## PENGATURAN IMPOR PARALEL DALAM MEREK (STUDI
PERBANDINGAN HUKUM INDONESIA, INDIA DAN NEW ZEALAND)
Lewinsky Cai *

## Finance Associate

## Abstract
Parallel  import  is  a  concept  for  importing  and  reselling  original  products  from distributors that are legally obtained from producers at lower prices rather than buying  directly from  producers.  These products  are placed on the market  in  one country with the approval from owner and imported to another country without the permission of the owner. Parallel imports are built on the principle of exhaustion of rights. Basically, there are three principles of exhaustion of rights, namely, the principle  of  international  exhaustion  of  rights,  domestic/national  exhaustion  of rights  and  regional  exhaustion  of  rights.  Based  on  the  TRIPS  agreement,  each country is given the freedom to determine and regulate the principle of exhaustion of  rights  to be applied.  The issue under discussion is  how the parallel import  in Indonesia,  Indian,  and  New  Zealand  laws  are  regulated  and  whether  the approaches  of  the  two  countries  may  be  adopted  in  Indonesian  laws  to  govern parallel imports. The study used a normative research method by adopting a legal comparative approach. Data was collected through literature study and analysed by using a descriptive qualitative method. The study showed that Indonesia has no regulation  regarding parallel imports.  While in  India and New Zealand  do have such  regulations.  Hence,  Indonesia  may  adopted  the  approaches  of  the  two countries  to  explicitly  reinforce  regulations  regarding  parallel  imports  in trademarks.
Keywords: Parallel Imports, Trademark Law, Indonesia, India, New Zealand

## Abstrak
Impor  paralel  adalah  konsep  untuk  mengimpor  dan  menjual  kembali  produk  asli dari distributor yang diperoleh secara sah dari produsen dengan harga lebih rendah daripada  membeli  langsung  dari  produsen.  Produk  ini  dipasarkan  di  satu  negara dengan  persetujuan  dari  pemilik  dan  diimpor  ke  negara  lain  tanpa  izin  pemilik. Impor paralel dibangun di atas prinsip habisnya hak. Pada dasarnya, ada tiga prinsip pemenuhan  hak,  yaitu  prinsip  pemenuhan  hak  internasional,  pemenuhan  hak domestik  /  nasional,  dan  pemenuhan  hak  regional.  Berdasarkan  kesepakatan TRIPS, setiap negara diberikan kebebasan untuk menentukan dan mengatur prinsip pemenuhan  hak  yang  akan  diterapkan.  Masalah  yang  didiskusikan  adalah bagaimana impor paralel dalam hukum Indonesia, India, dan Selandia Baru diatur dan apakah pendekatan kedua negara dapat diadopsi dalam hukum Indonesia untuk mengatur  impor  paralel.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  normatif dengan mengadopsi pendekatan perbandingan hukum. Data dikumpulkan melalui
* Alamat Korespondensi : lewinskycai@gmail.com
studi  pustaka  dan  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif. Studi  tersebut  menunjukkan  bahwa  Indonesia  belum  memiliki  regulasi  terkait impor  paralel.  Sedangkan  di  India  dan  New  Zealand  memang  memiliki  regulasi seperti itu. Oleh karena itu, Indonesia dapat mengadopsi pendekatan kedua negara untuk  secara  eksplisit  memperkuat  regulasi  terkait  impor  paralel  dalam  merek dagang.
Kata Kunci: Impor Paralel, Merek, Indonesia, India, New Zealand.

## A. Latar Belakang
Pertumbuhan  perekonomian  dalam  suatu  negara  menunjukkan  peningkatan terhadap produksi barang dan atau jasa dan kualitas hidup masyarakat serta kondisi kemajuan  teknologi  yang  berada  dalam  wilayah  tersebut.  Untuk  mencapai  suatu pertumbuhan  ekonomi  tentu  ada  faktor-faktor  yang  mampu  mendorong peningkatan  perekonomian  suatu  negara.  Kegiatan  perdagangan  termasuk  salah satu  kegiatan  ekonomi  yang  dapat  mempengaruhi  meningkatnya  perekonomian suatu negara. Sebab distribusi hasil produksi suatu barang dan atau jasa tentu akan diperdagangkan.  Karena  itu  pada  proses  distribusi  produk  yang  telah  dihasilkan tidak lepas dari kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor dan impor dilakukan untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam suatu negara.
Ekspor dan impor tidak hanya terkait dengan pemasukan barang dari atau ke luar negeri, namun juga memperkenalkan merek dari produk yang bersangkutan ke pasar internasional. Maka tidak heran merek memegang posisi penting dalam ranah perdagangan internasional. Hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa merek perlu  dilindungi.  Merek  merupakan  suatu  identitas  dari  suatu  produk  barang maupun  jasa.  Dalam  hal  ini  merek  dapat  dipergunakan  sebagai  suatu  lambang kualitas, goodwill , standar mutu dari produk dihasilkan yang dapat dipergangkan dengan  jaminan  guna  untuk  menghasilkan  keuntungan  dalam  nilai  yang  cukup besar. 1 Dalam era globalisasi saat ini sebagian permintaan masyarakat didunia dan juga  khususnya  masyarakat  di  Indonesia  semakin  meningkat  terhadap  produk- produk internasional yang berkualitas tinggi.
Perbedaan wilayah yurisdiksi dan hambatan masuknya suatu produk kedalam suatu negara memberikan kesempatan kepada pelaku pasar atau pelaku usaha untuk menjual  barang-barang  bermerek  tersebut/impor  dengan  harga  yang  cukup kompetitif. Hal tersebut menimbulkan suatu kegiatan yang disebut dengan impor paralel.  Impor  paralel  terjadi  karena  perbedaan  harga  yang  disebabkan  oleh fluktuasi nilai tukar mata uang dan perbedaan pajak di pasar yang berbeda. Hal ini memungkinkan barang yang dijual kembali dengan keuntungan oleh pihak ketiga
1 M. Ilham Suryadirja, “Perlindungan Merek Terkenal Kemasan Produk Tiga Dimensi Di Indonesia (Studi  Perbandingan  Hukum  Ketentuan  Undang-Undang  Merek  di  Amerika  Serikat  dan Indonesia)”, Tesis Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 3.
dipasar  yang  lebih  mahal.  Kegiatan  impor  paralel  secara  global  telah  banyak dilakukan dibeberapa negara. Secara umum impor paralel ialah suatu kegiatan pada saat importir memasukkan barang-barang yang berupa produk otentik (produk asli) kedalam  negaranya  yang  dilakukan  secara  paralel  lalu  bersamaan  dengan  pihak pemegang lisensi yang sah menjual produk tersebut dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk otentik yang dijual oleh pihak penerima lisensi yang sah  dari  pemilik  merek  tersebut. 2 Dengan  catatan  bahwa  pengimporan  dan penjualan  atas  produk  tersebut  dilakukan  tanpa  adanya  persetujuan  dari  pemilik merek terkait.
Impor paralel merupakan salah satu fenomena perdagangan internasional yang paling  penuh  warna  dan  penuh  dengan  teka-teki.  Konsumen  yang  menemukan adanya  perbedaan  harga  tersebut  didunia,  sangat  membingungkan  yang  semakin menuju ke perdagangan internasional dan penghapusan hambatan perdagangan. Di negara  pengimpor  barang-barang  tersebut  dapat  mencipatakan  kekacauan  atau permasalahan  terutama  bagi  para  pelaku  usaha  yang  menjual  barang  yang  sama, diperoleh melalui jalur distribusi  yang berbeda dan mungkin lebih mahal. Dalam konteks  ini  Hak  kekayaan  intelektual  (untuk  selanjutnya  disebut  dengan  HAKI) dapat membantu untuk melarang persaingan usaha yang demikian. Apabila barang- barang yang dijual atau diimpor oleh pihak ketiga tersebut termasuk dalam lingkung paten, merek dagang, dan hak cipta yang berlaku dinegara tertentu ini, penjualan atau kegiatan impor oleh pihak ketiga tersebut pada umumnya dianggap melanggar HAKI. Pemilik produk/barang yang dilindungi oleh HAKI memiliki hak eksklusif untuk  menempatkan  barang  tersebut  di  pasar.  Namun  disi  lain,  terdapat  sedikit keraguan  bahwasanya  sekali  pemilik  HAKI  telah  menempatkan  barang-barang tersebut di suatu pasar baik oleh dirinya sendiri atau dengan persetujuannya, tidak banyak lagi  yang dapat ia lakukan lebih jauh terkait dengan exploitasi komersial tersebut,  seperti  halnya  penjualan  kembali  dan  sebagainya  pada  suatu  pasar domestik/lokal.
Di  Indonesia  peraturan  terhadap  persoalan  impor  paralel  belum  ada  suatu peraturan yang dengan tegas mengatur secara spesifik dan khusus. Namun dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (untuk selanjutnya disebut  dengan  UU  Merek)  pada  Pasal  42  yang  membahas  mengenai  perjanjian lisensi  merek  yang  wajib  dimohonkan  pencatatannya  pada  Direktorat  Jenderal HAKI melalui menteri. Hal ini secara tidak langsung UU Merek tidak mengizinkan dan  menyusutkan  terjadinya  kegiatan  impor  paralel.  Dengan  tujuan  agar  tidak terjadi  lisensi  kedua  dan  selanjutnya  yang  diberikan  oleh licensor ,  yang  dinilai
2 Amirul Mohammad Nur, “Impor Paralel Dalam Hukum Merek Indonesia” , Yuridika Volume 30 No. 2, tahun 2015, hlm. 203.
dapat  merugikan  pemegang  lisensi  yang  ada  di  Indonesia.  Akan  tetapi  peristiwa yang terjadi saat ini ialah pelaku usaha Indonesia yang melakukan impor paralel, yang dimana mereka mengimpor produk atau barang asli tersebut diperoleh melalui pemegang  lisensi  yang  berada  di  luar  negeri.  Sedangkan  disisi  lain  di  Indonesia sudah  ada  pemegang  lisensinya  sendiri.  Sesungguhnya  hal  tersebut  tidak  dapat diantisipasi oleh UU Merek di Indonesia, sesuai dengan pasal 42 yang disebutkan sebelumnya.  Secara  eksplisit  dalam  peraturan  perundang-undangan  merek  di Indonesia  tidak  terdapat  pengaturan  terkait  atau  menyinggung  dengan  prinsip exhaustion right .
Di India, impor paralel dikaitkan dengan prinsip exhaustion right berdasarkan Undang-Undang  Merek  Dagang,  1999 (Indian  Trade  Marks  Law  1999) .  Prinsip exhaustion right terdapat dalam Pasal 6 Perjanjian tentang Aspek Dagang Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual/ Trade Related-Aspects of Intellectual Property Rights  Agreement (selanjutnya  disebut  dengan  TRIPS),  yang  menyatakan  bahwa "tidak  ada  dalam  Perjanjian  ini  yang  akan  digunakan  untuk  mengatasi  masalah habisnya  hak  kekayaan  intelektual".  Oleh  karena  itu,  setiap  negara  berhak  untuk melarang atau mengizinkan impor paralel dalam kerangka hukumnya sendiri.
Di New Zealand impor paralel telah dilegalkan sejak tahun 2003, dimana para pedagang dapat mengimpor produk asli yang memiliki merek yang bersumber dari pemasok luar negeri dan bukan distributor resmi di New Zealand. Sampai saat ini Undang-Undang  Merek  Dagang  Tahun  2002 (New  Zealand  Trade  Marks  Law 2002) mengatakan  bahwa  boleh  saja  mengimpor,  mengiklankan,  dan  menjual barang-barang bermerek asli asalkan mereka ditempatkan di pasar disuatu tempat di  dunia  oleh  pemilik    merek  dagang  atau  dengan  persetujuan  tersurat  maupun tersiratnya.
Belajar  dari  India  dan  New  Zealand  maka  Penulis  tertarik  melakukan perbandingan pengaturan hukum  impor paralel antara  Indonesia,  India, dan New Zealand. Atas dasar bahwa dalam respon melalui pengaturan hukum merek kedua negara  tersebut  menganut  prinsip  pendeketan exhaustion yang  berbeda  dengan Indonesia, sehingga dapat dilakukan perbandingan untuk itu. Apalagi di Indonesia impor  paralel  adalah  sesuatu  yang  baru  dan  belum  ada  pengaturan  yang  tegas mengenai hal tersebut.

## B. Rumusan Permasalahan
Atas  dasar  ungkapan  yang  tertuang  dalam  latar  belakang  yang  sebelumnya sudah disampaikan, maka dengan ini muncul permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana  pengaturan  impor  paralel  dalam  merek  berdasarkan  hukum Indonesia, India dan New Zealand ?
2. Bagaimana  upaya  penyelesaian  hukum  sengketa  impor  paralel  dalam merek menurut hukum Indonesia, India dan New Zealand?
3. Apa yang dapat diadopsikan dalam hukum Indonesia terkait impor paralel berdasarkan perbandingan hukum Indonesia, India dan New Zealand?

## C. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode perbandingan hukum. Dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Terhadap data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif deskriptif yang kemudian disusun secara sitematis untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap pokok permasalahan. Kesimpulan dari hasil  proses  analisis  data  yang  disampaikan  secara  deskriptif  yakni  jawaban  atas rumusan permasalahan dalam penelitian ini.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pengaturan impor paralel dalam merek berdasarkan hukum Indonesia,

## India dan New Zealand
Impor  paralel  merupakan  produk/barang  asli  yang  diperoleh  secara  sah  dari pemegang hak dan dijual dengan harga lebih rendah melalui jalur perdagangan yang tidak resmi di pasar yang sama atau berbeda. 3 Dalam konteks hukum merek, impor paralel  secara  signifikan  mempengaruhi  hak-hak  produsen  atau  pelaku usaha/pedagang, sebab keberadaan merek dagang membantu para pedagang dalam memperoleh nama baik di pasar dan melindungi reputasi komersial mereka. Oleh karena  itu,  munculnya  suatu  konflik  ialah  ketika  kegiatan  impor  paralel memunculkan kesalahan representasi atas asal suatu merek, reputasi atau kualitas barang bermerek dagang tersebut. 4
Impor paralel sendiri berhubungan erat dengan prinsip kelelahan/habisnya hak yang pada umumnya disebut dengan exhaustion of rights . Impor paralel didasarkan pada konsep kelelahan/habisnya HAKI (exhaustion of rights) . Menurut konsep ini, ketika  produk  pertama  kali  dipasarkan/diluncurkan  dipasar  dalam  yurisdiksi tertentu,  maka  impor  paralel  resmi  dapat  dilakukan  bagi  semua  orang  di  negara yang  bersangkutan. 5 Beberapa  mengizinkannya  akan  tetapi  terdapat  negara  lain juga yang tidak. Hilangnya/habisnya HAKI  mengacu pada sejauh mana pemegang HAKI untuk dapat mengontrol distribusi barang bermerek mereka. Sehingga HAKI
3 Shrabani Rout, “Intellectual Property and Technology Law Updates” , Singh & Associates, 2018, hlm. 1.
4 Ibid
5 Wikipedia, “Parallel import”, https://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_import, diakses 15 Feb 2020.
yang  melindungi  produk  tersebut  telah  “habis” (exhausted) pada  saat  penjualan pertama dilakukan.
Prinsip exhaustion  rights terdapat  3  (tiga)  jenis,  yakni national  exhaustion, regional  exhaustion,  international  exhaustion . National  exhaustion ialah  jika barang telah dijual untuk pertama kali didalam pasar domestic atau didalam wilayah negara tempat dimana merek dagang terdaftar, pemilik HAKI kehilangan haknya atas barang tersebut, dan tidak dapat mencegah penjualan selanjutnya atas barang terkait di pasar domestik yang sama didalam negeri. 6 Regional exhaustion adalah jika  suatu  barang  bermerek  dijual  di  negara  mana  saja  di  wilayah  tertentu  oleh pemilik atau dengan persetujuannya, maka pemilik atas merek tersebut tidak dapat menghentikan  penjualan  selanjutnya  atas  barang-barang  bermerek  didalam negaranya sendiri atau negara yang berada di wilayah tertentu tersebut. Akan tetapi jika  barang-barang  tersebut  atas  penjualan  selanjutnya  dilakukan  di  negara  yang berada diluar wilayah tersebut maka pemilik merek dapat menuntut siapa saja yang melakukan impor atas barang terkait kedalam wilayah lainnya tersebut. 7 International exhaustion adalah prinsip bahwa, begitu barang yang terkait dengan merek (bermerek) tersebut telah dipasarkan oleh pemilik merek dagang atau dengan persetujuannya disuatu pasar/tempat di dunia, maka pemilik merek tersebut telah  kehilangan (exhausted) hak  atas  mereknya  tersebut  sehubungan  dengan penjualan selanjutnya atas barang-barang tersebut dimanapun di dunia ini. 8
Indonesia, India dan New Zealand merupakan negara anggota WTO yang turut menandatangani perjanjian TRIPS yang dimana perjanjian ini mengatur mengenai bagaimana  dalam  suatu  negara  mengatur  HAKI  dalam  negara  masing-masing. Perdebatan mengenai impor paralel berfokus sejauh mana pemilik merek dagang harus dapat mempertahankan kontrol atas mereknya sendiri dengan menggunakan hak  mereknya  disuatu  negara/wilayah  untuk  membatasi  impor  barang  ke  negara tersebut setelah barang dipasarkan ditempat lain oleh pemilik merek dagang, atau dengan persetujuannya, atau oleh orang lain (baik yang terkait atau tidak dengan pemiliknya)  yang  memiliki  hak  dalam  yurisdiksi  tempat  barang  tersebut  berasal. Untuk saat ini tidak ada perjanjian atau konsensus internasional yang mendiktekan standar dari exhaustion right baik itu secara nasional, regional ataupun internasiol. Konvensi  Paris  tidak  membahas  permasalahan  ini.  Sedangkan  perjanjian  TRIPS dengan sengaja bersikap netral terkait dengan hal ini, terlihat pada Pasal 6 TRIPS membebaskan setiap negara baik itu untuk mengizinkan ataupun melarang kegiatan
6 Sneha Jain, “Parallel Imports and Trademark Law” , Journal of Intellectual of Property Volume 14, 2009, hlm. 15.
7 Ibid.
8 INTA, “Parallel Imports”, http://www.inta.org/Advocacy/Pages/ParallelImportsGrayMarket.aspx, diakses 15 Feb 2020.
impor  paralel  sesuai  dengan  hukum  dan  bagaimana exhaustion  right yang  akan diterapkan oleh setiap negara.
Indonesia hak eksklusif atas merek sebagaimana yang telah diatur didalam UU Merek pada Pasal 1 ayat (5), pasal tersebut menjelaskan bahwa hak atas merek yang dimiliki  oleh  pemilik  merek  untuk  digunakan  sesuai  dengan  kondisi  yang  telah diatur  dalam  UU  Merek  terkait,  kemudian  untuk  menghentikan  pihak  lain  dari penggunaan hak  yang sama dengan pemilik hak merek.  Ketentuan sebagaimana yang  diatur  dalam  Pasal  6  TRIPS  tidak  ada  dalam  UU  Merek  Indonesia.    Pada dasarnya, pemilik hak atas merek tidak dapat menggunakan hak eksklusifnya baik itu untuk menghentikan atau mengendalikan penjualan selanjutnya atas produk atau barang  yang  bermerek  dagang  tersebut,  ketika  penjualan  pertamanya  dilakukan oleh pemilik merek, atau dengan izin atau perjanjian pemilik merek tersebut. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pemilik HAKI telah menerima kompensasi yang cukup  sebagaimana  yang  dimaksud  melalui  penjualan  pertama/awal  yang dilakukan.
Terkait dengan permasalahan impor paralel ini sesungguhnya belum ada diatur dalam UU Merek di  Indonesia, oleh  karenanya  permasalahan hukum  yang akan dihadapi ialah hak eksklusif dalam merek dan hubungannya dengan impor paralel. Dalam  hal  ini  juga  tidak  terlihat  prinsip  pendekatan exhaustion  theory  of  rights mana yang kira-kira digunakan dalam peraturan UU Merek di Indonesia.
Pada UU Merek di Indonesia sendiri, sesungguhnya secara tidak langsung telah mempersempit  laju  terjadinya  impor  paralel,  yang  dimana  ketentuan  ini  dapat dilihat dari Pasal 42 ayat (3) UU Merek yang dimana isi dari pasal tersebut adalah mengharuskan perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri. Tujuan diwajibkan pencatatannya ini ialah, agar tidak sampai ada terjadinya lisensi seterusnya yang diberikan oleh licensor serakah didalam wilayah yang sama yakni Indonesia, sehingga hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi licensee yang ada di Indonesia.
Fenomena yang terjadi saat ini ialah, dimana para pelaku usaha yang melakukan impor  paralel,  memperoleh  barang  yang  asli/ original dari  pemegang  lisensi  luar negeri  yang  disisi  lain  di  Indonesia  sendiri  telah  ada  pemegang  lisensi  terhadap merek terkait. Dalam kondisi seperti ini, ketentuan yang ada dalam Pasal 42 ayat (3) tidak mampu mengantisipasi terjadinya hal demikian. Pemerintah sendiri tidak dapat  mencegah  masuknya  barang/produk  ke  wilayah  Indonesia  yang  telah  jelas keasliannya  serta  telah  memenuhi  seluruh  prosedural  kepabeanan  dan  juga perpajakan yang berlaku. Tidak hanya itu dalam konteks persoalan perjanjian yang dilakukan antara licensor dan licensee yang berada di luar negeri, pemerintah tidak dapat ikut campur sebab baik licensor maupun licensee tersebut juga tidak tunduk dan berada didalam yurisdiksi Indonesia.
India  pada  tahun  2000  telah  memperkenalkan  ketentuan-ketentuan  yang berkaitan dengan impor paralel dalam Trade Marks Act 1999 atau UU Merek India. Terdapat pada  pasal 30 ayat (3) dan (4), dimana ayat (3) mencegah pemilik merek dagang  untuk  melarang  penjualan  barang  di  wilayah  geografis  apapun  dengan alasan hak atas merek dagang, setelah barang dibawah merek dagang yang terdaftar secara sah diperoleh oleh orang lain. Dalam ayat (4) menyatakan bahwa ayat (3) tidak berlaku ketika kondisi barang diubah ataupun mengalami penurunan setelah mereka dipasarkan. Dalam hal ini, dapat dilihat dari isi Pasal 30 ayat (3) dan (4) mengenal prinsip exhaustion of rights dari pemilik merek dagang. Namun, dalam ketentuan  Pasal  30  UU  Merek  India  sendiri  tidak  mendefinisikan,  jangkauan geografis  dari  kata  “pasar”  yang  terdapat  dalam  Pasal  terkait  dan  hal  tersebut diserahkan ke pengadilan.
Kesimpulan yang dapat ditarik ialah bahwa hukum merek India mengatur impor paralel atas produk bermerek dagang ketika produk tersebut diimpor dalam bentuk aslinya  tanpa  adanya  perubahan  dalam  kualitas  produk.  Namun,  aturan  ini  tidak berlaku  ketika  produk  diubah  secara  fisik  dan  material,  diubah  atau dimusnahkan/dihancurkan tanpa persetujuan pemilik merek dagang.
2. Upaya penyelesaian hukum sengketa impor paralel dalam merek menurut hukum Indonesia, India dan New Zealand
New Zealand juga telah menerapkan international trademark exhaustion. Pada Oktober  tahun  2003,  suatu  pembelaan  terhadap    pelanggaran  merek  dagang tertentu, khusus  untuk  impor paralel diperkenalkan dalam UU Merek NZ (Trade Marks  Act,  2002). Secara  khusus,  berdasarkan  pada  Pasal  97A  UU  Merek  NZ, ketika  suatu  merek  dagang  pada  awalnya  telah  digunakan  pada  produk/barang tertentu, atau dengan persetujuan atau otorisasi dari merek dagang tersebut, maka impor paralel sah untuk dilakukan di wilayah New Zealand, dan tidak menimbulkan klaim  pelanggaran  terhadap  merek  dagang.  Amandemen  yang  dibuat  dalam  UU Merek NZ tersebut ialah terdapat dalam pasal 97A.
Ketentuan  impor  paralel  walaupun  belum  pernah  diuji  di  pengadilan  New Zealand, selama bertahun-tahun telah ada banyak diskusi tentang bagaimana cara mengatasinya.  Opsi  yang  paling  populer  adalah  pengalihan  pendaftaran  merek dagang New Zealand ke anak perusahaan atau distributor New Zealand, sehingga dapat berargumen bahwa produk-produk tersebut belum dipasarkan di luar negeri dengan persetujuan dari pemilik merek dagang tersebut.
Esensi dalam teori hukum pembangunan salah satunya ialah perubahan, untuk itu  pada  saat  hukum  harus  berperan  didalamnya,  sehingga  hukum  tidak  dapat sekadar dipahami sebagai suatu elemen yang bersifat statis yang senantiasa berada dibelakang perubahan-perubahan, namun hukum harus berada didepan mengawal
perubahan  yang  terjadi  tersebut. 9 Sehingga  terkait  dengan  hal  ini,  para  pejabat- pejabat negara, pemerintah maupun pembuat peraturan di Indonesia harus memiliki pengetahuan    yang  jauh  lebih  luas  daripada  mengenai  pengetahuan  hukum  pada umumnya.  Sebab  mengenai  kegiatan  impor  paralel  ini  sendiri  merupakan  suatu fenomena  yang  marak  terjadi  didalam  dunia  perdagangan  internasional.  Impor paralel juga terus menerus terjadi dari waktu ke waktu. Meskipun tanpa disadari di Indonesia  sendiri  juga  terjadi  transaksi-transaksi  yang  masuk  dalam  kategorikan sebagai  kegiatan  impor  paralel.  Maka  dengan  ini  Indonesia  harus  mampu mengantisipasi  terjadinya  kegiatan  impor  paralel  di  wilayah  Indonesia  sendiri. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut perlu adanya suatu  regulasi terkait  dengan ketentuan  impor  paralel  dalam  merek  yang  secara  tegas  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan tentang merek di Indonesia.
Terkait  dengan  upaya  penyelesaian  sengketa  ini  di  Indonesia  sendiri  belum terdapat  suatu  peraturan  yang  mengatur  mengenai  impor  paralel  dalam  merek. Dalam  hal  ini  dapat  dilihat  bahwa  di  Indonesia  bila  terdapat  kasus-kasus  yang sebenarnya terkait dengan impor paralel, tidak ada hukum  yang mengatur secara tegas. Penyelesaian permasalahan dalan konteks tersebut selalu disandarkan pada UU  Merek  di  Indonesia,  atau  tidak  disandarkan  dalam  konteks  hukum  perdata terkait dengan perjanjian distribusi. Jadi  untuk upaya penyelesaian permasalahan hukum sengketa impor paralel dalam merek menurut hukum di Indonesia tidak ada peraturan yang secara eksplisit mengayomi perihal tersebut.
India  memperbolehkan  dilakukannya  kegiatan  impor  paralel  dalam  konteks merek dagang yang sebagaimana telah diatur dalam UU Merek India yang secara eksplisit  dapat  ditemukan  pada  Pasal  30  ayat  (3)  dan  (4).  Dalam  hal  ini  selama impor paralel yang dilakukan sesuai dengan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 30 ayat (3) dan (4) UU Merek India, maka kegiatan yang dilakukan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap merek dagang. Kemudian juga para pihak  yang  melakukan  impor  paralel  tersebut  juga  harus  mampu  membuktikan bahwa  barang  yang  mereka  peroleh  merupakan  barang  yang  asli  serta memperolehnya  secara  sah,  untuk  kemudian  diimpor  masuk  kedalam  negaranya. Dalam hal ini juga tidak menutup kemungkinan bagi para pemilik merek dagang untuk dapat melarang impor paralel yang tidak sah di mana barang tidak diperoleh secara sah atau telah diubah atau diubah secara material setelah dibeli.
Pada  kasus-kasus  yang  ada  mengenai  impor  paralel  di  India  tersebut,  dapat dilihat  bahwa  India  telah  mengalami  perubahan  dalam  masyarakatnya.  Yakni perubahan dalam konteks perdagangan, terkait dengan impor. Kegiatan impornya
9 Atip Latipulhayat, Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja: Teori Hukum Pembangunan, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Volume 1 No  3, Tahun 2014, hlm. 629.
telah  mengalami  perubahan,  yakni  dalam  hal  ini  adalah  kegiatan  impor  paralel. Dengan  ini  hukum  yang  ada  di  India  terlihat  dari  kasus-kasus  yang  ada  telah mengiringi, mendampingi perubahan yang terjadi tersebut. Hal itu terbukti dengan adanya hukum yang mengatur mengenai ketentuan impor paralel dalam merek yang terdapat dalam UU Merek India. Maka dari itu dapat dilihat bahwa hal ini sejalan dengan  teori  hukum  pembangunan,  yakni  hukum  menjamin  perubahan  tersebut terjadi secara teratur. Dalam penyelesaian kasusnya juga hakim telah memutuskan beberapa  putusan  terkait  dengan  kasus  impor  paralel  tersebut,  yang  dapat diimplementasikan  dalam  kasus-kasus  mendatang  terkait  dengan  kegiatan  impor paralel tersebut.
Tidak  ada  Undang-Undang  di  New  Zealand  yang  melarang  impor  paralel terhadap  produk/barang-barang  asli  (bukan  palsu  atau  bajakan). 10 Walaupun ketentuan impor paralel dalam merek di New Zealand belum teruji di Pengadilan setempat,  tampaknya  dalam  praktiknya  akan  lebih  mudah  bagi  importir  paralel untuk mengandalkan pasal pertahanan/pembelaan impor paralel tersebut.
Kegiatan  impor  paralel  merupakan  suatu  fenomena  perubahan  yang  terjadi dalam  dunia  perdagangan  internasional.  New  Zealand,  meskipun  hingga  saat  ini belum ada kasus mengenai impor paralel akan tetapi pemerintah New Zealand telah memiliki pengetahuan yang jauh lebih luas dan tanggap. Hal ini terlihat dari adanya ketentuan mengenai kegiatan impor paralel dalam merek didalam UU Merek New Zealand. Selaras dengan teori hukum pembangunan, memiliki pengetahuan hukum yang  lebih  luas  tidak  lain  merupakan  fungsi  dinamis  hukum  yang  sebagaimana dimaksud dengan sebagai alat perubahan. 11
Berbagai  macam  pemaparan  terkait  bagaimana  impor  paralel  dalam  merek diberlakukan  diberbagai  negara,  yakni  seperti  di  India  dan  New  Zealand  dapat dilihat bagaimana negara-negara tersebut mengatur, apakah dilarang atau tidaknya impor  paralel  dinegara  tersebut.  Di  India,  sesuai  dengan  yang  sebagaimana dijelaskan  pada  bab  sebelumnya,  India  mengizinkan  kegiatan  impor  paralel  di negaranya. Yang dimana legalitas atas kegiatan impor paralel dalam merek dapat dilihat dalam UU Merek India Pasal 30 ayat (3) dan (4). Dalam hal ini pendekatan terhadap exhaustion  rights yang  diakui/diterapkan  di  Inida  ialah international exhaustion  of  right dalam  peraturan  hukumnya.  Impor  paralel  memiliki konsekuensi  hukum  dan  ekonomi.  Secara  ekonomi  hal  ini  mempromosikan
10 New Zealand, “Business Import”, https://www.customs.govt.nz/business/import/prohibited-and- restricted-imports/copyright-and-trade-marks/, diakses 13 Feb 2020.
11 Op.Cit, Atip Latipulhayat, hlm. 630.
ketersediaan  barang  bermerek  dengan  harga  yang  berbeda-beda,  yang  mencegah pembentukan pasar /perdagangan monopoli.
Di  negara  New  Zealand  juga  menerapkan  pendekatan  terhadap international exhaustion right . Dalam peraturan perundang-undangan tentang merek, yakni UU Merek NZ (Trade Marks Act,2002) pengaturan mengenai exhaustion rigths terkait dengan impor paralel tersebut diatur pada pasal 97A.
3. Hukum  yang  diadopsi  dalam  hukum  Indonesia  terkait  impor  paralel berdasarkan perbandingan hukum Indonesia, India dan New Zealand Hasil  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  pengaturan  impor  paralel  dalam merek di Indonesia, India, maupun New Zealand, dapat dilihat bahwa di Indonesia sendiri  tidak  ada  suatu  kejelasan  dalam  peraturan  hukum  yang  mengatur  apakah kegiatan impor paralel dalam merek itu merupakan suatu pelanggaran atau bukan, kemudian apakah hal tersebut boleh dilakukan didalam wilayah Indonesia. Sebab di  India  dan  New  Zealand,  mengenai exhaustion  rights mereka  terdapat peraturannya yang secara eksplisit terdapat dalam Undang-Undang Merek negara masing-masing.  Yang  dimana  diaturnya exhaustion  rights berarti  memberikan kejelasan  terhadap  diizinkannya  atau  tidaknya  kegiatan  impor  paralel  dinegara mereka.
Mengacu pada teori hukum pembangunan sebagaimana yang digunakan dalam penelitian ini, dilakukannya perbandingan hukum pada satu negara dengan negara lainnya  diharapkan  dapat  membawa  pembaharuan,  pembangunan  yang  dapat dilakukan  pada  peraturan  hukum  di  Indonesia.  Dalam  peraturan  perundang- undangan  merke  di  Indonesia  yakni  UU  Merek  di  Indonesia,  tidak  terlihat  suatu peraturan/pasal  yang  menyinggung  mengenai  permasalahan  impor  paralel. Memang di Indonesia sendiri permasalahan mengenai impor paralel dalam merek jarang terjadi atau belum begitu terlihat, namun akan lebih baik apabila pemerintah membuat secara tegas peraturan mengenai impor paralel tersebut sehingga ketika terjadinya  suatu  permasalahan  ataupun  sengketa  dalam  hal  impor  paralel  dalam merek, hukum sudah siap untuk menghadapinya.
Menurut  teori  hukum  pembangunan  hukum  tidak  cukup  sekadar  mengatur, menjamin kepastian dan ketertiban, namun fungsi hukum sendiri diharapkan lebih jauh  dari  itu  yakni  sebagai  sarana  pembaharuan  ataupun  sarana  pembangunan. Setidaknya Indonesia dapat mempertegas diizinkan atau tidak dizinkannya impor paralel  itu  dilakukan  di  pasar  Indonesia.  Dari  dampak-dampak  baik  yang  positif maupun  negatif  dari  kegiatan  impor  paralel,  pihak  pemerintah  Indonesia  sendiri dapat menilai bagaimana selanjutnya pendekatan atas exhaustion rights atas merek yang sesuai diterapkan di Indonesia.

## E. Kesimpulan
1. Indonesia  sendiri  belum  ada  pengaturan  mengenai  impor  paralel.  Serta dalam  peraturan  perundang-undangan  merek  di  Indonesia  tidak  ada ketentuan yang menyebutkan prinsip exhaustion rigths apa yang diakui dan diterapkan di Indonesia. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam konteks ini hukum merek di Indonesia tidak ada mengatur terkait dengan isu impor paralel. Sedangkan untuk di India, menurut UU Merek India pada Pasal 30 ayat  (3)  dan  (4),  mengatur  mengenai exhaustion  of  rights pemilik  merek serta  dalam  hal  ini  India  mengadopsi international  exhaustion  of  rigths. Maka dari itu impor paralel dalam merek dapat  dilakukan di  India, tanpa dianggap  melanggar  hak  dari  pemilik  merek.  Kemudian  untuk  di  New Zealand juga mengadopsi international exhaustion of rigths , hal ini terlihat pada  UU  Merek  NZ  pada  pasal  97A  yang  memuat  peraturannya  terkait dengan exhaustion  of  rights .  Di  India  dan  New  Zealand,  masing-masing negara  tersebut  dapat  ditemukan  ketentuan  terkait  dengan exhaustion  of rights dalam  peraturan  perundang-undangan  tentang  mereknya.  Yang dimana apabila terdapat ketentuan terkait dengan bagaimana exhaustion of rights yang  diterapkan,  maka  hal  tersebut  menggambarkan  sejauh  mana negara tersebut mengizinkan ataupun melarang dilakukannya impor paralel di negara terkait.
2. Indonesia meskipun belum adanya peraturan mengenai impor paralel dalam merek, upaya penyelesaian hukum apabila terdapat sengketa mengenai hal terkait dapat dilihat dari kasus  yang ada sebelumnya di  Indonesia. Dalam salah  satu  kasus  yang  ada  di  Indonesia,  penyelesaian  sengketa  hukum dilakukan  berdasarkan  pada  ketentuan  yang  ada  pada  UU  Merek  di Indonesia. Kemudian jalan lainnya ialah dengan menempuh hukum perdata, yang  dimana  kembali  lagi  pada  perjanjian  distribusi  yang  dilakukan  para pihak.  Untuk  di  India  terkait  dengan  penyelesaian  sengketa  hukum mengenai  impor  paralel  dalam  merek,  mengikuti  ketentuan  yang sebagaimana telah dijelaskan dalam UU Merek India, Pasal 30 ayat (3) dan (4) tersebut. Apabila suatu kasus melanggar dari ketentuan tersebut, maka pengadilan  setempat  akan  memberikan  sanksi  bagi  pelaku  yang  telah melanggar ketentuan terkait. Sedangkan di New Zealand, tidak jauh berbeda dengan di India. Meskipun hukum mengenai impor paralel dalam merek ini belum  teruji  di  Pengadilan  New  Zealand,  akan  tetapi  dikarenakan  UU Merek  New  Zealand  telah  mengaturnya  maka  bagi  siapa  saja  yang melanggar  ketentuan  dalam  Pasal  97A  UU  Merek  New  Zealand  akan mendapatkan sanksi menurut pengadilan setempat.
3. Indonesia  sendiri  belum  ada  pengaturan  mengenai  impor  paralel.  Serta dalam  peraturan  perundang-undangan  merek  di  Indonesia  tidak  ada ketentuan yang menyebutkan prinsip exhaustion rigths apa yang diakui dan diterapkan di Indonesia. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam konteks ini hukum merek di Indonesia tidak ada mengatur terkait dengan isu impor paralel.  Sedangkan  di  India  dan  New  Zealand,  masing-masing  negara tersebut  dapat  ditemukan  ketentuan  terkait  dengan exhaustion  of  rights dalam  peraturan  perundang-undangan  tentang  mereknya.  Yang  dimana apabila  terdapat  ketentuan  terkait  dengan  bagaimana exhaustion  of  rights yang  diterapkan,  maka  hal  tersebut  menggambarkan  sejauh  mana  negara tersebut  mengizinkan  ataupun  melarang  dilakukannya  impor  paralel  di negara terkait. Dalam hal ini exhaustion of rights yang diterapkan di India maupun New Zealand ialah prinsip kelelahan universal  atau internasional (international  exhaustion  of  rights) .  Maka  dari  itu  melalui  perbandingan yang sebagaimana dilakukan mengenai hukum yang mengatur impor paralel dalam  merek,  Indonesia  dalam  berkaca,  mengambil  pelajaran  dari  negara lain.  Untuk  memperjelas  hukumnya  dalam  hal  ini  hukum  mengenai ketentuan  impor  paralel  dalam  merek,  apakah  dapat  diizinkan  atau  tidak. Berdasarkan  teori  hukum  pembangunan,  hukum  diharapkan  untuk  dapat menjadi instrument dalam hal pembangunan. Dengan ini diharapkan dapat membawa  perubahan  dan  kemajuan  dalam  hukum  Indonesia,  mengenai ketentuan  impor  paralel  dalam  merek  ini.  Sebab  isu  impor  paralel merupakan isu yang cukup berkembang di dunia perdagangan internasional. Semakin  hari  perdagangan  internasional  terus  terjadi  kemajuan  dan perubahan, maka hukum Indonesia juga diharapkan untuk dapat selalu siap mengayomi, melindungi isu-isu hukum yang sedang berkembang tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Gautama, Sudargo. Hukum Merek Indonesia, Bandung: Citra Adytia Bakti, 1989. Isnaini, Yusran. Buku Pintar HAKI, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

## Jurnal
Jain,  Sneha.  “Parallel  Imports  and  Trademark  Law”.  Journal  of  Intellectual  of Property Volume 14, 2009.
Latipulhayat, Atip. “Khazanah: Mochtar Kusumaatmadja”. Padjadjaran Jurnal Ilmu
Hukum Volume 1 No  3, 2014.
Nur,  Amirul  Mohammad. “Impor  Paralel  Dalam  Hukum  Merek  Indonesia”. Yuridika Vol. 30 No. 2, 2015.
Rout,  Shrabani.  “Intellectual  Property  and  Technology  Law  Updates”.  Singh  &
Associates, 2018.

## Tesis
Suryadirja,  M.  Ilham.  “Perlindungan  Merek  Terkenal  Kemasan  Produk  Tiga Dimensi  Di  Indonesia  (Studi  Perbandingan  Hukum  Ketentuan  Undang- Undang  Merek  di  Amerika  Serikat  dan  Indonesia) .” Tesis  Universitas Diponegoro. Semarang, 2007.
Internet INTA, “Parallel Imports/Gray Market” . http://www.inta.org/Advocacy/Pages/ParallelImportsGrayMarket.aspx, diakses 15 Feb 2020. INTA, “Parallel Imports In Indian Law”. https://www.inta.org/INTABulletin/Pages/ParallelImportsInIndianLaw.as px, diakses 6 Feb 2020 Kensington  Swan, “The  Parallel  Universe,  How  to  Protect  Your  Brand  from Foreigners”. https://www.kensingtonswan.com/news-updates-and- events/the-parallel-universe-how-to-protect-your-brand-from-foreigners/, diakses 9 Feb 2020.
New Zealand Custom Service, “Copyright and Trade Marks” .
https://www.customs.govt.nz/business/import/prohibited-and-restricted- imports/copyright-and-trade-marks/, diakses 13 Feb 2020.
Wikipedia,  “Parallel  import”,  https://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_import,
diakses 15 Feb 2020.

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia,  Undang-Undang  Merek  dan  Indikasi  Geografis , Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2016.
India, India Trade Marks Act, 1999.
New Zealand, New Zealand Trade Marks Act, 2002.
The  Agreement  on  Trade-Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights,
PART I General Provisions and Basic Principles.