## S H A U T U N A : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab
Volume 04 Issue I, January 2023; 271-285 ISSN: 2775-0477
https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Kesaksian  Perempuan  dalam  Tindak  Pidana  Pembunuhan;  Studi Perbandingan Mazhab al- Syafi’i dan Mazhab Zahiri
Siti Makhfirah Ramadani 1* , Erlina 2
12 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar E-mail: 1 sitimakhfirah111300@gmail.com
*Corresponding Author Submitted: 12 Juli 2022 Revised: 27 Agustus 2022 Accepted: 04 September 2022

## Abstrak
Para ulama mahzab  memiliki  pandangan yang berbeda  mengenai kesaksian perempuan terhadap tindak pidana pembunuhan, perbedaan pandangan tersebut tentunya masing-masing berlandaskan pada  ketentuan  tertentu  yang  telah  ditetapkan  dalam  sumber  hukum  Islam.  Sehingga  dalam penelitian ini penulis akan menguraikan beberapa hal yang berkaitan dengan perbedaan pandangan ulama  mazhab  syafi’I  dan  mazhab  zahiri  dengan  merumuskan  beberapa  rumusan  masalah yaitu kedudukan  perempuan  dalam  Islam  serta pandangan  mazhab  syafi’I dan  mazhab  zahiri  tentang kesaksian  perempuan  dalam  tindak  pidana  pembunuhan.  Untuk  menjawab  pokok  permasalahan tersebut  digunakan  penelitian Library  Research (Penelitian  Pustaka),  dengan  menggunakan penelitian normatif syariah dan konseptual. Dalam penelitian, peneliti menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan melakukan pengidentifiksian data dengan mengelompokkan data  setra  bahan  literatur  yang  berkaitan  dengan  penelitian  yang  dilakukan.  Dalam  penelitian  ini ditemukan  bahwa  kesaksian  pe rempuan  dalam  tindak  pidana  pembunuhan  yaitu  Mazhab  Syafi‟I berpendapat  tidak  bolehnya  perempuan  menjadi  saksi  dalam  tindak  pidana  pembunuhan. Sedangkan Mazhab Zahiri membolehkan kesaksian perempuan dalam tindak pidana pembunuhan. Dari analisis kedua mazhab ini, mazhab Zahiri cenderung membolehkan kesaksian perempuan dalam kasus tindak pidana pembunuhan karena hukum melaksanakan kesaksian dalam Islam adalah fardu kifayah, termasuk kesaksian yang dilakukan perempuan. Dengan  alasan bahwa peran perempuan saat  ini  hampir setara  dengan peran laki-laki dalam segala  bidang. Dengan  demikian,  perempuan sepatutnya disetarakan dengan laki-laki di hadapan hukum, termasuk dalam posisinya sebagai saksi dalam semua perkara baik Muamalat, Munakahat, maupun Jinayat khususnya dibidang Hudud dan Qisas.  Dengan  ketentuan  satu  saksi  laki-laki  dengan  dua  saksi  peremupuan  yang  adil  atau  empat perempuan yang adil.
Kata Kunci: Kesaksian, Permpuaan, Mazhab.

## Abstract
The  mahzab  scholars  have  different  views  regarding  women's  testimony  regarding  the  crime  of murder,  these  different  views  are  of  course  each  based  on  certain  provisions  that  have  been stipulated in  the sources of  Islamic law. So in  this  research, the author will explain  several things related to the differences in the views of scholars from the Shafi'I school of thought and the Zahiri school of thought by formulating several problem formulations, namely the position of women in Islam  and  the  views  of  the  Shafi'i  school  of  thought  and  the  Zahiri  school  of  thought  regarding
Kesaksian Perempuan Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan; Studi Perbandingan Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Zahiri Siti Makhfirah Ramadani, et. al.
women's testimony in the crime of murder. To answer the main problem, Library Research was used, using normative sharia and conceptual research. In the research, the researcher used primary legal materials  and  secondary  legal  materials  and  identified  data  by  grouping  the  data  together  with literature materials related to the research conducted. In this research, it was found that women's testimony in criminal acts of murder, namely the Syafi'I School, believes that women should not be witnesses  in  criminal  acts  of  murder.  Meanwhile,  the  Zahiri  School  allows  women's  testimony  in criminal  acts  of  murder.  From  the  analysis  of  these  two  schools  of  thought,  the  Zahiri  school  of thought tends to allow women's testimony in criminal cases of murder because the law on carrying out testimony in Islam is fardu kifayah, including testimony provided by women. For the reason that the role of women is currently almost equal to the role of men in all fields. Thus, women should be equal to men before the law, including in their position as witnesses in all cases, both Muamalat, Munakahat and Jinayat, especially in the areas of Hudud and Qisas. With the provisions of one male witness with two fair female witnesses or four fair women.
Keywords: Testimony, Women, School Of Thought

## 1. Pendahuluan
Hukum melaksanakan kesaksian dalam  Islam adalah fardu kifayah, termasuk kesaksian yang dilakukan perempuan. 1 Kesaksian perempuan diterima didalam semua perkara yang tidak mungkin  disaksikan  laki-laki  secara  mutlak,  diterimanya  kesaksian  perempuan  dikuatkan  oleh prinsip-prinsip  syariat  dalam  kondisi  tertentu. 2 Sebab  kesaksian  perempuan  salah  satu  sarana yang menjadi sandaran dalam memutuskan hak seseorang . 3
Kesaksian juga hal yang sangat penting dalam menentukan sebuah keputusan didalam persidangan, terutama dalam hal pembunuhan, zina, pencurian, nikah, talaq dan sebagainya. 4 Tanpa  kehadiran  seorang  saksi  hakim  akan  sulit  untuk  menetapkan  sebuah  keputusan  karena tidak adanya pernyataan dari seseorang untuk membuktikan apakah kasus itu benar atau salah. Pembahasan mengenai kesaksian perempuan dalam Islam, terdapat perbedaan pendapat. 5 Ada yang  berpendapat  bahwa  perempuan  boleh  menjadi  saksi  dalam  beberapa  hal  dan  tidak diterima kesaksiannya dalam masalah hudud . 6
1 Abdul Syatar, “Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana,” DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum 16, no. 1 (2018): 118 – 34, https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525.
2 Harwis  Alimuddin  and  Khairil  Anwar,  “The  Urgency  of  Fiqh  Rules  Regarding  Differences  in  Eid  Al -Adha Determination  in  Indonesia,” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan  Mazhab 4,  no.  2  (2022):  85 – 106, https://doi.org/10.24252/MH.VI.30132.
3 Henri  Shalahuddin,  “Konsep  Kesetaraan  Dalam  Kesaksian  Perempuan  Antara  Perspektif  Wahyu  Dan  Perspektif Gender” Vol.12, no. no 2 (2016).
4 Hamzah  Hasan,  “Criminology  in  Islam;  between  Human - Kind  and  Injustice,” Mazahibuna:  Jurnal  Perbandingan Mazhab 3, no. 1 (2021): 61 – 75, https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.21238.
5 Amril Maryolo AR, “Syariat Dan Perundang -Undangan; Proses Kebijakan Dan Konten Peraturan Daerah Keagamaan Di Bulukumba,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 1 (2019): 1 – 24, https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9378.
6 Louwis Ma’luf, Muujid Fil Lughah Wal A’lam , Cet.XXXIX (Beirut: Darul Masyriq, 2002). h. 406
Adapun  ulama  Mazhab  Syafii,  Maliki,  dan  Hanbali,  berpendapat  bahwa  kesaksian perempuan yang digabung dengan kesaksian laki-laki tidak bisa diterima kecuali dalam masalah harta, seperti jual beli, sewa, hibah, wasiat, gadai, atau kafalah (tanggungan), 7 ini karena pada asalnya, perempuan tidak bisa dijadikan saksi sebab dominannya perasaan (sisi emosional) pada dirinya,  kurang  mampu  mengingat  permasalahan  ( ikhtilal  dhabt-al-  ummur ),  dan  kurang kekuasaan dalam berbagai urusan ( qushur al- wilayah ala al- asy- yaa). 8 Adapun kasus yang tidak ada  kaitannya dengan harta dan biasanya hanya diketahui oleh kaum laki-laki seperti akad nikah, rujuk,  talak,  perwakilan,  pembunuhan  secara  sengaja,  dan hukuman  had  selain perzinaan, yang  bisa  menjadi saksi atas perkara-perkara  itu  hanyalah dua  orang  saksi  laki-laki,  atau pada kasus  zina  empat  orang  laki-laki. 9 Minimnya  literatur  yang  membahas  tentang  eksistensi kesaksian perempuan dalam Islam sehingga penelitian ini diarahkan untuk mengakaji kesaksian perempuan  dalam  tindak  pidana  pembunuhan  dalam  padangan  mahzab  Maliki  dan  mahzab Zahiri.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  yang  menitikberatkan  penelitiannya pada pengumpulan data dan informasi yang terdapat dalam ruang pustaka maupun di luar ruang pustaka. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif syariah  dan  pendekatan  konseptual.  Adapun  data  yang  digunakan  terbagi  menjadi  dua  yaitu sumber data primer berupa literatur bacaan dari kitab-kitab, buku bacaan dan naskah sejarah serta  sumber  data  sekunder  berupa  bacaan  media  massa  dan  sumber  bacaan  yang  berkaitan dengan pembahasan yang diteliti. Pengelolaan data yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini dimulai  dengan  melakukan  pengidentifikasian  data  yang  relevan  dengan  penelitian  kemudian
7 Muhammad Sabir and Rifka Tunnisa, “Jaminan Fidusia Dalam Transaksi Perbankan; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020): 80 – 97, https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284.
8 Adriana  Mustafa  and  Arwini  Bahram,  “Relasi  Gender  Dalam  Pernikahan  Keturunan  Sayyid  Di  Desa  Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat,” Mazahibuna 2, no. 2 (2020): 241 – 54, https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18137.
9 Arif Rahman, Sofyan, and Mulham Jaki Asti, “Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan Dan Pelaksana Kekuasaan  Kehakiman  Di  Indonesia,” DIKTUM:  Jurnal  Syariah  Dan  Hukum 20,  no.  1  (2022):  79 – 98, https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V20I1.2780.
Kesaksian Perempuan Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan; Studi Perbandingan Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Zahiri Siti Makhfirah Ramadani, et. al.
meredusi  data  yang  telah  diidentifikasi  dan  menganalisis  data  yang  telah  dikumpulkan  untuk menarik kesimpulan dari masalah dalam penelitian.

## 3. Literatur Review
Adapun literatur kajian karya ilmiah ini didasari oleh beberapa karya ilmiah sebelumnya, diantaranya penelitian dengan bejudul “ kesaksian perempuan dalam kasus jinayah menurut Ibnu Hazm ( Studi Analisis Dalil Figh)” yang diteliti oleh Iswar Mahasiswa Fakultas Syariah tahun 2011, skripsi  ini  hanya  membahas  satu  sisi  saja  yaitu  pendapat  Ibnu  Hzam,  tanpa  membandingkan dengan  Mazhab-Mazhab  lain.  Sedangkan  penelitian  ini berjudul  “Bagaiamana  Kesaksian Perempuan dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Perbandingan Mazhab Syafi’i dan Mazhab Zahiri)”  membahas  tentang  dua  sisi  pandangan  mazhab  melihat  kesaksian  perempuan. Jurnal yang  berjudul  “Kesaksian  perempuan”  yang  ditulis  oleh  Nur  Aisyah,  jurnal  ini  membahas kesetaraan  laki  laki  dengan  perempuan  selalu  menarik.  Menariknya,  antara  lain  disebabkan karena kesetaraan tidak lagi terbatas, pembahasan fikih dibedakan antara kedua jenis manusia tersebut  salah  satunya  persoalan  kesaksian.  Sedangkan  penelitian  membahas  tentang perbedaan ulama mazhab tentang kesaksian perempuan. Penelitian yang berjudul “ Hukum atas orang yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan” yang diteliti oleh Muhammad Aspori Mahasiswa Syariah tahun 2012, skripsi ini membahas tentang kemaslahatan bagi umat manusia akan yaitu: Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal inilah yang menjadi pokok tujuan dari syariat Islam. Islam memandang tindak pidana pembunuhan sebagai suatu kejahatan yang mencederai  hak  hidup  seseorang  dan  bertentangandengan  tujuan  syariat  Islam.  Sedangkan penelitian ini membahas tentang kesaksian hal yang sangat penting dalam menentukan sebuah keputusan didalam persidangan terutama dalam hal pembunuhan.
Kesaksian  dalam  bahasa  Arab  disebut  dengan asy-syahaadah .  Ia  merupakan  bentuk mashdar dari  kata  kerja syahida yang  seakar  kata  dengan asy-  syuhuud yang  berarti  hadir. Menurut bahasa, arti kata asy sya had aah adalah berita atau informasi yang pasti. Saksi dalam bahasa  Indonesia  merupakan  kata  benda  yang  berarti “orang yang  melihat  atau  mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian). Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yang di maksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan
peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Adapun menurut istilah sya had aah adalah informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk menetapkan satu hak dengan menggunakan dengan kata bersaksi/menyaksikan ( asy-sya had aah ) didepan majelis hakim dalam persidangan. 10
Sedangkan menurut Undang-Undang no 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan di  sidang  pengadilan  tentang suatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan/atau dia alami sendiri. 11 Kesaksian juga hukumnya adalah fardu „ain bagi  orang  yang  mempunyai  tanggungan  bila  dipanggil  untuk  itu,  dan kekhawatiran kebenaran akan hilang.Dan kesaksian juga syarat utama hakim untuk memutuskan suatu hukum. Kesaksian juga mempunyai hukum fardu „ain meskipun tanpa dipanggil.
Seseorang  dapat  dituntut  karena  niat  jahatnya  itu,  sebagaimana Seseorang telah mendapat kebajikan dengan niatnya baik. Dan firman Allah dalam QS. An-Nisa /4: 135. Terjemahnya:
”Wahai orang-orang  yang  beriman,  jadilah  kamu  orang  yang  benar-  benar  penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika  kamu  memutar  balikkan  (kata-kata)  atau  enggan  menjadi  saksi,  Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. 12 Ayat ini memerintahkan kepada hakim atau saksi supaya mereka itu berdiri dengan adil, agar  mereka  menjadi  pendiri-pendiri  keadilan  diantara  orang- orang  yangberperkara.  Seorang hakim  yang  bertugas  menyelesaikan  masalah  orang-orang  yang  berperkara,  bukan  saja  mesti berlaku adil dalam hukum  tetapi  juga  dalam menjalankan  hukum,  seperti  dalam  pemeriksaan memberikan tempat duduk kepada mereka yang diperiksa, bahkan hendaklah adil juga dalam memanggil nama atau gelar mereka masing- masing .
Dengan melihat dasar hukum di atas sudah sangat jelas bahwasanya dalam memutuskan hukum atau sanksi pidana kehadiran saksi sangat diperlukan untuk memudahkan hakim dalam pengambilan  putusan.  Ayat  dan  hadis  di  atas  juga  memerintahkan  saksi  supaya  berhati-hati
10 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Terj Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insane, 2011). h. 175.
11 Republik Indonesia, “Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban,” n.d.
12 Kementerian Agama RI, Mushaf Al- Qur’an Terjemahannya (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012). h. 100.
Kesaksian Perempuan Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan; Studi Perbandingan Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Zahiri Siti Makhfirah Ramadani, et. al.
dalam menyampaikan kesaksiaanya dan harus berlaku adil. Kesaksian hanya wajib dilaksanakan apabila saksi mampu menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menimpanya baik pada  badan, kehormatan, harta ataupun keluarga.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Kedudukan dan Syarat Syarat Kesaksian Perempuan
Kesaksian  merupakan  hal  yang  penting  dalam  kehidupan,  baik  berhubungan  dengan manusia maupun berhubungan dengan Tuhan. Sebagaimana kita ketahui diberlakukannya syarat bagi  saksi  adalah  untuk  memperoleh  kebenaran  yang  sebenarnya  sebagaimana  dikehendaki bersama.  Untuk  dapat  menjadi  saksi  dalam  suatu  urusan  atau  pekara  tertentu,  diperlukan syarat-syarat tertentu pula. Para ulama pada umumnya tidak sepakat dalam menentukan syarat- syarat  saksi.  Imama  Ibnu  Rusyd  mengatakan: ”  mengenai sifat-sifat  yang  diperpegangi  dalam penerimaan  saksi,  maka  secara  garis  besar  ada  lima,  yaitu  keadilan,  kedewasaan,  Islam, kemerdekaan dan tidak diragukan niat baiknya. 13
Adapun  dalam  hukum  acara  pidana  Islam  persyaratan  seseorang  untuk  menjadi  saksi sangat  ketat  dan  selektif,  hal  ini  dikarenakan  kesaksian  merupakan  unsur  terpenting  dalam persidangan  yang  bertujuan  untuk  dapat  menguatkan  keyakinan  hakim  dalam  memutuskan perkara pidana terhadap terdakwa. Karena berhubungan tidak hanya dengan hak-hak terdakwa tetapi juga dengan hak-hak Allah Swt. Untuk keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu :
a. Syarat Formil
Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan memenuhi syarat formil, yaitu saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga keterangan saksi yang tidak disumpah hanya boleh digunakan sebagai penambahan penyaksian yang sah lainnya. Dan Berumur 15 tahun keatas , Sehat akalnya, Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali undang- undang menentukanlain, Tidak dalam hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai, Tidak ada hubungan  kerja  dengan  salah  satu  pihak  dengan  menerima  upah  kecuali  undang-undang menentukan  lain Menghadap di persidangan, Mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya,
13 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid , III (Semarang: As Syifa, 1990). h. 684.
Sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain, Dipanggil masuk ke ruang sidang dan memberikan keterangan secara lisan.
b. Syarat Materiil
Bahwa keterangan seseorang atau satu saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (usus  testis  nullus  testis) karena  tidak  memenuhi  syarat  materiil,  akan  tetapi keterangan  seseorang  atau  satu  orang  saksi  adalah  cukcup  untuk  alat  pembuktian  salah  satu unsur kejahatan yang dituduhkan. Menerangkan apa yang saksi lihat, ia alami sendiri, Diketahui sebab-sebab  saksi  mengetahui  peristiwanya  bukan  merupakan  pendapat  atau  kesimpulan sendiri, Saling bersesuaian satu dengan yang lain, Dan tidak bertentangan dengan akal sehat.
Adapun  syarat-syarat  orang  untuk  menjadi  saksi  secara  umum  yang berlaku dalam segala aspek dalam hukum Islam adalah:
a. Islam
Islam  menjadi  salah  satu  syarat  bagi  seorang  saksi,  oleh  karena  itu  orang  kafir  ditolak kesaksiannya.  Mengenai  hal  ini  para  fuqaha  sudah  sepakat  bahwa  keIslaman  menjadi  syarat diterimanya kesaksian dan kesaksian seorang kafir tidak diperbolehkan. Para ahli fiqih sepakat bahwa  saksi  harus  orang  Islam.  Dengan  demikian,  kesaksian  yang  diberikan  oleh  orang  kafir dalam kasus yang menimpa seorang Muslim tidak bisa diterima karena orang kafir dicurigai akan melakukan  pelanggaran  berkenaan  dengan  hak  seorang  muslim, 14 Kecuali  mengenai  wasiat dalam  keadaan  perjalanan.  Hal  ini  seperti  dibolehkan  oleh  imam  Hal  seperti  ini  dibolehkan olehImam  Abu  Hanifah,  Syuraih, dan  Ibrahim an- Nakha’i. Syarat tersebut merupakan pendapat- pendapat Al- Auza‟i , 15 kecuali  dalam  wasiat  yang dibuat  ketika  dalam  perjalanan.  Abu  Hanifah, Syuraih,  dan  Ibrahim  an- Nakha‟i membolehkannya  dalam  kondisi  ini.  Ini  adalah Pendapat  al- Auza‟i dalilnya adalah firman Allah swt:
Terjemahnya:
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  apabila  salah  seorang  kamu  hendaklah  (wasiat  itu) disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlain agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi  lalu  kamu  ditimpa  bahaya kematian ” . 16
14 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatahhu Terj: Abdul Hayyie Alkattani , II (Jakarta: Gema Insani, 2011). h. 182.
15 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Terj, Nor Hasanudin , Jilid IV (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). h. 362.
16 RI, Mushaf Al- Qur’an Terjemahannya . h. 126.
Kesaksian Perempuan Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan; Studi Perbandingan Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Zahiri Siti Makhfirah Ramadani, et. al.
Jumhur berkata, bahwa yang dimaksud dhamir “ kum ” dalam lafadz “ minkum ” (darimu) adalah  orang-orang  Islam.  Ibnu  Abbas  berkata, bahwa  yang  dimaksud “ min  ghairikum ” (saksi selain  dari  kamu)  adalah  ahli  kitab  ini.  Sedangkan  lafadz “ in  antum  dharabtum  fil  ardhi  fa- ashabatkum  mushibatulmaut ” (jika  kamu  dalam  perjalanan  di  muka  bumi  lalu  kamu  ditimpa bahaya kematian merupakan dua syarat diperbolehkannya kesaksian dua orang dzimmi ketika tidak ditemui orang-orang mukmin, yaitu saat bepergian dan masalah wasiat. Para ulama Mazhab Hanafi memperbolehkan kesaksian orang kafir terhadap sebagian lain karena Nabi saw. pernah merajam dua orang yahudi yang berzina berdasarkan kesaksian  orang-orang  yahudi lainnya. 17 b. Adil
Para ulama ahli fiqih berpendapat bahwa sifat adil itu berkaitan dengan kesalehan dalam beragama  dan  memiliki  sifat  Muru‟ah  (harga diri).  Kesalehan  dalam  Agama  dapat  dipenuhi dengan melaksanakan amalan-amalan yang bersifat fardhu dan Sunnah. Sifat adil ini harus ada pada saksi, karena merupakan sifat tambahan bagi keIslaman mereka. 18
Mengenai  syarat  adil dalam  semua kesaksian. Karenanya, saksi harus orang yang adil. 19 Allah  swt.  memerintahkan  untuk  menerima  kesaksian  orang  adil  dan  menanggguhkan  berita orang fasik. Kesaksian adalah berita. Sifat adil merupakan tambahan bagi syarat Islam yang  harus dimiliki  oleh  para saksi. Maksud adil adalah kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya dan mereka tidak dikenal sebagai orang yang berdusta.
Fuqaha sepakat dan sependapat bahwasanya dalam hal apapun itu atau terkait dengan sebuah proses hukum, seorang saksi haruslah  seorang  yang  adil  dan  terhindar  dari  kefasikan. Adil itu menjadi syarat mutlak bagi setiap orang yang menjadi saksi, baik saksi yang muslim atau non  muslim.  Kebalikan  dari  adil  adalah  fasik,  yaitu  orang  yang  selalu  melakukan  perbuatan haram, menonjolkan perbuatan maksiat, tidak menghiraukan perbuatan yang makruf/baik dan jujur,  orang  yang  demikian  itu kesaksiannya diragukan,  berdasarkan  firman  Allah  dalam  QS  al- Hujarat ayat 49:6:
Terjemahnya :
17 Sabiq, Fiqh Sunnah Terj, Nor Hasanudin . h. 385.
18 Andi Muhammad Akmal and Mulham Jaki Asti, “Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya  Dalam  Fikih  Nikah,” Al-Risalah  Jurnal  Ilmu  Syariah  Dan  Hukum 21,  no.  1  (2021):  45 – 59, https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.v1i1.22247.
19 Abdul Kadir Audah, Ensiklopedi Hukum Islam. Terj Tim Tsalisah (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008). h. 196.
“ Hai  orang-orang  yang  beriman,  jika  datang  kepadamu  orang  fasik  membawa  suatu berita,  maka  periksalah  dengan  teliti  agar  kamu  tidak  menimpakan  suatu  musibah kepada suatu  kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. 20
Oleh  karena  itu,  tidak  diterima  kesaksian  orang  fasik  dan  orang  yang  terkenal  dengan kedustaannya atau keburukannya atau kerusakan akhlaknya. Dan sesungguhnya keadilan itu erat kaitannya dengan kesalehan atau sifat saleh dalam agama dan bersifat muru’ ah (perwira). 33 Para fuqaha  tidak  berbeda  pendapat  bahwa  kesaksian  orang  yang  fasik  dapat  diterima  apabila diketahui  taubatnya.  Kecuali  jika  kesaksian  itu.  terjadi  sebelum  melakukan  qazaf.  Sebab, menurut Abu Hanifah, kesaksiannya tidak dapat diterima meskipun sudah bertaubat. Sedangkan jumhur fuqaha berpendapat taubatnya diterima. 21
c. Dewasa dan Berakal Sehat
Apabila keadilan adalah syarat diterimanya kesaksian, kebaligan dan akal adalah syarat dalam  keadilan.  Kesaksian  anak  kecil  meskipun  terhadap  anak  kecil  seperti  dirinya,  kesaksian orang  gila,  dan  kesaksian  orang  idiot  itu  tidak  diterima  karena  kesaksian  mereka  tidak menghasilkan keyakinan yang menjadi dasar penetapan putusan. 22 Saksi harus orang yang sudah baliqh,  jika tidak,  kesaksiannya tidak bisa diterima  meski  dia  mampu  menjaga  dan  melakukan kesaksian serta bersikap adil. 23 Saksi juga harus disyaratkan berakal.
Orang berakal adalah orang yang mampu mengenali kewajiban melalui akal dan mampu menafsirkan mana yang darurat dan yang lainnya, mana yang diizinkan dan mana yang dilarang, serta mana yang membahayakan dan yang bermanfaat secara galib (umum) Karenanya kesaksian orang  gila  dan  idiot  tidak  diterima.  Akan  tetapi,  kesaksian  orang  gila  berselang  bisa  diterima ketika  kesaksiannya  dilakukan  dalam  kondisi  sadar  dan  dengan  kesadaran  yang  bisa  menalar kesaksian. Kesaksian orang (sepenuhnya) gila tidak diterima.
Imam  Syafi’i  berkata,  “Tidak  diterima  kesaksian  seseorang  kecuali apabila  ia  seorang merdeka,  muslim,  baligh,  dan  adil ” . 24 Konsekuensi  dari  pendapat  tersebut  mengindikasikan
20 RI, Mushaf Al- Qur’an Terjemahannya . h. 467.
21 Al-faqih  Abu  Wahid  Muhammad  bin  Ibnu  Rusyd, Bidayat  Al-Mujtahid  Wa  Nihayat  Al-  Muqtashid,  Terj.  Imam Ghazali Said (Jakarta: Pustaka Amani, 2007). h. 685.
22 Sabiq, Fiqh Sunnah Terj, Nor Hasanudin . h. 368.
23 Sabiq. h. 364.
24 Imam Al- Syafi‟i, Terjemahan Ringkasan Kitab Al-Umm , Jilid III (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008). h. 48.
Kesaksian Perempuan Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan; Studi Perbandingan Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Zahiri Siti Makhfirah Ramadani, et. al.
bahwa  yang  berhak  menjadi  saksi baik laki-laki maupun perempuan harus memenuhi kriteria tersebut sehingga orang tersebut berhak dijadikan saksi dalam suatu perkara.
Adapun Imam Malik membolehkan kesaksian anak-anak kecil dalam luka selama mereka tidak berselisih dan belum berpisah, sebagaimana dibolehkan oleh Abdullah bin Zubair. Karena itu kesaksian anak-anak sebenarnya bukan kesaksian, melainkan suatu petunjuk, hal ini pendapat yang bersumber dari Imam Malik. Oleh karena itu Imam Malik mensyaratkan agar mereka tidak terpisah-pisah supaya tidak merasa takut.
d. Merdeka
Menurut  fuqaha  Amshar  kemerdekaan  menjadi  syarat  kesaksian.  Sedangkan  menurut fuqaha Zahiri, kesaksian seorang hamba dapat diterima, karena pada dasarnya yang disyariatkan itu hanyalah keadilan. Seorang saksi harus bisa berbicara, jika ia bisu, maka kesaksiannya tidak bisa diterima, meskipun dia mengungkapkannya dengan isyarat dan bisa dipahami, kecuali jika dia  menulis  kesaksiannya  dengan  tangannya.  Ini  adalah  pendapat  Abu  Hanifah,  Ahmad,  dan Syafi’i. 25
Diantara mereka ada yang mengatakan bahwa kesaksian orang bisu bisa diterima karena isyaratnya  sama dengan seperti ungkapan orang yang berbicara dalam nikah dan talak. Begitu juga kesaksiannya. Sebagian yang lain mengatkan bahwa kesaksian orang bisu tidak bisa diterima karena  isyarat  diposisikan  seperti  kalimat  dalam  kondisi  darurat,  isyarat  orang  bisu  diterima dalam  nikah  dan  talak  dalam  keadaan  darurat,  sedangkan pernikahan  dan  talak  mereka  tidak bisadisahkan  atau  didapat  kecuali  dalam  bahasa  isyarat.  Dalam  kesaksian,  tidak  adakondisi darurat yang memaksa untuk menerima isyarat orang bisu karena kesaksian masih bisa didapat lewat orang yang bicara.Dengan demikian, isyarat tidak diterima. 26
Seorang  hamba  tidak  boleh  ditolak  dalam  memberi  kesaksian,  kecuali jika hal ini telah ditetapkan dalam al-Qur ’ an, Hadis dan Ijma ’ . Sementara itu sebagian fuqaha berpendapat bahwa hamba  merupakan  salah  satu  bekas  kekafiran,  oleh  sebab  itu  harus  berpengaruh  terhadap penolakan kesaksian. Seolah olah  berpendapat  bahwa  kehambaan  itu  merupakan salah  satu bekas  kekafiran  dan  oleh  karenanya  harus  berpengaruh  pada penolakan kesaksian. 27
25 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah. Terj, Asep Sobari (Jakarata: Al- I’tisom, 2008). h. 535.
26 Audah, Ensiklopedi Hukum Islam. Terj Tim Tsalisah . h. 193.
27 Ibnu  Rusyd, Bidayatul  Mujtahid,  Terj.  M.A.  Abdurrahman  Dan  A.Haris  Abdullah ,  1st  ed.  (Semarang:  Asy- Syifa’, 1990). h. 460.

## e. Saksi harus dapat melihat
Saksi diharuskan melihat hal atau peristiwa yang dia beri kesaksian. Kesaksian orang buta masih diperselisihkan diterima atau tidaknya. Ulama Hanafiah tidak menerima kesaksian orang buta  karena  seorang  saksi  harus  bisa  menunjuk  orang  yang  diberi  kesaksian  dan  korban kesaksian, orang buta tidak bisa membedakan kecuali dengan suara, padahal banyak kemiripan dengan suara, mereka tidak menerima kesaksian orang yang buta pada saat memberi kesaksian walaupun  pada  saat  menyaksikan  peristiwa  tersebut  dia  masih  bisa  melihat.  Mereka  bahkan tidak menerima kesaksian orang yang bisa melihat lalu menjadi buta setelah memberi kesaksian dan sebelum diputuskannya hukuman. Hal ini disebabkan mereka mensyaratkan kelayakan saksi pada saat hukuman diputuskan agar kesaksian bisa menjadi dasar hukum. 28
4.2. Pendapat Mazhab  Syafi’I Tentang  Kesaksian  perempuan  Dalam  Tindak  Pidana Pembunuhan
Adapun ulama Mazhab Syafi.i berpendapat bahwa kesaksian perempuan yang digabung dengan kesaksian laki-laki tidak bisa diterima kecuali dalam masalah harta, seperti jual beli, sewa, hibah, wasiat, gadai, atau kafalah (tanggungan). Ini karena pada asalnya, perempuan tidak bisa dijadikan  saksi  sebab  dominannya  perasaan (sisi  emosional)  pada  dirinya,  kurang  mampu mengingat  permasalahan  ( iktilal dhabt  al-umuur), dan  kurangnya  kekuasaan  dalam  berbagai urusan  ( qushur  al- wilaayah ala al-asy-yaa ).
Adapun kasus yang tidak ada kaitannya dengan harta dan biasanya hanya diketahui kaum laki-laki, seperti akad nikah, rujuk, talaq, perwakilan, pembunuhan secara sengaja, dan hukuman had selain perzinaan, yang  bisa jadi saksi atas perkara itu hanyalah dua orang saksi laki-laki. 29 Dan Firman Allah dalam QS At-Talaq 65:2 :
Terjemahnya:
Maka  apabila  mereka  telah  mendekati  akhir  idahnya,  maka  rujuklah  (kembali  kepada) mereka dengan baik  atau  lepaskanlah  mereka dengan  baik  dan  persaksikanlah dengan dua  orang  saksi  yang  adil  di  antara  kamu  dan  hendaklah  kamu  tegakkan  kesaksian  itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. 30
28 Audah, Ensiklopedi Hukum Islam. Terj Tim Tsalisah . h. 194.
29 الله داج قلاخلا دبع دعس دمحم , Abdul Syatar, and Baso Pallawagau, “ ةأرملا و ملاسلإا ,” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (June 20, 2020): 51, https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14280.
30 RI, Mushaf Al- Qur’an Terjemahannya . 246.
Kesaksian Perempuan Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan; Studi Perbandingan Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Zahiri Siti Makhfirah Ramadani, et. al.
Dari  uraian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  mayoritas  Fukaha  sepakat  bahwa  dalam tindak  pidana  pembunuhan,  khususnya  yang  hukumnya Qisas ,  syarat  saksi  haruslah  laki-laki, olehnya  kesaksian  perempuan  mengandung  unsur syubhat ,  berupa badal (keraguan  dalam pergantian). Namun demikian, para ulama juga menerima kesaksian perempuan dalam masalah pembunuhan jika terdapat bukti-bukti yang jelas dan nyata untuk menetapkan kebenaran itu, sedangkan hakim bisa mempercayainya. 31
4.3. Pendapat Mazhab Zahiri Tentang Kesaksian Perempuan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Ulama Mazhab Zahiri berpendapat bahwa dalam masalah hudud , kesaksian perempuan bisa  diterima  apabila  disertai  dengan  kesaksian  laki-laki  jika memang  perempuannya  lebih dari  satu.  Mazhab  ini  menjadikan  makna zahir  ayat sebagai dalil, dalam QS Al-Baqarah: 282
Terjemahnya :
“ Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki (di antaramu). Jika tidak ada dua oang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika se orang lupa, maka yang seorang mengingatkannya ” . 32
Akan tetapi, jika tidak terlihat sama sekali saksi kecuali perempuan, maka bisa diterima. Riwayat  al-Dar  al-  Quthni  dari  Huzaibah  bin  al-Yamani  bahwasanya  Nabi  saw.  Menerima kesaksian bidan perempuan dan Riwayat Abd. al-Razzaq dari al-Zuhri bahwa telah berlaku.
Sunnah bolehnya kesaksian perempuan dalam keadaan tidak ada selain mereka dalam persolan wiladah dan keadaan cacatnya, riwayat Abi Syaibah. 33 Dalam menjalankan kebenaran semua hukum hudud dan perkara-perkara yang didalamnya terdapat Qisas , Nikah, Thalaq, dan harta benda tidak dapat diterima kecuali kesaksian 2 laki-laki muslim yang adil, atau 1 laki-laki 2 perempuan yang adil, atau 4 perempuan saja yang adil, dalam semua perkara tersebut diterima kesaksian  mereka.Sufyan  as-Saury  dalam  salah  satu ucapannya  ia  mengatakan  “diterima kesaksian dua perempuan bersama satu laki- laki dalam perkara Qishas, talak, nikah dan segala sesuatu kecuali hukum perdata dan diterima kesaksian perempuan itu saja dalam hal yang tidak dapat dilihat kecuali perempuan itu sendiri.
31 Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010). h. 160
32 RI, Mushaf Al- Qur’an Terjemahannya . h. 48
33 Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Kerangka Fiqh Al Qadh (Jakarta: Ajawali Pers, 2012). h. 88
Kemudian Ibnu Hazm menerima kesaksian perempuan dalam berbagai peristiwa hukum sebagaimana diterimanya kesaksian laki – laki dalam berbagai peristiwa hukum apabila memenuhi ketiga persyaratan sebagai berikut:
1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Bersifat Adil
Terlihat  dari  syarat-syarat  diatas  bahwa  Ibnu  Hazm  tidak  mensyaratkan  laki-laki  atau perempuan sehingga tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hal persaksian, selama perempuan  itu memenuhi  syarat-syarat  yang telah  disebutkan diatas, maka  dibolehkan untuk menjadi saksi.
Abdur  Razak  menuturkan,  dari  Ibnu  Juarji,  dari  Hisam  bin  Hujair,  dari  Thawus,  dia mengatakan  bahwa  dalam  perkara  selain  perkara  zina,  keterangan  saksi  dari  orang-orang perempuan  disertai  dengan  saksi  orang-orang  lelaki  dapat  diterima 34 Dari  pernyataan  diatas dapatlah  kita  simpulkan  bahwasannya  dalam  Mazhab  Zahiri  menerima  kesaksian  perempuan dalam  kasus  pembunuhan  dengan  satu  saksi  laki-laki  yang  adil  dengan  dua  orang  saksi perempuan yang adil atau dengan 4 perempuan yang adil saja.

## 4. Kesimpulan
Posisi  Mazhab  Syafi'i  terhadap  kesaksian  perempuan  dalam  kasus  pembunuhan, khususnya  dalam  hukum  Qisas,  cenderung  menolak  atau  membatasi  penerimaan  kesaksian perempuan.  Dominasi  perasaan,  kelupaan,  dan  lemahnya  otoritas  perempuan  di  beberapa bidang  menjadi  beberapa  alasan  penolakan  tersebut.  Namun,  jika  hakim  menerima  kesaksian tersebut  dan  terdapat  bukti  yang  meyakinkan,  maka  kesaksian  perempuan  dapat  diterima. Namun,  Mazhab  Zahiri  lebih  menerima  kesaksian  perempuan  dalam  kasus  pembunuhan,  dan mengizinkannya  dalam  keadaan  tertentu  misalnya,  ketika  ada  saksi  laki-laki  yang  hadir  atau ketika banyak perempuan memberikan kesaksian.
34 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam , Cet. 1 (Pustaka Pelajar, 2005). h. 266
Kesaksian Perempuan Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan; Studi Perbandingan Mazhab Syafi’i Dan Mazhab Zahiri Siti Makhfirah Ramadani, et. al.

## Daftar Pustaka
Akmal, Andi Muhammad, and Mulham Jaki Asti. “ Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri  Serta  Implikasi  Hukumnya  Dalam  Fikih  Nikah. ” Al-Risalah  Jurnal  Ilmu  Syariah  Dan Hukum 21,  no.  1  (2021):  45 – 59.  https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al- risalah.v1i1.22247.
Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. Hukum Acara Peradilan Islam . Cet. 1. Pustaka Pelajar, 2005.
Al-Syafi ‟ i, Imam. Terjemahan Ringkasan Kitab Al-Umm . Jilid III. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
Alimuddin, Harwis, and Khairil Anwar. “ The Urgency of Fiqh Rules Regarding Differences in Eid Al-Adha Determination in Indonesia. ” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 4, no. 2 (2022): 85 – 106. https://doi.org/10.24252/MH.VI.30132.
AR, Amril Maryolo. “ Syariat Dan Perundang-Undangan; Proses Kebijakan Dan Konten Peraturan Daerah Keagamaan Di Bulukumba. ” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 1, no. 1 (2019): 1 – 24. https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9378.
Audah, Abdul Kadir. Ensiklopedi Hukum Islam. Terj Tim Tsalisah . Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008. Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatahhu Terj: Abdul Hayyie Alkattani . II. Jakarta: Gema Insani, 2011.
——— . Fiqih Islam Wa Adillatuhu Terj Abdul Hayyie Al-Kattani . Jakarta: Gema Insane, 2011.
Bintania,  Aris. Hukum  Acara  Peradilan  Agama  Dalam  Kerangka  Fiqh  Al  Qadh .  Jakarta:  Ajawali Pers, 2012.
Hasan, Hamzah. “ Criminology in Islam; between Human-Kind and Injustice. ” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 3, no. 1 (2021): 61 – 75. https://doi.org/10.24252/MH.V3I1.21238. Indonesia,  Republik. “ Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, ” n.d.
Ma ’ luf, Louwis. Muujid Fil Lughah Wal A ’ lam . Cet.XXXIX. Beirut: Darul Masyriq, 2002.
Mustafa,  Adriana,  and  Arwini  Bahram. “ Relasi  Gender  Dalam  Pernikahan  Keturunan  Sayyid  Di Desa  Cikoang  Kabupaten  Takalar;  Studi  Kasus  Perbandingan  Hukum  Islam  Dan  Hukum Adat. ” Mazahibuna 2, no. 2 (2020): 241 – 54. https://doi.org/10.24252/MH.V2I2.18137. Rahman,  Arif,  Sofyan,  and  Mulham  Jaki  Asti. “ Hakim  Peradilan  Agama:  Refleksi  Sistem Pengangkatan  Dan  Pelaksana  Kekuasaan  Kehakiman  Di  Indonesia. ” DIKTUM:  Jurnal Syariah Dan Hukum 20, no. 1 (2022): 79 – 98. https://doi.org/10.35905/DIKTUM.V20I1.2780.
RI, Kementerian Agama. Mushaf Al-Qur ’ an Terjemahannya . Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia,
2012.
Rusyd, Al-faqih Abu Wahid Muhammad bin Ibnu. Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayat Al- Muqtashid, Terj. Imam Ghazali Said . Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
Rusyd,  Ibnu. Bidayatul  Mujtahid,  Terj.  M.A.  Abdurrahman  Dan  A.Haris  Abdullah .  1st  ed.
Semarang: Asy-Syifa ’ , 1990.
——— . Bidayatul Mujtahid . III. Semarang: As Syifa, 1990.
Sabiq, Sayyid. Fiqh Sunnah. Terj, Asep Sobari . Jakarata: Al-I ’ tisom, 2008.
——— . Fiqh Sunnah Terj, Nor Hasanudin . Jilid IV. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
Sabir,  Muhammad,  and  Rifka  Tunnisa. “ Jaminan  Fidusia  Dalam  Transaksi  Perbankan;  Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam. ” Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab 2, no. 1 (2020): 80 – 97. https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14284.
Shalahuddin, Henri. “ Konsep Kesetaraan Dalam Kesaksian Perempuan Antara Perspektif Wahyu Dan Perspektif Gender ” Vol.12, no. no 2 (2016).
Syatar,  Abdul. “ Relevansi  Antara  Pemidanaan  Indonesia  Dan  Sanksi  Pidana. ” DIKTUM:  Jurnal
Syariah Dan Hukum 16, no. 1 (2018): 118 – 34. https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525.
Yanggo, Huzaemah Tahido. Fikih Perempuan Kontemporer . Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
الله , دمحم دعس دبع قلاخلا داج ,  Abdul  Syatar,  and  Baso  Pallawagau. “ ملاسلإا و ةأرملا . ” Mazahibuna:
Jurnal Perbandingan Mazhab
2, no. 1 (June 20, 2020): 51.
https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14280.