Jurnal Alwatzikhoebillah :
Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 9 No. 2 Juli 2023, hal. 434-442

## Penghalang Ahli Waris dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan telah Menfitnah Pewaris
Azkiya Zahrul Asmi Eltsany 1 , Misbahuzzulam 2
1 STDI Imam Syafi’i, e-mail: azkiyazahrul300@gmail.com
2 STDI Imam Syafi’i, e-mail: misbahuzzulam@gmail.com
Histori Naskah

## ABSTRACT
Diserahkan: 08-05-2023 Direvisi: 12-06-2023 Diterima: 16-06-2023 In  Islamic  inheritance  law,  three  things  act  as  barriers  to  inheritance,  namely  slavery, murder,  and  difference  in  religion.  This  differs  from  the  Compilation  of  Islamic  Law  in Indonesia, which has four inheritance barriers: murder, attempted murder, persecution, and slander. This journal aims to determine on what basis the Compilation of Islamic Law (KHI) in  Indonesia  considers  crimes  committed  by  heirs  as  a  barrier  to  inheritance,  which  any school of thought has not discussed. In this research, the author used a qualitative approach. Data  collection  was  done  through  library  research  by  studying  books,  journals,  papers, articles,  and  other  literature  related  to  the  problem  being  studied  to  obtain  theoretical foundations  regarding  the  problem  being  studied.  Slander  cannot  be  used  as  a  barrier  to inheritance because none of the four schools of Islamic jurisprudence mention slander as a barrier to inheritance. Meanwhile, using the qiyas method to compare slander with murder is inappropriate because slander does not cause the property owner to lose their life. Therefore, slander cannot be used as a barrier to inheritance.
Keywords : Inheritance, slander, murder, Compilation of Islamic Law (KHI)

## ABSTRAK
Dalam  hukum  kewarisan  Islam  ada  tiga  hal  yang  menjadi  penghalang  waris  yaitu perbudakan,  pembunuhan,  serta  perbedaan  agama  berbeda  dengan  Kompilasi  Hukum  Islam yang  mana  ada  empat macam  yang  menjadi penghalang  waris  yaitu  pembunuhan,  mencoba membunuh, menganiaya dan memfitnah. Paper ini bertujuan agar mengetahui atas dasar apa Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  di  Indonesia  menjadikan  gugatan  terhadap  pewaris  atas kejahatan  sebagai  penghalang  waris  yang  mana  belum  pernah  dibahas  oleh  madzhab manapun.  Dalam  penelitian  ini  penulis  mengunakan  metode  pendekatan  kualitatif.  Untuk pengambilan  data  menggunakan  penelitian  Kepustakaan  (Library  Research)  yaitu  dengan mempelajari  kitab  kitab,  buku,  jurnal,  makalah,  artikel,  dan  literatur-literatur  lain  yang berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  landasan  teori mengenai  masalah  yang  diteliti.  Fitnah  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  penghalang  waris, karena tidak ada satupun dari para ulama fiqh empat mazhab yang menyebutkan bahwa fitnah itu termasuk dalam penghalang waris. Sedangkan jika melakukan pengambilan dalil dengan menggunakan metode qiyas yang mana mengqiyaskan fitnah dengan pembunuhan itu adalah metode  yang  tidak  tepat,  karena  fitnah  itu  sendiri  tidak  menyebabkan  pemilik  harta kehilangan nyawanya. Oleh karena itu fitnah di sini tidak dapat dijadikan sebagai penghalang waris. Kata Kunci : Warisan, Fitnah, Pembunuhan, KHI Corresponding Author : Azkiya  Zahrul  Asmi  Eltsany,  STDI  Imam  Syafi’I,  Jl.  MH.  Thamrin  Gg.  Kepodang  No.5, Gladak  Pakem,  Kranjingan,  Kec.  Sumbersari,  Kabupaten  Jember,  Jawa  Timur  68123,  e- mail: azkiyazahrul300@gmail.com
435 | P a g e Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1897

## PENDAHULUAN
Islam  adalah  suatu  agama  yang  sempurna,  di  antara  kesempurnaan  ajaran  Islam adalah  memiliki  aturan-aturan  yang  lengkap  dalam  mengatur  segala  perkara  kehidupan manusia  yang  dijelaskan  di  dalam  Al-Qur’an  maupun  sunnah  Nabi,  mulai  dari  bangun tidurnya seseorang hingga dia tidur kembali. Mulai dari mereka dilahirkan di dunia hingga hembusan akhir nafasnya. Bahkan Islam pun mengatur pembagian harta harta peninggalan si mayat ketika ajal menjemputnya (Rohman, 2018).
Kewarisan  merupakan  perkara  yang  cukup  penting  dalam  ilmu  fiqh  dan salah  satu ilmu  yang  utama  dalam  Islam.  Sebab  itulah  para  sahabat  sering  memperbincangkan  ilmu waris  ini.  Kewarisan  juga  merupakan  salah  satu  diantara  sebab  sebab  kepemilikan  harta. Sehingga,  jika  seseorang  wafat  dan  meninggalkan  harta,  maka  ahli  warisnya  lah  yang berhak  untuk  mendapatkan  bagian  dari  kepemilikan  terhadap  harta  peninggalan  tersebut (Noviarni, 2021).
Hukum kewarisan Islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan  akibat-akibat  yang  tidak  menguntungkan  bagi  keluarga  yang  ditinggal  mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri (Lubis, 2020).
Hukum  fiqh  Islam  menjelaskan  banyak  hal  mengenai  ilmu  waris  yang  mana diantaranya  mengenai  orang-orang  yang  berhak  mendapatkan  harta  warisan  dan  juga pembagian-pembagiannya  secara  adil.  Selain  itu,  di  dalam  fiqh  Islam  juga  dibahas mengenai  penghalang-penghalang waris yang mengakibatkan seorang  ahli waris terhalang untuk  mendapatkan  harta  warisannya  walaupun  telah  melengkapi  syarat  dan  rukun kewarisan.  Dalam  ketentuan  hukum  kewarisan  Islam  secara  umum  telah  menetapkan  tiga hal  yang  menjadi  penghalang  mewarisi  yang  telah  disepakati  para  fuqaha  yaitu,  adalah perbudakan, pembunuhan, serta perbedaan agama (Basri, 2020) .
Berbeda  dengan  hukum  hukum  yang  diterapkan  di  Indonesia,  yang  mana  orang muslim di Indonesia menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai landasan untuk menyelesaikan masalah hukum. KHI membagi penghalang waris menjadi 4 bagian, seperti yang  disebutkan  dalam  pasal  173  sebagai  berikut  (Fithriani,  2016):  “Seorang  terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai  kekuatan hukum yang tetap, dihukum  karena  (1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris (2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5  tahun  penjara  atau  hukuman  yang  lebih  berat.”  (Himpunan  Peraturan  Perundang- Undangan  Yang  Berkaitan  Dengan  Kompilasi  Hukum  Islam  Serta  Pengertian  Dalam Pembahasannya, 2011).
Disebutkan  di  atas  ada  empat  macam  yang  menjadi  penghalang  ahli  waris  yaitu, pembunuhan, mencoba membunuh, menganiaya dan memfitnah atas kejahatan. Dari hal hal yang  disebutkan  hanya  pembunuhan  saja  yang  sejalan  dengan  fiqh  islam,  sedangkan mencoba membunuh, menganiaya, dan memfitnah atas kejahatan tidak disebutkan sebagai penghalang  waris  dalam  madzhab  manapun.  Dalam  fiqh  islam  hanya  pembunuhan  yang menyebabkan  kematian  saja  yang  menjadi  penghalang  waris  itupun  secara  sengaja  yang telah  disepakati  oleh  para  ulama,  dan  masih  ada  pedebatan  bagi  yang  membunuh  secara tidak sengaja (Jalil & Inmai, 2019).
436 | P a g e Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1897
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menelaah  pasal  173  yang  ada  di  KHI  mengenai penghalang  kewarisan  disebabkan  oleh  Tindakan  menfitnah  pewaris.  Dari  pemaparan pendahuluan di atas dapat menjadi pertimbangan penulis atas dasar apa Kompilasi Hukum Islam  (KHI)  di  Indonesia  menjadikan  menggugat  pewaris  atas  kejahatan  sebagai penghalang  waris  yang  mana  belum  pernah  disebutkan  ataupun  dibahas  oleh  madzhab manapun.  Oleh  karena  itu  penelitian  ini  penting  untuk  dilakukan  dan  menjadikan  penulis tertarik  untuk  membahasnya  lebih  lanjut  bagaimana  sesungguhnya  mengenai  persoalan tersebut.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  pandangan  kritis  untuk  menjadi pertimbangan pihak yang berwenang untuk dapat mengkaji ulang KHI.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Untuk pengumpulan  data  menggunakan  Teknik  Kepustakaan  ( Library  Research )  yaitu  dengan mempelajari kitab-kitab, buku, jurnal, makalah, artikel, dan yang berkaitan dengan masalah yang  diteliti  dengan  tujuan  untuk  mendapatkan  landasan  teori  mengenai  masalah  yang diteliti. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif (idtesis.com, 2013), dengan sumber berupa literatur hukum dan bahan hukum tertulis untuk menyelesaikan  topik  bahasan.  Spesifikasi  penelitian  ini  adalah  deskriptif  normatif  dengan menggambarkan dan menganalisis secara tepat terkait permasalahan yang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hukum Kewarisan Islam
Dalam beberapa literatur hukum islam ada beberapa penyebutan dalam menamakan hukum  waris  islam  misalnya  seperti  ilmu  faraidh,  fiqh  mawaris,  dan  hukum  kewarisan. Ilmu faraidh sendiri secara bahasa adalah jamak dari “faridhoh” yang artinya sesuatu yang diwajibkan yang sama artinya dengan muqaddaroh yaitu sesuatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas (Uyuni & Adnan, 2021). Sedangkan secara istilah ilmu faraidh ialah ilmu untuk mengetahui  cara  membagi  harta  waris  orang  yang  telah  meninggal  dunia  kepada  yang berhak menerimanya menurut hukum Islam (Septiana et al., 2015).
Ketentuan mengenai harta yang ditinggalkan ini dikenal dengan sebutan kewarisan (ilmu waris) ataupun faraidh. Secara etimologi lafaż farāiḍ adalah bentuk jamak dari farīḍah (sesuatu  yang  diwajibkan),  diambil  dari  kata  al-farḍu  (kewajiban)  secara  etimologi  kata alfarḍu  memiliki  beberapa  arti,  di  antaranya  adalah:  al-wājibu  (wajib),  almuqaddaru (diperkirakan)  dan  dinamakan  al-farḍu  sebagai  farḍan  karena  ada  karakteristik  dari  ilmu tersebut yang langsung ditetapkan oleh Allah ta’ala (Muhibbussabry, Lc, 2020). Sedangkan, secara  istilah  ilmu  faraidh  adalah  ilmu  yang  mempelajari  tentang  pemahaman  mengenai warisan  dan  cara  menghitungnya  (Al-Utsaimin,  2003).  Kemudian,  hukum  kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak  pemilikan  harta  peninggalan  ( tirkah )  pewaris,  menentukan  siapa-siapa  yang  berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
Pengertian  dari  hukum  waris  menurut  Islam  ialah  ilmu  yang  dengan  dia  dapat diketahui  orang-orang  yang  menjadi  ahli  waris  dalam  islam,  orang  yang  tidak  dapat mewarisi harta warisan menurut islam, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris dalam islam serta cara pengambilannya (Robyansyah, 2014).
437 | P a g e Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1897
Hukum  kewarisan  Islam  di  Indonsia  memiliki  beberapa  landasan  hukum  di antaranya  adalah  Al-Quran  dan  Sunnah,  ijtihad  para  ulama,  dan  juga  Kompilasi  Hukum Islam (KHI). Menurut Al-Quran dan Surat An-Nisa ayat 11:
" َ ف  ِنْي َتَنْثا  َقْوَف ًءۤا َسِن  َّن ُ ك ْ نِا َ ف ۚ  ِنْيَي َ ثْن ُ ا ْ لا  ِ ظ َح ُ لْث ِم  ِر َ ك َّ ذلِل ْم ُ كِدا َ ل ْو َ ا ْٓ ْيِف ُ ه للّٰا ُم ُ كْي ِصْوُي
ا َم اَث ُ ل ُ ث  َّنُه َ ل َو ۗ ُ ف ْصِ نلا اَهَلَف ًة َد ِحاَو  ْتَناَك  ْنِاَو ۚ  َك َرَت ٗه َ ل َ نا َ ك ْ ن ِا َك َرَت اَِّمِ  ُس ُد ُّسلا اَمُهْنِ م  ٍد ِحاَو  ِ
ل ُ كِل ِهْي َوَب َ اِل ِ م ُ ا ِل َ ف  ٌة َو ْخ ِا ْٓٗه َ ل َ نا َ ك ْ نِا َ ف ۚ ُ ث ُ لُّثلا  ِه ِ م ُ ا ِل َ ف ُه ٰوَب َ ا ْٓٗه َ ث ِر َو َّو ٌد َ ل َو  ٗه َّ ل  ْن ُ كَي ْم َّ ل ْ نِا َ ف ۚ  ٌد َ ل َو
ِد ْعَب ْۢ ْن ِم  ُس ُد ُّسلا ِه
ْٓا َهِب  ْي ِص ْوُّي ٍةَّي ِص َو ۗ ِ ه للّٰا  َن ِ م ًة َضْي ِر َ ف ۗ ا ًع ْ فَن ْم ُ ك َ ل  ُب َر ْ ق َ ا  ْم ُهُّي َ ا َ ن ْو ُر ْدَت ا َ ل ْۚم ُ كُؤۤاَنْب َ ا َو ْم ُ كُؤۤاَب ٰ ا ۗ ٍنْي َد ْوَا َّ ن ِا اًمْي ِك َح اًمْيِلَع َ نا َ ك  َ ه للّٰا "
Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu,  (yaitu)  bagian  seorang  anak  laki-laki  sama  dengan  bagian  dua  orang  anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian  mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang  ditinggalkan.  Jika  dia  (anak  perempuan)  itu seorang  saja,  maka  dia  memperoleh  setengah  (harta  yang  ditinggalkan).  Dan  untuk  kedua ibu-bapak,  bagian  masing-masing  seperenam  dari  harta  yang  ditinggalkan,  jika  dia  (yang meninggal)  mempunyai  anak.  Jika  dia  (yang  meninggal)  tidak  mempunyai  anak  dan  dia diwarisi  oleh  kedua  ibu-bapaknya  (saja),  maka  ibunya  mendapat  sepertiga.  Jika  dia  (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian- pembagian  tersebut  di  atas)  setelah  (dipenuhi)  wasiat  yang  dibuatnya  atau  (dan  setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di  antara  mereka  yang  lebih  banyak  manfaatnya  bagimu.  Ini  adalah  ketetapan  Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana”.
Terdapat Sunnah atau hadist yang berbunyi: “Dari Abdullah bin Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- dari Rasulullah  -ṣallallāhu 'alaihi  wa sallam: Berikan bagian warisan itu kepada ahli warisnya, selebihnya menjadi milik laki-laki yang terdekat." (Muttafaqun Alaih)
Pedoman pelaksanaan hukum waris Islam menurut Ijtihad adalah: Masalah-masalah yang  menyangkut  warisan  ada  yang  sudah  dijelaskan  permasalahannya  dalam  Al-Qur’an atau  sunnah  dengan  keterangan  yang  kongkret,  sehingga  tidak  timbul  macam-macam interpretasi, bahkan mencapai ijma’ (konsensus) di kalangan ulama dan umat Islam. Selain dari  itu  masih  banyak  masalah  warisan  yang  dipersoalkan  atau  diperselisihkan  (Maimun, 2018).
Dasar  hukum  pelaksanaan  pembagian  warisan  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI), yaitu terdapat dalam Pasal 171- 193 KHI antara lain:
a. Pembunuhan
Pembunuhan  yang  dimaksud  disini  adalah  hilangnya  nyawa  seseorang  secara langsung ataupun dengan beberapa alasan, dan orang yang terhalang dari mewarisi  adalah orang yang melakukan pembunuhan dengan cara yang tidak benar seperti yang di sebutkan dalam  hadist  yang  artinya:  Dari  Amru  bin  Su’aib  dari  bapaknya  dari  kakeknya sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda: “Tidaklah mewarisi sedikitpun bagi seorang pembunuh”. (H.R Abu Daud).
438 | P a g e Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1897
Ada  perbedaan  pendapat  di  kalangan  fuqaha  tentang  penentuan  jenis  pembunuhan yaitu,  Mazhab  Hanafi  menentukan  bahwa  pembunuhan  yang  dapat  menggugurkan  hak waris  adalah  semua  jenis  pembunuhan  yang  mengakibatkan  wajibnya  membayar  kafarat. Mazhab  Maliki  berpendapat  bahwa  hanya  pembunuhan  yang  disengaja  atau  yang direncanakan  yang  dapat  menggugurkan  hak  waris.  Mazhab  Syafi'i  mengatakan  bahwa pembunuhan  dengan  segala  cara  dan  macamnya  tetap  menjadi  penggugur  hak  waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam. Mazhab Hambali  berpendapat  bahwa  pembunuhan  yang  dinyatakan  sebagai  penggugur  hak  waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishash, membayar diyat, atau  membayar  kafarat.  Selain  itu  tidak  tergolong  sebagai  penggugur  hak  waris.(Sarwat, 2013)
b. Perbedaan agama
Termasuk  dari  penghalang  waris  yang  telah  disepakati  oleh  para  ulama  adalah perbedaan  agama  yang  mana  agama  dari  seorang  yang  mewarisi  berbeda  dengan  agama yang  diwarisi  seperti  salah  satu  diantara  mereka  adalah  seorang  muslim  sedangkan  yang lainnya adalah seorang kafir atau salah diantaranya yahudi dan yang lainnya adalah nasroni, dan dalil dari perbedaan agama merupakan penghalang waris adalah sabda Rasulullah :ﷺ
"ىتش نيتلم لهأ ثراوتي لا"
Artinya: “Tidaklah saling mewarisi anatara dua orang yang berbeda agama” (H.R Ahmad, Abu Daud, Dan Ibnu Majah)
Sementara  itu,  ada  perbedaan  pendapat  diantara  empat  mazhab  mengenai  harta warisan  seoarang  kerabat  yang  murtad  atau  keluar  dari  agama  islam.  Menurut  mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali (jumhur ulama) bahwa seorang muslim tidak berhak mewarisi harta kerabatnya yang telah murtad. Karena, mereka berpendapat bahwa orang yang sudah keluar  agama  atau  murtad  berarti  telah  keluar  dari  ajaran  Islam  yang  mana  menjadikan orang  tersebut  kafir  seperti  yang  ditegaskan  Rasulullah   aratna  awhab  ,aynstidah  malad  ﷺ muslim dan kafir tidaklah dapat saling mewarisi.
Sedangkan  menurut  mazhab  Hanafi,  seorang  muslim  dapat  saja  mewarisi  harta kerabatnya yang murtad. Bahkan kebanyakan ulama dari mazhab Hanafi telah berpendapat bahwa,  seluruh  harta  peninggalan  orang  murtad  diwariskan  kepada  kerabatnya  yang muslim. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar ash- Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, dan lainnya (Sarwat, 2013).
c. Perbudakan
Perbudakan  merupakan  salah  satu  penghalang  waris,  karena  Allah  memberikan warisan  kepada  orang  yang  berhak  dengan  kata  kata  yang  menunjukkan  kepemilikan  jadi itu  adalah  milik  ahli  waris,  dan  budak  tidaklah  memiliki  hak  atas  kepemilikan  (harta benda), seperti sabda Rasulullah ﷺ:
" عاتبملا هطرتشي نأ ىلإ عئابلل هلامف لام هل ًادبع عاب نم "
Artinya: “Barang siapa yang menjual budak yang memilik harta maka hartanya dalah milik penjual sampai pembeli mensyaratkannya” (Muttafaqun Alaih).
Maka  dari  itu  barang  siapa  yang  tidak  dapat  memiliki  maka  tidak  berhak  untuk mendapatkan warisan karena jika dia mewarisi maka harta warisannya akan menjadi milik tuannya dan itu adalah orang asing bagi seorang mayitnya.
439 | P a g e Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1897

## B. Fitnah  Sebagai  Penghalang  Menjadi  Ahli  Waris  Dalam  Perspektif  Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 173
Seperti  yang  dibahas  sebelumnya  bahwasannya  belum  ada  salah  satu  dari  empat madzhab  ulama  fiqh  yang  menjadikan  fitnah  sebagai  penghalang  waris,  karena  belum disebutkan  dalam  Al-Quran  maupun  Sunnah  bahwa  fitnah  menjadi  salah  satu  diantara penghalang  waris  lainnya  dan  belum  ada  juga  ulama  yang  menetapkan  fitnah  sebagai penghalang waris.
Namun  terdapat  kesamaan  antara  fitnah  dengan  salah  satu  penghalang  waris  yaitu pembunuhan  dari  aspek  kejahatan  yang  harus  mendapatkan  hukuman  bagi  kedua pelakunnya.  Oleh  karena  itu  ini  dapat  menjadi  alasan  untuk  menjadikan  fitnah  sebagai penghalang kewarisan sebagaimana pembunuhan.
Dalam masalah ini terdapat suatu metode yang dijelaskan di dalam ushul fiqh yang mana  disebut  dengan  sebutan  qiyas  yaitu  penggabungan  suatu  hukum  sebab  yang bersumber  pada  Al-Quran,  Hadis,  dan  ijma’  (kesepakatan  ulama).  Jika  sebuah  masalah tidak  ditemukan  penjelasan  hukumnya  pada  tiga  sumber  tersebut,  maka  hukumnya  bisa dicari melalui metode qiyas (Hasibuan, 2022).
Pada  masalah  fitnah  yang  aslinya  bukan  termasuk  dalam  penghalang  waris  lalu  di jadikan  penghalang  waris  oleh  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  tentunya  fitnah  memiliki suatu  sebab  atau  alasan  yang  dapat  menjadikannya  sebagai  penghalang  waris.  Dalam permasalahan inilah metode qiyas diterapkan, dalam metode qiyas memiliki beberapa rukun yaitu asl, faru’, illat, dan hukum asl. Disini yang dijadikan asl adalah pembunuhan, adapun faru’  nya  adalah  fitnah  itu  sendiri,  sedangkan  illat  nya  adalah  upaya  agar  mempercepat mendapatkan harta warisan dengan menghalalkan berbagai macam cara.
Dalam masalah ini antara pembunuhan dan juga fitnah memiliki illat (alasan) yang sama  yaitu  untuk  mempercepat  mendapatkan  harta  warisan,  karena  dengan  memfitnah orang  tersebut  agar  masuk  penjara  maka  otomatis  orang  yang  memfitnah  akan  dapat menguasai harta orang yang terfitnah. Untuk lebih jelas dalam kesamaan illat antara fitnah dan  pembunuhan  adalah  akibat  dari  pembunuhan  dapat  mengilangkan  nyawa,  serta meninggalkan kesedihan dan hilangnya kasih sayang bagi keluarga yang ditinggal, dan juga merusak  hubungan  sosial  antara  kedua  belah  pihak  tersebut.  begitu  juga  fitnah  dapat menghilangkan kebebasan orang yang difitnah karena masuk penjara, begitu juga hilangnya kasih  saying  keluarga karena masuk penjara, serta rusaknya hubungan sosial akibat fitnah tersebut (Riko, 2020).
Menurut  pertimbangan  dari  akibat  yang  ditimbulkan  oleh  kedua  tindakan  tersebut, dapat  diambil kesimpulan bahwa fitnah dan juga pembunuhan memiliki kadar yang sama, oleh  karena  itu  fitnah  dapat  dijadikan  sebagai  penghalang  waris.  Dilain  sisi  disebutkan dalam Al-Quran bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan, yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah  ayat  191  yang  artinya: “Dan  bunuhlah  mereka  di  mana  saja  kamu  jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu  lebih  besar  bahayanya  dari  pembunuhan,  dan  janganlah  kamu  memerangi  mereka  di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikanlah Balasan bagi orang-orang kafir”.
Berdasarkan  ayat  di  atas  disebutkan  bahwa  bahaya  fitnah  tersebut  lebih  besar daripada  pembunuhan.  Sedangkan  semua  ulama  telah  bersepakat  bahwa  pembunuhan  itu termasuk dari penghalang kewarisan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa fitnah bisa
440 | P a g e Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1897
menjadi  penghalang  waris  karena  fitnah  itu  sendiri  lebih  kejam  dan  bahaya  dari pembunuhan.

## C. Pandangan  Empat  Madzhab  Ulama  Terhadap  Menjadikan  Fitnah  Sebagai Penghalang Ahli Waris
Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum kewarisan Islam secara umum telah  menetapkan  tiga  hal  yang  menjadi  penghalang  waris  yang  telah  disepakati  para  fuqoha yaitu, adalah perbudakan, pembunuhan, serta perbedaan agama. Akan tetapi selain dari itu ada beberapa penghalang waris yang masih menjadi perbedaan pendapat diantara 4 mazhab ulama fiqh.
Dalam  mazhab  Syafi’i  yang  mana  mayoritas  masyarakat  Indonesia  menggunakan mazhab  ini  terdapat  tiga  hal  yang  menjadi  penghalang  waris  yaitu  budak,  pembunuhan,  dan perbedaan  agama.  Dalam  masalah  perbudakan  ulama  sudah  sepakat  bahwa  budak  termasuk dari  penghalang  waris,  begitu  juga  untuk  masalah  perbedaan  agama  telah  disepakati  bahwa orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim begitu juga orang muslim tidak dapat mewaris orang kafir. Sedangkan untuk masalah pembunuhan dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahwa pembunuhan dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam (Riko, 2020).
Dalam  mazhab  Maliki  ada  lima  macam  yang  menjadi  penghalang  dalam  kewarisan yaitu  budak,  pembunuhan,  perbedaan  agama,  tidak  diketahui  manakah  yang  lebih  dahulu meninggal  antara pewaris dan ahli  waris, serta lian antara  suami dan istri. Pembunuhan yang dimaksud  disini  adalam  mazhab  Maliki  bahwa  hanya  pembunuhan  yang  disengaja  atau  yang direncanakan  yang  dapat  menggugurkan  hak  waris  walaupun  yang  melakukan  tersebut  anak kecil  ataupun  orang  gila  ini  menurut  pendapat  yang  lebih  kuat,  sedangkan  menurut  pendapat lain  bahwa  anak  kecil  dan  orang  gila  termasuk  pembunuhan  khoto’  maka  mereka  dapat mewarisi (Jalil & Inmai, 2019).
Penghalang  waris  menurut  mazhab  Hanafi  ada  empat  macam  yaitu,  budak, pembunuhan,  beda  agama,  dan  beda  negara.  Dalam  pandangan  mazhab  Hanafi  pembunuhan yang  dapat  menghalangi  waris  adalah  pembunuhan  yang  dilakukan  secara  sengaja  serta diwajibkannya  qishos  seperti  pembunuhan  yang  dilakukan  dengan  tebasan  pedang  atau  alat yang dapat membunuh seseorang seperti kayu  dan  batu. Sedangkan  menurut kalangan  ulama Hanafiyah  bahwa  pembunuhan  yang  dilakukan  anak  kecil,  orang  gila,  dan  juga  pembunuhan yang  tasabbub  (tidak  secara  langsung)  bukan  termasuk  dari  penghalang  waris,  karena pembunuhan  tersebut  tidak  secara  hakiki.  Oleh  karena  itu  jika  anak  kecil  melakukan pembunuhan dia masih mendapatkan warisan (Fithriani, 2016).
Dalam  permasalahan  berbeda  agama  jumhur  ulama’  telah  bersepakat  bahwa  berbeda agama  menjadi  salah  satu  penghalang  waris  seperti  hadis  yang  telah  disebutkan  diatas.  Akan tetapi  dalam  permasalahan  murtad  semua  ulama  sepakat  murtad  termasuk  penghalang  waris kecuali pendapat Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan, ahli waris musIim mewarisi laki-laki murtad, apa yang diperoleh pada saat dia masih Islam.
Ada  pun  yang  diperoleh  pada  saat  murtad  maka  menjadi  fai'  Baitul  mal.  Perempuan murtad semua peninggalannya untuk ahli waris yang muslim. Sedangkan untuk permasalahan beda negara hanya ada pada pendapat Hanafiyah saja dan tida disebutkan oleh ulama lainnya (Az-Zhuaili, 2011).
Pendapat  mazhab  Hanbali  dalam  persalahan  penghalang  waris  ada  tiga  macam  sama seperti  mazhab  Syafi’i  yaitu  budak,  pembunuhan,  dan  perbedaan  agama.  Mazhab  Hambali
441 | P a g e Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1897
berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya diqishash, membayar diyat, atau membayar kafarat.  Oleh  karena  itu,  hal  ini  mencakup  pembunuhan  sengaja,  semi  sengaja,  dan pembunuhan karena salah dan seienisnya seperti membunuh karena sebab, pembunuhan anak kecil,  orang  gila,  dan  orang  yang  tidur.  Serta  dalam  pandangan  mazhab  Hanbali  mengenai perbedaan  agama  bahwa  sesama  orang  kafir  mereka  dapat  saling  mewarisi  karena  mereka masih millatun wahidah.
Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa fitnah bukanlah termasuk dari salah satu penghalang waris,  adapun menqiyaskan fitnah  dengan  pembunuhan itu tidak  dapat  dilakukan karena  para  ulama  bersepakat  pembunuhan  yang  dimaksud  dalam  penghalang  waris  adalah sampai  hilangnya  nyawa  seseorang  sehingga  menyebabkan  terjadinya  pembagian  harta warisan,  sedangkan  fitnah  atas  kejahatan  hukuman  penjara  lima  tahun  tidak  menyebabkan pemilik harta kehilangan nyawanya yang mana akhirnya tidak dapat dilakukannya pembagian warisan  karena  pemilik  harta  tersebut  masih  hidup,  oleh  karena  itu  fitnah  di  sini  tidak  dapat dijadikan sebagai penghalang waris.
Sedangkan  yang  disebutkan  dalam  surat  Al-Baqoroh  ayat  191  bahwa  fitnah  itu  lebih kejam dan bahaya dari pembunuhan memilik maksud atau arti lain yaitu kekafiran, syirik, dan menghalang-halangi  orang  dari  Islam.  Seperti  yang  disebutkan  dalam  tafsir  ibnu  katsir mengenai  firman  Allah  ta’ala:   ﴾  ِلْتَقْلا  َنِم  ُّدَشَأ  ُةَنْتِفْلا َو   ﴿  "Dan  fitnah  itu  lebih  besar  bahayanya daripada  pembunuhan"  Abu  al-Aliyah,  Mujahid,  Sa'id  bin  Jubair,  Ikrimah,  Hasan  al-Bashri, Qatadah, adh-Dhahhak, dan Rabi' bin Anas me- ngatakan, "Syirik itu lebih berbahaya daripada pembunuhan." (Alu Syeikh, 2004).

## PENUTUP
Fitnah tidak dapat dijadikan sebagai penghalang waris, sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama fiqh yang mana tidak ada satupun  dari empat mazhab yang menyebutkan bahwa  fitnah  itu  termasuk  dalam  penghalang  waris,  dan  juga  tidak  jelaskan  di  dalam  Al- Quran ataupun Hadis.
Sedangkan  jika  melakukan  pengambilan  dalil  dengan  menggunakan  cara  qiyas  yang mana  mengqiyaskan  fitnah  dengan  pembunuhan  itu  adalah  cara  yang  salah,  karena  fitnah itu  sendiri  tidak  menyebabkan  pemilik  harta  kehilangan  nyawanya,  adapun  pembunuhan yang  disepakati  oleh  para  ulama  adalah  hingga  hilangnya  nyawa  pemilik  harta  tersebut sehingga terjadilah pembagian harta warisan.
Untuk  dalil  dalam  Al-Quran  yang  menyebutkan  bahwa  fitnah  itu  lebih  kejam  dan bahaya  dari  pembunuhan  itu  memiliki  arti  lain  yaitu  kekafiran,  syirik,  dan  menghalang- halangi  orang  dari  Islam.  Oleh  karena  itu  fitnah  disini  tidak  dapat  dijadikan  sebagai penghalang waris.
442 | P a g e Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1897

## DAFTAR PUSTAKA
Alu Syeikh, A. bin M. bin A. bin I. (2004). Tafsir Ibnu Katsir 1 . Al-Utsaimin, M. bin S. (2003). Riyadhus Sholihin (1st ed.). darul wathni Linnasyr. Az-Zhuaili, W. (2011). Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5 (Vol. 5).
Basri,  S.  (2020).  Hukum  Waris  Islam  (Fara’Id)  Dan  Penerapannya  Dalam  Masyarakat Islam. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan , 1 (2), 37.
https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591
Fithriani,  A.  (2016).  PENGHALANG  KEWARISAN  DALAM  PASAL  173  HURUF  (a) KOMPILASI HUKUM ISLAM. Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran , 15 (2), 93– 106. https://doi.org/10.18592/syariah.v15i2.547
idtesis.com.
(2013). Metode
Penelitian Hukum Empiris dan Normatif . https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/
Jalil, H. A., & Inmai, M. (2019). Penganiayaan Berat Sebagai Salah Satu Sebab Penghalang Kewarisan dalam KHI 173 Huruf A. El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga , 2 (2), 248– 253. http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7658
Lubis, A. S. (2020). “Perbedaan Seseorang Yang Terhalang Mendapatkan Warisan Dalam KHI Dan Fikih.” Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian … , 9 (2).
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam
Pembahasannya,
§ 173 (2011).
https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf
Maimun,  M.  (2018).  Hak  Waris  Bagi  Anak  Hasil  Kloning  Perspektf  Hukum  Islam. At- Tafkir , 11 (1), 67–84. https://doi.org/10.32505/at.v11i1.528 Muhibbussabry, Lc, M. (2020). Fikih Mawaris (1st ed.). CV. PUSDIKRA MITRA JAYA. Noviarni, D. (2021). Kewarisan dalam Hukum Islam di Indoensia. Hukum Keluarga Islam , 1 (1), 62–75.
Riko,  M.  J.  &  R.  (2020).  FITNAH  SEBAGAI  PENGHALANG  AHLI  WARIS  Studi Komparatif  Pasal  173  Kompilasi  Hukum  Islam  dan  Hukum  Islam. Lisan  Al-Hal , 14 (1), 49–50. Robyansyah.  (2014). Hukum  Kewarisan  Islam  dan  Pelaksanaannya (1st  ed.).  Universitas Tanjungpura Pontianak.
Rohman, A. (2018). MENYOAL FILOSOFI ‘AN TARADIN PADA AKAD JUAL BELI (Kajian  Hukum  Ekonomi  Syariah  dalam  Transaksi  Jual  Beli). Et-Tijarie:  Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah , 3 (2). https://doi.org/10.21107/ete.v3i2.3911 Sarwat, A. (2013). Kitab Hukum Waris .
Septiana, Y., Kurniadi,  D., & Mulyani, A. (2015). Perancangan Program Aplikasi Faraidh sebagai Sistem Pendukung Keputusan Pembagian Harta Waris Berorientasi Solver. Jurnal Algoritma , 14 (2), 582–588. https://doi.org/10.33364/algoritma/v.14-2.582 Uyuni, B., & Adnan, M. (2021). Penerapan Hukum Waris Islam di Kalangan Ummat Islam. El-Arbah:  Jurnal  Ekonomi,  Bisnis  Dan  Perbankan  Syariah , 5 (1),  19–32. https://doi.org/10.34005/elarbah.v5i1.1543