## Implementation of Green City Surabaya: Overcoming Challenges of Local-Global and Green Capitalism Development
Implementasi Green City Surabaya: Menjawab Tantangan Pembangunan Lokal-Global dan Green Capitalism

## Siti Aminah
Universitas Airlangga

## ABSTRACT
Green city is not merely an approach to achieving Sustainable Development Goals (SDGs). Instead, green city is a condition that should preexist to achieve the SDGs. Nevertheless, in many cases, there are gaps in the implementation of green city policies. Therefore, this study aims to evaluate the implementation of green city policy in Surabaya regarding the extent to which this development model has supported the realization of the SDGs set by the United Nations (UN). To answer the research questions, this study uses qualitative methods. Meanwhile, the data collection methods used were in-depth interviews, direct observation, and document analysis. Data analysis was conducted using interpretive methods and thematic analysis, and the perspective used for this study is urban politics. This  study  eventually  finds  that  implementing  the  green  city  policy  has  supported  the achievement of the SDGs in Surabaya, even though it still has many shortcomings. The implementation of a green city has also resulted in the transformation of Surabaya into a modern city that prepares investors and developers to produce the sustainability and feasibility of Surabaya as a pro-environmental city. However, this study also discovers that in order to fully realize a sustainable, humane, and civilized green city, Surabaya still needs to conduct better coordination and collaboration between stakeholders and all elements of society.
Keywords: green city, SDGs, Surabaya, urban politics, green capitalism
Green city bukan sekadar pendekatan untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Alih-alih, green city merupakan sebuah kondisi yang harus lebih dulu ada untuk mencapai SDGs. Namun, sering kali terdapat kekosongan dalam implementasi green city. Oleh karenanya, kajian ini hendak mengevaluasi penerapan green city di Kota Surabaya terkait sejauh mana model pembangunan tersebut dapat mendukung pencapaian SDGs yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Untuk menjawab pertanyaan penelitian, penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sementara itu, metode pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara mendalam, observasi langsung dan analisis dokumen. Analisis data menerapkan metode interpretif dan analisis tematik, serta perspektif yang digunakan adalah urban politics. Adapun hasil kajian menunjukkan bahwa walau masih memiliki banyak kekurangan, implementasi green city telah mendukung pencapaian SDGs di Surabaya. Implementasi green city juga telah menghasilkan transformasi Surabaya sebagai kota modern yang menyiapkan para investor atau pengembang juga menjadi pelaku untuk memproduksi keberlanjutan dan kelayakan Surabaya sebagai kota yang pro lingkungan. Namun, agar green city yang berkelanjutan, manusiawi, dan beradab sepenuhnya terwujud di Surabaya, masih diperlukan koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik antarpemangku kebijakan dan semua elemen masyarakat.
Kata kunci : green city, SDGs, Kota Surabaya, politik perkotaan, kapitalisme hijau

## Implementation of Green City Surabaya: Overcoming Challenges
of Local-Global and Green Capitalism Development
330
Kota  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap  isu- isu  global,  termasuk  perubahan  iklim  dan  menipisnya keanekaragaman  hayati.  Salah  satunya  menurut  Elboshy  et  al. (2015), pertumbuhan dan perkembangan kota telah menyebabkan masalah lingkungan yang besar. Didukung dengan daya urbanisasi yang  tinggi  dan  didorong  oleh  kekuatan  globalisasi,  kota-kota besar berubah cepat secara struktural dan kultural, termasuk di Indonesia. Dengan laju pembangunan yang sedang berlangsung, kerusakan bumi seperti permukaan laut naik, peningkatan emisi karbon, dan kenaikan suhu dipastikan tidak lagi terelakkan. Inilah mengapa Darko et al. (2018) lantas menekankan bahwa kawasan dan  konsep  pembangunan  hijau  harus  terus  menjadi  perhatian besar bagi para peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan. Dalam kaitannya, industri, selain pihak pemerintah, juga berperan besar dalam menangani masalah lingkungan yang rumit. Sebagaimana diutarakan  oleh  Berghoff  dan  Rome  (2017),  mengkondisikan karakter  lingkungan  kapitalisme  di  berbagai  titik  waktu  dan mengoptimalkan peran industri dalam membangun, memelihara, dan beroperasi dalam pembangunan kini sudah menjadi sebuah keharusan.
Implementasi paradigma green city lantas adalah jawaban untuk mengatasi masalah krisis lingkungan global dan dari tingkat lokal. Setiap  kebijakan  pembangunan  perkotaan  sejatinya  tidak  dapat berdiri sendiri dan tidak bisa juga dilepaskan dari politik global. Namun,  selama  ini,  terdapat  kecenderungan  yang  luas  dalam literatur politik lingkungan terkait tingkat pengambilan keputusan yang dianggap seolah-olah bersifat independen (Adger et al. 2003; Shaw  2004).  Akibatnya,  analisis  politik  lingkungan  di  tingkat global,  nasional,  dan  lokal  juga  cenderung  berlangsung  dalam isolasi  sehingga  muncul  sedikit  pertanyaan  tentang  imajinasi geografis  yang  mendukung  gagasan  skala  otoritas  politik  dan problematika lingkungan perkotaan (Bulkeley dan Betsill 2005). Pada akhirnya, pola pengambilan kebijakan yang terpisah-pisah tersebut  adalah  yang  menyebabkan  pembangunan  kota  yang seringkali justru merusak lingkungan tidak sejalan dengan agenda global yang lebih berfokus untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk mencegah perubahan iklim semakin berlangsung.
Ruang dan tempat implementasi green city adalah mewujudkan keberlanjutan  kota.  Dalam  konsep  keberlanjutan  kota,  tujuan lingkungan,  ekonomi,  dan  sosial  dari  pembangunan  sebuah kota,  semua  dapat  dicapai  secara  bersamaan  tanpa  harus mengorbankan  salah  satunya.  Namun,  bukti  menunjukkan bahwa hingga saat ini hanya ada sedikit kebijakan, inisiatif atau tindakan yang terkait dengan konservasi energi di sebagian besar dokumen  perencanaan  strategis  atau  keputusan  pengendalian pembangunan  (Counsell  1998;  Bruff  dan  Wood  2000).  Dengan kata lain, mayoritas kebijakan pembangunan kota yang ada saat ini masih mengesampingkan isu kelestarian lingkungan hidup yang sejatinya  sama  esensialnya  dengan  isu  sosial  ekonomi.  Padahal kini  intensitas  masalah  sosial-lingkungan  sudah  mengganggu kota-kota dan menuntut pemahaman yang lebih baik dari berbagai disiplin  ilmu,  khususnya  disiplin  ilmu  politik.  Menganalisis  isu- isu  dan  program-program  di  kota-kota  sekarang  ini  tidak  lepas dari pertanyaan-pertanyaan politik.
Surabaya adalah contoh kota yang berhasil menerapkan kebijakan green city sebagai  bagian  dari  rencana  pembangunannya. Keberhasilan  tersebut  dapat  dilihat  salah  satunya  melalui penghargaan  yang  diterima  Surabaya  dari  Perserikatan  Bangsa- Bangsa (PBB) bersama dua kota lainnya, yaitu Kota Maanheim di Jerman dan Zhejiang di Cina, sebagai Global Green City pada tahun 2017  (Ratnasari  2017). Green city sendiri  bukan  semata-mata pendekatan untuk disinkronkan dengan Sustainable Development Goals  (SDGs)  atau  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  milik PBB,  melainkan  terdapat  tujuan  yang  lebih  besar  dari  sekadar pencapaian SDGs. Di satu sisi, green city juga merupakan suatu kondisi  yang  harus  ada  untuk  mengatasi  problem  dan  efek urbanisasi, naiknya permukaan air laut, dan semua masalah yang muncul  dari  pengaruh  pemanasan  global  dan  perubahan  iklim. Di  sisi  lain, green city juga  adalah  paradigma  pembangunan yang  diperlukan  untuk  mengendalikan  kerusakan  lingkungan secara besar-besaran dan membangun kota modern yang beradab dan  manusiawi.  Terkait  dengan green city sebagai  paradigma pembangunan,  kapitalisme  hijau  kemudian  menjadi  elemen penting darinya yang diperlukan untuk mewujudkan SDGs.

## Implementation of Green City Surabaya: Overcoming Challenges
of Local-Global and Green Capitalism Development
332
Dalam  konteks  politik  perkotaan,  rezim green city tidak  hanya berorientasi  membuat  kebijakan  yang  pro  pertumbuhan  dan memuculkan  daya  saing  teritorial  antar  perkotaan,  melainkan mengajak semua pemangku kebijakan untuk merancang kebijakan lingkungan yang membuka peluang bagi kekuatan transformatif untuk  keberlanjuutan  kota.  Keivani  (2010)  memandang  bahwa fokus  kontemporer  pada  perubahan  iklim  kini  sudah  tidak  lagi banyak diragukan mengingat bahaya eksistensial yang ditimbulkan pemanasan  global  terhadap  dunia. Green city sangat  penting untuk pembangunan berkelanjutan, mengingat statusnya sebagai mesin  pertumbuhan  ekonomi,  pusat  pertumbuhan  penduduk, konsumsi sumber daya, serta wadah budaya dan inovasi (World Bank 2013). Adapun untuk membuat kawasan perkotaan menjadi hijau  dan  sejalan  dengan  konsep  pembangunan  berkelanjutan beberapa program esensial yang perlu diwujudkan menurut World Bank  (2013)  adalah  pengurangan  kesenjangan  penelitian  dan pengetahuan,  peningkatan  partisipasi  pemangku  kepentingan, dan sosialiasi serta promosi perubahan perilaku serta psikologi di tingkat individu, perusahaan, serta publik.
Sebagai  salah  satu  tahapan  mewujudkan  tujuan  pembangunan berkelanjutan, green city kini sudah dikembangan juga menjadi konsep  pembangunan  ilmiah.  Pembangunan  yang  berdasar pada  konsep green city telah  dikaji  mampu  mencapai  tujuan pembangunan  berkelanjutan  milik  PBB,  khususnya  nomor  11 dan  targetnya,  yaitu  kota  dan  komunitas  berkelanjutan  (United Nations 2015). Namun, harus juga diakui bahwa masih terdapat kekosongan  dari  kajian green city yang  sekarang  ada  yang  juga belum banyak memperoleh perhatian para ahli. Kekosongan itu berupa  perspektif  dan  cara  membaca  implementasi green city yang  memasukkan  konteks  kawasan  lokal-global.  Darko  et  al. (2018) menekankan bahwa kawasan dan konsep green city akan terus  menjadi  perhatian  besar  bagi  para  peneliti,  praktisi,  dan pembuat kebijakan.
Tujuan  pembangunan  berkelanjutan  yang  ditetapkan  PBB merangkul  konsep  kota  sebagai  aspek  integral  untuk  membuat masa  depan  lebih  ramah  lingkungan  dan  lebih  berkelanjutan. Sementara  itu,  Simon  (2016)  dalam  artikel  “ sustainable cities in sustainable societies ”  berargumen  bahwa green city
seharusnya  juga  dapat  dibayangkan  sebagai  pemukiman  baru yang direncanakan secara holistik yang meningkatkan lingkungan alam dan menawarkan perumahan terjangkau berkualitas tinggi dan pekerjaan yang dapat diakses secara lokal di komunitas yang indah, sehat, dan kemudahan antarwarga berinteraksi. Berbagai penulis  dalam  studi  saat  ini  kemudian  setuju  bahwa green city atau  infrastruktur  ramah  lingkunan  adalah  strategi  pasti  yang ditargetkan  untuk  mengurangi  dan  beradaptasi  dengan  efek perubahan iklim (Onishi et al. 2010). Dalam kaitannya, artikel ini lantas akan mengkaji bagaimana Surabaya menjalankan kebijakan green city hingga  memperoleh  penghargaan  PBB  dan  apakah kebijakan green city di Surabaya benar-benar sudah mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Lebih lanjut, artikel ini juga menganalisis dilema kebijakan apa saja yang dihadapi pemerintah Kota Surabaya dalam implementasi green city .

## Pendekatan Politik Perkotaan
Di  era  kontemporer  ini,  pendekatan urban politics atau  politik perkotaan sudah banyak yang mempunyai perhatian besar pada isu-isu  lingkungan.  Pendekatan  politik  perkotaan  baru  lebih relevan dan pro pada permasalahan lingkungan akibat efek dari pemanasan global dan perubahan iklim (Cox 2001). Bukan hanya memperhatikan isu-isu lingkungan, pendekatan politik perkotaan baru  juga  memandang  kota  bukan  hanya  sebagai  tempat bekerjanya  rezim  politik  untuk  menghasilkan  pertumbuhan ekonomi, melainkan juga ekosistem tempat semua orang adalah aktor politik. Eco-city adalah salah satu contoh pendekatan politik perkotaan baru yang menaruh perhatian pada proposal-proposal pembangunan untuk mewujudkan kota ekologis (El Ghorab dan Shalaby 2016). Kota terus menerus berkembang dan ruang kota juga terus menerus berubah menyesuaikan diri dengan kebutuhan para penghuninya. Oleh karenanya, pendekatan politik perkotaan seperti eco-city yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan,  diciptakan  dan  ditetapkan  menjadi  standar  dan acuan pembangunan kota-kota seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah  mengajak  semua  orang  di  dalam  kota  untuk  berperan sebagai  aktor  politik  yang  berjuang  mengatasi  efek  pemanasan global dan perubahan iklim.

## Implementation of Green City Surabaya: Overcoming Challenges
of Local-Global and Green Capitalism Development
Global Strategis, Th. 16, No. 2
334
Dalam  kaitannya,  konsep green city adalah  salah  satu  strategi pembangunan  kota  yang  berada  di  bawah  payung  pendekatan eco-city. Salah  satu  elemen  penting  strategi green city yang berkaitan  dengan  penjaminan  pembangunan  berkelanjutan  dan ramah  lingkungan  adalah  pengembangan green capitalism . Green capitalism sendiri  merupakan  alat  untuk  menjelaskan bagaimana kapitalisme dapat menyelesaikan masalah lingkungan dan  iklim.  Kapitalisme  pada  dasarnya  dapat  dipahami  sebagai pertukaran dan produksi serta pergerakan modal. Cara sederhana lain untuk menggambarkan kapitalisme adalah dalam pengertian Marxian.  Karl  Marx  (1990)  dalam  buku Capital volume  I menggambarkan kapital sebagai komoditas yang bergerak secara melingkar. Kapital mula-mula keluar berupa investasi, masuk ke dalam  tahap  produksi  barang-barang,  kemudian  didistribusikan untuk  dikonsumsi,  dan  pada  akhirnya  terjadi  perputaran  uang kembali kepada pemiliknya. Sebenarnya, uang dan pertumbuhan yang  menjadi  pusat  kapitalisme  bertentangan  dengan  agenda hijau dan pembangunan keberlanjutan. Namun, beberapa waktu belakangan, para ahli berhasil memformulasikan gagasan bahwa kapitalisme  dapat  dihijaukan  yang  berarti  ada  upaya  untuk mempertahankan kapitalisme di tengah krisis ekologi yang dibuat oleh kapitalisme.
Selama ini, kota sebagai sebuah wilayah administratif cenderung hanya  beroperasi  sebagai  tempat  untuk  mensintesis  dinamika spasialisasi  kapitalis.  Lebih  lanjut  menurut  Soja  (1989),  kota sebagai  sebuah  tempat  paradigmatik  dan  dunia  yang  tertata secara  mikro,  idiografis,  nomotetik,  konkret,  dan  abstrak  juga menjadi  tempat  berjalanya  berbagai  relasi,  termasuk  konflik maupun  kontestasi.  Dalam  kaitannya  dengan  kapitalisme,  baik kota  besar  maupun  kecil  telah  menjadi  tempat  bersaing  bagi para  pengembang  dan  investor.  Adapun  kehadiran  paradigma green capitalism kemudian mengajak para pemilik modal untuk tidak  sekadar  mencari  keuntungan,  melainkan  juga  mengelola kota  sebagai  tempat  untuk  menghasilkan  pertumbuhan  yang bermanfaat  dan  keberlanjutan  (Harvey  1989).  Namun,  untuk mengimplementasikan green capitalism diperlukan  intervensi pemerintah.  Surabaya  dalam  pemikiran  Brenner  (2004)  dan Bulkeley dan Betsill (2005) lantas adalah contoh kota yang menjadi objek intervensi politik pemerintah pusat atau nasional dan juga
supranasional  untuk  mengatasi  dampak  urbanisasi,  degradasi lingkungan, pemanasan global dan perubahan iklim.
Green city adalah juga politik hijau dan rezim pertumbuhan yang mengacu pada kebijakan dan program-program pengendalian bumi dari kerusakan lingkungan akibat urbanisasi, industrialisasi, dan eksploitasi sumberdaya alam. Sebagai paradigma dan pendekatan, green city adalah  kebijakan  politik  untuk  mempertemukan kepentingan  lokal-global  dan  juga  upaya  merintis  terwujudnya green capitalism .    Implementasi green city  di  Surabaya  tidak luput dari perdebatan dalam perencanaan dan implementasinya. Pilihan  kebijakan  menerapkan green city kini  sepatutnya  telah menjadi keharusan sebab jika tidak ekosistem bumi akan semakin rusak akibat dari degradasi lingkungan, polusi, perubahan iklim, dan kemiskinan secara global (Ayarkwa et al. 2017). Dalam salah satu  kajiannya,  UNU-WIDER  (2013)  menyimpulkan  bahwa pengembangan green city merupakan  salah  satu  cara  efektif untuk  membantu  mengatasi  permasalahan  yang  terkait  dengan perubahan  iklim.  Kesimpulan  tersebut  diambil  UNI-WIDER (2013) berdasarkan studi kasus di Kota Curitiba, Brasil dan Kota Tianjin, Cina tentang bagaimana gabungan perencanaan kota yang terintegrasi, kepemimpinan yang kuat, dan keharmonisan sosial yang didukung teknologi mutakhir mampu mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan.
Green City sebagai Teori dan Pendekatan
Sebagai salah satu turunan dari politik perkotaan eco-citu, green city merupakan paradigma yang memuat perencanaan kota ramah lingkungan  dan  berkelanjutan. Green city sebagai  istilah  telah muncul  di  seluruh  dunia  sebagai  paradigma  terkemuka  dalam perencanaan  kota  dan  wacana  kebijakan.  Walau  sudah  cukup lama ada, lonsep green city sendiri baru menjadi semakin populer ketika  PBB  memformulasikan  SDGs  atau  tujuan  pembangunan berkelanjutan  yang  ditargetkan  untuk  dicapai  pada  tahun  2030 (Kenworthy  2006;  Roseland  1997).  Sejak  saat  tersebut,  kota- kota  di  seluruh  dunia  baru  mulai  banyak  yang  bertransformasi menjadi kota ramah lingkungan di tengah degradasi lingkungan yang  semakin  parah  selama  beberapa  dekade  terakhir  akibat

## Implementation of Green City Surabaya: Overcoming Challenges of Local-Global and Green Capitalism Development
336
pertumbuhan  populasi  dan  peningkatan  konsumsi  per  kapita yang masif.
Penerapan green city sendiri bukan hanya sekadar pembangunan taman  dan  ruang  terbuka  hijau  lain,  melainkan  juga  mencakup pengelolaan  kota  yang  berdasarkan  pada  paradigma berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mengedepankan efisiensi energi, penciptaan energi terbarukan, promosi solusi hijau secara ekstensif,  penerapan  kekompakan  lahan  dengan  penggunaan lahan  campuran  dan  praktik  bauran  sosial  dalam  sistem perencanaannya,  serta  perencanaan  pembangunan  lokal  dalam prinsip-prinsip  pertumbuhan  hijau  dan  pemerataan  (Pankaja dan Nagendra 2015). Yang kemudian menarik dari implementasi green city adalah  isu  keberlanjutan  yang  sebelumnya  banyak dikesampingkan  dapat  diubah  menjadi  komoditas  tersendiri yang  dapat  diperdagangkan,  dibeli,  dijual,  dan  dikelola  melalui skema green capitalism. Dengan  akumulasi  modal  hijau,  para pemimpin  perusahaan  dalam  rantai  nilai  global  dapat  diajak mengatasi masalah keberlanjutan melalui aktivitas bisnis mereka yang  berpusat  pada  penciptaan  dan  penangkapan  nilai,  seperti contohnya melalui pengembangan bisnis energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan daripada bisnis energi seperti batu bara atau minyak bumi (Ponte 2019).
Sebagian  besar  masalah  lingkungan  yang  ada  sekarang  tidak lepas  dari  politik  pembangunan  yang  hanya  berorientasi  pada pertumbuhan.  Pemerintah  kota  bekerja  keras  membangun ekonomi  dan  sosial  kota  berkolaborasi  dengan  swasta  yang kemudian dibakukan dalam tatanan public-private partnership . Capaian pertumbuhan ekonomi tinggi telah menyisakan masalah pada kerusakan lingkungan dan menyebabkan terjadinya banyak bencana alam. Dalam keadaan demikian, paradigma pembangunan green city kemudian dihadirkan dan dipopulerkan bukan semata- mata untuk menyeimbangkan pertubuhan eknomi dan perbaikan lingkungan  yang  sudah  rusak,  tetapi  juga  membangun green capitalism dan lingkungan hidup bersama secara harmonis. Tanpa green capitalism, dapat dikatakan hampir tidak mungkin ekonomi bisa  terus  dijalankan  secara  ekspansif  sambil  menjaga  dampak- dampaknya  dalam  batas-batas  ekologis  yang  aman  agar  tidak menghacurkan bumi. Oleh karenanya, pilihan yang ada hanyalah
pada  kapitalisme  hijau  dan  keberlanjutan  atau  kerusakan  bumi yang semakin parah.

## Metode untuk Meneliti Implementasi
Kebijakan Green City di Surabaya
Penelitian ini kemudian berfokus pada implementasi green city di Surabaya dilihat dari perspektif politik perkotaan. Surabaya dipilih sebagai  lokasi  penelitian  pada  artikel  ini  karena  pertimbangan akademis dan praktis. Dari sisi akademis, Surabaya dipilih karena green city sudah dijalankan sebagai strategi pembangunan kota ini sejak tahun 2012 sebagai agenda pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, dari sisi praktis, pemilihan Kota Surabaya sebagai lokasi penelitian dilakukan karena inisiatif-inisiatif implementasi konsep green city yang menarik dan menonjol, seperti misalnya kebijakan yang fokus pada pengurangan pengggunaan bahan bakar fosil  ke  gas  untuk  transportasi  publik  yang  dirintis  sejak  tahun 2015. Masih terkait alasan praktis, Surabaya juga dipilih sebagai lokasi  riset  karena  kota  ini  telah  meraih  berbagai  penghargaan dari  dunia  internasional  dan  nasional  untuk  keberhasilannya dalam  mengelola  pembangunan  kota  yang  ramah  lingkungan. Hal  tersebut  penulis  pandang  sebagai  indikator  kesuksesan implementasi green city di Surabaya.
Kota  Surabaya  melembagakan  inisiatif  hijau  dalam  berbagai proyek,  seperti  membuat  jalanan  lebih  ramah  pejalan  kaki dan  bersepeda,  memelihara  dan  meningkatkan  taman  dan ruang  hijau,  hingga  memperluas  program  daur  ulang  dan pengomposan.  Yang  kemudian  menarik  dari  implementasi inisiatif  hijau  di  Surabaya  adalah  pelaksanaannya  yang  tidak hanya terpusat pada pemerintah sebagai aktor utama. Penduduk setempat  dapat  mendukung  kebijakan green city dengan melakukan  bagian  mereka  untuk  hidup  berkelanjutan  dan melestarikan  sumber  daya  alam  kota  mereka.  Surabaya  sebagai kota besar memiliki ketertarikan besar terhadap model green city karena  persoalan  perkotaan  akibat  urbanisasi,  industrialisasi, degradasi  lingkungan,  banjir,  perubahan  iklim.  Penelitian  ini kemudian  mengadopsi  pendekatan  penelitian  induktif  sebagai sarana  penyelidikan  dan  penalaran  ilmiah  untuk  memperoleh

## Implementation of Green City Surabaya: Overcoming Challenges
of Local-Global and Green Capitalism Development
338
penjelasan  dan  analisis  yang  memadai  dari  implementasi green city di  Surabaya.  Sementara  itu,  pengumpulan  data  untuk penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, serta kajian literatur komprehensif.
Adapun  untuk  memperoleh  data  dari  wawancara  mendalam, penelitian  ini  menerapkan  wawancara  dengan  dua  model,  yaitu terstruktur dan semi-terstruktur. Individu-individu yang dilibatkan dalam wawancara sebagai narasumber lantas dipilih dengan dua kriteria, yaitu (1) berpengetahuan dan memiliki informasi tentang implementasi green city di Surabaya, (2) paham akan keberhasilan Surabaya  memperoleh  penghargaan-penghargaan  internasional sebagai  kota  berkelanjutan,  bersih,  ramah  lingkungan,  dan  (3) berwawasan tentang pengolahan sampah, penataan permukiman kumuh,  dan  transportasi  di  Surabaya  yang  menjadikan  kota  ini sebagai green city .  Narasumber  penelitian  ini  sendiri  adalah masyarakat  yang  tinggal  di  permukiman  kumuh,  pekerja  di sektor  sampah,  warga  miskin  kota,  perwakilan  organisasi  non- pemerintah yang fokus pada pengelolaan lingkungan, akademisi, pemerintah  Surabaya  yang  diwakili  oleh  Badan  Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) dan organisasi perangkat daerah yang  relevan  dengan  kajian green city ,  serta  perwakilan  dari swasta-pengembang.
Selain wawancara, penelitian ini juga mengumpulkan data yang diperlukan  melalui  dokumen-dokumen  resmi,  seperti  peraturan daerah dan data statistik yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS)  maupun  data  sekunder  berupa  artikel  dari  situs  daring yang  dapat  dipertanggungjawabkan  validitas  datanya.  Satu  lagi Teknik  pengumpulan  data  yang  diadopsi  pada  penelitian  ini adalah  observasi.  Bahkan,  observasi  menjadi  bagian  penting pengumpulan  data  penelitian  ini  selain  wawancara  mendalam. Peneliti memeriksa lokasi-lokasi tempat pembuangan sampah dan pengolahan sampah, pembangunan taman-taman, pemeliharaan bozem,  permukiman  kumuh,  di  beberapa  kecamatan  di Surabaya.  Pemilihan  kecamatan  yang  diteliti  sendiri  dilakukan berdasar  pertimbangan:  daerah  kumuh,  tempat  pembuangan dan  pengolahan  sampah,  ruang  terbuka  hijau,  permukiman padat,  daerah  industri.  Data  yang  diperoleh  lantas  dianalisis menggunakan analisis tematik yang didasarkan pada teori serta
perspektif yang digunakan.
Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, untuk data capaian yang berbentuk data kuantitatif kemudian dianalisis secara kualitatif. Hal tersebut maksudnya data kuantitatif yang ada terkait indikator-indikator green city diterjemahkan untuk melihat kecenderungan  dari  capaian  dari  implementasi  modelnya.  Data yang  ada  kemudian  dianalisis  dengan  menggunakan  perspektif urban politics untuk  menjelaskan  bagaimana  pemerintah Surabaya  berkoordinasi  dan  berkolaborasi  dalam  implementasi green city .  Selain  itu,  penelitian  ini  juga  berusaha  mengukur indikator-indikator green city secara  kualitatif.  Caranya  adalah dengan  meminta  pendapat  para  pemangku  kebijakan  tentang tantangan  dan  rintangan  yang  dihadapi  untuk  mencapai green city .
Konteks Implementasi Green City di Surabaya
Surabaya  merupakan  kota  terbesar  kedua  di  Indonesia  yang memiliki  luas  wilayah  350,5  km 2 dan  jumlah  penduduk  yang padat, yakni hampir mencapai tiga juta jiwa. Akibat ketersediaan lahan  yang  tidak  seimbang  dengan  jumlah  penduduk,  terdapat banyak kawasan kumuh di Surabaya. Di tahun 2019, pemerintah Kota Surabaya lantas mengupayakan untuk memberantas 43,46 Ha kawasan kumuh (Pemerintah Kota Surabaya 2019). Diantara wilayah Surabaya yang lain, Surabaya pusat merupakan wilayah yang memiliki kepadatan paling tinggi. Surabaya sebagai kawasan perkotaan modern didasarkan pada sistem infrastruktur kompleks yang terintegrasi untuk memastikan kenyamanan dan lingkungan yang  sehat  bagi  penghuninya.  Sistem  infrastruktur  meliputi listrik, air dan air limbah, transportasi, dan jaringan pembuangan limbah. Tantangannya saat ini adalah merancang sistem seperti itu agar lebih efisien dan efektif, dan tidak terlalu bergantung pada bahan bakar fosil. Oleh karena itu, solusi sumber daya terbarukan harus diintegrasikan ke dalam sistem yang kompleks ini.
Surabaya sebagai kota besar perlu mengembangkan potensi untuk memaksimalkan manfaat dan mengimbangi konsekuensi negatif dari  globalisasi  sebagaimana  direkomendasikan  Bulkeley  dan

## Implementation of Green City Surabaya: Overcoming Challenges
of Local-Global and Green Capitalism Development
Global Strategis, Th. 16, No. 2 340
Betsill  (2005).  Perkembangan  kota  masa  depan  menempatkan kota  harus  menjadi  tempat  interaksi  dan  partisipasi  warga memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka  sendiri  dan  masyarakat  luas  serta  memungkinkan generasi  mendatang  untuk  memenuhi  kebutuhan  mereka. Selama beberapa dekade terakhir, kualitas hidup perkotaan telah berubah menjadi lebih buruk yang ditandai dengan meningkatnya polusi  dan  bencana  seperti  banjir.  Hal  tersebut  tidak  terkecuali juga  terjadi  di  Surabaya.  Memburuknya  kualitas  lingkungan  di perkotaan merupakan tanda bahwa pembangunan yang dilakukan selama  ini  masih  bersifat  merusak  lingkungan  dan  perlu  segera diperbaiki.  Inilah  mengapa  implementasi  kebijakan green city yang  komprehensif  menjadi  urgensi  bagi  Surabaya  dan  lantas digalakkan  untuk  dieksekusi  sejak  2012  oleh  Wali  Kota  Tri Rismaharini .

## Gambar 1
Peta Kota Surabaya (Arofat 2022)
Global Strategis, Th. 16, No. 2
341

## Gambar 2
Pembagian wilayah kecamatan di Surabaya (Arofat 2022)
Masalah Implementasi Kebijakan Green City di Surabaya
Implementasi  kebijakan green city yang  mulai  giat  dilakukan sejak tahun 2012 telah mengantarkan Surabaya lebih dekat pada pencapaian sebagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs  yang  ditetapkan  PBB.  Misalnya,  melalui  skema  kebijakan green city, sudah  dibangun  transportasi  publik  dengan  nama proyek Bus Suroboyo dan sudah diadakan pula pengelolaan sampah plastik  untuk  menghasilkan  energi.  Akan  tetapi,  implementasi green city di  Surabaya  masih  belum  menyeluruh.  Ada  banyak area di wilayah Surabaya yang belum terjangkau kebijakan green city ,  terutama  terkait  proyek  transportasi  publik.  Lebih  lanjut, kehadiran Bus Suroboyo sebagai moda transportasi publik utama di Surabaya yang beroperasi sejak 2018, belum sepenuhnya dapat disebut mendukung green city karena masih menggunakan bahan bakar  fosil  dan  tidak  dapat  mengangkut  banyak  orang  dalam

## Implementation of Green City Surabaya: Overcoming Challenges
of Local-Global and Green Capitalism Development
342
waktu  yang  tepat  dan  singkat.  Selain  Bus  Suroboyo,  Surabaya tidak memiliki transportasi yang bersifat massal dan terintegrasi. Angkutan umum lain yang tersedia di Kota Surabaya adalah bis kota dengan rute terbatas, angkot, becak, dan ojek daring. Lebih lanjut,  masyarakat  juga  masih  banyak  yang  tidak  puas  dengan kinerja  Bus  Suroboyo  sebagaimana  disampaikan  salah  seorang pegawai swasta sekaligus pengguna Bus Suroboyo, sebagai berikut:
”Sebelum  maraknya  ojek  online  seperti  sekarang, banyak  dari  masyarakat  yang  masih  menggunakan bemo, becak, dan bis kota. Saya lebih suka kemana- mana  pake  ojek  daripada  bus.  Akan  tetapi,  seiring berjalannya  waktu  kondisi  angkutan  umum  seperti bemo dan bus Damri ini semakin memburuk baik dari segi keamanan, kenyamanan maupun segi kelayakan angkutan  umum.  Sehingga  lebih  cepat  dan  praktis menggunakan ojek online…” (Supriyatin 2022 ) .
Pendapat  informan  di  atas  menunjukkan  bahwa  Bus  Suroboyo kurang  sesuai  dengan  kebijakan green city .  Terbatasnya  rute Bus  Suroboyo  juga  menjadi  faktor  kuat  mengapa  transportasi publik ini dapat disebut belum mendukung implementasi green city .  Pendapat  informan  lain  menguatkan  argumentasi  tentang transportasi  umum  yang  masih  jauh  dari green city karena masyarakat  lebih  bergantung  kepada  angkutan/kendaraan pribadi, yang paling banyak adalah kendaraan bermotor roda dua dan sebagian adalah roda empat. Khotijah (2022), warga Surabaya yang sehari-hari menggunakan sepeda motor, menjelaskan bahwa:
“Jangankan  menjangkau  seluruh  sudut  kota Surabaya, setengahnya saja belum. Selain itu, waktu tunggu  Suroboyo  Bus  tuh  lama  banget,  bisa  lebih dari  20  menit.  Pernah  pengen  jalan-jalan  keliling Surabaya,  tapi  saat  itu  masih  pake  botol,  waktu tempuhnya  lama  …sekarang  lebih  enak  karena  gak perlu  pake  botol  tapi  pake  uang,  busnya  bersih  dan penggunanya sedikit. Warga ingin menggunakan bus, tetapi membayuar dengan botol, sehingga kita-kita ini pada memungut botol bahkan membeli botol plasti k dari  tukang  rombeng  di  daerah  stasiun  kota  dan bahkan ada yang rutin membeli minuman botol…”.
Satu  hal  yang  kemudian  menarik  untuk  disorot  dan  dikritisi adalah pendapat para pengguna angkutan umum di atas berbeda dengan  pendapat  Kepala  Dinas  Perhubungan  Surabaya  yang menjelaskan  bahwa  Bus  Suroboyo  dianggap  sudah  pas  dengan kebutuhan warga perkotaan. Kepala Dinas Perhubungan Surabaya juga  berpendapat  bahwa  Bus  Suroboyo  telah  dirancang  sebagai alat  transportasi  modern  yang  berkelanjutan  yang  bertujuan mengatasi  problematika  transportasi  di  kawasan  perkotaan. Padahal,  dalam  praktiknya,  Bus  Suroboyo  belum  banyak  dipilih masyarakat sebagai moda transportasi publik karena rutenya yang terbatas dan jadwalnya yang kurang tepat, sehingga klaim bahwa Bus Suroboyo mengatasi problematika transportasi di perkotaan belum  terbukti.  Dengan  demikian,  untuk  mencapai green city sejatinya Surabaya masih dihadapkan pada tantangan besar untuk memperbaiki sistem transportasi publiknya.

## Ruang Terbuka Hijau dan Hambatan Lain Kebijakan Green City Surabaya
Selain  transportasi  publik  yang  harus  memadai,  keberadaan ruang  terbuka  hijau  (RTH)  juga  menjadi  elemen  yang  esensial dalam  kebijakan green city. Bahkan  penamaan green city itu sendiri  sudah  mencerminkan  pentingnya  ruang  terbuka  hijau di  dalamnya.  Pembangunan  RTH  seperti  taman  dalam  konteks SDGs memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan lingkungan, pengendali  tata  air  kota,  produsen  oksigen,  dan  berkontribusi untuk  mengurangi  efek  pemanasan  global.  Sebagai  kota  yang sedang berusaha untuk bertransisi menjadi green city, Surabaya juga  memahami  pentingnya  RTH  dalam  tata  kotanya.  Bahkan, pemerintah  Kota  Surabaya  sudah  memiliki  Peraturan  Daerah (Perda)  yang  mengatur  tentang  RTH  sejak  tahun  2002.  Dalam Perda Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2002 tentang pengelolaan ruang  terbuka  hijau,  diamanatkan  bahwa  setiap  gedung  atau bangunan  diharuskan  menyediakan  ruang  terbuka  hijau.  Sejak Surabaya dipimpin oleh Wali Kota Tri Rismaharini, pembangunan RTH  berupa  taman  aktif  kemudian  menjadi  semakin  marak. Bukan  hanya  itu,  RTH  lantas  juga  dioptimalkan  fungsinya  agar tidak sekadar menjadi area penyerapan polusi, tetapi juga pusat aktivitas masyarakat.

## Implementation of Green City Surabaya: Overcoming Challenges
of Local-Global and Green Capitalism Development
Global Strategis, Th. 16, No. 2 344
Kini,  area  RTH  di  Surabaya  sudah  mencapai  21,99  persen  dari luas total kotanya, yaitu sekitar 7.290,53 hektar (Radar Surabaya 2020).  Bila  ditotal,  Surabaya  sudah  memiliki  setidaknya  142 taman aktif dan 311 taman pasif. Yang dimaksud dengan taman aktif  sendiri  adalah  taman  yang  bisa  dikunjungi  banyak  orang, sementara  taman  pasif  merupakan  taman  yang  lokasinya  di pulau-pulau jalan dan tidak bisa dikunjungi masyarakat. Adapun dengan banyaknya RTH tersebut, capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Surabaya berada di angka 90,31, yang artinya melebihi capaian IKU nasional. Diperkirakan, RTH yang ada di Surabaya dapat  menyerap  CO2  sebesar  642.794,59  ton/tahun.  Selain mendukung pencapaian SDGs, keberadaan RTH yang cukup masif di  Surabaya  juga  merupakan  realisasi  dari  Peraturan  Menteri (Permen)  Pekerjaan  Umum  Nomor  05/PRT/M/2008  yang mengamanatkan  bahwa  proporsi  RTH  pada  kawasan  perkotaan minimal 30 persen, yang terdiri dari 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH privat (Antara Jatim 2022).

## Gambar 3
Persentase jenis-jenis RTH dan jumlah taman aktif-pasif di Surabaya yang diperoleh melalui pengolahan data sekunder dari Dinas Pertamanan
Walau pembangunan RTH di Surabaya dapat dikatakan cukup baik, terutama bila dibandingkan dengan kota-kota lain di Indonesia, sejatinya  capaian  tersebut  belum  memadai  untuk  membuat Surabaya mampu disebut sebagai green city . Hal tersebut karena green city bukan  sekadar  tentang  pengadaan  taman  tapi  juga tentang  fungsionalitas  dari  taman  tersebut.  Menurut  panduan SDGs, RTH yang ideal adalah area hijau yang mampu mengurangi suhu  udara,  menambah  estetika  kota,  menjadi  tempat penyejuk di  tengah  kota  bagi  warga  dan  juga  menjadi  salah  satu  tempat untuk rekreasi warga . Meskipun jumlah RTH di Surabaya sudah cukup besar, yakni mencapai 22 persen dari total luas wilayahnya, sejatinya angka tersebut masih perlu ditambah lagi dan dibuat leb- ih merata di seluruh kota. Misalnya, saat ini RTH di kawasan utara belum banyak. Kalaupun ada, luasnya tidak seberapa. Ini berarti perlu ada evaluasi ulang terkait pengadaan RTH di Surabaya.
Terlepas dari RTH, pekerjaan rumah besar yang perlu diselesaikan pemerintah  Kota  Surabaya  untuk  dapat  seutuhnya  menjadi green city adalah permasalahan sampah. Berdasarkan observasi penulis di Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo, mesin  pengolah  sampah  yang  digunakan  untuk  memproduksi energi  listrik  ternyata  mengalami  kerusakan  dan  sudah  cukup lama  belum  diperbaiki.  Ini  berarti,  PLTSa  Surabaya  belum beroperasi  secara  maksimal.  Bukan  hanya  PLTSa,  dalam  hal pengelolaan  sampah,  penulis  juga  menemukan  bahwa  Surabaya masih  belum  melakukannya  dengan  baik.  Bahkan,  berdasarkan data  wawancara  mendalam  dengan  ketua  Rukun  Tetangga (RT)  Kelurahan  Morokrembangan,  penulis  menemukan kejanggalan  dalam  pengelolaan  sampah  di  Surabaya.  Kelurahan Morokrembangan  memang  merupakan  wilayah  yang  memiliki sampah  banyak,  terutama  di  sungai,  dan  menghasilkan  polusi bau  sehingga  membuat  penghuni  sekitar  wilayah  bozem  tidak nyaman dan tidak sehat. Untuk itu pemerintah kota menyediakan alat  berat  berupa excavator untuk  mengambil  sampah-sampah tersebut. Namun, Abdul Mutholib (2022), Ketua RT di Kelurahan Morokrembangan, menjelaskan bahwa excavator sampah hanya berfungsi  beberapa  jam  saja  setiap  hari.  Lebih  lanjut,  Mutholib (2022)  juga  menjelaskan  bahwa  terdapat  kecenderungan permasalahan  sampah  dipolitisasi  agar  menjadi  ladang  usaha, sebagaimana berikut ini:
“…persoalannya  seakan-akan  sampah  di sini banyak  ya  bu…betul  sampah  memang  banyak karena di sini juga permukiman padat penduduk

## Implementation of Green City Surabaya: Overcoming Challenges
of Local-Global and Green Capitalism Development
346
dan  dekat  dengan  bozem.  Keberadaan  excavator sampah  itu  sebagai  mesin  atm,  karena  mesin pengangkut  sampah  ini  bisa  menjadi  uang… mulai dari beli bahan bakar, kerusakan onderdil, memperbaiki kerusakan alat dan lain-lain. Belum lagi problem pengolahan sampah menjadi energ o listrik…itu dikelola oleh perusahaan besar”.
Temuan  studi  ini  mungkin  memicu  perdebatan  dalam pembangunan  perkotaan  yang  berkelanjutan  karena  dalam kenyataan  pembangunan  berkelanjutan  terkesan  hanya menguntungkan  sebagian  orang  dalam  hal  mengelola  sampah. Sampah adalah sumber uang bagi perusahaan swasta. Sementara para  akademisi  misalnya  diajak  unuk  memberi  solusi  dalam mengelola  sampah,  tetapi  solusi  itu  diwujudkan  sebagai proyek  untuk  menghasilkan  uang.  Yang  lebih  memprihatinkan masyarakat biasa seperti pemulung yang memang bekerja sebagai pemilah sampah justru diseleksi secara ketat dengan mekanisme yang  ditentukan  oleh  masyarakat  setempat  dan  ketua  RT. Padahal, jika program-program pengolahan sampah tidak dikelola dengan melibatkan masyarakat dan hanya melibatkan kelompok tertentu yang memiliki kuasa ekonomi, green city tidak  akan bisa  terwujud  sepenuhnya,  sebagaimana  telah  dipreskripsikan oleh  politik  perkotaan eco-city terkait bagaimana  tiap  individu dan kelompok dalam masyarakat memiliki peran dan kepedulian untuk mengelola lingkungan.
Sistem  ekonomi  yang  berjalan  di  Surabaya  selama  ini  memang adalah sistem kapitalis, layaknya kota besar lain di dunia. Namun, bukan  berarti  bahwa  sistem  kapitalisme  tersebut  tidak  bisa berjalan  beriringan  dengan  kebijakan green city. Pembangunan mall,  hotel,  pabrik,  dan  gedung-gedung  perkantoran  bertingkat yang tidak pernah berhenti yang juga diiiringi oleh pembangunan taman  kota,  pedestrian,  dan  terminal  bus  adalah  bukti  dari pertemuan  berjalannya  sistem  kapitalisme  dan green city . Green city bertujuan  untuk  mengatasi  masalah  perubahan iklim  dan  lingkungan,  sementara  kapitalisme  menyebabkan degradasi  lingkungan.  Walau  bersifat  kontradiktif,  dua  hal tersebut  sebenarnya  bisa  berkolaborasi  untuk  mencapai  SDGs sebagaimana  yang  dijelaskan  oleh  Kepala  Bappeko  Surabaya, Febrina Kusumawati (2022), berikut ini:
“… smart city bukan sekedar penerapan saja, namun smart  city  juga  diterapkan  oleh  Surabaya  kedalam 6  bagian:  yakni  s mart people, smart government, smart living, smart economy, smart environment, smart mobility .  Salah  satu  contohnya  penerapan smart  city  yakni  e-Government,  sistem  terintegrasi berbasis  teknologi  informasi  yang  sudah  diterapkan dalam  aktivitas  sehari-hari  dalam  proses  birokrasi dan  adminstrasi  dan  pelayanan  publik.  Sementara untuk smart environment adalah bagaimana gedung yang  ada  di  Surabaya  berkonsep  green  building dengan  pengolahan  limbah  dan  energi  yang  ramah lingkungan  sekaligus  penyediaan  ruang  terbuka hijau  dan  taman-taman  yang  tersebar  di  penjuru kota.  Sedangkan  untuk smart economy ,  pemkot berusaha  untuk  memberdayakan  komunitas  usaha agar  mampu  bersaing  hingga  tingkat  global.  Untuk smart people , pemkot telah membangun broadband learning center dimana warga dari semua umur dan kalangan  dapat  belajar  IT  secara  gratis  dan  smart mobility diwujudkan dalam perencanaan tranportasi melalui  bus  sekaligus  mobilitas  pelayanan  publik milik pemkot diatur sedemkian rupa agar efektif dan efisien seperti mal pelayanan public satu atap Siola. Untuk smart mobility , pemkot mempuanyai banyak inovasi  beberapa  diantaranya  adalah  Surabaya Intelligent  Transport  System,  monitoring  cctv  serta layanan tanggap darurat 112…”.

## Prospek dan Tantangan Realisasi Kebijakan Green City di Surabaya
Surabaya sendiri sedang terus berbenah untuk menjadi kota yang lebih  hijau,  ramah  lingkungan,  dan  berkelanjutan.  Hal  tersebut salah satunya dapat dilihat dari dokumen kebijakan perencanaan pembangunan Surabaya, yaitu RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 yang  ditetapkan  dalam  Perda  No.  10  Tahun  2016.  Akan  tetapi, hingga  saat  ini green city belum  terwujud  di  semua  kecamatan Surabaya  dan  baru  pada  wilayah  pusat-pusat  pertumbuhan. Beberapa kecamatan di Surabaya yang berada di wilayah pinggiran kota,  masih  menunjukkan  wajah  yang  jauh  dari green city .  Di kalangan masyarakat yang bermukim di wilayah pinggiran kota, seperti Kecamatan Tandes dan Benowo, bahkan ada yang masih

## Implementation of Green City Surabaya: Overcoming Challenges
of Local-Global and Green Capitalism Development
348
tidak  memahami  konsep green city .  Terlepas  dari  hal  tersebut, analisis  data  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah Kota  Surabaya  sekarang  masih  bisa  disebut  sebagai  rezim  yang pro  lingkungan  karena  agenda  kebijakannya  memprioritaskan perwujudan keberlanjutan kota. Pemerintah Surabaya juga terus terlihat berkomitmen untuk mengeksplorasi strategi transformasi lingkungan  perkotaan  dengan  dinamika  baru  yang  melibatkan kekuatan investor dan industri yang memiliki potensi daya saing tinggi.
Adapun  di  antara  banyak  aspek  lain  yang  membutuhkan perbaikan  untuk  mencapai green city, tantangan utama bagi Surabaya adalah kurangnya partisipasi publik. Hal tersebut salah satunya  bisa  dilihat  dari  kasus  pengembangan  angkutan  umum melalui  pengadaan  Bus  Suroboyo.  Walau  moda  transportasi publik  tersebut  terus  dibenahi,  seperti  dengan  pembaharuan sistem  pembayaran  yang  kini  bisa  dilakukan  secara  elektronik, potensi  pertumbuhan  angkutan  pribadi  masih  tetap  tinggi.  Bila hal tersebut terus berlanjut, kemacetan lalu lintas akan semakin parah  dan  upaya  pengurangan  emisi  CO2  tidak  akan  pernah tercapai,  terutama  mengingat  laju  pertumbuhan  Kota  Surabaya yang  sangat  cepat.  Maka  dari  itu,  di  Surabaya  tantangannya adalah  menemukan  solusi  untuk  ketergantungan  transportasi dan  menemukan  insentif  untuk  menggunakan  transportasi umum. Namun, di sisi lain, pemerintah kota sejatinya juga harus terus  berbenah  agar  partisipasi  publik  dalam  kebijakan  yang dirumuskannya meningkat.
Untuk  meringkas,  studi  ini  menemukan  bahwa  untuk memungkinkan  penerjemahan  pembangunan  berkelanjutan ke  dalam  praktik,  aspek  paling  pentingnya  adalah  keterlibatan politik jangka panjang dari seluruh elemen masyarakat dan fase implementasi  kebijakan  yang  perlu  direncanakan  dengan  baik. Pada intinya, kota seharusnya menjadi entitas sosial ekonomi dari konsentrasi tinggi dari faktor produksi dan kehidupan yang terdiri dari integrasi alternatif dari lingkungan alam, sintetis, dan sosial ekonomi (Camagni et al. 1998). Terkait hal tersebut, Surabaya bisa banyak belajar dari model pembangunan perkotaan di Cina, yang telah membawa kemudahan besar bagi produksi dan kehidupan masyarakat di tengah perluasan ukuran kota yang konstan (Dou
et  al.  2013).  Adalah  sebuah  hal  yang  patut  diapresiasi  bahwa masalah  lingkungan  Kota  Surabaya  secara  konstan  semakin serius memperoleh perhatian dari pemangku kebijakan dan para ahli seiring dengan meningkatnya pembangunan kota. Selain itu, kasus Surabaya juga telah membuktikan bahwa mungkin bagi kota dunia  ketiga  untuk  beralih  dan  berkembang  menjadi green city dan turut berkontribusi pada pencapaian SDGs di tengah sarana yang terbatas.
Atas  semua  capaiannya,  lantas  dapat  disimpulkan  juga  bahwa Surabaya  memang  pantas  menerima  beberapa  penghargaan internasional  terkait  upaya  peralihannya  menjadi  kota  yang lebih  ramah  lingkungan  dan  berkelanjutan.  Sebagaimana disampaikan  salah  seorang  informan  yang  mewakili  lembaga swadaya  masyarakat  yang  berfokus  pada  isu-isu green city, “… bagaimanapun  juga  penghargaan  itu  memang  layak  diterima Surabaya  karena  Surabaya  merupakan  daerah  strategis  yang dianggap  sudah  mampu  mengatasi  sebagian  kecil  masalah perubahan  iklim  dan  lingkungan.”  Sebagai  komponen  SDGs, green city kini  telah  menjadi  sebuah  proyek  yang  cepat  atau lambat  harus  diimplementasikan  semua  kota  di  dunia  dan fakta  bahwa  Surabaya  sudah  merintisnya  dahulu  adalah  sebuah pencapaian, terutama mengingat statusnya sebagai kota di negara berkembang. Lebih dari itu, green city sejatinya juga penting untuk diimplementasikan karena juga sejalan dengan agenda baru milik Bank Dunia yang tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah kota-kota  yang  berpartisipasi  dalam  perencanaan  terpadu  agar lebih menarik untuk investasi modal global.

## Simpulan
Dari  perspektif  politik  perkotaan,  implementasi green city menyoroti  kontradiksi  kapitalisme  pembangunan  dan mempertanyakan  motif  yang  berorientasi  pada  pertumbuhan. Dengan  memperhatikan  urbanisme  hijau,  pertanyaannya  kini bukan lagi soal bagaimana mengimplementasikan ide dan proses hijau  ke  dalam  kota  agar  lebih  baik,  melainkan  bagaimana menantang  dan  mengubah  sebuah  sistem  yang  menyandingkan ekologi, ekonomi dan sosial dengan cara yang sederhana. Terdapat

## Implementation of Green City Surabaya: Overcoming Challenges
of Local-Global and Green Capitalism Development
350
kebutuhan  mendesak  untuk  mempolitisasi  kembali  masalah lingkungan  dan  sifat  alami  dari  konsep  keberlanjutan.  Gerakan lingkungan  akar  rumput  saja  tidak  cukup  untuk  membawa dunia mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, melainkan dibutuhkan  juga  kebijakan  lingkungan,  khususnya  di  lingkup perkotaan. Terkait hal tersebut, adalah para pemangku kebijakan yang  memiliki  otoritas  menata  dan  mengorientasikan  agenda ataupun  ide  keberlanjutan  ke  dalam  praksis  keberlanjutan  agar transformasi  pembangunan  menjadi  lebih  berkelanjutan  dapat dicapai.  Namun,  masih  terdapat  tantangan  besar  dalam  dalam implementasi green city yang  mendukung  SDGs.  Relasi  antar aktor  baik  masyarakat,  pemerintah,  investor,  dan  pengembang swasta  perlu  disinergikan  untuk  menyukseskan  proyek  yang mendekatkan green city untuk mendukung SDGs. Implementasi kebijakan green city juga  perlu  ditata  dalam  kerangka green capitalism , karena kekuatan ini dapat menjembatani krisis-krisis lingkungan dan perubahan iklim ini.

## Tentang Penulis
Siti Aminah adalah  dosen  di  Departemen  Ilmu  Politik,  Universitas Airlangga,  Indonesia.  Aminah  menyelesaikan  pendidikan  sarjana  di Universitas Airlangga pada tahun 1988, kemudian melanjutkan magister di Universitas Indonesua pada 1996, dan menempuh pendidikan doctor di  Universitas  Indonesia  pada  2011.  Korespondensi  dapat  dihubungi melalui surel siti.aminah@fisip.unair.ac.id.
Referensi
Buku dan Chapter dalam Buku
Berghoff, H. dan A. Rome (ed.), 2017. Green Capitalism: Business and the Environment in the Twentieth Century. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Brenner, N., 2004. New State Spaces: Urban Governance and the Rescaling of Statehood . Oxford: Oxford University Press.
Harvey,  D.,  1989.  “The  place  of  urban  politics  in  the  geography of  uneven  capitalist  development”,  dalam The Urban Experience . Oxford: Blackwell.
Marx,  Karl.  1990. Capital: Volume 1: A Critique of Political Economy . London: Penguin Books
Simon,  David,  2016.  Rethinking  Sustainable  Cities:  Accessible, Green and Fair. Bristol: Bristol University Press.
Soja, Edward W., 1989. Postmodern Geographies: The Reasser- tion of Space in Critical Social Theory . London: Verso.

## Artikel Jurnal
Adger, W. N. et al., 2003. “Governance for Sustainability: Towards A  ‘Thick’  Understanding  of  Environmental  Decision Making”, Environment and Planning A , 35 (6):  1095– 1110.
Bruff, G. E. dan A. Wood, 2000. “Local sustainable Development: Land-Use  Planning’s  Contribution  to  Modern  Local Government”, Journal of Environmental Planning and Management , 43 (4):519–539.
Bulkeley, H. dan Michele M. Betsill, 2005. “Rethinking Sustainable Cities: Multilevel Governance and the ‘Urban’ Politics of Climate Change”, Environmental Politics , 14 (1): 42–63.
Camagni,  R.  et  al.,  1998.  “Towards  sustainable  city  policy:  an economy  environment  technology  nexus”, Ecological Economics , 24 (1):103-118.
Counsell, D., 1998. “Sustainable development and structure plans in  England  and  Wales:  a  review  of  current  practice”, Journal of Environmental Planning and Management ,
41 (2):177–194.
Cox, K. R., 2001. “Territoriality, politics and the ‘urban’”, Political Geography , 20 (6):745–762.
Dou, Xiangsheng, et al., 2013. “Ecological Strategy of City Sustain- able  Development”, APCBEE Procedia , 5 (2013):429- 434.

## Implementation of Green City Surabaya: Overcoming Challenges
of Local-Global and Green Capitalism Development
352
El Ghorab, H. K. dan H. A. Shalaby, 2016. Eco and Green cities as new approaches for planning and developing cities in Egypt, Alexandria Engineering Journal, 55 (1): 495-503.
Keivani,  R.  2010.  “A  review  of  the  main  challenges  to  urban sustainability”, International Journal of Urban Sustainable Development , 1 (1-2):5-16.
Kenworthy,  J.  R.,  2006.  “The  eco-city:  Ten  key  transport  and planning dimensions for sustainable city development”, Environment and Urbanization , 18 (1):67–85.
Onishi, A., Cao, X., Ito, T., Shi, F., & Imura, H. , 2010. “Evaluating the potential for urban heat-island mitigation by greening parking lots ”, Urban Forestry & Urban Greening, 9 (4): 323-332.
Pankaja, M. S. dan H. N. Nagendra, 2015. “Green City Concept- As New Paradigm in Urban Planning”, The International Journal of Engineering and Science, 4 (10):55–60.
Ponte,  Stefano,  2019.  “Green  Capitalism  and  Unjust
Sustainabilities”, SAMFUNDSØKONOMEN , 4
(2019):102-108.
Roseland,  Mark,  1997.  “Dimensions  of  the  Eco-City”, Cities , 14
(4):197–202.
Shaw,  D,  2004.  “Local  Development  Documents:  The  Missing Spatial Dimension of Community Strategies? ”, Town and Country Planning , 73 (1):16-28.

## Paper Konferensi
Ayarkwa,  J.  et  al.,  2017.  “Factors  affecting  the  implementation of  sustainable  construction  in  Ghana:  the  architect’s perspective”,  dalam  6th  International  Conference  on Infrastructure Development in Africa, 12-14 April 2017. Ghana:    Kwame  Nkrumah  University  of  Science  and Technology.
Global Strategis, Th. 16, No. 2
Darko,  A.,  et  al.,  2018.  “Benefits  of  green  building:  a  literature review”, dalam Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)  Cobra  Conference,  23-24  April  2018.  London: Royal Institution of Chartered Surveyors.
Elboshy,  B.  et  al.,  2015.  “Proposed  sustainability  indicators framework  for  Egyptian  cities”,  dalam  International Conference on Innovative and Sustainable Architecture, 23-24 Juli 2015 . Newcastle: Newcastle University.

## Undang-Undang
Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Surabaya: Pemerintah Kota.
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat Nomor  2  Tahun  2015.  Jakarta:  Kementerian  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

## Report Tahunan
World Bank, 2013. Building Sustainability in an Urbanizing World: A Partnership Report.

## Working Paper
UNU-WIDER, 2015. “Research Brief Supporting Design of Green Cities”, WIDER Working Paper No. 051.

## Implementation of Green City Surabaya: Overcoming Challenges
of Local-Global and Green Capitalism Development
354

## Artikel Daring
Arofat,  2022.  “Peta  Kota  Surabaya”  [daring].  dalam  https:// sekolahnesia.com/peta-surabaya/ [diakses 6 Juni 2021].
Pemerintah  Kota  Surabaya,  2019.  "Pemkot  Surabaya  targetkan Surabaya zero kawasan kumuh" [daring]. Dalam https:// www.surabaya.go.id/id/berita/51969/pemkot-surabaya- targetkan-surab [diakses 5 April 2022].
Pemerintah Kota Surabaya, 2021. “ Daftar Prestasi Surabaya Tiap Tahun”  [daring] . Dalam https :// www.surabaya.go.id / id /
page / 0 / 49215 / penghargaan [ diakses 26 Maret 2021].
Antara Jatim, 2022. “Ruang terbuka hijau di Kota Surabaya capai 22  persen”  [daring].  Dalam  https://jatim.antaranews. com [diakses 30 Mei 2022].
Radar Surabaya, 2020. “Taman di Surabaya Sudah 21,99 Persen Luas  Kota”  [daring].  Dalam  https://radarsurabaya. jawapos.com/jatim/20/12/2020/taman-di-surabaya- sudah-2199-persen-luas-kota/ [diakses 10 Juni 2021].
Ratnasari, Yuliana, 2017. “Kota Surabaya Dianugerahi Penghargaan Global  Green  City  dari  PBB”  [daring].  dalam  https:// tirto.id/kota-surabaya-dianugerahi-penghargaan-global- green-city-dari-pbb-cztR [diakses 15 Maret 2020].
United  Nations,  2015.  “The  UN  Sustainable  Development Goals” [daring]. Dalamhttp://www.un.org/ sustainabledevelopment/summit/  [diakses  15  Januari 2018].

## Wawancara
Khotijah, Siti, 2022. “Warga Surabaya yang Bekerja sebagai Guru SMA, diwawancara oleh Hesti dan Natali, 27 April 2022.
Kusumawati,  Febrina,  2022.  “Kepala  Bapeko  Surabaya”, diwawancara oleh Aisyah, 2 Juni 2022.
Mutholib, Abdul, 2022. “Ketua RT di Kelurahan Morokrembangan”, diwawancara oleh Hesti dan Natali, 28 April 2022.
Supriyatin,  2022.  “Pegawai  Swasta  Pengguna  Suroboyo  Bus”, diwawancara oleh Hesti, 30 April 2022.
Implementation of Green City Surabaya: Overcoming Challenges of Local-Global and Green Capitalism Development
356