Volume 02 Nomor 02, Juli 2021 | http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/malrev Penerbit : Program Studi Hukum Program Magister  Fakultas Hukum  Universitas 17 Agustus 1945 Semarang  Indonesia This article is published in a peer-reviewed section of the MAGISTRA Law Review
This is an open access article under the CC BY-SA license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

## KEJAHATAN PROFESI YANG MENYEBABKAN DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
Sugeng Dwi Haryanto
Universitas 17 Agustus Semarang, Indonesia

## ABSTRAK
Kejahatan  narkotika  bukan  lagi  dipandang  sebagai  kejahatan  biasa  ( ordinary  crime )  melainkan  sudah merupakan  sebuah  kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary  crime ).  Upaya  penegakan  hukum  terhadap tindak  pidana  narkotika  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  35  tahun  2009  tentang  Narkotika.  Pada kenyataannya, penegakan hukum terhadap tindak pidana Pengedaran Pupuk narkotika masih jauh dari harapan disebabkan tuntutan dan vonis hukuman yang sangat ringan. Vonis yang masih ringan dan jauh dari  tuntutan  menyebabkan  tindak  pidana  narkotika  sulit  diberantas  dan  cenderung  meningkat  setiap tahunnya.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif, menggunakan  data  primer  dan  sekunder  yang  akan  dianalisis  secara  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa:  (1)  Putusan  hakim  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati banyak didasari pada Pasal 127  dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika.  (2)  Terjadinya  disparitas  pidana  dalam  putusan  hakim merupakan  keleluasaan  yang  diberikan  dalam  Undang-Undang  kehakiman.  Terhadap  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  Mahkamah  Agung  perlu  memberikan  perhatian  lebih  terhadap  perkara- perkara hukum yang rentan terjadinya kasus suap sehingga disparitas putusan Hakim tidak terjadi lagi ke depannya. Disparitas putusan Hakim diduga kuat juga terjadi karena adanya symbiosis mutualisme, yang saling menguntungkan antara aparatur hukum dan tersangka tindak pidana narkotika.
Kata Kunci : Kejahatan profesi; Disparitas pidana; Narkotika.

## A. PENDAHULUAN
Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk mengobati  penyakit  tertentu.  Namun,  jika  disalahgunakan  atau  digunakan  tidak  sesuai dengan  standar  pengobatan  dapat  menimbulkan  akibat  yang  sangat  merugikan  bagi perseorangan  atau masyarakat khususnya generasi muda.  Hal ini akan lebih merugikan  jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya  yang  lebih  besar  bagi  kehidupan  dan  nilai-nilai  budaya  bangsa  yang  pada  akhirnya akan  dapat  melemahkan  ketahanan  nasional. 1 Oleh  karena  itu,  kejahatan  narkotika  bukan lagi dipandang sebagai kejahatan biasa ( ordinary crime ) melainkan sudah merupakan sebuah kejahatan luar biasa ( extra ordinary crime ). Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks, yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif  yang  melibatkan  kerjasama  multisektor,  multidisipliner  dan  peran  serta masyarakat secara berkesinambungan dan aktif serta konsisten. 2
Menyikapi  hal  tersebut,  dengan  berlandaskan  Pasal  1  Ayat  (3)  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan secara tegas bahwa Negara
1 Penjelasan umum, Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2 Ar. Sujono dan Bony Daniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , Sinat Grafika, Jakarta, 2013, Hlm.15
Indonesia adalah Negara hukum, yang mengandung makna bahwa suatu Negara menganut ajaran dan prinsip-prinsip tentang supremasi hukum di mana hukum dijunjung tinggi sebagai pedoman dan penentu arah kebijakan dalam menjalankan prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. 3 Selain  itu,  produk  hukum  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang  narkotika  telah  disahkan  melalui  Undang-Undang  No.  9  Tahun  1976  tentang Narkotika,  yang  kemudian  diganti  dengan  Undang-Undang  No.  22  Tahun  1997  tentang Narkotika, untuk selanjutnya diganti lagi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adanya perubahan perundang-undangan dilakukan karena hukum pidana umum tidak mampu atau tidak dapat menjangkau pencegahan kejahatan narkotika, sehingga harus diaturlah  dalam  hukum  pidana  yang  bersifat  khusus.  Adanya  tindak  pidana  khusus  ini disebabkan  karena  perkembangan  jaman  yang  mana  kejahatan-kejahatan  yang  dilakukan semakin canggih dengan modus operandi (cara melakukan kejahatan) yang semakin rumit. 4 Rumitnya peredaran narkotika harus dapat dicegah melalui keefektifan perundang-undangan dan  kinerja  optimal  aparatur  hukum  guna  tegaknya  hukum  di  Indonesia.  Kebijakan penegakan  hukum  menjadi  kunci  utama  agar  negara  Indonesia  terbebas  dari  ancaman belenggu narkotika dan obat terlarang lainnya.
Bagian penting dalam proses penegakan hukum adalah pada saat mengadili terjadi pada saat hakim  memeriksa dan  mengadili  sesuatu  perkara.  Pada  dasarnya  yang  dilakukan oleh  hakim  adalah  memeriksa  kenyataan  yang  terjadi,  serta  menghukumnya  dengan peraturan  yang  berlaku.  Pada  waktu  diputuskan  tentang  bagaimana  atau  apa  hukum  yang berlaku  untuk  suatu  kasus,  maka  pada  waktu  itulah  penegakan  hukum  mencapai puncaknya. 5 Hakim  dalam  menjalankan  perannya  memiliki  tugas  menyelesaikan  perkara yang diajukan kepadanya dan fungsinya mengadili dapat diartikan yaitu menegakan hukum dan  memberi  keadilan. 6 Dasar  hukum  menjalankan  kehakiman  tercantum  pada  Pasal  24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang No.8  tahun 1981  tentang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  Undang-Undang  No.48  tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman.
Proses pembuatan putusan hakim, mensyaratkan hakim harus mempertimbangkan segala  aspek  yang  bersifat  yuridis,  filosofis  dan  sosiologis  sehingga  keadilan  yang  ingin dicapai, diwujudkan  dan dipertanggungjawabkan  dalam  putusan  hakim  adalah  berorientasi pada keadilan hukum ( legal Justice ), keadilan moral ( moral justice ), dan keadilan masyarakat ( sosial justice ). 7 Dalam pertimbangannya hakim harus memperhatikan pertimbangan filosofis mengenai  putusan  yang  akan  dijatuhkan  kepada  terdakwa  tersebut  telah  memenuhi  rasa keadilan berbagai pihak terutama rasa keadilan korban, rasa keadilan terdakwa sendiri dan
3 Darmoko Yuti Witanto Dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif Dalam Perkara-Perkara Pidana , Cv. Alfabeta, 2013, Hlm.1
4 Eddy  O.S.  Hiariej, Prinsip-Prinsip  Hukum  Pidana ,    Cahaya  Atma  Pustaka,  Yogyakarta,  2015, Hlm.24-25
5 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 192-193
6 Darmoko Yuti Witanto Dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Op.Cit , Hlm.19
7 Mahmakah  Agung  RI  Dalam  Dahlan  Sinaga, Kemandirian  Dan  Kebebasan  Hakim  Memutus Perkara Pidana Dalam Negara Hukum Pancasila ,Nusa Media, Bandung, 2015, Hlm.243-244
rasa    keadilan  masyarakat.  Sedangkan  dalam  pertimbangan  sosiologis  hakim  harus mempertimbangkan apakah pidana yang dijatuhkan tersebut dapat mencapai tujuan umum hukum acara pidana yang tidak lain sama dengan tujuan hukum pada umumnya, yaitu untuk menimbulkan  tata  dalam  masyarakat  atau  menimbulkan  ketertiban  masyarakat. 8 Hal tersebut  pula  yang  tidak  jarang  menimbulkan  terjadinya  disparitas  pidana  dalam  putusan mengenai tindak pidana narkotika.
Disparitas  pidana  atau  perbedaan  pemidanaan  dalam  putusan  hakim  menjadikan permasalahan tersendiri terhadap tegaknya hukum karena terdapat dua sisi pandangan yang saling bertentangan, terjadinya disparitas pidana dalam putusan hakim dari sisi terdakwa dan masyarakat  umum  akan  menilai  bahwa  putusan  tersebut  tidak  berkeadilan  karena  dalam perkara yang sama dengan pasal-pasal yang didakwakan sama, dalam pembuktian dan akan tetapi dalam putusan hakim terjadi ketidaksamaan bisa terjadi pemidanaan yang lebih berat atau  lebih  ringan.  Membentuk  sikap  masyarakat    terhadap  penegakan  hukum  akan mengalami kemunduran, karena mengalami  ketidakpercayaan  dan  ketidakpuasan  terhadap penegakan  hukum,  yang  menimbulkan  rasa  acuh  tak  acuh/  rasa  apatis  terhadap  sistem peradilan  pidana  atau  tegaknya  hukum  pidana  di  Indonesia.  Sebagai  contoh  beberapa perkara penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pati adalah sebagai berikut :
1. Perkara  No.83/Pid.Sus/2018/PN.Pti,  melanggar  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a,  pidana penjara 1 tahun 6 bulan.
2. Perkara  No.51/Pid.Sus/2018/PN.Pti,  melanggar  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a,  pidana penjara 1 tahun.
3. Perkara  No.210/Pid.Sus/2016/PN.Pti,  melanggar  Pasal  127  ayat  (1)  huruf  a,  pidana penjara 10 bulan.
4. Perkara  No.88/Pid.Sus/2018/PN.Pti,  melanggar  Pasal  112  ayat  (1),  pidana  penjara  4 tahun 3 bulan.
5. Perkara  No.103/Pid.Sus/2018/PN.Pti,  melanggar  Pasal  112  ayat  (1),  pidana  penjara  4 tahun.
Di  sisi  lain  terjadinya  disparitas  pidana  dalam  putusan  hakim  merupakan keleluasaan yang diberikan dalam Undang-Undang kehakiman, dalam Undang-Undang No.48 tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  secara  tegas  menyatakan  tugas  pokok  seorang hakim adalah menerima, memeriksa mengadili, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang  di  ajukan.  Dalam  memutuskan  suatu  perkara  hakim  wajib  menggali,  mengikuti,  dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat. 9 Selain  itu, setiap  hakim  berkewajiban  menyampaikan  pertimbangan  atau  pendapat  tertulis  terhadap perkara  yang  sedang  diperiksa  yang  menjadi  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari  putusan. 10 yang  kemudian  dalam  putusan  hakim  selain  harus  memuat  alasan  dan  dasar  putusan  juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum  tak  tertulis  yang  dijadikan  dasar  untuk  mengadili. 11 Selain  itu,  hakim  sebagai  wakil
8 Ibid , Andi Hamzah Dalam Dahlan Sinaga, Hlm. 244-245
9 Pasal 5 ayat (1), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
10 Ibid, Pasal 14 ayat (2)
11 Ibid , Pasal 50 ayat (1)
tuhan di dunia juga harus memperhatikan tiga konsep dasar yaitu keyakinan, pengakuan dan perwujudan  (pengekspresian)  dalam  perbuatan  yang  merupakan  hal-hal  pokok  ajaran ketuhanan. 12
Sidang  pengadilan  adalah  tujuan  untuk  memperoleh  kepastian  dan  keadilan  bagi para pihak yang berkonflik, sehingga  dapat diyakinkan bahwa warisan paham individualisme atau liberalisme yang memperjuangkan kebebasan dan kepentingan yang bersifat individual sangat mempengaruhi pandangan masyarakat indonesia tentang keadilan. 13 Berdasarkan hal tersebut apa yang menurut hakim adili  dalam  putusan  suatu  perkara  yang  sudah  memakai pertimbangan-pertimbangan  yang  dianggap  sudah  berkeadilan,  belum  tentu  mendapat respon  yang  sama  terhadap  pandangan  terdakwa,  korban  dan  masyarakat,  yang  bahkan menimbulkan  pandangan  kalau  suatu  putusan  yang  di  putuskan  oleh  hakim  tidak berkeadilan,  berkemanfaatan,  dan  berkepastian.  Yang  disebabkan  karena  sifat  individual memandang  tidak  secara  luas  efek  dari  suatu  putusan  tersebut.  Sebagai  contoh  yang mempengaruhi  pandangan  masyarakat  adalah  Oknum  Hakim  di  Pengadilan  Negeri  Muara Teweh,  Kabupaten  Barito  Utara,  Kalimantan  Tengah  yang  disidang  Majelis  Kehormatan Hakim  karena  diduga  menerima  Suap  dari  keluarga  Terdakwa  kasus  narkotika  pada  tahun 2016 ( nasional.tempo.co akses tanggal 29 April 2020 ).
Disparitas  pidana  pada  putusan  Hakim  dalam  tindak  pidana  narkotika  merupakan hak  mutlak  Hakim.  Meskipun  demikian,  masih  banyak  putusan  Hakim  yang  dianggap  oleh masyarakat  luas  kurang  memberikan  efek  jera  pada  terdakwa  karena  vonis  yang  terlalu ringan.  Anggapan  masyarakat  ini  membentuk  opini  negatif  terhadap  Hakim  yang  dianggap telah melakukan kejahatan profesi dengan menerima suap dari terdakwa narkotika. Dengan demikian,  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  tinjauan  yuridis  kejahatan profesi  yang  menyebabkan  disparitas  pidana  pada  putusan  tindak  pidana  penyalahgunaan narkotika.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut  di  atas,  maka  penulis  ingin  mengkaji permasalahan  tersebut  dalam  sebuah  makalah  dengan  judul “Kejahatan  Profesi  yang menyebabkan  Disparitas  Pidana  Dalam  Putusan  Hakim  Terhadap  Perkara  Tindak  Pidana Penyalahgunaan Narkotika.”

## B. METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan  yuridis  normatif,  yaitu  pendekatan  yang  menggunakan  konsepsi legis  positivis . Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analitis,  yaitu menggambarkan keadaan dari obyek yang diteliti ...apa?... dan sejumlah faktor-faktor yang
12 Sri  Endah  Wahyuningsih, Urgensi  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Materiel  Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa , Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume 1 No.1 Januari-April 2014
13 Romli  Atmasasmita, Rekonstruksi  Asas  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan ,  Gramedia  Pustaka Utama, Jakarta, 2017, Hlm.26
mempengaruhi  data  yang  diperoleh  itu  untuk  kemudian  dikumpulkan,  disusun,  dijelaskan, dan  dianalisis  menurut  Peraturan  Perundang-Undangan  yang  mengatur  dan  dikaitkan dengan  teori-teori hukum  dan  praktek  pelaksanaan  dalam  hukum  positif  yang  menyangkut permasalahan.  Sumber  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  dan data  sekunder.  Data  primer  berupa  wawancara,  sedangkan  data  sekunder  mencakup  hasil penelitian,  hasil  karya  ilmiah  para  sarjana,  artikel,  halaman  website,  buku-buku  yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

## C. PEMBAHASAN
1. Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Putusan  hakim  terhadap  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  merupakan konsekuensi dari sebuah sistem peradilan pidana yang dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan kemudian naik ke tahap penuntutan oleh Kejaksaan dan akhirnya sampai kepada penentuan yaitu putusan oleh Hakim.
Putusan  Hakim  mengacu  pada  Pasal  114  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009 tentang Narkotika, yang mengatur mengenai ancaman pidana dengan menggunakan sistem minimal  khusus  yang  diartikan  bahwa  dalam  sanksi  pidana  diberikan  batas  minimalnya berbeda  dengan  ketentuan  pidana  lain,  dengan  sanksi  pidana  minimal  5  tahun  dan  sanksi pidana  maksimalnya  adalah  20  tahun.  Sementara  itu,  Pasal  114  ayat  (2)  memiliki  sanksi pidana minimal 6 tahun dan sanksi pidana maksimalnya 20 tahun.
Perbedaan  putusan  Hakim  mengenai  sanksi  penjatuhan  pidana  dalam  putusan perkara  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  di  Pengadilan  Negeri  Pati  Tahun  2018 Ketentuan Pidana Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 seperti terlihat dalam daftar putusan di bawah ini.
No Pasal Dilanggar No. Perkara Ancaman Pidana Tuntutan Pidana (JPU) Pidana Dijatuhkan (Hakim) 1 Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 thn 2009 51/Pid.Sus/2018/PN pti 4 tahun 1 tahun dan 1 tahun 6 bulan 56/Pid.Sus/2018/PN pti 4 tahun 1 tahun dan 1 tahun dan 6 bulan 3 bulan 58/Pid.Sus/2018/PN pti 4 tahun 1 tahun dan 1 tahun 6 bulan 60/Pid.Sus/2018/PN pti 4 tahun 1 tahun dan 2 tahun dan 6 bulan 6 bulan 83/Pid.Sus/2018/PN pti 4 tahun  3 tahun 1 tahun dan 6 bulan
86/Pid.Sus/2018/PN pti 4 tahun 1 tahun dan 1 tahun 6 bulan 87/Pid.Sus/2018/PN pti 4 tahun 1 tahun dan 1 tahun 6 bulan 94/Pid.Sus/2018/PN pti 4 tahun 1 tahun dan 1 tahun dan 6 bulan 3 bulan 128/Pid.Sus/2018/PN pti 4 tahun 1 tahun dan 1 tahun 6 bulan 141/Pid.Sus/2018/PN pti 4 tahun 1 tahun dan 1 tahun dan 6 bulan 3 bulan 144/Pid.Sus/2018/PN pti 4 tahun 1 tahun dan 1 tahun 3 bulan 188/Pid.Sus/2018/PN pti 4 tahun 1 tahun dan 1 tahun 6 bulan 235/Pid.Sus/2018/PN pti 4 tahun 1 tahun dan 1 tahun dan 6 bulan 3 bulan 236/Pid.Sus/2018/PN pti 4 tahun 1 tahun dan 1 tahun dan 6 bulan 3 bulan 247/Pid.Sus/2018/PN pti 4 tahun 1 tahun dan 1 tahun 6 bulan 255/Pid.Sus/2018/PN pti 4 tahun 1 tahun dan 1 tahun 6 bulan 256/Pid.Sus/2018/PN pti 4 tahun 1 tahun dan 1 tahun dan 6 bulan 3 bulan
Penjatuhan pidana dalam putusan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati pada tahun 2018 dengan menggunakan Pasal 127 ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika.  Terdapat  17 (tujuh belas) perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika   yang di jatuhi pidana dalam putusan  majelis  hakim  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri  Pati.  Penjatuhan  pidana  yang dilakukan oleh majelis hakim dengan dasar menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat perbedaan-perbedaan akan tetapi rata-rata  majelis  hakim  menjatuhkan  pidana  penjara  kepada  pelaku  tindak  pidana penyalahgunaan  narkotika  adalah  dengan  pidana  penjara    selama  1  tahun    yang  mana terdapat  9  perkara  dari  17  perkara  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  yang  di  putus oleh  majelis  hakim,  di  dalam  tuntutan  pidananya  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum  rata-rata
menuntut kepada pelakunya dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Kemudian penjatuhan pidana penjara oleh majelis hakim dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 3 bulan  terhadap  pelaku  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  ada  6  perkara  dari  17 perkara  tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika,  yang  mana  oleh  Jaksa  Penuntut  Umum terhadap perkara tersebut melakukan penuntutan pidana penjara kepada pelakunya adalah dengan 1 tahun dan 6 bulan pidana penjara  dengan dasar kententuan pidananya Pasal 127 ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  Narkotika.  Selain  hal tersebut, penjatuhan pidana penjara oleh majelis hakim terdapat yang mengenakan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, serta 2 tahun dan 6 bulan.
Pada  tiap  putusannya,  Hakim  selalu  mempunyai  beberapa  pertimbangan  khusus pada  tiap  terdakwa  yang  diadili  dalam  kasus  narkotika.  Pertimbangan  khusus  ini  akan membantu    meringankan  putusan  sanksi  pidana  terhadap  terdakwa.  Faktor-faktor  yang meringankan  terdakwa  yaitu  sikap  dan  perilaku  yang  baik  semasa  menjalani  proses persidangan yang mengacu pada  Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Pokok Kehakiman Nomor 4  tahun  2004 yang menyatakan  bahwa  dalam  mempertimbangkan  berat  ringannya  pidana, Hakim  wajib  memperhatikan  pula  sifat  yang  baik  dan  jahat  dari  terdakwa.  Selain  itu, intensitas perilaku kejahatan juga menjadi pertimbangan tersendiri. Apabila si terdakwa baru menjalani  proses  hukum  pertama  kali  disebabkan  tindak  pidana  narkotika,  dan  bukan sebagai residivis, hal ini juga membantu dalam proses keringanan penetapan sanksi pidana oleh Hakim.
Jadi  dilihat  dari  efektivitas  hukumnya,  dalam  penjatuhan  pidana  yang  dilakukan oleh  hakim  terhadap  perkara  tindak  pidana  narkotika  di  wilayah  hukum  Pengadilan  Negeri Pati  tersebut,  tidak  efektif  dalam  melaksanakan  apa  yang  menjadi  maksud  dari  Undang- Undang  Nomor  35  tahun  2009  tentang  narkotika,  yaitu  untuk  mencegah,  melindungi  dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas peredaran gelap  narkotika  dan  prekursor  narkotika.  karena  perdasarkan  penjatuhan  pidana  dalam putusan  hakim  dari tahun  2016 sampai  dengan  tahun  2018  selalu  mengalami  peningkatan. Artinya berdasarkan teori efektivitas hukum, norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, masyarakat belum sadar atau taat terhadap hukumnya.

## 2. Kejahatan  Profesi  dalam  Disparitas  Pidana  Putusan  Hakim  Terhadap  Perkara  Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pati
Disparitas putusan dalam dikaitkan pada kecenderungan pola pikir hakim dan tidak dapat  dilepaskan  dari  sistem  pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  hakim  dan  kemanusiaan  dari sistem pengetahuan yang dimilikinya itu menentukan corak atau karakter pemikirannya. Pola pikir  yang  bercorak  positivistik  atau  non  positivistik  pada  tataran  praktisnya  melahirkan kecenderungan  hakim  yang  berbeda  dalam  melakukan  pemaknaan  atau  penafsiran  hukum dalam  memutus  perkara,  inilah  yang  disebut  sebagai  hakim  tekstual  dan  kontekstual. Penafsiran tekstual yaitu penafsiran sempit yang hanya mengacu pada teks Undang-Undang yang berlaku, sedangkan pemaknaan kontekstual yaitu penafsiran luas yang selain mengacu
pada  bunyi  teks  hukum,  juga  mengaitkan  dengan  memperhatikan  faktor-faktor socio  legal yang ada. 14
Disparitas sebagai perbedaan antar setiap putusan, tidak dapat dilihat dari adanya perbedaan  pemberian  sanksi  dari  tiap-tiap  putusan  yang  ditetapkan  suatu  pengadilan  atas suatu perkara yang sama. masyarakat umum yang diwakili oleh media menganggap adanya disparitas  dan  selanjutnya  diskriminasi  dalam  suatu  kasus  yang  diputuskan  dengan memberikan  sanksi  yang  berbeda,  tidak  secara  otomatis  berarti  bahwa  disparitas  memang terjadi  dalam  perkara  tersebut.  Disparitas  harus  dilihat  sebagai  adanya  perbedaan  sudut pandang hakim yang memutus suatu perkara yang sama dalam menafsirkan satu atau lebih bagian  dalam  rumusan  perundangan  yang  diterapkan  dalam  suatu  kasus,  penafsiran  yang berbeda  ini  kemudian  secara  logis  rasional  mempengaruhi  pertimbangan  hakim  dalam memutuskan  bersalah  atau  tidaknya  terdakwa,  atau  berat  ringannya  penjatuhan  sanksi kepada  terdakwa  yang  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  perbuatan  yang dilarang  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Sehingga  bisa  jadi  yang  terindentifikasi pertama kali adalah adanya perbedaan dalam berat ringannya sanksi yang dijatuhkan dalam beberapa kasus yang sama. 15
Sebagaimana  diketahui  tujuan  pemidanaan  yang  merupakan  ajaran  umum  atau konstruksi  konsepsional  umum  dalam  hukum  pidana,  selama  ini  tidak  dirumuskan  dalam KUHP yang sekarang berlaku, tetapi hanya ditemui dalam pelajaran atau ilmu hukum pidana yang  umumnya  diajarkan  di  fakultas-fakultas  hukum,  padahal  tujuan  pemidanaan merupakan  sangat  sentral  dan  fundamental,  karena  tujuan  pemidanaan  merupakan jiwa/roh/spirit  dari  sistem  pemidanaan. 16 Akan  tetapi  suap-menyuap  dalam  perkara  tindak pidana  narkoba  telah  menjadi  rahasia  umum,  kejahatan  yang  sebetulnya  ada  tapi terselubung sengap dengan si korban.Sulit diungkap. Hanya beberapa kasus yang berhasil di ungkap dan dijatuhkan sanksi atau hukuman untuk para penjahat profesi penegakkan hukum khususnya  Profesi  Hakim.  Seperti  yang  terjadi  pada  13  April  2016  di  Mahkamah  Agung menggelar  siding  Majelis  Kehormatan  Hakim  terkait  dugaan  pelanggaran  etik  oleh  hakim Pengadilan  Negeri  Muara  Teweh,  Kabupaten  Barito  Utara,  Kalimantan  Tengah  atas  nama hakim Falcon Sihombing.
Falcon  disidang  majelis  kehormatan  karena  diduga  bertemu  dengan  keluarga terdakwa kasus narkoba Lendra Siregar di luar Pengadilan, saat dia masih menjabat sebagai hakim  di Pengadilan  Negeri Kasongan  pada  tahun  2014.  Dalam  pertemuan  tersebut  Falcon diduga  menerima  Rp.  15.000.000,’  (Lima  Belas  Juta  Rupiah).  Pemberian  uang  disertai permohonan  agar  Lendra  yang  ingin  maju  di  Pemilihan  Legislatif  diberikan  keringanan hukuman.
Dari  kasus  tersebut  sudah  dapat  kita  tarik  adanya  kejahatan  profesi  yang  terjadi dalam  profesi  kehakiman,  walaupun  tidak  dapat  terendus  dan  dibuktikan  setiap  Disparitas
14 Wijayanto,  Danang  (2014).  Disparitas  Putusan  Hakim  Identifikasi  Dan  Implikasi.  Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia. Hlm.12
15 Danang Wijayanto, Op.Cit , hlm.261-262
16 Sri Endah Wahyuningsih, Model Pengembangan Asas Hukum Pidana Dalam KUHP Berbasis Nilai- Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Op.Cit, hlm.113
Putusan  terjadi  Kejahatan  Profesi  karena  sangat  sulit  dibuktikan  karena  adanya  kejahatan sistemis.  Menurut  kriminolog  Yesmil  Anwar  menilai,  pemerasan  atau  suap  menyuapdalam pidana narkoba merupakan kejahatan sistemis. Artinya, suatu kejahatan yang bertalian dan berhubungan  satu  sama  lain  dengan  system  atau  susunan  yang  beraturan.  Ini  tak mengherankan, mengingat penyalahgunaan narkotika masuk dalam extraordinary crime dan secara bisnis sangat menggiurkan bagi orang yang terlibat di dalamnya.
Kejahatan (suap) ini sudah dari hulu hingga hilir. Persoalan ini kita bicarakan lama dan  ini  melibatkan  berbagi  piha k  termasuk  juga  dalam  hal  penegakan  hukum.”  Dalam penegakan  hukum  peradilan  narkotika  terjadi  factor  kriminogen  yang  memberikan  ruang terjadinya  bentuk-bentuk  kejahatan,  seperti  suap  menyuap.  Parahnya  kejahatan  ini dilanggengkan  oleh  sikap  masyarakat  yang  permisif  dan  enggan  melapor.  Ditambah  lagi, budaya hukum belum tumbuh dengan baik.
Adanya  kejahatan  profesi  yang  terjadi  dalam  profesi  kehakiman,  walaupun  tidak dapat  terendus  dan  dibuktikan  setiap  Disparitas  Putusan  terjadi  Kejahatan  Profesi  karena sangat sulit dibuktikan karena adanya kejahatan sistemis. Menurut kriminolog Yesmil Anwar menilai,  pemerasan  atau  suap  menyuap  dalam  pidana  narkotika  merupakan  kejahatan sistemis.  Artinya,  suatu  kejahatan  yang  bertalian  dan  berhubungan  satu  sama  lain  dengan sistem  atau  susunan  yang  beraturan.  Ini  tak  mengherankan,  mengingat  penyalahgunaan narkotika masuk dalam extraordinary crime dan secara bisnis sangat menggiurkan bagi orang yang  terlibat  di  dalamnya.  Dalam  penegakan  hukum  peradilan  narkotika  terjadi  factor kriminogen  yang  memberikan  ruang  terjadinya  bentuk-bentuk  kejahatan,  seperti  suap menyuap.  Parahnya  kejahatan  ini  dilanggengkan  oleh  sikap  masyarakat  yang  permisif  dan enggan melapor. Ditambah lagi, budaya hukum belum tumbuh dengan baik.

## D. PENUTUP
Secara yuridis kejahatan profesi yang menyebabkan disparitas pidana pada putusan tindak  pidana  penyalahgunaan  narkotika  merupakan  keleluasaan  yang  diberikan  dalam Undang-Undang kehakiman. Kejahatan profesi terjadi karena adanya symbiosis mutualisme, yang  saling  menguntungkan  untuk  para  pihak.  Kejahatan  profesi  ini  terjadi  lantaran lemahnya  koordinasi,  harmonisasi,  dan  sinkronisasi  antara  system  peradilan  pidana,  yang terdiri  dari  perundang-undangan,  penegak  hukum,  fasilitas  penegak  hukum,  kesadaran hukum  masyarakat,  dan  budaya hukum.  Disparitas  harus  dilihat  sebagai  adanya  perbedaan sudut pandang hakim yang memutus suatu perkara yang sama dalam menafsirkan satu atau lebih  bagian  dalam  rumusan  perundangan  yang  diterapkan  dalam  suatu  kasus,  penafsiran yang berbeda ini kemudian secara logis rasional mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan  bersalah  atau  tidaknya  terdakwa,  atau  berat  ringannya  penjatuhan  sanksi kepada  terdakwa  yang  terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  perbuatan yangdilarang dalam peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ar. Sujono & Bony Daniel. 2009. Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jakarta: Sinar Grafika.
Atmasasmita,  Romli.  2017.  Rekonstruksi  Asas  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan.  Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama.
O.S. Hiariej, Eddy . 2015. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta:  Cahaya Atma Pustaka. Rahardjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Sinaga,  Dahlan.  2015.  Kemandirian  Dan  Kebebasan  Hakim  Memutus  Perkara  Pidana  Dalam Negara Hukum Pancasila. Bandung: Nusa Media.
Wijayanto,  Danang.  2014.  Disparitas  Putusan  Hakim  Identifikasi  Dan  Implikasi.  Jakarta: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
Yuti  Witanto,  Darmoko  dan  Arya  Putra  Negara  Kutawaringin.  2013.  Diskresi  Hakim  Sebuah Instrumen  Menegakkan  Keadilan  Substantif  Dalam  Perkara-Perkara  Pidana.  Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 08 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2009  tentang  Narkotika  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2009  Nomor  143,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 5062)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Nimerodi Gulö Dan Ade Kurniawan Muharram, Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana,
Masalah-Masalah Hukum ,Jilid 47 No.3, Juli 2018.
Sri  Endah  Wahyuningsih, Urgensi  Pembaharuan  Hukum  Pidana  Materiel  Indonesia Berdasarkan  Nilai-Nilai  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa ,  Jurnal  Pembaharuan  Hukum, Volume 1 No.1 Januari-April 2014.