Volume 4 Nomor 1 April 2022

## PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN DAN EFEKTIVITASNYA  DIHUBUNGKAN DENGAN  PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2020 TENTANG PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PROTOKOL

## KESEHATAN DI KABUPATEN MAJALENGKA
Rani Dewi Kurniawati 1

## ABSTRAK
Negara  Indonesia  merupakan  salah  satu negara  yang  terkena  dampak wabah  pandemi  Covid19,  melihat  angka  kasus  covid-19  yang  semakin meningkat,  pemerintah  Indonesia  mengambil  berbagai  langkah  kebijakan untuk  menekan  angka  penyebarannya.  Satgas  Penanganan  Covid-19 menerapkan  aturan  terhadap  para  pelanggar  protokol  kesehatan  untuk ditindak secara tegas. Dalam hal ini timbul beberapa pertanyaan diantaranya yaitu  bagaimana  penegakan  hukum  terhadap  pelanggar  protokol  kesehatan, serta bagaimana penanganan terhadap pelaku pelanggar protokol kesehatan di Kabupaten  Majalengka,  sehigga  kemudian  dapat  diketahuai  sejauh  mana efektivitas  penegakan  hukum  bagi  para  pelanggar  protokol  kesehatan  dan penanganan  terhadap  pelaku  pelanggar  protokol  kesehatan  diwilayah  hukum Kabupaten  Majalengka.  Adapun  teori  yang  digunakan  untuk  mengupas permasalahan  diatas,  maka  digunakan  tiga  teori  yaitu  teori  Negara  hukum, teori penegakan hukum dan teori efektivitas.
Metode  Pendekatan  yang  dipergunakan  adalah  pendekatan yuridis  normative,  dimana  data  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini adalah  data  sekunder  yang  diperoleh  dari  studi  kepustakaan  dan  data  primer yang  diperoleh  dengan  cara  wawancara  dan  observasi.  Setelah  data terkumpul, kemudian dianalisis secara kualitatif.
Berdasarkan  hasil  penelitian  dari  data  yang  diperoleh  dapat  tarik kesimpulan  bahwa  upaya  Pemerintah    Kabupaten  Majalengka  dalam menindak  pelaku  pelanggar  protokol  kesehetan  dalam  masa  PSBB (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar)  dan  AKB  (Adaptasi  Kebiasaan  Baru) atau New  Normal adalah  dengan  cara  penindakan  secara  humanis  terlebih dahulu  yaitu  dengan  diberikan  sanksi  sosial,  denda  sampai  dengan  denda pidana. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2020 merupakan kebijakan/aturan pemerintah terkait dengan upaya pemutusan mata rantai penyebaran Covid  - 19. kebijakan ini dilakukan dalam upaya percepatan penanganan virus Covid- 19.  Kurangnya  kesadaran  masyarakat  dan  sikap  apatisme  masyarakat terhadap  kepatuhan  disiplin  protokol  kesehatan,  menyebabkan  pemerintah memberikan sikap tegas berupa penegakan hukum dan sanksi pidana sebagai tindakan  pengendalian  preventif  terhadap  pelanggar  protokol  kesehatan. Namun    implementasi  terhadap  kebijakan  yang  telah  dilakukan  dalam
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Email : rani.dewikurniawati@gmail.com

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
pelaksanaanya  masih  belum  atau  kurang  efektif.  Implementasi  Dilapangan tidak  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Dalam  pengenaan  sanksi  dan penegakan  hukum  harus  dapat  menghasilkan  kebijakan  yang  efektif  dalam pelaksanaanya,  sehingga  dapat  menghasilkan  kemanfaatan  hukum  yang diharapkan dalam upaya penanganan penyebaran virus covid -19
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Protokol Kesehatan , Covid-19
Volume 4 Nomor 1 April 2022

## Abstract
Indonesia is one of the countries affected by the Covid-19 pandemic, seeing the increasing number of COVID-19 cases, the Indonesian government has taken various policy steps to reduce the number of its spread. The Covid- 19 Handling Task Force applies rules against health protocol violators to be dealt  with  firmly.  In  this  case,  several  questions  arise  including  how  to enforce  the  law  against  health  protocol  violators,  as  well  as  how  to  handle health  protocol  violators  in  Majalengka  Regency,  so  that  it  can  then  be known to what extent the effectiveness of law enforcement for health protocol violators  and  the  handling  of  health  protocol  violators  in  the  region. Majalengka  Regency  law.  As  for  the  theory  used  to  explore  the  problems above,  three  theories  are  used,  namely  the  rule  of  law  theory,  law enforcement theory and effectiveness theory.
The  approach  method  used is  a  normative  juridical  approach, where the data used in this study are secondary data obtained from literature studies  and  primary  data  obtained  by  interview  and  observation.  After  the data is collected, then it is analyzed qualitatively.
Based on the results of the research from the data obtained, it can be concluded  that the efforts  of  the  Majalengka  Regency  Government  in  taking action  against  perpetrators  of  health  protocol  violators  during  the  Large- Scale  Social  Restrictions)  and  Adaptation  of  New  Habits    or  New  Normal measures  are  by  way  of  humane  action  first,  namely  by  given  social sanctions, fines up to criminal fines. Regent Regulation Number 74 of 2020 is a  government  policy/rule  related  to  efforts  to  break  the  chain  of  spread  of Covid  Disease  19.  This  policy  was carried  out in  an  effort  to  accelerate  the handling of the Covid 19 virus. Lack of public awareness and public apathy towards compliance with health protocol disciplines, caused the government to provide firm attitude in the form of law enforcement and criminal sanctions as  preventive  control  measures  against  health  protocol  violators.  However, the  implementation  of  the  policies  that  have  been  carried  out  in  its implementation is still not or less effective. Implementation in the field  is not as expected. In the imposition of sanctions and law enforcement must be able to produce policies that are effective in their implementation, so that they can produce  the  expected  legal  benefits  in  an  effort  to  handle  the  spread  of  the COVID-19 virus.
Keywords: Law Enforcement, Health Protocol, Covid-19
Volume 4 Nomor 1 April 2022

## A. Latar Belakang Masalah
Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  terinfeksi  pandemi Covid19,    penyebaran  dan  peningkatan  jumlah  kasus  Covid-19  yang  terjadi dalam  waktu  yang  sangat  cepat akan  berdampak  pada  perlambatan ekonomi Indonesia.  Penyebaran  Virus  Corona  yang  telah  meluas  ke  berbagai  belahan dunia  membawa  dampak  pada  perekonomian  Indonesia,  baik  dari  sisi perdagangan, investasi dan Pariwisata. Indonesia adalah negara berpenduduk padat dengan lebih dari 267,7 juta orang penduduk. Itulah sebabnya pandemi ini sangat menakutkan bagi masyarakat Indonesia. 2
Melihat  angka  kasus  covid-19  yang  semakin  meningkat,  pemerintah Indonesia  mengambil  berbagai  langkah  kebijakan  untuk  menekan  angka penyebarannya. Namun berbeda dengan dari negara lain yang memberlakukan  kebijakan lockdown dengan  segala  konsekuensinya, pemerintah  Indonesia  lebih  memilih  untuk  menerapkan  kebijakan social distancing dengan  mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21  Tahun 2020  tentang  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB ).  Social  distancing tersebut  merupakan  salah  satu  langkah  pencegahan  dan  pengendalian penyebaran  Covid-19.  Dalam  aturan social  distancing ,  pemerintah mengintruksikan kepada masyarakat untuk membatasi diri dari mengunjungi tempat keramaian dan interaksi sosial secara langsung. Oleh karena itu, ketika diterapkan social  distancing ,  maka  seseorang  tidak  diperkenankan  untuk berjabat tangan serta menjaga jarak setidaknya 1 meter pada saat berinteraksi dengan orang lain, terlebih terhadap orang sakit atau berisiko tinggi terinfeksi Covid-19 . Namun Meskipun pemerintah sudah menerapkan kebijakan Social Distancing maupun pysical  distancing ,  akan  tetapi  faktanya  masih  terjadi lonjakan angka penyebaran kasus Covid-19 baru pada setiap harinya . 3
Satgas  Penanganan  Covid-19  menerpkan  aturan  agar  para  pelanggar protokol  kesehatan  ditindak  tegas.  Satgas  Penanganan  Covid-19  daerah
2 Ani  Susanti;  Suasa  ;  Anita  A.  Panaso, Efektivitas  Kebijakan  Pemerintah  Dalam Penanganan  Pandemi  Covid-19 ,  jurnal  Program  Studi  Ilmu  Administrasi  Publik,  Universitas Tadulako Volume 3 Nomor 1 April 2021
3 Athoillah  Islamy,  Kusroh  Lailiyah  &  M.  Syamsul  Riza,  Jurnal Problem  Efektivitas Pencegahan Covid-19 Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Analisis Kebijakan Psbb) , : Vol. 6, No. 2 November 2020.

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, diminta menegakkan disiplin  tanpa  pandang  bulu  terhadap  para  pelanggar,  sesuai  peraturan  yang berlaku,  dan  juga  mengingatkan  bahwa  upaya  penanganan  Covid-19  dapat dilakukan dengan baik, apabila koordinasi antara pemerintah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dijalankan secara efektif. 4
Dari  uraian  tersebut  diatas, masih  dipertanyakan  sejauh  mana  tingkat keberhasilan pencegahan penyebaran Covid-19 di  Indonesia  .  Hal demikian disebabkan angka penyebaran Covid-19 masih meningkat hingga saat ini. 5
Berdasarkan  apa  yang  telah  diuraikan  tersebut  diatas,  maka  penulis tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  “ Penegakan  Hukum Pelanggaran  Protokol  Kesehatan  dan  Efektivitasnya  Dihubungkan Dengan Peraturan Bupati No 74 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan ”.

## B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  dapat ditarik beberapa identifikasi masalah ,yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimana  Penegakan  Hukum  Pelanggaran  Protokol  Kesehatan  Dalam Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dan  Adaptasi  Kebiasaan Baru  Dalam  Penanggulangan Corona  Virus  Disease 2019  (Covid-19)  Di Wilayah Kabupaten Majalengka ?
2. Bagaimana  penanganan  terhadap  Pelaku  Pelanggaran  Protokol  Kesehatan Dalam  Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dan  Adaptasi Kebiasaan  Baru  Dalam  Penanggulangan Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Majalengka ?
5 Rahajeng Kusumo Hastuti,https://www.cnbcindonesia.com/news/20201116153531- 4-202171 / Satgas  Covid-19:  Tindak  Tegas  Pelanggar  Protokol  Kesehatan, diakses  pada tanggal 05 Mei 2021 Pukul 20.00 WIB.
6 Op.cit. Athoillah Islamy, Kusroh Lailiyah & M. Syamsul Riza .
Volume 4 Nomor 1 April 2022

## C. Tujuan Penelitian
Dari  identifikasi  masalah  diatas  maka  dapat  dirumuskan  tujuan penelitian adalah sebagai berikut:
1. Untuk  mengetahui  dan  menganalisis  Penegakan  Hukum  Pelanggaran Protokol Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan  Adaptasi  Kebiasaan  Baru  Dalam  Penanggulangan Corona  Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Majalengka;
2. Untuk  mengetahui  penanganan  Pelaku  Pelanggaran  Protkol  Kesehatan Dalam  Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dan  Adaptasi Kebiasaan  Baru  Dalam  Penanggulangan Corona  Virus  Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kabupaten Majalengka;

## D. Metode Penelitian
Metode penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analisis, yaitu  untuk  menuliskan  fakta  dan  memperoleh  gambaran  berdasarkan judul  dan  identifikasi  masalah,  yang  menggambarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori  hukum  dan praktek  pelaksanaan  yang  menyangkut  permasalahan  dalam  uraian  diatas secara sistematis, lengkap dan logis. 6
2. Metode Pendekatan
Metode  pendekatan  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  pendekatan  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum  yang  dilakukan dengan  menliti  bahan  pustaka  atau  data  sekunder.dapat  dinamakn penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  kepustakaan,  penelitian  hukum normatif  atau  kepustakaan  mencakup  penelitiaan  terhadap  asas-asas hukum  penelitian  terhadap  sistematik  hukum  penelitian  terhadap  taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum sejarah hukum. 7
6 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri , Jakarta,Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 11
7 Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat) ,Jakarta, Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.
Volume 4 Nomor 1 April 2022
Tahap penelitian yang digunakan yaitu studi pustaka (literatur/dokumen) dan penelitian lapangan.
a. Studi pustaka
b. Penelitian lapangan
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan observasi langsung.
a. Studi kepustakaan
b. Observasi langsung
4. Alat Pengumpulan Data
Alat pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi dan wawancara,  yaitu  melakukan  penelitian  di  mako  Satuan  Polisi  Pamong Praja  dan  juga  melakukan  tanya  jawab  untuk  mendapatkan  data  secara langsung dari responden yang terkait dengan masalah
5. Analisis Data
Analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  Setelah  data  sekunder  dan primer  terkumpul,  kemudian  diadakan  analisis  secara  kualitatif  yaitu menganalisis data berupa uraian-uraian yang sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumus statistic
6. Lokasi Penelitian
Dalam  penyusunan  Usulan  Penelitian  ini  berlokasi  di  tempat  yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, yaitu :
a. Perpustakaan Universitas Majalengka
b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Majalengka
c. Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka
d. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022

## E. HASIL PENELITIAN
1. Penegakan  Hukum  Pelanggaran  Protokol Kesehatan  Dalam Pelaksanaan  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  Dan  Adaptasi Kebiasaan  Baru  Dalam  Penanggulangan  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid -19) Diwilayah Kabupaten Majalengka
Pemerintah  Indonesia  mendorong  untuk  melakukan  upaya  dan mengambil  kebijakan  dalam  penanganan  virus  corona.  Sebagai  langkah awal  yang  dilakukan  oleh  Presiden  RI  Joko  Widodo  adalah  dengan mengeluarkan  berbagai  kebijakan  dan  peraturan  terkait  dengan penanggulangan penyebaran Virus corona disease 19 8
Dalam  upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  penyebaran  covid- 19 Polres Majalengka bekerja sama dengan TNI Kodim 0617/Majalengka, Satuan  Polisi  Pamong  Praja  dan  Dinas  Perhubungan  dan  Badan Penanggulangan  Bencana  Daerah  (BPBD)  Kabupaten  Majalengka menggelar  operasi  yustisi  untuk  menekan  penyebaran  Covid-19. Masyarakat  yang  tidak  mematuhi  protokol  kesehatan  pencegahan  Covid- 19  akan  ditindak.  Dalam  operasi  yustisi  tersebut  Masyarakat  yang  tidak menerapkan protokol kesehatan di luar rumah akan ditindak, sanksi sosial akan  diberlakukan  kepada  setiap  orang  yang  tidak  menggunakan  masker, mengatur jarak dan melakukan kerumunan, sehingga dapat membawa efek jera."Operasi yustisi ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020  tentang  Peningkatan  Pendisiplinan  dan  Penegakan  Hukum  Protokol Kesehatan  juga  Peraturan  Bupati  Majalengka  Nomor  74  Tahun  2020 Tentang  Pengenaan  Sanksi  Administratif  Terhadap  Pelanggaran  Tertib Kesehatan.  "Kata  Kabag  Ops  KOMPOL  M.Pardede  Menurutnya,  operasi yustisi  untuk  memutus  mata  rantai  penyeberan  covid  19  terus  dilakukan, melalui  Sosialisasi,  Himbauan-himbauan  Serta  penindakan  terus  di lakukan  sebagai  upaya  mendisiplinkan  masyarakat  dalam  Menerapkan Protokol  Kesehatan"Dalam  gelaran  Ops  Yustisi  ini  masih  di  Temukan adanya  pelanggaran  protokol  Kesehatan  yang  di  lakukan,  Dalam  hal  ini
8 Novita Listyaningrum & Rinda Philona , Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Jurnal Universitas 45 Mataram, Vol.15 No.7 Februari 2021 Hlm 4

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka

## Volume 4 Nomor 1 April 2022
Pelanggar  yang terjaring lebih dominan pada tidak menggunakan masker, bagi para pelanggar yang terjaring pun langsung di lakukan pendataan dan penindakan  berupa  Sanksi.""melalui  gelaran  Ops  Yustisi  ini,  masyarakat dapat  lebih  disiplin  lagi  dalam  menerapkan  Protokol  Kesehatan  di kehidupan  sehari-hari,  sehingga  dalam  upaya  memutus  mata  rantai penyeberan covid 19 ini dapat di lakukan dengan cepat 9
Dalam  wawancara  dengan  salah  satu  satuan  tugas  covid  19 menerangkan bahwa Penegakan hukum Pelanggaran protokol kesehatan di Kabupaten  Majalengka  tentu  terus  dilakukan  guna  untuk  mencegah penyebaran  virus  Covid-19  di  wilayah  hukum  kabupaten  majalengka berbagai  tindakan  dan  penegakan  terus  dilakukan  ,seperti  operasi  yustsi, penindakan  mendadak  (sidak),  patroli,  penutupan  sementara  kegiatan usaha  yang  berpotensi  menimbulkan  kerumunan  dan  edukasi  masyrakat tentang  pentingnya  tertib  kesehatan  di  masa  pandemi  ini.  Penegakan dilaksanakan  dengan  ketegasan  dan  pendekatan  yang  humanis  sehingga masyarakat  bisa  mengubah  prilaku.  Hal  ini  tentu  menunjukan  keseriusan Pemerintah dalam menanggulangi Penyebaran Virus Covid -19 10
2. Penanganan  Terhadap  Pelaku  Pelanggaran  Protokol  Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan  Adaptasi Kebiasaan  Baru  Dalam  Penanggulangan  Corona  Virus  Disease  2019 (Covid-19) Diwilayah Kabupaten Majalengka
Dalam  upaya  penegakan  disiplin  mematuhi  protokol  kesehatan, Satuan  Polisi  Pamong  Praja  (Satpol  PP)    dan  Dinas  Perhubungan Kabupaten  Majalengka  terus  beroperasi  di  jalan  raya    untuk  menjaring warga  yang  tidak  mengenakan  masker  termasuk  pengendara  kendaraan pribadi dan kendaraan umum.  Selama operasi kurang lebih dua jam mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB, setidaknya terdapat 130 orang penumpang  dan  pengendara  terjaring  razia  Kendaraan  umum  dan
9 Zona  bandung, polres  majalengka  lakukan  ops  yustisi  sasar  pengguna  jalan pelanggar prokes, https://www.zonabandung.com/covid-19/pr-120985199/polres- majalengka-lakukan-ops-yustisi-sasar-pengguna-jalan-pelanggar-prokes,padatanggal 1
september 2021 pada pukul 13.00 WIB 10 Wawancara dengan satgas penanggulangan covid dan penegak perda

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
kendaraan  pribadi  semua  diberhentikan  ketika  diketahui  tak  mengenakan masker.  Mereka  yang  tidak  membawa  masker  diminta  untuk  membeli, serta  Petugas  melakukan  pendataan    setiap  identitas  diri  yang  tidak mengenakan  masker  sesuai  KTP  yang  dimilikinya  serta  diberikan penjelasan  perihal  sanksi  dan  tindakan  terhadap  pelanggar.Hal  ini dimaksudkan  agar    masyarakat    disiplin  dalam  menerapkan  protocol kesehatan yaitu dengan mengenakan masker dan menjaga jarak saat berada dalam  kendaraan.“Tapi  pada  sosialisasi  ini  kami  mendata  setiap  orang yang  terkena  razia,  jika  suatu  saat  mereka  kembali  terkena  razia  maka yang  bersangkutan  akan  langsung  diberikan  sanksi  sosial  dan  tindakan denda  sesuai  Peraturan  Bupati  dan  Gubernur,Sementara  itu,  dalam Peraturan Bupati (Perbup) No 74 Tahun  2020  tentang Pengenaan Sanksi Administratif  terhadap  Pelanggaran    dalam  Pelaksanaan  PSBB  dan  AKB dalam  Penanggulangan  Covid-19  di  Kabupaten  Majalengka,  yang ditetapkan  pada  29  Juli  2020,  disebutkan  sejumlah  sanksi  yang  akan dikenakan terhadap pelanggar yang tidak menjalankan protokol kesehatan Covid-19,  seperti    tidak  mengenakan  masker,  tidak  menjaga  jarak  satu sama  lain,  tidak  menyediakan  tempat  cuci  tangan  bagi  perusahaan, berkerumun  di  saat  PSBB  dan    penyelenggara  hajatan.Sanksi  yang tertuang  dalam  Perbup  tersebut,  antara  lain  untuk  yang  tidak  bermasker dan  melakukan  jaga  jarak  ,  dimulai  dari  teguran  lisan  dan  tertulis  yang merupakan  sanksi  ringan.  Sanksi  lainnya  berupa  jaminan  kartu  identitas, kerja  sosial  serta  pengumuman  secara  terbuka  dan  sanksi  berat  berupa denda sebesar Rp 100.000. Kemudian untuk pengusaha, sanksi yang akan diterapkan dengan menghentikan sementara kegiatan dan pembekuan izin serta pencabutan usaha yang tengah dijalankan pihak perusahaan 11
Dan dalam wawancara dengan salah satu satuan tugas penanganan covid-19 mengatakan, Segala upaya oleh Pemerintah guna memutus rantai penyebaran  covid-19  dalam  menindak  pelaku  pelanggar  protokol
11 Kabar Cirebon com, lalaikan Protokol Kesehatan ,Warga Terancam Sanksi Tegas, https://www.kabarcirebon.com/2020/08/07/lalaikan-protokol-kesehatan-warga-terancam- sanksi-tegas/,di akses dari internet pada tanggal 1 september 2021,pada pukul 13.00

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
kesehatan  dalam  masa  PSBB  (Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar)  dan AKB  (Adaptasi  Kebiasaan  Baru)  atau New  Normal diwilayah  hukum Majalengka  dengan  pemberlakuan  Sanksi  Administratif  sebagai  tindakan preventif  atau  efek  jera.  Tahapan  penerapan  sanksi  didahului dengan  sanksi  ringan  dalam  hal  sanksi  ringan jika tidak  ditaati, maka  ditingkatkan  penerapan  sanksi  sedang;  dalam  hal  sanksi sedang jika tidak ditaati,maka diterapkan sanksi berikutnya yang lebih  berat.  Cara  penindakan  terhadap  pelanggar  protokol  kesehatan dilakukan secara Humanis terlebih dahulu dengan diberikan sanksi ringan berupa Push  Up ,  Menyanyikan  lagu  wajib  atau  dengan  teguran  lisan, apabila  pelanggaran  berat  sanksi  dapat  diberikan  sesuai  undang-undang atau  peraturan  daerah  yang  berlaku  baik  sanksi  administratif/denda  guna memutus mata rantai penyebaran covid 19. 12

## F. KESIMPULAN
1. Penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  protokol  kesehatan  pada  masa pandemi  covid-19  di  Kabupaten  Majalengka  dilaksanakan  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku  salah satunya Perbup No 74 Tahun 2020 Tentang Pengenaan Sanksi adminstratif terhadap pelanggaran tertib  kesehatan  dalam  pelaksanaan  pembatasan  sosial  berskala  besar  dan adaptasi  kebiasaan  baru  dalam  penanggulangan  corona  virus  disease  19  . Namun  jika  dilihat    dalam  praktiknya  dilapangan,  belum  sepenuhnya ditaati.  Berbagai  pelanggaran  masih  cenderung  terjadi,  persoalan subtansial  dalam  menekan  angka  penyebaran  covid-19  belumsepenuhnya berjalan efektif .
2. Pengenaan sanksi dilakukan  sebagai bentuk tindakan pengendalian secara preventif    yaitu  berupa  pemberian  hukuman  efek  jera  terhadap  pelanggar protokol  kesehatan.  Hal  ini  disebabkan  masih  terjadinya  pelanggaran- pelanggaran  protokol  kesehatan  serta  sikap  kurang  pedulinya  masyarakat terhadap  tertib  kesehatan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  di  Kota Majalengka.  dengan  penerapan  sanksi  berupa  teguran  tertulis,  sanksi administrasi,  sanksi  sosial  dan  sanksi  pidana  kepada  pelanggar  dapat
12 Op.cit, wawancara

## PRESUMPTION of LAW
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
berjalan  efektif  guna  memutus  rantai  penyebaran  covid-19.  Namun demikian,  penerapan  sanksi  terhadap  pelanggaran  protokol  kesehatan belum memberikan efek jera. Hal ini terbukti dengan bertambahnya angka kasus  penyebaran  covid-19  dan  pelanggaran  protokol  kesehatan  di Majalengka.
G. Saran
1. Pemerintah  daerah  dan  aparat  penegak  hukum  harus  konsisten  dalam menegakan  hukum  yang  berlaku.  Jika  tidak  begitu  darurat  pemerintah tidak  perlu  memberikan  ijin  kelonggaran  atau  perijinan  dalam  segala kegiatan  yang  berpotensi  menimbulkan  kerumunan.  Karena  implementasi dilapangan  cenderung  berbeda  dengan  pernyataan  yang  dibuat.  Tanpa konsistensi  ketegasan  dan  keseriusan  dalam  implementasinya  kebijakan tidak akan berjalan efektif
2. Pemerintah  dan  Pejabat  Berwenang  perlu  mempertimbangkan  kembali dalam  membuat  regulasi  terhadap  sanksi  administratif  terutama  pidana denda,  pemerintah  dan  pejabat  berwenang  harus  melihat  dengan  keadaan ekonomi  masyarakat  ditengah  himpitan  wabah  pandemi  covid-19,  maka pemerintah  perlu  mengkaji  kembali  regulasi  kebijakan  pemberian  sanksi agar tidak ada peraturan yang merugikan masyarakat disamping memutus rantai penyebaran corona virus disease 19 diwilayah hukum pemerintahan kabupaten Majalengka.
Volume 4 Nomor 1 April 2022

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Bahder  Johan,. Negara  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia .Bandung,Mandar Maju  2015.
Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri , Jakarta,Ghalia Indonesia, 1994.
Soejono  Soekanto ,  Efektivitas  Hukum  Dan  Peranan  Sanksi, Bandung , Remadja Karya CV, 2015.
Soerjono  Soekanto  &  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif  (Suatu Tinjauan Singkat) , Jakarta,Rajawali Pers, 2001.
Zainudin Ali, sosiologi Hukum , Sinar Grafika, Jakarta

## B. Jurnal
Ani  Susanti  ;  Suasa  ;  Anita  A.  Panaso, Efektivitas  Kebijakan  Pemerintah Dalam  Penanganan  Pandemi  Covid-19 ,  jurnal  Program  Studi  Ilmu Administrasi  Publik,  Universitas  Tadulako  Volume  3  Nomor  1  April 2021
Athoillah  Islamy,  Kusroh  Lailiyah  &  M.  Syamsul  Riza,  Jurnal Problem Efektivitas  Pencegahan  Covid-19  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif Sosiologi  Hukum  (Studi  Analisis  Kebijakan  Psbb) ,  :  Vol.  6,  No.  2 November 2020.
Novita  Listyaningrum1)  &  Rinda  Philona2), Penegakan  Hukum  Protokol Kesehatan  Di  Masa  Pandemi, Universitas  45  Mataram,  Vol.15  No.7 Februari 2022.
C. Sumber Lain
Kabar  Cirebon  com, lalaikan  Protokol  Kesehatan  ,Warga  Terancam  Sanksi Tegas, https://www.kabarcirebon.com/2020/08/07/lalaikan-protokol- kesehatan-warga-terancam-sanksi-tegas/,di  akses  dari  internet  pada tanggal 1 september 2021,pada pukul 13.00.
Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Volume 4 Nomor 1 April 2022
Rahajeng Kusumo
Hastuti,https://www.cnbcindonesia.com/news/2020111615353120217 1/ Satgas Covid-19: Tindak Tegas Pelanggar Protokol   Kesehatan, diakses pada tanggal 05 Mei 2021 Pukul 20.00 WIB
Zona  Bandung, polres  majalengka  lakukan  ops  yustisi  sasar  pengguna  jalan pelanggar prokes, https://www.zonabandung.com/covid-19/pr-
120985199/polres-majalengka-lakukan-ops-yustisi-sasar-pengguna- jalan-pelanggar-prokes,padatanggal  1  september  2021  pada  pukul 13.00 WIB.