Cheque Book Diplomacy di Balik Kebijakan Peralihan Hubungan Diplomatik Solomon Islands dari Taiwan ke Tiongkok pada Tahun 2019

## Katong Ragawi Numadi

## Universitas  Bali Internasional
Abstrak
Sejak mendapatkan kemerdekaannya, Solomon Islands menjadi partner strategis  bagi  Taiwan  di  kawasan  Pasifik  Selatan.  Di  tengah  keputusan internasional  terkait  pengakuan  kedaulatan  Tiongkok  atas  dasar  One  China Principle, Solomon Islands bersama beberapa Negara-negara Pasifik Selatan tetap  konsisten  dalam  mendukung  ketergantungan  Taiwan.  Sebagai  timbal baliknya,  Solomon  Islands  menjadi  negara  penerima  bantuan  pembangunan terbesar dari Taiwan di Kawasan Pasifik Selatan. Akan tetapi pada akhir tahun 2019 secara mengejutkan Pemerintah Solomon Islands menetapkan kebijakan peralihan  hubungan  diplomatik  dari  Taiwan  ke  Tiongkok.  Hal  ini  ditandai dengan kunjungan langsung jajaran pemerintahan Solomon Islands ke Beijing sekaligus  menandatangani  keikutsertaannya  dalam  program  pembangunan Belt and Road Initiative (BRI) rancangan Tiongkok. Tulisan ini menampilkan bahwasanya keputusan peralihan dukungan Solomon Islands tidak lepas dari dinamika  cheque  book  diplomacy  Tiongkok  dan  Taiwan  di  Pasifik  Selatan. Dalam  dua  dekade  terakhir  pengaruh  Tiongkok  meningkat  secara  signifikan dilihat dari intensitas bantuan dan lingkup kerjasama lainnya terhadap negara- negara “aliansinya” di kawasan. Sebaliknya intensitas bantuan dan kerjasama yang dilakukan Taiwan di kawasan, khususnya bagi Solomon Islands terbilang konstan dan terbatas.
Kata Kunci: Solomon Islands, Tiongkok, Taiwan, Cheque-book diplomacy

## Abstract
Since  gaining  its  independence,  the  Solomon  Islands  have  become  a  strategic partner  for  Taiwan  in  the  South  Pacific  region.  In  the  midst  of  international decisions regarding the recognition of China’s sovereignty on the basis of the One  China  principle,  the  Solomon  Islands  together  with  several  South  Pacific countries  have  remained  consistent  in  supporting  Taiwan’s  independence. In  return,  the  Solomon  Islands  became  the  largest  recipient  of  development assistance  from  Taiwan  in  the  South  Pacific  Region.  However,  at  the  end  of 2019 surprisingly the Government of the Solomon Islands established a policy of shifting diplomatic relations from Taiwan to China. This was marked by a direct  visit  by  the  Solomon  Islands  government  officials  to  Beijing  as  well  as signing their participation in the China-designed Belt and Road Initiative (BRI) development program. This paper shows that the decision to transfer Solomon Islands support cannot be separated from the dynamics of cheque book diplomacy between China and Taiwan in the South Pacific. In the last two decades, China’s influence has increased significantly in terms of the intensity of its assistance and other  scopes  of cooperation  with  its  “alliance” countries  in  the region. In contrast, the intensity of assistance and cooperation carried out by Taiwan in the region, especially for the Solomon Islands, is fairly constant and limited.
Keywords: Solomon Islands, China, Taiwan, Cheque-book diplomacy

## Cheque Book Diplomacy di Balik Kebijakan Peralihan Hubungan Dilomatik Solomon Islands dari Taiwan ke Tiongkok pada Tahun 2019

## Pendahuluan
Kawasan  Pasifik  Selatan  menjadi  salah  satu  arena  strategis  dalam persaingan  diplomatik  antara  Tiongkok  dan  Taiwan.  Peralihan pengakuan  internasional  dari  Taiwan  (Republic  of  China)  ke  Tiongkok (People’s Republic of China) pada tahun 1979 menjadikan Negara-negara Pasifik  Selatan  (PICs)  yang  baru  memperoleh  kemerdekaan  diambang kebimbangan  antara  berpihak  pada  Tiongkok  atau  Taiwan.  Mayoritas PICs  pada  akhirnya  memutuskan  untuk  patuh  terhadap  ketentuan internasional  dalam  prinsip One  China  Policy .  Namun  beberapa  di antaranya tetap konsisten mendukung Taiwan sebagai entitas berdaulat. Salah  satu  titik  sentral  dalam  persaingan  diplomatik  Tiongkok-Taiwan adalah  Solomon  Islands  yang  merupakan  negara  terbesar  ketiga  di regional setelah Papua Nugini dan Fiji.  Saat mendapatkan otoritas untuk mendirikan pemerintahannya sendiri di tahun 1978, pemerintahan baru Solomon  Islands  sejatinya  telah  bernegosiasi  membangun  hubungan diplomatik  dengan  Tiongkok.  Akan  tetapi,  di  saat  yang  sama  pihaknya juga tidak menutup kemungkinan membuka relasi dengan Pemerintahan Taiwan.  Hingga kemudian pada tahun 1983, Pemerintah Solomon Islands resmi mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat sekaligus representasi masyarakat  Tionghoa  yang  sah  (Aqorau  2021).  Sejak  saat  itu  Solomon Islands  satu  dari  sebagian  kecil  negara  di  dunia  yang  tidak  pernah membuka hubungan diplomatik resmi dengan Tiongkok, walaupun tidak sepenuhnya menutup kerjasama bidang perdagangan dan investasi.
Perubahan besar terjadi pada tahun 2019, pemerintahan baru Democratic Coalition Government for Advancement (DCGA) di bawah Perdana Menteri Manasseh Sogavare menekankan pentingnya peninjauan ulang hubungan diplomatik Solomon Islands dengan Taiwan. Alhasil melalui mekanisme internal, pemerintah memutuskan untuk membuka hubungan diplomatik dengan  Tiongkok  sekaligus  mengakhiri  pengakuan  panjangnya  atas kedaulatan Taiwan.  Berbeda dengan negara lain seperti Nauru, Kiribati, dan  Marshall  Islands  yang  telah  beberapa  kali  melakukan  peralihan pengakuan diplomatik antara Tiongkok dan Taiwan, keputusan Solomon Islands mengakui Tiongkok merupakan perihal baru. Peralihan hubungan diplomatik  salah  satu  negara  terbesar  di  Pasifik  Selatan  menghasilkan implikasi signifikan bagi skala jaringan diplomatik Taiwan secara global. Kini hanya terdapat empat belas negara di dunia yang mengakui eksistensi kedaulatan Taiwan. Sebanyak tiga belas di antaranya merupakan negara- negara kecil Pasifik Selatan meliputi Palau, Nauru, Tuvalu, dan Marshall Islands. Sebaliknya bagi Tiongkok, pengakuan kedaulatan dari Solomon Islands  menjadi  pencapaian  diplomatik  penting  tidak  hanya  dalam mereduksi eksistensi Taiwan, namun semakin memperkuat pengaruhnya di Kawasan Pasifik Selatan.
Tabel 1. Afiliasi Politik Tiongkok dan Taiwan di Pasifik Selatan
Sumber: Gabungan Penulis
Tulisan ini memaparkan bahwasanya transisi diplomatik yang dilakukan Solomon  Islands  tidak  lepas  dinamika  proses cheque  book  diplomacy . Sejak  awal,  perdagangan,  investasi,  dan  bantuan  luar  negeri  menjadi instrumen  utama  dalam  persaingan  diplomatik  antara  Tiongkok  dan Taiwan  di  Pasifik  Selatan.  Keduanya  berlomba  untuk  meningkatkan perhatiannya terhadap masalah ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat  di  negara-negara  kawasan  setempat.  Meskipun  masih  jauh di  bawah  Australia,  akan  tetapi  distribusi  material  keduanya  terbilang sangat signifikan. Berdasarkan data Pacific Aid Map (2021) aliran bantuan pembangunan Taiwan ke negara-negara Pasifik Selatan secara keseluruhan mencapai  497,66  juta  USD.  Begitu  pula  data  yang  sama  menunjukkan bahwa jumlah total aliran dana dari Tiongkok ke Pasifik Selatan sebesar 2,73  miliar  USD.  Khusus  di  Solomon  Islands,  sejatinya  Taiwan  telah berperan  sebagai  negara  pendonor  utama.  Akan  tetapi  dalam  beberapa tahun  terakhir  Tiongkok  telah  meningkatkan  dana  bantuannya  secara signifikan,  sehingga  menjadi  pertimbangan  penting  dibalik  keputusan peralihan hubungan diplomatik oleh Pemerintah Kepulauan Solomon.

## Diplomasi Dolar dan Pragmatisme dalam Kebijakan Luar Negeri Less Developed States
Secara sederhana konsep diplomasi dolar dapat didefinisikan sebagai upaya penggunaan  instrumen soft-power meliputi  peningkatan  perdagangan dan pemberian investasi serta bantuan luar negeri oleh suatu negara ke negara lain dalam rangka memperoleh keuntungan politik, ekonomi, dan pertahanan. Dengan mengalirkan dana beserta bentuk material lainnya, diharapkan terjadi perubahan kebijakan luar negeri dari negara penerima yang menguntungkan bagi pihak pendonor. Menurut Munro (1964), konsep diplomasi dolar pertama kali berkembang di kalangan pembuat kebijakan di Amerika Serikat pada periode awal abad ke-20. mengimplementasikan Monroe  Doctrine  yang  menekankan  pada  pentingnya  meningkatkan pengaruh di Kawasan Karibia dalam upaya menghambat ekspansi

## Cheque Book Diplomacy di Balik Kebijakan Peralihan Hubungan Dilomatik Solomon Islands dari Taiwan ke Tiongkok pada Tahun 2019
kolonialisme  Negara-negara  Eropa.  Salah  satu  instrumen  yang  dinilai efisien  adalah  melalui  peningkatan  bantuan  dana  dan  manajerial  bagi Negara-negara  Karibia,  mengingat  di  kala  itu  perekonomian  Amerika Serikat juga sedang mengalami perkembangan signifikan. Melalui skema bantuan  material,  diharapkan  tercipta  keberpihakan  negara-negara tersebut  terhadap  Amerika  Serikat  yang  secara  otomatis  mereduksi eksistensi kekuatan Eropa di kawasan.
Penerapan diplomasi dolar dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat kian  eksis  pada  era  pemerintahan  William  H.  Taft.  Pada  periode  ini, implementasi  diplomasi  dolar  dilakukan  dalam  dua  program  yakni, pertama adalah dengan meningkatkan dominasi finansial Amerika Serikat di negara-negara lain melalui program bantuan luar negeri dan investasi dalam  jumlah  besar.  Kedua,  Pemerintah  Amerika  Serikat  memberikan bantuan  dan  panduan  tata  kelola  perekonomian  domestik  kepada negara-negara tersebut. Alhasil keuntungan yang diperoleh tidak sebatas ranah  ekonomi,  melainkan  kepentingan  politik  internasional  Amerika Serikat  yang  berhubungan  dengan  stabilitas  kawasan,  meminimalisir revolusi,  dan  menahan  pengaruh  Eropa  dapat  tercapai  (Munro  1964). Keberhasilan  tersebut  membuktikan  efisiensi  penggunaan  kekuatan ekonomi  negara-negara  besar  dalam  mengontrol  kebijakan  luar  negeri bahkan  hingga  situasi  internal  negara-negara  yang  lebih  kecil  tanpa secara langsung menggunakan instrumen kekuatan militer. Maka dalam perkembangannya, penerapan diplomasi dolar semakin sering digunakan oleh  Amerika  Serikat  maupun  negara-negara  kekuatan  besar  lainnya dalam melancarkan kepentingan regional maupun internasionalnya.
Sedikit berbeda dari pemahaman Munro, Maddern (2020) dalam tulisannya mengungkapkan  bahwa  diplomasi  dolar  semula  didesain  pemerintah Amerika  Serikat  era  Thedore  Roosevelt  dan  William  H.  Taft  atas  dasar kepentingan  ekonomi  dan  bisnis.  Terdapat  kekhawatiran  dari  kalangan elit pemerintahan dan pebisnis apabila perkembangan industrialisasi yang dialami tidak seimbang dengan kapasitas konsumsi domestik yang sangat terbatas. Maka dari itu ekspor kapital dalam bentuk pemberian bantuan luar negeri, pinjaman, dan investasi langsung terhadap negara-negara baru di Kawasan Karibia, Amerika Latin, dan Asia Timur pada saat itu dianggap efisien  tidak  hanya  dalam  menghindarkan  dari  ancaman  krisis,  namun menjadikan  Amerika  Serikat  sebagai commercial  dan  financial  world power . Penerapan kebijakan ini seketika memberikan implikasi signifikan bagi  iklim  industri  dan  bisnis  Amerika  Serikat.  Stagnasi  ekonomi  yang terjadi sejak tahun 1870, hingga menimbulkan kepanikan di awal dekade 1890-an berubah menjadi optimisme pertumbuhan. Bahkan hanya butuh waktu tiga dekade di awal abad ke-20 bagi Amerika Serikat untuk menjadi major economic power yang  mempunyai  pengaruh  perdagangan  dan finansial di seluruh dunia (Maddern 2020).
Dalam  perkembangannya  diplomasi  dolar  tidak  sekadar  difungsikan dalam  menunjang  kepentingan  ekonomi  dan  bisnis,  melainkan  dilihat sebagai alat mencapai kepentingan politik internasional Amerika Serikat yang kian meningkat. Pandangan ini pertama kali dikemukakan Charles A. Conant dan Paul S. Reinsch dengan istilah open-door policy (Maddern 2020).  Konsep  ini  merujuk  pada  kebijakan  ekspansi  pengaruh  politik melalui pengembangan sistem investasi dan perdagangan internasional. Pengintegrasian daerah koloni dan negara-negara baru ke dalam sistem dinilai akan menciptakan kontrol politik yang jauh lebih efisien ketimbang pola kolonialisme yang umum digunakan oleh Negara-negara Eropa pada saat  itu.  Pola  kebijakan  luar  negeri  tersebut  mulai  digunakan  selaras dengan  Monroe  Doctrine  pada  dekade  awal  tahun  1900-an.  Secara perlahan  Amerika  Serikat  di  bawah  Thedore  Roosevelt  mulai  beralih menggunakan  kekuatan  ekonomi  dalam  mewujudkan  stabilitas  politik dan  ekonomi  Kawasan  Karibia  dan  Amerika  Latin.  Diplomasi  dolar kemudian  menjadi  preferensi  utama  pemerintahan  William  Taft  yang memang lebih menekankan peran kalangan ekonom dan pebisnis dalam implementasi  Doktrin  Monroe.  Salah  satunya  di  Nikaragua  yang  mana pemerintah  Amerika  Serikat  mengalirkan  dana  besar  bagi  aksi  revolusi Juan  Estrada  guna  menggulingkan  Pemerintahan  Zelaya.  Keberhasilan kudeta di Nicaragua kemudian diikuti pemberian bantuan, pinjaman, dan investasi bagi pemerintahan baru yang secara tidak langsung memberikan kontrol politik Amerika Serikat atas negara tersebut (Maddern 2020).
Kesuksesan  diplomasi  dolar  Amerika  Serikat  menunjukkan  bahwa kebijakan  luar  negeri  negara-negara  kecil  dalam  beberapa  hal  mudah dipengaruhi  kekuatan  ekonomi  negara-negara  besar.  Terdapat kecenderungan pragmatisme dalam kebijakan luar negeri less-developed states ,  utamanya  ketika  dihadapkan  pada  kepentingan  negara  besar. Menurut  Elman  (1995)  di  kalangan  kebanyakan  analis  Hubungan Internasional, kebijakan luar negeri negara-negara kecil, small developed states , atau weak states lebih dipengaruhi struktur tatanan internasional ketimbang faktor dinamika domestik. Hal ini dikarenakan dibandingkan negara-negara  kekuatan  besar  dan  menengah,  tekanan  eksternal  dan paksaan sistemik lebih besar dialami oleh Negara-negara kecil yang relatif memiliki  kapabilitas  sumber  daya  yang  sangat  terbatas.  Maka  dari  itu adanya perubahan kebijakan luar negeri negara-negara kecil selalu dapat dikaitkan dengan dinamika distribusi kekuatan pada tataran regional dan internasional  utamanya  yang  terjadi  di  kalangan great power .  Dalam hal  ini  terdapat  kecenderungan  negara-negara  kecil  “mengaliansikan” diri dengan negara kekuatan dominan sebagai mekanisme umum dalam mengatasi  dilema  keamanan  sekaligus  memaksimalisasi  keuntungan politik maupun ekonomi (Elman 1995).

## Cheque Book Diplomacy di Balik Kebijakan Peralihan Hubungan Dilomatik Solomon Islands dari Taiwan ke Tiongkok pada Tahun 2019
Serupa  penjelasan  Elman,  tulisan  Steinsson  dan  Thorhallsson  (2017) memaparkan bahwa small states berhadapan dengan situasi internasional yang lebih sulit dikarenakan kapasitas dan kapabilitas wilayah, populasi, militer  serta  ekonomi  yang  terbatas.  Dalam  situasi  tersebut,  sejatinya kebijakan  strategis  negara-negara  kecil  mengatasi  kompleksitas permasalahannya  tidak  dapat  didefinisikan  secara  umum.  Akan  tetapi terdapat  beberapa  pilihan  kebijakan  yang  dapat  dilakukan  mulai dari  mengaliansikan  diri,  bersikap  netral,  atau  bahkan  mengimbangi kekuatan  besar  di  sekelilingnya.  Namun  demikian,  sebagian  besar literatur  kebijakan  luar  negeri  menjelaskan  bahwa  negara-negara  kecil mengsubordinasikan diri dengan pihak paling dominan di kawasan. Hal ini  dilakukan  dalam  rangka  mendapatkan  keuntungan  keamanan  yang meliputi perlindungan integritas teritorial, meminimalisir ketidakpastian dan perselisihan internasional, dan menekankan standar perilaku regional dan  internasional.  Selain  itu,  guna  mendapatkan  kebutuhan  politik, ekonomi,  dan  sosialnya,  Negara-negara  kecil  memiliki  kecenderungan untuk  mencari shelter ,  “beraliansi”  dengan  negara-negara  besar  atau berpartisipasi aktif dalam organisasi regional maupun internasional. Hal ini dikarenakan small states membutuhkan bantuan internasional, baik dalam konteks ekonomi, sosial, politik, bahkan militer untuk tetap eksis dalam tatanan internasional (Seteinsson dan Thorhallsson 2017).

## Cheque-Book Diplomacy dalam Persaingan Diplomatik Tiongkok dan Taiwan di Pasifik Selatan
Kawasan Pasifik Selatan menjadi salah satu titik sentral dalam persaingan diplomatik  Tiongkok  dan  Taiwan.  Pasca  mendapatkan  kemerdekaan, negara-negara  di  Pasifik  Selatan  (PICs)  dihadapkan  pada  pilihan  untuk mengakui kedaulatan Tiongkok atau berafiliasi dengan Taiwan. Sebagian besar  negara  baru  di  kawasan  memutuskan  mengikuti  keputusan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berpihak pada Tiongkok. Akan tetapi, besarnya  kontribusi  bantuan  dari  Taiwan  mengakibatkan  enam  dari empat  belas  PICs  mengabaikan  keputusan  internasional  mengenai One China Policy . Bagi Taiwan, Pasifik Selatan adalah kawasan penting dalam memperoleh kembali pengakuan internasional sebagai negara merdeka. Sebaliknya kawasan ini menjadi salah satu kunci bagi Pemerintah Tiongkok mewujudkan core interest reunifikasi  dengan  Taiwan.  Kompleksitas permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapi negara-negara kecil di kawasan  ini  mengakibatkan  tingginya  tingkat  ketergantungan  terhadap bantuan pembangunan dari negara-negara lain. Situasi ini yang kemudian dimanfaatkan  Tiongkok  dan  Taiwan  dalam  memperkuat  legitimasi politiknya  masing-masing  melalui  optimalisasi  pemberian  bantuan  luar negeri, investasi, dan peningkatan relasi dagang bersama negara-negara di kawasan (Salem 2020).
Jurnal Hubungan Internasional □ Vol.16, No. 2, Juli - Desember 2023
Praktik diplomasi dolar Tingkok dan Taiwan di Pasifik Selatan kemudian secara khusus dikenal dengan istilah cheque-book diplomacy . Dorongan persaingan diplomatik menjadikan baik Tiongkok maupun Taiwan menja- di aktor berpengaruh dalam perekonomian Kawasan Pasifik Selatan, ken- dati masih lebih rendah dibandingkan negara pemain lama seperti Aus- tralia, Jepang, dan Amerika Serikat. Berdasarkan data Pacific Aid Maps (2021) pada tahun 2008, Pemerintah Taiwan telah mengalokasikan dana sebesar 21,5 juta USD guna mendukung berbagai proyek pembangunan di kawasan. Jumlah dana dari Taiwan mencapai puncaknya di kisaran 38-70 juta USD per tahun pada pertengahan dekade 2010-an, meskipun cend- erung mengalami penurunan memasuki tahun 2020. Secara keseluruhan tercatat  Pemerintah  Taiwan  telah  mengalirkan  dana  bantuan  ke  Pasifik Selatan hingga sebesar 497,6 juta USD, atau berkisar 1% dari keseluruhan dana bantuan internasional ke Pasifik Selatan dalam rentang tahun 2008- 2021.  Solomon  Islands  menjadi  negara  penerima  bantuan  terbesar  dari Taiwan dengan nilai total 137,22 juta USD. Diikuti Kiribati dan Marshall Islands dengan distribusi bantuan masing-masing 128 juta USD dan 76,63 juta USD.

## Grafik 1. ODA Taiwan dan Tiongkok di Kawasan Pasifik Selatan
(Dalam Juta USD)
Sumber: PacificAid Maps 2021

## Cheque Book Diplomacy di Balik Kebijakan Peralihan Hubungan Dilomatik Solomon Islands dari Taiwan ke Tiongkok pada Tahun 2019
Dihadapkan pada serangkaian permasalahan domestik dan fokus dalam mereformasi perekonomian mengakibatkan pengaruh Tiongkok di Pasifik Selatan tidak begitu dominan hingga akhir dekade 1990-an. Kehadiran dan kontribusi Tiongkok mulai terlihat di Pasifik Selatan ditandai kehadiran Premier Wen Jiabao ke Fiji pada tahun 2006 yang merupakan kunjungan pertama  jajaran  pimpinan  tertinggi  Tiongkok  ke  Pasifik  Selatan.  Dalam kunjungan tersebut Tiongkok menyerahkan dana bantuan hingga sebesar 121 juta USD bagi upaya Pemerintah Fiji menyelesaikan masalah perang sipil dan membangun kembali kondisi sosial dan ekonomi di negaranya. Selain itu Tiongkok juga mulai merancang skema bilateral dan regional dalam  meningkatkan  kontribusinya  bagi  ambisi  pembangunan  sosial ekonomi  di  kawasan  (Zhang  2014).  Alhasil  dalam  rentang  tahun  2006- 2011  diestimasikan  bahwa  nilai  total  bantuan  Tiongkok  mencapai  850 juta  USD,  menempatkannya  sebagai  negara  pendonor  terbesar  kelima di  Pasifik  Selatan.  Begitupun  dilihat  dari  aspek  perdagangan, trade value akumulatif Tiongkok di kawasan meningkat signifikan dari hanya 248 juta USD pada tahun 2000 menjadi 1,77 miliar USD dalam rentang tahun 2001-2012. Selain bantuan dan perdagangan, relasi baru Tiongkok dan PICs juga ditandai investasi perusahaan-perusahaan Tiongkok yang ditaksir  mencapai  700  juta  USD  guna  mendanai  proyek  pembangunan besar utamanya di Papua Nugini, Samoa, dan Fiji (Zhang 2014).
Grafik 2. Distribusi Bantuan Tiongkok dan Taiwan Bagi PICs
Sumber: Gabungan Penulis
Pengaruh  Tiongkok  di  Kawasan  Pasifik  Selatan  berkembang  lebih signifikan di bawah kekuasaan Xi Jinping. Integrasi Pasifik Selatan dalam skema Belt and Road Initiative (BRI) menjadi landasan bagi penguatan konektivitas ekonomi antara Tiongkok dan PICs. Data mencatat terdapat tren peningkatan dana bantuan pembangunan Tiongkok ke Negara-negara Pasifik Selatan dalam satu dekade terakhir. Dapat dilihat pada Grafik 1, umlah official aid assistance (ODA) Tiongkok pada tahun 2012 ditaksir mencapai 126,66 juta USD atau berkisar 5% dari keseluruhan aliran
bantuan  internasional  ke  Pasifik  Selatan  pada  tahun  tersebut.  Angka tersebut mengalami serangkaian peningkatan hingga mencapai 334 juta USD, atau berkisar 15% dari total ODA Pasifik Selatan pada tahun 2016. Walaupun  pada  tahun-tahun  setelahnya  mengalami  penurunan,  namun Tiongkok tetap menjadi salah satu negara pendonor terbesar di kawasan dengan  nilai  total  mencapai  2,37  miliar  USD  atau  7%  dari  total  ODA internasional  ke  Pasifik  Selatan  dalam  kurun  waktu  2008-2021.  Papua Nugini menjadi negara kawasan penerima bantuan pembangunan terbesar dari  Tiongkok  dengan  nilai  mencapai  964,11 juta  USD.  Disusul  Fiji  dan Samoa yang mendapatkan aliran dana bantuan sebesar 378 juta USD dan 362 juta USD secara keseluruhan (Pacific Aid Maps, 2021). Lebih lanjut Pemerintah Tiongkok mengklaim bahwa nilai perdagangan Tiongkok dan Pasifik Selatan juga mengalami pertumbuhan hingga 13% per tahun. Pada tahun 2021 perdagangan Tiongkok dengan PICs yang memiliki hubungan diplomatik langsung diperkirakan mencapai angka 5,3 miliar USD dengan nilai investasi total berkisar 2,7 miliar USD (Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China 2021).

## Dinamika Hubungan Solomon Islands dengan Taiwan dan Tiongkok
Sebagai salah satu negara terbesar di Kawasan Pasifik Selatan, Kepulauan Solomon terbilang penting dalam kontestasi diplomatik antara Tiongkok dan Taiwan. Sejak mendapatkan kemerdekaan penuh dari Britania Raya pada  tahun  1978,  pemerintahan  yang  baru  berdiri  telah  dihadapkan pada  dilema  antara  membangun  hubungan  diplomatik  dengan  Taiwan atau mengikuti keputusan internasional mengakui kedaulatan Tiongkok. Semula terlihat adanya preferensi membuka hubungan diplomatik dengan Tiongkok.  Akan  tetapi  pada  tahun  1983  Pemerintah  Solomon  Islands resmi  memutuskan  memilih  mengakui  kedaulatan  Taiwan  ketimbang Tiongkok  (Aqorau  2021).  Menurut  Biddick  (1989)  keputusan  Solomon Islands tersebut berlandaskan beberapa faktor. Pertama berkaitan dengan dinamika Perang Dingin yang melibatkan pertentangan Tiongkok dengan kekuatan Barat. Kedua adalah sensitivitas pemerintahan dan masyarakat Solomon Islands terhadap eksistensi Tiongkok sebagai negara komunis. Alasan ketiga berhubungan dengan perkembangan perekonomian Taiwan yang  pada  saat  itu  jauh  lebih  baik  dibandingkan  Tiongkok.  Sehingga Pemerintah Solomon Islands mengharapkan Taiwan dapat memberikan kontribusi  besar  bagi  kompleksitas  permasalahan  pembangunan  sosial dan ekonominya.
Pada  dasarnya  kedekatan  Solomon  Islands-Taiwan  dibangun  secara gradual dimulai dari hubungan informal sejak masa awal kemerdekaan. Pada  periode  tersebut  tercatat  terdapat  empat  kali  kunjungan  langsung Perdana Menteri Solomon Islands ke Taiwan. Hingga kemudian pada

## Cheque Book Diplomacy di Balik Kebijakan Peralihan Hubungan Dilomatik Solomon Islands dari Taiwan ke Tiongkok pada Tahun 2019
tahun  1983  Pemerintah  Solomon  Islands  memutuskan  membangun hubungan tingkat konsular dengan Taiwan. Hubungan diplomatik formal di antara keduannya baru disepakati dua tahun berselang ditandai dengan pendirian Kedutaan Besar Taiwan di Ibu Kota Honiara. Terciptanya relasi diplomatik  melandasi  peluang  kerjasama  yang  lebih  besar  bagi  kedua pihak.  Seiring  adanya  ambisi  besar  Pemerintah  Solomon  Islands  dalam mengatasi  kompleksitas  permasalahan  sosial-ekonomi  nasional,  pada tahun 1990-an dirancang kerangka program pembangunan nasional dengan istilah  Constituency  Development  Funds  (CDF)  yang  mana  Pemerintah Taiwan sepakat bertindak sebagai penyedia dana utama (Aqorau 2021). Perubahan fokus kebijakan Taiwan dalam mempertahankan legitimasinya telah menempatkan Solomon Islands sebagai salah satu pilar strategisnya. Sehingga  relasi  kerjasama  kedua  pihak  terus  mengalami  peningkatan ditandai dengan pendirian kantor kedutaan Solomon Islands di Taipei pada tahun 2005. Begitu pula pada tahun 2007, perwakilan Solomon Islands dalam  UN  bersama  perwakilan  dari  negara-negara  pendukung  Taiwan lainnya  mulai  menginisiasi  pembahasan  perihal  isu  kedaulatan  Taiwan dalam agenda General Assembly UN (Putri 2019). Program pemerintah hingga aktivitas masyarakat Solomon Islands dari segala sektor semakin bergantung pada distribusi pendanaan dari Taiwan. Bahkan pada tahun 2008, federasi sepak bola Solomon Islands. meminta pendanaan sebesar 30  ribu  USD  dari  Pemerintah  Taiwan  guna  mendanai  keikutsertaannya dalam turnamen sepak bola tingkat Oceania.
Royalitas pendanaan dari Taiwan tidak dipungkiri menjadi kunci di balik kesetiaan Solomon Islands mendukung kemerdekaan Taiwan selama lebih dari 36 tahun. Menurut Transform Aqorau (2021) sedari awal hubungan diplomatik Solomon Islands dan Taiwan cenderung dibangun atas dasar kepentingan  politik  dan  ekonomi  elit  yang  dalam  beberapa  hal  justru merugikan publik Solomon Islands. Maka dari itu alih-alih menciptakan hubungan resiprokal berlandaskan mutual trust dan goodwill , stabilitas hubungan keduannya bergantung pada sejauh mana intensitas dukungan Taiwan mendanai program elit Pemerintahan Solomon Islands. pendanaan proyek Constituency Development Fund (CDF) dari Taiwan menjadi titik krusial bagi keberlangsungan hubungan kedua pihak. Data Transparency Solomon Islands dan United Nations Democracy Fund (UNDEF) mencatat bahwa anggaran program CDF tahun 2013 mencapai 36,7 juta USD yang mana sekitar 6,1 juta USD di antaranya didanai Pemerintah Taiwan. Pada tahun  2015  estimasi budget CDF  berkisar  32  juta  USD,  dialokasikan dalam berbagai program pembangunan mulai dari infrastruktur sanitasi, kelistrikan,  kesehatan,  dan  pendidikan.  Sebanyak  8,55  juta  USD  di antaranya berasal dari dana hibah Pemerintah Taiwan. Lebih lanjut data tersebut  memproyeksikan  bahwa  pada  tahun  2017  dari  45,1  juta  USD estimasi  dana  CDF,  Pemerintah  Taiwan  mampu  berkontribusi  pada kisaran nilai yang sama yakni 8,5 juta USD. Pengabaian terhadap Taiwan
dapat  mendatangkan  konsekuensi  berupa  berkurangnya  sumber pendanaan  program  pembangunan  secara  signifikan  sekaligus hilangnya salah satu sumber dukungan material bagi aktivitas politik elit pemerintahan Solomon Islands.
Pengakuan  terhadap  kedaulatan  Taiwan,  beserta  serangkaian  manfaat ekonomi  yang  didapat  tidak  serta  merta  membuat  Solomon  Islands memutus  sepenuhnya  hubungan  informal  dengan  Tiongkok.  Sebelum keputusan keberpihakkan pada Taiwan, Perdana Menteri Alebua beserta jajaran pemerintahannya intens melakukan kunjungan ke Tiongkok dalam upaya mengeksplorasi peluang pembukaan hubungan diplomatik di antara kedua  pemerintahan.  Walaupun  berujung  kegagalan,  relasi  Solomon Islands-Tiongkok terpelihara tanpa koneksi diplomatik langsung. Seperti halnya  pada  dekade  1980-an  terdapat  memorandum  of  understanding (MoU) terkait sister city antara Provinsi Guadalcanal (Solomon Islands) dan Provinsi Guangdong (Tiongkok). Kerjasama tersebut memuat berbagai aspek salah satunya tentang technical assistance dan pendanaan terhadap pengembangan shipbuilding beserta fasilitas pengolahan produk tuna di kawasan  Guadalcanal  (Biddick,  1989).  Sejak  saat  itu  kerjasama  bidang ekonomi di antara keduanya berkembang signifikan terutama menyangkut bidang  perikanan,  pertambangan,  dan  kehutanan.  Tanpa  relasi  formal, Solomon  Islands  berada  diurutan  teratas  sebagai  destinasi  utama  bagi produk  ekspor  dari  Tiongkok  di  Pasifik  Selatan.  Begitupun  sebaliknya, 90% hasil alam Solomon Islands menyuplai tumbuh kembang industri- industri di Tiongkok sejak masa awal reformasi ekonomi (Nicholas, 2021)
Grafik 3. Intensitas Perdagangan Solomon Islands dengan Tiongkok tahun 2010-2018 (Dalam Juta USD) .
Sumber: World Integrated Trade Solutions, 2019

## Cheque Book Diplomacy di Balik Kebijakan Peralihan Hubungan Dilomatik Solomon Islands dari Taiwan ke Tiongkok pada Tahun 2019
Kendati tidak memiliki hubungan diplomatik, data menunjukkan bahwa Tiongkok merupakan partner perdagangan terpenting bagi perekonomian Solomon  Islands.  Data  Asian  Development  Bank  (dalam  Gay,  2016) mencatat  nilai  ekspor  ke  Tiongkok  pada  tahun  2008  telah  mencapai 200  juta  USD.  Angka  tersebut  kemudian  meningkat  signifikan  hingga pada kisaran 360 juta USD pada tahun 2013. Sebaliknya, data yang sama menunjukkan bahwa pada tahun 2013 nilai impor Solomon Islands dari Tiongkok ialah sebesar 40 juta USD, atau berada di urutan ketiga setelah Australia dan Singapura. Hubungan kedua negara semakin dekat selaras volume  perdagangan  yang  kian  meningkat.  Data  World  Bank  (2023) memperkirakan  bahwa  pada  tahun  2017  nilai  perdagangan  di  antara keduanya  telah  mencapai  kisaran  647,5  juta  USD.  Sementara  setahun berselang Solomon Islands dan Tiongkok mencatatkan nilai perdagangan hingga  747,5  juta  USD.  Sebagian  besar  arus  perdagangan  tersebut didominasi  produk raw materials seperti  kayu,  bahan  tambang,  dan perikanan yang banyak ditemukan di wilayah Solomon Islands.

## Kebijakan Peralihan Dukungan Diplomatik Solomon Islands
dari Taiwan ke Tiongkok pada Tahun 2019
Meningkatnya  pengaruh  Tiongkok  di  kalangan  PICs  berpuncak  pada kebijakan  Pemerintah  Solomon  Islands  beralih  mendukung  Tiongkok di  tahun  2019.  Langkah  tersebut  berawal  inisiatif  Pemerintah  Solomon Islands  di  bawah  Perdana  Menteri  Ricky  Hoenipwela  dan  Partai  DAP mengkaji  ulang  relasi  diplomatik  negaranya  dengan  Taiwan  didasari dinamika  politik  internal  dan  adanya  visi  mengembangkan  kebijakan south-south  cooperation  and  partnership yang  mana  Tiongkok  dapat berkontribusi besar di dalamnya (Aqorau 2021). Walaupun pada akhirnya Partai  DAP  mengalami  kekalahan  pada  pemilihan  umum  tahun  2019, pemerintahan  baru  pimpinan  Manasseh  Sogavare  memiliki  pandangan serupa, bahwasanya peluang peralihan hubungan diplomatik dari Taiwan ke  Tiongkok  patut  dipertimbangkan.  Maka  dari  itu  mengkaji  ulang hubungan  dengan  Taiwan  sekaligus  mengkalkulasikan  kemungkinan beralih  mendukung  Tiongkok  menjadi  agenda  penting  dalam  rencana jangka  pendek  Democratic  Coalition  Government  for  Advancement (DGCA)  yang  baru  terbentuk.  Melalui  serangkaian  proses  penilaian, diikuti survey ke beberapa PICs “aliansi” Tiongkok, Pemerintah Solomon Islands pada September tahun 2019 pada akhirnya memutuskan berbalik berpihak kepada Tiongkok dan berkomitmen terhadap prinsip One China Policy (Foukona 2020).
Keputusan Solomon Islands (diikuti Kiribati) beralih mendukung Tiongkok menjadi  kekalahan  besar  bagi  pihak  Taiwan.  Tersisa  hanya  empat  dari empat  belas  PICs  yang  tetap  berkomitmen  mendukung  kemerdekaan Taiwan. Selain itu, berbeda dengan Kiribati, Solomon Islands tergolong
kekuatan  regional  utama  sekaligus  sekutu  strategis  bagi  Taiwan  di Pasifik  Selatan.  Sampai  tahun  2019,  Solomon  Islands  tetap  menjadi negara  penerima  bantuan  luar  negeri  terbesar  dari  Taiwan  (Zhang 2019).  Sebagai  timbal  balik,  Pemerintah  Solomon  Islands  konsisten mendukung  keikutsertaan  Taiwan  dalam  setiap  agenda  internasional bahkan hingga di titik terakhir sebelum keputusan peralihan diplomatik terealisasikan.  Keputusan  Solomon  Islands  (diikuti  Kiribati)  beralih mendukung  Tiongkok  merupakan  kekalahan  besar  bagi  pihak  Taiwan. Tersisa  hanya  empat  dari  empat  belas  PICs  yang  tetap  berkomitmen mendukung kemerdekaan Taiwan, di antaranya Nauru, Tuvalu, Marshall Islands, dan Palau. Selain itu, berbeda dengan Kiribati, Solomon Islands merupakan  salah  satu  PICs  terbesar  sekaligus  menjadi  sekutu  strategis bagi  Taiwan  di  kawasan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  fakta  bahwasanya sampai  tahun  2019,  Solomon  Islands  tetap  menjadi  negara  penerima bantuan  luar  negeri  terbesar  dari  Taiwan  (Zhang  2019).  Sebagai  timbal balik, Pemerintah Solomon Islands konsisten mendukung keikutsertaan Taiwan dalam setiap agenda internasional bahkan hingga di titik terakhir sebelum  keputusan  peralihan  diplomatik  terealisasikan.  Maka  dari  itu menyusul manuver diplomatik tersebut, pemerintah Taiwan menyatakan kekecewaan  besarnya.  Bahwasanya  dukungan  signifikan  yang  diberikan masyarakat bagi Solomon Islands pada akhirnya tidak diikuti komitmen dan konsistensi dalam mendukung kemerdekaan Taiwan (Office President of Republic of China 2019).
Sebaliknya  bagi  Tiongkok, diplomatic  switch Solomon  Islands merefleksikan  keberhasilan  implementasi  kebijakan  luar  negerinya  di Pasifik Selatan. Kehadiran Tiongkok memang meningkat signifikan dalam ua dekade terakhir, memperlihatkan bahwa walaupun terdiri dari negara- negara  kecil  Pasifik  Selatan  adalah  wilayah  strategis  bagi  kepentingan nasional dan internasional Tiongkok. Kunjungan langsung Premier Wen Jiabao ke Fiji pada tahun 2006 menjadi turning point bagi babak baru relasi Sino-Pacific .  Bersamaan  inisiasi  program  China-Pacific  Islands Countries  Economic  Development  Cooperation  Ministerial  Conference, pihak  Tiongkok  menegaskan  adanya  komitmen  yang  lebih  besar membantu  agenda  pembangunan  sosial-ekonomi  di  kawasan.  Hal  ini menghasilkan implikasi langsung berupa peningkatan intensitas bantuan luar negeri, investasi, dan perdagangan melalui skema kerjasama bilateral bersama dmasing-masing PICs maupun dalam kerangka multilateralisme regional  (Shie  2007).  Dewasa  ini  Tiongkok  memantapkan  posisinya sebagai secondary regional power yang  memiliki  relasi  dan  kontribusi penting di kalangan PICs. Terlihat terdapat dua kali kunjungan langsung Xi Jinping ke Fiji dan Papua Nugini pada tahun 2014 dan 2018. Sejak saat itu, kunjungan balasan dari pimpinan PICs “aliansi” Tiongkok ke Beijing juga  terbilang  intens  dan  menghasilkan  berbagai  bentuk  peningkatan kerjasama bilateral dan regional. Masing-masing pihak kemudian

## Cheque Book Diplomacy di Balik Kebijakan Peralihan Hubungan Dilomatik Solomon Islands dari Taiwan ke Tiongkok pada Tahun 2019
menyepakati  peningkatan  status  relasi  diplomatik  dari friendly and cooperative relations menjadi comprehensive  strategic  partnership bersama  Pemerintah  Tiongkok.  Delapan  pemerintah  PICs  kemudian menandatangani  MoU  penerapan  Belt  and  Road  Initiative  (BRI)  yang mana  Kawasan  Pasifik  Selatan  menjadi  bagian  dari  rancangan  21 st Maritime Silk Road Tiongkok.
Perpindahan  relasi  diplomatik  menjadi  basis  penguatan  hubungan  baik Solomon Islands dan Tiongkok yang selama ini telah berlangsung di luar kerangka government to government .  Babak  baru  hubungan  Solomon Islands-Tiongkok  ditandai  kunjungan  langsung  Perdana  Menteri Sogavare ke Beijing pada Oktober 2019. Kedua pemerintahan kemudian meresmikan hubungan diplomatik sekaligus penandatanganan integrasi Solomon Islands dalam skema pembangunan BRI. Dalam pertemuannya langsung  dengan  Xi  Jinping  dan  Li  Keqiang,  dua  pimpinan  tertinggi Tiongkok,  PM  Sogavare  menyatakan  komitmen  besar  negaranya  untuk patuh terhadap prinsip One China sesuai kesepakatan UN Assembly. Selain itu,  dengan  terbangunnya  relasi  diplomatik  langsung,  pihak  Solomon Islands  mengharapkan  peningkatan  aktivitas  perdagangan  serta  lebih banyak lagi keterlibatan perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam proses pembangunan  ekonomi  dan  iklim  bisnis  di  wilayah  Solomon  Islands (Embassy of PRC in Republic of Botswana 2019). Termasuk di dalamnya menggantikan  Taiwan  sebagai  kontributor  utama  bagi  keberlangsungan program constituency  development  funds (The  State  Council  of  PRC 2019).
Hubungan  diplomatik  memungkinkan  Solomon  Islands  dan  Tiongkok mengeksplorasi lingkup kerjasama lain di luar ranah ekonomi, perdagangan, dan bisnis. Seperti halnya di tengah gelombang pandemi, pihak Tiongkok mendukung Solomon Islands dalam bentuk technical assistance , bantuan pendanaan, dan suplai peralatan medis secara langsung (Solomon Islands Government 2020). Dewasa ini, hubungan Solomon Islands dan Tiongkok bahkan mulai merambah bidang pertahanan dan keamanan. Berdasarkan laporan Powless (dalam Liu 2022), kedua pemerintahan telah menyepakati pakta pertahanan bilateral, memungkinkan Tiongkok dalam mengerahkan kekuatan pertahanan dan keamanannya di kawasan. Terdapat beberapa poin  krusial  terkait  perjanjian  tersebut  di  antaranya,  bantuan  Tiongkok dalam memperkuat kapasitas keamanan nasional Solomon Islands. Kedua pemerintahan juga menyepakati kerjasama bidang humanitarian, respon bencana alam, dan maintaining social order . Maka dari itu Pemerintah Solomon Islands memperbolehkan kunjungan kapal perang dan elemen logistik pertahanan Tiongkok lainnya sebagai realisasi pakta pertahanan.

## Cheque-Book Diplomacy di Balik Kebijakan Pemerintahan Solomon Islands Beralih Mendukung Tiongkok
Keputusan  Pemerintah  Solomon  Islands  beralih  mendukung  Tiongkok dihasilkan  dari  perhitungan  rasional  mengenai  potensi  mendapatkan keuntungan  yang  lebih  besar  apabila  tergabung  dalam  Blok-Tiongkok dibandingkan  Taiwan.  Selama  lebih  dari  tiga  puluh  tahun  menjalin relasi  formal  dengan  Taiwan,  pihak  Solomon  Islands  sejatinya  telah mendapatkan manfaat yang terbilang signifikan. Berdasarkan himpunan data Pacific Aid Maps (2022) dalam rentang tahun 2008-2021, Solomon Islands menjadi PICs penerima ODA terbesar dari Taiwan. Tercatat dari 497,6 juta USD keseluruhan ODA Taiwan di Pasifik Selatan pada periode tersebut,  sebanyak  27,5%  atau  137,22  juta  USD  diperuntukkan  bagi Solomon Islands. Besarnya dana bantuan Taiwan tersebut dipergunakkan untuk  membiayai  berbagai  program  pembangunan  nasional.  Sebagian besar berwujud bantuan teknis dalam meningkatkan produktivitas sektor agrikultur dan perikanan lokal serta perbaikan kesehatan dan pendidikan masyarakat  setempat.  Namun  tidak  sedikit  pula  yang  direalisasikan dalam  bentuk  pembangunan  infrastruktur  fisik  penunjang  aktivitas perekonomian lokal Solomon Islands.
Pertimbangan  keuntungan  ekonomi  menjadi  poin  krusial  bagi less developed state seperti  Solomon  Islands  dan  PICs  lainnya  dalam menentukkan  afiliasi  politik  internasionalnya.  Terkait  hal  ini,  besarnya komitmen  dan  kontribusi  Tiongkok  terhadap  pembangunan  kawasan dewasa  ini  tidak  dipungkiri  menjadi  alasan  pokok  di  balik  keputusan Solomon  Islands  mengakhiri  dukungan  diplomatiknya  bagi  Taiwan. Seperti  halnya  diungkapkan  Aqorau  (2021)  terdapat  tiga  faktor  yang melandasi  keputusan  Pemerintah  Solomon  Islands.  Pertama  adalah realita bahwa Tiongkok merupakan partner perdagangan utama Solomon Islands. Tercatat pada data World Bank (2022), pada tahun 2018 keduanya mencatatkan nilai ekspor-impor sebesar 748 juta USD yang mana pihak Solomon Islands mendapatkan keuntungan surplus perdagangan hingga mencapai  512  juta  USD  dari  penjualan  bahan  tambang,  perikanan,  dan sumberdaya  kehutanan  ke  Tiongkok.  Faktor  kedua  adalah  dominasi pengusaha Tiongkok dalam iklim ekonomi dan bisnis di Solomon Islands utamanya  pada  sektor  retail.  Sementara  faktor  ketiga  berhubungan dengan  relasi  kuat sister province antara  Guangdong  dan  Guadalcanal, memungkinkan pemerintah dan masyarakat Solomon Islands berinteraksi lebih banyak dengan pihak Tiongkok dibandingkan Taiwan.
Dengan  beralih  mendukung  Tiongkok,  Solomon  Islands  mengharapkan perolehan  dukungan  dana  bantuan  dan  investasi  yang  lebih  besar. Realitanya, selama ini jumlah bantuan Taiwan bagi Pasifik Selatan tidak sebanding besarnya nilai ODA Tiongkok yang mencapai 2,73 miliar USD

## Cheque Book Diplomacy di Balik Kebijakan Peralihan Hubungan Dilomatik Solomon Islands dari Taiwan ke Tiongkok pada Tahun 2019
dalam  rentang  tahun  2008-2021.  Keseluruhan  dana  bantuan  tersebut terdistribusikan  khusus  bagi  kalangan  PICs  Blok-Tiongkok,  sehingga negara  seperti  Papua  Nugini,  Fiji,  Samoa,  Tonga,  dan  Vanuatu  mampu mendapatkan  dana  bantuan  hingga  pada  kisaran  250-960  juta  USD dalam  rentang  waktu  tersebut.  Implementasi  program  BRI  di  Pasifik Selatan  kemudian  menyediakan  prospek  aliran  dana  yang  lebih  besar bagi negara-negara tersebut. Sejak disepakati pada tahun 2018, lebih dari tiga puluh proyek pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bernilai miliaran USD telah dilaksanakan. Beberapa di antaranya adalah proyek pengembangan infrastruktur besar seperti pembangunan kawasan industri Sandaun  di  Papua  Nugini  yang  bernilai  4  miliar  USD,  perbaikan  jalan Tanna-Malekula di Vanuatu bernilai 52 juta USD, dan pembaharuan jalan Nabouwalu-Dreketi di Fiji dengan biaya 135 juta USD (Li 2022). Masifnya dana bantuan yang didapatkan PICs pendukung Tiongkok begitu timpang dikomparasikan pendapatan ODA negara-negara kawasan di Blok-Taiwan. Pada periode yang sama, sebagai penerima bantuan terbesar dari Taiwan, Solomon Islands hanya memperoleh dukungan dana maksimal 138 juta USD. Begitu pula dengan Kiribati yang hanya menerima bantuan sebesar 128 juta USD (Pacific Aid Maps 2021).
Keputusan  Solomon  Islands  berpihak  pada  Tiongkok  diikuti keikutsertaannya  dalam  program  BRI  sejauh  ini  menyajikan  prospek positif.  Walaupun  terhambat  krisis  pandemi,  diestimasikan  bahwa Tiongkok  sudah  mengalirkan  dana  bantuan  sebesar  104,15  juta  USD dalam  kurun  waktu  2019  hingga  2021.  Bantuan  tersebut  meliputi pendanaan Rural Constituency Development sebesar 34,25 juta USD dan pembangunan stadion nasional bagi penyelenggaraan Pacific Games 2023 sebesar 17,67 juta USD (Pacific Aid Maps 2021). Pihak Tiongkok juga terlihat berpartisipasi aktif dalam menyuplai kebutuhan material Solomon Islands di masa pandemi. Di antaranya pada awal April tahun 2020, Pemerintah Tiongkok memberikan dana hibah sebanyak 2,8 juta USD beserta technical assistance dan peralatan kesehatan guna meningkatkan kapabilitas dan kapasitas  otoritas  kesehatan  setempat  menghadapi  ancaman  pandemi (Solomon Islands Government 2020).  Memasuki masa global recovery pada tahun 2021, Tiongkok bertindak sebagai penyuplai vaksin utama bagi masyarakat Solomon Islands. Semntara bantuan dana dan kelengkapan medis lainnya masih dilakukan secara konsisten. Puncaknya pada tahun 2022,  Tiongkok  kembali  memberikan  dana  bantuan  sebesar  350  ribu USD guna menstimulus perbaikan perekonomian Solomon Islands pasca pandemi (Global Times 2022).
Serangkaian  realisasi  kerjasama  komprehensif  dalam  hubungan diplomatik  baru  antara  Pemerintah  Solomon  Islands-Tiongkok  tidak serta  merta  mengakhiri  persaingan  diplomatik  Tiongkok  dan  Taiwan di  Solomon  Islands.  Kenyataan  bahwa  Negara-negara  Pasifik  Selatan memiliki  kecenderungan  tidak  konsisten  dalam  menentukan  afiliasi politik internasionalnya, mendesak Tiongkok dan Taiwan terus bersaing
bersaing  meningkatkan  kontribusinya  bagi  Solomon  Islands  dan  PICs lainnya.  Pihak  Taiwan  hingga  kini  masih  terhubung  dengan  Solomon Islands  melalui  saluran  informal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  adanya dukungan  Pemerintah  Taiwan  terhadap  Pemerintah  Provinsi  Malaita yang sejak awal menolak keputusan pemerintah pusat di Honiara beralih mendukung  Tiongkok.  Dalam  pernyataannya,  Daniel  Suidani  yang merupakan pemimpin Provinsi Malaita mengecam keputusan pemerintah pusat  dengan  dalil  bahwasanya  serangkaian  kesepakatan  dan  bantuan ekonomi Tiongkok hanya akan merugikan pihak Solomon Islands seiring pembengkakkan tingkat hutang luar negeri negara. Lebih lanjut pihaknya menekankan bahwa relasi bersama Tiongkok berpotensi mempengaruhi iklim kebebasan dan praktik demokrasi di Solomon Islands. Pihak Malaita mengancam  akan  melakukan  blockade  aktivitas  ekonomi  dan  bisnis Tiongkok  bahkan  menginisiasi  gerakan  separatisme  apabila  aspirasinya tidak  diindahkan  Pemerintah  Solomon  Islands  (Hollingsworth  2020). Sejauh ini koneksi Malaita dan Taiwan masih sebatas pemberian bantuan suplai perangkat medis dan kebutuhan pokok dalam menghadapi krisis pandemi.  Akan  tetapi  keterlibatan  Amerika  Serikat  dalam  mendukung langkah  Taiwan,  menjanjikan  suplai  bantuan  hingga  25  juta  USD, berpotensi melahirkan krisis politik mandalam antara pihak Honiara dan Malaita (McDonald 2020).

## Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas  maka  ditarik  kesimpulan  bahwa  kebijakan diplomatic  switching Solomon  Islands  dari  Taiwan  ke  Tiongkok pada  tahun  2019  tidak  lepas  dari  dinamika  perseteruan cheque-book diplomacy di  Kawasan  Pasifik  Selatan.  Dapat  dikatakan  bahwa  pilihan berbalik  mendukung  Tiongkok  adalah  buah  dari  kalkulasi  rasional pemerintah dalam melihat perubahan tatanan regional dan internasional terkini.  Perkembangan  pengaruh  Tiongkok  yang  ditandai  peningkatan jumlah  bantuan  luar  negeri,  nilai  investasi,  dan  perdagangan  secara signifikan di kawasan menyediakan peluang bagi Solomon Islands dalam memperoleh  keuntungan  yang  lebih  besar.  Pada  kenyataannya,  selama lebih dari tiga puluh tahun menjadi partner strategis Taiwan, penerimaan bantuan  pembangunan  yang  diterima  Solomon  Islands  relatif  inferior jika  dikomparasikan  aliran  bantuan  dan  investasi    pembangunan  yang diterima  PICs  “aliansi”  Tiongkok.  Di  sisi  lain,  meskipun  tidak  menjalin hubungan  formal,  sejak  dahulu  Tiongkok  sudah  menjadi  partner perdagangan  terpenting  bagi  Solomon  Islands  yang  mana  hampir keseluruhan  komoditas  mentah  yang  dihasilkan  diimpor  oleh  industri besar di Tiongkok. Selama tiga tahun menjalin hubungan formal bersama Tiongkok  dan  terintegrasi  dalam  ambisi  besar  BRI,  Solomon  Islands telah  menerima  serangkaian  manfaat.  Dimulai  dari  kontribusi  dana Tiongkok  bagi  pembangunan  stadion  nasional  hingga  pendanaan  bagi program  pembangunan constituency  funds .  Pemerintah  Tiongkok  juga terbilang aktif memberikan dukungan baik teknis maupun material bagi upaya  penanganan  masalah  pandemi  di  Solomon  Islands.  Kedepannya, terciptanya  hubungan  diplomatik  Solomon  Islands-Tiongkok  dapat menjadi basis bagi perluasan ruang lingkup kerjasama strategis di antara keduannya.

## Cheque Book Diplomacy di Balik Kebijakan Peralihan Hubungan Dilomatik Solomon Islands dari Taiwan ke Tiongkok pada Tahun 2019

## References
Buku Munro, Dana G., 1964. Intervention and Dollar Diplomacy in Caribbean . Princeton: Princeton University Press.

## Artikel dalam Buku
Aqorau, Transform, 2021. “Solomon Islands Foreign Policy Dilemma and The Switch from Taiwan to China”, The China Alternative . Austral- ia: ANU Press.

## Artikel Jurnal
Biddick, Thomas V., 1989. “Rivalry in the South Pacific: The PRC and Tai- wan”, Asian Survey , 29(8): 800-815.

## Artikel Online
Batley,  James,  2016.  “Constituency  Development  Funds  in  Solomon  Is- lands”  [online].  In    https://dpa.bellschool.anu.edu.au/sites/de- fault/files/publications/attachments/2016-07/ib2015.67_batley. pdf [accessed on February 17, 2023.
Bauer, Sydney, 2023. “The Pacific Games Wrap Small Countries in Big Pow- er  Struggles”  [online].  In  https://foreignpolicy.com/2023/02/03/ solomon-islands-pacific-games-china-united-states-australia/  [ac- cessed on February 17, 2023].
Dayant,  Alexandre  dan  Euan  Moyle,  2020.  “Chequebook  Diploma- cy  in  The  Pacific:  Not  Just  a  Big  Fish”  [online].  In  https://www. lowyinstitute.org/the-interpreter/chequebook-diplomacy-pacif- ic-not-just-big-fish [accessed on February 17, 2023].
Elman, Miriam Fendius, 2015. “The Foreign Policy of Small States: Chal- lenging Neorealism in Its Own Backyard” [online]. In http://www. maihold.org/mediapool/113/1132142/data/Fendius.pdf  [accessed on February 18, 2023].
Embassy  of  the  People’s  Republic  of  China  in  Australia,  2021.  “Xi Jinping  Speaks  with  Prime  Minister  of  Solomon  Islands”  [on- line].  In  http://au.china-embassy.gov.cn/eng/zgxw_4/202109/ t20210925_9590160.htm. [accessed on February 18, 2023].
Global  Times,  2022.  “Chinese  Aircraft  Arrived  in  Solomon  Islands  with Anti  Epidemic  Supplies”  [online].  In  https://www.globaltimes.cn/ page/202202/1252588.shtml. [accessed on February 18, 2023].
Hollingsworth,  Julia,  2020.  “The  PacificIslands  Province  is  Frustrated with China’s Presence That it’s Pushing for Independence” [online]. In https://edition.cnn.com/2020/09/17/asia/solomon-islands-ma- laita-intl-hnk-dst/index.html [accessed on February 18, 2023].
Karambelkar, Amruta, 2022. “The China-Solomon Islands Bilateral Secu- rity Pact” [online]. In https://www.vifindia.org/sites/default/files/ The-China-Solomon-Islands-Bilateral-Security-Pact.pdf  [accessed on February 17, 2023].
Li,  Carol,  2022.  “The  Belt  and  Road  Initiative  in  Oceania:  Understand- ingthe    People’s  Republic  of  China  Strategic  Interest  and  Engage- ment in Pacific” [online]. In https://www.cfe-dmha.org/LinkClick. aspx?fileticket=FaplgGeo2ps%3D&portalid=0. [accessed on Febru- ary 17, 2023].
Liu, Zongyuan Zoe, 2022. What China-Solomon Islands Pact Means for the  US  and  South  Liu,  Zongyuan  Zoe,  2022.  “What  China-Solo- mon  Islands  Pact  Means  for  the  US  and  South  Pacific”  [online].
In https://www.cfr.org/in-brief/china-solomon-islands-securi- ty-pact-us-south-pacific. [accessed on February 18, 2023].
Maddern, Stacy W., 2020. “Dollar Diplomacy: Roosevelt to Taft 1890-1913” [online].  In  https://www.academia.edu/es/43524461/Dollar_Di- plomacy_Roosevelt_To_Taft. [accessed on February 17, 2023].
McDonald,  Joshua,  2020.  “US  Aid  Pledge  to  Pro  Taiwan  Solomon  Is- lands  Province  Rises  Eyebrow”  [online].  In  https://thediplomat. com/2020/10/us-aid-pledge-to-pro-taiwan-solomon-islands-prov- ince-raises-eyebrows/ [accessed on February 18, 2023].
Ministry  of  Foreign  Affairs  of  the  People’s  Republic  of  China,  2022. “Cooperation  between  China  and  the  Pacific  Islands  Coun- tries” [online]. In
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/
wjdt_665385/2649_665393/202205/t20220524_10691917.html [accessed on February 18, 2023].
Ministry  of  Foreign  Affairs  of  the  People’s  Republic  of  China,  2022. “Eight  Pronged  Important  Consensus  Reached  by  China  and  Sol- omon  Islands”  [online].  In  https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ zxxx_662805/202205/t20220527_10693484.html  [accessed  on February 18, 2023].

## Cheque Book Diplomacy di Balik Kebijakan Peralihan Hubungan Dilomatik Solomon Islands dari Taiwan ke Tiongkok pada Tahun 2019
Nicholas, Josh, 2021. “How China Dominates the Pacific’s Logging, Min- ning,  and  Fishing”  [online].  In  https://www.theguardian.com/ world/2021/may/31/the-3bn-bargain-how-china-dominates-pacif- ic-mining-logging-and-fishing [accessed on February 18, 2023].
OEC Data, 2022. “China and Solomon Islands Economic Data” [online]. In  https://oec.world/en/profile/bilateral-country/chn/partner/slb [accessed on February 18, 2023].
Office of the President Republic of China, 2019. “President Tsai’s State- ment on Termination of Diplomatic Relations with Solomon Islands” [online]. In https://english.president.gov.tw/News/5843. [accessed on February 17, 2023].
Salem,  Saber,  2020.  “Sino-Taiwan  Cheque-book  Diplomacy  in  The  Pa- cific”  [online].  In    https://www.e-ir.info/2020/06/22/sino-tai- wan-chequebook-diplomacy-in-the-pacific/  [accessed  on  February 18, 2023].
Solomon  Islands  Broadcasting  Corporation,  2017.  “Taiwan  Disburse  29 million for  Constituency Development Funds” [online]. In https:// www.sibconline.com.sb/taiwan-disburses-29m-for-constituen- cy-development-fund/ [accessed on February 17, 2023].
Solomon Islands Government, 2020. “PRC Hands 2,5 million USD in Cash to Fight Covid-19” [online]. In https://solomons.gov.sb/prc-hands- 2-5m-in-cash-grant-to-fight-covid-19/.  [accessed  on  February  17, 2023].
Solomon  Times,  2014.  “The  Constituency  Development  Funds  Release” [online].  In  https://www.solomontimes.com/news/constituen- cy-development-funds-released/8053.  [accessed  on  February  17, 2023].
State Council of the Peoples Republic of China, 2019. “Premier Li Meets with  Solomon  Islands  PM”  [online].  In  http://english.www.gov. cn/premier/news/201910/09/content_WS5d9dd032c6d0b- cf8c4c14c83.html. [accessed on February 17, 2023].
Steinsson, Sverrir dan Buldur Thorhallsson, 2017. “Small States Foreign Policy” [online]. In file:///C:/Users/katong/Downloads/Thorhalls- sonandSteinsson-SmallStateForeignPolicy.pdf  [accessed  on  Febru- ary 18, 2023].
Transparency Solomon Islands, 2017. “Consultancy Development Funds Community  Consultation  and  Assesement  Workshop”  [online].  In https://www.solomonchamber.com.sb/media/1356/tsi_undp_ cdf-project-presentation_2017-development-partners-11072017. pdf [accessed on February 18, 2023].
Zhang,  Denghua,  2019.  “Comparing  China  and  Taiwan  Aid  to  Pacif- ic”  [online].  In  https://openresearch-repository.anu.edu.au/bit- stream/1885/186125/1/ib_2019_20_zhang_final.pdf  [accessed  on February 18, 2023].