## Penilaian  Kinerja Pembangunan  Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Awota di Provinsi Sulawesi Selatan
Sadam S Husen 1 , Supratman Supratman 2 , Ridwan 2
1 Program Studi Ilmu Kehutanan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar Email: sshusen08@gmail.com, HP: 081342141708
2 Dosen Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Makassar
ABSTRACT: Production Forest Management Unit of Awota (KPHP Awota) is formed after going through stages based on Forest Management Unit development guidelines, namely from the initial reserve to being determined as one KPHP area by the Central Government. KPH Awota has carried out duties and functions to organize Forest Arrangements  and  Formulate  Forest  Management  Plans  and  Forest  Utilization.  However,  the  success  of  its management  is  inseparable  from  various  dynamics  and  problems,  such  as  there  are  still  conflicts  between  the community  and  the  government,  the  completion  of  the  process  of  reconstruction  of  boundaries,  and  the  lack  of security  guarantees  for  the  investments  of  various  parties  in  the  KPHP  area.  The  purpose  of  this  study  was  to assess  the  performance  of  KPHP  Awota  in  the  implementation  of  forest  management  at  the  site  level  by  using criteria and indicators from Forest Watch Indonesia version 1.0. The results of the performance appraisal show that the index value of the KPHP Awota development performance is at a moderate level with a value of 2.13, which means that KPHP Awota is sufficiently prepared in realizing its function as manager at the site level. Some criteria need to be taken into account, namely the stability of the region, management plan, investment mechanism, and management implementation within the Forest Management Unit scope so that it must be strengthened to ensure the operationalization at the site level.
Keywords: Production forest, production forest management unit, performance assessment DOI: http://dx.doi.org/10.24259/jhm.v10i2.4941

## 1. PENDAHULUAN
Kementrian Kehutanan melalui Permenhut No. P15/Menhut-II/2010 tentang penetapan wilayah KPH membangun 120 KPH Model. Salah satu diantara KPH yang telah dibentuk adalah KPHP Awota. KPH ini ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.979/Menhut-II/2013 dengan luas ± 19.071 ha yang terdiri atas kawasan hutan dengan fungsi produksi seluas ±13.532 ha dan kawasan hutan  dengan  fungsi  lindung  seluas  ±5.539  ha  dan  berada  di  wilayah  administrasi  Kabupaten  Wajo, Sulawesi  Selatan.  KPHP  Model  Awota  dibentuk  sebagai  penyelenggara  salah  satu  tugas  model  yaitu pengembangan sutera alam (RP KPHP Awota, 2013).
KPH  dipandang  sebagai  prasyarat  untuk  pelaksanaan  pengelolaan  hutan  berkelanjutan  dan berkeadilan  (Kartodihardjo et  al. 2011).  Namun,  penelitian  tentang  KPH  yang  telah  dilakukan  oleh sejumlah peneliti, seperti Kusumedi dan Rizal (2010), Rizal et al . (2010), Ruhimat (2013) dan Suwarno (2014)  menunjukkan  bahwa  ada  potensi  konflik  akibat  pembangunan  KPH.  Potensi  konflik  tersebut terjadi  karena  perbedaan  persepsi  tentang  KPH,  belum  lengkapnya  peraturan  perundang-undangan, lemahnya  dukungan  Pemerintah  Daerah,  kurangnya  sumberdaya  yang  diperlukan  untuk  mendukung pembangunan KPH, lemahnya koordinasi antar pihak yang berkepentingan dan rendahnya partisipasi dari masyarakat. Di samping itu, terjadi klaim lahan oleh masyarakat, seperti kasus pada KPHL Rinjani Barat  dimana  terdapat  konflik  pemanfaatan  dan  penggunaan  kawasan  hutan  yang  luasnya  sekitar 19.000 ha dari KPHL seluas 40.983 ha (Ichsan, A, 2015).
KPHP  Awota  dalam  proses  pembangunannya  juga  tidak  terlepas  dari  permasalahan- permasalahan  seperti  yang  telah  dibahas  sebelumnya.  Berdasarkan  hasil  observasi  awal  dan wawancara  dengan  beberapa  narasumber,  diketahui  bahwa  masih  terdapat  beberapa  permasalahan dalam proses pembangunan KPHP Awota. Permasalahan tersebut diantaranya minimnya sumberdaya manusia,  pelaksanaan  tata  batas  belum  sampai  pada  temu  gelang  karena  masih  terdapat  beberapa konflik  pemanfaatan  kawasan  baik  antara  masyarakat  maupun  pemegang  izin,  serta  tidak  adanya
rencana  bisnis.  Oleh  sebab  itu,  dalam  upaya  untuk  melihat  sejauh  mana  pelaksanaan  pembangunan KPHP  Awota,  perlu  dilakukan  penelitian  untuk  menggali  informasi  dan  menilai  kinerja  KPHP  Awota sebagai unit pengelolaan hutan di tingkat tapak.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja KPHP Awota dalam pelaksanaan pengelolaan  hutan  di  tingkat  tapak,  dengan  mengkaji  kesenjangan  terhadap  indikator-indikator  kunci yang  seharusnya  dipenuhi  oleh  KPHP  Awota  dalam  mengelola  sumber  daya  hutan  menggunakan kriteria  dan  indikator  dari Forest  Watch  Indonesia versi  1.0.  Dengan  proses  penilaian  seperti  ini, diharapkan ada masukan dari stakeholder untuk mendorong pembangunan dan operasionalisasi KPH dalam rangka pengelolaan hutan yang lebih profesional, adil, dan lestari. Selain itu, hasil dari penelitian ini  diharapkan  dapat  dijadikan  sebagai  sumber  informasi  dalam  kajian-kajian  terkait  kinerja pembangunan KPH.
2 . METODE PENELITIAN

## 2.1. Waktu dan Tempat
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  wilayah  KPHP  Awota,  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Penelitian  ini akan dilakukan pada bulan Desember 2017 – Februari 2018.

## 2.2. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  observasi  lapangan,  wawancara  mendalam  ( indepth interview ),  serta  studi  dokumen  dan  data-data  dari  instansi  terkait,  baik  formal  maupun  informal. Pengumpulan data melalui kegiatan obsevasi lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung yang bertujuan  untuk  mengetahui  fakta  atau  kondisi  aktual  diwilayah  penelitian  serta  obyek-objek  yang menjadi  fokus  penilaian.  Wawancara  mendalam  dilakukan  dengan  menanyakan  hal-hal  yang  terkait kriteria dan indikator kinerja pembangunan KPH yang dibuat oleh pakar ahli yang difasilitasi oleh Forest Watch  Indonesia  (FWI).  Data  tersebut  meliputi  Pemantapan  Kawasan,  Tata  Hutan,  Rencana  Kelola, Kapasitas organisasi, Hubungan Pemerintah dan Regulasi, Mekanisme Investasi, Mekanisme Hak dan Akses Masyarakat, serta Pelaksanaan Pengelolaan Pada Lingkup KPH.

## 2.3. Analisis Data
Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang ada pada saat sekarang, menganalisisnya dan menginterpretasikan fakta atau informasi yang ditemukan (Narbuko, 2003). Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan K & I FWI versi 1.0 (Forest Watch Indonesia, 2014). Analisis K & I versi 1.0 merupakan sebuah kerangka analisis yang dibuat oleh Forest Watch  Indonesia dan tim ahli, dalam bentuk matriks penilaian dengan memaparkan sejumlah kriteria dan indikator penilaian terkait kinerja KPH, yang dibangun berdasarkan ruang lingkup tugas  pokok  dan  fungsi  organisasi  KPH  sebagaimana  telah  diatur  di  dalam  peraturan  perundang- undangan.  Analisis  ini  diharapkan  akan  menghasilkan  kajian  (analisis)  kesenjangan (gap  analysis) terhadap indikator-indikator kunci yang seharusnya dipenuhi oleh KPH dalam mengelola sumber daya hutan.
Secara  hirarkis,  komponen  penilaian  dalam  analisis  ini,  terdiri  dari  Kriteria,  Indikator  dan Elemen  Kualitas.  Skor  atau  nilai  setiap  elemen  kualitas  pada  sebuah  indikator  secara  bersama-sama akan menyumbangkan nilai indikator yang dicapai. Selanjutnya nilai-nilai indikator pada sebuah kriteria terkait, akan menyumbangkan nilai kriteria yang dicapai. Secara keseluruhan maka akan dapat dihitung nilai  kinerja  pengelolaan  hutan  oleh  KPH. Hasil  penilaiannya  disajikan  dalam  bentuk  indeks,  dengan menghitung jumlah nilai seluruh unit data kemudian dibagi banyaknya unit data. Indeks Penilaian Kinerja Pembangunan KPH dapat dikategorikan menjadi tiga kelas yaitu tinggi, sedang dan rendah (Tabel 1).

## Tabel 1. Kategorisasi Indeks Penilaian Kinerja Pembangunan KPH
Nilai Indeks Kategori Uraian 2,34-3,00 Tinggi Merupakan  nilai  rata-rata  tinggi  yang  diperoleh  dari  setiap  elemen kualitas, indikator maupun kriteria. 1,67-2,33 Sedang Merupakan  nilai  rata-rata  kategori  sedang  yang  diperoleh  dari  setiap elemen kualitas, indikator maupun kriteria. 1,00-1,66 Rendah Merupakan  nilai  rata-rata  rendah  yang  diperoleh  dari  setiap  elemen kualitas, indikator maupun kriteria.
Sumber : Forest Watch Indonesia, 2014

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Analisis Kinerja KPHP Awota
Berdasarkan  hasil  penilaian  kinerja  yang  telah  dilakukan,  rata-rata  nilai  indeks  dari  delapan kriteria adalah 2,13. Nilai indeks tersebut berada pada kategori sedang yang berarti KPHP Awota sudah cukup siap untuk mewujudkan fungsinya sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak. Hasil penilaian kinerja KPHP Awota dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Nilai Indeks Penilaian Kinerja KPHP Awota
Penjelasan untuk masing-masing kriteria sebagai berikut :

## 3.1.1 Pemantapan Kawasan
Syarat  beroperasinya  suatu  KPH  adalah  adanya  kepastian  wilayah  pengelolaan.  Namun, berdasarkan  dokumen  yang  diperoleh,  pelaksanaan  tata  batas  KPHP  Awotabelum  mencapai  temu gelang. sampai saat ini, belum adanya perencanaan tindak lanjut dalam penyelesaian tata batas wilayah kelola  KPHP  Awota.  Terkait  dengan  aspek  kepastian  wilayah,  terdapat  beberapa  temuan  yang  dapat diuraikan sebagai dasar dalamtahap penyelesaian wilayah kelola KPHP Awota, temuan tersebut berupa:
a. Dalam mempercepat pembangunan KPH di Indonesia, KLHK memberikan tanggungjawab kepada BPKH untuk membantu KPH dalam proses Pemantapan Kawasan dan Tata Hutan. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPKH, tata batas wilayah kelola KPHP Awota belum
ada,  yang  ada  hanya  tata  batas  Kawasan  hutan  Kabupaten  Wajo.  Maka,  wilayah  kelola  KPHP Awota secara administratif menggunakan batas Kawasan Hutan Kabupaten Wajo.
b. Hasil  pelaksanaan  tata  batas  telah  disosialisasikan  kepada  masyarakat  namun  masih  sangat terbatas. Berdasarkan hasil wawancara, model sosiasilasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pertemuan yang diwakili oleh perwakilan aparat desa.
c. Berdasarkan  temuan  dilapangan  tidak  ditemukannya  peta  paduserasi  tata  batas  KPHP  Awota dengan  rencana  tata  ruang  Kabupaten  Wajo.  akan  tetapi  dari  hasil  wawancara  dengan  Kepala KPHP Awota, tata batas KPHP Awota telah mengacu kepada rencana tata ruang Kabupaten Wajo, namun belum ada pengesahan karena masih dalam tahap revisi.

## 3.1.2 Tata Hutan
Luas wilayah KPHP Model Awota adalah ±19.071 ha, terdiri atas kawasan hutan dengan fungsi produksi seluas ±13.532 ha dan kawasan hutan dengan fungsi lindung seluas ±5.539 ha. Berdasarkan hasil  wawancara  dengan  pihak  BPKH,  pelaksanaan  kegiatan  tata  hutan  dilakukan  pada  bulan  April 2014.  Tata  hutan  areal  KPH  adalah  pengelompokan  areal  KPH  menjadi  blok-blok  dan  petak-petak pengelolaan  sesuai  dengan  tipe  ekosistem  dan  potensi  yang  terkandung  di  dalamnya.  Berdasarkan dokumen hasil tata hutan yang dilakukan oleh BPKH, pembagian blok KPH mengacu kepada Perdirjen No. P.5/VII-WP3H/2012, dengan memperhatikan karakteristik biofisik lapangan, kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar, potensi sumberdaya alam, dan keberadaan hak-hak atau izin usaha pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Selain itu pembagian blok juga mempertimbangkan peta arahan pemanfaatan  sebagaimana  diarahkan  oleh  Rencana  Kehutanan  Tingkat  Nasional  (RKTN)/Rencana Kehutanan  Tingkat  Provinsi  (RKTP)/Rencana  Kehutanan  Tingkat  Kabupaten/Kota  (RKTK),  dan  fungsi kawasan hutan di wilayah KPH.
Hasil  overlay  peta  menunjukkan  bahwa  areal  KPHP  Awota  terbagi  atas  5  blok  pengelolaan, diantaranya: (a) blok inti dengan luas406,09 ha, (b) blok pemanfaatan dengan luas ± 12.688,28 ha, (c) Blok Perlindungan pada Hutan Produksi dengan luas  ± 366,25 ha, (d) Blok Wilayah Tertentu dengan luas 2.828,83 Ha, dan (e) Blok Pemberdayaan dengan luas 3.718,9 ha. Masing-masing  blok  memiliki karakteristik dan luasan yang telah ditetapkan. Namun, KPHP Awota belum menyelesaikan tata hutan sampai pada penataan batas petak-petak disetiap blok pengelolaan.

## 3.1.3 Rencana Kelola
Rencana  kelola  KPH  sebagai  gambaran  ruang  lingkup  aktivitas  yang  akan  dilaksanakan  KPHP Awota. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dokumen RPHJP telah disahkan oleh pejabat yang berwenang pada tahun 2014. Akan tetapi, rencana kelola yang telah disusun oleh KPHP Awota, masih perlu  adanya  perbaikan  dengan  mempertimbangkan  rencana  bisnis  KPH  yang  diharapkan  dapat menjamin  kemandirian  KPHP  Awota.  Sementara  dalam  RPHJPendek  yang  telah  disusun,  terdapat rencana penyusunan dokumen rencana bisnis KPHP Awota yang akan diselesaikan pada tahun 2016.
Berdasarkan  dokumen  RPJH  Panjang  dan  RPJH  Pendek  yang  diperoleh,  menunjukkan  bahwa penyebaran informasi terkait rencana kelola KPHP Awota belum terjadi pemerataan. Salah satu faktor yang dapat mendukung keberlangsungan kegiatan-kegiatan KPHP Awota, apabila seluruh stakeholder yang  terlibat  dapat  mengetahui  dan  memahami  secara  keseluruhan  rangkaian  rencana  kelola  KPHP Awota.  Hal  ini  sesuai  dengan  wawancara  yang  telah  dilakukan  dimana  sosialisasi  dokumen  RPHJP hanya  dilakukan  sebanyak  tiga  kali  pada  tahun  2015.  Sosialisasi  ini  penting  dilakukan  secara  merata dengan  maksud  untuk  mempermudah  proses  singkronisasi  dan  koordinasi  dalam  pengelolaan sumberdaya hutan, baik antara KPH dengan Lembaga Pemerintah maupun KPH dengan Masyarakat di tingkat tapak.

## 3.1.4 Kapasitas Organisasi
Ketersediaan  SDM  dalam  menjalankan  kelembagaan  KPH  masih  sangat  terbatas  baik  dari  sisi kualitas  maupun  kuantitasnya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  sedikitnya  jumlah  aparat  yang  dimiliki  dalam
mengelola wilayah-wilayah di KPH. Sampai saat ini, KPHP Awota hanya memiliki 15 staf berstatus PNS dan 11 staf merupakan tenaga honorer. Sementara itu, KPH awota hanya memiliki 1 kepala resort.
Kurangnya alokasi tenaga PNS untuk mendukung operasionalisasi KPH dikarenakan penerimaan tenaga PNS melalui Dinas Kehutanan dengan kuota yang terbatas. Pada tahun 2015, Dinas Kehutanan hanya  menerima  1  orang  tenaga  PNS.  Hal  ini  jelas  sangat  kurang  dari  kebutuhan  yang  seharusnya. KPHP Awota sebagai satuan kerja memiliki infrastruktur pengelolaan  yang cukup mampu mendukung kebutuhan pengelolaan namun memiliki sistem informasi yang belum memadai sehingga peningkatkan pelayanan dan operasionalisasi KPH belum berjalan dengan baik.

## 3.1.5 Hubungan Pemerintahan dan Regulasi
Saat ini landasan hukum operasionalisasi KPHP Awota diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 tahun 2014. Dengan demikian posisi KPH dapat disejajarkan dengan SKPD-SKPD lain dalam  ruang  lingkup  Kabupaten  wajo  sebagai  salah  satu  SKPD.  Sampai  penelitian  ini  dilakukan, dokumen-dokumen  perencanaan  KPH  telah  disinergikan  dengan  dokumen  perencanaan  daerah  yang lainnya seperti RPJMD dan RTRW.
Dana  APBN  tahun  2014  yang  dikelola  oleh  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Wajo  untuk pembangunan  KPHP  Awota  sebesar  Rp.  1.100.241.000,-.untuk  penyelengaraan  kegiatan-kegiatan KPHP  Awota,  dimana  kegiatannya  mencakup  program  perlindungan  dan  konservasi  SDH,  program rehabilitasi  hutan  dan  lahan,  sosialisasi  batas  kawasan  hutan  daerah,  sosialisasi  Rencana  Kelola, monitoring  dan  evaluasi  penggunaan  kawasan  hutan,  sosialisasi  pembangunan  KPH,  dan  identifikasi dan  inventarisasi  permasalahan  tenurial  kawasan  hutan.  Sedangkan  untuk  kegiatan  penguatan kelembagaan UPTD diperoleh dari alokasi dana APBD (DAK) untuk peningkatan sarana dan prasarana dan kegiatan pembangunan dan pengembangan hasil hutan tanaman sebesar Rp 653.681.000,-.

## 3.1.6 Mekanisme Investasi
Mekanisme  investasi  yang  telah  dirancang  oleh  KPHP  Awota,  belum  memiliki  sistem  yang menjamin keamananan dan keberlanjutan investasi dari pihak lain. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya struktur  atau  SOP  yang  menjamin  pelayanan  investasi  dapat  dijalankan  dengan  baik  dan  terukur, termasuk  mekanisme  bagi  hasil  dari  proses  investasi  tersebut.  Berdasarkan  matriks  rencana pengelolaan KPHP Awota yang sudah dituangkan dalam RPHJP, belum adanya kegiatan investasi yang berfokus pada penyusunan instrument pengembangan usaha seperti struktur, SOP maupun mekanisme bagi  hasil  dari  usaha  yang  dijalankan.  Berbeda  halnya  dengan  yang  diatur  secara  langsung  pada tindakan-tindakan pengelolaan di lapangan, seperti Kemitraan pemanfaatan HHK, HHBK, Perdagangan Karbon dan jasa lingkungan lainnya pada wilayah tertentu di dalam Hutan Produksi.

## 3.1.7 Hak Akses Masyarakat Bagi Masyarakat
Hak akses masyarakat secara umum sudah tertuang dalam dokumen perencanaan KPHP Awota. Jaminan  tersebut  dituangkan  dalam  bentuk  pengembangan  sistem  kemitraan  masyarakat, pengembangan PHBM seperti HKm dan HTR. Berdasarkan hasil tata hutan yang dilakukan oleh BPKH, tidak terdapat informasi secara jelas berapa total luas kawasan hutan yang sudah dikelola masyarakat secara  ilegal.  Namun  dalam  blok  pemberdayaan,  terdapat  kawasan  hutan  produksi  seluas  2.398,90 yang  telah  dicadangkan  untuk  dikelola  dengan  skema  Hutan  Tanaman  Rakyat  (HTR).  Areal  HTR tersebut tersebar di Desa Paselloreng dan Desa Arajang di Kecamatan Gilireng, Desa Minanga Tellue dan Desa Abbanuangnge di Kecamatan Maniangpajo, dan Desa Sakkoli di Kecamatan Sajoanging.Di dalam  areal  KPHP  Awota  terdapat  juga  areal  hutan  lindung  seluas  1.326  ha  yang  telah  dicadangkan untuk  dikelola  sebagai  sebagai  areal  Hutan  Kemasyarakatan  (HKm).  Sampai  saat  penelitian  ini dilakukan,  hanya  terdapat  satu  program  pemberdayaan  masyarakat  melalui  skema  kemitraan agroforesry yaitu dengan Kelompok Tani Sipakatau Desa Minangatellue dengan luas 25 ha.

## 3.1.8 Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Pada Lingkup KPH
Dalam  pelaksanaan  pengelolaan,  KPHP  Awota  telah  melakukan  beberapa  kegiatan diantaranya  kegiatan  reboisasi  tahun  2016,  KPHP  Awota  secara  proaktif  telah  melakukan  beberapa kegiatan antara lain: (a) melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove di  Desa  Indollo pada tahun  2014- 2016 dengan luasan 10 ha/tahun, dimana tingkat keberhasilan sampai 80% (b) melakukan penanaman 5000  bibit  bambu  di  sempadan  sungai  Desa  Pasellorang  pada  tahun  2016,  dan    (c)  merancang kegiatan pengelolaan hutan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui skema pengembangan sistem  agroforestry  tanaman  Jabon,  murbei  dan  tanaman  semusim  yang  mempunyai  prospek  pasar, dan  menunjang  skala  bisnis  KPH  pada  tahun  2016.  Kegiatan  konservasi  sumber  daya  alam  yang dilakukan  pada  KPHP  Awota  tahun  2015-  2016  antara  lain  identifikasi  habitat  satwa  dilindungi, identifikasi  obyek  daya  Tarik  wisata,  dan  membuat  30  bangunan  Konservasi  tanah  dan  Air  (KTA) diantaranya DAM Pengendali, Embung, dan DAM Penahan. Selain itu, untuk kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, pada tahun 2015 KPHP Awota telah melakukan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat  dalam  upaya  pelibatan  masyarakat  dalam  pengamanan  kawasan  dengan  membentuk masyarakat mitra polhut dan masyarakat peduli api.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penilaian  kinerja  yang  telah  dilakukan,  rata-rata  nilai  indeks  dari  delapan kriteria adalah 2,13. Nilai indeks tersebut berada pada kategori sedang yang berarti KPHP Awota sudah cukup  siap  untuk  mewujudkan  fungsinya  sebagai  unit  pengelola  hutan  di  tingkat  tapak.  Kriteria  yang perlu  diperkuat  untuk  menjamin  operasionalisasi  KPH  di  tingkat  tapak,  yaitu  kemantapan  kawasan, rencana  kelola,  mekanisme  investasi,  dan  pelaksanaan  pengelolaan  dalam  lingkup  KPH.  Kebutuhan SDM yang berkualitas dan memadai merupakan persoalan utama yang harus mendapatkan perhatian khusus  oleh  Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  dalam  upaya  mendorong  operasionalisasi  kelembagaan KPH,  sehingga  pelaksanaan  implementasi  program-program  yang  telah  direncanakan  dalam  RPHJP KPH  dapat  berjalan  dengan  baik.  Demikian  juga  dalam  konteks  penataan  sistem  kelembagaan  KPH yang  selama  ini  dirasakan  masih  sangat  lemah  baik  dari  sisi  dukungan  regulasi,  infrastruktur,  dan pendanaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Forest  Watch  Indonesia.  2014. Panduan  penilaian  kinerja  pembangunan  KPH  dengan  Menggunakan Kriteria dan Indikator FWI 1.0 . Bogor: Author
Fisher,  L.,  Kim,  Y.,  Latifah,  S.,  &  Mukarom,  M.  (2017).  Managing  Forest  Conflicts:  Perspectives  of Indonesia ’s  Forest  Ma nagement  Unit  Directors. Forest  and  Society,  1 (1),  8-26. doi:http://dx.doi.org/10.24259/fs.v1i1.772
Ichsan,  A.  Chairil  dan  Febryano  Indra  Gumay.  2015. Penilaian  Kinerja  Pembangunan  Kesatuan Pengelolaan  Hutan  Lindung  Rinjani  Barat,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat. Jurnal  Hutan  Tropis Volume 3 No. 2
Kartodihardjo  H,  Nugroho  B,    Putro  HR.  2011. Pembangunan  kesatuan  pengelolaan  hutan  (KPH) konsep, peraturan perundangan dan implementasi . Jakarta (ID):  Debut Wahana Sinergi.
Kusumedi P, Rizal AHB. 2010. Analisis stakeholder dan kebijakan pembangunan KPH Model Maros di Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. 7(3):79 –193.
Moeliono, M., Thuy, P., Waty Bong, I., Wong, G., & Brockhaus, M. (2017). Social Forestry - why and for whom?  A  comparison  of  policies  in  Vietnam  and  Indonesia. Forest  and  Society,  1 (2),  78-97. doi:http://dx.doi.org/10.24259/fs.v1i2.2484
Narbuko, C., & Achmadi, A. (2003). Metodologi penelitian . Jakarta: Bumi Aksara.
Rizal AHB, Dewi IN, Kusumedi P. 2010. Kajian strategi implementasi KPH: Studi Kasus di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. 8(2):167 –188.
Ruhimat IP. 2013. Model peningkatan partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan KPH: Studi Kasus  di  KPH  Model  Kabupaten  Banjar,  Kalimantan  Selatan. Jurnal  Analisis  Kebijakan Kehutanan . 10(3):255 –267.
Suwarno E. 2014. Analisis Kelembagaan Proses Operasionalisasi KPH: Studi Kasus KPHP Tasik Besar Serkap di Provinsi Riau. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.