## Gorontalo

## Development Review

## Vol. 5 No. 2 Oktober 2022
P-ISSN: 2614-5170, E-ISSN: 2615-1375

## Analisis Kemiskinan Provinsi di Indonesia
(Studi Kasus: Sebelum Pandemic Covid 19 dan Saat Pandemic Covid 19)
Analysis of Provincial Poverty in Indonesia (Case Study: Before the Covid 19 Pandemic and During the Covid 19 Pandemic)
Sri Nathasya Br Sitepu 1) Program Studi Manajemen, Fakultas School Of Businness and Management Universitas Ciputra Surabaya 1) email: nathasya.sitepu@ciputra.ac.id Disubmit: 8 Agustus 2022; Direvisi; 30 Agustus; Dipublish; 2 Oktober 2022

## Abstract
Poverty uses three measurements, namely: the percentage of poor people (P0), the depth index (P1) and the severity index (P2). Poverty in 2018-2019 has decreased where the Covid  19  Pandemic  has  not  yet  occurred  in  Indonesia.  After  the  Covid-19  Pandemic (2020-2021) there was a restriction on population mobility, thereby reducing income and having  an  impact  on  poverty.  The  object  of  research  uses  all  provinces  in  Indonesia. Poverty data is sourced from the Central Statistics Agency and the Covid 19 Task Force. The purpose of the study is to compare poverty and the COVID-19 pandemic in every province in Indonesia. This study uses descriptive statistical analysis using data from 2019 and 2020. The results found five provinces with a high rate of COVID-19 cases including: West Java, Central Java, East Java, North Sumatra, and DI. Yogyakarta. The five  provinces  with  the  highest  COVID-19  cases  experienced  an  increase  in  poverty during the 2020 COVID-19 pandemic.
Keywords: Percentage of Poor Population (P0); Depth Index (P1); Poverty Severity Index (P2); Covid 19; Poverty

## Abstrak
Kemiskinan menggunakan tiga pengukuran yaitu: persentase penduduk miskin (P0), indeks  kedalaman  (P1)  dan  indeks  keparahan  (P2).  Kemiskinan  tahun  2018-2019 mengalami penurunan dimana Pandemic Covid 19 belum terjadi di Indonesia. Pasca Pandemic  Covid  19  (tahun  2020-2021)  terjadi  pembatasan  mobilitas  penduduk sehingga  menurunkan  pendapatan  dan  berdampak  pada  kemiskinan.  Objek penelitian menggunakan seluruh Provinsi di Indonesia. Data kemiskinan bersumber dari badan pusat statistik dan satuan tugas penanganan Covid 19. Tujuan penelitian membandingkan  kemiskinan  dan  pandemic  covid  19  pada  setiap  Provinsi  di Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  analisis  statistik  deskriptif  menggunakan data tahun 2019 dan 2020. Hasil penelitian menemukan lima Provinsi dengan tingkat kasus covid 19 tinggi diantaranya: Provinsi Jawa Barat, Jawa Yengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan DI. Yogyakarta. Kelima provinsi dengan kasus covid 19 tertinggi mengalami peningkatan kemiskinan saat pandemic covid 19 tahun 2020.
Kata  Kunci: Persentase  Penduduk  Miskin  (P0);  Indeks  Kedalaman  (P1);  Indeks Keparahan Kemiskinan (P2); Covid 19; Kemiskinan.

## 1. PENDAHULUAN
Kemiskinan  merupakan  kondisi  kegagalaan  untuk  menyediakan kebutuhan  dasar  agar  dapat  bertahan  hidup(Sachs,  2015) Kemiskinan terjadi  dikarenakan  adanya  bahan  makan  yang  tidak  sesuai  dengan kuantitas  serta  kualitas  yang  dibutuhkaan  penduduk,  minimnya ketersediaan  terhadap  akses  infrastruktur  dasar  seperti:  akses  listrik, akses  air  minum  layak  dan  akses  pemukiman  yang  sesuai  dengan kebutuhan dasar. Ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar berakibat  pada  rendahnya  daya  saing  penduduk  di  pasar  tenaga  kerja. Kompetensi  yang  rendah  pada  pasar  tenaga  kerja  berdampak  terhadap perolehan  upah  penduduk  yang  berada  dibawah  upah  minimum.  Pada konteks yang lebih luas memiliki hubungan dengan peningkatan jumlah penduduk miskin (Sanz et al., 2017: Alkire dan Santos, 2014). Kemiskinan merupakan kondisi ketimpangan yang disebabkan kondisi ketidak adilan yang dialami oleh penduduk ( Itang, 2017) .
Kemiskinan  Indonesia  berada  pada  kondisi kronis  yang  disebabkan oleh  adanya  ketimpangan  ekonomi  (Purwono  et  al.,  2021).  Kemiskinan diukur  menggunakan  beberapa  cara  diantaranya:  1)  persentase  tingkat kemiskinan  (P0),  indeks  kedalaman  (P1)  dan  indeks  keparahan kemiskinan (P2). Tingkat kemiskinan (P0) merupakan proporsi penduduk miskin  yang  tinggal  pada  satu  wilayah.  Nilai  indeks  kedalaman  (P1) merupakan rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin terhadap  garis  kemiskinan  (BPS,  2018). Indeks  keparahan  kemiskinan ( Poverty  Severity  Index -P2)  menggambarkan  penyebaran  pengeluaran diantara  penduduk  miskin  (Ferezagia,  2018). Hasil  pengukuran kemiskinan  dari  masing-masing  Provinsi  di  Indonesia  berbeda-beda berdasarkan  cara  pengukuran  menggunakan  dari  indeks  kedalaman, indeks keparahan dan gini ratio  (Rini & Sugiharti, 2017). Data tingkat kemiskinan  (P0),  indeks  kedalaman  (P1)  dan  indeks  keparahan kemiskinan  (P2)  Indonesia  mengalami  perubahan.  Tabel  1  adalah  data (P0) (P1) dan (P2) di Indonesia pada tahun 2014-2018.
Tabel 1.  Data Kemiskinan ( P0, P1 dan (P2) Di Indonesia
(Satuan Persentase)Tahun 2014-2018 Tahun   P 0 P1 P2 2014 8,16 1,25 0,31 2015 11,13 1,29 0,35 2016 10,70 1,21 0,29 2017 10,12 1,24 0,30 2018 9,66 1,08 0,25 Sumber: BPS, 2018
Nilai persentase tingkat kemiskinan ( P0 ) di Indonesia pada tahun 2014- 2018  berfluktuasi.  Tingkat  kemiskinan  ( P0 )  tahun  2015  mengalami peningkatan namun terjadi penurunan sepanjang tahun 2016 -2018. Nilai indeks kedalaman (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) berfluktuasi tahun 2015  dan  tahun  2017  meningkat  sementara  tahun  lainnya  menurun. Fluktuasi kemisinan (P0, P1 dan P2) disebabkan inflasi, upah serta harga komoditas  pada  tahun  yang  berbeda  (Badan  Pusat  Statistik,  2015  dan Badan Pusat Statistik, 2017).
Kemiskinan (P0 , P1, P2) pada tahun 2015 meningkat dikarenakan: 1) peningkatan inflasi perkotan 4,03 persen dan inflasi pedesaan 4,40 persen selama  periode  Semptember  2014 – Maret  2015,  2)  penurunan  upah buruh tani per hari sebesar 1,34 persen (Rp.39.045 menjadi Rp. 38.522),
3) harga pokok dari barang non makanan dan makanan yang meningkat. Daftar makanan yang harganya meningkat: beras, rokok, cabe rawit, telur ayam,  roti,  daging,  tahu  dan  tempe.  Daftar  barang  non  makanan  yang harganya  meningkat  diantaranya:  bahan  bakar  (bensin),  listrik,  biaya pendidikan  dan  perlengkapan  mandi.  Khusus  daerah  perkotaan kemiskinan  dipengaruhi  peningkatan  biaya  transportasi  (Badan  Pusat Statistik, 2015). Peningkatan nilai indeks kemiskinan (P1 dan P2) di tahun 2017 disebabkan oleh: 1) peningkatan inflasi 3,61persen, 2) peningkatan upah rill buruh tani 0,16 persen, 3) penurunan upah rill buruh bangunan menurun sebesar 0,72 persen, 4) harga komoditas pangan menurun, 5) terhambatnya pembagian beras sejahtera bagi penduduk miskin (Badan Pusat Statistik, 2017).
Perubahan kemiskinan tahun 2015-2018 sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi inflasi, upah dan kebijakan pemerintah dalam memberikan subsidi bahan bakar. Kondisi ekonomi juga mengalami perubaan ketika muncul  kasus  kesehatan  khususnya  kemunculan  penyakit  virus  corna (Covid 19) di Indonesia. Kemunculan virus corna (Covid 19) pertama kali di Wuhan China pada Desember 2019. Penularan virus corna (Covid 19) dilaporkan masuk pada Maret 2020 sebagai kasus pertama (Alam, 2021). Virus  corna  (Covid  19) merupakan  mutasi  virus  hewan  kelelawar  yang menjakit  kepada  manusia  (Yip  Britt  dan  Valeria  Perasso,  2021). Virus corna  (Covid  19)  memberikan  dampak  kesehatan  berupa  gangguan pernafasan  hingga  berakibat  pada  kematian.  Virus  corna  (Covid  19) memiliki  penularan  yang  tinggi  sehingga  ditetapkan  menjadi  pandemic. Pandemic covid 19 belum memiliki vaksin ataupun obat untuk mengatasi virus corna (Covid 19) hingga tahun 2020 saat terindikasi di Indonesia. Kasus  penyebaran  virus  corna  (Covid  19)  pertama  kali  di  Indonesia pada  Maret  2020.  Virus  corona  (Covid  19)  diumumkan  pemerintah menjadi pandemic Covid 19 karena menyebar pada seluruh di Indonesia tahun 2020.  Tabel 2 merupakan data penduduk seluruh Indonesia yang terpapar, berhasil sembuh hingga penduduk yang meninggal dunia akibat virus corona (Covid 19) dari tahun 2020 hingga agustus tahun 2022.

## Tabel 2. Situasi Covid 19 di Indonesia Tahun 2022 (Satuan Jiwa)
Data Kasus penduduk Positif Covid 19 Penduduk Sembuh dari Covid 19 Penduduk Meninggal dunia akibat Covid 19 Indonesia 6.216.621 6.010.545 157.03
Sumber: Satuan Tugas Penanganan Covid 19 (2022).
Tabel  2  menunjukkan  jumlah  penduduk  yang  berhasil  sembuh  dari infeksi  virus  corona  (Covid  19)  sebesar  96,68  persen.  Penduduk  yang terkena  virus  Covid  19  tidak  dapat  beraktifitas  sehingga  mengurangi kegiatan  produksi.  Mobilitas  penduduk  melambat  dan  mempengaruhi kondisi ekonomi penduduk.
Penyebaran virus corna (Covid 19) di Indonesia memberikan dampak terhadap  ekonomi  (Rahmawati  et  al.,  2021).  Peningkatan  1  orang penduduk yang terkena virus corona (Covid 19) akan menambah jumlah kemiskinan sebesar 0,0087 jiwa dimana fakor lainnya diasumsikan tetap (Setyadi  &  Indriyani,  2021).  Hal  ini  dikarenakan  adanya  pembatasan mobilitas mempengaruhi kegiatan produksi, aktifitas bisnis, dan juga pola konsumsi  dari  penduduk.  Virus  corna  (Covid  19)  juga  memberikan dampak  ekonomi  berupa  munculnya  pengangguran  sebagai  akibat
pembatasan  mobilitas  dan  pengurangan  kegiatan  produksi.  Hal  ini menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi (Suryahadi et al., 2020).
Tujuan dari penelitian ini akan melakukan analisis  kemiskinan dan membandingkan  dengan  kondisi  pandemic  covid  19  di  Indonesia. Kemiskinan diukur dengan beberapa cara diantaranya: persentase tingkat kemiskinan  (P0),  indeks  kedalaman  (P1)  dan  indeks  keparahan kemiskinan (P2)  berdasarkan Provinsi yang ada  di Indonesia.  Penelitian ini  memberikan  informasi  kondisi  kemiskinan  dan  pandemic  covid  19 yang paling berat (parah) di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Rancangan penelitian menganalisis data tingkat kemiskinan (P0), indeks kedalaman (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Penelitian ini menggunakan data tahun 2019 dan data kemiskinan tahun 2020. Proses analisis data kemiskinan  dilakukan  dengan  cara  membandingkan  data  kemiskinan sebelum  terjadi  pandemic  corona  virus  (Covid  19)  pada  tahun  2019 dengan data kemiskinan setelah Indonesia mengalami pandemic corona virus (Covid 19) tahun 2020. Ruang lingkup penelitian mencakup seluruh Provinsi di Indonesia.  Data penelitian bersumber dari data kemiskinan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statisti (BPS).
Penelitian ini akan menganalisis kemiskinan berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar dengan tiga indikator kemiskinan diantaranya:
1. Persentase penduduk miskin (P0)
Ukuran  ini  menjelaskan  proporsi  tingkat  kemiskinan  pada  satu wilayah.  Ukuran  kemiskinan  ini  menunjukkan Head  Count  Index (HCI-P 0 ).  Nilai  tingkat  kemiskinan  yang  tinggi  berarti  tingkat kemiskinan  pada  suatu  daerah  tinggi.  Perolehan  nilai  tingkat kemiskinan  rendah  artinya  proporsi  penduduk  miskin  pada  suatu wilayah lebih kecil (Aisah et al., 2020).
2. Indeks kedalaman kemiskinan (P1)
Pengukuran  ini  menganalisis  jarak  antara  jurang  pendapatan penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Pengukuran kemiskinan menggunakan Poverty Gap Index (Indeks kedalaman kemiskinan P1) adalah ukuran kesenjangan rata-rata pengeluaran setiap penduduk miskin  terhadap  garis  kemiskinan.  Nilai  indeks  kedalaman kemiskinan yang tinggi memberikan arti rata-rata nilai pengeluaran yang  jauh  dibandingkan  garis  kemiskinan.  Indeks  kedalaman kemiskinan P1 rendah memberikan gambaran jarak kecil antara rata- rata pengeluaran dengan garis kemiskinan (Aisah et al., 2020).
3. Indeks keparahan kemiskinan (P2)
Pengukuran  memperlihatkan  keparahan  kemiskinan  melalui  nilai bobot  yang  tinggi  bagi poverty  gap terhadap  penduduk  miskin sedangkan bobot rendah merupakan kondisi penduduk tidak terlalu miskin.  Poverty  Severity  Indeks  (indeks  keparahan  kemiskinan  P2) merupakan  gambaran  sebaran  pengeluaran  pada  penduduk  miskin (Aisah et al., 2020).
Teknik analisis penelitian menggunakan analisis statistik deskriptif. Gujarati  &  Porter,  (2012)  menjelaskan  analisis  statistik  deskriptive sebagai  rangkaian  kegiatan  menghimpun,  meringkas  dan  menyajikan data sehingga data memiliki makna dan mudah dibaca. Statistik deskriptif menghasilkan  deskripsi  yang  berhubungan  dengan  objek  penelitian. Statistik deskriptif pada penelitian ini akan menjelaskan data kemiskinan dengan  karakteristik  kemiskinan  menggunakan  indikator:  tingkat kemiskinan  (P0),  indeks  kedalaman  (P1)  dan  indeks  keparahan
kemiskinan  (P2).  Indikator  kemiskinan  dijelaskan  dengan  data  tahun 2019 (sebelum terjadi pandemic Covid 19) dan data tahun 2020 (ketika Indonesia mengalami pandemic Covid 19).

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Jumlah Penduduk, Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Medis
Jumlah  penduduk  pada  masing-masing  Provinsi  di  Indonesia berbeda.  Lima  Provinsi  dengan  jumlah  penduduk  tertinggi  diantaranya: Provinsi  Jawa  Barat  sebesar  48.274.162  orang,  Provinsi  Jawa  Timur sejumlah  40.665.696  orang,  Provinsi  Jawa  Tengah  dengan  36.516.035 orang,  Provinsi  Sumatra  Utara  terdapat  14.799.361  orang  dan  Provinsi Banten  sebanyak  11.904.562  orang.  Pulau  Jawa  merupakan  pulau dengan  jumlah  penduduk  terbesar  di  Indonesia.  Terdapat  tiga  Provinsi dengan penduduk terpadat dan jika dijumlahkan total penduduk di Pulau Jawa 151.591.262 orang (Badan Pusat Statistik, 2020). Perbedaan jumlah penduduk dari masing-masing Provinsi di Indonesia pada gambar 1.
Gambar 1. Jumlah Penduduk Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2020 (Satuan Jiwa)
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.
Penduduk membutuhkan layanan kesehatan ketika penduduk sakit. Jenis-jenis  layanan  kesehatan  di  Indonesia  terdiri  dari:  rumah  sakit umum, puskesmas rawat inap, rumah sakit khusus,puskesmas non rawat inap.  Ketersediaan  puskesmas non rawat  inap  berada  pada  urutan pertama di Indonesia, Peringkat kedua disusul oleh puskesmas rawat inap sebanyak  4.177  unit.  Jumlah  penduduk  yang  padat  sejalan  dengan ketersediaan layanan kesehatan. Provinsi dengan jumlah penduduk besar memiliki  fasilitas  kesehatan  yang  lebih  banyak.  Provinsi  Jawa  Barat sebagi  Provinsi  dengan  penduduk  terbanyak  sekaligus  Provinsi  dengan jumlah  layanan  kesehatan  terbesar  di  Indonesia.  Terdapat  329  Rumah Sakit Umum (RSU), 62 Rumah Sakit Khusus (RSK), 298 puskesmas rawat inap dan 785 puskesmas non rawat inap di Provinsi Jawa Barat (Badan Pusat  Statistik,  2018).    Penduduk  dengan  jumlah  besar  membutuhkan layanan kesehatan yang lebih tinggi. Layanan kesehatan di Pulau Jawa jumlahnya paling besar dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Data jumlah  layanan  kesehatan  pada  masing-masing  Provinsi  di  Indonesia dapat dilihat pada gambar 2.
- 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000
Gambar 2. Jumlah Layanan Kesehatan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2020 (Satuan Unit) Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.
Jumlah layanan kesehatan didukung oleh ketersediaan tenaga medis yang terdiri dari: dokter umum, bidan, kesehatan lingkungan, dokter gigi, farmasi, ahli gizi, perawat dan kesehatan masyarakat. Berdasarkan data Badan  Pusat  Statistik,  (2020)  jumlah  perawat  6096  orang,  bidan  3672 orang, farmasi 934 orang, dokter umum 840 orang, kesehatan masyarakat 587  orang,  ahli  gizi  379  orang,  kesehatan  lingkungan  302  orang  dan dokter gigi 194 orang diseluruh layanan kesehatan di Indonesia. Tenaga medis  di  Pulau  Jawa  lebih  banyak  dengan  jumlah  dokter  umum  299 orang, dokter gigi 57 orang, perawat 928 orang, bidan 352 orang, farmasi 295  orang,  kesehatan  masyarakat  28  orang,  kesehatan  lingkungan  22 orang dan gizi 37 orang (Badan Pusat Statistik, 2020). Persebaran tenaga medis berdasarkan Provinsi di Indonesia tahun 2018 pada gambar 3.

## Gambar 2. Jumlah Tenaga Medis Menurut Provinsi di Indonesia
Tahun 2020 (Satuan orang) Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 Jumlah Rumah Sakit Umum Jumlah Rumah Sakit Khusus Jumlah Puskesmas Rawat Inap Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Dokter Umum Dokter Gigi
Perawat Bidan Farmasi Kesehatan Masyarakat Kesehatan Lingkungan Gizi

## 3.2 Persentase Penduduk Miskin (P0)
Data P0 tahun 2019 adalah data sebelum pandemic covid 19. Data P0 tahun 2019 memiliki nilai terendah 3,42 persen dari DKI Jakarta. Provinsi Nilai P0 Papua 26,55 persen merupakan nilai tertinggi. Pandemic covid 19 menggeser  persentase  penduduk  miskin  terendah  dari  Provinsi  DKI Jakarta (3,42 persen) berganti menjadi Provinsi Bali (4,45 persen). Tahun 2020 Provinsi Papua memiliki nilai P0 tertinggi (26,8 persen).
Nilai  P0  dikelmpokkan  menjadi  3  diantaranya:  rendah,  sedang  dan berat. P0 kategori rendah dengan nilai 0-10 persen terdiri dari 18 Provinsi. P0 kelompok sedang 10,01 – 20 persen dengan 13 Provinsi. Kelompok berat dengan  persentase  penduduk  miskin  20,01 – 30  persen.  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur,  Papua  Barat  dan  Papua  merupakan  Provinsi  dalam kategori kemiskian berat. Perkembangan P0 digambarkan pada tabel 3.
Tabel 3 Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2019-2020
Nama Provinsi (P0) Ringan (P0) Sedang (10,01-20)% (P0) Berat (0-10) % (20,01-30)% 2019  2020  2019 2020 2019 2020 ACEH 15.01  15.43 SUMATERA UTARA 8.63 9.14 SUMATERA BARAT 6.29 6.56 RIAU 6.9 7.04 JAMBI 7.51 7.97 SUMATERA SELATAN 12.56  12.98 BENGKULU 14.91  15.3 LAMPUNG 12.3 12.76 KEP. BANGKA BELITUNG 4.5 4.89 KEP. RIAU 5.8 6.13 DKI JAKARTA 3.42 4.69 JAWA BARAT 6.82 8.43 JAWA TENGAH 10.58  11.84 DI YOGYAKARTA 11.44  12.8 JAWA TIMUR 10.2 11.46 BANTEN 4.94 6.63 BALI 3.61 4.45 NUSA TENGGARA BARAT 13.88  14.23 NUSA TENGGARA TIMUR 20.62  21.21 KALIMANTAN BARAT 7.28 7.24 KALIMANTAN TENGAH 4.81 5.26 KALIMANTAN SELATAN 4.47 4.83 KALIMANTAN TIMUR 5.91 6.64 KALIMANTAN UTARA 6.49 7.41 SULAWESI UTARA 7.51 7.78 SULAWESI TENGAH 13.18  13.06 SULAWESI SELATAN 8.56 8.99 SULAWESI TENGGARA 11.04  11.69 GORONTALO 15.31  15.59 SULAWESI BARAT 10.95  11.5 MALUKU 17.65  17.99 MALUKU UTARA 6.91 6.97 PAPUA BARAT 21.51  21.7 PAPUA 26.55 26.8 Sumber: BPS, 2020.
Pandemic Covid 19 berpengaruh meningkatkan nilai P0 pada seluruh Provinsi  di  Indonesia.  Peningkatan  nilai  PO  yang  melebihi  satu  persen berada  pada  beberapa  Provinsi  diantaranya:  Jawa  Barat,  Banten,  Jawa tengah, DI. Yogyakarta, dan Jawa Timur. Provinsi di Pulau Jawa sebagain besar  berada  pada  kelompok  PO  sedang.  Hal  ini  memberikan  indikasi bahwa penduduk mengalami penurunan pendapatan diakibatkan adanya pembatasan mobilitas saat terjadi Pandemic Covid 19. Provinsi lainnya di Indonesia mengalami peningkatan P0 kurang dari satu persen. Kondisi ini disebabkan oleh pandemic Covid 19. Dampak pandemic Covid 19 adalah meningkatan persentase penduduk miskin (Goma, 2021).

## 3.2. Indeks Kedalaman (P1)
Pengukuran kemiskinan menggunakan indeks kedalaman (P1) pada tahun 2019 hingga 2020 menghasilkan perubahan nilai. Indeks P1 tahun 2019  memiliki  nilai  tertinggi  6,07  persen  dari  Provinsi  Papua  dan  nilai terendah  0,4  persen  dari  DKI  Jakarta.  Pengelompokan  P1  dilakukan dengan cara membagi kedalam 3 kategori diantaranya: kelompok ringan (nilai P1 berkisar 0-2 persen), kelompok sedang (memiliki nilai diantara 2,01-4  persen)  dan  kelompok  berat  (nilai  berada  pada  4,01-6  persen). Kelompok P1 yang masuk pada  kategori  ringan  terdiri dari 23 Provinsi. Ditemukan  delapan  Provinsi  pada  kategori  P1  sedang.  Provinsi  Nusa Tenggara  Timur,  Papua  Barat  dan  Papua  menjadi  Provinsi  yang  masuk dalam kategori kelompok P1 berat.
Nilai  P1  tahun  2020  berubah  ketika  terjadi  pandemic  Covid  19  di Indonesia.  Perubahan  P1  cenderung  kearah  peningkatan.  Provinsi  Bali memiliki nilai P1 terkecil (0,61 persen) dan Provinsi Papua memperoleh nilai terbesar 6,9 persen tahun 2020. Provinsi dengan nilai P1 ringan (0-2 persen)  ditemukan  pada  22  Provinsi.  Provinsi  yang  termasuk  dalam kelompok  P1    kategori  ringan  yaitu:  Sumatera  Utara,  Sumatera  Barat, Riau, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat,  Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara,  Sulawesi  Utara,  Sulawesi  Selatan,  Sulawesi  Barat  dan  Maluku Utara. Nilai P1 dengan kategori sedang terdiri dari 9 Provinsi diantaranya: Provinsi  Sumatera  Selatan,  Provinsi  Bengkulu,  Provinsi  Lampung, Provinsi DI. Yogyakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Provinsi Maluku. Kelompok P1 yang termasuk dalam kategori berat mincul pada 3 Provinsi diantaranya: Provinsi Nusa Tenggara Timur,Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua.
Provinsi  Lampung  dan  Provinsi  DI.  Yogyakarta  mengalami peningkatan  pada  nilai  P1  tahun  2019  hingga  tahun  2020.  Nilai  P1 mengalami pergeseran dari kelompok nilai P1 kelompok rendah menjadi kelompok  dengan  nilai  P1  kategori  sedang.  Peningkatan  nilai  indeks kedalaman  Provinsi  Lampung  0,12  persen  sementara  Provinsi  DI. Yogyakarta  memiliki  peningkatan  nilai  sebesar  0,54  persen.  Kondisi Pandemic Covid 19 juga memberikan dampak yang kurang baik tehadap indeks  kedalaman  yang  dapat  dilihat  dari  peningkatan  nilai  P1  dari masing-Masing  Provinsi  di  Indonesia.  Perubahan  nilai  P1  dari  masing- masing Provinsi  di Indonesia tahun 2019-2020 terdapat pada tabel 4.

## Tabel 4. Data Indeks Kedalaman (P1) Indonesia Tahun 2019-2020
Nama Provinsi (P1) Ringan (P1) Sedang (2,01-4) Persen (P1) Berat (0-2) Persen (4,01-6) Persen 2019  2020  2019  2020  2019  2020 ACEH 2.58 2.85 SUMATERA UTARA 1.48 1.6 SUMATERA BARAT 0.78 0.99 RIAU 1.11 1.32 JAMBI 1.17 1.18 SUMATERA SELATAN 2.14 2.26 BENGKULU 2.01 2.51 LAMPUNG 1.99 2.11 KEP. BANGKA BELITUNG  0.57 0.77 KEP. RIAU 0.9 1.21 DKI JAKARTA 0.4 0.67 JAWA BARAT 1.06 1.28 JAWA TENGAH 1.43 1.84 DI YOGYAKARTA 1.54 2.08 JAWA TIMUR 1.61 1.97 BANTEN 0.8 1.14 BALI 0.5 0.61 NUSA TENGGARA BARAT 2.12 2.74 NUSA TENGGARA TIMUR 4.13 4.16 KALIMANTAN BARAT 1.02 1.13 KALIMANTAN TENGAH 0.76 0.88 KALIMANTAN SELATAN 0.66 0.77 KALIMANTAN TIMUR 0.99 1.03 KALIMANTAN UTARA 1.12 0.86 SULAWESI UTARA 0.89 1.23 SULAWESI TENGAH 3.19 2.78 SULAWESI SELATAN 1.63 1.65 SULAWESI TENGGARA 2.23 2.23 GORONTALO 2.61 2.86 SULAWESI BARAT 1.44 1.95 MALUKU 3.74 3.76 MALUKU UTARA 1.08 1.09 PAPUA BARAT 5.64 6.07 PAPUA 6.07 6.9 Sumber: BPS, 2020.

## 3.3. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Data tahun 2019 indeks keparahan kemiskinan (P2) Provinsi berbeda- beda.  Provinsi  Bali  memiliki  indeks  keparahan  kemiskinan  (P2)  terkecil 0,1  persen  disusul  Provinsi  Papua  1,98  persen  sebagai  nilai  tertinggi. Indeks keparahan kemiskinan (P2) dikelompokkan menjadi tiga (rendah, sedang  dan  berat).  Pengelompokan  Indeks  keparahan  kemiskinan  (P2) sebesar 0-2 persen kategori ringan, 2,01-4 persen kategori sedang, 4,01- 6 persen kategori berat. Data tahun 2019 seluruh Provinsi pada kelompok indeks keparahan kemiskinan ringan (0-2 persen).
Data indeks keparahan kemiskinan (P2) tahun 2020 berubah. Indeks keparaha (P2) seluruh Provinsi meningkat. Peningkatan indeks keparahan (P2)  berkisar  antara  0,1  persen  hingga  0,51  persen.  Sebelum  terjadi Pandemic Covid 19 Provinsi Papua Barat dan Papua merupakan wilayah dengan nilai P2 yang tinggi dikarenakan mayoritas penduduk bekerja di sektor  pertanian  dengan  nilai  tambah  yang  rendah.  Setelah  terjadi Pandemic  Covid  19  kondisi  penduduk    semakin  parah  ketika  terkena Covid  19  penduduk  tidak  dapat  bekerja  sehingga  pendapatan  yang
tadinya  sedikit  saat  terkena  Covid  19  penduduk  menjadi  kehilangan pendapatan dan menjadi cenderung miskin.
Tabel 5. Data Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia Tahun 2019-2020 Nama Provinsi (P2) Ringan   (P2) Sedang (2,01-4) Persen (P2) Berat (0-2) Persen (4,01-6) Persen 2019  2020  2019  2020  2019  2020 ACEH 0.67 0.83 SUMATERA UTARA 0.37 0.45 SUMATERA BARAT 0.15 0.26 RIAU 0.25 0.43 JAMBI 0.26 0.27 SUMATERA SELATAN 0.52 0.63 BENGKULU 0.45 0.64 LAMPUNG 0.44 0.57 KEP. BANGKA BELITUNG 0.12 0.17 KEP. RIAU 0.18 0.42 DKI JAKARTA 0.07 0.15 JAWA BARAT 0.24 0.29 JAWA TENGAH 0.28 0.43 DI YOGYAKARTA 0.3 0.5 JAWA TIMUR 0.37 0.53 BANTEN 0.23 0.34 BALI 0.1 0.12 NUSA TENGGARA BARAT 0.52 0.73 NUSA TENGGARA TIMUR 1.12 1.24 KALIMANTAN BARAT 0.22 0.31 KALIMANTAN TENGAH 0.17 0.22 KALIMANTAN SELATAN 0.16 0.18 KALIMANTAN TIMUR 0.24 0.29 KALIMANTAN UTARA 0.27 0.19 SULAWESI UTARA 0.17 0.3 SULAWESI TENGAH 1.15 0.87 SULAWESI SELATAN 0.43 0.46 SULAWESI TENGGARA 0.59 0.67 GORONTALO 0.56 0.79 SULAWESI BARAT 0.29 0.55 MALUKU 1.11 1.18 MALUKU UTARA 0.3 0.23 PAPUA BARAT 1.9 2.41 PAPUA 1.98 2.35 Sumber: BPS, 2020.

## 3.4. Perkembangan Kasus Covid 19
Kasus  penularan  corna  virus  (Covid  19)  di  Indonesia  dimulai  pada Maret 2020 dan terus berlangsung. Satuan tugas penanganan Covid 19 memberikan data  kasus  corna  virus  (Covid  19)  hingga  awal  tahun (Januari) 2021 menunjukkan penyebaran kasus Covid 19 tertingi berasal dari  Pulau  Jawa.  Zahrani  &  Pramana,  (2021)  menemukan  bahwa tingginya  penyebaran  kasus  Covid  19  di  Pulau  Jawa  disebabkan  oleh pelonggaran kegiatan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) menjadi PSBB transisi yang memungkinkan sarana dan prasarana umum kembali beroperasional.  Keadaan  ini  menjadi  pemicu  munculnya  kasus  Covid
tertinggi  dari  Provinsi  Jawa  Barat  dengan  64.154  kasus.  Kasus  corona virus (Covid 19) tertingi kedua berasal dari Provinsi Jawa Tengah terdapat 34.519  kasus.  Provinsi  Jawa  Timur  memiliki  34.123  kasus  dan menempati  urutan  kasus  tertinggi  ketiga.  Provinsi  Sumatera  Utara (urutan tertinggi keempat) 28. 392 kasus. DI. Yogyakarta terdapa t 26.708 kasus menempati urutan tertinggi kelima di Indonesia.
Gambar 4. Kasus Covid 19 di Indonesia Sumber: ( Satuan Tugas Penanganan Covid 19) 2020
Kasus corona virus (Covid 19) tertinggi pertama hingga ketiga berada Pulau  Jawa  terdiri  dari  Provinsi:  Jawa  Barat,  Jawa  Tengah  dan  Jawa Timur. Provinsi DI Yogyakarta merupakan Provinsi dengan kasus corna virus (Covid 19) tertinggi diurutan keempat. Pulau Sumatera kasus corona virus (Covid 19) tertinggi berada di Provinsi Sumatera Utara. Penduduk di
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 JAWA BARAT JAWA TENGAH JAWA TIMUR SUMATERA UTARA DI YOGYAKARTA KALIMANTAN TIMUR RIAU SULAWESI SELATAN PAPUA SUMATERA BARAT BALI KALIMANTAN SELATAN SULAWESI TENGGARA DKI JAKARTA BANTEN NUSA TENGGARA TIMUR SUMATERA SELATAN KALIMANTAN UTARA KEP. BANGKA BELITUNG SULAWESI UTARA LAMPUNG ACEH KALIMANTAN TENGAH JAMBI KALIMANTAN BARAT BENGKULU KEP. RIAU SULAWESI TENGAH MALUKU PAPUA BARAT SULAWESI BARAT GORONTALO NUSA TENGGARA BARAT MALUKU UTARA
Kasus N ama Pro vin si
Pulau  Jawa  banyak  yang  terpapar  corna  virus  (Covid  19).  Hal mengakibatkan  banyak  penduduk  yang  membutuhkan  fasilitas kesehatan berupa: obat-obatan, pelayanan dari tim medis hingga ruangan untuk melakukan isolasi. Penularan corona virus (Covid 19) di Pulau Jawa berpengaruh terhadap ekonomi. Pulau Jawa merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan di Indonesia.
Lima  provinsi  dengan  kasus  corona  virus  (Covid  19)  tertingi  di Indonesia  selanjutnya  dikaitkan  dengan  kondisi  kemiskinan.  Provinsi dengan  PDRB  yang  tinggi  memiliki  jumlah  penduduk  yang  besar. Tingginya  jumlah  penduduk  memperbesar  peluang  penyebaran  virus Covid  19.  Penularan  virus  Covid  19  membuat  penduduk  harus mengisolasi  diri  (tidak  melakukan  kegiatan  di  luar  rumah).  Penduduk terpapar  Covid  19  mengalami  penurunan  produktivitas  dan  berpotensi untuk menyebarkan virus kepada penduduk yang sehat. Hal ini menjadi penyebab Provinsi PDRB dan penduduk padat memiliki angka penularan Covid 19 yang tinggi.
Pertama Provinsi Jawa Barat memiliki kasus corona virus (Covid 19) terbesar  pertama  di  Indonesia.  Kondisi  ini  sejalan  dengan  perubahan kemiskinan.  Peningkatan  persentase  penduduk  miskin  (P0)  di  Provinsi Jawa  Barat  sebesar  1,61  persen.  Nilai  indeks  kedalaman  (P1)  Provinsi Jawa Barat tahun 2020 meningat 0,21 persen dibandingkan tahun 2019. Peningkatan sebesar 0,05 persen ditemukan pada indeks keparahan (P2) di Provinsi Jawa Barat. Pandemic covid 19 tinggi di Provinsi Jawa Barat secara bersamaan juga peningkatan kemiskinan.
Peringkat  kedua  tertinggi  kasus  corona  virus  (Covid  19)  ditemukan pada  Provinsi  Jawa  Tengah.  Kondisi  pandemic  covid  19  bersamaan dengan  terjadinya perubahan kemiskinan. Hasil pengukuran kemiskian menunjukkan  peningkatan  nilai  dari  masing-masing  indikator diantaranya: peningkatan persentase penduduk miskin (P0) sebesar 1,26 persen. Peningkatan Indeks kedalaman (P1) meningkat 0,41 persen dan indeks  keparahan  kemiskinan  (P2)  meningkat  sebesar  0,15  persen. Jumlah kasus corona virus (Covid 19) yang tinnggi diwaktu bersamaan dengan terjadinya peningkatan kemiskinan.
Posisi  ketiga  Provinsi  Jawa  Timur  sebagai  Provinsi  dengan  kasus corona virus (Covid 19) yang tinggi. Kondisi ini secara bersamaan dengan terjadinya  peningkatan  kemiskinan.  Kemiskinan  dengan  peningkatan persentase penduduk miskin (P0) 1,26 persen, peningkatan 0,36 persen indeks  kedalaman  (P1)  dan  0,16  persen  indeks  keparahan  kemiskinan (P2).  Kasus  corona  virus  (Covid  19)  yang  meningkat  tahun  2020  dalam waktu yang sama juga terjadi peningkatan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
Keempat  Provinsi  Sumatera  Utara  sebagai  satu-satunya  Provinsi  di Luar Pulau Jawa dengan kasus positif corona virus (Covid 19) dan masuk pringkat  lima  besar  nasional.  Provinsi  Sumatera  Utara  berada  pada urutan keempat tertinggi nasional. Pandemic Covid 19 meningkat seiring dengan  peningkatan  kemiskinan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan meningkatnya  persentase  penduduk  miskin  (P0)  sebesar  0,51  persen, bertambanya  indeks  kedalaman  (P1)  0,12  dan  nilai  indeks  keparahan kemiskinan  (P2)  meningkat  0,08  persen.  Provinsi  Sumatera  Utara memiliki  jumlah  kasus  corona  virus  dan  kemiskinan  yang  tinggi  pada tahun 2020.
Kelima Provinsi DI. Yogyakarta merupakan Provinisi kelima tertinggi ditemukannya  corona  virus  (Covid  19)  di  Indonesia.  Provinsi  DI. Yogyakarta  mengalami  penurunan  pendapatan.  Hal  ini  disebabkan menurunnya  kinerja  sektor  pariwisata  dan  perhotelan.  Provinsi  DI, Yogyakarta  diwaktu  bersamaan  mengalami  pandemic  Covid  19  dan
peningkatan kemiskinan tahun 2020. Data persentase penduduk miskin (P0) meningkat 1,38 persen, data indeks kedalaman (P1) bertambah 0,54 persen dan indeks keparahan kemiskinan (P2) juga meningkat 0,2 persen pada tahun 2020.
Hasil  analisis  menunjukkan  kondisi  pandemic  covid  19  dan kemiskinan pada tahun 2020 mengalami peningkatan. Terjadi perubahan (peningkatan) kemiskinan tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2020. Kemiskinan  yang  meningkat  dilihat  dari  perolehan  nilai  persentase penduduk  miskin  (P0),  indeks  kedalaman  (P1)  dan  indeks  keparahan kemiskinan  (P2).  Pandemic  Covid  19  berhasil  mempengaruhi  ekonomi. Pendapatan  penduduk  menurun  atau  bahkan  hilang  dimana,  banyak penduduk tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehingga menjadi miskin (Hanoatubun, 2020). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rahmawati  et  al.,  (2021),  Setyadi  &  Indriyani,  (2021)    Suryahadi  et  al., (2020) dan (Khoirudin, 2021).

## 4.PENUTUP
Pandemic covid 19 dan kemiskinan dalam kurun waktu yang sama (2019-2020) mengalami peningkatan. Analisis kemiskinan (P0, P1 dan P2) mengalami peningkatan berdasarkan perbandingan data tahun 2019 dan 2020.  Sementara  jumlah  kasus  covid  19  di  Indonesia  juga  bertambah. Ditemukan  lima  Provinsi  dengan  kasus  virus  corona  (Covid  19)  tinggi diantaranya: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan DI. Yogyakarta. Lima Provinsi dengan kasus virus corona (Covid 19) tinggi juga  mengalami  peningkatan  pada  persentase  penduduk  kemiskinan (P0), indeks kedalaman (P1) dan indeks keparahan (P2). Hasil penelitian ini  memberikan  masukan  kepada  pemerintah  untuk  tetap  fokus  pada program penanggulangan pandemic Covid 19 khususnya di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara dan DI. Yogyakarta. Novelty  dari  penelitian  ini  menemukan  Provinsi  Jawa  Barat,  Jawa Tengah,  Jawa  Timur,  Sumatera  Utara  dan  DI.  Yogyakarta  sebagai Provinsi  dengan  PDRB  yang  tinggi  dengan  persebaran  Covid  19  yang besar.  Hal  ini  dikarenakan  kelima  Provinsi  tersebut  merupakan  pusat ekonomi dengan jumlah yang padat di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera.

## 5.DAFTAR PUSTAKA Buku / Dokumen Publikasi Resmi:
Aisah, R. N., Wibowo, A. S., Astuti, A., & Suherman. (2020). Kota Cilegon .
13 (2), 315 – 328. Gujarati,  D.  N.,  &  Porter,  D.  C.  (2012). Dasar-dasar  ekonometrika . Erlangga.
Badan Pusat Statistik. (2015.a) Persentase Penduduk Miskin Maret 2015 Mencapai  11,  22  Persen  diakses  29  Agustus  2022  dari, https://www.bps.go.id/pressrelease/2015/09/15/1158/persentase -penduduk-miskin-maret-2015-mencapai-11-22-persen.html.
Badan Pusat Statistik. (2017.b) Persentase Penduduk Miskin September
2017  Mencapai  10,12  Persen  diakses  29  Agustus  2022  dari, https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase -penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html Badan Pusat Statistik. (2019.c) Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2019 diakses 30 Juli 2022 dari https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/01/15/1743/persentase -penduduk-miskin-september-2019-turun-menjadi-9-22- persen.html Badan Pusat Statistik. (2020.d) Persentase Penduduk Miskin di Indonesia
Tahun 2020 diakses 30 Juli 2022 dari https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase -penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19- persen.html Badan Pusat Statistik. (2019.e) Indeks Kedalaman (P1) Indonesia Tahun 2019 diakses 30 Juli 2022 dari https://www.bps.go.id/indicator/23/503/1/indeks-kedalaman- kemiskinan-p1-menurut-provinsi.html Badan Pusat Statistik. (2020.f) Indeks Kedalaman (P1) Indonesia Tahun 2020 diakses 30 Juli 2022 dari https://www.bps.go.id/indicator/23/503/1/indeks-kedalaman- kemiskinan-p1-menurut-provinsi.html Badan Pusat Statistik. (2019.g) Indeks Keparahan (P2) Indonesia Tahun 2019 diakses 30 Juli 2022 https://www.bps.go.id/indicator/23/504/1/indeks-keparahan- kemiskinan-p2-menurut-provinsi.html Badan Pusat Statistik. (2020.h) Indeks Keparahan (P2) Indonesia Tahun 2020 diakses 30 Juli 2022 https://www.bps.go.id/indicator/23/504/1/indeks-keparahan- kemiskinan-p2-menurut-provinsi.html Badan  Pusat  Statistik.  (2020.i) Jumlah  Penduduk  Menurut  Provinsi  di Indonesia Tahun 2020 diakses 29 Agustus 2022 https://www.bps.go.id/indicator/12/2131/1/jumlah-penduduk- hasil-sp2020-menurut-wilayah-dan-jenis-kelamin.html Badan  Pusat  Statistik.  (2020.j) Jumlah  Layanan  Kesehatan  Menurut Provinsi  di  Indonesia  Tahun  2020  diakses  29  Agustus  2022 https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/a pi_pub/biszcFRCUnVKUXNnTDZvWnA3ZWtyUT09/da_04/1 Badan Pusat Statistik. (2020.k) Jumlah Tenaga Medis Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2020 diakses 29 Agustus 2022 https://www.bps.go.id/indicator/30/1477/1/kepadatan-dan- distribusi-tenaga-kesehatan.html Sachs, J. D. (2015). The end of poverty: Economic possibilities for our time . Penguin.
Sanz, R., Peris, J. A., & Escámez, J. (2017). Higher education in the fight against  poverty  from  the  capabilities  approach:  The  case  of  Spain. Journal of Innovation & Knowledge .
Jurnal :
Alkire,  S.,  &  Santos,  M.  E.  (2014).  Measuring  Acute  Poverty  in  the Developing  World:  Robustness  and  Scope  of  the  Multidimensional Poverty Index. World Development , 59 , 251 – 274. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.01.026 Ferezagia, D. V. (2018). Analisis Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Sosial Humaniora Terapan , 1 (1), 1 – 6. https://doi.org/10.7454/jsht.v1i1.6
Goma,  E.  I.  (2021).  Dampak  Covid-19  Terhadap  Isu  Kependudukan  di Indonesia. Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi , 5 (1), 33 – 42. https://doi.org/10.29408/geodika.v5i1.3180
Hanoatubun,  S.  (2020).  Dampak  Covid – 19  terhadap  Prekonomian Indonesia. EduPsyCouns:  Journal  of  Education,  Psychology  and Counseling , 2 (1), 146-153.
Itang, I. (2017). Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan. Tazkiya , 16 (01), 1- 30.
Khoirudin,  A.  (2021).  Analisis  Dampak  Pandemi  Covid-19  Terhadap Perekonomian  Provinsi  Sumatera  Selatan. Iqtishaduna , 4 (1),  532 – 541. https://doi.org/10.53888/iqtishaduna.v6i1.426
Purwono,  R.,  Wisnu,  W.,  Haryanto,  T.,  &  Mubin,  M.  K.  (2021).  Poverty dynamics  in  Indonesia :  empirical  evidence  from  three  main approaches. World  Development  Perspectives , 23 ,  100346. https://doi.org/10.1016/j.wdp.2021.100346 Rahmawati,  A.,  Lutfiani,  L.,  Yunia,  Z.  R.,  Rofiqoh,  I.,  Zahrok,  F.  F.,  & Wahyuningtyas,  D.  (2021).  Dampak  Pandemic  Covid-  19  Terhadap Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Jawa Timur Indikator Tingkat Kemiskinan Dan Ketimpangan. Efektor , 8 (1), 79 – 88. https://doi.org/10.29407/e.v8i1.15708
Rini, A. S., & Sugiharti, L. (2017). Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia:  Analisis  Rumah  Tangga. Jurnal  Ilmu  Ekonomi  Terapan ,
1 (2), 17 – 33. https://doi.org/10.20473/jiet.v1i2.3252 Setyadi, S., & Indriyani, L. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan  Anak. Jurnal  Ekonomi  Dan  Kebijakan  Publik , 4 ,  1 – 11. https://spektrumonline.com/2020/11/11/dampak-pandemi-covid- 19-multidimensi/
Suryahadi,  A.,  Al  Izzati,  R.,  &  Suryadarma,  D.  (2020).  Estimating  the Impact  of  Covid-19  on  Poverty  in  Indonesia*. Bulletin  of  Indonesian Economic Studies , 0 (0), 1 – 34. https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390
Zahrani,  C.  I.,  &  Pramana,  S.  (2021).  Analisis  Perkembangan  Kasus COVID-19  Berkaitan  dengan  Kebijakan  Pemerintah  di  Pulau  Jawa. Indonesian of Health Information Management Journal (INOHIM) , 9 (1), 01 – 12. https://doi.org/10.47007/inohim.v9i1.224 Sumber Referensi Lainnya : Yip Britt and Valeria Perasso. 2021. Asal Covid-19: Apakah kita perlu tahu dari mana asal virus corona ini? : https://www.bbc.com/indonesia/dunia- 57590872#:~:text=Virus%20SARS%2DCoV%2D2%20pertama,pertam
a%20infeksi%20Covid%2D19%20tercatat . Diakses tanggal 7 Agustus
2022