## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) DI INDONESIA
Oleh: Ria Sintha Devi Universitas Darma Agung
E-Mail: riasinthadevi04@gmail.com

## ABSTRACT
The  existence  of  Foreign  Investment  in  Indonesia  is  very  important  and  strategic  in supporting  the  implementation  of  national  economic  development  and  increasing economic  growth  in  the  community.  Foreign  investment  which  is  regulated  in  law  No. 25  of  2007  about  the  legal  protection  for  foreign  investment  in  Indonesia,  both investment  in  the  form  of  a  Limited  Company  (PT)  or  investment.  This  shows  that foreigners  in Indonesia  who  carry  out  their  capital  investment  activities  are  regulated by law and protected by the government under the law. The formulation of the problem were  how  the  position  of  the  establishment  of  foreign  investment  companies  in Indonesia  was,  what  the  procedures  for  the  implementation  of  foreign  investment  in Indonesia  were,  and  what  efforts  have  been  made  by  the  government  if  there  were violations  of  law  in  foreign  investment  in  Indonesia.  The  results  of  the  study  showed every  foreign  company  that  wanted  to  invest  in  Indonesia  had  to  get  the    principle permission to the Investment Coordinating Board (BKPM) and the One Stop Integrated Investment  and  Services  Office  (PTSP),  so  that  the  company  could  be  established  in Indonesia  and  its  establishment  was  in  accordance  with  the  procedures  of  the  law  on foreign  investment  so  that  the  foreign  investment  company  was  fully  under  the responsibility and supervision of the Republic of Indonesia. The  government also gave relief  to  foreign  investment  in  Indonesia  in  freeing  the  entry  tax  fees  for  goods  or electronic  equipment  for  foreign  investment  (PMA)  in  Indonesia  in  investing  their capital.
Keywords: Legal Protection, Foreign Investment

## 1. PENDAHULUAN
Penanaman  modal  diartikan  sebagai kegiatan pemanfaatan dana yang dimiliki  dengan  menanamkanya  ke usaha  /  proyek  yang  produktif  baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan  harapan  selain  mendapatkan pengambilan modal awalnya di kemudian  hari,  tentunya  pemilik  modal juga akan mendapatkan sejumlah keuntungan  dari  penanaman  modal  di maksud.
Penanaman  Modal  merupakan segala  kegiatan  menanamkan  modal,
baik  oleh  penanam  modal  dalam  negeri maupun  Penanam  Modal  Asing  untuk melakukan  usaha  di  wilayah  negara Republik  Indonesia.  Penanaman  Modal Asing  dalam  tulisan  ini  selanjutnya disebut PMA. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang memiliki sumber  daya  alam  melimpah  dari pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, maupun pertambangan. Tidak  serta  merta  sumber  daya  alam melimpah, dapat diambil dengan sendirinya ataupun diolah.
Untuk itu, timbulnnya keinginan untuk  menarik  investor,  yang  dimulai sejak jaman orde baru hingga sekarang. Tetapi  Pada  pertengahan  tahun  1997 Indonesia  mengalami  krisis  moneter. Defresiasi  nilai  tukar  rupiah  makin tajam  sehingga  krisis  moneter  yang terjadi  tersebut  berlanjut  menjadi  krisis ekonomi yang dampaknya terasa hingga saat  ini.Sehingga  investor  asing  enggan menaruh investasinnya lagi dan Pertumbuhan  ekonomi  berjalan  sangat lambat. Salah satu cara untuk membangkitkan  atau  menggerakkan kembali  perekonomian  nasional  seperti sediakala  sebelum  terjadinya  krisis ekonomi  adalah  kebijakan  mengundang masuknya investasi di Indonesia. Investasi,  khususnya  investasi  asing sampai  hari  ini  merupakan  faktor penting untuk menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Harapan  masuknya  investasi  asing dalam  kenyataannya  masih  sulit  untuk diwujudkan.
Bahan  pertimbangan  investor dalam  menanamkan  modalnya,  antara lain  :  Pertama  faktor  Sumber  Daya Alam,  Kedua  faktor  Sumber  Daya
Manusia, Ketiga faktor stabilitas politik dan perekonomian, guna menjaminkepastian  dalam  berusaha,
Keempat  faktor  kebijakan  pemerintah,
Kelima faktor kemudahan dalam perizinan. Di  era  reformasi,  Pemerintah justru  berupaya  menarik  sebanyak mungkin investasi asing melalui rentetan  kunjungan  kenegaraan  ke  luar negeri,  privatisasi  BUMN,  penegakkan supremasi  hukum,  serta  revisi  terhadap berbagai
undang-undang yang menyangkut bisnis dan investasi perpajakkan, ketenagakerjaan dan seterusnya.  Semua  upaya  ini  tentu bertujuan  menciptakan  iklim  dunia usaha dalam negeri yang lebih kondusif
demi meningkatkan capital inflow yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pentingnya peranan penanaman modal asing dalam
pembangunanan  ekonomi  Indonesia juga  teefleksi  dalam  tujuan  yang  teterai dalam  undang-undang  No.  25  Tahun 2007  tentang  penanaman  modal  (UU Penanaman  Modal)  sebagai  landasan hukum positif bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia. Dalam UU
penanaman  modal  di  sebutkan  antara lain: 1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
2. Menciptakan lapangan kerja.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
5. Menigkatkan kapasitas dan kemampuan dan teknologi nasional. 6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
7. Mengolah  ekonomi  potensial menjadi  kekuatan  ekonomi  rill dengan menggunakan dana yang berasal,  baik  dalam  negeri maupun dari luarnegeri.
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan  penanaman  modal asing  di  indonesia  tidak  datang  dengan sendirinya.  Hal  itu  memerlukan  kerja keras  untuk  dapat  menciptakan  iklim investasi  yang kondusif.  Salah satu  isu klasik  yang  sangat  signifikan  dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif  di  Indonesia  adalah  masalah penegakan hukum ( law enforcement ), di samping masalah-masalah lainnya, seperti keterbatasan infrastruktur,
keamanan, dan stabilitas sosial politik.
Dalam  melakukan  penegakan
hukum  ( law enforcement ) terdapat tiga
unsur yang harus diperhatikan:
Kepastian  Hukum  ,  kemanfaatan  ,  dan keadilan  yang  harus  berjalan    secara humoris. Apabila penegak hukum hanya memerhatikan kepastian hukum semata, maka pelaksanaannya dapat mengabaikan keadilan serta kemanfaatannya di masyarakat, begitupula sebaliknya apabila salah satu unsur tersebut terlalu diutamakan, maka pelaksanaannya dapat mengabaikan unsur-unsur lainnya.
Perlindungan hukum merupakan mencari  segala  upacaya  yang  menjadi kepastian  hukum.  Perlindungan  hukum juga  memberikan  pengayoman  kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada  masyarakat  agar  mereka  dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan  oleh  hukum atau  dengan  kata lain perlindungan hukum adalah berbagai  upaya  hukum  yang  harus diberikan  oleh  aparat  penegak  hukum untuk  memberikan  rasa  aman,  baik secara  pikiran  maupun  fisik  dari gangguan  dan  berbagai  ancaman  dari pihak  manapun.  Perlindungan  yang diberikan  oleh  hukum,  terkait  pula dengan  adanya  hak  dan  kewajiban, dalam  hal  ini  yang  dimiliki  oleh manusia  sebagai  subyek  hukum  dalam interaksinya  dengan  sesama  manusia serta lingkungan. Dua hal yang mempengaruhi  kegiatan  FDI  di  suatu negara,  yang  pertama  yaitu  lingkungan atau  kerangka  kebijakan  suatu  negara. Kondisi suatu negara menjadi salah satu hal  yang  paling  penting  sebelum menetapkan  negara  tersebut  menjadi lokasi invertasi. Kerangka kebijakan ini dalam beberapa hal, yaitu:
a. Stabilitas  ekonomi,  politik  dan social.
b. aturan  yang  mendukung  masuk dan operasinya suatu usaha c. standar kesepakatan internasional d. kebijakan  dalam  memfungsikan dan struktur pasar e. persetujuan  internasional dalam FDI (Foreign Direct Investment/FDI)  dimana  FDI merupakan investasi yang dilakukan  swasta  asing  ke  suatu negara, berupa cabang perusahaan  multinasional,  anak perusahaan multinasional, lisensi, joint ventura. f. kebijakan privatisasi dan
g. kebijakan perdagangan dan perpajakan. Badan Koordinasi dan Penanaman  Modal  (BKPM)  ,  telah melakukan  upaya  untuk  meningkatkan Investasi langsung di Indonesia, diantaranya sebagai berikut: a. Pemerintah telah memperbaharui  Daftar  Bidang Usaha  yang  Tertutup  bagi
Penanam  Modal  untuk  dapat diberikan  keleluasaan  investor dalam  memilih  usaha  (Keppres No  96  Tahun  2000  jo.  No  118 Tahun  2000).  Dalam  keputusan tersebut,  bidang  usaha  yang tertutup  untuk  investasi  baik
PMA maupun PMDN berkurang dari 16 sektor menjdai 11 sektor.
b. Penyederhanaan  proses  dari  42 hari menjadi 10 hari. Persetujuan PMA cukup dilakukan oleh Pejabat Eselon I, dalam  hal  ini  yang  berwenang adalah  Deputi  Bidang  dan Fasilitas Penanaman Modal;
c. Sejak  tanggal  1  Januari  2001, pemerintah
menggantikan insentif Pembebasan Pajak dengan Kelonggaran Pajak
Investasi  sebesar  30%  untuk  6 (enam) tahun.
d. Nilai  investasi  tidak  dibatasi, sepenuhnya  tergantung  studi kelayakan dari proyektersebut.
Perkembangan PMA di Indonesia/Perkembangan FDI di Indonesia  sangat  dipengaruhi  oleh situasi  diluar  negeri  maupun  didalam negeri.  Perkembangan  investasi  di Indonesia sering bergerak tidak menentu  terutama  jika  lingkungan investasi dalam negeri kurang kondusif.
Menurut  daftar  yang  dikeluarkan oleh  UNCTAD  Indonesia  sebetulnya termasuk  negara  yang  menarik  bagi para  investor.  Terutama  bagi  TNC’s (transnational  companies);  yaitu  para investor  yang  berskala  besar.  Tahun 2011  Indonesia  menempati tempat  ke  4 setelah China, USA, dan India, menurut survey  dari  UNCTAD.  Negara-negara berkembang  lainnya  yang  termasuk dalam  daftar  UNCTAD  ialah:  Brazil, Meksiko,  Thailand,  Vietnam,  Korea Selatan  dan  Malaysia.  Sebaliknya, walaupun  dalam  daftar  UNCTAD Indonesia  termasuk  negara-negara  yang secara  potensial  menarik  tetapi  dilihat dari  angka-angka  Sekretariat  ASEAN, Indonesia  hanya  menempati  tempat yang  rendah  di  ASEAN;  yaitu  tempat ke-5 dari 10 negara.
Contoh  Kasus  PMA  di  Indonesia UU  tentang  Penanaman  Modal  Asing yang  diberlakukan  tahun  2007  silam, semakin menyiratkan bahwa pemerintah tidak  berdaya  menolak  intervensi  dan kepentingan  asing.  Krisis  moneter Tahun  1997  mengakibatkan  terjadinya, PT  Aqua  pertumbuhan  dibawah  30%. Hal  itu  disebabkan  perusahaan  hanya menghasilkan  laba  bersih  sebesar  Rp 7.8  milyar  atau  turun  sebesar  25% dibandingkan  dengan  tahun  1996.  Oleh karena  itulah,  PT  Aqua  memutuskan
untuk  menjual  sebagian  sahamnya kepada  investor  asing  dalam  hal  ini adalah  French  Danone,  dengan  jalan melakukan  akui  sisi  saham.  Akui  sisi saham  terjadi  ketika  sebuah  perusahaan mengakui  sisi  saham  berhak  suara  dari perusahaan  lain  dan  kedua  perusahaan tersebut tetap beroperasi sebagai entitas hukum yang terpisah, akibatnya muncul perusahaan induk dan perusahaan anak.
Pengambil  alihan  itu  sempat menggemparkan banyak pihak, pasalnya  Aqua  merupakan  perusahaan Air  Minum  Dalam  Kemasan  (AMDK) yang memiliki jumlah penjualan terbanyak  dan  paling  terkenal.  Bagi Danone, Aqua jelas merupakan AMDK yang menguntungkan.
Penanaman  Modal  Asing  juga memberikan  berbagai  keuntungan  bagi penanaman modal di Indonesia. Keuntungan-keuntungan  yang  dapat diperoleh dengan adanya PMA diantaranya adalah: 1. Produksi-produksi beberapa produk kebutuhan rakyat banyak dengan  maksud  untuk  di  ekspor (dengan penggunaan bahan baku yang umumnya terdapat di tanah air  kita)  akan  jauh  meningkat baik kualitas maupun kuantitas.
2. Jika produksi mengalami kegagalan, seluruh resiko dipikul  penanam  dalam direct investment dan  sebagian  besar dipikul  penanam  dalam joint enterprise atau joint venture . 3. Para pekerja Indonesia memperoleh  kesempatan  dan dapat  membiasakan  diri  dengan pekerjaan-pekerjaan mutakhir
(alih teknologi).
4. Bila  perjanjian  kontrak  telah habis  mau  tidak  mau  segala peralatan menjadi milik
perusahaan kita, sehingga perusahaan  yang  sejenis  akan berlangsung terus dengan pengolahan dan pendayagunaannya 100% Indonesia. 5. Atau  para  pekerja  tersebut memperoleh  cukup  pengalaman serta ketrampilan untuk membangun perusahaan nasional  yang  sejenis  yang mungkin  lebih  baik  dan  lebih terarah bagi peningkatan pembangunan di daerah lainnya, dengan  demikian  mereka  itu dapat menjadi pioneer pelaksana proyek-proyek mutakhir di daerah-  daerah  di  tanah  air  kita atau memutakhirkan perusahaan-perusahaan  nasional yang telah ada di daerah-daerah. 6. Devisa negara kita akan meningkat jumlahnya, pendapatan  penduduk  perkapita meningkat   dan  produk-produk kebutuhan  rakyat  banyak  akan mudah diperoleh dipasaran dengan mutu yang lebih menigkat.

## 1.1. Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah dikemukakan  di  atas  dapat  diberikan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kedudukan dan pengaturan pendirian perusahaan  Penanaman  Modal Asing (PMA) Di Indonesia? 2. Bagaimana  tata  cara  Penerapan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia?
3. Bagaimana  upaya  pemerintah jika  ada  pelanggaran  hukum dalam  Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia?

## 1.2. Tujuan Penelitian
Adapun  yang  menjadi  tujuan  penulis dalam mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk  mengetahui  kedudukan dan pengaturan pendirian perusahaan  Penananam  Modal Asing (PMA) di Indonesia. 2. Untuk  mengetahui  tata  cara penerapanPenanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia. 3. Untuk mengetahui upaya pemerintah jika ada pelanggaran hukum dalam Penanaman Modal
Asing (PMA) di Indonesia.

## 2 METODE PELAKSANAAN
1. Jenis Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan penyusun adalah Penelitian Normatif penelitian perpustakaan
ini merupakan penelitian yang  mengkaji studi  dokumen,  yakni  menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan  pengadilan,  teori  hukum, dan  dapat  berupa  pendapat  para sarjana.
2. Metode  Penelitian  Lapangan  (
Field Research )
Metode  penelitian  Lapangan adalah  metode  dimana  penulis langsung kelapangan untuk mengetahui bagaiaman perlindungan  hukum  bagi  penanam modal  asing.  Penelitian  ini  di lakukan melalui: wawancara ataupun  pengumpulan  data  melalui pengamatan langsung di DinasPenanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan.

## 3 HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kedudukan Dan Pendirian Perusahaan  Penanaman  Modal Asing Di Indonesia Untuk  lebih  jelasnya  berikut  ini akan diuraikan proses aplikasi
penanaman modal sesuai dengan ketentuan  dalam  Pasal  2  Keppres Nomor 33 Tahun 1992 Sebagai Berikut:
a. Bahwa  calon  penanaman  modal asing  yang  akan  mengadakan usaha  dalam  rangka  Undang  – Undang Nomor 1 Tahun 1967 Jo Undang  –  Undang  Nomor  6 Tahun  1968  TBPMDN  terlebih dahulu mempelajari daftar bidang –  bidang  usaha  yang  tertutupi bagi  penanaman  modal  yang berlaku  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1, dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi BKPM.
b. Setelah  mengadakan  penelitian Yang  cukup  mengenai  bidang usaha  yang  terbuka  dan  lokasi proyek  yang  dibuktikan  denga surat  konfirmasi  pencadangan tanah  dari  Gubernur  Provinsi serta  ketentuan  –  ketentuan  lain yang bersangkutan, calon penanaman  modal  mengajukan permohonan  penanaman  modal kepada  ketua  BKPM  dengan mempergunakan tata cara
permohonan  yang  di  tetapkan oleh BKPM. c. Berdasarkan  penilaian  terhadap permohonan tersebutkepada presiden dengan disertai pertimbangan  guna  memperoleh keputusan. d. Ketua  BKPM  menyampaikan tembusan  surat  permohonan  dari pertimbangan tersebut kepada: 1).  Departemen  yang  membina bidsng usaha penanaman modal yang bersangkutan. 2). Departemen keuangan.
c.  Persetujuan/  penolakan  presiden mengenai suatu permohonan modal  disampaikan  kepada  ketua BKPM.
d.  Ketua  BKPM  menyampaikan pemberitahuan  tentang  keputusan presiden  tersebut  dalam  ayat  (5) kepada calon penanam modal.
e.  Ketua  BKPM  menyampaikan tembusan  surat  pemberitahuan Keputusan  presiden  yang  berlaku juga  sebagai  persetujuan  prinsip atau izin usaha sementara kepada:
1). Departemen yang membidangi bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan.
2). Departemen Keuangan RI.
3).  Kepada  Badan  Pertanahan Nasional  untuk  menyelesaikan hak – hak atas tanah.
4).  Gubernur  Provinsi  BKPMD yang bersangkutan untuk koordinasi  penyelesaian  izin lokasi.
- Menyiapkan bahanpenelitian - Menyusun proposal penelitianuntukdiaju kankepadapimpinanf akultandanpergur ua ntinggi
Membuatdan mengantarsura tpengantarpen elitiankeinstan si/tempatmene liti - Melakukanp enelitian - Menyusunha silpenelitian - Menerbitkan padajurnalda n/ataupunba han ajar
f.  Apabila  penanaman  modal  telah memperoleh  Keputusan  Presiden berupa  persetujuan  penanaman modal setelah dipenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka  Ketua  BKPM  atas  nama menteri yang bersangkutan mengeluarkan: 1).  Angka pengenal importir terbatas. 2).   Keputusan pemberian fasilitas/  kekeringan  pajak dan bea masuk.
3).  Izin  kerja  bagi  tenaga  kerja asing pendatang diperlukan.
4).   Izin usaha tetap.
g.  Setelah memperoleh surat pemberitahuan persetujuan presiden dari ketua BKPM, penanam  modal  dalam  waktu yang  di  tetapkan  menyampaikan kepada BKPM daftar induk barang  –  barang  modal,  serta bahan  baku  dan  dan  bahan penolong yang akan diimpor.
h.Berdasarkan  penilaian  terhadap daftar induk sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (9)  ketua
BKPM  mengeluarkan  ketetapan mengenai  fasilitas/  keringanan bea  masuk  dan  pungutan  impor lainnya.
i. permohonan untuk perubahan atas rencana  penanaman  modal  yang telah  memperoleh  persetujuan presiden, termasuk perubahan untuk perluasan proyek, disampaikan oleh penanam modal kepada BKPM untuk mendapatkan persetujuannya
dengan  mempergunakan  tata  cara yang di tetapkan oleh BKPM.
Investor asing yang akan melakukan investasi  di  Indonesia  (pendirian  PT PMA),  sangat  perlu  memperhatikan peraturan berikut ini:
1. Daftar Negatif Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 39 tahun 2014  Tentang  Daftar  Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang  Usaha  yang  Terbuka dengan  Persyaratan  Di  Bidang Penanaman  Modal  (“Daftar Negatif Investasi”), yang mengatur: a. daftar  bidang  usaha  yang tertutup untuk invetasi (baik untuk investor domestik maupun asing); dan
b. daftar  bidang  usaha  yang terbuka  bagi  investor  asing, dimana bidang usaha tersebut tunduk pada beberapa pembatasan. 2. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha  Indonesia  (KBLI)  diatur oleh  Peraturan  Kepala  Badan Pusat  Statistik  No.  57  Tahun 2009  tentang  Klasifikasi  Baku Lapangan  Usaha.  Peraturan  ini menjelaskan secara rinci mengenai lingkup masing- masing bidang usaha berdasarkan nomor KBLI mereka.  Peraturan  ini  penting bagi investor asing untuk mengecek  apakah  pendirian  PT PMA  mereka  di  Indonesia tunduk pada pembatasan berdasarkan Daftar Negatif Investasi.
3. Pedoman dan prosedur perizinan dan  non  perizinan  invetasi modal  asing  di  Indonesia  diatur oleh  peraturan  kepala  Badan
Koordinasi  Penanaman  Modal
Indonesia (BKPM), No. 5 Tahun
2013  yang  telah  diubah  dengan peraturan  BKPM  No.  12  Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (“Perka  BKPM”).  peraturan  ini termasuk seluruh norma, standard,
4. Prosedur  dan  kriteria  terkait dengan  bentuk  PT  PMA  di
Indonesia, yang diwajibkan oleh
BKPM, sebelum PT PMA dapat mulai kegiatannya, perlu memenuhi  seluruh  persyaratan yang diatur dalam peraturan ini. 5. UU Perseroan Terbatas mengatur  persyaratan  umum perseroan  terbatas  dan  berlaku juga untuk PT PMA,  yang tidak diatur dalam Perka BKPM.

## 2.Tatacara  Penerapan  Penanaman Modal Asing (PMA) Di Indonesia
Apabila kita mengkaji
ketentuan  dalam  pasal  1  dan  pasal  23 undang – undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang  Penanaman  Asing  dalam  pasal 2  ayat  1  peraturan  pemerintah  Nomor 20  Tahun  1994  tentang  pemilikan saham  dalam  perusahaan  yang  Didirika Dalam  Rangka  Penanaman  Modal Asing. Maka kita dapat menemukan dua bentuk Penanaman Modal Asing, yaitu:
1. Patungan  antara  modal  asing dengan modalyang dimiliki oleh warga negara indonesia dan atau badan hukum indonesia.
Patungan  adalah  bersama  – sama mengumpulkan uang untuk suatu maksud tertentu dan
2. Langsung,  dalam  artian  seluruh modalnya  dimiliki  oleh  warga negara  dan  atau  badan  hukum asing.
Penanaman  modal  atau  investor asing adalah: “perseoranganWarga
negara  asing  ,  badan  usaha  asing,  dan atau pemerintah  asing, yang melakukan penanaman  modal  di  wilayah  Negara Republik Indonesia.
Dalam  praktiknya,  apabila  terlihat bahwa ada kantor perwakilan perusahaan  asing  (KPPA)  di  indonesia, yang  bisa  dikatakan  bahwa  ada  badan hukum  asing  yang  beroperasional  di Indonesia dimana operasionalnya memperoleh  penguatan  dan  mengacu pada  SK  BKPM  Nomor  22/SK/2001 tentang ketentuan
pelaksanaan keputusan Presiden No. 90 Tahun 2000 tentang  Kantor  perwakilan  perusahaan asing.
Apabila  dikaji  secara  cermat,  bisa dikatakan  bahwa  SK  BKPM  Nomor 22/SK/2001  ini  tidak  bertentangan dengan  peraturan  perundangan  pada tingkat atasnya, yaitu pasal 3  Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1967  sebab keberadaan  KPPA  tidak  dimaksudkan untuk menjalankan perusahaan tersendiri  dan  bersifat  sementara,  justru KPPA  ini  ditujukan  untuk  mendorong proses  investasi  asing  agar  berjalan dengan  baik.  Dalam  SK  BKPM  Nomor 22/SK/2001tentang  Kantor  Perwakilan Perusahaan  Asing  untuk  medirikan kantor perwakilanya di Indonesia.
Dalam  pasal  5  ayat  (2)  Undang  – Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tetang penanaman  modal  telah  ditentukan secara  jelas  tentang  bentuk  hukum perusahaan  penanaman  modal  asing. Penanaman  modal  asing  wajib  dalam perseroan  terbatas.  Secara  lengkap, bunyi  pasal  5  ayat  (2)  Undang  – Undang  Nomor  25  Tahun  2007  tentang penanaman  modal  yaitu:  “  penanaman modal  asing  wajib  dalam  bentuk perseroan  terbatsa  berdasarkan  hukum Indonesia  dan  berkedudukan  di  dalam wilayah  negara  Republik  Indonesia,
kecuali  ditentukan  Oleh  Undang  – Undang”.
Unsur  yang  melekat  dalam ketentuan meliputi:
a. Bentuk  hukum  dari  Perusahaan penanaman  Modal  asing  adalah perusahaan terbatas (PT).
b. Didasarkan pada hukum Indonesia.
c. Berkedudukan  di  dalam  wilayah negara Republik Indonesia.
3. Upaya  Pemerintah  Jika  Ada
Pelanggaran Hukum Dalam Penanaman  Modal  Asing  Di Indonesia a. Pemerintah Melakukan
Koordinasi Kepada BKPM(Berdasarkan Pasal 27 dan pasal 28 . UU Nomor 25 Tahun 2007).Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal tersebut, BKPM mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1).    Melaksanakan  tugas  dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal.
2).  Mengkaji dang mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal. 3).  Menetapkan norma, standar, dan  prosedur  pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal.
4).  Mengembangkan  peluang
dan potensi penanaman modal  di  daerah  dengan memberdayakan badan usaha. 5). Membuat peta penanaman modal Indonesia. 6).Mempromosikan  penanaman modal.
7).    Mengembangkan  sektor usaha  penanaman  modal
melalui pembinaan penanaman  modal,  antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya  saing,  menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi  yang  seluas  – luasnya  dalam  lingkungan penyelenggaraan penanaman modal. 8).  Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan
yang dihadapi penanam modal  dalam  menjalankan kegiatan penanaman modal.
9). Mengoordinasi penanam modal  dalam  negri  yang menjalankan kegiatan penanaman  modalnya  di luar wilayah Indonesia. 10). Mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu. b. Pemerintah Melakukan Musyawarah Dan Mufakat
Maupun  Melalui  Arbitrase  Dan Alternatif.
Di lihat Dalam  Pasal 32 UU No. 25 Tahun 2007 menjelakan tentang sebagai berikut:
a. Dalam  hal  terjadinya  sengketa  di bidang  penanaman  modal  antara pemerintah dengan penanam
modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan  sengketa  tersebut melalui musyawarah dan mufakat. b. Dalam hal menyelesaikan sengketa sebagaimana di maksud pada  ayat  (1)  tidak  tercapai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan  melalui  arbitrase  atau alternatif  penyelesaian  sengketa ataua  pengadilan  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang  – undangan.
c. Dalam  hal  terjadi  sengketa  di bidang  penanaman  modal  antara pemerintah dengan penanam modal  dalam  negri,  para  pihak dapat  menyelesaikan  sengketa tersebut  melalui  arbitrase  tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.
d. Dalam  hal  terjadinya  sengketa  di bidang  penanaman  modal  antar pemerintah dengan penanam modal  asing,  para  pihak  akan menyelesaikan  sengketa  tersebut melalui  arbitrase  internasional yang  harus  disepakati  oleh  para pihak.

## 4  KESIMPULAN
Berdasarkan uraian yang dipaparkan
, maka penulis menarik  kesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam  Kedudukan  Penaman  Modal Asing  di  Indonesia  adalah  berbentuk perusahan  atau  Perseroan  Terbatas (PT). Sesuai atau menurut Undang  – Undang  Nomor  40  Tahun  2007 tentang  perseroan  terbatas,  dan pendirian  Perusahaan  Penanaman Modal Asing harus melakukan pengajuan  permohonan  izin  prinsip ke  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu (PTSP)&Badan Koordinasi
Penanaman  Modal  (BKPM)  agar
Penanaman  Modal  Asing  dapat mendirikan Perusahaannya di Indonesia. 2. Dalam  Proses  tata  cara  Penerapan Penanaman Modal Asing di Indonesia harus mempunyai bentuk – bentuk Penanaman Modal Asing(PMA)  yang  berupa  bentuk patungan maupun langsung, perusahaan  asing  di  Indonesia  harus mempunyai badan hukum di Indonesia tidak memberlakukan badan hukum asing di Indonesia,namun modal badan
hukum  sebagian  ataupun  Seluruhnya boleh dimiliki oleh pihak asing. Hak dan  kewajiban  PMA  di  Indonesia juga di atur dalam Undang – undang sehingga tidak ada perbuatan semena –  mena  yang  dilakukan    PMA  di
Indonesia.
3. Dalam masuknya Pernanaman Modal Asing (PMA) ke Indonesia
cenderung  mengalami  masalah  – masalah  ataupun  kendala  –  kendala yaitu:  perusahaan  melanggar  hak  – hak  buruh  dan    perusahaan  tidak melakukan  ataupun  melaksanakan ketentuan  lingkungan  hidup  yang terkait dengan pelaksanaan penanaman  modal  di  bidang  usaha yang  disetujui  dalam  izin  prinsip penanaman  modal.  Pemerintah  juga melakukan upaya terhadap pelanggaran  hukum  yang  di  lakukan penanaman modal asing di Indonesia dengan  cara  melakukan  koordinasi ke  Badan  koordinasi  Penanaman Modal  (BKPM)dengan  berdasarkan Pasal  27  dan  Pasal  28  Undang  – Undang    Nomor  25  Tahun  2007 tentang  penanaman  modal,  dan pemerintah juga melakukan
musyawarah  dan  mufakat  terhadap PMA maupun  melalui Arbitrase Dan Alternatif dalam
penyelesaian sengketa  sesuai  dengan  Pasal  32
Undang – Undang  Nomor. 25 Tahun 2007.

## Saran
Berdasarkan penelitian yang telah  dilakukan  penulis,  maka  penulis memberikan  saran  yang  diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan  perjanjian  pemborongan di  masa  yang  akan  datang,  sebagai berikut:
1. Sebaiknya pemerintah lebih memerhatikan ataupun mempermudah  pendirian  perusahaan penanaman modal asing di
Indonesia.  Pemerintah  sepatutnya lebih  memperhatikan  perkembangan perusahaan  asing    di  Indonesia,
karena  dengan  adanya  Penanaman
Modal Asing(PMA) masuk ke Indonesia  salah  satunya  adalah menguntungkan  bagi  Indonesia  juga menambah devisa negara dan menambah  lapangan  pekerjaan  di
Indonesia dan juga dapat mengurangi angka  pengangguran  di  Indonesia dan  menambah  wawasan  pekerja Indonesia.
2. Sebaiknya  pemerintah  lebih  tertuju bagaimana  membuat  regulasi  yang mendukung  perkembangan  PMA  di Indonesia  agar  perusahaan  asing lebih  berkembang  pesat  dan  lebih maju.  Pemerintah  juga  seharusnya memberikan  dispensasi  di  dalam membuat Laporan Kegiatan Penanaman  Modal  (LKPM)  lebih dari 3 bulan karena setiap perusahan itu  pasti  mengalami  kendala  dalam membuat  LKPM  ke  Kepala  BKPM. karena itu juga termasuk waktu yang sangat cepat bagi Perusahaan Penanaman Modal Asing.
3. Sebaiknya  pemerintah  di  dalam melakukan upaya ataupun koordinasi ke BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) jika ada masalah PMA  di  Indonesia  lebih  cepat menanggapinya karena dengan adanya  PMA  masuk  ke  Indonesia lebih cenderung menghasilkan manfaat yang banyak bagi Indonesia, seperti manfaat dalamsektor pertumbuhan  ekonomi  masyarakat maupun  meningkatkan  kemajuan dalam sarana dan prasarana, menambah  pemasukan  bagi  negara, nilai  jual  produk  dalam  negeri  ikut terangkat, terjalinya hubungan kerjasama bilateral maupun multilateral    baik  antara  pemerintah
Indonesia  terhadap  negara  asing ataupun  perusahaan  dalam  negeri maupun perusahaan asing

## 5  DAFTAR PUSTAKA
A. Buku – Buku Ahmad  M.  Ramli ,  Status  Perusahaan Dalam Hukum Perdata Internasional Teori dan Praktek, Mandar Maju , Bandung: 1994 Aminuddin  Ilmar, hukum  penanaman moda  asing  di  Indonesia, kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2006. An An Chandrawulan, Hukum Perusahaan Multinasional Liberalisasi HukumPerdagangan Internasiona , PT Alumni,
Bandung: 2014.
David  Kairupan  , aspek-  aspek  huku penanaman  modal  asing  di Indonesia ,  kencana  Prenada Media Group, Jakarta: 2013. Hs  Salim  dan  sutrisno  Budi, Tinjauan umum tentang Penanaman Modal Asing, PT. Raja Grafindo  Perasada,  Jakarta: 2014 Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyanti, Kapita Selekta Hukum
Perusahaan ,  Mandar  Maju,
Bandung: 2000
H.  Salim  dan  Budi  Sutrisno, Hukum Investasi  Di  Indonesia ,  PT. Raja Grafindo Persada, Rajawali Pers, Jakarta: 2014 I.G.  Rai  Widjaya ,  Penanaman  Modal, Jakarta : 2005
Ikeriyanti  Tifani, Penananaman  Modal
Asing ,  kencana  Prenada  Media Group,Jakarta: 2013
Salim  Hs  dan  Budi  Sutrisno, Hukum Investasi  Di  Indonesia ,  PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2008
Sentosa  Sembiring ,  Hukum  Investasi , Penerbit Nuansa Aulia, Bandung: 2007
Sihombing    Jonker ,  hukum  penanaman modal di indonesia. PT Alumni, Jakarta : 2009.
Sumantoro, Aspek Pengembangan Dunia  Usaha  Di  Indonesia , Bina Cipta, Bandung: 1986

## B. Peraturan Perundang - Undangan
Undang  –  Undang  R.I.Nomor  1 Tahun  1967  Tenatng  Penanaman Modal Undang-  undang  R.I.Nomor  25 Tahun  2007  Tentang  Penanaman Modal Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

## C. Internet
http://bem- umk13.blogspot.co.id/2012/ 07/makalah-penanaman- modal-asing-di.html. diakses  tanggal  15/04/2018. jam 07:28.pm.
http://ondyx.blogspot.co.id/2014/01/ pengertian-penanaman-
modal-asing-pma.html.di akses  tanggal  24/04/2018. jam14:27.pm.
http://www.gomarketingstrategic.co m/2016/06/pengertian- penanaman-modal-asing- pma.html.  diakses  tanggal 22/04/2018. jam 08:30.pm.
http://digilib.unila.ac.id/8271/2/bab %20II. Pdf. Diakses tanggal 30/04/2018.  Jam  14:27.pm. diakses  tanggal  30/04/2018. Jam 15:17.pm.