Volume 6 Nomor 1 (2024)   1073 - 1080   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6220
Analisis Yuridis terhadap Tanah Hibah yang Ditarik Kembali Menurut Perspektif Kuhper: Studi Putusan Nomor 33/Pdt.G/2019/Pn Pms)
Farah Aisyah Putri Haris, Adlin Budhiawan Universitas Islam Negeri Sumatera utara farahaisyahputrichim2@gmail.com, adlinbudhiawan@uinsu.id

## ABSTRACT
Grant  is  a  voluntary  gift  given  in  a  state  of  consciousness  not  under  any  influence simply.  Then  the  granting  of  grants  is  also  a  way  out  of  the  distribution  of  grants  in  the distribution  of  inheritance,  but  it  is  not  uncommon  for  this  to  cause  problems  in  the  future, namely grant cancellation. The case of grant cancellation exposed in the case a quo is related to the background  of  writing about the juridical analysis of grant cancellation regulated  in the Civil Code. This research uses normative juridical research with a qualitative research type and the  results  of  the  study  show  that  the  grant  cancellation  case  carried  out  in  the  Pematang Siantar district court is based on article 1688 concerning Grants.
Keywords: Grant, Grant Cancellation, Article 1688 Kuhper, Grant Dispute.

## ABSTRAK
Hibah merupakan pemberian secara sukarela diberikan dengan keadaan sadar tidak berada  dalam  pengaruh  apapun  secara  cuma-  cuma.  Kemudian  pemberian  hibah  juga menjadi  jalan  keluar  dari  pembagian  hibah  dalam  pembagian  warisan  namun  tidak  jarang hal tersebut menimbulkan masalah dihari yang akan datang yaitu pembatalan hibah. Perkara pembatan  hibah  yang  terpapar  dalam  perkara  a  quo  terkait  melatar  belakangi  penulisan mengenai  analisis  yuridis  pembatalan  hibah  yang  diatur  dalam  Kitab  Undang-Undang Hukum  Perdata.  Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan    tipe penelitian  kualitatif  dan  hasil  studi  menunjukkan  bahwa  perkara  pembatan  hibah  yang dilaksanakan  di  pengadilan  negeri  Pematang  Siantar  berdasarkan  dengan  pasal  1688 tentang Hibah.
Kata Kunci: Hibah, Pembatalan Hibah, Pasal 1688 Kuhper, Sengketa Hibah.

## PENDAHULUAN
Hukum sebagai dasar untuk meminimalkan adanya perselisihan yang timbul ditengah  masyarakat,  dengan  dibentuk  dan  diberlakukannya  suatu  aturan,  maka dapat dijelaskan batas-batas aturan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilanggar oleh masyarakat, sehingga mampu menciptakan ketertiban ditengah masyarakat. 1
1 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum sebagai Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty, 2005),
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1073 - 1080   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6220
Hibah  merupakan  suatu  perjanjian  yang  dalam  kehidupan  sehari - hari khususnya      pada      masyarakat      modern  maka  perjanjian  merupakan  suatu  yang senantiasa  ditemukan  dalam  kehidupan  sehari  -  hari.  Perjanjian  merupakan  suatu sendi  yang  penting  di  dalam  hukum perdata. Oleh  karena  itu,  hukum  perdata banyak    yang    mengatur    peraturan  peraturan        hukum        berdasarkan        atas perjanjian.
Dalam  pasal  diatas  Pasal  1666  KUHPerdata  menjelaskan  hibah  sebagai: “Suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan  dengan  tidak  dapat  ditarik  kembali,  menyerahkan  sesuatu  benda  guna keperluan  si  penerima  hibah  yang  menerima  penyerahan  itu.  Undang-undang  ini tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup”. 2
Hibah memiliki fungsi sosial dalam masyarakat yang dapat diberikan kepada siapa  saja  tanpa  memandang  ras,  suku,  agama  dan  golongan,  sehingga  hibah dianggap sebagai solusi dalam pembagian warisan kepada keluarganya. 3 Pemberian berupa  hibah  dilakukan  sebagai  tujuan  social  dalam  kehidupan  social bermasyarakat,  masalah  yang  dapat  timbul  dalam  pewarisan  dapat  diselesaikan dengan  cara  hibah.  Namun  pada  kenyataannya  hibah  tidak  jarang  mendapatkan masalah  dalam  jangka  kedepannya,  seperti  penarikan  kembali  tanah  hibah misalnya. 4
Kondisi  tersebut  tidaklah  sejalan  dengan  apa  yang  diharapkan  dari  tujuan hibah  yaitu  memupuk  tali  persaudaraan  dan  mengakibatkan  kesan  yang  kurang baik.  Tidak  jarang  pula  sengketa  tanah  hibah  terpaksa  harus  diselesaikan  di Pengadilan. Bahkan dalam praktiknya tidak jarang pembatalan hibah ini dilakukan hal ini dikarenakan beberapa penerima hibah tidak melakukan beberapa kewajiban kepada si penghibah yang diatur dalam KUHPer.
Hibah  yang  dibatalkan  atau  ditarik  kembali  dalam  sistem  hukum  di Indonesia mengatur hibah yaitu Hukum Islam,Hukum Perdata, Hukum Adat. Hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya tidak dapat ditarik kembali (menurut hukum  Islam)  hibah  bertentangan  dengan  peraturan  adat  didaerah  setempat (menurut hukum adat) dan jika penerima hibah tidak memenuhi persyaratan maka hibah dapat ditarik kembali (menurut hukum perdata).
Berdasarkan uraian penulis ingin membahas dan menganalisis putusan yang terjadi terjadi pada putusan Nomor 33/Pdt.G/209/PN Pms  dalam perkara tersebut
2 Sekretariat Negara RI. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3 Meylita  Stansya  Rosalina  Oping.  “ Pembatalan  Hibah  Menurut  Pasal  1688  KuHPer”. Lex Privatum Vol.V/No.7/Sep/2017 hal. 30
4 Putri  Situmeang.  “ Analisis  Hukum  Tentang  Pembatalan  Hibah” Premise  Law Jurnal,Vol.12,Maret 2015,hlm.2
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1073 - 1080   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6220
Pengadilan  Negeri  Pematangsiantar    yang  terkait  Hibah.  Yang  menggugat  perkara hibah yang ditarik kembali merupakan Nursinta Manik usia 64 tahun selaku orang tua  angkat    Jumita  Vani  Timbul  Sidabutar  dalam  perkara  a  quo  sebagai  tergugat dalam Pengadilan Tinggi Negeri Pematang Siantar sebagai Tergugat.
Yang  menjadi  objek  sengketa  dalam  perkara  a  quo  adalah  Akta  Hibah  No. 424/2014 Pada tanggal 14 Agustus 2014 yang diperbuat oleh Darman Serpin Purba selaku  Pejabat Pembuat Akte Tanah  Kota Pematang Siantar berdasarkan Sertifikat Hak  Milik  No.  1155  dengan  luas  tanah  184  M2  yang  sebidang  tanah  diatasnya bangunan Permanen berbentuk rumah yang terletak di Lorong 29 Kel. Siopat Suhu, Kec. Siantar Timur, Kota Pematangsiantar.
Dalam  Perkara  a  quo  Nursita  Manik  dengan  kuasa  hukumnya  telah mngajukan gugatan Pengadilan Negeri Pematang Siantar tertanggal 22 Maret 2019 perkara hibah tanah. Dalam  KUHPer Pasal 1666 menjelaskan hibah sebagai berikut :  “Suatu  perjanjian  dengan  mana  si  penghibah,  diwaktu  hidupnya,  dengan  cuma- cuma  dan  dengan  tidak  dapat  ditarik  kembali,  menyerahkan  sesuatu  benda  guna keperluan  si  penerima  hibah  yang  menerima  penyerahan  itu.  Undang-undang  ini tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup”.
Dalam  gugatannya  Nursita  Manik  selaku  ibu  angkat  atau  penghibah menyatakan  bahwa  seiring  berjalannya  waktu  tidak  adanya  itikad  baik  kepada penghibah  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  merawat  penghibah  karena  tidak memiliki  itikad  baik  dalam  merawat  diri  penggugat  hal  tersebut  merupakan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian kepada sebelah pihak. Hal tersebutlah  yang  melatar  belakangi  penulis  untuk  membahas  “  Analisis  yuridis terhadap  tanah  hibah  yang  ditarik  kembali  menurut  perspektif  KUHPer  studi putusan nomor 33/Pdt.G/2019/PN Pms.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  terdapat  dua  rumusan  masalah  yaitu bagaimanakah penarikan kembali tanah yang dihibahkan menurut KUHPerdata dan bagaimana penarikan kembali harta yang dihibahkan dalam Putusan Hakim Nomor 33/Pdt.G/2019/PN  Pms.  Adapun  tujuan  dari  penulisan  ini  diharapkan  mampu menambah  pengetahuan  bagaimana  penarikan  tanah  berdasarkan  KUHPer  terkait Hibah  dan  menganalisis  hibah  dalam  perkara  putusan  a  quo  kemudian  tentunya dapat menambah referensi dan wawasan akademisi hukum terkait dengan hibah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis  normatif  dengan    tipe penelitian      kualitatif    dengan    spesifikasi    penelitian    sebagai    suatu    penelitian eksploratoris    dimana    penelitian    bertujuan    untuk    menelaah,    mengkaji,    dan
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1073 - 1080   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6220
menganalisis  putusan  Pengadilan  Negeri  secara    lebih    mendalam    mengenai kepailitan    menurut    peraturan    perundang  -undangan.  Sesuai  dengan  bentuk  dan spesifikasi  penelitian  di  atas,  maka  penelitian  ini    akan    dilakukan    dengan menggunakan  pendekatan  secara  perundang –undangan dan pendekatan konsep Teknik  pengumpulan  bahan  primer  digunakan    dengan    teknik    studi    dokumen dengan    mengkaji    putusan  Pengadilan  Negeri    yang  berhasil  dikumpulkan  akan diolah  dan  dianalisis    dengan  melakukan  suatu  penafsiran  hukum  dan  evaluasi terhadap  perundang-undangan  terkait  isu  hukum  tentang  hibah,  agar  nantinya dapat   diambil   suatu   kesimpulan   yang   dikaitkan   dengan  kitab undang-undang hukum perdata.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Penarikan  Kembali  Tanah  Yang  Dihibahkan  Menurut  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata
Hibah  dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata) dipaparkan  secara  jelas  dalam  pasal  1666  sampai  dengan  Pasal  1693  KUHPer. Menurut pasal 1666             KUHPerdata, menyatakan Hibah adalah suatu perjanjian dengan  mana  si  penghibah, diwaktu  hidupnya, dengan cuma cuma dan tidak dapat ditarik  kembali,  menyerahkan  sesuatu  barang  guna  keperluan  si  penerima    hibah yang  menerima    penyerahan    itu.  Pemberian  hibah  didasarkan    pada  perjanjian dengan cuma  - cuma yang berarti adanya prestasi dari satu  pihak saja, Sedangkan pihak  lainnya  tidak  memberikan  kontra  prestasi  sebagai  imbalan.  Perkataan diwaktu    hidupnya,    pemberi  hibah  adalah  untuk    membedakan  pemberian  hibah dari  pemberian  -  pemberian  yang  dilakukan  dalam  surat  wasiat  yang  baru  akan mempunyai  kekuatan  dan  berlaku  sesudah  Pemberi  Hibah  meninggal  dunia. Sewaktu-waktu  selama  pemberi  hibah    masih    hidup    dapat    diubah    atau  ditarik kembali. Pemberian hibah adalah suatu perjanjian,  maka  sudah dengan sendirinya tidak  boleh  ditarik.
Selain dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Hibah juga dapat  ditinjau  dari  segi  hukum  islam  yakni  yang  berasal  dari  bahasa  arab  yaitu secara  etimologi  yang  artinya  menyalurkan  atau melewatkan. 5 Yang  artinya  telah disalurkan  dari  tangan  orang  yang  memberi  ke  penerima  hibah.  Jadi  hibah  dapat dilakukan  secara  tertulis  dan  tidak  tertulis,  dahulu  syarat  fiqih  akad  dilakukan secara lisan namun sekarang dilakukan melalui Notaris. 6
Kemudian  menurut hukum  islam  pada  dasarnya  perjanjian  yang  dilakukan berdasarkan  suka  sama  suka  dan  suka  rela  seperti  hibah  dapat  ditarik  kembali
5 Hengky Prasetyo. Analisis Yuridis tentang Pelaksaan Pembatalan Hibah . Jurnal IUS Constituendum. Vol 1, No 2 (2016) 6 Hasbullah Bakry, Pedoman Islam di Indonesia. Jakarta:UI Press, 1990.hlm. 297
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1073 - 1080   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6220
tetapi tidak semua hibah dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah. Dalam beberapa hal  penerikan  kembali  pemberian  hibah  memerlukan  persetujuan  pihak  penerima hibah atau persetujuan dari pengadilan.
Pada  prinsipnya  hibah  yang  telah  diberikan  oleh  seseorang  kepada  orang lain  tidaklah  boleh  dibatalkan.  Pembatalan  suatu  hibah  hanyalah  dimungkinkan dalam  hal-hal  sebagaimana  yang  telah  dipaparkan  dalam  Ketentuan  Pasal  1688 KUHPerdata menjelaskan bahwa Hibah dapat dibatalkan oleh pemberi hibah dalam hal-hal berikut: a. Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;  b.  Jika  orang  yang  diberi  hibah  bersalah  dengan  melakukan  atau  ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah; c.  Jika  penghibah  jatuh  miskin, sedang  yang  diberi  hibah  menolak  untuk  memberi nafkah kepadanya. Maksud dari persyaratan ketentuan pertama dalam hibah telah ditentukan syarat- syarat yang harus dilakukan sipenerima hibah sesuai yang telah diatur  didalam undang-undang.  Kemudian  ketentuan  kedua dan  ketiga  disebutkan dalam  pasal  1688  KUHPerdata  pembatalan  hibah  dengan  kata  lain  pada  dasarnya sama  dengan  pengajuan  gugatan  yang  terjadi  karena  adanya  kepentingan  suatu pihak. Pembatalan hibah ini dapat diajukan ke pengadilan apabila  penerima hibah telah  bersalah  dan  melakukan  perbuatan-perbuatan  yang  mengancam  jiwa  dan keselamatan penerima hibah bahkan menolak untuk memberikan kebutuhan pokok seperti  sandang,  pangan  dan  papan.  Namun  halnya  pemberian  nafkah  yang diberikan si penghibah bukanlah suatu kewajiban namu hal ini terkait dengan rasa kemanusian karena merupakan salah satu bentuk rasa terimakasih dan balas budi si penerima hibah.
Penyelesaian  sengketa  melalui  lembaga  peradilan  (litigasi),  hakim  akan memutuskan perkara pembatalan hibah dengan memperhatikan hak dan kewajiban para pihak atas objek yang di sengketakan. Setelah hakim memutus perkara, maka akan  menerbitkan  hak  dan  menetapkan  hubungan  hukum  baru  antara  para  pihak yang  terlibat  serta  menimbulkan  akibat  hukum  terhadap  harta  hibah  yang dimohonkan pembatalan hibah tersebut. 7
Penarikan  Kembali  Harta  Yang  Dihibahkan  Dalam  Putusan  Hakim  Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Pms
Apabila  hibah  dilaksanakan  dengan  cara  yang  tepat    ataupun  salah  tidak jarang  hal  tersebut  akan  mengakibatkan  kerugian  bagi  pihak  tertentu  atau khususnya  penghibah.  Pengadilan  Negeri  merupakan  pilihan  dalam  penelitian  ini dikarenakan  telah  terdapat  beberapa  kasus  pembatalan  hibah.  Dalam  kasus tersebut, kenyataannya fungsi hibah yang sebenarnya merupakan suatu pemupukan tali  silaturahmi  akan  tetapi  banyak  menimbulkan  permasalahanpermasalahan
7 Meylita  Stansya  Rosalina  Oping.  “ Pembatalan  Hibah  Menurut  Pasal  1688  KuHPer”. Lex Privatum Vol.V/No.7/Sep/2017 hal. 30
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1073 - 1080   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6220
dalam  harta  yang  dihibahkan,  sehingga  fungsi  dari  hibah  yang  sebenarnya  tidak berjalan dengan sesuai. 8 Tidak jarang sengketa hibah terpaksa harus diselesaikan di pengadilan, padahal fungsi utama dari hibah yaitu memupuk
persaudaraan/silaturahmi.
Kemudian  ada  beberapa  perbedaan  terkait  pengaturan  hibah  penghibahan yang  dilakukan  terhadap  seseorang  beragama  Islam  berlaku  ketentuan  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI)  dan  sedangkan  untuk  beragama  Non  Muslim  berlaku  hukum perdata dan dalam perkara a quo antara Penggugat dan Tergugat beragama Kristen, maka  terhadap  Penghibahan  diberlakukan  hukum  perdata.  Ada  beberapa  syarat- syarat  pemberian  hibah  diatur  dalam  Pasal  1682  sampai  dengan  pasal  1687 KUHPerdata dan yang harus dipenuhi agar suatu hibah sah adalah sebagai berikut: a. Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan  barang  milik  orang  lain.  b.  Penghibah  bukan  orang  yang  dibatasi haknya  disebabkan  oleh  sesuatu  alasan.  c.  Penghibah  adalah  orang  yang  cakap bertindak  menurut  hukum  (dewasa  dan  tidak  kurang  akal).  d.  Penghibah  tidak dipaksa  untuk  memberikan  hibah.  Apabila  seseorang  menghibahkan  hartanya sedangkan  ia  dalam  keadaan  sakit,  yang  mana  sakitnya  tersebut  membawa kematian, hukum hibahnya tersebut sama dengan hukum wasiatnya, maka apabila ada  orang  lain  atau  salah  seorang  ahli  waris  mengaku  bahwa  ia  telah  menerima hibah maka hibahnya tersebut dipandang tidak sah.
Putusan Nomor 33/Pdt.G/209/PN Pms  dalam perkara tersebut Pengadilan Negeri  Pematangsiantar    yang  terkait  Hibah.  Dalam  pokok  perkara  Gugatan Penggugat  adalah  tentang  pembatalan  Akta  Hibah  Nomor  424/2014  tanggal  14 Agustus  2014  yang  dibuat  Notaris/PPAT  Dharma  Serpin  Purba  atas  sebuah  tanah dan bangunan rumah di Lorong 29 Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota  Pematangsiantar  milik  Penggugat  yang  telah  menyerahkan  kepada  Tergugat selaku  anak  angkat  Penggugat  oleh  Karena  Tergugat  menolak  atau  tidak  memiliki itikad  baik  untuk  memberi  bantuan  dalam  memenuhi  kebutuhan  Penggugat mengingat  usia  Penggugat  makin  bertambah  dan  tidak  dapat  bekerja  mencari nafkah  untuk  memenuhi  kebutuhan  dan  juga  merawat  diri  Penggugat  sehingga Penggugat mengalami keterpurukan ekonomi yang mengakibatkan Penggugat jatuh miskin  dan  perbuatan  Tergugat  tersebut  merupakan  suatu  perbuatan  melawan hukum  yang  menimbulkan  kerugian  terhadap  diri  Penggugat.  Namun  hal  tersebut disangkal tergugat atau penghibah dalam eksepsi karena adanya pihak ketiga dari keluarga penggugat berniat untuk menguasai tanah dan bangunan objek hibah dan Tergugat  menduga  apabila  tanah  dan  bangunan  jatuh  ketangan  Penggugat,  maka tanah dan bangunan yang menjadi objek hibah.
Bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehubungan dengan tindakan
8 Kana Safitri, Analisis Hukum Tentang Pembatalan Hibah. (Kediri: IAIN Kediri,2022) hlm 5
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1073 - 1080   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6220
Tergugat  yang  menolak  atau  tidak  memiliki  itikad  baik  untuk  memberi  bantuan dalam  memenuhi  kebutuhan  Penggugat  mengingat  usia  Penggugat  makin bertambah dan tidak dapat bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dan juga merawat diri Penggugat sehingga Penggugat mengalami keterpurukan ekonomi yang mengakibatkan Penggugat jatuh miskin, dan atas perbuatan Tergugat sehingga Penggugat  membatalkan  Akta  Hibah  Nomor  424/2014  tanggal  14  Agustus  2014 yang dibuat Notaris/PPAT Dharma Serpin Purba atas sebuah  tanah dan bangunan rumah  di  Lorong  29  Kelurahan  Siopat  Suhu  Kecamatan  Siantar  Timur  Kota Pematangsiantar yang telah diserahkan kepada Tergugat.
Dalam  Perkara  a  aquo  dijelakan  juga  beberapa  pemaparan  dari saksi-saksi Tergugat  adalah  anak  yang  tidak  berbakti  kepada  orangtuanya  yang  tidak melaksanakan kewajibannya sebagai anak yang seharusnya merawat dan mengasihi Penggugat dimasa-masa tua Pengugat sebagaimana Penggugat yang telah merawat Tergugat dari kecil hingga berumah  tangga dan seharusnya Tergugat memberikan bantuan baik secara moril maupun materil kepada Penggugat. Hal tersebut sudahlah jelas melanggar perbuatan hukum berdasarkan hal tersebut diatas dan dihubungkan dengan  ketentuan  Pasal  1688  KUHPerdata  tentang  pembatalan  Hibah,  maka  Akta Hibah Nomor 424/2014 tertanggal 14 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris/PPAT Dharma  Serpin  Purba,  SH  oleh  Penggugat  kepada  Tergugat  dibatalkan  oleh Pengadilan Negeri Pematang Siantar.
Berdasarkan  uraian  tersebut  akibat  hukum  yang  timbul  dari  pembatalan hibah  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  negeri  telah  berkekuatan  hukum  dan kepemilikin tanah sudah kembali kepada pemberi hibah. Terkait  objek hibah yang sudah  disertifikatkan  dinyatakan  tidak  berlaku  lagi. 9 Dan  pemberi  hibah  dapat mengajukan  ke  Badan  Pertahanan  Nasional.  Kemudian  sertifikat  tanah  tersebut dapat kembali atas nama penghibah.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis yuridis terhadap tanah  hibah yang dibatalkan melalui putusan  Pengadilan  Negeri  Pematang  Siantar  dengan  putusan  nomor 33/Pdt.G/2019/PN  Pms  telah  sesuai  dengan  pasal  1688  dalam  Kitab  Undang- Undang Hukum Perdata yang mengatur terkait hibah. Dalam pengaturan hibah ini berlaku  hukum  perdata  pasal  1688  karena  subjek  hukum  beragama  non  islam sesuai dengan ketentuan tersebut. Dan akibat hukum tanah hibah telah dibatalkan terdapat kekuatan hukum didalamnya.
9 Meylita Oping. Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perda. Lex Privatum. Vol.5 No 7 (2017)
Volume 6 Nomor 1 (2024)   1073 - 1080   E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v6i1.6220

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir  Muhammad.  2014. Hukum  Perdata  Indonesia .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti
Amirudin Fardianzah. 2015. Pembatalan Akta Hibah yang Dibuat di Hadapan PPAT oleh    Pemberi    Hibah .    Kumpulan    Jurnal    Mahasiswa    Fakultas    Hukum,
Universitas  Brawijaya
Hasbullah Bakry. 1990 , Pedoman Islam di Indonesia. Jakarta:UI Press.
Hengky  Prasetyo. Analisis  Yuridis  tentang  Pelaksaan  Pembatalan  Hibah .  Jurnal  IUS Constituendum. Vol 1, No 2 (2016)
Kana Safitri. 2022. Analisis Hukum Tentang Pembatalan Hibah. Kediri: IAIN Kediri.
Meylita Oping. Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perda. Lex Privatum. Vol.5 No 7 (2017)
Putri  Situmeang.  “ Analisis  Hukum  Tentang  Pembatalan  Hibah” Premise  Law Jurnal,Vol.12,Maret 2015
Putusan  Pengadilan  Negeri  Pematangsiantar  Nomor  33/Pdt.G/2019/PN.Pms tentang Perkara Perdata Pembatalan Akta Hibah Nomor 424/2014 terhadap Jumita Vani TimbulSidabutar Selaku Tergugat.
Sekretariat Negara RI. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Sudikno  Mertokusumo.  2005. Mengenal  Hukum  sebagai  Suatu  Pengantar . Yogyakarta: Liberty.
Zainudin Ali. 2018. Hukum Perdata Islam di Indonesia . Jakarta: Sinar Grafika