## PERAN POLITIK PEREMPUAN DALAM KACAMATA ICT

## Moh. Roqib *)
*) Penulis adalah mantan Ketua Unit Studi Gender (USG), dan dosen tetap Jurusan Pendidikan (Tarbiyah) STAIN Purwokerto. Sekarang dia sedang menunggu ujian disertasi Program Doktor (S-3) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Abstract: This paper will discuss woman’s politic role, political leadership viewed as difficult task, and woman deemed as incapable. At this point, ICT or multimedia can effectively help woman’s political task. Sophisticated and enhanced information technology and communication can simplify leader task and duty. Through ICT, leader can give  commando,  dividing  task,  motivate,  and  giving  punishment  quickly  and  easily.  ITC  make  everything  easy, fast, with high quality. Computerization and digitalization positioned woman equal with man, as long as knowledge and technological capability equal too. Physical constraint is not a problem for one that technology-literate. The last question is about quality, only depend on it man and woman have equal chance to success and leading the world. Keywords: ICT, woman political role, leadership.

## A. PENDAHULUAN
Kenyataan  pada  saat  ini,  bisa  jadi  merupakan  impian  pada  masa  lalu.  Orang  bisa  berbicara  dan melihat kawan bicaranya dari jarak ribuan kilometer. Jika hal ini dinalar pada masa Majapahit, perilaku ini  adalah  mustahil,  dan  yang  melakukannya  dianggap  “kejinen”,  kemasukan  jin  alias  gila.  Membuat KTP  atau  KTM  (Kartu  Tanda  Mahasiswa)  hanya  10  menit;  membayar  SPP  dan  melihat  nilai  untuk mahasiswa  tidak  perlu  ke  kampus;  bimbingan  dan  pembelajaran  jarak  jauh  bisa  dilakukan;  Hal-hal tersebut dulu mustahil untuk dikatakan, meskipun saat ini yang menanyakannya dianggap “orang yang dilahirkan terlambat”, seharusnya sudah lahir pada jaman bahola, jaman Mataram kuno. Saat ini, semua bisa cepat dengan kualitas prima seperti permainan sulap yang hanya dengan “abagedabra”. Uang yang diinginkan segera diproses lewat mesin ATM, dan “jreng” uang pun keluar.
Inilah keajaiban masa lalu dan kenyataan saat ini. Meskipun saat ini masih ada pejabat, pimpinan perusahaan,  pimpinan,  dan  aktivis  politik  yang  berwatak  dan  berkualitas  masa  lalu,  gagap  teknologi sementara dirinya berdampingan  dengan multimedia. Multimedia  masih asing bagi  dirinya dan belum mampu menggunakan atau memanfaatkannya.
Kecanggihan di atas terjadi berkat kemajuan Information and Communication Tecnologi (ICT), sebuah teknik  atau  cara  untuk  mengumpulkan,  menyiapkan,  menyimpan,  memproses,  menggunakan, menganalisa,  menyebarkan,  dan  menyajikan  informasi  dan  komunikasi.  Teknik  atau  cara  seperti  ini berada  pada  disiplin ilmu  elektronika,  komputasi,  dan  pemograman.  Wujud  nyata  dari  teknologi  ini adalah  komputer  beserta  peralatan  pendukungnya,  seperti  seperangkat  komputer,  telepon,  internet, piranti perangkat lunak, dan lainnya. Pada perkembangan terakhir, peralatan sistem telekomunikasi yang semula terpisah dari kelompok komputer saat ini telah berkonvergensi membentuk jaringan komunikasi data serta aplikasi multimedia. 1 Dalam konteks multimedia ini, ICT ini diperbincangkan.
Kemajuan  ini  dirasakan  dan  dimanfaatkan  oleh  beberapa  orang  untuk  membantu  kemudahan, kecepatan, ketepatan, dan kualitas hasil kerjanya. ICT hanya dirasakan oleh mereka yang berpendidikan cukup  dan  berpengalaman.  Bagaimana  dengan  masyarakat  pedesaan  yang  miskin,  berpendidikan
rendah,  dan  jauh  dari  jangkauan  jaringan  telepon  atau  sinyal  telepon  genggam.  Berbicara  tentang kelemahan  ini,  yang  paling  “mrinding”  adalah  kaum  perempuan  yang  oleh  masyarakat  patriakhi diposisikan  sebagai  jenis  makhluk  kedua  dan  mendapatkan  giliran  paling  akhir  jika  ada  jatah memperoleh “kenikmatan”, mendapatkan tugas pertama dalam mendidik anak dan generasi bangsa, dan menjadi pilihan darurat dalam pemilihan pemimpin, baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
Dalam  konteks  politik, bagaimana  kecanggihan  ICT  tadi  berkolaborasi dengan kepentingan  politk perempuan yang sebagian masih dimarjinalkan dalam lingkup sosial secara umum. Di kantor, sekolah, kampus, dan dunia pemerintahan dirasa sudah banyak kemajuan tentang keadilan dan kesetaraan, tetapi di wilayah publik yang lebih luas, mereka masih mencicipi yang serba singkat. Bisakah ICT ini menjadi media  perpolitik  yang  efektif  bagi  perempuan  Indonesia,  sebagaimana  multimedia  ini  dimanfaatkan secara efektif di Amerika. 2
Tulisan ini hendak membincang peran politik perempuan dengan fokus tugas kepemimpinan secara umum. Terkait dengan tugas berat kepemimpinan (politik), perempuan dianggap tidak memiliki kemam- puan.  Untuk  itu,  semua  kalangan  meyakini  ada  “makhluk  ajaib”  yang  bernama  ICT  atau  multimedia tadi,  yang  bisa  membantu  cukup  efektif  bagi  kerja-kerja  politik  perempuan.  Lalu  apalagi  yang dipersoalkan.  Pada tulisan ini,  sisi penting yang tidak perbincangkan  adalah  dasar teologis-keagamaan tentang dalil-dalil teks kitab sucinya.  Penulis  hanya akan mengungkap  realitas tugas, kewajiban  secara global, dan bagaimana ICT membantunya sehingga ada keterkaitan logis antara keduanya. Di panggung politik, secara riil ditemukan dalam sejarah ada Ratu Bilqis pada jaman Nabi Sulaiman; 3 Ratu Shima di Jawa  Tengah  yang  makmur;  Aisyah  yang  memimpin  perang  Jamal  melawan  Khalifah  Ali  Ibn  Abi Thalib;  Ratu  Elisabeth;  Presiden  Benazir  Butto,  dan  presiden  Megawati  yang  menggantikan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur; dan sederetan pemimpin perempuan lain.
Secara faktual, data historis ini tidak mungkin diingkari. Karenanya, perbincangan dari aspek dalil dan legalitas teologis sudah jelas, meskipun masih menyisakan perdebatan. Tulisan ini hendak mengkaji problem dan dilema perempuan yang secara sosiologis dinyatakan sebagai manusia kedua di bawah laki- laki 4 dengan  menggunakan  kacamata  ICT.  Tulisan  ini  diharapkan  akan  memperjelas  posisi  politik perempuan  dan  meminimalkan  kegamangan  sebagian  orang  terhadap  kepemimpinan  perempuan. Meskipun demikian, sejak awal harus diingatkan bahwa kualitas tetap menjadi kata kunci, bukan karena perempuan bisa menjadi pemimpin kemudian menurunkan kualitas kepemimpinan tersebut.

## B. KEKALAHAN POLITIK PEREMPUAN
Kakalahan  terkadang  meluruhkan  keyakinan  yang  tertanam  dalam  diri  seseorang.  Untuk mengembalikan keyakinan tersebut membutuhkan waktu dan bukti yang mampu meneguhkan kembali keyakinan yang hilang, affirmative action. Sebagai contoh, peran perempuan dalam masyarakat patriarkhis jika dilepas tanpa kebijakan yang mengukuhkan bahwa demi keadilan harus ada keberpihakan kepada yang  lemah  dan  dilemahkan.  UU  Pemilu  yang  disepakati  DPR  pada  3  Maret 2008  memuat  sejumlah materi baru, di antaranya 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPR/DPRD. Setiap  3  nama  calon  terdapat  sekurang-kurangnya  1  calon  perempuan. 5 Penentuan  kuota  seperti  ini menunjukkan fakta kekalahan politik perempuan dalam pentas perpolitikan di negari ini karena kekuatan mereka harus ditopang oleh undang-undang dan jika dibebaskan diyakini tidak akan mendapatkan posisi dan  peran  itu.  Sebagai  langkah  awal  dan  affirmative  action-nya,  hal  ini  bisa  diterima  meskipun  harus cepat-cepat  diprogram  untuk  dihilangkan  jika  kesadaran  pada  keadilan  dan  kualitas  sudah  menjadi
standar  dalam  pemilihan  calon  legislatif.  Yang  terpenting  untuk  dilakukan  adalah  pemberdayaan perempuan di segala bidang secara integral dan komprehensif.
Contoh  pemilu  Bupati Banyumas  yang menampilkan  empat  pasang calon,  di antaranya pasangan calon  yang  wakil  bupatinya  adalah  perempuan,  pasangan  calon  Singgih  Wiranto  – Laely  Sofiah Manshur.  Laely  sebagai  ketua  Muslimat  NU  maju  sebagai  calon  Bupati  karena  ada  tawaran  dari beberapa  calon  Bupati yang kesemuanya  adalah  laki-laki.  Dalam  internal NU,  sejak  awal  muncul  pro dan  kontra  tentang  legalitas  (menurut  agama)  perempuan  maju  menjadi  pemimpin  politik  kabupaten. Yang setuju karena perbincangan tentang pemimpin perempuan dalam NU itu sudah tuntas saat Munas Alim Ulama di Lombok, Nusa Tenggara Barat, beberapa tahun yang lalu. Jika saat ini diungkit, diyakini karena tendensi politik dari orang tertentu yang tidak mengharapakan Laely maju dan jadi wakil bupati. Yang  kontra  menggunakan  dasar  klasik  tentang  keabsahan  pemimpin  poltik  atau  negara  perempuan dengan menyatakan ayat “Arrijalu Qawwamuna ‘alannisa’”, “laki-laki adalah pemimpin perempuan”, dan Hadis  yang  menyatakan  bahwa  “kaum  yang  dipimpin  perempuan  tidak  akan  sejahtera.” 6 Pada  perte- muan  50  kiai  yang  diprakarsai  oleh  Tim  Siyasah  NU, 7 pendapat  pro-kontra  ini  bisa  diselesaikan,  dan Laely Manshur bisa dipahami untuk maju, meskipun belum mendapatkan dukungan riil dari para kiai NU. 8 Reaksi  terhadap  Laely  tersebut  menunjukkan  bahwa  di  NU  sendiri  kepemimpinan  perempuan belum  dipahami  secara  baik  oleh  kiai-kiai  di  beberapa  daerah, 9 dan  pasangan  calon  tersebut  belum mampu memberikan informasi yang mampu meyakinkan para ulama yang berseberangan.
Berbeda  dengan  kabupaten  tetangga,  Kebumen  yang  pasangan  perempuan,  Bupati  Rustriningsih mampu  memimpin  sampai  dua  kali  dengan  menggandeng  ulama  NU  dan  didukung  oleh  mayoritas ulamanya. Dukungan ulama yang lemah, pemanfaatan ITC, dan media massa terutama cetak yang tidak dikelola  dengan  baik,  serta  jaringan  yang  kurang  solid,  pasangan  calon  Bupati  Singgih  Wiranto  dan Laely  Mansyur  mengalami  kekalahan  dan  menduduki  urutan  ketiga,  setelah  pasangan  Bambang Priyono-Tossy Ariyanto. 10 Ia kalah dari pasangan lain yang memanfaatkan ICT, jaringan, dan “kekuatan lain”.  Kekalahan  ini  memperkuat  pandangan  sebagian  orang  bahwa  agama  belum  bisa  menerima pemimpin perempuan.
Secara  nasional,  kehadiran  perempuan  dalam  kancah  politik  belum  menggembirakan.  Sebagai contoh, hanya beberapa nama yang menjabat sebagai menteri, satu orang gubernur Propinsi Banten, tiga bupati  di  Jawa  Tengah.  Keinginan  kuota  30%  masih  jauh  dari  kenyataan,  jika  30%  untuk  anggota legislatif  tidak  diikuti  oleh  kualitas  perempuan  yang  memadai  dan  mampu  bersanding  sejajar  dengan politisi laki-laki, maka ini adalah kekalahan berikutnya yang diderita perempuan.

## C. MEMBACA HAKIKAT KEPEMIMPINAN
Al-Qur’an mengajar membaca sejak awal. Kepemimpinan (termasuk di bidang politik) harus dibaca dengan  adil,  jika  aspek  jenis  kelamin  tidak  dibutuhkan,  maka  menjadi  tidak  adil  jika mempersyaratkannya.  Tambahan  yang  tidak  dibutuhkan  seringkali  bertendensi,  yang  dikemas  dalam kalimat undang-undang atau aturan.
Kepemimpinan,  imamah,  imarah,  ziamah,  khilafah,  atau  leadership  memiliki  arti  aktivitas  (seni) seseorang  untuk  mempengaruhi  orang  lain  agar  melakukan  sesuatu  sesuai  dengan  tujuan  yang diharapkan  atau  ditetapkan.  Kepemimpinan  mengandung  maksud  suatu  tindakan  yang  dilakukan seseorang  untuk  mempengaruhi  dan  menggerakkan  orang  lain  menuju  pencapaian  harapan  dan  cita- cita. 11 Dalam  kepemimpinan  ada  unsur  kemampuan  dan  aktivitas  mempengaruhi,  mengajak,  meng-
arahkan,  menciptakan,  meyakinkan,  saling  mempengaruhi  antarpribadi, bekerjasama,  hubungan  dan pemeliharaan  struktur,  hubungan  kekuasaan,  seni  mengkoordinasi  dan  memotivasi,  aktivitas  yang memudahkan  kelompok,  membuat  orang  lain  mengerjakan  sesuatu,  menggunakan  wewenang,  dan mengambil keputusan.
Kepemimpinan  yang  positif  akan  bergerak  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  bersama 12 dan dilakukan dengan bekerjasama. Berbeda dengan kepemimpinan yang negatif. Kepemimpinan yang baik menggunakan standar akhlak utama dalam memperoleh, menggunakan, dan mempertanggung-jawabkan kekuasaannya. Pemimpin yang baik tidak melakukan sesuatu dengan menghalalkan segala cara.
Untuk  menggapai  kesejahteraan  hidup  yang  merata  dalam  kehidupan  masyarakat  tersebut, pemimpin diharuskan memiliki kualifikasi seperti memiliki ilmu yang memadai tentang pemerintahan, pengalaman dalam kepemimpinan, 13 sehat jasmani dan ruhani, dan visioner. Tidak ada syarat laki-laki seperti  yang  sering  diperbincangkan  tersebut. 14 Jika  berorientasi  pada  definisi  kepemimpinan  tersebut, tidak ada syarat yang dipatok pada jenis kelamin laki-laki, tetapi pada kemampuan untuk berkomunikasi efektif demi kesejahteraan warga negara. Penyebutan syarat laki-laki tersebut karena budaya patriarkhi yang  kuat  berimplikasi  politik  pada  keputusan  bahwa  putra  mahkota  dan  raja  harus  laki-laki.  Untuk kepentingan ini dibutuhkan aturan legalitasnya. 15
Proses menyejahterakan warga harus dilakukan oleh pemimpin, baik laki-laki maupun perempuan, di antaranya dengan memanfaatkan kemampuan jaringan yang luas. Di sisi ini, kemampuan komunikasi dan  lobi  menjadi  amat  penting,  baik  kepada  sesama  pemimpin  juga  kepada  semua  potensi  yang  bisa memberikan  kontribusi  bagi  kesejahteraan  warga,  seperti  pengusaha  untuk  penguatan  ekonomi,  cen- dekiawan  untuk  peningkatan  dunia  pendidikan,  ilmu,  dan  teknologi,  militer  atau  kepolisian  untuk menjaga  stabilitas  keamanan,  dan  potensi  lain  yang  dibutuhkan  oleh  bangsa  menuju  kesejahteraan hidupnya.
Dengan  bahasa  lain,  formula  kepemimpinan  yang  dibutuhkan  adalah  kompetensi  diri  ditunjang dengan agresi-kreatif dan kekuasaan (power). Ketiganya, kata Dorothy W. Cantor, Tony Bernay, bersama Jeans  Stoess,  ditemukan  dalam  kepemimpinan  perempuan  Barbara  Gallagher,  seorang  politikus  yang berhasil.  Kompetensi  dibutuhkan  sebagai  dasar  kemampuan  untuk  memegang  tampuk  kepemimpinan agar mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya. Agresi berarti ada agresivitas dan keberanian untuk bersaing. Meskipun terkadang agresi perempuan ini dipersepsi negatif, tetapi agresi yang bisa diterima 16 adalah kemampuan  untuk bekerja,  mempunyai  sifat inisiatif, berusaha keras, menyelesaikan pekerjaan sampai  tuntas,  mempunyai  ambisi  (positif),  mempunyai  prinsip  hidup,  membela  diri  bila  diserang, mempunyai pandangan orisinal, dan berani mengemukakannya, mempunyai tujuan hidup, dan mampu membuat  rencana  berdasarkan tujuan  tersebut.  Ambisi,  meskipun  positif  dalam  konteks  sosial, perempuan yang ambisi tidak disukai oleh masyarakat.
Kreativitas  bagi  calon  pemimpin  dimaksudkan  bahwa  seorang  yang  menjadi  pemimpin  harus memiliki kecerdasan secara komprehensif (intelektual, emosional, dan spiritual/ IESQ) sehingga mampu memecahkan  berbagai  masalah  (problem  solving),  khususnya  yang  terkait  dengan  problem  kenegaraan seperti  sosial,  ekonomi,  dan keamanan.  Tentang  hal ini,  pemimpin  harus  belajar  tentang  epistemologi pemecahan masalah agar kebijakan yang diambil menyentuh dasar dan inti permasahan yang dihadapi. 17 Untuk  meningkatkan  daya  kreatif,  pendidikan  menjadi  media  utama,  termasuk  bagi  perempuan  yang menginginkan jabatan kepemimpinan. 18
Kekuasaan  perempuan  adalah  kekuasaan  yang  digunakan  untuk  menciptakan  masyarakat  yang lebih baik, gemah ripah loh jinawe tata tentrem kerta raharja, cukup sandang-pangan-papan, tenteram, dan
bahagia.  Seperti  cerita  Barbara,  ia  mengawali  karier  politiknya  sebagai  relawan  pendidikan,  menjadi pelobi  pendidikan,  dan  kemudian  menjadi  pemimpin  sehingga  ia  mempunyai  kesempatan  untuk memperbaiki sistem pendidikan. 19 Pendidikan sebagai media yang memproduksi ilmu, pengetahuan, dan teknologi diyakini sebagai soft power, yang memiliki kekuatan besar dan mampu mengalahkan hard power manapun. Peningkatan SDM lewat pendidikan menjadi alternatif kuat untuk pemberdayaan perempuan sebagai manusia. 20
Pelibatan  seluruh  komponen  untuk  tujuan  dan  kepentingan  kesejahteraan  bersama  ini  yang menunjukkan ciri kepemimpinan demokratis; dari, oleh, dan untuk rakyat. Untuk optimalisasi peran ini, sifat-sifat pemimpin yang ideal untuk mengemban tugas kemaslahatan rakyat secara global meliputi; 21 (1) personality traits (sifat-sifat kepribadian), seperti: strong will (kemauan keras), optimism, courage (berani), fair (adil), having high integraty (memiliki kejujuran yang tinggi), self-assurance (ketenangan diri), individuality (kepribadian),  (2)  abilities (kemampuan),  meliputi;  Intelegence  (kecerdasan),  inisiative,  perspective (pandangan),  originality  (keaslian),  understanding  (pengertian),  knowledgeable  in  general  (memiliki pengetahuan umum), knowledgeable about particular job (banyak mengetahui tentang pekerjaan khusus), (3) social skills (kemahiran sosial), meliputi; communicative ability (kemampuan berkomunikasi), 22 a sense of fair play (perlakuan yang adil), human understanding (manusiawi), supervisory ability (kemampuan mengawasi), being a leader and being a delegator (sebagai pemimpin dan sebagai delegator), dan lain-lain.
Dengan  kualifikasi  tersebut  diharapkan  pemimpin  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  dan membenamkan  kemiskinan  di  masyarakat.  Dalam  konteks  Indonesia,  kemiskinan  semakin  meningkat dengan  kebijakan  yang  belum  jelas  dan  belum  tentu  ujung  pangkalnya.  Pemimpin  harus  memahami penyebab apa, kemiskinan ini menjadi carut-marut? Apa yang memperkuat penyelesaian problem yang ada? 23 Selain  problem  kemiskinan,  problem  lain  yang  seringkali  muncul  adalah  konflik  sosial,  maka kemahiran  dalam  memahami  anatomi  konflik  dan  melakukan  manajemen  konflik  harus  dipersiapkan bagi pemimpin. Mengelola konflik itu penting agar konflik menjadi memiliki makna bagi kemajuan dan kesejahteraan  warganya. 24 Konflik  dalam  perjalanan  kemanusiaan  sudah  ada  sejak  Nabi  Adam,  yaitu pertikaian  antara  Kabil  dan  Habil  (Kain  dan  Abel),  saudara  kandung  sendiri  karena  memperebutkan gadis  cantik.  Menghindari  konflik,  mustahil  bisa  dilakukan,  yang  harus  dilakukan  adalah  mengatur konflik agar konflik berujung pada kebaikan dan kemaslahatan  rakyat, tidak menjadi keburukan  sebab dibiarkan atau dikelola secara serampangan atau asal-asalan.
Dalam  kosmologi  Cina  kuno,  perbedaan  bisa  disinkronkan  dan  saling  membantu,  bukan menimbulkan  konflik,  dengan simbol Yin dan Yang. Simbol pertama mewakili bayangan, sisi feminin, dan rembulan, sedangkan yang kedua mewakili cahaya, sisi jantan, dan matahari. Daya Yin bersifat pasif dan Yang bersifat aktif. Yin dan Yang saat ini sering digunakan sebagai representasi keseimbangan antara kekuatan yang berlawanan. Kedua pihak terkandung dalam satu lingkaran untuk menunjukkan bahwa daya-daya yang bertentangan saling mengandung satu bagian dari yang lain. Keduanya bergantung dan tidak  antagonistik. 25 Yin–Yang  menjadi  simbol  kebersamaan,  meski  dalam  perbedaan  saling membutuhkan,  melengkapi,  dan  menggantikan  dalam  upaya  menciptakan  dunia  yang  damai  dan sejahtera. 26

## D. PENDELEGASIAN KEWENANGAN
Pemimpin yang demokratis adalah pemimpin yang mampu mendelegasikan sebagian tugasnya pada bawahannya.  Hal  ini  menjadi  ciri  kepemimpinan gaya  demokratis, 27 yang  lebih  menekankan  pada
kebersamaan.  Ciri  kepemimpinan  gaya  demokratis  yaitu  wewenang  pimpinan  tidak  mutlak  dan  ia bersedia  melimpahkan  sebagian  wewenang  kepada  bawahan,  keputusan  kebijakan  dibuat  bersama, antara  pimpinan  dan  bawahan,  komunikasi  berlangsung  timbal-balik,  prakarsa  bisa  dari  pimpinan maupun bawahan, pujian dan kritikan seimbang, pimpinan mendorong prestasi sempurna para bawahan dalam  batas  kemampuan  masing-masing,  terdapat  suasana  saling  percaya,  menghormati,  dan menghargai, serta tenggung jawab keberhasilan organisasi dipikul bersama, pimpinan dan bawahan.
Kekuasaan di dalam negara demokratis dibagi menjadi tiga, kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan, kekuasaan legislatif yang memproduk aturan dan hukum, dan kekuasaan yudikatif yang memegang kekuasaan kehakiman atau pengadilan. Negara Indonesia mengikuti azas Trias Politika yang membagi kekuasaan pada tiga lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan tidak menyatu dalam satu kekuasaan tunggal yang absolut, sebagaimana dalam negara monarkhi absolut. Negara demokrasi yang pada masa Orde Lama disebut demokrasi terpimpin, pada masa Orde Baru disebut demokrasi Pancasila, dan setelah reformasi menuju demokrasi yang sesungguhnya.
Pembagian  tugas  dari  tiga  lembaga  yang  ada  dalam  pemerintahan  juga  semakin  spesifik.  Sebagai contoh, pembagian tugas di wilayah peradilan, selain dilaksanakan oleh penegak hukum yang selama ini telah dikenal seperti kejaksaan, kepolisian, pengadilan, dan advokat atau pengacara, pascareformasi ada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diberi kewenangan menggelendeng para koruptor di negeri ini, 28 serta lembaga atau tim lain yang dibutuhkan dengan tugas yang berbeda.
Dengan  pendelegasian  tugas  yang  semakin  spesifik  berarti  pertanggungjawaban  pemimpin  kepada publik juga semakin  mudah dan ringan. Setiap lembaga jika berfungsi normal sesuai tupoksinya dapat dipastikan proses pelaksanaan tugas kolektif pemerintahan akan berjalan lancar. Apalagi dengan adanya kecenderungan pembentukan panitia Adhoc, dan tim akan mempermudah tugas yang variatif dan berat tersebut.  Tugas,  kewajiban,  dan  tanggung  jawab  tersebut  akan  semakin  ringan  lagi  jika  dilihat  dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

## E. FUNGSI ICT DALAM POLITIK PEREMPUAN
Sebagaimana  telah  disebutkan,  kemajuan  teknologi  informasi  dan  komunikasi,  Information  and Communication Technology (ICT) mampu mendekatkan belahan dunia yang berjauhan dengan cepat dan mudah. ICT membuat berita yang terjadi di benua Amerika bisa disaksikan di Indonesia dalam waktu yang  bersamaan.  Setiap  hari  orang  bisa  menyaksikan  Break  News  di  stasiun  TV  yang  menampilkan berbagai  berita  di  belahan  bumi,  pada  saat  itu  juga.  Siaran  langsung  sepak  bola  dunia  menjadi  bukti paling  mudah  ditangkapnya  sinyal  oleh  pemirsa  TV,  sampai  di  pelosok  desa.  Komunikasi  yang menampilkan suara dan gambar, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Yang menjadi kebiasaan harian masyarakat Indonesia adalah sms lewat handphone antarkawan dan chatting lewat internet.
Kemajuan ini secara politis bisa didesain oleh pemiliki sumber informasi dan yang menguasai ICT untuk  mempengaruhi,  menggerakkan,  memotivasi,  dan  memprovokasi  orang  lain  untuk  kepentingan politiknya.  Sebagaimana  telah  disebutkan  bahwa  kepemimpinan  berfungsi  untuk  melakukan penggalangan  massa  dengan  pembentukan  opini,  dan  untuk  mempengaruhi,  mendorong,  dan mengerakkan  orang lain  agar berkenan  melakukan  sesuatu sesuai dengan  target  yang diharapkan  oleh pimpinan.
Teknologi informasi dan komunikasi saat ini telah menjadi dewa dan nabi, yang mampu mengubah dunia  seperti  permainan  sulap  yang  bisa  mengubah  sesuatu  dalam  hitungan  detik.  Massa  atau  publik
dapat  dibentuk  atau  dipengaruhi  sesuai  dengan  keinginan  pemilik  modal  dan  penguasa.  Penerapan teknologi  tersebut  telah  menciptakan  manusia-mesin  (l’homme  machine)  dalam  masyarakat  modern. Melalui perjalanan yang panjang, ICT membentuk perilaku manusia seperti mesin, yang hidupnya hanya didasarkan  pada  stimulus  (S)  dan  response  (R),  sebagaimana  yang  digambarkan  dalam  psikologi Behaviorism. Pribadi yang asalnya bebas, utuh, dan rasional bisa tenggelam dalam satuan yang disebut masyarakat massa. Massa menjadi satu-satunya entitas yang harus diperhitungkan. Manusia-mesin serta manusia dan masyarakat massa itu menghasilkan budaya massa. Budaya massa itu adalah produk dari mayoritas  yang  “tidak  berbudaya”,  berbeda  dengan  budaya  adiluhung  yang  dihasilkan  oleh  elit. 29 Elit dalam  masyarakat  seperti  cendekiawan,  budayawan,  dan  ulama  akan  menciptakan  budaya  adiluhung tersebut, meskipun akan terpinggirkan oleh budaya massa. Budaya massa ini diekspresikan dalam bentuk kesenian, buku-buku, elektronika, barang konsumsi, dan alat kebijakasanaan popular seperti bahasa gaul. Budaya  massa  telah  menjadi  komoditas,  suatu  commodity  fethism,  yang  lebih  menekankan  selera kebutuhan  konsumen.  Budaya  hedonisme,  pemuja  kenikmatan  akan  semakin  memanfaatkan  ICT  ini sesuai dengan selera mereka.
Kecenderungan  penganut  hedonis,  lewat  budaya  massa  memola  dengan  sangat  jenius  perilaku manusia.  Terkait  dengan  komunikasi  antara  laki-laki  dan  perempuan  yang  telah  memanfaatkan kemajuan teknologi ini, pendidikan seks diperlukan dan diberikan sejak dini karena terkait dengan libido seksual  manusia  itu  sendiri  yang  dieksploitasi  dengan  transparan  dan  bebas. Meskipun  tendensi  anak- anak  untuk  bermain-main  terhadap  alat  kelaminnya  tidak  manifestasi  seksual  yang  terlalu  dini,  tetapi sebagai “kesenangan fisik mendasar” yang sangat mengatur kehidupan kanak-kanak seperti lewat isapan, buang air, stimulasi kulit, masturbasi, dan kesenangan untuk telanjang. 30 Hal ini jangan sampai “salah urus”, dan berkembang negatif untuk itu harus dikawal dan dibimbing oleh orangtua secara bijak agar tidak termakan oleh kemajuan ICT lewat TV atau bacaan porno yang merusak anak-anak dan generasi muda.
Perhatian  untuk  menjaga  agar  kemajuan  teknologi  ramah  sosial  dan  spiritual,  harus  ditingkatkan karena setiap individu, sejak membuka mata di pagi hari sampai memejamkan mata kembali di malam hari,  tidak  bisa  lepas  dari  komunikasi. 31 Lewat  komunikasi,  setiap  orang  akan  terpola.  Upaya memperkuat posisi membutuhkan komunikasi ini.
Kekuatan  politik  bisa  memanfaatkan  media  cetak  dan  elektronik  untuk  mengangkat  reputasi seseorang dan juga bisa menjatuhkan orang yang lain untuk kepentingan kekuasaan. Perselingkuhan Bill Clinton, Video mesum anggota DPR RI, dan poligami da’i kondang dimuat di media secara sepektakuler menunjukkan  bagaimana  media  yang  memanfaatkan  kecanggihan  teknologi  mampu  berbuat  dan berpengaruh lebih banyak dari yang disangka publik.
Yang menarik adalah kecanggihan ICT dirasa lebih sedap jika memerankan perempuan dan kasus di seputar perempuan sebagai bumbunya. Batang rokok yang diselipkan di bibir merah seorang perempuan di  layar  kaca  akan  lebih  menarik  pemirsa  iklan  rokok  tersebut.  Perempuan,  kekuasaan,  dan  ekonomi yang terkait erat memperkuat asumsi bahwa perempuan (wanita) adalah penggoda laki-laki di samping kekuasaan (tahta, jabatan), dan harta (kakayaan ekonomi). Mengemas perempuan di multimedia untuk kepentingan politik dirasa cukup efektif.
Perempuan yang secara sosial dimasukkan dalam kategorikan penggoda dan komoditi, mempersulit proses  negosiasi  jabatan  politik  yang  telah  diganjal  lebih  dulu  oleh  dasar  teologis  tentang  keharaman pemimpin perempuan  oleh sebagaian tokoh agama. Apalagi jika konstruksi  dan labelisasi diskriminasi
terhadap perempuan ini dikemas lewat media cetak dan elektronik maka kesempatan perempuan untuk menduduki jabatan politik semakin berat untuk direalisasikan atau dibuktikan.
Pemimpin politik harus menguasai teknologi informasi dan komunikasi sebagai pelengkap terhadap kekuatan  kompetensi,  agresi-kreatif,  dan  kekuasaan  yang  telah  dimiliki.  Dengan  kekuatan  teknologi beserta kekuatan sifat-sifat potensi diri yang positif, kemampuan diri, dan keahlian sosial, sebagaimana yang telah disebutkan, perempuan akan mampu bersaing ketat dengan laki-laki karena berkualitas. Suatu hal harus diingat menurut Arnold Pacey 32 bahwa kehadiran teknologi agar bisa efektif implementasinya di masyarakat harus didukung oleh tiga elemen yaitu aspek teknis, organisasi, dan budaya. Secara teknis harus terpenuhi kelengkapan perangkat teknologi yang digunakan. Secara organisatoris harus ada policy yang mengatur pemanfaatan teknologi pada masyarakat, sementara budaya adalah tradisi yang dimiliki oleh masyarakat dalam pemanfaatan ICT.
Terkait dengan budaya ini, masyarakat Indonesia akan semakin mendekat pada budaya ITC ini dan akan  memanfaatkannya  secara  efektif.  Pemimpin  politik  bisa  memanfaatkannya  untuk  mendapatkan tempat  di  hati  masyarakat.  Hal  ini  dapat  diketahui  lewat  kedudukan  media  massa  yang  semakin dominan  dalam  pembentukan  opini  publik  (public  opinion)  dan  terakumulasinya  kepemilikan  media massa yang sudah tentu memanfaatkan teknologi, oleh beberapa kelompok pengusaha dan penguasa. 33 Pemilik modal media massa tersebut dapat dipastikan memiliki agenda yang terkait oleh bisnis, politik, atau ideologi. Pertarungan media massa ini akan semakin kuat pada era yang akan datang karena ada pandangan  umum  yang  berkembang  di  kalangan  para  kandidat  (jabatan  politik)  bahwa  “penguasaan” dan  media  massa  (cetak  dan  elektronik)  merupakan  salah  satu  jaminan  akan  kelancaran  menuju kekuasaan. Untuk  kekuasaan,  mereka  akan  melakukan  eksploitasi  total  atas  sumber-sumber dan  akses pembentukan opini publik.
Tradisi  baru  yang  menggunakan  kekuatan  ICT  akan  menggantikan  tradisi  lama,  dan  budaya patriarkhi akan diganti oleh budaya baru yang egaliter dan demokratis. Kekuasaan akan mudah diraih oleh siapa saja tanpa mengenal jenis kelamin yang memiliki kualitas memadai dan daya saing tinggi. Jika sudah demikian, dalam konteks hukum Islam kemungkinan adanya ijtihad baru tentang kepemimpinan perempuan  yang  sah,  tidak  tergugat  menjadi  niscaya.  Ijitihad  baru  dengan  prinsip  evolusioner  seperti yang digagas oleh Mahmoud Muhammad Toha akan mudah dipahami. Sebagai contoh, jaman dahulu perempuan  bisa  diwarisi,  kemudian  pada  jaman  Nabi,  perempuan  bisa  mendapatkan  warisan  satu banding  dua,  saat  ini  perempuan  telah  diperlakukan  sama  oleh  orangtuanya  dan  mendapatkan  harta waris  yang  sama dengan  saudaranya  yang  laki-laki. Ia  juga  memperoleh  kesempatan  yang  sama pada wilayah publik seperti dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. 34
Teknologi  membuat  segala  impian  menjadi  kenyataan.  Siapa  pun  tidak  bisa  membatasi  gerak langkah  kreatif  seseorang.  Pembatasan  kreativitas  hanya  akan  membebani  diri  dan  memasung kemanusiaan.  Biarkan  dunia  berbicara  dengan  bahasa  dan  caranya  selama  untuk  kemasalahatan bersama.  Teknologi  merupakan  karunia  Tuhan  yang  membebaskan,  selama  dalam  kerangka  positif  ia dikembangkan dan dimanfaatkan oleh siapa pun, di mana, dan kapan pun juga.

## F. PENUTUP
Kemajuan dan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi mampu mempermudah tugas dan kewajiban pemimpin. Lewat ICT ini pemimpin bisa melakukan komando, pembagian tugas, memotivasi, menggerakkan,  dan  memberi  hukuman  dalam  waktu  yang  cepat  dan  mudah.  Dalam  melaksanakan tugasnya, pemimpin mampu melakukan secara massal apa yang ia harapkan agar mendapatkan respon
dari rakyat atau bawahannya. Oleh karena itu, ICT dapat diciptakan sebagai media massa yang mampu mempengaruhi dan mengubah pandangan masyarakat yang dipimpinnya.
Bantuan ITC membuat segalanya jadi mudah, cepat, dan berkualitas. Di negara monarkhi absolut yang  kekuasaannya  terpusat  saja  dimungkinkan  akan  mudah  melaksanakan  tugas  kepemimpinan, apalagi dalam negara demokrasi yang ada pembagian tugas dan kewenangannya sampai pada wilayah yang  sangat  spesifik.  Pembagian  tugas  ini  berimplikasi  pada  pembagian  wewenang  dan  pertang- gungjawaban. Akurasi data dan peristiwa terkait dengan pelaksanaan tugas, meskipun telah terbagai-bagi tetap  mudah  untuk  dikumpulkan  dan  direplay  dengan  bantuan  ICT,  dan  dapat  ditampilkan  ulang sehingga akurasi data benar-benar mudah dicapai dan disaksikan bersama.
Pelaksanaan tugas yang serba mudah, akan berimplikasi pula pada perubahan hasil ijtihad tentang persyaratan  pemimpin  yang  harus  laki-laki  dengan  pertimbangan  kekuatan  fisiknya,  dan  pengetahuan yang  lebih  luas  karena  diperkenankan  belajar  ke  luar  rumah,  sementara  anak  perempuan  dipingit  dan diyakini  memiliki  kelemahan  fisik  sehingga  ia  tidak  mampu  menjadi  pemimpin  perang.  Syarat  ini menjadi gugur karena illat yang mendasari telah berubah.
Dengan kecanggihan teknologi, semuanya dapat dilakukan oleh siapa saja yang menguasainya, baik dalam  menjalankan  tugas  kepemimpinan  untuk  kesejahteraan  rakyat  maupun  di  saat  ada  peperangan yang  bisa  dilakukan  hanya  dengan  menekan  tombol  alat  kontrol  persenjataan,  yang  semuanya  serba digital dan akan berjalan sesuai programnya. Komputerisasi dan digitalisasi sebagai hasil dari kemajuan teknologi  ini  menempatkan  perempuan  semakin  sejajar  dengan  laki-laki,  selama  kemampuan  dalam bidang keilmuan dan teknologinya juga setara. Kendala fisik tidak lagi bisa dipersoalkan oleh siapapun yang mengerti tentang teknologi. Tinggal bersaing pada kualitas, siapa di antara laki-laki dan perempuan yang akan sukses dan akan memimpin dunia?

## ENDNOTE
1 Penjelasan  lebih  luas  dalam  http://maswig.blogspot.com dengan  judul
Pemanfaatan Tenologi Informasi dalam Mendukung Aktivitas Parta Politik , hal. 1. 2 Survey  yang  dilakukan  oleh  George  Washington  University,  menunjukkan bahwa  elektronik  mail  (e-mail)  telah  menjadi  sarana  komunikasi  politik  yang cukup  ampuh  dan  popular  di  Amerika  selama  putaran  pemilu  2002  untuk memilih senator. Selanjutnya baca ibid , hal. 2.
3 Kejayaan yang diraih oleh Ratu Bilqis membuat Nabi Sulaiman cemburu dan melakukan negosiasi untuk mempersatukan kedua kerajaan. Sulaiman berhasil dan al-Qur’an  mengabadikan  Ratu  Bilqis  sebagai  contoh  pemimpin  peremuan  yang mampu  membuat  kerajaannya  makmur  dan  maju.  Informasi  tentang  perbincangan perempuan  menjadi  pemimpin  ini  bisa  dilacak  dalam  Siti  Musdah  Mulia, Nabi Sulaiman pun Iri pada Ratu Bilqis , http://islamlib.com/id.
4 Uraian  amat  mendalam tentang  liku-liku  dilematis  tersebut  dalam  fakta  dan mitologi kemanusiaan bisa ditemukan dalam Simone de Beauvoir, Second Sex: Fakta dan  Mitos ,  Terj.  Toni  B.  Febriantono  (Surabaya:  Pustaka  Promethea,  2003).
Perjalanan sejarah yang panjang dan berliku-liku dari sejarah awal kemanusiaan sampai jaman pasca revolusi Perancis dan modern.
5 Ada sepuluh materi baru yang dihimpun Kompas , Rabu 5 Maret 2008, hal. 4, yaitu jumlah dan alokasi kursi DPR, pemilih, pemungutan suara, cara memberikan suara, keterwakilan perempuan, ambang batas, perhitungan dan rekapitulasi suara, penentuan  calon  terpilih,  partisipasi  masyarakat,  terakhir  pelanggaran  dan perselisihan hasil.
6 Argumen  tersebut  sudah  banyak  diperbincangkan  dalam  perspektif  agama seperti  kajian  Nasaruddin  Umar, Argumen  Kesetaraan Jender: Perspektif  al-Qur’an (Jakarta:  Paramadina,  1999),  dan  referensi  lain.  Dalam  tulisan  ini  penulis  tidak membahas dalam perspektif ini.
7 Tim  Siyasah  atau  Politik  Warga  NU  Kabupaten  Banyumas  ini  dibentuk  pada 14 Nopember 2006, penulis sebagai Ketua Tim. Tim ini dibentuk untuk menjaring aspirasi  warga  NU,  membuat  kriteria  ideal,  dan  membuat  laporan  ke  PCNU Banyumas. Tim Siyasah bukan tim pemenangan salah satu pasangan calon tertentu. Tim  berakhir  pada  19  Nopember  2007  setelah  melaksanakan  ketiga  tugas  di  atas dan sudah  ada  kejelasan  empat  pasangan  calon yang  kesemuanya background- nya adalah  nahdliyyin.  Selanjutnya,  baca  Laporan  Tim  Siyasah  Warga  NU  Banyumas tahun 2007.
8 Pada pemilu tahun 1999 sebagian besar ulama NU dan tokoh PKB mendukung pencalonan  presidan  perempuan.  Mereka  tidak  mempermasalahkan  gender  untuk jabatan  presiden.  Sebaliknya  dengan  berbagai  alasan,  kelompok  modernis  tidak menyetujui pencalonan presiden perempuan. Para tokoh dari beberapa partai Islam dengan  alasan  Syari’at  berusaha  menjegal  kemunculan  presiden  perempuan  di Indonesia. Penolakan terhadap media dikemas sedemikian rupa oleh media sebagai orang  yang  tidak  mampu  berkomunikasi  dengan  baik  untuk  itu  poros  tengah mengusung Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Saat kepemimpinan Gus Dur tidak mampu  mendukung  kepentingan  “Poros  Tengah”,  kelompok  ini  pula  yang menjatuhkan  Gus  Dur  dari  kursi  kepresidenan  dan  lupa  terhadap  fatwa  “haram” presiden  perempuan  yang  dulu  pernah  dikemukakan.  Data  media  terkait  dengan hal ini dapat dibaca Fathurin Zen, NU Politik: Analisis Wacana (Yogyakarta: LKiS, 2004).
9 Pada pertemuan 50 kiai  Banyumas  pada  2  September 2007  reaksi  penolakan tersebut  muncul  meski  kemudian  dapat  menerima  karena  hal  tersebut  sudah  ada keputusannya dalam Munas Alim Ulama.
10 Hasil  perhitungan  suara  berdasarkan  sumber  KPU  Banyumas,  pasangan Marjoko  – Ahmad  Husein  yang  diusung  oleh  PKB  mendapat  321.106  suara (36.34%),  pasangan  Singgih  Wiranto-Laily  Sofiyah  Mansyur  yang  diusung oleh Partai  Golkar  dan  PAN  mendapat  210.719  suara  (23,85%),  pasangan  Bambang Priyono  – Tossy  Aryanto  yang  diusung  oleh  PPP,  Partai  Demokrat,  dan  PKS,
mendapat  255.185  suara  (28,85%),  sedangkan  pasangan  Aris  Wahyudi  - Asroru Maula yang diusung oleh PDIP mendapat 96.493 suara (10.92%). Jumlah suara sah 883.503.  Jumlah  suara  tidak  sah  25.559.  Total  suara  909.62.  Pemenang  pemilu adalah  pasangan  Marjoko-Ahmad  Husein  dari  PKB. Kompas ,  Selasa  19  Pebruari 2008.
11 Ada  40  definisi  tentang  kepemimpinan  yang  dikutip  oleh  Sutarto  dalam Dasar-dasar  Kepemimpinan  Administrasi (Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press,  1989),  hal.  12-23.  Dalam  konteks  Islam  ada  definisi  dan  pembahasan  lain tentang  kepmimpinan  seperti  dalam  Muhadi  Zainuddin  dan  Abdul  Mustaqim, Studi  Kepemimpinan  Islam  (Telaah  Normatif  &  Historis) dengan  Kata  Pengantar Mahfud MD (Yogyakarta: Al-Muhsin Press, 2002).
12 Sebagaimana  kaidah  ushul  fiqh, Tasharruf  al-imam  ‘ala  al-ra’iyyah manutun bi al-maslahah , tugas pemimpin terhadap rakyatnya adalah menciptakan kesejahteraan  dan  kedamaian  (maslahah)  hidup  mereka.  Penjelasan  lebih  jauh dalam Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nadhair fi al- Furu’ (Surabaya: al-Hidayah, 1965), hal. 83-84.
13 Pengalaman kepemimpinan diraih secara gradual dari tingkat bawah ke atas. Jika  seseorang  dinominasikan  jadi  presiden  maka  ia  harus  memiliki  pengalaman kepemimpinan nasional dengan mobilitas internasional. Tidak ideal jika pemimpin nasional  “datang  tiba-tiba”  tanpa  melalui  jalur  kaderisasi  yang  alami,  yaitu melalui tahapan-tahapan edukatif yang rasional.
14 Pendapat  ulama  tentang  syarat  laki-laki  ini  bisa  dilacak  dalam  Imam  al- Mawardi, Kitab  al-Ahkam  al-Sulthaniyah (Beirut:  Dar  al-Fikr,  TT)  saat membicarakan tentang syarat-syarat pemimpin.
15 Pada  awal  abad  ke-20,  sejumlah  negara  Islam  telah  menggeliat  menggugat otoritas  patriarkhis  ini.  Peminggiran  perempuan  di  ruang  publik  dan  politik disadari  telah  merugikan  semua  orang.  Perubahan  status  hukum  perempuan  ini dimulai  dari  Kesultanan  Turki  Usmaniyah  (1917)  diikuti  oleh  negara  Islam  lain seperti  Syuriah  (1953  dan  1975)  dan  Indonesia.  Lebih  lengkap  baca  Husein Muhammad, Partisipasi Politik Perempuan dalam http://islamlib.com/id.
16 Dikutip  dari  pendapat  Karen  Horney oleh  Dorothy  W.  Cantor,  Tony  Bernay, bersama Jeans Stoess dalam Women in Power: Kiprah Wanita dalam Dunia Politik , (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hal. 34.
17 Sebagai pegangan awal bisa dipelajari misalnya Alfonso Taryadi, Epistemologi Pemecahan Masalah Menurut Karl Popper (Jakarta: Gramedia, 1989).
18 Tentang  sisi  penting  pendidikan  bagai  perempuan  secara  umum  baca  buku Moh. Roqib, Pendidikan Perempuan (Yogyakarta: STAIN Press & Gama Media, 2003). 19 Dorothy W. Cantor, Tony Bernay, dan Jeans Stoess dalam Women in Power , hal.
36.
20 Terkait  dengan  ini  di  antaranya  baca  Michel  Foucoult, Power/Knowledge: Wacana  Kuasa/  Pengetahuan ,  Terj.  Yudi  Santoso,  (Yogyakarta:  Bentang  Budaya, 2002).
21 Ada lima belas buku yang mengemukakan sifat-sifat kepemimpinan ini, lebih lengkap baca, Sutarto, Dasar-dasar , hal. 38-51.
22 Sebagai  gambaran  tentang  sisi  strategis  komunikasi  dengan  menggunakan bahasa  yang  efektif-politis  dan  relasinya  dengan  kekuasaan  baca  Ariel  Haryanto, dkk., Bahasa  dan  Kekuasaan:  Poltik  Wacana  di  Panggung  Orde  Baru (Bandung: Mizan, 1996).
23 Kasus  kemiskinan  di  negara-negara  berkembang  atau  dunia  ketiga  masih sangat  rumit  dan  perlu  penganan  serius  karena  ada  dosa-dosa  perencanaan pembangunan.  Untuk  hal  ini  uraian  Mahbu  ul  Haq  dalam Tirai  Kemiskinan: Tantangan-tantangan  untuk  Dunia  Ketiga ,  Terj.  Masri  Maris,  (Yogyakarta:  Yayasan Obor Indonesia, 1983).
24 Mempelajari  buku-buku  tentang  manajemen  konflik  dan  berorganisasi merupakan  langkah  menuju  pemimpin  profesional.  Tentang  mengelola  konflik  ini baca di antaranya Hoda Lacey, How to Resolve Conflict in the Workplace: Mengelola Konflik  di  Tempat  Kerja ,  terj.  Bern.  Hidayat,  (Jakarta:  Gramedia  Pustaka  Utama, 2003).
25 Saling membutuhkan tersebut berarti antara keduanya bisa saling melengkapi dan  pada  wilayah  publik  seperti  kepemimpinan  atau  politik,  bisa  saling menggantikan sesuai dengan kompetensi dan kesempatannya masing-masing. Tentang simbol Yin dan Yang tergambar dalam Hoda Lacey, How to Resolve Conflict , hal. 19. 26 Dengan  pertimbangan  pada  pemaknaan  filosofis  tersebut  simbol  tersebut, Penulis  sebagai  sebagai  pembantu  Ketua  bidang  akademik  dan  mantan  Ketua  PSG senang  dan  setuju  terhadap  nama  Jurnal Yin  Yang yang  diterbitkan  oleh  Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto.
27 Hoda Lacey, How to Resolve Conflict , hal. 75-77. Kepemimpinan demokratis ini berbeda  dengan  kepemimpinan  otoriter  yang  memiliki  wewenang,  keputusan, kebijakan,  prakarsa,  dan  tanggung  jawab  yang  terpusat  dan  dipikul  pimpinan. Berbeda  lagi  dengan  kepemimpinan  liberal  yang  menyerahkan berbagai  kegiatan kepada  bawahan.  Wewenang,  keputusan,  kebijaksanaan,  dan  prakarsa  diserahkan pada  bawahan.  Pimpinan  berkomunikasi  hanya  jika  diperlukan  oleh  bawahan. Tanggungjawab organisasi dipikul oleh orang per orang.
28 Kasus  korupsi  di  Bantuan  Likuiditas  Bank  Indonesia  (BLBI),  misalnya,  yang melibatkan orang-orang kelas berat dengan tersangka antara lain Arthalita Suryani yang  memberi  suap  660.000  dollar  Amerika  Serikat  kepada  Jaksa  Urip  Tri Gunawan  bisa  ditangkap  tangan  oleh  KPK. Kompas ,  Sabtu  8  Maret  2008,  hal.  1. Pembagian  tugas  yang  semakin  spesifik  berarti  tugas  pemimpin  semakin  ringan dengan catatan dilaksanakan dengan baik dan kompak.
29 Kuntowijoyo, Maklumat  Satra  Profetik (Yogyakarta:  Grafindo  Litera  Media, 2006), hal. 9-12.
30 Kenneth  Wolker, The  Handbook  of  Sex:  Kitab  Seksualitas  yang  Menjadikan Manusia Lebih Manusiawi , Terj. Ahmad Faidi dan Abdul Hamid (Yogyakarta: Diva Press, 2005), hal. 150-151.
31 Tentang  nilai  strategis  komunikasi  dalam  kehidupan,  baca  Jalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Bandung: Rosdakarya, 1994).
32 Ahmad  Syafrudin  Syahri, Teknologi  Informasi  sebagai  Agen  Pengubah Paradigma di Sektor Pemerintahan dalam http://plasmedia.com/articles/asp, hal. 1.
33 Tentang  kecenderungan  ini  baca, Kepentingan  Berita:  Sebuah  Telaah dalam http://xananang.multiply.com/journal/item/1/, hal. 1.
34 Prinsip Evolusioner ini jika diterapkan akan berpengaruh pada, diskriminasi perempuan  seperti  penghapusan  terhadap  poligami,  perkawinan, dan penghapusan terhadap  diskriminasi  non-muslim  dalam  perkawinan  dalam  arti  seorang  Muslim atau  Muslimah  diperbolehkan  menikah  dengan  nonmuslim  karena  kekhawatiran sosio-teologis  yang  ada pada  masa lalu  saat  ini sudah  tidak  ada dan tidak  aktual lagi.  Tentang pemikirannya  ini  baca  Abdullah  Ahmad  an-Naim, Dekosntruksi Syari’ah, Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam  Islam. terj.  Ahmad  Suaedy  dan  Amirudin  Arrani  (Yogyakarta:  LKiS,  1994), hal. 335-346.

## DAFTAR PUSTAKA
al-Mawardi, Imam. TT. al-Ahkam al-Sulthaniyah . Beirut: Dar al-Fikr. al-Suyuthi,  Jalal  al-Din  Abd  al-Rahman.  1965. al-Asybah  wa  al-Nadhair  fi  al-Furu’ .
Surabaya: al-Hidayah.
an-Naim, Abdullah Ahmad. 1994. Dekosntruksi Syari’ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia  dan  Hubungan  Internasional  dalam  Islam .  Terj.  Ahmad  Suaedy  dan  Amirudin Arrani. Yogyakarta: LKiS. Anonim. TT. “Kepentingan Berita: Sebuah Telaah”, dalam http://xananang.multiply.com/journal/item/1/
Anonim.  TT.  “Pemanfaatan  Tenologi  Informasi  dalam  Mendukung  Aktivitas  Parta  Politik”, dalam http://maswig.blogspot.com.
Beauvoir, Simone De. 2003. Second Sex: Fakta dan Mitos . Terj. Toni B. Febriantono. Surabaya: Pustaka Promethea.
Cantor, Dorothy W. dkk. 1998. Women in Power: Kiprah Wanita dalam Dunia Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Foucault, Michel. Power/Knowledge: Wacana Kuasa/ Pengetahuan . Terj. Yudi Santoso. Yogyakarta: Bentang Budaya.
Haryanto,  Ariel,  dkk.  1996. Bahasa  dan  Kekuasaan:  Poltik  Wacana  di  Panggung  Orde  Baru . Bandung: Mizan.
Kompas , Selasa 19 Pebruari 2008. Kompas . Rabu 5 Maret 2008. Kompas . Sabtu 8 Maret 2008. Kuntowijoyo. 2006. Maklumat Satra Profetik . Yogyakarta: Grafindo Litera Media. Lacey, Hoda. 2003. How to Resolve Conflict in the Workplace: Mengelola Konflik di Tempat Kerja . Terj. Bern. Hidayat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Mahbu ul Haq. 1983. Tirai Kemiskinan: Tantangan-tantangan untuk Dunia Ketiga . Terj. Masri Maris. Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Muhammad, Husein. TT. “Partisipasi Politik Perempuan”, dalam http://islamlib.com/id.
Mulia,  Siti  Musdah.  TT.  “Nabi  Sulaiman  pun  Iri  pada  Ratu  Bilqis”,  dalam http://islamlib.com/id.
Rakhmat, Jalaludin. 1994. Psikologi Komunikasi. Bandung: Rosdakarya. Roqib. Moh. 2003. Pendidikan Perempuan . Yogyakarta: STAIN Press & Gama Media. __________. 2007. Laporan Tim Siyasah atau Politik Warga NU. Banyumas: PCNU.
Sutarto.  1989. Dasar-dasar  Kepemimpinan  Administrasi .  Yogyakarta:  Gadjah  Mada  University Press.
Syahri, Ahmad Syafrudin. TT. “Teknologi Informasi sebagai Agen Pengubah Paradigma di Sektor Pemerintahan”, dalam http://plasmedia.com/articles/asp.
Taryadi,  Alfonso.  1989. Epistemologi  Pemecahan  Masalah  Menurut  Karl  Popper. Jakarta: Gramedia.
Umar,  Nasaruddin.  1999. Argumen  Kesetaraan  Jender:  Perspektif  al-Qur’an .  Jakarta: Paramadina.
Wolker, Kenneth. 2005. The Handbook of Sex: Kitab Seksualitas yang Menjadikan Manusia Lebih Manusiawi . Terj. Ahmad Faidi dan Abdul Hamid. Yogyakarta: Diva Press. Zainuddin, Muhadi dan Abdul Mustaqim. 2002. Studi Kepemimpinan Islam (Telaah Normatif & Historis) . Yogyakarta: Al-Muhsin Press.
Zen, Fathurin. 2004. NU Politik: Analisis Wacana . Yogyakarta: LKiS.