COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting Volume 7 Nomor 3, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234

## IMPLEMENTATION OF APBD REFOCUSING ON BANGKA BELITUNG PROVINCE DPRD BUDGET FUNCTIONS POST COVID-19 PANDEMIC
IMPLEMENTASI REFOCUSING APBD TERHADAP FUNGSI ANGGARAN DPRD PROVINSI BANGKA BELITUNG PASCA PANDEMI COVID-19
Dwi Mariska 1 , Arif Sugiono 2 , Rahmat Hidayat 3
Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka 1,2,3 dwi_mariska@yahoo.com 1 , arifsugiono01@gmail.com 2 , rahmah.hidayah@ecampus.ut.ac.id 3

## ABSTRACT
This article aims to analyze the implementation of the refocusing of the Bangka Belitung Provincial Budget (APBD) post-Covid-19  pandemic  and  to  understand  the  impacts  while  providing  solutions  related  to  the  refocusing  of  the Bangka Belitung Provincial Budget on the budgetary function of the Bangka Belitung Regional People's Representative Council (DPRD). The Covid-19 pandemic, which has affected the entire world since the end of 2019, has brought significant changes to Indonesia's economy. The basis for the issuance of Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number 4 of 2020 Regarding Refocusing Activities, Budget Reallocation, and Procurement of Goods and Services in the Acceleration of Handling the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) was established on March 20, 2020. The instruction emphasizes the mandate for every region represented by stakeholders of autonomous regions to implement refocusing and budget reallocation policies to accelerate the handling of COVID-19. Refocusing the APBD in the Bangka Belitung Province means that some budgets undergo changes, as evidenced by increases or decreases in expenditures for certain items. The method used in this research is qualitative research. Qualitative research method was chosen because it can easily explore deeper information regarding the core of the research and present more detailed and original data. Data source triangulation is conducted by comparing data obtained from different sources. This study is focused on Edward III's Implementation theory, which is motivated by the budget refocusing issues in the Bangka  Belitung  Provincial  DPRD.  The  impacts  of  refocusing,  in  this  study,  include  three  aspects.  Firstly,  the hindrance of infrastructure development services to the community is delayed, such as school building construction and bridge construction, which must be temporarily halted to be redirected to Covid-19 handling.
Keywords: Refocusing, Covid 19 Pandemic, Impact.

## ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implementasi refocusing APBD Provinsi Bangka Belitung pasca pandemi Covid-19 dan mengetahui dampak dan mampu memberikan solusi terkait refocusing APBD Provinsi Bangka Belitung terhadap fungsi anggaran DPRD Bangka Belitung. Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia sejak akhir periode tahun 2019 membawa perubahan besar pada ekonomi Indonesia. landasan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2020. Instruksi tersebut menekankan perintah untuk setiap daerah yang diwakili oleh pemangku kepentingan daerah otonom untuk menerapkan kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Refocusing APBD di Provinsi Bangka Belitung. Artinya, beberapa anggaran mengalami perubahan yang ditunjukkan melalui adanya penambahan pengeluaran maupun pengurangan pengeluaran untuk belanja tertentu. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Memilih metode penelitian kualitatif karena penelitian kualitatif sendiri dapat dengan mudah menggali informasi lebih dalam mengenai inti penelitian dan menyajikan  data  yang  lebih  detail  dan  original.  Adapun  Triangulasi  sumber  data  dilakukan  dengan  cara membandingkan data yang diperoleh dari sumber yang berbeda.  Penelitian ini difokuskan kepada teori Implementasi Edward III yang dilatarbelakangi permasalahan refocusing anggaran di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dampak  dari  adanya refocusing, pada  penelitian  ini  ada  3  hal  diantaranya  yang  pertama  yakni  terhambatnya pembangunan infrastruktur pelayanan terhadap masyarakat menjadi tertunda misalnya pembangunan gedung sekolah, pembangunan jembatan harus dihentikan sementara waktu untuk dialihkan kepada penanganan covid-19 .
Kata Kunci : Refocusing , Pandemi Covid 19, Dampak.

## PENDAHULUAN
Pandemi  Covid-19  yang  melanda seluruh dunia sejak akhir periode tahun 2019  membawa  perubahan  besar  pada ekonomi Indonesia. Pesatnya laju penyebaran  COVID-19  berdampak  tidak
hanya pada sektor kesehatan melainkan juga  terhadap  berbagai  sektor  termasuk sektor  pendidikan,  dan  sektor  ekonomi di  Indonesia  (Astuti  &  Mahardhika, 2020;  Saryani,  Abdelina,  &  Pulungan, 2021).  Sehingga  wabah  COVID-19 disebut juga sebagai bencana yang telah mengakibatkan banyaknya korban jiwa, kerugian  materil,  hingga  terganggunya kesejahteraan  masyarakat.  Hal  ini menjadi landasan diterbitkannya Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  4  Tahun  2020  Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2020. Melalui instruksi Presiden tersebut kemudian  ditindak  lanjuti  oleh  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia melalui ditetapkannya kebijakan percepatan  penggunaan  dan  perubahan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah  (APBD)  guna  percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019 kepada  pemangku  kepentingan  daaerah otonom seperti Gubernur/Bupati/Walikota.  Pemerintah Daerah  mengutamakan  penggunaan
Belanja  Tidak  Terduga  (BTT)  yang tersedia  dalam  APBD  Tahun  Anggaran 2020.
Pada  pasal  2  ayat  1  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020  Tentang  Penggunaan  Alokasi Anggaran  Untuk  Kegiatan  Tertentu, Perubahan  Alokasi,  Dan  Penggunaan
Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja
Daerah  (APBD).  dijelaskan  bahwa
Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan  keuangan  daerah  dalam rangka: 1) Penanganan pandemi COVID-19;  dan/atau  2)  Menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian daerah. Kebijakan keuangan  daerah  tersebut  yaitu  untuk melakukan  pengutamaan  penggunaan alokasi  anggaran  kegiatan  tertentu
( refocusing ),  perubahan  alokasi,  dan
penggunaan APBD.
Melalui Keputusan Bersama tersebut yang ditetapkan pada tanggal 9 April 2020 dan  terdapat  tiga  belas  keputusan  terkait keuangan  daerah  yang  harus  dilakukan oleh  masing-masing  kepala  daerah.  Salah satu keputusannya adalah dengan melakukan percepatan
perubahan perencanaan  APBD  untuk  tahun  2020. Alasan  adanya  keputusan  ini  memiliki keterkaitan terhadap kondisi perekonomian didaerah  yang  terdampak  akan  adanya pandemi.  Salah  satunya  adalah  daerah Provinsi Bangka Belitung.
Penelitian  oleh  Hijran  &  Oktariani (2021)  Provinsi  Bangka  Belitunng  salah satu  daerah  yang  parah  terkena  dampak akibat  adanya  Covid-19  terutama  dalam sektor perekonomian mereka. Pertumbuhan  ekonomi  hanya  menyentuh angka (minus) 2,30% selama periode 2020. Hal  serupa  juga  diungkapkan  dalam laporan  koran  harian kompas.com (2020)
dimana  untuk  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD) Provinsi Bangka Belitung menyumbang  40-45%  dengan  asumsi diangka 50-80 miliar setiap tahun.
Berdasarkan  permasalahan  tersebut membuat  Pemerintah  Provinsi  Bangka Belitung  pada  masa  Pandemi Covid-19, untuk melakukan perubahan anggaran atau recovery yang digunakan untuk
memperbaiki perekonomian maupun sektor-sektor  lainnya.  Data  dibawah  ini yang  disajikan  dalam  tabel  mengenai Realisasi  Anggaran  Pendapatan  Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bangka Belitung Tahun 2019-2020.
DATA PELAKSANAAN APBD PROVINSI BANGKA BELITUNG TAHUN 2019-2020
Jumlah Pengeluaran Per Tahun (Rp) 2019 2020 Uraian 52.820.045.000,00 204.414.067.706,00 1.046.862.622.000,00 491.156.874.143,00 25.485.802.000,00 117.180.284.746,00 942.308.451.000,00 545.345.060.864,00
Dana Perimbangan
Belanja Pegawai Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Dana Bagi Hasil Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Insentif Daerah Belanja Bagi Hasil Provinsi/Kab/Kota/Pemdes Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/Kab/Kota/Pemdes Belanja Tak Terduga
769.546.604.949,01
285.775.096.060,00
Belanja Tak Langsung Belanja
441.515.000,00
423.625.933.450,93 88.427.797.647,34
0 747.424.466.750,30 318.197.523.911,00 587.000.000,00 330.883.067.997,21 40.658.770.482,00 26.104.864.180,00
0 0 Penerimaan Pembiayaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Belanja Langsung
Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja Pegawai 64.841.890.000,00 196.270.960.726,00 701.916.523.186,44 478.541.675.862,32 441.201.203.554,86 436.502.107.450,47 Pembiayaan Netto 302.270.663.669,62 219.446.867.864,11
Belanja Modal Gedung & Bangunan Belanja Modal Peralatan & Mesin Belanja Modal Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa Belanja Daerah Belanja Operasi (Rp19.373.329.650) Total Surplus/ (Defisit) Jumlah Belanja Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp9.339.376.680 Rp2.624.967.000 Rp564.967.000
Rp60.000.000
Rp2.000.000.000 Rp19.373.329.650 Uraian Jumlah (Rp) DATA PELAKSANAAN APBD KHUSUS PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BANGKA BELITUNG TAHUN 2023 Rp16.748.362.650 Rp7.408.985.970
Tabel 1. Realisasi APBD Provinsi Bangka Belitung Tahun 2019-2020

## Sumber: BAKUDA Provinsi Bangka Belitung, 2021
Pada  tahun  2020  setelah  wabah Covid-19 menyebar ke wilayah Provinsi Bangka  Belitung  dan  berdampak terhadap  kondisi  keuangan  daerah Provinsi  Bangka  Belitung,  perubahan kondisi  keuangan  ini  dapat  dilihat melalui adanya pengeluaran tak terduga yang  semula  Rp  0  menjadi  Rp 26.104.864.180,00.  Selain  itu,  realisasi penggunaan APBD pada belanja bantuan sosial  mengalami  peningkatan  dari  tahun 2019  ke  2020,  yang  semula  Rp 441.515.000,00 menjadi Rp 587.000.000,00. Dalam memperkuat argumen peneliti, data berikut juga disajikan untuk tahun  2023  sebagai  data  perbandingan.
Berikut  sajiannya  dalam  bentuk  tabel dibawah ini:
Tabel 2. Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bangka Belitung 2023 (Pasca Pandemi Covid-19)

## Sumber: BAKUDA Provinsi Bangka Belitung, 2023
Adapun  realisasi  APBD  Provinsi
Bangka  Belitung  pada  tahun  2023 kuartal  1-kuartal  2  atau  tahun  pasca pandemi Covid-19 diketahui penggunaan APBD untuk penanggulangan bencana daerah sebanyak Rp 19.373.329.650. Berdasarkan  data-data  diatas  dapat diketahui bahwa telah terjadi Refocusing APBD  di  Provinsi  Bangka  Belitung. Artinya,  beberapa  anggaran  mengalami perubahan  yang  ditunjukkan  melalui adanya penambahan pengeluaran maupun pengurangan pengeluaran untuk belanja tertentu.
Refocusing Anggaran  Pendapatan Belanja  Daerah  Provinsi  Bangka Belitung  tersebut  juga  menyebabkan pemotongan  anggaran  pada  OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sehingga menyebabkan  adanya  program  dan kegiatan  pada  OPD  yang  harus  ditunda pelaksanaannya.
Selanjutnya ada beberapa penelitian  terdahulu  yang  meneliti seputar analisis keefektifan dan efisiensi terhadap  implementasi refocusing dan realokasi  APBD  disampaikan  salah satunya disampaikan oleh Lestari (2021) menjelaskan bahwa
pelaksanaan refocusing dan realokasi APBD di Kota Bengkulu  tidak  sesuai  dengan  waktu yang telah ditentukan, akan tetapi sudah sesuai  dengan  target  yang  ditetapkan. Penelitian  serupa  juga  dilakukan  oleh Kumala, Sodik, & Tahir (2021) tentang “Efektivitas Refocusing dan  Realokasi Anggaran  dalam  Penanganan  COVID- 19”.  Penelitian  ini  dilakukan  di BAPEDA  Kota  Malang  dengan  hasil penelitian  bahwa  untuk  penerimaan daerah  Kota  Malang  dikatakan  cukup efektif  karena  dari  perhitungan  sebesar 82% dan dilihat dari sisi capaian kinerja daerah  tetap  tidak  ada  penurunan  dan juga peningkatan. Akan tetapi pada saat pembelanjaan  daerah  kurang  efisien dikarenakan  melebihi  anggaran  belanja
yang  dianggarkan  dalam  perhitungan formula efisiensi sebesar 115%.
Penelitian  oleh  Sanjaya  (2020) penelitian  yang  dilakukan  di  Provinsi Banten  pada  tahun  2020  mendapati  hasil bahwa  pada  masa  pandemi covid-19 dilakukan  pengelolaan  anggaran  sesuai dengan  arahan  dan  sejalan  dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia  mekanisme recofucing dan relokasi  anggaran  dimanfaatkan  secara maksimal  untuk  pemulihan  ekonomi, kesehatan  ataupun  jaring  pengaman  serta pembiayaan  daerah  secara  tepat.  Dari beberapa  penelitian  diatas  belum  ada penelitian  tentang  bagaimana  respon pemerintah  daerah  dalam  menyikapi kebijakan refocusing dan realokasi APBD. Pentingnya  dilakukan refocusing dan realokasi  APBD  tentunya  sangatlah berdampak apabila diarahkan untuk kearah yang  positif  dan  tepat  sasaran  sesuai dengan perencanaan yang matang.
Atas  dasar  beberapa  pembahasan diatas,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan penelitian  terkait  dengan  implementasi recofusing APBD terhadap fungsi anggaran DPRD Provinsi Bangka Belitung pasca  pandemi Covid-19, yang  anggaran tersebut  banyak  dialihkan  untuk  stimulus fiskal dan penanganan pandemi Covid-19. Oleh  karena  itu,  peneliti  menentukan rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini sebagai berikut: 1) Bagaimana implementasi refocusing APBD  terhadap program  dan  kegiatan  OPD  Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung pasca pandemi  Covid-19?;  2)  Apa  saja  dampak refocusing APBD  Provinsi  Bangka Belitung terhadap fungsi anggaran DPRD Bangka Belitung?

## METODE PENELITIAN
Jenis metode yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  metode  penelitian kualitatif.  Memilih  metode  penelitian kualitatif  karena  penelitian  kualitatif sendiri  dapat  dengan  mudah  menggali
informasi  lebih  dalam  mengenai  inti penelitian  dan  menyajikan  data  yang lebih  detail  dan  original.  Adapun Triangulasi  sumber  data  dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh  dari  sumber  yang  berbeda. (Karin dkk, 2022).
Pedoman  observasi  disusun  sesuai dengan  teknik  pengumpulan  data  yang digunakan  dimana  pedoman  wawancara sebagai  instrumen  wawancara,  pedoman observasi sebagai instrumen observasi, dan list kebutuhan dokumen untuk dokumentasi.  Adapun  list  kebutuhan dokumen dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 3. Daftar Kebutuhan Dokumen Penelitian No. Jenis Dokumen Signifikansi Keterangan 1. APBD Untuk melihat APBD Provinsi Bangka Belitung 2020-2022 2. Laporan Kinerja Instansi  Pemerintah (LKJIP) Untuk melihat laporan penyelenggaran kegiatan DPRD  Provinsi  Bangka Belitung a. LKJIP Tahun 2020 b. LKJIP Tahun 2021 c. LKJIP Tahun 2022 Sumber: diolah oleh peneliti 2022 Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam  suatu  penelitian  karena  tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data informasi.. Umumnya terdapat empat macam teknik
pengumpulan  data  yaitu  observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi atau  gabungan  (Sugiyono,  2020). Analisis data metode kualitatif dilakukan secara  bersama  saat  dilaksanakannya penelitian.  Menurut  Moleong  (2004), analisis  data  kualitatif  diawali  dengan menelaah  data  yang  dihimpun,  setelah itu melakukan reduksi data, penyusunan, klasifikasi, lalu menafsirkan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan pedoman untuk melakukan penyesuaian berupa refocusing anggaran  APBD  yang ditetapkan  oleh  Keputusan  Bersama Menteri  Dalam  Negeri  dan  Menteri Keuangan  Nomor  119/2831/SJ  dan 117/KMK/07/2020 yang ditetapkan pada tanggal  9  April  2020  dalam  rangka Penanganan  Pandemi  Covid-19,  serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan
Perekonomian  Nasional,  Oleh  karena  itu berdasarkan hasil penelitian diatas peneliti akan  membahas  permasalahan  tersebut dibagi sesuai dengan indikator implementasi kebijakan Edward III sebagai berikut: Edward  III    membagi  model implementasi kebijakan menjadi 4 indikator antara lain disposisi, komunikasi, sumber  daya  dan  struktur  birokrasi,  oleh karena  itu  peneliti  akan  membahas permasalah  tersebut  berdasarkan  masing- masing  indikator  yang  dikaitkan  dengan hasil  penelitian  dan  teori  yang  digunakan dalam penelitian ini:
1. Komunikasi
Menjalankan  roda  pemerintahan  di provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung dapat dilihat melalui perspektif kepemimpinan kolektif-kolegial kepemimpinan bersama antara
Pemerintah  Daerah  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung  selaku  eksekutif bersama  DPRD  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung selaku legislatif. Tentu saja  kepemimpinan  kolektif-kolegial  ini mendukung terhadap teori
kepemimpinan  yang  relevan  di  masa modern ini. Oleh karena itu, dapat dilihat
bagaimana komunikasi kolektif kolegial  antara  Pemerintah  Daerah Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung bersama  DPRD  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung dalam kegiatan rapat dalam  pembahasan refocusing APBD
terhadap  fungsi  anggaran  DPRD Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung. Juga  menerapkan  hal  yang  demikian, terlihat bahwa: Tabel 4. Dokumentasi Rapat Banggar
No  Tanggal Agenda Peserta 1 12 Mei 2021 Agenda Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan TAPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pembahasan mendahului perubahan APBD 2021. 1. Ketua Badan Anggaran 2. Wakil Ketua Badan Anggaran 3. Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4. TAPD 2 5 Mei 2021 Agenda Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan TAPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pembahasan mendahului perubahan APBD 2021 1. Ketua Badan Anggaran 2. Wakil Ketua Badan Anggaran 3. Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4. TAPD 3 21 April 2022 Usulan mendahului perubahan APBD 2022 1. Ketua Badan Anggaran 2. Wakil Ketua Badan Anggaran 3. Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4. TAPD 4 5 Mei 2023 Agenda Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan TAPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pembahasan mendahului perubahan APBD 2023 1. Ketua Badan Anggaran 2. Wakil Ketua Badan Anggaran 3. Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4. TAPD Sumber : Data diolah Peneliti (2023) Komunikasi yang baik dapat meningkatkan keberhasilan dalam
implementasi  kebijakan.  Efektivitas implementasi  kebijakan  adalah  para pelaksana harus mengetahui apa yang seharusnya  mereka  lakukan.  Proses komunikasi  terkandung  transmisi, konsistensi  dan  kejelasan  (Roring, Matiri, & Lapian, 2021).
Proses  transmisi  dalam  komunikasi sangat penting dikarenakan memungkinkan  pesan  atau  informasi untuk  dikirim  dari  pengirim  ke penerima  melalui  media  komunikasi seperti    percakapan  langsung,  surat, surat  elktronik  atau  email.  Tentu  saja proses  ini  memerlukan  beberapa elemen  antara  lain  pengirim,  pesan, media  komunikasi,  penerima,  dan pemahaman.
Hal  ini    juga  terlihat  di  Lapangan bahwa  proses refocusing APBD terhadap  fungsi  anggaran  DPRD
Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung dapat dilihat bahwa proses komunikasi pada masa pandemi Covid-19
dikomunikasikan  melalui  kegiatan rapat secara tatap muka ataupun dalam jaringan atau online dan melalui surat resmi  dari  Pemerintah  Pusat  kepada Pemerintah  Daerah  serta  surat  resmi dari Pemerintah Daerah yang ditujukan kepada DPRD. Kendala  juga  terlihat  pada  hasil penelitian ini dimana proses transmisi komunikasi tersebut umumnya mengalami kendala adanya pembatasan  pertemuan  tatap  muka.
Kendala kedua yaitu belum memahami mekanisme penggunaan aplikasi zoom sebagai  media  komunikasi  kegiatan rapat. Beberapa kendala yang dihadapi dalam  proses refocusing APBD terhadap  fungsi  anggaran  DPRD Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung salah  satunya  penggunaan  media komunikasi dalam jaringan atau online ( zoom  online )  dalam  kegiatan  rapat. Kedua  tentu  saja  telah  dilakukan perbaikan  seiring  berjalannya  waktu berdasarkan  umpan  balik  yang diberikan oleh anggota komisi DPRD Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung
sampai dengan masa pasca pandemi ini. Ruang lingkup konsitensi dalam komunikasi  proses refocusing APBD terhadap  fungsi  anggaran  DPRD Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung juga ditemukan beberapa kendala antara lain  terkait  dengan  keseuaian  jadwal peserta dalam pembahasan serta persentase  kehadiran  anggota  badan anggaran  pada  rapat  pembahasan sehingga  menyebabkan  keterlambatan jadwal pembahasan dan belum menjalankan alur pembahasan kebijakan yang  belum  melalui  sesuai  Sasaran Organisasi  Tata  Kerja  (SOTK)  yang telah ada dan disepakati.
Perbaikan  dalam  komunikasi  terkait dengan refocusing APBD  terhadap fungsi anggaran DPRD Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  yang  telah dilakukan dan konsisten sampai dengan pasca pandemi Covid-19 sangat penting untuk  dapat  membantu  menghindari kesalahpahaman dan membangun kepercayaan  antara  Pemerintah  Daerah dan  DPRD  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung. Materi refocusing APBD yang disampaikan Pemerintah Daerah
Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung kepada  DPRD  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung  yang  disampaikan secara  konsiten  dapat  membantu memastikan  bahwa  informasi  dalam refocusing APBD tidak bertentangan dan dapat  dipercaya.  Kejelasan  dalam komunikasi  sangat  penting  dikarenakan untuk meminimalisir kebingungan, salah tafsir,  dan  kesalahpahaman  yang  dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan.  Dalam  proses refocusing APBD terdapat kendala yang ditemukan dalam  komunikasi  menurut  anggota komisi bahwa masih kurang jelas terkait penjelasan dari Pimpinan Dewan tentang penghematan  dan  restrukrusisasi  OPD. Adapun kendala terkait dengan kejelasan tersebut telah ditidaklanjuti dalam usulan perubahan  mendahului  APBD  di  tahun berikutnya yag dibahas bersama anatara TAPD  bersama  komisi  salah  satunya dalam  penyesuaian  pendapatan  belanja
dan  pembiayaan  melalui  melalui pergeseran anggaran.
Hasil dari komunikasi kolektif kolegial antara Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung pada APBD 2021 sampai dengan 2022 bahwa  Permerintah  Daerah  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kewajiban bersifat melaporkan refocusing APBD dan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas  mengawasi.  Hal  tersebut dikarenakan  merujuk  pada  arahan Kejaksaan  Negeri  Bangka  Belitung bahwa seluruh kegiatan dapat dilaksanakan apabila bersifat mandatory dan mendesak.

## 2. Disposisi
Disposisi  merupakan  dorongan  untuk pengimplementasian kebijakan. Pelaksanaan  yang  memiliki  rasa tanggung jawab tinggi maksa implementasi  kebijakan  tersebut  akan berjalan  dengan  baik  pula.  Menurut Hildayanti,  Parawangi,  &  Rasdiana (2022)  Disposisi  memegang  posisi yang  sama  pentingnya  dalam  teori Implementasi Kebijakan oleh Edward III dimana, pelaku pelaksana program tidak  hanya  harus  tahu  apa  yang hendak dilakukan namun juga mempunyai kapabilitas untuk melaksanakannya, sehingga tidak akan terjadi bias dalam pelaksanaannya. Pada pelaksanaan refocusing anggaran di  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung  tentu  Gubernur  dalam  hal Eksekutif telah memilih TAPD dalam rangka refocusing anggaran  pandemi covid-19  dengan  pilihan  orang-orang yang  berkualitas.  Berdasarkan  hasil penelitian  hal  ini  sudah  dapat dilaksanakan  dengan  baik  oleh stakeholders dalam  hal  ini  Ketua TAPD  yaitu  Sekretaris  Daerah  dan Tim  serta  berkoordinasi  dengan Anggota  Banggar  DPRD  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung walaupun ada beberapa hambatan yang dihadapi namun  tetap  berjalan  sesuai  yang
diharapkan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  kepada beberapa informan peneliti juga menjelaskan  dengan  mengacu  kepada hasil  notulensi  atas  rapat  yang  pernah dilakukan  menunjukkan  bahwa  dengan adanya refocusing anggaran ini membuat beberapa instansi SKPD menolak karena adanya beberapa kegiatan yang terhambat  walaupun  demikian  dapat teratasi  karena  mengingat  situasi  yang sedang melanda seluruh instansi pemerintah  di  Indonesia.  Adanya refocusing juga  tidak  lepas  karena adanya  asas  legal  yakni  dengan munculnya  Intruksi  Presiden  dan  juga SKB 2 Menteri pada kala itu. Asas legal yang  dikeluarkan  karena  kebutuhan mendesak  dan  juga  bersifat mandatory tentunya  tidak  bisa  ditolak  oleh  semua instansi daerah. Sifatnya yang mandatory dan  juga  legal  tentunya sejalan  dengan  pernyataan  oleh  Edward III  dalam  teorinya  yang  secara  tidak langsung  membenarkan  bahwa  sikap pelaksanan  dalam  Disposisi  harus dilaksanakan  pada  awal  pelayanan, maupun  sejak  adanya  peraturan  dan kebijakan hukum yang diberlakukan.

## 3. Sumber Daya
Sumber  daya  yang  baik  merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi  kebijakan.  Sumber  daya yang  digunakan  dalam  penelitian  ini dibagi menjadi sumber daya manusia dan sumber daya anggaran sebagai pendukung implementasi, berikut uraiannya dibawah ini:
a. Sumber Daya Manusia Kebijakan refocusing anggaran  di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang  bertugas  salah  satunya  adalah bagian  sekretariat  DPRD  sebagai pemilik  sumber  daya  manusia  yang bertugas mengingatkan dan menyampaikan  surat  kepada  setiap OPD  untuk  menyerahkan  laporan rancangan anggaran agar tidak terjadi keterlambatan  yang  nantinya  akan disampaikan kepada DPRD (Anggota
Banggar) dan TAPD untuk dibahas bersama  dengan  tim  anggaran lainnya. Dalam lingkup Sekertariat
DPRD  maka  peneliti  membuat lingkup  pelaku  kebijakan  dari Sekertaris  sampai  Subkoordinator yang mengurus permasalahan kebijakan refocusing anggaran daerah  dalam  penanganan  dampak
Covid-19 di  Provinsi  Kepulauan Bangka Belitung.
Selain Sekretariat DPRD, Pimpinan DPRD  telah  menyusun  Badan Anggaran DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pimpinan  dan  keanggotaan  Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Nomor 188.4/2/DPRD/2019 yang beranggotakan  sebanyak  24  orang seusai  tugas  dan  fungsi  masing- masing. Berdasarkan hasil penelitian  yang  telah  dijabarkan diatas  dapat  disimpulkan  bahwa kebijakan refocusing anggaran daerah  ini  dilaksanakan  oleh pemangku kebijakan untuk melaksanakan  kebijakan  tersebut. Oleh karena itu, Gubernur Kepulauan  Bangka  Belitung  telah membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  untuk mempercepat  proses refocusing
anggaran.
Kebijakan Refocusing anggaran daerah  ini  merupakan  kebijakan pusat yang wajib secara mandatory dilaksanakan oleh daerah, termasuk keterlibatan Eksekutif dan Legislatif  dalam  hal  ini  Gubernur, Sekertaris  Daerah,  Badan,  Dinas,
baik  dari  tingkat  provinsi  maupun Kabupaten/Kota  yang  merupakan mekanisme implementasi kebijakan tersebut.  Berdasarkan  Observasi dan Wawancara selama melakukan penelitian bahwa seluruh pemangku kebijakan  anggaran  berperan  aktif
dalam
memberikan informasi kebijakan refocusing anggaran tersebut dan hasil wawancara menunjukan bahwa seluruh perangkat di DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  mampu  bertugas  sesuai dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya dengan baik.
b. Sumber Daya Anggaran
Sumber  daya  anggaran  merupakan salah  satu  faktor  yang  paling menentukan  dalam  hal refocusing anggaran.  Implementasi  kebijakan juga menghendaki sumber daya tidak hanya  manusia  namun  juga  adanya sumber  daya  anggaran  atau  modal. Tercapainya dan terlaksananya sebuah  kebijakan  publik  tentu  harus didukung dengan anggaran yang tidak sedikit dan dipergunakan secara bijak (Wahyuni, 2022).
Refocusing anggaran  dilakukan  dengan  cara merasionalisasikan  anggaran  belanja daerah  agar  belanja  daerah  dapat disesuaikan dengan kebutuhan penanganan Covid-19 . Hal ini TAPD dan  DPRD  Provinsi  Kepulauan Bangka  Belitung  telah  melakukan konsolidasi dalam menyikapi instruksi  presiden  dan  SKB  Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan dengan  mengadakan  beberapa  kali pertemuan  secara  virtual  guna mensegerakan mandatory yang  ada walaupun tidak secara optimal karena tidak dapat bertatap muka.
Tahap pertama difokuskan pada dinas sosial  dan  akan  dikoordinasikan bersama  pemkab  dan  pemkot  agar dapat dibagikan kepada jumlah target yang  lebih  besar.  Tahap  kedua, menyiapkan  alokasi  anggaran  untuk program  jaring  pengaman  sosial sebesar  91  miliar  dan  ketiga melakukan refocusing terhadap kegiatan yang sudah ada di Perangkat Daerah  (PD)  dengan  melakukan perubahan  terhadap  sasaran  kegiatan yang  diarahkan  sebagai  stimulan perekonomian. Setidaknya Pemerintah Provinsi Kepulauan
Bangka  Belitung  telah  melakukan refocusing anggaran  sebesar  8% dari total dana insentif daerah tahun 2021  untuk  penanganan  Covid-19 sehingga  anggaran  beberapa  dinas seperti dinas perikanan dan
kelautan  dananya  dialihkan  ke sektor lain.

## 4. Struktur Birokrasi
Pemerintah  daerah  sesuai  dengan Undang-Undang  tentang  otonomi daerah  Nomor  23  tahun  2014  yang mengatur tentang urusan pemerintahan konkuren. Adanya Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah  (DPRD)  merupakan lembaga  perwakilan  rakyat  daerah yang  berkedudukan  sebagai  unsur penyelenggara  pemerintahan  daerah.
DPRD memiliki fungsi yang fundamental dalam rangka penyelenggaraan  otonomi  daerah, bahkan  setelah  Amandemen  Undang- Undang 1945 kedudukan DPRD dapat disetarakan dengan kedudukan lembaga  lain  (lembaga  tinggi  negara)
(Marwan,  2019).  Institusi  DPRD memiliki  fungsi  untuk  membentuk Peraturan Daerah (Perda) bagi provinsi ( Legislative  Initation ),  anggaran  dan pengawasan. Refocusing anggaran  akibat  adanya covid-19  menjadi  permasalahan  yang harus  dihadapi  dan  diselesaikan  oleh pemerintah  pusat  dan  pemerintahan daerah.  Dibutuhkan  kolaborasi  antara pemerintah  eksekutif  dan  pemerintah legislatif  untuk  dapat  menyelesaikan berbagai darurat akibat pandemi covid-
19 . Refocusing anggaran setidaknya memiliki 2 masa yaitu masa pandemi dan pasca pandemi covid-19 . Terdapat perbedaan  dalam  proses Refocusing anggaran  dapat  dilihat  pada  gambar berikut:
Gambar 1. Alur Refocusing Anggaran saat Pandemi Covid-19 Sumber : data diolah Peneliti (2023)
Pada masa pandemi covid-19 pemerintah eksekutif tidak membutuhkan kesepakatan  bersama  dengan  DPRD dalam melaksanan refocusing anggaran, melainkan  hanya  memberi  laporan terkait  refocusing  anggaran.  namun pasca  pandemi covid  19 pemerintah eksekutif  harus  menyepakati  bersama dengan  DPRD  tentang refocusing anggaran seperti gambar berikut:
Gambar 2. Alur Refocusing Anggaran pasca Pandemi Covid-19 Sumber : data diolah Peneliti 2024
Hubungan  antara  pemerintah  eksekutif dan legislatif dalam refocusing anggaran dapat  dilihat  pada  gambar  diatas. Gubernur  selaku  pimpinan  daerah bekerjasama  dengan  DPRD  untuk menyusun dan merevisi anggaran untuk dapat  menyepakati  bersama  tentang penggunaan  APBD.  Selain  harus menyelesaikan  permasalahan covid-19 , namun  pemerintah  tidak  boleh alpha dalam  memberikan  berbagai  pelayanan kepada  masyarakat  terkait  urusan
konkuren.
5. Dampak Refocusing Anggaran
Refocusing anggaran tentu memberikan dampak terhadap kinerja pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan jangka menengah maupun  jangka  panjang  yang    telah ditetapkan  oleh  pemerintah  daerah yang tertuang pada visi misi gubernur yang  tentunya  memiliki  hambatan dalam pembiayaan dan fokus kegiatan pemerintah.  Setidaknya  beberapa dampak  yang  dapat  dirasakan  oleh pemerintah dengan adanya refocusing anggaran antara lain sebagai berikut:
a. Pembangunan  infrastruktur  untuk masyarakat  harus  tertunda,  dan beralih  fokus  kepada  penanganan darurat kesehatan dan juga ekonomi akibat adanya covid-19 .
b. Terhambatnya  kinerja  pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada  masyarakat  akibat  tidak tersedianya  anggaran  yang  cukup untuk melakukan inovasi.
c. Hasil  penelitian  lapangan  juga menyebutkan  bahwa  transparansi dalam pengggunaan anggaran pada pandemi covid-19 yang  hanya diketahui oleh pemerintah eksekutif tanpa  harus  menyetujui  secara bersama kepada lembaga legislatif.

## PENUTUP Kesimpulan
1. Penelitian  ini  difokuskan  kepada teori Implementasi Edward III yang dilatarbelakangi permasalahan refocusing anggaran  di  DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada implementasinya  setidaknya  untuk dimensi  komunikasi  menunjukkan beberapa  anggota  dewan  ketika melakukan rapat pembahasan TAPD sangat  dibatasi  karena  adanya pandemi covid-19 tersebut.  Dalam dimensi  Disposisi  dalam  penelitian
ini  juga  menemukan  adanya  landasan dasar  dari  implementasi refocusing tersebut  yakni  Intruksi  Presiden  dan SKB  2  menteri.  Sifat  dari  keduanya tersebut sangatlah mandatory sehingga,  semua  Pemerintah  Daerah baik  Eksekutif  dan  Legislatif  harus berpedoman  terhadap  hal  tersebut. Kemudian, dimensi sumber daya pada implementasi refocusing, setidaknya menemukan fakta bahwa untuk bagian anggaran  dilakukan  dengan  24  orang anggota,  kemudian  dimensi  sumber daya  pada  hasil  penelitian  juga membahas menemukan adanya beberapa  anggaran  yang  dialihkan untuk  kegiatan  penanganan  kesehatan serta  jejaring  pengaman  sosial. Kemudian,  untuk  dimensi  struktur birokrasi  dilakukan  dengan  sistem yang  berjenjang  dimana  pada  saat adanya  pandemi covid-19 ,  dilakukan dengan adanya laporan yang disampaikan  oleh  TAPD  kepada DPRD  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung.
2. Dampak dari adanya refocusing, pada penelitian  ini  ada  3  hal  diantaranya yang  pertama  yakni  terhambatnya pembangunan  infrastruktur  pelayanan terhadap masyarakat menjadi tertunda misalnya pembangunan gedung sekolah, pembangunan jembatan harus dihentikan  sementara  waktu  untuk dialihkan  kepada  penanganan covid- 19 .  Kemudian  untuk  dampak  kedua adalah  dampak  kepada  rendahnya kinerja  pemerintah  yang  selama  ini berbasis  anggaran  menjadi  terhambat karena  ketiadaan  anggaran  yang dialihkan  tersebut.  Selanjutnya  adalah terbatasnya  fungsi  kinerja  dari  DPRD Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung dimana  pada  saat  pandemi covid-19 kegiatan refocusing diketahui  oleh pimpinan  eksekutif  dan  legislatif, hanya  dalam  bentuk  laporan  saja. Sehingga,  fungsi  dari  DPRD  Provinsi Kepulauan  Bangka  Belitung  hanya pada  fungsi  pengawasan  saja  tanpa
adanya fungsi anggaran ( budgeting ).

## DAFTAR PUSTAKA
Astuti,  P.  B.,  &  Mahardhika,  A.  S. (2020).  COVID-19:  How  does  it impact to the Indonesian economy? Jurnal Inovasi Ekonomi , 5 (02), 85– 92.
Hijran,  M.,  &  Oktariani,  D.  (2021).
Peran  Provinsi  Kepulauan  Bangka Belitung  Dalam  Pengembangan Sistem  Ekonomi  Kerakyatan  Saat Pandemi Covid-19 Menurut Undang-Undang 1945. Jurnal PROFIT: Kajian Pendidikan Ekonomi  Dan  Ilmu  Ekonomi , 8 (2),
95–101.
https://doi.org/10.36706/jp.v8i2.15 672 Karin, A.F., dkk. 2022. Urgensi Strategi Kebijakan  Pemerintah  Melalui Program Refocusing dan Realokasi Anggaran Untuk Percepatan Dampak  Pandemi  Covid-19 .  e- Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Kumala, A., Sodik, M., & Tahir, M. A. 2021.  Efektivitas  Refocusing  Dan Realokasi Anggaran Dalam Penanganan  Covid  19. Conference on Economic and Business Innovation , 2 (1), 1625–1634. https://doi.org/10.1016/s1366- 0071(05)00043-4
Lestari,  Eko  B.  2021.  Implementasi Kebijakan Refocusing Dan Realokasi  Apbd  Tahun  Anggaran 2020 Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.  Jurnal  Visioner  Vol  13 No 3 2021
Moleong,    Lexy.  J  .2004. Metodologi Penelitian  Kualitatif .  Bandung:
Remaja Rosdakarya Roring, A. D., Mantiri, M. S., & Lapian,
M.  T.  (2021).  Implementasi
Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan  Virus  Corona  (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang  Kabupaten  Minahasa
Selatan. Jurnal  Governance , 1 (2), 2021.
Saryani, L., Abdelina, & Pulungan, A. S. (2021).  Impact  of  remittances  on  the Indonesian  economy. International Journal  of  Educational  Research  & Social  Sciences  Impact , 2 (5),  996– 1007. https://doi.org/10.1355/97898123062
34-010
Sugiyono.  (2020). Metode  Penelitian
Kualitatif . Alfabeta. Wahyuni,  S.  (2022).  Implementasi Kebijakan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat. Schemata:  Jurnal  Pasca Sarjana IAIN Mataram , 11 (1), 69– 88. https://doi.org/10.20414/schemata. v11i1.5618