## APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
Putu Permana Bagiada, Miftahul Hadi 
Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan, Indonesia Email: miftahulhadi@pknstan.ac.id
DOI: https://doi.org/10.46880/jmika.Vol7No2.pp278-289

## ABSTRACT
This  study  aims  to  analyze  the  implementation  of  the  SISKEUDES  application  in  Dangin  Puri  Kauh  Village, whether it is in accordance with applicable regulations and theories, the benefits of the SISKEUDES application in village financial management, the constraints and obstacles encountered in its implementation and the internal controls applied. This study uses qualitative research techniques with interviews and literature studies. The results of the study show that the implementation of the SISKEUDES application in managing village funds in Dangin Puri Kauh Village is in accordance with applicable regulations, namely Permendagri Number 20 of 2018. The SISKEUDES  application  also  has  a  role  in  accountability  in  managing  village  funds  and  managing  village finances to become more efficient. The internal control of the SISKEUDES application is also considered quite good. In the implementation in the field there are still obstacles such as slow applications when operating, server down, and other obstacles.
Keyword: Village Financial Management System, SISKEUDES, Accountability.

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  implementasi  aplikasi  SISKEUDES  di  Desa  Dangin  Puri  Kauh, apakah  sudah  sesuai  dengan  peraturan  serta  teori  yang  berlaku,  manfaat  aplikasi  SISKEUDES  dalam pengelolaan keuangan desa, kendala dan hambatan yang dihadapi dalam implementasinya serta  pengendalian internal yang diterapkan. Penelitian ini menggunakan Teknik penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Implementasi aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan  dana  desa  di  Desa  Dangin  Puri  Kauh  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  yaitu  Permendagri Nomor  20  Tahun  2018. Aplikasi  siskeudes  juga  mempunyai  peran  dalam  akuntabilitas  pengelolaan  dana  desa serta  pengelolaan  keuangan  desa  menjadi  lebih  efisien.  Pengendalian  internal  aplikasi  Siskeudes  juga  dinilai cukup baik. Dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat kendala seperti: aplikasi lambat saat dioperasikan, server down, serta kendala lainnya.
Kata Kunci: Sistem Pengelolaan Keuangan Desa, SISKEUDES, Akuntabilitas.

## PENDAHULUAN
Tonggak  baru  sistem  pembentukan  desa ditandai  dengan  terbitnya  UU  No.  6  Tahun  2014 tentang Desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, desa didefinisikan  sebagai  suatu  kesatuan  masyarakat hukum  dengan  batasan  wilayah  yang  mempunyai wewenang  dalam  mengurus  serta  mengatur  urusan pemerintahannya  (Pemerintah  Republik  Indonesia, 2014).
Otonomi  yang  dimiliki  desa  berupa  otonomi yang  utuh,  asli,  dan  bulat  (Widjaja,  2008),  sehingga pemerintah  memiliki  kewajiban  dalam  menghormati segala  bentuk  otonomi  yang  dimiliki  tiap-tiap. Pelaksanaan hak dan kewenangan dalam penyelenggaraan  otonomi  desa  tidak  boleh  dilakukan secara  serampangan  dan  kebablasan  sehingga  merasa
seakan  bukan  bagian  dari  ikatan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (Turmudi,  H.  Harun,  2017).  Tiap desa  mengelola  pendapatan  desa  dalam  jumlah  yang besar. Pendapatan desa tersebut berasal dari PAD, bagi hasil  pajak  daerah,  dan  retribusi  daerah  kabupaten maupun kota. Selain itu pendapatan desa juga berasal dari  bagian  dana  perimbangan  keuangan  pusat  dan daerah  yang  diterima  oleh  kabupaten/kota,  alokasi anggaran  dari  APBN,  bantuan  keuangan  dari  APBD provinsi  dan  APBD  kabupaten/kota,  serta  hibah  dan sumbangan  dari  pihak  ketiga  yang  tentunya  tidak mengikat  (Pemerintah  Republik  Indonesia,  2014). Sumber-sumber  pendapatan  desa  yang  melimpah membutuhkan pengelolaan yang baik dengan memperhatikan  aspek  akuntabilitas,  transparan,  dan bebas dari penyalahgunaan (Gayatri & Latrini, 2018).
ISSN: 2620-4339 (media online)
Pada  tahun  2021,  dana  desa  yang  dialokasikan dari  APBN  sebesar  72  triliun  rupiah.  Jumlah  yang begitu  besar  untuk  arah  kebijakan  berupa  reformasi pengalokasian  dan  penyaluran  dana  desa.  Hal  ini merupakan  usaha  dalam  memperbaiki  transformasi perekonomian desa yang ditempuh dengan menguatkan alokasi  kinerja  yang  nantinya  diharapkan  dapat mendorong  kinerja  desa.  Selain  itu,  fokus  pemulihan perekonomian desa juga ditunjukkan dengan pemberdayaan  Usaha  Kecil  Menengah  (UKM)  dan usaha  pertanian  serta  mendorong  perubahan  melalui digitalisasi.  Digitalisasi  tersebut  mengedepankan pengembangan  yang  menjadi  sektor  prioritas  salah satunya  dengan  memberikan  dukungan  atas  program pengembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi (Kementerian Keuangan RI, 2021).
Pertimbangan  penggunaan  sistem  teknologi informasi diantaranya karena keamanan data, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan  sehingga pemerintah  membutuhkan  sistem  informasi  akuntansi yang  dapat  membantu  desa  dalam  menjalankan pengelolaan keuangan desa.
Kebutuhan  akan  sistem  teknologi  informasi terkait  dengan  pengelolaan  keuangan  dana  desa  yang diharapkan dapat membantu penatausahaan dana desa, maka  pemerintah  pusat  melalui  Kementerian  Dalam Negeri melakukan kerjasama dengan Badan Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP) meluncurkan  sebuah  aplikasi  yang  terkomputerisasi dengan  nama  SISKEUDES  yakni  Aplikasi  Sistem Keuangan  Desa.  Sistem  informasi  yang  dibangun dalam  rangka  pengelolaan  dana  desa  tentunya  harus sesuai dengan peraturan serta teori yang berlaku.
Dalam  penelitian  (Atintyasoutri  &  Hapsari, 2019)  dikatakan  tahapan  pengelolaan  dana  desa berdasarkan  peraturan  yang  berlaku  dengan  tahapan pengelolaan  dana  desa  melalui  aplikasi  SISKEUDES telah  dilakukan  dengan  baik,  meskipun  ada  sedikit perbedaan  dalam  tahapan  pertanggungjawabannya. Dalam penelitian tersebut tidak ditemukan pula kendala yang  berarti  dalam  implementasinya,  sehingga pengelolaan  dana  desa  sudah  cukup  baik.  Hal  yang sama dapat dilihat dalam penelitian (Juardi et al., 2018) menyatakan  bahwa  kualitas  akuntabilitas  keuangan desa  telah  mengalami  perubahan  yang  sangat  baik, terbukti dengan menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan target waktu yang direncanakan. Bahkan pada  penelitian  (Sulina  et  al.,  2017)  dikatakan  bahwa penggunaan aplikasi SISKEUDES memberikan dampak  yang  signifikan  bagi  pegawai  salah  satunya dapat  memotivasi  pegawai  desa  untuk  bekerja  lebih baik lagi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil
berbeda didapatkan dalam penelitian (Malahika et  al., 2018)  yang  menyatakan  bahwa  implementasi  aplikasi SISKEUDES masih terdapat beberapa komponen yang belum  masuk  ke  sistem  sehingga  menyebabkan  desa yang bersangkutan masih melaksanakan proses secara manual dalam menghasilkan laporan tersebut.
Berdasarkan  data  yang  diterbitkan  Indonesia Corruption  Watch  (ICW)  masih  terdapat  potensi kecurangan maupun penyalahgunaan dalam pengelolaan  keuangan  desa.  ICW  menyatakan  telah memantau peningkatan kasus tipikor di desa
pada  tahun  2015-2017  dengan  total  kasus teridentifikasi sebesar 154 kasus (Alfaruqi & Kristianti, 2019),  bahkan  ICW  menyatakan  tahun  2021  jumlah kepala desa dan apartur desa yang terjerat korupsi lebih tinggi dibanding ketua/anggota DPRD maupun pejabat pengadaan  dengan  jumlah  masih-masih  159  untuk kepala desa dan 86 untuk  aparatur desa  (ICW, 2021). ICW  juga  merilis  bahwa  berdasarkan  laporan  bahwa dari  10 sektor penindakan kasus korupsi, korupsi atas pengelolaan  dana  desa  menempati  urutan  paling  atas dengan 154 kasus (ICW, 2022). Sumarsono & Effendi Purnomo  menyatakan masih ditemukan pula beberapa kesalahan  administrasi  yang  tentunya  kesalahan  ini masih  membutuhkan  pembinaan,  pengawasan  lebih lanjut, serta menemukan beberapa kendala yang selama ini dihadapi (Sumarsono & Purnomo, 2019).
Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan  maka  perlu  untuk  menggali  lebih  lanjut bagaimana  sebetulnya  implementasi  penggunaan SISKEUDES di lapangan dan pengelelolaan dana desa, manfaat  penggunaan  implementasi  SISKEUDES terhadap pengelolaan keuangan desa, sistem pengendalian internal yang diterapkan, serta kelemahan serta  kendala  apa  yang  dihadapi  dalam  implementasi SISKEUDES.  Objek  yang  dipilih  yaitu  Desa  Dangin Puri  Kauh,  Denpasar  karena  jumlah  penerimaan dana desa  terbilang  besar  dan  terdapat  peningkatan  dari tahun 2020 ke 2021 sebesar 11,78% dari Rp1.060.172.000  menjadi  1.185.027.000.  Selain  itu transparansi  pengelolaan  keuangan  desanya  telah terpublikasi  di  kanal  resmi  Desa  Dangin  Puri  Kauh mulai tahun 2019.

## KAJIAN LITERATUR/TINJAUAN PUSTAKA Pengelolaan Keuangan Desa
Prinsip  yang  diterapkan  desa  dalam  mengelola dana  desa  yakni  money  should  follow  function  atau secara  sederhana  diartikan  bahwa  setiap  pelimpahan wewenang pemerintahan akan mendatangkan konsekuensi  pada  tiap  penyerahan  anggarannya (Gayatri & Latrini, 2018). Berdasarkan prinsip tersebut
pengelolaan  keuangan  dana  desa  menjadi  suatu  hal begitu  penting,  karena  keberhasilan  otonomi  desa berada  pada  bagaimana  pengelolaan  keuangan  dana desanya.
Penelitian  terdahulu  mengungkapkan  bahwa terdapat  beberapa  permasalahan  yang  dihadapi,  salah satunya seperti kurangnya kemampuan dalam menyusun  perencanaan  keuangan  desa,  padahal  ini penting untuk memperkirakan belanja serta pendapatan desa (Mustangin & Rani, 2020). Pengelolaan keuangan desa  yang  baik  sudah  sepantasnya  didasari  atas  asas pengelolaan  keuangan  desa  yang  terdiri  atas  empat asas.  Asas  Transparan  yang  merupakan  asas  yang memegang teguh konsep keterbukaan baik keterbukaan kepada  masyarakat  untuk  mengetahui  atau  bahkan dapat  mengakses informasi  dengan sangat  luas terkait dengan  keuangan  desa.  Asas  Akuntabel,  merupakan asas yang memegang teguh konsep pertanggungjawaban  terkait  dengan  pengelolaan  serta pengendalian sumber daya yang tentunya berkaitan erat dengan pelaksanaan kebijakan untuk  mencapai  tujuan yang  ditetapkan  sebelumnya.  Asas  Partisipatif merupakan  asas  yang  memegang  teguh  partisipasi dalam  penyelenggaraan  pemerintah  desa  dengan mengundang  partisipasi  dari  unsur  masyarakat  desa serta  kelembagaan  desa.  Asas  Tertib  dan  Disiplin Anggaran merupakan suatu asas pengelolaan keuangan desa  yang  harus  senantiasa  berlandaskan  atas  aturan maupun pedoman yang telah ditetapkan.

## Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
Menurut  BPKP  RI  dan  LAN,  menyatakan akuntabilitas merupakan bagian dari kewajiban dalam memberikan  pertanggungjawaban  atas  tindakan  yang telah  dilakukan  (BPKP,  2018).  Akuntabilitas  tidak bersifat  abstrak  melainkan  konkrit  dalam  hal  ini dibutuhkan hukum yang spesifik terkait apa saja yang harus  diatur  dalam  pertanggungjawaban  yang  harus dilakukan  demi  menjamin  nilai-nilai  efektifitas, efisiensi,  prediktabilitas,  dan  reliabilitas  (Subroto, 2009).
Memberikan akses terhadap seluruh pihak yang memiliki kepentingan, seperti para pengambil keputusan dan pelaksana merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari akuntabilitas di dalam pemerintahan. Melaporkan  serta  menyajikan  segala  bentuk  kegiatan khususnya  pada  administrasi  keuangan  kepada kedudukan yang lebih tinggi juga merupakan salah satu bentuk  pertanggungjawaban  yang  harus  dilakukan (Subroto,  2009).  Berangkat  dari  hal  tersebut pengelolaan keuangan desa harus memiliki akuntabilitas  yang  tinggi  sehingga  nantinya  seluruh
unsur seperti masyarakat di tiap desa dapat mengakses bagaimana pengelolaan alokasi dana desanya.
Memberikan akses terhadap seluruh pihak yang memiliki kepentingan, seperti para pengambil keputusan dan pelaksana merupakan salah satu bentuk pelaksanaan  dari  akuntabilitas  dalam  pemerintahan, termasuk  melaporkan  serta  menyajikan  segala  bentuk kegiatan.
Menurut  (Sulistiyani,  2004)  terdapat  dua  kata kunci  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  yaitu akuntabilitas dan transparansi, kedua hal tersebut saling bersinergi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, disamping prinsip pengelolaan keuangan desa yang lain seperti  partisipatif  dan  value  for  money.  Selain  itu, terdapat pula tiga prinsip utama (elemen) yang menjadi dasar  dalam  pengelolaan  keuangan  desa  yakni ekonomi,  efisiensi,  dan  efektivitas  (Mudhofar,  2022). Prinsip  value  for  money  merupakan  prinsip  yang berkaitan  erat  dengan  proses  penganggaran  demi mencapai tingkat efisiensi, efektif, dan ekonomis yang baik  untuk  diterapkan  sehingga  diharapkan  dapat mencapai  target  serta  tujuan  kepentingan  untuk  publi (Subroto, 2009).
Akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  desa  tak terlepas  dari  prinsip-prinsip  pemerintahan  yang  baik yang di dalamnya terdapat partisipasi masyarakat yang harus didengar semisal  dalam pengambilan keputusan demi  menghasilkan  keputusan  terbaik  bagi  semua pihak.  Menegakkan  supremasi  hukum,  membangun transparansi,  menjunjung  tinggi  kesetaraan  bahwa seluruh  masyarakat  memiliki  kesempatan  yang  sama dalam  mempertahankan  kesejahteraannya,  menjaga efektifitas  serta  efisiensi  proses  pemerintahan,  dan tentunya memberikan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan inilah sebabnya mengapa prinsip pemerintahan  yang  baik  berkaitan  erat  dalam  proses pengelolaan keuangan desa (Haryanto, 2007).

## Proses Pengelolaan Keuangan Desa
Berdasarkan atas Permendagri RI No. 20 tahun 2018,  pengelolaan  keuangan  desa  diartikan  sebagai suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban  keuangan  desa  selama  periode pengelolaan keuangan desa dalam satu tahun anggaran (Kementerian Dalam Negeri RI, 2018).
Proses Pengelolaan Keuangan Desa dimulai dari perencanaan  keuangan  desa,  penganggaran  keuangan desa,  penatausahaan  keuangan  desa,  pelaporan keuangan  desa,  dan  pertanggungjawaban  keuangan desa.
ISSN: 2620-4339 (media online)

## Perencanaan Keuangan Desa
Proses  perencanaan  keuangan  desa  merupakan proses  yang  dilaksanakan  pemerintah  desa  dalam menyusun  perencanaan  pengelolaan  keuangan  desa dimulai  dari  perencanaan  atas  penerimaan  hingga pengeluaran pemerintah desa serta beberapa perancangan  program  dan  kegiatan  yang  akan dilaksanakan  di  masa  mendatang  yang  tentunya  tetap dalam rangka pembangunan desa.

## Penganggaran Keuangan Desa
Proses Penganggaran keuangan desa merupakan proses  yang  dilaksanakan  pemerintah  desa  dalam memungut  penerimaan  dan  tentunya  melakukan pengeluaran yang merupakan implementasi dari proses sebelumnya  yakni  proses  perencanaan.  Pada  proses penganggaran keuangan desa ini, masing-masing desa dituntut  untuk  melaksanakan  keuangan  desa  dalam DPA  yang  telah  direncanakan  sebelumnya  yang kemudian  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

## Penatausahaan Keuangan Desa
Proses
penatausahaan keuangan desa merupakan proses atau kegiatan menerima,
menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan, membayar, serta mempertanggungjawabkan dana desa salah satu bentuknya berupa laporan pertanggungjawaban  yang  tentunya  dilakukan  dengan tertib.

## Pelaporan Keuangan Desa
Proses  pelaporan  keuangan  desa  merupakan proses  yang  dilaksanakan  dengan  maksud  untuk memberikan bentuk pertanggungjawaban atas keuangan  desa  yang  telah  digunakan  berupa  laporan yang nantinya disampaikan berupa laporan pelaksanaan  APBDes  serta  laporan  realisasi  kegiatan kepada  Bupati  ataupun  Walikota  melalui  perantara seorang camat dengan tepat waktu dan tentunya akurat.
Pelaporan
dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dilakukan tiap semester. Laporan semester realisasi APBDes semester pertama disampaikan kepada bupati atau walikota paling lambat akhir  bulan  Juli  tahun  anggaran  berjalan,  sedangkan pada semester kedua disampaikan paling lambat  pada bulan  Januari  pada  tahun  berikutnya.  Laporan pertanggungjawaban  realisasi  pelaksanaan  APBDes tersebut  tiap  akhir  tahun  anggaran  akan  disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat (Kementerian Keuangan RI, 2017).

## Pertanggungjawaban Keuangan Desa
Proses  pertanggungjawaban  keuangan  desa merupakan proses yang dilaksanakan dengan membuat laporan  pertanggungjawaban  setiap  akhir  tahun anggaran  yang  terdiri  dari  laporan  keuangan,  laporan realisasi daftar program dan kegiatan, program daerah, serta program lainnya yang akan disampaikan Kepala Desa  kepada  Bupati  atau  Walikota  melalui perantara  seorang  camat.  Tidak  hanya  itu,  demi mendukung  asas  transparansi  dan  akuntabilitas  dalam pengelolaan keuangan desa, laporan pertanggungjawaban  disampaikan  juga  melalui  media informasi  kepada  masyarakat  terkait  dengan  realisasi APBDes yang tersusun dalam sebuah laporan.

## SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa)
Seiring  berkembangnya  teknologi,  kebutuhan pemerintah akan sebuah sistem pengelolaan keuangan dana  desa  yang  diharapkan  membantu  penatausahaan dana desa merupakan sebuah keniscayaan. Pemerintah Pusat diwakili Kementerian Dalam Negeri melakukan kerjasama  dengan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangunan  (BPKP)  meluncurkan  sebuah  aplikasi yang terkomputerisasi yang diberi nama SISKEUDES yakni Aplikasi Sistem Keuangan Desa.
Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan  suatu  inovasi  baru  yang  lahir  di  tengah perkembangan  teknologi  yang  difungsikan  sebagai suatu aplikasi yang menghimpun proses penganggaran, penatausahaan  hingga  pelaporan  keuangan  desa sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  pelaksanaan keuangan desa (Rivan & Maksum, 2019).
Penggunaan sistem pengelolaan keuangan dana desa, dilatarbelakangi dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat. Pemerintah mempertimbangkan beberapa faktor dalam melakukan pengelolaan keuangan salah satunya adalah keamanan data. Keamanan data dijadikan sebagai indikator untuk menilai apakah suatu sistem informasi yang digunakan efektif  atau  tidak.  Melihat  hal  tersebut,  pemerintah membutuhkan  sistem  informasi  akuntansi  yang  dapat membantu  desa  dalam  menjalankan  tata  Kelola keuangan (Rivan & Maksum, 2019).
Pada saat belum adanya palikasi SISKEUDES, proses penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan  desa  masih  menjalankan  proses  tersebut dengan  menggunakan  MS-Excel  secara  manual, terdapat cukup banyak kelemahan salah satunya format yang  dihasilkan  masih  jauh  dari  standar  yang  ada sehingga  bisa  dikategorikan  tidak  sesuai  dengan standar  yang  telah  ada  (Rivan  &  Maksum,  2019). Keterbatasan alat atau tool yang dimiliki menyebabkan
evaluasi  APBDes  sulit  dilakukan  oleh  pihak pemerintah kabupaten/kota. Dengan adanya Siskeudes diharapkan  dapat  mengefektifkan  proses-proses  yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa sehingga keuangan desa pun dapat dikelola dengan baik.
Aplikasi  SISKEUDES  tentunya  saat  awal peluncuran tidak langsung menjadi suatu aplikasi yang sempurna, tentu saja masih terdapat kelemahan, namun perlu  diketahui  bahwa  SISKEUDES  telah  di  desain sedemikian rupa agar dapat  menyesuaikan proses dan tahapan  laporan  keuangan  serta  dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan dalam proses inputnya.
Dalam  rangka  menjamin  prinsip  stewardship dan  accountability  terlaksana  dengan  baik  maka diperlukan rancangan sistem akuntansi yang dijalankan dengan  baik.  Implementasi  penggunaan  SISKEUDES merupakan  bentuk  dari  dilaksanakannya  prinsip stewardship  dan  accountability.  Bukan  hanya  sistem saja  yang  perlu  dioperasikan,  namun  pemerintah juga membutuhkan  sumber  daya  manusia  yang  memiliki kemampuan  dalam  mengoperasikan  SISKEUDES, sosialisasi,  pendidikan  dan  pelatihan  yang  berkaitan dengan  tata  cara  penggunaan  sistem  tersebut,  dengan ini  maka  pengelolaan  keuangan  dana  desa  akan  lebih transparan dan akuntabel.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan  pendekatan  deskriptif  dengan  mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumen yang diperoleh dari  kantor  Desa  Dangin  Puri  Kauh.  Waktu pelaksanaan  selama  kurang  lebih  tiga  setengah  bulan. Data  yang  didapatkan  berupa  data  primer  dan  data sekunder.  Data  primer  diperoleh  secara  langsung dari Desa  Dangin  Puri  Kauh  melalui  wawancara  dengan Aparatur  Desa  Dangin  Puri  Kauh.  Data  sekunder didapatkan  dari  literatur  di  internet  seperti  website resmi Desa Dangin Puri Kauh, buku, jurnal, serta karya tulis  lainnya.  Adapun  aplikasi  SISKEUDES  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  SISKEUDES versi 2.0.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi SISKEUDES
Aplikasi  SISKEUDES  merupakan  aplikasi terkomputerisasi yang digunakan di setiap pemerintah desa  termasuk  juga  Desa  Dangin  Puri  Kauh  dalam proses  pengelolaan  keuangan  desa.  Proses  bisnis aplikasi  siskeudes  dimulai  dari  tahapan  perencanaan, sampai  dengan  pelaporan  atau  pertanggungjawaban. Aplikasi  Siskeudes  dibuat  dengan  menggunakan
database  Microsoft  Access.  Proses  bisnis  aplikasi Siskeudes dapat dilihat pada gambar 1.
Gambar 1. Diolah dari Buku Manual Operasi Aplikasi Siskeudes 2.0 (BPKP, 2018)

## Perencanaan
Pada  tahap  perencanaan  input  data  akan dilakukan  pada  menu  data  entri  kemudian  masuk kedalam  bagian  perencanaan  yang  mana  terbagi menjadi  tiga  bagian  yakni  data  umum  dan  RPJMDes, Ekspor  data  RPJMDes,  dan  Impor  data  RPJMDes. RPJMDes yang telah disahkan nantinya akan diinput ke dalam  aplikasi  SISKEUDES  melalui  menu  data  entri tepatnya  pada  bagian  perencanaan.  Namun  yang diinput dalam bagian perencanaan hanyalah data umum berupa  nama  kepala  desa,  nama  sekretaris  desa,  serta tanggal  peraturan  desa  termasuk  juga  data  terkait  visi dan misi desa dan RPJMDes seperti yang terlihat pada gambar 3.
Data  berupa  RAPBDes  nantinya  akan  diinput oleh  petugas  lainnya  melalui  data  entri  pada  bagian penganggaran.  Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan,  kendala  aplikasi  tidak  tersedianya  menu posting  APBDes  saat  awal-awal  mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Setelah dipelajari dan dipahami ternyata ada data yang harusnya sudah terinput terlebih dahulu  yakni  data  RPJMDes  dan  RKPDes  sehingga ketika dua data tersebut telah terinput maka menu posting  akan  tersedia.  Setelah  itu,  staf  urusan keuangan  akan  membandingkan  antara  RAPBDes dengan  APBDes  untuk  memastikan  bahwa  data  yang terinput sudah sesuai. Jika dilihat dari Permendagri RI No.  20  Tahun  2018,  implementasi  terhadap  tahapan perencanaan melalui aplikasi SISKEUDES di Pemerintah  Desa  Dangin  Puri  Kauh  ini  telah  sesuai. Dikatakan  sesuai  karena  RKPDes  dijadikan  acuan dalam penyusunan RAPBDes yang kemudian disampaikan  kepada  kepala  desa.  Kemudian  atas data berupa RPJMDes, RKPDes, serta RAPBDes juga telah terinput ke dalam aplikasi SISKEUDES ditambah lagi dengan penyesuaian kembali antara RAPBDes dengan APBDes untuk  memastikan bahwa data yang terinput sudah  sesuai  dalam  aplikasi  SISKEUDES.  Dalam Peraturan memang tidak dijelaskan bahwa ada bagian
visi  dan  misi  desa  yang  perlu  diinput  tetapi  itu merupakan  data  umum,  sehingga  perlu  dilakukan proses penginputan data terkait data umum hingga visi dan misi  desa oleh Desa Dangin  Puri  Kauh, termasuk melakukan penyesuaian data antara RAPBDes dengan APBDes untuk meminimalisir kesalahan.
Gambar 2. Menu Entri Data - Perencanaan

## Penganggaran
Dalam menu penganggaran terdapat menu Isian Data  Anggaran,  Anggaran  Kas  Desa,  Peraturan APBDesa,  Posting  APBDesa,  Anggaran  Lanjutan, Ekspor  Data  Anggaran, Impor  Data  Anggaran, Impor Data  RAB  Parsial.  Pada  tahapan  ini  operator  aplikasi akan  melakukan  penginputan  Isian  Data  Anggaran yang terdiri dari kegiatan yang dapat dilihat lebih rinci lagi  menjadi  bidang  dan  subbidang,  pendapatan, belanja,  dan  pembiayaan  dari  menu  penganggaran. Pada  tahapan  ini  juga  dilakukan  penginputan  data untuk pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sesuai  dengan  bukti  transaksi  dan  surat  pernyataan tanggung  jawab  yang  diberikan  oleh  pelaksana kegiatan.  Setelah  seluruh  data  terinput  dan  sudah dilakukan  pengecekan  atau  validasi  maka  SPP  akan dicetak.  Seperti  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya bahwa  SPP  ini  nantinya  akan  dijadikan  sebagai dokumen  untuk  pencairan  dana  oleh  kepala  urusan keuangan  pada  Bank  Pembangunan  Daerah  Bali. Gambaran  secara  umum  mengenai  menu  pada  bagian penganggaran menu kegiatan, pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dapat dilihat pada Gambar 3, 4, 5 dan 6.
Gambar 3. Gambaran Menu Entri Data – Penganggaran – Isian Data Anggaran – Kegiatan
Gambar 4 . Gambaran Menu Entri Data – Penganggaran - Isian Data Anggaran - Pendapatan
Berdasarkan  Permendagri  RI  No.  20  Tahun 2018,  implementasi  dalam  tahapan  pelaksanaan melalui  aplikasi  SISKEUDES  di  Pemerintah  Desa Dangin  Puri  Kauh  ini  telah  sesuai.  Dikatakan  sesuai karena  jika  berdasarkan  peraturan  terdapat  pada tahapan  transaksi  desa  baik  dari  sisi  penerimaan maupun  pengeluaran  dilakukan  pada  bank  yang berwenang  melalui  rekening  desa.  Hal  tersebut dibuktikan  ketika  pembayaran  dilakukan  dengan menggunakan  SPP  sebagai  dokumen  dalam  proses pencairan  dana  melalui  Bank  Pembangunan  Daerah Bali.
Selanjutnya  dalam  hal  pengajuan  SPP  beserta dokumen  pendukung  berupa  bukti  transaksi  dan pernyataan  tanggung  jawab  yang  mana  diajukan  oleh pelaksana kegiatan sebelum pejabat atau aparatur desa yang berwenang (sekretaris desa) melakukan verifikasi data  dan  kepala  desa  melakukan  pengesahan.  Hal tersebut dibuktikan ketika pelaksana kegiatan mengajukan  bukti  transaksi  secara  manual  dan pernyataan  pertanggungjawaban  yang  mana  data  ini sudah terinput pula dalam aplikasi Siskeudes.
Dalam proses verifikasi oleh sekretaris desa dan pengesahan  oleh  kades  terhadap  RAB  yang  diajukan
oleh  pelaksana  kegiatan,  RAB  tersebut  akan diverifikasi  untuk  melihat  kelayakan  dari  seluruh anggaran  dan  kegiatan  yang  telah  diajukan.  Pada intinya  aplikasi  SISKEUDES  diimplementasikan dalam  mempersiapkan  dokumen  sumber  pembayaran belanja.
Gambar 5. Gambaran Menu Entri Data – Penganggaran - Isian Data Anggaran - Belanja
Gambar 6. Gambaran Menu Entri Data – Penganggaran - Isian Data Anggaran – Pembiayaan

## Penatausahaan
Dalam penatausahaan terdapat menu Penerimaan  Desa,  SPP  Kegiatan,  Pencairan  SPP, SPJ Kegiatan,  Pengembalian,  Penyetoran  Pajak,  Mutasi Kas, Output Dana Desa, Ekspor Data dan Impor Data.
Data  catatan  atas  penerimaan  kas  yang  telah diterima  akan  dilakukan  penginputan  oleh  operator aplikasi  SISKEUDES  yang  bertugas.  Penginputan meliputi tanggal, jumlah transaksi, bank penyetoran, penanggung jawab, jenis penerimaan kas (pendapatan) tersebut (swadaya) pada menu  data  entri  di  bagian  penatausahaan  tepatnya  di bagian penerimaannya. Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran  (SPP)  nantinya  akan  diinput  pula pengeluaran  kas  yang  terjadi  hingga  menghasilkan beberapa buku seperti buku pembantu pajak, buku kas umum,  serta  buku  pembantu  bank  yang  dapat  dicetak melalui aplikasi SISKEUDES. Gambaran secara umum
bagian penatausahaan aplikasi SISKEUDES
(Penerimaan Desa) dapat dilihat pada Gambar 7.
Gambar 7. Gambaran Menu Entri Data –
Penatausahaan – Penerimaan Desa
Ditinjau  dari  Permendagri  RI  No.  20  Tahun 2018,  implementasi  terhadap  tahapan  penatausahaan melalui  aplikasi  SISKEUDES  di  Pemerintah  Desa Dangin  Puri  Kauh  ini  telah  sesuai.  Dikatakan  sesuai karena tutup buku yang dilakukan tiap akhir bulan telah dilakukan  dengan  tertib.  Hal  tersebut  dibuktikan  dari pencatatan  secara  manual,  dan  juga  secara  elektronik yang dibantu oleh operator pada aplikasi SISKEUDES terkait  dengan  transaksi  penerimaan,  pengeluaran, penerimaan bunga bank, pungutan pajak yang nantinya akan  menghasilkan  beberapa  buku  seperti  buku pembantu pajak, buku kas umum, serta buku pembantu bank. Pada intinya pada tahap penatausahaan yang ada dalam aplikasi SISKEUDES diimplementasikan dalam mempersiapkan dokumen yang nantinya akan diproses lebih lanjut.

## Pelaporan
Pada  tahap  pelaporan  aplikasi  SISKEUDES akan  menghasilkan  output  berupa  laporan  keuangan yang  secara  otomatis  terbentuk  setelah  operator melakukan  proses  input  terhadap  seluruh  data  pada menu perencanaan, penganggaran, hingga penatausahaan.
Laporan yang dihasilkan dari aplikasi SISKEUDES  terdiri  dari  Laporan  Realisasi  APBDes, LRA  Desa,  LRA  Desa  per  Kegiatan,  LRA  Bulanan, LRA Triwulanan, LRA Semesteran, Laporan Realisasi APBDes  Semesteran,  LKMD,  Laporan  Realisasi APBDes  per  sumber  dana  1a,  Laporan  Realisasi APBDes  per  Sumber  dana  1b,  Laporan  Realisasi Penggunaan  Dana  Desa,  Laporan  Penyerapan  Dana Desa (PMK), dan Laporan Realisasi Pelaksanaan BTT.
Menu  pelaporan  pada  aplikasi  SISKEUDES dapat terlihat pada Gambar 8.
Gambar 8. Menu Laporan pada Aplikasi SISKEUDES
Apabila  dilihat  dari  Permendagri  RI  No.  20 Tahun 2018, implementasi terhadap tahapan pelaporan melalui  aplikasi  SISKEUDES  di  Pemerintah  Desa Dangin  Puri  Kauh  ini  telah  sesuai.  Dikatakan  sesuai karena dalam peraturan termuat bahwa pemerintah desa melalui  kades  harus  menyerahkan  laporan  realisasi pelaksanaan  APBDes  dalam  semester  I  ataupun semester  II.  Hal  tersebut  dibuktikan  dengan  adanya laporan  yang  dihasilkan  dari  aplikasi  Siskeudes  salah satunya  berupa  Laporan  Realisasi  Anggaran.  Pada intinya  pada  tahap  pelaporan,  aplikasi  SISKEUDES diimplementasikan dalam menyediakan output berupa laporan yang nantinya juga pemerintah kabupaten/kota juga  dapat  memantau  langsung  melalui  aplikasi SISKEUDES.

## Pertanggungjawaban
Seluruh  laporan  yang  telah  dihasilkan  melalui aplikasi SISKEUDES dapat diakses pada menu laporan di  bagian  pembukuan.  Laporan  pertanggungjawaban yang dimaksud terdiri atas Laporan Realisasi APBDes, LRA  Desa,  LRA  Desa  per  Kegiatan,  LRA  Bulanan, LRA Triwulanan, LRA Semesteran, Laporan Realisasi APBDes  Semesteran,  LKMD,  Laporan  Realisasi APBDes  per  Sumber  dana  1a,  Laporan  Realisasi APBDes  per  Sumber  dana  1b,  Laporan  Realisasi Penggunaan  Dana  Desa,  Laporan  Penyerapan  Dana Desa (PMK), dan Laporan Realisasi Pelaksanaan BTT.
Sebagai  bentuk  pertanggungjawaban  secara offline  maka  aparatur  desa  nantinya  bias  melakukan pencetakan,  selain  itu  pertanggungjawaban  juga  bias dilakukan  dengan  memberikan  softfile  yang  dapat
dikontrol melalui aplikasi SISKEUDES oleh Pemerintah Kota Denpasar karena aplikasi SISKEUDES  merupakan  aplikasi  yang  yang  dapat dihubungkan dengan database SQL server. Ditinjau  dari  Permendagri  RI  No.  20  Tahun 2018, implementasi terhadap tahapan
pertanggungjawaban melalui aplikasi  SISKEUDES di Pemerintah  Desa  Dangin  Puri  Kauh  ini  telah  sesuai. Dikatakan  sesuai  karena  dalam  peraturan  dinyatakan bahwa pemerintah desa harus memberikan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dari
APBDes  yang  dalam  hal  ini  diserahkan  kepada bupati/walikota.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  adanya penyampaian LPJ Realisasi Anggaran APBDes kepada Pemerintah  Kota  Denpasar  melalui  Pemerintah Kecamatan  Denpasar  Utara  yang  sebelumnya  sudah diserahkan oleh kepala desa dan tentu saja masih dapat diakses  oleh  Pemerintah  Kota  Denpasar  melalui aplikasi  SISKEUDES  pada  menu  laporan  di  bagian pembukuan. Melihat proses yang telah dilakukan pada tahap  pertanggungjawaban  tidak  ditemukan  adanya perbedaan yang signifikan.
Pada  intinya  pada  tahap  pertanggungjawaban, aplikasi  SISKEUDES  yang  diimplementasikan  dalam menyediakan output berupa laporan pertanggungjawaban  baik  yang  dicetak  dan  softfile yang  dapat  diakses  untuk  dilaporkan  telah  sesuai dengan  apa  yang  disampaikan  dalam  peraturan mengenai  pengelolaan  dana  desa  yaitu  Permendagri No.  20  Tahun  2018.  Hasil  ini  juga  sejalan  dengan (Sulina  et  al.,  2017)  yang  menyatakan  aplikasi SISKEUDES telah sesuai dengan peraturan yang ada.

## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
Berdasarkan  pengelolaan  dana  desa  yang  telah dibahas pada bagian sebelumnya dari hasil pengamatan penulis  akuntabilitas  yang  dilihat  melalui  indikator proses  pengelolaan  keuangan  dana  desa  yang  dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban bias dikatakan akuntabilitas  dari  pengelolaan  dana  desa  di  Desa Dangin  Puri  Kauh  terbilang  sudah  baik  dan  sesuai dengan Permendagri RI No. 20 Tahun 2018.
Hal  tersebut  terlihat  jelas  dibuktikan  dengan penggunaan aplikasi SISKEUDES yang diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah Desa Dangin  Puri  Kauh  dimulai  dari  tahapan  perencanaan hingga  pertanggungjawaban  yang  sudah  sesuai  pula dengan  Permendagri  RI  No.  20  Tahun  2018.  Pada tahapan  perencanaan  penulis  menemukan  bahwa terdapat  akuntabilitas dalam  hal  RPJMDes yang telah dirumuskan  dalam  musdes  dijadikan  acuan  dalam
penyusunan  RAPBDes  hingga  disahkan  menjadi APBDes  oleh  kepala  desa  yang  telah  melalui  proses panjang  dari  verifikasi  oleh  sekretaris  desa  hingga pengesahan  dengan  tanda  tangan  oleh  kepala  desa Dangin Puri Kauh.
Pada tahapan perencanaan akuntabilitas terlihat ketika  APBDes  yang  telah  ditetapkan  menjadi pedoman  Pemerintah  Desa  Dangin  Puri  Kauh  dalam mengimplementasikan  rencana  kegiatan  yang  telah ditetapkan  sebelumnya.  Bentuk  akuntabilitasnya berupa penyusunan Rencana Anggaran Biaya
(RAB) yang diserahkan kepada sekretaris desa untuk dilakukan verifikasi dan akan disahkan jika RAB sudah  dianggap  layak.  Akuntabilitas  lainnya  terlihat pada  pembuatan  SPP  melalui  aplikasi  SISKEUDES yang  telah  sesuai  yang  nantinya  SPP  tersebut  akan digunakan  sebagai  dokumen  dalam  proses  pencairan dana melalui Bank Pembangunan Daerah Bali.
Pada  tahapan  penatausahaan,  Pemerintah  Desa Dangin  Puri  Kauh  menunjukkan  akuntabilitas  dalam pengelolaan keuangan desa dalam melakukan pencatatan secara manual dan elektronik pada aplikasi SISKEUDES  terkait  dengan  transaksi  penerimaan, pengeluaran, penerimaan bunga bank, pungutan pajak yang  tercantum  dalam  beberapa  buku  seperti  buku pembantu pajak, buku kas umum, serta buku pembantu bank.  Tak  hanya  itu,  akuntabilitas  juga  terbentuk dengan  tutup  buku  yang  dilakukan  tiap  akhir  bulan telah dilakukan dengan tertib.
Pada  tahapan  pelaporan,  Pemerintah  Desa Dangin  Puri  Kauh  menunjukkan  akuntabilitas  dengan menghasilkan  laporan  yang  secara  otomatis  terbentuk pada  aplikasi  SISKEUDES.  Laporan  yang  dimaksud adalah  Laporan  Keuangan  Desa  berupa  LRA  per Kegiatan,  LRA  Triwulanan,  LRA  Semesteran,  serta LRA  Desa.  Akuntabilitas  juga  terbentuk  ketika  LRA Semesteran  yang  diserahkan  kepada  Pemerintah Kota Denpasar  melalui  Pemerintah  Kecamatan  Denpasar Utara oleh kepala desa.
Pada tahapan pertanggungjawaban, Pemerintah Desa  Dangin  Puri  Kauh  menunjukkan  akuntabilitas dengan  menyampaikan  laporan  pertanggungjawaban kepada pemda dan pempus. Dalam hal ini pemerintah daerah  akan  menerima  laporan  pertanggungjawaban yang  diserahkan  oleh  kepala  desa  kepada  Pemerintah Kecamatan  Denpasar  Utara  dan  diteruskan  ke Pemerintah  Kota  Denpasar,  sedangkan  dari  sisi pemerintah pusat, pemerintah Desa Dangin Puri Kauh memberikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa pada  akhir  tahun  anggaran  kepada  Menteri  Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

## Manfaat Implementasi Aplikasi Siskeudes
Aplikasi  SISKEUDES  merupakan  bentuk  dari dobrakan  perkembangan  teknologi  yang  begitu  pesat dengan  menghadirkan  beberapa  kelebihan,  hal  ini diperoleh  saat  saat  proses  wawancara.  Berdasarkan hasil  wawancara  ditemukan  bahwa  dengan  adanya aplikasi SISKEUDES ini sangat membantu pemerintah desa  dalam  menciptakan  pengelolaan  keuangan  desa yang  akuntabel  serta  sangat  mengefisiensikan  waktu sehingga  sisa  waktu  yang  ada  dapat  digunakan  untuk mengerjakan  pekerjaan  desa  lainnya.    Sebelum hadirnya  aplikasi  SISKEUDES  petugas  merasa kesulitan  dalam  menciptakan  pengelolaan  keuangan desa  yang  baik  namun  setelah  seluruh  data  yang terinput pada aplikasi SISKEUDES membuat pekerjaan  menjadi  lebih  mudah  dan  tentunya menghasilkan  output  berupa  laporan  keuangan  yang akuntabel.  Di  samping  itu  kelebihan  dari  aplikasi Siskeudes  yakni:  telah  sesuai  dengan  peraturan  yang ada,  memberikan  kemudahan  dalam  penggunaan aplikasi, memudahkan perangkat desa dalam melakukan tata kelola keuangan desa, memiliki sistem pengendalian internal yang baik, dan tentunya terdapat pedoman atas petunjuk penggunaan aplikasi Siskeudes yang  disediakan  langsung  oleh  BPKP  (Sulina  et  al., 2017).

## Penerapan Sistem Pengendalian Internal
Keberadaan  aplikasi  SISKEUDES  sangat memudahkan  aparat  desa  dalam  mengelola  keuangan desa baik dalam hal penyusunan anggaran, administrasi,  pembuatan  SPP  dan  lain-lain.  Untuk menjamin  keamanan  tentu  saja  Pemerintah  Desa Dangin  Puri  Kauh  memiliki  pengendalian  yang  mana pengendalian ini berasal dari kontrol kepala desa serta kontrol  yang  ada  pada  aplikasi  SISKEUDES.  Penulis akan menilai pengendalian yang dilakukan Pemerintah
Desa  Dangin  Puri  Kauh  dengan  berkaca  pada penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Martini  et  al.,  2019) yang  mana  menilai  pengendalian  berdasarkan  teori COSO framework yang berkaitan dengan SPI dengan beberapa  indikator  yaitu:  lingkungan  pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

## Lingkungan Pengendalian
Berdasarkan informasi yang didapatkan penulis, Pemerintah  Desa  Dangin  Puri  Kauh  menerbitkan informasi berupa Profil Desa Dangin Puri Kauh tahun 2022  pada  website  resminya  yang  mana  dalam informasi  tersebut  tertuang dengan  jelas visi  dan misi desa,  struktur  organisasi  desa,  arah  kebijakan  desa,
ISSN: 2620-4339 (media online)
serta  tugas  dan  wewenang  tiap  pemangku  jabatan. Untuk  menjalankan  tugas  dari  perangkat  desa  tahun 2022  Profil  Desa  Dangin  Puri  Kauh  yang  akan dijadikan acuan dalam pelaksanaannya.

## Penilaian Risiko
Berdasarkan  wawancara  yang  telah  dilakukan kepada  pejabat  yang  berwenang  beserta  staf  urusan keuangan Desa Dangin Puri Kauh menyatakan bahwa belum terdapat risiko yang dirasa sulit untuk dihadapi. Hal  tersebut  dikarenakan  tiap  terjadi  potensi  risiko maka dengan sigap Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh mengantisipasinya.  Salah  satu  potensi  risiko  yang pernah  terjadi  adalah  kendala  dalam  mengoperasikan aplikasi  SISKEUDES  yang  mana  aplikasi  mengalami error  ketika  menginput  data.  Penanganan  yang dilakukan  dengan  memastikan  setiap  kesalahan  input yang  terjadi  dapat  diubah  ketika  ada  perubahan Peraturan Kepala Desa atau dalam hal ini kerap disebut dengan  Peraturan  Perbekel  Desa  Dangin  Puri  Kauh. Dari  error  tersebut  tentunya  pihak  DPMD  akan merubah  data  input  yang  error  karena  mengingat aplikasi SISKEUDES terhubung dengan database SQL server sehingga dapat dikontrol oleh pihak DPMD.

## Kegiatan Pengendalian
Dalam  melaksanakan  kegiatan  pengendalian, berdasarkan  hasil  wawancara  didapatkan  informasi bahwa telah terdapat pemisahan tugas dan fungsi setiap perangkat desa beserta jajarannya hal ini sangat penting untuk  dilakukan  sehingga  di  kemudian  hari  tidak terdapat  peristiwa  yang  menunjukkan  pegawai  yang sama melakukan tugas dan fungsi yang ganda sehingga ini akan mempermudah pegawai desa yang bersangkutan  dalam  melakukan  tindakan  yang melawan  aturan.  Kemudian  terdapat  pula  kegiatan pengendalian  seperti  dokumen  RAB  tidak  dapat disahkan  sebelum  diverifikasi  oleh  sekretaris  desa untuk melihat kelayakannya dari seluruh anggaran dan kegiatan  yang  telah  diajukan.  Kemudian  kegiatan pengendalian  lainnya  berupa  SPP  tidak  akan  dapat ditandatangani  oleh  kepala  desa  jika  belum  di  cek kelengkapan  datanya  oleh  sekretaris  desa.  Seluruh output  berupa  laporan  keuangan  yang  dihasilkan melalui  aplikasi  Siskeudes  dapat  dipantau  secara langsung dan kapan saja oleh pemerintah kabupaten/kota.

## Informasi dan Komunikasi
Pemerintah Desa Dangin Puri Kauh menghasilkan output berupa laporan keuangan sebagai bentuk  pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan
desa  seperti  Laporan  Realisasi  APBDes,  LRA  Desa, LRA  Desa  per  Kegiatan,  LRA  Bulanan,  LRA Triwulanan,  LRA  Semesteran,  Laporan  Realisasi APBDes  Semesteran,  LKMD,  Laporan  Realisasi APBDes  per  Sumber  dana  1a,  Laporan  Realisasi APBDes  per  Sumber  dana  1b,  Laporan  Realisasi Penggunaan  Dana  Desa,  Laporan  Penyerapan  Dana Desa (PMK), dan Laporan Realisasi Pelaksanaan BTT.

## Pemantauan
Pemerintah  Desa  Dangin  Puri  Kauh  dipantau secara online oleh Pemerintah Kota Denpasar melalui aplikasi Siskeudes. Hal tersebut dapat dilakukan karena data yang terinput dalam aplikasi Siskeudes terintegrasi dalam  database  SQL  server.  Berdasarkan  hasil wawancara  kepada  sekretaris  desa  yang  menyatakan bahwa  pengawasan  yang  dilakukan  secara  real  time sehingga  kapanpun  ditemukan  kesalahan  maka  dapat segera  dievaluasi  oleh  pihak  Pemerintah  Kota Denpasar.

## Kendala Implementasi Aplikasi Siskeudes
Di  samping  kelebihan  yang  telah  dipaparkan sebelumnya,  setiap  aplikasi  tentu  saja  memiliki kelemahan  di  dalamnya  sama  seperti  aplikasi SISKEUDES. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan,  kendala  yang  ditemui  dalam  implementasi aplikasi  SISKEUDES  dalam  pengelolaan  keuangan desa diantaranya sering mengalami lag atau lambat saat dioperasikan. Kendala lainnya di awal  bulan biasanya transaksi yang sudah dicatat atau diinput ternyata tidak tercatat  atau  tidak  masuk  dalam  database  aplikasi (error),  hal  ini  membuat  operator  melakukan penginputan  kembali  sehingga  menyebabkan  dua kali perkerjaan.  Kendala  terjadinya  error  saat  penginputan juga  bias  dilihat  dalam  penelitian  (Malahika  et  al., 2018) Kendala berikutnya adalah penggunaan aplikasi SISKEUDES  masih  sulit  untuk  dipahami  pada  awal- awal  pengoperasiannya,  sebagaimana  kendala  yang sama  juga  disampaikan  oleh  (Sulina  et  al.,  2017). Terkait  perhitungan  SiLPA  juga  masih  dilakukan perhitungan  secara  manual  tidak  bisa  langsung terhitung otomatis pada aplikasi SISKEUDES, kendala lain adalah server yang tiba-tiba down sehingga waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama.
Hal  lain  yang ditemukan dari sisi  sumber daya manusia adalah kompetensi atau kualitas sumber daya manusia  perlu  ditingkatkan  karena  belum  tepatnya kompetensi  SDM  yang  menjadi  operator  aplikasi sehingga mengalami kesulitan dalam memahami jurnal penyesuaian  yang  harus  dicatat  dalam  pembukuan,
kendala  atau  hambatan  serupa  juga  ditemui  dalam penelitian (Mustangin & Rani, 2020).
Keberhasilan  suatu  program  tergantung  dari bagaimana kualitas sumber daya yang berkontribusi di dalamnya.  Sama  halnya  dengan  penggunaan  aplikasi SISKEUDES  di  Desa  Dangin  Puri  Kauh  yang  masih memerlukan  peningkatan  kapabilitas  sumber  daya manusia  yang  ada,  sehingga  pengelolaan  keuangan desa  menjadi  lebih  baik.  Untuk  meningkatkan kemampuan  sumber  daya  manusia  yang  terbilang masih rendah dalam implementasi penggunaan aplikasi SISKEUDES tentunya akan tetap dilakukan koordinasi atas  tiap  pekerjaan  yang  dilakukan.  Kedepannya menurut  beliau  akan  ada  banyak  tantangan  sehingga pemberian  pendidikan  dan  pelatihan  akan  semakin digalakkan dengan tetap diberikan pendampingan agar mengetahui arahnya kemana, dan dana desa digunakan untuk  apa  saja  sehingga  akan  lebih  banyak  yang  kita pahami.
Selain  hal  yang  telah  disampaikan  di  atas beberapa  langkah  yang  dapat  ditempuh  dalam meningkatkan  kapabilitas  sumber  daya  manusia  yang terbilang  cukup  rendah  yakni  dengan  memberikan motivasi serta dukungan kepada seluruh perangkat desa demi  membantu  mereka  semua  dalam  proses pembelajarannya.  Untuk  meningkatkan  sumber  daya manusia  dapat  pula  dilakukan  dengan  menyediakan segala  kebutuhan  berupa  sarana  dan  prasarana  untuk perangkat desa (Sulina et al., 2017).

## KESIMPULAN
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan terkait  dengan  aplikasi  SISKEUDES  dan  perannya dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan  desa,  maka  dapat  diambil  simpulan  bahwa Implementasi aplikasi SISKEUDES dalam pengelolaan dana desa di Desa Dangin Puri Kauh sudah sesuai dengan Permendagri RI No. 20 Tahun 2018. Hal tersebut  dibuktikan  pada  saat  tahap  perencanaan  data berupa  RPJMDes,  RKPDes,  serta  RAPBDes  telah terinput ke dalam aplikasi Siskeudes. Hasil serupa juga diperoleh  dalam  penelitian  (Juardi  et  al.,  2018)pada Desa Jenetallasa. Aplikasi SISKEUDES juga membantu  pengelolaan  keuangan  desa  menjadi  lebih akuntabel  dan  pengelolaannya  menjadi  lebih  efisien. Kendala  dan  hambatan  yang  dijumpai  dalam penggunaan aplikasi  SISKEUDES yaitu  sering terjadi lag  atau  lambat  saat  dioperasikan,  error  dalam  proses input  terutama  awal  bulan,  proses  pengoperasiannya masih  dirasa  sulit.  Terkait  perhitungan  SiLPA  juga masih dilakukan perhitungan secara manual kemudian ditemukan  juga  server  yang  tiba-tiba  down.  Adapun
kendala  dari  SDM  yaitu  kompetensi  atau  kualitas sumber daya manusia perlu ditingkatkan karena belum tepatnya  kompetensi  SDM  yang  menjadi  operator aplikasi sehingga mengalami kesulitan dalam memahami  jurnal  penyesuaian.  Pengendalian  internal yang diterapkan juga dinilai cukup baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Alfaruqi, I., & Kristianti, I. (2019). Analisis Potensi Kecurangan dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). Jurnal Akuntansi , 11 (2), 199–210.
Atintyasoutri, A. A. W., & Hapsari, A. N. S. (2019).
Analisis Implementasi Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Aplikasi Siskeudes Desa Banyuanyar. Perspektif Akuntansi , 2 (2), 169– 193. BPKP. (2018). Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0) . BPKP. Gayatri, & Latrini, M. Y. (2018). Efektivitas Penerapan SISKEUDES dan Kualitas Laporan Keuangan Dana Desa. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis , 13 (2), 114.
Haryanto. (2007). Akuntansi Sektor Publik . Undip Press.
ICW. (2021). Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021 . ICW. (2022). Laporan ICW: Pengelolaan Dana Desa Jadi Kasus Korupsi Terbanyak Pada 2021 . Juardi, M. S. S., Muchlis, M., & Putri, R. A. (2018). Evaluasi Penggunaan Aplikasi SISKEUDES dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi pada Desa Jenetallasa Kec. Pallangga Kab. Gowa). Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban , 4 (1). Kementerian Dalam Negeri RI. (2018). Permendagri 20 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa . Kementerian Dalam Negeri RI. Kementerian Keuangan RI. (2017). Buku Pintar Dana Desa . Kementerian Keuangan RI.
Kementerian Keuangan RI. (2021). Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 . Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018).
Penerapan Sistem Keuangan Desa
(SISKEUDES) pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi , 13 (04). Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa. Jurnal Akademi Akuntansi , 2 (1).
Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan , 10 (1), 21–30.
Mustangin, M. A., & Rani, U. (2020). Permasalahan Pengelolaan Keuangan Desa Tinjauan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magelang. Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Mutiara Madani , 8 (2), 193–206. Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang- Undang tentang Desa . Pemerintah Republik Indonesia. Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) , 9 (2), 92–100. Subroto, A. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-Desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Universitas Diponegoro. Sulina, I. G. A. T., Wahyuni, M. A., & Kurniawan, P.
S. (2017). Peranan Sistem Keuangan Desa
(SISKEUDES) terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-Kaba,
Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha ,
8 (2). Sulistiyani, A. T. (2004). Kemitraan dan model-model pemberdayaan . Gava Media. Sumarsono, E., & Purnomo, M. E. (2019). Efektivitas pengelolaan keuangan desa dengan penerapan sistem dan prosedur akuntansi dana desa. Solusi , 17 (2). Turmudi, H. Harun, S. (2017). Desa Dan Otonomi Asli (Studi tentang Perangkat Desa Menuju Terciptanya Desa yang Berotonomi Asli) . Universitas Muhammadiyah Surakarta. Widjaja, H. (2008). Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh . Raja Grafindo Persada.