DOI: 10.31539/jomb.v4i1.3497

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MELALUI PROGRAM USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA BANK
Andi Irdan Atjo Mea 1 , Zulkarnain Umar 2 , Muhlis Hafel 3 , Anfas 4
Universitas Terbuka 1,3,4 , Universitas Islam Makassar 2 andiirdan@gmail.com 1 , zulnaik77@gmail.com 2 , muhlis@ecampus.ut.ac.id 3 , anfas_st_mm@ecampus.ut.ac.id 4

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  implementasi  kebijakan  yang ditawarkan  oleh  Edward  III,  yaitu  model  komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan struktur  birokrasi  melalui  program  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)  pada BRI  Kantor  Cabang  Majene.  Metode  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  tipe penelitian  fenomenologi.  Analisis  data  yang  digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif. Hasil  penelitian  menunjukkan,  implementasi  kebijakan  pemerintah  melalui  program UMKM  pada  BRI  Kantor  Cabang  Majene  meliputi,  1)  model  komunikasi  dalam implementasi  kebijakan  pemerintah  melalui  program  UMKM  di  BRI  Cabang  Majene, dapat  direalisasikan  dengan  baik  melalui  komunikasi  yang  efektif  antara  petugas  BRI dengan  pelaku  UMKM  sesuai  ketentuan  yang  telah  disepakati  bersama;  2)  model sumberdaya dalam implementasi kebijakan pemerintah di sektor UMKM dapat berjalan lancar  karena  didukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang  profesional  dan  handal;  3) model  disposisi  dalam  implementasi  kebijakan  pemerintah  di  sektor  UMKM,  yaitu karakter,  sikap  atau  perilaku  pada  diri  implementor  dimana  karakter  utama  yang diharapkan  adalah  kejujuran.  Dalam  hal  ini,  sikap  dan  karakter  petugas  BRI  Cabang Majene dalam memberikan pelayanan sangat  rofesional dan simpatik, sehingga pelaku UMKM  antusias  untuk  mengembangkan  usahanya  secara  jujur  dan  transparan,  karena kunci  kesuksesan  terletak  pada  kejujuran  dan  kepercayaan,  dan  4)  model  struktur birokrasi  dalam  implementasi  kebijakan  pemerintah  di  sektor  UMKM  ditemukan mekanisme pelaksanaan UMKM pada BRI Cabang Majene dibuat sangat sederhana dan mudah  dipahami  oleh  Nasabah  khususnya  pelaku  UMKM,  dimana  struktur  organisasi BRI  Kantor  Cabang  Majene  juga  cukup  memadai,  yaitu  Pimpinan  Cabang,  Asisten Manajer  Pemasaran,  Kepala  Unit,  dan  Materi.  Simpulan,  implementasi  kebijakan pemerintah  melalui  program  UMKM  pada  BRI  Kantor  Cabang  Majene  meliputi,  a) komunikasi  dalam  melakukan  implementasi  kebijakan  pemerintah  melalui  program Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)pada  BRI  Kantor  Cabang  Majene, berdasarkan  fakta  dilapangan  belum  berjalan  secara  maksimal  karena  masih  banyak masyarakat  yang  belum  mengetahui  tentang  adanya  kredit  KUR  yang  relatif  sangat membantu  tambahan  modal  dengan  suku  bunga  yang  juga  relatif  sangat  rendah  bagi pengusaha UMKM; b) sumber daya dalam implementasi kebijakan pemerintah melalui program UMKM pada BRI Kantor Cabang Majene,masih terbatasnya sumber daya dan peningkatan  SDM  agar  pemasaran  kredit  KUR  dapat  berjalan  dengan  baik  sehingga daerah-daerah pelosok yang jauh dari BRI Kanca Majene dapat dilayani dengan baik; c) disposisi dalam implementasi kebijakan pemerintah melalui program UMKM pada BRI Kantor  Cabang  Majene,  adalah  terkait  dengan  sikap  petugas  lapangan  yang  belum secara  maksimal  dimana  masih  banyak  komplein  dari  nasabah  mengenai  proses  kredit yang  masih  dianggap  lambat  oleh  nasabah;  d)  struktur  birokrasi  dalam  implementasi kebijakan  pemerintah  melalui  program  UMKM  pada  BRI  Kantor  Cabang  Majene, meliputi dua hal yaitu mekanisme pelaksanaan program UMKM sesuai dengan standar
operasional  prosedur  (SOP)  dan  struktur  organisasi  BRI  Kantor  Cabang  Majene.  pada BRI  Cabang  Majene  dibuat  sangat  sederhana  dan  mudah  dipahami  oleh  Nasabah khususnya  pelaku  UMKM,  namun  tentang  pengurusan  administrasi  pemerintah setempat  masih  perlu  dibenahi  seperti  pengurusan  surat  keterangan  usaha  untuk kelengkapan.
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

## ABSTRACT
This  study  aims  to  describe  the  implementation  of  the  policies  offered  by  Edward  III, namely  the  communication  model,  resources,  disposition,  and  bureaucratic  structure through the Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM) program at BRI's Majene Branch  Office.  The  method  used  is  qualitative  with  phenomenological  research  type. The  data  analysis  used  is  descriptive  qualitative.  The  results  show  that  the implementation of government policies through the MSME program at the BRI Majene Branch  Office  includes,  1)  the  communication  model  in  implementing  government policies  through  the  MSME  program  at  the  BRI  Majene  Branch,  can  be  realized properly  through  effective  communication  between  BRI  officers  and  MSME  actors according to the provisions laid down. has been mutually agreed; 2) the resource model in implementing government policies in the MSME sector can run smoothly because it is supported  by  professional  and  reliable  human  resources;  3)  the  disposition  model  in implementing government  policies in  the MSME sector,  namely the character, attitude or  behavior  of  the  implementor  where  the  main  character  expected  is  honesty.  In  this case, the attitude and character of the BRI Branch Majene officers in providing services are very professional and sympathetic, so that MSME actors are enthusiastic to develop their business honestly and transparently, because the key to success lies in honesty and trust,  and  4)  the  model  of  the  bureaucratic  structure  in  implementing  government policies. in the MSME sector, it was found that the MSME implementation mechanism at the BRI Majene Branch was made very simple and easily understood by customers, especially MSME players, where the organizational structure of the BRI Majene Branch Office  was  also  quite  adequate,  namely  Branch  Managers,  Assistant  Marketing Managers, Unit Heads, and Materials. In conclusion, the implementation of government policies  through  the  MSME  program  at  the  BRI  Majene  Branch  Office  includes,  a) communication  in  implementing  government  policies  through  the  Micro,  Small  and Medium Enterprises (UMKM) program at the BRI Majene Branch Office, based on the facts in the field that it has not run optimally because there are still many people who do  not  know  about  the  existence  of  KUR  credit  which  is  relatively  very  helpful  for additional  capital  with  relatively  very  low  interest  rates  for  MSME  entrepreneurs;  b) resources  in  implementing  government  policies  through  the  MSME  program  at  BRI's Majene Branch Office, still limited resources and human resource development so that KUR  credit  marketing  can  run  well  so  that  remote  areas  far  from  BRI  Kanca  Majene can be served properly; c) disposition in implementing government policies through the MSME program at BRI's Majene Branch Office, which is related to the attitude of field officers  who  have  not  been  optimally  where  there  are  still  many  complaints  from customers regarding the credit process which is still considered slow by customers; d) bureaucratic  structure  in  implementing  government  policies  through  the  MSME program  at  BRI's  Majene  Branch  Office,  covering  two  things,  namely  the  mechanism for  implementing  the  MSME  program  in  accordance  with  standard  operating
procedures  (SOP)  and  the  organizational  structure  of  BRI's  Majene  Branch  Office.  at the  BRI  Majene  Branch,  it  is  made  very  simple  and  easy  to  understand  by  customers, especially  MSME  players,  but  regarding  the  administration  of  local  government  still needs to be addressed such as processing business certificates for completeness.
Keywords : Implementation, Policy, Micro, Small and Medium Enterprises

## PENDAHULUAN
Usaha   Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran dan kontribusi yang  penting  dalam  perekonomian  Indonesia,  yaitu  menyediakan  lapangan  kerja  yang luas  dan  memberikan  sumbangan  cukup  signifikan  terhadap  Produk  Domestik  Bruto (PDB).  Berdasarkan  data  Kementerian  Koordinasi  Bidang  Perekonomian,  pada  tahun 2012 UMKM menyediakan lapangan kerja sebesar 97,2% dari total lapangan kerja dan menyumbangkan sekitar 56,5% PDB Indonesia. Pelaku   usaha   skala   mikro,   kecil, dan  menengah  dan  koperasi  menempati  bagian  terbesar    dari    seluruh    aktivitas ekonomi  rakyat  Indonesia  mulai  dari  petani,  nelayan,  peternak,  petambang,  pengrajin, pedagang,  dan  penyedia  berbagai  jasa.  Jumlah  tersebut  terus  mengalami  peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada Tahun 2013 jumlah UMKM bertambah menjadi 57,9 juta unit  dengan  jumlah  tenaga  kerja  yang terlibat   mencapai   114,1   juta   orang (Kemenko    Perekonomian,    2015).  Tahun  2019  meningkat  menjadi  64,7  juta  UMKM, namun  karena  dampak  Covid-19  tahun  2020  jumlahnya  turu  menjadi  34  juta  (Anfas, 2020).
Untuk  meningkatkan  usaha,  pemerintah  terus  berupaya  memberikan  bantuan modal  berupa  Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR)  kepada  pelaku  UMKM.  Di  Kabupaten Majene,  bantuan  modal    usaha    yang    diberikan    kepada    454  pelaku    UMKM    yang dibagi  dalam  dua kecamatan, yaitu Kecamatan Banggae sebanyak 207 pelaku UMKM dan yang di Kecamatan Banggae Timur sebanyak 247 pelaku UMKM. Jumlah penerima KUR tersebut tentunya masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah UMKM yang ada di kabupaten Majene yakni sebanyak 7.000 pelaku UMKM.
Minimnya jumlah UMKM yang mampu mengakses KUR tentunya disebabkan oleh  kurangnya  informasi  terhadap  kebijakan  pemerintah  yang  dapat  diakses  oleh pelaku  UMKM.  Untuk  itu  dalam  teori  George  C.  Edward  III  (1983),  agar  kebijakan dapat  terimplementasi  dengan  baik,  maka  perlu  adanya  4  variabel  pendukung,  yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.  Sebagaimana  Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menjadi suatu kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden No.
6  Tahun  2007  memiliki  tujuan  untuk  Percepatan  Pengembangan  Sektor  Riil  dan Pemberdayaan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah,  khususnya  dibidang  Reformasi Sektor Keuangan.  Instruksi  Presiden tersebut  ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Nota  Kesepahaman  Bersama  antara  Pemerintah,  Lembaga  Penjaminan,  dan  Perbankan pada  tanggal  09  Oktober  2007  sebagaimana  kemudian  diubah  dengan  addendum  pada tanggal 14 Mei 2008 tentang Penjaminan Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM dan Koperasi atau yang lebih populer dengan istilah Kredit Usaha Rakyat (KUR).  Menurut Retnadi  (2008)  dalam  Rachmawati  (2012)  melalui  KUR,  pemerintah  mengharapkan adanya percepatan serta  pengembangan kegiatan  perekonomian terutama  di  sektor riil, dalam rangka penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.
Hasil Penelitian Eka & Wulandary  (2019), menunjukkan bahwa implementasi kebijakan  pemberdayaan  usaha  mikro  kecil  menengah  memberikan  dampak  positif terhadap  masyarakat  di  Kota  Batu.  Dimana  terjadi  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi lokal, terbukannya lapangan pekerjaan, kemiskinan berkurang, serta dampak sosial yang terlihat  adanya  kerjasama  kemitraan  yang  saling  menguntungkan,  terjalin  komunikasi dan koordinasi  antara masyarakat  melalui penguyuban usaha Kota  Batu,  serta menjadi percontohan produk olahan bagi daerah sekitar Jawa Timur dan diluar pulau.
Sementara  dari  hasil  penelitian  Astono  et  al.,  (2019)  menunjukkan  bahwa kebijakan  pemberdayaan  UMKM  belum  sepenuhnya  berjalan  dengan  baik.  Dari  segi komunikasi belum efektif karena masih ada beberapa pelaku usaha kecil yang tidak tahu jika  ada  sosialisasi  atau  pelatihan  mengenai  pemberdayaan  usaha  kecil.  Dari  segi sumber daya implementasi kebijakan belum berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan dimana kurangnya penguasaan  IPTEK dari pelaku usaha kecil, kurangnya pengelolaan manajemen,  dan  cenderung  kekurangan  modal.  Dari  segi  permodalan  dinas  terkait menjelaskan bahwa telah memfasilitasi pihak UKM agar dapat bermitra dengan BUMN dan Perbankan agar dapat  menambah modal bagi  para pelaku usaha.  Keadaan tersebut dapat mematikan mata pencaharian.
Dari  segi  disposisi,  sikap,  dan  karakteristik  implementor  sudah  baik,  yaitu dimana  implementor  telah  memberikan  kemudahan  bagi  pelaku  usaha  kecil  dalam membuka  izin  usaha.  Salah  satu  contohnya  dengan  memberi  kemudahan  untuk  UKM dalam mendaftarkan usahanya, membantu UKM agar dapat menyetok usaha dagangnya
ke  ritel  yang  lebih  besar.  Struktur  Birokrasi  sudah  baik.  Setiap  implementor  sudah mengerjakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  maka  peneliti  melakukan  kajian  untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan yang ditawarkan oleh Edward III, yaitu model komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi  melalui  program  Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada BRI Kantor Cabang Majene.

## KAJIAN TEORI

## Pengertian Implementasi Kebijakan
Implementasi  kebijakan  menurut  Lester  &  Stewart  dalam  Agustino  (2008), adalah  sebagai  tahap  penyelenggaraan  kebijakan  segerasetelah  ditetapkan  menjadi undang-undang.  Selanjutnya  mengenai  tentang  implementasi  kebijakan  diartikan sebagai  pengadministrasian  undang-undang  kedalam  berbagai  aktor,  organisasi, prosedur,  dan  teknik-teknik  yang  bekerja  secara  bersama-sama  untuk  mencapai  tujuan dan  dampak  yang  ingin  diupayakan  oleh  kebijakan  tersebut.  Implementasi  kebijakan merupakan  tahapan  yang  sangat  penting  dalam  keseluruhan  strukur  kebijakan  karena melalui  prosedur  ini  proses  kebijakan  secara  keseluruhan  dapat  dipengaruhi  tingkat keberhasilan atau tidaknya pencapaian tujuan.
Lebih  lanjut  menurut  Metter  &  Horn  dalam  Agustino  (2008),  bahwa implementasi  kebijakan  ialah  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  baikoleh  individu- individu,  pejabat-pejabat  atau  kelompok-kelompok  pemerintah  atau  swasta  yang diarahkan  pada  tercapainya  tujuan-tujuan  yang  telah  digariskan  dalam  keputusan kebijakan.  Dengan  demikian,  esensi  utama  dari  suatu  implementasi  kebijakan  adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.
Pengertian  kebijakan  publik  itu  sendiri  memiliki  makna  yang  luas,  masing- masing definisi memberi pendekatan yang berbeda-beda, karenanya diperlukan batasan- batasan  ataupun  konsep  kebijakan  publik.  Usaha  pemerintah  untuk  merespons kepentingan  publik  ini  adalah  yang  disebut  dengan  kebijakan  publik.  Robert  Eyestone mengatakan  secara  luas  kebijakan  publik  dapat  didefinisikan  sebagai  hubungan  suatu
unit  pemerintah  dengan  lingkungannya.  Konsep  yang  ditawarkan  Eyestone  ini mengandung  pengertian  yang  begitu  luas  dan  kurang  pasti  karena  apa  yang  dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal (Winarno, 2008).
Selanjutnya menurut Carl Friedrich memandang kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan serta mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan  atau  merealisasikan  suatu  sasaran  atau  suatu  maksud  tertentu.  Definisi  ini mencakup  dimensi  yang  luas  karena  kebijakan  tidak  hanya  dipahami  sebagai  tindakan yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  melainkan  oleh  kelompok  ataupun  individu.  James Anderson  mendefinisikan  kebijakan  sebagai  arah  tindakan  yang  mempunyai  maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah ataupun persoalan (Winarno, 2008).
Menurut  Thomas  R.  Dye,  kebijakan  adalah  suatu  pilihan  pemerintah  untuk menentukan  langka  atau  tidak  berbuat.  Kebijakan  itu  tertuang  dalam  program  yang diarahkan  kepada  pencapaian  tujuan,  nilai,  dan  praktek.  Sehingga  dapat  dirumuskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat (Lubis, 2007).
Berdasarkan  definisi  tersebut  dapat  dinyatakan  bahwa  sebenarnya  kebijakan publik  secara  sederhana  ini  merupakan  aktivitas-aktivitas  pemerintahyang  memiliki tujuan dan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat banyak atau publik, aktivitas yang dikerjakan  atau  tidak  oleh  pemerintah.  Kebijakan  publik  menentukan  bentuk  suatu kehidupan  setiap  bangsa  dan  negara.  Semua  negara  menghadapi  masalah  yang  relatif sama,  yang berbeda adalah bagaimana respons terhadap masalah tersebut.  Respons  ini yang disebut sebagai kebijakan publik.
Dari  penjelasan-penjelasan  di  atas,  dapat  dikatakan  bahwa  UMKM  adalah sebuah  program  yang  dibuat  oleh  pemerintah  sebagai  bentuk  aplikasi  dari  kebijakan publik  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  meningkatkan  perekonomian  rakyat.  Seperti yang  dikemukakan  oleh  Grindle  (Wahab,  1990),  implementasi  kebijakan  bukanlah sekedar bersangkut-paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam  prosedur  rutin  lewat  saluran-saluran  birokrasi,  melainkan  lebih  dari  itu,  ia
menyangkut  masalah  konflik,  keputusan,  dan  siapa  yang  memperoleh  apa  dari  suatu kebijakan.
Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan  aspek  yang  terpenting  dari  keseluruhan  proses  kebijakan.  Ini  telah menunjukkan  adanya  keterkaitan  yang  erat  antara  antara  perumusan  kebijakan  dengan implementasi kebijakan, dalam arti, walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna, namun  apabila  proses  implementasi  tidak  bekerja  sesuai  persyaratan,  maka  kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek dan begitu pula sebaliknya.
Menurut  Edward  (1983),  implementasi  kebijakan  adalah  salah  satu  tahap kebijakan  publik,  antara  pembentukan  kebijakan  dan  konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dapat dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau  tidak  dapat  mengurangi  masalah  yang  merupakan  sasaran  dari  kebijakan,  maka kebijakan  itu  dapat  mengalami  kegagalan  sekalipun  kebijakan  itu  diimplementasikan dengan  sangat  baik,  dapat  mengalami  kegagalan  jika  kebijakan  tersebut  kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.
Menurut  Drucker  (dalam  Eriza,  2006)  merumuskan  bahwa  implementasi merupakan  tindakan-tindakan  yang  dilakukan  dalam  rangka  pencapaian  tujuan  yang telah  digariskan  terlebih  dahulu.  Selanjutnya  Wibawa  (dalam  Tangkilisan,  2003) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Kebijakan saat ini masih banyak berorientasi pada nasihat dan rancangan para pakar dan kaum elit tanpa melibatkan masyarakat dalam suatu debat dan musyawarah publik. Pola kebijakan seperti  inimasih  dianggap  sebagai  kebijakan  tradisionaldan  cenderung  mengarah  pada tindakan yang otoriter dan belum tercerahka semangat musyawarah ( deliberation ) untuk mencapai mufakat ( consensus ) dalam demokrasi yang sebenarnya.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  bahwa  kebijaksanaan  merupakan  suatu  pedoman yang  menyeluruh  guna  mencegah  terjadinya  penyimpangan  dari  ketentuan-ketentuan yang  telah  ditetapkan.  Kebijaksanaan  juga  merupakan  suatu  rencana  yang  mengarah pada daya pikir dari pengambilan keputusan kearah tujuan yang diinginkan. Kebijakan mungkin  terjadi  dan  berasal  dari  seperangkat  keputusan  yang  tampaknya  tetap  untuk hal-hal yang sama.

## Program KUR Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Ketersediaan lapangan pekerjaan pada sektor formal yang terbatas serta krisis ekonomi  yang  kerap  melanda  Indonesia  membuat  masyarakat  harus  berjuang  lebih keras  untuk  mempertahankan  kelangsungan  hidupnya.  Hal  ini  mendorong  masyarakat untuk  membuka  lapangan  pekerjaan  baru  bagi  dirinya  dan  orang  lain  dengan mendirikan usaha sendiri di luar sektor formal. Usaha-usaha dengan skala tidak terlalu besar inilah yang kemudian disebut Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha ini  dapat  bergerak  dalam  bidang  perdagangan,  jasa,  konstruksi,  transportasi,  dan industri,  serta  jenis  usaha  lainnya.  UMKM  telah  terbukti  dapat  bertahan  dalam  krisis ekonomi  yang  melanda  Indonesia  pada  tahun  1997  dan  memiliki  kontribusi  bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
KUR  merupakan  bagian  integral  dari  pelaksanaan  kebijakan  INPRES  6/2007 tentang  Percepatan  Sektor  Riil  dan  Pemberdayaan  UMKM.  KUR  sendiri  pertama  kali diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 5 November 2007. Dalam hal  ini  bahwa  Implementasinya  berpangkal  pada  Nota  Kesepahaman  Bersama  antara Instansi/ departemen teknis, perbankan, dan perusahaan penjaminan.
KUR merupakan aktualisasi  dari siasat  inovatif untuk  menciptakan hubungan yang saling melengkapi dan saling mengisi antara sektor finansial dan  sektor riil, yang terstruktur sebagai sindikasi pembiayaan nasional yang bersifat lintas fungsional, lintas sektoral,  dan  lintas  regional;  bersentuhan  langsung  dengan  aspek  makro  dan  mikro ekonomi;  dan  berorientasi  pada  keselarasan  antara  segi  pertumbuhan  dan  pemerataan. KUR bertujuan untuk dapat memperkuat serta kemampuan permodalan UMKM melalui penerapan skim penjaminan kredit.
Penyaluran  KUR  dilaksanakan  secara  serempak  oleh  BRI,  BNI,  BTN,  Bank Mandiri,  Bank  Syariah  Mandiri  (BSM),  dan  BUKOPIN.  Khusus  terhadap  penyaluran KUR ini pemerintah memberikan jaminan sebesar 70% melalui Perum Jaminan Kredit Indonesia.
Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI)  Cabang  Majene  merupakan  salah  satu  pelaku sektor  perbankan  yang  menjadi  fasilitator  penyalur  kredit  modal  usaha  yang  berada  di Sulawesi Barat. Bank ini juga telah menyediakan kredit konsumtif dan produktif. Kredit konsumtif  merupakan  kredit  yang  disediakan  bank  kepada  debitur  untuk  memenuhi kebutuhan  pribadi  seperti  kredit  kendaraan  bermotor,kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR),
dan kredit Pegawai, sedangkan kredit produktif yaitu kredit yang disediakan pihak bank kepada  debitur  untuk  mengembangkan  usaha,seperti  Kredit  Modal  Kerja  dan  Kredit Investasi.  Kredit  investasi  dan  kredit  modal  kerja  merupakan  kredit  produktif  karena digunakan untuk keperluan bisnis atau usaha, baik berupa modal kerja maupun investasi pembelian  asset  perusahaan,  sehingga  dapat  pula  menghasilkan  dikemudian  hari. Sedangkan  kredit  konsumtif  ini  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  sekunder masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Peneliti  memilih  metode  pendekatan  kualitatif  karena  penulis  ingin  memaparkan  atau mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan KreditUsaha Rakyat (KUR) dalam mengembangkan  UMKM  dan    kendala-kendala  yang  terjadi  selama  proses implementasi tersebut.

## HASIL PENELITIAN
Hasil  penelitian  menunjukkan,  implementasi  kebijakan  pemerintah  melalui program  UMKM  pada  BRI  Kantor  Cabang  Majene  meliputi  beberapa  Hal.  Pertama, model komunikasi dalam implementasi kebijakan pemerintah melalui program UMKM di  BRI  Cabang  Majene.  dapat  direalisasikan  dengan  baik  melalui  komunikasi  yang efektif  antara  petugas  BRI  dengan  pelaku  UMKM  sesuai  ketentuan  yang  telah disepakati  bersama.  Kedua,  model  sumberdaya  dalam  implementasi  kebijakan pemerintah di sektor UMKM dapat berjalan lancar karena didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan handal.
Ketiga,  model  disposisi  dalam  implementasi  kebijakan  pemerintah  di  sektor UMKM,  yaitu  karakter,  sikap  atau  perilaku  pada  diri  implementor  dimana  karakter utama yang diharapkan adalah kejujuran. Dalam hal ini, sikap dan karakter petugas BRI Cabang Majene dalam memberikan pelayanan sangat rofesional dan simpatik, sehingga pelaku  UMKM  antusias  untuk  mengembangkan  usahanya  secara  jujur  dan  transparan, karena  kunci  kesuksesan  terletak  pada  kejujuran  dan  kepercayaan.  Keempat,  model struktur  birokrasi  dalam  implementasi  kebijakan  pemerintah  di  sektor  UMKM ditemukan  mekanisme  pelaksanaan  UMKM  pada  BRI  Cabang  Majene  dibuat  sangat
sederhana  dan  mudah  dipahami  oleh  Nasabah  khususnya  pelaku  UMKM.  Dimana struktur  organisasi  BRI  Kantor  Cabang  Majene  juga  cukup  memadai,  yaitu  Pimpinan Cabang, Asisten Manajer Pemasaran, Kepala Unit, dan Materi.

## PEMBAHASAN
Model  Komunikasi  dalam  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  melalui  Program UMKM Pada BRI Kantor Cabang Majene
Komunikasi  yang  dimaksud  dalam  sub  bahasan  ini  adalah  setiap  kebijakan akan  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  jika  terjadi  komunikasi  efektif  antara  pelaksana program  dengan  para  kelompok  sasaran.  Tujuan  dan  sasaran  dari  program  atau kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas  kebijakan  dan  program.  Ini  menjadi  penting  karena  semakin  tinggi  pengetahuan kelompok  sasaran  atas  program  maka  akan  mengurangi  tingkat  penolakan  dan  serta kekeliruan  dalam  mengaplikasikan  program  dan  kebijakan  dalam  ranah  yang sesungguhnya.
Berdasarkan  Edward  dalam  Agustino  (2012),  model  komunikasi  dalam implementasi  kebijakan  pemerintah  memiliki  pengaruh  besar  dan  utama  dalam menentukan  keberhasilan  dalam  pencapaian  suatu  tujuan.  Komunikasi  (atau pentransmisian  informasi)  diperlukan  agar  para  pembuat  keputusan  dan  para implementor  akan  semakin  konsisten  dalam  melaksanakan  setiap  kebijakan  yang ditetapkan.
Sejak  era  orde  baru  sampai  saat  ini  kemiskinan  dan  pengangguran  menjadi masalah  yang  begitu  pelik  sehingga  dengan  banyaknya  UKM  yang  baru  muncul  dan yang  bertahan  dari  kerasnya  proses  industri  kecil  dan  menengah  (IKM)  akan  dapat mengurangi  sedikit  demi  sedikit  kemiskinan  dan  pengangguran  di  Indonesia,  seperti halnya  model  komunikasi  yang  dikembangkan  melalui  program  UMKM  pada  BRI Cabang  Majene  mampu  tumbuh  lebih  cepat  dari  usaha  besar  karena  diberi  peluang. Kehadiran  UMKM  yang  tangguh  dapat  menjadi  motivator  dan  menjadikan  inspirasi bagi kalangan masyarakat yang menginginkan berwira usaha.

## Model  Sumberdaya  dalam  Implementasi  Kebijkan  Pemerintah  melalui  Program UMKM Pada BRI Kantor Cabang Majene
Model  sumberdaya  yang  dimaksud  dalam  pembahasan  ini  adalah  bahwa, setiap  kebijakan  harus  didukung  oleh  sumber  daya  yang  memadai,  baik  sumber  daya manusia  maupun  sumber  daya  finansial.  Sumber  daya  manusia  ialah  kecukupan  baik kualitas  maupun  kuantitas  implementor  yang  dapat  melingkupi  seluruh  kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program atau  kebijakan.  Menurut  Edward  III  (Widodo,  2010)  mengemukakan  bahwa  faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan.
Pada  tahun  1998  tepatnya  saat  terjadi  krisis  moneter  di  Indonesia  membuat pelaku  UMKM  khususnya  di  Kabupaten  Majene  mengalami  masa-masa  sulit  dalam rangka keberlangsungannya. Sumber daya merupakan aspek yang begitu penting dalam menunjang  implementasi  sebuah  kebijakan,  hal  ini  dikarenakan  seakuratnya  sebuah komunikasi  serta  ketentuan  yang  begitu  jelas  tidak  akan  dapat  melakukan  suatu pekerjaannya  dengan  baik  jika  tidak  memiliki  sumber  daya  yang  memadai  untuk melakukan  pekerjaan  tersebutsecara  efektif,  maka  dapat  dikatakan  kebijakan  tersebut tidak akan bisa efektif.
Sumber daya dalam implementasi kebijakan menurut Teori Edward III  dalam Agustino (2012), meliputi sumber daya manusia atau staff pelaksana kebijakan, sumber daya  wewenang  dan  fasilitas  dalam  pelaksanaan  kebijakan.  Begitu  juga  dengan kebijakan  melalui  program  UMKM  pada  BRI  Kantor  Cabang  Majene.  Hal  ini perkembangan  Bank  Rakyat  Indonesia  (BRI)  mengincar  potensi  Sulawesi  Barat, khususnya  Kabupaten  Mamuju.  Daerah  ini  memiliki  potensi  besar  untuk  dapat dikembangkan,  karena  dengan  memiliki  perkebunan  kokoa  dan  sawit  yang  sangat potensial.  Untuk  mendukung  pertumbuhan  ekonomi  di  Sulawesi  Barat,  BRI  telah membuka  tiga  kantor  cabang  di  tiga  daerah,  yakni:  Majene,  Mamuju  da  Polewali Mandar.  Keberadaan  ketiga  kantor  cabang  ini  juga  diperkuat  dengan  pendirian  30 kantor unit.

## Model  Disposisi  dalam  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  melalui  Program UMKM Pada BRI Kantor Cabang Majene
Model disposisi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam implementasi kebijakan yang menunjukan karakteristik yang menempel  erat  kepada  implementor  kebijakan  atau  program.  Karakter  yang  penting dimiliki  oleh  implementor  adalah  kejujuran,komitmen  dan  demokratis,  terkait  dengan implementasi  kebijaan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Majene  terhadap  program UMKM pada Kantor Cabang Majene.
George  C  Edward  III  mengemukakan  bahwa  disposisi  atau  sikap  dari pelaksana  kebijakan  adalah  faktor  penting  ketiga  dalam  pelaksanaan  suatu  kebijakan publik.  Jika  pelaksanaan  suatu  kebijakan  ingin  efektif,  maka  para  pelaksana  kebijakan tidak  hanya  harus  mengetahui  apa  yang  akan  dilakukan  tetapi  juga  harus  memiliki kemampuan  untuk  melaksanaknnnya,  sehingga  dalam  praktiknya  tidak  terjadi  bias (Agustino, 2016).
Kebijakan  dalam  tahapan  implementasi  dapat  dikatakan  berhasil  maupun tidaknya proses implementasi tidak terlepas dari peranan serta pelaksana. Implementasi kebijakan  akan  berjalan  denganbaik  dan  lancar  jika  para  pelaksana  kebijakan mengetahui  dengan  benar  apan  yang  hars  dikerjaan  serta  dalam  setiap  pelaksana memiliki  kemampuan  untuk  memahami  prosedur  mengenai  standard  dan  tujuan kebijakan  yang  diimplementasikan.  Pengawasan  yang  dilakukan  berkala  akan berdampak pada efektifitasnya kinerja para pelaksana kebijakan dengn setiap pelaksana memiliki kemampuan yang baik.
Pengawasan terhadap sebuah pelaksanaan akan  membuat  standard dan tujuan kebijakan  yang  telah  ditetapkan  akan  tetap  terjaga  Dalam  pelaksanaan  kebijakan mengenai  tentang  pemberdayaan  industri  pengecoran  logam  ini  diperlukanlah  sebuah komitmen  yang  tinggi  serta  kejujuran  dan  sikap  yang  baik  dalam  melaksanakan kebijakan  ini.  Implementasi  kebijakan  pemerintah  merupakan  suatu  hal  yang  harus dijalankan  secara  baik  ditunjang  dengan  berbagai  aspek  pendukung  yang  mampu mensukseskan upaya perwujudan tentang implementasi kebijakan tersebut.

## Model  Struktur  Birokrasi  dalam  Implementasi  Kebijkan  Pemerintah  melalui Program UMKM Pada BRI Kantor Cabang Majene
Struktur  birokrasi  yang  dimaksud  dalam  pembahasan  ini  menunjukan  bahwa struktur birokrasi  yang menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi  ini  mencakup  dua  hal  penting,  yang  pertama  adalah  mekanisme  dan  kedua struktur  organisasi  pelaksana  sendiri,  dalam  hal  ini  struktur  birokrasi  padaBRI  Kantor Cabang  Kabupaten  Majene,  Sulawesi  Barat.  Implementasi  kebijakan  pemerintah  yang merupakan suatu hal yang harus dijalankan secara baik ditunjang dengan berbagai aspek pendukung  yang  mampu  untuk  mensukseskan  dalam  upaya  perwujudan  untuk implementasi kebijakan tersebut.
George  C.  Edward  III  mengemukakan  bahwa  yang  mempengaruhi  tingkat keberhasilan  implementasi  kebijakan  publik  adalah  struktur  birokrasi.  Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan  suatu  kebijakan,  kemungkinan  kebijakan  tersebut  tidak  dapat  terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi (Agustino, 2016).
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa,  salah  satu  implementasi kebijakan  diangkatdalam  penelitian  ini  adalah  di  sektor  Usaha  Mikro  Kecil  dan Menengah  (UMKM),  dengan  adanya  kebijakan  yang  tercantum  pada  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  20  tahun  2008  mengenai  Usaha  Mikro  Kecil  Menengah (UMKM).  Agar  tujuan  tersebut  dapat  terlaksana  dengan  baik,  maka  pemerintah  dapat melakukan  langkah-langkah  kebijakan  yang  telah  disepakati  bersama  untuk  dapat  di implementasikan  kepadamasyarakat.  Dalam  hal  ini,  implementasi  kebijakan  perlu dilakukan  pengkajian  lebih  lanjut  apakah  implementasi  kebijakan  itu  telah  berjalan dengan  baik  sesuai  dengan  harapan  atau  belum.  Kebijakan  yang  dapat  dikatakan berjalan dengan baik jika adanya suatu kerjasama yang baik pula dari semua pihak, baik dari  pihak  pemerintah  yang  selaku  pelaksana  dalam  pembuatan  kebijakan  maupun antarorganisasi  kepemerintahannya  yang  berada  di  pusat  maupun  daerah  serta masyarakat selaku pengawas agar dapat berjalannya kinerja pemerintah tersebut.

## SIMPULAN
Komunikasi  dalam  melakukan implementasi  kebijakan  pemerintah  melalui program  Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  (UMKM)pada  BRI  Kantor  Cabang Majene,  berdasarkan  fakta  dilapangan  belum  berjalan  secara  maksimal  karena  masih banyak  masyarakat  yang  belum  mengetahui  tentang  adanya  kredit  KUR  yang  relatif sangat  membantu  tambahan modal dengan suku  bunga  yang juga relatif  sangat  rendah bagi  pengusaha  UMKM.  Sumber  daya  dalam  implementasi  kebijakan  pemerintah melalui  program  UMKM  pada  BRI  Kantor  Cabang  Majene,masih  terbatasnya  sumber daya  dan  peningkatan  SDM  agar  pemasaran  kredit  KUR  dapat  berjalan  dengan  baik sehingga  daerah-daerah  pelosok  yang  jauh  dari  BRI  Kanca  Majene  dapat  dilayani dengan baik.
Disposisi dalam implementasi kebijakan pemerintah melalui program UMKM pada  BRI  Kantor  Cabang  Majene,  adalah  terkait  dengan  sikap  petugas  lapangan  yang belum secara maksimal  dimana masih banyak komplein dari nasabah mengenai proses kredit yang masih dianggap lambat oleh nasabah. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan  pemerintah  melalui  program  UMKM  pada  BRI  Kantor  Cabang  Majene, meliputi dua hal yaitu mekanisme pelaksanaan program UMKM sesuai dengan standar operasional  prosedur  (SOP)  dan  struktur  organisasi  BRI  Kantor  Cabang  Majene.  pada BRI  Cabang  Majene  dibuat  sangat  sederhana  dan  mudah  dipahami  oleh  Nasabah khususnya  pelaku  UMKM,  namun  tentang  pengurusan  administrasi  pemerintah setempat  masih  perlu  dibenahi  seperti  pengurusan  surat  keterangan  usaha  untuk kelengkapan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta Agustino, L. (2016). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta Agustino, L. (2012). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta Anfas, A. (2020). Seni Mengelola Usaha UMKM . Gorontalo: Ideas Publishing Astono,  M.,  Ogotan,  M.,  &  Kiyai,  B.  (2019).  Implementasi  Kebijakan  Pemberdayaan Usaha  Kecil  Masyarakat  di  Kecamatan  Tuminting  Kota  Manado. Jurnal Administrasi Publik , 5 (75), 1-5. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/23790/23440
Edward III, G. C. (1984). Public Policy Implementing. London-England: Jai Press Inc Eka,  K.  W.,  &  Wulandary,  R.  M.  C.  (2019).  Implementasi  Program  Pemberdayaan Usaha  Mikro  Kecil  Menengah  (Pada  Dinas  Koperasi  Usaha  Mikro  dan Perdagangan). JISIP:  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik , 8 (2),  100-108. https://doi.org/10.33366/jisip.v8i2.1724
Eriza,  F.  (2006).  Implementasi  Proyek  Pengelolaan  Sumber  Daya  Pesisir  dan  Laut (Studi  Deskriptif  di  Kabupaten  Langkat). Tesis .  Universitas  Sumatera Utara, Medan
Inpres.  (2007).  Inpres  No.  6  Tanggal  08  Juni  2007  Tentang  Kebijakan  Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/11285 Kemenko  Perekonomian. (2015). Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor  11  Tahun  2015  Tentang  Pelaksanaan  Kegiatan  Usaha  Simpan  Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. https://diskopukm.jambiprov.go.id/file/file_dokumen/1562641641PERMEN_11 _TAHUN_2017.pdf
Lubis, M. S. (2007). Kebijakan Publik. Bandung: CV. Mandar Maju
Presiden RI. (2008). Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39653/uu-no-20-tahun- 2008
Rachmawati, I. K. (2012). Faktor Penentu Keberhasilan Program Kredit Usaha Rakyat terhadap  Peningkatan  Akses  Permodalan  di  Propinsi  Jawa  Timur. Jurnal Keuangan dan Perbankan , 16 (1), 157–166. https://media.neliti.com/media/publications/115713-ID-faktor-penentu- keberhasilan-program-kred.pdf
Tangkilisan,  H.  N.  (2003). Implementasi  Kebijakan  Publik  (Konsep,  Strategi,  dan Kasus) . Yogyakarta: YPAPI Wahab,  S.  A.  (1990). Analisis Kebijakan:  Dari  Formulasi  ke  Implementasi Kebijaksanaan Negara. Malang: Bumi Aksara Widodo, J. (2010). Analisis Kebijakan Publik . Malang: Bayumedia Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Jakarta: Media Pressindo