Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban
Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank
Sekar Ayu Dita, Atik Winanti
Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank
Sekar Ayu Dita, Atik Winanti
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia 2010611178@mahasiswa.upnvj.ac.id

## Abstrak
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menguraikan  mengenai  pemenuhan  unsur-unsur  serta pertimbangan-pertimbangan  hukum  yang  harus  dilakukan  dalam  pengimplementasian  konsep vicarious  liability terkait  dengan  sejauh  mana  seorang  majikan/pemberi  kerja  bisa  bertanggung jawab atas perbuatan  merugikan  yang dilakukan oleh pegawai/penerima kerja. Vicarious liability merupakan  salah  satu  konsep  dalam  hukum  perdata  yang  mengatur  terkait  dengan pertanggungjawaban  pengganti  yang  dilakukan  oleh  orang  lain.  Konsep vicarious  liability telah diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdata. Namun pasal tersebut seringkali menimbulkan miskonsepsi karena tidak ada aturan hukum yang mengatur lebih lanjut mengenai konsep tersebut. Perlu adanya penelitian  yang  mengkaji  lebih  dalam  mengenai  konsep vicarious  liability agar  kedepannya miskonsepsi tersebut tidak terjadi kembali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif  dengan  menggunakan  dua  pendekatan  yakni  pendekatan  perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan  kasus (case approach) . Penelitian ini  menganalisis  mengenai kriteria- kriteria  yang  harus  dipenuhi  dalam  konteks  pertanggungjawaban  pengganti,  dimana  hal  tersebut belum  dijelaskan  dalam  penelitian-penelitian  terdahulu.  Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukan bahwa  hukum  tidak  bisa  secara  mutlak  mengkategorikan  seluruh  perbuatan  pegawai  menjadi tanggung  jawab  dari  seorang  majikan.  Untuk  memenuhi  kriteria  diterapkannya  Pasal  1367 KUHPerdata  dalam  sebuah  perkara,  pihak  yang  dirugikan  perlu  membuktikan  bahwa  seluruh kriteria yang disyaratkan dalam pasal tersebut telah seluruhnya terpenuhi.
Kata kunci: Hukum; Pertanggungjawaban Pengganti; Perbuatan Melawan Hukum

## Abstract
The purpose of this study is to describe the fulfillment of the elements and legal considerations that must be made in implementing the concept of vicarious liability related to the extent to which an employer  can  be  held  liable  for  harmful  acts  committed  by  employees/employees.  Vicarious liability is one of the concepts in civil law that regulates the liability of substitutes committed by others.  The  concept  of  vicarious  liability  has  been  regulated  in  Article  1367  of  the  Civil  Code. However,  this  article  often  causes  misconceptions  because  there  are  no  legal  rules  that  further regulate  the  concept.  There  is  a  need  for  research  that  examines  more  deeply  the  concept  of vicarious liability so that in the future these misconceptions do not occur again. This research uses a  normative  juridical  research  method  using  two  approaches,  namely  the  statutory  approach (statue approach) and the case approach (case approach). This research analyzes the criteria that must be met in the context of substitute liability, which has not been explained in previous studies. The results of this study show that the law cannot absolutely categorize all employee actions into the responsibility of an employer. To fulfill the criteria for  the application of Article 1367 of the Civil Code in a case, the injured party needs to prove that all the criteria required in the article have been fully met.
Keywords: Law; Substitute Liability; Wrongful Act
Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban
Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank
Sekar Ayu Dita, Atik Winanti

## 1. PENDAHULUAN
Setiap elemen hukum yang dibuat secara resmi ditujukan untuk melindungi serta memenuhi segala kepentingan hidup manusia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. 1 Dalam  hukum  perdata/privat,  didalamnya  mengatur  mengenai kepentingan  perseorangan  yakni  terkait  hak  dan  kewajiban  perorangan  dalam hubungan bermasyarakat. 2 Salah satu hal yang diatur dalam kaidah hukum perdata ialah  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  akibat  perbuatan  melawan  hukum (yang selanjutnya disebut PMH).
PMH  dalam  ranah  hukum  pidana  dan  perdata  memiliki  konteks  yang berbeda, perbedaan tersebut terletak pada pemfokusan sifat  antara hukum  pidana yang  bersifat  publik  dan  hukum  perdata  yang  bersifat  privat. 3 Pasal  1367
KUHPerdata mengenal salah satu bentuk pertanggungjawaban yakni pertanggungjawaban kualitatif atau vicarious liability . 4 Asas vicarious liability ini menjelaskan  mengenai  pertanggungjawaban  yang  dilakukan  oleh  orang  lain. 5 Asas ini muncul dari hukum perdata dalam common law system , yakni doctrine of respondeat  superior yang  menerangkan mengenai  relasi antar karyawan/pegawai dengan  atasan  dalam  hal  ini  antara  pemberi  kuasa  dan  penerima  kuasa  yang berlaku  apabila  seseorang  yang  berbuat  suatu  hal  melalui  orang  lain  maka perbuatan  tersebut  dianggap  sebagai  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  dirinya sendiri. 6
Namun  dikarenakan  belum  adanya  pengaturan  yang  mengkaji  lebih  dalam terkait  dengan  penjelasan  batasan-batasan  dalam  penerapan  unsur-unsur  Pasal 1367  KUHPerdata,  seringkali  timbul  kekeliruan  dari  berbagai  pihak  pada  proses penyelesaian  perkara-perkara  hukum  seperti  ini  terlebih  lagi  ketika  hal  tersebut menyangkut  hubungan  kerja  antara  majikan  dan  bawahannya.  Hal  inilah  yang kemudian  menjadi  urgensi  dari  penelitian  ini.  Ambiguitas  yang  terjadi  terkait penafsiran  pasal  tersebut  perlu  diluruskan.  Bahwasanya  dalam  proses penerapannya,  hukum  tidak  bisa  secara  mutlak  menganggap  seluruh  tindakan yang  dilakukan  karyawan/bawahan  menjadi  tanggung  jawab  seluruhnya  dari pihak  atasan/pemberi  kerja.  Perlu  dipertimbangkan  mengenai  batasan-batasan yang mengatur sejauh mana pihak atasan dapat bertanggung jawab atas perbuatan karyawan  atau  bawahannya.  Batasan-batasan  serta  unsur-unsur  penerapan  dari
1 Yati Nurhayati, Pengantar Ilmu Hukum , 1st ed. (Bandung: Nusa Media, 2020).
2 Rachmad Abduh, Hukum Perdata Dalam Yurisprudensi , 1st ed. (Sumatera Utara: PT. Bunda Media Group, 2020).
3 Sondy  Raharjanto,  Madiasa  Ablisar,  and  Sunarmi  Sunarmi,  “Analisis  Perbuatan  Melawan  Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3135/Pid.B/2014/Pn.Mdn,” Law Jurnal 2, no. 1 (2021): 27–42, https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1449.
4 Y.  Sari  Murti  Widiastuti, Asas  -  Asas  Pertanggungjawaban  Perdata ,  1st  ed.  (Yogyakarta:  Cahaya Atma Pustaka, 2020).
5 S  H  Nardiman, Penerapan  Asas  Vicarious  Liability  Terhadap  Korban  Pelanggaran  Hak  Asasi Manusia Yang Berat (Alumni, 2022),
https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=7rheEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=keakuatan+and+un derlying+cause+of+death+or+penyebab+dasar+kematian+and+sertifikat+kematian+or+laporan+kematian&ot s=1qZ3n0xTQX&sig=-P3rpv_dTXlwt9LarMqSCCWi0WY.
6 Zulkiflia Ainur Rosida, “Universitas Islam Malang,” Skripsi Universitas of ISlam Malang , 2020, 1.
Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban
Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank Sekar Ayu Dita, Atik Winanti
Pasal  1367  KUHPerdata  itulah  yang  kemudian  nantinya  akan  lebih  dipertajam dalam pembahasan artikel ini.
Dalam putusan nomor 110/Pdt.G/2021/PN.Amb terdapat suatu permasalahan  yang  sangat  relevan  dengan  objek  yang  dikaji  dalam  tulisan  ini. Perkara  tersebut  melibatkan  para  penggugat  yang  merupakan  nasabah  dari  Bank Negara Indonesia (BNI) yang menggugat bank BNI dikarenakan kerugian materi yang  disebabkan  PMH  yang  diperbuat  oleh  salah  satu  pimpinan  bank  tersebut. Majelis  Hakim  dalam  mempertimbangkan  putusan  tersebut  kemudian menggunakan  Pasal  1367  KUHPerdata  sebagai  salah  satu  pertimbangan  dimana PMH  tersebut  dilakukan  saat  masih  menjadi  karyawan  BNI  Cabang  Ambon (Tergugat).  Oleh  karenanya,  PT.  Bank  Negara  Indonesia  (Persero)  Cabang Ambon  juga  berhak  dimintai  pertanggungjawaban  atas  kerugian  tersebut  dengan menerapkan  asas vicarious  liability dalam  perkara  tersebut.  Dalil-dalil pertimbangan  dari  Majelis  Hakim  pada  putusan  perkara  ini  nantinya  akan dijadikan acuan dalam proses penyusunan artikel ini.
Terdapat  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  telah  membahas  mengenai implementasi  asas vicarious  liability dalam  perkara  perdata.  Pertama,  penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2020). Penelitian ini membahas mengenai penerapan asas vicarious  liability terhadap  seorang  Notaris  atas  PMH  yang  dilakukan  oleh pegawainya.  Penelitian  ini  menunjukan  bahwa  hubungan  kerja  yang  hadir  pada Notaris  dan  pegawainya  tersebut  berdasarkan  Pasal  1367  KUHPerdata mensyaratkan  bahwa  Notaris  tersebut  diharuskan  turut  serta  menanggung kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  pegawainya.  Penelitian  ini  memiliki  kelemahan, yakni  tidak  menjelaskan  secara  rinci  terkait  dengan  batasan-batasan  dan  unsur- unsur  apa  saja  yang  menjadi  dasar  penerapan  pasal  1367  KUHPerdata  dalam perkara tersebut. 7
Penelitian  kedua  ialah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Mihardja  (2020). Penelitian  ini  mengkaji  mengenai  studi  komparasi  penerapan  asas vicarious liability diantara  Negara  Indonesia  dan  negara  lain  yang  memiliki  permasalahan yang  sama.  Akhir  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kedua  negara  tersebut mempunyai  urgensi  yang  sama  mengenai  yurisdiksi  yang  dirasa  masih  belum tegas  mengatur  mengenai  konsep vicarious  liability .  Kelemahan  yang  ada  di penelitian ini adalah penelitian tersebut telah menguraikan mengenai unsur-unsur yang  harus  dipenuhi  dalam  penerapan  Pasal  1367  KUHPerdata.  Namun,  tidak dijelaskan  apakah  setiap  unsur-unsur  yang  disebutkan  tersebut  harus  seluruhnya terpenuhi  atau  tidak.  Hal  inilah  yang  kemudian  dapat  memicu  timbulnya kesalahpahaman dalam penerapannya. 8
7 Annisa Setyaningsih, Siti Hajati Hoesin, and Junaedi Adhikarna, “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pegawai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Dalam  Hal  Pembuatan  Akta  Jual  Beli  (Studi  Putusan  Pengadilan Negeri Mataram Nomor 16/Pid.B/2018/PN-MTR),” Garuda 2, no. 4 (2020): 44–64.
8 A  Mihardja,  C  Kurniawan,  and  K  Anthony,  “Vicarious  Liability:  Perspektif  Masa  Kini,” Jurnal Education and Development 8, no. 1 (2020): 73–81, https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v8i1.1503.
Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban
Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank Sekar Ayu Dita, Atik Winanti
Penelitian terakhir dilakukan oleh Syahrir (2023). Akhir dari penelitian ini memperlihatkan  bahwa  rumah  sakit  wajib  melakukan  pertanggungjawaban perdata  atas  perkara  malapraktik  medis  yang  terjadi  dirumah  sakit  yang disebabkan  atas  kelalaian  yang  diperbuat  oleh  tenaga  medis.  Namun, kelemahannya  adalah  penelitian  ini  mengkaji  mengenai  asas vicarious  liability atau  penerapan  asas  pertanggungjawaban  pengganti  tanpa  didasari  oleh  sumber hukum  relevan  yang  mengatur  mengenai  hal  tersebut.  Dalam  pembahasannya, artikel  ini  hanya  menguraikan  unsur-unsur  PMH  yang  tertera  pada  Pasal  1365 KUHPerdata. 9 Di  samping  kelemahan  dari  ketiga  penelitian  terdahulu  diatas, penelitian-penelitian  tersebut  juga  memiliki  kelebihan  yakni  ketiganya  telah menguraikan  penjelasannya  dengan  baik  sesuai  dengan  objek  yang  dikaji  dari masing-masing penelitian tersebut.
Berdasarkan uraian diatas, dapat  dijumpai letak persamaan serta perbedaan diantara  penelitian  ini  dan  penelitian-penelitian  sebelumnya.  Ketiga  penelitian terdahulu  diatas  dan  penilitian  ini  memiliki  letak  persamaan  yakni  sama-sama membahas  mengenai  pertanggungjawaban  pengganti  atau  konsep vicarious liability dalam perkara perdata. Namun disamping itu, perbedaan dari penelitian- penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini ialah ketiga penelitian tersebut tidak  ada  yang  menguraikan  mengenai  batasan-batasan  serta  kriteria-kriteria  apa saja  yang  harus  dipenuhi  dalam  penerapan  asas vicarious  liability sesuai  dengan Pasal  1367  KUHPerdata  sebagai  sumber  hukum  yang  mengatur  hal  terkait.  Dari perbedaan  tersebutlah  kemudian  ditemukan  nilai  kebaruan  dalam  penelitian  ini, dimana  dalam  penelitian  ini  terdapat  uraian  penjelasan  terkait  sejauh  mana seorang  majikan/pemberi  kerja  dapat  bertanggung  jawab  atas  perbuatan bawahan/penerima  kerja,  yang  tentunya  hal  ini  dilakukan  dengan  meninjau berbagai  aspek  serta  pertimbangan.  Adapun  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisa  terkait  masing-masing  kriteria  yang  harus  dipenuhi  serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang harus dilakukan dalam pengimplementasian  konsep vicarious  liability dalam  perkara  perdata  utamanya pada  perkara  gugatan  ganti  kerugian  yang  diajukan  terhadap  Bank  BNI  Cabang Ambon dalam putusan nomor 110/Pdt.G/2021/PN.Amb.

## 2. METODE
Metode  penelitian  merupakan  suatu  cara  berpikir  guna  mencapai  tujuan penelitian.  Penelitian  tidak  mungkin  dapat  merumuskan,  menemukan, menganalisa, maupun memecahkan masalah tanpa metode penelitian. 10 Penelitian ini  menggunakan  jenis  penelitian  yuridis  normatif  yang  dalam  proses penulisannya  menggunakan  pendekatan  teori-teori,  konsep-konsep  serta peninjauan  terhadap  peraturan  perundang-undangan  yang  tentunya  memiliki
9 Wandani  Syahrir.,  Sabir  Alwy.,  and  Indar,  “Tanggung  Jawab  Hukum  Perdata  Terhadap  Tindakan Malapraktik Tenaga Medis,” Amanna Gappa 31, no. 1 (2023): 1–11.
10 Johnny Ibrahim Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukkum Normatif Dan Empiris , 1st ed. (Depok: Prenamedia Group, 2016).
Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban
Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank
Sekar Ayu Dita, Atik Winanti
kaitan yang erat dengan penelitian yang dilakukan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain bahan hukum Primer dan bahan hukum Sekunder yang  dilakukan  dengan  meneliti  bahan  hukum  seperti  Undang-Undang,  hasil penelitian maupun hasil karya dari kalangan hukum.
Dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, oleh  karenanya  penelitian  ini  menggunakan  dua  pendekatan  yakni  pendekatan perundang-undangan (statue  approach) dan  pendekatan  kasus (case  approach) .
Pendekatan kasus yang ada pada penelitian ini dilakukan dengan mengkaji sebuah kasus  yang  terjadi  dimana  kasus  tersebut  berhubungan  dengan  isu  hukum  dalam penelitian  ini  yakni  pendekatan  kasus  dalam  Putusan  Perkara  Nomor 110/Pdt.G/2021/PN.Amb  tentang  gugatan  ganti  kerugian  yang  diajukan  kepada PT.  Bank  Nasional  Indonesia  (Persero)  Cabang  Ambon  atas  kerugian  yang diterima  nasabah  akibat  dari  PMH  yang  dilakukan  oleh  salah  satu  pegawainya. Terkait dengan data-data yang dikumpulkan bersumber dari data sekunder, yakni data  yang  didapatkan  dari  hasil  tinjauan  kepustakaan  atau  literatur  serta  bahan pustaka  yang  berkaitan  dengan  materi  penelitian.  Teknik  studi  kepustakaan ( library  research )  digunakan  dalam  proses  pengumpulan  data  dalam  penelitian ini. Studi kepustakaan ini merupakan sebuah penelitian dalam kajian kepustakaan yang  dalam  teknik  pelaksanaannya  melakukan  pendekatan  dengan  mempelajari sumber-sumber  informasi  yang  berasal  dari  beberapa  literatur  yang  menjadi referensi.  Terkait  dengan  teknik  analisis  data  dalam  penelitian  normatif  yang diteliti  ini  ialah  analisis  kualitatif  yakni  dalam  proses  penalarannya  menarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Kriteria Yang Harus Dipenuhi Agar Bank Dapat Dikenai Pertanggungjawaban  Pengganti  Berdasarkan  Asas Vicarious  Liability Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawainya.
Hukum  perdata  dan  pidana  yang  berlaku  di  Indonesia  mengatur  mengenai pertanggungjawaban  atas  setiap  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  masyarakat. Salah  satu  bentuk  pertanggungjawaban  yang  diatur  dalam  hukum  perdata  ialah pertanggungjawaban  berupa  ganti  kerugian  yang  diakibatkan  oleh  dua  hal  yakni wanprestasi dan PMH. Unsur kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi berbeda dengan kerugian yang disebabkan oleh PMH. Perbedaan tersebut dapat dilihat jika dalam  konteks  wanprestasi,  kerugian  muncul  akibat  dari  tidak  terpenuhinya klausul  perjanjian  oleh  salah  seorang  yang  terikat  dalam  perjanjian  tersebut. Sedangkan  pada  konteks  PMH  kerugian  timbul  karena  suatu  perbuatan  yang dilakukan  oleh  seseorang  dan  menyebabkan  kerugian  pada  orang  lain,  bahwa tidak ada perjanjian antara pelaku dan pihak yang dirugikan sebelumnya. 11
11 Bing Waluyo, “Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata,” Cakrawala  Hukum:  Majalah  Ilmiah  Fakultas  Hukum  Universitas Wijayakusuma 24, no. 1 (2022): 15, https://doi.org/10.51921/chk.v24i1.186.
Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban
Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank
Sekar Ayu Dita, Atik Winanti
Berbeda  dengan  perkara  wanprestasi,  gugatan  ganti  kerugian  dalam  konteks PMH akan menimbulkan disparitas perihal proses pembuktian, besaran kerugian, serta  bentuk  ganti  rugi  yang  harus  dilaksanakan. 12 Pihak  yang  menggugat  harus membuktikan  bahwa  keseluruhan  unsur-unsur  dari  PMH  telah  terpenuhi.  Unsur- unsur  PMH  berdasarkan  Pasal  1365  KUHPerdata  antara  lain  sebagai  berikut:  1) Ada  perbuatan;  2)  Ada  kerugian  yang  ditimbulkan;  3)  Ada  kesalahan;  4)  Ada hubungan  kausalitas  antara  perbuatan  melawan  hukum  dengan  kerugian  yang terjadi. 13 Selain  pertanggungjawaban  perdata  perihal  ganti  kerugian  yang  timbul akibat PMH, terdapat pula pertanggungjawaban pidana yang dilakukan atas PMH yang  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  seseorang  atas  perilaku  yang  terbukti melanggar  hukum.  Apabila  seseorang  terbukti  melakukan  PMH,  selain dibebankan  tanggung  jawab  perdata  atas  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh perbuatannya,  terdapat  pula  potensi  konsekuensi  pidana  yang  harus  dihadapinya sesuai  dengan  apa  yang  telah  diperbuat.  Pertanggungjawaban  pidana  ini dimaksudkan bahwa seseorang dapat terjerat sistem peradilan pidana dan dihukum jika  perbuatannya  terbukti  bersalah.  Namun  dalam  beberapa  kasus  terdapat  pula mitigasi  serta  pertimbangan  khusus  yang  dilakukan  yang  kemudian  dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara  lain  adanya  pembelaan  diri,  keadaan  terpaksa,  serta  gangguan  jiwa  yang signifikan.
Selain  mengatur  mengenai  kewajiban  seseorang  yang  terbukti  melakukan PMH  untuk  mengganti  kerugian  akibat  dari  kesalahan  yang  muncul  akibat perbuatan  dirinya  sendiri,  KUHPerdata  juga  mengatur  terkait  dengan pertanggungjawaban pengganti yang kemudian dikenal dengan vicarious liability . Di  mana  pertanggungjawaban  ini  dilakukan  orang  lain  atas  tindakan  yang dilakukan oleh orang yang masih berada dibawah tanggungannya. Pasal 1367 ayat (1)  KUHPerdata  berbunyi  “Seseorang  tidak  hanya  bertanggung  jawab,  atas kerugian  yang  disebabkan  perbuatannya  sendiri,  melainkan  juga  atas  kerugian yang  disebabkan  perbuatan-perbuatan  orang-orang  yang  menjadi  tanggungannya atau  disebabkan  barang-barang  yang  berada  di  bawah  pengawasannya.”  Akan tetapi uraian bunyi pasal tersebut dirasa masih terlalu umum, utamanya pada frasa “orang-orang yang menjadi tanggungannya”. Tidak adanya penjelasan lebih lanjut terkait  makna  dari  frasa  tersebut  seringkali  menimbulkan  ambiguitas  pada penafsiran makna frasa tersebut.
Vicarious  liability merupakan  sebuah  prinsip  yang  seringkali  diterapkan dalam konteks hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan. Dalam situasi ini pengusaha  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  suatu  perbuatan  yang  tidak
12 Titin  Apriani,  “Konsep  Ganti  Rugi  Dalam  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dan  Wanprestasi  Serta Sistem  Pengaturannya  Dalam  Kuh  Perdata,” Ganec Swara 15, no. 1 (2021): 932, https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193.
13 KepaniteraanMahkamahAgung,  “Situs  Web  Kepaniteraan  Mahkamah  Agung  RI,” Kepaniteraan.Mahkamahagung.Go.Id, 2022, https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur- berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana.
Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban
Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank
Sekar Ayu Dita, Atik Winanti
dilakukannya  sendiri,  melainkan  dilakukan  oleh  karyawannya  yang  dimana tindakannya  tersebut  masih  memiliki  kaitan  yang  erat  dengan  tanggung  jawab pekerjaannya.  Prinsip  ini  diterapkan  guna  memastikan  bahwa  korban  memiliki upaya  untuk  mendapatkan  hak  ganti  rugi  meski  pihak  utama  yang  melakukan pelanggaran  tidak  mampu  atau  tidak  dikenai  tanggung  jawab  secara  finansial. Untuk  menerapkan  prinsip  ini  secara  ideal,  harus  dipastikan  bahwa  pihak  ketiga yang  memiliki  kontrol  atas  suatu  hubungan  pekerjaan  menanggung  konsekuensi atas  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  masih  berada  dalam  lingkup pekerjaan yang sah. Pandangan mengenai penerapan prinsip hukum terkait dengan pertanggungjawaban pihak ketiga berbeda-beda di setiap negara. Oleh karenanya, dalam proses penerapannya disarankan untuk merujuk pada regulasi yang berlaku di masing-masing negara.
Asas Geen  Straf  Zonder  Schuld merupakan  suatu  asas  yang  dikenal  yang dalam  bahasa  belanda  memiliki  arti  tidak  ada  pidana  tanpa  adanya  kesalahan. 14 Dalam ranah hukum pidana asas ini merupakan sebuah prinsip fundamental yang digunakan untuk menyatakan bahwa seseorang tidak boleh dihukum apabila tidak terbukti  secara  sah  dan  meyakinkan  melakukan  tindakan  melawan  hukum  baik berupa kelalaian atau kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Meskipun asas ini berlaku dalam konteks hukum pidana, secara tidak langsung prinsip ini memiliki implikasi  yang  erat  dengan  asas vicarious  liability atau  tanggung  jawab  pihak ketiga.  Dalam  konteks  pengimplementasian  asas vicarious  liability ,  pihak  ketiga yang  dibebankan  tanggung  jawab  tidak  dihukum  secara  pidana,  tetapi  mereka ditangguhkan  pertanggungjawaban  secara  perdata  atas  perbuatan  yang  dilakukan pihak  lain  yang  dalam  lingkup  pekerjaan  masih  berada  dibawah  tanggung jawabnya.  Tujuan  dari  berlakunya  asas  ini  adalah  guna  memberi  kepastian  bagi pihak  yang  dirugikan  untuk  mendapatkan  ganti  rugi  atas  kerugian  yang ditimbulkan  oleh  perbuatan  tersebut.  Oleh  karena  itu,  meski  kedua  asas  ini memiliki relevansi dalam konteks hukum yang berbeda, keduanya tidak terhubung secara  langsung  satu  sama  lain.  Asas Geen  Straf  Zonder  Schuld cenderung berkaitan  dengan  prinsip  kesalahan  dalam  ranah  hukum  pidana,  sedangkan  asas vicarious liability lebih berkaitan dengan tanggung jawab perdata yang dilakukan pihak ketiga.
Lebih  lanjut  mengenai  hal  pertanggungjawaban  pengganti  juga  dijelaskan dalam  Pasal  1367  ayat  (3)  KUHPerdata  yang  menyatakan  “Majikan  dan  orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab  atas  kerugian  yang  disebabkan  oleh  pelayan  atau  bawahan  mereka  dalam melakukan  pekerjaan  yang  ditugaskan  kepada  orang-orang  itu . ”  Dalam  pasal tersebut  disebutkan  bahwa  salah  satu  pihak  yang  dapat  dibebankan pertanggungjawaban  pengganti  adalah  seorang  majikan.  Dimana  kata  majikan
14 Ahda  Muttaqin  et  al.,  “Telaah  Asas  Geen  Straf  Zonder  Schuld  Terhadap  Pertanggungjawaban Pidana  Penipuan  Melalui  Modus  Ritual  Mistis,” University  of  Bengkulu  Law  Journal 8,  no.  1  (2023):  37, https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/25336.
Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban
Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank Sekar Ayu Dita, Atik Winanti
dalam  pasal  tersebut  dimaknai  sebagai  pihak  pemberi  kerja  yang  berhak bertanggung  jawab  apabila  suatu  waktu  terjadi  kerugian  yang  timbul  akibat  dari perbuatan  bawahannya  yang  tentunya  kerugian  tersebut  berkaitan  dengan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya.
Untuk  memenuhi  unsur  kata  majikan  yang  dapat  bertanggung  jawab  atas perbuatan  bawahannya,  perlu  dibuktikan  bahwa  benar  ada  hubungan  subordinasi yang  terjalin  antara  majikan  dan  bawahannya  serta  kesalahan  yang  dilakukan seorang  bawahan  harus  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  pekerjaannya. 15 Bunyi Pasal  1367  ayat  (3)  KUHPerdata  ini  juga  seringkali  menimbulkan kesalahpahaman  bagi  pihak  awam.  Bunyi  dari  pasal  tersebut  seolah  menafsirkan bahwa  seluruh  PMH  yang  dilakukan  oleh  pegawai  atau  bawahan  yang menimbulkan  kerugian  secara  mutlak  keseluruhannya  menjadi  tanggung  jawab pihak  majikan  atau  pemberi  kerja.  Namun  pada  faktanya  seiring  dengan perkembangan  praktik  hukum  yang  terjadi,  terdapat  kriteria-kriteria  yang  perlu dipenuhi  dalam  menerapkan  asas vicarious  liability atau  pertanggungjawaban pengganti dalam sebuah perkara.
Kriteria pertama yang harus dipenuhi ialah adanya hubungan hukum diantara kedua    pihak.  Dalam  objek  penelitian  ini  hubungan  hukum  tersebut  harus  hadir pada Bank sebagai pemberi dan pegawai sebagai pihak penerima kerja. Hubungan hukum  yang  hadir  antara  bank  dan  pegawainya  ialah  dalam  bentuk  hubungan kerja.  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan menjelaskan  bahwasanya  pengertian  hubungan  kerja  ialah  ikatan  yang  hadir ditengah pemberi kerja dan penerima kerja berlandaskan perjanjian yang memiliki unsur pekerjaan, upah, serta perintah. Pihak pemberi kerja dengan pihak penerima kerja  menyepakati  perjanjian  terkait  dengan  tanggung  jawab  kerja  yang  akan dilakukan  yang  tentunya  pekerjaan  tersebut  haruslah  sesuai  dengan  segala  aspek sebagaimana  telah  ditegaskan  dalam  aturan  hukum. 16 Hubungan  kerja  yang terjalin  antara  kedua  pihak  haruslah  menciptakan  hubungan  yang  bersifat  timbal balik agar masing-masing pihak mendapatkan manfaat  dari terjalinnya hubungan kerja tersebut. 17
Kriteria  kedua  yakni  adanya  unsur  upah  yang  diberikan  pada  pekerja  yang sepadan  dengan  tanggung  jawab  pekerjaan  yang  dilakukannya.  Dengan  tetap memperhatikan  keperluan  dalam  proses  perkembangan  dunia  bisnis/usaha, pemenuhan  hak-hak  pekerja  juga  menjadi  suatu  hal  yang  esensial  untuk  selalu
15 Namira  Albabana,  “Pertanggungjawaban  Hukum  Bank  Atas  Kelalaian  Pegawainya  Terhadap Debitur Yang Terkena BI Checking (Studi Putusan No.15/Pdt.G/2015/PN WNO),” Jurnal Esensi Hukum 2, no. 1 (2020): 60, https://doi.org/https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.24.
16 Fitriana  Gunadi,  “Upah  Proses  Dalam  Pemutusan  Hubungan  Kerja,” Jurnal  Hukum  & Pembangunan 50, no. 4 (2021): 861, https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2856.
17 Dede  Agus,  “Eksistensi  Hubungan  Industrial  Pancasila  Pasca  Disahkannya  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-Undang  Cipta  Kerja,” Jurnal  Ius  Constituendum 8,  no.  1  (2023):  90, http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.6276.
Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank
Sekar Ayu Dita, Atik Winanti
mendapatkan  perhatian  yang  utama. 18 Tiap  individu  berhak  untuk  bekerja  dan memperoleh  imbalan  serta  diperlakukan  dengan  adil  dan  pantas  dalam  sebuah hubungan  kerja.  Hal  ini  tertuai  dalam  Pasal  28  D  Ayat  (2)  UUD  1945  yang kemudian  diperkuat  dalam  ketentuan  Pasal  88  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  yang  berbunyi  “Setiap  pekerja/buruh berhak  memperoleh  penghasilan  yang  memenuhi  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan.”  Terkait  dengan  besaran  upah  yang  diberikan  kepada  penerima kerja  hal  ini  disesuaikan  dengan  kesepakatan  yang  disetujui  kedua  pihak  yang telah tertuang dalam perjanjian kerja. 19
Selanjutnya  kriteria  ketiga  yakni  terjadinya  PMH  yang  menimbulkan kerugian  pada  pihak  lain.  Dalam  menetapkan  terjadinya  indikasi  PMH  maka seluruh  unsur  PMH  sebagaimana  yang  telah  dijelaskan  sebelumnya  harus seluruhnya  terpenuhi.  Selain  itu,  PMH  tersebut  terjadi  seiringan  dan  memiliki kaitan  yang  erat  dengan  tanggung  jawab  yang  ditugaskan  oleh  pemberi  kerja kepadanya.  Kriteria  terakhir  yang  harus  dipenuhi  ialah  selain  harus  berkaitan dengan  tanggung  jawab  pekerjaan  yang  diberikan,  untuk  memenuhi  kriteria  agar pihak  pemberi  kerja  dapat  dimintai  pertanggungjawaban,  maka  PMH  yang menyebabkan kerugian pada orang lain tersebut harus terbukti dilakukan pada saat jam kerja.
Apabila suatu  ketika terdapat  kerugian  yang terjadi  pada nasabah bank  yang diakibatkan  PMH  yang  diperbuat  oleh  seorang  pegawainya,  maka  bank  yang merupakan  sebuah  lembaga  dalam  hal  ini  sebagai  pihak  pemberi  kerja  memiliki kemungkinan  untuk  dimintai  pertanggungjawaban  berdasarkan  perilaku merugikan  yang  dilakukan  oleh  pegawainya  tersebut.  Nasabah  yang  mengalami kerugian  patut  untuk  membuktikan  bahwa  pihak  tersebut  telah  memenuhi  segala unsur-unsur  PMH  yang  telah  ditetapkan  pada  pasal  1365  KUHPerdata.  Setelah proses  pembuktian  dilakukan  dan  terbukti  bahwa  pegawai  bank  tersebut  telah melakukan  PMH,  untuk  mengajukan  pertanggungjawaban  pengganti  terhadap pihak  Bank  secara  perdata  maka  kriteria-kriteria  yang  telah  disebutkan  harus seluruhnya  terpenuhi. 20 Pemenuhan  kriteria-kriteria  tersebut  bersifat  kumulatif bukan alternatif, maka bank sebagai pihak pemberi kerja wajib menanggung ganti kerugian apabila keempat kriteria yang disyaratkan dalam penjelasan pembahasan diatas terbukti sepenuhnya.
Selain  dari  kriteria-kriteria  yang  harus  dipenuhi  dalam  menerapkan  asas vicarious  liability ,  untuk  menghindari  terjadinya  kesewenang-wenangan  dalam
18 Hetiyasari  Hetiyasari,  “Pertanggungjawaban  Hukum  Bagi  Perusahaan  Atas  Batalnya  Perjanjian Kerja  Waktu  Tertentu  Di  Masa  Pandemi  Covid-19,” Jurnal  USM  Law  Review 5,  no.  1  (2020):  332, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4807.
19 Nizar Sukma Purnama, Gunawan Gunawan, and Fahmi Ali Ramdhani Ali Ramdhani, “Efektivitas Pengaturan Upah Tenaga Kerja Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” Jurnal Pemuliaan Hukum 4, no. 1 (2021): 68, https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1449.
20 Putri  Niasari,  Sanusi,  and  Dahlan,  “Unsur  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam  Kasus  Pembuatan Akta Pendirian Yayasan Oleh Notaris (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Aceh Nomor: 95/Pdt/2019/Pt.Bna),” Diversi Jurnal Hukum 7, no. 2 (2021): 203, https://doi.org/https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.1843.
Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank
Sekar Ayu Dita, Atik Winanti
pemberlakuan asas tersebut terdapat batasan-batasan yang ditentukan secara tegas dalam undang-undang. Batasan-batasan tersebut tentunya muncul dengan adanya pertimbangan. Beberapa pertimbangan yang mungkin mengarah pada pembatasan tersebut  antara  lain:  1)  Keadilan  dan  Proporsionalitas;  2)  Batasan  lingkup pekerjaan  yang  jelas;  3)  Perlindungan  pemberi  kerja  yang  adil;  4)  Pengecualian untuk  tindakan  pribadi.  Dengan  adanya  pembatasan  dalam  penerapan  asas vicarious  liability diharapkan  dapat  menciptakan  stabilitas  dan  keadilan  dalam proses pengimplementasiannya.
3.2 Dasar  Hukum  Yang  Digunakan  Untuk  Menentukan  Sanksi  Atau Hukuman Yang Dijatuhkan Dalam Putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN.Amb.
Duduk perkara dalam putusan Nomor 110/Pdt.G/2021/PN.Amb bermula pada gugatan  yang  diajukan  para  Penggugat  yang  merupakan  nasabah  dari  bank  BNI Cabang  Ambon  yang  merasa  dirugikan  akibat  hilangnya  uang  senilai  milyaran rupiah dari rekening mereka. Hal  ini terjadi akibat perbuatan dari para karyawan bank  BNI  Cabang  Ambon  yakni  Farahdhiba  Yusuf,  dkk.  Bahwa  hilangnya  uang para  Penggugat  yang  merupakan  nasabah  dari  bank  BNI  Cabang  Ambon  ini bermula pada suatu program yang ditawarkan oleh Farahdhiba Yusuf kepada para Tergugat.  Pelaku  menawarkan  program  “ cashback ”  kepada  para  Penggugat dimana program tersebut menjanjikan keuntungan yang besar tiap bulannya. Para Penggugat dijanjikan mendapat keuntungan besar hingga 20% (dua puluh persen) dari dana yang masuk ke rekening para Penggugat yang kemudian membuat para Penggugat tergiur karena terdengar sangat menjanjikan.
Namun,  setelah  ditemukannya  fakta  dari  satuan  audit  internal  Bank  BNI bahwa  terdapat  selisih  uang  kas  fisik  dengan system  icons yang  terdapat  di beberapa  cabang  yang  bernilai  hingga  puluhan  milyar,  barulah  terungkap  bahwa Farahdhibah  Yusuf  telah  melakukan  PMH  berupa  tindak  pidana  korupsi  dan pencucian  uang.  Lebih  jauh  ditemukan  pula  fakta  lain  bahwa  program cashback yang  ditawarkan  oleh  pelaku  bukan  merupakan  program  resmi  dari  bank  BNI. Program  tersebut  sengaja  dibuat  oleh  pelaku  seolah-olah  program  tersebut  resmi dibuat oleh Bank  BNI. Pelaku menarik para nasabah  yang tertarik  akan program menjanjikan  tersebut,  yang  kemudian  seluruh  dana  nasabah  tersebut  diserahkan pada pelaku. Lebih lanjut pelaku juga melakukan pencatatan palsu terkait dengan dana  nasabah  dalam  buku  tabungan,  dana  yang  diterimanya  tersebut  kemudian sebagian besar digunakan untuk kepentingan pribadinya.
Dari  perbuatan  yang  telah  dilakukannya  tersebut,  berdasarkan  putusan Pengadilan  Negeri  Ambon  Nomor  5/Pid-Sus-TPK/2020/PN.Amb  para  pelaku yang  masing-masing  merupakan  karyawan  dari  PT.  Bank  BNI  Cabang  Ambon telah  terbukti  bersama-sama  melakukan  Tindak  Pidana  Korupsi  dan  Pencucian Uang.  Akan  tetapi,  dari  putusan  tersebut  dikarenakan  para  Penggugat  merasa dirugikan secara materiil maka diajukanlah gugatan perdata berupa ganti kerugian atas  hilangnya  uang  para  Tergugat  yang  nilainya  cukup  besar.  Gugatan  dalam
Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban
Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank Sekar Ayu Dita, Atik Winanti
putusan  tersebut  diperuntukkan  kepada  PT.  Bank  Negara  Indonesia  (Persero) Cabang  Ambon  karena  dianggap  sebagai  pihak  yang  berhak  turut  serta memberikan  pertanggungjawaban  atas  kerugian  yang  menimpa  Tergugat  yang disebabkan oleh perbuatan merugikan akibat perilaku karyawannya.
Terkait  dengan  dasar  hukum  yang  digunakan  untuk  menentukan  sanksi  atau hukuman  dalam  perkara  tersebut  banyak  hal  yang  perlu  dipertimbangkan.  Pada Pasal  1  angka  2  UU  Perbankan  dijelaskan  bank  dalam  melaksanakan  fungsinya, memiliki  tugas  untuk  menghimpun  dana  yang  berasal  dari  masyarakat  berupa simpanan  dan  dana  yang  dihimpun  akan  disalurkan  kembali  setelahnya  dalam bentuk  kredit  maupun  dalam  bentuk  lain  sebagai  upaya  mensejahterakan masyarakat.  Kesimpulan  dari  penjelasan  diatas  adalah  bank  memiliki  hubungan yang  erat  dengan  masyarakat  sebagai  pelanggan  atau  yang  kemudian  kerap  kita kenal  dengan  nasabah.  Nasabah  percaya  bahwa  bank  merupakan  tempat  yang tepat  untuk  menabung  serta  menginvestasikan  uangnya  karena  merasa keamanannya  terjamin. 21 Bentuk  perlindungan  hukum  yang  dilakukan  guna melindungi  hak-hak  nasabah  tertuang  pada  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8 Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  yang  menerangkan  terkait  dengan hak-hak konsumen secara khusus, satu diantara hak-hak tersebut diantaranya hak mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi,  dan/atau  penggantian,  semisal  barang dan/atau  jasa  yang  diperoleh  tidak  selaras  dengan  apa  yang  telah  disepakati olehnya.
Peran  bank  sendiri  sangat  esensial  dalam  masyarakat  yakni  bank  berperan sebagai  salah  satu  alat  yang  menentukan  jalannya  perekonomian  negara. 22 Mengingat  Bank  BNI  pada  perkara  tersebut  berkedudukan  sebagai  perusahaan yang termasuk  bagian dari Badan Usaha Milik  Negara (yang selanjutnya  disebut BUMN),  hal  tersebut  tentunya  juga  perlu  dipertimbangkan.  BUMN  sendiri termasuk  jenis  badan usaha  yang sebagian besar atau seluruh modalnya  dikuasai oleh  negara  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan negara  yang  dipisahkan  hal  ini  didasarkan  pada  bunyi  Pasal  1  ayat  1  Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Tujuan dari didirikannya BUMN ini  tentunya  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  yakni  melalui penyelenggaraan  kemanfaatan  umum  dengan  menyediakan  barang  dan/atau  jasa yang  bermutu  tinggi  serta  memadai  yang  ditujukan  sebagai  bentuk  pemenuhan hajat hidup orang banyak. Sebagai salah satu bagian dari BUMN, semestinya bank BNI  dalam  melaksanakan  kegiatan  usahanya  mengedepankan  prinsip  kehati- hatian  dalam  segala  aspek  kegiatannya.  Maksud  dari  prinsip  tersebut  ialah  bank dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsinya  wajib  bersikap  hati-hati,  dengan
21 Andi  Nova  Bukit,  “Pertanggungjawaban  Bank  Terhadap  Hak  Nasabah  Yang  Dirugikan  Dalam Pembobolan  Rekening  Nasabah  (Studi  Di  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  Tbk,  Kantor  Cabang  Medan  Gatot Subroto),” Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 184, http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1656.
22 Subaidah Ratna Juita, Dhian Indah Astanti, and Dian Septiandani, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah  Bank  Korban  Kejahatan  Skimming,” Jurnal  USM  Law  Review 6,  no.  1  (2023):  408, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6353.
Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban
Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank
Sekar Ayu Dita, Atik Winanti
harapan agar terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dapat terminimalisir terlebih lagi  guna  menjaga  kepercayaan  masyarakat  atas  dana  yang  telah  dipercayakan padanya.
Salah  satu  kemungkinan  aspek  terbesar  penyebab  terjadinya  PMH  yang merugikan  nasabah  dalam  perkara  ini  adalah  kurangnya  kesadaran  yang  timbul dari  diri  para  pengelola  bank  yang  kemudian  menciptakan  kelalaian  sehingga prinsip  kehati-hatian tersebut  pada akhirnya harus terabaikan. 23 Selain itu, faktor pengawasan  juga  dirasa  sangat  penting  untuk  diperhatikan  guna  mencegah  agar kedepannya tidak terjadi peristiwa yang merugikan beberapa pihak utamanya para nasabah.  Karena  apabila  kejadian  seperti  ini  terulang,  maka  dapat  memicu hilangnya  kepercayaan  terhadap  lembaga  perbankan  dari  diri  masyarakat.  Oleh karenanya  perlu  direnungkan  mengenai  pemenuhan  hak  atas  nasabah  yang dirugikan  dalam  perkara  ini.  Pemenuhan  hak  atas  ganti  rugi  terhadap  nasabah yang dinilai mengalami kerugian ditujukan sebagai bentuk upaya yang dilakukan guna memulihkan keadaan nasabah atas kejadian yang tidak memenuhi ekspektasi nasabah  atau  dapat  dikatakan  merugikan  pihak  nasabah.  Hal  ini  tentunya  sangat erat  kaitannya  dengan  produk-produk  yang  menyebabkan  kerugian  pada  pihak nasabah, kerugian tersebut bisa berupa materi maupun suatu hal yang melibatkan diri nasabah. 24
Dasar hukum utama yang digunakan disamping dasar-dasar hukum lain yang telah dijadikan pertimbangan dalam pembahasan diatas ialah Pasal 1367 Ayat (1) dan  (3)  KUHPerdata  yang  mengatur  mengenai  pertanggungjawaban  pengganti. Dalam  perkara  yang  ada  dalam  putusan  tersebut  sehubungan  dengan  apa  yang telah  dijelaskan  dalam  pembahasan  pertama  diatas,  untuk  mendapatkan  hak berupa ganti kerugian dari pihak bank BNI, maka para nasabah  yang  mengalami kerugian  harus  bisa  membuktikan  bahwa  perbuatan  Farahdhiba  dkk  telah memenuhi seluruh kriteria yang disyarakatkan dalam pasal tersebut. Bahwa salah satu  penyebab  PMH  tersebut  dapat  terjadi  juga  karena  kelalaian  dari  pihak  bank itu sendiri.
Majelis  Hakim  menyatakan  bahwa  gugatan  tersebut  sah  menjadi  hak  dari pihak  yang  dirugikan  untuk  menganggap  bank  BNI  menjadi  pihak  yang  turut berperan atas terjadinya peristiwa tersebut.  Bahwa 5 (lima) dari 6 (enam) pelaku dari  perbuatan  merugikan  tersebut  merupakan  karyawan  dari  bank  BNI,  yakni Farahdhiba Yusuf yang merupakan Wakil Pimpinan Bidang Pemasaran Bank BNI Cabang  Ambon,  Marce  Muskita  sebagai  Pemimpin  Bank  BNI  Kantor  Cabang Pembantu Masohi, Krestianus Rumahlewang sebagai Pemimpin Bank BNI Kantor Cabang  Pembantu  Tual,  Joseph  Resley  Maitimu  sebagai  Pemimpin  Bank  BNI Kantor  Cabang  Pembantu  Kepulauan  Aru,  dan  Andi  Yahrizal  Yahya  sebagai
23 Henry  Ananto  Cahyono,  “Akibat  Hukum  Pelanggaran  Prinsip  Kehati-Hatian  Dalam  Pemberian Kredit Bank,” Jurnal Syntax Admiration 3, no. 1 (2022): 125, https://doi.org/10.46799/jsa.v3i1.371.
24 Aprilya Altji Papendang, “Hak Dan Kewajiban Nasabah Bank Serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor  10  Tahun  1998,” Lex Administratum IV, no. 3 (2016): 80, file:///C:/Users/tania/Downloads/hsm_administratum,+8.+privatum_Aprilya+Altji+Papendang.pdf.
Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban
Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank Sekar Ayu Dita, Atik Winanti
Pemimpin  Bank  BNI  Kantor  Kas  Mardika.  Kelima  pelaku  tersebut  memiliki hubungan  hukum  yang  sah  dengan  bank  BNI  berupa  hubungan  kerja,  dimana bank  BNI  sebagai  pihak  pemberi  kerja  dan  para  pelaku  sebagai  pihak  penerima kerja. Oleh karenanya, kriteria pertama yang disyaratkan pada pasal 1367 ayat (3) secara jelas telah terpenuhi.
Diketahui bahwa para pelaku telah bekerja di  bank BNI sejak belasan tahun lalu. Selama hubungan kerja tersebut terjalin diantara kedua belah pihak tentunya para  pelaku  selaku  penerima  kerja  berhak  untuk  menerima  upah  setiap  bulannya didasarkan pada pekerjaan yang telah dikerjakan dengan menyesuaikan segala hal yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Selain itu, tidak diperbolehkan pula bagi  pihak  pemberi  kerja  untuk  memberikan  upah  apabila  besaran  upah  tersebut tidak selaras  dengan peraturan hukum  yang telah mengatur terkait hal  tersebut. 25 Melihat fakta bahwa hubungan kerja antara kedua belah pihak telah terjalin sejak belasan  tahun  lalu,  hal  tersebut  sudah  cukup  menunjukan  bahwa  hak-hak  para pelaku  sebagai  pihak  penerima  kerja  selama  hubungan  hukum  tersebut  berjalan tentunya telah terpenuhi. Begitupun sebaliknya, hak-hak bank BNI sebagai pihak pemberi kerja juga pastinya telah terlaksana. Maka, unsur penerimaan upah yang disebutkan dalam pembahasan pertama pun dirasa telah terpenuhi.
Perihal  apakah  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  para  pelaku  memiliki  kaitan erat dengan “ jobdesc ”  yang dilakukan serta terjadi saat jam kerja atau tidak, hal tersebut  dapat  ditinjau  dari  fakta-fakta  yang  terkuak  dalam  persidangan.  Bahwa merujuk  pada  bukti-bukti  yang  ada  pada  persidangan  menunjukan  seluruh perbuatan-perbuatan  yang  dilakukan  Farahdhiba  Yusuf  dkk  antara  lain memalsukan  mutasi  rekening  tabungan  nasabah,  membuat  program  palsu  yang mengatasnamakan  bank  BNI,  menghimpun  dana  nasabah  yang  berasal  dari progam  palsu  tersebut,  serta  menyelewengkan  kartu  debit  pribadi  milik  nasabah untuk  menguntungkan  diri  sendiri.  Nampak  jelas  bahwa  seluruh  perbuatan  yang dilakukan  oleh  mereka  seluruhnya  berkaitan  dengan  tanggung  jawab  yang dipegangnya  serta  tentunya  perbuatan-perbuatan  tersebut  hanya  dapat  dilakukan pada saat berlangsungnya jam kerja tanpa diketahui oleh pihak lain.
Untuk  menyangkal  gugatan  yang  dilakukan  oleh  para  nasabah  yang merupakan  korban  dalam  perkara  ini  pihak  bank  BNI  harus  bisa  membuktikan bahwa  perbuatan  tersebut  terjadi  diluar  kendali  dari  pihak  bank.  Namun  pada faktanya bank BNI sebagai pihak Tergugat tidak bisa menunjukkan bahwa ia tidak dapat mencegah perbuatan karyawannya. Hal ini membuktikan bahwa manajemen perusahaan  yang buruk serta pimpinan bank BNI Cabang Ambon  yang memiliki kinerja  rendah  sehingga  bisa  menyelewengkan  kewenangan  dan  kekuasaannya untuk  kepentingan  pribadi.  Dari  fakta-fakta  diatas  maka  berdasarkan  Pasal  1367
25 H  H  Afifah  and  I  Haryanto,  “Akibat  Hukum  Bagi  Perusahaan  Bila  Tidak  Mengikuti  Pengaturan Upah Minimum Bagi  Pekerja Di Indonesia,” Jurnal  Justitia:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Humaniora 9,  no.  2 (2022): 723, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i2.716-727.
Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban
Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank Sekar Ayu Dita, Atik Winanti
KUHPerdata  pihak  bank  BNI  Cabang  Ambon  selaku  Tergugat  berhak  dituntut pembayaran ganti rugi atas PMH yang timbul akibat perilaku para pimpinannya.
Hadirnya  transaksi  diantara  nasabah  dan  bank  akan  menghadirkan  hak  serta kewajiban tiap pihak yang harus dipenuhi. Dari sanalah kemudian memungkinkan timbulnya pelanggaran hak yang dilakukan baik sengaja maupun tidak disengaja. Sebagai pihak yang mengalami kerugian, seluruh hak-hak yang dimiliki oleh para nasabah  harus  dipenuhi. 26 Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan mendefinisikan  nasabah  sebagai  pihak  pengguna  jasa  bank.  Dengan  adanya kejadian  penyelewengan  kewenangan  dan  kekuasaan  dalam  jabatan  seorang pimpinan  bank  yang  menyebabkan  kerugian  pada  nasabah,  maka  perlindungan hukum  terhadap  nasabah  sebagai  pihak  konsumen  dalam  bidang  terkait  menjadi suatu urgensi  yang perlu diperhatikan. 27 Bahwasanya hak dan kewajiban nasabah telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen yang dimana salah satu haknya ialah hak mendapatkan ganti rugi atas hal  yang  dialami  apabila  hal  tersebut  menyinggung  hak  atau  kedudukannya sebagai nasabah.
Dengan  mempertimbangkan  Pasal  1367  KUHPerdata,  Undang-Undang Perbankan,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  serta  peraturan-peraturan  lain  yang  terkait.  Pada  akhirnya  Majelis Hakim  pada  perkara  ini  memutuskan  bahwa  pihak  bank  BNI  sebagai  pihak Tergugat dalam perkara ini wajib membayar ganti kerugian dengan total kerugian kurang  lebih  4,5  Milyar  rupiah  kepada  pihak  Penggugat.  Majelis  Hakim  dalam putusannya yang didasarkan dengan berbagai pertimbangan ini dirasa sudah tepat menetapkan  bahwa  bank  BNI  berhak  untuk  membayar  ganti  kerugian  kepada nasabah  yang  dirugikan  yang  tentunya  putusan  tersebut  didasarkan  pada peraturan-peraturan  hukum  terkait  serta  fakta-fakta  yang  terungkap  selama persidangan dilangsungkan.

## 4. PENUTUP
Bentuk  pertanggungjawaban  pengganti  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  1367 KUHPerdata  dikenal  dengan  konsep vicarious  liability .  Namun  bunyi  pasal tersebut  menimbulkan  multitafsir  karena  tidak  menjelaskan  terkait  sejauh  mana seseorang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pengganti.  Konsep  ini  tidak semata-mata  menganggap  seluruh  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  pegawai menjadi  tanggung  jawab  dari  majikan.  Penting  untuk  mengetahui  bahwasanya terdapat  kriteria-kriteria  yang  harus  dipenuhi  agar  pihak  pemberi  kerja  dapat dikenai pertanggungjawaban pengganti. Berdasarkan pertimbangan hukum dalam
26 Febriani Nur Fadilla, “Implementasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perbankan Menurut Kajian UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” Jurnal USM Law Review 2, no. 2 (2019): 239, https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2272.
27 Riadhi  Tedi  Putra,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  and  Ni  Made  Puspasutari  Ujianti,  “Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Pembobolan Rekening Nasabah Oleh Pegawai Bank,” Jurnal Interpretasi Hukum 1, no. 2 (2020): 182, https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2461.181-185.
Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank
Sekar Ayu Dita, Atik Winanti
putusan  Nomor  110/Pdt.G/2021/PN.Amb  kriteria-kriteria  tersebut  antara  lain terdapat  hubungan  hukum,  adanya  unsur  upah,  PMH  yang  dilakukan  berkaitan dengan  tanggung  jawab  pekerjaan  yang  dilakukan  serta  terjadi  pada  saat  jam kerja.  Setelah  terbukti  bahwa  seorang  pegawai  telah  melakukan  PMH  dan memenuhi  keseluruhan  unsur  yang  tertera  dalam  Pasal  1365  KUHPerdata,  maka untuk mengajukan pemenuhan ganti kerugian terhadap bank pihak yang dirugikan dalam perkara tersebut yakni nasabah harus membuktikan bahwa keempat kriteria yang  disyarakatkan  telah  secara  sah  terpenuhi.  Nasabah  bank  selaku  pengguna jasa  bank  berlandaskan  Pasal  4  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  memiliki  hak-hak  yang  harus  terpenuhi,  salah  satunya hak  ganti  rugi  atas  suatu  hal  yang  merugikan  kedudukannya  sebagai  nasabah. Lebih jauh terjadinya kerugian  yang  menimpa nasabah tersebut  diakibatkan oleh pihak bank yang lalai dan tidak mengimplementasikan prinsip kehati-hatian sesuai dengan apa yang telah diperintahkan dalam UU Perbankan. Maka dengan adanya tulisan ini diharapkan kedepannya penegak hukum dalam membuat produk hukum pada  setiap  pasalnya  harus  disertai  dengan  penjelasan  agar  tidak  menimbulkan multitafsir yang menyebabkan miskonsepsi dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA
Abduh, Rachmad. Hukum Perdata Dalam Yurisprudensi . 1st ed. Sumatera Utara:
PT. Bunda Media Group, 2020.
Afifah,  H  H,  and  I  Haryanto.  “Akibat  Hukum  Bagi  Perusahaan  Bila  Tidak Mengikuti Pengaturan Upah Minimum Bagi Pekerja Di Indonesia.” Jurnal Justitia:  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan  Humaniora 9,  no.  2  (2022):  723. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i2.716-727.
Agus,  Dede.  “Eksistensi  Hubungan  Industrial  Pancasila  Pasca  Disahkannya Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Cipta  Kerja.” Jurnal  Ius Constituendum 8, no. 1 (2023): 90. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i1.6276. Albabana,  Namira.  “Pertanggungjawaban  Hukum  Bank  Atas  Kelalaian Pegawainya  Terhadap  Debitur  Yang  Terkena  BI  Checking  (Studi  Putusan No.15/Pdt.G/2015/PN  WNO).” Jurnal  Esensi  Hukum 2,  no.  1  (2020):  60. https://doi.org/https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.24.
Ananto  Cahyono,  Henry.  “Akibat  Hukum  Pelanggaran  Prinsip  Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Bank.” Jurnal Syntax Admiration 3, no. 1 (2022): 125. https://doi.org/10.46799/jsa.v3i1.371.
Andi  Nova  Bukit.  “Pertanggungjawaban  Bank  Terhadap  Hak  Nasabah  Yang Dirugikan  Dalam  Pembobolan  Rekening  Nasabah  (Studi  Di  PT.  Bank Rakyat  Indonesia Tbk,  Kantor Cabang Medan  Gatot Subroto).” Jurnal  Ius Constituendum 4, no. 2 (2019): 184. http://dx.doi.org/10.26623/jic.v4i2.1656. Apriani,  Titin.  “Konsep  Ganti  Rugi  Dalam  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dan
Wanprestasi  Serta  Sistem  Pengaturannya  Dalam  Kuh  Perdata.” Ganec Swara 15, no. 1 (2021): 932. https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193.
Fadilla,  Febriani  Nur.  “Implementasi  Perlindungan  Konsumen  Dalam  Transaksi Perbankan  Menurut  Kajian  UU  No.  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan
Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank
Sekar Ayu Dita, Atik Winanti
Syariah.” Jurnal USM Law Review 2, no. 2 (2019): 239. https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2272.
Gunadi,  Fitriana.  “Upah  Proses  Dalam  Pemutusan  Hubungan  Kerja.” Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 4 (2021): 861. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2856. Hetiyasari,  Hetiyasari.  “Pertanggungjawaban  Hukum  Bagi  Perusahaan  Atas Batalnya  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu  Di  Masa  Pandemi  Covid-19.” Jurnal USM Law Review 5, no. 1 (2020): 332.
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4807.
Jonaedi  Efendi,  Johnny  Ibrahim. Metode  Penelitian  Hukkum  Normatif  Dan Empiris . 1st ed. Depok: Prenamedia Group, 2016. Juita, Subaidah Ratna, Dhian Indah Astanti, and Dian Septiandani. “Perlindungan
Hukum  Terhadap  Nasabah  Bank  Korban  Kejahatan  Skimming.” Jurnal USM Law Review 6, no. 1 (2023): 408. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6353. KepaniteraanMahkamahAgung. “Situs Web Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.” Kepaniteraan.Mahkamahagung.Go.Id, 2022. https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068- inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana.
Mihardja, A, C Kurniawan, and K Anthony. “Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini.” Jurnal  Education  and  Development 8,  no.  1  (2020):  73–81. https://doi.org/https://doi.org/10.37081/ed.v8i1.1503.
Muttaqin, Ahda, Elmina A Herysta, Pratama Putra Sadewa, Fakultas Hukum, and Universitas  Bangka.  “Telaah  Asas  Geen  Straf  Zonder  Schuld  Terhadap Pertanggungjawaban  Pidana  Penipuan  Melalui  Modus  Ritual  Mistis.” University of Bengkulu Law Journal 8, no. 1 (2023): 37. https://ejournal.unib.ac.id/ubelaj/article/view/25336.
Nardiman,  S  H. Penerapan  Asas  Vicarious  Liability  Terhadap  Korban Pelanggaran  Hak  Asasi Manusia  Yang  Berat .  Alumni,  2022. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=7rheEAAAQBAJ&oi=fnd
&pg=PP1&dq=keakuatan+and+underlying+cause+of+death+or+penyebab+
dasar+kematian+and+sertifikat+kematian+or+laporan+kematian&ots=1qZ3 n0xTQX&sig=-P3rpv_dTXlwt9LarMqSCCWi0WY.
Niasari,  Putri,  Sanusi,  and  Dahlan.  “Unsur  Perbuatan  Melawan  Hukum  Dalam Kasus  Pembuatan  Akta  Pendirian  Yayasan  Oleh  Notaris  (Studi  Putusan Pengadilan  Tinggi  Aceh  Nomor:  95/Pdt/2019/Pt.Bna).” Diversi  Jurnal Hukum 7, no. 2 (2021): 203.
https://doi.org/https://doi.org/10.32503/diversi.v7i2.1843.
Nurhayati, Yati. Pengantar Ilmu Hukum . 1st ed. Bandung: Nusa Media, 2020.
Papendang, Aprilya Altji. “Hak Dan Kewajiban Nasabah Bank Serta Perlindungan Hukum  Menurut  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998.” Lex Administratum IV, no. 3 (2016): 80. file:///C:/Users/tania/Downloads/hsm_administratum,+8.+privatum_Aprilya +Altji+Papendang.pdf.
Purnama,  Nizar  Sukma,  Gunawan  Gunawan,  and  Fahmi  Ali  Ramdhani  Ali Ramdhani.  “Efektivitas  Pengaturan  Upah  Tenaga  Kerja  Berdasarkan Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2020  Tentang  Cipta  Kerja.” Jurnal Pemuliaan Hukum 4, no. 1 (2021): 68.
Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban
Pengganti atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank
Sekar Ayu Dita, Atik Winanti
https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1449.
Putra,  Riadhi  Tedi,  I  Nyoman  Putu  Budiartha,  and  Ni  Made  Puspasutari  Ujianti.
“Bentuk  Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Terhadap  Pembobolan Rekening Nasabah Oleh Pegawai Bank.” Jurnal Interpretasi Hukum 1, no. 2 (2020): 182. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2461.181-185. Raharjanto,  Sondy, Madiasa Ablisar, and Sunarmi Sunarmi. “Analisis Perbuatan Melawan  Hukum  Dalam  Putusan  Pengadilan  Negeri  Medan  No. 3135/Pid.B/2014/Pn.Mdn.” Law  Jurnal 2,  no.  1  (2021):  27–42. https://doi.org/10.46576/lj.v2i1.1449.
Rosida, Zulkiflia Ainur. “Universitas Islam Malang.” Skripsi Universitas of ISlam Malang , 2020, 1.
Setyaningsih,  Annisa,  Siti  Hajati  Hoesin,  and  Junaedi  Adhikarna.  “Perbuatan Melawan  Hukum  Oleh  Pegawai  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah  Dalam  Hal Pembuatan  Akta  Jual  Beli  (Studi  Putusan  Pengadilan  Negeri  Mataram Nomor 16/Pid.B/2018/PN-MTR).” Garuda 2, no. 4 (2020): 44–64. Syahrir.,  Wandani,  Sabir  Alwy.,  and  Indar.  “Tanggung  Jawab  Hukum  Perdata Terhadap Tindakan  Malapraktik Tenaga Medis.” Amanna Gappa 31, no. 1 (2023): 1–11.
Waluyo,  Bing. “Kajian  Terhadap Perbuatan Melawan  Hukum  Berdasarkan Pada Pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata.” Cakrawala  Hukum: Majalah  Ilmiah  Fakultas  Hukum  Universitas  Wijayakusuma 24,  no.  1 (2022): 15. https://doi.org/10.51921/chk.v24i1.186. Widiastuti,  Y.  Sari  Murti. Asas  -  Asas  Pertanggungjawaban  Perdata .  1st  ed. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.