## Gorontalo Law Review
Volume 6 -  NO. 2 – Oktober 2023
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022

## HAK INGKAR NOTARIS DALAM KEWAJIBANNYA MERAHASIAKAN AKTA
Akbar Tri Mahendra Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro akbartrimahendra99@gmail.com
Aisyah Ayu Musyafah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro aisyahayumusyafah@gmail.com

## Abstrak
Notaris  berkewajiban  untuk  merahasiakan  semua  yang  ada  kaitannya  pada  akta serta surat lain untuk melakukan perlindungan dalam kepentingan keseluruhan pihak yang  memiliki  keterkaitan  pada  akta  Notaris  itu  namun  disisi  lain  jika  dibutuhkan untuk kepentingan penegakan hukum lainnya berdasarkan UU Notaris memiliki hak ingkar  untuk  bersedia  menjadi  saksi  dalam  suatu  perkara  yang  membutuhkan keterangan  lebih  dari  akta  yang  dibuatnya.  Penelitian  ini  akan  membahas permasalahan  bagaimana  penerapan  hak  ingkar  notaris  dalam  kewajibannya merahasiakan  akta  dan  apa  saja  batasan-batasan  dalam  pelaksanaan  hak  ingkar notaris. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  ialah  studi  kepustakaan  lalu  analisis  data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dalam penerapan hak ingkar notaris harus dilakukan  sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  dan  untuk  batasan  Notaris  dalam pelaksanaan hak ingkar ialah dengan batasan wewenang Notaris untuk melakukan penjagaan  Kerahasiaan  dalam  Kaitannya  Dengan  Hak  Ingkar  Notaris  yang didasarkan pada UUJN.
Kata kunci: Notaris; Hukum Notaris, penolakan notaris.

## Abstract
Notaries are obliged to keep everything related to the deed and other letters confidential in order to protect the interests of all parties who are related to the notary deed, but on the  other  hand,  if  needed  for  other  law  enforcement  purposes, based  on  the  Notary Law, the notary has the right to refuse to be willing to be a witness in a case. which requires more information than the deed made. This study will discuss the problem of how to  apply  the right of  notary refusal in  its  obligation to keep the  deed  secret and what are the limitations in the implementation of the right of notary refusal. This study uses  a  normative  juridical  legal  research  method  using  a  statutory  and  conceptual approach. The data collection technique used is literature study and then data analysis using qualitative descriptive analysis. In the application of the notary right of refusal, it must be  carried out  in  accordance  with applicable law  and for the  limitation of the Notary in the exercise of the right of refusal is the limitation of the Notary's authority to maintain Confidentiality in Relation to the Notary's Right to refute which  is  based on the Notary Position Act.
Keywords : Notaries; Notary Law, notary refusal.

## 1.  PENDAHULUAN
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang atau kuasa dalam urusan akta otentik  dan  kewenangan  lainnya  sesuai  dalam  uu  yang mengaturnya yang  tertera pada  UUJN  Pasal  1  ayat  (1).  Jabatan  notaris  memiliki  tugas-tugas  tertentu  ialah sebagai berikut (Hartanti, 2013):
1.  Membuat  suatu  akta  otentik  berdasarkan  kebutuhan  antar  pihak  yang bersesuaian dengan hukum positif Indonesia
2.  Untuk  mewujudkan  adanya  hubungan  hukum  antar  pihak  secara  perdata melalui  notaris  bertugas  mengkonstantir  segalanya  dalam  bentuk  tertulis dengan format yang telah ditentukan
Notaris  perlu  menjaga  etika  dan  martabatnya  dengan  sebaik-baiknya  karena notaris  bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan  kepercayaan  yang  telah dilimpahkan kepadanya dari masyarakat dan Undang-undang yang mengatur. Hal diatas disebakan oleh kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam masyarakat dan  memiliki  kuasa  dalam  pembuktian  suatu  akta  otentik  yang  ia  buat,  maka jabatan  notaris  ini  dapat  dikatakan  jabatan  kepercayaan.  Dalam  hal  ini  ketika notaris  melanggar  kepercayaan  tersebut  dalam  membuat  akta  baik  sengaja  atau tidak,  notaris  wajib  memberikan  tanggung  jawabnya  atas  pelanggaran  tersebut (Darusman, 2017).
Indonesia merupakan negara hukum yang berdasar pada Pancasila serta UUD 1945,  yang  memberikan  jaminan  akan  kepastian,  ketertiban,  serta  perlindungan hukum  (Kusumaningdiah,  2017).  Dengan  itu  pemerintah  wajib  memberi  jaminan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia. Sesuai dengan bunyi Pasal 15 ayat (1) “U ndang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ” salah satu tugas pemerintah telak dilaksanakan melalui uu tersebut.
Kedudukan  notaris  yang  sangat  dibutuhkan  di  tengah-tengah  masyarakat mengakibatkan notaris mendapatkan kepercayaan masyarakat yang di era modern ini melakukan perjanjian tidak berdasarkan atas kepercayaan satu sama lain seperti mereka  kenal  dulu.  Masyarakat  mengejar  keabsahan  suatu  perjanjian  yang dilakukan  di  notaris.  Dengan  demikian  posisi  notaris  semakin  penting  di  lingkup masyarakat (Marbun, 2019).
Kewenangan yang diperoleh oleh notaris secara atribusi, meliputi 4 (empat) hal yaitu:
1.  Berwenang keseluruhan atas akta yang telah dibuat.
2.  Berwenang atas orang-orang yang berkepentingan dalam akta yang dibuat.
3.  berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta dibuat.
4.  berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.
Batasan kewenangan Notaris tertera pada Pasal 15 UUJN. Akta Notaris mempunyai prinsip rahasia dan hanyalah suatu pihak sajalah yang diperbolehkannya  dalam  melihat  serta  adanya  akses  dalam  isi  dari  pada  akta Notaris keseluruhan yang berkenaan pada isi akta termasuk berkenaan pula dengan keseluruhan  yang  berkaitan  dengan  minuta  akta  dan  segala  surat  yang diletakkannya  di  minuta,  salinan,  kutipan,  grosse  serta  semua  keterangan didapatkan  dalam  dibuatnya  akta.  Kewajiban  untuk  melakukan  adanya  tindakan merahasiakan  semua  yang  ada  kaitannya  pada  akta  serta  surat  lain  untuk melakukan  perlindungan  dalam  kepentingan  keseluruhan  pihak  yang  memiliki keterkaitan pada akta Notaris itu (Faisal, 2018).
Berdasarkan  UUJN  dalam  hal  hak  ingkar  notaris  terdapat batasan wewenang notaris dalam penjagaan kerahasiaan. Dalam perkara perdata ketika notaris menjadi saksi,  dapat  meminta  pembebasan  kewajiban  untuk  pembuatan  kesaksian dikarenakan  jabatan  yang  dimilikinya  dari  Undang-Undang  diberikan  kewajiban dalam  menjaga  rahasianya  (Sakinah,  2022).  Selaras  pada  pasal  1909  ayat  (3) KUHPer  pada  hal  tersebut  notaris  memiliki  kewajiban  dalam  mengingkari  tidak dalam  kepentiungan  diri  notaris  namun  dalam  kepentingan  pihak  yang  sudah memberikan  kepercayaannya  dalam  dibuatkannya  Akta  ke  Notaris.  Kewajiban ingkar diberikan pengaturannya pada UUJN terdapat pada Pasal 54 yang memiliki buny i  “ Notaris  hanyalah  bisa  melakukan  pemberian,  penunjukkan,  maupun pemberitahuan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta ke orang yang memiliki kepentingan langsung ke akta, ahli waris maupun orang yang memiliki hak, terkecuali ditetapkan lain dari perpu. ”
Berdasarkan  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  (e)  dan  Pasal  54  UUJN  yang  berbunyi "kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan". Mengenai hak  dan kewajiban ingkar yang diberikan oleh Pasal 16 ayat (1) huruf (f), Pasal 54 dan Pasal 66 “UU No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No.30 Tahun 2004 ” kepada notaris dalam mengemban tugasnya menlindungi kerahasiaan akta yang dibuatnya dan privasi dari para penghadap.
Pada realisasinya banyak ditemukan kasus notaris ketika terlibat dalam suatu perkara hukum baik itu sebagai saksi maupun tersangka. Dengan demikian banyak pihak  yang  bersangkutan  dalam  proses  di  pengadilan  merasa  perlu  melibatkan notaris yang berkaitan dgn akta yang bermasalah yang telah dibuatnya.
Dalam  hal  ini  artikel  pada  penelitian  mengenai  hak  ingkar  notaris  dalam kewajibannya  merahasiakan  akta  akan  membahas  mengenai  permasalahan bagaimana penerapan hak ingkar notaris dalam  kewajibannya merahasiakan akta dan apa saja batasan-batasan dalam pelaksanaan hak ingkar notaris.

## 2.  METODE PENELITIAN
Penelitian  pada  artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  yuridis normatif  yakni  penelitian  yang  menggunakan  bahan  pustaka  sebagai  sumber penelitian  dan  dalam  penelitian  ini  pula  tidak  melakukan  pengamatan  secara langsung  ke  lapangan  seperti  wawancara.  Penelitian  ini  lebih  condong menggunakan  studi  pustaka  dengan  studi  beberapa  sumber  data  sekunder  yang berupa  buku,  jurnal  dan  peraturan  perundang-undangan.  Jenis  penelitian  ini yuridis normatif   dengan pendekatan perundang-undangan ( StatuteApproach ) dan pendekatan  konseptual  ( conceptualapproach ).  Teknik  pengumpulan  data menggunakan studi pustaka. Analisis data menggunakan metode Analisis deskriptif kualitatif.

## 3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
a.  Penerapan hak ingkar notaris dalam kewajibannya merahasiakan akta Hans  Kelsen  memaparkan  konsepan  yang  berkenaan  dengan  konsep kewajiban  hukum  ialah  konsep  liability  yaitu “ orang  diberikan  label  dengan hukum  bertanggungjawab  dalam  perbuatannya  ialah  kalau  ia  bisa  dijatuhi sanksi tertentu pada kasus perbuatannya yang berlawanan ” (Murdia, 2016). Hak  Ingkar  adalah “ seseorang  yang diadili  untuk  mengajukan  keberatan dengan  disertai  alasan  terhadap  hakim  yang  akan  mengadili  perkarany a”. Istilah hak ingkar merupakan terjemahan dari verschoningsrecht yai tu “ hak untuk dibebaskan dari memberi keterangan sebagai saksi dalam suatu perkara baik  itu  perkara  perdata  maupun  perkara  pidan a”. Hak  ini  merupakan “p engecualian dari pasal 1909 KUH Perdata bahwa setiap orang yang dipanggil menjadi  saksi  wajib  memberikan  kesaksian ”. Van  Bemmelen  berpendapat bahwa  penggunaan  hak  ingkar  ini  dapat  dituntut  atas  3  dasar  berikut (Widhasani, 2022): “H ubungan keluarga yang sangat dekat, bahaya dikenakan hukum pidana, Kedudukan, pekerjaan dan rahasia jabatan ”.
Adapun  hak  untuk  menolak  memberikan  kesaksian  atau  mundur  dari kesaksian   juga   meruoakan   hak   dari  hak   ingkar   dikenal   dengan   istilah verchoningrecht. Selain itu terkandung pula kewajiban untuk tidak berbicara. Hak ingkar notaris “b ukan hanya merupakan hak saja, tetapi juga merupakan kewajiban  karena  apabila  dilanggar,  akan  terkena  sanksi  menurut  undang- undang ”. Notaris  tidak  hanya  berhak  untuk  tidak  bicara,  akan  tetapi  juga berkewajiban untuk tidak bicara.
Notaris memilikan kewajiban-kewajiban lain bukan hanya kewajiban yang telag  diatur  dalam  UU  saja.  Salah  satu  kewajiban  notaris  ialah “ menjaga kerahasiaan  isi  akta  dan  keterangan  yang  diperoleh  dalam  pembuatan  akta notaris, kecuali diperintahkan oleh undang-undang bahwa notaris tidak wajib merahasiakan  dan  memberikan  keterangan  yang  diperlukan  yang  berkaitan dengan  akta  tersebu t”. Dengan  demikian, “ hanya  uu  saja  yang  dapat memerintahkan notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan/pernyataan  yang  diketahui  oleh  notaris  yang  berkaitan  dengan pembuatan akta yang dimaksu d”.
Penegasan mengenai pokok hak ingkar notaris tertera pada Pasal 16 ayat (1) huruf (e) UUJN bahwa hal tersebut pula merupakan kewajiban bagi notaris karena  melekat  pada  tugas  jabatan  notaris.  Kewajiban  ingkar  ialah “ mutlak harus dilakukan dan dijalankan oleh notaris, kecuali ada undang-undang yang memerintahkan  untuk  menggugurkan  kewajiban  ingkar  tersebut  dan  dapat dilakukan pula dengan batasan sepanjang notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang  berupaya  untuk meminta pernyataan atau keterangan dari notaris yang  berkaitan  dengan  akta  yang  telah  atau  pernah  dibuat  oleh  atau  di hadapan  notaris  yang  bersangkutan ”. Pasal  1909  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata  (KUHPerdata )  “ mewajibkan  setiap  orang  yang  cakap  untuk menjadi saksi, untuk memberikan kesaksian di muka pengadilan ”. Suatu  akta  adalah “ otentik,  bukan  karena  penetapan  undan-gundang, akan tetapi karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum. Pejabat yang berwenang merupakan tempat pejabat yang diberikan hak dan kekuasaan untuk  membuat  akta  otenti k” (Lubis,  2018).  Dalam  melindungi  kepercayaan dan  kepentingan  masyarakat  maka  Notaris  mempunyai  kewajiban  untuk “ merahasiakan segala perbuatan hukum yang dituangkan dalam isi akta dan segala  keterangan  yang  diberikan  kepada  Notaris  dalam  pembuatan  akta tersebu t” (Dewi, 2018). Instrumen untuk ingkar bagi Notaris ditegasan sebagai “ salah satu kewajiban Notaris yang dirumuskan dalam Pasal 16  ayat  (1)  huruf  e  UUJN  dan  huruf  f  UUJN ”, bahwa  Notaris  berkewajiban “ merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai  akta  yang  dibuatnya  dan  segala
keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain ”. Pasal  26 “P ermenkumham  Nomor  7  Tahun  2016  Tentang  Majelis Kehormatan  Notaris ” menjelaskan  diambilnya  minuta  akta  maupun  surat Notaris dalam penyimpanan Notaris dilakukan dalam hal:
“ Ada  dugaan  tindak  pidana  berkaitan  dengan  minuta  akta  dan/atau suratsurat  yang  dilekatkan  pada  minuta  akta  atau  protokol  Notaris  dalam penyimpanan  Notaris;  belum  gugur  hak  menuntut  berdasarkan  ketentuan tentang  daluwarsa  dalam  peraturan  perundang-undangan  dibidang  hukum pidana; ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih; ada dugaan pengurangan atau penambahan dari minuta akta; atau ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum). ” Umumnya  siapa  saja  dapat  menjadi  saksi,  namun  dalam  KUHAP dicantumkan siapa saja yang tidak dapat menjadi saksi, yaitu dalam Pasal 168 dan Pasal 170. “Pa sal 168 KUHAP memberikan pengecualian bagi saksi yang mempunyai  hubungan  kekeluargaan  dengan  terdakwa  dan  dalam  Pasal 170 ayat (1) KUHAP memberikan verschoningsrecht (hak mengundurkan diri) dari pemberian kesaksian bagi mereka yang karena jabatan, harkat martabat dan pekerjaannya  wajib  menyimpan  rahasi a”. Baik  menurut  Pasal  322  KUHAP maupun menurut Pasal 146 HIR dan 277 RIB ada “ka tegori-kategori orang yang karena jabatan atau pekerjaannya dianggap sebagai wajib penyimpan rahasi a”. Dalam  Pasal  322  KUHP “d iadakan  sanksi  pidana  terhadap  mereka  dari kategori-kategori  tersebut  yang  dengan  sengaja  membuka  rahasia  itu, sedangkan menurut Pasal 146 HIR dan Pasal 277 RIB mereka boleh menolak untuk memberi kesaksian mengenai rahasia tersebu t”. Dalam praktiknya, “ jika ternyata  notaris  sebagai  saksi  atau  tersangka,  tergugat,  ataupun  dalam pemeriksaan  oleh  Majelis  Pengawas  Notaris  membuka  rahasia  dan memberikan  keterangan/pernyataan  yang  seharusnya  wajib  dirahasiakan, sedangkan  undang-undang  tidak  memerintahkannya,  maka  atas  pengaduan pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat  menuntut  notaris  yang  bersangkutan ” (Marjon, 2015). Dengan demikian dapat  dipahami bahwa  notaris  dapat  membuka  segala rahasia  yang  bersangkut  paut  dengan  akta  yang  dibuatnya  haruslah  benar benar bersesuaian dengan apa yang diminta dalam hukum yang berlaku atau harus  sesuai  dengan  apa  yang  dimintakan  dibutuhkan  dalam  proses penegakan hukum tersebut, jangan ada yang melebihi dari apa yang diminta oleh pihak yang mebutuhkan sesuai dgn aturan hukum yang berlaku. Jika  tidak  bersesuai  dgn  aturan  hukum  yang  ada  makan  notaris  dapat dikenakan Pasal 322 ayat (1) dan (2) KUHP, yai tu “ membongkar rahasia, yang padahal  sebenarnya  notaris  wajib  menyimpannya.  Bahkan  sehubungan dengan  perkara  perdata,  yaitu  apabila  notaris  berada  dalam  kedudukannya sebagai   saksi,   maka   notaris   dapat   meminta   untuk   dibebaskan   dari kewajibannya  untuk  memberikan  kesaksian,  karena  jabatannya  menurut undang-undang diwajibkan untuk merahasiakanny a”.
Dalam pasal 85 UUJN telah diatur mengenai sanksi bagi notaris yang telah melakukan tindakan yang dilarang bagi notaris. Pengucapan sumpah sebelum menjabat  sebagai  notaris  ialah  kewajiban  bagi  seluruh  notaris  yang  dimana notaris bersumpah dengan isi janji untuk merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan-peraturan itu. Hal  ini  lebih  karena  jabatan  yang  dipangku  oleh  notaris  adalah “ jabatan kepercayaan  dan  justru  oleh  karena  itu  seseorang  bersedia  mempercayakan sesuatu  kepercayaan  kepadany a”. Kewajiban  notaris  menyimpan  atau memegang  rahasia  ini  dapat  diketahui  dari  kode  etik  profesi.  Point  ke-5 Sumpah   Jabatan   Notaris   menyatakan “ Bahwa   saya  akan   merahasiakan
serapat-rapatnya isi akta-akta selaras dengan ketentuan-ketentuan peraturan ini. ” Etika “ memberikan  kewajiban  bagi  kaum  profesional  hukum  sebagai aparat atau pejabat untuk menyimpan rahasia, sehingga secara etis pula tidak dibenarkan kaum  profesional  hukum  membuka  rahasia  yang  diberitahukan, dipercayakan dan diperolehnya, dari klien ” (Tedjosaputro, 1991). Notaris  masih dapat  “ merahasiakan  semua  apa  yang  diberitahukan kepadanya  dalam  jabatannya  tersebut  termasuk  isi-isi  akta  dengan mempergunakan  hak  yang  diberikan  kepadanya  dalam  Pasal  1946  ayat  (3) (Pasal  1909  ayat  (3)  KUHPer)  dan  Pasal  148  KUHP  (Pasal  146  ayat  (3)  HIR) untuk  mengundurkan  diri  sebagai  saksi  apabila  ia  dipanggil  sebagai  saksi untuk didengar keterangannya di muka pengadilan ”.
Apabila notaris dipanggil menjadi saksi di muka persidangan pengadilan,
“ ia berdasarkan Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdata dan Pasal-pasal 146 HIR dan 227  RIB,  dapat  mempergunakan  haknya  untuk  mengundurkan  diri  sebagai saksi,  dengan  jalan  menuntut  penggunaan Verschoningsrecht (dahulu “ hak ingkar ” ). Verschoningsrecht (hak mengundurkan diri) merupakan pengecualian terhadap ketentuan umum yang disebut tadi, yaitu bahwa setiap orang yang dipanggil sebagai saksi, wajib memberikan kesaksian ”. Implementasi  atau  penerapan  hak  ingkar  notaris  dalam  menjaga kerahasiaan akta yang ia buat yakni menjadi kewajiban notaris sebagai warga Indonesia yang taat hukum pula karena pada hak ingkar ini notaris bergerak atas perintah hukum negara yang membuthkan informasi yang diketahui oleh pejabat notaris. Maka wajib hukumnya notaris memberikan keterangan yang ia  tau  pada  proses  peradilan  namun  notaris  pula  perlu  untuk  mengetahui batasan-batasan  dalam  memberitahu  rahasia  akta  yang  ia  buat.  Yang disampaikan  haruslah  sebenar-benarnya  apa  yang  dimintakan  saja  karena apabila notaris membuka hal yang tidak dimintakan dan pihak bersangkutan dengan  akta  tersebut  merasa  dirugikan  maka  notaris  dapat  diproses  secara hukum.
b.  Batasan - batasan Notaris dalam memberikan keterangan agar tetap dapat menjaga kerahasiaan aktanya Berdasarkan “Pa sal  16  ayat  (1)  huruf  (e)  dan  Pasal  54  UUJN ” yang berbunyi  "kecuali  ditentukan  lain  oleh  peraturan  perundang-undangan". Mengenai hak dan kewajiban ingkar yang diberikan oleh Pasal 16 ayat (1) huruf (f), Pasal 54 dan Pasal 66 “UU No.2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No.30 Tahun 2004 ” kepada notaris dalam mengemban tugasnya menlindungi kerahasiaan akta yang dibuatnya dan privasi dari para penghadap.
Pasal  16  ayat  (1)  huruf  e  menyatakan  bahwa “da lam  menjalankan jabatannya,  notaris  berkewajiban  merahasiakan  akta  yang  dibuatnya  dan segala  keterangan  yang  diperoleh  guna  pembuatan  akta  sesuai  dengan sumpah/janji  jabatan,  kecuali  Undang-Undang  menentukan  lain ”. Dalam penjelasan  Pasal  tersebut  dikatakan bahwa “k ewajiban  untuk  merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk  melindungi  kepentingan  semua  pihak  yang  terkait  dengan  akta tersebu t”. Sebagaimana diatur dalam kalimat terakhir Pasal 16 ayat (1) huruf e  UndangUndang  Jabatan  Notaris  yakni  : “ kecuali  Undang-Undang menentukan  lain ”, dan kalimat  terakhir seperti yang tercantum  dalam  Pasal 54 yakni : “k ecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ”.
Melalui aturan hukum yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa notaris harus  menjaga  segala  kerahasiaan  akta  yang  ia  buat  namun  dapat  dibuka asalkan  telah  ditentukan  dalam  aturan  hukum  lainnya  atau  kepentingan hukum  lainnya  yang  memang  telah  merugikan  seseorang maupun  beberapa orang.  Namun  hal  ini  bukan  mengartikan  bahwa  ada  aturan  hukum  yang dapat  membebaskan  notaris  dalam  membuka  kerahasiaan  dari  akta  yang dibuatnya. Dalam hal ini semuanya memiliki batasan-batasan, maka dari itu
akan   dipaparkan   mengenai   batasan-batasan   hak   ingkar   notaris   dalam menjaga kerahasiaan akta.
Pada Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Pidana diatur dalam:
Pasal 170 ayat (1) KUHAP:
“ Mereka  yang  karena  pekerjaannya,  harkat,  martabat  atau  jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi      keterangan      sebagai     saksi,      yaitu      tentang      hal      yang dipercayakan kepadany a”.
Pasal 1909 ayat (2) KUHPerdata:
“ Segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut   Undang-Undang   diwajibkan   merahasiakan   sesuatu,    namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagai demikian ”.
Seorang  Notaris  sering  diminta  bersaksi  untuk  kasus-kasus  seperti pemalsuan  yang  merupakan  perbuatan  hukum  pidana.  Dalam  ilmu  hukum tindakan pemalsuan dibagi atas 2 hal, yaitu:
a.  “P emalsuan  hukum  materiil,  seperti tanda  tangan  atau  tulisan  dalam akta Notaris dipalsukan setelah akta tersebut dibuat oleh Notaris.
b.  Pemalsuan hukum intelektual, seperti keterangan yang terdapat dalam akta Notaris merupakan keterangan yang tidak benar. ” Menurut  peraturan  perundang-undangan, “ saksi  ahli  dikenal  dengan istilah keterangan ahli.  Sesuai dengan Pasal 186 KUHAP yang  menyatakan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli menyatakan di sidang pengadilan ”. Penjelasan pasal tersebut menjelas kan “k eterangan ahli ini dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam satu bentuk laporan dan dibuat dengan mengikat sumpah di waktu seorang notaris menerima jabatan atau pekerjaan ”.
Setiap  orang  menurut  hukum  acara  pidana  dapat  di  angkat  sebagai saksi  ahli,  yaitu “ mempunyai  pengetahuan  dan  pengalaman  soal  tersebu t”. Apabila  seorang  notaris  membuka  rahasia  jabatan  yang  di  amanatkan padanya,  akan  diancam  pidana  berdasarkan  Pasal  322  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana  yang  menyatakan “ Barang  siapa  dengan  sengaja membuka  rahasia  yang  wajib  disimpannya  karena  jabatan  atau pencariannya,  baik  yang  sekarang, maupun  yang  dahulu,  diancam  dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 600,- (enam ratus rupiah). ” Hak Ingkar dapat “d ikesampingkan apabila terdapat kepentingan yang lebih  tinggi  menuntut  untuk  dibukanya  rahasia  jabatan  serta  adanya ketentuan eksepsional  mengecualikan atau  mengenyampingkan berlakunya ketentuan rahasia jabatan dan menerobos keberadaan Hak Ingkar yaitu Pasal 66  ayat  (1)  huruf  a  dan  b  UUJN ” yang  menyatakan  bahwa: “U ntuk kepentingan  proses  peradilan,  Penyidik,  Penuntut  Umum,  atau  Hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang untuk:
a.  Mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris.
b.  Memanggil  Notaris  untuk  hadir  dalam  pemeriksaan  yang  berkaitan dengan  akta  yang dibuatnya  atau Protokol Notaris yang  berada dalam penyimpanan Notaris ”.
Hak Ingkar juga dapat dikesampingkan untuk “U ndang-Undang tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Undang-Undang  tentang Pengadilan  Paj ak”. Dalam  hal  in i  “ Notaris  tidak  dapat  diancam  pidana berdasarkan pasal 322 KUHP dituduh membongkar rahasia jabatan, maupun semua  sanksi  yang  berkenaan  dengan   pembongkaran  rahasia  jabatan,
karena  berdasarkan  pasal  50  KUH P” yang  menyatakan: “ Barang  siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana. ” Pasal  yang  telah  dipaparkan  diatas  menunjukkan  bahwa  notaris mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan hak ingkar tersebut karena  tidak  dipidananya  sepanjang  melakukan  hak  ingkar  atas  dasar ketentuan undang-undang. Maka hak ingkar tentu diperbolehkan dalam hal- hal  seperti  yang  telah  dijelaskan  dalam  pemaparan  sebelumnya  dengan batasan-batasan yang tidak diperintahkan dalam undang-undang tidak perlu dilaksanakan  karena  akan  mengakibatkan  pelanggaran  ketentuan  hukum yang berlaku.
Tindak  pidana  yang  dituduhkan  kepada  notaris “d ihapuskan  karena alasan pemben ar”. Notaris meru pakan “p ejabat umum yang telah diberikan sebuah  perlindungan  hukum  oleh  Undang-Undang  dalam  rangka memberikan  kesaksian  di  muka  pengadilan ”.  P erlindungan  hukum  yang diberikan Undang-Undang itu yakni “ dengan adanya hak ingka r” . Hak ingkar ialah “ hak  untuk  minta  dibebaskan  menjadi  saksi,  ada  pada  beberapa jabatan, yang oleh Undang-Undang diberikan ”. Jelas bahwa hak ingkar merupakan pengingkaran oleh pejabat notaris yang    dapat    dibenarkan    tindakannya    karena    telah    mendapatkan perlindungan  secara  hukum.  Namun  pelaksanaan  pengingkarannya  pun haruslah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Hak  ingkar  adalah “ merupakan  konsekuensi  dari  adanya kewajiban merahasiakan sesuatu yang diketahui ”. Setelah berlakuny a “U ndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, terdapat beberapa perubahan ketentuan yang mengatur Pengawasan dan Pembinaan yang  dilakukan  oleh majelis    pengawas    dan  pembinaan    sebelum    adanya  Undang-Undang Jabatan  Notaris  (UUJN),  Pengawas,  pemeriksaan  dan  penjatuhan  sanksi terhadap  Notaris  dilakukan  badan  peradilan  yang  ada  pada  waktu  itu ”. Majelis  Pengawas  Notaris  secara  umum “ mempunyai  ruang  lingkup kewenangan  menyelenggarakan  sidang  untuk  memeriksa  adanya  dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris ”. Majelis Pengawas Notaris “b erwenang melakukan sidang untuk memeriksa:
a.  Adanya dugaan pelanggaran kode etik.
b.  Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris. c.   Perilaku para Notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris ”.
Adanya  anggota  Majelis  Pengawas  dari  Notaris  merupakan
“p engawasan internal sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang  mewakili  dunia  akademik,  pemerintah  dan  masy arakat”. Perpaduan keanggotaan  Majelis  Pengawas  diharapkan  dapat “ memberikan  sinergi pengawasan  dan  pemeriksaan  yang  objektif,  sehingga  setiap  pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan  tugas  jabatannya  tidak  menyimpang  dari  Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) karena diawasi secara internal dan eksternal ”. Majelis Pengawas  Notaris ,  “t idak  hanya  melakukan  pengawasan  dan  pemeriksaan terhadap  Notaris  yang  telah  terbukti  melakukan  pelanggaran  dalam menjalankan tugas jabatan Notaris ” (Sari, 2019).
Pengawasan ini dapat lebih menguntungkan untuk notaris agar lebih mengetahui  atau  paham  dengan  segala  batasan  dalam  hak  ingkar  yang ia miliki, bahwa pengawasan penting agar notaris tetap pada prinsip-prinsipnya untuk menjaga kepercayaan masyarakat yang telah dilimpahkan kepadanya.
Pengawasan  terhadap  Notaris  sangat  penting  bagi  kehidupan masyarakat.  Dalam  menjalankan  tugasnya, “ Notaris  dituntut  untuk meningkatkan  Profesionalisme  dan  kualitas  kerja,  sehingga  dapat memberikan  jaminan  kepastian  dan  perlindungan  hukum  bagi  klien  dan masyarakat luas ”. Jumlah Notaris yang semakin bertambah tiap tahunnya,
“ mengakibatkan  semakin  ketatnya  persaingan  Notaris  untuk  bersikap Profesional dan meningkatkan kualitas diri ”.
Batasan wewenang Notaris untuk melakukan penjagaan Kerahasiaan Dalam Kaitannya Dengan Hak Ingkar Notaris yang didasarkan pada UUJN. Pada  kedudukan  notaris  menjadi  saksi  dalam  perkara  perdata  notaris  bisa melakukan  permintaan  dengan  dibebaskannya  pada  kewajiban  guna melakukan pembuatan kesaksian dikarenakan jabatan yang dimilikinya dari Undang-Undang  diberikan  kewajiban  dalam  menjaga  rahasianya.  Selaras pada  pasal  1909  ayat  (3)  KUHPer.  Pada  hal  tersebut  notaris  mempunyai kewajiban   dalam   mengingkari   tidak   dalam   kepentingan   diri   notaris namun dalam kepentingan pihak yang sudah memberikan kepercayaannya dalam dibuatkannya Akta ke Notaris (Sakinah, 2022).
Isi akta dan keterangan baik lisan maupun tertulis yang ditimbu dari pembuatan akta, merupakan bagian dari rahasia jabatan Notaris. “ Kewajiban merahasiakan  akta  yang  dibuat  oleh  Pejabat  Notaris  yang  diperintahkan undang-undang (mandatory) tersebut, diperkuat dengan adanya sumpah/janji  jabatan  Notaris,  dalam  sumpah  jabatan  Notaris  tersebut didalam  nya  disampaikan  bahwaseorang  Pejabat  Notaris  wajib  untuk melaksanakan  jabatan  dengan amanah,  jujur,  saksama,  mandiri  dan  tidak berpih ak”. Berikut “ sifat  dasar  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang  pejabat notaris yaitu:
a.  Amanah:      dapat      dipercaya      melaksanakan      tugasnya      yaitu melaksanakan  perintah  dari  para  pihak/orang  yang  menghendaki Notaris untuk menuangkan maksud dan keinginannya dalam suatu akta  dan  para  pihak  membubuhkan  tanda  tangannya  pada  akhir akta.
b.  Jujur: tidak berbohong atau menutupnutupi segala sesuatunya.
c.   Saksama: yaitu berhati-hati dan teliti dalam menyusun redaksi akta agar tidak merugikanpara pihak.
d.  Mandiri:  Notaris  memutuskan  sendiri  akta  yang  dibuat  itu berstruktur hukum yang tepat serta dapat memberikan penyuluhan hukum kepada klien.
e.   Tak berpihak: netral, tidak memihak pada satu pihak.
f.   Menjaga  sikap,  tingkah  laku  dan  menjalankan  kewajiban  sesuai dengan  kode  etik  Profesi,  kehormatan,  martabat  dan  tanggung jawab sebagai Notaris
g.   Menjalankan    kewajiban    sesuai    dengan    kode    etik    Profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai Notaris: menjaga kehormatan  martabat Profesi Notaris,  termasuk  tidak menjelekkan sesama kolega Notaris atau perang tarif.
h.  Akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan; ” UUJN  Pasal  16  ayat  1  huruf  F  UUJN  No.  02  Tahun  2014  yang didalamnya  menyatakan  bahwa: “ Merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta  sesuai  dengan  sumpah/janji  jabatan,  kecuali  undang-undang menentukan lain. ”
Dengan
demikian dapat diartikan bahwa “ notaris dapat mengenyampingkan  hal  tersebut  untuk  menjadi  saksi  atau  saksi  ahli mengenai akta  yang  dibuatnya  sesuai dengan rumusan ....kecuali undang-
undang merumuskan lain... ”. Konsekuensi logis  dari eksepsional ini adalah “ Notaris  harus  mengesampingkan  kewajiban  ingkar  untuk  membantu jalannya proses penegakkan hukum ” (Adinugraha, 2015). Batasan-batasan ini pula memberikan paham atau pengetahuan bahwa notaris  tidak  memiliki  hak  ingkar  secara  penuh  untuk  membuka  segala kerahasiaan  yang  terdapat  dalam  akta  yang  dibuatnya.  Namun  dengan adanya batasan-batasan ini menguntungkan bagi notaris agar tidak terjebak dalam  memberikan segala  keterangan  pada  proses  penegakan  hukum  yang ia lakukan dengan penggunaan hak ingkar tersebut.

## 4. PENUTUP
Penerapan  hak  ingkar  notaris  dalam  menjaga  kerahasiaan  akta  yang  ia  buat yakni  menjadi  kewajiban  notaris  sebagai  warga  Indonesia  yang  taat  hukum  pula karena  pada  hak  ingkar  ini  notaris  bergerak  atas  perintah  hukum  negara  yang membuthkan informasi yang diketahui oleh pejabat notaris. Maka wajib hukumnya notaris memberikan keterangan yang ia tau pada proses peradilan.
Batasan-batasan  Notaris   dalam   memberikan   keterangan   agar   tetap   dapat menjaga  kerahasiaan  aktanya  ialah  dengan  batasan  wewenang  Notaris  untuk melakukan  penjagaan  Kerahasiaan  dalam  Kaitannya  Dengan  Hak  Ingkar  Notaris yang didasarkan pada UUJN. Pada kedudukan notaris menjadi saksi dalam perkara perdata notaris bisa melakukan permintaan dengan dibebaskannya pada kewajiban guna melakukan pembuatan kesaksian dikarenakan jabatan yang dimilikinya dari Undang-Undang diberikan kewajiban dalam menjaga rahasianya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Hartanti   Sulihandari   Dan   Nisya   Rifiani, Prinsip-Prinsip   Dasar   Profesi   Notaris, Jakarta, Dunia Cerdas, 2013 Sulhan, Irwansyah Lubis, Dan Anhar Syahnel , Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah , Jakarta, Mitra Wacana Media, 2018 Calvin Oktafiano Adinugraha, Kajian Kritis Hak Ingkar Notaris, Jurnal Ilmiah Privat Law, Solo, 2015.
Dahlil Marjon, Penerapan Kode Etik Hak Ingkar Notaris Sebagai Saksi Dalam Perkara Perdata dan Pidana , Rechtldee Jurnal Hukum, Vol. 10. No. 2, Desember 2015. Faisal, Akibat Hukum Ketiadaan Akta Ikrar Wakaf Atas Perwakafan Tanah , De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu 3, No. 2, 2018. Ida  Ayu  Made  Widhasani,  Pieter  Everhardus  Latumeten, Penggunaan  Hak  Ingkar Notaris  Terkait  Dengan  Kewajiban  Melaksanakan  Rahasia  Jabatan ,  Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 06 No. 02 Maret 2022.
Ihdina    Nida    Marbun, Tanggung    Jawab    Notaris ,    Program    Studi   Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Unversitas Sumatera Utara Medan, 2019.
Irma  mulia  sari , Pengawasan Dan Pembinaan Majelis Pengawas Daerah  Terhadap Notaris Yang Melakukan Pelanggaran Di Kabupaten Aceh Timur , Jurnal, 2019. Kusumaningdiah,    Erlina. Ketidaksinkronan    Peraturan    Perundang-Undangan Mengenai Kewajiban Ingkar Notaris , Jurnal Repertorium Iv No. 2, 2017.
Murdia, Tanggung  Jawab  Pidana  Dalam  Pelaksanaan  Kontrak  Pengadaan  Barang Dan Jasa Pemerintah , Jurnal Ius Iv No. 1, 2016. Ni Luh Putu Sri Purnama Dewi, I Dewa Gde Atmadja, Dan I Gede Yusa, Hak Ingkar Notaris  Sebagai  Wujud  Perlindungan  hukum ,  Jurnal  Ilmiah  Prodi  Megister Kenotariatan, Denpasar, 2017-201