## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender

## Arini Rufaida
Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Purwokerto Email: arini_rufaida@yahoo.co.id.
Submitted : 2019-08-07 Revision : 2019-11-08 Reviewed : 2019-08-12 Published : 2019-12-10
Abstract: Studying  the  problems  of  women  in  various  fields,  especially  marriage, always faces its own challenges. The lack of wife’s rights in marriage gets some contradictions from a gender perspective. Did not rule out the possibility of connection with the wife’s right to refuse reconciliation. This paper synergizes Islamic and gender perspectives on the issue of wife’s right to refuse reconciliation. Efforts are being made to  identify  the  shifts  related  to  the  classical  fiqh  formulation  into  a  more  egalitarian formulation according to the guidance of modern times. In addition, the next effort is to identify a new business of reasoning from the abstract domain to concrete rules. There are two steps that can be done, namely by analyzing the problem using the theory of  equality  and  gender  justice  and  the  theory  of  maslahah  from  the  perspective  of several competent figures in their fields. From this, this paper confirms the similarity of perception between the aims of Islamic teachings (maqasid ash-shari’ah) and gender equality and human rights, that is the right for anyone to consider everything that will be done as long as it brings benefit.
Keywords: Wife rights, Referral, Islam, and Gender
Abstrak: Mengkaji persoalan perempuan dalam berbagai bidang, khususnya perkawinan, selalu menemui tantangan tersendiri. Minimnya hak-hak istri dalam perkawinan mendapat beberapa pertentangan menurut perspektif gender. Tidak menutup kemungkinan kaitannya dengan hak istri dalam menolak rujuk. Tulisan ini mesinergikan perspektif Islam dan gender terhadap persoalan hak istri dalam menolak rujuk.  Upaya  yang  dilakukan  adalah  mengidentifikasi  berkaitan  adanya  pergeseran rumusan fikih klasik ke ranah rumusan yang lebih bersifat egalitarian sesuai tuntunan zaman  modern.  Selain  itu,  upaya  selanjutnya  adalah  mengidentifikasi  sebuah
[E-ISSN: 2548-5385] [P-ISSN: 1907-2791] DOI: 10.24090/yinyang.v14i2.2019.pp 245-270

## Yinyang

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
usaha baru penalaran dari ranah abstrak menuju aturan konkret. Ada dua langkah yang dapat dilakukan, yaitu dengan menganalisis persoalan dengan menggunakan teori kesetaraan serta keadilan gender dan teori maslahah dari perspektif beberapa tokoh yang berkompeten dalam bidangnya. Dari hal tersebut, tulisan ini menegaskan adanya kesamaan persepsi antara tujuan ajaran Islam ( maqa ̄ s ̣ id  asy-syari ̄ ’ah ) dan kesetaraan gender serta hak asasi manusia, yaitu adanya hak bagi siapapun untuk mempertimbangkan segala hal yang akan dilakukannya asalkan membawa kemaslahatan.
Kata Kunci: Hak istri, Rujuk, Islam, dan Gender

## Pendahuluan
Perselisihan di antara suami dan istri merupakan suatu yang wajar. Hal ini dikarenakan dalam hidup berumah tangga pasti terjadi perbedaan, yang kemudian terkadang memunculkan sebuah perselihan. Dari perselisihan yang terjadi, ada yang dapat diselesaikan dengan baik dan ada juga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik. Akibatnya, banyak kasus seorang suami menceraikan istrinya tidak dengan pertimbangan yang matang sehingga menimbulkan penyesalan, baik salah satu pihak maupun keduanya. Dalam keadaan menyesal itu sering timbul keinginan untuk kembali dalam kehidupan perkawinan, hanya saja keinginan untuk memulai kembali ikatan perkawinan menghadapi kendala dan kesulitan. Adanya ketentuan rujuk ini menghilangkan kendala dan kesulitan tersebut. Oleh sebab itu, kemunculan ketentuan hukum tentang rujuk dalam hukum Islam dikarenakan  beberapa beberapa hikmah yang akan mendatangkan kemaslahatan kepada manusia atau menghilangkan kesulitan dari manusia (Hasbie Ash-Shiddiqie, 1991).
Rujuk dalam istilah hukum disebut raj’ah . Rujuk secara bahasa berarti tahapan kembali. Orang yang rujuk pada istrinya berarti kembali pada istrinya. Rujuk  yang  berasal dari bahasa arab telah menjadi bahasa indonesia terpakai yang artinya menurut KBBI adalah kembalinya suami kepada istrinya yang ditalak, yaitu talak satu atau talak dua, ketika istri masih di masa ‘iddah” . Sementara rujuk dalam istilah syara’ adalah sebagai berikut. (Muhammad  Bakir Al-Habsi, 2002).
صوصخم هجو لىع  خ ئ� ب�  ي�غ قلاط ةدع  خ� حكانلا لىا ةأرلما در اع ش� و mengembalikan istri yang masih dalam ‘iddah talak, bukan ba’in pada pernikahan semula  dengan cara tertentu.

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
Yang menjadi persoalan adalah rujuk merupakan hak suami yang telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur’an. Dari sini muncul ketentuan bahwa dalam hal rujuk seorang suami tidak perlu mendapatkan ijin dari istri yang sudah dicerainya. Oleh karena itu, adanya hak seorang perempuan dalam menolak rujuk menjadi bagian dari konsep hukum yang egaliter menurut pandangan kesetaraan gender dan hak asasi manusia (HAM).
Untuk  itu, penelitian ini berusaha menguraikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, rumusan hak istri menolak rujuk dalam Islam. Uraian yang pertama ini dipaparkan ketentuan Islam sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991, sehingga hak istri menolak rujuk terlebih dahulu akan dilihat dalam konsep fikih klasik. Selanjutnya, penelitian ini akan lebih jauh mengulas rekam jejak faktor yang melatarbelakangi perumusan hak istri tersebut dalam KHI sehingga tercipta sebuah produk hukum Islam yang mengunggulkan keadilan dan bersifat mengikat serta melihat perkembangan hak tersebut di Indonesia. Kedua, rumusan hak istri menolak rujuk ditelusuri melalui dua perspektif, yaitu perspektif Islam dan gender. Ketiga, tulisan ini beupaya menjelaskan implikasi dari langkah rumusan hak istri menolak rujuk bagi masyarakat muslim di era modern. Selanjutnya, mengidentifikasi pergeseran rumusan yang termuat dalam fikih klasik ke ranah rumusan yang lebih bersifat egalitarian yang ditekankan oleh KHI sesuai tuntunan zaman modern.
Untuk mempermudah langkah-langkah dalam mengkaji hak rujuk tersebut, kerangka teori yang digunakan adalah teori mas}lah}ah . Najmuddin at-Tufi menyatakan bahwa ibadah dan muamalah dilaksanakan tidak lain untuk kebaikan bagi mukallaf. Oleh karena itu, harus mengikuti dan memelihara mas}lah}ah yang realistis. (Najmuddin at-Tufi, 1998). Selanjutnya teori tentang kesataraan gender. Melihat aspek hak yang dimiliki oleh suami dan istri berdasarkan kesetaraan dan keadilan gender, sama halnya dengan Islam yang secara tegas mengakui konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. (Muhammad Rasyid Ridha, 1956). Dengan demikian, tulisan ini menegaskan adanya korelasi yang jelas antara pandangan Islam dan gender kaitannya dengan hak istri menolak rujuk.

## Esensi Rujuk dalam Islam Dasar Hukum Rujuk dalam Islam
Hukum-hukum Islam adalah ajaran yang dibangun atas argumentasi dan landasan yang jelas dan kokoh. Terbentuknya hukum Islam tidaklah semata olah

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
akal manusia, namun di dalamnya terbangun sinergitas antara kehendak teks suci dan pengetahuan akal manusia. Di mana kedua hal tersebut merupakan bagian dari hidayah atau petunjuk yang Allah berikan kepada manusia sebagai bekal dalam menjalani kehidupannya di dunia (Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, t.t.). Oleh karena itu, langkah awal menjelaskan tentang rujuk adalah menganalisis dalil atau dasar hukum. Berikut beberapa ayat yang menjelaskan secara tidak langsung mengenai rujuk, di anataranya:
َّن ِ ِما َحْر َ أ  ي ِخ� ُ َّللا  َقَل َخ اَم َنْمُتْكَي  ْنَأ َّنَُل  ُّل َِي�  َلَو ۚ ٍءو ُرُق َةَث َلاَث َّنِ ِسُفْنَئِب� َن ْصَّب َ َت�َي  ُتاَقَّلَطُ ْلاَو َّن ُ َل َو ۚ ا ًح َلا ْصِإ اوُدا َر َ أ  ْنِإ  َكِل َٰذ  يِخ� َّنِهِّدَِب�  ُّقَحَأ َّنُُت�َلوُعُبَو ۚ ِر ِخآ ْلا ِمْوَيْلاَو َِّلل ِب� َّنِمْؤُي َّنُك ْنِإ ٌ ي�ِك َح ٌخ ي� ِزَع ُ َّللاَو ۗ ٌة َجَرَد  َّنِْي�َلَع  ِلا َجِّرلِل َو ۚ  ِفو ُرْع َ ْل ِب�  َّنِْي�َلَع ي ِذَّلا  ُلْث ِم
Terjemah: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Baqarah : 228).
Ayat ini menegaskan bahwa suami berhak untuk melakukan rujuk, kembali kepada pernikahan dengan istri yang sudah ditalak, jika memang ditemukan kemaslahatan dalam hal tersebut. Dalam arti dalam masa ‘ iddah suami diberikan kesempatan berpikir ulang untuk melakukan dua hal, yaitu mengembalikan perempuan yang pernah menjadi istrinya untuk menjalani kehidupan bersama dalam ikatan perkawinan, atau melepaskannya. Ayat yang selanjutnya menjelaskan kaitannya dengan pola rujuk harus dilakukan dengan ma’ruf .
َّنُهو ُمُتْيَتآ اَّ ِم او ُذ ُخ ْئ َت� ْنَأ ْ ُكَل  ُّلَِي�  َلَو ۗ  ٍنا َسْحِإِب� ٌ ي�ِ ْسَت ْوَأ  ٍفوُرْعَِب� ٌكا َسْمِإَف ۖ ِن َت�َّرَم  ُق َلاَّطلا ا َمِ ْي� َلَع  َحاَن ُج  َلاَف ِ َّللا َدو ُدُح اَمي�ِقُي  َّلَأ ْ ُت�ْف ِخ  ْنِإَف ۖ ِ َّللا َدو ُدُح اَمي�ِقُي  َّلَأ اَفاَخ َي�  ْنَأ  َّلِإ اًئْي َش َنوُ ِلا َّظلا ُ ُه  َكِئَٰلوُأَف ِ َّللا َدو ُدُح  َّدَعَتَي  ْنَمَو ۚ اَهو ُدَتْعَت  َلاَف ِ َّللا ُدو ُدُح  َكْلِت ۗ ِهِب  ْت َدَتْفا اَمي�ِف
Terjemah: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.(QS. Al- Baqarah: 229)
Ayat di atas menunjukkan bahwa mengikat kembali perkawinan dengan istri yang sudah ditalak harus dilakukan dengan cara yang baik. Dalam arti mengutarakan maksud untuk merujuk harus disertai dengan niat yang baik, proses yang baik, dan tujuan yang baik. Hal ini tentu yang diinginkan oleh syariat Islam (Wahbah al-Zuh}aili, 1986). Oleh karena itu, ayat lain menjelaskan adanya anjuran untuk didatangkan saksi agar kemaslahatan terjaga dengan baik.
ْ ُكْن ِم  ٍل ْدَع  ْيَوَذ او ُد ِ ْش�َأَو  ٍفو ُرْعَ ِب�  َّنُهوُقِراَف  ْوَأ  ٍفوُرْعَ ِب� َّنُهوُك ِسْمَأَف َّنُهَل َجَأ َنْغَلَب اَذِإَف ْل َعْب َي�  َ َّللا  ِقَّتَي  ْن َمَو  ِر ِخ َآ ْلا  ِمْوَيْلاَو ِ َّلل ِب� ُنِمْؤُي  َن َك ْنَم ِهِب  ُظَعوُي ْ ُكِلَذ َِّلِل َةَداَ َّشسلا اوُميِقَأَو ا ًجَرْخ َم ُ َل
Terjemah: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar. (Q.S. ath-Thalaq: 2).
Sementara itu, dalil hadis yang membicarakan tentang rujuk, di antaranya:
َلىَع  ْد ِ ْش�َا : َلاَقَف . ُدِ ْشسُي َل  َو ُع ِجاَُي� َُّش�  ُقّلَطُي  ِل ُجَّرلا  ِنَع  َلِئ ُس ُهَّنَا  ٍخ ْي�َصُح  ِخ ْب�  َناَرْ ِع ْنَع حيصح هدنس و ،افوقوم اذكه دواد وبا .اَ ِت� َع ْجَر  َلىَع  َو اَ ِت�َلاَط
Artinya: dari “Imran bin Hushain, bahwasannya ia ditanya tentang laki- laki yang mentalak istirinya, kemudian merujukinya dengan tanpa saksi, ia berkata, “hendaklah kamu saksikan pada talaknya dan pada rujuknya. (H.R. Abu Dawud).
Hadis lain juga menyebutkan sebagai berikut.
250

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
لمسم و ىراخبلا هاور .اَ ْع ِجاَ ُي�ْلَف ُه ْر ُم : َرم ُعِل  ُّي ِب�َّنلا َلاَق ُهَتَأ َرْما  َقَّلَط اَّ َل ُهَّنَا  َرَ ُع  ِخ ْب�ا  ِنَع Artinya: dari Ibnu Umar, bahwasannya ketika ia mencerai istrinya (dalam keadaan haid), Nabi bersabda ke Umar: suruhlah ia agar merujuk istrinya. (HR. Bukhari dan Muslim).

## 1.  Syarat dan Rukun Rujuk dalam Islam
Setelah dijelaskan mengenai beberapa landasan hukum tentang disyariatkannya rujuk, di sini perlu dilanjutkan dengan memaparkan syarat-syarat rujuk yang harus dipenuhi, termasuk prosedur pelaksanaan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa prosedur ini dianalisis berdasarkan ketentuan secara fikih Islam, serta ketentuan praktis yang dilaksanakan di Indonesia. Ada lima syarat jika suami telah menjatuhkan talak tiga dan ingin kembali ke istrinya (Slamet Abidin, Aminuddin, 1999), yaitu:
a.  Sudah habis masa iddah perempuan dari suami yang metalaknya .
b.  Perempuan itu sudah pernah menikah dengan laki-laki selain suami yang menalaknya, dengan pernikahan yang sah.
c.  Suami lain (bukan yang pertama ) sudah menggaulinya dan mengenainya yaitu sekira sudah memasukkan hasyafah ke vagina , tidak cukup memasukkan ke duburnya , dengan syarat alat laki-laki tersebut harus tegang serta yang memasukkan adalah orang yang mampu menjimaknya.
d.  Suami ( bukan yang menalak ) sudah menalak bain kepadanya.
e.  Sudah Habis masa iddahnya dari suami yang lain.
f.  Istri yang dicerai dalam masa iddah raj’i.
g.  Kalau bercerainya dari istri secara fasakh atau khulu atau cerai dengan istri yang ketiga kalinya, istri yang dicerai belum pernah dicampurinya , maka rujuknya tidak sah.
Sementara itu, rukun rujuk adalah sebagai berikut (Muhammad bin Qosim Al-Ghazy, , t.t.).
a.  Ada suami yang merujuk atau wakilnya. Adapun syarat orang yang merujuk, sebagaimana disebutkan dalam kitab fathul qarib adalah :
ل ناركسلا ةعجر حصتف ذئنيحو هسفنب حكانلا ةيلها امرم نكي لم نا ع ب ت�رلما ط ش�و

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
رف دبعلا و هيفسلا ف لاخ ب� هسفنب حكانل لاها سيل م خ�م كلا نل نون بلماو  ب�صلا ةعجر نذا لىع امحه كان ء ادتبا فقوت ناو ديسلا و لى ولا ن ذا  ي�غ نم ةحيصح ام ت�عج .ديسلاو لىولا
Syarat orang yang merujuk adalah jika dia bukan orang yang ihram maka harus orang yang ahli nikah dengan sadar diri. Dengan demikian, maka sahlah rujuk orang yang mabuk. tidak sah rujuk orang murtad, anak kecil dan orang gila , karena masing-masing bukan orang yang ahli nikah dengan sadar diri. Berbeda dengan orang yang bodoh dan budak.maka perujukannya adalah sah tanpa sepengetahuan wali tau sayid, meskipun permulaan pernikan keduanya terhenti untuk memperoleh izin wali dan sayid (Muhammad bin Qosim Al- Ghazy, , t.t.).
a.  Ada istri yang dirujuk dan sudah dicampurinya.
b.  Kedua belah pihak (mantan suami dan istri) sama-sam suka    dan ingin islah.
c.  Dengan Pernyataan ijab dan kabul, seperti mengucapkan kata-kata rujuk misalnya :
كتحكنا وا كتجوخ ت� ل وق ناو ةعجرلا  خ� نا ي�صر هيلع كتكسما وا حىكانل كتددر
ناتيانك
saya mengembalikanmu pada pernikahanku atau saya menahanmu atas pernikahan, maka keduanya adalah ungkapan yang jelas dalam hal merujuk. Sedangkan ucapan: “saya mengawinimu” atau “saya menikahimu”keduanya adalah kinayah. (Muhammad bin Qosim Al-Ghazy, , t.t.).
Sedangkan Syarat rujuk yang terdapat dalam KHI Terdapat dalam pasal 104 ayat (2) yang berbunyi sebagaimana berikut:
“Rujuk dapat di lakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
a.  Bekas istri sudah di campuri;
b.  Talak yang dijatuhkan tiada disertai dengan ‘iwadh dari pihak istri;
c.  Rujuk itu dilakukan waktu bekas istri masih dalam iddah;
d.  Rujuk itu dilakukan dengan diikrarkan dengan lisan menurut syafi’i dan boleh di lakukan dengan perbuatan menurut jumhur.”

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak

## Konsep Hak istri Menolak Rujuk dalam Islam
Dalam literatur fikih, rujuk merupakan hak suami. Oleh karena itu, jika seorang suami bersungguh-sungguh dan bermaksud baik, ia boleh mempergunakan haknya itu dan sah hukumnya. Sementara itu, bersedia atau tidak bersedianya istri tidak menjadi halangan untuk sahnya rujuk. Misalnya, dalam redaksi kitab Fath}ul Qari>b (Muhammad bin Qosim Al-Ghazy, t.t.), dijelaskan bahwa tanpa izin dari istrinya , suami boleh merujuk istrinya.
ضقنت لم ام ا ت�عجارم( ا خ�ذا  ي�غب )لف  خ ي�تنثا وا ةدحاو هتارما( ص خ ش� )قلط اذاو( .)ا ت�دع
Jika seorang suami menalak istrinya satu atau dua kali, maka baginya boleh merujuk istri tanpa seizinnya, selama masa iddahnya belum habis.
Sebagaimana keterangan di atas, bahwa dalam rujuk tidak disyaratkan kerelaan bagi perempuan. karena rujuk merupakan hak suami, selama talak raj’i dan dalam masa iddah, dengan tidak memandang bersedia atau tidaknya seorang istri (Hasbullah Bakry, 1990). Begitu juga, tidak dipandang adanya kesedian atau tidaknya dari wali nikahnya.
Sebagaimana diketahui bahwa cara bercerai dalam Islam ada enam macam sesuai dengan kondisi suami dan istri ketika bercerai itu, begitu pula penjelasan cara rujuknya sama, yaitu sebagai berikut.
1. Talak raj’i, yaitu digambarkan bahwa suami mentalak istrinya untuk pertama kali, sedangkan istrinya itu sudah pernah digaulinya secara sempurna, di samping itu istri tersebut tidak menebus talak (Hasbullah Bakry, 1990). Dengan demikian, cara rujuknya adalah kembali tanpa nikah baru, hanya saja rujuk dilakukan pada saat keadaan istri masih dalam masa iddah.
2. Talak bain sughra, yaitu digambarkan bahwa seorang suami mentalak istrinya dengan mendapatkan tebusan ( khulu’ ) dari istrinya semacam ganti rugi karena penjatuhan talak itu adalah permintaan istri. Bisa juga digambarkan bahwa suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang belum pernah dia gauli secara seksual. Dengan demikian, cara rujuknya adalah  melalui nikah baru lagi.
3. Talak bain kubra , digambarkan bahwa suami telah tiga kali menjatuhkan talak kepada istrinya. Oleh karena itu, apabila suami ingin kembali ke

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
mantan istrinya (Slamet Abidin, Aminuddin 1999), maka mantan istrinya harus nikah dengan orang lain lagi, dan menunggu masa iddahnya dengan suami lain tersebut.
4. Fasakh, yaitu digambarkan bahwa istri diceraikan oleh hakim pengadilan. Perceraian fasakh ini boleh rujuk tetapi harus dengan nikah baru. Dengan kata lain, suami melamar mantan istrinya lagi, kemudian dinikahkan lagi dengan menghadirkan saksi sama halnya dengan pernikahan yang pertama. Di samping itu juga disertai dengan mahar yang baru.
5.  Cerai secara li’an , yaitu digambarkan bahwa suami menuduh istri di depan hakim secara berkali-kali bahwa dia telah berzina dengan laki-laki lain. Hal ini mengakibatkan mereka bercerai untuk selama-lamanya. Artinya sang suami tidak boleh memperistrinya atau merujuknya lagi, walaupun sang istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain berkali-kali.
6.  Cerai akibat suami meninggal dunia, yaitu digambarkan bahwa suami meninggal dunia, sehingga secara otomatis pernikahan menjadi berakhir. Adapun masa iddah bagi istri yang diceraikan suami karena meninggal dunia adalah empat bulan sepuluh hari. Setelah berakhirnya masa iddah,  istri bebas untuk melakukan perkawinan dengan laki-laki muslim manapun yang dikendaki.
Sementara itu, para ulama (imam mazhab) berbeda pendapat mengenai prosedur rujuk yang dapat dianggap sah (Slamet Abidin, Aminuddin 1999), di antaranya yaitu:
1.  Imam Syafi’i menyatakan bahwa rujuk tidak dapat terjadi kecuali melalui perkataan. Kata-kata rujuk dapat menggunakan kata yang jelas atau sindiran seperti halnya “aku rujuk engkau pada hari ini” atau “telah kurujuk istriku yang bernama: ….. pada hari ini”, dan sebagainya.
2.  Imam Malik berpendapat bahwa rujuk sah dengan cara menggauli istri serta suami berniat untuk merujuk istrinya. Perbuatan menurut imam Malik sama kedudukannya dengan ucapan yakni harus disertai dengan niat.
3.  Imam Abu Hanifah membolehkan rujuk dengan cara menggauli langsung baik dengan menggunakan niat atau tidak.

## Yinyang

## Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
Perbedaan pendapat antara imam Malik dan imam Abu Hanifah didasarkan pada alasan karena imam Abu Hanifah berpendapat bahwa rujuk itu dapat mengakibatkan halalnya pergaulan. Hal tersebut disamakan dengan istri yang terkena ila’ (sumpah tidak akan menggauli istri) dan istri yang terkena zihar (pengharaman istri atas dirinya), di samping karena hak milik atas istribelum terlepas darinya, sehingga mengakibatkan hubungan saling mewarisi antar keduanya. Sedangkan imam Malik berpendapat bahwa menggauli istri yang telah ditalak raj’i adalah haram sampai suami merujuknya, sehingga dibutuhkan adanya niat.
Dalam kasus rujuk pada talak raj’i, ketika seorang suami merujuk istrinya tidak dalam satu tempat atau dalam pengertiannya suami sedang bepergian, dan istri hanya menerima berita talak namun tidak menerima berita rujuk, kemudian istri menikah lagi dengan lelaki lain ketika masa iddahnya telah selesai, para ulama berbeda pendapat, di antaranya yaitu:
1.  Imam Malik, imam al-Auza’i dan al-Laits berpendapat bahwa wanita tersebut menjadi milik laki-laki yang menjalin akad dengannya, baik setelah menggauli atau belum.
2.  Imam Syafi’i, imam Abu Hanifah dan para ulama Kufah mengatakan bahwa suami pertama yang telah merujuknya lebih berhak menikah dengannya, baik suami kedua telah menggaulinya atau belum (Muhammad Jawad Mughniyah, 2007). Pendapat ini dikuatkan dengan dalil atau anggapan yang menyatakan bahwa suaminya lebih berhak menikah dengan wanita tersebut sebelum wanita tersebut menikah dengan lelaki lain. Alasan yang demikian menandakan bahwa jika rujuknya sah, maka perkawinan yang kedua dianggap tidak sah. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Samurah bin Jundub, bahwa Nabi bersabda:
3.
ام خ�م لوئلال و خ�  خ ي�لجر نم اعيب ع ب� نمو ،ام خ�م لوئلال  ي خ� نايلو اهحكنأ ةأرما ا ي�أ
Artinya:Wanita mana saja yang dinikahi oleh dua orang, maka wanita itu menjadi milik orang yang pertama. Dan barang siapa yang menjual suatu barang kepada dua orang
4.  Imam Hanbali mengatakan bahwa rujuk hanya terjadi setelah suami menggauli istrinya walaupun laki-laki tidak berniat rujuk. Apabila

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
hubungan itu hanya sebatas sentuhan atau ciuman yang disertai birahi, maka tidak mengakibatkan adanya rujuk.

## Konsep Hak Istri Menolak Rujuk dalam Pandangan Keadilan Gender
Sebelum membahas lebih jauh kaitannya dengan pandangan gender, terlebih dulu dipaparkan definisi dan pengertian gender dari beberapa tokoh, misalnya, menurut Mosse, gender mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga, dan sebagainya (Julia Cleves Moss, 2007). Sementara menurut Muhtar, gender adalah jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin.  (Muhtar Yanti, 2002. Selanjutnya, menurut Fakih, gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural (Fakih, Mansour, 2008). Sedangkan menurut Mufidah, gender adalah pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang dihasilkan dari konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman (Mufidah, 2008). Berikutnya, menurut Hasples dan Suriyasarn, gender adalah sebuah variabel sosial untuk menganalisa perbedaan laki-laki dan perempuan yang berkaitan dengan peran, tanggung jawab dan kebutuhan serta peluang dan hambatan (Haspels, Nelien dan Suriyasarn, Busakorn, 2005). Analisis gender merupakan bagian dari analisis sosial yang sering dipakai dan berkembang di dunia akademik dan kajian-kajian ilmiah. Analisis gender juga sering dipakai sebagai pendekatan dalam melakukan kajian-kajian keagamaan, termasuk masalah al-ahwal al-syakhsiyah atau hukum keluarga Islam (Maula, 2011). Jadi, ketika gender digunakan sebagai analisis pada permasalahan hak istri dalam perkawinan, khususnya hak menolak rujuk, maka sejauhmana posisi hak istri dalam menentukan tawaran kembali dalam ikatan perkawinan tanpa melihat perbedaan kelamin dan konstruksi masyarakat yang tidak memihak pada keadilan gender.
Sebagaimana disebutkan di atas, hak dan kewajiban serta hak rujuk yang dimiliki suami dan istri berdasarkan pendapat para jumhur ulama maupun imam empat mazhab, sangat erat kaitannya dengan masa ketika pendapat tersebut dibuat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hak rujuk adalah milik suami secara mutlak tanpa memandang apakah istri bersedia untuk diajak rujuk atau tidak, tentunya dalam masa iddah talak raj’i. Pendapat ulama yang demikian, terutama pendapat imam Syafi’i yang mayoritas diikuti umat muslim Indonesia, merupakan hasil interpretasi fukaha terhadap ayat yang berkaitan dengan rujuk, yakni surat al-

## Yinyang

## Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
Baqarah ayat 228 dan surat al-Baqarah ayat 231 serta keadaan sosial masyarakat ketika pendapat tersebut dibuat.
Seiring waktu, posisi perempuan dalam perkawinan semakin diperhatikan, terlebih sejak diundangkannya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam kompilasi hukum Islam (KHI) sesuatu dengan Inpres No. 1 Tahun 1991. Perhatian terhadap posisi perempuan ini, tidak lepas dari adanya para aktivis gender (Julia Cleves Mosse, 2007). Teori analisis keadilan gender menjadi landasan utama para aktivis gender bergerak, baik mengkritisi maupun melakukan kajian tandingan dengan rumusan yang sudah ada, namun jauh dari keadilan gender.
Menurut kajian tentang gender, terdapat beberapa aliran teori yang menjelaskan kesetaraan dan keadilan gender (Sasongko, Sundari S, 2008), yaitu: teori nurture, teori nature dan keseimbangan (teori equilibrium).
1.  Teori Nurture, yaitu menggambarkan bahwa perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada umumnya, menurut teori ini, ada perbedaan kelas dalam konstruksi sosial yang menyebabkan laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis, sementara perempuan sebagai kelas proletar.
2.  Teori Nature, yaitu digambarkan bahwa adanya pembedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya. Perbedaan secara kodrat ini tidak dapat disamakan begitu saja, karena kaitannya dengan jenis kelamin.
3.  Teori Equilibrium, yaitu digambarkan bahwa adanya   kompromi atau keseimbangan (equilibrium) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dengan laki- laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.
Sementara itu, beberapa bentuk-bentuk ketidakadilan akibat diskriminasi

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
gender antara lain dapat dilihat dalam tabel berikut:
No Bentuk Diskriminasi Gender Keterangan
1 Marginalisasi (peminggiran/pemiskinan) perempuan yang mengakibatkan kemiskinan, eksploitasi, dan lain sebagainya. 2 Subordinasi Subordinasi jenis kelamin, sehingga ada pandangan yang menempatkan kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki 3 Stereotype Stereotype yang sering kali bersifat negatif secara umum, sehinggga melahirkan ketidakadilan pada salah satu jenis kelamin tertentu. 4 Kekerasan ( violence ) Serangan fisik maupun serangan non fisik yang dialami perempuan maupun laki-laki.
5 Beban kerja ( double burden ) Adanya beban kerja diemban lebih banyak oleh salah satu jenis kelamin daripada yang lain
Dengan demikian, analisis mengenai kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, seimbang dan harmonis. Oleh karena itu, pada dasarnya kesetaraan gender mengupayakan bagaimana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk merealisasikan hak-hak dan potensinya untuk memberikan kontribusi pada perkembangan dalam seluruh aspek kehidupan. Bentuk keadilan dan kesetaraan gender dapat dilakukan dengan hal-hal yang tercantum dalam tabel berikut ini:

## No
Bentuk keadilan dan Kesetaraan Gender Keterangan 1 Perbedaan suatu hal yang wajar Menerima dan memandang secara wajar perbedaan pada laki-laki dan perempuan, karena adanya penghormatan pada perbedaan termasuk wujud dari ketidakadilan gender.

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
No Bentuk keadilan dan Kesetaraan Gender Keterangan 2 Mengubah mindset masyarakat Mendiskusikan bagaimana cara merombak struktur masyarakat yang membedakan peran dan relasi antara laki-laki dan perempuan, serta berupa menyeimbangkannya. 3 Menghargai bakat warga negara Meneliti kemampuan dan bakat masing-masing warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, untuk terlibat dalam pembangunan masyarakat, memecahkan problem-problemnya dan mempersiapkan masa depannya.
4 Memperjuangkan HAM Memperjuangkan secara terus menerus hak asasi manusia, dimana gender merupakan salah satu dari bagiannya yang tak terpisahkan 5 Penegakan demokrasi Mengupayakan perkembangan, penegakan demokrasi dan pemerintahan yang baik dalam semua institusi masyarakat, dengan melibatkan perempuan dalam semua levelnya. 6 Penguatan pendidikan Pendidikan merupakan kunci bagi keadilan gender, karena pendidikan merupakan tempat masyarakat mentransfer norma-norma,
pengetahuan, dan kemampuan mereka
Lebih lanjut, dalam masalah hukum, studi gender (feminis) lahir untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan yang tertindas, sehingga studi hukum bukan hanya menerapkan asas kepastian tetapi amat terlebih asas keadilan (Gandhi Lapian, 2012). Kemunculan adanya hukum feminis dikarenakan hukum dan hasil putusannya merefleksikan nilai-nilai laki-laki atau nilai-nilai maskulin. Laki- laki yang membangun dunia hukum itulah yang kemudian berdampak kepada kelompok lain yang tidak terwakili dalam nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai itu pun sudah sedemikian melekatnya sehingga dianggap nilai yang umum dan absolut dengan meniadakan adanya nilai yang lain.
Dengan demikian, dapat digambarkan kaitannya dengan hak istri terkait penolakan rujuk perspektif gender dalam tabel berikut.
259

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
No Hak Istri menolak Rujuk perspektif Gender Keterangan 1 Perempuan sebagai Subyek hukum Pertama, tentu saja kesejahteraan perempuan penting dimaknai dalam arti luas. Sebagai contoh, adalah kenyataan di lapangan bahwa perempuan korban dalam rumah tangga.
Kedua, sistem hukum merupakan salah satu ranah pergulatan hak asasi bagi perempuan. Artinya, sistem hukum merupakan sumber daya dalam gerakan penegakan hak asasi perempuan, guna meningkatkan kesejahteraan perempuan. 2 Penguatan hak perempuan (khususnya dalam perkawinan) Daya tawar lebih dikuatkan dalam negosiasi Pembuatan kebijakan publik soal perempuan Adanya perhatian serius terhadap kasus kekerasan pada perempuan Adanya tanggung jawab dari pemerintah Memastikan adanya hak perempuan dalam setiap hal yang melibatkan perempuan 3 Hilangkan posisi perempuan sebagai subordinasi dalam rumah tangga Kaitannya dengan urusan kerja dalam kehidupan keluarga, perempuan lebih berat disbanding laki-laki. Dalam artian, perempuan lebih mendominasi peran domestik ini. Peran laki-laki hanya terbatas pada usaha membantu saja. Pekerjaan seperti memasak, merebus air, mencuci, menjemur, dan menyetrika pakaian, membersihkan halaman, mencuci alat rumah tangga, menyediakan makanan, mengasuh anak, dan belanja keperluan harian, hampir semuanya dikerjakan oleh pihak perempuan.

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak

## Rekonstruksi Konsep Rujuk sebagai Upaya Penguatan Hak Istri
Dari pemaparan di atas, Penelitian ini mengidentifikasi konsep rujuk yang terdapat dalam fikih klasik mengalami pergeseran yang signifikan. Pergeseran ini muncul karena konteks sosial yang berbeda, di samping berbagai tuntunan adanya kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. Hal ini untuk melindungi perempuan dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam perkawinan. Rekonstruksi konsep ini digambarkan secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Permasalahan rujuk di dalam KHI diungkapkan pada buku pertama tentang hukum perkawinan dan secara khusus diatur dalam bab XVIII pasal 163- 169. Di samping itu, istilah rujuk juga ditemukan dalam beberapa bab yang lain yaitu bab II pasal 10, berbunyi: “Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah”, bab XVI pasal 118, berbunyi: “Talak raj’i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah”, dan bab XVII pasal 150, berbunyi: “Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah”.  Menurut KHI, seorang suami yang akan melakukan rujuk terhadap mantan istrinya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari bekas istrinya tersebut. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 167 ayat (2), “Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Bahkan, dalam mengatur persoalan ini KHI lebih tegas lagi yaitu rujuk yang dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami sedangkan istrinya tidak menghendaki rujuk tersebut (menolaknya) maka rujuk yang ditolak itu bisa dinyatakan tidak sah dengan Putusan Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam Pasal 164 KHI yang berbunyi: “Seorang wanita dalam iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi”. Di samping itu, juga dijelaskan dalam Pasal 165 KHI yang berbunyi: “Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.”
Adapun proses penolakan rujuk yang dapat dilakukan oleh istri ada dalam dua bentuk yaitu, pertama, penolakan rujuk yang dilakukan oleh istri sebelum perkaranya sampai ke tangan PPN atau Pembantu PPN yang berwenang. Dalam arti bahwa sebelum suami datang ke PPN atau Pembantu PPN terlebih dahulu, suami telah menanyakan persetujuan istrinya terlebih dahulu. Jika istrinya tidak menyetujui dan suami menerima pernyataan istri, maka penolakan rujuk dari

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
istri tersebut telah berlaku. Akan tetapi, jika istri menolak rujuk dan suami tidak menerima penolakan itu, maka perkara itu baru bisa diselesaikan setelah diajukan ke Pengadilan Agama.
Kedua, penolakan rujuk yang dilakukan oleh istri setelah perkara rujuk sampai ke tangan PPN atau pembantu PPN. Artinya, istri mengajukan keberatan atas kehendak rujuk bekas suaminya di hadapan PPN atau Pembantu PPN disaksikan oleh dua orang saksi. PPN atau Pembantu PPN sifatnya hanya menerima pengajuan keberatan bekas istri, sedangkan keputusan perkara tersebut ada pada Pengadilan Agama, bukan pada PPN atau Pembantu PPN. Hal ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh peraturan Menteri Agama No.3 tahun 1975 pasal 2 bahwa PPN hanya bertugas mengawasi dan mencatat nikah, talak, cerai dan rujuk yang ada di lingkungannya serta memeriksa syarat-syarat yang berkaitan dengan nikah, talak, cerai dan rujuk tersebut.
Selanjutnya, untuk memutuskan perkara-perkara yang berbentuk sengketa diserahkan kepada Pengadilan Agama, termasuk di dalamnya sengketa penolakan rujuk yang diajukan oleh istri ini. Dengan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, maka perkara penolakan rujuk itu akan diselesaikan, apakah keberatan yang digunakan istri bisa diterima atau ditolak.
Ketika ditelusuri seluruh pasal-pasal yang mengatur tentang rujuk dan permasalahannya yang ada dalam KHI, kemudian mengaitkan pasal-pasal lain yang dianggap cukup signifikan, dapat disimpulkan bahwa faktor utama yang menyebabkan KHI menentukan seorang suami yang melakukan rujuk harus mendapat persetujuan dari bekas istrinya adalah ketentuan yang memuat tentang hak talak. Hak talak dalam peraturan perundang-undangan (termasuk KHI) bukanlah hak suami secara mutlak. Menurut KHI, talak tidak dapat dilakukan sepihak karena dalam pelaksanaannya harus ada izin pengadilan. Pengadilan memberi izin menjatuhkan talak apabila ada persetujuan istri. Dengan demikian, yang berkepentingan untuk rujuk pun adalah suami dan istri, sehingga persetujuan istri juga diperlukan.
Menurut KHI, pada hakikatnya rujuk ini merupakan perkawinan kembali dengan seorang wanita. Dalam pelaksanaannya, perkawinan itu harus didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami istri, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 16 Ayat (1) KHI, yaitu: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Sementara itu Ayat (2)

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
dari Pasal 16 KHI tersebut berbunyi: “Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas”.  Dengan demikian, maka begitu juga dengan rujuk haruslah didasarkan kepada persetujuan bekas suami dan istri yang bersangkutan. Bahkan dalam melakukan rujuk itu tidak berbeda dengan melakukan akad nikah. Dalam arti, ada persetujuan bekas istri yang akan dirujuknya dan disaksikan dua orang saksi.
Selanjutnya, bila dikaitkan dengan hak dan kedudukan suami istri yang seimbang dalam rumah tangga, yaitu berhak melakukan perbuatan hukum, jelaslah bahwa rujuk yang dilakukan itu harus didasarkan atas suka sama suka, agar tidak terjadi penindasan hak dan kedudukan yang bersangkutan. Hal ini bisa ditelusuri dalam Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Begitu juga Pasal 79 Ayat (2) KHI yang berbunyi: “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”, serta  Ayat (3) dari Pasal 79 KHI tersebut, yang berbunyi: “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.”
Dengan demikian, ada penguatan hak yang diberikan terhadap istri dalam masalah rujuk, di mana sebelumnya istri sama sekali tidak mendapatkan hak dalam rujuk. Rekontruksi ini terkait dengan tuntutan kemodernan yang mengharuskan hukum Islam untuk berbenah diri dalam menghadapi semangat keseteraan gender, demokrasi, pluralisme, dan hak-hak asasi manusia. Karena negara bangsa yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia, isu-isu tersebut selalu menjadi sorotan terlebih ketika berbicara masalah hukum, khususnya hukum perkawinan.
Rujuk dalam KHI memiliki prosedur tersendiri agar ketertiban perkawinan ulang dapat tercipta sesuai yang diinginkan oleh kedua mempelai. Prosedur atau tata cara rujuk tercantum dalam Pasal 167-169 KHI, yaitu sebagai berikut.
1. Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat lain yang diperlukan.
2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
3. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu telah memenuhi syarat-syarat merujuk menurut hukum munakahat, apakah rujuk yang dilakukan itu masih dalam iddah talak raj’i, dan apakah perempuan yang akan dirujuk adalah istrinya yang telah dicerai dulu.
4. Suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk.
5. Setelah rujuk dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan kewajiban mereka yang berhubungan dengan rujuk.
6. Dalam hal rujuk dilakukan di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, daftar rujuk dibuat rangkap 2 (dua), diisi dan ditandatangani oleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlukan untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan.
7. Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah rujuk dilakukan.
8. Apabila lembar pertama dari daftar rujuk itu hilang, maka Pembantu Pegawai Pencatat Nikah membuatkan salinan dari daftar lembar kedua, dengan berita acara tentang sebab-sebab hilangnya.
9. Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkannya kepada Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak yang bersangkutan. Kepada suami dan istri masing- masing diberikan Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Agama.
10. Suami istri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk tersebut datang ke Pengadilan Agama di tempat berlangsungnya talak terdahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing yang bersangkutan setelah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang bersangkutan telah rujuk.
11. Catatan yang dimaksud adalah berisi mengenai tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda tangan Panitera.

## Yinyang

## Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak

## Implikasi Konsep Hak Istri Menolak Rujuk perspektif Islam dan Gender
Konsep rujuk dalam KHI, sebagaimana dikemukakan di atas, adalah bentuk penyesuaian hukum Islam terhadap perkembangan sosial masyarakat muslim di Indonesia. Hal ini juga merupakan penekanan atas adanya hak-hak bagi istri dalam kehidupan rumahtangga. Istri mempunyai peran yang sama dengan suaminya. Hal ini dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah ayat 228 ( wa lahunna mitslu-lladzi ‘alaihinna bil-ma’ruf ). Ayat ini dijadikan dasar penegasan al-Qur’an atas hak-hak isteri dalam suat pernikahan (Maula, 2004).
Penyesuaian tersebut berupa kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, di mana istri diberikan hak untuk mempertimbangkan tawaran rujuk dari suaminya. Hak istri dalam menolak rujuk ini adalah merupakan perkembangan pemikiran hukum dalam menanggapi adanya tuntutan modern sebagai suatu keniscayaan. Hal ini tentunya sesuai dengan tujuan dirumuskannya KHI, yaitu menyelesaikan masalah dengan menggunakan penafsiran atau ijtihad yang sesuai kondisi dan situasi masa kini (Abdurrahman, 2007).
Salah satu metode yang digunakan untuk berijtihad yakni metode mas}lah}ah . Mas}lah}ah dapat dipahami sebagai metode yang menetapkan hukum pada kasus yang sama sekali tidak disebutkan hukumnya dalam nas maupun ijma’. Ali Yafie menyebutkan bahwa para ilmuwan yang mendukung konsep maslahah mencatatkan tiga syarat dalam penerapannya, yaitu: pertama , mas}lah}ah itu harus bersifat pasti, bukan sekedar anggapan bahwa ia memang mewujudkan suatu manfaat dan mencegah terjadinya mad}arat (bahaya dan kemlaratan). Kedua , mas}lah}ah bukan merupakan kepentingan yang bersifat pribadi maupun golongan tertentu, namun harus bersifat umum untuk kepentingan umum juga. Ketiga , hasil penalaran mas} lah}ah tidak berujung pada terabaikannya suatu prinsip yang ditetapkan oleh nas atau ketetapan ulama (ijma’) (Anang Haris Himawan, 2000). Sementara itu, Najmuddin at-Tufi menyatakan bahwa ibadah dan muamalah dilaksanakan tidak lain untuk kebaikan bagi mukallaf. Oleh karena itu, harus mengikuti dan memelihara mas}lah} ah yang realistis (Najmuddin at-Tufi, 1998).
Untuk memenuhi mas}lah}ah realistis yang sesuai dengan masyarakat, maka kriteria mas}lah}ah dibagi melalui dua jalur, yaitu (1) mas}lah}ah yang ditetapkan berdasarkan adat, yaitu hal-hal yang menyebabkan tercapainya kemaslahatan umum dan kemanfaatan (2) mas}lah}ah yang ditetapkan berdasarkan syara’, yaitu sesuatu yang menjadi penyebab untuk sampai pada maksud Syari’ baik berupa

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
ibadah maupun adat. Dalam hal ini dibagi dua bagian (1) perbuatan yang memang merupakan kehendak syari’seperti ibadah dan (2) mas}lah}ah yang oleh Syari’ dimaksudkan kemanfaatannya untuk umum serta untuk tatanan kehidupan manusia, seperti adat-istiadat (Husain Hamid, 1971).
Konsep maslahah at-Tufi dianggap menarik dan relevan dengan konsep rujuk dalam KHI karena at-Tufi menempatkan mas}lah}ah bukan sebagai metode ijtihad yang rigid dan kaku, namun sebagai maqa>s{id asy-syari>’ah yang universal dan fleksibel. Pandangan at-Thufi juga cenderung radikal karena dalam istinbath hukum, maslahah dalam bidang muamalah lebih diutamakan daripada nash apabila ada pertentangan antarkeduanya melalui proses tahsis dan bayan (Muhammad Roy, 2007). Di sisi lain, konsep produk pemikiran yang dirumuskan dalam hukum Islam modern, yang diwakili oleh KHI, tetap menggunakan manhaj hukum Islam klasik. Hal ini dibutuhkan sebagai perbandingan dan evaluasi dalam upaya melakukan ijtihad kontemporer yang kemungkinan besar dipegang secara penuh oleh dunia akademik. Dalam arti bahwa hukum Islam diposisikan sebagai sejarah pemikiran dalam konteks kajian akademik, berarti juga dapat dijadikan sebagai living knowledge dalam perannya menjadi inspirasi untuk memunculkan pemikiran baru. Jadi, dalam praktiknya, ijtihad merupakan tuntutan realitas empirik, sebuah kasus yang memang menuntut untuk dijawab dengan ijtihad, bukan semata-mata pemaksaan atau kewajiban deduktif.
Selanjutnya, Gabungan dari masa lalu, kini, dan akan datang merupakan tiga hal yang semestinya tidak luput dari benak para pemikir hukum Islam modern. Karena suatu pemikiran tidak mengajarkan kepada mereka untuk menerapkan produk masa lalu kepada masa kini secara total. Oleh sebab itu, suatu pemikiran pun harus diarahkan untuk kepentingan masa yang akan datang. Kita tidak lagi berkutat pada produk klasik, mungkin kita mengambil metodenya dalam merumuskan hukum Islam modern. Ini yang kemudian menurut hemat penulis, bahwa konsep rujuk dalam KHI merupakan produk pemikiran hukum Islam modern untuk diterapkan pada masyarakat muslim modern di Indonesia.
Keberanian KHI dalam menegaskan adanya hak istri menolak rujuk adalah merupakan gebrakan pemikiran modern, walaupun belum secara maksimal. Namun, setidaknya ada arah pembaharuan hukum Islam, khususnya hukum perkawinan di Indonesia mengingat kondisi yang menuntut adanya perubahan. Terkait dengan perkembangan dan pembaharuan hukum, Sahal Mahfud pernah mengungkapkan demikian (Sahal Mahfudh, 2011).

## Yinyang

## Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
Bagaimanapun rumusan fikih yang dikonstruksikan ratusan tahun yang lalu jelas tidak memadai untuk menjawab semua persoalan yang terjadi saat ini. Situasi sosial politik dan kebudayaan sudah berbeda. Hukum sendiri harus berputar sesuai dengan ruang dan waktu. Jika hanya melulu berlandaskan pada rumusan teks, bagaimana jika ada hukum yang tidak ditemukan dalam rumusan tekstual fikih? Apakah harus mauquf (tidak terjawab)? Padahal memauqufkan persoalan hukum, hukumnya tidak boleh bagi ulama ( fuqaha ). Di sinilah perlunya “fikih baru” yang mengakomodir permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat. Untuk itu, kita harus kembali ke manhaj , yaitu mengambil metodologi yang dipakai ulama dulu, ushul fikih, dan qawa’id (kaidah-kaidah fikih).
Dari pernyataan Sahal tersebut, tampak terlihat bahwa fikih yang terdapat dalam kitab-kitab kuning terkadang merasa kewalahan dalam menghadapi arus deras masalah modern yang muncul. Untuk itu, perlu diupayakan adanya fikih baru yang sesuai zaman dengan mengkontekskan hukum Islam yang termaktub dalam kitab-kitab fikih. Upaya ini tentunya dilakukan dengan melihat kondisi sosial masyarakat Indonesia secara lebih spesifik agar produk hukum Islam memiliki kontribusi yang signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, muncul sebuah kesimpulan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dan memperoleh perlakuan yang adil, kaum minoritas dan perempuan dilindungi dan dijamin hak-haknya secara merata.

## Simpulan
Dari pemaparan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu pertama, konsep hak istri menolak rujuk sebelum KHI dianggap tidak ada, dikarenakan aturan yang digunakan mengacu pada produk fikih klasik yang cenderung lebih memperhatikan posisi laki-laki dalam melakukan aktifitas hukum. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hak rujuk adalah milik suami secara mutlak tanpa memandang apakah istri bersedia untuk diajak rujuk atau tidak, tentunya dalam masa iddah talak raj’i. Sementara itu, faktor yang melatarbelakangi konsep rujuk tersebut adalah bahwa pendapat ulama yang demikian, terutama pendapat imam Syafi’i yang mayoritas diikuti umat muslim Indonesia, merupakan hasil interpretasi fukaha terhadap ayat yang berkaitan dengan rujuk, yakni surat al-Baqarah ayat 228 dan surat al-Baqarah ayat 231 serta keadaan sosial masyarakat ketika pendapat tersebut dibuat. Di samping itu, faktor lainnya adalah pendapat fukaha yang menyatakan bahwa rujuk itu hak mutlak suami, sesungguhnya bersumber atas kewenangan dan

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
menjatuhkan talak. Ketika konsep rujuk para ulama ditinjau dari sisi sosio-historis, ketentuan tersebut memang sesuai dengan kondisi pada waktu itu dan pendapat itulah yang terbaik untuk diterapkan di tengah masyarakatnya. Sebab, setiap istri yang ditalak oleh suaminya, selama masa iddahnya, istri masih bertempat tinggal di rumah suaminya itu. Segala kebutuhan dan keperluannya dipenuhi oleh mantan suaminya. Dengan demikian, sudah tentu kesediaan istri untuk dirujuk tidak diperlukan lagi, karena kecil kemungkinan akan adanya penolakan dari istri tersebut. Bahkan istri itu sendiri yang mengharapkan supaya mantan suami yang merujuknya.
Kesimpulan yang kedua, rekonstruksi konsep hak istri menolak rujuk dalam KHI adalah sebagai berikut. Menurut KHI, seorang suami yang akan melakukan rujuk terhadap mantan istrinya terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari bekas istrinya tersebut. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 167 ayat (2), “Rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah. Bahkan, dalam mengatur persoalan ini KHI lebih tegas lagi yaitu rujuk yang dilakukan dengan memaksakan diri oleh suami sedangkan istrinya tidak menghendaki rujuk tersebut (menolaknya), maka rujuk yang ditolak itu bisa dinyatakan tidak sah dengan Putusan Pengadilan Agama. Hal ini diatur dalam Pasal 164 KHI yang berbunyi: “Seorang wanita dalam iddah talak raj’i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi”. Di samping itu, juga dijelaskan dalam Pasal 165 KHI yang berbunyi: “Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.”
Kesimpulan yang ketiga, bahwa implikasi konsep hak istri menolak rujuk dalam KHI bagi masyarakat muslim modern di Indonesia adalah sebagai berikut. Dilihat dari implikasi terhadap pemikiran modern, konsep tersebut sebagai bentuk penyesuaian hukum Islam terhadap perkembangan sosial masyarakat muslim modern di Indonesia. Penyesuaian tersebut berupa kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan, di mana istri diberikan hak untuk mempertimbangkan tawaran rujuk dari suaminya. Hak istri dalam menolak rujuk ini adalah merupakan perkembangan pemikiran hukum dalam menanggapi adanya tuntutan modern sebagai suatu keniscayaan. Jika dilihat dari implikasi terhadap praktek perkawinan bagi masyarakat muslim modern Indonesia, adalah bahwa kehidupan modern membutuhkan sebuah aturan yang praktis dan sistematis yang mudah dijadikan

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
pegangan dan pedoman tanpa adanya perbedaan yang mencolok dalam prakteknya. Oleh sebab itu, dalam praktek perkawinan masyarakat modern Islam di Indonesia, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan harus jelas dan sistematis, termasuk mengenai masalah rujuk.

## Daftar P ustaka
Abduh,  Muhammad, dan Rasyid Ridha. (t.t.). Tafsir al-Manar , Beirut: Dar al- Ma’rifah.
Abdurrahman. (2007). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: CV. Akademika Pressindo.
Al-Ghazy, Muhammad bin Qosim. (t.t). Fath ̣ ul Qari ̄ b al-Muji ̄ b, Semarang: Pustaka al-’Alawiyyah.
Al-Habsi, Muhammad  Bakir. (2002). Fikih Prastis; Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah Dan Pendapat Ulama’ , Bandung: Mizan,
Al-Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz. (1993). Fathul Mu’in , Surabaya:Al-Hidayah. al-Zuh}aili, Wahbah. (1986). Us ̣ u ̄ l Fiqh al-Isla ̄ mi> , Damaskus: Dar al-Fikr. Ash-Shiddiqie, T.M. Hasbie. (1991). Filsafat Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang. At-Tufi, Najmuddin (1998). Syarah Mukhtasar Raudah, tahqiq Abdullah Ibnu Abd’al- Muhsin , jilid 3, Beirut: Muassasah ar-Risalah.
At-Tufi, Najmuddin (1998), Syarh} Mukhtas}ar Raud}ah, tah}qi>q ‘Abdullah Ibnu Abd’al-Muh}sin , jilid 3, Beirut: Muassasah ar-Risalah.
Bakry, Hasbullah (1990). Pedoman Islam Indonesia ,  Jakarta: UI-Press. Bem, S. L (1981), Gender Schema Theory: A cognitive Account of Sex T yping . Psychological Review.
Fakih, Mansour (2008). Analisis Gender dan Transformasi Sosial . Yogyakarta:
INSIST Press,.
Fakih, Mansour. (2008). Analisis Gender dan Transformasi Sosial . Yogyakarta: INSIST Press.
Hamid, Husain. (1971). Naz{ariyah Al-Mas}lah{ah Fi Al-Fiqh Al-Isla>mi , Beirut:
Dar an-Nahdah al-Árabi.
Haspels, Nelien dan Suriyasarn. (2005). Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak serta Perdagangan Perempuan dan Anak . Jakarta: Perburuhan Internasional.

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak
Himawan, Anang Haris. (2000). Refleksi Pemikiran Hukuim Islam: Upaya Menangkap makna dan Simbol Keagamaan , dalam buku Epistemologi syara’: Mencari
Format Bar u Fiqh Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Lapian, Gandhi. (2012). Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender , Jakarta : Pustaka Obor,.
Mahfudh, Sahal (2011). Sebuah pengantar dalam Tim Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M),
Surabaya: Khalista.
Maula, Bani Syarif. (2011). “Keniscayaan Penggunaan Analisis Gender dalam Studi al-Ahwal al-Syakhsiyyah”, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4, No. 1, 2011, hlm. 1-20.
Maula, Bani Syarif. (2004). “Kepemimpinan Dalam Keluarga: Perspektif Fiqh dan Analisis Gender”, Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 3, No. 1,
2004, hlm. 27-43.
Mosse, Julia Cleves (2007). Gender & Pembangunan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Mughniyah, Muhammad Jawad. (2007). Fiqih Lima Mazhab , Jakarta: Penerbit Lentera.
Muhtar, Yanti. (2002). Pendidikan Berperspektif Keadilan Gender . Jakarta: Depdiknas. Ridha, Muhammad Rasyid. (1956), al-Wahyu al-Muhammadiy , Kairo:Nahdlah Mishr.
Roy, Muhammad. (2007). Dekonstruksi Filsafat Hukum Islam Penerapan Maslahat Najm al-Din al-Thufi sebagai Metode  Dinamisasi Ijtihad Hukum Islam (Yogyakarta: UII Press.
Sasongko, Sundari S. (2009). Konsep dan Teori Gender . Jakarta: BKKBN.
Slamet Abidin, Aminuddin. (1999). Fiqih Munakahat , Bandung: CV Pustaka Setia.
Sunandar, Ahmad. (t.t), Fath ̣ ul Qari ̄ b , Surabaya: Al-Hidayah.
270

## Yinyang
Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak