ARAH KEBIJAKAN PEMBENTUKAN HUKUM KEDEPAN (PENDEKATAN TEORI HUKUM PEMBANGUNAN, TEORI HUKUM PROGRESIF,
DAN TEORI HUKUM INTEGRATIF)

## Sayuti
Dosen HTN/HAN Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM. 16 Simpang Sei Duren
Jambi Luar Kota, 36361, Muaro Jambi
Abstract: Legal  establishment  (rechtsvorming)  in  the  legal  system  is  essentially determined  by  the  legal  concept  embraced  by  the  public  and  by  the  quality  of  its constituent. Because people will always change according to the conditions, and the quality  of  the  constituent  also  change  with  the  change  of  political  power.  policy formation  fore  law,  aimed  at:  First,  the  establishment  of  laws  aimed  at  creating legal certainty in order to achieve order, order, peace, justice, and usefulness in the life of the community, state and nation. Second, the establishment of the law, either in  the  form  of  legislation  or  other  formal  aspects,  must  be  based  on  moral  values, religion, morality, decency, customs and other social norms as the values that thrive in the community (the living law). Third, the living law assertion in the community and  local  knowledge  which  is  based  on  customs  or  values  that  thrive  in  the community  as  a  source  of  law.  It  gives  an  indication  if  these  three  want  to reformulate  the  values  that  have  been  embedded  in  the  soul  of  a  nation,  in anticipation of cultural values beyond which feared could destabilize the integrity of a country, although it is possible to adopt the values of foreign cultures considered positive.
Keywords: legal  establishment,  Development  Legal  Theory,  Progressive  Legal Theory, Integrative Legal Theory.
Abstrak: Pembentukan hukum ( rechtsvorming ) dalam sistem hukum pada dasarnya ditentukan  oleh  konsep  hukum  yang  dianut  oleh  masyarakat  dan  oleh  kualitas pembentuknya. Karena orang-orang akan selalu berubah sesuai dengan kondisi, dan kualitas  penyusunnya  juga  berubah  seiring  dengan  perubahan  kekuasaan  politik. Kebijakan  pembentukan  hukum  kedepan,  diarahkan  pada: Pertama ,  pembentukan hukum  diarahkan  untuk  menciptakan  suatu  kepastian  hukum  guna  mencapai ketertiban,  keteraturan,  kedamaian,  keadilan,  dan  kemanfaatan  dalam  kehidupan masyarakat,  berbangsa  dan  bernegara. Kedua ,  pembentukan  hukum,  baik  berupa peraturan perundang-undangan maupun aspek formil lainnya, harus bersumber pada nilai-nilai  moral,  agama,  kesusilaan,  kesopanan,  adat  kebiasaan  dan  norma  sosial lainnya  sebagai  nilai-nilai  yang  hidup  berkembang  dalam  masyarakat  ( the  living law ). Ketiga ,  penegasan the  living  law dalam  masyarakat  dan  kearifan  lokal  yang bersumber  pada  adat  atau  nilai-nilai  yang  hidup  berkembang  dalam  masyarakat sebagai sumber hukum. Hal tersebut memberikan indikasi jika ketiga teori ini ingin merumuskan  kembali  nilai-nilai  yang  sudah  tertanam  dalam  jiwa  suatu  bangsa, sebagai  antisipasi  terhadap  nilai-nilai  budaya  luar  yang  dikuatirkan  dapat menggoyahkan keutuhan suatu negara, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk mengadopsi nilai-nilai budaya luar yang dinilai positif.
Kata  Kunci: pembentukan  hukum,  Teori  Hukum  Pembangunan,  Teori  Hukum Progresif, Teori Hukum Integratif.

## Pendahuluan
Arah  kebijakan  hukum  merupakan  istilah  lain  yang  digunakan  bagi pemaknaan politik hukum. Oleh karena, tidak sedikit dalam literatur dapat ditemui pemaknaan-pemaknaan berkenaan dengan politik hukum. Selain dipahami sebagai arah kebijakan hukum, politik hukum—di antaranya pendapat Utrecht—berusaha membuat  kaidah-kaidah  yang  akan  menentukan  bagaimana  seharusnya  manusia bertindak.  Politik  hukum  menyelidiki  perubahan-perubahan  apa  yang  harus diadakan  dalam  hukum  yang  sekarang  berlaku  supaya  sesuai  dengan  kenyataan sosial. 1
Pemaknaan  yang  umum  tersebut  dapat  memberikan  konsekuensi  bahwa wilayah kajian disiplin politik hukum itu cukup luas. Paling tidak, ruang lingkup atau  wilayah  kajian  (domain)  disiplin  politik  hukum  meliputi  aspek  lembaga kenegaraan pembuat politik hukum,  letak politik hukum  dan faktor (internal  dan eksternal)  yang mempengaruhi  pembentukan politik hukum  suatu negara.  Politik hukum  menganut  prinsip double  movement ,  yaitu  selain  sebagai  kerangka  pikir merumuskan kebijakan dalam bidang hukum ( legal policy ) oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, ia juga dipakai untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan legal policy tersebut.
Meskipun  memiliki  wilayah  kajian  yang  cukup  luas  tersebut,  namun politik hukum itu bersifat lokal dan partikular yang hanya berlaku dari dan untuk negara  tertentu  saja.  Hal  ini  disebabkan  karena  perbedaan  latar  belakang kesejarahan,  pendangan  dunia  ( world-view ),  sosio-kultural  dan political  will dari masing-masing  pemerintah.  Politik  hukum  suatu  negara  tetap  memperhatikan realitas  dan  politik  hukum  internasional.  Perbedaan  politik  hukum  suatu  negara tertentu  dengan  negara  lain  inilah  yang  menimbulkan  istilah  politik  hukum nasional.
Dalam  realitasnya,  mengenai  politik  hukum  dalam  suatu  negara sebenarnya  ada  di  tangan  pemerintah  (dalam  arti  luas  dan  sempit).  Pemerintah sebagai  pihak  yang  berwenang  menjalankan  roda  kenegaraan  berhak  untuk mengeluarkan produk hukum yang sesuai dengan corak politik yang berlaku pada
1 Lihat dalam Bintan R. Saragih, Politik Hukum , (Bandung: Utomo, 2006), hlm. 18.
saat  itu,  dengan  tujuan  untuk  menciptakan  suatu  aturan  yang  mengarah  kepada keadilan dan kesejahteraan.

## Mengenal Teori Hukum Pembangunan, Progresif dan Integratif
1. Teori Hukum
Berbicara mengenai teori, secara umum dipahami sebagai rangkaian kesatuan dari  beberapa  unsur  yang  berkaitan.  Berkenaan  dengan  teori  hukum  ini,  menurut Satjipto Rahardjo, boleh disebut sebagai kelanjutan dari usaha mempelajari hukum positif,  setidak-tidaknya  dalam  urutan  yang  demikian  itulah  dikonstruksikan kehadiran  teori  hukum  secara  jelas.  Pada  saat  orang  mempelajari  hukum  positif, maka  ia  sepanjang  waktu  dihadapkan  pada  peraturan-peraturan  hukum  dengan segala cabang kegiatan dan permasalahannya, seperti kesalahannya, penafsirannya dan sebagainya. 2
Namun kadangkala ada keraguan pada sebagian orang apakah teori hukum ( theory  of  law )  itu  berdiri  sendiri,  atau  hanya  inklud  di  dalam  filsafat  hukum (philosophy of law), ilmu hukum (science of law), hukum normatif, dan hukum positif.  Keraguan  itu  dapat  dianggap  wajar,  karena  di  negara-negara  yang berlaku  sistem  Anglo  Saxon  para  mahasiswa  hukum  tidak  diajarkan  kuliah filsafat  hukum.  Hal  ini  berbeda  dengan  yang  berlaku  di  negara-negara  Eropa Kontinental.
Terlepas dari perbedaang tersebut, menurut Munir Fuady, terdapat beberapa model pendekatan  yang  dapat dilakukan  dalam  memahami  disiplin  teori hukum, di  mana  dapat  digunakan  satu  pendekatan  saja  atau  beberapa  pendekatan sekaligus. Adapun pendekatan-pendekatan tersebut ialah sebagai berikut: 3
a. Pendekatan yang menafikan disiplin teori hukum.
b. Pendekatan sorotan disiplin lain ke bidang hukum.
c. Pendekatan teori hukum hakikat.
d. Pendekatan teori hukum substantif.
e. Pendekatan teori hukum nonpraktis.
2 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 253.
3 Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 1-2.
f. Pendekatan teori sejarah hukum.
g. Pendekatan teori aliran hukum.
h. Pendekatan teori tradisi hukum.
i. Pendekatan nasionalisme hukum.
j. Pendekatan secara fungsional.
k. Pendekatan terstruktur.
Pendekatan-pendekatan  tersebut  dapat  digunakan  salah  satunya  saja  atau beberapa  pendekatan  sekaligus.  Namun  dalam  tulisan  ini  hal  itu  tidak  dibicarakan lebih lanjut. Tetapi hanya memahami pengertian teori hukum secara umum.
Munir Fuady menambahkan, teori hukum adalah antara filsafat di satu pihak dengan  hukum  positif  di  lain  pihak,  di  mana  hukum  positif  sangat  dipengaruhi oleh  politik,  paling  tidak  menurut  paham  positivisme  dan  sampai  batas-batas tertentu oleh sosiolog hukum, tempat teori hukum berada di antara disiplin filsafat di satu sisi dengan teori politik di sisi  yang lain. Dalam bukunya Legal  Theory, W. Firedmann  menampakkan  sosoknya  sebagai  pengikut  aliran  positivisme  dengan menyatakan: "All  systematic  thinking  about  legal  theory  is  linked  at  one  end  with philoshophy, and, at the other end, with political theory. 4
Kemudian J.J. Bruggink, seperti dikutif Otje Salman, menjelaskan teori hukum merupakan  seluruh  pernyataan  yang  saling  berkaitan  dengan  sistem  konseptual aturan-aturan  hukum  dan  putusan-putusan  hukum,  dan  sistem  tersebut  untuk sebagian  yang  penting  dipositifkan. Menurut  Bruggink,  teori  hukum  dapat dipahami  dalam  arti  luas  dan  dalam  arti  sempit.  Dalam  arti  luas,  hal  itu menunjukkan  kepada  pemahaman  tentang  sifat  berbagai  bagian  (cabang  sub disiplin)  Teori  Hukum,  yaitu  Sosiologi  Hukum  yang  berbicara  tentang keberlakuan  faktual  atau  keberlakuan  empirik  dari  hukum.  Teori  Hukum  dalam arti  sempit,  berbicara tentang keberlakuan formal  atau keberlakuan normatif dari hukum.  Filsafat  Hukum  berbicara  tentang  keberlakuan  evaluatif  dari  hukum, terakhir adalah Dogmatika Hukum, atau llmu Hukum dalam arti sempit. 5
4 Ibid., hlm. 8.
5 Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum , (Bandung: Refika  Aditama, 2010), hlm. 60-61.
Radbruch,  seperti  dikutif  Satjipto  Rahardjo,  mengatakan,  tugas  teori  hukum adalah  "membikin  jelas  nilai-nilai  oleh  postulat-postulat  hukum  sampai  kepada landasan  filosofisnya  yang  tertinggi.  Dalam  hal  ini,  teori  hukum  akan mempermasalahkan  hal-hal  antara  lain,  seperti  mengapa  hukum  itu  berlaku,  apa dasar  kekuatan  mengikatnya?  apa  yang  menjadi  tujuan  hukum?  bagaimana seharusnya  hukum  itu  dipahami?  apa  hubungannya  dengan  individu,  dengan masyarakat? apa yang seharusnya dilakukan oleh hukum? apakah keadilan itu? 6
Dengan  demikian,  kelihatannya  agak  rumit  pemahaman  tentang  arti  teori hukum.  Hal  itu  karena  pemahaman  tentang  teori  hukum  selalu  mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Mulai dari zaman pemikiran Yunani, Romawi, hingga zaman-zaman berikutnya.
Namun,  menurut  Otje  Salman, 7 meskipun  agak  rumit  untuk  memahami tentang pengertian teori, tetapi secara umum apabila dilihat dari pendekatannya, ada dua karakteristik besar atau dua pandangan besar ( grand theory ) yang masing-masing bertolak  belakang,  tetapi  ada  dalam  satu  realitas  seperti  sebuah  gambaran  satu  mata uang yang memiliki dua belah bagian yang berbeda. Pertama , pandangan yang didukung oleh  tiga  argumen  yaitu  pandangan  bahwa  hukum  sebagai  suatu  sistem  yang  pada prinsipnya dapat diprediksi dari pengetahuan  yang akurat tentang kondisi sistem  itu sekarang,  perilaku  sistem  ditentukan  sepenuhnya  oleh  bagian-bagian  yang  terkecil dan sistem itu, dan teori hukum mampu menjelaskan persoalannya sebagaimana adanya tanpa keterkaitan dengan orang (pengamat).
Pandangan  pertama  ini  membawa  pemahaman  bahwa  teori  hukum  bersifat determisnistik, reduksionis dan realistik. Dalam pandang ini, sistem digunakan secara bebas  terhadap  banyak  hal  dalam  kehidupan,  alam  semesta,  masyarakat,  termasuk hukum  digambarkan  dalam  bentuk  yang  jelas-jelas  dapat  diakui  sebagai  istilah mekanis dan sistematis. Kebanyakan teori hukum berpusat pada salah satu dari ketiga jenis sistem hukum (sumber dasar, kandungan dasar atau fungsi dasar). Teori hukum yang  bersifat  sistematis  ini  dianggap  sebagai  salah  satu  keyakinan-keyakinan mereka  yang  telah  berakar  dan  terorganisir  dalam  hukum,  yaitu  suatu  yang
6 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Op. Cit ., hlm. 254.
7 Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Op. Cit ., hlm. 46-49.
mengarah  kepada  sikap  yang  keras  kepala,  sehingga  cenderung  untuk  menolak dalam melahirkan kreasi-kreasi (modifikasi) keyakinan-keyakinan lain.
Kedua, pandangan yang menyatakan bahwa hukum bukanlah suatu sistem yang  teratur  tetap  merupakan  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  ketidak-beraturan, tidak dapat diramalkan, dan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi orang (pengamat)  dalam  memaknai  hukum  tersebut.  Mengenai  pandangan  yang  kedua ini,  banyak  dikemukan  oleh  mereka  yang  beralira  sosiologis  (mikro),  bahkan pandangan  post-modernis.  Mereka  memandang  setiap  saat  dalam  hukum  yang sudah  dapat  dipastikan,  bahwa  hukum  mengalami  perubahan  baik  kecil  maupun besar, evolutif ataupun revolusioner.
Menurut pandangan kedua ini, teori hukum sama sekali tidak berada pada jalur  yang  disebut  sebagai  sistem.  Pandangan  kedua  ini  menolak  bahwa  teori hukum harus selalu bersifat sistematis dan teratur. Tetapi sebaliknya teori hukum dapat  juga  muncul  dari  situasi  yang  disebut  keos,  keserba-tidak  beraturan,  atau situasi  yang  tidak  sistematis.  Itulah  cerminan  masyarakat  yang  ada,  masyarakat yang  selalu  berada  pad  situasi  konflik,  ketegangan,  atau  tekanan-tekanan,  baik dalam ekonomi, politik dana lain-lain secara terus menerus. Sehingga teori hukum haruslah  muncul  sebagai  suatu  model  yng  disorder.  Banyak  teori  hukum  yang berasal  dari  sosiologis  mikro  menjelaskan  persoalan  ini,  misalnya  teori  konflik, atau teori simbolik interaksi.
Pandangan ini tidak begitu saja menerima definisi, konsep atau teori yang berada  dalam  suatu  sistem,  tidak  saja  karena  masih  bisa/terus  diperdebatkan, tetapi  juga  memiliki  alasan  yang  realistis  bahwa  hubungan-hubungan  yang  ada dalam  hukum  (teori  hukum)  sama  sekali  tidak  memperlihatkan  apa  yang  disebut dengan sistem itu.
Teori-teori  hukum  kemudian  diklasifikasi  dalam  beberapa  klasifikasi. Northrop,  misalnya,  mengklasifikasikan  ajaran  atau  aliran  hukum  ke  dalam positivisme  hukum,  pragmatic  legal  realism,  neo-Kantian dan Kelsenian ethical  jurisprudence,  functional  anthropological dan sociological jurisprudence, dan  hukurn  alam.  Friedmann  membagi  aliran  tersebut  atas aliran  hukum  alam,  aliran  yang  didasarkan  pada  filsafat  masalah  keadilan,
aliran  yang  didasarkan  pada  pengaruh  perkembangan  masyarakat  terhadap hukum,  aliran  positivisme  dan  positivisme  hukum,  dan  aliran  yang  didasarkan atas  kegunaan  dan  kepentingan.  Soerjono  Soekanto  menyebutkan:  mazhab formalitas,  mazhab  sejarah  dan  kebudayaan,  aliran  utilitarianisme,  aliran sociological  jurisprudence, dan  aliran  realisme  hukum.  Satjipto  Rahardjo mengetengahkan  teori-teori  Yunani  dan  Romawi,  hukum  alam,  positivisme dan  utilitarianisme,  teori  hukum  murni,  pendekatan-pendekatan  sejarah  dan antropologis, dan pendekatan-pendekatan sosiologis. Selain itu ada pula yang mengklasifikasikan  aliran-aliran  tersebut  hanya  ke  dalam  yang  paling berpengaruh  saja,  yaitu  aliran  hukum  alam,  aliran  hukum  positif,  mazhab sejarah, sociological jurisprudence, dan pragmatic legal realism. 8
Dalam  perkembangan  ilmu  hukum  di  Indonesia  sendiri,  selain adanya Teori  Hukum  Pancasila, dikenal pula Teori  Hukum Pembangunan, Teori  Hukum  Progresif,  dan  Teori  Hukum  Integratif,  di  mana  uraiannya akan diberikan secara ringkas dalam tulisan ini.

## 2. Teori Hukum Pembangunan
Teori  hukum  pembangunan  awalnya  berangkat  dari  pemikiran  Prof.  Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL. M sekitan awal tahun 1970-an. Pemikiran yang kemudian  dikenal  dengan  sebutan  Mazhab  UNPAD  ini,  intinya  berbicara  pada masalah  arti  hukum  dan  fungsinya  dalam  masyarakat,  hukum  sebagai  kaidah sosial,  hukum  dan  kekuasaan,  hukum  dan  nilai-nilai  sosial,  dan  hukum  sebagai sarana (alat) pembaharuan masyarakat.
Menurut  teori  ini,  arti  dan  fungsi  hukum  dalam  masyarakat  dapat dikembalikan  pada  pemahaman  akan  tujuan  hukum  itu  sendiri.  Tujuan  utama hukum  adalah  ketertiban  (order).  Ketertiban  merupakan  syarat  utama  menuju masyarakat  yang  teratur.  Dan  untuk  mencapai  ketertiban  dalam  masyarakat diperlukan  adanya  kepastian  hukum  dalam  pergaulan  antar  manusia  dalam masyarakat.  Selain  itu,  tujuan  lain  daripada  hukum  adalah  tercapainya  keadilan
8 Lili  Rasjidi  dan  Ira  Thania  Rasjidi, Pengantar  Filsafat  Hukum ,  (Bandung:  Mandar Maju, 2010), hlm. 52-53.
yang  berbeda-beda  isi  dan  ukurannya  menurut  masyarakat  dan  zamannya. 9 Jadi, arti  dan  fungsi  hukum  dalam  masyarakat  adalah  sebagai  wadah  untuk mewujudkan ketertiban, kepastian hukum dan keadilan.
Hukum  sebagai  kaidah  sosial,  di  mana  penataan  ketentuan-  ketentuan hukum  dapat  dipaksakan  dengan  suatu  cara  yang  teratur.  Pemaksaan  di  sini, dilakukan  guna  menjamin  penataan  ketentuan-  ketentuan  hukum  itu  sendiri tunduk  pada  aturan-aturan  tertentu,  baik  mengenai  bentuk,  cara,  maupun  alat pelaksanaannya.  Dalam  hal  ini,  hukum  berbeda  dengan  kaidah-kaidah  sosial lainnya.  Karena  kaidah-  kaidah  agama,  susila,  kesopanan,  adat  kebiasaan,  dan kaidah social lainya tidak bisa dipaksakan pelaksanaannya. Namun hukum, di lain pihak  sama  seperti  kaidah-kaidah  social  lainnya,  yakni  sebagai  pedoman  moral bagi manusia. 10
Pembicaraan  mengenai  hukum  dan  kekuasaan,  menurut  Mochtar Kusumatmadja,  merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan.  Hukum  memerlukan kekuasaan  bagi  pelaksanaannya,  sebaliknya  kekuasaan  itu  sendiri  ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Oleh karena itu, menurut Blaise Pascal, hukum tanpa kekuasaan  adalah  angan-angan,  dan  kekuasaan  tanpa  hukum  adalah  kelaliman. Dengan  demikian,  kekuasaan  merupakan  suatu  unsur  yang  mutlak  dalam  suatu masyarakat  hukum,  dalam  arti  masyarakat  yang  diatur  oleh  dan  berdasarkan hukum,  karena  kekuasaan  fungsi  dari  masyarakat  yang  teratur. 11 Hakikat kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya atas pihak  lain.  Agar  jangan  sampai  kekuasaan  itu  menjadi  semena-mena,  maka kekuasaan harus tunduk pada dan diatur oleh hukum. 12
Kemudian  mengenai  pemahaman  hukum  dan  nilai-nilai  sosial  budaya. Hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai ( values ) yang berlaku di suatu masyarakat.  Bahkan  hukum  itu  merupakan  pencerminan  dari  nilai-nilai  yang berlaku dalam masyarakat, karena ia sesuai dengan hukum yang hidup ( the living
9 Mochtar  Kusumaatmadja, Konsep-konsep  Hukum  Dalam  Pembangunan ,  (Bandung: Alumni, 2011), hlm. 3-4.
10 Ibid., hlm. 4.
11 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Ilmu Hukum , Buku I, (Bandung:  Alumni, 2000), hlm. 34-35.
12 Ibid., hlm. 40-41.
law )  dalam  masyarakat.  Hal  ini  sangat  dibutukan  oleh  masyarakat  yang  sedang dalam  masa  peralihan.  Dalam  kondisi  ini,  pembangunan  hukum  yang  dilakukan adalah  pembangunan  (non  fisik)  dalam  bentuk  perubahan  cara  berpikir  dan  cara hidup  masyarakat,  yakni  menuju  masyarakat  yang  terbuka,  dinamis,  dan  maju (modern). 13
Adapun  pemahaman  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  masyarakat, bahwa hukum harus dapat membantu proses perubahan masyarakat, karena fungsi hukum adalah untuk memelihara dan mempertahankan ketertiban dan keteraturan dalam  masyarakat.  Hukum  berperanan  dalam  mewujudkan  perubahan  dalam masyarakat  yang dilakukan dengan cara yang tertib. Untuk keperluan itu, hukum dapat dihubungkan dengan aspek-aspek kehidupan lainnya seperti aspek sosiologi, antropologi, dan kebudayaan. 14
Demikianlah  poin-poin  utama  dalam  konsep  teori  hukum  pembangunan. Konsep  ini  ada  kemiripannya  dengan  ajaran  Pragmatic  Legal  Realism  yang dikemukakan  oleh  Roscoe  Pound  pada  tahun  1954,  di  mana  “law  as  a  tool  of social engineering”. Akan tetapi, paling tidak, teori hukum pembangunan berbeda dari ajaran Pragmatic  Legal  Realism  tersebut.  Perbedaan tersebut, pertama , teori hukum pembengunan lebih menonjolkan perundang-undangan dalam pembaharuan  hukum,  sedangkan  ajaran  Pragmatic  Legal  Realism  lebih menonjolkan keputusan-keputusan pengadilan. Kedua , teori hukum pembangunan menggunakan  pendekatan  filsafat  budaya  dan  pendekatan  kebijakan,  sedangkan ajaran  Pragmatic  Legal  Realism  menggunakan  aplikasi  mekanistis  yang  tak  jauh berbeda dari penerapan legisme. 15

## 3. Teori Hukum Progresif
Lahirnya  hukum  progresif  atau  Ilmu  Hukum  Progresif  (IHP)  didorong  oleh adanya keprihatinan atas kontribusi rendah ilmu hukum Indonesia turut mencerahkan
13 Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan , Op. Cit., hlm. 10.
14 Ibid., hlm. 14-15.
15 Mochtar  Kusumaatmadja, Hukum,  Masyarakat,  dan  Pembinaan  Hukum  Nasional , (Bandung: Binacipta, 1976), hlm. 9.
bangsa keluar dari krisis, termasuk krisis di bidang hukum. Namun itu bukan satu- satunya  alasan,  menurut  Prof.  Dr.  Satjipto  Rahardjo,  SH, 16 IHP  tidak  hanya dikaitkan pada keadaan sesaat tersebut. IHP melampaui pikiran sesaat dan memiliki nilai  ilmiah  tersendiri.  IHP  dapat  diproyeksikan  dan  dibicarakan  dalam  konteks keilmuaan  secara  universal.  Oleh  karena  itu,  IHP  dihadapkan  pada  dua  medan sekaligus,  yaitu  Indonesia  dan  dunia.  Ini  didasarkan  pada  argumen  bahwa  ilmu hukum tidak dapat bersifat steril dan mengisolasi diri dari perubahan  yang terjadi di  dunia.  Ilmu  pada  dasarnya  harus  selalu  mampu  memberi  pencerahan  terhadap komunitas  yang  dilayani.  Untuk  memenuhi  peran  itu,  maka  ilmu  hukum  dituntut menjadi progresif. 17
Dalam  konteks  Indonesia,  pentingnya  IHP  didasarkan  pada  pengalaman, antara lain gagalnya hukum membawa koruptor ke penjara oleh lembaga pengadilan. Hampir sama dengan yang terjadi di Amerika, kegagalan itu disebabkan oleh sifat submisif  terhadap  kelengkapan  hukum  yang  ada,  seperti  prosedur,  doktrin,  dan asas. Akibatnya, hukum justru menjadi safe heaven bagi para koruptor. Dilihat dari sudut  hukum  progresif,  maka  cara  dan  praktik  berhukum  seperti  itu  sudah tergolong kontraprogresif,  sehingga dibutuhkan  kehadiran hukum  yang berwatak progresif.
Lahirnya  hukum  progresif  dalam  khazanah  pemikiran  hukum,  bukanlah sesuatu  yang  lahir  tanpa  sebab  dan  bukanlah  sesuatu  yang  jatuh  dari  langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti.  Hukum  progresif—dapat  dipandang  sebagai  konsep  yang  sedang mencari  jati  diri—bertolak  dari  realitas  empiris  tentang  bekerjanya  hukum  di masyarakat,  berupa  ketidakpuasan  dan  keprihatinan  terhadap  kinerja  dan  kualitas penegakan  hukum  dalam setting Indonesia  akhir  abad  ke-20.  Hukum  dengan  watak progresif  ini  diasumsikan  bahwa  hukum  adalah  untuk  manusia,  bukan  sebaliknya manusia untuk hukum. Kehadiran hukum  bukan  untuk  dirinya  sendiri,  melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar. Jika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka  hukumlah  yang  harus  diperbaiki,  bukan  manusia  yang  dipaksa  untuk
16 Profesor Emiritus Sosiologi Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
17 Satjipto  Rahardjo, Hukum  Progresif,  Sebuah  Sintesa  Hukum  Indonesia ,  (Yogyakarta: Genta Publisshing, 2009), hlm. 2-3.
dimasukkan ke dalam skema hukum. Hukum juga bukan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi (l aw as process, law in the making). 18
Prinsip-prinsip  dasar  hukum  progresif  tersebut,  kemudian  dituangkan  oleh Kristiana dalam karakteristik sebagai berikut: 19
a. Asumsi  Dasar,  yang  meliputi:  1).  Hukum  untuk  manusia  bukan  sebaliknya manusia  untuk  hukum;  2).  Hukum  bukan  institusi  yang  mutlak  dan  final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus-menerus menjadi (law as process, law in the making).
b. Tujuan Hukum, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
c. Spirit, berupa: 1). Pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas, dan teori yang selama ini dipakai yang dominatif (legalistik dan positivistik); 2). Pembebasan terhadap  kultur  penegakan  hukum  yang  dirasa  tidak  memberikan  keadilan substantif.
d. Arti  Progresivitas,  yakni:  1).  Hukum  selalu  dalam  proses  menjadi (law  in  the making); 2).  Hukum  harus  peka  terhadap  perubahan  yang  terjadi  di masyarakat,  baik  lokal,  nasional,  maupun  global;  3).  Menolak status  quo manakala  menimbulkan  dekadensi,  suasana  korup  dan  sangat  merugikan kepentingan  rakyat,  sehingga  menimbulkan  perlawanan  dan  pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.
e. Karakter, meliputi: 1). Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku; 2). Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan  manusia  dan  masyarakat,  meminjam  istilah  Nonet  &  Selzniek  bertipe responsif;  3).  Hukum  progresif  berbagi  paham  dengan Legal  Realism karena hukum  tidak  dipandang  dari  kacamata  hukum  itu  sendiri,  tetapi  dilihat  dan dinilai  dari  tujuan  sosial  yang  ingin  dicapai  dan  akibat  yang  timbul  dari
18 Satjipto  Rahardjo,  “Hukum  Progresif:  Hukum  yang  Membebaskan”, Jurnal  Hukum Progresif , Vol. 1, No. 1/April 2005, Program Doktor Undip Semarang, hlm. 3.
19 Yudi  Kristiana,  “Rekonstruksi  Birokrasi  Kejaksaan  Dengan  Pendekatan  Hukum Progresif,  Studi  Penyelidikan,  Penyidikan,  dan  Penuntutan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Desertasi PDIH Undip Semarang, 2006, hlm. 65-66.
bekerjanya  hukum;  4).  Hukum  progresif  memiliki  kedekatan  dengan Sociological  Jurisprudence dari  Roscoe  Pound  yang  mengkaji  hukum  tidak hanya  sebatas  pada  studi  tentang  peraturan,  tetapi  keluar  dan  melihat  efek dari  hukum  dan  bekerjanya  hukum;  5).  Hukum  progresif  memiliki  kedekatan dengan  teori  hukum  alam,  karena  peduli  terhadap  hal-hal  yang  metayuridis (keadilan);  6).  Hukum  progresif  memiliki  kedekatan  dengan Critical  Legal Studies (CLS) namun cakupannya lebih luas.
Ide  penegakan  hukum  progresif—seperti  yang  dicetuskan  oleh  Prof.  Dr. Satjipto  Rahardjo,  SH  ini—menghendaki  penegakan  hukum  tidak  sekadar menjalankan peraturan perundang-undangan, tetapi menangkap kehendak hukum masyarakat.  Oleh  karena  itu,  ketika  suatu  peraturan  dianggap  membelenggu penegakan hukum, maka dituntut kreativitas dari penegak hukum itu sendiri agar mampu  menciptakan  produk  hukum  yang  mengakomodasi  kehendak  masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat. 20
Oleh  karena  masyarakat  dan  ketertibannya  merupakan  dua  hal  yang berhubungan  sangat  erat,  bahkan  bisa  juga  dikatakan  sebagai  dua  sisi  dari  satu mata uang, susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban, bagaimanapun kualitasnya. Kendati demikian perlu ditambahkan di sini, bahwa yang disebut  sebagai  ketertiban  itu  tidak  didukung  oleh  suatu  lembaga  yang  monolitik. Ketertiban dalam masyarakat diciptakan bersama-sama  oleh  berbagai  lembaga  secara bersama-sama,  seperti  hukum  dan  tradisi.  Oleh  karena  itu  dalam  masyarakat juga dijumpai berbagai macam norma yang masing-masing memberikan sahamnya dalam menciptakan ketertiban itu. 21
Dalam hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, akan tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan  waktu  yang  tepat.  Para  pelaku  hukum  progresif  dapat  melakukan  perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu  perubahan  peraturan.  Peraturan  yang  buruk  tidak  harus  menjadi penghalang  bagi  para  pelaku  hukum  progresif  untuk  menghadirkan  keadilan  bagi
20 M.  Syamsuddin, Konstruksi  Baru  Budaya  Hukum  Hakim  Berbasis  Hukum  Progresif, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 109.
21 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Op. Cit., hlm. 13.
rakyat  dan  pencari  keadilan,  karena  mereka  dapat  melakukan  interpretasi  secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. 22
Dengan  demikian,  kehadiran  hukum  progresif  menawarkan  perlunya kehadiran hukum di bawah semboyan hukum yang pro-keadilan dan hukum yang prorakyat.  Hukum  progresif  menempatkan  dedikasi  para  pelaku  (aktor)  hukum  di garda depan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam  menjalankan  hukum.  Mereka  haru mempunyai  empati  dan  kepedulian terhadap penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini.

## 4. Teori Hukum Integratif
Teori  hukum  integratif  merupakan  konsep  hukum  baru  yang  ditawarkan Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M. 23 Ada beberapa inti pokok dari konsep hukum ini, yaitu: 24
a. Kehidupan  masyarakat  selalu  dalam  keadaan  konflik  kepentingan,  baik konflik berdasarkan etnis, budaya, sosial, ekonomi dan politik.
b. Fungsi  hukum  mengatur  dan  menyelesaikan  konflik,  selain  memelihara  dan mempertahankan ketertiban.
c. Westernisasi hukum secara historis memperuncing konflik dan mendegradasikan easternisasi hukum.
d. Modernisasi  hukum  bukan  menerima  utuh  sistem  hukum  asing,  melainkan harus beradaptasi sesuai dengan the living law.
e. Fungsi  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  disalahgunakan  menjadi  alat pemaksaan kehendak penguasa kepada rakyatnya (dark engineering).
f. Sistem hukum Indonesia telah lama abaikan the living law termasuk adat law (hukum adat);
g. Kurang  memperhatikan  dan  mempertimbangkan  3  (tiga)  faktor  penghambat fungsi hukum sebagai alat pembaharuan.
h. In-court  settlement  terbukti  tidak  optimal  menyelesaikan  konflik,  bahkan
22 M. Syamsuddin, Op. Cit., hlm. 112.
23 Profesor Emiritus Hukum Pidana Universitas Padjajaran Bandung.
24 Romli  Atmasasmita, Bahan  Kuliah  Politik  Hukum ,  Program  Doktor  Ilmu  Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2012.
dalam  kasus  adat  menimbulkan  konflik  sosial,  ekonomi,  politik berkepanjangan (unending conflict).
i. Heterogenitas dan varietas sosial-budaya indonesia memerlukan kearifan lokal bersumber pada adat dalam penyelesaian sengekta.
j. Sarana pembaharuan masyarakat  yang sesuai dengan the living law, selain in court settlement-harus dilengkapi dengan out of court settlement.
k. Fungsi  hukum  integratif  adalah  mengubah  nilai-nilai  yang  hidup  dalam masyarakat  menuju  nilai  baru  yang  mencerminkan  kepastian  hukum, kemanfaatan  dan  keadilan,  dan  memelihara  serta  mempertahankannya  secara dinamis.
l. Fungsi  hukum  integratif  bertujuan  menciptakan  ketertiban,  keteraturan, kedamaian dan keharmonisan kehidupan dalam masyarakat.
Teori hukum integratif mencoba untuk mengakomodasi sebagian konsep- konsep  hukum  pembangunan  dan  hukum  progresif.  Meskipun  demikian,  hukum integratif  memiliki  kekhasan  tersendiri.  Ada  2  (dua)  kekhasan  tersebut,  yaitu: Pertama, menekankan  penggunaan  nilai-nilai  yang  berkembang  dalam masyarakat  untuk  membuat  dan  menegakkan  hukum.  Bukan  berarti  alergi terhadap  dunia  luar  (Barat  umpamanya),  tetapi  sebenarnya  setiap  masyarakat memiliki nilai-nilai yang terus hidup dan berkembang ( the living law ). Nilai-nilai tersebut  dapat  diubah  menuju  nilai  baru  yang  dapat  mencerminkan  kepastian hukum,  kemanfaatan  dan  keadilan,  dan  memelihara  serta  mempertahankannya secara  dinamis. Kedua, penyelesaikan  masalah  hukum,  khususnya  konflik, diarahkan pada out of court settlement sesuai dengan the living law tersebut.
Pandangan teori hukum integratif berbeda dengan pandangan teori hukum pembangunan  dan  teori  hukum  progresif.  Teori  hukum  integratif  tidak  saja menjadi  landasan  pengkajian  masalah  pembangunan  nasional  dalam  konteks inward  looking ,  tetapi  juga  dalam  konteks  pengaruh  hubungan  internasional  ke dalam sistem kehidupan suatu bangsa, khususnya bangsa  Indonesia. Oleh karena dalam praktik hubungan internasional di tengan era globalisasi, seringkali negara- negara berkembang menjadi korban dari negara maju yang bersifat hipokrit yang
lebih  mementingkan  dirinya  sendiri  daripada  kemajuan  bersama  negara-negara berkembang. 25
Dalam  bidang  birokrasi,  teori  hukum  integratif  menghendaki  adanya rekayasa  birokrasi  dan  rekayasa  masyarakat.  Rekayasa  birokrasi  melalui  sistem norma dan dan sistem prilaku, sedangkan rekayasa masyarakat dilakukan melalui sistem nilai. Ketiga sistem itu berasal dari sumber utamanya the living law dalam masyarakatnya,  khususnya  di  Indonesia  berasal  dari  sumber  utama  negara  dan bangsa yaitu Pancasila.

## Arah Politik Pembentukan Hukum Kedepan
Pembentukan  hukum  ( rechtsvorming )  dalam  suatu  sistem  hukum  pada dasarnya sangat ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum  dan  oleh  kualitas  pembentuknya.  Proses  ini  berbeda  pada  setiap  kelas masyarakat. Biasanya dalam masyarakat sederhana, proses pembentukannya dapat berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan atau pengukuhan kebiasaan yang secara berlangsung melibatkan  kesatuan-kesatuan  hukum  dalam  masyarakat  itu  sendiri.  Lain  halnya dalam  masyarakat  yang  menganut  sistem  Eropa  Kontinental  ( civil  law ), pembentukan  hukum  dilakukan  oleh  badan  legislatif.  Sedangkan  dalam masyarakat  negara  yang  menganut  tradisi  hukum  kebiasaan  ( common  law ) kewenangan pembentukan hukum terpusat pada hakim. 26
Di  samping  kedua  tradisi  itu,  terdapat  juga  kecenderungan  untuk menggabungkan  kedua  tradisi  itu  dalam  hal  pembentukan  hukum.  Dalam formulasi  kombinatif  ini,  fungsi  pembentukan  hukum  dapat  dilakukan  baik  oleh hakim,  lembaga  legislatif,  maupun  badan-badan  administratif  yang  melakukan fungsi semacam itu. 27
25 Romli  Atmasasmita, Teori  Hukum  Integratif ,  (Yogyakarta:  Genta  Publisshing,  2012), hlm. 99.
26 Lili  Rasjidi  dan  Ida  Bagus  Wiyasa  Putra, Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem ,  (Bandung: Fikahati Aneska, 2012), hlm. 162.
27 Ibid. , hlm. 163.
Menurut  E.  Utrecht,  terdapat  beberapa  faktor  yang  menentukan ( determinaten ) pembentukan  hukum, baik secara  formil  maupun materiil.  Secara formil,  faktor  yang  membentuk  hukum  ialah  perundang-undangan,  administrasi negara, peradilan (hakim), tradisi (kebiasaan), dan ilmu pengetahuan atau doktrin. Sedangkan  secara  materiil  faktor  penentuan  dalam  pembentukan  hukum  dapat disebut perasaan hukum seseorang dan pendapat umum ( public opinion ). 28
Dalam  pandangan  legisme,  hanya  perundang-undangan  yang  dapat dijadikan  sebagai  pembentuk  hukum.  Aliran  legisme,  yakni  aliran  yang  timbul akibat adanya gerakan kodifikasi, merupakan aliran yang menentukan bahwa ilmu pengetahuan dan peradilan tidak mengakui hukum di luar undang-undang. Hukum dan undang-undang itu identik, sedangkan ilmu pengetahuan dan kebiasaan diakui sebagai hukum kalau undang-undang menunjuknya. 29
Kemudian  peradilan  sebagai  faktor  formil  yang  membentuk  hukum ( formale  determinaten  van  de  rechtsvorming ).  Oleh  karena  perundang-undangan ternyata tidak lengkap dan sering tidak jelas, maka hakim dipaksa atau wajib turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak. Dalam hal ini, bilamana undang-undang tidak menyebutkan suatu perkara, maka hakim harus bertindak atas inisiatif sendiri. Hakim harus bertindak sebagai pembentuk hukum dalam hal undang-undang diam saja. 30
Hukum  juga  dapat  dibentuk  melalui  pemahaman  ilmu  pengetahuan  atau doktrin.  Di  sini  doktrin  dikenal  juga  dengan  pendapat  ahli  hukum.  Doktrin  yang dapat  dijadikan  sebagai  pembentuk  hukum,  bilamana  doktrin  tersebut  telah dipahami dalam waktu yang cukup lama, dan diterima oleh masyarakat. 31
Selain  itu,  opini  publik  dapat  menjadi  faktor  pembentukan  hukum.    A.V. Dicey  mendefiniskan  opini  publik  sebagai  arus  opini  yang  tengah  berlaku  dan mendominasi sebagai sekumpulan keyakinan, anggapan, sentimen, prinsip-prinsip
28 E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia , Cet. Ke-11, (Jakarta: Ichtiar Baru, 1989), hlm. 203.
29 Sudikno  Mertokusumo, Mengenal  Hukum,  Suatu  Pengantar ,  (Yogyakarta:  Liberty, 1999), hlm. 152.
30 E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Op. Cit. , hlm. 203
31 SF.  Marbun  dan  Moh.  Mahfud  MD, Pokok-pokok  Hukum  Administrasi  Negara , (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 39
yang  diterima,  atau  praduga-praduga  yang  tertanam  dengan  kuat  dan  berpadu menjadi satu. 32 Tetapi, hukum tidak dihasilkan oleh opini mayoritas seperti halnya ketika  seorang  presiden  dihasilkan  oleh  suara  mayoritas.  Naif  kiranya  kita membayangkan  bahwa  opini  mayoritas  dari  orang-orang  kebanyakan  otomatis menjadi  hukum. 33 Opini  yang  demikian  dapat  dikatakan  opini  yang  tidur  atau opini laten bukan merupakan kekuatan social, sedangkan  yang dapat membentuk hukum adalah kekuatan sosial. 34 Opini publik yang dapat mempengaruhi hukum mirip  dengan  kekuatan  ekonomi  yang  mempengaruhi  pasar.  Kemiripan  ini  dapat dilihat dari dua aspek,  yaitu: Pertama, ada sebagian orang memiliki kepentingan yang  cukup  akan  komoditas  tertentu,  sehingga  komoditas  itu  menjadi  terasa penting; Kedua ,  ada  sebagian  orang  yang  memiliki  lebih  banyak  kekuasaan daripada yang lainnya. 35
Pembentukan  hukum  hukum  kedepan,  jika  dilakukan  melalui  pendekatan teori hukum pembangunan, dapat diwujudkan dalam bentuk:
1. Mempertahankan  segala  bentuk  hukum  yang  dinilai  berhasil,  karena  selain ketimpangan, pembentukan hukum sekarang—khususnya di  Indonesia—telah melahirkan  pencapaian-pencapaian  positif  di  bidang  pembangunan  hukum. Menurut  teori  hukum  pembangunan,  dalam  kaitannya  hukum  sebagai  sarana pembaharuan  masyarakat,  fungsi  hukum  statis  dapat  dipertahankan  jika  telah membuahkan hasil positif.
2. Pembentukan  hukum  dapat  dilakukan  melalui  pembuatan  peraturan perundang-udangan.  Oleh  karena  pihak  legislatif  menurut  teori  hukum pembangunan, berwenang menciptakan suatu kepastian hukum guna mencapai ketertiban  masyarakat.  Tetapi  pembentukan  peraturan  perundang-udangan bersumberkan  pada  nilai-nilai  yang  tumbuh  dan  berkembang  dalam masyarakat ( the living law ).
32 E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, Op. Cit. , hlm. 215.
33 Laurence  M.  Friedman, The  Legal  System,  A  Social  Science  Perspektive ,  (Terj.  M. Khozim), (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 211.
34 Ibid .
35 Ibid., hlm. 213.
3. Selain  peraturan  perundang-undangan,  moral,  agama,  kesusilaan,  kesopanan, adat  kebiasaan  dan  norma  sosial  lainnya  dapat  dijadikan  wadah  dalam mencapai  ketertiban  masyarakat.  Dengan  kata  lain  dapat  dijadikan  sumber hukum.
Kemudian  jika  dilakukan  melalui  pendekatan  teori  hukum  progresif, pembentukan hukum nasional ke depan dapat diwujudkan berupa:
1. Penempatan  pihak  pengadilan  sebagai  pihak  utama  dalam  pembentukan hukum.  Oleh  karena  dalam  pandangan  hukum  progresif,  hukum  itu  mesti keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum.
2. Pembentukan hukum sesuai dengan kebutuhan dan hajat hidup masyarakat. Oleh karena  dalam  pandangan  hukum  progresif,  kehaadiran  hukum  itu  memiliki hubungan erat dengan manusia dan masyarakat.
3. Pembentukan  hukum  diarahkan  untuk  mewujudkan  keadilan  sosial.  Oleh  karena dalam  pandangan  hukum  progresif,  hukum  harus  peduli  terhadap  hal-hal  yang metayuridis (keadilan), dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai.
4. Hukum  harus  berpihak  kepada  masyarakat,  agar  dapat  mengontrol  tindakan- tindakan pemerintah, tetapi dalam batas-batas yang kritis konstruktif, etis dan tidak anarkis.
Adapun  jika  dilakukan  melalui  pendekatan  teori  hukum  integratif, pembentukan hukum nasional ke depan dapat diwujudkan berupa:
1. Pembentukan  hukum  diutamakan,  baik  melalui  peraturan  perundang- undangan  atau  di  luarnya,  berdasarkan  nilai-nilai  yang  hidup  berkembang dalam  masyarakat  ( the  living  law termasuk adat  law ).  Oleh  karena  menurut teori  hukum  integratif,  modernisasi  hukum  bukan  menerima  utuh  sistem hukum  asing,  melainkan  harus  beradaptasi  dengan the  living  law .  Sistem hukum  Indonesia  telah  lama  mengabaikan the  living  law termasuk adat  law (hukum adat).
2. Pembentukan  peraturan  perundang-undangan  bertujuan  untuk  menciptakan ketertiban,  keteraturan,  kedamaian  dan  keharmonisan  kehidupan  dalam masyarakat.  Oleh  karena  menurut  teori  hukum  integratif,  peraturan perundang-undangan  masih  dibutuhkan  dalam  rangka  kepastian  hukum.
Tetapi  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  tersebut  adalah mengubah  nilai-nilai  yang  hidup  dalam  masyarakat  menuju  nilai  baru  yang mencerminkan kepastian hukum,  kemanfaatan dan keadilan, dan memelihara serta mempertahan kannya secara dinamis.
3. Tindakan pemerintah dibatasi berdasarkan hukum. Oleh karena menurut teori hukum  integratif,  fungsi  hukum  sebagai  sarana  pembaharuan  bukan  sebagai alat  pemaksaan  kehendak  penguasa  kepada  rakyatnya  ( dark  engineering ), tetapi sebagai pengubah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menuju nilai baru yang mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.
4. Hukum diarahkan untuk  menyelesaikan berbagai  konflik  yang terjadi. Tetapi hukum  yang  dimaksud  adalah  hukum  berdasarkan  nilai-nilai  yang  hidup berkembang  dalam  masyarakat  ( the  living  law termasuk adat  law ).  Dan penyelesaian sengketa itupun dilakukan berdasarkan  hukum adat atau hukum lokal  sebagai out  of  court  settlement .  Oleh  karena  menurut  teori  hukum integratif,  fungsi  hukum  mengatur  dan  menyelesaikan  konflik,  selain memelihara  dan  mempertahankan  ketertiban,  tetapi  penyelesaian  tersebut harus  dengan the  living  law dan  kearifan  lokal  bersumber  pada  adat. Penyelesaian tersebut dilakukan dalam bentuk out of court settlement , karena in-court  settlement  terbukti  tidak  optimal  menyelesaikan  konflik,  bahkan dalam  kasus  adat  menimbulkan  konflik  sosial,  ekonomi,  politik berkepanjangan ( unending conflict ).
Demikianlah  secara  garis  besar  standar-standar  yang  berikan  olek  ketiga teori  tersebut,  yakni  Teori  Hukum  Pembangunan,  Teori  Hukum  Progresif,  dan Teori Hukum Integratif. Tentunya ketiga teori ini ada memiliki sisi persamaan dan perbedaan masing-masing.

## Sisi Persamaan dan Perbedaan antara Ketiga Teori Hukum
Berdasarkan  pendekatan-pendekatan  tersebut,  dipahami  bahwa  terdapat titik  persamaan  dan  perbedaan  antara  teori  hukum  pembangunan,  teori  hukum progresif dan teori hukum integratif. Perbedaannya adalah jika dalam teori hukum pembangunan  pembentukan  hukum  diutamakan  lewat  peraturan  perundang-
undangan, maka menurut teori hukum progresif pembentukan hukum diutamakan lewat  sarana-sarana  formil  di  luar  peraturan  perundang-undangan.  Sedangkan menurut  teori  integratif,  pembentukan  hukum  diutamakan  melalui  peraturan perundang-undangan  dan/atau  sarana-sarana  formil  di  luar  peraturan  perundang- undangan berdasarkan nilai-nilai  yang hidup  berkembang dalam  masyarakat  ( the living law termasuk adat law ).
Adapun  sisi  persamaannya,  antara  lain: Pertama, ketiga  teori  hukum tersebut  sama-sama  bersepakat  bahwa  hukum  dibentuk  untuk  menciptakan  suatu kepastian  hukum  guna  mencapai  ketertiban,  keadilan,    keteraturan,  kedamaian, keharmonisan kehidupan, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. Kedua, ketiga  teori  hukum  tersebut  sama-sama  bersepakat  bahwa  pembentukan  hukum berdasarkan  dan  memiliki  hubungan  erat  dengan  nilai-nilai  moral,  agama, kesusilaan, kesopanan, adat kebiasaan dan norma sosial lainnya sebagai nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat ( the living law ).
Di luar perbedaan dan persamaan tersebut, satu  hal  yang menonjol dalam pandangan teori hukum integratif, di mana diperlukannya out of  court settlement berdasarkan the living  law dalam masyarakat  dan  kearifan lokal  yang  bersumber pada  adat  sebagai  wadah  penyelesaian  sengketa  konflik  sosial,  ekonomi,  politik, dan budaya lainnya.
Penegasan the  living  law dalam  masyarakat  dan  kearifan  lokal  yang bersumber  pada  adat  sebagai  sumber  hukum  tersebut,  memberikan  indikasi  jika ketiga teori ini ingin mereformulasi dan merefungsionalisasi nilai-nilai yang sudah tertanam dalam jiwa bangsa, khususnya untuk Indonesia adalah Pancasila.  Moh. Mahfud  MD  menambahkan,  untuk  merumuskan  arah  kebijakan  hukum,  setiap negara  harus  berpijak  kepada  sistem  hukum  yang  dianut,  yang  bagi  bangsa Indonesia  adalah  sistem  hukum  Pancasila. 36 Karena  sistem  yang  berakar  dari budaya  bangsa  itulah  yang  kemudian  dijadikan  sebagai  kaidah  penuntun  arah pembangunan hukum untuk mencapai tujuan nasional.

## Penutup
Sebagai  bagian  penutup,  ingin  disampaikan  bahwa  arah  politik pembentukan  hukum  kedepan,  adalah: Pertama, pembentukan  hukum  diarahkan untuk menciptakan suatu kepastian hukum guna mencapai ketertiban, keteraturan, kedamaian,  keadilan,  dan  kemanfaatan  dalam  kehidupan  masyarakat,  berbangsa dan  bernegara. Kedua, pembentukan  hukum,  baik  berupa  peraturan  perundang- undangan  maupun  aspek  formil  lainnya,  harus  bersumberkan  pada  nilai-nilai moral,  agama,  kesusilaan,  kesopanan,  adat  kebiasaan  dan  norma  sosial  lainnya sebagai  nilai-nilai  yang  hidup  berkembang  dalam  masyarakat  ( the  living  law ). Ketiga, penegasan the  living  law dalam  masyarakat  dan  kearifan  lokal  yang bersumber  pada  adat  atau  nilai-nilai  yang  hidup  berkembang  dalam  masyarakat sebagai sumber hukum.
Hal tersebut memberikan indikasi jika ketiga teori ini ingin mereformulasi dan merefungsionalisasi nilai-nilai yang sudah tertanam dalam jiwa suatu bangsa. Reformulasi  dan  refungsionalisasi  nilai-nilai  yang  terkandung  dalam  jiwa  suatu bangsa  tersebut  sebagai  antisipasi  terhadap  nilai-nilai  budaya  luar  yang dikuatirkan dapat menggoyahkan keutuhan suatu negara, meskipun tidak menutup kemungkinan  untuk  mengadopsi  nilai-nilai  budaya  luar  yang  dinilai  positif. Standar yang diberikan ketiga teori ini dapat diterapkan bagi setiap bangsa dengan kekhasannya  yang  tersendiri,  atau  bagi  suatu  kelompok  bangsa  yang  memiliki kekhasan yang sama.

## Bibliografi
Bintan R. Saragih, Politik Hukum , Bandung: Utomo, 2006.
E.  Utrecht  dan  Moh.  Saleh  Djindang, Pengantar  Dalam  Hukum  Indonesia ,  Cet. Ke-11, Jakarta: Ichtiar Baru, 1989.
Laurence M. Friedman, The Legal System, A Social Science Perspektive , (Terj. M. Khozim), Bandung: Nusa Media, 2011.
Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Pengantar Filsafat Hukum , Bandung: Mandar Maju, 2010.
______  dan  Ida  Bagus  Wiyasa  Putra, Hukum  Sebagai  Suatu  Sistem ,  Bandung: Fikahati Aneska, 2012.
Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional ,
Bandung: Binacipta, 1976.
______, Pengantar Ilmu Hukum , Buku I, Bandung: Alumni, 2000.
______, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan , Bandung: Alumni, 2011. Moh. Mahfud MD, “Capaian dan Proyeksi Kondisi Hukum Indonesia”, JURNAL HUKUM , No. 3 VoL. 16 Juli 2009.
Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2007.
M.  Syamsuddin, Konstruksi  Baru  Budaya  Hukum  Hakim  Berbasis  Hukum Progresif, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
Otje  Salman  dan  Anthon  F.  Susanto, Teori  Hukum ,  Bandung:  Refika  Aditama, 2010.
Romli Atmasasmita, Bahan Kuliah Politik Hukum , Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2012.
Romli  Atmasasmita, Teori  Hukum  Integratif ,  Yogyakarta:  Genta  Publisshing, 2012.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
______,  “Hukum  Progresif:  Hukum  yang  Membebaskan”, Jurnal  Hukum Progresif , Vol. 1, No. 1/April 2005, Program Doktor Undip Semarang.
______, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia , Yogyakarta: Genta Publisshing, 2009.
SF.  Marbun  dan  Moh.  Mahfud  MD, Pokok-pokok  Hukum  Administrasi  Negara , Yogyakarta: Liberty, 2000.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar , Yogyakarta: Liberty, 1999.
Yudi  Kristiana,  “Rekonstruksi  Birokrasi  Kejaksaan  Dengan  Pendekatan  Hukum Progresif, Studi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi, Desertasi PDIH Undip Semarang, 2006.