## PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, INFLASI, UPAH MINIMUM DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP
KEMISKINAN DI YOGYAKARTA TAHUN 2013-2019
1 Nia Mari’atus S*, 2 Teguh Hadi Priyono, 3 Duwi Yunitasari
1,2,3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember Jl. Kalimantan Tegalboto No. 37 Krajan Timur, Sumbersari, Jember, Jawatimur
1 niasholika99@gmail.com, 2 teguh_hadipriyo@yahoo.com, 3 duwiyunita.feb@unej.ac.id Corresponding author: 1 niasholika99@gmail.com

## Abstrak
Salah satu indikator pengukuran keberhasilan suatu pembangunan ekonomi suatu negara adalah tingkat kemiskinan dimana apabila semakin rendah tingkat kemiskinannya maka tingkat kesejahteraan penduduknya juga akan meningkat. Namun pada kenyataannya, data tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa Daerah Istimewa (DI)Yogyakarta masih menjadi peringkat pertama di pulau Jawa dari tahun 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah  terhadap  kemiskinan  di  provinsi  DI  Yogyakarta.  Penelitian  ini  merupakan penelitian  kuantitatif  dengan  data  sekunder  berupa  data  time  series  (deret  waktu)  dari tahun 2013 sampai tahun 2019 dan cross section (deret lintang) sebanyak 5 kabupaten/kota dengan analisis data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan,  inflasi  berpengaruh positif  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan,  upah  minimum  berpengaruh  negatif  dan signifikan  terhadap  kemiskinan,  sedangkan  pengeluaran  pemerintah  berpengaruh  tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan DI. Yogyakarta.
Kata  Kunci :  kemiskinan,  pertumbuhan  ekonomi,  inflasi,  upah  minimum,  pengeluaran pemerintah

## Abstract
One of indicator to measure the success of a country's economic development is the level of poverty which is there is a decrease in poverty level it will increase the country’s welfare. But in fact, the data shows that the poorness level of DI Yogyakarta still in the first rank between other countries in Java island since 2013. Therefore, the aims of this study was to analyze  the  effect  of  economic  growth,  inflation,  a  minimum  wage,  and  government expenditure against poverty in DI Yogyakarta. This study is quantitative research methods using secondary data in the form of time series data from 2013 to 2019 and cross section of 5 district/cities and analyzed by panel data regression analysis. The result showed that the economic growth and a minimum wage has a negative and significant effect on poverty. Moreover,  inflation  have  significantly  positive  effect  to  poverty.  On  the  other  hand,  the government expenditure experienced insignificant positive effect on poverty.
Keywords : poverty, economic growth, inflation, minimum wage, government expenditure

## PENDAHULUAN
Suatu  pembangunan  ekonomi  pada  hakekatnya  bertujuan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  penduduk  di  suatu  negara  yang  salah  satunya  indikator  keberhasilannya diukur dengan tingkat kemiskinan. Suatu pembangunan ekonomi perlu dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki setiap negara untuk memenuhi taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya (Puspita, 2020). Oleh sebab itu suatu pembangunan ekonomi mempunyai  peranan  yang  cukup  besar  dalam  kehidupan  masyarakat  untuk  menuju  ke arah yang lebih baik dari tahun ke tahun dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu negara (Todaro, 2006). Menurut Abdullah (2008) permasalahan kemiskinan yang begitu kompleks dan  multidimensional mendorong berbagai upaya  dalam pengentasan kemiskinan tersebut dilakukan  secara  komprehensif  yang  dilakukan  secara  terpadu  dan  mencakup  berbagai aspek  kehidupan.  Kemiskinan  merupakan  salah  satu  masalah  mendasar  yang  menjadi perhatian utama Pemerintah Indonesia (Budiantara, Diana, Purhadi, Darmesto, 2011).
Untuk  terus  meningkatkan  serta  mengembangkan  perekonomian  daerah, pemerintah  telah  melakukan  upaya  pada  berbagai  aspek  untuk  mengentaskan  atau mengurangi tingkat kemiskinan salah satunya dapat dilihat dari segi banyaknya program yang  dijalankan  pemerintah  (Ma’arif,  Yunitasari,  &  Wilantari,  2020).  Menurut Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika  (2011),  upaya  penanggulangan  kemiskinan dilakukan dengan berbagai  program  seperti program  keluarga harapan  yang disalurkan melalui badan otonomi daerah, bantuan operasional sekolah, program jaminan kesehatan masyarakat,  program  bantuan  beras  untuk  keluarga  miskin,  dan  juga  bantuan  program untuk  siswa  miskin.  Selain  itu  terdapat  banyak  variabel  makro  ekonomi  yang  dapat menyebabkan  meningkatnya  atau  menurunnya  suatu  kemiskinan  yang  ada  pada  suatu daerah  diantaranya  seperti  pertumbuhan  ekonomi,  inflasi,  upah  minimum  regional, maupun pengangguran. Kondisi di mana pendapatan individu atau kelompok masyarakat di  suatu  daerah  tidak  memenuhi  standar  pengeluaran  minimum  yang  digunakan  untuk dapat  hidup  secara  layak  di  suatu  daerah  tersebut,  maka  kecenderungan  tersebut  dapat dikatakan sebagai bentuk dari suatu kemiskinan.
Daerah  Istimewa  (DI)  Yogyakarta  merupakan  salah  satu  provinsi  di  Indonesia yang tingkat kemiskinannya masih berada di atas rata-rata tingkat kemiskinan nasional yakni berada pada tingkat 11% pada tahun 2016-2017 namun pada tahun 2018 sampai 2019 mengalami  penurunan menjadi  10% sedangkan kemiskinan nasional  berada pada tingkat 7% pada tahun 2017 dan turun menjadi 6% pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan wilayah beberapa provinsi di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah pada tahun 2019 yaitu secara berurutan 3%, 6%, 6%, dan 9%, tingkat kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta masih lebih tinggi. Selain itu daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi yang menduduki peringkat pertama tingkat kemiskinannya di Pulau Jawa sejak tahun 2013 yakni 13%. Penduduk miskin tersebar pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase tingkat kemiskinan DI Yogyakarta mengalami fluktuasi pada tahun 2015 dan 2017 meskipun kenaikannya tidak signifikan (Badan Pusat Statistik, 2020).
Pertumbuhan ekonomi daerah merupakan nilai bersih dari setiap barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh setiap kegiatan ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu. Oleh  karena  itu  dapat  dikatakan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat  pertumbuhan  ekonomi suatu  daerah,  maka  semakin  besar  pula  potensi  sumber  penerimaan  daerah  tersebut (Sasana,  2006).  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  Alisha  dan  Yulhendri  (2021)  yang mengungkapkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap
kemiskinan yang mana hal ini berarti bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi turut mengurangi  masalah  kemiskinan  suatu  daerah.  Tingginya  tingkat  inflasi  dapat melemahkan daya beli masyarakat terutama terhadap sektor produksi dalam negeri yang selanjutnya  dapat  mengurangi  sektor  kepercayaan  masyarakat  akan  nilai  mata  uang nasional  (Khalwaty,  2000).  Diketahui  bahwa  DI  Yogyakarta  mengalami  peningkatan inflasi pada tahun 2017 yakni sebesar 1,91.
Gambar 1. Inflasi Daerah Istimewa Yogyakarta Sumber: Bappeda DIY (2020)
Berbagai kebijakan sebagai upaya mengurangi angka kemiskinan telah dilakukan pemerintah  seperti  kebijakan  penerapan  upah  minimum,  dengan  adanya  kebijakan  ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan yang mana secara tidak langsung akan turut membantu  para tenaga kerja keluar dari lingkaran kemiskinan.  Tujuan penetapan upah adalah  untuk  memenuhi  standar  hidup  minimum  seperti  kesehatan  dan  kesejahteraan sehingga  semakin  tinggi  tingkat  upah  maka  akan  meningkatkan  tingkat  kesejahteraan masyarakat  (Kauffman,  1999). Berdasarkan Data Badan Pusat  Statistik  DI  Yogyakarta (2019) tingkat upah minimum tiap kabupaten di provinsi DI Yogyakarta terus mengalami kenaikan  dari  tahun  ke  tahun.  Upah  kabupaten  tertinggi  yaitu  kabupaten  atau  kota Yogyakarta sebesar Rp. 1.848.400 pada tahun 2019 dan RP. 2.004.000 pada tahun 2020, sedangkan kabupaten kota lainnya di provinsi DI Yogyakarta upah minimalnya berada di antara Rp. 1.700.000 dan Rp. 1.800.000, kecuali kabupaten Sleman sebesar Rp. 1.846.000 pada  tahun  2020.  Kenaikan  tingkat  upah  tersebut  dinilai  wajar  mengingat  Kebutuhan Hidup Layak (KHL) juga meningkat setiap tahunnya (Sari & Mangkuwinata, 2017).
Selain  itu  salah  satu  alat  intervensi  pemerintah  yang  dianggap  paling  efektif terhadap  perekonomian  adalah  pengeluaran  pemerintah  yang  mana  meliputi  belanja langsung  maupun  tidak  langsung  di  mana  untuk  membangun  suatu  daerah  maka diperlukan  pembiayaan  pemerintah  maupun  sektor  swasta.  Dalam  penelitian  yang dilakukan  Amalia,  Madris  dan  Razak  (2015),  menunjukkan  bahwa  pengeluaran pemerintah  secara  langsung  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  kemiskinan. Pengeluaran  pemerintah  yang  berupa  program  kesejahteraan  dan  program  kerja menunjukkan pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah pada investasi di bidang infrastruktur, pertanian, maupun kesehatan. Namun secara garis besar kedua perbedaan tersebut berpengaruh negatif terhadap kemiskinan (Amalia et.al, 2015). Sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan pemerintah hendaknya mengalokasikan porsi belanja daerah untuk tujuan positif (Setyowati & Suparwati, 2012). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2019) bahwa anggaran belanja daerah Provinsi DI  Yogyakarta  (2019)  mengalami  peningkatan  setiap  tahunnya.  Pada  tahun  2013  dan
2,29 4,2 2,66 2,77 0 1 2 3 4 5 2016 2017 2018 2019
Tingkat Inflasi D.I. Yogyakarta
2014 yakni sebesar 2.509.643.374 dan 3.330.069.350 dalam juta rupiah. pada tahun 2015 dan  2016  sebesar  3.806.092.624.463,02    dan  3.973.817.207.029,60  dalam  juta  rupiah. Belanja provinsi  daerah  terus  mengalami  kenaikan hingga tahun 2019 menjadi  sebesar 5.978.131.574.404,65 (trilliun rupiah).
Berbagai  program  pemerintah  untuk  mengentaskan  kemiskinan  telah  dilakukan baik  secara  nasional  maupun  melalui  otonomi  daerah.  Meskipun  tingkat  Pendapatan Domestik  Bruto  DI  Yogyakarta  mengalami  kenaikan  namun  tingkat  kemiskinan  DI Yogyakarta masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional.  Perkembangan kemiskinan  yang  terkonsentrasi  di  suatu  daerah  dapat  menimbulkan  masalah  yang kompleks  yang  mana  masalah  kemiskinan  tersebut  memiliki  hubungan  erat  dengan variabel makroekonomi regional seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah. Dalam penelitian ini akan menganalisis bagaimana variabel pengaruh  makroekonomi  regional  terhadap  kemiskinan  di  Provinsi  DI  Yogyakarta. Variabel makro ekonomi yang digunakan yaitu tingkat PDRB provinsi DI Yogyakarta, tingkat  inflasi  daerah,  upah  minimum  regional,  dan  pengeluaran  pemerintah.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan data yang dianalisis adalah data tahun 2013 – 2019. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya model penelitian yang menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan. Selain itu  hasil  penelitian  ini  dapat  digunakan  sebagai  sumbangsih  ilmu  pengetahuan  dan informasi tambahan bagi para pengambilan kebijakan.

## KERANGKA TEORI
Menurut Khomsan et al. (2015), kemiskinan adalah keadaan di mana pendapatan suatu komunitas berada di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan tolok ukur tingkat pendapatan yang harus dapat dipenuhi oleh setiap individu guna mencapai standar  hidup  yang  baik.  Adanya  suatu  kemiskinan  disebabkan  oleh  banyak  hal,  di antaranya perbedaan tingkat upah neto, pertumbuhan output, inflasi, kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan besaran pajak yang berlaku (Kuncoro, 2004). Tidak hanya hal yang  berkaitan  dengan  sosial  ekonomi,  namun  kemiskinan  juga  terjadi  dikarenakan kondisi  wilayah  dan  keadaan  politik  di  masing-masing  daerah.  Menurut  Kurniawan (2017),  penyebab  kemiskinan  pada  aspek  lain  ialah  jumlah  jam  kerja,  anggota  rumah tangga, transportasi, kepemilikan tanah, sumber air bersih dan jumlah tahun bersekolah. Selain  itu  tingkat  pendapatan  riil  yang  lemah  dapat  menyebabkan  rendahnya produktivitas  dan  kapasitas  modal  untuk  investasi  sehingga  masyarakat  miskin  sulit keluar dari kemiskinan (Fanezya, Yunitasari, Komariah, 2019).
Penelitian ini menganalisis kemiskinan dengan variabel makroekonomi regional yaitu  pertumbuhan  ekonomi,  inflasi,  upah  minimum  kabupaten,  dan  pengeluaran pemerintah atau belanja daerah dalam kerangka pikir penelitian. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan  seberapa  jauh  suatu  aktivitas  ekonomi  memberikan  nilai  tambah  bagi masyarakat pada periode tertentu yang mana tambahan pendapatan dari aktivitas ekonomi tersebut dapat memengaruhi tingkat kemiskinan di suatu daerah jika kenaikan pendapatan tersebut menyebar pada setiap lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin. Datt dan Ravallion  (1992)  menemukan  bahwa  pada  provinsi  yang  mengalami  pertumbuhan ekonomi  tinggi  pada  periode  yang  cukup  lama  akan  memiliki  angka  kemiskinan  yang tinggi  karena  migrasi  masuk  dari  provinsi  lainnya  akan  menyumbangkan  angka kemiskinan  tersebut.  Hubungan  antara  pertumbuhan  ekonomi  dan  kemiskinan  salah satunya  tercermin  dalam  penelitian  yang  dilakukan  Wongdesmiwati  (2009)  yang menemukan bahwa adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat
kemiskinan.  Kenaikan  tingkat  pertumbuhan  ekonomi  dapat  menurunkan  tingkat kemiskinan.  Selain  itu  Raharjo  (2011)  mengungkapkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi dapat  mengukur  sejauh  mana  kebijakan  ekonomi  yang  diterapkan  pemerintah  mampu mendorong  aktivitas  perekonomian  daerah  tersebut.  Hubungan  ini  mengindikasikan bahwa  pentingnya  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  untuk  menurunkan  tingkat kemiskinan  sehingga  tercapainya  tingkat  kesejahteraan.  Di  sisi  lain  pendapatan  yang relatif rendah dan tetap dapat menyebabkan adanya inflasi yang tidak terkendali sehingga mengakibatkan  masyarakat  mengalami  kesulitan  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup layak sejalan dengan Powers (1995) yang mengungkapkan adanya hubungan positif yang signifikan antara inflasi dengan kemiskinan jika di ukur dengan skala konsumsi. Hal ini di  dukung  dengan  penelitian  Blank  dan  Powers  (1993)  yang  menyatakan  adanya hubungan  signifikan  antara  inflasi  dan  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  kemiskinan. Faktor  upah  minimum  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  secara  tidak  langsung  dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kemiskinan dimana upah digunakan untuk memenuhi  kebutuhan  hidup.  Tujuan  penetapan  upah  adalah  untuk  memenuhi  standar hidup  minimum  seperti  kesehatan  dan  kesejahteraan  sehingga  semakin  tinggi  tingkat upah maka akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat (Kaufman, 1999) hal ini sebelumnya telah turut dijelaskan Mankiw (2006) bahwa penetapan nilai upah minimum merupakan harga terendah yang harus dibayarkan. Selain itu kebijakan pemerintah dalam mengelola  anggaran  belanjanya  juga  turut  serta  memengaruhi  tingkat  kesejahteraan masyarakat  dan  mengurangi  tingkat  kemiskinan  suatu  daerah  sehingga  dalam  rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat hendaknya pemerintah mengalokasikan porsi belanja daerah  untuk  tujuan  yang  positif  (Setyowati  &  Suparwati,  2012).  Penyebab-penyebab kemiskinan tersebut bermuara pada teori lingkaran kemiskinan oleh Nurkse (1953).
Variabel-variabel makroekonomi tersebut berperan sebagai variabel independen (variabel bebas) dan bersama dengan kemiskinan sebagai variabel dependennya (varibel terikat) yang akan di ukur menggunakan alat analisis regresi data panel untuk memperoleh tingkat  signifikansi.  Salah  satu  penelitian  yang  sejalan  dengan  penelitian  ini  adalah penelitian Jefferson dan Kim (2012) yang menjelaskan hubungan antara kemiskinan dan kinerja  variabel  makroekonomi  di  Amerika  Serikat  pada  rentang  waktu  1986-2011. Penelitian Sari dan Mangkuwinata (2017) menyatakan bahwa inflasi dan upah minimum regional  berpengaruh  positif  terhadap  kemiskinan  sedangkan  pengangguran  tidak berpengaruh  terhadap  kemiskinan.  Adapun  skema  kerangka  pemikiran  penelitian  ini diuraikan pada Gambar 2.  berikut:

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  yang  menganalisis  mengenai pengaruh  pertumbuhan  ekonomi,  inflasi,  upah  minimum,  dan  pengeluaran  pemerintah terhadap kemiskinan DI Yogyakarta. Metode analisis menggunakan analisis data panel yaitu data sekunder dalam bentuk time series yaitu dari tahun 2013-2019 dan cross section yaitu  5  kabupaten/kota  yang  diperoleh  dari  Badan  Pusat  Statistik  dan  Bappeda  DIY Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Model analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;
𝑌 =   𝛽 0 + 𝛽 1 𝑋1 𝑖𝑡 + 𝛽 2 𝑋2 𝑖𝑡 + 𝛽 3 𝑋3 𝑖𝑡 + 𝛽 4 𝑋4 𝑖𝑡 + 𝑒 𝑖𝑡
Keterangan:
Y
= Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa),  i = data cross section Provinsi DI Yogyakarta (6 Kabupaten/Kota), t   = data time series Provinsi DI Yogyakarta (2013 – 2019)
𝑋 1
= Produk Domestik Regional Bruto (Persen)
𝑋 2 = Inflasi (Persen) 𝑋 3 = Upah Minimum (Rupiah) 𝑋 4 = Pengeluaran pemerintah daerah (Rupiah), 𝛽 0 = Konstanta
Sebelum melakukan pengujian model, maka dilakukan pemilihan model terbaik melalui  uji  Chow,  uji  Hausman,  dan  Uji  Lagrange  Multiplayer  (LM).  Uji  Chow  ini digunakan  untuk  mengetahui  apakah fixed  effect  model (FEM)  lebih  baik  dari  model common  effect  model (CEM).  Uji  ini  menguji  signifikasi  intersep 𝛼 1  apakah  berbeda- beda pada setiap sektor atau justru tidak berbeda (Falah, Mustafid & Sudarno, 2016). Uji Hausman  akan  memberikan  penilaian  menggunakan chi-square  statistic .  Apabila  uji Hausman ditolak maka berarti penolakan terhadap random effect model (REM). Dengan prosedur pengujian sebagai berikut: (1) Pembuatan hipotesis uji Hausman : H0 = REM dan H1 = FEM;  (2) Penentuan kriteria uji. Apabila chi-square hitung lebih kecil dari chi- square tabel  dan probabilitas hitung <α  = 5% maka H0 ditolak sehingga  metode FEM lebih  tepat  digunakan.  Apabila  chi-square  hitung  lebih  besar  dari  chi-square  tabel  dan probabilitas  hitung  <α  =  5%  maka  hipotesis  diterima  dan  model  REM  lebih  tepat digunakan. Uji Lagrange Multiplayer (LM) digunakan untuk memilih model yang lebih baik diantara FEM dan CEM dengan melakukan uji REM yang berdasarkan nilai residual ε 𝑖𝑡 dari REM. Setelah dilakukan pengujian model terbaik, maka dilakukan uji statistik. Uji statistik dilakukan untuk memastikan model penelitian tidak diragukan lagi (Gujarati, 2012) .
Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik memengaruhi variabel dependen. Dalam uji F apabila nilai F hitung  lebih  besar  dari  nilai  F  tabel  maka  variabel  –  variabel  independen  secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen.
𝐹 = 𝑅 2 (𝑘 − 2) (1 − 𝑅 2 )(𝑛 − 𝑘 + 1)
Dimana R 2 = Koefisien determinasi k = Jumlah variabel n = Jumlah observasi
Kriteria Pengujian: (1)  Apabila  F hitung < F tabel  dan  apabila probabilitas F hitung < 0,05maka H1 ditolak dan H0 diterima, artinya secara bersama-sama variabel independen tidak memengaruhi variabel dependen yang dijelaskan secara signifikan; (2) Apabila F hitung > F tabel dan apabila probalilitas F hitung > 0,05 maka H1 diterima dan H0 ditolak, artinya  variabel  independen  secara  bersama-sama  signifikan  memengaruhi  variabel dependen.
Uji t digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas terhadap variabel  tidak terikat  secara individual dan menganggap konstan variabel  lain. Dengan rumus uji t adalah sebagai berikut:
𝑡 = 𝛽𝑖 𝑆𝑒 (𝛽𝑖) Dimana βi = Koefisien regresi
Se (βi) = Standar error koefisien regresi
Kriteria  Pengujian  yaitu  apabila  t  hitung  >  t  tabel,  dan  apabila  probabilitas  maka  H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel independen tidak  memengaruhi  variabel  dependen  secara  signifikan  atau  jika  nilai  probabilitas  t- statistik  kurang  dari  alfa  sebesar  0,05  atau  5%  maka  variabel  dependen  berpengaruh terhadap variabel dependen.
Koefisien determinasi (𝑹 𝟐 )
Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu  model dalam menerangkan variasi  variabel  terikat. Nilai (R 2 ) berkisar antara  nol dan satu. Apabila nilai (R 2 ) yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan satu variabel dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Apabila nilainya mendekati satu maka  menunjukkan  variabel  independen  memberikan  hampir  semua  informasi  yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

## Uji Asumsi Klasik
Untuk melakukan pengujian model maka penelitian ini harus memenuhi syarat- syarat asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. uji dalam penelitian ini dilakukan dengan uji Jarque-Berra LM dengan normalitas antara variabel bebas dan variabel terikat harus terpenuhi dengan keabsahan dengan dilakukannya uji t dan uji F, apabila normalitas tidak terpenuhi maka data tidak terdistribusi  normal  dan  tidak  dapat  dilakukan  uji  statistik.  Penguji  multikolinieritas digunakan  untuk  menunjukkan  hubungan  linier  di  antara  variabel  bebas  dalam  model regresi.  Apabila  variabel-variabel  bebas  berkorelasi  secara  sempurna,  maka  metode kuadrat terkecil tidak bisa digunakan. Uji multikolinieritas menggunakan nilai tolerance dan Variance  Inflation  Factor (VIF).  Kedua  ukuran  ini  menunjukkan  setiap  variabel manakah  yang  dijelaskan  oleh  variabel  bebas  lainnya  (Gujarati,  2012).  Uji heteroskedastisitas  harus  dipenuhi  agar  taksin  dalam  model  penelitian  regresi  bersifat BLUE  sehingga  semua  residual error mempunyai  varian  yang  sama.  Nilai heteroskedastisitas  dilihat  dari  nilai  probabilitas  masing-masing  variabel  yaitu  apabila nilai  p value lebih  besar  dari  alfa  (5%)  maka  persamaan  tersebut  bebas  dari heteroskedastisitas  dan  begitupun  sebaliknya.  Uji  autokorelasi  bertujuan  untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara error term dengan variabel dalam penelitian melalui nilai Durbin-Watson yang dibandingkan dengan nilai pada dU dan dL. Apabila nilai  Durbin-Watson  berada  selain  diantara  dU  dan  4-dU  artinya  terjadi  autokorelasi dalam penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Variabel Penelitian Kemiskinan
Semakin berkembangnya zaman, definisi kemiskinan telah mengalami perluasan dan semakin kompleksnya faktor – faktor penyebab kemiskinan, serta permasalahan lain yang dapat melingkupi kemiskinan suatu daerah.  Menurut UU No 13 Tahun 2013 untuk melaksanakan  tanggung  jawab  negara  dan  mengurangi  tingkat  kemiskinan  diperlukan adanya  suatu  kebijakan  pembangunan  yang  berpihak  pada  masyarakat  miskin  secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Kemiskinan kini tidak lagi hanya meliputi dimensi ekonomi, tetapi telah meluas hingga ke dimensi sosial.
Tingkat kemiskinan di provinsi DI Yogyakarta mengalami penurunan dari tahun 2013  sampai  dengan  2018.  Pada  tahun  2019  mengalami  peningkatan  namun  tidak signifikan. Selain itu kemiskinan di provinsi DI Yogyakarta selalu menempati peringkat pertama di Pulau Jawa dari tahun 2013. Jumlah penduduk miskin provinsi DI Yogyakarta mengalami fluktuasi dari tahun 2013 – 2019.

## Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  merupakan  kenaikan output yang  diukur dengan menggunakan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun dalam jangka panjang. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat menggambarkan pertumbuhan ekonomi sektor riil sehingga pertumbuhan ekonomi dapat digunakan  sebagai  indikator  kesejahteraan  suatu  daerah.  Namun  suatu  pertumbuhan ekonomi  yang  baik  pertumbuhan  ekonomi  yang  mampu  mengurangi  kemiskinan  dan menyerap tenaga kerja dengan optimal. Pertumbuhan ekonomi provinsi DI Yogyakarta berbeda tiap daerah, pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kabupaten Sleman dari tahun 2013 hingga tahun 2016, namun pada tahun 2017-2019 Kabupaten Kulonprogo menjadi kabupaten yang mengalami pertumbuhan ekonomi paling tinggi yaitu 13,49% pada tahun 2019. Hasil tersebut diikuti dengan Kota Yogyakarta sebesar 5,96% pada tahun 2019.

## Upah Minimum
Menurut UU No. 13 Tahun 2004, upah merupakan hak buruh atau pekerja yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai suatu imbalan dari pemberi kerja atau pengusaha kepada buruh atau pekerja  yang dibayarkan sesuai  dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah tetapkan. Penetapan upah minimum  yang ditetapkan pemerintah merupakan salah  satu  upaya  menangani  kemiskinan  berdasarkan  standar  hidup  layak  dengan mempertimbangkan produktivitas  serta pertumbuhan ekonomi sesuai  yang tertera pada pasal  88(4).  Tingkat  upah  minimum  tiap  kabupaten  di  Provinsi  D.I  Yogyakarta mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, kabupaten/kota dengan tingkat upah tertinggi adalah Kota Yogyakarta sebesar Rp. 1.065.247 pada tahun 2013 dan Rp. 1.848.400. Pada tahun 2019 diposisi kedua yaitu Kabupaten Sleman sebesar Rp. 1.701.000  hal ini tidak jauh berbeda dengan beberapa kabupaten lainnya.

## Inflasi
Inflasi  merupakan  tingkat  kecenderungan  dari  harga-harga  untuk  meningkat secara  umum  dan  terus  menerus  sepanjang  waktu.  Menurut  Badan  Pusat  Statistik, kenaikan satu atau dua barang saja tidak dapat dikatakan sebagai inflasi kecuali apabila kenaikan  tersebut  meluas  dan  mengakibatkan  kenaikan  pada  barang  lainnya.
Meningkatnya  inflasi  suatu  daerah  dapat  menjadi  salah  satu  faktor  meningkatnya kemiskinan  suatu  daerah.  Tingkat  inflasi  yang  terjadi  di  provinsi  DI  Yogyakarta mengalami fluktuasi pada tahun 2013-2017 dan menurun pada tahun-tahun selanjutnya. Inflasi  tertinggi  pada  tahun  2013  terjadi  pada  Kabupaten  Gunungkidul  yaitu  sebesar 8,11%, namun mengalami penurunan yang signifikan yaitu tahun 2019 menjadi  2,54%. Tidak jauh berbeda dengan kabupaten Sleman yaitu sebesar 5,53% pada tahun 2013 yang mana persentasi tersebut merupakan tingkat inflasi terendah pada tahun 2013.

## Pengeluaran Pemerintah
Pengeluaran  pemerintah  merupakan  penggunaan  sumber  daya  ekonomi  secara tidak langsung yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyerapan pengeluaran  pemerintah  melalui  program-program  yang  dilakukan  pemerintah merupakan  salah  satu  upaya  pengentasan  kemiskinan.  Pengeluaran  pemerintah merupakan salah satu alat intervensi yang dianggap paling efisien yang mana pengeluaran pemerintah  sangat  dibutuhkan  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Pengeluaran pemerintah daerah dilakukan melalui belanja langsung dan belanja tidak langsung.
Pengeluaran  pemerintah  di  provinsi  D.I  Yogyakarta  meningkat  setiap  tahunnya pada  setiap  kabupaten/kota.  Kabupaten  Sleman  merupakan  kabupaten  dengan  APBD tertinggi dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 2018 mencapai Rp. 2.800.885.085.871,00 diikuti  dengan  Kabupaten  Gunungkidul  yaitu  sebesar  Rp.  2.271.327.162.263,85. Kabupaten dengan APBD terendah pada tahun 2019 adalah Kabupaten Kulonprogo yaitu sebesar Rp. 1.594.621.302.805,35.
Model penelitian ini menggunakan variabel kemiskinan (jumlah penduduk miskin) menjadi  variabel  bebas,  sedangkan variabel  terikatnya meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah baik belanja langsung maupun tidak langsung. Uji untuk mengetahui model yang paling sesuai yaitu melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji LM. Apabila sudah  diperoleh model terbaik,  langkah selanjutnya  dilakukan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah data memenuhi asumsi-asumsi klasik.

## Uji Chow
Pengujian  pertama  yang  dilakukan  adalah  uji  Chow  yang  dilakukan  untuk membandingkan hasil estimasi model antara CEM dan FEM dimana dalam penelitian ini diketahui bahwa nilai cross section F sebesar 1275.986312 dengan probabilitas 0.000 dan signifikan  pada  α≤  5%.  Pengambilan  keputusan  yang  akan  digunakan  adalah menggunakan metode FEM hal ini dikarenakan probabilitas cross section signifikan yaitu ≤5%. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model yang sesuai adalah FEM maka tahap berikutnya  dilakukan  uji  Hausman  untuk  mengetahui  apakah  FEM  merupakan  model terbaik dibandingkan dengan model REM.

## Uji Hausman
Uji  ini dilakukan untuk  menentukan manakah model  terbaik  diantara  FEM  dan REM. Dalam pengujian ini diketahui bahwa cross section random sebesar 5103.945229 dengan probabilitas sebesar 0.000 yang mana jika nilai probabilitas ≤0,05 maka metode terbaik yang harus dipilih adalah FEM daripada REM. Berdasarkan uji spesifikasi model yang  telah  dilakukan  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  metode  terbaik  yang  dapat digunakan  untuk  mengestimasikan  pengaruh  variabel  penelitian  yang  meliputi pertumbuhan  ekonomi,  inflasi,  upah  minimum,  dan  pengeluaran  pemerintah  terhadap kemiskinan adalah FEM. Pemilihan model ini dikarenakan model ini memiliki standard
error yang lebih kecil dibandingkan model lainnya. Selain itu probabilitas masing-masing variabel  independen  pada  model  FEM  lebih  signifikan  dibandingkan  CEM  dan  REM, maka model uji LM tidak perlu dilakukan.

## Uji Asumsi Klasik
Dalam  penelitian  ini  semua  asumsi  klasik  terpenuhi  yang  terdiri  dari  uji heterokedastisitas,  uji  multikolinearitas,  uji  autokorelasi,  dan  uji  normalitas.  Nilai probabilitas masing – masing variabel lebih dari 5%  yaitu 0,2509, 0,0826, 0,6584, dan 0,4566  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  dalam  penelitian  ini  tidak  terjadi  masalah heterokedastisitas. Pada uji multikolinieritas seluruh variabel independen pada penelitian memiliki nilai kurang dari 0.8 sehingga dapat dikatakan bahwa data penelitian bebas dari gejala  multikolinearitas.  Pada penelitian ini tidak terjadi masalah autokorelasi  hasil ini ditunjukkan  oleh  hasil  autokorelasi  sebesar  2.173228  dimana  nilai  tersebut  berada  di tengah-tengah  antara  dU  dan  4-dU  sehingga  tidak  terjadi  autokorelasi.  Hasil  uji normalitas pada penelitian ini juga diketahui diketahui bahwa nilai probabilitas Jarque- Berra sebesar 0,086645 yang mana lebih besar dari pada alpha (5%) oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa residual terdistribusi normal. Ketika semua asumsi klasik dipenuhi maka dilakukan pengujian model estimasi.
Berdasarkan  hasil  estimasi  sesuai  Tabel  1,  maka  diperoleh  persamaan  sebagai berikut:
Kemiskinan = 16.22610 - 0.077992PE + 0.043596INF-0.343385UM + 4.56E-14PP
Tabel 1. Hasil Estimasi Variabel Coefficient t-Statistic Prob. C 16.22610 19.95250 0.0000 PE -0.077992 -2.278835 0.0311 INF 0.043596 2.150635 0.0410 UM -0.343385 -5.487316 0.0000 PP 4.56E-14 1.036082 0.3097 R-squared 0.996793 Adjusted R-squared 0.995806 F-Statistic 1010.050 Prob ( F-Statistic ) 0.000000 t-tabel 1.68957

## Uji F
Uji  F  dilakukan  untuk  melihat  apakah  terdapat  pengaruh  bersama-sama  antara variabel independen terhadap variabel dependen. Model yang sesuai menggunakan FEM, diperoleh nilai 𝐹 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar  1010.050 dengan probabilitas 0.000000 sedangkan nilai 𝐹 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 2,61 sehingga 𝐹 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝐹 𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 . Berdasarkan hasil regresi dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama memengaruhi tingkat kemiskinan di provinsi DI Yogyakarta.

## Uji t
Berdasarkan  hasil  estimasi  terlihat  bahwa  t-hitung  dari  variabel  pertumbuhan ekonomi  adalah  sebesar-2.278835  dengan  probabilitas  0.0311signifikan  pada  α  =  5% sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  memiliki  pengaruh  terhadap kemiskinan. Variabel inflasi memiliki t=hitung sebesar 2.150635 dan probabilitas sebesar
0.0410 yang berarti bahwa inflasi memiliki berpengaruh  terhadap kemiskinan. Variabel upah  minimum  -5.487316  dengan  tingkat  p value 0.00000  signifikan  pada  α  =  5% sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  variabel  upah  minimum  berpengaruh  terhadap kemiskinan.  Selain  itu  variabel  pengeluaran  pemerintah  memiliki  t-hitung  sebesar 1.036082 dengan p value 0.3097 atau lebih besar dari alpha yang mengindikasikan bahwa pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan.
Koefisien determinasi ( 𝑹 𝟐 )
Hasil regresi menunjukkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi, inflasi, upah minimum, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di provinsi D.I Yogyakarta dari tahun 2013-2019 dengan pendekatan FEM memperoleh nilai R 2 sebesar 0.996793. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya sebesar 99% dan sisanya dipengaruhi variabel-variabel lain di luar model penelitian.

## Hasil Analisis
Berdasarkan  hasil  analisis,  pertumbuhan  ekonomi  berpengaruh  negatif  terhadap kemiskinan.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  teori  pertumbuhan  ekonomi  yang dikembangkan Kuznet  yang mana menyatakan bahwa kemampuan suatu  negara dalam jangka  panjang  untuk  menyediakan  semakin  banyak  barang-barang  ekonomi  kepada masyarakat,  kemampuan  ini  tumbuh  sejalan  dengan  perkembangan  teknologi penyesuaian kelembagaan dan juga ideologis yang diperlukan, atau dengan arti kata lain pertumbuhan  ekonomi  merupakan  suatu  indikator  untuk  melihat  keberhasilan pembangunan  suatu  negara  yang  mana  merupakan  syarat  dari  penurunan  tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan penelitian Wongdesmiwati (2009) yang menemukan adanya  hubungan  negatif  antara  pertumbuhan  ekonomi  dengan  kemiskinan.  Artinya, kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan di suatu daerah.
Variabel  inflasi  berpengaruh  terhadap  kemiskinan  di  mana  hal  ini  sesuai  dengan hipotesis  yang  mengatakan  bahwa  inflasi  secara  langsung  berpengaruh  signifikan terhadap kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa menemukan adanya  hubungan  positif  yang  signifikan  antara  inflasi  dengan  kemiskinan  (Powers, 1995).  Begitu  juga  dengan  penelitian  yang  dilakukan  Prastyo  (2010)  yang  mana menyimpulkan  bahwa  inflasi  berpengaruh  signifikan  terhadap  variabel  tingkat kemiskinan. Penelitian ini meneliti variasi tingkat kemiskinan di 5 kabupaten/kota yang ada di provinsi DI Yogyakarta.
Variabel  tingkat  upah  minimum  yang  diterapkan  berpengaruh  negatif  terhadap kemiskinan  hasil  ini  sesuai  dengan  hipotesis  yang  mengatakan  bahwa  upah  minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan dalam periode waktu 2013-2019. Hasil ini sesuai dengan penelitian Hapsoro dan Yeti (2013), Yanti dan Marhaeni (2015) yang menyatakan bahwa upah minimum memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan. Oleh  karena  itu  perkembangan  pertumbuhan  ekonomi,  inflasi,  upah  minimum  patut dipertimbangkan dalam mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta. Hasil penelitian ini sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum yaitu dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 (Kaufman, 2000).
Pengeluaran  pemerintah  tidak  berpengaruh  terhadap  kemiskinan  di  Provinsi  DI Yogyakarta  atau  dengan  kata  lain  pengeluaran  pemerintah  yang  diukur  menggunakan belanja  langsung  dan  belanja  tidak  langsung  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap kemiskinan. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis/dugaan penelitian yang menyatakan bahwa  pengeluaran  pemerintah  memiliki  pengaruh  negatif  terhadap  kemiskinan  di
Provinsi  D.I  Yogyakarta.  Pernyataan  tersebut  bertolak-belakang  dengan  teori  yang dikemukakan  Rostow  (1959),  yaitu  pengeluaran  pemerintah  memegang  peran  penting dalam  pembangunan  suatu  daerah  yang  berkaitan  langsung  dengan  usaha  pengentasan kemiskinan.  Hasil  penelitian  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Ramdany (2015)  yang  menyatakan  bahwa  pengeluaran  pemerintah  tidak  berpengaruh  secara langsung  terhadap  kemiskinan.  Hal  ini  dapat  disebabkan  karena  beberapa  faktor diantaranya  seperti  pengeluaran  pemerintah  yang  dikeluarkan  dan  digunakan  untuk program pengentasan kemiskinan belum efektif dan diperlukan waktu yang lebih panjang dalam penyerapannya.

## SIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  pada  teori-teori  dan  pembuktian  secara  empiris  maupun  ekonomi terkait  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi,  inflasi,  upah  minimum,  dan  pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan pada tahun 2013-2019, maka dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan,  hal  ini  terjadi  karena  kenaikan  pertumbuhan  ekonomi  akan  menurunkan tingkat  kemiskinan  yang  terjadi.  Variabel  inflasi  memiliki  pengaruh  positif  terhadap kemiskinan. Hal ini disebabkan setiap kenaikan inflasi akan memengaruhi harga-harga secara  umum.  Variabel  pengeluaran  pemerintah  yang  meliputi  belanja  langsung  dan belanja tidak langsung mempunyai pengaruh positif terhadap kemiskinan yang mana hasil ini  tidak  sesuai  dengan  teori,  karena  penyerapan  pengeluaran  pemerintah  pada  setiap provinsi dilakukan dengan upaya yang berbeda-beda dalam segi pengalokasian dana dan efektivitas waktu.
Beberapa saran yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka kemiskinan seperti Pemerintah melalui BUMN dapat meningkatkan kerja sama dengan swasta dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi sebagai penggerak perekonomian yang mana dapat meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  wilayah  maupun  nasional,  melakukan  koordinasi antara pemerintah dan otoritas kebijakan fiskal dan Bank Indonesia yang dalam hal ini sebagai  otoritas  moneter  sangat  diperlukan  untuk  mengatasi  masalah  inflasi  dengan menetapkan  kebijakan  yang  tepat  seperti  pembatasan  kredit, cash  ratio ,  kebijakan diskonto,  dan  pasar  terbuka.  Selain  itu  pemerintah  dapat  mengambil  langkah  dengan menekan pengeluaran pemerintah atau menaikkan pajak, mengendalikan harga, kebijakan upah,  dan  menaikkan output hasil  produksi.  Di  samping  itu  pemerintah  disarankan mempertimbangkan  produktivitas  dan  pertumbuhan  ekonomi  dalam  penetapan  upah minimum  yang  mana  akan  berpengaruh  terhadap  tingkat  pendapatan  masyarakat  dan pengentasan kemiskinan, dalam rangka upaya pengalokasian pengeluaran pemerintah hal yang  perlu  diperhatikan  adalah  perlu  adanya  perencanaan  yang  matang  sehingga pengalokasian  dana  tepat  sasaran  dan  perlu  adanya  evaluasi  pelaksaan  dan pertanggungjawaban  anggaran  sehingga  pemerintah  dapat  mendapat  gambaran  terkait pengelolaan keuangan daerah pada tahun selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah,  M.  N.  (2008). Analisis  kebijakan  publik  dalam  penanggulangan  masalah kemiskinan . Jakarta: Sinar.
Alisha,  W.  &  Yulhendri.  (2021).  Pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  terhadap  tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Sumatera Barat. Jurnal Ecogen , 4 (4), 581-593.
Amalia, R., Madris, & Razak, A.R. (2015). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di provinsi Sulawesi Barat. Jurnal Analisis , 4 (2), 183–89.
Badan  Perencanaan  Pembangunan  Penelitian  dan  Pengembangan  Daerah  (Bappeda) Daerah  Istimewa  Yogyakarta  (2020). Inflasi .  Bappeda  Daerah  Istimewa Yogyakarta.
Badan Pusat Statistik DI Yogyakarta. (2019). Upah Minimum Kabupaten di Provinsi DI Yogyakarta . Yogyakarta. Badan Pusat Statistik. (2020). Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Kemiskinan di Indonesia . Statistika Indonesia. Badan  Pusat  Statisik.  (2019). Presentasi  Kemiskinan  Wilayah  di  Indonesia .  Statistika Indonesia.
Badan Pusat Statistik. (2019). Ringkasan APBD Yogyakarta . Yogyakarta Budiantara,  I.  N.,  Diana,  R.,  Purhadi,  &  Darmesto,  S.  (2011).  Relationship  pattern  of poverty  and  unemployment  in  Indonesia  with  Bayesian  Spline  approach. Ijbas- Ijens , 2 (11), 121-133.
Datt, G., & Ravallion, M. (1992). Growth and redistribution components of  changes in poverty  measures:  A  decomposition  with  applications  to  Brazil  and  India in  the 1980s. Journal of Development Economics, 38 (2), 275–95.
Falah,  B.  Z,  Mustafid,  &  Sudarno.  (2016).  Model  regresi  data  panel  simultan  dengan variabel indeks harga  yang diterima dan yang diberikan petani . Jurnal Gaussian,
5 (4), 611-621. doi:10.14710/j.gauss.v5i4.14718. Fanezya,  N.A.,  Yunitasari,  D.,  &  Komariyah,  S.  (2019). Analisis  ketimpangan pendapatan  dan  faktor-faktor  yang  mempengaruhinya  di  Daerah  Istimewa Yogyakarta (Undergraduate’ thesis). Fakultas Ekonomi, Universitas Jember. Gujarati,  D.  N.,  &  Porter,  D.C.  (2012). Dasar-dasar  ekonometrika (Buku  2  Edisi  5 ) . Jakarta: Salemba Empat.
Khalwaty, T. (2000). Inflasi dan solusinya . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Hapsoro, D.N.,  & Yeti,  G.  (2013).  Analisis pengaruh variabel  makroekonomi regional terhadap  tingkat  kemiskinan  perkotaan .  Diponegoro  Journal  of  Economics , 2 (2), 56-68.
Haryanto, T.P. (2013). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011. Economics Development Analysis Journal , 2 (3), 148–58.
Jefferson, P.N., & Kim,  K. (2012). Macroecomic fluctuation and poverty . Health Care Management Papers. The Oxford Handbook of the Economics of Poverty, Oxford University Press.
Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2011). Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II. Retrieved from: https://pustaka.pu.go.id/biblio/program- penanggulangan-kemiskinan-kabinet-indonesia-bersatu-ii/E3JJG.
Kauffman, B. E, & Hotchkiss, J.L. (1999). The Economics of labour markets . Canada: South Western.
Khomsan,  A.,  Dharmawan,  A.H.,  Saharuddin,  Alfiasari,  Sukandar,  D.,  &  Syarief,  H. (2015). Indikator  kemiskinan  dan  misklarifikasi  orang  miskin .  Jakarta:  Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Kurniawan,  M.  (2017).  Analisis  faktor-faktor  penyebab  kemiskinan  di  Kabupten  Musi Banyuasin (Studi kasus di Kecamatan Sungai Lilin). Jurnal Ilmu Ekonomi Global Masa Kini , 8 (1), 16-20.
Kuncoro,  M.  (2004). Otonomi  dan  pembangunan  daerah,  reformasi,  perencanaan, strategi, dan peluang . Jakarta: Erlangga.
Ma’arif,  S.,  Yunitasari,  D.,  &  Wilantari,  R.N.  (2020).  Analisis  spesialisasi  dan konsentrasi  spasial  industri  manufaktur  di  Provinsi  Jawa  Timur .  Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan , 20 (1), 26-38. Mankiw, G. (2006). Pengantar ekonomi makro (Edisi Ketiga) . Jakarta: Salemba Empat. Nurkse, R. (1953). Problem of capital formation in underdeveloped countries. New York: Oxford University Press.
Prastyo,  A.  A.  (2010). Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  kemiskinan (Studi  kasus  pada  35  kabupaten/kota  di  Jawa  Tengah  tahun  2003-2007) (Undergraduate thesis). Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang. Puspita,  M.  N.  (2020). Analisis  konvergensi  pertumbuhan  ekonomi  kabupaten/kota  di Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tahun  2010-2018 (Undergraduate  thesis).  Fakultas Ekonomi Bisnis, UPN Veteran Yogyakarta.
Powers, E. T. (1995). Inflation, unemployment, and poverty revisited . Federal Reserve Bank  of  Cleverland,  Economic  Review , 31 (3),  2-13.  Retrieved  from: https://www.clevelandfed.org/en/newsroom-and- events/publications/discontinued-publications/economic-review/1995-economic- review/er-1995q3-inflation-unemployment-and-poverty- revisited.aspx#:~:text=Most%20of%20the%20research%20that,inflation%20has %20very%20little%20effect.
Raharjo, A. (2011). Manajemen pemerintah daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu. Ramdany, M. (2015). Determinan kemiskinan di Indonesia tahun 1982-2012. Economic Development Analysis Journal , 4 (1), 58-64.
Rostow, W.W. (1959). The stages of economic growth. The Economic History Review , New Series , 12 (1), 1-16.
Sari,  J.,  Mangkuwinata,  D.S.  (2017).  Pengaruh  variabel  makroekonomi  terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh . Jurnal Ekonomi Dan Bisnis,18 (2), 94-107. Sasana, H. (2006). Analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah. Jurnal Dinamika Pembangunan , 3 (2), 146- 170.
Setyowati, L., & Suparwati, Y. K. (2012). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, DAU,  DAK, PAD  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  dengan  pengalokasian  anggaran belanja  modal  sebagai  variabel  intervening  (Studi  empiris  pada  pemerintah kabupaten dan  kota se-Jawa Tengah). Prestasi , 9 (1), 113-133. Todaro, M.P., & Smith, S.C. (2006). Pembangunan Ekonomi (Edisi kesembilan, Jilid I). Jakarta: Erlangga.
Wongdesmiwati  (2009) .  Pertumbuhan  ekonomi  dan  pengentasan  kemiskinan  di Indonesia : Analisis ekonometrika . Retrieved from: https://wongdesmiwati.files.wordpress.com/2009/10/pertumbuhan-ekonomi-dan- pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-_analisis-ekonometri_.pdf
Yanti,  C.I.D.P.,  &  Marhaeni,  A.A.I.N.  (2015).  Pengaruh  pendidikan,  tingkat  upah  dan pengangguran  terhadap  persentase  penduduk  miskin  di  kabupaten/kota  Provinsi Bali.  PIRAMIDA: Jurnal  Kependudukan  dan  Pengembangan  Sumber  Daya Manusia , 11 (2), 68-75.