## JUKMAS
Vol. 3, No. 1 April 2019

## Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan keikutsertaan masyarakat berprofesi wirausaha dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS di Kelurahan Kalisari Jakarta Timur
Amalia Ulul ‘ Azmi 1 , Tamri 2
Universitas Respati Indonesia Email : amalia_ulul78@gmail.com

## ABSTRAK
Badan  Penyelenggara  Jaminan  Kesehatan  atau  yang  biasa  dikenal  dengan  BPJS  adalah salah  satu  program  yang  dicanangkan  pemerintah  guna  untuk  mensejahtrakan  masyarakat indonesia.  Dengan  adanya  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  ini  diharapkan  semua lapisan  masyarakat  khususnya  pada  masyarakat  yang  berprofesi  wirausaha.  Melihat  masih banyaknya  masyarakat  yang  berprofesi  wirausaha  yang  belum  menggunakan  BPJS  bisa dikarenkan  beberapa  faktor  antara  lain  faktor  pendidikan  ,  pengetahuan  ,  penghasilan, keterpaparan  informasi  dan  sikap  kepala  keluarga  yang  menjadi  faktor  masyarakat  yang berprofesi wirausaha tidak mengikuti jaminan kesehatan nasional BPJS. Adapun tujuan dilakukan penelitian  ini  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  berhubungan  dengan  keikutsertaan masyarakat yang berprofesi wirausaha di kelurahan Kalisari Jakarta Timur Tahun 2017. Penelitian dilakukan di wilayah kelurahan kalisari pada bulan Juli-Agustus 2017 ± 290 orang. Sampel dalam penelitian  ini  sebanyak  100  responden.  Analisa  data  dengan  univariat  yaitu  untuk  mengetahui gambaran  distribusi  frekuensi  dan  bivariat  yaitu  untuk  mengetahui  hubungan  masing-masing yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel pengetahuan (p value 0,028), variabel penghasilan  (p value 0,009),  variabel  keterpaparan  informasi  (p value 0,024).  Saran  yang diberikan  kepada  pihak  BPJS  untuk  mensosialisasi  secara  menyeluruh  terkait  informasi  BPJS khususnya di wilayah kalisari sehingga hal ini menjadi faktor yang mendorong masyarakat  yang berprofesi  wirausaha  untuk  mau  mengikutsertakan  dirinya  beserta  keluarganya  agar  terjamin kesehatannya.
Kata kunci  : Keikutsertaan – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

## ABSTRACT
Health  Insurance  Provider  Board  or  commonly  known  as  BPJS  is  one  of  the  programs launched  by  the  government  in  order  to  prosper  Indonesian  people.  With  the  existence  of the Social Security Organizing Agency (BPJS), it is expected that all levels of society, especially in the community  who  are  entrepreneurs.  Seeing  that  there  are  still  many  people  who  are entrepreneurs who have  not  used BPJS, it can be caused by several factors including factors of education, knowledge, income, information exposure and attitude of the head of the family who are factors in the community of entrepreneurs who do not follow BPJS national health insurance. The  purpose  of  this  study  was  to  determine  the  factors  associated  with  the  participation  of people  who  are  entrepreneurs  in  the  Kalisari  village,  East  Jakarta  in  2017.  The  research  was conducted in the Kalisari kelurahan in July-August  2017 ± 290 people. The sample in this study were  100  respondents.  Univariate  data  analysis  is  to  find  out  the  frequency  distribution  and bivariate  description,  namely  to  find  out  the  relationship  of  each  that  has  a  significant relationship  with  the  knowledge  variable  (p  value  0,028),  income  variable  (p  value  0.009), information  exposure  variable  (p  value  0.024)  .  Suggestions  given  to  the  BPJS  to  socialize
thoroughly  related  to  BPJS  information,  especially  in the  Kalisari  region  so  that this  becomes  a factor that encourages the entrepreneurial community to want to include themselves and their families to ensure their health.
Keywords : Participation - Social Security Organizing Agency

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  salah  satu kebutuhan  dasar  setiap  manusia  untuk mencapai  hidup  yang  sejahtera,  karena segala aktivitas manusia tidak akan berjalan dengan  baik  apabila  manusia  itu  sendiri tidak  mempunyai  kesehatan  yang  baik. Setiap  negara  pasti  mempunyai  cita-cita untuk  menjadikan  masyarakatnya  hidup sejahtera, melalui penjaminan atas kesehatan  masyarakatnya.  Oleh  karena  itu mendapatkan  kesehatan  adalah  hak  bagi setiap  manusia  sebagai  warga  masyarakat yang dilindungi oleh Undang Undang.
Salah  satu  upaya  pemerintah  dalam meningkatkan  derajat  kesehatan  manusia, dengan  dibentuknya  Program  Jaminan Kesehatan  (JKN)  yang  merupakan  dari Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN). Sistem  jaminan  sosial  nasional  merupakan program negara yang bertujuan
memberikan  kepastian  perlindungan  dan kesejahteraan  sosial  bagi  seluruh  rakyat sebagaimana  diamanatkan  dalam Pasal 28H ayat (1),  ayat  (2),  dan  ayat  (3)  dan  Pasal 34 ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Peraturan  hukum  yang  mengatur  mengenai SJSN  adalah  UU  No.  40  Tahun  2004.  Badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan JKN adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari  Pasal  5  ayat  (1)  dan  Pasal  52  Undang- Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan PT Askes
(Persero),  PT  Jamsostek  (Persero),  PT TASPEN  (Persero),  dan  PT  ASABRI  (Persero) menjadi  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)  kesehatan  merupakan  suatu  badan publik  yang  menyelenggarakan  Program Jaminan  Kesehatan  dimana  BPJS  Kesehatan merupakan  bagian  dari  BPJS  sendiri.  BPJS Kesehatan  memulai  pelaksanaannya  pada tanggal  1  Januari  2014  melalui  PT.  ASKES yang per tanggal 1 Januari berubah namanya menjadi  BPJS  Kesehatan  dimana  UU  BPJS memberikan  kekeluasaan kepada  PT.  ASKES melalui  masa  peralihan  terhitung  mulai  26 November 2011 sampai dengan 31 Desember 2013. Sejak dimulainya pelaksanaan JKN (Jaminan Kesehatan
Nasional)  masih  banyak  permasalahan  yang ditemui,  tetapi  peneliti  merasa  tertarik
untuk menganalisis kesenjangan yang terjadi dimana  jumlah  peserta  BPJS  masih  rendah dari  total  keseluruhan  penduduk,  baik peserta  BPJS  Kesehatan  PBI  dan  Non  PBI. Dengan  demikian  rumusan  masalah  dalam penelitian  ini  adalah  penyebab  dan  faktor yang  mempengaruhi  kesenjangan  tersebut dilihat dari pendidikan, pengetahuan, penghasilan  perbulan  dan  sikap  kepala keluarga.
Kelurahan kalisari merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur, yang memiliki jumlah penduuduk ± 48.376 jiwa, dengan penduduk Laki – laki berjumlah 24.373 jiwa dan penduduk Perempuan berjumlah 24.003 jiwa. Adapun jumlah 13.350 KK, terdiri atas kepala keluarga laki-laki berjumlah 11.459 KK dan kepala keluarga wanita berjumlah 1.891 KK. Kelurahan Kalisari memiliki 11 RW dan 103 RT. Dengan total masyarakat berprofesi wirausaha sebanyak 290 KK.
Berdasarkan  observasi  serta  studi pendahuluan  yang  penulis  lakukan  di lapangan  dengan  dibantu  oleh  kader organisasi Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga  (PKK)  peneliti  mewawancarai  10 narasumber  masyarakat  yang  berprofesi sebagai wiraswasta didapatkan bahwa 6 dari 10  narasumber  belum  menggunakan  BPJS sebagai  Jaminan  Kesehatan,  sehingga  6 penduduk  tersebut  menggunakan  dana pribadi  untuk  melakukan  pengobatan  baik dipuskesmas  maupun  di  rumah  sakit.
Adapun  4  dari  10  penduduk  sudah menggunakan  BPJS  sehingga  ketika  4 penduduk  tersebut  melakukan  pengobatan sudah sedikitnya tercover dengan menggunakan pelayanan BPJS. Partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan  Jaminan  Kesehatan  Nasional BPJS  dapat  di  pengaruhi  oleh  beberapa  hal. Penelitian  oleh  salma  binti  purwaningsih (2016)  menunjukan  adanya  hubungan  yang signifikan  antara  pengetahuan,  dan  peran informasi terhadap keikutsertaan masyarakat  dalam  Jaminan  Kesehatan Nasional BPJS. Selain itu ada penelitian yang dilakukan oleh Johariyah (2016) menunjukan bahwa  adanya  pengaruh  yang  signifikan antara  status  ekonomi,  serta  Pendidikan dengan  keikutsertaan  Jaminan  Kesehatan Nasional BPJS.
Berdasarkan  latar  belakang  dan kondisi  yang  terjadi  pada  masyarakat  di Kelurahan  Kalisari  Jakarta  Timur  maka penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian dengan judul Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan keikutsertaan
masyarakat  berprofesi  wirausaha  dalam Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  BPJS di Kelurahan Kalisari Jakarta Timur 2017.

## METODE
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Kuantitatif. Penelitian Kuantitatif adalah penelitian yang
menekankan  analilisnya  pada  data-data
numeric (angka) yang diolah dengan metode statitika (Azwar, 1999). Jenis penelitian yang digunakan adalah cross sectional. Pengumpulan  data  ini  diakukan  di  wilayah Kelurahan Kalisari Jakarta Timur. Pelaksanaan  penelitian  ini  dilakukan  pada
bulan  Juli-Agustus  2017.  Populasi  dalam
penelitian  ini  adalah  masyarakat  yang berprofesi  wiraswasta  di  wilayah  Kelurahan Kalisari  dengan  jumalah  populasi  sebesar 290  KK  yang  terbagi  dalam  11  RW  di Kelurahan Kalisari pada Tahun 2017. Dengan jumlah sampel 100 responden.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1 Hasil Analisis Univariat Variabel Jumlah (n) Presentase (%) Keikutsertaan BPJS Tidak 58 58 % Iya 42 42 % Tingkat Pendidikan Responden Pendidikan Rendah 45 45 % Pendidikan Tinggi 55 55 % Tingkat Pengetahuan Responden Pengetahuan Rendah 45 45  % Pengetahuan Tinggi 55 55  % Tingkat Penghasilan perbulan Responden Rendah 70 70 % Tinggi 30 30 % Tingkat Keterpaparan Informasi Responden Tidak Terpapar 30 30 % Terpapar 70 70 % Tingkat Sikap Kepala Keluarga Responden Tidak Mendukung 62 62 % Mendukung 38 38 % Tabel 2 Hasil Analisis Bivariat Variabel Keikutsertaan JKN BPjS Total P Value OR (95%) Tidak Iya n % n % N % Tingkat Pendidikan Rendah 30 66,7% 15 33,3% 45 100% 0,166 1,929 (0,854 -4,355) Tinggi 27 49,1% 28 50,9% 55 100%

## Tingkat Pengetahuan
Rendah 32 71,1% 13 28,9% 45 100% 0,028 2,746 (1,192 – 6,322) Tinggi 26 47,3% 29 52,7% 55 100%

## Tingkat Penghasilan
Rendah 47 67,1% 23 32,9% 70 100% 0,009 3,530 (1,443 – 8,634) Tinggi 11 36,7% 19 63,3% 30 100%

## keterpaparan Informasi
Tidak Terpapar 23 76,7% 7 23,3% 30 100% 0,024 3,286 (1,249 –8,643) Terpapar 35 50 % 35 50% 70 100%

## Sikap
Tidak Mendukung 40 64,5% 22 35,5% 77 100% 0,139 2,020 (0,88– 4,597) Mendukung 18 47,4% 20 52,6% 38 100% Hubungan pendidikan dengan Keikutsertaan masyarakat berprofesi wirausaha dalam JKN BPJS Berdasarkan penelitian bahwa masyarakat  yang  berprofesi  wirausaha menurut  tingkat  pendidikannya,  ditemukan tidak  terdapat  hubungan  antara  pendidikan dengan keikutsertaan masyarakat berprofesi wirausaha dengan nilai (p= 0,166).
Dalam  kondisi  ini  terlihat  bahwa tidak  ada  pengaruh  yang  signifikan, dikarenakan  meskipun  mempunyai  sikap positif    yang  tinggi,  tapi  responden  tidak berminat mengikuti JKN.
Hal  ini  sesuai  dengan  pendapat  I.A Putri Widihiastuti (2015) dalam
penelitiannya  yang  berjudul  “Hubungan Persepsi  Manfaat  dengan  Kepesertaan  JKN Secara  Mandiri  di  Puskesmas  I  Denpasar Timur”, yang mengemukakan dalam penelitiannya bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan  keikutsertaan  dalam  program  JKN
BPJS. Hubungan pengetahuan dengan Keikutsertaan masyarakat berprofesi wirausaha dalam JKN BPJS Pengetahuan yang tinggi dipengaruhi  dengan  tingkat  pendidikan
seseorang, semakin tinggi pendidikan seseorang akan jelas mempengaruhi pribadi seseorang  ketika  berfikir,  berpendapat maupun  dalam  mengambil  keputusan ataupun  tindakan.  Salah  satunya  dalam merencanakan  kesehatan  dalam  mengikuti program  JKN  BPJS.  Hal  ini  dibuktikan  juga oleh  peneliti  (p=0,028)  dimana  terdapat hubungan  antara  pengetahuan  dengan keikutsertaan masyarakat berprofesi wirausaha dalam program JKN BPJS.
Pengetahuan  yang  baik  didukung dengan  sikap  positif  yang  dimiliki  oleh responden,  maka  akan  berfikir  untuk melakukan pencegahan terhadap risiko sakit yaitu  dengan  mengikuti  JKN  kemudian  juga akan sukarela membayar iuran JKN.
Hubungan  ini  juga  sependapat dengan  penelitian  salma  binti  purwaningsih (2016)  tentang  “faktor  –  faktor  yang berhubungan dengan
keikutsertaan
masyarakat  dalam  Jaminan  Kesehatan Nasional didesa tegalsari kabupaten ponorogo”  dimana  (p=0,000)  yang  berarti menunjukka  ada  hubungan  yang  bermakna antar  pengetahuan  dengan  keikutsertaan masyarakat dalam JKN BPJS. Hubungan penghasilan dengan Keikutsertaan masyarakat
berprofesi wirausaha dalam JKN BPJS
Berdasarkan  penelitian  yang  telah dilakukan  peneliti,  bahwa  penghasilan menentukkan  keikutsertaan  JKN  BPJS, dimana  responden  dengan  penghasilan
tinggi  cenderung  memilih  mengikuti  JKN BPJS.  Berbeda  dengan  responden  dengan penghasilan  rendah  dengan  pengetahuan kurang  ataupun  tidak  didukung  dengan penghasilan  yang  cukup  mereka  akan  lebih memperhitungkan  untuk  mengikuti  JKN karena  penghasilan  akan  lebih  diutamakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Penelitian  yang  telah  dilakukan peneliti  menunjukkan  (p=0,009)  bahwa menunjukkan  adanya  hubungan  antara penghasilan dengan keikutsertaan masyarakat  dalam  program  JKN  BPJS penelitian  ini  juga  didukung  dengan penelitian  oleh  salma  binti  purwaningsih (2016)  tentang  “faktor  –  faktor  yang berhubungan dengan keikutsertaan masyarakat  dalam  Jaminan  Kesehatan
Nasional didesa tegalsari kabupaten ponorogo” dimana (p=0,027) dimana menujukkan ada hubungan.
Hubungan  keterpaparan  informasi  dengan Keikutsertaan masyarakat berprofesi wirausaha dalam JKN BPJS
Berdasarkan  kenyataan  lapangan, responden  yang  terpapar  informasi  antara mau  tidak  nya  mengikuti  BPJS  sama besarnya  yaitu  50  %,  berbeda  dengan responden  yang  tidak  terpapar  informasi hanya  23,3  %  yang    mengikuti  JKN  BPJS, faktor  ini  terjadi  karena  dipengaruhi  oleh pengetahuan, dimana cara berfikir responden  yang  terpapar  informasi  lebih luas  mengetahui  informasi  mengenai  JKN
BPJS  sehingga  responden  banyak  yang memilih  mengikuti  JKN  BPJS.  Berbeda dengan  responden  yang  tidak  terpapar informasi mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai BPJS dan kurangnya informasi  mengenai  BPJS  sehingga  tingkat keikutsertaannya sedikit.
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan  bahwa,  terdapat  hubungan  yang signifikan  antara  keterpaparan  informasi dengan  keikutsertaan  JKN  BPJS  dengan  p= 0,024,  ini  menunjukkan  bahwa  responden yang  mendapatkan  informasi  cukup  banyak sehingga  dari  informasi  tersebut  responden mau  menggunakan  BPJS  sebagai  asuransi kesehatannya.
Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan terdapat hubungan antara keterpaparan informasi dengan
keikutsertaan  JKN  BPJS  yaitu  (p=0,018)  dan penelitian  ini  didukung  oleh  salma  binti purwaningsih (2016) tentang “faktor – faktor yang  berhubungan  dengan  keikutsertaan masyarakat  dalam  Jaminan  Kesehatan
Nasional didesa tegalsari kabupaten
ponorogo” dimana (p=0,026) dimana menujukkan ada hubungan. Hubungan  sikap  kepala  keluarga  dengan Keikutsertaan masyarakat berprofesi
wirausaha dalam JKN BPJS
Hasil uji bivariat yang telah dilakukan  peneliti  diketahui  nilai  (p=0,139) lebih  dari  (p=0,05)  didapatkan  bahwa  tidak
terdapat  hubungan  yang  signifikan  antara sikap dengan keikutsertaan BPJS.
Hasil penelitian menunjukkan pengaruh  sikap  kepala  keluarga  terhadap keikutsertaan JKN BPJS tidak ada pengaruhnya, dikarenakan meskipun masyarakat  mempunyai  sikap  positif  yang tinggi,  tetapi  mereka  tidak  berminat  untuk mengikuti program JKN BPJS pemerintah.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  Desy Rohmawati  (2014)  bahwa  peranan  sikap  di dalam  kehidupan  manusia  berperan  besar, sebab  apabila  sudah  dibentuk  pada  diri manusia,  maka  sikap  itu  akan  turut menemukan  ciri-ciri  tingkah  laku  seseorang dalam bertindak.

## SIMPULAN
Dalam  penelitian  ini  dapat  disimpulkan sebagai berikut:
1. Berdasarkan hasil
analisis didapatkan  masyarakat  wirausaha yang  tidak  menjadi  peserta  BPJS sebanyak  58  %  dan  masyarakat wirausaha  yang  menjadi  peserta BPJS  sebanyak  42  %  di  wilayah kelurahan Kalisari.
2. Pada  penelitian  ini  terdapat  3 variabel  yang  berhubungan  dengan keikutsertaan JKN BPJS yaitu; pengetahuan, penghasilan, dan keterpaparan  informasi  dan  2 variabel  yang  tidak  berhubungan
yaitu;  pendidikan,  dan  sikap  kepala keluarga
3. Pada  penelitian  ini  diketahui  pada variabel pengetahuan diperoleh nilai P Value =  0,028  maka  dapat disimpulkan bahwa terdapat
hubungan  yang  signifikan  antara pengetahuan  dengan  keikutsertaan JKN  BPJS.  Dari  hasil  analisis  juga didapatkan  OR  =  2,7  artinya responden  wirausaha  yang  memiliki pengetahuan tinggi bepeluang untuk mengikuti  JKN  BPJS  2,7  lebih  besar dibandingkan  dengan  responden yang  memiliki  pengetahuan  rendah di wilayah kelurahan Kalisari.
4. Pada  penelitian  ini  diketahui  pada variabel  penghasilan  diperoleh  nilai P Value =  0,009  maka  dapat disimpulkan bahwa terdapat
hubungan  yang  signifikan  antara penghasilan  dengan  keikutsertaan
JKN  BPJS.  Dari  hasil  analisis  juga didapatkan  OR  =  3,5  artinya responden yang memiliki pengetahuan tinggi bepeluang untuk mengikuti  JKN  BPJS  3,5  kali  lebih besar dibandingkan dengan responden yang memiliki
pengetahuan  rendah  di  wilayah kelurahan Kalisari.
5. Pada  penelitian  ini  diketahui  pada variabel  keterpaparan  informasi diperoleh nilai P Value = 0,024 (0,05)
maka  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat  hubungan  yang  signifikan antara keterpapar informasi dengan keikutsertaan  JKN  BPJS.  Dari  hasil analisis  juga  didapatkan  OR  =  3,2 artinya    responden  yang  terpapar informasi berpeluang untuk mengikuti  JKN  BPJS  3,2  kali  lebih besar dibandingkan responden yang tidak  terpapar  informasi  di  wilayah kelurahan Kalisari.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Depkes R.I. 2003. Indikator
Indonesia  Sehat  2010  dan  Pedoman Penetapan  Indikator  Provinsi  Sehat dan  Kabupaten/Kota  Sehat. Jakarta:
Depkes R.I.
2. Johariyah. 2016. Analisis Keikutsertaan Bpjs “Mandiri” Berdasarkan  Status  Ekonomi,  Sikap
Dan Persepsi Atas Mutu Layanan
3. Melinda.  2016. Faktor-Faktor  Yang Berhubungan Dengan Minat Masyarakat  Dalam  Keikutsertaan BPJS  Mandiri  di  Kecamatan  Bener Kabupaten Purworejo.
4. Notoatmodjo, Soekidjo, 2009. Metodelogi  Penelitian  Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
5. _________________2010. Ilmu Perilaku  Kesehatan .  Jakarta:  Rineka Cipta.
6. __________________2011.
Kesehatan Masyarakat: Ilmu & Seni.
Jakarta: Rineka Cipta.
7. __________________2012. Metodelogi  Penelitian  Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta.
8. Permenkes  RI  No.  69  Tahun  2013.
Jakarta:  Kemenkes. Standar  Tari Pelayanan Kesehatan pada Penyelenggaraan  Program  Jaminan Kesehatan.
9. Permenkes  RI  No.  71  Tahun  2013.
Jakarta: Kemenkes. Pelayanan Kesehatan pada JKN.
10. Perpres.  2013 .  Peraturan  Presiden Nomor  12  tahun  2013  Tentang Jaminan Kesehatan.
11. ___________ Peraturan  Presiden Nomor  111  tahun  2013  Perubahan
Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  12 Tahun 2013.
12. Purwaningsih,  Salma  Binti.  2016. Faktor  –  faktor  Yang  Berhubungan Dengan  Keikutsertaan  Masyarakat Dalam Jaminan Kesehatan.
13. Rohmawati,  Desi.  2014. Hubungan
Pengetahuan  Sikap  dan  Sosial Ekonomi  dengan  Pemilihan  Jenis Iuran  Keikutsertaan  JKN  Mandiri pada
14. Wilayah  Cakupan  JKN  Tertinggi  di
Surakarta.  Surakarta:  Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
15. Thabrany, Hasbullah. 2016. Jaminan Kesehatan  Nasional. Jakarta.  Edisi Kedua: Jakarta: Rajawali Pers.
16. Tyas,  Ika  Ayuning.  2014. Hubungan
Hubungan  Pengetahuan  Dengan Sikap  Kepala  Keluarga  Tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional  Di  Kelurahan  Purwosari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. 17. RI. 2004. Undang-Undang Rebpublik Indonesia  Nomor  40  Tahun  2004 Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional-SJSN.
18. RI. 2004. Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.
19. RI. 2009. Undang-undang Nomor: 36
Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
20. RI.  2012. Peraturan  Pemerintah Nomor:  101  Tahun  2012  Tentang Penerimaan  Bantuan  Iuran  Jaminan Kesehatan.
21. Widhiastuti, Putri. 2015. Hubungan Persepsi Manfaat dengan
Kepersertaan Secara Mandiri di Puskesmas I Denpasar Timur.