## PERSEPSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI PULAU LOMBOK
(Perception and Participation of Local Community in Rinjani Mountain National Park (RMNP) Preservation in Lombok Island)
L. Sukardi, Dudung Darusman, Leti Sundawati, Hardjanto

## ABSTRACT
The  general  goal  of  this  research  is  to  define  perception  and  participation  of local  community in  Rinjani  Montain  National  Park  (RMNP)  preservation.  This research was conducted in five resorts of RMNP, those are Senaru, Santong, Stiling,  Aikmel,  and  Sembalun  resort.  Data  were  analyzed  descriptively, scoring  (lickert  scale),  spearman  correlation,  and  Contingen  Valuation Methods  (CVM).  The  result  of  this  research  showed  that  the  communities perception  is  grouped  into    medium  category.  The  community  realized  the function  of  RMNP  is    to  protect  them  from  flood,  eroded,  storm.  They  also knew that forest resources of RMNP has a high economic value. However, the economic  pressure    forced  the  communities  to  exploite  the  forest  (incluing timber).  On  the  other  hand,  the  communities  participatory  on  RMNP managment  is  low.  Communities  involvement  in  RMNP  prservation  need economic insentive and has positif relation to household income.
Key words : perception, participatory, management

## I. PENDAHULUAN
Taman  Nasional  Gunung  Rinjani  (TNGR)  merupakan  salah  satu kawasan  konservasi  yang  ditetapkan  dengan  tujuan  utama  mempertahankan siklus hidrologi dan iklim mikro Pulau Lombok (mengingat 90% sungai di Pulau Lombok  berhulu  di  TNGR),  mempertahankan  sumber  plasma  nutfah  serta habitat  berbagai  jenis  flora  dan  fauna  tropika  yang  beberapa  diantaranya termasuk  golongan  endemik  (FAO  1981;  Dinas  Kehutanan  NTB  1997).  Dilihat dari  tujuan  penetapan  tersebut  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  TNGR mempunyai  peranan  vital  bagi  sistem  ekologis  Pulau  Lombok.  Kerusakan  atau degradasi  kawasan  TNGR  akan  berdampak  negatif  pada  sistem  ekologi  Pulau Lombok  dan  selanjutnya  akan  mempengaruhi  keadaan  sosial  ekonomi  dan sosial budaya masyarakat ke arah negatif.
Keberadaan  TNGR  selain  memberikan  manfaat  fisik  (hidrologis, stabilisasi  iklim,  habitat  vegetasi  dan  satwa  maupun  mempertahankan siklus/degradasi hara  tanah),  juga  memiliki potensi  yang  penting ditinjau  dari sisi sosial ekonomi budaya masyarakat (kayu, padang penggembalaan, lahan pertanian,  tanaman  buah,  aset  pariwisata  alam  dan  pendidikan).  Namun demikian dalam pengelolaan saat ini masih dijumpai beberapa permasalahan pokok yang merupakan potensi konflik (Abas 2005).
Dalam  Rencana  Pengelolaan  Taman  Nasional  (RPTN)  Gunung Rinjani  Tahun  1998 –2023 dinyatakan  bahwa  issu  konflik  dalam  pengelolaan kawasan TNGR terdiri atas permasalahan kawasan yakni perambahan hutan, pencurian  kayu,  perburuan  liar,  penggembalaan  ternak  maupun  tumpang tindih  kawasan  untuk  kepentingan  lain  (jalan  raya)  dan permasalahan pengelolaan yang  terdiri  dari  masalah  institusional,  sumberdaya  manusia, sarana/prasarana, database yang minim, pendanaan maupun masalah teknis lainnya (Dinas Kehutanan Dati I NTB 1997).
Persoalan  yang  dihadapi  dalam  perkembangan  selanjutnya  seringkali keberadaan  dan  manfaat  hutan  (termasuk  TNGR)  direduksi  nilainya  hanya dalam perspektif ekonomi. Nilai ekosistem hutan yang beragam telah banyak mengalami  pengabaian  sehingga  apresiasi  nilainya  hanya  diukur  dari  potensi kayu (timber). Sementara  potensi  hasil  hutan  bukan  kayu  (HHBK)  dan  jasa lingkungan  yang  sangat  besar  dalam  menunjang  sistem  kehidupan  masyarakat cenderung  diabaikan.  Perannya  sebagai  penyangga  keberlanjutan  ekosistem dalam  bentuk  pengatur  tata  air  kini  sangat  dirasakan  tatkala  lingkungan mengalami  disfungsi  ekosistem  dengan  terjadinya  banjir  bandang  dan  tanah longsor  di  musim  hujan  serta  bencana  kekeringan  di  musim  kemarau.  Kearifan nenek moyang beserta seluruh generasi pendahulu dalam memandang hutan dan lingkungannya seyogyanya dapat diwariskan kepada segenap generasi penerus agar  sumber  daya  hutan  beserta  seluruh  fungsinya  dapat  terjaga keberlanjutannya.
Bagi  masyarakat  pedesaan,  hutan  yang  ada  di  sekitarnya  tidak penting  jika  ia  tidak  dapat  memperoleh  manfaat  dari  padanya.  Keberadaan
hutan mungkin melimpah, tetapi jika orang lain yang memanfaatkannya, maka justru  menjadi  sumber  bencana.  Persepsi  masyarakat  lokal  terhadap lingkungannya (ekosistem hutan) tidak bersifat sekuler, tetapi hutan dianggap bagian  yang  terintegrasi  dari  kehidupan  mereka.  Dengan  persepsi  tersebut, maka  berbagai  masyarakat  lokal  pada  umumnya  memiliki  kearifan  ekologis dalam  mengelola  lingkungan,  seperti  ekosistem  hutan.  Pengelolaan  hutan oleh berbagai kelompok masyarakat lokal di Indonesia telah memberikan hasil cukup  baik  dan  sejalan  dengan  konsep-konsep  modern  dari  Barat  (Iskandar 1998).
Dengan demikian keberadaan masyarakat merupakan komponen yang tidak  bisa  diabaikan  dalam  kerangka  perlindungan  dan  pemanfaatan  hutan. Selama  ini  keterlibatan  masyarakat  lokal  dalam  perlindungan  dan  pelestarian hutan  dilakukan  melalui  pengelolaan  hutan  adat  oleh  lembaga-lembaga  adat dengan berbagai bentuk kearifan lokal. Salah satu bentuk kelembagaan lokal di Kawasan  Hutan  Rinjani  yang  eksis  dalam  pengelolaan  hutan  adalah  Lembaga Adat  Bayan.  Dalam  hubungannya  dengan  hutan,  Lembaga  Adat  Bayan  telah menciptakan  aturan- aturan  tertentu  (bahasa  setempat  “awig-awig”)  mengenai pola  hubungan  masyarakat  dengan  hutan.  Bentuk  aturan  tersebut  antara  lain berupa  larangan  melakukan  eksploitasi  hutan  bagi  kepentingan  pribadi, pembakaran,  perburuan  satwa,  menggembalakan  ternak,  perbuatan  amoral, mencemari  sumber  air  dan  lain-lain  perbuatan  yang  merugikan  kepentingan bersama di areal hutan adat. Penegakan sanksi adat dalam hal ini sangat ketat dan  didukung  oleh  kepatuhan  serta  kesadaran  warga  masyarakat.  Fungsi  vital hutan  sebagai  sumber  mata  air  utama  juga  sangat  disadari  oleh  warga masyarakat setempat.
Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan pengkajian secara cermat  dan  k omprehensif  mengenai  “Persepsi  dan  Partisipasi  Masyarakat Lokal  dalam  Pengelolaan  Taman  Nasional  Gunung  Rinjani  (TNGR)”. Tujuan dari  penelitian  ini  adalah:  (1)  menelaah  persepsi  masyarakat  terhadap keberadaan Hutan Rinjani (TNGR) ,  (2)  menganalisis  penilaian  ekonomi masyarakat  terhadap  sumberdaya  hutan,  dan  (3)  mengkaji  kesadaran  dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian TNGR.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian dilaksanakan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR),  Pulau  Lombok  dengan  memilih  5  (lima)  resort  sebagai  lokasi penelitian,  yaitu:  Resort  Santong,  Senaru,  Sembalun,  Aikmel,  dan  Stiling. Pemilihan resort didasarkan pada pertimbangan kompleksitas persoalan yang dihadapi  (tingkat  kerawanan  gangguan).  Aspek  utama  yang  menjadi  fokus perhatian adalah interaksi masyarakat dengan TNGR serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder,  meliputi  data  kuantitatif  dan  kualitatif.  Pengumpulan  data  dan informasi objektif sesuai dengan kebutuhan dilakukan dengan pendekatan/teknik survei, yaitu wawancara ( interview ) dengan 30 rumahtangga  contoh  pada  setiap  lokasi  penelitian  yang  ditentukan  secara random  sampling. Untuk  melengkapi  informasi  yang  diperoleh,  dilakukan wawancara  mendalam  dengan  informan  kunci  ( key  informan )  pada  setiap lokasi penelitian.
Selanjutnya  data  dan  informasi  yang  diperoleh,  selain  dianalisis secara  deskriptif,  juga  dilakukan  analisis  korelasi  spearman,  skoring  (skala likert),  dan Contingen  Valuation  Methods  (CVM) yang  meliputi: keinginan membayar  ( willingness  to  pay atau  WTP)  masyarakat  terhadap  perbaikan kualitas hutan, dan keinginan menerima ( willingness to accept atau WTA) dari kerusakan hutan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Keberadaan  Taman  Nasional  Gunung  Rinjani  (TNGR)  sudah tersosialisasi  secara  meluas  di  kalangan  masyarakat  sekitar,  terbukti  dari hampir seluruh responden (92,67%) mengetahui keberadaan TNGR. Selama ini  manfaat  TNGR  yang  paling  dirasakan  oleh  masyarakat  adalah  fungsinya sebagai  sumber  mata  air.  Di  beberapa  tempat  masyarakat  mulai  merasakan adanya  kelangkaan  air  pada  waktu-waktu  tertentu  sehingga  berpengaruh terhadap  produktivitas  tanamannya.  Bahkan  peningkatan  degradasi  hutan yang  berdampak  pada  penurunan  debit  air  dan  hilangnya  titik-titik  mata  air tersebut  menyebabkan  terjadinya  sengketa  distribusi  air,  baik  yang melibatkan  warga  dengan  warga  dalam  satu  desa,  warga  desa  satu  dengan warga  desa  lainnya  maupun  antara  warga  dengan    pengusaha  dan pemerintah.
Manfaat  lainnya  yang  dirasakan  masyarakat  adalah  fungsi  TNGR sebagai pencegah banjir dan longsor bahkan sebagai tempat mencari nafkah.
Karena  fungsinya  ini,  maka  masyarakat  merasa  keberadaan  TNGR  sangat penting dan perlu dilestarikan, sebagaimana diakui oleh 96,67% responden.

## 3.1  Persepsi Masyarakat terhadap Keberadaan Hutan Rinjani (TNGR)
Rakhmat (2005), mengemukakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang  objek,  peristiwa,  atau  hubungan-hubungan  yang  diperoleh  dengan menyimpulkan  informasi  dan  menafsirkan  pesan.  Dengan  perkataan  lain persepsi  adalah  memberikan  makna  pada  stimuli  inderawi  ( sensory  stimuli ) dimana  setiap  orang  atau  masyarakat  akan  mempunyai  persepsi  yang berbeda-beda tergantung pada stimuli inderawi masing-masing.
Persepsi yang dimaksudkan  dalam penelitian ini adalah bagaimana pesan  dan  tanggapan  masyarakat  terhadap  keberadaan  TNGR.  Penilaian masyarakat  tentang  keberadaan  TNGR  diukur  dari  manfaat  yang  dirasakan masyarakat  yang  secara  garis  besar  dipilahkan  menjadi  2  (dua)  aspek. Pertama,  manfaat  penggunaan  ( use  value )  terdiri  atas  3  (tiga)  obyek persepsi,  yaitu:  (1)  manfaat  langsung  ( direct  use  value )  meliputi  5  butir persepsi,  (2)  manfaat  tidak  langsung  atau  manfaat  fungsional  ( indirect  use value )  meliputi  3  butir  persepsi,  dan  (3)  manfaat  pilihan  ( option  value ) meliputi 2 butir persepsi. Kedua, manfaat bukan penggunaan ( non use value ) terdiri atas 2 obyek persepsi, yaitu (1) manfaat keberadaan ( existance value ) meliputi 2 butir persepsi, dan (2) manfaat lainnya.
Selanjutnya  untuk  mengetahui  tingkat  persepsi  masyarakat, dilakukan klasifikasi skor penilaian menggunakan skala likert (Padmowihardjo 1996;  Meuller  1996).  Dalam  hal  ini  tingkat  persepsi  masyarakat  dipilahkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi (Tabel 1).
Tabel 1. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Persepsinya terhadap Keberadaan TNGR
No  Uraian Tingkat Persepsi Rendah Sedang Tinggi Jlh  Persen  Jlh  Persen  Jlh  Persen A  Manfaat Penggunaan ( use value ) 1. Manfaat Langsung 67 44,67    66 44,00     17 11,33 2. Manfaat Fungsional 10 6,67    31 20,67  109 72,67 3. Manfaat Pilihan 95 63,33    50 33,33      5 3,33 Agregat (A) 28 18,67  110 73,33    12 8,00
B. Manfaat Bukan Penggunaan ( Non Use Value) 1. Manfaat Keberadaan 27 18,00    61 40,67    62 41,33 2. Manfaat lainnya 47 31,33    93 62,00    10 6,67 Agregat (B) 23 15,33    68 45,33    59 39,33 Agregat (A) dan (B) 28 18,67  111 74,00    11 7,33
Berdasarkan  distribusi  skor  penilaian  seperti  pada  Tabel  1  di  atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap TNGR baik manfaat penggunaan  maupun  manfaat  bukan  penggunaan,  termasuk  dalam  kategori “sedang”,  tercermin  dari  modus  penilaian  berada  pada  kategori  ini.  Meski demikian,  secara  parsial  persepsi  terhadap  manfaat  fungsional  dan  manfaat keberadaan  termasuk  kategori “tinggi”.  Hal  ini  mengindikasikan  bahwa masyarakat  telah  merasakan  manfaat  tidak  langsung  (manfaat  fungsional) dari keberadaan TNGR sebagai pencegah banjir, longsor, dan pelindung dari badai.  Banjir  bandang  dan  longsor  yang  berulangkali  terjadi  beberapa  tahun yang  lalu  memberikan  pelajaran  berharga  dan  penyadaran  bagi  masyarakat akan pentingnya pelestarian hutan (termasuk TNGR).
Menurut  Rakhmat  (2005),  secara  garis  besar  persepsi  seseorang terhadap  sesuatu  objek  dipengaruhi  oleh  2  (dua)  faktor  utama,  yaitu  faktor personal  (fungsional)  dan  faktor  situasional  (struktural).  Faktor  personal  berasal dari  kebutuhan,  pengalaman  masa  lalu  dan  hal-hal  lain  yang  termasuk  faktor personal.  Dalam  hal  ini  yang  menentukan  persepsi  bukan  jenis  atau  bentuk stimuli,  tetapi  karakteristik  orang  yang  memberikan  respons  pada  stimuli  itu. Adapun  persepsi  yang  dipengaruhi  oleh  faktor  situasional  (struktural)  semata- mata  berasal  dari  sifat  stimuli  fisik.  Berkenaan  dengan  persepsi  masyarakat terhadap  keberadaan  TNGR,    sebagai  akibat  dari  beragamnya  karakteristik, pengalaman,  dan  kepentingan  masing-masing,  maka  persepsi  masyarakat terhadap keberadaan TNGR sangat beragam, dipengaruhi oleh:
1)  Keterikatan emosional / historis dengan TNGR
Keterkaitan  emosional/historis  masyarakat  terbentuk  sebagai  akibat  dari keberadaan  mereka  secara  turun  temurun  di  kawasan  hutan  TNGR.  Bagi mereka yang sejak kecil atau bahkan dilahirkan di kawasan ini telah secara fisik  dan  non  fisik  beasosiasi  dan  menyatu  dengan  alam  dan  lingkungan  di sekitarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata lama berdomisili di sekitar kawasan TNGR adalah 23,27 tahun; suatu rentang waktu yang cukup lama,  bahkan  banyak  diantaranya  yang  dilahirkan  ditempat  ini.  Hal  ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap persepsinya akan keberadaan TNGR.

## 2)  Ketergantungan dengan TNGR
Ketergantungan masyarakat terhadap keberadaan TNGR tidak hanya karena kawasan  ini  sebagai  sumber  penghidupan  bagi  mereka,  akan  tetapi  juga karena faktor-faktor lainnya. Tinggi rendahnya rasa ketergantungan ini akan sangat  berpengaruh  terhadap  persepsi  dan  penilaiannya  terhadap keberadaan  TNGR.  Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa sebagian besar masyarakat di Pulau Lombok  menggantungkan pemenuhan kebutuhan  air  minum  dan  air  irigasi  serta  berbagai  kebutuhan  lainnya  dari kawasan Rinjani.
3)  Kepercayaan/keyakinan
Kepercayaan/keyakinan  masyarakat  akan  eksistensi  TNGR  ada  kaitannya dengan  adat-budaya  dan  mitos-mitos  yang  diyakini  dan  dipelihara  secara turun  temurun.  Keyakinan  ini  seringkali  sifatnya  supranatural  yang  sulit dibuktikan  kebenarannya  dan  biasanya  dipercaya/diyakini  secara  kolektif oleh  sekelompok  masyarakat  yang  berdomisili  di  kawasan  tertentu  (dalam hal  ini  kawasan  TNGR).  Sebagian  masyarakat  Pulau  Lombok  masih  ada yang mempercayai bahwa di kawasan Hutan  Rinjani bersemayam makhluk halus (jin) yang dipimpin oleh seorang ratu bernama “Dewi Anjani”. Makhluk halus  inilah  yang  diyakini  menjaga  Gunung  Rinjani  agar  tidak  menimbulkan malapetaka  bagi  masyarakat  sekitar  khususnya  dan  masyarakat  di  Pulau Lombok pada umumnya.
4)  Pengetahuan
Tinggi  rendahnya  pengetahuan  seseorang  akan  sangat  berpengaruh terhadap rasionalitas dalam penilaian dan persepsinya terhadap suatu objek tertentu.  Pengetahuan  yang  dimasudkan  bukan  semata-mata  dilihat  dari jenjang  pendidikan  formal  yang  pernah  ditempuh,  melainkan  yang  lebih berpengaruh  justru  pengetahuan  mereka  akan  keberadaan  TNGR.  Tingkat pendidikan  masyarakat  di  sekitar  kawasan  TNGR  masih  relatif  rendah, dtunjukkan  oleh  33,33%  responden  tidak  pernah  mengenyam  pendidikan formal  sama  sekali  dan  50%  pernah  mengenyam  pendidikan  sampai setingkat SD.
5)  Manfaat yang dirasakan
Manfaat yang diperoleh dari keberadaan TNGR dapat berupa materi dan non materi,  berbeda/bervariasi  antara  seseorang  dengan  yang  lainnya.  Dengan demikian  persepsinya  akan  keberadaan  TNGR  sangat  ditentukan  oleh manfaat yang dirasakan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa 40%  responden  mengaku  bahwa  salah  satu  sumber  penghasilan  keluarga adalah  dari  kawasan  TNGR.  Kelompok  masyarakat  ini  menilai  manfaat keberadaan TNGR lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakat lainnya.
Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  persepi  masyarakat  Lingkar  Rinjani ini  seiring  dengan  hasil  penelitian  Liswanti et  al .  (2004)  di  Kabupaten  Malinau Kalimantan  Timur  yang  menyimpulkan  bahwa  masyarakat  Dayak  Merap  dan Punan menilai pentingnya hutan primer didasarkan pada pertimbangan: (1) hutan sebagai  sumber  mata  pencaharian  baik  langsung  maupun  tidak  langsung,  (2) adanya  nilai-nilai  historis  yang  harus  terus  dipertahankan  secara  turun-temurun, dan (3) memiliki kelimpahan sumberdaya yang sangat bernilai seperti tumbuhan dan hewan.

## 3.2  Penilaian Ekonomi Masyarakat terhadap Sumberdaya Hutan
Secara  teoritis,  nilai  ekonomi  sumberdaya  alam  dibedakan  antara nilai  atas  dasar  penggunaan  ( use  value )  dan  nilai  bukan  penggunaan  ( non- use  value ).  Atas  dasar  penggunaannya,  nilai  itu  dibedakan  lagi  menjadi  nilai atas  dasar  penggunaan  langsung  ( direct  use  value ),  nilai  penggunaan  tidak langsung ( indirect use value ), dan nilai pilihan penggunaan ( option use value ). Sementara  itu  nilai  bukan  penggunaan,  dibedakan  menjadi  nilai  pilihan  non penggunaan  ( option  non  use  value ),  nilai  keberadaan  ( existance  value ),  dan nilai  non  guna  lainnya  (Pearce et  al .  1990;  Suparmoko  2006;  Nurrochmat 2006)
Berkenaan  dengan  TNGR,  masyarakat  sepakat  untuk  memberikan nilai  ekonomi  terhadap  keberadaan  TNGR,  baik  nilai  penggunaan  maupun nilai  bukan  penggunaan.  Dalam  penelitian  ini,  untuk  mengetahui  tanggapan masyarakat  akan  pentingnya penilaian  ekonomi  kawasan  TNGR diajukan  10 (sepuluh) pertanyaan seperti disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Tanggapan Responden terhadap Pentingnya Penilaian Ekonomi TNGR
No Uraian Pentingnya Penilaian Ekonomi Ya  Persen Tidak Persen  Ragu  Persen 1 Hasil hutan yang diambil 131  87,33 9 6,00 10 35 2 Sebagai sumber mata air 139  92,67 0 0,00 11 30 3 Sebagai habitat berbagai jenis tumbuhan 135  90,00 0 0,00 15 22 4 Sebagai habitat berbagai jenis hewan & burung 134  89,33 1 0,67 15 21 5 Sebagai pencegah banjir 133  88,67 0 0,00 16 24 6 Sebagai pencegah longsor 133  88,67 1 0,67 16 23 7 Perlindungan terhadap angin 133  88,67 1 0,67 16 21 8 Keindahan/Pemandangan 134  89,33 2 1,33 14 21 9 Tempat pelaksanaan upacara adat/ritual 133  88,67 1 0,67 16 13 10 Tempat Rekreasi 130  86,67 1 0,67 19 13
Tanggapan  masyarakat  atas  pentingnya  penilaian  ekonomi  TNGR mengisyaratkan  bahwa  masyarakat  telah  memiliki  kepedulian  yang  cukup tinggi  akan  kelestarian  TNGR.  Hal  ini  dicerminkan  oleh  tingginya  persentase responden  (>80%)  yang  menganggap  perlunya  penilaian  ekonomi  TNGR, baik  nilai  penggunaan  maupun  nilai  bukan  penggunaan.  Bagi  mereka  yang menganggap  tidak  perlu  dinilai  secara  ekonomi,  selain  karena  keterbatasan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya pelestarian hutan, masih ada juga  sebagian  kecil  masyarakat  yang  menganggap  bahwa  hutan,  air,  dan sumberdaya  alam  lainnya  adalah  anugerah  Tuhan  untuk  ummat-Nya sehingga tidak boleh dinilai dan diperjualbelikan.
Ironisnya,  meskipun  hampir  keseluruhan  responden  memandang perlu untuk memberikan nilai terhadap berbagai fungsi TNGR, namun dalam kenyataannya  hanyalah  nilai  kegunaan  langsung  ( direct  use  value )  yang diperhitungkan,  yaitu  nilai  hasil  hutan  yang  diambil  dan  besar  kecilnya  nilai hasil hutan yang diambil tergantung dari harga  jual yang biasanya ditentukan oleh  pembeli  (pedagang  pengumpul).  Bahkan  kerusakan  tanaman  di  sekitar lokasi penebangan ( on site effect ) juga tidak diperhitungkan.
Menurut  Fauzi  (2006),  nilai  ekonomi  didefinisikan  sebagai pengukuran  jumlah  maksimum  seseorang  ingin  mengorbankan  barang  dan jasa  untuk  memperoleh  barang  dan  jasa  lainnya.  Secara  formal,  konsep  ini disebut  keinginan  membayar (willingness  to  pay =  WTP) seseorang terhadap barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumberdaya alam dan lingkungan. Dengan  menggunakan  pengukuran  ini,  nilai  ekologis  ekosistem  bisa “diterjemahkan” ke dalam bahasa ekonomi dengan mengukur nilai moneter barang dan jasa.
Sisi  lain  dari  pengukuran  nilai  ekonomi  dapat  juga  dilakukan  melalui pengukuran willingness  to  accept (WTA) yang  tidak  lain  adalah  jumlah  - minimum  pendapatan  seseorang  untuk  mau  menerima  penurunan  - sesuatu.  Dalam  praktek  pengukuran  nilai  ekonomi,  WTP  lebih  sering digunakan  daripada WTA, karena WTA bukan  pengukuran  yang berdasarkan insentif (insentive based) sehingga kurang tepat untuk dijadikan studi  yang  berbasis  perilaku  manusia (behavioural  model).  M engenai kesediaan  masyarakat  di  kawasan  TNGR  untuk  membayar  (WTP)  dan kesediaan menerima (WTA) kualitas lingkungan dilustrasikan pada Tabel 3.
Tabel 3. Distribusi Responden Berdasarkan WTP dan WTA di Kawasan TNGR
No Uraian WTP WTA 1. Jumlah responden (orang) 150 150
2. Kesediaan responden:
a. Bersedia 28 (18,67%) 57 (38,00%) b. Ragu-ragu 6 (4,00%) 6 (  4,00%) c. Bersyarat 4 (2,67%) - d. Tidak bersedia 112 (74,67%) 87 (58,00%) 3. Nilai Kesediaan (Rp): a. Rata-rata keseluruhan responden 4.197,- 56.500,- b. Rata-rata dari yang bersedia (28 org) 22.482,- 1.385.526,- c. Nilai Minimum 1.000,- 25.000,- d. Nilai Maksimum 200.000,- 10.000.000,-
Kecilnya  proporsi  masyarakat  yang  memiliki  kesanggupan  untuk membayar  kualitas  lingkungan  (WTP)  seperti  yang  ditunjukkan  pada  Tabel 3  di  atas  mencerminkan  masih  rendahnya  kepedulian  dan  kesadaran masyarakat  akan  pentingnya  kelestarian  lingkungan  (hutan).  Kenyataan  ini tidak  seiring  dengan  pernyataan  perlunya  memberikan  nilai  ekonomi terhadap  berbagai  fungsi  TNGR.  Berdasarkan  fenomena  ini  maka  dapat disimpulkan  bahwa  penilaian  ekonomi  secara  total  terhadap  TNGR  masih sebatas persepsi; belum diwujudkan dalam bentuk sikap dan tindakan riil.
Selain  proporsinya  kecil,  kesanggupan  untuk  membayar  (WTP) relatif  kecil,  yaitu  bervariasi  mulai  dari  Rp  1  000,-  hingga  Rp  200  000,-. Bahkan,  dari  28  orang  yang  menyatakan  kesediaan  untuk  membayar (WTP),  11  orang  (39,29%)  diantaranya  hanya  bersedia  membayar  Rp  1 000,-  dan  hanya  1  orang  (3,57%)  yang  bersedia  membayar  Rp  200  000,-. Hasil  penelitian  WWF  Program  Nusa  Tenggara  juga  mengidentifikasi kesiapan/kesanggupan  setiap  rumah  tangga  untuk  membayar  kualitas lingkungan  (WTP)  sebesar  Rp  1  000,-  per  bulan.  Besar  kecilnya  nilai WTP ini diduga ada hubungannya dengan kesadaran, persepsi, dan kemampuan ekonomi masyarakat.
Berbeda  dengan  WTP,  jumlah  responden  yang  menginginkan kompensasi  (WTA)    mencapai  2  kali  WTP,  yaitu  sebanyak  57  orang  (38%). Begitu  pula  dengan  besarnya  nilai  WTA  yang  diharapkan  sangat  jauh melampaui  nilai  WTP.  Berbagai  alasan  dikemukakan  bagi  mereka  yang menginginkan  kompensasi,  antara  lain  untuk  modal  usaha,  mencukupi kebutuhan keluarga, dan untuk biaya konservasi.
Perbedaan  nilai WTP  dan WTA  yang  sangat  mencolok  ini  dari  segi ekonomi  mengindikasikan  tingkat  kesejahteraan  ekonomi  masyarakat  di sekitar kawasan TNGR masih relatif rendah. Hal ini didukung oleh pernyataan 61 orang (40,67%) responden yang menginginkan kompensasi itu diserahkan kepada masyarakat di sekitar kawasan TNGR secara perorangan. Fenomena ini  mencerminkan  sikap  dasar  masyarakat  yang  selalu  ingin  memanfaatkan peluang yag dapat menguntungkan. Ketika diminta untuk membayar, mereka memilih  yang  paling  kecil,  dan  sebaliknya  ketika  diberi  peluang  untuk menerima, mereka menginginkan yang paling besar (maksimal).

## 3.3  Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian TNGR
Stuart (1993) mengatakan bahwa partisipasi adalah salah satu faktor sosial  yang  terbukti  telah  mensukseskan  program-program  pengembangan pedesaan.  Di  Kawasan  Lingkar  Rinjani  pada  umumnya  masyarakat  merasa bersalah  melakukan  penebangan  kayu  di  hutan  (termasuk  TNGR), sebagaimana diakui oleh 112 orang (74,67%) dari 150 orang responden yang diwawancarai. Mereka menyadari kalau menebang pohon secara sembarang di hutan akan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem hutan serta akan berdampak  cukup  besar  terhadap  kelangsungan  hidup  masyarakat  di sekitarnya. Selain kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, perasaan bersalah juga kepada  generasi  mendatang.  Kesadaran  ini  merupakan  modal  sosial  yang bisa  dijadikan  dasar  untuk  mengembangkan  partisipasi  masyarakat  dalam pengelolaan TNGR.
Secara  umum  masyarakat  memiliki  persepsi  yang  positif  terhadap TNGR,  dibuktikan  adanya  keinginan  bahwa  TNGR  seharusnya  dijaga, dikelola  dan  dimanfaatkan.  Hasil  survei  dan  FGD  menegaskan  bahwa  tidak ada  masyarakat  yang  berpandangan  dan  berharap  untuk  memiliki  hutan (TNGR).  Namun  demikian,  ketika  ada  program  yang  melibatkan  orang  luar (seperti  HKm),  masyarakat  setempat  merasa  keberatan  dan  menganggap dirinya  lebih  berhak;  jika  tidak  terlibat  mereka  akan  merusak  kawasan  hutan lainnya (pengalaman di Aik Berik dan Pesugulan). Berdasarkan fenomena ini maka  terjadi  “ paradoks” dalam  masyarakat  kawasan  TNGR,  disatu  sisi mereka  tidak  merasa  memiliki  hutan  tetapi  di  pihak  lain  seolah-olah mengklaim  bahwa  hutan  miliknya  sehingga  merasa  lebih  berhak  atas pengelolaannya  dan  sangat  tidak  setuju  jika  ada  orang  luar  yang  ikut mengelola dan memanfaatkan hutan.
Kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  pelestarian  hutan  semakin meningkat  terutama  dengan  adanya  kejadian-kejadian  bencana  alam  di berbagai daerah sebagai akibat kerusakan hutan (seperti banjir bandang dan longsor), baik yang disaksikan melalui media maupun yang terjadi langsung di Pulau  Lombok.  Jadi  dengan  globalisasi  informasi,  masyarakat  menjadi  lebih sadar  akan  pentingnya  melestarikan  hutan.  Indikasi  ini  antara  lain  tercermin dari  adanya  inisiatif  salah  seorang  tokoh  masyarakat  adat  Sembalun Bumbung  (H.  PURNIPA)  untuk  mengajak  warganya  menanam  pohon,  mulai dari lingkungan tempat tinggal hingga ke wilayah lainnya.
Meskipun  kesadaran  meningkat,  namun  secara  umum  partisipasi murni masyarakat  untuk  mengembangkan  tanaman  keras  (kayu)  pada lahan milik umum (mis TNGR) belum banyak dilakukan, kecuali pada lahan (kebun) milik  pribadi  dilakukan  dengan  penuh  kesadaran.  Lebih  lanjut  hasil  analisis menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan TNGR saat ini  masih  termasuk  kategori  “rendah”,  dilihat  dari  pencapaian  skor  yang diperoleh.  Dalam  penilaian  ini  partisipasi  dipilahkan  menjadi  2  (dua),  yaitu partisipasi  langsung  dan  partisipasi  tidak  langsung.  Partisipasi  langsung meliputi  3  (tiga)  komponen  penilaian,  yaitu  partisipasi  dalam  perencanaan, pemeliharaan,  dan  pengawasan/pengamanan.  Dari  ketiga  komponen penilaian  ini,  partisipasi  masyarakat  masih  tergolong  kategori  “rendah”, ditunjukkan  oleh  modus  skor  yang  terekonsentrasi  pada  kategori  ini. Sementara  itu  untuk  partisipasi  tidak  langsung,  meliputi  ketaatan  terhadap peraturan  perundang-undangan  dan  ketaatan  terhadap  awig-awig;  termasuk dalam kategori “sedang”.
Tabel 4. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Partisipasinya dalam Pengelolaan TNGR
No Uraian Tingkat Partisipasi Rendah Sedang Tinggi 1. Partisipasi Langsung 104 42 4 2. Partisipasi tidak Langsung 54 91 5 Agregat 91 56 3
Masih  rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  TNGR ini  seiring  dengan  hasil  penelitian  P3P  Unram  (2004)  yang  dilakukan  di kawasan Hutan Rinjani. Ditemukan bahwa walaupun ada kesamaan persepsi tentang  pentingnya  “menjaga  hutan”,  namun    ada  distorsi  antara persepsi/sikap dengan tindakan yang terlihat dari rendahnya kekompakan dan partisipasi masyarakat dalam menjaga atau memelihara hutan. Disamping itu tidak  ditemukan  adanya  kegiatan  bersama  yang  dilakukan  masyarakat (seperti gotong royong) dalam ikut menjaga hutan. Bahkan sebaliknya sesuai dengan  temuan  di  atas,  sebagian  masyarakat  justru  memanfaatkan  hutan sebagai  sumber  kayu  bahan  bangunan  dan  adanya  perilaku  pencurian terhadap kayu hutan. Temuan lainnya adalah penebangan liar ( illegal logging) merupakan  kasus  yang  cukup  kompleks  dan  rumit  karena  melibatkan  tidak saja masyarakat di sekitar kawasan, tetapi juga para pihak lain yang memiliki kepentingan  terhadap  hasil  hutan.  Karena  itu  diperlukan  kesadaran  dan partisipasi  semua  pihak  untuk  menjaga  dan  melestarikan  hutan;  tidak  hanya masyarakat  di  kawasan  hutan,  melainkan  juga  aparat.  Peraturan perundangan harus betul-betul ditegakkan; setiap pelanggaran harus ditindak tegas tanpa pilih kasih sehingga akan menimbulkan efek jera.
Guna  meningkatkan  partisipasi  aktif  masyarakat,  maka  pengelolaan TNGR  harus  dapat  memberikan  kontribusi  ekonomi  untuk  peningkatan kesejahteraan  masyarakat.  Hasil  analisis  menunjukkan  adanya  hubungan positif  nyata  antara  pendapatan  dengan  partisipasi  dalam  pengelolaan, ditunjukkan nilai koefisien korelasi spearman sebesar 0,426 (Nyata pada α = 1%).

## III. SIMPULAN DAN SARAN
3.1. Simpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  hal-hal  sebagai berikut:
1.  Persepsi  masyarakat  terhadap  keberadaan  TNGR  termasuk  dalam kategori  “ sedang ”.  Meski  demikian  secara  parsial  persepsi  terhadap manfaat fungsional dan manfaat keberadaan termasuk kategori “ tinggi ”. Masyarakat menyadari sepenuhnya  manfaat  fungsional  TNGR  sebagai pencegah  banjir,  longsor,  dan  badai;  serta  memiliki  penilaian  ekonomi relatif tinggi terhadap sumberdaya hutan. Namun adanya
tekanan/desakan kebutuhan ekonomi keluarga mendorong dilakukannya eksploitasi hasil hutan (terutama kayu).
2.  Partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  TNGR  termasuk  kategori “rendah”  dan  memiliki  hubungan  positif  dengan  pendapatan rumahtangga.  Artinya,  semakin  tinggi  pendapatan  (kesejaheraan ekonomi), maka semakin besar kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi  dalam  pelestarian  TNGR.  Kepedulian  dan  partisipasi masyarakat  dalam  pelestarian  hutan  masih  membutuhkan  pamrih ekonomi,  tercermin  dari  kecilnya  proporsi  masyarakat  yang  memiliki kesanggupan  untuk  membayar  kualitas  lingkungan  (WTP),  yaitu 18,67%.
3.  Manfaat  langsung  TNGR  yang  paling  dirasakan  masyarakat  adalah sebagai  sumber  air,  baik  untuk  keperluan  domestik,  pertanian  maupun keperluan  lainnya.  Di  sisi  lain,  masyarakat  tidak  menjadikan  kawasan TNGR  sebagai  tumpuan  utama  sumber  penghasilan  keluarga, melainkan merupakan pilihan alternatif terakhir karena tidak ada sumber lain. Masyarakat lebih mementingkan kelestarian TNGR sebagai sumber mata air dibandingkan manfaat sebagai sumber ekonomi.

## 3.2. Saran
1. Dalam pengelolaan TNGR perlu memanfaatkan secara optimal modal sosial yang dimiliki masyarakat lokal berupa tatanilai dan kearifan lingkungan.
2. Untuk menjaga kelestarian TNGR ke depan, maka pemberdayaan masyarakat secara sosial, ekonom dan budaya merupakan keharusa yang tidak bisa ditunda-tunda lagi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abas  R.  2005.  Mekanisme  Perencanaan  Partisipasi  Stakeholder  Taman Nasional  Gunung  Rinjani  [Disertasi].  Bogor:  Sekolah  Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
Arief S. 1993. Metodologi Penelitian Ekonomi. Jakarta: UI-Press. Balai Taman Nasional  Gunung Rinjani. 2006. Data Dasar Sumberdaya Alam Taman Nasional Gunung Rinjani. Mataram: Balai TNGR. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani. 2007. Laporan Daftar Daerah Rawan Gangguan  di  Taman  Nasional  Gunung  Rinjani.  Balai  TNGR. Mataram: Balai TNGR.
Badan  Pusat  Statistik  NTB.  2006.  Kecamatan  Dalam  Angka  2006.  Mataram: BPS NTB.
Carson RT, Flores N, Meade NF. 2000. Contingent Valuation: Kontroversi dan Bukti. Departement of Economics University of California. San Diego Notional Oceanic and Atmospheric Administration, US. Departement of Commerce.
Colin  P.  2000.  Valuation  of  Unpriced  Products:  Contingent  Valuation,  Cost-
Benefit  Analysis  and  Participatory  Democracy.  Land  Use  Policy  17
(2000) 187-196. Bangor: School of Agricultural and Forest Sciences, University of Wales.
Dephut  RI,  UNESCO,  CIFOR.  2004.  Buku  Panduan  41  Taman  Nasional  di Indonesia. Bogor: Departemen Kehutanan, United Nations
Educational,  Scientific  and  Cultural  Organization  dan  Center  for
International Forestry Research.
Dephut  RI.  2006.  Master  Plan  Pengembangan  Pariwisata  Alam  di  Taman Nasional Gunung Rinjani. Bogor: PT. Sarbi Moerhani Lestari. Dinas  Kehutanan  Dati  I  NTB.  1997.  Rencana  Pengelolaan  Taman  Nasional (RPTN)  Gunung  Rinjani  1998 –2003  (Buku  I,  II  dan  III).  Mataram: Dinas Kehutanan Provinsi Dati I NTB.
FAO. 1981. Feasibility Study of the Rinjani Complex Lombok.  Field Report of
Project  National  Park  Development.  Jakarta:  Food  and  Agricultural Organization - UNDP.
Fauzi  A.  2006.  Ekonomi  Sumberdaya  Alam  dan  Lingkungan.  Teori  dan Aplikasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Gaspersz  V.  1992.  Teknik  Analisis  Dalam  Penelitian  Percobaan.  Edisi Pertama. Bandung: Tarsito.
Iskandar  J.  1998.  Swidden  Cultivation  As  A  Form  Of  Cultural  Identity:  The Baduy Case. [Dissertation]. University Of Kent At Canterbury. Liswanti N, Indrawan A, Sumardjo, Sheil D. 2004. Persepsi Masyarakat Dayak
Merap  dan  Punan  tentang  Pentingnya  Hutan  di  Lansekap  Hutan Tropis,  Kabupaten  Malinau,  Kalimantan  Timur.  Jurnal  Manajemen Hutan Tropika. Volume X No. 2. Juli - Desember 2006.
Meuller  DJ.  1996.  Mengukur  Sikap  Sosial:  Pegangan  untuk  Peneliti  dan Praktisi.  Kartawidjaja  ES,  penerjemah;  Jakarta:  Bumi  Aksara.
Terjemahan  dari:  Meaturing  a  Social  Attitudes:  A  Handbook  for Researchers and Practitioners.
Nurrochmat DR. 2006. Dasar-Dasar Valuasi Ekonomi. Bahan Pelatihan Penyusunan PDRB Hijau Departemen Kehutanan. Bogor: Lab. Politik Ekonomi dan Sosial Kehutanan IPB. Parera  E,  Darusman  D,  Simangunsong  B.  2006.  Nilai  Ekonomi  Total  Hutan Kayu  Putih:  Kasus  di  Desa  Piru,  Kabupaten  Seram  Bagian  Barat, Propinsi  Maluku.  Jurnal  Manajemen  Hutan  Tropika.  Volume  XII  No.
1. Januari - April 2006.
Siegel S. 1990. statistic Nonparametrik untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Sayuti Z dan Simatupang L, penerjemah. Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama. Terjemahan dari: nonparametric Statistics. Singarimbun M, Effendi S. 1989. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES. Stuart  TH.  1993.  Participation  for  Empowerment  and  Sustainability:  How Development  Support  Communication  (DSC)  Spels  the  Difference. Philippines: University of the Philippines Los Banos. Suparmoko. 2006. Panduan dan Analisis Valuasi Ekonomi Sumberdaya alam dan Lingkungan. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE. Wrihatnolo  RR,  Dwidjowijoto RN.  2007.  Manajemen  Pemberdayaan:  Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Kelompok Gramedia. Wulandari  C.  2005.  Tingkatan  Penerimaan  Sosial  Masyarakat  Sekitar  Hutan dalam  Mengatasi  Agroforestri  di  Lahan  Pekarangan.  Jurnal  Hutan Rakyat. Vol VII No. 1 Tahun 2005.