Vol. 09 No. 02, Agustus 2018, Hal 85-92 ISSN: 2086-8227

## UKURAN DASAR KELESTARIAN PRODUKSI PADA HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN BARRU

## The Standard of Sustainable Production on Private Forest Management in Barru
Monisari Djamal 1* , Hardjanto 2 , dan Yulius Hero 2

## (Diterima Agustus 2017 / Disetujui Maret 2018)

## ABSTRACT
Sustainable  private  forest  management  is  an  opportunition  sustainable  forest  development  in  Indonesia.  However, sustainable production of private forest management has not been known, because characteristics of private forest are different with state forest. This research aims to determine a relevant criteria and indicator of sustainable production on private forest management, case of Barru District. This research used descriptive explorative approach and quantitative- qualitative  analysis.  Criteria  and  indicator  of  sustainable  production  on  Indonesia  Community  Based  Forest Management was used as a reference to examine suitability of the standard on private forest management practice. The standards  of  sustainable  production  on  sustainable  private  forest  management  consists  of  three  criteria,  namely:  (1) sustainability of resources, the indicators were clearly land rights/status and boundaries, land cover change, intensity of planting,  maintenance,  and  harvesting,  (2)  sustainability  of  yield,  the  indicator  is  infrastructure  of  forest  management, and  (3)  sustainability  of  enterprise,  the  indicators  were,market  certainty,  market  accessibility,  market  information system, and contribution to social and economic improvement for local communities.
Keywords: criteria, indicator, private forest, sustainable production.

## PENDAHULUAN
Kelestarian  hutan  di  era  awal  pengusahaan  hutan lebih  ditekankan  pada  upaya  mencapai  keberlanjutan produksi  kayu  ( timber  oriented ).  Kata  “ sustained ” dalam pengelolaan hutan mengacu pada kata “ sustained production ” oleh Chapman (1931), kemudian “ sustained  yield ”  oleh Meyer et  al. (1961),  selanjutnya berkembang  menjadi  konsep  pengelolaan  hutan  lestari (sustainable  forest  management )  (Davis  dan  Johnson 1987 dalam Hardjanto  2015).  Konsep  PHL  mengalami perkembangan seiring meningkatnya tingkat pemahaman  manusia  tentang  pentingnya  sumberdaya hutan. Ekosistem hutan yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor membutuhkan strategi pengelolaan berkelanjutan  yang  khas  agar  tidak  terjadi  penurunan produktivitas  (Darmawan et  al. 2016).  Konsep pengelolaan hutan lestari mulai mengalami perkembangan  paradigma  dari  pengelolaan  yang bersifat  antroposentris  menjadi  pengelolaan  ekosentris (Suhendang 2013 ).
Kelestarian  hutan  adalah  pengakuan  secara  luas keseimbangan hubungan antara fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya (Davis et al. 2001). Ketiga
1 Staf  Balai  Pengelolaan  DAS  dan  Hutan  Lindung Jeneberang  Saddang.  Alamat:  Jl.  Perintis  Kemerdekaan KM  16.5  Kelurahan  Laikang  Kecamatan  Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan.
2 Departemen  Manajemen  Hutan,  Fakultas  Kehutanan, Institut Pertanian Bogor
* Penulis korespondensi: e-mail: monisaridjamal@gmail.com
fungsi  tersebut  menjadi  prinsip  dalam  PHL.  Ukuran- ukuran  untuk  menilai  PHL  kemudian  dikembangkan oleh beberapa institusi, baik berupa inisiatif internasional  seperti Forest Stewardship Council (FSC) dan International  Tropical  Timber  Organization (ITTO),  maupun  inisiatif  lokal  seperti  Departemen Kehutanan  RI  dan  Lembaga  Ekolabel  Indonesia  (LEI) (Hardjanto  2015).  Setiap  ukuran  memiliki  karakteristik tersendiri,  namun  bila  dicermati  lebih  jauh  semuanya mengarah  pada  muara  yang  sama  yaitu  tercapainya kelestarian  (Safe’i  2014).  Berbagai  ukuran  tersebut perspektifnya  adalah  pengelolaan  hutan  dalam  suatu unit  manajemen  atau  pengelolaan  suatu  kawasan  hutan secara  kolektif  sedangkan  konsep    kelestarian  dalam pengelolaan  hutan  rakyat  masih  belum  banyak  dikaji secara intensif.
Kelestarian  hutan  rakyat  ditentukan  oleh  struktur tegakan hutan yang diharapkan memenuhi syarat kurang lebih  menyerupai  hutan  normal,  sehingga  dapat menjamin  kelestarian  yang  berkesinambungan  baik untuk  kesejahteraan  pemilik  maupun  keberadaan kayunya  (Hardjanto  2003).  Pengelolaan  hutan  rakyat umumnya belum mengacu pada aspek-aspek manajemen  hutan  lestari,  antara  lain  penanaman, pemeliharaan,  penebangan,  dan  pemasaran  ditentukan oleh keputusan masing-masing keluarga petani (Hardjanto  2003;  Widayanti  2004).  Hutan  negara  yang luas  dan  masif  dibandingkan  dengan  hutan  rakyat  yang sempit  dan  terfragmentasi  dipastikan  konstruksi manajemen  dan  tataran  teknisnya  juga  berbeda (Hardjanto 2015). Telah banyak ilmu yang dikembangkan untuk  memahami karakter hutan  negara, sementara untuk hutan rakyat masih banyak yang harus digali  dan  belum  ada  konsep  kelestarian  yang  disusun
khusus  untuk  hutan  rakyat.  Secara  umum  PHL  harus memperhatikan keadaan khusus biofisik hutan, keadaan ekonomi  dan  sosial  budaya  masyarakat  (Suhendang 2013).
Data  Dinas  Kehutanan  Barru  (2014)  menunjukkan luas kawasan hutan  di Barru sebesar 68 640.72 ha dan luas hutan rakyat sebesar 5 923.36 ha yang tersebar di 7 kecamatan. Luas lahan kritis di Kabupaten Barru adalah 31  546  ha.  Penduduk  di  Kabupaten  Barru  sebanyak 46.3%  memiliki  mata  pencaharian  sebagai  petani  (BPS 2014). Kondisi tersebut memberikan peluang yang besar untuk berkembangnya usaha hutan rakyat. Pembangunan  hutan  rakyat  merupakan  salah  satu alternatif  untuk    mengatasi  masalah  tekanan  terhadap sumber  daya  hutan  dengan  memanfaatkan  lahan-lahan yang  kurang  produktif  di  luar  kawasan  hutan  (Dewi et al .  2004).  Hutan  rakyat  juga  diharapkan  dapat mengatasi  permintaan  kayu  yang  semakin  meningkat yang  tidak  dapat  dipenuhi  oleh  kayu  negara.  Hal  ini disebabkan  oleh  pasokan  kayu  dari  hutan  negara mengalami  penurunan  rata-rata  sebesar  444  199  m 3 setiap  tahunnya  (Kemenhut  2010).  Besarnya  kontribusi hasil  kayu  dari  hutan  rakyat  perlu  diimbangi  dengan peningkatan  produktivitas  dengan memperhatikan proses  produksi  hutan  rakyat  yang  meliputi  aspek penanaman sampai pemanenan agar tercapai kelestarian. Pengelolaan  hutan  rakyat  secara  lestari  merupakan peluang  baik  untuk  pembangunan  kehutanan  Indonesia berkelanjutan (Yumi et al . 2011).
Penelitian  Hardjanto  (2003),  menyatakan  untuk memahami  fenomena  usaha  hutan  rakyat  diperlukan pendekatan  sistem  yang  terdiri  dari  empat  subsistem, yaitu  susbsistem  produksi,  subsistem  pengolahan, subsistem  pemasaran,  dan  subsistem  kelembagaan. Keempat  subsistem  tersebut  harus  lestari  karena masing-masing  saling  terkait  dan  mempengaruhi, sehingga  kelestarian  suatu  sistem  berarti  kelestarian subsistem  begitupun  sebaliknya  dalam  pengelolaan hutan  rakyat.  Kelestarian  pada  hutan  rakyat  belum terjawab  karena  pengelolaan  dan  pengusahaannya bersifat  individu,  dengan  unit  manajemen  terkecil pengelolaan  hutan  rakyat  berupa  tegakan  pohon  yang dimiliki oleh petani.
Permasalahan  pada  hutan  rakyat  yaitu  produksi kayunya tidak seperti layaknya produksi kayu dari hutan produksi  yang  memiliki  perencanaan  matang  dalam perhitungan  daur  dan  etat  penebangan  sesuai  dengan potensi  hutan  serta  memperhatikan  aspek  kontinuitas (Suhendang  1995,  Tasman  1995).  Penelitian  Hardjanto (2003)  menunjukkan  bahwa  jika  dilihat  dari  struktur tegakan  hutan  rakyat  maka  tegakan  hutan  rakyat  dapat menunjukkan  struktur  tegakan  normal  yang  mengarah pada  kelestarian,  namun  karena  petani  menjual  pohon dengan  diameter  yang  bervariasi  sehingga  dapat mengancam  kelestarian  tegakan  kayu  rakyat  dan  akan berdampak  pada  kelestarian  usahanya.  Pengelolaan hutan  rakyat  secara  lestari  perlu  diupayakan  mengingat peran  hutan  rakyat  yang  cukup  strategis  baik  secara ekonomi, ekologi, sosial, dan budaya.
Kondisi tersebut memiliki tantangan tersendiri untuk dikaji dan dikembangkan ukuran kelestariannya. Ukuran PHL  yang  ada  digunakan  sebagai  referensi  awal  untuk
menyusun kriteria dan indikator untuk kelestarian fungsi produksi  dengan  studi  kasus  pada  Kabupaten  Barru. Skema yang dipilih dan dianggap cukup relevan dengan hutan rakyat adalah skema penilaian untuk pengelolaan hutan bersama masyarakat lestari (PHBML). Mengingat karakteristik  hutan  rakyat  yang  berbeda  di  setiap wilayah,  sehingga  ukuran  tersebut  mungkin  ada  yang tidak sesuai dan tidak berlaku dalam pengelolaan hutan rakyat  di  Kabupaten  Barru.  Oleh  karena  itu,  studi  ini bertujuan  untuk  memahami  ukuran  dasar  kelestarian produksi  yang  relevan  dalam  pengelolaan  hutan  rakyat di Kabupaten Barru.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Tempat
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  dua  kecamatan yaitu  Kecamatan  Barru  dan  Kecamatan  Tanete  Riaja. Pemilihan  lokasi  dilakukan  secara purposive  sampling , yaitu  Desa  Palakka  di  Kecamatan  Barru  dan  Desa Libureng  di  Kecamatan  Tanete  Riaja.  Pertimbangan pemilihan  lokasi  adalah  kedua  lokasi  konsisten  dalam pengelolaan  hutan  rakyat,  65%  dari  jumlah  rumah tangganya  mengusahakan  hutan  rakyat,  dan  setiap  desa terdapat kelompok tani. Pelaksanaan penelitian dilakukan  selama  tiga  bulan  dari  bulan  Januari  sampai Maret 2016.

## Pengumpulan Data dan Penentuan Responden
Data  primer  yang  dikumpulkan  berupa  data  dan informasi  tentang  seluruh  kegiatan  pengelolaan  hutan rakyat yang termasuk subsistem produksi. Pengumpulan data    dilaksanakan  dengan  cara  survei  lapang,  yaitu mengumpulkan data dengan teknik wawancara langsung dengan  menggunakan  kuisioner  yang  bersifat  terbuka. Data  sekunder  diperoleh  dari  kantor  dinas  kehutanan, kantor  kecamatan,  kantor  desa,  dan  instansi  lain  yang terkait.
Penentuan  informan  petani  hutan  rakyat  dilakukan dengan purposive  sampling .  Salah  satu  faktor  yang menentukan besarnya informan adalah derajat homogenitas populasi, semakin homogen maka semakin kecil  jumlah  sampel  (Kanto  2003).  Kondisi  yang homogen,  terkait  dengan  karakteristik  petani  hutan rakyat,  kegiatan  pengelolaan  hutan,  serta  besarnya luasan lahan garapan. Menurut Singarimbun dan Sofian (1995)  dalam  penelitian  survei  standar  minimal responden/informan  yang  diambil  sebanyak  30  orang. Oleh  karena  itu,  jumlah  informan  masing-masing  desa adalah 30 orang sehingga total 60 orang informan.
Data  penelitian  juga  akan  dilengkapi  dengan wawancara  mendalam  terhadap  informan  kunci  yang terkait dengan pengelolaan hutan rakyat dan perdagangan  kayu  rakyat.  Informan  kunci  tersebut antara  lain  Kepala  Desa  Palakka  dan  Libureng,  tokoh masyarakat  7  orang,  pihak  Dinas  Kehutanan  3  orang, dan  pendamping/lembaga  penyuluh  hutan  rakyat  3 orang.

## Analisis Data
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  metode kombinasi  antara  penelitian  deskriptif-eksploratif. Informasi  dari  data  kuantitatif  dan  kualitatif  dianalisis secara  deskriptif.  Indikator  yang  dijadikan  acuan  awal dalam  penelitian  ini  adalah  indikator  yang  dikeluarkan oleh  LEI  untuk  skema  PHBML.  Masing-masing indikator  akan  dianalisis  untuk  melihat  tingkat kesesuaiannya pada hutan rakyat dengan pengkategoriannya  berdasarkan  skala  intensitas  yaitu baik,  cukup,  dan  jelek  kemudian  dipersentasekan menggunakan rumus:
x 100%
Dimana:
P :  Persentase (%) yang dicari f :  Jumlah  informan  yang  memilih  alternatif jawaban
N
:  Jumlah seluruh responden
Hasil wawancara dengan informan akan dibandingkan  dengan  hasil  pengamatan  lapang  dan wawancara mendalam untuk menentukan indikator yang relevan  digunakan  sebagai  standar  dalam  pengelolaan hutan rakyat lestari. Indikator dalam LEI untuk PHBML adalah  “relevan”  dengan  pengelolaan  hutan  rakyat  jika indikator  tersebut  dilaksanakan  dan  persentase  bernilai >50%. Pemilihan indikator didasarkan pada unsur-unsur yang  benar-benar  diperlukan  dan  dilaksanakan  dalam praktik  pengelolaan  hutan  rakyat  di  Kabupaten  Barru, sehingga  usaha  hutan  rakyat  dapat  terwujud.  Pengujian keabsahan  penelitian  akan  dilakukan  dengan  teknik triangulasi  (Bungin  2003).  Proses  triangulasi  dilakukan selama  pengambilan  data  penelitian  untuk  mencapai homogenitas data yang diambil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kelestarian  dalam  subsistem  produksi  adalah tercapainya  keseimbangan  produksi  dalam  jumlah, jenis,  dan  kualitas  tertentu  sehingga  diharapkan tercapainya kelestarian usaha dari pemilik hutan rakyat. Subsistem  produksi  berkaitan  dengan  segala  sesuatu yang  pada  akhirnya  menghasilkan  produk  kayu  rakyat ( supply ).  Beberapa  aspek  yang  terkait  dengan  upaya mewujudkan  kelestarian  produksi  antara  lain  sebagai berikut.

## 1. Luas hutan rakyat
Luas hutan rakyat di wilayah Kabupaten Barru pada tahun 2015 adalah 5 923.36 ha (Dishut Kabupaten Barru 2014).  Tabel  1  memperlihatkan  sebaran  luas  hutan rakyat di Kabupaten Barru.
Secara  umum  sebaran  hutan  rakyat  di  wilayah Kabupaten  Barru  cenderung  merata,  karakteristik  lahan yang subur dan memiliki topografi relatif datar sehingga petani memilih untuk menanami komoditi pangan selain dari  tanaman  kayu  sendiri.  Luasan  hutan  rakyat  yang dikelola  oleh  informan  di  lokasi  penelitian  disajikan pada Tabel 2.
Tabel 1 Sebaran luas hutan rakyat di Kabupaten Barru
No Kecamatan Luasan hutan rakyat Luas (ha) Persentase (%) 1. Balusu 997.73 16.84 2. Barru 703.42 11.88 3. Mallusetasi 596.88 10.08 4. Pujananting 1 832.66 30.94 5. Soppeng Riaja 741.81 12.52 6. Tanete Riaja 982.98 16.59 7. Tanete Rilau 67.88 1.15 5 923.36 100 Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Barru 2015 Tabel 2 Luas hutan rakyat milik responden No. Luas hutan rakyat (ha) Jumlah (orang) Persentase (%) 1 < 0.75 26 43.33 2 0.75−1.50 28 46.67 3 >1.5 6 10 Jumlah 60 100
Hutan  rakyat  di  lokasi  penelitian  yaitu,  di  Desa Palakka  Kecamatan  Barru  dan  di  Desa  Libureng Kecamatan  Tanete  Riaja  rata-rata  luasan  hutan  rakyat yang dimiliki petani relatif sedang. Mayoritas  informan (46.67%)  memiliki  luas  hutan  rakyat  berkisar  0.75−1.5 ha.  Hutan  rakyat  milik  informan  dikelola  secara swadaya  oleh  masing-masing  individu/rumah  tangga. Luasan lahan menjadi faktor penting dalam pengelolaan hutan  rakyat.  Semakin  besar  luas  lahan,  maka  petani akan  semakin  leluasa  dalam  mengolah  lahan  untuk menanam  pohon  dengan  jumlah  yang  lebih  banyak maupun  mengkombinasikannya  dengan  jenis  lain  yang diharapkan  mampu  meningkatkan  pendapatan  petani. Akan  tetapi,  petani  tetap  membutuhkan  pembinaan, pengarahan,  dan  pelatihan  agar  dapat  memanfaatkan lahan  hutan  rakyat  secara  lebih  optimal,  sehingga produktivitas  meningkat  dengan  tetap  memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lahan  (Rizal et al . 2012).

## 2. Persiapan lahan
Kegiatan  persiapan  lahan  merupakan  usaha  petani dalam  menyiapkan  lokasi  untuk  kegiatan  penanaman. Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  responden, kegiatan  persiapan  lapang  dilakukan  pada  awal  musim hujan,  setelah  sawah-sawah  milik  informan  selesai digarap dan ditanami padi. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan  sendiri  oleh  informan  dan  dibantu  oleh beberapa  anggota  keluarga.  Persiapan  lahan  di  lokasi penelitian  hanya  berupa  kegiatan  pembersihan  lahan, tanpa  kegiatan  pengolahan  tanah.  Informan  melakukan pembersihan lahan dengan sistem tebas tanpa bakar.
Hasil  wawancara  menunjukkan  bahwa  teknik piringan  merupakan  teknik  pembersihan  lahan  yang paling  banyak  digunakan  oleh  petani  hutan  rakyat. Sebanyak  73.33%  informan  melakukan  pembersihan lahan  dengan  teknik  piringan,  dan  sisanya  sebesar 26.67%  informan  menggunakan  teknik  jalur.  Adanya variasi  teknik  pembersihan  lahan  di  lokasi  penelitian lebih  disebabkan  oleh  faktor  karakteristik  fisik  alami lahan. Pembersihan lahan dengan teknik piringan dipilih
apabila pada lahan yang akan ditanami banyak terdapat singkapan  batu.  Sedangkan  teknik  jalur  digunakan apabila lahan yang akan ditanami relatif datar dan hanya sedikit ditemukan singkapan batu.
Penyiapan  lahan  lebih  ditujukan  untuk  penanaman tanaman  palawija  dengan  tujuan  membersihkan  lahan dari  semak  belukar,  tumbuhan  pengganggu  sehingga tanaman  dapat  tumbuh  optimal.  Pembersihan  lahan sebenarnya  tidak  mutlak  dilakukan  jika  areal  bekas tebangan  sudah  bersih.  Berbeda  dengan  lahan  yang banyak  ditumbuhi  tanaman  pengganggu  seperti  rumput alang-alang  yang  dapat  menggangu  pertumbuhan tanaman.

## 3. Pengadaan Bibit
Teridentifikasi  empat  sumber  dimana  informan memperoleh bibit tanaman jati yaitu melalui pembibitan sendiri,  membeli  bibit,  permudaan  alam,  dan  bantuan pemerintah.  Bibit  permudaan  alam  merupakan  bibit yang  paling  banyak  digunakan  dan  di  tanam  oleh responden.  Sebesar  71.67%  informan  menyatakan memperoleh  bibit  dari  permudaan  alam.  Bibit-bibit permudaan  alam  tersebut  banyak  ditemukan  informan pada  lahan  miliknya  atau  diperoleh  dengan  jalan meminta  dari  petani  lain.  Tingginya  jumlah  informan yang  mengandalkan  sumber  bibit  dari  permudaan  alam dapat  menjadi  salah  satu  indikator  bahwa  di  lokasi penelitian  penerapan  sistem  silvikultur  intensif  belum berkembang dengan baik.
Tabel 3  Distribusi sumber bibit jati hutan rakyat
No. Sumber bibit Desa Palakka Desa Libureng Jumlah  Persentase 1  Membeli 0 2 2 3.33 2  Pembibitan sendiri 2 1 3 5 3  Permudaan alam 23 20 43 71.67 4  Bantuan pemerintah 5 7 12 20
Pemilihan  jenis  jati  sebagai  tanaman  pokok  utama karena pertimbangan jenis jati merupakan tanaman yang sejak  dulu  ditanam  dan  diwariskan  oleh  orangtua dengan  tujuan  awal  untuk  konsumsi  sendiri.  Kayu  jati merupakan  bahan  baku  utama  dalam  pembuatan  rumah panggung  yang  merupakan  rumah  khas  masyarakat bugis  makassar,  selain  itu  kayu  jati  juga  mempunyai nilai jual yang tinggi. Untuk diversifikasi jenis tanaman pokok  hutan  rakyat  di  Kabupaten  Barru,  pihak  Dinas Kehutanan  Barru  aktif  melakukan  penyuluhan  dan sosialisasi  tentang  potensi  kayu  sengon  dengan  daur yang lebih cepat dibandingkan jati.

## 4. Penanaman dan Pola Tanam
Informan  petani  hutan  rakyat  tidak  membuat  jalur tanam  dan  melakukan  pengajiran  sebelum  membuat lubang  tanam.  Lubang  tanam  dibuat  dengan  ukuran bervariasi  dengan  rata-rata  ukuran  15  cm  x  15  cm  dan kedalaman  17  cm.  Bibit  jati  tidak  langsung  ditanam setelah  lubang  tanam  digali.  Lubang  tanam  akan dibiarkan terbuka selama 3 sampai 4 hari dengan tujuan untuk meningkatkan kelembaban tanah dan menampung
air  hujan.  Pada  tahap  awal,  penanaman  tanaman berkayu dilakukan sebelum menanam palawija. Selanjutnya  sebelum  tanaman  berkayu  dipanen  rotasi penanaman hanya dilakukan pada tanaman palawija.
Pola  tanam  di  Desa  Palakka  paling  banyak  dengan pola  tanam  campuran  kayu-kayuan  dengan  tanaman buah-buahan  (46.67%)  sedangkan  di  Desa  Libureng lebih banyak pola tanam campuran kayu-kayuan, buah- buahan  dan  tanaman  semusim  (50%).  Pemilihan tanaman berdasarkan pada jenis yang memiliki ekonomi tinggi  dan  mampu  tumbuh  dengan  baik  di  lokasi  hutan rakyat.  Jenis  pohon  yang  ditanam  di  lokasi  penelitian antara lain: jati, sengon dan pohon buah-buahan berupa kemiri, mangga, nangka, dan durian. Tanaman semusim yang  ditanam  antara  lain:  kacang  tanah,  singkong, pisang, dan rumput gajah untuk pakan ternak.
Pola tanam monokultur merupakan pola yang paling sedikit diterapkan oleh petani. Petani  yang  menerapkan pola monokultur umumnya memiliki lokasi hutan rakyat yang  cukup  jauh  dari  pemukimannya,  dan  memiliki mata  pencaharian  utama  selain  petani  hutan  rakyat. Jarak tanam bervariasi pada jarak 1.5 m x 2 m, 2 m x 2 m  dan  2.5  m  x  2  m.  Dalam  prakteknya,  variasi  jarak tanam  tersebut  bersifat  tidak  mengikat  karena  adanya batasan kondisi karakteristik fisik lahan.
Sistem  agroforestri  diterapkan  pada  saat  kondisi tegakan masih terbuka sehingga cahaya matahari masih dapat  masuk.  Tanaman  palawija  umumnya  diusahakan pada saat pohon masih berumur 1 tahun sampai 3 tahun. Setelah  umur  3  tahun  tajuk  pohon  sudah  berkembang sehingga  akan  menghalangi  cahaya  masuk  ke  dalam hutan  sehingga  perkembangan  tanaman  pertanian kurang baik. Keuntungan pola tanam agroforestri adalah dapat  memperoleh  hasil  tanaman  pertanian  dalam jangka pendek (Mustari 2000).
Gambar 2 Pola tanam hutan rakyat di lokasi penelitian
Pola  tanam  hutan  rakyat  di  kedua  desa  secara keseluruhan  dari  hasil  pengelolaan  oleh  petani  lebih mengarah  kepada  sistem  agroforestri  namun  ciri  khas hutan  tetap  menonjol  yakni  masih  banyaknya  tanaman kehutanan  dan  atau  tanaman  MPTS.  Dominansi  suatu jenis  tanaman  pada  suatu  lahan,  secara  ekologis  akan memberikan  pengaruh  yang  berbeda-beda  terhadap lingkungan  sekitarnya.  Penelitian  Sudiana et  al .  (2009) menunjukkan  pola  tanam  yang  dikembangkan  petani berpengaruh nyata terhadap diversitas tanaman, cadangan karbon, erosi, serta produktivitas tanaman
46,67% 30% 23,33% 33,33% 50,00% 16,67% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Campuran Buah-Buahan
Campuran Buah-Buahan dan Tanaman Semusim
Monokultur Per se n ta se Desa Palakka Desa Libureng

## 5. Pemeliharaan
Tanaman  kayu  yang  masih  muda  pada  dasarnya harus  dijaga  dari  gulma  semak  serta  alang-alang  yang berlebihan.  Kegiatan pemeliharaan yang dilakukan oleh petani  hutan  rakyat  dilokasi  penelitian  hanya  kegiatan pemupukan,  pembersihan  gulma  dan  pemangkasan cabang.  Tujuan  utama  petani  melakukan  kegiatan pemupukan dan pembersihan gulma adalah pemeliharaan terhadap tanaman pertanian.
Informan juga tidak melakukan kegiatan pemberantasan hama dan penyakit karena sangat jarang ditemukan  tanaman  jati  mereka  terserang  hama  dan penyakit.  Lebih  lanjut  dinyatakan  bahwa  masa  kritis lebih  banyak  ditemukan  ketika  tanaman  berumur  1 sampai  2  tahun.  Pada  masa  tersebut  banyak  tanaman ditemukan  mati  dan  kering  karena  kekurangan  air sehingga  pada  periode  tersebut  sering  dilakukan penyulaman.  Informan  tidak  mengalokasikan  waktu tertentu  untuk  melakukan  penyulaman.  Penyulaman dilakukan  secara  insidental  oleh  petani  ketika  tersedia waktu luang untuk mengontrol lahannya.
Pemangkasan  cabang  biasa  dilakukan  oleh  respon- den.  Sebanyak  80%  informan  melakukan  tahapan  ini. Pemangkasan  cabang  dilakukan  untuk  mengoptimalkan pertumbuhan  tinggi  dan  diameter  tanaman  jati  mereka. Informan  mengontrol pertumbuhan cabang dengan cara memangkas cabang dan hanya menyisakan sekitar 30% cabang  dari  pucuk  tanaman.  Pemangkasan  umumnya dilakukan  oleh  informan  ketika  tanaman  masih  kecil, dimana cabang-cabang hasil pemangkasan dimanfaatkan  sebagai  kayu  bakar.  Setelah  tanaman besar  dan  tinggi  pemangkasan  sama  sekali  tidak dilakukan  karena  keterbatasan  waktu  dan  tenaga. Pemangkasan  dan  penjarangan  dilakukan  menurut pengetahuan  masing-masing  pemiliknya.  Penjarangan merupakan  upaya  menurunkan  persaingan  ruang tumbuh  diantara  pohon  dalam  rangka  meningkatkan pertumbuhan  dan  kualitas  kayu  tegakan  tinggal. Frekuensi kegiatan penjarangan pada kelas hutan rakyat sangat bervariasi tergantung  pada keadaan hutan rakyat itu  sendiri.  Semakin  tinggi  kerapatan  tegakan  maka diperlukan  frekuensi  dan  intensitas  penjarangan  yang lebih banyak.

## 6. Pemanenan
Kegiatan
pemanenan di lokasi penelitian menggunakan  sistem  tebang  pilih  dan  tebang  habis. Idealnya, dari potensi tegakan yang dimiliki oleh petani akan dipilih diameter yang sudah mencukupi (±20−30cm)  untuk  ditebang.  Dalam  sistem  tebang butuh,  pemanenan  pohon  dilandasi  pada  kebutuhan ekonomi keluarga yang bersifat insidentil. Pohon-pohon akan  dipanen  ketika  petani  dihadapkan  pada  keadaan harus memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak terduga seperti  biaya  kesehatan,  biaya  pendidikan,  atau  biaya seremonial  dalam  mengkhitankan  dan  menikahkan anak.  Awang  (2007)  menyatakan  bahwa  dalam pengelolaan hutan rakyat terkadang petani menerapakan sistem tebang butuh ketika memanen hasil berupa kayu. Meskipun  menggunakan  sistem  tebang  butuh,  tetapi masyarakat sudah merencanakan daur tebang yaitu lebih dari  15−20  tahun  untuk  tanaman  jati,  dan  6−10  tahun
untuk  jenis  tanaman  sengon.  Gambar  6  menunjukkan informan berdasarkan sistem pemanenan.
Kegiatan pemanenan yang dilakukan di lokasi hutan rakyat  belum  mengikuti  kaidah  yang  baik  dalam penentuan arah rebah pohon, pembuatan takik balas dan takik  rebah.  Petani  hanya  mengandalkan  insting, pengetahuan  dasar,  dan  pengalaman  dalam  menebang dan  untuk  mengurangi  tingkat  kerusakan  tegakan lainnya. Kerusakan tersebut tentunya dapat mengurangi profit dari pembeli. Terdapat ketentuan dan kesepakatan tidak  tertulis yang  berlaku  dalam masyarakat. Kesepakatan yang dibuat adalah apabila terjadi masalah terhadap pelaksanaan pemanenan baik berupa kecelakaan kerja maupun kerusakan yang menimbulkan kerugian besar bagi pemilik maka pihak pembeli selaku yang  melakukan  penebangan  menanggung  biaya  akibat kerugian yang ditimbulkan.

## Ukuran Dasar Prinsip Kelestarian Produksi
Kelestarian  usaha  hutan  rakyat  menurut  Hardjanto (2015)  apabila  seluruh  sistem    hutan  rakyat  dapat berlangsung  terus  menerus  secara  dinamis.  Ukuran dasar  pengelolaan  hutan  lestari  akan  terbentuk  jika manfaat  dan  harapan  dapat  terwujud  dan  kendala- kendala  yang  ada  dapat  dikendalikan  dan  diatasi. Referensi  awal  yang  digunakan  dalam  menentukan ukuran  dasar  pengelolaan  hutan  rakyat  di  Kabupaten Barru  mengadopsi  dan  memodifikasi  ukuran  yang dikembangkan LEI untuk skema PHBML.
Hasil penelitian Hinrichs et al. (2008) menunjukkan bahwa  penerapan  skema  PHBM  LEI  telah  membantu kejelasan status lahan dan menguatkan posisi masyarakat  dalam  pengelolaan  hutan.  Berangkat  dari hal  tersebut,  maka  kriteria  dan  indikator  yang  telah dikembangkan oleh LEI menjadi dasar untuk membangun  ukuran  dasar  pengelolaan  hutan  rakyat  di Kabupaten Barru.
Penilaian  informan  terhadap  17  indikator  pada kelestarian  fungsi  produksi  seperti  pada  Tabel  4. Indikator  perubahan  luas  penutupan  lahan  (P.1.2) merupakan  indikator  yang  dapat  dicapai  dengan  baik oleh 53.33% responden. Faktor-faktor yang mendukung peningkatan  tutupan  lahan  hutan  karena  penanaman oleh masyarakat ini adalah: (a) motif ekonomi, (b) mata pencaharian  masyarakat,  (c)  program-program  bantuan pemerintah.  Indikator  yang  penting  selanjutnya  adalah prasarana  hutan  (P.2.6)  dengan  capaian  kategori  baik sebesar  83.33%  dari  total  responden.  Kriteria  yang digunakan  untuk  kategori  baik  adalah  jaringan  jalan telah menjamin pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan  hutan  dapat  berjalan  lancar  (tanpa hambatan).  Aksesibilitas  lahan  sebagai  media  produksi secara tidak langsung akan mempengaruhi keberlanjutan suatu usaha hutan rakyat, khususnya pada distribusi  sarana  produksi  dan  pemasaran  hasil. Nurrochmat et  al. (2008)  menyatakan  bahwa  lokasi produksi  komoditi  agroforestri  yang  jauh  dan  dengan aksesibilitas kecil, akan memperpanjang waktu distribusi  sarana  produksi  dan  hasil  produksi  serta memperbesar
resiko kerusakan sehingga dikompensasikan dengan biaya tinggi.
Kontribusi  terhadap  peningkatan  sosial  ekonomi setempat  (P.3.6)  di  lokasi  penelitian  dapat  dicapai dengan  baik  oleh  80%  responden.  Kriteria  yang digunakan  untuk  memenuhi  penilaian  baik  adalah  (1) Ada  penyerapan  tenaga  kerja  minimal  dari  penduduk setempat  (2)  Memiliki  kaitan  langsung  dan  tidak langsung  yang  tinggi  dengan  unit  ekonomi  lain  (3) Berkontribusi  dalam  penerimaan  pendapatan  daerah. Kontribusi pendapatan keluarga dari usaha hutan rakyat rata-rata  Rp  40 . 000 . 000  −  Rp  45 . 000 . 000/tahun. Produksi  kayu  2011−2015  rata-rata  mencapai  2  931.05 m 3 /tahun  dengan  kecenderungan  meningkat  (Dishut Barru 2014).
Beberapa  indikator  dalam  penilaian  aspek-aspek kelestarian  produksi  tidak  dapat  dicapai  dengan  baik oleh  informan  terutama  dikarenakan  standar  (norma) penilaian yang ditetapkan oleh LEI untuk status “Baik” cukup  tinggi  untuk  bisa  dipenuhi  oleh  petani  hutan rakyat.  Akan  tetapi  indikator  tersebut  relevan  dijadikan sebagai  ukuran  dasar  pengelolaan  hutan  lestari  untuk aspek  produksi  karena  indikator  tersebut  merupakan prasyarat utama yang penting dalam pengusahaan hutan rakyat.  Kedepannya  indikator  tersebut  akan  terus diupayakan  untuk  dapat  ditingkatkan  capaiannya sehingga  dapat  mencapai  status  “Baik”.  Indikator tersebut adalah:

## 1. Indikator status dan batas lahan (P.1.1)
Mayoritas  informan  (76.67%)  hanya  memenuhi kriteria  cukup  untuk  indikator  status  dan  batas  lahan. Bukti  kepemilikan  lahan  untuk  informan  dinyatakan baik  apabila  memiliki  bukti  kepemilikan  berupa sertifikat,  akta  jual  beli,  maupun  dokumen  girik. Meskipun indikator ini belum dapat dicapai dengan baik oleh mayoritas petani hutan rakyat, akan tetapi indikator ini  sangat  baik  untuk  kepastian  usaha  hutan  rakyat dalam  jangka  panjang.  Kepastian  status  lahan  bagi pengembangan hutan rakyat merupakan prasyarat utama bagi  berkembangnya  hutan  rakyat.  Keuntungan  dari adanya  kepastian  hak  milik  ini  adalah  mengurangi konflik  tenurial  dan  mendorong  pada  keseriusan melakukan pengelolaan hutan lestari.

## 2. Kemampuan akses pasar (P.3.2)
Untuk  indikator  kemampuan  akses  pasar,  nilai  baik cukup sulit dipenuhi oleh petani karena norma penilaian yang  digunakan  untuk  PHBML  bernilai  baik  apabila dapat  mencapai  pasar  internasional.  Akses  bagi  petani hutan rakyat ke pasar kayu rakyat untuk lokal dan dalam negeri  adalah  tersedia  dan  mudah  tetapi  belum mencakup pasar internasional.
Beberapa  indikator  dalam  LEI  tidak  dilaksanakan pada lokasi hutan rakyat. Akan tetapi terdapat beberapa unsur-unsur/kegiatan  yang  selama  ini  ada  pada pengusahaan  hutan  rakyat  di  Kabupaten  Barru  dan sesuai  untuk  dijadikan  sebagai  indikator  kelestarian hutan  rakyat  tetapi  tidak  terdapat  dalam  LEI.  Indikator tersebut yaitu:
1. Intensitas  penanaman,  pemeliharaan  dan  pemanenan HR.
Kelestarian  hutan  rakyat  ditentukan  oleh  struktur tegakan hutan, yang digambarkan oleh sebaran diameter dan  jumlah  pohon  pada  setiap  petani  pemilik  dan  pola pemanenannya. Struktur tegakan hutan yang diharapkan memenuhi  syarat  bagi  tercapainya  kelestarian,  yaitu lebih kurang menyerupai hutan normal. Untuk mencapai kelestarian  suatu  sistem  pengaturan  hasil  harus menetapkan  intensitas  pemanenan,  interval  waktu pemanenan, dan besarnya pemanenan (Kuncahyo 2006).
2. Kepastian pasar.
Motif  petani  dalam  mengelola  HR  dan  menanam pohon  selain  karena  faktor  ekologi,  yang  paling  utama adalah  motif  ekonomi.  Pada  dasarnya  mayoritas informan  menyatakan  harga  kayu  cukup  rendah,  tetapi karena  kebutuhan  yang  mendesak  petani  terpaksa menjual  kayu  dengan  tawaran  yang  ada.  Permintaan kayu  yang semakin  meningkat  yang sulit dipenuhi oleh kayu  dari  hutan  negara  membuka  peluang  pasar  bagi kayu  rakyat.  Produksi  rata-rata  kayu  rakyat  di Kabupaten  Barru  adalah  2  931.05  m 3 /tahun,  sementara pasokan  kayu  dari  hutan  negara  mengalami  penurunan rata-rata sebesar 444 199 m 3 setiap tahunnya (Kemenhut 2010).  Kondisi  tersebut  menunjukkan  bahwa  pasar untuk  kayu  rakyat  terutama  untuk  jenis  jati  pasti  akan ada dan tidak pernah mati.
Tabel 4 Hasil penilaian terhadap indikator aspek-aspek produksi
Indikator (ringkasan) Capaian/Kinerja (%) Baik Cukup Jelek Tidak dilaksanakan Relevan Tidak Relevan Tidak Relevan Tidak Kriteria kelestarian sumberdaya (P.1) P.1.1. Status dan batas lahan jelas 0 23.33 76.67 0 0 0 - P.1.2. Perubahan luas penutupan lahan 53.33 0 0 46.67 0 0 - P.1.3. Manajemen pemeliharaan hutan - - - - - - 100 P.1.4. Sistem silvikultur - - - - - - 100 Kriteria Kelestarian hasil (P.2) P.2.1. Penataan areal pengelolaan hutan - - - - - - 100 P.2.2. Potensi panen lestari - - - - - - 100 P.2.3. Pengaturan hasil - - - - - - 100 P.2.4. Efisiensi pemanfaatan hutan - - - - - - 100
Indikator (ringkasan) Capaian/Kinerja (%) Baik Cukup Jelek Tidak dilaksanakan Relevan Tidak Relevan Tidak Relevan Tidak P.2.5. Sistem lacak balak - - - - - - 100 P.2.6. Prasarana hutan 83.33 0 0 16.67 0 0 - P.2.7. Pengaturan manfaat hasil - - - - - - 100 Kriteria kelestarian usaha (P.3) P.3.1. Kesehatan usaha 0 10 0 41.37 0 48.33 - P.3.2. Kemampuan akses pasar 0 0 100 0 0 0 - P.3.3. Sistem informasi manajemen - - - - - - 100 P.3.4. Tersedia tenaga terampil 0 20 0 36.67 0 43.33 - P.3.5. Investasi dan reinvestasi hutan - - - - - - 100 P.3.6. Kontribusi ke ekonomi lokal 80 0 0 20 0 0 -
3. Sistem informasi pasar.
Sistem informasi pasar hasil produksi hutan rakyat di wilayah  penelitian  adalah  cukup  baik.  Hal  ini dikarenakan  wilayah  ini  relatif  mudah  dicapai    karena infrastruktur  jalan  desa  yang  cukup  baik  dan  jaringan telepon seluler telah tersedia dengan baik. Berkembangnya penggunaan telepon seluler berpengaruh  terhadap  perkembangan  informasi  pasar kayu  rakyat.  Petani  dapat  saling  memantau  informasi harga  dan  pembeli  juga  dapat  mengetahui  besarnya potensi  kayu  yang  dapat  dipanen  dengan  cepat. Ketersediaan  infrastruktur  jalan  desa  dengan  kualitas yang  memadai    berarti  memudahkan  transportasi khususnya  untuk  kepentingan  usaha  kayu  rakyat maupun  aktivitas  sektor  yang  memiliki  keterkaitan  ke depan  ( forward )  maupun  ke  belakang  ( backward ) (Hardjanto 2003).

## SIMPULAN DAN SARAN

## Simpulan
Kajian  kriteria  indikator  dalam  pengelolaan  hutan rakyat  didapatkan  hasil  8  indikator  dasar  yang  mutlak dibutuhkan  dalam  kelestarian  produksi  pada  hutan rakyat.  Indikator  tersebut  adalah  (1)  Status  dan  batas lahan  jelas  (2)  Perubahan  penggunaan  lahan  (3) Intensitas penanaman, pemeliharaan dan pemanenan HR (4)  Prasarana  pengelolaan  hutan  (5)  Kemampuan  akses pasar  (6)  Kepastian  pasar  (7)  Sistem  informasi  pasar, dan  (8)  Kontribusi  terhadap  peningkatan  kondisi  sosial dan  ekonomi  setempat.  Motivasi  masyarakat  menanam hutan dilakukan untuk merespons kebutuhan pasar yang meningkat,  namun  belum  diikuti  dengan  teknis pengelolaan  hutan  serta  kelembagaan  yang  dapat menjamin  integritas  manfaat  hutan  secara  ekonomis, ekologis maupun sosial.

## Saran
Guna mendukung masyarakat agar mampu meningkatkan kinerja pengelolaan hutan, hal yang perlu dilakukan adalah: (a) Peningkatan kapasitas masyarakat dalam  pengelolaan  hutan  rakyat,  (b)  memberikan insentif  untuk  meningkatkan  nilai  ekonomi  kayu  dari hutan  rakyat  agar  masyarakat  dapat  terus  menanam hutannya secara lestari.

## DAFTAR PUSTAKA
Awang  SA.  2007.  Konstruksi  Pengetahuan  dan  Unit Manajemen  Hutan  Rakyat. Stadium  General  Pekan Hutan  Rakyat  II ;  Ciamis,  30  Okt  2007.  Ciamis (ID):Balai Penelitian Kehutanan Ciamis.
[BPS] Badan Pusat Statistik. 2014. Barru Dalam Angka . Barru (ID): BPS.
Bungin  B.  2003.  Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif.
Pemahaman  Filosofis  dan  Metodologis  ke  Arah Penguasaan  Model  Aplikasi.  Jakarta  (ID):  PT. Rajagrafindo Persada.
Chapman  HH.  1931. Forest  Management. New  York (NY): J.B. Lyon Company
Darmawan  B,  Siregar  YI,  Sukendi,  Zahrah  S.  2016. Pengelolaan  keberlanjutan  ekosistem  hutan  rawa gambut  terhadap  kebakaran  hutan  dan  lahan  di Semenanjung  Kampar,  Sumatera. J.  Manusia  dan Lingkungan 23(2): 195–205.
Davis  LS,  Johnson  KN,  Bettinger  PS,  Howard  TE. 2001. Forest  Management . 4 th ed .  Americas,  New York: Library of Congress Caaloging in Publication Data.
Dewi BS, Slamet BY, Nurbaya L. 2004. Peranan hutan rakyat dan sistem pengelolaannya terhadap pendapatan  petani  di  Desa  Wates  dan  Tambahrejo Kecamatan  Gadingrejo  Kabupaten  Tanggamus. Jurnal Hutan Rakyat 6 (2): 15–33.
[Dishut]  Dinas  Kehutanan  Kabupaten  Barru.  2014.
Statistik  Kehutanan  Kabupaten  Barru  2013 .  Barru (ID): Dinas Kehutanan Barru.
Hardjanto.  2003.  Keragaan  dan  Pengembangan  Usaha Kayu  Rakyat  di  Pulau  Jawa  [disertasi].  Bogor  (ID): Institut Pertanian Bogor.
Hardjanto. 2015. Pengelolaan Hutan Rakyat: Tantangan  Keilmuan  dan  Dunia  Praktik  ke  Depan [Orasi Ilmiah Guru Besar IPB]. Bogor (ID). Institut Pertanian Bogor.
Kanto  S.  2003.  Sampling,  Validitas  dan  Realibilitas dalam  Penelitian  Kualitatif.  Di  dalam:  Bungin  B, editor. Analisis  Data  Kualitatif .  Jakarta  (ID):  Raja Grafindo Persada.
[Kemenhut]  Kementerian  Kehutanan.  2010. Statistik Kehutanan Indonesia 2009 . Jakarta (ID): Kementerian Kehutanan.
Kuncahyo  B.  2006.  Model  simulasi  pengaturan  hasil lestari  yang  berbasis  kebutuhan  masyarakat  desa hutan. [disertasi]. Bogor (ID): Program Pascasarjana
Institut Pertanian Bogor.
[LEI]  Lembaga  Ekolabel  Indonesia.  2002. Pedoman Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat  Lestari . Bogor (ID): LEI.
Meyer HA,  AB Recknagel, DD Stevenson, RA Bartoo. 1961. Forest Management 2 nd ed . New York (NY): The Ronald Press Company.
Mustari  T.  2000.  Hutan  rakyat  sengon:  daur  dan kelestarian  hasil.  Di  dalam:  Suharjito  (penyunting). Hutan rakyat di Jawa perannya dalam perekonomian desa . Bogor (ID): Program Penelitian dan  Pengembangan  Masyarakat  (P3KM).  PP  85– 106.
Nurrochmat  DR,  Puspitawati  H,  Setyaningsih  L, Sundawati  L,  Trison  S.  2008. Pemasaran  Produk- produk Agroforestry . Bogor (ID): ICRAF.
Rizal  A,  Nurhaedah,  Hapsari  E.  2012.  Kajian  strategi optimalisasi  pemanfaatan  lahan  hutan  rakyat  di Provinsi  Sulawesi  Selatan. Jurnal  Penelitian  Sosial dan Ekonomi Kehutanan 9(4): 216–228.
Safe’i  R.  2015.  Kajian  kesehatan  hutan  dalam pengelolaan  hutan  rakyat  di  Provinsi  Lampung. [disertasi].  Bogor  (ID):  Program  Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
Singarimbun  M,  Sofian  E.  1995. Metode  Penelitian Survei . Jakarta(ID): LP3S.
Sudiana  E,  Hanani  N,  Yanuwiadi  B,  Soemarno.  2009. Pengelolaan hutan rakyat berkelanjutan di Kabupaten Ciamis. Agritek 17(3): 543–555. Sugiyono. 2011. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung (ID): Alfabeta.
Suhendang  E.  1995.  Ukuran  Kelestarian  Hasil  Dalam
Pengusahaan  Hutan  Alam  Produksi.  Di  dalam: Suhendang  E,  Haeruman  JsH,  Soerianegara  I, penyunting. Pengelolaan  Hutan  Produksi  Lestari  di Indonesia  (Konsep,  Permasalahan  dan  Strategi Menuju  Era  Ekolabel ).  1995  Agust  10-12;  Jakarta, Indonesia.  Bogor  (ID):  Fakultas  Kehutanan  Institut Pertanian  Bogor  bekerja  sama  dengan  Yayasan Gunung  Menghijau  dan  Yayasan  Pendidikan Ambarwati. hlm 236–248.
Suhendang  E.  2013. Pengantar  ilmu  kehutanan .  Bogor
(ID): IPB Press.
Suhendang E. 2013. Perkembangan Paradigma Kehutanan.    Diskusi  pengelolaan  hutan  berbasis ekosistem  sebagai  pendekatan  untuk  pengelolaan hutan  Indonesia dalam  paradigma  kehutanan Indonesia baru. Bogor (ID): Indonesia. Tasman N. 1995. Aspek Hukum Penerapan Ekolabel di Hutan Produksi . Di dalam: Suhendang E, Haeruman JsH, Soerianegara I, penyunting. Pengelolaan Hutan Produksi Lestari di
Indonesia (Konsep, Permasalahan  dan  Strategi  Menuju  Era  Ekolabel ). 1995  Agust  10-12;  Jakarta,  Indonesia.  Bogor  (ID): Fakultas  Kehutanan  Institut  Pertanian  Bogor.  hlm 90–99.
Widayanti WT. 2004. Implementasi metode pengaturan hasil  hutan  pada  pengelolaan  hutan  rakyat  (Studi kasus  di  Desa  Kedungkeris,  Kecamatan  Nglipar, Kabupaten  Gunung  Kidul). Jurnal  Hutan  Rakyat . VI(2): 27–46.
Yumi,  Sumardjo,  Gani  DS,  Sugihen  BG.  2011.  Model pengembangan pembelajaran petani dalam pengelolaan  hutan  rakyat  lestari. Jurnal  Penelitian Sosial  dan  Ekonomi  Kehutanan 8(3):  196–210.