## URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS OLEH MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS (MKN) DALAM DUGAAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NOTARIS PADA TINGKAT PENYIDIKAN

## Martalena
Program Magister Ilmu Hukum,Universitas Ekasakti Email: notarismartalena@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Notary public is a public official who has the duty and obligation to provide legal services and consultation to the public need. Legal assistance that can be given from a notary isin the form of making an authentic deed or other authority as referred to in Act Number 30 of 2004 concerning Notary Position (Notary Position Law). According to Article 15 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary, the  criminal  law  policy  regarding  the  limitation  of  authority  in  the  investigation  of  a  Notary Public  is  at  the  stage  of  legal  formulation  governing  the  authority  of  the  Notary  Honorary Council in the process trial of a notary in the case of providing recommendations of approval or rejecting  requests  from  investigators,  public  prosecutors,  or  judges  to  take  photocopies  of  the Minutes  of  Deed  and  /  or  documents  attached  to  the  Minutes  of  Deed  or  Notary  Protocol  in Notary Storage.Based on the discussion and analysis, it can be concluded that: 1. Notary Honor Advisory  Considerations  in  providing  recommendations  to  the  Police  Investigator  regarding alleged criminal  acts  committed  by the  Notary,  in  the  event  that  the  Notary  Honorary  Council does  not  give  permission  to  the  police  investigator  because  the  consideration  of  the  Notary Honorary  Council  is  not  sufficient  reason  for  examine  and  take  the  minutes  of  the  deed  to  the Notary  Public,  in  the  event  that  the  Notary  Honorary  Council  gives  permission  to  the  police investigator  because  there  is  sufficient  evidence  of  a  criminal  act  committed  by  the  Notary Public. 2. Legal protection of the Notary Public on the recommendation of the Notary Honorary Council  (MKN)  to  investigators  regarding  the  alleged  criminal  act,  the  position  of  the  Notary Public through the MKN can be carried out repressively because it is related to the application of  Article  66  paragraph  (1)  of  the  UUJN,  namely  in  giving  approval  or  rejecting  requests  the investigator who wishes to summon a Notary in the trial process of the existence of the Notary Honorary Council as a legal protection institution for the position of a Notary Public. The legal protection given to a Notary aims to avoid the arbitrary actions of the investigator who wishes to summon a Notary in court.

## Keywords: Urgency, Protection, Notary Public

## ABSTRAK
Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  mempunyai  tugas  dan  kewajiban  untuk  memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.  Bantuan hukum yang dapat diberikan seorang notaris adalah dalam bentuk membuat akta otentik ataupun kewenangan lainnya  sebagaimana  yang  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan  Notaris  (UU  Jabatan  Notaris).  Menurut  Pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  Tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notaris, Kebijakan hukum pidana terhadap pembatasan kewenangan dalam penyidikan terhadap Notaris  adalah  pada  tahap  formulasi  hukum  diatur  kewenangan  Majelis  Kehormatan  Notaris dalam  proses  peradilan  terhadap  notaris  dalam  hal  memberikan  rekomendasi  persetujuan  atau menolak  permintaan   penyidik,  penuntut umum,  atau  hakim  untuk  mengambil  fotokopi  Minuta Akta  dan/atau  surat-surat  yang  dilekatkan  pada  Minuta  Akta  atau  Protokol  Notaris  dalam penyimpanan  Notaris.  Berdasarkan    pembahasan  dan  analisis  dapat  disimpulkan  bahwa:  1. Dalam  memberikan  persetujuan  atau  menolak  permintaan  penyidik  yang  hendak  memanggil Notaris  dalam  proses  peradilan  Keberadaan  Majelis  Kehormatan  Notaris  ini  sebagai  lembaga perlindungan  hukum  terhadap  jabatan  Notaris.  Perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada Notaris  bertujuan  untuk  menghindari  tindakan  yang  sewenang-  wenang  dari  penyidik  yang hendak memanggil Notaris dalam persidangan.  2. Dalam hal  Majelis Kehormatan Notaris tidak memberikan izin kepada penyidik kepolisian karena pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris tidak terdapat alasan cukup untuk melakukan pemeriksaan dan pengambilan minuta akta kepada Notaris  tersebut,  dalam  hal  Majelis  Kehormatan  Notaris  memberikan  izin  kepada  penyidik kepolisian  karena cukup bukti terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris tersebut
Kata Kunci: Urgensi, Perlindungan, Notaris

## PENDAHULUAN
Di dalam penjelasan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dengan tegas dijelaskan bahwa Negara  Indonesia  berdasarkan  atas  hukum dan  tidak  berdasarkan  kekuasaan  belaka . Sesuai dengan sifat negara hukum yang mana dinyatakan  di atas, maka sebagai konsekwensi kita harus menempatkan  pembangunan  di  bidang  hukum  ini  dalam  suatu  skala  prioritas  pelaksanaan pembangunan nasional.
Negara  Republik  Indonesia  merupakan  negara  hukum  yang  dilandasi  Pancasila,  dan sepatutnyalah  seluruh  warga  Negara  mempunyai  peran  dalam  menegakkan  hukum  dimana hukum  sebagai  penjamin  kepastian,  penegak  hak-hak  masyarakat  atau  penjamin  keadilan. 1 Bahwa  untuk  mencapai  tujuan  tersebut  setiap  pengabdi  dan  aparat  hukum  dituntut  memiliki tekad untuk menegakan hukum, keadilan dan kebenaran sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Nusa Bangsa dan Negara. 2
Berpedoman dari uraian di atas yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah suatu negara  yang  pemerintahannya  dijalankan  berdasarkan  atas  hukum,  yang  setiap  perbuatan manusia  diatur  oleh  hukum,  dalam  aturan  hukum  telah  ditentukan apa-apa  saja  perbuatan  yang dilarang  serta  diizinkan.  Oleh  sebab  itu  pelanggaran  undang-undang  pidana  diberi  sanksi
1 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia , Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm.9.
2 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, hasil  Kongres  Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Bandung, 27 Januari 2005, hlm.2.
setimpal  dalam  bentuk  hukuman  atau  pemidanaan,  Menurut  Moeljatno,  hukum  pidana  adalah aturan  hukum  yang:  Pertama,  Menentukan  perbuatan  mana  yang  tidak  boleh  dilakukan  atau dilarang,  yang  disertai  ancaman  atau  sanksi  berupa  pidana  tertentu  bagi  barang  siapa  yang melanggar  larangan  tersebut.  Kedua  menentukan  kapan  dan  dalam  hal-hal  apa  kepada  mereka yang telah melanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancarkan. Ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan itu dapat dilaksanakan, apabila ada orang yang akan atau disangkakan telah melanggar larangan tersebut 3
Awal  mulanya  Notaris    merupakan  suatu  jabatan  yang  mulia (officium  nobile) 4 dan terhormat  karena  dalam  menjalankan  jabatannya  tersebut  harus  memiliki    kemampuan  tertentu dan diangkat langsung oleh raja atau pimpinan dalam suatu Negara atau wilayah tersebut. Pada zaman  Hindia  Belanda  Notaris  di  Indonesia  pada  saat  itu  diangkat  dan  diberhentikan  oleh Gubernur Jenderal. 5
Jabatan  Notaris  selalu  berhubungan  dengan  tulis  menulis,  meskipun    tugas  dan tanggungjawab  Notaris  bertujuan  melayani  kepentingan  masyarakat  namun  dengan  membuat dokumen hukum atau akta yang mempunyai kekuatan atau sebagai alat bukti yang autentik, dan boleh  mendapatkan  honorarium  yang  telah  ditetapkan  dalam  UUJN  atas  jasanya  terhadap masyarakat  umum  tersebut.  Setiap  masyarakat  membutuhkan  seorang (figuur) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (onkreukbaar atau unimpeachabele) . 6
Lembaga  kenotariatan  telah lama  dikenal  di  Negara  Indonesia  jauh  sebelum  Indonesia merdeka  atau  pada  masa  pemerintahan  kolonial  Belanda  Notaris  telah  melaksanakan  tugasnya. Keberadaan  Notaris  pada  awalnya  di  Indonesia  merupakan  kebutuhan  bagi  bangsa  Eropa maupun yang dipersamakan dengannya dalam upaya untuk memciptakan akta otentik khususnya di bidang perdagangan.
Dewasa  ini  lembaga  Notaris  semakin  dikenal  oleh  masyarakat  dan  dibutuhkan  dalam membuat  suatu  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat  otentik  dari  suatu  perbuatan  hukum  yang dilakukan  oleh  masyarakat.  Kebutuhan akan  lembaga  Notaris  dalam  praktek  hukum  sehari-hari tidak  bisa  dilepaskan  dari  meningkatnya  tingkat  perekonomian  dan  kesadaran  hukum masyarakat.  Kebutuhan  akta  otentik  yang  dibuat  oleh  Notaris  memiliki  kebutuhan hukum  yang sangat  kuat  mengingat  akta  otentik  merupakan  alat  bukti  yang  sempurna.  Maka  tidak  jarang berbagai  peraturan  perundang-undangan  mewajibkan  perbuatan  hukum  tertentu  dibuat  dalam akta otentik, seperti hubungan bisnis, pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia dan sebaliknya disamping akta tersebut dibuat atas permintaan para pihak.
3 Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana Indonesia , Aksara Baru, Jakarta, 1985, hlm. 1
4 Abdul  Ghafur  Anshori, Lembaga  Kenotariatan  Indonesia  Perspektif  Hukum  dan  Etika ,  UUI Press,Yokyakarta , 2009, hlm. 6.
5 Dasman  Djamaluddin, Perkebangan  Notaris  di  Dunia  dan  Indonesia ,  Nomor  11.107,  Renvoi,  Jakarta hlm. 2012, hlm. 97.
6 Tan  Thong  Ke, Studi  Notariat  dan  Serba-Serbi  Praktek  Notaris ,  PT.  Ichtiar  Baru  Van  Hoeve,  Jakarta, 2007, hlm. 449.
Notaris  dalam  menjalankan  profesinya  harus  bersifat  amanah,  jujur,  seksama,  mandiri dan  tidak  berpihak.  Kemudian  yang  menjadi  dasar  utama  atau  inti  dalam  pembuatan  akta Notaris,  yaitu  harus  ada  keinginan  dan  permintaan  para  pihak.  Jika  keinginan  dan  permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud. 7
Dalam  hal  ini  sebagai  implementasi  dari Pasal  66  ayat  (1)  UUJN,  maka  MKN  berhak memberikan  persetujuan  kepada  penyidik  yang  hendak  memanggil  Notaris  untuk  diperiksa dalam persidangan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keluhuran dan martabat dari jabatan Notaris itu  sendiri,  agar  perlindungan  hukum  terhadap  jabatan  Notaris  ini  tidak  disalahgunakan  oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang melibatkan Notaris.
Apabila  ada  Notaris  yang  diduga  melakukan  kesalahan  (adanya  dugaan  malpraktek) dalam  proses  pembuatan  akta  otentik,  padahal  Notaris  tersebut  telah  melakukan  tugas  dan kewenangannya  sesuai  dengan  aturan  hukum  (sesuai  dengan  UUJN,  dan  Kode  Etik  Notaris), maka  MKN  harus  memberikan  suatu  perlindungan  hukum  kepada  Notaris  yang  bersangkutan dengan  memanggil  dan  memeriksa  Notaris  tersebut  untuk  diminta  keterangannya  sebelum memberikan  persetujuan  atau  menolak  permintaan  yang  diajukan  oleh  penyidik  yang  hendak memeriksa Notaris tersebut. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa ada pihak-pihak atau klien yang datang menghadap Notaris mempunyai maksud yang tidak baik  seperti, sewaktu ia  menghadap  Notaris  untuk  memohon  dibuatkan  suatu  akta  otentik,  ia  menggunakan  identitas palsu  atau  surat  atau  dokumen  palsu,  sehingga  Notaris  yang  mencoba  membantu memformulasikan  kehendak  pihak  tersebut  ke  dalam  suatu  akta  otentik  justru  menjadi  terlibat masalah  hukum  dan  bahkan  dapat  dituduh  turut  serta  atau  membantu  melakukan  suatu  tindak pidana  dalam  proses  pembuatan  akta  otentik  tersebut,  padahal  Notaris  tidak  berwenang  atau berkewajiban  untuk  memeriksa  keaslian  segala  dokumen  yang  diserahkan  oleh  para  pihak kepada Notaris.
Hal  inilah  yang  menjadi  peringatan  keras  bagi  kalangan  Notaris  untuk  berhati-hati dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  sebagai  pejabat  umum  dalam  membuat  akta  otentik. Apabila  dalam  hal  MKN  tidak  menemukan  adanya  bukti  terkait  dengan  adanya  dugaan malpraktek  yang  dilakukan  oleh  Notaris,  maka  MKN  wajib  memberikan  suatu  bentuk perlindungan  hukum  kepada  Notaris  yang  bersangkutan  dengan  tidak  memberikan  persetujuan kepada penyidik, jaksa maupun hakim untuk memanggil dan memeriksa Notaris tersebut dalam persidangan.

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini spesifikasi penelitian  yang di  gunakan bersifat Deskriptif Analitis yaitu berusaha menggambarkan, menelaah lebih baik mengenai permasalahan yang akan diteliti, untuk kemudian menyusun dan menganalisa permasalahan tersebut.  Metode pendekatan utama yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan yuridis  normatif yaitu  penelitian  yang menekankan  pada  aspek–aspek  hukum,  dengan  cara  mempelajari  bahan–bahan  hukum  primer dan  hukum  sekunder  yang  nantinya  dijadikan  pedoman  dalam  memahami  dan  menganalisis
7 Daeng Naja, Teknik pebuatan Akat  (Buku Wajib Kenotariatan), Pustaka Yustisia, Jakarta, 2012, hlm. 16.
permasalahan  yang  dibahas,  sedangkan  sebagai  pendukung  pendekatan  utama  digunakan pendekatan yuridis empiris.

## PEMBAHASAN
A. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Notaris  Oleh  Majelis  Kehormatan  Notaris  (MKN) Dalam Dugaan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris.
Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012  tangal  28  Mei  2013,  telah  mengabulkan  uji  materil  ( judicial  review ) terhadap  ketentuan  Pasal  66  ayat  (1)  UUJN  yang  dimohonkan  oleh  Kant  Kamal.  Dengan amar  putusan  yang  pada  intinya  adalah  menyatakan  bahwa  frasa  “dengan  persetujuan Majelis Pengawas Daerah” tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan  UUD  1945.  Dengan  demikian  pemeriksaan  proses  hukum  yang  melibatkan  Notaris tidak memerlukan persetujuan MPD lagi.
Hal ini dilakukan bertujuan untuk menjaga keluhuran dan martabat institusi Notaris dalam  tataran  hukum,  agar  tidak  terjadi  kesewenang-wenangan  dari  penyidik  dalam memanggil  Notaris  untuk  diperiksa  dalam  proses  peradilan.  Keberadaan  MKN  ini, diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  hukum  yang  optimal  bagi  institusi  Notaris  dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perlindungan hukum. Mengenai pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum dari MKN ini sebetulnya belum diatur secara tegas dalam UUJN-P maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain.
Kedudukan  MKN  dalam  memberikan  suatu  perlindungan  hukum  bagi  Notaris merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak  merupakan  sub  bagian  dari  pemerintah  yang  mengangkatnya.  MKN  dalam menjalankan  kewenangannya  mengeluarkan  suatu  keputusan  tidak  dipengaruhi  oleh  pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam halini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat.
Oleh  karena  itu  MKN  hanya  memiliki  peran  melindungi  profesi  Notaris  bukan Personal Notaris. Dengan demikian, ketika Notaris melakukan atau diduga melakukan suatu tindak  pidana  yang  tidak  ada  kaitannya  dengan  tugas  jabatan  Notaris,  maka  Penyidik  tidak perlu meminta persetujuan MKN untuk  memeriksanya.Sehingga dalam hal ini kewenangan absolut MKN hanya terbatas pada profesi seorang Notaris menjalankan jabatannya, apakah Notaris tersebut telah sesuai menjalankan fungsi dan tugasnya menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Dalam  hal  tugas  MKN  menjalankan  Tugas  dan  Wewenangnya  hanya  sebatas memberikan  rekomendasi terhadap  Notaris  terhadap  pemberian  izin  kepada  penyidik  untuk melakukan  proses  penyidikan.  Dan  jika  dalam  bentuk  Perlindungan  sama  sekali  tidak  ada, dimana  MKN  pasti  akan  menilai  jika  memang  Notaris  tersebut  tidak  melakukan  masalah tentu tidak akan dikeluarkan surat rekomedasinya akan tetapi jika memang terbukti bersalah tentu  tidak  akan  mungkin  MKN  akan  melindungi  Notaris  tersebut  demi  menjaga  marwah dari MKN dan Jabatan Notaris itu sendiri.
Perlindungan hukum yang diberikan terhadap (Jabatan) Notaris diatur dalam Pasal 66 UUJNP. Pasal 66 UUJNP ini mengatur mengenai dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya  disebut  MKN)  yang  beranggotakan  perwakilan  Notaris,  pemerintah  dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau diahadapannya.
Keberadaan MKN ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi hukum yang optimal bagi  institusi  Notaris  dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  lembaga  perlindungan  hukum. Mengenai  pengaturan  tentang  kedudukan  serta  bentuk  perlindungan  hukum  dari  MKN  ini sebetulnya  belum  diatur  secara  tegas  dalam  UUJN  maupun  dalam  bentuk  peraturan perundang-undangan yang lain.
Kedudukan  MKN  dalam  memberikan  suatu  perlindungan  hukum  bagi  Notaris merupakan suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak  merupakan  sub  bagian  dari  pemerintah  yang  mengangkatnya.  MKN  dalam menjalankan  kewenangannya  mengeluarkan  suatu  keputusan  tidak  dipengaruhi  oleh  pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat.
Berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas  hendaknya  para  pihak,  wajib  membuktikannya. UUJNP menyatakan apabila ada Notaris yang diduga terlibat masalah hukum terkait dengan akta  yang  dibuat  oleh  atau  dihadapannya,  maka  penyidik,  penuntut  umum,  maupun  hakim ketika  memanggil  Notaris  tersebut,  harus  mendapatkan  persetujuan  terlebih  dahulu  dari MKN.  Sebagaimana  termuat  dalam  Pasal  66  ayat  (1)  UUJNP  yaitu:  Untuk  kepentingan proses  peradilan,  penyidik,  penuntut  umum,  atau  hakim  dengan  persetujuan  Majelis Kehormatan  Notaris  berwenang:  a)  mengambil  fotokopi  Minuta  Akta  dan/atau  surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; danb) memanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan  dengan  Akta  atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
Berdasarkan  ketentuan  yang  tercantum  dalam  Pasal  66  ayat  (1)  UUJN  Perubahan tersebut  dapat  diketahui  bahwa  penyidik,  penuntut  umum  maupun  hakim  hanya diperkenankan  untuk  mengambil:  1.  Foto  kopi  minuta  akta  dan/atau  surat-surat  yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; 2. Penyidik, penuntut  umum,  maupun  hakin,  tidak  diperkenankan  atau  tidak  dibenarkan  mengambil minuta akta dan/atau surat-surat asli yangndilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris.
Pemanggilan  Notaris  oleh  penyidik,  penuntut  umum,  maupun  hakim  untuk  hadir dalam  pemeriksaan  harus  memerlukan  persetujuan  dari  MKN,  karena  pada  saat  ini  MKN merupakan  lembaga  perlindungan  hukum  bagi  Notaris,  apabila  nanti  ada  Notaris  yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam hal pembuatan akta. Dengan demikian akan  lebih  terjamin  apabila  segala  tindakan  pemanggilan,  pemeriksaan  dan  penahanan  itu dilakukan  setelah  ada  izin  dari  organisasi  profesi  yang  memeriksanya  terlebih  dahulu,
sehingga  pada  akhirnya  akan  tercipta  kepastian  hukum  bagi  masyarakat  sesuai  asas kepercayaan yang mendasari wewewenang Notaris.
Kedudukan  MKN  dalam  memberikan  suatu  perlindungan  hukum  bagi  Notaris terhadap  akta-akta  yang  dibuatnya  terkait  pertanggungjawaban  Notaris    merupakan  suatu lembaga yang bersifat independen, karena dalam hal ini keberadaan MKN tidak merupakan sub bagian dari pemerintah yang mengangkatnya. MKN dalam menjalankan kewenangannya mengeluarkan suatu keputusan tidak dipengaruhi oleh pihak atau lembaga lainnya, sehingga dalam hal ini keputusan yang dihasilkan oleh MKN ini tidak dapat diganggu gugat.
Berdasarkan  hal-hal  diatas  maka  dapat  diketahui  bahwa  perlindungan  hukum  bagi Notaris  terhadap  akta-akta  yang  dibuatnya  terkait  pertanggungjawaban  Notaris    ialah pemanggilan  Notaris  oleh  penyidik,  penuntut  umum  dan  hakim  harus  dilakukan  dengan mendapatkan persetujuan MKN.
B. Pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Memberikan Rekomendasi Kepada Penyidik Kepolisian Terhadap Dugaan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Notaris.
Seperti telah dijelaskan bahwa untuk melakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang diminta oleh penyidik, penuntut umum atau hakim harus mendapat persetujuan dari Majelis Kehormatan  Notaris  seperti  diatur  dalam  Pasal  66  UUJN-P.  Berdasarkan  dari  hasil penelitian,  Majelis  Kehormatan  Notaris  sebelum  memberikan  persetujuan  atau  penolakan terhadap  permintaan  penyidik,  penuntut  umum  atau  hakim,  harus  melakukan  pemeriksaan. Pemeriksaan  akan  dilakukan  dengan  membentuk  majelis  pemeriksa  berdasarkan permohonan yang masuk. Permohonan memuat nama Notaris, alamat kantor Notaris, nomor akta  dan/atau  surat  yang  dilekatkan  pada  minuta  akta  atau  protokol  Notaris  dalam penyimpanan  Notaris  dan  pokok  perkara  yang  disangkakan  pada  Notaris.  Ketua  Majelis Kehormatan Notaris Wilayah akan memberikan jawaban berupa persetujuan atau penolakan terhadap  permohonan  penyidik,  dalam  Pasal  23  ayat  (4)  Peraturan  Pemerintah  nomor  7 tentang  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam  jangka  waktu  paling  lama  30  (tiga  puluh)  hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan ini, dan apabila jangka waktu tersebut telah terlampaui maka Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dianggap menerima permintaan permohonan  persetujuan  tersebut    berikut  contoh    surat  Dalam  pemeriksaan  di  Majelis Kehormatan Notaris:
Sebelum  pemeriksaan  terhadap  Notaris  dilakukan,  Ketua  Majelis  Kehormatan Notaris  Wilayah  terlebih  dahulu  akan  membentuk  majelis  pemeriksa  yang  beranggotakan tiga  orang,  yang  terdiri  atas  setiap  unsur  anggota  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah. Majelis  pemeriksa  terdiri  atas  satu  orang  ketua  dan  dua  orang  anggota.  Dalam  proses pemeriksaan  ini  majelis  pemeriksa  dibantu  oleh  seorang  sekretaris.  Pembentukan  majelis pemeriksa  dilakukan  dalam  waktu  5  (lima)  hari  kerja  terhitung  sejak  tanggal  permohonan permintaan  pemeriksaan  Notaris  diterima  oleh  sekretariat  Majelis  Kehormatan  Notaris Wilayah.  Setelah  itu  Ketua  Majelis  Kehormatan  Notaris  Wilayah  akan  melakukan pemanggilan  terhadap  Notaris,  pemanggilan  ini  dilakukan  dalam  waktu  paling  lambat  5
(lima  hari)  kerja  sebelum  pemeriksaan  dilaksanakan  dan  Notaris  wajib  untuk  hadir  dan memenuhi  panggilan  majelis  pemeriksa  dan  tidak  dapat  diwakilkan.  Jika  Notaris  yang bersangkutan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak dua kali berturut-turut, maka majelis pemeriksa dapat mengambil keputusan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum dan hakim.
Majelis  pemeriksa  berwenang  memeriksa  dan  memberikan  persetujuan  atau penolakan  terhadap  permintaan  penyidik  terkait  pemanggilan  Notaris  dan  pengambilan fotokopi minuta akta atau surat-surat  yang berada dalam penyimpanan Notaris berdasarkan salinan Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan oleh penyidik. Dalam pemeriksaan, majelis pemeriksa  akan  membandingkan  keterangan  pelapor  yang  tertuang  di  dalam  salinan  Berita Acara  Pemeriksaan  penyidik  dengan  keterangan  yang  disampaikan  oleh  Notaris,  majelis pemeriksa  akan  bertindak  objektif  dalam  pemeriksaan  atau  saat  mendengarkan  keterangan dari  Notaris,  artinya  majelis  pemeriksa  menempatkan  akta  Notaris  sebagai  objek pemeriksaan yang berisi pernyataan atau keterangan para pihak, bukan menempatkan subjek Notaris  sebagai  objek  pemeriksaan,  sehingga  aturan  dan  prosedur  pembuatan  akta  yang dijadikan ukuran dalam pemeriksaan.
Notaris  yang  berada  dalam  pemeriksaan  Majelis  Kehormatan  Notaris  harus  diakui dan diperhatikan apa yang menjadi hak-haknya yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris. Keadilan yang diberikan kepada Notaris merupakan keadilan yang bernilai norma-norma  hukum,  dengan  rasa  keadilan  sehingga  Notaris  bisa  dilindungi  dengan keberadaan  Majelis  Kehormatan  Notaris.  Keberadaan  Majelis  Kehormatan  Notaris  akan menjamin agar terjaganya hak Notaris dalam menjalankan jabatannya dan pada saat penyidik meminta  kepada  Majelis  Kehormatan  Notaris  untuk  dapat  memeriksa  Notaris  dan mengambil foto kopi minuta akta dan surat-surat yang berada dalam penyimpanannya yang sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.
Notaris  yang  diminta  oleh  penyidik  untuk  dapat  diperiksa  dan  diambil  foto  kopi minuta  aktanya  harus  memperoleh  ijin  Majelis  Kehormatan  Notaris  terlebih  dahulu,  dan Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam  melakukan  pemeriksaan  dan  memutuskan  apa  akan diijinkan  atau  ditolak  permintaan  penyidik  ini,  maka  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam memeriksa  Notaris  selalu  berpedoman  pada  UUJN-P  dan  Permenkumham  Nomor 7  Tahun 2016. Dalam hal pemberian persetujuan untuk dapat memeriksa Notaris terdapat dalam Pasal 27  Peraturan  Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  Nomor 7  Tahun 2016  Tentang  Majelis  Kehormatan  Notaris  menyebutkan  unsur-unsur  tindak  pidana, sehingga  pemberian  persetujuan  kepada  penyidik,  penuntut  umum  atau  hakim  dapat dilakukan dalam hal:
1. Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris,
2. Belum  gugur  hak  menuntut  berdasarkan  ketentuan  tentang  daluwarsa  dalam  peraturan perundang-undangan di bidang hukum pidana,
3. Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih,
4. Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta, atau
5. Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal ( antidatum ).
Peran  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam  memberikan  persetujuan  kepada penegak  hukum  ketika  memeriksa  Notaris  yang  diduga  melakukan  pelanggaran  hukum pidana saat menjalankan jabatanya jika dikaji dari teori kewenangan maka kewenangan yang dimiliki  oleh  Majelis  Kehormatan  Notaris  dalam  memberikan  persetujuan  pemeriksaan Notaris  yang  dimintakan  oleh  penegak  hukum  dalam  hal  ini  penyidik,  penuntut  umum  dan hakim adalah kewenagan atributif. Hal ini didasarkan pada kewenangan  yang dimiliki oleh Majelis  Kehormatan  Notaris  merupakan  amanat  dari  peraturan  perundang-undangan  yang harus dilaksanakan dan di implementasikan di masyarakat.

## KESIMPULAN
Perlindungan hukum terhadap Notaris oleh  Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris, terhadap jabatan Notaris melalui MKN dapat dilakukan secara represif karena terkait dengan penerapan Pasal 66 ayat (1) UUJN , yaitu dalam memberikan  persetujuan  atau  menolak  permintaan  penyidik  yang  hendak  memanggil  Notaris dalam  proses  peradilan  Keberadaan  Majelis  Kehormatan  Notaris  ini  sebagai  lembaga perlindungan  hukum  terhadap  jabatan  Notaris.  Perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada Notaris  bertujuan  untuk  menghindari  tindakan  yang  sewenang-  wenang  dari  penyidik  yang hendak memanggil Notaris dalam persidangan.
Pertimbangan  Mejelis  Kehormatan  Notaris  dalam  memberikan  rekomendasi  kepada Penyidik  Kepolisian  terhadap  dugaan  tindak  pidana  yang  dilakukan  oleh  Notaris,    dalam  hal Majelis  Kehormatan  Notaris  tidak  memberikan  izin  kepada  penyidik  kepolisian  karena pertimbangan  Majelis  Kehormatan  Notaris  tidak  terdapat  alasan  cukup  untuk  melakukan pemeriksaan  dan  pengambilan  minuta  akta  kepada  Notaris  tersebut,  dalam  hal  Majelis Kehormatan Notaris memberikan izin kepada penyidik kepolisian  karena cukup bukti terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul Ghafur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika UII Pres, Yokyakarta, 2009.
Dasman  Djamaluddin, Perkembangan  Notaris  Dunia  dan  Indonesia, nomor  11.07,  Renvoi, Jakarta, 2012.
Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana Indonesia , Aksara Baru,  Jakarta, 1985
Moh.  Machfud  MD  dan  SF.  Marbun, Pokok-pokok  Hukum  Administrasi  Negara ,  Liberty, Yokyakarta, 1987.
Tan  Thong  Ke, Studi  Notariat  dan  Serba  serbi  Praktek  Notaris, PT.  Ichtiar  baru  Van  Hoeve, Jakarta, 2007.