INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 3338-3348 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Perlakuan Istimewa Bagi Narapidana Koruptor Pada Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Juncto Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan

## Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
Rika Nurhayati
Fakultas Hukum, Universitas Sali Al-Aitaam, Bandung Email : rikalaw80@gmail.com

## Abstrak
Adanya sel mewah dalam lembaga pemasyarakatan menandakan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum yang tidak etis. Hal ini mencerminkan ketidaksetaraan dalam penegakan hukum  dan  layanan  yang  diberikan.  Perbedaan  antara  lembaga  pemasyarakatan  yang  memiliki  sel mewah dengan yang tidak dilengkapi dengan fasilitas yang layak menunjukkan kesenjangan yang ada di  dalam  sistem  pemasyarakatan.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif,  dengan menggunakan  metode  pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa asas persamaan perlakuan dan pelayanan dalam lembaga pemasyarakatan masih belum  terpenuhi  sepenuhnya  karena  masih  banyak  orang  yang  menggunakan  kekuasaannya  untuk memperoleh fasilitas mewah dalam sel penjara dengan cara membayar oknum petugas dengan harga yang tinggi, sehingga membuat fasilitas penjara mirip dengan hotel bintang.
Kata kunci: Koruptor, Rule of Law, Asas Perlakuan dan Persamaan

## Abstract
The presence of luxurious cells within correctional facilities signifies an abuse of power by unethical law enforcement  officials.  This  reflects  an  inequality  in  law  enforcement  and  the  services  provided.  The disparity between correctional facilities equipped with luxurious cells and those lacking proper facilities highlights the gaps within the correctional system. This research adopts a juridical-normative approach, utilizing both statutory and conceptual methods. The findings indicate that the principle of equality in treatment and service within correctional facilities remains unfulfilled, as many individuals exploit their power to obtain luxurious cell accommodations by paying high prices to corrupt officials, thus making prison facilities resemble star-rated hotels.
Keywords: Corruptor, Rule of Law, Principle of Treatment and Equality.

## PENDAHULUAN
Penjara,  yang  dikenal  sebagai  tempat  bagi  pelanggar  hukum  untuk  menjalani hukumannya, sering kali memicu stigma negatif di masyarakat. Namun, dalam upaya untuk memperbaiki sistem pidana, istilah "penjara" telah diubah menjadi "sistem pemasyarakatan", dan  konsep  "penjara"  telah  diganti  dengan  "lembaga  pemasyarakatan".  Selain  itu, pendekatan  terhadap  narapidana  juga  telah  berubah  dari  pendekatan  balas  dendam menjadi pendekatan pembinaan. Oleh karena itu, tujuan dari pengembangan narapidana berdasarkan sistem disipliner adalah untuk membantu narapidana menjadi warga negara yang  bertanggung  jawab  dan  berperilaku  baik  dalam  masyarakat.  Mereka  diharapkan menyadari kesalahan mereka dan berhenti melanggar hukum. 1
Bersama dengan denda, pidana  kurungan, dan hukuman mati, penjara merupakan salah satu bentuk utama sanksi pidana di Indonesia. Penjara ditempatkan dan dirawat di lembaga pemasyarakatan. Mereka berharap dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik setelah menjalani hukuman. Lembaga pemasyarakatan sangat membantu narapidana  dididik  dan  kondisi  mereka  setelah  keluar  dari  penjara.  Lembaga pemasyarakatan  di  Indonesia  terbagi  menjadi  dua  kategori  utama:  lembaga pemasyarakatan  biasa  dan  lembaga  pemasyarakatan  khusus.  Lembaga  pemasyarakatan Nusa  Kambangan  adalah  contoh  dari  lembaga  pemasyarakatan  khusus  yang  ditujukan untuk  wanita,  anak-anak,  narkotika,  dan  tindak  pidana  berat.  Namun,  lembaga pemasyarakatan khusus tidak ada di semua wilayah Indonesia. Narapidana biasanya dikirim ke  lembaga  pemasyarakatan  remaja  di  daerah  lain  yang  terdekat  di  daerah  yang  tidak memiliki lembaga pemasyarakatan khusus, seperti lembaga pemasyarakatan untuk anak- anak. 2
Pasal  5  dari  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  1995  tentang  Pemasyarakatan menetapkan bahwa sistem pembinaan di lembaga pemasyarakatan harus didasarkan pada
prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut meliputi perlindungan, kesetaraan dalam perlakuan  dan  pelayanan,  pendidikan,  pembinaan,  penghargaan  terhadap  martabat manusia,  pemahaman  bahwa  kehilangan  kebebasan  adalah  hukuman  yang  cukup,  serta jaminan  hak  untuk  menjalin  hubungan  dengan  keluarga  dan  individu  tertentu. 3 Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2018, Denny Indrayana melakukan  inspeksi  langsung  di  lembaga  pemasyarakatan  seperti  Rumah  Tahanan Sukamiskin, Jakarta Timur, Bandung, dan Cipinang. Tujuan dari inspeksi ini adalah untuk memastikan prinsip kesetaraan dalam perlakuan dan pelayanan, yang diatur dalam Pasal 5 huruf b UU Pemasyarakata. 4 Namun, upaya tersebut ternyata tidak berhasil, karena pada tahun 2019 masih ditemukan sel-sel berfasilitas mewah dengan kitchen set dan kamar tidur pribadi, serta banyak perangkat elektronik dan peralatan mewah lainnya. 6
Hingga  saat  ini,  prinsip  kesetaraan  dan  pelayanan  yang  dijanjikan  pejabat-pejabat sebelumnya masih belum diterapkan, terutama mengingat fakta bahwa perlakuan istimewa dengan memberikan fasilitas khusus masih sering terjadi. Sebagai contoh, pada bulan Juli yang lalu beredar foto Setya Novanto, narapidana kasus korupsi, yang duduk santai di Lapas Sukamiskin dengan handphone di sebelahnya. Namun, Kabag Humas dan Publikasi Ditjen PAS, Rika  Aprianti, membantah bahwa foto tersebut  diambil tahun sebelumnya. 7 Hal ini dengan jelas menunjukkan perlakuan istimewa yang diskriminatif terhadap narapidana di lembaga pemasyarakatan.
Keberadaan  sel  mewah  di  lapas  tak  lepas  dari    penyalahgunaan  kekuasaan  yang dilakukan  oknum  aparat  kepolisian.  Keberadaan  sel  isolasi  dengan  peralatan  khusus mencerminkan bahwa penegakan hukum masih jauh dari prinsip  perlakuan dan perawatan yang setara. Keberadaan lembaga pemasyarakatan  masih menjadi topik perdebatan yang penting.  Oleh  karena  itu,  penulis    membahas  tentang  perlakuan  khusus  terhadap narapidana korupsi di Lapas Skamiskin dalam konteks Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang mengatur tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak  pemasyarakatan di dalam tahanan.

## METODE PENELITIAN
Jenis  dan  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif,  di  mana permasalahan  diteliti  dengan  menerapkan  prinsip-prinsip  hukum  yang  ada.  Pendekatan penelitian  terdiri  dari  dua  metode.  Pertama,  pendekatan  perundang-undangan  (statuta approach) yang melibatkan analisis terhadap peraturan-peraturan hukum sebagai sumber untuk  mengidentifikasi  dan  mengatasi  isu-isu  hukum  yang  relevan  dalam  penelitian  ini. Kedua,  pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach)  yang  menggunakan  berbagai
paradigma dan doktrin dalam ilmu hukum untuk merumuskan argumentasi hukum dalam menyelesaikan masalah hukum yang timbul.
Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum utama yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan sumber bahan hukum sekunder meliputi studi pustaka yang terdiri dari jurnal-jurnal dan buku yang memiliki kredibilitas tinggi sebagai dukungan untuk  penelitian  ini.  Proses  pengumpulan  bahan  hukum  dimulai  dengan  memahami permasalahan  hukum,  kemudian  dilanjutkan  dengan  membaca  dan  menganalisis  bahan hukum  primer  dan  sekunder  yang  relevan,  termasuk  undang-undang,  peraturan,  serta literatur-literatur  yang  relevan,  guna  menyusun  pemahaman  yang  komprehensif  dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dibahas dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Salah  satu  lembaga  yang  tengah  menjadi  sorotan  saat  ini  adalah  lembaga pemasyarakatan, yang menghadapi berbagai permasalahan mulai dari kelebihan kapasitas hingga praktik pungutan liar yang dilakukan oleh sejumlah oknum petugas sipir. Lembaga pemasyarakatan  memegang  peran  kunci  sebagai  tahap  akhir  dalam  sistem  peradilan pidana.  Sistem  peradilan  pidana  terdiri  dari  beberapa  komponen,  termasuk  kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.
Dalam  struktur  sistem  peradilan  pidana,  lembaga  pemasyarakatan  memiliki  peran yang krusial dan berpotensi besar dalam upaya rehabilitasi narapidana. Melalui pendekatan pembinaan,  diharapkan  narapidana  dapat  direhabilitasi  sehingga  mereka  tidak  akan mengulangi kesalahan yang sama di masa mendatang. 9
Lembaga pemasyarakatan, sebelumnya dikenal sebagai penjara, awalnya diarahkan untuk memberikan efek jera terhadap narapidana dengan mencabut hak-hak kebebasan mereka, yang mencerminkan pendekatan balas dendam terhadap tindakan kriminal yang dilakukan.  Namun,  seiring  berjalannya  waktu,  lembaga  pemasyarakatan  mulai mengutamakan proses rehabilitasi, yang bertujuan untuk memperbaiki kesehatan mental narapidana agar mereka tidak mengulangi kesalahan mereka setelah dibebaskan, serta agar mereka dapat dengan mudah berintegrasi kembali dengan masyarakat.
Perubahan  nama  dari  penjara  menjadi  lembaga  pemasyarakatan  menggambarkan pergeseran fokus dalam pendekatan terhadap narapidana. Lebih dari sekadar menghukum, pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan sekarang lebih manusiawi dan disesuaikan dengan kebutuhan individu narapidana. 10
Implementasi  pembinaan  di  lembaga  pemasyarakatan  terbagi  menjadi  dua,  yaitu intramural dan ekstramural. Intramural mengacu pada penahanan dan proses rehabilitasi
yang terjadi di dalam lembaga pemasyarakatan, yang meliputi pembinaan kepribadian dan kemandirian.  Contohnya  adalah  pemberian  panduan  agama,  pemahaman  hukum,  dan pengembangan  kecerdasan,  yang  mendukung  pemberian  fasilitas  untuk  pembelajaran bahasa Inggris. Sementara itu, pembinaan kemandirian melibatkan pelatihan keterampilan, seperti menjahit, yang bertujuan agar  narapidana dapat mandiri secara finansial  setelah mereka  keluar  dari  lembaga  pemasyarakatan.  Langkah-langkah  ini  sejalan  dengan ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  31  Tahun  1999  tentang Pembinaan  dan  Pembimbingan  Warga  Binaan  Pemasyarakatan.  Pembinaan  ekstramural, atau  yang  lebih  dikenal  sebagai  asimilasi,  adalah  bentuk  pembinaan  di  luar  lembaga pemasyarakatan yang melibatkan pembebasan narapidana dengan syarat tertentu. Proses ini melibatkan reintegrasi narapidana yang memenuhi persyaratan kembali ke masyarakat.
Indonesia mengadopsi lembaga pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan  adanya  perlakuan  diskriminatif  dari  berbagai  pihak.  Pendekatan  ini  tidak hanya berfokus pada penjeraan atau hukuman balas dendam, tetapi juga pada rehabilitasi yang menekankan pentingnya menghormati hak asasi manusia.Sebagai representasi negara dalam sistem peradilan pidana, lembaga pemasyarakatan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia  melalui  program  rehabilitasi  seperti  pembinaan  kepribadian  dan  pembinaan kemandirian. Namun, tidak jarang warga binaan mengalami dampak psikologis yang serius yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah.
Selain  itu,  lembaga  pemasyarakatan  juga  berperan  penting  dalam  memberikan pemahaman kepada warga binaannya tentang pentingnya mematuhi ajaran agama, norma- norma  sosial,  dan  keterlibatan  dalam  kegiatan  sosial  masyarakat.  Hal  ini  bertujuan  agar setelah  mereka  keluar  dari  lembaga  pemasyarakatan  atau  menyelesaikan  masa hukumannya, mereka dapat dengan percaya diri berintegrasi kembali ke dalam masyarakat tanpa merasa minder.
Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  menegaskan  bahwa  hak-hak  asasi  manusia berlaku  untuk  semua  individu  tanpa  pengecualian,  termasuk  bagi  warga  binaan  atau narapidana.  Prinsip-prinsip  ini  menegaskan  bahwa  narapidana  tidak  boleh  mengalami diskriminasi  dalam  perlakuan,  seperti  siksaan  atau  perlakuan  yang  tidak  manusiawi,  dari siapapun.  Meskipun  kebebasan  mereka  telah  dicabut,  mereka  tetap  berhak  untuk diperlakukan  dengan  martabat  dan  tidak  dibedakan  berdasarkan  status  atau  kasus kejahatan  mereka.  Narapidana  adalah  individu,  dan  deklarasi  universal  tersebut menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
Pasal 28 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan  Pemasyarakatan 11 mengatur  bahwa  seorang  narapidana  atau  tahanan  tidak
boleh  menggunakan  peralatan  atau  media  elektronik  seperti  televisi  atau  radio  untuk kepentingan pribadi itu ke lembaga pemasyarakatan. Namun, sebenarnya ada beberapa sel yang dilengkapi dengan perangkat elektronik yang digunakan narapidana untuk keperluan pribadinya.Contoh  kejadian  yang  biasa  terjadi  di  kalangan  narapidana  koruptor,  seperti Lapas Sukhamiskin di Kota Bandung, Jawa Barat, dan menimbulkan kekhawatiran tersendiri ketika Denny Indrayana melakukan sidak mendadak pada masa jabatannya sebagai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Dalam kasus Fahmi Dharmawansya, terpidana korupsi di Lapas Skamiskin, ditemukan fasilitas mewah menyerupai kamar hotel kelas satu di selnya. Sel ini dilengkapi dengan AC, TV, selimut bulu angsa, kamar mandi  dengan toilet duduk, dan  pemanas air. Selain itu, Fahmi  Dharmawanshya  juga  diperbolehkan  menggunakan  telepon  seluler  dan  diberikan kemudahan    izin  keluar  penjara.  Wahid  Hussen,  yang  saat  itu  menjabat  Direktur  Lapas Skamiskin,  diduga  menerima  suap  dari  Fahmi  Dharmawanshya  berupa  mobil  Mitsubishi Triton, tas mewah, dan uang tunai  Rp 39,5 juta. 12
Sebagai contoh lainnya, narapidana kasus korupsi Setya Novanto kerap kali diduga mendapat perlakuan istimewa di Lapas Sukamiskin. Hal ini terbukti dengan ditemukannya penggunaan  alat  elektronik,  serta  kamar  sel  yang  berfasilitas  mewah  dan  lebih  luas dibandingkan dengan narapidana lainnya. Selain itu, Setya Novanto juga dikabarkan sering mengunjungi  restoran  dan  toko  bangunan,  meskipun  hal  ini  dibantah  oleh  Kalapas Sukamiskin, Elly Yuzar. 13 Keberadaan fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin menjadi indikasi adanya  ketidakberesan  dan  penyimpangan  dalam  proses  pembinaan  hukum  bagi narapidana. Kemewahan fasilitas tersebut, yang hanya dinikmati oleh sejumlah narapidana tertentu, melanggar Pasal 5b Undang-Undang Pemasyarakatan yang menetapkan prinsip perlakuan  dan  pelayanan  yang  sama.  Prinsip  ini  menekankan  bahwa  setiap  narapidana harus diperlakukan secara setara tanpa adanya perbedaan perlakuan.
Adanya perbedaan yang mencolok dalam fasilitas antara sel yang dilengkapi dengan alat atau media elektronik hingga tempat cuci kakus yang nyaman, dibandingkan dengan sel-sel  standar.  Namun,  ironisnya,  dalam  kenyataannya,  banyak  narapidana  yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mendapatkan sel berfasilitas mewah yang mirip dengan hotel bintang dengan membayar oknum petugas agar mendapat kenyamanan tersebut. Tindakan  seperti  itu  sebenarnya  melanggar  peraturan  yang  ditegaskan  bahwa  setiap narapidana  dilarang  memiliki  alat  pendingin,  kipas  angin,  TV,  atau  peralatan  elektronik lainnya  di  dalam  selnya.  Mereka  juga  dilarang  memiliki  atau  menggunakan  peralatan elektronik seperti laptop, komputer, kamera, handphone, telepon, Pager, dan sebagainya, serta menginstalasi listrik di dalam sel huniannya.
Narapidana yang melanggar aturan-aturan tersebut  dapat  dikenai hukuman  sesuai dengan Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yang berbeda dengan  hukuman  penjara  yang  sedang  dijalani.  Sebagai  contoh,  jika  narapidana menggunakan fasilitas mewah di kamarnya untuk kepentingan pribadi, dia dapat dihukum dengan  hukuman  disiplin  tingkat  berat,  seperti  dimasukkan  ke  dalam  sel  pengasingan selama 6 hari yang dapat diperpanjang dua kali dengan durasi yang sama.
Narapidana  yang  melakukan  tindak  pidana  korupsi,  suap,  atau  gratifikasi  di  dalam lembaga  pemasyarakatan  akan  dikenai  pidana  sesuai  dengan  prosedur  hukum  yang berlaku,  yang  diputuskan  oleh  hakim  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. 14 Perlakuan  kriminal  yang  terjadi  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan membutuhkan penanganan yang lebih serius, karena seringkali dianggap sebagai tindakan yang biasa. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa  pembangunan  lembaga  pemasyarakatan  harus  didasarkan  pada  prinsip-prinsip perlindungan, perlakuan yang sama, pendidikan, bimbingan, dan penghormatan terhadap martabat dan nilai. Hilangnya kebebasan adalah satu-satunya hukuman yang dikenakan, ditambah dengan isolasi dari keluarga.
UU  Pemasyarakatan  secara  tegas  mengatur  bahwa  semua  narapidana  harus diperlakukan dengan prinsip perlakuan yang sama dalam proses pembinaan. Tujuan dari penyuluhan  di  lembaga  pemasyarakatan  adalah  untuk  menyadarkan  narapidana  akan kesalahannya dan mencegah mereka melakukan pelanggaran yang sama di masa depan. Namun,  jika  terjadi  korupsi  yang  melibatkan  petugas  pemasyarakatan  dan  narapidana, proses  pembinaan  menjadi  terganggu.  Narapidana  yang  memiliki  kemampuan  finansial lebih cenderung menyuap petugas untuk mendapatkan fasilitas yang lebih baik, bahkan yang mewah. Pemberian fasilitas sel mewah atau fasilitas mirip hotel berbintang yang hanya tersedia untuk narapidana yang mampu membayar kepada petugas, jelas melanggar prinsip persamaan perlakuan dan pelayanan. Tindakan ini bisa dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena membedakan perlakuan antara narapidana yang "mampu membayar" dan yang "tidak mampu membayar" sejumlah uang kepada petugas. Praktik jual-beli sel mewah  di  dalam  lembaga  pemasyarakatan  merupakan  hasil  dari  penyalahgunaan wewenang oleh oknum yang berwenang. Tindakan ini melibatkan suap-menyuap dan dapat melanggar  hak  asasi  manusia  dengan  mengabaikan  prinsip  persamaan  perlakuan  dan pelayanan  yang  seharusnya  diberikan  kepada  semua  narapidana  di  lembaga pemasyarakatan.  Pelanggaran  tersebut  bertentangan  dengan  prinsip  persamaan  di hadapan hukum (equality before the law) yang telah ditetapkan dalam negara hukum.
Asas equality before the law menegaskan bahwa setiap individu, baik dalam proses peradilan maupun setelah menjadi narapidana, memiliki hak yang sama dan kedudukan yang setara di hadapan hukum. Persamaan perlakuan, pelayanan, dan kedudukan di mata hukum merupakan hak asasi yang harus dijamin bagi setiap individu. Pemenuhan hak asasi manusia tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum, sebagaimana yang  diamanatkan  dalam  amendemen  keempat  Undang-Undang  Dasar  1945,  yang menegaskan  bahwa  setiap  tindakan  di  lembaga  pemasyarakatan  harus  dilakukan  tanpa diskriminasi atau perbedaan perlakuan, sesuai dengan prinsip equality before the law.
Penyebab utama terjadinya sel-sel dengan fasilitas mewah  seperti hotel  bintang di dalam  lembaga  pemasyarakatan  tidak  terlepas  dari  keterlibatan  oknum  petugas  yang menerima suap dengan imbalan sejumlah uang. Saat narapidana memberi suap kepada beberapa oknum  petugas untuk memperoleh fasilitas lebih, hal ini tidak  sejalan dengan tujuan  dari  pidana  yang  seharusnya  memberikan  hukuman  atau  konsekuensi  yang menyengsarakan.  Sebaliknya,  narapidana  yang  melakukan  suap  merasa  tidak  menderita dan  tidak  merasakan  efek  jera  yang  seharusnya  diterima  dari  hukuman  pidana  atas tindakannya.  Adanya  kolusi  dalam  bentuk  uang  suap  tidak  bisa  dipisahkan  dari  adanya hubungan timbal balik antara pemberi suap dan penerima suap. Narapidana yang memberi suap  berkeinginan  untuk  menikmati  fasilitas  mewah  dan  modern  di  dalam  lembaga pemasyarakatan,  sementara  penerima  suap,  yaitu  pihak  yang  berwenang  di  lembaga pemasyarakatan, bertujuan untuk mendapatkan uang. Kejahatan suap hanya dapat terjadi jika kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakannya.
Faktor  pendorong  pegawai  lembaga  pemasyarakatan  untuk  menyalahgunakan kekuasaannya dapat berasal dari faktor internal dan eksternal. 15 Faktor internal mencakup sikap yang tidak jujur, preferensi terhadap gaya hidup yang mewah, keserakahan, integritas yang rendah, dan kurangnya etika dalam menjalankan tugas. Di sisi lain, faktor eksternal melibatkan  dorongan  dari  narapidana  sendiri  yang  menginginkan  sel  dengan  fasilitas mewah, sering kali dengan iming-iming imbalan yang besar dan menguntungkan. Dalam konteks keberadaan sel mewah yang hanya dapat dinikmati oleh orang kaya yang memberi suap,  aspek  keadilan  dalam  kerangka  asas  perlakuan  persamaan  dan  pelayanan  dapat dievaluasi dengan menggunakan perspektif teori keadilan yang diperkenalkan oleh  John Rawls. Menurut Rawls, keadilan dapat dipahami sebagai "kesetaraan" (justice as fairness), yang menegaskan bahwa tidak seorang pun boleh diberi kesempatan untuk mendominasi pilihan atau memanfaatkan kesempatan yang tidak adil berdasarkan kelebihan alamiah atau posisi sosialnya. Hal ini karena prinsip keadilan menekankan pada pilihan yang setara bagi semua individu. 16
Tujuan keadilan harus menjadi pijakan dalam kehidupan karena ketiadaan keadilan dapat  mencetuskan  kekacauan  dan  penyalahgunaan  kekuasaan  oleh  pihak  yang  tidak menginginkan kerugian. Oleh karena itu, fasilitas yang diberikan kepada narapidana harus merata tanpa membedakan satu sama lain. Keadilan tidak boleh memihak pada kekayaan yang dimiliki narapidana. Keberadaan sel mewah yang hanya bisa dinikmati oleh narapidana kaya berpotensi menjadi sumber kejahatan lainnya dan meningkatkan risiko pengulangan kejahatan setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan karena kurangnya efek jera dan ketidaksesuaian dengan tujuan utama lembaga tersebut. Fasilitas-fasilitas yang tidak umum  dalam  sel  penjara  bertentangan  dengan  tujuan  pembalasan,  dimana  perasaan penderitaan  akibat  kehilangan  kebebasan  seharusnya  menjadi  bagian  dari  hukuman. Namun, dengan adanya fasilitas yang dapat mengurangi penderitaan, tujuan pembalasan tersebut tidak tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu, lembaga pemasyarakatan seharusnya menjadi tempat yang membatasi untuk menghukum para pelaku tindak pidana.

## SIMPULAN
Lembaga  pemasyarakatan  terus  menjadi  sorotan  karena  bergulat  dengan permasalahan mulai dari kelebihan kapasitas hingga praktik pemungutan pajak ilegal yang dilakukan  oleh  oknum  aparat. International  Covenant  on  Civil  and  Political  Rights  juga menekankan  bahwa  martabat  manusia  harus  dijaga  sebagai  perlakuan  yang  manusiawi, bahkan  jika  seseorang  kehilangan  kebebasannya.  Indonesia  telah  menerapkan  langkah- langkah disipliner untuk  mengurangi kemungkinan diskriminasi  di  semua aspek, dengan fokus tidak hanya pada pencegahan dan penghukuman, namun juga pada pemajuan hak asasi manusia.
Dalam melaksanakan sistem peradilan pidana yang final, lembaga pemasyarakatan sebagai  wakil  negara  harus  mengedepankan  pengembangan  karakter,  pengembangan kemandirian, dan penerapan prinsip  penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pasal 28 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999  mengatur tentang tata cara dan tata cara penempatan narapidana di lembaga pemasyarakatan dan melarang penggunaan alat dan media elektronik, termasuk televisi dan radio, oleh narapidana atau warga binaan dari Untuk penggunaan  pribadi,  harap  membawa  fasilitas  pemasyarakatan.  Namun  kenyataannya, beberapa sel masih memiliki perangkat elektroniknya sendiri.
Pasal 5 (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menekankan prinsip  perlakuan dan perlakuan yang sama terhadap seluruh warga negara Indonesia, termasuk narapidana, dan  prinsip  ini  harus  diterapkan  tanpa  membedakan  fasilitas  sel  isolasi  dan  tempat penahanan.  Namun  kenyataannya  masih  banyak  oknum  yang  menyalahgunakan
kekuasaannya untuk mendapatkan fasilitas mewah seperti hotel berbintang di  sel penjara. Narapidana yang mampu bersedia membayar  petugas untuk memelihara fasilitas tersebut.
Hal ini melanggar prinsip bahwa petugas penjara harus memberikan perlakuan yang sama  kepada  semua  narapidana,  dan  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia. Ketidakadilan  ini  dapat  menyebabkan  kejahatan  lebih  lanjut  dan  meningkatkan kemungkinan terjadinya residivisme setelah seorang narapidana meninggalkan penjara. Hal ini juga bertentangan dengan tujuan utama penjara, yaitu memberikan efek jera dengan membatasi kebebasan.

## DAFTAR PUSTAKA
Utami, Penny Naluria. (2017). Keadilan Bagi Para Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan,
Jurnal Penelitian Hukum De Jure,Vol.17 No.3.
Paramandika, I Gede Ardian. Pembinaan Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
Pasal 5 Undang – Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan https://www.merdeka.com/peristiwa/dennyindrayana-di-era-kami-seleksi- kalapassukamiskin-sangat-ketat-dan-berat.html.
https://www.wartaekonomi.co.id/read263271/selsel-mewah-setya-novanto-cs- dibongkarkemenkumham-bilang?page=1
Ohoiwutun,  Y.  A.  Triana.  (2014).  Sel  berfasilitas  Istimewa  Di  Tinjau  Dari  Aspek  Kebijakan Kriminal, Masalah Masalah Hukum, Jilid 43 No. 4, hlm. 478.
https://www.dream.co.id/news/fasilitas-khususuntuk-setya-novanto-dari-sel-mewah- hinggamiliki-hp-210719y.html.
Marzuki,  Peter Mahmud. (2009). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Pranada Media Group. Walukow,  Julita  Melissa.  (2013).  Perwujudan  Prinsip  Equality  Before  The  Law  Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia, Lex et Societatis, Vol. I, No. 1.
Samosir,  Djisman. (1992)  Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan  di Indonesia, Bandung : Binacipta.
Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan
Arisandi, Nadilla  dan Bambang Waluyo,  (2020).  Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana  Korupsi  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Sukamiskin,  Nusantara  :  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 8 No. 2.
https://www.merdeka.com/peristiwa/viral-fotosetnov-bawa-ponsel-di-lapas-ini- penjelasanditjen-pas.html.
Yuwanta, Velycia Maya. (2019). Pemidanaan Terhadap Narapidana yang Melakukan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan, Jurist-Diction, Vol. 2 No. 4.
Ladistra, Tiara Meridith dan Tri Sulistyowati, (2019). Peran Dan Fungsi Kementerian Hukum Dan  Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Melakukan  Pengawasan  Terhadap  Lembaga Pemasyarakatan (studi kasus di lembaga pemasyarakatan Sukamiskin), Vol. 1 No. 1.
Lebacqz, Karen . (2015). Teori-Teori Keadilan Six Theories of Justice, (Bandung : Nusa Media.