Sundari  Wirasmi,  Anhari  Achadi,  Anggita  Bunga  Anggraini  (2022),  Evaluasi  Pelaksanaan  Program Posbindu  Ptm  Di  5  Provinsi  Tahun  2021,  Vol.  7,  No.  12,  Desember  2022, Http://Dx.Doi.Org/10.36418/ syntax-literate.v7i12.11343 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No.12, Desember 2022

## EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM POSBINDU PTM DI 5 PROVINSI
TAHUN 2021
Sundari Wirasmi, Anhari Achadi, Anggita Bunga Anggraini Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan Email: sundariw20@gmail.com

## Abstrak
Salah  satu  program  kegiatan  deteksi  dini  Penyakit  Tidak  Menular  (PTM)  yaitu Posbindu  PTM  yang  bertujuan  untuk  menanggulangi  penyakit  tidak  menular  di Indonesia.  Jumlah  Posbindu  PTM  saat  ini  telah  cukup  banyak  dan  berjalan  sejak lama,  namun  masih  mengalami  berbagai  kendala.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  permasalahan  dalam  pelaksanaan  Posbindu  PTM.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Pengumpulan  data  dilakukan  di  tingkat  pusat dan  daerah  pada  5  provinsi  yang  memiliki  cakupan  Posbindu  PTM  tertinggi berdasarkan data SI-PTM 2020. Hasil penelitian menunjukkan tersedianya kebijakan yang mendukung di level pusat, adanya peran daerah dalam pendanaan, ketersediaan alat,  adanya  kemitraan  dengan  pihak  eksternal,  adanya  integrasi  dengan  program Posyandu Lansia, alur pelaporan yang sudah berjalan, serta tersedianya sumber daya manusia  menjadi  faktor  pendukung  dalam  pelaksanaan  Posbindu  PTM.  Adapun belum adanya kebijakan tertulis terkait pendanaan kegiatan di daerah, belum seluruh alat terkalibrasi, belum adanya kontinuitas kemitraan, pemanfaatan dana desa yang belum  maksimal,  keterbatasan  jumlah  obat-obatan  PTM,  serta  kendala  sinyal  di daerah menjadi penghambat bagi pelaksanaan Posbindu PTM. Pelaksanaan Posbindu PTM dapat berjalan optimal bila ada kebijakan tertulis terkait komitmen dari pusat dan daerah bagi pendanaan kegiatan.
Kata kunci : evaluasi, pelaksanaan, Posbindu PTM

## Abstract
One of the programs for early detection of Non-Communicable Diseases (PTM) is Posbindu PTM which aims to tackle non-communicable diseases in Indonesia. The number of Posbindu PTM is currently quite a lot and has been running for a long time,  but  they  are  still  experiencing  various  obstacles.  This  study  aims  to  identify problems  in  the  implementation  of  Posbindu  PTM.  This  study  uses  a  qualitative
approach.  Data  collection  was  carried  out  at  the  central  and  regional  levels  in  5 provinces that have the highest Posbindu PTM coverage based on SI-PTM 2020 data. The results show the availability of supporting policies at the central level, the role of  regions  in  funding,  the  availability  of  tools,  the  existence  of  partnerships  with external parties, the existence of integration with the Elderly Posyandu program, the reporting flow that has been running, and the availability of human resources are supporting factors in the implementation of Posbindu PTM. Meanwhile, there is no written  policy  related  to  funding  activities  in  the  regions,  not  all  equipment  is calibrated,  there  is  no  continuity  of  partnership,  the  use  of  village  funds  is  not optimal, the limited number of PTM medicines, and signal problems in the regions are  obstacles  to  the  implementation  of  Posbindu  PTM.  The  implementation  of Posbindu  PTM  can  run  optimally  if  there  is  a  written  policy  regarding  the commitment from the center and the regions for funding activities.
Keywords: evaluation, implementation, PTM Posbindu.

## Pendahuluan
(Riskesdas, 2019) menunjukkan prevalensi Penyakit Tidak Menular mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Riskesdas 2013 dan menjadi ancaman yang serius 1 . Pemerintah berupaya menanggulangi PTM dengan mengeluarkan Permenkes RI nomor 71  tahun  2015  tentang  Penanggulangan  Penyakit  Tidak  Menular  yang  menyebutkan bahwa  penyelenggaraan  penanggulangan  PTM  dilaksanakan  melalui  Upaya  Kesehatan Masyarakat  (UKM)  dan  Upaya  Kesehatan  Perorangan  (UKP).  Deteksi  dini  untuk menemukan faktor risiko PTM sedini mungkin dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dan  fasilitas/tempat  dilaksanakan  Upaya  Kesehatan  Berbasis  Masyarakat  (UKBM). Dalam  rangka  penyelenggaraan  penanggulangan  PTM,  peran  serta  masyarakat dilaksanakan melalui UKBM dengan membentuk dan mengembangkan Pos Pembinaan Terpadu PTM (Nugraheni & Hartono, 2018).
Deteksi dini faktor risiko PTM menjadi bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM)  di  bidang  kesehatan  (Permenkes,  2015).  Pelaksanaan  SPM  bidang  kesehatan menjadi  kewajiban  pemerintah  daerah  berdasarkan  UU  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah (Ristanti  &  Handoyo,  2017).  Langkah  kegiatan  yang  dilakukan pemerintah daerah antara lain skrining faktor risiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku, konseling tentang faktor risiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku, pelatihan teknis petugas skrining kesehatan bagi tenaga kesehatan dan petugas pelaksana  (kader)  Posbindu  PTM,  penyediaan  sarana  dan  prasarana  skrining  (Kit Posbindu PTM), pelatihan surveilans faktor risiko PTM berbasis web, pelayanan rujukan kasus  ke  Faskes  Tingkat  Pertama,  pencatatan  dan  pelaporan  faktor  risiko  PTM,  dan monitoring dan evaluasi (Kemenkes, 2019).
Jumlah  Posbindu  PTM  yang  tercatat  di  Direktorat  P2PTM  Kementerian Kesehatan  pada  tahun  2018  sebanyak  38.486  Posbindu  PTM (Duha,  Utami,  &  Rifai, 2021). Jumlah Posbindu PTM yang cukup banyak dan telah berjalan sejak lama masih
mengalami  berbagai  kendala  yang  berbeda-beda  di  setiap  daerah  sehingga  dilakukan penelitian  untuk  mengidentifikasi  permasalahan,  mengindentifikasi  faktor-faktor  yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan Posbindu PTM sesuai kondisi daerah di Indonesia serta pemanfaatan sistem informasi Posbindu PTM yang ada saat ini.
Riskesdas  2018  menunjukkan  prevalensi  Penyakit  Tidak  Menular  mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Riskesdas 2013 dan menjadi ancaman yang serius (Milita, Handayani, & Setiaji, 2021). Pemerintah berupaya menanggulangi PTM dengan mengeluarkan  Permenkes  RI  nomor  71  tahun  2015  tentang  Penanggulangan  Penyakit Tidak  Menular  yang  menyebutkan  bahwa  penyelenggaraan  penanggulangan  PTM dilaksanakan  melalui  Upaya  Kesehatan  Masyarakat  (UKM)  dan  Upaya  Kesehatan Perorangan  (UKP).  Deteksi  dini  untuk  menemukan  faktor  risiko  PTM  sedini  mungkin dilakukan  di  fasilitas  pelayanan  kesehatan  dan  fasilitas/tempat  dilaksanakan  Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). Dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan  PTM,  peran  serta  masyarakat  dilaksanakan  melalui  UKBM  dengan membentuk dan mengembangkan Pos Pembinaan Terpadu PTM (Permenkes, 2015).
Deteksi dini faktor risiko PTM menjadi bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan (Sari & Savitri, 2018). Pelaksanaan SPM bidang kesehatan menjadi  kewajiban  pemerintah  daerah  berdasarkan  UU  Nomor  23  tahun  2014  tentang Pemerintah  Daerah.  Langkah  kegiatan  yang  dilakukan  pemerintah  daerah  antara  lain skrining  faktor  risiko  PTM  dan  gangguan  mental  emosional  dan  perilaku,  konseling tentang faktor risiko PTM dan gangguan mental emosional dan perilaku, pelatihan teknis petugas  skrining  kesehatan  bagi  tenaga  kesehatan  dan  petugas  pelaksana  (kader) Posbindu PTM, penyediaan sarana dan prasarana skrining (Kit Posbindu PTM), pelatihan surveilans faktor risiko PTM berbasis web, pelayanan rujukan kasus ke Faskes Tingkat Pertama, pencatatan dan pelaporan faktor risiko PTM, dan monitoring dan evaluasi.
Jumlah  Posbindu  PTM  yang  tercatat  di  Direktorat  P2PTM  Kementerian Kesehatan  pada  tahun  2018  sebanyak  38.486  Posbindu  PTM (Insania,  2021).  Jumlah Posbindu  PTM  yang  cukup  banyak  dan  telah  berjalan  sejak  lama  masih  mengalami berbagai kendala yang berbeda-beda di setiap daerah sehingga dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi  permasalahan,  mengindentifikasi  faktor-faktor  yang  mendukung  dan menghambat dalam pelaksanaan Posbindu PTM sesuai kondisi daerah di Indonesia serta pemanfaatan sistem informasi Posbindu PTM yang ada saat ini.

## Metode Penelitian
Penelitian ini mengumpulkan data baik  di  tingkat  pusat  dan daerah pada  Maret hingga Oktober 2021. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada data SI-PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular) tahun 2020 yang dimiliki oleh Direktorat PTM Dirjen P2P  Kemenkes  RI  (Data,  2014).  Pemilihan  provinsi  untuk  lokasi  penelitian  dilakukan dengan mengurutkan provinsi berdasarkan pada persentase cakupan tertinggi. Adapun 5 provinsi  tersebut  adalah  Nusa  Tenggara  Barat,  Kalimantan  Barat,  Jawa  Timur,  DKI Jakarta  dan  Jawa  Barat.  Adapun  pemilihan  lokasi  kabupaten/kota  berdasarkan kota/kabupaten yang memiliki cakupan Posbindu PTM tertinggi. Kabupaten/kota tersebut
sudah pernah mendapatkan pelatihan terkait Posbindu PTM dan memiliki  penanggung jawab  program  Posbindu  PTM  baik  di  Dinas  Kesehatan  Provinsi  maupun  di  Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Tabel 1 Daftar Wilayah No Provinsi Kota/Kab Jumlah Puskesmas Sampel Jumlah Posbindu PTM Sampel 1 Nusa Tenggara Barat Kab  .  Lombok Barat 2 6 2 Kalimantan Barat Kota Pontianak 2 6 3 Jawa Timur Kab. Situbondo 2 6 4 DKI Jakarta Kota Jakarta Pusat 2 6 5 Jawa Barat Kota Cirebon 2 6
Pemilihan lokasi Puskesmas dilakukan berdasarkan keaktifan Puskesmas dalam melakukan  kegiatan  Posbindu  PTM  selama  2  tahun  sebelum  pandemi  Covid-19,  aktif melakukan pelaporan, memiliki cakupan Posbindu PTM yang tinggi. Jumlah Puskesmas yang diambil sebanyak 2 Puskesmas pada setiap kabupaten/kota. Dari setiap Puskesmas, akan  diambil  3  Posbindu  PTM  berdasarkan  tingkat  keaktifannya  dengan  merujuk  data Dinas  Kesehatan  Kabupaten/Kota,  sehingga  total  Posbindu  PTM  yang  diambil  6 Posbindu  PTM  dalam  satu  kabupaten/kota.  Namun  pada  saat  pengumpulan  data dilakukan, kriteria tersebut tidak dapat terpenuhi, sehingga dipilih kriteria Posbindu PTM yang aktif dalam satu tahun pada tahun 2019.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  dengan  cara  wawancara mendalam dan Focus Group Discussion(FGD) (Afiyanti, 2008). Wawancara mendalam di  tingkat  pusat  yaitu  pada  Kementerian  Kesehatan  pusat  terdiri  dari  Pusat  data  dan Informasi (Pusdatin) Kemenkes sebanyak 1 orang, Penanggung jawab Posbindu PTM di Kemenkes  sebanyak  1  orang,  Direktorat  Kesehatan  Kerja  dan  Olahraga,  Direktorat Kesehatan  Keluarga,  Direktorat  Gizi  masyarakat,  Direktorat  Promosi  Kesehatan sebanyak  masing-masing  1  orang.  Kemudian  penanggung  jawab  program  LKD  di Kementerian  Dalam  Negeri  sebanyak  1  orang,  Penanggung  jawab  program  LKD  di Kementerian  Desa  PDT  sebanyak  1  orang,  dan  Penanggung  jawab  program  skrining riwayat kesehatan dan Prolanis di BPJS sebanyak 1 orang.
Pada tingkat daerah, wawancara mendalam dilakukan kepada Penanggung jawab program  di  Dinas  Kesehatan  Provinsi  sebanyak  1  orang,  Pemegang  program  di  Dinas Kesehatan  Kota/Kabupaten  sebanyak  1  orang,  Kepala  puskesmas/  pemegang  program Posbindu PTM di Puskesmas sebanyak 1 orang, serta lurah atau kepala desa sebanyak 1 orang pada masing-masing Puskesmas. Selain itu, dilakukan FGD kepada 2 kelompok, yaitu  kelompok  kader  dan  kelompok  Ketua  RW/tokoh  masyarakat  masing-masing  1
orang pada setiap Posbindu PTM yang dilakukan secara daring atau luring disesuaikan dengan kondisi PPKM pada lokasi penelitian saat pengumpulan data berlangsung.
Pada penelitian ini dilakukan telaah dokumen dan juga cek list sarana prasarana akan diisi oleh tim peneliti pusat dengan mengecek ketersediaan sarana prasarana pada lokasi  Posbindu  PTM  yang  biasa  digunakan  masyarakat.  Penelitian  tidak  melakukan observasi  pelaksanaan  Posbindu  PTM  secara  langsung  disebabkan  adanya  pandemi COVID-19 untuk mencegah penularan baik terhadap pengumpul data maupun terhadap peserta.
Penelitian ini telah mendapatkan etik penelitian dari Komisi Etik Badan Litbang Kesehatan Kementerian Kesehatan RI No.LB.02.01/2/KE.499/2021(ISWARI, n.d.). Proses  analisis  dilakukan  secara  manual  (Surahman,  Satrio,  &  Sofyan,  2020)  melalui beberapa tahap yaitu : pertama hasil wawancara dituangkan dalam bentuk transkrip hasil wawancara.  Kedua,  dari  hasil  transkrip  dilakukan  reduksi  jawaban  ke  dalam  sub  tema tertentu sesuai topik pertanyaan dan dimasukkan ke dalam matriks. Ketiga, menganalisis temuan  penelitian,  memverifikasi  sesuai  tujuan,  kemudian  menyajikannya  ke  dalam bentuk  informasi  yang  lebih  ringkas  dengan  menambahkan  kutipan  langsung  dari informan dan terakhir mengambil kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan
Dari tahap input, faktor yang mendukung pelaksanan Posbindu PTM antara lain kebijakan posbindu PTM telah diatur di tingkat pusat diatur dalam Permenkes nomor 71 tahun  2015  tentang  Penanggulangan  Penyakit  Tidak  Menular.  Di  tingkat  daerah, peraturan/kebijakan  turunan  yang  dijadikan  sebagai  acuan  pelaksanaan  kegiatan bervariasi, seperti Pergub dan Perda. Hal ini diungkapkan oleh 4 orang informan : “Kalau untuk Posbindu PTM,…mengacu dari dinas. Pergub tentang PTM No.25 tahun 2021,  Permenkes  71  tentang  Penanggulangan  PTM,  Surat  Edaran  tentang  Skrining Faktor  Resiko  Pada  Vaksinasi,  SE  No.50,  Surat  Edaran  Integrasi  Posbindu  PTM  dan Posyandu Lansia di tahun 2021, Surat Edaran Kepala Dinas DKI tentang Posbindu Masa Pandemi tahun 2020..” (FD, Jakarta)
Berdasarkan data telaah dokumen, hanya Provinsi DKI Jakarta yang hingga level Puskesmas  mengetahui  adanya  Perda  tentang  Posbindu  PTM.  Dari  segi  SK/Peraturan kepala  daerah  terkait  Posbindu  PTM,  hanya  Provinsi  Jawa  Barat  yang  mengetahui peraturan tersebut dari level Dinkes Kota/Kab hingga ke level Puskesmas.
Dari segi sumber daya manusia sebagai pelaksana program Posbindu PTM hampir seluruh daerah secara jumlah telah mencukupi, walaupun masih ada daerah yang masih kekurangan petugas kesehatan dan kader. Berikut petikannya :
“Kecukupan kader saat ini sudah cukup jumlahnya. Pemilihan kader tidak  ada, kader sifatnya  sukarela,  karena  mencari  kader  gampang-gampang  susah.  Karena  kerjanya sosial.” (W, Jakarta)
Pengalokasian  anggaran  Posbindu  PTM  terdiri  dari  DAK,  dana  dekonsentrasi, dana BOK, dan dana desa. Hal ini diungkapkan oleh salah satu informan :
“…DAK itu kan ada petunjuk ada Permenkesnya yang mengatur, dan yang e maksudnya sangat  dimungkinkan  kita  tuh  mengusulkan  yang  penting  ada  yang  masuk  di Permenkesnya  itu  petunjuk  pelaksanaan  DAK  itu,  dan  posbindu  ada  di  dalam  situ Posbindu  kit  dan  BHPnya  gitu…  kalau  yang  statusnya  desa  sebetulnya  itu  ada Permendesnya untuk kebutuhan alat dan kita pun juga secara e kita punya dana yang namanya DAK, ada DAK, ada Dekon terus e dana BOK biaya transport kader, cuman memang harus ada e apa ya kemauan dari daerah untuk mengusulkan gitu loh..” (EW, Jakarta)
Berdasarkan  telaah  dokumen,  sumber  dana  operasional  yang  digunakan  oleh kader  bervariasi,  namun  sumber  dana  terbesar  (56,7%)  berasal  dari  Puskesmas.  hanya 23,3 % Posbindu PTM yang memanfaatkan dana desa untuk operasional Posbindu PTM. Dari segi lokasi pelaksanaan, terdapat variasi lokasi pelaksanaan, namun pada umumnya tersedia lokasi. Hal ini diungkapkan oleh 2 orang informan :
“..ada tempatnya, ada pos. Dibangunkan oleh Pemkot anggaran dari mereka, dia punya tanah dibangunkan..”( RH, Kalbar)
Berdasarkan  data  telaah  dokumen  hampir  seluruh  Posbindu  melaksanakan  di tempat permanen (93,3%), dan hanya sedikit yang melakukan dengan berpindah-pindah tempat. Dari segi ketersediaan alat, berdasarkan telaah dokumen hampir seluruh Posbindu PTM sudah memiliki peralatan ukur standar yang ada di Posbindu PTM, seperti alat ukur lingkar  perut,  alat  ukur  tinggi  badan,  tensimeter  digital,  dan  alat  ukur  gula  darah.  Di tingkat pusat, Kemenkes saat ini sudah tidak melakukan pengiriman (dropping) Posbindu Kit karena mekanisme pengadaan sudah diserahkan di level daerah melalui DAK. Hal ini diungkapkan oleh 2 orang informan :
“Dinkes melalui DAK menyediakan Posbindu kit rata-rata 2 set untuk tiap puskesmas dan BHP seperti stik gula dan kolesterol” (KU, NTB)
“e kita nggak ada droping lagi sekarang lewat mekanisme DAK itu..ada 2, ada 2 jadi untuk BHP nya sama e Posbindu Kit..” (EW, Jakarta)
Kementerian  kesehatan  telah  mengeluarkan  buku  juknis  Posbindu  PTM  dan juknis Posbindu PTM terintegrasi Posyandu Lansia. Ada daerah yang langsung mengacu kepada Ptunjuk Teknis (Juknis) Posbindu PTM yang dikeluarkan oleh (Riskesdas, 2019), namun  ada  juga  daerah  yang  membuat  SPO  berdasarkan  kondisi  wilayahnya.  Berikut petikannya :
“SPO nya hanya menggunakan SOP skrining untuk posbindu di wilayah masing-masing Pedoman yang ada di Dinkes Provinsi bukan pedoman khusus Posbindu PTM, yang ada yaitu program skrining usia produktif..” (A, Jakarta) “..Belum ada SOP dan lain-lain..” (S, Jabar)
Kemitraan  telah  terjalin  dengan  pihak  internal  maupun  eksternal  mulai  dari tingkat provinsi hingga kader. Pihak eksternal yang terlibat bervariasi antar daerah antara lain dengan tokoh agama, Organisasi Perangkat daerah (OPD), sekolah, perguruan tinggi, dan instansi swasta. Hal ini diungkapkan oleh 3 orang informan :
“kerjasama dengan organisasi dan lintas agama sampai saat ini belum ada. Kerjasama dengan lintas sektor swasta pernah dilakukan sebelum pandemi di tahun 2019..” (FD, Jakarta)
Faktor penghambat dari tahap input antara lain, Kemendagri belum mengeluarkan peraturan integrasi Posbindu PTM ke dalam kegiatan LKD (Lembaga Kemasyarakatan Desa) bidang kesehatan sehingga daerah belum dapat membuat peraturan turunan untuk pendanaan  Posbindu  PTM  dari  APBD  terkait  Posbindu  PTM.  LKD  diatur  dalam  UU Nomor 6 tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014, dan Permendagri No 18 tahun 2018. Kegiatan  yang  masuk  dalam  LKD  ini  adalah  Posyandu  dan  PKK  Pokja  4  meliputi imunisasi, keluarga berencana, pencegahan diare, dan lain-lain. Berikut petikannya : “…Saat  ini  memang  kami  sedang  memproses  regulasi  masih  dalam  proses  naskah akademik  yang  sekarang  posyandu  yang  kita  jadikan  LKD  posyandu  yang  memiliki berbagai  intergrasi  program.  Jadi  program-program  ini  kita  tidak  hanya  seperti  dulu memiliki 5 kegiatan utama saja seperti imunisasi, keluarga berencana, pencegahan diare dan  lain-lain  tetapi  sekarang  kita  ingin  mengintegrasikan  beberapa  program  yang mendukung kesehatan..” (RAH, Jakarta)
Di beberapa daerah, SDM  dari segi  jumlah petugas kesehatan dan kader masih terdapat kekurangan. Hal ini diungkapkan oleh 2 orang informan :
“Petugas puskesmas dan kader kurang..” (EH, NTB)
“Kalau sumber daya juga masih kurang Pak..karena selama ini di lapangan itu, teman- teman di puskesmas kesulitannya untuk ketersediaan kadernya, banyak yang tidak mau untuk menjadi kader sedangkan kader posbindu itu kan, kita perlunya yang usia produktif Pak..” (SO, Kalimantan Barat)
Daerah  belum  dapat  menganggarkan  APBD  secara  khusus  untuk  kegiatan Posbindu PTM seperti Posyandu Balita dan Posyandu lansia karena belum ada peraturan turunan terkait pendanaan Posbindu PTM. Berikut petikannya:
“Regulasi yang mengatur alokasi anggaran tidak ada. Jadi diserahkan kewenangannya kepada desa. Jadi tergantung permasalahannya di desanya. 74.590 desa. Jadi keputusan tertinggi diserahkan kepada desa. Ada desa milano di kalimantan utara tidak bisa padat karya.  Ada  juga  desa-desa  yang  penghuninya  orang  tua.  Jadi  spesifik.  Tapi  kebijakan BLT  diharuskan  di  setiap  desa.  Jumlahnya  terserah  desa  tersebut.  Ada  yang  di purbalingga  desanya  tidak  ada  yang  miskin.  Penyertaan  modal  kumdes  untuk pengembangan..” (S, Jakarta)
Berdasarkan  telaah  dokumen,  sumber  dana  operasional  yang  digunakan  kader bervariasi, namun sumber dana terbesar (56,7%) berasal dari Puskesmas. Hanya 23,3% Posbindu  PTM  yang  memanfaatkan  dana  desa  untuk  operasional  Posbindu  PTM. Peralatan Posbindu kit membutuhkan pemeliharaan peralatan berupa kalibrasi. Kegiatan kalibrasi  peralatan  di  daerah  cukup  bervariasi.  Ada  peralatan  yang  rutin  dikalibrasi, namun  ada  juga  peralatan  yang  belum  rutin  dikalibrasi  jika  peralatan  tersebut  milik swadaya masyarakat atau alat yang berasal dari dropping kemudian diserahkan kepada masyarakat. Berikut petikannya:
“Kalibrasi dilakukan tapi tidak bisa langsung, untuk semua alat, di cicil, misal 6 alat dulu sesuai anggaran yang ada..” (JS, Jawa Barat)
Di segi kemitraan, kendala di masing-masing daerah sangat bervariasi, meliputi pelaporan  kegiatan  mitra  yang  belum  berjalan,  kurangnya  kemitraan  dengan  CSR, terbatasnya jumlah kemitraan, masih belum dilakukan sosialisasi Posbindu PTM kepada pihak eksternal, dan belum adanya kontinuitas dari kemitraan. Hal ini diungkapkan oleh 2 orang informan :
“tidak  ada  kemitraan  secara  kontinyu..kalau  untuk  kerjasama  dengan  fakuktas kesehatan, kita mau..” (AA, Pontianak)

## Tahap Proses
Pada  tahap  proses,  faktor  pendukung  pelaksanaan  Posbindu  PTM  antara  lain, perencanaan program Posbindu PTM telah dilakukan mulai dari Dinkes Provinsi hingga level kader, baik secara bottom up maupun top down. Berikut petikannya:
“…ada orientasi nah itu kita mengundang kabupaten kota dulu sama petugas promkes sama  petugas  eee  dipemda  apa  teh  eee  birokesra  ya..nah  itu  ada  kegiatan  depkon kemudian  mereka  melanjutkan  eee  nanti  pelaksanaannya  masing-masing  kab/kota merekea melanjutkan kegiatan orientasi ini mengundang puskesmas gitu, nah kemudian tidak  hanya  puskesmas  yang  dia  undang  ya  kegiatan  itu  sampai  ke  kadernya  bu  nanti kadernaya juga lintas sektor yang terkait misalnya dari camat perwakilan dari desa atau kelurahan gitukan yang terlibatlah dalam kegiatan ini..” (S, Jawa Barat) Dari  segi  pelaksanaan,  sebelum  masa  pandemi  COVID-19  proses  pelaksanaan kegiatan  Posbindu  PTM  sebagian  besar  daerah  sudah  sesuai  dengan  juknis  yang seharusnya yaitu minimal satu bulan sekali. Hal ini diungkapkan oleh 2 orang informan : “sebelum pandemi, kegiatan Posbindu PTM rutin dilakukan setiap bulan.” (FD, Jakarta) “mereka rutin ya..paling tidak sebulan sekali” (FC, Jawa Timur)
Pelaksanaan  Posbindu  PTM  terintegrasi  Posyandu  lansia  telah  dilaksanakan  di daerah. Berikut petikannya :
“kemudian  untuk  juknis  yang  baru  final  2020  dan  difinalkan  di  2021  sudah  kami sosialisasikan dan sudah mengundang 34 provinsi kita waktu itu mengadakan sosialisasi kepada  daerah  termasuk  di  dalamnya  juknis  integrasi  posyandu  lansia  dan  posbindu PTM.  Kegiatan  untuk  sosialisasi  ini  rutin  dilakukan  tiap  tahun  dan  juga  evaluasi program  termasuk  update-update  infonya  juga  buku  pedoman  yang  baru  kami  revisi karena kami punya target dan sasaran yang harus dicapai juga. Sasarannya adalah kasi kesga provinsi dan beberapa untuk dinkes kab/kota terpilih dan penanggungjawab kesga di provinsi, sedangkan di pusat juga kita juga bersama dir P2PTM” (YN, Jakarta) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinkes Provinsi, Dinkes Kabupaten/Kota, puskesmas hingga kelurahan. Dinkes provinsi dan kota/kabupaten telah rutin  dalam  setahun  melakukan  monitoring  dan  evaluasi.  Hal  ini  diungkapkan  oleh  2 orang informan :
“biasanya untuk tahun sebelumnya, kita 3 bulan sekali melakukan monev jadi, 1 tahun, tetap 4 kali kita monev dengan bimtek..” (SO, Kalimantan Barat)
“frekuensi  monev  6  bulan  sekali,  evaluasi  dilakukan  akhir  tahun  atau  awal  tahun selanjutnya..” (MS, Jawa Timur)
Alur  pelaporan  sudah  dilakukan  secara  berjenjang,  mulai  dari  kader  kepada Puskesmas,  kemudian  ke  Dinkes  Kota/Kabupaten,  selanjutnya  ke  Dinkes  Provinsi. Berikut petikannya:
“..sekarang puskesmas itu yang melakukan input offline-nya dan tidak mengupload ke sistem, yang upload dinkesnya jadi disederhanakan..kami di provinsi tidak ada kegiatan input menginput data, kami cuma pantau aja laporan dari kab/kota..” (FC, Jawa Timur) Alur  tindak  lanjut  pemeriksaan  berupa  pemberian  rujukan  kepada  peserta Posbindu PTM yang memiliki hasil pemeriksaan diatas normal telah berjalan di seluruh wilayah. Seperti yang diungkapkan salah satu informan berikut :
“dilakukan rujukan dari posbindu ke puskesmas, ulang lagi periksa ke puskesmas jika hasil  tidak sesuai diberi obat,  jika kasusnya sangat  parah misalnya hasil pemeriksaan gula  darah  sangat  tinggi  maka  di  rujuk  ke  RS  kemudian  dilakukan  rujuk  balik  ke puskesmas. selama masih kewenangan puskesmas masih bisa ditangani di puskesmas.” (AY, NTB)
Ketersediaan  sumber  daya  untuk  rujukan  seperti  obat-obatan  masih  mencukupi meskipun terbatas. Berikut petikannya :
“obatnya ada, hipertensi ada, gula darah ya ada, kolesterol, tapi kayaknya terbatas, tapi ya  cukuplah.  Puskesmas  sudah  siap  dengan  dokter,  pemeriksaan  dan  obatnya.  Tapi dalam jumlah tertentu saja, selama ini masih cukup.” (RM, Jawa Timur)
Sistem  informasi  yang  dimanfaatkan  adalah  SI-PTM  yang  telah  dikembangkan oleh Kemenkes. Berikut petikannya :
“laporan pakai aplikasi SI PTM lebih gampangnya kita ambil data dari epuskesmas, data di e puskesmas kan sudah lengkap.” (AP, NTB)
Faktor penghambat pada tahap proses antara lain, dari segi perencanaan, terdapat faktor penghambat seperti proses politik di daerah yang berpengaruh terhadap prioritas perencanan, keterbatasan anggaran, dan adanya refocussing anggaran pada masa pandemi COVID  sehingga  kegiatan  yang  sudah  direncanakan  tidak  dapat  dilakukan.  Hal  ini diungkapkan oleh 2 orang informan sebagai berikut :
“..kondisi  ini  begini  bu,  misal  kita  mau  melakukan  kegiatan,  terhambat  kebijakan. Karena pandemi ini, akhirnya berpengaruh kepada anggarannya, akhirnya refocussing. Kita melakukan itu terkendala, satu kondisi. Kita mau melakukan pertemuan tatap muka Pandu PTM, begitu mau melaksanakan ada refocussing..” (AA, Kalimantan Barat) “secara  siklus  tidak  ada,  namun  kadang  proses  politik  daerah  menentukan  misalnya penggantian pimpinan daerah, anggota dewan yang baru ngaruh ke siklus perencanaan. Kemungkinan masih bisa jadi ada perubahan jika ada perubahan politik yang baru..” (MS, Jawa Timur)
Dari  segi  pelaksanaan,  masih  ada  wilayah  yang  belum  melaksanakan  Posbindu PTM  sesuai  frekuensi  yang  telah  ditetapkan  oleh  juknis  yaitu  sebulan  sekali.  Di  masa pandemi  COVID  19,  pelaksanaan  Posbindu  PTM  tidak  dapat  berjalan  sesuai  juknis. Berikut petikannya :
“Pelaksanaan  kegiatan  posbindu  perbulannya  tergantung  dari  puskesmas  masing- masing, ada yang 2 bulan sekali, ada juga yang 1 bulan sekali pelaksanaannya..kalau yang  2  bulan  sekali  mungkin  ada  kendala..karena  perencanaan  anggarannya  itu  bu, anggarannya terbatas bu kan berbagi dengan program yang lain” (K, NTB)
Dari  segi  monitoring  dan  evaluasi,  masih  ada  Puskesmas  dan  kelurahan  yang belum memiliki jadwal rutin melakukan monitoring dan evaluasi dalam setahun. Seperti yang diungkapkan salah satu informan berikut :
“frekuensi Bimtek tidak tentu, kadang bisa 1 bulan sekali, namun juga tidak menentu. Mengikuti jadwal sweeping kader” (ED, Jawa Barat)
Sistem  pencatatan  dan  pelaporan  ini  sangat  tergantung  dari  kemampuan daerahnya masing-masing dan kebijakan pencatatan dan pelaporan itu juga bisa berubah bila terjadi perubahan pimpinan di daerah tersebut. Berikut petikannya :
“..kembali lagi ke kemampuan daerahnya juga kali, kemampuan daerahnya dalam artian bukan hanya membuat tetapi maintenance untuk sekian tahun ke depan..dulu Jawa Timur udah  mulai,  Jawa  Timur  dulu  tidak  ada  lagi  ee  membuat  laporan  yang  lain  karena mereka sudah punya laporan sendiri yang diharapkan nanti bisa bridging dengan sistem kita, tapi sekarang..tapi kadang juga tantangan kita e nanti ganti pimpinan nanti akan berubah lagi kan” (M, Jakarta)
Selain  itu, beban kerja petugas yang bertambah untuk  membuat  laporan karena jumlah  SDM  yang  terbatas  dan  sarana  komputer  yang  terbatas  menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman laporan sehingga data yang ada di pusat belum update. Seperti yang diungkapkan salah satu informan berikut :
“kendalanya kan bukan hanya di dinas kesehatan ternyata lebih banyaknya mungkin di layanan di pelayanan kesehatan, sudah mereka double job untuk ini bukan cuma ptm saja ya.  Belum  lagi  eee  perangkat  komputernya  satu  komputer  dipakai  untuk  ramai-ramai akhirnya  mereka  harus  mengantre.  Kalau  di  luar  jam  kerja  juga  mereka  tidak  semua bersedia  ya.  Kadang-kadang  juga  tenaga  di  puskesmas  itu  kerja  rangkap  jadi  itu  dia sebagai  pengelola  program  ptm  gitu  ya  dia  juga  merangkap  bendahara  nah  kadang seperti itu ya selama ini karena tidak fokus karena dia tidak satu job..” (S, Jawa Barat) Dari  segi  tindak  lanjut  pemeriksaan,  terdapat  penghambat  seperti  peserta  yang belum memiliki KIS (Kartu Indonesia Sehat) atau BPJS Kesehatan disarankan melakukan pemeriksaan ke swasta, sehingga belum semua peserta dirujuk datang ke Puskesmas. Di masa pandemi, adanya kebijakan PPKM menyebabkan peserta yang dirujuk tidak dapat datang ke Puskesmas dan jumlah peserta yang dirujuk belum tercatat oleh kader. Hal ini diungkapkan oleh 4 orang informan sebagai berikut :
“kendala terkait rujukan hanya jika pasien rujukan tidak mempunyai BPJS atau BPJS nya bukan di wilayahnya sehingga pasien rujukan harus membayar secara mandiri..” (TI, Jakarta)

## Tahap Output
Pada  tahap  output,  faktor  yang  mendukung  pelaksanaan  Posbindu  PTM  antara lain, cakupan peserta Posbindu PTM di berbagai wilayah telah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Sasaran pelaksanaan Posbindu adalah seluruh warga negara yang berusia
≥  15  tahun  yang  ada  di  wilayah  Posbindu.  Berdasarkan  informasi  dari  informan  di (Riskesdas,  2019), cakupan Posbindu PTM di  tahun 2019 baru mencapai 50%, namun saat ini cakupan sudah meningkat hingga 70-80%. Cakupan ini masih menjadi tantangan karena  masih  sangat  kurang  jika  dibandingkan  dengan  jumlah  penduduk  dan  jumlah peserta yang datang ke Posbindu PTM.
Dari  segi  cakupan  peserta,  berdasarkan  informasi  dari  informan  di  seluruh wilayah  provinsi  yang  menjadi  sampel  pada  penelitian  ini,  besaran  cakupan  berkisar antara 40-60%, namun  ada juga wilayah yang mencapai cakupan hingga 80%. Berikut petikannya:
“..SPM harus 100%, NTB baru 85%. SIPTM NTB tertinggi mencapai 80% minimal, dan ini menjadi kebanggaan diumumkan oleh kemenkes..” (KU,NTB)
Berdasarkan  data  telaah  dokumen  dan  observasi  di  Posbindu  PTM,  dari  segi persentase  kegiatan  yang  mampu  dilaksanakan  di  Posbindu  PTM,  kegiatan  dasar pengukuran sudah hampir seluruhnya dilakukan di seluruh Posbindu PTM (>90%), yaitu identifikasi riwayat PTM, pemantauan obesitas, pemantauan tekanan darah, pemantauan glukosa darah, dan konseling gizi dan penyakit.
Faktor penghambat pada tahap output antara lain, dari data hasil telaah dokumen di Dinkes Provinsi, persentase capaian di berbagai provinsi masih belum mencapai target SPM  kesehatan.  Selain  itu,  peserta  usia  remaja  dan  produktif  masih  cukup  rendah diberbagai wilayah.
Kader belum dapat menentukan jumlah sasaran sehingga tidak mengetahui jumlah cakupan dengan pasti. Berikut petikannya :
“kalau RW elit sih ga ada. Iya RT 1. RW 4,5,6,7,10 itu nggak. Itu elitnya. Ga bisa diapa- apain  udah.  Percuma  juga  dimasukin.  Kalau  lansia  1600an  bu.  Di  data  ini  ga  ada tercatat. Adanya balita. Iya biasanya begitu. Kalau remaja kan susah digitu-gituin Bu..” (EP, Jakarta)
Sistem  informasi  SI-PTM  terbaru  yang  dikembangkan  oleh  pusat  kurang user- friendly dan  belum  terkoneksi  dengan  aplikasi  lain  sehingga  terjadi  pengulangan penginputan data. Selain itu, SI-PTM belum mencakup laporan kegiatan Posbindu PTM du instansi perkantoran. Pelaporan dari kader yang masih menual menyebabkan banyak indikator tidak terisi. Aplikasi selama ini lambat karena terkendala jaringan. Seperti yang diungkapkan 5 orang informan berikut :
“pelaporan posbindu kan juga dengan aplikasi juga Pak, SI PTM juga masuk, Pak untuk pelayanan posbindu, Cuma di lapangannya kadernya itu pelaporannya secara manual. Nanti dari situ di laporkan ke puskesmas, pihak puskesmas yang melaporkan ke pusat langsung dan ke kami juga, ke dinas. “ (SO, Kalimantan Barat)
Pada  tahap  input,  advokasi  dan  kebijakan  diperlukan  untuk  meningkatkan prioritas  pada  upaya  pencegahan  dan  pengendalian  PTM  sehingga  masuk  ke  dalam agenda global, regional dan nasional serta menjadi tujuan pembangunan yang disepakati bersama 5 . Salah satu peraturan di tingkat pusat dalam upaya penanggulangan PTM, yaitu adanya  Permenkes  nomor  71  tahun  2015  tentang  Penanggulangan  PTM  yang menunjukkan  bahwa  Indonesia  harus  giat  melakukan  pengendalian  PTM.  Kebijakan
tingkat pusat terkait Posbindu PTM belum dapat mengikat kebijakan di daerah, sehingga turunan kebijakan daerah masih bervariasi. Salah satu kebijakan terkait penanggulangan PTM  yang  memiliki  aturan  tingkat  pusat  yang  kuat  adalah  kebijakan  tentang  Gerakan Masyarakat  Hidup  Sehat  (GERMAS)  yang  diatur  melalui  Instruksi  Presiden  Nomor  1 Tahun  2017.  Sesuai  amanat  dari  Inpres  tersebut,  kemudian  ditindaklanjuti  dengan menetapkan  Peraturan  Gubernur  atau  peraturan  daerah  lainnya  tentang  GERMAS. Pemerintah kota dapat menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada seluruh instansi organisasi  perangkat  daerah  (OPD)  untuk  mengambil  peran  dalam  implementasi kebijakan  GERMAS 6 .  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  Posbindu  PTM  perlu dukungan  yang  lebih  kuat,  sehingga  pemerintah  daerah  bisa  menggerakkan  seluruh organisasi dan perangkat daerah untuk mendukung pelaksanaan Posbindu PTM.
Beberapa  opsi  kebijakan  dari  WHO  dalam  upaya  penanggulangan  PTM,  salah satunya  adalah  memperkuat  SDM,  termasuk  alokasi  SDM  dalam  program penanggulangan  PTM 5 .  Salah  satu  kebijakan  dan  strategi  yang  harus  diperkuat  di  era desentralisasi  adalah  meningkatkan  profesionalisme  SDM  yang  bergerak  di  bidang pencegahan dan pengendalian faktor risiko PTM 7 . Hal ini menunjukkan bahwa program pengendalian PTM membutuhkan kuantitas dan kualitas yang cukup, termasuk alokasi dan peningkatan kompetensi SDM terutama di Dinkes, Puskesmas serta kader Posbindu PTM  sebagai  ujung  tombak  penggerak  pelaksanaan  posbindu  PTM.  Pembinaan  bagi kader  Posbindu  PTM  yang  telah  melaksanakan  program  secara  rutin  perlu  dilakukan. Pembinaan ini dilakukan guna memperbaharui pengetahuan kader tentang perkembangan PTM.  Selain  itu  dukungan  dari  berbagai  pihak  sangat  dibutuhkan,  terutama  dari Pemerintah Desa yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan penggunaan Dana Desa. Hal ini sangat diperlukan agar program Posbindu PTM di desa tetap dapat berjalan secara konsisten dan bahkan kegiatannya dapat berkembang 8 .
Hasil  penelitian  menunjukkan  kuantitas  dan  kualitas  SDM  untuk  pelaksanaan Posbindu PTM masih kurang baik di petugas puskesmas sebagai pengelola dan pelaksana program Posbindu PTM maupun kader Posbindu PTM. Sinaga melakukan penelitian di Puskesmas Padang Bulan pada tahun 2017 tentang pelaksanaan program Posbindu PTM pada  penderita  hipertensi  juga  menunjukkan  bahwa  jumlah  tenaga  pelaksana  dalam pelaksanaan posbindu belum mencukupi. Pelatihan terhadap tenaga kesehatan meliputi dokter  dan  petugas  pelaksana  sudah  dilakukan  sementara  pelatihan  untuk  kader  juga sudah dilakukan namun belum optimal, karena pelatihan yang diberikan masih mengenai teknis  pelaksanaan  posbindu.  Seharusnya  kader  juga  diberikan  pelatihan  terkait pengetahuan tentang PTM, faktor risiko, dampak dan pengendalian PTM, pengetahuan tentang  posbindu,  memberikan  kemampuan  dan  keterampilan  dalam  memantau  faktor risiko PTM 9 .
Peraturan  Menteri  Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan  Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022  menyatakan  bahwa  dana  desa  dapat  digunakan  untuk  pemberian  insentif  untuk Kader  Pembangunan  Manusia  (KPM),  kader  posyandu  dan  pendidik  pada  Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa. Dalam Permendes PDTT ini
hanya menyebutkan kader Posyandu. Jika saja dapat dilakukan advokasi sehingga kader posbindu juga masuk ke dalam peraturan ini, maka akan menjadi motivasi bagi kader dan diharapkan lebih mudah melakukan rekrutmen untuk menambah jumlah kader Posbindu- PTM 10 .
Anggaran  biaya  untuk  program  PTM  termasuk  didalamnya  posbindu  PTM didanai  melalui  anggaran  DAK,  Dana  Dekonsentrasi,  BOK  Puskesmas  maupun  Dana Desa.  Kegiatan  tersebut  meliputi  pengadaan  alat  kesehatan,  pembelian  reagensia laboratorium, pencatatan dan pelaporan, sosialisasi ke masyarakat, skrining bagi petugas, transport petugas posbindu, pelatihan dan pembinaan kader posbindu serta honor kader. Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Nugraheni  &  Hartono,  2018) bahwa  sumber  dana  posbindu  berasal  dari  dana  APBD,  APBN,  dan  BOK 11 .  Seluruh informan mengatakan tidak ada permasalahan dalam anggaran biaya untuk program PTM termasuk  didalamnya  posbindu  PTM  baik  yang  didanai  dengan  APBD  maupun  BOK puskesmas.  Pembiayaan  kesehatan  adalah  tatanan  yang  menghimpun  berbagai  upaya penggalian, pengalokasian dan pembelanjaan sumber daya keuangan secara terpadu dan saling  mendukung  guna  menjamin  tercapainya  derajat  kesehatan  masyarakat  yang setinggi-tingginya 12 .
Namun,  masih  terdapat  wilayah  yang  belum  dapat  memanfaatkan  Dana  Desa untuk  kegiatan  Posbindu  PTM.  Belum  adanya  dasar  hukum  pemanfaatan  APBD  bagi Posbindu  PTM  menyebabkan  wilayah  kesulitan  menganggarkan  dana  bagi  kegiatan Posbindu  PTM.  Perlu  dilakukan  kemitraan  dengan  forum  desa/kelurahan  siaga  untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, melalui klinik desa siaga atau Poskesdes dapat dikembangkan sistem rujukan dan dapat memperoleh bantuan teknis medis untuk pelayanan kesehatan, sebaliknya bagi forum Desa Siaga penyelenggaraan Posbindu PTM merupakan akselerasi pencapaian Desa/Kelurahan.
Sarana  prasarana  yang  digunakan  melipiti  tempat  pelaksanaan,  peralatan Posbindu  Kit,  dan  Bahan  Habis  Pakai  (BHP),  serta  pemeliharaan  peralatan  berupa kalibrasi  alat.  Sarana  dan  prasarana  posbindu  disarankan  diselenggarakan  pada  tempat yang  mudah  dijangkau  dan  memiliki  lingkungan  yang  bersih 13 .  Tempat  pelaksanaan kegiatan Posbindu PTM sebagian besar diadakan di satu tempat yang permanen seperti Pos  RW,  balai  warga  dan  rumah  warga  dan  tidak  berpindah-pindah.  Ada  juga  tempat permanen yang sudah disediakan khusus untuk kegiatan Posbindu, tanahnya milik warga dan pos tempat pelaksanaan posbindu dibangun oleh pemerintah yaitu di kota Pontianak dan NTB. Namun, untuk wilayah Jawa Timur, tempatnya permanen seperti rumah kader, rumah warga, atau kepala kampong, namun sering berpindah-pindah. Hal ini dilakukan agar  dapat  menjangkau  peserta  lain,  karena  kebanyakan  peserta  lansia  cenderung  mau datang ke posbindu apabila jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah peserta.
Berdasarkan  buku  petunjuk  teknis  Posbindu  PTM  kelengkapan  Posbindu  Kit paling kurang tersedia : tensimeter, glucometer, timbangan, alat pengukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, buku monitoring dan buku register. Sebagian besar Posbindu Kit yang tersedia di  tiap daerah, sudah memenuhi  standar pelayanan. Ketersediaan BMHP selama  ini  sudah  mencukupi.  Posbindu  kit  rata-rata  2  set  untuk  tiap  puskesmas  yang
dialokasikan dari DAK Dinkes, BHP dari Dinkes dan persediaan puskesmas. Selain itu, ada  juga  Posbindu  kit  yang  berasal  dari  swadaya  masyarakat  seperti  di  DKI  Jakarta. Kalibrasi alat cukup bervariasi di lapangan, ada peralatan yang rutin dikalibrasi, namun ada juga yang belum rutin dikalibrasi jika peralatan tersebut milik swadaya masyarakat. Jika menilik target SPM di bidang kesehatan pada Permenkes Nomor 4 tahun 2019, target skrining yang dilakukan Posbindu PTM sebaiknya dilakukan kepada orang yang berbeda setiap  bulannya  yang  berada  di  wilayah  kerja  Posbindu.  Di  tahun  2019,  Kementerian Kesehatan khususnya Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular telah  menerbitkan  Buku  Juknis  Pos  Pembinaan  Terpadu  (Posbindu)  bagi  Kader.  Pada Buku  Juknis  2019,  konsep  pelaksanaan  Posbindu  PTM  belum  dijelaskan  secara mendetail. Sasaran kegiatan yang tertulis adalah seluruh warga negara yang berusia ≥ 15 tahun  yang  ada  di  wilayah  Posbindu  dan  frekuensi  pelaksanaan  dilaksanakan  paling kurang satu kali per bulan. Pada juknis tidak disebutkan apakah peserta diwajibkan datang rutin pada setiap bulannya, ataukah peserta yang baru dan berbeda pada setiap bulannya. Konsep pencapaian SPM melalui Posbindu PTM perlu diperjelas pada buku juknis yaitu setiap orang pada wilayah kerja diperiksa minimal satu kali dalam setahun. Penerbitan juknis memerlukan sosialisasi agar terjadi persamaan persepsi antara pengelola program di tingkat pusat dan pelaksana di daerah.
Pada penelitian ini, kemitraan dengan pihak internal dan eksternal telah dilakukan, namun  kemitraan  yang  telah  dilakukan  masih  terbatas  dan  belum  ada  kontinuitas. Kemitraan dengan penyedia alat kesehatan telah dilakukam di DKI Jakarta, sehingga alat pemeriksa  gula  darah  dapat  disediakan  oleh  vendor  dengan  membuat  Kerja  Sama Operasional  (KSO)  antara  vendor  dengan  Puskesmas.  kemitraan  dalam  bentuk Coorporate  Social  Responsibility  (CSR)  masih  menjadi  kendala  di  berbagai  daerah. Namun  hasil penelitian yang dilakukan di  DKI Jakarta tahun 2018, terdapat  kemitraan dalam bentuk CSR di wilayah Jakarta Selatan 14 . hasil penelitian di Solok pada tahun 2018, kemitraan  Posbindu  PTM  dengan  internal  program  telah  berjalan,  namun  lintas  sektor masih belum terjalin 15 .
Pada  tahap  proses  berdasarkan  hasil  penelitian  lingkungan  politik  berpengaruh terhadap  pelaksanaan  program  Posbindu  PTM.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  (Humaizi,  2013)  bahwa  faktor  politik,  kelembagaan  dan  komitmen pemerintah  mempengaruhi  pelaksanaan  kebijakan.  Komitmen  pemerintah  terhadap kebijakan dapat dilihat juga dalam besarnya alokasi anggaran yang direncanakan untuk pelaksanaan  kebijakan  tersebut 16, 17 . Variabel  sumber-sumber  kebijakan  mempengaruhi sikap pelaksana dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan 18 .
Pada penelitian ini diketahui bahwa sebagian besar daerah sudah melaksanakan kegiatan  Posbindu  PTM  rutin  sebulan  sekali.  Pelaksanaan  kegiatan  Posbindu  PTM diserahkan kepada daerah masing-masing dan kegiatannya dapat dilakukan sendiri atau terintegrasi dengan kegiatan UKBM lainnya seperti posyandu lansia atau posyandu balita tergantung dari kemampuan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Hasil penelitian ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Susilawati, Adyas, & Djamil, 2021) bahwa pelaksanaan Posbindu di Kabupaten Pesisir Barat berintegrasi dengan posyandu
lansia, puskesmas keliling dan kesehatan jiwa hal tersebut dikarenakan kesulitan dalam mengumpulkan masyarakat 19 .
Monitoring dan evaluasi (monev) program Posbindu PTM telah dilakukan oleh Dinkes Provinsi dan Dinkes Kab/Kota, puskesmas hingga kelurahan. Sementara masih ada puskesmas dan kelurahan yang belum memilihi jadwal rutin melakukan monev dalam setahun.  Monev  adalah  sarana  atau  metode  untuk  mengetahui  perkembangan  dan keberhasilan pencapaian output 20 . Dengan demikian monev pelaksanaan Posbindu PTM harus  benar-benar  dilakukan  oleh  institusi  yang  berwenang  dan  pihak  yang  terkait program Posbindu sehingga keberhasilan program bisa tercapai.
Alur pelaporan kegiatan Posbindu PTM sudah dilakukan secara berjenjang, mulai dari  kader  kepada  Puskesmas,  kemudian  ke  Dinkes  Kota/Kab,  selanjutnya  Dinkes Provinsi.  Namun  pengiriman  laporan  dari  kader  kepada  Puskesmas  umumnya  masih dilakukan  secara  manual.  Sementara  pengiriman  laporan  dari  Puskesmas  ke  Dinkes Kota/Kab dilakukan melalui email maupun WhatsApp. Pengiriman laporan melalui SI- PTM ke pusat dilakukan oleh Dinkes Kota/Kab. Kendala terkait pencatatan dan pelaporan adalah  keterbatasan  SDM  dan  sarana  komputer  sehingga  menyebabkan  keterlambatan pengiriman laporan.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui sudah ada tindak lanjut hasil pemeriksaan yang didasarkan pada penilaian faktor resiko PTM terhadap peserta untuk masing-masing faktor resiko seperti pemeriksaan gula darah dan tekanan darah. Jika hasil pemeriksaan di atas normal maka kader akan memberikan rujukan ke Puskesmas dengan menggunakan form  rujukan.  Jika  tidak  dapat  ditangani  di  Puskesmas  akan  dirujuk  ke  RS  rujukan, kemudian akan dilakukan rujuk balik ke Puskesmas. Selain rujukan, sebagai tindak lanjut hasil  pemeriksaan  peserta  juga  diberikan  edukasi  atau  konseling  yang  dilakukan  pada meja  5.  Hal  ini  sudah  sesuai  dengan  Petunjuk  Teknis  Posbindu  bagi  Kader 21 .  Kendala dalam tindak lanjut pemeriksaan ini yaitu peserta belum memiliki KIS (Kartu Indonesia Sehat) atau BPJS kesehatan. Selain itu masih ada daerah yang terkendala  ketersediaan obat-obatan PTM sehingga tidak dapat memberikan obat-obatan secara penuh untuk satu bulan tetapi hanya 10 hari saja, akhirnya pasien harus datang kembali atau mengambil sisanya tetapi kadang pasien tidak datang lagi dan akhirnya pengobatan tidak rutin.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  sistem  informasi  yang  digunakan  dalam  sistem pelaporan posbindu PTM yaitu SI-PTM yang dikembangkan dari pusat dan tersimpan di Pusdatin. Kendala pada sistem informasi yaitu server yang ada di Pusdatin amsih terbatas bahkan  ketika  butuh  data  tiba-tiba  servernya  down.  Kendala  terbatasnya  server  dalam sistem  informasi  ini  juga  ditemukan  dalam  penelitian  yang  dilakukan  (Rahajeng  & Wahidin, 2020) . Selain itu, SI-PTM kurang user-friendly dan belum terkoneksi dengan aplikasi  lain  sehingga  terjadi  pengulangan  penginputan  data.  SI-PTM  juga  belum mencakup  laporan  kegiatan  Posbindu  PTM  di  instansi  perkantoran.  Saat  ini  Pusdatin sudah  ada  aplikasi  m-Health  yaitu  aplikasi  mobile  yang  dapat  digunakan  untuk pengumpulan data kesehatan dan kedepannya masih terus dikembangkan isinya sehingga bisa  terhubung  dengan  berbagai  sektor.  M-health  telah  digunakan  oleh  negara
berkembang  untuk  mendukung  upaya  kesehatan  masyarakat  dan  pelayanan  klinis  dan dimanfaatkan juga untuk memasukkan data berbasis web secara online 23 .
Pada tahap output, menunjukkan bahwa capaian pemeriksaan Posbindu PTM belum dapat mencapai  target  SPM.  Capaian output yang  rendah disebabkan oleh jumlah kunjungan yang masih rendah. Dari hasil penelitian, di berbagai wilayah, capaian usia remaja dan produktif masih cukup rendah yang dapat disebabkan oleh waktu pelaksanaan Posbindu PTM yang bersamaan dengan waktu sekolah atau bekerja. Cakupan peserta Posbindu saat ini masin rendah dan lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok usia lanjut 25 .

## Kesimpulan
Faktor pendukung dalam pelaksanaan Posbindu PTM yaitu tersedianya kebijakan yang mendukung di level pusat, adanya peran daerah dalam pendanaan, ketersediaan alat, adanya  kemitraan  dengan  pihak  eksternal,  adanya  integrasi  dengan  program  Posyandu Lansia,  alur  pelaporan  yang  sudah  berjalan,  serta  tersedianya  sumber  daya  manusia. Adapun  belum  adanya  kebijakan  tertulis  terkait  pendanaan  kegiatan  di  daerah,  belum seluruh  alat  terkalibrasi,  belum  adanya  kontinuitas  kemitraan,  pemanfaatan  dana  desa yang  belum  maksimal,  keterbatasan  jumlah  obat-obatan  PTM,  serta  kendala  sinyal  di daerah  menjadi  penghambat  bagi  pemanfaatan  SI-PTM.  Pelaksanaan  Posbindu  PTM dapat berjalan optimal bila ada kebijakan tertulis terkait komitmen dari pusat dan daerah bagi pendanaan kegiatan

## BIBLIOGRAFI
Afiyanti, Yati. (2008). Focus Group Discussion (Diskusi Kelompok Terfokus) Sebagai Metode  Pengumpulan  Data  Penelitian  Kualitatif. Jurnal  Keperawatan  Indonesia , 12 (1), 58–62.
Data,  Analasis.  (2014).  Teknik  Pengumpulan  Data. Jurnal  Pendidikan  Mipa  Susunan Redaksi , 4 (2), 11.
Duha,  Samsidar,  Utami,  Tri  Niswati,  &  Rifai,  Achmad.  (2021).  Analisis  Faktor  Yang Memengaruhi Minat Berkunjung Masyarakat Ke Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak  Menular  Di  Uptd  Puskesmas  Lahusa  Kecamatan  Lahusa  Kabupaten  Nias Selatan. Jurnal Kesmas Prima Indonesia , 5 (2), 52–61.
Humaizi, Abdul Aziz. (2013). Implementasi  Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara. Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) , 3 (1).
Insania,  Safirah.  (2021). Analisis  Penerapan  Sistem  Pembelajaran  Daring  Pada  Mata Pelajaran Ips Terpadu Siswa Kelas Viii Smp Negeri 2 Pasuruan . Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Iswari, Idasri. (N.D.). Aspek Etik Penelitian Kesehatan .
Kemenkes,  R.  I.  (2019).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Ri  No  43  Tahun  2019  Tentang Puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan Ri No 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas, Nomor , 65 (879), 2004–2006.
Milita, Fibra, Handayani, Sarah, & Setiaji, Bambang. (2021). Kejadian Diabetes Mellitus Tipe Ii Pada Lanjut Usia Di Indonesia (Analisis Riskesdas 2018). Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan , 17 (1), 9–20.
Nugraheni,  Wahyu  Pudji,  &  Hartono,  Risky  Kusuma.  (2018).  Strategi  Penguatan Program Posbindu Penyakit Tidak Menular Di Kota Bogor. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat , 9 (3), 198–206.
Permenkes,  R.  I.  (2015).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  71 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular. Jakarta: Kemenkes Ri .
Rahajeng,  Ekowati,  &  Wahidin,  Mugi.  (2020).  Evaluasi  Surveilans  Faktor  Risiko Penyakit  Tidak  Menular  (Ptm)  Berbasis  Data  Kegiatan  “Posbindu  Ptm.” Media Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan , 30 (3).
Riskesdas, Tim. (2019). Laporan Nasional Riskesdas 2018. Jakarta: Lembaga Penerbit Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan (Lpb) .
Ristanti, Yulia Devi,  &  Handoyo, Eko. (2017).  Undang-Undang Otonomi Daerah  Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Jurnal Rak (Riset Akuntansi Keuangan) , 2 (1), 115– 122.
Sari,  Dwi  Wigati  Ratna,  &  Savitri,  Mieke.  (2018).  Faktor-Faktor  Yang  Berhubungan Dengan  Pemanfaatan  Posbindu  Penyakit  Tidak  Menular  (Ptm)  Di  Wilayah  Kerja Puskesmas  Kecamatan  Setia  Budi  Kota  Jakarta  Selatan  Tahun  2018. Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: Jkki , 7 (2), 49–56.
Surahman,  Ence,  Satrio,  Adrie,  &  Sofyan,  Herminarto.  (2020).  Kajian  Teori  Dalam Penelitian. Jktp: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan , 3 (1), 49–58.
Susilawati, Nova, Adyas, Atikah, & Djamil, Achmad. (2021). Evaluasi Pelaksanaan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) Ptm Di Kabupaten Pesisir Barat. Poltekita: Jurnal Ilmu Kesehatan , 15 (2), 178–188.

## Copyright holder:
Sundari Wirasmi, Anhari Achadi, Anggita Bunga Anggraini (2022)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: