## PEMANFAATAN DATABASE KEPENDUDUKAN TERDISTRIBUSI PADA RAGAM APLIKASI SISTEM INFORMASI DI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Edhy Sutanta 1 , Ahmad Ashari 2
1 Mahasiswa Program S3 Ilmu Komputer, FMIPA, UGM Email: edhy_sst@yahoo.com
2 Dosen Program S3, Jurusan Ilmu Komputer & Elektronika, FMIPA, UGM Telp.: 0274-515660, Fax.: 0274-515664, Email: ashari@ugm.ac.id
Abstract : Government of Indonesia in this regard  Kemendagri is currently  implementing an  e-ID  card  (e-KTP)  program  that  was  developed  by  the  Single  Identification  Number (SIN).  The  program  is  expected  to  generate  an  accurate  database  of  the  national population. Availability of better population database will provide the maximum benefit if it can  be  utilized  in  various  applications  of  information  systems  at  the  regency.  Distributed database population is a potential development of e-Gov better, through the development of various primary and secondary/derivative information systems with integrated of database, middleware, and applications which developed by web service technologies. Evaluation of system  performance  continuously  also  need  to  be  done  as  part  of  the  process  in  the  life cycle of information systems.
Keywords: e-Government, e-KTP, integration, population database, web service

## 1. PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia melalui Kemendagri saat ini sedang melaksanakan program e-KTP  berbasis  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  sebagai  pelaksanaan  UU  no.  23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.  Dalam rangka mendukung efektifitas dan  efisiensi  program  tersebut,  pemerintah  mengembangkan  Sistem  Informasi Administrasi  Kependudukan  (SIAK).  Pengembangan  SIAK  telah  dimulai  pada  tahun 2003  dengan  diluncurkannya  SIAK online dari  Kecamatan  ke data  center kependudukan,  kemudian  disusul  SIAK offline di  Kabupaten/Kota  pada  tahun  2005. SIAK online memberikan layanan pendaftaran penduduk dan catatan sipil di kecamatan yang  terhubung  langsung  dengan data  center Dirjen  Administrasi  Kependudukan (Ditjen Adminduk) melalui VPN dial . Hasil penyempurnaan grand design SIAK terbaru disepakati oleh Tim Teknis dari 15 Kementerian/Lembaga pada tanggal 4 Agustus 2010 dan telah ditetapkan dengan Keputusan Mendagri tanggal 13 Agustus 2010. Sedangkan, hasil  penyempurnaan  spesifikasi hardware , software ,  dan  blangko  e-KTP  disepakati oleh  Tim  Teknis  pada tanggal  28  Desember 2010  dan  ditetapkan  dengan  Permendagri no.  6  tahun  2011.  Pada  akhir  tahun  2012,  ditargetkan  SIAK  di  497  kabupaten/kota tersambung (online) dengan pusat dan propinsi, dan pelayanan SIAK 6.589 kecamatan pada  497  kabupaten/kota  akan  tersambung (online) ke  kabupaten/kota,  pusat  dan propinsi.  Pada  akhir  tahun  2013,  SIAK  di  Kemendagri  dan  daerah  ditargetkan tersambung (online) dengan instansi pengguna secara bertahap. Informasi  dan  publikasi  terkait  dengan  proyek  e-KTP,  NIK, database kependudukan,  integrasi  sistem  dan  aspek  terkait  lainnya  sudah  banyak  ditemukan, namun  terkait  dengan  pemanfaatan database kependudukan  dalam  ragam  aplikasi sistem  informasi  di  pemerintah  kabupaten/kota  (Pemkab/Pemkot)  masih  minim. Makalah  ini  mengungkap  peluang  pemanfaatan database kependudukan  yang terdistribusi pada ragam aplikasi sistem informasi di Pemkab/Pemkot.
2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Distribusi Database
Implementasi database terdistribusi  dapat  menghasilkan  kinerja  yang  baik menyangkut ketersediaan data. Replikasi database yang dapat menghasilkan kesamaan posisi  data  pada  beberapa master  site ,  memungkinkan  pembagian  beban  akses  ke server ,  sehingga  kegagalan  akses  data  minimal.  Serangkaian  pengujian  distribusi dengan  Oracle  9i  menunjukkan  perbedaan  waktu  eksekusi query yang  tidak  terlalu signifikan terhadap jumlah data (Cinderatama, Yuwono, dan Asmara, 2010).
Hasil pengujian pada platform Red Hat menggunakan Oracle Server dan PL/SQL juga menunjukkan akses ( Insert-Reading-Update ) pada database berukuran kecil layak digunakan  namun  tidak  sebanding  dengan  kinerja  pada  arsitektur Hadoop . HBase merupakan kelanjutan dari Hadoop yaitu sistem database terdistribusi yang berorientasi pada  penggunaan  kolom. HBase menawarkan  akses  acak  ( Read - Write ),  memiliki penyimpanan  data  berdasarkan  arsitektur HDFS yang  dibangun  untuk  jumlah record sangat  besar  (miliaran),  jumlah  besar  kolom  (jutaan),  memiliki  kemampuan  partisi horisontal dan replikasi yang mudah digunakan. MySQL dan PostgreSQL Untuk sesuai untuk aplikasi kecil dan menengah, menawarkan kesederhanaan dan fleksibilitas, tetapi kinerjanya  menurun  signifikan  untuk database besar  dan  terdistribusi  (Carstoiu, Lepadatu, dan Gaspar, 2010).
Berdasarkan  dua hasil  penelitian  di  atas,  diusulkan  skenario  penerapan  distribusi database kependudukan  yang  secara  garis  besar  meliputi database master kependudukan  nasional  yang  tunggal/terpusat,  desain  logik  dan  fisik  pengembangan database kependudukan,  distribusi database yang  melibatkan  proses  replikasi  dan fragmentasi  database,  serta  transparansi  dalam  DDBMS  (Sutanta  dan  Ashari,  2012). Usulan distribusi database ini  sejalan dengan usulan  pembangunan infrastruktur untuk SIAK  terdistribusi  yang  terdiri  atas  simpul datacenter pusat,  propinsi,  kabupaten,  dan kecamatan  yang  saling  terhubung,  sehingga  mampu  menyederhanakan  sistem-sistem pada tiap tingkatan daerah (Setiadi, Hasibuan, dan Fahmi, 2007).
2.2. Struktur Manajemen Pengembangan e-Gov ernment Tingkat Kabupaten/Kota Pengembangan e-Gov harus mempertimbangkan prioritas layanan elektronik yang diberikan,  infrastruktur  yang  dimiliki,  kegiatan  layanan  saat  ini,  dan  kondisi  anggaran dan  sumber  daya  manusia  yang  dimiliki.  Gabungan  konsep  pengembangan e-Gov dan pengalaman good  practice dan bad  practice pada  beberapa  negara  dapat  digunakan untuk  menyusun  stuktur  manajemen  pengembangan e-Gov yang  dapat  digunakan sebagai  panduan  metodologi  pengembangan e-Gov di  lingkungan  Pemda  di  Indonesia (Hasibuan,  2007).  Mengacu  pada  struktur  tersebut,  nampak  bahwa  keberhasilan pengembangan e-Gov menuntut komitmen tinggi dari Pimpinan.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Makalah  ini  disusun  menggunakan  metode  analisis  deskriptif  dengan  cara melakukan  kajian  pustaka  terkait  konsep  pengembangan  e-Gov  dan  keberadaan database  kependudukan  yang  sedang  dikembangkan  oleh  Kemendagri,  diikuti  dengan analisis  kondisi  aktual  untuk  mengetahui  problem  seputar  pengembangan  e-Gov  pada Pemkab/Pemkot  di  wilayah  DIY,  dan  selanjutnya   disampaikan  usulan  pemanfaatan
database  kependudukan  yang  terdistribusi  berikut  permasalahan  yang  potensial  terjadi dalam upaya tersebut dan alternatif solusinya.

## 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pemerintah  Indonesia  dalam  hal  ini  Kemendagri  saat  ini  sedang  melaksanakan program  e-KTP  berbasis  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK)  nasional  sebagai pelaksanaan UU no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Mengacu pada UU  tersebut;  Kemendagri  kewajib  dan  bertanggung  jawab  menyelenggarakan administrasi  kependudukan  secara  nasional;  Pemerintah  Propinsi  kewajib  dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan  pada skala propinsi; Pemkab/Pemkot  kewajib  dan  bertanggung  jawab  menyelenggarakan  administrasi kependudukan  pada  skala  kabupaten/kota  yang  dilakukan  Bupati/Walikota;  dan  Dinas Dukcapil  Kabupaten/Kota  kewajib  memberikan  pelayanan  pendaftaran  penduduk  dan pencatatan  sipil,  dan  menerbitkan  dokumen  kependudukan.  Program  e-KTP  berbasis NIK  bertujuan  untuk  memperoleh  tertib database dan  tertib  dokumen  kependudukan (Kemendagri, 2011).
Program e-KTP diterbitkan mengacu pada UU no. 23 tahun 2006, Perpres no. 26 tahun  2009  ,  dan  Perpres  no.  35  tahun  2010,  sehingga  berlaku  secara  nasional  dan diharapkan  mempermudah  penduduk  dalam  mendapatkan  pelayanan  dari  Lembaga Pemerintah  dan  swasta  karena  tidak  lagi  memerlukan  KTP  setempat.  Terkait  dengan program  tersebut,  saat  ini  Pemerintah  sedang  berada  dalam  tahapan  perekaman  sidik jari,  foto,  dan  tanda  tangan,  serta  masih  ada  3  tahap  yang  harus  dilaksanakan,  yakni personalisas  e-KTP,  penerbitan  e-KTP,  dan  penyerahan  e-KTP.  Dalam  rangka mendukung efektifitas dan efisiensi penerbitan NIK dan penerapan e-KTP, pemerintah mengembangkan  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan  (SIAK).  Pusat Teknologi  Informasi  dan  Komunikasi  (PTIK)  BPPT  mendampingi  Depdagri  secara teknis  dalam  pengembangan software SIAK online yang  mencakup  perancangan infrastruktur  jaringan  antar  kabupaten, data  center pada  Dirjen  Administrasi Kependudukan,  perancangan disaster  recovery  center (DRC),  dan  konsolidasi  data dalam sistem, serta melakukan pendampingan teknis dalam pembuatan e-KTP.

## 4.1. Database Kependudukan dalam SIAK
Mengacu  pada  Permendagri  no.  25  tahun  2011  tentang  Pedoman  Pengkajian, Pengembangan  dan  Pengelolaan  Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan, database kependudukan  pada  SIAK  memiliki  muatan  yang  kompleks  dan  seragam. Khusus database kependudukan di pusat menggunakan platform database sangat besar yang memuat data-data wilayah; keluarga; biodata; pencatatan sipil; serta foto , sidik jari tangan, dan tanda tangan. Data wilayah , terdiri atas nama dan kode propinsi; nama dan kode  kabupaten/kota;  nama  dan  kode  kecamatan/lainnya;  serta  nama  dan  kode desa/kelurahan/lainnya,  sedangkan  data  keluarga  terdiri  atas:  nomor  kartu  keluarga; nama kepala keluarga; alamat; RT; RW; dusun; kode pos; dan nomor telepon (Tabel 1). Mengacu pada UU no. 23 tahun 2006, setiap warga negara wajib memiliki NIK, berlaku seumur  hidup,  dan  dicantumkan  dalam  setiap  Dokumen  Kependudukan  dan  dijadikan dasar penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat tanah, dan lainnya. NIK diberikan kepada setiap bayi lahir yang dilaporkan oleh orang tua yang tercatat sebagai penduduk suatu wilayah dan tercatat sebagai satu keluarga, dengan format 16 digit yaitu (UU No. 52 Tahun 2009) :

## AABBCCDDEEFFGGGG
Keterangan:  AA  (1-2):  kode  propinsi  NIK  diterbitkan;  BB  (3-4):  kode kabupaten/kota NIK diterbitkan; CC (5-6): kode kecamatan NIK diterbitkan; DD (7-8):  tanggal  lahir  (jika  perempuan,  tanggalnya  ditambah  40);  EE  (9-10):  bulan lahir;  FF(  11-12):  dua  angka  terakhir  tahun  lahir;  GGGG  (13-16):nomor  urut 0001-9999, berurutan sesuai dengan12 angka sebelumnya.
Tabel 1: Item data kependudukan untuk setiap jenis data dalam SIAK
Jenis Data Rincian Biodata WNI NIK; nomor kartu tanda penduduk/nomor pokok penduduk; alamat sebelumnya; nomor paspor; tanggal berakhir paspor; nama  lengkap;  jenis  kelamin;  tempat  lahir;  tanggal/bulan/tahun  lahir;  kepemilikan  akta  lahir/surat  lahir;  nomor  akta kelahiran/surat  kenal  lahir;  golongan  darah;  agama/kepercayaan  kepada  TYME;  status  perkawinan;  akta perkawinan/buku  nikah;  nomor  akta  kawin/buku  nikah;  tanggal  perkawinan;  akta  cerai/surat  cerai;  nomor  akta perceraian/surat cerai; tanggal perceraian; status hubungan dalam keluarga; kelainan fisik & mental; penyandang cacat; pendidikan terakhir; jenis pekerjaan; NIK ibu; nama lengkap ibu; NIK ayah; nama lengkap ayah; nama ketua RT; nama ketua RW; nomor kartu keluarga; gelar agama; gelar akademis; gelar bangsawan; nama petugas registrasi; nomor induk pegawai petugas registrasi; tanggal entri Biodata orang asing NIK;  nama  keluarga;  nama  pertama;  jenis  kelamin;  tempat  lahir;  tanggal  lahir;  kewarganegaraan;  agama;  golongan darah;  status  kawin;  pendidikan  terakhir;  jenis  pekerjaan;  alamat  sponsor;  nomor  RT;  nomor  RW;  kode  pos;  telepon; datang  dari;  tujuan  kedatangan;  nomor  paspor;  tanggal  paspor;  tanggal  akhir  paspor;  nama  paspor;  tipe  sponsor; dokumen  imigrasi;  nomor  dokumen;  tempat  diterbitkan;  tempat  datang  pertama;  tanggaldatang  pertama;  nomor  surat tanda  lapor  diri;  tanggal  pendaftaran;  nama  nomenklatur  dinas;  nama  kepala  dinas;  nama  petugas  entri;  NIP  petugas entri; tanggal entri; nomor kartu keluarga; kode propinsi; kode kabupaten; kode kecamatan; kode kelurahan Data Pencatatan sipil kelahiran NIK  bayi;nama  lengkap  bayi;  daerah  tempat  lahir  bayi;  tanggal  lahir  bayi;  waktu  kelahiran;  jenis  kelamin  bayi; tempat/lokasi kelahiran; urutan anak ke kelahiran bayi; berat kelahiran; panjang bayi lahir; penolong kelahiran; domisili kelahiran bayi; identitas ibu; identitas ayah; identitas pelapor & waktu melapor; identitas saksi I; identitas saksi II; nomor akta  kelahiran;  tanggal  akta  kelahiran;  jenis  pencatatan  kelahiran;  nama  kepala  desa/lurah;  nama  petugas  pencatat; nama petugas entri; tanggal entri Data pencatatan sipil perkawinan NIK  suami;  nomor  kartu  keluarga  suami;  nomor  paspor  suami;  nama  lengkap  suami;  agama/penghayat  kepercayaan suami; tanggal lahir suami; tempat lahir suami; alamat suami; pendidikan suami; pekerjaan suami; status  kawin  suami  sebelum  perkawinan  ini;  perkawinan  suami  yang  ke;  istri  suami  yang  ke;  suami  sebagai  anak  ke; kewarganegaraan suami; kebangsaan suami; identitas ayah suami; identitas ibu suami; NIK istri; nomor kartu keluarga istri;  nomor  paspor  istri;  nama  lengkap  istri;  agama/penghayat  kepercayaan  istri;  tanggal  lahir  istri;  tempat  lahir  istri; alamat  istri;  pendidikan  istri;  pekerjaan  istri;  status  kawin  istri  sebelum  perkawinan  ini;  perkawinan  istri  yang  ke;  istri sebagai anak ke; kewarganegaraan istri; kebangsaan istri; identitas ayah istri; identitas ibu istri; identitas saksi I; identitas saksi  II;  tanggal  perkawinan;  tempat  perkawinan;  tanggal  melapor;  waktu  melapor;  perkawinan  berdasarkan  agama; nama  badan  yang  mengesahkan  perkawinan;  keputusan  pengadilan;  nama  pemuka  agama;  nomor  akta  kawin;  nama petugas pencatat; nama petugas entri; tanggal entri Data pencatatan sipil perceraian NIK  suami;  nomor  kartu  keluarga  suami;  nomor  paspor  suami;  nama  lengkap  suami;  agama/penghayat  kepercayaan suami; tanggal lahir suami; tempat lahir suami; alamat suami; pendidikan suami; pekerjaan suami; perceraian suami yang ke; kewarganegaraan suami; kebangsaaan suami; NIK istri; nomor kartu keluarga istri; nomor paspor istri; nama lengkap istri; agama/penghayat kepercayaan istri; tanggal lahir istri; tempat lahir istri; alamat istri; pendidikan istri; pekerjaan istri; perceraian  istri  yang  ke;  kewarganegaraan  istri;  kebangsaaan  istri;  yang  mengajukan  perceraian;  nomor  akta  kawin; tanggal  akta  kawin;  tempat  perkawinan;  sebab  perceraian;  tanggal  melapor;  waktu  melapor;  jumlah  anak  yang ditanggung;  lembaga  pengadilan;  nomor  ketetapan  pengadilan;  tanggal  penetapan  pengadilan;  domisili  perceraian; nomor akta perceraian; nama petugas pencatat; nama petugas entri; tanggal entri Data pencatatan sipil kematian NIK; nama lengkap; jenis kelamin; tanggal lahir; tempat lahir; agama; pekerjaan; alamat; kewarganegaraan; kebangsaan; urutan anak ke; tanggal kematian; waktu kematian; penyebab kematian; tempat kematian; yang menerangkan kematian; domisili kematian; identitas ibu; identitas ayah; identitas pelapor; identitas saksi I; identitas saksi II; nomor akta kematian; tanggal akta kematian Data pencatatan sipil pengakuan anak NIK;  nama  lengkap;  tempat  lahir;  tanggal  lahir;  jenis  kelamin;  identitas  domisili;  agama/kepercayaan;  urutan  kelahiran; nomor akta lahir; tanggal penerbitan akta lahir; instansi penerbit akta lahir; identitas ibu kandung; identitas ayah; identitas saksi I; identitas saksi II; nomor putusan pengadilan; tanggal putusan pengadilan; nama pengadilan; tempat pengadilan; nama petugas register Data pencatatan sipil pengangkatan anak NIK;  nama  lengkap;  tempat  lahir;  tanggal  lahir;  jenis  kelamin;  identitas  domisili;  agama/kepercayaan;  nomor  akta  lahir; tanggal  akta  lahir;  instansi  penerbit  akta  lahir;  identitas  ibu  kandung;  identitas  ayah  kandung;  identitasi  ibu  angkat; identitas  ayah  angkat;  nomor  putusan  pengadilan;  tanggal  putusan  pengadilan;  nama  pengadilan;  tempat  pengadilan; nama petugas register; nama petugas pencatat; nama petugas entri; tanggal entri Data pencatatan sipil pengesahan anak NIK;  nama  lengkap;  tempat  lahir;  tanggal  lahir;  jenis  kelamin;  identitas  domisili;  agama/kepercayaan;  urutan  kelahiran; nomor akta lahir; tanggal akta lahir; instansi penerbit akta lahir; identitas ibu kandung; identitas ayah kandung; identitasi saksi; identitas pemohon; nama petugas register Data pencatatan sipil perubahan status NIK;  nomor  kartu  keluarga;  nama  lengkap;  jenis  kelamin;  identitas  domisili;  agama/kepercayaan;  tempat  kelahiran; tanggal  lahir;  pekerjaan;  pendidikan;  alamat  negara  asal;  kebangsaan;  kewarganegaraan;  status  keimigrasian;  nomo
kewarganegaraan Kepres/Menkumham; tanggal Kepres/Menkumham; nomor  berita acara sumpah; tanggal berita acara sumpah; tanggal serah kutipan; alasan perubahan kewarganegaraan; nama petugas register
Data pencatatan sipil peristiwa penting lainnya NIK; nomor kartu keluarga; nama lengkap; nomor akta kelahiran; jenis kelamin lama; jenis kelamin baru; tempat/tanggal lahir;  alamat;  pendidikan  terakhir;  agama/kepercayaan;  pekerjaan;  kewarganegaraan;  kebangsaan  (bagi  warga  negara asing);  nomor  keputusan  pengadilan;  tanggal,  bulan,  tahun  keputusan  pengadilan;  lembaga  peradilan  yang mengeluarkan  keputusan;  tempat  lembaga  peradilan;  nama  petugas  entry  data;  tanggal  entry  data;  tempat  &  tanggal pelaporan; nama dinas; nama kepala dinas; nama petugas pencatat; nama pelapor Data biometrik Sesuai Permendagri no. 9 tahun 2011 meliputi: foto wajah, sidik jari, iris mata kanan-kiri, tandatangan digital
(Sumber: Permendagri no. 25 Tahun 2011)

## 4.2. Pengembangan E-Government
Pada  dasarnya, e-Gov adalah  penggunaan  teknologi  informasi  (IT)  yang  dapat meningkatkan  hubungan  antara  pemerintah,  masyarakat,  dan  bisnis,  didalamnya melibatkan otomatisasi dan komputerisasi pada prosedur paper-based yang mendorong cara-cara baru dalam kepemimpinan, mendsikusikan dan menetapkan strategi, transaksi bisnis,  mendengarkan  warga  dan  komunitas,  serta  mengorganisasi  dan  menyampaikan informasi (Pascual, 2003). Semakin besarnya peranan IT dalam proses bisnis membuat organisasi  berlomba mengimplementasikan  IT untuk  proses terintegrasi.  Salah satunya adalah  melalui  implementasi e-Gov ,  di  mana  idealnya e-Gov diharapkan  dapat membantu  meningkatkan interaksi  antara  pemerintah,  masyarakat,  dan  bisnis  sehingga mampu mendorong perkembangan politik dan ekonomi.
Inisiatif e-Gov di  Indonesia  telah  diperkenalkan  melalui  Inpres  No.  6/2001  yang menyatakan  bahwa  aparat  pemerintah  harus  menggunakan  teknologi  telematika  untuk mendukung good  governance dan  mempercepat  proses  demokrasi. e-Gov wajib diperkenalkan  untuk  tujuan  yang  berbeda  di  kantor-kantor  pemerintahan.  Administrasi publik  adalah  salah  satu  area  di  mana  internet  dapat  digunakan  untuk  menyediakan akses  bagi  masyarakat  yang  berupa  pelayanan  yang  mendasar  dan  menyederhanakan hubungan  antar  masyarakat  dan  pemerintah. Pelayanan e-Gov melalui  internet  dapat dibagi  dalam  beberapa  tingkatan  yaitu  penyediaan  informasi,  interaksi  satu  arah, interaksi dua arah dan transaksi yang berarti pelayanan elektronik secara penuh. Conroh interaksi satu arah adalah fasilitas download formulir, contoh interaksi dua arah adalah pengumpulan  formulir  secara online ,  sedangkan  pelayanan  elektronik  penuh  dapat berupa pengambilan keputusan dan delivery (pembayaran). Berdasarkan fakta yang ada, pelaksanaan e-Gov di  Indonesia sebagian besar barulah pada tahap publikasi situs atau pemberian  informasi.  Data  bulan  Maret  2002  menunjukkan  369  kantor  pemerintahan telah membuka situs website , akan tetapi 24% dari situs tersebut gagal mempertahankan kelangsungan operasi karena alasan anggaran, dan pada awal tahun 2003 hanya ada 85 situs  yang  beroperasi  dengan  pilihan  yang  lengkap  (Jakarta  Post,  15/01/2003).  Perlu digarisbawahi  bahwa e-Gov bukan  hanya  sekedar  publikasi  situs  oleh  pemerintahn namun  perlu  diupayakan  hingga  pada  layanan full-electronic  delivery  service (www.indonesia.go.id/, 20/12/2011).
Hasil  evaluasi  atas  praktek  pengembangan e-Gov menunjukkan  bahwa implementasi e-Gov khususnya di Indonesia banyak yang mengalami kegagalan, karena adanya  kesalahan  paradigma  tentang e-Gov yang  tidak  sesuai  dengan  konsep  yang benar(Supangkat,  2006).  Beberapa  faktor  penghambat  dalam e-Gov ,  antara  lain:  1) komitmen pemerintah dalam integrasi dan transparansi publik, 2) belum adanya budaya berbagi  informasi,  3)  belum  adanya  budaya  dokumentasi  yang  tertib,  4)  resistensi terhadap  perubahan,  5)  kelangkaan  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  handal,  6)
infrastruktur  yang  belum  memadai  dan  mahal,  serta  7)  tempat  akses  yang  terbatas (Raharjo, 2001).
Resistensi terhadap perubahan sebagai penyebab faktor penghambat dalam e-Gov bisa  terjadi  sebagai  akibat  dari  adanya:  1)  ego  sektoral  organisasi  sehingga  menutup kemungkinan  untuk  mau  diatur  atau  bekerjasama  dengan  organisasi  lain;  2)  anggapan bahwa  sistem  informasi  merekalah  yang  terbaik  dibanding  lainnya;  3)  konteks kepentingan  yang berbeda pada setiap organisasi sehingga sulit  dicari titik temu untuk melakukan  integrasi  secara  cepat;  4)  keinginan  untuk  menjadi  pimpinan  tim  integrasi dalam  konsorsium  kerja  sama;  5)  ketidakinginan  untuk  saling  membagi data/informasi/pengetahuan  karena  dianggap  mengurangi  keunggulan  kompetitif individu/organisasi;  6)  ketidaktahuan  memulai  integrasi  dari  mana  sehingga  kondusif untuk dilakukan sejumlah pihak terkait; dan lainnya (Indrajit, 2006).
Usulan  solusi  atas  problem-problem  tersebut  adalah  penerapan  strategi implementasi  yang  konsisten  pada lifecycle  system disertai  dengan  proses continuous improvement merupakan  kerangka  strategi  perbaikan  yang  layak  ditempuh.  Arsitektur kerangka  strategi  implementasi  yang  diajukan  meliputi  4  bagian high  level  control , yakni:  1)  integrasi  penelitian/informasi;  2)  agenda  implementasi;  3) delivery layanan; serta  4)  pengukuran performance (Supangkat,  2006).  Dengan  mempelajari  sejumlah ilmu perilaku organisasi; resistensi terhadap perubahan dapat dipecahkan menggunakan sebuah  metodologi  evolusi  pelaksanaan  6  tahap  integrasi  meliputi:  1)  eksploitasi kapabilitas  local;  2)  melakukan  integrasi  tak  tampak;  3)  kehendak  berbagi  pakai;  4) redesain  arsitektur  proses;  5)  optimalisasi  infrastruktur;  dan  6)  transformasi  organisasi (Indrajit, 2006).

## 4.3. Ragam Aplikasi Sistem Informasi di Pemkab/Pemkot
Berdasarkan  statistik  keberadaan website di  lingkungan  pemerintah,  pada  bulan Agustus 2011 terdapat 18 website kementerian, 5 website setingkat menteri, 12 website komponen  Kemendagri,  3 website unit  kerja/direktorat  di  lingkungan  Depdagri,  32 website propinsi,  486 website Pemkab/Pemkot  (36 offline ,  58  belum  memiliki web ) (http://www.depdagri.go.id/,  20/12/2011).  Setiap  Pemkab/Pemkot  memiliki  kebijakan yang berbeda terkait dengan pengembangan e-Gov , aplikasi  yang digunakan, dan jenis layanan  informasi  publik.  Sebagai  contoh,  Pemkab  Sragen  yang  berhasil  memperoleh 17 penghargaan terkait layanan publik selain menampilkan informasi juga menyediakan 59 layanan online perijinan dan 10 layanan online non perijinan (http://bpt.sragenkab.go.id/, 20/12/2011).
Di propinsi DIY, Pemkot Yogyakarta selain menampilkan informasi Pemkot juga menampilkan informasi 45 jenis dan syarat perijinan, prosedur perijinan, konsultasi dan pengaduan,  serta download 7  formulir  perijinan  (http://www.jogjakota.go.id/, 20/12/2011).  Pemkab  Kulon  Progo  selain  menampilkan  informasi  Pemkab,  melalui Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), menampilkan informasi daftar perijinan sebanyak 45 macam,  mekanisme  perijinan,  waktu  penyelesaian  perijinan,  serta download formulir untuk  7  macam  permohonan  perijinan  (http://www.kulonprogokab.go.id/,  20/12/2011). Pemkab  Bantul  selain  menampilkan  informasi  Pemkab,  melalui  Dinas  Perijinan menampilkan informasi jenis perijinan, dasar hukum, retribusi; lama waktu proses dan masa  berlakunya  ijin;  persyaratan  pengajuan  ijin;  mekanisme/prosedur  pengurusan perijinan,  duplikat  surat  ijin  dan  legalisir  surat  ijin;  mekanisme/prosedur  pengurusan perijinan;  pencarian  perijinan  yang  didaftarkan;  serta download formulir  permohonan
ijin  dan  peraturan  perijinan  (http://perijinan.bantulkab.go.id/,  20/12/2011).  Pemkab Gunungkidul  selain  menampilkan  informasi  Pemkab  juga  menyediakan  informasi administrasi  kependudukan,  jenis  perijinan  (47  macam),  dan  peraturan  perijinan (http://gunungkidulkab.go.id/,  20/12/2011).  Pemkab  Sleman  selain  menampilkan informasi  Pemkab,  melalui  Dinas  Perijinan  menyediakan  informasi  daftar  perijinan  (8 ijin agraria, 44 ijin hiburan, 9 ijin industri, 47 ijin kesehatan, 21 ijin pariwisata, 23 ijin perdagangan,  82  ijin  umum,  7  ijin  lain),  serta progress pengurusan  perijinan (http://www.slemankab.go.id/, 20/12/2011).

## 4.4. Problem Integrasi Aplikasi Sistem Informasi Ragam Institusi
Salah satu problem  yang sulit dipecahkan dan kerap dijumpai para praktisi  IT di Indonesia adalah ketika menghadapi tantangan di mana sejumlah sistem informasi yang berbeda  harus  diintegrasikan.  Peristiwa  tersebut  misalnya  terjadi  pada  saat  aktivitas merger  dan  akuisisi,  penggabungan  satu  atau  dua  institusi  pemerintahan,  kerjasama program  berbasis  lintas  sektoral,  dan  lainnya.  Berdasarkan  pengalaman,  kompleksitas permasalahan  yang  dijumpai  justru  tidak  bertumpu  pada  aspek  teknis,  namun  kerap lebih menonjol pada aspek non-teknis yang biasanya didominasi oleh isu "ego sektoral" pada masing-masing institusi yang terlibat. Tanpa adanya strategi yang jelas, seringkali kegiatan  integrasi  sistem  menemui  jalan  buntu.  Permasalahan  kunci  terjadinya fenomena  tersebut  pada  dasarnya  terletak  pada  kesalahan  pendekatan  atau  metodologi proses  terkait.  Dalam  menghadapi  tantangan  ini,  metodologi  yang  dipergunakan  harus mampu  menjawab  berbagai  kendala  teknis  dan  non  teknis  yang  seyogyanya  dijumpai pada  setiap  isu  integrasi,  artinya  metodologi  yang  dipakai  harus  dibangun  dengan memperhatikan kedua aspek tersebut (Indrajit, 2006).
4.5. Pemanfaatan Database Kependudukan Terdistribusi Database kependudukan dalam SIAK menggunakan NIK sebagai pengidentifikasi setiap record pada  seluruh  komponennya. Database kependudukan  meliputi  sejumlah item data yang lengkap tentang idenitias, pencatatan sipil, dan biometrik. Pemanfaatan database kependudukan  untuk e-Gov dan  beragam  aplikasi  sistem  informasi  di Pemkab/Pemkot  sangat  dimungkinkan  mengingat  SIAK online di  setiap  kecamatan langsung  terhubung  dengan data  center kependudukan  pusat  di  Ditjen  Adminduk melalui  VPN dial .  Asumsi  yang  digunakan  dalam  usulan  pemanfaatan database kependudukan terdistribusi ini, meliputi (Sutanta dan Ashari, 2012):
1. Desain struktural data (logik dan fisik), yaitu:
a. Sistem informasi kabinet mengolah data dengan metode data mining pada server database nasional;
b. Sistem informasi pemerintah pusat mengolah data dari server database nasional berupa akumulasi data di tingkat pusat;
c. Sistem  informasi  pemerintah  propinsi  mengolah  data  dari server database propinsi, berupa akumulasi data di tingkat propinsi;
d. Sistem  informasi  Pemkab/Pemkot  mengolah  data  parameter  (kependudukan, tenaga  kerja,  dll)  dari server database kabupaten/kota  yang  bersifat common database ;
e. Sistem  informasi  pemerintah  kecamatan  mengumpulkan  dan  mengolah  data secara  digital  pada  data-data  rinci  (kelahiran,  kematian,  pendidikan,  dll) berfungsi sebagai terminal client , data dilaporkan dan dikirim ke server database
kabupaten/kota, serta berperan sebagai pusat pengumpulan data masyarakat dan pusat informasi terdepan dalam jajaran pemerintah.
f. Sistem  informasi  pemerintah  desa/kelurahan  berperan  mengumpulkan  dan mengolah data secara manual, dan melaporkan ke tingkat kecamatan.
2. Replikasi database dilakukan secara partially replicated yaitu masing-masing partisi database kependudukan disimpan di server database propinsi.
3. Database terdistribusi  propinsi  dirancang  dengan  skenario  fragmentasi  horisontal dari server  database nasional  ke server  database propinsi.  Fragmentasi  horisontal dilakukan sesuai kode wilayah propinsi dan disimpan di server database propinsi.
4. Database terdistribusi  kabupaten/kota  merupakan  hasil  fragmentasi  horisontal sesuai  kode  wilayah  kabupaten  dan  disimpan  di server database kabupaten.
Fragmentasi vertikal dilakukan berdasarkan data yang sering di- update .
Berdasarkan asumsi di atas, selanjutnya disusun  usulan kerangka restrukturisasi sistem informasi di Pemkab/Pemkot (Tabel 2).
Tabel 2: Kerangka Pemanfaatan database kependudukan terdistribusi
No Sumber Data Sistem Informasi Primer Sistem Informasi Sekunder/Turunan 1 Server database kependudukan Kabupaten/kota SIAK SISFO Ketenagakerjaan SISFO Pendidikan SISFO Kesehatan SISFO Ijin Mengemudi SISFO Pajak Penghasilan SISFO Pajak Kendaraan Bermotor SISFO Penanggulangan Bencana, dll DSS kependudukan ES kependudukan EIS kependudukan Sistem Informasi Layanan Satu Atap
Sistem Informasi Layanan Mobile 2 Database kewilayahan Kabupaten/kota SISFO Geografis SISFO Pertanahan SISFO Pajak Bumi & Bangunan SISFO Tata Kota SISFO Kimpraswil, dll DSS kewilayahan ES kewilayahan EIS kewilayahan 3 Database kepemerintahan Kabupaten/kota SISFO Keuangan Pemeriintah SISFO Kepegawaian SISFO Anggaran & Belanja Daerah SISFO Produk Hukum & Perundangan, dll DSS kepemerintahan ES kepemerintahan
EIS kepemerintahan
Pengembangan  sistem  informasi  di  Pemkab/Pemkot  dengan  pemanfaatan database kependudukan  terdistribusi  bisa  dilakukan  secara  bertahap.  Tahapan  yang diusulkan adalah mengacu pada pendekatan waterfall , dengan penekanan pada aktivitas:
1)  inventarisasi  kebutuhan  dan  ketersediaan  sektoral:  sistem  informasi, database , teknologi,  SDM,  2)  penyusunan blue print pengembangan e-Gov ,  3)  penyusunan indikator  kinerja,  4)  penyusunan  rencana  implementasi,  5)  konsolidasi  dan  verifikasi database ,  6)  pengembangan  sistem  aplikasi  prioritas,  7)  migrasi  dan  integrasi  sistem intra sektor, 8) migrasi dan integrasi sistem antar  sektor, dan 9) pengembangan sistem aplikasi lanjutan. Prose evaluasi dan kontrol perlu dilakukan di setiap tahapan.
Model integrasi sistem dalam konteks teknologi informasi meliputi integrasi pada level database , midlleware ,  dan  aplikasi  (Menkominfo,  2002).  Proses  integrasi  dapat dilakukan  dengan  metode messaging dan  kanal  informasi.  Integrasi  secara  teknis diterapkan  dalam  bentuk  kanal  informasi  yang  melibatkan  tiga  proses  utama,  yaitu: 1) konektor  untuk  menghubungakan  antara  satu  aplikasi  dengan  aplikasi  lainnya,  2) komunikator  untuk  mengkomunikasikan  antara  satu  aplikasi  dengan  aplikasi  lainnya, dan 3) transformator untuk mengubah format data yang dipertukarkan sehingga mampu untuk  diolah oleh sistem  yang berbeda platform . Ketiga hal tersebut menjadikan kanal
informasi  memiliki  kemampuan  yang  lebih  jika  dibandingkan  dengan messaging ,  dan satu kanal  dapat diakses oleh aplikasi lain ( source maupun target). Dengan metode ini seluruh  aplikasi  yang  tergabung  dan  menduduki  masing-masing  kanal  dalam  kanal informasi dapat saling bertukar informasi ( publish and subscribe ) sehingga menjadi satu sistem yang terintegrasi secara penuh (Menkominfo, 2002).

## 4.6. Permasalahan yang Potensial Terjadi
Beberapa permasalahan mungkin akan terjadi dalam upaya pemanfaatan database kependudukan  terdistribusi  pada  ragam  aplikasi  sistem  informasi  di  Pemkab/Pemkot. Pertama adalah terkait dengan  pendekatan pengembangan.  Pengembangan e-Gov yang justru  diawali  oleh  instansi/lembaga  di  tingkat  daerah  telah  menimbulkan  sejumlah variasi  pada  data  dan platform karena  pengembangan  sistem  disesuaikan  dengan kebutuhan masing-masing. Pendekatan bottom up yang selama ini terjadi menjadi tidak cocok  diterapkan.  Pendekatan top  down dalam  pengembangan grand  design aplikasi sistem  informasi  membantu  pengembangan e-Gov di  tingkat  Pemkab/Pemkot,  karena proses pengembangannya akan memiliki panduan yang jelas.
Masalah  yang  lain  adalah  saat  ini  banyak  instansi/lembaga  di  Pemkab/Pemkot sudah  memiliki database dengan platform berbeda  dan  tersebar  di  setiap instansi/lembaga  yang  secara  geografis  saling  berjauhan.  Masalah  ini  dapat  diatasi dengan penggunaan teknologi web service , yaitu aplikasi internet yang mempunyai sifat interoperable yaitu  bisa  diakses  dan  mengakses  aplikasi  lain  dengan platform ataupun bahasa  yang berbeda sehingga database yang berbeda tidak menjadi kendala.  Koneksi internet antar instansi/lembaga di berbagai tingkatan pemerintahan juga masih menjadi kendala  di  beberapa  wilayah,  sehingga  peningkatan  infrstruktur  dan  penambahan bandwidth koneksi  juga  perlu  dilakukan.  Sehingga  diharapkan  layanan  terpadu  dapat diakses  dari  setiap  instansi/lembaga  yang  telah  terkoneksi.  Untuk  melaksanakan aktivitas  pengembangan  tersebut  diperlukan  sebuah  organisasi  pengembang  yang melibatkan Pimpinan Pemkab/Pemkot  sebagai pengarah,  Bagian EDP  sebagai manajer proyek,  dinas/unit  terkait  sebagai  pimpinan  proyek  di  dinas/unit,  analis  sistem, programmer , operator ,  serta  didukung  oleh  tim  teknis  yang  terdiri  para  tenaga  ahli  di bidang  pengembangan e-Gov , database , hardware , software ,  jaringan,  keamanan sistem, serta dokumentasi. Organisasi pengembang yang melibatkan semua unsur dalam sistem  akan  meminimalkan  resistensi  yang  selama  ini  terjadi.  Terakhir,  semua  upaya pengembangan  sistem  baru  harus  diimbangi  dengan peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia sehingga teknologi informasi yang telah dikembangkan sampai tingkat bawah akan memberikan manfaat yang maksimal.

## 5. KESIMPULAN
Ketersediaan database kependudukan  berbasis  NIK  yang  semakin  baik  saat  ini akan  memberikan  manfaat  yang  maksimal  jika  dapat  dimanfaatkan  dalam  ragam aplikasi  sistem  informasi  di  Pemkab/Pemkot. Database kependudukan  yang terdistribusi  menjadi  potensi  pengembangan e-Gov yang  lebih  baik,  melalui pengembangan  ragam  aplikasi  sistem  informasi  primer  dan  sekunder/turunan  yang terintegrasi  pada  level  data, middleware ,  dan  aplikasi  yang  dikembangkan  dengan teknologi web  service .  Evaluasi  atas  kinerja  sistem  secara  terus-menerus  juga  perlu dilakukan sebagai bagian proses dalam siklus hidup sistem informasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Carstoiu, D., Lepadatu, E., Gaspar, M., 2010, Hbase-non SQL Database, Performances Evaluation ,  International  Journal  of  Advancements  in  Computing  Technology, vol. 2, no. 5, December 2010.
Cinderatama,  T.A.,  Yuwono,  W.,  Asmara,  R.,  2010, Basis  Data  Terdistribusi  untuk Aplikasi Kependudukan Berbasis Web , Penelitian Tugas Akhir, PEN-ITS. Dirjen Dukcapil Kemendagri, 2011, Pemantapan Persiapan Penerapan KTP Elektronik Tahun 2011 , Materi Pengarahan Tim Supervisi Penerapan e-KTP, Jakarta, 25 Mei 2011.
Hasibuan,  Z.A.,  2007, Langkah-Langkah  Strategis  dan  Taktis  Pengembangan  e- Goverment  untuk  Pemda ,  Jurnal  Sistem  Informasi,  MTI-UI,  vol.  3  no.  1,  edisi April 2007.
Indrajit,  R.E.,  2006, Evolusi  Strategi  Integrasi  Sistem  Informasi  Ragam  Institusi,  Kiat Memecahkan  Permasalahan  Politis  dalam  Kerangka  Manajemen  Perubahan , Prosiding KNTIK untuk Indonesia, ITB, 3-4 Mei 2006.
Indrajit,  R.E.,  2006, Evolusi  Strategi  Integrasi  Sistem  Informasi  Ragam  Institusi , Jakarta.
Mendagri,  2011, Penerapan  KTP  Elektronik  Secara  Nasional ,  Materi  Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik Tahun 2011.
Menkominfo, 2002, SIFONAS Sebagai Tulang Punggung e-Governance , Jakarta. Pascual, P.J., 2003, e-Government , e-Asean Task Force UNDP- APDIP, May 2003. Permendagri  No.  25  Tahun  2011, Pedoman  Pengkajian,  Pengembangan  Dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan . Raharjo, B., 2001, Membangun e-Government , ITB.
Setiadi,  H.,  Hasibuan,  Z.A.,  Fahmi,  H.,  2007, Perubahan  Arsitektur  Database  dan Aplikasi  Administrasi  Kependudukan  yang  Sejalan  dengan  Otonomi  Daerah , Jurnal Sistem Informasi, MTI-UI, vol. 3 No. 1, edisi April 2007.
Supangkat,  S.H.,  2006, Framework  Strategi  Implementasi  E-Government ,  Prosiding KNTIK untuk Indonesia, ITB, 3-4 Mei 2006.
Sutanta, E., Ashari, A., 2012, Distribusi Basis Data Kependudukan untuk Optimalisasi Akses Data , Makalah Tugas Kuliah, Januari 2012.
UU No. 23 tahun 2006, Administrasi Kependudukan. UU No. 52 Tahun 2009, Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga . http://bpt.sragenkab.go.id/ , 20 Desember 2011. http://gunungkidulkab.go.id/ , 20 Desember 2011. http://perijinan.bantulkab.go.id/ , 20 Desember 2011. http://www.depdagri.go.id/ , 20 Desember 2011. http://www.jogjakota.go.id/ , 20 Desember 2011. http://www.kulonprogokab.go.id/ , 20 Desember 2011. http://www.slemankab.go.id/ , 20 Desember 2011. www.indonesia.go.id/, diakses 20 Desember 2011.