## PERUBAHAN TATAKELOLA TAMAN NASIONAL: STUDI KASUS DI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK
( Changes in National Park Governance: Case Study in Gunung Halimun Salak National Park )
B AMBANG S UPRIYANTO 1) , H IDEYUKI K UBO 2) DAN A TIH S UNDAWIATI 3)
1) Kepala Sub Direktorat Program dan Evaluasi Jasa Lingkungan, Kementrian Kehutanan (2010- Sekarang) Mantan Kepala TNGHS (2006-2010). Bambang_halimun@yahoo.com; 08164810830
2) Mantan JICA Expert GHSNP Project
3) Penyuluh Lapangan di TNGHS
Diterima 4 Januari 2010/ Disetujui  17 Maret 2010

## ABSTRAK
Changes in national parks (NP) governance include 1) change in NP management policy which was originally precedence for protection and preservation,  now  includes  real  economy  for  the  community,  2)  implementation  process  of  the  change  at  field  level.  This  paper  discusses  the governance change in Gunung Halimun Salak National Park (TNGHS) and its impacts on resource users. Change in governance could take place if the interactive process that occurred between the Head of the National Park, field officers and the community included: (1) Clear and simple policy guidance from the Head of NP on the policy implementation of the new governance be given to field officers, (2) develop relationship between field officers and local community through active interaction. Shift in the implementation technique of NP governance for protection and preservation from "restrictions  and  provision  of  sanctions"  to  "participatory  conservation"  to  achieve  the  goal  of  NP  resources  utilization  for  the  community.  The analysis showed that change in NP governance was achieved through the approach of participatory conservation processes, learning and increasing confidence that comes naturally among the field officers and local communities and conservation practices by local communities.
Keywords: change in NP governance, restrictions and provisions of sanctions, participatory conservation, learning, increasing confidence

## PENDAHULUAN
Deforestrasi  di  kawasan  konservasi    pada  periode 2005-2009  menunjukkan    angka  yang  cukup  membaik yaitu 1,1% per tahun walaupun  pada 5 tahun sebelumnya mencapai angka yang relatif tinggi yaitu 2,1% per tahun. Angka  deforestrasi    tersebut  selaras  dengan  apa  yang terjadi  di  Taman  Nasional  Gunung  Halimun  Salak (TNGHS) yaitu sebelum tahun 2005 berkisar pada angka 2,1%  (Prasetyo,  2008:  Laporan  tidak  diterbitkan). sedangkan  pada  periode  2005-2009  berkisar  pada  angka 0,85%  hingga  1%  per  tahun  (BTNGHS,2010:  Laporan tidak diterbitkan). Faktor utama terjadinya deforestrasi di kawasan konservasi adalah kawasan yang kurang terjaga oleh  pengelola  serta  faktor  sosial  ekonomi  masyarakat sekitar  kawasan.  Rendahnya  kesadartahuan  masyarakat dan pendapatan ditengerai menjadi penyebab. Pendekatan  represif  yang  telah  diterapkan  untuk mengatasi  persoalan  deforestrasi  sebelum  tahun  2005 kurang  menampakkan  hasil  yang  signifikan,  sedangkan pendekatan  partisipatif  dengan  dua  arah  komunikasi antara  petugas  taman  nasional  dan  masyarakat  dalam membangun  kesadartahuan  dan  pemberian  akses  formal di  TN  diterapkan  mulai  tahun  2006,  relatif  baik  dalam mengurangi  deforestasi.  Pendekatan  konservasi  partisi- patif  diterapkan  untuk  meningkatkan  pengetahuan masyarakat  dan  sekaligus  mencarikan  alternatif  pening- katan  pendapatan  masyarakat.  Indek  Pembangunan Manusia  (IPM)  desa  di  sekitar  kawasan  TNGHS  cukup rendah  yaitu  antara  0,65-0,70  artinya  dikategorikan sebagai  masyarakat  “pra  sejahtera”  (Supriyanto,  2007,
2008,  2009).  Dengan  Pergeseran  ketentuan  tata  kelola TN yang memungkinkan akses formal masyarakat dalam pemanfataan TN membawa implikasi penerapan “pembatasan  dan  memberi  sanksi”  berubah  menjadi “konservasi partisipatif” (Departemen Kehutanan, 2005).
Yang  menjadi  satu  tantangan  utama  adalah bagaimana mengubah persepsi, tingkah dan perilaku dari petugas  lapangan.  Di  satu  pihak,  pada  masa  pendekatan “pembatasan  dan  memberi  sanksi”,  tugas  utama  dari petugas  adalah  mengawasi,  mencegah  dan  menghukum kegiatan  ilegal  seperti  penebangan  liar,  perambahan hutan dan penambangan sehingga menjadikan masyarakat  setempat  sebagai  sasaran  dari  pengawasan dan  pengaturan.  Di  pihak  lain,  dalam  pendekatan “konservasi  partisipatif”,  petugas  lapangan  bertanggung jawab  untuk  menumbuhkan  rasa  saling  percaya  dengan para  pengguna  sumber  daya  dan  memperhatikan kebutuhan  mata  pencaharian  mereka.  Masyarakat  tidak lagi  menjadi  sasaran  pengaturan,  tetapi  lebih  menjadi rekan kolaborasi dalam pelaksanaan konservasi (Vermeulen  dan  Sheil,  2007).  Satu  tantangan  yang  akan dihadapi oleh petugas lapangan adalah untuk menjalankan  proses  implementasi  tersebut  diperlukan dana  yang  cukup  besar  dan  waktu  yang  panjang  sampai masyarakat  menaruh  kepercayaan  kepada  petugas lapangan  dan  mereka  mendapatkan  manfaat  yang berkelanjutan  sehingga  proses  partisipatif  tersebut  dapat berjalan secara sukarela (Viteri dan Chavez, 2007; Stern, 2008).
Perubahan  pendekatan  “pembatasan  dan  memberi sanksi”  dan  pendekatan  “konservasi  partisipatif”  sendiri masih diperdebatkan dalam dua kutub.
Kutub  pertama,  kemandirian  dan  kebergantungan pada  pendapatan  langsung  dari  pemanfataan  TN merupakan motivasi dalam konservasi partisipatif karena anggapannya adalah masyarakat setempat menjaga hutan untuk  mendapatkan  imbalan  secara  ekonomi  secara berkelanjutan  (DeCaro  dan  Stokes,  2008).  Timbul perdebatan mengenai fakta-fakta empiris bahwa dorongan  kebergantungan  kepada  TN  menimbulkan reaksi  mereka  hanya  berfikir  pemanfataan  ekonomi sehingga  kesadartahuan  konservasi  menjadi  minimum sehingga  tetap  diperlukan  pengawasan      (DeYoung, 2000).
Kutub  kedua,    menganut  pada  suatu  teori  bahwa dorongan  untuk  melakukan  penyadartahuan  konservasi secara  sukarela      akan  lebih  baik  bagi    konservasi  dan akan  bertahan  lama  sehingga  intervensi  pengawasan tidak  dilakukan  lagi  (DeCaro  dan  Stokes,  2008). Pemanfaatan langsung maupun tidak langsung dari hutan baik  berupa  air,  hasil  hutan  bukan  kayu    maupun  jasa ekologi seperti wisata alam oleh masyarakat dalam siklus yang  berkeseimbangan  dan  lestari  akan  membentuk siklus hubungan tertutup dimana sistem mata pencaharian-konservasi  menjadi  kekal  (Salafsky  dan Wollenberg,  2000).  Untuk  membina  agar  hubungan tersebut  kekal  maka  diperlukan  hubungan  antar  petugas TN  dengan  perseorangan  masyarakat  yang  saling menghormati (atau membangun kepercayaan). Walaupun pendekatan  ini  sendiri  tidak  selalu  memberikan  para pengguna  sumber  daya  dengan  insentif  ekonomi  akan tetapi hubungan yang kuat dapat membuat mereka untuk lebih  dapat  menerima  gagasan  tentang  perubahan  tata kelola  konservasi  yang  diperkenalkan  oleh  petugas lapangan  (Salafsky et  al .,  2001).  Karena  itu,  jika  para pengguna sumber daya melaksanakan kegiatan konservasi  melalui  proses  membina  kepercayaan,  dapat diartikan  bahwa  mereka  telah  mengembangkan  tahap pengenalan  tertentu  terhadap  nilai-nilai  konservasi sehingga  mereka  melaksanakan  konservasi  sebagai pilihan  mereka  sendiri.  Dengan  kata  lain,  pelaksanaan kegiatan  konservasi  terwujud  Karena  disebabkan  oleh dorongan mandiri (Supriyanto dan Kubo, 2010).
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah 1). Untuk menganalisis  perubahan  persepsi  dan  perilaku  dari petugas  lapangan  dan  bagaimana  perubahan  itu berdampak  pada  pengguna  sumber  daya  di  Taman Nasional  Gunung  Halimun  Salak  (TNGHS),  2).  Untuk mengidentifikasikan  hubungan  sebab  akibat  antara perubahan tata kelola TN dan dampaknya yang mungkin akan  digunakan  sebagai  contoh  oleh  taman  nasional  / balai konservasi di wilayah lain.
Makalah  ini  disusun  sebagai  berikut. Pertama , ulasan  tentang  perubahan  kebijakan  tata  kelola  TN berbasis  ketentuan  UU  yang  berlaku,  diikuti  dengan penjabaran  informasi  lokasi  penelitian  TNGHS  yang meliputi  deskripsi  hutan,  keanekaragaman  hayati  dan
masalah  yang  disebabkan  karena  faktor  manusia  di TNGHS. Kedua ,  penjelasan  metode  pembelajaran  dan sumber  data.  Ketiga,  penyajian  uji  coba  pendekatan partisipatif  di  dua  lokasi  dan  hasil  yang  didapat  dari  uji coba  tersebut.  Keempat,  penjabaran  lebih  lanjut pengalaman  dari  pendekatan  partisipatif  dan  hasilnya  di Balai  TNGHS.  Kelima,  menganalisis  hubungan  sebab akibat  dari  perubahan  pendekatan  untuk  kemungkinan penerapan di TN lain.

## Perubahan Kebijakan di Taman Nasional
Sejak  90  tahun  yang  lalu,  Indonesia  telah  memiliki pengelolaan  kawasan  konservasi,  dan  pada  tahun  1990 taman nasional secara sah ditetapkan sebagai bagian dari sistem kawasan konservasi dilindungi (Rhee et al ., 2004). Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber  Daya  Hutan  dan  Ekosistemnya  dan  Undang- Undang  nomor  41  tahun  1999  tentang  Kehutanan merupakan  kerangka  kerja  dasar  hukum  yang  sah  bagi pengelolaan  taman  nasional  di  Indonesia.  Substansi utama  tentang  pengelolaan  dari  kedua  undang-undang tersebut  yang  berhubungan  dengan  makalah  adalah sebagai berikut:
1. Tujuan  utama  dari  pengelolaan  taman  nasional adalah  pengawetan  keanekaragaman  hayati  dan ekosistemnya; namun demikian pemanfaatan terbatas dapat  dilakukan  untuk  pendidikan,  penelitian, menunjang kegiatan budidaya dan pariwisata alam.
2. Pengelolaan  Taman  Nasional  dikelola  oleh  Balai Taman Nasional dibawah Departemen Kehutanan.
3. Sistem  zonasi  digunakan  dalam  pengelolaan  taman nasional.
4. Tidak ada zona yang diperuntukkan bagi pemukiman, sawah,  pemanenan  sumber  daya  atau  penggunaan lahan produktif lainnya.
Sederhananya,  kerangka  yang didesain berdasarkan kedua  undang-undang  tersebut,  mempertimbangkan konservasi  bebas  dari  faktor  manusia  dan  memastikan bahwa  semua  kegiatan  pemanfaatan  sumber  daya  oleh masyarakat setempat, pada dasarnya dianggap ilegal.
Hasil  Konggres  Taman  Nasional  di  Durban Yordania  tahun  2003  yang  salah  satu  hasilnya menyatakan  bahwa  setiap  entitas  kawasan  konservasi harus  memberikan  manfaat  riil  bagi  sosial  ekonomi masyarakat  dan  para  pihak  serta  ekpektasi  masyarakat yang  tinggal  di  sekitar  kawasan  kawasan  dapat memberikan  alternatif  untuk  mata  pencaharian  mereka, maka  kurang dari lima tahun  dari Konggres TN tersebut dua  Peraturan  Menteri  Kehutanan  nomor  P.19  tahun 2004  tentang  pengelolaan  kolaboratif,  dan  pada  tahun 2006  telah  terbit  Peraturan  Menteri  Kehutanan  nomor P.56  tentang  zonasi  taman  nasional.  Peraturan  Menteri yang pertama secara resmi mengakui semua pelaku yang terkait,  termasuk  masyarakat  setempat  sebagai  pihak yang  berkepentingan  yang  sah  dari  pengelolaan  taman nasional.  Peraturan  yang  kedua  menjadi  landasan terbentuknya  zona  khusus,  di  mana  pemanfaatan  lahan
yang menyokong mata pencaharian masyarakat setempat dan  telah  ada  sejak  sebelum  lahan  tersebut  menjadi taman  nasional  secara  resmi  diakui  (Departemen Kehutanan,  2006).  Arti  dari  “pemanfaatan  lahan  yang menyokong  mata  pencaharian”  tidak  diperinci  dalam Peraturan, hal ini dapat diasumsikan bahwa penafsirannya  beragam  dari  taman  nasional  satu  ke taman  nasional    berdasarkan  kebutuhan  masing-masing taman nasional.

## AREA PEMBELAJARAN

## Kondisi Umum TNGHS dan Pengelolaannya
TNGHS  terletak  di  Jawa  Barat  dengan  luas  total kawasan  113.357  ha  (lihat  Gambar1).  Tutupan  hutannya diperkirakan  mencakup  60.000  ha  (Prasetyo,  2008),  di mana  sebagian  besar  hutannya  masuk  dalam  klasifikasi hutan pegunungan tropis yang paling luas di Pulau Jawa. Di  TNGHS  terdapat  beberapa  macam  tipe  ekosistem hutan  yang  diidentifikasikan  berdasarkan  ketinggian lokasi. Zona Collin, yang terletak di ketinggian 500-1000 mdpl;  Zona  Sub  Montana,  yang  terletak  di  ketinggian 1000-1500  mdpl;  dan  Zona  Montana,  yang  terletak  di ketinggian  1500-2400  mdpl  (Van  Steenis,  1972). TNGHS  dipercaya  memiliki  keanekaragaman  hayati tertinggi di  Pulau Jawa. Di  Zona Collin didominasi oleh jenis  Rasamala  ( Altingia  excelsa ),  Puspa  ( Schima wallichii ),  Saninten  ( Castanopsis  javanica ),  dan  Pasang ( Quercus  gemeliflora ),  banyak  di  antaranya  mencapai ketinggian  pohon  30-40  meter,  dengan  diameter  hingga 1,2  meter.  Pada  ketinggian  di  atas  1500  m,  hutan didominasi  oleh  jenis  jamuju  ( Dacrycarpus  imbricatus ), Kibima ( Podocarpus blumei ), dan Kiputri ( P. neriifolius ) (GHSNPMP-JICA, 2007).
Hutan  TNGHS  secara  khusus  dikenal  sebagai habitat dari jenis hewan yang hampir punah seperti Elang Jawa ( Spizaetus bartelsi ), Owa Jawa ( Hylobates moloch ), dan  Macan  Tutul  ( Panthera pardus ).  Sebagai  tambahan, terdapat sejumlah jenis yang telah teridentifikasi melalui
penelitian  yang  terdiri  dari  61  jenis  mamalia,  30  jenis amfibi, 49 jenis reptil, 50 jenis ikan, 38 jenis moluska, 75 jenis  kupu-kupu,  110  jenis  semut,  26  jenis  capung,  128 jenis kumbang moncong, 60 jenis belalang, dan 244 jenis burung  di  mana  32  jenis  di  antaranya  adalah  endemik Jawa (GHNSPMP-JICA, 2007).
Pada awalnya, di tahun 1992, luasan taman nasional ditetapkan  seluas  40.000  ha  meliputi  kawasan  Gunung Halimun untuk  melindungi keanekaragaman  hayati  yang tinggi  dan  jenis-jenis  yang  hampir  punah  yang  ada  di dalam  kawasan  tersebut.  Kemudian,  pada  tahun  2003, taman  nasional  diperluas  menjadi  luasan  yang  sekarang menggabungkan hutan di kawasan Gunung Halimun dan Gunung  Salak.  Perluasan  tersebut  dilakukan  terutama untuk  konservasi  air  (Departemen  Kehutanan,  2003). Selama  periode  tahun  1989  hingga  2003,  tutupan  hutan di  kawasan  secara  konsisten  menurun  dengan  rata-rata deforestasi  tahunan  mencapai  1,2%  -  2,3%  (Prasetyo, 2008).  Penyebab  utama  terjadinya  deforestasi  diper- kirakan  oleh  adanya  proses  penebangan  secara  ber- kelanjutan  di  bekas  hutan  produksi,  perambahan  lahan untuk pertanian dan  perkebunan.
Di  kawasan  Gunung  Halimun  dan  Gunung  Salak, masyarakat  lokal  bergantung  pada  padi  dan  sayuran  dan memungut  hasil  hutan,  seperti  kayu  bakar,  tumbuhan yang  dapat  dimakan  dan  makanan  ternak  sebagai  mata pencaharian  dan  pemenuhan  kebutuhan  rumah  tangga, termasuk  memungut  kayu  untuk  bahan  membuat rumah. Berdasarkan  kerangka  yang  legal,  kecuali  suatu  daerah ditetapkan  sebagai  zona  khusus,  maka  segala  kegiatan pemanfaatan  sumber  daya  adalah  ilegal  dan  pelaku dikenai hukuman dan sanksi. Setelah adanya perluasan di tahun 2003 dari hutan produksi/lindung Perum Perhutani, jumlah  kampung  (atau  pemukiman)  yang  terdapat  di kawasan  taman  nasional  bertambah  menjadi  314 kampung  dengan  100.000  orang  yang  bergantung  pada sumber  daya  alam  di  dalam  kawasan  hutan  untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari (Supriyanto dan Ekariyono, 2007).
Gambar 1.  Lokasi Taman Nasional Gunung Halimun-Salak dan Lokasi Awal
Jakarta GHSN P Site B Site A
Sampai  dengan  Maret  2009,  Balai  TNGHS memiliki  109  staf  di  mana  setengah  dari  mereka  adalah pekerja profesional yang menangani konservasi keanekaragaman  hayati  dan  ekosistem,  baik  melalui patroli  dan  pengawasan  lapangan  maupun  pekerjaan pengelolaan di kantor. Berdasarkan garis keorganisasian, kantor  pusat  TNGHS  membawahi  3  seksi  dan  14  resort. Setiap  resort  memiliki  2-3  petugas  lapangan  profesional yang  bekerja  di  lapangan  dan  berinteraksi  dengan masyarakat  lokal.  Dalam  makalah  ini,  staf  lapangan yang  bekerja  di  resort  dan  di  lapangan  disebut  staf  di garis  depan  atau  petugas  lapangan.  Jumlah  keseluruhan staf di garis depan adalah 38 orang.
Sebelumnya,  Balai  TNGHS  telah  menerapkan pendekatan  pembatasan  dan  memberi  sanksi  dalam  tata kelola konservasi. Tetapi  sejak   April 2005, berdasarkan Peraturan  Menteri  Kehutanan  tentang  Pengelolaan Kolaboratif  yang  dikeluarkan  pada  tahun  2004,  Balai
TNGHS memulai uji coba pendekatan partisipatif di dua (2)  lokasi  (lokasi  tersebut  kemudian  disebut  sebagai lokasi  A  dan  B  dalam  pembahasan  selanjutnya)  dengan bantuan  teknis  dan  keuangan  dari  lembaga  donor bilateral,  yaitu  JICA.  Di  akhir  tahun  2006  uji  coba tersebut mendapatkan hasil yang positif, yang dilanjutkan dengan penetapan zona khusus di lokasi “B” pada tahun 2006.      Pada  Januari  2008,  Balai  TNGHS  memutuskan untuk  meningkatkan  pendekatan  partisipatif  menjadi strategi  mendasar  dari  konservasi  ke  seluruh  resort TNGHS.  Tantangan  yang  harus  dihadapi  menjadi  besar karena Balai TNGHS telah membidik 314 kampung yang terdiri  dari  sekitar  100.000  orang  menjadi  target  dengan harapan  mereka  dapat  menerima  dan  melakukan kegiatan-kegiatan konservasi. Tinjauan mengenai pengenalan  pendekatan  partisipatif  dapat  dilihat  pada Gambar 2. Tahun  2004 2005 2006 2007 2008                  2009
Uji coba awal di dua lokasi
(Dengan bantuan teknis dan finansial dari lembaga donor) Peningkatan
(Dengan inisiatif dan kapasitas sendiri)
○                                                    ○                                  ○ Peraturan Menteri tentang     Peraturan Menteri tentang     Panduan kebijakan dan pengelolaan kolaboratif         zonasi taman nasional           pelatihan bagi petugas

## Gambar 2. Kronologi Pengenalan Pendekatan Partisipatif di TNGHS

## TINJAUAN MENGENAI LOKASI  STUDI
Lokasi  A  terletak  di  bagian  selatan  kawasan  taman nasional  dan  terdiri  dari  180  keluarga  di  enam  (6) kampung. Wilayah ini diklasifikasikan sebagai komunitas  tradisional  yang  disebut Kasepuhan dalam bahasa  setempat,  dan  kampung  tersebut  terbiasa berpegang  pada  peraturan  tradisional  dalam  pengelolaan sumber  daya  alam.  Tetapi  peraturan  tersebut  tidak berfungsi  sebagaimana  sebelumnya.  Lokasi  ini  sempat dikenal akan penebangan liarnya yang merajarela di awal tahun  2000-an  dan  sebagian  besar  masyarakat  kampung terlibat  dalam  penebangan  liar  sebagai  pekerja.  Setelah penebangan  dalam  skala  besar  selesai,  banyak  orang yang memasuki daerah bekas tebangan untuk melakukan
ladang  berpindah  (penebangan  hutan  untuk  pertanian ladang). Sejak tahun 2004, penebangan dalam skala besar telah terhenti  karena ada campur tangan    Balai TNGHS, tetapi penebangan dalam skala kecil yang dilakukan oleh masyarakat setempat masih berlangsung.
Lokasi B terletak di koridor antara kawasan Gunung Halimun dan Gunung Salak terdapat 33 keluarga di satu kampung.  Semua  33  keluarga  tersebut  memiliki hubungan  kekerabatan  satu  dengan  yang  lainnya  dan karenanya  bermacam  pekerjaan  yang  bersifat  sosial untuk  kepentingan  umum  dalam  kampung,  seperti perbaikan  jalan-jalan  dan  perawatan  gorong-gorong dikerjakan  secara  bersama-sama  melalui  gotong  royong. Mata pencaharian utama adalah sebagai petani dan buruh lahan garapan.

## METODE DAN SUMBER DATA
Analisis  penelitian  berasal  dari  hasil  serangkaian penelitian  sebelumnya,  evaluasi  kebijakan  dan  hasil pelaksanaan  pengelolaan  yang  telah  diterapkan  oleh masing-masing  penulis.  Penulis  kedua  mengamati percobaan  awal  menggunakan  pendekatan  partisipatif dari  permulaan  pada  bulan  April  2005  dan  melakukan penilaian  dampak  dari  uji  coba  di  dua  lokasi  awal  pada Mei-Juni  2006.  Penilaian  memasukkan  wawancara dengan  narasumber  kunci,  wawancara  semi  terstruktur dan  pengamatan  lapangan.  Wawancara  semi  terstruktur disusun  dengan  37  responden  di  lokasi  A  dan  11 responden di lokasi B.
Penulis kedua juga melakukan pengamatan kegiatan konservasi  partisipatif  yang  dilakukan  oleh  6  petugas lapangan Balai TNGHS pada bulan Agustus – September 2005 dalam rangka untuk memahami kegiatan harian dari para  petugas  lapangan,  cara  berpikir  mereka  dan  alasan di  belakang  keputusan  dan  aksi  mereka  di  lapangan. Berdasarkan  penemuannya,  wawancara  semi  terstruktur disusun  dengan  tambahan  26  petugas  lapangan  pada bulan  Desember  2005  –  Juni  2006  dan  pada  topik  yang sama  data  yang  komprehensif    berhasil  dikumpulkan. Sebagai tambahan, di bulan Maret 2009 penulis pertama melakukan wawancara semi terstruktur tahap kedua pada 11  petugas  lapangan,  yang  memegang  jabatan  sebagai kepala  resort,  dalam  rangka  untuk  menilai  perubahan cara  berfikir  mereka  sebagai  hasil  dari  peningkatan pendekatan partisipatif.
Penulis  pertama,  sebagai  Kepala  Balai  TNGHS sejak  November  2006  melakukan  pengawasan  terhadap proses  uji  coba  di  kedua  lokasi  dan  memutuskan  untuk meningkatkan penerapan pengalaman tersebut ke seluruh resort  TNGHS.  Tidak  seperti  pada  proyek  awal,  proses peningkatan telah dijalankan berdasarkan inisiatif sendiri dan  juga  kapasitas  keuangan  dan  teknis  dari  Balai TNGHS.  Sebagai  Kepala  Balai,  penulis  pertama menetapkan  instrumen  kebijakan  perubahan  tata  kelola TN  yaitu  TN  berbasis  Resort  dan  pelatihan  pendam- pingan  masyarakat  dengan  teknik-teknik  partisipatif untuk  para  petugas  lapangan.  Pada  bulan  April  2009, survei  kuisoner  dilakukan  terhadap    23  orang  petugas lapangan untuk menilai persepsi dan pengalaman mereka terhadap  proses  perubahan  tata  kelola  TN  dan implementasi-nya di lapangan. Penulis pertama melakukan wawancara semi terstruktur dengan 11 kepala resort. Para responden (petugas  lapangan) diminta  untuk menjawab setiap pertanyaan dengan memilih nomor yang berhubungan dengan reaksi mereka, pada skala 1 sampai dengan  5.  Dalam  rangka  untuk  mengumpulkan  jawaban yang  jujur  dari  para  responden,  maka  tidak  diperlukan nama  dan  jabatan  pada  setiap  kuesioner.  Pencantuman identitas  diri  dipercaya  dapat  membuat  responden melebih-lebihkan  jawaban  untuk  memperbaiki  reputasi mereka.  Sebelumnya  kuisoner  tersebut  telah  diujicoba terlebih dahulu oleh tiga anggota petugas lapangan untuk memastikan kualitas dan kepantasan pertanyaan.

## Pengalaman Perubahan Melalui Uji Coba Awal

## Cara Kerja Petugas Lapangan Di Bawah Pendekatan Pembatasan dan Memberi Sanksi
Ketika  penulis  kedua  melaksanakan  observasi partisipatif  dan  wawancara  semi  terstruktur  pada  tahun 2005  dan  2006,  Balai  TNGHS  menerapkan  konservasi melalui  pendekatan  pembatasan  dan  memberi  sanksi kecuali  pada  kasus  uji  coba  awal  di  2  lokasi  A  dan  B. Pada  waktu  itu  peran  profesional  dari  petugas  lapangan adalah untuk  mengawasi akses  masyarakat setempat dan yang  lainnya  pada  sumber  daya  dan  untuk  melarang kegiatan pemanfaatan sumber daya mereka. Di antara 32 petugas  lapangan  yang  diamati  dan  diwawancarai,  27 petugas  (84%)  dapat  menyebutkan  secara  baik  bahwa tugas  utama  mereka  di  lapangan  adalah  untuk  menjaga hutan  dan  mencegah  terjadinya  kegiatan  ilegal  seperti penebangan,  pengambilan  sumber  daya  atau  pertanian. Melalui observasi partisipatif, penulis kedua menemukan bahwa kegiatan utama para petugas lapangan di kampung adalah menginformasikan pada para pemimpin kampung tentang  kebijakan  pemerintah  dan  kerangka  kerja  yang sah  dan  memperingatkan  mereka  untuk  tidak  mem- perbolehkan kegiatan ilegal di kawasan kampung mereka. Data-data  dan  observasi  ini  menunjukkan  bahwa masyarakat setempat merupakan sasaran pengawasan dan pengaturan  bagi  petugas  lapangan,  di  mana  hal  ini merupakan  ciri  khusus  dari  pendekatan  pembatasan  dan memberi sanksi.
Selain  pengawasan  dan  pengaturan  kegiatan  dari masyarakat  setempat,  pendekatan  pembatasan  dan memberi  sanksi  juga  memaksa  petugas  lapangan  untuk mengambil sikap yang mendua dan berlawanan terhadap kebutuhan  mata  pencaharian  masyarakat  setempat. Sementara  29  orang  petugas  lapangan  (91%)  tidak mengetahui  keberadaan  lahan  pertanian  –  di  mana  lahan ini  telah  ada  sebelum  kawasan  tersebut  menjadi  taman nasional  –  secara  sederhana  karena  keberadaan  lahan tersebut  dilarang  berdasarkan  undang-undang,  tidak  ada satu  petugaspun  yang  menghukum  masyarakat  setempat karena  melakukan  kegiatan  pertanian  ilegal  atau memaksa  masyarakat  setempat  untuk  menutup  lahan pertanian  tersebut.  Walaupun  begitu,  sebagian  besar petugas lapangan tidak dapat menyebutkan alasan kenapa mereka melakukan hal itu, selain berkata” sangatlah sulit untuk  melakukan  pemaksaan  penutupan”.  Tampaknya mereka  merasa  bahwa  kebijakan  pemerintah  yang  tidak mengakui  keberadaan  lahan  pertanian  yang  telah  ada tidaklah masuk di akal karena masyarakat setempat akan kehilangan  mata  pencaharian  mereka  jika  kebijakan tersebut diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa petugas lapangan  mengharuskan  diri  mereka  sendiri  untuk menutup mata terhadap kenyataan yang kritis tentang isu lahan pertanian tanpa menangani masalah tersebut untuk mencari penyelesaiannya.

## Cara  Kerja  Baru  Di  Bawah  Uji  Coba  Awal  dan Dampaknya
Sebelum dilakukannya uji coba, Balai TNGHS dan JICA  membentuk  Tim  kerja    yang  bertanggung  jawab pada  perencanaan  dan  pelaksanaan  dari  pendekatan partisipatif.  Tim  kerja    tersebut  menunjuk  dua  petugas lapangan, keduanya adalah kepala resort, sebagai petugas lapangan  yang  memiliki  peran  untuk  mengorganisir masyarakat setempat dan memfasilitasi proses partisipatif di  dua  lokasi  awal  secara  berturut-turut.  Kedua  petugas lapangan  tersebut  tidak  memiliki  pengalaman  dan keterampilan  tertentu  dalam  proses  partisipatif.  Tim Kerja  memprediksikan  bahwa  kedua  anggota  petugas mungkin  akan  menghadapi  kesulitan  dalam  ber- komunikasi  dengan  masyarakat  setempat  yang  disebab- kan  oleh  kurangnya  pengalaman  dalam  pendekatan partisipatif.  Untuk  mengatasi  kendala  ini,  tim  kerja menugaskan  satu  anggota  tim  kerja,    untuk  mengikuti pelatihan  penyuluhan  dan  pendekatan  partisipatif. Penerapan  hasil  pelatihan  dilakukan  di  tingkat  lapangan dengan  hasil  sebagai  berikut;  1)  pendekatan  konservasi partisipatif  dilakukan  dengan  menginap  di  rumah  warga di  kampung;  2)  berkomunikasi  dengan  masyarakat  lokal sesering  mungkin  (tidak  membatasi  interaksi  mereka dengan  pemimpin  lokal);  3)  mencoba  untuk  mengerti mata  pencaharian  masyarakat  lokal;  4)  berjalan  bersama ke  hutan  dan  lahan  pertanian  bersama  masyarakat setempat  untuk  merasakan  pengertian  mereka  terhadap tentang  hutan  dan  sumber  dayanya;  5)  menyampaikan tentang  tugas  pokok  dan  fungsi    Balai  TNGHS  yang berkaitan  dengan  konservasi  hutan  tanpa  menyinggung kerangka  kerja  yang  legal;  6)  memberi  dorongan  untuk membentuk kelompok konservasi setempat.
Ketika  penulis  kedua  melakukan  penilaian  dampak dari uji coba awal di lokasi pada bulan Mei – Juni 2006, akibat dari pendekatan baru ini secara jelas dapat dilihat. Pertama ,  persepsi  negatif  sebelumnya  antara  petugas lapangan dan masyarakat setempat mengalami perubahan (Tabel  1  dan  2).  Sebelum  uji  coba,  petugas  lapangan mencurigai  masyarakat  setempat  terlibat  dalam  kegiatan penebangan liar dan masyarakat setempat melihat bahwa para  petugas  lapangan  sebagai  sosok  yang  arogan  dan suka memaksa. Setelah satu tahun, dari hasil wawancara tidak  ada  satu  buktipun  yang  menyatakan  bahwa  ada perasaan  saling  tidak  menyukai,  justru  pihak  yang diwawancarai  secara  jelas  mengatakan  bahwa  mereka saling  mengerti  dan  berteman.  Kedua,  tindakan pemanfaatan sumber daya oleh masyarakat setempat juga telah berubah (Tabel 3). Petugas lapangan yang bertugas
di lokasi A mencatatnya, kecuali pengambilan kayu yang sesekali  terjadi,  sebagian  besar  kegiatan  ilegal  yang berhubungan  dengan  pemanfaatan  sumber  daya  telah berhenti.  Di  lokasi  B,  petugas  yakin  bahwa  kegiatan pembukaan lahan baru tidak terjadi.
Perubahan  tata  kelola  dapat  terjadi  karena komunikasi aktif dan interaksi antara kedua pelaku yaitu petugas  lapangan  dan  masyarakat.  Pemahaman  tersebut didapat melalui pembelajaran bersama dalam waktu yang panjang  di  kawasan  taman  nasional.    Petugas  lapangan menyadari bahwa masyarakat setempat menggarap lahan hanya untuk tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan bukannya  menghasilkan  uang  yang  banyak  melalui kegiatan  ilegal.  Kemudian  para  petugas  memutuskan menggunakan  keleluasaan  mereka  dan  menyatakan mengakui  secara  informal  keberadaan  lahan-lahan pertanian di kawasan taman nasional. Pengakuan tersebut diikuti  dengan  adanya  tanggung  jawab  masyarakat terhadap  kawasan  Taman  Nasional  yang  dituangkan dalam hak dan kewajiban penjagaan kawasan dan  upaya perbaikan  dari  kerusakan-kerusakan.  Tentang  hak  dan kewajiban  dibangun  melalui  komunikasi  teratur  yang dilakukan  melalui  pertemuan  informal  pada  malam  hari di rumah ketua masyarakat. Masyarakat lokal merasakan bahwa  petugas  lapangan  mencoba  untuk  memperhatikan akan  kebutuhan  mata  pencaharian  mereka.  Beberapa masyarakat  lokal  bahkan  mulai  singgah  ke  kantor  resort ketika  dalam  perjalanan  mereka  menuju  ke  kota  untuk membicarakan  apa  yang  terjadi  di  kampung  mereka, termasuk  kegiatan  penebangan  dan  kegiatan  ilegal lainnya.  Lebih  lanjutnya,  petugas  lapangan  mengatur kelompok  lokal  (  enam  kelompok  di  lokasi  A  dan  satu kelompok  di  lokasi  B)  untuk  memfasilitasi  komunikasi dua  arah  di  antara  masyarakat  setempat  dan  antara petugas  lapangan  dengan  masyarakat  setempat  dengan tujuan  untuk  berbagi  informasi agroforestry dan pengalaman  di  ladang  berpindah    lokasi  A  dan  tindakan konservasi  di  lokasi  B.  Interaksi  ini  dilihat  sebagai kesempatan  bagi  kedua  pelaku  untuk  mencapai pengertian  baru  satu  dengan  yang  lainnya  dan menciptakan  kesempatan-kesempatan  untuk  perubahan persepsi dan tingkah laku. Sangatlah masuk di akal untuk berasumsi bahwa beberapa orang di lokasi telah memiliki motivasi mandiri dalam menerapkan kegiatan konservasi sejak  mereka  telah  membangun  rasa  percaya  kepada petugas  lapangan,  setuju  dan  telah  menerima  pandangan para  petugas  tentang  konservasi  hutan  sebagai  pilihan dan perhatian mereka sendiri.
Tabel 1.  Perubahan persepsi pelaku di lokasi A
Komentar  khas  para  pelaku  sebelum uji coba dimulai Komentar  khas  para  pelaku  setelah  uji coba dimulai Petugas lapangan Banyak  anggota  masyarakat  yang terlibat dalam penebangan liar sehingga  saya  harus  mengkontrol aktivitas mereka Masyarakat  desa  menebang  pohon  dan mengolah  lahan  hutan  karena  mereka hanya membutuhkankan pendapatan untuk mata pencaharian Kepala desa Saya  tidak  merasa  takut  terhadap petugas  taman  nasional,  tetapi  saya juga tidak mempercayai mereka Petugas  lapangan  sangat  serius  tentang konservasi  hutan  dan  mata  pencaharian kami.  Saya  dapat  menghargai  pekerjaan mereka Masyarakat  setempat A Saya  merasa  takut  terhadap  petugas taman nasional karena mereka bersikap memaksa dan arogan Petugas  lapangan  sangat  serius  tentang konservasi  hutan  dan  mata  pencaharian kami.  Saya  dapat  menghargai  pekerjaan mereka Masyarakat  setempat B Saya  mersa  takut  terhadap  petugas taman nasional karena mereka bersikap memaksa dan arogan Saya  tahu  bahwa  petugas  lapangan melakukan  pekerjaan  yang  baik  di  desa tetapi itu bukan berarti saya mempercayai balai taman nasional
A. Masyarakat setempat yang secara langsung berhubungan dengan petugas lapangan
B. Masyarakat setempat yang jarang berhubungan dengan petugas lapangan
Tabel 2.  Perubahan persepsi pelaku di lokasi B
Komentar  khas  para  pelaku  sebelum uji coba dimulai Komentar  khas  para  pelaku  setelah  uji coba dimulai Petugas lapangan Masyarakat desa terlibat dalam kegiatan  penebangan  liar  sehingga saya harus secara hati-hati mengawasi mereka Bertani  adalah  mata  pencaharian  utama. Tanpa  mengakui  kegiatan  pertanian mereka,  saya  tidak  akan  mendapat dukungan mereka untuk konservasi hutan Masyarakat setempat Para petugas taman nasional bersikap memaksa  dan  arogan.  Mereka  selalu mencurigai  kami  sebagai  penebang liar Pandangan  para  petugas  lapangan  sama dengan kami. Kita harus mengkonservasi hutan untuk air dan sawah
Tabel 3.  Dampak dari pendekatan partisipatif terhadap tindakan pemanfaatan sumber daya oleh masyarakat lokal
Perilaku  pemanfaatan  sumber  daya sebelum uji coba dimulai Perilaku  pemanfaatan  sumber  daya  satu tahun setelah uji coba dimulai Lokasi A 1. Beberapa  anggota  masyarakat terlibat  dalam  penebangan  pada skala yang kecil di hutan 2. 80  keluarga  membersihkan  lahan hutan untuk pertanian
1. Penebangan hampir tidak ada 2. Ke  semua  80  keluarga  melakukan kegiatan agroforestry di lahan pertanian  yang  saebelumnya  adalah hutan Lokasi B 1. Masyarakat desa  membuka lahan pertanian baru 1. Tidak  ada  lagi  pembukaan  lahan pertanian baru 2. Kepala  desa  mengatur  kegiatan penanaman di lahan gundul/kosong

## Pelajaran Yang Didapat Dari Uji Coba Awal
Uji  coba  awal  juga  menghasilkan  suatu  pengertian yang  sangat  mendasar  mengenai  pendekatan  intervensi. Pertama ,  seperti  yang  telah  terjadi  di  lokasi  A, masyarakat  lokal  yang  jarang  berkomunikasi  dengan petugas lapangan kemungkinan tidak akan memiliki rasa percaya  pada  petugas  walaupun  jika  mereka  mengetahui
bahwa  apa  yang  dilakukan  oleh  petugas  untuk  kampung mereka  baik  untuk  mereka.  Hal  ini  dapat  dimengerti, karena sebelumnya masyarakat lokal memiliki pandangan  yang  negatif  tentang  sikap  dan  perilaku  para petugas  lapangan,  dan  secara  umum,  orang  dewasa jarang  sekali  mau  mengubah  pandangan  dan  perilaku mereka  kecuali  mereka  melihat  dan  mengalami  secara
langsung  kenyataan  dan  memahami  bahwa  kenyataan yang  ada  tidak  cocok  dengan  pandangan  mereka sebelumnya  (Carnevale,  2003).  Meskipun  memiliki persepsi  negatif  terhadap  petugas,  namun  masyarakat lokal  di  lokasi  A  mematuhi  kesepakatan  yang  telah disepakati.  Hal  ini  dikarenakan  sebagian  orang  yang memiliki kedekatan dengan petugas lapangan, khususnya para  ketua  kelompok  agroforestry,  memegang  peranan pengawasan  untuk  mencegah  masyarakat  kampung melakukan  eksploitasi  sumber  daya  hutan.  Masyarakat lokal  mengenal  para  petugas  sebagai  perwakilan  dari taman  nasional  sehingga  mereka  mengubah  kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk mengantisipasi kemung- kinan mendapatkan hukuman. Ini adalah mekanisme dari pendekatan  memagari  dan  menghukum  di  mana masyarakat  membatasi  kegiatan  pemanfaatan  sumber daya karena adanya kehadiran petugas dan motivasi yang mendorong mereka adalah motivasi ketergantungan.
Analisis  tersebut  menunjukkan  bahwa  walaupun pendekatan  yang  diterapkan  oleh  balai  taman  nasional secara  konsep  dasarnya  adalah  pendekatan  partisipatif, yang  sebenarnya  terlihat  di  lokasi  A  adalah  kombinasi dari pembangunan kepercayaan dan pendekatan memagari dan menghukum.
Kedua ,  kunjungan  sukarela  masyarakat  lokal  ke kantor resort untuk membicarakan tentang kejadian yang terjadi di lingkungan mereka dengan para petugas, dapat dianggap  sebagai  salah  satu  bentuk  pengawasan konservasi hutan partisipatif, karena serangkaian kunjungan  dan  pembicaraan  tersebut  memberikan informasi  kepada  petugas  tentang  persepsi  masyarakat lokal  terhadap  status  dan  kecenderungan  pemanfaatan sumber  daya  hutan  mereka  (Poulsen  dan  Luanglath, 2005). Walaupun petugas lapangan maupun Kepala Balai TNGHS  tidak  memvisikan  pengawasan  partisipatif, kenyataannya  adalah  informasi  awal  tentang  situasi sumber  daya  setempat  telah  dikumpulkan  secara langsung  dari  persepsi  masyarakat  setempat  dan  bukan dari  survei  lapangan  yang  dilakukan  oleh  para  petugas. Oleh  karena  itu,  kemungkinan  penerapan    strategis pengawasan  partisipatif  dapat  mengakibatkan  peng- hematan biaya perlindungan konservasi hutan Pemerintah  karena  dilakukan  oleh  masyarakat  setempat sesuai budaya lokal (Danielsen et al., 2005).
Peningkatan  Konservasi  Partisipatif  di  Tingkat Taman Nasional

## Panduan Kebijakan Untuk Penarapan di TN Lain
Perubahan strategi konservasi dari  pembatasan dan memberi  sanksi  menjadi  pendekatan  mendidik  dan memberikan nasehat (partisipatif) di TNGHS menghasil- kan beberapa pembelajaran   sebagai berikut:
1. Pendekatan  partisipatif  adalah  sebuah  pendekatan alternatif  untuk  mengatasi  tantangan  terhadap pengelolaan  taman  nasional  yang  berpegang  pada asumsi bahwa masyarakat yang mata pencahariannya bergantung  pada  sumber  daya  alam  di  kawasan
taman nasional dapat berkomitmen terhadap pemanfaatan sumber daya berkelanjutan untuk waktu yang  lama  ketika  mereka  menyadari  keuntungan kegiatan tersebut untuk mereka (Supriyanto, 2008).
2. Pencapaian  tujuan  taman  nasional  (sebagai  contoh konservasi  keanekaragaman  hayati  dan  ekosistem) dapat  dilakukan  setahap  demi  setahap,  dengan pelibatan masyarakat akan menghasilkan biaya yang relatif  sedikit  dengan  hasil  yang  lebih  baik  untuk keberlanjutannya.
3. Kegiatan  agroforestry  dapat  dilakukan  di  zona khusus  berdasarkan  Peraturan  Menteri  Kehutanan 1 yang baru.
4. Sebelum  dilaksanakannya  pendekatan  tata  kelola yang  baru,  pelatihan  internal  petugas  lapangan  TN dapat  dilakukan  dengan  bantuan  dari  LSM/donor yang berpengalaman dalam rangka untuk menambah dan  memperkuat  kapasitas  komunikasi  dan  fasilitasi dari petugas lapangan di garis depan.
5. Langkah  pertama  dari  pelaksanaan  pendekatan  baru ini  adalah  berbagi  visi  ”konservasi”  dengan masyarakat setempat.
6. Standar  prosedur  tetap  dan  bimbingan  teknis  di lapangan diberikan pada para petugas di garis depan dan sistem laporan bulanan diadakan untuk meninjau kemajuan  dari  pelaksanaan  pendekatan  yang  baru (perubahan  tata  kelola  TN).  Informasi  yang diberikan  oleh  para  petugas  kemudian  disimpan dalam database .
7. Sejak  bulan  Januari  2008,  dana  bulanan  untuk pelaksanaan  kegiatan  partisipatif  di  lapangan  untuk masing-masing resort adalah sebesar    Rp. 700.000,- (sekitar  US$  69) 2 .    Jumlah  tersebut  mengalami kenaikkan  menjadi  Rp.  1.750.000,-  (US$  171)  sejak Januari 2009.
Sebagai  tambahan  pada  bimbingan  kebijakan, salah  satu  petugas  lapangan,  yang  terlibat  pada  uji  coba awal  dan  yang  telah  memiliki  banyak  pengetahuan  dan pengalaman  dalam  konservasi  partisipatif,  mengambil peran  sebagai  pembimbing  para  petugas  lainnya  dalam rangka untuk mendukung usaha mereka dalam melakukan  pendekatan  baru  di  lapangan.  Petugas pembimbing  tersebut  menekankan  pentingnya  menginap di  desa  untuk  berkomunikasi  secara  terbuka  dan bersahabat  dengan  masyarakat  setempat,  dan  juga bersikap jujur pada mereka.

## Tanggapan  Dari  Petugas  Lapangan  Terhadap Perubahan Tata Kelola TN
Sejak  dilaksanakannya  perubahan  tata  kelola  TN diberlakukan pada semua resort TNGHS,  dua perubahan
1 Ketentuan    ini  telah  diumumkan  kepada  publik  oleh  Kepala  Balai TNGHS (Supriyanto, 2009).
2 Nilai tukar US $ 1 = Rp. 10.210,- per tanggal 30 Mei 2009. Dana ini digunakan untuk transportasi di lapangan (bensin untuk sepeda motor), uang  makan  untuk  petugas  lapangan,  kopi  dan  rokok  untuk masyarakat lokal saat pertemuan dan lain sebagainya.
besar telah  diamati dan dicatat. Pertama , cara kerja para petugas  lapangan  telah  berubah.  Sebelumnya,  prinsip kerja  mereka  di  kampung  hanya  sebatas  menyampaikan kebijakan konservasi taman nasional pada para pemimpin lokal.  Akan  tetapi  dengan  pendekatan  partisipatif, petugas lapangan mulai menginap di kampung-kampung, secara langsung berkomunikasi dengan masyarakat lokal melalui  pertemuan  dan  kunjungan  ke  rumah-rumah,  dan berusaha  untuk  mengerti  kegiatan  mata  pencaharian  dan kebutuhan  mereka.  Di  antara  20  responden  dari  survei kuisoner, 18 petugas lapangan (90%) mengatakan bahwa mereka  telah  menginap  di  kampung-kampung  dan  15 responden  (75%)  telah  mengadakan  pertemuan-per- temuan kampung dalam skala yang besar.
Kedua ,  Kepala  resort  TNGHS  melihat  hasil  nyata bahwa  perubahan  tata  kelola  TN  merupakan    kebijakan yang  realistis  yang  dapat  diterapkan  di  lapangan. Perubahan  tata  kelola  tersebut  dilaksanakan  melalui komunikasi  yang  intensif  dengan  masyarakat  setempat sehingga  keputusan  pengelolaan  di  tingkat  lokal didasarkan  pada  gambaran  keadaan  yang  sebenarnya, isu-isu,  dan  kebutuhan  yang  spesifik  dari  lokalitas mereka  yang  berbeda  dari  satu  resort  ke  resort  lainnya. Contohnya,  di  beberapa  resort  di  mana  tingkat ketergantungan  mata  pencaharian  masyarakat  lokal terhadap sumber daya di taman nasional tinggi, kebijakan lokal memiliki kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan  ekonomi  sementara  yang  kemudian  baru memvisikan kemungkinan rehabilitasi di masa mendatang melalui penanaman pohon di lahan pertanian. Sebaliknya, ketika ketergantungan terhadap sumber daya hutan  relatif  rendah,  kebijakan    dibuat  secara  langsung mendorong  adanya  rehabilitasi  di  lahan  pertanian  di tahun-tahun  yang  akan  datang.  Contoh  lain  adalah perbandingan  antara  dua  resort  di  mana  penanaman Albasia sangatlah populer dilakukan di kawasan mereka. Satu  kepala  resort  mengembangkan  pendekatan      bahwa masyarakat  lokal  dapat  menebang  dan  menjual  tanaman albasia karena Albisia adalah tanaman exotic tidak sesuai dengan  tanaman  yang  diijinkan  di  TN,  dan    masyarakat lokal  menanam  kembali  dengan  tanaman  yang  ber-
manfaat  bagi  mereka  yang  sesuai  dengan  jenis  yang dipersyaratkan di  TN setelah pemanenan. Sementara itu kepala  resort  yang  lain  masih  memikirkan  kebijakan tentang  albasia  ini.  Kebingungan  timbul  karena penanaman  albasia  adalah  kebijakan  pada  saat  kawasan TN masih berstatus hutan produksi yang ditujukan untuk peningkatan  pendapatan  utama  di  kawasannya  dan masyarakat  tentu  akan  menghadapi  kesulitan  ekonomi jika  bisnis  albasia  dilarang.  Karena  itu,  kepala  resort mempertimbangkan  bahwa  tanaman  atau  sumber penghasilan alternatif seharusnya diperkenalkan sebelum penggantian tanaman albisia dengan tanaman hutan alam. Pada  kedua  kasus,  kepala  resort  berupaya  menanggapi tidak  hanya  rehabilitasi  ekosistem  hutan,  tetapi  juga kebutuhan  mata  pencaharian  dari  masyarakat  lokal. Dengan kata lain, perkenalan dari pendekatan partisipatif telah  memaksa  kepala  resort  untuk  tidak  membentengi diri  mereka  sendiri  dari  kenyataan  tentang  isu  lahan  dan pemanfaatan sumber daya.

## Dampak Perilaku Masyarakat Lokal
Hasil  Survei  melalui  kuisoner  menyatakan  bahwa para  petugas  lapangan  telah  mengetahui  bahwa  perilaku pemanfaatan  sumber  daya  oleh  masyarakat  lokal  telah mengalami  perubahan  dibandingkan  dengan  perilaku sebelumnya. Sebagai contohnya, saat ini beberapa orang di  kampung  menghubungi  petugas  lapangan  ketika mereka  melihat  kegiatan  ilegal  seperti  penebangan  liar atau  penambangan  dekat  kampung  mereka  dengan mengirim  pesan  atau  melalui  telepon  selular.  Bahkan terdapat  kasus  di  mana  masyarakat  lokal  menahan  diri untuk melakukan kegiatan penambangan atau penebangan  atau  pembersihan  hutan  untuk  lahan pertanian (lihat Tabel 4). Timbulnya kegiatan konservasi semacam  itu  adalah  bukti  kesuksesan  dari  konservasi partisipatif.  Menurut  petugas  lapangan,  faktor  yang paling  penting  dalam  mengubah  perilaku  masyarakat setempat  adalah  dengan  membangun  kepercayaan mereka,  bukan  memperbaiki  status  ekonomi  dan  mata pencaharian mereka (lihat Tabel 5).
Tabel 4.  Penilaian petugas lapangan terhadap perubahan perilaku masyarakat setempat (N=20)
Perubahan pengamatan Jumlah (1) Perbaikan perilaku konservasi (seperti pengurangan kegiatan penebangan, penambangan atau pembersihan lahanhutan) 18 90% Peningkatan laporan secara sukarela pada petugas lapangan ketika masyarakat mendapati kegiatan ilegal di sekitar desa mereka 15 75% Peningkatan partisipasi aktif dalam pertemuan desa 13 65% Peningkatan pengertian terhadap lingkungan hutan dan konservasi 10 50%
Catatan :  (1)  Jumlah  petugas  lapangan  yang  dihitung  di  sini  adalah  mereka  yang  menandai  3  atau  4  atau  5  pada  skala  1-5  untuk  masing-masing pertanyaan
Tabel 5.   Pendapat petugas lapangan tentang faktor yang menentukan kesuksesan konservasi partisipatif (N=17)
Faktor-faktor Jumlah (1) Kepercayaan di antara masyarakat desa dan petugas lapangan 14 82% Peningkatan kondisi ekonomi dan mata pencaharian masyarakat setempat 9 53% Patroli berkala 8 47% Pendidikan lingkungan 4 24% Penegakan hukum 3 18% Pengakuan resmi terhadap sawah-sawah setempat 0 0% Lain-lain 0 0%
Catatan :  (1)  Dalam  kuisoner, petugas  lapangan diminta untuk  memilih dua  faktor di  antara  pilihan di  atas.  Tiga dari pilihan tersebut dibuat  lebih dari  dua pilihan yang lain sehingga jumlah keseluruhan menjadi lebih dari 34.
Hubungan  Sebab  Akibat  Antara  Perubahan  dan Dampaknya  :  Interaksi  transisi  dan  persepsi terhadap perubahan
Perubahan  persepsi  dan  perilaku  petugas  lapangan dan  masyarakat  dilakukan  melalui  tahap-tahap  sebagai berikut. Pertama ,  tindakan  awal  diatur  oleh  pihak birokrasi:  petugas  lapangan  mengunjungi  kampung dengan  tujuan  mencapaikan  perubahan  tata  kelola  TN baru,  menginap  dan  berkomunikasi  dengan  masyarakat setempat. Kedua ,  interaksi  yang  aktif  di  antara  kedua pelaku dilakukan melalui berbagai cara seperti kunjungan masyarakat  lokal  ke  kantor  resort,  pelaporan  sukarela mengenai  kegiatan  ilegal  dan  ikut  serta  dalam  patroli. Pada  tahap  ini,  perubahan  kegiatan  konservasi  tidak selalu  terjadi,  tetapi  melalui  interaksi  dari  petugas lapangan  dan  masyarakat  setempat,  rasa  saling  percaya akan  timbul. Ketiga ,  timbulnya  rasa  saling  percaya memungkinkan  keduanya  untuk  menerima  kepentingan
masing-masing  dan  mengubah  persepsi  dan  citra terhadap  satu  dengan  yang  lainnya.  Hal  itu  pula  dapat memungkinkan  masyarakat  setempat  untuk  melaksana- kan  kegiatan  konservasi.  Pada  tahap  ini,  di  mana hubungan saling menghormati, atau saling percaya, telah ada,  memungkinkan  memperkuat  institusi  konservasi untuk dapat tahan lebih lama.
Dalam  rangka  untuk  menilai  perubahan  perilaku dan  persepsi  dari  petugas  lapangan  dan  juga  kegiatan pemanfaatan  sumber  daya  oleh  masyarakat  lokal  maka hipotesis  mengenai  hubungan  sebab  akibat  yang dikembangkan  seperti  Gambar  3.  Dengan  menggunakan data kuisoner dari 19 petugas lapangan, hipotesis tersebut diuji  dengan  analisis  menggunakan  program software LISREL  ( Linear  Structural  Relations ).  Terdapat    paket data yang berhubungan yang didapat dari  kuisoner yang digunakan  sebagai  variabel  pada  pengujian  hipotesis  ini (lihat Gambar 3).
a.  Kunjungan petugas ke desa a.  Laporan masyarakat secara sukarela a. Kegiatan konservasi yang dilakukan oleh masyarakat b.  Petugas lapangan menginap di desa b.  Rasa percaya petugas lapangan pada masyarakat Gambar 3.  Hipotesis hubungan sebab akibat pada konservasi partisipatif
Tabel  6  menunjukkan  hasil  dari  analisis  LISREL dan gambar 4 menggambarkan hubungan sebab akibat di antara  variabel-variabel  yang  penting  secara  statistik. Dua  temuan  penting  dari  hasil  kajian  ini  adalah: pertama ,  ”menginap”  di  kampung  yang  dilakukan  oleh petugas  lapangan  memiliki  dampak  langsung  yang signifikan  terhadap  kegiatan  pelaporan  secara  sukarela oleh  masyarakat  setempat,  sementara  ”kunjungan”  ke sebuah  desa  memiliki  dampak  yang  tidak  signifikan. Hasil  yang  didapat  menunjukkan  tanpa  memperhatikan tingkat kemampuan berkomunikasi, sikap atau karakteristik  individu  lainnya  dari  petugas  lapangan, mereka dapat  membangun  hubungan dengan  masyarakat
lokal  selama  mereka  menginap  secara  berkala  di kampung. Hal ini dikarenakan, tidak seperti kunjungan di siang  hari  yang  seringkali  bersifat  formal  dan  dalam waktu  yang  singkat,  menginap  dapat  menciptakan lingkungan  berkomunikasi  yang  akrab  di  antara  kedua pelaku.  Biasanya,  petugas  lapangan  tinggal  di  rumah ketua dan masyarakat akan berkumpul pada malam hari – seringkali  dibarengi  dengan  makan  malam  atau setidaknya makanan kecil, kopi dan rokok – dan mereka berbicara  mengenai  kehidupan  sehari-hari  di  desa.  Pada titik  tertentu,  pembicaraan  mereka  mengarah  pada masalah  yang  serius  seperti  penggunaan  lahan  atau pemanfaatan  sumber  daya  dan  kedua  pelaku  bertukar
Tindakan awal oleh petugas lapangan
Persepsi baru dan praktek konservasi
Interaksi sebagai proses transisi
tentang pandangan mereka. Dalam pembicaraan tersebut, petugas  lapangan  mengeluarkan  pendapat  mereka  dan menyampaikan pesan yang berhubungan dengan konservasi kepada masyarakat lokal. Kemudian biasanya petugas  lapangan  mengacu  pada  pentingnya  konservasi hutan bagi irigasi air dan pencegahan tanah longsor serta kebutuhan untuk memperhatikan mata pencaharian lokal. Dengan interaksi semacam itu terus berlanjut, masyarakat lokal mengerti bahwa petugas lapangan tidak berusaha  untuk  menghukum  mereka, tetapi lebih  kepada untuk  menjaga  hutan.  Dengan  cara  yang  sama,  petugas lapangan mulai menyadari bahwa masyarakat lokal tidak merusak  hutan  tetapi  hanyalah  berusaha  untuk  menjaga pangan  dan  pendapatan  mereka  untuk  kehidupan  sehari- hari.  Komunikasi  semacam  itu  dapat  terjadi  selama petugas  lapangan  yakin  akan  tugas  profesional  mereka dalam  konservasi  dan  memiliki  rasa  simpati  terhadap masyarakat  lokal,  bahkan  tanpa  memiliki  kemampuan tertentu dalam komunikasi dan fasilitasi.
Yang  kedua,  tindakan  awal  dari  menginap  yang dilakukan oleh petugas lapangan tidak berdampak secara langsung  pada  perubahan  persepsi  dan  perilaku  dari kedua pelaku tetapi signifikan pada dampak secara tidak langsung.  Hasil  yang  didapat  dengan  jelas  mendukung hipotesa  bahwa  perubahan  tidak  terjadi  secara  langsung melalui  kegiatan  petugas  lapangan,  tetapi  melalui kegiatan  interaksi  di  antara  petugas  lapangan  dan masyarakat  lokal.  Hal  ini  memberi  kesan  bahwa perubahan  pelaksanaan  konservasi  dari  pendekatan memagari dan menghukum menjadi pendekatan partisipatif  memerlukan  suatu  proses  yang  harus melibatkan  konsentrasi  dari  petugas  lapangan  dalam pembangunan  hubungan  dan  kepercayaan  tanpa  secara langsung  mencari  tindakan  dan  solusi  praktis  atau menyediakan  masukan  yang  nyata  untuk  menanggapi masalah pembangunan dan konservasi.
Tabel 6.  Hasil dari analisis garis edar (N=19)
Variabel bebas Variabel Ketergantungan Kunjungan Menginap semalam Laporan Laporan suka rela 0,03 (0,14) 0,90 (3,16)*** Praktek-praktek konservasi -0,03 (-0,19) -0,01 (-0,05) 0,48 (2,83)** Rasa percaya 0,13 (0,57) -0,07 (-0,20) 0,51 (2,01)*
Catatan: * p<0,10; **p<0,05; ***p<0,01
Gambar 4.  Hubungan sebab akibat dalam konservasi partisipatif
Tindakan  awal  menginap  semalam  secara  berkala yang  dilakukan  oleh  petugas  lapangan  kemungkinan besar  pada  akhirnya  dapat  mengarah  pada  perubahan dalam  praktek  konservasi  oleh  masyarakat.    Praktek- praktek  kegiatan  yang  dapat  mengakibatkan  degradasi lahan  dilakukan  secara  sukarela  oleh  masyarakat  itu sendiri dengan menghentikan kegiatan-kegiatan eksploitasi  sumber  daya.  Keputusan  masyarakat  untuk menahan  diri  dari  menebang  pohon  bebuahan  di  lahan mereka,  kegiatan  pengerjaan  tanah  yang  dapat  menahan erosi  dilihat  sebagai  bagian  dari  praktek  konservasi. Kemungkinan terdapat banyak definisi kegiatan konservasi  yang  lain    di  resort  lain.    Menahan  diri  dari menebang  pohon  bebuahan  dan  rehabilitasi  hutan, keduanya  dihitung  sebagai  praktek  konservasi,  di  mana keduanya  bersifat  positif  bagi  konservasi  sumber  daya, tetapi  dampak  kedua  kegiatan  tersebut  berbeda  terhadap keanekaragaman dan ekosistem. Mungkin terdapat kasus di  mana  beberapa  praktek  konservasi  tidak  cukup  tepat
untuk  konservasi  efektif  bagi  keanekaragaman  di kawasan  tertentu  sehubungan  dengan  persyaratan  dari pemulihan  ekologi  dalam  mengkonservasi  jenis  atau ekosistem  tertentu.  Pada  kasus  seperti  itu,  intervensi lebih jauh diperlukan untuk mempromosikan rehabilitasi hutan.  Implikasinya  adalah  praktek  konservasi  oleh masyarakat  lokal  yang  timbul  sebagai  hasil  dari perubahan  birokrasi  kehutanan  merupakan  dampak  yang penting dari pendekatan yang baru, tetapi belum tentu itu merupakan tujuan dari konservasi partisipatif.
Gambar  5  menunjukkan  hubungan  antara  perilaku konservasi masyarakat lokal dengan tingkat pembangunan  kepercayaan  yang  telah  terjalin  di  antara masyarakat  lokal  dengan  petugas  lapangan.  Dua kesimpulan  dapat  ditarik  dari  gambaran  tersebut.  Yang pertama,  jika  petugas  lapangan  berhasil  membangun hubungan  antar  perseorangan  yang  saling  menghormati dengan  kebanyakan  anggota  masyarakat  di  kampung, kemungkinan besar konservasi sumber daya dapat terjadi
Petugas Lapangan
Menginap di desa
Masyarakat Lokal
Melapor secara sukarela
Masyarakat Lokal Praktek-praktek konservasi Petugas Lapangan Rasa percaya pada masyarakat lokal
(sebagai contoh pada kasus #1). Hal ini dapat dimengerti karena  hubungan  yang  saling  menghormati  dengan petugas  lapangan  memudahkan  masyarakat  lokal  untuk menerima  pemahaman  tentang  konservasi  dan  menye- tujuinya  selama  petugas  mengerti  dan  memperhatikan akan  kondisi  dan  kebutuhan  mata  pencaharian  mereka. Yang  kedua,  sementara  ada  kecenderungan  hubungan antara  dua  faktor  yang  dapat  diamati  (R=0,46), kemungkinan  masyarakat  akan  melakukan  praktek konservasi  bahkan  jika  tingkat  pembangunan  keper- cayaannya  rendah  (sebagai  contoh  pada  kasus  #2). Perbedaan  perilaku  konservasi  di  kampung-kampung  di mana  tingkat  kepercayaan  kepada  petugas  lapangan rendah  (sebagai  contoh  pada  kasus  #1  dan  #2)  dapat dijelaskan  oleh  peran  fungsi  pengawasan  yang  dipegang pemimpin  lokal  –  sebagai  contohnya  beberapa  orang yang  memiliki  hubungan  antar  perseorangan  saling menghormati dengan petugas lapangan dan berkomitmen pada  praktek  konservasi  dengan  motivasi  mandiri.  Pada kasus  #2,  pemimpin  lokal  pastilah  telah  mengambil tanggung  jawab  bagi  anggota  masyarakat  lainnya  untuk ikut melakukan praktek konservasi di kampung-kampung, seperti  kasus  yang  terjadi  di  lokasi  A;  pada  kasus  #3 fungsi pengawasan ini tidak berjalan dengan baik.
Pengamatan  ini  menunjukkan  bahwa  membangun kepercayaan  dalam  konservasi  partisipatif  haruslah mamasukkan  dua  strategi  dan  bahwa  petugas  lapangan harus menerapkan salah satu atau kedua strategi tersebut, tergantung  pada  situasi  dan  kondisi  yang  dihadapi  di lapangan. Strategi yang pertama adalah petugas lapangan
berusaha  secara  terus  menerus  membangun  hubungan antar  perseorangan  yang  saling  menghormati  dengan masyarakat  lokal  di  kampung  sehingga  memperbesar kemungkinan timbulnya motivasi mandiri dari masyarakat  setempat  untuk  melakukan  praktek-praktek konservasi (seperti yang dapat dilihat pada kasus #1). Hal ini  merupakan  strategi  yang  ideal  dari  tata  kelola konservasi  ketika  daya  tahan  dari  institusi  konservasi lokal  tinggi.  Strategi  yang  kedua  adalah  mengakui kapasitas  petugas  lapangan  yang  terbatas  dalam melakukan  hubungan  langsung  dengan  semua  orang  di kampung,  petugas  lapangan  mengenali  pemimpin  lokal bersangkutan  yang  dihormati  oleh  masyarakat  di kampung, dan membangun hubungan antar perseorangan yang  saling  menghormati  dengan  mereka.  Sementara petugas  lapangan  secara  luas  menyampaikan  pesan konservasi  kepada  masyarakat  lokal  melalui  pertemuan massal,  mereka  mengandalkan  pemimpin  lokal  untuk mengkomunikasikan secara langsung pada perorangan di kampung  tentang  visi  dan  praktek  konservasi.  Skenario yang  dibayangkan  adalah  bahkan  jika  motivasi  yang mendorong  masyarakat  untuk  melakukan  praktek konservasi  adalah  motivasi  ketergantungan,  institusi konservasi  dapat  dipelihara  karena  disokong  oleh  fungsi pengawasan  yang  diperankan  oleh  pemimpin  lokal sebagai  mana  motivasi  berkomitmen  yang  dimiliki adalah  motivasi  mandiri.  Tanpa  strategi  semacam  itu, konservasi partisipatif di kampung dengan populasi yang tinggi  tidak  akan  menghasilkan  keluaran  seperti  yang diharapkan.
Gambar 5.  Hubungan antara perilaku konservasi dan tingkat membangun kepercayaan (N=17)

## KESIMPULAN DAN TANTANGAN YANG TIMBUL
Makalah ini  menguji perubahan  tata kelola  TN dan dampaknya  pada  sikap  dan  perilaku  para  pengguna
sumber  daya  di  TNGHS  untuk  merespon  perubahan kebijakan  pengelolaan  taman  nasional  sebagaimana diamanatkan  melalui  dua  Peraturan  Menteri  Kehutanan tentang  Kolaborasi  dan  Zonas  TN.  Pelaksanaan perubahan  tata  keola  TN  memerlukan  pendekatan  baru
0% 20% 40% 60% 80% 1 2 3 4 5 Tingkat kepercayaan Perilaku Konservasi (skala 1-5) #1 #2 #3
dari  pendekatan  memagari  dan  menghukum  menjadi pendekatan  konservasi  partisipatif.  Dari  analisis  terlihat bahwa  pelaksanaan  konservasi  partisipatif  dilakukan melalui beberapa tingkatan interaksi antara  Kepala Balai Taman  Nasional  dan  petugas  lapangan,  dan  antara petugas  lapangan  dan  masyarakat  setempat.  Proses perubahan  meliputi  tiga  tahap  penting:  (1)  pemberian panduan  kebijakan  yang  jelas  dan  sederhana  tentang konservasi partisipatif yang diberikan oleh  Kepala Balai kepada  petugas  lapangan,  (2)  pengembangan  hubungan melalui interaksi  yang aktif antara petugas lapangan dan masyarakat  lokal,  dan  (3)  timbulnya  rasa  percaya  yang alami  antara  petugas  lapangan  dan  masyarakat  setempat dan  praktek  konservasi  oleh  masyarakat  setempat. Bersamaan  dengan  proses  ini,  petugas  lapangan  mulai menyampaikan kebijakan tata kelola TN yang baru yang memungkinkan  pemanfataan  sumber  daya  lokal  untuk memenuhi kebutuhan mata pencaharian masyarakat lokal. Hasil  penelitian  Analisis  ini  juga  menunjukkan  bahwa perubahan tata kelola TN ini mampu mengurangi bahkan menghentikan    degradasi  sumber  daya  lebih  lanjut  di tingkat  kampung  yang  diikuti  dengan  rehabilitasi ekosistem hutan.
Pembelajaran  perubahan  tata  kelola  TN  melalui pendekatan  konservasi  partisipatif  di  TNGHS  melalui proses  uji  coba  dan  proses  pembelajaran  dari  seluruh resort  TNGHS  sejumlah  14  resort  menunjukkan  hasil yang positif  namun masih dijumpai beberapa pertanyaan untuk  menjawab  pengelolaan  taman  nasional  yang  lebih baik  lagi.  Yang pertama ,  pertanyaan  mengenai bagaimana  meningkatkan  jumlah  kampung  di  mana petugas  lapangan  bekerja  secara  langsung  masih  belum terjawab.  Jumlah  total  kampung  yang  menjadi  sasaran adalah  314  kampung,  di  mana  harus  dikelola  oleh  14 kantor  resort  yang  berarti  masing-masing  resort mengelola  22  kampung.  Karena  kapasitas  dari  petugas lapangan  untuk  menangani  pengembangan  hubungan dengan  masyarakat  setempat  terbatas  pada  hanya beberapa  lokasi  pada  satu  waktu,  mendatangi  seluruh kampung  yang  menjadi  sasaran  adalah  proses  yang memakan  banyak  waktu;  dan  kemungkinan  degradasi hutan  akan  terus  berlanjut  ketika  petugas  lapangan mencoba  untuk  menangani  seluruh  kampung.  Lebih lanjut,  bahkan  setelah  rasa  saling  percaya  terbangun, pada  suatu  waktu,  komunikasi  terus-menerus  diperlukan untuk  memelihara  hubungan  yang  telah  terbina.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  pada  masa-masa  mendatang, petugas  lapangan  diharuskan  untuk  memusatkan  fokus mereka  pada  pekerjaan  membangun  kepercayaan  di kampung  yang  baru  sementara  secara  bersamaan mengalokasikan  waktu  dan  energi  mereka  untuk memelihara  tingkat  kepercayaan  kampung  di  mana mereka  telah  membangun  hubungan  sebelumnya. Mengelola secara efisien kedua aktivitas tersebut menjadi tantangan bagi petugas lapangan. Yang kedua , diperlukan pengamatan  lebih  lanjut  tentang  kegunaan  pemakaian strategi  pengawasan  partisipatif,  dan  juga  fungsinya sebagai  alat  yang  efektif  untuk  meningkatkan  modal
sosial di antara pelaku yang berpartisipasi (Becker et al., 2005)  supaya  jumlah  masyarakat  lokal  yang  memiliki hubungan yang baik dengan petugas lapangan meningkat, dan  interaksi  aktif  di  antara  keduanya  dapat  terpelihara. Yang  terakhir,  mekanisme  yang  efektif  untuk  berbagi pengalaman  pendekatan  partisipatif  TNGHS  di  tingkat taman  nasional  perlu  dikembangkan  untuk  operasionali- sasi  kebijakan  nasional  konservasi  yang  baru  ke  seluruh negeri. Walaupun TNGHS masih menghadapi tantangan- tantangan  yang  sulit  dalam  mencapai  tujuan  konser- vasinya,  metode  yang  sederhana  dan  jelas  yang diterapkan  di  TNGHS  memiliki  potensi  yang  tinggi  dan dapat  dilaksanakan  di  berbagai  taman  nasional  di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Becker,  C.D.,  Agreda  A.,  Astudill  E.,  Constantin  M., Torres  P.  (2005). Community-based  monitoring  of fog capture and biodiversity at Loma Alta, Ecuador enhance social capital and institutional cooperation . Bio Con 14:2695-2707.
BTNGHS  (2010).  Interpretasi  baseline  information system tahun 2005-2009. Unpublished report.
Carnevale,  D.G.  (2003). Organizational  development  in the public sector . Westview Press, Oxford.
Danielsen,  F.,  Burgess  N.D.,  Balmford  A.  (2005). Monitoring  matters:  examining  the  potential  of locally-based approaches . Bio Con 14:2507-2542.
DeCaro,  D.,  Stokes  M.  (2008). Social-psycological principles  of  community-based  conservation  and conservancy  motivation:  Attaining  goals  within  an autonomy-supportive  environment .  Con  Bio  22(6): 1443-1451.
Departemen  Kehutanan.  (2003). Keputusan  Menteri Kehutanan  Nomor  175/Kpts-II/2003 .  Departemen Kehutanan. Jakarta.
Departemen  Kehutanan.  (2005). Peraturan  Menteri Kehutanan  Nomor  P.  19/Menhut-II/2004  tentang Pengelolaan  Kolaboratif .  Departemen  Kehutanan. Jakarta.
Departemen  Kehutanan.  (2006). Peraturan  Menteri Kehutanan  Nomor  P.56/Menhut-II/2006  tentang Pedoman  Zonasi  Taman  Nasional .  Departemen Kehutanan. Jakarta.
DeYoung  R.  (2000). Expanding  and  evaluating  motives for  environmentally  responsible  behaviour .  J  Soc Iss 56: 509-526.
GHSNMP-JICA.(2007). Gunung Halimun Salak
National  Park,  the  misty  mountains  of  Halimun Salak .  Gunung  Halimun  Salak  National  Park.
Kabandungan.
Pandey,  S.  (2008). Linking  ecodevelopment  and biodiversity  conservationat  th  Great  Himalayan National Park, India: lessons learned . Bio Con 17: 1543-1571.
Poulsen,  M.K.,  Luanglath,  K.  (2005). Projects  come, projects  go:  lessons  from  participatory  monitoring in southern Laos . Bio Con 14: 2591-2610.
Prasetyo  L.  (2008). Tutupan  lahan  TNGHS  tahun  1989- 2009  (Land  cover  at  Gunung  Halimun  Salak National Park 1989-2009) . Unpublished document.
Rhee, S. et al. (2004). Report on biodiversity and tropical forests  in  Indonesia  Submitted  in  accordance  with Foreign Assistance Act Section 118/119 . USAID/Indonesia. Jakarta
Salafsky, N., Wollenberg, E. (2000). Linking livelihoods and  conservation:  A  conceptual    framework  and scale for assessing the intergration of human needs and biodiversity . Wor Dev 28: 1421-1438.
Salafsky,  N.et  al.  (2001). A  systematic  test  of  an enterprise strategy for community-based biodiversity  conservation .  Con  Bio  15(6):  1585- 1595.
Stern,  M.J.  (2008). Coercion,  voluntary  compliance  and protest: the role of trustand legitimacy in combating
local oppositionto protected areas . Env Con 35 (3): 200-210.
Supriyanto,  B.  (2008). Memintal  Kohesi  Sosial  Halimun Salak. National Geographic Indonesia 4 (6): 76-79.
Supriyanto, B. (2009). Stimulus Konservasidan Ekonomi Kerakyatan. AgroIndonesia V (239) 3-9 Maret 2009 .
Supriyanto,  B.,  Ekariyono,  W.  (2007). 5  Strategi Rekonstruksi  &  Sosial  Konservasi  di  Taman Nasional Gunung Halimun Salak . GHSNP. Kabandungan.
Supriyanto, B., Kubo, H., (2010). From fence-and-fine to participatory conservation: Mechanisms of transformation  in  conservation  governance  at  the Gunung  Halimun-Salak  National  Park,  Indonesia. Biodivers  Conserv.  Published  on  line  12  March 2010. Springer  Science + Business Media.BV.2010.
Van  Steenis,  C.G.G.J.(1972). Flora  Pegunungan  Pulau Jawa . Puslit Biologi LIPI. Bogor.
Vermeulena,  S.,  Sheil,  D.(2007). Partnerships  for tropical conservation . Oryx 41: 434-440.
Viteri,  C.  Chavez,  C.  (2007). Legitimacy,  local participation,  and  compliance  in  the  Galapagos Marine Reserve . Oce Coa Man 50 (3-4): 253-274.