## Constraints and Legal Efforts for Consumer Protection in Overcoming Forced Withdrawals by Leasing Parties in Fiduciary Guarantees
Kendala Dan Upaya Hukum Pelindungan Konsumen Dalam Mengatasi Penarikan Paksa Oleh Pihak Leasing Dalam Jaminan Fidusia
Dandi Nugraha Fadilah 1) ; Fakhlur 2)
1,2) Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email: 1) Dan.din.def@gmail.com ; 2) fakhlur@iblam.ac.id

## ARTICLE HISTORY
Received [11 September 2022] Revised [13 Oktober 2022] Accepted [15 Oktober 2022]

## ABSTRAK
Jaminan  fidusia  adalah  hak  jaminan  atas  benda  bergerak  baik  yang  berwujud  maupun  yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang Hak  Tanggungan  yang  tetap  dalam  penguasaan  Pemberi  Fidusia,  sebagai  agunan  bagi pelunasan  hutang tertentu,  yang memberikan kedudukan  yang diutamakan kepada Penerima Fidusia  terhadap  kreditur  lainnya.  Tata  cara  melaksanakan  eksekusi  terhadap  benda  yang menjadi  objek  jaminan  fidusia  harus  betul-betul  memenuhi  secara  lengkap  dan  sempurna sebagaimana  yang  telah  ditentukan,  baik  dalam  Pasal  29,  Pasal  30,  dan  Pasal  31  Undang- Undang Jaminan Fidusia. Jika dilakukan menyimpang atau bertentangan dengan maksud dan tujuan  dari  ketentuan  tentang  eksekusi  jaminan  fidusia  ini,  maka  eksekusi  terhadap  benda yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  batal  demi  hukum.  Tujuan  penelitian  dalam  penelitian  ini ialah untuk menganalisa dan menemukan bagaimana kendala dan upaya hukum perlindungan konsumen  dalam  mengatasi  penarikan  paksa  oleh  pihak  leasing  dalam  jaminan  fidusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan metodepenelitian deskriptif analitis.  Data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  dan  sekunder  yang  akan  dianalisis  secara kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemanfaatan Jaminan Fidusia masih memiliki beberapa  kendala  di  antaranya:  1).  Pendaftaran  Jaminan  Fidusia.  2).  Penarikan  kendaraan yang dijaminkan. 3). Penghapusan Jaminan Fidusia setelah utang telah dilunasi. Perlindungan konsumen  terhadap  penarikan  paksa  dalam  jaminan  fidusia  di  masa  yang  akan  datang hendaknya  terus  berkonsistensi  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  (UUPK).  Lahirnya  Undangundang  ini  memberikan  harapan  bagi masyarakat  Indonesia,  untuk  memperoleh  perlindungan  atas  kerugian  yang  diderita  atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

## ABSTRACT
Fiduciary guarantee is a guarantee right on movable objects, both tangible and intangible and immovable  objects,  especially  buildings  that  cannot  be  encumbered  with  mortgage  rights  as referred to in Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights that remain in the control of the  Fiduciary  Giver,  as  collateral  for  repayment  of  certain  debts,  which  gives  priority  to  the Fiduciary  Recipient  over  other  creditors.  The  procedure  for  carrying  out  the  execution  of objects that are the object of a fiduciary guarantee must really fulfill completely and perfectly as has been determined, both in Article 29, Article 30, and  Article 31 of the  Fiduciary Guarantee Law. If it is done deviating or contrary to the intent and purpose of the provisions regarding the execution  of this fiduciary guarantee, then  the  execution of the object that is the object of the fiduciary guarantee is null and void by law. The purpose of this research is to analyze and find out  how  the  constraints  and  legal  remedies  for  consumer  protection  in  overcoming  forced withdrawals  by leasing parties in fiduciary guarantees.  This study uses  a sociological juridical approach,  with  analytical  descriptive  research  methods.  The  data  used  are  primary  and secondary data which will be analyzed qualitatively. The results of the study concluded that the use  of  Fiduciary  Security  still  has  several  obstacles  including:  1).  Fiduciary  Guarantee Registration.  2).  Guaranteed  vehicle  withdrawals.  3).  Elimination  of  Fiduciary  Guarantee  after the  debt  has  been  repaid.  Consumer  protection  against  forced  withdrawals  in  fiduciary guarantees  in  the  future  should  continue  to  be  consistent  with  Law  Number  8  of  1999 concerning  Consumer  Protection  (UUPK).  The  enactment  of  this  Law  provides  hope  for  the people  of  Indonesia,  to  obtain  protection  for  losses  suffered  on  transactions  of  goods  and services. UUPK guarantees legal certainty for consumers.

## KEYWORDS
Obstacles And Legal Efforts, Forced Withdrawals, Fiduciary
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  ( Rechtsstaat ),  yaitu  Negara  yang  segala  sikap  dan tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para warganegaranya harus berdasarkan  hukum.1  Negara  Hukum  Indonesia  adalah  Negara  yang berdasarkan Pancasila  dan Undang-Undang Dasar Negara Rl Tahun 1945, persetujuan membentuk pemerintah negara, melindungi
segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah,  memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Negara  Hukum  Indonesia  adalah  Negara  Hukum  modern,  sehubungan  dengan  itu maka  tugas  pokok  pemerintah  adalah  mensejahterakan  rakyatnya.  Itulah  sebabnya  Negara  Hukum modern juga disebut Negara Kesejahteraan atau welfare State.
Pembangunan  ekonomi  sebagai  bagian  dari  pembangunan  Nasional  merupakan  salah  satu upaya  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-undang  Dasar  1945,  Dalam  rangka  dan  meneruskan  pembangunan  baik  pemerintah  maupun masyarakat,  baik  perseorangan  maupun  badan  hukum  memerlukan  dana  besar.  Seiring  dengan meningkatnya  pembangunan,  meningkat  pula  kebutuhan  terhadap  pendanaan,  yang  sebahagian  besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam.2
Didalam  masa  pembangunan ini  kehidupan masyarakat  tidak  terlepas  dari  berbagai  kebutuhan, karena  pada  umumnya  dalam  masyarakat  seorang  tidak  mampu  memenuhi  segala  kebutuhannya sendiri,  ia  memerlukan  tangan  ataupun  bantuan  dari  pihak  lain.  Maka  dalam  keadaan  demikian  tidak jarang melakukan utang piutang sekedar untuk tambahan dana dalam mencukupi hidupnya.
Utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orangorang yang ekonominya relatif mampu.
Suatu  utang  diberikan  terutama  atas  integritas  atau  kepribadian  debitur,  kepribadian  yang menimbulkan  rasa  kepercayaan  dalam  diri  kreditur,  bahwa  debitur  akan  memenuhi  kewajiban pelunasannya  dengan  baik.  Akan  tetapi  juga  suatu  ketika  nampaknya  keadaan  keuangan  seseorang baik,  belum  menjadi  jaminan  bahwa  nanti  pada  saat  jatuh  tempo  untuk  mengembalikan  pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula.3
Eksekusi  merupakan  satu  kesatuan  yang  tidak  terpisahkan  dari  pelaksaan  tata  tertib  beracara yang  terkandung  dalam  HIR/Rbg.  Pengertian  Eksekusi,  sama  dengan  pengertian  menjalankan  putusan pengadilan,  tidak  lain  dari  melaksanakan  isi  putusan  pengadilan  yakni  melaksanakan  secara  paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum bila pihak yang kalah (Pihak tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankan secara sukarela.
Hukum  Eksekusi  ini  sebenarnya  tidak  diperlukan  apabila  yang  dikalahkan  dengan  sukarela mentaati bunyi putusan. Akan tetapi dalam kenyataan tidak semua pihak mentaati bunyi putusan dengan sepenuhnya.  Oleh  karena  itu  diperlukan  suatu  aturan  bila  putusan  itu  tidak  ditaati  dan  bagaimana  tata cara  pelaksanaannya.  Bila  kita  melihat  pengertian  eksekusi  diatas  tampak  bahwa  pengertian  eksekusi terbatas pada eksekusi oleh pengadilan (putusan hakim), padahal dapat juga dieksekusi menurut hukum acara perdata yang berlaku HIR dan Rbg yang juga dapat dieksekusi adalah salinan / grosse akta yang memuat  irah- irah  “  Demi  Keadilan  Berdasarakan  Ketuhanan  Yang  maha  Esa”  yang  berisi  kewajiban untuk membayar sejumlah uang.

## LANDASAN TEORI
Eksekusi  merupakan  bagian  dari  proses  penyelesaian  sengketa  hukum.  Menurut  pandangan hukum  eksekusi,  obyek  eksekusi  tidak  hanya  putusan  hakim  dan  Grosse  Akta.  Berdasarkan  uraian tersebut  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  pengertian  eksekusi  dalam  perkara  perdata  adalah  upaya kreditur  untuk  merealisasikan  haknya  secara  paksa  jika  debitur  tidak  secara  sukarela  memenuhi kewajibannya  yang  tidak  hanya  putusan  hakim,  tetapi  pelaksanaan  grosse  akta  serta  pelaksanaan putusan dari institusi yang berwenang atau bahkan Kreditur secara langsung.
Tata  cara  melaksanakan  eksekusi  terhadap  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  harus betul-betul  memenuhi  secara  lengkap  dan  sempurna  sebagaimana  yang  telah  ditentukan,  baik  dalam Pasal  29,  Pasal  30,  dan  Pasal  31  Undang-Undang  Jaminan  Fidusia.  Jika  dilakukan  menyimpang  atau bertentangan  dengan  maksud  dan  tujuan  dari  ketentuan  tentang  eksekusi  jaminan  fidusia  ini,  maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia batal demi hukum.
Dalam  prakteknya,  sungguhpun  tidak  disebutkan  dalam  UU  NO.  42/1999  Tentang  Jaminan Fidusia, tetapi tentunya pihak kreditur dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa ke pengadilan4.
Mengenai  eksekusi  fidusia  lewat  gugatan  biasa,  Munir  Fuady  berpendapat,  walaupun  tidak disebutkan  dalam  UU  NO.  42/1999  Tentang  Jaminan  Fidusia  pihak  kreditur  tidak  menempuh  prosedur eksekusi biasa lewat gugatan biasa kepengadilan. Sebab keberadaan UU NO. 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia  dengan  model-model  eksekusi  khusus  tidak  untuk  meniadakan  hukum  acara  yang  umum,  tapi untuk menambah ketentuan yang dalam hukum acara umum62.
Untuk mencegah terjadinya penyimpangan cara eksekusi yang telah ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) UU NO. 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia maka ada larangan tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 32, bahwa setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan
Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan 31, batal demi hukum.
Dalam  hal  pemberi  fidusia  tidak  bersedia  menyerahkan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan fidusia  pada  waktu  eksekusi  dilaksanakan,  penerima  fidusia  berhak  mengambil  benda  yang  menjadi objek  fidusia  dan  apabila  perlu  dapat  meminta  bantuan  pihak  yang  berwenang.  Hal  tersebut  mengacu pada  Pasal  30  UU  NO.  42/1999  Tentang  Jaminan  Fidusia,  yang  menyatakan.  Pemberi  Fidusia  wajib menyerahkan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  dalam  rangka  pelaksanaan  eksekusi  Jaminan Fidusia.  Kemudian  dalam  Pasal  34  dinyatakan,  dalam  hal  hasil  eksekusi  belum  mencukupi  untuk pelunasan  hutang  maka  sisanya  masih  menjadi  tanggung  jawab  debitur,  dan  dalam  hal  hasil  eksekusi terdapat kelebihan maka penerima fidusia berkewajiban mengembalikan kepada debitur.
Dalam  Putusan  Nomor  18/PUU-XVII/2019,  MK  mengubah  mekanisme  eksekusi  objek  jaminan fidusia  sepanjang  tidak  diberikan  secara  sukarela  oleh  debitor.  Bila  awalnya  UU  No.  42/1999  Tentang Jaminan Fidusia membolehkan kreditor mengeksekusi sendiri objek jaminan fidusia, per 6 Januari 2020 kreditor mesti mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri (PN).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  hal  tersebut  lebih  dalam  dengan melakukan  penelitian  untuk  menganlisis  dan  menemukan  bagaimana  kendala  dan  upaya  hukum perlindungan konsumen dalam mengatasi penarikan paksa oleh pihak leasing dalam jaminan fidusia.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif,   yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  studi  kepustakaan  (library  research)  dan  dianalisis menggunakan  analisis  kualitatif.    Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  yaitu  pendekatan  yang  dilakukan  untuk  menganalisis  dan menemukan bagaimana kendala dan upaya hukum perlindungan konsumen dalam mengatasi penarikan paksa oleh pihak leasing dalam jaminan fidusia.
Tekhnik  analisis  data  yang  dilakukan  menggunakan  analisis  Diskriptif  kualitatif  yaitu  tehnik analisa dengan cara memberikan gambaran atau penjabaran terhadap data yang telah terkumpul dalam bentuk  uraian  kalimat  sehingga  pada  akhirnya  mengantarkan  pada  kesimpulan.  Sebagai  jawaban  hasil yang telah diteliti sehingga diambil kesimpulan dengan cara induktif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Kendala Dan Upaya Pemecahan Dalam Mengatasi Penarikan Paksa
Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud  dan  benda  tidak  bergerak  khususnya  bangunan  yang  tidak  dapat  dibebani  hak  tanggungan sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan  yang tetap  dalam  penguasaan  Pemberi  Fidusia,  sebagai  agunan  bagi  pelunasan  hutang  tertentu,  yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.
Pemberi  fidusia  wajib  menyerahkan  benda  yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  dalam  rangka pelaksanaan  eksekusi  jaminan  fidusia.  Apabila  pemberi  fidusia  tidak  menyerahkan  benda yang  menjadi objek  jaminan  fidusia  pada  waktu  eksekusi  dilaksanakan,  penerima  fidusia  berhak  mengambil  benda yang  menjadi  objek  jaminan  fidusia  dan  apabila  perlu  dapat  meminta  bantuan  pihak  yang  berwenang. Peraturan mengenai jaminan fidusia tidak mengatur lebih lanjut berkaitan dengan pihak yang berwenang untuk dimintai bantuan dalam eksekusi jaminan fidusia. Oleh karena itu, POLRI sebagai alat negara yang bertugas  dan  berperan  untuk  memelihara  keamanan  dan  ketertiban  masyarakat,  penegakan  hukum, perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan  kepada  masyarakat,  berwenang  memberikan  bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi Jaminan Fidusia mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat  yang sama  dengan  putusan  pengadilan  yang  telah  berkekuatan hukum  tetap,  sehingga  memerlukan  pengamanan  dari  POLRI.  oleh  karena  itu  dibentuklah  Peraturan Kepala  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2011  tentang  Pengamanan  Eksekusi Jaminan Fidusia.
Pemberian  pinjaman  (utang)  oleh  kreditor  kepada  debitor  didasarkan  pada  kepercayaan bahwa debitor  mampu  melunasi  utangnya  yang  mana  dalam  pengikatan  utang  tersebut  dapat  dilakukan  baik secara  tertulis  maupun  lisan.  Jaminan  Fidusia  merupakan  salah  satu  bentuk  penjaminan  yang  lahir
sebagai  jawaban  atas  kebutuhan  masyarakat  atas  permodalannya  maupun  dalam  pemenuhan kebutuhan hidup. Lembaga jaminan dalam bentuk hipotek dirasa tidak cukup mengakomodir kebutuhan permodalan bagi masyarakat yang tidak memiliki jaminan benda tidak bergerak misalnya tanah sebagai objek  jaminan  atas  utang  mereka.  Di  lain  sisi,  keberadaan  lembaga  jaminan  gadai  dirasa  tidak  cukup untuk  menjawab  keterbatasan  masyarakat  dikarenakan  objek  jaminannya  benda  bergerak  gadai  harus dikeluarkan  dari  kekuasaan  si  pemberi  gadai  dan  selanjutnya  dipegang  oleh  kreditur  pemegang  gadai (vuistpand)  atau  pihak  ketiga  pemegang  gadai.  Hal  tersebut  kemudian  menjadi  penghalang  bagi masyarakat  yang  melakukan  pinjaman  dengan  tujuan  untuk  membeli  benda  produksi  (sebagai  modal kerja) dan transportasi.
Kebutuhan  masyarakat  tersebut  kemudian  menjadi  awal  lahirnya  Jaminan  Fidusia.  Pada prakteknya  pemanfaatan  Jaminan  Fidusia  masih  memiliki  banyak  permasalahan  diantaranyavterkait pendaftaran  Jaminan Fidusia,  penarikan objek  Jaminan  Fidusia,  penghapusan  Jaminan  Fidusia  setelah utang  telah  dilunasi.  Kewajiban  untuk  melakukan  pendaftaran  terhadap  Jaminan  Fidusia  telah  diatur dalam UU Jaminan Fidusia merupakan perwujudan dari asas publisitas dan kepastian hukum baik bagi kreditor  dan  debitor.  Permasalahan  penarikan  objek  Jaminan  Fidusia  merupakan  salah  satu  jenis permasalahan yang paling banyak dialami oleh Konsumen. Hal tersebut disebabkan penarikan oleh pihak perusahaan  dilakukan  tanpa  membawa  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  dan  melibatkan  pihak  debt  collector dalam  proses  penarikan  kendaraan  (eksekusi)  yang  mana  debt  collector  tidak  membawa  atau  tidak memiliki  surat  kuasa  dari  perusahaan,  sertifikat  Jaminan  Fidusia  dan  dan  penarikan  kendaraan  yang tidak didahului Surat Peringatan sampai 3 (tiga) kali.
Selain itu, permasalahan penghapusan Jaminan Fidusia setelah utang telah dilunasi oleh debitor merupakan salah satu aspekperlindungan konsumen yang penting untuk melindungi Konsumen, karena apabila  tidak  dilakukannya  penghapusan  terhadap  daftar  Jaminan  Fidusia  maka  Konsumen  tidak  dapat mempergunakan  objek  tersebut  sebagai  objek  Jaminan  Fidusia  untuk perjanjian  utang  selanjutnya  atau dianggap melakukan fidusia ulang yang dilarang oleh UU Jaminan Fidusia.
Selain itu, pemanfaatan Jaminan Fidusia masih memiliki beberapa permasalahan di antaranya:
1. Pendaftaran  Jaminan  Fidusia.  Kewajiban  untuk  melakukan  pendaftaran  terhadap  Jaminan  Fidusia telah  diatur  dalam  UU  Jaminan  Fidusia.  Kewajiban  pendaftaran  Jaminan  Fidusia  bertujuan  untuk menghindari adanya penjaminan Fidusia ulang yang akan merugikan Kreditor dan dilarang oleh UU Jaminan  Fidusia.  Selain  itu,  kewajiban  pendaftaran  Jaminan  Fidusia  merupakan  perwujudan  dari asas  publisitas  dan  kepastian  hukum  baik  bagi  kreditor  dan  debitor.  Pada  saat  ini  pendaftaran Jaminan  Fidusia  telah  dilakukan  secara  online  sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan Kementerian  Hukum  dan  HAM  Nomor  9  Tahun  2013  tentang  Pemberlakuan  Pendaftaran  Jaminan Fidusia secara Elektronik. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pendaftaran Jaminan  Fidusia  sehingga  Perusahaan  Pembiayaan  tidak  melakukan  pendaftaran  terhadap  semua objek Jaminan Fidusia.
2. Penarikan  kendaraan  yang  dijaminkan.  Permasalahan  penarikan  kendaraan  bermotor  merupakan salah satu jenis permasalahan yang paling banyak dialami oleh Konsumen. Hal tersebut disebabkan penarikan  oleh  pihak  perusahaan  dilakukan  tanpa  membawa  Sertifikat  Jaminan  Fidusia  dan melibatkan  pihak  debt  collector  dalam  proses  penarikan  kendaraan  (eksekusi)  yang  mana  debt collector tidak membawa atau tidak memiliki surat kuasa dari perusahaan, sertifikat Jaminan Fidusia dan penarikan kendaraan yang tidak didahului pemberian Surat Peringatan sesuai perjanjian.
3. Penghapusan  Jaminan  Fidusia  setelah  utang  telah  dilunasi.  Sebagaimana  yang  kita  ketahui, Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit diatur dalam perjanjian accesoir atau perjanjian ikutan dari perjanjian  pokoknya,  yang  berarti  lahir  atau  hilangnya  Jaminan  Fidusia  tersebut  tergantung  pada hapus atau tidaknya perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit. Sehingga, apabila utang dari Konsumen telah  dilunasi  maka  Perusahaan  Pembiayaan  wajib  mengajukan  penghapusan  Jaminan  Fidusia terhadap objek yang dijaminkan. 13
Penghapusan  Jaminan  Fidusia  merupakan  bagian  yang  penting  untuk  melindungi  Konsumen, karena  apabila  tidak dilakukan  penghapusan  pada  daftar  Jaminan Fidusia  maka  Konsumen  tidak  dapat mempergunakan  objek  tersebut  sebagai  objek  Jaminan  Fidusia  untuk perjanjian  utang  selanjutnya  atau dianggap melakukan fidusia ulang yang dilarang oleh UU Jaminan Fidusia.
Berdasarkan  hal  tersebut,  maka  dibutuhkan  kajian  terhadap  permasalahan  yang  ada  terkait pemanfatan Jaminan Fidusia oleh Perusahaan Pembiayaan dengan memperhatikan aspek perlindungan Konsumen  untuk  meningkatkan  trust  masyarakat  terhadap  sektor  jasa  keuangan  terjaga  dan penyelengaraan sektor jasa keuangan berlangsung secara akuntabel dan berkesinambungan.
Secara  filsafati  hukum  diharapkan  dapat  memenuhi  aspek  ontologi  yaitu  menciptakan ketentraman  dan  kebahagian  bagi  hidup  manusia,  sebagai  suatu  tujuan  yang  ingin  dicapai  setiap manusia  dan  merupakan  hakikat  dari  hukum  itu  sendiri.  Menurut  Theo  Huijbers  hakekat  hukum  juga menjadi sarana bagi penciptaan suatu aturan masyarakat yang adil (rapport du droit, inbreng van recht). Secara Epistemologi hukum dilahirkan melalui suatu metode tertentu yang sistematis dan obyektif serta selalu  dilakukan  pengkajian-pengkajian,  sehingga  melahirkan  ilmu  hukum  yang  merupakan  bagian  dari ilmu pengetahuan. Dalam aspek Aksiologi, hukum memiliki nilai-nilai yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh  setiap  manusia  dalam  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Hukum  sebagaimana  diartikan  dalam pembahasan  sebelumnya  memiliki  cakupan  yang  sangat  luas,  yang  tidak  hanya  peraturan  perundang- undangan atau sering disebut hukum positif tetapi juga hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Kaitannya  dengan  kepastian,  timbul  suatu  pertanyaan  “apakah  semua  hukum  tersebut  memiliki  nilai kepastian”.  Pertanyaan  ini  akan  terjawab  manakala  kita  mengkaji  hukum-hukum  tersebut  secara  lebih mendalam.  Hukum  yang  ditaati  masyarakat  mengandung  nilai  kepastian  tidak  terkecuali  hukum  yang hidup  dalam  masyarakat  (living  law).  Nilai  kepastian  inilah  yang  harus  ada  dalam  setiap  hukum  yang dibuat sehingga dapat memberikan rasa keadilan dan menciptakan ketertiban.
Hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat  seperti  misalnya  hukum  adat  justru  nilai  ketaatannya terkadang  melebihi  hukum  positif,  masyarakat  terkadang  lebih  takut  dengan  hukum  adat  dibandingkan hukum  positif.  Namun  demikian,  kepastian  hukum  yang  ada  dalam  hukum  adat  tentunya  tidak  sama dengan kepastian hukum yang ada dalam hukum positif, karena hukum adat bersifat lokal dan umumnya berbeda dengan hukum adathukum adat di wilayah lain dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pengertian  Keadilan  memiliki  sejarah  pemikiran  yang  panjang.  Secara  hakiki  dalam  diskursus hukum, keadilan dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yaitu dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku  secara  umum,  dan  dalam  arti  materiil  yang  menuntut  hukum  itu  harus  sesuai  dengan  cita-cita keadilan dalam masyarakat. Namun apabila ditinjau dalam konteks yang lebih luas, pemikiran mengenai keadilan itu berkembang dengan pendekatan yang berbeda-beda, karena perbincangan tentang keadilan yang  tertuang  dalam  banyak  literatur  tersebut  tidak  mungkin  tanpa  melibatkan  tema-tema  moral,  politik dan teori hukum yang ada. Oleh sebab itu secara tunggal hampir-hampir sulit untuk dilakukan.
Namun pada garis besarnya, perdebatan mengenai keadilan terbagi atas 2 arus pemikiran, yang pertama  adalah  keadilan  yang  metafisik  yang  diwakili  oleh  pemikiran  Plato,  sedangkan  yang  kedua keadilan  yang  rasional  diwakili  oleh  pemikiran  Aristoteles.  Keadilan  yang  metafisik  sebagaimana diuraikan  oleh  Plato,  menyatakan  bahwa  sumber  keadilan  itu  asalnya  dari  inspirasi  dan  intuisi. Sementara  keadilan  yang  rasional  mengambil  sumber  pemikirannya  dari  prinsip-prinsip  umum  dari rasionalitas  tentang  keadilan.14  Keadilan  yang  rasional  pada  dasarnya  mencoba  menjawab  perihal keadilan  dengan  cara  menjelaskannya  secara  ilmiah,  atau  setidaknya  alasan  yang  rasional.  Sementara keadilan  yang  metafisik  mempercayai  eksistensi  keadilan  sebagai  sebuah  kualitas  atau  suatu  fungsi  di atas  dan  di  luar  makhluk  hidup,  dan  oleh  sebab  itu  tidak  dapat  dipahami  menurut  kesadaran  manusia berakal.
Pemetaan dua arus utama pemikiran keadilan ini kemudian ditegaskan kembali oleh John Rawls. John  Rawls  menjelaskan  kembali  perihal  aliran  pemikiran  keadilan  yang  pada  dasarnya  tidak  berbeda dengan yang telah disebutkan di atas, bahwa pada umumnya, aliran pemikiran keadilan juga terbagi atas dua  arus  utama,  yang  pertama  aliran  etis  dan  yang  kedua  aliran  institutif.  Aliran  yang  pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan  pada hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua sebaliknya lebih mengutamakan manfaat daripada haknya.
Kepastian  hukum  merupakan  pertanyaan  yang  hanya  bisa  dijawab  secara  normatif,  bukan sosiologi.  Kepastian  hukum  secara  normatif  adalah  ketika  suatu  peraturan  dibuat  dan  diundangkan secara  pasti  karena  mengatur  secara  jelas  dan  logis.  Jelas  dalam  artian  tidak  menimbulkan  keragu- raguan  (multi-tafsir) dan logis  dalam  artian  ia  menjadi  suatu  sistem  norma  dengan  norma  lain  sehingga tidak  berbenturan  atau  menimbulkan  konflik  norma.  Konflik  norma  yang  ditimbulkan  dari  ketidakpastian aturan  dapat  berbentuk  konsestasi  norma,  reduksi  norma  atau  distorsi  norma.  Kepastian  hukum menunjuk  kepada  pemberlakuan  hukum  yang  jelas,  tetap,  konsisten  dan  konsekuen  yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.
Kepastian  hukum  akan  tercapai  apabila  hukum  tersebut  sebanyakbanyaknya  dalam  undang- undang.  Dalam  undang-undang  tersebut  terdapat  ketentuan-ketentuan  yang  bertentangan  (undang- undang  berdasarkan  suatu  sistem  yang  logis  dan  praktis).  Undang-  undang  dibuat  berdasarkan
rechtswerkelijkheid  (keadaan  hukum  yang  sungguh-sungguh)  dan  dalam  undang-undang  tersebut  tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.
Perlindungan Konsumen Terhadap Penarikan Paksa Oleh Pihak Leasing Dalam Jaminan Fidusia di  Masa  Yang  Akan  Datang  Perlindungan  Konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian  hukum  untuk  memberikan  perlindungan  kepada  konsumen.  Konsumen  adalah  setiap  orang pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat,  baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
Pada  hakekatnya,  terdapat  dua  instrumen  hukum  penting  yang  menjadi  landasan  kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala  sumber  hukum  di  Indonesia,  mengamanatkan  bahwa  pembangunan  nasional  bertujuan  untuk mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur.  Tujuan  pembangunan  nasional  diwujudkan  melalui  sistem pembangunan  ekonomi  yang  demokratis  sehingga  mampu  menumbuhkan  dan  mengembangkan  dunia yang  memproduksi  barang  dan  jasa  yang  layak  dikonsumsi  oleh  masyarakat.  Kedua,  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK).  Lahirnya  Undang-undang  ini memberikan  harapan  bagi  masyarakat  Indonesia,  untuk  memperoleh  perlindungan  atas  kerugian  yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.
Negara  Pancasila  adalah  negara  kebangsaan  yang  berkeadilan  sosial,  yang  berarti  bahwa negara sebagai penjelmaan  manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk  sosial  bertujuan  untuk  mewujudkan  suatu  keadilan  dalam  hidup  bersama  (Keadilan  Sosial). Keadilan  sosial  tersebut  didasari  dan  dijiwai  oleh  hakikat  keadilan  manusia  sebagai  makhluk  yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap  diri  sendiri,  adil  terhadap  Tuhannya,  adil  terhadap  orang  lain  dan  masyarakat  serta  adil terhadap lingkungan alamnya.
Berkaitan  dengan  Keadilan  Sosial  dimaksud,  pandangan  keadilan  dalam  hukum  secara harfiahnya  mempunyai  makna  apa  yang  sesuai  dengan  hukum  dianggap  adil  sedang  yang  melanggar hukum  dianggap  tidak  adil.  Jika  terjadi  pelanggaran  hukum,  maka  harus  dilakukan  pengadilan  untuk memulihkan  keadilan.  Dalam  hal  terjadinya  pelanggaran  pidana  atau  yang  dalam  bahasa  sehari-hari disebut “kejahatan” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.
Pandangan  keadilan  dalam  hukum  nasional  bersumber  pada  dasar  negara.Pancasila  sebagai dasar  negara  atau  falsafah  negara  ( fiolosofische  grondslag )  sampai  sekarang  tetap  dipertahankan  dan masih  tetap  dianggap  penting  bagi  negara  Indonesia.Secara  aksiologis,  bangsa  Indonesia  merupakan pendukung  nilai-nilai  Pancasila  ( subcriber  of  values Pancasila).Bangsa  Indonesia  yang  berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.
Sebagai  pendukung  nilai,  bangsa  Indonesialah  yang  menghargai,  mengakui,  serta  menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau  pengakuan,  penerimaan,  atau  penghargaan  itu  direfleksikan  dalam  sikap,  tingkah  laku,  serta perbuatan  manusia  dan  bangsa  Indonesia  dalam  hal  ini  sekaligus  adalah  pengembannya  dalam  sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia.Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi  secara  nasional  dan  sebagai  rasionalitasnya  adalah  sebagai  sumber  hukum  nasional  bangsa Indonesia.
Pandangan  keadilan  dalam  hukum  nasional  bangsa  Indonesia  tertuju  pada  dasar  negara,  yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan  sekarang  adalah  apakah  yang  dinamakan  adil  menurut  konsepsi  hukum  nasional  yang bersumber pada Pancasila.
Untuk  lebih  lanjut  menguraikan  tentang  keadilan  dalam  perspektif  hukum  nasional,  terdapat diskursus  penting  tentang  adil  dan  keadilan sosial.Adil  dan  keadilan  adalah  pengakuan  dan  perlakukan seimbang antara hak dan kewajiban.
Konsepsi  demikian  apabila  dihubungkan  dengan  sila  kedua  dari  Pancasila  sebagai  sumber hukum  nasional  bangsa  Indonesia,  pada  hakikatnya  menginstruksikan  agar  senantiasa  melakukan
perhubungan  yang  serasi  antar  manusia  secara  individu  dengan  kelompok  individu  yang  lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.
Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum  (Rechtsstaat),  yaitu  Negara  yang  segala  sikap  dan tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh para penguasa maupun oleh para warganegaranya harus berdasarkan hukum.15 Negara Hukum Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Rl Tahun 1945, persetujuan membentuk pemerintah negara, melindungi segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah  darah,  memajukan  kesejahteraan  umum  dan  mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Negara  Hukum  Indonesia  adalah  Negara  Hukum  modern,  sehubungan  dengan  itu maka  tugas  pokok  pemerintah  adalah  mensejahterakan  rakyatnya.  Itulah  sebabnya  Negara  Hukum modern juga disebut Negara Kesejahteraan atau welfare State.
Pembangunan  ekonomi  sebagai  bagian  dari  pembangunan  Nasional  merupakan  salah  satu upaya  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  rakyat  yang  adil  dan  makmur  berdasarkan  Pancasila  dan Undang-undang  Dasar  1945,  Dalam  rangka  dan  meneruskan  pembangunan  baik  pemerintah  maupun masyarakat,  baik  perseorangan  maupun  badan  hukum  memerlukan  dana  besar.  Seiring  dengan meningkatnya  pembangunan,  meningkat  pula  kebutuhan  terhadap  pendanaan,  yang  sebahagian  besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjammeminjam.16
Didalam  masa  pembangunan ini  kehidupan masyarakat  tidak  terlepas  dari  berbagai  kebutuhan, karena  pada  umumnya  dalam  masyarakat  seorang  tidak  mampu  memenuhi  segala  kebutuhannya sendiri,  ia  memerlukan  tangan  ataupun  bantuan  dari  pihak  lain.  Maka  dalam  keadaan  demikian  tidak jarang melakukan utang piutang sekedar untuk tambahan dana dalam mencukupi hidupnya.
Utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu.
Suatu  utang  diberikan  terutama  atas  integritas  atau  kepribadian  debitur,  kepribadian  yang menimbulkan  rasa  kepercayaan  dalam  diri  kreditur,  bahwa  debitur  akan  memenuhi  kewajiban pelunasannya  dengan  baik.  Akan  tetapi  juga  suatu  ketika  nampaknya  keadaan  keuangan  seseorang baik,  belum  menjadi  jaminan  bahwa  nanti  pada  saat  jatuh  tempo  untuk  mengembalikan  pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula.17
Negara  Indonesia dalam Undang-undang Dasar 1945 menganut Negara kesejahteraan ( welfare state ),  sesuai  dengan  ajaran  Negara  kesejahteraan  ( welfare  state )  merupakan  bentuk  konkret  dari peralihan  prinsip  staatsonthounding,  yang  membatasi  peran  negara  dan  pemerintah  untuk  mencampuri kehidupan  ekonomi  dan  sosial  masyarakat,  menjadi  staatsbemoeinis  yang  menghendaki  negara  dan pemerintah  terlibat  aktif  dalam  kehidupan  ekonomi  dan  sosial  masyarakat,  sebagai  langkah  untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan ( rust en ordef ).
Selanjutnya untuk  menampung kebutuhan  masyarakat,perkembangan  ekonomi,  dan perkembangan  perkreditan  dalam  masyarakat  Indonesia  sekarang  ini  memerlukan  bentuk-bentuk jaminan  pembiayaan,  di  mana  orang  memerlukan  kredit  dengan  jaminan  barang  bergerak,  namun tersebut  masih  tetap  dapat  menggunakannya  untuk  keperluan  sehari-hari  maupun  untuk  keperluan usahanya,  jaminan  kredit  yang  demikian  tidak  dapat  ditampung  hanya  oleh  peraturan-peraturan  gadai, yang  tidak  memungkinkan  benda  jaminan  tersebut  tetap  berada  pada  yang  menggadaikan,  mengingat ketentuan  dalam  pasal  1152  ayat  (2)  KUH  Perdata,  yang  mensyaratkan  bahwa  benda-benda  bergerak berwujud  yang  diberikan  sebagai  jaminan  berupa  gadai  harus  berpindah  dan  berada  dalam  kekuasaan yang  berpiutang,  sedang  barang-barang  tersebut  sangat  diperlukan  oleh  yang  bersangkutan menjalankan usahanya. Dilain pihak yang berpiutang mungkin tidak bersedia menerima jaminan berupa gadai,  jika  barang  tersebut  terdiri  dari  kendaraan  bermotor,  oleh  karenanya  yang  berpiutang  harus memikul  beban  untuk  menyediakan  tempat  penyimpanan  dari  barang-barang  tersebut.  Apabila  yang berpiutang  meminta  jaminan  berupa  hak  tanggungan  atau  hipotik,  mungkin  hal  ini  tidak  dapat  dipenuhi oleh  yang  berpiutang,  sebab  tidak  mempuyai  tanah.  Pasal  1338  KUH  Perdata  sebagai  dasar  hukum adanya “kebebasan berkontrak” membuka kemugkinan untuk itu, dengan batas waktu perjanjian tersebut tidak  bertentangan  undang-undang,  ketertiban  umum,  kesusilaan.  Atas  dasar  itu  maka  suatu  perjanjian yang  berlandaskan  penyerahan  milik  atas  suatu  benda  sebagai  jaminan,  merupakan  suatu  perjanjian
untuk memberikan jaminan. Yang berpiutang (kreditur) menjadi pemilik dari benda itu sebagai demikian pada  hakikatnya  mempuyai  kedudukan  yang  lebih  kuat  dari  seorang  pemegang  gadai.  Apabila  yang berutang melunasi utangnya itu, maka milik benda itu masih beralih kembali kepada pemilik benda yang berutang  dan  yang  berpiutang  untuk  mengembalikan  benda  itu  kepada  yang  berutang.  Oleh  karena itu guna  memenuhi  kebutuhan  tersebut  dan  untuk  memberikan  kepastian  hukum  kepada  para  pihak  yan berkepentingan,  maka  disahkannya  Undang-undang  Nomor  42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia yang diundangkan pada Tanggal 30 September 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun  1999  Nomor  168  yang  dirumuskan  sebagai  penyerahan  hak  milik  atas  dasar kepercayaan.
Sehubungan  dengan  penjaminan  ini,  apa  yang  harus  dilakukan  oleh  penerima  fidusia  (kreditur) apabila pemberi fidusia (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi fidusia  (debitur)  memenuhi  kewajibannya  pada  saat  pelunasan  utangnya  sudah  matang  untuk  ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.
Di dalam lalu-lintas hukum perjanjian, setidaknya terdapat dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum tersebut, yaitu kreditur dan debitur.
Masing-masing  pihak  mempunyai  hak  dan  kewajiban  yang lahir  dari  hubungan hukum  itu,  yaitu prestasi  dan  kontra  prestasi,  memberi,  berbuat  dan  tidak  berbuat  sesuatu,  atau  oleh  undang-undang disebut dengan istilah onderwerp object, sedangkan di dalam buku Anglo Saxon, prestasi dikenal dengan istilah “consideration”.
Di dalam praktik hukum tersebut, seringkali seorang debitur (berutang) disebabkan oleh keadaan memaksa (overmach) tidak dapat memenuhi kewajiban atas prestasi. Dengan demikian, di dalam dunia perniagaan, apabila debitur tidak mampu ataupun tidak dapat membayar utangnya kepada kreditur, maka telah dipersiapkan suatu jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu dikenal dengan lembaga “kepailitan” atau “penundaan pembayaran”.
Secara  umum  eksekusi  merupakan  pelaksanaan  atau  keputusan  pengadilan  atau  akta,  maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor.
Seharusnya  pihak  pertama  menggunakan  jalur  hukum  yaitu  melalui  pengadilan  dalam menyelesaikan  masalah  wanprestasi  oleh  pihak  kedua,  sehingga  ada  kekuatan  tetap  dalam  melakukan penyitaan  barang  terhadap  debitur  apabila  terjadi  kredit  macet.  Hal  tersebut  juga  telah  diatur  dalam hukum perdata bahwasanya, setiap perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan. Suatu perikatan pada hakikatnya  mempunyai  hubungan  hukum  antara  dua  (2)  orang  atau  lebih.  Perikatan  adalah  sebuah hubungan  hukum  antara  dua  orang/dua  pihak  berdasarkan  sebagaimana  pihak  yang  satu  berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, pihak lainnya juga berkewajiban memenuhi tuntutan itu.
Dari penjelasan diatas maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan leasing melalui debt collector ditugaskan  untuk  melakukan  perampasan  atau  penyitaan  kendaraan  bermotor  yang  dikredit  tersebut. Dalam  menanggapi  penarikan  barang  jaminan  yang  dilakukan  pihak  leasing  dalam  eksekusi  jaminan fidusia  dan  untuk  menghindari  terjadinya  kekosongan  hukum  maka  Perkap  Kapolri  No.  8  Tahun  2011 yang  khusus  mengatur  tata  cara  eksekusi  obyek  fidusia  menjadi  landasan  terhadap  eksekusi  jaminan fidusia.  Namun  dalam  hal  ini  untuk  proses  efisiensi  dan  efektivitas  terhadap  pengamanan  barang  hasil jaminan fidusia, seringkali dalam hal ini pihak kreditur melakukan eksekusi sendiri terhadap barang hasil fidusia. Dalam hal tentu akan menimbulkan suatu keadaan yang perlu mendapat perhatian apabila pihak debitur tidak mau menyerahkan barang hasil fidusia itu dengan berbagai alasan, walaupun dalam wujud perjanjian fidusia tersebut sudah terjadi wanprestasi atau kelalaian pemenuhan perjanjian fidusia.
Perlindungan  Konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan.
Pada  hakekatnya,  terdapat  dua  instrumen  hukum  penting  yang  menjadi  landasan  kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala  sumber  hukum  di  Indonesia,  mengamanatkan  bahwa  pembangunan  nasional  bertujuan  untuk mewujudkan  masyarakat  adil  dan  makmur.  Tujuan  pembangunan  nasional  diwujudkan  melalui  sistem pembangunan  ekonomi  yang  demokratis  sehingga  mampu  menumbuhkan  dan  mengembangkan  dunia yang  memproduksi  barang  dan  jasa  yang  layak  dikonsumsi  oleh  masyarakat.  Kedua,  Undang-Undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK).  Lahirnya  Undang-undang  ini memberikan  harapan  bagi  masyarakat  Indonesia,  untuk  memperoleh  perlindungan  atas  kerugian  yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Kendala perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak leasing : 1). Pendaftaran Jaminan Fidusia.
2). Penarikan kendaraan yang dijaminkan.
3). Penghapusan Jaminan Fidusia setelah utang telah dilunasi.
Perlindungan  konsumen  terhadap  penarikan  paksa  dalam  jaminan  fidusia  di  masa  yang  akan datang  hendaknya  terus  berkonsistensi  dengan  UndangUndang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  (UUPK).  Lahirnya  Undang-undang  ini  memberikan  harapanbagi  masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

## Saran
Kepada  lessor  dalam  penarikan  kendaraan  bermotor  hendaklah  membawa  apparat  penegak hokum  dalam  hal  ini  kepolisian  sebagai  dampingan  untuk  menarik  kendaraan  bermotor  si  debitur  agar mentaati  peraturan  yang  sudah  ada  sebagaimana  yang  dijelaskan  didalam  Perkapolri  Nomor  8  Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan menaati prosedur yang sudah ditetapkan oleh undang-undang  maupun  peraturan  yang  sudah  ada  agar  kedepannya  tidak  terjadi  hal-hal  yang  tidak  di inginkan.
Kepada  debitur  (konsumen/masyarakat)  hendaklah  selalu  melakukan  prestasinya  atau kewajibannya  kepada  kreditur  supaya  perjanjian  pembiayaan  dapat  berjalan  dengan  mulus  dan  aman. Pemerintah  perlunya  penyuluhan  hukum  terhadap  perusahaan-perusahaan  atau  lembaga  pembiayaan dalam  hal  eksekusi  terhadap  objek  jaminan.  Perjanjian  pembiayaan  konsumen  dan  juga  perlu  untuk pengawasan oleh pemerintah dalam hal melakukan eksekusi objek jaminan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004 J. Satrio,1991. Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan. Citra Aditya Bakti. Bandung
Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Bayumedia, 2006)
Komarudin,  Metode  Penulisan  Skripsi  dan  Tesis,  (Bandung:  Remaja  Rosdakarya,  1979  Munir  Fuady.
2013. Jaminan Fidusia. Bandung: Aditya Bakti.
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. Ke-6. (Jakarta: Kencana, 2010).
Purwahid  Patrik  dan  Kashadi,  2008,  Hukum  Jaminan,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Diponegoro,
Semarang
Purwahid  Patrik  dan  Kashadi,  2008,  Hukum  Jaminan,  Fakultas  Hukum,  Universitas  Diponegoro,
Semarang
Soehino,  2000.  Asas-Asas  Hukum  Tata  Usaha  Negara,  Jakarta,  Liberty  Yogyakarta  Soehino,  2000.
Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara, Jakarta, Liberty Yogyakarta
Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) Rajawali Pers, Bandung: 1995
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-Perss, 2014). Wolfgang Friedmann, 1967,
Legal Theory, Stevens & Sons, London.