Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin e-ISSN : 2621-4105

## HAK WARIS ANAK YANG BERBEDA AGAMA DENGAN ORANG TUA BERDASARKAN HUKUM ISLAM

## Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin
Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang ahonk.ahonk @ymail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan mengenai hak waris anak yang beda  agama  menurut  hukum  Islam  dan  upaya  penyelesaian  mengenai  pembagian  hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam. Masalah kewarisan beda agama pada masa sekarang ini menjadi suatu masalah kontemporer, karena baik dalam Al Qur’an maupun hadis tidak ada penjelasan mengenai bagian harta bagi ahli waris yang berbeda agama.  Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan  yuridis normatif.   Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai hak waris anak yang beda agama menurut  hukum  Islam  diatur  dalam  hadis  dan  KHI  yang  mana  anak  yang  non  muslim tidak  berhak  atas  harta  warisan.  Namun  pada  prakteknya,  dalam  putusan  pengadilan hakim  tetap  memberikan  bagian  harta  warisan  terhadap  anak  yang  beda  agama berdasarkan wasiat wajibah. Hal ini bertentangan dengan syarat islam dan KHI. Namun demikian putusan pemberian harta warisan terebut adalah untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan  dan  kepastian  hukum  dalam  kehidupan  keluarga.      Upaya  penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam adalah dengan cara hibah dan wasiat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al Qur’an, hadis maupun KHI yang mana dalam hal hibah dibolehkan baik terhadap muslim maupun non muslim. Sedangkan  wasiat  digunakan  oleh  hakim  dalam  putusan  pengadilan  terkait  pembagian harta waris.
Kata Kunci : Hak Waris; Anak Beda Agama; Hukum Islam.
Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin e-ISSN : 2621-4105

## INHERITANCE RIGHTS OF CHILDREN OF DIFFERENT RELIGION WITH PARENTS BASED ON ISLAMIC LAW

## Abstract
This study aims to analyze the arrangements regarding the inheritance rights of children of  different  religions  according  to  Islamic  law  and  settlement  efforts  regarding  the distribution of inheritance rights of children of different religions according to Islamic law. At present, the issue of interfaith inheritance is a contemporary problem, because neither in the Qur'an nor in the Hadith there is an explanation regarding the share of assets for heirs of different religions. The approach method in this study uses normative juridical.  The  results  showed  that  the  regulation  regarding  the  inheritance  rights  of children of different religions according to Islamic law is regulated in the hadith and KHI in which non-Muslim children are not entitled to inheritance. However, in practice, in court  decisions  the  judge  still  gives  a  share  of  the  inheritance  to  children  of  different religions based on a compulsory will. This is against the requirements of Islam and KHI. However,  the  decision  to  grant  the  inheritance  is  to  realize  justice,  benefit  and  legal certainty in family life. Efforts to resolve the distribution of inheritance rights for children of different religions according to Islamic law are by means of grants and wills. This is in accordance with the provisions of the Qur'an, hadith and KHI, which in terms of grants is allowed for both Muslims and non-Muslims. Meanwhile, wills are used by judges in court decisions regarding the distribution of inheritance assets.
Keywords: Inheritance Rights; Children Of Different Religions; Islamic Law.
Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin e-ISSN : 2621-4105

## A. PENDAHULUAN
Di Indonesia, sistem ff hukum waris ff yang berlaku ff dan ff diterima oleh fd masyarakat ada tiga macam, yakni hukum ff waris Islam, sistem hukum ff waris adat,  dan ff hukum k waris ff Barat. 1 ” Agama  Islam  sebagai  sistem  hidup  dan kemasyarakatan,  secara universal tatanan  nilainya  mencakup  seluruh  aspek kehidupan umat Islam. Dari sekian banyak aspek ajaran Islam, salah satu di antaranya yaitu hukum yang berkaitan dengan sistem kewarisan. 2
Seorang muslim dalam hukum Islam tidak dapat mewarisi atau diwarisi oleh orang non muslim, apapun agamanya. Hal ini telah ditegaskan oleh sabda Rasulullah Saw. bahwa “Seorang muslim tidak dapat mewarisi (harta) orang kafir, dan orang kafir  tidak  dapat  mewarisi  (harta)  orang  muslim.”  Dalam  hal  ini  para ff ulama sepakat ff bahwa seorang yang beragama selain Islam tidak bisa mewarisi harta dari seseorang yang beragama Islam, begitu pula sebaliknya orang yang beragama Islam tidak  berhak  atas  warisan  orang  yang  beragama  selain  Islam. 3 ” Dengan  demikian, ketika  pewaris  yang  seorang  muslim  meninggal  dunia,  maka  ahli  waris  yang  non muslim menjadi terhalang haknya atas harta warisan tersebut. 4 ”
Seorang anak yang pindah agama atau berbeda keyakinan dengan orang tuanya tidak berhak atas warisan dari orang tuanya. 5 Konteks kewarisan beda agama dalam hukum Islam Indonesia  yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, mengambil doktrin fiqh tradisional  dan  merujuk  pada  teks-teks  al-Qur’an  yang  sesuai.  KHI menegaskan  bahwa  “perbedaan  agama  antara  pewaris  dan  ahli  waris  menjadi penghalang untuk saling mewarisi”. Namun dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik  Indonesia  telah  memberikan  hak  kepada  ahli  waris  muslim  dari  pewaris non-muslim. 6
1 Eman Suparman, “ Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW” , (Bandung : PT Refika Aditama, Bandung, 2005), hlm. 5.
2 Ridwan Jamal, “ Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam ”, Jurnal  Ilmiah al-Syir’ah 14 (1), 2016, hlm. 1.
3 Muhammad  Ali  Ash-Shabuni,  “ Pembagian  Waris  Menurut  Islam”,  ( Jakarta  :  Gema  Insani  Press, 1995), hlm. 43.
4 Abu  Umar  Basyir,  “ Warisan  Belajar  Mudah  Hukum  Waris Sesuai Syari’at  Islam”, (Solo:  Rumah Dzikir, 2006), hlm. 68.
5 Zakiyah Salsabila, “ Kewarisan Beda Agama menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat ”, Jurnal UIN Syarif Hidayatullah.
6 Rohmawati,  “ Progresivitas  Hukum  Kewarisan  Beda  Agama  di  Indonesia  Berbasis  Keadilan  dan Maslahah”, International Journal Ihya’ Ulum Al-Din 20 (2), 2018, hlm 219.
Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin e-ISSN : 2621-4105
Penelitian  ini serupa dengan penelitian Muhammad Al Ghozali (2016)  yang mengkaji tentang perlindungan hak anak angka dalam pembangian harta waris dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris dalam KUHPerdata mempunyai kedudukan  yang  sama  dengan  ahli  waris ab  intestate untuk  memperoleh  warisan. Namun menurut Stb. 1917 No. 129, ketentuan ini memberikan pembatasan bahwa anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang  tidak diwasiatkan. Menurut hukum Islam, dalam pembagian waris, anak angkat tidak dapat disamakan dengan  anak  kandung.  Anak  angkat  tersebut  tidak  bias  mnerima  warisan  dari pewaris. 7
Penelitian  tentang  pembagian  waris  anak  non  muslim  juga  pernah  diangkat oleh Ahmad Royani  yang berjudul “Kedudukan Anak Non Muslim Terhadap Harta Warisan  Pewaris  Islam  Ditinjau  Dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata)”. Latar belakang Ahmad Royani meneliti ini didasari dengan adanya potensi masalah yang mungkin timbul dari pengaturan pembagian harta warisan non muslim.  Hasil  dari  penelitian  tersebut  menjelaskan  bahwa  kedudukan  anak  hasil perkawinan antar agama dalam hal pembagian harta warisan anak menurut hukum kewarisan  perdata  barat  merupakan  ahli  waris  menurut  undang-undang  atau ab intestato (Pasal 832 KUHPerdata),  karena anak-anak termasuk di golongan pertama dari orang yang berhak menjadi ahli waris bersama dengan turunan dari anak-anak tersebut.  Menurut  hukum  Islam    hak  mewaris  seorang  anak  dibagi  atas  dua,  yaitu kewarisan  Islam  menurut  bilateral  Hazairin  maupun  menurut  Ahlul  Sunnah  Wal Jama‟ah (Patrilineal). 8
Penelitian  lainnya  dilakukan  oleh  Ety  Farida  Yusuf  (2011)  yang  mengkaji tentang  hak  waris  anak  di  luar  nikah  menurut  KHI.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa  kedudukan  anak  luar  nikah  menurut  hukum  Islam  didasarkan  pada nasab sebagai legalitas hubungan kekeluargaan yang berdasarkan hubungan darah, sebagai akibat  dari  pernikahan  yang  sah,  atau  nikah fasid ,  atau  senggama subhat .
7 Muhammad Al Ghozali, “Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris  Perspektif  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  Dan  Hukum  Islam ”,  Jurnal  Qiyas  1  (1),  2016, DOI: http://dx.doi.org/10.29300/qys.v1i1.235
8 Ahmad  Royani, “Kedudukan Anak Non Muslim Terhadap Harta Warisan Pewaris  Islam Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata )”, Jurnal Independent 3 (1), 2016, hlm 45-52. http://dx.doi.org/10.30736/ji.v3i1.34
Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin e-ISSN : 2621-4105
Konsekuensinya adalah “tidak ada hubungan nasab anak dengan bapak biologisnya; tidak ada hak dan kewajiban antara anak dan bapak biologisnya, baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya.” 9
Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Kadi Sukarna yang meneliti tentang implementasi hak atas ahli waris anak kandung non muslim dalam perspektif hukum Islam  yang  berlaku  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  dalam implementasinya,  wasiat  wajibah  diambil  dari tirkah bukan  dari mauruts hingga tidak  melanggar  ketentuan nasikh-mansukh ayat  wasiat  oleh  ayat  waris  dan  demi kepentingan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 10
Penelitian ini lebih memfokuskan pada pengaturan mengenai hak waris anak yang  beda  agama  menurut  hukum  Islam  dan  upaya  penyelesaian  mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam. Penelitian ini berbeda  dengan  penelitian  sebelumnya,  dimana  pada  penelitian  sebelumnya mengkaji tentang hak waris anak angkat dan hak waris anak di luar nikah menurut hukum  Islam,  sedangkan  penelitian  Kadi  Sukarna  lebih  memfokuskan  pada implementasi hak atas ahli waris anak kandung non muslim dalam perspektif KHI. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengkaji  tentang  pengaturan    hak  waris  anak  yang beda  agama  menurut  hukum  Islam  dan  upaya  penyelesaian mengenai  pembagaian hak waris anak yang berbeda agma menurut hukum Islam.

## B. PERMASALAHAN
1. Bagaimana  pengaturan  mengenai  hak  waris  anak  yang  beda  agama  menurut hukum Islam ?
2. Bagaimana  upaya  penyelesaian  mengenai  pembagian  hak  waris  anak  yang berbeda agama menurut hukum Islam ?

## C. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif,  pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan secara  yuridis  normatif  yang  artinya  “penelitian  ini  nantinya  akan  dilaksanakan pendekatan  terhadap  undang-undang  dan  juga  ke-efektifan  undang-undang
9 Ety Farida, “ Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, Tesis, Magister Kenotariatan Undip Semarang, http://eprints.undip.ac.id , diakses 15 Desember 2020.
10 Kadi Sukarna dan Jevri  Kurniawan  Hambali, “ Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam Yang Berlaku Di Indonesia ”,  Jurnal Ius Constituendum , 2 (2), 2017, hlm. 178. DOI : 10.26623/jic.v2i2.659
Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin e-ISSN : 2621-4105
tersebut”. 11 Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif, adalah “suatu cara  penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  analisis”,  yaitu  apa  yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakuknya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 12

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Mengenai Hak Waris Anak Yang Beda Agama Menurut Hukum Islam
Peristiwa    kewarisan    merupakan    suatu  peristiwa  terjadinya  peralihan  harta benda dari pewaris kepada ahli waris yang disebabkan oleh meninggalnya pewaris. Ahli  waris  dapat  sebagai  pengganti  kedudukan  pewaris  karena  adanya  suatu hubungan.  Hubungan  tersebut  disebut  sebagai  hubungan  kewarisan  yang  menjadi penyebab satu sama lain dapat saling mewarisi. 13 Al-Qur’an sebagai pedoman hidup kamu  muslim  telah  mengatur  dan  menjelaskan  secara  detal  tentang  hukum kewarisan.  Siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris,  bagaimana  kedudukan nasab terhadap pewaris, dan mengatur tentang pembagian waris. 14
Oleh  karena  itu,  Al-Qur’an  merupakan  acuan  utama  hukum  dan  penentuan pembagian  waris,  sedangkan  ketetapan  tentang  kewarisan  yang  diambil  dari  hadis Rasulullah Saw dan ijma’ para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum  dan  syariat  Islam  sedikit  sekali  ayat  Al-Qur’an  yang  merinci  suatu  hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah Swt. Di samping  bahwa  harta  merupakan  tonggak  penegak  kehidupan  baik  bagi  individu maupun kelompok masyarakat. 15
Ada  perbedaan  pendapat  di  kalangan  ulama  itu  sendiri  terkait  waris  beda agama. Sebagian ulama mengatakan bahwa ahli waris muslim tetap mendapat harta warisan  dari  pewaris  yang  kafir.  Mayoritas  ulama  konvensional  menyikapi  dua permasalahan  pertama  di  atas  telah consensus ,  dalam  hal  ini  Abu  Hanifah,  Malik,
11 Soemito, Ronny Hanitijo “ Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri ” Jakarta : Ghalia Indonesia 1990, hlm 40.
12 Marzuki, 2005, “ Metodologi Riset Panduan Penelitian ” Yogyakarta: Ekosiana.
13 Iin  Mutmainnah,  “ Wasiat  Wajibah  Bagi  Ahli  Waris  Beda  Agama(Analisis  Terhadap  Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)”, Diktum Jurnal Syariah dan Hukum17 (2), 2019, hal 188-210. https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818
14 Eka  Apriyudi,  “ Pembagian  Harta  Waris  Kepada  Anak  Kandung  Non  Muslim  Melalui  Wasiat Wajibah”, Jurnal Kertha Patrika, 40 (1),  2018, hlm. 54.
15 Ibid.
Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin e-ISSN : 2621-4105
Syafi’i, dan para pengikutnya bahwa tidak boleh orang kafir mewarisi tirkah orang muslim, atau sebaliknya, apakah disebabkan karena hubungan memerdekakan budak ( alwala’ ), hubungan perkawinan ( al-zaujiyyah ), dan/atau hubungan kekerabatan ( al- qarabah ).  Demikian  juga  kalau  ada  seorang  muslim  meninggal  dunia,  ia meninggalkan  seorang  isteri  non  muslim  ( al-kitabiyah ),  atau  kerabat  non  muslim kemudian mereka masuk Islam sebelum tirkah al-muwarrits dibagikan, maka mereka tetap tidak mendapatkan hak waris. 16
Berbeda  dengan  Jumhur  ulama  konvensional,  Imam  Ahmad  bin  Hambal berpendapat  bahwa  “orang  kafir  dapat  mewarisi tirkah orang  muslim,  dan  juga sebaliknya  disebabkan al-wala’ ,  mereka  yang  beda  agama  tapi  masih  dalam  satu rumpun agama Allah, isteri non muslim, dan kerabat non muslim yang masuk Islam sebelum tirkah dibagikan”. Sementara Mu’az bin Jabal, Mu’awiyah bin Abi Sofyan,
Sa’id  bin  al-Musayyab,  Masruq,  al-Nakha’iy,  Muhammad  bin  al-Hanafiyyah, Muhammad bin ‘Ali bin al-Husain, bin ‘Ali bin Abi Thalin, dan Ishaq bin Ruwaihah berpendapat  bahwa  “orang  muslim  dapat  mewaris  dari  orang  kafir,  tetapi  tidak sebaliknya”.
Al  Qur’an  sebagai  pedoman  hidup  umat  Islam  memang  tidak  secara  tegas mengatur  adanya  hukum  mewaris  antara  umat  Islam  dengan  umat  yang  berbeda keyakinan  dengan  agama  Islam.  Namun  berdasarkan  hadis  Rasulullah  Saw  yang berbunyi “tidak ada warisan bagi seorang muslim kepada orang kafir, dan tidak ada warisan pula dari orang kafir kepada orang muslim”. 17
Terkait dengan hak waris beda agama, Kompilasi Hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa “perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang terjadinya proses kewarisan”. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum  Islam (KHI)  yang menyatakan bahwa : “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan  meninggal  berdasarkan  putusan  pengadilan  beragama  Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” Selanjutnya pada Pasal 171 huruf c  dinyatakan  bahwa:  “ahli  waris  adalah  orang  yang  pada  saat  meninggal  dunia
16 Maimun, “ Pembagian Hak Waris terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam ”, Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 9 (1), 2017, hlm. 5.
17 Habiburrahman, “ Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia” , (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 78.
Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin e-ISSN : 2621-4105
mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam  dan  tidak  terhalang  karena  hukum  untuk  menjadi  ahli  waris”.  Ketentuan beragama  seseorang  dapat  ditentukan  lewat  identitasnya,  yang  mana  hal  tersebut diatru dalam Pasal 172 KHI  yang berbunyi: “ahli waris yang dipandang beragama Islam  apabila  diketahui  dari  kartu  identitas  atau  pengakuan  atau  amalah  atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.
Ketentuan  pasal-pasal  KHI  di  atas  memang  tidak  dinyatakan  secara  tegas bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi, namun menurut Pasal  171  huruf  c  KHI  tersebut  menyatakan  “bahwa  pewaris  dan  ahli  waris  harus dalam keadaan beragama Islam maka diantara keduanya, apabila salah satunya tidak beragama Islam maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka dalam ketentuan  hak  kewarisan  otomatis  terputus  ketika  berkaitan  dengan  perbedaan agama”.
Ketentuan  dalam  KHI  sangat  tegas  bahwa  “hak  kewarisan  otomatis  terputus ketika  berkaitan  dengan  perbedaan  agama”.  Aturan  dalam  KHI  mendasarkan seutuhnya pada pendapat ulama klasik khususnya Imam Syafi’i. Bahkan dalam Surat Edaran  Biro  Peradilan  Agama  tanggal  18  Pebruari  1958  Nomor  B/I/735  hukum materiil  yang  dijadikan  pedoman  dalam  bidang-bidang  hukum  KHI  adalah bersumber  pada  13  (tiga  belas)  buah  kitab  yang  kesemuanya  merupakan madzhab Syafi’i. 18
KHI  merupakan  “hasil ijtihad dari  kitab-kitab fiqih klasik  yang  kemudian dikontekstualisasikan  dengan  keadaan  sosial  di  Indonesia.  Kontekstualisasi  ini dilakukan karena pijakan hukum  yang disusun ulama dahulu itu ada dalam ruang, waktu dan tempat mereka yang sampai saat ini dijadikan rujukan oleh para hakim di lingkungan peradilan agama”. 19
Kadi  Sukarna  dalam  penelitiannya  pada  ketentuan  dalam  Kompilasi  Hukum Islam,  menyatakan  bahwa  “pemberian  harta  melalui  wasiat wajibah dilakukan semata-mata  dengan  pertimbangan  demi  kemanusiaan,  rasa  keadilan  dan
18 Eka Apriyudi , Op.Cit ., hlm. 54.
19 Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, “ Problematika Hukum  Kewarisan  Islam  Kontemporer  di  Indonesia”, (Jakarta:  Puslitbang  Kehidupan  Keagamaan  Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), hlm. 265.
Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin e-ISSN : 2621-4105
kemaslahatan  menetapkan  wajibnya  berwasiat  kepada  pewaris  yang  pada  saat hidupnya tidak berwasiat.” 20 Dalam hal ini hakim melihat konteks dimana seorang anak  yang  memiliki  hubungan  sedarah  terhalang  dan  tidak  mendapatkan  harta warisan  dari  pewaris  karena  Al-Qur’an  dan hadis tidak  mengenal  ahli  waris pengganti ataupun pengganti ahli waris.
Yang menajdi salah satu landasan pengaturannya wasiat wajibah untuk anak angkat adalah “sebagai adaptasi adanya perpindahan tanggung jawab sorang tua asal kepada  orang  tua  angkatnya  prihal  pemenuhan  kebutuhan  sehari-hari  dan  biaya pendidikan”. Pada pelaksanannya wasiat wajibah dalam kurun waktu 1991 sampai dengan tahun 1998 belum diberlakukan adanya penerimaan wasiat wajibah bagi ahli waris non muslim. 21
2. Upaya  Penyelesaian  Mengenai  Pembagian  Hak  Waris  Anak  Yang  Berbeda Agama Menurut Hukum Islam
Dalam hukum Islam, upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam dapat dilakukan melalui : 22

## 1. Hibah
Hibah menurut Pasal 171 huruf g KHI adalah “pemberian suatu benda secara sukarela  dan  tanpa  imbalan  dari  seseorang  kepada  aorang  lain  yang  masih  hidup untuk dimiliki”. Hukum Islam memperbolehkan seseorang untuk memberikan atau menghadiahkan sebagian atau seluruhnya harta kekayaan ketika masih hidup kepada orang lain yang disebut intervivos . Pemberian semasa hidup itu lazim dikenal hibah. Berkaitan  dengan  persoalan  hibah  tersebut  diatas,  Asaf  A.A  Fayzee  memberikan rumusan  hibah  adalah  “penyerahan  langsung  dan  tidak  bersyarat  tanpa  pemberian balasan”. Dalam hibah ada tiga hal yang harus dipenuhi yaitu :
a. Ijab , yaitu “pernyataan tentang pemberian tersebut dari pihak yang memberikan”.
b. Qabul , yaitu “pernyataan dari pihak yang menrima pemberian hibah itu”.
c. Qabdlah , yaitu “penyerahan milik itu sendiri, baik dalam bentuk yang sebenarnya maupun secara simbolis”.
20 Kadi Sukarna, Jevri Kurniawan Hambali , Op.Cit., hlm. 178.
21 Alip Pamungkas Raharjo,  Elok Fauzia Dwi Putri , “Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331K/AG/2018 ”, Jurnal Suara Hukum 1 (2), 2019, hlm. 175-185. DOI: 10.26740/jsh.v1n2.p172-185
22 Usman  Abdi,  “ Kedudukan  Anak  Yang  Berbeda  Agama  Dengan  Orang  Tuanya  Tehadap  Harta Warisan Berdasrakan KHI Dan KUHPerdata” , Skripsi.
Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin e-ISSN : 2621-4105
Dalam hal anak beda agama dengan orang tua, maka dibolehkan orang orang tua yang masih hidup bisa memberikan hibah terhadap anak tersebut. Hal ini karena pemberian/hibah bisa dilakukan kepada siapa saja, baik kepada muslim maupun non muslim.  Hibah  bukan  sebagai  ahli  waris  karena  menurut  syariat  Islam,  anak  yang beda agama sudah tidak berhak atas waris.
2. Wasiat
Wasiat  menurut  pasal  171  huruf  f  KHI  adalah  “pemberian  suatu  benda  dari pewaris  kepada  orang  lain  atau  lembaga  yang  akan  berlaku  setelah  pewaris meninggal dunia”.
Dalam hal ini menurut kentetuan Pasal 196 KHI menyebutkan bahwa “dalam wasiat  baik  secara  tertulis  maupun  lisan  harus  disebutkan  dengan  tegas  dan  jelas siapa-siapa  atau  lembaga  apa  yang  ditunjuk  akan  menerima  harta  benda  yang diwasiatkan”.  Pasal  197  KHI  juga  mengatur  tentan  hal-hal  yang  dapat mengakibatkan batalnya suatu wasiat.
Secara  garis  besar  wasiat  merupakan  pemberian  suatu  harta  dari  seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang sesudah meninggalnya orang tersebut. Wasiat  adalah  “suatu tasharruf (pelepasan)  terhadap  harta  peninggalan  yang dilaksanakan sesudah meninggal dunia”. Menurut asal hukum, wasiat adalah “suatu perbuatan yang dilakukan dengan kemauan hati dalam keadaan apapun.” Karenanya tidak  ada  dalam  syariat  Islam  suatu  wasiat  yang  wajib  dilakukan  dengan  jalan putusan hakim. 23
Pendapat lain mengatakan wasiat adalah “pesan terakhir dari seseorang yang mendekati  kematiannya,  dapat  berupa  pesan  apa  yang  harus  dilaksanakan  para penerima  wasiat  terhadap  harta  peningglannya  atau  pesan  lain  di  luar  harta peninggalan”. 24 Dasar  hukum  wasiat  dalam  hukum  kewarisan  Islam,  yakni  Al- Baqarah ayat 180  yang artinya  : “Diwajibkan atas kamu, apabilaseorang di antara kamu  kedatangan  (tanda-tanda)  maut,  jika  ia  meninggalkan  harta  yang  banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf , (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.
23 Hasbi Ash-Shiddieqy, “ Fiqh Muwaris ”, (Jakarta : Pustaka Rezki Putra, 2001), hlm. 273.
24 Anwar  Sitompul,  Fara’id,  “ Hukum  Waris  Dalam  Islam  dan  Masalahnya ”,  (Surabaya  :  Al  Iklas, 1984),hlm. 60.
Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin e-ISSN : 2621-4105
Permasalahan pemberian wasiat wajibah masih banyak mengalami perdebatan memngingat pembahasan tentang wajibah ini belum secara lengkap dan detail diatur dalam Pasal 209 KHI. Pada pasal tersebut tidak secara jelas memuat ketentuan siapa saja  yang  berhak  mendapatkan  wasiat wajibah ,  dan  apakah  wasiat wajibah dapat diberikan kepada ahli waris non muslim. Sedang dalam Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia  mempunyai  hubungan  darah  atau  hubungan  perkawinan  dengan  pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”
Dalam  kasus  wasiat wajibah ini,  seorang  hakim  perlu  melakukan  penafsiran dan penggalian hukum karena dalam pasal yang memuat mengenai wasiat wajibah tidak dijelaskan secara rinci siapa-siapa yang berhak mendapatkan wasiat wajibah . Pasal 209 kompilasi Hukum Islam, menjelaskan bahwa “wasiat wajibah secara tegas diakui  dan  digunakan  untuk  memberikan  bagian  harta  peninggalan  kepada  anak angkat dan orang tua angkat yang tidak menerima wasiat”. Berdasarkan ketentuan pasal  tersebut,  hakim  dapat  memperluas  keberlakuan  wasiat wajibah kepada  ahli waris non muslim. Dalam hal ini, antara anak angkat dengan ahli waris non muslim sama-sama  terhalang  mendapatkan  harta  warisan,  namun  keduanya  sama-sama memiliki ikatan kekeluargaan dengan pewaris. Adanya kesamaan illat berupa ikatan kekeluargaan inilah digunakan untuk menerapkan wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim.
Pengangkatan anak menurut hukum Islam, tidak memberi status kepada anak angkat sebagai “anak kandung” orang tua angkat. Dalam hukum Islam dimaksudkan bahwa  adanya  pengangkatan  anak  dimaksudkan  agar  anak-anak  tersebut  tidak terlantar dan dapat diberi pendidikan dan bimbingan agar dapat masa depan dari anak tersebut lebih terjamin dan sejahtera. Menurut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa  “pengangkatan  anak  tidak  membawa  akibat  hukum  dalam  hal  hubungan darah,  hubungan  wali-mewali  dan  hubungan  waris  mewaris  dengan  orangtua angkat”.  Ia  tetap  menjadi  ahli  waris  dari orang  tua  kandungnya  dan  anak  tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. 25
25 Abidin  Abidin,  Abdullah  Kelib,  “ Rekonseptualisasi  Akibat  Hukum  Pengangkatan  Anak  Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam ”,  Jurnal USM Law Review 1 (1), 2018,  hlm 12-29. DOI : 10.26623/julr.v1i1.2226
Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin e-ISSN : 2621-4105
Dalam  hukum  Islam  berlakunya  kehendak  itu  setelah  pewasiat  meninggal dunia. Para ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari 1/3 hartanya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Saw  yang  artinya:  “bahwa  suatu  ketika  Rasullulah  Saw  datang  mengunjungi  saya (Sa’ad  bin  Abi  waqas)  pada  tahun  Haji Wada ’,  kemudian  saya  bertanya  kepada Rasulullah  Saw;  wahai  Rasulullah!  Sakitku  telah  demikian  parah,  sebagaiaman Engkau  lihat,  sedang  saya  ini  orang  berada,  tetapi  tidak  ada  yang  dapat  mewarisi hartaku  selain  seorang  anak  perempuan.  Bolehkah  aku  bersedekah  (berwasiat) dengan dua pertiga (2/3) hartaku (untuk beramal) ? maka berkatalah Rasulullah Saw kepadaku,  “jangan”,  maka  Sa’ad  berkata  kepada  Beliau,  “bagiamana  kalau separuhnya?”  Kemudian  Rasulullah  Saw  berkata  pula,  “jangan”  Kemudian Rasulullah Saw “sepertiga” itu banyak dan besar. “Sesungguhnya kau meninggalkan ahli  warismu  sebagai  orang-orang  kaya  adalah  lebih  baik  dari  pada  meninggalkan mereka  sebagai  orang-orang  miskin  yang  meminta-minta  kepada  orang  banyak.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa “untuk melindungi ahli waris supaya mereka tidak dalam keadaan miskin setelah ditinggalkan pewaris, harta yang boleh diwasiatkan (jumlah maksiaml) tidak boleh melebihi dari sepertiga dari seluruh harta yang diringgalkan hal ini dalam hukum kewarisan Islam untuk melindungi ahli waris”.  Pemberian  wasiat    timbul  karena  kesadaran  dan  adanya  dorongan  secara sadar  dari  pemberi  wasiat.  Seseorang  bebas  dalam  memberikan  wasiat  atau  tidak memberikan  wasiat.  Tetapi  hal  tersebut  berbeda  dengan  pembagian  waris,  apabila ada perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris berbeda agama, maka jika terjadi kematian dari pewaris, maka anak tersebut tidak akan memperoleh harta warisan.
Berdasarkan  penjelasan  diatas  bahwasanya  meski  dalam  perbedaan  agama antara anak dan orang tua itu jelas menjadikan kedudukan anak tersebut terhalang atas  harta  warisan  orang  tuanya  sehingga  menjadikannya  perdebatan  yang  sangat panjang  sehingga  menimbulkan  banyak  perdebatan  dan  perbedaan  pendapat dikalangan para ulama. 26
Hibah  dapat  dijadikan  sebagi  alternatif  penyelesaian  pembagian  harta  waris. Pemerian hibah hanya dapat dilakukan ketika pewaris masih dalam keadaan hidup.
Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin e-ISSN : 2621-4105
Ketika  ada  perbedaan  agama  antara  pewaris  dan  ahli  waris,  agar  tidak  muncul perdebatan dan sengketa warisan dikemudian hari maka proses hibah dapat langsung dilakukan.
Ditinjau dari teori keadilan, penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang  berbeda  agama  menurut  hukum  Islam  melalui  hibah  dan  wasiat  telah memberikan  keadilan  terhadap  pihak-pihak  yang  berkepentingan  tanpa  harus melanggar  syariat.  Dengan  adanya  hibah  harta  warisan  terhadap  anak  yang  beda agama  dapat  memberikan  rasa  keadilan  terhadap  anak  yang  terhalang  untuk memperoleh warisan dengan tetap menerima harta warisan.
Ditinjau dari teori kemaslahatan, penyelesaian pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam telah memberikan kemaslahatan umat. Dalam hal  ini  adalah Mashlahah d hajiyah yaitu “ kemaslahatan nd yang  dalam  bentuk kelonggaran  untuk  menjaga  dan  melestarikan  kebutuhan df pokok  manusia  dalam untuk  memperoleh  kekayaan”.  Hal  ini  juga  memberikan  maslahat  bagi  kerukunan antar anggota ahli waris agar tetap hidup berdampingan tanpa adanya diskriminasi.
Ditinjau dari teori kepastian hukum, upaya penyelesaian mengenai pembagian hak waris anak yang berbeda agama menurut hukum Islam tersebut telah memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Al Qur’an Surah  Al Baqarah ayat 180, hadis dan juga KHI.

## E. PENUTUP
Pengaturan mengenai hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam diatur dalam hadis dan KHI yang mana anak yang non muslim tidak berhak atas harta warisan.  Namun  pada  prakteknya,  dalam  putusan  pengadilan  hakim  tetap memberikan  bagian  harta  warisan  terhadap  anak  yang  beda  agama  berdasarkan wasiat  wajibah.  Upaya  penyelesaian  mengenai  pembagian  hak  waris  anak  yang berbeda agama menurut hukum Islam adalah dengan cara hibah dan wasiat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Al Qur’an, hadis maupun KHI yang mana dalam hal hibah dibolehkan baik terhadap muslim maupun non muslim. Sedangkan wasiat digunakan oleh hakim dalam putusan pengadilan terkait pembagian harta waris.
Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin e-ISSN : 2621-4105

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abu  Umar  Basyir,  “ Warisan  Belajar  Mudah  Hukum  Waris  Sesuai  Syari’at  Islam”, Solo: Rumah Dzikir, 2006.
Anwar Sitompul, Fara’id, “ Hukum Waris Dalam Islam dan Masalahnya ”, Surabaya : Al Iklas, 1984.
Eman Suparman,  “ Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat dan BW” , Bandung : PT Refika Aditama, Bandung, 2005.
Habiburrahman,  “ Rekonstruksi  Hukum  Kewarisan  Islam  di  Indonesia” ,  Jakarta  : Kencana, 2011
Hasbi Ash-Shiddieqy, “ Fiqh Muwaris” , (Jakarta : Pustaka Rezki Putra, 2001.
Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan,
“ Problematika  Hukum  Kewarisan  Islam  Kontemporer  di  Indonesia”, Jakarta: Puslitbang  Kehidupan  Keagamaan  Badan  Litbang  dan  Diklat  Kementrian Agama RI, 2012.
Moh. Muhibbin dan H. Abdul Wahid, “ Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia” , Jakarta : Sinar Grafika, 2009. Muhammad Ali Ash-Shabuni, “ Pembagian Waris Menurut Islam”,  ( Jakarta :  Gema Insani Press, 1995.
Muhammad  Muhyiddin  Abdul  Hamid,  “ Ahkam  al-Mawarits  fi  al-Syari’ah  al- Islamiyyah ‘ala Mazahib al-A’immah al-Arba’ah” , Cet.  Ke 1 (Bairut:  Dar al- Kitab al-‘Arabi, 1404 H./1984 M).

## Jurnal
Abidin  Abidin,  Abdullah  Kelib,  “ Rekonseptualisasi  Akibat  Hukum  Pengangkatan Anak  Menurut  Kajian  Kompilasi  Hukum Islam ”,  Jurnal USM  Law Review  1 (1), 2018.
DOI : 10.26623/julr.v1i1.2226
Ahmad  Royani, “Kedudukan  Anak  Non  Muslim  Terhadap  Harta  Warisan  Pewaris Islam  Ditinjau  Dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata )”, Jurnal Independent 3 (1), 2016. http://dx.doi.org/10.30736/ji.v3i1.34 Alip  Pamungkas  Raharjo,  Elok  Fauzia  Dwi  Putri ,  “Analisis  Pemberian  Wasiat Wajibah  terhadap  Ahli  Waris  Beda  Agama  Pasca  Putusan  Mahkamah Agung Nomor 331K/AG/2018 ”, Jurnal Suara Hukum 1 (2), 2019.
DOI: 10.26740/jsh.v1n2.p172-185
Eka Apriyudi, “ Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah”, Jurnal Kertha Patrika, 40 (1),  2018.
DOI: https://doi.org/10.24843/KP.2018.v40.i01.p05
Iin Mutmainnah, “ Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)”, Diktum Jurnal Syariah dan Hukum17 (2), 2019. https://doi.org/10.35905/diktum.v17i2.818
Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali, “ Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung  Non  Muslim  Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  Yang  Berlaku  Di Indonesia ”,    Jurnal  Ius  Constituendum , 2  (2),  2017,  hlm.  178. DOI
: 10.26623/jic.v2i2.659
Hendri Susilo, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, Zaenal Arifin e-ISSN : 2621-4105
Maimun, “ Pembagian Hak Waris terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah  dalam  Perspektif  Hukum  Kewarisan  Islam ”,  Asas  Jurnal  Hukum Ekonomi Syariah 9 (1), 2017.
Muhammad  Al  Ghozali, “Perlindungan  Terhadap  Hak-Hak  Anak  Angkat  Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam ”, Jurnal Qiyas 1 (1), 2016, DOI: http://dx.doi.org/10.29300/qys.v1i1.235
Ridwan Jamal, “ Kewarisan Bilateral Antara Ahli Waris yang Berbeda Agama dalam Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam ”, Jurnal  Ilmiah al-Syir’ah 14 (1), 2016.
Rohmawati,  “ Progresivitas  Hukum  Kewarisan  Beda  Agama  di  Indonesia  Berbasis Keadilan dan Maslahah”, International Journal Ihya’ Ulum Al-Din 20 (2), 2018. DOI : 10.21580/ihya.20.2.4047
Zakiyah Salsabila, “ Kewarisan Beda Agama menurut Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat”, Jurnal UIN Syarif Hidayatullah.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kompilasi Hukum Islam

## Karya Ilmiah
Ety Farida, Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI),
Tesis, Magister Kenotariatan Undip Semarang, http://eprints.undip.ac.id , diakses 15 Desember 2020.
Usman Abdi, “ Kedudukan Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tuanya Tehadap Harta Warisan Berdasrakan Khi Dan Kuh Perdata . Skripsi.

## Website
Putusan MA Saudara Beda Agama Boleh Mendapatkan Warisan, ( https://www.hukumonline.com , diakses 28 Januari 2020).