Volume 28, Nomor 1, April - Juni 2015 Akreditasi LIPI Nomor: 565/Akred/P2MI-LIPI/04/2014
ISSN: 0215 - 7829

## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN AGAMA RI BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA JAKARTA

## DARI MEJA REDAKSI
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah Swt., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015 ini dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Sebagai bagian dari peningkatan kualitas jurnal ilmiah, dari waktu ke waktu  kami  terus  berupaya  memperbaiki  dan  meningkatan  kualitas  terbitan  dan  cetakan untuk mendukung kualitas karya ilmiah itu sendiri. Hal ini tiada lain, agar ilmu pengetahuan yang kami produksi dapat lebih bermanfaat, terutama bagi kebijakan pembangunan bidang agama, dan masyarakat pada umumnya.
Jurnal  PENAMAS  edisi  kali  ini  menyajikan  sebanyak  10  artikel,  yang  kesemuanya terkait dengan kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah  keagamaan.  Ketiga  bidang  penelitian  atau  kajian  ini  tetap  menjadi  fokus  Jurnal PENAMAS, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi (TUSI) kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.
Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan  Kemasyarakatan),  terutama  mereka  yang  memberikan  koreksi  dan  saran  perbaikan ( review ) untuk artikel-artikel Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015 ini, yakni: Prof. DR. Bambang Pranowo (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Prof. DR. Achmad Fedyani Syaifuddin (Universitas Indonesia Depok), Prof. DR. M. Hisyam (LIPI), dan Prof. DR. Ahmad Tafsir (UIN Sunan Gunung Djati Bandung). Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Alfida, MLIS yang secara khusus menerjemahkan abstrak-abstrak artikel pada nomor kali ini ke dalam bahasa Inggris.
Akhirnya, kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi,  baik  sebagai  bahan/dasar  pertimbangan  kebijakan  di  bidang  pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.
Selamat membaca!
Jakarta, April 2015 Dewan Redaksi

## JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN
Volume 28, Nomor 1, April - Juni 2015 Halaman 11 - 24

## DAFTAR ISI

## PENGELOLAAN HARTA WARISAN SECARA PRODUKTIF MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM
Khaeron Sirin  ---------------------------------------------------------------------
11 - 24
Pengelolaan Harta Warisan Secara Produktif Menurut Kompilasi Hukum Islam     (Khaeron Sirin)

## PENGELOLAAN HARTA WARISAN SECARA PRODUKTIF MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

## PRODUCTIVE HERITAGE PROPERTY MANAGEMENT IN THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW

## KHAERON SIRIN

## Abstract
This paper presents an analysis on the productive inheritance, based on the Qur'an and Sunnah and the Compilation of Islamic Law. The sources were  studied  in  the  juridical-normative  and  juridical-philosophy;  and systematical  and  juridical  comparative  approaches.  The  author  argues that in Syar'i, the establishment of Islamic laws of inheritance is to form an  economically  strong  generation  or  a  strong  offspring,  not  a  weak generation.  The  inheritance  is  more  than  just  a  gift  of  the  dead.  It  is  a legacy that must be properly managed. The inheritance is actually linked closely  to  testamentary  law  and  living  law  provided  for  the  left  family. Even, it is closely related to the economic empowerment of families and strengthening the economy of the people. The Islamic laws of inheritance cover three functions, including living function (as the last gift), heritage function (maintenance) and empowerment function (strengthening family economics).
Keywords :  Islamic  law,  productive  inheritance,  inheritance,  community economic development

## Abstrak
Tulisan  ini  menyajikan  analisis  mengenai  harta  waris  produktif,  di dasarkan  pada  Al-Qur'an  dan  Sunnah  serta  Kompilasi  Hukum  Islam. Sumber-sumber  tersebut  dikaji  secara  yuridis  normatif  dan  yuridis filosofis  dengan  pendekatan  sistemik  dan  yuridis  komparatif.  Penulis berargumen,  bahwa  secara  syar’i,  penetapan  hukum  kewarisan  Islam sebenarnya untuk membentuk generasi atau keturunan yang kuat, bukan generasi  yang  lemah  secara  ekonomi.  Harta  waris  bukanlah  sekadar hadiah dari orang yang sudah mati, tetapi lebih dari itu, ia merupakan harta  peninggalan  yang  harus  dikelola  dengan  baik  dan  benar.  Hal  ini mengingat harta waris sejatinya berkait erat dengan hukum wasiat dan hukum nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Bahkan, sangat berkait dengan  pemberdayaan  ekonomi  keluarga  yang  bisa  diorientasikan pada penguatan ekonomi umat. Dalam hal ini, hukum kewarisan Islam mencakup setidaknya tiga fungsi, yaitu fungsi nafkah (sebagai pemberian terakhir),  fungsi  pusaka  (pemeliharaan), dan  fungsi  pemberdayaan  dan pengembangan (penguatan ekonomi keluarga).
Kata Kunci :  Hukum  Islam,  kewarisan  produktif,  harta  waris, pengembangan ekonomi umat

## Khaeron Sirin
Institut Perguruan Tinggi Ilmu
Al-Qur’an (PTIQ) Jakarta Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan email: khaeronsirin@hotmail. com Naskah Diterima Tanggal 10 Februari 2015. Revisi 7 Maret–20 April 2015. Disetujui 27 April 2015.

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 11 - 24

## PENDAHULUAN
Dalam  perspektif  hukum  Islam,  kematian bagi manusia adalah sebuah peristiwa alam sekaligus peristiwa hukum. Sebagai peristiwa alam,  kematian  merupakan  sunnatullah yang pasti dialami oleh makhluk hidup (QS. Ali Imran [3]:185; QS. al-Anbiyā [21]:35; QS. al-Ankabūt [29]:57).  Sementara  sebagai peristiwa  hukum,  kematian  menimbulkan berbagai  konsekuensi  hukum,  baik  bagi orang  yang  mengalaminya  (mati)  maupun orang yang ditinggalkannya. Dalam hal ini, kematian akan berdampak pada kelanjutan hak-hak  dan  kewajiban  orang  yang  mati, sekaligus hak dan kewajiban para ahli waris berkaitan  dengan  kedudukan  harta  yang ditinggalkannya.  Hal  inilah  yang  dalam bahasa agama disebut hukum waris.
Selama  ini,  dalam  praktiknya,  umat Islam seringkali memperlakukan harta waris sebagai ‘hadiah’ dari orang yang sudah mati dan  dikelola  secara  konsumtif.  Selain  itu, pola  pembagian  harta  waris  yang  terkesan ‘asal-asalan’  dan  ‘keliru’,  seringkali  memicu konflik  di  antara  ahli  waris  dalam  satu keluarga.  Akibatnya,  harta  peninggalan— yang  sejatinya  dapat  menjadi  aset  atau modal  ekonomi  dan  memperkuat  tali kekerabatan—akan kehilangan nilai, fungsi, dan tujuan filosofisnya.
Di
Indonesia, gagasan untuk mengembangkan  harta  warisan  ke  arah produktif  sudah  diatur  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  tahun  1991.  Meski sebatas  Inpres,  persoalan  pengembangan harta  waris  dalam  KHI  bisa  dijadikan pertimbangan,  bahkan  acuan  oleh  umat Islam dalam mengelola harta waris ke arah produktif.  Dalam  Pasal  189  ayat  (1)  KHI menyatakan: “Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya
kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya  sebagaimana  semula  dan dimanfaatkan  untuk  kepentingan  bersama para  ahli  waris  yang  bersangkutan” (Abdurrahman 1992, 159).
Hanya  saja,  ketentuan  tersebut  luput dari  perhatian  umat  Islam  secara  umum, padahal ketentuan tersebut sangat melindungi  dan  menguntungkan  ekonomi para  ahli  waris.  Dalam  hal  ini,  gagasan pengelolaan harta warisan ke arah produktif perlu  segera  diimplementasikan,  sekaligus bentuk progresifitas hukum kewarisan Islam yang  layak  didukung  oleh  umat  Islam  di Indonesia.
Berangkat dari ketentuan di atas, kajian tentang pengelolaan harta kewarisan Islam secara produktif menarik untuk diteliti. Hal ini  penting,  mengingat  potensi  harta  waris yang selama ini dimiliki oleh keluarga Muslim tidak melulu harta bergerak yang bisa dibagi habis,  tapi  juga  harta  tidak  bergerak  yang merupakan aset atau modal usaha keluarga, semisal  perusahaan,  perkebunan, home industry , rumah sewa, dan lain sebagainya.
Karenanya, penelitian ini diorientasikam guna  mencari  dan  menemukan  nilai  dan gagasan-gagasan  yang  terkandung  dalam hukum  waris  Islam,  utamanya  dari  aspek perlindungan  dan  pemberdayaan  ekonomi keluarga, dengan pembahasan yang objektif dan  orisinal  dari  teks-teks  Al-Qur'an  dan Sunnah.

## Kerangka Konsep
Dengan  menempatkan  secara  benar  dan tepat  konsep  hukum  waris  Islam,  maka hasil  pembahasan  tersebut  tentunya  akan menjadi  rujukan  dan  bahan  berharga  bagi
Pengelolaan Harta Warisan Secara Produktif Menurut Kompilasi Hukum Islam     (Khaeron Sirin) kalangan akademisi yang konsen di bidang hukum kewarisan Islam dalam merumuskan hukum  kewarisan  Islam  yang  dapat memberdayakan ekonomi keluarga.
Kerangka pikir yang bisa dikembangkan dalam  penelitian  ini  adalah  konsep  atau gagasan pembagian dan pengelolaan harta warisan secara produktif. Hal ini didasarkan pada  aspek  filosofis,  di  mana  pembagian harta warisan merupakan peralihan hak dan tanggung  jawab  untuk  memelihara  harta keluarga  dengan  sebaik-baiknya,  sesuai ketentuan  Al-Qur'an.  Hal  ini  dimaksudkan sebagai  jaminan  terhadap  nasib  dan  masa depan  keluarga  yang  ditinggalkannya. Artinya, fungsi adanya kewarisan (peralihan harta keluarga) adalah menjamin
kelangsungan hidup para ahli waris dengan harta waris yang ditinggalnya. Oleh karena itu,  pembagian  dan  pengelolaan  harta warisan  semestinya  berorientasi  pada penjaminan ekonomi jangka panjang, bukan jangka pendek, sehingga perlu strategi dan ketentuan  baru  yang  dapat  menjadikan hukum kewarisan sebagai institusi pemberdayaan ekonomi keluarga.

## Metode Penelitian
Penelitian ini masuk dalam penelitian hukum normatif.  Untuk  itu,  penelitian  ini  akan menggunakan  metode  penelitian  normatif (Soekanto  1990,  15).  Pokok  permasalahan akan  dikaji  secara  yuridis  normatif  dan yuridis filosofis dengan pendekatan sistemik dan yuridis komparatif.
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  pendekatan  sistem sebagai  suatu  metode  ( systems  approach ). Pada  dasarnya,  pendekatan  ini  merupakan
penerapan  metode  ilmiah  dalam  usaha memecahkan masalah atau menerapkan ― kebiasaan berpikir atau beranggapan, bahwa ada banyak sebab terjadinya sesuatu dalam memandang atau menghadapi sesuatu hal, masalah  atau  peristiwa.  Jadi  pendekatan sistem  berusaha  menyadari  adanya kerumitan di dalam suatu permasalahan agar terhindar dari kesalahan atau kekeliruan.
Dalam  penelitian  ini  digunakan  bahan pustaka  sebagai  sumber  utamanya,  yang mencakup:
a.   Bahan  hukum  primer,  yaitu  bahan- bahan  hukum  yang  mengikat,  terdiri dari  norma  (dasar)  atau  kaidah  dasar, berupa  hukum  atau  undang-undang, serta  norma  yang  lain  yang  mengatur tentang hukum kewarisan di Indonesia.
b.  Bahan hukum sekunder, yang memberikan  penjelasan  mengenai bahan  hukum  primer.  Misalnya, rancangan undang-undang, pandangan hukum para pakar dan ulama, hasil-hasil penelitian terdahulu, dan tulisan-tulisan ilmiah  yang  berkait  dengan  hukum kewarisan.
c.  Bahan  hukum  tersier,  yakni  bahan yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer dan sekunder. Misalnya, kamus, ensiklopedia,  dan  seterusnya,  yang semuanya digunakan untuk melengkapi dan  menunjang  data-data  hasil penelitian (Soekanto 1990, 14-15).
Berdasarkan  data-data  yang  telah dikumpulkan, penulis akan menganalisisnya dengan  langkah-langkah  sebagai  berikut: (1)  unitisasi  data,  yaitu  data-data  yang ada  dikelompokkan  berdasarkan  kerangka pemikiran;  (2)  kategorisasi  data,  yaitu

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 11 - 24
menyusun  data  sesuai  rumusan  masalah atau  tujuan  penelitian,  dan  (3)  interpretasi data,  yaitu  menginterpretasikan  atau menafsirkan data-data yang didukung oleh teori (Bekker dan Zubair 1990, 94).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hukum Kewarisan Islam dalam Perspektif KHI
Sebelum  lahirnya  KHI,  hukum  kewarisan Islam  tidak  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan sebagaimana hukum perkawinan  (Thalib  1995,  172-173).  Pada saat  itu,  ketentuan  hukum  kewarisan  Islam bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah beserta sumber  akal  manusia  (Basyir  2001,  8-10). Sumber  tersebut  ditambah  peraturan perundangan  dalam  bentuk  surat  edaran. Misalnya saja, Biro Peradilan Agama melalui Surat  Edaran  No.  B./1/735  tanggal  18 Februari  1958  menganjurkan  kepada  para hakim  Pengadilan  Agama  atau  Mahkamah Syar’iyyah  untuk  mempergunakan  13 (tiga  belas)  kitab  sebagai  pedoman  bagi para  hakim  Pengadilan  Agama  dalam memeriksa  dan  memutuskan  perkara. Hal  ini  dimaksudkan  untuk  memperoleh kepastian  hukum  Islam  (Mahfud  1993,  47). Namun pada kenyataannya, keputusan yang dihasilkan tetap saja beragam, karena tidak adanya  rujukan  yang  pasti  untuk  dijadikan pedoman (Ahmad 1996, 1).
Selanjutnya,  ketentuan  UU  No.7/1989 tentang  Peradilan  Agama  juga  memerinci kewarisan  sebagaimana  halnya  terhadap perkawinan. Pasal 49 ayat (1) UU No.7/1989 memberikan kewenangan
kepada
Pengadilan Agama untuk menangani bidang kewarisan.  Pasal  49  ayat  (3)  UU  No.7/1989
menegaskan wewenang kewarisan tersebut berupa  “penentuan  siapa-siapa  yang menjadi  ahli  waris,  penentuan  mengenai harta  peninggalan,  penentuan  bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian  harta  peninggalan  tersebut” [Pasal 107 ayat (1)]. Pasal 54 UU No.7/1989 menetapkan,  bahwa  hukum  Acara  Perdata yang  berlaku  pada  Pengadilan  Negeri berlaku  pula  pada  Pengadilan  Agama 'kecuali  yang  telah  diatur  secara  khusus' dengan  UU  No.7/1989.  Ketentuan  khusus tersebut  hanya  menyangkut  perkawinan (Pasal  65-91).  Artinya,  tidak  ada  ketentuan khusus terhadap kewarisan.
Hukum kewarisan Islam baru terlembagakan dalam aturan tertulis setelah dikeluarkannya  Instruksi  Presiden  Nomor 1  Tahun  1991  tanggal  10  Juni  1991,  yang menginstruksikan  tentang  penyebarluasan Kompilasi  Hukum  Islam  untuk  dapat dipergunakan  sebagai  pedoman  dalam menyelesaikan  masalah-masalah  di  bidang perkawinan,  kewarisan,  dan  perwakafan, baik  oleh  instansi  pemerintah  maupun masyarakat.
Ketentuan  hukum  kewarisan  Islam menyangkut  3  (tiga)  kelompok  orang: pewaris,  orang  yang  dapat  menerima pemberian  harta  peninggalannya,  dan orang yang berhak mendapat bagian harta peninggalannya (Basyir, 2001, 18-21 dan Lubis 1999, 160-174). Selain waris, seorang dapat menerima  pemberian  harta  peninggalan pewaris  melalui  wasiat  dan  hibah.  Wasiat adalah  pemberian  kepada  seorang  atau lembaga  yang  dimaksud  berlaku  setelah pewaris  bersangkutan  meninggal  dunia (KHI Pasal 171 butir f). Pewaris hanya berhak memberikan  wasiat  sebanyak-banyaknya sepertiga  dari  harta  peninggalan,  kecuali
Pengelolaan Harta Warisan Secara Produktif Menurut Kompilasi Hukum Islam     (Khaeron Sirin) apabila  semua  ahli  waris  menyetujui  (KHI Pasal  195  ayat  2).  Seorang  ahli  waris  tidak boleh  menjadi  penerima  wasiat  kecuali, dengan persetujuan para ahli waris (Budiono 1999, 173-181). Sementara itu, hibah adalah pemberian suatu benda, 'secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain atau lembaga yang masih hidup untuk dimiliki' (KHI Pasal 171 huruf g). Dalam hal ini, pewaris boleh menghibahkan sebanyak- banyaknya  sepertiga  harta  bendanya  (KHI Pasal 210). Biasanya, hibah dilakukan dengan persetujuan para ahli waris (KHI Pasal 213). Suatu  benda  yang  dihibahkan  orang  tua kepada  anaknya  dapat  diperhitungkan sebagai warisannya (Basyir 2001:65).
Orang  yang  berhak  mendapat  bagian harta  peninggalan  pewaris  dikenal  dengan istilah  ahli  waris.  Ahli  waris  merupakan orang  yang  mempunyai  hubungan  darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris (Thalib 1995, 72).  Kelompok ahli waris laki laki  merupakan  golongan  laki-laki  yang terdiri  atas:  ayah,  anak  laki  laki,  saudara laki  laki,  paman,  kakek,  dan  duda  pewaris. Kelompok ahli waris perempuan terdiri atas: ibu,  anak  perempuan,  saudara  perempuan, nenek,  dan  janda  pewaris.  Dalam  keadaan ada  semua  ahli  waris  tersebut,  maka  yang berhak mendapat bagian harta peninggalan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda (KHI Pasal 174).
Hal yang tidak boleh dilupakan adalah syarat seorang pewaris atau ahli waris dalam status keagamaan mereka. Dalam Pasal 171 huruf c dijelaskan, bahwa ahli waris haruslah beragama  Islam  pada  saat  meninggalnya pewaris.  Pasal  ini  menjelaskan,  bahwa  ahli waris  harus  beragama  Islam  pada  saat meninggalnya pewaris. Hal ini berimplikasi, bahwa jika tidak beragama Islam, maka tidak
dianggap  sebagai  ahli  waris  dari  pewaris Muslim.  Adapun  untuk  mengidentifikasi seorang  ahli  waris  beragama  Islam,  maka Pasal 172 KHI menjelaskan, bahwa ahli waris dipandang  beragama  Islam  diketahui  dari kartu  identitasnya  atau  pengakuan  atau amalan  atau  kesaksian,  sedangkan  untuk bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa,  agamanya  menurut  ayahnya  atau lingkungannya.

## Model Pembagian Harta Waris dalam KHI
Harta peninggalan pewaris sebelum dibagi kepada ahli warisnya terlebih dahulu harus dibersihkan  dari  hak-hak  pihak  ketiga dan  hak-hak  Allah  Swt.  Adapun  hak-hak itu—berdasarkan  tingkatan  urgensinya— memiliki 4 (empat) macam, yaitu: Pertama , biaya  untuk  mengurus  jenazah  pewaris. Biaya ini termasuk perawatan selama pewaris sakit sampai meninggal dunia. Kedua , hak- hak  yang  berkaitan  dengan  harta  warisan itu  sendiri,  seperti  zakat,  pajak,  dan  lain sebagainya. Ketiga ,  utang  pewaris.  Dalam KHI,  utang  ini  terbatas  pada  nilai  harta yang  ditinggalkan  pewaris  (KHI  Pasal  175). Keempat ,  melaksanakan  wasiat  pewaris. Besaran wasiat ini dalam hukum Islam tidak boleh  melebihi  1/3  (sepertiga)  dari  harta peninggalan (al-Utsaimin 2008, 16).
Pembagian  harta  kewarisan  Islam berbeda  dengan  hukum  adat  dan  hukum barat  (BW).  Dalam  hukum  Islam,  bagian masing-masing  ahli  waris  tidak  sama, sehingga pada pembagian harta kewarisan bisa terjadi tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama,  harta  kewarisan  tidak  terjadi kelebihan  atau  kekurangan  (terbagi  habis). Kemungkinan  kedua,  harta  kewarisan  bisa

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 11 - 24
terjadi kelebihan. Kemungkinan ketiga, harta kewarisan  bisa  terjadi  kekurangan  dalam pembagiannya.
Dalam pembagian harta kewarisan, jika terjadi  kurang  atau  lebih  digunakan  teori aul dan rad . Aul adalah apabila terjadi harta kewarisan kurang, karena bagian-bagian ahli waris  melebihi  dari  jumlah  kesatuan  harta kewarisan  yang  akan  dibagi.  Sedangkan rad kebalikan dari aul , yaitu harta kewarisan melebihi  jumlah  dari  bagian-bagian  ahli waris.
Ketentuan hukum kewarisan yang diatur dalam  KHI  berpedoman  pada  ketentuan- ketentuan hukum faraid , yang bersumberkan pada  nash-nash  Al-Qur'an.  Dalam  hal  ini, KHI  tidak  menampilkan  ketentuan  hukum kewarisan  yang  kompromistis  dengan hukum atau nilai-nilai adat. Meski di satu sisi, landasan  perumusannya  telah  mendekati sistem kekeluargaan parental dan bilateral— seperti terdapat dalam sistem kekeluargaan yang umum di Indonesia, tetapi hal itu lebih merupakan  modifikasi  secara  terbatas  (KHI Pasal 176).
Meski  begitu,  KHI  juga  tidak  menutup kemungkinan terjadinya musyawarah dalam  pembagian  waris.  Pasal  183  KHI menentukan,  bahwa  ahli  waris  dapat bersepakat  melakukan  perdamaian  dalam pembagian  harta  warisan,  setelah  masing- masing menyadari bagiannya. Ketentuan ini akan membuka peluang untuk menentukan bagian masing-masing secara musyawarah, tentunya  setelah  terlebih  dahulu  mereka mengetahui  besarnya  bagian  masing- masing secara hukum.
Pembagian  harta  warisan  tidak  mesti dengan  membagikan  bendanya  secara fisik.  Dalam  hal  ini,  KHI  mengatur  tentang
pembagian  warisan  yang  berupa  lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar yang harus dipertahankan dan dimanfaatkan bersama,  atau  dengan  membayar  harga tanah  kepada  mereka  yang  berhak  (jika mereka  tetap  menginginkan  dibagi), sehingga  tanahnya  tetap  dipegang  oleh seorang ahli waris saja (KHI Pasal 189 ayat 1). Namun demikian, jika ketentuan tersebut tidak  dimungkinkan  untuk  dilaksanakan, karena  di  antara  para  ahli  waris  yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka  lahan  tersebut  dapat  dimiliki  oleh seorang  atau  lebih  ahli  waris  dengan  cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak  sesuai  dengan  bagiannya  masing- masing [KHI Pasal 189 ayat (2)].
Begitu pula dengan harta waris berupa usaha,  investasi,  atau  harta  tak  bergerak lainnya, semisal rumah kontrakan atau ruko, yang  menjadi  aset/pendapatan  keluarga, tidak  dibagi  secara  langsung  mengikuti praktik  pembagian  waris  selama  ini,  yaitu dijual  untuk  dinilai  harganya,  kemudian dibagi  menurut  ketentuan  kewarisan  Islam atau harta tersebut dipecah-pecah menjadi bagian-bagian  kecil  untuk  dibagi-bagikan. Tetapi,  harta  tersebut  hendaknya  tetap dikelola  atau  diproduktifkan  sebagaimana semula, bahkan dikembangkan secara lebih produktif. Sedangkan harta yang dibagikan kepada  ahli  waris  adalah  manfaat  atau keuntungan  dari  aset  harta  waris  tersebut yang  besarannya  sesuai  dengan  bagian waris  masing-masing,  baik  perbulan  atau pertahun, sesuai kesepakatan ahli waris (KHI Pasal 183).
Terkait  dengan  harta  waris  non- produktif,  termasuk  di  dalamnya  harta  tak bergerak  yang  tidak  produktif  (semisal rumah  kosong  atau  tanah  kosong),  maka
Pengelolaan Harta Warisan Secara Produktif Menurut Kompilasi Hukum Islam     (Khaeron Sirin) pembagiannya  dapat  mengikuti  satu  dari dua  pilihan.  Alternatif  pertama,  harta waris  tersebut  dikalkulasikan  semuanya, kemudian  dijadikan  modal  usaha/investasi yang keuntungannya dapat dibagi-bagikan bersama  sesuai  bagian  waris  masing- masing.  Dalam  hal  ini,  pokok  harta  waris tetap  utuh  dan  dipelihara  dalam  bentuk modal  usaha,  sementara  ahli  waris  bisa membagi  dan  menikmati  hasil  keuntungan dari  harta  tersebut  sesuai  bagian  waris masing-masing.  Model  pembagian  harta waris seperti ini bersifat produktif.
Alternatif  kedua,  para  ahli  waris mengkalkulasikan  seluruh  harta  waris, kemudian  jumlah  nominalnya  dibagi- bagikan  berdasarkan  bagian  waris  masing- masing.  Dalam  hal  ini,  harta  yang  dibagi adalah  pokok  harta  warisnya,  sehingga harta  waris  tersebut  menjadi  tidak  utuh, berkurang, bahkan habis dipergunakan oleh ahli waris untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.  Artinya,  model  pembagian  harta waris ini bersifat bagi habis (konsumtif).
Sebagai  contoh,  seseorang  meninggal dunia  dengan  meninggalkan  ahli  waris: ayah, ibu, dan 2 (dua) anak perempuan. Total harta  waris  yang  ditinggalkan  sebesar  Rp. 600 juta rupiah. Penyelesaian kasus tersebut sebagai berikut:
Tabel 1: Pembagian Harta Warisan Secara Produktif
Ahli Waris Fard / Besaran Asal Masalah: 6 Harga 1 Saham = 600 juta: 6 = 100 juta Perolehan Ayah 1/6 + ashabah 1+0 100 juta Ibu 1/6 1 100 juta 2 Anak Perem- puan 2/3 4 400 juta (1 anak perempuan memper- oleh 100
juta Sumber: Diolah dari berbagai rujukan
Berdasarkan  kasus  di  atas,  maka  2 anak  perempuan  mendapatkan  bagian waris  4  (empat)  saham,  yaitu  harta  waris sebesar Rp. 400 juta rupiah (masing-masing mendapatkan Rp. 200 juta). Ibu mendapatkan bagian  waris  1  (satu)  saham,  yaitu  harta waris sebesar Rp. 100 juta. Sementara, ayah juga  mendapatkan  bagian  waris  1  (satu) saham,  yaitu  harta  waris  sebesar  Rp.  100 juta (tidak ada tambahan, karena tidak ada sisa  harta).  Dengan  demikian,  pembagian waris  terhadap  harta  produktif  dan  benda tak  bergerak—sebagaimana  dalam  KHI— hendaknya  tidak  mengubah  keutuhan wujudnya. Artinya, harta tersebut hendaknya terus dimanfaatkan seperti semula (sebelum menjadi harta waris) dengan pertimbangan memelihara asas manfaatnya bagi ahli waris. Apalagi,  dalam  banyak  kasus,  harta  waris benda tak bergerak, seperti lahan pertanian atau perkebunan, juga memberikan manfaat bagi  orang  lain,  semisal  buruh/karyawan atau pihak lain yang membutuhkannya.

## Pembagian Harta Waris Produktif
Salah  satu  bentuk  pembaruan  hukum kewarisan yang terdapat dalam KHI adalah gagasan untuk mengoptimalkan harta waris sebagai  sarana  pemberdayaan  ekonomi keluarga. Dalam hal ini, terhadap harta waris berupa benda produktif, KHI menganjurkan agar  tetap  dilanggengkan  zat/wujudnya— layaknya harta pusaka—dan dibagi manfaat atau keuntungannya kepada ahli waris. Pasal 189  KHI  menyebutkan,  bahwa  pembagian warisan  yang  berupa  lahan  pertanian yang  luasnya  kurang  dari  2  hektar  harus dipertahankan  dan  dimanfaatkan  bersama atau dengan membayar harga tanah kepada mereka  yang  berhak  (jika  mereka  tetap

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 11 - 24
menginginkan  dibagi),  sehingga  tanahnya tetap  utuh  dan  bisa  diproduktifkan. Dalam  hal  ini,  keuntungan  atau  hasil  dari pengelolaan  tanah  itulah  yang  dibagi-bagi kepada para ahli waris berdasarkan besaran persentase atau bagian harta waris masing- masing.
Dalam perspektif ini, doktrin hukum  waris  dalam  Islam—secara  tidak langsung—sebenarnya  dimaksudkan  untuk memelihara harta peninggalan dan menjaga kelangsungan  hidup  keturunan  yang ditinggalkannya.  Dengan  kata  lain,  selain sebagai  bentuk  hadiah  atau  pemberian terakhir  dari  si  mayit,  harta  waris  juga berfungsi  sebagai  sarana  pemberdayaan atau  penyejahteraan  ekonomi  keluarga. Karenanya, keberadaan KHI yang mengatur tentang kewarisan Islam perlu ditindaklanjuti secara lebih serius. Sebab, lahirnya ketentuan tersebut  diharapkan  dapat  berimplikasi positif,  seperti  terjaminnya  status  hukum dari aset waris; memberikan rasa aman bagi pewaris  dan  ahli  waris;  adanya  ketertiban prosedur dan teknis pembagian harta waris; melindungi harta waris dari pengambilalihan oleh  pihak-pihak  lain;  menjadi  instrumen pertanggung  jawaban  oleh  pihak-pihak yang  terkait  dalam  mengembangkan  harta waris;  menjadi  koridor  kebijakan  dalam menyelesaikan  persoalan  atau  sengketa waris; mendorong optimalisasi pengelolaan potensi  waris;  dan  memperluas  atau mengembangkan potensi harta waris.

## Proyek Sosial-Ekonomi Kewarisan Produktif
Harta  waris—jika  dikelola  secara  baik  dan profesional—sebenarnya  bisa  memberikan manfaat  yang  sebesar-besarnya  kepada
masyarakat  luas,  melindungi  aset-aset berharga  umat  Islam  dalam  jangka  waktu lama,  dan  mampu  menciptakan  peluang ekonomi  bagi  umat  Islam  itu  sendiri. Hal  ini  sekaligus  akan  berdampak  pada peningkatan kesejahteraam ekonomi mereka.  Pada  perkembangan  selanjutnya, pengelolaan  harta  waris  akan  mendorong kemampuan  mereka  dalam  meningkatkan taraf  kehidupan  mereka  secara  ekonomis, sekaligus  memberikan  kontribusi  nyata bagi negara dalam peningkatan kehidupan ekonomi masyarakat.
Sebagai contoh, tanah waris yang begitu luas  dan  terletak  di  lokasi  yang  strategis sangat  memungkinkan  untuk  dikelola  dan dikembangkan  secara  produktif.  Misalnya saja, harta waris berupa tanah kosong yang sebenarnya bisa disewakan atau di atasnya dibangun ruko yang bisa disewakan kepada masyarakat  umum.  Hasil  atau  keuntungan dari persewaan tersebut bisa dibagi-bagikan kepada  ahli  waris  yang  besarannya  sesuai ketentuan kewarisan Islam.
Begitu juga dengan harta waris berupa dana tunai yang besar bisa dijadikan modal usaha  bersama  untuk  investasi  atau  usaha yang  keuntungannya  bisa  dibagi-bagikan sesuai  bagian  waris  masing-masing  tanpa harus mengurangi atau menghabiskan harta warisnya  itu  sendiri.  Bahkan,  bisa  saja  ahli waris  menjual  salah  satu  aset  waris  untuk dijadikan modal investasi bersama, kemudian digunakan  untuk  suatu  kegiatan  produksi, sehingga  bisa  menghasilkan  keuntungan (uang) yang lebih besar. Jadi, masih banyak cara  dan  strategi  yang  bisa  diterapkan dalam  memelihara  dan  mengembangkan harta waris yang berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat secara umum.
Pengelolaan Harta Warisan Secara Produktif Menurut Kompilasi Hukum Islam     (Khaeron Sirin)
Karena itulah, keberadaan KHI
diharapkan  dapat  berimplikasi  positif, dari  aspek  pengelolaan  harta  waris  dan pemanfaatannya  secara  produktif.  Dalam hal ini, perlu sosialisasi pemahaman kepada masyarakat  untuk  lebih  berorientasi  pada peruntukan  waris  ke  arah  yang  lebih produktif. Hal ini penting, agar peruntukan harta  waris,  seperti  tanah  dan  bangunan, bisa  bermanfaat  secara  ekonomis,  bahkan membuka  peluang  kerja  bagi  masyarakat sekitar. Selain itu, pemanfaatan harta waris secara  produktif  tidak  semata  dipahami pada  aset  usaha  atau  harta  tak  bergerak, tetapi  juga  harta  bergerak  (baik  berwujud ataupun tak berwujud), seperti uang, logam mulia, kendaraan, dan lain sebagainya.
Semua  itu  bertujuan  tidak  sekadar membagi-bagikan  harta  waris,  tetapi  juga memiliki kekuatan ekonomi yang berpotensi, antara  lain,  untuk  memberdayakan  dan meningkatkan ekonomi keluarga. Tentunya, peruntukan waris produktif seperti ini perlu dikembangkan  sedemikian  rupa,  dengan tetap berlandaskan pada ketentuan hukum Islam.  Dengan  demikian,  waris  diharapkan bisa  memberikan  manfaat  yang  sebesar- besarnya  kepada  ahli  waris,  melindungi aset-aset  waris  dalam  jangka  waktu lama,  dan  mampu  menciptakan  peluang ekonomi  bagi  mereka  sendiri.  Sekaligus, mendorong umat Islam untuk menjaga dan mengimplementasikan tujuan atau maqașid al-syari’ah dari hukum kewarisan Islam.

## Kewarisan Produktif untuk Kesejahteraan Keluarga
Secara  syar’i,  penetapan  hukum  kewarisan Islam  sebenarnya  untuk  membentuk generasi  atau  keturunan  yang  kuat,  bukan
generasi  yang  lemah  secara  ekonomi. Bahkan,  Al-Qur'an  juga  menekankan kepada  orang  tua  untuk  membuat  wasiat atas  harta  yang  akan  ditinggalkannya demi  kepentingan  kerabat  atau  keluarga yang  tidak  termasuk  ahli  warisnya.  Hal  ini menunjukkan  betapa  persoalan  kewarisan mendapat  perhatian  utama  dan  pertama dalam  konsep  pemberdayaan  ekonomi keluarga.
Salah  satunya  adalah  bagaimana  umat Islam  bisa  mengelola  harta  waris  secara produktif.  Untuk  itu,  hal  pertama  yang dilakukan  penelitian  terhadap  seluruh potensi  aset  waris  yang  ada  di  Indonesia. Dari  hasil  penelitian  tersebut  akan  tampak harta  yang  dapat  dikembangkan  secara produktif  dan  harta  waris  yang  bersifat konsumtif.  Untuk  mengembangkan  harta waris  secara  produktif  tersebut  masih diperlukan  beberapa  langkah,  antara  lain: menyediakan  dana  yang  diperlukan  untuk mengembangkan harta waris; merumuskan kembali konsepsi fikih waris di Indonesia dan menyosialisasikannya  kepada  masyarakat; melakukan  pengkajian  pengelolaan  harta waris  ke  arah  yang  lebih  produktif  dan profesional;  dan  membentuk  amil/badan waris nasional.
Salah satu tujuan disyariatkannya waris adalah  untuk  mewujudkan  kesejahteraan keluarga  (sosial).  Untuk  itu,  umat  Islam memilik  kewajiban  dan  tanggung  jawab untuk memelihara kelangsungan harta waris, sekaligus mengelolanya dengan  baik agar bisa  memberikan  kesejahteraan  bagi  ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan oleh si  pewaris.  Karenanya,  diperlukan  langkah- langkah  strategis  untuk  mengembangkan harta  waris  yang  ada  ke  arah  yang  lebih produktif dan profesional.

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 11 - 24
Waris  produktif  yang  dimaksud  adalah harta  waris  berupa  aset  atau  dana  dalam bentuk investasi atau usaha-usaha produktif yang  pengelolaannya  dimaksudkan  untuk menopang perekonomian keluarga. Misalnya,  dalam  bentuk  sarana  niaga, seperti properti, perkebunan, perdagangan, pertanian, peternakan, dan sebagainya. Bisa juga  dalam  bentuk  investasi,  pemberian modal untuk usaha home industry , investasi pada  usaha  mikro,  atau  pembelian  atau penyertaan  saham  di  perusahaan  untuk diambil devidennya dan dibagi kepada ahli warisnya sesuai persentase bagian warisnya. Jadi,  pembagian  harta  waris  produktif mengikuti  pola  pembagian  saham,  yaitu membagi-bagikan  keuntungan  kepada  ahli waris  berdasarkan  presentase  bagian  waris yang  dimilikinya,  tanpa  menghilangkan pokoknya (saham itu sendiri).

## Pola Pembagian Harta Waris Produktif
Berdasarkan Pasal 189 KHI, harta waris yang direkomendasikan  untuk  dikelola  secara produktif, terbatas pada harta produktif atau harta yang berpotensi untuk diproduktifkan, yaitu tanah seluas 2 hektar atau yang setara dengan  nilainya.  Padahal,  banyak  harta waris yang nilainya lebih kecil dari itu, tetapi sangat  potensial  diproduktifkan  atau  bisa diorientasikan  untuk  kegiatan  produktif. Hal  ini  tentu  akan  memberikan  manfaat yang  jauh  lebih  baik  ketimbang  membagi- bagi  harta  waris  kepada  masing-masing individu  yang  pemanfaatannya  cenderung untuk  kebutuhan  konsumtif  atau  lekas habis.  Karenanya,  perlu  dilakukan  upaya pemahamaan  kepada  masyarakat  Muslim tentang pentingnya pengelolaan harta waris
secara produktif, baik harta itu sebelumnya sudah produktif atau berupa harta tunai.
Sebagai  contoh,  seseorang  meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yang terdiri  dari:  suami,  ayah,  ibu,  dan  seorang anak laki-laki. Adapun harta warisnya adalah tanah  perkebunan  seluas  3  hektar  dengan nilai  sekira  Rp.  12  miliar  (12.000.000.000,-). Dari kasus ini, maka pembagiannya sebagai berikut:

## Tabel 2: Pembagian Warisan Produktif dengan Metode Saham
Ahli Waris Fard Asal Masa- lah: 12 Harta Waris: 12 miliar Harga 1 Saham = 12 miliar : 12 = 1 miliar Peneri- maan Harta Waris Suami 1/4 3 3 miliar Ibu 1/6 2 2 miliar Ayah 1/6 2 2 miliar Anak Laki- Laki Ashabah 5 5 miliar

## Sumber: Diolah dari berbagai rujukan
Berdasarkan  contoh  tabel  di  atas  bisa diketahui, bahwa harta waris tersebut dibagi menjadi  12  saham  dengan  ketentuan: suami  (duda)  memperoleh  3  saham,  ibu memperoleh  2  saham,  ayah  memperoleh 2  saham,  dan  anak  laki-laki  memperoleh 5  saham.  Jika  tanah  waris  tersebut  ditaksir seharga Rp. 12 miliar, maka bagian masing- masing  adalah:  suami  (duda)  memperoleh Rp.  3  miliar,  ibu  memperoleh  Rp.  2  miliar, bapak  memperoleh  Rp.  2  miliar,  dan  anak laki-laki  memperoleh  Rp.  5  miliar  (total keseluruhan Rp. 12 miliar).
Jika  tanah  itu  diproduktifkan,  maka bagian  waris  masing-masing  ahli  waris diposisikan dalam bentuk saham, sementara pembagian atau penerimaannya nanti dalam bentuk keuntungan dari harta waris tersebut setiap  bulan,  setiap  panen  atau  setiap tahunnya, tergantung kesepakatan bersama. Dengan  demikian,  esensi  dari  harta  waris
Pengelolaan Harta Warisan Secara Produktif Menurut Kompilasi Hukum Islam     (Khaeron Sirin) tetap utuh dan terpelihara, sementara para ahli  waris  dapat  menikmati  hak  warisnya melalui  pembagian  keuntungan  dari  harta waris yang dikelola secara produktif. Misalnya saja,  tanah  waris  tersebut  menghasilkan keuntungan sebesar Rp. 240 juta per tahun, maka  pembagiannya  adalah:  suami  (3 saham) memperoleh bagian Rp. 60 juta, ibu (2 saham) memperoleh Rp. 40 juta, bapak (2 saham)  memperoleh  Rp.  40  juta,  dan  anak laki-laki (5 saham) memperoleh Rp. 100 juta. (dengan  ketentuan  harga  1  saham  =  240 juta : 12 = 20 juta).
Contoh lain, harta waris berupa rumah kontrakan  10  pintu.  Jika  masing-masing pintu  (satu  kontrakan)  menghasilkan  500 ribu per bulan, maka penghasilan 10 pintu rumah  kontrakan  tersebut  selama  setahun adalah 60 juta rupiah (5 juta x 12 bulan). Jika ahli warisnya adalah 5 (lima) anak laki-laki, maka perolehan hasil bagian waris masing- masing  anak  adalah  12  juta  per  tahun. Sementara  harta  waris  mereka,  berupa rumah kontrakan, tetap utuh dan terpelihara fungsinya.
Berkaitan  dengan  pembagian  harta waris  berupa  harta  non-produktif,  maka pembagiannya juga sama dengan pembagian  waris  harta  produktif.  Hanya saja,  harta  tersebut  harus  diinvestasikan atau  dijadikan  modal  usaha  bersama, kemudian  keuntungan  dari  usaha  tersebut dibagi-bagikan  berdasarkan  besaran  hak waris  masing-masing  anggota  keluarga. Sebagai  contoh,  seorang  meninggal dengan  meninggalkan  harta  waris  berupa uang  sebesar  Rp.  60.000.000,-.  Adapun ahli  warisnya  adalah:  ayah,  ibu,  istri,  dan satu  anak  laki-laki.  Pembagiannya  sebagai berikut:
Tabel 3: Pembagian Harta Waris Non-Produktif dengan Metode Saham
Ahli Waris Fard Asal Masa- lah: 24 Harta Waris: 60 juta Harga 1 Saham = 60 juta : 12 = 2.5 juta Peneri- maan Harta Waris Istri 1/8 3 7.5 juta Ibu 1/6 4 10 juta Ayah 1/6 4 10 juta Anak Laki- Laki Ashabah 13 32.5 juta

## Sumber: Diolah dari berbagai rujukan
Berdasarkan  kasus  di  atas,  istri  akan memperoleh  bagian  waris  sebesar  3 saham (7,5 juta), ibu memperoleh 4 saham (sebesar 10 juta), ayah memperoleh 4 saham (sebesar  10  juta),  sedangkan  anak  laki-laki memperoleh  13  saham  (sebesar  32,5  juta). Jika  harta  waris  itu  dibagi-bagikan  dan digunakan  secara  konsumtif  oleh  para  ahli waris, maka harta tersebut diperkirakan akan menjadi kecil nominalnya atau habis. Tetapi jika  harta  tersebut  tetap  disatukan  dan digunakan untuk kepentingan investasi atau usaha  bersama,  maka  harta  waris  tersebut akan  menjadi  produktif.  Pokok  hartanya utuh  dan  keuntungannya  bisa  dinikmati bersama  dengan  persentase  bagian  sesuai bagian waris masing-masing ahli waris.
Contoh  lain,  seorang  ayah  (kepala keluarga)  memiliki  sebuah  toko  kelontong yang  telah  berjalan  sekira  25  tahun  dan menjadi  pendapatan  utama  si  ayah  untuk menghidupi  keluarga.  Suatu  ketika  si  ayah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris  seorang  istri,  anak  perempuan,  dan anak laki-laki. Ketika terjadi pembagian waris, maka harta waris tersebut hendaknya tidak dijual  atau  dibagi-bagi.  Jika  toko  tersebut dijual dan dibagi-bagi, maka dikhawatirkan para ahli waris akan kehilangan pendapatan utama  mereka  dan  kehidupan  mereka menjadi  bangkrut  (miskin).  Tetapi,  toko

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 11 - 24
tersebut hendaknya tetap utuh dan dikelola bersama atau dikelola oleh salah satu pihak yang disepakati bersama. Hal ini mengingat harta waris tersebut (berupa toko kelontong) merupakan pendapatan utama keluarga dan berjalan  dengan  baik  (menguntungkan). Adapun  keuntungan  dari  usaha  toko  ini bisa dibagi-bagi di antara ketiga ahli waris, yaitu  ibu,  anak  perempuan,  dan  anak  laki- laki,  sesuai  ketentuan  kewarisan  Islam, baik  perbulan  atau  pertahun.  Dengan demikian,  pembagian  harta  waris  dalam konteks  pemberdayaan  ekonomi  keluarga adalah membagi-bagikan sahamnya (bukan pokok harta waris), sementara pokok harta warisnya  digunakan  untuk  kepentingan investasi  atau  usaha  bersama  dengan harapan  akan  memperoleh  keuntungan yang  pembagiannya  berdasarkan  besaran saham (bagian waris) tersebut.

## Beberapa Strategi
Persoalan kewarisan di Indonesia merupakan suatu  potensi  sekaligus  tantangan  besar yang  harus  dicarikan  solusi  strategisnya. Hal  ini  guna  menciptakan  suatu  peluang ekonomi  yang  bisa  menyejahterakan masyarakat  secara  umum,  bahkan  menjadi sumber  pendapatan  negara  yang  besar, melampaui pranata-pranata ekonomi keagamaan lainnya, semisal zakat, infak, dan sedekah.  Artinya,  secara  politik-strategik, pemanfaatan  waris  di  Indonesia  bisa diorientasikan  untuk  penguatan  ekonomi rakyat.  Jika  pengelolaan  waris  berhasil diwujudkan  melalui  sistem  manajerial yang  profesional,  maka  akan  berdampak pada  peningkatan  ekonomi  masyarakat yang  bersangkutan,  seperti  melalui  usaha- usaha produktif. Hal ini akan berakses pada
peningkatan pendapatan dan kesejahteraan di masyarakat. Jika kondisi ini bisa diciptakan dan  dipertahankan,  jelas  akan  berimplikasi pada  terwujudnya  ketahanan  ekonomi bangsa.
Sebagai  tindak  lanjut  dari  KHI  Buku Kedua tentang Kewarisan,  pemerintah harus segera  menyusun  kebijakan  pengelolaan harta  waris  dalam  bentuk  undang- undang.  Hal  ini  guna  memanfaatkan  dan mengembangkan  potensi-potensi  waris yang  ada  saat  ini  ke  arah  yang  produktif (ekonomis)  dengan  tetap  mengacu  pada prinsip-prinsip syariah ( maqașid al-syariah ), keadilan,  kesejahteraan,  hak-hak  individu (ahli waris), profesionalitas, dan akuntabilitas yang  bermuara  pada  kemaslahatan bersama.  Selain  itu,  memberikan  jaminan dan  kepastian  hukum  agar  aset-aset waris  bisa  dilindungi  dari  penelantaran, penyalahgunaan  ataupun  pengambilalihan oleh pihak tertentu.
Selain itu, masyarakat harus menyadari dan  memahami  eksistensi  waris  sebagai institusi  jaminan  sosial--yang  berintikan semangat  keagamaan  yang  berorientasi pada  kesejahteraan  keluarga.  Sekaligus, memiliki  implikasi  jangka  panjang  dalam memperkokoh ketahanan ekonomi keluarga  di  tengah  masyarakat.  Dengan demikian,  setiap  terjadi  pewarisan,  mereka memiliki  pemahaman  dan  orientasi  yang cukup  tentang  pentingnya  waris  produktif. Setiap  harta  yang  diwariskan—baik  harta bergerak  atau  tidak  bergerak—diharapkan bisa  dimaanfatkan  dan  dikembangkan  ke arah  produktif.  Hasil  dari  pengembangan waris  tersebut,  tentunya  bisa  digunakan untuk  kepentingan  ekonomi  keluarga  ahli waris.  Pengelolaan  harta  waris  seperti  ini diharapkan  mampu  memberikan  solusi
Pengelolaan Harta Warisan Secara Produktif Menurut Kompilasi Hukum Islam     (Khaeron Sirin) nyata  terhadap  problematika  ekonomi keluarga  dan  masyarakat  Indonesia  saat ini. Beban ekonomi dan sosial yang selama ditanggung  oleh  masyarakat  diharapkan bisa  berkurang  seiring  berkembangnya waris  produktif  yang  dikelola  secara  baik dan profesional.
Dengan kata lain, pengelolaan harta  waris  produktif  diarahkan  untuk merealisasikan  tujuan  atau  hikmah  adanya hukum  kewarisan  Islam.  Targetnya  adalah merealisasikan  sebesar  mungkin  perolehan manfaat  dari  harta  tersebut.  Untuk mencapai  kondisi  tersebut,  kebijakan  dan aturan  hukum  yang  terkait  dengan  waris harus didasarkan pada landasan syariah dan hak-hak  publik  (umat).  Hal  ini  merupakan suatu  keniscayaan  dengan  memperhatikan semangat keadilan dan kesejahteraan umat. Dalam artian, bahwa memberikan peluang- peluang ekonomi kepada umat Islam—baik melalui  mekanisme  zakat,  infak,  sedekah, wakaf  ataupun  melalui  mekanisme  waris produktif—merupakan tuntutan yang harus diperhatikan  dan  diresapi  oleh  kita  semua, utamanya pemerintah.
Institusi  waris  ke  depan  akan  bisa memainkan  peranan  penting  dalam mengembangkan  kegiatan-kegiatan  sosial, pendidikan,  ekonomi,  dan  kebudayaan masyarakat, sehingga, keberadaan waris bisa membantu  menjalankan  sebagian  tugas- tugas institusi pemerintah dan usaha-usaha pembangunan  bangsa  secara  umum.  Di sinilah pentingnya membuat hubungan yang erat antara hukum kewarisan Islam dengan usaha  pemberdayaan  dan  peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga.

## PENUTUP
Umat Islam memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memelihara kelangsungan harta waris, sekaligus pengelolannya dengan  baik agar  bisa  memberikan  kesejahteraan  bagi ahli  waris  atau  keluarga  yang  ditinggalkan oleh  si  pewaris.  Hal  ini  dimaksudkan agar  hukum  waris  Islam  bisa  menjadi institusi  penjaminan  ekonomi  keluarga, yaitu  berfungsi  menopang  perekonomian keluarga,  sebagaimana  hikmah  dan  tujuan hukum waris Islam itu sendiri.
Karenanya, diperlukan langkah-langkah strategis  untuk  mengembangkan  harta waris yang ada ke arah yang lebih produktif dan  profesional.  Misalnya  saja,  perlu dibentuk semacam lembaga lembaga yang mengurusi atau mengadvokasi pengelolaan harta  waris  Islam—semisal  lembaga  amil waris  nasional—yang  bertugas  membantu ahli  waris  untuk;  mendata  aset  harta waris,  menilai  atau  menaksir  harta  waris, mengidentifikasi  potensi  produktif  harta waris,  dan  membagi  hasil  atau  manfaat produktif dari harta waris sesuai saham atau bagian waris masing-masing ahli waris.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada Pusat  Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen) UIN Syarif Hidayatullah yang telah mendanai penelitian  individual  ini,  sehingga  bisa berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, penulis  juga  mengucapkan  terima  kasih kepada  pembimbing  penelitian  ini,  yaitu J.M.  Muslimin,  Ph.D.  yang  telah  bersedia membimbing  dan  mengarahkan  peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan hasil penelitian ini.

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 11 - 24

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdurrahman. 1992. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia . Jakarta: Akademika Pressindo.
Ahmad, Amrullah. 1996. Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional . Jakarta: Gema Insani Press.
Basyir, Ahmad Azhar. 2001. Hukum Waris Islam . Yogyakarta: UII Press.
Bekker, Anton dan Achmad Charris Zubair. 1990. Metodologi Penelitian Filsafat . Yogyakarta: Kanisius.
Budiono, A. Rachmad. 1999. Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Lubis, Suhrawardi K dan  Komis Simanjuntak. 1999. Hukum Waris Islam: Lengkap dan Praktis . Jakarta:
Sinar Grafika.
Mahfud  MD.,  Moh.,  et.al.  1993. Peradilan  Agama  dan  Kompilasi  Hukum  Islam  dalam  Tata  Hukum Indonesia . Yogyakarta: UII Press.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 1990. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: CV. Rajawali.
Thalib, Sajuti. 1995. Hukum Kewarisan Islam di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika.
Utsaimin,  Muhammad  bin  Shalih.  2008. Panduan  Praktis  Hukum  Waris  Menurut  Al-Qur’an  dan  As- Sunah yang Shahih . Penerjemah: Abu Ihsan al-Atsai. Bogor: Pustaka Ibnu Kasir.

## Perundang-Undangan:
Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Pengelolaan Harta Warisan Secara Produktif Menurut Kompilasi Hukum Islam     (Khaeron Sirin)

## Jurnal
PENAMAS Volume 28, Nomor 1, April-Juni 2015, Halaman 11 - 24