TINJAUAN HUKUM BATALNYA SUATU PERKAWINAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT BANK
Mohammad Zamroni

## Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya
zamroni@hangtuah.ac.id
Abstract: The main function of the bank is to  collect funds from the public in the form of deposits, and channel them to the public in the form of credit facilities. However, because the  funds  used  as  credit  facilities  are  public  funds,  then  giving  credit  must  be  in accordance with the precautionary principle. One of the application of the precautionary principle  is  to  make  a  credit  contract.  Credit  contract  are  not  only  carried  out  by  banks with companies, but also between banks and individual debitor. If an individual debitor is married  and  does  not  have  a  marriage  agreement,  the  husband  and  wife  are  generally involved  in  a  credit  contract.  This  is  done  in  addition  to  guaranteeing  loan  repayments, also  related to  guarantees  that are generally in  the form of  property. Basically marriage ties still have the potential to be canceled. So that there will be legal consequences when the  marriage  is  canceled.  This  study  focuses  on  analyzing  the  legal  consequences  of  the credit contract made by banks with an individual debitor whose marriages are canceled by the Court.
Keywords : contract, credit, bank, marriage.
Abstrak: Fungsi  utama  perbankan  adalah  menghimpun  dana  dari  masyarakat  dalam bentuk  simpanan,  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  fasilitas  kredit. Namun  demikian,  karena  dana  yang  digunakan  sebagai  fasilitas  kredit  merupakan  dana masyarakat,  maka  di  dalam memberikan kredit harus sesuai  dengan prinsip  kehati-hatian. Salah  satu  penerapan  prinsip  kehati-hatian  adalah  dengan  membuat  perjanjian  kredit. Perjanjian  kredit  tidak  hanya  dilakukan  oleh  pihak  bank  dengan  korporasi,  tetapi  juga antara  pihak  bank  dengan  nasabah  perorangan.  Apabila  nasabah  perorangan  telah  kawin dan  tidak  memiliki  perjanjian  kawin,  maka  pasangan  suami  istri  lazim  dilibatkan  dalam perjanjian kredit. Hal ini dilakukan selain untuk memastikan pengembalian pinjaman, juga terkait dengan jaminan yang umumnya berupa barang tidak bergerak. Pada dasarnya ikatan suatu  perkawinan,  sebagaimana  hubungan  hukum  pada  umumnya,  tetap  memiliki  potensi untuk  dibatalkan.  Sehingga  akan  muncul  akibat  hukum  ketika  perkawainan  dibatalkan. Penelitian ini fokus untuk menganalisis akibat hukum batalnya suatu perkawinan terhadap perjanjian  kredit  yang  telah  dibuat  oleh  pihak  bank  dengan  pasangan  suami  istri  yang perkawinannya dibatalkan oleh Pengadilan.
Kata kunci: perjanjian, kredit, bank, perkawinan.

## Pendahuluan
Industri  perbankan  merupakan jantung dan motor penggerak
perekonomian suatu negara. Tanpa
adanya industri perbankan, sulit dibayangkan  akan  terjadinya  akumulasi uang  dari  masyarakat  untuk  disalurkan dalam  bentuk  kredit  pada  berbagai industri. 1 Fungsi utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk  simpanan,  dan  menyalurkannya kepada  masyarakat  dalam  bentuk  kredit dan  atau  bentuk-bentuk  lainnya  dalam rangka  meningkatkan  taraf  hidup  rakyat banyak. 2
American  Bankers  Association menyebut empat fungsi utama bank, yaitu fungsi penyimpanan dana (deposit function) ,  fungsi  pembayaran (payment function) ,  fungsi  pemberian  kredit (loan function) ,  dan  fungsi  uang (money function) . 3 Fungsi  pemberian  kredit merupakan  fungsi  yang  sangat  penting dalam kerangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Kredit diperlukan  selain  untuk  mengembangkan usaha,  juga  untuk  memenuhi  kebutuhan primer dan sekunder masyarakat.
Menurut  Thamrin  Abdullah  dan  Francis Tantri,  tujuan  utama  pemberian  kredit adalah  mencari  keuntungan,  membantu usaha nasabah dan membantu pemerintah, dalam arti penerimaan pajak,
1 Hikmahanto  Juwana,  2002, Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional , Jakarta: Lentera Hati, h. 3.
2 Lihat  ketentuan  Pasal  1  angka  2  dan Pasal  3  Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan,  sebagaimana  telah  diubah dengan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang  Perubahan  Undang-Undang  No.  7  Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Perbankan).
3 American  Bankers  Association,  1971, Principle  of  Bank  Operation ,  USA:  American Institute of Banking, h. 9-20.
membuka kesempatan kerja, meningkatkan  jumlah  barang  dan  jasa, menghemat  dan  meningkatkan  devisa negara. 4
Pada  dasarnya  pemberian  kredit merupakan  usaha  utama  bank  sebagai lembaga  intermediasi.  Namun  demikian, karena  dana  yang  digunakan  untuk memberikan  kredit  merupakan  dana masyarakat,  maka  di  dalam  memberikan kredit harus sesuai dengan prinsip kehati- hatian.  Salah  satu  penerapan  prinsip kehati-hatian  adalah  dengan  membuat perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah suatu perhubungan hukum pinjam- meminjam  antara  pihak  bank  dengan pihak lain dengan kesepakatan pengembalian pinjaman disertai pemberian  bunga. 5 Perjanjian  kredit dibuat  secara  tertulis  untuk  memberikan kepastian  hukum  terhadap  eksistensi hubungan  hukum  antara  bank  selaku pemberi  fasilitas  kredit  dan  masyarakat selaku penerima fasilitas kredit.
Di dalam praktik, perjanjian kredit tidak  hanya  dilakukan  oleh  pihak  bank dengan korporasi, tetapi juga antara pihak bank dengan nasabah perorangan.
Apabila  nasabah  perorangan  telah  kawin dan  tidak  memiliki  perjanjian  kawin, maka  pasangan  suami  istri  dilibatkan dalam perjanjian kredit. Hal ini dilakukan selain  untuk  memastikan  pengembalian pinjaman,  juga  terkait  dengan  jaminan yang  umumnya  berupa  barang  tidak bergerak.  Sehingga  perjanjian  kredit dibuat  oleh  pihak  bank  selaku  pemberi fasilitas  kredit  dengan  pasangan  suami istri  yang  terikat  dalam  suatu  ikatan
4 Thamrin  Abdullah  dan  Francis  Tantri, 2012, Bank  dan  Lembaga  Keuangan ,  Jakarta: Rajagrafindo Persada, h. 166-167.
5 Lihat  ketentuan  Pasal  1  angka  11    UU Perbankan.
perkawinan  selaku  penerima  fasilitas kredit.
Pada dasarnya ikatan suatu perkawinan, sebagaimana hubungan hukum  pada  umumnya,  tetap  memiliki potensi untuk dibatalkan. Suatu perkawinan dianggap sah apabila memenuhi  unsur  administratif  dan  unsur agamawi.  Unsur  administratif  dan  unsur agamawi  dalam  proses  perkawinan  itu selanjutnya diklasifikasikan menjadi syarat  formil  dan  syarat  materiil.  Syarat formil  adalah  syarat  yang  berkaitan dengan tata cara melangsungkan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun  syarat  yang  menyertai  proses berlangsungnya  perkawinan.  Sedangkan syarat  materiil  adalah  syarat  yang berkaitan  dengan  eksistensi  diri  pribadi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Kedua syarat-syarat tersebut bersifat akumulatif, sehingga  keseluruhan  syarat  baik  formil maupun materiil harus terpenuhi.
Perkawinan  yang  telah  memenuhi syarat-syarat formil dan materiil dianggap  sah  dan  membawa  akibat hukum bagi kedua mempelai, yaitu akibat hukum  terhadap  hak  dan  kewajiban  bagi suami  istri,  hak  penguasaan  harta bersama,  maupun  hak  dan  kewajiban terhadap  anak  yang  dilahirkan  di  dalam perkawinan.
Sebaliknya apabila perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat formail  dan  materiil,  maka  perkawinan dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan.  Hal  ini  diatur  pada  Pasal  22 Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tentang  Perkawinan  (selanjutnya  disebut UU  Perkawinan) yang  menegaskan bahwa  perkawinan  dapat  dibatalkan apabila  para  pihak  tidak  memenuhi
syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.
Beranjak  pada  eksplikasi  di  atas, maka  penelitian  ini  difokuskan  untuk menganalisis  akibat  hukum  batalnya suatu  perkawinan  terhadap  perjanjian kredit  bank  yang  telah  dibuat  oleh  pihak bank  (kreditur)  dengan  suami  istri (debitur)  yang  perkawinannya  dibatalkan oleh Pengadilan.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  bersifat  yuridis normatif,  yaitu  mengkaji  kaidah  atau norma  yang  berkaitan  dengan  aspek hukum batalnya suatu perkawinan terhadap  perjanjian  kredit.  Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual  dan  pendekatan  perundang- undangan.  Sedangkan  sumber  bahan hukum  yang  digunakan  berupa  bahan hukum  primer  dan  sekunder.  Bahan hukum primer adalah peraturan- perundangan yang terkait dengan perjanjian kredit dan perkawinan, sementara bahan hukum sekunder merupakan  suatu  karya  ilmiah  baik berupa  literatur,  jurnal  majalah  ilmiah, maupun melalui informasi ilmiah lainnya.

## Pembahasan
Konsep  Hukum  Perjanjian  Kredit Bank
Istilah perjanjian menurut
Hartkamp adalah a juridical act, established  by  the  corresponding  and mutually  interdependent  expressions  of intent of two or more parties, directed at the  creation  of  juridical  effects  for  the benefit  of  one  of  the  parties  and  to  the account  of  the  other  party,  or  for  the benefit  and  to  the  account  of  both
parties. 6 Sementara Subekti
mendefinisikan  perjanjian sebagai  suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang  lain  atau  dimana  dua  orang  itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. 7 Sedangkan dalam perspektif syariah, perjanjian (akad) dimaknai sebagai perikatan  yang  ditetapkan  melalui  ijab qabul  berdasarkan  ketentuan  syara’  yang menimbulkan  akibat  hukum  terhadap obyeknya. 8
Di  dalam  hukum  positif,  rumusan perjanjian  dapat  ditemukan  pada  Pasal 1313  BW  yang  menyebutkan,  “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau lebih.”  Merujuk  pada  pengertian  di  atas, maka  perjanjian  dapat  dimaknai  sebagai suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang  atau  lebih  mengikatkan  dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu  orang  atau  lebih  untuk  melakukan suatu hal.
Pada  dasarnya  perjanjian  kredit bank  tidak  berbeda  dari  perjanjian  pada umumnya, terutama jika dikaitkan dengan  syarat  sahnya  suatu  perjanjian. Yang berbeda hanyalah pada obyek yang diperjanjikan,  yaitu  pinjam-meminjam uang  yang  disertai  pemberian  bunga. Sebagaimana telah disinggung dalam bab II, perjanjian kredit bank adalah perjanjian pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain dengan kesepakatan pengembalian pinjaman disertai pemberian bunga.
6 Arthur  S.  Hartkamp,  Marianne  M.M. Tillema  and  Annemarie  E.B.  ter  Heide,  2011, Contract Law in the Netherlands , Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, p. 33.
7 R.  Subekti,  1992, Hukum  Perjanjian , Jakarta: Intermasa, h. 1.
8 Rahmad Syafei, 2004, Fiqh Muamalah , bandung: Pustaka Setia, h. 44.
Istilah  perjanjian  kredit  bank sendiri tidak dikenal dalam UU Perbankan. Konsep perjanjian kredit bank umumnya  disandarkan  pada  ketentuan Pasal 1754 BW dan Pasal 1 angka 11 UU Perbankan. Pada Pasal 1754 BW disebutkan  bahwa  “Perjanjian  pinjam- meminjam  ialah  perjanjian  dengan  mana pihak  yang  satu  memberikan  kepada pihak  yang  lain  suatu  jumlah  tertentu barang-barang  yang  menghabis  karena pemakaian,  dengan  syarat  bahwa  pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam  dan  keadaan  yang  sama  pula.” Sedangkan  pada  Pasal  1  angka  11    UU Perbankan  disebutkan  bahwa  “Kredit adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam  antara  bank  dengan pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak peminjam  untuk  melunasi  utangnya setelah  jangka  waktu  tertentu  dengan pemberian bunga.”
Menurut  Subekti,  dalam  bentuk apapun  juga  pemberian  kredit  itu diadakan,  dalam  semuanya  itu  pada hakikatnya  yang  terjadi  adalah  suatu perjanjian
pinjam-meminjam,
sebagaimana  diatur  dalam  BW  Pasal 1754-1769. 9
Tetapi pendapat ini disanggah oleh Mariam Darus
Badrulzaman, karena menurutnya berdasarkan  pada  kenyataan,  perjanjian kredit  itu  memiliki  identitas  sendiri  yang berbeda dengan perjanjian pinjam- meminjam  uang. 10 Sedangkan  menurut Sutan  Remy  Sjahdeini,  perjanjian  kredit bank  adalah  perjanjian  antara  bank
9 Lihat Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan  Bank  Garansi ,  bandung:  Citra  Aditya  bakti, h. 261.
10 Ibid , h. 263.
sebagai  kreditur  dengan  nasabah  sebagai debitur  mengenai  penyediaan  uang  atau tagihan  yang dapat dipersamakan dengan itu  yang  mewajibkan  debitur  untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. 11 Berbeda dengan bank
konvensional, bank syariah tidak mengenal  sistem  bunga,  sebab  bunga dianggap  mengandung  unsur  riba.  Oleh karena hukum Islam melarang riba, maka bank  syariah  juga  tidak  menerapkan bunga  dalam  sistem  operasionalnya, termasuk dalam penyaluran kredit.
Meskipun  tidak  menerapkan  sistem bunga, bank syariah tetap dapat menyalurkan  kredit  serta  mendapatkan imbalan keuntungan. Hanya saja imbalan keuntungan  disesuaikan  dengan  prinsip- prinsip  syariah.  Setidaknya  ada  tiga bentuk  penyaluran  kredit  pada  bank syariah, yaitu :
1. Kredit dengan tujuan memiliki  barang yang  dilakukan  dengan  prinsip  jual beli. Prinsip ini selanjutnya berkembang menjadi bentuk perjanjian
(akad) sebagai berikut :
a) Akad Murabahah ,  yaitu akad jual beli  antara  bank  dengan  debitur. Konsepnya, bank membeli barang dan menjual kepada debitur sebesar  harga  pokok  ditambah dengan keuntungan yang disepakati. 12 Meskipun dalam
praktik  seringkali  bank  tidak terlibat  dalam  proses  pembelian barang  dari  pihak  ketiga.  Dengan kata  lain,  bank  hanya  membayar
11 Sutan Remy Sjahdeini, Kapita Selecta Hukum Perbankan, Jilid I, tanpa tahun, h. 14.
12 Lihat  Irma  Devita  Purnamasari  dan Suswinarto,  2011, Akad  Syariah ,  Bandung: Mizan, h. 38
harga  beli  barang  kepada  pihak ketiga  selaku  penjual  yang  telah disepakati  dengan  debitur.  Salah satu  syarat  yang  ada  dalam  akad murabahah adalah marjin keuntungan.  Syarat  ini  harus diketahui  secara terbuka dan jelas oleh  debitur,  serta  tercantum sebagai  salah  satu  klausul  dalam akad murabahah .
Marjin keuntungan  dari  akad murabahah adalah  hak  bank  syariah  selaku pihak  yang  memberikan  kredit, atau  dalam  konsep murabahah sebagai  pihak  yang  bertindak sebagai  penjual  barang.  Akad murabahah lazim diterapkan pada pembiayaan  investasi,  konsumtif, dan produktif.
b) Akad Salam ,  yaitu  akad  jual  beli barang  pesanan  antara  pembeli dengan  penjual.  Spesifikasi  dan harga  barang  disepakati  di  awal akad  dan  pembayaran  dilakukan di  muka  secara  penuh.  Ketentuan harga  barang  pesanan  tidak  dapat berubah  selama  jangka  waktu akad.  Dalam  hal  bank  bertindak sebagai  pembeli,  bank  dapat meminta  jaminan  kepada  nasabah untuk  menghindari  risiko  yang merugikan  bank.  Barang  pesanan harus  diketahui  karakteristiknya secara  umum  yang  meliputi  jenis, spesikasi  teknis,  kualitas  dan kuantitasnya. Barang pesanan harus  sesuai  dengan  karakteristik yang telah disepakati antara pembeli  dan  penjual.  Jika  barang pesanan  yang  dikirimkan  salah atau  cacat,  maka  penjual  harus bertanggung jawab atas
kelalaiannya. 13 Berbeda  dengan akad murabahah yang  barangnya sudah  ada  pada  saat  jual  beli dilakukan, pada akad salam barang  harus  dipesan  terlebih dahulu. Meskipun demikian,
harga  barang  disepakati  dan dibayar  di  muka.  Akad salam lazim  diterapkan  pada  jual  beli produk  pertanian.  Dalam  konsep ini  bank  mengambil  keuntungan dari  selisih  harga  jual  barang pesanan  dari  produsen  kepada debitur.
c) Akad Istisna’ merupakan  jenis khusus  dari  akad salam .  Akad istisna’ adalah  akad  jual  barang pesanan  antara  dua  pihak  dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu.  Barang  yang  dipesan belum  diproduksi  atau  tidak tersedia di pasaran. Pembayarannya dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah  pihak.  Jual  beli istishna’ dapat  dilakukan  dengan  cara membuat  kontrak  baru  dengan pihak  lain.  Kontrak  baru  tersebut merupakan konsep istishna’ paralel. 14 Ada dua cara yang dapat dilakukan  ;  pertama,  debitur memesan kepada bank dan menyerahkan  pihak  bank  untuk mencari  produsen.  Kedua,  debitur memesan barang kepada produsen, dan menyerahkan pembayaran  pada  pihak  bank. Akad istishna’
umumnya
13 Siti  Mujiatun,  2013,  “Jual  Beli  dalam Perspektif slam : Salam dan Istisna”, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis , Vol. 13 No. 2 / September, h. 207
14 Ibid , h. 212
dipergunakan dalam bidang manufaktur.  Sama  dengan  akad salam ,  dalam  konsep  ini  bank mengambil keuntungan dari selisih  harga  jual  barang  pesanan dari produsen kepada debitur.
2. Kredit  dengan  tujuan  mendapatkan jasa  yang  dilakukan  dengan  prinsip sewa.  Akad  ini  dalam  hukum  syariah disebut  dengan  akad ijarah .  Menurut Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional,  akad ijarah adalah  akad  pemindahan  hak guna  (manfaat)  atas  suatu  barang  atau jasa  dalam  waktu  tertentu  melalui pembayaran  sewa  atau  upah,  tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan  barang. 15 Pada  dasarnya prinsip ijarah serupa  dengan  prinsip jual  beli,  perbedaannya  terletak  pada obyek  perjanjian,  bila  pada  jual  beli objek  perjanjian  berupa  barang,  maka pada ijarah obyek  perjanjian  berupa jasa.
3. Kredit dengan tujuan usaha kerjasama yang  dilakukan  dengan  prinsip  bagi hasil.  Prinsip  ini  telah  berkembang dalam bentuk sebagai berikut :
a) Akad
Musyarakah , yaitu kerjasama antara dua pihak dalam suatu  bidang  usaha  tertentu  yang pemodalannya dibagi secara proporsional. Menurut Sayid
Sabiq, musyarakah adalah  akad antara  dua  orang  yang  berserikat pada  pokok  harta  (modal  dan keuntungannya). 16 Sedangkan menurut  Fatwa  Dewan  Syariah Nasional  dan  Majelis  Ulama
15 Muthaher  Osmand,  2012, Akuntansi Perbankan Syari‟ah , Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 121.
16 Lihat  Hendi  Suhendi,  2004, Fiqh Muamalah ,  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  h. 126.
Indonesia, pembagian tidak hanya sebatas  pada  hasil  keuntungan, tetapi  kerugian  juga  harus  dibagi secara  proporsional  sesuai  jumlah saham. Prinsip musyarakah dimaksudkan sebagai kredit khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari  modal  usaha  nasabah  dan keuntungan  dibagi  sesuai  dengan nisbah yang disepakati.
b) Akad Mudharabah ,  yaitu  akad yang melibatkan dua pihak, dimana  pihak  pemilik  modal mempercayakan modalnya kepada pihak  pengelola  untuk  digunakan dalam  aktivitas  usaha.  Pengelola dalam hal ini tidak ikut
memberikan modal tetapi memberikan  kontribusi  pekerjaan
dan mengelola usaha sesuai dengan  ketentuan  yang  disepakati dalam  perjanjian,  salah  satunya adalah untuk mencapai keuntungan  yang  dibagi  antara pihak pemodal dan pihak pengelola  secara  proporsional.
Secara  teknis,  keuntungan  usaha dibagi  secara  proporsional  antara bank  sebagai  pemilik  modal  dan nasabah kreditor sebagai pengelola usaha. Apabila mengalami kerugian akan ditanggung  oleh  pemilik  modal, sepanjang  kerugian  tersebut  tidak diakibatkan  kelalaian  pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab  atas  kerugian.  Namun demikian  di  dalam  praktik  kredit modal  usaha  baik  dalam  sistem konvensional maupun sistem
syariah,  pihak  bank  selalu  punya alasan  untuk  tidak  menanggung kerugian usaha.
Terkait  dengan  resiko  kredit,  UU Perbankan  menyebutkan  bahwa  “Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan  prinsip  syariah,  bank  umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis  yang  mendalam  atas  itikad  dan kemampuan  serta  kesanggupan  debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan  pembiayaan  dimaksud sesuai  dengan  yang  diperjanjikan”. Sedangkan untuk meminimalisir kerugian akibat  kredit  macet,  perjanjian  kredit bank  lazimnya  disertai  dengan  jaminan (secured loan) , yaitu kredit yang diberikan  dengan  jaminan  tertentu,  baik berupa  barang  atau  jaminan  perorangan (borgtoch) ;
Perjanjian  kredit  bank  termasuk dalam  digolongkan  perjanjian  pokok. 17
Perjanjian  pokok  yaitu  perjanjian  antara kreditur  dan  debitur  yang  berdiri  sendiri tanpa bergantung kepada adanya perjanjian lain. Perjanjian kredit merupakan  sesuatu  yang  menentukan batal  atau  tidaknya  perjanjian  lain  yang mengikutinya, misalnya perjanjian jaminan. 18 Berbeda  dengan  perjanjian pinjam-meminjam uang sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1754-1769 BW,  konsep  perjanjian  kredit  bank memiliki kekhasan tersendiri. Pada perjanjian  kredit  bank  terdapat  beberapa unsur yang melingkupi, yaitu :
a. Adanya hubungan kontraktual;
b. Antara pihak bank dan debitur;
17 Lihat  Riduan  Syahrani,  2000, Seluk Beluk  dan  Asas-asas  Hukum  Perdata ,  Bandung: Alumni, h. 216.
18 Johannes Ibrahim, 2004, Cross Default &  Cross  Collateral  Sebagai  Upaya  Penyelesaian Kredit Bermasalah , Bandung: Refika Aditama, h. 30.
c. Mengenai  penyediaan  uang  atau tagihan;
d. Adanya  kewajiban  untuk  melunasi utang setelah jangka waktu tertentu;
e. Adanya  kewajiban  untuk  membayar bunga,  imbalan,  atau  pembagian hasil keuntungan.
Bentuk-bentuk Perjanjian

## Kredit Bank
Hukum  perjanjian  memang  tidak mengharuskan  suatu  kesepakatan  dibuat secara  tertulis,  sehingga  kesepakatan dapat  pula  dilakukan  secara  lisan. Asalkan  perjanjian  memenuhi  syarat sahnya  suatu  perjanjian  sebagaimana diatur  dalam  ketentuan  Pasal  1320  BW, maka perjanjian sah dan mengikat seperti undang-undang  bagi  pihak-pihak  yang membuat  perjanjian.  Namun  demikian dari  sisi  pembuktian,  perjanjian  secara lisan  tidaklah  mudah  untuk  dibuktikan. Padahal  ketika  terjadi  sengketa  para pihak  harus  dapat  membuktikan  adanya perjanjian,  terutama  yang  berkaitan dengan klausul-klausul yang dipersengketakan. Berkaca dari hal tersebut  Bank  Indonesia  dalam  surat  No. 03/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970  yang  ditujukan  kepada  segenap bank devisa mengharuskan setiap pemberian  kredit  dibuat  surat  perjanjian kredit.  Surat  Bank  Indonesia  tersebut merujuk pada instruksi Presidium Kabinet  No  15/EK/IN/10/1966  tanggal 10  Oktober  1966  yang  menegaskan tentang  larangan  melakukan  pemberian kredit  tanpa  adanya  perjanjian  kredit yang  jelas  antara  bank  dengan  debitur atau  antara  bank  sentral  dan  bank-bank lainnya. 19
19 Instruksi  Presidium  Kabinet  No 15/EK/IN/10/1966 itu kemudian digunakan
Perjanjian  kredit  bank  lazimnya dibuat  secara  tertulis.  Di  dalam  praktik perbankan, terdapat dua bentuk perjanjian kredit yang dibuat secara tertulis, yaitu :
a. Perjanjian  kredit  dalam  bentuk  di bawah tangan.
Perjanjian  dalam  bentuk  ini  pada umumnya  sudah  disiapkan  dan  dibuat secara  baku (standaardform) oleh  pihak bank,  selanjutnya  ditawarkan  kepada debitur  untuk  disepakati.  Karena  sudah dibuat  dalam  bentuk  standar,  maka klausul-klausul  perjanjian  juga  sudah baku  dan  sulit  untuk  diubah,  terutama oleh  pihak  calon  debitur.  Dalam  situasi seperti itu sebenarnya pihak calon debitur tidak  berada  pada  posisi  berimbang dalam  negosiasi,  karena  calon  debitur hanya diberikan dua opsi  yang terkadang berbuah  simalakama,  yaitu take  it  or leave  it .  Apabila  menyepakati  perjanjian resikonya  bisa  sangat  membebani  di kemudian  hari,  sebaliknya  bila  tidak menyepakati  maka  tidak  akan  mendapat kucuran kredit yang dibutuhkan. Sedangkan dari sisi pembuktian, perjanjian  yang  dibuat  di  bawah  tangan tetap  memiliki  kekuatan  pembuktian, sepanjang masing-masing pihak mengakui  isi  perjanjian.  Tetapi  jika  ada penyangkalan  dari  salah  satu  pihak mengenai isi perjanjian, maka pihak yang menggunakan  sebagai  bukti  harus  dapat membuktikan dengan menggunakan bukti-bukti  yang  lain,  atau  mengajukan saksi-saksi  yang  membenarkan  adanya perjanjian tersebut.
b. Perjanjian  kredit  dalam  bentuk  akta notariil.
Perjanjian dalam bentuk ini dibuat di  hadapan  notaris,  sehingga  dari  sisi
sebagai dasar hukum perjanjian kredit bank dibuat secara tertulis.
pembuktian  termasuk  merupakan  alat bukti  yang  sempurna  (otentik).  Namun demikian  bukan  berarti  perjanjian  dalam bentuk akta notariil tidak dapat dibatalkan,  karena  batal  atau  dapat dibatalkannya  suatu  perjanjian  tidak bergantung pada bentuk perjanjian, melainkan didasarkan pada syarat sahnya perjanjian  sebagaimana  diatur  dalam ketentuan  Pasal  1320  BW.  Sedangkan mengenai  isi  perjanjian,  pada  dasarnya tidak  berbeda  dengan  perjanjian  kredit dalam  bentuk  di  bawah  tangan.  Karena format  perjanjian  telah  disiapkan  oleh pihak  bank,  sehingga  notaris  sifatnya hanya  melegitimasi  klausul-klausul  yang telah  dibuat  oleh  pihak  bank  dan  telah disepakati pula oleh pihak debitur.

## Berakhirnya Perjanjian Kredit Bank
Berada  dalam  lingkup  hukum perjanjian tentu tidak lepas dari ketentuan yang  mangatur  mengenai  perjanjian, demikian halnya terkait dengan berakhirnya perjanjian kredit bank. Merujuk pada ketentuan Pasal 1381 BW, ada  beberapa  cara  berakhirnya  perjanjian kredit bank, yaitu:
1. Pembayaran kredit Pembayaran kredit yang dimaksud
dalam  hal  ini  adalah  pelunasan  kredit oleh  pihak  debitur  kepada  bank  selaku kreditur.  Namun  demikian  pembayaran tidak hanya meliputi penyerahan sejumlah  uang,  tetapi  juga  dalam  bentuk suatu  benda  tertentu  sebagai  pelunasan. Dengan  kata  lain,  perjanjian  kredit berakhir  karena  pembayaran  dan/atau penyerahan benda sebagai pelunasan nilai kredit.
2. Pembayaran kredit melalui penitipan (konsinyasi).
Apabila  debitur  telah  melakukan
penawaran pembayaran dengan perantaraan notaris atau juru sita Pengadilan  Negeri  tetapi  ditolak  oleh pihak bank, atas penolakan bank tersebut debitur  dapat  menitipkan  pembayaran kepada  Pengadilan  Negeri  setempat untuk disimpan. Dengan catatan, pembayaran telah sesuai dengan perjanjian kredit bank yang telah disepakati.
3. Pembaruan utang (novasi). Pembaruan  utang  terjadi  dengan cara mengganti utang lama dengan utang baru,  yaitu  dengan  cara  memperbarui perjanjian  kredit  yang  pernah  dibuat sebelumnya.  Sehingga  perjanjian  kredit yang  dibuat  sebelum  pembaruan  utang menjadi  berakhir.  Pembaruan  utang  juga dapat  terjadi  dengan  mengganti  pihak debitur  lama  dengan  debitur  baru, kreditur  lama  dengan  kreditur  baru,  atau obyek  yang  lama  dengan  obyek  yang baru.  Dalam  hal  terjadi  penggantian subjeknya,  maka  pembaruan  ini  disebut novasi  subjektif.  Sedangkan  jika  utang lama diganti dengan utang baru, terjadilah  penggantian  objek  perjanjian yang disebut novasi objektif.
4. Perjumpaan utang (kompensasi). Perjumpaan  utang  terjadi  apabila utang  piutang  debitur  dan  bank  secara timbal  balik  dilakukan  perhitungan.
Berdasarkan  perhitungan  tersebut  maka utang  piutang  lama  menjadi  berakhir. Syarat  utang  dapat  diperjumpakan  diatur dalam  Pasal  1429  BW,  yaitu;  berupa sejumlah  uang  atau  benda  yang  dapat dihabiskan  dari  jenis  dan  kualitas  yang sama, utang itu harus sudah dapat ditagih, dan  utang  itu  seketika  dapat  ditentukan atau ditetapkan jumlahnya.
5. Pembebasan utang.
Pembebasan  utang  terjadi  apabila pihak  bank  dengan  tegas  menyatakan tidak  menghendaki  lagi  prestasi  dari debitur  dan  melepaskan  haknya  atas pembayaran  atau  pemenuhan  perjanjian kredit. Melalui pembebasan ini perjanjian kredit bank menjadi berakhir.
6. Karena  Pembatalan  atau  berlaku syarat batal.
Apabila  perjanjian  kredit  bank
tidak  memenuhi  syarat-syarat  subjektif, maka  perjanjian  kredit  bank  dapat dibatalkan. Sedangkan jika tidak memenuhi  syarat-syarat  obyektif,  maka perjanjian  kredit  bank  menjadi  batal  dan dianggap  tidak  pernah  ada.  Dalam  hal perjanjian  kredit  batal,  maka  keadaan dipulihkan dalam keadaan semula seperti sebelum dilakukan perjanjian kredit bank.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian kredit  bank  adalah  perjanjian  tertulis antara  bank  sebagai  kreditur  dengan pihak  lain  sebagai  debitur  mengenai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu yang mewajibkan  debitur  untuk  melunasi hutangnya  setelah  jangka  waktu  tertentu disertai  bunga,  imbalan,  atau  pembagian hasil keuntungan.

## Keabsahan  Perkawinan  dan  Batalnya Perkawinan
Perkawinan  ialah  ikatan  lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita  sebagai  suami-istri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 20 Melalui  perkawinan,  masing- masing  suami  dan  istri  dapat  saling membantu  dan  melengkapi  agar  masing-
20 Lihat  rumusan  Pasal  1  Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan  spiritual  dan  material. 21
Menurut  Paul  Scholten,  perkawinan adalah  suatu  hubungan  hukum  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita untuk  hidup  bersama dengan kekal,  yang diakui  oleh  Negara. 22 Sementara  dalam hukum  Islam  istilah  perkawinan  sama dengan kata nikah atau zawaj . Kata nikah mempunyai  arti  kiasan wathaa yang berarti  setubuh,  atau  aqad  yang  berarti perjanjian  pernikahan.  Hakikat  nikah adalah  perjanjian  antara  calon  suami isteri untuk membolehkan bergaul sebagai  suami-isteri,  guna  membentuk suatu  keluarga.  Perkawinan  merupakan perbuatan  ibadah  dalam  kategori  ibadah umum,  sehingga  dalam  melaksanakan perkawinan  harus  dilaksanakan  sesuai dengan  aturan-aturan  perkawinan  dalam hukum Islam. 23
Suatu  perkawinan  dianggap  sah apabila  memenuhi  unsur  administratif dan  unsur  agamawi. 24 Hal  ini  berbeda dengan  perspektif  BW  yang  memandang perkawinan  hanya  dalam  hubungan keperdataan. 25 Pada Pasal 2 UU Perkawinan disebutkan bahwa :
21 A.  Rofik,  2000, Hukum  Islam  di Indonesia , Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 268. 22 Lihat  R.  Soetojo  Prawirohamidjojo dan  Asis  Safioedin,  1986, Hukum  Orang  dan Keluarga , Bandung: Alumni, h. 13.
23 Abd.  Shomad,  2010, Hukum  Islam  : Penormaan  Prinsip  Syariah  dalam  Hukum Indonesia , Jakarta: Kencana, h. 275.
24 Lihat  Moch.  Isnaeni,  2016, Hukum Perkawinan  Indonesia ,  Surabaya:  Revka  Petra Media,  h.  75,  yang  berpendapat  bahwa  unsur agamawi sedemikian dominan dalam perkawinan, karena  syarat  keabsahan  perkawinan  ditentukan oleh unsur agama.
25 Lihat  rumusan  Pasal  26  BW  yang menyebutkan  bahwa  undang-undang  memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan- hubungan perdata.
1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan  menurut  hukum  masing- masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap  perkawinan  dicatat  menurut peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Unsur  administratif  dan  unsur agamawi  dalam  proses  perkawinan  itu selanjutnya diklasifikasikan menjadi syarat  formil  dan  syarat  materiil.  Syarat formil  adalah  syarat  yang  berkaitan dengan tata cara melangsungkan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun  syarat  yang  menyertai  proses berlangsungnya  perkawinan.  Sedangkan syarat  materiil  adalah  syarat  yang berkaitan  dengan  eksistensi  diri  pribadi calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Kedua syarat-syarat tersebut bersifat akumulatif, sehingga  keseluruhan  syarat  baik  formil maupun  materiil  harus  terpenuhi.  Syarat formil  yang  harus  dipenuhi  untuk  dapat melangsungkan perkawinan antara lain :
a. Adanya pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan.
b. Pegawai pencatat perkawinan mengumumkan dan melakukan pencatatan perkawinan.
c. Dilakukan  prosesi  perkawinan  (akad nikah)  dan  penanda-tanganan  akta perkawinan.
Sedangkan  syarat  materiil  yang harus  dipenuhi  oleh  calon  mempelai untuk  melangsungkan  perkawinan  antara lain :
a. Adanya  persetujuan  kedua  calon mempelai.
b. Kedua  calon  mempelai  telah  cukup umur.
c. Kedua  calon  mempelai  tidak  terikat dalam  perkawinan  lain,  kecuali  ada
izin  dari  Pengadilan  bagi  calon suami. 26
d. Bagi  calon  mempelai  wanita  berlaku jangka waktu tunggu.
e. Kedua calon mempelai tidak memiliki  hubungan  darah,  hubungan keluarga  semenda,  dan  hubungan susuan.
f. Tidak  melanggar  larangan  agama dan  larangan  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.
Perkawinan  yang  telah  memenuhi syarat-syarat  tersebut  di  atas  dianggap sah  dan  membawa  akibat  hukum  bagi kedua  mempelai,  yaitu  akibat  hukum terhadap  hak  dan  kewajiban  bagi  suami dan  istri,  hak  penguasaan  harta  bersama, maupun hak dan kewajiban terhadap anak yang  dilahirkan  di  dalam  perkawinan. Sebaliknya  apabila  perkawinan  tidak memenuhi  syarat-syarat  tersebut  di  atas, maka  perkawinan  dapat  dimintakan pembatalan  ke  Pengadilan.  Ketentuan pembatalan perkawinan diatur pada Pasal 22  UU  Perkawinan  yang  menegaskan bahwa  perkawinan  dapat  dibatalkan apabila  para  pihak  tidak  memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.  Menurut  Isnaeni,  sesuai hakekatnya pembatalan itu  berlaku surut, sehingga  dianggap  tidak  pernah  ada perkawinan. 27
UU Perkawinan tidak memberikan pengertian mengenai pembatalan perkawinan, demikian halnya dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
26 Konsep  poligami  yang  ada  dalam  UU Perkawinan ini berbeda dengan konsep monogami yang dianut oleh BW. Lihat ketentuan Pasal  27  BW  yang  menyebutkan  bahwa  pada waktu  yang  sama,  seorang  lelaki  hanya  boleh terikat  perkawinan  dengan  satu  orang  perempuan saja;  dan  seorang  perempuan  hanya  dengan  satu orang lelaki saja.
27 Moch. Isnaeni, Ibid. , h. 141
1975 yang merupakan peraturan pelaksana  dari  UU  Perkawinan.  Kedua peraturan  tersebut  hanya  memberikan ketentuan bahwa perkawinan dapat dibatalkan  oleh  Pengadilan.  Menurut Bakri  A.  Rahman  dan  Ahmad  Sukardja, suatu  perkawinan  yang  sudah  terjadi dapat  dibatalkan  apabila  pihak-pihak tidak  memenuhi  syarat-syarat  untuk melangsungkan perkawinan, dan pembatalan  suatu  perkawinan  tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. 28 Pendapat senada dikemukakan  oleh  Riduan  Syahrani.  Ia
berpendapat  bahwa  perkawinan  dapat dibatalkan apabila perkawinan itu dilangsungkan  oleh  para  pihak  (suami istri)  atau  salah  satu  pihak  (suami  istri) terbukti  tidak  memenuhi  syarat-syarat untuk berlangsungnya perkawinan. 29
Dalam  perspektif  hukum  Islam, konsep pembatalan perkawinan
sebenarnya tidak dikenal. Namun
demikian dalam literatur hukum
perkawinan  Islam  seringkali  disinggung soal pembatalan perkawinan yang disebut sebagai fasakh . 30 Secara  etimologis  kata fasakh berarti merusakkan atau membatalkan. Berdasarkan makna tersebut maka perkawinan dapat dibatalkan atau dirusakkan atas permintaan  salah  satu  pihak  oleh  hakim Pengadilan Agama. 31 Sedangkan tuntutan
28 Bakri  A.  Rahman  dan  Ahmad Sukardja, 1981, Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum  Perdata/BW ,  Jakarta:  Hidakarya  Agung,
h. 36.
29 Riduan  Syahrani  dan  Abdurrahman, 1986, Masalah-masalah  hukum  perkawinan  di Indonesia , Jakarta: Media Sarana Press, h. 36.
30 Lihat  Ahmad  Azhar  Basyir,  2010,
Hukum Perkawinan Islam , Yogyakarta: UII Press,
h. 85.
31 Lihat  Soemiyati,  2004, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang
pembatalan  perkawinan  diajukan  atas dasar  adanya  salah  satu  pihak  yang menemui  cela  pada  pihak  lain,  atau  ada yang  merasa  tertipu  atas  hal-hal  yang belum  diketahui  sebelum  perkawinan berlangsung. 32 Pada prinsipnya pembatalan  perkawinan  harus  diajukan ke  Pengadilan,  selanjutnya  hakim  yang akan  menjatuhkan  putusan  pembatalan perkawinan.
Beranjak dari pengertian pembatalan  perkawinan  di  atas,  maka dapat  disimpulkan  bahwa  batalnya  suatu perkawinan bilamana :
a. Perkawinan telah dilangsungkan;
b. Perkawinan  tidak  memenuhi  syarat- syarat perkawinan; dan
c. Pembatalan perkawinan diputus
Pengadilan.
Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan dan Pihak-pihak yang Berhak Memohon Pembatalan Perkawinan Pasal 22 UU Perkawinan menyebutkan  bahwa  perkawinan  dapat dibatalkan  apabila  para  pihak  tidak memenuhi  syarat  untuk  melangsungkan perkawinan.  Dengan  kata  lain,  jika syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan  baik  syarat  formil  maupun syarat  mateiil  sebagaimana  ditentukan dalam  peraturan  perundang-undangan tidak  terpenuhi,  maka  perkawinan  dapat dibatalkan.  Kata  “dapat”  dalam  rumusan Pasal  22  UU  Perkawinan  menunjukkan bahwa suatu perkawinan tidak serta merta batal apabila setelah perkawinan berlangsung diketahui
adanya pelanggaran  terhadap  syarat-syarat  yang
Perkawinan  (Undang-Undang  No.  1  Tahun 1974) , Yogyakarta: Liberty, h. 113.
32 Kamal  Muchtar,  1974, Asas-Asas Hukum  Islam  Tentang  Perkawinan ,  Jakarta: Bulan Bintang, h. 194.
ditentukan, 33 tetapi pembatalan
perkawinan  harus  dimohonkan  kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal  suami  istri  untuk  diberikan putusan.
Mengingat batalnya suatu perkawinan  membawa  akibat  hukum yang  cukup  kompleks,  terutama  bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan suami istri  yang  perkawinannya  dibatalkan, maka  alasan-alasan  yang  dapat  diajukan untuk  membatalkan  suatu  perkawinan telah  diatur  secara  terperinci.  Di  dalam UU  Perkawinan,  pembatalan  perkawinan dapat  dimohonkan  dengan  alasan-alasan sebagai berikut :
a. Perkawinan dilangsungkan di hadapan pegawai  pencatat  perkawinan  yang tidak berwenang.
b. Perkawinan  dilaksanakan  oleh  wali nikah yang tidak sah.
c. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh dua orang saksi.
d. Perkawinan  dilangsungkan  di  bawah ancaman yang melanggar hukum.
e. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
f. Ketika  melangsungkan  perkawinan para  pihak  tidak  memenuhi  syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sementara dalam Kompilasi
Hukum  Islam,  pembatalan  perkawinan dapat  dimohonkan  dengan  alasan-alasan sebagai berikut :
a. Suami  melakukan  poligami  tanpa  izin Pengadilan Agama.
33 Lihat  penjelasan  Pasal  22  UU Perkawinan yang menyebutkan bahwa pengertian "dapat"  dalam  pasal  ini  bisa  batal  atau  bisa  tidak batal,  bilamana  menurut  ketentuan  agamanya masing-masing tidak menentukan lain.
b. Perempuan  yang  dikawini  diketahui masih menjadi isteri orang lain.
c. Perempuan  yang  dikawini  masih dalam masa iddah .
d. Perkawinan  dilangsungkan  dengan melanggar  batas  umur  perkawinan sebagaimana  ditentukan  dalam  UU Perkawinan.
e. Perkawinan  dilangsungkan  tanpa  wali nikah,  atau  dilaksanakan  oleh  wali nikah yang tidak sah.
f. Perkawinan dilakukan dengan paksaan.
g. Perkawinan  dilangsungkan  di  bawah ancaman yang melanggar hukum.
h. Ketika perkawinan berlangsung terjadi penipuan  atau  salah  sangka  mengenai diri suami atau istri.
Selain  alasan-alasan di atas,
Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan  bahwa  perkawinan  batal apabila :
a. Perkawinan  dilakukan  oleh  seorang suami,  sedangkan  ia  tidak  berhak melakukan  akad  nikah  karena  sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun  salah  satu  dari  keempat istrinya  itu  dalam  masa iddah  talak raj’i .
b. Perkawinan  dilakukan  dengan  bekas istri yang telah dili’an olehnya.
c. Perkawinan  dilakukan  dengan  bekas istrinya  yang  pernah  dijatuhi  tiga  kali talak  olehnya,  kecuali  bila  bekas istrinya  tersebut  pernah  menikah dengan  pria  lain  yang  kemudian bercerai lagi.
d. Perkawinan  dilakukan  oleh  pihak- pihak  yang  memiliki  hubungan  darah semenda  dan  sesusuan  sampai  derajat tertentu yang menghalangi perkawinan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan.
e. Perkawinan dilakukan dengan saudara kandung  atau  sebagai  bibi  atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.
Di dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan atau fasakh dapat
dilakukan bilamana syarat-syarat perkawinan  tidak  terpenuhi  pada  saat akad  nikah  dilaksanakan.  Misalnya, ketika  akad  berlangsung  ternyata  kedua mempelai  memiliki  hubungan  darah, maka  akadnya  menjadi  rusak  atau  batal. Atau  pada  saat  akad  nikah  calon  suami istri  masih  kecil,  kemudian  setelah dewasa berhak meneruskan ikatan perkawinan  atau  mengakhirinya.  Apabila memilih  mengakhiri  ikatan  perkawinan, maka hal ini disebut khiyar baligh . 34
Sedangkan  dalam  perspektif  BW,
pembatalan
perkawinan dapat
dimohonkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :
a. Perkawinan dilakukan oleh orang yang masih terikat pada perkawinan.
b. Perkawinan dilakukan oleh orang yang karena  cacat  mental  ditaruh  di  bawah pengampuan.
c. Perkawinan dilakukan oleh orang yang belum  cukup  umur.  Kecuali  jika  pada saat permohonan pembatalan perkawinan  diajukan  orang  tersebut telah mencapai umur yang disyaratkan, atau sang istri telah hamil.
d. Perkawinan  dilaksanakan  tanpa  izin dari  bapak,  ibu,  kakek,  nenek,  wali atau wali pengawas.
e. Perkawinan  tidak  dilangsungkan  di hadapan  pegawai  catatan  sipil  yang berwenang.
f. Perkawinan dilangsungkan tanpa kehadiran sejumlah saksi yang disyaratkan.
34 Lihat  Al-Hamdani,  2002, Risalah Nikah , Jakarta: Pustaka Amani, h. 272.
g. Perkawainan  dilakukan  oleh  pasangan suami  istri  yang  telah  dibubarkan perkawinannya,  kecuali  pembubaran perkawinan  telah  melampaui  waktu satu tahun.
h. Perkawinan  dilakukan  oleh  pasangan suami  istri  yang  dengan  putusan
Pengadilan telah dinyatakan melakukan zina.
i. Perkawinan  dilakukan  oleh  pasangan suami istri yang telah bercerai.
j. Terjadi  kekhilafan  tentang  diri  orang yang  dikawini.  Kecuali  bila  telah tinggal  serumah terus-menerus selama tiga bulan.
Beranjak  dari  alasan-alasan  yang diuraikan  di  atas,  maka  dapat  dikatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila  terdapat  cacat  hukum  dalam pelaksanaannya. Namun demikian batalnya  suatu  perkawinan  tidak  batal dengan  sendirinya,  melainkan  harus dimintakan  kepada  Pengadilan  untuk dijatuhkan putusan pembatalan perkawinan.  Adapun  pihak-pihak  yang dapat mengajukan
pembatalan perkawinan  menurut  ketentuan  Pasal  23 UU Perkawinan adalah sebagai berikut :
a. Suami atau isteri.
b. Para  keluarga  dalam  garis  keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
d. Pejabat  yang  ditunjuk  oleh  undang- undang, diantaranya Jaksa.
e. Setiap orang yang mempunyai kepentingan  hukum  secara  langsung terhadap  perkawinan  tersebut,  tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.
Sementara menurut ketentuan Kompilasi  Hukum  Islam,  pihak-pihak yang  dapat  mengajukan  pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut :
a. Suami atau isteri.
b. Para  keluarga  dalam  garis  keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
c. Pejabat  yang  berwenang  mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
d. Para  pihak  yang  berkepentingan  yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan peraturan perundang- undangan.
Suami  atau  isteri,  para  keluarga dalam  garis  keturunan  lurus  ke  atas  dan ke bawah dari suami atau istri, dan jaksa dapat  meminta  pembatalan  perkawinan kepada  Pengadilan  berdasarkan  alasan perkawinan  dilangsungkan  di  depan pegawai  pencatat  perkawinan  yang  tidak berwenang,  wali  nikah  yang  tidak  sah, atau  perkawinan  yang  dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi. Sedangkan pembatalan perkawinan
berdasarkan alasan perkawinan
dilangsungkan  di  bawah  ancaman  yang melanggar hukum, dan alasan pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami  atau  istri,  hanya  dapat  dimintakan pembatalan perkawinan
kepada
Pengadilan  oleh  suami  atau  istri.  Tetapi apabila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka telah
menyadari
keadaannya,  dan  dalam  jangka  waktu enam bulan setelah itu masih tetap hidup bersama  sebagai  suami  istri,  dan  tidak pula menggunakan haknya untuk meminta  pembatalan  perkawinan,  maka haknya menjadi gugur.
Demikian pula  apabila suami istri telah  hidup  bersama  sebagai  suami  istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan  yang  dibuat  oleh  pegawai
pencatat perkawinan yang tidak berwenang, maka hak untuk membatalkan  perkawinan  yang  dimiliki oleh  suami  istri  tersebut  dengan  alasan perkawinan  dilangsungkan  di  depan pegawai  pencatat  perkawinan  yang  tidak berwenang,  wali  nikah  yang  tidak  sah, atau  perkawinan  yang  dilangsungkan tanpa  dihadiri  dua  orang  saksi,  menjadi gugur.  Namun  demikian  perkawinan dalam  hal  ini  harus  diperbaharui  supaya menjadi sah. Sedangkan dalam perspektif BW, terhadap perkawinan yang dilangsungkan dengan melanggar ketentuan Pasal 87 dan Pasal 91 BW, hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan dibatasi oleh waktu. 35 Akibat Hukum Batalnya Suatu

## Perkawinan
Batalnya  suatu  perkawinan  hanya dapat  terjadi  bilamana  telah  dijatuhkan putusan oleh  Pengadilan. Dengan adanya putusan  Pengadilan  yang  membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah dilangsungkan  dianggap  tidak  pernah terjadi  atau  tidak  pernah  ada.  Ketika suatu  perkawinan  dibatalkan,  tentu  tidak hanya  berdampak  pada  suami  sitri  yang perkawinannya  dibatalkan,  tetapi  juga berdampak pada pihak-pihak yang berhubungan dengan perkawinan
35 Lihat  ketentuan  Pasal  87  BW menyebutkan  bahwa  terhadap  perkawinan  yang dilangsungkan  tanpa  persetujuan  bekas  suami atau  istri,  dan  terhadap  adanya  kekhilafan mengenai  diri  diri  orang  yang  dikawini,  apabila suami  istri  telah  tinggal  serumah  terus-menerus selama  tiga  bulan,  maka  hak  untuk  mengajukan pembatalan perkawinan menjadi gugur. Sedangkan  ketentuan  Pasal  91  BW  menyebutkan bahwa  terhadap  perkawinan  yang  dilangsungkan tanpa  izin  bapak,  ibu,  kakek,  nenek,  wali  atau wali  pengawas,  apabila  secara  diam-diam,  atau perkawinan  itu  telah  berlangsung  enam  bulan tanpa  bantahan  apa  pun  dan  mereka  terhitung sejak saat mereka mengetahui perkawinan itu.
tersebut, seperti anak-anak yang dilahirkan, harta benda  yang diperoleh di dalam perkawinan, dan pihak ketiga yang pernah menjalin hubungan hukum dengan  suami  istri  yang  perkawinannya dibatalkan.
Menurut  Mukti  Arto,  keadaan hukum  baru  dimulai  sejak  putusan berkekuatan  hukum  tetap. 36 Hal  ini selaras  dengan  ketentuan  Pasal  28  ayat (1)  UU  Perkawinan  yang  menyebutkan bahwa batalnya suatu perkawinan dimulai  setelah  putusan  Pengadilan berkekuatan  hukum  tetap,  dan  berlaku sejak  saat  berlangsungnya  perkawinan. Hanya  saja  jika  pada  umumnya  putusan berlaku  ke  depan (prospektif) ,  terhadap putusan  pembatalan  perkawinan  berlaku surut (retroaktif) .  Dengan  kata  lain, batalnya  suatu  perkawinan  berlaku  surut sejak perkawinan dilangsungkan.
Meskipun  demikian,  batalnya  suatu perkawinan tidak serta merta menghilangkan  hubungan  hukum  yang pernah  terjadi  dalam  perkawinan  yang dibatalkan.  Hal  ini  ditegaskan  dalam Pasal  28  ayat  (2)  UU  Perkawinan  yang mengatur  bahwa  putusan  batalnya  suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap : a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan.
b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad  baik,  kecuali  terhadap  harta bersama,  bila  pembatalan  perkawinan didasarkan  atas  adanya  perkawinan lain yang lebih dahulu.
c. Pihak ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh  hak-hak  dengan  iktikad baik,  sebelum  putusan  pembatalan perkawinan berkekuatan hukum tetap.
36 Mukti  Arto,  2007, Praktek  Perkara Perdata  pada  Pengadilan  Agama ,  Jogjakarta: Pustaka Pelajar, h. 261.
Demikian  pula  dinyatakan  dalam
Kompilasi Hukum Islam, yang
menyebutkan  bahwa  putusan  batalnya suatu  perkawinan  tidak  berlaku  surut terhadap :
a. Perkawinan  yang  batal  karena  salah satu suami atau istri murtad.
b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan
beriktikad  baik,  sebelum  putusan pembatalan  perkawinan  berkekutan hukum tetap. Terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan, status hukumnya tetap sebagai anak yang sah. Sehingga hak dan kewajiban  orang  tua  terhadap  anak, demikian  pula  sebaliknya  tetap  melekat sebagaimana  anak  yang  dilahirkan  di dalam  perkawinan  yang  sah.  Meskipun kedua  orang  tuanya  telah  terbukti beriktikad  buruk  yang  mengakibatkan perkawinannya dibatalkan.
Sedangkan  terhadap  pihak  ketiga yang  beritikad  baik,  batalnya  suatu perkawinan tidak membawa akibat hukum.  Semua  perbuatan  keperdataan yang dilakukan oleh suami isteri terhadap pihak  ketiga  sebelum  perkawinannya dibatalkan  tetap berlaku mengikat secara hukum,  termasuk  apabila  suami  istri membuat perjanjian kredit bank. Sehingga bekas suami istri yang perkawinannya  telah  dibatalkan  tetap harus  melaksanakan  semua  isi  perjanjian yang  telah  dibuat  sebelum  putusan pembatalan perkawinan berkekutan hukum  tetap.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk melindungi  pihak  ketiga  yang  beriktikad baik  agar  tidak  dirugikan.  Sebagaimana ditentukan  pada  Pasal  98  BW  yang
menyebutkan  bahwa  batalnya  suatu perkawinan  tidak  boleh  merugikan  pihak ketiga,  bila  dia  telah  berbuat  dengan itikad baik dengan suami istri itu.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka dapat dikemukakan bahwa suatu
perkawinan dapat dibatalkan oleh Pengadilan  apabila  terdapat  cacat  hukum pada  saat  berlangsungnya  perkawinan. Baik  cacat  hukum  yang  bersifat  formil maupun  cacat  hukum  yang  bersifat materiil. Namun demikian batalnya suatu perkawinan yang diputus oleh Pengadilan tidak  berakibat  hukum  terhadap  anak- anak  yang  telah  dilahirkan.  Demikian pula  tidak  berakibat  hukum  terhadap pihak  ketiga  yang  beritikad  baik,  dan telah  mengadakan  hubungan  hukum dengan  suami  istri  sebelum  putusan
Pengadilan
yang membatalkan perkawinan  mempunyai  kekuatan  hukum tetap.

## Kesimpulan
Perjanjian  kredit  bank  adalah perjanjian  tertulis  antara  bank  sebagai kreditur  dengan  pihak  lain  sebagai debitur  mengenai  penyediaan  uang  atau tagihan  yang dapat dipersamakan dengan itu  yang  mewajibkan  debitur  untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.
Sedangkan  perjanjian  kredit  yang  dibuat oleh pihak bank dan pihak debitur suami istri,  apabila  perkawinan  suami  istri  itu dibatalkan  oleh  Pengadilan,  baik  karena alasan  cacat  hukum  yang  bersifat  formil maupun  materiil,  maka  tidak  membawa akibat  hukum  terhadap  perjanjian  kredit yang  telah  dibuat.  Sepanjang  pihak  bank memiliki  iktikad  baik,  dan  perjanjian kredit  itu  dibuat  sebelum  putusan
Pengadilan yang membatalkan perkawinan itu berkekuatan hukum tetap.

## Daftar Bacaan
Al-Hamdani, 2002, Risalah Nikah , Pustaka  Amani,  Jakarta:  Pustaka Amani.
Ahmad  Azhar  Basyir,  2010, Hukum Perkawinan Islam , Yogyakarta: UII Press.
Abd.  Shomad,  2010, Hukum  Islam  : Penormaan  Prinsip  Syariah  dalam
Hukum
Indonesia , Jakarta: Kencana.
A. Rofik,  2000, Hukum  Islam  di Indonesia ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada.
Arthur  S.  Hartkamp,  Marianne  M.M. Tillema  and  Annemarie  E.B.  ter Heide,  2011, Contract  Law  in  the Netherlands ,  Alphen  aan  den  Rijn: Kluwer Law International.
American  Bankers  Association,  1971, Principle of Bank Operation , USA: American Institute of Banking.
Bakri  A.  Rahman  dan  Ahmad  Sukardja,
1981, Hukum  menurut  Islam,  UUP dan  Hukum  Perdata/BW ,  Jakarta: Hidakarya Agung.
Daeng  Naja,  2005, Hukum  Kredit  dan Bank  Garansi ,  Bandung:  Citra Aditya bakti.
Hendi  Suhendi,  2004, Fiqh  Muamalah , Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Hikmahanto Juwana, 2002, Bunga Rampai  Hukum  Ekonomi  dan Hukum Internasional , Jakarta: Lentera Hati.
Irma Devita Purnamasari dan Suswinarto, 2011, Akad  Syariah ,  Bandung: Mizan, Bandung.
Johannes Ibrahim, 2004, Cross Default & Cross  Collateral  Sebagai  Upaya
Penyelesaian  Kredit  Bermasalah , bandung: Refika Aditama.
Kamal Muchtar, 1974, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan , Jakarta:
Bulan Bintang.
Moch. Isnaeni, 2016, Hukum Perkawinan
Indonesia ,  Surabaya:  Revka  Petra Media.
Mukti  Arto,  2007, Praktek  Perkara Perdata  pada  Pengadilan  Agama ,
Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
Muthaher  Osmand,  2012, Akuntansi Perbankan  Syari‟ah ,  Yogyakarta:
Graha Ilmu.
Rahmad  Syafei,  2004, Fiqh  Muamalah , Bandung: Pustaka Setia.
R.  Subekti,  1992, Hukum  Perjanjian , Jakarta: Intermasa.
Remy  Sjahdeini,  tanpa  tahun, Kapita
Selecta  Hukum  Perbankan ,  tanpa kota.
Riduan  Syahrani,  2000, Seluk  Beluk  dan Asas-asas Hukum Perdata ,
Bandung: Alumni.
Riduan  Syahrani  dan  Abdurrahman,
1986, Masalah-masalah hukum perkawinan  di  Indonesia ,  Jakarta:
Media Sarana Press.
R.  Soetojo  Prawirohamidjojo  dan  Asis Safioedin, 1986, Hukum Orang dan Keluarga , Bandung: Alumni.
Siti  Mujiatun,  2013,  “Jual  Beli  dalam Perspektif  slam  :  Salam  dan
Istisna”, Jurnal Riset Akuntansi dan
Bisnis , Vol. 13 No. 2 / September.
Thamrin  Abdullah  dan  Francis  Tantri,
2012, Bank dan Lembaga Keuangan ,  Jakarta:  Rajagrafindo Persada.
Burgerlijk Wetboek .
Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan.
Undang-Undang  No.  7  Tahun  1992 tentang  Perbankan,  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.