## Jurnal Rectum
Volume: 6, Number: 1, (2024), Januari : 109-125 DOI : http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.4260

## RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

## Ristyn Karisma Ayu Sy
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi Corresponding Author:
ristynkarismaayu1203@gmail.com
History: Received  : 25 November 2023 Revised : 10 Desember 2023
Accepted  : 23 Desember 2023
Published  : 25 Januari 2024
Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Licensed: This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA

## Abstrak
Keringanan  sanksi  yang  diberikan  oleh  Majelis  KPPU  tidak  membuat  Terlapor  pelanggar ketentuan  restrukturisasi  perusahaan  merasa  jera,  namun    sebaliknya  Terlapor  akan  mencari celah  dalam  keringanan  tersebut  untuk  terhindar  dari  hukuman  yang  seharusnya.  Metode penelitian  yang  digunakan  yaitu  Penelitian  Yuridis  Normatif  yang  dianalisis  secara  Kualitatif. Hasil  penelitian  menunjukkan  Pengenaan  Denda  Pelanggaran  Ketentuan  Pengambilalihan Saham Perusahaan dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia oleh Majelis KPPU didasarkan pada  PERKPPU  4  Tahun  2009  yang  dibuat  untuk  mengakomodir  Pasal  47  UU  5  Tahun  1999, sehingga kedudukannya merupakan di atas dari PP 57 Tahun 2010. Serta Akibat Ketidaksesuaian Denda  dalam  Putusan  Majelis  KPPU  pada  Pelanggaran  Ketentuan  Pengambilalihan  Saham Perusahaan  yakni  menimbulkan  ketidakadilan  dan  ketidakkonsistenan  dalam  menentukan besaran denda, sebagaimana keringanan sanksi yang diberikan oleh Majelis KPPU seolah  tidak membuat jera, namun  sebaliknya Terlapor akan mencari celah dalam keringanan tersebut untuk terhindar  dari  hukuman  yang  semestinya.  Sebagaimana  pada  Putusan  Majelis  KPPU  terlihat adanya disparitas karena dalam menentukan nilai denda, Majelis KPPU tidak melihat kerugian pelaku usaha lain yang terdampak selama kurun waktu terjadinya pelanggaran dengan hanya mengenakan  denda  sebesar  Rp.  1.000.000.000,00  pada  Terlapor,  yakni  Majelis  KPPU  tidak memberikan denda maksimal pada pelanggar sehingga berpotensi merugikan masyarakat dan hilangnya kepercayaan masyarakat pada instansi tersebut atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kata Kunci: Restrukturisasi, Perusahaan, Sanksi, Pertimbangan, Akibat.

## Abstract
The  reduced  sanctions  given  by  the  KPPU  Council  do  not  deter  the  Reported  Party  who  violates  the company restructuring provisions, but on the contrary, the Reported Party will look for loopholes in the relief to avoid the appropriate punishment. The research method used is Normative Juridical Research which is analyzed qualitatively. The results of the research show that the imposition of fines for violations of the provisions  for  takeover  of  company  shares  in  the  Business  Competition  Law  in  Indonesia  by  the  KPPU Council is based on PERKPPU 4 of 2009 which was made to accommodate Article 47 of Law 5 of 1999, so that its position is above that of PP 57 of 2010. As well as the consequences of non-compliance Fines in the
KPPU Council's Decision on Violations of Company Share Takeover Provisions give rise to injustice and inconsistency in determining the amount of the fine, as the sanctions relief given by the KPPU Council does not appear to be a deterrent, but on the contrary the Reported Party will look for loopholes in the relief to avoid the appropriate punishment. As in the KPPU Council's decision, there is a disparity because in determining  the  value  of  the  fine,  the  KPPU  Council  did  not  look  at  the  losses  of  other  business  actors affected during the period when the violation occurred by only imposing a fine of Rp. 1,000,000,000.00 to the Reported Party, namely that the KPPU Council did not impose a maximum fine on violators, thereby potentially causing harm to the public and loss of public trust in the agency regarding the applicable laws and regulations.
Keywords : Restructuring, Company, Sanctions, Considerations, Consequences.

## PENDAHULUAN
Restrukturisasi perusahaan merupakan upaya yang dilakukan dalam  rangka penyehatan  badan  usaha  sebagai  salah  satu  langkah  strategis  untuk memperbaiki  kondisi  internal  perusahaan  guna  memperbaiki  kinerja  dan meningkatkan  nilai  perusahaan. (Chandrawulan  &  SH,  2022) Beberapa  jenis perbuatan  restrukturisasi  perusahaan  yang  dibenarkan  oleh  hukum  namun dikhawatirkan  dapat  menimbulkan  suatu  praktek  monopoli  dan  atau persaingan usaha tidak sehat, yakni penggabungan atau peleburan badan usaha atau  pengambilalihan  saham  perusahaan.  Sehingga  perbuatan  tersebut  wajib untuk  diberitahukan  kepada  Komisi  Pengawas  Persaingan  Usaha  (selanjutnya disingkat KPPU) selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara  yuridis  restrukturisasi,  yakni  apabila  berakibat  nilai  aset  dan  atau  nilai penjualannya  melebihi  jumlah  tertentu  serta  menimbulkan  praktek  monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana tertuang pada Pasal 29 Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat UU 5 Tahun 1999). Maka apabila  ketentuan  tersebut  di  atas  tidak  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya, KPPU  berwenang  untuk  menjatuhkan  sanksi  berupa  tindakan    administratif yang didasarkan pada Pasal 47 UU 5 Tahun 1999. (Suherry, 2016)
Berkaitan  dengan  kewenangan  KPPU  untuk  menjatuhkan  putusan  dengan sanksi  tindakan  administratif  tersebut  di  atas, Website Resmi  KPPU  bagian Database  Putusan  mencatat  bahwa  terdapat  399  Putusan  KPPU  yang  57 diantaranya  merupakan  putusan  atas  perkara  yang  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  melanggar  Pasal  29  UU  5  Tahun  1999  Jo.  Pasal  5  Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha  dan  Pengambilalihan  Saham  Perusahaan  Yang  Dapat  Megakibatkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat PP 57 Tahun 2010), karena ketidaktahuan maupun ketidakpahamannya mengenai ketentuan  kewajiban  pemberitahuan  restrukturisasi  perusahaan,  memperoleh sanksi  tindakan  administratif  yang  sama  yakni  pengenaan  denda,  serta
mayoritas  terlanggar  karena  perbuatan  hukum  pengambilalihan  saham perusahaan. (Firda,  2020;  Novitasari  &  Cahyati,  2018) Sehingga  atas  dasar mayoritas perkara restrukturisasi perusahaan timbul karena suatu pengambilalihan  saham  perusahaan,  maka  penelitian  yang  akan  dilakukan Penulis hanya sebatas ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan.
Pengambilalihan saham perusahaan pada dasarnya dapat berdampak positif, namun pada sisi lain dapat meningkatkan konsentrasi dalam pasar bersangkutan yang  dapat  merugikan  pelaku  usaha,  konsumen,  dan/atau  masyarakat.  Maka dengan adanya kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan, praktek  monopoli  dan/atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  dapat  dicegah. Berdasarkan  PP  57  Tahun  2010.  Pemberitahuan  pengambilalihan  saham perusahaan  akan  berlanjut ke tahap  penilaian oleh KPPU.  Hasil  dari  penilaian KPPU  tersebut  dituangkan  dalam  bentuk  penetapan  yang  memuat  pendapat KPPU, yakni sebagai berikut:
1. Pendapat KPPU yang menyatakan tidak adanya dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
2. Pendapat  KPPU  yang  menyatakan  adanya  dugaan  praktek  monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat; atau
3. Pendapat  KPPU  yang  menyatakan  adanya  dugaan  praktek  monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dengan persetujuan bersyarat.
Dengan  diperolehnya  penetapan  dari  KPPU  sebagai  hasil  dari  penilaiannya atas dilaksanakannya pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan, maka jelas  bahwa  penetapan  tersebutlah  yang  akan  menentukan  apakah pengambilalihan  saham  perusahaan  yang  dilakukan  menimbulkan  praktek monopoli  dan/atau  persaingan  usaha  tidak  sehat  atau  tidak  menimbulkan. Dengan catatan bahwa untuk membuktikannya tentu memerlukan waktu yang tidak  sebentar  dan  tidak  mudah  untuk  dilakukan.  Sebagaimana  pengawasan atas  pengambilalihan  saham  perusahaan  yang  dilakukan  oleh  KPPU  sebagian besar  didasarkan  pada  informasi  dari  masyarakat,  berita  media  massa,  surat resmi dari instansi pemerintah, sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sejak dibentuknya KPPU sampai saat ini terkait pelanggaran pengambilalihan saham  perusahaan,  KPPU  hanya  menjatuhkan  sanksi  tindakan  administratif berupa  pengenaan  denda  saja.  Namun  dalam  prakteknya  sanksi  tindakan administratif  dan/  atau  jumlah  denda  yang  dijatuhkan  tersebut  seolah  tidak memberikan  efek  jera  dan  perusahaan tampak tetap  memperoleh keuntungan, bahkan  sampai  saat  ini  masih  terjadinya  keterlambatan  pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan.
Diantara  57  Putusan  Majelis  KPPU  tersebut  di  atas  dan  dengan  sejumlah pertimbangan,  terdapat  beberapa  perusahaan  terbukti  secara  sah  dan meyakinkan  melanggar  ketentuan  pengambilalihan  saham  perusahaan  yang
sama  yakni  terkait  keterlambatan  pemberitahuan  pengambilalihan  saham perusahaan  kepada  KPPU,  memperoleh  sanksi  tindakan  administratif  yang sama  pula  yakni  pengenaan  denda  sebesar  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah).  Namun  dengan  hari  keterlambatan  pemenuhan  kewajiban  yang bervariatif  yakni  dengan  jumlah  keterlambatan  pemberitahuan  selama  477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) sampai dengan 2021 (dua ribu dua puluh satu) hari  kerja.  Serta  diketahui  bahwa  pelanggaran  tersebut  terjadi  disebabkan ketidaktahuan Terlapor atas kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan kepada KPPU. Pelaku usaha tersebut diantaranya ialah PT Rumah Kasih Indonesia, PT Inter Sarana Prabawa dan PT Saratoga Investama Sedaya.
Berdasarkan  Pasal  6  PP  57  Tahun  2010,  dalam  hal  perusahaan  tidak menyampaikan  pemberitahuan  pegambilalihan  saham  perusahaan  yang dilakukannya  dengan  sebagaimana  mestinya,  maka  Majelis  KPPU  berwenang menjatuhkan  sanksi  tindakan  administratif  berupa  pegendaan  denda,  yakni perusahaan dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan  denda  administratif  secara  keseluruhan  paling  tinggi  sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
Apabila  Pasal  6  PP  57  Tahun  2010  dikaitkan  dengan  Putusan  Majelis  KPPU kepada PT Rumah Kasih Indonesia, PT Inter Sarana Prabawa dan PT Saratoga Investama  Sedaya  selaku  Terlapor  mengenai  besaran  denda  yang  dikenakan terhadapnya,  yakni  sebesar  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dengan jumlah hari keterlambatan selama 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) sampai dengan 2021 (dua ribu dua puluh satu) hari kerja. Maka terlihat ketidaksesuaian nilai dendanya dengan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana  keterlambatan  1  hari  dikenakan  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar rupiah), maka besaran denda yang seharusnya dikenakan Majelis KPPU kepada para Terlapor yakni 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar) jika keterlambatannya  lebih    dari  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  tanggal  telah  berlaku efektif pengambilalihan saham perusahaan.
Sehingga  Sehingga  atas  dasar  pemahaman  Penulis  dan  hal  tersebut  di  atas, Penulis  tertarik  untuk  menganalisis  mengenai  bagaimana  pengaturan pengenaan  denda  pelanggaran  ketentuan  pengambilalihan  saham  perusahaan dalam  hukum  persaingan  usaha  di  Indonesia  dan  bagaimana  akibat ketidaksesuaian  denda  dalam  Putusan  Majelis  KPPU  pada  pelanggaran ketentuan pengambilalihan saham perusahaan.

## METODE PENELITIAN
1. Pendekatan Penelitian
Pada penelitian tentang Restrukturisasi Perusahaan dalam Perspektif Hukum
Persaingan Usaha di Indonesia ini akan menggunakan pendekatan  perundang- undangan,  kasus  dan  konseptual.  Sebagaimana  Pendekatan  perundang- undangan  adalah  suatu  metode  pendekatan  dalam  penelitian  hukum  yang dilakukan  dengan  menelaah  semua  peraturan  perundang-undangan  dan regulasi  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  sedang  diteliti.  Pendekatan kasus  adalah  suatu  metode  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  telaah  pada kasus-kasus  yang  berkaitan  dengan  isu  hukum  yang  dihadapi,  yakni  kasus- kasus  yang  telah  memperoleh  putusan  pengadilan  berkekuatan  hukum  tetap. Serta  pendekatan  konseptual  adalah  suatu  metode  pendekatan  yang  dalam penelitian hukum dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. (Adi, 2021; Benuf & Azhar, 2020)
Tipe  Penelitian  yang  akan  Penulis  gunakan  yaitu  tipe  penelitian  yuridis normatif,  yaitu  proses  penelitian  untuk  meneliti  dan  mengkaji  tentang  hukum sebagai suatu norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum  dan  kepustakaan lainnya  untuk  menjawab  permasalahan  hukum yang sedang  diteliti.  Sehingga  penelitian  ini  biasanya  “hanya”  merupakan  studi dokumen, yakni peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.
2. Rancangan Kegiatan
Rancangan  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  Penulis  terkait  dengan  penelitian tentang Restrukturisasi Perusahaan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia ini yaitu Penulis melakukan penelitian selama 5 bulan yaitu selama September  2023  sampai  dengan  Februari  2024.  Rancangan  kegiatan  dilakukan guna  mencapai  hasil  penelitian  yang  maksimal  dan  baik  demi  dampak  yang positif bagi pembacanya.
3. Ruang Lingkup atau Objek
Ruang lingkup dalam penelitian ini terkait dengan Restrukturisasi Perusahaan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dengan menganalisis dengan ketentuan menurut hukum Undang-Undang yang berlaku. Sedangkan, objek dalam penelitian ini adalah Restrukturisasi Perusahaan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia yaitu Restrukturisasi Perusahaan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.
4. Bahan dan Alat Utama
Di  dalam  penelitian  sangat  diperlukan  adanya  suatu  bahan  guna mempermudah  peneliti  dalam  mengkaji  pokok  permasalahan  yang  sedang  di teliti.  Terdapat  beberapa  bahan  berbeda  yang  digunakan  oleh  peneliti  dalam penelitian ini. Oleh karena itu bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier
a) Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  merupakan  bahan  hukum  yang  memiliki  sifat autoritatif. Artinya bahan hukum tersebut memiliki otoritas, bahan hukum ini  terdiri  dari  perundang-undangan,  catatan-catatan  resmi  dalam perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. (Nonet & Selznick, 2019) Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  dalam  Penelitian  ini  diantaranya yakni  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  Peraturan  Pemerintah Nomor  57  Tahun  2010  Tentang  Penggabungan  atau  Peleburan  badan usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 dan lain sebagainya.
b) Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  merupakan  bahan  hukum  yang  berupa  semua publikasi  tentang  hukum  yang  bukan  merupakan  dokumen-dokumen resmi.  Publikasi  tentang  hukum  yang  dimaksud  ini  antara  lain  yaitu meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, media internet dan bahan lainnya yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. (Harjono, 2021)
c) Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  tersier  merupakan  bahan-bahan  yang  memberikan penjelasan  tentang  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum  sekunder seperti diantaranya Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan lain sebagainya.
d) Tempat
Suatu  penelitian  yang  tentunya  berkaitan  dengan  menganalisis  suatu permasalahan  yang  tentu  terjadi  di  suatu  wilayah  atau  tempat.  Dalam penelitian  ini  suatu  tempat  terjadi  permasalahan  yang  dianalisis  adalah negara  Indonesia  dengan  memperhatikan  permasalahan  tersebut  dan dikaitkan dengan undang-undang berkaitan yang berlaku
e) Teknik Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  dalam  suatu  penelitian  digunakan  guna memecahkan  suatu  masalah  yang  terdapat  dalam  rumusan  penelitian. Sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  dengan  cara  studi  dokumen  dari  berbagai  dokumen-dokumen yang  berhubungan  dengan  kaidah  perundang-undangan.  Berkaitan dengan  analisis  hukum  normatif  maka  penulis  menganalisis  pokok permasalahan  tentang  Restrukturisasi  Perusahaan  dalam  Perspektif Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia  ini  dikaitkan  dengan  buku-
pustaka yang terdapat hubungannya dengan Restrukturisasi Perusahaan dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.
f) Teknik Analisis
Analisis bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu analisis yang  bersifat  kualitatif.  Analisis  kualitatif  merupakan  analisis  yang dilakukan  dengan  cara  menginterpretasi  (penafsiran)  terhadap  bahan- bahan hukum yang telah diolah. Penginterpretasiaan ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan  hukum  primer  terdapat  isu  hukum  kekaburan  hukum. (Anggito & Setiawan, 2018; Sugiyono, 2019)

## HASIL dan PEMBAHASAN
Pengaturan  Pengenaan  Denda  Pelanggaran  Ketentuan  Pengambilalihan Saham  Perusahaan dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia
Pengambilalihan saham perusahaan merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha yang senantiasa berupaya untuk mengembangkan  perusahaannya  dalam  menjalankan kegiatan  usaha.  Upaya mengembangkan perusahaan tersebut dapat diharapkan terjadi karena secara teori, pengambilalihan saham perusahaan dapat menciptakan pengoptimalan operasional  dan  lain  sebagainya.(Rahmah,  2020)  Namun  disamping  itu, terdapat  kewajiban  yang  harus  dilaksanakan  para  pelaku  usahanya,  yakni memperhatikan  kepentingan  masyarakat  dan  persaingan  sehat.  Sehingga berdasarkan  UU  5  Tahun  1999,  pengambilalihan  saham  perusahaan  wajib untuk diberitahukan kepada KPPU.
Kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan dilaksanakan  selambat-lambatnya  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  tanggal  telah berlaku  efektif  secara  yuridis  pengambilalihan  saham  perusahaan,  yakni apabila  berakibat  nilai  aset  dan  atau  nilai  penjualannya  melebihi  jumlah tertentu  sebagaimana  tertuang  pada  Pasal  29  UU  5  Tahun  1999.  Sehingga batasan  waktu  pemberitahuan  tersebut  merupakan  hal  yang  paling  krusial dalam pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan kepada KPPU.
Berdasarkan  Pasal  5  ayat  (1)  dan  (2)  PP  57  Tahun  2010,  kewajiban pemberitahuan atas pengambilalihan saham perusahaan dilaksanakan secara tertulis  kepada  KPPU,  yakni  apabila  nilai  aset  dan  atau  nilai  penjualannya melebihi jumlah tertentu, yaitu nilai aset sebesar Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun  lima  ratus  miliar  rupiah);  dan/  atau  nilai  penjualan  sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah). Namun apabila perusahaan yang melakukan  pengambilalihan  saham  perusahaan  merupakan  perusahaan  di bidang  perbankan,  maka  kewajiban  menyampaikan  pemberitahuan  berlaku jika nilai aset melebihi Rp.20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).
Maka apabila kewajiban pemberitahuan perbuatan pengambilalihan saham perusahaan  tidak  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya,  Majelis  KPPU berwenang  untuk  menjatuhkan  sanksi  berupa  tindakan  administratif  yang didasarkan  pada  Pasal  47  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Dalam menjatuhkan sanksi tindakan administratif, Majelis KPPU memiliki keterikatan  yang  bebas  demi  menjaga  imparsial,  independensi,  objektivitas, dan  akuntabilitas  dalam  memutus  suatu  perkara.  Sebagaimana  dalam menjatuhkan  sanksi,  Majelis  KPPU  menyertakan  beberapa  hal-hal  sebagai pertimbangan,  diantaranya    yakni  rasa  keadilan  dan  ketentuan-ketentuan mengenai  sanksinya.  Termasuk  itu  pada  penjatuhan  sanksi  tindakan administratif pada pelanggaran ketentuan pengambilalihan saham perusahaan terkait kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan.
Berdasarkan Website Resmi KPPU Bagian Putusan, sejak dibentuknya KPPU sampai  saat  ini  mengenai  pelanggaran  ketentuan  pengambilalihan  saham perusahaan  terkait  kewajiban  pemberitahuan  pengambilalihan  saham perusahaan,  Majelis  KPPU  hanya  pernah  menjatuhkan  sanksi  tindakan administratif berupa pengenaan denda pada pelanggarnya apabila dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1999. Mengingat pengenaan denda ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar  tidak  melakukan  tindakan  serupa  atau  ditiru  oleh  calon  pelanggar lainnya. Sebagaimana denda merupakan usaha yang diambil oleh KPPU untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yakni dalam hal ini  perusahaan  pelanggar  atas  dasar  perolehannya  yang  dihasilkan  dari tindakan  monopoli  dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  selama  kurun  waktu terjadinya pelanggaran.
Jumlah  denda  yang  pernah  dikenakan  Majelis  KPPU,  sejak  dibentuknya KPPU sampai dengan saat ini dari yang terendah sampai yang tertinggi kepada pelanggar  ketentuan  pengambilalihan  saham  perusahaan  terkait  kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan yakni sebesar Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  sampai  dengan  Rp12.600.000.000,00 (dua  belas  miliar  enam  ratus  juta  rupiah),  yakni  dengan  jumlah  hari keterlambatan  pemberitahuan  pengambilalihan  saham  perusahaan  yang bervariatif yaitu selama 1 (satu) hari kerja sampai dengan  2021 (dua ribu dua puluh satu) hari kerja.
Permasalahan  pada  ketentuan  sanksi  tindakan  administratif  berupa pengenaan  denda  mengenai  pelanggaran  ketentuan  pengambilalihan  saham perusahaan  terkait  kewajiban  pemberitahuan  pengambilalihan  saham perusahaan  timbul  yakni  ketika  terdapat  perusahaan  yang  terlambat  untuk melakukan  pemberitahuan  pegambilalihan  saham  perusahaan  sebagaimana
Pasal 29 UU 5 Tahun 1999, kemudian oleh Majelis KPPU dinyatakan terbukti secara  sah  dan  meyakinkan  melanggar  lalu  dikenakan  denda  yang  nilainya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan fakta persidangannya.
Ketidaksesuaian mengenai ketentuan hukum yang berlaku tersebut di atas, yaitu ketentuan pada PP 57 Tahun 2010, yakni selain memberikan ketentuan lebih  lanjut  mengenai  perusahaan  yang  wajib  melakukan  pemberitahuan pengambilalihan  saham  perusahaan  sebagaimana  Pasal  29  UU  5  Tahun  1999 terkait  jumlah  nilai  aset  dan/  atau  nilai  penjualannya  yang  tercantum  pada Pasal 5, PP 57 Tahun 2010 juga telah memberikan ketentuan mengenai sanksi tindakan  administratifnya,  yakni  berupa  denda  yang  diatur  pada  Pasal  6. Berdasarkan Pasal 6 PP 57 Tahun 2010. Sanksi tindakan administratif berupa denda  untuk  pelanggaran  ketentuan  pengambilalihan  saham  perusahaan terkait  kewajiban  pemberitahuan  pengambilaihan  saham,  yakni  sebagai berikut:
Pasal 6
“Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administrative sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu  miliar  rupiah)  untuk  setiap  hari  keterlambatan,  dengan  ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).”
Penentuan jumlah besaran denda atas tindakan administrstratif oleh Majelis KPPU diatur dalam Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 4  Tahun  2009  Tentang  Pedoman  Tindakan  Administratif  Sesuai  Ketentuan Pasal  47  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat PERKPPU 4  Tahun  2009).  Tepatnya  pada  Lampiran,  yakni  KPPU  dalam  menentukan besaran  denda  akan  menempuh  beberapa langkah,  diantaranya yakni  KPPU akan  menentukan  besaran  nilai  dasar,  KPPU  akan  melakukan  penyesuaian dengan  menambahkan  dan  mengurangi  besaran  nilai  dasar  tersebut,  KPPU akan  menerapkan  ketentuan  rentan  besaran  denda  dan  KPPU  akan mempertimbangkan kemampuan untuk membayar dari Terlapor.
Penentuan besaran nilai dasar dihitung berdasarkan nilai penjualan dengan menggunakan  beberapa  metodologi. Pertama, menghitung  nilai  penjualan. Dalam  menentukan  nilai  dasar  denda  yang  ditetapkan,  KPPU  akan menggunakan nilai penjualan/ pembelian barang atau jasa Terlapor pada pasar bersangkutan atau pada umunya nilai tersebut akan dihitung berdasarkan nilai keseluruhan  penjualan  pada  tahun  sebelum  pelanggaran  dilakukan,  dengan tujuan untuk mempermudah estimasi nilai penjulan perusahaan yang terlibat pelanggaran  pada  saat  data  penjualan  tahunnya  belum  tersedia. Kedua,
menentukan  nilai  dasar  denda.  Dalam  menentukan  nilai  dasar  denda  akan terkait  dengan  proporsi  dari  nilai  penjualan,  tergantung  dari  tingkat pelanggaran, dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran. Penentuan tingkat pelanggaran tersebut akan dilakukan secara kasus per kasus untuk setiap tipe pelaggaran,  yakni  dengan  mempertimbangkan  seluruh  situasi  yang  terkait dengan  kasus  tersebut.  Untuk  menentukan  apakah  proporsi  nilai  penjualan yang  dipertimbangkan  dalam kasus tersebut seharusnya berada  pada  dalam titik tertinggi atau terendah dalam skala tersebut, KPPU akan mempertimbangkan  berbagai  macam  faktor,  antara  lain  yakni  skala perusahaan, jenis pelanggaran, gabungan pangsa pasar dari Terlapor, cakupan wilayah  geografis  pelanggaran  dan  telah  atau  belum  pernah  dilakukannya pelanggaran tersebut.  Untuk  mempertimbangkan  jangka  waktu  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  Terlapor,  jumlah  nilai  tersebut  di  atas  akan  dikalikan dengan  jumlah  tahun  dari  pelanggaran.  Periode  yang  kurang  dari  6  (enam) bulan akan di diperhitungkan sebagai setengah tahun, serta periode yang lebih dari  6  (enam)  bulan  tetapi  kurang  dari  1  (satu)  tahun  akan  dihitung  1  (satu) tahun.
Setelah dilakukannya penentuan besaran nilai dasar, selanjutkan KPPU akan melakukan  penyesuaian  terhadap  besaran  nilai  dasar  denda.  Dalam menentukan  denda,  KPPU  dapat  mempertimbangkan  keadaan  yang menghasilkan  penambahan  atau  pengurangan  nilai  dasar  denda  tersebut  di atas, berdasarkan penilaian secara keseluruhan dengan tetap memperhatikan seluruh aspek-aspek yang terkait.
Keadaan  dalam  pertimbangan  Majelis  KPPU  yang  menghasilkan penambahan nilai denda dasar yakni berupa hal-hal yang memberatkan. Nilai dasar  tindakan  administratif  berupa  pengenaan  denda  dapat  ditambahkan ketika Majelis KPPU menemukan hal-hal yang memberatkan, antara lain yakni apabila terlapor melanjutkan atau mengulangi pelanggaran yang sama ketika KPPU  menemukan  bahwa  terlapor  melanggar  Undang-Undang  Nomor  5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat  maka  nilai  dasar  akan  ditambah  sampai  dengan  100%  untuk  setiap pelanggaran yang dilakukan, menolak untuk diperiksa yakni menolak untuk memberikan  informasi  yang  diperlukan  dalam  penyelidikan  dan/atau pemeriksaan  atau  menghabmat  proses  penyelidikan  dan/  atau  pemeriksaan dan  bagi  pemimpin  atau  penggagas  dari  pelanggaran  maka  KPPU  akan memberikan perhatian khusus terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh penggagas dalam peranannya menekan atau mengancam pihak yang lain.
Serta keadaan dalam pertimbangan Majelis KPPU yang dapat menghasilkan pengurangan nilai denda dasar yakni berupa hal-hal yang meringankan. Nilai dasar  tindakan  administratif  berupa  pengenaan  denda  yakni  hal-hal  yang
dapat dikurangi ketika Majelis KPPU menemukan hal-hal yang meringankan, antara  lain  yakni  terlapor  memberikan  bukti  bahwa  dia  telah  menghentikan tindakan pelanggaran segera setelah KPPU melakukan penyelidikan, terlapor menunjukkan  bukti  bahwa  pelanggaran  tersebut  dilakukan  secara  tidak sengaja, terlapor menunjukkan bukti bahwa keterlibatannya adalah minimal, terlapor  bersikap  baik  dan  kooperatif  dalam  proses  penyelidikan  dan/  atau pemeriksaan,  apabila  tindakan  tersebut  merupakan  perintah  perundang- undangan atau persetujuan instansi yang berwenang dan adanya pernyataann kesediaan untuk melakukan perubahan perilaku dari pelaku usaha.
Dalam menentukan besaran denda, terdapat beberapa hal yang juga perlu menjadi  perhatian  KPPU  yakni  rentan  besaran  denda.  Sebagaimana  jumlah akhir  dari  besaran  denda  dalam  keadaan  apapun  tidak  boleh  melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jumlah akhir dari besaran denda dalam keadaan apapun tidak boleh melebihi 10% dari total turnover dari tahun  berjalan  dari  pihak  terlapor  atau  para  terlapor  yang  terkait  dengan pelanggaran,  jika  jumlah  perhitungan  denda  lebih  dari  Rp25.000.000.000,00 (dua  puluh  lima  miliar  rupiah)  dan  10% turnover lebih  besar  dari Rp25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima  miliar  rupiah)  maka  akan  dikenakan denda akhir sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan 10 turnover lebih  kecil  atau  sama  dengan  Rp25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima miliar  rupiah)  maka  akan  dikenakan  denda  akhir  sebesar  10%,  jika  jumlah perhitungan denda kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) maka denda  dapat  dikenakan  atau  diganti  dengan  bentuk  sanksi  lainnya sebagaimana  pertimbangan  tersebut  didasarkan  pada  aspek  keadilan,  dan apabila  pelanggaran  oleh  para  terlapor  terkait  dengan  aktivitas  anggotanya maka denda tidak boleh melebihi 10% dari total turnover dari tiap anggota pada pasar yang terkena dampak pelanggaran. Serta KPPU berdasarkan permintaan pihak  terlapor  dapat  mempertimbangkan  kemampuan  membayar  dari terlapor  pada  konteks  sosial  dan  ekonomi  tertentu.  Pengurangan  akan diberikan individu bedasar pada bukti objektif yakni bila denda tersebut akan berakibat pada bangkrutnya perusahaan.
Sehingga pengaturan pengenaan denda pelanggaran ketentuan pengambilalihan  saham  perusahaan  dalam  hukum  persaingan  usaha  di Indonesia  yakni  sanksi  tindakan  administratif  berupa  pengenaan  denda serendah-rendahnya  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan  setinggi- tingginya Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dengan jumlah akhir dari besaran denda dalam keadaan apapun tidak melebihi 10% dari total turnover dari tahun berjalan terlapor yang terkait dengan pelanggaran, maka jika jumlah perhitungan denda lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar  rupiah)  dan  10% turnover lebih  besar  dari  Rp25.000.000.000,00  (dua
puluh  lima  miliar  rupiah)  maka  akan  dikenakan  denda  akhir  sebesar Rp25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima  miliar  rupiah)  dan  10% turnover lebih kecil  atau  sama  dengan  Rp25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima  miliar  rupiah) maka akan dikenakan denda akhir sebesar 10%.
Sebagaimana  walaupun  penjatuhan  sanksi  tindakan  administratif  berupa pengenaan denda oleh Majelis KPPU tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PP 57 Tahun 2010 yakni Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan  yang  dikenakan  atas  pelanggaran  ketentuan  pengambilalihan saham  perusahaan  terkait  keterlambatan  pemberitahuan  pengambilalihan saham  perusahaan,  namun  dapat  dibenarkan  dengan  pertimbangan  bahwa Majelis  KPPU  menjalankan  perintah  dari  Peraturan  Perundang-Undangan, yakni  benar  ketentuan  hukumnya  Pasal  6  PP  57  Tahun  2010,  yaitu  denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan  dengan  ketentuan  secara  keseluruhan  paling  tinggi  sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) tetapi Majelis KPPU juga benar karena menggunakan ketentuan hukum PERKPPU 4 Tahun 2009, yaitu denda    serendah-rendahnya  Rp  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
Secara hierarki, PERKPPU 4 Tahun 2009 tingkatannya benar di bawah PP 57 Tahun  2010.  Namun  demikian,  keberadaan  dari  PERKPPU  4  Tahun  2009 tentunya tidak bisa terlepas dari Pasal 47 Ayat (2) Huruf g UU 5 Tahun 1999 yang  menentukan  bahwa  sanksi  tindakan  administratif  berupa  pengenaan denda  serendah-rendahnya  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dan setinggi-tingginya  Rp25.000.000.000,00  (dua  puluh  lima  miliar  rupiah). Sehingga  dapat  dipahami  bahwa  PERKPPU  4  Tahun  2009  dibuat  untuk mengakomodir  Pasal  47  UU  5  Tahun  1999  yang  tingkatannya  merupakan  di atas dari PP 57 Tahun 2010, sehingga pelaksanaan dari PERKPPU 4 Tahun 2009 dapat  dilakukan  oleh  Majelis  KPPU  untuk  mengenakan  denda  antara  Rp 1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  hingga  Rp  25.000.000.000,00  (dua  puluh lima  miliar  rupiah)  walaupun  diketahui  bahwa  jumlah  keterlambatan pemberitahuan  pengambilalihan  saham  perusahaannya  pada  Putusan  KPPU yang  Penulis  gunakan  yakni  selama  477  (empat  ratus  tujuh  puluh  tujuh) sampai dengan 2021 (dua ribu dua puluh satu) hari kerja.

## Akibat  Ketidaksesuaian  Denda  dalam  Putusan  Majelis  Komisi  Pengawas Persaingan  Usaha  pada  Pelanggaran  Ketentuan  Pengambilalihan  Saham Perusahaan
Penjatuhan  sanksi  tindakan  administratif  berupa  pengenaan  denda merupakan  salah  satu  kewenangan  dari  KPPU  kepada  pelaku  usaha  yang melanggar ketentuan Pasal 29 UU 5Tahun 1999 Jo. Pasal 5 PP 57 Tahun 2010,
tepatnya  mengenai  ketentuan  pengambilalihan  saham  perusahaan  terkait kewajiban  pemberitahuan  pengambilalihan  saham  perusahaan.  Dalam penjatuhan  sanksi  tindakan  administratif  harus  didasari  oleh  pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum yang bersifat adil dan konsisten. Apabila dalam penjatuhan  sanksi  tindakan  administratif  berupa  denda  hal  tersebut  tidak dilakukan maka akan timbul suatu disparitas yang bisa mengganggu integritas sistem  hukum  dan  memberikan  kosekuensi  yang  tidak  diinginkan  dalam penegakan hukum persaingan usaha.
Sanksi  tindakan  administatif  berupa  pengenaan  denda  mengenai pelanggaran ketentuan pengambilalihan saham perusahaan terkait kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan diatur pada Pasal 6 PP 57 Tahun 2010. Pasal tersebut merupakan pasal yang mengatur mengenai besaran denda dilihat dari pelanggaran yang dibuat dan lama terjadinya keterlambatan pemberitahuan  pengambilalihan  saham  perusahaan.  Sebagaimana  besaran dendanya dihitung berdasarkan lama terjadinya pelanggaran.(Muhardi, 2013)
Denda  merupakan  pengambilan  harta  pelaku  kejahatan  atau  pelanggaran tertentu  yang  didapatkan  melalui  cara  yang  tidak  baik,  yakni  pelaku  usaha yang  bermaksud  memperoleh  harta  dengan  cara  yang  tidak  wajar  atau melakukan kecurangan dalam bisnis nya. Maka sanksi denda dapat diartikan sebagai  pengembalian  harta  milik  konsumen  secara  luas  yang  masuk  ke  kas pendapatan  negara  untuk  menciptakan  kemakmuran  dan  kesehjateraan masyarakat.  Sehingga  pada  penggunaan  denda  sendiri  dilakukan  untuk membenahi  infrastruktur  demi  kepentingan  masyarakat,  contohnya membangun jembatan, jalan dan lain sebagainnya.
Sebagaimana diketahui bahwa penelitian ini dilakukan dengan menerapkan pendekatan kasus yakni jenis pendekatan yang dilakukan dengan membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan, yakni  dengan  tujuan  mencari  nilai  kebenaran  serta  jalan  keluar  terbaik terhadap  suatu  peristiwa  hukum  yang  terjadi  sesuai  dengan  prinsip-prinsip keadilan.  Pendekatan  kasus  tersebut  yakni  dengan  menganalisis  beberapa Putusan  KPPU  terkait,  diantaranya  yakni  Putusan  KPPU  Nomor  13/KPPU- M/2022, Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-M/2021 dan Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022.
Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022, Putusan KPPU Nomor 10/KPPU- M/2021  dan  Putusan  KPPU  Nomor  13/KPPU-M/2022,  yakni  Putusan tentang pengambilalihan  saham  oleh  perusahaan  yang  berkewajiban  untuk melaporkan  pengambilalihan  saham  yang  dilakukannya  kepada  KPPU, namun  perusahaan  tersebut  tidak  melaksanakan  kewajibannya  dalam  batas waktu yang seharusnya. Maka KPPU memiliki kecurigaan atas pengambilalihan saham yang telah terjadi, sebagaimana setelah dilakukannya
penyelidikan  oleh  KPPU  ternyata  perusahaan  tersebut  telah  terlambat melakukan  pemberitahuan  selama  477  (empat  ratus  tujuh  puluh  tujuh)  hari kerja, 1.423 (seribu empat ratus dua puluh tiga) hari kerja dan 2021 (dua ribu dua puluh satu) hari kerja.
Dalam penentuan besaran denda yang akan diberikan Majelis KPPU guna menjaga  jaga  akan  kerugian  yang  telah  ditimbulkan  selama  kurun  waktu terjadinya pelanggaran, jumlah hari keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan  saham  perusahaan  merupakan  fakta  persidangan  yang penting  selain  dari  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Sebagaiamana  batasan waktu  pemberitahuan  tersebut  merupakan  hal  yang  paling  krusial  dalam pemberitahuan  pengambilalihan  saham  perusahaan  kepada  KPPU.  Serta melihat pada Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-M/2022, Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-M/2021  dan  Putusan  KPPU  Nomor  13/KPPU-M/2022,  perusahaan pengambilalih  pada  Putusan  tersebut  merupakan  Terlapor  atas  pelanggaran ketentuan pengambilalihan saham perusahaan terkait kewajiban pemberitahuan pengambialalihan saham perusahaan yang telah memperoleh Putusan  dari  Majelis  KPPU,  yakni  sanksi  tindakan  administratif  berupa pengenaan  denda  sebesar  Rp1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  dengan jumlah keterlambatan pemberitahuan yang bervaratif yakni selama 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) hari kerja sampai dengan 2021 (dua ribu dua puluh satu) hari kerja, padahal berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun  2010  Tentang  Penggabungan  atau  Peleburan  Badan  Usaha  dan Pengambilalihan  Saham  Perusahaan  yang  dapat  Mengakibatkan  Terjadinya Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  sanksi  tindakan administratif  berupa  pengenaan  denda  untuk  pelanggaran  ketentuan pengambilalihan  saham  perusahaan  terkait  kewajiban  pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan, ketentuannya yakni keterlambatan sehari dikenakan sanksi berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar  rupiah)  dengan  denda  secara  keseluruhan  paling  tinggi  yakni  sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
Majelis KPPU dalam memutuskan perkara tersebut di atas, tentu tidak lain atas  pertimbangan  perilaku  Terlapor  yang  dilakukan  pada  proses pemeriksaan,  seperti  pengakuan dari Terlapor atas  keterlambatan pemberitahuan  pengambilalihan  sahamnya  kepada  KPPU  yang  dibuktikan dengan  sikap  dalam  persidangan  yang  mengakui  keterlambatan  dan menerima dalil-dalil dalam Laporan Keterlambatan Pemberitahuan, kooperatif selama  proses  persidangan  yang  dibuktikan  dengan  selalu  hadir  dan menyerahkan  dokumen  yang  diminta,  belum  pernah  dinyatakan  bersalah dalam  Putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht )  karena  melanggar UU 5 Tahun 1999.
Pemberian keringanan sebagai pertimbangan dimaksudkan untuk membuat Terlapor  tidak  melakukan  hal  serupa  di  kemudian  hari,  namun  pemberian keringanan denda dapat menjadikan kemanfaatan sendiri bagi para Terlapor lainnya  yang  belum  memperoleh  Putusan  yang  berkekuatan  hukum  tetap ( inkracht )  dengan  beralasan  ketidaktahuan  atau  ketidakpahamannya  dalam melaporkan  pengambilalihan  saham  perusahaan  kepada  KPPU,  sehingga memungkinkan bagi para Terlapor lainnya untuk terhindar dari denda dengan nilai yang tinggi dan hanya dikenakan denda administratif dengan nilai yang rendah. Sehingga pemberian keringanan pada denda seolah tidak memiliki hal positif karena tidak melihat kerugian yang dialami oleh para pelaku usaha lain yang  terdampak  pada  pengambilalihan  saham  perusahaan  yang  dilakukan Terlapor, yakni sebagaimana dalam menentukan besaran denda , KPPU akan menempuh  beberapa  langkah,  diantaranya  yakni  KPPU  akan  menentukan besaran  nilai  dasar,  KPPU  akan  melakukan  penyesuaian  dengan menambahkan  dan  mengurangi  besaran  nilai  dasar  tersebut,  KPPU  akan menerapkan ketentuan rentang besaran denda dan KPPU akan mempertimbangkan kemampuan untuk membayar dari Terlapor.
Apabila  dalam  penentuan  besaran  denda  Majelis  KPPU  tidak  melihat langkah-langkah  tersebut  di  atas,  maka  akan  memunculkan  suatu  disparitas yang  menimbulkan  rasa  penderitaan  dan  ketidakpercayaan  masyarakat sekaligus pandangan buruk terkait instansi tersebut. Sehingga agar terhindar akan disparitas dalam sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda, Majelis  KPPU  perlu  mempertimbangkan  kembali  panduan  yang  lebih  detail dan  konsisten  dalam  menilai  langkah  yang  dapat  mempengaruhi  besaran denda dan memperkuat pengambilalihan keputusan terkait transparansi dan akuntabilitas  terkait  isi  tindakan  administratif  berupa  pengenaan  denda tersebut  guna  penciptaan  lingkungan  hukum  yang  adil  bagi  pelaku  usaha, konsumen, dan/atau masyarakat dibidang hukum persaingan usaha.

## SIMPULAN
Pengenaan  Denda  Pelanggaran  Ketentuan  Pengambilalihan  Saham  Perusahaan dalam  Hukum  Persaingan  Usaha  di  Indonesia  oleh  Majelis  KPPU  didasarkan  pada Peraturan  Komisi  Pengawasan  Persaingan  Usaha  Nomor  4  Tahun  2009  Tentang Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun  1999  Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat, yang dibuat untuk mengakomodir dari Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang  Larangan  Praktek  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak  Sehat,  sehingga kedudukannya  merupakan  di  atas  dari  Peraturan  Pemerintah  Nomor  57  Tahun  2010 Tentang  Penggabungan  atau  Peleburan  Badan  Usaha  dan  Pengambilalihan  Saham Perusahaan  yang  dapat  Mengakibatkan  Terjadinya  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan
Usaha Tidak Sehat. Akibat Ketidaksesuaian Denda dalam Putusan Majelis KPPU pada Pelanggaran  Ketentuan  Pengambilalihan  Saham  Perusahaan  yakni  menimbulkan ketidakadilan  dan  ketidakkonsistenan  dalam  menentukan    besaran  sanksi  tindakan administratif berupa pengenaan denda, sebagaimana keringanan sanksi yang diberikan oleh Majelis KPPU seolah  tidak  membuat Terlapor  merasa  jera, namun  sebaliknya para pelaku usaha akan mencari celah dalam keringanan tersebut untuk terhindar dari hukuman  yang  semestinya.  Pada  Putusan  Majelis  KPPU  terlihat  adanya  disparitas karena dalam menentukan denda, Majelis KPPU tidak melihat kerugian pelaku usaha lain  yang  terdampak  selama  kurun  waktu  terjadinya  pelanggaran  dengan  hanya mengenakan  denda  sebesar  Rp.  1.000.000.000,00  (satu  miliar  rupiah)  pada  Terlapor, yakni  KPPU  tidak  memberikan  denda  maksimal  pada  pelanggar  sehingga  berpotensi merugikan  masyarakat  dan  hilangnya  kepercayaan  masyarakat  pada  instansi  tersebut atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, R. (2021). Metodologi penelitian sosial dan hukum . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Anggito,  A.,  &  Setiawan,  J.  (2018). Metodologi  penelitian  kualitatif .  CV  Jejak  (Jejak Publisher).
Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan , 7 (1), 20 – 33.
Chandrawulan,  A.  A.,  &  SH,  L.  L.  M.  (2022). HUKUM  PERUSAHAAN MULTINASIONAL;  Liberalisasi  Hukum  Perdagangan  Internasional  &  Hukum Penanaman Modal . Penerbit Alumni.
Firda,  S.  (2020). Pengaruh  Laba  Akuntansi,  Komponen  Arus  Kas,  dan  Ukuran  Perusahaan terhadap Return Saham pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Periode Tahun 2015- 2019” . Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
Harjono, D. K. (2021). Bahan Ajar Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi . UKI Press.
Muhardi,  W.  R.  (2013). Analisis  Laporan  Keuangan,  Proyeksi  dan  Valuasi  Saham .  Salemba Empat.
Nonet, P., & Selznick, P. (2019). Hukum responsif . Nusamedia.
Novitasari, D., & Cahyati, A. D. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham  pada  Penawaran  Umum  Perdana  di  Bursa  Efek  Indonesia  (Studi  pada Perusahaan  Non  Keuangan  yang  Terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia  Tahun  2013- 2016). Jurnal Penelitian Teori Dan Terapan Akuntansi (PETA) , 3 (1), 34 – 64.
Rahmah, M. (2020). Hukum Investasi . Kencana (Divisi Prenadamedia Group).
Sugiyono.  (2019). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif,  dan  R&D (1st  ed.).  Penerbit Alfabeta.
Suherry,  S.  (2016).  Implementasi  Kebijakan  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia No.  47  Tahun  2007  Tentang  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas Bintan. Jurnal  Ilmu  Pemerintahan:  Kajian  Ilmu  Pemerintahan  Dan  Politik  Daerah , 1 (2), 230 – 248.