## ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 973 /154 2018

## Thomas Nadeak

## Fakultas Ekonomi dan Bisnis  UBP Karawang
Misterichi@yahoo.com

## Eva Sunasti

## Fakultas Ekonomi dan Bisnis UBP Karawang
ABSTRACT
This  study  aims  to  find  out  how much motor  vehicle  tax  receipts and  motor  vehicle transfer  fees  in  Samsat  Karawang  regency  with  the  existence  of  governor's  decree number  973/147  regarding  the  granting  of  principal  exemptions  and  administrative sanctions  in  the  form  of  fine  fees  for  transfer  of  name  of  motorized  vehicles (BBNKB) on the transfer of ownership second and in the form of a motor vehicle tax penalty (PKB) the type of research investigated by researchers is in the form of case studies.  The  data  obtained  by  researchers  is  data  taken  directly  from  the  Karawang district  samsat  office.  the  data  received  is  secondary  data,  in  the  form  of  annual acquisition data from motor vehicle tax receipts and transfer fees for 5 years namely 2014  to  2018  from  the  study  concluded  that  motor  vehicle  tax  revenue  was  well realized and reached the target each year, in the year 2018 motor vehicle tax revenue reaches  its  target  of  105.99%  with  this  it  can  be  stated  that  the  effectiveness  of revenue  is  very  good  while  in  the  transfer  fees  of  motorized  vehicles  in  2018 experienced revenues of 112.90 of the target set, this means that effectiveness in 2018 has reached the specified target.
Keywords: Effectiveness of Motor Vehicle Tax Revenue, Motor Vehicle Title Transfer Fees and Original Revenue of Karawang Regency

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  besar  penerimaan  pajak  kendaraan bermotor  dan  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  di  Samsat  Kabupaten  Karawang  dengan adanya surat keputusan gubernur nomor  973/147 tentang pemberian pembebasan pokok dan sanksi  administratif  berupa  denda  bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  (BBNKB)  atas penyerahan  kepemilikan  kedua  dan  berupa  denda  pajak  kendaraan  bermotor  (PKB)  jenis penelitian yang diteliti peneliti berupa studi kasus. Data yang didapatkan oleh peneliti adalah data  yang  diambil  langsung  dari  kantor  samsat  kabupaten  karawang.  data  yang  diterima adalah  data  sekunder,  berupa  data  perolehan  tahunan  dari  penerimaan  pajak  kendaraan bermotor  dan  bea  balik  nama  selama  5  tahun  yakni  tahun  2014  sampai  dengan  2018  dari penelitian  tersebut  mendapatkan  penyimpulan  bahwasannya  penerimaan  pajak  kendaraan bermotor  terealisasi  dengan  baik  dan  mencapai  target  setiap  tahunnya,  pada  tahun  2018 penerimaan pajak kendaraan bermotor mencapai targetnya sebesar 105,99% dengan ini dapat dinyatakan  bahwa  efektivitas  pada  penerimaan  sangat  baik  sedangkan  pada  bea  balik  nama kendaraan  bermotor  pada  tahun  2018  mengalami  penerimaan  sebesar  112,90  dari  target  yg ditentukan, dengan ini berarti efektivittas pada tahun 2018 telah mencapai target  yang telah ditentukan.
Kata Kunci : Efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor,Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang.

## Latar Belakang
Dalam  rangka  meningkatkan  pendapatan  daerah,  Pemerintahan  Daerah menjalankan  fungsi  dan  kewenangan  dalam  bentuk  peraturan  sebagai  pengendalian efesiensi  dan  efektivitas  pendapatan  untuk  daerah  dalam  menjalankan  fungsi  dan kewenangannya Pemerintahan Daerah berkerja sama dengan SAMSAT untuk melakukan pemungutan  pajak  kendaraan  bermotor,  dimana  sebagian  besar  penduduk  di  daerah menggunakan kendaraan bermotor.
Pajak  Daerah  adalah  kontribusi  yang  wajib  kepada  daerah  yang  terutang  oleh orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  pada  undang-undang
dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 1 .
Pajak  kendaraan  bermotor  termasuk  pada  jenis  pajak  provinsi  yang  merupakan bagian dari Iuran Pajak Daerah. Pada Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 pada pasal 1 angka  12  dan  13  yang  menyatakan  pajak  atas  kepemilikian  kendaraan  bermotor. Objek pajak  kendaraan  bermotor  kepemilikan  dan/  atau  penguasa  kendaraan  bermotor. Termasuk  dalam  pengertian  Kendaraan  Bermotor  adalah  kendaraan  bermotor  beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan  yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kantor GT 5 (lima Gross Tonnage ) sampai dengan GT  7  (tujuh Gross  Tonnage ).  Dikecualikan  dari  pengertian  Kendaraan  Bermotor  yaitu, Kereta  Api,  kendaraan  Bermotor  yang  semata-mata  digunakan  untuk  keperluan pertahanan dan keamanan negara, Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 2 .
1 Undang-Undang nomer 28 tahun 2009 pasal 1 angka 12, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
2 Abdul Halim, Perpajakan edisi 2 (Jakarta Selatan: Salemba Empat 2016), hlm.503
Tarif  pajak  untuk  setiap  jenis  pajak  adalah  1%  dan  yang  paling  tinggi  yaitu  2%  untuk kepemilikan  kendaraan  bermotor  pertama  yaitu  dimana  kepemilikan  kendaraan  bermotor tersebut  baru  memiliki  kendaraan  bermotor  petama  kalinya,  untuk  kepemilikan  kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2%  dan  paling  tinggi  sebesar  10%,  sedangkan  utuk  tarif  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  ditetapkan  paling  tinggi  sebesar  20%  untuk  penyerahan  pertama  dan  1%  untuk penyerahan kedua dan seterusnya 3 .
Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  pada  Undang-Undang  No.28  Tahun  2009 menyatakan bahwa Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua belah pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke  dalam  badan  usaha 4 .  Penguasaan  kendaraan  bermotor  yang  melebihi  dari  jarak setahun atau  duabelas  bulan  dapat  dianggap  sebagai  penyerahan  kendaraan  bermotor,  penguasaan kendaraan  bermotor  juga  bisa  dari  luar  negeri  dan  dipakai  tetap  diindonesia  dengan pengecualian  untuk  dipergunakan  diri  sendiri  atau  orang  pribadi,  sebagai  bahan  untuk diperdagangkan. dengan penjabaran hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian  dengan  judul  “Analisis  Efektifitas  Penerimaan  Pajak  Dan  Bea  Balik  Nama Kedaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang Sebelum dan Sesudah  diberlakukannya  Surat  Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  973/147  Tahun 2018”
3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28  Tahun  2009 Pasal 6 Pasal 12 Pajak Daerah Dan       Retribusi daerah
4 Abdul Halim, Perpajakan edisi 2 (Jakarta Selatan: Salemba Empat 2016), hlm. 506
E ISSN :  2580-5517

## Landasan Teori

## Definisi Pajak
Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009
Tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah  kontribusi  Wajib  Pajak  kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-Undang,  dengan  tidak mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  diperlukan  negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## Definisi pajak yang dikemukakan oleh
Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H.:
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dipaksakan)  dengan  tidak  mendapat  jasa  timbal  balik  (kontraprestasi)  yang langsung  dapat  ditunjukan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar  pengeluaran umum.  Definisi  tersebut  kemudian  disempurnakan  menjadi,  Pajak  adalah peralihan  dari  pihak  rakyat  kepada  kas  negara  untuk  membiayai  pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk publicsaving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment .
Definisi pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat:
Pajak  sebagai  suatu  kewajiban  menyerahkan  sebagai  dari  kekayaan  ke  kas negara  yang  disebabkan  suatu  keadaan,  kejadian,  dan  perbuatan  yang memberikan  kedudukan  tertentu,  tetapi  bukan  sebagai  hukuman,  menurut peraturan  yang  ditetapkan  pemerintah  serta  dapat  dipaksakan,  tetapi  tidak  ada jasa  timbal  balik  dari  negara  secara  langsung  untuk  memelihara  kesejahteraan secara umum.
Definisi pajak yang dikemukakan oleh Dr. N. J. Feldmann:
Pajak  adalah  presentasi  yang  dipaksakan  sepihak  oleh  dan  terutang  kepada penguasa  (menurut  norma-norma  yang  ditetapkannya  secara  umum,  tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran- pengeluaran umum.
E ISSN :  2580-5517

## Asas-asas Perpajakan
Prinsip-prinsip  ini  masih  digunakan  sampai  saat  ini  dalam  sistem  perpajakan modern. Tiga prinsip utama perpajakan menurut Adam Smith (1776) adalah:
1. Effeciency
Pemungutan  pajak  harus  mudah  dan  murah  dalam  penagihannya,  sehingga hasil pemungutan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya.
2. Equity
Pemungutan  pajak  harus  adil  diantara  satu  wajib  pajak  dengan  wajib  pajak lainnya.  Pajak  dikenakan  kepada  wajib  pajak  harus  sebanding  dengan kemampuannya  untuk  membayar  pihak  tersebut  dan  manfaat  yang diterimannya.
3. Economic effect must be considered
Pajak  yang  dikumpulkan  dapat  mempengaruhi  kehidupan  ekonomi  wajib pajak.  Hal  ini  harus  dipertimbangkan  ketika  merumuskan  kebijakan perpajakan.  Pajak  yang  dikumpulkan  jangan  sampai  membuat  seseorang melarat atau mengganggukelancaran produksi perusahaan.

## Jenis Pajak
Menurut  Abdul  Halim  (2016:3)  Terdapat  berbagai  jenis  pajak  yang  dapat dikelompokan  menjadi  tiga,  yaitu  pengelompokan  menurut  golongan,  menurut  sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.
1. Menurut Golongannya
Pajak dikelompokkan menjadi dua:
a. Pajak  Langsung, pajak  yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.
b. Pajak  Tidak  Langsung,  pajak  yang  pada  akhirnya  dapat  dibebankan  atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika  terdapat  suatu  kejadian,  peristiwa,  atau  perbuatan  yang  menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.
2. Menurut Sifat
Pajak dapat dikelompokan menjadi dua. Berikut ini penjelasannya.
a. Pajak  subjektif,  pajak  yang  pengenaannya  memperhatikan  keadaan  pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
E ISSN :  2580-5517
b. Pajak  Objektif,  pajak  yang  pengenaannya  memperhatikan  objeknya,  baik berupa  benda,  keadaan,  perbuatan,  meupun  peristiwa  yang  mengakibatkan keadaan pribadi subjek pajak  (wajib pajak) dan tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungutan
Pajak dikelompokan menjadi dua, berikut penjelasannya:
a. Pajak  Negara  (pajak  Pusat),  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  pusat  dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
Pajak  Daerah,  pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah  daerah,  baik  daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun daerah  tingkat II (Pajak Kabupaten/ Kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
b. daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

## Fungsi Pajak
Menurut  Abdul  Halim  (2016:4).  Terdapat  dua  fungsi  pajak,  yaitu  fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur)
1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)
Pajak  mempunyai  fungsi budgetair ,  artinya  pajak  merupakan  salah  satu sumber  penerimaan  pemerintah  untuk  membiayai  pengeluaran,  baik  rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi Regularend (Pengatur)
Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau  melaksanakan  kebijakan  pemerintah  dalam  bidang  social  dan  ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

## Syarat pemungutan pajak
Menurut  Mardiasmo  (2016:4).  Agar  pemungutan  pajak  tidak  menimbulkan hambatan  atau  perlawanan, maka  pemungutan  pajak  harus  memenuhi  syarat  sebagai berikut:
1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)
Sesuai  dengan  tujuan  hukum,  yakni  mencapai  keadilan,  undang-undang  maupun pelaksanaan  pemungutan  pajak  harus  adil.  Adil  dalam  perundang-undangan
diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan  masing-masing.  Sedang  adil  dalam  pelaksanaannya  yakni  dengan memberikan  hak  wajib  pajak  untuk    mengajukan  keberatan,  penundaan  dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)Di indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya .
3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat Ekonomis)
Pemungutan  tidak  boleh  mengganggu  kelancaran  kegiatan  produksi  maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efesien (syarat finansiil)
Sesuai  fungsi  budgetair,  biaya  pemungutan  pajak  harus  lebih  rendah  dari  hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan.  Syarat  ini  telah  dipenuhi  oleh  Undang- undang perpajakan yang baru.

## Pengelompokan Pajak
Menurut mardiasmo (2016:7) pengelompokan pajak terbagi menjadi 3 yaitu :
1. Menurut golongannya
a. Pajak  langsung,  yaitu  pajak  yang  harus  dipikul  sendiri  oleh  wajib  pajak  dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain Contoh: pajak penghasilan
b. Pajak  tidak  langsung,  yaitu  pajak  yang  pada  akhirnya  dapat  dibebankan  atau dilimpahkan kepada orang lain.
Contoh: pajak pertambahan nilai
2. Menurut sifatnya
a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
b. subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan.
c. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak
E ISSN :  2580-5517
Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

## Tata cara pemungutan pajak
Menurut  Mardiasmo  (2016:8).  pemungutan  pajak  terbagi  menjadi  3  Tata  cara pemungtan pajak yaitu:
1. Stelsel pajak
Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel:
a. Stelsel nyata ( riel stelsel )
Pengenaan  pajak  didasarkan  pada  objek  (penghasilan  yang  nyata),  sehingga pemungutannya  baru  dapat  dilakukan  pada  akhir  tahun  pajak,  yakni  setelah penghasilan  yang  sesungguhnya  diketahui.  Stelsel  nyata  mempunyai  kelebihan atau  kebaikan  dan  kekurangan.  Kebaikan  stelsel  ini  adalah  pajak  yang  baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui)
b. Stelsel anggapan ( fictieve stelsel )
Pengenaan  pajak  didasarkan  pada  suatu  tanggapan  yang  diatur  oleh  undang- undang  misalnya,  penghasilan  suatu  tahun  dianggap  sama  dengan  tahun sebelumnya,  sehingga  pada  awal  tahun  pajak  sudah  dapat  ditetapkan  besarnya pajak  yang  terutang  untuk  tahun  pajak  berjalan  .  kebaikan  stelsel  ini  adalah pajak  dapat  dibayar  selama  tahun  berjalan,  tanpa  harus  menunggu  akhir  tahun. Sedangkan  kelemahannya  adalah  pajak  yang  tidak  berdasarkan  pada  keadaan yang sengguhnya.
c. Stelsel  campuran
Stelsel ini merupakan kombinasi atara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal  tahun,  besarnya  pajak  dihitung  berdasarkan  suatu  anggapan,  kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila  besarnya  pajak  menurut  kenyataan  lebih  besar  daripada  pajak  menurut anggapan,
maka  Wajib  Pajak  harus  menambah.  Sebaiknya,  jika  lebih  kecil  kelebihannya dapat diminta kembali.
2. Asas Pemungutan Pajak
a. Asas domisili (asas tempat tinggal)
Negara  berhak  mengenakan  pajak  atas  seluruh  penghasilan  Wajib  Pajak  yang bertempat  tinggal  di  wilayahnya,  baik  penghasilan  yang  berasal  dari  dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
b. Asas sumber
Negara  berhak  mengenakan  pajak  atas  penghasilan  yang  bersumber  di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
c. Asas kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
3. Sistem Pemungutan Pajak
a. Official Assesment System
Adalah suatu sistem pemungutan  yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak)
b. Self Assessment System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarannya pajak yang terutang.

## c. Withholding system
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga  (bukan  fiskus  dan  bukan  Wajib  Pajak  yang  bersangkutan)  untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## Tarif Pajak
Menurut  Abdul  Halim  (2016:505),  Tarif  pajak  merupakan  angka  atau presentase  yang  digunakan  untuk  menghitung  jumlah  pajak  atau  jumlah  pajak  atau jumlah pajak yang terutang. Terdapat empat macam tarif pajak, yaitu:
1. Tarif Tetap
Tarif  tetap,  yaitu  tarif  dengan  jumlah  atau  angka  tetap  berapa  pun  yang  menjadi dasar pengenaan pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
2. Tarif Sebanding (Proporsional)
Tarif  sebanding  (proporsional),  yaitu  tarif  dengan  presentase  tetap  berapa  pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak, dan pajak yang harus dibayar selalu akan berubah secara proposional sesuai dengan jumlah yang akan dikenakan.
3. Tarif Progresif
Tarif  Progresif,  yaitu  tarif  dengan  presentase  yang  semakin  meningkat  (naik) apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat.
4. Tarif Degresif (menurun)
Tarif Degresif (menurun), yaitu tarif dengan presentase yang semakin turun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak meningkat
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Definisi Pajak Kendaraan Bermotor
“Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  menyatakan  bahwa  Pajak Kendaraan  Bermotor  adalah  pajak  atas  kepemilikan  dan/atau  penguasaan kendaraan bermotor.”

## Objek Pajak
Menurut Abdul Halim (2016:503)
Objek  Pajak  Kendaraan  Bermotor  adalah  kepemilikan  dan/atau  penguasaan kendaraan  bermotor.  Termasuk  dalam  pengertian  kendaraan  bermotor  adalah kendaraan  bermotor  beroda  berserta  gandengannya  yang  dioperasikan  disemua jenis  jalan  darat  dan  kendaraan  bermotor  yang  dioperasikan  di  air  dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage ) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
Subjek Pajak
Menurut Abdul Halim (2016:504):
Subjek  Pajak  Kendaraan  Bermotor  adalah  Orang  pribadi  atau  badan  yang memiliki  dan/atau  menguasai  Kendaraan  Bermotor.  Wajib  Pajak  Bermotor adalah  orang  probadi  atau  badan  yang  memiliki  Kendaraan  Bermotor.  Dalam hal  Wajib  Pajak  Badan,  kewajiban  perpajakannya  diwakili  oleh  pengurus  atau kuasa badan tersebut.

## Dasar Pengenaan Pajak
Menurut  Abdul  Halim  (2016:504),  Dasar  pengenaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor adalah hasil perkakalian dari dua unsur pokok:
1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
2. Bobot  yang  mencerminkan  secara  relatif  tingkat  kerusakan  jalan  dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor

## Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
Menurut Abdul Halim (2016:505), Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
E ISSN :  2580-5517
1. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1 persen dan paling tinggi sebesar 2 persen.
2. Untuk  kepemilikan  Kendaraan  Bermotor  kedua  dan  seterusnya  tarif  dapat ditetapkan  secara  progresif  paling  rendah  sebesar  2  persen  dan  paling  tinggi sebesar 10 persen.
3. Untuk  kendaraan  bermotor  angkutan  umum,  ambulans,  pemadam  kebakaran, sosial  keagamaan,  lembaga  sosial  dan  keagamaan,  pemerintah  /TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain.
4. Untuk  kendaraan  bermotor  alat-alat  berat  dan  alat-alat  besar  ditetapkan  paling rendah sebesar 0,1 persen dan paling tinggi sebesar 0,2 persen

## Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor
Menurut  Abdul  Halim  (2016:505),  Besaran  pokok  pajak  kendaraan  bermotor  yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

## Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

## Definisi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  menyatakan  bahwa  Bea  Balik Nama  kendaraan  Bermotor  adalah  pajak  atas  penyerahan  hak  milik  kendaraan bermotor  sebagai  akibat  perjanjian  kedua  pihak  atau  perbuatan  sepihak  atau keadaan  yang  terjadi  karena  jual  beli,  tukar  menukar,  hibah,  warisan,  atau pemasukan kedalam badan usaha.

## Objek Pajak
Menurut  Abdul  halim  (2016:506),  Objek  pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor adalah:
penyerahan  kepemilikan  kendaraan  bermotor.  Termasuk  dalam pengertian  kendaraan  bermotor  adalah  kendaraan  bermotor  beroda  berserta gandengannya  yang  dioperasikan  disemua  jenis  jalan  darat  dan  kendaraan bermotor  yang  dioperasikan  di  air  dengan  ukuran  isi  kotor  GT  5  (lima Gross Tonnage ) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage ).
Penyerahan Kendaraan Bermotor

## Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak
E ISSN :  2580-5517
Menurut Abdul Halim (2016:506)beberapa hal terkait penyerahan kendaraan bermotor ada empat yaitu:
1. Penguasaan Kendaraan bermotor melebihi dua belas bulan dapat dianggap sebagai penyerahan.
2. Penguasaan Kendaraan Bermotor tidak termasuk penguasaan Kendaraan Bermotor karena perjanjian sewa beli.
3. Termasuk  penyerahan  Kendaraan  Bermotor  adalah  pemasukan  Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia.

## Subjek Pajak
Menurut  Abdul  Halim  (2016:507),  Subjek  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor adalah:
“orang  pribadi  atau  Badan  yang  dapat  menerima  penyerahan  Kendaraan Bermotor.  Wajib  Pajak  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  adalah  orang  pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor”.

## Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif
Menurut  Abdul  Halim  (2016:508),  Dasar  pengenaan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  adalah  Nilai  Jual  Kendaraan  Bermotor.  Tarif  Bea  Balik  Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
1. Penyerahan pertama sebesar 20 persen; dan
2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1 persen.
Khusus  untuk  Kendaraan  Bermotor  alat-alat  berat  dan  alat-alat  besar  yang  tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan sebagai berikut:
1. Penyerahan pertama sebesar 0,75 persen; dan
2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 persen.

## Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Menurut Abdul Halim (2016:508), Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  yang  terutang  dihitung  dengan  cara  mengalikan  tarif  dengan  dasar pengenaan pajak.
Efektivitas ( effectivity )
E ISSN :  2580-5517
Kata efektivitas berasal dari bagasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas menggambarkan  kemampuan  Pemerintah  Daerah  dalam  merealisasikan  Pajak  Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Efektivitas ini dapat dihitung dengan rumus:
(Abdul halim, 2004 : 135)

## Kerangka berpikir
Masing-masing  daerah  memiliki  berbagai  macam  cara  untuk  meningkatkan pendapatan  daerahnya,  hal  tersebut  juga  terjadi  didaerah  Kabupaten  Karawang,  dimana salah satu penghasilan pendapatan asli daerah yaitu salah satunya bersumber dari pajak, pada bagian pajak menerbitkan tentang peraturan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2009  menyatakan  bahwa  Pajak  Kendaraan  Bermotor  adalah  pajak  atas  kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
Pada  penelitian  ini  menggunakan  kerangka  berpikir  yang  telah  disimpulkan  pada teori  yang  telah  diuraikan  pada  deskriptif  teori,  penulis  menganalisis  yang  berjudul Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak dan Bea Balik Nama Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap  Penerimaan  Asli  Daerah  Kabupaten  Karawang  yang  ditujukan  untuk menganalisis bagaimana besarnya efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor yang terrealisasi  pada  5  tahun  terakhir,  yaitu  pada  tahun  2014  sampai  dengan  2018, Menganalisis  besaran  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  yang  terrealisasi  pada  5 tahun  terakhir,  yaitu  tahun  2014  sampai  dengan  tahun  2018,  menganalisis  apa  saja kebijakan  yang  diberlakukan  dalam  meningkatkan  pendapatan  daerah  di  Kabupaten Karawang,  dan  besaran  tarif  yang  diberlakukan  pada  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor.

## Gambar 2.4
Realisasi Penerimaan PKB
Efektivitas =
X 100%

## Target Penerimaan PKB
E ISSN :  2580-5517

## Kerangka berpikir
Keterangan :
1. Variabel  independen  dalam  penelitian  ini  yaitu  Efektivitas  Penerimaan  Pajak Kendaraan  Bermotor  sebagai  (X1)  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor sebagai (X2).
2. Variabel  dependen  dalam  penelitian  ini  yaitu  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Karawang sebagai variabel terikat (Y)

## Hipotesis Penelitian
Berdasarkan  rumusan  masalah,  tujuan,  tinjauan  pustaka  dan  kerangka  berpikir  diatas, maka peneliti menyimpulkan hipotesis penelitian sebagai berikut:
1. Pengaruh  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karawang
:  Tidak  terdapat  pengaruh  antara  efektivitas  penerimaan  pajak        kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten  Karawang  Sebelum dan  Sesudah  Berlakunya  Surat  Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat  pada  tahun 2016 – 2018
:    Terdapat  Pengaruh  antara  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  di  Kabupaten  Karawang  Sebelum  dan Sesudah Berlakunya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat pada tahun 2016- 2018
(Y) X1 X2
2. Pengaruh  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  terhadap  Pendapatan  Asli Daerah Kabupaten Karawang
:  Tidak  terdapat  pengaruh  antara  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  tehadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  Karawang  Sebelum  dan  Sesudah Berlakunya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat pada tahun 2016-2018
:  Terdapat  pengaruh  antara  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  tehadap Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten  KarawangSebelum  dan  Sesudah Berlakunya Surat keputusan Gubernur Jawa Barat  pada tahun 2016-2018
3. Pengaruh  Efektivitas  Penerimaan  Pajak  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah
: Tidak terdapat pengaruh antara efektivitas penerimaan pajak dengan Bea Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Karawang Sebelum dan Sesudah  Berlakunya Surat keputusan  Gubernur Jawa Barat pada tahun 2016-2018
:  Terdapat  pengaruh  antara  efektivitas  penerimaan  pajak  dengan  Bea  Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Karawang Sebelum dan Sesudah  Berlakunya Surat keputusan  Gubernur Jawa Barat pada tahun 2016-2018
E ISSN :  2580-5517

## Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini  peneliti  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif.Menurut Sumadi  Suryabrata  (2014:75),Penggunaanpenelitian  deskriptif  adalah  untuk  membuat pencandraan  secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat  mengenai  fakta-fakta  dan  sifat-sifat populasi atau daerah tertentu

## Sumber Data
Data  dalam  penelitian  ini  bersifat  time  series,  yaitu  data  yang  menggambarkan perkembangan dari waktu ke waktu, pada penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data  sekunder,  data  yang  tidak  didapat  secara  langsung  dari  objek  penelitian  namun melalui media informasi yang berupa data tahunan yang diberikan oleh pihak SAMSAT Kabupaten Karawang dari data tahun 2014 sampai dengan 2018

## Instrumen Penelitian
Pada  penelitian  ini  membutuhkan  beberapa  instrumen  untuk  mendapatkan  data yang  valid.  Sesuai  dengan  penelitian  ini  yaitu  bersifat  penelitian  kualitatif  yang merupakan  instrumen  utama  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  memahami  metode penelitian  ini  sebagai  acuan  dalam  pengetahuan  pengujian  kevalidan  data  dalam efektivitas  penelitian  pajak  kendaraan  bermotor  setelah  dan  sebelum  adanya  kebebasan denda pada periode 1 Juli sampai 31 Agustus
Adanya  penelitian  ini  melakukan  pengamatan  dengan  cara  terjun  langsung  ke lapangan  yaitu  ke  SAMSAT  Kabupaten  Karawang,  untuk  menganalisis  perkembangan efektivitas penerimaan pajak yang memerlukan data dari informasi SAMSAT Kabupaten Karawang  yang  merupakan  salah  satu  sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Karawang.

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  melakukan  pengumpulan  data  dengan  menggunakan cara:
1. Penelitian  lapangan,  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  SAMSAT  Kabupaten Karawang yang dipergunakan untuk penelitian ini.
E ISSN :  2580-5517
2. Dari  tinjauan  pustaka,  dari  berbagai  macam  buku  yang  dapat  ditelaah  dan dipelajari,  membaca  yang  berhubungan  dengan  judul  skripsi  yaitu  mengenai perpajakan daerah
3. Wawancara,  adalah  pengumpulan  data  dengan  mengajukan  pertanyaan  langsung oleh  pewawancara  kepada  pihak  yang  diwawancara,  dalam  penelitian  ini  pihak yang diwawancarai adalah pihak SAMSAT Kabupaten Karawang.

## Teknik Analisis Data
Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini,  data  diperoleh  dengan  menggunakan cara  wawancara  dan  dokumentasi.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  teknik analisis  efektivitas.  Abdul  Halim  (2002:  129)  mengatakan  bahwa  teknik  analisis  yang dipergunakan  untuk  mengukur  efektivitas  adalah  Rasio  Efektivitas.  Rasio  ini menggambarkan  kemampuan  Pemerintah  Daerah  baik  dalam  merealisasi  Pajak Kendaraan Bermotor maupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
Rumus yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut:
Berdasarkan keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor : 690.900-327 Tahun 1994 bahwa kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :
Klasifikasi Tingkat Efektivitas
Presentase Tingkat Efektivitas ≥ 100% Sangat efektif 90% - 100% Efektif 80% - 90% Cukup efektif 60% - 80% Kurang Efektif Realisasi penerimaan PKB Change Price Index = X 100%
Target penerimaan PKB
E ISSN :  2580-5517

## ≤ 60%
Tidak efektif

## ANALISIS DATA

## Deskripsi Data
Dalam  menentukan  efektivitas  adalah  dengan  menggunakan  target  dan  realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik nama kendaraan Bermotor
1. Target  Penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor.
a. Data  Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  Kabupaten  Karawang  yang diperoleh dengan jangka 5 tahun terakhir  yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan 2018. Data tersebut ada pada Tabel V.1
Target penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2014 sampai dengan 2018.
Tahun Target PKB 2014 172.433.230.000 2015 204.333.000.000 2016 240.864.000.000 2017 251.390.000.000 2018 309.415.000.000
b. Data Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten Karawang yang diperoleh dengan jangka 5 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2014 sampai dengan 2018.
Target  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  Kabupaten  Karawang  pada tahun 2014 sampai dengan 2018.
Tahun Target Bea Balik Nama Kendaraan ke-II 2014 3.943.769.000 2015 2.924.700.000 2016 2.973.000.000 2017 4.356.000.000 2018 3.753.000.000
Pada  penelitian  ini,  data  yang  didapatkan  pada  kantor  Samsat  Kabupaten Karawang  sesuai  dengan  pemberlakuan  surat  edaran    gubernur  jawa  barat mengenai  pemberlakuan  program  pembebasan  tahun  2018  atas  surat  keputusan Gubernur  Nomor  :  973/154  tentang  pemberian  kebebasan  pokok  dan  Sanksi Administrasi  berupa  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB)  atas penyerahan  kedua  dan  seterusnya,  serta  pembebasan  sanksi  Administrasi  berupa denda pakan kendaraan bermotor (PKB) yang berlaku pada tanggal 01 Juli 2018 sampai  dengan  31  Agustus  2018.  Sehingga  dalam  penghitungan  efektifitas Penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bermotor  menggunakan  perhitungan  data  setiap  tahunnya  sebelum  dan  sesudah adanya peraturan surat keputusan gubernur jawa barat sebesar Rp. 3.753.000.000
2. Realisasi Pajak Kendaran Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke 2 a. Data realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang diperoleh dalam jangka waktu  lima  tahun  terakhir,  yaitu  dari  tahun  2014  sampai  dengan  2018  dalam angka tahunan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3.
Realisasi    penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  pada  tahun  2014  sampai dengan tahun 2018.
Tahun
Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor
E ISSN :  2580-5517
2014 189.988.879.300 2015 211.659.962.300 2016 250.283.704.900 2017 269.712.673.400 2018 324.940.184.400
b. Realisasi Bea Balik Nama kendaraan Bermotor pada Kabupaten Karawang  yang diperoleh dalam jangka lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2014 sampai dengan 2018 dalam angka tahunan.
Realisasi  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  pada  tahun  2014  sampai dengan 2018.
Tahun Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Ke-II 2014 2.938.948.500 2015 2.847.958.600 2016 3.231.876.000 2017 4.715.372.100 2018 4.183.794.000

## Analisis Data

## Menghitung Efektivitas
Dalam melakukan penganalisaan data, peneliti terlebih dahulu menghitung efektivitas Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  pada  lima  tahun  terakhir  sebelim  dan  sesudah  pemberlakuan  surat keputusan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  973/154  tahun  2018  dengan  metode Change Perfomance Index (CPI):
CPI=
x 100% Contoh perhitungan : Efektivitas 2014 = x 100%
= x 100% =   11.0181128 / 110,18%
Efektivitas 2014=
x 100%
= x 100% = 0.7452121 / 74,52% Efektivitas 2015 = x 100% = x 100% = 1.0358579 / 103,59 Efektivitas 2015 = x 100% = x 100% = 0,9737609 / 97,38
Efektivitas 2016 = x 100% = x 100%
E ISSN :  2580-5517
= 1.0391079 Efektivitas 2016  = x 100%
= x 100% = 1.0870756 Efektivitas 2017  = x 100%
= x 100% = 1.0728513 Efektivitas 2017  = x 100% = x 100% = 1.0825004 Efektivitas 2018  = x 100% = x 100% = 1.0501759 Efektivitas 2018  = x 100%
= x 100%
E ISSN :  2580-5517
Efektivitas  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  pada  tahun  2014  sampai dengan 2018.
Tahun Efektifitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor 2014 110,18 2015 103,59 2016 103,91 2017 107,29 2018 105,02 Rata- rata
(Mean)
105,99 Tabel 4.6
Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  di Kabupaten  Karawang pada tahun 2014 sampai dengan 2018.
Tahun Efektivitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2014 74,52 2015 97,38 2016 108,71 2017 92,94
E ISSN :  2580-5517
2018
112,90 Rata-rata (mean)
97,29
Setelah melakukan perhitungan efektifitas yang telah dihitung pada tabel 4.5 dan tabel kemudian dilakukannya penentuan kriteria efiktifitas seperti ketentuan pada tabel 3.

## Uji t atau Uji beda rata-rata
Setelah  mengetahui  berapa  nilai  efektivitas  yang  ada  maka  peneliti  akan melakukan  perhitungan  Uji  t  atau  uji  beda  rata-rata  yang  bertujuan  untuk mengetahui  bagaimana  ada  atau  tidaknya  perbedaan  yang  signifikan  terhadap efektivitas  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  dan  Bea  Balik  nama  kendaraan Bermotor  sebelum  dan  sesudah  diberlakukannya  surat  keputusan  Gubernur  Nomor 973/154 tahun 2018.

## Perumusan Hipotesa
Ho  :  tidak  ada  perbedaan  yang  signifikan  terhadap  efektivitas  penerimaan  pajak kendaraan  bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  bermotor  sebelum  dan sesudah  berlakunya  Surat  Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  973/154 tahun 2018
(Ho : ).
Ha  :    Ada  perbedaan  yang  signifikan  terhadap  efektivitas  penerimaan  pajak kendaraan  bermotor  dan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  bermotor  sebelum  dan sesudah  berlakunya  Surat  Keputusan  Gubernur  Jawa  Barat  Nomor  973/154 Tahun 2018
(Ha : )
:  Tingkat  efektivitas  sebelum  berlakunya  Surat  Keputusa  Gubernur  Jawa  Barat Nomor 973/154 Tahun 2018
:  Tingkat efektivitas sesudah berlakunya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/154 Tahun 2018
Tanda   pada Ha menunjukan uji dua arah.

## Menentukan taraf nyata dan derajat bebas ( )
Taraf nyata yang digunakan dalam ilmu ekonomi sebesar 0,5 artinya batasan kesalahan atau penyimpangan yang masih dapat diterima dari hasil penelitian ini sebesar 0,5. Untuk menentukan derajat bebas ( ) dengan menggunakan rumus df = n-1 = 5-1 = 4

## Uji statistik t
Uji  statistik  atau  uji  beda  rata-rata  yaitu  dengan  menghitung  jumlah  selisih efektivitas  sebelum  dan  sesudah  pemberlakuan  Surat  Keputusan  Gubernur  Jawa Barat  Nomor  973/154  tahun  2018  ( )  dan  jumlah  kuadrat  efektivitas  sebelum  dan sesudah pemberlakuan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/154 tahun 2018  ( ).  Dengan  menggunakan  program  Microsoft  exel  hasilnya  dapat  dilihat pada Tabel 4.7
Jumlah  selisih  efektivitas  penerimaan  Pajak  Kendaraan  Bermotor  (d)  dan  jumlah kuadrat efektivitas penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor ( ).
Efektivitas
Target
Efektivitas Realisasi d 172.433.230.000  189.988.879.300   10.18 103.63 204.333.000.000  211.659.962.300  03.59 12.89 240.864.000.000  250.283.704.900  03.91 15.29 251.390.000.000  269.712.673.400  07.29 53.14 309.415.000.000  324.940.184.400  05.02 25.20 Jumlah 29.99 210.15 = = 5.13
E ISSN :  2580-5517
= = 2.6
Jumlah  selisih  efektivitas  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  II  (d)  dan  jumlah kuadrat efektifitas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (
Efektivitas
target Efektivitas Realisasi d 3.943.769.000 2.938.948.500 -25,48 649,23 2.924.700.000 2.847.958.600 3,59 12,88 2.973.000.000 3.231.876.000 8,71 75,86 4.356.000.000 4.715.372.100 8,25 68,06 3.753.000.000 4.183.794.000 11,47 13,15
Jumlah

## Menentukan daerah keputusan
Nilai kritis atau t tabel dari uji dua arah dengan taraf nyata yaitu 0,5 dengan derajat bebas ( df ) = 4 adalah 2.132
Daerah menolak Ho Daerah menolak Ho
Daerah tidak menolak Ho -2,132 2,132     t= 2,6
E ISSN :  2580-5517

## Pembahasan
Data yang diteliti pada penelitian ini sejak tahun 2014 sampai dengan 2018, pada tahun 2014  belum  ada  pemberlakuan  surat  keputusan  Gubernur  Jawa  Barat  mengenai pemberian  pembebasan  pokok  dan  sanksi  administratif  berupa  denda  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor    (BBNKB)  atas  penyerahan  kepemilikan  kedua  dan  seterusnya, serta pembebasan sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor, sebelum adanya  pembebasan  hal  tersebut  pada  tahun  2014  Penerimaan  Pajak  Kendaraan Bermotor  memperoleh  penerimaan  10.18%  dari  jumlah  target  yang  ingin  dicapai, sementara  pada  penerimaan  Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor  terdapat  penerimaan sebesar  -25,48  kemudian  pada  tahun  2015  mengalami  peningkatan  target  penerimaan yaitu dari target sebelumnya Rp.204.333.000.000 dari tahun sebelumnya  yang memiliki target Rp.172.433.230.000 pada tahun 2016 penerimaan pajak kendaraan bermotor mulai melakukan  pemberlakuan  surat  keputusan  gubernur  nomor  973/499  yang  berlaku  pada tanggal  17  Oktober  2016  sampai  dengan  tanggal  24  Desember  2016  mengalami penerimaan  sebesar  250.283.704.900  dan  penerimaan  bea  balik  nama  kendaraan bermotor  mengalami  penerimaan  sebesar  3.231.876.000.  Pada  tahun  2017  penerimaan pajak  kendaraan  bermotor  sebesar  269.712.673.400  sedangkan  untuk  penerimaan  bea balik  nama  kendaraan  bermotor  sebesar  4.715.372.100.  Pada  tahun  2018  dimana pemberlakuan pembebasan pokok dan sanksi administrasif berupa denda ea balik nama kendaraan  bermotor  (BBNKB)  atas  penyerahan  kepemilikan  kedua  dan  seterusnya.  Hal tersebut  mempengaruhi  target  dan  realisasi  penerimaan  yang  diterima  sebesar 324.940.184.400  dari  target  yang  ditentukan  yaitu  sebesar  309.415.000.000  dan  untuk bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 4.183.794.000.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  telah  diuraikan,  peneliti  mengambil  beberapa kesimpulan sebagai berikut:
E ISSN :  2580-5517
1. Realisasi  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  berdasarkan  target  yang  telah ditentukan oleh pemerintahan Kabupaten Karawang pada tahun 2014 sampai dengan 2018  nilai  rata-rata  yang  diterima  terealisasi  sangat  efektif  yakni  105,99%,  dengan adanya  pemberlakuan  pembebasan  denda  pada  surat  keputusan  gubernur  nomor
973/154, Yakni realisasi penerimaan mencapai 105,02%
2. Bea  balik  nama  kendaraan  bermotor  dengan  adanya  pemberlakuan  pembebasan  bea balik nama kendaraan bermotor pada tahun 2014 sampai dengan 2018 rata-rata yang diterima berkurang dari jumlah target yang telah ditentukan dimana hanya mencapai presentase  hingga  97,29%  dari  target  yang  di  tentukan  bisa  dikatakan  efektif.  Pada tahun  2018  saat  pemberlakuan  surat  keputusan  gubernur  nomor  973/154,  yakni terealisasi sebesar 112,90%
3. Efektivitas  penerimaan  pajak  kendaraan  bermotor  dan  bea  balik  nama  kendaraan bermotor  terhadap  pendapatan  asli  daerah  yakni  sangat  efektif,  dimana  penetapan penerapan  adanya  pemungutan    pajak  kendaraan  bermotor  dapat  meningkatkan pendapatan daerah yang terbanyak dari pendapatan pajak daerah yg lainnya.

## Daftar Pustaka
Boediono,B.2011. Pelayanan Prima Perpajakan .Jakarta : Rineka Cipt
Darmawan.2013 . Metode Penelitian Kuantitatif . Bandung : Remaja Rosdakarya
Halim,Abdul.  Icuk  Rangga    Bawono  Dara,  Amin  .  Perpajakan  Edisi  2  Jakarta  Selatan  : Salemba Empat 2016
Mardiasmo,(2008) Perpajakan Edisi Revisi 2008 Yokyakarta : Andi Publisher
Mardiasmo,( 2013 ) Perpajakan Edisi Revisi 2013, Yokyakarta : CV. Andi Offset Mardiasmo,(2016) Perpajakan Edisi terbaru 2016 Yokyakarta : CV.Andi Offset
Resmi,  Siti  (2016)  Perpajakan  Teori    dan  Kasus  Edisi  9  Buku  1    Jakarta  Selatan  12610  : Salemba Empat.
Ridwan,(2011) Hukum Administrasi Negara, edisi Revisi Jakarta : Rajawali Pers Suhartono, Irawan 2010. Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian bidang kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya. Bandung : PT.Remaja Rosdakarya
Supardi.(2013).Aplikasi Statistika dalam penelitian konsep Statistika  yang lebih komprehenship.Jakarta : Change Publication
Sugiono .2015 Metode Penelitian  Pendidikan ( Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif  dan R&D ) Penerbit  CV.Alfabeta Bandung
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 pasal 1 angka 12, Pajak Daerah  dan Retribusi Daerah www.pajak.go.id
https://bapeda.jabarprov.go.id/2018/6/6