Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039
Vol. 2, No. 1 – Februari 2021, Hal. 119-124| Available online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum
DOI: https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3056.119-124

## KOORDINASI WEWENANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DENGAN PENEGAK HUKUM LAINNYA DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Ni Putu Gita Loka Chindiyana Dewi, I Nyoman Sujana, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dalam melakukan  penyidikan  tindak  pidana  korupsi,  dan  untuk  mengetahui  hubungan  koordinasi  antara  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dengan  penegak  hukum  lainnya  dalam  melakukan  penyidikan  tindak  pidana korupsi.  Metode  penelitian  yang  digunakan  ialah  penelitian  hukum  normatif  yakni  sebagai  penelitian  hukum yang  mengkaji  hukum  tertulis  dari  berbagai  aspek,  tapi  tidak  mengkaji  aspek  terapan  atau  implementasinya. Pendekatan metode penelitian ini dengan cara menelaah seluruh undang-undang, mengerti hierarki dan asas-asas aturan  perundang-undangan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam  perihal  penyidikan  tindak  pidana korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki wewenang lebih didalam melaksanakan koordinasi dan supervisi  yang  bisa  melaksanakan  pengambil  alihan  pada  tuntutan  yang  dijalankan  oleh  Polri  dan  Kejaksaan. Bahkan  penyidik  KPK  bisa  melaksanakan  penyitaan  walaupun  tidak  mempunyai  izin  dari  Ketua  Pengadilan Negeri (Pasal 47 Undang-Undang KPK). Akan tetapi KPK tak bisa mengeluarkan surat pemberhentian tuntutan (Pasal  40  Undang-Undang  KPK).  Kemudian,  hubungan  koordinasi  antara  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK) dengan penegak hukum lainnya masih tidak ada kerjasama atau hubungan koordinasi yang baik dalam pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  bahkan  tidak  jarang  pula  berebut  peran  didalam  mengungkap  kasus korupsi. Wewenang dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu berkoordinasi dengan lembaga yang  berhak  melakukam  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  kepada  lembaga  yang  berhak  melakukan pemberantasan korupsi. Tapi kewenangan KPK itu masih belum digunakan dengan maksimal oleh KPK. Kata kunci: Koordinasi; KPK; Tindak Pidana Korupsi.

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  authority  of  the  Corruption  Eradication  Commission  (KPK)  in  investigating criminal acts of corruption, and to find out the  coordination relationship between the Corruption Eradication Commission  (KPK)  and  other  law  enforcers  in  investigating  corruption  crimes.  The  research  method  used  is normative legal research, namely as legal research that examines written law from various aspects, but does not examine  the applied  or  its  implementation aspects.  The  approach  to  this  research  method  is  by  examining  all laws, understanding the hierarchy and principles of statutory regulations. The results show that in the matter of investigating  corruption,  the  Corruption  Eradication  Commission  (KPK)  has  more  authority  in  carrying  out coordination and supervision that can carry out the takeover of charges carried out by the National Police and the Attorney General's Office. Even KPK investigators can carry out confiscations even though they do not have permission  from  the  Chairman  of  the  District  Court  (Article  47  of  the  KPK  Law).  However,  the  KPK  cannot issue a letter of dismissal of demands (Article 40 of the KPK Law). Then, the coordination relationship between the Corruption Eradication Commission (KPK) and other law enforcers is  still not there is no cooperation or good coordination relationship in eradicating criminal acts of corruption and even often competing for roles in uncovering  corruption  cases.  The  powers  and  obligations  of  the  Corruption  Eradication  Commission  (KPK), namely to coordinate with institutions that have the right to eradicate criminal acts of corruption to institutions that have the right to eradicate corruption. However, the KPK's authority has not been fully utilized by the KPK. Keywords: Coordination; KPK; Crime of corruption.

## I. PENDAHULUAN
Korupsi  merupakan  salah  satu  permasalahan  terbesar  di  dalam  perekonomian  bangsa  di  dunia, Korupsi  dapat  diartikan  sebagai  arti  alat  agar  perkaya  diri  sendiri  dengan  menyalahgunakan kekuasaan  yang  ada  ( Hamzah,  1984 ).  Korupsi  merupakan  hal  yang  sangat  merugikan  keuangan negara  hingga  mampu  menghambat  pertumbuhan  dan  perkembangan  sebuah  negara  ( W.  Setiadi, 2018 ).  Di  Indonesia  sendiri  telah  terbentuk  UU  No  31  tahun  1999  mengenai pemberantasan  Tindak
Pidana  Korupsi  yang  terdapat  dalam  Pasal  43  ayat  (1),  yaitu:  Dalam  kurun  waktu  paling  lambat  2 (dua)  tahun  saat  undang-undang  ini  berlaku  maka  terbentuk  Komisi  pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi (KPK). KPK sendiri bertugas untuk memberantas segala bentuk tindak pidana korupsi yang terdapat  di  lingkungan  pemerintahan  Indonesia.  Tindak  pidana  korupsi  dapat  berupa  penggelapan dana  atau  uang  negara  dengan  menyalahgunakan  posisi  atau  jabatan,  penyuapan  pejabat  dengan tujuan  tertentu  yang  tidak  sesuai  prosedur  atau  berdasarkan  keuntungan  sepihak,  pencucian  uang melibatkan pejabat atau petugas pemerintahan.
Dalam  upaya  penegakan  hukum  di  Indonesia  khususnya  dalam  proses  pemberantasan  korupsi, KPK  tidaklah  bekerja  sendirian  melainkan  terdapat  beberapa  lembaga  penegakhukum  lainnya  yang juga  memiliki  kewenangan  dalam  memberantas  korupsi  yakni  kepolisian  dan  kejaksaan.  Dengan banyaknya  lembaga  penegak  hukum  yang  ditugaskan,  diharapkan  dapat  memberikan  hasil  yang maksimal  sehingga  kasus  korupsi  di  Indonesia  dapat  diberantas  dengan  optimal.  Tapi,  dalam kenyatannya harapan yang diberikan kepada para pihak penegak hukum ini belumlah tercapai hingga sekarang. Ini bisa disebabkan karena kurangnya koordinasi antara penegak hukum yang satu dengan penegak hukum lainnya ( E. Setiadi, 2000 ).
KPK,  Kepolisian  dan  Kejaksaan  memiliki  kewenangan  dan  ketentuan  tersendiri  dalam melakukan  penyidikan  terhadap  berbagai  kasus  ( Sumakul,  2012 ).  Misalnya,  KPK  yang  biasanya melakukan  penyidikan  tersediri  bahkan  mampu  untuk  melakukan  penangkapan  terhadap  tersangka yang  telah  diselidiki  sebelumnya.  Ini  tentunya  sedikit  tidak  maksimal  ketiga  para  lembaga  penegak hukum ini bekerja masing-masing dan tidak koperatif dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  penelitian  ini  dirumuskan  untuk  mengetahui  dan  memahami kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dalam  melakukan  penyidikan  tindak  pidana korupsi,  serta  untuk  mengetahui  dan  memahami  bentuk  koordinasi  antara  Komisi  Pemberantasan Korupsi dengan penegak hukum lain dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

## II. METODE PENELITIAN
Metode  atau  tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif. Penelitian hukum normatif yaitu merupakan penelitian hukum yang mempelajari hukum tertulis dari segala aspek, tapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya ( Soekanto & Mamudji, 2003 ). Pendekatan metode penelitian ini dengan cara mendalami seluruh undang-undang, mengerti hierarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan. Selain itu juga, pendekatan masalah yang gunakan ialah pendekatan  perundang-undangan  dan  pendekatan  konseptual  berupa  legislasi  dan  regulasi  yang terbentuk  oleh  Lembaga  Negara  atau  Pejabat  yang  berwenang  dalam  mengikat  keseluruhan  umum (the  statute  approach) dan  pendekatan  konseptual  kepada  pandangan-pandangan  atau  doktrin  yang berkembang  dalam  ilmu  hukum  untuk  menyelesaikan  berita  hukum  yang  ada  dalam  penelitian  ini ( Amiruddin  &  Asikin,  2004 ).  Data  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari  bahan  hukum  primer  yaitu bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  perundang-undangan  yang  terkait  dengan  penelitian  mengenai kewenangan  KPK,  kemudian  bahan  hukum  sekunder  yang  bersumber  dari  buku-buku  mengenai hukum yang terkait dengan penelitian dan tulisan lain yang merupakan hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dalam  Melakukan  Penyidikan  Tindak Pidana Korupsi
Dalam UU digunakan dengan istilah strafbaarfeit untuk menyebutkan nama suatu tindak pidana, akan tetapi  disana  tidak  terlalu  detail  disebutkan  mengenai  pengertiannya. Strafbaarfeit merupakan  suatu istilah yang berasal dari bahasa belanda, jika diartikan dalam  Bahasa Indonesia feit artinya setengah dari  kenyataan  dan strafbaar artinya  bias  dihukum,  jadi  jika  digabungkan  kata starfbaarfeit merupakan setengah dari kenyataan yang dapat dihukum. Pengertian dari perkataan straafbaarfeit :
1. Simons  didalam  rumusannya straafbaarfeit itu  adalah  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan sudah dilakukan dengan kesengajaan atapun tanpa disengaja apabila undang-undang menyatakan bahwa bersalah maka apapun perbuatannya tetap akan bersalah karena melawan hukum.
2. E.  Utrecht menyatakan  bahwa straafbaarfeit merupakan  suatu  perumpamaan  kejadian  yang  atas kejadian tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat juga dikatakan sebagai  delik.  Perbuatan itu  terjadi  karena  sengaja  ataupun  tidak,  atau  karena  sengaja  dilakukan
karena ceroboh ( Saleh, 2001 ). Cuma setengah yang bisa jadi faktor pokok perbuatan pidana yakni tingkah laku seseorang tidak cocok dengan aturan hukum (unsurnya telah langgar hukum), karena itu bias dikenakan suatu hukuman dan ada nya seorang membuat dalam jadi arti kata bertanggung jawab.
3. Kata straafbaarfeit secara  teoritis  bisa  diartikan  seperti  pelanggaran  terhadap  suatu  aturan  atau kaidah  baik  yang  disengaja  ataupun  yang  tidak  disengaja,  dimana  perbuatan  tersebut  akan dikenakan  sanksi  tegas  kepada  pelaku  itu  sendiri  untuk  menjaga  tertib  hukum  dan  dijaminya kepentingan umum.
4. Moeljatno  menyatakan  bahwa straafbaarfeit merupakan kegiatan  yang  melanggar  peraturan perundang-undangan atau aturan yang berlaku disediakan hukuman pidana sebagai sarana untuk dapat menakut-nakuti seseorang yang ingin berbuat kejahatan. Akan tetapi apabila peraturan yang berlaku tetap dilnggar maka hukum pidana akan memberikan sanksi yang tegas pada pelakunya.
Coruptie yang  juga  diterjemahkan  jadi corruptien dalam  bahasa  Belanda  itu  berisikan  arti perbuatan  korup,  penyuapan.  Walaupun  kata corruption punya  arti  luas,  biasanya  diartikan  sebagai penyuapan  ungkapan  bagi  korupsi  bisadisimpulkan  dalam  bahasa  Indonesia  oleh  Purwadarminta dalam  Kamus  Umum  Bahasa  Indonesia  Korupsi  ialah  tindakan  yang  kurang  baik  contohnya  seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan semestinya. Kejahatan korupsi mencaku unsur - unsur sebagai berikut:
a. Penyalahgunaan wenangan, peluang, dan alat
b. Memperkaya diri sendiri, perkumpulan sendiri, atau korporasi sendiri
c. Merugikan keuangan ekonomi negara.
Berikut  ini  merupakan  perbuatan  melawan  hukum  korupsi  yang  paling  umum  dilakukan,  serta sebagian perbuatan ataupun perbuatan korupsi yang tidak umum dilakukan:
a. Pemberian dan atau diberikan imbalan (suap)
b. Melakukan pengelapan atau memeras dengan atas nama jabatan
c. Ikut didalam melakukan penggelapan dana dan pengadaan barang
d. Penerimaan perputaran.
Perkembangan Pengertian Korupsi
1. Rumusan korupsi dari sisi pandangan teori pasar
Jocob  van  Klaveran  yang  menyebutkan  apabila  seseorang  memiliki  niat  yang  besar  untuk melakukan  suatu  tindakan  korupsi,  maka  ia  akan  menganggap  instansinya  sebagai  suatu perusahaan  dibidang  dagang  serta  akan  menumbuhkan  pemikiran  untuk  berusaha  setinggi- tingginya.
2. Rumusan yang menekankan titik berat jabatan pemerintah
a. L Bayley perkataan korupsi terkait akan tindakan suap yang terkait pada menyalah gunakan kewenangannya  serta  kekuasaannya  yang  diakibatkan  adanya  pemikiran  dari  siapapun yangmemegang kekuasaan dan jabatan demi kepentingan pribadi.
b. M.  Mc  Mullan  seorang  pejabat  pemerintah  disebut  korup  bila  mendapatkan  uang  dianggap sebagai sogokan untuk melakukan sesuatu yang biasa dikerjakan dalam tugas jabatan padahal semasih  menjalankan  tugas  wajib  tadak  diperbolehkan  untuk  berbuat  demikian  atau  bisa diartikan menjalankan kekuasaan secarajelas atas suatu dalih yang tidak tepat serta karenanya membuat kepentingan orang banyak jadi dirugikan wewenang atau kekuasaannya.
c. J.S.Nye  tindak  korupsi  dianggap  perbuatan  yang  tindakannya  meleset  daripada  tugas-tugas standar pemerintahan.
3. Rumusan korupsi dengan titik berat pada kepentingan umum
4. Rumusan korupsi dari sisi pandang politik
Secara sosiologi, menurut pandangan Syed Hussein Alatas, terdapat tiga tipe peristiwa  korupsi, ialah  penyuapan (briebery) ,  pemerasan,  dan  nepotisme.  Umpama  itu  korupsi  yakni  bila  ada  suatu orang  yang  merupakan  pegawai  negeri,  mendapat  imbalan  ataupun  hadiah  sebagai  imbalan  yang diberikan oleh seseorang bertujuan untuk menombok atau menggoda untuk dapat diperlakukan lebih istimewa  dari  orang  lain  agar  terpenuhi  kepentingan  orang  yang  memberi  imbalan  tersebut.  Tak jarang  pula  tindakan  menawarkan  pemberian  contoh  itu  atau  hadiah  yang  mempengaruhi  juga  terisi dalam  konsep  itu.  Pemerasan,  yaitu  permohonan  pemberian  atau  hadiah  contoh  itu  dalam menjalankan tugas publik, juga bias dipadang sebagai korupsi.
Kewenangan  Kepolisian  dapat  ikut  serta  melaksanakan  penyidikan  kepada  kasus  korupsi, mengingat  dalam  KUHP  Kepolisian  bisa  digolongkan  bagai  penyidik.  Terdalam  didalam  Pasal  14 huruf (g) UU Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian tugasnya pada pengapresisian penyelidikan serta penyidikan kepada seluruh tindak pidana yang sama dengan peraturan hukum yang sama dengan peraturan  hukum  yang  sama  dengan  peraturan  hukum  yang  telah  ada  dan  hukum  yang  telah dijalankan serta peraturan perundangan yang lainnya. Polisi ialah penyidik, tapi tak terdapat satu pasal yang menyatakan polri atau polisi ialah pengidik tunggal.
Kewenangan  Kejaksaan  bisa  melaksanakan  penyidikan  dinyatakan  pasal  30  UU  kejaksaan. Kewenangan  kejaksaan  misalnya  diberikan  oleh  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  mengenai Komisi  Pemberantasan  Tindak  Piana  Korupsi.  Uraian  umum  Undang-Undang  Kejaksaan  selanjut memperjelas bahwa kewenangan melaksanakan penyidikan pidana tentu dimaksud memuat beberapa ketentuan  Undang-Undang  yang  diberikan  hak  untuk  suatu  tindak  pidana  khusus  yang  diatur  dalam peraturan perundang-undangan, kejaksaan tidk bias melakukan penyidikan dengan bebas, tetapi sudah dibatasi.

## 2. Hubungan Koordinasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Penegak Hukum Lainnya dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi
Di  dalam  menyelesaikan  tindak  pidana  korupsi  memerlukan  koordinasi  diantara  hukum  terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisiaan dan Kejaksaan. Pada masa sekarang masih belum ada  kerjasama  atau  hubungan  koordinasi  yang  baik  didalam  melaksanakan  pemberantasan  tindak pidana  korupsi  bahkan  tak  jarang  pula  berebut  peran  dalam  mengungkap  kasus  korupsi  ( Handoko, 2003 ).  Tugas  tugas  serta  kewajiban  tindakan  yang  harus  dilakukan  oleh  para  pemberantas  korupsi diantaranya memerlukan suatu hubungan komunikasi yang baik antar lembaga, berhak melaksanakan pemusnahan  terhadap  korupsi  dalam  bentuk  apapun  kepada  lembaga  yang  memang  berwenang melaksanakan  pemusnahan  terhadap  korupsi.  Tapi  perlu  diketahui  hak-hak  kpk  memang  belum sepenuhnya dipergunakan. Didasari definsi tersebut bahwa ada persyaratan untuk berkordinasi yaitu:
1. Sense  of  Coorperation,  keinginan  untuk  saling  membantu  atau  kerjasama  pada  setiap  bagian tertentu.
2. Rivalry, pada suatu organinasi yang besar, banyak terjadinya perasaan bersaing yang besar juga, untuk bisa melebihi saingannya yang lain.
3. Team Spirit, setiap bagian harusnya adil dan sama-sama menghargai satu sama lain.
4. Esprit  de  Corps,  perbuatan  untuk  saling  menghargai  akan  membangkitkan  rasa  semangat  yang tinggi.
Fungsi koordinasi dan supervisi yang dijalankan oleh KPK ternyata masih belum bisa dilakukan bagaimana diberikan oleh ketentuan perundangan. Kedua fungsi ini tidak bisa disepelekan oleh KPK mengingat kedua fungsi tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam perjalanan penyidikan Tipikor  yang  dilaksanakan  oleh  penyidik  kepolisian  dan  kejaksaan  di  daerah  mengalami  kesulitan untuk menyidik kasus tipikor. Oleh karena itu pelaksanaan dari fungsi koordinasi dan supervisi harus dapatkan  perhatian  yang  serius  dari  seluruh  kalangan  agar  pemberantasan  korupsi  di  negeri  ini  bisa tetap  berjalan  secara  proporsional  dan  terpadu.  Kedudukan  KPK  sebagai  lembaga  hukum  yang strategis  punya  kewenangan  lebih  kredible  dan  profesional  dikarenakan  didalam  pelaksanaan  tugas KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh pihak manapun.
Dengan  banyaknya  lembaga  penegak  hukum  seperti  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan, diharapkan menghasilkan hasil yang optimal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.Tetapi, dalam kenyataannya itu kurang adanya koordinasi antara penegak hukum satu dengan  lainnya.  Pada  masa  sekarang  instansi  atau  para  penegak  hukum  punya  masing-masing  hak atau aturan dalam bertugas untuk pemusnahan tindakan korupsi, diantaranya yaitu para polisi dan para petinggi jaksa. Dari sebab itu para penegak hokum wajib menegakan hukuman pada saat memproses daripada  tindakan  korupsi,  contoh  pada  team  penyidikan,  KPK  mempunyai  wewenang  dalam berkordinasi  terhadap  seluruh  lembaga  penegak  hokum  yang  bersangkutan  menangani.  Perjalanan berkordinasi  itulah  yang  mencakup  juga  bagaimana  berkordinasi  dengan  lembaga  pemeriksa keuangan, inspektorat, kementrian dan juga pemerintahan non kementrian.
Dampak  terhadap  system  pada  penyidikan  disisi  lain  juga  akan  menciptakan  persaingan  yang bersifat  positif  tapi  disisi  lain  sebagian  dapat  timbul  ketidakpuasan,  rasa  ketidakpercayaan  terhadap lembaga terutama dengan cara kerjanya yang sangat tidak maksimal. Selain itu, supaya tidak adanya
ketidakseimbangan wewenang butuh dilaksanakan secara perlahan-lahan. Dengan cara itulah system supervise KPK beroprasi dengan baik.
Telah disebutkan dalam peraturan presiden Nomor 55 Tahun 2012 bahwa untuk mencegah dan juga  membrantas  tindak  pidana  korupsi  terdapat  tujuan  dalam  jangka  pendek  dan  jangka  panjang. Untuk tujuan dalam jangka panjangnya dikatakan bahwa untuk mewujudkan Negara yang bersih dari tindak pidana korupsi dan disertai dengan budaya yang berintegritas tinggi. Sedangkan tujuan dalam jangka  pendeknya  yaitu  membersihkan  tata  pemerintahan  yang  bersih  dari  tindakan-tindakan merugikan  Negara  atau  korupsi  dengan  cara  mencegah  dan  menindak  serta  dengan  tingginya integritas  budaya  bangsa.  Tujuan  dalam  jangka  panjang  dan  pendek  tersebut  agar  terwujudkan disegenap wilayah, pada pemerintahan dalam arti luasnya, ada suatu tujuan yang harus dapat dicapai yaitu dengan cara-cara berikut ini:
1. Mencegah
2. Menegakkan hukum
3. Ketentraman dari peraturan yang berlaku
4. Kerjasama yang baik dengan lembaga-lembaga terkait
5. Meningkatkan pengetahuan dan kebudayaan brantas korupsi
6. Tatacara pelaporan dalam melaksanakan Pemberantasan Korupsi
Di  dalam  melakukan  analiss  atas  perbuatan  korupsi  bisa  didasarikan  tiga  dekatan  berdasarkan alur proses korupsi ialah:
1. Pendekatan pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi.
2. Pendekatan pada posisi perbuatan korupsi terjadi.
3. Pendekatan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam prihal penyidikan tindak pidana korupsi  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  memiliki  wewenang  lebih  didalam  melaksanakan koordinasi dan supervisi yang bisa melaksanakan pengambilalihanpadanuntutan yang dijalankan oleh Polri dan Kejaksaan. Bahkan penyidik KPK bisa melaksanakan penyitaan walaupun tidak mempunyai izin dari Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 47 Undang-Undang KPK). Akan tetapi KPK tak bisa luarkan surat  hentian  nuntutan  (Pasal  40  Undang-Undang  KPK).  Kemudian,  hubungan  koordinasi  dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) antara penegak hukum lainnya masih tidak ada kerjasama atau hubungan koordinasi yang baik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi bahkan tidak jarang pula berebut peran didalam mengungkap kasus korupsi. Wewenang dan kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaituberkoordinasi dengan lembaga yang berhak melakukam berantasan tindak pidana korupsi kepada lembaga yang berhak melakukan pemberantasan korupsi. Tapi kewenangan KPK itu masih belum digunakan dengan maksimal oleh KPK.

## 2. Saran
Adapun  saran  yang  hendak  disampaikan  berdasarkan  hasil  penelitian  yakni  wewenang  untuk melakukan  penyidikan  dalam  tindak  pidana  korupsi  dalam  satu  lembaga  perlu  dilandasi  oleh ketentuan  perundang-undangan  yang  kuat  dan  jelas  agar  adanya  jaminan  kepastian  hukum.  Pemilik haki tu juga wajib harus dengan suatu sistem pengawasan yang baik untuk bertujuan untuk mencegah terjadinya  penyalahgunaan  kewenangan  dan  memaksimalkan  cara  kerja  lebih  baik.  Kemudian, hendaknya  pemerintah  mensosialisasikan  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Lebih ditingkatkan  kepada  penindakan  korupsi  yang  lebih  tegas  sebagai  suatu  shock  therapy  (berikan pembelajaran  bagi  para  koruptor  dan  masyarakat  mengenai  kerugian  yang  disebabkan  oleh  tindak pidana korupsi). Bila perlu para koruptor dijatuhi hukuman mati.

## DAFTAR PUSTAKA
Amiruddin,  &  Asikin,  Z.  (2004). Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  PT.  RajaGrafindo Persada.
Hamzah,  A.  (1984). Korupsi  di  Indonesia  Masalah  dan  Pemecahannya .  Jakarta:  PT  Gramedia Pustaka Utama.
Handoko, H. (2003). Manajemen (Edisi Kedu). Yogyakarta: BPFE.
Saleh, K. W. (2001). Tindak Pidana Korupsi dan Suap . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Setiadi,  E.  (2000).  Penegakan  Hukum  Pidana  terhadap  Kasus-Kasus  Korupsi  dalam  Menciptakan Clean Government. Mimbar , 4 (16), 305–333.
Setiadi,  W. (2018).  Korupsi  di  Indonesia (Penyebab, Bahaya,  Hambatan  dan  Upaya  Pemberantasan, Serta Regulasi). Jurnal LEGISLASI INDONESIA , 15 (3), 249–262.
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2003). Penelitian  Hukum  Normatif:  Suatu  Tinjauan  Singkat .  Jakarta: Rajawali Press.
Sumakul,  A.  (2012).  Hubungan  dan  Kewenangan  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dan Kejaksaan dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi. Lex Crimen , 1 (4), 94–110.