Menguji Akuntabilitas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep
Periode 2019-2024
Oleh : Imam Hidayat 1
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja Email : imamhidayat@wiraraja.ac.id

## Abstract
Accountability  of  the  Members  of  the  Regional  Representative  Council  is  a  principle  that must  be  fulfilled  by  the  Sumenep  Regency  DPRD,  as  a  basic  criterion  in  providing performance reports of the main duties and functions of the Regional Representative Council of  the  Sumenep  Regency.  The  purpose  of  this  study  provides  important  input  for  the performance of members of the Regional Parliament of Sumenep Regency so that researchers and readers really know the performance activities of the Sumenep Regency DPRD. This type of  research  uses  descriptive  and  qualitatively  discussed  or  analyzed  which  examines  the performance  accountability  of  members  of  the  Sumenep  Regency  DPRD  from  the  point  of view  expressed  by  (PIRAC,  Public  Interesest  Research  and  Advance  Center)  regarding  the principles  of  accountability  including  Indepedence,  Non-Discrimination,  Transparency, Transparency,  Learning  and  Improvement,  Independence.  From  the  research  results obtained from testing the accountability of the Sumenep Regency DPRD based on the focus of the study including the independence of the DPRD members who are still strongly intervened by  party  interests,  non-discrimination  still  prioritizes  the  interests  of  the  closest  groups, Transparency needs to be increased so that there needs to be an understanding between the DPR  and  the  Public,  Learning  and  Improvements  need  to  be  improved  separately  for  the ability of HR performance of members of the Sumenep Regency DPRD, Independence needs high  courage  in  deciding  policies  in  the  interests  of  the  people  of  Sumenep  Regency  in general.
Keywords : Accountability of Sumenep Regency DPRD Members.

## Abstrak
Akuntabilitas  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  merupakan  prinsip  yang  harus dipenuhi oleh DPRD Kabupaten Sumenep, sebagai kriteria dasar dalam memberikan laporan kinerja  dari  tugas  pokok  dan  fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten Sumenep.Tujuan  dari  penelitian  ini  memberikan  masukan  penting  bagi  kinerja  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  Kabupaten  Sumenep  sehingga  peneliti  dan  pembaca benar-benar  mengetahui  kegiatan  kinerja  DPRD  Kabupaten  Sumenep.  Jenis  penelitian  ini menggunakan  deskriptif  dan  dibahas  atau  dianalisa  secara  kualitatif  yaitu  menguji pertanggung  jawaban  kinerja  anggota  DPRD  Kabupaten  Sumenep  dari  sudut  pandang  yang dikemukakan  oleh  ( PIRAC,  Publik  interesest  reserch  and  advoncy  center )  tentang  prinsip- prinsip  akuntabilitas  meliputi  Indepedensi,  Non-Diskriminasi,  Transparansi,  Pembelajaran dan Perbaikan, Kemandirian. Dari hasil penelitian yang didapatkan dari menguji akuntabilitas DPRD  Kabupaten  Sumenep  berdasarkan  fokus  penelitian  diantaranya  Indepedensi  yang dimilki  anggota  DPRD  masih  kuat  terintervensi  oleh  kepentingan  partai,  non-deskriminasi masih  mengutamakan  kepentingan  kelompok  terdekat,  Transparansi  perlu  ditingkatkan sehingga perlu adanya pemahaman antara DPR dengan Publik, Pembelajaran dan Perbaaikan perlu  ditingkatkan  utnuk  kemampuan  kinerja  SDM  anggota  DPRD  Kabupaten  Sumenep, Kemandirian  perlu  adanya  keberanian  yang  tinggi  dalam  memutuskan  kebijakan  untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sumenep secara umum.
Kata Kunci : Akuntabilitas Anggota DPRD Kabupaten Sumenep.

## 1. PENDAHULUAN
Setiap  lima  tahun  sekali  konstitusi mengamanahkan kepada pemerintah untuk melakukan  pemilihan  secara  langsung dimana semua kelompok masyarakat  yang memnuhi syarat sebagai pemilih untuk ikut aktif  menentukan  suaranya  sebagai  bukti bahwa  demokrasi  dan  kedaulatan  rakyat benar-benar terlaksana di Negara ini.
Salah  satunya  adalah  dengan  ikut aktif  memilih  wakil  rakyat,  sebagai pengganti  mengurus  keperluan  rakyat, keperluan  yang  menyangkut  kesejahteraan dan  kenyamanan  bernegara  sehingga rakyat  dipandang  perlu  mengutus  wakil rakyatnya  dalam  memenuhi  kepentingan hajat publik.
Dewan Perwakilan Rakyat
merupakan  instrumen  penting  dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat indonesia,  salah  satu  harapan  besar  yang dimiliki  oleh  publik  yang  dipercayai mampu memenuhi segala aspek kepentingan  masyarakat  indonesia  secara luas.  Maka  tidak  heran  jika  publik bergantung  nasib  masa  depan  negara  ini kepada  lemabaga  Dewan  Perwakilan Rakyat.
Tugas  dan  tanggung  jawab  Dewan Perwakilan Rakyat begitu mulia, untuk itu negara memberikan fasilitas yang menyangkut  segala  apa  yang  menjadi intrumen  pendukung  bagi  DPR  dalam
merumuskan  sistem  dan  regulasi  terbaik bagi  publik.  Sampai  saat  ini  pemerintah terus  beruapaya  memperbaiki  kualitas pelaksanaan  kinerja  salah  satunya  adalah persoalan  akuntabilitas  dan  transparansi. (Amin Rahmanurrasjid, 2008)
Dewan  Perwakilan  Rakyat  memiliki tiga fungsi pokok kerja dalam rutinitas dan agenda  kesehariannya,  fungsi  legeslasi merupakan tugas dan tanggung jawab DPR dalam  konteks  merumuskan  undang- undang  berkenaan  dengan  tatanan  sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang luas, fungsi  budgeting  merupakan  kewajiban DPR  untuk  merumuskan  anggaran  yang tepat  untuk  direalisasikan  dalam  rangka memenuhi  kepentimngan  dan  kebutuhan publik,  fungsi  terakhir  adalah  sebagai controling merupakan tugas yang diberikan  kepada  Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah  untuk  mengontrol  semua aktifitas  pelayanan  dan  kinerja  eksekutif dalam melayani masyarakat luas.
Maka sangat mengganjal jika Dewan Perwakilan  Rakyat  mengabaikan  aspirasi publik, produk undang-undang yang masih lemah,  tidak  rasional  dan  masih  minim sehingga  menimbulkan  reaksi  publik demontrasi dan menyatakan kecewa terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat.  Selanjutnya,  Dewan  Perwakilan Rakyat  tidak  optimal  dalam  mengolah keungan  negara  sebagai  rencana  belanja
aparatur  yang  terkesan  asal-asalan  tanpa meilhat kebutuhan dan keutmaan anggaran tersebut.  Atau,  fungsi  pengawasan  Dewan Perwakilan Rakyat  terhadap aktifitas  yang dilakukan  oleh  para  kepentingan  terkesan melonggarkan  sehingga  hanya  berpihak kepada  sebagian  kelompok.  Dan  parahnya masih  banyak  ditemui  pada  anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  mengutamakan partainya ketimbang aspirasi publik sehingga  tidak  jarang  ada  perselisihan pendapat  antara  kelompok  anggota  DPR satu dengan kelompok lainnya atau mereka tidak  mengerti  soal  petugas  partai  dan sebagai wakil rakyat.
Kinerja  dari  petugas  publik  harus mampu  terukur  dengan  baik,  dimulai  dari perencanaan,  implementasi,  evaluasi  dan rekomendasi  merupakan  satu  rangkaian aktifitas program kerja yang perlu dikerjakan  secara  teratur  dan  sistematis sehingga apa yang menjadi catatan penting untuk dieavaluasi dapat diketahui kemudian sebagai pijakan dalam memperbaiki  kearah  yang  lebih  baik  di masa selanjutnya. Untuk mencapai pemerintahan yang baik maka unsur pokok dari  itu  adalah  akuntablitias,  untuk pemerintah  saat  ini  mengupayakan  agar unsur  tesebut  benar-benar  dipenuhi  dalam kegiatan kinerja pejabat publik.
Kasus-kasus  diatas  juga  bisa  saja terjadi  pada  anggota  Dewan  Perwakilan
Rakyat  Daerah  di  Kabupaten  Sumenep, sehingga  perlu  ditegaskan  lagi  soal  tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan  kontribusi  yang  nyata  bagi kemaslahatan masyarakat Kabupaten Sumnep.  Maka  dari  penelitian  ini  penulis menguji  pertanggung  jawaban  anggota DPRD Kabupaten sumenep dengan berpedoman pada teori-teori tentang prinsip-prinsip akuntablitias dalam Humanitarian  Forum  Indonesia  ( Public Interesrt  Reserch  and  Advoncy  Center. PIRAC, ).

## 2. TINJAUAN TEORITIS

## A. Akuntabilitas
Akuntabilitas  merupakan  usaha pokok  kerja  yang  ditampilkan  oleh lembaga  publik  dalam  memberikan sebuah pertanggung jawaban dan keterangan sebenar-benarnya oleh badan  hukum  atau  pimpinan  institusi secara  kolektif  kepada  pihak  yang diberi tannggung jawab untuk memeriksa kinerja atau berani memberikan pertanggung jawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya  kepada  publik  yang  tujuan akhirnya adalah bermanfaat bagi kepentingan  masyarakat  umum.  Selain itu  akuntabilitas  merupakan  bentuk usaha  maksimal  yang  dilakukan  oleh pejabat  publik  berdasarkan  kinerja
melalui media pelaporan dalam institusi pemerintah. (Elvira Zeyn, 2011)
Mohammad  dkk  (2004,  h  50) menjelaskan  akuntabilitas  memiliki  3 jenis macam yaitu:
1. Akuntabilitas Keuangan, merupakan  pertanggung  jawban yang meliputi  laporan keuangan yang terdapat beberapa macmam, misalnya
penerimaan/pendapatan,
pengeluaran dan penyimpanan. 2. Akuntabilitas Manfaat, merupakan usaha sebagai bentuk  pertanggung  jawaban
oleh pejabat publik yang mencakup  soal  tujuan,  proses dan hasil sesuai dengan prosedur  yang  bermanfaat  bagi publik dan memiliki luar efektivitas yang optimal.
3. Akuntablitas Prosedural,
merupakan  bentuk  usaha  untuk memberikan bentuk
pertanggung  jawaban  berkenaan dengan  regulasi,  pedoman  dan prosedur pelaksanaan yang mempertimbangkan moralitas, asas etika dan kepastian hukum.
(Rahmi Fajri, 2015)

## B. Prinsip Akuntabilitas
Hakikat  dari  akuntabilitas  sendiri merupakan  komitmen  yang  dimiliki
oleh  petugas  publik  yang  dalam  hal  ini adalah  DPRD  Kabupaten  Sumenep dalam  rangka  menjaga  tugas  dan fungsinya  sebagai  DPR  untuk  terus tanpa kompromi dan kekuatan intervensi  internal  kelompok  sehingga hanya  memilki  tujuan  yang  satu  yaitu mengurus  segala  kepentingdan  dan kebutuhan  publik  secara  menyeluruh, baik  kelompok  atas,  bawah,  kota  atau pelosok  desa.Untuk  itu  petanggung jawaban  memiliki  hasil  akhir  pada kepentingan publik dengan mengharapkan  ada  perubahan  dari  sisi kualitas kinerja dari pejabat publik.(Elgia Astuty, 2013)
Sikap  akuntabiitas  yang  tinggi akan menghasilkan tranparansi terhadap kebijakan  politik  yang  diambilnya sehingga publik juga mengetahui dengan  jelas  dan  seksama  sehingga publik  ikut  andil  memberikan  masukan dan kontribusi bagi kemajuan
kesejahteraan  masyarakat  secara luas. Seiring dengan berjalannya sistem otonomi daerah maka tuntutan akuntabilitas  kinerja  menjadi  prisnip penting  bagi  otonom  di  Indonesia. (Wahyu setiawan, 2013)
Hal tersebut menjadi sangat urgen bagi  aktifitas  dan  kinerja  DPRD Kabupaten  Sumenep,  maka  sesuai dengan pernyataan Humanitarian forum indonesia  ( PIRAC,  Publik  interesest
reserch and advoncy center ) menyebutkan  tentang  prinsip-prinsip akuntablitas sebagai berikut:
1. Indepedensi,  dimulai  dari  pertama masuk  kantor  legeslatif  sudah harus  sadar  bahwa  anggota  DPRD Kabupaten  Sumenep  bekerja  untuk konstitusi bukan lagi sebagai petugas atau kader partai, sehingga ia  berada  di  organisasi  otonom pemerintahan  yang  bebas  dari kepentingan kelompoknya dan tidak  lagi  ada  intervensi  husus dalam mengkawal kinerjanya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Non-Diskriminasi,  meraka  sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak ada lagi keberpihakan kepada salah  satu  kelompok  baik  status sosial,  agama,  ras,  suku  dan budaya. Ia harus mampu
memberikan kenyamanan bagi seluruh masyarakat yang luas tanpa terkecuali
3. Transparansi, bahwa anggota Dewan  Perwakilan  Rakyat  sebagai penyambung dari kegelisahan
rakyat harus
benar-benar menyediakan  informasi  yang  jelas dan akurat serta dapat
dipertanggung  jawabkan  mengenai
program kerja, pengelolaan
anggaran  pada  Dewan  Perwakilan Rakyat.
4. Pembelajaran dan Perbaikan, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat  tidak  boleh  antri  kritik,  ia harus selalu berbenah dan mengevaluasi terus berupaya untuk mencapai  kerja  yang  optimal  dan
profesional
5. Kemandirian, tidak lagi bergantung pada  pihak  atau  kelompok  lainnya sehingga  kebijakan  yang  akan diambil terkesan akan ada pesanan, maka anggota DPR harus memiliki sifat  pertanggung  jawaban  dengan mandiri dan tidak selalu bergantung  pada  kelompok  atau pihak yang tidak memilki kepentingan. (Tim Penyusun
PAPBK, 2011).

## 3. METODE PENELITIAN
Dalam  menyusun  proposal  penelitian ini,  peneliti  menggunakan  pendekatan kualitatif,  dengan  mencermati  kinerja  dan pertanggung  jawaban  sebagai  anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep lalu dilakukan beberapa analisa mengenai tentang prinsip-prinsip  akuntabilitas  dan  memakai beberapa sumber dan materi yang terdapat dalam  buku,  data  kualitati  merupakan
data-data  yang  bukan  berbentuk  angka (Sugiyono, 2006: 14).
Meilhat fenomina dan beberapa sumber  informasi  dari  informan  terkait pertanggung  jawaban  oleh  anggota  DPRD Kabupaten  sumenep  maka  ditemukan fokus penelitian sesuai dengan materi yang disampakan oleh ( PIRAC, Publik interesest  reserch  and  advoncy  center ) tentang prinsip-prinsip akuntabilitas meliputi  Indepedensi,  Non-Diskriminasi, Transparansi, Pembelajaran dan Perbaikan, Kemandirian.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Indepedensi
Sikap  independensi  ini  menjadi  jati diri DPR, sebab pada hakekatnya keterikatan anggota DPR dengan Parpolnya  harus  terus  berkurang  bahkan minim sebab dilembaga perwakilan rakyat Indonesia selayaknya tidak dikenal
Lembaga
Perwakilan
Parpol untuk
menjaga Lembaga Tinggi Negara ini tidak senantiasa  diintervensi  oleh  kepentingan- kepentingan tertentu yang tidak berhubungan  dengan  kepentingan  seluruh rakyat  Indonesia  dan  tidak  terkooptasi dengan persoalan-persoalan sebatas kekuasaan  semata.  Oleh  karena  itu  setiap anggota  DPR  semestinya  tidak  lagi merangkap  sebagai  pengurus  Parpol  dan tidak  merangkap  jabatan  sebagai  Pejabat Publik  atau  Negara.  Sistem  yang  menjaga
independensi  DPR  harus  terus  dibangun dan  diperkuat.  Tetapi  untuk  menjaga  agar tidak  terjadinya  peralihan  kekuasaan  dari pemerintah  ke  DPR  maka  harus  pula diciptakan  mekanisme  keterlibatan  rakyat melalui berbagai lembaga rakyat, lembaga- lembaga Adat. Segala aspirasi publik yang diperjuangkan  oleh  DPRD  merupakan tugas  besar  yang  harus  bebas  dari intervensi yang menghambat akan pelaksanaan keijakan kebutuhan publik..
Dilihat  dengan  adanya  data  yang  di dapat  dari  hasil  penelitian  bahwasanya Akuntabilitas  Anggota  Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep hal ini dalam  mengimplementasikan  indepedensi dari  anggota  DPRD  di  lakukan  secara kongrehensif
yaitu dengan mengkomunikasikan kepada seluruh anggota  DPRD  menghindari  pertemuan rahasia  selain  di  rapat  paripurna  dengan kelompok atau pihak manapun
Namun dengan demikian berdasarkan  wawancara  dan  observasi dengan Komisi-Komisi dan Faraksi-Fraksi di  lingkungan  kantor  DPRD  Kabupaten Sumenep  tentang  indepedensinya  sebagai pemerintah  legeslasi,  terkadang  berada dalam  posisi  dilematis  karena  berbagai pihak melakukan pendekatan persuasuif di jam lain kantor. Untuk itu demi terjaganya indepedensi dari anggota DPRD kabupaten sumenep  harus  tegas  dalam  mengambil
keputusan dengan mengutamakan kepentingan  publik.  Tegas  berarti  selalu siap  dengan  resiko  demi  memperjuangkan amanat rakyat. Tegas membutuhkan disiplin  sebagai  salah  satu  pilarnya,  salah satu  dari  cerminan  disiplin  itu  ialah  setiap anggota  DPR  harus  punya  schedule  yang tertulis tentang apa yang ia lakukan selama masa tugasnya. Schedule yang terbuka dan dapat  diujinilai  oleh  rakyat.  Tidak  ada alasan  untuk  menunda  perumusan  dan pengesahan  UU  yang  sangat  dibutuhkan rakyat.
Tegas  tidak  sama  dengan  ngotot. Tegas  berarti  tidak  goyah  dari  prinsip- prinsip  mementingkan  dan  mengutamakan kepentingan  dan  kehendak  rakyat  karena kepentingan  dan  kehendak  rakyat  itulah yang  menjadi  sumber  hukum,sumber kebenaran  seorang  anggota  DPR  dalam berargumentasi.

## B. Non-Diskriminasi
Merupakan  tindakan  DPRD  yang itidak  membedakan  antar  sesama  publik. Bahwa  setiap  Rakyat  berhak  mengajukan pendapat dan diperjuangkan kebutuhannya karena  pada  dasarnya  DPRD  merupakan wakil  rakyat  yang  senantiasa  membantu rakyat dalam setiap kesulitannya hususnya untuk golongan masyarkat lemah.
Kita  ketahui  bersama  bahwa  bangsa indonesia  bermacam  macam  kemampua
rakyatnya,  ada  golongan  atas,  menengah dan bawah.Non diskriminasi yang terdapat dalam  diri  anggota  DPRD  juga  harus diterapkan pada semua golongan masyarakat,  agar  masyarkat  dapat  puas dengan hadirnya DPRD kabupaten Sumenep.
Dengan  tidak  membedakan  antar golongan  masyarkat  maka  DPRD  akan semakin maksimal dalam proses kinerjanya  sebagai  perwakilan  rakyat, Selain  DPRD  harus  mensetarakan  semua rakyatnya  DPRD  juga  diharapkan  mampu melindungi  masyarkatnya  dari  luar  yang bersifat tidak menguntungnkan bagi rakyatnya.
Prinsip Non Diskriminasi harus dimiliki oleh anggota DPRD karena dalam setiap tugasnya DPRD akan teruji profesionalitasnya  sebagai  wakil  rakyat, segala  kepentingan  kelompok.  Individu, bukanlah  kepentingan  yang  paling  utama yang harus diperjuangkan,karena kepentingan  masyarkat  secara  menyeluruh merupakan  kebijakan  yang  paling  utama dalam proses program kerjanya DPRD.
Dengan  dmikian  sebagaimana  yang telah  kami  lakukan  observasi  di  kantor DPRD  Kabupaten  Sumenep.  Masyarakat dan  DPRD  harus  mdapat  menjadi  patner sejati  artinaya  masayarkat  juga  harus membantu  meringankan  beban  tugas DPRD dalam mewujudkan Good
Governace  dengan  menyetarakan  semua golongan masyarakat.

## C. Transparansi
Sukses dan tidaknya suatu implementasi kebijakan publik tidak hanya terwujud  karena  profesionalisme  dari anggota  DPRD  dalam  menyetarakan semua  golongan,  namun  kebijakan  bisa berhasil  secara  maksimal  karena  suatu tindakan  dan  karakteristik  dari  seorang pimpinan  karena  pimpinan  merupakan ujung tombak dari suatu organisasi.
Dari  data  yang  di  dapat,  transparansi merupakan  kunci  yang  uatama  dalam proses dari sebuah penyelenggara kepentingan  rakyat,  karena  transparansi akan membantu  penyediaan informasi  dan komunikasi timbal balik antara DPRD dan Masyarakat.
DPRD  Kabupaten  Sumenep  perlu proaktif  memberikan  informasi  lengkap tentang  kebijakan  dan  layanan  yang disediakannya kepada masyarakat. Dengan menyiapkan  kebijakan  yang  jelas  tentang cara mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan  memperjelas  bentuk  informasi  yang dapat  diakses  masyarakat  ataupun  bentuk informasi yang bersifat rahasia.
Intrumen pendukung dari terselenggaranya transparansi adalah fasilitas database dan sarana informasi dan komunikasi  dan  petunjuk  penyebarluasan produk-produk  dan  informasi  yang  ada  di
penyelenggara DPRD kabupaten Sumenep sedangkan  Intrumen  dasar  dari  transparan adalah peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan  informasi,  sedangkan  Untuk itu perlu adanya perda transparansi sebagai produk  hukum  yang  memberikan  jaminan untuk  mengatur  tentang  hak  memperoleh akses  dan  penyebar  luasan  informasi kepada publik.
Keberhasilan  kepemimpinan  DPRD Kabupaten Sumenep dapat di lihat dengan adanya peningkatan pencapaian target dari tahun  ke  tahun  baik  secara  tingkat kepuasan  masyarakat  dalam  menerima informasi secara terbuka ataupun penggunaan  media  tentang  DPRD  yang dapat dikunsumsi oleh semua kalangan.

## D. Pembelajaran dan Perbaikan
Profesionalitas  dari  anggota  DPRD sangat  dibutuhkan,  karena  publik  sangat butu  wakil  rakyat  yang  agresif  dalam segala  bidang  termasuk  berkualitas  dalm memahami pesoalan – persolan yang ada.
Dari data yang di dapat dari penelitian kantor DPRD kabupaten Sumenep sangatlah  menyadari  kemampuan  dari DPRD  sangatlah  pentingn  bagi  kemajuan lembaganya  karena  legeslatif  di  tuntut mampu  proporsional  dalam  menghadapi bidangnya.
Ada  banyak  hal  yang  dilkukan  untuk memperbaiki kemaampuan anggota DPRD kabupaten  sumenep  oleh  ketua  Dewan, salah  satunya  melalui  program  studi
banding  dengan  DPRD  kota  lain,  hal  ini membantu agar DPRD kabupaten sumenep memilki refrensi dalam kinerjanya.
Selain itu program diklat pengembangan  Sumeber  daya  manusia (SDM)  yang  miliki  oleh  anggota  DPRD harus  selalu  diasah  dalam  menghadapi kemajemukan  persoalan,  sehingga  wakil rakyat  saat  turun  kelapangan  terbiasa dengan menghadapi masalah masalah yang berat.
Namun  yang  lebih  penting  adalah kesadaran  yang  selalu  timbul  atas  inisiatif diri sendiri, melakukan perbaikan- perbaikan atas apa yang telah dilakukannya  selama  menjadi  anggota DPRD.  Sehingga  akan  menjadi  acuan penting dalam menghadapi segala persoalan yang akan datang.
E. Kemandirian
Implememntasi dari kemampuan DPRD  dalam  meperjuangkan  aspirasi masayarakat dapat dilihat dari pengambilan keputusannya apakah ia masi tergantntung  pada  pihak  luar  atau  bisa berdikari sendiri. Disinilah DPRD dituntut memiliki  bekal  yang  memadai,  salah satunya  dengan  bekal  percaya  diri  dari hasil  pelatihan  dan  tantangan  –  tantangan yang  dihadapinya  selama  di  DPRD  dapat menjadi  bekal  mandiri  yang  hingga  tidak bergantung pada kemampuan pihak lainnya.
Dari  hasil  data  dan  observasi  yang telah dilaksanakan parpol dapat mempengaruhi  atas  prinsip  mandiri  yang dimiliki  oleh  anggota  DPRD  Kabupaten sumenep,  kelompok  parpol  dengan  alat kelengkapannya  dan  kemampuan  sumber daya  manusia  yang  dimilikinya  dapat masuk mengintervensi kader-kadernya yang  ada  didalam  struktural  DPRD, sehingga parpol mempunyai otoritas penuh terhadap  kadernya  untuk  melancarkan tujuan  dari  parpolnya.  Dengan  demikian DPRD harus mempunyai tingkat kesadaran  yang  tinggi  bahwa  selain menjadi  kader  Parpol,  anggota  DPRD Kabupaten  Sumenep  mempunyai  tugas penting yaitu mensejahterakan dan memenuhi keinginan rakyat.
Maka  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah Kabupaten Sumenep harus mempunyai  sikap  pendirian  yang  mandiri, mandiri dari berbagai tantangan yang akan dihadapinya.  Kemampuan  sikap  madiri sangatlah  penting  karena  prinsip  mandiri yang  dimiliki  oleh  DPRD  merupakan  alat untuk  menjaga  intervensi  dari  luar  yang hendak  ingin  menguasai  atas  kepentingan masyarakat.

## 5. PENUTUP
Sikap  independen  yang  dimiliki  oleh anggota  DPRD  Kabupaten  Sumenep tergolong  rendah,    hal  ini  disebabkan adanya intervensi dari pihak internal partai
atau  ekternal  pertai,  yang  meyebabkan setiap  rapat  sering  berujung  dengan ketidak  sepahaman  antar  anggota    DPRD yang sama-sama kokoh dengan pendapatnya  masing-masing  kemudian DPRD  Kabupten  sumenep  harus  lebih memperhatikan sama rata dalam pengambilan kebijakannya, karena anngota DPRD tersebut masih mendahulukan kepentingan orang terdekatnya,  maka  Non-Diskriminasi  yang menjadi  rujukan  dalam  kinerja  DPRD perlu dievaluasi dari masing-masing anggota  DPRD  Kabupaten  Sumenep, selain  itu  DPRD  Kabupaten  Sumenep kurang  tranparan  dalam  penyampaian informasi  dalam  agenda  kerja  DPRD selama  1  periode,  sehingga  pubik  terjadi miskomunikasi  dengan  pihak  DPRD Kabupaten  Sumenep  dan  dalam  hal Pembelajaran dan perbaikan DPRD kabupaten  sumenep,  masih  tergolong lemah,  karena  masih  banyaknya  anggota DPRD  Kabupaten  Sumenep  yang  gagap tekhnologi  dan  rendahnya  pengetahuan cara  pemakaian  bahasa  yang  formal  dan baku  dan  Sikap  mandiri  harus  dimiliki oleh  anggota  DPRD  kabupaten  Sumenep, karena  Anggota  DPRD  masi  bergantung pada  kepentingan  partainya,  mengabaikan kepentingan  umum  demi  menagnya  partai kelompoknya dari partai oposisinya.
Anggota  DPRD  Kabupaten  Sumenep perlu  adanya  kesadaran  untuk  saling
menghargai  pendpat  anggota  DPRD  yang bukan dari partainya, sama- sama mengedepankan toleransi pendpatnya, tidak ter-intervensi dari pihak internal atau ekternal sehingga kenyamanan dan kepercayaan  antar  anggota  DPRD  dapat tercipta  dengan  utuh  kemudian  Anggota DPRD Kabupaten Sumenep paling tidaknya  melakukan  pertemuan  secara terus  menerus  samapai  anggota  DPRD tersebut    memiliki  sikap  peduli  kepada seluruh  warga  kabupaten  sumenep  tanpa mengedapankan  yang  satu  pihak  dan DPRD Kabupaten Sumenep perlu melakukan trobosan baru untuk menyampaikan  segala  informasi,  agar DPRD  benar-benar  terasa  transparansinya di  publik  dan  tidak  akan  ada  informasi yang  terpotong,  hingga  publik  juga  tidak terjadi  mis  komunikasi  dengan  Anggota DPRD Kanupaten Sumenep, Menyediakan segala  sarana  agar  masyarkat  dapat menyampaikan keinginannya dengan mudah,  danUntuk  memperoleh  hasil  yang lebih  maksimal  perlu  adanya  komunikasi secara  intensif  dengan  masyarakat  agar Lebih intensif dalam mengadakan program pengembangan dan pelatihan SDM Anggota  DPRD  agar  profesionalitasdari DPRD  kabupaten  Sumenep  semakin  bisa diandalkan,  selan  itu  Anggota  DPRD Kabupaten Sumenep  Perlu memiliki sikap keberanian diri dalam mengambil keputusan, tampa mepertimbangkan
keinginan  parpolnya,  kelompok,  tokoh, dan pemangku kepentingan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Astuty Elgia. (2013). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran
Pendapatan  Dan  Belanja  Desa (Apbdes) (Studi Pada Alokasi Dana
Desa  Tahun  Anggaran  2011  Di
Desa  Sareng  Kecamatan  Geger Kabupaten  Madiun), Universitas Negeri Surabaya,
Fajri  Rahmi  dkk.  (2015). Akuntabilitas pemerintah desa pada pengelolaan alokasi  dana  desa  (ADD).  (studi pada kantor desa ketindan,
kecamatan lawang, kabupaten malang), Jurusan Administrasi
Publik, Fakultas Ilmu Administrasi,
Universitas Brawijaya, Malang
Jurnal  Administrasi  Publik  (JAP)
Vol. 3, No. 7.
Kusumaningrum
Indraswari. (2010). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan  Sistem  Pelaporan  Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah
Universitas Diponegoro.
Rahmanurrasjid Amin. (2008). Akuntabilitas  Dan  Transparansi Dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan  Pemerintahan  Yang Baik Di Daerah (Studi Di Kabupaten  Kebumen). Program Magister  Ilmu  Hukum  Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang 2008.
Setiawan Wahyu. (2011). Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Di Indonesia . Universitas Diponegoro.
Sugiyono.  (2008). Metode  Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif , Kualitatif, dan R&D . Bandung.
Tim Penyusun PAPBK. (2011). (Pedoman Akuntabilitas  Pengelolaan  Bantuan Kemanusiaan), Pedoman akuntabilitas  pengelolaan  bantuan kemanusiaan  di  indonesia .  Jakarta: PIRAMEDIA.
Zeyn  Elvira.  (2011). Pengaruh  good governance  dan  standar  akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan  dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. (Universitas  Pasundan
Bandung,  Jawa  Barat)  JRAK  1,1
Jurnal Reviu Akuntansi dan
Keuangan ISSN: 2088-0685.