalah  reduksi  data,  yang  melibatkan pemilihan, fokus pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data mentah yang berasal dari catatan tertulis.
Data-data mengenai peran influencer dalam pemilihan presiden pada pemilihan umum 2024  yang  telah  dianalisis  kemudian  diuji  keabsahannya  untuk  memastikan  kebenaran  dan menghindari manipulasi atau subjektivitas. Uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, dimana peneliti membandingkan temuan dari berbagai sumber, metode, atau teori  untuk  menghilangkan  perbedaan  konstruksi  kenyataan  yang  mungkin  terjadi  dalam konteks studi tersebut. Penelitian ini memiliki batasan yang mencakup peran influencer dalam media sosial Instagram dan TikTok.
Pada  tahun  2023,  berdasarkan  laporan  dari  reporter,  penggunaan  media  sosial mengalami pertumbuhan yang signifikan di Indonesia. Sekitar 79,5% dari total penduduk, atau sekitar 167 juta orang, aktif menggunakan media sosial, dimana 153 juta di antaranya berusia di atas 18 tahun. Media sosial merupakan platform digital yang memfasilitasi pengguna untuk mengekspresikan  diri,  berinteraksi,  bekerja  sama,  berbagi,  dan  berkomunikasi  dengan pengguna lainnya untuk membentuk hubungan sosial secara virtual (Nasrullah, 2015). Selain itu,  Chadwick  dan  Howard  dalam  bukunya  Routledge  Handbook  of  Internet  Politics menegaskan  bahwa  internet  (media  sosial)  telah  berkembang  menjadi  fondasi  sistem komunikasi  politik  masyarakat (Chadwick &  Howard, 2009). Dengan kecepatan penyebaran informasi  politik  di  platform  sosial  media  akan  memberikan  dampak  yang  lebih  besar  pada pemilu  2024.  Dari  dua  penjelasan  tersebut  media  sosial  merupakan  media  yang  dapat berkomunikasi  serta  dapat  memberikan  pengaruh  terhadap  orang  lain  secara  tidak langsung/online  dan  bisa  berpengaruh  dalam  konstestasi  pemilu.  Hal  ini  didukung  dengan pernyataan  dari  Wakil  Dekan  III  FISIP  UMJ (Harmonis,2024)  yang  menyatakan  bahwa pengguna  media  sosial  cenderung  tidak  bisa  netral,  dan  selalu  ada  kecenderungan  untuk memihak. Maka dari itu, kita harus cerdas dalam menggunakannya. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan Pemilu 2024 akan sangat dipengaruhi oleh peran dari media sosial.
Winarsih  (2019)  dan  Aminuddin  (2020)  menyatakan  bahwa  media  sosial  memiliki dampak  signifikan  dalam  kehidupan  politik  dengan  kemampuannya  mempengaruhi  perilaku politik dan memberikan informasi yang berbeda dengan media mainstream. Influencer, sebagai individu  atau  pemilik  akun  media  sosial  dengan  pengaruh  besar,  memainkan  peran  penting dalam  menyebarkan  informasi  dan  mempengaruhi  opini  publik.  Mereka  berfungsi  sebagai penghubung  antara  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  menyampaikan  dan  menjelaskan program-program pemerintah agar lebih diterima oleh masyarakat. Maka dari itu saat ini peran influencer  dalam  dunia  politik  juga  sangat  berpengaruh  karena  kebanyakan  orang  sudah bermain  medsos dan pemerintah dapat bekerjasama dengan influencer untuk  menyampaikan sebuah  informasi.  Kedua,  influencer  juga  berperan  sebagai  penyeimbang  kekuatan  bersama dengan  oposisi  dalam  memperkuat  fungsi  control  dan  keseimbangan  (Aminuddin,  2020). Dengan  adanya  influencer,  maka  sebagai  influencer  dapat  melakukan  pengawasan  terhadap kinerja  pemerintah  dan  juga  dapat  mwakili  suara  hati  masyarakat  atau  pengikutnya  untuk memengaruhi  langkah  kebijakan  politik  pemerintah.  Menurut  Aminuddin  (2020),  influencer memiliki  peran  penting  dalam  proses  umpan  balik  politik,  di  mana  mereka  memantau, mengevaluasi, dan mengkaji kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik di periode berikutnya.
Influencer  bertindak  sebagai  representasi  ekspresi  masyarakat  terkait  kepuasan  atau ketidakpuasan terhadap keputusan politik yang telah diambil.
Winarsih  (2019)  mencatat  bahwa  media  sosial  memiliki  dampak  signifikan  dalam kehidupan politik dengan kemampuannya menyampaikan informasi yang tidak hanya sekedar lalu begitu saja, tetapi mampu memengaruhi perilaku politik individu, termasuk para pembuat kebijakan.  Di  era  digital  seperti  sekarang  ini,  para  influencer  melalui  media  sosial  gencar mempromosikan  para  calon  presiden  pilihannya  masing-masing.  Influencer,  sebagai  bagian dari masyarakat sipil melalui kekuatan media sosialnya, telah berhasil membentuk opini publik dan memengaruhi sikap para pengikutnya. Oleh karena itu, dalam upaya menciptakan tatanan politik yang ideal, influencer bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta (Aminuddin, 2020). Dengan jangkauan yang luas dan pengaruh yang kuat di media sosial, para influencer memiliki kemampuan untuk mempengaruhi opini publik secara signifikan. Mereka tidak hanya menyuarakan dukungan atau kritik terhadap kandidat dan isu-isu politik, tetapi juga berperan dalam  memobilisasi  pemilih,  mengumpulkan  dukungan  finansial,  dan  memberikan  edukasi politik  kepada  pengikut  mereka.  Media  sosial  berfungsi  sebagai  sarana  utama  untuk menyebarkan wacana atau isu-isu politis dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, budaya, sosial,  ekonomi,  hukum,  dan  politik  (Rahmawati,  2014).  Pengaruh  influencer  dapat  menjadi alat yang kuat untuk memperluas partisipasi demokratis. Dalam pemilihan presiden 2024, peran influencer  memiliki  potensi  untuk  menjadi  sangat  signifikan,  terutama  dengan  pertumbuhan penggunaan  media  sosial  dan  platform  digital  dalam  politik  yang  terus  meningkat.  Para influencer  memiliki  kekuatan  untuk  mempengaruhi  opini  publik,  memobilisasi  pemilih,  dan membangun citra kandidat dalam kampanye presiden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Media Sosial dan Influencer
Berdasarkan  data  reporter  pada  tahun  2023,  Penggunaan  media  sosial  di  Indonesia berkembang sangat pesat. Terdapat 79,5 persen dari total penduduk Indonesia, atau 167 juta orang, menggunakan media sosial, 153 juta di antaranya berusia di atas 18 tahun. Media sosial adalah platform di internet yang memfasilitasi pengguna untuk menunjukkan representasi diri mereka,  berinteraksi,  bekerja  sama,  berbagi,  dan  berkomunikasi  dengan  pengguna  lain, menciptakan  ikatan  sosial  dalam  lingkup  virtual Invalid  source  specified. .  Selain  itu, Chadwick  dan  Howard  dalam  buku  mereka,  Routledge  Handbook  of  Internet  Politics, mengungkapkan  bahwa  internet  (media  sosial)  telah  berevolusi  menjadi  basis  media  untuk sistem  komunikasi  politik  masyarakat Invalid  source  specified. .  Dengan  kecepatan penyebaran  informasi  politik  di  platform  media  sosial  seperti  Facebook,  Twitter,  Instagram, dan TikTok, media sosial diperkirakan akan memberikan dampak yang lebih signifikan pada pemilu 2024. Dari dua penjelasan tersebut, media sosial adalah alat yang dapat berkomunikasi dan memberikan pengaruh kepada orang lain secara tidak langsung atau secara online, dan bisa mempengaruhi jalannya kontestasi pemilu. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Wakil Dekan III  FISIP UMJ  Dr.  Fal.  Harmonis,  M.Si, menyatakan bahwa ketika seseorang menggunakan media  sosial,  kemungkinan  besar  mereka  tidak  bisa  bersikap  netral  dan  pasti  memiliki kecenderungan  berpihak.  Oleh  karena  itu,  kita  harus  bijaksana  dalam  menggunakan  media sosial Invalid source specified. . Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan Pemilu 2024 akan sangat dipengaruhi oleh peran dari media sosial.
Menurut Winarsih (2019), Media sosial memainkan peran besar dalam bidang politik. Komunikasi  media  sosial  tidak  hanya  menyampaikan  informasi,  tetapi  juga  mempunyai kekuatan untuk membentuk perilaku politik masyarakat, terutama para pengambil keputusan. Individu atau pemilik akun media sosial yang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi orang lain melalui akunnya dikenal sebagai influencer. Oleh karena itu, keberadaan influencer media
sosial  dapat  memberikan  dampak  yang  besar  bagi  publik,  yang  sering  kali  beralih  ke  media sosial sebagai sumber informasi pengganti ketika mereka tidak bisa mendapatkannya di media tradisional (Winarsih, 2019).
Influencer  memiliki  dua  peran  utama  dalam  arus  informasi  politik.  Pertama,  mereka berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menyebarkan dan menerjemahkan  program-program  pemerintah  agar  lebih  mudah  dipahami  oleh  masyarakat (Aminuddin, 2020). Saat ini, peran influencer dalam politik sangat penting karena banyak orang aktif  di  media  sosial,  sehingga  pemerintah  dapat  bekerjasama  dengan  influencer  untuk menyampaikan  informasi.  Kedua,  influencer  berperan  sebagai  penyeimbang  kekuasaan bersama oposisi dalam memperkuat fungsi check and balance (Aminuddin, 2020). Influencer dapat  mengawasi  kinerja  pemerintah  dan  mewakili  suara  masyarakat  atau  pengikut  mereka dalam mempengaruhi kebijakan politik. Menurut Aminuddin (2020), influencer juga berperan dalam  proses  umpan  balik,  membantu  memonitor,  mengevaluasi,  dan  mengkaji  kebijakan pemerintah sesuai dengan otoritas masing-masing stakeholder. Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan  dapat  berjalan  dengan  baik  di  periode  berikutnya.  Influencer  menjadi  perwujudan ekspresi masyarakat terhadap kepuasan atau ketidakpuasan mereka terhadap keputusan politik yang diambil.
Di  era  digital  saat  ini,  influencer  melalui  media  sosial  aktif  dalam  mendukung  calon presiden  pilihan  mereka.  Sebagai  bagian  dari  masyarakat  sipil,  influencer  menggunakan kekuatan  media  sosial  untuk  membangun  opini  publik  dan  mempengaruhi  sikap  pengikut mereka.  Dalam  upaya  menciptakan  tatanan  politik  yang  ideal,  mereka  bekerja  sama  dengan pemerintah dan sektor swasta (Aminuddin, 2020). Dengan jangkauan luas dan pengaruh yang kuat di platform media sosial, influencer mampu memengaruhi opini publik secara signifikan. Mereka  tidak  hanya  mendukung  atau  mengkritik  kandidat  dan  isu-isu  politik,  tetapi  juga berperan  dalam  memobilisasi  pemilih,  menggalang  dukungan  finansial,  dan  memberikan pendidikan politik kepada pengikut mereka. Media sosial menjadi saluran informasi penting di berbagai  bidang  seperti  pendidikan,  budaya,  sosial,  ekonomi,  hukum,  dan  politik.  Dalam konteks  politik,  media  sosial  menjadi  sarana  utama  untuk  menyebarkan  wacana  atau  isu-isu politik  (Rahmawati,  2014).  Pengaruh  influencer  dapat  menjadi  alat  yang  kuat  untuk meningkatkan  partisipasi  demokratis.  Dalam  pemilihan  presiden  2024,  peran  influencer berpotensi  sangat  signifikan,  terutama  dengan  meningkatnya  penggunaan  media  sosial  dan platform  digital  dalam  politik.  Influencer  memiliki  kemampuan  untuk  memengaruhi  opini publik, memobilisasi pemilih, dan membangun citra kandidat dalam kampanye presiden.

## Perkembangan Pemilu di Indonesia
Pemilu di Indonesia memiliki sejarah Panjang yang mencerminkan perjalanan bangsa dalam membangun demokrasi menurut Azra (2023) dimulai dari pemilu 1955 yang demokratis dengan  14  partai  politik,  hingga  pemilu  2024,  memiliki  ceritanya  tersendiri  dan  menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Pada masa demokrasi parlementer, pemilu 1955 dan 1958  menjadi  momen  penting  dalam  membangun  parlemen  yang  mewakili  rakyat.  Namun, stabilitas  politik  yang  goyah  mengantarkan  Indonesia  pada  masa  orde  baru,  dimana  pemilu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 berlangsung dengan hanya 3 partai politik yang boleh  mengikuti.  Reformasi  1998  membuka  babak  baru  dalam  sejarah  pemilu  Indonesia (Parandaru,  2024).  Menurut  KPU  (2024)  Pemilu  1999  menjadi  tonggak  penting  dengan  48 partai politik yang mengikuti, menandakan era baru demokrasi yang bebas dan terbuka. Sejak saat itu, pemilu di Indonesia terus berkembang dengan sistem demokrasi yang semakin matang, diawali dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung di tahun 2004. Pemilu 2014 dan 2019 menjadi  bukti komitmen bangsa dalam membangun demokrasi.Dasar hukum pemilihan  umum  diindonesia  adalah  undang-undang  nomor  7  tahun  2017  tentang  pemilihan umum. Undang-undang ini mengatur segala hal terkait dengan penyelenggaraan pemilu mulai
dari  hak  pilih,  pencalonan,  kampanye,  pemungutan  suara,  penetapan  hasil  pemilu,  hingga penyelesaian  sengketa  pemilu  (Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan Umum).

## Pemilu Masa Orde Lama
Pemilihan umum pertama di Indonesia, yang dilaksanakan selama era kepemimpinan Soekarno,  diadakan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dan Konstituante.  Proses  pemilihan  ini  terbagi  menjadi  dua  tahap,  yaitu  pemilihan  anggota  DPR pada 29 September 1955 dan pemilihan anggota Konstituante pada 15 Desember 1955. Metode pemilihan  yang  digunakan  adalah  sistem  proporsional  yang  menjamin  kejujuran,  keadilan, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun, pemilihan ini gagal menciptakan stabilitas politik yang  diharapkan.  Kabinet  Ali  Sastroamidjojo,  yang  merupakan  koalisi  dari  tiga  partai  besar yaitu NU, PNI, dan Masyumi, menghadapi kesulitan dalam mengatasi isu-isu penting, terutama yang  berkaitan  dengan  pendekatan  presiden  pertama  dalam  sistem  Demokrasi  Parlementer (Noviawati, 2019).

## Pemilu Masa Orde Baru
Pelaksanaan  pemilu  dari  yang  kedua  hingga  ketujuh  berlangsung  selama  masa  Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, di mana sistem multipartai disederhanakan menjadi  hanya  tiga  partai  utama:  Partai  Golkar,  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP),  dan Partai  Demokrasi  Indonesia  (PDI).  Pemilu  tersebut  bertujuan  untuk  memilih  anggota  DPR, DPRD, dan Utusan Daerah. Pada masa Orde Baru, diharapkan tercipta sistem politik yang lebih demokratis  dan  stabil.  Diterbitkannya  Undang-Undang  Pemilihan  Umum  tahun  1969 merupakan  salah  satu  langkah  dalam  mewujudkan  harapan  tersebut.  UU  tersebut  termasuk penyelenggaraan forum diskusi tentang sistem distrik baru di Indonesia, yang bertujuan untuk mengurangi  jumlah  partai  politik  secara  alami,  mendorong  partai-partai  kecil  untuk berkolaborasi  dalam  meraih  kursi  di  suatu  distrik,  sehingga  diharapkan  dapat  menciptakan kolaborasi antar partai kecil untuk mencapai tujuan bersama dalam pemilu.

## Pemilu Setelah Masa Orde Baru
Pemilihan  umum  kedelapan  hingga  kesebelas  berlangsung  setelah  era  Orde  Baru,  di mana pemilihan langsung capres dan cawapres  diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada rakyat. Era ini ditandai dengan sistem multipartai yang menggambarkan proses demokratisasi, dengan  banyaknya  partai  politik  yang  ikut  serta  dalam  pemilu.  Pemilu  tahun  1999,  yang diselenggarakan  oleh  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  yang  dibentuk  oleh  Presiden, melibatkan empat puluh delapan anggota dari unsur partai politik dan lima wakil pemerintah. Meskipun  hasilnya  tidak  sempurna,  pemilu  ini  dianggap  demokratis,  jujur,  dan  adil  karena partisipasi partai politik yang tinggi, mirip dengan pemilu tahun 1955.
Pada pemilihan umum keduabelas yang berlangsung pada 17 April 2019, dilaksanakan secara  serentak  untuk  memilih  presiden,  wakil  presiden,  anggota  DPR,  DPRD,  dan  DPD. Pemilu ini diikuti oleh duapuluh partai politik, termasuk enambelas partai politik nasional dan empat partai politik lokal di Aceh.

## Dampak Media Sosial Terhadap Pilpres Pada Pemilu 2024
Media  sosial  mengacu  pada  berbagai  platform  online,  termasuk  blog,  jejaring  sosial, wiki,  forum,  dan dunia virtual,  tempat  orang dapat  terlibat  secara aktif, bertukar materi, dan menghasilkan informasi. Wiki, blog, dan jejaring sosial adalah beberapa platform media sosial yang paling sering digunakan orang di dunia saat ini (Cahyono, 2016). Saat ini, media sosial telah  menjadi  bagian  penting  dalam  kehidupan  sehari-hari  masyarakat,  memenuhi  berbagai kebutuhan  individu  seperti  menggunakan  TikTok,  Instagram,  atau  mencari  informasi. Kehadiran media sosial memberikan keberuntungan bagi kita dalam mempermudah aktivitas sehari-hari dan memfasilitasi interaksi dengan berbagai orang. Melalui media sosial, kita dapat berinteraksi dengan siapa saja, termasuk tokoh terkenal yang aktif di platform seperti Facebook
dan Twitter, serta memperluas jejaring dan koneksi. Ini membawa dampak positif bagi mereka yang mencari teman atau pasangan dari tempat  yang jauh atau negara asing, menghilangkan hambatan jarak dan waktu. Era media sosial saat ini memungkinkan ekspresi diri dengan lebih mudah, menyediakan sarana baru bagi manusia untuk mengekspresikan diri mereka.
Berbagai individu, termasuk orang yang biasa-biasa saja, pemalu, atau cenderung gugup untuk  berbicara  di  depan  umum,  kini  dapat  mengungkapkan  pendapat  mereka  dengan  lebih bebas. Media sosial memungkinkan siapa pun untuk mengirimkan informasi baru kapan saja, memungkinkan akses informasi yang tersebar di platform tersebut setiap saat (Cahyono, 2016). Menurut  Khaeruni  (2016)  media  sosial  memberikan  dampak  positif  dan  negatif  pada  anak- anak.  Di  antara  dampak  positifnya,  anak-anak  dapat  belajar  cara  beradaptasi,  bersosialisasi dengan  publik,  mengelola  jaringan  pertemanan,  dan  menggunakan  media  sosial  untuk mendiskusikan  tugas  sekolah  mereka,  yang  mendukung  kegiatan  belajar  mereka  (Khaeruni, 2016).
Penggunaan media sosial oleh anak-anak memiliki dampak negatif yang signifikan, di antaranya  terlihat  dari  banyaknya  anak  yang  menghabiskan  waktu  di  jejaring  sosial  seperti Facebook,  Twitter,  Instagram,  dan  lainnya  bukan  untuk  keperluan  pendidikan,  yang  dapat menyebabkan  kurangnya  disiplin  dalam  menyelesaikan  tugas-tugas  sekolah  dan  rentan terhadap perilaku mencontek karya orang lain (Khaeruni, 2016). Selain itu, media sosial dapat mempengaruhi  hubungan  interpersonal  dengan  menjauhkan  individu  dari  orang-orang terdekatnya. Mereka yang terlalu terlibat dalam media sosial mungkin cenderung mengabaikan interaksi tatap muka sehari-hari karena kemudahan berkomunikasi melalui platform tersebut, yang  pada  akhirnya  dapat  mengurangi  motivasi  untuk  bertemu  langsung  dengan  orang  lain. Selain  itu,  ketergantungan  pada  media  sosial  juga  dapat  mengarah  pada  kecanduan  internet, karena kenyamanan dan kemudahan yang ditawarkan oleh penggunaannya (Cahyono, 2016).
Media  sosial  dan  influencer  memiliki  efek  signifikan  bagi  pemilu.  Mereka  dapat mempengaruhi opini publik dan prilaku pemilih memalui konten yang telah disajikan (Saputra & Erowati, 2021). Media sosial juga menjadi platform yang sangat popular dan efektif dalam penyebaran  informasi  politik,  serta  dalam  meningkatkan  partisipasi  politik  (Islami,  2023). Dengan jutaan pengikut yang setia, influencer memiliki kemampuan untuk menyebarkan pesan politik secara cepat dan efektif, terutama di antara generasi muda yang aktif di platform media soaial (Pamungkas, 2024). Influencer dapat memainkan peran penting dalam kampanye politik, membantu  calon  presiden  mencapai  demografi  yang  mungkin  sulit  untuk  dijangkau  secara tradisional.  Mereka  dapat  meningkatkan  daya  Tarik  calon  presiden  di  kalangan kelompokdemografis  kunci  dengan  menggandeng  influencer  yang  memiliki  audiens  yang sebagian besar terdiri dari pemilih muda (Pamungkas, 2024).
Penggunaan media sosial dan dengan adanya influencer dalam kampanye politik juga memiliki resiko. Pesan politik yang tidak terkendali dan taktik agresif dalam media sosial dapat merusak reputasi kandidat dan memengaruhi opini publik dengan informasi yang tidak valid. Penting  untuk  meningkatkan  kewaspadaan  terhadap  media  sosial  karena  algoritma  platform sering  kali  mengekspos  pengguna  pada  pandangan  yang  serupa,  yang  dapat  memperkuat polarisasi  masyarakat  (Islami,  2023).  Peran  strategis  media  dan  influencer  dalam  suksesnya pemilu  terlihat  dari  kemampuan  mereka  dalam  menyediakan  informasi  yang  akurat  dan terverifikasi, yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pemilu.  Lebih lanjut,  momen  pemilu  dapat  memperkuat  fondasi  demokrasi  yang  sehat  dengan  mendorong partisipasi  politik  dan  kesadaran  politik  di  kalangan  generasi  muda  yang  mungkin  kurang tertarik atau terlibat.

## Peran Influencer dalam Pilpres pada Pemilu 2024
Perkembangan teknologi dan informasi, terutama internet, telah membanjiri masyarakat dengan berbagai jenis informasi (Zuhri, 2020). Laporan dari We Are Social mencatat bahwa
jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 139 juta orang pada Januari 2024, yang setara dengan 49,9% dari total populasi. Media sosial memiliki pengaruh besar terhadap cara  masyarakat  menerima  informasi  yang  beredar,  termasuk  informasi  politik.  Keberadaan influencer di media sosial memiliki dampak signifikan terhadap politik Indonesia saat ini. Hal ini disebabkan oleh pesan yang disampaikan oleh influencer yang bersifat provokatif – reaktif dan juga diskursif kepada netizen (Jati, 2016). Pada pemilu 2024, pasangan calon presiden dan wakil  presiden  berusaha  keras  untuk  melibatkan  para  influencer  dalam  kampanye  mereka. Strategi ini terbukti sangat  efektif untuk  meningkatkan suara dan  elektabilitas dari pasangan calon  presiden  dan  wakil  presiden  yang  berkompetisi  dalam  pemilu  2024.  Calon  yang mendapatkan  banyak  dukungan  dari  influencer,  selalu  unggul  dalam  kontestasi  pemilu. Pengaruh luas dari influencer membuat masyarakat lebih mudah menerima informasi.
Influencer,  khususnya  di  media  sosial,  memiliki  pengaruh  besar  terhadap  pandangan masyarakat. Biasanya mereka memiliki banyak pengikut dan mendapatkan dukungan kuat dari basis pengikut mereka.  Influencer mempunyai peran penting dalam membentuk opini publik karena  mereka  sering  menyebarkan  informasi,  mengungkapkan  pendapat  pribadi,  atau mempromosikan  kandidat  kepada  pengikutnya.  Influencer  terkadang  dianggap  memiliki kekuatan lebih besar daripada media konvensional untuk mempengaruhi keputusan masyarakat. Banyak variabel yang berkontribusi terhadap hal ini. Melalui pesan langsung, siaran langsung, dan  komentar,  influencer  sering  kali  menjalin  hubungan  yang  akrab  dan  dinamis  dengan pengikutnya.  Akibat  hubungan  tersebut,  pengikut  akan  lebih  cenderung  menerima  dan mempercayai  pendapat  atau  rekomendasi  yang  diberikan  karena  merasa  lebih  akrab  dan dipercaya. Influencer juga biasanya memiliki reputasi yang kuat, kepribadian yang  unik, dan keahlian industri yang mendalam (Prasetyaningrum, 2023).
Mereka membangun audiens yang memiliki minat serupa, dan pengikut sering melihat mereka  sebagai  otoritas  atau  ahli  dalam  bidang  tertentu.  Oleh  karena  itu,  ketika  influencer menyampaikan  pesan  politik,  pengikut  cenderung  memperhatikan  dan  mempertimbangkan pandangan tersebut. pengikutnya cenderung lebih terpengaruh karena mereka dianggap sebagai sumber  yang  dapat  dipercaya  dan  berkompeten.  Selain  itu,  influencer  memiliki  kemampuan untuk  mempopulerkan isu dan menarik perhatian masyarakat  secara luas.  Potensi viral  yang dimiliki oleh influencer sangat dipengaruhi oleh algoritma dan fitur dari platform media sosial. Algoritma  media  sosial  umumnya  lebih  memprioritaskan  konten  yang  mendapat  banyak interaksi, seperti suka, komentar, dan berbagi. Saat influencer memposting konten mengenai isu  yang  menarik  perhatian  pengikut  mereka,  konten  tersebut  cenderung  muncul  di  feed pengguna lain, sehingga meningkatkan eksposur isu tersebut.
Namun  karena  kekuatan  influencer  juga  mempunyai  beberapa  risiko,  penting  untuk mempertimbangkan  kritik  terhadap  hal  tersebut.  Mengenai  kedekatan  politik  mereka,  para influencer  mungkin  menjadi  kurang  terbuka,  sehingga  menimbulkan  permasalahan.  Ada kemungkinan  besar  influencer  mendapatkan  dana  atau  bantuan  dari  politisi  atau  organisasi politik tertentu tanpa memberi tahu pengikutnya tentang hal itu. Penyampaian informasi secara selektif  dapat  dipastikan  dengan  tetap  menjaga  integritasnya.  Influencer  mungkin  juga  tidak memeriksa  materi  secara  menyeluruh  sebelum  menyebarkannya.  Mereka  mungkin menyebarkan  pernyataan  yang  tidak  terverifikasi  atau  bahkan  informasi  yang  menyesatkan dalam  upaya  untuk  menarik  perhatian  atau  mencapai  tujuan  tertentu.  Proses  politik  dapat terhambat  oleh  tindakan-tindakan  tersebut,  yang  juga  dapat  berdampak  negatif  terhadap pemilih.

## PENUTUP
Penggunaan media sosial yang besar dan signifikan di Indonesia, membuat hal tersebut memiliki pengaruh dalam seluruh aspek kehidupan tanpa terkecuali dibidang politik. Adanya
influencer di media sosial terutama dalam platform instagram dan tiktok, membuat kampanye politik  pada  pemilu  2024  memiliki  pergeseran  dan  perkembangan  yang  signifikan  terutama dalam kampanye calon presiden dan wakil presiden. Para capres dan cawapres berlomba-lomba untuk  menggalang  influencer  untuk  mendukung  dan  turut  membantu  dalam  kampanye  nya. Kampanye  dengan  influencer  dan  media  sosial  ini  terbukti  efektif  untuk  meningkatkan popularitas dan suara pendukung.
Pasangan  capres  dan  cawapres  nomor  urut  2,  Prabowo  Subianto  dan  Gibran Rakabuming  Raka  mendapatkan  banyak  dukungan  dari  influencer  yang  memiliki  pengikut followers  di  instagram  dan  tiktok  yang  banyak.  Para  influencer  ini  juga  turut  hadir  dalam kampanye-kampanye  yang  diadakan  sehingga  masyarakat  banyak  tertarik  untuk  datang. Banyaknya konten-konten yang menunjukkan dukungan untuk paslon juga sangat berpengaruh untuk  meingkatkan  elektabilitas  suara.  Paslon  nomor  urut  2,  Prabowo  Subianto  dan  Gibran Rakabuming Raka mendapatkan suara terbanyak pada pemilihan presiden dan wakil presiden pada pemili 2024 menurut hasil Quick Qount dan hitung resmi KPU.

## DAFTAR PUSTAKA
Akib,  S.  (2022). Inilah  Pengertian,  Peran  &  Siapa  Influencer .  INA  News. https://www.inanews.co.id/2022/09/inilah-pengertian-peran-siapa-influencer/ Aminuddin, M. (2020). Menempatkan “Influencer” dalam Sistem Politik Era Digital . Detik. https://news.detik.com/kolom/d-5164350/menempatkan-influencerdalam-sistem-politik- era-digital
Anitasari, P. (2020). Peran Influencer di Media Sosial dalam Sistem Politik dan Mempengaruhi Publik . Kumparan.
Ardha,  B.  (2014).  Social  Media  Sebagai  Media  Kampanye  Partai  Politik  2014  di  Indonesia. Jurnal Visi Komunikasi , 13 (1), 105–120. Azra, N. (2023). Sejarah Pemilu di Indonesia dari Masa ke Masa, Mulai 1955 hingga 2019 . Uici. https://uici.ac.id/sejarah-pemilu-di-indonesia-dari-masa-ke-masa/
Cahyono,  A.  S.  (2016).  Pengaruh  Media  Sosial  Terhadap  Perubahan  Sosial  Masyarakat  di Indonesia. Publiciana , 140–156. Chadwick, A., & Howard, P. N. (2009). Handbook of Internet Politics (1st ed.). Routledge.
Eva, P., & Antari, D. (2018). Pemilihan Umum Di Indonesia. Jurnal Panorama Hukum , 3 (1), 1–9.
Hayat, M. A., Jayadiningrat, S., Wibisono, G., & Iyansyah, M. I. (2021). Peran Media Sosial Dalam  Komunikasi  Politik. Jurnal  Indonesia  Sosial  Teknologi , 2 (1),  104–114. https://doi.org/10.36418/jist.v2i1.61
Islami, M. F. l. (2023). OPINI: Pengaruh Media Sosial Terhadap Pemilu 2024 . Komunikasi & Penyiaran Islam IAIN Parepare. https://kpi.iainpare.ac.id/2023/12/opini-pengaruh-media- sosial-terhadap.html
Jati, W. R. (2016). Aktivisme Kelas Menengah Berbasis Media Sosial: Munculnya Relawan dalam Pemilu 2014. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik , 147–162. Khaeruni, N. (2016). Dampak Positif dan Negatif Sosial Media Terhadap Pendidikan Akhlak Anak. Jurnal Edukasi , 2 (1), 91–106. Komariah,  K.,  &  Kartini,  D.  S.  (2019). Media  Sosial  dan  Budaya  Politik Generasi  Milineal dalam Pemilu .
KPU. (2024). Pemilu 1999 . Komisi Pemilihan Umum.
https://www.kpu.go.id/page/read/11/pemilu-1999
Lukman,  N.  A.,  Siregar,  H.,  &  Nainggolan,  C.  (2024). Peran  Media  Sosial  Terhadap Pembentukan Persepsi Gen Z dalam Pemilihan Presiden 2024 . 3 (3), 753–761.
Nasrullah,  R.  (2015). Media  Sosial:  Perspektif  Komunikasi,  Budaya  dan  Sosioteknologi .
Simbiosa Rekatama Media. Nawawi, H. (2012). Metode Penelitian Bidang Sosial . Gadjah Mada University Press.
Noviawati,  E.  (2019).  Perkembangan  Politik  Hukum  Pemilihan  Umum  di  Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi , 7 (1), 75–97. https://doi.org/10.25157/jigj.v7i1.2139 Pamungkas, A. S. (2024). Influencer Dalam Komunikasi Politik Capres Saat Pemilu . Sakato. https://sakato.co.id/influencer-dalam-komunikasi-politik-capres-saat-pemilu/
Pamungkas, S. (2009). Perihal Pemilu . Parandaru, I. (2024). Reformasi 1998: Transisi Demokrasi Pasca-Orba . Kompas Pedia. Prasetyaningrum,  Y.  I.  (2023). Peran  Influencer  dalam  Mendorong  Ekonomi  Kreatif . Kompasiana.
https://www.kompasiana.com/yunitaikaprasetyaningrum4331/65114ab808a8b531db6d3a d3/peran-influencer-dalam-mendorong-ekonomi-kreatif
Putri,  W.  S.  R.,  Nurwati,  N.,  &  Santoso,  M.  B.  (2016).  Pengaruh  Media  Sosial  Terhadap Perilaku  Remaja. Prosiding  Penelitian  &  Pengabdian  Kepada  Masyarakat , 3 (1). https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.13625
Rahmawati, D. (2014). Media Sosial dan Demokrasi di Era Informasi. Jurnal Vokasi Indonesia , 2 (2). https://doi.org/10.7454/jvi.v2i2.40
Rakhman, M. A., & Haryadi, H. (2019). Perilaku Dan Partisipasi Politik Generasi Z. Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik (JISIP) Universitas Jambi , 3 .
Saputra,  N.  A.,  &  Erowati,  D.  (2021).  Pengaruh  Peran  Kampanye  Media  Sosial  Terhadap Perilaku Pemilih Muda di Kota Semarang. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) , 3 (3), 845–852. https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.413
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (207 C.E.). Silalahi, U. (2010). Metode Penelitian Sosial . PT. Refika Aditama.
Simamora, I. Y., Nasution, A. A. M., Novita, D. D., Syahira, Z., Nazwa, W. S., & Siregar, R. A. (2024). Peran Generasi Z di Pemilu 2024 di Indonesia. Jurnal Pendidikan Tambusai , 8 (1), 5918–5922.
Sopacua, M. G., Mustanir, A., Muharam, R. S., & Sudaryatie. (2023). Hukum Pemilihan Umum Indonesia. In Jurnal Ilmu Pendidikan (Vol. 7, Issue 2). Penerbit Widina Media Utama. The  Conversation.  (2024). Ketika  ‘Influencer’  Digunakan  Untuk  Mendapatkan  Dukungan Politik, Apa Risikonya . Theconversation.Com.
Widjaja, G. E.,  Yehezkiel, S., Husaini, M. D.,  &  Andryanto.  (2024). Pengaruh Agama pada Masyarakat Indonesia dalam Melaksanakan Pemilihan Umum. Jurnal Pendidikan, Sensi, Sains, Dan Sosial Humaniora , 2 (1), 1–25. https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx Winarsih,  A.  S.  (2019). Fenomena  ‘Influencer’  Dalam  Masifikasi  Konten  Politik  Tentang Pilpres 2019 Melalui Postingan di Facebook . Universitas Satya Negara. Zuhri,  A.  (2020).  Instagram,  Pandemi,  dan  Peran  Influencer  (Analisis  Wacana  Kritis  pada Postingan Akun Instagram @najwashihab dan @jrxsid). Academic Journal of Da’wa and Communication , 1 (2), 351–382. https://doi.org/10.22515/ajdc.v1i2.2722