## PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA BARRU KELAS II)
Nurul Jihan Tribuana 1 , Usman 2 , Thahir Maloko 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email: Jihan09092000@gmail.com

## Abstrak
Pokok  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  Bagaimana  Penanganan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Barru Kelas  II.  Dari  pokok  masalah  tersebut  dirumuskan  sub-sub  masalah  yaitu:  1) Bagaimana Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Barru,  2)  Bagaimana  Proses  Penyelesaian  Perceraian  Akibat  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  di  Pengadilan  Agama  Barru  Kelas  II.  Jenis  penelitian  yang digunakan  pada  skripsi  ini  yaitu  penelitian  kualitatif  lapangan  (Field  Research Kualitatif  Deskriptif).  Hasil  dari  penelian  ini  menunjukkan  bahwa  penyebab terjadinya  perceraian  akibat  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Kabupaten  Barru diantaranya  adalah  karena  tempramennya  suami  atau  mudahnya  emosi, perselingkuhan,  perjodohan,  pemgaruh  pergaulan  luar  rumah  misalnya  mabuk- mabukan,  dan  judi.  Serta  proses  penyelesaian  kasus  perceraian  akibat  kekerasan dalam  rumah  tangga  di  Pengadilan  Agama  Kabupaten  Barru  ini  sama  halnya dengan proses penyelesaian kasus perceraian lainnya hanya saja sedikit perbedaan pembuktiannya  tidak  hanya  berupa  tertulis  akan  tetapi  dengan  saksi  dan pernyataan korban proses persidangan tersebut menggunakan agenda persidangan. hendaknya  memiliki  kesadaran  penuh  agar  tidak  lagi  melakukan  tindakan kekerasan  dalam  rumah  tangga  khususnya  kepada  pihak  laki-laki  (suami),  agar lebih  menghargai  dan  menyayangi  perempuan  (istri)  serta  Menyelesaian pertikaian  khususnya  percerain  akibat  kekerasan  dalam  rumah  tangga  butuh komunakasi  yang  baik antara  suami  dan istri,  agar tercipta  sebuah  rumah  tangga yang rukun dan harmonis.
Kata Kunci: Perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## Abstract
The  main  problem  in  this  research  is  How  to  Handle  Divorce  Due  to  Domestic Violence  in  the  Barru  Religious  Court  Class  II.  From  the  main  problem,  sub- problems were formulated, namely: 1) What are the Causes of Domestic Violence in Barru Regency, 2) How is the Process for Resolving Divorce Due to Domestic Violence in the Barru Religious Court Class II. The type of research used in this thesis is a qualitative field research (Descriptive Qualitative Research Field). The results of this study indicate that the causes of divorce due to domestic violence in Barru  Regency  include  the  husband's  temperament  or  emotional  ease,  infidelity, matchmaking,  influences  from  outside  the  home  such  as  drunkenness,  and gambling. And the process of resolving divorce cases due to domestic violence at
Nurul Jihan Tribuana, Usman, Thahir Maloko
the  Religious  Courts  of  Barru  Regency  is  the  same  as  the  process  of  resolving other divorce cases, only that the evidence is slightly different, not only in writing but with witnesses and victim statements, the trial process uses the  trial agenda. should  have  full  awareness  so  that  they  no  longer  commit  acts  of  domestic violence,  especially  to  men  (husbands),  to  appreciate  and  love  women  (wives) more  and  resolve  disputes,  especially  divorce  due  to  domestic  violence,  requires good communication between husband and wife. , in order to create a harmonious and harmonious household.
Keywords: Divorce, Domestic Violence.

## A. Pendahuluan
Pernikahan  adalah  sunnatullah  dan  sudah  menjadi  hukum  alam  dunia. Perkawinan  berlangsung  di  berbagai  bidang,  baik  manusia,  hewan  atau tumbuhan,  sehingga  menurut  para  ahli  ilmu  alam,  segala  sesuatu  terutama terdiri  dari  dua  pasangan.  Suami  istri  harus  saling  melengkapi  bahkan  saling memahami,  baik  dan  buruk. 1 Perkawinan  merupakan  hal  yang  sakral  bagi manusia  dan  memiliki  tujuan  yang  sakral  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari ketentuan agama. 2 Dalam hukum Islam, salah satu petunjuk Allah. Pernikahan diperintahkan, dan perzinahan dilarang. Sebagai kelompok agama, pernikahan adalah  ibadah  umat  manusia,  dan  merupakan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi umat  Islam  kapan  pun  dan  di  mana  pun  mereka  berada. 3 Oleh  karena  itu, mereka  yang  hendak  menikah,  untuk  menjamin  sahnya  perkawinan,  terlebih dahulu  harus  memahami  tuntunan  agama  dan  negara  tentang  hakikat perkawinan.  Pernikahan  adalah  awal  dari  sebuah  keluarga  baru  yang  ingin membawa  kebahagiaan, cinta  dan  kasih  sayang  kepada  pasangan  suami  istri. 4 Melalui  perkawinan  ini,  manusia  dapat  menghasilkan  keturunan  sehingga setelah  masing-masing  pasangan  siap  untuk  memenuhi  perannya  dalam
1 Mahtuf  Ahmad  &  Ny.  Maria  Ulfa, Risalah  Fiqih  Wanita ( Pedoman  Ibadah  Kaum Wanita Muslimah dengan Berbagai Permasalahannya ) (Surabaya: Terbit Terang, 2017), h. 270.
2 Andi  Iismiati,  M.  Thahir  Maloko,  Nur Taufiq  Sanusi,  “Status  Hukum  Pernikahan  Sirri Dalam Hukum Islam”, Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam , Vol 2, No. 2 (2020): h. 97.
3 Fachrurazi Azis dan Muhammad jamal Jamil, “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkawinan Dini Pasca Bencana Alam  Studi Kasus di  Pengadilan Agama Kota Palu  Kelas I A”, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2 (2021): h. 703.
4 Haerul  dan  Rahmatiah  HL,  “Upaya  Pasangan  Tunanetra  dalam  membentuk  Keluarga Sakinah  Studi  Kasus  di  Kecamatan  Manggala  Kota  Makassar”, Shautuna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum 2.1 (2021), h. 29.
keluarga  dan  mencapai  semua  tujuan  pernikahan. 5 Perkawinan  di  dunia dikatakan  didirikan  oleh  kontrak  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita berdasarkan  suka,  duka  dan  kesedihan  dari  yang  lain  (wali). 6 Dalam  Islam, umur panjang pernikahan adalah tujuan yang sangat diinginkan, karena tujuan dari  kontrak  pernikahan  adalah  untuk  bertahan  selamanya,  dan  seterusnya, sampai  salah  satu  dari  keduanya  meninggal. 7 Keluarga  atau  keluarga,  terdiri dari  siapa  saja,  pada  dasarnya  adalah  upaya  untuk  mencapai  kebahagiaan  dan kesejahteraan. 8 Ikatan  lahir  dan  batin  antara  suami  istri  merupakan  landasan kokoh  bagi  sebuah  keluarga  yang  langgeng,  bahagia,  dan  sejahtera. 9 Dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang didambakan tidak selamanya berjalan mulus  dan  harmonis.  Kuat  lemahnya  perkawinan  yang  ditegakkan  dan  dibina oleh suami istri  tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami istri yang  melaksanakan  perkawinan  tersebut. 10 Menjadi  perbedaan  adalah  cara mengatasi  dan  menyelesaikan  hal  tersebut  karena  berbagai  halangan  dan rintangan yang akan menghampiri didepannya nanti yang akan memungkinkan pasangan suami istri akan mengakhiri perkawinannya atau bercerai akibat tidak mampu  menghadapi  permasalahan  yang  menghampiri.  Hal  demikian  tidak dapat lagi dipertahankan lebih lama, apabila ditinjau dari berbagai aspek, suami istri  lebih  baik  putuskan  perkawinannya  dari  pada  dilangsungkan  terus. 11 Isu Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  merupakan  salah  satu  isu  krusial  yang
5 Sinar  alam,  A.  Qadir  Gassing,  Muh.  Saleh  Ridwan,  “Konsep  keadilan  dalam  Poligami Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam(KHI)  dan  Pandangan  Tokoh  Masyarakat  di  Desa  Sanjai”, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2 (2021): h. 961.
6 Zulfadli,  M.  Saleh  Ridwan,  Patimah,  “Faktor-Faktor  Terjadinya  Pernikahan  Usia  Anak di Kabupaten Pangkep”, Jurnal Diskursus Islam Vol. 4, No..2 (2016): h. 201.
7 Marwah  Khumaerah  dan  Lomba  Sultan,  “Tinjauan  Hukum Islam  Terhadap  Pembinaan Pra  Perceraian  Pada  ASN  di  Inpektorat  Daerah  Provinsi  Sul-Sel  Tahun  2017-2019”, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (2020): h. 122.
8 Laela  Safriani,  Aisyah  Kara,  Kurniati,  “Peran  Dosen  Wanita  UIN  Alauddin  Dalam Mewujudkan  Keluarga  Sakinah  Perspektif  Hukum  Islam”, Jurnal  Diskursus  Islam ,  Vol.  4,  No.2 (2016): h. 275
9 Abdul Halim Talli, “Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian  Perkawinan  (BP4)  di  Kabupaten  Gowa”, Jurnal  Al-Qadau:  Peradilan  dan  Hukum Keluarga Islam Vol.6, No.2 (2019): h. 134. 10 Indra Sultan, Lomba Sultan, Muh. Jamal Jamil, “Perceraian di Luar Pengadilan Agama Pada Masyarakat Muslim di Desa Boroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten Jeneponto”, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Vol.2 (2021): h. 928.
11 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia (Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1987) , h.175.
Nurul Jihan Tribuana, Usman, Thahir Maloko
banyak  dibicarakan. 12 Secara  regulasi  hukum,  kekerasan  dalam  rumah  tangga telah  dianggap  sebagai  kejahatan  sejak  tahun  2004  dengan  diundangkannya Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga.  Undang-undang  mendefinisikan  kekerasan  dalam rumah  tangga  sebagai  “setiap  tindakan  pemaksaan  atau  ancaman  yang melawan hukum oleh setiap anggota keluarga yang berdampak signifikan pada kesehatan  dan  kesejahteraan  seseorang,  khususnya  perempuan”. 13 Di Indonesia  kasus  tingkat  perceraian  sangatlah  tinggi  termasuk  di  daerah Kabupaten  Barru  dari  tahun  ke  tahun.  Di  tahun  2018  telah  menerima  perkara perceraian  sebanyak  328,  di  tahun  2019  sebanyak  427  perkara,  di  tahun  2020 sebanyak  409  perkara,  di  tahun  2021  hingga  sekarang  sebanyak  376  perkara, dan di tahun 2022 sebanyak 108 perkrara hal demikian terbilang mulai januari hingga bulan maret. 14 Data di tahun 2022 ini perkara perceraian meningkat dan terbilang  sangat  tinggi  hal  tersebut  dapat  dilihat  dari  data  3  bulan  terkahir  ini telah  mencapai  108  perkara  dan  diantara  berbagai  macam  perkara  tersebut salah satunya ialah dikarenakan terjadinya kekerasan didalam rumah tangga.

## B. Metode Penelitian
penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif lapangan ( Field Research Kualtatif  Deskriptif ),  yaitu  penelitian  lapangan  yang  dilakukan  dengan  cara melakukan  wawancara,  serta  menggambarkan  fakta-fakta  yang  terjadi dilapangan.  Dan  untuk  menunjang  penelitian  ini  penulis  juga  melakukan penelaahan  buku-buku  dan  berbagai  jurnal  yang  berkaitan  dengan  penelitian ini. Adapun Metode yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian yaitu menggunakan  metode  pendekatan  normatif  (syar’i)  dan  pendekatan  normatif yuridis. Pendekatan normatif Syar’i adalah pendekatan terhadap suatu masalah yang  diteliti  berdasarkan  syariat  Islam  seperti  al-qur’an,  hadits  serta  fatwa
12 Asni,  “Pertimbangan  Maslahat  Dalam  Putusan  Perceraian  Akibat  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  di  Pengadilan  Agama”, AHKAM:  Jurnal  Ilmu  Syariah, Vol.  14,  No.1  (2014):  h. 107.
13 Sitti Aisyah, “Rereading Patriarchal Interpretations On The Qur'an From Hadith Perspective In The Eve Of Law No. 23/2004 On The Elimination Of Domestic Violence”, Journal of Indonesian Islam 6.1 (2012): h. 50.
14 Muh. Fajar Arief, S.H., M.H (33 Tahun) Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Barru, wawancara , Barru, 20 September 2021.
ulama  yang  menjadi  masalah  yang  dibahas  sedangkan  pendekatan  normatif yuridis adalah meneliti hasil putusan pengadilan.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Penyebab  Terjadinya  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  di Kabuapten Barru
Berdasarkan  hasil  penelitan  di  Pengadilan  Agama  Barru  Kelas  II  bahwa kekerasan  dalam  rumah  tangga  yang  terjadi  di  Kabupaten  Barru  disebabkan oleh banyak hal dan berbagai macam alasan.  Kekerasan dalam rumah tangga dapat  dipicu  oleh  2  (dua)  faktor  yaitu  faktor  eksternal  dan  faktor  internal. Faktor  eksternal  diantaranya  adalah  adanya  perselingkuhan  yang  dilakukan oleh  pihak  suami  dengan  perempuan  lain,  pendidikan  yang  rendah, perjodohan, suami sering bermain judi serta dalam keadaan tidak sadar akibat pengaruh minuman keras yang menyebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga.  Adapun  faktor  internal  yaitu  ekonomi,  cemburu,  kasarnya  perlakuan suami, serta suami mudah emosi.
Besar  kecilnya  persoalan  yang  dihadapi  tergantung  dari  pandangan  dan  cara mereka  menyelesaikan  persoalan  tersebut,  tidak  sedikit  dari  pasangan  suami istri  merasa  bahwa  perkawinan  mereka  sudah  tidak  dapat  dipertahankan  lagi dan  kemudian  mereka  memutuskan  untuk  mengakhiri  masalah  rumah  tangga mereka dengan jalan perceraian.
Perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga mempunyai faktor penyebab yang berbeda-beda. Faktor-faktor penyebab yang dirasakan narasumber antara lain:  faktor  suami  pemabuk,  penjudi,  perselingkuhan,  tempramen,  cemburu, egois,  ekonomi.  Faktor  yang  paling  dominan  adalah  suami  sering  mabuk- mabukan, hal ini sesuai yang dirasakan oleh ibu Mashita (nama samaran) yang menyatakan  alasan  mengajukan  gugatan  perceraian  yaitu  akibat  adanya poligami  yang  tidak  sehat,  Poligami  ini  adalah  suami  menikah  lagi  tanpa
Nurul Jihan Tribuana, Usman, Thahir Maloko
mendapat  izin  dari  istri.  Dan  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangganya. Faktor  utama  yang  menyebabkan  terjadinya  kekerasan  dalam  rumah  tangga adalah  seringnya  suami  meminum  minuman  yang  keras  atau  beralkohol  dan seringnya merasa emosi sehingga dilampiaskan kepada istri hingga melakukan kekerasan serta suami melakukan perselingkuhan.
Sama  halnya  dengan  pernyataan  ibu  Anggraeni  (nama  samaran)  penyebab utama  terjadinya  perceraian  akibat  kekerasan  dalam  rumah  tangga  adalah suami  seringkali  mabuk-mabukan  hal  tersebut  menjadi  pemicu  perselisihan dan  pertengkaran  yang  terus  menerus  terjadi  di  dalam  rumah  tangga  yang mengakibatkan  goyahnya  suatu  rumah  tangga  tersebut.  Seorang  suami  yang sering  mabuk-mabukan  sehingga  juga  terobsesi  bermain  dengan  wanita  lain atau  perselinglingkuhan.  Suami  seringkali  ketahuan  berselingkuh  dengan wanita  lain  bahkan  dengan  karyawannya  sendiri.  Hal  demikian  disebabkan karena  kurangnya  pengetahuan  tentang  agama,  serta  faktor  lingkungan  atau pergaulan yang sangat buruk. Karena kebiasaan suami yang suka mabuk, dan berselingkuh  membuat  istri  tidak  merasa  nyaman  dan  tentram  dalam  rumah tangga, maka membuat istri tidak tahan lagi hidup berpasangan sebagai suami- istri atau memutuskan untuk bercerai secara sah di Pengadilan Agama Barru. Berbeda  dengan  kisah  ibu  puspita  (nama  samaran),  faktor  yang  mendasari terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangganya adalah karena orangnya tempramen mudahnya emosi bahkan hal-hal kecil sekalipun. Sesuai dengan  keterangan  ibu  puspita  tersebut  ia  pernah  bercerai  dengan  suami karena  hal  yang  sama,  akan  tetapi  suami  berjanji  untuk  tidak  mengulangi perbuatan tersebut lagi maka ibu puspita memberikan kesempatan yang kedua kalinya untuk rujuk kembali, namun hal tersebut tidak sesuai dengan perkiraan ibu  puspita,  bahkan  setelah  rujuk  sekalipun  sifat  suami  tetap  tidak  berubah hingga akhirnya ibu puspita memantapkan diri untuk berpisah atau bercerai.
Hal  ini  sejalan  dengan  pernyataan  ibu  Rini  (nama  samaran)  faktor  penyebab terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam rumah  tangga  ibu  Rini  karena  suami  yang  tempramen  atau  mudah  emosi bahkan hal-hal kecil sekalipun. Sebelum bercerai ibu Rini mengalami depresi dan  tidak  tahan  lagi  untuk  hidup  bersama  mantan  suaminya,  salah  satu penyebab  terjadinya  perselisihan  dan  pertengkaran  karena  mantan  suami hampir tidak pernah memberikan nafkah kepada keluarganya, ibu Rini bahkan sudah  mencoba  bersabar  menghadapi  sifat  mantan  suami  dan  selalu mengingatkannya  akan tetapi  mantan  suami  tetap tidak merubah  sikap  selalu menyakiti hati dan fisik ibu Rini.
Pernyataan korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat disimpulkan bahwa  kekerasan  yang  terjadi  berawal  dari  kurang  sadar  kualitas  perilaku pengendalian  diri  setiap  orang  dalam  rumah  tangga  tersebut.  Untuk menyelesaikan  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga  khususnya  yang  terjadi pada  istri  dapat  dilakukan  dengan  beberapa  cara,  salah  satu  yang  ditempuh pelaku  adalah  berpisah  (bercerai)  melalui  Pengadilan  Agama.  Perempuan lebih  sering  menjadi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  hal  tersebut terjadi  akibat  fisik  mereka  yang  lemah  dan  ketergantungan  kepada  sosok suami mereka. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan  dalam  rumah  tangga  sangat  tergantung  pada  kualitas  perilaku  dan kemampuan pengendalian diri masing-masing anggota keluarga tersebut.

## 2. Proses  Penyelesaian  Kasus  Perceraian  Akibat  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Barru
Tata cara atau tata cara penyelesaian perkara perceraian KDRT di Pengadilan Agama Kabupaten Barru sama dengan perkara perceraian lainnya, hanya saja perceraian karena KDRT sedikit berbeda dalam tahap pembuktian. tetapi juga bukti dokumenter tambahan terkait dengan bukti tersebut
Nurul Jihan Tribuana, Usman, Thahir Maloko
Adapun tata cara penanganan kasus perceraian KDRT adalah sebagai berikut:
Bagi  mereka  yang  mencari  keadilan,  mereka  pergi  ke  Pengadilan  Agama untuk  menyerahkan  kasus  mereka  untuk  diproses  lebih  lanjut.  Tahapan  yang dilalui adalah Meja I, Meja II dan Meja III. Bentuknya ditentukan oleh fakta bahwa  itu  adalah  kelompok  pelaksana  teknis  yang  harus  melewati  kasus Pengadilan Agama, dari saat penerimaan sampai kasus itu diselesaikan.
1. Meja 1
Formulir  pertama  bertugas  menerima  tuntutan  atau  permintaan  tertulis  dan lisan dari pihak yang mencari keadilan, antara lain:
a. Identitas  para  pihak  seperti  Nama,  umur,  pekerjaan,  agama  dan  tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
b. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
c. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita).
Surat  Kuasa  Pembayaran  (SKUM)  kemudian  dibuat  dan  biaya  perkara diperkirakan,  yang  kemudian  diteruskan  ke  Kas.  Pemegang  kas  merupakan bagian  dari  meja  pertama  dan  bertugas  menerima  uang  muka  perkara sebagaimana dijelaskan dalam SKUM. Pemegang kas menandatangani SKUM dan  melampirkan  nomor  urut  perkara  dan  tanggal  penerimaan  perkara  dalam SKUM dan dalam gugatan atau permohonan yang diuraikan dalam jurnal yang berkaitan dengan pengajuan perkara.
2. Meja II
Tugas  dar  Meja  II  adalah  menerima  salinan  pertama  SKUM  dari  calon penggugat  atau  pemohon  dan  kemudian  mendaftarkan  atau  mencatat gugatan  atau  permohonan  dalam  register  yang  bersangkutan  dan memberikan  nomor  pendaftaran  pada  gugatan  atau  permohonan  tersebut.
Salinan  tindakan  atau  aplikasi  tersebut  kemudian  dikembalikan  kepada penggugat atau pemohon.
Gugatan  atau  permohonan  yang  asli  diajukan  kepada  Panitera  dengan melampirkan  salinan  pertama  SKUM  dan  surat-surat  yang  berkaitan  dengan gugatan  atau  permohonan  tersebut  ke  dalam  map  khusus  untuk  selanjutnya diajukan berkas gugatan atau permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama.
Selambat-lambatnya sehari setelah penerimaan gugatan oleh Panitera, Panitera harus  sudah  menyerahkannya  kepada  kepala  Inkuisisi,  yang  kemudian  akan mencatatnya  dalam  buku  pemeriksaannya  dan  mempelajarinya.  Berkas perkara  kemudian  diserahkan  kembali  kepada  Panitera  dan  keputusan Pengangkatan  Hakim  (PMH)  dibuat  dalam  waktu  sepuluh  (10)  hari  sejak sidang atau permohonan pendaftaran.
Hakim  menerima  berkas  perkara  dari  ketua  atau  wakil  ketua,  dan  hakim kemudian  harus  menentukan  tanggal  sidang  (PHS).  Selanjutnya,  penggugat dan  tergugat  dipanggil  ke  pengadilan  untuk  melakukan  observasi.  Panggilan pengadilan  harus  formal  dan  sesuai.  Resmi  berarti  bertemu  langsung  dengan orang  tersebut  secara  langsung  atau,  jika  tidak,  dengan  menelepon  dari penanggung jawab desa atau jalan setempat.
Panggilan  pertama  terdakwa  tidak  hadir,  dan  sidang  ditunda  dan  panggilan lebih  lanjut  dikeluarkan.  Dalam  sidang  kedua,  terdakwa  tidak  hadir, dikeluarkan  surat  panggilan,  dan  panggilan  terdakwa  ketiga  tidak  hadir  di sidang,  dan  Verstek  dieksekusi.  Keputusan  Verstek  dibuat  tanpa  kehadiran terdakwa.  Namun,  dalam  persidangan  tanpa  kehadiran  penggugat,  gugatan atau permohonan ditolak.
Kemudian  dalam  sidang  yang  di  dalamnya  para  pihak  ikut  serta,  kemudian pada  sidang  pertama  hakim  berusaha  mendamaikan  kedua  belah  pihak.  Jika
Nurul Jihan Tribuana, Usman, Thahir Maloko
tidak  berhasil,  hakim  wajib  melakukan  mediasi  terlebih  dahulu  atas  peran mediator (PERMA No. 2 Tahun 2003 dan PERMA No. 1 Tahun 2008)  yaitu Mengarahkan  atau  memfasilitasi  kelancaran  komunikasi  dan  membantu  para pihak  dalam  memahami  sengketa  secara  keseluruhan,  memungkinkan  para pihak  untuk  membuat  penilaian  yang  objektif  dan  kemudian  merundingkan penyelesaian  sengketa  dengan  bantuan  dan  bimbingan  mediator. 15 Apabila mediasi  tidak  berhasil  dan  para  pihak  tidak  dapat  berdamai,  maka  perkara tersebut  akan  dilanjutkan  dengan  pembacaan  gugatan.Setelah  gugatan dibacakan, agenda selanjutnya adalah menjawab pertanyaan yaitu memberikan kesempatan  kepada  tergugat  untuk  menjawab.  Penggugat  mengajukan gugatannya  secara  lisan/tertulis,  kemudian  setelah  tergugat  memberikan tanggapan,  agenda  selanjutnya  adalah  memberikan  kesempatan  kepada penggugat  untuk mengajukan  salinannya,  Setelah  proses  tanya jawab  selesai, selanjutnya adalah tahap pembuktian, kesempatan pertama untuk menghadirkan bukti adalah penggugat, baik itu bukti tertulis atau bukti saksi, dan  setelah  pernyataan  bukti  penggugat  diajukan,  barulah  cukup,  diikuti dengan bukti-bukti dari terdakwa. Setelah memberikan kesempatan yang sama bagi  kedua  belah  pihak  untuk  membuktikan,  agenda  selanjutnya  adalah kesimpulan,  kemudian  Majelis  Umum  bermusyawarah  dan  mengambil keputusan, dan terakhir pembacaan putusan.
Penjabat  panitera  mencatat  semua  peristiwa  hukum  yang  terjadi  selama persidangan.  Kemudian  ada  asli  putusan  atau  berita  acara  dari  hakim  yang membantu  mengadili  perkara  di  tempat  Panitera,  yang  kemudian  diajukan dalam Meja III.
3. Meja III
15 Abdul  Halim  Talli,  “Mediasi  Dalam  Perma  Nomor  1  Tahun  2008”, Jurnal  Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol.2, No. 1 (2015): h. 81.
Meja  ketiga  bertugas  untuk  menyerahkan  salinan  putusan  kepada  pihak  yang berkepentingan dan menyusun, menjahit atau mempersiapkan berkas. 16

## D. Penutup
Berdasarkan  hasil  penelitian  penulis  dapat  dikesimpulan  bahwa  penyebab terjadinya  perceraian  akibat  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  Kabupaten Barru diantaranya adalah karena tempramennya suami atau mudahnya emosi, perselingkuhan,  perjodohan,  pengaruh  pergaulan  luar  rumah  misal  mabuk- mabukan,  judi  dan  lain  sebagianya.  Proses  penyelesaian  kasus  perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kabupaten Barru ini sama halnya dengan proses penyelesaian kasus perceraian lainnya, hanya saja  sedikit  perbedaan  Apabila  bentuk  kekerasan  dalam  rumah  tangga berbentuk  psikis  maka  alat  pembuktiannya  berupa  catatan  dokter  sedangkan apabila  bentuk  kekerasan  berupa  fisik  maka  dibuktikan  tidak  hanya  berupa tertulis  akan  tetapi  dengan  saksi  maupun  pernyataan  korban.  Proses penyelesaian perkara di persidangan harus menggunakan agenda persidangan yaitu  pembacaan  gugatan,  mediasi,  jawab  menjawab,  pembuktian, kesimpulan,  musyawarah  majelis,  dan  kemudian  pembacaan  putusan. Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, adapun saran yang dapat disampakan Kepada masyarakat Kabupaten Barru hendaknya memeiliki kesadaran penuh agar tidak lagi melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga khususnya kepada  pihak  laki-laki  (suami),  agar  lebih  menghargai  dan  menyayangi perempuan  (istri)  karena  bagaimanapun  juga  yang  melahirkan  dan  medidik dengan  sepenuh  hati  adalah  seorang  perempuan  yang  hebat  (ibu). Menyelesaian pertikaian khususnya percerain akibat kekerasan dalam rumah tangga  butuh  komunakasi  yang  baik  antara  suami  dan  istri  dan  keluarga
16 Muhammad Shabir, “Analisis Terhadap Kasus Perceraian Akibat KDRT di Kecamatan Lau  dan  Penyelesaiannya  di  Pengadilan  Agama  Maros  (Tahun  2009-2011)”. Skripsi (Makassar: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2012).
Nurul Jihan Tribuana, Usman, Thahir Maloko
masing-masing  kedua  belah  pihak  sebelum  peneyelesaian  pada  tingkat pengadilan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abror,  Khoirul. Hukum  Perkawinan  dan  Perceraian. Yogyakarta:  Ladang  Kata,
2017.
Ahmad,  Mahtuf  dan  Ny.  Maria  Ulfa, Risalah  Fiqih  Wanita  (Pedoman  Ibadah Kaum  Wanita  Muslimah  dengan  Berbagai  Permasalahannya). Surabaya: Terbit Terang, 2017.
Alhamdani. Risalah  Nikah  Hukum  Perkawinan  Islam .  Jakarta:  Pustaka  Amani, 1989.
Anwar,Yesmil  dan  Adang. Pembaharuan  Hukum  Pidana  Reformasi  Hukum Pidana . Jakarta: Grasindo, 2008.
Emzir, Metodologi Penelitian . Cet. X; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017. Ghazali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta Kencana, 2003.
Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan . Bandung: Refika Aditama, 2012.
Hamdanah. Membincang  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT).  Jember: Pustaka Radja, 2012.
Hardani, Sofia, dkk. Perempuan Dalam Lingkaran KDRT . Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2010.
Kementrian Agama, Republik Indoneisa. Alqur’an dan Terjemahnya.
Khuzari,  Ahmad. Nikah  Sebagai  Perikatan. Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 1995.
Muchtar,  Kamal. Asas-Asas  Hukum  Islam  Tentang  Perkawinan .  Jakarta:  Bulan Bintang, 1992.
Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia. Cet. I; Jakarta: Bina Aksara, 1987.
Saebani, Beni Ahmad. Fiqh Munakahat 2 . Bandung: Pustaka Setia, 2016.
Sanjaya,  Umar  Haris  dan  Aunur  Rahim  Faqih. Hukum  Perkawinan  Islam. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
Sudirman. Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama . Jember: Pustaka Radja , 2018.
Yusuf, Muri. Metode Penelitian . Cet V; Jakarta:Prenadamedia Group, 2019.

## Jurnal/Artikel
Aisyah,  Sitti. “Rereading  Patriarchal  Interpretations  On  The  Qur'an  From  Hadith Perspective  In  The  Eve  Of  Law  No.  23/2004  On  The  Elimination  Of  Domestic Violence”, Journal of Indonesian Islam 6.1 (2012)
Alam,  Sinar,  A.  Qadir  Gassing,  Muh.  Saleh  Ridwan,  “Konsep  keadilan  dalam  Poligami Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam(KHI)  dan  Pandangan  Tokoh  Masyarakat  di Desa  Sanjai”, Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga  Islam 2 (2021).
Nurul Jihan Tribuana, Usman, Thahir Maloko
Arini,  Resti.  “Kekerasan  Psikis  Dalam  Rumah  Tangga  Sebagai  Suatu  Tindak Pidana”, Lex Crimen , Vol 2, no.5.
Asni,  “Pertimbangan  Maslahat  Dalam  Putusan  Perceraian  Akibat  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga  di Pengadilan  Agama”, AHKAM:  Jurnal  Ilmu  Syariah, Vol.  14, No.1 (2014).
Azis,  Fachrurazidan  dan  Muhammad  jamal  Jamil,  “Analisis  Pertimbangan  Hakim
Terhadap  Perkawinan  Dini  Pasca  Bencana  Alam  Studi  Kasus  di  Pengadilan Agama  Kota  Palu  Kelas  I  A”, Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum Keluarga Islam 2 (2021).
Haerul, Rahmatiah HL, “Upaya Pasangan Tunanetra dalam membentuk Keluarga Sakinah Studi  Kasus  di  Kecamatan  Manggala  Kota  Makassar” Shautuna:  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum 2.1 (2021).
Hermanda, Imam. “Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, MSS & Associates Business Law Consultants 2020.
Iismiati,  Andi  dan  M.  Thahir  Maloko,  Nur  Taufiq  Sanusi,  “Status  Hukum  Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam”, Status Hukum Pernikahan Sirri Dalam Hukum Islam , Vol 2, No. 2 (2020).

## Irawan, Andrie. “Batasan Penelantaran Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  dan  Hukum  Perkawinan  Indonesia”, Jurnal Hukum Responsive FH UNPAB 7.2 .
Khumaerah,  Marwah  dan  Lomba  Sultan,  “Tinjauan  Hukum  Islam  Terhadap  Pembinaan Pra  Perceraian  Pada  ASN  di  Inpektorat  Daerah  Provinsi  Sul-Sel  Tahun  2017- 2019”, Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (2020).
Ni’mah, Zulfatun. “Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Mimbar Hukum , Vol 24, no.1 (2012)
Pradewa,  Angga  Aula  Budhy  dan  Jawade  Hafidz,  “Akibat  Hukum  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga  Yang  Dilakukan  Suami  Terhadap  Istri  Ditinjau Dari  UU  Nomor  23  Tahun  2004  dan  Hukum  Islam ”,  Konferensi  Ilmiah Mahasiswa Unissula 2 , (2019):
Ramadhan, Rendi Amanda dan Nurhamlin, “Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga  (KDRT)  Terhadap  Tingkat  Keharmonisan  Dalam  Keluarga Dikelurahan  Umban  Sari  Kecamatan  Rumbai  Kota  Pekan  Baru”, JOM Fisip , vol 5, no. 1.
Safriani,  Laela  dan  Aisyah  Kara,  Kurniati,  “Peran  Dosen  Wanita  UIN  Alauddin  Dalam Mewujudkan  Keluarga  Sakinah  Perspektif  Hukum  Islam”,  Jurnal  Diskursus Islam, Vol. 4, No.2 (2016): h. 275.
Setiawan,  Cynthia  Nathania,  dkk.  “Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pelaporan Pada Pihak Kepolisian”, JKD , Vol 7, no. 1 2018. http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/medico . (16 April 2021).
Shirley, Edwin Manumpahi dan Goni Herlik W Pongo. “Kajian Kekerasan Dalam Rumah  Tangga  Terhadap  Psikologi  Anak  Di  Desa  Soakonora  Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat”, Acta Diurna 5, no. 1 2016.
Sultan,  Indra  dan  Lomba  Sultan,  Muh.  Jamal  Jamil,  “Perceraian  di  Luar  Pengadilan Agama Pada Masyarakat Muslim di Desa Boroanging Kecamatan Bangkala Barat Kabupaten  Jeneponto”, Qadauna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Hukum  Keluarga Islam Vol.2 (2021).
Talli, Abdul Halim, “Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kabupaten Gowa”, Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol.6, No.2 (2019).
Talli,  Abdul  Halim,  “Mediasi  Dalam  Perma  Nomor  1  Tahun  2008”, Jurnal  Al-Qadau:
Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol.2, No. 1 (2015). Universitas Raharja. “Metode Ilmiah”. Situs Resmi .
https://raharja.ac.id/2020/10/27/metode-ilmiah/ . (25 Mei 2021).
Zulfadli, M. Saleh Ridwan, Patimah, “Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Anak di Kabupaten Pangkep”, Jurnal Diskursus Islam Vol. 4, No..2 (2016).

## Skripsi/Tesis/Disertasi
Akbar,  M.Rafi.  “Dampak  Hukum  Perceraian  Akibat  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga”. Skripsi. Makassar:  Fak.  Syariah  dan  Hukum  UIN  Alauddin, 2012.
Bawole,  Grace  Y.  “Upaya  Penanganan  kasus  KDRT  Berdasarkan  Kitab  KUHP dan Pasca Berlakuka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004”, Disertasi . Manado: Fak. Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2011.
Cahyani,  Dwi  Endah.  “Tindak  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  di  Kalangan
Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wanosobo” Skripsi. Semarang,  Fak.  Ilmu  Sosial  Universutas  Negeri Semarang, 2016.
Hasibuan,  Juhari  Muslim.  “Penanganan  Perceraian  Akibat  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  Melalui  Penerapan  UU  Nomor  23  Tahun  2004 Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di  Kabupaten Rokan  Hilir”. Tesis .  Medan:  Pasca  Sarjana  Universitas  Islam  Negeri Sumatera Utara.
Melisa,  “Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Tindak  Pidana  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga Yang Di Lakukan Oleh Suami Terhadap Istri”, Skripsi . Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin.
Muhammad,  Faried  Mar’ie.  “Perlindungan  Hukum  Tindak  Pidana  Terhadap kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Dilingkungan  Militer  Pada  Pengadilan Militer III-16 Makassar”. Skripsi . Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2018.
Sangaji,  Muh.Saleh.  “Dinamika  Penyelesaian  Perkara  Perceraian  Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Donggala”. Tesis . Makassar: Program Pasca Sarjana UIN Alauddin, 2013.
Websites
https://pa-barru.go.id/
https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/2#:~:text=Letak%20Wilayah%20Kabupate n%20Barru%20terletak,%2D%20119o49'16%22BT.
https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/24.pdf https://www.scribd.com/doc/77196281/Sejarah-Terbentuknya-Uu-No-23-Tahun-
2004-Tentang-Pkdrt Kabupaten Barru, Wikipedia Ensiklopedia bebas. https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Barru
Nurul Jihan Tribuana, Usman, Thahir Maloko

## Peraturan Perundang-Undangan
Republik  Indonesia,  “ Undang-Undang  RI  No.  23  Tahun  2004  Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.