## Masa Jabatan Kepala Desa: Suatu Wacana
Tjoe Kang Long 1 , Widyawati Boediningsih 2 Universitas Narotama E-mail: tjoekanglong82@gmail.com, wboediningsih@gmail.com
Article History: Received: 10 Mei 2023 Revised: 18 Mei 2023 Accepted: 21 Mei 2023
Abstract: It is generally known that the duration of the Village Head's leadership period generally only lasts for 6 years based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. However, lately there has been a viral case, in an effort to extend the tenure of the village head from six years to nine years, the village heads asked the Indonesian Parliament to revise this provision. Members of the Village Head who are members of the Papdesi (All-Indonesia Association of Village Government Apparatuses) flocked to Jakarta, to be precise in front of the DPR Building to hold a demonstration demanding an extension of their term of office. Provisions regarding the tenure of the Village Head are contained in Article 39 of the Village Law, which states that (1) The Village Head serves for 6 (six) years from the date of inauguration; (2) The Village Head in accordance with paragraph (1) may serve a maximum of 3 (three) consecutive or non-consecutive terms of office.
Keywords: Village Head, Length of Service, Period
PENDAHULUAN Seiring berjalannya waktu, kepala desa sering berganti-ganti. Masa jabatan bisa berlangsung lama atau singkat tergantung pada situasi. Sejak zaman kerajaan, kolonial, Orde Lama, Orde Baru, reformasi, hingga pasca reformasi, durasi masa jabatan kepala desa tidak pernah konsisten. Ini berarti bahwa masa jabatan kepala desa bersifat dinamis dan selalu menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Tampaknya, penyesuaian ini tidak hanya karena perubahan zaman dan nilai-nilai masyarakat, melainkan juga karena setiap rezim memiliki kepentingan politik dan hukum yang berbeda. Dinamika dan perubahan dalam masa jabatan kepala desa menunjukkan bahwa ada tujuan dan maksud tertentu di balik penetapan peraturan perundang-undangan tersebut.
Perbedaan dalam ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan menunjukkan adanya perbedaan filosofi dan paradigma di baliknya. Setiap produk legislasi memiliki sudut pandang dan tujuan yang berbeda karena dipengaruhi oleh filosofi dan paradigma berpikir yang masing-masing.
Meskipun dua produk perundang-undangan mengatur objek hukum yang sama, perbedaan dalam ketentuan dapat terjadi karena memiliki filosofi dan paradigma yang berbeda. Filosofi dan paradigma yang berbeda akan mempengaruhi materi, muatan, dan isi undang- undang, serta dapat menyebabkan perbedaan dalam ketentuan yang diatur.
Masa jabatan kepala desa yang tepat akan mempengaruhi kepemimpinan dan reformasi
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
birokrasi desa karena kepala desa memiliki pengaruh besar pada kehidupan desa. Durasi waktu kepala desa menjabat memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas kepemimpinan dan birokrasi desa yang demokratis. Jika durasi waktu kepala desa diatur dengan baik, maka kepemimpinan dan birokrasi desa akan bersifat demokratis, sedangkan jika terlalu lama, kemungkinan besar kepemimpinan dan birokrasi desa akan korup dan memprioritaskan kepentingan pribadi. Prinsip good governance akan sulit diwujudkan di desa jika kepala desa menjabat terlalu lama dan mengkooptasi kepentingan masyarakat. Kepala desa memiliki kekuasaan besar dalam beberapa aspek kehidupan di tingkat lokal, sehingga durasi waktu yang tepat dalam menjabat sangat penting untuk mencegah terjadinya kepemimpinan yang otoriter dan korup.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yakni :
1. Pengaturan mengenai masa kepemimpinan Kepala Desa dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 sejalan dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.
2. Apakah terdapat keterkaitan antara usulan perpanjangan masa kepemimpinan Kepala Desa dan kepentingan politik tahun 2024?

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaturan Mengenai Masa Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Uu No 6 Tahun 2014 Sejalan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sejarah Perkembangan desa Dari Masa ke Masa di Indonesia Dari sejak awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah mengakui posisi dan eksistensi desa. Meskipun UUD 1945 memberikan pengakuan terhadap desa, tidak ada peraturan lebih lanjut yang segera mengatur kedudukan desa dalam sistem pemerintahan nasional. Bahkan setelah empat kali amandemen UUD 1945, desa tidak disebutkan dalam pasal manapun dalam konstitusi. Amandemen IV UUD 1945 hanya mengatur tentang kesatuan masyarakat hukum adat. 1
Pemilihan kepala desa telah mengalami perubahan sejak zaman dulu hingga sekarang. Awalnya, pemilihan kepala desa dilakukan secara genealogis, di mana kepala desa dipilih berdasarkan ikatan darah atau keluarga yang tinggal di wilayah tersebut. Kemudian, pada zaman kerajaan, kepala desa ditunjuk langsung oleh raja setempat untuk mengelola kehidupan masyarakat di wilayah terkecil yang dikuasai oleh raja.
Pada zaman kolonial Belanda, pemilihan kepala desa mengalami perubahan dengan diberlakukannya Undang-Undang Regering Reglement (RR) tahun 1854. Undang-undang ini mengatur bahwa pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung dan terbuka oleh seluruh penduduk desa yang telah dewasa dan dianggap cakap hukum. Pada zaman ini, terdapat dua model pemilihan kepala desa. Pertama, pemilihan dilakukan secara terbuka, di mana pemilih membentuk barisan panjang di area yang luas. Calon kepala desa yang memiliki barisan terpanjang akan terpilih. Penerapan model pemilihan tertutup di wilayah tersebut menggantikan model pemilihan terbuka yang telah menimbulkan konflik. Dalam model ini, setiap pemilih diberikan satu lidi yang kemudian ditempatkan dalam wadah yang melambangkan palawija, jagung, kelapa padi, dan simbol lainnya. Simbol-simbol ini mewakili calon kepala desa, dan calon kades yang memperoleh jumlah lidi terbanyak akan ditetapkan sebagai kepala desa. Metode pemilihan semacam ini masih mengandalkan tradisi karena pada masa lalu banyak orang yang tidak bisa membaca.
Pemilihan kepala desa di zaman modern ini telah mengalami perubahan signifikan.
1 M. irwan tahir, “sejarah perkembambangan desa di indonesia: desa masa lalu, masa kini dan bagaimana masa depan” (2012) hal.9
Sekarang, pemilihan dilakukan dengan mencoblos foto dan nama calon kepala desa. Meskipun cara pemilihan berubah, kriteria untuk menentukan kepala desa terpilih tetap sama seperti sebelumnya. Masa jabatan kepala desa kini selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali sekali, sama seperti masa jabatan Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota. Namun, perubahan ini menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Banyak yang berpendapat bahwa masa jabatan kepala desa seharusnya lebih pendek, yaitu 1 kali masa jabatan selama 6 tahun, dibandingkan dengan masa jabatan seorang presiden. Masa jabatan yang terlalu lama dikhawatirkan dapat memperkaya diri sendiri dan orang-orang tertentu, karena banyaknya kasus kepala desa yang terlibat dalam korupsi. Meskipun banyak kepala desa yang memiliki masalah terkait masa jabatan, beberapa kepala desa sekarang justru meminta perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun untuk satu periode. Pemenang dalam pemilihan kepala desa ditentukan berdasarkan suara terbanyak. 2 Dengan adanya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, diterapkanlah mekanisme pemilihan kepala desa secara serentak. Hal yang paling mencolok adalah bahwa siapapun diizinkan untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa, bahkan jika mereka tidak terdaftar sebagai penduduk desa tersebut. Keputusan ini memberikan hak kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mencalonkan diri di semua desa di Indonesia tanpa syarat harus terdaftar atau tinggal di desa tersebut selama minimal 1 tahun sebelum pendaftaran. 3
Kepala desa dipilih melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa yang merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu. Masa jabatan kepala desa berlangsung selama 6 tahun sejak tanggal pelantikan. Seorang kepala desa dapat menjabat maksimal 3 kali masa jabatan secara berurutan atau tidak berurutan. 4 Peraturan Durasi Kepemimpinan Desa Pasca Orde Baru Secara konstitusi, aturan mengenai pemerintah daerah dan desa telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam UUD 1945, peraturan mengenai pemerintah daerah diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, di mana provinsi dibagi-bagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil termasuk kabupaten dan kota (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945).
Selanjutnya, dalam Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945, Wilayah-wilayah tersebut diberi wewenang untuk melaksanakan prinsip otonomi daerah dan tugas bantu-membantu (Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945). Wilayah-wilayah yang memiliki otonomi, dalam menjalankan tugas mereka, mengacu pada hukum yang berlaku. 5
Aturan mengenai jangka waktu kepemimpinan kepala daerah dan desa tidak diatur dalam konstitusi karena UUD 1945 bersifat kaku. Oleh karena itu, diperlukan peraturan perundang- undangan mengenai jangka waktu kepemimpinan kepala daerah dan desa.
Pada prinsipnya, UU Nomor 22 Tahun 1999 memiliki tujuan untuk menjadikan desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan yang mampu mengatur wilayahnya sendiri. Tujuan ini sejalan dengan pendapat Luthfy yang menyatakan bahwa produk legislasi pengganti UU Nomor 5 Tahun 1979 bertujuan untuk mengembalikan posisi desa sebagai komunitas yang
2 https://kuninganmass.com/pilkades-sejarah-dan-pembelajaran-politik/
3 Ibid
4 Redaksi sinar grafika, peraturan lengkap desa UU RI no 6 Tahun 2014 Jakarta timur, Sinar Grafika, 2017. Hal 67
5 Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal Usm Law Review, 2(2), 210.
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
mengatur dirinya sendiri. 6
Selain untuk meningkatkan kemandirian daerah, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 juga bertujuan untuk membatasi kekuasaan kepala desa. Pada era Orde Baru, kepala desa berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat sehingga aktivitas politiknya terbatas dan terkendali secara eksklusif.
Pembatasan periode kepemimpinan dilakukan untuk memotong kekuasaan kepala desa, yang sebelumnya berlangsung selama 8 tahun, menjadi 5 tahun. Mengenai masa jabatan kepala desa, diatur dalam Pasal 41 UU Nomor 22 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa “Kepala Daerah mempunyai masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.” Dengan demikian, setelah undang-undang ini diberlakukan, kepala desa hanya dapat memimpin selama 5 tahun dan dapat terpilih kembali untuk satu periode kepemimpinan berikutnya, atau kepala desa dapat memimpin selama 10 tahun (2 periode). Ketentuan ini bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh kepala desa.
Karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan dinamika masyarakat dan tuntutan pelaksanaan otonomi, pemerintah mengesahkan regulasi baru yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999. Pada prinsipnya, secara umum ketentuan dalam UU tersebut hampir identik dengan UU Nomor 22 Tahun 1999. Hanya ada perbedaan dalam ketentuan mengenai batasan periode kepemimpinan kepala desa, dengan perbedaan satu tahun dalam periode kepemimpinan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 204 UU Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan: “Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.”. Hal tersebut hampir serupa dengan peraturan sebelumnya yang juga menegaskan bahwa jika kepala desa terpilih kembali, dia dapat memimpin selama 1 (satu) periode setelah berakhirnya periode sebelumnya.
Pembatasan periode kepemimpinan ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memimpin desa. Seperti yang diketahui, sistem demokrasi menegaskan kesetaraan hak bagi semua warga negara, termasuk dalam pemilihan pemimpin daerah. Tidak ada aturan khusus yang mengharuskan seseorang memiliki status sosial yang tinggi untuk menjadi kepala desa. Selama memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang, siapa pun memiliki kesempatan menjadi pemimpin desa tersebut. Selain itu, semua elemen masyarakat juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam upaya pembangunan desa.
Pada umumnya, perpanjangan masa jabatan kepala desa hanya diperbolehkan satu kali atau satu periode sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004. Ini berarti setelah masa jabatannya berakhir, kepala desa dapat mencalonkan diri dan terpilih kembali untuk satu periode lagi. Namun, ketentuan ini tidak lagi berlaku dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa masa jabatan kepala desa adalah selama 6 (enam) tahun dan dapat terpilih kembali untuk 2 periode. Hal ini diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) UU Nomor 06 Tahun 2014 sebagai berikut: “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.” Dalam undang-undang UU Nomor 06 Tahun 2014, dijelaskan bahwa individu dapat menjabat sebagai kepala desa dalam waktu 3 (tiga) periode kepemimpinan atau 3 (tiga) kali periode. Oleh karena itu, berdasarkan aturan hukum tersebut, seseorang bisa menjadi kepala desa selama 18 tahun. Jika dilihat lebih lanjut, isi dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 hampir serupa
6 Luthfy, R. M. (2019). Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi. Masalah-Masalah Hukum, 48(4), 319
dengan ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 05 Tahun 1979, yang menetapkan batas maksimal kepemimpinan kepala desa selama 16 tahun atau 2 (dua) periode dengan masing- masing periode berdurasi 8 (delapan) tahun. Inilah yang menjadi anomali dalam undang-undang ini. Meskipun seharusnya peraturan mengenai durasi kepemimpinan kepala desa dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 seharusnya sejajar dengan ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004. Jika UU Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa masa jabatan kepala daerah adalah 5 (lima) tahun, maka seharusnya UU Nomor 06 Tahun 2014 menetapkan ketentuan yang serupa untuk kepala desa. Ini menunjukkan perbedaan logika yang digunakan. Secara substansi, kepala daerah dan kepala desa berbeda sehingga masa jabatan keduanya tidak dapat disamakan. Perbedaan ini adalah hal yang wajar dalam pembuatan peraturan hukum karena UU merupakan hasil dari keputusan politik yang bergantung pada filosofi dan paradigma yang mendasarinya.
Namun, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap ketentuan yang terdapat dalam UU Nomor 06 Tahun 2014. Mengingat bahwa jika seseorang memegang jabatan dalam jangka waktu yang panjang, ada potensi terjadinya penyimpangan. Apabila kepala desa menjabat selama 18 tahun, ada kemungkinan bahwa pelaksanaan pemerintahan desa tidak akan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini berdampak pada berbagai aspek yang akan dikuasai oleh kepala desa dan kelompok terdekatnya. Selain itu, penerbitan UU Nomor 06 Tahun 2014 juga berpotensi menimbulkan konflik politik dan sosial karena terjadinya persaingan dalam perebutan posisi kepala desa. Padahal, tujuan dari pembentukan undang-undang ini seharusnya adalah untuk memberikan posisi yang sesuai dengan kapasitas kepala desa.
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan kualitas dalam peraturan perundang-undangan yang terbaru. Ini terlihat dari penguatan kekuasaan kepala desa dalam UU Nomor 06 Tahun 2014. Ketentuan ini memiliki potensi untuk memberikan peluang kepada seseorang untuk menjabat sebagai kepala desa selama tiga periode. Namun, dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004, ketentuan tersebut berbeda karena membatasi kepemimpinan kepala desa hanya sampai dua periode.
Selanjutnya, dalam memberikan kesempatan bagi kepala desa untuk mempertahankan jabatannya, UU Nomor 06 Tahun 2014 memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan UU Nomor 32 Tahun 2004, dan diikuti oleh UU Nomor 22 Tahun 1999. Hal ini juga berlaku sebaliknya jika dilihat dari perspektif upaya untuk melemahkan atau membatasi kesempatan kepala desa dalam mempertahankan kepemimpinannya. UU Nomor 32 Tahun 2004 memiliki potensi yang sebanding dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 06 Tahun 2014. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah harus sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagai landasan dalam menjalankan pemerintahan. Jika terjadi ketidaksesuaian antara pelaksanaan tugas dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang, maka hal tersebut merupakan pelanggaran administrasi. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan agar sesuai dengan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
Seperti yang diketahui, dalam pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa, pemerintah desa menggunakan UU Nomor 06 Tahun 2014 sebagai dasar pelaksanaannya. Meskipun UU Nomor 06 Tahun 2014 diterbitkan dengan tujuan menjadikan desa sebagai komunitas yang memiliki otonomi, pelaksanaannya tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang tercantum dalam Asas – asas umum pemerintahan yang baik yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
Administrasi Pemerintahan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik ini diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 2014 yang mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut:
(a) kepastian hukum;
(b) kemanfaatan;
(c) ketidakberpihakan;
(d) kecermatan;
(e) tidak menyalahgunakan kewenangan;
(f) keterbukaan;
(g) kepentingan umum;
(h) pelayanan yang baik
Memperhatikan adanya perbedaan dalam pola pikir antara UU Nomor 06 Tahun 2014 dan UU Nomor 22 Tahun 1999 serta UU Nomor 32 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa kepemimpinan kepala desa dapat berlangsung selama maksimal 18 tahun atau tiga periode. Karena perbedaan tersebut, diperlukan sebuah analisis yang lebih mendalam mengenai kesesuaian antara ketentuan mengenai periode kepemimpinan kepala desa dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik. Seperti yang diketahui, peraturan perundang-undangan tersebut diterbitkan dengan tujuan untuk membatasi kekuasaan kepala desa.
Selain itu, aspek politik hukum yang terkandung dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 memiliki tujuan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan pemerintahan desa sehingga dapat menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakatnya melalui peningkatan mutu pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Pendapat Harfi juga sejalan dengan hal ini, yang menyatakan bahwa pembentukan desa bertujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efisiensi otonomi desa melalui penggunaan kebijakan yang hati-hati dan efektif. 7
Diperlukan tindakan dari pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap perbedaan politik hukum dengan ketentuan sebelumnya, hal ini bertujuan untuk mengakomodasi perkembangan desa dengan karakteristik unik yang dimiliki oleh setiap desa. Tujuannya adalah agar desa tetap aktif berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Namun demikian, ketentuan mengenai masa jabatan kepemimpinan dalam UU Nomor 06 Tahun 2014 yang memberikan keleluasaan lebih besar kepada kepala desa untuk mempertahankan posisinya berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks ini, terdapat risiko terhadap pengikisan tata kelola yang berkaitan dengan aspek prosedural dan substansial. Kondisi politik di tingkat daerah seringkali menjadi penyebab terjadinya praktik nepotisme yang merugikan.
Kepentingan masyarakat akan terabaikan karena dominasi kepentingan individu yang didorong oleh semata-mata ambisi mencari keuntungan. Jika dikaitkan dengan prinsip hukum yang berlaku dalam asas – asas umum pemerintahan yang baik, lamanya masa jabatan kepala desa berpotensi melanggar prinsip penghindaran penyalahgunaan wewenang.
Dalam hal perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan kepala desa, terdapat potensi adanya pelanggaran dalam penggunaan anggaran dikarenakan ketentuan mengenai periode kepemimpinan yang tidak memerlukan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 8
7 Harfi, M. Z. (2016). Politik Hukum Pembentukan Desa Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
8 Supriadi, E. (2015). Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Liability Of The Head Of The Village In The Village Financial Management According To Law Number 6 Of 2014 Concerning Village). Kajian Hukum dan Keadilan (IUS), 3(8), 330–346.
Keterkaitan Antara Usulan Perpanjangan Masa Kepemimpinan Kepala Desa Dan Kepentingan Politik Di Tahun 2014 Menjelang Pemilihan Umum 2024 yang direncanakan akan diadakan secara rahasia, sudah lazim jika muncul isu-isu yang terjadi. Rencana untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa rentan untuk dimanfaatkan secara politis demi kepentingan politik menjelang Pemilu dan Pilkada 2024. Adanya revisi Undang-Undang Desa menjadi lebih mendesak untuk melakukan perbaikan dalam tata kelola pembangunan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, termasuk optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa. Mereka meminta penambahan masa jabatan karena jangka waktu enam tahun dianggap tidak cukup untuk memperbaiki desa.
Pemisahan masyarakat yang sulit untuk diredam dan cenderung berlangsung lama akibat pemilihan kepala desa juga menciptakan tantangan bagi kepala desa terpilih dalam melaksanakan tugasnya selama 6 tahun. Mereka mendesak revisi terhadap UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 39 UU Desa menyatakan bahwa kepala desa menjabat selama enam tahun sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat maksimal tiga kali masa jabatan secara berurutan atau tidak berurutan.
Karena jumlah desa mencapai 83.843 (berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021), hal ini menjanjikan peluang kemenangan terutama bagi politisi di DPR dan lokal. Dia juga menyatakan bahwa jika UU Desa direvisi, seharusnya fokus pada perbaikan dalam tata kelola pembangunan desa, termasuk perencanaan, penganggaran, dan implementasi pembangunan. Dalam hal ini, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seharusnya dioptimalkan untuk pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja kepala desa.
Oleh karena itu, peranan yang strategis dari BPD sangat penting, terutama mengingat adanya banyak masalah yang melibatkan kepala desa terkait kasus korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa sejak 2012 hingga 2021, terdapat 686 kepala desa yang terlibat dalam kasus korupsi dana desa sebanyak 601 kasus. Namun, walaupun demikian, pasti akan ada partai yang mendukung perpanjangan masa jabatan tersebut dan mendapatkan simpati dari masyarakat. Suara masyarakat sering kali terlupakan, terutama menjelang pemilu di mana banyak partai berusaha untuk mendapatkan dukungan di desa karena suara masyarakat desa memiliki bobot yang lebih besar daripada suara masyarakat di kota.

## KESIMPULAN
1. Periode kepemimpinan yang terlalu panjang juga berpotensi mengakibatkan penyalahgunaan wewenang. Pada tingkat lokal, sering terjadi nepotisme dalam kondisi politik. Kepentingan publik akan terabaikan oleh kepentingan individu yang ingin memperkaya diri sendiri. Penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa mengakibatkan penyelenggaraan desa yang tidak sesuai dengan Asas – asas UPB. UU Nomor 06 Tahun 2014 memberikan kesempatan kepala desa untuk mempertahankan jabatannya selama 18 tahun atau tiga periode, yang berpotensi melanggar AUPB yang tercantum dalam UU Nomor 30 Tahun 2014. Langgaran tersebut meliputi asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan dalam alokasi anggaran desa yang hanya diputuskan oleh kepala desa, dan asas pelayanan yang baik karena ketidakterbukaan yang menghalangi aspirasi masyarakat terserap. Pelanggaran terhadap asas-asas ini menghambat proses penyelenggaraan pemerintah desa yang sesuai dengan AUPB dan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.
2. Munculnya rencana memperpanjang masa jabatan kepala desa telah menjadi topik
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5271 (online)
pembicaraan, dimanfaatkan oleh kepala desa dan politisi di tingkat nasional, terutama menjelang Pilkada dan Pemilu 2024. Dengan jumlah desa yang mencapai 83.843 (berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021), perpanjangan masa jabatan kepala desa dianggap memiliki potensi untuk memberikan kemenangan yang menjanjikan, terutama bagi politisi DPR dan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Eko, Sutoro. 2014 Desa Membangun Indonesia, Sleman: forum pengembangan pembaharuan desa FPPD
Grafika, sinar redaksi. 2017 Peraturan Lengkap Desa UU RI No 6 Tahun 2014 Jakarta: timur, Sinar Grafika
Jamaludin, nasrullah adon. 2015 Sosiologi Perdesaan (Jakarta selatan: Cv Pustaka Setia) Luthfy, R. M. (2019). Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi. Masalah-Masalah Hukum
Yasin, Muhammad dkk , 2015 Anotasi Undang-Undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa, Jakarta, Pusat Telaah dan Informasi Regional Patiro

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 UU Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. UU Nomor 6 Tahun 2014 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

## Artikel
Jurnal Evaline Suhunan, Purba Made Aubrey, Rasji, Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023, Analisis Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi dan Konstitusi
Jurnal Harfi, M. Z. (2016). Politik Hukum Pembentukan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Jurnal Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Jurnal Supriadi, E. (2015). Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Liability Of The Head Of The Village In The Village Financial Management According To Law Number 6 Of 2014 Concerning Village).
Jurnal Tahir M. irwan, 2012“sejarah perkembambangan desa di indonesia: desa masa lalu, masa kini dan bagaimana masa depan”
Mustawan, agus “pilkades sejarah dan pembelajaran politik” https://kuninganmass.com/pilkades- sejarah-dan-pembelajaran-politik