## ABSTRAK
Latar belakang penelitian adalah permasalahan status gizi pada balita. Pada tahun 2013, kasus gizi di Kabupaten Semarang tercatat sebanyak 1,05% balita dengan gizi buruk dan 6,63% balita dengan gizi kurang. Selain itu, berdasarkan data Kohort tahun 2016 di Dusun Gondang terdapat sebanyak 21,4% balita dengan gizi kurang dan 14,3% balita tidak secara rutin mengikuti program Posyandu. Meskipun  Posyandu  telah  dilaksanakan  secara  rutin,  terdata  pada  tahun  2014  Posyandu  sebanyak 289.685 tersebar di wilayah Indonesia. Padahal adanya program Posyandu memiliki 5 kegiatan utama, salah satunya yaitu mengenai gizi. Penelitian bertujuan untuk mengetahui kebijakan yang mendasari program Posyandu, aktivitas Posyandu dilaksanakan, dan status gizi balita di Dusun Gondang, Desa Getasan.  Penelitian  menggunakan  metode  studi  kasus  dengan  beberapa  teknik  pengumpulan  data seperti observasi, wawancara dan pembelajaran terhadap dokumentasi. Data penelitian dideskripsikan, dilanjutkan mentranskrip dan reduksi data. Penelitian dilakukan selama 1 bulan pada Februari 2017 di  Dusun  Gondang,  Desa  Getasan.  Simpulan  penelitian  adalah  bahwa  Program  Posyandu  di  Desa Getasan telah mengikuti kebijakan pemerintah pusat dimana aktivitas Posyandu sudah cukup sesuai dengan ketetuan yang ada dan kondisi balita dengan gizi kurang sebanyak 4 balita di Dusun Gondang.
Kata Kunci : kebijakan, Posyandu, status gizi balita

## ABSTRACT
Nutritional problem on children’s age has long become a concern. In 2013, Semarang recorded 1.05% of under-fives children with poor nutritional status and 6.63% of under-fives with malnutrition status. In addition, based on the cohort data in 2016 there were 21.4% of under-fives children who had poor nutrition and 14.3% of children did not regularly come to the Posyandu program, eventhough it had been carried out regularly in Dusun Gondang. It is identifiied that in 2014, there are 289,685 Posyandu which  had  been  carried  out  nation-wide.  Posyandu  has  5  main  activities,  and  one  of  them  focused on nutritional problem. The purpose of this study is to understand the underlying policy of Posyandu program, activities which implemented in each program, and nutritional status of under five children in Dusun Gondang, Getasan Village. This study used case study method, which utilizied several data collection techniques, which were: observation, interview and documentation study. This study was held for 1 month started from February, 2017. The collected data then described and reduced. The conclusion which emerged from this study especially describes the Posyandu program in Getasan village which had been carried out according to the central government policy. The implementation of programs in Posyandu has been done according to the current policy, however there were still 4 under five children identified with poor nutritional status.
Keywords: policy, Posyandu, nutritional status children under five years old

## IMPLEMENTASI AKTIVITAS PROGRAM PENINGKATAN GIZI DI POSYANDU DUSUN GONDANG, DESA BATUR, KECAMATAN GETASAN, KABUPATEN SEMARANG
Yesstia Pulung Sari 1) , Treesia Sujana 2) , Kristiawan P. A. Nugroho 3)
1,2,3 Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana 462013009@student.uksw.edu treesia.sujana@staff.uksw.edu

## 1.  PENDAHULUAN
Satu  diantara  17  target  SDGs  ( Sustainable Development  Goals ) yang  sedang  diupayakan untuk dicapai Indonesia adalah SDG ke-3 yaitu kehidupan  sehat  dan  sejahtera,  di  dalamnya termasuk  kesehatan  balita.  SDGs  merupakan kesepakatan  antara  negara-negara  Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) sebagai agenda pembangunan  global  yang  baru  untuk  periode 2016-2030  yang  tertuang  dalam  “ Transforming Our  World  :  The  2030  Agenda  for  Sustainable Development” .  Pengesahan  17  SDGs  menjadi tonggak baru komitmen masyarakat internasional pada  agenda  pembangunan  global  untuk meneruskan  pencapaian  MDGs  ( Millennium Development  Goals ).  Pemerintah  Indonesia memiliki 9 program kerja prioritas yang disebut Nawa Cita. Poin ke-5 dalam Nawa Cita berfokus dalam  peningkatan  kesejahteraan  hidup  yang merupakan salah satu turunan SDGs ke 3 (Harry, 2015).
Indonesia  menempati  urutan  ke  delapan dalam prevalensi balita dengan status gizi kurang di  Negara ASEAN  pada  tahun  2012  (Statistics, 2012).  Hal  ini  dapat  menjadi  cerminan  bahwa Indonesia  belum  bisa  terbebas  dari  jerat  kasus balita  dengan  gizi  kurang  dan  buruk.  Menurut Profil  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Tengah  pada tahun 2013, didapatkan bahwa bayi dengan status gizi  kurang  di  Kabupaten  Semarang  sebanyak 3.960  atau  6,63%  dengan  jumlah  bayi  laki-laki 1.898  atau  6,30%  dan  jumlah  bayi  perempuan 2.062 atau 6,96%. Kasus bayi dengan status gizi buruk sebanyak 629 atau 1,05% dengan jumlah bayi  laki-laki  320  atau  1,06%  dan  jumlah  bayi perempuan  309  atau  1,04%  (Dinas  Kesehatan Provinsi Jawa Tegah, 2013).
Jika  ditilik  pada  tahun  2009,  di  Semarang angka  kasus  balita  penderita  gizi  buruk bertambah  sebanyak  1.966,  sedangkan  pada tahun sebelumnya tercatat sebanyak 2.710 kasus (Aryono, 2009). Meski kasus angka gizi kurang dan buruk  menurun  di tahun  2013,  masalah ini tidak dapat dihentikan secara pasti. Berdasarkan data cohort yang didapat peneliti dalam kegiatan perkuliahan Community  in  Nursing mengenai status  gizi  balita  di  Dusun  Gondang,  Desa Getasan  tahun  2016  terdapat  sebanyak  21,4%
balita dengan gizi kurang dan 14,3% balita tidak secara rutin mengikuti program Posyandu.
Istilah “generasi hilang” terutama disebabkan  pada  awal  kehidupan  sulit memperoleh  pertumbuhan  dan  perkembangan secara  optimal.  Secara  umum  gizi  kurang  pada bayi dan balita dapat menciptakan generasi yang secara  fisik  dan  mental  lemah.  Selain  itu,  bayi dan balita yang mengalami gizi kurang dan buruk rentan  terhadap  penyakit  karena  menurunnya daya  tahan  tubuh.  Untuk  itu  dibutuhkan  wadah masyarakat sebagai pemantau pertumbuhan dan perkembangan balita. Sebagai salah satu langkah dalam  menyukseskan  program  tersebut  adalah dengan membawa bayi dan balita setiap bulan ke Posyandu.
Berdasarkan  undang-undang  RI  Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan  bidang  kesehatan  merupakan  salah satu kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh kabupaten/kota. Untuk itu telah ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1457/Menkes/ SK/X/2003  tentang  SPM  (Standar  Pelayanan Minimal) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota. SPM merupakan standar untuk mengukur kinerja penyelenggaraan  kewenangan  wajib  daerah yang  berkaitan  dengan  pelayanan  dasar  kepada masyarakat.  Puskesmas  sebagai  Unit  Pelaksana Teknis  Dinas  (UPTD)  kesehatan  kabupaten/ kota  berperan  menyelenggarakan  sebagian  dari tugas  operasional  Dinas  Kesehatan  Kabupaten/ Kota  dan  merupakan  unit  pelaksana  tingkat pertama  serta  ujung  tombak  pembangunan kesehatan  di  Indonesia  sehingga  mempunyai tugas  dan  tanggung  jawab  untuk  melaksanakan SPM  bidang  kesehatan.  Terdapat  26  pelayanan kesehatan  yang  wajib  dilaksanakan  oleh  semua puskesmas sebagai UPTD kesehatan kabupaten/ kota,  salah  satunya  yaitu  pelayanan  dalam pemantauan  pertumbuhan  balita  dan  pelayanan gizi (Sulaeman, 2014).
Posyandu  (Pos  Pelayanan  Terpadu) merupakan  salah  satu  bentuk  Upaya  Kesehatan Bersumber  Daya  Masyarakat  (UKBM)  yang dilaksanakan oleh, dari dan bersama masyarakat, untuk  memberdayakan  dan  memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan  kesehatan  bagi  ibu,  bayi  dan  anak

## Jurnal Kesehatan Kusuma Husada - Juli 2017
balita  (RI  KK,  2012).  Menteri  Kesehatan  RI tahun 2009 mengatakan telah terjadi peningkatan jumlah  Posyandu  termasuk  cakupan  anak  yang mendapatkan  pelayanan.  Pada  tahun  2014, terdata sebanyak 289.685 Posyandu di Indonesia. Jumlah tersebut meningkat dibanding pada tahun 2011,  terlapor  jumlah  Posyandu  sebanyak  260 ribu  tersebar  di  wilayah  Indonesia.  Sebanyak 48.293 Posyandu dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah  dengan  rasio  Posyandu  terhadap  desa atau  kelurahan  yaitu  sebanyak  563  Posyandu (Kementerian Kesehatan, 2014).
Pada  program  Posyandu  dilakukan  peme- riksaan  secara  antropometri.  Antropometri merupa kan cara penentuan status gizi yang pal- ing  mudah.  TB/U,  BB/U,  dan  BB/TB  direko- mendasikan  sebagai  indikator  yang  baik  untuk menentukan status gizi pada balita (Devi, 2010). Indikator  BB/U  memberikan  indikasi  masalah gizi secara umum.
Dusun  Gondang  merupakan  wilayah dengan tipe pedesaan yang terletak di pinggiran kota.  Di  dusun  tersebut,  setiap  bulannya  rutin melaksanakan  kegiatan  Posyandu  yang  dibantu dengan kader-kader yang ada. Berdasarkan data yang  telah  disajikan  di  atas,  didapatkan  bahwa adanya masalah dalam status gizi balita di Dusun Gondang meskipun telah dilaksanakan program Posyandu secara rutin. Untuk itu, peneliti ingin mengetahui implementasi peningkatan gizi balita di Posyandu.

## 2.  PELAKSANAAN
a.   Lokasi dan Waktu Penelitian
Tempat  penelitian  dilakukan  di  Puskesmas Getasan dan Desa Batur.
b.   Partisipan Kriteria partisipan unit 1:
1.  Bekerja minimal 1 tahun di Puskesmas 2.  Latar belakang pendidikan kesehatan 3.  Pengalaman mengelolaan program gizi
Kriteria partisipan unit 2:
1.  Pengalaman mengelola Posyandu mini- mal 1 tahun
2.  Berinteraksi dengan baik
3.  Pengalaman  melaksanakan  program gizi di Posyandu

## 3.   METODE PENELITIAN
Penelitian menggunakan desain studi kasus karena memungkinkan untuk melihat permasalah- an dari berbagai sisi. Data dikumpulkan dengan beberapa  metode  yaitu  observasi,  wawancara dan pembelajaran terhadap dokumentasi. Teknik analisa data menggunakan model Miles and Hu- berman  dengan  tiga  komponen  yaitu  reduksi data,  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan (Sugiyono, 2013).

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
A.  Puskesmas mewadahi Program Posyandu sebagai  bentuk  UKBM  dan  sosialisasi pada masyarakat
Ditemukan berbagai ungkapan tentang tema yang diberikan oleh partisipan, sebagai berikut :
“Posyandu  itu  kegiatan  yang  dari  ma- syarakat  oleh  masyarakat  yang  digunakan untuk  masyarakat.  Kita  sebagai  petugas  hanya memantau pelaksanaan seperti itu.” (I, Q1P2A3) “..... Kita pelatihan untuk kader rutin setiap tahun  satu  tahun  sekali,  itu  khusus  yang  untuk posyandu  belum  untuk  yang  lain  ada,  masing- masing  program  pelatihan.  Itu  dibawahi  dari puskesmas .” (Q1P2A2)
Dilihat  dari  hasil  penelitian  dan  juga kebijakannya,  memang  sudah  tugas  Puskesmas untuk  mewadahi  Posyandu  untuk  melakukan pelayanannya  di  masyarakat.  Dalam  tugasnya, puskesmas  menyelenggarakan  fungsi  yaitu penyelenggaraan  UKM  (Usaha  Kesehatan Masyarakat)  tingkat  pertama  di  wilayah  kerja- nya  (Saripawan,  2007). Hail  pengamatan menunjukkan  bahwa  Puskesmas  Getasan  telah berperan  turut  serta  membangun  Posyandu seperti  memfasilitasi  pelatihan  kader,  adanya sosialisasi  dengan  masyarakat  dan  memantau jalannya Posyandu. Pelatihan kader dilaksanakan sebanyak satu kali dalam setahun.
Pada penelitian yang dilakukan pada tahun 2007  oleh  Saripawan  mengenai  implementasi Posyandu,  didapatkan  hasil  bahwa  pelaksanaan Posyandu menyangkut kerja sama beberapa pihak yang  membutuhkan  keseriusan  dan  motivasi dari  koordinator  program  yaitu  Puskesmas (Saripawan,  2007).  Dalam  penelitian  ini,
ditemukan  bahwa  jalannya  Posyandu  didukung oleh Puskesmas seperti tenaga Puskesmas datang untuk  memberi  penyuluhan  dan  pengobatan. Dukungan di lapangan tersebut sangat membantu sekaligus  memantau  perkembangan  Posyandu. Widagdo  tahun  2006  menemukan  kondisi  yang sama  yaitu  peran-serta  pimpinan  desa  dan Puskesmas  membantu  perkembangan  Posyandu (Widagdo, 2006)
B.  Peran Posyandu dalam edukasi, monitor- ing tumbuh kembang balita dan pelaksa- na program nasional
Berikut merupakan ungkapan tentang tema dari partisipan :
“..... dengan  adanya  posyandu  maka  dapat diketahui  sedini  mungkin  kelainan  pada  anak balita  dengan  deteksi  tumbuh  kembang.  Yang kedua  dapat  diketahui  sedini  mungkin  anak balita dengan status gizi kurang atau status gizi buruk ...” (I, Q1P2A4).
Peneliti  melakukan  kajian  lapangan  pada 18  posyandu  di  Desa  Batur  untuk  melihat pelaksanaan  Posyandu  yang  ada.  Berdasarkan hasil  observasi  menunjukkan  bahwa  hampir seluruh Posyandu memiliki aktivitas yang sama persis dalam kegiatan pra Posyandu, Posyandu, dan post Posyandu. Kegiatan pra Posyandu seperti menyiapkan  bahan  PMT  (Pemberian  Makanan Tambahan),  menyiapkan  PMT,  mengumumkan pelaksanaan  Posyandu,  dan  menyiapkan  alat pengukur  (timbangan  dan  meteran)  dilakukan hampir di semua Posyandu. Namun Posyandu di Dusun Selo Nduwur, hanya melakukan persiapan pada  pengumuman  dan  penyiapan  alat  yang akan  digunakan  dalam  Posyandu.  Posyandu  di Dusun  Selo  Nduwur  tidak  melakukan  kegiatan pemberian PMT.
Pada pelaksanaan Posyandu, aktivitas yang dilakukan teridentifikasi sama di setiap Posyandu seperti anak yang datang akan segera ditimbang dan  diukur  tinggi  badannya.  Kemudian  dicatat di  buku  milik  kader  sambil  mengevaluasi perubahan  berat  badan  anak  dengan  orang  tua. Setelah itu kader juga mencatat hasil pengukuran berat badan di buku KMS(Kartu Menuju Sehat) dan memberikan PMT yang telah disiapkan oleh kader.  Di  Dusun  Gondang  terdapat  kegiatan tambahan setelah Posyandu selesai yaitu kegiatan
arisan  yang  hanya  diikuti  oleh  ibu-ibu  yang memiliki balita. Setelah itu barulah kader bersama bidan mengevaluasi kegiatan Posyandu pada hari itu seperti mengevaluasi balita yang tidak hadir, balita  yang  mengalami  penurunan  berat  badan atau pun balita yang sakit. Pada umumnya setelah semua  kegiatan  selesai  dilakukan  bidan  desa memberikan  pendidikan  kesehatan  baik  berupa penyuluhan, diskusi ataupun konseling.
Dari  aktivitas  kegiatan  Posyandu  tersebut, jelas  terlihat  bahwa  Posyandu  menjalankan perannya  dalam  memberikan  edukasi  dan memonitoring  tumbuh  kembang  balita.  Jika ditemukan balita dengan kondisi gizi kurang atau buruk  maka  orang  tua  akan  diberikan  edukasi dan  juga  balita  mendapatkan  biskuit  dan  susu dari  pemerintah.  Sejalan  dengan  penelitian Abidin  (2013)  bahwa  meningkatnya  kualitas hidup  lansia  merupakan  dampak  dari  edukasi yang  dilakukan  di  Posyandu  (Abidin,  2013). Abidin  juga  mengungkapkan  salah  satu  peran kader ditunjukkan dalam hal pendokumentasian dimana  dokumntasi  tersebut  dapat  membantu dalam pengawasan kesehatan (Abidin, 2013).
Jumlah balita dengan gizi kurang terbanyak di Desa Batur terdapat di Dusun Gondang. Untuk itu dilakukan pengkajian tumbuh kembang balita berdasarkan umur dan berat badan di Posyandu Dusun  Gondang  menggunakan  Buku  Standar Penilaian Status Gizi (KemKes RI, 2011)
B. Peran  Posyandu  dalam  edukasi, monitoring tumbuh kembang balita dan pelaksana program nasional Berikut merupakan ungkapan tentang tema dari partisipan :
“..... dengan adanya posyandu maka dapat diketahui  sedini  mungkin kelainan  pada  anak balita dengan deteksi tumbuh kembang. Yang kedua  dapat  diketahui  sedini  mungkin  anak balita  dengan  status  gizi  kurang  atau  status gizi buruk ...” (I, Q1P2A4). Peneliti  melakukan  kajian  lapangan  pada 18  posyandu  di  Desa  Batur  untuk  melihat pelaksanaan  Posyandu yang  ada.  Berdasarkan hasil  observasi  menunjukkan  bahwa  hampir seluruh  Posyandu  memiliki  aktivitas  yang sama  persis  dalam  kegiatan  pra  Posyandu, Posyandu,  dan  post  Posyandu.  Kegiatan  pra Posyandu  seperti  menyiapkan  bahan  PMT (Pemberian Makanan Tambahan), menyiapkan PMT,  mengumumkan  pelaksanaan  Posyandu, dan menyiapkan alat pengukur (timbangan dan meteran)  dilakukan  hampir  di  semua Posyandu.  Namun  Posyandu  di  Dusun  Selo Nduwur,  hanya  melakukan  persiapan  pada pengumuman  dan  penyiapan  alat  yang  akan digunakan  dalam  Posyandu.  Posyandu  di Dusun Selo Nduwur tidak melakukan kegiatan pemberian PMT.
Pada  pelaksanaan  Posyandu,  aktivitas yang  dilakukan  teridentifikasi  sama  di  setiap Posyandu  seperti  anak  yang  datang  akan segera ditimbang dan diukur tinggi badannya. Kemudian  dicatat  di  buku  milik  kader  sambil mengevaluasi  perubahan  berat  badan  anak dengan  orang  tua.  Setelah  itu  kader  juga mencatat  hasil  pengukuran  berat  badan  di buku  KMS(Kartu  Menuju  Sehat)  dan memberikan  PMT  yang  telah  disiapkan  oleh kader.  Di  Dusun  Gondang  terdapat  kegiatan tambahan  setelah  Posyandu  selesai  yaitu kegiatan arisan yang hanya diikuti oleh ibu-ibu yang memiliki balita. Setelah itu barulah kader bersama  bidan  mengevaluasi  kegiatan Posyandu  pada  hari  itu  seperti  mengevaluasi balita yang tidak hadir, balita yang mengalami penurunan  berat  badan  atau  pun  balita  yang sakit.  Pada  umumnya  setelah  semua  kegiatan selesai  dilakukan  bidan  desa  memberikan pendidikan kesehatan baik berupa penyuluhan, diskusi ataupun konseling. Dari aktivitas kegiatan Posyandu tersebut, jelas  terlihat  bahwa  Posyandu  menjalankan perannya  dalam  memberikan  edukasi  dan memonitoring  tumbuh  kembang  balita.  Jika
ditemukan  balita  dengan  kondisi  gizi  kurang atau  buruk  maka  orang  tua  akan  diberikan edukasi  dan  juga  balita  mendapatkan  biskuit dan  susu  dari  pemerintah.  Sejalan  dengan penelitian Abidin (2013) bahwa meningkatnya kualitas  hidup  lansia  merupakan  dampak  dari edukasi  yang  dilakukan  di  Posyandu  (Abidin, 2013). Abidin juga mengungkapkan salah satu peran  kader  ditunjukkan  dalam  hal pendokumentasian dimana dokumntasi tersebut  dapat  membantu  dalam  pengawasan kesehatan (Abidin, 2013).
Jumlah  balita  dengan  gizi  kurang terbanyak  di  Desa  Batur  terdapat  di  Dusun Gondang.  Untuk  itu  dilakukan  pengkajian tumbuh kembang balita berdasarkan umur dan berat  badan  di  Posyandu  Dusun  Gondang menggunakan  Buku  Standar  Penilaian  Status Gizi (KemKes RI, 2011)
Dari  31  balita  yang  terdata,  hanya  23 balita  yang  hadir  secara  rutin  selama  3  bulan terakhir  yang  diperhitungkan.  Sebanyak  8 balita  tidak  hadir  rutin  sehingga  tidak  dapat masuk  perhitungan.  Didapatkan  hasil  4  balita dengan  score  -3  SD  yang  berarti  gizi  kurang dan 19 balita dengan score -2 SD sampai 1 SD yang berarti gizi baik. Hasil  penelitian  dan  kajian  lapangan menemukan  bahwa  Posyandu  juga  berperan dalam  melaksanakan  program  nasional. Program  nasional  yang  dijalankan  seperti
Gambar 1. Grafik Status Gizi Balita di Dusun Gondang

## Jurnal Kesehatan Kusuma Husada - Juli 2017
Dari  31  balita  yang  terdata,  hanya  23  ba- lita  yang  hadir  secara  rutin  selama  3  bulan terakhir yang diperhitungkan. Sebanyak 8 balita tidak  hadir  rutin  sehingga  tidak  dapat  masuk perhitungan.  Didapatkan  hasil  4  balita  dengan score -3 SD yang berarti gizi kurang dan 19 balita dengan score -2 SD sampai 1 SD yang berarti gizi baik.
Hasil  penelitian  dan  kajian  lapangan  me- nemukan bahwa Posyandu juga berperan dalam melaksanakan  program  nasional.  Program nasional  yang  dijalankan  seperti  penimbangan BB,  deteksi  dini  tumbuh  kembang  (DDTK), peyuluhan  gizi,  pemberian  PMT  lokal, sumplementasi vitamin A dan tablet Fe. Sejalan dengan  hasil  penelitian  Maritalia  (2009) mengenai analisis pelaksanaan Stimulasi Deteksi Intervensi  Dini  Tumbuh  Kembang  (SDIDTK) yang  mengungkapkan  bahwa  Posyandu melakukan  kegiatan  SDIDTK  dengan  memakai sistem 5 meja (Maritalia, 2009). 5 meja tersebut yaitu meja 1 pendaftaran, meja 2 penimbangan, meja 3 pencatatan, meja 4 penyuluhan dan meja 5 pengobatan.
C.  Jalannya Posyandu mengikuti ketentuan yang berlaku dari Pemerintah, tidak ada Kebijakan turunan dari Kebijakan Pusat namun dievaluasi secara berkala
Berikut  ungkapan  tentang  tema  dari partisipan :
“.... yang sebelumnya kan program mengalir saja.  Sudah  ada  di  ini  di  pokja  1  admin  untuk akreditasi,  disiapkan  disana.  Jenis  jenis pelayanan itu sudah ada Sknya di sana di pokja 1  atau  mungkin  baru  disusunkan  baru  dibuat kan kita baru akreditasi memang semua arahnya begitu ....” (I, Q2P1A2)
“..... Kalo  peraturan  kalo  bentuknya  sudah peraturan  menteri  kesehatan  atau  bentuknya undang-undang  ya  itu  semua  wajib  mengikuti, seperti  itu.  Tidak  perlu  diturunkan ....” (I, Q2P4A4)
Studi  ini  menunjukkan  bahwa  Posyandu terlaksana  berdasarkan  kebijakan  dari  pemerin- tah pusat. Meskipun tidak ada kebijakan turunan dalam hal ini di area Puskesmas, namun jalannya Posyandu  sudah  bisa  terlaksana.  Selama  pnele-
litian  berjalan  terlihat  adanya  hambatan  dalam teknis  pelaksanaan  Posyanfu,  sehingga  teri- dentifikasi  perlu  adanya  turunan  dari  kebijakan utama.  Seperti  hasil  penelitian  yang  dilakukan oleh Khozin (2010) dimana Puskesmas dan pe- nyelenggara pelayanan kesehatan bersama mem- buat  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)  yang sesuai dengan kondisi di masyarakatnya (Khozin, 2010).
Kondisi  ini  serupa  dengan  hasil  penelitian Posyandu di Kecamatan Banjarmasin Timur tahun 2013 yaitu tidak ditemukannya dokumen berupa kebijakan  tertulis  seperti  petunjuk  pelaksanaan atau  kebijakan  terkait  (Sari  et  al.,  2013). Berdasarkan  kajian  literatur  didapatkan  hasil bahwa pembentukan Posyandu merupakan salah satu  wujud  fungsi  dari  tugas  Puskesmas  dalam hal pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya (MenKes.  RI,  2014)  Dikatakan  jelas  dalam Permenkes 75 tahun 2014 pada pasal ke5 bahwa Puskesmas  harus  menjalankan  penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya. Selain itu, salah satu misi pembangunan yang dijalankan dalam  RPJMN  tahun  2015-2019  adalah  untuk mewujudkan  kualitas  hidup  manusia  Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera (Harry, 2015).
Jalannya Posyandu perlu dilakukan evaluasi kegiatan  secara  berkala  dan  disampaikan  pada Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota.  Evaluasi berguna  sebagai  acuan  apakah  program  dapat berjalan dengan baik dan sebagai laporan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Sesuai dengan penelitian Abidin bahwa catatan kegiatan Posyandu  harus  tersimpan  aman  di  Puskesmas sebagai laporan setiap bulan (Abidin, 2013).
D.  Teridentifikasinya  hambatan  dalam pelaksanaan  Posyandu  yakni  pengeta- huan dan peran kader serta orang tua
Berikut  ungkapan  tentang  tema  dari partisipan :
“..... Kendalanya  ya  pengetahuan  aja mungkin kayak tadi loh, kayak penyajian variasi makanan itu yang masih .” (I, Q3P1A1)
“ Disini kan kadernya cuma 3 wong nda pada mau kadernya. Sulit cari kader .” (II, Q4P2A1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat untuk  menjadi  kader  sangat  sedikit  padahal
kader  memiliki  peran  yang  penting  untuk mengatur  pelaksanaan  Posyandu.  Kurangnya minat  masyarakat  mempengaruhi  pelaksanaan Posyandu  karena  jumlah  kader  yang  dinilai kurang.  Iswarawanti  (2010)  mengungkapkan pentingnya  peran  kader  dalam  memberdayakan masyarakat  guna  menurunkan  tingkat  kematian bayi dan balita. Selain itu, kurangnya pengetahuan pada  kader  berpengaruh  pada  jalannya pelaksanaan kegiatan Posyandu. Hal ini terlihat dari tidak adanya edukasi yang disampaikan oleh kader kepada masyarakat, dan cenderung hanya melakukan  pengukuran  antropometri  selama kegiatan  posyandu.  Pengetahuan  menjadi  dasar bagi  kader  dalam  menjalankan  peran  seperti penyampaian  informasi  dan  ketrampilan  kader (Fatmah  &  Nasution,  2012;  Iswarawanti,  2010; Sandiyani, 2011).
Selain  fakta  di  atas,  dari  pengamatan  dan wawancara  ditemukan  bahwa  peran  orang tua  cukup  penting  karena  dengan  membawa balita  ke  posyandu,  pelayanan  kesehatan  untuk balita  dapat  diberikan.  Namun  di  lingkungan masyarakat msaih terdapat orang tua yang enggan membawa balita ke Posyandu secara rutin. Selain itu, bantuan berupa susu dan biskuit untuk balita kurang gizi ada yang tidak sampai sasaran. Hal ini  teridentifikasi  karena  orang  tua  berhenti memberikan  pada  anaknya  dengan  alasan  sang anak tidak mau sehingga tidak lagimenggunakan bantuan biskuit dan susu ke bidan desa. Hal ini didukung  oleh  Pranata  yang  menyimpulkan bahwa  salah  satu  penghambat  pemberdayaan yaitu pengetahuan dan kesadarannya suami atau orang  tua  yang  perlu  ditingkatkan  mengenai kesehatan ibu dan anak (Pranata et al., 2011)

## 5.   KESIMPULAN
a.   Keberadaan  Posyandu  dilandasi  oleh  ke- bijakan  Permenkes  Nomor  75  tahun  2014, dimana  Puskesmas  secara  langsung  men- gaplikasikan peraturan dengan dibentuknya Posyandu.
b.   Pelaksanaan kegiatan Posyandu sudah berja- lan baik dan sesuai Pedoman Umum Penge- lolaan Posyandu.
c.   Kondisi  gizi  atau  tumbuh  kembang  balita di  Dusun  Gondang  tergolong  baik  karena
hanya  4  dari  31  balita  dengan  kondisi  gizi kurang.

## SARAN
a.  Untuk  pihak  Puskesmas  hendaknya  lebih memperhatikan  kegiatan  Posyandu  agar pelaksanaannya  merata  di  seluruh  dusun sesuai dengan Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu  karena  ditemukan  1  dusun  yang tidak melakukan PMT.
b.  Pihak-pihak Puskesmas hendaknya melaku- kan  evaluasi  secara  berkala  terkait  dengan kinerja Puskesmas sehingga lebih memaksi- malkan peran masyarakat.

## 5.  REFERENSI
Abidin,  A.  Y.  2013.  Hubungan  Peran  Kader Kesehatan  dengan  Tingkat  Kualitas  Hidup Lanjut Usia. Jurnal Ilmu Keperawatan , 1 No 2 , 183–192. Aryono, M. A. 2010. 2009, Gizi Buruk di Jateng Capai  4.676  Kasus. Solopos  26  Februari 2010. Devi  M. Analisis  Faktor-Faktor  yang Berpengaruh Terhadap Status Gizi Balita di
Pedesaan. Teknologi dan Kejurusan. 2010.
Dinas  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Tengah.  2013. Profil  Kesehatan  Provinsi  Jawa  Tengah Tahun 2013.
Fatmah,  &  Nasution,  Y.  2012.  Peningkatan Pengetahuan  dan  Keterampilan  Kader Posbindu  dalam  Pengukuran  Tinggi  Bdan Prediksi Lansia, Penyuluhan Gizi Seimbang dan  Hipertensi  Studi  di  Kecamatan  Grogol Petamburan,  Jakarta  Barat. Media  Medika Indonesia , 46 No 1 , 61–68. Harry,  S.  2015.  Konvergensi  Agenda Pembangunan  Nawa  Cita,  RPJMN,  and SDGs. UNDP Indonesia Country Office .
Iswarawanti, Dwi Nastiti. 2010. Kader Posyandu: Peranan dan Tantangan Pemberdayaannya dalam  Usaha  Peningkatan  Gizi  Anak  di Indonesia , 13 No 4 , 169–173.
Kementrian  Kesehatan.  2015. Profil  Kesehatan Indonesia  2014. Kementerian  Kesehatan Republik Indonesia

## Jurnal Kesehatan Kusuma Husada - Juli 2017
Khozin,  M.  2010.  Evaluasi  Implementasi
Kebijakan  Standar  Pelayanan  Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Gunungkidul. Jurnal  Studi  Pemerintahan , No 1 , 32–61. Maritalia,  D.  2009. Analisis  Pelaksanaan Program  Stimulasi,  Deteksi  dan  Intevensi Dini  Tumbuh  Kembang  (SDIDTK)  Balita dan  Anak  Pra  Sekolh  di  Puskesmas  Kota Semarang Tahun 2009 .
Pranata, S., Pratiwi, N. L., & Rahanto, S. 2011. Pemberdayaan  Masyarakat  di  Bidang Kesehatan , gambaran peran kader posyandu dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kota Manado dan Palangkaraya. Buletin Penelitian Sistem Kesehatan , 14 No 2 , 174–182.
RI,  KemKes.  2011. Standar  Antropometri Penilaian Status Gizi Anak . RI, KemKes. 2012. Ayo ke Posyandu RI,  MenKes.  2014. PerMenKes  RI  Nomor  75 Tahun 2014. Sandiyani,  Rizqi  amalia.  2011. Lama  Menjadi Kader,  Frekuensi  Pelatihan,  Pengetahuan Gizi,  dan  Sikap  Kader  Posyandu  dengan
Perilaku  Penyampaian  Informasi  tentang Pesan Gizi Seimbang .
Sari, A., Wulan, L. Ratna, & Kuntjoro, T. 2013. Evaluasi  Kebijakan  Pembinaan  Posyandu oleh Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Kota  Banjarmasin  Provinsi  Kalimatan Selatan  (Studi  Kasus  di  Kecamatan Banjarmasin  Timur)  Evaluation  of  the Implementation  of  Posyandu  (Integrated Service Center) Develo. Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia , 1 (3), 235–241. Saripawan, Y. 2007. Implementasi Posyandu dan Supervisi oleh Puskesmas di Pontianak . Statistics, H. 2012. Profil Kesehatan Indonesia . Sugiyono.  2013. Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV Sulaeman,  E.  S.  2014. Manajemen  Kesehatan Teori dan Praktik di Puskesmas . Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Widagdo,  L.  2006. Kepala  Desa  dan Kepemimpinan Perdesaan: Persepsi Kader  Posyandu  di  Kecamatan  Mlonggo Kabupaten  Jepara,  Jawa  Tengah,  2000 ,
10(2), 54–59.
-oo0oo-