Hubungan Antaragama dalam Bidang Pendidikan, Perkawinan, Penguburan Jenazah, dan Upacara Hari-Hari Besar Keagamaan

## Anis Masduqi
STAI al-Muhsin Yogyakarta
Abstract : Interfaith relation is an important issue in the educa- tion field. Perhaps, it is because education plays a crucial role in the transfer of the science of religion and theology custody. Then religious education became a central issue in the arena of inter- religious relations. Education will determine the style of interfaith relations in a plural society. Legislation on religious education thus should be criticized. The plurality of religion becomes a source of instability and disintegration seems to make the government tried to cope with any vulnerability harmony. Finally, the government issued regulations related to this issue. One of them is the Minis- ter of Religious Affairs Decree Number 84 Year 1996 regarding Implementation Guidelines for Vulnerability Reduction Religious Harmony of Life. The operational guidelines vulnerability religious harmony is intended as a guide to the work of the officials and leaders of organizational units within the Ministry of Religious Affairs (now the Ministry of Religious Affairs) to take measures and coordinate in preventing insecurity in the field of religious harmony. Under these regulations, the causes of insecurity inter- religious harmony, among others: the establishment of places of worship, evangelism, foreign aid, interfaith marriage, religious festivities, blasphemy, activity streams splinter and aspects of the non-religious influence, such as population density, the gap socio-
AL-RIWAYAH: JURNAL KEPENDIDIKAN
Volume 9, Nomor 2, September 2017, 297-322.
ISSN 1979-2549 (e); 2461-0461 (p) http://ejournal.stain.sorong.ac.id/indeks.php/al-riwayah
economic, implementation of education, ideological and regional political infiltration and international scale, which entered Indo- nesia through religious activities. This article examines these issues in the context of Indonesia.
Keywords : Education, Regulations and Plurality in religious Com- munities.

## Pendahuluan
Hubungan antaragama menjadi isu penting dalam bidang pendidi- kan. Barangkali karena pendidikan memainkan peran penting dalam trasfer ilmu agama dan penjagaan teologi, maka pendidikan agama men- jadi isu sentral dalam kancah hubungan antaragama. Pendidikan sangat menentukan langgam hubungan antaragama dalam masyarakat plu- ral. 1 Legislasi tentang pendidikan agama, dengan demikian, juga harus dikritisi.
Undang‐Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Pendidikan juga mengatur soal pendidikan agama. Pendidikan agama, menurut undang‐ undang tersebut, merupakan usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh peserta didik yang bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan nasional. 2
Dalam undang‐undang tersebut disebutkan, “Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan
1 Penelitian tentang tema pendidikan agama dalam hubungnannya dengan kema- jemukan sudah dilakukan oleh M. Saerozi. Menurutnya pola pendidikan agama yang diterapkan di Indonesia itu adalah pola konfessional. Baca lebih lanjut dalam M. Saerozi, Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme: Telaah Historis Pendidikan Agama Konfensional di Indonesi a (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004), 9.
2 Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
Anis Masduqi — Hubungan Antaragama dalam Bidang Pendidikan... | 299
sosial dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengin- dahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan. 3
Pendidikan nasional memberikan kesempatan yang seluas‐luasnya kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan, karena itu dalam penerimaan peserta didik tidak dibenarkan adanya pembedaan atas dasar jenis kelamin, agama, suku, ras, latar belakang sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, kecuali dalam satuan pendidikan yang memiliki kekhususan. Misalnya, satuan pendidikan yang menyelengga- rakan pendidikan atas dasar kewanitaan, dibenarkan untuk menerima hanya wanita sebagai peserta didik dan tidak menerima pria. Satuan pen- didikan yang menyelenggarakan pendidikan agama tertentu dibenarkan untuk menerima hanya penganut agama yang bersangkutan. 4
Sementara itu dalam Paraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 pasal 16 (2) dinyatakan: “Siswa mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.” 5 Dalam PP itu juga diatur bahwa sekolah menengah yang memiliki kekhususan atas dasar agama tertentu tidak berkewajiban menyelenggarakan pendidikan agama lain selain agama yang merupakan kekhususan sekolah yang ber- sangkutan. 6
Dalam kaitannya dengan pendidikan agama, undangundang pendi- dikan juga mengatur tentang tenaga pengajar. Dalam UU No. 2/1989 pasal 28 ayat (2) diatur: “Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik yang bersangkutan harus beriman dan bertakwa ter- hadap Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila dan Undang‐Undang Dasar 1945 serta memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.” 7 Semen- tara itu tentang tenaga pengajar agama diatur bahwa: “Tanaga pengajar pendidikan agama   harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan
3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989. Pasal 7.
4 Penjelasan Pasal 28 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1990. Pasal 16 (2).
6 Penjelasan PP No. 29 Tahun 1990. Pasal 17 (2).
7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989. Pasal 28 (2).
dan agama peserta didik yang bersangkutan.” 8 Tentang kurikulum, isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat: a) pendidikan Pancasila; b) pendidikan agama; dan c) pendidikan kewarga- negaraan. 9

## Bidang Perkawinan
Perkawinan diatur dalam Undang‐Undang Nomor 1 tahun 1974. Dalam UU itu dinyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan kepercayaannya itu.” 10
Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing‐masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 11 Yang dimaksud dengan hukum masing‐masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang‐undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan keper- cayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang‐Undang ini. 12
Tentang pencatatan perkawinan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 menyebutkan, “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang‐Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.” 13 Sementara itu Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawi- nannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor catatan
8 Penjelasan UU No. 2 Tahun 1989. Pasal 2 (2).
9 UU No. 2 Tahun 1989. Pasal 39 (2).
10 UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 2 (1).
11 Legislasi tentang perkawinan antaragama ini sudah banyak dikaji dalam berbagai penelitian. Salah satunya yang sangat lengkap bisa dibaca Asmin, SH. Status Perkaw- inan Antar-Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 974 (Jakarta: Dian Rakyat, 1989), 88.
12 Penjelasan UU No. 1 Tahun 1974. Pasal 2 (1).
13 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975. Pasal 2 (1).
sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang‐undangan mengenai pencatatan perkawinan. 14 Masih dalam PP itu, “Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing‐masing agamanya dan kepercayaannya itu. 15 Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing‐masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh kedua orang saksi. 16
Dalam PP No. 9 tahun 1975 di atas, pengertian hukum agama dikaitkan dengan pencatatan. Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan, penca- tatan perkawinan yang dilangsungkan manurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat yang dikenal dengan sebutan Kantor Urusan Agama (KUA). Sementara dalam ayat (2) dinyatakan bahwa “pencatatan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pen- catat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil”. Dalam soal ini telah terjadi pembedaan antara pemeluk Islam dan non‐Islam. Di sinilah akar‐akar diskriminasi berdasar agama mencuat. Islam sebagai agama mayoritas mendapat perlakukan istimewa dalam pencatatan perkawinan melalui lembaga KUA, sebuah lembaga perwakilan Departemen Agama di tingkat kecamatan.
Adanya dua institusi pencatatan (yang Islam dan bukan Islam) ini juga menegaskan bahwa masing‐masing punya “sandar”nya sendiri dalam mengesahkan perkawinan. Dan standar itu adalah agama, persis- nya hukum agama. Artinya tidak dimungkinkan adanya kesatuan hukum atau unifikasi dalam pengesahan perkawinan. Dampaknya, pernikahan beda agama adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam hukum di Indonesia. Sebab pernikahan yang mempertemukan dua agama yang satu sama yang lain berbeda lembaga pencatatannya secara otomatis ditolak. 17
14 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975. Pasal 2 (2).
15 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975. Pasal 10 (2).
16 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975. Pasal 10 (3).
17 Ahmad Nurkholis dan Ahmad Baso, Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen
Ruang‐ruang perjumpaan agama ini semakin tertutup dengan didukung oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Dalam KHI dinyatakan bahwa: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. 18 Lalu bagaimana dengan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa?
Dalam menangani kasus pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Agama RI meng- anggap perlu adanya kebijaksanaan Menteri Dalam Negeri bahwa pencatatan perkawinan para penganut Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa hendaknya didasarkan pada agama yang mereka peluk. Dalam surat Menteri Agama yang dikirim kepada Menteri Dalam Negeri, antara lain disebutkan sebagai berikut:
Oleh karena setiap pemeluk Aliran Kepercayaan inklusif para Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak kehilangan agama yang dipeluknya. Jika mereka memeluk agama Islam pencatatannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan (Pasal 2 ayat (1) PP No. 9/1975] Sedangkan bagi mereka pemeluk selain Agama Islam pencatatannya di Kantor Catatan Sipil B.S. [PP No. 9/1975 pasal 2 (2)]. 19
Ketentuan ini tampak berupaya menafikan keyakinan para penganut kepercayaan. Bagi pemerintah, penganut kepercayaan harus memeluk “agama resmi”.

## Bidang Penguburan Jenazah
Berdasarkan Surat Menteri Agama RI Nomor B.VI/11215/1978 tanggal 18 Oktober 1978 yang disampaikan kepada Gubernur Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia, bahwa penguburan jenazah adalah me-
Keagamaan dan Analisis Kebijakan (Jakarta: Komnas HAM dan ICRP, 2005), 229.
18 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku I Hukum Perkawinan, pasal 42.
19 Surat Menteri Agama RI Nomor: MA/65/1979 tanggal 28 Desember 1979.
nyangkut keyakinan agama, maka dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak dikenal adanya tatacara penguburan menurut aliran kepercayaan dan tidak dikenal pula adanya penyebutan “aliran kepercayaan” sebagai “agama” baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain‐lain.
Alinea yang menyatakan hal itu dalam Surat Menteri Agama tersebut selengkapnya adalah:
Berdasarkan hal‐hal tersebut di atas dan mengingat pula bahwa masalah‐masalah penyebutan agama, perkawinan, sumpah, pen- guburan jenazah adalah menyangkut keyakinan agama, maka dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak dikenal adanya tata cara perkawinan, sumpah dan pengu- buran menurut aliran kepercayaan, dan tidak dikenal pula penyebutan “aliran kepercayaan” sebagai “agama” baik dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan lain‐lain. 20
Masih tentang penguburan jenazah, diatur tentang penguburan di kuburan wakaf bahwa: “Kuburan yang bersifat wakaf hanya diper- gunakan sesuai dengan niat orang yang mewakafkan. Pada kuburan ini tidak mungkin seseorang yang tidak beragama Islam dikubur. 21

## Upacara Hari-Hari Besar Keagamaan
Sesuai dengan pokok‐pokok pikiran yang disampaikan oleh Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama tertanggal 25 Agustus 1981 dan petunjuk presiden pada tanggal 1 September 1981, bahwa peringatan hari‐hari besar keagamaan pada dasarnya hanya diselenggarakan dan dihadiri oleh para pemeluk agama yang bersangkutan. Namun sepanjang tidak bertentangan dengan akidah/ajaran agamanya, pemeluk agama lain dapat turut menghormati sesuai dengan asas kekeluargaan, bertetangga baik dan kegotong‐royongan.
20 Surat Menteri Agama RI Nomor: 8.VI/11215/1978 tanggal 18 Oktober 1978.
21 Surat Edaran Kagri No. A. 287/E/3 tanggal 14 Mei 1947.
Aturan tentang peringatan hari besar keagamaan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor L MA/432/1981 tanggal 2 Sep- tember 1981. Secara lebih lengkap dalam surat tersebut dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan peringatan hari‐hari besar keagamaan perlu dipedomani hal‐hal sebagai berikut:

## 1. Unsur Peribadatan
Unsur peribadatan ialah “ibadah” bagi Islam, “kebaktian/liturgi” bagi Kristen Protestan dan Katholik “yadnya” bagi Hindu dan “kebaktian” bagi Buddha, yang terkandung dalam penyelenggaraan peringatan hari- hari besar keagamaan merupakan bentuk ajaran agama yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemimpin/pemuka agama yang bersangkutan untuk mengaturnya sesuai dengan ajaran agamanya masing‐masing. Dalam hal peribadatan atau adanya unsur peribadatan semacam ini, maka hanya pemeluk agama yang bersangkutan yang menghadirinya.

## 2. Unsur Perayaan dan Kegiatan Lain Ialah Penyelenggaraan Peringatan Hari-Hari Besar Keagamaan yang di dalamnya Tidak Ada Unsur Ibadat
Dalam perayaan dan kegiatan semacam ini dapat dihadiri dan diikuti oleh pemeluk agama lain. Bila seseorang atau pejabat karena jabatannya akan hadir dalam peringatan dan upacara keagamaan dari suatu agama yang tidak dipeluknya hendaklah dapat menyesuaikan diri dengan ber- sikap pasif dan khidmat sehingga kelancaran jalannya upacara maupun pemantapan kerukunan hidup beragama terjamin. Penanggung jawab sekolah dan para guru selaku pembina anak didik tunas harapan bangsa, agar menjaga dan memelihara keyakinan dan keimanan agama yang dipeluknya oleh anak didik masing‐masing, sehingga penyelengaraan peringatan hari‐hari besar keagamaan di sekolah‐sekolah diadakan sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran ini.
Kepada pemimpin lembaga kemasyarakatan dan badan swasta dian- jurkan untuk memperhatikan hajat keagamaan dengan memberikan
kesempatan pelaksanaan ibadah dan penyelenggaraan peringatan hari‐ hari besar keagamaan di dalam lingkungan masing‐masing seperti rukun kampung, rukun warga dan rukun tetangga maupun perusahaan. Untuk itu hendaknya meminta petunjuk kepada pejabat pemerintah/ agama dan/atau pemimpin/pemuka agama setempat, agar peringatan termaksud dapat benar‐benar mengembangkan kehidupan beragama serta kerukunan antara umat beragama dalam masyarakat sesuai dengan maksud dalam surat edaran ini.
Biaya penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan pada dasarnya menjadi tanggungan pemeluk agama yang bersangkutan dan tidak selayaknya mengusahakan sumbangan kepada bukan pemeluknya. Namun, hal ini tidak berarti bahwa seseorang dilarang memberikan sumbangan atau hadiah kepada pemeluk agama lain atas dasar suka rela dan persahabatan. Bilamana dalam peringatan hari‐hari besar keaga- maan diundang pula pemeluk agama lain, hendaknya surat undangan dilampiri dengan susunan acara yang telah mengindahkan ketentuan tersebut di atas demi tertib dan lancarnya penyelenggaraan peringatan. 22

## Pengamanan terhadap Barang Cetakan
Terkait dengan pemeliharaan hubungan antaragama, pemerintah juga melarang peredaran berbagai barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. Kewenangan ini dimiliki oleh Jaksa Agung. 23 Barang cetakan yang dimaksud adalah buku‐buku, brosur‐ brosur, bulletin‐bulletin, surat‐surat kabar harian, majalah‐majalah, penerbitan‐penerbitan berkala, pamflet‐pamflet, poster‐poster, surat‐ surat yang dumaksudkan untuk disebarkan atau dipertunjukkan kepada khalayak ramai dan barang‐barang lainnya yang dapat dipersamakan dengan jenis barang cetakan yang ditentukan dalam pasal ini. 24 Dengan suatu keputusan, Jaksa Agung dapat membatasi jenis‐jenis barang‐barang
22 Surat Edaran Menteri Agama RI No. L MA/432/1981 tanggal 2 September 1981.
23 Penpres RI Nomor 4 Tahun 1963. Pasal 1 (1).
24 Penpres RI Nomor 4 Tahun 1963. Pasal 2 (3).
cetakan yang dimasukkan ke Indonesia dari luar negeri. 25

## Sumpah dan Janji
Masalah sumpah dan janji juga mendapat perhatian sendiri dalam kebijakan kerukunan antaragama. Hal ini terbukti dengan dimasukkannya peraturan tentang ini dalam Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama . Aturan tentang sumpah ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1975. Berikut beberapa isi peraturan tersebut:
Setiap calon Pegawai Negeri Sipil segera setelah diangkat men- jadi Pegawai Negeri Sipil wajib mengangkat sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil menurut agama/kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan ketentuan‐ketentuan dalam Peraturan Pemerintah. 26
Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil berkeberatan untuk men- gucapkan sumpah karena keyakinannya tentang agama/ kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka ia mengu- capkan janji. 27
Pegawai Negeri Sipil yang mengangkat sumpah/janji didampingi oleh seorang rohaniawan menurut agama masing-masing. 28
Sumpah/janji bagi Pegawai Negeri Sipil yang menganut agama atau kepercayaan di luar agama‐agama Islam, Kristen, Hindu dan Buddha hanya dibenarkan melakukan janji sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PP 21/1975) bila yang bersangkutan tidak bersedia bersumpah. 29
25 Penpres RI Nomor 4 Tahun 1963. Pasal 5 (1).
26 PP No. 21 Tahun 1975. Pasal 1.
27 PP No. 21 Tahun 1975. Pasal 3 (1).
28 Surat Keputusan Menteri Agama No. 50 Tahun 1976. Lampiran A5.
29 Ibid ; Undang-Undang No. 5 Tahun 1969, PNPS No. 1/1965 Pasal 1.

## Penodaan dan Penghinaan Agama
Salah satu persoalan yang tidak kalah krusial dalam soal relasi agama‐agama di Indonesia adalah tentang penodaan dan penghinaan agama. Legislasi tentang ini diatur dalam Undang‐Undang No. 1/PNPS tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. Dalam UU tersebut dinyatakan: Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan du- kungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan‐kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan‐kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok‐pokok ajaran agama itu.
Pelanggar ketentuan tersebut diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. 30 UU itu juga memberikan sanksi terhadap organisasi yang terbukti melakukan penodaan terhadap agama. Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. 31
Pasal selanjutnya menyebutkan, apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama‐sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan‐ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersang- kutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama‐lamanya lima tahun. 32
30 Undang-Undang No. 5 Tahun 1969, Pasal 2 (1).
31 Ibid. , Pasal 2 (2).
32 Ibid., Pasal 3.
Sementara itu pada kitab Undang‐Undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 156 a:
“Dipidana dengan pidana penjara selama‐lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan per- asaan atau melakukan perbuatan:
1.  Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
2.  Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke‐Tuhanan Yang Maha Esa.”
Dalam dunia kebijakan hubungan antaragama, salah satu persoalan penting lainnya adalah tentang aliran kepercayaan/kerohanian. Dalam soal ini negara memberikan kewenangan kepada Kejaksanaan Agung untuk melakukan pembekuan terhadap aliran kepercayaan. Tugas dan wewenang Kejaksaan Agung tersebut tertuang dalam Undang‐Undang No. 5 tahun 1991 yang menyebutkan:
Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum Kejaksaan Agung turut menyelenggarakan kegiatan:
1.  Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
2.  Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
3.  Pengamanan peredaran barang cetakan;
4.  Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
5.  Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
6.  Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
Pembekuan kegiatan suatu aliran kepercayaan masyarakat/keroha- nian/kebatinan dan pedukunan, menurut surat Jaksa Agung, hendaklah bersendikan kepada:
1.  Ketenteraman hidup beragama;
2.  Adanya tindakan‐tindakan/kegiatan‐kegiatannya bertentangan/
melanggar suatu peraturan hukum yang berlaku;
3.  Terbukti menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum;
4.  Terbukti bertentangan dengan kebijaksanaan ( policy) peme- rintah;
5.  Terbukti menjadi alat/tempat berlindung orang‐orang yang berusaha/melakukan kegiatan‐kegiatan untuk comeback -nya PKI, menjadi tempat bernaung orang‐orang PKI malam Ex. PKI, dan orang‐orang yang berusaha menggagalkan PELITA. 33
Dalam surat itu diatur bahwa pembekuan aliran kebatinan dapat dilaksanakan oleh:
1.  Kepala Kejaksaan Negeri, kalau‐kalau aliran tersebut hanya berkembang dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri setempat.
2.  Kepala Kejaksaan Tinggi, kalau‐kalau aliran tersebut berkem- bang dalam wilayah hukum Kejaksaan Tinggi tersebut.
3.  Kejaksaan Agung, kalau‐kalau aliran tersebut berkembang dalam dua wilayah hukum kejaksaan Tinggi atau lebih. 34
Menurut Departemen Agama, dengan peraturan perundang‐ undangan ini dapat dihindari konflik‐konflik yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian pula, Depag berpendapat, dengan menggunakan dan melaksanakan peraturan yang berkaitan dengan kerukunan hidup umat beragama yang ada, maka akan terbina kerukunan yang semakin mantap dan dinamis.

## Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama
Persepsi bahwa pluralitas agama menjadi sumber instabilitas dan disintegrasi tampaknya membuat pemerintah berusaha menang-
33 Surat Jaksa Agung Nomor B‐523/ C/8/69.
34 Surat Jaksa Agung B‐170/B.2/1/73.
gulangi setiap kerawanan kerukunan. Untuk itulah pemerintah menerbitkan peraturan tentang hal ini. Salah satunya adalah Keputusan Menteri Agama No. 84 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pe- nanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama. Juklak Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama tersebut dimaksudkan sebagai pedoman kerja para pejabat dan pimpinan satuan organisasi di lingkungan Departemen Agama untuk mengambil langkah‐langkah dan melaksanakan koordinasi dalam mencegah dan menanggulangi kerawanan di bidang kerukunan hidup umat beragama yang terjadi. 35
Menurut peraturan ini, penyebab kerawanan kerukunan antar- agama antara lain: pendirian tempat ibadah, penyiaran agama, bantuan luar negeri, perkawinan beda agama, perayaan hari besar keagamaan, penodaan agama, kegiatan aliran sempalan dan aspek non agama yang mempengaruhi, seperti kepadatan penduduk, kesenjangan sosial‐ ekonomi, pelaksanaan pendidikan, penyusupan ideologi dan politik berhaluan keras yang berskala regional maupun internasional, yang masuk ke Indonesia melalui kegiatan agama. 36
Dalam juklak ini, upaya penanggulangan kerawanan dilakukan dalam dua cara, yaitu pencegahan dan penanggulangan. Pencegahan dilakukan dengan berbagai cara, yaitu: 37
1.  Penyuluhan dan pemasyarakatan peraturan perundang-unda- ngan terutama yang berhubungan dengan pembinaan tata kehidupan beragama;
2.  Perumusan kode etik pergaulan umat beragama;
3.  Membina dan memupuk sikap hidup rukun;
4.  Pembentukan kader kerukunan umat beragama; dan
5.  Forum Pertemuan Pemuka Agama.
35 Keputusan Menteri Agama RI No. 84 Tahun 1996.
36 Lampiran Keputusan Menteri Agama RI Nomor 84 Tahun 1996. Lihat Depar- temen Agama RI, Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama, 180‐181. 37 Departemen Agama RI, Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan, 182-184.
Apabila upaya mencegah kerawanan telah dilakukan secara optimal tetapi tetap terjadi keadaan luar biasa (kerawanan), maka tindakan yang dilakukan adalah menanggulangi kerawanan tersebut dengan cepat, tepat dan arif, dengan ketentuan sebagai berikut:
1.  Sepanjang masih dalam tingkat kerawanan, yakni pra krisis dan puma krisis, penanggulangan dilakukan oleh aparat Depar- temen Agama dibantu oleh instansi terkait dan aparat Hankam.
2.  Apabila sudah masuk dalam keadaan krisis, penanggulangan dilakukan oleh aparat keamanan (ABRI) berdasarkan Keputusan Pangab Nomor: Skep 868/X/1994. Manajemen penanggulangan krisis dibantu oleh Departemen Agama dan instansi terkait. 38
Berbagai regulasi di atas merupakan bentuk‐bentuk kebijakan politik kerukunan antaragama yang dioperasikan oleh rezim Orde Baru. Berbagai kebijakan tampak masih memelihara konstruksi relasi mayo- ritas‐minoritas yang pernah terjadi pada era kolonial. Kebijakan tentang penyiaran agama, pembangunan rumah ibadah, penguburan jenazah dan lain‐lain, jika dicermati, tampak berusaha membedakan yang mayoritas dan yang minoritas. Melalui kebijakan tentang penguburan jenazah, misalnya, tampak jelas pemerintah membangun segregasi sosial dengan memisahkan antara yang Muslim dan nonMuslim. Demikian juga dengan kebijakan‐kebijakan lain yang akan ditelaah dalam bab selanjutnya. Sebagian besar kebijakan‐kebijakan di atas masih berlaku pada saat ini. Pada era reformasi, kebijakan‐kebijkan regulasi kerukunan juga masih terus diproduksi. Dalam bagian berikut akan ditelusuri, kebi- jakan‐kebijakan kerukunan antaragama di Indonesia pasca Orde Baru.

## Stabilitas Nasional dan “Teologi Kerukunan” Orde Baru
Rezim Orde Baru menjawabnya dengan langkah yang sangat menen- tukan nasib agama‐agama di masa depan. Pada tanggal 30 November 1967, atas inisiatif pemerintah, diselenggarakan Musyawarah Antar Umat Beragama di Jakarta yang melibatkan tokoh‐tokoh agama, khususnya
dari kalangan Kristen, Katolik dan Islam. Musyawarah ini dibuka dengan pidato sambutan oleh Pejabat Presiden Soeharto. Selain di Jakarta, kegia- tan serupa juga dilakukan awal Desember 1967 di Garut. Namun situasi yang sudah memanas, dan bibit‐bibit kecurigaan yang sudah tertanam begitu dalam khususnya di lingkungan Kristen dan Islam, membuat suasana musyawarah di Jakarta bagaikan debat kusir berkepanjangan tanpa ada kesepakatan. Hasil maksimal yang disepakati oleh kedua pihak hanyalah pembentukan Panitia Musyawarah Antar‐Agama yang akan berfungsi membantu pemerintah memecahkan kesulitan‐kesulitan yang timbul. 39
Kegagalan Musyawarah tahun 1967 itu makin mempertajam kecu- rigaan antarkelompok. Kalangan Islam, misalnya seperti diwakili oleh Lukman Harun, menuduh bahwa kegagalan itu disebabkan karena para pemimpin Kristen (dan Katolik) menolak menandatangani piagam kesepakatan yang diusulkan Soeharto, “agar tidak menjadikan umat beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain”. 40 Buya Hamka, dalam tulisannya di Panji Masyarakat tahun 1968, dengan nada menyindir menyebut musyawarah itu punya dampak positif bagi umat Kristen.
Bagi golongan Kristen, Protestan dan Katholik, musyawarah ini telah memberikan hasil yang sangat positif. Baru sekali ini, sejak Zending dan Missi dibawa oleh penjajah ke negeri ini, sampai sekarang zaman merdeka, mereka dapat mengatakan dengan terus terang di hadapan pemimpin‐pemimpin dan pemuka Islam, ulamanya dan zu’ama -nya, bahwa mengkristenkan seluruh umat
39 Sebagian cerita tentang jalannya musyawarah dan dokumen‐dokumennya dapat ditemukan dalam Sudjangi, Kajian Agama dan Masyarakat III: Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama, 15 Tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1975-1990 (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama, 1992-1993), 1‐64. Lihat juga Pdt. Dr. Jan S. Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 382 dan seterusnya yang memberi ikhtisar suasana pada awal rezim Orde Baru dan problem-problem agama yang muncul.
40 Dikutip dari Sudjangi, Kajian Agama dan Masyarakat III, 7. Sesungguhnya, seperti diperlihatkan oleh Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam, h. 391, usulan tentang piagam kesepakatan itu dan kalimat yang dikutip Sudjangi tidak datang dari Soeharto, melainkan dari M. Natsir.
Islam ini adalah mission sacré mereka, kewajiban suci mereka. Dengan demikian kalau dahulu disebut‐sebut usaha mereka meng- kristenkan pulau Jawa dalam 25 tahun dan seluruh Indonesia dalam 50 tahun, dibantah oleh orang Kristen sendiri, dikatakan kabar fitnah, maka dengan Musyawarah Antar‐Agama ini telah mereka akui sendiri. Cuma bilangan tahunnya saja yang mereka bantah. 41
Sementara itu, kalangan Kristen jelas merasa keberatan dengan for- mulasi yang diajukan oleh Natsir dalam usulan piagam kesepakatan di atas, karena formulasi itu menyangkal sifat missioner agama Kristen dan keyakinan bahwa berpindah agama merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak‐Hak Asasi Manusia. Tampak jelas bahwa sejak sangat awal rezim Orde Baru harus terlibat secara mendalam dengan persoalan agama‐agama. Orde Baru menan- ganinya melalui pembentukan diskursus tentang kerukunan yang, sejak Musyawarah Antar Umat Beragama 1967, menjadi proyek agama rezim Orde Baru yang paling massif, berjangka panjang, dan paling menen- tukan gerak langgam agama‐agama. Daniel Dhakidae, dalam telaahnya yang sangat kaya mengenai praktik‐praktik kekuasaan pada rezim Orde Baru yang menggurita, melukiskannya sebagai berikut:
Agama sebagaimana dilihat dari luar adalah alat Orde Baru, dan sama halnya Orde Baru adalah alat agama‐agama. Agama‐agama sangat mementingkan ‘jiwa’. Orde Baru pun sangat mementingkan ‘mentalitet’, ‘semangat’, ‘semangat 1945’ dan ‘nilai‐nilai 45’ dan lainlain. Namun, bila dimasuki lebih dalam, Orde Baru boleh
41 Dikutip dari Aritonang, Sejarah Perjumpaan Kristen , 394. Hamka menyitir kontro- versi mengenai ditemukannya selebaran yang berisi informasi, konon pada tahun 1962 ada pertemuan gabungan Gereja Protestan dan Katolik di Malang untuk menyusun “rencana menasranikan Jawa dalam tempo 20 tahun dan seluruh Indonesia dalam tempo 50 tahun.” Selebaran itu mula‐mula diungkapkan dalam bentuk stensilan dan disebarkan melalui Suara Muhammadiyahno. Edisi 25 (1963), 5. Sudah tentu, selebaran itu ditolak mentah‐mentah oleh kalangan Kristen, baik Protestan maupun Katolik.
J.B. Boland, misalnya, menegaskan bahwa pertemuan itu tidak pernah ada, dan sele- baran desas‐desus itu justru berasal dari kelompok sektarian Kristen tertentu. Lihat B.J. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970 (Jakarta: Grafiti Press, 1985), 237‐8.
dikatakan adalah medan pertarungan antara agama dan negara. Orde Baru di satu pihak menganggap agama sebagai sesuatu yang kudus, namun di pihak lain mengkriminalisasi agama dengan menempatkan kejaksaan sebagai badan yang memeriksa kebe- naran agama. 42
Harus diakui dengan jujur, dalam soal ini Orde Baru berhasil menan- capkan dan memantapkan kekuasaannya lewat politik kerukunan yang dijalankannya. Diskursus kerukunan yang dibuatnya telah tertancap kuat dalam berbagai kebijakan yang akan ditelusuri dalam bagian berikutnya. Dalam terminologi yang digunakan oleh pemerintah secara resmi, konsep kerukunan hidup beragama mencakup tiga kerukunan, yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antarumat yang berbeda‐ beda agama, dan kerukunan antara (pemuka) umat beragama dengan pemerintah. Tiga kerukunan tersebut kemudian populer dengan istilah “Tri Kerukunan”. 43
Dengan begitu, pada era Orde Baru, permainan kartu sentiment agama menjadi kesibukan utama, baik dalam kalangan elit kekuasaan maupun elite keagamaan. Kita akan memulai penelurusan ini dengan lebih dulu menengok peran Departemen Agama. Hal ini karena Depar- temen Agama menjadi kunci kebijakan kerukunan antaragama pada masa Orde Baru. Dalam karya klasiknya yang sudah banyak dirujuk, Boland, berdasarkan daftar dari karya K.H.A.Wahid Hasyim akhir 1949, saat ia menjabat Menteri Agama, memberi rincian tugas serta ruang lingkup Departemen Agama yang menarik diamati:
1.  Menjadikan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas yang terlaksana dalam kehidupan masyarakat.
2.  Mengawasi agar setiap penduduk bebas memeluk agamanya serta beribadat menurut agamanya serta kepercayaannya.
42 Daniel Dhakidae, Cendekiawan dan Kekuasaan , xxxiv.
43 Sujangi, Kajian Agama dan Masyarakat III. Bandingkan dengan Departemen Agama RI, Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang dan Diklat Keaga- maan Depag RI, 2004).
3.  Membantu, mendukung, melindungi, serta mendorong semua kegiatan keagamaan yang sehat.
4.  Menyediakan, memberi petunjuk, serta mengawasi pengajaran agama dalam sekolah‐sekolah negara.
5.  Memberikan petunjuk, dukungan, dan pengawasan pendidikan dan pengajaran yang diberikan dalam madrasah‐madrasah dan lembaga‐lembaga keagamaan lainnya.
6.  Mendirikan sekolah‐sekolah untuk melatih guru‐guru agama dan untuk pejabat peradilan agama.
7.  Memelihara segala hal yang berkenaan dengan pengajaran agama dalam ketentaraan, asrama‐asrama, penjara, serta di mana pun yang dipandang perlu.
8.  Mengatur, melaksanakan, serta mengawasi segala sesuatu yang bersangkutan dengan pencatatan perkawinan umat Islam, rujuk, serta talak.
9.  Memberikan bantuan material untuk perbaikan serta pemeli- haraan tempat‐tempat ibadat (masjid, gereja, dan sebagainya).
10. Membantu, mengorganisasikan, serta mengawasi segala hal yang berkenaan dengan Pengadilan Agama di daerah serta Majelis Islam Tinggi.
11. Mengawasi, mengakui, mendaftar, serta mengawasi wakaf.
12.Meningkatkan perhatian masyarakat terhadap kehidupan sosial dan agama. 44
Mencermati daftar tugas di atas kita dapat melihat secara gam- blang tentang betapa ekstensif dan massifnya wilayah yang menjadi garapan Depag, yang juga sekaligus mencerminkan betapa ekstensif dan massif wilayah yang disebut “wilayah agama”. Menarik juga dicer- mati pemakaian berkali‐kali kata “mengawasi”, “memberi petunjuk”, dan
44 Boland, Pergumulan Islam di Indonesia , 113‐114. Tentang sepak terjang Wahid Hasjim sebagai Menag, baca Saiful Umam, “K.H. Wahid Hasyim: Konsolidasi dan Pembelaan Eksistensi,” dalam Azyumardi Azra dan Saiful Umam (eds.), Menteri‐ Menteri Agama RI, 83‐113.
“mengatur” dalam semua wilayah yang digarap Depag itu. Kita ambil persoalan yang sangat substansial, yang menjadi landasan bagi politik kerukunan berikutnya, yakni poin b dan c: “Mengawasi agar setiap pen- duduk bebas memeluk agamanya serta beribadat menurut agamanya serta kepercayaannya”; dan “Membantu, mendukung, melindungi, serta mendorong semua kegiatan keagamaan yang sehat.” Kedua gugus tugas ini terus menerus berulang dalam berbagai bentuk dan variannya yang mewarnai hampir seluruh politik keagamaan negara. Jika diperiksa secara teliti, hampir seluruh politik keagamaan yang dilancarkan negara berkutat pada tiga pola yang dapat digambarkan dalam skema berikut:

## Skema 1 Pola Kebijakan Politik Agama Orde Baru
Pola pertama, dalam konteks hubungan antaragama, sebagian pera- turan dikeluarkan untuk melakukan “penjinakan” terhadap perselisihan
antar‐umat beragama, 45 terutama yang menyangkut penyiaran agama dan pendirian rumah ibadah. Semua itu diorientasikan untuk menjaga kerukununan dan ketertiban. Hal ini antara lain dapat diihatdari Surat Keputusan Menteri Agama No. 70 tahun 1978 tentang Pedomaman Penyiaran Agama, yang ditetapkan pada 1 Agustus 1978 yang berisi:
1.  Untuk menjaga stabilitas nasional dan demitegaknya kerukunan antarumat beragama pengembangan dan penyiaran agama supaya dilaksanakan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, tepo seliro, saling menghargai, hormat menghormati antar umat beragama sesuai jiwa Pancasila.
2.  Penyiaran agama tidak dibenarkan untuk:
a. Ditujukan kepada orang atau orang‐orang yang telah memeluk agama lain;
b.  Dilakukan dengan menggunakan bujukan, pemberian mate- rial, minuman, obat‐obatan dan lain‐lain agar supaya orang tertarik untuk memeluk suatu agama.
c.  Dilakukan dengan cara‐cara penyebaran pamflet, buletin, majalah, buku‐buku, dan sebagainya di daerah‐daerah atau di rumah‐rumah kediaman umat/orang beragama lain;
d. Dilakukan dengan cara‐cara masuk keluar dari rumah ke rumah orang yang telah memeluk agama lain dengan dalih apapun.

## Penutup
Memang, erat hubungannya antara persoalan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga pendidikan dan keagamaan di Indonesia. Persoalan ini sempat menjadi pemicu munculnya ketegangan hubungan antaragama, karena dengan bantuan ini suatu agama dapat melakukan aktivitas penyiaran agama yang intensif, termasuk kepada
45 Gavin W. Jones, "Agama-Agama di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya”, dalam Tim Editor, Agama dan Tantangan Zaman: Pilihan Artikel Prisma 1975-1984 (Jakarta: LP3ES, 1985), 115.
orang yang beragama lain. Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputuan No. 77 tahun 1978 tentang Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga‐Lembaga Keagamaan di Indonesia. SK ini antara lain berisi bahwa bantuan luar negeri kepada lembaga‐lembaga keaga- maan di Indonesia harus dimintakan persetujuan Menteri Agama terlebih dahulu, agar dapat diketahui bentuk bantuannya, lembaga/negara yang memberikan, serta pemanfaatan bantuan. Dengan demikian, pemerintah dapat memberikan bimbingan, pengarahan dan pengawasan terhadap bantuan tersebut. Kedua SK tersebut kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri (Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri) No. 1 tahun 1979 tertanggal 2 Januari 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia. Dalam SKB itu antara lain disebutkan bahwa pembangunan rumah ibadah di suatu daerah harus memperoleh izin dari kepala daerah atau pejabat pemerintah di bawahnya yang diberi kuasa untuk itu. Syarat lain, sebelum memberikan izin kepala daerah atau pejabat itu harus meminta pendapat kepala perwakilan Depag setempat dan bila perlu, meminta pendapat ulama atau rohaniawan di daerah itu. Jika pola pertama mengatur relasi antar‐umat beragama, yakni relasi‐ relasi sosialnya, pola kedua melangkah lebih jauh. Walau pada umumnya para pejabat pemerintah, selalu menegaskan bahwa intervensi negara tidak mencampuri urusan ajaran atau doktrin-doktrin keagamaan, tetapi kebijakan yang disusun sudah memasuki wilayah ajaran atau doktrin keagamaan yang paling dasar. Ini sangat jelas terlihat dalam Penetapan Presiden No. 1/PNPS/1965 yang kemudian dinaikkan statusnya menjadi Undang‐Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgu- naan dan/atau Penodaan Agama oleh UU No. 5/1969.
UU No. 1/PNPS/1965 merupakan landasan yuridis utama bagi banyak peraturan keagamaan. Karena itu kita harus membedah UU No. 1/PNPS/1965 secara lebih jeli. Menarik sekali jika dibaca penjelasan resmi pemerintah terhadap UU tersebut. 46 Dalam penjelasan pasal 1,
46 Teks UU dan penjelasannya dapat ditemukan dalam Departemen Agama RI, Pera- turan Perundang-Undangan Kehidupan Beragama (Jakarta: Sekretariat Jenderal Biro
di situ ditegaskan mengenai 6 (enam) agama yang “dipeluk oleh pen- duduk Indonesia”, yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. 47 Akan tetapi, di situ juga ditegaskan bahwa itu tidak berarti agama‐agama lain, seperti misalnya “Yahudi (Yudaisme), Zarazustrian (Zoroasterianisme), Shinto, Theoisme dilarang di Indonesia”, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan‐peraturan lainnya. Satu‐satunya pengecualian di sini adalah aliran kebatinan atau kepercayaan. Di situ “pemerintah berusaha menyalurkan ke arah pandangan yang sehat dan ke arah Ketuhanan Yang Maha Esa” sesuai amanat Tap MPRS No II/MPRS/1960. Lampiran A Bidang I, Angka 6. 48 Namun problematika yang paling serius terletak pada perumusan pasal 1 UU tersebut. Pasal itu menegaskan, “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan‐kegiatan keagamaan yang menyerupai kegia- tankegiatan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok‐pokok ajaran agama itu”. Jika kita membaca penjelasan resmi pasal ini, birokratisasi dan elitisasi agama itu terpampang jelas menga- takan sebagai berikut:
“Dengan kata‐kata ‘Kegiatan Keagamaan’ dimaksudkan segala macam kegiatan yang bersifat keagamaan, misalnya menam- akan suatu aliran sebagai agama, mempergunakan istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran‐ajaran kepercayaannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya. Pokok‐pokok ajaran agama dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat‐alat/cara‐cara untuk menyelidikinya.”
Hukum dan Humas Depag RI, 2000), 1‐12.
47 Tentang “nasib” penganut Khonghucu di hadapan negara; lihat telaah Anom Surya Putera, “Agama Resmi, Kebijakan Skizofrenik: Biduk Khonghucu di Daratan Surabaya,” Anas Saidi, Menekuk Agama, Membangun Tahta, 197‐234. Juga lihat Trisno S. Sutanto dan Martin L. Sinaga (ed.), Meretas Horison Dialog , 94‐95.
48 Departemen Agama RI, Peraturan Perundang-Undangan , 10.

## Daftar Pustaka
Aritonang, Jan S. Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.
Asmin, SH. Status Perkawinan Antar-Agama Ditinjau dari Undang- Undang Perkawinan No. 1/1974. Jakarta: Dian Rakyat, 1989.
B.J. Boland. Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970 . Jakarta: Grafiti Press, 1985.
Departemen Agama RI. Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan
Kerukunan Hidup Umat Beragama .
Departemen Agama RI. Peraturan Perundang-Undangan Kehidupan Beragama. Jakarta: Sekretariat Jenderal Biro Hukum dan Humas
Depag RI, 2000.
Jones, Gavin W. “Agama‐Agama di Indonesia: Sejarah dan Perkemba- ngannya.” Tim LP3ES (ed.). Agama dan Tantangan Zaman: Pilihan
Artikel Prisma 1975-1984. Jakarta: LP3ES, 1985.
Keputusan Menteri Agama RI Nomor 84 Tahun 1996.
Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
Lampiran Keputusan Menteri Agama RI Nomor 84 Tahun 1996.
Nurkholis, Ahmad & Ahmad Baso. Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan . Jakarta: Komnas HAM dan ICRP, 2005.
Penpres RI Nomor 4/1963.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975.
Saerozi, M. Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme: Telaah His- toris Pendidikan Agama Konfensional di Indonesia . Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
Sudjangi. Kajian Agama dan Masyarakat III: Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama, 15 Tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Agama, 1975-1990. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama, 1992.
Surat Edaran Kagri No. A. 287/E/3 Tahun 1947
Surat Edaran Menteri Agama RI No. L MA/432/1981
Surat Jaksa Agung Nomor B - 523/ C/8/69
Surat Keputusan Menteri Agama No. 50 Tahun 1976.
Surat Menteri Agama RI Nomor: MA/65/1979
Undang-Undang No. 2 Tahun 1989
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.