## TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP RUSAKNYA MINUTA AKTA YANG DISIMPAN OLEH NOTARIS

## Othman Ballan

## Universitas Jambi

## ABSTRAK
Pertanggungjawaban  notaris  terhadap  minuta  akta  yang  rusak  secara  administratif  berupa pemberhentian  sementara  dari  jabatannya  dimaksudkan  agar  notaris  tidak  melaksanakan  tugas jabatannya  untuk  sementara  waktu,  bentuk  pertanggungjawbaan  notaris  terhadap  minuta  akta  yang rusak  secara  perdata  berupa  penggantian  biaya,  ganti  rugi  dan  bunga  dan  bentuk pertanggungjawaban secara pidana terhadap minuta akta yang rusak jika notaris terbukti melakukan pelanggaan  dan  dijatuhkan  sanksi  dapat  dijadikan  dasar  notaris  yang  bersangkutan  diberhentikan sementara  dari  jabatannya  Pasal  9  ayat  (1)  UUJN  atau  diberhentikan  dengan  tidak  hormat  dari jabatannya Pasal 12 UUJN. Limitasi tanggung jawab notaris terhadap rusaknya minuta akta secara yuridis  yaitu  tidak  memiliki  batas  daluwarsa  dan  berlaku  seumur  hidup  Meskipun  protokol  notaris yang  telah  berhenti  menjabat  diserahkan  kepada  notaris  lain.  dan  limitasi  tanggung  jawab  notaris berdasarkan  umur  biologis  notaris  yaitu  pejabat  sementara  notaris,  notaris  pengganti  dan  notaris pengganti  khusus  adalah  sepanjang  masih  mempunyai  wewenang  untuk  menjalankan  tugas jabatannya sebagai notaris yaitu berumur 65 tahun sampai dengan umur 67 tahun.

## Kata kunci: Notaris, Minuta akta rusak dan Tanggung jawab

## PENDAHULUAN
Pengertian  notaris  didalam  Pasal  1  angka  1  UUJN-P  terkait  kewenangan  notaris Pasal  15  UUJN-P  memberikan  bahan  yang  terdapat  di  dalam  Undang-Undang  tersebut yang disebut Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta otentik dan  kewenangan  lainnya.  Seperti  yang  tertera  dalam  Pasal  15  UUJN  bahwa  Notaris berwenang  membuat  Akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan yang  diharuskan  oleh  Perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  para  pihak, kemudian Notaris juga diwajibkan untuk menyimpan Akta tersebut.
Akta Otentik sebagai alat bukti yang terkuat dan terpenuh memiliki peranan pent ing dalam  setiap  hubungan  hukum  dalam  kehidupan  masyarakat,  diantaranya  di  dalam hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan di dalam kebutuhan  hidup  lain.  Kebutuhan  akan  pembuktian  tertulis  berupa  Akta  Otentik  yang menentukan  secara  jelas  hak  dan  kewajiban,  menjamin  kepastian  hukum  dan  sekaligus diharapkan  pula  memberi  sumbangan  nyata  bagi  penyelesaian  perkara  secara  murah  dan cepat bagi masyarakat.
Notaris  sebagai  orang  kepercayaan,  wajib  untuk  merahasiakan  semua  apa  yan g diberitahu  kepadanya  dalam  jabatannya  tersebut.  Kewajiban  untuk  merahasiakan  suatu akta,  tidak  menjadi  soal  apakah  itu  oleh  mereka  terhadap  siapa  itu  ditentukan  atau dibebankan  secara  tegas  atau  tidak.  Jabatan  notaris  sebagai  jabatan  kepercayaan  dengan sendirinya  melahirkan  kewajiban  itu.  Kewajiban  itu  akan  berakhir  apabila  ada  suatu
kewajiban  menurut  hukum  untuk  berbicara,  yakni  apabila  seseorang  dipanggil  sebagai saksi. 1
Minuta  Akta  adalah  salah  satu  Arsip  Negara  dan  bisa  juga  dikatakan  bagian  paling penting  dari  seorang  Notaris,  di  dalam  Minuta  itu  berisi  kehendak  para  penghadap  atau para  pihak  dan  dibagian  akhir  akta  itu  tertera  tanda  tangan  para  pihak,  saksi  dan Notarisnya.  Sebelum  akta  itu  di  tanda  tangani,  Notaris  wajib  harus  membacakan  isi  dari akta  tersebut  agar  di  mengerti  oleh  para  penghadap.  Sekalipun  tidak  dibacakan,  para penghadap  harus  memberi  paraf  pada  setiap  akta  tersebut.  Apabila  Notaris  tidak menyimpan  Minuta  Akta  bahkan  tidak  membuat  Minuta  Akta,  bagaimana  kepastian hukum dari salinan akta yang dibuatnya.
Berdasarkan  hal  tersebut,  Akta  otentik  diakui  untuk  kepentingan  rakyat  yang memerlukan  bukti  atau  dokumen  yang  memiliki  otentisitas,  bukan  sekedar  kertas  namun yang  dimaksud  dibuat  dihadapan  pejabat  umum  dengan  disebutkan  kewenangannya  oleh UUJN  dibuat  dihadapan  Notaris  seperti  juga  dengan  yang  dimaksud  KUHPerdata  Pasal 1868 mengindahkan kewajiban yang oleh UUJN dibebankan kepadanya yaitu menyimpan minuta akta, menjamin keadaan minuta akta harus ada.
Ketika  Minuta  Akta  Notaris  rusak,  akibat  kelalaian  Notaris  yang  mengakibatkan kerugian  bagi  pihak  yang  memiliki  kepentingan  dalam  minuta  akta  tersebut,  dapat dikatakan Notaris tidak mengindahkan kewajiban yang oleh UUJN dibebankan kepadanya yaitu  menyimpan  minuta  akta,  menjamin  keadaan  minuta  akta  harus  ada.  Minuta  Akta memiliki  sifat  harus  dibuat  satu  dan  sekali  untuk  perbuatan  hukum  maka  tidak  akan  ada suatu  perbuatan  hukum  yang  memiliki  dua  minuta  akta.  Penjelasan  tersebut  memberikan makna  krusial  suatu  minuta  akta  yaitu  sebagai  satu-satunya  alat  bukti  bahwa  benar  apa yang dituangkan dalam akta terjadi dengan segala uraiannya.
Kasus hilang dan rusaknya seluruh dokumen yang ada dikantor Notaris terjadi pada peristiwa  bencana  alam  gelombang  tsunami  di  Wilayah  Provinsi  Nanggroe  Aceh Darussalam  dan  Kepualauan  Nias  Provinsi  Sumatera  Utara  yang  terjadi  pada  tanggal  26 Desember  2004. Bencana  gempa bumi  dan  tsunami  ini  tidak  hanya menyebabkan korban jiwa,  tetapi  juga  menyebabkan  kerugian  materil  yang  sangat  besar  bagi  masyarakat terutama yang mengalami kehancuran dan kehilangan harta bendanya. Selain itu kejadian ini  juga  berdampak  pada  Notaris-Notaris  yang  ada  di  daerah  yang  terkena  bencana khusunya  dibanda  Aceh.  Gempa  bumi  dan  tsunami  mengakibatkan  hancurnya  kantor Notaris  dan  yang  lebih  parahnya  lagi  menyebabkan  hilangnya  Minuta  Akta  Notaris  yang disimpan  dalam  bentuk Protokol  Notaris.  “Hal ini tentu  menjadi  permasalahan tersendiri dan harus dicarikan solusinya agar permasalahan mengenai Minuta Akta yang hilang dan rusak  tersebut  tidak  menjadi  polemik  yang  berkepanjangan  dan  dapat  merugikan  pihak- pihak terkait” 2 .
Kasus  rusaknya  dokumen  yang  disimpan  Notaris  juga  pernah  terjadi  pada      kantor “Notaris  Ardian  Permana  pada  awal  tahun  2019  yang  berkedudukan  di  Tegal  kantornya mengalami  kebakaran  akibat  korsleting  listrik  dan  berkas  klien  yang  tersimpan  di kantornya  hangus  terbakar” 3 .  Undang-undang  Jabatan  Notaris  tidak  mengatur  mengenai
1 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana , Bigraf Publishing, Yogyakarta, hlm. 4.
2 Lihat  Dian  Sutari  Widiyani. ”PertanggungJawaban  Notaris  Atas  Hilang  Atau  Rusaknya  Minuta  Akta  Yang Disimpan Akibat Bencana Alam” .  Tesis.  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum.  Universitas  Sumatera  Utara, 2011, hlm . 14.
3 Lihat Hatta Hasib Sani dan Eko Wahyudi, “ Tanggung Jawab Notaris Terhadap Berkas Klien yang Terbakar” , Jurnal Revolusi Indonesia,Volume 1, No.7, Juni 2021.
prosedur  penyimpanan  Minuta  Akta  yang  mana  seharusnya  jika  Minuta  Akta  tersebut merupakan  Arsip  Negara  maka  sudah  selayaknya  Minuta  Akta  itu  disimpan  dengan sebagai  semestinya  seperti  yang  tertulis  dalam  peraturan  tentang  kearsipan  bahwa  semua dokumen harus disimpan ditempat yang aman, kedap udara dan tahan api.
Berdasarkan kasus di atas apabila seseorang dirugikan karena perbuatan orang lain, sedang  diantara  mereka  telah  terjadi  hubungan  hukum  perjanjian  dalam  hal  ini  Notaris bukan  sebagai  pihak  dalam  Akta  namun  memiliki  kewajiban  untuk  menyimpan  Minuta Akta  dalam  kedudukannya.  Notaris  yang  kemudian  mengalami  kerusakan  dan  bahkan musnahnya  Minuta  Akta  sehingga  ada  kerugian  yang  diderita  maka  diberlakukan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, yang bebunyi bahwa tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian  terhadap  orang  lain,  mewajibkan  kepada  orang  yang  menyebabkan  kerugi an tersebut untuk mengganti kerugian atas perbuatannya.
Undang-undang jabatan notaris menyebutkan bahwa Notaris, Notaris pengganti dan pejabat  sementara  notaris  bertanggungjawab  atas  setiap  akrta  yang  dibuatnya  meskipun protokol  notaris  telah  diserahkan  atau  dipindahkan  ke  pada  pihak  penyimpanan  protokol notaris yang mana didalam Pasal tersebut terdapat pada Pasal 65 tidak menjelaskan secara spesifik  mengenai  batas  waktu  pertanggung  jawaban  notaris  terhadap  akta  otentik  maka disitu juga jelas tentang pertanggungjawaban minuta akta yang rusak dan yang dibuatnya sehingga  Pasal  tersebut  menyebabkan  kekaburan  norma  yang  memunculkan  pemahaman yang  multi  tafsir  dikalangan  notaris.  Notaris  sulit  membuktikan  minuta  akta  yang  rusak yang  pernah  dibuatnya  karena  uraian  didalam  Pasal  16  ayat  1  huruf  b  Undang-Undang Jabatan  Notaris  mendeskripsikan  kewajiban  mutlak  kepada  notaris  maka  konsekuensi hukum juga akan berlaku sama.

## PEMBAHASAN Bentuk Tanggung Jawab Notaris Terhadap Rusaknya Minuta Akta A. Tanggung Jawab Notaris Secara Administrasi
Tanggung  jawab  merupakan  sebuah  konsekuensi  yang  timbul  alibat  dari  perbuatan yang  dilakukan  oleh  individu.  Kemampuan  bertanggung  jawab  secara  teoritis  harus memenuhi unsur yang terdiri atas: 4
a. Kemampuan  untuk  membeda-bedakan  antar  perbuatan  yang  baik  dan  buruk,  yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
b. Kemampuan untuk  menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik  dan buruknya perbuatan tersebut.
Pada  hakikatnya  segala  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  individu,  baik  yang  sengaja maupun  tidak  disengaja  pada  akhirnya  harus  dimintakan  tanggung  jawab  terlebih  lagi apabila  perbuatan  tersebut  berkaitan  dengan  suatu  jabatan  atau  profesi.  Tanggung  jawab merupakan  suatu  prinsip  profesionalisme  yang  merupakan  wujud  dari  sebuah  komitmen yang harus dimiliki oleh notaris terhadap pelaksanaan jabatannya sebagaimana yang telah diatur dalam UUJN.
Tanggung  jawab  yang  dimiliki  oleh  notaris  menganut  prinsip  tanggung  jawab berdasarkan  kesalahan (based  on  fault  of  liability) .  Prinsip  tanggung  jawab  berdasarkan kesalahan harus memenuhi empat unsur pokok, yaitu: 5
4 Habib  Adjie,  2017, Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik ,  Refika Aditama, Bandung, hlm. 93.

## 2022-05-15
a. adanya perbuatan
b. adanya unsur kesalahan
c. adanya kerugian yang diderita
d. adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian
Sanksi terhadap notaris yang minuta nya rusak berupa pemberhentian sementara dari jabatannya  dimaksudkan  agar  notaris  tidak  melaksanakan  tugas  jabatannya  untuk sementara  waktu  sebelum  sanksi  berupa  pemberhentian  dengan  hormat  atau pemberhentian tidak hormat dijatuhkan pada notaris. Pemberian sanksi ini dapat berakhir dalam  bentuk  pemulihan  kepada  notaris  untuk  melaksanakan  tugas  jabatannya  kembali atau  ditindaklanjuti  dengan  sanksi  pemberhentian  dengan  hormat  atau  pemberhentian tidak hormat. Untuk memberikan kepastian maka pemberhentian sementara t ersebut harus ditentukan batas waktunya, sehingga nasib notaris tidak digantung. Sanksi pemberhentian sementara ini merupakan paksaan nyata, sedangkan sanksi pemberhentian dengan hormat atau  pemberhentian  dengan  tidak  hormat  ini  masuk  kedalam  ranah  sanksi  pencaburan keputusan yang menguntungkan.
Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu : 6 a. Sanksi Reparatif
Sanksi  ini  ditujukan  untuk  perbaikan  atas  pelanggaran  tata  tertib  hukum.  Dapat berupa  penghentian  perbuatan  terlarang,  kewajiban  perubahan  sikap/Tindakan sehingga  tercapai  keadaan  semula  yang  ditentukan,  Tindakan  memperbaiki  suatu yang  berlawanan  dengan  aturan.  Contohnya  paksaan  untuk  berbuat  sesuatu  untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.
b. Sanksi Punitif Sanksi  yang  bersifat  menghukum,  merupakan  beban  tambahan.  Sanksi  hukuman tergolong dalam pembalasan dan Tindakan preventif yang menimbulkan ketakukan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggaran-pelanggaran lainnya. Contohnya pembayaran denda kepada pemerintah, teguran keras.
c. Sanksi Regresif Sanksi  sebagai  reaksi  atas  suatu  ketidaktaatan,  dicabutnya  ha  katas  suatu  yang diputuskan  menurut  hukum,  seolah-olah  dikembalikan  kepada  pelanggar  keadaan hukum  yang  sebenarnya  sebelum  keputusan  diambil.  Contohnya  pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan.

## B. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata
Sanksi  keperdataan  ialah  sanksi  yang  dijatuhkan  terhadap  kesalahan  yang  terjadi akibat  wanprestasi  maupun  perbuatan  yang  melanggar  hukum (onrechtmatige daad) .Sanksi  secara  keperdataan  dapat  berupa  penggantian  biaya,  ganti  rugi  dan  bunga. Notaris  akan  dimintakan  sanksi  apabila  mendapat  gugatan  dari  para  penghadap  yang merasa  dirugikan  akibat  akta  yang  bersangkutan  cacat  hukum,  sehingga  mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum. 7
Akta  notaris  memiliki  kekuatan  pembuktian  sempurna,  namun  apabila  dilanggar ketentuan  tertentu,  maka  akan  terdegradasi  nilai  pembuktiannya  menjadi  akta  dibawah tangan.  Pasal  1869  KUHPerdata  menentukan  batasan  akta  notaris  yang  mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan:
5 Ibid , hlm.97
6 Ibid , hlm.106.
7 Ibid , hlm.93.

## 2022-06-15
1) tidak berwenangnya pejabat yang bersangkutan
2) tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan
3) cacat dalam bentuknya
Suatu  akta  yang  dinyatakan  batal  demi  hukum,  maka  akta  tersebut  dianggap  tidak pernah  ada  atau  tidak  pernah  dibuat,  sesuatu  yang  tidak  pernah  dibuat  tidak  dapat dijadikan  sebagai dasar suatu  tuntutan  dalam  bentuk  kompensasi  kerugian  yang biasanya berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.Akta notaris yang batal demi hukum tidak dapat dimintakan untuk memberikan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.
Penggantian  biaya,  ganti  rugi  dan  bunga  dapat  digugat  kepada  notaris  dengan mendasarkan  pada  hubungan  hukum  notaris  dengan  para  pihak  yang  menghadap notaris.Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dari akta yang dibuat oleh notaris, maka yang  bersangkutan  dapat  secara  langsung  mengajukan  tuntutan  secara  perdata  terhadap notaris  tersebut  sehingga  notaris  tersebut  dapat  bertanggung  jawab  secara  perdata  atas akta  yang  dibuatnya.Tuntutan  penggantian  biaya,  ganti  rugi  dan  bunga  terhadap  notaris, tidak  didasarkan  pada  kedudukan  alat  bukti  yang  berubah  karena  melanggar ketentuanketentuan tertentu dalam UUJN, tetapi didasarkan kepada hubungan hukum yang terjadi  antara  notaris  dan  para  pihak  yang  menghadap  notaris  tersebut.Sekalipun  notaris tersebut  telah  purna  bakti,  notaris  tersebut  tetap  harus  bertanggung  jawab  secara  perdata terhadap akta yang pernah dibuatnya.
Dalam  Pasal  84  ditentukan  ada  dua  jenis  sanksi  perdata,  jika  notaris  melakukan Tindakan  pelanggaran  terhadap  pasal-pasal  tertentu  dan  juga  sanksi  yang  sama  jenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya yaitu :
1. akta  notaris  yang  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  dibawah  tangan; dan
2. akta notaris yang batal demi hukum.
Akta  akibat  yang  seperti  itu,  maka  dapat  terjadi  alasan  bagi  pihak  yang  menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada notaris.
Akta  notaris  yang  mempunyai  kekutan  pembuktian  sebagai  dibawah  ini  tangan  dan akta  notaris  menjadi  batal  demi  hukum  adalah  dua  istilah  yang  berbeda.  Pasal  84  UUJN tidak  menegaskan  atau  tidak  menuntut  secara  tegas  ketentuan  Pasal -pasal  yang dikategorikan  seperti  itu.  Pasal  84  UUJN  mencampuradukan  atau  tidak  memberikan Batasan kedua sanksi tersebut, dan untuk menentukan bersifat alternatif dengan kata atau pada  kalimat  mengakibatkan  suatu  akta  hanya  mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai akta  dibawah  tangan  atau  suatu  akta  menjadi  batal  demi  hukum  oleh  karena  dua  istilah tersebut  mempunyai  pengertian  dan  akibat  hukum  yang  berbeda,  maka  perlu  ditentukan Pasal-pasal  mana  saja  yang  dikategorikan  sebagai  pelanggaran  dengan  saksi  akta  notaris mempunyai  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta  dibawah  tangan  atau  akta  menjadi  batal demi hukum.
Untuk menentukan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan dapat dilihat dan ditentukan dari:
1. Isi  Pasal-pasal  tertentu  yang  menegaskan  secara  langsung  jika  notaris  melakukan pelanggaran,  maka  akta  yang  bersangkutan  termasuk  akta  yang  mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
2. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, maka pasal lainnya
yang  dikategorikan  melanggar  menurut  Pasal  84  UUJN,  termasuk  kedalam  akta batal demi hukum.
Dengan  demikian  dapat  disimpulkan bahwa  akta  notaris yang  mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, jika disebutkan dengan tegas dalam Pasal yang besangkutan,  dan  yang  tidak  disebutkan  dengan  tegas  dalam  Pasal  yang  bersangkutan termasuk sebagai akta menjadi batal demi hukum.

## C. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana
Tanggung  jawab  notaris  secara  pidana  terhadap  kebenaran  materil  dalam  akta  yang dibuatnya.  Mengenai  ketentuan  pidana  tidak  diatur  di  dalam  UUJN,  namun  tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya  mengatur  sanksi  atas  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  notaris  terhadap  UUJN. Sanksi  pidana  terhadap  notaris  harus  dilihat  dalam  rangka  menjalankan  tugas  jabatan notaris.  Artinya  dalam  pembuatan  atau  prosedur  pembuatan  akta  harus  berdasarkan kepada  aturan  hukum  yang  mengatur  tentang  hal  itu,  yaitu  UUJN.  Jika  seluruh  prosedur telah dipenuhi dan tidak ada alasan untuk notaris berbuat dengan sengaja melawan hukum berkaitan dengan akta tersebut maka notaris tidak dapat dikenai sanksi pidana.
Sanksi  atas  pelanggaran  terhadap  UUJN  dapat  berupa  degradasi  kekuatan pembuktian  pada  akta  yang  bersangkutan.  Artinya,  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  dalam kapasitas yang demikian atau ada unsur yang tidak terpenuhi maka berakibat dimana akta tersebut tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah  tangan.  Dari  segi  administrasi,  terhadap  notarisnya  sendiri  dapat  diberikan  sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat. 8
Dengan  adanya  lebih  dari  satu  jenis  sanksi  yang  dapat  dijatuhkan  terhadap  notaris, berkaitan  dengan  kumulasi  sanksi  terhadap  notaris.  Dalam  kaidah  peraturan  perundang - undangan  dibidang  hukum  administrasi,  sering  tidak hanya memuat  suatu macam sanksi, tetapi  terdapat  beberapa  sanksi  yang  diberlakukan  secara  kumulasi,  ada kalanya  suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tidak hanya mengancak pelanggarannya dengan sanksi pidana, tapi pada saat yang sama mengancamnya dengan sanksi administrasi.
UUJN  tidak  mengatur  kumulasi  sanksi  sebagai  tersebut  diatas.  UUJN  hanya mengatur  sanksi  perdata  dan  sanksi  administrasi  dan  kedua  sanksi  ini  tidak  hanya dikumulasikan  dan  tidak  dapat  dilakukan  secara  bersama-sama,  karena  masing-masing sanksi  tersebut  dapat  dijatuhkan  karena  melakukan  jenis  pelanggaran  yang  berbeda  yang tersebut dalam Pasal 84 UUJN dan 85 UUJN. Demikian pula dengan sanksi yang lainnya, yaitu  sanksi  pidana  dan  kode  etik.  Sanksi-sanksi  tersebut  berdiri  sendiri  yang  dapat dijatuhkan oleh instansi yang diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi tersebut.
Jika  notaris  terbukti  melakukan  pelanggaan  dan  dijatuhkan  sanksi  tersebut  diatas tersebutr,  dapat  dijadikan  dasar  notaris  yang  bersangkutan  diberhentikan  sementara  dari jabatannya Pasal 9 ayat (1) UUJN atau diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya Pasal 12 UUJN.
Peraturan perundang-undangan yang ada sifatnya tidak lengkap. Tidak ada dan tidak mungkin  ada  peraturan  perundang-undangan  yang  lengkap  selengkaplengkapnya  sifatnya serta jelas sejelas-jelasnya. Tidak ada peraturan perundangundangan yang dapat mengatur seluruh  kegiatan  kehidupan  manusia  secara  tuntas,  lengkap,  dan  jelas.  Karena  kegiatan
8 Naskah  Akademik  Pembuatan  Draft  Rancangan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, hlm. 25.
2022-06-15
kehidupan  manusia  sangat  luas  baik  jenis  maupun  jumlahnya. 9 Dalam  hal  terjadi  ketidak lengkapan,  ketidak  jelasan  maupun  kekosongan  pengaturan  maka  harus  dilakukan penemuan  hukum  oleh  sistem  hukum  itu  sendiri.  Penemuan  hukum  yang  dimaksudkan dalam  hal  ini  tidak  harus  selalu  menemukan  konsep  hukum  baru  atau  menemukan  suatu teori  maupun  pengaturan  yang  baru,  melainkan  menggali  dari  pengaturan  hukum  yang telah  ada  sebelumnya  dan  menarik  ciri-ciri  khusus  tertentu  berdasarkan  teori  lama  yang sudah  ada.  Secara  sederhana  penemuan  hukum  dapat  dikatakan  sebagai  upaya  untuk menemukan  hukum  karena  hukum  yang  ada  tidak  lengkap  atau  tidak  jelas,  menelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan.  Hal  ini  bertujuan  untuk  mengisi  kekaburan  pengaturan  agar  terjadi kesesuaian dengan salah satu ciri sistem hukum bahwa hukum bersifat lengkap. Mengenai tanggung jawab secara pidana berdasarkan UUJN, lebih lanjut UUJN maupun draft UUJN memang tidak menjelaskan mengenai sanksi-sanksi yang jelas dan tegas berkaitan apabila seorang notaris melanggar kewajiban yang diatur dalam UUJN. Hal tersebut didasari pada kenyataan  bahwa  rumusan  UUJN  hanya  fokus  membahas  mengenai  sanksi  administratif dan perdatanya saja.

## Limitasi Tanggung Jawab Notaris Terhadap Rusaknya Minuta Akta A. Limitasi  Tanggung  Jawab  Notaris  Berdasarkan  Umur  Yuridis  Terhadap  Minuta Akta yang Rusak.
Menurut  Pasal  1  angka  (3)  UUJN  yang  dimaksud  dengan  notaris  pengganti  adalah seseorang  sementara  diangkat  sebagai  notaris  untuk  menggantikan  notaris  yang  sedang cuti,  sakit  atau  untuk  sementara  waktu  berhalangan  menjalankan  jabatannya  sebagai notaris.  Ketentuan Pasal  ini  untuk  kesinambungan jabatan  notaris sepanjang  kewenangan notaris masih melekat pada notaris yang digantikan.
Pasal  18  ayat  (1)  UUJN  mengatur  tempat  kedudukan  notaris  dan  menurut  Pasal  18 ayat (2) notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi provinsi dari tempat  kedudukannya. Pasal  18  UUJN  ini  mempunyai  arti  bahwa  notaris  wajib  berkedudukan  dikabupaten  atau kota dan mempunyai wilayah jabatan dalam lingkup wilayah provinsi. Notaris tidak hanya dapat  membuat  akta  untuk  masyarakat  yang  datang  ketempat  kedudukan  notaris,  tetapi notaris juga dapat membuat akta dengan datang kekota atau kabupaten lain dalam provinsi yang  sama  dan  pada  akhirnya  akta  wajib  dicantumkan  kota  atau  kabupaten  tempat  akta dibuat  dan  diselesaikan.  Tindakan  notaris  semacam  ini  bersifat  idental  saj a,  tidak  secara teratur dilakukan oleh notaris. Substansi Pasal 1 angka (4) UUJN dikaitkan dengan Pasal 18 UUJN menjadi ketentuan yang tidak berguna. Jika disebuah kabupaten atau kota hanya ada  seorang  notaris,  dan  notaris  tersebut  ingi  membuat  akta  untuk  dirinya,  maka  notaris yang  bersangkutan  datang  saja  kepada  notaris  yang  berkedudukan  dikabupaten  atau  kota lain sepanjang masih dalam provinsi yang sama, sehingga tidak perlu mengangkat notaris pengganti khusus untuk membuat akta yang kepentingan notaris yang bersangkutan.
Pejabat  sementara  notaris,  notaris  pengganti  dan  notaris  pengganti  khusus  pada intinya  mempunyai  kewenangan  yang  sama  dengan  notaris  sebagaimana  disebut  dalam Pasal 15 UUJN dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 UUJN dan laran gan sebagaimana tersebut dalam Pasal 17 UUJN.
Limitasi  Pertanggungjawaban  notaris  terhadap  minuta  akta  yang  rusak  tidak memiliki batas daluwarsa dan berlaku seumur hidup Meskipun protokol notaris yang telah
9 Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 26.
berhenti  menjabat  diserahkan  kepada  notaris  lain  yang  ditunjuk  oleh  majelis  pengawas daerah  bukan  berarti  beban  tanggungjawab  terhadap  sengketa  yang  muncul  dikemudian hari terhadap rusaknya minuta akta juga berpindah ke notaris lain yang diserahi tanggung jawab.  Oleh  karena  itu  tanggungjawab  notaris  terhadap  rusaknya  minuta  akta  tidak mempunyai Batasan waktu dalam menjalankan jabatannya.

## B. Limitasi Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Umur Biologis
Pertanggungjawaban  notaris  yang  berlaku  seumur  hidup  terhadap  minuta  akta  yang rusak,  seorang  notaris  yang  telah  pensiun  yang  harusnya  dapat  menikmati  masa  tuanya dengan  tenang  dan  tanpa  beban  pikiran  yang  berat  akan  selalu  dibayang -bayangi  rasa cemas  dan  tidak  tenang  seumur  hidupnya.  Karena  bisa  saja  sewaktu-waktu  dia  harus dipanggil oleh penyidik sebagai saksi atau bahkan menjadi tersangka berkaitan akta yang dibuatnya.  Hal  ini  tentunya  sangat  bertentangan  dengan  nilai-nilai  kemanusiaan  yang membedakan  manusia  dengan  makhluk  lainnya.  Kemanusiaan  mengharuskan  setiap individu  untuk  dapat  bersikap  dan  memperlakukan  manusia  yang  lain  secara  manusiawi. Dengan  memanusiakan  manusia,  seseorang  mampu  menjaga  harkat  martabat kemanusiaannya.
Menanggalkan  nilai-nilai  kemanusiaan  sama  halnya  memposisikan  diri  bukan sebagai  makhluk  yang  lebih  tinggi  derajatnya  dibandingkan  makhluk  lainnya.  Tanpa berpegang  pada  nilai-nilai  kemanusiaan  seseorang  akan  dengan  mudah  merendahkah harkat martabat orang lainnya. Hanya dengan nilai-nilai kemanusiaanlah seorang manusia dapat menjadi lebih toleran dan humanis. Oleh karena itu, memberi beban t anggungjawab terhadap rusaknya minuta akta kepada notaris hingga seumur hidup telah merampas hak - hak  kemanusiaanya.  Karena  dalam  rentang  usia  tersebut,  notaris  akan  mengalami penurunan memori otak yang berdampak pada daya ingatnya terkait akta yang telah r usak dikantornya  dan  siapa  saja  pihak-pihak  yang  pernah  menghadap  kepadanya.  Belum  lagi jika  ternyata  juga  terdapat  gangguan  kesehatan  yang  dialami  notaris  yang  telah  pensiun yang  sifatnya  tetap  dan  permanen.  Hal  itu  akan  sangat  menggangu  rasa  ketenangan  d an kenyamanan  dalam  menjalani  masa  tuanya.  Pentingnya  nilai  kemanusiaan  adalah  untuk menciptakan  rasa  aman,  nyaman  tentram  kepada  setiap  manusia  terutama  kepada  orang yang  tidak  mampu  lagi  diberikan  beban  tanggungjawab  yang  berat  karena  kondisi  fisik dan psikis yang melemah.
Sedangkan  dalam  ketentuan  Pasal  63  ayat  4  ditegaskan  bahwa  notaris  yang  telah berakhir masa jabatannya harus menyerahkan protokol notarisnya kepada notaris lain yang ditunjuk  menteri  atas  usul  Majelis  Pengawas  daerah.  Meskipun  protokol  notaris  yang pensiun  telah  diserahkan  kepada  notaris  lain,  bukan  berarti  tanggung  jawab  terhadap permasalahan  yang  muncul  dikemudian  hari  beralih  kepada  notaris  pemegang  protokol notaris  yang  telah  pensiun.  Karena  dalam  Undang-Undang  Jabatan  Notaris  Perubahan tidak  ada  satu  Pasalpun  yang  mewajibkan  notaris  pemegang  protokol  untuk bertanggungjawab  terhadap  terjadinya  sengketa  atas  akta  yang  dibuat  oleh  notaris  dan rusaknya minuta akta yang terjadi dikantor notaris yang telah pensiun. Karena kewajiban notaris  pemegang  protokol  notaris  yang  telah  pensiun  hanya  sebatas  pada  mengeluarkan salinan akta dan grosse akta.
Pembatasan  pada  umur  notaris  atau  karena  alas  an  lain,  merupakan  Batasan  bagi notaris sudah tidak dapat melakukan kewenangan apapun. Batas umur atau  karena alasan lain tersebut tidak berlaku untuk pejabat sementara notaris, pejabat pengganti dan notaris khusus. Hal ini dikaitkan dengan pengertian pejabat sementara notaris Pasal 1 Angka (2), notaris pengganti Pasal 1 Angka (3) dan notaris khusus Pasal 1 Angka (4) UUJN.
Pejabat  sementara  notaris  dan  notaris  pengganti  melaksanakan  kewenangan  notaris serta notaris pengganti khusus Pasal 33 ayat (2) UUJN. Pelaksanaan tugas jabatan notaris oleh  pejabat  sementara  notaris,  notaris  pengganti  dibatasi  oleh  waktu   yang  ditentukan dalam  surat  keputusan  pengangkatannya.  Jika  waktunya  sudah  selesai,  maka  pejabat sementara  notaris  wajib  menyerahkan  Kembali  jabatan  dan  protokolnya  kepada  notaris yang  ditujukan  oleh  majelis  pengawas  notaris,  dan  notaris  pengganti  wajib  m enyerahkan Kembali jabatan dan  protokolnya kepada  notaris  yang  digantikannya. sedangakan  notaris pengganti  khusus  hanya  untuk  akan  tertentu  saja  sesuai  dengan  yang  tercantum  dalam surat  keputusannya.  Dengan  demikian,  pejabat  sementara  notaris,  notaris  peng ganti  dan notaris khusus dalam melaksanakan jabatannya bersifat sementara.
Batas  kewenangan  notaris,  pejabat  sementara  notaris,  notaris  pengganti  dan  notaris pengganti  khusus  berbeda.  Batas  kewenangan  pejabat  sementara  notaris  dan  notaris pengganti  berakhir  batas  ketika  batas  yang  tercantum  dalam  surat  keputusannya  telah habis  dan  notaris  pengganti  khusus  berakhir  masa  jabatannya  ketika  akta  yang  wajib dibuatnya sesuai surat keputusannya selesai dibuat.
Ketika  seorang  notaris  pension  atau  diberhentikan  sebagai  notaris  dan  pejebat sementara  notaris,  notaris  pengganti  sudah  selesai  melaksanakan  tugas  jabatannya  sesuai dengan  keputusannya  penganggkatannya,  dan  notaris  pengganti  khsusus  telah  membuat akta  yang  wajib  dibuat  sesuai  yang  tercantum  dalam  surat  keputusan  pengangkatannya, maka  telah  selesai  pula  pertanggungjawaban  mereka  dalam  melaksanakan  tugas jabatannya.
Ada  kerancuan  mengenai  batas  pertanggungjawaban  notaris,  notaris  pengganti  dan notaris  pengganti  khsus  dan pejabat sementara notaris  berdasarkan  pasal  65  UUJN,  yaitu meskipun  semua  akta  yang  dibuat  oleh  notaris telah diserahkan  atau dipindahkan kepada pihak  penyimpan  protokol  notaris,  hal  ini  berarti  meskipun  sudah  berhenti  atau  pensiun sebagai  notaris,  notaris  pengganti  dan  notaris  pengganti  khusus  masih  harus bertanggungjawab sampai hembusan nafas terakhir. Yang logis yaitu jika seorang notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus dan pejabat sementara notaris yang sudah tidak  mejabat  lagi  meskipun  yang  bersangkutan  masih  hidup,  dan  notaris  penyimpan protokol  wajib  memperlihatkan  atau  oleh  notaris  penyimpan  prokol  atau  oleh  Majelis Pengawas  Daerah  untuk  protokol  notaris  berumur  25  tahun  atau  lebih  Pasal  63  ayat  (5) UUJN.  Berdasarkan  pengertian  seperti  itu,  keberadaaan  Pasal  65  UUJN  terserbut  tidak sesuai  dengan  makna  bahwa  akta  notaris  sebagai  akta  otentik  yang  mempunyai  nilai pembuktian yang sempurna.
Batas pertanggungjawaban notaris, pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris  pengganti  khusus  dapat  diminta  sepenjang  mereka  masih  berwenang  dalam melaksanakan  jabatan  sebagai  notaris  atau  kesalahan-kesalahan  yang  dilakukan  dalam menjalankan  jabatannya  sebagai  notaris  dan  saksi-saksi  yang  dapat  dikenakan  terhadap notaris  dapat  dijatuhkan  sepanjang  notaris,  pejabat  sementara  notaris,  notaris  pengganti dan notaris pengganti khusus masih berwenang untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris.  Dengan  konstruksi  pertanggungjawaban  seperti di  atas  tidak  akan  adalagi notaris pejabat  sementara  notaris,  notaris  pengganti  dan  notaris  pengganti  khusus  diminta pertanggungjawabannya  lagi  setelah  yang  bersangkutan  berhenti  dari  tugas  jabatannya sebagai notaris.
Konstruksi  pertanggungjawaban  seperti  ini  sesuai  dengan  jiwa  Pasal  1870  Kita Undang-Undang  Hukum  Perdata  bahwa  suatu  akta  otentik  memberikan  diantara  para
pihak  beserta  para  ahli  warisnya  atau  orang-orang  yang  mendapat  hak  dari  pada  mereka, suatu bukti yang sempurna apa yang dimuat didalamnya.
Penyimpanan  protokol  notaris  oleh  notaris  pemegang  protokol  merupakan  suatu upaya  untuk  menjaga  umur  yuridis  akta  notaris  sebagai  alat  bukti  yang  sempurna  bagi para  pihak  atau  ahli  warisnya  tentang  segala  hal  yang  termuat  dalam  akta  tersebut.  Akta notaris  dalam  bentuk  Salinan  selamanya  aka  ad  ajika  disimpan  oleh  yang  bersangkutan, dan  dalam  bentuk  minuta  juga  akan  ada  selamanya,  yaitu  disimpan  oleh  notaris  sendiri atau  oleh  notaris  pemegang  protokol  atau  Majelis  Pengawas  Daerah.  Meskipun  notaris meninggal dunia tetapi akta notaris akan tetap ada dan mempunyai umur yuridis melebihi umur biologis.
Dengan  demikian  pertanggungjawaban  notaris,  pejabat  sementara  notaris,  notaris pengganti  dan  notaris  pengganti  khusus  adalah  sepanjang  masih  mempunyai  wewenang untuk menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris.

## PENUTUP
Bentuk  pertanggungjawaban  notaris  terhadap  minuta  akta  yang  rusak  secara administratif  berupa  pemberhentian  sementara  dari  jabatannya  dimaksudkan  agar  notaris tidak  melaksanakan  tugas  jabatannya  untuk  sementara  waktu  sebelum  sanksi  berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak hormat dijatuhkan pada notaris.
Pemberian  sanksi  ini  dapat  berakhir  dalam  bentuk  pemulihan  kepada  notaris  untuk melaksanakan tugas jabatannya kembali atau ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian dengan  hormat  atau  pemberhentian  tidak  hormat,  bentuk  pertanggungjawbaan  notaris terhadap minuta akta yang rusak secara perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga dan bentuk pertanggungjawaban secara pidana terhadap minuta akta yang rusak jika notaris terbukti melakukan pelanggaan dan dijatuhkan sanksi dapat dijadikan dasar notaris yang  bersangkutan  diberhentikan  sementara  dari  jabatannya  Pasal  9  ayat  (1)  UUJN  atau diberhentikan  dengan  tidak  hormat  dari  jabatannya  Pasal  12  UUJN  dan  Limitasi tanggungjawab notaris terhadap rusaknya minuta akta secara yuridis yaitu tidak memiliki batas daluwarsa dan berlaku seumur hidup meskipun protokol notaris yang telah berhenti menjabat  diserahkan  kepada  notaris  lain  yang  ditunjuk  oleh  majelis  pengawas  daerah bukan  berarti  beban  tanggungjawab  terhadap  sengketa  yang  muncul  dikemudian  hari terhadap  rusaknya  minuta  akta  juga  berpindah  ke  notaris  lain  yang  diserahi  tanggung jawab.
Oleh  karena  itu  tanggungjawab  notaris  terhadap  rusaknya  minuta  akta  tidak mempunyai  Batasan  waktu  dalam  menjalankan  jabatannya  dan  limitasi  tanggungjawab notaris  berdasarkan  umur  biologis  notaris  yaitu  pejabat  sementara  notaris,  notaris pengganti  dan  notaris  pengganti  khusus  adalah  sepanjang  masih  mempunyai  wewenang untuk  menjalankan  tugas  jabatannya  sebagai  notaris  yaitu  berumur  65  tahun  sampai dengan umur 67 tahun.

## DAFTAR PUSTAKA

## SUMBER BUKU:
Habib  Adjie,  2017. Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai  Pejabat  Publik , Refika Aditama, Bandung.
Liliana  Tedjosaputro, Etika  Profesi  Notaris  dalam  Penegakan  Hukum  Pidana ,  Bigraf  Publishing, Yogyakarta.
Muhammad Adam, 1985. Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris , Sinar Bandung. Soetrisno,  2007. Diktat  Kuliah  tentang  Komentar  atas  Undang-Undang  Jabatan  Notaris ,  Buku  I, Medan.
Sudikno Mertokusumo, 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

## SUMBER LAIN:
Andi  Mamminanga,  2008.  Pelaksanaan  Kewenangan  Majelis  Pengawas  Notaris  Daerah  dalam Pelaksanaan  Tugas  Jabatan  Notaris  berdasarkan  UUJN,  Tesis,  Fakultas  Hukum  Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
Dian Sutari Widiyani, 2011. ”PertanggungJawaban Notaris Atas Hilang Atau Rusaknya Minuta Akta Yang  Disimpan  Akibat  Bencana  Alam” .  Tesis.  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum. Universitas Sumatera Utara.
Hatta  Hasib  Sani  dan  Eko  Wahyudi,  “ Tanggung  Jawab  Notaris  Terhadap  Berkas  Klien  yang Terbakar” , Jurnal Revolusi Indonesia,Volume 1, No.7, Juni 2021.