MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (Analisis Terhadap Permendiknas RI. No. 24 Tahun 2007 Tentang Tandar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA)

## Nona Kumala Sari
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera (STAIS) Medan Jl. Sambu No. 64 Medan e-mail: nona27kumalasari@gmail.com
Abstract:  Facilities  and  infrastructure  certainly  need  a  touch  of  management theory  and  practice.  Both  in  planning,  implementation,  and  development. Unplanned facilities and infrastructure will certainly not go according to plan. In its  implementation,  the  facilities  and  infrastructure  will  not  function  effectively and efficiently, in the sense that they do not hit the target as intended. Even in terms  of  development  facilities  and  infrastructure  that  do  not  consider management aspects are certainly not able to look into the future, certainly not able  to  look  at  the  needs  of  the  community  in  the  future.  In  this  case  the managers  of  educational  institutions  need  to  pay  serious  attention  and involvement  of  management  knowledge  both  in  the  provision  of  facilities  and infrastructure,  as  well  as  in  terms  of  maintenance  even  in  the  development  of facilities and infrastructure.
Keywords: Management, Educational Institutions, Facilities, Infrastructure.
PENDAHULUAN
Banyak  faktor  yang  menunjang  keberhasilan  lembaga  pendidikan  Islam,  salah satunya  ketersediaan  sarana  dan  prasarana.  Keberadaanya  menjadi  fasilitator  fisik  dalam pelaksanaan  kegiatan  pendidikan.  Walaupun  tidak  menjadi  indikator  utama  dalam keberhasilan  pendidikan,  tetapi  keberadaanya  sering  sekali  dijadikan  oleh  banyak  orang sebagai  indikator  keberhasilan  sebuah  lembaga  pendidikan.  Sarana  itu  sendiri  artinya segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan; alat; media.  Sedangkan  prasarana  itu  di  artikan  sebagai  segala  sesuatu  yang  merupakan penunjang  utama  terselenggaranya  suatu  proses  (usaha,  pembangunan,  proyek,  dan sebagainya).
Lembaga  pendidikan  yang  tidak  mementingkan  sarana  dan  prasarana  dalam penyelenggaraanya  pada  dasarnya  tidak  melaksanakan  pelayanan  yang  baik  kepada peserta  didik.  Dikatakan  demikian  karena  pada  dasarnya  lembaga  itu  berfungsi  sebagai wadah dalam melayani siswa mendapatkan pengetahuan.  Tentusaja wadah tersebut perlu untuk dipersiapkan, di  organisasi, dan di atur  sebaik-baik mungkin untuk memungkinkan terlaksana  pembelajaran  yang  baik.  Dalam  kondisi  tersebut  siswa  akan  dengan  mudah untuk menyerap pengetahuan dari guru-gurunya.
Dalam  merencanakan,  mengorganisasi,  bahkan  mengatur  sarana  dan  prasarana yang ada dalam lembaga pendidikan, maka dalam hal ini tidaklah menjadi tanggung jawab penuh  para  guru,  melainkan  para  manajerial  lah  yang  bertanggung  jawab  dalam  hal  ini. Kepala sekolah, dan pembantu kepala sekolah bidang sarana dan prasarana lah yang akan di  jatuhi  tanggung  jawab  tersebut.  Karena  ini  bukanlah  tugas  semata  guru  maka  dalam megelola  sarpras  tidak  cukup  dengan  pengetahuan  teoritis  saja  melainkan  dengan penerapan manajemen yang baik dalam mengelolanya.
Untuk  mengetahui  bagaimana  sebenarnya  pengelolaan  manajemen  lembaga pendidikan Islam yang baik itu maka perlulah kita untuk mengetahui standar khusus sarana dan prasarana dari sebuah lembaga pendidikan, yang telah di keluarkan oleh pemerintah dengan  tujuan  adanya  penyamaan  dan  pemerataan  sarana  dan  prasarana  untuk  seluruh lembaga pendidikan yang ada di di Indonesia. Standar sarana dan prasarana yang ada di Indonesia, termaktub di dalam permendiknas No. RI No 24 Tahun 2007 Tentang Tandar
Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA). Namun bagaimana dengan standar tersebut maka artikel ini selanjutnya akan membahas nya lebih lanjut.

## MANAJEMEN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
1. Pengertian Manajemen
Penjelasan mengenai pengertian manajemen ini di sari dari artikel yang ditulis oleh syamsuddin  dengan  judul  Penerapan  Fungsi-Fungsi  Manajemen  Dalam  Meningkatkan Mutu  Pendidikan.  (Syamsuddin,  2017:  60).  Menurutnya  Manajemen    secara    etimologi berasal  dari  bahasa  inggris  management  yang dikembangkan  dari  kata to  manage, yang  artinya  mengatur  atau  mengelola.  Kata manage  ini  sendiri  berasal  dari  Italia Maneggio  yang  diadopsi  dari  bahasa  latin managiare,  yang  berasal  dari  kata  manus yang  artinya  tangan  (Tim  Dosen Administrasi  Pendidikan  UPI,  2011:230).  Sedangkan dalam    kamus    besar    bahasa  Indonesia    kata    manajemen    mempunyai    pengertian sebagai  penggunaan sumberdaya  secara  efektif  untuk  mencapai  sasaran.  Dalam  arti khusus    manajemen    dipakai    bagi    pemimpin    dan    kepemimpinan    yaitu    orang-orang yang melakukan kegiatan memimpin dalam suatu organisasi.
Manajemen    cenderung    dikatakan    sebagai    ilmu    maksudnya    seseorang    yang belajar  manajemen  tidak  pasti  akan  menjadi  seorang  menejer  yang  baik.  Adapun pengertian manajemen yang dikemukakan oleh beberapa ahli yaitu:
1. Menurut  Andrew  F.  Sikukula  (Dalam  Hasibun,  2009:6),  mengemukakan  bahwa manajemen    pada    umumnya    dikaitkan    dengan    aktifitas-aktifitas    perencanaan, pengorganisasian,    pengendalian,    penempatan,    pengarahan,    pemotivasian, komunikasi dan pengambilan kjeputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan    untuk    mengkoordinasikan    sebagai    sumberdaya    yang    dimiliki  oleh perusahaan  sehingga  akan  di  hasilkan  suatu  produk  atau  jasa  secara efesien.
2. Menurut  Terry  dan  Laslie  (Dalam  Manullang,  1985:2)  mendefenisikan manajemen sebagai    suatu    proses    atau    kerangka    kerja    yang    melibatkan  bimbingan    suatu kelompok    orang-orang    kearah    tujuan    organisasional    atau  maksud    nyata, sedangkan    Manula    mendefenisikan    manajemen    pada    tiga    arti  yaitu:  manajemen sebagai  proses,  manajemen  sebagai  kolektifitas  orang-orang  yang  melakukan  aktifitas manajemen, manajemen sebagai suatu seni (art) dan sebagai suatu pengetahuan.
3. Menurut    Mary    Paker    Follet    (Dalam    Fatah,    1996:3)    mengatakan    bahwa manajemen  sebagai  seni  untuk  melaksanakan  pekerjaan  melalui  orang-orang (the art  getting  things  done  through  people).  Defenisi  ini  perlu  mendapatkan perhatian karena  berdasarkan  kenyataan,  manajemen  mencapai  tujuan organisasi dengan cara mengatur orang lain.
4. Menurut  pandangan  George  R.  Terry  (Dalam  Nawawi,  1998:39)  yang mengatakan bahwa  manajemen  adalah  pencapaian  tujuan  (organisasi)  yang sudah  ditentukan sebelumnya    dengan    mempergunakan    bantuan    orang    lain.  Pengertian    tersebut mengatakan  bahwa  untuk  mencapai  tujuan  organisasi, terdapat sejumlah manusia yang ikut berperan dan harus diperankan.
Dari beberapa penjelasan di atas dapatlah di ambil kesimpulan bahwa manajemen merupakan  suatu  kegiatan  yang  di  dalamnya  memuat  perencanaan,  pengorganisasian, pengendalian,    penempatan,    pengarahan,    pemotivasian,  komunikasi  dan  pengambilan keputusan  yang  dilakukan  oleh  setiap  organisasi  dengan    tujuan    untuk mengkoordinasikan  sebagai  sumberdaya  yang  dimiliki oleh  perusahaan  sehingga  akan di  hasilkan  suatu  produk  atau  jasa  secara efesien.
2. Lembaga pendidikan Islam
Penjelasan  mengenai  lembaga  pendidikan  islam  ini  di  sari  dari  artikel  yang sebagaimana yang di tulis oleh Ibrahim bafadhol, yang berjudul lembaga pendidikan Islam di Indonesia. (Bafadhol, 2017: 60). Beliau menyebutkan bahwa Secara  bahasa,  lembaga
adalah badan atau organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa  Indonesia  disebutkan  bahwa, lembaga  adalah  badan  atau  organisasi  yang  tujuannya    melakukan    suatu    penyelidikan keilmuan  atau  melakukan  suatu  usaha. (KBBI, 808).
Kemudian Bafadhol juga menyebutkan Badan  atau  lembaga  pendidikan  adalah organisasi    atau    kelompok    manusia    yang  karena  satu  dan  lain  hal  memikul  tanggung jawab  pendidikan  kepada  peserta  didik sesuai dengan misi badan tersebut.  Sebagian lagi  mengartikan  lembaga  pendidikan    sebagai    lembaga    atau    tempat  berlangsungnya proses    pendidikan    yang  dilakukan      dengan    tujuan    untuk    mengubah  tingkah    laku individu  ke  arah  yang  lebih baik  melalui  interaksi  dengan  lingkungan sekitar.
Berdasarkan    pengertian    di    atas    dapat  dipahami  bahwa  lembaga  pendidikan Islam  adalah  tempat  atau  organisasi  yang menyelenggarakan pendidikan  Islam,  yang mempunyai  struktur  yang  jelas  dan bertanggung  jawab  atas  terlaksananya pendidikan Islam.  Oleh  karena  itu, lembaga  pendidikan  Islam  tersebut  harus dapat  menciptakan suasana    yang  memungkinkan    terlaksananya    pendidikan  dengan  baik,  menurut  tugas yang  diberikan  kepadanya,    seperti    sekolah    (madrasah)  yang    melaksanakan    proses pendidikan Islam.
Lembaga  pendidikan  dewasa  ini sangat  mutlak  keberadaannya  bagi kelancaran proses  pendidikan,  khususnya di  Indonesia.  Apalagi  lembaga  pendidikan itu  dikaitkan dengan    konsep    Islam,  lembaga    pendidikan    Islam    merupakan  suatu    wadah    dimana pendidikan  dalam ruang  lingkup  keislaman  melaksanakan tugasnya  demi  tercapainya cita-cita  umat Islam.
Terdapat Macam-macam Lembaga Pendidikan Islam. Jika di lihat dari aspek status hukumnya maka pendidikan Islam memiliki bentuk yakni:
a. Lembaga Pendidikan Formal Dalam  undang-undang    nomor    20    tahun    2003    tentang    Sisdiknas    disebutkan bahwa    lembaga    pendidikan    formal    adalah    jalur    pendidikan    yang    terstruktur    dan berjenjang  yang  terdiri  atas  pendidikan dasar,  pendidikan  menengah,  dan pendidikan tinggi.  Lembaga  pendidikan jalur  normal  terdiri  dari  lembaga pendidikan  prasekolah, lembaga pendidikan  dasar  (SD/SMP),  lembaga pendidikan  menengah  (SMA/SMK),  dan lembaga pendidikan tinggi.
Dalam  sistem  pendidikan  nasional juga  dinyatakan  bahwa  setiap  warga negara diwajibkan    mengikuti    pendidikan  formal    minimal    sampai    selesai    tingkat  SMP. Lembaga    pendidikan    formal  berorientasi    pada    pengembangan    manusia  Indonesia seutuhnya.    Adapun    ciri-ciri    pendidikan    formal  adalah  :  1)  Pendidikan    berlangsung dalam    ruang    kelas    yang    sengaja    dibuat    oleh  lembaga  pendidikan  formal.  2)  Guru adalah  orang  yang  ditetapkan secara resmi oleh lembaga. 3) Memiliki administrasi dan manajemen yang jelas. 4) Adanya  batasan  usia  sesuai  dengan jenjang pendidikan. 5) Memiliki  kurikulum  formal.  6)  Adanya    perencanaan,    metode,    media,  serta  evaluasi pembelajaran. 7) Adanya batasan lama studi.  8) Kepada  peserta  yang  lulus  diberikan ijazah. 9) Dapat  meneruskan  pada  jenjang  yang  lebih tinggi.
b. Lembaga Pendidikan Non formal Dalam    undang-undang    nomor    20  tahun    2003    tentang    Sisdiknas    disebutkan bahwa  lembaga  pendidikan   nonformal  adalah  jalur  pendidikan   di  luar   pendidikan formal  yang  dilaksanakan  secara terstruktur dan berjenjang.  Lembaga  pendidikan  non formal adalah  lembaga  pendidikan  yang disediakan  bagi  warga  negara  yang  tidak sempat    mengikuti    atau    menyelesaikan  pendidikan    pada    jenjang    tertentu    dalam pendidikan formal.
Kini, pendidikan non formal semakin berkembang  karena  semakin dibutuhkannya keterampilan  pada  setiap orang  untuk  mendapatkan  pekerjaan  yang diinginkan.  Faktor pendorong  perkembangan pendidikan  nonformal  cukup  banyak, diantaranya ialah: a) Semakin banyaknya jumlah angkatan muda  yang  tidak  dapat  melanjutkan sekolah. b)
Lapangan  kerja,  khususnya  sector swasta  mengalami  perkembangan cukup  pesat  dan lebih  dibandingkan perkembangan sektor pemerintah.
Pendidikan nonformal ada pula yang diselenggarakan  oleh  organisasi  masyarakat seperti  organisasi  keagamaan,  sosial, kesenian,  olah  raga,  dan  pramuka.  Pendidikan nonformal  diselenggarakan  bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang  berfungsi  sebagai pengganti,  penambah,  dan/atau  pelengkap  pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.  Dengan  kata  lain,  pendidikan nonformal    berfungsi    mengembangkan  potensi    peserta    didik    melalui    pendidikan kecakapan    hidup,    pendidikan    anak    usia  dini,    pendidikan    kemudaan,    pendidikan pembedayaan    perempuan,    pendidikan  keaksaraan,    pendidikan    keterampilan    dan pelatihan kerja, serta pendidikan lainnya.
Adapun    ciri-ciri    pendidikan  nonformal  tersebut  adalah  sebagai  berikut  :  a) Pendidikan    berlangsung    dalam  lingkungan  masyarakat;  b)  Guru  adalah  fasilitator  yang diperlukan.  c)  Tidak  adanya  pembatasan  usia.  d)  Materi    pelajaran    praktis    disesuaikan dengan  kebutuhan  pragmatis.  d)  Waktu    pendidikan    singkat    dan    padat  materi.  e) Memiliki  manajemen  yang  terpadu  dan terarah. d) Pembelajaran  bertujuan  membekali peserta  dengan  keterampilan  khusus untuk persiapan diri dalam dunia kerja.
c. Lembaga Pendidikan Informal Dalam    undang-undang    nomor    20    tahun  2003    tentang    Sisdiknas    disebutkan bahwa pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga  dan  lingkungan.  Lembaga pendidikan  informal  adalah  pendidikan  yang  ruang    lingkupnya    lebih    terarah    pada keluarga  dan  masyarakat.  Pendidikan keluarga  adalah  pendidikan  pertama  dan utama. Dikatakan    pertama,    karena    bayi    atau  anak    itu    pertama    kali    berkenalan    dengan lingkungan  dan  mendapatkan  pembinaan dari  sebuah  anggota  keluarga.  Pendidikan pertama  ini  dapat  dipandang  sebagai  peletak  pondasi    pengembangan-pengembangan berikutnya. Adanya istilah pendidikan utama juga  dikarenakan  adanya  pengembangan tersebut.
Namun    pendidikan    informal,  khususnya    pendidikan    keluarga    memang  belum ditangani    seperti    pada    pendidikan  formal,  sehingga  masuk    akal  jika  sebagian  besar keluarga    belum    memahami    dengan  baik    tentang    cara    mendidik    anak-anak  dengan benar.
Ciri-ciri  pendidikan  informal  adalah,  a)  Pendidikan  berlangsung  terus-menerus.  b) tanpa mengenal tempat dan waktu.  b) Yang  berperan  sebagai  guru  adalah orangtua. Tidak adanya manajemen yang baku.
Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapatlah  di  simpulkan  bahwa  dari  segi  status hukumnya lembaga pendidikan islam itu mencakup tiga bentuk yakni pendidikan formal, non  formal,  dan  informal,  tetapi  pada  aartikel  ini  yang  akan  di  bahas  hanyalah  lembaga pendidikan formal saja, pendidikan formal tersebut kemudian akan di analisis berdasarkan permendiknas mengenai sarana dan prasaranaya.
Kalau di lihat dari segi bentuknya lembaga pedidikikan Islam memiliki tiga bentuk, yakni  pesantren,  sekolah  dan  madrasah.  Ketiga-tiganya  memiliki  perbedaan  dari  segi kekhasan  dan  juga  spesifikasi  kurikulum  yang  dipakai.  Adapun  secara  rinci  perbedaanya sebagai berikut:
1. Pesantren Pesantren   atau  pondok  pesantren merupakan  lembaga  pendidikan  formal yang  tertua  bagi  masyarakat  Islam  di  Indonesia.  Kata  pesantren    berasal    dari    kata cantrik  yang merupakan  kata  benda  konkret,  kemudian berkembang  menjadi  kata benda    abstrak    yang  imbuhi    awalan    pe–    dan    akhiran        -an.   Karena  pergeseran tertentu,    kata    cantrik    berubah  menjadi    kata    santri.    Dengan    demikian,    proses jadiannya,  sesuai  dengan  tata  bahasa  Indonesia, fonem –ian berubah  menjadi –en sehingga  lahirlah  kata  pesantren.  Sedangkan  kata  pondok  jelas    merupakan penyesuaian  ucapan  katafunduk dalam bahasa Arab  yang berarti tempat menginap.
Penyelenggaraan    lembaga    pendidikan  pesantren    berbentuk    asrama    yang merupakan  komunitas  tersendiri  di  bawah  pimpinan  kyai  atau  ulama    dibantu    oleh seorang  atau  beberapa  orang  ulama,  dan  atau  para  ustadz  yang  hidup bersama di  tengah-tengah  para  santri  dengan masjid  atau  surau  sebagai  pusat  kegiatan peribadatan keagamaan. Di samping itu, gedung-gedung  seko lah  atau  ruang- ruang belajar  sebagai    pusat    kegiatan    belajar    mengajar,    serta  pondok-  ondok    sebagai tempat  tinggal  santri. Selama  24  jam,  dari  masa  ke  masa  mereka hidup  kolektif antara    kyai,    ustadz,    santri    dan  para  pengasuh  pesantren  lainnya,  sebagai  satu keluarga  besar. Pada  saat  ini  pondok  pesantren  yang dikenal  masyarakat  adalah sebuah    lembaga  pendidikan  Islam  yang  memiliki  peranan  penting  dalam mencerdaskan    kehidupan    bangsa    serta  sebagai    pusat    pengembangan    Islam. Bahkan  seiring    dengan    perkembangan    zaman,  pesantren  banyak  melakukan pengembangan  diri  untuk    memenuhi    tuntutan    masyarakat    dalam  menghadapi tantangan  zaman  yang  terus berkembang. (Hayati, 2011: 158).
2. Madrasah Madrasah  adalah  lembaga  pendidika  Islam  yang  berciri  khas  mata  pelajaran agama yang mendominasi dalam kurikulumnya, namun di samping itu madrasah tetap juga  mengajarkan  mata  pelajaran  bersifat  umum.  Dalam  status  tidak  ada  perbedaan, artinya  lulusan  madrasah  tetap  dapat  melanjut  pada  lembaga  yang  diluar  madrasah. Dalam  perkembagananya  madrasah  telah  ada  mulai  dari  tingkatan  yang  paling  dasar namanya madrasah ibtidaiyah yang setara dengan SD, kemudian madrasah tsanawiyah yang  kemudian  setara  dengan  SMP,  dan  Madrasah  aliyah  yang  setara  dengan SMA,madrasah  aliyah  juga  pada  perkembagannya  memiliki  bentuk  kejuruan,  dengan demikian  jika  terdapat  jenis  sekolah  dengan  system  kejuruan,  maka  madrasah  pun memiliki kejuruan yang disebut dengan MAK.
3. Sekolah Sekolah  adalah  lembaga  pendidikan  yang  berciri  khas  mata  pelajaran  umum menjadi dominasinya, namun di samping itu sekolah juga mengajarkan agama namun tidaklah  sebanyak  durasi  di  lembaga  pendidikan  madrasah.    Sekolah  merupakan lembaga pendidikan yang cikal bakalnya sudah ada sejak masa penjajahan belanda. Itu sebabnya tak salah jika dikatakan bahwa sekolah merupakan ciptaan penjajah. Sekolah sendiri saat ini sudah bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti untuk memenuhi kebutuhan pendidikan islam maka madrasah bertransformasi kepada penambahan jam pelajaran agama diluar dari kurikulum, sekolah pun berubah menjadi sekolah islam terpadu (SIT).
Dari  pemaparan  di  atas  dapatlah  di  simpulan  bahwa  manajemen  lembaga pendidikan  itu,  berkaitan  dengan  perencanaan,  pengelolaan,  pelaksanaan,  evaluasi  dari semua  aktivitas  dan  hal  yang  berkaitan  dengan  lembaga  pendidikan.  Baik  menyangkut pembelajaran  (akademik)  maupun  di  luar  akademik.  Intinya  segala  sesuatu  yang menunjang  jalannya  lembaga  pendidikan  maka  masuk  dalam  lingkup  manajemen pendidikan Islam.
DESKRIPSI  PERMENDIKNAS  RI  NO  24  TAHUN  2007  TENTANG  TANDAR  SARANA DAN PRASARANA
1. Latar Belakang Munculnya Permendiknas RI No. 24 tahun 2007
Latar belakang munculnya berkaitan dengan pasal 48 peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dimana perlu adanya satu kebijakan khusus  tetang  bagaimana  standar  khusus  untuk  darana  dan  prasarana  pada  lembaga pendidikan. Maka sebagai pelaksanaan dari peraturan pemerintah tersebut maka lahir lah Permendiknas  RI  No.  24  tahun  2007  Standar  Sarana  dan  Prasarana  Untuk  Sekolah Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah  (SD/MI),  Sekolah  Menengah  Pertama/Madrasah  Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
2. Standar untuk Satuan Pendidikan Pada  lampiran  permendiknas  No.  24  tahun  2007  disebutkan  bahwa  untuk  satuan pendidikan SD/MI, keriteria minimumnya tertera di bawah ini:
a. Satu  SD/MI  memiliki  minimum  6  rombongan  belajar  dan  maksimum  24  rombongan belajar.
b. Satu  SD/MI  dengan  enam  rombongan  belajar  melayani  maksimum  2000  jiwa.  Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di  sekolah  yang  telah    ada,  dan  bila  rombongan  belajar  lebih  dari  24  dilakukan pembangunan SD/MI baru.
c. Satu desa/kelurahan dilayani oleh minimum satu SD/MI.
d. Satu  kelompok  permukiman  permanen  dan  terpencil  dengan  banyak  penduduk  lebih dari  1000  jiwa  dilayani  oleh  satu  SD/MI  dalam  jarak  tempuh  bagi  peserta  didik  yang berjalan kaki maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Sedangkan untuk Satuan Pendidikan SMP/MTS kriterian minimumnya seperti yang tertera dibawah ini:
a. Satu SMP/MTs memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar.
b. Satu SMP/MTs dengan tiga rombongan belajar melayani maksimum 2000 jiwa. Untuk pelayanan penduduk lebih dari 2000 jiwa dilakukan penambahan rombongan belajar di  sekolah  yang  telah    ada,  dan  bila  rombongan  belajar  lebih  dari  24  dilakukan pembangunan SMP/MTs baru.
c. Satu kecamatan dilayani oleh minimum satu SMP/MTs yang dapat menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut.
d. Satu  kelompok  permukiman  permanen  dan  terpencil  dengan  banyak  penduduk  lebih dari 1000 jiwa dilayani oleh satu SMP/MTs dalam jarak tempuh bagi peserta didik yang berjalan kaki maksimum 6 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Sedangkan  untuk  Satuan  Pendidikan  SMA/MA  kriteria  minimumnya  seperti  yang tertera dibawah ini:
a. Satu SMA/MA  memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar.
b. Satu SMA/MA dengan  tiga rombongan belajar melayani maksimum 6000 jiwa. Untuk pelayanan  penduduk  lebih  dari  6000  jiwa  dapat  dilakukan  penambahan  rombongan belajar di sekolah yang telah ada atau pembangunan SMA/MA baru.
3. Standar Untuk Bangunan Gedung Bangunan  gedung  haruslah  mencapai  kriteria  minimum  yang  disesuaikan  dengan jumlah siswa. Untuk tingkat SD/MI Maka rasio minimumnya ialah sebagai berikut: Tabel 1:
Rasio Minimum Luas Lantai Bangunan Terhadap Peserta Didik
Sedangkan untuk tingkat SMP/MTS maka rasio minimumnya sebagai berikut:
Tabel 2. Luas minimum lantai bangunan terhadap peserta didik
Kemudian untuk tingkat SMA/MA kriteria minimumnya sebagai berikut: Tabel 3. Luas minimum lantai bangunan terhadap peserta didik
4. Standar Untuk Sarana dan Prasarana
Sebuah SD/MI sekurang-kurangnya memiliki prasarana sebagai berikut: ruang kelas, ruang  perpustakaan,  laboratorium  IPA,  ruang  pimpinan,  ruang  guru,  tempat  beribadah, ruang UKS, jamban, gudang, ruang sirkulasi, tempat bermain/berolahraga.
Sedangkan  untuk  SMP/MTS  sekurang-kurangnya  memiliki  sarana  sebagai  berikut: ruang  kelas,  ruang  perpustakaan,  ruang  laboratorium  IPA,  ruang  pimpinan,  ruang  guru, ruang  tata  usaha,  tempat  beribadah,  ruang  konseling,  ruang  UKS,  ruang  organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/berolahraga.
Sedangkan  untuk  SMA/MA  sekurang-kurangnya  memiliki  sarana  sebagai  berikut: ruang  kelas,  ruang  perpustakaan,  ruang  laboratorium  biologi,  ruang  laboratorium  fisika, ruang  laboratorium  kimia,  ruang  laboratorium  komputer,  ruang  laboratorium  bahasa, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS,  ruang  organisasi  kesiswaan,  jamban,  gudang,  ruang  sirkulasi,  tempat bermain/berolahraga.
ANALISIS PERMENDIKNAS RI NO 24 TAHUN 2007 TENTANG TANDAR SARANA DAN PRASARANA
Permendiknas RI NO. 24 tahun 2007 tentu menjadi standar untuk kriteria layak atau tidaknya  sarana  dan  prasarana  sebuah  lembaga  pendidikan.  Peraturan  tersebut  menjadi landasan dalam perencanaan berdirinya sebuah lembaga pendidikan. Sealin itu peraturan tersebut juga menjadi landasan dalam mengevaluasi terhadap sarana dan prasarana yang telah  ada  selama  ini.  Dengan  begitu  akan  dapat  dikategorikan  apakah  sarana  dan prasarana tersebut dikatakan layak atau tidak layak, baik kondisinya atau butuh perbaikan dan perawatan.
Jika  diperhatikan  standar  yang  telah  ditetapkan  dalam  peraturan  tersebut,  tentu akan semakin baik lembaga pendidikan tersebut manakalah memperhatikan dan mengikuti standar  minimum  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah.  Dengan  demikian  dimanapun lembaga  pendidikan  itu  berada,  bila  mengikuti  standar  tersebut  maka  tentu  akan mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana yang sama.
Layaknya  sarana  dan  prasarana  pada  sebuah  lembaga  pendidikan  menjadi  syarat untuk  terlaksananya  pendidikan  yang  baik  pula.  Para  peserta  didik  tentu  akan  merasa nyaman  dan  aman  ketika  belajar  pada  wadah  yang  sesuai  dengan  standar  kebutuhan. Sebaliknya  jika  sarana  dan  prasarana  tersebut  tidak  layak,  bahkan  jauh  dari  standar minimum  yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  tentu  akan  sangat  mempengaruhi  hasil belajar  siswa.  Bahkan  secara  psikologi  sarana  dan  prasarana  yang  baik  tentu  akan menimbulkan minat dan keterarikan mengikuti pembelajaran.
Walaupun  memang  tanpa  tidaklah  semua  sarana  dan  prasarana  itu  menjadi kebutuhan primer, dalam arti mungkin kebutuhan sekunder. Namun begitu tetaplah sarana dan  prasarana  menjadi  kebutuhan  demi  terlaksananya  pendidikan  yang  baik,  dan menunjang tercapainya tujuan pembelajaran. Tanpa adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan  pendidikan  tentu  pendidikan  serasa  seperti  terlaksana  dalam  lingkungan informal.
SIMPULAN Sarana dan prasarana tentu membutunkan sentuhan teori dan praktik manajemen. Baik  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  maupun  pengembangan.  Sarana  dan  prasarana yang tidak terencana tentu tidak akan sesuai dengan rencana. Dalam pelaksanaanya pun sarana  dan  prasarana  tidak  akan  berfungsi  secara  efektif  dan  efisien,  dalam  arti  tidak mengenai sasaran sebagaimana yang dicita-citakan. Bahkan dalam hal pengembangan pun sarana  dan  prasarana  yang  tidak  mempertimbangkan  aspek  manajemen  tentu  tidak mampu  untuk  menatap  masa  depan,  tentu  tidak  mampu  untuk  menatap  kebutuhan masyarakat di masa-masa mendatang. Dalam hal ini para pengelola lembaga pendidikan perlu  untuk  menaruh  perhatian  serius  dan  pelibatan  ilmu  manajemen  baik  dalam pengadaan  sarana  dan  prasarana,  maupun  dalam  hal  perawatanm  bahkan  dalam pengembangan sarana dan prasarana.

## DAFTAR PUSTAKA
Bafadhol, Ibrahim, Lembaga Pendidikan Islam Di Indoesia, Jurnal Edukasi Islami, Vol. 06 No.11, Januari 2017
Bukhari  Umar, Ilmu  Pendidikan  Islam, Jakarta: Amzah, 2009.
Fattah, Nanang, Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung: Remaja. Rosdakarya, 2008, Hasibun, Malayu S.P, Manajemen. Cet III, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
Hayati, Fitroh, Pesantren  sebagai Alternatif  Model  Lembaga Pendidikan  Kader  Bangsa, Mimbar Vol. XXVII Desember 2011.
Manullang, M., Dasar-Dasar Manajemen, Jakarta: Erlangga, 1985.
Pusat Bahasa Departemen pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PT Gramedia, 2008.
Syamsuddin, Penerapan  Fungsi-Fungsi  Manajemen  Dalam  Meningkatkan  Mutu Pendidikan, Jurnal Idaarah, Vol. 1 No. 1, Juni 2017.
Tim    Dosen    Administrasi    Pendidikan    Universitas    Pendidikan    Indonesia, Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabera. 2011.