Implementasi Pengaturan Standar Perhotelan dalam Mendukung Kepariwisataan Daerah: Studi Kasus pada Ommaya Hotel di Kabupaten Sukoharjo

## IMPLEMENTASI PENGATURAN STANDAR PERHOTELAN DALAM MENDUKUNG KEPARIWISATAAN DAERAH: STUDI KASUS PADA OMMAYA HOTEL DI KABUPATEN SUKOHARJO
1 Hettyning, 2 Ariy Khaerudin, 3 Nourma Dewi Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Correspondent email : hettynings@gmail.com
| Article History :
| Submission
| Last Revissions | Accepted | Copyedits Approved
: : : :
9 Oktober 2023
4 Desember 2023
10 Desember 2023 14 Desember 2023

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  regulation  of  hospitality  standards  in  supporting regional tourism and how the implementation of hospitality standards at Ommaya Hotel in  supporting  regional  tourism  in  Sukoharjo  Regency.  The  research  is  qualitative  with  a normative-empirical legal approach,  using primary data  and secondary data.  The results of the study concluded that  the regulation of hospitality standards that  support tourism includes the regulation of the Tourism Business Registration Certificate (TDUP) in the field of  business  of  providing  hotel  business  type  accommodation,  the  feasibility  of  building functions,  water  quality  feasibility,  hotel  class  management  assessment,  and  tourism business  certification.  Ommaya  Hotel  has  fulfilled  several  hotel  standardizations  in accordance  with  applicable  regulations  such  as  having  a  Tourism  Business  Registration Document (TDUP) in the field of business of providing hotel business type accommodation, water  quality  feasibility,  hotel  class  classification  assessment  and  Ommaya  Hotel including two-star hotels. However, there are several hospitality standards that Ommaya Hotel does not yet have such as a certificate of the feasibility of building functions called the  Certificate  of  Good  Function  (SLF),  a  certificate  of  good  health,  and  a  certificate  of tourism business in the hotel sector.
Keywords: Implementation; Regulations; Tourism; Hotel.

## Hettyning; Ariy Khaerudin, dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 375-390 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## A. PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia, 1 dengan  ±  18.110 pulau yang dimilikinya dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Negara Indonesia memiliki  potensi  alam,  keanekaragaman  flora  dan  fauna,  peninggalan  purbakala, peninggalan  sejarah,  serta  seni  dan  budaya  yang  semuanya  itu  merupakan  sumber daya  dan  modal  yang  besar  artinya  bagi  usaha  pengembangan  dan  peningkatan kepariwisataan.  Modal  tersebut  harus  dimanfaatkan  secara  optimal  melalui penyelenggaraan  kepariwisataan  yang  secara  umum  bertujuan  untuk  meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2
Sebagai bagian dari negara dunia yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia  dan  sebagai  negara  hukum  yang  berlandaskan  keadilan  harus  melindungi para  turis  tersebut.  Mereka  harus  mendapatkan  perlindungan  yang  pasti  selama berada  di  Indonesia.  Hal  tersebut  berkaitan  dengan  kekuasaan,  kekuatan  sosial,  dan struktur  sosial  yang  ada.  Sebagai  negara  demokrasi,  dimana  kedaulatan  berada  di tangan rakyat, partisipasi rakyat sangat diperlukan. 3
Di  dalam the  Universal  Declaration  of  Human  Rights tercantum  pernyataan sebagai berikut:
1. Setiap  orang  memiliki  hak  untuk  secara  bebas  melakukan  pergerakan  dan tinggal  di  dalam  batas  wilayah  setiap  negara  atau everyone  has  the  right  to freedom of movement and residence within the borders of each state (Pasal 13 ayat 1).
2. Setiap  orang  memiliki  hak  untuk  beristirahat  dan  berpesiar,  termasuk  di dalamnya  pembatasan  waktu  bekerja  yang  memadai  dan  waktu  liburan dengan  tetap  gaji  ( everyone  has  the  right  to  rest  and  leisure,  including reasonable limitation of working hours and periodic holiday with pay ) (Pasal 24).
Dari  penjelasan  tersebut  di  atas,  dapat  kita  lihat  bahwa  kegiatan  pariwisata merupakan  hak  setiap  individu  yang  harus  dihormati  dimanapun  dia  berada  tanpa
1 Menurut  data  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (LIPI),  Tanah  Air  Indonesia  adalah  negara  dengan kekayaan  biodiversitas  terrestrial  tertinggi  kedua  di  dunia.  Jika  digabungkan  dengan  keanekaragaman hayati  di  laut,  maka  Indonesia  menjadi  yang  pertama.  (https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia- punya-biodiversitas-terbesar-di-dunia).
2 Kementerian  PPN/Bappenas,  “Proyek  Prioritas  Strategis,” Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah Nasional 2020-2024 , 2019, 313.
3 Anik Iftitah, “Teori Kedaulatan,” in Ilmu Negara (Sada Kurnia Pustaka, 2023), https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/113.
membedakan  ras,  wama  kulit,  jenis  kelamin,  bahasa,  agama,  pandangan  politik, kewarganegaraan,  kebangsaan,  tempat  kelahiran  dan  status  lainnya. 4 Perlindungan hukum  merupakan  segala  upaya  yang  dapat  menjamin  adanya  kepastian  hukum, sehingga  dapat  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  pihak  yang  bersangkutan atau  yang  melakukan  tindakan  hukum.  Penerapan  perlindungan  hukum  terhadap wisatawan  haruslah  mendapat  perhatian  dari  semua  kalangan  yang  terkait.  Tidak hanya  dari  pemerintah  sebagai  pembuat  regulasi  dan  pelaksana  regulasi,  namun sangat dibutuhkan peran dari semua kalangan masyarakat dan usaha jasa pariwisata.
Indonesia  dalam  kancah  dunia  pada  segi  pariwisata  menunjukkan  sebagai destinasi  wisata  favorit.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  peringkat  pariwisata  Indonesia naik  pesat  pada  2022. 5 Hanya  dalam  waktu  18  bulan,  peringkat  wisata  Indonesia melesat ke urutan 32, dari sebelumnya di urutan 44. Dengan naik 12 peringkat, untuk pertama kalinya Indonesia yang merupakan dari 117 negara dalam Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) 2021, berada di atas Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
Secara  umum  sudah  diketahui  bahwa  hubungan  industri  perhotelan  dengan pariwisata  saling  berkaitan  sangat  erat.  Ini  tak  lepas  dari  fakta  bahwa  industri perhotelan  menjadi  salah  satu  tulang  punggung  yang  mendukung  pembangunan sektor  pariwisata.  Suatu  daerah  tujuan  wisatawan  tentunya  akan  dikunjungi  oleh wisatawan dan wisatawan  tentu saja membutuhkan tempat menginap  dan  di sinilah peran  hotel  sebagai  tolak  ukur  untuk  mengetahui  seberapa  banyak  wisatawan  yang berkunjung  di  daerah  tersebut.  Dapat  diumpamakan  industri  pariwisata  itu  sebagai suatu  bangunan,  maka  sektor  perhotelan  merupakan  tiangnya.  Dengan  demikian, Peran perhotelan sangat penting dalam menunjang kepariwisataan daerah. Perhotelan bukan hanya sebagai tempat menginap bagi wisatawan, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan sektor pariwisata.
Industri  pariwisata  seperti  hotel  dan  restoran  akhir-akhir  ini  semakin berkembang  yang  menuntut  adanya  suatu  penciptaan  suasana  yang  nyaman  dari berbagai  aspek  untuk  diberikan  atau  ditawarkan  sebagai  suatu  produk  kepada  calon pelanggannya. Secara umum, produk yang dijual oleh pihak manajemen hotel terdiri dari  dua  produk  utama  yaitu  produk  nyata  ( tangible  product )  seperti  kamar  hotel,
4 Aryati,  Rika. Pengaturan  dan  Pelaksanaan  Sertifikasi  Usaha  Jasa  Pariwisata  di  Kota  Bukittinggi .  LPPM UMSB: Menara Ilmu. Volume XIII No. 10 Tahun 2019.
5 https://indonesia.go.id/kategori/editorial/5975/peringkat-pariwisata-indonesia-naik-pesat?lang=1

## Hettyning; Ariy Khaerudin, dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 375-390 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
restoran, spa, dan berbagai fasilitas hotel lainnya dan produk tidak nyata ( intangible product ) seperti kenyamanan, pelayanan, suasana dan lain sebagainya. 6
Adapun tujuan Standar Usaha Hotel adalah untuk menjamin kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu. 7 Selain  itu  standarisasi  ini bertujuan  memberikan  perlindungan  kepada  tamu, pengusaha  hotel,  tenaga  kerja,  dan  masyarakat,  baik  untuk  keselamatan,  kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan  kemudahan dan  pelestarian lingkungan hidup.  Standar perhotelan  membantu  meningkatkan  reputasi  industri  pariwisata  Indonesia  secara keseluruhan.  Dengan  adanya  standar,  para  wisatawan  dapat  memiliki  kepercayaan bahwa  hotel-hotel  yang  mereka  pilih  memenuhi  standar  yang  ditetapkan.  Ini memberikan  jaminan  bahwa  mereka  akan  mendapatkan  pelayanan  yang  baik  dan fasilitas yang memadai selama menginap di hotel.
Hotel  berbintang  atau  hotel  tersertifikasi  memiliki  keunggulan  kompetitif dibandingkan  dengan  hotel-hotel  yang  tidak  memiliki  sertifikasi.  Wisatawan cenderung lebih memilih hotel yang telah tersertifikasi karena mereka percaya bahwa standar pelayanan dan  fasilitas akan  terjaga dengan baik. Ini membantu hotel untuk memperoleh  lebih  banyak  pelanggan  dan  meningkatkan  pendapatan.  Dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, hotel-hotel dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan  kualitas  pelayanan  agar  dapat  mempertahankan  sertifikasinya.  Ini menciptakan  lingkungan  persaingan  yang  sehat  antar-hotel,  yang  pada  akhirnya memberikan manfaat kepada para pelanggan.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  hukum  normatif-empiris 8 yang menggabungkan  unsur-unsur  hukum  normatif  (berdasarkan  peraturan  perundang- undangan)  dengan  unsur-unsur  hukum  empiris  (berdasarkan  fakta  dan  pengamatan
6 Anggraini,  S.  D.  &  Ika,  Savitri. Dampak  Standar  Operasional  Prosedur  terhadap  Kinerja  Karyawan  dalam Meningkatkan Kualitas Produk (Makanan) serta Kepuasan Tamu di Hotel Yellow Star Ambarukmo . Mabha Jurnal. Volume 2 Nomor 1 Mei 2021.
7 Rhisma  Dwitahadi,  Ida  Ayu  Made;  Retno  Murni,  R.  A.;  Sri  Indrawati,  A.  A..  Lindungan  Hukum  Terhadap Hak  Wisatawan  Berkaitan  Dengan  Kenyamanan  Wisatawan  Di  Kawasan  Wisata  Penelokan  Kintamani Bangli.  Kertha  Semaya  :  Journal  Ilmu  Hukum,  [S.l.],  volume  4,  Nomor  3,  feb.  2016.  ISSN  2303-0569. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18913>.
8 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , Mataram University Press,Mataram: 2020, hal. 80-83
di  lapangan).  Oleh  karena  itu,  data  dan  sumber  data  dalam  penelitian  hukum normatif-empiris dapat berasal dari dua aspek berbeda: hukum dan realitas sosial. 9

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Standar Perhotelan dalam Menunjang Kepariwisataan Daerah
Pengaturan standar perhotelan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang  kepariwisataan  daerah.  Standar  perhotelan  membantu  memastikan bahwa  layanan  akomodasi  yang  disediakan  oleh  hotel-hotel  di  daerah  tersebut memenuhi  tingkat  kualitas  dan  keamanan  yang  diperlukan  untuk  mendukung industri  pariwisata.  Sesuai  dengan  penjelasan  UU  No.  10  Tahun  2009  tentang Kepariwisataan  menyatakan  bahwa  pembangunan  kepariwisataan  dapat  dijadikan sarana  untuk  menciptakan  kesadaran  akan  identitas  nasional  dan  kebersamaan dalam  keragaman.  Pembangunan  kepariwisataan  dikembangkan  dengan pendekatan  pertumbuhan  dan  pemerataan  ekonomi  untuk  kesejahteraan  rakyat dan  pembangunan  yang  berorientasi  pada  pengembangan  wilayah,  bertumpu kepada  masyarakat,  dan  bersifat  memberdayakan  masyarakat  yang  mencakupi berbagai  aspek,  seperti  sumber  daya  manusia,  pemasaran,  destinasi,  ilmu pengetahuan  dan  teknologi,  keterkaitan  lintas  sektor,  kerja  sama  antarnegara, pemberdayaan  usaha  kecil,  serta  tanggung  jawab  dalam  pemanfaatan  sumber kekayaan alam dan budaya.
Penyelenggara  usaha  kepariwisataan  di  Kabupaten  Sukoharjo  wajib memenuhi standardisasi, tidak hanya badan usahanya saja, tetapi pengelola, tenaga kerja, produk dan pelayananpun harus memiliki standardisasi dan sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mengaturnya, yakni UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang  Sertifikasi  Kompetensi  dan  Sertifikasi  Usaha  di  Bidang  Pariwisata, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: PM.53/HM.001/MPEK/2013  tentang  Standar  Usaha  Hotel, dan  Peraturan  Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020-2025.
Kemudian  berdasarkan  Peraturan  daerah  Kabupaten  Sukoharjo  No.  7 Tahun  2020  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Kabupaten Sukoharjo  Tahun  2020-2025  Pasal  38  mengatur  bahwa  peningkatan  dan
9 Fuad,  “Socio  Legal  Research  dalam  Ilmu  Hukum,” Jurnal  Widya  Pratama  Hukum 2,  no.  2  (2020):  41–44, https://law.ui.ac.id/hukum-dan-masyarakat/.

## Hettyning; Ariy Khaerudin, dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 375-390 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan dengan brand “ Sukoharjo is The House Of Souvenirs ”; dan peningkatan citra pariwisata Kabupaten sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.
Kabupaten Sukoharjo merupakan satelitnya Solo sehingga menjadi pangsa pasar  pelaku  usaha  perhotelan  dan  restaurant. 10 Sukoharjo  juga  mempunyai berbagai  destinasi  wisata  sehingga  hotel  juga  diperlukan  untuk  menunjang kegiatan pariwisata. Ada berbagai penginapan bagi wisatawan pun beragam, antara lain hotel bintang lima, hotel bintang empat, hotel bintang tiga, hotel bintang dua, hotel  bintang  satu,  dan  hotel  non  bintang  atau  melati,  wisma  tamu  yang  dimiliki oleh instansi pemerintah atau swasta serta rumah penduduk yang digunakan untuk menginap wisatawan ( Home Stay ). Sehingga melihat potensi teresebut perlu untuk mengetahui kebijakan pengaturan kepariwisataan di Kabupaten Sukoharjo.
Pengaturan  standar  perhotelan  mendukung  kepariwisataan  daerah  dapat disinkronisasikan sebagai berikut yaitu:
1. Peraturan  Menteri  Pariwisata  dan  Ekonomi  Kreatif  Nomor  4  Tahun  2021 tentang Standar Kegiatan Usaha
a. Tanda  Daftar  Usaha  Pariwisata  (TDUP)  bidang  usaha  penyediaan akomodasi jenis usaha hotel.
Tanda  Daftar  Usaha  Pariwisata  (TDUP)  sebagaimana  yang dimaksud  dalam  Pasal  1  angka  11  Peraturan  Bupati  Sukoharjo  Nomor  59 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara  Elektronik  Bidang  Pariwisata  adalah  izin  yang  diterbitkan  oleh Lembaga  OSS  untuk  dan  atas  nama  Bupati  setelah  Pelaku  Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan  komersial  atau  operasional  dengan  memenuhi  persyaratan dan/  atau  Komitmen.  TDUP  diterbitkan  oleh  Lembaga  OSS  berdasarkan komitmen kepada:
1) Pelaku  Usaha  yang  tidak  memerlukan  prasarana  untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; dan
2) Pelaku  Usaha  yang  memerlukan  prasarana  untuk  menjalankan usaha  dan/atau  kegiatan,  dan  telah  memiliki  atau  menguasai prasarana.
10 Wawancara  dengan  Kepala  Dispora  Kabupaten  Sukoharjo,  Bapak  Setyo  Aji  Nugroho,  S.Sos.,  M.H.  pada Tanggal 25 Oktober 2023 Pukul 08.30 WIB.
b. Kelaikan fungsi bangunan gedung.
Kelaikan  fungsi  bangunan  gedung  dalam  konteks  pengaturan standar  perhotelan  merupakan  aspek  kunci  dalam  menunjang kepariwisataan  daerah.  Kelaikan  fungsi  bangunan  gedung  mengacu  pada kemampuan bangunan hotel untuk memenuhi berbagai persyaratan teknis dan  operasional  yang  diperlukan  agar  dapat  memberikan  layanan akomodasi yang berkualitas dan aman bagi tamu.
c. Kelaikan kualitas air.
Kualitas  air  adalah  faktor  penting  dalam  industri  perhotelan  dan pariwisata,  karena  air  merupakan  salah  satu  komponen  penting  dalam layanan  perhotelan  dan  mempengaruhi  pengalaman  tamu.  Standar perhotelan  yang  ketat  terkait  dengan  kualitas  air  dapat  membantu meningkatkan kepuasan tamu, menjaga kesehatan tamu, serta mendukung keberlanjutan dan reputasi hotel. Beberapa aspek penting dalam mengatur standar  kualitas  air  di  industri  perhotelan  untuk  mendukung  pariwisata daerah.
d. Penilaian penggolongan kelas hotel.
Penilaian  dan  penggolongan  kelas  hotel  merupakan  salah  satu aspek  yang  sangat  penting  dalam  mengatur  standar  perhotelan  untuk mendukung  pariwisata  di  suatu  daerah.  Hotel-hotel  yang  memenuhi standar  tertentu  dapat  memberikan  jaminan  kualitas  kepada  tamu, membantu dalam promosi pariwisata, dan menciptakan pengalaman yang memuaskan bagi wisatawan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata
a. Sertifikasi Usaha Pariwisata
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  52  Tahun  2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata mengatur  tentang  persyaratan  dan  prosedur  untuk  sertifikasi  usaha pariwisata  di  Indonesia.  Sertifikasi  usaha  pariwisata  bertujuan  untuk meningkatkan  kualitas  layanan  dan  produk  pariwisata,  melindungi  hak konsumen,  serta  memastikan  keselamatan  dan  keamanan  wisatawan. Berikut beberapa poin penting terkait dengan sertifikasi usaha pariwisata berdasarkan peraturan tersebut:

## Hettyning; Ariy Khaerudin, dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 375-390 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
1) Jenis Usaha Pariwisata: Peraturan ini mencakup berbagai jenis usaha pariwisata,  termasuk  hotel,  restoran,  agen  perjalanan,  dan penyelenggara  kegiatan  pariwisata.  Setiap  jenis  usaha  memiliki persyaratan dan prosedur sertifikasi yang berbeda.
2) Persyaratan  Sertifikasi:  Setiap  usaha  pariwisata  harus  memenuhi persyaratan  yang  ditentukan  dalam  peraturan  ini,  seperti  memiliki izin  usaha,  mematuhi  standar  kualitas,  dan  memiliki  personil  yang memiliki kompetensi sesuai dengan jenis usaha.
3) Prosedur  Sertifikasi:  Proses  sertifikasi  usaha  pariwisata  melibatkan penyedia  jasa  sertifikasi  yang  diakui  oleh  pemerintah.  Usaha pariwisata  yang  ingin  disertifikasi  harus  mengajukan  permohonan sertifikasi,  dan  proses  pemeriksaan  akan  dilakukan  oleh  penyedia jasa sertifikasi yang berwenang.
4) Standar Kualitas: Sertifikasi usaha pariwisata mencakup pemenuhan standar  kualitas  tertentu,  termasuk  kualitas  pelayanan,  kebersihan, keamanan, dan kenyamanan bagi tamu atau pelanggan.
5) Kewajiban dan Hak Usaha Sertifikasi: Usaha yang telah mendapatkan sertifikasi diharapkan untuk menjaga kualitas layanan dan mematuhi standar  yang  ditetapkan.  Mereka  juga  berhak  untuk  menggunakan label sertifikasi sebagai tanda pengakuan oleh pemerintah.
6) Pengawasan dan Audit: Peraturan ini juga mengatur pengawasan dan audit  terhadap  usaha  pariwisata  yang  telah  disertifikasi  untuk memastikan  bahwa  mereka  terus  mematuhi  standar  yang  telah ditetapkan.
7) Dampak  Pemberian  Sertifikasi:  Sertifikasi  usaha  pariwisata  dapat memberikan  manfaat  kepada  usaha,  seperti  meningkatkan kepercayaan  pelanggan  dan  memperluas  pangsa  pasar.  Ini  juga berdampak  positif  pada  pariwisata  daerah,  karena  usaha  yang tercertifikasi  memberikan  layanan  yang  lebih  berkualitas  kepada wisatawan.
8) Sanksi:  Jika  usaha  pariwisata  yang  telah  disertifikasi  melanggar ketentuan  yang  telah  ditetapkan,  pemerintah  dapat  memberikan sanksi, termasuk pencabutan sertifikasi.
Sertifikasi  usaha  pariwisata,  terutama  dalam  bidang  hotel, berperan sangat penting dalam mendukung dan memajukan
kepariwisataan  di  daerah.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata,  sertifikasi  usaha  pariwisata  hotel  memiliki  sejumlah  manfaat dalam konteks mendukung kepariwisataan daerah, seperti yang tertera di bawah ini:
1) Meningkatkan  Kualitas  Layanan:  Sertifikasi  usaha  pariwisata  hotel menetapkan  standar  kualitas  tertentu  yang  harus  dipenuhi  oleh hotel.  Ini  mencakup  aspek-aspek  seperti  kebersihan,  kenyamanan, dan pelayanan yang baik. Dengan mematuhi standar ini, hotel dapat meningkatkan  kualitas  layanannya,  yang  pada  gilirannya  akan meningkatkan kepuasan tamu.
2) Kepercayaan  Wisatawan:  Wisatawan  cenderung  mencari  hotel  yang telah  mendapatkan  sertifikasi  karena  mereka  percaya  bahwa  hotel tersebut telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh otoritas yang kompeten.  Ini  memberikan  kepercayaan  tambahan  bagi  wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut.
3) Promosi  Pariwisata  Daerah:  Hotel  yang  tercertifikasi  dapat mempromosikan  daerah  sebagai  tujuan  wisata  yang  peduli  akan kualitas  layanan  dan  pengalaman  tamu  yang  berkualitas.  Ini  dapat meningkatkan  daya  tarik  wisatawan  yang  mencari  pengalaman berkualitas.
4) Standar  Keselamatan  dan  Keamanan:  Sertifikasi  juga  mencakup aspek  keselamatan  dan  keamanan.  Hotel  yang  tercertifikasi diharapkan mematuhi standar keselamatan yang ketat, memberikan rasa aman kepada tamu dan melindungi mereka dari risiko potensial.
5) Pertumbuhan  Ekonomi  Lokal:  Dengan  meningkatkan  kualitas layanan  dan  meningkatkan  kepercayaan  wisatawan,  hotel  yang tercertifikasi  dapat  mendatangkan  lebih  banyak  tamu,  yang  pada gilirirannya  akan  berdampak  positif  pada  pertumbuhan  ekonomi lokal. Ini menciptakan peluang pekerjaan dan pendapatan tambahan bagi masyarakat setempat.
6) Perlindungan  Konsumen:  Sertifikasi  juga  bertujuan  untuk melindungi hak konsumen, termasuk hak wisatawan. Tamu memiliki hak  untuk  mendapatkan  layanan  yang  sesuai  dengan  harapan mereka, dan sertifikasi membantu memastikan bahwa hak ini dijaga.

## Hettyning; Ariy Khaerudin, dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 375-390 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
7) Standar  yang  Konsisten:  Sertifikasi  memastikan  penerapan  standar yang  konsisten  di  seluruh  hotel  yang  telah  tercertifikasi.  Ini menghindari  fluktuasi  kualitas  layanan  yang  dapat  merugikan  citra pariwisata dan kepuasan wisatawan.
Sertifikasi  usaha  pariwisata,  khususnya  dalam  bidang  hotel, adalah instrumen yang sangat penting dalam mendukung dan memajukan kepariwisataan  daerah.  Sertifikasi  membantu  menciptakan  lingkungan yang  lebih  aman,  lebih  berkualitas,  dan  lebih  menarik  bagi  wisatawan, yang  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan  dampak  positif  pariwisata  pada ekonomi lokal dan citra daerah sebagai destinasi wisata yang dihargai.

## 2. Implementasi  Standar  Perhotelan  di  Ommaya  Hotel  dalam  Menunjang Kepariwisataan Daerah di Kabupaten Sukoharjo
Sektor  pariwisata  merupakan  salah  satu  sektor  yang  mendorong pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah 11 Sebagai  salah  satu  sektor  yang  mendorong pertumbuhan  ekonomi,  ketersediaan  komoditas  pendukung  kepariwisataan mempunyai  peran  yang  strategis  seperti  hotel,  restoran,  transportasi,  hiburan, budaya  dan  lainnya.  Dengan  adanya  infrastruktur  yang  mendukung  dalam pengembangan  sektor  pariwisata  maka  akan  meningkatkan  kontribusi  sektor pariwisata tersebut pada pertumbuhan ekonomi daerah. 12 Di Kabupaten Sukoharjo, sumber  pendapatan  daerah  berasal  dari  kontribusi  sektor  pariwisata. 13 Perkembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan serta adanya partisipasi yang aktif  dari  masyarakat  dapat  mendorong  pertumbuhan  ekonomi  daerah  dengan mengoptimalkan  semua  sumberdaya  yang  dimiliki  di  tiap  daerah  untuk meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat.  Usaha  perhotelan  adalah  salah  satu kegiatan  yang  berkaitan  langsung  dengan  sektor  pariwisata. 14 Hotel  memberikan akomodasi  bagi  wisatawan,  dan  menjaga  kualitas  dan  kenyamanan  akomodasi
11 Helmi  Aliansyah,  Wawan  Hermawan, Peran  Sektor  Pariwisata  Pada  Pertumbuhan    Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Barat , Volume 23 No 1 Tahun 2019, https://doi.org/10.26593/be.v23i1.4654.39-55
12 Defia  Riski  Anggraini, Dampak  Sektor  Pariwisata  Pada  Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  Lampung ,  Jurnal Bisnis Darmajaya, Vol. 07. No. 02, Desember 2021
13 Mirna  Suwanti,  Suharno,  Muhammad  Rofiq  Sunarko, Analisis  Penerimaan  Dan  Kontribusi  Pajak  Hotel Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (Studi  Kasus  Pada  Dinas  Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  Dan  Aset Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 13 No 3 September 2017: 347 – 357
14 Suci  Nawangsari,  Akhirmen  dan  Joan  Marta, Analisis  Pengaruh  Sektor  Hotel  Dan  Restoranterhadap Perekonomian Di Sumatera Barat, Jurnal Ecosains, Volume 4, Nomor 2, November 2015, Hal 167 - 180
adalah  kunci  dalam  mendukung  pengalaman  wisatawan. 15 Dengan  menyediakan kamar  yang  nyaman,  fasilitas  yang  baik,  dan  layanan  berkualitas,  hotel  dapat memberikan pengalaman menginap yang positif kepada tamu. 16
Usaha  dibidang  pariwisata  tentunya  mempunyai  standar  untuk mendukung  dan  memajukan  pariwisata  daerah,  bagitu  juga  dengan  usaha perhotelan.  Standar  hotel  adalah  seperangkat  pedoman,  aturan,  dan  kriteria  yang harus  dipenuhi  oleh  hotel  untuk  memastikan  kualitas  layanan  dan  pengalaman yang  baik  bagi  tamu.  Standar  hotel  yang  termuat  dalam  Peraturan  Menteri Pariwisata dan Kreatif No PM53/HM.001/MPEK/2013 tentang standar usaha hotel adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) bidang usaha penyediaan akomodasi jenis usaha hotel, kelaikan fungsi bangunan gedung, keterangan laik sehat, kelaikan kualitas  air,  dan  penilaian  penggolongan  kelas  hotel.  Menurut  Peraturan Pemerintah  Nomor  52  Tahun  2012  tentang  Sertifikasi  Kompetensi  dan  Sertifikasi Usaha  dibidang  Pariwisata  yang  menjadi  standar  adalah  sertifikasi  usaha pariwisata  dibidang  hotel.  Ommaya  Hotel  merupakan  subjek  yang  dibahas  pada penelitian  ini.  Ommaya  Hotel  merupakan  hotel  yang  berada  di  Kabupaten Sukoharjo  dan  menjadi  salah  satu  usaha  pariwisata  di  kabupaten  ini.  Berikut implementasi  mengenai  standar  perhotelan  yang  ada  di  Ommaya  Hotel  dalam mendukung kepariwisataan Kabupaten Sukoharjo:
1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
Ommaya  Hotel  memiliki  Tanda  Daftar  Usaha  Pariwisata  bidang  usaha penyediaan akomodasi jenis usaha hotel yang terbit pada tanggal 1 Maret 2020. Pelaku  usahayang  telah  mendapat  izin  usaha  ini  dapat  melakukan  kegiatan sebagaimana  tercantum  pada  Pasal  38  ayat  (1)  dengan  tetap  memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018. Nama  usaha  yang  tercantum  pada  izin  usaha  tersebut  adalah  PT  Graha Kahuripan dengan Nomor Induk Berusaha: 9120101231344 (lampiran 2). Tanda daftar  usaha  pariwisata  menunjukkan  bahwa  hotel  telah  memenuhi persyaratan  hukum  dan  standar  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  setempat. Hal  tersebut  memberikan  rasa  keamanan  kepada  wisatawan  bahwa  mereka menginap  di  tempat  yang  sah  dan  diatur  dengan  baik.  Hotel  yang  terdaftar
15 Rahma  Aprilia  Kumaji,  Luchman  Hakim,  Edriana  Pangestuti, Ecolodge  Sebagai  Sarana  Akomodasi Pariwisata Berkelanjutan , Profit: Jurnal Administrasi Bisnis| Volume. 15 No. 1 2021
16 Fahrifan Valid, Nidia Wulansari,  Rian Surenda, Analisis Pengalaman Konsumen menginap di Kyriad Hotel Bumiminang Kota  Padang Pada Masa Pandemi Covid-19 ,  Jurnal Kajian Pariwisata Dan Bisnis Perhotelan , Universitas Negeri Padang Volume 2 No 3 Tahun 2021.

## Hettyning; Ariy Khaerudin, dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 375-390 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179
secara resmi dapat lebih mudah terlibat dalam upaya pemasaran dan promosi bersama  dengan  badan  pariwisata  setempat.  Penting  untuk  diingat  bahwa memiliki  tanda  daftar  usaha  pariwisata  hanyalah  satu  aspek  dari  dukungan terhadap  pariwisata  daerah.  Manajemen  yang  baik,  pelayanan  yang berkualitas,  dan  komitmen  terhadap  keberlanjutan  juga  merupakan  faktor penting dalam mendukung perkembangan positif sektor pariwisata.
2. Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung
Ommaya  Hotel  tidak  mempunyai  Sertifat  Laik  Fungsi  Bangunan  Gedung. Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Repuplik Indonesia  Nomor  27/PRT/M/2018  Tentang  Sertifikat  Laik  Fungsi  Bangunan Gedung  dijelaskan  bahwa Sertifikat  Laik  Fungsi  Bangunan  Gedung  yang selanjutnya  disebut  SLF  adalah  sertifikat  yang  diterbitkan  oleh  Pemerintah Daerah  kecuali  untuk  bangunan  gedung  fungsi  khusus  oleh  pemerintah  pusat, untuk  menyatakan  kelaikan  fungsi  bangunan  gedung  sebagai  syarat  untuk dapat  dimanfaatkan. Laik  Fungsi  sendiri  adalah  suatu  kondisi  Bangunan Gedung  yang  memenuhi  persyaratan  administratif  dan  persyaratan  teknis sesuai  dengan  fungsi  bangunan  gedung  yang  ditetapkan.  Jadi  tanpa  SLF, sebuah  bangunan  bisa  saja  legal  keberadaanya  namun  tidak  illegal  atas pembergunaannya.  Adapun  beberapa  syarat  yang  harus  terpenuhi  untuk mendapatkan  kelaikan  fungsi  bangunan  diantaraya  ialah  kesesuaian  fungsi, persyaratan  tata  bangunan,  keselamatan,  kesehatan,  kenyamanan  serta kemudahan  bangunan  gedung.  SLF  harusnya  sudah  dimiliki  oleh  pemilik bangunan gedung sebelum kegiatan operasional dilakukan. Diterbitkannya SLF oleh  pemerintah  daerah  (kecuali  bangunan  khusus),  maka  bangunan  tersebut telah dinyatan layak secara administratif maupun teknis. 17
3. Keterangan Laik Sehat
Ommaya  Hotel  belum  mempunyai  dokumen  keterangan  laik  sehat.  Memiliki Sertifikat Laik Sehat  Usaha Hotel penting karena hal ini menunjukkan bahwa hotel tersebut telah mematuhi standar yang ditetapkan oleh pihak berwenang, dan  tamu  dapat  yakin  bahwa  tempat  tersebut  aman,  bersih,  dan  memenuhi kriteria-kriteria  tertentu  untuk  operasi  usaha.  Ini  juga  dapat  membantu meningkatkan citra hotel dan memberikan kepercayaan kepada para tamu dan
17 Persyaratan  Teknis  Keandalan  Bangunan  Gedung  yang  diatur  dalam  PERMEN  PU  No.  29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung.
mitra  bisnis . Berikut  beberapa  hal  yang  biasanya  dinilai  atau  dicakup  oleh Sertifikat Laik Sehat Usaha Hotel:
a. Kebersihan  dan  sanitasi:  pengelolaan  limbah  dengan  baik,  kamar  dan area umum yang bersih, serta penyediaan fasilitas mandi dan toilet yang memadai.
b. Keamanan:  pemenuhan  standar  keamanan  bangunan  dan  fasilitas keamanan seperti alat pemadam kebakaran.
c. Fungsionalitas:  semua  fasilitas  dan  peralatan  di  hotel  berfungsi  dengan baik, serta kamar dan area umum sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
d. Penerapan  protokol  kesehatan  dan  kesalamatan,  terutama  dalam  situasi darurat. Penyediaan fasilitas P3K yang memadai.
Memiliki sertifikat laik sehat usaha hotel dapat memberikan dukungan yang signifikan terhadap sektor pariwisata di suatu daerah. Sertifikat tersebut mencerminkan  bahwa  hotel  mematuhi  standar  kebersihan,  kesehatan,  dan fungsionalitas yang ditetapkan oleh otoritas setempat atau lembaga terkait. Di pasar  yang  kompetitif,  memiliki  sertifikat  laik  sehat  dapat  menjadi  faktor diferensiasi yang positif. Wisatawan mungkin lebih memilih menginap di hotel yang telah mendapatkan validasi kebersihan dan keamanan.
4. Kelaikan Kualitas Air
Uji Laboratorium yang dilakukan pada air bersih di Ommaya Hotel tanggal 27 November 2019 menunjukkan hasil memenuhi batas syarat kualitas air bersih (lampiran  3).  Uji  laboratorium  menggunakan  parameter  pengawasan  kualitas air bersih PERMENKES Nomor 32 Tahun 2017. Sertifikat ini diberikan setelah air  diuji  dan  dinyatakan  sesuai  dengan  parameter-parameter  tertentu  yang ditetapkan oleh otoritas sanitasi atau lingkungan setempat. Sertifikat kelaikan kualitas air sangat penting untuk memastikan bahwa hotel memelihara standar kebersihan  dan  keselamatan  yang  tinggi,  khususnya  karena  air  digunakan untuk berbagai keperluan oleh tamu. Wisatawan umumnya mencari akomodasi yang memastikan kebersihan dan kesehatan lingkungan, termasuk kualitas air yang  baik.  Kelaikan  kualitas  air  adalah  faktor  penting  untuk  menjaga keamanan  dan  kesehatan  masyarakat.  Hotel  yang  memiliki  air  berkualitas tinggi  membantu  melindungi  tamu  dan  masyarakat  setempat  dari  risiko kesehatan yang terkait dengan air yang tidak ama n.

## Hettyning; Ariy Khaerudin, dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 375-390 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## 5. Penilaian Penggolongan Kelas Hotel
Ommaya Hotel termasuk hotel bintang dua dengan sertifikat yang dimulai pada tanggal 09 Maret 2020 (lampiran 5) . Hotel bintang 2 Merupakan hotel dengan fasilitas  yang  lebih  terawat  dan  rapi.  Hotel  ini  memiliki  minimal  20  kamar standar dengan luas minimal 22 m² dan 1 kamar tipe suite dengan luas kamar minimal 44 m². 18 Hotel bintang dua juga memiliki restaurant dan bar, tempat olahraga,  dan  biasanya  terletak  di  lokasi  yang  mudah  diakses  dengan  tingkat keamanan  yang  lebih  baik  dari  hotel  bintang  1.  Meskipun  memiliki  fasilitas yang  lebih  sederhana  dibandingkan  dengan  hotel  bintang  lebih  tinggi,  hotel bintang  2  tetap  dapat  memainkan  peran  penting  dalam  mendukung kepariwisataan daerah. Hotel bintang 2 biasanya menawarkan tarif yang lebih terjangkau  dibandingkan  dengan  hotel  dengan  klasifikasi  bintang  yang  lebih tinggi.  Ini  dapat  menarik  wisatawan  dengan  anggaran  terbatas  dan meningkatkan  jumlah  kunjungan.  Hotel  bintang  2,  seperti  semua  jenis akomodasi,  memiliki  peran  penting  dalam  membangun  dan  mendukung infrastruktur  pariwisata  daerah.  Oleh  karena  itu,  manajemen  hotel  perlu mempertimbangkan cara untuk memberikan dampak positif pada masyarakat setempat dan mendukung pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.
6. Sertifikat Usaha Pariwisata di Bidang Hotel
Ommaya Hotel belum mempunyai sertifikat usaha pariwisata di bidang hotel. Sertifikasi Usaha Hotel adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha hotel untuk  mendukung  peningkatan  mutu  produk,  pelayanan  dan  pengelolaan usaha  hotel  melalui  penilaian  kesesuaian  standar  usaha  hotel.  Tujuannya adalah (a) Menjamin kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan dalam rangka memenuhi  kebutuhan  dan  kepuasan  tamu,  (b)  Memberikan  perlindungan kepada  tamu,  pengusaha  hotel,  tenaga  kerja,  dan  masyarakat,  baik  untuk keselamatan,  kesehatan,  kenyamanan,  keamanan,  dan  kemudahan  dan pelestarian  lingkungan  hidup.  Usaha  Hotel  tersertifikasi  maka  akan mendapatkan  sertifikat  pengkuan  yang  dikeluarkan  oleh  Lembaga  Sertifikasi Usaha  Pariwisata  yang  ditunjuk  oleh  Pemerintah  dan  telah  diakreditasi  oleh Komite  Akreditasi  Nasional  (KAN).  Saat  ini  usaha  hotel  sudah  menjadi mandatory atau kewajiban bagi pelaku usaha pariwisata. Pemerintah dalam hal ini  Kementerian  Pariwisata  telah  menginstruksikan  melalui  undang-undang,
18 Traveloka. Online Arbitration: https://www.traveloka.com/id-id/explore/tips/pengertian-klasifikasi-hotel- paling-umum-yang-perlu-diketahui-acc/161015. Diakses pada tanggal 14/11/2023.
peraturan  pemerintah  dan  peraturan  menteri  pariwisata  bahwa  setiap pengusaha  pariwisata  wajib  menerapkan  standar  usaha  pariwisata  dalam menjalankan  usaha  pariwisata  dan  melakukan  sertifikasi  untuk  mendapatkan sertifikasi  usaha  pariwisata,  hal  ini  ditujukan  untuk  meningkatkan  kualitas pelayanan kepariwisataan dan produktivitas usaha pariwisata.
Tamu  umumnya  mencari  akomodasi  yang  sah  dan  telah  memenuhi standar  yang  ditetapkan  oleh  otoritas  pariwisata.  Sertifikat  usaha  pariwisata dapat memberikan kepercayaan kepada tamu bahwa hotel tersebut memenuhi kriteria  tertentu  untuk  kenyamanan  dan  keamanan.  Hotel  yang  memiliki sertifikat  usaha  pariwisata  mendukung  upaya  pemerintah  setempat  dalam menerapkan  dan  memastikan  kepatuhan  terhadap  regulasi  pariwisata.  Hotel yang  beroperasi  dengan  mematuhi  standar  pariwisata  dapat  berkontribusi pada  pemberdayaan  ekonomi  lokal  melalui  pembayaran  pajak,  menciptakan lapangan pekerjaan, dan berkolaborasi dengan bisnis lokal.

## D. KESIMPULAN
Usaha di bidang pariwisata tentunya mempunyai standar untuk  mendukung dan memajukan pariwisata daerah, bagitu juga dengan usaha perhotelan. Pengaturan standar  perhotelan  dalam  menunjang  kepariwisataan  daerah  adalah Peraturan Menteri  Pariwisata  dan  Kreatif  Nomor  PM53/HM.001/MPEK/2013  tentang  standar usaha hotel adalah Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) bidang usaha penyediaan akomodasi jenis usaha hotel, kelaikan fungsi bangunan gedung, keterangan laik sehat, kelaikan  kualitas  air,  dan  penilaian  penggolongan  kelas  hotel.  Menurut  Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang sertifikasi kompetensi dan sertifikasi usaha di  bidang  pariwisata  yang  menjadi  standar  adalah  sertifikasi  usaha  pariwisata  di bidang hotel.
Ommaya  Hotel  telah  menerapkan  Sebagian  mengenai  pengaturan  Standar perhotelan di dalam menunjang kepariwisataan daerah di Kabupaten Sukoharjo mulai dengan  adanya  Tanda  Daftar  Usaha  Pariwisata    (TDUP)  bidang  usaha  penyediaan akomodasi jenis usaha hotel, kelaikan kualitas air, penilaian penggolongan kelas hotel dan  Ommaya  Hotel  termasuk  hotel  bintang  dua.  Hal-hal  yang  belum  diterapkan  di Ommaya Hotel yaitu belum adanyan sertifikat kelaikan fungsi bangunan gedung yang disebut  dengan  Sertifikat  Laik  Fungsi  (SLF),  keterangan  laik  sehat,  dan  sertifikat usaha pariwisata bidang hotel.

## Hettyning; Ariy Khaerudin, dkk.
AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023. Hlm. 375-390 P-ISSN 2613-9995 & E-ISSN 2614-0179

## DAFTAR PUSTAKA
Anggraini,  S.  D.  &  Ika,  Savitri. Dampak  Standar  Operasional  Prosedur  terhadap  Kinerja Karyawan dalam Meningkatkan Kualitas Produk (Makanan) serta Kepuasan Tamu di Hotel Yellow Star Ambarukmo . Mabha Jurnal. Volume 2 Nomor 1 Mei 2021.
Anik  Iftitah.  “Teori  Kedaulatan.”  In Ilmu  Negara .  Sada  Kurnia  Pustaka,  2023. https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/113.
Aryati,  Rika. Pengaturan  dan  Pelaksanaan  Sertifikasi  Usaha  Jasa  Pariwisata  di  Kota Bukittinggi . LPPM UMSB: Menara Ilmu. Volume XIII No. 10 Tahun 2019.
Fuad. “Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum.” Jurnal Widya Pratama Hukum 2, no. 2 (2020): 41–44. https://law.ui.ac.id/hukum-dan-masyarakat/.
Defia  Riski  Anggraini, Dampak  Sektor  Pariwisata  Pada  Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah Lampung , Jurnal Bisnis Darmajaya, Vol. 07. No. 02, Desember 2021
Fahrifan Valid, Nidia Wulansari,  Rian Surenda, Analisis Pengalaman Konsumen menginap di  Kyriad  Hotel  Bumiminang  Kota  Padang  Pada  Masa  Pandemi  Covid-19 ,    Jurnal Kajian Pariwisata dan Bisnis Perhotelan , Universitas Negeri Padang Volume 2 No 3 Tahun 2021.
Helmi  Aliansyah,  Wawan  Hermawan, Peran  Sektor  Pariwisata  Pada  Pertumbuhan Ekonomi  Kabupaten/Kota  di  Jawa  Barat ,  Volume  23  No  1  Tahun  2019, https://doi.org/10.26593/be.v23i1.4654.39-55
Kementerian  PPN/Bappenas.  “Proyek  Prioritas  Strategis.” Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Nasional 2020-2024 , 2019, 313. Mirna Suwanti, Suharno, Muhammad Rofiq Sunarko, Analisis Penerimaan Dan Kontribusi Pajak  Hotel  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  (Studi  Kasus  Pada  Dinas Pendapatan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Kabupaten  Sukoharjo  Tahun  2011, Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi Vol. 13 No 3 September 2017.
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum , Mataram University Press, Mataram: 2020.
Rhisma  Dwitahadi,  Ida  Ayu  Made;  Retno  Murni,  R.  A.;  Sri  Indrawati,  A.  A..  Lindungan Hukum  terhadap  Hak  Wisatawan  Berkaitan  dengan  Kenyamanan  Wisatawan  di Kawasan  Wisata  Penelokan  Kintamani  Bangli.  Kertha  Semaya  :  Journal  Ilmu Hukum,  [S.l.],  volume  4,  Nomor  3,  feb.  2016.  ISSN  2303-0569.  Available  at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/18913>.
Suci  Nawangsari,  Akhirmen  dan  Joan  Marta, Analisis  Pengaruh  Sektor  Hotel  dan Restoranterhadap  Perekonomian  di  Sumatera  Barat, Jurnal  Ecosains,  Volume  4, Nomor 2, November 2015.
Rahma  Aprilia  Kumaji,  Luchman  Hakim,  Edriana  Pangestuti, Ecolodge  Sebagai  Sarana Akomodasi  Pariwisata  Berkelanjutan ,  Profit:  Jurnal  Administrasi  Bisnis|  Volume. 15 No. 1 2021
Traveloka.  Online  Arbitration:  https://www.traveloka.com/id-id/explore/tips/pengertian- klasifikasi-hotel-paling-umum-yang-perlu-diketahui-acc/161015.  Diakses  pada tanggal 14/11/2023.
https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-punya-biodiversitas-terbesar-di-dunia