e-ISSN: 2686-4924, p-ISSN 2686-5246
DOI: https://doi.org/10.31933/jimt.v4i4 Received: 20 Januari 2023,   Revised: 17 Februari 2023, Publish: 9 Maret 2023 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Pengaruh Pengelolaan dan  Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Dana  Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pukesmas di Kabupaten Belu
Ermelinda  Fatima  Mau 1 ,  M.E,  Perseveranda 2 ,  Rere  Paulina  Bibiana 3 ,  Henny  A. Manafe 4 , Anggraeny Paridy 5 , Stanis Man 6
1 Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, ernifmau@gmail.com 2 Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, perseverandaerse@gmail.com 3 Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, paulinabibiana18@gmail.com 4 Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, hennyunwira@gmail.com 5 Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, anggraenyparidy11@gmail.com 6 Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Indonesia, stanisman08@gmail.com
Corresponding Author: Ermelinda Fatima Mau
Abstract: In  writing  this  study,  researchers  used  quantitative  methods.  The  data  used  are primary data  and the population  and sample are 50 informants each. Data processing uses SEM based on Partial Least Square (PLS). The results of the descriptive analysis show that planning  and  budgeting,  implementation  and  administration,  reporting  and  accountability, coaching  or  supervision,  and  human  resource  competence  are  in  the  very  good  categories. The results  of  path  analysis or  statistical tests  show that hypothesis  1 and hypothesis  4 are rejected. In contrast to hypothesis 2, hypothesis 3, and hypothesis 5 which have been tested show  that  there  is  a  significant  effect  on  the  absorption  of  capitation  funds  with  a  p-value <0.05  (Hypothesis  2,  3,  5  is  accepted).  Based  on  the  writing  of  this  scientific  work,  the researchers suggest that the District Health Office. It is not yet possible to use this study  to discuss the Health Service Strategic Plan, RKA, and the determination of DPA, especially in planning  the  proportion  of  capitation  funds  at  the  FKTP  level.  The  health  office  and puskesmas  must  be  able  to  carry  out  planning  and  budgeting  that  is  integrated  and  by  the nomenclature  because  it  can  support  the  achievement  of  the  level  of  absorption  of  the  JKN capitation budget.
Keyword: Absorption of Capitation Funds, Management, Competence of Human Resources.
Abstrak: :  Dalam  penulisan  kajian  ini,  peneliti  mempergunakan  metode  kuantitatif.  Data yang dipergunakan adalah data primer dan dengan populasi maupun sampel masing-masing sejumlah 50 informan. Olah data mempergunakan SEM berbasis Partial Least Square (PLS). Hasil  analisis  deskriptif  memperlihatkan  jika  perencanaan  maupun  penganggaran, pelaksanaan  maupun  penatausahaan,  pelaporan  maupun  pertanggungjawaban,  pembinaan
atau  pengawasan,  dan  kompetensi  sumber  daya  manusia  berkategori  sangat  baik.  Hasil analisis jalur ataupun uji statistik memperlihatkan jika hipotesis 1 maupun hipotesis 4 ditolak. Lain  dengan  hipotesis  2,  hipotesis  3,  dan  hipotesis  5  yang  telah  diuji  memperlihatkan  ada pengaruh signifikan terhadap penyerapan dana kapitasi dengan nilai p-value < 0.05 (Hipotesis 2,3,5 diterima). Berdasar penulisan karya ilmiah ini, peneliti sarankan agar Dinas kesehatan Kab. Belu bisa menjadikan kajian ini untuk pembahasan Renstra Dinas Kesehatan, RKA dan penetapan DPA, terutama dalam perencanaan proporsi dana kapitasi di tingkat FKTP. Dinas kesehatan  dan  puskesmas  harus  mampu  untuk  melakukan  perencanaan  dan  penganggaran yang  terpadu  dan  sesuai  nomenklatur  karena  dapat  mendukung  tercapainya  tingkat  serapan anggaran kapitasi JKN.
Kata Kunci: Penyerapan Dana Kapitasi, Pengelolaan, Kompetensi Sumber Daya Manusia.

## PENDAHULUAN
Tidak dipungkiri bila permasalahan terkait kesehatan sebagai sesuatu yang sejauh ini sedang  dialami  oleh  Indonesia  ataupun  negara  berkembang  lainnya.  Masyarakat  menengah kebawah  kesulitan  dalam  memperoleh  layanan  kesehatan  berkualitas  dan  terjangkau,  maka perihal  itu  menjadi  pekerjaan  bagi  pemerintah/pemangku  kepentingan  guna  menanganinya. Usaha yang sudah dilaksanakan ialah peningkatan akses layanan kesehatan untuk masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semenjak 01 Januari 2014.
BPJS  Kesehatan  merupakan  lembaga  pelaksana  JKN  dan  fasilitas  kesehatan  tingkat pertama  (FKTP)  yang  menjadi  pelaksana  program  JKN.  Selama  melaksanakannya,  FKTP hendak  memperoleh  bayaran  langsung  dari  BPJS  yang  mereka  bayarkan  di  muka  tanpa mempertimbangkan jenis atau layanan kesehatan yang disediakan, atau disebut sebagai dana kapitasi  JKN.  Dana  kapitasi  ialah  dana  yang  BPJS  bayarkan  secara  langsung  ke  rekening FKTP/puskesmas  berdasar  jumlah  kepsertaan  yang  tercatat  tanpa  mempertimbangkan  jenis atau  jumalh  layanan  yang  disediakan.  Selama  pencatatan  anggaran  dan  belanja  daerah (APBD), dana kapitasi JKN tercatat sebagai dana lain-lain PAD yang sah. Jadi dana kapitasi JKN  berperan  sebagai  sumber  pendapatan  asli  daerah  guna  operasional  puskemas,  dan semakin  besar  sumber  ini  dioptimalkan  maka  dengan  sendirinya  akan  mengurangi  Beban APBD terhadap pembiayaan operasional Puskemas.
Puskemas  tergolong  sebagai  fasilitas  kesehatan  tingkat  pertama  atas  kepemilikan pemerintah,  yang  dijadikan  ujung  tombal  sistem  layanan  kesehatan  yang  melaksanakan layanan  medis  dasar  dan  memprioritaskan  layanan  promotif  maupun  preventif.  Layanan kesehatan dasar dari puskesmas dalam program JKN harus dibayarkan oleh BPJS Kesehatan dengan  nominal  kapitasi  maupun  nonkapitasi.  Nominal  kapitasi  atau  dana  kapitasi  ialah nominal pembayaran tiap bulan yang harus terbayar di muka ke puskesmas berdasar jumlah peserta tanpa mempertimbangkan jenis atau jumlah layanan yang disediakan.
Nominal  dana  kapitasi  untuk  puskesmas  berada  di  angka  Rp3.000.000  mencapai nominal  Rp6.000.000  tiap  peserta  program  JKN.  Rentang  tarif  tersebut  sesuai  dengan ketersediaan  jumlah  dokter  yang  ada  dipukesmas,  yaitu  puskesmas  yang  tidak  ada  tenaga dokter tarifnya Rp.3.000,00 per peserta, puskesmas yang mempunyai satu dokter tarifnya Rp. 4.500,00  per  peserta,  puskesmas  yang  mempunyai  tenaga  dokter  lebih  dari  satu  tarifnya Rp.6.000,00 per peserta.
Dana  kapitasi  dimanfaatkan  untuk  kepentingan  administrasi  layanan,  promotif maupun  preventif,  pemeriksaan,  pengobatan,  dan  konsultasi  medis,  tindakan  medis nonspesialistik,  baik  operatif  atau  nonoperatif,  obat  maupun  bahan  medis  habis  pakai,  serta pemeriksaan  pendukung  diagnosis  laboratorium  tingkat  pertama.  Keberadaan  program  JKN ini  menyebabkan  dana  kapitasi  yang  didapat  puskesmas  mengalami  peningkatan  signifikan.
Perihal  itu  diakibatkan  oleh  peserta  JKN  mayoritas  tercatat  di  puskemas.  Semakin  banyak peserta yang tercatat, tentu dana kapitasi yang akan dibayarkan kian besar.
Sesuai Pasal 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan  dan  Pemanfaatan  Dana  Kapitasi  Jaminan  Kesehatan  Nasional  pada  Fasilitas Kesehatan  Tingkat  Pertama  (FKTP)  Milik  Pemerintah  Daerah,  dana  kapitasi  di  puskemas bisa  dipergunakan  untuk  layanan  kesehatan  maupun  dukungan  biaya  operasional  layanan kesehatan.  Layanan  kesehatan  sendiri  terdiri  atas  jasa  layanan  perseorangan  yang dilaksanakan  tenaga  kesehatan  maupun  nonkesehatan.  Lain  dengan  dukungan  biaya operasional  kesehatan,  seperti  biaya  obat,  alat  kesehatan,  bahan  medis  habis  pakai,  dan sebagainya.
Pengelolaan  dana  JKN  harus  dimulai  dari  sistem  merencanakan  maupun menganggarkan,  melaksanakan  maupun  menatausaha  secara  terukur,  melaporkan  atau mempertanggungjawabkan, dan pembinaan maupun mengawasi berjenjang agar semua dana kapitasi tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat guna dalam kerangka pelayanan kesehatan kepada  masyarakat.  Sesuai  Permenkes  No.  19  Tahun  2014  mengenai  Penggunaan  Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional  pada  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  Milik  Pemerintah,  Pasal  4 menentukan pemanfaatan dana kapitasi untuk membagi jasa layanan kesehatan berdasar latar belakang pendidikan atau jabatan.
Latar  belakang  di  atas  berpotensi  menyebabkan  adanya  kesenjangan  pendapatan antara  tenaga  kesehatan  maupun  nonkesehatan  sehingga  berdampak  pada  kinerja  layanan yang kurang optimal dikarenakan adanyan beban kerja yang berbeda yang tidak diakomodir sebagai salah satu unsur untuk mendapatkan pembagian jasa. Penggunaan dana kapitasi untuk operasional  layanan kesehatan, pun dipergunakan untuk  operasional layanan kesehatan lain, yang  belum  secara  terperinci  ditentukan  mengenai  belanja  barang  operasional  maupun belanja  modal  untuk  fasilitasi  di  puskesmas.  Perihal  ini  mengakibatkan  puskesmas  tidak maksimal mewujudkan dana kapitasi untuk meningkatkan fasilitas sehingga perwujudan dana kapitasi pada tahun berjalan terkesan lambat dan belum masyarakat rasakan.
Sesuai  pemaparan  sebelumnya,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  menganggap bila  efektivitas  dana  kapitasi  selama  mengoptimalkan  kualitas  pelayanan  tergolong  rendah. Perubahan mutu pelayanan puskesmas secara menyeluruh belum tampak. Sesuai regulasinya, KPK mendapati bila dua peraturan, tepatnya Perpres No. 32 Tahun 2014 dan Permenkes No. 19  Tahun  2014  yang  mengatur  terkait  jasa  medis  maupun  biaya  operasional  berpeluang memunculkan  moral  hazard  dan  ketidakwajaran:  peraturan  tersebut  belum  jelas  mengatur perihal sistematika tata kelola sisa dana kapitasi.
Permenkes  No.  19  Tahun  2014  belum  bisa  menerima  segala  kebutuhan  puskesmas selama  pelaksanaan  program  JKN,  maka  diperbarui  oleh  Permenkes  No.  21  Tahun  2016 terkait  Penggunaan  Dana  Kapitasi  Jaminan  Kesehatan  Nasional  untuk  Jasa  Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah  Daerah.  Sesuai  Permenkes  No.  21  Tahun  2016  memberikan  perbedaan  pada pemanfaatan  dana  kapitasi  untuk  aktivitas  layanan  kesehatan  demi  memperoleh  sasaran kinerja di sektor kesehatan, serta tidak sekadar upaya kesehatan perseorangan semata. Guna mengaktualisasikan tata kelola keuangan daerah secara efektif atau efisien, ekonomis, maka pemerintah daerah harus mengimplementasikan prinsip manajemen belanja daerah seperinci mungkin,  konsisten,  dan  kontinu.  Manajemen  belanja  daerah  bukan  sekadar  instrumen  atau prosedur.  Atas  dasar  itulah,  manajemen  belanja  hendak  menyesuaikan  kebijakan  anggaran, terkhusus  kebijakan  ekonomi  yang  pemerintah  daerah  tempuh.  Sebagai  alat  dalam menerapkan  kebijakan  ekonomi,  maka  manajemen  belanja  daerah  turut  terfokus  dalam menerapkan  tiga  tujuan  kebijakan  perekonomian,  yakni  pertumbuhan,  pemerataan,  dan kestabilan  ekonomi.  Demi  menjaga  kestabilan  ekonomi,  manajemen  belanja  daerah  perlu
terfokus  ke  penyelenggaraan  disiplin  daerah,  sedangkan  demi  memperoleh  pertumbuhan ekonomi maupun pemerataan, manajemen belanja daerah perlu difokuskan ke efisiensi atau efektivitas  dalam  mengalokasikan  dana  anggaran  di  bermacam  program  pembangunan. (Mahmudi 2009: 78)
Mardiasmo  (2018:84)  menuturkan  bila  prinsip  mendasar  dari  tata  kelola  keuangan daerah,  yaitu  keterbukaan,  pertangungjawaban  dan  value  for  money.  Transparansi  memberi pemahaman  bila  masyarakat  berhak  dan  memiliki  akses  serupa  demi  mengetahui  proses anggaran dana, mengingat  hal  itu terkait dengan  kepentingan masyarakat  dalam pemenuhan kebutuhan  hidupnya.  Pertanggungjawaban  ialah  prinsip  tanggung  jawab  secara  publik  atau tahap  merencanakan,  menganggarkan,  dan  melaksanakan  perlu  bisa  disampaikan  secara bertanggung jawab ke DPRD dan masyarakat. Value for money, yaitu penerapan tiga prinsip selama  tahap  menganggarkan  dana  hingga  mempertanggungjawabkan,  seperti  ekonomi, efektivitas, dan efisiensi.
Mardiasmo  (2008)  memaparkan  bila  anggaran  sebagai  penjelasan  terkait  penilaian kinerja  yang  akan  diperoleh  selama  rentang  waktu  tertentu  yang  diperjelas  dengan  ukuran keuangan. Penganggaran ialah tahap atau prosedur untuk menyiapkan alokasi dana/anggaran. Pengelolaan  keuangan  puskemas  ialah  bagian  dari  pengelolaan  keuangan  daerah,  harus mendapat pengelolaan secara optimal supaya dana yang didapat bisa dipergunakan seefektif maupun seefisien mungkin. H. Malayu S.P. Hasibuan (2011:2) menyebut bila tata kelola atau manajemen  ialah  ilmu  dan  seni  yang  mengatur  tahap  penggunaan  sumber  daya  manusia maupun sumber lain seefektif atau seefisien mungkin demi memperoleh tujuan.
Merujuk  hal  tersebut,  manajemen  keuangan  puskesmas  bisa  dipahami  sebagai  seni dan  ilmu  mengelola  uang  demi  menerapkan  tata  kelola  dana  kapitasi  JKN  yang  sesuai  asas pertanggungjawaban keuangan dan bisa memberi layanan terbaik dari segi layanan kesehatan maupun  administrasi.  Berdasar  Permenkes  No.  21  Tahun  2016,  FKTP  milik  pemerintah daerah yang belum mengelola keuangan badan layanan umum daerah (BLUD) memiliki hak mengatur  pemanfaatan  dana  kapitasi  JKN,  maka  tata  kelola  dana  kapitasi  JKN  puskesmas nonbadan layanan umum daerah ialah bagian dari tata kelola keuangan daerah.
Dinas  Kesehatan  Kab,  Belu  sudah  menjalankan  program  JKN  semenjak  tahun  2014 dan  memiliki  sisa  dana  kapitasi  yang  besar  dengan  jumlah  kepesertaan  kian  bertambah. Puskesmas  ialah  unit  pelaksana  teknis  di  bawah  dinas  kesehatan  sehingga  penyelenggaraan aktivitas maupun anggaran diperoleh melalui APBD Kabupaten Belu. Masing-masing FKTP selama  melaksanakan  APBD  akan  bertanggung  jawab  dalam  penyelenggaraan  anggaran. FKTP  ialah  bagian  dari  organisasi  pemerintah  daerah  (OPD)  sehingga  menjadi  kewajiban bila  tata  kelola  keuangan  puskesmas  sesuai  dengan  asas  tata  kelola  keuangan  daerah, termasuk  tata  kelola  dana  kapitasi  JKN.  Di  lain  pihak,  tata  kelola  dana  keuangan  JKN mendapat kemudahan dalam menggunakannya dengan terbitnya Perpres 32 Tahun 2014.
Tata  kelola  anggaran  dana  kapitasi  JKN  Puskemas  di  Kab.  Belu  sejumlah  17 puskemas belum mengimplementasikan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah. Hal ini juga turut menyebabkan sisa lebih dana kapitasi yang cukup besar di setiap tahun.
Tabel 1. Jumlah Dana Kapitasi Pada 17 Puskesmas di Kabupaten Belu Tahun 2020
Data pada tabel 1 menginformasikan tentang jumlah dana kapitasi pada 17 Puskesmas di  Kab.  Belu.  Terlihat  bahwa  dana  kapitasi  terbesar  ada  pada  Puskesmas  Kota  Atambua, Halilulik, Haekesak, Wedomu, Haliwen.
Alokasi  dana  kapitasi  terhadap  puskesmas  tersebut  disebabkan  karena  banyaknya jumlah  penduduk  yang  sudah  terdaftar  menjadi  peserta  BPJS  pada  wilayah  Puskesmas tersebut, ditunjang lagi dengan tersedianya tenaga kesehatan dalam hal ini tersedianya tenaga dokter yang cukup pada puskesmas- puskesmas tersebut.
Tabel 2. Perwujudan Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN Puskemas

## Kabupaten Belu Tahun 2018 – 2020
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2020
Sesuai  data  di  atas,  memperjelas  bila  ada  sisa  lebih  perhitungan  anggaran  (SILPA) dana kapitasi puskemas di setiap tahun. Hal ini terlihat jelas bahwa sisa dana kapitasi setiap tahunnya  bukan  menurun  tetapi  cenderung  meningkat.  Sisa  anggaran  kian  membesar  bila anggaran diserap secara lambat, sedangkan pengalokasian dana kapitasi JKN kian membesar di setiap tahun akibat jumlah peserta yang terus bertambah.
Berdasar  beberapa  kajian  di  atas,  memperjelas  bila  pengelolaan  dana  kapitasi  JKN perlu  mendapat  perhatian  serius  dalam  proses  pemanfaatannya  dengan  memperhatikan faktor-faktor  yang  mempengaruhi  sehingga  pengelolaan  dan  pemanfaatannya  maksimal  dan dapat  menjawab  kebutuhan  masyarakat  dalam  pelayanan  Kesehatan.  Beberapa  kajian  bisa dijadikan  tolok  ukur  dalam  melaksanakan  kajian.  Hanya  saja,  kajian  yang  hendak dilaksanakan mempunyai perbedaan. Pada kajian ini, penulis hendak terfokus ke faktor yang memengaruhi  pemanfaatan  dana  JKN  Kapitasi  berjudul  “Pengaruh  Pengelolaan  dan Kompetensi  Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Dana Kapitasi  Jaminan Kesehatan Nasional pada Pukesmas di Kabupaten Belu”
Berdasar penuturan di atas, maka peneliti bisa merumuskan masalah, seperti:
1. Bagaimanakah  gambaran  terkait  perencanaan  dan  penganggaran,  pelaksanaan  dan penatusahaan,  pelaporan  maupun  pertanggungjawaban,  pembinaan  maupun  pengawasan dana kapitasi  JKN di puskesmas?
2. Apakah    perencanaan  dan  penganggaran  berpengaruh  signifikan  terhadap  penyerapan dana kapitasi JKN?
3. Apakah pelaksanaan dan penatusahaan berpengaruh signifikan terhadap penyerapan dana kapitasi JKN?
4. Apakah pelaporan dan pertanggungjawaban berpengaruh signifikan terhadap  penyerapan dana kapitasi JKN?
5. Apakah  pembinaan  dan  pengawasan  berpengaruh  signifikan  terhadap  penyerapan  dana kapitasi JKN?
6. Apakah kompetensi sumber daya manusia memengaruhi signifikan bagi penyerapan dana kapitasi JKN?

## METODE
Kajian ini terlaksana di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu pada bulan Desember 2021 sampai  dengan  Juni  2022.  Populasi  ialah  sekelompok  unsur  lengkap  yang  kerap  berwujud orang,  objek  transaksi  atau  peristiwa  yang  memicu  seseorang  untuk  mempelajari  atau
Tahun Anggaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN (Rp) SiLPA Tahun
Sebelumnya (Rp) Total Penerimaan (Rp)
Realisasi Belanja Dana Kapitasi JKN Puskesmas (Rp) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran     (Rp) 2018 6.529.479.500     1.888.660.928      8.418.140.428     7.680.491.499        737.692.929 2019 7.932.898.800        737.692.929      8.670.591.729     6.698.855.398     1.971.736.331 2020 8.805.536.000     1.971.736.331    10.777.272.331     9.384.030.105     1.393.242.226
menjadi  objek  kajian  (Kuncoro,  2010).  Populasi  pada  kajian  ini  ialah  pengelola  keuangan dana kapitasi pada 17 puskemas, yaitu kepala puskesmas dan bendahara kapitasi, 2 bendahara penerimaan  dinas  kesehatan,  kasubag  keuangan,  kasubag  perencanaan  dinas  kesehatan, kepala dinas kesehatan, sekretaris dinas kesehatan, kepala seksi pelayanan kesehatan, kepala bidang pelayanan kesehatan, bendahara umum daerah, kepala bidang verifikasi dan akuntansi BPKAD Kab.Belu, kepala bidang anggaran BPKAD, kepala seksi anggaran BPKAD, 2 orang pegawai  BPJS, 2 orang auditor dari  inspektorat.  Populasi dalam penelitian ini berjumlah 50 responden.  Sampel  ialah  tahap  pemilihan  unsur  dari  populasi  yang  mencakup  mempelajari sampel dan pemahaman kriteria elemen/unsur populasi (Kuncoro, 2003:268). Populasi dalam kajian  ini  berjumlah  50  responden  dengan  sampel  sejumlah  50  responden.  Teknik  dalam mengambil  sampel  pada  kajian  ini  adalah  sensus  karena  elemen  populasi  cenderung  sedikit dan variabilitas elemen tergolong yang tinggi.
Tabel 3. Populasi dan Sampel Penelitian No Unit Kerja Jumlah Populasi Jumlah Sampel 1 Kepala Dinas Kesehatan 1 1 2 Sekretaris Dinas Kesehatan 1 1 3 Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah 1 1 4 Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah 1 1 5 Kepala  Bidang  Pelayanan  Kesehatan Dinas Kesehatan 1 1 6 Kepala Seksi Anggaran Badan Keuangan Daerah 1 1 7 Bendahara Umum Daerah 1 1 8 Kasubag Keuangan Dinas Kesehatan 1 1 9 Kasubag Perencanaan Dinas Kesehatan 1 1 10 Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan 2 2 11 Kepala seksi pelayanan Kesehatan 1 1 12 Kepala Puskesmas 17 17 13 Bendahara Kapitasi Puskesmas 17 17 14 Auditor Inspektorat 2 2 15 BPJS 2 2 Total 50 50 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Belu.

## Definisi Operasional Variabel, Indikator dan Skala Pengukuran
Definisi  operasional  sesuai  penuturan  Sugiyono  (2015,  h.38),  yaitu  atribut  atau sifat/nilai  dari  objek  atau  aktivitas  yang  bervariasi  dan  atas  penentuan  peneliti  agar  bisa dikaji,  lalu  bisa  menarik  simpulan.  Definisi  variabel  kajian  perlu  dirancang  agar  bisa menghindar  dari  kesesatan  selama  pengumpulan  data.  Pada  kajian  ini,  ada  6  variabel  yang meliputi 5 variabel bebas, yaitu perencanaan dan pengganggaran (X1), pelaksanaan maupun penatausahaan  (X2),  pelaporan  maupun  pertanggungjawaban  (X3),  pembinaan  dan pengawasan  (X4),  sumber  daya  manusisa  (X5);  serta  1  variabel  terikat,  yaitu  penyerapan dana kapitasi (Y).
Tabel 4. Variabel dan Indikator No Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Pengukuran 1 Penyerapan dana kapitasi Perolehan  suatu  estimasi yang didapat selama Target terlaksana, Ordinal Tepat waktu
rentang  waktu  tertentu diasumsikan ke momentum tertentu Akuntabel  (Taat  Pada Aturan) 2 Perencanaan anggaran Tahap yang diawali dengan menentukan tujuan,  penentuan  strategi demi  memperoleh  tujuan, dan mengoordinasikan semua pekerjaan organisasi  demi  mencapai tujuan
Prioritas Ordinal Keterbukaan Partisipatif 3 Pelaksanaan
dan Penatausahaan Upaya  atau  aktivitas  yang terlaksana demi merealisasikan program/kegiatan yang dilaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Ordinal Pengadaan  barang  dan jasa Buku kas 4 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bentuk  tanggung  jawab pelaporan  keuangan  JKN kapitasi  terhadap  seluruh pelaksanaan  kegiatan  dan belanja Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Ordinal SP2B  (Surat  permintaan Pengesahan Belanja) SPB(surat Pengesahan Belanja) 5 Pembinaan dan Pengawasan Tahap  dalam  membuat, membina,  memperbarui, usaha  maupun  tindakan atau aktivitas yang terlaksana  secara  berdaya guna maupun berhasil secara optimal Reviu Ordinal Monev Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 6 Sumber daya Manusia Individu yang bekerja Pengetahuan Ordinal
Ketrampilan/skill Yang menggerakan organisasi  dan  berperan sebagai  aset  yang  perlu mendapat  pelatihan  atau pengembangan sesuai kemampuan Sikap

## Kerangka Berpikir
Dana  Jaminan  kesehatan  Nasional  Kapitasi  merupakan  bagian  dari  pengelolaan keuangan  daerah  yang  harus  dikelola  semaksimal  mungkin  dan  berdasar  pada  undang- undang, sebagai bentuk implementasi UU No. 17  Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Gambar 1. Kerangka pemikiran teoritis

## Hipotesis Penelitian
Berdasar kerangka pikir penelitian, diajukan hipotesis seperti:
1. Perencanaan dan penganggaran  memengaruhi bermakna bagi  penyerapan anggaran dana kapitasi JKN
2. Pelaksanaan  dan  penatausahaan  anggaran  memengaruhi  bermakna  bagi  penyerapan anggaran dana kapitasi JKN
3. Pelaporan  dan  pertanggungjawaban  memengaruhi  bermakna  bagi  penyerapan  anggaran dana kapitasi JKN
4. Pembinaan dan pengawasan memengaruhi bermakna bagi penyerapan dana kapitasi JKN
5. Kompetensi SDM memengaruhi bermakna bagi penyerapan dana kapitasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis  deskriptif  berguna  sebagai  prosedur  analisis  data  dengan  menjabarkan  data yang  dikumpulkan  tanpa  ada  maksud  membuat  simpulan  secara  general  (Sugiyono,  2014). Analisis  deskriptif  berpendekatan  kuantitatif  ini  mempunyai  maksud  guna  menjabarkan secara  terstruktur  faktual  terkait  realitas  dan  korelasi  antarvariabel  yang  dicari  dengan pengumpulan  data,  pengolahan,  analisis  maupun  interpretasi  data  ke  uji  hipotesis.  Berdasar jawaban  dari  responden,  dapat  dihitung  total  skor  dan  indikator  dari  pernyataan  seperti penjelasan berikut.
Tabel 5. Hasil analisis deskriptif variabel penelitian Variabel Total skor Rata-rata skor Kategori Perencanaan dan penganggaran (X1) 285 95 Sangat baik Pelaksanaan dan penatausahaan (X2) 277 92,3 Sangat baik Pelaporan dan pertanggungjawaban (X3) 281 93,7 Sangat baik Pembinaan dan pengawasan (X4) 286,5 95,5 Sangat baik Kompetensi sumber daya manusia (X5) 280 93,3 Sangat baik Penyerapan dana kapitasi (Y) 284 94,7 Sangat baik
Hasil  analisis  deskriptif  membuktikan  bahwa  seluruh  variabel  penelitian  berkategori sangat  baik  berdasarkan  norma  Levis  (2013).  Ini  berarti  responden  memberikan  tanggapan yang positif terhadap pengelolaan, sumber daya manusia, dan penyerapan dana kapitasi JKN Puskesmas di Kab. Belu. Rerata skor terendah pada variabel pelaksanaan dan penatausahaan, yakni 92,3 sedangkan rerata skor tertinggi pada pembinaan dan pengawasan yakni 95,5.

## Pengujian outer model
Pengujian outer  model ialah  model  pengukuran  yang  menggambarkan  hubungan antara  blok  indikator  dengan  variabel  laten. Outer  Model sebagai  uji  pengukuran  validitas maupun  reliabilitas  data  (Abdillah  &  Hartono,  2015).  Pengujian outer  model terdiri  dari convergent  validity,  average  variance  extracted  ( AVE ),  discriminant  validity,  composite reliability maupun cronbach alpha.
Gambar 2. Analisis jalur PLS Outer Model Convergen Validity
Convergent  validity bermaksud  guna  mencari  tahu  validitas  tiap  korelasi  antara indikator  dengan  konstruk  atau  variabel  laten.  Ada  dua  validitas  pada  PLS–SEM,  yakni validitas konvergen maupun diskriminan. Validitas konvergen dari model pengukuran dengan reflektif  indikator  ditentukan  nilainya  sesuai  korelasi  antarskor  item  atau component  score dengan skor variabel laten atau construct score yang terestimasi menggunakan PLS. Tujuan convergent  validity ,  yaitu  mencari  tahu  validitas  setiap  indikator  pada  kajian.  Nilai convergent  validity merupakan  nilai loading  factor yang  ada  di  variabel  laten  dengan indikator  lebih  dari  nilai  yang  diinginkan  atau  di  atas  0,7  untuk  kajian  yang  sifatnya confirmatory .  Untuk  kajian  yang  sifatnya exploratory nilai  loading  faktor  atau  hubungan antara  0,6–0,7  bisa  diterima  (Ghozali,  2012).  Pada  kajian  di  tahap  awal  mengembangkan skala  pengukuran  nilai loading 0,5  hingga  0,6  diasumsikan  cukup  layak.  Pada  kajian  ini mempergunakan batas loading factor sejumlah 0,70 ke atas. Selain  analisis  jalur  PLS outer  model  convergen  validity (lihat  Gambar  2),  maka output dari outer loadings ( measurement model ) tertera di uraian berikut.
Tabel 6. Hasil uji outer loading PRP PLP PPW PPN SDM PDK X1.1 0,893 X1.2 0,856 X1.3 0,756 X2.1 0,909 X2.2 0,965 X2.3 0,892 X3.1 0,913 X3.2 0,883 X3.3 0,868 X4.1 0,945 X4.2 0,939 X4.3 0,904 X5.1 0,911 X5.2 0,927 X5.3 0,894 Y.1 0,959 Y.2 0,960 Y.3 0,921
Berdasar  hasil outer  model pada  tabel,  terlihat  bahwa  indikator  dari  variabel perencanaan  maupun  penganggaran  (X 1 ),  variabel  pelaksanaan  maupun  tata  usaha  (X 2 ), variabel  pelaporan  maupun  pertanggungjawaban  (X 3 ),  variabel  pembinaan  maupun pengawasan (X 4 ), kompetensi SDM dan penyerapan Dana Kapitasi (Y) memperoleh nilai di atas  0,7,  maka  sudah  sesuai  nilai outer  loading .  Nilai outer  loading terendah  ada  pada indikator  ke  3  pada  variabel  perencanaan  dan  penganggaran  yaitu  indikator  partisipatif sebesar  0,756.  Sedangkan  nilai outer  loading tertinggi  pada  indikator  ke  2  variabel penyerapan dana kapitasi yaitu tepat waktu sejumlah 0,960.
Tabel 7. Nilai AVE
Variabel Average Variance Extracted (AVE) Perencanaan dan penganggaran (X1) 0,700 Pelaksanaan dan penatausahaan (X2) 0,851 Pelaporan dan pertanggungjawaban (X3) 0,789 Pembinaan dan pengawasan (X4) 0,864 Kompetensi sumber daya manusia (X5) 0,830 Penyerapan dana kapitasi (Y) 0,897
AVE  berguna  agar  bisa  tahu  apakah  variabel  laten  mempunyai  diskriminan  yang layak,  yakni  melalui  perbandingan  hubungan  indikator  dengan  variabel  laten  yang  wajib  di atas hubungan antarindikator dengan variabel lainnya. AVE direkomendasikan untuk kriteria tertentu dalam penilaian unt convergent validity . Standar nilai AVE adalah > 0,5 yang mana memperlihatkan  ukuran convergent  validity yang  baik.  Hasil  itu  memperjelas  bila  variabel laten  mampu  memperjelas  rerata  di  atas  setengah  varian  dari  tiap  indikator  (Yamin  & Kurniawan, 2011). Berdasar hasil uji AVE didapat nilai AVE di atas 0,5, maka konstruk pada kajian ini layak digunakan atau telah memenuhi persyaratan.
Validitas diskriminan bertujuan sebagai penentu apakah suatu indikator reflektif benar sebagai  pengukur  yang  baik  bagi  konstruk  sesuai  prinsip  bila  tiap  indikator  perlu berhubungan  tinggi  dengan  konstruk  saja.  Pengukurkonstruk  yang  tidak  sama  sepatutnya tidak berhubungan tinggi (Ghozali, 2012). Sesuai Smart PLS, pengujian validitas diskriminan mempergunakan  nilai cross  loadings dan fornell – larcker  criterion maupun heterotrait – monotrait atau HTMT (Henseler, Ringle, & Sarstedt, 2015). Nilai cross loading tiap konstruk dilakukan  evaluasi  agar  bisa  memperjelas  bila  konstruk  dengan  item  pengukur  di  atas konstruk lain. Nilai cross loading yang diinginkan yaitu di atas 0,7. Cross loading merupakan cara lainnya untuk mengetahui discriminant validity , dengan mencermati nilai cross loading . Bila nilai loading dari tiap item terhadap konstruk di atas nilai cross loading –nya. Berdasar hasil  pada  Tabel  diperoleh  nilai  di  atas  0,7  sehingga  tiap  konstruk  pada  kajian  ini  layak dipergunakan atau memenuhi persyaratan.
Tabel 8. Nilai Validitas Diskriminan X1 X2 X3 X4 X5 Y X1.1 0,391 0.664 0,674 0,614 0,629 0,959 X1.2 0,391 0.746 0,674 0,674 0,629 0,960 X1.3 0,428 0.623 0,820 0,648 0,603 0,921 X2.1 0,406 0.909 0,600 0,590 0,438 0,649 X2.2 0,297 0.965 0,660 0,640 0,466 0,705 X2.3 0,303 0.892 0,605 0,509 0,411 0,624 X3.1 0,499 0.677 0,913 0,702 0,456 0,699 X3.2 0,401 0.614 0,883 0,636 0,482 0,699 X3.3 0,292 0.365 0,868 0,733 0,351 0,639 X4.1 0,272 0.428 0,412 0,445 0,575 0,604 X4.2 0,269 0.506 0,463 0,588 0,491 0,576 X4.3 0,452 0.305 0,460 0,506 0,491 0,610 X5.1 0,893 0.318 0,435 0,372 0,911 0,482 X5.2 0,856 0.303 0,370 0,379 0,927 0,261 X5.3 0,756 0.604 0,289 0,344 0,894 0,228 Y.1 0,322 0.509 0,738 0,945 0,336 0,641 Y.2 0,322 0.628 0,632 0,939 0,256 0,547 Y.3 0,536 0.816 0,771 0,904 0,319 0,693
C omposite  reliability terlaksana  dengan  mencermati output dari view  latent  variable coefficients . Syarat pengukuran internal consistency adalah memiliki nilai di atas 0,7. Tabel 7 memperjelas bila nilai  composite reliability di  atas 0,7 maka konstruk pada kajian ini layak digunakan atau memenuhi persyaratan.
Tabel 9. Nilai composite reliability
Composite Reliability Perencanaan dan penganggaran (X1) 0,875 Pelaksanaan dan penatausahaan (X2) 0,945 Pelaporan dan pertanggungawaban (X3) 0,918 Pembinaan dan pengawasan (X4) 0,950 Kompetensi sumber daya manusia (X5) 0,936 Penyerapan dana kapitasi (Y) 0,963
Uji reliabilitas pun terlihat melalui nilai cronbach alpha setiap variabel. Standar nilai ialah  lebih  dari  0,7  bagi  seluruh  konstruk.  Nilai cronbach  alpha setiap  variabel  pada  kajian ini  lebih  dari  0,7  (lihat  Tabel  8),  maka  memperjelas  bila  konstruk  pada  kajian  ini  layak dipergunakan atau memenuhi persyaratan.
Tabel 10.  Nilai Cronbach alpha
Cronbach's Alpha Perencanaan dan penganggaran (X1) 0,805 Pelaksanaan dan penatausahaan (X2) 0,912 Pelaporan dan pertanggungawaban (X3) 0,866 Pembinaan dan pengawasan (X4) 0,921 Kompetensi sumber daya manusia (X5) 0,897 Penyerapan dana kapitasi (Y) 0,942

## Pengujian inner model
Inner  model sebagai  model  struktural  agar  bisa  menilai  korelasi  kausalitas antarvariabel  laten. Inner model pun  bisa  mengetahui  kolinearitas  data  antarvariabel. Koliniaritas  ini  menjadi  uji  prasyarat  pada  SEM  (Ghozali,  2012).  Pada  kajian  ini,  model struktural dalam PLS dinilai mempergunakan nilai koefisien path untuk variabel bebas yang kemudian ditentukan sesuai nilai signifikansinya atau nilai t-statistic tiap path.
Gambar 3. Hasil uji inner model dan hasil uji bootstrapping Uji hipotesis statistic
Nilai path  coefficient pada  tabel  menunjukkan  bahwa  ada  dua  pengujian  yang mendapatkan  nilai  p  di  atas  0,05,  yakni  perencanaan  dan  penganggaran  (X 1 )  ->  penyerapan dana  kapitasi  (Y)  dan  pembinaan  dan  pengawasan  (X 4 )  ->  penyerapan  dana  kapitasi  (Y) sehingga  kedua  hipotesis  tersebut  ditolak.  Ketiga  varibel  lainnya  memengaruhi  bermakna peyerapan dana kapitasi kerena bernilai lebih di bawah 0,05.
Tabel 11. Uji Signifikansi Table Path Coefficient Original Sample (O) Sample Mean (M) Standard Deviation (STDEV) T Statistics |O/STDEV| P Values Perencanaan dan Penganggaran (X1) - > Penyerapan Dana Kapitasi (Y) 0,026 0,015 0,165 0,155 0,877 Pelaksanaan dan Penatausahaan (X2) - > Penyerapan Dana Kapitasi (Y) 0,280 0,278 0,117 2,394 0,017 Pelaporan  dan  Pertanggungjawaban (X3)  ->  Penyerapan  Dana  Kapitasi (Y) 0,413 0,381 0,199 2,077 0,038 Pembinaan  dan  Pengawasan  (X4)  -> Penyerapan Dana Kapitasi (Y) -0,002 0,028 0,204 0,008 0,994
Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia (X5)  ->  Penyerapan  Dana  Kapitasi (Y) 0,312 0,289 0,153 2,039 0,042
Kian  tingginya  nilai ²,  maka  kian  baik  model  prediksi  pada  model  kajian  yang terajukan.  Pengujian ² dilaksanakan  agar  bisa  menetapkan  besar  kecil  atau  seberapa penting  keterlibatan  pengaruh  dari  variabel  bebas  secara  simultan  terhadap  variabel  terikat. Nilai  R  Square ² memperlihatkan  tingkat  determinasi  variabel  independen  ke  variabel dependen. Nilai ² yang kian membesar memperlihatkan determinasi yang kian membaik. Pengujian  nilai  koefisien  determinasi  penyerapan  dana  kapitasi  (Y)  sejumlah  0,731  (lihat Tabel  10).  Artinya,  perencanaan  maupun  penganggaran,  pelaksanaan  maupun  tata  usaha, pelaporan maupun pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan serta kompetensi SDM memberikan kontribusi terhadap variabel Penyerapan Dana Kapitasi sejumlah 0,731%.
Tabel 12. Nilai R-Square R Square R Square Adjusted Penyerapan dana kapitasi (Y) 0,731 0,700

## Pengaruh perencanaan dan penganggaran terhadap penyerapan dana kapitasi
Hasil  uji  statistik  inferensial  memperlihatkan  nilai  T  statsistik  0,155.  Nilai  ini  di bawah  Nilai  T  tabel  1,96.  Nilai  P  Value  0,877  di  atas  nilai  alpha  0,05.  Hasil  ini  berarti perencanaan  dan  penganggaran  memengaruhi  positif  tidak  bermakna  bagi  penyerapan  dana kapitasi  JKN.  Hipotesis  yang  mengatakan  perencanaan  dan  penganggaran  memengaruhi bermakna  bagi  penyerapan  dana  kapitasi  ditolak.  Perihal  ini  memperjelas  bila  selama merencanakan  dan  menganggarkan  dana  mempunyai  pengaruh  proses  penetapan  anggaran tetapi  tidak  berarti  karena  proporsi  penetapan  anggaran  tesebut  sudah  diatur  pada  undang- undang, terutama Permenkes No. 21 tahun 2016.
Sama  seperti  temuan  Yulianto  &  Nadjib  (2017):  penggunaan  dana  kapitasi  sudah sesuai  dengan  penggunaannya  dan  DPA  berhubungan  langsung  dengan  penggunaan  dana kapitasi.  Lebih lanjut, Palino (2017) secara implisit menyimpulkan permasalahan rendahnya serapan anggaran kapitasi  karena regulasi  dalam pelaksanaan  yang kurang baik,  tetapi  tidak menunjukan  bahwa  ada  permasalahan  dengan  perencanaan  dan  penganggaran.  Hal  ini dikarenakan  penganggaran  dana  kapitasi  telah  dilakukan  sesuai  dengan  nomenklatur  yang ditetapkan  untuk  menjamin  terlaksananya  serapan  anggaran  yang  direncanakan  (Harbing, 2018)  sehingga  perencanaan  dan  penganggaran  serta  pencairan  dana  kapititasi  dilaksanakan sesuai  aturan  (Kurniawan  et  al.,  2017).  Adanya  tanggungjawab  SDM  dalam  melaksanakan anggaran  serta  kematangan  ketika  merumuskan  perencanaan  dan  penatausahaan  (Mulyadi, 2019)  yang  sesuai  dengan  kebutuhan rill untuk  memaksimalkan  serapan  dana  (Ratag, Kumenaung, & Engka, 2019) sehingga mengakibatkan persepsi respoden tidak menempatkan aspek  perencanaan  dan  penggaran  sebagai  determinan  penting  dalam  penyerapan  dana kapitasi.  Hasil  kajian  menggarisbawahi  bila  perencanaan  dan  penganggaran  bukan  tidak penting,  melainkan  sistem  dan  stabilitas  SDM  dalam  menyusun  perecanaan  dan penganggaran  sudah  maksimal  sehingga  tidak  memengaruhi  penyerapan  dana  kapitasi sehingga kajian ini tidak mendapati signifikansi dari variabel perencaaan dan penganggaran.

## Pengaruh pelaksanaan dan penatausahaan terhadap penyerapan dana kapitasi
Hasil uji statistik inferensial memperlihatkan nilai t statistik sejumlah 2,394 di atas t tabel  1,96.  P  Value  0,017  di  bawah  nilai  alpha  0.05  sehingga  pelaksanaan  dan  tata  usaha memengaruhi positif dan penting bagi  penyerapan dana kapitasi  JKN sehingga hipotesis ini diterima. Sama  seperti  kajian  Kurniawan  et  al.  (2017),  mendapati  bila  alokasi  pemanfaatan
dana  kapitasi  dan  distribusi  kepesertaan  berdampak  ke  sisa  lebih  perhitungan  dana  kapitasi yang  tidak  dikelola  oleh  puskesmas  karena  adanya  keterbatasan  regulasi.  Hasan  & Adisasmito  (2017)  menyatakan  bahwa  pelaksanaan  dana  kapitasi  belum  secara  baik dilaksanakan  karena  sangat  bergantung  pada  proporsi  dana  kapitasi  yang  didapat  untuk digunakan. DPA Dana kapitasi  lambat  diinformasikan ke puskesmas  agar bisa belanja  yang menyebabkan  rendahnya  serapan  anggaran  kapitasi  dan  lambatnya  penatausahaannya (Harbing, 2018).

## Pengaruh pelaporan dan pertanggunjawaban terhadap penyerapan dana kapitasi
Hasil uji statistik inferensial  memperjelas bila nilai  t  statistik  sejumlah 2,077 atau di atas  t  tabel  1,96.  P  Value  0,038  di  bawah  nilai  alpha  0,05.  Hasil  ini  berarti  pelaporan  dan pertanggungjawaban memengaruhi positif dan bermakna bagi penyerapan dana kapitasi JKN. Maka hipotesis yang mengatakan pelaporan danpertanggungjawaban memengaruhi bermakna bagi penyerapan dana kapitasi ini diterima
Secara  teoretis,  kajian  ini  sama  seperti  kajian  yang  menyebut  jika  sisa  dana  kapitasi puskesmas  mayoritas  didapat  dari  dukungan  operasional  atau  tidak  dari  jasa  pelayanan. Dengan  kata  lain,  terjadi  serapan  dana  kapitasi  yang  tidak  sesuai  atau  pertanggungjawaban yang lemah oleh pengguna anggaran kapitasi  (Yulianto  & Nadjib, 2017). Penelitian lainnya yang  mengonfirmasi  ada  kecenderungan  lemahnya  pertanggungjawaban  puskesmas  dalam penggunaan  anggaran  kapitasi  (Palino,  2017).  Harbing  (2018)  memperjelas  bila  di  Kab. Parigi Moutong laporan penggunaan dana kapitasi dilakukan hanya berdasarkan SP2B.

## Pengaruh Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyerapan Dana Kapitasi
Hasil uji statistik  inferensial  memperjelas bila nilai  t  statistik 0,008, di  bawah nilai  t tabel  1,96.  P  Value  0,994  di  atas  alpha  0.05.  Hasil  ini  berarti  variabel  pembinaan  dan pengawasan memengaruhi positif namun tidak bermakna bagi penyerapan dana kapitasi JKN. Maka  hipotesis  yang  mengatakan  pembinaan  dan  pengawasan  berpengaruh  signifikan terhadap  penyerapan  dana  kapitasi  ini  ditolak.  Dalam  proses  pembinaan  dan  pengawasan tidak  memengaruhi  berarti  karena  proses  ini  lebih  ditekankan  terhadap  pelaksanaan  yang dilaksanakan dan pertanggungjawaban yang dibuat apakah berdasar pada yang seharusnya. Secara  teoretis,  kajian  ini  dibuktikan  oleh  kajian  lainnya  yang  menyebut  bila pembinaan  dan  pengawasan  tidak  berpengaruh  terhadap  serapan  dana  kapitasi  karena  tidak terdapat korelasi antardua variabel tersebut  (Yulianto & Nadjib, 2017), lambatnya peraturan dan  juknis  mengenai  dana  kapitasi  oleh  pemerintah  yang  menunjukan  rendahnya  kualitas pengawasan dan pembinaan yang nampak dalam tahapan pengawasan yang tidak berjenjang (Palino, 2017), penggunaan persediaan obat dan fasilitas untuk peserta JKN digunakan untuk semua  pasien  puskesmas.  Kondisi  ini  mengarah  ke  lemahnya  pengawasan,  dna  pembinaan yang harusnya dilaksanakan oleh pihak yang tertera pada aturan mengenai dana kapitasi.

## Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Penyerapan Dana Kapitasi
Uji statistik inferensial memperjelas nilai t statistik sejumlah 2,039 atau di atas nilai t tabel 1,96. P Value 0,042 di bawah alpha 0,05. Hasil ini berarti variabel kompetensi sumber daya manusia memengaruhi positif dan penting bagi penyerapan dana kapitasi JKN sehingga hipotesis ini diterima. Beberapa hasil kajian memperlihatkan bila kualitas dan kapasitas SDM dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, menatausaha, melaporkan, mempertanggungjawabkan,  pengawasan  dan  pembinaan  bisa  memengaruhi  cukup  penting bagi  tingkatan  penyerapan  anggaran  (Kurniawan  et  al.,  2017;  Hasan  &  Adisasmito,  2017; Palino,  2017;  Yulianto  &  Nadjib,  2017;  Harbing,  2018).  Kajian  Miliasih  (2012)  mendapati bila  minimnya  SDM  yang  bermutu  memicu  keterlabatan  dalam  menyerap  anggaran. Mencermati  esensinya  peran  SDM  dalam  penyarapan  anggaran,  Sulistyani  &  Wismadi
(2021),  merekomendasikan  beberapa  tips,  seperti  mempertahankan  kemampuan  karyawan dengan  bersikap  memberi  respons  cepat;  pemahaman  karyawan  terkait  masalah  dan  bisa berpikir  cepat/tepat;  dan  mempertahankan  kemampuan  karyawan  dengan  memberikan peluang  bagi  mereka  guna  menerapkan  pengerahuannya,  misal  menyediakan  pelatihan berdasar pada tupoksi, selanjutnya memberi tugas mengenai pelatihan itu.

## KESIMPULAN
Beracuan  ke  hasil  yang  sudah  peneliti  sampaikan  di  atas  mempergunakan  SEM berbasis PLS, simpulan yang didapat ialah:
1. Analisis  deskriptif  memperjelas  bila  penyerapan  dana  kapitasi  berkategori  sangat  baik. Nilai  koefisien  determinasi  memperlihatkan  bila  keterlibatan  perencanaan  maupun penganggaran,  pelaksanaan  maupun  tata  usaha,  pelaporan  ataupun  pertanggungjawaban, pembinaan  ataupun  pengawasan  dan  kompetensi  SDM  memengaruhi  penyerapan  dana kapitasi sejumlah 73,1%. Sisa yang didapat diperjelas variabel lainnya yang tidak ada di kajian ini. Perihal ini mempertegas bila kian baiknya perencanaan maupun penganggaran, pelaksanaan  maupun  tata  usaha,  pelaporan  maupun  pertanggungjawaban,  pembinaan maupun pengawasan, serta kompetensi SDM, berarti kian membaik pula penyerapan dana kapitasi JKN.
2. Uji  statistic  memperjelas  jika  perencanaan  dan  penganggaran  tanpa  memengaruhi bermakna pada penyerapan dana kapitasi level signifikansi > 0.05: 0.877.
3. Uji statistik memperlihatkan pelaksanaan maupun penatausahaan memengaruhi bermakna bagi penyerapan dana kapitasi JKN di level signifikansi < 0.05: 0.017.
4. Uji  statistik  memperlihatkan  bila  pelaporan  dan  pertanggungjawaban  berpengaruh signifikan terhadap penyerapan dana kapitasi JKN di level signifikansi < 0.05: 0.038.
5. Uji  statistik  memperlihatkan  bila  pembinaan  dan  pengawasan  tanpa  memengaruhi bermakna ke penyerapan dana Kapitasi JKN pada level signifikansi >0.05, yaitu 0.994.
6. Uji  statistik  memperlihatkan  bila  kompetensi  SDM  memengaruhi  bermakna  pada penyerapan dana kapitasi JKN pada level signifikansi <0.05, yaitu 0.042.

## REFERENSI
Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). Partial Least Square (PLS). Yogyakarta: Andi.
Ghozali,  I.  (2012). Structural  Equation  Modeling  Metode  Alternatif  dengan  Partial  Least Square . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Harbing,  H.  H.  (2018).  Analisis  Pengelolaan  dan  Pemanfaatan  Dana  Kapitasi  Jaminan Kesehatan  Nasional  pada  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  Milik  Pemerintah. Jurnal Katalogis , 6 (3),
pp.
117–127. Retrieved from
http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/13850
Hasan,  A.  G.,  &  Adisasmito,  W.  B.  B.  (2017).  Analisis  Kebijakan  Pemanfaatan  Dana Kapitasi  Jaminan  Kesehatan  Nasional  Pada  FKTP/Puskesmas  di  Kabupaten  Bogor tahun 2016 . Jurnal Kebijakan , 6 (3), pp. 127–137.
https://doi.org/10.22146/jkki.v6i3.29658
Henseler,  J.,  Ringle,  C.  M.  &  Sarstedt,  M.  A.  (2015).  New  Criterion  for  Assessing Discriminant Validity In Variance-Based Structural Equation Modeling. J. of the Acad. Mark. Sci. 43 , pp. 115–135. https://doi.org/10.1007/s11747-014-0403-8
Heriawan.  2015. Evaluasi  Pemanfaatan  Dana  Kapitasi  Jaminan  Kesehatan  Nasional  di Puskesmas  Kabupaten  Seluma  Propinsi  Bengkulu .  Tesis.  Yogyakarta:  Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada.
Kurniawan, M. F., Siswoyo, B. E., Novelira, A., Sulistiawan, D., Aisyah, W., Gadistina, W., & Kurniawati, G. (2017). Pengelolaan Sisa Lebih Dana Kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat  Pertama  Milik  Pemerintah  (Monitoring  dan  Evaluasi  Jaminan  Kesehatan
Nasional  di  Indonesia). Jurnal  Kebijakan  Kesehatan  Indonesia , 6 (1),  pp.  1–12. https://doi.org/10.22146/jkki.v6i1.29001
Levis, L. R. (2013). Metodologi Penelitian Perilaku Petani . Sikka: Ledalero.
Mahmudi.  (2015). Manajemen  Kinerja  Sektor  Publik. Yogyakarta:  Unit  Penerbit  dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mardiasmo. (2018). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah . Yogyakarta: Andi. Mulyadi,  E.,  (2019).  Determinasi  Perencanaan  Penganggaran  dan  Penatausahaan  Keuangan terhadap  Realisasi  Penyerapan  Anggaran  Pada  Dinas  Pendidikan  Kota  Tangerang. Perspektif:
Jurnal Ilmu Administrasi , 1 (1), pp. 1–13.
https://doi.org/10.33592/perspektif.v1i1.74
Palino, D. (2017). Analisis Pemanfaatan Dana Kapitasi dalam Meningkatkan Mutu Layanan Pada  Puskesmas  Makale. Accounting  and  Business  Information  System  Journal , 5 (4), pp. 17–17. Retrieved from https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/59247
Perpres Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan  Nasional  pada  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama  Milik  Pemerintah Daerah.
Ratag,  W.  E.,  Kumenaung,  A.  G.,  &  Engka,  D.  S.  M.  (2019). Pengaruh  Perencanaan Anggaran  terhadap  Penyerapan  Anggaran  di  Lingkungan  Iniversitas  Sam  Ratulangi. Jurnal  Pembangunan  Ekonomi  dan  Keuangan  Daerah , 20 (3),  pp.  78–91. https://doi.org/10.35794/jpekd.32800.20.3.2019
Sugiyono.  (2014). Metodologi  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D. Bandung: Alfabeta
Sulistyani,  L.,  &  Wismadi,  Y.  (2021). Motivasi  dan  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia sebagai  Pemoderasi  Pengaruh  Perencanaan  Anggaran  terhadap  Penyerapan  Anggaran Belanja  Pada  Dispora  Kabupaten  Wonogiri. PROBANK:  Jurnal  Ekonomi  dan Perbankan, 6 (2), pp. 254–263. https://doi.org/10.36587/probank.v6i2.1031 Sumarsono , S . (2003) .  Ekonomi Manajemen Sumber  Daya  Manusia dan Ketenagakerjaan . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yamin,  S.,  &  Kurniawan,  H.  (2011). Generasi  Baru  Mengolah  Data  Penelitian  dengan Partial Least Square Path Modeling . Jakarta: Salemba Empat.