MEJUAJUA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat https://www.jurnal.yaspenosumatera.org/index.php/mejuajua
Volume 2 | Nomor 2| Desember |2022 e-ISSN: 2807-2634

## Sosialisasi Bimbingan Teknis Advokasi Kepatuhan Koperasi Bagi Gerakan Koperasi Kota Medan dan Sekitarnya
Baginda Harahap 1)
1) Program Studi Informatika, Fakultas Teknologi, Universitas Battuta
Keywords : Bimbingan Teknis; Advokasi; Koperasi.

## Corespondensi Author
Email: profesionalbaginda@gmail.com

## History Artikel
Received: 10-08-2022; Reviewed: 02-12-2022 Revised: 02-12-2022 Accepted: 12-12-2022
Published: 12-12-2022
DOI: 10.52622/mejuajuajabdimas.v2i2.55
Abstrak. Pengabdian ini dilakukan berdasarkan kebutuhan dan  peraturan  yang  harus  diterpakan  oleh  semua  gerakan koperasi. Kajian ilmiah ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap: Tabungan dan dana serikat kredit  yang  terkait  dengan  kredit  macet  Karena  kredit macet pada koperasi, hal ini tentu akan bisa mempengaruhi Dana sendiri dan tabungan serta aset pada koperasi. Karya akademik  ini  Metode  pengabdian  empiris,  yaitu pendekatan  dengan  pertimbangan  Realitas  Hukum  dalam Masyarakat Ditinjau dari Teori Hukum melalui pengabdian langsung  di  bidang  Pelajari  kebenaran  yang  tepat. Penyelesaian pekerjaan Koperasi simpan pinjam ilmiah di koperasi  Praktek  pemberian  kredit  dengan  membuat kontrak    yang  dijamin.  Koperasi  Tabungan  Perlindungan Uang Peminjaman menjadi tanggung jawab koperasi atau pengelola.  Pelaksanaan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh koperasi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Pendahuluan
Koperasi adalah gerakan yang terorganisir secara ekonomi  Sesuai dengan asas kekeluargaan dan solidaritas.  Djojohadikoesoemo  mendefinisikan    koperasi  sebagai:  pertemuan  orang-orang  yang menyenangkan  satu  lawan  satu  Mereka  sendiri  ingin  bekerja  sama  untuk  mengembangkan  ekonomi. Tahun  1992  UU  No.  25,  Pasal  1  Ayat  1 Co-op,  co-op berarti  “agensi”  Perusahaan  yang  terdiri  dari orang  perseorangan  atau  badan  hukum  koperasi  yang  beroperasi  dengan    prinsip  Koperasi  dan Pergerakan  Ekonomi  menurut  prinsip  kekerabatan. Pasal  19  Ketetapan  Nomor  9  Tahun  1995  Untuk pelaksanaan  kegiatan  simpan  pinjam  oleh  koperasi  selanjutnya  disebut  Peraturan  Pemerintah Pelaksanaan  usaha  simpan  pinjam  oleh  koperasi,  kegiatan  usaha  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Unit Simpan Pinjam Tabungan Koperasi yang Kedaluwarsa dan Pengumpulan Tabungan Koperasi anggota dan  calon  anggota,  koperasi  lain  dan/atau  anggota  itu.  Modal    koperasi  terdiri  dari  modal  kontribusi Setiap  anggota  harus  menyetor  di  awal  Menjadi  anggota  koperasi,  simpanan  wajib  adalah  simpanan secara  berkala  oleh  masing-masing  anggota  sesuai  dengan  ketentuan  anggaran  dasar  koperasi;  Sisa pendapatan operasional yang dialokasikan dan cadangan dari hibah  pihak tertentu.
Pasal 19 Ketetapan Nomor 9 Tahun 1995 Untuk pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi selanjutnya  disebut  Peraturan  Pemerintah    Pelaksanaan  usaha  simpan  pinjam  oleh  koperasi,  kegiatan usaha  Koperasi  Simpan  Pinjam  dan  Unit  Simpan  Pinjam  Tabungan  Koperasi  yang  Kedaluwarsa  dan Pengumpulan Tabungan Koperasi anggota dan calon anggota, koperasi lain dan/atau anggota itu. Modal koperasi terdiri dari modal kontribusi Setiap anggota harus menyetor di awal Menjadi anggota koperasi, simpanan wajib adalah simpanan  secara berkala oleh masing-masing anggota sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Sisa pendapatan operasional  yang dialokasikan dan cadangan dari hibah  pihak tertentu Untuk menyelesaikan masalah hukum ini Tingkat yurisprudensi
berikut ini diperlukan yaitu: Doktrin Wajib, yaitu: Saya memiliki unit yang terkait dengan masalah yang dihadapi.  Teori  hukum,  yaitu  edisi  berisi  konsep  hukum  dan  filosofis  Hukum  Dasar  Hukum.  penulis Hak lebih kritis terhadap keputusan pengadilan Bandingkan dengan masalah sosial di  masyarakat yang sebenarnya  bukan  kajian  hukum.  Perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  para  pihak. bergaul dengan, memahami satu atau lebih orang Hal ini tertuang dalam Pasal 1313 KUH Perdata.
Hal  demikian  adalah  Menciptakan  kepastian  hukum    pihak  yang  mengikat  perjanjian  pinjaman diperlukan Dilakukan antara koperasi KSP/USP dengan calon debitur. Perjanjian pinjaman ini hanya dapat  ditandatangani  Setelah  penentuan  evaluasi  aplikasi  Pinjaman.  Semua  orang  yang  membuat kontrak  terikat  olehnya  Kinerja  kontrak  berdasarkan  kontrak  Berisi  janji  yang  harus  dipenuhi  dan mengikatnya Pihak 7 Kontrak harus disimpan di kantor Koperasi, salinannya tetap ada pada peminjam. menandatangani  kontrak  Hal  ini  dilakukan  di  KSP/USP  masing-masing  koperasi.  Aturan memberdayakan koperasi Terdapat transaksi simpan pinjam untuk melakukan transaksi simpan pinjam. Pasal 44 UU Koperasi mengatur bahwa:
(1) Koperasi dapat menghimpun dan menyalurkan dana  melalui transaksi simpan pinjam;
a. Anggota  yang bekerja sama yang bersangkutan.
b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
(2) Mampu  menjalankan  usaha  simpan  pinjam  Sebagai  satu  atau  satu-satunya  aktivitas  bisnis kooperatif.
(3) Pelaksanaan  usaha simpan pinjam oleh koperasi Lebih lanjut diatur  dengan peraturan negara. Usaha  simpan  pinjam  diatur  lebih  lanjut.  Peraturan  pemerintah  tentang  transaksi  simpan  pinjam Hal ini diatur oleh koperasi berdasarkan Pasal 19, yang dijelaskan sebagai berikut: Kurang dari:
(1) Kegiatan usaha mendirikan koperasi simpan pinjam dan membina perkumpulan Meminjam: dari. pengumpulan  deposito  berjangka  koperasi    dan  simpanan  koperasi  dari  anggota  dan  pemangku kepentingan;
a. koperasi lain dan/atau anggotanya.
b. Memberikan  pinjaman  kepada  anggota  dan  calon  anggotanya,  koperasi  lain  dan/atau anggotanya.
(2) Tentang pemberian pinjaman dan  koperasi simpan pinjam Unit simpan pinjam harus memenuhi prinsip-prinsip  sebagai  berikut:  Pembiayaan  yang  Sehat  dengan  Hati-hati  Penilaian  bakat  dan kemampuan pelamar meminjamkan.
(3) Kegiatan  koperasi  simpan  pinjam  dan  unit  simpan  pinjam  Melayani  koperasi  lain  dan/atau anggotanya Dilaksanakan sesuai dengan ayat (1). Hal ini berdasarkan perjanjian kerjasama.
Koperasi  tersebut  menerapkan  prinsip  kehati-hatian  dan  Manajemen  risiko  kontraktual  Anggota Pemohon  Pinjaman.  Dengan  koperasi  sektor  pasar  dan  perkantoran    Koperasi  menggunakan  kontrak yang disertakan. Jaminan pinjaman dan jaminan pinjaman tidak melebihi jaminan yang diberikan oleh pemohon;  Jika  Koperasi  tidak  menggunakan  jaminan  dalam  sistem.  Angsuran  pinjaman  dengan pemotongan gaji, misalnya: Jumlah kredit yang diberikan tergantung pada gaji Anda Khusus member, hingga 60 kali cicilan .

## Metode
Metode pengabdian ini berbentuk empiris atau pendekatan  yang dilaksankan melalui bimbingan teknik advokasi penerapan peraturat pada koperasi simpan pinjam. Pada pengabdian ini akan disajikan dan di presentasikan berbagai materi sesuai kebutuhan tentang advokasi penerapan perkoperasian. Yang menjadi  fasilitator  dalam  kegiatan  ini  adalah  Bapak  Parluhutan  Dalimunthe,  SE  dan  Bapak  Baginda Harahap, M.Kom

## Hasil dan Pembahasan
Pelaksanaan Perjanjian  Kredit  Terkait  Penggunaan  Anggota  Koperasi  Simpan  Pinjam Pada Koperasi
Perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh para pihak. untuk melekat pada satu atau lebih orang, untuk memahami Hal ini tertuang dalam Pasal 1313 KUH Perdata. itu adalah Menciptakan kepastian hukum  pihak yang mengikat perjanjian pinjaman diperlukan Dilakukan
Baginda Harahap, Sosialisasi Bimbingan Teknis Advokasi Kepatuhan Koperasi Bagi Gerakan Koperasi Kota Medan dan Sekitarnya
…..
antara  koperasi  KSP/USP  dengan  calon  debitur.  Perjanjian  pinjaman  ini  hanya  dapat ditandatangani Setelah keputusan dengan  evaluasi aplikasi permohonan. Peminjaman semua orang yang membuat kontrak terikat olehnya Pelaksanaan kontrak berdasarkan kontrak Berisi janji yang harus dipenuhi dan mengikatnya Berpesta Kontrak harus disimpan di kantor koperasi Salinannya tetap ada pada peminjam. menandatangani kontrak Hal ini dilakukan di KSP/USP masing-masing koperasi. Aturan memberdayakan koperasi Terdapat transaksi simpan pinjam untuk melakukan transaksi simpan pinjam. Pasal 44 UU Koperasi menyatakan:
(1) Koperasi dapat menghimpun dan menyalurkan dana  melalui transaksi simpan pinjam;
a. Anggota  yang bekerja sama yang bersangkutan
b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
(2) Mampu menjalankan usaha simpan pinjam; Sebagai satu atau satu-satunya aktivitas bisnis kooperatif.
(3) Pelaksanaan    usaha  simpan  pinjam  oleh  koperasi  Lebih  lanjut  diatur    dengan  peraturan negara.
Kegiatan  usaha  simpan  pinjam  diatur  lebih  lanjut  pada  Peraturan  Pemerintah  tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, di atur pada pasal 19 yang menjelsakan sebagai berikut :
(1) Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam adalah:
a. Mengimpun  simpanan  koperasi  berjangka  dan  tabungan  koperasi  dari  anggota  dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.
b. Memberikan  pinjaman  kepada  anggota,  calon  anggotanya,  koperasi  lain  dan  atau anggotanya.
(2) Dalam  memberikan  pinjaman,  koperasi  simpan  pinjam  dan  unit  simpan  pinjam  wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.
(3) Kegitan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dalam melayani koperasi lain dan atau anggotanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama  antar  koperasi.  Kegiatan  usaha  simpan  pinjam  diatur  lebih  khusus  lagi  pada Peraturan Menteri tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, pada pasal 22 Peraturan Menteri tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menjelaskan :
a. Pemberian nama produk simpanan koperasi berdasarkan rapat anggota.
b. Simpanan  diberikan  imbalan  dalam  bentuk  bunga  yang  besarnya  ditetapkan  rapat anggota.
c. Koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi wajib menjamin keamanan simpanan  dan  tabungan  anggota,  calon  anggota,  koperasi  lain  dan  atau  anggotanya. Penelitian ini menggunakan 3 sampel koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam di  Koperasi  tersebut,  3  koperasi  ini  adalah  Koperasi  yang  dilakukan  oleh  peserta bimtek,  contoh  Koperasi  Maju  Bersama,  KPN  Koperasi  Maju  Bersama.  Ketiga koperasi  ini  hanya  melayani  anggotanya  saja  dan  untuk    bukan  anggota  dapat bergabung  dengan  koperasi  untuk  mendapatkan  fasilitas  yang  disediakan  oleh koperasi.  Persyaratan  untuk  menjadi  anggota  koperasi  tergantung  pada  kesepakatan pada rapat anggota.
Koperasi Maju Bersama hanya menerima anggota pada wilayah pasar, Koperasi Maju Bersama untuk mendapatkan fasilitas koperasi minimal harus menjadi calon anggota.

## Perlindungan Terhadap Koperasi Simpan Pinjam Dalam Praktek Pada Koperasi
Memiliki  koperasi  simpan  pinjam  dan  lembaga  simpan  pinjam    Standar  administrasi  untuk penyediaan  layanan  Hal  ini  dapat  dilakukan  oleh  anggota,  pemangku  kepentingan,  koperasi  lain dan/atau anggota itu. Ruang Lingkup Standar Operasi Tata Kelola Perusahaan Termasuk dalam Pasal 15, Ayat 3 Peraturan Menteri tentang Perusahaan Simpan pinjam dari koperasi mengacu pada kriteria Manajemen terdiri dari:
a. Penggalangan dan Penyaluran Dana.
b. Jenis hutang.
c. Kelayakan Calon Pinjaman.
d. Layanan peminjaman ke unit lain.
e. Batas kredit maksimum.
f. Biaya Administrasi Pinjaman.
g. Keselamatan.
h. Pelunasan dan Jangka Waktu Pinjaman.
i. Analisis kredit.
j. Pembinaan anggota oleh KSP/USP.
k. Pemrosesan Pinjaman Bermasalah.
Musyawarah  Besar  harus  diadakan  setidaknya  setahun  sekali.  Tahun  ini  kami  bertujuan  untuk bertanggung  jawab  manajer  dan  supervisor  dalam  kaitannya  dengan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh Koperasi  Simpan  Pinjam  /  Koperasi  Simpan  Pinjam.  bertemu  Anggota  adalah  tempat  berkumpulnya suara anggota  Itu berlangsung pada waktu tertentu. tempat ke-8 Selain kerja kooperatif Unit Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam Juga Disediakan oleh Pemerintah Pengawasan koperasi untuk memastikan bahwa  koperasi:  ini  sehat.  Inspeksi  bersama  merupakan  rangkaian  kegiatan  Menemukan, Mengumpulkan, dan Memproses Data dan/atau Informasi Untuk mengesahkan kegiatan lain dari auditor gabungan Ada atau tidak adanya pelanggaran hukum Gugus Tugas Gabungan yang Diundang adalah struktur  aparatur  sipil  nasional  ditetapkan  oleh  gubernur  atau  bupati/walikota  Melakukan  tugas  dan fungsi co-director Dengan  wilayah  kerjasama.  satuan  tugas  koperasi  Mengawasi  koperasi  agar  tidak menyimpang dari aturan peraturan saat ini. Subregulasi nomor 3 Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dan  2016  Anggaran  yang  disalurkan  untuk  memfasilitasi  kegiatan  Program  Satgas  Penguatan Organisasi Kerjasama Teknis Pengawasan yang kooperatif diharapkan dapat meminimalisir terjadinya: menimbulkan penyimpangan dalam koperasi, menumbuhkan iklim perekonomian di koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam. Menurut Pasal 5 Peraturan Deputi Tentang Satgas Pengawasan Koperasi, Tugas Satgas Koperasi Meliputi:
a. Pembinan pengendalian internal, Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.
b. Melakukan  kordinasi  dalam  rangka  pelaksanaan  pengawasan  dan  pemeriksaan  koperasi  secara obyektif.
c. Melakukan  advokasi  dalam  rangka  penyelesaian  kasus-kasus  koperasi  serta  perbaikan  terhadap aspek-aspek yang lemah dalam pengawasan agar dalam waktu 1 tahun sudah terjadi perbaikan dan peningkatan diwilayahnya.
d. Menertibkan kewajiban pelaporan oleh koperasi, melakukan tindak lanjut analisa dan teguran atau surat-surat pembinaan atas hasil analisa laporan.
Kepala Seksi Data dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi Bidang Bina Lembaga Koperasi menjelaskan, koperasi yang mengalami penurunan aset dan modal serta penyaluran uang tidak sehat  sehingga  terjadi  kredit  macet  maka  satgas  pengawas  koperasi  akan  melakukan  pemeriksaan terhadap  Kerjasama dengan masalah ini. Itu adalah Pengawasan aktif oleh kelompok kerja pengawasan bersama Koperasi yang dapat diawasi secara langsung  masalah. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa reintegrasi sosial Kelembagaan, restrukturisasi perusahaan, dan bahkan  sanksi Manajemen adalah alat represif  Dalam hal kredit, dari pemerintah melalui koperasi simpan pinjam Menghilangkan kemacetan yang  disebabkan  oleh  penundaan  Proses  Yudisial  dan  Non  Yudisial.  Koperasi  akan  mematuhinya. Kerabat  pada  prinsipnya,  penyelesaian  kredit  sebanyak-banyaknya  Kemacetan  lalu  lintas  dilakukan secara kekeluargaan.
Nonlitigasi,  salah  satunya  melalui  arbitrase.  Proses  negosiasi  dengan  dukungan  pihak  ketiga. kasus ini disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak dapat menemukan solusi Termasuk jasa pihak ketiga yang  dilakukan  oleh  sengketa  itu  sendiri  netral  untuk  membantu  mereka  mencapai    kesepakatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Praktek di Koperasi, untuk Mengatasi Masalah Kredit diblokir  sebanyak  mungkin  oleh  non-konflik,  mis.  KPN  Karya  Bina  Sejahtera  sistem  dan  menjadi koperasi  Oleh karena itu, tidak ada cicilan karena pemotongan gaji. kredit buruk terjadi.
Baginda Harahap, Sosialisasi Bimbingan Teknis Advokasi Kepatuhan Koperasi Bagi Gerakan Koperasi Kota Medan dan Sekitarnya
…..

## Dokumentasi Kegitan
Dekumentasi  ini merupakan bukti kegiatan dari pengabdian masyarakat yang dilakukan di Hotel Kanaya Kota Medan pada tanggal 22 – 23 Juni 2022.
Fhoto 1. Peserta Bimtek

## Fhoto 2. Spanduk dan Fasilitator Bimtek
Berdasarkan dokumentasi yang berbentuk fhoto diatas dapat kita lihat bahwa kegiatan pengabdian ini benar-benar dilaksanakan dan di ikuti ± 40 Peserta dari berbagai pihak koperasi yang ada di Kota Medan.

## Simpulan Dan Saran
Berdasarkan  kesimpulan  dalam  pengabdian  masyarakat  ini,  yang  dilakukan  pada  bimbingan teknik advikasi penerapan peraturan pada koperasi yang dilakukan di Hotel Kanaya pada tanggal 22 – 23 Juni 2022, sebagai berikut:
1. Penutupan perjanjian kredit  penggunaan dana Koperasi Simpan Pinjam pada Koperasi dilaksanakan secara rutin Dibuat secara tertulis dan sesuai dengan ketentuan hukum kontrak barang 1320 KUH Perdata.  Membangun  koperasi  sosial  membutuhkan  agunan  menentukan  besarnya  kredit  yang diberikan;  Sedangkan  untuk  KPN  Karya  Bina  Sejahtera,  no  Jaminan,  penyelesaian  sistem Pengurangan gaji dan pengurangan jumlah kredit yang diberikan Tergantung gaji member.
2. Praktis perlindungan dana koperasi simpan pinjam  pada Koperasi akan mencegah terjadinya kredit
macet, Penyelesaian dalam kasus kredit macet  Gunakan standar untuk menjalankan bisnis Kegiatan Administratif yang Tercakup dalam Peraturan Menteri Tentang koperasi simpan pinjam usaha.

## Saran
1. Penguatan  lebih  lanjut  dari  serikat  simpan  pinjam  direkomendasikan  Dengan  menggunakan perjanjian  tertulis,  Perhatikan  jumlah  dan  validitas  yang  dijamin  Lihat  kemampuan  pembayaran pinjaman anggota  Ini akan diberikan nanti.
2. Serikat simpan pinjam merekomendasikan untuk tidak menunggu Operasi kooperatif sampai terjadi default  Memantau  anggota.  Untuk  penundaan  -  Keterlambatan  pembayaran  angsuran  pinjaman Diperiksa dan solusi diberikan  kesehatan koperasi.

## Daftar Rujukan
1. Anggadini, S. D. (2014). Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi. Riset Akuntansi” VI, 1. Baswir, R. (2012). Koperasi indonesia.
2. Dianto, D., & Amsari, S. (2021). Pembinaan Koperasi Di Ranting Muhammadiyah Desa Sukasari Dalam Membangun Perekomonian Umat Pasca Pandemi Covid 19. Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2), 223–228.
3. Efendi,  R.,  &  Bakhri,  B.  S.  (2018).  Konsep  Koperasi  Bung  Hatta  Dalam  Perspektif Ekonomi Syariah. Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan, 15(1), 111–135.
4. Harsoyo, Y. (2006). Ideologi koperasi menatap masa depan. Pustaka Widyatama.
5. Hendra, H., Arfandi, S. N., Sudarso, A., Candra, V., Handiman, U. T., Simarmata, H. M. P.,  Butarbutar,  M.,  Sudarmanto,  E.,  &  Sugiarto,  M.  (2021).  Manajemen  Koperasi. Yayasan Kita Menulis.
6. Isa, I. G. T., & Hartawan, G. P. (2017). Perancangan Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Web (Studi Kasus Koperasi Mitra Setia). Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak Dan Manajemen), 5(10), 139–151.
7. Marpaung,  M.  (2014).  Pengaruh  kepemimpinan  dan  Team  work  Terhadap  kinerja karyawan Di koperasi sekjen kemdikbud senayan jakarta. Jurnal Ilmiah WIDYA, 2(1), 33–40.
8. Prasetyo,  K.,  &  Suharyanto,  S.  (2019).  Rancang  Bangun  Sistem  Informasi  Koperasi Berbasis Web Pada Koperasi Ikitama Jakarta. Jurnal Teknik Komputer AMIK BSI, 5(1), 119–126.
9. Rahmanto,  Y.  (2021).  Rancang  Bangun  Sistem  Informasi  Manajemen  Koperasi Menggunakan Metode Web Engineering (Studi Kasus: Primkop Kartika Gatam). Jurnal Data Mining Dan Sistem Informasi, 2(1), 24–30.
10. Rumetna, M. S., Lina, T. N., & Santoso, A. B. (2020). Rancang bangun aplikasi koperasi simpan pinjam menggunakan metode research and development. Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer, 11(1), 119–128.
11. Siregar,  A.  P.  (2020).  Kinerja  Koperasi  Di  Indonesia.  VIGOR:  Jurnal  Ilmu  Pertanian Tropika Dan Subtropika, 5(1), 31–38.
12. Sitepu,  C.  F.,  &  Hasyim,  H.  (2018).  Perkembangan  Ekonomi  Koperasi  Di  Indonesia. Niagawan, 7(2), 59–68.
13. Sitio, A. (2001). koperasi: Teori dan Praktek. Erlangga.
14. Tambunan, T. S., & Tambunan, H. (2019). Manajemen koperasi.
15. Zulhartati,  S.  (2010).  Peranan  Koperasi  dalam  Perekonomian  Indonesia.  Guru Membangun, 25(3).