## IMPLEMENTASI KOMPUTASI AWAN DI DIREKTORAT JENDERAL
KEKAYAAN INTELEKTUAL (DJKI)

## Oleh: Harimurti Dyan Anggriani
Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Ilmu Rekayasa, Universitas Paramadina E-mail: harimurtidyananggriani@gmail.com

## ABSTRACT
The  relationship  between  democracy  and  Human  Rights  (HAM)  has  significant  ties  to  the question of how compatible Islam and human rights are. There are quite a number of aspects that  have  been  debated  by  all  circles  and  including  Muslims  throughout  the  history  of  the development of democracy. The purpose of this paper is to identify the readiness of DJKI as a government  agency  in  implementing  cloud  computing  technology  by  analyzing  how  the existing  constraints  are  the  main  problem  so  that  the  solutions  offered  are  in  the  form  of leasing SaaS applications as well as the challenges felt as government agencies that are still bound by the legal umbrella as well as policies related to funding. . The research method used by the author in this research is a case study. Complaints are felt when one of the examining staff complains about problems with the device which if it is damaged it cannot save the data on  the  device.  However,  the  challenge  is  felt  again  considering  that  DJKI  is  a  government agency  under  the  auspices  of  the  Ministry  of  Law  and  Human  Rights  which  requires procurement using the state budget (APBN). The choice of cloud computing is also one of the solutions  to  overcome  existing  obstacles  by  offering  advantages  such  as  storage  that  uses cloud computing technology where data can also be accessed anywhere, payment for services that are tailored to what consumers want to use (pay as you go), also provides services which can be used for monitoring and optimizing the use of resources.
Keywords: Democracy, Human Rights, Relations, People, Islam.

## ABSTRAK
Hubungan antara demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki ikatan yang signifikan pada pertanyaan bagaimana kompatibilitas antara Islam dan hak asasi manusia. Cukup banyak aspek  yang  diperdebatkan  oleh  semua  kalangan  dan  termasuk  kalangan  umat  Islam  dalam sepanjang  sejarah  perkembangan  demokrasi.  Tujuan  pembuatan  makalah  ini  adalah mengidentifikasi  kesiapan  DJKI  selaku  instansi  pemerintahan  dalam  mengimplementasi teknologi cloud computing dengan menganalisa bagaimana kendala  yang ada sebagai pokok permasalahan hingga solusi yang ditawarkan berupa penyewaan aplikasi SaaS serta tantangan yang dirasakan selaku instansi pemerintahan  yang masih terikat dengan payung hukum juga kebijakan  terkait  pendanaan.  Metode  Penelitian  yang  digunakan  penulis  pada  penelitian  ini adalah  studi  kasus.  keluhan  dirasakan  ketika  salah  satu  staff  pemeriksa  mengeluh  kendala pada  perangkatnya  yang  apabila  mengalami  kerusakan maka  tidak  bisa menyelamatkan  data yang  ada  pada  perangkat  tersebut.  Namun  tantangan  kembali  dirasakan  mengingat  DJKI merupakan  instansi  pemerintahan  dibawah  naungan  Kementerian  Hukum  dan  HAM  yang mengharuskan  pengadaan  menggunakan  anggaran  negara  (APBN).  Pemilihan  cloud computing  pun  menjadi  salah  satu  solusi  mengatasi  kendala  yang  ada  dengan  menawarkan kelebihan  seperti  penyimpanan  yang  menggunakan  teknologi  komputasi  awan  dimana  data juga dapat diakses dimana saja, pembayaran layanan yang disesuaikan dengan apa yang ingin konsumen gunakan (pay as you go), juga  menyediakan layanan yang dapat digunakan untuk monitoring dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya.
Kata Kunci: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Hubungan, Rakyat, Islam.

## 1. PENDAHULUAN
Perkembangan  Teknologi  terlebih di  sektor  Informasi  dan  Komunikasi menjadi kesempatan bagi Instansi Pemerintahan untuk meningkatkan kualitas,  efektifitas  dan  efisiensi  kinerja dengan  mengadaptasi  dan  memanfaatkan teknologi  yang  ada.  Salah  satu  teknologi yang dapat dimanfaatkan adalah Teknologi Komputasi  Awan  atau  Cloud  Computing, teknologi  ini  merupakan  hasil  dari  evolusi pengembangan  komputer  pertama  yang dimulai dari era mainframe terpusat hingga era  dimana  pengguna  komputer  bisa terhubung dengan bantuan jaringan komputer (Kavis, 2014).
Cloud Computing merupakan model komputasi, dimana aktivitas pemrosesan, penyimpanan, perangkat lunak,  dan  layanan  lainnya  disediakan layaknya  sumber  virtual  terpadu  dalam satu  jaringan  (Borzemski  et  al.,  2019). Cloud Computing juga membantu menekan biaya pengeluaran karena pembayarannya  hanya  berdasar  pada  apa yang digunakan sehingga lebih menghemat (cost  saving),  serta  pengguna  tidak  perlu lagi  mempersiapkan  infrastruktur  yang sangat memakan biaya (Velte A. T., 2010).
Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  berdasarkan  Peraturan Presiden  Nomor  24  Tahun  2010  kini membawahi 11 (sebelas) instansi diantaranya  adalah  Direktorat  Jenderal Kekayaan  Intelektual  (DJKI)  yang  dalam hal  ini  dipilih  menjadi  subjek  penelitian, merupakan  instansi  pemerintahan  yang memiliki fungsi yakni melindungi hak dari sebuah karya cipta manusia yang diapresiasi proses berpikir hingga terciptanya  suatu  produk  baru  (Ahmad  M. Ramli, 2020). Perlindungan yang diberikan juga  dikelompokan  kembali  berdasarkan direktorat  yang  ada  di  DJKI  diantaranya direktorat  paten,  desain  tata  letak  sirkuit terpadu  dan  rahasia  dagang,  direktorat merek  dan  indikasi  geografis,  direktorat hak  cipta  dan  desain  industri,  serta  3
direktorat lainnya yang membantu kelancaran tugas pokok utama 3 direktorat lainnya.  Pemberian  perlindungan  hak kekayaan intelektual bisa melalui pendaftaran  hak  kekayaan  intelektual, perpanjangan  hak  kekayaan  intelektual, dan hal-hal lainnya  yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (Moza Ramadhani, 2012).
Terkait  dengan  lingkup  kerja  yang ada, alur dalam mendapatkan perlindungan hak  kekayaan  intelektual  dimulai  dari pendaftar  yang  dalam  hal  ini  disebut sebagai  client  bisa  dengan  pelaku  UMKM dan pelaku bisnis yang ingin mendaftarkan hak  kekayaan  intelektualnya  haruslah mendatangi kantor DJKI dan menyerahkan data  berupa  berkas-berkas  persyaratan seperti  formulir  yang  diunduh  di  website DJKI,  dokumen  data  diri,  tergantung  pada kekayaan intelektual seperti apa yang akan didaftarkan. Setelah itu data akan dimasukan secara manual dan berlanjut ke proses  pemeriksaan.  Salah  satu  proses terpenting adalah pada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh baik pemeriksa paten, pemeriksa merek, dan pemeriksa hak cipta dimana  para  pemeriksa  ini  memeriksa  hak yang  didaftarkan  apakah  sudah  memenuhi syarat untuk layak diberikan hak perlindungan  kekayaan  intelektual  atau tidak. Dari hasil tersebut penulis menemukan  kendala  dimana  data  yang telah diperiksa akan disimpan di komputer masing-masing  pegawai  lalu  setelahnya. Sementara  salah  satu  kendala  terjadi  pada proses  pemeriksaan  yang  dirasakan  oleh pegawai  pemeriksa  adalah  hilangnya  data yang  disimpan  di  perangkat  pribadi disebabkan  oleh  rusaknya  perangkat  lunak maupun keras.
Gambar 1. Alur Pendaftaran KI (existing) Berdasarkan hasil observasi dan wawancara  awal  yang  penulis  melihat ditemukannya  peluang  bagi  DJKI  untuk diterapkannya Cloud  Computing sebagai solusi  untuk  menangani  permasalahan yang  ada.  Fitur  yang  ditawarkan  dinilai dapat  membantu  para  pegawai  dalam bekerja  dan  membantu  pendaftar  untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya dari  mana  saja  dan  kapan  saja  karena sudah  terkoneksi  dengan  bantuan Cloud Computing . Namun demikian, sebagaimana  instansi  pemerintah  yang lain  tentu  hal  ini  masih  menjadi  suatu tantangan  untuk  DJKI  adalah  terkait dengan  pendanaan  dimana  hal  ini  tentu berbeda  dengan  perusahaan  swasta  yang tidak  memiliki  jalur  birokrasi  yang  lebih spesifik.  DJKI  selaku  instansi  pemerintah dibawah  naungan  Kementerian  Hukum dan  HAM  dalam  pembiayaannya  sendiri dibebankan  kepada  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Negara  (APBN).  Selain  itu, untuk  saat  ini  masih  belum  ada  payung hukum yang mendasari tentang implementasi Cloud  Computing untuk lembaga pemerintahan. Tantangan lainnya yang juga dihadapi DJKI dalam mengadaptasi  sistem Cloud  Computing yaitu migrasi infrastruktur dari yang sudah ada.
Pertanyaan  yang  akan  dijawab melalui  penelitian  ini  adalah  “Bagaimana
kesiapan  DJKI  dalam  hal  mempersiapkan teknologi  Cloud  Computing  dari  sisi infrastruktur  teknologi,  kesiapan  sumber daya  manusia  yang  berada  di  bidang Teknologi  Informasi  (TI),  serta  proses pendanaan  dan  kebijakan”  lalu  penulis dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian  ini  yaitu,  bagaimana  tahapan yang  dapat  dilakukan  apabila  mengadopsi Cloud Computing di DJKI, dan bagaimana tantangan  yang  dihadapi  DJKI  apabila mengadopsi  Cloud  Computing  di  DJKI. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk  menjawab  rumusan  masalah  yang dijabarkan  diantaranya,  mengidentifikasi tahapan  dan  hal  yang  perlu  dipersiapkan untuk  mengadopsi  Cloud  Computing  di DJKI  khususnya  model  SaaS  dari  sisi infrastruktur  teknologi,  kesiapan  sumber daya  manusia  yang  berada  di  bidang Teknologi  Informasi  (TI),  dan  proses pendanaan dan kebijakan, mengidentifikasi tantangan  dan  solusinya  apabila  DJKI mengadopsi teknologi Cloud Computing. Sehingga  penelitian  ini  dapat  memberikan beberapa  manfaat  diantaranya,  Sebagai informasi  tambahan  terkait  implementasi Cloud Computing di lembaga pemerintahan, dan menjadi referensi untuk lembaga  pemerintah  lain  yang  ingin mengimplementasikan Cloud Computing. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif  dengan  pendekatan  studi  kasus (case  study)  dengan  single  case  design dimana  akan  fokus  pada  satu  unit organisasi  yakni  DJKI  (Yin,  Applications of  Case  Study  Research,  2012).  Metode case  study  ini  dipilih  karena  memiliki kelebihan dimana peneliti dapat mengeksplorasi  subjek  penelitian  secara kualitatif  dengan  bantuan  pengumpulan data  berupa  wawancara.  Untuk  itu,  dalam penelitian  ini  kasus  yang  akan  dibahas merupakan
“Implementasi Cloud Computing di Direktorat Jenderal Kekayaan  Intelektual”  dimana  nantinya objek  yang  akan  diteliti  adalah  sistem daripada DJKI sendiri.

## METODE PENELITIAN
Metode  Penelitian  yang  digunakan penulis  pada  penelitian  ini  adalah  studi kasus. Menurut Yin, studi kasus merupakan  merupakan  sebuah  metode yang  mengacu  pada  penelitian  yang mempunyai unsur bagaimana dan mengapa, pada pertanyaan utama penelitiannya  meneliti  masalah-masalah kontemporer  (masa  kini)  dalam  kehidupan nyata  (Yin,  Applications  of  Case  Study Research,  2012).  Pengumpulan  data  yang dilakukan dalam penelitian ini diantaranya, observasi  awal  sebagai  penentu  masalah dimana  peneliti  melakukan  pengamatan selama  penelitian  untuk  mengoptimalkan data  mengenai  tantangan  dan  bagaimana tahapan dalam implementasi Cloud Computing di instansi pemerintahan seperti  DJKI.  Kedua  dengan  melakukan wawancara, teknik wawancara yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah wawancara mendalam.
Teknik  pengumpulan  sampel  yang digunakan  adalah  purposive  sampling, yakni pengambilan sampel dengan bersifat selektif dengan tujuan generalisasi teoritis, sehingga sampel yang dipilih juga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.  Dalam  teknik  ini  peneliti  akan cenderung memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya  secara  mendalam  dan  dapat dipercaya  menjadi  sumber  data  yang akurat (Dr. Farida Nugrahani, 2014).
Dalam  hal  ini  key  informan  yang dipilih adalah yang pertama adalah Kepala SubDirektorat  Pengembangan  Aplikasi karena  bertugas  merencanakan  kegiatan penyusunan  anggaran  penyusunan  rencana kerja  dan  sebagai  koordinator  kebijakan layanan  infrastruktur  di  bidang  TI  dengan topik  Dan  salah  satu  staff  pemeriksa berkaitan  dengan  kesiapan  sumber  daya manusia  berkaitan  dengan  implementasi Cloud  Computing  di  DJKI,  serta  staff pendukung  layanan  infrastruktur  untuk mendapatkan kelengkapan informasi terkait  kesiapan  dari  sisi  teknologi. Informan  yang  dipilih  juga  dihubungi  via
pesan  pribadi  dari  penulis  untuk  diminta kesiapannya diwawancarai berkaitan dengan topik di atas.

## HASIL dan PEMBAHASAN
Pada  bagian  ini  penulis  akan membagikan  hasil  dari  wawancara  yang telah  dilakukan  dengan  informan  menjadi tiga  bagian:  gambaran  model  cloud computing  yang  akan  digunakan  dan kesiapan  sisi  teknologinya;  kesiapan  dari kebijakan  dan  pendanaan;  serta  kesiapan dari segi sumber daya manusia.

## Gambaran Model Cloud Computing
Gambaran  tentang  model  cloud computing  sendiri  akan  menyewa  aplikasi cloud  computing  atau  model  SaaS. Aplikasi  yang  digunakan  akan  mengusung konsep  smart  office  dimana  aplikasi berfungsi  untuk  menyimpan  data-data pemeriksaan  di  cloud  sehingga  pemeriksa bisa mengaksesnya dimanapun.
Hal  ini  juga  disampaikan  melalui Staff  Pendukung  Layanan  Infrastruktur selaku  informan:  “sempat  kita  pikirkan kalau  kita  menyewa  layanan  GSuite  yang bisa  kita  pakai  google  drivenya  tapi ternyata  akan  ada  gagasan  pendaftaran  ini nanti akan  online  jadi  gak  perlu  datang  ke loket,  nah  dari  sini  makanya  ada  gagasan juga  sekalian  untuk  kerja  dimana  saja dengan  smart  office  dibantu  dengan aplikasi cloud itu untuk di penyimpanannya”.
Kesiapan dari segi teknologi sendiri menurut  paparan  informan  Kepala  Sub Direktorat  Pengembangan  Aplikasi,  akan diawali  dengan  survei  perangkat  existing dan  rencana  selanjutnya  akan  dilakukan assessment  perangkat  apa  saja  yang  perlu diganti  dan  disesuaikan  dengan  teknologi dan kebutuhan di DJKI.
Seperti  pernyataannya  menyatakan, “Pertama  kita  lakukan  assessment  dulu perangkat  existingnya  seperti  apa  seperti yang sekarang ini untuk arsitektur jaringan kita  sudah  mulai  pakai  spine  leaf  karena kita juga melihat traffic meningkat terus”. Ditambahkan  dengan  pernyataan
dari Staff pendukung layanan infrastruktur bahwa  menuju  implementasi  cloud  sendiri DJKI akan melakukan digitalisasi dari segi proses  bisnisnya  melalui  penyataannya: “yang pertama itu virtualisasi dulu sampai betul  betul  infrastrukturnya  ready  untuk cloud,  setelah  itu  baru  kita  fokus  ke konfigurasi untuk layanan cloudnya karena yang utama itu kan ketika infrastruktur kita sudah  virtual  dan  sudah  disesuaikan dengan  minimum  requirement  untuk  kita sewa  aplikasi  cloud,  maka  selanjutnya  ya kita  tinggal  konfigurasi  setting  sesuai kebutuhan”.
Dan  tambahan  pernyataannya  yang menjelaskan tentang kondisi awal infrastruktur  yang  akan  dirubah,  “kalau kemarin-kemarin kan kita sudah menggunakan arsitektur tier 3, itu sebenernya sudah bagus untuk keamanannya  juga  sudah  bagus,  untuk cloud  computing  kita  rasa  kurang  karena ketika ini launch pasti namanya telekomunikasi  itu  kan  ada  latensi  itu  kan nah  kita  udah  liat  arsitektur  spine  leaf  ini sendiri  dibanding  tier  3  lebih  bisa  motong waktu  latensi  biar  ga  terlalu  lama  karena cloud  computing  itu  kan  bergantung banget  sama  akses  internet  lokal,  kalau lemot itu banyak yang protes”

## Kebijakan dan Pendanaan
Kebijakan  baik  pengadaan  dan pendanaan dilakukan dengan langkah yang cukup kompleks mengingat DJKI merupakan instansi negara dibawah naungan  Kementerian  Hukum  dan  HAM dan  pendanaannya  sendiri  menggunakan anggaran menyebabkan penyerapan anggaran yang dalam hal ini nantinya akan digunakan untuk penyewaan layanan cloud computing  haruslah  memiliki  kualitas penyerapan atau haruslah digunakan dengan baik.
Seperti yang dipaparkan oleh informan
Kepala Sub Direktorat
Pengembangan  Aplikasi:  “kita  bawa  dulu ke  rapat  dengan  pimpinan  tinggi  karena disini  juga  ada  yang  namanya  PPK  atau Petugas  Pengelola  Komitmen  mereka  juga
yang mengelola untuk penyerapan anggaran  yang  diajukan,  dari  situ  nanti juga  disampaikan  apa  manfaat  kita menyewa ini (sewa layanan cloud computing)  baru  nanti  ketika  sudah dirapatkan  bisa  ditentukan  bagaimana karena  kita  pakai  anggaran  negara  jadi penyerapan  anggaran  itu  tidak  hanya dilihat  dari  jumlah  dan  nominalnya  saja tapi dilihat dari manfaatnya juga”.
Kebijakan selanjutnya berlaku untuk  pemilihan  penyedia  layanan  dalam hal  ini  disampaikan  oleh  informan  Kepala Sub  Direktorat  Pengembangan  Sistem: “untuk  penyedia,  kita  juga  tidak  bisa sembarangan ada beberapa metode pemilihan  ada  e-purchasing,  pengadaan langsung,  penunjukan  langsung,  tender cepat,  dan  tender.  Itu  semua  juga  ada kriteria  penentuannya  untuk  penyedia layanan cloud computing ini seperti apa”.
Ditambahkan  pula  melalui  staff pendukung  layanan  infrastruktur  bahwa pengadaan  sendiri  akan  menggunakan tender cepat dengan diperlukannya pembahasan lebih lanjut kebutuhan seperti apa yang diperlukan DJKI, seperti pernyataannya:  “Kalau  melihat  dari pengadaannya  ini  bisa  masuk  tender  cepat asalkan kita rinci dulu seperti apa makanya ada  yang  namanya  KAK  atau  kerangka acuan kerja yang isinya nanti juga rencana anggarannya berapa terus kebutuhan seperti apa yang kita perlukan”.
Terkait hal  ini penulis juga mewawancarai  staff  PPK  untuk  dimintai informasi lebih lanjut mengenai pengadaan.  Hasilnya  adalah  berdasarkan keterangan  staff  PPK  selaku  informan adalah “prosesnya sama mau itu baru atau istilahnya meneruskan dari tahun lalu, jadi misalkan tahun depan ini kita launch cloud computing  tahun  ini  berarti  persiapannya, diidentifikasi  dulu  butuhnya  apa  terus harganya  berapa  lihat-lihat  dulu  aja  kalau di  internet  itu  berapa,  baru  itu  semua ditaruh  di  ada  namanya  KAK  atau Kerangka  Acuan  Kerja  yang  isinya  ada tujuan kenapa ini diadakan, lalu kebutuhannya  apa  saja,  jangka  waktu
mulai  persiapan  sampai  kontrak  habis  itu jangkanya  berapa  bulan  lalu  kalau  udah decision maker udah bilang oke setuju kita undang  perusahaan  yang  mau  jadi  mitra kita untuk ikutan tender paling cepet 3 hari kerja baru kalau sudah ketemu pemenangnya  kesepakatan  harga  lalu menyusun dokumen lainnya seperti kontrak,  BAP,  BAST,  BAPP  kalau  kita bisa  simpulin  tahap  persiapan  itu  kira-kira bisa  makan  waktu  14  hari  kerja,  lalu  di proses  kita  cari  penyedianya  itu  bisa  1 sampai 2 bulan tergantung kebutuhan terus pasca  pemilihan  penyedia  itu  juga  bisa makan waktu 1 bulan”

## Strategi  menyiapkan  Sumber  Daya Manusia
Strategi  dalam  menyiapkan  sumber daya manusianya disampaikan oleh Kepala Sub  Direktorat  Pengembangan  Aplikasi bahwa  akan  dimulai  dari  divisi  IT  agar diberikan  pelatihan  karena  berkaitan  juga ketika  nantinya  ada  troubleshoot,  namun berbeda apabila pelatihan tersebut diberikan  kepada  staff  pemeriksa  yang dinilai  awam  untuk  ranah  IT,  seperti  yang disampaikan:  “Kita  juga  menganggarkan juga  untuk  pelatihan  tapi  akan  kita  mulai dari  bagian  IT  dulu  sehingga  ketika  nanti ini  sudah  berjalan  ketika  ada  problem orang  pertama  yang  akan  dihubungi  itu pasti  pihak  IT  dari  DJKI  kan  jadinya  kita juga  dari  IT  harus  belajar  juga  untuk troubleshoot atau minimal langkah pertamanya  kalau  ada  trouble  apa  yang perlu kita lakukan, baru setelah itu kita ke staff  di  divisi  lain  yang  tentu  materinya beda,  kalau  untuk  staff  pemeriksa  bagian lain  itu  yang  penting  goalnya  adalah mereka bisa menggunakan perangkatnya”.
Disamping  itu,  kesiapan  dari  segi sumber  daya  manusia  menurut  informan Staff  Pemeriksa  Merek  mereka  sendiri menilai  masih  banyak  yang  awam  dengan teknologi  dan  istilah  istilah  di  cloud computing terlebih untuk Staff yang sudah senior,  didukung  dari  pernyataannya: “untuk  kami  yang  masih  awam  dengan teknologi  menyukai  yang  praktis,  dan
sudah pasti untuk pemeriksa sendiri karena juga  banyak  yang  usianya  sudah  lanjut mereka juga tidak mau mempelajari hal hal yang  rumit,  untuk  itu  lebih  baik  apabila diadakan  pelatihan  tapi  yang  mudah dipahami”.

## DISKUSI
Tujuan  pembuatan  makalah  ini adalah  mengidentifikasi  kesiapan  DJKI selaku instansi pemerintahan dalam mengimplementasi teknologi cloud computing dengan menganalisa bagaimana kendala yang ada sebagai pokok permasalahan hingga solusi yang ditawarkan  berupa  penyewaan  aplikasi SaaS serta tantangan yang dirasakan selaku instansi  pemerintahan  yang  masih  terikat dengan  payung  hukum  juga  kebijakan terkait pendanaan. Interview yang dilakukan  dengan  3  informan  memberikan berbagai pandangan terkait teknologi cloud computing itu sendiri.
Infrasatruktur  yang  tersedia  di DJKI  saat  ini  berdasarkan  data  dari informan dinilai belum siap karena saat ini masih  peralihan  perangkat  dari  three  tier dimana  masing-masing  functional  process logic,  data  storage  dikembangkan  dan disusun sebagai modul-modul yang independen  menjadi  arsitektur  spine  leaf yang  dinilai  lebih  menawarkan  beberapa kelebihan diantaranya selain dapat menangani  traffic  data  yang  cukup  tinggi juga  dapat  mengurangi  latency  atau  waktu dalam  telekomunikasi.  Tingginya  traffic data  ini  mulai  dirasakan  dengan  mulai banyaknya  statistik  pendaftaran  yang masuk apabila dilihat dari database.
Pemilihan  spine-leaf  ini  menjadi perkembangan  yang  positif  bagi  DJKI mengingat  spine-leaf  sendiri  merupakan model  yang  memanfaatkan  analogi  daun dan  ranting  seperti  namanya.  Spine-Leaf memiliki  2  lapisan  yang  disebut  spine  dan leaf.  Leaf  disini  bermakna  kumpulan switch  yang  dibantu  oleh  spine  untuk menghubungkan  antar  “leaf”.  Sehingga dengan analogi seperti daun ini, spine-leaf sendiri masuk ke dalam topologi mesh dan
dinilai sesuai untuk pengembangan infrastruktur  yang  mendukung  penerapan cloud  computing  karena  menawarkan kemudahan  seperti  scalling  yang  lebih mudah, dan performanya lebih baik apabila traffic  paternsnya  berubah  dan  apabila ketika  DJKI  mulai  menerapkan  cloud computing  diperkirakan  tidak  akan  terjadi kendala yang berakibat fatal nantinya.
Namun  demikian  DJKI  sendiri memiliki  misi  untuk  membuat  layanan yang  semakin  memudahkan  masyarakat dengan  tengah  dikembangkannya  sistem online  dimana  masyarakat  tidak  perlu  lagi mendatangi  loket  DJKI  untuk  pendaftaran dan  cukup  melakukannya  dimana  saja hanya  dengan  mengakses  website  yang tengah dioptimalkan oleh pihak DJKI.
Perlunya peningkatan fasilitas infrastruktur dinilai tidak hanya perangkatnya saja namun mengingat akses internet  juga  diperlukan  tak  hanya  di pegawai DJKI namun akses yang diperlukan  dari  luar  dalam  hal  ini masyarakat yang mendaftar melalui website  juga  perlu  diperhatikan  untuk peningkatan layanan infrastruktur.
Dari  segi  pendanaan  sendiri  dinilai cukup  memakan  waktu  mulai  dari  proses persiapan  hingga  tanda  tangan  kontrak dengan  mitra,  hal  ini  cukup  wajar mengingat DJKI merupakan instansi dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM  dan  menggunakan  anggaran  dari negara  sehingga  hal  ini  menjadi  faktor mengapa DJKI dinilai ketat dalam melakukan pengadaan. Pemilihan
pengadaan  sendiri  berdasarkan  data  dari informan ternyata bergantung dari pengadaan seperti apa yang akan diadakan, dalam  kasus  ini  cloud  computing  dinilai bisa  menggunakan  metode  tender  karena bertujuan  untuk  mendapatkan  penyedia dalam  hal  ini  penyedia  software  cloud computing (SaaS).
Pengembangan
pegawai menggunakan  training  dirasa  akan  lebih efektif apabila dilaksanakan pergelombang dan perdirektorat mengingat jumlah pegawai  DJKI  sendiri  yang  berjumlah
lebih  dari  500  orang  dan  training  sendiri juga  menggunakan  anggaran  negara,  atau dengan  video  pengenalan,  video  tutorial, dengan  direktorat  IT  sebagai  penanggung jawab apabila  terjadi suatu kendala.

## SIMPULAN
Berdasarkan temuan hasil penelitian  dalam  bentuk  wawancara  dan dokumentasi  yang  kemudian  dilakukan analisis  data  temuan  hasil  penelitian  akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.
Setelah  dilakukan  observasi  dan wawancara  yang  dilakukan  pada  ketiga informan diketahui bahwa keluhan dirasakan ketika salah satu staff pemeriksa mengeluh kendala pada perangkatnya yang apabila  mengalami  kerusakan  maka  tidak bisa  menyelamatkan  data  yang  ada  pada perangkat  tersebut.  Namun  tantangan kembali dirasakan mengingat DJKI merupakan  instansi  pemerintahan  dibawah naungan  Kementerian  Hukum  dan  HAM yang mengharuskan pengadaan menggunakan anggaran negara (APBN).
Pemilihan  cloud  computing  pun menjadi  salah  satu  solusi  mengatasi kendala  yang  ada  dengan  menawarkan kelebihan seperti penyimpanan yang menggunakan  teknologi  komputasi  awan dimana  data  juga  dapat  diakses  dimana saja, pembayaran layanan yang disesuaikan  dengan  apa  yang  ingin konsumen  gunakan  (pay  as  you  go),  juga menyediakan layanan yang dapat digunakan untuk monitoring dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. (Rumetna, 2018)
Pemilihan  layanan yang  akan disewa berupa SaaS yang dimana software ini  dengan  bantuan  teknologi  komputasi awan  akan  membantu  kinerja  pegawai yang  menggunakannya  dan  bisa  langsung digunakan  oleh  penggunanya.  (Afdhal, 2013). Untuk langkah permulaannya dimulai dengan menyesuaikan infrastruktur yang sudah ada seperti server yang ada di DJKI saat ini akan disesuaikan dengan  bagaimana  yang  dibutuhkan  untuk cloud computing contohnya untuk infrastruktur jaringan di kantor DJKI  yang
sudah  menggunakan  spine-leaf  dimana arsitektur  ini  diperlukan  mengingat  load data  di  DJKI  yang  juga  semakin  banyak apabila dilihat melalui statistik pendaftaran KI (Nelson, 2017).
DJKI  sendiri  seperti  yang  telah dipaparkan staff pendukung layanan infrastruktur tengah mengembangkan smart  office  secara  perlahan  dengan beralih ke sistem online dimana masyarakat  yang  ingin  mendaftar  cukup dengan mengaksesnya melalui website dan memasukkan  datanya  melalui  soft  file yang dalam hal ini tidak perlu diprint.
Selanjutnya untuk pemilihan penyedia  sendiri  menggunakan  tender cepat  dimana  spesifikasi  dan  volume pekerjaannya  sudah  dapat  ditentukan secara rinci.berdasarkan pada Pasal 38 ayat (6)  Perpres  16/2018.  Dan  pengadaannya sendiri  melalui  beberapa  tahap  mulai  dari usulan  dan  manfaat  yang  ditawarkan hingga keputusan akhir di tangan decission maker yang nantinya.
Tantangan selanjutnya kembali dirasakan ketika berhadapan dengan sumber  daya  manusia  yang  beragam. Berdasarkan  dari  hasil  wawancara  melalui 3 informan diketahui bahwa masih banyak yang  awam  dengan  teknologi  cloud  itu sendiri,  terlebih  model-model  yang  ada seperti  SaaS  terlebih  masih  banyak  yang bingung  bagaimana  penggunaan  cloud computing  seperti  google  drive  terlebih untuk pegawai yang dimana usianya sudah senior.  Hal  ini  dipaparkan  informan  staff pemeriksa  merek  dimana  mereka  tidak merasa keberatan apabila dilakukan training pengenalan teknologi cloud computing,  dengan  catatan  materi  yang disajikan  ringkas  sehingga  goalnya  adalah pegawai  bisa  menggunakan  aplikasi  SaaS tersebut  Usulan  pengadaan training ini juga  sudah  terpikirkan  oleh  salah  satu informan, Kepala Sub Direktorat Pengembangan  Aplikasi  dimana  akan diadakannya  pelatihan  pegenalan  aplikasi cloud  ini,  namun  porsi  materi  yang diberikan akan berbeda mengingat kepentingan  di  divisi  IT  dan  mereka  yang
berada diluar divisi IT berbeda. Jika divisi IT  akan  menerima  pelatihan  yang  dimana materinya  akan  lebih  mengarah  ke  teknis, berbeda  dengan  materi  yang  disajikan untuk  diluar  divisi  IT  yang  akan  lebih diarahkan untuk cara menggunakannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Afdhal.  (2013).  Studi  Perbandingan
Layanan. Jurnal Rekayasa Elektrika  Vol.  10,  No.  4,  Oktober 2013, 196. Ahmad  M.  Ramli,  e.  a.  (2020). PELINDUNGAN KEKAYAAN
INTELEKTUAL DALAM PEMANFAATAN  TEKNOLOGI
INFORMASI  DI  SAAT  COVID- 19.  Jurnal  Penelitian  Hukum  De Jure, 46.
Dr.  Farida  Nugrahani,  M.  (2014).  Metode penelitian  kualitatif.  Solo:  Cakra Books.
Fereday J., M.-C. E. (2006). Demonstrating rigor  using  thematic  analysis:  A hybrid  approachof  inductive  and deductive  coding  and  theme developme.  International  Journal of QualitativeMethods, 80-92. Gorelik,  E.  (2013).  Cloud  Computing
Models. MIT Libraries, 31-64.
Moza Ramadhani, e. a. (2012).
PERLINDUNGAN  TERHADAP INVENTOR  TERKAIT  UNSUR KEBARUAN  PATEN  YANG HAPUS AKIBAT TIDAK MEMBAYAR BIAYA TAHUNAN.  PERLINDUNGAN TERHADAP INVENTOR TERKAIT  UNSUR  KEBARUAN
PATEN  YANG  HAPUS  AKIBAT TIDAK  MEMBAYAR  BIAYA
TAHUNAN.
Negara,  E.  S.,  &  Panjaitan,  F.  Y.  (2014).
PENGEMBANGAN MODEL ARSITEKTUR TEKNOLOGI INFORMASI  BERBASIS  CLOUD COMPUTING UNTUK INSTITUSI PERGURUAN TINGGI DI SUMATERA SELATAN.  PENGEMBANGAN MODEL ARSITEKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI BERBASIS CLOUD COMPUTING UNTUK INSTITUSI PERGURUAN TINGGI DI SUMATERA SELATAN, 3-4. Nelson, W. (2017, November 7). lenovopress. Retrieved from Lenovopress: https://lenovopress.com/lp0573. pdf Rumetna,  M.  S.  (2018).  PEMANFAATAN CLOUD  COMPUTING  PADA DUNIA BISNIS: STUDI LITERATUR.  Jurnal  Teknologi Informasi  dan  Ilmu  Komputer
(JTIIK), 307.
Yin,  R.  K.  (2003).  Case  Study  Research  : design  and  methods.  California: Sage Publication, Inc.
Yin,  R.  K.  (2012).  Applications  of  Case Study  Research.  London:  SAGE Publications, Inc..