Ekspresi dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 6, No. 3, September 2023 e-ISSN: 2656-050X, Website : http://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/JEP/index DOI : https://doi.org/10.33822/jep.v6i3.6109

## RUANG PUBLIK BARU DAN PERUBAHAN SOSIAL: PEMANFAATAN INTERNET UNTUK ADVOKASI DAN DISEMINASI ISU PENUNDAAN PEMILU STUDI KASUS MAFINDO DAN DRONE EMPRIT
Mila Amalia Rahman 1 , Zahra Nur Afifah 2 , Iza Ma’rifah 3 , Dewi Laras Lestari 4 , Gun Gun Heryanto 5 , Tantan Hermansah 6 1,2,3,4,5,6 Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta E-mail: milaamalia.rahman@gmail.com
Naskah diterima tanggal 07-09-2023, direvisi tanggal 26-09-2023, disetujui tanggal 30-09-2023
Abstrak. Penelitian ini mengkaji tentang isu penundaan pemilu tahun 2024 yang viral di media sosial. Menko  Marves mengklaim  110  juta  warganet  mendukung  penundaan  pemilu  2024, berbeda  dengan  yang  dibagikan  Founder  Drone  Emprit  91%  kontra  dan  6%  pro  terhadap penundaan  pemilu.  Peneliti  berfokus  pada  analisis  advokasi  dan  diseminasi  isu  penundaan pemilu 2024 pada ruang publik baru. Penelitian terdahulu sepakat internet dapat menyebarkan informasi  pemilu  dan  memengaruhi  masyarakat,  sedangkan  penelitian  ini  fokus  pada  twitter, peran Mafindo serta Drone Emprit dalam memetakan isu. Twitter sebagai media sosial menjelma ruang  diskusi  masyarakat  tanpa  batas,  isu  pemilu  menjadi  diskursus  yang  ramai  dibicarakan. Tujuan  penelitian  ini  mengetahui  Twitter  sebagai  ruang  publik  baru  dan  perubahan  sosial dimasyarakat terkait isu penundaan pemilu. Peneliti menggunakan pendekatan kulitatif dan studi kasus,  pengambilan  data  menggunakan  wawancara,  observasi  dan  studi  literatur  kemudian dianalisis  dan  dideskripsikan  dengan  paradigma  kritis.  Peneliti  menemukan  perbincangan  di twitter  didominasi  narasi  kritik  dan  kontra  terhadap  penundaan  Pemilu  2024,  tidak  hanya oleh publik,  namun  juga  politisi,  pakar  hukum,  pengamat  dan  petinggi  partai.  Munculnya  tokoh mengadvokasi penundaan Pemilu 2024 tidak berpengaruh pada opini publik. Tipologi pengguna internet dalam hal ini termasuk dalam dua tipologi yaitu, tipologi disseminator dan propagandis .
Kata Kunci: ruang publik baru, perubahan sosial, penundaan pemilu 2024, twitter .
Abstract. This research examines the issue of postponing the 2024 election which has gone viral on social media. The Coordinating Minister for Marves claims that 110 million netizens support postponing the 2024 election, in contrast to what the Founder of Drone Emprit shared: 91% are against and 6% are pro for postponing the election. Researchers focus on analyzing advocacy and  disseminating  the  issue  of  postponing  the  2024  election  in  new  public  spaces.  Previous research  agrees  that  the  internet  can  disseminate  election  information  and  influence  society, while  this  research  focuses  on  Twitter  and  the  role  of  Mafindo  and  Drone  Emprit  in  mapping issues.  Twitter  as  social  media  has  become  a  space  for  unlimited  public  discussion,  election issues have become a widely discussed discourse. This research aims to understand Twitter as a  new  public  space  and  social  changes  in  society  related  to  the  issue  of  election  delays. Researchers  use  a  qualitative  approach  and  case  studies,  collecting  data  using  interviews, observations, and literature studies, then analyzing and describing them using a critical paradigm. Researchers found that conversations on Twitter were dominated by narratives of criticism and opposition to the postponement of the 2024 elections, not only by the public but also by politicians, legal experts, observers, and high-ranking party officials. The emergence of figures advocating the postponement of the 2024 elections does not affect public opinion. In this case, the typology of internet users falls into two typologies, namely, disseminator and propagandist typologies.
Keywords: new public sphere, social change, postponing the 2024 General election, Twitter.

## PENDAHULUAN
Penundaan pemilu menjadi pembicaraan oleh pengguna twitter pada tahun 2021 dan 2022 bukan hanya dalam pemberitaan yang disampaikan oleh menteri Penanaman Modal dan Kepala BKPM  Bahlil  Lahadalia,  pada  siaran  pers  menyatakan  bahwa  para  pengusaha  mengusulkan penundaan pemilu 2024 (Saptohutomo, 2023). Namun Mantan ketua Umum Badan Pengusaha Pusat  (BPP)  dan  Himpunan  Pengusaha  Muda  Indonesia  (HIPMI),  Erwin  Aksara  menolak permintaan tersebut (Farisa, 2023). Namun, isu penundaan pemilu ini juga membuat 2 lembaga yang  mengusut  kebenaran  di  media  sosial  seperti  Drone  Emprit  dan  Mafindo  memberikan informasi tentang hal tersebut (Drone Emprit, 2023). Mereka memonitor serta menganalisa media sosial dan platform online yang berbasis teknologi big data untuk isu ini pada ruang publik baru. Isu  ini  pun  mulai  memuncak  dengan  adanya  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  atas gugatan perdata Partai prima untuk menghentikan proses tahapan pemilu.  Kemudian dikutip dari Kompas.com,  Luhut  Binsar  Pandjaitan  selaku  Menteri  Koordinator  Bidang  Kemaritiman  dan Investasi mengklaim bahwa 110 juta warganet mendukung penundaan pemilu 2024 (Primadhyta, 2022). Hal di atas berbeda dengan data yang dibagikan oleh Ismail Fahmi selaku Founder dari Drone Emprit melalui akun twitter pribadinya, 91% bernada kontra dan 6% pro akan penundaan pemilu.  Data  fakta  ini  dihasilkan  dari  analisis  isu  penundaan  pemilu  yang  dibicarakan  oleh pengguna twitter (Fahmi, 2023).
Hal ini juga yang membuat platfrom Twitter sebagai salah satu media sosial yang menjelma bagai ruang diskusi masyarakat tanpa batas (Setiamukti & Nasvian, 2023), Kehadiran media baru telah  memungkinkan  setiap  orang  menjadi  produsen  sekaligus  konsumen  ( procumer ),  dan melahirkan konvergensi media sebagai adaptasi perubahan tersebut  (Briandana, 2023) . Ruang publik ( public sphere ) adalah suatu ruang yang dapat diakses tanpa adanya batas, bebas dari tekanan  kekuasaan  dan  ekonomi,  yang  dimana  warga  negara  membicarakan  politik  untuk mewujudkan suatu kesepahaman bersama yang berkaitan dengan kepentingan umum yang lebih luas. Keberhasilan aktivis media digital tidak diukur dari pengaruh maupun kemampuan untuk membentuk  gerakan  dunia offline (Perdana  et  al.,  2022).  Berbeda  dengan  media  mainstream yang memiliki peraturan dan batasan-batasan dan tidak jarang dipengaruhi kepentingan pihak tertentu.  Dengan  munculnya  internet  maka  hadirlah  New Public  Sphere (Ruang  publik  baru). Ruang publik baru berakar dari hadirnya media baru yang menyebabkan persinggungan antara budaya populer atau disebut budaya baru dengan kehidupan kita sehari-hari. Saat menggunakan jejaring  sosial  di  internet,  kita  mungkin  menghadapi  berbagai  macam  masalah  sosial, seperti kebebasan  berekspresi,  penghormatan  terhadap  privasi,  dan  berbagai  ekspresi  terkait norma dan moralitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dapat dikatakan bahwa budaya tidak mempengaruhi kehidupan kita, karena pada dasarnya semua yang kita lakukan diatur oleh budaya.  Alasan  mengapa  ruang  publik  baru,  budaya  dan  media  baru  bersinggungan  adalah karena perkembangan media baru mulai membentuk budaya baru di masyarakat, salah satunya ruang publik baru hadir sebagai bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat. Diskursus yang terjadi di ruang publik baru lebih bersifat bebas, terbuka, dan tanpa batas, sehingga terjadinya pergeseran budaya. Studi budaya pada media baru ini dikenalkan oleh Richard Hoggart, Stuart Hall  and  Raymond  Williams  yang  tergabung  di  dalam  Birmingham  School  (Kafle,  2009). Perbincangan  tentang  pemilu  di  twitter  menjadi  diskursus  yang  ramai  dibicarakan  khususnya menjelang  pemilu  seperti  saat  ini.  Hal  ini  terjadi  karena  publik  merasa  lebih  bebas  untuk menyampaikan  pendapat  dan  aspirasinya.  Berbeda  dengan  ruang  publik  pada  era  sebelum adanya  media  baru,  walaupun  Habermas  menegaskan  bahwa  ruang  publik  bersifat  bebas, namun masih ada rasa takut dari masyarakat ketika bicara suatu tema yang dianggap tabu seperti politik. Hal ini menjadi bentuk pergeseran budaya lama menuju budaya populer pada media baru Twitter.
Twitter juga dapat termasuk ke dalam New Public Sphere , hal ini dikarenakan masyarakat memiliki peran lebih aktif dan terlibat dalam proses pembentukan opini public dalam mengambil keputusan  politik.  Bentuk  ruang  publik  virtual  di  media  baru  ( net-based  public  sphere ),  bisa diklasifikasi  dalam  lima  kategori,  yaitu:  e-government,  advocacy/activist  domain,  civic  forums, parapolitical domain, dan journalism domain (Dahlgren, 2006) . Artinya, ruang publik dalam media baru  yang  bersifat  interaktif,  global,  dan  konvergen  dapat  disebut New  public  sphere karena
memiliki fungsi yang sama dengan ruang publik. Twitter, Facebook, dan blog/website sebagai bentuk  media  baru  paling  tren  menawarkan  potensi  untuk  ruang  interaktif  tersebut.  Saat  ini, diskusi  yang  menekankan  unsur  interaktif  ini  terlihat  pada  kolom  komentar  yang  tersedia baik pada  website  media,  blog,  Facebook,  Twitter,  maupun  Youtube  (Simarmata,  2014) . Hal  ini memungkinkan perubahan sosial dan politik yang lebih cepat dan demokratis, karena memberi kesempatan  bagi  suara-suara  yang  sebelumnya  tidak  terdengar  untuk  diwakili  dalam  proses tersebut.  Internet  telah  membawa  perubahan  sosial  yang  signifikan  dalam  aspek  kehidupan termasuk dalam berkomunikasi. Dalam hal pemanfaatan internet untuk advokasi dan diseminasi, internet  telah  menjadi  alat  yang  sangat  efektif  dalam  membantu  kelompok  dan  individu  untuk mencapai tujuan mereka, baik itu dalam mempromosikan isu sosial tertentu atau memobilisasi dukungan untuk tindakan tertentu.
Secepat penyebaran isu penundaan pemilu merupakan topik yang seringkali dibicarakan di media sosial terlebih Twitter. Beberapa pengguna Twitter yang mendiseminasi isu penundaan pemilu  cenderung  mengkritik  keputusan  penundaan  tersebut  dan  mempertanyakan  kebijakan pemerintah terkait hal tersebut. Salah satunya contoh pada akun Twitter @mohmafhudmd dalam cuitannya “Vonis PN Jakpus ttg penundaan pemilu ke thn 2025 hrs dilawan, krn tak sesuai dgn kewenangannya”.  Sementara  itu,  ada  juga pengguna  Twitter  yang  mengadvokasi  penundaan pemilu dengan alasan kesiapan infrastruktur yang belum memungkinkan untuk menggelar pemilu secara aman. Salah satu contoh pada cuitan “Penundaan pilpres tentu menjadi pilihan terbaik dalam keadaan seperti saat ini. Perlu ada kerja priori tas demi bangsa dan negara tercinta ini” dalam  akun  @Madawiboo.  Twitter  sebagai  ruang  publik  baru,  banyak  pengguna  dapat mendiseminasi informasi dan pandangan mereka terkait isu penundaan pemilu. Pengguna dapat men- tweet artikel berita, opini, analisis, dan pandangan mereka sendiri terkait penundaan pemilu. Politikus  Senior  PDI  Perjuangan  menyebut  kronologi  usulan  penundaan  pemilu  2024 berawal  dari  unsur  pemerintah  yaitu  Menteri  Investasi  Bahlil  Lahadalia.  Dilansir  dari  BBC, gagasan penundaan pemilu 2024 yang tertangkap media, berawal sejak Januari 2022. Hal  ini pertama kali diungkapkan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia. Ia mengutarakan soal penundaan pemilu 2024 di sela rapat kerja dengan Komisi VI DPR, 31 Januari 2022. Mantan ketua Himpunan Pengusaha  Muda  Indonesia  (HIPMI)  ini  mengutip  sebuah  survei  di  mana  tingkat  kepuasan terhadap Presiden Joko Widodo mencapai 70%, dan menggabungkannya dengan harapan dari para pengusaha. “ Saya kan keliling indonesia, baik itu pengusaha besar, pengusaha kecil, dalam negeri maupun asing, karena mereka butuh stabilitas," kata Menteri Bahlil. Dilansir dari detikcom (Azmi, 2023).
Isu penundaan pemilu ini juga membuat 2 lembaga yang mengusut kebenaran di media sosial  seperti  Drone  Emprit  dan  Mafindo  memberikan  informasi  tentang  hal  tersebut.  Seperti Drone  Emprit  merupakan  sebuah  sistem  yang  berfungsi  untuk  memonitor  serta  menganalisa media sosial dan platform online yang berbasis teknologi big data (Drone Emprit, 2023). Drone Emprit sendiri menggunakan keahlian Artificial Intelligence dan Natural Learning Process (NLP). Drone Emprit mampu menyajikan peta Social Network Analysis 19 tentang bagaimana sebuah hoax berasal, menyebar, siapa influencers pertama, dan siapa groupnya.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  Drone  Emprit,  Mafindo  juga  lembaga  yang  memberikan informasi  seputar  informasi  yang  memberikan  hoax.  Pada  tahun  2016,  MAFINDO,  komunitas anti-hoax, menjadi lembaga nirlaba yang sah secara hukum. MAFINDO saat ini memiliki lebih dari 95.000 anggota daring, lebih dari 1.000 sukarelawan, dan lebih dari 20 cabang Indonesia. MAFINDO  juga  mempekerjakan  tim  profesional  untuk  melakukan  pekerjaannya.  Untuk memerangi  infomedik  dan  hoaks,  MAFINDO  melakukan  berbagai  kegiatan,  termasuk pembongkaran  hoaks,  edukasi  publik,  seminar,  sarasehan,  advokasi  untuk  berbagai  pihak, pengembangan teknologi anti-hoaks, partisipasi masyarakat sipil, penelitian, dan riset. MAFINDO telah disertifikasi secara internasional oleh International Fact Checking Network (IFCN). Saat ini, ia  telah  bekerja  sama  dengan  berbagai  organisasi  masyarakat  sipil,  akademisi,  organisasi masyarakat,  baik  lokal,  nasional  maupun  internasional.  Semua  dilakukan  MAFINDO  dan jaringannya untuk turut membangun daya berpikir kritis di Masyarakat (Mafindo, 2023).
Isu penundaan pemilu ini dapat dikaji dengan teori Jurgen Habermas yang menempatkan gagasannya pada sesuatu yang umum, yaitu rasio manusia. Rasio dalam pandangan Habermas
adalah  ‘rasio  yang  memihak’  yaitu  rasio  yang  memiliki  kepentingan  emansipatoris  atau pembebasan. Dimana, meskipun tidak menunjuk suatu golongan tertentu sebagai sasaran dalam masyarakat, rasio yang memihak itu akan menunjukkan siapa yang harus dibebaskan  (Heller, 1982). Habermas berpendapat bahwa masyarakat berkembang menyangkut tiga dimensi pokok yaitu  kerja,  interaksi,  dan  kekuasaan  (Sensat,  1979).  Perkembangan  (Habermas  &  Santoso, 2007)masyarakat  juga  menyangkut  tiga  macam  rasionalisasi  yaitu  rasionalisasi  teknis  dalam dimensi  kerja,  rasionalisasi  praktis  dalam  dimensi  interaksi,  dan  rasionalisme  sistem  dalam dimensi kekuasaan (Littlejohn, 1999).
Konsep public sphere yang pada awalnya diperkenalkan oleh Habermas bermula dari esai yang  berjudul “The  Structural  Transformation  of  The  Public  Sphere” esai  tersebut menggambarkan kondisi Eropa abad ke- 17 sebagai sebuah “ruang publik” yang terletak antara komunitas ekonomi dan negara, dimana publik bisa melakukan diskusi yang rasional, membentuk opini  mereka,  serta  menjalankan  pengawasan  terhadap  pemerintah  (Habermas  &  Santoso, 2007). Konsepsi ruang publik pada dasarnya juga berarti suatu kawasan yang “netral” dimana publik memiliki akses yang sama dan berpartisipasi dalam wacana publik dalam kedudukan yang sejajar pula, bebas dari dominasi pasar. Media massa merupakan sebuah public spheres sebuah ruang atau kawasan dimana publik bisa leluasa menikmati wacana yang demokratis dan rasional. Dengan  demikian  semestinya  wilayah  media  tidak  boleh  diintervensi  terlalu  dalam  oleh pemerintahan yang berkuasa, dan menjaganya dari penetrasi pasar yang berlebihan.
Habermas  membedakan  ruang  publik  ( Öffentlichkeit) kedalam  tiga  jenis.  Pertama , Politische  Öffentlichkeit (ruang  publik  politik/politis);  Kedua, Literarische  Öffentlichkeit (ruang publik  sastra/wilayah  sastra/tulis  menulis);  dan  ketiga Reprasentative  Öffentlichkeit (perepresentasian/perwakilan  masyarakat)  (Habermas  &  Santoso,  2007).  Adapun  tujuan  dari ruang  publik  ( public  sphere )  yaitu  menjadikan  manusia  mampu  untuk  merefleksikan  dirinya secara kritis, baik secara politis-ekonomis maupun budaya (Heryanto, 2018).
Internet serta komunitas virtual menjadi media perantara terbentuknya struktur masyarakat yang bebas dominasi. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Berdasarkan hal tersebut, perbincangan ruang publik  secara face-to- face sudah bergeser, sehingga Mark Poster memberikan kritik pada Habermas dalam tulisannya Cyberdemocracy: Internet and the Public Sphere bahwa apa yang dikatakan Habermas tentang konsep public sphere sebagai ruang homogen dimana subyeknya mempunyai relasi simetrikal, telah terabaikan dalam arena publik elektronik (Heryanto, 2018).
Penelitian  serupa  yang  relevan  dengan  penelitian  ini  salah  satunya  berjudul The Relationship  Of  Political  Socialization  Messages  Relations  In  Social  Media  Twitter  With  The Image Of PKS . ( Study: Political Socialization PKS Through @PKSejahtera Account ) yang ditulis oleh  Munadhil  Abdul  Muqsith  tahun  2019.  adanya  hubungan  yang  signifikan,  dengan  temuan tertinggi  terfokus  pada  korelasi  antara  pesan  sosialisasi  politik  dan  variabel  persepsi  dalam indikator  citra  politik  (Muqsith,  2019).  Temuan  ini  menggambarkan  bahwa  pesan  yang disosialisasikan  melalui  platform  Twitter  memiliki  dampak  yang  berarti  terhadap  pembentukan citra politik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi pada pemahaman hubungan antara sosialisasi pesan dan citra politik tetapi juga mengajukan pertanyaan dan arah untuk penelitian selanjutnya (Nasrullah, 2014).
Penelitian  ini  terkait  dengan  temuan  dari  penelitian  Lukis  Alam  pada  tahun  2009  yang berjudul  "Influensi  Media  Internet  terhadap  Proses  Pemilu  di  Indonesia,"  yang  menggunakan pendekatan  kualitatif.  Dalam  penelitian  tersebut,  ditemukan  bahwa  internet  dapat  digunakan efektif untuk menyebarkan informasi pemilu dan memengaruhi masyarakat dengan lebih mudah. Kesesuaian dengan penelitian ini terletak pada fokus pemanfaatan internet dalam penyebaran isu  pemilu,  meskipun  penelitian  ini  tidak  terbatas  pada  ruang  publik  Twitter,  berbeda  dengan penelitian  sebelumnya  (Alam,  2009).  Proses  diseminasi  ini  juga  perlu  dilakukan  pada  media online,  agar  pemerataan  terhadap  proses  diseminasi  ini  terus  berlanjut.  Salah  satu  kasus diseminasi adalah Namun beberapa diseminasi tatap muka kurang efektif dan efisien mengingat target audience yang kurang tepat (Adhitama, 2020) Pentingnya proses diseminasi informasi juga ditekankan, dengan penekanan pada media online agar pemerataan dalam proses diseminasi terus berlanjut. Selain itu, penelitian ini melibatkan tinjauan lebih lanjut terkait peran pihak ketiga,
seperti Mafindo dan Drone Emprit, yang dapat memberikan wawasan tambahan terkait pengaruh media internet pada isu pemilu. Dengan mempertimbangkan temuan sebelumnya dan melibatkan perspektif pihak ketiga, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap pemanfaatan internet dalam konteks pemilu di Indonesia.
Penelitian  terkait  lainnya  adalah  "Analisis  Sentimen  Terhadap  Isu  Penundaan  Pemilu  di Twitter Menggunakan Naive Bayes Classifier." Penelitian ini menggunakan metode analisis Naive Bayes  Classifier  untuk  mengetahui  bagaimana  masyarakat  Twitter  merespons  isu  penundaan pemilu setelah pernyataan Muhaimin. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat 60.581 cuitan unik dengan  sentimen  positif,  58.998  cuitan  unik  dengan  sentimen  negatif,  dan  32.291  cuitan  unik menunjukkan sentimen netral (Perdana et al., 2022). hubungan dengan penelitian ini, fokusnya adalah  menganalisis  penggunaan  Twitter  sebagai  ruang  publik  untuk  mendiskusikan  isu penundaan pemilu. Bedanya, penelitian ini tidak hanya menganalisis sentimen masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan peran Drone Emprit dan Mafindo. Mafindo berperan sebagai pengamat fakta  yang  memberikan  klarifikasi  terhadap  isu,  sementara  Drone  Emprit  bertanggung  jawab dalam  diseminasi  isu  penundaan  pemilu  melalui  pemantauan  dan  analisis  Big  Data  di  ruang publik Twitter.
Maka dari itu diperlukan media pencari fakta yang akurat dan terpercaya untuk memastikan kebenaran  terkait  isu-isu  yang  berkembang.  Seperti  yang  dilakukan  oleh  Drone  Emprit  yang memanfaatkan  internet  untuk  advokasi,  diseminasi  informasi,  memantau  dan  melaporkan kecurangan pemilu dan politik Indonesia. Drone Emprit menggunakan teknologi seperti big data dan analisis sentimen untuk memantau serta menganalisa isu-isu politik yang muncul di media sosial agar lebih akurat kebenarannya. Berdasarkan penjabaran diatas, penulis akan membahas mengenai  Ruang  Publik  Baru  dan  Perubahan  Sosial  Budaya:  Pemanfaatan  Internet  untuk Advokasi dan Diseminasi Isu Penundaan Pemilu Studi Kasus Mafindo dan Drone Emprit.

## METODE PENELITIAN
Penulisan  artikel  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif,  yaitu  penelitian  yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tanpa menggunakan prosedur statistik dan kuantitatif lainnya. Pendekatan ini dilakukan karena mempunyai ciri khas tersendiri yaitu penyajian datanya adalah berupa bentuk narasi, cerita mendalam atau merinci dari para responden hasil wawancara dan  atau  observasi  (Hamidi,  2010).  Penelitian  ini  juga  menggunakan  metode  Studi  Kasus Prospektif,  yaitu  jenis  studi  kasus  diperlukan  untuk  menemukan  kecenderungan  dan  arah perkembangan  suatu  kasus  (Wahyuni,  2015).  Dalam  penelitian  ini  peneliti  berfokus  pada  isu penundaan  pemilu  yang  terus  berkembang  di  masyarakat  sejak  2022  hingga  maret  2023  di twitter,  sehingga  peneliti  mengetahui  sejauh  mana  isu  yang  beredar  dapat  memengaruhi masyarakat terutama dalam menyampaikan pendapatnya. Tindak selanjutnya berupa penelitian tindakan ( Action Research ) yang dilakukan juga oleh pihak lain yang berkompeten. Sumber data penelitian  diperoleh  melalui  wawancara  dan  studi  literatur  seperti  buku,  jurnal  dan  internet. Pencarian data dilakukan dengan Paradigma kritis yang pada dasarnya berfokus pada analisis kritis  terhadap  kekuasaan,  dominasi,  dan  ketidakadilan  dalam  masyarakat  dan  budaya (Horkheimer & Adorno, 2002).
Peneliti  mengambil  data  dari  hasil  analisis  Drone  Emprit  sehingga  tidak  diperlukan melakukan  penghitungan  statistik,  dalam  analisis  data  dilakukan  dengan  analisis  deskriptif, adalah penelitian yang menggambarkan masalah yang terjadi dalam masyarakat, baik  kondisi yang terjadi maupun variabelnya  (Bungin, 2007). Validasi data menggunakan triangulasi data, yaitu  menggunakan  berbagai  sumber  data,  seperti  dokumen,  arsip,  hasil  wawancara,  hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda (Afifuddin, 2009). Kualitatif deskriptif digunakan untuk meneliti masalah – masalah yang membutuhkan studi mendalam (Soejono & Abdurrahman, 2005). Prosedur yang dilakukan  dalam  studi  kepustakaan  adalah  pemilihan  topik  penelitian,  eksplorasi  informasi, menentukan lokus  penelitian,  pengumpulan  sumber  data,  membaca  sumber  data, membuat catatan penelitian, mengolah catatan penelitian dan menyusun artikel penelitian.

## PEMBAHASAN
Data yang telah ditemukan dalam penelitian kemudian dianalisa menjadi hasil penelitian dan pembahasan terkait ruang publik baru dan perubahan sosial budaya, pemanfaatan internet untuk advokasi  dan diseminasi  isu  penundaan pemilu  studi  kasus Mafindo  dan  Drone  Emprit. Advokasi dan Diseminasi Isu Penundaan Pemilu 2024 pada Ruang Publik Baru. Diseminasi isu penundaan pemilu pertama kali terjadi tahun 2022 dan terus menjadi diskursus utama di ruang publik  Twitter  hingga  bulan  Maret  2023,  kemudian  isu  ini  kembali  bergerak  perlahan  dengan volume  perbincangan  yang  masih  cukup  tinggi.  Salah  satu  penyebab  isu  ini  sempat  meredup hingga  muncul  kembali  adalah  ketika  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat  yang mengabulkan gugatan Partai Prima untuk menunda Pemilu 2024. Lebih jauh lagi, menimbulkan pertanyaan tentang kapabilitas hakim di Indonesia. Garis waktu diseminasi isu penundaan pemilu juga dikuatkan oleh pendapat salah satu informan yaitu Pak Nova selaku Lead Senior Analyst Drone Emprit:
“Awal itu tahun 2022, ramai tentang penundaan pemilu. Awalnya sih masa jabatan presiden 3  periode  ya.  Tapi  penolakan  publik  cukup  kuat  di  media  sosial.  Kelihatan  banget penolakannya sangat kuat lalu berganti menjadi penundaan Pemilu, masa atau bahasanya bukan  penundaan  Pemilu  di  awal,  tapi  perpanjangan  masa  jabatan  presiden  3  Periode. Dikabulkannya gugatan salah satu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu. Isu ini kembali naik penundaan Pemilu”
Beberapa  tokoh  penting  ikut  dalam  diseminasi  isu  penundaan  pemilu  baik  sebagai kelompok kontra maupun netral, diantaranya Pak Mahfud MD (@mohmahfudmd) dan Pak Susilo Bambang  Yudhoyono  (@SBYudhoyono).  Tokoh  penting  dalam  diskursus  ini  mengajak  publik untuk  menolak  penundaan  pemilu  2024,  sehingga  diskursus  di  Twitter  didominasi  oleh  narasi kritik dan kontra yang tidak hanya dilakukan publik namun juga politisi, pakar hukum, pengamat, dan petinggi partai. Sesuai dengan teori ruang publik baru yang tidak ada batasan dalam diskusi atau asimetris.

## Sumber: Twitter (2023)
Gambar 1. Tokoh yang terlibat dalam diseminasi Isu Penundaan Pemilu di Twitter
Diskursus  publik  di  ruang  publik  baru  Twitter  juga  melihat  hal  ini  sebagai  upaya perpanjangan masa jabatan Presiden sesuai dengan munculnya isu pertama yaitu tiga periode. Diseminasi  isu  penundaan  pemilu  tetap  naik  juga  dibantu  oleh  penggunaan  tagar  di  Twitter seperti #RakyatOgahTunda Pemilu dan #TolakTundaPemilu, hal ini didukung dengan pendapat dari Pak Nova, dan analisa Data Drone Emprit:
“menggunakan  spesifik  kata  kunci  tertentu  ya  jadi  pencarian  kami  menggunakan  kunci Pemilu  dan  pemilihan  umum.  Hanya  mengandung  kata  penundaan  perpanjangan  tunda menunda, ditunda kayak gitu”

## Sumber : Drone Emprit (2023)

## Gambar 2. Tagar di Ruang Publik Baru Twitter
Selain diseminasi isu yang didominasi oleh penolakan dan kritik, peneliti juga menemukan adanya advokasi terhadap isu ini di ruang publik. Salah satunya dilakukan oleh sejumlah ketua umum partai politik, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan politikus Gerindra. Informan juga berpendapat bahwa semua orang berkepentingan dalam isu ini, sebagai berikut:
“Semuanya berkepentingan pemerintah atau beberapa orang berkepentingan di awal awal mendorong  ini  menjadi  agar  terlaksana.  dan  yang  kontra  berkepentingan  agar  ini  tidak terjadi,  Karena  dampaknya  besar.  jadi  semuanya  punya  kepentingan  dan  semuanya akhirnya berbicara. Ini yang membuat perbincangan menjadi tetap tinggi.”
Mantan Politikus Gerindra, Arief Poyuono mengatakan dalam berita Tribunnews “ini suara Tuhan yang tidak ingin Indonesia berantakan, karena kita masih butuh Jokowi untuk pemimpin Indonesia”  (Rosid,  2023).  Advokasi  terhadap  penundaan  pemilu  juga  dilakukan  oleh  Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M. Romahurmuziy mengatakan dalam Detikjatim “penundaan pemilu itu  sah  dalam  demokrasi  pernah  disampaikan  oleh  pejabat,  tinggal  konstitusional  atau  tidak. Peneliti menganalisa, adanya tokoh yang mengadvokasi isu ini tidak berpengaruh besar kepada opini dan pilihan publik, karena dalam ruang publik tingkat dukungan kepada penundaan pemilu hanya 18% berdasarkan pengamatan Drone Emprit.
Sumber: Kominfo (2023)

## Gambar 3. Hoaks tentang isu yang beredar
Peneliti menganalisa bahwa tipologi pengguna internet dalam memanfaatkan internet untuk advokasi dan  diseminasi  isu  pemilu  terbagi dalam disseminator dan propagandis (Heryanto  & Rumaru,  2013).  Pengguna  internet disseminator cenderung  menggunakan  isu  harian  yang strategis  agar  bisa  menjadi  isu  jangka  panjang,  mereka  senang  berbagi  informasi,  memberi argumentasi yang bersifat netral, dan berjejaring. Tipologi propagandis dalam isu ini adalah publik yang  memiliki  kepentingan  sehingga  isu  berdampak  pada  delegitimasi  dan  legitimasi,  jenis  ini juga dapat menyebar kebencian dan dramatisi terhadap pemerintah. Kepentingan dalam tipologi
propagandis juga  memberi  informasi  yang  lebih  kritis  khususnya  terhadap  pemerintah  yang dianggap tidak dapat diandalkan terutama dalam pengambilan keputusan, sehingga terciptanya sarkasme untuk menyindir pemerintah. Dalam pemanfaatan internet tentu tidak lepas dari adanya hoaks . Salah satunya hoaks yang menyebutkan bahwa pemilu ditunda hingga 2029 dan sudah dibantah oleh kominfo melalui laman resminya (KOMINFO, 2020).

## Peran Mafindo dan Drone Emprit terhadap Isu Penundaan Pemilu di Ruang Publik Baru
Peran Mafindo dalam menghadapi isu penundaan pemilu ini dimulai sejak isu perpanjangan tiga periode. Dimana Mafindo sendiri berhasil melacak kosakata dalam hoax tiga periode. Pilihan kosakata dalam narasi hoaks tiga periode menunjukkan nilai eksperiental yang mengarah pada pandangan  dan  sikap  politik  tertentu.  Mafindo  berperan  sebagai  pengamat  fakta  dan  pemberi klarifikasi apakah data atau isu yang beredar termasuk fakta atau hoaks. Cara kerja Mafindo yaitu pengumpulan  data  dan  kemudian  dianalisa  kebenarannya  melalui  pihak  terkait.  Salah  satu informan yaitu Pak Khairil selaku ex-Mafindo dan profesional pemeriksa fakta menuturkan bahwa terkait  isu  penundaan  pemilu  ini  bisa  dilihat  apakah  hoaks  atau  bukan  ketika  ada  aduan  dari masyarakat, sebagai berikut:
“ pemeriksa fakta itu pekerjaannya profesi yang bekerja menangani informasi informasi yang diduga sebagai hoaks di masyarakat, khususnya di media sosial. Nah pertama kalau soal penundaan Pemilu ini kan by datanya kita belum tahu seperti apa jadi harus tunggu aduan.”
Peran Drone Emprit terhadap isu penundaan pemilu berdasarkan temuan peneliti adalah sebagai penghimpun data dalam ruang publik yang kemudian dianalisa. Salah satunya emotions analysis:

## Sumber: Drone Emprit (2023)
Gambar 4. Analisa Drone Emprit terhadap Isu Penundaan Pemilu
Selain  menganalisa emotions, Drone  Emprit  juga  menganalisa  akun-akun  yang  terlibat dalam ruang publik, apakah akun bot atau asli (organik).

## Sumber: Drone Emprit (2023)
Gambar 5. Analisa Drone Emprit terhadap Akun yang Berdiskusi
Cara Drone Emprit mengumpulkan data melalui diskursus di media sosial dan media online, namun tidak ke Tik Tok karena algoritmanya yang masih belum di pahami, hal ini divalidasi oleh Pak Nova selaku informan:
“Kami kumpulin dari media sosial juga dari media online. hampir semua media online yang terdaftar  di  Jurnalistik  asosiasi  jurnalistik  Indonesia  dewan  pers  yang  terdaftar  di  dewan pers. kalau penundaan Pemilu itu kemarin yang kami pakai kata kuncinya adalah Pemilu dan  pemilihan  umum,  kami  mengamati  media  sosial  Twitter,  Facebook,  dan  belum  ke TikTok”
Selain itu, Drone Emprit juga berpendapat bahwa perannya dalam ruang publik harus bisa bekerja cepat, karena informasi dan perbincangan di ruang publik baru sifatnya bergerak dengan cepat (Rahman, 2023). Adapun situs berita paling aktif yang di analisa oleh Drone Emprit adalah sebagai berikut

## Sumber: Drone Emprit (2023)
Gambar 6. Situs Berita Paling Aktif Menurut Analisa Drone Emprit
Menurut Foundernya Drone Emprit berperan cukup besar dalam diseminasi isu penundaan pemilu. Melalui pemantauan dan pengamatan pada Big Data , Drone Emprit juga menghimpun dan  menganalisa  untuk  mengetahui  hasilnya  dari  diskursus  di  ruang  publik  baru  Twitter. Perubahan  sosial  bisa  disebut  juga  dengan social  movements, berdasarkan  temuan  peneliti, dampak perbincangan tentang isu Penundaan Pemilu di ruang publik baru, menimbulkan gejolak gerakan aksi dari masyarakat di dunia nyata untuk penolakan isu tersebut. Berdasarkan tipologi dari social  movements (Abrele,  1966) . Gerakan  sosial  untuk  penolakan  Penundaan  Pemilu berikut  ini  masuk  ke  dalam Reformative  Social  Movements, yang merupakan  gerakan  sosial untuk menginginkan perubahan pada segi-segi tertentu masyarakat. Namun jika dianalisa secara keseluruhan,  peneliti  berpendapat  belum  ada  perubahan  sosial  budaya  yang  benar-benar signifikan,  karena  isu  ini  masih  terus  dimunculkan  dan  ditenggelamkan,  sehingga  untuk  hasil akhir dari keputusan isu Penundaan Pemilu ini sendiri masih dalam tahap perbincangan.
Munculnya isu penundaan pemilu akibat putusan PN Jakarta Selatan membuat masyarakat ramai membicarakan isu tersebut di segala media, salah satunya Twitter. Diskursus publik yang terus dibicarakan dan berkembang akhirnya membentuk kesatuan opini publik yang menciptakan ruang publik, karena opini ini berkembang di media sosial twitter, maka diskursus terjadi di ruang publik  baru  ( new  public  sphere ).  Kebebasan  berpendapat  di  Twitter  membuat  munculnya  dua kubu pro dan kontra terhadap isu tersebut. Hal ini menjadi semakin menarik karena isu ini tidak hanya dibicarakan oleh masyarakat biasa melainkan pejabat publik. Mafindo selaku organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pemberantasan konten negatif dan hoaks ikut andil dalam diskursus ini untuk mencari kebenaran dalam isu yang berkembang luas. Ruang publik baru tidak memiliki  batasan,  sehingga  siapa  saja  bebas  berargumen  terlepas  dari  isi  argumen  tersebut benar atau salah. Salah satu argumen pejabat publik yang menyebutkan bahwa lebih dari 80% masyarakat  mendukung  penundaan  pemilu  membuat  Drone  Emprit  sebagai  lembaga  yang menggunakan Big Data mulai melakukan analisis terhadap pernyataan tersebut. Hal ini menjadi sebuah kesinambungan antara New Public Sphere di Twitter dan tanggapan Mafindo serta Drone Emprit terhadap isu tersebut.

## Sumber: Twitter (2023)

## Gambar 7. Gerakan sosial tentang tolak penundaan pemilu

## KESIMPULAN
Diseminasi isu penundaan pemilu pertama kali terjadi sejak tahun 2022, kemudian sempat meredup  hingga  kemudian  muncul  kembali  karena  putusan  Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat yang mengabulkan gugatan Partai Prima untuk menunda Pemilu 2024, publik juga curiga bahwa Presiden Jokowi adalah dalang penundaan pemilu dan yakin ada yang bermain dalam putusan ini.  Penyebaran  isu  penundaan  pemilu  juga  dibantu  oleh  tagar  di  media  sosial  twitter  seperti #RakyatOgahTundaPemilu dan #TolakTundaPemilu.  Tokoh  yang  terlibat  dalam  diseminasi  isu ini adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan Mahfud MD. Perbincangan di media sosial twitter di dominasi oleh narasi kritik dan kontra terhadap penundaan Pemilu 2024 tidak hanya oleh  publik,  namun  juga  ada  politisi,  pakar  hukum,  pengamat,  dan  petinggi  partai.  Munculnya tokoh  yang  mengadvokasi penundaan  Pemilu 2024  tidak  berpengaruh  pada  opini  publik  yang berkembang.
Penggunaan internet pada saat ini membuat ruang publik juga menjadi new public sphere. Salah  satu new  public  sphere yaitu  media  sosial  twitter,  yang  menyebabkan  seluruh  lapisan masyarakat dan pengguna internet dapat ikut andil dalam diskursus yang terjadi secara asimetris. Tipologi pengguna internet dalam isu penundaan Pemilu 2024 ini termasuk dalam dua tipologi yaitu,  tipologi disseminator yang  lebih  memberi  argumentasinya  tentang  isu  ini  bisa  tersebar, sedangkan  tipologi propagandis memberikan  informasi  yang  lebih  kritis  khususnya  terhadap pemerintah yang dianggap tidak dapat diandalkan terutama dalam pengambilan keputusan yang dianggap  sering  merugikan  publik,  sehingga  tipologi  ini  membuat  sarkasme  untuk  menyindir pemerintah. Mafindo dalam isu Penundaan Pemilu 2024 berperan sebagai pengamat fakta dan pemberi klarifikasi apakah data atau isu yang beredar itu termasuk fakta atau hoaks, sedangkan Drone  Emprit  berperan  dalam  diseminasi  isu  penundaan  pemilu.  Melalui  pemantauan  dan pengamatan  pada Big  Data ,  Drone  Emprit  menghimpun  dan  menganalisa  untuk  mengetahui hasilnya dari diskursus di ruang publik baru Twitter.

## DAFTAR PUSTAKA
Abrele, D. (1966). A Classification Of Sosial Movement . Aldine Publishing Aberle Co. Adhitama, S. (2020). Diseminasi Ketentuan Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana  Pengangkut:  Studi  Kasus  Manajemen  Humas  Ditjen  Bea  dan  Cukai. Jurnal Ekspresi Dan Persepsi , 3 . Afifuddin. (2009). Metodologi Penelitian Kualitatif . CV Pustaka Setia. Alam,  L.  (2009).  Influinsasi  Media  Internet  Terhadap  Proses  Pemilu  Di  Indonesia. Jurnal Semnasif , 1 . Azmi, F. (2023, March 6). Romy PPP: penundaan Pemilu Sesuatu yang Sah dalam Demokrasi . Https://www.Detik.com/Jatim/Berita/d-6603967/Romy-Ppp-Penundaan-Pemilu-Sesuatu- Yang-Sah-Dalam-Demokrasi.
Briandana,  R.  (2023).  Media  Baru  dan  dinamika  konvergensi  di  Indonesia. Publikasi  Mercu Buana . Bungin, B. (2007). Penelitian kualitatif : Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya . Kencana.
Dahlgren, P. (2006). The Internet, Public Spheres, and Political Communication: Dispersion and Deliberation. Taylor & Francis: Political Communication . Drone Emprit. (2023, March 25). Profil Drone Emprit . Https://Pers.droneemprit.id/  . Fahmi, I. (2023). Ismail Fahmi . Https://Mobile.twitter.com/Ismailfahmi/Status/. Farisa,  F.  C.  ed.  (2023,  March  17). Bahlil  Ungkap  Kronologi  Pengusaha  Ingin  Tunda  Pemilu 2024 . Https://www.Cnnindonesia.com/Ekonomi/20220111195650-92-745405/Bahlil- Ungkap-Kronologi-Pengusaha-Ingin-Tunda-Pemilu-2024.
Habermas, J., & Santoso, Y. (2007). Ruang publik : sebuah kajian tentang kategori masyarakat borjuis / Jurgen Habermas; penerjemah, Yudi Santoso . kreasi Wacana. Hamidi. (2010). Metode Penelitian Kualitatif: Pendekatan praktis penulisan proposal dan laporan penelitian . Malang UMM Press. Heller,  A.  (1982). (Contemporary  Social  Theory)  John  B.  Thompson,  David  Held  (eds.)  - Habermas_ Critical Debates-Macmillan Education UK (1982) (J. B. Thompson & D. Held, Eds.). The McMillan Press. https://doi.org/DOI 10.1007/978-1-349-16763-0
Heryanto, G. G. (2018). Media Komunikasi Politik: Relasi Kuasa Media di Panggung Politik (D. A. Giddan & S. Rumaru, Eds.). IRCiSoD. Heryanto, G. G., & Rumaru, D. (2013). Komunikasi Politik Sebuah Pengantar . Ghalia Indonesia. Horkheimer, M., & Adorno, T. W. (2002). Dialectic of Enlightenment. Stanford University Press.
Kafle,  H.  R.  (2009).  Media  studies:  Evolution  and  perspectives. Bodhi  An  Interdisciplinary Journal , 10 –20.
KOMINFO.  (2020,  June  25). (DISINFORMASI)  Pilpres  2024  Dibatalkan  dan  Ditunda  Sampai 2029 . Https://www.Kominfo.go.id/Content/Detail/27359/Disinformasi-Pilpres-2024- Dibatalkan-Dan-Ditunda-Sampai-2029/0/Laporan_isu_hoaks.
Littlejohn, S. W. (1999). Theories of Human Communication, third edition. Wadsworth Publishing Company.
Mafindo. (2023, March 25). Profil MAFINDO . Https://www.Mafindo.or.id/.
Muqsith, M. A. (2019). The Relationship Of Political Socialization Messages Relations In Social Media  Twitter  With  The  Image  Of  PKS.  (Study:  Political  Socialization  PKS  Through @PKSejahtera Account). Jurnal Ekspresi Dan Persepsi , 2 . Nasrullah, R. (2014). Teori dan riset media siber (cybermedia) . Kencana Prenadamedia Group. Perdana, A., Hermawan, A., & Avianto, D. (2022). Analisis Sentimen Terhadap Isu Penundaan Pemilu di Twitter Menggunakan Naive Bayes Clasifier. Jurnal Sisfokom , 11 . Primadhyta,  S.  (2022,  January  11). Saat  Luhut  Klaim  Ada  110  Juta  Warganet  Suarakan Penundaan Pemilu tapi Ogah Buka Datanya.
Https://Nasional.Kompas.com/Read/2022/03/17/06151661/Saat-Luhut-Klaim-Ada-110- Juta-Warganet-Suarakan-Penundaan-Pemilu-Tapi-Ogah.
Rahman,  A.  (2023,  March  13). Penundaan  Pemilu .  Https://Pers.Droneemprit.id/Penundaan- Pemilu/.
Rosid, A. (2023, March 2). Dukung Putusan PN Jakarta Pusat Soal Penundaan Pemilu 2024,
Arief Poyuono: Ini Baru Suara Tuhan .
Https://Banten.Tribunnews.com/2023/03/03/Dukung-Putusan-Pn-Jakarta-Pusat-Soal- Penundaan-Pemilu-2024-Arief-Poyuono-Ini-Baru-Suara-Tuhan.
Saptohutomo, A. (2023, March 8). Jejak Isu penundaan Pemilu, Andil menteri dan Ketua Parpol hingga Gugat Partai Prima .
Https://Nasional.kompas.com/Read/2023/03/08/19540991/Jejak-Isu-Penundaan- Pemilu-Andil-Menteri-Dan-Ketum-Parpol-Hingga-Gugatan. Sensat, J. (1979). Habermas and Marxism . Sage Publication.
Setiamukti, M., & Nasvian, M. (2023). Social Net Work Analisis #Usuttuntas Pada Media Sosial Twitter. Jurnal Ekspresi Dan Persepsi , 6 .
Simarmata,  S.  (2014).  Media  baru,  ruang  publik  baru,  dan  transformasi  komunikasi  politik  di Indonesia. Jurnal Interact . Soejono, & Abdurrahman. (2005). Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan . PT. Asdi Mahasatya. Wahyuni, S. (2015). Qualitative Reseach Method Theory and Practice . Salemba Empat.