MAKSIMUM: Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License
( CC  BY-SA  4.0 )
MAKSIMUM: Media AkuntansiUniversitasMuhammadiyah Semarang, Vol.12(2) 2022, 121-133
https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/MAX
Registered with the Indonesian Institute of Sciences with p-ISSN: 2087- 2836 and e-ISSN: 2580-9482

## Determinan  Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM:  Studi  KPP  Pratama Ponorogo
Lisa Andriyani 1 , Ardyan Firdausi Mustoffa 2 , Titin Eka Ardiana 3
1 Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia
2 Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia
3 Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia
 corresponding author: ardian@umpo.ac.id

## Info Article
_______________ History Article: Submitted: 3 Agustus
2022 Revised: 23 September
2022
Accepted: 4 Desember 2022
_______________ Keywords: Application of PP No. 23 of 2018, the level of understanding of PP No. 23 of 2018, Tax Sanctions, Tax Socialization, MSME Taxpayer Compliance.
___________________ JEL classifications: F38,  H21, H71

## Abstract

## ____________________________________________________________
This study aims to determine the effect of the implementation, level of understanding of  Government  Regulation  no.  23 of  2018,  tax  sanctions,  and  tax  socialization  on MSME Taxpayer Compliance Registered at KPP Pratama Ponorogo. MSMEs play a significant role in economic growth in Indonesia, so MSMEs are the most significant tax contributor in the economy compared to large companies. The most significant tax revenue comes from the MSME sector because the growth of MSMEs increases yearly. The population in this study is 38.387 taxpayers registered at KPP Pratama Ponorogo  in 2021. Determination  of  the  sample  using  the  Slovin formula  with  the sampling technique using snowball sampling.“The number of samples in this study was  99  MSME  taxpayers  registered  at  KPP  Pr atama  Ponorogo.“This  type  of quantitative  research  with  primary  data  originating  from  the  distribution  of questionnaires. All data collected in this study were analyzed using multiple linear regression  analysis  models  with  the  SPSS  program.”The  stages  of  t esting  in  this research  include  descriptive  statistical  analysis,  data  quality  test,  classical assumption  test,  multiple  linear  regression  analysis,  and  hypothesis  testing.  The results  showed  that:  (1)  the  application  of  PP  no.  23  of  2018  has  a  positive  and significant effect on MSME taxpayer compliance. (2) the level of understanding of PP No. 23 of 2018 has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance. (3) tax sanctions positively and significantly affect MSME taxpayer compliance. (4) tax socialization positively and significantly affects MSME taxpayer compliance. (5)
Simultaneously, the application of PP No. 23 of 2018, the level of understanding of PP  No.  23  of  2018,  tax  sanctions  and  tax  socialization  significantly  affect  MSME taxpayer compliance.
How to Cite: Andriyani, A, Mustoffa, F.A, Ardiana, E.T. (2022). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Studi  KPP  Pratama  Ponorogo. MAKSIMUM:  Media  Akuntansi  Universitas  Muhammadiyah  Semarang, Vol.12 (2), 121-133

## 1. PENDAHULUAN
Pelaksanaan perpajakan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. “ Pajak  merupakan  iuran  atau  pungutan  wajib  yang  harus  dibayar  oleh  rakyat kepada  negara  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung. “ Peran  penting  pajak  dalam  pembangunan negara, menjadikan pajak sebagai sumber pendapatan bagi negara. “ Pajak bukan hanya kewajiban  tetapi  merupakan  hak  dari  setiap  warga  negara  atas  cerminan kegotongroyongan masyarakat Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan  negara  yang  diatur  oleh  perundang-undangan  yang  berlaku  untuk mencapai kesejahteraan bersama (Noviana, dkk, 2020). ”
Pajak sebagai sumber pendapatan terbesar bagi negara dilihat  dalam APBN tahun 2021 telah ditetapkan sebesar Rp 1.743,6 trilliun yang bersumber atas penerimaan pajak sebesar  Rp  1.444,5  trilliun,  PNBP  Rp  298,2  trilliun  (www.kemenkeu.go.id).  Dari  data tersebut  dapat  dilihat  bahwa  penerimaan  pajak  lebih  besar  dibandingkan  penerimaan non pajak seperti PNBP. APBN pada tahun 2021 di Indonesia telah ditetapkan penerimaan perpajakannya  lebih  besar  dibandingkan  dengan  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak (PNBP), namun pada tahun sebelumnya penerimaan pajak tidak memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah tetap mengejar proyeksi penerimaan pajak 2021 yang tumbuh 12,9% dari realisasi tahun 2020 (www.kontan.co.id). Pemerintah terus memaksimalkan penerimaan pajak dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak agar tidak mengalami defisit.
Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  perilaku  wajib  pajak  yang  menaati  dan memahami  adanya  peraturan  perundang-undangan  perpajakan.  Akan  tetapi  banyak masyarakat  kurang  memahami  adanya  peraturan  yang  sudah  ditetapkan  pemerintah (Ananda,  2015).  Pendapatan  negara  bersumber  dari  penerimaan  pajak  dan  non  pajak. Penerimaan  pajak  terdiri  dari  Pajak  Pertambahan  Nilai,  Pajak  Penjualan  atas  Barang Mewah,  Pajak  Bumi  dan  Bangunan,  Pajak  Perdagangan  Internasinal,  dan  Pajak Penghasilan. Penerimaan non pajak terdiri dari keuntungan Badan Umum Milik Negara (BUMN), sumbangan, pinjaman, dan barang sitaan (www.online-pajak.com). ” Penerimaan  pajak  terbesar  bersumber  dari  sektor  UMKM  karena  pertumbuhan UMKM  setiap  tahunnya  meningkat.  Noviana,  dkk  (2020)  menyatakan  bahwa  UMKM berperan cukup besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia, sehingga UMKM dijadikan  penyumbang  pajak  terbesar  dalam  perekonomian  dibandingkan  dengan perusahaan besar. Menurut KPP Pratama Kabupaten Ponorogo, penerimaan pajak dari sektor  UMKM  yang  didapat  dari  hasil  pelaporan  pajak  pada  tahun  2021  diperoleh penerimaan  pajak  sebesar  Rp  4.142.097.465.  Sebesar  Rp  2.761.398.310  berasal  dari wajib pajak badan. Dari jumlah tersebut sebanyak Rp 1.380.699.155 berasal dari wajib pajak  UMKM.  Adanya  penerimaan  pajak  penghasilan  UMKM,  pemerintah  harus menetapkan tarif pajak dengan jelas agar wajib pajak mudah menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan (Angesti, dkk 2018). ”
Kepatuhan  wajib  pajak  diharapkan  dapat  tercapai  jika  ada  penetapan  tarif  pajak yang  jelas  serta  tarif  pajak  yang  bersifat  adil  dalam  menentukan  subjek  dan  objek pajaknya.  Untuk  meningkatkan  pendapatan  pajak  dari  wajib  pajak,  pemerintah  telah mengeluarkan  PP  Nomor  23  Tahun  2018  menggantikan  PP  Nomor  46  Tahun  2013. Pemerintah memangkas tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5% dengan ketentuan peredaran bruto  atau  omzet  sampai  dengan  4,8  milyar  pertahun.  Penurunan  tarif  pajak  0,5% dimaksudkan  bisa  mendorong  peran  masyarakat  dalam  membantu  kegiatan  ekonomi kedepannya. Peraturan baru ini diharapkan semakin banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang masuk dalam sistem perpajakan nasional dan kepatuhan wajib pajak dapat meningkat (https://www.detik.com).
Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu penerapan PP  No.  23  tahun  2018  (Artiryani,  2019).  Penerapan  peraturan  tarif  pajak  bagi  pelaku UMKM  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  untuk  berkontribusi meningkatkan pendapatan negara dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) (Palalangan, 2019).
Namun dengan adanya tarif pajak final UMKM sebesar 0,5% masih menimbulkan dilema di antara pelaku UMKM, akibatnya masih banyak UMKM yang tidak ikut berkontribusi dalam  pembayaran  pajak  (www.news.ddtc.co.id).  Penerimaan  pajak  UMKM  juga mengalami pemerosotan pasca tarif PPh diturunkan menjadi 0,5% sehingga laporan APBN mengalami  fluktuasi  beberapa  persen  dibandingkan  pencapaian  sebelumnya (www.nasional.kontan.co.id).  Pada  tahun  2021  jumlah  wajib  pajak  mengalami penurunan, sehingga penerimaan pajak atas Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 bagi UMKM di Ponorogo mengalami penurunan. Berikut tabel jumlah WP UMKM yang terdaftar  di  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah Kabupaten Ponorogo tahun 2018-2021:
Tabel 1 Jumlah WP UMKM yang Terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018-2021
Tahun Jumlah WP UMKM Jumlah WP Bayar Jumlah WP Tidak Bayar 2018 27.564 7.060 20.504 2019 31.104 10.226 20.878 2020 34.062 6.171 27.891 2021 38.387 4.775 33.612
Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Berdasarkan  tabel  1.1  dapat  diketahui  bahwa  jumlah  WP  UMKM  di  Kabupaten Ponorogo  dari  tahun  2018-2021  mengalami  peningkatan.  Akan  tetapi  peningkatan tersebut tidak diikuti dengan jumlah WP bayar. “ Hal ini disebabkan karena kurangnya kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  undang-undang  perpajakan  yang  dibuktikan  dari realisasi penerimaan pajak UMKM sebagai berikut: ”

## Tabel 2 Realisasi Penerimaan Pajak UMKM Tahun 2018-2021
Tahun Realisasi Penerimaan Jumlah WP Bayar 2018 Rp 13.603.224.692 7.060 2019 Rp   9.601.729.140 10.226 2020 Rp   6.305.492.632 6.171 2021 Rp   4.142.097.465 4.775

## Sumber: KPP Pratama Ponorogo, 2021
Berdasarkan tabel 1.2 diketahui pada tahun 2018 hingga tahun 2019 penerimaan pajak mengalami penurunan. Akan tetapi jumlah wajib pajak bayar meningkat, hal ini disebabkan karena pada bulan Juli 2018 terdapat aturan baru mengenai penggantian PP 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang semula ditetapkan 1% menjadi  0,5%,  sehingga  walaupun  jumlah  WP  bayar  meningkat  realisasi  penerimaan pajak  menurun.  Pada  tahun  2019  hingga  tahun  2020  penerimaan  pajak  mengalami penurunan dan diikuti dengan penurunan jumlah WP bayar. Pada tahun 2020 hingga tahun  2021  penerimaan  pajak  mengalami  penurunan  dan  jumlah  WP  bayar  juga mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi karena kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk  mentaati  dan  memahami  peraturan  perpajakan.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya pendekatan dengan pelaku UMKM untuk memberikan pemahaman tentang pajak.

## Tingkat Pemahaman PP No. 23 Tahun 2018
Menurut  Lazuardini  (2018)  tingkat  pemahaman  wajib  pajak  adalah  faktor  kedua yang  dapat  mempengaruhi  kepatuhan  wajib  pajak  karena  kurangnya  pengetahuan tentang  peraturan  perpajakan  khususnya  wajib  pajak  UMKM  dalam  memahami  tarif pajak  Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun  2018.  Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun
2018 dibagi menjadi 3 jangka waktu yang diberikan oleh pemerintah untuk Wajib Pajak, yaitu  7  Tahun  untuk  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi;  4  Tahun    untuk  Wajib  Pajak  Badan berbentuk  koperasi,  persekutuan  komanditer  atau  firma;  dan  3  Tahun  bagi  Perseroan Terbatas  (PT)  (www.pajak.go.id).  Dengan  adanya  jangka  waktu  yang  telah  ditentukan, pemahaman  untuk  peraturan  perpajakan  bisa  lebih  ditingkatkan.  Pemahaman perpajakan atas PP No 23 Tahun 2018 yang tercatat di KPP Pratama Ponorogo tergolong masih  rendah  dibuktikan  adanya  penurunan  jumlah  WP  bayar  yang  dilakukan  wajib pajak pada Agustus tahun 2021 sejumlah 4.775 wajib pajak dibandingkan dengan tahun 2020 sejumlah 6.171 wajib pajak yang telah membayar pajak (KPP Pratama Ponorogo, 2021).

## Sanksi Pajak
Noviana,  dkk  (2020)  mengatakan  sanksi  yang  tegas  untuk  WP  UMKM  agar meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Adanya  penetapan  sanksi  pajak,  Pemerintah mengharapkan kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM dalam membayar pajak lebih maksimal  dan  mencegah  adanya  pelanggaran  peraturan  perpajakan.  Sanksi  pajak diantaranya  yaitu  sanksi  administrasi  dan  pidana.  Direktorat  Jenderal  Pajak mengupayakan  peningkatan  kepatuhan  wajib  pajak  khususnya  sektor  UMKM  dengan melakukan sosialisasi pajak agar wajib pajak UMKM patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya.

## Sosialisasi Pajak
Noviana dkk., (2020) mengatakan sosialisasi pajak merupakan langkah awal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak bertujuan untuk meningkatkan pemahaman  dan  pengetahuan  masyarakat  tentang  peraturan  perpajakan  yang  sesuai dengan  Undang-Undang  Perpajakan  yang  berlaku.  Sosialisasi  pajak  dapat  dilakukan melalui iklan pada situs-situs website , media cetak dan elektronik, dan pelayanan kring pajak yang dapat memudahkan bagi wajib pajak untuk memperoleh informasi tentang perpajakan atau kebijakan baru. Sosialisasi pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sesuai tarif pajak yang berlaku sehingga kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan. ”

## Penelitian Terdahulu
“ Beberapa  penelitian  terdahulu  tentang  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  sudah banyak  dilakukan.  Penelitian  terdahulu  mengenai  kepatuhan  wajib  pajak  diantaranya oleh  Palalangan  dkk.  (2019)  menyatakan  bahwa  penerapan  PP  No.  23  Tahun  2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti apabila penerapan PP  No.  23  Tahun  2018  semakin  baik  maka  kepatuhan  wajib  pajak  akan  meningkat. Berbeda  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Rizki,  Anik,  Junaidi  (2020)  memperoleh  hasil bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.  Hal  ini  berarti  PP  No.  23  Tahun  2018  belum  diterapkan  secara  optimal  untuk meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak,  sehingga  pemerintah  harus  melakukan pendekatan  dengan  pelaku  UMKM  untuk  memberikan  pemahaman  tentang  PP  No.  23 tahun 2018. ”
Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Lazuardini dkk., (2018) memperoleh hasil bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti apabila tingkat pemahaman wajib pajak meningkat maka tingkat  kepatuhan  wajib  pajak  juga  meningkat. “ Berbeda  dengan  penelitian  oleh  Ulfa (2019)  yang  menyatakan  bahwa  pemahaman  perpajakan  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Hal  ini  berarti  wajib  pajak  tidak  memahami  PP  No.  23 Tahun 2018 sehingga menyebabkan kepatuhan wajib pajak rendah. ” Penelitian yang dilakukan Artiryani (2019) mengenai sanksi pajak memperoleh hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun sanksi  pajak  masih  tergolong  rendah. “ Hal  ini  berarti  apabila  pemerintah  memberikan sanksi  yang  tegas  kepada  wajib  pajak  maka  kepatuhan  wajib  pajak  akan  meningkat.
Berbeda dengan penelitian Lazuardini dkk., (2018) memperoleh hasil bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hal  ini  berarti  sanksi  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  kurang  tegas  sehingga  tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. ”
Berdasarkan  penelitian  oleh  Chintya  (2020)  memperoleh  hasil  bahwa  sosialisasi pajak  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah.  Artinya  jika  pemerintah  melakukan  sosialisasi  terkait  perpajakan  kepada wajib  pajak  dengan  tepat  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak.  Berbeda dengan  penelitian  yang  dilakukan  Noviana  dkk.,  (2020)  yang  menyatakan  bahwa sosialisasi  pajak  tidak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Artinya wajib  pajak  kurang  mengetahui  adanya  sosialisasi  terkait  perpajakan  sehingga  tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak. ”
2. METODE PENELITIAN
“ Penelitian dilakukan pada wajib pajak UMKM yang berada di Kabupaten Ponorogo. Objek  yang  menjadi  populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  wajib  pajak  UMKM Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Jenis data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dengan  instrumen  kuesioner yang disebar secara langsung kepada responden UMKM di Kabupaten Ponorogo.Jumlah populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  38.387  Wajib  Pajak  UMKM yang terdaftar  di  Dinas  Perindustrian,Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah Kabupaten Ponorogo tahun 2021. Dalam penelitian ini metode untuk menentukan jumlah sampel  yang  digunakan  menggunakan  rumus  slovin.  Rumus  slovin  dapat  digunakan apabila jumlah dari populasi diketahui (Sugiyono, 2018). Rumus slovin sebagai berikut:

## “
Seluruh  data  yang  telah  dikumpulkan  dalam  penelitian  ini  dianalisis menggunakan  model  analisis  regresi  linier  berganda  dengan  program  SPSS.  Tahapan pengujian dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis. ”

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil penelitian “ Penyebaran  kuesioner  hingga  semua  data  terkumpul  dilakukan  selama  satu bulan  yaitu  mulai  tanggal  20  Februari  2022  sampai  dengan  20  Maret  2022.  Jumlah kuesioner  yang  disebar  pada  99  UMKM  adalah  sebanyak  99  kuesioner.  Tidak  ada kuesioner yang tidak kembali dan tidak lengkap. Oleh karena itu, kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 99 kuesioner atau 100%. ”

## Analisis Statistik Deskriptif
“ Statistik  deskriptif  menggambarkan  suatu  data  yang  dilihat  dari  nilai  rata-rata, standar  deviasi,  varian,  maksimum,  dan  minimum.  Statistik  deskriptif  pada  masing- masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Anasis Statistik Deskriptif Variabel N Min Max Mean Std. Dev Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 99 16.00 45.00 36.20 6.368 Tingkat Pemahaman 99 13.00 35.00 30.58 5.115
Sanksi Pajak 99 9.00 30.00 24.10 4.432 Sosialisasi Pajak 99 14.00 35.00 29.18 4.868 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 99 18.00 50.00 42.97 7.173 Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS 26, Maret 2022

## Uji Validitas dan Reliabilitas
“ Suatu kuesioner dikatakan valid dapat dilihat dari nilai r hitung dan r tabel, jika nilai  r  hitung  >  nilai  r  tabel  maka  item  pertanyaan  dinyatakan  valid.  Kuesioner  yang diberikan kepada responden sebanyak 99, maka nilai r-tabel dapat diperoleh melalui r product  moment  pearson dengan  df  ( degree  of  freedom )  =  n-2,  jadi  df  =  99-2  yaitu  97 sehingga diperoleh r tabel 0.1975. Dapat disimpulkan bahwa semua item kuesioner dalam dinyatakan  valid  sehingga  dapat  mengukur  persepsi  responden. ” Pengujian  reliabilitas meng gunakan metode Cronbach’s Alpha dengan bantuan program SPSS. Suatu kuisioner dikatakan  reliable  jika cronbach  alpha lebih  besar  0,70. ”“ Hasil  uji  reliabilitas  dapat diketahui bahwa setiap item kuesioner dalam setiap variabel memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0.70. ”“ Hal ini berarti semua item kuesioner dalam setiap variabel dapat dikatakan reliabel atau data hasil kuesioner dapat dipercaya dan andal. ”
Uji Normalitas
“ Uji  normalitas  dilakukan  dengan  berasumsikan  bahwa  nilai  residual  mengikuti distribusi normal. Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan dengan uji statistic non-parametrik dengan uji Kolmogrov-Smirnov (K-S). Kriteria data dikatakan berdistribusi normal jika Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0.05 dan jika Asymp. Sig. (2-tailed) lebih kecil dari 0.05 maka data variabel tidak berdistribusi secara normal. Berikut adalah hasil uji normalitas: ”
Tabel 4 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Uns. Residual N 99 Test Statistic 0.051 Asymp. Sig. (2-tailed) 0.200 c,d Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS 26, Maret 2021 “
Berdasarkan hasil uji normalitas dengan melihat tabel One-Sample Kolmogorov- Smirnov  Test yang  ditunjukkan  pada  tabel  4.15  dapat  diketahui  nilai  residual Asymp. Sig.(2-tailed) sebesar 0,200. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal karena  nilai  signifikansi  lebih  dari  0,05,  sehingga  dapat  dilanjutkan  untuk  uji  regresi selanjutnya. ”

## Uji Heteroskedastisitas
“ Uji  heterokedastisitas  digunakan  untuk  mengetahui  ada  atau  tidaknya penyimpangan  dalam  uji  asumsi  klasik.  Model  regresi  yang  baik  adalah  yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian dilakukan dengan uji Glejser yang meregresi variabel bebas terhadap variabel residual mutlaknya dengan nilai signifikan 0.05. Berikut merupakan hasil uji heteroskedastisitas: ”

## Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variabel t-test Sig Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 -1.942 .055
Tingkat Pemahaman 1.614 .110 Sanksi Pajak -1.265 .209 Sosialisasi Pajak .457 .648 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM -1.942 .055 “ Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS 26, Maret 2022 ”
“
Hasil  uji  heteroskedastisitas  berdasarkan  tabel  coefficients  pada  tabel  4.16 menunjukkan  bahwa  variabel  penerapan  PP  No.  23  Tahun  2018  (X 1 )  dengan  nilai  sig. sebesar 0.055, tingkat pemahaman PP No. 23 Tahun 2018 (X 2 ) dengan nilai sig. sebesar 0.110, sanksi pajak (X 3 ) dengan nilai sig.  0.209, sosialisasi pajak (X 4 ) dengan nilai sig. 0,648. Berdasarkan hal tersebut nilai sig. pada masing-masing variabel lebih dari 0.05, sehingga model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas. ”

## Uji Multikolonieritas
“ Uji  multikolonieritas  digunakan  untuk  menguji  apakah  suatu  model  regresi ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel  bebas  (independen).  Nilai cutoff yang  umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai toleran > 0,10 atau sama  dengan  nilai  VIF  <  10  maka  dapat  dikatakan    bahwa  data  tersebut  tidak  terjadi gejala multikolonieritas. Berikut merupakan hasil uji multikolonieritas:
Tabel 6 Hasil Uji Multikolonieritas Variabel Tolerance VIF Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 0.379 2.641 Tingkat Pemahaman 0.355 2.817 Sanksi Pajak 0.404 2.477 Sosialisasi Pajak 0.342 2.922 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 0.379 2.641

## Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS 26, Maret 2021
Uji multikolinearitas pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa nilai VIF pada masing-masing variabel independen kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1 atau 10%.  Oleh  karena  itu,  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  model  regresi  tidak  terjadi multikolinearitas.
”

## Analisis Regresi Linier Berganda
Berikut merupakan hasil uji regresi linier berganda yang telah dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

## Tabel 7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda
Variabel Beta Sig R Square Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 0.263 0.008 0.732 Tingkat Pemahaman 0.258 0.043 Sanksi Pajak 0.350 0.012 Sosialisasi Pajak 0.490 0.000 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 0.263 0.008 Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS 26, Maret 2022
“ Uji Stastistik t digunakan untuk menguji tingkat signifikan dan pengaruh secara parsial  terhadap  variabel  dependen  (Santoso,  2015).  Uji  t  dilakukan  dengan  cara membandingkan t hitung dengan t tabel dengan tingkat signifikansi 0.05 dengan df = n- k  untuk  mneyimpulkan  menerima  atau  menolak  hipotesis  dengan  cara  melihat  nilai
signifikan. Ketentuan nilai t tabel dicari dengan rumus degree of freedom (df) = n - k, maka (df) = 99 - 5 = 94. Oleh karena itu, nilai t tabel pada (df) 94 dengan tingkat signifikansi 0.05 (5%) untuk uji dua arah adalah sebesar 1.986. Berdasarkan hasil uji t nilai signifikansi pada setiap variabel independen dibawah 0.05 dan nilai t hitung > t tabel maka dapat disimpulakan  bahwa  secara  parsialPenerapan  PP  No.23  Tahun  2018,  Pemahaman  PP No.23 Tahun 2018, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. ”

## PEMBAHASAN
Pengaruh Penerapan PP No.23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM “ Hasil pengujian hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini terbukti dari hasil analisis regresi linier berganda diketahui bahwa nilai koefisien regresi (β 1 ) pada variabel penerapan PP No. 23 Tahun 2018 adalah bernilai positif sebesar 0.263. Artinya terdapat hubungan yang positif antara penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Apabila penerapan PP No. 23 Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan mengalami kenaikan sebesar 0.263. ”
“ Pengaruh penerapan PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM juga dapat dilihat dari hasil uji T menggunakan IBM SPSS 26. ” “ Hasil uji T menunjukkan bahwa variabel penerapan PP No. 23 Tahun 2018 memiliki nilai signifikansi kurang dari 0.05  yaitu  sebesar  0.008  dan  nilai  t hitung lebih  besar  dari  nilai  t tabel (2.690  >  1.986), sehingga H0 1 ditolak dan Ha 1 diterima atau dengan kata lain penerapan PP No. 23 Tahun 2018    berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM. ” Berdasarkan penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  penerapan  PP  No.  23  Tahun  2018  ini memiliki peran penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dengan tarif yang  diturunkan dari 1% menjadi 0,5% bertujuan untuk  mendorong  peran  UMKM  agar  dapat  terus  berkembang  dan  ikut  berkontribusi pada perekonomian nasional serta meningkatkan kepatuhan dalam membayar kewajiban perpajakannya. ” “ Tujuan dari penerapan PP No. 23 Tahun 2018 adalah memberikan fasilitas untuk mempermudah pemilik UMKM khusunya Kabupaten Ponorogo, sehingga pelaku UMKM dapat menghitung pajak dengan menggunakan pembukuan yang sederhana. “ Selain itu dapat memberikan waktu bagi pelaku UMKM untuk mempersiapkan diri sebelum wajib pajak  tersebut  melaksanakan  hak  dan  kewajiban  pajak  secara  umum,  sesuai  dengan ketentuan UU Pajak Penghasilan. Jadi pelaku UMKM yang menerapkan PP No. 23 Tahun 2018 sangat dibantu oleh peraturan tersebut. Oleh karena itu semakin baik penerapan PP  No.  23  Tahun  2018  maka  akan  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak UMKM. ” Penelitian yang dilakukan oleh Palalangan dkk., (2019) mengenai penerapatan PP No. 23 Tahun 2018 Di KPP Pratama Makassar memperoleh hasil bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rizki, Anik, Junaidi (2020) mengenai persepsi wajib pajak atas penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 di UMKM Kota Malang memperoleh hasil bahwa penerapan  Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun  2018  tidak  berpengaruh  terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. ”

## Pengaruh  Tingkat  Pemahaman  PP  No.  23  Tahun  2018Terhadap  Kepatuhan  Wajib Pajak UMKM
“ Pengujian hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa  tingkat  pemahaman  PP  No.  23  Tahun  2018  berpengaruh  terhadap  kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diketahui bahwa nilai koefisien regresi (β 2 ) pada variabel tingkat pemahaman PP No. 23 Tahun 2018 adalah bernilai positif sebesar 0.258. ” Hal ini berarti antara tingkat pemahaman PP No. 23 Tahun 2018  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  memiliki  hubungan  yang  positif.  Apabila
tingkat pemahaman PP No. 23 Tahun 2018  mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan mengalami kenaikan sebesar 0.258. ”” “ Adanya pengaruh tingkat pemahaman PP No. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM juga dapat dilihat dari hasil uji T menggunakan IBM SPSS 26. Hasil uji T menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada variabel tingkat pemahaman PP No. 23 Tahun 2018 sebesar 0.043. Nilai t hitung adalah sebesar 2.053 dan nilai t tabel sebesar 1.986. Hal ini berarti nilai t hitung > t tabel dengan signifikansi kurang dari 0.05 maka H0 2 ditolak dan  Ha 2 diterima  atau  dengan  kata  lain  tingkat  pemahaman  PP  No.  23  Tahun  2018 mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. ” “ Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman yang tinggi dapat mendorong wajib pajak UMKM mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan. ”“ Pemahaman atas PP No. 23 Tahun 2018 ini juga penting untuk membantu pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya, karena tarif PPh  final  ini  lebih  meringankan  pelaku UMKM  dalam  membayar  pajak  agar  usahanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar  pajaknya. “ Pemahaman  akan  memberikan  tuntutan  berupa  memenuhi kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  PP  No.  23  tahun  2018.  Apabila  pelaku  UMKM memahami  dan  mengerti  mengenai  perpajakan  yang  berlaku  maka  kepatuhan  pelaku UMKM  untuk  membayar  pajak  akan  semakin  meningkat  dengan  sendirinya  karena pelaku UMKM sudah memahami pentingnya membayar pajak. ”” Tingkat  pemahaman  peraturan  perpajakan  seorang  wajib  pajak  UMKM  di  KPP Pratama Ponorogo adalah baik. Responden wajib pajak UMKM di KPP Pratama Ponorogo sudah  memahami  peraturan  perpajakan  sehingga  wajib  pajak  sudah  mengerti  akan untung dan rugi dari resiko tidak patuh pajak. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar responden  memahami  peraturan  mengenai  batas  waktu  pelaporan  SPT,  selain  itu responden  memahami  tentang  sistem  perpajakan  yang  digunakan  pada  saat  ini  mulai dari  menghitung,  membayar,  dan  melaporkan  pajaknya.  Jika  seorang  wajib  pajak memiliki tingkat pemahaman yang baik maka akan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan  baik  pula.  Wajib  pajak  harus  menguasai  peraturan  dan  kewajiban  perpajakan yang dijalankannya agar terhindar dari sanksi-sanksi pajak yang berlaku. Hal ini berarti semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang PP. No. 23 Tahun 2018 maka semakin kecil kemungkinan untuk melanggar peraturan perpajakannya sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. ”
Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Lazuardini  dkk.,  (2018)  mengenai  pemahaman peraturan  perpajakan  Di  KPP  Pratama  Malang  memperoleh  hasil  bahwa  pemahaman peraturan  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa (2019) mengenai pemahaman perpajakan di  KPP  Pratama  Surabaya  Pabean  Cantikan  memperoleh  hasil  bahwa  pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. ”

## Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
“ Hasil pengujian hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajakmemiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini terbukti dari hasil analisis regresi linier berganda diketahui bahwa nilai koefisien regresi (β 3 )  pada  variabel  sanksi  pajakadalah  bernilai  positif  sebesar  0.350.  Artinya  terdapat hubungan  yang  positif  antara  sanksi  pajak  dengan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM. Apabila sanksi pajak mengalami kenaikan sebesar satu satuan maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan mengalami kenaikan sebesar 0.350. ”
“ Adanya pengaruh sanksi pajakterhadap kepatuhan wajib pajak UMKM juga dapat dilihat  dari  hasil  uji  T  menggunakan  IBM  SPSS  26.  Hasil  uji  T  menunjukkan  bahwa variabel  sanksi  pajak  memiliki  nilai  t hitung yang  lebih  besar  dari  t tabel sebesar  (3.578> 1.986) dengan signifikansi dibawah 0.05 yaitu sebesar 0.012 sehingga H0 3 ditolak dan Ha 3 diterima  artinya  sanksi  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib pajak  UMKM. ” Kesimpulan  berdasarkan  pembahasan  di  atas  adalah  sanksi  pajak bertujuan  untuk  memotivasi  wajib  pajak  dalam  pembayaran  pajak  terutang,  sehingga
sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak memiliki peran penting untuk menjadi salah satu senjata Direktorat Jenderal Pajak untuk menegakkan kepatuhan  pembayaran  pajak  yang  tertib  dan  tepat  waktu.  Sanksi  pajak  dapat memotivasi  wajib  pajak  untuk  patuh  karena  wajib  pajak  berpikir  bahwa  sanksi  pajak akan semakin merugikan wajib pajak. Adanya sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. ” “ Pemerintah  telah  mempersiapakan  rambu-rambu  yang  di  atur  dalam  undang- undang perpajakan agar wajib pajak tidak melakukan kecurangan dalam menyelesaikan kewajibannya,  sehingga  wajib  pajak  akan  mendapankan  konsekuensi  hukum  karena semua  ketentuan  tentang  pajak  sudah  di  atur  dalam  undang-  undang. ” KPP  Pratama Ponorogo sudah memberikan sanksi kepada para pelaku UMKM yang tidak patuh dalam membayar pajak. Sanksi pajak juga diharapkan memberi efek jera bagi wajib pajak yang tidak  patuh  bayar  pajak.  Sanksi  pajak  membuat  para  wajib  pajak  di  KPP  Pratama Ponorogo  lebih  memperhatikan  ketentuan  tentang  peraturan  perpajakan  serta mengetahui denda administrasi jika tidak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan waktunya.  Oleh  karena  itu  semakin  tegas  sanski  yang  diberikan  maka  semakin  tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM (Ischabita dkk, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh  Artiryani  (2019)  mengenai  sanksi  pajak  memperoleh  hasil  bahwa  sanksi  pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun sanksi pajak masih tergolong rendah. Beda penelitian yang dilakukan oleh Lazuardini dkk., (2018) mengenai sanksi pajak Di KPP Pratama Malang Selatan yang memperoleh hasil bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. ”

## Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
“ Pengujian hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa  sosialisasi  pajak  berpengaruh  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diketahui bahwa nilai koefisien regresi (β 4 ) pada variabel sosialisasi pajak adalah bernilai positif sebesar 0.490. Hal ini berarti sosialisasi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki hubungan positif. Apabila sosialisasi pajak mengalami kenaikan sebesar satu satuan, maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan mengalami kenaikan sebesar 0.490. ” “ Adanya  pengaruh  sosialisasi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  juga dapat dilihat dari hasil uji T menggunakan IBM SPSS 26. Hasil uji T menunjukkan bahwa pada  variabel  prinsip  transparansi  memiliki  nilai  t hitung lebih  besar  dari  t tabel (3.646  > 1.986) dengan signifikansi dibawah 0.05 yaitu sebesar 0.000 maka H0 4 ditolak dan Ha 4 diterima  artinya  sosialisasi  pajak  mempunyai  pengaruh  secara  signifikan  terhadap kepatuhan  wajib  pajak  UMKM. ” Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  sosialisasi pajak  memiliki  peran  penting  bagi  wajib  pajak  agar  mengetahui  tata  cara  perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan upaya pengajaran dan pelatihan tentang pengetahuan wajib  pajak  terhadap  peraturan  pajak.  Tujuan  dari  sosialisasi  perpajakan  yaitu  untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak agar semakin sadar, paham, dan peduli dalam melaksanakan  kewajiban  perpajakan.  Sosialisasi  perpajakan  dapat  dilakukan  dengan membuat  kegiatan  penyuluhan,  membuat  program-program  yang  bertemakan perpajakan  agar  menarik  minat  wajib  pajak  terhadap  pembayaran,  pelaporan,  dan perhitungan  pajak.  Dengan  sosialisasi  secara  berkala  dapat  meningkatkan  kepatuhan wajib pajak UMKM. ” “ Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan  Menengah  sudah melakukan kegiatan sosialisasi pajak bagi pelaku UMKM. Sosialisasi yang diadakan yaitu KPP  Pratama  Ponorogo  melaksanakan  sosialisasi  peraturan  pajak  baru  kepada  wajib pajak  UMKM.  Sosialisasi  yang  dilakukan  sudah  berjalan  dengan  baik  sehingga  wajib pajak  mudah  memahami  pembayaran,  pencatatan,  dan  pelaporan  pajak.  Adanya sosialisasi pajak diharapkan sangat membantu wajib pajak agar lebih paham akan aturan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti semakin sering sosialisasi pajak yang dilakukan maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak UMKM. ”
Sosialisasi perpajakan merupakan suatu langkah yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal  Pajak  dalam  memberikan  informasi  tentang  perpajakan  dan  melakukan pembimbingan  kepada  wajib  pajak  mengenai  perpajakan  (Nurcahyono  et  al,  2022). Sosialisasi perpajakan dibutuhkan agar wajib pajak lebih mengetahui secara keseluruhan pentingnya  peran  pajak  dalam  proses  pembangunan  negara.  Wajib  pajak  diharuskan untuk  mengerti  dan  memahami  tentang  perpajakan  yang  sudah  disosialisasikan  oleh Direktorat  Jenderal  Pajak  yang  diharapkan  mampu  meningkatkan  kepatuhan  wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Noviana dkk., (2020) mengenai sosialisasi pajak di Kabupaten  Sampang  memperoleh  hasil  bahwa  sosialisasi  pajak  tidak  berpengaruh terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Sedangkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Chintya (2020) mengenai sosialisasi perpajakan di KPP Pratama Klaten memperoleh hasil bahwa  sosialisasi  perpajakan  berpengaruh  positif  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM. ”
Pengaruh Penerapan, Tingkat Pemahaman PP No. 23 Tahun 2018, Sanksi Pajak dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
“ Hasil pengujian hipotesis kelima yang diajukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan penerapan, tingkat pemahaman PP No. 23 Tahun 2018, sanksi pajak  dan  sosialisasi  pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak UMKM. Hal ini dibuktikan dari uji F yang menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel (64,304 > 2,470), dengan tingkat signifikansi dibawah 0,05 yaitu sebesar 0,000. Hal  ini  berarti  H0 5 ditolak  dan  Ha 5 diterima  atau  dengan  kata  lain  secara  simultan penerapan, tingkat pemahaman PP No. 23 Tahun 2018, sanksi pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil secara simultan ini menunjukkan  bahwa  masing-masing  variabel  yang  dipilih  dalam  penelitian  ini  sudah sesuai. ”
Penerapan, tingkat pemahaman PP No. 23 Tahun 2018, sanksi pajak dan sosialisasi pajak mempunyai hubungan yang positif dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Apabila penerapan, tingkat pemahaman PP No. 23 Tahun 2018, sanksi pajak dan sosialisasi pajak mengalami peningkatan secara bersama-sama maka kepatuhan wajib pajak UMKM juga akan  mengalami  peningkatan.  Kepatuhan  wajib  pajak  merupakan  langkah  kesadaran wajib  pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  dengan  benar  sesuai  Undang- Undang  untuk  berkontribusi  dalam  penerimaan  pendapatan  dan  pembangunan negara. ” Pentingnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat mempengaruhi pertumbuhan  perekonomian  di  Indonesia.Wajib  pajak  patuh  harus  mematuhi  dalam membayar pajak dan tidak menyimpang dari peraturan perpajakannya.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  dan  pembahasan  variabel  penerapan  PP  No.  23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya semakin baik penerapan PP No. 23 Tahun 2018, maka kepatuhan wajib pajak UMKM  juga  akan  semakin  meningkat.  Variabel  tingkat  pemahaman  PP  No.  23  Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai PP No. 23 Tahun 2018 maka  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM  akan  semakin  meningkat.  Variabel  sanksi  pajak berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Artinya dengan  sanksi  yang  tegas,  maka  dapat  meningkatkan  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM. Variabel sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti semakin baik sosialisasi pajak yang diterapkan, maka tingkat kepatuhan  wajib  pajak  juga  akan  semakin  baik.  Variabel  independen  secara  simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Artinya secara bersama- sama penerapan, tingkat pemahaman PP No. 23 Tahun 2018, sanksi pajak dan sosialisasi pajak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak  UMKM.  Hasil  secara
simultan ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel yang dipilih dalam penelitian ini sudah sesuai.
Berdasarkan  survei  di  lapangan  dan  hasil  uji  t  dapat  diketahui  bahwa  nilai signifikansi  pada  variabel  tingkat  pemahaman  PP  No.  23  Tahun  2018  adalah  sebesar 0,043.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  pelaku  UMKM  belum  sepenuhnya memahami PP No. 23 Tahun 2018. Variabel independen yang dipilih dalam penelitian ini hanya terbatas 4 variabel, sedangkan masih ada variabel lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM seperti kualitas pelayanan pajak, kemanfaatan NPWP, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat pendidikan. Berdasarkan data  yang  diperoleh  di  Dinas  Perindustrian,  Perdagangan,  Koperasi,  Usaha  Kecil  dan Menengah  yang  diberikan  masih  belum  lengkap  terkait  dengan  tidak  adanya pengelompokkan data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi UMKM, sehingga tidak dapat menyimpulkan  bahwa  UMKM  tersebut  sudah  terdaftar  atau  belum  di  KPP  Pratama Ponorogo.  Peneliti  selanjutnya  diharapkan  bisa  menambahkan  variabel  independen lainnya  seperti  kualitas  pelayanan  pajak,  kemanfaatan  NPWP,  persepsi  atas  efektifitas sistem perpajakan, dan tingkat pendidikan untuk mengetahui kedepannya atas pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak agar penelitian lebih bervariatif lagi serta dapat membuat pembahasan yang lebih menarik dalam penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Ananda.  2015.  Pengaruh  Sosialisasi  Perpajakan,  Tarif  Pajak,  Dan  Pemahaman Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  (Studi  Pada  UMKM  Yang  Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Jurnal Perpajakan.
Volume 6, Nomor 2. http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/20
1
Angesti dkk. 2018. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Pemberlakuan Peraturan Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018  Dan  Pengetahuan  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Perpajakan.  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Akuntansi.  Volume  9,  Nomor 1.https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/20439
Aprilliyana.  2017.  Pengaruh  Tarif  Pajak,  Kesadaran  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Studi  Pada  Wpop  Samsat  Kota Surakarta. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.https://www.onesearch.id/Record/IOS3440.1603/Description Ariyanti, Desi. 2018. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pembelian Kembali Saham. Diponegoro Journal Of Management Volume. 5 Nomor
2.https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/39647/2/DESI%2 0ARIYANTI-FEB.pdf
Artiryani.  2019.  Pengaruh  Pengetahuan  Pajak,  Sosialisasi  Pajak,  dan  Sanksi  Pajak terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Badan  UMKM  Studi  Kasus  Pada  KPP  Pratama Medan Kota. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
Chaizi.  2004. Reformasi  Administrasi  Publik:  Teori  Dan  Praktek. Jakarta:  PT  Gramedia Widiasarana Indonesia.
Chintya.  2020.  Pengaruh  Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2018,  Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Dan Sanksi Perpajakan  Terhadap Kepatuhan  Wajib  Pajak  UMKM  Di  Klaten.  Skripsi.  Fakultas Ekonomi: Universitas Widya Dharma Klaten.http://repository.unwidha.ac.id
Dewi dan Setiawan, 2017. “Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan  Pada  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi”. E-Jurnal  Akuntansi Universitas Udayana. Volume 21. Nomor 3. https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/29532
Fauziyah.  2016.  Pengaruh  Sistem  Administrasi  Perpajakan  Modern,  Sosialisasi Perpajakan Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada  Wajib  Pajak  di  KPP  Pratama  Siman).  Skripsi.  Universitas  Muhammadiyah Yogyakarta.
Ghozali.  2018.  Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  IBM  SPSS.  Semarang: UNDIP.
https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-umkm-merosot-pasca-tarif- diturunkan-jadi-05
Ischabita,  N.,  Hardiwinoto,  H.,  &  Nurcahyono,  N.  (2022).  Pengaruh  Kesadaran  Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. JAPP: JURNAL AKUNTANSI, PERPAJAKAN, DAN PORTOFOLIO, 2(2). doi:https://doi.org/10.2426/10.24269 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Ponorogo. 2021 Kurnia. 2020. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Volume 9, Nomor 2. Februari 2020.
Kusnanto. 2019. Belajar Pajak. Semarang: Mutiara Angkara.
Lazuardini  dkk.  2018.  Pengaruh  Pemahaman  Peraturan  Perpajakan,  tarif  pajak  Dan Sanksi Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. E-Journal Riset Manajemen. Volume 3. Nomor 4.
Nurcahyono,  N.  (2021).  Pengaruh  Tax  Avoidance,  Manajemen  Laba,  Komisaris Independen,  dan  Komite  Audit.  Jurnal  Ilmu  Manajemen  Retail  Universitas Muhammadiyah Sukabumi, 2(2), 98-108.
Nurcahyono, N., Subkhi, M., & Hardiwinoto, H. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak: Studi KPP Kota Semarang. COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 5(2), 233-242.
Noviana dkk. 2020. Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Penerapan PP No. 23 Tahun 2018.  Dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Jurnal  Riset Akuntansi. Volume 09. Nomor 04.
Palalangan  dkk.  2019.  Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak  Tentang  Penerapan  PP  No.  23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Makassar. Paulus Journal Of Accounting. Vol.1. No 1.
Pamungkas,  Lutfi  Rohbilatul.  2018.  Pengaruh  Administrasi  Perpajakan,  Pelayanan Fiskus,  dan  Sanksi  Perpajakan  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak  Hotel  di  Kota Madiun. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Merdeka Madiun.
Rizky. 2019. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi  Pajak  Terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak.  Skripsi.  Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
Santoso, Slamet. 2015. Penelitian Kuantitatif Metode Dan Pengolah Data. Ponorogo: Umpo Press.
Sekaran. 2011. Metodologi Penelitian Untuk Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. Sularsih. 2018. Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan  Pajak  UMKM  Di  Kota  Malang.  Jurnal  Akuntansi  dan  Manajemen. Volume 3, Nomor 3. 2018.
Suliyanto.  2011.  Ekonometrika  Terapan  :  Teori  &  Aplikasi  dengan  SPSS.  Yogyakarta:
Andi.
Sumardi  dan  Miftha.  2020.  Pengaruh  Penerapan  PP  Nomor  23  Tahun  2018  Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Jurnal Perpajakan. Volume 1, Nomor 2.
Zaen. 2016. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta. Jurnal Nominal. Volume 5. Nomor 2.