## STATUS HUKUM RUMAH SAKIT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
Oleh Juhari
Fakultas Hukum UNTAG Semarang

## ABSTRAK
Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinan setiap  orang  hidup  produktif  secara  sosial  dan  ekonomis.  Dengan  demikian  kesehatan selain sebagai hak asasi manusia, kesehatan juga merupakan suatu investasi hal tersebut perlu di dukung dengan fasilitas/sarana rumah sakit yang baik. Agar fasilitas pelayanan kesehatan dapat berfungsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, harus didukung dengan sarana dan prasarana, tenaga kesehatan, serta pembiayaan yang memada,  sehingga  memerlukan  perangkat  hukum  kesehatan  yang  dinamis  yang  dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan, dan memberi dasar bagi pelayanan kesehatan Masyarakat. Adapun sehagai perangkat hukum tersebut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2009  tentang  Rumah Sakit,  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  29  Tahun  2004  Tentang  Praktik Kedokteran,  Undang-  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan.
Kata Kunci : Meningkatkan, Pelayanan, Kesehatan Masyarakat

## ABSTRACT
Health is a state Orwell being ofbody, soul and social that allows every person to live  socially  and  economically  productive.  Thus,  health  is  a  human  right  and  also  an investment  that  needs  to  be  supported  by  good  facility  /  hospital  facilities.  Therefore, health care facilities, to be able to function in providing health services to the cimunity., must be supported by inrastractttres, health personnel, and sufficient financing so that they  retjuire  dynamic  health  laws  that  can  provide  legal  certainty  and  protection  to improve, direct, and provide the foundationfor public health care. The laws concerning health are: the Act of the Republic of Indonesia Ho. 44 of2009 on Hospital, the Act of the Republic  of  IndonesiaNo.  29  of  2004  on  Medical  Practice,  the  Act  of  the  Republic  of Indonesia No. 36 of2009 on Health.
Keywords : Improving, Services, Public Health

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Dasar  1945 mengamanatkan bahwa kesehatan adalah  merupakan  hak  asasi  manusia. Pada  Pasal  28  H  dinyatakan  bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan  batin,  bertempat  tinggal  dan
mendapatkan  lingkungan  hidup  yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan  kesehatan.  Selanjutnya  pada Pasal 34 ayat 3 dinyatakan bahwa negara bertanggung  jawab  atas  penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan
fasilitas pelayanan umum yang layak'. 1
Hal tersebut menunjukkan bahwa  pemerintah  berkewajiban  untuk menyehatkan  yang  sakit  dan  berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat.  Berdasarkan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  36  tahun 2009  tentang  Kesehatan  menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera  dari  badan,  jiwa  dan  sosial yang  memungkinan  setiap  orang  hidup produktif  secara  sosial  dan  ekonomis. Dengan  demikian  kesehatan  selain sebagai  hak  asasi  mantrsia,  kesehatan juga  menrpakan  suatu  investasi  hal tersebut  perlu  di  dukung  dengan fasilitas/sarana rumah sakit yang baik.
Agar fasilitas pelayanan
kesehatan dapat berfungsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada  masyarakat,  harus  didukung dengan  sarana  dan  prasarana,  tenaga kesehatan,  serta  pembiayaan  yang memadai.  Tenaga  kesehatan  harus tersedia  dan  terdistribusi  secara  merata dalam jumlah dan jenis, serta berkualitas sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat akan pelayanan kesehatan.
Rumah  Sakit  sebagai  salah  satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan
1 Rencana Pembangunan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025, Jakarta, 2011.hlm.1
bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat  diperlukan  dalam  mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaran  pelayanan  kesehatan  di Rumah  Sakit  mempunyai  karakteristik dan  organisasi  yang  sangat  kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat  keilmuannya  masing-masing berinteraksi  satu  sama  lain.  Ilmu pengetahuan  dan  teknologi  kedokteran yang  berkembang  sangat  pesat  yang harus  diikuti  oleh  tenaga  kesehatan dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu, membuat semakin kompleksnya permasalahan dalam Rumah Sakit.
Melalui ketentuan Undang
-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun  2009  tentang  Kesehatan  dan Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit,  dalam  hal  ini  pemerintah  dan instansi penyelenggara pelayanan kesehatan  yakni  rumah  sakit,  memiliki tanggung jawab agar tujuan pembangunan  di  bidang  kesehatan mencapai  hasil  yang  optimal,  yaitu melalui  pemanfaatan  tenaga  kesehatan, sarana dan prasarana, baik dalam jumlah maupun mutunya, baik melalui mekanisme akreditasi maupun
penyusunan  standar,  harus  berorientasi
pada ketentuan hukum yang melindungi pasien, sehingga memerlukan perangkat hukum  kesehatan  yang  dinamis  yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan, dan memberi dasar bagi pelayanan kesehatan.

## B. Permasalahan
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas perlunya  status  hukum  rumah  sakit dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat C. Pembahasan 1. Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat .
Rumah  sakit  sebagai  organ  yang semula  didirikan  berdasarkan  tujuan sosial, kemanusiaan atau keagamaan itu dalam  sejarah  pertumbuhannya  telah mengalami  perkembangan,  sehingga rumah sakit berfungsi untuk mempertemukan  2  (dua)  tugas  yang prinsipil  yang  membedakan  dengan organ  lain  yang  memproduksi  jasa. Rumah  sakit  merupakan  organ  yang mempertemukan  tugas  yang  didasari oleh dalil etik medik karena merupakan
tempat  bekerjanya  para  profesional penyandang  lafal  sumpah  medik  yang diikat  oleh  dalil hippocrates adalah  - yang  secara  tradisional  dilakukan  oleh para  dokter  tentang  etika  yang  harus mereka  lakukan  dalam  melakukan praktik  profesinya,  dalam  melafalkan tugasnya Disamping itu dari segi hukum sebagai  dasar  bagi  wadah  Rumah  Sakit sebagai  organ  yang  bergerak  dalam hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat  yang  diikat  oleh  norma hukum dan norma etik masyarakat yang kedua  norma  tersebut  berbeda,  baik dalam pembentukannya,  maupun dalam pelaksanaan akibatnya bila dilanggar. 2
Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  44  Tahun  2009 Tentang  Rumah  Sakit,  Pasal  1  (1) Rumah  Sakit  adalah  institusi  pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan  kesehatan  perorangan  secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat  inap,  rawat  jalan  dan  gawat darurat.  Sedangkan  Pasal  2  disebutkan bahwa  Rumah  Sakit  diselenggarakan berasaskan  Pancasila  dan  didasarkan kepada  nilai  kemanusiaan,  etika  dan profeionalitas, manfaat, keadilan,
2 Hermein  hadiati  koeswadji. Hukum  Untuk Perumahsakitan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.hlm.188-189
persamaan  hak  dan  anti  diskriminasi,
pemerataan, perlindungan
dan keselamatan  pasien,  serta  mempunyai fungsi sosial”.
Tujuan  penyelenggaraan  Rumah Sakit  tidak  lepas  dari  ketentuan  bahwa masyarakat berhak atas  kesehatan
sebagaimana dirumuskan dalam berbagai  ketentuan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  36  tahun 2009  tentang  kesehatan.  Sementara  itu pemerintah  memiliki  tanggung  jawab untuk  mewujudkan  derajat  kesehatan yang  setinggi-tinginya,  di  antaranya dengan menyediakan fasilitas kesehatan sesuai kebutuhan, dan salah satu fasilitas pelayanan  kesehatan  adalah  Rumah Sakit 3
Rumah  Sakit  mempunyai  tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Pelayanan kesehatan  perorangan  adalah  setiap kegiatan  pelayanan  kesehatan  yang diberikan  oleh  tenaga  kesehatan  untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, menebah dan menyembuhkan penyakit, dan memulihkan kesehatan. Sedangkan pelayanan  kesehatan  secara  paripurna
3 Endang  Wahyati  Yustina, Mengenal  Hukum Rumah  Sakit, Keni  Media,  Bandung,
2012,hlm.8
adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
Untuk menjalankan tugas pelayanan  kesehatan  Rumah  Sakit mempunyai fungsi:
a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan  sesuai  dengan  standar pelayanan rumah sakit.
b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan  yang paripurna tingkat  kedua  dan  ketiga  sesuai kebutuhan medis.
c. Penyelenggaraan  pendidikan  dan pelatihan  sumber  daya  manusia
dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan, dan
d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi  bidang  kesehatan  dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan  dengan  memperhatikan etika  ilmu  pengetahuan  bidang kesehatan.
Pengaturan  tugas  dan  fungsi Rumah  Sakit  yang  terkait  dengan banyaknya  persyaratan  yang  harus dipenui  dalam  pendirian  Rumah  Sakit merupakan salah satu bentuk
pengawasan  preventif  terhadap  Rumah Sakit,  di  samping  itu  penetapan  sanksi yang  sangat  berat  merupakan  bentuk pengawasan  represifnya.  Pengaturan tersebut  sebenaranya  dilatarbelakangi oleh aspek pelayanan kesehatan sebagai suatu  hal  yang  menyangkut  hajat  hidup sangat penting bagi masyarakat.
Pengaturan  tentang  peran  dan fungsi  Rumah  Sakit  meliputi  hal-hal berikut ini:
1. Menyediakan dan menyelenggarakan
:
a) Pelayanan medik
b) Pelayanan penunjang medik
c) Pelayanan perawat
d) Pelayanan Rehabilitas
e) Pencegahan  dan  peningkatan kesehatan
2. Sebagai  tempat  pendidikan  dan  atau latihan  tenaga  medik  atau  tenaga paramedik
3. Sebagai tempat penelitian dan pengembngan  lmu  dan  teknologi bidang kesehatan.”
Di lihat dari pendirian rumah sakit, Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit disebutkan :
1. Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana,  sumber  daya  manusia,
kefarmasian, dan peralatan.
2. Rumah  Sakit  dapat  didirikan  oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta.
3. Rumah  Sakit  yang  didirikan  oleh Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus  berbentuk  Unit  Pelaksana Teknis dari Instansi yang bertugas di bidang  kesehatan,  Instansi  tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan  Badan  Layanan  Umum atau  Badan  Layanan  Umum  Daerah sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
4. Rumah  Sakit  yang  didirikan  oleh swasta  sebagaimana  yang  dimaksud pada ayat (2) harus berbentuk badan hukum  yang  kegiatan  usahanya hanya bergerak di bidang
perumahsakitan. Apabila dicermati secara mendalam, maka
pengaturan penyelenggaraan  Rumah  Sakit  dengan berbagai  persyaratan  sebagaimana  di atur  dalam  Undang-Undang  Rumah Sakit  tersebut  sebenarnya  merupakan salah  satu  sarana  pengawasan  secara preventif.
Sehingga  dalam  pelaksanaan  pelayanan publik  khususnya  pelayanan  kesehatan melalui Rumah Sakit dapat benar-benar
mewujudkan tercapainya derajat kesehatan  masyarakat  yang  optimal yang bertujuan akhirnya adalah kesehatan.
2. Tanggung  jawab  hukum  rumah sakit dalam pelaksanaan
pelayanan kesehatan Mayarakat.
Perkembangan dunia medis sangat  mempengaruhi  fungsi  rumah sakit  sebagai  penyedia  jasa  pelayanan kesehatan. Rumah sakit sering mengalami  krisis  pelayanan  kesehatan, karena  fungsi  rumah  sakit  bukan  saja tempat untuk berobat tetapi pelayanannya  meliputi  kegiatan  yang bersifat  kuratif,  rehabilitatif,  promotif, dan  preventif,  batas  kewenangan  dan tanggung  jawab  etik  para  tenaga kesehatan  di  rumah  sakit  harus  sesuai dengan  Standard  profesi,  karena  setiap tindakan medis yang dilakukan mempunyai  hubungan  hukum  antara rumah  sakit,  dokter,  dan  pasien  1. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Dokter Dalam Memberikan Pelayanan medis
Perlindungan  hukum  terhadap dokter apabila diduga melakukan malpraktik  medis  yang  terdiri  dari  : dasar dasar-dasar hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap  dokter  dalam  menjalankan
profesi  kedokteran,  hal-hal  yang  harus dilakukan  dokter  untuk  menghindarkan diri  dari  tuntutan  hukum,  dan  alasan peniadaan  hukuman  terhadap dokter yang diduga melakukan  malpraktik medis..
Dasar-dasar hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap  dokter  dalam  menjalankan profesi  kedokteran.  Ketentuan  hukum yang  melindungi  dokter  apabila  terjadi dugaan malpraktik terdapat dalam Pasal 50, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, Pasal 24 Ayat (1), jo Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang  Republik  Indonesia
Nomor  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan.
Pasal 50:
Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran
mempunyai hak:
a. Memperoleh perlindungan
hukum  sepanjang  melaksanakan tugas  sesuai  dengan  standar profesi  dan  standar  prosedur operasionali
b. Memberikan  pelayanan  medis menurut  standar  profesi  dan standar prosedur operasional;
c. Memperoleh informasi yang
lengkap  dan  jujur  dari  pasien atau keluarganya; dan d. Menerima imbalan jasa.
Pasal  24  ayat  (1)  Tenaga  kesehatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23 disebutkan (1) Tenaga kesehatan
berwenang  untuk  menyelenggarakan pelayanan  kesehatan.  (2)  Kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan bidang keahlian  yang  dimiliki.  (3)  Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga  kesehatan  wajib  memiliki  izin dari pemerintah. (4) Selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi. (5) Ketentuan mengenai perizinan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat(3) diatur dalam Peraturan Menteri. Sesuai  dengan  Pasal  23  terbut  harus memenuhi  ketentuan  kode  etik,  standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan,  standar  pelayanan,  dan standar  prosedur  operasional.  Pasal  27 (1) Tenaga kesehatan berhak
mendapatkan  imbalan  dan  pelindungan hukum  dalam  melaksanakan  tugas sesuai  dengan  profesinya.  Pasal  29, dalam  hal  tenaga  kesehatan  diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan
profesinya,  kelalaian  tersebut  harus diselesaikan  terlebih  dahulu  melalui mediasi.
Hal-hal yang harus dilakukan dokter untuk menghindarkan diri dari tuntutan hukum.
1. Informed Consent
Dalam
menjalankankan profesinya Informed Consent merupakan kewajiban  yang  harus  dipenuhi  oleh seorang dokter. Informed Consent terdiri dari  dua  kata yaitu.”informed” yang mengandung  makna  penjelasan  atau keterangan (informasi), dan kata “ consent ”  yang  bermakna  persetujuan atau  memberi  izin.  Dengan  demikian Informed Consent mengandung pengertian  suatu  persetujuan  yang diberikan  oleh  pasien  atau  keluarganya setelah  mendapat  informasi  tindakan medis  yang  akan  dilakukan  terhadap dirinya serta segala resikonya. 4

## 2. Rekam Medik
Selain Informed Consent, dokter juga  berkewajiban  membuat  Rekam Medik” dalam setiap kegiatan pelayanan
4 Veronika  Komalasari, Black  Law  Dictionary, dalam  Syahrul  Machmud, Penegakan Hukum dan Perlindungan llukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan  Medikal  Malpraktek, KDP, Bandung,
2012.hlm.85
kesehatan terhadap
pasiennya.
Pengaturan rekam medis terdapat dalam Pasal  46  ayat  (1)  Undang-Undang Praktik  Kedokteran.  Rekam  medis merupakan  berkas  yang  berisi  catatan dan  dokumen  tentang  identitas  pasien, pemeriksaan,  pengobatan,  tindakan  dan pelayanan yang diberikan kepada pasien. Rekam  medis  dibuat  dengan  berbagai manfaat, yaitu untuk pengobatan pasien, peningkatan kualitas pelayanan, pendidikan  dan  penelitian,  pembiayaan, statistik  kesehatan  serta  pembuktian masalah hukum, disiplin dan etik. 5
Pelayanan kesehatan mempunyai ciri khas yang berbeda dengan pelayanan  jasa/produk  lainnya,  yaitu consumer ignorancel ketidaktahuan konsumen, supply  induced  demand/
pengaruh  penyedia  jasa  kesehatan terhadap  konsumen  (konsumen  tidak memiliki  daya  tawar  dan  daya  pilih), produk  pelayanan  kesehatan  bukan konsep  homogen,  pembatasan  terhadap kompetisi,  ketidakpastian  tentang  sakit, serta sehat sebagai hak asasi.
Dalam hal ini, pasien sebenarnya  merupkan  faktor liveware.
Pasien  harus  di  pandang  sebagai subyek  yang  memiliki  pengaruh  besar atas hasil akhir layanan bukan sekedar
5 Syahrul Machmud, Op Cit.hlm.219.
obyek.  Hak-hak  pasien  harus  dipenuhi mengingat  kepuasan  pasien  menjadi salah  satu  barometer  mutu  layanan sedangkan  ketidakpuasan  pasien  dapat menjadi pangkal tuntutan hukum
Harapan pasien terhadap pemberi pelayanan  kesehatan  dan  kewajiban pihak sarana pelayanan kesehatan dalam memenuhi  harapan  tersebut,  harapan pasien yaitu: 6
1. Reliability (kehandalan) : pemberian pelayanan yang dijanjikan  dengan  segera  dan memuaskan
2. Responsiveness (daya  tanggap)  : membantu dan berikan pelayanan dengan tanggap tanpa membedakan unsur SARA (Suku,  Agama,  Ras,  Golongan)
pasien
3. Assurance (jaminan):  jaminan keamanan, keselamatan, kenyamanan 4. Emphaty (empati)  ٠ . komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan  pasien  Sedangkan kewajiban pihak sarana kesehatan yaitu antara lain :
1. Memberikan  pelayanan  kepada
6 http;//staff.ugm.ac id/atur/sehat/Perlindungan-Konsumen-Kesehata nl.pdf- di akses pada tanggal 10 Mei 2016
pasien  tanpa  membedakan  suku, ras, agama, seks, dan status sosial pasien
2. Merawat  pasien  sebaik-baiknya, menjaga mutu perawatan dengan tidak membedakan kelas perawatan 3. Memberikan pertolongan pengobatan di UGD tanpa meminta jaminan materi terlebih dahulu 4. Merujuk  pasien  kepada  rumah sakit lain apabila tidak  memiliki sarana, prasarana, peralatan, dan tenaga yang diperlukan
5. Membuat  rekam  medis  pasien
rawat jalan dan inap.
Saat  ini,  masyarakat  semakin
menyadari hak-haknya sebagai konsumen kesehatan. Sehingga seringkah mereka secara kritis mempertanyakan tentang penyakit, pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan yang  akan  diambil  berkenaan  dengan penyakitnya, bahkan tidak jarang mereka mencari pendapat kedua (second opinion), Hal  tersebut  merupakan  hak yang selayaknya dihormati oleh pemberi pelayanankesehatan.
2. Tanggung  jawab  secara  hukum terhadap  semua  kerugian  yang
ditimbulkan  atas  kelalaian  yang dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan di rumah sakit.
Dalam  kamus  hukum,  tanggung jawab dijelaskan bahwa suatu keseharusan  bagi  seseorang  untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. 7 Menurut Soekidjo
Notoatmojo  bahwa  hukum  tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi  kebebasan  seorang  tentang perbuatannya  yang  berkaitan  dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. 8 Selanjutnya  menurut  Titik Triwulan,  pertanggungjawaban  harus mempunyai  dasar,  yaitu  hal  yang menyebabkan  timbulnya  hak  hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus  berupa  hal  yang  melahirkan kewajiban  hukum  orang  lain  untuk memberi pertanggung jawabannya. 9
Rumah  sakit  adalah  organisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang mempunyai  tanggungjawab  atas  setiap pelayanan  jasa  publik  kesehatan  yang diselenggarakannya.  Tanggung  jawab
7 Andi  Hamzah, Kamus  Hukum, Ghalia Indonesia, 2005,hlm.7.
8 Soekidjo  Notoahnojo, Etika  dan  Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010,hlm.4
9 Titik Triwulan dan Shinta Febrian, Perlindungan  Hukum  bagi  Pasien,
Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010,hlm.48
tersebut yaitu, menyelenggarakan pelayanan  kesehatan  yang  bermutu terjangkau  berdasarkan  prinsip  aman, menyeluruh, non
diskriminatif,
partisipatif dan memberikan
perlindungan  bagi  masyarakat  sebagai pengguna  jasa  pelayanan  kesehatan
(health receiver), juga bagi penyelenggara pelayanan kesehatan demi untuk mewujudkan derajat
kesehatan yang setinggi- tingginya. 10 Undang-Undang Republik
Indonesia  Nomor  44  Tahun  2009 tentang  Rumah  Sakit.  Pasal  46  yang mengatakan  bahwa  :  Rumah  Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan  oleh  tenaga  kesehatan  di rumah sakit.
Berdasarkan  rumusan  Pasal  46 tersebut, dapat ditafsirkan beberapa hal. Pertama, rumah  sakit  bertanggung jawab terhadap kerugian, sebatas akibat dari kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit; kedua , rumah sakit tidak bertanggung  jawab  semua  kerugian seseorang,  jika  ternyata  terbukti  tidak ada  tindakan  kelalaian  dari  tenaga
10 H.  SyahrulMachmud, Penegakan  Hukum  dan Perlindungan  Bagi  Dokter  yang  diduga Melakukan Medikal  Malpraktek, CV.  Karya  PufraDarwati, Bandung.2012.hlm.161
kesehatan di rumah sakit; ketiga, rumah sakit  tidak  bertanggung  jawab  terhadap tindakan  kesengajaan  tenaga  kesehatan yang  menimbulkan  kerugian  seseorang bukan  menjadi  tanggung  jawab  rumah sakit; dan keempat, rumah  sakit bertanggung  jawab  terhadap  tindakan kelalain tenaga kesehatan, jika kelalaian tersebut  dilakukan  dan  terjadi  di  rumah sakit
Contoh,  apa  bila  pasien  jatuh dari  tempat  tidur  karena  bednya  patah sehingga  mengakibatkan  patah  tulang kakinya maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab rumah sakit. Oleh sebab itu rumah sakit harus melakukan kontrol yang  ketat  terhadap  semua  peralatan, utamanya  peralatan  medik.  Terhadap kerugian yang disebabkan oleh kesalahan  medical  treatment,  tentunya sangat  tergantung  pada  status  dokter yang bersangkutan. Apabila kedudukannya sebagai attending physician maka  rumah  sakit  tidak bertanggung gugat atas kesalahan dokter.  Namun  jika  status  dokter  di rumah  sakit  sebagai employee, maka berdasarkan doctrin of vicarious liability, tanggung  gugatnya  dapat dialihkan kepada rumah sakit.
Namun  demikian  kemandirian tenaga  kesehatan  dalam  melakukan
tugasnya di rumah sakit perlu dikendalikan  sesuai  dengan  peraturan yang  berlaku,  karena  itu  rumah  sakit harus mempunyai standar atau prosedur operasional dan diorganisasikan melalui suatu kelompok yang dapat mengarahkan  dan  mengkoordinasikan kegiatan  seluruh  tenaga  medis  (tenaga kesehatan) kelompok inilah yang dinamakan  komite  medik.  Peraturan Pemerintah  yang  mengatur  tentang komite  medik  yaitu  Keputusan  Menteri Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 631/  menkes/SK/IV/2005  yang  telah diubah  Keputusan  Menteri  Kesehatan RI.  Nomor  755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit. Menurut Permenkes ini komite  medik  adalah  perangkat  rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis ( clinical  governance )  agar  staf  medis dirumah sakit terjaga profesionalismenya  melalui  mekanisme kredensial,  penjagaan  mutu  profesi medis,  dan  pemeliharaan  etika  dan disiplin profesi medis.
Untuk  menjamin  agar  komite medik berfungsi dengan baik, organisasi dan tata laksana komite medik dituangkan  dalam peraturan  internal staff  medis  (medical  staff  bylaws) yang disusun  dengan  berpedoman  pada
Peraturan Menteri Kesehatan ini Peraturan internal  rumah sakit ( hospital bylaws) adalah  aturan  dasar  yang mengatur  tata  cara  penyelenggaraan rumah  sakit  meliputi  peraturan  internal korporasi  dan  peraturan  internal  staf medis.  Peraturan  internal  korporasi ( corporate  bylaws) adalah  aturan  yang mengatur  agar  tata  kelola  korporasi ( corporate  governance) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan komite medik di rumah sakit. Sedangkan Peraturan  internal  staf  medis  ( medical staff  bylaws) adalah  aturan  yang mengatur  tata  kelola  klinis  ( clinical governance) untuk menjaga profesionalisme  staf  medis  di  rumah sakit.
Pada prinsipnya peraturan internal  staff  medis  merupakan  dasar normatif  bagi  setiap  staf  medis  agar tercipta  budaya  profesi  yang  baik  dan akuntabel.  Komite  medik  menjalankan fungsi untuk menegakkan profesionalisme  dengan  mengendalikan staf  medis  yang  melakukan  pelayanan medis  dirumah  sakit.  Pengendalian tersebut  dilakukan  dengan  mengatur secara  rinci  kewenangan  melakukan pelayanan medis ( delitenation of clinical privileges). Pengendalian  ini  dilakukan
secara  bersama  oleh  kepala/direktur rumah sakit dan komite medik.
Komite medik melakukan kredensial,  meningkatkan  mutu  profesi, dan  menegakkan  disiplin  profesi  serta merekomendasikan  tindak  lanjutnya kepada  kepala/direktur  rumah  sakit; sedangkan  kepala/direktur  rumah  sakit menindaklanjuti  rekomendasi  komite medik  dengan  mengerahkan  semua sumber  daya  agar  profesionalisme  para staf  medis  dapat  diterapkan  dirumah sakit.  Oleh  karena  itu  diperlukan pengawasan  dan  pengendalian  agar penerapan ilmu dan teknologi kedokteran  di  rumah  sakit  benar-benar sesuai dengan persyaratan profesi.
Demikian  pula  halnya  dengan pelaksanaan audit medik sebagai evaluasi bagi seluruh tenaga medis. Hal ini juga sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang  Rumah  Sakit,  Pasal  39  yang menyebutkan
bahwa
dalam
penyelenggaraan  rumah  sakit  harus dilakukan audit, berupa audit kinerja dan audit  medis.  Komite  medik  dibentuk agar  rumah  sakit  dapat  melaksanakan tata  kelola  klinis  yang  baik  ( Good Clinical Governance ) agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien di  rumah  sakit  lebih  terjamin  dan
terlindungi  serta  memberikan  jaminan perlindungan hukum bagi pasien, tenaga kesehatan dan rumah sakit.
Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  44  Tahun  2009 tentang  Rumah  Sakit  Pasal  33  ayat  (1) setiap  rumah  sakit  harus  memiliki organisasi  yang  efektif,  efisien,  dan akuntabel,  yang  dalam  penjelasannya disebutkan  organisasi  rumah  sakit disusun  dengan  tujuan  untuk  mencapai visi  dan  misi  rumah  sakit  dengan menjalankan  tata  kelola  perusahaan yang baik Good Corporcite
Governance) dan tata kelola klinis yang baik ( Good Clinical Governance ). Pasal 33  ayat  (2.)  menyebutkan  Organisasi rumah  sakit  paling  sedikit  terdiri  atas kepala rumah sakit/direktur rumah sakit, unsur pelayanan medis, unsur keperawatan,  unsur  penunjang  medis, komite  medis,  satuan  pemeriksaan internal,  serta  administrasi  umum  dan keuangan.
Keputusan  Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan  Komite  Medik  di Rumah Sakit. Pasal 19 yang menyebutkan Rumah sakit wajib menyesuaikan  organisasi  komite  medik sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan  Menteri  Kesehatan  ini  dalam jangka  waktu  paling  lama  6  (enam) bulan  sejak  diundangkannya  Peraturan Menteri Kesehatan ini.
Sebagai  pusat  penyelenggaraan pelayanan  publik,  maka  rumah  sakit sebagai sebuah organisasi dituntut untuk menyelenggarakan jasa pelayanan medis yang bermutu bagi masyarakat.
Berdasarkan  ketentuan  tersebut  pada dasarnya terdapat empat bagian berkaitan  dengan  pertanggungjawaban rumah  sakit  selaku  pelayanan  medis, yaitu : 11
a. Tanggung jawab terhadap personalia:
b. Tanggung jawab professional terhadap mutu.
c. Tanggung
jawab terhadap sarana/peralatan; dan d. Tanggung jawab terhadap keamanan bagunan dan perawatannya.
Dasar hukum pertanggungjawaban rumah sakit dalam
pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap  pasien  yaitu  adanya  hubungan hukum  antara  rumah  sakit  sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dan pasien  sebagai  pengguna  pelayanan
11 Titik Triwulan dan Shinta Febrian,
Perlindungan  Hukum  bagi  Pasien,
Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010,hlm.151.
kesehatan.  Hubungan  hukum  tersebut lahir dari sebuah perikatan atau perjanjian tentang pelayanan kesehatan, sehingga lazim disebut perjanjian
terapeutik. Menurut Pasal 46
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  44  Talrun  2009  tentang  Rumah Sakit,  rumah  sakit  bertanggungjawab secara  hukum  terhadap  semua  kerugian yang  ditimbulkan  atas  kelalaian  yang dilafalkan  oleh  tenaga  kesehatan  di rumah  sakit.  Tanggung  jawab  rumah sakit  dalam  pelaksanaan  pelayanan kesehatan  terhadap  pasien  dapat  dilihat dari beberapa aspek,  yaitu :  aspek etika profesi,  aspek  hukum  administrasi, aspek hukum  perdata dan aspek hukum pidana. 12 Jenis  tanggung  jawab  hukum yang  diberikan  oleh  rumah  sakit terhadap kesalahan tindakan kedokteran yang  dilakukan  oleh  dokter  adalah sebagai berikut: 13
1. Pertanggungjawaban  Rumah  Sakit Dalam Hukum Administrasi;
Implikasi  hukum  administrasi dalam  hubungan  hukum  rumah sakit-pasien adalah menyangkut
kebijakan-kebijakan (policy  ) atau ketentuan - ketentuan yang
12 H.Syahrul Machmud, Op.cit
13 Ibid,hlm.199.
merupakan syarat adminsitrasi pelayanan  kesehatan  yang  harus dipenuhi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bermutu. 14
Pelanggaran terhadap kebijakan atau ketentuan  hukum  adminstrasi  dapat berakibat  sanksi  administrasi  yang dapat  berupa  pencabutan  izin  usaha atau pencabutan status badan hukum bagi  rumah  sakit,  sedangkan  bagi dokter  dan  tenaga  kesehatan  lainnya dapat  berupa  teguran  lisan  atau tertulis, pencabutan surat ijin praktek, penundaan gaji berkala atau kenaikan  pangkat  setingkat  lebih tinggi.
2. Pertanggungjawaban  Rumah  Sakit Dalam Hukum Perdata;
Dalam  tanggung  jawab  hukum perdata,  mengenai  tanggung  jawab diatur  dalam  Pasal  1367  Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagai  penjabaran  lebih  lanjut mengenai  siapa  dan  apa  saja  yang berada di bawah tanggung jawabnya Tanggung  jawab  hukum  perdata  ini membawa akibat bahwa yang bersalah  (yaitu  yang  menimbulkan
kerugian  kepada  pihak  lain)  harus membayar ganti rugi. Secara perdata,
14 Ibid,hlm.200
pasien  yang  merasa  dirugikan  dapat meminta ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 j.o 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Pertanggungjawaban Rumah Sakit

## Dalam Hukum Pidana
Dalam hukum pidana dianut asas “tiada pidana
tanpa kesalahan”. 15 Selanjutnya  dalam Pasal  2  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidanan disebutkan, “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia
diterapkan  bagi  setiap  orang  yang melakukan suatu delik di Indonesia”. Perumusan  Pasal  ini  menentukan bahwa  setiap  orang  yang  berada dalam  wilayah  hukum  Indonesia, dapat dimintakan pertanggung ؛ awaban  pidana  atas  kesalahan  yang dibuatnya.
Berdasarkan  pada  ketentuan  itu, profesi tenaga kesehatan yang bekeija  dirumah  sakit  juga  tidak terlepas dari ketentuan Pasal tersebut. Ganti  Kerugian  merupakan  suatu upaya untuk memberikan perlindungan  bagi  setiap  orang  atas
15 Bahder  Johan  Nasution, Hukum  Kesehatan Pertanggungjawaban  Dokter, Rineka Cipta, Jakarta,
2005.hlm73
suatu  akibat  yang  timbul  karena kesalahan  atau  kelalaian  tenaga kesehatan.

## C. Penutup

## Kesimpulan
Berdasarkan apa yang diuraikan di atas maka dapat disimpulkan: 1. Pengaturan penyelenggaraan Rumah Sakit dalam meningkatkan pelayanan kesehatan  sebagaimana  di  atur dalam  Undang-Undang  Rumah Sakit tersebut
sebenarnya merupakan  salah  satu  sarana pengawasan  secara  preventif. Sehingga  dalam  pelaksanaan pelayanan publik khususnya pelayanan  kesehatan  melalui Rumah Sakit dapat  benar-  benar mewujudkan  tercapainya  derajat kesehatan masyarakat yang
optimal  yang  tujuan  akhirnya
adalah kesehatan
2. Bentuk  tanggung  jawab  rumah sakit,  atas  tindakan  kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit, yang  menyebabkan  kerugian pada  seseorang/pasien,  dengan dasar:  Pasal 46 Undang-Undang
Republik Indonesia Rumah
Sakit. Pertama Rumah  sakit
bertanggung jawab terhadap kerugian,  sebatas  akibat  dari kelalaian  tenaga  kesehatan  di rumah  sakit; kedua, rumah  sakit tidak  bertanggung  jawab  semua kerugian seseorang, jika ternyata terbukti  tidak  ada  tindakan kelalaian  dari  tenaga  kesehatan di  rumah  sakit; ketiga, rumah sakit  tidak  bertanggung  jawab terhadap  tindakan  kesengajaan tenaga kesehatan yang menimbulkan kerugian seseorang bukan menjadi tanggung jawab rumah sakit; dan keempat, rumah sakit
bertanggung jawab terhadap
tindakan kelalain tenaga kesehatan, jika kelalaian tersebut dilakukan  dan  terjadi  di  rumah sakit

## DAFTAR PUSTAKA
Literatur :
Andi  Hamzah, Kamus  Hukum, Ghalia Indonesia, 2005
Bahder Johan Nasution, Hukum
Kesehatan  Pertanggungjawaban Dokter, Rineka  Cipta,  Jakarta, 2005
Endang  Wahyati  Yustina, Mengenal Hukum Rumah Sakit, Keni Media, Bandung, 2012
Hermein  hadiati  koeswadji. Hukum
Untuk Perumahsakitan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
H. SyahrulMachmud, Penegakan
Hukum  dan  Perlindungan  Bagi Dokter  yang  diduga  Melakukan Medikal  Malpraktek, CV.  Karya PufraDarwati, Bandung.2012
Soekidjo Notoahnojo, Etika dan Hukum
Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta,
2010
Titik  Triwulan  dan  Shinta  Febrian,
Perlindungan
Hukum bagi
Pasien, Prestasi  Pustaka,  Jakarta, 2010
Veronika Komalasari, Black Law
Dictionary, dalam Syahrul
Machmud, Penegakan  Hukum
dan  Perlindungan  llukum  Bagi
Dokter  Yang  Diduga  Melakukan
Medikal Malpraktek, KDP, Bandung, 2012
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 -2025, Jakarta, 2011
http;//staff.ugm.iac id/atur/sehat/Perlindungan-Konsumen- Kesehatanl.pdf- di akses pada tanggal 10 Mei 2016
Peraturan Penrndang.undangan:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedotoeran
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
Peratuan Menteri Kesehatan No. 755/Menkes/Per/Iv/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien
Peraturan Menteri Kehatan Republik
Indonesia Nomor 1691/Menkes/Per/Viii/2011 Tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit