## KEJAHATAN GENOSIDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

## Taufiqurokhman Taufiqurokhman
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmju Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, taufiqurokhman@umj.ac.id
KMS Herman
Fakultas Hukum Universitas Borobudur

## ABSTRAK
Penelitian  tujuannya  mengetahui  tindak  kejahatan  genosida  yang  dialami  persfektif  hukum internasional, dan cara penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida secara hukum internasional. Kejahatan genosida tindakan yang dilakukan tujuannya menghancurkan, secara keseluruhan sebagian suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Hukum pidana internasional cabang hukum pidana diakui  komunitas  internasional,  memerlukan  respons  hukum  global  dan  kejahatan  sanggat  serius. Kejahatan  genosida  hukum  pidana  internasional  merupakan  kejahatan  luar  biasa,  sudah  menjadi tindakan dilarang, dituangkan di Konvensi Genosida 1948, statuta International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia (ICTY), statuta International Criminal Tribunals for Rwanda (ICTR), statuta Roma 1998. Penelitian menggunakan   hukum   doktrinal   atau yuridis   normatif. Sumber informasi hukum, bahan hukum primer (peraturan, dokumen terkait) dianalisis secara kualitatif. Pendekatannya konseptual, perundang-undangan, kasus hukum dalam mengatasi rumusan masalah. Hasil penelitian menyebutkan  penyebab  utama  kejahatan  genosida  dilatarbelakangi  perjuangan  hak  dari  suku minoritas, agama yang fanatik, rasial yang ditunjukkan dalam diskriminasi kultural.

## Kata Kunci: Kejahatan Genosida, Hukum Pidana Internasional

## PENDAHULUAN
Genosida 1 merupakan kejahatan internasional paling serius, diakui sebagai pelanggaran Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  yang  bertujuan  untuk  menghancurkan,  secara  keseluruhan  atau sebagian,  suatu  kelompok  nasional,  etnis,  rasial,  atau  religius.  Istilah  ini  pertama  kali diperkenalkan oleh Raphael Lemkin pada tahun 1944, dalam konteks Holocaust selama Perang Dunia II (Anggreni et al., 2019).
Konvensi  PBB  tentang  Pencegahan  dan  Penghukuman  Kejahatan  Genosida  (Genocide Convention)  tahun 1948, yang mendefinisikan genosida (Fatahillah, 2021), sebagai tindakan- tindakan  berikut  yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk  menghancurkan,  secara  keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, rasial, atau  religious: (1) Membunuh anggota kelompok  tersebut;  (2)  Menyebabkan  penderitaan  fisik  atau  mental  yang  serius  terhadap anggota  kelompok  tersebut;  (3)  Menciptakan  kondisi  kehidupan  kelompok  yang  ditujukan untuk  menghancurkannya  secara  fisik  secara  keseluruhan  atau  sebagian;  (4)  Menerapkan tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut; (5) Memindahkan anak-anak dari kelompok tersebut secara paksa ke kelompok lain (Basuki, 2021).
Sedangkan suatu tindakan disebut sebagai genosida  dalam hukum pidana internasional (Lidén, 2020), memiliki tiga unsur utama yaitu: Pertama: Actus Reus (Tindakan Nyata), yaitu
1 Hetty Hassanah, “Genosida Dalam Ketentuan Hukum  Nasional  Sebagai  Kejahatan  Tradisional”, Maleo Law Jurnal, Volume 1, Nomor 2, 2017, hlm. 220.
Pembunuhan, penderitaan fisik atau mental yang serius, kondisi kehidupan yang mematikan, pencegahan  kelahiran,  atau  pemindahan  anak-anak  secara  paksa  (Dewi  &  Najica,  2022). Kedua: Mens Rea (Niat Kriminal), yaitu niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian,  suatu  kelompok  nasional,  etnis,  rasial,  atau  religious  (Latukau,  2020). Ketiga: Konteks, yaitu genosida biasanya terjadi dalam konteks perang, konflik etnis, atau situasi di mana terdapat kebijakan sistematis untuk memusnahkan suatu kelompok (Begem et al., 2019).
Kejahatan  genosida  (Devian  Abdulfatah  Lamadju,  2018)  sampai  saat  ini  masih menyisakan  delapan  permasalahan  utama  penangananya  berikut  penjelasanya  seperti  dalam tebel.1. Permasalahan Utama dan Penjelasan dibawah ini:
Tabel.1. Permasalahan Utama dan Penjelasan

## Sumber: Diolah Penulis, Tahun 2024
Keterangan gambar: 1. Definisi dan Interpretasi Genosida:
Permasalahan
: Meskipun Konvensi Genosida 1948 memberikan definisi genosida, interpretasi tentang unsur-unsur kejahatan ini sering kali menjadi sumber perdebatan. Penjelasan : Definisi genosida mencakup tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama. Namun, pembuktian niat untuk menghancurkan (mens rea) dan identifikasi kelompok yang dilindungi sering kali menjadi tantangan. 2. Pembuktian Niat (Mens Rea) Permasalahan :  Salah  satu  elemen  kunci  dalam  membuktikan  genosida  adalah  menunjukkan  adanya  niat  (mens  rea)  untuk menghancurkan suatu kelompok. Penjelasan : Mengumpulkan bukti yang cukup untuk menunjukkan niat tersebut seringkali sulit, karena niat ini harus dibuktikan secara meyakinkan di pengadilan, yang memerlukan dokumentasi yang kuat dan saksi yang kredibel. 3. Keterbatasan Yurisdiksi dan Kooperasi Internasional: Permasalahan :  Yurisdiksi  pengadilan  internasional  sering  kali  terbatas  dan  membutuhkan  kerjasama  dari  negara-negara  untuk mengekstradisi dan mengadili pelaku genosida. Penjelasan : Beberapa negara mungkin menolak untuk mengekstradisi individu yang dituduh melakukan genosida atau bahkan tidak mengakui yurisdiksi pengadilan internasional seperti ICC (International Criminal Court). 4. Perlindungan Korban dan Saksi: Permasalahan
: Korban dan saksi kejahatan genosida sering kali berada dalam bahaya yang signifikan.
Penjelasan :  Melindungi  saksi  dan  korban  dari  intimidasi,  pembalasan,  dan  ancaman  selama  dan  setelah  proses  pengadilan  merupakan tantangan besar. Program perlindungan saksi sering kali tidak memadai di wilayah konflik.
5. Keterbatasan Pengumpulan Bukti:
Permasalahan : Mengumpulkan bukti-bukti genosida di wilayah konflik atau pasca-konflik sangat sulit.
Penjelasan : Bukti fisik mungkin telah dihancurkan, dan saksi mata mungkin telah tewas atau melarikan diri. Ini membuat proses investigasi menjadi sangat menantang dan memerlukan sumber daya yang besar.
6. Masalah Kedaulatan Negara Permasalahan : Kedaulatan negara sering kali menjadi hambatan dalam penegakan hukum internasional.
Penjelasan : Beberapa negara mungkin menolak intervensi atau penyelidikan internasional dengan alasan kedaulatan, yang menghambat upaya penegakan hukum terhadap genosida.
7. Politik Internasional dan Pengaruhnya
Permasalahan
: Kepentingan politik internasional sering kali mempengaruhi proses penyelidikan dan penuntutan genosida.
Penjelasan : Dukungan atau penentangan dari negara-negara berpengaruh dapat mempengaruhi keputusan politik terkait pendirian pengadilan ad hoc atau penerapan yurisdiksi ICC. 8. Kesenjangan dalam Implementasi Hukum: Permasalahan
: Ada kesenjangan antara hukum internasional dan penerapannya di lapangan.
Penjelasan :  Meskipun  hukum  internasional  menetapkan  mekanisme  untuk  penuntutan  genosida,  implementasinya  di  lapangan sering kali terganggu oleh kurangnya sumber daya, ketidaksempurnaan sistem hukum nasional, dan kendala logistik.
Dari  delapan  permasalahan  utama  kejahatan  genosida  yang  disebut  di  atas,  penulis mengambil  dua  yang  menjadi  permasalahan  utama  dalam  penulisan  penelitian,  yaitu: Bagaimana tindak kejahatan genosida 2 dintinjau dari persfektif hukum pidana internasional? Maka penelitian harus dapat menjelaskan pemahanan yang mendalam tentang pengertian atau definisi dari genosida dan dengan pendekatan hukum pidana internasional, yuridksi, elemen- elemen pembuktian dan mekanisme penuntutan dalam konteks hukum internasional (Made A Hardi R & M.J Setianto, 2022). Genosida adalah salah satu kejahatan internasional yang paling serius  dan  kompleks  untuk  dibuktikan,  memerlukan  bukti  yang  kuat  atas  niat  untuk menghancurkan  suatu  kelompok.  Yurisdiksi  untuk  mengadili  kejahatan  ini  dapat  berada  di pengadilan internasional seperti ICC atau pengadilan ad hoc yang dibentuk untuk kasus-kasus tertentu.  Contoh  kasus  Rwanda  dan  Srebrenica  memberikan  gambaran  konkret  tentang bagaimana  hukum  internasional  menangani  dan  menuntut  kejahatan  genosida  (Makalew, 2020).
Permasalahan  utama  kedua  adalah:  Bagaimana  cara  penyelesaian  sengketa  tindak kejahatan  genosida  secara  hukum  internasional,  memerlukan  penyelesaian  sengketa  tindak kejahatan genosida dengan pendekatan holistik dan kolaborasi internasional yang kuat untuk mengatasi  berbagai  tantangan  yang  ada  (Putra  et  al.,  2018).  Sedangkan  nilai  kebaruan  atau novelity  dalam  penelitian  ini  dalam  kejahatan  genosida  dalam  persfektif  hukum  pidana internasional  saat  ini  masih  mengalami  kesenjangan  dalam  implementasi  hukum  karena permalsahan kesejangan antara hukum internasional dan penerapanya dilapangan (Putri, 2022). Meskipun  hukum  internasional  menetapkan  mekanisme  untuk  penuntutan  genosida, implementasi  di  lapangan  seringkali  terganggu  oleh  kurangnya  sumber  daya, ketidaksempurnaan siatem hukum nasional dan kendala logistik. Karenanya tantangan dalam kejahatan genosida dalam persfektif hukum internasional, yaitu penegakan hukum genosida di tingkat internasional mengalami masalah yuridiksi, politik internasionaldan kedaulatan negara (Raharjo,  2020).  Sedangkan  kritik  terhadap  kejahatan  genosida  dalam  persfektif  hukum internasional  juga  muncul  terkait  efektivitas  pengadilan  internasional  dalam  memberikan keadilan bagi korban dan pencegahan genosida di masa depan (Latukau, 2020).
Selanjutnya  perkembangan  hukum  pidana  internasional  mengenai  genosida menunjukkan komitmen global untuk mengatasi dan mencegah kejahatan paling mengerikan ini (Sarayar, 2019). Meski demikian, implementasi yang efektif tetap menjadi tantangan besar yang  membutuhkan  kerja  sama  internasional  dan  komitmen  kuat  dari  semua  pihak  terkait (Basuki, 2021). Suatu kejahatan yang dilakukan secara penyerangan terhadap orang lain akibat perselisihan  dari  etnis  atau  budaya  sering  sebut  sebagai  kejahatan  manusia  pada  hukum internasional  yang  mengarah  pada  perbuatan  dalam  bentuk  pembunuhan  secara  massal terhadap  penyiksaan  pada  anggota  tubuh  manusia  (Sianturi  et  al.,  2021).  Dalam  hal  ini perselisihan akan semakin meningkat dan mengarah pada  suatu  perbuatan  yang  lebih  agresif
2 I Wayan Parthiana , Hukum Pidana Internasional , Bandung: Yrama Widya, 2003, hlm.33
dan  orang  yang  melakukan  hal tersebut akan semakin melakukannya di luar batas bahkan termasuk  pada  perbuatann  yang  berat  (Situngkir,  2018).  Golongan  tindakan  atau  perbuatan yang  berat  ini  merupakan  pembantain  besar-besaran  terhadap  suatu  etnis  tertentu  yang mengakibatkan  banyaknya  korban  dan  kerugian  materiil  ataupun  immateriil.  Hal  tersebut disebut sebagai kejahatan genosida (Begem et al., 2019).
Kejahatan genosida 3 yang berhubungan dengan pemusnahan etnis atau budaya dan juga termasuk  pada  kejahatan  terhadap  kelompok  politik  karena  kelompok  tersebut  sulit diidentifikasi yang akan menyebabkan masalah internasional dalam suatu negara. Pengertian genosida  dalam  Konvensi  Genosida  tahun  1948,  diartikan  sebagai  suatu  tindakan  dengan maksud menghancurkan  atau  memusnahkan  seluruh  atau  sebagian  kelompok  bangsa, rasa, etnis  atau  agama  (Syarif  Hidayat,  2021).  Kejahatan  genosida  sering  dikaitkan  dengan kejahatan terhadap manusia tetapi apabila dilihat secara mendalam kejahatan genosida berbeda dengan kejahatan   terhadap   manusia,   dimana   kejahatan   genosida   tertuju   pada kelompok- kelompok  seperti  bangsa,  ras,  etnis  ataupun  agama  sedangkan  kejahatan  terhadap  manusia ditujukan  pada  warga  negara  dan  penduduk  sipil  (Mokale,  2021).  Kemudian  kejahatan genosida ini dapat melenyapkan sebagian atau keseluruhannya  sedangkan  kejahatan  terhadap manusia  tidak  ada  spesifikasi atau syarat dalam hal tersebut (Tobing, 2022).
Dari  penjelasan  diatas,  penulis  mengambil  judul:  kejahatan  genosida  dalam  persfektif hukum pidana internasional dengan mengambil rumusan dengan pertanyaan rumusan masalah: bagaimana  tindak  kejahatan  genosida  yang  dialami  ditinjau  dalam  hukum  internasional  dan bagaimana cara penyelesaian sengketa tindak kejahatan genosida secara hukum internasional yang akan dibahas di bawah ini.

## METODE PENELITIAN
Dalam  membahas  permasalahan  ini,  penulis  menggunakan  metode  pendekatan  yuridis normatif  dengan mengkaji, menguji dan  menelaah  aspek hukum  khususnya hukum  pidana yang berkaitan dengan hukum pidana internasional (Álvarez, 2023). Untuk melihat bagaimana asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum yang berlaku terhadap penyelesaian sengketa tindak kejahatan  genosida  di  Indonesia  (Adiyanta,  2019).  Pendekatan  yang  digunakan  adalah pendekatan  konseptual  ( conceptual approach ), pendekatan  perundang–undangan  ( normative approach ), dan pendekatan kasus hukum ( case law approach ). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini bersumber dari studi pustaka ( library research ) . Y aitu  memperoleh  data  sekunder  dengan  cara  mengumpulkan  berbagai  literatur  dan  data serta informasi yang relevan dengan penelitian (Kurniadi, Y U., 2020). Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, data yang digunakan adalah data sekunder di bidang hukum yaitu jenis data yang diperoleh dari riset kepustakaan (library research) , bahan-bahan hukum  primer  (ketentuan-ketentuan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  tindak kejahatan genosida) dan dari data-data  lain  (artikel,  internet,  media  cetak,  makalah,  jurnal, dan  sebagainya) yang berhubungan dengan judul penelitian (Hidayat, 2021).
3 Jawahir Thantowi, “Kontektualisasi Agama Dalam  Negara  Demokrasi”,  Seminar Nasional PSI UII “Membangun  Relasi Simbiosis Negara Demokrasi dan Agama” (Demangan :UII), 2017.

## PEMBAHASAN

## A. Kejahatan Genosida Dalam Persfektif Hukum Pidana Internasional
Dalam pembahasan ini maka penelitian akan membahas beberapa aspek yang penting dalam  kejahatan  genosida  dalam  persfektif  hukum  pidana  internasioanal  (Álvarez,  2023), yaitu: (Pengertian genosida; (2) sejarah perkembangan hukum genosida; (3) lembaga hjukum yang menanani kasus genosida; (5) proses hukum dalam kasus genosida; (6) tantangan dalam penangan kasus genosida; (6) kasus-kasus penting genosida; (7) upaya pencegahan genosida. Selanjutnya penulis akan menampilkan dalam table sederhana dalam pembahasan penelitian ini seperti di bawah ini:
Tabel. 2. Penjelasan Aspek Penting Dalam Penelitian Genosida Dalam Persfektif Hukum Internasional
Sumber: Diolah Penulis, Tahun 2024
Penjelasan dan Keterangan Tabel
ICC : Pengadilan Pidana Internasional (International Criminal Court) ICTR : International Criminal Tribunal for Rwanda ICTY
: International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia ICJ
: International Court of Justice Definisi Genosida :  Menurut  Hukum  Internasional,  mengutip  definisi  genosida  dari  Konvensi  Genosida  1948  memiliki  unsur- unsur  harus  ada  untuk  diklasifikasikan  sebagai  genosida,  seperti  niat  untuk  menghancurkan,  secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama.
Sejaran & Perkembangan : 1. Sejarah  hukum  genosida  Pembentukan  Konvensi  Genosida  1948  dimana  latar  belakang  sejarah  dan  proses  pembentukan  Konvensi Genosida.
2. Perkembangan hukum kasus Genosida, yaitu Kasus-kasus genosida yang telah diakui secara internasional, seperti Holocaust, genosida Rwanda, dan genosida di Srebrenica.
Lembaga hukum yang menangani : 1. Pengadilan Pidana Internasional (ICC): Peran ICC dalam mengadili kasus genosida, termasuk yurisdiksi dan mandatnya.
2. Pengadilan  Internasional  Ad  Hoc:  Contoh  pengadilan  ad  hoc  seperti  ICTR  dan  ICTY  yang  dibentuk  khusus  untuk  menangani  kasus genosida.
3. Peran International Court of Justice (ICJ): ICJ dalam memutuskan sengketa antar negara terkait genosida.
Proses Hukum dalam Kasus Genosida : 1. Penyelidikan dan Penuntutan: Langkah-langkah yang dilakukan mulai dari penyelidikan, pengumpulan bukti, hingga penuntutan.
2. Prosedur Persidangan: Proses persidangan di pengadilan internasional dan ad hoc, termasuk hak-hak terdakwa dan korban.
3. Penjatuhan Hukuman: Jenis hukuman yang dapat dijatuhkan dan contohnya.
Tantangan dalam Penanganan Kasus Genosida:
1. Pengumpulan Bukti: Kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan genosida.
2. Yurisdiksi dan Kooperasi Internasional: Masalah yurisdiksi dan kerjasama antara negara dalam mengekstradisi dan mengadili pelaku.
3. Perlindungan Korban dan Saksi: Tantangan dalam melindungi korban dan saksi dari intimidasi dan pembalasan.
Kasus-Kasus Penting Genosida:
1. Holocaust: Penjelasan singkat tentang Holocaust dan penanganannya di pengadilan Nuremberg.
2. Genosida Rwanda: Pembahasan tentang genosida di Rwanda dan penanganannya di ICTR.
3. Genosida Bosnia: Kasus Srebrenica dan penanganannya di ICTY.
Upaya Pencegahan Genosida:
1. Mekanisme  Pencegahan  Internasional:  Upaya-upaya  yang  dilakukan  oleh  PBB  dan  organisasi  internasional  lainnya  untuk  mencegah genosida.
2. Peran Negara: Tanggung jawab negara dalam mencegah terjadinya genosida di wilayah mereka.
3. Pendidikan dan Kesadaran Publik: Pentingnya pendidikan dan peningkatan kesadaran publik dalam mencegah genosida.
Kejahatan genosida merupakan salah satu kejahatan paling serius dalam hukum pidana internasional, dengan definisi dan kerangka hukum yang jelas dalam Konvensi Genosida dan Statuta  Roma  (Gröning  et  al.,  2022).  Meskipun  demikian,  penegakan  hukum  terhadap kejahatan  ini  menghadapi  berbagai  tantangan  politis,  sumber  daya,  dan  teknis.  Upaya internasional yang kuat dan kerjasama antar negara sangat penting untuk memastikan bahwa pelaku genosida dihukum dan kejahatan semacam itu dicegah di masa depan (Brodersen et al., 2023).

## Tabel.3. Yurisdiksi dan Implementasi Kejahatan Genosida
Sumber: Diolah Penluis, Tahun 2024

## Keterangan Tabel:
Kejahatan Genosida dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional 1. Definisi Kejahatan Genosida : Konvensi PBB tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948): Pasal II mendefinisikan genosida sebagai tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama, dengan cara:
1. Membunuh anggota kelompok.
2. Menyebabkan cedera fisik atau mental yang serius pada anggota kelompok.
3. Dengan  sengaja  menempatkan  kelompok  dalam  kondisi  kehidupan  yang  diperhitungkan  untuk  menghancurkannya  secara  fisik,  baik keseluruhan atau sebagian.
4. Memaksakan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok.
5. Memindahkan anak-anak dari kelompok tersebut ke kelompok lain secara paksa.
2. Yurisdiksi Hukum Pidana Internasional Pengadilan Kriminal Internasional (ICC):
Statuta Roma (1998) : ICC memiliki yurisdiksi untuk mengadili kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Negara-negara anggota ICC wajib mematuhi yurisdiksi ini. Pasal 5-8 : Mendefinisikan kejahatan-kejahatan di bawah yurisdiksi ICC, termasuk genosida. Pengadilan Ad Hoc : Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (ICTY) dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR): Dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengadili kejahatan genosida dan kejahatan lainnya selama konflik di Yugoslavia dan Rwanda. 3. Elemen-Elemen Kejahatan Genosida Maksud (Mens Rea) : Mens rea genosida adalah niat untuk menghancurkan, secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok yang dilindungi. Tindakan (Actus Reus) :  Tindakan-tindakan  genosida  mencakup  pembunuhan,  menyebabkan  cedera  fisik  atau  mental,  kondisi kehidupan yang menghancurkan, tindakan pencegahan kelahiran, dan pemindahan paksa anak-anak. 4. Penegakan Hukum dan Tantangan Penegakan Hukum : Penegakan hukum terhadap kejahatan genosida memerlukan kerjasama internasional yang kuat, termasuk ekstradisi, bantuan hukum timbal balik, dan dukungan dari komunitas internasional. Tantangan : Politik: Resistensi politik dari negara-negara yang melindungi pelaku atau enggan untuk mengekstradisi tersangka. Sumber Daya :  Keterbatasan sumber  daya  dan  kapasitas  pengadilan  internasional  untuk  menangani  jumlah  kasus  yang besar. Bukti : Mengumpulkan bukti yang cukup untuk membuktikan niat dan tindakan genosida sering kali sulit dalam situasi konflik. 5. Kasus Penting dalam Hukum Pidana Internasional Kasus Akayesu (ICTR)
: Jean-Paul Akayesu, seorang walikota di Rwanda, diadili oleh ICTR dan dinyatakan bersalah atas genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ini adalah pertama kalinya pengadilan internasional menghukum seseorang atas genosida. Kasus Karadžić (ICTY) :  Radovan  Karadžić,  pemimpin  politik  Serbia  Bosnia,  diadili  oleh  ICTY  dan  dinyatakan  bersalah  atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang terkait dengan Perang Bosnia.
6. Upaya Pencegahan dan Pemulihan Pencegahan : Komunitas internasional memiliki kewajiban untuk mencegah genosida melalui diplomasi, sanksi, dan, jika diperlukan, intervensi militer. Pemulihan :    Korban  genosida  berhak  atas  pemulihan,  termasuk  kompensasi,  rehabilitasi,  dan  upaya-upaya  untuk mengingat dan memperingati kejadian tersebut. 7. Kerangka Hukum Internasional Konvensi Genosida (1948) :  Merupakan  kerangka  hukum  utama  yang  mendefinisikan  genosida  dan  menetapkan  kewajiban  negara untuk mencegah dan menghukum kejahatan ini. Statuta Roma (1998) : Mendirikan ICC dan memberikan yurisdiksi atas genosida serta kejahatan-kejahatan internasional lainnya.

## B. Tindak Kejahatan Genosida Ditinjau Dalam Hukum Internasional
Kejahatan  genosida  adalah  salah  satu  kejahatan  paling  serius  dalam  hukum  pidana internasional  (Hammond  et  al.,  2024).  Genosida  (Abraham &  Ceccato,  2022),  didefinisikan sebagai  tindakan  yang  dilakukan  dengan  maksud  untuk  menghancurkan,  seluruhnya  atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama tertentu. Sedangkan perkembangan penanganan  kejahatan  genosida  dalam  hukum  pidana  internasional  (Khadam  et  al.,  2023), dilihat dari enam aspek, adalah sebagai berikut: (1) Konvensi Genosida 1948; (2) Pengadilan Nuremberg  (1945-1946);  (3)  Pengadilan  Kriminal  Internasional  untuk  Rwanda  (ICTR)  dan Bekas  Yugoslavia  (ICTY):  ICTY  (1993);  (4)  Mahkamah  Pidana  Internasional  (ICC)  ,  yaitu ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma yang diadopsi pada 17 Juli 1998 dan mulai berlaku pada  1  Juli  2002;  (5)  Yurisprudensi  dan  Perkembangan  Hukum;  (6)  Mahkamah  Pidana Internasional (ICC), yaitu ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma yang diadopsi pada 17 Juli 1998  dan  mulai  berlaku  pada  1  Juli  2002.  Adapun  penjelasan  enam  poin  di  atas  adalah: Pertama: Konvensi  Genosida  1948:  Konvensi  tentang  Pencegahan  dan  Penghukuman Kejahatan  Genosida  (Genocide  Convention)  diadopsi  oleh  Majelis  Umum  Perserikatan Bangsa-Bangsa  pada  9  Desember  1948.  Konvensi  ini  mengatur  bahwa  genosida,  baik dilakukan dalam masa perang maupun damai, merupakan kejahatan internasional yang harus dicegah dan dihukum oleh negara-negara pihak (Lidén, 2020).
Kedua Pengadilan Nuremberg (1945-1946): Setelah Perang Dunia II, Pengadilan Militer Internasional di Nuremberg didirikan untuk mengadili pemimpin Nazi atas kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan genosida, meskipun istilah "genosida" belum secara  resmi  digunakan  dalam  dakwaan.  Pengadilan  ini  menjadi  tonggak  penting  dalam pembentukan  norma-norma  hukum  pidana  internasional. Ketiga: Pengadilan  Kriminal Internasional  untuk  Rwanda  (ICTR)  dan  Bekas  Yugoslavia  (ICTY):  ICTY  (1993),  yaitu didirikan  oleh  PBB  untuk  mengadili  pelaku  kejahatan  perang,  termasuk  genosida,  selama konflik  di  bekas  Yugoslavia  (Made  A  Hardi  R  &  M.J  Setianto,  2022).  Salah  satu  kasus genosida  yang  terkenal  adalah  pembantaian  Srebrenica  pada  tahun  1995.  ICTR  (1994): Didirikan  untuk  mengadili  pelaku  genosida  selama  genosida  Rwanda  1994.  Pengadilan  ini memberikan  kontribusi  penting  dalam  pengembangan  hukum  mengenai  genosida,  termasuk interpretasi dan penerapan definisi genosida (Arrocha Olabuenaga, 2014).
Keempat: Mahkamah  Pidana  Internasional  (ICC),  yaitu  ICC  didirikan  berdasarkan Statuta Roma yang diadopsi pada 17 Juli 1998 dan mulai berlaku pada 1 Juli 2002 (Baer et al., 2024).  ICC  memiliki  yurisdiksi  untuk  mengadili  kejahatan  genosida,  kejahatan  terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. ICC memberikan kerangka hukum yang permanen  untuk  mengadili  genosida,  berbeda  dengan  pengadilan  ad-hoc  seperti  ICTR  dan ICTY  (Baer  et  al.,  2024). Kelima: Yurisprudensi  dan  Perkembangan  Hukum:  Pengadilan- pengadilan  internasional  telah  mengembangkan  yurisprudensi  yang  signifikan  mengenai genosida, termasuk elemen-elemen yang diperlukan untuk membuktikan genosida, seperti niat khusus (dolus  specialis) untuk menghancurkan kelompok tertentu (Basuki, 2021). Beberapa
keputusan  penting  dari  ICTR,  ICTY,  dan  ICC  telah  memperkuat  dan  memperjelas  hukum mengenai  genosida  (Charlier,  2022);  (f)  Kasus-Kasus  Kontemporer:  Darfur,  Sudan:  ICC mengeluarkan  surat  perintah  penangkapan  terhadap  Presiden  Sudan  Omar  al-Bashir  atas tuduhan genosida di Darfur pada 2009. Myanmar: Pengadilan Internasional (ICJ) menerima gugatan terkait dugaan genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar. Keenam: Peran Negara dan  Kewajiban  Internasional  (Haile  et  al.,  2023):  Konvensi  Genosida  menegaskan  bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk mencegah dan menghukum genosida. Negara-negara juga  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  kegagalan  mereka  dalam  mencegah  atau menghukum genosida, seperti yang dibahas dalam berbagai kasus di Mahkamah Internasional (ICJ) (Anggreni et al., 2019).
Dari  enam  perkembangan  kasus  kejahatan  genosida  (Klosterkamp  &  Jeffrey,  2024), dalam  hukum  internasional  yang  disebutkan  di  atas,  maka  penelitian  selanjutnya  akan membahas dua permalsahan utama penelitian yaitu: (1) definisi genosdia dengan  pendekatan hukum  pidana  internasional;  (2)  yuridiksi;  (3)  elemen-elemen  pembuktian;  (4)  mekanisme penunututan dalam konteks hukum internasional.
Definisi  atau  pengertian  kejahatan  gesnosida  (Landry  et  al.,  2024),  dijelaskan  oleh Raphael  Lemkin,  seorang  ahli  hukum  Polandia  yang  menciptakan  istilah  "genosida"  tahun 1944, Menyebutkan genosida (Pérez-León Acevedo, 2017), sebagai tindakan yang dilakukan dengan  tujuan  menghancurkan,  baik  secara  keseluruhan  maupun  sebagian,  suatu  kelompok nasional,  etnis,  ras,  atau  agama.  Menurut  Konvensi  PBB  tentang  Pencegahan  dan Penghukuman  Kejahatan  Genosida  (1948),  Menurut  Konvensi  Genosida  (Miller  &  Levine, 2013), menyebutkan: setiap tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, baik secara keseluruhan atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama sebagai berikut: (a) Membunuh anggota kelompok tersebut; (b) Menyebabkan luka fisik atau mental yang  berat  kepada  anggota  kelompok  tersebut;  (c)  Menciptakan  kondisi  kehidupan  yang bertujuan menyebabkan kehancuran fisik kelompok tersebut secara keseluruhan atau sebagian; (d)  Memaksakan  tindakan-tindakan  yang bertujuan  mencegah  kelahiran  di  dalam  kelompok tersebut; (e) Memindahkan anak-anak dari kelompok tersebut ke kelompok lain secara paksa (Gröning  et  al.,  2022).  Sedangkan  menurut  International  Criminal  Court  (ICC)  (Stoykova, 2023), menyebutkan: Statuta Roma dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengadopsi definisi  dari  Konvensi  Genosida  dan  menambahkan  rincian  lebih  lanjut  tentang  prosedur penuntutan (Lidén, 2020).
Selanjutnya  definisi  hukum  pidana  internasional  (Stoykova  &  Franke,  2023)  adalah cabang hukum yang mengatur tindak pidana yang diakui oleh komunitas internasional sebagai kejahatan yang sangat serius dan yang memerlukan respons hukum global. Menurut Antonio Cassese, seorang ahli hukum internasional terkemuka, hukum pidana internasional mencakup aturan  dan  norma  yang  mengatur tindakan  individu  yang  bertanggung  jawab atas  kejahatan internasional  (Teijo,  2023),  seperti  genosida,  kejahatan  perang,  kejahatan  terhadap kemanusiaan,  dan  agresi.  Dan  menurut  Statuta  Roma  (1998)  menjelaskan  hukum  pidana internasional secara formal diatur dalam Statuta Roma, yang mendirikan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) (Tuazon et al., 2024). Statuta ini mengidentifikasi dan mengkriminalisasi empat  kategori  utama  kejahatan  internasional:  genosida,  kejahatan  terhadap  kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi (McKee et al., 2022).
Maka  jika  dijelaskan  dalam  tabel  kejahatan  genosida  dalam  persfektif  hukum  pidana internasional  akan terlihat seperti table di bawah ini:
Tabel. 1. Aspek Kejahatan Genosida dengan Hukum Pidana Internasional
Sumber: Diolah Penulis, Tahun 2024

## PENUTUP

## KESIMPULAN
Penyebab utama kejahatan genosida adalah dilatarbelakangi adanya perjuangan hak dari  suku  yang  minoritas  dan  adanya  agama  yang  fanatik  serta  rasial  yang  ditunjukkan dalam  diskriminasi  kultural.  Tindakan-tindakan  dari  kejahatan  genosida  ini  telah dituangkan  dalam  hukum  internasional  yang  berupa  perjanjian  dan  putusan  Mahkamah Internasional  dan  juga  pada  ketentuan  hukum  nasional  yang  meliputi  Undang-Undang Dasar,  Undang-Undang,  dan  Keputusan  Presiden.  Tindak  kejahatan  yang  diperbuat  oleh pemerintah  Myanmar  oleh  Etnis  Muslim  Rohingnya  merupakan  tindak  kejahatan internasional genosida, karena sudah memenuhi beberapa unsur pokok yaitu pembunuhan massal,  diskriminasi  terhadap  agama  yang  minoritas,  dilakukan  secara  sistematis,  dan bertujuan  untuk  melenyapkan  suatu  etnis  dan  golongan  tertentu,  maka  dari  hal  tersebut peneliti  menganalisis  bahwa  kejahatan  tersebut  dikategorikan    sebagai    kejahatan internasional  genosida. Terkait dengan penyelesaian sengketa yang terjadi tersebut maka peneliti  memberikan  analisis  terkait  dengan  penyelesaian  sengketa  yang  terjadi  di Myanmar,  sengketa  tersebut  dapat  diselesaikan  dengan  cara  di  dalam  serta  di  luar pengadilan. Apabila di luar pengadilan penyelesaian sengketa bisa dilakukan dengan cara mediasi  dan  negosiasi,  tetapi  apabila  dilakukan  di  dalam  pengadilan  yang  dalam  hal  ini adalah  berlaku  pengadilan  internasional  maka  sengketa  tersebut  dapat  ditangani  oleh Mahkamah Pidana Internasional. Karena semua warga negara berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional.
Saran  dari  penulisan  penelitian  adalah  kejahatan  genosida  dapat  dilakukan penindakan dengan cara: (a) melakukan  kerjasama secara  regional  ataupun  internasional; (b)  adanya  lembaga  yang  dimaksudkan  untuk  meningkatkan  perlindungan  serta penghormatan terhadap etnis, agama dan lainnya bahkan untuk menguatkan lembaga yang
telah  ada  untuk  dapat  menjadi  maksimal;  (c)  penegakan  hukum  terhadap  putusan pengadilan yang meliputi putusan Mahkamah Ad Hoc Den Haag dan Mahkamah Ad Hoc Rwanda; (d) melakukan kajian hasil pendidikan dan penelitian; (e) adanya kebijakan dari pemerintah dalam melindungi kumpulan dari latar belakang SARA.

## DAFTAR PUSTAKA
Abraham, J., & Ceccato, V. (2022). Crime and safety in rural areas: A systematic review of the English- language  literature  1980–2020 .  Journal  of  Rural  Studies,  94(September  2021),  250–273. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.05.010
Adiyanta,  F.  C. S.  (2019). Hukum dan  studi penelitian  empiris:  penggunaan metode  survey  sebagai instrumen penelitian hukum empiris . Administrative Law and Governance Journal, 2(4), 697– 709. https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709
Álvarez,  I.  V.  (2023). The  prosecution  of  fisheries  crime  in  Spanish  criminal  law:  The  impact  of European Union regulations .
Marine Policy,
147 (September 2022).
https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105327 Anggreni,  I.  A.  K.  N.,  Mangku,  D.  G.  S.,  &  Yuliartini,  N.  P.  R.  (2019). Analisis  yuridis pertanggungjawaban pemimpin negara terkait dengan kejahatan perang dan upaya mengadili oleh mahkamah pidana internasional (studi kasus omar al-bashir presiden sudan) . Journal of the Yustisia Community, 2(3), 227–236. https://doi.org/https://doi.org/10.23887/ jatayu.v2i3.28787 Arrocha Olabuenaga, P. (2014). Responsabilidad estatal por el crimen de genocidio . Anuario Mexicano de Derecho Internacional, 14, 197–219. https://doi.org/10.1016/S1870-4654(14)70006-6
Baer, A., Dalbo, G. D., & LaBranche, J. (2024). Navigating the paradox of repair: Indigenous genocide and  public  education  in  Minnesota  and  Manitoba .  Futures,  155(October  2023),  103300. https://doi.org/10.1016/j.futures.2023.103300
Basuki,  U.  (2021). Tindakan  genosida  terhadap  etnis  rohingya  dalam  perspektif  hukum  pidana internasional .  Cakrawala  Hukum,  12(1),  95–110.  https://doi.org/https://doi.org/10.51921/ chk.v21i1.51
Begem, S. S., Qamar, N., & Baharuddin, H. (2019). Sistem hukum penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia  (ham)  berat  melalui  mahkamah .  SIGn  Jurnal  Hukum,  1(1),  1–17. https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.28
Brodersen, K. H., Capus, N., & Rosset, D. (2023). The politics of informality in criminal procedures . International Journal of Law, Crime and Justice, 74(June), 100612. https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2023.100612
Charlier, P. (2022). Public health practitioners implication in the recognition of potential war crimes in  Ukraine .  Ethics,  Medicine  and  Public  Health,  22,  100804.  https://doi.org/ 10.1016/j.jemep.2022.100804
Devian  Abdulfatah  Lamadju.  (2018 ).  Penerapan  yurisdiksi  atas  kejahatan  terhadap  kemanusiaan dalam  perspektif  hukum  pidana  internasional .  Lex  Administratum,  VI(4),  1–14. https://doi.org/http://administratum/article/view/24526/24222
Dewi, J. S., & Najica, F. U. (2022). Kejahatan genosida myanmar terhadap etnis rohingya ditinjau dari perspektif hukum pidana internasiona l. Borneo Law Review, 6(1), 42–61. https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i1.2645
Fatahillah. (2021). Pertanggung jawaban negara terhadap tindak pidana internasional (state liability for  international  criminal  acts) .  Jurnal  Ilmu  Hukum  Reusam,  9(2),  14–24. https://doi.org/https://doi.org/10.29103/reusam.v9i2.6662
Gröning,  L.,  Haukvik,  U.  K.,  Morse,  S.  J.,  &  Radovic,  S.  (2022). Remodelling  criminal  insanity: Exploring philosophical, legal, and medical premises of the medical model used in Norwegian
law . International Journal of Law and Psychiatry, 81(November 2021). https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2022.101776
Haile, R., Rowell-Cunsolo, T., Hyacinthe, M. F., & Alang, S. (2023). “We (still) charge genocide”: A systematic  review  and  synthesis  of  the  direct  and  indirect  health  consequences  of  police violence  in  the  United  States .  Social  Science  and  Medicine,  322(July  2022). https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2023.115784
Hammond,  C.,  Knošková,  K.,  Wallace,  L.,  &  Fido,  D.  (2024). A  comparative  analysis  of  public educational needs in the rehabilitative care of individuals who have committed serious criminal offences: A cross cultural study . Forensic Science International: Mind and Law, 5(December 2022). https://doi.org/10.1016/j.fsiml.2024.100130
Hidayat, A. (2021). Critical review buku “penelitian hukum” peter mahmud marzuki penelitian hukum ad  quemtentang  norma .  Yustisia  Merdeka :  Jurnal  Ilmiah  Hukum,  7(2),  117–125. https://doi.org/10.33319/yume.v7i2.109
Khadam,  N.,  Anjum,  N.,  Alam, A.,  Ali  Mirza,  Q.,  Assam,  M.,  Ismail,  E.  A. A.,  &  Abonazel,  M.  R.
(2023). How to punish cyber criminals: A study to investigate the target and consequence based punishments  for  malware  attacks  in  UK,  USA,  China,  Ethiopia  &  Pakistan .  Heliyon,  9(12), e22823. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22823
Klosterkamp,  S.,  &  Jeffrey,  A.  (2024). The  intimate  geopolitics  of  evidence  gathering  in  war  crime investigation  in  Ukraine .  Political  Geography  Open  Research,  3(March),  100008. https://doi.org/10.1016/j.jpgor.2024.100008
Kurniadi, Y U.,  et al. (2020). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum . Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7(2), 408– 420. https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478
Landry,  A.  P.,  Fincher,  K.,  Barr,  N.,  Brosowsky,  N.  P.,  Protzko,  J.,  Ariely,  D.,  &  Seli,  P.  (2024). Harnessing dehumanization theory, modern media, and an intervention tournament to reduce support for retributive war crimes . Journal of Experimental Social Psychology, 111(November 2023), 104567. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2023.104567
Latukau, F. (2020). Penegakan hukum pidana internasional terhadap kasus kekerasan militer amerika serikat  kepada  tahanan  perang  afganistan .  Jurnal  Penelitian  Hukum  De  Jure,  20(2),  153. https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.153-164
Lidén,  M.  (2020). Emotions  and  Cognition  in  International  Criminal  Justice:  An  Exploration  from Cognitive  Biases  to  Emotional  Intelligence .  Forensic  Science  International:  Mind  and  Law, 1(November), 1–10. https://doi.org/10.1016/j.fsiml.2020.100037
Made  A  Hardi  R,  &  M.J  Setianto.  (2022). Penanganan  perkara  internasional  yang  dilakukan  oleh international criminal court . Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, 10(3), 253–259. https://doi.org/10.23887/jpku.v10i3.52031
Makalew,  D.  B.  (2020). Pengadilan  campuran  (hybrid  tribunal)  dalam  perspektif  hukum  pidana internasional.  Lex  Privatum ,  VIII(3),  76–86.  https://doi.org/http://index.php/lexprivatum/ index/233 4942
McKee,  M.,  Attaran,  A.,  &  Lindert,  J.  (2022). How  can  the  international  community  respond  to evidence  of  genocide  in  Ukraine?  The  Lancet  Regional  Health  -  Europe ,  17,  100404. https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2022.100404
Miller, P. S., & Levine, R. L. (2013). Avoiding genetic genocide: Understanding good intentions and eugenics in the complex dialogue between the medical and disability communities . Genetics in Medicine, 15(2), 95–102. https://doi.org/10.1038/gim.2012.102
Pérez-León Acevedo, J. P. (2017). The close relationship between serious human rights violations and crimes against humanity: International criminalization of serious abuses . Anuario Mexicano de Derecho Internacional,
17(1), 145–186. https://doi.org/10.22201/
iij.24487872e.2017.17.11034
Putra, K. A., Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2018). Analisis tindak kejahatan genosida oleh myanmar  kepada  etnis  rohingya  dityinjau  dari  perspektif  hukum  pidana  internasional .  E- Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 1(1), 66–76.
https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i1.28662 Putri, D. K. (2022). Urgensi Asas Subsider Pada Pengaturan Asas Universal Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Masalah-Masalah Hukum , 51(2), 162–170. https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.162-170 Raharjo,  A.  (2020). Problematika  asas  retroaktif  dalam  hukum  pidana  indonesia .  Jurnal  Dinamika Hukum, 8(1), 70–80. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.1.36
Sarayar, A. A. (2019). Kajian hukum bantuan kerjasama timbal balik (mutual legal assistance) dalam penyelesaian  tindak  pidana  internasional .  Lex  Et  Societatis,  VII(11),  64–71. https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v7i11.27371
Sianturi,  G.  M.,  Agung,  A.,  & Utari,  S.  (2021). Perang  terhadap  narkoba  serta  penarikan  diri  dari pengadilan pidana internasional oleh filipina: perspektif hukum internasional . Jurnal Kertha Negara, 9(3), 164–174. https://doi.org/https://doi.org/10.37366/jh.v3i1.998
Situngkir, D. A. (2018). Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional . JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 3(2), 153. https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.29
Stoykova,  R.  (2023). The  Right To A  Fair  Trial  As  A  Conceptual  Framework  For  Digital  Evidence Rules  In  Criminal  Investigations .  Computer  Law  and  Security  Review,  49,  105801. https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105801
Stoykova,  R.,  &  Franke,  K.  (2023). Reliability  validation  enabling  framework  (RVEF)  for  digital forensics in criminal investigations . Forensic Science International: Digital Investigation, 45,
301554. https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2023.301554
Syarif  Hidayat.  (2021). Segala  aspek  hukum  pidana  Internasional. E-Journal  Komunitas  Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program, 4(July), 895–903.
https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43101
Teijo, C. (2023). Criminal sanctions and IUU fishing: The case of Spain . Marine Policy, 147(October 2022), 105341. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105341 Tobing,  C.  I.  (2022). Ektradisi  Dan  Mutual  Legal  Assistance  Sebagai  Sarana  Penegakan  Hukum Pidana Internasional . Jurnal Hukum Pelita, 3(1), 1–15. https://doi.org/10.37366/jh.v3i1.998 Tuazon, O. M., Wickenheiser, R. A., Ansell, R., Guerrini, C. J., Zwenne, G. J., & Custers, B. (2024). Law  Enforcement  Use  Of  Genetic  Genealogy  Databases  In  Criminal  Investigations: Nomenclature,  Definition  And  Scope .  Forensic  Science  International:  Synergy,  8(February),
100460. https://doi.org/10.1016/j.fsisyn.2024.100460