SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Volume 05 Issue II, May 2024; 344-357 ISSN: 2775-0477 DOI: 10.24252/shautuna.v5i2.46775 alauddin.ac.id/index.php/shautuna - https://journal.uin
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Dominasi  Orangtua  dalam  Pernikahan  Dini  di  Kecamatan  Anreapi Kabupaten Polewali Mandar; Analisis Maqashid al-Syariah
Parental  Dominance  in  Early  Marriage  in  Anreapi  District,  Polewali Mandar Regency; Analysis of Maqashid al-Sharia
Arman 1* , Muhammad Ali Rusdi 2 , Agus Muchsin 3
123 IAIN Parepare, Indonesia E-mail: 1 armanhki@iainpare.ac.id, 2 malirusdi@iainpare.ac.id, 3 agusmuchsin@iainpare.ac.id
*Corresponding Author
[Submitted: 29 April 2024] [Accepted: 31 Mei 2024] [Published: 31 Mei 2024]

## How to Cite:
Arman,  Arman,  M  Ali  Rusdi,  and  Agus  Muchsin. 2024.  “Parental  Dominance  in  Early  Marriage  Analysis  of  Maqashid  Al -Syariah  in Anreapi  District,  Polewali  Mandar  Regency”. Shautuna:  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Perbandingan  Mazhab 5  (2),  344-57. https://doi.org/10.24252/shautuna.v5i2.46775 .

## Abstrak
Pernikahan  dini  sering  kali  menjadi  subjek  dominasi  orangtua  dalam  budaya  dan  masyarakat yang memegang teguh tradisi dan norma-norma yang kental. Artikel ini menganalisis fenomena tersebut dengan menggunakan kerangka Maqashid al-Syariah sebagai landasan untuk memahami implikasi dominasi orangtua dalam konteks pernikahan dini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan normatif dan yuridis untuk mendalami aspek-aspek  hukum  dan  nilai  dalam  Islam  yang  terkait.  Penelitian  ini  melibatkan  wawancara mendalam  dengan  sejumlah  pasangan  yang  mengalami  dominasi  orangtua  dalam  proses pernikahan dini. Hasil analisis menunjukkan bahwa dominasi orangtua sering kali bertentangan dengan  prinsip-prinsip  kemanusiaan  dan  kesejahteraan  yang  ada  pada  Maqashid  al-Syariah. Meskipun  secara  hukum  mungkin  sah,  dominasi  ini  dapat  mengakibatkan  ketidakseimbangan kekuasaan  dalam  hubungan  pernikahan,  menyebabkan  konflik  dan  ketidakpuasan  di  antara pasangan  muda.  Melalui  pendekatan  normatif,  penelitian  ini  menyoroti  perlunya  kembali  ke prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan kebebasan yang mendasari institusi pernikahan dalam Islam.  Pendekatan  yuridis  menelaah  aspek-aspek  hukum  yang  relevan  dan  menegaskan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai maqasid ke dalam praktik hukum Islam.
Kata kunci: Dominasi Orang Tua; Pernikahan Dini; Maqashid al-Syariah.

## Abstract
Early marriage is often the subject of parental domination in cultures and societies that uphold strong traditions and norms. This article analyzes this phenomenon by using the Maqasid Sharia framework as a basis for understanding the implications of parental domination in the context of early marriage. The research method used is descriptive qualitative research, with normative and juridical  approaches  to  explore  the  relevant  aspects  of  Islamic  law  and  values.  The  research involved in-depth interviews with a number of couples who experienced parental dominance in the  early  marriage  process.  The  analysis  shows  that  parental  domination  often  contradicts  the humanitarian  and  welfare  principles  of  Maqasid  Sharia.  While  it  may  be  legally  valid,  this
domination can result in an imbalance of power in the marriage relationship, causing conflict and dissatisfaction among young couples. Through a normative approach, this research highlights the need to return to the principles of equality, justice and freedom that underpin the institution of marriage in Islam. The juridical approach examines relevant aspects of the law and emphasizes the importance of integrating maqasid values into the practice of Islamic law.
Keywords: Parental Dominance; Early Marriage; Maqashid al-Shariah.

## Pendahuluan
Pernikahan  ikatan  yang  kuat  dan  suci  yang  diakui  sebagai  suatu  akad  yang  sangat penting  dalam  Islam,  sesuai  dengan  hukum  Islam  yang  tercantum  dalam  Pasal  2  Kompilasi Hukum  Islam  (KHI).  Melalui  perkawinan,  laki-laki  dan  perempuan  menjalankan  perintah  Allah sebagai  bentuk  ibadah  dan  mengikuti  Sunnah  Rasul.  Perjanjian  suci  ini  dibentuk  berdasarkan kerelaan  dan  saling  suka  antara  kedua  belah  pihak  serta  memenuhi  syarat-syarat  yang ditetapkan,  menjadi  landasan  yang  kuat  untuk  hubungan  antara  suami  dan  istri. 1 Pernikahan dini adalah istilah yang merujuk pada pernikahan di mana salah satu atau kedua pasangan yang terlibat dalam hubungan tersebut berusia di bawah 19 tahun. Hal ini merupakan masalah serius di banyak belahan dunia  terkhusus  di  Indonesia dan  mempunyai  dampak  sosial, ekonomi  dan kesehatan yang serius 2 . Pernikahan dini dapat terjadi karena berbagai alasan dan fenomena ini menjadi permasalahan yang perlu diatasi.
Pernikahan  dini  merujuk  kepada  segala  jenis  pernikahan  yang  terjadi  sebelum  anak mencapai  usia  19  tahun.  Ketentuan  batas  usia  perkawinan  dalam  undang-undang  republik indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang  menyebutkan  “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun”. Perempuan dan laki -laki di bawah usia 19 tahun tidak diizinkan menikah  kecuali  dengan  izin  pengadilan  yang  diberikan  atas  alasan  mendesak  dengan  bukti yang  memadai. 3 Meskipun  telah  diberi  batasan  usia  dalam  pernikahan  yaitu  seminimal- minimalnya  adalah  laki-laki  berusia  19  tahun  dan  perempuan  juga  berusia  19  tahun.  Namun yang  menjadi  persoalannya  yaitu  maraknya  pernikahan  dini  yang  tetap  dipraktikan  di  lingkup masyarakat  dan  juga  di  kalangan  remaja.  Seperti  halnya  di  daerah  kecamatan  Anreapi  kab Polewali  Mandar  dimana  menurut  data  yang  diperoleh  dari  KUA  Anreapi  yang  menjelaskan
1 Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.,” 2020.
2 Lina Dina Maudina, “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan,” Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender 15, no. 2 (2019): 93.
3 “Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” no. 006265 (2019): 2.
Fenomena Pengalihan Sunrang Kepada Anak di Kabupaten Gowa; Analisis Kaidah Al- ‘Aadatu Muhakkamah Mappaseleng, et. al.
bahwa  pernikahan  dini  meningkat  setiap  tahunnya.  Pada  tahun  2019  jumlah  pernikahan  dini adalah 6 pasang dan ditahun 2020 meningkat menjadi 8 pasang pada tahun selanjutnya sekitar 11  pasang  pernikahan  dini.  Hal  tersebut  membuktikan  bahwa  pernikahan  dibawah  umur meningkat 8,3 % selama beberapa tahun terakhir. 4
Pernikahan  dini  juga  biasa  terjadi  di  kecamatan  Anreapi  karena  dorongan  orang  tua yang  menginginkan  anak  mereka  segera  untuk  mandiri.  Di  tengah  tuntutan  perkembangan zaman  yang  cepat  dan  tekanan  ekonomi  yang  tinggi,  orang  tua  sering  merasa  bahwa menikahkan  anak-anak  mereka  di  usia  muda  adalah  cara  untuk  memberikan  stabilitas  dan perlindungan  finansial.  Pandangan  ini  kadang  berasal  dari  kepercayaan  bahwa  pernikahan dapat menjadi landasan bagi kemandirian dan keamanan dalam lingkungan kecamatan Anreapi. Namun, dalam banyak kasus, pernikahan dini juga melibatkan risiko serius terkait kesejahteraan emosional  dan  pendidikan  anak-anak  tersebut.  Namun,  jika  diteliti  lebih  lanjut  dari  sudut pandang maqasid al-syariah, dalam pernikahan masyarakat pada umumnya, pernikahan di usia muda  Kesiapan  fisik  dan  emosional  yang  belum  matang  dapat  mengakibatkan  masalah,  baik secara fisik maupun mental. Pernikahan di bawah umur juga bisa menyebabkan ketidakstabilan ekonomi  bagi  pasangan  muda,  mengancam  tujuan  maqasid  al-syariah  terkait  pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

## Literatur Review
Penelitian  sebelumnya  yang  membahas  pernikahan  dini  dengan  menggunakan  analisis Maqashid  Syariah telah  dilakukan  oleh  Adji  Pratama  Putra,  dkk.  Studi  tersebut  berjudul "Normalisasi  Tren  Nikah  Muda:  Analisis  Struktural  Fungsional dan  Maqashid  Syariah ".  Dalam penelitian  tersebut,  dikaji  tentang  faktor-faktor  dinamis  yang  menyebabkan  meningkatnya kasus pernikahan dini di Depok, disebabkan seperti kehamilan di luar nikah, faktor budaya lokal, dan  kondisi  ekonomi  yang  rendah.  Dalam  konteks  tren  pernikahan  dini  ini,  metode  penelitian yang  digunakan  adalah  pendekatan  yuridis  empiris  dengan  fokus  kualitatif,  yang  mencakup teori  struktur  fungsional  dan  prinsip-prinsip  Maqashid  Syariah. 5 Namun,  dalam  penelitian  ini, penulis memusatkan perhatian pada peran dominan orang tua dalam menikahkan anak mereka
4 Wardiman, Penghulu Utama, Wawancara di Kecamatan Anreapi Tanggal 5 Desember 2023.
5 Adji Pratama Putra and Agung Burhanusyihab, “Normalisasi Trend Nikah Muda: Analisis Struktural Fungsional Dan Maqashid Syariah,” Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law 5, no. 1 (2023).
Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nur Arfianty Yunus, et. al.
pada  usia  yang  masih  terlalu  muda,  serta  dampak  yang  timbul  berdasarkan  aspek  analisis Maqashid  Syariah .  Analisis  dilakukan  dengan  melihat  keseluruhan  bagaimana  faktor-faktor sosial,  ekonomi,  dan  budaya  lokal  memengaruhi  praktik  pernikahan  dini,  serta  bagaimana praktik tersebut dapat dilihat dari perspektif keadilan, kemaslahatan, dan tujuan-tujuan syariah yang lebih luas.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif,  yang  bersifat  deskriptif,  menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan yuridis. Oleh karena itu, data yang digunakan adalah data sekunder,  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  yang  diperoleh dari  berbagai  literatur.  Penelitian  ini  juga  dikenal  sebagai  penelitian  kualitatif.  Karena  analisis data  memakai  teknik  deskriptif  kualitatif  dalam  menjelaskan  bagaimana  dominasi  orangtua dalam pernikahan dini analisis perspektif maqashid al-syariah.

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Peran Orangtua Dalam Pernikahan Dini
Pernikahan  dini  seringkali  dipengaruhi  oleh  pola  hubungan  dan  nilai-nilai  yang ditanamkan  oleh  orangtua.  Orangtua  yang  otoriter  atau  membatasi  akses  terhadap  informasi tentang  hubungan  dapat  mempengaruhi  perkembangan  kematangan  emosi  anak  khususnya remaja yang dapat mempengaruhi anak untuk memilih melakukan pernikahan dini. 6 Di sisi lain, orangtua  yang  memberikan  dukungan  dan  pemahaman  tentang  pentingnya  pendidikan  dan pengembangan pribadi dapat membantu anak-anak mereka untuk menunda pernikahan demi mencapai tujuan hidup mereka. Namun, baik pola otoriter maupun dukungan yang berlebihan tanpa  memberikan  ruang  untuk  eksplorasi  mandiri  juga  dapat  memengaruhi  keputusan pernikahan  dini,  yang  pada  akhirnya  dapat  berdampak  negatif  pada  kualitas  hidup  dan hubungan tersebut. 7
6 Subhan  El  Hafiz  and  Abul  A’la  Almaududi,  “Peran  Pola  Asuh  Otoriter  Terhadap  Kematangan  Emosi  Yang Dimoderatori Oleh Kesabaran,” Humanitas: Jurnal Psikologi Indonesia 12, no. 2 (2015): 139.
7 Ira Indrianingsih, Fitri Nurafifah, and Lusi Januarti, “Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria,” Jurnal Warta Desa (JWD) 2, no. 1 (2020): 23.
Fenomena Pengalihan Sunrang Kepada Anak di Kabupaten Gowa; Analisis Kaidah Al- ‘Aadatu Muhakkamah Mappaseleng, et. al.
Di  kecamatan  Anreapi,  di  mana  pengetahuan  tentang  perkawinan  dan  perkembangan anak  sering  kali  terbatas,  orang  tua  sering  kali  menjadi  penentu  utama  dalam  proses pernikahan  anak-anak  mereka.  Kurangnya  informasi  yang  memadai  tentang  pentingnya pendidikan,  kesehatan  reproduksi,  dan  perspektif  gender  sering  kali  membuat  orang  tua mengandalkan  tradisi  atau  norma  lokal  dalam  menentukan  pasangan  hidup  bagi  anak-anak mereka. 8 Hal  ini  dapat  menyebabkan  anak-anak  tidak  memiliki  kontrol  atau  pilihan  dalam keputusan  pernikahan  mereka,  yang  pada  gilirannya  dapat  mengarah  pada  pernikahan  yang tidak seimbang atau bahkan merugikan bagi kedua belah pihak.
Selain  itu,  kurangnya pengetahuan  tentang  kesehatan  reproduksi dan hak-hak  individu sering kali mengakibatkan ketidaksetaraan gender dalam proses pernikahan. Perempuan sering kali  menjadi  korban  utama  dari  praktik  ini,  terjebak  dalam  pernikahan  yang  tidak  diinginkan atau  bahkan  berisiko  tinggi  pada  kesehatan  reproduksi  perempuan.  Sulitnya  akses  mengenai layanan kesehatan reproduksi yang aman dan terpercaya juga dapat memperburuk situasi ini, menyebabkan risiko kesehatan yang serius bagi anak-anak yang menikah dalam usia muda. 9
Selain  dampak  langsung  pada  anak-anak  yang  menikah,  keputusan  pernikahan  yang didasarkan  pada  kurangnya  pengetahuan  juga  dapat  memperpetuasi  siklus  kemiskinan  dan ketidaksetaraan  bagi  kedua  mempelai  nantinya. 10 Pendidikan  adalah  kunci  untuk  mengakhiri siklus ini, tetapi ketika anak-anak diarahkan untuk menikah tanpa memperoleh pendidikan yang memadai, peluang mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan semakin terbatas. Akibatnya, kurangnya  akses  terhadap  peluang  pendidikan  dan  ekonomi  dapat  membatasi  perkembangan individu dan komunitas secara keseluruhan.
Diperlukan pendekatan secara keseluruhan yang melibatkan pendidikan, pemberdayaan perempuan,  akses  terhadap  layanan  kesehatan,  dan  perubahan  budaya  untuk  mengatasi masalah ini secara efektif. Orang tua, sebagai agen perubahan penting dalam masyarakat, perlu didorong untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas tentang isu-isu tersebut agar mereka dapat mengambil kesimpulan yang tepat dalam memberikan dukungan yang sesuai bagi anak-
8 Eka  Radiyani  Oktavia  et  al.,  “Pengetahuan  Risiko  Pernikahan  Dini  Pada  Remaja  Umur  13 - 19  Tahun,” HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development) 2, no. 2 (2018): 244.
9 Shafa Yuandina Sekarayu and Nunung Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi,” Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) 2, no. 1 (2021): 42.
10 Dedisyah  Putra,  Zuhdi  Hasibuan,  and  Rahmat  Linur,  “Pengaruh  Pernikahan  Di  Bawah  Umur  Terhadap  Tingkat Perceraian Studi Kasus Desa Mompang Julu Kabupaten Mandailing Natal,” TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum 5, no. 02 (2023).
Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nur Arfianty Yunus, et. al.
anak  mereka.  Melalui  upaya  bersama  antara  pemerintah,  organisasi  non-pemerintah,  dan masyarakat  lokal,  dapat  diwujudkan  perubahan  positif  yang  memberdayakan  anak-anak  dan menghormati  hak-hak  mereka  dalam  memilih  pasangan  hidup  dan  membentuk  masa  depan mereka. Berikut angka pernikahan dini 5 tahun terakhir.
Tabel 1.1. Angka Pernikahan Dini 5 Tahun Terakhir NO TAHUN JUMLAH PERNIKAHAN DINI 1 2019 6 2 2020 8 3 2021 11 4 2022 9 5 2023 7
Tabel  ini  menunjukkan  jumlah  pernikahan  dini  dari  tahun  2019  hingga  tahun  2023  di kecamatan Anreapi Kabupaten Polewali Mandar. 11

## 2. Maqashid Al- syariah dan Dominasi Orangtua dalam Pernikahan Dini
Penetapan  sebuah  hukum  bertujuan  untuk  menjaga  dan  melindungi  hak-hak  setiap individu  dan  mempunyai  tujuan  untuk  dapat  hidup  damai  dan  sejahtera  dan  menuntun  agar manusia  hidup  dan  berjalan  tetap  pada  aturan  yang  berlaku. 12 Syariat  ditetapkan  untuk kemaslahatan,  begitu  juga  aturan  dalam  hukum  islam  dan  regulasi  lainnya  yang  ada  di Indonesia  juga  untuk  kemaslahatan. 13 Permasalahan  yang  biasa  terjadi  dalam  praktik  nikah dibawah  umur  khususnya  di  kecamatan  Anreapi  adalah  hak-hak  anak  yang  nikah  dibawah umur.
Tujuan  syariat  dalam  menetapkan  ketentuan  hukum  bagi  mukalaf  adalah mengupayakan terciptanya kebaikan dalam kehidupannya, melalui ketentuan daruriy, hajy dan tahsiniy. 14 Imam Syatibi berpendapat bahwa tujuan utama syariah adalah untuk melindungi dan
11 Wardiman, Penghulu Utama, Wawancara di Kecamatan Anreapi tanggal 02 April 2024.
12 Yulies Tiena Masriani, “Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam,” Serat Acitya 2, no. 3 (2014): 140.
13 Panji  Adam  Agus,  “Kedudukan  Sertifikasi  Halal  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional  Sebagai  Upaya  Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam,” Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah 1, no. 1 (2017): 153.
14 Diah  Mukminatul  Hasimi,  “Analisis  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  Guna  Meningkatkan Kesejahteraan  Masyarakat  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam,” REVENUE:  Jurnal  Manajemen  Bisnis  Islam 1,  no.  1 (2020): 84.
Fenomena Pengalihan Sunrang Kepada Anak di Kabupaten Gowa; Analisis Kaidah Al- ‘Aadatu Muhakkamah Mappaseleng, et. al.
| 350
memperjuangkan  tiga  jenis  hukum. 15 Tujuan  dari  ketiga  kategori  tersebut  adalah  untuk menjamin  kepentingan  umat  Islam,  termasuk  dalam  persoalan  pernikahan  dini  dibawah otoritas  orangtua  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat,  terwujud  dengan  sebaik-baiknya    karena Allah bertindak demi kebaikan hamba-hamba-Nya.
Prinsipnya  kewajiban-kewajiban  yang  dibebankan  oleh  hukum  syariah  dalam  mukalaf merujuk  pada  upaya  mewujudkan  makna  dan  tujuan  kreativitas  manusia. 16 Oleh  karena  itu, menurut Imam Syathibi, tujuan menjaga ketertiban dalam Islam dibagi menjadi tiga tingkatan. 17
a. Al-maqashid ad-daruriyat , secara bahasa berarti kebutuhan mendesak. Dapat dikatakan bahwa aspek kehidupan tersebut sangat penting dan mendasar agar urusan keagamaan dan kehidupan manusia dapat berlangsung dengan baik. 18 Mengabaikan aspek ini akan membawa  kekacauan  dan  ketidakadilan  di  dunia,  hidup  akan  menjadi  sangat  tidak menyenangkan.  Daruriyat  dilakukan  dalam  dua  pengertian:  di  satu  pihak  kebutuhan- kebutuhan  itu harus dikenali dan  diselesaikan, di  pihak  lain  segala  sesuatu  yang dapat menghambat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan itu harus dihilangkan.
b. Al-maqashid  al-hajiyyat ,  secara  bahasa  berarti  kebutuhan.  dapat  dikatakan  berkaitan dengan  aspek  hukum  yang  diperlukan  untuk  meringankan  beban  yang  sangat  berat, agar hukum dapat diterapkan dengan baik. 19 Misalnya memperpendek waktu beribadah pada  saat  menderita  atau  sakit,  dimana  penyederhanaan  hukum  muncul  pada  pasal dalam keadaan darurat  kehidupan sehari-hari.
c. Al-maqasyid at-tahsiniyyat , secara bahasa berarti pertanyaan kesempurnaan. Menyoroti aspek  hukum  seperti  anjuran  pembebasan  budak,  amalan  mandi  sebelum  shalat,  dan bersedekah kepada fakir miskin. 20
15 Muhammad  Syukri  Albani  Nasution  Syukri  and  Rahmat  Hidayat  Nasution,  “Filsafat  Hukum  Islam  &  Maqashid Syariah,” Jakarta: Kencana , 2020. 16 Agus  Purnomo, Islam  Madura  Era  Reformasi:  Konstruksi  Sosial  Elite  Politik  Tentang  Perda  Syariat (STAIN  PO Press, 2014).
17 Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy -Syatibi Dalam Kitab Al- Muwafaqat,” Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial 15, no. 1 (2021): 29 – 38.
18 Galuh Nasrullah Kartika Mr and Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al - Syari’ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al- Syatibi Dan Jasser Auda),” Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2014): 56.
19 Mimilia Mimilia, “Istri Pencari Nafkah Keluarga Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah (Studi Kasus Pedagang Pasar Panorama Kota Bengkulu)” (Universitas Islam Negeri Fatmawari Sukarno Bengkulu, 2023).
20 PATMAWATI  PITRI,  “Analisis  Hukum  Islam Dan  Hukum  Positif  Terhadap  Permohonan  Pernikahan  Beda  Agama (Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 916/Pdt. P/2022/PN. Sby)” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).
Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nur Arfianty Yunus, et. al.
Dalam studi ushul  fiqh,  terdapat  istilah  yang  dikenal  sebagai  maslahah  mursalah,  yang merujuk  pada  pandangan  yang  mempertimbangkan  kemaslahatan  untuk  menetapkan  suatu hukum. Ini sejalan dengan definisi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, yang menyebutnya sebagai  "segala  sesuatu  (yang  mengandung  kemaslahatan)  yang  tidak  memiliki  bukti  syariah tertentu yang membatalkannya, dan tidak ada yang menyangkalnya. 21 Dari uraian sebelumnya, hasil  analisa  penulis  terhadap  pernikahan  yang  terjadi  sebab  dominasi  orangtua  analisis Maqashid al-Syariah di kecamatan Anreapi sebagai berikut:
1) Memelihara Agama
Ketimpangan yang muncul akibat pernikahan dini yang dipengaruhi oleh campur tangan orangtua  seringkali  mengakibatkan  dampak  yang  merugikan,  terutama  dalam  konteks pemeliharaan  agama  dan maqashid al-syariah .  Di  kecamatan  Anreapi, praktik pernikahan dini yang  dipicu  oleh  campur  tangan  orangtua  seringkali  mengesampingkan  nilai-nilai  kesetaraan dan  hak-hak  individu.  Para  remaja,  terutama  perempuan,  dapat  terjebak  dalam  pernikahan yang tidak mereka pilih sendiri, melanggar hak asasi manusia dan merugikan keberlangsungan masa depan mereka.

## 2) Memelihara Jiwa
Pernikahan dini di kecamata Anreapi biasa terjadi karena pertimbangan orangtua yang mengutamakan  pemeliharaan  jiwa,  yang  secara  konseptual  terkait  erat  dengan maqashid  al- syariah ,  khususnya hifz  an-nafs atau  pemeliharaan  jiwa.  Dalam  pemahaman  agama, perlindungan  jiwa  menjadi  prioritas  utama, 22 dan  pernikahan  dini  sering  dipandang  sebagai upaya  untuk  melindungi  remaja  dari  risiko  yang  mungkin  timbul  dari  pergaulan  bebas  atau hubungan tidak sah. Orangtua yang mendukung pernikahan dini mungkin berpendapat bahwa dengan menikahkan anak-anak mereka pada usia yang lebih muda, mereka dapat memastikan keselamatan jiwa dan moralitas mereka dalam lingkungan yang terlindungi dan sesuai dengan ajaran agama.
Meskipun  pernikahan  dini  dapat  dipandang  sebagai  strategi  untuk  melindungi  jiwa remaja,  namun  perlu  diakui  bahwa  hal  ini  juga  mengundang  kontroversi  dan  perdebatan.
21 Tenggo  Subangun  Harahap,  “TINJAUAN  MAQASID  SYARI’AH  TERHADAP  PENCATATAN  PEKAWINAN,” AL- SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan 5, no. 1 (2023): 52.
22 Siti Muazaroh and Subaidi Subaidi, “Kebutuhan Manusia Dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah),” Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 7, no. 1 (2019): 28.
Fenomena Pengalihan Sunrang Kepada Anak di Kabupaten Gowa; Analisis Kaidah Al- ‘Aadatu Muhakkamah Mappaseleng, et. al.
Sebagian besar orang berpendapat bahwa pernikahan dini dapat menghambat perkembangan sosial,  pendidikan,  dan  karier  remaja,  serta  meningkatkan  risiko  kesehatan  fisik  dan  mental mereka. Ada kekhawatiran bahwa remaja yang menikah pada usia yang terlalu muda mungkin tidak siap secara emosional dan psikologis untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan dan kehidupan keluarga.
Perlindungan jiwa harus seimbang dengan pemenuhan hak-hak lainnya, seperti hak atas pendidikan  dan  perkembangan  pribadi.  Oleh  karena  itu,  sementara hifz  an-nafs atau pemeliharaan  jiwa  menjadi  aspek  penting  dalam  mempertimbangkan  pernikahan  dini,  juga penting  untuk  memastikan  bahwa  keputusan  tersebut  tidak  mengorbankan hak-hak  lain  yang juga dijamin oleh syariah. Diperlukan pendekatan yang secara menyeluruh mempertimbangkan berbagai  faktor,  termasuk  kesiapan  fisik,  mental,  dan  sosial,  serta  memastikan  bahwa keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan.
3) Memilihara Akal
Pemeliharaan  akal hifz  aql ,  dan maqashid  al-syariah di  kecamatan  Anreapi  menjadi penting  dalam  menanggapi  pernikahan  dini.  Pendidikan  yang  mengedepankan  pemahaman agama  yang seimbang  dan  pemahaman yang  mendalam  tentang  tanggung  jawab  sosial dapat membantu mengurangi angka pernikahan dini. Masyarakat perlu menyadari bahwa pernikahan adalah  institusi  yang  membutuhkan  kesiapan  fisik,  emosional, dan  finansial  yang  matang,  dan dijalani dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.
4) Memelihara Harta
Pernikahan dini biasa terjadi karena campur tangan orangtua yang mengarahkan anak- anak  mereka  untuk  menikah  pada  usia  yang  masih  sangat  muda  khususnya  di  kecamatan Anreapi. Hal ini bisa terjadi karena disebabkan beberapa faktor, termasuk tradisi budaya yang menganggap  menikah  pada  usia  yang  masih  muda  adalah  hal  yang  baik,  atau  karena  alasan ekonomi  dimana  keluarga  ingin  memastikan  agar  harta  kekayaan  keluarga  terjaga  melalui pernikahan yang diatur sejak dini. Namun, dalam Islam, prinsip hifz al-mal maqashid al-syariah menegaskan  bahwa  pemeliharaan  harta  haruslah  dilakukan  dengan  penuh  pertimbangan terhadap  kesejahteraan  sosial  dan  keadilan.  Pernikahan  dini  yang  diatur  semata  untuk pemeliharaan harta dapat mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan anak yang belum siap secara emosional dan mental untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan.
Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nur Arfianty Yunus, et. al.
Campur tangan orangtua dalam pernikahan dini juga sering kali menimbulkan masalah terkait  kebebasan  dan  hak  asasi  individu.  Anak  yang  dipaksa  menikah  pada  usia  yang  terlalu muda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri secara penuh, mengejar pendidikan, atau mengejar impian mereka. 23 Hal ini berlawanan dengan prinsip keadilan dalam hukum  Islam  yang  menekankan  pentingnya  memberikan  kebebasan  individu  untuk  membuat keputusan yang terbaik bagi diri mereka sendiri.
Selain itu, pernikahan dini yang dipaksakan oleh orangtua juga dapat berdampak negatif pada  hubungan  antara  pasangan  suami  istri.  Kekurangan  kematangan  emosional  dan  sosial pada  usia  yang  masih  muda  seringkali  membuat  hubungan  tersebut  rentan  terhadap  konflik dan  ketidaksepahaman,  yang  dapat  mengarah  pada  perceraian  atau  kesulitan  dalam mempertahankan  rumah  tangga  yang  stabil. 24 Dalam  konteks hifz  al-maal ,  penting  bagi orangtua  untuk  memahami  bahwa  pemeliharaan  harta  bukanlah  satu-satunya  pertimbangan yang  harus  diperhatikan  dalam  menentukan  kapan  seorang  anak  siap  untuk  menikah. Kesejahteraan  anak,  baik  secara  fisik,  emosional,  maupun  spiritual,  harus  menjadi  prioritas utama.  Dengan  memahami  prinsip-prinsip  ini,  diharapkan  orangtua  dapat  memberikan dukungan  dan  bimbingan  yang  sesuai  untuk  anak-anak  mereka,  sehingga  pernikahan  dapat dilakukan  dengan  pertimbangan  yang  matang  dan  memperhatikan  kepentingan  serta kesejahteraan semua pihak yang terlibat.
5) Memelihara Keturunan
Pernikahan  dini  dapat  mengakibatkan  masalah  kesehatan  fisik  dan  mental  bagi  para pasangan  muda  tersebut. 25 Kekurangan  pengetahuan  mengenai  kesehatan  reproduksi  dan sulitnya  akses  terhadap  layanan  kesehatan  reproduksi  yang  memadai  dapat  meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan. Secara emosional, mereka mungkin belum siap  untuk  menghadapi  beban  dan  tanggung  jawab  perkawinan,  yang  dapat  menyebabkan stres,  depresi, dan  bahkan  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Oleh  karena  itu, dalam  mengatasi ketimpangan  yang  dihasilkan  oleh  pernikahan  dini  dan  campur  tangan  orangtua,  diperlukan
23 Ali Mutakin et al., “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari’ah,” Tasyri’: Journal of Islamic Law 2, no. 1 (2023): 180.
24 Restu  Hilman,  “Perancangan  Persuasi  Pencegahan  Perkawinan  Anak  Di  Bawah  Umur  Di  Kabupaten  Bandung Melalui Film Pendek” (Universitas Komputer Indonesia, 2023).
25 Edy  Kurniawansyah,  Ahmad  Fauzan,  and  Eni  Tamalasari,  “Implikasi  Pernikahan  Dini  Terhadap  Keharmonisan Keluarga Di Sumbawa,” Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman 8, no. 1 (2021).
Fenomena Pengalihan Sunrang Kepada Anak di Kabupaten Gowa; Analisis Kaidah Al- ‘Aadatu Muhakkamah Mappaseleng, et. al.
pendekatan  yang  terpadu.  Pendidikan  tentang  pentingnya  pendidikan  yang  inklusif  dan kesetaraan gender perlu disebarkan secara luas. Selain itu, dukungan sosial dan ekonomi harus diberikan kepada para remaja agar mereka memiliki pilihan yang lebih baik untuk masa depan mereka,  termasuk  akses  yang  lebih  baik  terhadap  pendidikan  dan  peluang  pekerjaan  yang layak. 26 Hanya dengan tindakan seperti ini, ketimpangan yang disebabkan oleh pernikahan dini dan campur tangan orangtua dapat diatasi secara efektif, dan masyarakat dapat menuju pada kesetaraan dan kesejahteraan yang lebih besar.
Tabel 2.1. Dampak pernikahan dini analisis Maqashid al-Syariah No Aspek Maqasid Syariah Dampak pernikahan dini 1 Hifz ad-Din Mengesampingkan  nilai-nilai  kesetaraan  dan  hak-hak individu. melanggar hak  asasi manusia dan  merugikan keberlangsungan masa depan mereka. 2 Hifz al-Nafs Meningkatkan  risiko  komplikasi  kesehatan  pada  ibu karena tubuh mereka belum siap untuk kehamilan dan persalinan. 2 Hifz Al-Aql Menghambat  pendidikan,  terutama  bagi  para  pelaku yang  masih  berusia  muda.  Berdampak  juga  pada mental  individu  yang  belum  siap  menerima tanggungjawab keluarga. 4 Hifz Al-Maal Beresiko  pada  kas  keuangan  keluarga  bagi  pasangan yang  tidak  memiliki  kemampuan  untuk  menghasilkan pendapatan  yang  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan sendiri,  apalagi  kebutuhan  keluarga  yang  baru terbentuk. 5 Hifz al-Nasl Tanpa  pendidikan  dan  pelatihan  yang  memadai, pasangan  yang  menikah  pada  usia  muda  mungkin menghadapi risiko kemiskinan yang lebih tinggi.
26 Famahato  Lase,  “Upaya  Pencegahan  Pernikahan  Dini  Melalui  Layanan  Konseling  Format  Kelasikal,” Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, no. 2 (2022): 126.
Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nur Arfianty Yunus, et. al.
Tabel ini menunjukan aspek apa saja yang diakibatkan dari pernikahan dini dipengaruhi orangtua analisis maqashid al-syariah di kecamatan Anreapi kabupaten Polewali Mandar. 27

## Kesimpulan
Dominasi  orangtua  dalam  pernikahan  dini  dapat  dipandang  sebagai  pelanggaran terhadap  prinsip-prinsip  kemaslahatan  individu  dan  masyarakat.  Pernikahan  yang  seharusnya menjadi institusi yang berlandaskan kesepakatan dan saling penghormatan antara kedua belah pihak,  menjadi  terdistorsi  ketika  salah  satu  pihak,  terutama  orangtua,  mendominasi  proses tersebut. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakseimbangan kekuasaan, penindasan, dan bahkan penyalahgunaan hak individu yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pernikahan  didasarkan  pada  kesepakatan  yang  berimbang  antara  kedua  belah  pihak,  dengan memperhatikan kemaslahatan dan kepentingan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip maqashid al-syariah.

## Daftar Pustaka
Agus,  Panji  Adam.  “Kedudukan  Sertifikasi  Halal  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional  Sebagai  Upaya Perlindungan  Konsumen  Dalam  Hukum  Islam.” Amwaluna:  Jurnal  Ekonomi  Dan Keuangan Syariah 1, no. 1 (2017): 153.
Fajri,  Pujangga  Candrawijayaning.  “Pendekatan  Maqashid  Al - Syari’ah  Sebagai  Pisau  Analisis Dalam Penelitian Hukum Islam.” Jurnal Penelitian Agama 23, no. 2 (2022): 249.
Hafiz,  Subhan  El,  and  Abul  A’la  Almaududi.  “Peran  Pola  Asuh  Otoriter  Terhadap  Kematangan Emosi  Yang  Dimoderatori  Oleh  Kesabaran.” Humanitas:  Jurnal  Psikologi  Indonesia 12, no. 2 (2015): 139.
Harahap,  Tenggo  Subangun.  “TINJAUAN  MAQASID  SYARI’AH  TERHADAP  PENCATATAN PEKAWINAN.” AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan 5, no. 1 (2023): 52.
Hasimi,  Diah  Mukminatul.  “Analisis  Program  Bantuan  Pangan  Non  Tunai  (BPNT)  Guna Meningkatkan  Kesejahteraan  Masyarakat  Dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam.” REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam 1, no. 1 (2020): 84.
Hilman,  Restu.  “Perancangan  Persuasi  Pencegahan  Perkawinan  Anak  Di  Bawah  Umur  Di Kabupaten Bandung Melalui Film Pendek.” Universitas Komputer Indonesia, 2023.
Indrianingsih, Ira, Fitri Nurafifah, and Lusi Januarti. “Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Dan Upaya Pencegahan Di Desa Janapria.” Jurnal Warta Desa (JWD) 2, no. 1 (2020): 23.
27 Wardiman, Penghulu Utama, Wawancara di Kecamatan Anreapi Tanggal 2 April 2024
Fenomena Pengalihan Sunrang Kepada Anak di Kabupaten Gowa; Analisis Kaidah Al- ‘Aadatu Muhakkamah Mappaseleng, et. al.
Jumiati,  Jumiati.  “Relevansi  Konsep  Maqashid  Syariah  Imam  Asy -Syatibi  Pada  Konsep Pemasaran Syariah.” IAIN PAREPARE, 2023.
Kurniawan,  Agung,  and  Hamsah  Hudafi.  “Konsep  Maqashid  Syariah  Imam  Asy -Syatibi  Dalam Kitab Al- Muwafaqat.” Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial 15, no. 1 (2021): 29 – 38.
Kurniawansyah,  Edy, Ahmad  Fauzan,  and  Eni  Tamalasari.  “Implikasi  Pernikahan  Dini  Terhadap Keharmonisan  Keluarga  Di  Sumbawa.” Jurnal  Pendidikan  Sosial  Keberagaman 8,  no.  1 (2021).
Lase,  Famahato.  “Upaya  Pencegahan  Pernikahan  Dini  Melalui  Layanan  Konseling  Format Kelasikal.” Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat 1, no. 2 (2022): 126.
Masriani, Yulies Tiena. “Perjanjian Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Islam.” Serat Acitya 2, no. 3 (2014): 140.
Maudina,  Lina  Dina.  “Dampak  Pernikahan  Dini  Bagi  Perempuan.” Jurnal  Harkat:  Media Komunikasi Gender 15, no. 2 (2019): 93.
Mimilia,  Mimilia.  “Istri  Pencari  Nafkah  Keluarga  Dalam  Perspektif  Maqashid  Syari’ah  (Studi Kasus  Pedagang  Pasar  Panorama  Kota  Bengkulu).”  Universitas  Islam  Negeri  Fatmawari Sukarno Bengkulu, 2023.
Mr, Galuh Nasrullah Kartika, and Hasni Noor. “Konsep Maqashid Al - Syari’ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al- Syatibi Dan Jasser Auda).” Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah 1, no. 1 (2014): 56.
Muazaroh,  Siti,  and  Subaidi  Subaidi.  “Kebutuhan  Manusia  Dalam  Pemikiran  Abraham  Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah).” Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 7, no. 1 (2019): 28.
Musyafah. “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.,” 2020.
Mutakin,  Ali,  Fitri  Mustafa,  Khaeruddin  Khaeruddin,  and  Dzia  Al  Falah.  “Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  Dalam  Pernikahan  Dini  Perspektif  Teori  Maqashid  Syari’ah.” Tasyri’: Journal of Islamic Law 2, no. 1 (2023): 180.
Nasution, Muhammad Syukri Albanani. Filsafat Hukum Islam & Maqasid Syariah , 2019.
Oktavia, Eka Radiyani, Fatehah Rahma Agustin, Nandito Mapian Magai, Sigit Ambar Widyawati, and Widya Hary Cahyati. “Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13 -19 Tahun.” HIGEIA  (Journal  of  Public  Health  Research  and  Development) 2,  no.  2  (2018): 244.
Paryadi, Paryadi, and Nashirul Haq. “Maqasid Al -Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al- Jauziyah.” Cross-Border 3, no. 2 (2020): 305.
PITRI,  PATMAWATI.  “Analisis  Hukum  Islam  Dan  Hukum  Positif  Terhadap  Permohonan Pernikahan  Beda  Agama  (Penetapan  Pengadilan  Negeri  Surabaya  Nomor.  916/Pdt. P/2022/PN. Sby).” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.
Purnomo,  Agus. Islam  Madura  Era  Reformasi:  Konstruksi  Sosial  Elite  Politik  Tentang  Perda Syariat . STAIN PO Press, 2014.
Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar Nur Arfianty Yunus, et. al.
Putra,  Adji  Pratama,  and  Agung  Burhanusyihab.  “Normalisasi  Trend  Nikah  Muda:  Analisis Struktural Fungsional Dan Maqashid Syariah.” Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law 5, no. 1 (2023).
Putra,  Dedisyah,  Zuhdi  Hasibuan,  and  Rahmat  Linur.  “Pengaruh  Pernikahan  Di  Bawah  Umur Terhadap  Tingkat  Perceraian  Studi  Kasus  Desa  Mompang  Julu  Kabupaten  Mandailing Natal.” TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum 5, no. 02 (2023).
Rusdi,  Muhammad  Ali.  “Maslahat  Sebagai  Metode  Ijtihad  Dan  Tujuan  Utama  Hukum  Islam.” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 15, no. 2 (2017): 154.
Sarwat, Ahmad. “Maqashid Syariah,” 2019.
Sekarayu,  Shafa  Yuandina,  and  Nunung  Nurwati.  “Dampak  Pernikahan  Usia  Dini  Terhadap Kesehatan Reproduksi.” Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) 2, no. 1 (2021): 42.
Syukri,  Muhammad  Syukri  Albani  Nasution,  and  Rahmat  Hidayat  Nasution.  “Filsafat  Hukum Islam & Maqashid Syariah.” Jakarta: Kencana , 2020.
“Undang -Undang Republik  Indonesia Nomor  16  Tahun  2ot9  Tentang  Perubahan Atas  Undang- Undang Nomor 1 Tahun T974 Tentang Perkawinan,” no. 006265 (2019): 2.