## JURNAL KOMUNIKASI HUKUM
Volume 7 Nomor 2, Agustus 2021 P-ISSN: 2356-4164, E-ISSN: 2407-4276 Open Access at : https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja
Kajian  Hukum Non-Competition  Clause dalam  Perjanjian  Kerja Menurut Perspektif Hukum Indonesia
Windi Afdal 1 , Wulan Purnamasari 2
Fakultas Hukum, Universitas Internasional, Batam Indonesia Email : 1851094.wulan@uib.edu
Info Artikel

## Abstract
Masuk: 1 Juni 2021 Diterima: 12 Juli 2021
Terbit: 1 Agustus 2021 Keywords: Non-Competition Clause, Employment Agreement The  existence  of  a  work  agreement  in  a  clause containing labor arrangements to approve or not a job position as an employee or part of a company that will  be  considered  as  a  competitor  or  opponent engaged in the same business field for a period after the  employee  is  dismissed  or  the  relationship  is terminated. work. This clause was created because of the fear of the company or the person who works for the employee if later the dance will reveal the secrets of  their  company  which  are  very  confidential  and have high economic value to the new company where they  work  again,  the  new  company  tries  to  take advantage  of  knowledge  of  employees  who  have worked in the previous company for a long time. The type of employment agreement contained in the non- competition  clause  is  intended  to  protect  the confidentiality  of  the  company's  economic  nature. But in reality, this clause places a lot of restrictions on workers  which  is  contrary  to  the  provisions  on  the freedom of every worker as regulated in the law. The purpose  of  this  study  is  to  find  out  how  the  legal relation  is  to  the  problem  of  applying  the  non- competition clause in work agreements according to law in Indonesia. This research was conducted using a  normative  juridical  method,  namely  examining library  materials  used  in  the  field  of  law  through  a literature study that is descriptive in nature, with the
aim  of  understanding  how  existing  practices  are related to the law enforced in Indonesia. The results of this study indicate that the application of clauses and competition has violated a person's right to the right to freedom to choose a job that is protected and guaranteed by the law by the state as stated in the human rights law and labor law.
Abstrak
Kata kunci: Klausul Non-Kompetisi, Perjanjian Kerja
Corresponding Author: Windi Afdal Adanya  perjanjian  kerja  di  dalam  sebuah  klausul yang yang memuat tentang pengaturan tenaga kerja untuk  menyetujui  atau  tidak  posisi  pekerjaan sebagai  karyawan  atau  bagian  perusahaan  yang akan  dianggap  sebagai  pesaing  atau  lawan  yang bergerak di bidang usaha yang sama untuk jangka waktu setelah pekerja tersebut diberhentikan atau dilakukannya  pemberhentian  hubungan  kerja. Klausul  ini  tercipta  karena  rasa  takut  dari perusahaan  terhadap  pekerja  terdahulu  akan membocorkan  rahasia  dari  perusahaan  mereka yang  sifatnya  sangat  rahasia  dan  memiliki  nilai ekonomis  yang  tinggi  kepada  perusahaan  baru tempat mereka bekerja. Tetapi dalam kenyataannya klausul  ini  memberikan  batasan  kepada  pekerja yang  bertentangan  dengan  ketentuan  kebebasan setiap  pekerja  yang  diatur  di  dalam  UU.  Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kaitan  hukumnya  permasalahan  pemberlakuan klausul  non  kompetisi  di  dalam  perjanjian  kerja menurut  hukum  di  Indonesia.  Penelitian  ini dilakukan  dengan  metode  yuridis  normatif  yaitu menelaah bahan pustaka yang digunakan di bidang hukum  melalui  studi  kepustakaan  yang  bersifat deskriptif analisis yang tujuannya untuk memahami bagaimana praktek yang ada dan dikaitkan dengan hukum  yang  diberlakukan  di  Indonesia.  Hasil  dari penelitian  ini  menunjukkan  jika  pemberlakuan klausul  non-kompetisi  sudah  melanggar  hak kebebasan  seseorang  untuk  dapat  memilih pekerjaan  yang  dilindungi  dan  dijamin  hukumnya oleh negara yang tercantum di dalam UU HAM dan UU Ketenagakerjaan.

## A. Latar Belakang
Pembangunan  sosial  memiliki  tujuan  untuk  melakukan  perbaikan  dan pembangunan  terhadap  masyarakatnya  secara  keseluruhan  di  seluruh  wilayah Indonesia yang sesuai dengan tujuan dari isi pembukaan UUD NRI 1945 tepatnya di alinea  ke-4  yang  dijelaskan  bahwa  kemudian  yaitu  untuk  menciptakan  atau membentuk sebuah pemerintahan negara Indonesia yang bisa melindungi seluruh bangsa Indonesia dan segenap seluruh tumpah darah dari rakyat Indonesia dengan tujuan memajukan kesejahteraan secara umum mencerdaskan kehidupan bangsa juga dapat melaksanakan ketertiban dunia yang didasarkan kepada kemerdekaan dan  perdamaian  dan  keadilan  sosial  bagi  masyarakat  Indonesia.  Dalam  hal  ini ketenagakerjaan  mendominasi  peran  penting  untuk  langkah  memajukan kesejahteraan umum dengan cara melakukan perlindungan terhadap hak-hak dasar dari seorang pekerja dan bagaimana memperlakukan tenaga kerja tanpa melakukan diskriminasi apa itu. 1 kegiatan melakukan pekerjaan adalah hak dari setiap manusia yang harus dijamin dengan kekuatan hukum pada pemerintah maupun negara yaitu setiap orang memiliki hak yang sama untuk bekerja dan bebas memiliki pekerjaan sesuai  dengan  keinginan  dan  kemampuan mereka  miliki  maka  secara umum hak seseorang pekerja juga termasuk ke dalam hak asasi manusia dijelaskan di Pasal 28 ayat 2 UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa semua orang memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan serta segala perlakuan yang adil dan manusiawi dalam sebuah hubungan pekerjaan.
Masyarakat  Indonesia  yang  tercipta  sebagai  makhluk  sosial  akan  terus melakukan hubungan kepada manusia lainnya sesama masyarakat Indonesia untuk melakukan  sebuah  kegiatan  yang  tidak  dapat  terlepas  dari  terciptanya  sebuah perjanjian yang memikat antara pekerja dan si pemberi pekerjaan. 2 Film perjanjian tersebut  yang  dibuat  secara  bersama-sama  salah  satu  jenis  perjanjian  yang  akan menimbulkan ikatan hubungan kerja adalah kesepakatan antara pengusaha dengan telah melakukan kesepakatan perjanjian kerja yang memuat tentang jenis pekerjaan dan upah maupun unsur-unsur dalam pekerjaan tersebut.
Di dalam sebuah hubungan ketenagakerjaan makan akan dijumpai dua unsur pekerja atau buruh. 3 Di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan  pengertian  buruh  dijelaskan  sebagai  orang  yang melakukan  pekerjaan  dan  menerima  upah  atau  imbalan  dalam  bentuk  apapun sedangkan  di  dalam  Pasal  1  angka  4  Undang-Undang  Ketenagakerjaan, ketenagakerjaan perusahaan diartikan sebagai pengusaha atau perseorangan atau badan hukum ataupun badan lainnya yang memberikan pekerjaan kepada pekerja dengan membayar sejumlah uang atau imbalan dalam bentuk apapun. Hubungan dari  keduanya  adalah  hubungan  yang  dapat  menghasilkan  suatu  perjanjian  atau perikatan.  Berikan  tersebut  merupakan  keuntungan  yang  menyebabkan  hukum
1 Agustianto,  dan  Rodeen  Chenggaliex  Chenggaliex.  "Analisis  Yuridis  terhadap  Tenaga  Kerja  Asing “Tiongkok” yang Dipekerjakan di Kota Batam Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan." Journal of Judicial Review 19.2 (2018): 175-189., hlm. 176.
2 Rina  Shahriyani  Shahrullah,  Wagiman  Wagiman,  dan  Surya  Rizal.  "Penyelenggara  Jaminan  Sosisal Ketenagakerjaan  Terhadap  Sektor  Jasa  Konstruksi  Di  Provinsi  Kepulauan  Riau." Journal  of  Judicial Review 16.1 (2017): 3-17., hlm. 5.
3 Rahmi  Ayunda,  Raihan  Radinka  Yusuf,  dan  Hari  Sutra  Disemadi.  "Efektivitas  Kebijakan  Pemerintah Tentang  Perlindungan  Sosial  Pekerja  Migran  Indonesia:  Studi  Hukum  di  Provinsi  Kepulauan Riau." JUSTISI 7.2 (2021): 89-104., hlm. 90.
dari dua orang atau lebih atau dua pihak atau lebih yang saling berlawanan untuk melakukan atau memberikan kewajiban.
Menurut  ketentuan  Pasal  1233  dari  KUHPerdata  sebuah  perjanjian  atau perikatan didasari dari dalam undang-undang. Maka perikatan yang terjadi antara seorang  pekerja  dengan  perusahaan  atau  orang  yang  memberi  kerja  adalah perikatan  yang  lahir  karena  suatu  perjanjian.  Dalam  Pasal  1313  KUHPerdata diartikan  sebagai  dengan  jenis  perjanjian  merupakan  sebuah  kesepakatan  yang berisikan tentang janji yang dinyatakan.
Sebuah janji yang dilakukan antara pekerja dan pemberi kerja biasanya juga disebut  sebagai  perjanjian  kerja  yang  memiliki  atau  syarat-syarat  kerja  hak  dan kewajiban dari semua pihak saat pekerjaan itu dimulai sampai dengan berakhir nya sebuah  perjanjian  pekerjaan.  Perjanjian  pekerjaan  ini  memiliki  fungsi  untuk mengikat pekerja dan perusahaan karena keduanya perjanjian ini memuat tentang kesepakatan antara dua pihak disebut yang didasari kepada ketentuan ketentuan dalam  undang-undang  ketenagakerjaan  mesin  berdasarkan  peraturan  peraturan secara  umum  jika  sesuatu  itu  tidak  diatur  di  dalam  undang-undang ketenagakerjaan. Di dalam kuhp perdata perjanjian yang sifatnya melengkapi maka aturan hukum dapat dikesampingkan. Dalam sebuah perjanjian kerja akan dimulai tentang  kebebasan  berkontrak. 4 Pengaturan  tentang  kebebasan  berkontrak  ini memberikan kebebasan para pekerja atau para pihak untuk melakukan perjanjian dengan siapapun dan bebas untuk menentukan isi perjanjian dan pelaksanaan juga persyaratan yang disepakati untuk menentukan bentuk perjanjiannya yang tertulis maupun  lisan. 5 Namun  asas  kebebasan  berkontrak  ini  tidak  dibenarkan  jika bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan  lainnya  ampun  ketertiban masyarakat  umum.  Namun  di  dalam  kenyataannya  banyak  perjanjian  kerja  yang memuat  tentang  klausul  dan  kompetisi  yang  dengan  terpaksa  harus menandatangani  oleh  penerima  kerja  yang  biasanya  berbentuk  tertulis  maupun sebuah  surat  pernyataan  yang  diwajibkan  oleh  si  pemberi  kerja. 6 Klausul  dan kompetisi seperti ini dirasa memberatkan oleh penerima kerja namun dengan mau tidak  mau  menerima  kerja  harus  menandatanganinya.  Klausul  ini  membuat  si pekerja terikat untuk tidak pindah kerja ke perusahaan pesaing yang bergerak di bidang usaha yang sama pada periode waktu tertentu untuk melindungi rahasia dari perusahaannya. Padahal dalam ketentuan undang-undang sudah dijelaskan bahwa setiap  orang  berhak  untuk  bebas  memilih  atau  mendapatkan  pekerjaan  yang  ia sukai  dengan  memperoleh  penghasilan  yang  adil  dan  jugalajaya  berdasarkan ketentuan  undang-undang  ketenagakerjaan  namun  pada  kenyataannya  masih sering  terjadi  permasalahan-permasalahan  seperti  ini  antara  perusahaan  atau pemberi kerja terhadap orang yang bekerja.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  dijelaskan  bahwa  seorang  pekerja  akan  selalu  berada  di  bawah pengusaha  atau  pemberi  kerja  karena  kedudukan  pekerja  tidak  sama  dengan
4 Fithriatus Shalihah. "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham." UIR Law Review 1.2 (2017): 149-160., hlm. 152.
5 Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm . 7.
6 Muhammad  Wildan.  "Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  Kontrak  Dalam  Perjanjian  Kerja  Waktu Tertentu  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan." Jurnal  Hukum Khaira Ummah 12.4 (2017): 833-841., hlm. 836.
pemberi  kerja.  Ketidakseimbangan  ini  terlihat  di  dalam  perjanjian  kerja  yang memuat  tentang  Rasul  dan  kompetisi  di  dalam  isi  perjanjiannya.  Grosir  dan kompetisi merupakan yang berlaku setelah berakhirnya perjanjian pekerjaan yang melarang seorang pekerja untuk melamar pekerjaan di perusahaan dengan posisi atau jenis kerja yang sama dengan perusahaan yang sebelumnya tempat ia bekerja. Sebenarnya seorang pekerja bisa saja menolak kerasulan dengan kompetisi ini  yang  dicantumkan  dalam  sebuah  perjanjian  hari  ini  sesuai  dengan  apa  yang menjadi syarat sahnya sebuah perjanjian yang telah diatur di dalam KUHPerdata tepatnya di Pasal 1320 contoh kepada Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  telah  menyebutkan  bahwa  perjanjian haruslah dibuat karena kesepakatan yang terjadi diantara kedua belah pihak dan kemampuan untuk melakukan perbuatan berdasarkan hukum dan adanya sebuah pekerjaan  yang  bisa  dilakukan  dan  dijanjikan  tidak  belakang  dengan  ketentuan hukum maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Sebuah  penolakan  terhadap  ketentuan  klausul  dan  kompetisi  sebenarnya dapat dilakukan oleh seorang pekerja namun ketika ia memiliki banyak kemampuan atausesuai dengan keterampilan yang mereka miliki.
Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Rizky Amalia yang mengkaji “ Non- Competition  Clause dalam  Perjanjian  Kerja”  pada  tahun  2011; 7 oleh  Rizki  Nur Annisa,  Adi  Sulistiyono,  dan  Emmy  Latifah  yang  berfokus  pada  “Urgensi  Kontrak Kerja yang Berkeadilan sebagai Upaya Perlindungan Hukum Rahasia Dagang”; 8 dan oleh  Sartika  Nanda  Lestari,  Sakhiyatu  Sova,  dan  Rinitami  Njatrijani  “Penerapan Klausul Non-Persaingan sebagai Dasar Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia” pada tahun 2017. 9 Maka dari beberapa penelitian terdahulu dan latar belakang ini dapat dikemukakan lah bagaimana ketentuan hukum tentang klausa non kompetisi dalam  sebuah  perjanjian  kerja  berdasarkan  ketentuan  undang-undang  yang diberlakukan di Indonesia.

## B. Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini  penulis  berusaha  untuk  memecahkan  suatu permasalahan  yang  penulis  lakukan  dengan  sistematika  dan  metode  juga  teknik- teknik  secara  ilmiah.  Penulis  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif yaitu  dengan  melakukan  penelitian  yang  didasari  kepada  data-data  yang  didapat dari  kepustakaan  an  seperti  buku  ataupun  peraturan  perundang-undangan. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menerangkan atau menggambarkan sebuah permasalahan  Dengan  menggunakan  teori  yang  menjadikan  landasan  untuk pemecahan  masalah  dalam  penulisan  dan  peraturan  undang-undang  yang diberlakukan  di  Indonesia  yang  menyangkut  dengan  permasalahan  yang  penulis kaji  untuk  menganalisis  fakta  yang  terjadi  di  lapangan  secara  logis  dan  memiliki landasan yang jelas ataupun sumber yang jelas sehingga menjadi sebuah karya yang
7 Rizky Amalia. "Non-Competition Clause dalam Perjanjian Kerja." Yuridika 26.2 (2011): 117-128., hlm. 117.
8 Rizki  Nur  Annisa,  Adi  Sulistiyono,  dan  Emmy  Latifah.  "Urgensi  Kontrak  Kerja  Yang  Berkeadilan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Rahasia Dagang." Masalah-Masalah Hukum 47.4 (n.d): 357-373., hlm. 357.
9 Sartika  Nanda  Lestari,  Sakhiyatu  Sova,  and  Rinitami  Njatrijani.  "Implementation  of  Non-competition Clause as the Basis of Trade Secret Protection in Indonesia." Jurnal Dinamika Hukum 17.3 (2017): 320- 327., hlm. 320.
memiliki  kesesuaian  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Bahan-bahan  hukum  yang penulis  kumpulkan  mendapatkan  pada  penelitian  ini  selanjutnya  dijadikan  data- data yang meliputi “UUD NRI 1945, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UUHAM), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan” serta penelitian yang memiliki keterkaitan pembahasan dengan permasalahan yang penulis lakukan

## C. Hasil dan Pembahasan
Salah  satu  usaha  untuk  melakukan  pemenuhan  kebutuhan  hidup  adalah dengan  bekerja  yang  akan  menyebabkan  hubungan  dengan  ketentuan ketenagakerjaan  di  Indonesia.  Karena  bekerja  jugalah  akhirnya  masyarakat  akan melakukan interaksi sesama dengan masyarakat lainnya yang akan memunculkan hubungan  hukum. 10 Penting  sekali  untuk  masyarakat  dapat  memahami  tentang hukum ketenagakerjaan yang biasanya mengikat dirinya yang menjadi salah satu pegawai  di  sebuah  perusahaan  dimana  tempat  ia  bekerja.  Dalam  sebuah ketenagakerjaan maka terdapat pula pihak pengusaha atau pemberi pekerjaan yang memiliki peran yang sangat penting dalam dunia ekonomi karena perusahaan yang ia pimpin selalu berkompetisi. 11
Peran  dari  adanya  perusahaan  maka  akan  mewujudkan  sebuah  lapangan pekerjaan.  Ketentuan  hukum  ketenagakerjaan  yang  diberlakukan  di  Indonesia menjelaskan  jika  hubungan  kerja  yang  sah  dan  diakui  oleh  negara  adalah  yang timbul  karena  adanya  kesepakatan  kontrak  yang  menjadi  bentuk  pengikat  bagi seorang  pekerja  dengan  perusahaan  tempat  ia  bekerja.  Kontrak  tersebut  dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis namun berbeda dengan perjanjian kerja untuk waktu yang tertentu maka hal ini wajib dilakukan dengan cara tertulis. Berdasarkan  Pasal  1  angka  15  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Undang- Undang  tentang  Ketenagakerjaan  dijelaskan  tentang  unsur-unsur  di  dalam hubungan kerja yaitu perintah pekerja dan upah atau imbalan yang harus dipenuhi sehingga terlaksananya sebuah hubungan kerja yang baik. 12
Secara teori hubungan kerja memuat hal-hal seperti berikut ini:
1. Adanya perjanjian kerja sebagai ciri-ciri dari sebuah hubungan kerja
2. Para pengusaha atau pemberi kerja memiliki hak yang diperoleh dari sifat kerja  yaitu  adanya  pekerjaan  di  bawah  kepemimpinannya  atau  yang dikuasainya
3. Setelah  pekerjaan  itu  dilakukan  maka  memberikan  upah  menjadi  sebuah kewajiban  yang  harus  didapatkan  oleh  si  pekerja  untuk  memenuhi kebutuhan  hidupnya  maka  dari  itu  pengusaha  harus  segera  memberikan kepada semua kerja
4. Selesainya masa hubungan kerja
5. Selama  hubungan  kerja  masih  terjadi  maka  bisa  saja  terjadi  perselisihan hubungan  industrial  dalam  hubungan  kerja  maka  penyelesaiannya  yang
10 Dewa  Gede  Giri  Santosa.  "Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Pasca  Undang-Undang  Cipta  Kerja: Implementasi Dan Permasalahannya." DiH: Jurnal Ilmu Hukum 17.2 (2021): 178-191., hlm. 189.
11 I.G. Rai Widjaja, Hukum Perseroan Terbatas , (Bekasi : Kesain Blanc, 2006), 1.
12 Zaeni Asyahadie, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja , (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2008), 52.
memuat  tentang  hak  dan  kewajiban  para  pihak  akan  diselesaikan menggunakan hubungan industrial.
Untuk  menciptakan  sebuah  tujuan  dari  hukum  ketenagakerjaan  sosial  di bidang  ketenagakerjaan  dengan  begitu  pemerintah  harus  mengambil  peran  yang sangat signifikan untuk mewujudkan hal ini. Walau semua pihak yang terlibat dalam hubungan kerja memiliki hubungan yang bersifat perdata namun hal itu akan terasa sulit.  Karena  itu  pemerintah  harus  pelan-pelan  ikut  andil  di  dalam  mengatasi permasalahan  ketenagakerjaan  dengan  memberlakukan  segenap  peraturan perundang-undangan yang telah disesuaikan. 13
Pesatnya  perkembangan  industri  di  lingkungan  Indonesia  mempengaruhi juga  kepada  bentuk  dan  isi  dari  sebuah  perjanjian  kerja  yang  terus  mengalami perkembangan. 14 Salah  satu  dari  itu  adalah  bentuk  perjanjian  kerja  yang didalamnya  terdapat  kesepakatan  tentang  klausula  non  kompetisi  di  dalam keberagaman  undang-undang  ketenagakerjaan  Indonesia.  Klausula  kompetisi adalah  klausula  yang  mengatur  tentang  beberapa  waktu  setelah  diadakannya pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja maka si pekerja menyatakan untuk bersedia tidak bekerja pada suatu perusahaan kompetitor atau pesaing. Contohnya seperti seorang yang memiliki ahli tambang berniat untuk mengajukan resign dari perusahaan  dimana  tempat  ia  bekerja  maka  pekerja  tersebut  tidak  dibenarkan untuk bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan lainnya selama kurun  waktu  yang  disepakati  di  dalam  klausula  non  kompetisi  di  dalam  kontrak kerja  yang  mereka  buat.  Klausula  ini  memang  dapat  saja  mematikan  atau menghambat karir seseorang, padahal untuk mengundurkan diri adalah hak yang sesuai dan diatur didalam kepmenaker nomor 150 tahun 2000 tentang PHK atau pemutusan hubungan kerja, imbalan dan pesangon dan lain-lainnya.
Di negara lain seperti Jerman Belanda dan Prancis klausula dan kompetisi ini mendapat  respon  yang  beragam.  Walaupun  negara-negara  itu  memperbolehkan pelaksanaan  klausula  ini  tetapi  mereka  juga  memberikan  batasan-batasan  yang ketat misalnya seperti pembatasan terhadap kurun waktu yang tidak boleh lebih dari 2 tahun karena hal ini adalah pertimbangan dari kebutuhan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka tidak dibenarkan jika kesepakatan klausula non kompetisi akhirnya memberikan hambatan kepada karyawan dalam mencari rezeki.  Berbeda  pula  di  Indonesia  yang  sampai  sekarang  belum  ada  kepastian hukum yang melarang atau memperbolehkan penggunaan klausula dan kompetisi ini.
Dilandasi  oleh  KUHPerdata  maka  klausula  non  kompetisi  ini  diatur  untuk pelaksanaannya. Walaupun di dalam KUHPerdata tidak digunakan kata klausul dan kompetisi  namun  konsep  atas  penjelasannya  adalah  sama  yang  dinyatakan  yaitu suatu janji dilakukan antara majikan dengan buruh yang mana pihak hanya dibatasi dalam  kekuasaan  untuk  setelah  berakhirnya  hubungan  kerja  untuk  melakukan pekerjaan dengan suatu cara hanya akan sah apabila janji itu dibuat di dalam suatu perjanjian tertulis atau dalam suatu reglemen dengan si pekerja.
13 Abdul Hakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia , (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009), 43.
14 Vicko Taniady, et al. "PHK Dan Pandemi COVID-19: Suatu Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang- Undang Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia." Jurnal Yustisiabel 4.2 (2020): 97-117., hlm. 99.
Memang sumber perikatan tidak tergantung kepada sebuah perjanjian harus bergantung  kepada  aturan  atau  undang-undang  yang  diberlakukan.  Undang- Undang  yang  menurut  penulis  memiliki  regulasi  tentang  pemberlakuan  klausula dan kompetisi adalah:
1. UUD NRI 1945 yang di dalam salah satu Pasal disebutkan bahwa hubungan kerja  yang  dilakukan  oleh  siapapun  memiliki  kesamaan  hak  di  dalam memilih dan diberi pekerjaan dan menerima imbalan serta perlakuan yang adil selama bekerja masih bekerja.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjeda mengatur  tentang  hak  seseorang  di  dalam  pekerjaannya  dan  hak  untuk mendapatkan  penghasilan  yang  layak  di  manapun  pekerja  itu  melakukan pekerjaan.
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang juga mengatur  tentang  hak  seseorang  di  dalam  mendapatkan  pekerjaan  untuk memenuhi kebutuhannya secara adil kepada pekerja.
Peraturan hukum yang ada di Indonesia tidak secara tegas mengatur tentang pembatasan  pemberlakuan  klausula  dan  kompetisi.  Tidak  adanya  aturan  hukum yang melarang pencantuman klausula non kompetisi ini dalam sebuah perjanjian kerja  selama  para  pihak  itu  masih  menyimpan  hati  untuk  menundukkan  diri terhadap  Rasulullah  yang  dimasukkan  ke  dalam  perjanjian  kerja.  Berdasarkan ketentuan perjanjian di Indonesia maka sah ketika memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kecakapan, sepakat, suatu hal yang tertentu dan sebab-sebab yang halal. Disamping itu tentang kebebasan berkontrak yang  dimuat  dalam  Pasal  338  KUHPerdata  menjelaskan  bahwa  perjanjian  yang dibuat dengan saat akan diberlakukan sebagai undang-undang ketenagakerjaan dan memuat perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang- undangan.
Hubungan  hukum  yang  terjadi  antara  pekerja  dan  pemberi  kerja  yang dituangkan di dalam sebuah perjanjian yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pekerja dan pemberi kerja itu. 15 Perjanjian kerja juga sering disebut sebagai perjanjian  yang  dilakukan  antara  pekerja  dan  pengusaha  yang  memuat  tentang segala syarat secara timbal balik yang wajib untuk dipenuhi oleh seluruh pihak baik pihak  pekerja  maupun  si  pemberi  kerja  yang  sesuai  dengan  hak  dan  kewajiban masing-masing. 16
Sebuah  perjanjian  kerja  memiliki  sifat  memaksa  karena  salah  satu  pihak tidak  dapat  atau  tidak  bisa  menentukan  keinginannya  dalam  perjanjian  tersebut. Satu pihak memiliki posisi yang lebih kuat jika dibandingkan dengan pihak lainnya dan satu pihak lagi memiliki kedudukan yang lebih rendah atau posisi yang lebih lemah. Namun dalam prakteknya masih saja ditemui hubungan pengusaha dengan sifat kerja yang berjalan tidak baik dikarenakan pada pekerja diperlakukan dengan tidak  adil  oleh  si  pemberi  kerja.  Bagan  di  sebuah  perjanjian  kerja  biasanya  telah diatur tentang pemberatan salah satu pihak yang menyebabkan timbulnya sebuah
15 Nandang Purnama. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Dan Pengusaha Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pasal 59 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." Pakuan Justice Journal Of Law 2.1 (2021): 74-86.
16 A. Ridwan Halim (dkk.), Seri Hukum Perburuhan Aktual, Cet. I, Jakarta: Pradnya Paramita,  1987.
persamaan yang tidak seimbang karena adanya klausul non kompetisi yang dibuat oleh  pemberi  kerja  dengan  mensyaratkan  bahwa  tidak  melakukan  pekerjaan kepada  perusahaan  lain  dalam  waktu  tertentu  pada  jangka  waktu  tertentu  yang menyebabkan  bahwa  pekerja  tidak  memiliki  pekerjaan  yang  di  bidangnya  sama dengan pekerjaan sebelumnya.
Pemberlakuan ketentuan ini diakui karena demi dan dengan tujuan untuk melindungi segala rahasia dagang nya dan untuk mencegah perampasan karyawan oleh  perusahaan  kompetitif  atau  persaingan.  Di  dalam  Undang-Undang Ketenagakerjaan diatur tentang penempatan kerja yang memberikan hak kepada pekerja untuk mendapatkan sebuah pekerjaan atau pindah ke tempat kerjaan lain. ini  diatur  dalam  Pasal  31  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  yang  menjelaskan tentang  semua  tenaga  kerja  memiliki  hak  dan  kedudukan  yang  sama  untuk  bisa memilih atau menerima atau pindah kepada pekerjaan dan memperoleh imbalan yang  layak  di  dalam  maupun  di  luar  negeri.  Sehingga  secara  langsung  menurut undang-undang  ketenagakerjaan  semua  perjanjian  kerja  yang  dilakukan  harus dapat  menjamin  hak-hak  pekerja  untuk  bisa  memilih  atau  mendapatkan  atau memindahkan pekerjaannya. Terkait dengan klausula dan kompetisi meskipun di Indonesia tidak secara tegas diatur baik melarang ataupun membolehkan klausula dan kompetisi ini jika dicantumkan dalam sebuah perjanjian kerja namun dari apa yang  telah  penulis  jelaskan  bahwa  klausula  Ini  seharusnya  tidak  diterapkan  di dalam perjanjian kerja yang dilakukan oleh rakyat Indonesia.

## a. Hak  Pekerja  Untuk    Bebas  Memilih  Pekerjaan  Perspektif  Hukum  di Indonesia
Sebuah perjanjian kerja yang dilakukan oleh pekerja atau si pemberi kerja dengan tujuan untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam menjalankan hubungan kerja yang disepakati. 17 Hak dan kewajiban tersebut sudah diatur berdasarkan perundang-undangan dan perjanjian kerja agar tercipta sebuah hubungan  yang  sesuai  dan  bekerja  dan  pemberi  kerja. 18 Sebuah  perjanjian  kerja tidak  hanya  memuat  tentang  hak  dan  kewajiban  namun  juga  memuat  tentang larangan  pekerja  dengan  pemberi  kerja  selama  masa  kontrak  kerja  masih berlangsung tetapi juga setelah masa pekerjaan telah berakhir.
Klausula non kompetitif adalah kesepakatan para pekerja maupun pemberi kerja  untuk  tidak  bekerja  atau  membuka  usaha  baru  dengan  bidang  yang  sama dengan  tempat  ia  bekerja  dulu  dalam  jangka  waktu  tertentu  setelah  ah diberhentikannya  atau  diberlakukannya  pemutusan  hubungan  kerja.  Tujuan  dari diberlakukannya  kerasulan  dan  kompetisi  ini  yaitu  untuk  memberikan perlindungan kepada rahasia sebuah perusahaan terhadap pesaing yang memiliki bidang  yang  sama.  Padahal  pencantuman  klausula  yang  hendak  diisi  ini  sangat bertentangan  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  yaitu  Undang- Undang  Ketenagakerjaan  dan  Undang-Undang  Hak  Asasi  Manusia.  Sedangkan KUHPerdata  mengatur  tentang  perjanjian  yang  memiliki  kemiripan  yang  sangat
17 Sali  Susiana.  "Pelindungan  hak  pekerja  perempuan  dalam  perspektif  feminisme." Aspirasi:  Jurnal Masalah-masalah Sosial 8.2 (2019): 207-221., hlm. 209.
18 Rahma Kusuma Wardani, Endah Pujiastuti, danTri Mukyani. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja  Migran:  Studi  Kasus  Satinah  Sebagai  Mantan  Tki  Di  Arab  Saudi." Humani  (Hukum  dan Masyarakat Madani) 5.3 (2019): 38-49., hlm. 39.
dekat  dengan  susunan  kompetisi  yaitu  sebuah  perjanjian  yang  diberlakukan terhadap  pihaknya  telah  berakhirnya  suatu  hubungan  kerja  atau  dikenal  dengan nama perjanjian kerja persaingan.
Semangat  ini  menjelaskan  bahwa  melakukan  pekerjaan  merupakan  hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara yang mana seseorang berhak bekerja dan  pendapat  dan  kebebasan  untuk  dapat  memilih  kerja  yang  sesuai  dengan kemampuan ia miliki. Dalam Pasal 31 Undang-Undang Ketenagakerjaan dinyatakan juga  setiap  tenaga  kerja  yang  memiliki  hak  dan  kesempatan  untuk  memilih  dan mendapatkan  atau  pindah  pekerjaan  dari  luar  negeri.  Maka  hal  ini  sangat bertentangan  pemberlakuan  an-nur  dan  kompetisi  pada  sebuah  perjanjian  kerja karyawan  pekerja  akan  dibatasi  hanya  untuk  menjadi  pekerjaan  sesuai  dengan minat dan dalam Pasal 38 ayat 2 UU HAM telah dinyatakan jika setiap orang selalu mempunyai  hak  untuk  bebas  memilih  sebuah  pekerjaan  dan  memperoleh  upah yang layak.
Pengaturan  hukum  yang  diberlakukan  di  Indonesia  tidak  secara  tegas membahas  tentang  susunan  kompetisi  ini  itu  dilarang  atau  pun  diperbolehkan pelaksanaan  kompetisi  masih  saja  terjadi  di  beberapa  perjanjian  kerja  yang diperlukan  oleh  sebuah  perusahaan  kepada  pekerja. 19 Namun  karena pemberlakuan  itu  disebut  sebagai  perjanjian  kerja  yang  telah  sesuai  dengan KUHPerdata  di  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata  telah  dijelaskan  tentang  syarat sahnya sebuah perjanjian maka terhadap usulan kompetisi bisa jadi akan menjadi batal  dan  demi  hukum  karena  tidak  memiliki  syarat-syarat  sah  dari  sebuah perjanjian  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata  syarat  yang  keempat adalah  adanya  sebab  yang  halal  maka  dalam  hal  ini  akan  mengakibatkan  sebuah perjanjian yang dibuat akan dianggap tidak pernah terjadi, akan batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum dan juga tidak memiliki akibat hukum, batal juga  dengan  hukum  semenjak  perjanjian  itu  dibuat  dan  dimulai  dan  juga  tidak memiliki  kekuatan  hukum  yang  mengikat  sama  sekali  sehingga  tidak  bisa diperlakukan  permohonan  pembatalan  ke  pengadilan.  Hingga  saat  ini  juga  lah belum  ada  putusan  pengadilan  yang  memberikan  kesimpulan  tentang  kekuatan hukum yang menyimpang dari sahnya penggunaan klausula ini maka klausula dan kompetisi tidak dapat diterapkan di Indonesia karena sangat bertentangan dengan hukum yang ada.

## b. Perlindungan  Terhadap  Tenaga  Kerja  Dalam  Hal  Pencantuman  Klausul Non-Kompetisi
Sila  kelima  dari  Pancasila  yang  dijadikan  sebagai  dasar  negara  penjelasan tentang  keadilan  sosial  untuk  masyarakat  Indonesia  yang  artinya  bahwa  negara bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik secara lahir maupun batin. 20 Dalam prakteknya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan perlindungan terhadap pekerja belum dapat berjalan seperti yang
19 Abdul Azis, Aan Handriani, dan Herlina Basri. "Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu  Tertentu  Dalam  Ketenagakerjaan." Jurnal  Surya  Kencana  Satu:  Dinamika  Masalah  Hukum  dan Keadilan 10.1 (2019): 59-74., hlm. 70.
20 Ifada  Qurrata  Ayun  Amalia,  dan  Endang  Prasetyawati.  "Karakteristik  asas  proporsionalitas  Dalam Pembentukan Klausul Perjanjian Waralaba." Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune 2.2 (2019): 173-184., hlm. 179.
cita-citakan.  Ini  terlihat  dari  banyaknya  jumlah  pekerja  yang  yang  bekerja  dalam suatu  perusahaan  an  walaupun  ketentuan  dalam  perjanjiannya  menjelaskan tentang  larangan  untuk  bekerja  di  perusahaan  lain. 21 Padahal  di  dalam  sebuah perjanjian harus terdapat asas kebebasan berkontrak atau freedom of contract yang ada di Pasal 1338 KUHPerdata dijelaskan bahwa semua orang boleh saja membuat perjanjian dengan isi dan bentuk apapun asal tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan  ataupun  ketertiban  umum.  Maka  disini  diartikan  bahwa dalam hal membuat sebuah perjanjian kerja maka harus sesuai dengan hak-hak dari sifat kerja yang sudah diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Klausula non kompetisi adalah sebuah klausula yang menjadi larangan dan membatasi hak dari pekerja untuk tidak berbuat apa yang dia mau. Artinya adalah satu  pihak  berkewajiban  untuk  tidak  melakukan  sebuah  perbuatan  yang  telah diperjanjikan. Apabila pihak pekerja melakukan perbuatan yang telah diperjanjikan untuk  tidak  boleh  dilakukan,  terdapat  kewajiban  bagi  pekerja  untuk  tidak melakukan itu dan dinilai telah melakukan wanprestasi. 22 Larangan tersebut tidak diperbolehkan bekerja untuk menerima atau bekerja atau membuat sebuah usaha dibidang yang sama dengan perusahaan awal di mana pekerja itu bekerja sebelum itu.  Hal  ini  jelas  dilarang  karena  ditakutkan  jika  mantan  pekerjanya  itu  bisa  saja membocorkan informasi penting dari perusahaan baik itu berupa rahasia dagang maupun  informasi  lain  yang  sifatnya  rahasia  yang  menimbulkan  kerugian  bagi perusahaan  awal  bekerja  itu  bekerja  karena  dapat  memberikan  keuntungan terhadap pesaingnya.
Pelanggaran  klausul  ini  dijadikan  dasar  oleh  perusahaan  untuk  menuntut mantan  pekerjaannya  dengan  alasan  pembocoran  informasi  rahasia  perusahaan. Adanya  pemberlakuan  peraturan  mengenai  klausul  non  kompetisi  dengan memberlakukan  pembatasan  yang  membatasi  hak  dari  pekerja  dan  sangat  tidak wajar. Karena hal itu pulalah diperlukannya sebuah perlindungan hukum terhadap para  pekerja  walaupun  negara  secara  otomatis  telah  memberikan  perlindungan bagi pekerja namun konsumen tersebut dapat saja batal demi hukum karena tidak memenuhi  syarat  syahnya  atau  syarat  objektif  dari  setiap  perjanjian  itu bertentangan dengan perundang-undangan.
Perjanjian  kerja  yang  memuat  tentang  kerasulan  dan  kompetisi  dan merugikan  pekerja  bisa  saja  dilakukan  usaha-usaha  hukum  demi  untuk mewujudkan tercapainya kepastian hukum bagi pekerja di antaranya yaitu:
1. Melakukan  permohonan  pembatalan  perjanjian  yang  di  dalamnya  juga dicantumkan  tentang  kerasulan  dan  kompetisi  dengan  tidak  memenuhi syarat sahnya sebuah perjanjian yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata ini berupa syarat objektif. Maka terhadap perjanjian itu bisa saja dikatakan  batal  karena  hukum  dan  untuk  memberikan  kepastian  hukum terhadap permohonan penetapan pembatalan walaupun perjanjian itu telah batal.
21 Sudjana Sudjana, dan Ria Sutarko. "Klausul Non-kompetisi dalam Perjanjian Kerja Dikaitkan dengan Prinsip  Kerahasiaan  Perusahaan  dalam  Perspektif  Hak  untuk  Memilih  Pekerjaan  Berdasarkan  Hukum Positif Indonesia." AL AMWAL (HUKUM EKONOMI SYARIAH) 1.1 (2018): 90-100., hlm. 97.
22 Munira,  dan  Kasjim  Salenda.  "Kontrak  Non  Competition  Clause  Terhadap  Perusahaan Franchise." Alauddin Law Development Journal 2.2: 175-182., hlm. 179.
2. Pengajuan keberatan yang diajukan oleh pekerja yang memiliki hak untuk mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat yang gugatannya itu berisikan tentang pendapat keberatan terhadap isi dari perjanjian kerja yang  mereka  sepakati  dan  memohon  kepada  majelis  hakim  untuk membatalkan isi dari perjanjian tersebut. 23
Sebuah  klausula  non  kompetisi  tidak  dapat  dijadikan  sebagai  sebuah kesepakatan  yang  tertulis  demi  menjaga  rahasia  dagang  sebagaimana  yang dijelaskan  di  dalam  Pasal  13  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2000  tentang Rahasia  Dagang  karena  tidak  memenuhi  unsur  kewajiban  untuk  tetap  menjaga rahasia dagang. Klausula non kompetisi memuat tentang tindakan pelarangan bagi mantan  pekerjanya  untuk  bekerja  di  bidang  yang  sama  dengan  perusahaan sebelumnya  setelah  terjadinya  pemutusan  kontrak  kerja  dilakukan  oleh perusahaan,  klausula  ini  bukan  menjelaskan  tentang  kewajiban  untuk  menjaga rahasia  dagang  sehingga  masih  saja  ada  karyawan  yang  melakukan  pelanggaran terhadap  klausula  dan  kompetisi  ini  namun  tetap  tidak  bisa  dituntut  tentang pelanggaran yang dilakukan karena pelanggaran klausula dan kompetisi itu tidak dapat disamakan dengan pelanggaran rahasia dagang.
Klausula  non  kompetisi  menjelaskan  tentang  larangan  untuk  bekerja melakukan  pekerjaan  yang  memiliki  panjang  yang  sama  dalam  kurun  waktu tertentu setelah diputuskan kontrak kerja kepada si pekerja tersebut. Klausul ini bukan  menjelaskan  tentang  kewajiban  untuk  menjaga  rahasia  dagang  sehingga terhadap  para  pekerja  yang  melakukan  pelanggaran  ketentuan  clause  and  non kompetisi  yang  telah  disepakati  tidak  dapat  dituntut  atas  segala  perbuatan pelanggaran rahasia dagang karena pelanggarannya juga terhadap kerasulan dan kompetisi  tidak  dapat  disamakan  dengan  pelanggaran  yang  terjadi  melibatkan rahasia dagang.
Jenis  usulan  dan  kompetisi  yang  memiliki  asas  proporsionalitas  dengan memberikan  pembatasan  tentang  larangan  bagi  pekerja  atau  mantan  pekerjanya untuk  bekerja  di  perusahaan  lain  setelah  pemutusan  kontrak  kerja  maka pembatasan tersebut bisa dicantumkan sebagai berikut:
1. Berdasarkan  wilayah  geografis  maka  bisa  saja  ditentukan  tentang  batasan daerah  dari  sebuah  perusahaan  yang  tidak  boleh  dimasuki  oleh  mantan pekerja karena dikhawatirkan bisa saja menimbulkan pelanggaran berupa pembocoran rahasia daging dari perusahaan awal bekerja. Dengan adanya batasan  wilayah  maka  pekerja  masih  saja  bisa  mempunyai  kesempatan untuk bekerja di wilayah lain.
2. Diberikannya  kompensasi  untuk  bekerja  karena  tidak  diperbolehkan melakukan  pekerjaan  di  perusahaan  lain  maka  harusnya  perusahaan diberikan  kompensasi  berupa  uang  ataupun  bentuk  lainnya  agar  selama waktu yang telah ditentukan di dalam klausula dan kompetisi pekerja yang dilarang bekerja masih bisa memenuhi kebutuhan hidup.
3. Jenis-jenis  pekerjaan  yang  akan  dilakukan  kan  harusnya  dibatasi  dan dinyatakan  tidak  boleh  dikerjakan  oleh  pekerja  yang  dilarang  perusahaan sebelumnya setelah terjadi pemutusan kontrak kerja. Contohnya saja seperti
23 Djumadi, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
seseorang  yang  bekerja  di  sebuah  perusahaan  makanan  miliki  jabatan sebagai  kepala  koki  dan  ketika  iya  bekerja  di  perusahaan  lain  ia  memiliki jabatan  sebagai  kepala  marketing.  Jelas  hal  ini  memiliki  perbedaan  jenis pekerjaan yang dilakukan.

## D. Kesimpulan
Hak asasi seorang pekerja yaitu hak untuk mendapatkan sebuah kerja yang baik  dan  layak  untuk  kemanusiaan  yang  sudah  diakui  di  dalam  aturan  Undang- Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai hak konstitusional. Ini berarti bahwa pemerintah tidak dibenarkan untuk membuat kebijakan-kebijakan seperti undang- undang ataupun peraturan pelaksanaan yang tujuannya hanya untuk mengurangi atau  mengenyampingkan  hak  konstitusional  seorang  pekerja.  Pencantuman klausula kompetisi yang di dalam sebuah perjanjian kerja sangatlah bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur didalam hukum ketenagakerjaan yang berfokus kepada perlindungan terhadap tenaga kerja dari seorang pekerja. Ini dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar seorang pekerja dan untuk menjamin memberikan persamaan  kesempatan  tanpa  adanya  diskriminasi  karena  sebagai  wujud  untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya namun tetap memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan ekonomi di Indonesia. Fakta terakhir jika klausula  dan  kompetisi  ini  merupakan  sebuah  perjanjian  kerja  yang  sangat bertentangan  dengan  ketentuan  perlindungan  hak  pekerja  yaitu  terdapat  pada Pasal 38 UU HAM yang telah dijelaskan bahwa semua orang berhak untuk memilih pekerjaan yang disukainya dan juga berhak untuk segala syarat pekerjaan baik dan adil.
Sayangnya  peraturan  hukum  yang  ada  di  Indonesia  baik  undang  undang ketenagakerjaan  maupun  undang-undang  lainnya  tidak  secara  tegas  mengatur tentang  pembatasan  pemberlakuan  klausula  non  kompetisi.  Tidak  adanya  aturan hukum  yang  melarang  pemakaian  klausula  non  kompetisi  ini  dalam  sebuah perjanjian kerja selama para pihak itu masih menyimpan hati untuk menundukkan diri terhadap yang dimasukkan ke dalam perjanjian kerja. Pengaturan hukum yang diberlakukan di Indonesia tidak secara tegas membahas tentang susunan kompetisi ini itu dilarang atau pun diperbolehkan pelaksanaan kompetisi masih saja terjadi di beberapa perjanjian kerja yang diperlukan oleh sebuah perusahaan kepada pekerja. Berdasarkan ketentuan perjanjian di Indonesia maka sah ketika memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kecakapan, sepakat, suatu  hal  yang  tertentu  dan  sebab-sebab  yang  halal.  Disamping  itu  tentang kebebasan  berkontrak  yang  dimuat  dalam  Pasal  338  KUHPerdata Menjelaskan bahwa  perjanjian  yang  dibuat  dengan  saat  akan  diberlakukan  sebagai  undang- undang  ketenagakerjaan  dan  memuat  perjanjian  kerja  tidak  boleh  bertentangan dengan  peraturan  perundang-undangan.  Terkait  dengan  klausula  dan  kompetisi meskipun  di  Indonesia  tidak  secara  tegas  diatur  baik  melarang  ataupun membolehkan klausula dan kompetisi ini jika dicantumkan dalam sebuah perjanjian kerja namun dari apa yang telah penulis jelaskan bahwa klausula Ini seharusnya tidak diterapkan di dalam perjanjian kerja yang dilakukan oleh rakyat Indonesia.

## E. Daftar Pustaka
A.Ridwan  Halim,  et.al.  Seri  Hukum  Perburuhan  Aktual,  Cet.  I,  Jakarta:  Pradnya Paramita,  1987.
Abdul Azis, Aan Handriani, dan Herlina Basri. “Perlindungan Hukum Hak Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Dalam Ketenagakerjaan.” Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 10.1 (2019): 59-74.
Abdul  Hakim, Dasar-Dasar  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia ,  Bandung  :  Citra Aditya Bakti, 2009.
Agustianto, dan Rodeen Chenggaliex Chenggaliex. “Analisis Yuridis terhadap Tenaga Kerja Asing “Tiongkok” yang Dipekerjakan di Kota Batam Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan.” Journal of Judicial Review 19.2 (2018): 175-189.
Dewa Gede Giri Santosa. “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-Undang Cipta  Kerja:  Implementasi  Dan  Permasalahannya.” DiH:  Jurnal  Ilmu Hukum 17.2 (2021): 178-191.
Djumadi,  Hukum  Perburuhan  Perjanjian  Kerja,  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,
2008.
Fithriatus  Shalihah.  “Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  (Pkwt)  Dalam  Hubungan Kerja  Menurut  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia  Dalam  Perspektif Ham.” UIR Law Review 1.2 (2017): 149-160.
I.G. Rai Widjaja, Hukum Perseroan Terbatas , Bekasi : Kesain Blanc, 2006.
Ifada  Qurrata  Ayun  Amalia,  dan  Endang  Prasetyawati.  “Karakteristik  asas proporsionalitas  Dalam  Pembentukan  Klausul  Perjanjian  Waralaba.” Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune 2.2 (2019): 173-184.
Muhammad Wildan. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Kontrak Dalam Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu  Berdasarkan  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003 Tentang  Ketenagakerjaan.” Jurnal  Hukum  Khaira  Ummah 12.4  (2017):  833- 841.
Munira,  dan  Kasjim  Salenda.  “Kontrak  Non  Competition  Clause  Terhadap Perusahaan Franchise.” Alauddin Law Development Journal 2.2: 175-182.
Nandang  Purnama.  “Perlindungan  Hukum  Tenaga  Kerja  Dan  Pengusaha  Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Pasal 59 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” Pakuan Justice Journal Of Law 2.1 (2021): 74-86.
Rahma Kusuma Wardani, Endah Pujiastuti, danTri Mukyani. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Migran: Studi Kasus Satinah Sebagai Mantan Tki Di Arab Saudi.” Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) 5.3 (2019): 38-49.
Rahmi  Ayunda,  Raihan  Radinka  Yusuf,  dan  Hari  Sutra  Disemadi.  “Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia: Studi Hukum di Provinsi Kepulauan Riau.” JUSTISI 7.2 (2021): 89-104.
Rina Shahriyani Shahrullah, Wagiman Wagiman, dan Surya Rizal. “Penyelenggara Jaminan Sosisal Ketenagakerjaan Terhadap Sektor Jasa Konstruksi Di Provinsi Kepulauan Riau.” Journal of Judicial Review 16.1 (2017): 3-17.
Rizki Nur Annisa, Adi Sulistiyono, dan Emmy Latifah. “Urgensi Kontrak Kerja Yang Berkeadilan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Rahasia Dagang.” Masalah- Masalah Hukum 47.4 (n.d): 357-373.
Rizky  Amalia.  “Non-Competition  Clause  dalam  Perjanjian  Kerja.” Yuridika 26.2 (2011): 117-128.
Sali  Susiana.  “Pelindungan  hak  pekerja  perempuan  dalam  perspektif feminisme.” Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial 8.2 (2019): 207-221.
Salim H.S, Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Sartika Nanda Lestari, Sakhiyatu Sova, and Rinitami Njatrijani. “Implementation of Non-competition  Clause  as  the  Basis  of  Trade  Secret  Protection  in Indonesia.” Jurnal Dinamika Hukum 17.3 (2017): 320-327.
Sudjana Sudjana, dan Ria Sutarko. “Klausul Non-kompetisi dalam Perjanjian Kerja Dikaitkan  dengan  Prinsip  Kerahasiaan  Perusahaan  dalam  Perspektif  Hak untuk Memilih Pekerjaan Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.” AL AMWAL (HUKUM EKONOMI SYARIAH) 1.1 (2018): 90-100.
Vicko  Taniady,  et  al.  “PHK  Dan  Pandemi  COVID-19:  Suatu  Tinjauan  Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia.” Jurnal Yustisiabel 4.2 (2020): 97-117.
Zaeni  Asyahadie, Hukum  Ketenagakerjaan  Bidang  Hubungan  Kerja ,  Jakarta  :  PT Rajagrafindo Persada, 2008.