Tasharruf: Journal Economic and Business Of Islam
Analysis Of The Responsibility Of Budget Management On The Quarter Of Indonesian Red Cross Society In Gorontalo Province
Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pada Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo
Rahmatia Rahmatia IAIN Sultan Amai Gorontalo rahmatia.unisan@ac.id

## Abstract
This research airms to understand and analyze the responsibility of budget management on the quarter of Indonesian Red Cross Society in Gorontalo Province. This research used descriptive methodology within qualitative approach. There are 12 informants of this research, they are the headquarter as the policy taker of Indonesian Red Cross Society, administrative division, service division,   finance  division   as  well  as  the   society.   The  result   and  discussion  of  this  research showed that   the  overall   budget  management  of  Indonesian  Red Cross Society   in Gorontalo Province   were   responsibility   handled   according   to   the   regulations   and   provisons   which   are applicable   on   Indonesian   Red   Cross   Society.   But   there   are   some   rules   of   the   Article   of Associations and Bylaws that aren’t be done by Indonesian Red Cross Society in Gorontalo Province,   it’s   concerning   to   the   source   of   the   fund   of   Indonesian   Red   Cross   Society   that according to the article of associations and bylaws chapter XX article 70 which are from the grant of government, support from International Red Cross Society and the other organizations, donations, another business, funding fees, and month of funds.

## Keyword: Responsibility, Budget Abstrak
Penelitian   ini  bertujuan  untuk   mengetahui   dan   menganalisis   akuntabilitas   pengelolaan anggaranpada   Markas   Palang   Merah   Indonesia   (PMI)   Provinsi   Gorontalo.Penelitian   ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Adapun  Informan dalam penelitian ini berjumlah  dua belas (12) orang  yang  meliputi kepala markas PMI selaku pengambil kebijakan di markas PMI, bidang administrasi, bidang pelayanan, bidang keuangan, serta   masyarakat.Hasil   penelitian   dan   pembahasan   menunjukkan   bahwa   secara   keseluruhan penyelenggaraan   pengelolaan   anggaran   pada   PMI   Provinsi   Gorontalo   telah   akuntabel   sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku pada PMI. Akan tetapi ada beberapa peraturan AD/ ART yang tidak dilakukan oleh   PMI Provinsi Gorontalo. Yakni mengenai Sumber dana PMI yang menurut AD/ART BAB XX Pasal 70 berasal dari bantuan hibah pemerintah, bantuan dari Gerakan Internasional Palang Merah dan Organisasi lainnya, sumbangan dan usaha lain yang tidak mengikat, iuran dana, dan bulan dana.

## Kata Kunci :Akuntabilitas, Anggaran Pendahuluan
Akuntabilitas   merupakan   salah   satu   isu   penting   dalam   kajian   ilmiah   dan   praktik administrasi publik. Ini karena publik menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan kebijakan, program,  proyek,  dan  aktivitas   rutin  oleh  organisasi  sektor  publik.     Konsep  akuntabilitas  di Indonesia   memang   bukan   hal   yang   baru.   Hampir   seluruh   instansi   dan   lembaga-lembaga pemerintah   menekankan   konsep   akuntabilitas   ini   khususnya   dalam   menjalankan   fungsi administratif kepemerintahan. Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi
Tasharruf: Journal Economic and Business Of Islam
kewajiban   untuk   mempertanggungjawabkan   keberhasilan   dan   kegagalan   pelaksanaan   misi organisasi disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Penyelenggaran SAKIP meliputi perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja,   pengelolaan   data   kinerja,   pelaporan   kinerja,   serta   review   dan   evaluasi   kinerja. Berdasarkan   Perpres   Nomor   29   Tahun   2014   tentang   Sistem   Akuntabilitas   Kinerja   Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LKJ) sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja, yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program   dan   kegiatan   yang   telah   diamanatkan   para   pemangku   kepentingan   dalam   rangka mencapai   misi   organisasi   secara   terukur   dengan   sasaran/target   kinerja   yang   telah ditetapkan.Fungsi  akuntabilitas   bukan  hanya  sekedar  ketaatan   kepada  peraturan   perundangan yang belaku. Akan tetapi, fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis.
Dalam penegasan yang lebih spesifik, akuntabilitas merupakan kemampuan organisasi sektor pablik dalam memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya terutama terhadap pihak-pihak yang dalam sistem politik telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian   dan   evaluasi   terhadap   organisasi   publik   tersebut   (Starling,   2008).   Dalam   hal   ini, tuntutan akuntabilitas mengharuskan penekanannya pada pertanggungjawaban horizontal bukan hanya pertanggungjawaban vertikal. Akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor pablik terdiri  atas berbagai  dimensi. Terdapat  5 (lima) dimensi  akuntabilitas menurut Santoso   dalam   Rasul   (2003)   yakni,   Akuntabilitas   Hukum   dan   Kejujuran,   Akuntabilitas Manajerial, Akuntabilitas   Program,   Akuntabilitas   Kebijakan,   danAkuntabilitas Finansial.Akuntabilitas tidak saja menyangkut proses, kinerja dan manajemen, akan tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan, dan kualitas output.
Pengelolaan   keuangan   yang   meliputiperencanaan   penganggaran,   pelaksanaan, pengawasan,   pemeriksaan   dan   pertanggungjawabandapat   dikatakan   telah   akuntabel   apa   bila dalam   pelaksanaannya   diterapkan   sesuai   peraturan   yang   telahditetapkan.   Organisasi   sektor publik   memerlukan   anggaran   sebagai   pedoman   dalam   melaksanakan   aktivitasnya.   Anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang ( Utari dkk, 2016)
Akuntabilitas   pengelolaan   anggaran   bukan   hanya   diterapkan   pada   organisasi pemerintahan   pusat   saja,   tetapi   pemerintahan   daerah   wajib   menerapkan   sistem akuntabilitas.Walaupun   demikian,   masih   terdapat   beberapa   organisasi   sektor   publik   yang menjadi pusat perhatian masyarakat akan sistem akuntabilitasnya. Salah satunya ialah organisasi sektor pablik Palang Merah Indonesia.
Palang Merah Indonesia yang selanjutnya akan disingkat dengan PMI ialah  salah satu Organisasi masyarakat yang didirikan di Indonesia. PMI adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Keberadaannya diperkuat dengan Keputusan Presiden RIS No. 25 tahun 1950 serta diperkuat dengan Keputusan Presiden No.   246   Tahun   1963.   Adapun   tugas   pokok   utamanya   adalah   membantu   pemerintah dalam memberikan pertolongan pertama pada korban bencana alam dan korban perang sesuai dengan isi Konvensi Jenewa 1949.Sampai saat ini PMI telah berada di 34 PMI Daerah (tingkat provinsi) dan sekitar 408 PMI Cabang (tingkat kota/kabupaten) di seluruh Indonesia.Dimana salah satunya berada di Provinsi Gorontalo.
Tasharruf: Journal Economic and Business Of Islam
Pentingnya   PMI   bagi   masyarakat   Gorontalo   ialah   PMI   menyediakan   pelayanan   bagi masyarakat   antara   lain   kesiapsiagaan   bantuan   dan   penanggulangan   bencana,   pelatihan pertolongan pertama untuk sukarelawan, pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan transfusi darah. Yang menjadi perhatian dalam kegiatan yang sering dilaksanakan oleh PMI ialah donor darah sukarela.Kegiatan donor darah sukarela merupakan salah satu kegiatan yang   sering   dilakukan   PMI   Provinsi   Gorontalo.  Agar   setiap   kegiatan   dapat   berjalan   sesuai rencana, PMI telah membuat perencanaan anggaran jangka panjang agar kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuannya.
Tata   kelola   keuangan   PMI   diatur   menurut   Surat   Keputusan   Pengurus   Palang   Merah Indonesia   Provinsi   Gorontalo   Nomor   003/KEP/GTLO/I/2016   tentang   Satuan   Biaya   Belanja Operasional Markas Palang Merah Indonesia Provinsi Gorontaloyang mengatur seluruh satuan biaya belanja operasional. Adapun fenomena yang terjadi pada PMI Provinsi Gorontalo yakni adanya anggapan miring mengenai transfusi darah pada PMI, salah satunya mengenai mahalnya harga darah yang dibutuhkan perkantongnya. Kegiatan ini dilakukan secara gratis, akan tetapi penerima darah tersebut justru harus membayarnya.
Masalah   mengenai   mahalnya   harga   satu   kantong   darahyang   sekarang   mencapai Rp.350.000,- perkantong membuat masyarakat bertanya mengapa sangat mahal untuk membeli satukantong darah. Selain itu PMI merupakan salah satu organisasi nirlaba yaitu suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal dalam menarik perhatian publik untuk   suatu   tujuan   yang   tidak   komersil,   tanpa   ada   perhatian   terhadap   hal-hal   yang   bersifat mencari laba. Yang artinya PMI merupakan organisasi yang tidak mencari untung atau laba, akan   tetapi   masih   menjual   darah   tersebut.   Dari   anggapan   inilah   banyak   masyarakat   yang bertanya   mengenai   akuntabilitas   pengelolaan   anggaran   pada   PMI.   Akuntabiltas   yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah akuntabilitas finansial.
Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam   untuk   mengetahui   kebenaran   yang   terjadi   dalam   sebuah   penelitian   dengan   judul “Analisis   Akuntabilitas   Pengelolaan   Anggaran   Pada   Markas   Palang   Merah   Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo”
Kajian Pustaka Akuntanbilitas
Pengertian   akuntabilitas   publik   menurut   Mahmudi   (2010)   adalah   kewajian   agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal).Akuntabilitas   merupakan   kemampuan   organisasi   sektor   pablik   dalam   memberikan penjelasan atas tindakan-tindakan yang dilakukannya terutama terhadap pihak-pihak yang dalam sistem politik  telah  diberikan  kewenangan  untuk melakukan penilaian  dan evaluasi  terhadap organisasi publik tersebut (Starling, 2008).
Dari   pengertian   diatas,   dapat   disimpulkan   bahwa   akuntabilitas   adalah pertanggungjawaban atas segala yang dilakukan oleh suatu organisasi dan merupakan prinsip yang   menjamin   bahwa   setiap   kegiatan   suatu   organisasi   atau   perorangan   dapat dipertangungjawabkan   secara   terbuka   kepada   masyarakat.   Artinya   akuntabilitas   merupakan kewajiban   untuk   menyajikan   dan   melaporkan   segala   tindak   lanjut   dari   kegiatan   seseorang maupun organisasi terutama bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.
Tasharruf: Journal Economic and Business Of Islam

## Dimensi Akuntabilitas
Akuntabilitas   publik   yang   harus   dilakukan   oleh   organisasi   sektor   publik   terdiri   dari beberapa dimensi, yakni terdapat 5(lima) dimensi menurut Santoso dalam Rasul (2003) yaitu : Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran ( accountabilityforprobityandlegality )
Akuntabilitas   hukum   terkait   dengan   dilakukannya   kepatuhan   terhadap   hukum   dan peraturan   lain   yang   disyaratkan   dalam   organisasi,   sedangkan   akuntabilitas   kejujuran   terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.

## Akuntabilitas Manajerial
Akuntabilitas   manajerial   yang   dapat   juga   diartikan   sebagai   akuntabilitas   kinerja ( performanceaccountability )   adalah   pertanggungjawaban   untuk   melakukan   pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

## Akuntabilitas Program
Akuntabilitas   program   juga   berarti   bahwa   program-program   organisasi   hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian  visi, misi dan tujuan organisasi.

## Akuntabilitas Kebijakan
Dalam   membuat   kebijakan   harus   dipertimbangkan   apa   tujuan   kebijakan   tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

## Akuntabilitas Finansial
Akuntabilitas   ini   merupakan   pertanggungjawaban   lembaga   lembaga   publik   untuk menggunakan   dana   publik   ( publicmoney )   secara   ekonomis,   efisien   dan   efektif,   tidak   ada pemborosan   dan   kebocoran   dana,   serta   korupsi.   Akuntabilitas   ini   mengharuskan   lembaga- lembaga   publikuntuk   membuat   laporan   keuangan   untuk   menggambarkan   kinerja   financial organisasi kepada pihak luar.
Berdasarkan pendapat tersebut, dimensi akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah   dimensi   akuntabilitas   finansial   karena   pengelolaan   anggaran   merupakan   bagian   dari akuntabilitas Finansial.

## Anggaran
Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerjayang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial,sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran(Mardiasmo, 2009). Sedangkan definisi penganggaran menurut Utari dkk ( 2016) Penganggaran ialah proses penyusunan anggaran, yang dimulai pembuatan panitia, pengumpulan dan pengklasifikasian data, pengajuan rencana kerja fisik dan keuangan tiap-tiap seksi, bagian, devisi, penyusunan secara menyeluruh, merevisi, dan mengajukan   kepada   pimpinan   puncak   untuk   disetujui   dan   dilaksanakan.   Anggaran   adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Dari   pengertian   diatas,   dapat   disimpulkan   anggaran   adalah   suatu   rencana   kerja   yang menyangkut perkiraan penerimaan dan pengeluaran diwaktu yang akan datang, meliputi seluruh kegiatan organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang yang dinyatakan dalam satuan uang.
Tasharruf: Journal Economic and Business Of Islam

## Pengelolaan Anggaran
Rangkaian   aktivitas   dari   awal   sampai   akhir   dinamakan   siklus.   Dalam   anggaran   juga terdapat rangkaian aktivitas yang sering dinamakan dengan siklus anggaran. Menurut Mardiasmo (2004) Siklus anggaran meliputi 4 (empat) tahap yang terdiri atas :
Tahap Persiapan Anggaran ( Budget Preparation )
Pada   tahap   persiapan   anggaran   dilakukan   taksiran   pengeluaran   atas   dasar   taksiran pendapatan   yang   tersedia.   Terkait   dengan   masalah   tersebut,   yang   perlu   diperhatikan   adalah sebelum   menyetujui   taksiran   pengeluaran,   hendaknya   terlebih   dahulu   dilakukan   penaksiran pendapatan secara lebih akurat.
Tahap Ratifikasi Anggaran ( Budget Ratification )
Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup relevan, semua usulan dari masing-masing organisasi atau unsur   organisasi atau unsur lembaga dibahas dan dievaluasi disesuaikan dengan kemampuan dana yang ada atau yang akan diperoleh dan setalah hasil   analisis   atau   pembahasan   ini   selesai   kemudian   diputuskan   atau   disahkan   oleh   pihak berwenang.
Tahap Pelaksanaan Anggaran ( Budget Implementation )
Dalam   tahap   pelaksanaan   anggaran,   hal   terpenting   yang   harus   diperhatikan   oleh keuangan   publik   adalah   dimilikinya   sistem   informasi   akuntansi   dan   sistem   pengendalian manajemen. Apa yang telah ditetapkan atau disahkan dalam penganggaran harus dilaksanakan sesuai yang telahdisahkan atau ditetapkan. Anggaran merupakan pijakan atau pedoman dasar yang harus dilaksanakan oleh setiap orang, setiap organisasi, atau setiap lembaga yang terkait sesuai dengan batas maksimal yang diizinkan.
Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran ( Budget Reporting and Evaluation )
Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan   tahap budget   reporting and evaluation tidak   akan   menemukan   banyak   masalah. Dengan tujuan pelaporan dan evaluasi anggaran untuk melihat apakah pelaksanaan anggaran telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah disetujui.

## Palang Merah Indonesia (PMI)
Palang Merah Indonesia (PMI) adalah salah satu Organisasi Masyarakat yang di dirikan di Indonesia. Palang Merah Indonesia (PMI) adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan. Keberadaannya diperkuat dengan Keputusan Presiden RIS No. 25 tahun 1950 serta diperkuat dengan Keputusan Presiden No. 246 Tahun 1963.
Adapun   tugas   pokok   utamanya   adalah   membantu   pemerintah   dalam “memberikan pertolongan pertama pada korban bencana alam dan korban perang’’ sesuai dengan isi Konvensi Jenewa 1949. PMI selalu mempunyai tujuh prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan   Bulan   sabit   merah   yaitu   kemanusiaan,   kesamaan,   kesukarelaan,   kemandirian,   kesatuan, kenetralan,  dan kesemestaan.   Sampai  saat ini PMI telah berada  di 34 PMI Daerah (tingkat provinsi) dan sekitar 408 PMI Cabang (tingkat kota/kabupaten) di seluruh Indonesia.Dimana salah satunya berada di daerah Provinsi Gorontalo, yaitu PMI Provinsi Gorontalo yang bertempat di Jl. Bridjen Piola Isa No. 216 Kota Gorontalo. Kegiatan yang dilakukan antara lain : membantu secara kemanusiaan saat terjadi peperangan/konflik, membantu korban bencana alam, transfusi darah dan kesehatan.
Tasharruf: Journal Economic and Business Of Islam

## Penelitian Terdahulu
Sary   Izdiharningrum   Ghina,(2016)   berjudul   Analisis   Akuntabilitas   Pada   Pengelolaan Dana   Hibah   Tahun   Anggaran   2015   di   Badan   Pengelola   Keuangan   Dan   Aset   Daerah   Kota Malang. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan   pendekatan   studi   kasus.Dana   hibah   ini   diberikan   dengan   memperhatikan   indikator akuntabilitas yang meliputi hukum, proses, program, dan pertanggungjawaban.Hasil penelitian yang diperoleh adalah pelaksanaan dan pengelolaan program dana hibah tahun anggaran 2015 dapat dikatakan melakukan prinsip akuntabilitas yang sesuai dengan apa yang diindikatorkan. Widiyanti, (2017) meneliti tentang Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Penelitian   ini   menggunakan   metode   kualitatif   dengan   pendekatan   deskriptif.   Tujuan   dari penelitian ini yaitu untuk mengukur akuntabilitas dan transparansi kedua desa yang mendapatkan ADD   berbeda   dan   dengan   karakteristik   masing-masing   desa   yang   berbeda.   Hasil   penelitian menunjukkan   bahwa   secara   garis   besar   pengelolaan   alokasi   dana   di   desa   sumberejo   sudah akuntabel dan transparan pada tahapan penetausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
Ristya   Dwi   Anggraini,   (2013)   berjudul  Transparansi,   Partisipasi,   dan   Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Dana BOS Dalam Program RKAS di SDN Pacarkeling VIII Surabaya. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil yang diperoleh dalam   penelitian   ini   menunjukkan   bahwa   hubungan   antara   transparansi,   partisipasi,   dan akuntabilitas dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik adalah transparansi yang dapat mendorong   akuntabilitas   publik.   Sementara   partisipasi   masyarakat   tidak   dapat   dicapai   tanpa transparansi.   Selain   itu   akuntabilitas   bisa   sulit   dilakukan   tanpa   pemantauan   dan   partisipasi masyarakat dalam pengembalian keputusun.

## Metode Penelitian Desain Penelitian
Dalam   penelitian   ini,   peneliti   menggunakan   metodologi   penelitian   deskriptif   dengan pendekatan   kualitatif   karena   peneliti   ingin   menjelaskan   pengelolaan   anggaran  pada  Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo mulai dari Tahap Persiapan Anggaran, Tahap Ratifikasi   Anggaran,   Tahap   Pelaksanaan   Anggaran   sampai   Tahap   Pelaporan   dan   Evaluasi Anggaran menggunakan tahapan siklus anggaran menurut Mardiasmo (2004).

## Informan Penelitian
Informan pada penelitian ini meliputi kepala markas PMI selaku pengambil kebijakan di markas PMI, bidang administrasi, bidang pelayanan, bidang keuangan, serta masyarakat. Adapun informan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 1 Informan Penelitian No Informan Jumlah 1 Pengurus PMI 2 2 Kepala Markas 1 3 Bidang Administrasi & Keuangan 3
Tasharruf: Journal Economic and Business Of Islam
4 Bidang pelayanan 3 5 Masyarakat 3

## Jenis Data dan Sumber Data
Dalam   penelitian   ini   menggunakan   dua   jenis   data   yaitu   data   kualitatif   dan   data kuantitatif.  Sedangkan  sumber  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan data sekunder.Dalam penelitian inidata primer diperoleh dari wawancara peneliti dengan pihak-pihak terkait dalam penelitian ini, seperti Kepala Markas PMI Provonsi Gorontalo, bidang administrasi, bidang pelayanan, bidang keuangan, serta masyarakat.  Sedangkan data sekunder penelitian ini diperoleh   dari   pengkajian   kepustakaan   yang   berisi   dasar-dasar   teori,   standar/pedoman     dan bahan-bahan pendukung seperti dokumen yang berisikan catatan keuangan yang bersumber dari Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo.

## Metode Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan data yang penulis gunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur yang dilakukan secara mendalam dengan kepala markas PMI, bidang administrasi, bidang pelayanan, bidang   keuangan   serta   masyarakat   mengenai   pengelolaan   anggaran   PMI   mulai   daritahap persiapan   anggaran,   tahap   ratifikasi   anggaran,   tahap   pelaksanaan   anggaran   sampai   tahap pelaporan dan evaluasi Anggaran.  Sementara dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya: laporan keuangan (Rencana Kegiatan dan Anggaran, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi   Anggaran,   dan   buku   kas).  Sedangkan   studi   kepustakaan   dilakukan   untuk mengumpulkan   data   dengan   cara   mempelajari   dan   memahami   buku-buku   yang   mempunyai hubungan dengan analisis pengelolaan anggaran seperti dari literatur berupa buku-buku ilmiah, jurnal-jurnal, dan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber, baik tercetak maupun elektronik.

## Analisis Data
Penelitian ini menggunakan prosedur analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013) yakni aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu : 1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Verifikasi/Kesimpulan
HASIL PENELITIAN Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran PMI Provinsi Gorontalo

## 1. Tahap Persiapan Anggaran
Dalam   persiapan   anggaran   bagian-bagian   yang   terkait   dengan   anggaran   mengadakan rapat   untuk   membahas   suatu   anggaran   (Mardiasmo,   2004).   Maka   dari   itu   peneliti   bertanya apakah yang dilakukan pada saat persiapan anggaran? Bapak Yahya Djafar Ismail selaku Kepala Markas PMI menjawab :
“Pada   persiapan   anggaran   yang   dilakukan   adalah   mengadakan   rapat   pembahasan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) yang membahas tentang program dan kegiatan beserta anggaran yang akan dilaksanakan selama 1 tahun berjalan” (Senin, 29-01-2018) Dari   jawaban   di   atas   dapat   diketahui   bahwa   pada   awal   persiapan   anggaran  PMI melakukan  rapat   Rencana   Kegiatan   dan   Anggaran  (RKA).   Dalam   rapat   tersebut   membahas tentang program dan kegiatan beserta anggaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun.
Tasharruf: Journal Economic and Business Of Islam
Adapun yang hadir pada saat rapat RKA yaitu Ibu Ketua, Pengurus, Kepala Markas, serta Staf   PMI.Hal   ini   dibuktikan   dengan   daftar   hadir   yang   ada   pada   PMI   saat   rapat   RKA berlangsung.Maka untuk memperkuat jawaban tersebut, penulis bertanya kepada pengurus PMI apakah benar saat rapat RKA semua Pengurus menghadiri rapat tersebut? Bapak Jusuf Puhi selaku Sekretaris PMI menjawab bahwa :
“Ya. Memang benar dalam rapat RKA pengurus wajib hadir. Bukan hanya saya, tetapi semua pengurus yang ada pada PMI mulai dari Ketua, Wakil-wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara”. (Rabu, 31-01-2018)
Setelah   bertanya   mengenai   kehadiran,   selanjutnya   penulis   bertanya   apakah   semua anggota   yang   hadir   dalam   rapat   berhak   berbicara   atau   memberikan   saran?   Bapak   Yahya menjawab:
“Ya, semua peserta yang hadir kami berikan hak untuk berbicara atau memberikan saran dan masukannya” (Kamis, 01-02-2018)
Jawaban bapak Yahya diatas menjelaskan bahwa semua peserta berhak berbicara dan mengeluarkan pendapatnya.  Hal ini juga diungkapkan oleh  ibu  Agnes selaku Kepala Bidang Keuangan dan Sumber Dana:
“Benar.   Kami   peserta   yang   hadir   diberikan   hak   untuk   berbicara   dan   memberikan pendapatnya. Semua berhak, tidak terkecuali” (Kamis, 01-02-2018)
Ibu Agnes juga memberikan jawaban yang sama dengan bapak Yahya. Tetapi penulis bertanya lagi kepada peserta rapat lainnya apakah dalam rapat RKA semua peserta rapat berhak berbicara? Ibu Nurlaila menjawab :
“Ya,  kami   diberikan  hak   untuk   berbicara   atau   memberikan  saran   saat   rapat   RKA” (Kamis, 01-02-2018)
Menurut  jawaban   beberapa   staf  markas   PMI  bahwa  saat   rapat  mereka   diberikan   hak untuk berbicara atau menyampaikan pendapatnya.Setelah penulis bertanya mengenai kehadiran, selanjutnya penulis bertanya mengenai hal-hal yang dibahas dalam rapat.Apa saja yang dibahas dalam rapat RKA? ibu Novi menjawab:
“Yang   dibahas   dalam   rapat   RKA   yakni   mengevaluasi   pelaksanaan   kerja   tahun   lalu termasuk   anggarannya,   menyusun   rencana   kerja   tahun   yang   akan   datang   termasuk rancangan  anggaran  pendapatan  dan belanja  serta membahas dan menetapkan  hal-hal penting lainnya yang bersifat strategis.” (Kamis, 01-02-2018)
Melalui jawaban ibu Novi bahwa yang dibahas dalam rapat RKA yakni mengevaluasi pelaksanaan kerja tahun lalu beserta anggarannya, menyusun rencana kerja tahun yang akan datang termasuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja, serta membahas dan menetapkan hal-hal penting lainnya yang bersifat stategis. Untuk membuktikan jawaban tersebut dan untuk lebih jelasnya penulis bertanya kepada Ibu Agnes apa saja yang dibahas dalam rapat RKA? Beliau menjawab:
“Dalam rapat RKA selain mengevaluasi pelaksanaan kerja tahun lalu, juga membahas mengenai rancangan kerja selama satu tahun mendatang beserta anggarannya yang terdiri dari   kegiatan   organisasi,   kegiatan   penanggulangan   bencana,   kegiatan   pelayanan kesehatan dan transfusi darah, SDM, hubungan luar negeri, sarana dan prasarana, dan Sekretariat”. (Kamis, 01-02-2018)
Jawaban ibu Agnes diatas menjelaskan bahwa hal-hal yang dibahas dalam rapat RKA yakni   mengenai   kegiatan   organisasi,   kegiatan   penanggulangan   bencana,   kegiatan   pelayanan kesehatan   dan   transfusi   darah,   SDM,   hubungan   luar   negeri,   Sarana   dan   prasarana,   dan
Tasharruf: Journal Economic and Business Of Islam
sekretariat.  Setelah itu penulis bertanya, darimanakah asal dana yang membiayai semua kegiatan tersebut? Ibu Agnes menjawab :
“Sumber dana PMI berasal dari dana hibah APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo. Setiap Tahun PMI menerima dana hibah sebesar Rp. 1M (Rp. 1.000.000.000)” (Jum’at, 02-02- 2018)
Menurut   penjelasan   ibu   Agnes   sumber   dana   PMI   berasal   dari   dana   hibah   APBD Pemerintah dan berjumlah Rp. 1M (Rp. 1.000.000.000). Untuk lebih jelasnya penulis bertanya kepada Ibu novi selaku Sub Bidang Verifikasi dan Pelaporan, beliau menjawab :
“PMI menerima dana Hibah setiap tahun sebesar Rp. 1M (Rp.1.000.000.000). dana hibah tersebut   berasal   dari   APBD   Provinsi   Gorontalo.   Dana   hibah   ini   digunakan   untuk membiayai seluruh kegiatan operasional yang berada pada PMI” (Jum’at, 02-02-2018) Melalui jawaban ibu Agnes dan ibu Novi bahwa dana pada PMI berasal dari dana Hibah APBD Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dana hibah ini dipakai untuk membiayai seluruh kegiatan operasional yang ada pada PMI. Lantas bagaimana prosedur untuk mendapatkan dana hibah tersebut? Ibu Agnes menjawab:
“Untuk   mendapatkan   dana   Hibah   tersebut   pertama-tama   kami   membuat   permohonan yang   dilampiri   dengan   proposal.   Permohonan   tersebut   ditujukan   kepada   Gubernur. Setelah   ada   persetujuan   Gubernur,   selanjutnya   akan   dibuatkan   SK   Penerima   Hibah. Setelah terbit SK, maka akan dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Gubernur   Gorontalo   selaku   Pihak   Pertama   Pemberi   Hibah   dengan   Palang   Merah Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo Selaku Pihak Kedua Penerima Hibah. Yang sebelum ditandatangani   oleh   Gubernur   (pihak   pertama)   harus   terlebih   dahulu   meminta   paraf koordinasi   dari   Kepala   Biro   Hukum,   Kepala   Badan   Keuangan,   Asisten,   Sekda,   dan Wakil.   Jika   sudah   di   paraf,   maka   gubernur   akan   menandatanganinya.   Setelah ditandatangani   oleh   pihak   pertama   dan   pihak   kedua   maka   PMI   akan   membuat   surat permohonan  realisasi dana hibah tahap  1. Yang di ditujukan  kepada Sekda Provinsi, untuk di setujui. Setelah di disposisi dari sekda ke Bidang anggaran badan keuangan, maka badan keuangan akan melakukan proses pencairan dari rekening kas daerah ke rekening PMI Provinsi Gorontalo” (Jum’at, 02-02-2018)
Dalam   penjelasan   ibu   Agnes   di   atas   bahwa   untuk   mendapatkan   dana   hibah   perlu melewati beberapa proses atau prosedur terlebih dahulu. Kemudian penulis kembali bertanya, menurut AD/ART BAB XX Pasal 70 bahwa sumber keuangan PMI selain berasal dari Dana Hibah,   juga   berasal   dari   bantuan   dari   Gerakan   Internasional   Palang   Merah   dan   Organisasi lainnya, sumbangan dari usaha lain yang tidak mengikat, iuran anggota, dan bulan dana. Bisakah dijelaskan semua sumber keuangan ini seperti apa? Bapak Yusuf selaku Sekretaris pada PMI menjawab:
“Perlu diketahui terlebih dahulu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah pegangan bagi semua anggota gerakan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab kepalangmerahan.Disamping   AD/ART   ini   ada   juga   Undang-undang   yang   mengatur tentang   Kepalangmerahan   yaitu   UU   No.   1   Tahun   2018.   Pertama,   Di   PMI   ada   yang namanya  IFRC (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societis) atau Federasi   Internasional   Perhimpunan   Palang   Merah   dan   Bulan   Sabit   Merah   yang anggotanya 119 Negara. IFRC ini tugasnya membantu apabila terjadi bencana.Contohnya tsunami   di   aceh   tahun   2004.Maka   tahun   2005-2010   Indonesia   dibantu   oleh   Negara- negara   yang   termasuk   di   IFRC.Kurang   lebih   ada   60   negara   dari   119   negara   yang
Tasharruf: Journal Economic and Business Of Islam
membantu.Jadi   IFRC   ini   kegiatan   khusus   bencana.Kemudian   yang   kedua   ada   yang namanya ICRC (International Committee of the Red Cross) atau Komite Internasional Palang Merah yang berkedudukan di Jenewa.ICRC ini tugasnya untuk membantu konflik bersenjata   dan   konflik   non   bersenjata.Jadi   bantun   dari   Gerakan   Internasional   Palang Merah dan Organisasi lainnya ialah bantuan dari IFRC dan ICRC. Kemudian sumbangan dan   usaha   lain   yang   tidak   mengikat   berasal   dari   usaha-usaha   lain,   contohnya   PMI membuat lomba asah terampil PMR, dan meminta bantuan kepada Karsa Utama. Dan Karsa   Utama   membantu   dengan   memberikan   kaus.Contoh   lainnya   PMI   mengadakan kegiatan Donor Darah dan meminta bantuan kepada Nestle. Maka Nestle memberikan bantuan   berupa   susu.   Kemudian   sumbangan   atau   iuran   anggota   ialah   sumbangan anggotan yang terdiri dari anggota biasa (PMR, KSR), dan anggota dewasa (Pengurus dan Pembina) dan anggota Kehormatan (.Pejabat-pejabat).Kemudian yang terakhir Bulan Dana,   yang   dilaksanakan   dua   kali   dalam   setahun.Yakni   bulan   Mei-Juni   dan   bulan Agustus-Oktober. Ini dilaksanakan dengan keluarnya SK Menteri Sosial” (Senin, 05-02- 2018)
Berdasarkan   jawaban   Bapak   Yusuf   diatas   bahwa   bantuan   dari   Gerakan   Internasional Palang   Merah   dan   Organisasi   Lainnya   ialah   bantuan   bencana   alam   dan   bantuan   konflik bersenjata, kemudian sumbangan dan usaha lain yang tidak mengikat ialah bantuan dari usaha- usaha lain untuk kegiatan yang dilaksanakan PMI, kemudian iuran anggota merupakan iuran yang dikumpul dari anggota-anggota yang terdiri dari anggota biasa dan anggota dewasa, dan yang terakhir bulan dana ialah pengumpulan dana yang dilakukan setiap dua kali dalam setahun.
Berdasarkan jawaban diatas penulis bertanya apakah semua bantuan-bantuan dana ini didapatkan oleh PMI? Bapak Jusuf kembali menjawab:
“Tidak semua dilaksanakan. Hanya dana hibahlah yang menjadi sumber dana utama yang ada   pada   PMI.   Sementara   bantuan   dari   Gerakan   Internasional   Palang   Merah   dan Organisasi lainnya hanya di lakukan apabila terjadi bencana alam. Kemudian sumbangan dan usaha lain yang tidak mengikat merupakan sumber dana yang tidak pasti. Dan yang terakhir untuk iuran anggota dan bulan dana hanya dilakukan pada saat masa orde baru dan sekarang sudah tidak dilaksanakan lagi. Karena, banyak pihak yang keberatan dan menganggap PMI sudah menerima banyak dana. Banyak pihak yang berpikir bahwa PMI sudah menerima dana hibah, tetapi masih mengumpul dana dari masyarakat. Oleh karena itu Pemerintah memutuskan  tidak akan melaksanakan  iuran anggota dan bulan dana” (Senin, 05-02-2018)
Jawaban diatas menjelaskan bahwa dana hibah merupakan sumber dana yang utama pada PMI. Sedangkan yang lainnya merupakan dana yang tidak pasti dan sudah tidak dilakukan lagi karena merupakan Kebijakan Pemerintah.
Berdasarkan   hasil   wawancara   penulis   dilapangan   sehubungan   dengan   prosedur   yang dilaksanakan   PMI   Provinsi   Gorontalo   dalam   Tahap   Persiapan   Anggaran   dimana   pada   awal persiapan   anggaran   PMI   melaksanakan   sebuah   rapat,   yakni   rapat   Rencana   Kegiatan   dan Anggaran (RKA). Rapat RKA ini dilaksanakan satu kali dalam setahun.Rapat ini dipimpin oleh Ketua PMI dan dihadiri oleh seluruh Pengurus PMI, Kepala Markas PMI, serta seluruh Staf Markas PMI.Seluruh peserta rapat diberikan hak untuk berbicara serta berhak memberikan saran atau pendapatnya.
Rapat RKA ini bertugas mengevaluasi pelaksanaan kerja tahun lalu beserta anggarannya, menyusun rencana kerja tahun yang akan datang termasuk rancangan anggaran pendapatan dan
Tasharruf: Journal Economic and Business Of Islam
belanja, seta membahas dan menetapkan hal-hal penting lainnya yang bersifat strategis. Hal ini juga sesuai dengan yang terdapat pada AD/ART BAB X Pasal 35 ayat (6).
Sumber keuangan PMI hanya berasal dari dana Hibah APBD Provinsi Gorontalo. Hal ini tidak sesuai dengan yang terdapat pada AD/ART PMI. Menurut AD/ART BAB XX Pasal 70, keuangan PMI diperoleh dari: (1) Bantuan dan Hibah dari Pemerintah; (2) Bantuan dari Gerakan Internasional Palang Merah dan Organisasi lainnya; (3) Sumbangan dan usaha lain yang tidak mengikat;   (4)   Iuran   dana;   (5)   Bulan   dana.   Hal   ini   karena   kebijakan   pemerintah,   karena masyarakat beranggapan PMI terlalu banyak menerima dana. Sudah menerima dana hibah tetapi masih mengumpul dana dari masyarakat. oleh karena itu pemerintah memutuskan tidak akan melakukan iuran anggota dan bulan dana.
Hasil dari rapat ini disampaikan dan dipertanggungjawabkan kepada Gubernur Gorontalo berupa surat permohonan hibah yang dilampiri dengan proposal untuk disetujui oleh Gubernur. Hal ini akuntabilitasnya sudah sesuai dengan konsep akuntabilitas yakni setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan   kepada   orang   atau   instansi   yang   memberi   kewenangan   untuk melaksanakan suatu program (Mardiasmo, 2006)

## 2. Tahap Ratifikasi Anggaran
Setelah melakukan Rapat RKA dan menyusun rencana kerja tahun yang akan datang termasuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja serta membahas dan menetapkan hal-hal penting lainnya yang bersifat strategis, yang disampaikan kepada Gubernur, maka yang akan dilakukan selanjutnya ialah tahap ratifikasi anggaran.
Tahap ratifikasi anggaran merupakan tahap pengesahan anggaran. Pada tahap ini penulis bertanya  setelah   rencana   kerja   dan   rancangan   anggarannya   ditetapkan,   apa   yang   dilakukan? Bapak Yusuf menjawab:
“Setelah  rencana kerja tahun mendatang dan rancangan anggarannya di tetapkan dalam rapat   RKA,   maka   selanjutnya   bagian   keuangan   membuat   permohonan   hibah   yang dilampiri dengan proposal. Dan permohonan dan proposal ini ditanda tangani oleh ketua PMI Provinsi Gorontalo Prof.Dr.Ir.Hj. Winarni Monoarfa, Sekretaris Bapak Jusuf Puhi, S.Pd,  dan   Bendahara   Bapak   Danial   Ibrahim,   SE.MM”  (Senin,   05-02-2018).   Jawaban Bapak Yusuf diatas menjelaskan bahwa setelah rapat RKA, bagian keuangan membuat permohonan hibah yang dilampiri dengan proposal.Dan proposal ini di tanda tangani oleh Ibu ketua, Sekretaris, dan Bendahara PMI. Untuk lebih jelasnya penulis bertanya kepada ibu Novi dengan pertanyaan yang sama, Ibu Novi menjawab:
“Setelah   diadakan   rapat   RKA,   selanjutnya   kami   bagian   keuangan   membuat   proposal yang berisi rencana kegiatan beserta rincian anggarannya yang akan dilakukan selama satu   tahun   mendatang.Permohonan   dan   proposal   ini   di   tanda   tangani   oleh   Ketua, Sekretaris, dan Bendahara”. (Senin, 05-02-2018)
Jawaban ibu Novi di atas sama dengan jawaban yang disampaikan oleh Bapak Yusuf bahwa setelah rapat RKA bagian keuangan membuat surat permohonan hibah dan disetai dengan proposal.
Selanjutnya   penulis   bertanya,   sepeti   yang   anda   katakan   sebelumnya   bahwa   PMI menerima dana hibah dari APBD Provinsi Gorontalo sebesar Rp.1M (Rp.1.000.000.000), apakah dalam   surat   permohonan   hibah   dan   dalam   proposal   PMI   anggarannya   melebihi   dari   Rp.1M (Rp.1.000.000.000)? Ibu Agnes menjawab:
“Ya.Kami   membuat   proposal   yang   rincian   anggarannya   melebihi   dari   Rp.   1M (Rp.1.000.000.000).   Karena,   PMI   membutuhkan   dana   yang   lebih   dari   itu.   Tetapi
Tasharruf: Journal Economic and Business Of Islam
Permerintah hanya menyetujui anggaran sebesar Rp.1M (Rp. 1.000.000.000)” (Senin, 05- 02-2018)
Jawaban ibu Agnes diatas menjelaskan  bahwa sebesar apapun rincian anggaran yang terdapat pada proposal dan surat permohonan hibah, pemerintah hanya akan menyetujui dana hibah sebesar Rp.1M (Rp.1.000.000.000). kemudian penulis juga bertanya  kepada ibu Novi, apakah   PMI   membuat   proposal   yang   jumlah   anggarannya   melebihi   dari   Rp.   1M (Rp.1.000.000.000) seperti yang dikatakan oleh ibu Agnes? Ibu Novi menjawab:
“Ya. Kami bagian keuangan membuat surat permohonan hibah dan proposal yang rincian anggarannya  melebihi  Rp.1M (Rp.1.000.000.000). Tapi  pemerintah  hanya  menyetujui Rp.1M (Rp.1.000.000.000). (Senin,05-02-2018)
Ibu   Novi   membenarkan   jawaban   yang   sebelumnya   disampaikan   Ibu   Agnes.Bahwa mereka   membuat   proposal   yang   rincian   anggarannya   melebihi   Rp.1M   (Rp.1.000.000.000). Selanjutnya penulis bertanya, kemudian apa yang dilakukan jika dana hibah yang disetujui hanya sebesar Rp.1M (Rp. 1.000.000.000)? Ibu Agnes menjawab:
“Karna   dana   yang   disetujui   hanya   sebesar   Rp.1M   (Rp.1.000.000.000),   maka   kami meminimalisir segala rincian anggaran yang sebelumnya telah kami buat dalam proposal. Semuanya disesuaikan dengan dana hibah yang telah disetujui.” (Senin, 05-02-2018) Ibu   Agnes   menjelaskan   bahwa   untuk   menyesuaikan   dana   hibah   sebesar   Rp.1M (Rp.1.000.000.000), PMI meminimalisir segala rincian anggaran yang sebelumnya telah mereka buat dalam proposal. Selanjutnya penulis bertanya kembali kepada ibu Novi dengan pertanyaan yang sama, ibu Novi menjawab:
“kami   meminimalisir   anggaran   yang   sebelumnya   kami   buat   dalam   proposal.   Kami sesuaikan   dengan   anggaran   yang   disetujui   yaitu   sebesar   Rp.1M   (Rp.1.000.000.000)”. (Senin, 05-02-2018)
Ibu   Novi   membenarkan   jawaban   yang   disampaikan   oleh   Ibu   Agnes.Bahwa   untuk menyesuaikan   anggaran   yang   disetujui   Pemerintah   mereka   meminimalisir   anggaran   yang sebelumnya dibuat dalam proposal.
Adapun prosedur pengesahan dana hibah pada PMI dipaparkan oleh  Ibu Agnes selaku kepala bidang keuangan dan sumber dana:
“Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya prosedur pengesahan dana hibah yakni terlebih   dahulu   kami   membuat   surat   permohonan   dana   hibah   yang   dilampiri   dengan proposal.   Permohonan   tersebut   ditujukan   kepada   Gubernur.   Setelah   ada   persetujuan Gubernur, selanjutnya akan dibuatkan SK Penerima Hibah. Setelah terbit SK, maka akan dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Gubernur Gorontalo selaku Pihak Pertama Pemberi Hibah dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Gorontalo Selaku   Pihak   Kedua   Penerima   Hibah.   Yang   sebelum   ditandatangani   oleh   Gubernur (pihak pertama) harus terlebih dahulu meminta paraf koordinasi dari Kepala Biro Hukum, Kepala Badan Keuangan, Asisten, Sekda, dan Wakil. Jika sudah di paraf, maka Gubernur akan menandatanganinya. Setelah ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua maka   PMI   akan   membuat   surat   permohonan   realisasi   dana   hibah   tahap   1.   Yang   di ditujukan  kepada Sekda Provinsi, untuk di setujui. Setelah di disposisi dari sekda ke Bidang   Anggaran   badan   keuangan,   maka   badan   keuangan   akan   melakukan   proses pencairan dari rekening kas daerah ke rekening PMI Provinsi Gorontalo” (Selasa, 06-02- 2018)
Tasharruf: Journal Economic and Business Of Islam
Dapat diketahui dari jawaban ibu Agnes diatas, bahwa Dana Hibah yang ada pada PMI disahkan oleh Gubernur Gorontalo selaku pihak pertama pemberi hibah. Selanjutnya penulis bertanya,   apakah   dana   hibah   sebesar   Rp.1M   (Rp.   1.000.000.000)   ini   langsung   diberikan semuanya ataukah diberikan secara bertahap? Ibu Agnes kembali menjawab:
“Dana   Hibah   ini   tidak   langsung   diberikan   semuanya,   melainkan   diberikan   secara bertahap. Pemberian  dana hibah ini terbagi dalam  empat tahap dalam setahun, setiap tahap diberikan dana sebesar Rp. 250.000.000,-/ tiga bulan”. (Selasa, 06-02-2018) Melalui jawaban Ibu Agnes diatas bahwa dana hibah ini terbagi dalam empat tahap dalam setahun, yakni setiap tahap diberikan Rp.250.000.000,-/tiga bulan. Kemudian penulis kembali bertanya   bagaimanakah   prosedur   pencaian   dana   hibah   tahap-tahap   selanjutnya?   Ibu   Novi menjawab:
“Untuk prosedur pencairan dana hibah tahap ke-2 dan selanjutnya terlebih dahulu kami membuat laporan pertanggungjawaban dana hibah tahap 1. Kemudian kami membuat permohonan pencairan tahap ke 2.Yang di ditujukan kepada Sekda Provinsi untuk di setujui. Setelah di disposisi dari sekda ke badan keuangan, maka badan keuangan akan melakukan proses pencairan tahap ke dua dari rekening kas daerah ke rekening PMI Provinsi Gorontalo begitu seterusnya sampai dengan tahap ke 4”. (Selasa, 06-02-2018) Ibu Novi menjelaskan bahwa untuk membuat permohonan tahap ke 2 dan selanjutnya, terlebih   dahulu   bagian   keuangan   membuat   laporan   pertanggungjawaban   tahap   1.Kemudian mereka   membuat   permohonan   pencairan   tahap   ke   2.   Untuk   lebih   jelasnya   penulis   bertanya kepada ibu Agnes dengan pertanyaan yang sama, ibu Agnes menjawab:
“Prosedur pencairan tahap ke 2 dan tahap-tahap selanjutnya yakni terlebih dahulu kami membuat   laporan   pertanggungjawaban   yang   laporan   secara   umumnya   disampaikan kepada Gubernur dan Laporan SPJ disampaikan kepada badan keuangan.Kemudian kami membuat   permohonan   pencairan   tahap   ke   2.Permohonan   pencairan   tahap   ke   dua   ini ditujukan kepada Sekda Provinsi untuk disetujui. Setelah di disposisi dari sekda ke badan keuangan, maka badan keuangan akan melakukan proses pencairan tahap ke dua dari rekening   kas   daerah   ke   rekening   PMI   Provinsi   Gorontalo,   Begitu   seterusnya   sampai dengan tahap ke 4”. (Selasa, 06-02-2018)
Ibu Agnes membenarkan jawaban yang disampaikan oleh Ibu Novi sebelumnya. Bahwa untuk membuat permohonan pencairan dana hibah tahap ke 2, terlebih dahulu mereka membuat laporan pertanggungjawaban tahap pertama, selanjutnya mereka memuat permohonan pencairan tahap   ke   dua   yang   ditujukan   kepada   Sekda   untuk   disetujui.   Setelah   disetujui   oleh   Sekda selanjutnya di bawa ke Badan Keuangan. Setelah itu badan keuangan akan melakukan proses pencairan  tahap ke dua dari rekening kas daerah  ke rekening  PMI Provinsi Gorontalo.  Dan proses ini sama dengan proses pencairan tahap ke 3 dan tahap ke 4.
Kemudian penulis bertanya dengan pertanyaan selanjutnya yaitu setelah dana hibah ini disahkan apa yang dilakukan selanjutnya? Ibu Novi menjawab:
“Setelah   anggaran   hibah   ini   disahkan   maka   siap   digunakan   untuk   mengoptimalkan kegiatan kepalangmerahan” (Selasa 06-02-2018)
Ibu Novia menjelaskan bahwa setelah dana hibah disahkan maka siap digunakan untuk kegiatan kepalangmerahan.
Berdasarkan  hasil  wawancara  penulis  sehubungan dengan Tahap  Ratifikasi  Anggaran dapat   disimpulkan   bahwa   untuk   mendapatkan   dana   hibah   terlebih   dahulu   PMI   membuat permohonan dana hibah yang dilampiri dengan proposal. Proposal ini berisi seluruh rancangan
Tasharruf: Journal Economic and Business Of Islam
kegiatan   beserta  rincian   anggarannya   yang  di  tandatangani  oleh   Ketua  PMI,  Sekretaris,   dan Bendahara.
Kemudian   proposal   ini   ditujukan   kepada   Gubernur   selaku   Pihak   Pertama   pemberi hibah.Dan   Gubernur   juga   yang   mengesahkan   anggaran   hibah   pada   PMI.   Tahap   ratifikasi anggaran pada PMI ini akuntabilitasnya juga sudah sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Mardiasmo   (2006)   yakni   setiap   kegiatan   harus   dipertanggungjawabkan   kepada   orang   atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program. Ini dibuktikan dengan PMI menyerahkan hasil rapat RKA kepada Gubernur dan juga Gubernur yang mengesahkan anggaran hibah untuk PMI.Karena Gubernur merupakan pihak pertama pemberi hibah pada PMI.

## 3. Tahap Pelaksanaan Anggaran
Setelah melakukan Rapat RKA dan menyusun rencana kerja tahun yang akan datang termasuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja serta membahas dan menetapkan hal-hal penting lainnya yang bersifat strategis, kemudian hasil rapat ini disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk Surat Permohonan Hibah yang dilampiri dengan Proposal, dan setelah dana hibah ini di sahkan oleh Gubernur, maka yang dilakukan selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran.
Pelaksanaan anggaran adalah tahap dimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran (Mardiasmo, 2004). Pada tahap ini penulis bertanya  apakah rencana kerja dilaksanan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sebelumnya dalam rapat RKA? Bapak Yusuf menjawab:
“Ya. Rencana kerja dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan sebelumnya dalam rapat RKA.” (Kamis, 08-02-2018)
Jawaban   Bapak   Yusuf   di   atas   menjelaskan   bahwa   rencana   kerja   dilaksanakan   sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dalam rapat RKA. Untuk lebih jelasnya penulis bertanya kepada ibu Novia dengan pertanyaan yang sama, beliau menjawab:
“Rencana   kerja   dilaksanakan   sesuai   dengan   apa   yang   di   tetapkan   dalam   rapat RKA.Apabila kegiatan tersebut merupakan kegiatan besar, maka akan diadakan terlebih dahulu   rapat   yang   membahas   tentang   panitia   pelaksana   kegiatan   sekaligus   rincian anggaran biaya kegiatan tersebut”. (Kamis, 08-02-2018)
Ibu  Novi  membenarkan   jawaban   bapak   yusuf   sebelumnya.   Beliau   juga   mengatakan bahwa  rencana kerja dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rapat  RKA. Dan apabila  kegiatan  itu  merupakan  kegiatan  besar,  maka terlebih  dahulu akan dibentuk panita pelaksana kegiatan beserta dengan rincian anggaran biaya kegiatan tersebut.
Kemudian penulis melanjutkan pertanyaan bagaimana posedur penarikan dana hibah? Ibu Agnes menjawab:
“Prosedur   penarikan  dana  hibah,   terlebih   dahulu   dibuat   tagihan   berupa   Telaah   dari masing-masing wakil ketua bidang dan Sekretaris PMI untuk disetujui oleh Ketua PMI. Setelah disetujui staf keuangan membuat tagihan dilengkapi dengan lembar verifikasi, Surat   Perintah   Pencairan   Uang   (SP2U),   dan   kwitansi.   Setalah   tagihan   diproses selanjutnya   proses   pencairan   yaitu   dengan   membuat   rincian   penarikan   yang ditandatangani oleh Bendahara dan sekaligus rincian penarikan tersebut menjadi acuan oleh   Ketua   dan   Bendahara   untuk  menandatangani   slip   penarikan   dari   Rekening   PMI Provinsi Gorontalo” (Jum’at, 09-02- 2018)
Ibu   Agnes   mengatakan   bahwa   untuk   pencairan   dana   hibah   terlebih   dahulu   membuat tagihan   yang  berupa  telaahan   dari  masing-masing  Wakil  Ketua  Bidang  dan  Sekretaris  PMI, untuk disetujui oleh Ketua PMI.  Setelah disetujui oleh Ketua, staf keuangan membuat tagihan
Tasharruf: Journal Economic and Business Of Islam
dilengkapi   dengan   lembar   verifikasi,   Surat   Perintah   Pencairan   Uang   (SP2U),   dan   Kwitansi. Setelah   tagihan   di   proses   selanjutnya   proses   pencairan   dilakukan   dengan   membuat   rincian penarikan yang ditandatangani oleh Bendahara, dan sekaligus rincian penarikan tersebut menjadi acuan   oleh   Ketua   dan   Bendahara   untuk   menandatangani   slip   penariakn   dari   Rekening   PMI Provinsi Gorontalo.
Setelah itu penulis bertanya apakah setiap ada pengeluaran atau transaksi yang terjadi pada PMI disertai dengan bukti? Ibu Novi menjawab:
“Ya.Setiap terjadi pengeluaran harus desertai dengan bukti. Karena dari  bukti ini akan dibuatkan laporan pertanggungjawaban”. (Jum’at,09-02-2018)
Ibu Novi menjelaskan setiap pengeluaran atau transaksi yang terjadi pada PMI harus disertai dengan bukti. Dari bukti ini akan dibuatkan laporan pertanggungjawaban.
Kemudian   penulis  melanjutkan   pertanyaan   apakah   jika   ada   kegiatan   donor   darah anggarannya di ambil dari dana hibah ini? Bapak Jusuf menjawab:
“Ya. Kegiatan donor darah dananya di ambil dari dana hibah. Semuanya telah di atur dalam   Standar   Satuan   Biaya   Belanja   Operasional   Markas   Palang   Merah   Indonesia.” (Senin, 12-02-2018)
Bapak Yusuf menjelaskan bahwa kegiatan donor darah dananya diambil dari dana hibah. Untuk lebih jelasnya penulis bertanya kepada ibu Agnes dengan pertanyaan yang sama, beliau menjawab:
“untuk  kegiatan  donor  darah  dananya  di  bebankan  dari  dana  hibah.  Karena  kegiatan donor darah sudah di tetapkan sebelumnya dalam rapat RKA. Untuk yang melaksanakan kegiatan donor darah akan diberikan kontribusi. Kontibusi ini akan disesuaikan dengan Standar   Satuan   Biaya   Belanja   Operasional   Markas   Palang   Merah   Indonesia.   Di   situ terdapat   standar   kontribusi   untuk   kegiatan-kegiatan   donor   darah   yang   meghasilkan kantong darah 5-10 kantong akan diberikan bantuan sebesar Rp.500rb, 11-20 kantong Rp. 1jt, 21-30 kantong Rp. 1,5jt, 31 kantong ke atas diberikan Rp.2jt.” (Senin, 12-02-2018) Jawaban   ibu   Agnes   diatas   sama   dengan   jawaban   yang   disampaikan     Bapak   Yusuf sebelumnya, yakni biaya kegiatan donor darah termasuk dalam anggaran hibah. Untuk yang melaksanakan  kegiatan  donor darah akan diberikan kontribusi sesuai dengan Standar Satuan Biaya Belanja Operasional Markas Palang Merah.
Kemudian   penulis   bertanya   apakah   kontribusi   ini   di   berikan   untuk   kelompok   yang menyelenggarakan kegiatan donor darah, atau untuk orang yang mendonorkan darahnya? Ibu Novia menjawab:
“Kontribusi ini diberikan untuk kelompok yang menyelenggarakan kegiatan donor darah. Tetapi tidak semua penyelenggara kegiatan donor darah akan diberikan. Hanya organisasi masyarakat, LSM, Organisasi Pemuda / Peguruan Tinggi yang akan diberikan kontribusi ini. Mereka harus memasukkan Proposal terlebih dahulu.Kontribusi ini diberikan untuk membantu menjalankan kegiatan donor darah”. (Senin, 12-02-2018)
Dari jawaban ibu Novia diatas dapat diketahui bahwa kontribusi yang diberikan adalah untuk kelompok penyelenggara donor darah.Dan kontribusi ini untuk membantu menjalankan kegiatan donor darah.
Setelah   itu   penulis   bertanya   pertanyaan   selanjutnya   apakah   kegiatan   donor   darah   ini dilakukan secara rutin?Dan apakah orang yang mendonorkan darahnya benar-benar melakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan ataupun akan diberikan imbalan? Bapak Yahya menjawab:
Tasharruf: Journal Economic and Business Of Islam
“Ya, hampir setiap hari ada kegiatan donor darah.Karena hampir setiap hari ada beberapa kelompok yang memasukkan proposal kepada kami.Dan donor darah ini dilakukan secara sukarela.Orang yang mendonorkan darahnya tidak di paksa atau akan diberikan suatu imbalan”. (Selasa, 13-02-2018)
Bapak Yahya menjelaskan bahwa kegiatan donor darah dilalukan hampir setiap hari.Dan orang yang mendonorkan darahnya tidak di paksa atau sesuai keinginan mereka sendiri.
Untuk membuktikan  jawaban bapak yahya di atas, penulis bertanya kepada beberapa masyarakat.Penulis   bertanya   apakah   anda   pernah   mengikuti   kegiatan   donor   darah   dan   ikut melakukan   donor   darah?Dan   apakah   anda   mendonorkan   darah   anda   secara   sukarela   atau memang dari keinginan anda sendiri? Beberapa masyarakat menjawab:
Ibu Yoselina (40 th ): “Ya. Saya Pernah mengikuti kegiatan donor darah dan mendonorkan darah.Saya mendonorkan darah secara sukarela karena saya ingin membantu sesama dan saya tau mendonorkan darah baik bagi kesehatan tubuh”. (Jum’at, 16-02-2018) Bapak Erwin (34 th ): “Ya. Saya sudah beberapa kali ikut kegiatan donor darah dan juga sudah beberapa kali mendonorkan darah saya.Dan saya ikut donor darah atas keinginan saya  sendiri  tanpa   ada  paksaan.Karena  dengan   ikut  donor  darah   kita   bisa  membantu orang-orang   yang   membutuhkan   darah   kita.Selain   itu   mendonorkan   darah   baik   bagi kesehatan. (Jum’at, 16-02-2018)
Bapak   Setyawan   (25 th ):   Ya.   Saya   pernah   mengikuti   kegiatan   donor   darah   dan   ikut mendonorkan darah.Saya mendonorkan darah saya atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan   atau   karna   suatu   imbalan.Karena   saya   ingin   membantu   orang-orang   yang membutuhkan darah”. (Jum’at, 16-02-2018)
Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa masyarakat di atas, jawaban mereka semua sama. Mereka ikut donor darah dan itu dilakukan secara sukarela ataupun tanpa paksaan. Alasan mereka juga sama karena mereka ingin membantu sesama dan donor darah bukan hanya bermanfaat untuk orang yang akan menerima darah, tetapi pendonorpun mendapatkan manfaat dari melakukan donor darah.
Setelah mewawancarai beberapa masyarakat, penulis kembali bertanya kepada Sekretaris markas PMI dengan pertanyaan, jika donor darah ini dilakukan secara gratis, kenapa penerima darah atau orang yang membutuhkan darah tersebut justru harus membayarnya? Bapak Jusuf menjawab:
“Semua darah dari PMI itu gratis.Biaya yang di ambil dari 1 kantong darah itu bukanlah untuk   membayar   darah.Akan   tetapi   merupakan   biaya   untuk   pemprosesan   darah tersebut.Hal ini di atur dalam Keputusan PP PMI No. 017/KEP/PP PMI/2014 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) UDD PMI.Karena darah yang selesai   diambil   dari   pendonor   tidak   bisa   langsung   di   donorkan.Darah   tersebut   harus diperiksa terlebih dahulu melalui laboratorium komponen darah. Di laboratorium inilah tiap-tiap darah dipisahkan menjadi trombosit, sel darah merah, plasma, frozen plasma, serta anti hemofil. Selain itu darah tersebut harus melalui proses screening (penyaringan) untuk masuk uji saring terhadap infeksi menular lewat transfusi darah seperti Hepatitis, HIV, dan Sifilis. Maka untuk semua proses inilah biaya tersebut diperlukan”. (Jum’at, 16- 02-2018)
Jawaban   bapak   Jusuf   di   atas   dapat   diketahui   bahwa   biaya   yang   dikelurkan   untuk membayar satu kantong darah ialah biaya pengganti pengolahan darah yaitu  untuk pemprosesan darah tersebut. Karena darah yang diambil dari pendonor tidak bisa langsung didonorkan.
Tasharruf: Journal Economic and Business Of Islam
Melalui situs National Geografis Dr. Farid selaku Ketua Pengurus Pusat PMI Bidang Kesehatan, Bantuan Sosial, Donor Darah dan Rumah Sakit PMI juga mengatakan :
“Darah dari PMI itu gratis tidak harus dibayar. Tapi, memang ada biaya yang harus dikeluarkan, yaitu untuk BPD atau biaya pemprosesan dari darah itu sendiri karena tidak bisa langsung disalurkan dari pendonor ke penerima bukan untuk bayar darahnya” Dr. Farid juga menjelaskan hal yang sama dengan yang di sampaikan oleh Bapak Jusuf sebelumnya. Kemudian penulis melanjutkan pertanyaan mengapa biaya pemprosesan darah tidak di ambil dari anggaran hibah? Bapak Jusuf menjawab :
“Anggaran   hibah  yang   ada  pada   PMI  digunakan   untuk  membiayai  tujuh   item.  Yang pertama adalah belanja bidang organisasi,   belanja unit kesehatan dan transfusi darah, belanja   bidang   SDM,   belanja   bidang   Penanggulangan   Bencana   (PB),   belanja   bidang komunikasi   dan   hubungan   luar   negeri,   belanja   bidang   usaha   dana,   belanja   bidang operasional   sekretariat.   Untuk   tujuh   item   inilah   anggaran   sebesar   Rp.1M dipergunakan.Donor darah termasuk dalam item ke dua yakni belanja unit kesehatan dan donor darah.Jadi tidak boleh dikatakan dana hibah sebesar Rp.1M ini untuk menjawab donor darah gratis. Karena untuk donor darah ini adalah tanggungjawab pemerintah dan masyarakat.PMI   membantu   psemerintah   dan   masyarakat   dalam   persediaan   darah.Jika Anggaran   Hibah   Rp.1M   ini   hanya   digunakan   untuk   membayar   darah   sebesar Rp360rb/kantong,   PMI   hanya   bisa   menghasilkan   2.778   kantong   dalam setahun.Sedangkan PMI dituntut untuk menghasilkan darah 1.200 kantong/ bulan yang artinya   dalam   setahun   PMI   harus   menghasilkan   14.400   kantong   darah.   Jika   PMI menggratiskan   darah,   setahun   hanya   bisa   menghasilkan   2.778   kantong,   lalu   sisanya 11.622 kantong akan di biayai dengan apa? Maka dari itu PMI hanya bisa membantu unit kesehatan   dan   transfusi   darah   dengan   memberi   kontribusi   untuk   kelompok   atau komunitas pelaksana aksi donor darah”. (Senin, 19-02-2018)
Dari jawaban Bapak Jusuf di atas dapat diketahui  bahwa dana hibah yang diberikan pemerintah   sebesar   Rp.1M   bukan   hanya   untuk   membayar   donor   darah,   melainkan   untuk membiayai 7 item yang menjadi mandat PMI yang ditandatangani dengan Pemerintah dalam perjanjian Hibah.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan sehubungan dengan Tahap Pelaksanaan Anggaran dapat diketahui bahwa rencana kerja yang dilaksanakan PMI sesuai degan apa yang telah   di   rencanakan   dan   ditetapkan   sebelumnya   dalam   rapat   RKA.   Apabila   kegiatan   itu merupakan  kegiatan  besar, maka terlebih  dahulu PMI membentuk  panita pelaksana kegiatan beserta dengan rincian anggaran biaya kegiatan tersebut.Sehingga dapat diketahui PMI terbuka dalam pelaksanaan anggaran.Karena sebelum melaksanakan suatu kegiatan, terlebih dahulu PMI melakukan rapat dan membahas anggarannya bersama Ketua PMI, Pengurus, Kepala Markas, dan juga Staf Markas PMI.Dan juga PMI selalu menyertakan bukti pada setiap pngeluaran yang terjadi.
Mengenai kegiatan donor darah, biaya yang diambil Rp.360rb/kantong darah bukanlah biaya untuk membayar darah tersebut, melainkan biaya pengganti pengolahan darah atau biaya pemprosesan   darah   tersebut.Hal   ini   terdapat   dalam   Keputusan   PP   PMI   No.   017/KEP/PP PMI/2014   tentang   Penetapan   Biaya   Pengganti   Pengolahan   Darah   (BPPD)   UDD   PMI.Dalam peraturan ini terdapat rincian-rincian biaya pengolahan darah tersebut.
Pada tahap pelaksanaan anggaran pada PMI akuntabilitasnya sesuai dengan pengertian akuntabilitas   yang   disampaikan   oleh   Mardiasmo   (2006)   yakni   sebagai   bentuk   kewajiban
Tasharruf: Journal Economic and Business Of Islam
mempertanggungjawabkan   keberhasilan   atau   kegagalan   pelaksanaan   misi   organisasi   dalam mencapai   tujuan   dan   sasaran   yang   telah   ditetapkan   sebelumnya,   melalui   suatu   media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Hal ini dibuktikan dengan PMI dalam pelaksanaan anggarannya sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya dalam rapat RKA, dan dalam pengeluaran dana PMI selalu menyertakan bukti sebagai bentuk pertanggungjawaban.

## 4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran
Setelah melakukan Rapat RKA dan menyusun rencana kerja tahun yang akan datang termasuk rancangan anggaran pendapatan dan belanja serta membahas dan menetapkan hal-hal penting lainnya yang bersifat strategis, kemudian hasil rapat ini disampaikan kepada Gubernur dalam bentuk Surat Permohonan Hibah yang dilampiri dengan Proposal untuk disetujui. Dan setelah anggaran hibah itu dipergunakan untuk menjalankan 7 item yang menjadi mandat PMI dengan pemerintah dalam perjanjian hibah, selanjutnya adalah Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran.
Tahap persiapan, ratifikasi, dan pelaksanaan anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran,   sedangkan   tahap   pelaporan   dan   evaluasi   terkait   dengan   aspek   akuntabilitas (Mardiasmo, 2004).
Pada tahap ini penulis bertanya, apa yang dilakukan pada saat pelaporan anggaran pada PMI? Ibu Novi menjawab:
“Pada   saat   pelaporan   anggaran   kami   membuat   laporan   pertanggungjawaban   sebagai bentuk tanggungjawab kami kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi berupa laporan anggaran kami”. (Rabu, 21-02-2018)
Dari jawaban ibu Novi di atas dapat diketahui bahwa laporan pertanggungjawab pada PMI dibuat sebagai bentuk  pelaporan anggaran pada PMI.
Kemudian penulis bertanya kapan pembuatan laporan pertanggungjawaban pada PMI? Ibu Agnes menjawab:
“laporan pertanggungjawaban pada PMI dibuat setiap bulan, tiga bulan, enam bulan, satu tahun, dan lima tahun”. (Rabu, 21-02-2018)
Dari   jawaban   ibu   Agnes   dapat   diketahui   bahwa   PMI   membuat   laporan pertanggungjawaban setiap bulan, tiga bulan, enam bulan, satu tahun, dan lima tahun. Kemudian penulis bertanya,
Kemudian penulis melanjutkan pertanyaan apa saja yang di butuhkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban? Ibu Novi menjawab:
“Untuk membuat laporan pertanggungjawaban, kami menyiapkan buku kas umum, LRA, RKA, Rekening Koran, dan buku Register”. (Kamis, 22-02-2018)
Dari   jawaban   Ibu   Novi   di   atas   dapat   diketahui   bahwa   untuk   membuat   laporan pertanggungjawaban PMI menyiapkan buku kas umum, LRA, RKA, Rekening Koran, dan buku Register. Untuk lebih jelasnya penulis bertanya kepada Ibu Agnes dengan pertanyaan yang sama, beliau menjawab:
“saat   membuat   laporan   keuangan   kami   menggunakan   buku   kas   umum,   LRA,   RKA, Rekening Koran, dan buku register” (Kamis, 22-02-2018)
Jawaban Ibu Agnes di atas membenarkan  jawaban  Ibu Novi sebelumnya  bahwa saat membuat laporan keuangan PMI menyiapkan buku kas umum, LRA, RKA, Rekening Koran, dan buku Register.
Setelah itu penulis melanjutkan pertanyaan bahwa bagaimana prosedur membuat laporan pertanggungjawaban pada PMI? Ibu Agnes menjawab:
Tasharruf: Journal Economic and Business Of Islam
“terlebih   dahulu   kami   menyiapkan   buku   kas   umum,   LRA,   RKA,   meminta   rekening koran, fotocopy laporan pertanggungjawaban, dan buku register untuk di tanda tangani oleh   Bendahara   dan   Sekretaris.   Setelah   itu   dilaporkan   kepada   pihak-pihak   yang membutuhkan laporan pertanggungjawaban kami”. (Jum’at, 23-02-2018)
Jawaban   ibu   Agnes   diatas   dapat   diketahui   bahwa   prosedur   membuat   laporan pertanggungjawaban terlebih dahulu PMI menyiapkan Buku Kas Umum, LRA, RKA, meminta rekening koran, fotocopy laporan pertanggungjawaban, dan buku register untuk disetujui oleh Sekretaris   dan   Bendahara.   Setelah   itu   di   laporkan   kepada   pihak-pihak   yang   membutuhkan laporan pertanggungjawaban PMI.
Kemudian penulis bertanya ditujukan kepada siapa semua laporan pertanggungjawaban ini? Ibu Agnes kembali menjawab:
“Untuk laporan pertanggungjawaban kami tujukan kepada Sekretaris, Bendahara, Ketua, BKD, Inspektorat, dan Gubernur sebagai pelindung dan sebagai pihak pertama pemberi Hibah”. (Jum’at, 23-02-2018)
Jawaban   ibu   Agnes   di   atas,   menjelaskan   bahwa   laporan   pertanggungjawaban   PMI disampaikan   kepada   Sekretaris,   Bendahara,   Ketua   PMI,   Badan   Keuangan   Daerah   (BKD), Inspektorat sebagai tim audit, dan Gubernur sebagai pelindung PMI dan sebagai pihak pertama pemberi   hibah.   Setelah   itu   penulis   bertanya   apakah   yang   mengaudit   keuangan   PMI   hanya inspektorat? Bapak Jusuf menjawab :
“PMI hanya di audit oleh audit internal yaitu inspektorat dan BPK. PMI belum di audit oleh audit eksternal karena dana yang dikelola oleh PMI Provinsi Gorontalo selama ini hanya berasal dari dana hibah pemerintah daerah. Jika dana yang dikelola PMI ada yang berasal   dari   masyarakat,   maka   kita   wajib   di   audit   oleh   audit   eksternal.   Jadi   yang berwewenang untuk melakukan audit hanyalah audit pemerintah yakni inspektorat daerah dan BPK RI perwakilan Gorontalo” (Jum’at, 23-02-2018)
Jawaban bapak Yusuf diatas menjelaskan bahwa PMI hanya diaudit oleh audit Internal karena dana yang dikelola PMI berasal dari PEmerintah daerah. Setelah itu penulis melanjutkan pertanyaan  mengenai  evaluasi  anggaran.Dalam  setahun berapa  kali  PMI melakukan  evaluasi anggaran? Ibu Novi menjawab:
“PMI melakukan sekali evaluasi anggaran dalam setahun” (Senin, 26-02-2018) Dari jawaban ibu Novi di atas dapat diketahui bahwa PMI melakukan sekali evaluasi anggaran dalam setahun. Kmudian penulis bertanya Apa yang dilakukan saat evaluasi anggaran pada PMI? Bapak Jusuf menjawab:
“Evaluasi anggaran pada PMI dilakukan pada saat rapat RKA.Dalam rapat ini membahas evaluasi kinerja keuangan selama satu tahun yang lalu sekaligus membahas perencanaan anggaran tahun yang akan datang”.
Jawaban   bapak   Jusuf   dapat   diketahui   bahwa   Evaluasi   anggaran   dilakukan   saat   rapat RKA. Dalam rapat tersebut PMI membahas evaluasi kinerja keuangan selama satu tahun yang lalu, dan sekaligus membahas perencanaan anggaran tahun yang akan datang.
Berdasarkan hasil wawancara penulis dilapangan sehubungan dengan Tahap Pelaporan dan Evaluasi Anggaran PMI sudah sesuai dengan pengertian akuntabilits menurut Mardiasmo (2006) yakni sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan   misi   organisasi   dalam   mencapai   tujuan   dan   sasaran   yang   telah   ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Hal ini dibuktikan dengan PMI membuat laporan pertangggungjawaban sebagai bentuk pelaporan
Tasharruf: Journal Economic and Business Of Islam
anggaran   yang   ada   pada   PMI.   Dan   laporan   pertanggungjawaban   ini   di   sampaikan   kepada Sekretaris   PMI,   Bendahara   PMI,   Ketua   PMI,   Badan   Keuangan   Daerah   (BKD),   Inspektorat sebagai tim audit internal PMI, dan disampaikan kepada Gubernur sebagai pelindung PMI dan sebagai Pihak Pertama Pemberi Hibah.
Akan tetapi menurut AD/ART PMI BAB XXI Pasal 77 bahwa Audit PMI dilakukan oleh Akuntan Publik, dan Internal Audit PMI. Tetapi pada kenyataannya tim audit PMI hanya Internal Audit yaitu Inspektorat dan tidak di audit oleh Akuntan Publik. Hal ini dikarenakan dana yang dikelola oleh PMI hanya berasal dari pemerintah daerah.
Evaluasi anggaran PMI dilakukan saat rapat RKA. Dalam rapat RKA ini PMI membahas kinerja keuangan selama satu tahun yang lalu sekaligus dalam rapat tersebut PMI membahas perencanaan anggaran tahun yang akan datang.

## Kesimpulan
Berdasarkan   hasil   penelitian   dan   pembahasan   maka   dapat   disimpulkan   bahwasannya secara keseluruhan penyelenggaraan pengelolaan anggaran pada PMI Provinsi Gorontalo telah akuntabel   sesuai   dengan   peraturan   dan   ketentuan   yang   berlaku   pada   PMI.   Baik   pada   tahap persiapan anggaran yang terlebih dahulu dilakukan rapat RKA yang dihadiri oleh Ketua PMI dan seluruh Pengurus  serta Staf Markas PMI, tahap ratifikasi anggaran yang disahkan oleh Gubernur sebagai pihak pertama pemberi hibah, tahap pelaksanaan anggaran yang dilakukan sesuai dengan yang di tetapkan dalam rapat RKA dan setiap pengeluaran di sertai dengan bukti, sampai pada tahap pelaporan dan evaluasi yang dilaksanakan secara periodic sebagai tindakan pengawasan dan pelaporan secara periodic atas pengelolaan anggaran guna memenuhi unsur akuntabilitas.
Akan tetapi ada beberapa peraturan AD/ART yang tidak dilakukan oleh   PMI Provinsi Gorontalo.   Yakni   mengenai   Sumber   dana   PMI   yang   menurut   AD/ART   BAB   XX   Pasal   70 berasal dari bantuan hibah pemerintah, bantuan dari Gerakan Internasional Palang Merah dan Organisasi lainnya, sumbangan dan usaha lain yang tidak mengikat, iuran dana, dan bulan dana. Akan   tetapi   pada   kenyataannya   PMI   hanya   menerima   dana   hibah   sebagai   sumber   utama keuangan   PMI.   Dan   juga   menurut   AD/ART   BAB   XXI   Pasal   77   bahwa   Audit   PMI   dapat dilakukan oleh Akuntan Publik dan Internal Audit PMI.Tetapi pada kenyataannya PMI hanya di audit oleh Internal Audit PMI.

## Saran
1. Kepada PMI Provinsi Gorontalo disarankan agar kedepannya dapat melakukan sistem keuangan dan sistem perbendaharaan sesuai dengan peraturan yang ada pada AD/ART PMI
2. Bagi   peneliti   selanjutnya,   disarankan   untuk   dapat   meneliti   factor-faktor   lainnya   yang dinilai memiliki hubungan di dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran pada PMI Provinsi Gorontalo.

## Daftar Pustaka
Anggraini,   Dwi.   2013. Transparansi,   Partisipasi,   Dan   Akuntabilitas   Pengelolaan   Anggaran Dana   BOS   Dalam   Program   RKAS   . Studi   Pada   SDN   Pacarkeling   VIII   Surabaya. ( http://repository.unair.ac.id/16469/ di akses pada 25 agustus 2017
Izdiharningrum,   Sary.2016. Analisis   Akuntabilitas   Pada   Pengelolaan   Dana     Hibah   Tahun Anggaran 2015. Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan   Aset   Daerah   Kota Malang.( https://akuntansi.fe.um.ac.id/analisis-akuntabilitas-pada-pengelolaan-dana- hibah-tahun-anggaran-2015-di-badan-pengelolaan-keuangan-dan-aset-daerah-kota- malang/ (di akses pada 20 Agustus 2017)
Tasharruf: Journal Economic and Business Of Islam
Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta : Erlangga Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik MelaluiAkuntansi Sektor Publik. Suatu Sarana Good Governance. JurnalAkuntansi Pemerintahan, 2:1. (1-17) _________ 2004. Akuntansi Sektor Publik . Yogyakarta : Andi Offset _________ 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi Offset Rasul, Syahrudin. 2003. Pengintegrasian sisem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif UU NO.17/2003 Tentang Keuangan Negara . Jakarta : PNRI Starling, G. 2008. Managing The Public Sector 8th Edition. Thompson Utari, Dewi dkk. 2016. Akuntansi Menajemen Pendekatan Praktis. Edisi keempat.Jakarta : Mitra Wacana MediaWadsworth. Boston, M.A.
Widiyanti, Arista. 2017. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan AlokasiDana Desa. Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. ( https://etheses.uin.-malang.ac.id/6066 di akses pada 22 Agustus 2017).