Jurnal Hukum POSITUM Vol.6, No.1, Juni 2021, Hal.41-70 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## MENAKAR ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM BIDANG USAHA JASA PERIKLANAN

## Radhyca Nanda Pratama
LPDB – KUMKM Kementerian Koperasi Republik Indonesia radhycanp@gmail.com

## ABSTRAK
Pemanfaatan  dan  keterlibatan  pelaku  periklanan  oleh  perusahaan  periklanan  dalam  industri periklanan  Indonesia  sudah  bukan  rahasia  umum  lagi.  Adanya  iklan  yang  sering  dijumpai  pada setiap iklan yang ada di televisi merupakan semacam daya tarik tersendiri untuk menarik konsumen agar  membeli  produk  yang  ditawarkan  melalui  iklan.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk menganalisis  hubungan  antara  perusahaan  periklanan  dan  pelaku  periklanan  terkait  dengan konstruksi  hubungan  kerja  berdasarkan  UU  Ketenagakerjaan  serta  untuk  mengidentifikasi  dan menganalisis  karakteristik  perjanjian  antara  perusahaan  periklanan  dan  pelaku  periklanan  sesuai dengan  peraturan  yang  berlaku.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  hukum normatif dengan pendekatan patung dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan  bahwa  terdapat  hubungan  kerja  antara  perusahaan  periklanan  dengan  pelaku periklanan  berdasarkan  dan  pemenuhan  unsur  pekerjaan,  unsur  perintah,  dan  unsur  upah sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Ciri-ciri perjanjian antara perusahaan periklanan dengan  pelaku  periklanan  antara  lain  perjanjian  kerja  dengan  jenis  tertentu  Perjanjian  Kerja Pengangkatan Sementara.
Kata Kunci: Hubungan Kerja, Periklanan, Perjanjian Kerja.

## ABSTRACT
Utilization  and  involvement  of  advertising  actors  by  advertising  companies  in  the  Indonesian advertising industry  is no  longer  a  public  secret. The  existence  of  an  advertisement that is  often found  in  every  advertisement  which  is  on  the  television  is  a  kind  of  special  attraction  to  attract consumers to buy products offered through advertisements. The purpose of this study is to analyze the connection between advertising companies and advertising actors related to the construction of work  relationship  based on  the  Manpower Act  and  to identify  and  analyze  the  characteristics  of agreements between advertising companies and advertising actors in accordance with applicable regulations. The research method used is normative legal research with the statue  approach and conceptual  approach.  The  research  results  in  this  article  indicate  that  there  is  a  working relationship  between  advertising  companies  and  advertising  actors  based  on  and  fulfilling  the elements of work, elements of orders, and elements of wages as stipulated in the Manpower Act. Characteristics of an agreement between an advertising company and an advertising actor include an employment agreement with a specific type of Temporary Appointment Work Agreement.
Keywords: Work Relationship, Advertisement, Work Agreement.

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan industri barang maupun jasa sangatlah dinamis. Hal tersebut ditandai  dengan  adanya  distribusi  produk  yang  ditawarkan  oleh  pelaku  usaha dengan  cakupan  wilayah  pendistribusian  hingga  ke  segala  penjuru  di  Indonesia. Beragam  cara  pun  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  pemilik  produk  untuk  menarik minat  konsumen  agar  membeli  produk  yang  ditawarkan  dengan  tujuan  produk tersebut digunakan  untuk memenuhi  kebutuhan sehari-hari. Salah satu cara  yang sering  digunakan  oleh  pelaku  usaha  dalam  usahanya  untuk  menawarkan  atau memperkenalkan produknya tersebut adalah melalui iklan.
Konsep  iklan  secara  yuridis  terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  1 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 76 Tahun 2013 tentang Iklan Alat Kesehatan dan  Perbekalan  Kesahatan  Rumah  Tangga  (selanjutnya  disebut  Permenkes IAKPKRT)  yang  menyatakan  bahwa  iklan  adalah  “informasi  yang  bersifat komersial  dan  layanan  masyarakat  tentang  tersedianya  jasa,  barang  dan  gagasan yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  khalayak  dengan  atau  tanpa  imbalan  kepada Lembaga  penyiaran  yang  bersangkutan.”  Konsep  iklan  secara  teori  diartikan sebagai suatu bentuk komunikasi yang tujuannya untuk melakukan promosi dengan menggunakan jasa media serta ada sponsornya 1 . Konsep iklan dalam hukum positif Indonesia khususnya pada UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen), tidak dijabarkan secara terpisah namun dianggap memiliki makna yang sama dengan atau paling tidak merupakan bagian dari promosi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Perlindungan Konsumen. Sebaiknya definisi antara iklan dengan promosi perlu dibedakan karena kedua  hal  tersebut  dalam  dunia marketing memiliki  arti  yang  sangat  berbeda, periklanan merupakan subordinat dari suatu promosi.
Mengenai  sifat  iklan  yang  diatur  dalam  Pasal  1  angka  1  Permenkes IAKPKRT  terdapat  2  (dua)  jenis  sifat  iklan  yakni  komersial  dan  layanan masyarakat.  Untuk  mengetahui  makna  komersial  dan  layananan  masyarakat
1 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 17.
Radhyca Nanda Pratama: Menakar Aspek...
digunakan  interpretasi  sistematis  dengan  menghubungkan  Pasal  1  angka  1 Permenkes  IAKPKRT  dan  Pasal  1  angka  6  (Iklan  Niaga)  dan  angka  7  (Iklan Layanan  Masyarakat)  UU  No.  32  Tahun  2002  tentang  Penyiaraan  (selanjutnya disebut  UU  Penyiaraan).  Makna  komersial  dimaknai  iklan  tersebut  ada  dengan tujuan  untuk  mempromosikan  barang  atau  jasa  kepada  khalayak  sasaran  untuk mempengaruhi  konsumen  agar  menggunakan  produk  yang  ditawarkan.  Makna layanan  masyarakat  dimaknai  sebagai  berikut  iklan  tersebut  bertujuan  untuk memperkenalkan  dan/atau  memasyarakatkan  gagasan,  cita-cita,  anjuran  dan/atau pesan-pesan  lainnya  kepada  masyarakat  untuk  memperngaruhi  masyarakat  agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
Iklan niaga atau komersial yang sering ditonton oleh masyarakat, khususnya calon konsumen baik melalui media televisi, surat  kabar atau majalah dan media lainnya yang digunakan untuk sarana periklanan tidak secara langsung muncul atau ada di media yang digunakan untuk mengiklankan produk tersebut. Suatu iklan agar dapat terwujud dan memberikan informasi kepada calon konsumen terkait produk barang  maupun  jasa  serta  agar  menarik  minat  beli  konsumen  haruslah  melalui proses produksi terlebih dahulu 2 . Proses produksi tersebut didahului dengan pelaku usaha pemilik produk yang ingin menawarkan barang atau jasanya melalui iklan kepada konsumen haruslah terlebih dahulu memesan untuk dibuatkan iklan sesuai dengan  permintaannya  kepada  perusahaan  periklanan.  Proses  selanjutnya  yang terjadi antara pelaku usaha pemilk produk dan perusahaan periklanan melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan mengenai iklan yang dipesan dan yang akan diproduksi  oleh  perusahaan  periklanan  sesuai  dengan  permintaan  pelaku  usaha pemilik produk.
Tercapainya kesepakatan antara pelaku usaha pemilik produk dan perusahaan periklanan  menandai  dimulainya  memasuki  tahap  proses  produksi  iklan  oleh perusahaan periklanan. Agar iklan yang diproduksi terlihat lebih komunikatif dan menarik  perhatian  calon  konsumen  sehingga  beorientasi  ingin  membeli  produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha pemilik produk melalui iklan tersebut, maka
2 Radhyca Nanda Pratama, Kajian Yuridis Tentang Eksploitasi Anak Sebagai Pemeran Iklan Dalam Siaran Iklan Niaga, Skripsi Universitas Negeri Surabaya, 2020, hlm. 21.
perusahaan  periklanan  menggunakan  pemeran  iklan.  Etika  Pariwara  Indonesia (selanjutnya  disebut  EPI)  menggunakan  2  (dua)  istilah  yakni  pemeran  iklan  dan model  namun  dalam  EPI  sendiri  tidak  menjabarkan  secara  spesifik  mengenai pemeran  iklan.  EPI  hanya  menjelaskan  yang  dimaksud  model,  adalah  seseorang yang memainkan atau mencerminkan suatu peran dalam sebuah iklan. Arti peran tersebut dapat berbentuk gambar bergerak, foto, suara, tanda tangan maupun atribut lainnya yang telah dikenal oleh masyarakat serta gabungan diantaranya. 3 Pemeran iklan dalam industri periklanan sendiri juga mempunyai peran yang cukup sentral, yakni melakukan serangkaian adegan ( acting ) dengan adanya arahan atau perintah dari perusahaan periklanan untuk melakukan adegan peragaan berupa promosi atau memperkenalkan  suatu  produk  yang  diiklankan  kepada  khalayak  umum  dengan tujuan agar membeli produk yang ditawarkan tersebut.
Salah  satu  topik  menarik  untuk  dikaji  lebih  lanjut  yakni  hubungan  antara perusahaan periklanan dan pemeran iklan. Isu hukum yang hendak dibahas adalah status orang yang menjadi model atau pemeran iklan apakah dikategorikan sebagai pekerja  sebagaimana  termaktub  dalam  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan  (selanjutnya  disebut  UU  Ketenagakerjaan)  yang  korelasinya mempunyai  hubungan  kerja  yang  timbul  akibat  adanya  perjanjian  kerja  ataukah hubungan  hukum  pada  umumnya  yang  timbul  sebab  terdapat  perjanjian  dengan demikian  perundang-undangan  manakah  pula  yang  dijadikan  dasar  bagi  kedua pihak  untuk  membuat  perjanjian  sehingga  perjanjian  tersebut  mengikat  antara perusahaan  periklanan  dengan  pemeran  iklan  dan  implikasinya  berupa  timbul hubungan  hukum  berupa  hak  dan  kewajiban  diantara  kedua  pihak  tersebut. Mengenai  hal  tersebut  perlu  untuk  mengidentifikasi  dan  menganalisis  ada  atau tidaknya hubungan kerja diantara perusahaan periklanan dan pemeran iklan agar memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi kedua pihak sebagai pijakan dalam  membuat  dan  menyusun  perjanjian  sebagaimana  tujuan  lain  daripada  hal tersebut yakni agar ketika membuat dan perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak
3 Dewan Periklanan Republik Indonesia, Etika Pariwara Indonesia Amandemen, Jakarta:  Dewan Periklanan Negara Republik Indonesia, 2014, hlm. 2.
Radhyca Nanda Pratama: Menakar Aspek...
tersebut mengerti, memahami dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  ditarik  suatu  permasalahan  yang  timbul untuk  selanjutnya  dijadikan  sebagai  bahan  kajian  dalam  penelitian  antara  lain apakah antara perusahaan periklanan dan pemeran iklan terdapat hubungan kerja berdasarkan  konstruksi  hubungan  kerja  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  serta bagaimanakah karakteristik perjanjian antara perusahaan periklanan dan pemeran iklan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Penelitian sejenis yang telah dilakukan antara lain oleh Raka Fauzan Hatami, 4 yang lebih memfokuskan pada perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan klub  Sepak  Bola  Indonesia  ditinjau  dari Lex  Sportiva dan  Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adapun hasil dari penelitian ini, menyatakan bahwa menurut UU Ketenagakerjaan,  terpenuhinya  unsur  hubungan  kerja  antara  pemain  sepakbola dengan  klub  Sepak  Bola  Indonesia dibentuk  dan  disepakati  dengan  tunduk  pada ketentuan lex sportiva yang dibentuk oleh FIFA sebagai organisasi yang menaungi sepak bola di Indonesia.  Hubungan kerja tersebut tidak lagi tunduk terhadap UU Ketenagakerjaan.  Namun,  di  sisi  lain  adanya  hubungan  kerja  yang  timbul  harus tetap  memperhatikan  ketentuan  hukum  berkaitan  dengan  kontrak/perjanjian sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1320  KUHPerdata.  Hal  ini  dikarenakan KUHPerdata merupakan hukum positif Indonesia yang keberadaannya perlu untuk diperhatikan  sebagai  dasar  atau  acuan  dalam  menyusun  dan  merancang  suatu kontrak/perjanjian.  Dengan  tidak  terpenuhinya  syarat  kontrak/perjanjian sebagaimana  diatur  dalam  KUHPerdata,  maka  kontrak/perjanjian  tersebut  dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum.
Penelitian lain juga dilakukan oleh Miftakhul Huda 5 , yang dalam kajiannya menitikberatkan  pada  hubungan  hukum  dalam  konteks  hubungan  kerja  antara dosen  PTS  dengan  BPPTS  dikarenakan  terpenuhinya  unsur  hubungan  kerja
4 Raka Fauzan Hatami, “Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepak Bola dan Klub Sepak Bola Indonesia Dengan Lex Sportiva dan Undang-Undang Ketenagakerjaan”, Jurnal Wawasan Yuridika, Volume 3 No. 1, 2019, hlm. 93-114.
5 Miftakhul  Huda,  “Keadilan  Dalam  Hubungan  Hukum  Antara  Dosen  Perguruan  Tinggi  Swasta Dengan  Badan  Penyelenggara  Perguruan  Tinggi”, Jurnal  Hukum  Yuridika, Fakultas  Hukum Universitas Airlangga, Volume 3 No. 2, 2017, hlm. 464-490.
berdasarkan  UU  Ketenagakerjaan.  Hasil  dari  penelitian  ini  menyatakan  bahwa penyelesaian perselisihan yang terjadi sebagai akibat dari adanya hubungan hukum antara  dosen  PTS  dengan  BPPTS  merupakan  kompetensi  absolut  Pengadilan Hubungan Industrial. Hal unik lainnya dalam hubungan hukum yang timbul antara dosen  PTS  dengan  BPPTS  ditinjau  dari  perspektif  Hukum  Administrasi  Negara, bahwa  Ketua  BPPTS  merupakan pejabat  Tata  Usaha  Negara  yang  dalam hal  ini dianggap sebagai badan hukum public dikarenakan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah sebagai penyelenggara pendidikan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi dan menganalisis aspek hukum yang  timbul  dari  hubungan  kerja  yang  dikonstruksikan  dengan  hubungan  kerja dalam  UU  Ketenagakerjaan  antara  perusahaan  periklanan  dan  pemeran  iklan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain, penelitian ini memfokuskan kajian pada karakteristik perjanjian yang dibuat oleh perusahaan  periklanan  dengan  pemeran  iklan  sebagai  bentuk  kesepakatan terjadinya hubungan hukum diantara kedua belah pihak.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  artikel  ini  adalah penelitian hukum normatif ( legal research ). Pendekatan penelitian meneggunakan pendekatan  perundang-undangan  ( statue  approach )  dan  pendekatan  konsep ( conceptual approach ) 6 . Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum perimer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer yang digunakan berupa  peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  acuan  dalam  analisis penelitian seperti KUHPerdata, UU Ketenagakerjaan, UU Penyiaran, UU Dokumen Perusahaan, UU Perseroan Terbatas, UU Wajib Daftar Perusahaan, serta peraturan- peraturan  lain  yang  berkaitan  dengan  tema  penelitian.  Bahan  hukum  sekunder merupakan  bahan  yang  digunakan  sebagai  pelengkap  dan  penjelas  atas  bahan hukum primer yang meliputi buku, jurnal, skripsi, maupun prosiding.
6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revis i, Jakarta: PT. Kencana, 2017, hlm. 25.
Radhyca Nanda Pratama: Menakar Aspek...

## C. PEMBAHASAN
1. Hubungan  Kerja  Antara  Perusahaan  Periklanan  dengan  Pemeran Iklan Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan
Penggunaan  pemeran  iklan,  model,  atau  bintang  iklan  di  Indonesia sudah bukan menjadi rahasia umum dalam industri periklanan. Hal tersebut terlihat dengan sering dijumpainya orang-orang yang berkecimpung sebagai publik figur digunakan atau dilibatkan oleh perusahaan periklanan sebagai pemeran  iklan.  Perusahaan  periklanan  melibatkan  orang  lain  sebagai pemeran iklan dimaksudkan untuk menunjang proses produksi iklan yang dipesan oleh pelaku usaha pemilik produk. Terlibatnya pemeran iklan dalam proses produksi iklan diharapkan iklan yang diproduksi tersebut nantinya ketika ditayangkan atau ditonton melalui media yang digunakan untuk iklan oleh  masyarakat  sebagai  calon  konsumen  harapannya  pesan  yang terkandung dalam iklan yang disampaikan oleh pemeran iklan tersampaikan kepada masyarakat sehingga menarik minat konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang diiklankan.
Keterkaitan pemeran iklan dan perusahaan periklanan mengenai ada atau  tidaknya  suatu  hubungan  kerja  yang  timbul  diantara  kedua  pihak tersebut diperlukan suatu pemahaman konsep secara yuridis bahwasannya kedua pihak tersebut termasuk para pihak dalam perjanjian kerja atau paling tidak  pihak-pihak  yang  disebutkan  di  atas  merupakan  pihak-pihak  yang secara  jelas  disebutkan  dan  diatur  secara  konsep  yuridis  dalam  UU Ketenagakerjaan. Landasan normatif untuk mengkonstuksikan terdapatnya hubungan  kerja  antara  perusahaan  periklanan  dengan  pemeran  iklan mengacu  pada  UU  Ketenagakerjaan.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  3  UU Ketenagakerjaan, “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.” Lalu Husni berpendapat bahwa pengertian mengenai pekerja/buruh dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan maknanya lebih luas karena dapat mencakup semua orang bekerja pada siapa saja baik pada orang perorangan atau badan usaha
(bukan  badan  hukum  maupun  badan  hukum)  dengan  menerima  imbalan bentuk lain atau upah 7 .
Penulis mempunyai pandangan yang berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lalu Husni, berdasarkan interpretasi gramatikal terhadap frasa “orang yang bekerja” dalam Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan dimaknai sebagai orang yang menjalankan atau melakukan pekerjaan dalam bidang  apapun  selama  pekerjaan  yang  dilakukan  orang  tersebut tidak bertentangan  dengan  ketertiban  umum,  kesusilaan,  dan  perundang- undangan  yang  berlaku ( vide Pasal  52  ayat  (1)  huruf  d  UU Ketenagakerjaan)  maka  pekerjaan  tersebut  sah-sah  saja  untuk  dilakukan selama  diperbolehkan  menurut  perundang-undangan  yang  berlaku. Kaitannya dengan orang yang melakukan pekerjaan sebagai pemeran iklan, maka  pekerjaan  sebagai  pemeran  iklan  diperbolehkan  untuk  dilakukan dengan  catatan  iklan  yang  diproduksi  oleh  perusahaan  periklanan  tempat dimana orang tersebut dipekerjakan sebagai pemeran iklan memperhatikan etika  periklanan  serta  tidak  melanggar  atau  bertentangan  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku  khususnya  mengenai  iklan.  Demikian secara gramatikal, orang yang melakukan pekerjaan sebagai pemeran iklan dikategorikan sebagai pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan.
Perusahaan periklanan dalam konstruksi UU Ketenagakerjaan perlu terlebih  dahulu  dicari  hukumnya  mengenai  status  kedudukan  atau kapasitasnya  bertindak  sebagai  pihak  yang  manakah  dalam  UU Ketenagakerjaan  itu  sendiri,  apakah  sebagai  pemberi  kerja,  pengusaha, perusahaan,  atau  bahkan  terpenuhi  dan  termasuk  kategori  sebagai  ketiga pihak  secara  yuridis.  Konstruksi  mengenai  konsep  pemberi  kerja, pengusaha,  dan  perusahaan  secara  rigid  dan  jelas  diatur  dalam  UU Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
7 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi , Jakarta: PT. Rajawali Press, 2014, hlm. 32.
Radhyca Nanda Pratama: Menakar Aspek...
a. Pasal  1  angka  4  UU  Ketenagakerjaan,  Pemberi  Kerja  adalah  orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainya yang memperkerjakan  tenaga  kerja  dengan  membayar  upah  atau  imbalan dalam bentuk lain;
b. Pasal 1 angka 5 UU Ketenagakerjaan, Pengusaha adalah
1) orang  perseorangan,  persekutuan,  atau  badan  hukum  yang menjalan suatu perusahaan milik sendiri;
2) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan suatu perusahaan bukan miliknya;
3) orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di  indonesia  mewakili  perusahaan  sebagaimana  dimaksud  yang berkedudukan di luar wilayah indonesia
c. Pasal 1 angka 6 UU Ketenagakerjaan, Perusahaan adalah
1) setiap bentuk  usaha  yang  berbadan  hukum  atau  tidak ,  milik perseorangan,  milik  persekutuan,  atau  milik  badan  hukum,  baik milik swasta maupun negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
2) usaha-usaha  sosial  dan  usaha-usaha  lain  yang  mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Berdasarkan  penulusuran  penulis  terhadap  hukum  positif  Indonesia yang mengatur mengenai konsep pemberi kerja dan perusahaan, dalam hal ini  ditemukan bahwa  terdapat pula  konsep  pemberi  kerja  dan  perusahaan pada  perundang-undangan  lainnya  selain  yang  tercantum  pada  UU Ketenagakerjaan.  Sementara  itu  konsep  pengusaha  secara  yuridis  hanya ditemukan  dalam  UU  Ketenagakerjaan  saja.  Untuk  itu  dilakukan interpretasi sistematis terhadap konsep pemberi kerja (Pasal 1 angka 4 UU Ketanagkerjaan)  dan  perusahaan  (Pasal  1  angka  6  UU  Ketenagakerjaan dengan  menghubungkan  Pasal  1  huruf  b  UU  No.  3  Tahun  1982  tentang Wajib Daftar Perusahaan (selanjutnya disebut UUWDP) dan Pasal 1 angka
1 UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (selanjutnya disebut UUDP)  untuk  konsep  perusahaan.  Sementara  itu  untuk  konsep  pemberi kerja  dihubungkan  dengan  ketentuan  Pasal  1  angka  9  UU  No.  24  Tahun 2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (selanjutnya  disebut UUBPJS).
Tujuan  daripada  melakukan  penelusuran  terhadap  konsep  pemberi kerja  dan  perusahaan  adalah  untuk  menemukan  kesamaan  makna  dan kejelasan makna dari konsep tersbeut secara utuh dan tidak terpisah-pisah dengan  menghubungkan  dengan  perundang-undangan  lain.  Interpretasi sistematis sejalan dengan teori mengenai sistem hukum yang dikemukakan oleh  Sudikno  Mertokusomo  bahwa  hukum  bukanlah  sekedar  kumpulan peraturan-peraturan  yang  masing-masing  berdiri  sendiri  melainkan  suatu peraturan  hukum  adalah  karena  hubungannya  yang  sistematis  dengan peraturan hukum lainnya 8 . Hal tersebut berarti bahwa peraturan perundang- undangan  satu  dengan  lainnya  merupakan  sutu  kesatuan  utuh  dan  saling berkaitan  erat.  Sebagai  berikut  dijabarkan  lebih  lanjut  mengenai  konsep pemberi kerja dan perusahaan menurut peraturan yang lainnya:
a. Pasal 1 angka 9 UUBPJS, Pemberi kerja adalah  orang perserorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang memperkerjankan tenaga  kerja  atau penyelenggara  negara  yang  memperkerjakan pegawai  negeri dengan  membayar  gaji,  upah,  atau  imbalan  dalam bentuk lainnya.
b. Pasal 1 huruf b UUWDP,  Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang  didirikan,  bekerja  serta  berkedudukan  dalam  wilayah  Negara Republik  Indonesia,  untuk  tujuan  memperloleh  keuntungan  dan/atau laba.
c. Pasal 1 angka 1 UUDP, Setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan
8 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar , Yogyakarta: PT. Liberty, 2014, hlm. 56.
Radhyca Nanda Pratama: Menakar Aspek...
atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan  usaha  yang berbentuk  badan  hukum  atau  bukan  badan hukum, yang  didirikan  dan  berkedudukan  dalam  wilayah  Negara Republik Indonesia
Konsep  pemberi  kerja  secara  yuridis  mengalami  perluasan  makna yang  ditafsirkan  oleh  pembuat  undang-undang.  Hal  tersebut  ditunjukkan setelah diundangkannya UUBPJS ( vide Pasal 1 angka 9 UUBPJS) dengan memperhatikan  frasa  “ penyelenggara  negara  yang  memperkerjakan pegawai  negeri ”.  Artinya  pemberi  kerja  tidak  hanya  terpaku  saja  pada pihak-pihak yang disebut dalam UU Ketenagakerjaan saja yang mana dalam praktik dilapangan pemberi kerja yang dimaksud adalah sebuah perusahaan (baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum) dengan kata lain negara  melalui  kementerian,  badan,  dan  instansi-instansi  baik  di  pusat maupun  daerah  yang  mempekerjakan  seseorang  dengan  status  pegawai negeri oleh UUBPJS dimaknai sebagai pemberi kerja. Sementara itu untuk konsep perusahaan setelah dilakukan interpretasi sistematis (Pasal 1 angka 6  UU  Ketenagakerjaan jo .  Pasal  1  huruf  b  UUWDP jo .  Pasal  1  angka  1
UUDP) dimaknai sebagai suatu badan baik yang berbentuk badan hukum atau  bukan  badan  hukum  sebagaimana  yang menjalankan  segala  jenis usaha yang  mana  memperkerjakan  pekerja  dengan  membayar  upah  atau imbalan dalam bentuk lain yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara  Republik  Indonesia.  Kalimat  “ segala  jenis  usaha ”  oleh  penulis dimaknai  sebagai  salah  satu  jenis  usaha  yang  dimaksud  dalam  penulisan artikel ini yakni usaha yang bergerak dibidang jasa pembuatan atau produksi iklan. Demikian berdasarkan hasil penafsiran di atas masing-masing pihak (baik  pemeran  iklan  yang  dimaknai  sebagai  pekerja  dan  perusahaan periklanan  yang  dimaknai  sebagai  pemberi  kerja  atau  perusahaan) merupakan  para  pihak  yang  dimaksud  dalam  UU  Ketenegakerjaan  yang mempunyai hubungan kerja.
Terdapat  konsep  mengenai  hubungan  kerja  baik  dari  segi  yuridis maupun  teori  atau  doktrin  (pandangan  ahli)  yang  menjadi  rujukan  dalam
hukum  ketenagakerjaan.  Secara  yuridis  merujuk  pada  ketentuan  Pasal  1 angka 15 UU Ketenagakerjaan menegaskan bahwa, “hubungan kerja adalah hubungan  antara  pengusaha  dengan  pekerja/buruh  berdasarkan  perjanjian kerja,  yang  mempunyai  unsur  pekerjaan,  upah,  dan  perintah.  Konsep hubungan kerja ditegaskan kembali timbul karena adanya perjanjian kerja dengan merujuk pada ketentuan Pasal 51 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa,  “Hubungan  kerja  terjadi  karena  “Hubungan  kerja  terjadi  karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”. Pasal 51 UU Ketenagakerjaan  menurut  penulis  merupakan  sebuah  norma  yang mempertegas kedudukan timbulnya hubungan kerja. Beberapa ahli hukum perburuhan  berpendapat  mengenai  konsep  hubungan  kerja,  antara  lain Soepomo  yang  pendapatnya  dikutip  oleh  Abdul  Khakim  mengatakan bahwa,  “hubungan  kerja  ialah  suatu  hubungan  antara  seorang  pekerja dengan  sebuah  perusahaan  atau  seorang  majikan  yang  mana  hubungan tersebut timbul setelah adanya perjanjian kerja antara kedua pihak tersebut. Kedua  pihak  tersebut  terikat  dalam  suatu  perjanjian,  dimana  pekerja bersedia bekerja dengan menerima upah dan perusahaan memperkerjakan pekerja  dengan  memberi  upah”. 9 Sementara  itu  ahli  hukum  lainnya  yang juga mengemukakan pendapat terkait konsep hubungan kerja yakni, Lalu Husni  yang  menyatakan,  “hubungan  kerja  merupakan  bentuk  hubungan hukum  yang  timbul  atau  tercipta  setelah  adanya  perjanjian  kerja  antara pekerja  dengan  perusahaan”. 10 Adapun  pandangan  mengenai  Kaidah Hukum  Otonom  yang  berkaitan  dengan  hubungan  kerja,  yang  dimaksud Kaidah  Hukum  Otonom  adalah  ketentuan  hukum  dalam  bidang ketenenagakerjaan  yang dibuat oleh  para  pihak  yang  terlibat  dalam  suatu hubungan kerja, misalnya hubungan antara pengusaha/perusahaan dengan
9 Abdul  Khakim, Aspek  Hukum  Perjanjian Kerja,  Peraturan  Perusahaan,  Dan  Perjanjian  Kerja Bersama (PKB) , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 31.
10 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Edisi Revisi , Jakarta: PT. Rajawali Press, 2014, hlm. 123.
Radhyca Nanda Pratama: Menakar Aspek...
pekerja/karyawannya. 11 Sejalan  dengan  pendapat  tersebut,  FX  Djumaidji mengemukakan  menyatakan  bahwa  pemeberi  kerja  dengan  pekerja memiliki hubungan keperdataan sebagaimana diartikan bahwa kedua pihak tersebut sama-sama mempunyai kedudukan perdata. Di sisi lain kedua pihak tersebut  juga  terikat  oleh  suatu  hukum  otonom  yakni  ketentuan  dimana dibuat oleh perusahaan dan karyawannya. 12
Secara  yuridis  maupun  teoritik  menurut  pandangan  ahli  hukum perburuhan, maka dapat disimpulkan bahwa  hubungan kerja adalah suatu hubungan hukum yang secara khusus timbul antara pemberi kerja dengan pekerja  akibat  diadakannya  perjanjian  kerja.  Berkaitan  hubungan  yang timbul antara perusahaan periklanan dengan orang sebagai pemeran iklan yang  terlibat  dalam  produksi  iklan  maka  hubungan  yang  terjadi  diantara kedua  pihak  tersebut  apakah  dikategorikan  sebagai  hubungan  kerja  atau tidak.  Untuk  menjawab  isu  hukum  tersebut  penulis  mengkonstruksi hubungan kerja antara perusahaan periklanan dengan pemeran iklan yang didasarkan  unsur-unsur  hubungan  kerja  ( vide Pasal  1  angka  15  UU Ketenagakerjaan  yang  dikombinasi  dengan  teori  unsur-unsur  hubungan kerja menurut pandangan ahli hukum perburuhan).
Dikarenakan  terpenuhinya  unsur  hubungan  kerja  antara  perusahaan periklanan dengan pemeran iklan, maka agar lebih mempertegas kedudukan hubungan  kerja  antara  perusahaan  periklanan  dengan  pemeran  diuraikan dan dikonstruksikan secara detail sebagai berikut:
a. Unsur Pekerjaan
Suatu hubungan kerja haruslah ada pekerjaan yang diperjanjikan sebagai  objek  perjanjian  kerja,  pekerjaan  tersebut  dan  haruslah dilakukan  sendiri  oleh  pekerja.  Sifat  pekerjaaan  yang  dilakukan  oleh
11 Susilo  Andi  Dharma,  “Kedudukan  Hubungan  Kerja:  Berdasarkan  Sudut Pandang  Ilmu  Kaidah Hukum Ketenagakerjaan Dan Sifat Hukum Publik Dan Privat”, Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Volume 29 No. 2, 2017, hlm. 221–34.
12 Djumiadji, FX, Perjanjian Kerja , Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2005, hlm. 42.
pekerja itu sangat pribadi dikarenakan berkaitan dengan ketrampilan/keahliannya. 13
Korelasinya  ketrampilan  atau  keahlian  dikaitkan  dengan  orang yang bekerja sebagai pemeran iklan diartikan secara pribadi dari orang tersebut  dibutuhkan  mempunyai  talenta  atau  ketrampilan/keahlian melakukan adegan acting atau peragaan adegan untuk mempromosikan suatu  produk.  Secara  yuridis  unsur  ini  merupakan  salah  satu  syarat keabsahan perjanjian kerja yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d UU Ketenagakerjaan yang mengadopsi Pasal 1320 KUHPerdata, unsur pekerjaan sebagai syarat obyektif dari perjanjian kerja sehingga objek perjanjian  kerja  harus  jelas,  pekerjaan  yang  dilakukan  tidak  boleh bertentangan  dengan  perundangan-undangan,  ketertiban  umum,  dan kesusilaan.  Jika  syarat  obyektif  dari  suatu  perjanjian  kerja  tidak terpenuhi maka perjanjian kerja batal demi hukum. 14
Berkaitan  objek  perjanjian  kerja  yang  dibuat  antara  perusahaan periklanan  dengan  pemeran  iklan  sepanjang  proses  produksi  iklan memperhatikan  etika  periklanan  serta  tidak  melanggar  atau bertentangan  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  mengenai iklan,  kesusilaan,  dan  ketertiban  umum,  maka  pekerjaan  sebagai pemeran  iklan  diperbolehkan  menurut  UU  Ketenagakerjaan.  Perlu kiranya perusahaan periklanan dan pemeran iklan memperhatikan hal- hal  yang  tidak  diperbolehkan  dalam  suatu  iklan  menurut  ketentuan perundang-undangan.  Demikian  terpenuhinya  unsur  pekerjaan sebagiamana yang dimaksud adalah pekerjaan sebagai pemeran iklan sepanjang  tidak  melanggar  ketentuan  perundang-undangan  yang berlaku, ketertiban umum, dan kesusilaan.
b. Unsur Upah
Upah  memegang  peranan  penting  dalam  hubungan  kerja (perjanjian kerja), bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan utama orang
13 Lalu Husni, 2014, Op.Cit, hlm. 57.
14 Abdul Khakim, 2017, Op.Cit , hlm 78.
Radhyca Nanda Pratama: Menakar Aspek...
yang  bekerja  pada  perusahaan  (pemberi  kerja)  adalah  untuk mendapatkan  upah  guna  memenuhi  kebutuhannya  sehari-hari.  Jika tidak  ada  unsur  upah,  maka  suatu  hubungan  tersebut  bukan dikategorikan sebagai hubungan kerja. 15 Konsep upah secara normatif diatur dalam Pasal 1 angka 30 UU Ketanagakerjaan,
“Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk  uang  sebagai  imbalan  dari  pengusaha  atau  pemberi  kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian  kerja,  kesepakatan,  atau  peraturan  perundang-undangan, termasuk  tunjangan  bagi  pekerja/buruh  dan  keluarganya  atas  suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”
Memperhatikan frasa kalimat “suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah  atau  akan  dilakukan”  pada  ketentuan  Pasal  1  angka  30  UU Ketanagakerjaan secara gramatikal upah dimaknai sebagai pemberian timbal  balik  atas  diselesaiakannya  suatu  pekerjaan,  termasuk pekerjaan sebagai pemeran iklan. Unsur upah yang dimaksud dalam pekerjaan sebagai pemeran iklan terpenuhi secara yuridis.
c. Unsur Perintah
Manifestasi  dari  pekerjaan  yang  diberikan  kepada  pekerja  oleh pemberi  kerja  (perusahaan)  adalah  pekerja  yang  bersangkutan  harus tunduk  pada  perintah  perusahaan  untuk  melakukan  pekerjaan  yang telah diperjanjikan sebelumnya. 16 Dalam hal inilah yang menjadi letak perbedaan hubungan kerja dengan hubungan hukum lainnya di samping itu  juga  di  sinilah  letak  stretegis  posisi  pemberi  kerja  (perusahaan) karena memiliki bargaining position yang cukup kuat daripada pekerja.
Pemberi kerja (perusahaan) mempunyai hak prerogatif perusahaan. Hak prerogatif tersebut berupa hak untuk melakukan perintah kepada pekerja  sesuai  dengan  kebutuhan  operasional  perusahaan  sehingga pekerja  mengikatkan  diri  pada  perusahaan  untuk  bekerja  di  bawah perintah  perusahaan  tempat  pekerja  tersebut  bekerja. 17 Adapun  hak
15 Lalu Husni, 2014, Op.Cit, hlm. 58-59.
16 Ibid , hlm. 61. 17 Abdul Khakim, 2017, Op. Cit hlm 112.
prerogatif  perusahaan  tersebut  dikenal  dengan  istilah  “hubungan diperatas ( dientsverhoeding )” yang diartikan oleh Subekti sebagai suatu hubungan dimana satu pihak (perusahaan) berhak memberikan perintah yang  harus  ditaati  oleh  pihak  lainnya  (pekerja). 18 Hak  prerogatif perusahaan  tersebut  secara a  contrario merupakan  kewajiban  bagi pekerja untuk harus bersedia bekerja dengan melaksanakan pekerjaan dibawah perintah perusahaan.
Abdul Rahmad Budiono dalam artikelnya telah menafsirkan unsur “perintah”  sebagai  salah  satu  unsur  hubungan  kerja  berdasarkan  UU Ketenagakerjaan  yang  bermakna  penyataan  lisan  atau  tulisan  secara langsung maupun tidak langsung, perusahaan terhadap pekerja dengan unsur  (1)  perintah  tersebut  perintah  untuk  melakukan  pekerjaan,  (2) perintah tersebut dalam ruang lingkup hubungan kerja, dan (3) perintah tersebut dilakukan dalam kekuasaan atau kewenangan. 19
Berdasarkan  pendapat  Abdul  Rahmad  Budiono  mengenai  unsur nomor  (3),  penulis  mengartikan  perintah  tersebut  dilakukan  oleh seorang  yang  mempunyai  kedudukan  berupa  kekuasaan  atau kewenangan  dalam  perusahaan  tersebut.  Artinya  setelah  dicermati maka  dalam  sebuah  perusahaan,  misalnya  perusahaan  tersebut berbentuk  badan  hukum  (Perseroan  Terbatas/PT)  terdapat  tiga  organ yakni  Direksi,  Komisiaris,  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  (RUPS) ( vide Pasal  1  angka  2  UU  No.  40  Tahun  2007  tentang  Perseroran Terbatas, selanjutnya disebut UU PT). Maka dari itu, organ dari sebuah PT yang berfungsi dan bertugas menjalankan dan menggerakkan suatu PT  adalah  organ  direksi.  Secara  yuridis  hal  tersebut  diperkuat  dan ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PT yang menyatakan bahwa:
18 Subekti, Aneka Perjanjian , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 32.
19 Abdul Rachmad Budiono, “Makna ‘Perintah’ Sebagai Salah Satu Unsur Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, Jurnal Arena Hukum Volume 6 No. 2, 2012, hlm. 137–147.
Radhyca Nanda Pratama: Menakar Aspek...
“Direksi  adalah  Organ  Perseroan  yang  berwenang  dan  bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam  maupun  di  luar  pengadilan  sesuai  dengan  ketentuan  anggaran dasar.”
Berdasarkan  pengertian  sebagaimana  dinyatakan  dalam  Pasal  1 angka  5  UUPT  tersebut,  demikian  pihak  yang  dimaksud  yang mempunyai  kekuasaan  atau  kewenangan  untuk  memberikan  perintah terhadap pekerja atau karyawan yang bekerja pada PT tersebut adalah direksi.
Berkaitan  dengan  unsur  perintah,  maka  perusahaan  periklanan mempunyai  kewenangan  atau  kekuasaan  penuh  untuk  memberikan perintah berupa arahan kepada pemeran iklan untuk melakukan adegan peragaan  atau acting secara  komunikatif  yang  tujuannya  untuk melakukan  suatu  promosi  terhadap  suatu  produk  yang  diiklankan. Untuk itu orang yang menjadi pemeran iklan pun juga harus tunduk dan bersedia terhadap perintah yang diberikan oleh perusahaan periklanan. Bukti  dari  adanya  perintah  yang  dimiliki  oleh  perusahan  periklanan kepada  pemeran  iklan  tertuang  dalam  perjanjian  kerja  sehingga terpenuhi unsur perintah sebagaimana dimaksud. Hal ini dapat diartikan pula bahwa perjanjian kerja merupakan salah satu dasar yang menjadi pegangan  dari  adanya  perintah  yang  diberikan  dari  perusahaan periklanan kepada pemeran iklan.
Secara lebih lanjut perlu untuk memetakan apasaja pekerjaan atau profesi yang terdapat di Indonesia yang berkorelasi dengan hubungan kerja  sebagaimana  hal  tersebut  juga  terpenuhi  unsur-unsur  hubungan kerja  yang  dimaksud  dalam  UU  Ketenagakerjaan.  Tujuannya  adalah untuk  memberikan  aspek perbandingan  dengan hubungan  kerja  yang timbul  antara  perusahaan  periklanan  dan  pemeran  iklan  dengan pekerjaan  atau  profesi  lainnya  sebagaimana  dirangkum  dalam  tabel berikut:

## Tabel 1.

## Aspek Perbandingan dengan Pekerjaan/Profesi Lainnya
Profesi dan Para Pihak Berkaitan Jenis Hubungan Aspek Pembeda Pemain Sepak Bola dan Klub Sepak Bola Indonesia Hubungan Kerja
Terpenuhinya  unsur  hubungan  kerja menurut UU Ketenagakerjaan akan tetapi perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan  klub  sepak  bola  Indonesia dibentuk  dan  disepakati  tunduk  pada ketentuan lex sportiva yang dibentuk oleh
FIFA melainkan bukan UU Ketanagakerjaan.  Namun  perjanjian  kerja tersebut  harus  memperhatikan  ketentuan hukum kontrak/perjanjian dalam KUHPerdata. KUHPerdata masih diperhatikan eksistensinya sebagai hukum positif  Indonesia  dalam  menyusun  dan merancang suatu kontrak (Hatami, 2019). Dosen Perguruan Tinggi Swasta (Dosen PTS) dan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (BPPTS) Hubungan Hukum dan Hubungan Kerja
Hubungan  hukum  dalam  konteks  yang dimaksud  adalah  hubungan  kerja  yang timbul tidak dapat dinafikkan antara dosen PTS  dengan  BPPTS  dikarenakan  pula terpenuhinya unsur hubungan kerja menurut UU Ketenagakerjaan. Hal tersebut  juga  diperkuat  dengan  adanya Putusan  Pengadilan  Hubungan  Industrial pada  Pengadilan  Negeri  Surabaya  No. 14/G/2013/PHI.Sby yang memuat mengenai  perselisihan  antara  Dwi  Widi dan  Moch.  Anang  Firmansyah  melawan
Radhyca Nanda Pratama: Menakar Aspek...
Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka yang notabene mempertegas bahwasannya penyelesaian  perselisihan  yang  terjadi sebagai  akibat  terdapat  hubungan  hukum dosen  PTS  dengan  BPPTS  adalah kompetensi absolut Pengadilan Hubungan Industrial. Keunikan lainnya dalam hubungan  hukum  yang  timbul  antara dosen  PTS  dengan  BPPTS  berdasarkan perspektif  hukum  administrasi  negara adalah bahwasanya Ketua BPPTS
merupakan  Pejabat  Tata  Usaha  Negara yang  dianggap  sebagai  badan  hukum publik  karena  melaksanakan  sebagian fungsi  Pemerintah  sebagai  penyelenggara pendidikan. Hal tersebut diperkuat dengan adanya  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha
Negara Makassar No. 13/G/2013/PTUN.MKS  dalam  sengkera antara  Abd.  Muin  Liwa  melawan  Ketua Yayasan  Pendidikan  Indonesia  Sulawesi Barat  dengan  objek  sengketa  Surat Keputuasan Yayasan Pendidikan Indonesia  Sulawesi  Barat      tentang Pemberhentian Rektor dan Pejabat Struktural  Universitas  Sulawesi  Barat tanggal 1 Desember 2012 (Huda, 2017). Sumber: Hatami (2019) dan Huda (2017)
Berdasarkan tabel perbandingan diatas, maka penulis berpendapat bahwa terdapat persamaan dan perbedaan pada hubungan
hukum  antara  perusahaan  periklanan  dan  pemeran  iklan  terhadap hubungan  hukum  antara  pemain  sepak  bola  dengan  klub  sepak  bola Indonesia  dan  hubungan  hukum  antara  dosen  PTS  dengan  BPPTS. Persamaannya  terletak  pada  karakteristik  hubungan  hukum  yakni hubungan  kerja  yang  timbul  dengan  adanya  perjanjian  kerja  dengan didasarkan  unsur  hubungan  kerja  ( vide Pasal  1  angka  15  UU Ketenagakerjaan).  Sementara  itu  untuk  perbedaaannya,  untuk hubungan  hukum  antara  pemain  sepak  bola  dengan  klub  sepak  bola Indonesia meskipun terikat perjanjian kerja namun perjanjian tersebut tunduk  pada  ketentuan Lex  Sportiva yang  dibuat  dan  dibentuk  oleh FIFA  melainkan  bukan  UU  Ketenagakerjaan.  Sedangkan  dalam hubungan hukum yang timbul antara dosen PTS dengan BPPTS yang juga  termasuk  hubungan  kerja  namun  dalam  hal  ini  terjadi  dualisme penyelesaian  sengketa  apabila  terjadi  perselisihan  antara  dosen  PTS dengan BPPTS. Maka secara jelas berdasarkan unsur-unsur hubungan kerja  menurut  UU  Ketenagakerjaan,  karakteristik  hubungan  hukum antara perusahaan periklanan dengan pemeran iklan secara yuridis dan pandangan  ahli  hukum  ketenagakerjaan  memenuhi  kriteria  unsur hubungan  kerja  sehingga  tunduk  dan  patuh  pada  ketentuan  UU Ketenagakerjaan.
2. Karakteristik  Perjanjian  Antara  Perusahaan  Periklanan  dengan Pemeran Iklan Menurut Perundang-Undangan
Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yakni contract sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah overeenkomst atau lazimnya dalam  hukum  Indonesia  disebut  perjanjian.  Berdasarkan  ketentuan  Pasal 1313  KUHPerdata,  perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Herlien Budiono berpendapat bahwa perjanjian merupakan perbuatan hukum yang menimbulkkan  berubahnya  dan  hapusnya  hak,  atau  menimbulkan  suatu hubungan  hukum  dan  dengan  cara  demikian  dari  timbulnya  hubungan

## Radhyca Nanda Pratama: Menakar Aspek...
hukum  timbul  akibat  hukum  yang  merupakan  tujuan  para  pihakAkibat hukum yang dimaksud yakni berupa adanya hak dan pelaksanaan kewajiban pada masing-masing pihak. 20
Berdasarkan  terpenuhinya  unsur  pekerjaan,  unsur  upah,  dan  unsur perintah baik daris segi normatif maupun teori, artinya terdapat hubungan kerja antara perusahaan periklanan dengan pemeran iklan. Kriteria adanya hubungan kerja yakni didasarkan dengan adanya perjanjian kerja ( vide Pasal 1  angka  15  UU  Ketenagakerjaan).  Perjanjian  Kerja  dikonsepkan  secara yuridis melalui formulasi ketentuan Pasal 1 angla 14 UU Ketenagakerjaan yang  menjelaskan  bahwa  perjanjian  kerja  adalah  perjanjian  antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat- syarat  kerja,  hak,  dan  kewajiban  para  pihak.  Beberapa  ahli  hukum  juga berpendapat  mengenai  definisi  perjanjian  kerja,  misalnya  Soepomo  yang pendapatnya  dikutip  oleh  Abdul  Khakim  menjelaskan,  perjanjian  kerja adalah  suatu  perjanjian  dimana  pihak  pertama,  pekerja,  mengikatkan  diri untuk bekerja dengan menerima upah pada pihak lainnya, perusahaan, yang mengikatkan diri untuk memperkerjakan orang dengan membayar upah. 21
Sementara  itu  Subekti  berpendapat  bahwa  perjanjian  kerja  adalah perjanjian  antara  seorang  pekerja  dan  sebuah  perusahaan  yang  ditandai dengan adanya hubungan diperatas, dimana perusahaan memiliki hak untuk memberikan perintah yang harus ditaati dan dikerjakan seorang pekerja. 22
Perjanjian  kerja  sebelum  secara  komperhensif  diatur  dalam  UU Ketenagakerjaan, perjanjian kerja sudah lebih dulu diatur dalam ketentuan Buku  Ketiga  tentang  Perikatan  KUHPerdata.  Pengaturan  yang  terlebih dahulu mengenai perjanjian kerja terdapat pada Bab VIIA, Pasal 1601, Pasal 1601a-y, Pasal 1602, Pasal 1602a-y, Pasal 1603, Pasal 1603a-d, dan Pasal 1603e-z  KUHPerdata.  KUHPerdata  merupakan  payung  hukum  mengenai
20 Abdul Rachmad Budiono, “Makna ‘Perintah’ Sebagai Salah Satu Unsur Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”, Jurnal Arena Hukum Volume 6 No. 2, 2012, hlm. 142.
21 Abdul Khakim, Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 14. 22 Subekti, 2014, Op.Cit , hlm. 47.
hukum  kontrak/perjanjian  yang  mana  didalamnya  memuat  asas-asas  dan prinsip-prinsip  pada  umumnya  mengenai  kontrak/perjanjian  sebagaimana mestinya.
Salim H.S mengatakan bahwa perjanjian kerja merupakan salah satu dari  jenis  kontrak/perjanjian nominaat. 23 Istilah  kontrak/perjanjian nominaat adalah  terjemahan  dari nominaat  contract. Perjanjian/kontrak nominaat  sama  dengan  artinya  perjanjian  bernama  atau  dalam  bahasa Belandanya dikenal denan istilah benoemde. 24 Kontrak/perjanjian nominaat adalah  perjanjian  yang  dikenal  dan  terdapat  dalam  ketentuan  Pasal  1319 KUHPerdata yang menyatakan bahwa:
“Semua  perjanjian,  baik  yang  mempunyai  suatu  nama  khusus, maupun  yang  tidak  terkenal  dengan  suatu  nama  tertentu,  tunduk  pada peraturan-peraturan  umum,  yang  termuat  didalam  bab  ini  dan  bab  yang lalu.”
Artinya secara umum perjanjian kerja termasuk perjanjian nominaat baik dari segi yuridis ( vide Pasal 1319 jo . Pasal 1601 KUHPerdata) maupun pandangan  ahli  hukum.  Berdasarkan  perkembangan  hukum,  perjanjian untuk  melakukan  suatu  pekerjaan  (perjanjian  kerja)  dikaji  dan  ditelaah secara  mendalam  dalam  hukum  ketenagakerjaan/perburuhan dalam  artian ketentuan hukum positif yang mengakomodir di bidang hukum perburuhan adalah UU Ketenagakerjaan. 25
Berdasarkan hal tersebut terjadi penyimpangan meskipun perjanjian kerja  merupakan  salah  satu  perjanjian nominaat dalam  KUHPerdata.
Bentuk  penyimpangan  tersebut  dengan  menerapkan  asas lex  specialis derogate  legi  generalis yang  berarti  ketentuan  hukum  yang  khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang umum, dalam UU Ketenagakerjaan  maupun  KUHPerdata  sama-sama  mengatur  ketentuan- ketentuan mengenai perjanjian kerja. Akan tetapi UU Ketenagakerjaan lebih
23 Hairus S. Salim, dkk, Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understansing (MoU) , Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2017, hlm. 121.
24 Ibid , hlm. 123.
25 Ibid, hlm. 125.
Radhyca Nanda Pratama: Menakar Aspek...
spesifik  dan  detail  mengatur  mengenai  perjanjian  kerja  daripada KUHPerdata yang hanya mengatur hal-hal umum mengenai perjanjian dan perjanjian  kerja.  Demikian  UU  Ketenagakerjaan  mengesampingkan KUHPerdata  dengan  catatan  tetap  memperhatikan  ketentuan-ketentuan umum di bidang hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata.
Pembuatan  perjanjian  kerja  antara  perusahaan  periklanan  dengan pemeran iklan pada dasarnya dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Apabila perjanjian  kerja  antara  kedua  pihak  dibuat  secara  tertulis  maka  dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  Landasan  yuridis  pembuatan  perjanjian  kerja  tersebut  dengan mengacu ketentuan Pasal 51 UU Ketenagakerjaan:
a. Perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan.
b. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”
Mariam  Darus  Badrulzaman  mengatakan  bahwa  pada  umumnya bentuk perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu, artinya perjanjian dapat  dibuat  secara  lisan  maupun  tertulis. 26 Alangkah  baiknya  lagi perjanjian kerja tersebut disarankan berbentuk tertulis karena apabila terjadi suatu  perselisihan  atau  sengketa  pada  suatu  hari,  perjanjian  tersebut digunakan  sebagai  alat  bukti  dalam  pembuktian.  Baik  secara  yuridis maupun  teori,  perusahaan  periklanan  dan  pemeran  iklan  diberikan kebebasan dan ketidakterikatan dalam menentukan bentuk perjanjian kerja, akan tetapi apabila kedua pihak tersebut sepakat untuk membuat perjanjian kerja  secara  tertulis  maka  harus  memperhatikan  ketentuan  pembuatan perjanjian kerja secara tertulis berdasarkan UU Ketenagakerjaan ( vide Pasal 51 ayat (2) UU Ketenagakerjaan).
Suatu perjanjian kerja antara perusahaan periklanan dengan pemeran iklan tentunya sama dengan syarat perjanjian pada umumnya sebagaimana harus dibuat dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian ( vide Pasal 1320
26 Mariam Darus Badrulzaman, Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin Serta Penjelasan , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 54.
KUHPerdata jo .  Pasal  52  ayat  (1)  UU  Ketenagakerjaan)  sebagaimana berikut  termaktub  dalam  ketentuan  Pasal  1320  KUHPerdata jo .  Pasal  52 ayat  (1)  UU  Ketenagakerjaan  dengan  menerapkan  asas lex  specialis derogate legi generalis :
“Perjanjian kerja dibuat atas dasar:
a. Kesepakatan kedua belah pihak;
b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
c. Adanya pekerjaan yang diperjanjian; dan
d. Pekerjaan  yang  diperjanjikan  tidak  bertentangan  dengan  ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Abdul Khakim menyatakan bahwa disamping juga harus memenuhi syarat  sahnya  suatu  perjanjian  kerja,  perjanjian  kerja  antara  perusahaan periklanan dengan pemeran iklan juga harus memenuhi syarat materiil dan syarat  formil.  Syarat  materiil  adalah  syarat-syarat  terkait  materi  atau subtansi yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian kerja ( vide Pasal 52 ayat (1) UU Ketenagakerjaan). Sedangkan syarat formil adalah syarat-syarat mengenai bentuk atau format yang harus dipenuhi dalam suatu perjanjian kerja. 27
Terkait syarat formil dalam suatu perjanjian kerja antara perusahaan periklanan dengan pemeran iklan secara lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal  53,  Pasal  54  ayat  (1),  Pasal  55  dan  Pasal  57  ayat  (1)  UU Ketenagakerjaan dengan pengaturan sebagaimana berikut:
1. Pasal 53 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
“Segala  hal  dan/atau  biaya  yang  diperlukan  bagi  pelaksanaan pembuatan perjanjian kerjan dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.”
2. Pasal 54 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
“Perjanjian  kerja  yang  dibuat  secara  tertulis  sekurang-kurangnya memuat:
a. Nama, alamat perusahaan, jenis usaha;
b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh;
c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
d. Tempat pekerjaan;
27 Abdul Khakim, 2017, Op.Cit , hlm. 141.
Radhyca Nanda Pratama: Menakar Aspek...
e. Besarnya upah dan cara pembayarannya;
f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.”
3. Pasal 55 UU Ketenagakerjaan
“Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kemabalidan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.”
4. Pasal 57 ayat (1) UU Ketenagakerjaan
“Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin.”
Berdasarkan  formulasi  Pasal  1  angka  1  Keputusan  Menteri  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  No.  KEP.100/MEN/VI/2004  tentang  Ketentuan Pelaksanaan  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  mendefinisikan  Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu  (PKWT)  (selanjutnya  disebut  Kepnakertrans KPPKWT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk  mengadakan  hubungan  kerja  dalam  waktu  tertentu  atau  untuk pekerjaan  tertentu.    Abdul  Khakim  berpendapat  bahwa  PKWT  adalah perjanjian antara pekerja/karyawan dengan perusahaan yang hanya dibuat untuk  pekerjaan  tertentu  yang  menurut  jenis  atau  sifat  kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. 28
Penulis  memaknai  pekerjaan  tertentu  tersebut  termasuk  pekerjaan sebagai  pemeran  iklan  dengan  penyelesaian  pekerjaan  sebagai  pemeran iklan  dengan  waktu  tertentu, yakni 7  (tujuh) hari  sampai  dengan 30  (tiga puluh)  hari  atau  tergantung  kesepakatan  antara  perusahaan  periklanan dengan  pemeran  iklan  dalam  rangka  kegiatan  produksi  pembuatan  iklan tersebut.  Ketentuan  Pasal  59  ayat  (1)  UU  Ketenagakerjaan  mengatur mengenai unsur sebagai kategori perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang menyatakan bahwa:
28 Abdul Khakim, 2017, Op.Cit , hlm. 143.
“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu  yang  menurut  jenis  dan  sifat  atau  kegiatan  pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau
d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan.”
Pemeran iklan dalam malaksanakan pekerjaannya dilakukan dengan dasar perintah oleh perusahaan periklanan untuk melakukan peragaan dan adegan  promosi  suatu  produk  yang  mana  hal  tersebut  telah  disepakati diantara  kedua  pihak  tersebut  dan  dituangkan  dalam  perjanjian  kerja. Perjanjian  kerja  antara  perusahaan  periklanan  dengan  pemeran  iklan apabila dicermati dan diuraikan secara rigid berdasarkan format yang ada maka  unsur-unsur  dikatakan  sebagai  PKWT  terpenuhi  sebagaimana termaktub  dalam  Pasal  59  ayat  (1)  UU  Ketanagakerjaan  dengan  juga dilakukan  interpretasi  sistematis  terhadap  ketentuan-ketentuan  yang  ada dalam  Kepnakertrans  KPPKWT  dan  dilakukan  interpretasi  gramatikal yakni sebagai berikut:
a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya: pekerjaan sebagai pemeran iklan adalah bersifat sementara dan sifatnya sekali selesai secara sistematis dengan mengacu ketentuan Pasal 3 ayat (1)
Kepnakertrans  KPPKWT  yang  berbunyi,  “PKWT  untuk  pekerjaan yang  sekali  selesai  atau  sementara  sifatnya  adalah  PKWT  yang didasarkan  atas  selesainya pekerjaan  tertentu .”  Penulis  mencoba memaknai  frasa  “pekerjaan  tertentu” dengan  interpretasi gramatikal dengan  memaknainya “pekerjaan  tertentu” tersebut  merupakan pekerjaan  sebagai  sebagai  pemeran  iklan  karena  dibutuh  keahlian dalam bidang acting untuk memperagakan adegan promosi mengenai produk yang diiklankan;
b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu  lama  dan  paling  lama  3  (tiga)  tahun:  perkiraan  penyelesaian
Radhyca Nanda Pratama: Menakar Aspek...
pekerjaan  mengenai  produksi  atau  pembuatan  iklan  diperkirakan selesai hanya dalam 7 (tujuh) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari. Artinya  secara  gramatikal  waktu  penyelesaian  pekerjaan  tersebut adalah  kurang  dari  3  (tiga)  tahun  atau  setara  dengan  1.095  (seribu sembilan puluh lima) hari;
c. Pekerjaan  yang  bersifat  musiman:  orang  yang  bekerja  sebagai pemeran iklan hanya bekerja jika ada tawaran/ajakan dari perusahaan periklanan  apabila  ada  pesanan  iklan  dari  pelaku  usaha  pemilik produk untuk dibuat iklan dan membutuhkan tenaga sesorang untuk menjadi  sebagai  pemeran  iklan,  artinya  pekerjaan  tersebut  adalah pekerjaan bersifat musiman. Hal tersebut merupakan hasil interpretasi sistematis  terhadap  ketentuan  Pasal  59  ayat  (1)  huruf  c  UU Ketenagakerjaan  dengan  Pasal  5  ayat  (1)  Kepnakertrans  KPPKWT yang  menyatakan,  “ pekerjaan-pekerjaan  yang  harus  dilakukan untuk  memenuhi  pesanan atau  target  tertentu  dapat  dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman;
d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk  tambahan  yang  masih  dalam  percobaan:  secara  gramatikal dengan  menafsirkan  kalimat  “Pekerjaan  yang  berhubungan  dengan kegiatan  baru”  penulis  memaknainya  orang  yang  dipilih  oleh perusahaan  periklanan  adalah  orang  baru  saja  melakukan  kegiatan baru, yakni kegiatan baru tersebut berupa melakukan adegan promosi suatu  produk  sehingga  orang  tersebut  sebelumnya  belum  pernah sekalipun bekerja atau menjadi sebagai pemeran iklan.

## D. PENUTUP
Konstruksi hukum mengenai hubungan antara perusahaan periklanan dengan pemeran iklan merupakan konstruksi hubungan kerja  berdasarkan ketentuan yang diatur  dalam  UU  Ketenagakerjaan.  Konstruksi  hubungan  kerja  tersebut  timbul dengan terpenuhinya unsur-unsur hubungan kerja baik secara yuridis ( vide Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan) maupun teori antara perusahaan periklanan dengan
pemeran iklan. Unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pekerjaan, unsur upah, dan  unsur  perintah.  Ketiga  unsur  tersebut  berlaku  secara  kumulatif  hal  tersebut dibuktikan  adanya  kata  “dan”  pada  Pasal  1  angka  5  UU  Ketengakerjaan. Karakteristik perjanjian antara perusahaan periklanan dengan pemeran merupakan perjanjian kerja. Terlebih jenis perjanjian kerja adalah berdasarkan jangka waktu, lebih tepatnya jenis perjanjian kerja tersebut yakni perjanjian kerja waktu tertentu atau lazimnya disebut PKWT sebagaimana terpenuhi unsur perjanjian kerja waktu tertentu  dalam  ketentuan  Pasal  59  ayat  (1)  UU  Ketenagakerjaan.  PKWT  antara perusahaan  periklanan  dengan  pemeran  iklan  terjadi  dan  ada  karena  terdapat pesenan  iklan  dari  pelaku  usaha  pemilik  produk  untuk  membuatkan  iklan  yang menarik dengan melibatkan pemeran iklan.
Perusahaan periklanan dan pemeran iklan dalam menyusun dan merancang perjanjian  kerja  diharapkan  agar  tetap  memperhatikan  ketentuan  perundang- undangan  yang  berlaku  agar  nantinya  perjanjian  kerja  tersebut  baik  dari  segi materiil  dan  formil  sesuai  dengan  koridor  hukum  yang  berlaku.  Penyusunan perjanjian kerja diharapkan pula juga memperhatikan ketentuan-ketentuan umum mengenai  perjanjian  dalam  Buku  III  KUHPerdata,  karena  asas-asas  dan  prinsip- prinsip  umum  suatu  perjanjian  masih  digunakan  baik  dalam  bidang  akademis maupun praktis.
Radhyca Nanda Pratama: Menakar Aspek...

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Badrulzaman, Mariam Darus. Hukum Perikatan Dalam KUH Perdata Buku Ketiga Yurisprudensi, Doktrin Serta Penjelasan . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015
Budiono, Herlien. Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariaatan . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014
Dewan  Periklanan  Republik  Indonesia. Etika  Pariwara  Indonesia  Amandemen 2014 , Jakarta: Dewan Periklanan Negara Republik Indonesia, 2014.
FX, Djumiadji. Perjanjian Kerja . Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2015 Khakim, Abdul. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014
Hairus S, Salim. Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak . Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2015
Hairus S, Salim, dkk. Perancangan Kontrak Dan Memorandum of Understansing (MoU) . Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2017 Husni,  Lalu. Pengantar  Hukum  Ketenagakerjaan  Edisi  Revisi .  Jakarta:  PT. Rajawali Press, 2014
Khakim,  Abdul. Aspek  Hukum  Perjanjian  Kerja,  Peraturan  Perusahaan,  Dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017 Marzuki,  Peter  Mahmud. Penelitian  Hukum  Edisi  Revisi .  Jakarta:  PT.  Kencana, 2017
Mertokusumo,  Soedikno. Mengenal  Hukum  Suatu  Pengantar .  Yogyakarta:  PT. Liberty, 2009

## Artikel Jurnal
Budiono,Abdul Rachmad. “Makna ‘Perintah’ Sebagai Salah Satu Unsur Hubungan Kerja  Menurut  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan”, Jurnal Arena Hukum Volume 6 No. 2, 2012 Dharma, Susilo Andi. “Kedudukan Hubungan Kerja: Berdasarkan Sudut Pandang Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan Dan Sifat Hukum Publik Dan Privat”, Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Volume 29 No. 2, 2017
Hatami,  Raka  Fauzan.  “Perjanjian  Kerja  Antara  Pemain  Sepak  Bola  dan  Klub Sepak  Bola  Indonesia  Dengan  Lex  Sportiva  dan  Undang-Undang Ketenagakerjaan”, Jurnal Wawasan Yuridika Volume 3 No. 1, 2019 Huda,  Miftakhul.  “Keadilan  Dalam  Hubungan  Hukum  Antara  Dosen  Perguruan Tinggi  Swasta  Dengan  Badan  Penyelenggara  Perguruan  Tinggi ,  Jurnal Hukum Yuridika , Fakultas Hukum Universitas Airlangga Volume 32 No. 3, 2017
Skripsi/Thesis
Radhyca  Nanda  Pratama, Kajian  Yuridis  Tentang  Eksploitasi  Anak  Sebagai Pemeran  Iklan  Dalam  Siaran  Iklan  Niaga ,  Skripsi  Universitas  Negeri Surabaya, 2020.

## Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaraan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan Sosial.
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 76 Tahun 2013 tentang Iklan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesahatan Rumah Tangga.
Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia  No. KEP.100/MEN/VI/2004  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan  Perjanjian  Kerja Waktu Tertentu.