## Penyelesaian Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pada Perkara Wanprestasi BMT Al-Falah Berkah Sejahtera di Pengadilan Agama Sumber

## Afif Muamar
Faculty of Islamic Ekonomic Low , State Islamic Institute Syekh Nurjati Cirebon afif_muamar@syekhnurjati.ac.id

## Fadilah Rohayati
Faculty of Islamic Ekonomic Low , State Islamic Institute Syekh Nurjati Cirebon fadilahrohyati@gmail.com
Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  analyze  the  handling  of  Sharia  economic  disputes, especially  in  cases  of  default  in  religious  courts,  and  the  source  of  the  decision.  This research shows that the settlement of sharia economic cases is regulated in Supreme Court Regulation  (PERMA)  Number  14  of  2016  concerning  Procedures  for  Settling  Sharia Economic  Cases.  Furthermore,  Article  1243  of  the  Civil  Code  states,  "Reimbursement  of costs, losses, and interest for  non-fulfillment of an obligation begins to be required if the debtor,  even  though  it  has  been  declared  negligent,  remains  negligent  to  fulfill  the obligation, or if something that must be given or done can only be given or done in a time that  exceeds  the  time  specified.".  Thus,  through  the  judge's  decision,  it  is  decided  that defendants I and II, who have been officially and properly summoned, are not present at the trial, so it is considered that the allegations made by the plaintiff are true and that the defendant has defaulted. Stating that the decision of this case is declared to be executable in advance even though there is a verzet, punishing Defendant I and Defendant II to pay immediately and unconditionally the entire remaining debt to the Plaintiff in the amount of  Rp.  112,600,000,  unable  to  pay  it, the  land  certificate will  be auctioned  to  pay  off the financing.
Keywords: Default; Sharia Economic Dispute; Decision.

## Abstrak
Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  menganaisis  tentang  penangan  sengketa  ekonomi Syariah  terutama  pada  perkara  wanprestasi  dalam  pengadilan  agama  sumber  pada putusan.  Penelitian  ini  menunjukan  bahwa  Penyelesaian  perkara  ekonomi  syariah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Selanjutnya, pada Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan,  “Penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga  karena  tak  dipenuhinya  suatu perikatan  mulai  diwajibkan,  bila  debitur,  walaupun  telah  dinyatakan  Ialai,  tetap  Ialai untuk  memenuhi  perikatan  itu,  atau  jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau dilakukannya  hanya  dapat  diberikan  atau  dilakukannya  dalam  waktu  yang  melampaui waktu  yang  telah  ditentukan”.  Dengan  demikian  melalui  putusan  Hakim  Memutuskan Tergugat  I  dan  Tergugat  II  yang  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut  tidak  hadir dipersidangan maka dianggap tudahan yang dilakukan oleh Penggugat dinyatakan benar bahwa  Tergugat  melakukan  Wanprestasi.  Menyatakan  putusan  perkara  ini  dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet , Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk  membayar  lunas  seketika  tanpa  syarat  seluruh  sisa  hutang  kepada  Penggugat
sejumlah Rp 112.600.000, tidak bisa membayarnya maka sertifikat tanah tersebut akan dilelang untuk melunasi pembiayaan tersebut.
Kata Kunci: Wanprestasi; Sengketa Ekonomi Syariah; Putusan

## PENDAHULUAN
Indonesia  adalah  negara  berkembang  yang  memiliki  kondisi  perekonomian  tidak menentu. Banyaknya kebutuhan hidup yang diperlukan sementara lapangan pekerjaan yang masih sangat terbatas, menuntut setiap orang untuk menjadi pelaku bisnis dengan membuka  usaha  sendiri  demi  memenuhi  kebutuhan  hidupnya.  Yang  mana  ekonomi merupakan  sebuah  aktivitas  dasar  manusia  dalam  rangka  memenuhi  naluri  mereka untuk tetap bertahan hidup semampu mereka di kehidupan ini. Mereka melakukan apa saja  yang  mereka  mampu,  sehingga  segala  kebutuhan  hidupnya  dapat  terpenuhi  dan terlayani dengan maksimal sehingga mereka tidak merasakan kemiskinan. 1
Banyaknya  problematika  ekonomi  salah  kurangnya  biaya  kehidupan  sehari  –  hari ataupun  modal  untuk  usaha,  sehingga  pemerintah  untuk  mengatasi  hal  tersebut mendirikan  suatu  koprasi.  Yang  mana  dijelaskan  pada  Undang-Undang  No.  22  Tahun 1992  Bab  1  Pasal  1  koperasi  adalah  badan  usaha  yang  beranggotakan  orang-seorang atau  badan  hukum  koperasi  dengan  melandaskan  kegiatannya  berdasarkan  prinsip koperasi  sekaligus  gerakan  ekonomi  rakyat  yang  berdasar  atas  asas  kekeluargaan. Tingkatan  koperasi  dalam  Undang-undang  tersebut  dikenal  dua  tingkatan,  yakni Koperasi  Primer  dan  Koperasi  Sekunder.  Koperasi  Primer  adalah  koperasi  yang didirikan  oleh  dan  beranggotakan  orang-seorang,  dan  koperasi  sekunder  adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. 2
Di  samping  lembaga  Koperasi  yang  telah  dikenal,  saat  ini  juga  berkembang Lembaga Baitul  Maal  Wa  Tamwil adalah  salah  satu  lembaga  keuangan  mikro  yang
1 Raden Patria Danu Negara. (2015). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Simpanan Mudharabah (Studi Pada BMT Ben Taqwa). Skripsi (Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Negri Semarang). p. 3.
2 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
berbasis  syariah  yang  sedang  berkembang  ditengah  masyarakat.  Perkembangan tersebut  tidak  hanya  dilihat  dari  sisi  jumlah  BMT  tetapi  dilihat  dari  perkembangan organisasi maupun fungsinya dalam memakmurkan serta memberdayakan masyarakat. BMT  sangat  diperlukan  oleh  masyarakat  yang  berguna  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  BMT  harus  dijaga  dan  dilestarikan  yang mana agar BMT mampu memberikan pelayanan dengan lebih baik dan bermutu. 3
Dalam  pelaksanaan  akad  transaksi  dalam  pembiayaan,  pastinya  akan  ada kesepakatan  antara  pihak  BMT  dan  nasabah.  Dengan  demikian,  akan  adanya keterikatan  antara  kedua  belah  pihak  untuk  memenuhi  hak  dan  kewajibannya  baik sebagai  pihak  BMT  ataupun  nasabah.  Kedua  belah  pihak  terikat  oleh  perjanjian  dan hukum yang telah dibuat. Fakta di lapangan dalam praktiknya kegiatan pembiayaan ini tidak  selalu  lancar,  salah  satu  risiko  yang  mungkin  dapat  terjadi  yaitu  adanya wanprestasi.
Wanprestasi merupakan kondisi dimana tidak terpenuhinya kewajiban yang  telah disepakati  dalam  suatu  perjanjian.  Nasabah  dapat  dikatakan  melakukan  wanprestasi apabila mengalami kegagalan dalam melaksanakan kewajiban dari sesuatu yang sudah disepakati  Bersama  dalam  suatu  kontrak  perjanjian  yang  mana  dapat  menimbulkan kerugian  bagi  pihak  BMT.  Wanprestasi  menjadi  salah  satu  risiko  yang  sering  dialami oleh  bank  syariah  maupun  Lembaga  Keuangan  Syariah  lainnya.  Banyak  nasabah  yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi pihak BMT,  baik  dalam  penyusunan  nilai  modal  ataupun  dapat  mengurangi  nilai  bagi  hasil bagi  pihak  BMT.  Dalam  menanggulangi  permasalahan  tersebut  yang  mana  nasabah sering  menunda-nunda  pembayaran  maka  dalam  Lembaga  Keuangan  Syariah menerapkan denda atau dalam Islam dikenal dengan ta’zir.
3 Cokrohadisumarto,  Widiyanto  bin  Mislan,  et  al.,  (2016). BMT:  Praktik  dan  Kasus ,  (Jakarta:  PT Rajagrafindo Persada). p. 7.
Peradilan agama adalah salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan. Pasal 49  UU  Nomer  3  Tahun  2006  menyebutkan  bahwa  pengadilan  agama  bertugas  dan berwenang  memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: perkawinan,  waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Pasal 49 huruf (i) UU No 3 Tahun 2006 yang dinyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus,  dan  menyelesaikan  perkara  dalam  bidang  ekonomi  syariah. 4 Masuknya perkara  ekonomi  Syariah  menjadi  salah  satu  kompetensi  absolut  Pengadilan  agama menjandi  tantangan  baru  bagi  penegak  hukum  di  lembaga  tersebut,  sehingga  perkara Ekonomi Syariah yang masuk dalam pengadilan agama sumber ini belum terlalu banyak seperti perkara perceraian.
Dalam  putusan  pengadilan  harus  memuat  beberapa  bagian  yang  salah  satunya adalah  pertimbangan  hukum.  Pertimbangan  hukum  berisi  analisis,  argumentasi, pendapat  atau  kesimpulan  hukum  dari  hakkim  yang  memeriksa  perkara. 5 Putusan dijatuhkan  secara  obyektif  tanpa  dicemari  oleh  kepentingan  pribadi  atau  pihak  lain. Putusan juga harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat  konsisten  dengan  penalaran  hukum  yang  sistematis,  dimana  argumentasi tersebut harus diawasi dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin sifat keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.
Pengadilan  agama  sumber  telah  menerima  beberapa  perkara  ekonomi  syariah, seperti pada sengketa ekonomi syariah Nomer pendaftaran 5172/Pdt.G/2020/PA. Sbr.
4 Inna  Oomariyah.  (2017). Penyelesaian  Gugatan  Wanprestasi  dalam  Sengketa  Ekonomi  Syariah Pengadilan  Agama  Sleman  (Analisis  Putusan  Perkara  No.  1609/PDT.G/2016/PA.SMN) . Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta). p. 3.
5 Yahya Harahap. (2007). Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika). p. 809.
Putusan  Nomor 5172/Pdt.G/2022/PA. Sbr yaitu kasus BMT Al-Falah Berkah Sejahtera yang  memberikan  pinjamana  uang  kepada  nasabah  akan  tetapi  harus  memberikan jaminan  berupa  sertifikat  rumah  tersebut,  akan  tetapi  pihak  nasabah  itu  melakukan Wanprestasi  yang  mana  sebelumnya  sudah  Akad Ijarah  Muntahiyah  bit  Tamlik merupakan  pemindahan  hak  guna  atas  suatu  barang  dalam  waktu  tertentu  dengan pembayaran  sewa  yang  diikuti  pemindahan  kepemilikan  barang  setelah  masa  sewa berakhir, baik dengan akad jual beli maupun akad hibah, selama 6 bulan terhitung sejak perjanjian  di  tanda-tangani  tidak  bisa  memenuhi  kewajibannya  untuk  melakukan pembayaran  kepada  pihak  BMT  Al-Falah  Berkah  Sejahtera,  mengingkatkan  untuk melakukan  pembayaran  akan  tetapi  nasabah  selalu  mengabaikannya  dan  tidak  ada ikatan  baik  untuk  melakukan  pembayaran  ke  pihak  BMT  sehingga  melakukan peringatan secara tertulis untuk melakukan pembayaran sebesar 112.600.000, dengan tidak  ada  etika  baiknya  maka  pihak  BMT  mengajukan  kepada  Pengadilan  Agama Sumber  untuk  meletakkan  sita  jaminan  terhadap  bangunan  yang  menjadi  jaminan tersebut,  dan  pada  Akad Ijarah  Muntahiyah  bit  Tamlik No.  00207/03.16/AF/X/20 antara    Penggugat  dengan  Tergugat  I  tersebut  adalah  sah  dan  mengikat,  maka  Para Tergugat  atau  siapapun  yang  menguasai  atau  mendapatkan  hak  daripadanya  wajib dihukum  untuk  mengosongkan,  serta  menyerahkan  tanah  dan  bangunan  tersebut, kedalam  kekuasaan    Penggugat  tanpa  syarat  dan  beban  apapun,  Penggugat  memita, agar  Para  Tergugat  tunduk  dan  patuh  pada  isi  putusan  ini,  mohon  agar  Pengadilan Agama  Sumber  menghukum  Para  Tergugat  untuk  membayar  uang  paksa  sebesar  Rp 500.000  per  hari  setiap  kali  Para  Tergugat  tidak  melaksanakan  isi  putusan  ini  secara baik.
Berdasarkan  uraian  diatas  peneliti  ini  bertujuan  ingin  mengatahui  bagaimana penyelesaian putusan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Khususnya pada Perkara Wanprestasi?
Berikut  karya  terdahulu  yang  terdokumentasi  sebagai  acuan  pembeda  dalam penelitian antara lain: Alfian Hanggara Putra dan Djumardin, dalam Jurnal yang berjudul “Wanprestasi dalam Akad Murabahah (Studi Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomer:
0508/PDT.G/PA.MTR).”  Wanprestasi  merupakan  suatu  kelalaian  atau  kesalahan debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan  memaksa.  Berdasarkan  dasar  Pertimbangan  Hakim  dalam  mengadili  dan memutuskan  Perkara  Wanprestasi  Dalam  Akad  Murabahah  (Studi  Putusan  Pengadilan Agama Mataram Nomor 0508/Pdt.G/2016/Pa.Mtr) adalah bahwa oleh karena penggugat sebagai  pihak  yang  Wanprestasi  kepada  Tergugat  yang  mengakibatkan  timbulnya sengketa ini maka penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1)  RBg,  biaya perkara yang  timbul  akibat  perkara  ini  sebesar  Rp.  747.000 (tujuh  ratus empat  puluh  tujuh  ribu  rupiah) dibebankan  kepada Penggugat,  dan  menyatakan  bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan tidak menyerahkan kembali asli Sertifikat Hak Milik (SHM)  Nomor  2548  atas  nama  Suharyono,  yang  merupakan  milik  Penggugat  adalah perbuatan melawan hukum. 6
Alyani  Mahfuzh  dan  Kholis  Roisah  dalam  Jurnal  yang  berjudul  “Wanprestasi  Dalam Perjanjian  Jual  Beli  Kios  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kupang  Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG).”  Wanprestasi  merupakan  suatu  keadaan  di  mana  seseorang tidak melaksanakan kewajibannya atau ingkar janji yang disebabkan karena kesengajaan ataupun lalai. Tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui jenis wanprestasi dalam kasus  Putusan  Pengadilan  Negeri  Kupang  Nomor  18/PDT.G/2016/PN.KPG  dan  akibat
6 Alfian  Hanggara  Putra,  Djumardin.  (2023).  Wanprestasi  dalam  Akad  Murabahah. Jurnal  Private  Law . Vol. 3, Issue 1.
hukum  bagi  pihak  yang  telah  melakukan  wanprestasi  (Studi  Kasus  Putusan  Pengadilan Negeri  Kupang  Nomor  18/PDT.G/2016/PN.KPG).  Penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan normatif (penelitian normatif) dengan spesifikasinya yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kesimpulan bahwa: 1) Bentuk wanprestasi dalam  kasus  ini  yaitu  Tergugat  melaksanakan  perjanjian  tetapi  tidak  sebagaimana  yang diperjanjikan;  2)  Akibat  hukum  bagi pihak  yang  telah  wanprestasi  yaitu  membayar sisa uang pembelian kios sebesar Rp.80.500.000 (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.  571.000  (lima  ratus  tujuh  puluh  satu  ribu rupiah). 7
Abd Basith Mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Jember, dengan judul “Penyelesaian Perkara Wanprestasi dalam Perjanjian Murabahah di BPRS Situbondo (Studi Putusan Pengadilan Agama Situbondo No.: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit).” Perbankan syariah  sebagai  lembaga  intermediasi  yang  memiliki  peran  dalam  hal  penghimpunan dana,  penyaluran  dana  yang  memberikan  dan  mengenakan  imbalan  atas  dasar  prinsip syariah, salah satu produk bank syariah adalah murabahah. Lembaga yang menjalankan produk  tersebut  adalah  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syariah  (BPRS),  namun  nasabah melakukan  perbuatan  yang  merugikan  pihak  lembaga.    Putusan  perkara  Nomor 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit.  Bahwa  Para  Tergugat  pernah  membayar  angsuran  selama  8 kali angsuran, namun Para Tergugat setelah itu tidak lagi membayar angsuran meskipun Penggugat  memberikan  surat  peringatan  kepada  Para  Tergugat  namun  tidak  ada tanggapan  yang  baik,  sehingga  Penggugat  mengajukan  gugatan  ke  Pengadilan  Agama Situbondo  dengan  menuntut  Para  Tergugat  membayar  sisa  kewajiban  (angsuran)  Rp. 157.546.000, menuntut agar objek agunan dapat dijual dan lelang. Akibat hukum putusan Nomor  0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit,  megabulkan  gugatan  Penggugat  sebagian,  bagi  Para
7 Alyani Mahfuzh, Kholis Roisah. (2021). Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kios (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG). Jurnal Notarius , Vol. 14, No. 2.
Tergugat  dinyatakan  secara  hukum  melakukan  wanprestasi,  membayar  sisa  kewajiban Rp. 147.546.000 dan biaya perkara kepada Para Tergugat Rp. 441.000. 8
Hesti  Wulandari  Mahasiswi  Fakultas  Syariah  dan  Hukum,  UIN  Sunan  Gunung  Djati Bandung,  dengan  judul  “Analisis  Putusan  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Pengadilan  Agama Cirebon Tentang Wanprestasi Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon  (Perkara  Nomer  1/  Pdt.G.S/2020/PA.CN).”  Pihak  bank  membantu  memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa di penuhi dengan menyediakan layanan yang kini banyak  nasabah  yang  bergabung.  tetapi  pada  pelaksaanya  sering  di  temukan  sengketa sesuai dengan yang terjadi pada perkara sengketa ekonomi syariah dipengadilan agama cirebon dengan Perkara Nomor 1/ Pdt.G.S/2020/PA.CN. sengketa ini terjadi akibat nsabah tidak  memenuhi  kewajibannya  untuk  melunasi  angsuran  kepada  pihak  Bank  syariah mandiri  lalu  muncul  gugatan  untuk  diselesaikan  secara  litigasi.    Perkara  nomor 1/Pdt.G.S/2020/PA.CN  pada  penyusunan  struktur  sudah  sesuai  dengan  ketentuan,lalu pokok  sengeketanya  gugatan  yang  berisikan  tentang  adanya  ingkar  janji  (wanprestasi) oleh salah satu pihak, Majelis hakim memberikan dasar pertimbangan dengan bukti-bukti yang  di  bawa  ke  persedingan,terutama  pengakuan  mumi  yang  dilakukan  oleh  pihak tergugat  sehingga  menyebutkan  bahwa  gugatan  yang  diakui  secara  bulat  oleh  pihak Tergugat, pelaksanakan sita jaminan dalam tinjauan hukum ekonomi syariah boleh saja di lakukan dengan landasan di laksanakan untuk mencapai kemaslahatan untuk para pihak, mengacu  pada  Kemaslahatan,dan  menghindari  kemadharatan  sesuai  salah  satu  kaidah yang berlaku. 9
8 Abd  Basith.  (2020). Penyelesaian  Perkara  Wanprestasi  dalam  Perjanjian  Murabahah  di  BPRS Situbondo  (Studi  Putusan  Pengadilan  Agama  Situbondo  Nomor:  0002/Pdt.GS/2019/PA.  Sit) . Skripsi (Jember: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember).
9 Hesti Wulandari, “Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pengadilan Agama Cirebon Tentang Wanprestasi  Akad  Murabahah  di  Bank  Syariah  Mandiri  Kantor  Cabang  Cirebon  (Perkara  Nomer  1/ Pdt.G.S/2020/PA.CN).” Skripsi (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati, 2022).
Ika Rachmawati Mahasiswa Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta, dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Anggota dalam Pelaksanaan Akad Murabahah di Tinjau dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  dalam  Pada Baitul  Maal  Wa  Tamwil  Yaaqowiyyu Cabang  Wonosari  Klaten.”  Dalam  pelaksanaan  akad  transaksi  dalam  pembiayaan  salah satunya akad murabahah, pastinya akan ada kesepakatan antara pihak BMT dan nasabah. Dengan  demikian,  akan  adanya  keterikatan  antara  kedua  belah  pihak  untuk  memenuhi hak dan kewajibannya baik sebagai pihak BMT ataupun nasabah. Fakta di lapangan dalam praktiknya kegiatan pembiayaan ini tidak selalu lancar, pasti akan menemukan salah satu risiko  yang  mungkin  dapat  terjadi  yaitu  adanya  wanprestasi.  Hal  yang  menjadi  pokok permasalahan  penelitian  ini  adalah  setiap  Lembaga  Keuangan  Syariah  mempunyai kebijakan  dalam  meneyelesaikan  kasus  wanprestasi  yang  mana  harus  sesuai  dengan ketentuan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  (DSN  MUI).  Peneliti  menyimpulkan  bahwa dalam  penyelesaian  setiap  kasus  wanprestasi  pada  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  Cabang Wonosari  Klaten  berbeda-beda.  Seperti  memberi  pemberitahuan,  peringatan, penjadwalan kembali, serta penjualan jaminan. Kemudian penyelesaian wanprestasi pada Baitul  Maal  Wa  Tamwil  Cabang  Wonosari  Klaten  sudah  sesuai  dengan  fatwa  Dewan Syariah Nasional (DSN MUI) dan pastinya sudah sesuai dengan prinisp Syariah. 10
Dari  hasil  penelitian  diatas  terdapat  persamaan  pembahasaan  yang  akan  dibahas dalam  penelitian  ini  yaitu  membahas  tentang  penyelesaian  sengketa  Ekonomi  Syariah pada perkara wanprestasi yang ditangani oleh pengadilan agama, adapun perbedaan yang terdapat  dari  penelitian  sekarang  dengan  penelitian  terdahulu  yaitu  pada  tempat  yang diteliti dan akad yang dilakukan pada setiap Lembaga yang bersangkutan.
10 Ika Rachmawati. (2023). Penyelesaian Wanprestasi Anggota dalam Pelaksanaan Akad Murabahah di  Tinjau  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  dalam  Pada  Baitul  Maal  Wa  Tamwil  Yaaqowiyyu  Cabang Wonosari Klaten . Skripsi (Surakarta: Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta).

## BENTUK  WANPRESTASI  DALAM  KASUS  PENGADILAN  AGAMA  SUMBER  DENGAN
NOMOR 5172/PDT.G/2022/PA.Sbr.
Mahkamah  berpendapat,  kerugian  dalam  hukum  perdata  dapat  timbul  karena wanprestasi  atau  dapat  pula  timbul  karena  perbuatan  melawan  hukum.  Kerugian dalam  wanprestasi  terjadi  karena  keadaan  di  mana  kreditur  maupun  debitur  tidak memenuhi  perjanjian  yang  telah  disepakati  kedua  pihak.  Pasal  1243  KUH  Perdata menyatakan, “Penggantian  biaya,  kerugian  dan  bunga  karena  tak  dipenuhinya  suatu perikatan  mulai  diwajibkan,  bila  debitur,  walaupun  telah  dinyatakan  Ialai,  tetap  Ialai untuk  memenuhi  perikatan  itu,  atau  jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Artinya,  suatu wanprestasi tidak akan terjadi jika tidak ada suatu perjanjian yang mendahuluinya. 11
Adapun  akibat  yang  timbul  dalam  wanprestasi  ialah,  keharusan  atau  kepastian bagi  debitur  membayar  ganti  rugi  ( schadevergoeding ).  Atau  dengan  adanya wanprestasi  oleh  salah  satu  pihak,  pihak  yang  lainnya  dapat  menuntut  pembatalan perjanjian.  Seperti  dalam  keputusan  MA  tanggal  21  Mei  1973  No.  70  /HK/Sip/1972 “ Apabila  salah  satu  pihak  melakukan  wanprestasi  karena  tidak  melaksanakan pembayaran kepada pihak lainnya (kepada kreditur), maka pihak yang dirugikan dapat menuntut  pembatalan  perjanjian ”.  Sebab  dengan  tindakan  debitur  yang  lalai  dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar tidak tepat waktu atau tidak tidak mau bayar, jelas merupakan pelanggaran hak tertanggung. Setiap pelanggaran terhadap hak
11 https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16691#:~:text=Pasal%201243%20KUH%20Per data%20menyatakan,hanya%20dapat%20diberikan%20atau%20dilakukannya ,  Dikutip  pada  tanggal,  Kamis  14 September 2023.
orang  lain,  berarti  merupakan  perbutan  melawan  hukum  ( onrechmatige  daad ) sebagaimana dalam perkara wanprestasi tersebut. 12
Kreditur  yang  menderita  kerugian  karena  debiturnya  wanprestasi  dapat  memilih berbagai kemungkinan yaitu:
1) Kreditur dapat minta pelaksanaan perjanjian, walaupun terlambat
2) Kreditur  dapat  minta  ganti  rugi,  yaitu  kerugian  karena  debitur  tak berprestasi,  berprestasi  tapi  tak  tepat  waktu,  atau  berprestasi  yang  tidak sempurna
3) Kreditur dapat minta pelaksanaan perjanjian disertai ganti kerugian sebagai akibat lambatnya pelaksanaan perjanjian
4) Dalam  perjanjian  yang  bertimbal  balik  kelalaian  satu  pihak  memberi  hak kepada  pihak  lawannya  untuk  minta  kepada  hakim  agar  perjanjian dibatalkan  disertai  ganti  kerugian.  Hak  ini  diberikan  oleh  Pasal  1266 KUHPerd  yang  menetapkan  tiap  perjanjian bilateral selalu  dianggap  telah dibuat  dengan  syarat,  bahwa  kelalaian  satu  pihak  akan  mengakibatkan pembatalan  perjanjian  akan  tetapi  pembatalan  mana  harus  dimintakan kepada hakim. 13
Dalam  kasus  tersebut  terdapat  alat  bukti  yang  telah  diberikan  oleh  Penggugat berupa Fotokopi Formulir Pengajuan Pembiayaan tanggal 20 Oktober 2020 atas nama para Tergugat, Fotokopi Akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik
No. 00207/03.16/AF/X/2020 tanggal 30 Oktober 2020 atas nama Tergugat (P1), Fotokopi Sertipikat  (Tanda  Bukti  Hak)  Nomor  602  yang  aslinya  dikeluarkan  oleh  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  (P2),  Fotokopi  Sertipikat  Hak  Tanggungan Nomor  00027/2021  (P3),  Fotokopi  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan
12 Martha Eri Safira. (2017). Hukum Perdata (Ponorogo: CV. Nata Karya). p.108. 13 I Ketut Oka Setiawan (2014). Hukum Perdata Mengenai Perikatan (Jakarta: FH-Utama). p. 33-34.
Nomor  19/2020  tanggal  03  Nopember  2020  (P4),  Fotokopi  Akta  Pemberian  Hak Tanggungan Nomor 234/2020 (P5), Fotokopi Penilaian Properti Milik Wildan Kosasih Nomor  008/2010020/KJKS  BMT-Al-Falah  (P6),  Fotokopi  Surat  Peringatan  1  Nomor 258 BMT-AF/IV/2021 tanggal 30 April 2021 (P7), Fotokopi Surat Peringatan 2 Nomor 259  BMT-AF/VI/2021  tanggal  15  Juni  2021  dan  Fotokopi  Surat  Peringatan  3  Nomor 260  BMT-AF/VIII/2021  tanggal  04  Agustus  2021  (P9),  Fotokopi  Surat  Keputusan Ketua  Pengurus  KSPPS  BMT  Al-Falah  Berkah  Sejahtera  Nomor  :  06/KSPPS- SK/03/2021  tanggal  05  Maret  2021  (P10),  Fotokopi  Surat  Persetujuan  Prinsip Pembiayaan  (SP3)  Nomor  00207/03.16/AF/X/2020  (P11),  tentang  ketentuan  jenis Pembiayaan  Ijarah  Muntahinya  Bittamlik,  Fotokopi  Surat  Keputusan  Ketua  Pengurus KSPPS BMT AL-FALAH BERKAH SEJAHTERA Nomor 06/KSPPS-SK/03/2021 (P12) dan bukti-bukti  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup  dan  telah  dicap  pos  dan  ada relevansinya  dengan  gugatan  perkara a  quo sehingga  bukti-bukti  tersebut  telah memenuhi  syarat  formil  maupun  materiil  bukti  dan  karena  itu  bukti-bukti  tersebut dapat dijadikan dasar bukti dalam memutus perkara a quo .
Penggugat  dengan  Tergugat  telah  melakukan  Akad Ijarah  Muntahiyah  bit  Tamlik dengan  No.  00207/03.16/AF/X/20,  Penggugat  telah  menyediakan  fasilitas Pembiayaan Modal kepada  Tergugat  I sejumlah Rp. 100,600,000,-  (seratus juta enam ratus ribu rupiah) secara sekaligus sesuai dengan rencana kerja yang telah disiapkan dan  dengan  margin  Rp  12.000.000,-  (dua  belas  juta  rupiah),  Dengan  pembiayaan tersebut  pihak  Tergugat  I  menjaminkan  tanah  dan  bangunan  Sertifikat  Hak  Milik  No 602  Blok  Putat  Payung  Desa  Mertapada  Wetan,  Kecamatan  Astanajapura,  Kabupaten Cirebon  atas  nama  Endang  Sri  Agustin  (Tergugat  II)  dengan  Surat  Ukur  Nomor 361/Mertapada/2007  dengan  Luas  213  m 2 (dua  ratus  tiga  belas  meter  persegi), adapun Jangka waktu Akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik ini antara Penggugat  dengan
Tergugat I berlaku selama 6 bulan terhitung sejak perjanjian di tanda-tangani, sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 dengan jatuh tempo pada 30 April 2021, akan tetapi Tergugat  I  dan  Tergugat  II  tidak  bisa  memenuhi  kewajibannya  untuk  melakukan pembayaran kepada Tenggugat, sehingga Tergugat  I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi.

## PUTUSAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PENGADILAN AGAMA SUMBER DENGAN NOMOR 5172/Pdt.G/2022/PA.Sbr.
Pada  kasus  Perkara  Saudara  Ahmad  Hamdan,  S.Ag  ME  Ketua  Pengurus  Koperasi Simpan  Pinjam  dan  Pembiayaan  Syariah  (KSPPS)  BMT  Al-Falah  Berkah  Sejahtera selaku Penggugat dengan Wildan Kosasi dan Endang Sri Agustin sebagi Tergugat telah melakukan Akad Ijarah Muntahiyah bit Tamlik tanpa ada paksaan dari siapa pun, akan tetapi  Tergugat  tidak  melaksanakan  kewajibannya,  diberikan  peringatan-peringatan yang telah disampikan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II benar-benar telah tidak melakukan  prestasi  apa  pun  sesuai  yang  telah  dituangkan  dalam Akad  Ijarah Muntahiyah  bit  Tamlik Nomor  00207/03.16/AF/X/20  yang  mana  dalam  ketentuan pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyatakan bahwa “Semua akad yang  dibentuk    secara  sah  berlaku  sebagai  nash  syari’ah  bagi  mereka  yang mengadakan akad”, sedangkan dalam pasal 1338 (1) KUH Perdata menyatakan bahwa, “Semua  persetujuan  yang  dibuat  sesuai  dengan  undang-undang  berlaku  sebagai undang-undang  bagi  mereka  yang  membuatnya.  Persetujuan  itu  tidak  dapat  ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan  oleh  undang-undang  dan  persetujuan  harus  dilaksanakan  dengan  itikad baik”.
Adapun  menurut  pasal  36  KHES,  Pihak  dapat  dianggap  melakukan  ingkar  janji, apabila  karena  kesalahannya  yaitutidak  melakukan  apa  yang  dijanjikan  untuk melakukannya,  melaksanakan  apa  yang  dijanjikannya,  tetapi  tidak  sebagaimana dijanjikan,  melakukan  apa  yang  dijanjikannya,  tetapi  terlambat,  melakukan  sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
Tanpa  adanya  etika  baik  untuk  melaksanakan  kewajiban  dalam  menyelesaikan perjanjian  yang  telah  disepakati  pada  surat  peringatan-peringatan  yang  disampaikan oleh  Penggugat,  sedangankan  Penggugatn  juga  memperhatikan  tidak  hanya kepentingan  dari  Tergugat  saja  tetapi  pada  kepentingan  nasabah/investor  Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiyaan Syariah (KSPPS) BMT Al- Falah Berkah Sejahtera pun yang telah menabung  dan telah menanamkan sahamnya harus diperhatikan sehingga ada keseimbangan dan keadilan untuk semua, sehingga tindakan Tergugat I yang tidak melakukan prestasi apa pun patut untuk dihukum.
Sehubungan  dengan  gagal  bayar/wanprestasi  yang  dilakukan  Tergugat  I  dan Tergugat  II,  maka  Penggugat  berhak  melakukan  eksekusi  berdasarkan  Pasal  20  ayat (1)  jo.  Pasal  14  ayat  (2)  dan  (3)  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1996  tentang  Hak Tanggungan  atas  Tanah  Beserta  Benda-benda  yang  Berkaitan  dengan  Tanah  (UUHT) sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUH:
(1) Apabila debitor cidera janji, maka berdasarkan:
a. hak   pemegang   Hak   Tanggungan    pertama   untuk menjual   obyek   Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
b. titel  eksekutorial yang  terdapat  dalam  sertifikat  Hak  Tanggungan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  14  ayat  (2),  obyek  Hak  Tanggungan dijual  melalui  pelelangan  umum  menurut  tata  cara  yang  ditentukan  dalam
peraturan  perundang-undangan  untuk  pelunasan  piutang  pemegang  Hak Tanggungan dengan hak mendahului dari pada kreditor-kreditor lainnya; Pasal 14 ayat (3) UU:
(3)  Sertifikat  Hak  Tanggungan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  mempunyai kekuatan eksekutorial yang  sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah memperoleh    kekuatan  hukum  tetap  dan  berlaku    sebagai    pengganti grosse    acte Hypotheek sepanjang  mengenai  hak atas tanah.
Akan tetapi pihak Penggugat tidak melakukan eksekusi berdasarkan Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 14  ayat  (2) dan  (3) Undang-Undang  Nomor  4 tahun  1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah  beserta  benda-benda yang berkaitan dengan  tanah  (UUHT); Adapun  yang  dimaksud  dengan  pasal  6  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  adalah "Apabila  debitor  cidera  janji,  pemegang  Hak Tanggungan   pertama  mempunyai  hak untuk menjual  obyek  Hak  Tanggungan   atas  kekuasaan  sendiri  melalui  pelelangan umum    serta  mengambil  pelunasan  piutangnya  dari  hasil  penjualan  aset  tersebut" sehingga  seharusnya  langsung  melakukan eksekusi atas  obyek a  quo bukan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama Sumber.
Dari  hasil  pemeriksaan  setempat  ( descente )  di  atas, Majelis  Hakim  tunduk  dan berpedaman  pada  hasil  pemeriksaan  setempat  dan  tidak  lagi  memedomani  apa  yang ada  pada  gugatan  Penggugat  maupun  bukti-bukti  yang  telah  disampaikan  Penggugat sepanjang  tentang  kalimat  “berdiri  bangunan  dan  batas  sebelah  Utara:    Perencanaan Jalan Tol dan sebelah Timur: Tanah Warga No 1628.
Menimbang,  bahwa  mengenai  petitum  dan  hal-hal  lain  yang  tidak dipertimbangkan, Majelis Hakim cukup menyatakan dikesampingkan bahwa Tergugat I dan  Tergugat  II  sebagai  pihak  yang  dikalahkan,  maka  sesuai  dengan  ketentuan  dan maksud pasal 181 dan 182 HIR Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar
biaya  yang  timbul  dalam  perkara a  quo dan  segala  peraturan  perundang-undangan yang berlaku dan semua ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara a quo.
Dengan  itu  Hakim  Memutuskan  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  yang  telah  dipanggil dengan  resmi  dan  patut  tidak  hadir  dipersidangan  maka  dianggap  tudahan  yang dilakukan oleh Penggugat dinyatakan benar bahwa Tergugat melakukan Wanprestasi, Menyatakan putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat  seluruh  sisa  hutang  kepada  Penggugat  sejumlah  Rp  112.600.000  (seratus  dua belas  juta  enam  ratus  ribu  rupiah)  dan  bila  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  tidak  dapat melunasi  hutang a  quo ,  maka  tanah  dengan  Sertifikat  Hak  Milik  No  602  Blok  Putat Payung,  Desa  Mertapada  Wetan,  Kecamatan  Astanajapura,  Kabupaten  Cirebon  atas nama  Endang  Sri  Agustin  (Tergugat  II)  dengan  Surat  Ukur  Nomor 361/Mertapada/2007 dengan luas 213m (dua ratus tiga belas meter persegi) dengan batas-batas :
• Sebelah Utara : Jalan Tol
• Sebelah Timur
: Jalan Tol
• Sebelah Selatan : Jalan Desa/ Gang
• Sebelah Barat : Tanah Warga No 1629
Dapat langsung dilelang  untuk melunasi hutang di atas melalui Kantor Pelayanan Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  Cirebon,  dan  Menghukum  Tergugat  I  dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.215.000, (dua juta dua ratus lima belas ribu rupiah).
Terkait  putusan  akhir  gugatan  sederhana,  apabila  diputus verstek maka  pihak tergugat  dapat  mengajukan  perlawanan (verzet) paling  lambat  7  (tujuh)  hari  setelah pemberitahuan  putusan.  Atas  putusna verzet tersebut  tergugat  dapat  mengajukan
Keberatan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Di dalam Perma No 5 tahun 2019 disebutkan bahwa hakim wajib untuk berperan aktif dalam: memberikan penjelasan  mengenai  acara  gugatan  sederhana  secara  berimbang  kepada  para pihak,mengupayakan  penyelesaian  perkara  secara  damai  termasuk  menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan, menuntun para pihak  dalam  pembuktian  dan  menjelaskan  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  para pihak. 14
Dalam  perkara  ini  maka  pihak  tergugat  cukup  melunasi  pembiayaan  sebesar  Rp. 112.600.000 kepada pihak Penggugat selama waktu 6 bulan, jika tidak bias membayar sesuai  waktu  yang  ditentukan  maka  Sertifikat  tanah  yang  menjadi  jaminan  akan langsung  dilelang  untuk  melunasi  utang  tersebut.  Yang  mana  perkara  tersebut termasuk  perkara  wanprestasi  sederhana  sehingga  waktu  pada  penganan  kasus  ini tidak memakan waktu lama hanya sampai 25 hari dan pada perkara ini pihak Tergugat selama persidangan tidak pernah hadir dengan itu dalam memutuskan perkara dengan cepat. 15

## KESIMPULAN
Penyelesaian  Sengketa  Ekonomi  Syariah  merupakan  sengketa  di  bidang  ekonomi syariah antara lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. Nasabah mengajukan permohonan  terhadap  Bank  syariah  dengan  akad  Murabahah.  Akhirnya,  setelah melakukan  pertimbangan  dan survey ,  Bank  Syariah  menyepakati  untuk  menyetujui permohonan  pembiayaan  tersebut.  Penyelesaian  perkara  ekonomi  syariah  diatur
14 https://pa-demak.go.id/layanan-hukum/prosedur-beracara/gugatansederhana .  Dikutip  pada tanggal, 2 Oktober 2023
15 Wawancara  dengan  Syarif  Hidayat  (Hakim)  di  Pengadilan  Agama  Sumber  pada  tanggal  26 September 2023.
dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian  Perkara  Ekonomi  Syariah.  PERMA  ini  untuk  menjamin  pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan PERMA ini maka perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau dengan acara biasa.
Kerugian  dalam  wanprestasi  terjadi  karena  keadaan  di  mana  kreditur  maupun debitur tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakati kedua pihak. Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan  mulai  diwajibkan,  bila  debitur, walaupun telah  dinyatakan  Ialai, tetap Ialai  untuk  memenuhi  perikatan  itu,  atau  jika  sesuatu  yang  harus  diberikan  atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Artinya,  suatu wanprestasi tidak akan terjadi jika tidak ada  suatu  perjanjian  yang  mendahuluinya.  Dalam  perkara  ini  Penggugat  dengan Tergugat  telah  melakukan  Akad Ijarah  Muntahiyah  bit  Tamlik dengan  No. 00207/03.16/AF/X/20,  Penggugat  telah  menyediakan  fasilitas  Pembiayaan  Modal kepada  Tergugat  I  sejumlah  Rp.  100,600,000,-  (seratus  juta  enam  ratus  ribu  rupiah) secara sekaligus sesuai dengan rencana kerja yang telah disiapkan dan dengan margin Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), Dengan pembiayaan tersebut pihak Tergugat I menjaminkan Sertifikat tanah dan bangunan.
Dengan  itu  Hakim  Memutuskan  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  yang  telah  dipanggil dengan  resmi  dan  patut  tidak  hadir  dipersidangan  maka  dianggap  tudahan  yang dilakukan oleh Penggugat dinyatakan benar bahwa Tergugat melakukan Wanprestasi, Menyatakan putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet, Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat  seluruh  sisa  hutang  kepada  Penggugat  sejumlah  Rp  112.600.000  (seratus  dua
belas  juta  enam  ratus  ribu  rupiah)  dan  bila  Tergugat  I  dan  Tergugat  II  tidak  dapat melunasi  hutang a  quo ,  maka  tanah  dengan  Sertifikat  Hak  Milik  No  602  Blok  Putat Payung,  Desa  Mertapada  Wetan,  Kecamatan  Astanajapura,  Kabupaten  Cirebon  atas nama  Endang  Sri  Agustin  (Tergugat  II)  dengan  Surat  Ukur  Nomor 361/Mertapada/2007  dengan  luas  213m  (dua  ratus  tiga  belas  meter  persegi),  Dapat langsung dilelang untuk melunasi hutang di atas melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon. Terkait putusan akhir gugatan sederhana, apabila diputus verstek maka  pihak  tergugat  dapat  mengajukan  perlawanan (verzet) paling lambat  7  (tujuh)  hari  setelah  pemberitahuan  putusan.  Atas  putusna verzet tersebut tergugat  dapat  mengajukan  Keberatan.  Keberatan  ini  diputus  majelis  hakim  sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## ARTIKEL/BUKU/LAPORAN
Basith, Abd. (2020). Penyelesaian Perkara Wanprestasi dalam Perjanjian Murabahah di BPRS  Situbondo  (Studi  Putusan  Pengadilan  Agama  Situbondo  Nomor: 0002/Pdt.GS/2019/PA.Sit). Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri
Jember.
Cokrohadisumarto,  Widiyanto  bin  Mislan,  et  al.  (2016). BMT:  Praktik  dan  Kasus .
Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Harahap,  Yahya.  (2007). Hukum  Acara  Perdata:  Gugatan,  Persidangan,  Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
Mahfuzh,  Alyani,  Kholis  Roisah.  (2021).  Wanprestasi  Dalam  Perjanjian  Jual  Beli  Kios
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG).” Jurnal Notarius , Vol. 14, No. 2.
Negara,  Raden  Patria  Danu.  (2015). Penyelesaian  Sengketa  Wanprestasi  Akad Simpanan  Mudharabah (Studi Pada BMT Ben  Taqwa) . Skripsi Fakultas Hukum,
Universitas Negri Semarang.
Oomariyah,  Inna.  (2017).  Penyelesaian  Gugatan  Wanprestasi  dalam  Sengketa Ekonomi  Syariah  Pengadilan  Agama  Sleman  (Analisis  Putusan  Perkara  No. 1609/PDT.G/2016/PA.SMN). Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Putra,  Alfian  Hanggara,  Djumardin.  (2023). Wanprestasi  dalam  Akad  Murabahah ,
Jurnal Private Law , Vol. 3, Issue 1.
Rachmawati,  Ika.  (2023). Penyelesaian  Wanprestasi  Anggota  dalam  Pelaksanaan Akad  Murabahah  di  Tinjau  dalam  Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  dalam  Pada Baitul  Maal  Wa  Tamwil  Yaaqowiyyu  Cabang  Wonosari  Klaten . Skripsi Fakultas Syariah, UIN Raden Mas Said Surakarta,
Safira , Martha Eri. (2017). Hukum Perdata . Ponorogo: CV. Nata Karya,
Setiawan,  I  Ketut  Oka.  2014). Hukum  Perdata  Mengenai  Perikatan. Jakarta:  FH-

## Utama
Suadi,  Amran. (2018). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan & Kaidah Hukum . Jakarta: Kencana
Wulandari,  Hesti.  (2022). Analisis  Putusan  Sengketa  Ekonomi  Syariah  Pengadilan Agama Cirebon Tentang Wanprestasi Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor  Cabang  Cirebon  (Perkara  Nomer  1/  Pdt.G.S/2020/PA.CN) . Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati.
Zellatifanny,  Cut  Medika  dan  Bambang  Mudjiyanto.  (2018).  Tipe  Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi. Jurnal Diakom, Vol. 1, No. 2.

## PERATURAN HUKUM
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
INTERNET
https://pa-demak.go.id/layanan-hukum/prosedur-beracara/gugatansederhana .
Dikutip pada tanggal, 2 Oktober 2023
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16691#:~:text=Pasal%2012 43%20KUH%20Perdata%20menyatakan,hanya%20dapat%20diberikan%20at au%20dilakukannya , Dikutip pada tanggal, Kamis 14 September 2023.
https://www.pa-surakarta.go.id/267-kolom-literasi/678-sengketa-ekonomi-
syariah-di-pengadilan agama-di-tinjau-dari- alshulhu.html#:~:text=Penyelesaian%20Sengketa%20Ekonomi%20Syariah%2
0merupakan,Bank%20syariah%20dengan%20akad%20Murabahah . Diakses pada hari Kamis, 14 September 2023.
https://fs.uin-antasari.ac.id/penyelesaian-sengketa-ekonomi-syariah-di-
pengadilan-agama/ , Diakses pada hari, Kamis 14 September 2023.