## WARTA ARDHIA Jurnal Perhubungan Udara
Pelaksanaan  Pengawasan  Keselamatan  Penerbangan  di  Bandar  Udara  SM. Badaruddin II Palembang
Implementation  Flight  Safety  Monitoring  in    SM.  Badaruddin  II  Palembang Airport

## Lita Yarlina dan Evy Lindasari
Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Udara e-mail : Litbang_udara@yahoo.co.id

## INFO ARTIKEL ABSTRACT / ABSTRAK
Safety  is  a  major  factor  every  flight.  National  aviation  safety oversight is one of the functions that are the responsibility of coaching the Derectorate General of Civil Aviation to encure compliance with the standards, procedures and regulations, in order to see the fulfillment of the  terms  and  condition  in  general  aviation  safety  standards  and  safe operation  of  airports  in  particular  that  carried  out  by  the  organizers airports  and  other  stakeholders.  The  method  of  analisys  used  to determine  the  operational  supervision  airport  is  gap  analysis  between the  observation  and  collection  of  primary  data  from  airport  managers with operational safety performance indicator airport contained in KM, 24  2009  on  Civil  Aviation  Safety  Regulation  Part  139  on  the  airport (aerodrome)  issued  by  the  Directorate  General  of  Civil  Aviation.  The analysis  showed  that  the  safety  oversight    of  the  airport  operation  in airport  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II  Palembang  in  the  surveillance system consists of four systems which are airport management system,
air  side  system  control,  the  airport  environment  systems,  inspection systems and reporting systems and safety management system has been appropriate and meets CASR 139.
Pengawasan keselamatan penerbangan nasional merupakan salah satu fungsi pembinaan  yang  menjadi  tanggung  jawab  Direktorat  Jenderal  Perhubungan Udara  memastikan  kesesuaian  standar,  prosedur  dan  peraturan  terkait,  guna melihat  pemenuhan  peraturan  dan  ketentuan  standar  dan  keselamatan penerbangan  pada  umumnya  dan  keselamatan  operasi  bandar  udara  pada khususnya yang dilaksanakan oleh penyelenggara bandar udara dan pemangku kepentingan  lainnya.    Metode  analisis  yang  digunakan  untuk  mengetahui pelaksanaan  pengawasan  operasional  bandar  udara  adalah  metode  analisis kesenjangan (gap  analysis) antara  hasil  observasi  dan  pengumpulan  data  primer dari  pengelola  bandar  udara  dengan performance  indicator keselamatan operasional  bandar  udara  yang  terdapat  dalam  KM.  24  Tahun  2001  tentang Peraturan  Keselamatan  Penerbangan  Sipil  Bagian  139 (Civil  Aviation  Safety Regulation  Part  139) tentang  Bandar  Udara (Aerodrome). Hasil  analisis menunjukkan  bahwa  pengawasan  keselamatan  operasi  Bandar  udara  di  Bandar udara  Sultan  Mahmud  Badaruddin  II  Palembang      dalam  sistem  pengawasan terdiri  dari  4  sistem  yaitu  sistem  manajemen  bandar  udara,  sistem  control  sisi udara,  sistem  lingkungan  bandar  udara,  sistem  pemeriksaan  dan  sistem pelaporan  dan  sistem  Manajemen  keselamatan  sudah  sesuai  dan  sudah memenuhi referensi CASR 139.
Histori Artikel :
Diterima :  15 Januari 2013 Disetujui :  15 Maret 2013
Keywords: Aviation Safety, Gap Analysis, Performance Indicators
Kata kunci: keselamatan  penerbangan, analisis kesenjangan,
performance indicator
Pelaksanaan  Pengawasan  Keselamatan  Penerbangan  di  Bandar  Udara  SM.  Badaruddin  II Palembang, ( Lita Yarlina 1) , Evy Lindasari 2) ) 73

## PENDAHULUAN
Keselamatan penerbangan merupakan faktor utama setiap operasi penerbangan. Menciptakan keselamatan, keamanan, dan kelancaran  lalu  lintas  udara  telah menjadi komitmen bersama dari setiap pelaku  usaha  industri  penerbangan. Berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh Organisasi Penerbangan  Sipil  Internasional  dalam ICAO Doc.9859 tentang Safety Management  Manual ( SMM ),  dalam operasional  penerbangan,  keselamatan adalah kondisi di mana risiko kerugian atau kerusakan terbatas atau direduksi pada tingkat yang dapat diterima, yang merupakan  urusan  dan  tanggung jawab  semua  orang,  bukan  teori  tapi praktek  melalui  proses  terus-menerus dalam mengidentifikasi bahaya, pengelolaan  risiko  dan  ekspektasi kinerja. Dalam  Undang-Undang  No.1  tahun 2009  tentang Penerbangan ,  keamanan dan keselamatan penerbangan memiliki  peran  yang  sangat  penting dan strategis dalam operasi penerbangan, sehingga penyelenggaraan  dan  pembinaanya dikuasai oleh Negara yang pelaksanaanya dilakukan oleh pemerintah dalam satu kesatuan sistem pelayanan  keamanan  dan  keselamatan penerbangan sipil. Keselamatan penerbangan  adalah  hal-hal  yang berhubungan  dengan  keamanan  dan keselamatan  penerbangan,  investigasi kecelakaan penerbangan dan pencegahan terjadinya kecelakaan penerbangan melalui pembuatan peraturan  perundangan,  pendidikan
dan  pelatihan,  juga  dalam  konteks kampanye  guna  menginformasikan pada masyarakat hal-hal yang menyangkut  keselamatan  perjalanan udara.  Keselamatan  ini  bergantung pada  berbagai  faktor,  baik  kondisi pesawat,  kondisi  awak  pesawat, infrastruktur,  maupun  faktor  alam, dipandang  sebagai  gabungan  dari berbagai  aspek:  kualitas,  kehandalan, ketersediaan, kestabilan dan keamanan.
Pernyataan  tentang  manajemen keselamatan  adalah  gagasan  bahwa mengelola  keselamatan  adalah  proses manajerial yang harus dipertimbangkan  pada  tingkat  yang sama  dan  sepanjang  baris  manajerial yang  sama  dengan  proses  manajerial lainnya,  yang  mencakup  dua  konsep kunci,  yaitu  Program  Keselamatan Nasional  ( State  Safety  Program/SSP ), merupakan seperangkat peraturan dan kegiatan  yang  terintegrasi  bertujuan untuk  meningkatkan  keselamatan,  dan Sistem Manajemen Keselamatan ( Safety Management  System/SMS ),  merupakan pendekatan sistematis untuk mengelola keselamatan, termasuk struktur organisasi yang diperlukan, akuntabilitas, kebijakan dan prosedur. Sistem  Manajemen  Keselamatan ( Safety Management System/SMS ) operasi  bandar  udara  adalah  sebuah sistem  untuk  pengelolaan  keselamatan di  bandar  udara  ( aerodrome )  yang mencakup struktur organisasi, tanggung  jawab,  prosedur,  proses  dan ketentuan  bagi  pelaksanaan  kebijakan keselamatan bandar udara oleh operator bandar udara, yang menyediakan untuk kontrol
keselamatan dan keamanan penggunaan bandar udara. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  KM.24  Tahun  2009  tentang Peraturan  Keselamatan  Penerbangan
Sipil  Bagian  139  ( Civil  Aviation  Safety Regulation  Part 139)  tentang  Bandar
Udara  ( Aerodrome )  telah  mengatur bahwa untuk mewujudkan pengoperasian  bandar  udara  yang memenuhi standar keselamatan penerbangan wajib dilakukan pengawasan keselamatan pengoperasian bandar udara. Pengawasan  keselamatan  penerbangan nasional  merupakan  salah  satu  fungsi pembinaan  yang  menjadi  tanggung jawab Direktorat Jenderal Perhubungan Udara  untuk  memastikan  kesesuaian dengan standar, prosedur dan peraturan terkait, guna melihat pemenuhan  peraturan  dan  ketentuan standar keselamatan penerbangan pada umumnya  dan  keselamatan  operasi bandar    udara  pada  khususnya  yang dilaksanakan oleh penyelenggara bandar udara dan pemangku kepentingan lainnya. Maksud  ini  adalah  untuk  membuat pelaksanaan  pengawasan  keselamatan operasi bandar udara yang dipergunakan  sebagai  acuan  pedoman pengawasan keselamatan operasi
bandar udara dalam upaya pemenuhan regulasi  terkait  keselamatan  bandar udara.
Sesuai  dengan  maksud  dan  tujuan studi,  maka  ruang  lingkup  studi meliputi kegiatan sebagai berikut: 1. Inventarisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan  keselamatan  operasi  bandar udara 2. Identifikasi jenis-jenis operasi bandar udara 3. Inventarisasi  data  dan  informasi terkait  dengan  keselamatan  operasi bandar udara
4. Analisa dan evaluasi
5. Rekomendasi

## TINJAUAN PUSTAKA
Pengawasan keselamatan penerbangan sipil di Indonesia Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan pada tahun 2008  telah  mencanangkan  program Road  Map  to  Minimaliso  Accident dalam upaya  untuk  memperbaiki  penilaian dunia internasional terhadap transportasi  udara  di  Indonesia,  yang melibatkan  regulator,  operator,  dan masyarakat. Program-program
pembenahan  yang  dilakukan  untuk regulator  terkait  dengan  keselamatan transportasi  udara  antara  lain  adalah pembenahan  regulasi,  penegakkan hukum,  perbaikan  prasarana/sarana, pembinaan sumber daya manusia, dan pengorganisasian kelembagaan.
Dalam  Undang-Undang  No.1  tahun 2009  tentang  Penerbangan,  bahasan tentang  keselamatan  penerbangan  ini tercantum  dalam  Bab  XIII Keselamatan Penerbangan ,  yang  terdiri  dari  bahasan tentang Program Keselamatan Penerbangan  Nasional  (Pasal  308 sampai Pasal 311); Pengawasan Keselamatan  Penerbangan  (Pasal  312); Penegakan Hukum Keselamatan
Pelaksanaan  Pengawasan  Keselamatan  Penerbangan  di  Bandar  Udara  SM.  Badaruddin  II Palembang, ( Lita Yarlina 1) , Evy Lindasari 2) ) 75
Gambar-1. Road Map to Minimalis  Accident Kementerian Perhubungan RI
Penerbangan  (Pasal  313);  Sistem Manajemen Keselamatan Penyedia Jasa Penerbangan  (Pasal  314  sampai  Pasal 317);  dan  Budaya  Keselamatan  (Pasal 318 sampai Pasal 322). Tanggung jawab terhadap  pengawasan  keselamatan penerbangan ini dipegang oleh Kementerian  Perhubungan,  di  mana pengawasan  keselamatan  penerbangan ini  merupakan  kegiatan  pengawasan berkelanjutan untuk melihat pemenuhan  peraturan  keselamatan penerbangan  yang  dilaksanakan  oleh penyedia jasa penerbangan dan
pemangku  kepentingan  lainnya  yang meliputi:  audit;  inspeksi;  pengamatan ( surveillance ); dan pemantauan ( monitoring ). Peraturan  Pemerintah  No.3  Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan menyebutkan bahwa keamanan dan keselamatan penerbangan  memiliki  peranan  yang penting dan strategis dalam penyelenggaran  penerbangan  sehingga penyelenggarannya  di  kuasai  oleh negara  dan  pembinaannya  dilakukan oleh  Pemerintah  dalam  satu  kesatuan
sistem  pelayanan  keamanan  dan keselamatan penerbangan sipil. Pembinaan  yang  dilakukan  oleh Pemerintah  tersebut  meliputi  aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan,  pendayagunaan,  dan pengembangan sistem pelayanan keamanan dan keselamatan penerbangan,  dalam  upaya  untuk mewujudkan penyelenggaran penerbangan  yang  selamat,  aman, cepat,  lancar,  tertib  dan  teratur  serta terpadu dengan moda tranportasi lain. Pengawasan keselamatan
penerbangan  nasional  merupakan  salah satu  fungsi  pembinaan  yang  menjadi tanggung  jawab  Direktorat  Jenderal Perhubungan Udara untuk memastikan kesesuaian  dengan  standar,  prosedur dan  peraturan  terkait.  Dalam  Pasal  10 Undang-Undang  No.1  tahun  2009,
pembinaan penerbangan yang dilakukan pemerintah tersebut meliputi aspek  pengaturan,  pengendalian,  dan pengawasan. Aspek pengaturan meliputi  penetapan  kebijakan  umum dan  teknis  yang  terdiri  atas  penentuan
norma,  standar,  pedoman,  kriteria, perencanaan,  dan  prosedur  termasuk persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan  serta  perizinan.  Aspek pengendalian meliputi pemberian arahan, bimbingan, pelatihan, perizinan,  sertifikasi,  serta  bantuan teknis  di  bidang  pembangunan  dan pengoperasian. Adapun aspek pengawasan meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian  agar  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan termasuk  melakukan  tindakan  korektif dan penegakan hukum. Pengawasan  keselamatan  operasi bandar  udara  merupakan  kegiatan pengawasan berkelanjutan yang dilaksanakan  oleh  Direktorat  Jenderal
Perhubungan  Udara  c.q  Direktorat Bandar  Udara  melalui  Inspektur Bandar  Udara  atau  personel  yang ditugaskan  untuk  itu,  guna  melihat pemenuhan  peraturan  dan  ketentuan standar keselamatan penerbangan pada umumnya  dan  keselamatan  operasi bandar    udara  pada  khususnya  yang dilaksanakan oleh penyelenggara bandar udara dan pemangku kepentingan lainnya. Inspektur penerbangan wajib melakukan pengawasan  keselamatan,  keamanan dan  pelayanan  penerbangan  sesuai dengan pemenuhan kriteria serta tugas dan wewenang yang diberikan.
Berdasarkan  Pasal  312  Undang- Undang  Nomor  1  tahun  2009  tentang Penerbangan,  pengawasan  keselamatan penerbangan merupakan kegiatan pengawasan berkelanjutan untuk melihat pemenuhan peraturan keselamatan penerbangan  yang  dilaksanakan  oleh penyedia jasa penerbangan dan pemangku  kepentingan  lainnya  yang meliputi  audit,  inspeksi,  pengamatan ( surveillance ) dan pemantauan ( monitoring ). Pengamatan ( surveillance ) keselamatan penerbangan nasional adalah  kegiatan  penelusuran  yang mendalam  atas  bagian  tertentu  dari prosedur,  fasilitas,  personel,  dan dokumentasi  organisasi  penyedia  jasa penerbangan  untuk  melihat  tingkat kepatuhan  terhadap  ketentuan  dan peraturan  yang  berlaku.  Pengamatan terhadap aktivitas utama untuk memastikan  keselamatan  penerbangan nasional  yang  berkesinambungan  pada penyedia  jasa  penerbangan  berupa pengamatan  terhadap  produk,  yaitu pengamatan menyeluruh terhadap aktivitas  untuk  pemenuhan  terhadap tanggung  jawab  yang  bertujuan  untuk keselamatan penerbangan nasional berupa pengecekan pekerjaan perorangan, aktivitas atau proses, yang bertujuan  untuk  memastikan  kesesuaian dengan  peraturan  petunjuk  pelaksana dan prosedur penyedia jasa penerbangan, dan pengamatan terhadap  sistem,  berupa  pengecekan proses   menyeluruh   pada   perusahaan dan sistem, yang bertujuan memastikan keseluruhan  manajemen  penyedia  jasa penerbangan mengelola tanggung jawabnya untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan.
Audit  adalah  pemeriksaan  yang terjadwal,  sistematis,  dan  mendalam terhadap  prosedur,  fasilitas,  personel, dan  dokumentasi  organisasi  penyedia jasa  penerbangan  untuk melihat tingkat kepatuhan  terhadap  ketentuan  dan
Pelaksanaan  Pengawasan  Keselamatan  Penerbangan  di  Bandar  Udara  SM.  Badaruddin  II Palembang, ( Lita Yarlina 1) , Evy Lindasari 2) ) 77
peraturan  yang  berlaku.  Direktorat Jenderal Perhubungan Udara melaksanakan audit yang mengkombinasikan  pendekatan  produk dan  sistem  yang  terdiri  dari: audit
terjadwal ,  yaitu  audit  berdasarkan  siklus kalender; audit tidak terjadwal , yaitu audit berdasarkan  kejadian,  dilaksanakan pada saat inspektur berada di lokasi atau program  audit  yang  harus  dijalankan; dan audit  berbasis  risiko ,  yaitu  audit berdasarkan  profil  risiko  penyedia  jasa penerbangan  yang  mengindikasikan penyedia  jasa  penerbangan  mengelola risikonya dengan baik. Pemerintah dapat melakukan audit berbasis risiko sewaktu-waktu atau tanpa pemberitahuan  terlebih  dahulu.  Audit berbasis  risiko  dapat  menjadi  audit lanjutan  dari  audit  terjadwal  apabila pada penyedia jasa penerbangan ditemukan  adanya  kelemahan  pada aspek keselamatan penerbangan. Inspeksi adalah pemeriksaan sederhana terhadap pemenuhan standar  suatu  produk  akhir  objek tertentu. Pemantauan ( monitoring ) adalah  kegiatan  evaluasi  terhadap  data laporan dan informasi untuk mengetahui  kecenderungan  kinerja keselamatan  penerbangan.  Identifikasi bahaya  ( hazard )  dan  risiko  dilakukan dengan  metode  faktor  lingkungan ( environment  factor ), catatan  unjuk  kerja
( performance history ), stabilitas operasional ( operational stability ), dinamika  angkutan  udara  ( air  carrier dynamics ), dan sejenis lainnya. Metode ini sebagai  petunjuk  dalam  menentukan pelaksanaan  audit  beribasis  risiko terhadap penyedia jasa penerbangan.
Pemeriksaan  ( oversight ) keamanan dan  keselamatan  penerbangan  hanya dapat  dilakukan  oleh  inspektur  dan teknisi  penerbangan  yang  memenuhi kriteria  sebagaimana  diatur  dalam SKEP/224/X/2009  tentang Kriteria, Tugas,  Tanggung  Jawab  dan  Kewenangan Inspektur  dan  Teknisi  Penerbangan . Inspektur  penerbangan  tersebut  terdiri dari:  Inspektur  Angkutan  Udara; Inspektur  Bandar  Udara;  Inspektur Keamanan  Penerbangan;  Inspektur Navigasi  Penerbangan;  dan  Inspektur Kelaikan  Udara  dan  Pengoperasian Pesawat  Udara.  Adapun  Teknisi penerbangan  terdiri  dari:  Teknisi Fasilitas  Elektronika  dan  Listrik; Teknisi Keselamatan Penerbangan; dan Teknisi Bandar Udara.
Undang-Undang  No.1  tahun  2009 juga  mewajibkan  bagi  setiap  penyedia jasa  penerbangan  mempunyai  Sistem Manajemen Keselamatan ( Safety Management System / SMS ), yang harus disetujui oleh Menteri Perhubungan, di mana jika terjadi pelanggaran terhadap kewajiban ini penyedia jasa penerbangan dikenai sanksi administrasi, berupa peringatan, pembekuan  izin  dan/atau  pencabutan izin  operasi.  Isi  dari SMS ini  paling tidak  memuat  tentang:  kebijakan  dan sasaran  keselamatan  ( safety  policy  and safety goal ); manajemen resiko keselamatan ( risk management ); promosi keselamatan  ( safety  promotion );  dan jaminan keselamatan ( safety assurance ).
Sistem Manajemen Keselamatan ( SMS ) Bandar Udara ICAO  Annex  14  Volume  I: Aerodrome Design  and  Operations mewajibkan negara anggota ICAO untuk
menyediakan  program  keselamatan dalam tujuan mencapai tingkat keselamatan  dalam  operasi  bandar udara  yang  dapat  diterima.  Sebagai bagian  dari  program  keselamatan tersebut,  Negara  harus  memerlukan operator  bandar  udara  bersertifikat untuk  menerapkan  sistem  manajemen keselamatan ( SMS ) yang dapat diterima. Ruang lingkup minimal SMS
harus  mencakup:  identifikasi  bahaya keselamatan;  pelaksanaan  tindakan perbaikan  yang  diperlukan  untuk mempertahankan  tingkat  keselamatan yang  dapat  diterima;  pemantauan berkelanjutan  dan  penilaian  reguler dari  tingkat  keselamatan  yang  dicapai, dan  perbaikan  terus  menerus  untuk keseluruhan tingkat keselamatan.
Tujuan  dari  sistem  manajemen keselamatan  ( SMS )  adalah  memiliki wadah  pendekatan  yang  terorganisasi dan teratur dalam pengelolaan keselamatan bandar udara oleh operator  bandar  udara. SMS harus secara  jelas  mendefinisikan  garis akuntabilitas keselamatan seluruh organisasi  ini,  termasuk  akuntabilitas langsung  untuk  keselamatan  pada bagian  dari  manajemen  senior.  Selain itu,  menurut Doc  9774  -  Manual  on Certification of Aerodromes , semua pihak yang beroperasi di bandar udara harus memenuhi  persyaratan  keselamatan bandar  udara  dan  harus  berpartisipasi dalam SMS . SMS harus didokumentasikan dalam Manual  Aerodrome ,  yang  harus mencakup  nama  dan  posisi  dari personil  kunci,  termasuk  tanggung jawab mereka untuk keselamatan, serta keterhubungan  jalur  komunikasi  dan
kerjasama  keselamatan  antara Air Transport  Management lokal  dengan State  Safety  Programme ,  jika  mereka bukan  bagian  dari  organisasi  bandar udara.  Seorang  Manajer  Keselamatan Bandar  Udara  harus  diidentifikasi memiliki  tanggung  jawab  keseluruhan untuk  keselamatan  bandar  udara. Manajer  Keselamatan  harus  didukung oleh  Komite  Keselamatan  Bandar Udara.
Berdasarkan ICAO  Doc 9859  -  Safety Management  Manual ,  definisi  dari pemantauan  dan  pengukuran  kinerja keselamatan  adalah  sarana  untuk memverifikasi  kinerja  keselamatan organisasi  dan  untuk  memvalidasi efektivitas pengendalian risiko keamanan. Sedangkan menurut Eurocontrol  ESARR3 ,  pemantauan  dan pengukuran kinerja keselamatan merupakan  sebuah  tindakan  sistematis yang  dilakukan  untuk  mendeteksi perubahan yang mempengaruhi sistem dengan tujuan khusus mengidentifikasikan bahwa keselamatan  yang  dapat  diterima  atau ditoleransi dapat dipenuhi. Ada  3  (tiga)  metode  strategi  yang digunakan dalam pengelolaan keselamatan,  yaitu:  metode  reaktif ( reactive  method ),  menanggapi  kejadian ketika  hal  tersebut  sudah  terjadi; metode  proaktif  ( proactive  method ), melihat secara aktif untuk mengidentifikasi setiap risiko keselamatan  melalui  analisis  aktivitas- aktivitas  yang  dilakukan  organisasi; dan metode prediktif ( predictive method ),  memetakan  kinerja  sistem dalam kondisi  operasional  normal  saat ini untuk mengidentifikasi
Pelaksanaan  Pengawasan  Keselamatan  Penerbangan  di  Bandar  Udara  SM.  Badaruddin  II Palembang, ( Lita Yarlina 1) , Evy Lindasari 2) ) 79
Gambar-2. The general safety management process
permasalahan  potensial  yang  dapat terjadi di masa datang ( ICAO Doc.9859 Safety Management Manual ).
Pengelolaan  keselamatan  ( safety management )  mempunyai  dua  dimensi, yaitu safety management process , merujuk pada  berbagai  proses  yang  memuat berbagai  kegiatan  di  mana  tingkat keselamatannya  ( level  of  safety )  harus dikontrol,  dan safety  management organization , melibatkan tanggung jawab  (responsibilities),  kompetensi, komitmen,  dan  komunikasi  yang  baik antar  organisasi  atau  perseorangan yang terlibat dalam proses pengelolaan keselamatan tersebut ( National Aerospace Laboratory , 2003).
Elemen-elemen  kunci  dari safety management process adalah: safety policy , pernyataan  tentang  pengaturan  tujuan keselamatan  dari  manajemen  tertinggi yang  bertanggung  jawab; decision making ,  berdasarkan safety  policy yang diadaptasi menjadi keputusan organisasi; safety  monitoring ,  proses penilaian  tentang level  of  safety yang sekarang  ada  di  sistem  penerbangan; threat  identification ,  proses  untuk
mengidentifikasi  kondisi-kondisi  yang mungkin  memiliki  pengaruh  yang serius terhadap tingkat keselamatan
yang  ada; risk  assessment ,  proses  untuk menilai  risiko  yang  berhubungan dengan potential safety threats ; dan safety actions ,  kegiatan  yang  harus  dilakukan dalam  upaya  untuk  memperbaiki defisiensi keselamatan ataupun mitigasi risiko. Proses ini sesuai dengan siklus  kegiatan  sistematis  untuk mencapai  tujuan  keselamatan,  yaitu rencanakan  lakukan  periksa  tindakan.
Persyaratan  organisasional  untuk proses pengelolaan keselamatan menurut  hasil  studi  dari National
Aerospace  Laboratory  NLR  -  Aviation safety  management  in  Switzerland pada tahun 2003, adalah: a. Kompetensi: Organisasi harus memiliki  kompetensi  yang  cukup untuk  melaksanakan  fungsi  yang ditetapkan  dan  tugas-tugas  yang mendasarinya.  Ini  berarti  memiliki staf  yang  terlatih  dengan  baik  dan termotivasi.
b. Komitmen  dan  Prioritas: Organisasi harus  memiliki  komitmen  dan prioritas untuk melaksanakan tugas-tugas manajemen keselamatan.  Ini  berarti  bahwa aktivitas keselamatan yang diperlukan  dikuasakan,  disetujui, didukung,  dan  ditetapkan  dengan tingkatan  prioritas  di  tataran manajemen tertinggi.
c. Komunikasi dan Penyebaran Informasi:
komunikasi dan penyebaran informasi keselamatan yang relevan harus  jelas  (clear)  dan  tidak ambigu/bias (un-ambiguous).
d. Dokumentasi: adalah penting bahwa proses manajemen keselamatan dan aspek-aspek  keselamatan  secara organisasional  (peran  &  tanggung- jawab),  didokumentasikan  dengan baik.
Dokumen ICAO 9859  menjelaskan delapan  unit  kesatuan  yang  diperlukan untuk menerapkan Program Keselamatan  Penerbangan  Nasional ( State  Safety  Program/  SSP )  dan  Sistem Manajemen Keselamatan ( Safety Management System/SMS ), yaitu:
1. Komitmen  pimpinan  tertinggi ;  di mana kewenangan dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan  Udara  dan  setiap pimpinan  tertinggi  penyedia  jasa penerbangan, yang harus berkomitmen  untuk  menerapkan manajemen keselamatan penerbangan.  Setiap  Direktur  di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan  Udara  harus  dapat menjadi  penggerak  dan  pengawas bagi  konsistensi  dan  keberlanjutan pelaksanaan  Program  Keselamatan
Penerbangan  Nasional.  Kebijakan perlu  ditetapkan  untuk  menjamin aspek  keselamatan  digunakan  dalam standar sistem manajemen. 2. Sistem pelaporan keselamatan yang efektif ; di mana dalam rangka mengendalikan  keselamatan,  setiap organisasi memerlukan data mengenai  keselamatan  yang  dapat diperoleh  melalui  sistem  pelaporan sukarela  ( voluntary  reporting  system) atau  sistem  pelaporan  sendiri (self- reporting  system ).  Setiap  penyedia jasa  penerbangan  harus  memiliki lingkungan  kerja  dengan  inisiatif yang tepat untuk melakukan pelaporan  dimana  manajemen  juga mendukung  pelaporan  keselamatan penerbangan  yang  efektif  yang dilakukan oleh personel penerbangan. Seluruh personel penerbangan wajib memahami tanggung  jawab  mereka  dalam melakukan pelaporan sukarela ( voluntary reporting ).
3. Penggunaan  informasi ; di  mana organisasi penerbangan harus memantau  sistem  penghimpunan data keselamatan secara berkesinambungan  dan  menganalisa informasi-informasi yang telah terhimpun  serta  mendistribusikan informasi tentang keselamatan penerbangan  dan  hasil  analisa  yang telah  dilakukan  oleh  penyedia  jasa penerbangan.
4. Pembelajaran ; di mana penyelidikan atas  peristiwa-peristiwa  keselamatan harus dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kekurangan- kekurangan  yang  terdapat  dalam
Pelaksanaan  Pengawasan  Keselamatan  Penerbangan  di  Bandar  Udara  SM.  Badaruddin  II Palembang, ( Lita Yarlina 1) , Evy Lindasari 2) ) 81
sistem  keselamatan  penerbangan, bukan untuk menyalahkan seseorang. Tidak penting menentukan pelakunya,  yang  penting  adalah untuk mempelajari penyebab kejadian.  Memperbaiki  kekurangan sistem  jauh  lebih  efektif  daripada memberhentikan personel yang dianggap tidak kompeten. Pembelajaran  kepada  masyarakat agar mengerti manfaat dari pentingnya budaya keselamatan.
5. Berbagi  pengalaman ;  di  mana organisasi penerbangan harus berbagi pembelajaran yang diperoleh dari  pengalaman  keselamatan  serta pengalaman  yang  baik  ( best  practice ) melalui pertukaran informasi keselamatan. 6. Pelatihan ;  di  mana  organisasi penerbangan harus mengintegrasikan pelatihan keselamatan  penerbangan  dengan program  pelatihan  yang  memenuhi persyaratan bagi personel penerbangan. 7. Standard procedure ; di mana penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang efektif, termasuk  penggunaan checklist dan pengarahan  adalah  salah  satu  cara yang  paling  efektif  bagi  personel penerbangan  untuk  memulai  tugas dan tanggung jawab serta merupakan mandat  yang  besar  dari  pihak organisasi  penerbangan  mengenai tata cara pimpinan tertinggi menentukan  kegiatan  penerbangan dijalankan. Dengan adanya SOP yang memiliki pemahaman terhadap keselamatan  yang  realistis,  yang
tercatat  dengan  baik  dan  dipatuhi setiap  saat,  pemenuhan checklist dan pengarahan tidak dapat diabaikan 8. Peningkatan berkelanjutan ( continuous  improvement ) ;  di  mana organisasi penerbangan harus memiliki rencana peningkatan berkelanjutan  untuk  manajemen keselamatan penerbangan ( continuous improvement  of  safety  management ), sehingga keberhasilannya dapat dicapai dengan melakukan peningkatan berkelanjutan. Kerangka kerja ICAO Safety Management  System ( SMS )  untuk penyedia  jasa  ( service  provider ,  dalam hal ini adalah pengelola bandar udara), sebagaimana tertuang dalam ICAO Doc
9859  - Safety  Management  Manual, Second  Edition  –  2009 yang  menjadi standar acuan dan rekomendasi praktis ( SARPs ) bagi  para  pembuat  kebijakan dari  negara  anggotanya. SMS adalah alat  manajemen  untuk  pengelolaan keselamatan oleh organisasi. Penerapan kerangka  kerja  harus  sesuai  dengan ukuran  organisasi  dan  kompleksitas layanan yang diberikan. Kerangka kerja ini  meliputi  4  (empat)  komponen  dan 12  (dua  belas)  elemen,  yang  mewakili persyaratan minimum untuk implementasi SMS , yaitu: 1. Safety policy and objectives (Management commitment and responsibility,  Safety  accountabilities, Appointment of key safety personnel,Coordination  of  emergency response planning,SMS documentation) 2. Safety risk management ( Hazard identification,  Risk  assessment  and mitigation)
3. Safety  assurance  (Safety  performance monitoring  and  measurement,  The management  of  change,  Continuous improvement of the SMS
4. Safety  promotion  (Training  and education, Safety communication).
Kewajiban  dan  tanggung  jawab pemerintah  dalam  pengawasan  adalah memastikan terpenuhinya standards and recommended  practices ( SARPs ) ICAO dalam rangka menjaga dan meningkatkan  keselamatan  operasi bandar udara.

## Peraturan Perundangan yang Terkait Dengan Bandar Udara
Peraturan  perundangan  yang  telah dikeluarkan  oleh  Direktorat  Jenderal Perhubungan  Udara  yang  terkait dengan pengawasan keselamatan operasi  bandar  udara  antara  lain Undang-undang penerbangan, Peraturan  Pemerintah  ,  Peraturan
Direktur Jenderal  Perhubungan Udara,
CASR dan MOS ( Manual  of  Standard ) , Staff  Instruction ( SI ) dan Advisory Circular ( AC ), Surat Edaran Keselamatan Direktur Bandar Udara. METODOLOGI Metode pengumpulan data Data yang digunakan dalam pengkajian  ini  adalah  data  primer, observasi lapangan, dan studi
kepustakaan.  Data  primer  didapatkan dari  pengelola  bandar  udara  dan observasi  langsung  ke  Bandara  Sultan Mahmud  Badaruddin  II  Palembang. Kajian  kepustakaan  dilakukan  untuk mencari informasi yang terkait dengan pengawasan  keselamatan  penerbangan sipil  dan  khususnya  yang  terkait
dengan
kegiatan operasional
penerbangan di bandar udara.

## Metode analisis
Metode  analisis  yang  digunakan dalam  pengkajian  ini  adalah  metode deskriftif  analitik  evaluasi  mengenai analisis  kesenjangan  ( gap  analysis ) antara hasil observasi dan pengumpulan data primer dari pengelola  Bandara  Sultan  Mahmud Badaruddin  II  Palembang  dengan performance indicator keselamatan operasional penerbangan yang terdapat dalam  peraturan  perundangan  yang telah  dikeluarkan  oleh  Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Langkah selanjutnya adalah memberikan rekomendasi tentang penyusunan pedoman  pelaksanaan  pengawasan keselamatan  operasional  penerbangan di bandar udara.

## Kebutuhan data dan informasi
Pemeriksaan  dalam  pelaksanaan pengawasan  yang  tercantum  dalam pedoman  pengoperasian  bandar  udara ( aerodrome  manual ) meliputi  unsur personel,  fasilitas,  dan  prosedur  objek pengawasan  operasi  bandar  udara, sedangkan untuk bandar udara bersertifikat ditambah sistem manajemen keselamatan serta prosedur, fasilitas, dan personel terkait pengoperasian  tempat  pendaratan  dan lepas landas helikopter. Unsur  personel  mencakup  personel bandar  udara  yang  terkait  langsung dengan pengoperasian dan pemeliharaan  bandar  udara.  Unsur fasilitas  mencakup  prasarana  dan peralatan  bandar  udara  yang  terdiri
Pelaksanaan  Pengawasan  Keselamatan  Penerbangan  di  Bandar  Udara  SM.  Badaruddin  II Palembang, ( Lita Yarlina 1) , Evy Lindasari 2) )
Tabel 1. Kegiatan Pemeriksaan Terhadap Unsur Pengawasan dan Jenis Kegiatan Pengawasan No Unsur pengawasan Jenis kegiatan pengawasan 1. Personel 1. Melakukan pemeriksaan dan review terhadap dokumen Personel bandar  udara  (Personel  fasilitas  teknik  bandar  udara,  fasilitas elektronika,  fasilitas  listrik,  fasilitas  mekanikal, apron  movement control (AMC),  garbarata,  marshalling,  penunjang  pelayanan darat  pesawat  udara,  pertolongan  kecelakaan  penerbangan  dan pemadam  kebakaran  (PKP-PK), salvage , helicopter  landing  officer , dll).
2. Melakukan  pemeriksaan  keabsahan  dan  masa  berlaku  lisensi (sertifikat  kecakapan  personel/SKP  dan  rating)  bagi  Personil bandar  udara  (Personil  fasilitas  teknik  bandar  udara,  fasilitas elektronika,  fasilitas  listrik,  fasilitas  mekanikal, Apron  Movement Control (AMC),  garbarata,  marshalling,  penunjang  pelayanan darat  pesawat  udara,  Pertolongan  Kecelakaan  Penerbangan  dan Pemadam  Kebakaran  (PKP-PK), salvage , helicopter  landing  officer ,
dll). 3. Melakukan pemeriksaan penyalahgunaan kewenangan/ kecakapan lisensi (sertifikat kecakapan personel/SKP dan rating) bagi  Personil  bandar  udara  (Personil  fasilitas  teknik  bandar udara,  fasilitas  elektronika,  fasilitas  listrik,  fasilitas  mekanikal, Apron  Movement  Control (AMC),  garbarata,  marshalling, penunjang  pelayanan  darat  pesawat  udara,  Pertolongan Kecelakaan  Penerbangan  dan  Pemadam  Kebakaran  (PKP-PK), salvage , helicopter landing officer , dll). 2. Fasilitas 1. Melakukan  pemeriksaan  dan review terhadap  fasilitas keselamatan  dan  fasilitas  pokok  bandar  udara  ( runway,  taxiway , visual  aids ,  penunjang  pelayanan  darat  pesawat  udara, Pertolongan  Kecelakaan  Penerbangan  dan  Pemadam  Kebakaran (PKP-PK), fuel  system ,  dll)  serta  prasarana  dan  fasilitas  tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
atas  fasilitas  keselamatan  dan  fasilitas pokok bandar udara. Unsur prosedur mencakup prosedur pengoperasian bandar udara sebagaimana tercantum dalam pedoman  pengoperasian  bandar udara  ( aerodrome  manual ), standard operating  procedure (SOP)  untuk  di bandar udara.
2. Melakukan  pemeriksaan  kelaikan  dan  kecukupan  fasilitas keselamatan  dan  fasilitas  pokok  bandar  udara  ( runway,  taxiway , visual aids , penunjang pelayanan darat pesawat udara, Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK), fuel system ,  dll)  serta  prasarana  dan fasilitas tempat pendaratan dan lepas landas helikopter. 3. Melakukan  pemeriksaan  terhadap  pelaksanaan  pemeliharaan  dan pengoperasian  fasilitas  keselamatan  dan  fasilitas  pokok  bandar udara  ( runway,  taxiway , visual  aids ,  penunjang  pelayanan  darat pesawat  udara,  Pertolongan  Kecelakaan  Penerbangan  dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK), fuel system , dll) serta prasarana dan fasilitas tempat pendaratan dan lepas landas helikopter. 3. Prosedur ( Aerodrome Manual & Standard Operating Procedure / SOP ) 1. Melakukan  pemeriksaan  dan  review  aerodrome  manual,  standard operating  procedure  (SOP)  dan  record  pengawasan  sebelumnya (audit/inspeksi)  serta  data  kejadian  (occurrence)  selama pengoperasian bandar udara atau heliport/helideck.
2. Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan aerodrome manual, standard  operating  procedure  (SOP)  yang  terdiri  atas:  aerodrome data,  aerodrome  reporting,  access  to  movement  area,  aerodrome inspection,  visual  aids  &  aerodrome  electrical,  maintenance  of  the movement  area,  aerodrome  works  safety,  apron  management, apron  safety  management,  airside  vehicle  control,  wildlife  hazard management,  obstacle  control  and  safety  management  system (SMS), maupun prosedur/manual pengoperasian heliport/helideck. 3. Melakukan  pemeriksaan  terhadap  kebenaran  data  dan  informasi dalam aerodrome manual, peng-update-an beserta pendistribusian aerodrome  manual,  standard  operating  procedure  (SOP),  serta prosedur/manual pengoperasian heliport/helideck. 4. Melakukan  pemeriksaan  terhadap  pemenuhan  prosedur  dalam aerodrome  manual,  standard  operating  procedure  (SOP)  dengan pengoperasian bandar udara maupun heliport/helideck
Sumber : SKEP.293/XII/209
Tabel-2. Ruang  Lingkup  Pengawasan  Keselamatan  Operasi  Bandar  Udara  Sistem  &  Elemen Pengawasan Keselamatan Operasi Bandar Udara
No. Sistem Elemen Pengawasan A  Manajemen Bandar Udara 1.  Informasi   umum   buku   pedoman   pengoperasian bandar udara ( aerodrome manual )
2.  Data atau informasi lokasi bandar udara
3.  Data  atau  informasi  yang  dilaporkan  kepada Aeronautical Information Service (AIS) 4.  Penyelenggaraan administrasi bandar udara 5. Airport Emergency Plan (AEP)
Pelaksanaan  Pengawasan  Keselamatan  Penerbangan  di  Bandar  Udara  SM.  Badaruddin  II Palembang, ( Lita Yarlina 1) , Evy Lindasari 2) ) 85
B  Kontrol Sisi Udara 1.  Manajemen operasi apron 2.  Manajemen keselamatan apron 3.  Akses ke dalam daerah pergerakan 4.  Pemeliharaan daerah pergerakan 5.  Pengawasan/pengaturan kendaraan di sisi udara 6.  Operasi visibility rendah 7.  Pertolongan  Kecelakaan  Pesawat  Udara  dan  Pemadam Kebakaran (PKP-PK)
8.  Penyelenggaraan keselamatan kerja ( aerodromeworks safety ) 9.  Pemindahan pesawat udara yang rusak C  Lingkungan Bandar Udara 1.  Manajemen bahaya hewan liar ( wildlife hazard management ) 2.  Alat bantu visual dan sistem kelistrikan 3.  Pengawasan terhadap obstacle 4.  Penanganan barang/bahan berbahaya 5.  Perlindungan terhadap lokasi radar & alat bantu navigasi D  Pemeriksaan dan Sistem Pelaporan 1.  Pemeriksaan di daerah pergerakan dan obstacle limitation surface 2.  Inspeksi keselamatan fasilitas bandar udara 3.  Pelaporan bandar udara ( Aerodrome reporting ) E  Sistem Manajemen Keselamatan 1.  Kebijakan 2.  Kemampuan manajemen 3.  Proses manajemen risiko 4.  Sistem pelaporan
5.  Pendidikan dan pelatihan staf
6.  Audit operasi dan investigasi kejadian ( incident/ accident )
7.  Dokumen dan kontrol data 8.  Evaluasi kinerja sistem
Sumber : SKEP.293/XII/209

## HASIL PEMBAHASAN

## Hasil Survei
Rekapitulasi  hasil  observasi  dan pengumpulan data primer dari pengelola  Bandara  Sultan  Mahmud Badaruddin  II  Palembang  dengan performance indicator keselamatan operasional penerbangan yang terdapat dalam peraturan perundangan  yang  telah  dikeluarkan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  KM.24  Tahun  2009  tentang Peraturan  Keselamatan  Penerbangan Sipil Bagian 139 ( Civil Aviation Safety
Regulation  Part  139 )  tentang  Bandar Udara  ( Aerodrome )  dan  KM.20  Tahun 2009  tentang  Sistem  Manajemen Keselamatan ( Safety Management System ),  yang  penjabarannya  tertuang dalam  Peraturan  Direktur  Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/293/XII/2009  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Pengawasan  Keselamatan Operasi  Bandar  Udara  dan  Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter Bagian 139-01 ( Staff Instruction 139-01 ) dan SKEP/223/X/2009  tentang  Petunjuk dan  Tata  Cara  Pelaksanaan  Sistem
Tabel  4. Rekapitulasi  Hasil  Survei  dan  Observasi  Lapangan  Pengawasan  Keselamatan Operasi Bandar Udara Di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang
No. Sistem Elemen Pengawasan Pelaksanaan Keterangan 1  Manajemen Bandar Udara 1.  Informasi   umum   buku   pedoman pengoperasian bandar udara ( aerodrome manual ) Ya / ada Memenuhi referensi CASR 139 dan MOS 139 2.  Data atau informasi lokasi bandar udara Ya / ada - idem - 3.  Data atau informasi yang dilaporkan kepada Aeronautical Information Service (AIS) Ya / ada - idem - 4.  Penyelenggaraan  administrasi  bandar udara Ya / ada Memenuhi referensi CASR 139 5. Airport Emergency Plan (AEP) Ya / ada - idem - Manajemen Keselamatan ( Safety Management  System )  Operasi  Bandar
Udara, Bagian 139-01 ( Advisory Circular 139-01,  Airport  Safety  Management System ),  adalah  sebagaimana  disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4 berikut.
Tabel 3. Rekapitulasi Data Bandara No. Uraian Item Keterangan 1.  Nama Bandar Udara Sultan Mahmud Badaruddin II 2.  Kota/Propinsi Palembang / Sumatera Selatan 3.  Pemilik BUMN 4.  Pemegang Sertifikat Bandar Udara PT Angkasa Pura II 5.  Status Bandar Udara Internasional 6.  Koordinat Bandar Udara 02 0 54’ 01” S 104 0 42’ 00” E 7.  Jarak Terhadap Kota 12 km, dari kota  Palembang 8.  Elevasi 45 feet AMSL 9. Aerodrome Reference Temperatur ±  33 0 C 9.  Jenis Pelayanan Penerbangan ADC 10.  Dimensi Runway 3000  x  45  m 11.  Klasifikasi Bandar Udara 4 D 12.  Tipe Runway Instrument runway ( ILS Category I ) 13. Strength (PCN) and Surface of Runway PCN 73 FCXT Flexible surface 14.  Pesawat terbesar yang beroperasi A-330 15.  Jam Operasi Mon – Sun ,  06.00 – 24.00 WIB 16.  Sertifikat/Register Bandar Udara Nomor 007/SBU/DBU/VII/2010  7 Juli 2010 Sumber: Hasil survey, 2012 (diolah)
Pelaksanaan  Pengawasan  Keselamatan  Penerbangan  di  Bandar  Udara  SM.  Badaruddin  II Palembang, ( Lita Yarlina 1) , Evy Lindasari 2) ) 87
2  Kontrol Sisi Udara 1.  Manajemen operasi apron Ya / ada Memenuhi referensi CASR 139 dan MOS 139 2.  Manajemen keselamatan apron Ya / ada - idem - 3.  Akses ke dalam daerah pergerakan Ya / ada 4.  Pemeliharaan daerah pergerakan Ya / ada - idem - 5.  Pengawasan/pengaturan kendaraan di sisi udara Ya / ada - idem - 6.  Operasi visibility rendah Tidak diperlukan utk ILS Cat I Hanya utk ILS Category II atau III 7.  Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) Ya / ada Memenuhi referensi CASR 139 8.  Penyelenggaraan keselamatan kerja ( aerodrome works safety ) Ya / ada - idem - 9.  Pemindahan pesawat udara yang rusak Ya / ada - idem - 3  Lingkungan Bandar Udara 1.  Manajemen bahaya hewan liar ( wildlife hazard management ) Ya / ada Memenuhi referensi CASR 139 dan MOS 139 2.  Alat bantu visual dan sistem kelistrikan Ya / ada - idem - 3.  Pengawasan terhadap obstacle Ya / ada - idem - 4.  Penanganan barang/bahan berbahaya Ya / ada - idem - 5.  Perlindungan terhadap lokasi radar & alat bantu navigasi Ya / ada - idem - 4  Pemeriksaan dan Sistem Pelaporan 1.  Pemeriksaan di daerah pergerakan dan obstacle limitation surface Ya / ada Memenuhi referensi CASR 139 dan MOS 139 2.  Inspeksi keselamatan fasilitas bandar udara Ya / ada - idem - 3.  Pelaporan bandar udara ( Aerodrome reporting ) Ya / ada - idem - 5  Sistem Manajemen Keselamatan 1.  Kebijakan Ya / ada Memenuhi referensi KM.20/2009 dan SKEP/223/X/2009 2.  Kemampuan manajemen Ya / ada - idem - 3.  Proses manajemen risiko Ya / ada - idem - 4.  Sistem pelaporan Ya / ada - idem - 5.  Pendidikan dan pelatihan staf/personel Ya / ada - idem - 6.  Audit operasi dan investigasi kejadian ( incident/ accident ) Ya / ada Memenuhi referensi SKEP/223/X/2009 7.  Dokumen dan kontrol data Ya / ada - idem - 8.  Evaluasi kinerja sistem Ya / ada - idem - Sumber: Hasil survey, 2012 (diolah) Keterangan: MOS 139 = Manual of Standard Part 139 Aerodrome
Tabel 5. Checklist Personel Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang
No. Objek Ref. Peraturan S U Catatan 1  Apakah personel Teknik bandara memiliki STKP/Lisensi CASR 139.045  2  Apakah personel Listrik bandara memiliki STKP/ Lisensi CASR 139.045  3  Apakah personel Mekanikal bandara memiliki STKP/ Lisensi CASR 139.045  4  Apakah personel Elektronika bandara memiliki STKP/ Lisensi CASR 139.045  5  Apakah personel PKP-PK memiliki STKP/ Lisensi CASR 139.045  6  Apakah personel pergerakan pesawat / Apron Movement Control memiliki STKP/ Lisensi CASR 139.045  7  Apakah personel Marshalling memiliki STKP/ Lisensi CASR 139.045  8  Apakah personel Aviobridge memiliki STKP/ Lisensi CASR 139.045  9  Apakah personel Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (GSE) memiliki STKP/ Lisensi CASR 139.045  10  Apakah personel pengelola & pemantau lingkungan memiliki STKP/ Lisensi CASR 139.045 Tidak ada personel tsb 11  Apakah personel salvage memiliki STKP/ Lisensi CASR 139.045  Sumber: Hasil survey, 2012 (diolah) Keterangan:  S = Satisfactory U  =   Unsatisfactory Dari rekapitulasi hasil observasi dan pengumpulan data primer dari pengelola  Bandara  Sultan  Mahmud Badaruddin  II  Palembang  tersebut terlihat bahwa pelaksanaan pengawasan keselamatan operasi penerbangan di bandara sudah mengacu pada referensi kebijakan yang terkait dengan keselamatan penerbangan dan pengoperasian bandar  udara  sebagaimana  telah dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Hanya saja, pelaksanaan keseluruhan rincian item performance indicator keselamatan operasional
penerbangan  yang  terdapat  dalam peraturan  perundangan  tersebut  tetap disesuaikan  dengan  kondisi  dari masing-masing  bandar  udara,  karena pada  dasarnya  pemenuhan  item performance indicator keselamatan operasional penerbangan tersebut adalah pemenuhan terhadap Peraturan Menteri  Perhubungan  Nomor  KM.24 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 ( Civil Aviation Safety Regulation Part 139 ) tentang Bandar Udara ( Aerodrome )
Pelaksanaan  Pengawasan  Keselamatan  Penerbangan  di  Bandar  Udara  SM.  Badaruddin  II Palembang, ( Lita Yarlina 1) , Evy Lindasari 2) ) 89
dalam  rangka  untuk  mendapatkan Sertifikasi  Bandar  Udara  (SBU),  yang menjadi sarana bagi Pemerintah untuk melakukan  pengendalian  kepada  para pengelola  bandara  dalam  upaya menjaga keselamatan operasi penerbangan. Berdasarkan informasi yang diterima dari  Direktorat Bandar Udara Kementerian  Perhubungan,  hampir semua bandar udara yang dikelola oleh PT  Angkasa  Pura  I  dan  II  sudah melakukan recurrent kepemilikan SBU- nya sampai tahun 2015. Hanya Bandara Internasional  Lombok  –  Lombok  yang dikelola  oleh  PT  Angkasa  Pura  I  yang masih belum memperbarui kepemilikan SBU-nya. Adapun bandara-bandara  yang  dikelola  oleh
Unit  Pelaksana  Teknis  Direktorat Jenderal  Perhubungan  Udara,  hanya sebagian  kecil  saja  yang  sudah memperoleh  SBU,  sedangkan  sebagian besar  lainnya  masih  dalam  tahapan initial atau dalam proses audit untuk
diberikan  SBU.  Hal  ini  dikarenakan adanya  keterbatasan  sumber  daya inspektur  penerbangan  yang  dimiliki oleh  Direktorat  Jenderal  Perhubungan Udara  dalam  melaksanakan  audit teknis  keselamatan  operasi  bandara  di seluruh Indonesia tersebut.
Analisis  Gap  Sistem  Manajemen Keselamatan ( SMS ) Bandar Udara Analisis  gap  antara  peraturan tentang Sistem Manajemen Keselamatan  ( SMS )  Bandar  Udara antara SKEP/223/X/2009 tentang Petunjuk  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan ( Safety Management  System )  Operasi  Bandar Udara, Bagian 139-01 ( Advisory Circular 139-01,  Airport  Safety  Management System ) dengan ICAO Doc 9859 - Safety Management  Manual,  Second  Edition  – 2009 yang  menjadi  standar  acuan  dan rekomendasi praktis ( SARPs ) bagi para pembuat kebijakan dari negara anggotanya,  dapat  dilihat  pada  tabel  6 berikut.
Tabel 6. Analisis gap peraturan antara SKEP/223/X/2009 tentang Petunjuk dan Tata Cara Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Operasi Bandar Udara dengan SARPs ICAO Doc 9859 - Safety Management Manual SKEP/223/X/2009 ICAO Doc 9859 Elemen Pengawasan Component Element KEBIJAKAN Safety policy and objectives 1. Apakah accountable  executive dan  manajemen senior  menyetujui  kebijakan  Sistem  Manajemen Keselamatan?
2. Sudahkah  manajemen  senior  mendorong  staf untuk  berperan  aktif  dalam  Sistem  Manajemen Keselamatan?
3. Apakah  sudah  tersedia  sumber  daya  yang mencukupi untuk pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan? 4. Apakah  sudah  ada  kebijakan  mengenai  sistem pelaporan terkait isu-isu keselamatan? SMS documentation
KEMAMPUAN MANAJEMEN Management commitment and responsibility 1. Apakah staf yang menangani Sistem Manajemen Keselamatan  sudah  mempunyai  kemampuan sesuai dengan tanggung jawabnya? Safety accountabilities 2. Apakah safety  manager sudah  mempunyai  jalur komunikasi langsung dengan accountable executive ? Appointment of key safety personnel 3. Apakah  sudah  terbentuk Safety  Action  Group (SAG) dan Safety Review Board (SRB)? Coordination of emergency response planning 4. Apakah  dalam  setiap  pertemuan  SAG  dan  SRB dibuat catatan dan disimpan dokumennya?
5. Apakah  staf  dan  manajemen  mengerti  aturan- aturan mengenai Sistem Manajemen Keselamatan dan SAG/SRB?
Continuous improvement of the SMS PROSES MANAJEMEN RISIKO Safety risk management 1. Apakah  sudah  ada  mekanisme  identifiikasi mengenai Hazard (lengkap dan tercatat)? Hazard identification 2. Apakah penilaian risiko dilengkapi dan tercatat? Risk assessment and mitigation 3. Apakah  tersedianya  identifikasi  mengenai defences dan tercatat?
4. Apakah  ada  peninjauan  kembali  untuk hazard , risk dan defences sesuai  dengan  Sistem Manajemen Keselamatan? Continuous improvement of the SMS SISTEM PELAPORAN SMS documentation 1. Apakah  format  pelaporan hazard disampaikan dan  tercatat  sesuai  dengan  Sistem  Manajemen Keselamatan?
2. Apakah  pelaporan hazard sesuai  dengan  yang dikeluarkan oleh Safety Manager ?
3. Apakah  pelaporan  mengenai  investigasi hazard dan  dilaksanakan  sesuai  dengan  Sistem Manajemen Keselamatan?
4. Apakah  staf  yakin  tidak  akan  diberi  sanksi/ hukum  apa  bila  staf  tersebut  menyampaikan laporannya?
5. Apakah ada umpan balik yang diberikan kepada staf tersebut setelah laporan tersebut diperiksa? The management of change PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STAF Safety promotion 1. Apakah  staf  telah  mengikuti  pelatihan  atau sedang  mengikuti  pelatihan  terkait  dengan Sistem Manajemen Keselamatan? Training and education 2. Apakah  staf  telah  diinstruksikan  tentang bagaimana  pelaksanaan  Sistem  Manajemen Keselamatan dan aturan-aturannya? Safety communication
Pelaksanaan  Pengawasan  Keselamatan  Penerbangan  di  Bandar  Udara  SM.  Badaruddin  II Palembang, ( Lita Yarlina 1) , Evy Lindasari 2) ) 91
3. Apakah  staf mengerti  bahwa  Sistem  Manajemen Keselamatan  itu  bukan  suatu  sistem  yang bertujuan untuk menunjuk kesalahan? The management of change 4. Apakah  pelaksanaan  pelatihan  dicatat  sesuai dengan Sistem Manajemen Keselamatan? AUDIT OPERASI DAN INVESTIGASI KEJADIAN ( INCIDENT/ACCIDENT ) The management of change 1. Apakah audit sistem dilaksanakan sesuai dengan Sistem Manajemen Keselamatan? 2. Apakah  staf  telah  diberi  dorongan  untuk berpartisipasi melaporkan hazard yang berhubungan dengan keselamatan?
3. Apakah  umpan  balik  yang  disediakan  bagi mereka  yang  telah  berpartisipasi  di  dalam  audit telah  sesuai  dengan  Sistem  Manajemen Keselamatan?
4. Apakah  laporan hazard,  accident ,  dan incident telah diinvestigasi?
DOKUMEN DAN KONTROL DATA SMS documentation 1. Apakah dokumen Sistem Manajemen Keselamatan  terus  diperbaharui  ( update )  sesuai dengan yang didokumentasikan? Continuous improvement of the SMS 2. Apakah  sistem  yang  didokumentasikan  dapat diakses oleh yang membutuhkan?
3. Apakah  pencatatan  dilakukan  sesuai  dengan Sistem Manajemen Keselamatan?
EVALUASI KINERJA SISTEM Safety assurance 1. Apakah sistem telah ditinjau ulang sebagaimana keperluan Sistem Manajemen Keselamatan? Safety performance monitoring and measurement 2. Apakah  sumber  daya  yang  cukup  telah dialokasikan untuk proses evaluasi? The management of change 3. Apakah  semua  staf  yang relevant dilibatkan dalam evaluasi Sistem Manajemen Keselamatan? Continuous improvement of the SMS Sumber: Hasil survey, 2012 (diolah) Dari  tabel  6  tersebut  terlihat  bahwa kerangka kerja yang mewakili persyaratan minimum untuk implementasi  SMS yang  menjadi standar acuan dan rekomendasi praktis ( SARPs ) dari ICAO  Doc  9859  - Safety
Management  Manual ,  yang  meliputi  4 (empat)  komponen  dan  12  (dua  belas)
elemen, telah diadaptasi seluruhnya
dalam  SKEP/223/X/2009  tentang Petunjuk  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan ( Safety Management  System )  Operasi  Bandar Udara, Bagian 139-01 ( Advisory Circular 139-01,  Airport  Safety  Management System ) dengan melakukan penyesuaian berdasarkan kondisi
pengelolaan organisasi kebandarudaraan di Indonesia. Ruang Lingkup Pengawasan Keselamatan Bandar Udara Ruang lingkup pelaksanaan pengawasan keselamatan bandar udara berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan  Nomor  KM.24  Tahun 2009  tentang  Peraturan  Keselamatan Penerbangan  Sipil  Bagian  139  ( Civil Aviation  Safety  Regulation  Part  139 ) tentang  Bandar  Udara  ( Aerodrome ), yang  penjabarannya  tertuang  dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/293/XII/2009  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Pengawasan  Keselamatan Operasi  Bandar  Udara  dan  Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter Bagian 139-01 ( Staff Instruction  139-01 ),  yang  meliputi  jenis pengawasan berupa audit keselamatan, inspeksi keselamatan, dan pengamatan keselamatan, sudah mencakup sebagian  besar  dari  tugas  dan tanggung  jawab  pemerintah  dalam fungsi pengendalian keselamatan operasi bandar udara. Pelaksanaan  dari  audit  keselamatan dilakukan secara reguler setiap 2 (dua) tahun,  kecuali  diperintahkan  lain  oleh Direktur  Jenderal  Pehubungan  Udara atau Direktur Bandar Udara berdasarkan tingkat kepatuhan penyelenggara  bandar  udara  tersebut. Audit keselamatan diprioritaskan untuk dilaksanakan pada bandar udara internasional dan bandar udara bersertifikat  dengan  hierarkhi  sebagai bandar  udara  pengumpul.  Audit keselamatan  dilaksanakan  terhadap
Pedoman Pengoperasian Bandar Udara ( Aerodrome Manual ) termasuk kelengkapan,  kebenaran,  kesesuaian, dan  pelaksanaannya.  Audit  dilakukan dengan  metodologi sampling untuk memverifikasi  efektifitas  sistem  yang sudah  berjalan. Sampling dilakukan terhadap  hal-hal  krusial/  penting dalam sistem dan/atau defisiensi/kekurangan  yang  dideteksi merupakan  problem  sistemik  yang memerlukan review  system secara keseluruhan oleh penyelenggara bandar  udara.  Tim  Pengawasan  untuk audit  keselamatan  operasi  bandar udara  paling  banyak  terdiri  atas  6 (enam) orang Inspektur Bandar Udara.
Inspeksi  keselamatan  dilaksanakan dapat secara acak atau rutin berdasarkan  perkembangan  tingkat kepatuhan penyelenggara bandar udara dan/atau tingkat risiko keselamatan  yang  ada  pada  setiap bandar  udara,  yang  dihasilkan  dari kegiatan pengamatan dan/atau pemantauan.  Inspeksi  keselamatan  ini juga dilakukan pada tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.  Pemeriksaan  pada  inspeksi keselamatan  dilaksanakan  terhadap unsure  tertentu  pengawasan  dan/atau pada output atau  kondisi  nyata  yang ada  terhadap  standar  dan  ketentuan, termasuk pemeriksaan terhadap tindak lanjut hasil audit. Inspeksi keselamatan secara  rutin  yang  dilaksanakan  oleh Direktorat Bandar Udara diprioritaskan bagi  bandar  udara  beregister  yang hanya melayani penerbangan angkutan dalam negeri dengan hierarkhi bandara pengumpul  tersier  dan  bandar  udara pengumpan.  Inspeksi  keselamatan
Pelaksanaan  Pengawasan  Keselamatan  Penerbangan  di  Bandar  Udara  SM.  Badaruddin  II Palembang, ( Lita Yarlina 1) , Evy Lindasari 2) ) 93
secara  acak  yang  dilaksanakan  oleh Direktorat  Bandar  Udara  disesuaikan dengan perkembangan isu keselamatan yang  ada  pada  setiap  bandar  udara. Inspeksi  keselamatan  bandar  udara secara  acak  dilaksanakan  dengan prioritas  untuk  bandar  udara  yang mempunyai  risiko  keselamatan  tinggi, serta  untuk  bandar  udara  yang  telah dilakukan  audit  keselamatan  guna melihat  perkembangan  tindak  lanjut hasil  audit.  Tim  Pengawasan  untuk inspeksi  keselamatan  paling  banyak terdiri  dari  3  (tiga)  orang  Inspektur Bandar Udara.
Pengamatan  keselamatan  dilakukan secara  acak  dan  akan  dilakukan pemeriksaan  apabila  terdapat  indikasi meningkatnya risiko keselamatan dan/atau berkurangnya tingkat kepatuhan penyelenggara bandar udara terhadap peraturan dan ketentuan  keselamatan,  berdasarkan hasil  pemantauan  keselamatan  dan/ atau laporan suka rela dari pihak-pihak lain.  Pemeriksaan  pada  pengamatan keselamatan dilakukan terhadap unsure dan/atau output yang diindikasikan  risiko  keselamatannya meningkat  tinggi.  Tim  Pengawasan Keselamatan untuk pengamatan
keselamatan terdiri dari 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang Inspektur Bandar Udara.
Pemantauan  keselamatan  dilakukan secara  rutin  melalui  penyusunan  dan pengembangan  database  keselamatan bandar  udara  oleh  petugas  yang ditunjuk  pada  Direktorat  Bandar Udara. Petugas pemantauan keselamatan harus secara aktif melakukan pengumpulan data termasuk  data  hasil  pengawasan
keselamatan (observasi atau PTP/NCN), dan/atau mengembangkan  sistem  pelaporan operasi  bandar  udara,  maupun  sistem pelaporan  kejadian  dan  kecelakaan  di bandar  udara.  Laporan  kejadian  dan kecelakaan  di  bandar  udara  bersifat rahasia  dan  tidak  dapat  dijadikan  alat bukti di pengadilan. Petugas pemantauan wajib menjaga kerahasiaan database  keselamatan,  termasuk  data dan  pelapor  adanya  kejadian  dan kecelakaan di bandar udara. Berdasarkan database keselamatan, petugas  pemantauan  wajib  melakukan evaluasi dan analisa keselamatan, serta secara  berkala  paling  lama  setiap  6 (enam)  bulan  wajib  memberikan laporan kecenderungan tingat keselamatan  pada  setiap  bandar  udara maupun  secara  nasional,  kepada Direktur  Bandar  Udara.  Direktur
Bandar  Udara  bertanggung  jawab  atas keberhasilan tugas pemantauan keselamatan  bandar  udara,  melalui program  pengembangan  sumber  daya manusia,  pemenuhan  prasarana  dan sarana  pemantauan,  serta  promosi keselamatan  yang  antara  lain  melalui sosialisasi dan kemudahan menyampaikan pelaporan. Verifikasi keselamatan operasi bandar udara pada prinsipnya dilakukan atas permintaan penyelenggara  bandar  udara,  dalam rangka  akan  dioperasikannya  suatu prasarana  pokok  bandar  udara  hasil pembangunan  atau  pengembangan maupun  akan  dioperasikannya  tipe pesawat yang lebih besar.

## KESIMPULAN

## Kesimpulan
Dari  hasil  analisis  dan  pengamatan yang  dilakukan  terhadap  pelaksanaan pengawasan keselamatan operasi bandar  udara  di  Bandara  Sultan Mahmud  Badaruddin  II  Palembang dengan performance indicator keselamatan  operasional  penerbangan yang terdapat dalam peraturan perundangan  yang  dikeluarkan  oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara  dalam  Peraturan  Menteri Perhubungan  Nomor  KM.24  Tahun 2009, dapat diberikan beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut: 1. Pengawasan  keselamatan  operasi Bandar  udara    di  Bandar  udara Sultan  Mahmud  Badaruddin  II Palembang dalam  sistem pengawasan  terdiri  dari  4  sistem yaitu  sistem  manajemen  bandar udara,  sistem  control  sisi  udara, sistem  lingkungan  bandar  udara, sistem  pemeriksaan  dan  sistem pelaporan  dan  sistem  Manajemen keselamatan sudah sesuai dan sudah memenuhi  refernsi  CASR  139  dan MCS 139.
2. Analisis  gap  antara  peraturan tentang Sistem Manajemen Keselamatan  ( SMS )  Bandar  Udara
antara  SKEP/223/X/2009  tentang Petunjuk dan Tata Cara Pelaksanaan Sistem  Manajemen  Keselamatan ( Safety  Management  System )  Operasi
Bandar  Udara,  Bagian  139-01
( Advisory  Circular  139-01,  Airport Safety  Management  System )  dengan
ICAO  Doc  9859  - Safety  Management Manual,  Second  Edition  –  2009 yang
menjadi standar acuan dan rekomendasi  praktis  ( SARPs ) bagi para pembuat kebijakan dari negara anggotanya 3. Kerangka  kerja  yang  mewakili persyaratan minimum untuk implementasi  SMS yang  menjadi standar  acuan  dan  rekomendasi praktis ( SARPs ) dari ICAO Doc 9859 - Safety  Management  Manual ,  yang meliputi 4 (empat) komponen  yaitu safety  policy  and  objectives , safety  risk management,  safety  promotion  dan safety  assurance. dan  12  (dua  belas) elemen  yaitu  SMS documentation,
Management commitment and responsibility, Safety accountabilities,  Appointment  of key  safety  personnel,  Coordination of  emergency  response  planning. Continuous  improvement  of  the  SMS, Hazard identification, Risk assessment  and  mitigation, The management  of  change, Training  and education,  Safety  communication, Safety  performance  monitoring  and measurement,
4. Pelaksanaan  dari  audit  keselamatan dilakukan  secara  reguler  setiap  2 (dua)  tahun,  kecuali  diperintahkan lain oleh Direktur Jenderal Pehubungan  Udara  atau  Direktur Bandar  Udara  berdasarkan  tingkat kepatuhan  penyelenggara  bandar udara  tersebut.  Audit  keselamatan diprioritaskan  untuk  dilaksanakan pada  bandar  udara  internasional dan  bandar  udara  bersertifikat dengan  hierarkhi  sebagai  bandar udara pengumpul.
5. Verifikasi keselamatan operasi bandar  udara  pada  prinsipnya dilakukan atas permintaan
Pelaksanaan  Pengawasan  Keselamatan  Penerbangan  di  Bandar  Udara  SM.  Badaruddin  II Palembang, ( Lita Yarlina 1) , Evy Lindasari 2) )
penyelenggara bandar udara, dalam rangka  akan  dioperasikannya  suatu prasarana pokok bandar udara hasil pembangunan  atau  pengembangan maupun  akan  dioperasikannya  tipe pesawat yang lebih besar.

## Rekomendasi
Pedoman  pengawasan  keselamatan bandar  udara  yang  tertuang  dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor  KM.24  Tahun  2009  tentang Peraturan  Keselamatan  Penerbangan
Sipil  Bagian  139  ( Civil  Aviation  Safety Regulation  Part  139 )  tentang  Bandar Udara ( Aerodrome ), yang penjabarannya tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/293/XII/2009  tentang  Petunjuk Pelaksanaan  Pengawasan  Keselamatan Operasi  Bandar  Udara  dan  Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter Bagian 139-01 ( Staff Instruction  139-01 ),  yang  meliputi  jenis pengawasan berupa audit keselamatan, inspeksi keselamatan, dan pengamatan keselamatan,  sudah  cukup  mencakup sebagian  besar  dari  tugas  dan tanggung  jawab  pemerintah  dalam fungsi pengendalian keselamatan operasi  bandar  udara.  Namun  karena cepatnya pertumbuhan angkutan udara  dan  perkembangan  teknologi penerbangan,  maka  peraturan  harus secara rutin dievaluasi.

## DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan Pemerintah
PP.  03  Tahun  2001  tentang  Keamanan dan Keselamatan Penerbangan PP. 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan Republik Indonesia Peraturan Menteri Perhubungan KM. 36 Tahun 1993 Kriteria  Klasifikasi Bandar Udara KM. 48 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara KM. 1 Tahun 2004 tentang Pemberitahuan dan Pelaporan Kecelakaan, Kejadian atau Keterlambatan  Kedatangan  Pesawat Udara KM.  7  Tahun  2008  tentang  Organisasi dan  Tata  Kerja  Unit  Pelaksana
Teknis Bandar Udara
KM.  20  Tahun  2009  tentang  Sistem
Manajemen  Keselamatan  ( Safety Management System )
KM.  24  Tahun  2009  tentang  Peraturan Keselamatan  Penerbangan  Sipil Bagian 139 ( CASR 139 )
KM.  8  tahun  2010  tentang  Program Keselamatan Penerbangan Nasional
KM.  11  Tahun  2010  tentang  Tatanan Kebandarudaraan Nasional
KM. 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan  Tata  Kerja  Kantor  Otoritas Bandar Udara
KM.  63  Tahun  2011  tentang  Kriteria, Tugas  dan  Wewenang  Inspektur Penerbangan
KM.  64  Tahun  2011  tentang  Kriteria, Tugas  dan  Wewenang  Teknisi Penerbangan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara SKEP.  100  Tahun  1985  tentang Peraturan  dan  tata  tertib  bandar udara SKEP.  58  Tahun  1999  tentang Persyaratan dan Prosedur
Pengoperasian  Kendaraan  di  sisi udara
SKEP. 347 Tahun 1999 Standar rancang bangun  dan  atau  rekayasa  fasilitas dan peralatan bandar udara SKEP/113/VI/2002  tentang  Kriteria Penempatan  Fasilitas  Elektronika dan Listrik Penerbangan SKEP. 120 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksana Pembuatan Rencana Induk Bandara SKEP. 223 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksana Pembuatan daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara SKEP/76/VI/2005  tentang  Petunjuk Pelaksana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2002 Tentang  Setifikasi  Operasi  Bandar Udara SKEP.  24  Tahun  2006  tentang  Jam Operasi  ( Operating  Hours )  Bandar
Udara
SKEP/2767/XII/2010  tentang  Kriteria
Kepala  Bandar  Udara,  Pejabat
Bidang  Keselamatan  Bandar  Udara, dan  Pejabat  Bidang  Keamanan Bandar Udara
CASR dan MOS ( Manual of Standard ) CASR 139 Aerodromes ,  KM.  24  Tahun 2009 MOS 139  Vol.  I MOS  Part  139 Aerodrome , SKEP/76/VI/2005
MOS 139  Vol.  II  Persyaratan  Standar
Teknis  dan  Operasional  Peraturan
Keselamatan  Penerbangan  Sipil Bagian  139  Volume  II  Tempat Pendaratan  dan  Lepas  Landas Helikopter, SKEP/41/III/2010
MOS 139  Vol.  III  Persyaratan  Standar
Teknis  dan  Operasional  Peraturan Keselamatan  Penerbangan  Sipil Bagian  139  ( Manual  of  Standard CASR  Part  139 )  Volume  III  Bandar
Udara Perairan ( Waterbase ), SKEP/227/VIII/2010
MOS 139  Vol.  IV  Persyaratan  Standar Teknis  dan  Operasional  Peraturan Keselamatan  Penerbangan  Sipil Bagian  139  ( Manual  of  Standard CASR  Part  139 )  Volume  IV Pelayanan  Pertolongan  Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK), KP. 420 Tahun 2011 Staff  Instruction  (SI)  dan  Advisory
Circular (AC)
SI  HRD-03 Petunjuk  Pelaksanaan Staff Instruction ( SI ) HRD-03 Pengembangan Sumber Daya Manusia  Bagi  Personel  Direktorat Bandar  Udara  ( Human  Resources Development  of  Airport  Personel ),
SKEP/204/VIII/2009 SI 139-01 Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan  Keselamatan  Operasi Bandar Udara dan Tempat Pendaratan  dan  Lepas  Landas Helikopter  Bagian  139-01  ( Staff Instruction 139-01 ), SKEP/293/XII/2009 AC  139-01 Petunjuk  dan  Tata  Cara Pelaksanaan  Sistem  Manajemen Keselamatan  ( Safety  Management System )  Operasi  Bandar  Udara, Bagian 139-01 ( Advisory Circular 139- 01,  Airport  Safety  Management System ), SKEP/223/X/2009
AC  139-02 Petunjuk  dan  Tata  Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil  Bagian  139-02  Pembuatan Program  Pengelolaan  Keselamatan Operasi  Bandar  Udara  ( Advisory Circular CASR 139-02, Safety Plan for Airport ), SKEP/39/III/2010
AC  139-05 Petunjuk  dan  Tata  Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil  Bagian  139-05  Sertifikasi  dan Registrasi  Bandar  Udara  ( Advisory Circular  CASR  139-05,  Certification
Pelaksanaan  Pengawasan  Keselamatan  Penerbangan  di  Bandar  Udara  SM.  Badaruddin  II Palembang, ( Lita Yarlina 1) , Evy Lindasari 2) ) 97
and  Registration  of  an  Aerodrome ), SKEP/43/III/2010
AC  139-08 Petunjuk  dan  Tata  Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-08, Standar Pembuatan Buku Pedoman Pengoperasian Bandar Udara ( Advisory Circular CASR Part 139-08, Aerodrome Manual ), SKEP/2770/XII/2010
AC  139-11 Petunjuk  dan  Tata  Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-11 ( Advisory Circular CASR  Part  139-11 ),  Lisensi  Personel Bandar Udara, SKEP/302/V/2011
AC  139-14 Petunjuk  dan  Tata  Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan
Sipil Bagian 139-14 ( Advisory Circular CASR Part 139-14 ), Standar Kompetensi Personel Bandar Udara,
KP. 436 Tahun 2011
AC  139-16 Petunjuk  dan  Tata  Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan
Sipil Bagian 139-16 ( Advisory Circular CASR Part 139-16 ), Pedoman Penyusunan  Dokumen  Rencana Penanggulangan  Keadaan  Darurat Bandar  Udara  ( Airport  Emergency Plan ), KP. 378 Tahun 2011.

## Surat  Edaran  Keselamatan  Direktur Bandar Udara
SE.  023  Tahun  2011,  Peningkatan Keselamatan  Operasi  di  Apron
( Apron Safety Operation Awareness ) SE/07/V/2010, Keselamatan Operasional  di  Daerah  Pergerakan Bandar Udara ( Movement Area )
SE/09/VII/2010,  Pengaturan  Posisi Parkir  Pesawat  Udara  ( Aircraft
Parking Position ) di Bandar Udara SE/22/XII/2010, Sosialisasi Keselamatan  Operasi  Bandar  Udara
Kepada  Masyarakat  Sekitar  Bandar
Udara
SE/01/III/2009, Pencegahan Bird Strike di Bandar Udara SE/02/IV/2009, Keselamatan Pekerjaan di Bandar Udara ( Aerodrome Works Safety )