## Kasunanan dan Mangkunegaran di Tengah Pendudukan Jepang

## Kris Hapsari Arsip Nasional Republik Indonesia
* Penulis Korespondensi: hapsari.kasbili@gmail.com

## Abstract
This paper discusses the Kasunanan and Mangkunagaran during the Japanese occupation that was compiled using the historical method using primary sources from ANRI and Mangkunegaran. This article is like a prologue from the story of Kasunanan  and  Mangkunegaran  in  1945-1950,  the  struggle  period  of  the  two Surakarta  monarchies  which  maintained  their  existence  in  the  midst  of  the independence revolution. The initial story fragment, a brief description of the situation  in  Surakarta  during  the  Japanese  occupation.  This  short  period considered by the Kasunanan and Mangkunegaran became alignments to Japan. This  is  one  of  the  reasons  why  was  the  anti-self-government  group  wanted Surakarta did not become a special region.
Keywords: Kasunanan; Mangkunegaran; Japanese Occupation.

## Abstrak
Tulisan  ini  membahas  tentang  Kasunanan  dan  Mangkunagaran  pada  masa pendudukan  Jepang  yang  disusun  dengan  menggunakan  metode  sejarah dengan memanfaatkan arsip-arsip yang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia dan Mangkunegaran. Tulisan ini ibarat prolog dari kisah Kasunanan dan Mangkunegaran pada 1945-1950, tahun-tahun perjuangan kedua monarkhi Surakarta  mempertahankan  eksistensinya  di  tengah  revolusi  kemerdekaan. Tulisan ini merupakan sebuah penggalan kisah awal, gambaran singkat situasi Surakarta  pada  masa  pendudukan  Jepang.  Periode  pendek  ini  oleh  berbagai kalangan  dianggap  sebagai  masa  yang  diwarnai  dengan  keberpihakan Kasunanan dan Mangkunegaran kepada penjajah (Jepang). Hal tersebut menjadi salah  satu  alasan  bagi  kelompok  antiswapraja  yang  menginginkan  Surakarta bukan sebagai daerah istimewa.
Kata Kunci : Kasunanan; Mangkunegaran; Pendudukan Jepang.
Diterima/ Received : 29 Juni 2018
Disetujui/ Accepted : 28 September 2018

## Pendahuluan
Kisah  Surakarta  sebagai  daerah  istimewa  telah  lama  selesai.  Sudah  tutup  buku. Banyak  kisah  mengenai  Daerah  Istimewa    Surakarta    (dengan  segala  versinya) diceritakan, dan ditulis oleh beberapa kalangan. Salah satunya adalah versi almarhum bapak saya. Ketika saya masih duduk sebagai siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), almarhum (lahir di kampung batik Laweyan tempat H. Samanhudi melahirkan Sarekat Islam;  pada 1945 adalah seorang pemuda berusia 15 tahun, yang karena hidup dalam suasana heroik perjuangan kemerdekaan, maka  tubuh  dan  pikirannya  bersentuhan  langsung  dengan  perjuangan mempertahankan  kemerdekaan),  berkisah  tentang  periode  tersebut  dengan mengatakan,  bahwa  “wong  Sala  kuwi  nasionalis”  (orang  Surakarta  itu  nasionalis). Tidak  ada  yang  dapat  penulis  cerna  dari  kisah  Daerah  Istimewa  Surakarta  versi almarhum bapak.
Ketika penulis berkesempatan menjadi mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, sekaligus bekerja sebagai karyawan di Arsip  Nasional  Republik  Indonesia  (ANRI),  rasa  keingintahuan  yang  sangat  dan ketidakpuasan atas informasi tentang sejarah lokal kota kelahiran, utamanya mengapa Surakarta  tidak  (daerah)  istimewa  mendapat  salurannya,  menginspirasi  penulis, sehingga  menghasilkan  tesis  berjudul  “Kasunanan  dan  Mangkunegaran  di  Tengah Kekuatan  Radikal  Surakarta  1945-  1950”.  Memang,  tesis  tersebut  belum  sempurna, tetapi telah memanfaatkan berbagai sumber primer yang berupa arsip yang disimpan di  ANRI  dan  Mangkunegaran,  sehingga  dapat memberikan  gambaran  keriuhan kehidupan politik dan kondisi keamanan Surakarta pada periode 1945-1950.
Tulisan  ini  tidak  dapat  menggambarkan  keseluruhan  dari  situasi  tersebut. Idealnya  ada  beberapa  tulisan  lain  yang  saling  terkait  untuk  menggambarkannya secara  runtut.  Oleh  karena  itu,  penulis  berharap,  tulisan    ini  dapat  menjadi  awal penulisan  kisah  (versi  tesis)  tentang    Kasunanan  dan  Mangkunegaran  di  tengah kekuatan radikal Surakarta pada periode1945- 1950.
Penulis berharap bahwa kutipan dari berbagai sumber arsip yang secara sengaja penulis  salin  secara  utuh  dapat  menjadi  bahan  “dialog  individual”,  sebuah  usaha untuk    mencoba  memahami  dan  mengetahui  jalan  cerita  sejarah  yang  (mendekati) sesungguhnya.

## Orang Jepang di Surakarta pada Akhir Pemerintahan Hindia Belanda
Pengaruh Jepang terhadap bangsawan Surakarta mulai dirasakan ketika dr. Sutomo datang ke Surakarta dan memberikan pidato di hadapan bangsawan Surakarta serta mengajak kelompok ini dalam kedudukannya sebagai ksatria, prajurit, dan aristokrat untuk  berupaya  menandingi  samurai  yang  merupakan  obor  bagi  bangsa  Jepang (Larson, 1990: 279). Di pihak lain, pengaruh Jepang mulai mencemaskan pemerintahan kolonial  Belanda  ketika  mereka  menyadari,  bahwa  orang-orang  Jepang  mulai melakukan  ekspansi  ekonomi  dengan  membuka  toko-toko  yang  mempekerjakan orang bumiputera sebagai pegawai-pegawai mereka.
Keadaan ini mengakibatkan Gubernur Jenderal de Jonge mendapat tugas khusus dari  Menteri  Urusan  Tanah  Jajahan  untuk  melakukan  sebuah  sistem  pelaporan intelijen  yang  sempurna  dan  sistematis  dan  sangat  rahasia  mengenai  keberadaan Jepang  di  Hindia  Belanda,  karena  pemerintahan  kolonial  Belanda  juga mengkhawatirkan  pengaruh  Jepang  terhadap  pers  bumiputera,  pergerakan kebangsaan dan  bumiputera (Larson, 1990: 280). Di Surakarta, kekhawatiran Belanda ini sangat beralasan, karena pemerintah kolonial menangkap indikasi bahwa Jepang menempatkan  penguasa-penguasa  tradisional  Surakarta  sebagai  pusat  perhatian. Pada  1936,  pemerintah  kolonial  Belanda  mendapat  informasi,  bahwa  orang-orang Jepang  mulai  melakukan  kunjungan  ke  Kasunanan  dan  Mangkunegaran, memperpanjang konsesi tambang tembaga yang tidak menguntungkan di Wanagiri dan  disusul  oleh  banyaknya  orang  Jepang  yang  mulai  tinggal  di  Surakarta  serta seorang  pemilik  toko  Fujiyoko  Store  bernama  Sawabe  yang  rajin  memelihara hubungan  dengan  Kasunanan  dan  Mangkunegaran  (Larson,  1990:  280-283; Encyclopaedie  van  Nederlandsch-Indie,  5:176 ). 1 Hubungan  yang  dirintis  oleh  Jepang dengan penguasa tradisional Surakarta tersebut memperlancar jalan Tentara Jepang untuk  menguasai  Surakarta  dan  menjalin  hubungan  dengan  pusat  kekuasaan tradisonal Jawa, ketika pemerintah kolonial Belanda menyerah kepada Tentara Jepang pada  1942. Sepeninggal  pemerintahan  kolonial  Belanda,  Kasunanan  dan Mangkunegaran  memasuki  masa  penjajahan  baru,  yang    dilakukan  oleh  Tentara Jepang  dan disusul segera dengan era kemerdekaan yang menempatkan Surakarta sebagai Daerah Istimewa.

## Kasunanan dan Mangkunegaran: Terhimpit Kekejaman Tentara Jepang
Jepang  menduduki  Surakarta  pada  5  Maret  1942  setelah  Komandan  H.Tunabiki beserta pasukannya menyerang Surakarta dan mengalahkan tentara Belanda tanpa perlawanan  yang  berarti  (Adiwardoyo,  1974:  55).  Pemerintahan  Pendudukan Balatentara  Jepang/  Pemerintahan  Militer  Jepang  selanjutnya  menugaskan  Kolonel Nakayama untuk menghadap Kasunanan dan Mangkunegaran dan menyampaikan pernyataan atas keberlangsungan kekuasaan Kasunanan dan Mangkunegaran dengan
1 Larson  mencatat  sampai  bulan  September  1936,  di  Surakarta  terdapat  36  orang  pria dewasa  Jepang  dan  sejumlah  wanita  dan  anak-anak  Jepang  yang  tidak  tercatat  jumlahnya. Keberadaan Jepang di Surakarta sesungguhnya telah ada jauh sebelum waktu itu. Kontak Jepang dengan  wilayah  Surakarta  telah  dijalin  melalui  beberapa  perusahaan  perkebunan  yang beroperasi  di  wilayah  Kasunanan  dan  Mangkunegaran.  Pada  1916,  empat  perkebunan  Jepang telah  beroperasi    di  Surakarta.  Empat  perkebunan  itu  adalah  (1)  Cultuur  Mij.  Gedaren  yang menguasai wilayah perkebunan di daerah Gedaren seluas 515 bau , bergerak dalam produksi gula dengan  jumlah  modal  f.  600.000;  (2)  Dutch  Japan  Plantation  Co.  Ltd,  menguasai  wilayah perkebunan di daerah Sumber Lawang seluas 9026 bau ,  bergerak dalam penanaman beras dan rami  dengan  jumlah  modal  f.  5.000.000.  Dengan  modal  yang  sama  besar,  selain    di  Sumber Lawang,  perusahaan  ini  juga  membuka  perkebunan  beras  di onderneming Bandung-Wonololo, dengan  luas  areal  penanaman  4960 bau ;  (3)  Landbouw  Mij.  Madjenang,  yang  menguasai perkebunan Majenang seluas 1050 bau , bergerak dalam produksi rami dan indigo. “Japanners in den Maleischen Archipel”, Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie  (ENI) Supplement 5 , hlm. 176.
kedudukan yang sederajat dengan periode pemerintahan kolonial Belanda (Yamin, 1959: 365).
Setelah  beberapa pejabat tinggi Tentara Dai-Nippon datang ke Surakarta, datang pula Nakayama yang untuk kedua kalinya di Mangkunegaran pada 31 Maret 1942 sebagai  utusan  Jenderal  Harada  untuk  menyatakan  sikap  Jepang  atas Mangkunegaran:  pertama,  kedudukan  Sri  Paduka  tidak  akan  dikurangi;  kedua, institusi pemerintahan tradisional Surakarta dan Yogyakarta tidak termasuk ke dalam daerah Jawa Tengah, tetapi langsung di bawah Pemerintahan Militer di Jakarta; ketiga, Pemerintah Militer akan mengirimkan beberapa opsir sebagai penghubung dan akan membantu  serta  memberi  nasihat  dalam  pekerjaan  Sri  Paduka  (Yamin,  1959:  2). Seminggu  kemudian,  tepatnya  pada    7  April  1942,  T.  Kohri  telah  sampai  di Mangkunegaran untuk menjalankan tugas sebagai pejabat penghubung sebagaimana yang  dimaksud  oleh  Pemerintahan  Militer  Jepang  (Yamin,  1959:  2).  Setelah kedatangan pejabat penghubung tersebut, maka Tentara Dai-Nippon terus melakukan pendekatan  dengan  Kasunanan  dan  Mangkunegaran.  Utusan  Jepang  datang  silih berganti  mengunjungi  keraton  sebagai  upaya  melibatkan  keraton  dalam  kegiatan politis  Tentara  Dai-Nippon.  Dengan  demikian,  situasinya  hampir  tidak memungkinkan bagi pihak Kasunanan dan Mangkunegaran untuk mengambil jarak terhadap  Pemerintah  Tentara  Jepang  atau  menghindarkan  kedekatan  tersebut . Mereka  ingin  bertemu  dengan  kedua  penguasa  tradisional  Surakarta  dan mengumpulkan  informasi  mengenai vorstenlanden .  Di  tengah-tengah  usaha pendekatan  dan  hubungan  baik  yang  dijalin  oleh  Tentara  Dai-Nippon  dengan Kasunanan  dan  Mangkunegaran,  sesungguhnya  kedua  pemerintahan  tradisional Surakarta juga menghadapi tekanan yang sangat berat dari penjajah baru tersebut. Pada  12  Mei  1942,  untuk  pertama  kalinya  Tentara  Jepang  melakukan  tindakan menekan Mangkunegaran dengan mengirimkan Maklumat No. 15 berupa ketetapan kalender  Jepang  yang  harus  dipatuhi  oleh  Mangkunegaran,  serta  larangan  untuk menyebut  tentara  pendudukan  tersebut  sebagai  Jepan,  Japen,  dan  lain-lain,  tetapi dengan sebutan Nippon. Setengah bulan kemudian, tepatnya pada  2 Juli 1942 pukul 12.55 – 13.30, seorang Jepang bernama Tinabukie mengunjungi Mangkunegaran dan diterima  oleh  R.M.Ng.  Warsadharmaja  untuk  membicarakan  propaganda  Nippon ( Anonim, “Agenda 1942”) .
Kebijakan  Jepang  untuk  mengikutsertakan  para  pemimpin  pergerakan Indonesia  dalam  propaganda  politik,  penggalangan  kekuatan  dan  dukungan menguasai  Asia  nyatanya  juga  melibatkan  para  bangsawan  Surakarta.  Sebuah pendekatan  persuasif  mulai  dilakukan  dengan  mengangkat  penguasa  tradisional Surakarta sebagai Solo-Koo (Koo: raja) dan selanjutnya menerjunkan para bangsawan dalam gerakan-gerakan melipatgandakan hasil bumi, pemberantasan buta huruf serta pembelaan  tanah  air,  serta  menyaksikan  latihan-latihan  pembelaan  tanah  air  di kampung-kampung. Tindakan tersebut merupakan langkah Jepang untuk  mendapat dukungan  dari  rakyat  melalui  wibawa  para  pemimpin  tradisional.  Salah  satu  cara yang  ditempuh  oleh  penjajah  baru  tersebut  adalah  mengikat  Kasunanan  dan Mangkunegaran dalam sebuah partisipasi politik penggalangan dukungan terhadap
setiap  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Jepang  di  Surakarta.  Saat  pengangkatannya sebagai  raja  baru, Solo-Koo II,  Paku  Buwana  XII  dengan  didampingi  oleh penasihatnya,  yakni  G.P.H.  Kusumayuda  dan  G.P.H.  Suryahadijaya  menyatakan kesanggupan  kepada pemerintahan Balatentara Nippon untuk mencurahkan segenap tenaga, pikiran, dan harta benda untuk nusa dan bangsa ( Djawa Baroe Edisi ke-13  1 Juli  2605) .  Walaupun  demikian,  Paku  Buwana  XII  menganggap  penobatan  dirinya bukan pada 29 Juni 1945, tetapi pada  12 Juli 1945 di keraton Surakarta, pada saat dirinya menduduki singgasana. Pernyataan Paku Buwana XII tersebut menunjukkan, bahwa  secara  psikologis  Paku  Buwana  XII  melakukan  perlawanan  dengan pemerintah Dai-Nippon, suatu pertanda bahwa dirinya hendak mengatakan bahwa ia adalah raja merdeka, yang memiliki kekuasaan penuh dan tidak  berada pada posisi di bawah pemerintahan Dai Nippon (Kamajaya, 1993: 3). Mangkunegara VIII dalam sumpah pengangkatannya pada 14 Agustus 1942 menyatakan turut Pemerintah Bala Tentara Dai-Nippon serta akan bekerja dan berdaya upaya keras mengurus segala hal pemerintahan Koti (bahasa  Jepang,  artinya  kerajaan)  di  bawah  pengawasan  dan pimpinan Bala tentara Dai-Nippon.
Kedekatan  Kasunanan  dan  Mangkunegaran  dengan  Pemerintah  Tentara  Dai- Nippon yang dipersonifikasikan dalam bentuk kesediaan untuk bekerja sama dengan Tentara Dai-Nippon tersebut kiranya juga dilakukan oleh para  pemimpin pergerakan Indonesia  yang  lain.  Langkah  ini  ditempuh  karena  para  pemimpin  pergerakan berusaha untuk menghindarkan dari konflik langsung dengan tentara Jepang yang kejam, sehingga langkah kooperatif diambil sebagai cara terbaik. Kerja sama dengan Tentara Dai-Nippon oleh para pemimpin pergerakan juga dianggap menguntungkan, karena  rekrutmen  para  pemuda  Indonesia  dalam  latihan-latihan  militer  yang dilakukan  oleh  Jepang  memungkinkan  para  pemuda  Indonesia  berlatih mempergunakan senjata api serta mempersiapkan kemampuan militer secara umum.
Langkah militer Tentara Dai-Nippon dimulai dengan propaganda politik dan mendapat  sambutan  baik  di  kalangan  masyarakat  umum.  Propaganda  Nippon sebagai saudara tua yang akan menyelamatkan Asia Timur Raya ditempuh melalui Gerakan 3A (Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin  Asia). Gerakan  3A  di  Surakarta  melibatkan  secara  langsung  para  bangsawan  yang  aktif dalam  kegiatan  pergerakan  kebangsaan  semasa  pemerintahan  kolonial,  dengan menjadikan bangsawan Surakarta sebagai pemimpin gerakan tersebut. K.R.M.T. Mr. Wangsanagara yang di masa pemerintahan kolonial aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi  diangkat sebagai pemimpin 3A untuk wilayah Surakarta. 2 Penggalangan dukungan  terhadap  bala  tentara  Dai-Nippon  di  wilayah  Mangkunegaran  disetujui oleh pemerintahan Istana Mangkunegaran melalui Undang-Undang Mangkunegaran Koti No. 1 tahun 1942, yang di antaranya menyebutkan:
Terang  awit  saking  kapareng  ing  karsa  dalem  Mangkunegara-Ko , andawoehaken  waradin dateng para poetrasentana , abdidalem doemoegi para kawoela dalem sadaja , soepados sajoek-
2 “K.R.M.T. Mr. Wongsonagoro”. Daftar Orang Terkemuka di Djawa No. 2973, Arsip Nasional RI (ANRI). Berkas ini merupakan daftar riwayat hidup yang dibuat oleh Pemerintah Balatentara Jepang pada Desember 1942.
saijeg njamboet damel kanti temen-temen sesarengan kalijan Bangsa Dai-Nippon ambangoen bebarajan anjar ing Koti ( pradja ) Mangkoenegaran .... 3
(Atas kehendak Raja Mangkunegaran, memerintahkan kepada seluruh kalangan: para putra  sentana , abdi  dalem ,  para kawula ,  supaya  secara  bersama-sama  bekerja  dengan sungguh-sungguh  bersama  dengan  bangsa  Jepang  membangun  kehidupan  baru  di Kerajaan Mangkunegaran).
Pada  9  April  1944,  beberapa  saat  setelah  pembentukan Jawa  Hokokai dan penerbitan peraturan tentang organisasi tersebut, maka Mangkunegara VIII merintis pendirian  Kebaktian  Rakyat  Daerah  Kadipaten  Mangkunegaran  bertempat  di Pendapa Agung Mangkunegaran (Adiwardojo, 1974: 61).
Sungguhpun  Kasunanan  dan  Mangkunegaran  memiliki  kedekatan  hubungan dengan  Tentara  Dai-Nippon  yang  ditandai  dengan  pengangkatan  kedua  penguasa tradisional  Surakarta  sebagai Solo-Koo dan  kesediaan  pemerintah  Kasunanan  dan Mangkunegaran untuk bekerja sama dengan Jepang, kiranya hubungan ini bukanlah bentuk sebuah hubungan yang setara, melainkan lebih pada sesuatu yang  tidak dapat dihindari.  Sikap  militeristik  dan  kekejaman  tentara  pemerintah  Dai-Nippon diberlakukan kepada seluruh penduduk Indonesia, tidak terkecuali kepada Solo-Koo . Tindakan persuasif yang dilakukan oleh Jepang dengan mengangkat para bangsawan pada  kedudukan  terhormat  sebagai  pimpinan  dalam  gerakan  penggalangan dukungan  terhadap  Dai-Nippon,  tidaklah  membebaskan  mereka  dari  tekanan  dan intimidasi Tentara Dai-Nippon (Larson, 1990: 309). 4 Di balik kedekatan dan hubungan pertemanan semu tersebut, setiap saat tindakan represif terhadap para pemimpin dan keraton  terus  saja  terjadi.    Di  Kasunanan,  Tentara  Dai-Nippon  mencurigai  Dokter Hewan  Wignyadipura  seorang  kerabat  jauh  Paku  Buwana  XII  sekaligus  pejabat Kasunanan.  Dokter  ini  dicurigai  sebagai  aktivis  gerakan  bawah  tanah,  namun  ia berhasil  melarikan  diri  ketika  hendak  ditahan  oleh  tentara  Jepang. 5 Tentara  Dai- Nippon  juga  melarang  keberadaan  Legiun  Mangkunegaran  dan  hanya memperbolehkan  pembentukan  sekelompok  prajurit  yang  disebut Gyo-tai atau Pemuda  Penjaga  Istana  yang  bertugas  untuk  mengawal Mangkunegara-Koo dan menjaga istana (Kerabat Mangkunegaran, 1971: 8). Pemerintah Tentara Dai-Nippon juga mengeluarkan peraturan jam malam, yang membatasi aktivitas warga Surakarta di malam hari. Jam malam diberlakukan selama 10 jam setiap hari, sejak pukul 20.00 sampai dengan pukul 06.00. Sebagai akibatnya Mangkunegaran mengambil kebijakan
3 “Oendang-Oendang  Mangkoenegaran-Ko  angka  1”.  Reksa  Pustaka  Mangkunegaran, 2602/1942. Koti merupakan bahasa Jepang yang berarti kerajaan, sedang rajanya disebut dengan Koo . 4 Periksa pengakuan Dokter Hewan Wignyadipura mengenai perlakuan Tentara Dai-Nippon terhadap dirinya dalam  “Verslag Besprekingen met Pangeran Soerioe Koesoemo en Veearts te Soerabaia Raden Wignjodipoero”. Inventaris Algemeene Secretarie No. 1245, ANRI, hlm. 1. Pada Maret 1943 Kempetai menangkap empat mantan anggota Pakempalan Kawula Surakarta (PKS) di Tawangmangu dengan tuduhan merencanakan suatu pemberontakan anti-Jepans
5 “Verslag  Besprekingen  met  Pangeran  Soerioe  Joesoemo  en  Veearts  te  Seorabaia  Raden Wignjodipoero”. Inventaris Algemeene Secretarie No. 1245, ANRI, hlm.1.
untuk  tidak  memulangkan abdi  dalem yang  bertugas  di  istana  sampai  malam  hari untuk mencegah tindak kekerasan terhadap abdi dalem -nya. Sebuah kasus kekerasan yang dialami oleh seorang abdi dalem Mangkunegaran karena melanggar ketentuan jam  malam,  mungkin  saja  menjadi  salah  satu  pertimbangan    bagi  pihak Mangkunegaran untuk tidak melanggar peraturan jam malam ciptaan Tentara Dai- Nippon  tersebut.  Dengan  demikian,  tampaknya  kedekatan  tersebut  merupakan tindakan berpura-pura keraton untuk tetap bertahan dalam situasi yang sangat sulit.

## 6 Vrijdag – Maart 1942 – Legi
Miturut pranatan Dai-Nippon: para tijang boten kenging medhal dhaloe djam 8 t/m djam 6 endjing. Sadhaja abdi dalem ingkang tjaos, klantoek maloepi, enz. sami boten manthuk, tilem ing Poera M.N. sarta angsal paring dhalem teda.
Djadjar midji nami Paimin (Bimo) kaoetoes nimbali poenggawa Superitendent (wantji djam 9 dhaloe) boten sagedh kalampahan, djalaran dhipoen stop dhening Japan sarta dhipoen tangani . ( Anonim,”Agenda 1942”).
Hari Jum’at, 6 Maret 1942- Legi Menurut peraturan Tentara Dai-Nippon, orang-orang tidak boleh keluar malam, sejak pukul 22.00 sampai pukul 06.00. Semua abdi dalem yang bertugas malam hari, tidak pulang, tidur di Pura Mangkunegaran, serta mendapat makan malam. Seorang Jajar  Miji bernama  Paimin  (Bimo)  disuruh  memanggil  Punggawa Superintenden  (pukul  21.00)  tidak  berhasil  melaksanakan  tugasnya,  karena diberhentikan oleh Jepang dan dihajar).
Selain kekejaman yang mengancam fisik, kesulitan ekonomi hebat yang dialami oleh  seluruh  rakyat  Indonesia  di  masa  pemerintahan  Tentara  Dai-Nippon  juga menimpa  Mangkunegaran.  Kesulitan  ekonomi  segera  melanda  Mangkunegaran ketika  Tentara  Dai-Nippon  melarang  pabrik-pabrik  milik  Mangkunegaran berproduksi. Hal ini mengakibatkan keuangan terganggu karena pabrik-pabrik milik Mangkunegaran merupakan penghasil keuangan yang sangat potensial. Pendekatan terhadap  Pemerintahan  Tentara  Dai-Nippon  yang  dilakukan  oleh  Patih Mangkunegaran K.R.M.T. Harya Sarwaka Mangunkusuma berhasil mengembalikan izin  operasional  bagi  pabrik-pabrik  tersebut,  sehingga  hasilnya  cukup  baik (Adiwardojo,  1974:  62).  Pengoperasian  kembali  kegiatan  pabrik-pabrik  milik Mangkunegaran menjadikannya dapat menunaikan kewajiban membayar gaji para pegawai Mangkunegaran setelah sebelumnya - saat Jepang datang - terjadi peristiwa jarah-rayah di Surakarta.
Partisipasi  Kasunanan  dan  Mangkunegaran  tersebut  sangat  membantu keberhasilan Pemerintahan Tentara Dai Nipon dalam melakukan kegiatan-kegiatan operasional pemerintahannya di wilayah Surakarta. Mangkunegaran misalnya, telah menyerahkan sejumlah barang-barang berharga kepada Tentara Dai-Nippon untuk mendukung kemenangan Jepang di Asia.  Menjelang akhir Pemerintahan Tentara Dai- Nippon, Soerakarta Kooti Jimu Kyoku Tyookan Watanabe Hiroshi mengirim sebuah surat ucapan terima kasih kepada Mangkunegara VIII atas keberhasilannya menghimbau,
dan  mengumpulkan  sejumlah  besar  intan,  dan  berlian  dari  para  bangsawan  dan rakyat Mangkunegaran untuk keperluan Tentara Dai-Nippon. 6
Kasunanan dan Mangkunegaran pada Akhir Pendudukan Jepang di Surakarta Untuk  mempermudah  jalannya  peralihan  kekuasaan  dari  Pemerintah  Tentara  Dai- Nippon kepada Republik Indonesia, maka pada  22 Agustus 1945 dibentuk sebuah komite yang bertugas membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam masa transisi. Komite tersebut bernama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang diketuai oleh Mr. Kasman Singadimeja. Langkah pemerintah pusat di Jakarta segera  dilanjutkan dengan pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah-daerah Republik. Di wilayah Surakarta, Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Surakarta dibentuk atas  inisiatif  Pemerintah  Pusat  pada  3  September  1945,  sedangkan  pembentukan KNID di kabupaten-kabupaten dilaksanakan pada  29 September 1945 (Kahin, 1995: 17;  Djawatan  Penerangan  Kota  Besar  Surakarta,  1953;  Adiwardoyo,  1974:  69). 7 Di bawah  pimpinan  K.R.T.  Mr.  Sumadiningrat,  komite  ini  segera  menyusun  sebuah program  kerja,  yang  berisi  dua  hal  pokok,  yaitu  melucuti  tentara  Jepang  dan memindahkan kekuasaan Pemerintah Jepang ke tangan KNID Surakarta ( Djawatan Penerangan Kota Besar Surakarta, 1953: 3) .
Tidak  lama  setelah  pembentukannya,  KNID  Surakarta  menghadapi  dua kekuatan Pemerintah Dai-Nippon sekaligus, yaitu berupa kekuatan sipil ( Koti Jimmu Kyoku ) dan kekuatan militer Tentara Dai-Nippon yang masih berada di Surakarta. Koti Jimmu Kyoku merupakan wakil pemerintah sipil Tentara Dai-Nippon yang tugasnya mengurusi bidang kepolisian, ketentaraan, urusan perbendaharaan asing dan urusan kemakmuran Kasunanan dan Mangkunegaran.  Kekuatan militer Jepang di Surakarta meliputi Butai yang secara militer menguasai seluruh daerah Surakarta dengan senjata lengkap  dan Kanpetai yang  langsung  berada  di  bawah  pimpinan  Jawa Kanpeteiche (Kamajaya,  1993:  7).  Pemerintah  sipil  Jepang  berhasil  ditaklukkan  pada  1  Oktober, sehingga  menyerah  kepada  KNID  Surakarta.  Upaya  KNID  Surakarta  merebut kekuatan  militer  dari  tangan Butai juga  berhasil  dilakukan  melalui  perundingan dengan Butai  Masse yang  menyerah  kepada  KNID  Surakarta  pada  5  Oktober  1945 6 “Soerat Oetjapan Terimakasih Kepada Mangkoenagoero-Koo 1 bulan 2 tahun 2605”, hlm. 1. Daftar Arsip Mangkunegara VIII No. 82, Reksa Wilapa Mangkunegaran.
7 Kahin (1995) mengatakan, bahwa KNIP memberi mandat kepada salah seorang anggota dari masing-masing daerah untuk membentuk Komite Nasional di setiap provinsi dan memberi bantuan kepada Gubernur dalam menjalankan tugasnya. Untuk Surakarta, hal tersebut rupanya tidak  dilakukan.  Pembentukan  KNID  Surakarta  lebih  karena  inisiatif  dari  tokoh-tokoh  politik Surakarta. Kenang Kenangan Kota Besar Surakarta 1945 – 1953 mencatat, bahwa KNID Surakarta dibentuk  atas  inisiatif  orang-orang  terkemuka  di  Surakarta.  Demikian  juga  Adiwardoyo mengatakan  bahwa  KNID  Surakarta  dibentuk  atas  inisiatif  para  pemimpin  di  Surakarta.  Paku Buwana XII mengatakan bahwa karena Surakarta merupakan Daerah Istimewa, maka pemerintah pusat  tidak  merekomendasikan  Surakarta  untuk  membentuk  KNID.  Pembentukan  KNID Surakarta dalam beberapa sumber disebut secara berbeda. Adiwardoyo menyebut, bahwa KNID Surakarta  dibentuk  pada    3  September  1945,  sedangkan  pada  sumber  lain  menyebut  11 September  1945.  Mengenai  pembentukan  KNID  kabupaten  di  Surakarta,  periksa  “Catatan Kronologis  Peristiwa  di  Mangkunegaran  dan  Surakarta  tahun  1945–1950”.  Daftar  Arsip MangkunegaraVIII No. 11, Reksa Wilapa Mangkunegaran.
(Kamajaya, 1993: 7). Sementara itu, usaha KNID Surakarta mengambil alih kekuatan militer dari tangan Kanpetai yang dilakukan melalui perundingan dengan Kapten Sato pada  12  Oktober  1945  mengalami  kegagalan.    Kegagalan  perundingan  tersebut menimbulkan  kemarahan  para  pemuda  dan  KNID  Surakarta,  sehingga  terjadi pengepungan  dan  penyerbuan  markas Kanpetai di  Surakarta.  Insinden  tersebut mengakibatkan gugurnya salah satu pemuda pejuang bernama Arifin. Paku Buwana XII  dalam  kedudukannya  sebagai  raja  Surakarta  menganugerahkan  Bintang  Sri Kabadya Kelas III kepada Arifin, dan namanya diabadikan sebagai nama jembatan di kota Surakarta (Kamajaya, 1993: 11) . 8 Setelah Kanpetai berhasil dikalahkan oleh para pemuda  dan  KNID  Surakarta,  maka  pada    1  Oktober  1945  sisa  kekuasaan  yang dimiliki oleh Koti diserahkan kepada KNID Surakarta. 9
Perubahan  politik  yang  berjalan  begitu  cepat  dan  beberapa  peristiwa  yang mengikuti  penyerahan  kekuasaan  dari  pihak  Jepang  kepada  Republik  Indonesia hanya  dilakukan  oleh  KNID  sementara  Kasunanan  dan  Mangkunegaran  oleh sebagian orang dianggap tidak melibatkan diri dalam setiap kejadian penting di hari- hari awal proklamasi. Hal ini menumbuhkan persepsi bahwa kedua pemerintahan tradisional  tersebut  tidak  berpihak  kepada  republik.  Pemikiran  ini  sangat bertentangan  dengan  pemikiran  pihak  Kasunanan  dan  Mangkunegaran,  yang diwakili oleh Paku Buwana XII dan Mangkunegara VIII yang berpendapat, bahwa mereka  tidak  bergerak  dan  melibatkan  diri  dalam  peristiwa  tersebut,  karena wewenang untuk melakukan pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang adalah wewenang  pemerintah  pusat.  Perbedaan  persepsi  ini  merupakan  bibit  perseteruan dan  konflik  antara  KNID  dan  bangsawan,  yang  kemudian  berkembang  ke  arah perlawanan dan penolakan terhadap kekuasaan Kasunanan dan Mangkunegaran.

## Simpulan
Jalan  cerita  sejarah  Kasunanan  dan  Mangkunegaran  selanjutnya  akan  diwarnai dengan  berbagai  peristiwa  perjuangan  mempertahankan  status  Surakarta  sebagai daerah istimewa. Banyak sumber sejarah dari Mangkunegaran dan sumber-sumber lain yang menarik untuk dicermati, ditafsir ulang, juga untuk ditulis dari sisi yang berbeda.  Baik  mengenai  para  bangsawan,  tokoh-tokoh  politik,  serta  rakyat  yang terlibat dalam hingar bingar politik di Surakarta, atau hal-hal lain terkait Surakarta (bukan) daerah istimewa.
8 Kamajaya mengatakan, bahwa Paku Buwana XII menganugerahkan bintang jasa tersebut dalan kedudukannya sebagai Susuhunan dan tidak sebagai Kepala Daerah Istimewa Surakarta. Terlepas  dari  posisi  Paku  Buwana  XII  sebagai  Susuhunan  atau  Kepala  Daerah  Istimewa,  hal tersebut kiranya merupakan bentuk penghargaan Paku Buwana XII kepada rakyatnya yang telah gugur membela tanah airnya.
9 “Tentang  Direktorium” . Daftar  Arsip  Mangkunegara  VIII  No.  11,  Reksa  Wilapa Mangkunegaran. Sumber yang berasal dari khasanah yang sama “Catatan Kronologis Peristiwa di Mangkunegaran dan Surakarta tahun 1945 – 1950”, Daftar Arsip Mangkunegara VIII No. 11, Reksa Wilapa Mangkunegaran, menyebut bahwa 30 September 1945 sebagai  penyerahan kekuasaan Jepang kepada KNID.

## Referensi
“Catatan Kronologis Peristiwa di Mangkunegaran dan Surakarta Tahun 1945–1950”. Daftar Arsip Mangkunegara VIII No. 11, Reksa Wilapa Mangkunegaran.
“K.R.M.T. Mr. Wongsonagoro”. Daftar Orang Terkemuka di Djawa No. 2973, ANRI. “Oendang-Oendang Mangkoenegaran-Ko angka 1”. Reksa Pustaka Mangkunegaran, 2602/1942. “Peristiwa Penting Dalam dan Loear Negeri pada Doea Minggoe jg. laloe”, Djawa  Baroe Edisi ke-13  1 Juli 2605.
“Soerat Oetjapan Terimakasih Kepada Mangkoenagoero-Koo 1 bulan 2 tahun 2605”. Daftar Arsip Mangkunegara VIII No. 82, Reksa Wilapa Mangkunegaran.
“Tentang Direktorium” . Daftar Arsip Mangkunegara VIII No. 11, Reksa Wilapa Mangkunegaran.
“Verslag  Besprekingen  met  Pangeran  Soerioe  Koesoemo  en  Veearts  te  Soerabaia  Raden Wignjodipoero”. Inventaris Algemeene Secretarie No. 1245, ANRI.
Adiwardoyo, T. Sutrisno (1974). “Pertumbuhan Kadipaten Mangkunegaran sampai Masuknya ke  dalam  Propinsi  Jawa  Tengah”.  Skripsi  Fakultas  Keguruan  Ilmu  Sosial  Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surakarta.
Anonim, “Agenda 1942”. Reksa Pustaka Mangkunegaran.
Djawatan Penerangan Kota Besar Surakarta (1953). Kenang-Kenangan Kota Besar Surakarta 1945 – 1953. Surakarta: Pemda Surakarta.
Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie  (ENI) Supplement 5 (1921). s’Gravenhage: Martinus Nijhoff. Hapsari,  Kris  (2011).  “Kasunanan  dan  Mangkunegaran  di  Tengah  Kekuatan  Radikal  Surakarta Tahun  1945-1950”.  Tesis  pada  Program  Magister  Ilmu  Sejarah  Program  Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
Kahin, George Mc. Turnan (1995). Nasionalisme dan Revolusi Indonesia . Terjemahan Nin Bakdi Soemanto. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
Kamajaya, H. Karkono (1993). “Revolusi di Surakarta”. Yogyakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional-Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.
Kerabat Mangkunegaran (1971).  “Mangkunegaran Selajang Pandang”. Surakarta: 1971.
Larson,  George  D.  (1990). Masa  Menjelang  Revolusi:  Keraton  dan  Kehidupan  Politik  di Surakarta 1912-1942 . Terjemahan A.B. Lapian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press .
Yamin,  Muhammad  (1959). Naskah  Persiapan  Undang  Undang  Dasar  1945 .  Jakarta: Prapantja.