Sanksi Bughat dan Makar dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia
Amiruddin 1 , Syamsuar 2 , Syaibatul Hamdi 3 , Benni Erick 4 1,2,3,4 STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia Email Koresponden: amiruddin.prodihpi@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini mengkaji sanksi bughat dan makar dalam perspektif hukum Islam serta hukum positif  Indonesia.  Latar  belakang  penelitian  ini  adalah  meningkatnya  insiden bughat (pemberontakan) dan makar (pengkhianatan terhadap negara) yang menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan bagaimana kedua konsep tersebut didefinisikan dan dijatuhi sanksi dalam hukum Islam dan hukum  positif  Indonesia,  serta  memahami  relevansi  dan  aplikasi  sanksi  ini  dalam  konteks modern.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  pustaka,  dengan mengumpulkan  dan  menganalisis  data  dari  literatur  hukum  Islam  klasik,  kitab-kitab  fiqh, serta  peraturan  perundang-undangan  dan  dokumen  hukum  Indonesia.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, bughat dan makar dianggap sebagai pelanggaran berat dengan sanksi yang tegas, termasuk hukuman mati bagi pelaku bughat yang tidak mau kembali ke jalan yang benar setelah diperingatkan. Sementara itu, hukum positif Indonesia juga  memberikan  sanksi  berat  bagi  tindakan  makar,  termasuk  pidana  mati  atau  penjara seumur  hidup,  sebagaimana  diatur  dalam  KUHP.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  adalah bahwa  meskipun  terdapat  perbedaan  terminologi  dan  prosedur  dalam  penanganan bughat dan  makar,  baik  hukum  Islam  maupun  hukum  positif  Indonesia  sama-sama  menganggap tindakan  ini  sebagai  ancaman  serius  yang  memerlukan  penanganan  tegas  untuk  menjaga stabilitas  dan  keamanan  negara.  Harmonisasi  dan  pemahaman  yang  lebih  dalam  terhadap kedua sistem hukum ini dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku bughat dan makar di Indonesia.
Kata kunci: Bughat, Makar, Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia.

## Pendahuluan
Perkembangan  dinamika  politik  dan  keamanan  di  Indonesia  belakangan  ini menunjukkan peningkatan aktivitas yang berpotensi mengancam stabilitas nasional. Kasus-kasus pemberontakan ( bughat ) dan tindakan makar sering kali menjadi sorotan utama  media  dan  menjadi  perhatian  serius  pemerintah  serta  masyarakat.  Dalam konteks  ini,  penegakan  hukum  terhadap  pelaku bughat dan  makar  menjadi  krusial untuk  menjaga  keutuhan  negara  dan  keamanan  masyarakat  (Nuryadin,  2012). Fenomena  ini  mendorong  perlunya  kajian  mendalam  mengenai  sanksi  yang dikenakan  terhadap  pelaku bughat dan  makar,  baik  dalam  hukum  Islam  maupun hukum positif Indonesia (Almumtazah & Arifin, 2023).
Secara historis, konsep bughat dan makar sudah ada sejak masa klasik dalam tradisi  hukum  Islam. Bughat merujuk  pada  pemberontakan  atau  pembangkangan
terhadap  otoritas  yang  sah,  sementara  makar  berkaitan  dengan  tindakan pengkhianatan atau konspirasi yang bertujuan meruntuhkan pemerintahan yang sah (Walikhsan et al., 2024). Kedua konsep ini telah diatur dengan ketat dalam kitab-kitab fiqh dan dianggap sebagai pelanggaran serius yang mengancam stabilitas umat Islam dan negara. Di sisi lain, hukum positif Indonesia, yang sebagian besar bersumber dari tradisi hukum Belanda, juga memiliki ketentuan yang tegas mengenai makar, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Permasalahan yang akan diteliti dalam jurnal ini mencakup bagaimana hukum Islam dan hukum positif Indonesia mendefinisikan dan memberikan sanksi terhadap pelaku bughat dan makar. Hal ini mencakup analisis komparatif antara kedua sistem hukum  tersebut,  serta  bagaimana  penerapan  sanksi  ini  relevan  dalam  konteks masyarakat Indonesia saat ini. Kajian ini penting karena Indonesia merupakan negara dengan  populasi  Muslim  terbesar  di  dunia,  dan  pemahaman  yang  mendalam mengenai  hukum  Islam  dapat  memberikan  perspektif  yang  berharga  dalam penegakan hukum nasional.
Teori-teori  hukum  Islam  yang  akan  dijadikan  dasar  dalam  penelitian  ini mencakup konsep ta'zir dan hudud, yang menjelaskan jenis dan implementasi sanksi dalam  hukum  Islam. Bughat biasanya  ditangani  melalui  sanksi  ta'zir,  yang memberikan  kewenangan  kepada  penguasa  untuk  menentukan  hukuman berdasarkan kebijaksanaan dan situasi yang ada (Muslich, 2004). Sedangkan makar, meskipun dalam beberapa hal dapat disamakan dengan bughat , sering kali melibatkan hukuman hudud jika tindakan tersebut dianggap sangat merusak tatanan masyarakat dan negara.
Di sisi lain, hukum positif Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dalam menangani tindakan  makar, yang diatur dalam Pasal 104 hingga  129 KUHP. Pasal- pasal  ini  mencakup  berbagai  tindakan  yang  dianggap  sebagai  makar,  mulai  dari upaya  menggulingkan  pemerintah  hingga  mengancam  keselamatan  presiden  dan wakil presiden. Hukum positif Indonesia memberikan sanksi berat bagi pelaku makar, termasuk  hukuman  mati  dan  penjara  seumur  hidup,  yang  menunjukkan  betapa seriusnya pemerintah dalam menanggulangi ancaman ini.
Penelitian  ini  juga  akan  mengkaji  bagaimana  kedua  sistem  hukum  ini mengimplementasikan  sanksi  terhadap bughat dan  makar  dalam  praktik.  Dalam hukum Islam, proses penanganan pelaku bughat melibatkan tahapan peringatan dan negosiasi  sebelum  tindakan  tegas  diambil,  sementara  hukum  positif  Indonesia cenderung  lebih  langsung  dalam  menegakkan  sanksi  terhadap  pelaku  makar. Perbedaan pendekatan ini mencerminkan karakteristik masing-masing sistem hukum dan memberikan wawasan yang lebih luas mengenai keefektifan penegakan hukum.
Dengan  melakukan  analisis  komparatif,  penelitian  ini  bertujuan  untuk mengidentifikasi  kelebihan  dan  kekurangan  dari  kedua  sistem  hukum  dalam menangani bughat dan makar. Hal ini penting untuk menemukan strategi penegakan
hukum  yang  lebih  efektif  dan  sesuai  dengan  konteks  Indonesia  yang  unik,  yaitu negara dengan keberagaman budaya dan hukum yang kompleks. Pemahaman yang komprehensif  mengenai  kedua  sistem  hukum  ini  dapat  membantu  dalam merumuskan  kebijakan  yang  lebih  baik  dalam  menghadapi  ancaman  keamanan nasional (Rahma, 2018).
Selain  itu,  penelitian  ini  juga  bertujuan  untuk  mengeksplorasi  bagaimana prinsip-prinsip  keadilan  dan  kemanusiaan  diterapkan  dalam  pemberian  sanksi terhadap  pelaku bughat dan  makar.  Dalam  hukum  Islam,  terdapat  prinsip-prinsip yang mengedepankan perdamaian dan rekonsiliasi, sementara dalam hukum positif Indonesia, prinsip-prinsip keadilan sering kali diutamakan melalui proses peradilan yang transparan dan adil (MZ et al., 2023). Menganalisis penerapan prinsip-prinsip ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai nilai-nilai yang mendasari kedua sistem hukum.
Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian pustaka, yang  melibatkan  pengumpulan  data  dari  berbagai  sumber  literatur  hukum  Islam klasik,  kitab-kitab  fiqh,  peraturan  perundang-undangan,  dan  dokumen  hukum Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang  mendalam  mengenai  konsep bughat dan  makar  serta  sanksi  yang  diterapkan dalam  kedua  sistem  hukum.  Analisis  terhadap  literatur  ini  juga  akan  dilengkapi dengan  studi  kasus  yang  relevan  untuk  menggambarkan  bagaimana  teori-teori hukum ini diterapkan dalam praktik.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi  perkembangan  ilmu  hukum,  khususnya  dalam  bidang  hukum  pidana  dan hukum  Islam.  Dengan  memahami  perbedaan  dan  persamaan  antara  kedua  sistem hukum, diharapkan dapat ditemukan titik temu yang memungkinkan integrasi yang lebih baik antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Hal ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan efektif dalam menghadapi ancaman bughat dan makar.
Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang  komprehensif  mengenai  sanksi bughat dan  makar  dalam  hukum  Islam  dan hukum  positif  Indonesia.  Penelitian  ini  tidak  hanya  berusaha  untuk  menjelaskan perbedaan  dan  persamaan  antara  kedua  sistem  hukum,  tetapi  juga  untuk mengeksplorasi bagaimana kedua sistem ini dapat bekerja sama dalam menciptakan stabilitas dan keamanan nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan  sumbangan  yang  berharga  bagi  pengembangan  kebijakan  penegakan hukum di Indonesia.
Dalam  konteks  Indonesia  yang  plural  dan  kompleks,  penelitian  ini  juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif. Dengan memahami bagaimana kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih baik dalam
penegakan hukum dan perlindungan terhadap keamanan negara. Penelitian ini juga diharapkan  dapat  memberikan  rekomendasi  yang  praktis  bagi  para  pembuat kebijakan  dalam  merumuskan  strategi  penanganan bughat dan  makar  yang  lebih efektif dan manusiawi.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) untuk mengkaji  sanksi bughat dan  makar  dalam  hukum  Islam  dan  hukum  positif  Indonesia. Metode  ini  melibatkan  pengumpulan  dan  analisis  data  dari  berbagai  sumber  literatur yang  relevan,  termasuk  kitab-kitab  fiqh,  literatur  hukum  Islam  klasik,  peraturan perundang-undangan  Indonesia,  dan  dokumen-dokumen  hukum  lainnya.  Sumber- sumber ini dipilih karena mengandung informasi mendalam tentang definisi, sanksi, dan penerapan hukum terkait bughat dan makar, baik dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif.
Proses  penelitian  dimulai  dengan  identifikasi  dan  pemilihan  literatur  yang relevan. Literatur yang digunakan mencakup kitab-kitab klasik seperti “Al-Umm” karya Imam  Syafi'i,  “Al-Muwatta”  oleh  Imam  Malik,  serta  buku-buku  kontemporer  tentang hukum pidana Islam. Selain itu, peraturan perundang-undangan Indonesia yang terkait dengan  makar,  seperti  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  dan  Undang- Undang  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Terorisme,  juga  dianalisis  secara mendalam. Peneliti mengumpulkan data ini melalui studi kepustakaan di perpustakaan universitas, akses digital ke jurnal-jurnal ilmiah, serta basis data hukum online.
Data  yang  terkumpul  kemudian  dianalisis  secara  deskriptif  dan  komparatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara detail bagaimana hukum Islam  dan  hukum  positif  Indonesia  mendefinisikan  dan  memberikan  sanksi  terhadap pelaku bughat dan  makar.  Sementara  itu,  analisis  komparatif  dilakukan  untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut. Hasil analisis  ini  diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman  yang  lebih  komprehensif mengenai efektivitas dan relevansi sanksi dalam kedua sistem hukum, serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

## Pembahasan/hasil

## A. Sanksi Hukum Terhadap Bughat
Bughat ,  atau  pemberontakan  terhadap  pemerintah  yang  sah,  merupakan  isu serius dalam hukum Islam . Sanksi terhadap bughat bertujuan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban dalam masyarakat Islam (Zainuddin Ali, 2009). Al-Quran dan Hadis sebagai  sumber  utama  hukum  Islam  memberikan  pedoman  yang  jelas  mengenai tindakan  terhadap  pelaku bughat .  Ulama  juga  telah  membahas  secara  ekstensif bagaimana sanksi ini seharusnya diterapkan, dengan tujuan utama menjaga keadilan dan keamanan.
Al-Quran  secara  eksplisit  menyebutkan  konsekuensi  bagi  mereka  yang memberontak terhadap penguasa yang sah dalam Surah Al-Hujurat ayat 9: “Dan jika ada  dua  golongan  dari  orang-orang  mukmin  berperang  maka  damaikanlah  antara keduanya. Tetapi jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat zalim itu sehingga golongan itu kembali kepada  perintah  Allah;  jika  golongan  itu  telah  kembali  maka  damaikanlah  antara keduanya  dengan  adil  dan  berlaku  adillah.  Sesungguhnya  Allah  mencintai  orang- orang yang berlaku adil.” Ayat ini menegaskan pentingnya menjaga perdamaian dan menegakkan keadilan.
Hadis Nabi Muhammad SAW juga memberikan pedoman tentang penanganan bughat .  Salah  satu  hadis  yang  sering  dirujuk  adalah:  “Barangsiapa  datang  kepada kalian, sedangkan urusan kalian semua berada di tangan satu orang (pemimpin), dan dia  hendak  memecah  belah  persatuan  kalian,  maka  perangilah  dia.”  (HR.  Muslim). Hadis ini menekankan pentingnya mempertahankan persatuan dan melawan upaya pemberontakan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Para  ulama  klasik  seperti  Imam  Malik,  Imam  Syafi'i,  dan  Imam  Hanbali memiliki  pandangan  yang  jelas  mengenai bughat .  Imam  Malik  dalam  kitabnya  “Al- Muwatta” menjelaskan bahwa bughat adalah tindakan melawan pemerintah yang sah dan  harus  ditindak  tegas.  Menurutnya,  pelaku bughat harus  diperingatkan  terlebih dahulu dan diberi kesempatan untuk bertobat sebelum tindakan militer diambil.
Imam  Syafi'i  dalam  kitab  “Al-Umm”  menyatakan  bahwa bughat adalah  dosa besar  yang  merusak  tatanan  masyarakat.  Ia  menekankan  pentingnya  memberikan peringatan  kepada  para  pemberontak  dan  mengupayakan  rekonsiliasi  terlebih dahulu. Namun, jika mereka tetap membangkang, tindakan tegas harus diambil untuk melindungi masyarakat.
Imam Hanbali juga memiliki pandangan serupa. Dalam kitab “Al-Mughni”, Ibn Qudamah,  seorang  ulama  Hanbali,  menyebutkan  bahwa  tindakan  melawan bughat harus  dilakukan  dengan  cara  yang  sesuai  dengan  prinsip  keadilan.  Pemberontak harus  diberi  kesempatan  untuk  bertaubat  dan  menyerah.  Jika  mereka  menolak, tindakan militer dapat diambil untuk mengembalikan ketertiban.
Selain itu, Mazhab Hanafi melalui kitab “Al-Hidayah” juga menegaskan bahwa bughat adalah  kejahatan  yang  serius.  Menurut  Mazhab  Hanafi,  pemerintah  berhak menggunakan  kekuatan  militer  untuk  menumpas  pemberontakan  setelah  upaya damai dilakukan. Sanksi terhadap bughat harus dilakukan dengan proporsional dan tidak boleh melampaui batas yang ditetapkan oleh syariat.
Dalam konteks implementasi sanksi, Islam  menekankan pentingnya niat dan tujuan  yang  benar.  Sanksi  terhadap bughat bukan  semata-mata  untuk  menghukum, tetapi  untuk  mengembalikan  ketertiban  dan  menjaga  keadilan  (Hanafi,  1993).  Oleh karena  itu,  para  ulama  menekankan  perlunya  pendekatan  yang  bijaksana  dan berimbang dalam menghadapi bughat .
Dalam  situasi  di  mana bughat terjadi,  langkah  pertama  yang  harus  diambil adalah dialog dan peringatan. Pemerintah harus mengupayakan penyelesaian damai dan  memberikan  kesempatan  kepada  pemberontak  untuk  kembali  ke  jalan  yang benar. Jika langkah ini gagal, barulah tindakan militer dianggap sah. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan perdamaian dan keadilan.
Sanksi terhadap bughat juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat  luas.  Tindakan  yang  diambil  harus  bertujuan  untuk  meminimalkan kerusakan  dan  menjaga  keamanan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  para  ulama menyarankan  agar  tindakan  militer  dilakukan  dengan  hati-hati  dan  hanya  sebagai upaya terakhir (Sarjito, 2023).
Selain sanksi fisik, pelaku bughat juga harus diberi kesempatan untuk bertaubat. Islam  mengajarkan  bahwa  pintu  taubat  selalu  terbuka  bagi  siapa  saja  yang  ingin memperbaiki  kesalahannya  (Hidayat,  2009).  Oleh  karena  itu,  pemberontak  yang menunjukkan  penyesalan  dan  bersedia  menyerah  harus  diperlakukan  dengan  adil dan diberi kesempatan untuk bertaubat.
Kesimpulannya, sanksi terhadap bughat dalam hukum Islam didasarkan pada prinsip  keadilan  dan  upaya  menjaga  stabilitas  masyarakat.  Al-Quran,  Hadis,  dan pendapat  ulama  memberikan  pedoman  yang  jelas  mengenai  penanganan bughat . Pendekatan  yang  bijaksana  dan  berimbang  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa tindakan yang diambil sesuai dengan ajaran Islam dan menjaga keutuhan masyarakat. Dengan  demikian,  hukum  Islam  menyediakan  kerangka  kerja  yang  komprehensif untuk  menghadapi bughat ,  yang  bertujuan  untuk  melindungi  masyarakat  dan menegakkan keadilan.

## B. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Makar
Makar, dalam konteks hukum positif Indonesia, merujuk pada tindakan yang bertujuan  untuk  menggulingkan  pemerintahan  yang  sah  atau  mengancam keselamatan negara (Maulana, 2016). Tindakan ini dianggap sebagai kejahatan serius yang mengancam stabilitas nasional dan keamanan negara. Oleh karena itu, hukum positif Indonesia memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku makar. Aturan mengenai makar diatur secara rinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta beberapa undang-undang terkait lainnya.
Pasal  104  KUHP  menyatakan  bahwa  makar  terhadap  presiden  atau  wakil presiden diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Pasal ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman  hukum  bagi  mereka  yang  berusaha  mengganggu  tatanan  pemerintahan tertinggi di Indonesia. Hukuman yang berat ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan mencegah upaya-upaya serupa di masa depan.
Selanjutnya,  Pasal  106  KUHP  menyebutkan  bahwa  makar  dengan  maksud untuk membuat wilayah negara Indonesia atau bagian daripadanya jatuh ke tangan
musuh  atau  memisahkan  sebagian  dari  wilayah  negara,  diancam  dengan  pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Pasal  ini  melindungi  keutuhan  teritorial  Indonesia  dari  upaya  separatisme  atau pengkhianatan yang bisa membahayakan kedaulatan negara.
Pasal  107  KUHP  juga  menegaskan  bahwa  makar  yang  bertujuan menggulingkan  pemerintah  yang  sah  diancam  dengan  pidana  penjara  paling  lama lima belas tahun. Jika makar tersebut mengakibatkan kematian seseorang, pelakunya diancam  dengan  pidana  mati  atau  penjara  seumur  hidup  atau  pidana  penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Pasal ini mencakup berbagai bentuk upaya kudeta atau pemberontakan yang bertujuan untuk menggantikan pemerintahan yang sah.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme  juga  relevan  dalam  konteks  makar.  Undang-undang  ini  memperluas definisi tindakan terorisme untuk mencakup perbuatan yang bertujuan mengganggu stabilitas  negara  dan  menciptakan  ketakutan  di  masyarakat.  Pelaku  makar  yang menggunakan  metode  terorisme  diancam  dengan  hukuman  yang  sangat  berat, termasuk pidana mati atau penjara seumur hidup.
Penerapan  hukum  terhadap  pelaku  makar  tidak  hanya  terbatas  pada pemberian sanksi pidana berat, tetapi juga mencakup proses hukum yang ketat dan transparan  (Zaidan,  2021).  Penegakan  hukum  yang  efektif  memerlukan  kerjasama antara aparat penegak hukum, sistem peradilan, dan masyarakat. Proses hukum yang adil  dan  transparan  bertujuan  untuk  memastikan  bahwa  hak-hak  tersangka  tetap terjaga,  sambil  tetap  memberikan  perlindungan  maksimal  kepada  negara  dan masyarakat.
Selain KUHP dan undang-undang anti-terorisme, berbagai peraturan lain juga mengatur tentang tindakan makar. Misalnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, yang mengatur tentang penggunaan senjata dan bahan peledak dalam aksi makar. Penggunaan senjata dan bahan peledak dalam upaya makar akan memperberat hukuman bagi pelaku, mengingat potensi kerusakan dan korban yang lebih besar.
Pentingnya  penanganan  makar  dengan  tegas  juga  tercermin  dalam  berbagai kasus yang pernah ditangani di Indonesia (Baidi & Nurdin, 2023). Misalnya, kasus- kasus upaya kudeta di masa lalu yang melibatkan berbagai kelompok separatis atau teroris.  Penegakan  hukum  yang  tegas  terhadap  pelaku  makar  ini  penting  untuk memberikan pesan bahwa negara tidak akan mentolerir tindakan yang mengancam stabilitas dan keamanan nasional.
Selain sanksi pidana, tindakan makar juga dapat dikenai sanksi administratif dan  perdata.  Misalnya,  pelaku  makar  bisa  dikenakan  pembekuan  aset  atau pembatalan  hak-hak  sipil  tertentu.  Sanksi  administratif  ini  bertujuan  untuk
mempersempit ruang gerak pelaku dan mencegah mereka dari melanjutkan aktivitas yang membahayakan negara.
Dalam konteks global, sanksi terhadap makar di Indonesia juga sejalan dengan norma  internasional.  Banyak  negara  memberlakukan  hukuman  berat  terhadap tindakan yang mengancam stabilitas negara dan keamanan publik (Tauhid, 2012). Hal ini mencerminkan kesepahaman global tentang pentingnya menjaga kedaulatan dan keutuhan negara dari ancaman internal maupun eksternal.
Penanganan  makar  di  Indonesia  juga  melibatkan  peran  serta  masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dan mencegah tindakan makar sangat penting untuk mendukung upaya penegakan hukum (Budijanto & Rahmanto, 2021). Program-program sosialisasi dan pendidikan tentang pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas negara turut berkontribusi dalam pencegahan tindakan makar.
Kesimpulannya,  sanksi  hukum  bagi  pelaku  makar  dalam  hukum  positif Indonesia sangat berat dan dirancang untuk memberikan efek jera serta melindungi negara dari ancaman serius. KUHP dan berbagai undang-undang terkait memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku makar. Melalui penegakan hukum yang  tegas,  proses  peradilan  yang  adil,  dan  partisipasi  masyarakat,  Indonesia berupaya menjaga stabilitas dan keamanan nasional dari ancaman makar.

## Kesimpulan
Penelitian mengenai sanksi bughat dan makar dalam hukum Islam dan hukum positif  Indonesia  menunjukkan  bahwa  kedua  sistem  hukum  ini,  meskipun  berbeda dalam terminologi dan prosedur, memiliki kesamaan dalam  memandang bughat dan makar sebagai ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan negara. Hukum Islam menekankan pentingnya pendekatan yang bijaksana dan berimbang, dengan prioritas pada upaya perdamaian dan rekonsiliasi sebelum tindakan militer diambil, seperti yang diajarkan oleh Al-Quran dan Hadis serta diinterpretasikan oleh para ulama. Di sisi lain, hukum  positif  Indonesia,  yang  diatur  dalam  KUHP  dan  undang-undang  terkait lainnya,  memberikan  sanksi  yang  sangat  berat,  termasuk  pidana  mati  dan  penjara seumur hidup, untuk memberikan efek jera dan menjaga keutuhan negara.
Harmonisasi  antara  hukum  Islam  dan  hukum  positif  Indonesia  dalam penanganan bughat dan makar dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan keadilan.  Integrasi  prinsip-prinsip  keadilan,  kemanusiaan,  dan  ketertiban  yang  ada dalam  kedua  sistem  hukum  ini  dapat  membantu  menciptakan  strategi  yang  lebih komprehensif  dalam  menghadapi  ancaman  pemberontakan  dan  pengkhianatan terhadap  negara.  Dengan  demikian,  pemahaman  yang  mendalam  dan  kolaboratif terhadap kedua sistem hukum ini tidak hanya berkontribusi pada stabilitas nasional, tetapi juga memperkuat rasa keadilan di masyarakat (Hamdi & Efendi, 2022).

## Daftar Pustaka
Almumtazah,  H.  S.,  &  Arifin,  T.  (2023).  Tindak  Pidana  Pemberontakan  dalam Perspektif Hadits. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) , 4 (2), 99–108.
Baidi,  R.,  &  Nurdin.  (2023). Dinamika  Hukum  dalam  Problematika  Kebangsaan .  Publica Indonesia Utama.
Budijanto, O. W., & Rahmanto, T. Y. (2021). Pencegahan Paham Radikalisme Melalui Optimalisasi Pendidikan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jurnal Ham , 12 (1), 57.
Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum , 2 (2), 144–159. https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1558
Hanafi, A. (1993). Asas-asas Hukum Pidana Islam . Bulan Bintang.
Hidayat, M. S. (2009). Mengetuk Pintu Taubat . Mutiara Media.
Maulana,  I.  (2016). Sanksi  Bughat  dan  Makar:  Menurut  Persepektif  Hukum  Islam  dan Hukum Positif . UIN Syarif Hidayatullah.
Muslich,  A.  W.  (2004). Pengantar  dan  Asas  Hukum  Pidana  Islam  Fikih  Jinayah .  Sinar Grafika.
MZ, H., Efendi, S., Khamisan, K., & Risaldi, M. (2023). Keadilan Sebagai Maqā ṣ id Al-
Ḍ arūriyyāt Dalam Kebutuhan Sosial Modern. Indonesian Journal of Shariah and Justice , 3 (2), 247–268. https://doi.org/10.46339/ijsj.v3i2.47
Nuryadin,  A.  J.  A.  (2012). Kebijakan  Kriminalisasi  Tentang  Delik  Makar  Dalam  Hukum Pidana Dan Hak Asasi Manusia ( HAM ) . Universitas Islam Indonesia.
Rahma,  I.  (2018).  Penerapan  Teori  dan  Kebijakan  Kriminal  Dalam  Pertimbangan Hukum  Dalam  Sistem  Peradilan  Pidana. At-Tasyri’:  Jurnal  Ilmiah  Prodi Muamalah , 10 (2), 51–70. https://doi.org/10.47498/tasyri.v10i2.212
Sarjito, I. A. (2023). Kebijakan dan Strategi Pertahanan . Jejak Publisher.
Tauhid,  A.  Z.  (2012).  Hukuman  Mati  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Terorisme Perspektif Fikih Jinayah. IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia , 1 (2).
Walikhsan,  A.,  Simamora,  N.  A.,  &  Akhyar,  S.  (2024).  Bughat  dalam  Perspektif  Al- Qur’an: Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir Al- Misbah Karya Quraish Shihab. TSAQOFAH , 4 (1), 936–962.
Zaidan, M. A. (2021). Kebijakan Kriminal . Sinar Grafika.
Zainuddin Ali. (2009). Hukum Pidana Islam . Sinar Grafik.