## PRAKTEK RENT SEEKING : BUDAYA KORUPSI BARU DI KALANGAN POLITISI DAN BIROKRASI INDONESIA
Oleh:
A.Widanarto
a_widanarto@yahoo.com

## Abstrak
Perilaku  rent  seeking  merupakan  fenomena  budaya  korupsi  baru  di  Indonesia  sejak reformasi  dan  otonomi  daerah  diimplementasikan.  Budaya  korupsi  ini  terjadi  di  kalangan pejabat publik, politisi berkolaborasi dengan pengusaha-pengusaha maupun masyarakat yang berkepentingan  dalam  upaya  menyiasati  celah-celah  kebijakan  publik  untuk  kepentingan melayani dan memperkaya diri sendiri.
Praktek rent seeking dapat berlangsung di berbagai aktivitas pemerintahan dan politik mulai  dari  jual-beli  jabatan,  pengalokasian  anggaran  untuk  program-kegiatan  dan  proyek- proyek  pemerintah,  kompromi  politik  dalam  perumusan  dan  penetapan  kebijakan  publik, kompromi politik menjelang pemilu/pilkada dan masih banyak lagi.
Praktek  rent  seeking  tidak  akan  bisa  dihapuskan  selama  negara  tidak  menerapkan sistem politik yang demokratis, penegakan rule of law atau law enforcement, pembangunan yang  berorientasi  pada  kesejahteraan  dan  keadilan  sosial  dan  yang  tidak  kalah  pentingnya adalah    kepemimpinan  yang  tegas,  visioner,  jujur,  serta  terlegitimasi  tanpa  ada  rekayasa politik.

## RENT SEEKING PRACTICE : A NEW CORRUPTION CULTURE WITHIN INDONESIAN POLITICION AND BIROCRATION
A.Widanarto
a_widanarto@yahoo.com

## Abstract
The practice of rent seeking is a new cultural phenomenon of corruption in Indonesia since implementation of government reform and regional autonomy. The culture is the case among the corruption of public officials and politicians collaborated with entepreuneurs and people who interested in the effort to get around the cracks of public policy for the benefit of serving and enriching themselves.
The practice  of rent  seeking   can take place in  various activities of  government  and politics  from  the  sale  of  official  promotion  and  recruitment,  the  budget  of  allocation  for programme activities and government projects, political compromise in the formulation and determination  of  public  policy,  political  compromise  ahead  of  the  elections  or  regional elections and many more.
The  practice  of  rent  seeking  can  not  be  eliminated  as  long  as  the  state  does  not implement  a  democratic  political  system,  upholding  the  rule  of  law  or  law  enforcement,
welfare  oriented  development  and  social  justice,  and  that  is  no  less  important  is  a  decisive leadership, visionary, honest, and legitimate without any political engineering.

## Keywords : Rent Seeking, Corruption, Democracy and Rule of Law

## PENDAHULUAN
Perilaku para pejabat publik dan politisi dalam proses pembangunan di suatu negara terlebih  lagi  di  negara  berkembang  dapat  dicermati  melalui  perspektif    ekonomi  politik. Pejabat  publik  dan  politisi  dalam  pembangunan  sesungguhnya  merupakan “agents  of change” ,  dimana  para  pejabat  publik  dan  politisi  tersebut  berangkat  dari  sebuah  idealisme yang  dimotivasi  oleh  sebuah  keinginan  luhur  untuk  berbuat  yang  terbaik  bagi  bangsa  dan negara.  Dalam  teori  “ agents  of  change” ,  para  pejabat  publik  dan  politisi  tersebut  dapat dikategorikan  sebagai  individu-individu  penggerak  institusi  perubahan  sosial.  Namun, realitas dan pengalaman di negara-negara  yang sedang membangun justru menunjukkan hal sebaliknya,  para  birokrat  dan  politisi  tersebut  merupakan  bagian  dari ”self-seeking interest group dan self  –serving  leaders (Grindle,  1989;p.6;  Syarief  Hidayat,2001),  dimana  pejabat publik dan politisi itu merupakan kelompok yang hanya memikirkan kepentingan pribadi dan penguasa-penguasa yang hanya melayani dirinya sendiri.

## PRAKTEK RENT SEEKING :  BUDAYA KORUPSI
Praktek  rent  seeking  seakan  menjadi  budaya  korupsi  baru  di  beberapa  negara,  tak terkecuali  di  Indonesia.  Yang  dimaksud  Praktek  rent  seeking  itu  sendiri  adalah  perilaku pejabat  publik  dan/atau  politisi  yang  hanya  melayani  dirinya  sendiri  atau  penguasaan- penguasaan  sumber-sumber  daya  yang  memikirkan  kepentingan  pribadi  dengan  cara mencari  celah-celah  kebijakan  publik  atau  pengalokasian  anggaran  dalam  proyek-proyek pemerintah  demi  kepentingan  memperkaya  diri  sendiri  atau  menguntungkan  sebagian kelompok  tertentu  dengan  tujuan  penguasaan  secara  ekonomi-politik.  Grindle  dalam tulisannya    (1989:  6)-  dengan  menggunakan  pendekatan  ekonomi  politik  tahun  1970-an, “ benign  and  walfare  maximising  state”, menurut  Grindle  yang  terjadi  justru  para  pembuat kebijakan  dan  penyelenggara  pemerintah  lainnya  merupakan  bagian  dari rent  seeker (pemburu rente).
Dengan merujuk pada pendapat di atas para teoritisi ekonomi dan politik membangun sebuah  argumen  dasar  yang  menyebutkan  bahwa  para  birokrat,  politisi  dan  bahkan  aktor- aktor tertentu dalam masyarakat itu adalah kumpulan dari pemburu rente ( rent seeker groups ) yang lebih dimotivasi oleh keinginan untuk mengakumulasi kepentingan ekonomi dan politik jangka pendek, daripada keinginan untuk mewujudkan apa yang disebut the wealth of nation (Grindle, 1989: 6).
Bureaucrats  are  also  individual  self-seekers.  Generally  their  self  interest  is  to maximise  their  own  economics  welfare,  but  it  can  also  be  that  of  enhancing  their power of benefiting their own village or ethnic group or such some goal (Grindle, 1989:  19) ( Birokrasi  adalah  juga  individu self  seeker. Secara  umum  kepentingan mereka  adalah  memaksimalkan  kesejahteraan  ekonomi  mereka  sendiri,    tetapi  juga meningkatkan kekuasaan mereka untuk memberikan manfaat baik kampung halaman, kelompok etnik atau tujuan-tujuan lainnya)
Pendapat  Grindle  di  atas,  menegaskan  bahwa  perspektif  ekonomi  dan  politik  sudah sangat  menjelaskan  perilaku  pejabat  negara,  baik  pusat  maupun  daerah,  dalam  memahami, menganalisa, dan menjelaskan perilaku para penyelenggara ( state actors)  dan aktor-aktor di dalam masyarakat ( society actors) dalam proses pengambilan kebijaksanaan publik maupun tahapan implementasi kebijaksanannya. Perspektif ini bermanfaat untuk memahami berbagai akar  persoalan  pembangunan  termasuk  merajalelanya  tindak  pidana  korupsi  yang membelenggu  sebagian  besar  negara-negara  khususnya  negara-negara  yang  sedang membangun, seperti Indonesia.
Menurut  Andi  Irawan  (2008),  terminologi rent  seeking dalam  institusi  negara merujuk  pada  perilaku  pejabat  publik  dan  politisi  dalam  memutuskan  alokasi  anggaran publik  (APBN-APBD),  atau  kebijakan  yang  ditujukan  untuk  publik  dengan  motivasi mendapatkan  keuntungan  pribadi  dan  kelompok  yang  berimplikasi  pada  merugikan kepentingan publik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Praktek rent  seeking dalam  bahasa  populer  Indonesia  sering  diistilahkan  dengan istilah KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Dengan merujuk pada pendapat di atas, maka dapat  ditarik  suatu  argumen  bahwa  praktek  ” rent  and  power  seeking ”  para  politisi  dan birokrat  sudah  pasti  mewarnai  proses  pengambilan  dan  pelaksanaan  kebijakan-kebijakan diantaranya kebijakan tentang pembangunan maupun pelayanan publik. Dalam mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, elit birokrasi maupun politisi seringkali mendapat sokongan dana  dari  para  pengusaha,  sehingga  seringkali  kita  mendengar    banyak  kasus-kasus  kolusi, korupsi  dan  nepotisme  di  berbagai  media  yang  dilakukan  para  elit  politik  dan  birokrat. Sebagai  balas  budi,  elit  politik  dan  pejabat  birokrasi  melancarkan  kepentingan  para pengusaha  dalam  mencapai  tujuan  ekonomi/bisnisnya.  Melalui  praktek rent  seeking ini menunjukkan  ‘kerjasama’  elit  birokrasi,  politisi  dan  pengusaha  (sebagai  sumber  dana) sebagai  jalinan  klientelistik  yang  mencerminkan  pencapaian  kepentingan  elite  birokrasi, politisi dan pengusaha  diatas kepentingan publik. Berikut beberapa praktek rent seeking baik yang terjadi di institusi eksekutif dengan aktor pejabat publik dan institusi legislatif dengan aktor para politisi.

## FENOMENA RENT SEEKING DI KALANGAN ELIT BIROKRASI
Untuk  memahami  terjadinya  budaya  korupsi  dalam  praktek  rent  seeking  terlebih dahulu  kita  harus  menjelaskan  perilaku  pejabat  publik  dan  politisi  dalam  implementasi kebijakan-kebijakannya  di  Indonesia,  maka  terlebih  dahulu  kita  mempelajari  nilai-nilai budaya  yang  hidup  dalam  organisasi  politik  dan  birokrasi.  Dimulai  dari  konsep  budaya patrimonialisme barangkali dapat membantu kita untuk menjelaskan perilaku pejabat publik dan politisi di Indonesia.
Beberapa  literatur  telah  mencoba  menjelaskan  4  fenomena  politik  tersebut  dengan menghubungkan  karakteristik  sistem  politik  di  Indonesia  dengan  menerapkan  teori ”neo- patrimonialism” (Eisenstadt, 1973; 5), yaitu suatu teori  yang pertama kali dirumuskan oleh Max Weber. Dalam teori Weber, otoritas birokrasi-patrimonial paling tidak ada 4(empat) ciri karakteristik , yaitu:
(1). Pejabat-pejabat disaring atas dasar kriteria- kriteria pribadi dan politik.
(2). Jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan atau keuntungan.
(3). Pejabat-pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun fungsi administratif karena tidak ada pemisahan antara sarana-sarana produksi dan administrasi.
(4). Setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik.
(Yahya Muhaimin, 1991 : 9).
Menurut pandangan Weber, sistem politik patrimonial di Indonesia tidak
perlu  menjadi  hambatan  bagi  pembangunan  pada  tahap  awal.  Dalam  suasana  seperti  ini, penanam modal (pengusaha) akan memperoleh keamanan yang mereka perlukan dengan cara menempatkan diri mereka di bawah perlindungan keamanan patron-patron yang berkuasa di kalangan elit birokrasi dan politisi. Menurutnya, sumber-sumber daya materiil yang tersedia bagi patron akan bertambah besar, keadaan demikian akan lebih memperkuat lagi kedudukan politik  serta  kemampuannya  untuk  melindungi  kepentingan  kliennya.  Dari  pola  hubungan seperti ini, maka muncullah kelompok pengusaha swasta yang dinamakan ”pengusaha klien” atau ”client  businessmen” yang  merupakan  lawan  dari  pengusaha  yang  kompetitif  dan otonom,  bebas  dari  pengaruh  kekuasaan  politik  dan  pemerintah.  Singkatnya, ”client businessmen” adalah  pengusaha  yang  lahir  karena  memperoleh  konsesi  dan  fasilitas  dari pemerintah akibat dari sistem politik patrimonial.
Dalam  jangka  panjang,  sistem  politik  patrimonial  ini  tampaknya  akan  menghambat pembangunan  ekonomi,  karena  adanya  ketidaksesuaian  yang  melekat  pada  struktur  ini, antara  kebutuhan  sistem  birokrasi ”legal-formal” dengan kemampuan  institusi  mewadahi sistem  kapitalis  industri  dan  sistem  birokrasi  ”sewenang-wenang”  yang  hanya  cocok  bagi pemerintahan patrimonial.
Dalam keadaan seperti ini, pembagian rejeki berupa pemberian jabatan-jabatan basah menurut  cara-cara  patrimonial,  sebagai  upaya  untuk  mempertahankan  kekuasaan  dan stabilitas  politik  dengan  membiarkan  praktek ”rent  seeking” di  kalangan  elit  birokrasi merupakan faktor ”inherent” dalam kehidupan politik dan pembangunan di Indonesia.

## FENOMENA RENT SEEKING DI KALANGAN ELIT POLITIK
Kita  mungkin  sudah  akrab  dengan  fenomena broker politik  di  mana  suatu  partai politik  atau  elite  politik  mendapatkan  uang  dengan  jalan  memberikan  dukungan  politik kepada seorang tokoh dalam pilkada atau pemilu atau karena meng- endorse birokrat tertentu untuk  menduduki  jabatan-jabatan  puncak  birokrasi.  Termasuk  pula  diantaranya mempengaruhi  keputusan-keputusan  politik  dalam  bentuk  pasal-pasal  dalam  kebijakan politik yang ditujukan untuk menguntungkan kelompok tertentu. Proses-proses broker politik inilah yang disebut dengan rent seeking.
Proses politik yang sarat rent seeking tersebut akan melahirkan pejabat-pejabat publik yang rent  seeker pula.  Sebab,  ketika  sang  tokoh  itu  menjadi  pejabat  publik,  yang bersangkutan  pasti  akan  menjadikan  jabatannya  dengan  motif  keuntungan  dan  kepentingan pribadi.  Jabatannya  itu  bukan  hanya  digunakan  untuk  menutup  biaya  politik  yang  telah dikeluarkan,  tetapi  juga  digunakan  untuk  mendapatkan  keuntungan  pribadi  yang  sebesar- besarnya.
Masalah broker politik maupun broker ekonomi/bisnis di lingkungan institusi politik dan praktek politik yang sarat dengan praktek dan perilaku rent seeking di kalangan pejabat publik dan politisi merupakan hal yang sangat lazim di negeri ini.  Praktek dan perilaku rent seeking lainnya  seperti  pada broker ekonomi/bisnis  yang  merupakan  suatu  fenomena  di mana seorang pejabat publik memfasilitasi pelaku bisnis tertentu untuk mendapat kemudahan akses  proyek-proyek  pembangunan  pemerintah.  Sebagai  imbalan  atas  jasanya  itu,  sang pejabat  akan  mendapatkan  komisi  dengan  jumlah  persentase  tertentu  dari  nilai  proyek. Mengapa  fenomena broker ekonomi/bisnis  itu  dikatakan rent  seeking ?  Sebab,  perilaku tersebut merugikan publik melalui dua cara.
1). Karena pelaku bisnis tersebut akan memasukkan semua biaya yang dia keluarkan -untuk  pejabat  tersebut-  ke  dalam  komponen  biaya  proyek.  Akibat  lanjutnya, kualitas dan kuantitas proyek itu akan di bawah spesifikasi yang disepakati dalam akad proyek.
2).  Publik  juga  bisa  dirugikan  karena,  bisa  jadi,  sebenarnya  ada  pelaku  bisnis  yang memberikan  tawaran  lebih  menguntungkan  bagi  publik,  tetapi  karena  pelaku bisnis  tersebut  tidak  mendapatkan back-up dari  sang  pejabat,  dia  pun  gagal mendapatkan proyek itu.
Pemberian    lisensi  kepada  para  pelaku  bisnis  (seperti  lisensi  impor,  ekspor,  atau perizinan  bisnis  lainnya)  dapat  dikategorikan  praktek rent  seeking .  Dari  pemberian  lisensi tersebut,  sang  pejabat  publik  akan  membuka  privilese  bisnis  bagi  pelaku-pelaku  tertentu dengan mendapatkan fee atau komisi dari perusahaan yang dia endorse (sahkan).
Fenomena  pembuatan  perundang-undangan.  Contoh  kategori  ini  adalah  bagaimana mengalirnya  dana  miliaran  rupiah  dari  BI  ke  Komisi  XI  DPR  periode  1999-2004  untuk memperlancar  lahirnya  Undang-Undang  Bank  Sentral.  Merupakan  fenomena  umum,  siapa yang ingin terakomodasi kepentingannya untuk mendapatkan dukungan legislasi dan hukum perlu  melobi  anggota  parlemen  atau  partai  politik,  yang  semua  itu  harus mengeluarkan transaction cost yang besar.
Mungkin  sudah  menjadi  rahasia  umum  pula  bahwa  APBN-APBD  tidak  akan mungkin disetujui DPR-DPRD kalau di dalamnya tidak ada transaction cost, yang biasanya masuk ke kantong-kantong pribadi mereka. Praktek-praktek rent seeking itulah yang menjadi celah tindak pidana korupsi yang merajalela di negeri ini.

## PRAKTEK RENT SEEKING PEJABAT PUBLIK DI DAERAH
Penempatan pejabat-pejabat di daerah cenderung tidak berdasarkan the right man on the  right  place, ataupun prestasi  kerja  tetapi  lebih  berdasarkan  praktek  jual-beli  jabatan, dukung mendukung kelompok-kelompok politik ataupun masalah like and dislike. Meskipun regulasi menetapkan bahwa penempatan pejabat terlebih dahulu melalui analisa jabatan dan kompetensi  jabatan,  namun  tampaknya  prosedur  tersebut  hanya  sekedar  formalitas  atau syarat asal ada prosedur meskipun kemudian analisa dan penilaian kompetensinya kemudian tidak  sesuai  dan  lebih  dipentingkan  adalah  seberapa  besar  ukuran  kedekatan  seorang  calon pejabat  dekat  dengan  kelompok  tertentu  yang  kuat  di  pemerintahan,  atau  seberapa  banyak bentuk dukungan materil maupun imateril yang diberikan. Tidak heran jika di daerah-daerah sering kita temukan sindiran-sindiran mengenai penempatan pejabat seperti perda (pertalian darah),  DUK  (Daftar  Urutan  Kedekatan  bukan  berdasarkan  daftar  urut  kepangkatan)  atau istilah 5 tangan (jabat tangan, buah tangan, tanda tangan, garis tangan, dan campur tangan). Istilah-istilah  ironis  inilah  yang  lebih  tepat  menggambarkan  kondisi  penempatan  pejabat  di pemerintahan  daerah  dari  analisa  dan  kompetensi  jabatan  yang  sesungguhnya.  Jadi  tidak heran jika implementasi  otonomi tidak sejalan dengan tujuan mulianya dalam mempercepat pembangunan  di  daerah,  karena  kita  tidak  dapat  menemukan  pemimpin-pemimpin  yang memiliki visi-misi yang jelas apalagi kompetensi.
Demikian  pula  dengan  pengadaan  PNS,  keadaannya  tidak  jauh  berbeda.  Urusan seberapa besar harga yang bisa dibayarkan untuk menjadi seorang PNS atau seberapa dekat seseorang tersebut memiliki relasi di pemerintahan (daerah). Tidak heran meskipun raja-raja kecil begitu banyak, namun pembangunan tidak menunjukkan hasil yang signifikan.
Implementasi  otonomi  daerah  yang  diharapkan  dapat  mempercepat  lahirnya  sistim pelayanan  publik  perizinan  yang  lebih  baik,  nampaknya  belum  sesuai  dengan  harapan masyarakat.  Bahkan realitas  pelayanan perizinan di  berbagai  wilayah tidak optimal. Urusan pelayanan  publik    dan  perizinan  masih  mengalami  berbagai  penyimpangan,  mulai  dari inkonsistensi  waktu,  diskriminasi  bahkan  masih  diwarnai  pola  praktek rent seeking .  Lebih parah lagi, kebijakan pelayanan perizinan banyak digunakan oleh pemerintah daerah semata- mata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), terlihat dengan maraknya retribusi dan peningkatan biaya perizinan yang muncul.
Di  sektor  anggaran  daerah  dan  kaitannya  dengan  desentralisasi  fiskal  dimana  trend keuangan daerah diharapkan kontribusi PAD lebih besar daripada bantuan pusat dan hutang luar  negeri.  Karena  sejak  awal  seorang  Walikota/Bupati  atau  Gubernur  telah  memberikan warning  kepada  Kepala  Dinas  untuk  meningkatkan  pemasukan  melalui  retribusi.  Warning tersebut  seolah-olah  menjadi  kewajiban  bagi  kepala  dinas  untuk  mencapai  target  yang diharapkan, karena dianggap sebagai prestasi  yang akan berdampak baik terhadap karir dan jabatannya  ke  depan.  Bentuk  pengejaran  kepentingan  pribadi  ini  sering  disebut  sebagai kepentingan  ekonomi  jangka  pendek.  Padahal  fungsi  pelayanan  masyarakat  ( public  service function )  merupakan  fungsi  utama  pemerintah.  Seiring  dengan  sistem  demokrasi  yang menempatkan  rakyat  sebagai  pemilik  sah  kedaulatan  negara  sehingga  harus  mendapat pelayanan secara maksimal.
Pelayanan  publik  lebih  berkaitan  dengan  pelaksanaan  tugas-tugas  umum pemerintahan, pemberian berbagai pelayanan umum maupun fasilitas-fasilitas sosial kepada masyarakat.  Pelayanan  perizinan  yang  diatur  oleh  pemerintah  secara  konseptual  adalah dispensasi  dari  suatu  larangan,  ini  berarti  peraturan  perundang-undangan  melarang  suatu tindakan  tertentu  yang  saling  berhubungan.  Perizinan  pada  dasarnya  adalah  mekanisme pengendalian yang berisi seperangkat larangan suatu kegiatan masyarakat sampai masyarakat memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan. Meskipun  demikian,  hal  tersebut  belum  berjalan  secara  optimal.  Karena  Dengan  alasan teman,  kolega  atau  imbalan  tertentu,  pemerintah  daerah  seringkali  menjadikan  perizinan  • ini  sebagai resources yang  dengan  mudah  bisa  ditukar  dengan  sumber  daya  lainnya  yang belum  dimiliki  oleh  oknum  birokrat.  Perizinan  yang  dimaksudkan  bisa  berupa  lisensi, konsesi dan dispensasi.
Ada  juga  proses  perizinan  yang  harus  dilegitimasi  terlebih  dahulu  oleh  seorang Walikota  yang  notabene  sebagai  penguasa.  Ada  kemungkinan  terjadi  hegemoni  terhadap masyarakat  termasuk  rival  politiknya.  Sebaliknya  dengan  mudah  memberikan  kemudahan- kemudahan kepada koleganya untuk mendapatkan keuntungan bersama.
Hal  tersebut  diakui oleh  Robinson  yang dikutip  Syarif Hidayat, bahwa satu diantara faktor  penting  yang  mendasari  terbentuknya  aliansi  antara  para  politisi  dan  birokrat  di Indonesia dengan para pengusaha adalah karena  para pengusaha mampu  memberikan akses kepada  birokrat  dan  politisi  untuk  memperoleh  pendapatan  guna  kepentingan  politik  dan individu,  juga  membuka  akses  untuk  memasuki  dunia  bisnis  melalui  pemegang  saham ( stakeholders ) dan penanaman modal ( investors ).
Praktek rent  seeking tergambar  dalam  survey  yang  dilakukan  oleh  Transparansi Internasional  (TI)  Indonesia  menemukan  besarnya  praktek  korupsi  yang  dilakukan  oleh aparat birokrasi pelayanan publik di era otonomi. Interaksi dalam praktek rent seeking paling banyak  dilakukan  oleh  pebisnis  adalah  dengan  bea  cukai,  disusul  kepolisian,  militer,  dan lembaga peradilan,.
Pola praktek rent seeking juga terjadi dalam realisasi proyek dari pemerintah daerah, Dalam  catatan  Metro  TV  (  24  September  2017),  bahwa  pimpinan  proyek  (pimpro),  staf pemerintah daerah, Bupati/ Walikota,  menjadi aktor penerima suap, bahkan kadang-kadang melibatkan  aktivis  LSM  serta  wartawan.  Pimpro  akan  bertindak  sebagai  penerima  suap paling banyak, karena menjadi  fasilitator antara birokrasi  dengan para pengusaha dan akses terhadap  para  pengusaha.  Pimpro  ini  kemudian  mendistribusikan  suap  yang  mereka  terima kepada para pejabat birokrasi yang terlibat dalam pelaksanaan proyek. Staf atau para pejabat yang ada di Kabupaten/Kota menjadi perantara antara Bupati/Walikota  dengan pengusaha.
Selain  praktek rent  seeking ,  pelayanan  perizinan  kita  juga  masih  sangat  birokratis dengan  membutuhkan  waktu  yang  cukup  lama  dibandingkan  dengan  Negara-negara  lain. Singapura  menepati  posisi  pertama  Negara  paling  mudah  memulai  usaha  baru,  sebelumnya diraih oleh Selandia Baru yang sekarang menempati urutan kedua.
Temuan tersebut di atas, digambarkan oleh Ian Little, Tibor Scitovsky, dan Maurice Scott,  bahwa  eksistensi  pelayanan  perizinan  pada  birokrasi  di  berbagai  negara  berkembang termasuk  di  Indonesia  telah  melahirkan  biaya  sosial  yang  besar,  minimal  dalam  4  (empat) hal:
(1) Kegiatan  korupsi  berupa  penyogokan  yang  dilakukan  para  pengusaha  dan  aktor lainnya yang saling bersaing untuk memperoleh pendapatan rente;
(2) Pengalihan  perhatian,  waktu  pejabat  dan  pengawal  pemerintahan  untuk  menangani berbagai tugas yang berkaitan dengan administrasi sistem perizinan ini;
(3) Konsentrasi  kegiatan  ekonomi  secara  berlebihan  di  pusat  kekuasaan  politik  dan administrasi pemerintah; dan
(4) Iklim  usaha  yang  kurang  baik  untuk  mendorong  kegiatan  usaha  sektor  swasta  yang produktif dan efisien, disebabkan oleh sistem perizinan yang luas dan rumit.
Bentuk  praktek rent  seeking atau  korupsi  yang  seringkali  ditemukan  dalam impelementasi  pelayanan  perizinan.  Praktek rent  seeking dan  korupsi  dapat  dilakukan dengann dua cara: secara individual ( micro corruption ) maupun secara kolektif atau korupsi sistemik  ( sistemic  corruption ).  Secara  individual  kita  menemukan  dalam  mekanisme  dan prosedur  pelayanan  perizinan  dengan  berbagai  modus  operandi  yang  sering  muncul,  yakni: (1)  transaktif,  keinginan  kedua  belah  pihak;  (2)  permintaan  uang  tambahan;  (3)  pemerasan pada  pelanggan;  dan  (4)  modus  operandi  yang  bersifat  nepotisme.  Sedangkan  korupsi sistemik  atau  berjamaah  ditemukan  dalam  penetapan  kebijakan  pelayanan  perizinan, pentapan  anggaran  APBD,  dengan  aktor  kuncinya  adalah  anggota  DPRD  termasuk  juga pihak  eksekutif.  Bahkan  di  berbagai  daerah  terjadi  adanya  istilah  mafia  anggaran  yang dilakukan oleh oknum DPRD atas inisiatif pihak eksekutif.
Indonesia  sebagai  negara  dengan  tingkat  korupsi  yang  tinggi  adalah  suatu  hal  yang lumrah  kalau  kita  dapat  dengan  mudah  menemui  perilaku rent  seeking dalam  semua  lini kehidupan, khususnya ketika kita berinteraksi dengan institusi negara dan aparaturnya, serta dalam proses sosial ekonomi politik di seputarnya. Mengapa perilaku rent seeking itu begitu mudah  hadir  dalam  keseharian  kinerja  institusi  negara  (eksekutif,  legislatif,  dan  yudikatif)? Itu  tidak  lain  karena  proses  dan  mekanisme  politik  yang  menyebabkan  seseorang  hadir menjadi  pejabat  publik  pada  institusi-institusi  negara  tersebut  sarat  dengan transaction cost yang tinggi.
Praktek rent  seeking di  kalangan  pejabat  publik  dan  politisi  jelas  akan  merugikan publik. Dikatakan merugikan publik karena  kesepakatan  antara elite legislatif dan eksekutif tersebut  berimplikasi  kepada  bias  nonpublik  dalam  alokasi  anggaran  dan  penetapan kebijakan-kebijakan  yang  bias  publik  pula.  Misalnya,  anggaran  untuk  fasilitas  pejabat  atau pengeluaran rutin lainnya yang tidak berimplikasi kepada publik menjadi melambung tinggi dan itu disetujui melalui fenomena saling menguntungkan antara pejabat  eksekutif dan para anggota  legislatif.  Termasuk  pula  banyaknya  kebijakan-kebijakan  yang  sesungguhnya  tidak berorientasi kepada kepentingan publik.
Praktek rent  seeking semua  itu  berimplikasi  kepada  kerugian  publik  karena  pastilah publik/rakyat akan mendapatkan barang-barang publik (pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain-lain) dengan kualitas dan kuantitas yang di bawah dari seharusnya yang bisa mereka dapatkan.

## MEMBERANTAS PERILAKU RENT SEEKING
Memberantas perilaku rent seeking memang sangat sulit. Sebab, bagi para pelaku rent seeking ,  aktivitas  itu  sangat  menguntungkan  dan  umum  dilakukan.  Seruan  moral  dan  kritik kepada para pejabat publik yang telah terlena dengan kenikmatan rent seeking itu nampaknya tidak akan pernah digubris sama sekali.  Begitu kuatnya jerat bandit-bandit politik anggaran dan  kebijakan  di  lingkungan  pemerintahan  dan  parlemen,  sehingga  siapapun  yang  berniat untuk memberantas rent seeking akan ‘dihabisi’ oleh mafia-mafia yang sudah ter-link dengan kelompok-kelompok pelaku rent seeking tersebut.
Mungkin kita semua masih mengingat peristiwa penetapan tersangka Korupsi E-KTP. KPK  selama  tahun  2007  ini  telah  menangkap  tangan  6  pelaku  suap  bagi  para Bupati/Walikota. kasus yang sungguh sangat menarik. Dari kasus suap tersebut yang sangat menonjol dan mengerikan adalah karakter politik bisnis dalam kasus korupsi tersebut.
Di    lingkaran  eksekutif  pusat  dan  daerah  pun  hal  yang  sama  terjadi.  Selain  kasus pengadaan barang dan jasa yang dominan, yakni ketika pejabat birokrasi mendapatkan suap karena  menunjuk  perusahaan  tertentu,  persekongkolan  yang  lebih  kental  terjadi  dalam penerbitan sebuah aturan dan kebijakan.
Hubungan politik-bisnis di lorong-lorong gelap negara ini dinilai sebagai pihak yang patut  dicurigai.  Salah  satunya  dapat  dibaca  dari  fenomena rent-seeking dan  korupsi  lapis ketiga  yang  disebut  Aditjondro  sebagai  cabal.  Adanya  persekongkolan  kekuatan-kekuatan non-negara  yang  menjadikan  kewenangan  politik  dan  birokrasi  sebagai  target  yang  harus dipengaruhi,  mirip  dengan  konsepsi  “ shadow  state ”.  Sebuah  argumentasi  teoritis  yang pertama  kali  dibangun  oleh  William  Reno  (1995)  berdasarkan  risetnya  di  Sierra Leone,Afrika. Kondisi ini terjadi di negara yang lapuk, di mana kewenangan aparatur negara diperjualbelikan  melalui  “informal  economy”,  dengan  tujuan  merekayasa  kebijakan  dan regulasi untuk keuntungan pemain di pasar gelap politik.
Sederhananya, terdapat sebuah kekuasaan  yang berada di atas hukum formil, di luar regulasi,  yang  memanfaatkan  kelemahan  penyelenggara  negara  untuk  kepentingan  sempit masing-masing  pihak.  Rasanya  kita  menemukan  penjelasan  teoritis,  kenapa  begitu  banyak kebijakan,  alokasi  anggaran,  alih  fungsi  hutan,  izin  pertambangan,  dan  proyek-proyek pembangunan  sangat  tendensius  memfasilitasi  kemewahan  pejabat  dan  menguntungkan segelintir  kelompok  bisnis  tertentu.  Jika  dilakukan  pengamatan  dan  penelitian  lebih  jauh, agaknya kita juga dapat menemukan relasi antara penyumbang dana kampanye partai politik dengan  arah  kebijakan,  regulasi,  dan  sikap  para  penyelenggara  negara.  Praktik rent  seeking dan korupsi seperti inilah yang mulai menjadi perhatian ketat KPK.
Dari beberapa kasus korupsi, kita bisa memahami, betapa besar “risiko” KPK ketika mulai  memutuskan  untuk  masuk  secara  serius  ke  wilayah  kasus-kasus  yang  mempunyai dimensi  politik-bisnis.  Karena  dengan  cara  demikian,  KPK  sudah  memasuki  pada  jaringan korupsi  level  paling  jahat  sekaligus  kuat.  Goerge  Aditjondro  yang  menggabungkan pendekatan Chambilis- Alatas dan Djilas, disebut sebagai “cabal”, yakni sebuah lapis korupsi yang  melibatkan  unsur  pemerintahan  (birokrasi  kelas  atas),  politisi,  pengusaha,  dan  bahkan aparat penegak hukum.
Praktek rent  seeking yang  umumnya  dilakukan  oleh  pejabat  publik  dan  elit  politik dapat  digambarkan  seperti  yang  dikatakan  oleh  Ames  dan  Bate  sebagaimana  dikutip  Syarif Hidayat (2001: 187):
Politicians  are  rational  and  self  –seeking  as  voters  (society).Their  self  interest, however,  is  expressed  as  the  desire  to  maximise  their  hold  on  power.  Power  is thus  the  end  sought  by  politically  rational  officials.  They  will  therefore  be motivated  to  use  government  resources  to  reward  those  who  support  their  hold on  power  and  at  time,  to  punish  those  who  seek  to  unset  them .  (politisi  adalah sosok  pencari  dukungan  masyarakat  dan  berpikir  rasional  untuk  dirinya  sendiri. Kepentingan  mereka,  bagaimanapun  juga,  diekspresikan  sebagai  keinginan  untuk memaksimalkan kekuasan  yang dimiliki. Kekuasaan adalah tujuan pemikiran dan pandangan  para  agen-agen  politisi  rasional.  Mereka  akan  termotivasi  untuk menggunakan  sumber-sumber  daya  pemerintah  untuk  menghadiahi  orang-orang yang mendukung mereka dalam meraih kekuasaaan, dan menghukum orang-orang yang berusaha menjatuhkan mereka)
Usaha-usaha yang dilakukan KPK dalam memberantas rent seeking dan tindak pidana korupsi jelas akan menuai badai untuk lembaganya. Seperti kita tahu, beberapa pemberitaan di  media  massa  sangat  jelas  menunjukkan  upaya-upaya  pelemahan  yang  signifikan  yang dilakukan  berbagai  kekuatan  terhadap  KPK.  Kita  semua  pasti  masih  bertanya-tanya mengenai  jerat  kasus  Antasari  Azhar  (mantan  ketua  KPK)  yang  dituduh  sebagai  dalang pembunuhan  Nashrudin  Bos  sebuah  perusahaan  besar,  alih-alih  dituding  sebagai  dalang pembunuhan  berencana,  entah  benar  atau  tidak,  kasus  ini  tidak  pernah  terungkap  kecuali dugaan bahwa dijerumuskannya pelemahan KPK melalui penangkapan Antasari merupakan rekayasa politik karena  Antasari sebagai orang  yang sangat  kompeten hendak membongkar kasus  korupsi  peralatan  IT  Capres  2009.  Jika  kasus  penyimpangan  IT  Capres  tersebut terbongkar,  sudah  bisa  dipastikan  bahwa  publik  akan  mengetahui  betapa  busuknya  aktor- aktor  politik  yang  hendak  memperoleh  kekuasaan  yang  sesungguhnya  tanpa  legitimasi karena  rekayasa  perolehan  suara.    Upaya  pelemahan  KPK  lainnya  adalah  kasus  Bibit- Chandra,  namun  usaha  ini  tidak  begitu  berhasil  karena  dukungan  massa  terhadap  kedua tokoh kompeten KPK ini begitu besarnya.
Salah satu bentuk pelemahan KPK lainnya yang diperkirakan akan berdampak paling serius  adalah  penghilangan,  pengaburan,  dan  pelemahan  kewenangan  KPK  melalui  jalur legislasi atau perubahan aturan hukum melalui revisi Undang-undang KPK.  Proses revisi ini sudah  berjalan  “diam-diam”  di  lembaga  legislatif  tersebut.  Sejumlah  poin  mengancam keutuhan institusi pemberantasan korupsi ini.
ICW menemukan salinan surat tertanggal 24 Januari 2011 dari Wakil Ketua DPR-RI kepada pimpinan Komisi  III DPRRI, isinya:  agar segera disiapkan draft rancangan undang- undang dan naskah akademik revisi UU KPK. Revisi undang-undang, atau upaya pembatalan dasar hukum pembentukan lembaga seperti KPK adalah cara untuk membunuh KPK tepat di jantungnya.  Betapa  tidak,  jika  UU  KPK  diotak-atik,  kewenangannya  dilemahkan,  niscaya nama KPK hanya tinggal kulit dan legitimasi formil semata. Kekuatan politik terlihat sangat getol  melemahkan  KPK.  Dalam  kondisi  seperti  ini,  argumentasi  normatif  politisi  yang mengatakan  revisi  UU  KPK  hanya  dilakukan  dalam  kerangka  harmonisasi  hukum  dengan undang-undang  lain  terdengar  basi  dan  mengada-ada.  Kewaspadaan  publik  memang  harus ditingkatkan  pada  level  yang  paling  sensitif  terhadap  kemungkinan  pelumpuhan  KPK  oleh politisi melalui rencana revisi UU KPK
Penyimpangan dalam bentuk rent seeking tidak terlepas dari perilaku individu aparat birokrasi  publik  dan  elit  politik.  Sebagaimana  metode  yang  seringkali  diterapkan rational choice yang  dikenal  dengan  nama  metode behavior ,  yang  digunakan  untuk  memahami perilaku  pembuat  kebijakan  yaitu  para  pejabat  pemerintah  dan  elit  politik.  Dalam  hal  ini, negara  atau  pemerintah  daerah  dipandang  sebagaimana  halnya  pasar,  terdiri  dari  individu yang  masing-masing  memiliki  prilaku  rasional,  terutama  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan
pribadinya.  Argumentasi  tersebut  didukung  oleh  analisa power  seeking  politician ,  yang menyebutkan para politisi sebagai makhkuk rasional tidak steril dari perhitungan untung-rugi dalam setiap mengambil keputusan.
Hal  ini  juga  diakui  dalam  analisis bureaucratic  behaviour  theory .  Bahwa  eksistensi aparat  birokrasi  pelayanan  publik  adalah  merupakan  bagian  dari  makhluk  hidup  yang memiliki  emosi,  tata  nilai  dan  tujuan  secara  individu,  yang  tidak  selamanya  sesuai  dan sejalan  dengan  tujuan  institusi  di  mana  mereka  bekerja.  Kepentingan  individu  dari  para birokrat  ini  tidak  dapat  dihindari  akan  ikut  mempengaruhi  struktur,  mekanisme,  dan  fungsi dari birokrasi itu sendiri.
Kepentingan  jangka  pendek  dari  politisi  dalam  melakukan  praktek rent  seeking sebagaimana  beberapa  modus  operandi  di  atas,  adalah  upaya  mendapatkan  keuntungan dengan  mudah  dari  kebijakan  yang  dibuat  bersama.  Hal  tersebut  seirama  dengan  teori rational choice • yang melihat individu tidak terlepas dari pilihan-pilihan rasionalnya, yakni mengejar  kepentingan  pribadi.  Setidaknya  terdapat  dua  hal  penyebab  praktek rent  seeking . Pertama,  perilaku  aparat  birokrasi  secara  individual.  Perilaku  aparat  birokrasi  masih mengharapkan imbalan dari aktivitas utamanya. Karena aparat  pelayanan perizinan tersebut merupakan aktor yang paling awal berhubungan dengan pelanggan. Interaksi pelanggan dan aktor  pelayanan  menjadi  momentum  awal  mereka  melakukan  komunikasi  dan  interaksi timbal  balik.  Dalam  situasi  seperti  inilah  dimanfaatkan  oleh  salah  satu  pihak.  Boleh  jadi awalnya berasal dari aparat pelayanan perizinan, dan tidak menutup kemungkinan pelanggan yang memulai dan menjanjikan sesuatu,  akan tetapi  keduanya masing-masing merasa  aman dan diuntungkan.
Kedua, faktor  yang memperngaruhi lainnya, seperti berpengaruh dalam praktek rent seeking disebabkan  oleh  faktor  institusi  atau  dari  lembaga  itu  sendiri.  Sistem  pelayanan masih mempertemukan aparat birokrasi dan pelanggan. Problem tersebut menjadi salah satu kendala kultural birokrasi yang tidak mau melepaskan budaya pertemuan dengan pelanggan. Disamping  karena  kontrol  terhadap  kinerja  birokrasi  publik  yang  masih  lemah. Dalam perspektif ekonomi politik, menganggap perilaku individu merupakan faktor penentu ( determinant  variable )  terjadinya  praktek rent  seeking .  Sedangkan  faktor  lainnya  adalah faktor  berpengaruh  ( influential  variable ).  Faktor  perilaku  individu  sebagai  faktor  penentu ( determinant  variable )  oleh  Djoko  Widodo  disebutnya  sebagai  faktor  internal.  Faktor  ini berupa  kepribadian  seseorang.  Berwujud  suatu  niat,  kemauan,  dorongan  yang  tumbuh  dari dalam  diri  seseorang  untuk  melakukan  tindakan  mal-administrasi.  Faktor  ini  disebabkan karena  lemahnya  mental  seseorang,  dangkalnya  agama  dan  keimanan  mereka.  Sehingga memudahkan untuk  melakukan suatu tindakan  walaupun sesungguhnya  mereka mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan itu merupakan tindakan yang tercela.
Sedangkan  faktor  berpengaruh  ( influential  variable )  dipahaminya  sebagai  faktor eksternal.  Faktor  yang berada di luar diri orang yang melakukan tindakan mal-administrasi. Bisa  berupa,  lemahnya  peraturan,  lemahnya  lembaga  kontrol,  lingkungan  kerja  dan  lain sebagainya yang membuka peluang (kesempatan) untuk melakukan tindakan korupsi.
Untuk  memperbaikinya,  diperlukan  perubahan  keduanya  baik  berupa  sistem  berikut peraturannya  dan  perubahan  perilaku  individunya.  Untuk  itu  diperlukan  komitmen  dari pejabat  birokrasi  dan  elit  politik  agar  lebih  konsisten  dan  lebih  professional  dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, karena praktek rent seeking yang terjadi selama ini didominasi oleh perilaku individu.
Perlu  pembenahan  transparansi  pemerintahan  yang  lebih  mengarah  pada  E- government, yang tidak mempertemukan pelanggan dengan aparat birokrasi secara langsung dan  regulasi  yang  ketat  untuk  memberikan  sangsi  dan  hukuman  yang  berat  bagi  pelanggar aturan  dan  penghargaan  yang  lebih  baik  bagi  pejabat  yang  konsisten  dan  profesional.  Pada aspek  internal  birokrasi  pelayanan  perizinan,  (1)  rekruitmen  petugas  berdasarkan  keahlian;
(2)  sistem  promosi  haruslah  diberdayakan  sehingga  dapat  mencegah  intervensi  politik;  (3) kontrol  keuangan  yang  kredibel  juga  harus  diberdayakan  untuk  mencegah  terjadinya penyalahgunaan dana publik; (4) menutup kemungkinan bagi para pegawai untuk melakukan tindakan-tindakan  yang  mengarah  pada  praktek rent  seeking dengan  mengurangi  otoritas penuh  mereka,  baik  dalam  perumusan  kebijakan,  pengelolaan  keuangan  maupun  dalam  hal negosiasi dengan pelanggan; (5) menegakkan akuntabilitas para pegawai pemerintah dengan memperkuat  monitoring  dan  mekanisme  hukuman;  (6)  Perlu  ada  pengawasan  internal  yang dibentuk,  selain  itu  lembaga-lembaga  anti-korupsi  dan  lembaga  publik  lainnya  hendaknya juga lebih aktif melakukan fungsi  pengawasan.
Salah  satu  upaya  memberantas  perilaku rent  seeking yang  efektif  adalah  dengan menciptakan  kondisi  yang  menyebabkan  risiko  atau  biaya  yang  didapat  dari  perilaku rent seeking itu jauh lebih tinggi daripada manfaat yang diterima pelakunya. Ada satu cara efektif untuk  itu  -seperti  telah  dilakukan  Tiongkok-  yakni  dengan  cara  menggoreng  hiu  dan pausnya rent seeker di depan publik dengan jalan menyediakan peti-peti mati untuk mereka setelah terbukti secara hukum melakukan praktik rent seeking .

## DEMOKRASI, PEMBANGUNAN, DAN KORUPSI
Dalam studi analisis politik, sebuah paradoks sesungguhnya, jika praktek rent seeking terjadi  pada  negara  Indonesia  yang  mengaku  dirinya  melaksanakan  sistem  politik  yang demokratis. Sebab, rent seeking selayaknya hanya terjadi pada sistem yang otokratik. Karena sistem demokrasi tidak memberikan keuntungan apapun bagi hidupnya praktek rent-seeking. Argumen ini seperti yang dinyatakan oleh Minxin Pei (2001: 28), bahwa:
T he  vice  of  rent  seeking  is  also  familiar  within  autocracies-  even  the  most absolutist rulers must rely on their supporters to keep them in power. To maintain their  support,  autocratic  rulers  must    constantly  reward  their  constituents  with favors,  such  as  monopolies,  subsidies,  tax  priviledge,  and  licenses.  All  of  these can  greatly  reduce  economic  efficiency.  ( pelaku  rent  seeking  juga  akrab  dengan autokrasi, bahkan pemimpin paling absolut sekalipun harus menyandarkan diri pada pendukung-pendukung  mereka  untuk  mempertahankan  kekuasaan.  Untuk memelihara  dukungan,  pemimpin  otokratik  harus  secara  terus  menerus memberikan  hadiah  berupa  bantuan-bantuan  atau  kemudahan-kemudahan  seperti monopoli,  subsidi,  perlakuan  istimewa  atas  pajak    dan  lisensi.  Ini  semua  sangat mengurangi efisiensi ekonomi).
Bagaimanapun dalam negara demokrasi, praktek-praktek rent-seeking tidak mungkin bisa  tumbuh  dengan  subur,  karena  demokrasi  menuntut  partisipasi  masyarakat  dalam pembangunan  termasuk  mengawasi  pemerintahan.  Dalam  demokrasi  yang  menjadi  pondasi adalah rule of  law, setiap elemen masyarakat  maupun pejabat  pemerintah dan politisi  harus tunduk  patuh  dibawah  aturan-aturan  hukum.  Bagaimanapun  negara  demokrasi  yang  lemah akan mudah mendekati pada kehancuran. Apa yang terjadi atas demokrasi di negara miskin, korupsi  dan  masalah-masalah  pembangunan,  lanjut  Minxin  Pei  kemungkinan  disebabkan oleh  beberapa  faktor  seperti  pendapatan  per  kapita,  hak-hak  politik  dan  kebebasan  sipil, kebebasan  ekonomi,  dan  persepsi  korupsi.  Berdasarkan  faktor-faktor  diatas  (studi  Minxin Pei, 2001: 32) pada 159 negara, menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :
1. Hak-hak  politik  dan  kebebasan  sipil  memiliki  pengaruh  positif  terhadap  income  per kapita dan meningkatkan ukuran index demokrasi
2. Rejim politik memiliki pengaruh besar terhadap kebebasan ekonomi
3. Autokrasi mereduksi kebebasan ekonomi, dan
4. Meningkatnya hak-hak politik  dan kebebasan sipil  akan menghasilkan dua kali lebih besar efek terhadap kebebasan ekonomi Kesimpulan yang dapat ditarik dari studi Minxin Pei tersebut bahwa di sebuah negara dengan  kebebasan  ekonomi  lebih  besar,  memperkecil  kesempatan  adanya rent seeking, yang kemudian akan berpengaruh pada menurunnya korupsi di suatu negara. Hal  itu  karena  hubungan  kebebasan  ekonomi  dan  korupsi  bersifat  timbal  balik; banyak  negara-negara  korup  tidak  memiliki  kebebasan  ekonomi  karena  kelompok- kelompok  atau  individu-individu  yang  memanfaatkan  korupsi    menggunakan pengaruh  mereka  untuk  membatas  kebebasan  ekonomi  ( in  countries  with  greater economic  freedom,  fewer  opprotunities  for  rent-seeking  exist;  there  should therefore be less corruption in these countries. Of course, the relationship can also work in reverse: more corrupt countries would have less economic freedom because groups or individuals benefiting from corruption would use their influence to limit ecconomic freedom, Minxin Pei, 2001: 33 )
Pesan  yang  dapat  kita  ambil  adalah  negara  harus  sungguh-sungguh  menegakkan demokrasi,  dengan rule  of  law sebagai  pondasinya.  Untuk  memberantas  rent  seeking, mewujudkan  good  governance  juga  merupakan  keharusan  karena  berdasarkan  survey lembaga  Transparansi  Internasional,  negara-negara  yang  angka  korupsinya  kecil  memiliki pemerintahan  yang  baik.  Bagaimanapun  masalah  pembangunan  dan  korupsi  tidak  akan pernah  terselesaikan  jika  demokrasi, rule  of  law,  dan  good  governance tidak  sungguh- sungguh  dilaksanakan.  Tujuan  daripada  pembangunan  ekonomi  yang  berkelanjutan  akan mudah tercapai dalam sistem negara yang demokratis daripada otokratik. Selanjutnya Minxin pei  menyatakan  meskipun  demokrasi  tidak  dapat  menghilangkan  praktek  korupsi,  namun demokrasi  yang  mapan  dan  terkonsolidasi  dapat  mengurangi  demokrasi  yang  kemudian menuju  tahapan  demokrasi  baru.  ( although  democracies  may  not  be  able  to  eliminate corruption,  established  and  consolidated  democracies  have  less  corruption  than  new democracies )

## SIMPULAN
Rent  Seeking dan  korupsi  merupakan  faktor  yang  melekat  pada  sistem  politik demokrasi  yang  lemah.  Karena  demokrasi  lemah  tidak  memberikan  hak-hak  politik  dan kebebasan sipil yang luas untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan dan mengawasi jalannya pemerintahan.  Demokrasi  yang lemah  pun tidak akan mampu  menegakkan hukum dan keadilan yang hakiki.  Lemahnya kebebasan sipil dan pengawasan terhadap pemerintah, serta  lemahnya  penegakan  hukum  jelas  dapat  menghambat  pembangunan  ekonomi berkelanjutan  dan  pencapaian  kesejahteraan  masyarakat.  Untuk  itu  diperlukan  sebuah konsolidasi  demokrasi  dari  semua  elemen  masyarakat  sipil  dan  mempromosikan kepemimpinan  politik  yang  dapat  mengantarkan  pada  jalan  demokrasi,  menciptakan good governance dan penegakan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Bates,  R.  1981. Market  and  Place  in  Tropical  Africa. Berkeley,  CA:  University  of California Press.
Grindle,  M.  1989. The  New  Political  Economy  :  Positives  Economics  and  Negatives Politics, Working Paper, Country Economic Department, The World Bank.
Hidayat,  Syarif.  2000. Refleksi  Realitas  Otonomi  Daerah  dan  Tantangan  ke  Depan, Jakarta: PT Pustaka Quantum.
Pei,  Minxin,  2001. Political  Institutions,  Democracy,  and  Development, dalam  Farrukh Iqbal dan Jong-Il You (eds), Democracy, Market Economics and Development: An Asian Perspective, Washington D.C: The World Bank. Yahya,  Muhaimin.  1991. Bisnis  dan  Politik  :  Kebijaksanaan  Ekonomi  dan  Politik Indonesia 1950-1980. Jakarta: LP3ES Diansyah, Febri. 2011. Waspada RUU ‘Pengkerdilan’ KPK ,
www.antikorupsijateng.wordpress.com
Chalid,M.B.  Idham  M.Si.  2009. Fenomena  Rent  Seeking  dalam  Pelayanan  Perizinan , www.gp-ansor.org