## PENDIDIKAN INVESTASI SDM DAN MASA DEPAN PEMBANGUNAN BANGSA
Oleh:

## RAMLI YUSUF
Dosen FTIK IAIN Ternate (ramliyusuf2017@gmail.com)

## YUSRI HABIBI Mahasiswa IAIN Ternate
(yusri@gmail.com)

## Abstract
One  of  the  weaknesses  of  the  education  system  in schools  so  far  is  the  lack  of appreciation and place the potential of other intelligences equal to the intelligence of mathematical-logical  intelligence.  As  a  result  students  are  forced  to  master  and pursue achievements in mathematics and science. While in other parts of the subject in  the  form  of  arts,  culture  and  sports  skills,  it  is  also  expected  to  participate  in developing  a  number  of  multi-intelligence  potentials  that  are  not  visible  in  the implementation of the learning process. namely: (1) education as general goods and services  (public  goods),  (2)  education  as  productive  goods  and  services  (productive goods), and (3) education as capital goods or services. These three concepts can be used  as  a  basis  for  consideration  in  determining  the  scale  of  priorities  in  education development, including the division of responsibilities for the development of human resources
between the government
and the community.

## Keywords: Education. HR investment

## Abstrak
Salah  satu  kelemahan sistem pendidikan  di  sekolah  selama  ini  adalah  kurang mengapresiasi  dan  menempatkan  potensi  kecerdasan  lain  setara  dengan  kecerdasan inteligensi  matematik-logis.  Akibatnya  siswa  dipaksakan  untuk  menguasai  dan mengejar prestasi pada mata pelajaran matematika dan Sains. Sementara pada bagian mata  pelajaran  lain  berupa  keterampilan  seni,  budaya  dan  olah  raga  sesungguhnya juga  diharapkan  untuk  turut  mengembangkan  sejumlah  potensi  yang  bersifat multi inteligensi justru  tidak  terlihat  dalam  pelaksanaan  proses  pembelajaran.Namun pengembangan investasi SDM melalui pendidikan ke depan harus diarahkan pada tiga konsep  dalam  ekonomi  public  yaitu:  (1)  pendidikan  sebagai  barang  dan  jasa  umum (public goods), (2) pendidikan sebagai barang dan jasa produktif (productive goods), dan (3) pendidikan sebagai barang atau jasa capital (capital goods). Ketiga konsep ini dapat  digunakan  menjadi  dasar  pertimbangan  dalam  menentukan  skala  perioritas pembangunan pendidikan, termasuk pembagian tanggungjawab untuk pengembangan SDM antara pemerintah dengan masyarakat.
Kata Kunci :Pendidikan. Investasi SDM

## A. Realitas Pendidikan Sekolah
Arah  kebijakan  pendidikan  kita  saat  ini  dan  ke  depan  diharapkan  mampu menghasilkan  siswa    yang bermoral, cerdas,  terampil,  professional, mencintai budaya serta  memiliki  keunggulan secara  kompetitif  untuk  memenuhi  kebutuhan  pasar  kerja global. Dalam konteks ini proses pembelajaran di sekolah harus lebih bersifat kreatif agar dapat  mengembangkan kemampuan  kognetif,  afektif  dan  psikomotorik  siswa  secara sempurna.  Sepanjang  pengamatan  kita  pengembangan  terhadap  ketiga  potensi  tersebut tampak  berjalan  tidak  seimbang.  Sehingga  aspek kecerdasan inteligensi  masih  lebih dominan menjadi target untuk mencapai hasil belajar maksimal dibadingkan dengan sikap dan keterampilan.
Karena  itu  perlu  dilakukan  reevaluasi  kembali terhadap proses pembelajaranagar mampu mensinergikan  semua  potensi  tersebut, baik  kecerdasan inteligensi (IQ),  kecerdasan  Emasional  (EQ), dan kecerdasan Spiritual  (SQ). Berbagai kecerdasan inilah yang merupakan entry point dan harus diletakan sebagaibagian integral dari proses  pembelajaran  yang  menjadi  sasaran  tujuan  pendidikan.Untuk  membangun sosok  kepribadian manusia secara  utuh tidak  bisa menggunakan indicator  factor kecerdasan  inteligensi  atau  kepintaran  berdasarkan penilaian prestasi  tertentu, misalnya pada kelompok mata pelajaran eksakta semata. Sebab konsep kecerdasan itu mengandung pengertian  sangat  kompleks.  Sehingga  boleh  jadi  seorang  siswa bila  dilihat  dari  sisi kemampuan  kecerdesan  berhitung  lemah,  tetapi memiliki  kelebihan  pada  kecerdasan music, seni, budaya,keterampilan, pergaulan social, dan komunikasi . Gardner dalam Saifuddin  Azwar (2004:2),berhasil  mengindentifikasi  dan  memetakan  tujuh  jenis kecerdasan  inteligensi  yaitu;  (1)  inteligensi  linguistic,  (2)  inteligensi  matematik-logis,  (3) inteligensi spatial ,  (4)  inteligensi  music,  (5)  inteligensi  kelincahan  tubuh,  (6)  inteligensi interpersonal, dan (7) inteligensi intrapersonal. . Dari temuan penelitian ini menunjukan
potensi  kecerdasan  inteligensi manusia  cukup  beragam sehingga  dalam  proses pendidikan, pendayagunaan terhadap seluruh fungsi kecerdasan itu dikembangkan secara seimbang dan produktif tanpa harus didiskreditkan antara satu dengan yang lain.
Kelemahan pendidikan di sekolah selama ini adalah kurang mengapresiasi dan menempatkan  potensi  kecerdasan  lain  setara  dengan  kecerdasan  inteligensi matematik- logis. Akibatnya  siswa  dipaksakan unftuk  menguasai  dan  mengejar  prestasi  pada  mata pelajaran  matematika  dan Sains.Sementara pada  bagian mata  pelajaran lain berupa keterampilan  seni, budaya  dan olah  raga sesungguhnya  juga  diharapkan  untuk  turut mengembangkan sejumlahpotensi yang bersifat multi inteligensi justru tidak terlihat dalam pelaksanaan  proses  pembelajaran.Pada  hal  hasil risetyang  dilakukan Daniel  Goleman pada Indra Djati Sidi (2003:7), mengungkapkan bahwa kontribusi kecerdasan inteligensi berupa Hard  Skill yakni  pengetahuan  dan  keterampilan  teknis  terhadap  keberhasilan seseorang hanya 20 %, sisanya 80 % adalah keterampilan mengelola diri ( soft skill ).
Pendekatan multi  inteligensi ini  akan  lebih  banyak  memberikan  kesempatan kepada siswa  untuk  mengembangkan  kreativitas  bakat, minat,  termasuk  perubahan perilaku  secara  menyeluruh.    J  Bunner  dalam  Slameto(2003:11),  mengatakan  sebaiknya sekolah  dapat  menyediakan  peluang bagi  siswa  untuk  maju  dengan  cepat  sesuai kemampuan dalam mata pelajaran tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan proses  pembelajaran akan  lebih efektif  apabila  seorang  guru mengenal dengan jelas adanya  perbedaan kemampuan  inteligensi siswa dan  mampu  mendorong  tingkat partisipasi aktif,bebas berinteraksi  dengan  materi  pelajaran  yang  diberikan tanpa harus dipaksakan.
Dalam upaya meningkatkan aktivitas belajar dibutuhkan keberadaan lingkungan yang  dinamakan  “ discovery  learning  invironment ”. Lingkungan harus  kondusif  agar memungkinkan siswa merasa aman, nyaman, mampu bertahanuntuk melakukan kegiatan
belajar, observasi, eksperimen, dan bereksplorasi dengantemuan-temuan baru yang belum dikenal atau  pernah  diketahui  sebelumnya. Tugas  guru  adalah  bagaimana  menciptakan lingkungan pendidikan sekolah menjadi pusat kekuatan yang memberi inspirasi bagi siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menumbuhkan budaya membaca, menulis serta meneliti sebagai modal dasar pembangunan sumberdaya manusia dalam meningkatkan kepercayaan diri ( self convidance ).
Menurut  Saifuddin  Azwar(200471)  bahwa dikalangan  psikolog,  perdebatan klasikmengenai factor  lingkungan  atau  bawaan  (turunan)  mempengaruhi  kecerdasan inteligensi seseorang telah diakui secara obyektif tanpa saling mengklaim secara ekstrim akan  kebenaran  pandangan  masing-masing.Trend  perdebatan  yang  cukup  kontroversial tersebut mulai  mencair,  dan  berkembang justru lebih  mengerucut  untuk  menemukan factor  manakah  yang  dianggap  paling  dominan mempengaruhi  perbedaan  tingkat inteligensi setiap orang, apakah keturunan atau lingkungan.
Perbedaan  kecerdasan multi inteligensi ini  patut  mendapat  perhatian  serius dikalangan guru  untuk  pengembangan  fungsi  belahan otak  kanan  dan  otak  kiri. Mengingat  dalam  kurikulum  pendidikan  modern kurang  mengakomodir  atau  memberi ruang terhadap  perkembangan  potensi  kecerdasan  inteligensi  lain misalnya;  inteligensi spatial . Fungsi inteligensi spatial ini merepresentasikan belahan otak kanan, sehingga akan membuat  siswa  berpikir  inspiratif, terampil,  dan  berjiwa  seni.  Bahkan  dalam  hal kepemimpinanpun  mereka  sangat  berbakat, cepat  mengambil  inisiatif  untuk  mencari metode, yang lebih taktis dan strategi dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi. Ketika terjadi  gangguan  pada  belahan  otak  kanan,  maka inteligensi  spatial otomatis  mengalami disfungsional.
Sebaliknya fungsi otak kiri untuk mengkonstruksi gagasan berpikir yang abstrak, filosofis,  logis  dan  matematis  sangat  dibutuhkan  oleh  siswa,  tetapi  tingkat  determinasi
perlakuan terhadap kecerdasan inteligensi jangan sampai mengabaikan atau menganggap remeh  keberadaan potensi  kecerdasan fungsi  otak  kanan. Karena itu,  perlu  disadari bahwa proses  pembelajaran  tidak  pernah berlangsung di  ruang  yang  kosong  sehingga siswa harus dilatih, dibimbing agar terus termotivasi kemampuan inteligensiyang beragam itu untuk mencermati, mempelajari,  memahami  dan  menganalisis berbagai gejala  dan fenomena social yang sedang terjadi di lingkungan sekitar sampai menemukan alternative pemecahan masalah ( problem solving ).
Ditengah  situasi  bangsa  menghadapi krisis  multidimensional, sudah  saat kita kembali  melakukan  koreksi  total  terhadap  system  evaluasi  pembelajaran  di  sekolah. Paradigma  pendidikan  yang  cenderung  memberi  perioritas  secara  berlebihan  untuk menilai  hasil  belajar  berdasarkan  kecerdasan  otak  kiri  justru  terbukti  gagal.  Dampak ketidakseimbangan  system  pendidikan  seperti  itu sudah  banyak  dirasakan  masyarakat. Sekolah yang menjadi tumpuan dan harapan masyarakat untuk menghasilkan siswa yang kreatif,  produktif,  memiliki  jiwa  wirausaha  ( entrepreunership ) serta  terbuka  peluang memperoleh kesempatan kerja malah menambah beban pembangunan .
Menurut  Fasli  Jalal  dan  Dedi  Supria  (Yogyakarta:  87), Pendidikan harus berorientasi  kepada  pemenuhan  kebutuhan  tenaga  kerja  dan  pembangunan  ekonomi. Upaya  mempersiapkan  tenaga  kerja  yang  bermutu,  mempunyai tingkat  keunggulan kompetitif  sesuai  dengan  arah  perubahan  struktur  ekonomi  menjadi  tugas  pendidikan nasional. Itulah  sebabnya  kita  membutuhkan  kurikulum pendidikan  sekolah  yang  pro aktif  pada  pembangunan  ekonomi,  supaya  tercipta  tenaga  kerja  terampil,  produktif dengan  memperhatikan  komposisi  dan  struktur  kompetensi  professional  yang  lebih mendekati  kebutuhan  dan  peluang  yang  tersedia  dipasar  kerja  baik  ditingkat  local, nasional, regional dan internasional.
Meskipun demikian, kenyataan  menunjukan bahwa banyak  lulusan  yang dihasilkan sekolah setiap tahun masih sangat kecil terserap masuk dipasar kerja. Bahkan kondisi saat ini memang berbanding terbalik, karena disatu sisi kita berharap pendidikan mampu  berkontribusi  terhadap  penciptaan  lapangan  kerja  baru dengan  menghasilkan lulusan yang bermutu. Sementara disisi lain kebijakan pemerintah untuk memberdayakan mutu lulusan masih jauh panggang dari api karena factor keterbatasan lapangan pekerjaan sehingga memicu peningkatan angka pengangguran anak usia sekolah.
Mereka mestinya harus mendapat kesempatan mengenyam bangku pendidikan tinggi  justru  terhambat  akibat  tidak  memiliki  kemampuan  ekonomi. Kurikulum pendidikan kecakapan hidup ( life skill ) yang diberikan  disekolah selama ini belum mampu memberdayakan kemandirian  anak  untuk  menghasilkan  sesuatu  yang  lebih  bermanfaat sesuai keterampilan dan keahlian yang dimiliki. Mereka justru kehilangan jati diri sebagai manusia. Ini terlihat dari sering muncul sikap pesimisme, tidak bersemangat dan berusaha untuk  merubah nasib,  muncul  perasaan  minder,  mudah putusasah,  bahkan  semakin menjauhkan  mereka  dari  prinsip-prinsip  hidup  yang  bermanfaat  dan  produktif.  Paling tidak kehidupan yang dilalui itu menurut agama bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri B. Pendidikan Investasi SDM
Konsep  pendidikan pada  prinsipnya  bertujuan  untuk  membangun  investasi sumberdaya  manusia ( human  capital  investment )yang  berkualitas  secara  utuh,  menyeluruh dan  produktif.  Tidak  hanya  aspek  pengetahuan  dan  keterampilan saja  tetapi  juga pembentukan  perilaku.  Berinvestasi dengan  SDM dalam  pendidikan tidak  langsung memperoleh  keuntungan secara  ekonomis sebagaimana  mengembangkan modal  usaha berbentuk jasa atau barang sehingga hasil yang dicapai lebih terukur . Dalam konteks ini, kebanyakan  prinsip pemahaman  orang  sangat berbeda  baik  dilihat  dari  sisi  waktu, substansi, maupun hasil yang didapatkan.
Dari  segi  waktu misalnya,nilai investasi yang  ditanamkan  melalui pendidikan membutuhkan proses panjang dan berkesinambungan karena menyangkut pembentukan perilaku  manusia. Tidak  bisa seketika  pendidikanlangsung berhasilmenciptakan output yang  memberikan  nilai  balik  secara  ekonomis  ( rate  of  return )terhadap  biaya  yang dikeluarkan. Melainkan dibutuhkan waktu panjang ( long time ), karena pendidikan dianggap efektif  dalam  membentuk  dan  melakukan  perubahan.Sedangkan  substansi perubahan terkait  dengan  perilaku  sumberdaya  manusia yang  diinginkan melalui  proses pembelajaran. Pada  tataran  implementasi pendidikanfactor  pembelajaran merupakan sarana terpenting dan memiliki nilai strategis sehingga tujuannya bisa berhasil mengubah keadaan,  memperbaiki  kualitas  hidup  manusia  baik  secara structural,  cultural  maupun emosional
Menurut  Bank  Dunia  ( world  Bank ),  manusia  jangan  diberikan  alat  ataupun kemudahan  fasilitas  karena dia hanya  mampu  membuat  perubahan  kecil.  Bekalilah mereka dengan investasi pendidikan, maka mereka pasti mengubah tingkah laku.Dengan perubahan tingkah laku itulah, mereka akan mampu mengubah dunia. Menurut Veithzal Rivai dan Sylviana Murni(2009:778) mengatakan perubahan tingkah laku yang dimaksud adalah  bentuk  perubahan  yang  dapat  menembus  batas,  ruang  dan  waktu. Sebab  nilai investasi  pendidikan yang  ditanamkan  indikatornya  bisa  dilihat  dari  hasil peningkatan pendapatan,  perbaikan kesejahteraan,  menurunkan  angka  kemiskinan,  pengangguran, membuka  kesempatan  kerja  dan  menciptakan  lapangan  kerja  baru,  mengembangkan potensi  yang  dimiliki  dan  mampu  memperbaiki  kualitas  sumberdaya  manusia  kearah hidup yang lebih kondusif untuk merebut masa depan yang cerah.
Investasi  SDM  melalui  pendidikan  dapat  dibedakan  dengan  mengacu  kepada tiga konsep dalam ekonomi public yaitu: (1) pendidikan sebagai barang dan jasa umum ( public  goods ),  (2)  pendidikan  sebagai  barang dan  jasa  produktif  ( productive  goods ),  dan  (3)
pendidikan  sebagai  barang  atau  jasa  capital  ( capital  goods ). Ketiga  konsep  ini  dapat digunakan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan skala perioritas pembangunan pendidikan,  termasuk  pembagian  tanggungjawab  untuk  pengembangan  SDM  antara pemerintah dengan masyarakat.
D.B  Hol Singer  dalam  Umberto  Sihombing(2003:3), mengatakan  pendidikan merupakan barang konsumsi dan barang investasi. Sebagai barang konsumsi ( consumtion goods ) pendidikan menjadi kebutuhan setiap manusia. Semakin tinggi tingkat pendapatan masyarkat  akibat  dinamika  pembangunan,  maka  semakin  besar  pula  kebutuhan  orang akan  pendidikan. Kemudian  pendidikan  sebagai  barang  investasi  ( investment  goods )  yang berarti  sejumlah  pengeluaran  untuk  mendukung  pendidikan  yang  dilakukan  orangtua, masyarakat  dan  pemerintah  dalam  jangka  pendek  tentu  diharapkan  mendapat  manfaat bagi kepentingan jangka panjang.
Selama ini mungkin pendekatan pemahaman kita lebih pada fungsipendidikan sebagai barang atau jasa capital ( capital goods ). Atau justru menjadikan pendidikan sebagai barang konsumsi dan barang investasi.  Sehingga dinilai penuh dengan segala kepentingan baik secara individu maupun kelompok terutama penyelenggara pendidikan di sekolah. Kepentingan  ini  yang  seringkali  dimanfaatkan  oleh  pihak  sekolah  untuk  menambah pemasukan dalam bentuk pungutan baik yang bersifat legal ataupun ilegal dengan alasan kekurangan dana.
Ternyata  langkah tersebut juga sudah  banyakmenuai  kritik berbagai kalangan, bahkan terkesan praktek  tata  kelola  lembaga  pendidikan seperti  ini terlalu  cenderung membebani masyarakat. Sejumlah kebijakan tentang pungutan terhadap siswa,mulai dari uang  komite,  biaya  buku,  pendaftaran  siswa  baru,  uang  sarana,praktek  mata  pelajaran tertentu dan  ujian.Pada  hal  biaya  operasional  sekolah  (BOS)  yang  disubsidi  oleh pemerintah  cukup  banyak. Bantuan  ini  sesungguhnya  harus  dimanfaatkan  untuk
menjawab kepentingan  beberapa  kebutuhan  siswa  dimaksud agar  tidak  lagi  dilakukan pungutan. Nilai  pungutan  tersebut  jumlahnya  bervariasi. Disalah satu SMA  Negeri di Kota Ternate ini memungut uang komite per siswa Rp. 150.000/bulan. Jika ditotal, maka dalam satu semester mencapai Rp. 900.000.
Itu baru satu jenis dari sekian banyak jenis pungutan. Jadi uang komite untuk tingkat SMA jauh lebih besar bila dibandingkan dengan SPP mahasiswa STAIN dalam satu  semester  hanya  Rp.  600.000. Sementara  di  perguruan  tinggi, kebijakan  mengenai privatisasi pendidikan dianggap lebih baik daripada dikuasai  Negara. Perubahan status PTN menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dinilai oleh Darmaningktiyas
( 2005  : 248) sebagai bentuk penguatan terhadap system kapitalisme dapat bekerja secara baik  dan  mampu  merambah  dunia  pendidikan.  Dikalangan  ekonom  proliberalis  sangat yakin  akan  perubahan  status  tersebut  berdampak  lebih  baik  bagi  perkembangan pendidikan  tinggi  ke  depan.  Tetapi bagaimana nasib masyarakat miskin justru  merasa terancam,  karena  akses  mereka  untuk  dapat  belajar  di  perguruan  tinggi  Negeri  dengan biaya terjangkau semakin sulit. Bahkan ini akan memperlebar praktek ketidakadilan dalam dunia pendidikan nasional.
Apalagi  masuknya  sejumlah  pengusaha  asing  dan  domestic    yang  konseren mendukung program pemerintah disektor pendidikan. Mereka menunjukan sikap peduli sebagai  salah  satu  bentuk  partisipasi  dunia  usaha  dengan  tujuan  untuk  membangun kualitas sumberdaya manusia melalui pendidikan, disatu sisi merupakan langkah positif. Namun disisi lain justru berdampak negatif secara langsung terhadap peningkatan  beban biaya  pendidikan  semakin  bertambah  mahal  dan  sulit  dihindari.  Hal  ini  terlihat  sangat jelas  terutama  dikota-kota  besar  seperti  Jakarta  karena  investasi  yang dikelola untuk membangun  infrastruktur  sekolah  swasta  itu  jauh  lebih  megah  dibadingkan  dengan sekolah negeri milik pemerintah.
Ketersediaan  sejumlah  sarana  dan  fasilitas  belajar  yang  memadai  didukung dengan  tenaga  pendidik  yang  bermutu,  membuat  orang  yang  memiliki  kemampuan ekonomi tetap berminat meskipun mahal. Lain halnya bagi kaum ekonomi lemah tentu tidak  semudah  itu  memilih  sekolah  swasta  karena  pasti  tidak  akan  sanggup,  meskipun mungkin  anak-anak  mereka  sangat  berprestasi.  Sedangkan golongan  masyarakat menengah  ke  atas  justru  menginginkan  hasil  pendidikan  yang  bermutu,  unggul, kompetitif dan siap pakai. Maka bagi mereka, biaya pendidikan mahal bukan merupakan kendala.  Karena  yang  diharapkan  adalah  kepuasaan  mendapatkan  standar  pelayanan pendidikan bermutu baik bertaraf nasional maupun internasional
Cara pandang tentang industrialisasi pendidikan yang berorientasi profit tersebut memang tidak salah.Hanya  saja  perlu  diingat,karena analisis  perencanaan  dalam setiap pembiayaan unit cost sekecil apapun yang dikeluarkan untuk kebutuhan pendidikan harus dihitung terutama  bagi PT swasta terkecuali PT  Negeri yang  anggarannya  sudah dietapkan oleh pemerintah. Untuk kondisi saat ini hampir sulit dibedakan lagimahalnya biaya investasi pendidikan antara PT Negeri dengan PT swasta. Program penddikan gratis yang sering dikompanyekan pemerintah lebih bersifat hiasan bibir ( lipservice ) atau slogan politik  saja,  karena  faktanya  dimana-mana  masih  terjadi  pungutan  di  sekolah  sehingga kebijakan itu sulit untuk direalisasikan secara maksimal.
Ahmad S. Ruky(2002:258) ,mengatakan, dari segi mutu pendidikan kita diakui masih kalah bersaing dengan bangsa lain. Indikatornyai bisa dilihat dari sector kebutuhan tenaga kerja. Indonesia sampai sekarang terus mengimpor  tenaga kerja asing (TKA). Ada dua  factor  yang  menyebabkan  mengalirnya  TKA  bekerja  di  Indonesia. Pertama. pertumbuhan  ekonomi  kita  ditandai  dengan  masuknya  sebagian  besar  investasi  yang berbentuk  modal  asing  sesuai  UU  PMA  1967. Regulasi  mengenai  PMA  (penanaman modal asing) membuka kesempatan bagi kehadiran TKA. Kedua, masuknya modal asing
itu mempercepat pertumbuhan ekonomi sehingga terjadi kelangkaan tenaga kerja untuk level-level tertentu.
Persaingan  pasar  tenaga  kerja  menjadi  isu  hangat  yang  sudah  lama diperbincangkan  dikalangan  para  investor.  Richard  Crawford  dalam  Indra  Djati  Sidi (2002: 77), mengemukakan bahwa pada abad 21 disebut Era of Human Capital , dimana ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  khususnya  telekomonikasi  berkembang  sangat  pesat. Akibat  dari  perkembangan  itu menyebabkan  semakin  derasnya  arus  informasi  dan terbukanya pasar internasional yang menimbulkan dampak persaingan bebas begitu ketat dalam segala aspek kehidupan manusia. Proses transformasi besar-besaran terjadi diabad ini,  sehingga Human  Capital merupakan  pusat  perubahan  masyarakat  agraris  menuju masyarakat industry ( industrial society ), kemudian beralih ke masyarakat ilmu pengetahuan ( knowledge society ).
Konsekwensi logisnya adalah, keberadaan sumberdaya manusia Indonesia yang unggul, kompetitif dan professional diinvestasikan melalui pendidikan menjadi kekuatan penting dan sangat strategis  untuk menentukan pembangunan bangsa. Dalam pandangan William G. Ouchi,penempatan manusia sebagai sumbedaya tenaga kerja adalah kunci dari peningkatan  produktivitas Mc  Kinsey Global  Institute  (September  2012)  melakukan analisis dan kajian mendalam tentang potensi SDM yang dimiliki Indonesia pada tahun 2030 dibandingkan 2012 mengalami pergesaran.
Berdasarkan  laporan  tersebut,  peringkat  kekuatan  ekonomi  Indonesia menempati posisi ke 16 membaik menjadi posisi ke 7. Dengan penguatan perekonomian, jumlah  konsumenpun  meningkat  dari  45  juta  menjadi  135  juta.  Diikuti  dengan pergerakan arus urbanisasi sehingga memicu terjadinya peningkatan jumlah penduduk di kota dari 53 % menjadi 71 %. Hal ini dapat memberikan kontribusi terhadap PDB juga akan  meningkat  dari  74  %  menjadi  86  %. Sehingga  mampu  mendorong transaksi
perdagangan  pasar  terus  berkembang  dari  USD  0,5  triliun  menjadi  USD  1,8  triliun. Perkembangan tersebut berdampak pada kebutuhan tenaga kerja terampil dari 55 menjadi 113 juta orang.
Analisis ini dilengkapi dengan proyeksi kebutuhan tenaga kerja menurut jenjang pendidikan  di  tahun  2030. Maka  Indonesia  akan  menyerap  kebutuhan  tenaga  kerja lulusan pendidikan tinggi sebanyak 25 juta, tetapi hanya mampu dipenuhi 23 juta.Untuk tamatan SMA umum dibutuhkan tenaga kerja terampil sebesar 35 juta, namun  yang terisi sekitar 25 juta orang. Sedangkan tamatan SMK yang dibutuhkan sebanyak 17 juta orang, tetapi  kita  mengalami over  production sebesar  30  juta  orang,  sehingga  terjadi  kelebihan supplay  demand 13  juta.  Untuk  tingkat  SMP  tenaga  kerja  yang  akan  tersedia 20  juta melebihi dari 39 juta yang diperlukan.
Hasil analisis tentang proyeksi peluang pasar kerja menggunakan angka-angka statistic  di  atas  justru  membuat  kita  terkejut.  Dengan  kondisi  pelayanan dan  kebijakan tata  kelola  pelaksanaan pendidikan  seperti  ini, maka over  supplay lulusan  SMK  dan  SMP pada tahun 2030 akan benar-benar terjadi. Sebaliknya Indonesia mengalami kekurangan tenaga  kerja  tamatan  SMA  dan  pendidikan  tinggi. Akibatnya pemerintah tidak  pernah berhenti  mengekspor  jasa  tenaga  kerja  ke  luar  negeri  hanya  bermodalkan pendidikan SMP dan SMK.
Demikian  pula  dari  segi  mutu sumberdaya  manusia, tenaga  kerja  Indonesia masih  sangat  rendahbila  dibandingkan  Negara  lain baik  dalam  hal  penguasaan keterampilan  yang  dibutuhkan  maupun  kemampuan  berbahasa  asing.Rata-rata  tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri adalah lulusan SMP/SMA atau sederajat. dan kebanyakan mereka bekerja bukan disektor industry melainkan sebagai pembantu rumah tangga,  clining  service atau buruh  bangunan. Namun demikian mereka  cukup  berjasa,
bahkan disebut  pahlawan  devisa,  karena  kontribusinya  terhadap Negara  dalam  bentuk pajak penghasilan.
C. Pendidikan Masa Depan
Pengembangan  sumberdaya  manusia dalam  pendidikanterus  berlangsung sepanjang  hayat,  berinteraksi  dengan berbagai  siklus  kehidupan  dan mengarah padaperubahan seluruh aspek pembangunan yang satu sama lain saling terkait. Misalnya pendidikan  keterampilan  dan  pelatihan  kerja  industry, pelatihanmanajemen  wirausaha mandiri, kesehatan dan gizi serta sejumlah bidang tertentu yang kemungkinan memiliki peluang untuk dikembangkan secara bersinergi. Pendidikan ke depan bukan saja mampu membangun  peradaban  manusia,  tetapi sekaligus menjadi  pusat  gerakan  restorasi pembangunan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Keberhasilan pembangunan tidak akan mungkin dapat tercapai tanpa didukung oleh  kemampuan  SDM  yang  berkualitas  dan  professional yang dibentuk  melalui  peran pendidikan yang kuat. Karena itu diperlukan perubahan paradigma baru pemikiran kita tentang pembangunan pendidikan untuk meningkatkan fungsinya sebagai katalisator bagi pengembangan  sumberdaya  manusia  secara  menyeluruh.  Kita  tentu  menyadari  bahwa pendidikan pada masa yang lalu lebih dipandang semata-mata sebagai langkah pemerintah mencerdaskan  masyarakat  tanpa  harus  dikaitkan  dengan  pembangunan  sector  lain, misalnya pembangunan ekonomi, politik, social dan budaya.
Perspektif  pemikiran  tersebut terlalu  mengedepankan  tujuan  pendidikan  yang bersifat  ke  dalam  ( inward  looking )  yakni  bagaimana  mendidik  manusia  agar  cerdas, berkepribadian dan memiliki wawasan pengetahuan luas, tanpa mempersoalkan apakah adamanfaat  atau  tidak  secara  langsung  dari  kecerdasan,  pengetahuan  dan  kepribadian terhadap  pembangunan  diberbagai  sector  kehidupan.  Sehingga  tidak  dianggap  menjadi isu  kebijakan  pendidikan  yang  krusial  dan  urgen. Kini  perkembangan  jaman  terus
berubah, dan  hampir  disemua  lini  kehidupan  selalu  membutuhkan  hubungan  saling ketergantungan  ( interdependent ) satu  sama  lain  yang  terbangun  di  dalam  sebuah  system yang integral.
Dalam  kerangka  itulah  gagasan  mengenai  pembangunan  sector  pendidikan harus  lebih  berorientasi  keluar  ( outward  looking ) mengingat  keberadaannya hanya merupakan salah satu subsistem yang tak terpisahkan dari system pembangunan social- ekonomi  yang  luas  dan  kompleks  sedang  dihadapi  oleh  masyarakat.  Sejalan  dengan pandangan tersebut, maka pendidikan diharapkan harus mampu menghasilkan SDM yang bukan menjadi beban pembangunan tetapi sebaliknya berfungsi sebagai sumber kekuatan penggerak  ( driving  force )  bagi  keseluruhan  proses  pembangunan  dan  kehidupan masyarakat.
Pada titik inilah menurut Asep Suryadi (2004:99), perlu dikembangkan konsep pendidikan yang  disebut  dengan  efesiensi  eksternal  ( external  efficiency ),  sehingga penekanannya  lebih  pada  hubungan  timbalik  balik  antara  pendidikan  dengan pembangunan  dalam berbagai  bidang  baik  politik,  ekonomi,  social-budaya,  ilmu pengetahuan dan teknologi. Konsep ini mengemuka karena didasari oleh suatu pemikiran untuk memayungi  berbagai  isu  kebijakan  penting  serta  program-program perioritas dalam  pembangunan  pendidikan, seperti  pemerataan  kesempatan  belajar,  mutu  dan unggulan, serta efesiensi manajemen pendidikan.
Indra  Djati  Sidi  (2003:14),Berpijak  pada  berbagai  permasalahan  yang  telah  di kemukakan  di  atas,  maka pendidikan  masa  depan  mestinya  perlu  direkonstruksi  ulang untuk  mengembangkan  paradigma  baru  pembelajaran  yang  lebih  seimbang  dan proporsonal dengan  memberdayakan  seluruh  potensi  kecerdasan  yang  dimiliki  siswa. Bangunan  pendidikan  yang  dipahami  selama  ini berpedoman  pada  konsep input- outputanalysis atau  apa  yang  disebut  dengan education  production  functio. Cara  pandang  ini
terilhami oleh teori ekonomi produksi, sehingga begitu yakin bahwa apabila aspek input diperbaiki  otomatis output akan  menjadi  lebih  baik. Menurut  J. Alan  Thomas  dalam Oemar  Hamalik(1991:9) pendidikan  sekolah  memproses  siswa  menjadi output atau produk tertentu, yakni menghasilkan lulusan yang memiliki performans yang diharapkan.
Meskipun landasan teori tersebut dianggap berhasil dalam dunia industry, tetapi belum  tentu  selalu  terbukti  ketika  diterapkan  melalui  pendidikan.  Hal  ini  disebabkan karena  lembaga  pendidikan  sekolah  jangan  disamakan  dengan  pabrik  dalam  sector industry.  Apalagi input pendidikan  sekolah itu  bukan  bersifat  statis  melainkan  sangat dinamis  akibat  dipengaruhi  oleh  banyak  factor,  terutama  elemen  proses  dan  konteks pendidikan. Karena itu persoalan penting yang perlu dipikirkan adalah kurikulum, mutu guru, metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan serta manajemen pendidikan.
Menurut  Wina  Sanjaya  (2005:97), Pengembangan  Kurikulum  Berbasis Kompetensi (KBK) harus terus difokuskan pada pengalaman belajar siswa sesuai dengan prinsip  belajar  sepanjang  hayat dan  tetap  mengacu  kepada  empat  pilar  pendidikan universal  sebagaimana  telah  dicanangkan  oleh  Unesco,  yaitu;  (1) learning  to  know ,  yang berarti juga learning to learn , (2) learning to do, (3) learning to be, dan (4) learning to live together .
Learning  to  know atau learning  to  learn , artinya  belajar  yang  dilakukan  siswa  itu tidak  hanya  sekedar  menghasilkan  sesuatu  yang  mungkin  belum  pernah  diketahui sebelumnya. Tetapi dengan belajar  dimaksudkan agar siswa juga dapat menyadari akan kemampuan  tetang  cara  bagaimana  mempelajarinya.  Berdasarkan  kemampuan  itulah maka  tumbuh  rasa  percaya  diri  ( self  convidance ) sehinggamemungkin  proses  belajar  yang dilalui  siswa senantiasa  belangsung  secara  continue  tanpa  mengenal  batas  ruang  dan waktu. Konotasi belajar untuk mengetahui juga sama dengan istilah learning to think atau belajar berpikir.
Learning  to  do ,  mengandung  pengertian  bahwa  belajar  itu  selain  mendengar, melihat dengan tujuan akumulasi pengetahuan, juga dimaksudkan untuk dapat melakukan sesuatu  sebagai  bagian  dari  tuntutan  penguasaan  kompetensi  yang  sangat  diperlukan terutama  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan  pasar  kerja  global. Disinilah learning  to do yang  dilaksanakan  dalam  proses  pembelajaran  lebih  diorientasikan  kepada pemberdayaan pengalaman dan keterampilan bagi siswa untuk hidup mandiri.
Learning to be , bermakna bahwa belajar merupakan suatu proses pembentukan kepribadian supaya manusia mampu mengenal diri sendiri. Atau dengan kata lain belajar untuk  mengaktualisasikan  diri  sendiri  sebagai  individu  yang  memiliki  kepribadian  dan kesadaran akan tanggungjawab menjadi pemimpin, sekaligus juga dapat menyadari segala kekurangan dan kelemahannya.
Learning to live together , adalah belajar untuk bagaimana hidup bersama manusia lain baik secara individu maupun sebagai mahluk social. Karena tidak mungkin orang bisa hidup  sendiri  atau  mengasingkan  diri  tanpa  bantuan sesamanya. Dalam  konteks  yang lebih  luas  kehidupan  bersama  ditengah  masyarakat  membentuk  perilaku  manusia  agar bersikap demokratis untuk saling menghargai dan memahami perbedaan pendapat tanpa paksaan.

## D. Kesimpulan
Dari  beberapa  permasalahan  yang  telah  dijelaskan  di  atas  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
Arah  kebijakan  pendidikan  kita  saat  ini  dan  ke  depan  diharapkan  mampu menghasilkan  siswa    yang  bermoral,  cerdas,  terampil,  professional,  mencintai budaya serta memiliki keunggulan secara kompetitif untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja global.
Proses  pembelajaran di  sekolah  harus  bersifat  kreatif  sehingga dapat mensinergikan  dan  menyeimbangkan  semua  potensi  kecerdasan,  baik inteligensi question (IQ), Emasional question (EQ), dan Spiritual question (SQ).
Konsep  pendidikan  pada  prinsipnya  bertujuan  untuk  membangun investasi sumberdaya  manusia  ( human  capital  investment )  yang  berkualitas  secara  utuh, menyeluruh dan produktif. Tidak hanya aspek pengetahuan dan keterampilan saja tetapi juga pembentukan perilaku.
Pendidikan ke depan bukan saja mampumembangun peradaban manusia, tetapi sekaligus  menjadi  pusat  gerakan  restorasi  pembangunan  dalam  segala  aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam  mengembangkan budaya  belajar  sepanjang  hayat  tetap  mengacu  kepada empat pilar pendidikan universal yang telah dicanangkan oleh Unesco, yaitu; (1) learning to know , yang berarti juga learning to learn , (2) learning to do, (3) learning to be, dan (4) learning to live together.

## DAFTAR PUSTAKA
Azwar Saifuddin, Pengantar Psikologi Inteligensi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
Budimansyah  Dasim  dan  Asep  Suryadi, Pendidikan  Nasional  Menuju  Masyarakat Indonesia Baru, Bandung: Grasindo, 2004

## Darmaningtiyas, Pendidikan Rusak-Rusakan, (Yogyakarta: LKiS, 2005)
Dedi  Supriyadi  dan  Fasli  Jalal, Reformasi  Pendidikan  dalam  Konteks  Otonomi  Daerah,  Yogyakarta: Adicita Karya Nusa
Hamalik Oemar, Perencanaan Dan Manjemen Pendidikan, Bandung: Mandar Maju, 1991

## Irianto  Bambang, Mampukah Memimpin  di  Negeri  Sendiri,  Posko  malut,  tanggal  28 Agustus 2013
Murni Sylviana dan Veithzal Rivai, Education Management Analisis Teori dan Praktek, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
Ruky S. Ahmad , Sukses Sebagai Manajer Profesional Tanpa Gelar MM atau MBA, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002
Sidi Djati Indra,Menuju Masyarakat Belajar Menggagas Paradigma Baru Pendidikan,

## Jakarta:Paramadina, 2003
Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Jakarta Rineka Cipta, 2003
Sanjaya  Wina, Pembelajaran  dalam  Implementasi  Kurikulum  Berbasis  Kompetensi, Jakarta: Prenada Media, 2005
Umberto Sihombing, Pembiayaan Pendidikan, Jakarta, 2003, .