Available at https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/jeksyah

## Enhancing Mutual Assistance: An Analysis of Sharia Insurance Fund Separation in Comparison to Conventional Insurance
Agitsna Alya Rizqa
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

## Article History
Received  : 10/08/2023 Revised   : 19/08/2023 Accepted  : 03/09/2023 Published : 30/09/2023

## Keywords:
Sharia Insurance, Tabarru’, Ujrah Funds
DOI: 10.54045/jeksyah.v3i02.878
Corresponding author: agitsnaarizqa@gmail.com
Author’s email: agitsnaarizqa@gmail.com

## Paper type:
Research paper

## Abstract
Separation  of  funds  in  sharia  insurance  adheres  to  the  main principle  of  mutual  assistance  (ta'awun),  which  means  that  each participant  must  have  the  intention  to  help  each  other.  The application of the concept of separation of sharia insurance funds emphasizes the position of tabarru funds which may only be used for  the  needs  of  policyholders  (ta'awun),  while  funds  originating from the shareholder component (ujrah) can be used for the needs of insurance companies. This study aims to determine the concept of  Islamic  insurance  in  the  separation  of  funds  which  is  an advantage  compared  to  conventional  insurance.  A  qualitative method was chosen in this research,  which  used sharia insurance companies  in  Indonesia  as  the  research  object.  Research  findings state that the separation of sharia insurance funds is divided into tabaru  (mutual  assistance)  funds  and  ujrah  funds  which  is  in accordance  with  the  concept  of  fund  theory.  Efforts  to  invest higher  levels  have  been  made  by  the  company,  but  the  low investment  returns  mean  that  the  profit  sharing  between participants and the company is lower, while investment losses will still be borne by the participants. Besides that, low claims on sharia insurance  mean  that  companies  do  not  need  to  use  their  reserve funds to cover the high level of tabarru fund claims.

## Introduction
Konsep  asuransi  syariah  yaitu  ta’min  dan  takaful.  Takaful  berarti  sesama  umat muslim yang saling menanggung sebagai makhluk sosial, sementara Ta’min berarti memberi rasa aman dan ketenagan (Mahmuda & Azizah, 2019). Asuransi syariah menerapkan konsep pemisahan  dana  antara  dana  peserta  dengan  pemegang  saham,  yang  mana  perusahaan berkedudukan  sebagai  pengelola  dana  yang  didapatkan  dari  para  peserta,  yang  kemudian dana tersebut digunakan peserta ketika mengalami suatu musibah atau bencana. Pemisahan dana  dalam  Asuransi  syariah  memegang  prinsip  utama  tolong-menolong  (ta’awun)  seperti terkandung  dalam  Al-Qur’an,  hal  tersebut  berarti  setiap  peserta  asuransi  syariah  yang melangsungkan  akad  harus  memiliki  niat  untuk  saling  membantu  antar  sesama  peserta. Begitu  juga  dengan  pihak  asuransi  untuk  mengutamakan  prinsip  ta’awun  daripada keuntungan semata (Rolianah, 2020).
Premi  peserta  yang  dibayarkan  kepada  perusahaan  Asuransi  syariah  dipisahkan menjadi  dana  tabungan  dan  dana  tabarru.  Dana  tabungan  yaitu  dana  yang  dititipkan  para peserta  yang  dikelola  perusahaan  untuk  diinvestasikan  dan  kemudian  peserta  akan mendapatkan bagi hasil dari pendapatan bersih setaip tahunnya dari hasil investasi tersebut.
Keuntungan  (surplus)  dibagi  sesuai  kesepakatan  yang  tertulis  dalam  kontrak, sementara  kerugian  (defisit)  akan  ditanggung  pemilik  modal  dalam  hal  ini  peserta,  selama kerugian  bukan  akibat  dari  kelalaian  perusahaan  sebagai  pengelola  (Kartiko,  2019).  Dana tabungan  dan  bagi  hasil  investasi  ini  akan  dikembalikan  kepada  peserta  ketika  peserta mengajukan  klaim.  Dana  tabarru  yaitu  dana  kebajikan  yang  diikhlaskan  peserta  untuk pembayaran  klaim  sebagai  bantuan  kepada  peserta  lainnya  yang  mengalami  musibah. Peserta  yang  membayar  premi  dengan  nominal  kecil  maka  klaim  yang  diterima  juga  kecil, sebaliknya ketika premi yang dibayaran peserta besar maka klaim yang diterima juga besar. Dana tabarru dapat dikatakan sebagai dana sumbangan yang diberikan kepada perusahaan, sehingga bersifat sukarela dan tidak mengharap imbalan dari dana tabarru, oleh karenanya tidak dapat ditarik kembali oleh para peserta (Rolianah, 2020).
Akad  tabarru  dan  akad  ujrah  menjadi  landasan  atau  dasar  perusahaan  asuransi syariah.  Pemisahan  dana  antara  kelompok  dana  tabarru  dan  dan  ujrah  menitikberatkan kepada  aturan  pemakaian  dana  yang  sesuai  pada  kelompok  dananya.  Posisi  dana  tersebut sesuai  pemahaman  yang  ditekankan  oleh  fund  theory,  yaitu  menitikberatkan  pada keberadaan  dana  (Harahap,  2008).  Penerapan  konsep  pemisahan  dana  asuransi  syariah menekankan posisi dana tabarru yang berasal dari kumpulan dana peserta yang hanya boleh dipakai  sebagai  keperluan  para    pemegang  polis  ( ta’awun ),  sedangkan  dana  yang  berasal dari komponen pemegang saham (ujrah) dapat dipakai demi keperluan perusahaan asuransi.
Perusahaan  asuransi  memberikan  jaminan  perlindungan  terhadap  risiko  yang dihadapi  seseorang  sewaktu-waktu  baik  jaminan  kesehatan,  keselamatan  hidup, kebahagiaan  hari  tua  maupun  pendidikan  bagi  anak-anak.  Asuransi  syariah  menerapkan sistem  tolong-  menolong  dengan  menyisihkan  dana  untuk  iuran  kebajikan  (dana tabarru ), yang  berati  para  peserta  saling  menanggung  risiko  ( sharing  risk )  dan  bukan  sebagai pengalihan  risiko  ( transfer  risk )  dimana  tertanggung  harus  membayar  premi  seperti  pada perusahaan  konvensional.  Akad  dan  investasi  dari  dana  yang  digunakan  asuransi  syariah harus sesuai hukum islam dan terhindar dari larangan syariat seperti maysir (ketidakjelasan), gharar (penipuan), zhulm (penganiayaan), riba , dan risywah (suap).
Tujuan awal Asuransi yaitu  membantu kendala keuangan dan menjauhi kemalangan dalam  pembiayaan  (Purnomo,  2017).  Mengingat  kehidupan  dunia  yang  tidak  stabil  dan penuh  resiko,  islam  juga  mengajarkan  untuk  memperhatikan  dan  mempersiapkan kebutuhan di esok hari, hal tersebut tertuang dalam QS Al-Hasyr: 18 (Ridlwan, 2016). Islam memberikan tanggung jawab kepada semua negara untuk memberikan jaminan sosial bagi semua  warga  negara,  untuk  terutama  mempertahankan  kehidupan  masyarakat  minimum Standar (Prajasari, 2021).
Industri  Keuangan  Non-Bank  (IKNB)  Syariah  dianggap  lebih  kuat  terhadap  shock pertumbuhan ekonomi dari IKNB Konvensional, terlebih perkembangan perusahaan asuransi sebagai  lembaga  simpanan  kontraktual  yang  memungkinkan  mengurangi  risiko  dan pengelolaan dana yang lebih baik (Nabila Ilmalina Faza, 2019). Pertumbuhan asuransi syariah setiap  tahunnya  belum  mencerminkan  peran  penting  yang  signifikan  dimiliki  oleh  asuransi syariah.  Pangsa  pasar  pada  asuransi  syariah  masih  relatif  rendah.  Porsi  asuransi  syariah terhadap total aset keuangan syariah hanya 2% dari total 323 perusahaan asuransi syariah pada  tahun  2020.  Peringkat  pertama  yang  di  raih  asuransi  pada  tahun  2019  tidak  dapat dipertahankan  lebih  lama  sehingga  dapat  disusul  oleh  lembaga  Non-Bank  Syariah  lainnya pada tahun-tahun berikutnya, bahkan menunjukkan grafik yang menurun.
Gambar 1. Perkembangan Aset IKNB Syariah tahun 2017-2021

## Sumber: Otoritas Jasa Keuangan tahun 2021
Perlambatan  pertumbuhan  pada  asuransi  syariah  dapat  disebabkan  sumber  daya manusia (SDM) dalam perusahaan yang kurang memenuhi performa asuransi syariah dalam menerapkan prinsip islam. Permasalahan lainnya yaitu dari publik yang masih beranggapan bahwa asuransi merupakan instrumen haram. Asuransi syariah masih dianggap mengadopsi asuransi  konvensional  sehingga  publik  meragukan  kesyariahannya.  Padahal  konsep  dasar asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan pemisahan dana dan  sharing  risk,  bukan  transfer  risk.  Asuransi  syariah  menggunakan asas  tolong  menolong yang  membantu  nasabah,  sedangkan  pada  konvensional  lebih  menguntungkan  pihak perusahaan ketika nasabah tidak terjadi risiko. Fenomena ini yang menjadi alasan ditulisnya penelitian  ini,    bahwa  asuransi  syariah  berbeda  dengan  konvensional  pada  pemisahan dananya.
Dana  peserta  dalam  kelompok  tabarru  digunakan  untuk  kebutuhan  peserta,  yaitu membayar  klaim  serta  kontribusi  retakaful.  Sementara  dana  Ujrah  digunakan  untuk kebutuhan perusahaan  dan  menjadi  komponen  dana pemegang  saham.  Penerapan  entitas asuransi syariah dalam pemisahan dana asuransi syariah secara kebijakan di Indonesia baru diterapkan  pada  tahun  2010.  Saat  ini  pemerintah  belum  menerapkan  proporsi  besaran tabarru  dan  ujrah,  sehingga  proporsi  pembagian  tersebut  berbeda  pada  tiap  perusahaan asuransi syariah. Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam memberi informasi menganai konsep  pemisahan  dana  pada  asuransi  syariah  yang  harus  diketahui  baik  pada  SDM perusahaan maupun masyarakat umum.

## Literature Review

## 1.  Akad Tabarru
Jumhur  Ulama  menyebutkan  akad tabarru yaitu  akad  yang  menyebabkan  kepunyaan suatu  harta  tanpa  harus  mengganti  rugi,  dilakukan  secara  sukarela  oleh  seseorang  yang masih  hidup  kepada  orang  lain,  atau  dapat  dikatakan  bahwa  tabarru  yaitu  melakukan kebaikan tanpa syarat. Dalam hukum fiqh tabarru masuk ke dalam akad hibah, yaitu orang hidup yang berderma dengan harta demi kemaslahatan orang lain. Fatwa MUI  menjelaskan bahwa akad tabarruyang terdapat pada perusahaan asuransi syariah merupakan akad yang berbentuk hibah antar peserta yang bertujuan kebaikan untuk saling menolong, dan bukan berdasarkan kepengtingan komersial. Dana tabarru tidak diperbolehkan sebagai dana tijari, yaitu dana yang dipergunakan untuk membiayai beban operasional  suatu perusahaan atau ditentukan sebagai hak perusahaan (keuntungan).
Akad tabarru memuat  beberapa  hal  yaitu  hak  dan  juga  kewajiban,  baik  pada  setiap pemegang  polis  maupun  antar  peserta  dalam  kelompok  tabarru,  tata  cara  serta  waktu pembayaran  (premi  ataupun  klaim),  serta  syarat  lainnya  yang  telah  disetujui  dalam ketentuan  akad.  Selain  itu,  pengelolaan  dari  dana  tolong-menolong  perusahaan  asuransi syariah  telah  diatur  DSN  MUI,  aturan  tersebut  diantaranya  mengenai  pembukuan  dana tabarru yang harus dipastikan berbeda kelompok pembukuannya dan dipisahkan dari dana lain.  Hasil  yang  didapatkan  dari  investasi  dana  tabarru  akan  menjadi  hak  peserta  yang
kemudian  akan  dilakukan  pencatatan,  sehingga  perusahaan  mendapatkan  bagi  hasil  dari hasil investasi yang memiliki keuntungan atau surplus.
Ketika dana tabarru mendapat surplus underwriting maka dananya dapat diperlakukan untuk  dana  cadangan  pada  akun  tabarru,  baik  sebagian  maupun  seluruhnya.  Bagi  yang memperlakukan  sebagian  dananya  sebagai  cadangan,  maka  sebagian  lainnya  dapat dibagikan  pada  peserta  yang  telah  memenuhi  persyaratan  manajemen  resiko,  atau  dapat diberikan  pada  pihak  perusahaan  dari  para  peserta  selama  adanya  kesepakatan  oleh  para peserta yang dituangkan dalam akad. Tanpa adnya kesepakatan yang disetujui, dana tabarru hanya diperbolehkan untuk kepentingan pemegang polis itu sendiri seperti klaim, cadangan tabarru, dan reasuransi syariah.
Premi yang dibayarkan peserta asuransi syariah diklasifikasikan berdasarkan kelompok penggunaannya  yaitu  dana  tabarru  dan  dana  tijari.  Kedua  dana  tersebut  harus  dipisahkan karena  dilandasi  akad  yang  berbeda.  Dana  tabarru  digunakan  dengan  tujuan  saling menolong  antar  pemegang  polis  yang  sedang  mengalami  bencana,  sedangkan  dana  ujrah atau  tijari  untuk  biaya  operasional  perusahaan.  Oleh  karena  itu  dana  tabarru  tidak diperkenankan  untuk  tujuan  keperluan  komersial  perusahaan  karena  sudah  ada dana  tijari yang  terpisah  dari  dana  tabarru.  Pengelolaan  dana  atas  terpisahnya  kedua  dana  tersebut harus jelas agar tidak merusak akad dalam asuransi syariah (Sumanto, 2009).
Akad  tolong-menolong  tidak  mensyaratkan  sebuah  kepastian  dalam  hal  jumlah pembayaran,  waktu,  dan objek  yang disepakati.  Kondisi  tersebut  tidak  menjadikan  peserta yang  mendapat  manfaat  sebagai  syarat,  akankah  peserta  dilanda  bencana  atau  tidak. Sehingga akad  tolong-menolong ini tidak mengandung  ketidakjelasan ( gharar ) seperti yang terjadi pada akad tabaduli.

## 2.  Akad Wakalah bil Ujrah
Ulama Syafi’i mengatakan bahwa wakalah merupakan pendelegasian sesuatu kepada seseorang  untuk  melaksanakan  amanat  yang  telah  diberikan  kuasanya  oleh  si  pemberi kuasa. Sementara itu Ulama Maliki mengartikan wakalah sebagai pemberi kuasa yang ingin mewakilkan  diri  kepada  pihak  yang  lain  demi  terlaksananya  amanat  yang  merupakan haknya,  ketika  pemberi  kuasa  masih  dalam  keadaan  hidup,  karena  jika  dalam  keadaan pemberi  kuasa  wafat  maka  bentuknya  adalah  wasiat.  Secara  bahasa  wakalah  diartikan sebagai menjaga, memelihara, menyerahkan, menjamin, dan mengganti. Ketentuan wakalah berdasarkan  fatwa  MUI  diantaranya  yaitu  Ijab  Qabul  harus  dikatakan  kedua  pihak  dalam melakukan akad atau kontrak, dan wakalah dengan fee atau imbalan yang bersifat mengikat sehingga tidak dapat dibatalkan tiba-tiba oleh salah satu pihak.
Rukun  serta  syarat  wakalah  menurut  fatwa  MUI  yaitu  syarat-syarat muwakkil (yang melimpahkan kuasa), wakil (yang diberi kuasa), serta hal-hal yang diwakilkan. Adapun syarat- syarat muwakil yaitu pemilik sah, dan orang mukallaf . Sementara itu, syarat-syarat dari wakil yaitu  mencakup  seseorang  yang  mengerti  hukum  (cakap),  dapat  mengemban  tugas  dan amanat  perwakilan  yang  diberikan,  wakil  merupakan  orang  yang  diberi  amanat  dan  tidak diwakilkan lagi kepada orang lain tanpa persetujuan pemberi kuasa. Kemudian hal-hal yang diwakilkan  memiliki  beberapa  syarat  yaitu  hal  tersebut  dapat  diwakilkan  menurut  Islam, wakil  mengetahuinya  dengan  jelas,  tidak  melanggar  hal-hal  yang  dilarang  Islam,  serta manfaat objek harus dapat dinilai dan dapat dilakukan dengan kontrak.
Menurut fatwa MUI Akad Wakalah bil Ujrah merupakan peserta  memberikan amanat terhadap perusahaan asurasi syariah agar mengatur dananya dengan menggunakan imbalan (ujrah).  Objek  akad  ini  yaitu  pengelolaan  dana,  kegiatan  administrasi,  pemasaran, underwriting,  pengelolaan  portofolia  risiko,  pembayaran  klaim,  serta  investasi.  Akad  ujrah menurut  Puspitasari  (2012)  memuat  beberapa  hal  mengenai  hak  serta  kewajiban  untuk kedua pihak baik pada peserta maupun perusahaan asuransi, berisi hal- hal seperti cara-cara,
besaran, dan waktu potongan biaya ujrah atas premi, serts syarat-syarat lainnya yang telah disetujui kedua pihak sesuai ketentuan yang diakadkan.
Pada  akad  wakalah  bil  ujrah,  perusahaan  asuransi  berkedudukan  sebagai  wakil pengelolaan  dana,  dan  peserta  berkedudukan  sebagai muwakkil atau  peserta.  Pemegang polis  dalam  kelompok  dana  tolong  menolong  berkedudukan  sebagai muwakkil yang memberi kuasanya kepada perusahaan untuk  mengatur dananya. Wakil (perusahaan) yang telah  diberi  amanat  oleh  peserta  tidak  diperkenankan  mewakilkan  amanah  tersebut  ke orang  lain  atas  amanat  yang  telah  diterima,  kecuali  dengan  persetujuan muwakkil .  Pihak wakil  (dalam  hal  ini  perusahaan  asuransi)  tidak  menanggung  akibat  kerugian  (defisit) investasi yang dapat mengurangi ujrah yang diterimanya, karena pada akad ini bersifat yad amanah dan  bukan yad dhaman (tanggungan).  Namun  karena  hal  itu  juga  perusahaan asuransi tidak diperkenankan mendapat bagian dari hasil investasi.

## 3.  Fund Theory
Pandangan  teoritis  memfokuskan  kehadiran  dana  ( fund )  itu  lebih  diutamakan dibanding  personal. Proprietary  theory bertitik  berat  kepada  kepunyaan  atau  kepemilikan, sedangakan enity theory bertitik berat pada seorang manusia yang dianggap sebagai suatu entitas.  Setiap  dana  yang  dikumpulkan  digunakan  untuk  mencapai  tujuan,  dan  pelayanan dimasukkan  kedalam  aset.  Fund  theory  yaitu  penggunaan  dana  yang  sesuai  dengan pembagiannya. Persamaan fund theory yaitu: Aset = pembatasan aset (Kam, 1990). Harahap (2008)  menyebutkan  bahwa fund  theory menekankan  pada  pemakaian  aliran  dana,  yang mana konsep dari akuntansi atau laporan ditujukan demi mengetahui asal suatu dana yang masuk dan digunakan untuk kepentingan apa.
Menggunakan  dana  sesuai  aturan  dan  kelompoknya  merupakan  konsep  yang ditekankan dalam praktik pemisahan dana asuransi syariah. Persamaan prinsip fund theory dan  akad  tabarru  yaitu  tidak  mengutamakan  profitabilitas,  yang  dikenal  dengan  konsep ISFUT.  ISFUT  (Islamic  Split  Fund  Theory)  merupakan  pemisahan  dana  sebagai  konsep manajemen  keuangan  yang  akuntabilitasnya  dapat  dipertanggungjawabkan  dengan  prinsip kejujuran,  keadilan,  serta  transparan  (Tesha  Apriliyani,  2020).  Fund  theory  juga  memiliki kesamaan  dengan  pemisahan  dana  yang  dikelola  dalam  asuransi  syariah,  karena menekankan  pada  arus  dana,  yang  sumber  dan  tujuan  penggunaan  dananya  harus  sesuai yang disepakati. Aset dan liabilitas dana peserta pada praktik pemisahan dana hanya dapat dimanfaatkan  bagi  keperluan  peserta,  sementara  aset  dan  liabilitas  dana  perusahaan dimanfaatkan untuk keperluan operasional perusahaan.

## Research Methods
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif,  dimana  peneliti mengumpulkan  informasi  terkait  pemisahan  dana  pada  perusahaan  asuransi  syariah  yaitu antara  kelompok  dana  tabarru  dan  dana  ujrah.  Metode  kualitatif  berfokus  untuk memperdalam pengamatan, oleh karenanya dapat memberikan hasil kajian suatu fenomena yang  lebih  mendalam  dan  komprehensif  dalam  penelitian  (Kementerian  Keuangan,  2019). Metode  kualitatif  membantu  peneliti  memahami  apa  yang  dikatakan  dan  dilakukan,  untuk memahami  keputusan  dan  sikap  yang  akan  diambil  (Myers,  2009).  Metode  kualitatif dilakukan  dengan library  research demi  memperoleh  penjelasan  mengenai  informasi  serta data  yang  ada  kaitannya  dengan  objek  penelitian  (Indiastuti,  2020).  Bahan  informasi didapatkan dari jurnal, laporan keuangan, dan publikasi resmi pemerintah. Objek penelitian ini  diambil  dari  seluruh  perusahaan  asuransi  syariah  yang  tersebar  di  Indonesia,  baik  pada subsektor  reasuransi  syariah,  asuransi  jiwa  syariah,  maupun  asuransi  umum  syariah,
maupun.  Data  pendukung  berasal  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  dan  Asosiasi  Asuransi Syariah Indonesia (AASI).

## Results and Discussion
Asuransi  syariah  menjadi  pilihan  kaum  muslim  sebagai  antisipasi  risiko  karena menerapkan  prinsip  syariah  dalam  menjalankan  bisnisnya,  sehingga  dapat  menurunkan keraguan  dalam  masyarakat  atas  praktik  asuransi  yang  dilarang  dalam  islam.  Keunggulan dalam  produk  asuransi  syariah  yaitu  tidak  terdapat riba,  maysir, dan gharar .  Asuransi konvensional tidak menjelaskan kepada pemegang polis mengenai asal dana diperoleh dan cara  mendapatkannya,  cenderung  menguntungkan  salah  satu  pihak  yaitu  perusahaan  itu sendiri.  Keuntungan  yang  didapatkan  asuransi  konvensional  menjadi  hak  milik  perusahaan yang  kemudian  diberikan  kepada  pemegang  saham  yang  kemudian  dikembalikan  kepada perusaan  lagi  dalam  bentuk  dana  penyertaan  modal.  Sementara  itu  keuntungan  dan kerugian  pada  asuransi  syariah  dilakukan  bagi  hasil  sebagaimana  perjanjian  awal  antara perusahaan dengan peserta.
Perbedaan  asuransi  syariah  dan  asuransi  konvensional  yaitu  dari  kelompok  dana tabarru (dana tolong-menolong) pada asuransi syariah. Pengelolaan dana keuangan Asuransi Syariah  harus  menerapkan  sistem  pemisahan  dana  berdasarka  akad  wakalah  bil  ujrah  dan akad  tabarru.  Perbedaan  tujuan  serta  sifat  pada  kedua  akad  tersebut  menyebabkan keduanya  harus  dipisahkan,  karena  jika  dicampurkan  pengelolaan  dananya  akan  merusak tujuan penggunaan masing-masing akad pada perusahaan asuransi syariah  (Sumanto, 2009). Akad  tolong-menolong  dalam  asuransi  merupakan  hibah  dalam  upaya  saling  membantu antar  sesama  pemegang  polis,  sehingga  tidak  ditujukan  untuk  mencari  keuntungan  atau kepentingan  komersial  perusahaan.  Sedangkan  akad  wakalah  bil  ujrah  bertujuan  untuk mencari keuntungan perusahaan untuk tujuan operasional.
Fatwa  MUI  mengatakan  bahwa  dana  yang  dikelola  pada  asuransi  syariah  terpisah, diperlihatkan  dengan  pemisahan  aset  liabilitas  dari  kelompok  dana  tolong  menolong  para pemegang polis dengan aset-liabilitas dana pemegang saham (perusahaan asuransi syariah). Dana  tabarru  secara  otomatis  menjadi  hak  aset  dana  peserta  tabarru  (DPT)  karena  dana dipisahkan dan dikumpulkan dalam akun khusus yang berisi para peserta tabarru. Ujrah yang dilandasi  akad  wakalah  bil  ujrah  adalah  bayaran  atau  upah  yang  disumbangkan  pemegang polis  asuransi  terhadapk  pihak  perusahaan  asuransi  syariah  atas  jasanya  yang  telah mengelola dana tabarru peserta.
Gambar 2. Aset Asuransi Syariah Periode Triwulan I Tahun 2020-2023 (Miliyar Rupiah)

## Sumber: Data IKNB Syariah Otoritas Jasa Keuangan 2023
Peserta asuransi syariah memberikan kepercayaan penuh kepada pihak perusahaan untuk  mengelola  dan  mengembangkan  dana  sesuai  prinsip  islam.  Perusahaan  juga  diberi
41124 44136 43821 45281 38000 40000 42000 44000 46000 2020 2021 2022 2023 Aset Asuransi Syariah (Miliyar Rupiah)
Aset Asuransi Syariah (Miliyar Rupiah)
amanah  untuk  memberi  bantuan  kepada  peserta  yang  sedang  tertimpa  bencana  seperti yang  tertuang  di  dalam  perjanjian.  Mekanisme  pengelolaan  dana  pemegang  polis  terbagi menjadi dua yaitu produng saving dan produk non-saving . Pada produk saving iuran premi pemegang polis langsung di pecah menjadi kelompok  dana tabungan peserta dan rekening tabarru.  Produk saving adalah  dana  titipan  pemegang  polis  yang  nantinya  akan  mendapat alokasi  dana  bagi  hasil  dari  keuntungan  investasi.  Sedangkan  dalam  produk non-saving setiap  premi  yang  diterima  akan  diletakkan  pada  kelompok  tabarru,  yang  ditujukan  untuk kebijakan  seperti  klaim  peserta  yang  menghadapi  musibah.  Purnomo  (2017)  menyebutkan bahwa produk saving lebih cocok untuk pihak perorangan dan produk non-saving lebih tepat digunakan untuk suatu kelompok atau perusahaan.
Akad  tolong  menolong  pada  perusahaan  asuransi  syariah  didasarkan  prinsip  saling membantu  (taawun),  sedangkan  kaitan  antara  perusahaan  dengan  pemegang  polis  dapat memakai  akad  mudharabah  ,  tijarah  (ujrah),  mudharabah  musyarakah,  wakalah  bil  ujrah, syirkah,  dan  wadiah.  Amalia  Fadilah  (2019)  mengemuakakan  bahwa  pemisahan dana pada perusahaan  asuransi  jiwa  syariah  dikelompokkan  menjadi  tiga  yaitu  dana  tabarru,  dana investasi, dan dana perusahaan. Dana tabarru dimanfaatkan untuk membayar klaim, karena tujuan  utamanya  untuk  kepentingan  peserta  dalam  tolong-menolong  saat  ada  musibah. Ketika dana tolong menolong menghasilkan defisit maka perusahaan asuransi syariah harus memakai  dananya  untuk  menalangi  kekurangan  tersebut.  Pos  dana  peserta  tetap  menjadi milik  peserta  dan  menjadi  tanggungjawab  perusahaan  untuk  mengelola  dana  tersebut melalui instrumen investasi yang telah disepakati (Amalia Fadilah, 2019).
Gambar 3. Kontribusi Bruto dan Klaim Bruto Asuransi Syariah Indonesia Periode Triwulan I Tahun 2020-2023 (Miliyar Rupiah)

## Sumber: Otoritas Jasa Keuangan 2023
Kontribusi bruto tahun 2020 tercatat mengalami kenaikan pada Kuartal pertama tahun 2021,  yang  mana  pendapatan  kontribusi  tertinggi  setelah  pandemi  Covid-19.  Kenaikan  ini memperlihatkan adanya pemulihan secara perlahan terhadap perusahan asuransi syariah di Indonesia.  Seiring  dengan  peningkatan  tersebut  klaim  bruto  pada  periode  yang  sama tercatat  mengalami  kenaikan  88,17%  dari  tahun  2020  ke  2021  sehingga  terlihat  cukup signifikan.    Ketidakstabilan  asuransi  syariah  membuatnya  mengalami  penurunan kontribusi dan kalim bruto pada tahun 2020, dan berhasil dinaikkan kembali pada tahun 2023 sebesar 0,18%,  namun  untuk  klaim  bruto  terus  mengalami  penurunan  hingga  -0.002%.  Klaim  dana
4,014 5828 2161 2548 3123 4880 1613 418 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 2020 2021 2022 2023
Kontribusi Bruto dan Klaim Bruto Asuransi Syariah Indonesia Periode Kuartal
I Tahun 2020-2023 (Miliyar Rupiah) Kontribusi Bruto Klaim Bruto
tabarru  yang  semakin  rendah  tersebut  membuat  perusahaan  asuransi  syariah  tidak  perlu menggunakan  dana  cadangannya  untuk  menalangi  kekurangan  akibat  klaim  dana  tabarru yang tinggi.
Kontribusi  bruto  asuransi  syariah  tidak  hanya  dari  premi  yang  dibayarkan  peserta, namun  juga  berupa  hibah  dari  peserta  untuk  saling  menanggung  risiko  peserta  lainnya. Beberapa faktor yang memnyebabkan besar kecilnya kontribusi yang diterima asuransi yaitu umur  peserta,  jenis  kelamin,  jenis  produk,  dan  tingkat  risiko  (Prudential  Syariah,  2020). Semakin tua peserta akan semakin tinggi kontribusi yang dibayarkan karena tingginya risiko penyakit pada umur yang lebih tua akan semakin tinggi. Hal yang sama pada jenis kelamin laki-laki  yang  dikenakan  kontribusi  lebih tinggi  karena  memiliki  risiko  kesehatan  yang  lebih tinggi  karena  adanya  aktifitas  fisik  yang  lebih  tinggi  daripada  perempuan.  Jenis  produk asuransi syariah yang memiliki manfaat lebih lengkap dan semakin lama panjang perjanjian membutuhkan  kontribusi  yang  lebih  tinggi.  Tarif  kontribusi  yang  dibayarkan  peserta  juga diukur  dari  banyaknya  risiko  yang  akan  diterima  oleh  perusahaan.  Besarnya  premi  yang dibayarkan peserta membuat dana yang akan diinvestasikan juga besar.
Puspitasari (2012) menjelaskan bahwa dalam menentukan porsi pemisahan dana pada asuransi  syariah  memiliki  berbagai  pertimbangan-pertimbangan,  pertama,  jumlah  dana tabarru tidak diperkenankan  lebih rendah dari dana ujrah, karena prinsip tolong-menolong harus  diutamakan  dalam  asuransi  syariah.  Kedua,  persetujuan  dengan  pihak  retakaful berhubungan  dengan claim  records dari  tahun  sebelumnya.  Ketiga,  beban  operasional perusahaan  ( operational expenses )  yang semakin  besar  membuat  perusahaan  memerlukan dana ujrah yang lebih tinggi, sehingga besaran porsi ujrah dalam perusahaan akan semakin tinggi. Namun proporsi tabarru ujrah pada setiap perusahaan berbeda.
Beberapa faktor eksternal perusahaan asuransi syariah diantaranya yaitu tingkat inflasi, nilai  tukar  rupiah,  pertumbuhan  ekonomi,  dan  tingkat  suku  bunga.  Sementara    faktor internal  pada perusahaan  asuransi  syariah  diantaranya  yaitu  biaya operasional  perusahaan dan biaya pemasaran untuk broker, agen, konsultan, serta keuntungan yang diinginkan dari ujrah.  Faktor  eksternal  perusahaan  tidak  secara  langsung  mempengaruhi  penentuan  porsi pada kelompok dana tabarru dan ujrah, namun berpengaruh terhadap tingkat management expenses,  tingkat  pengembalian  investasi,  dan  tingkat  pembayaran  klaim.  Faktor  internal perusahaan,  klaim,  dan  retakaful  juga  mempengaruhi  besaran  proporsi  tabarru  dan  ujrah (Puspitasari, 2012).
Dana  tolong  menolong  hanya  dapat  dimanfaatkan  untuk  suatu  hal  yang  berkaitan langsung  dengan  pemegang  polis  seperti  klaim,  retakaful  dan  cadangan.  Perusahaan mendapatkan  komisinya  melalui  dana  ujrah  sebagai  bentuk  balas  jasa  atau  bayaran  atas pengelolaan  dana  peserta.  Premi  yang  dibayarkan  peserta  dipisahkan  berdasarkan fund theory (ISFUT). Pool  of  tabarru  fund (kumpulan  dana  tabarru)  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan  peserta,  sementara  dana  ujrah  untuk  memenuhi  operasional  perusahaan (Arofah,  2018).  Biaya  operasional  merupakan  beban  usaha  seperti  biaya  pemasaran,  biaya komisi,  dan  biaya  administrasi  umum.  Sebagaimana  konsep  ISFUT  yaitu  sumber  dana  dari kumpulan  dana  pemegang  polis  akan  dialokasikan  untuk  keperluan  para  pemegang  polis saja,  sementara  sumber  dana  pemegang  saham  digunakan  untuk  kepentingan  perusahaan (Tesha Apriliyani, 2020).
Konsep  fund  theory  sesuai  dengan  pemisahan  dana  pada  asuransi  syariah,  karena menitikberatkan  pada  pengelolaan  keuangan  dengan  memisahkan  dana  dan  pembagian kesejahteraan. Pemisahan dana tersebut juga memisahkan catatan masing-masing kelompok dana  dalam  kumpulan  dana  peserta  tabarru  dan  ujrah.  Perusahaan  menentukan  proporsi pembagian  dana  untuk  mengetahui  berapa  besar  masing-masing  dana  yang  dikelola. Perusahaan  menanggung  kewajiban  untuk  mengelola  aset  dan  liabilitas  dana  peserta.
Penggunaan dana para peserta oleh  perusahaan  memiliki batasan  yang perlu  dipatuhi.  Hal ini yang menyebabkan perbedaan dengan asuransi konvensional yaitu setiap kelompok dana memiliki batasan hak dan kewajibannya.
Investasi  yang  besar  akan  mendorong  laba  perusahaan  yang  besar.  Perusahaan asuransi syariah menginvestasikan dananya hanya melalui instrumen investasi berdasarkan prinsip  islam.  Keuntungan  yang  didapatkan  akan  dibagi  sesuai  skema  bagi  hasil  yang  telah disepakati. Perusahaan yang sehat akan mendorong profit atau laba yang tinggi. Perusahaan asuransi  syariah  yang  mengelola  underwriting  dengan  buruk  maka  distribusi  risiko perusahaan  akan  mengalami  kerugian.  Faktor  yang  menjadi  perhatian  underwriter  yaitu umur,  jenis  kelamin,  dan  aspek  medik  seperti  kondisi  fisik,  sejarah  personal,  dan  status finansial.
Gambar 4 . Pergerakan Investasi dan Hasil Investasi Asuransi Syariah Periode Triwulan I Tahun 2020-2023 (Miliyar Rupiah)

## Sumber: Data IKNB Syariah Otoritas Jasa Keuangan 2023
Tercatat penurunan yang sangat signifikan untuk hasil investasi pada tahun 2021 akibat pandemi Covid-19 yang menyebabkan pengembalian investasi hingga ke angka  -143 Miliyar rupiah.  Perusahaan  Asuransi  syariah  dinilai  kurang  sehat  karna  belum  dapat  mendorong profit  atau  laba  yang  tinggi  pada  guncangan  pandemi.  Disamping  itu  perusahaan  asuransi syariah  belum  dapat  mengembalikan  kondisinya  seperti  sebelum  terjadinya  pandemi sehingga pada Triwulan pertama tahun 2023 pengembalian investasi hanya senilai 44 Miliyar Rupiah,  padahal  perusahaan  telah  berusaha  lebih  banyak  menginvestasikan  dananya  dari periode  yang  sama  dari  tahun-tahun  sebelumnya.  Pengembalian  investasi  yang  rendah menyebabkan  nilai  bagi  hasil  yang  diterima  baik  peserta  maupun  perusahaan  menjadi semakin rendah, sementara kerugian (defisit) yang terjadi akan tetap ditanggung peserta.
Surplus dari pengelolaan tabarru akan  dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu untuk perusahaan  (sebagai pengelola),  untuk  cadangan  klaim,  serta  kepada  pemegang polis  yang tidak  mengalami  resiko.  Margin  didapatkan  dari  surplus  dana  tolong  menolong,  dan  dari ujrah  yang  telah  dikurangi  beban  operasional  pihak  asuransi.  Perusahaan  yang  mengatur dana  secara  efisien  akan  membuat expected  return yang  didapatkan  dari  ujrah  semakin besar. Berlaku juga sebaliknya yaitu apabila dikelola dengan tidak baik akan berdampak bagi kinerja  keuangan  perusahaan.  Purnomo  (2017)  menyebutkan  bahwa  ketika  perusahaan asuransi  syariah  berinvestasi  pada  tingginya  tingkat  pengembalian  maka  perusahaan  akan mengambil hutang yang relatif rendah karena akan membiayai pendanaan yang dibutuhkan.
Dana yang telah terkumpul pada rekening dana tabarru diinvestasikan pada instrument berbasis  syariah,  dan  hasil  surplus  underwriting  yang  didapatkan  akan  tetap  masuk  ke
35131 36287 35578 36709 4009 -143 91 44 -5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 2020 2021 2022 2023
Pergerakan Investasi dan Hasil Investasi (Miliyar Rupiah)
Investasi Hasil Investasi
rekening dana tabarru. Data Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) menunjukkan bahwa perusahaan  asuransi  umum  syariah  tahun  2020  lebih  banyak  menginvestasikan  dananya pada produk perbankan syariah. Perusahaan asuransi umum syariah menempatkan investasi dana paling besar pada produk deposito, sekitar 51,03% dari total investasi. Sementara pada periode  yang  sama,  asuransi  jiwa  syariah  menginvestasikan  sebagian  besar  dananya  pada produk pasar modal syariah yaitu 87,05% dari total investasi.
Gambar 5 . Investasi Asuransi Umum Syariah dan Asuransi Jiwa Syariah Terhadap Total Investasi tahun 2020
Sumber: Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) tahun 2020
Pemisahan dana pada asuransi syariah telah menurunkan rasio RBC ( risk based capital ) yang  telah  disetujui  para  peneliti  sebagai  konsep  kinerja  keuangan  perusahaan  asuransi. Penurunan  RBC  memberikan  dampak  positif  kepada  peserta  karena  dianggap  akan menurutnkan  rate  dan  peningkatan  pengembalian  dana  tabarru  sejalan  dengan  hasil investasi  yang  semakin  naik  (Puspitasari,  2012).  RBC  adalah  salah  satu  indikator  kinerja perusahaan. Tingkat solvabilitas dapat menentukan tingkat kesehatan perusahaan asuransi, dilihat dari rasio, ROI ( return on investment ), ROE ( return on equity ), RBC ( risk based capital ), serta Qardul Hasan yaitu pinjaman yang bertujuan sebagai kebaikan tanpa bagi hasil.
Gambar 6. ROI dan ROA Dana Perusahaan Asuransi Syariah tahun 2020

## Sumber: Otoritas Jasa Keuangan tahun 2020
Komposisi tabarru yang meningkat menyebabkan ROI dan RBC dana peserta tabarru meningkat,  dan  cadangan  qardul  hasan  menurun.  Peningkatan  dana  tabarru  otomatis menurunkan  komposisi  ujrah  sehingga  ROE  dan  ROI  dana  pemegang  saham  mengalami
penurunan.  AASI  mencatat  bahwa  ROI  asuransi  syariah  tertinggi  pada  tahun  2020  pada bulan Maret dengan tingkat pertumbuhan 5,35%. Sementara pada periode tahun yang sama ROA  asuransi  syariah  tertinggi  pada  bulan  November  dengan  tingkat  pertumbuhan  7,27%. Hingga  tahun  berikutnya  pada  2021  ROA  dan  ROI  perusahaan  asuransi  syariah  terus mengalami  penurunan  dan  cenderung  minus.  Kondisi  komposisi  klaim  dana  tabarru  yang rendah  terlihat  pada  Triwulan  pertama  tahun  2023  seharusnya  menaikkan  komposisi  bagi hasil ujrah sehingga ROE dan ROI dana pemegang saham mengalami kenaikan pada Triwulan pertama tahun 2023.

## Conclusion
Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional yaitu pada keberadaan dana tolong-menolongnya.  Pengelolaan  dana  pada  Asuransi  Syariah  harus  menerapkan  prinsip pemisahan  dana,  yang  dilandasi  dengan  akad  ujrah  dan  akad  tabarru.  Akad  tabarru merupakan  hibah  dalam  upaya  saling  membantu  bagi  sesama  pemegang  polis,  sehingga tidak dapat dimanfaatkan perusahaan untuk  mengambil keuntungan. Sedangkan pada akad wakalah  bil  ujrah  bertujuan  untuk  mencari  keuntungan  perusahaan.  Perusahaan menentukan proporsi pembagian dana untuk mengetahui berapa besar masing-masing dana yang  dikelola.  Konsep  fund  theory  sesuai  dengan  pemisahan  dana  pada  asuransi  syariah. Perbedaan  tujuan  dan  sifat  pada  kedua  akad  menyebabkan  keduanya  harus  dipisahkan, karena jika dicampurkan pengelolaan dananya akan merusak tujuan akad masing-masing.
Asuransi  syariah  dinilai  memiliki  perlambatan  perkembangan  terlebih  pada pemulihan  pasca  pandemi,  yang  mana  pengembalian  investasi  masih  rendah.  Upaya penanaman investasi yang lebih tinggi telah dilakukan oleh perusahaan, namun rendahnya hasil  investasi  membuat  bagi  hasil  peserta  dan  perusahaan  semakin  rendah,  sementara kerugian  investasi  akan  tetap  ditanggung  oleh  peserta.  Disamping  itu  klaim  yang  rendah pada  asuransi  syariah  membuat  perusahaan  tidak  perlu  menggunakan  dana  cadangannya untuk menutupi tingginya tingkat klaim dana tabarru. Kondisi komposisi klaim dana tabarru yang  rendah  terlihat  pada  Triwulan  pertama  tahun  2023  seharusnya  menaikkan  komposisi bagi  hasil  ujrah  sehingga  ROE  dan  ROI  dana  pemegang  saham  mengalami  kenaikan  pada Triwulan pertama tahun 2023.

## References
Amalia  Fadilah,  M.  (2019).  Pengelolaan  Dana  Tabarru  pada  Asuransi  Syariah  dan  Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah , 2 (1).
Arofah,  S.  U.  (2018). Determinan  Proporsi  Dana  Tabarru  pada  Perusahaan  Asuransi  Jiwa Syariah dan Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa di Indonesia. Universitas Jember. Harahap, S. S. (2008). Kerangka Teori dan Tujuan Akuntansi Syariah . Pustaka Quantum.
Indiastuti,  I.  (2020). Review  Literatur  Studi  Potensi  Pengolahan  Daun  Mengkudu  (Morinda Citrifolia)  dengan  Berbagai  Metode  Pengolahan  sebagai  Zat  Antibakterial .  Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.
Kam, V. (1990). Accounting Theory (Second Edi). John Wiley & Sons, Inc. Kartiko,  A.  (2019).  Konsep  Bagi  Hasil  dalam  Perspektif  Islam. Interdisciplinary  Journal  of Sharia Economics (IIJSE) , 2 (1), 1–19.
Kementerian Keuangan. (2019). Metode Penelitian Kualitatif . Kemenkeu.
Mahmuda,  I.,  &  Azizah,  U.  K.  (2019).  Studi  Komparasi  Asuransi  Syariah  dengan  Asuransi Konvensional. Al Yasni , 4 (1). Myers, M. . (2009). Qualitatif Research in Bussiness & Management . Sage Publication. Nabila  Ilmalina  Faza,  M.  G.  (2019).  Kontribusi  Industri  Keuangan  Non-Bank  (IKNB) Konvensional  dan  Syariah  terhadap  Perekonomian  Indonesia. At-Tijaroh :  Jurnal  Ilmu
Manajemen Dan Bisnis Islam , 5 (2).
Prajasari,  A.  C.  (2021).  Should  The  Government  Provide  Unemployment  Insurance  To  The Poor And Low-Income In Islamic Economics Perspective? IJEBAR , 1 (1).
Prudential  Syariah.  (2020).  Kontribusi  dalam  Asuransi  Jiwa  Syariah:  Apa  yang  Harus Diperhatikan? Prudential Syariah .
Purnomo, A. (2017). Analisis Pembayaran Premi dalam Asuransi Syariah. Al-Uqud: Journal of Islamic Economics , 1 (1).
Puspitasari,  N.  (2012).  Model  Proporsi  Tabarru’  dan  Ujrah  pada  Bisnis  Asuransi  Umum Syariah di Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 9 (1).
Ridlwan, A. A. (2016). Asuransi Perspektif Hukum Islam. Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah , 4 (1).
Rolianah,  W.  S.  (2020).  Analisis  Tabarru  dan  Kalim  Peserta  pada  Asuransi  Syariah  di Indonesia. Indonesian  Interdisciplinary  Journal  of  Sharia  Economics  (IIJSE) , 2 (2),  103– 113.
Sumanto, A. e. (2009). Solusi Berasuransi : Lebih Indah dengan Syariah . PT. Karya Kita.
Syariah,  K.  N.  (2020).  Optimisme  Asuransi  Syariah  capai  Pertumbuhan  Produktif  2020.
INSIGHT Buletin Ekonomi Syariah .
Tesha Apriliyani, E. M. (2020). Determinan Proporsi Dana Tabarru Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia. Iqtishaduna , 11 (1).