## PERAN BAWASLU DALAM PENGAWASAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU MELALUI MEDIA SOSIAL: ANALISIS YURIDIS NORMATIF DI KABUPATEN PINRANG
Arif Maulana 1 , Ali Rahman 2 , Muhammad Firmansyah 3 , Faradillah Paratama 4 1,2,3,4 Universitas Sawerigading Makassar Email: arifmaulana1397@gmail.com, alirahmann1990@gmail.com, Firmansyah14advocaten@gmail.com, faradillahparatama.92@gmail.com

## ABSTRAK
Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu)  diberikan  kewenangan  berdasarkan  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017,  yang  telah  diubah  oleh  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum,  untuk melaksanakan  fungsi  pengawasan  dan  penindakan  terhadap  pelanggaran  administrasi  pemilu  oleh peserta pemilu dan tim kampanye mereka. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Bawaslu Kabupaten Pinrang mengidentifikasi pengawasan kampanye pemilu melalui media sosial karena tingginya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkampanye melalui platform tersebut. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Pinrang melaksanakan  penindakan  yang  merupakan  serangkaian  tindakan  penanganan  pelanggaran  pemilu sesuai  standar  operasional  prosedur  (SOP)  yang  telah  ditetapkan.  Penanganan  pelanggaran  yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang  terdiri  dari  Bawaslu,  Kepolisian,  dan  Kejaksaan.  Lembaga  ini  memproses  dan  menyaring  data yang  ada,  kemudian  mengklarifikasi  pihak-pihak  terkait  dan  memutuskan  apakah  peserta  pemilu tersebut melanggar pemilu atau tidak. Bawaslu memiliki peran yang sangat penting sebagai lembaga yang berwenang dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu.
Kata Kunci : Pelanggaran Pemilu; Bawaslu Pinrang; Netralitas ASN

## ABSTRACT
The  General  Election  Supervisory  Agency  (Bawaslu)  is  given  authority  based  on  Law  Number  7  of 2017, which has been amended by Law Number 1 of 2022 concerning Amendments to Law Number 7 of  2017  concerning  General  Elections,  to  carry  out  the  function  of  supervision  and  enforcement  of violations of election administration by election participants and their campaign teams. This research is a type of normative juridical research that is descriptive analysis. The Bawaslu of Pinrang Regency identified  the  supervision  of  election  campaigns  through  social  media  due  to  the  high  number  of violations  committed  by  the  State  Civil  Apparatus  (ASN)  who  campaigned  through  the  platform. Furthermore, the Pinrang Regency Bawaslu carried out actions which are a series of actions to handle election violations in accordance with the standard operating procedures (SOP) that have been set. The handling of violations committed by the Pinrang Regency Bawaslu is through the Integrated Law Enforcement  Center  (Gakkumdu),  which  consists  of  the  Bawaslu,  the  Police,  and  the  Prosecutor's Office. This institution processes and filters existing data, then clarifies relevant parties and decides whether the election participants violated the election or not. Bawaslu has a very important role as an authorized institution in preventing election violations.
Keywords: Election Violations; Bawaslu Pinrang; ASN Neutrality

## PENDAHULUAN
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat sebagai manifestasi suatu sistem dalam sebuah negara dimana kekuasaan tertinggi yang dipegang oleh rakyat. Dengan kata lain, pemilik kekuasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh    rakyat. sehingga    dapat    dikatakan bahwa  “pemerintahan  dari  rakyat,  oleh rakyat,  dan  untuk rakyat.”    Jika    paham  kedaulatan      rakyat      (demokrasi)      diadopsi  dalam    konstruksi bernegara,    maka    setiap  pengambilan    keputusan    kenegaraan    harus  diputuskan  oleh rakyat.
Di  dalam  suatu  sistem  demokrasi  negara  harus  berpijak  pada  partisipasi  dan kepentingan rakyat Indonesia sebagai pemilik kedaulatan yang diwujudkan dalam kehendak umum,  yaitu  kehendak  bersama  semua  individu  sebagai  satu  bangsa  yang  mengarah  pada kepentingan  bersama  atau  kepentingan  umum,  sehingga  undang-undang  harus mencerminkan kepentingan umum yang ditetapkan secara langsung oleh rakyat dalam suatu pertemuan (demokrasi langsung).
Konsep  kedaulatan  rakyat  diterjemahkan  melalui  sistem  Pemilihan  Umum  (Pemilu), dimana  menghendaki  suatu  pejabat  publik  sebagai  representatif  atau  perwakilan  rakyat yang  merupakan  satu  pilar  utama.  Sistem  demokrasi  sebagai  mekanisme  penyampaian aspirasi  masyarakat  secara    langsung  melalui    pemilihan    umum  legislatif  atau  eksekutif secara    berkala.    Pemilihan    umum    juga    merupakan    sarana  dalam  menyalurkan  hak-hak dasar warga negara.
Perwujudan Pemilihan umum (Pemilu) adalah alat kedaulatan umum untuk memilih pemimpin melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berpasangan langsung dan untuk memilih  wakil  dari  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah dan  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  Hal  ini  dilakukan  dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan prinsip langsung, universal, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Penyelenggaraan    Pemilihan  umum  (Pemilu)  diatur  pada  Pasal  22  E  ayat  (1)  UUD 1945 yang menyatakan bahwa ‘’Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia,
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
jujur  dan  adil  setiap  lima  tahun  sekali’’.  Secara  jelas  disebutkan bahwa  Pemilu  dilakukan setiap lima tahun, tidak lebih dan tidak kurang dari lima tahun.
Pemilu merupakan satu-satunya prosedur demokrasi yang melegitimasi kewenangan dan  tindakan  para  wakil  rakyat  untuk  mengambil  tindakan  tertentu.  Pemilu  adalah mekanisme  sirkulasi  dan  regenerasi  kekuasaan  yang  memungkinkan  pergantian  kekuasaan tanpa kekerasan atau kudeta. Melalui proses pemilu, rakyat dapat menentukan sikap politik mereka, baik untuk mempertahankan pemerintah yang ada atau menggantinya dengan yang baru.  Dengan  demikian,  pemilu  menjadi  sarana  penting  untuk  mempromosikan  dan meminta  akuntabilitas  dari  para  pejabat  publik.  Proses  politik  yang  berlangsung  melalui pemilu  diharapkan  dapat  menghasilkan  pemerintahan  baru  yang  sah,  demokratis,  dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.
Badan  Pengawas  Pemilu  (Bawaslu)  diberikan  kewenangan  berdasarkan  Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan Umum,  untuk  melaksanakan  fungsi  pengawasan  dan  penindakan  terhadap  pelanggaran administrasi pemilu oleh peserta pemilu dan tim kampanye pemilu. Selain itu, Bawaslu juga berperan  dalam  menjawab  dinamika  politik  terkait  pengaturan  penyelenggara  dan  peserta pemilu,  sistem  pemilihan,  manajemen  pemilu,  dan  penegakan  hukum  dalam  satu  undang- undang, yang kemudian diikuti oleh berbagai peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Bawaslu  memiliki  kewenangan  untuk  memberikan  rekomendasi  atas  temuan  dan laporan terkait tindakan yang diduga mengandung unsur pidana pemilu kepada pihak yang berwenang.  Oleh  karena  itu,  koordinasi  dengan  pihak  terkait,  terutama  lembaga  penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan, menjadi suatu keharusan agar temuan atau laporan pemilu  dapat  ditindaklanjuti  dengan  cepat  dan  efektif  dengan  bantuan  dari  lembaga- lembaga tersebut.
Selain itu, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk bersikap adil dalam melaksanakan tugas  dan  wewenangnya,  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  pengawas pemilu mulai dari tingkatan yang lebih rendah, serta menerima dan menindaklanjuti laporan yang  berkaitan  dengan  dugaan  pelanggaran  terhadap  pelaksanaan  peraturan  perundang- undangan mengenai pemilu. Bawaslu menekankan pentingnya bagi seluruh peserta pemilu
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
untuk  mematuhi  semua  aturan  yang  telah  ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Pemilu  dan peraturan-peraturan  di  bawahnya.  Berdasarkan  prinsip  ini,  penyelenggara  dan  peserta pemilu wajib menjalankan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh peraturan perundang- undangan.
Penelitian  ini  memfokuskan  kajiannya  pada  lembaga  internal  penyelenggara  pemilu ad hoc di tingkat kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Pinrang. Komisi Pemilihan Umum (KPU),  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  (Bawaslu),  Panitia  Pemilihan  Kecamatan  (PPK), Panitia  Pemungutan  Suara  (PPS),  serta  Panitia  Pengawas  Pemilihan  Umum  Kelurahan/Desa semuanya  berperan  sebagai  ujung  tombak  dalam  penyelenggaraan  pemilu.  Kualitas pemilihan  umum  sangat  tergantung  pada  profesionalitas,  independensi,  dan  integritas penyelenggara pemilu, sehingga dapat mewujudkan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Pasal  95,  Bawaslu  memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan pemilu, yang mencakup tugas, wewenang, dan kewajiban  menerima  laporan  dugaan  pelanggaran  serta  menindaklanjuti  laporan  yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan terhadap undang-undang pemilu. Termasuk dalam hal  ini  adalah  dugaan  penyimpangan  terkait  netralitas  ASN,  di  mana  Bawaslu  memiliki kewenangan  untuk  menerima  dan  menindaklanjuti  laporan  tersebut.  Lebih  tegas  dalam Pasal  95  (e)  menyatakan  bahwa  Bawaslu  berwenang  untuk  membuat  rekomendasi  yang diberikan  kepada  instansi  berhubungan  dan  berwenang  terkait  dengan  hasil  pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI, dan POLRI.
Berdasarkan laporan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menyatakan bahwa selama Pemilu  2024  KASN  telah  menerima  417  laporan  dugaan  pelanggaran  netralitas  ASN  di seluruh  Indonesia,  197  diantaranya  terbukti  melanggar  dan  mendapatkan  rekomendasi KASN agar dijatuhi sanksi oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK) masing-masing instansi. Selanjutnya  Bawaslu  Kabupaten  Pinrang  melakukan  pemeriksaan  terhadap  4  ASN  yang mengunggah salah satu calon peserta pemilu di  grup WhatsApp dan satu diantara 4 orang tersebut merupakan seorang camat. Berdasarkan hal tersebut peneliti merasa tertarik untuk mengkaji  terkait  penanganan  pelanggaran  pemilu  netralitas  aparatur  sipil  negara  oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
Jika  dicermati  pelanggaran  netralitas  ASN  merupakan  persoalan  yang  krusial  dan tidak bisa diremehkan, mengingat posisi ASN sebagai pekerja di instansi pemerintahan yang memberikan pelayanan publik ke masyarakat umum, olehnya ASN haruslah netral sehingga kerja/tugasnya  sebagai  pelayan  pemerintah-negara,  betul-betul  busa  profesional  dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat umum.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  Ini  merupakan  tipe  penelitian  yuridis  Normatif,  yang  bersifat  deskriptif analisis. Dimana penulis melakukan penyusunan penelitian dengan mengkaji aturan hukum seperti  Undang-undang,  peraturan-peraturan  ataupun  literatur  guna  untuk  mendapatkan bahan  berupa  konsep,  teori,  asas  ataupun  peraturan  hukum  kemudian  menerangkan  dan menganalisis  ketentuan  hukum  dan  dikaitkan  dengan  pokok  permasalahan  yang  akan dibahas  dalam  penelitian  ini.  Sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini meliputi  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder  dan  bahan  hukum  tersier  yaitu bahan-bahan  hukum  yang  berkekuatan  serta  mengikat,  yakni  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  2010,  Tentang  Penyelenggaraan    Pemilihan  Umum,  Undang-Undang  No.15  Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum.Undang-Undang no.7 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah salah satu dari tiga penyelenggara pemilu utama  di  Indonesia,  bersama  dengan  Komisi  Pemilihan  Umum  (KPU)  dan  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum.  Berdasarkan  Pasal  1  ayat  (17)  undang-undang  ini, Bawaslu berperan sebagai lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilu di seluruh wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Selain  berkedudukan  di  Ibu  Kota Negara, Bawaslu memiliki struktur organisasi yang tersebar di berbagai tingkatan, termasuk Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  Panwaslu  Kecamatan,  Pengawas  Pemilu Lapangan (PPL) di desa/kelurahan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN) yang bertugas di  luar  negeri.  Berdasarkan  ketentuan  tersebut,  tugas-tugas  Bawaslu  meliputi  menyusun
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan;  melakukan  pencegahan  dan  penindakan  terhadap  pelanggaran  pemilu  dan sengketa  proses  pemilu;  mengawasi  persiapan  penyelenggaraan  pemilu,  termasuk perencanaan  dan  penetapan  jadwal  tahapan  pemilu,  perencanaan pengadaan  logistik  oleh KPU,  dan  sosialisasi  penyelenggaraan  pemilu;  mengawasi  pelaksanaan  tahapan penyelenggaraan pemilu; mencegah praktik politik uang; mengawasi netralitas aparatur sipil negara,  Tentara  Nasional  Indonesia,  dan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia;  mengawasi pelaksanaan  putusan/keputusan;  menyampaikan  dugaan  pelanggaran  kode  etik penyelenggara  pemilu  kepada  DKPP;  menyampaikan  dugaan  tindak  pidana  pemilu  kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta  melaksanakan  penyusutannya  berdasarkan  jadwal  retensi  arsip;  mengevaluasi pengawasan pemilu; dan mengawasi pelaksanaan peraturan KPU. Dengan tugas dan fungsi yang luas ini, Bawaslu memainkan peran penting dalam memastikan pemilu berjalan dengan adil, jujur, dan transparan. Tugas-tugas ini dirancang untuk menciptakan sistem pemilu yang kredibel  dan  bermartabat,  serta  mencegah  berbagai  bentuk  kecurangan  dan  pelanggaran yang dapat merusak integritas proses pemilu.
Bawaslu memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan penanganan pelanggaran pemilu, yang sebelumnya hanya bersifat pengawasan atau kajian. Saat ini Bawaslu diberikan kewenangan  oleh  undang-undang  dengan  cakupan  yang  sangat  besar.  Kewenangan  yang dimiliki  oleh  Bawaslu  tersebut  adalah  memeriksa,  mengkaji,  dan  memutus  perkara  terkait dengan  pelanggaran  pemilu  yang  dilakukan  oleh  peserta  pemilu.  Bawaslu  diberikan kewenangan  berdasarkan  ketentuan  Pasal  95  angka  (a)  sampai  dengan  angka  (k)  Undang- Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan berbagai tugas penting. Tugas- tugas tersebut meliputi menerima dan menindaklanjuti laporan terkait dugaan pelanggaran terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  mengenai  pemilu;  memeriksa, mengkaji,  dan  memutus  pelanggaran  administrasi  pemilu;  serta  memeriksa,  mengkaji,  dan memutus  pelanggaran  politik  uang.  Bawaslu  juga  bertugas  menerima,  memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu, serta merekomendasikan  kepada  instansi  yang  bersangkutan  mengenai  hasil  pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
Selain itu, Bawaslu memiliki wewenang meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada  pihak  terkait  dalam  rangka  pencegahan  dan  penindakan  pelanggaran  administrasi, kode  etik,  dugaan  tindak  pidana  pemilu,  dan  sengketa  proses  pemilu.  Bawaslu  juga  dapat mengoreksi  putusan  dan  rekomendasi  Bawaslu  Provinsi  dan  Bawaslu  Kabupaten/Kota apabila  terdapat  hal  yang  bertentangan  dengan  ketentuan  perundang-undangan.  Lebih lanjut, Bawaslu bertanggung jawab membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan  Panwaslu  LN,  serta  mengangkat,  membina,  dan  memberhentikan  anggota  Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN. Dengan kewenangan yang  luas  ini,  Bawaslu  berperan  penting  dalam  memastikan  pelaksanaan  pemilu  yang  adil, jujur, dan transparan.
Pada  setiap  pelaksanaan  pemilu,  sering  terjadi  konflik  atau  pelanggaran  yang mengiringi  proses  demokrasi,  baik  dalam  skala  ringan  maupun  berat.  Oleh  karena  itu, diperlukan  prosedur  penyelesaian  pelanggaran  dan  sengketa  pemilu  yang  efektif  untuk mengatasi  konflik  tersebut.  Selama  tahapan  pemilu  berlangsung  di  seluruh  wilayah Indonesia, Bawaslu harus melaksanakan tugas pengawasan dan menindak pelanggaran yang terjadi  dalam  pemilihan  umum.  Bawaslu  bertugas  mengawasi  tahapan  penyelenggaraan pemilu,  termasuk  pembaruan  data  pemilih,  penetapan  data  pemilih  tetap,  penetapan peserta  pemilu,  dan  penetapan  pasangan  calon  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.  Selain  itu,  Bawaslu  juga  mengawasi  jalannya  pemungutan  suara  di  Tempat Pemungutan  Suara  (TPS),  pergerakan  surat  suara,  berita  acara  perhitungan  suara,  serta pelaksanaan  pemungutan  dan  penghitungan  suara  ulang,  pemilu  lanjutan,  dan  pemilu susulan.  Bawaslu  juga  bertanggung  jawab  mencegah  praktik  politik  uang  dan  mengawasi netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN),  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI),  dan  Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Peran  Bawaslu  dalam  mencegah  pelanggaran  pemilu  mencakup  menerima, menindaklanjuti,  dan  menelaah  secara  mendalam  dugaan  adanya  kecurangan  pemilu. Tujuan  dari  peran  ini  adalah  untuk  meminimalisir  terjadinya  kecurangan  atau  pelanggaran selama  pelaksanaan  pemilu.  Berdasarkan  Undang-Undang  Pemilu  Nomor  7  Tahun  2017, terdapat  tiga  jenis  pelanggaran  pemilu:  pelanggaran  kode  etik,  pelanggaran  administratif, dan  pelanggaran  tindak  pidana  pemilu.  Pelanggaran  kode  etik  adalah  tindakan  yang
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
dilakukan  oleh  pelaksana  pemilu  yang  melanggar  janji  dan  sumpah  sebagai  pelaksana pemilu.  Pelanggaran  ini  ditangani  oleh  Dewan  Kehormatan  Penyelenggara  Pemilu  (DKPP), dengan  sanksi  berupa  penalti  tertulis,  pemberhentian  sementara,  pemberhentian  tetap, atau rehabilitasi. Pelanggaran administratif adalah pelanggaran yang terjadi dalam tahapan kegiatan  atau  proses  administratif  pelaksanaan  pemilu.  Pelanggaran  ini  ditangani  oleh Bawaslu,  dengan  keputusan  berupa  perbaikan  administratif  pada  tata  cara,  prosedur,  atau proses  sesuai  aturan  yang  ada,  hingga  sanksi  administratif  lainnya  sesuai  undang-undang pemilu.  Pelanggaran  tindak  pidana  pemilu  adalah  pelanggaran  atau  kejahatan  terhadap ketentuan tindak  pidana  pemilu  sebagaimana  diatur dalam  undang-undang. Tindak  pidana pemilu  ditangani  oleh  kejaksaan,  Bawaslu,  dan  kepolisian  dalam  forum  Penegakan  Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Bawaslu  Kabupaten  Pinrang  melakukan  pencegahan  terhadap  dugaan  pelanggaran, khususnya oleh ASN dalam berkampanye. Sebelum pemilihan umum dilaksanakan, Bawaslu Kabupaten  Pinrang  mengembangkan  strategi  pencegahan  (upaya  preventif)  untuk menghindari pelanggaran selama pemilu. Bawaslu Kabupaten Pinrang memiliki tugas untuk mencegah  pelanggaran  dalam  pemilihan  umum  maupun  pemilihan  kepala  daerah  serta menyelesaikan  sengketa  proses  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2016 dan  kewenangan  Bawaslu  yang  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017. Pemantauan  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu  tidak  hanya  terhadap  calon  kandidat  tetapi  juga terhadap  pemilih,  yaitu  ASN,  serta  pelaksanaan  proses  pemilihan.  Pemantauan  ini didasarkan  pada  undang-undang  yang  berlaku  dan  aturan  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah  pusat,  serta  menjalin  kerja  sama  dengan  lembaga-lembaga  terkait.  Bawaslu Kabupaten  Pinrang  bersama  jajarannya  aktif  mengawasi  seluruh  kegiatan  kampanye  yang berlangsung untuk memastikan tidak adanya ASN yang terlibat dalam kampanye. Selain itu, Bawaslu  juga  mengawasi  akun  media  sosial  untuk  memastikan  ASN  tidak  terlibat  dalam kampanye di platform tersebut.
Bawaslu Kabupaten Pinrang mengidentifikasi pengawasan kampanye pemilu melalui media sosial karena tingginya jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dalam kampanye di media sosial. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Pinrang melaksanakan penindakan sebagai bagian  dari  serangkaian  proses  penanganan  pelanggaran  dan  sengketa  sesuai  dengan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Penindakan ini dilakukan melalui Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu  (Gakkumdu).  Fungsi  Sentra  Gakkumdu  sebagai  forum komunikasi  dan  melakukan  dalam  setiap  pelanggaran  tindak  pidana  pemilu,  pelaksanaan pola  tindak  pidana  pemilu,  pusat  data,  peningkatan  kompetensi,  monitoring,  dan  evaluasi. Pola penanganan tindak pidana pemilu telah dirinci dalam SOP tentang tindak pidana pemilu di Sentra Gakkumdu, yang diharapkan dapat menciptakan sistem pemilihan umum yang baik dan efektif.
Praktik  pelanggaran  pemilihan  umum  sangat  rentan  terjadi,  sehingga  diperlukan upaya  penegakan  hukum  yang  kuat  dan  berkualitas  untuk  mewujudkan  pemilihan  umum yang  berkeadilan.  Regulasi  tata  kepemilihan  umum  mengatur  peran  Sentra  Gakkumdu sebagai  badan  yang  berwenang  dalam upaya  penegakan  hukum  pemilu.  Sentra  Gakkumdu bertindak sebagai wadah untuk penegakan hukum yang terarah, sistematis, dan memastikan adanya  kepastian  hukum,  serta  mendukung  terlaksananya  sistem  peradilan  pidana  pemilu yang  progresif.  Proses  penanganan  pelanggaran  pemilu  yang  menjadi  tugas  dan  fungsi Sentra  Gakkumdu  melibatkan  beberapa  tahapan  yang  sistematis:  penerimaan,  pengkajian, dan  penyampaian  laporan  atau  temuan  kepada  Bawaslu  Provinsi.  Badan  Pengawas  Pemilu menerima laporan atau temuan dari peserta pemilu, tim kampanye, serta pemantau pemilu yang  diduga  melakukan  pelanggaran  terhadap  tindak  pidana  pemilu.  Setelah  menerima laporan atau temuan tersebut, Bawaslu akan menuangkan informasi tersebut dalam formulir pengaduan.  Setelah  formulir  pengaduan  diisi,  Bawaslu  akan  melakukan  koordinasi  dengan Sentra  Gakkumdu  untuk  membahas  laporan  atau  temuan  tersebut,  melibatkan  Bawaslu, Kejaksaan,  dan  Kepolisian.  Dalam  pembahasan  ini,  akan  dibuat  rekomendasi  untuk menentukan  apakah  laporan  atau  temuan  tersebut  termasuk  tindak  pidana  pemilu  atau pelanggaran  pemilu  lainnya.  Hubungan  Sentra  Gakkumdu  dalam  penegakan  tindak  pidana pemilu adalah satu kesatuan yang tidak memperbolehkan satu lembaga mendominasi atau memiliki  hak  prerogatif  dalam  menentukan  keputusan  terkait  dugaan  pelanggaran  yang termasuk kategori tindak pidana pemilu. Keputusan yang dikeluarkan oleh Sentra Gakkumdu harus  bersifat  kolektif  antara  Bawaslu,  Kepolisian,  dan  Kejaksaan  sesuai  dengan  tugas  dan fungsi masing-masing secara kelembagaan.
Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pinrang mengusut dugaan pelanggaran  pemilu  yang  dilakukan  oleh  tiga  orang  ASN  dengan  mengunggah  dukungan pada  salah  satu  partai  politik  di  grup  WhatsApp.  Menurut  keterangan  Ketua  Bawaslu Kabupaten  Pinrang,  Fiti  Bakri,  pada  tanggal  2  Februari  2024,  telah  ada  laporan  dari masyarakat terkait dugaan instruksi kepada kepala sekolah untuk membiayai kampanye anak Bupati Pinrang yang merupakan peserta pemilu 2024.
Kemudian  penindakan  yang  dilakukan  oleh  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu (Gakkumdu) yakni melakukan mengusut dugaan pelanggaran pidana oleh KPPS dikarenakan adanya warga yang mencoblos 2 kali di 2 TPS yang berbeda sehingga mengakibatkan 2 TPS di Desa Kaseralau Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang harus melaksanakan pemungutan suara  ulang  (PSU).  Selain  itu,  Bawaslu  Kabupaten  Pinrang  juga  melakukan  penindakan terhadap  Kepala  Dinas  Sosial  Kabupaten  Pinrang  dan  diberikan  sanksi  berupa  teguran tertulis.
Penindakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang melibatkan mekanisme penanganan  pelanggaran  sesuai  dengan  batas  waktu  yang  ditetapkan.  Pemilu,  sebagai proses  pergantian  kepemimpinan,  menuntut  hasil  yang  cepat  untuk  mencegah  kevakuman kepemimpinan yang berkepanjangan. Oleh karena itu, dalam menindak pelanggaran pemilu, Pengawas Pemilu (Panwaslu) harus memproses pelanggaran dalam jangka waktu maksimal 7 hari,  yang  dapat  diperpanjang  menjadi  14  hari  jika  diperlukan,  sesuai  dengan  Undang- Undang dan Peraturan Bawaslu.
Dalam  menangani  pelanggaran  yang  terkait  dengan  politik  identitas,  Bawaslu  telah menetapkan  standar  khusus,  termasuk  dalam  menangani  pelanggaran  seperti  ujaran kebencian  dan  diskriminasi  rasial.  Ketika  terdapat  dugaan  pelanggaran  pemilu  yang termasuk  dalam  ranah  pidana,  Bawaslu  telfasilitasi  oleh  kelembagaan  yang  disebut  Sentra Penegakan  Hukum  Terpadu  (Gakkumdu),  yang  terdiri  dari  Bawaslu,  Kepolisian,  dan Kejaksaan.  Lembaga  ini  bertanggung  jawab  menangani  kasus-kasus  pelanggaran  pidana pemilu, termasuk politik SARA, politik identitas, dan lainnya.
Gakkumdu  memproses  dan  menyaring  data  yang  sudah  ada,  melakukan  klarifikasi kepada  pihak  terkait,  selanjutnya  akan  memutuskan  apakah  peserta  pemilu  tersebut melanggar  aturan  pemilu  atau  tidak.  Jika  tidak  ditemukan  pelanggaran,  Bawaslu  akan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
memberikan klarifikasi kepada publik bahwa tindakan tersebut tidak termasuk pelanggaran pidana.  Namun,  jika  terbukti  melakukan  pelanggaran,  sanksi  yang  diberikan  akan  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Bukan  Bawaslu  yang  memberikan sanksi, melainkan Gakkumdu yang akan memproses kasus tersebut hingga tahap pengadilan. Peran Gakkumdu sangat penting karena penentuan tindak pidana pemilu dilakukan melalui rapat sentra Gakkumdu.
Bawaslu  memiliki  peran  yang  sangat  penting  sebagai  lembaga  yang  bertugas  dan berwenang  mencegah  tindak  pidana  pemilu.  Dalam  konteks  kecurangan  pemilu,  isu  ini sering  muncul  selama  tahap  kampanye.  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang Pemilu  menyebutkan  bahwa  salah  satu  contoh  pelanggaran  tindak  pidana  pemilu  adalah pelanggaran  larangan  kampanye.  Berdasarkan  Pasal  6  ayat  (1)  huruf  c  Peraturan  Bawaslu Nomor  28  Tahun  2018  tentang  Pengawasan  Kampanye  Pemilu,  disebutkan  bahwa  dalam pelaksanaan  kampanye,  Bawaslu  Kabupaten/Kota  harus  melarang  tindakan  menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu lainnya.
Menurut Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencegahan pelanggaran dan  perselisihan  proses  pemilu,  tanggung  jawab  penyelenggaraan  pemilu  berada  pada Bawaslu  Provinsi,  Bawaslu  Kabupaten/Kota,  yang  dibantu  oleh  Panwaslu  Kecamatan, Panwaslu  Desa/Kelurahan,  Panwaslu  LN,  serta  Pengawas  TPS.  Pasal  4  menyatakan  bahwa pelaksanaan  pengawasan  meliputi  mengidentifikasi  dan  memetakan  potensi  kerawanan pemilu,  mengkoordinasikan,  mengawasi,  membimbing,  memantau,  dan  mengevaluasi penyelenggara  pemilu,  berkoordinasi  dengan  peraturan/instansi  pemerintah  daerah,  serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.
Untuk  mengoptimalkan  pelaksanaan  pengawasan  Bawaslu  dalam  sengketa  pemilu, beberapa  langkah  harus  dilakukan.  Menurut  M.  Morissan,  langkah-langkah  tersebut meliputi: pelaksanaan tahapan pengawasan pemutakhiran data pemilih dengan memastikan semua  masyarakat  yang  memenuhi  syarat  terdaftar  dalam  DPT,  dan  memastikan  pemilih yang  tidak  memenuhi  syarat  dikeluarkan  dari  DPT;  pelaksanaan  tahapan  pengawasan verifikasi  partai  politik  dengan  melakukan  koordinasi  dan  pengawasan  langsung  serta mendorong  keterbukaan  informasi  dengan  KPU;  pelaksanaan  tahapan  pengawasan kampanye  dengan  meningkatkan  sinergi  antara  penyelenggara  pemilu  untuk  menyamakan
Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN: 2797-9598 | e-ISSN: 2777-0621
Vol. 4 No. 1 Januari - April 2024
persepsi  terkait  aturan  yang  berlaku  agar  kampanye  dapat  berjalan  sesuai  regulasi; pelaksanaan  tahapan  pengawasan  pengadaan  dan  pendistribusian  perlengkapan pemungutan  suara  dengan  KPU  berkoordinasi  aktif  untuk  memastikan  logistik  tiba  sesuai jadwal  dan  diawasi  dengan  baik;  dan  pelaksanaan  tahapan  dana  kampanye  dengan pengawasan  komprehensif  terhadap  penggunaan  dan  sumber  dana  kampanye  untuk memastikan pelaporan yang transparan dan akuntabel.
Netralitas  ASN  adalah  bentuk  profesionalitas  yang  menjadi  dasar  dalam menyelenggarakan  birokrasi  yang  memberikan  pelayanan  kepada  publik.  Sanksi  bagi  ASN yang  melanggar  netralitas  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  53  Tahun  2010 tentang  Disiplin  PNS.  Pelanggaran  dapat  berupa  pelanggaran  kode  etik  atau  pelanggaran disiplin,  dengan  sanksi  mulai  dari  sanksi  moral  hingga  sanksi  administratif.  Namun, pelanggaran  asas  netralitas  ASN  dalam  pemilu  masih  sering  terjadi  karena  sulitnya menemukan  justifikasi  teoritis  yang  membenarkan  keterlibatan  pegawai  negeri  dalam kegiatan politik praktis.

## KESIMPULAN
Bawaslu  Kabupaten  Pinrang  memfokuskan  pengawasan  terhadap  kampanye  pemilu yang  dilakukan  melalui  media  sosial,  karena  tingginya  jumlah  pelanggaran  yang  dilakukan oleh  ASN  dalam  bentuk  kampanye  di  platform  tersebut.  Selanjutnya,  Bawaslu  Kabupaten Pinrang mengimplementasikan tindakan sebagai bagian dari serangkaian proses penanganan pelanggaran  dan  sengketa,  sesuai  dengan  standar  operasional  prosedur  (SOP)  yang  telah ditetapkan.  Penindakan  ini  dilaksanakan  melalui  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu (Gakkumdu),  yang  terdiri  dari  Bawaslu,  Kepolisian,  dan  Kejaksaan.  Lembaga  ini  bertugas memproses  dan  menyeleksi  data  yang  ada,  mengklarifikasi  pihak-pihak  terkait,  serta memutuskan apakah peserta pemilu telah melakukan pelanggaran atau tidak. Apabila tidak ditemukan pelanggaran, Bawaslu akan memberikan klarifikasi kepada publik bahwa tindakan tersebut  tidak  termasuk  pelanggaran  pidana.  Bawaslu  memiliki  peran  krusial  sebagai lembaga  yang  berwenang  dalam  mencegah  tindak  pidana  pemilu.  Pembahasan  mengenai kecurangan  dalam  pemilu  sering  kali  mencakup  tindakan  yang  dilakukan  pada  tahap kampanye.

## DAFTAR PUSTAKA
Fajlurrahman Jurdi, Pengantar Hukum Pemilihan Umum, Jakarta: Kencana. Jimly Asshiddiqie, Pengantar Hukum Tata Negara, Jakarta, Rajawali Pers, 2016. M. Morissan. (2005). Hukum Tata Negara RI Era Reformasi. Jakarta: Ramdina Prakarsa. Sodikin, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan: 2014, Gramata Publishing, Bekasi, hlm.46 Bachmid,  Fahri.  "Eksistensi  Kedaulatan  Rakyat  dan  Implementasi  Parliamentary  Threshold dalam  Sistem  Pemilihan  Umum  di  Indonesia." SIGn  Jurnal  Hukum 2.2  (2021):  87- 103.
Binov Handitya, Artikel, Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018, 348-365
Furqon,  Eki.  "Kedudukan  Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  dalam  Menjaga  Netralitas  Aparatur Sipil  Negara  pada  Pemilihan  Umum  2019  Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  (Studi  Kasus  Pada  Pemilu  2019  di  Provinsi Banten)." Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 4.1 (2020): 15-28.
Indradjaja,  Nobella,  Muhammad  Azzamul  Abid,  and  Vika  Andarini.  "Pemilihan  Umum Serentak  Dan  Wacana  Penundaan  Pemilihan  Umum  Dalam  Perspektif  Azas Demokrasi Indonesia." Wijaya Putra Law Review 1.2 (2022): 108-119.
Kurniawan,  “Penguatan  Bawaslu  Dalam  Penegakan  Hukum  Pemilu  Serentak  Tahun    2024:
Antara  Tantangan  Dan  Upaya  Penyelesaiannya”JALHU:  Jurnal  Al -Mujaddid Humaniora No.2. (2021).
Muharis,  Abdul,  Kusnadi  Umar,  and  Ilham  Laman.  "Peran  Komisi  Pemilihan  Umum  Dalam Pemilihan  Kepala  Daerah  di  Kabupaten  Sinjai." SIYASATUNA:  JURNAL  ILMIAH MAHASISWA SIYASAH SYAR'IYYAH 2.3 (2021): 537-550.
Mu’in,  Fathul,  et  al.  "Peran  Dan  Fungsi  Badan  Pengawas  Pemilu  (BAWASLU)  Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No. 07  Tahun  2017  Di  Kabupaten  Pesawaran  (Studi  Penelitian  Pemilihan  Umum Serentak Tahun 2019)." Jurnal Hukum Malahayati 2.2 (2021): 13-28.
Siagian,  Abdhy,  Habib  Ferian  Fajar,  and  Rozin  Falih  Alify.  "Konstitusionalitas  Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024." Jurnal Legislatif (2022).
Siagian, Abdhy Walid, et al. "Asas Netralitas Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024  Bagi  Aparatur  Sipil  Negara." Jurnal  Kebijakan  dan  Manajemen  PNS 16.2 (2022): 43-55.
Suri,  Muhammad.  "Otoritas  Bawaslu  &  Komisi  ASN  Dalam  Penindakan  Netralitas  Aparatur Sipil Negara." Jurnal Panorama Hukum 8.2 (2023): 126-139.
Tammu,  Lusin.  "Analisis  yuridis  konsep  pemilihan  umum  serentak  di  Indonesia." Doktrina: Journal of Law 6.2 (2023): 118-139.
Ujuh  Juhana  dan  Deden  Taufik,  Kedudukan  dan  Peran  Sentra  Penegakan  Hukum  Terpadu Dalam Sistem Peradilan Pidana Pemilu, 2019: 202
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No.15 Tahun 2011 Tentang  Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  101,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5246).
Undang -  Undang  No.7 Tahun  2017  Tentang  Badan  Pengawas Pemilihan  Umum  (Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  182,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 6109).
Perpu Nomor 1 tahun 2022 Tentang memperkuat wewenang Bawaslu.
Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Prosedur pengawasan   pemilu  didasarkan pada landasan tertentu terdapat pada bagian pertimbangan ( consideration ).
Perbawaslu No.6 Tahun 2018 dan Perbawaslu no.14 tahun 2017 tentang Wewenang Bawaslu dalam menangani Netralitas ASN.
Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengawasan Netralitas.
Pegawai ASN dalam Penyelenggara Pilkada Serentak tahun 2020.