Local  Government  Response  To  Share  Ownership  Requirements  In  Regional Development Banks In Accordance With Government Regulation Number 54 Of 2017
Respon  Pemerintah  Daerah  Terhadap  Persyaratan  Kepemilikan  Saham  Di  Bank Pembangunan Daerah Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
Chindy Annisa Violeta 1 , Rahmat Febrianto 2*
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas, Indonesia 1,2 rahmatfebrianto@eb.unand.ac.id 1
* Corresponding Author

## ABSTRACT
This  study  analysed  the  effort  of  the  Local  Government  to  comply  the  requirements  of  shareholding condition  in  Regional  Development  Bank  as  the  Government  Regulation  Number  54,  2017.  This regulation  emphasized  that  shareholding  should  be  owned  by  one  of  the  regions  in  at  least  51%. Adapting period for this regulation is five years since the promulgation of the Regulation of the Minister Home Affair or also known as Permendagri No. 118 of 2018. Local Government are required to adjust their shareholding starting from 2019-2023. The research methodology used in this study is a qualitative method. Qualitative data were obtained through a documentation study in the form of annual reports of Regional Development Bank and Regional Income and Expenditure Budget (APBD). Data were obtained from the official websites of each Regional Development Bank and djkp.kemenkeu.go.id. Furthermore, semi-stuctured interviews were conducted for a deep result of this study. Interview were conducted at the  office  of  Regional  Financial  and  Asset  Management  Agency  (BPKAD)  of  West  Sumatra  Province, Regional Financial and Asset Management Agensy (BPKAD) of Padang Panjang City, and Nagari Bank. The  analysis  procedure  done  in  this  study  as  data  reduction,  data  presentation,  and  conclusions. Therefore, there are still many capital deficiencies thet need to be met by the Local Government in order to comply the minimum 51% shareholding requirement of the Regional Development Bank until 2023. This condition indicated that the Local Government has not been able to optimize there shareholding of the  Regional  Development  Bank.  One  of  the  reasons  is  that  the  Local  Government  does  not  have sufficient funding sources yet to meet their shareholding of the Regional Development Bank until 2023. The  Local  Governments  generally  has  their  focus  more  on  the  main  priorities.  The  efforts  have  been made  by  the  Local  Government  is  that  they  have  tried  in  stages  to  allocate  their  capital  investment budget annually.
Keywords: Regional Shareholding, Equity Participation, Regional Development Bank

## ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis terkiat upaya Pemerintah Daerah untuk memenuhi persyaratan kepemilikan saham di Bank Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. yang mengharuskan kepemilikan saham minimal 51% dimiliki oleh salah satu daerah. Masa penyesuaian yang diberikan adalah lima tahun sejak Permendagri No. 118 Tahun 2018 diundangkan. Pemerintah Daerah wajib  melakukan  penyesuaian  kepemilikan  sahamnya  mulai  dari  tahun  2019-2023.  Metode  Penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif.  Data  kualitatif  diperoleh  melalui  studi dokumentasi berupa laporan tahunan BPD dan APBD Pemerintah Daerah. Data diperoleh dari website resmi BPD masing-masing dan djkp.kemenkeu.go.id . Selanjutnya dilakukan wawancara semi terstruktur untuk pendalaman hasil penelitian. Wawancara dilakukan pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat, BPKAD Kota Padang Panjang, dan Bank Nagari. Prosedur analisis data yang dilakukan dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Oleh karena itu, masih banyaknya kekurangan modal yang harus  dipenuhi  oleh  Pemerintah  Daerah  agar  bisa  memenuhi  syarat  kepemilikan  saham  minimal  51% pada  BPD  hingga  tahun  2023.  Kondisi  ini  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  belum  dapat mengoptimalkan kepemilkan sahamnya pada BPD. Salah satu penyebabnya adalah karena Pemerintah Daerah  belum  memiliki  kemampuan  sumber  pendanaan  yang  cukup  untuk  memenuhi  kepemilikan sahamnya pada BPD hingga 2023. Pemerintah Daerah pada umumnya lebih memfokuskan pada prioritas
utama.  Upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  yaitu  sudah  berusaha  secara  bertahap dengan mengalokasikan anggaran penyertaan modal setiap tahunnya.
Kata Kunci: Kepemilikan Saham Daerah, Penyertaan Modal, Bank Pembangunan Daerah

## 1. Pendahuluan
Kebijakan  pengoptimalan  pedapatan  asli  daerah  dapat  ditempuh  dengan  berbagai upaya.  Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  adalah  dengan melakukan investasi saham pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Akan tetapi selama ini pendapatan  asli  daerah  yang  bersumber  dari  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan  masih  relatif  kecil  dan  tidak  mencapai  target  yang  dianggarkan (djkp.kemenkue.go.id,  2022).  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  belum  secara optimal  dalam  mengelola  Badan  Usaha  Milik  Daerah  yang  menjadi  sumber  pendapatannya. Belum  optimalnya  pengelolaan  investasi  Pemerintah  Daerah  pada  BUMD  dapat  dilihat  dari proporsi kepemilikan sahamnya pada BUMD (Sucahyo et al., 2023).
Besarnya  proporsi  investasi  berupa  kepemilikan  saham  pada  Badan  Usaha  Milik Daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2017 pasal 5  ayat  2  menyatakan  bahwa  BUMD  yang  berbentuk  perseroan  terbatas  modalnya  terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh satu daerah. Permendagri Nomor 118 tahun 2018 menjelaskan bahwa perusahaan daerah yang menjadi BUMD dengan kepemilikan  saham  di  bawah  51%,  daerah  tersebut  wajib  untuk  menyesuaikan  kepemilikan sahamnya menjadi paling sedikit 51% dalam jangka waktu lima tahun sejak peraturan tersebut diundangkan  pada  tahun  2019.  Jadi  Pemerintah  Daerah  wajib  melakukan  penyesuaian kepemilikan sahamnya mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2023.
Namun masih banyak daerah yang kepemilikan sahamnya pada BUMD masih kurang dari  yang  telah  ditetapkan  teruma  pada  Bank  Pembangunan  Daerah  (bps.go.id,  2022). Sebagian  besar  kepemilikan  saham  Pemerintah  Daerah  pada  BPD  hingga  tahun  2022  masih kurang  dari  51%.  Dari  beberapa  BPD  di  Indonesia  kepemilikan  yang  paling  mendekati  batas minimum 51% di tahun 2022 adalah kepemilikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat  yaitu  sebesar  50.40%  di  Bank  Kalbar.  Kepemilikan  tertinggi  kedua  adalah  Pemerintah Daerah  Provinsi  Jawa  Tengah  yaitu  sebesar  50.04%  di  Bank  Jateng.  Namun  permasalahan lainnya  adalah  bagaimana  kontribusi  dari  BUMD  itu  sendiri  yang  kurang  berperan  sebagai sumber  pendapatan  bagi  Pemerintah  Daerah.  Pendirian  perusahaan  daerah  adalah  untuk memperoleh  keuntungan  yang  kemudian  dapat  digunakan  untuk  pembangunan  daerah (Nugraha,  2019).  Untuk  itu  Daerah  harus  bisa  memilih  bidang  usaha  yang  memang memberikan hasil yang menguntungkan (Wineh, 2021).
Pemerintah  Provinsi  Sumatera  Barat  adalah  pemilik  saham  terbesar  pada  Bank Pembangunan Daerah atau Bank Nagari. Kepemilikan sahamnya yaitu sebesar 32,14% di akhir tahun  2022.  Bank  Nagari  merupakan  salah  satu  BUMD  yang  memberikan  kontribusi  yang cukup  tinggi  pada  Pemerintah  Daerah.  Sebagian  besar  pendapatan  yang  berasal  dari pengelolaan  hasil  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  berasal  dari  kontribusi  Bank  Nagari (djkp.kemenkeu.go.id, 2022).
Tabel 1. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan kontribusi dividen untuk
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 - 2021 Tahun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Dividen Presentase Penerimaan Dividen Target Realisasi 2019 134,200,000,000.00 94,938,376,008.38 77,294,364,336.00  81.42% 2020 103,900,375,092.00 94,747,256,568.00 83,984,671,120.00  88.64% 2021 103,400,743,927.00 81,270,000,000.00 74,200,547,488.00  91.30%
2022 100,908,864,555.00 100,650,964,555.00 91,966,856,304.11  91.37%
sumber: diolah dari djpk.kemenkue.go.id
Berdasarkan tabel 1. dapat diketahui pendapatan yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dalam  PAD  sebagian  besar  merupakan  kontribusi  dari penerimaan  dividen  dari  Bank  Nagari.  Tahun  2019-2022  besarnya  kontribusi  dividen  yang berasal dari Bank Nagari masing-masing sebesar 81.42%, 88.64%, 91.30%, dan 91.37%. Sisanya berasal  dari  pendapatan  lainnya.  Selain  itu,  berdasarkan  data  yang  diperoleh  dari  laporan tahunan  Bank  Nagari  tahun  2019–  2022,  perusahaan  menunjukkan  kinerja  yang  baik  dan kesehatan bank dalam kondisi sehat. Akan tetapi, berdasarkan data yang diperoleh dari APBD, dalam  realisasinya  pendapatan  yang  berasal  dari  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang dipisahkan belum dapat mencapai target.
Sehingga Bank Nagari patut mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat karena  Bank  Nagari  menyumbang  untuk  PAD  yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  BUMD lainnya.  Jika  dimaksimalkan  pengelolaannya  maka  akam  memberikan  kontribusi  yang  lebih besar  untuk  pendapatan  asli  daerah.  Hal  ini  lah  yang  mendorong  Pemerintah  Daerah  untuk patut  mempertimbangkan  melakukan  penyesuaian  kepemilikan  sahamnya  pada  Bank Pembangunan  Daerah  dengan  batas  waktu  yang  telah  ditetapkan.  Salah  satu  sumber  yang dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  yaitu  dengan  melakukan  penambahan  penyertaan modal (Solekha, 2021).
Penyertaan  modal  oleh  Pemerintah  Daerah  bersumber  dari  APBD  tahun  anggaran berjalan  pada  saat  penyertaan  atau  penambahan  penyertaan  modal  tersebut  dilakukan, Penyertaan  modal  Pemerintah  Daerah  dapat  berasal  dari  APBD  dengan  syarat  APBD diperkirakan  surplus.  Akan  tetapi,  berdasarkan  Permendagri  No.  77  Tahun  2020  penyertaan modal  juga  dapat  dilakukan  Pemerintah  Daerah  walaupun  APBD  tidak  surplus  sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud peraturan tersebut adalah Peraturan  Daerah  mengenai  penyertaan  modal  daerah  bersangkutan.  Sehingga  dengan melakukan penyertaan modal inilah yang dapat memperkuat struktur permodalan Pemerintah Daerah, termasuk sebagai sumber pendanaan untuk mencukupi modal kepemilikan sahamnya.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Novindriastuti & Purnomowati (2020)  yang  melakukan  penelitian  pada  Pemerintah  Daerah  Provinsi  di  Indonesia.  Mereka menyebutkan  bahwa  sebagian  besar  perusahaan  daerah  belum  mampu  memberikan keuntungan  yang  diharapkan  karena  pengelolaan  BUMD  yang  ada  belum  optimal.  Namun, temuan mereka tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Bukhori (2022) yang meneliti efektivitas  penyertaan  modal  dalam  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah  di  Kabupaten Bandung  Barat.  Hasil  penelitiannya  menemukan  bahwa  penyertaan  modal  pada  perusahaan daerah secara umum sudah berjalan dengan efektif.
Penelitian  ini  menganalisis  kemampuan  Pemerintah  Daerah  untuk  memenuhi  syarat kepemilikan saham di Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Kami tertarik untuk meneliti pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia karena kepemilikan saham Pemerintah Daerah hingga tahun 2022 masih banyak di bawah 51% sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 mengatur bahwa kepemilikan saham minimal 51% harus dimiliki oleh salah satu Pemerintah  Daerah.  Pada  penelitian  sebelumnya,  penelitian  menganai  analisis  kemampuan Pemerintah Daerah untuk memenuhi syarat kepemilikan saham di Bank Pembangunan Daerah belum banyak dilakukan.
Dari  hasil  penelitian  diharapkan  dapat  memberikan  bukti  empirik  tentang  besaran kepemilkan  saham  Pemerintah  Daerah  pada  BPD  di  Indonesia  setelah  Permendagri  No.  118 Tahun  2018  diundangkan  hingga  tahun  2022.  Hasil  penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat memberikan  bukti  kemampuan  sumber  pendanaan  untuk  mencukupi  modal  Pemerintah Daerah  untuk  mencapai  kepemilikan  sahamnya.  Selain  itu  penelitian  ini  diharapkan  dapat
menjelasakan  penyebab  dan  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  dalam menyesuaikan  kepemilikan  sahamnya  pada  BPD.  Peneliti  seanjutnya  diharapkan  dapat menyempurnakan penelitian sejenis dengan mengeliminasi keterbatasan yang ada.

## 2. Tinjauan Pustaka Teori Institusional
Teori Institusional ( institusional theory ) mengatur desain sosial. Hipotesis institusional menunjukkan bagaimana desain seperti rencana, aturan, standar, dan jadwal menjadi struktur yang  pasti  untuk  cara  berperilaku  sosial  (Dacin  et  al.,  2002).  Jadi  untuk  situasi  ini,  yayasan menggabungkan  prinsip-prinsip  nilai,  kecenderungan  tertentu,  namun  di  samping  itu  harus dilihat sebagai kegiatan yang terjadi dan bagaimana kegiatan ini diulang atau ditiru. Hipotesis institusional dalam pemeriksaan hirarkis dilengkapi dengan gagasan somorphism (DiMaggio et al.,  1983).  Untuk  situasi  ini,  masuk  akal  jika  unit  pemeriksaan  dalam  hipotesis  institusional adalah  asosiasi  lapangan,  khususnya  kumpulan  asosiasi  yang  secara  keseluruhan  menyusun kehidupan  institusional  yang  terdiri  dari  penyedia,  klien,  pengendali,  atau  pesaing  yang signifikan.  Kemudian,  pada  saat  itu,  asosiasi  tersebut  secara  konstan  diharapkan  untuk menyesuaikan diri dengan keadaannya saat ini. Interaksi ini disebut isomorphism .

## Teori Desentralisasi
Desentralisasi menurut Rondinelli (1999) adalah pertukaran kekuasaan dan kewajiban terkait  kemampuan  pemerintah  dari  pemerintah  pusat  ke  negara  bagian  terdekat,  lembaga semi-pemerintah, atau area rahasia. Desentralisasi di suatu negara mengingat penunjukan ahli untuk  pengaturan  jenis-jenis  bantuan  yang  ditawarkan  kepada  daerah  setempat  dari  pihak berwenang atau kantor pemerintah di tingkat pusat kepada pihak berwenang atau organisasi pemerintah  yang  lebih  dekat  dengan  daerah  setempat  yang  akan  dilayani  (Turner  &  Hulme, 1997).  Desentralisasi  adalah  agar  badan  legislatif  di  tingkat  lokal  dapat  mengembangkan kapasitas  mereka  yang  sebenarnya,  dengan  mengingat  adanya  pembagian  kewenangan dengan organisasi-organisasi di sekitarnya.

## Desentralisasi di Indonesia
Desentralisasi di Indonesia diatur dengan:
“Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan Daerah. Undang-Undang tersebut telah memberikan perubahan yang sangat signifikan untuk Pemerintah Daerah karena melibatkan transfer pertanggungjawaban dan keuangan dari pusat ke  daerah.  Kendala  yang  terjadi  mendorong  pemerintah  menginisiasi  penerapan  otonomi daerah”
Penerapan otonomi adalah hal yang normal bahwa pemerintahan yang dijalankan oleh negara lingkungan dapat membina distrik mereka. Pemerintahan yang dijalankan oleh negara bagian lingkungan lebih memahami hal-hal yang dibutuhkan oleh daerah mereka. Selain itu, mereka  juga  dapat  menggunakan  kemampuan  daerahnya  untuk  meningkatkan  pendapatan daerah. Setelah daerah diberikan kemandirian, distrik akan lebih otonom dalam memutuskan setiap  kegiatannya  dan  Pemerintah  Pusat  seharusnya  tidak  terlalu  dinamis  dalam  mengelola distrik.

## Investasi Pemerintah Daerah
Konsep  investasi  erat  kaitannya  dengan  otonomi  daerah  yang  mengacu  pada penanaman modal (Ismail, 2014). Penanaman modal dapat dilakukan dengan mengambil atau memperoleh hak kepemilikan saham.
“Permendagri  No.  52  Tahun  2012  menjelaskan  bahwa  investasi  Pemerintah  Daerah merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah
dalam  jangka  panjang  untuk  investasi  pembelian  surat  beharga  dan  investasi  langsung  yang mampu  mengembalikan  nilai  pokok  ditambah  dengan  manfaat  ekonomi,  sosial,  dan/atau manfaat  lainnya  dalam  jangka  waktu  tertentu.  Dengan  demikian  investasi  daerah  dapat menjadi salah satu faktor untuk kemajuan pembangunan daerah. Kegiatan perekonomian yang terus berjalan dapat meningkatkan pendapatn asli daerah”

## Sumber Dana Penyertaan Modal
Sumber  dana  penyertaan  modal  Pemerintah  Daerah  dapat  berasal  dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berjalan pada saat penyertaan atau penambahan  penyertaan  modal  tersebut  dilakukan.  Penyertaan  modal  Pemerintah  Daerah dapat berasal dari APBD dengan syarat APBD diperkirakan surplus.
Akan  tetapi,  Berdasarkan:  “Permendagri  No.  77  tahun  2020  penyertaan  modal  juga dapat dilakukan Pemerintah Daerah walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Untuk itu harus ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan. Dengan melakukan penyertaan modal inilah struktur permodalan Pemerintah Daerah di BUMD dapat diperkuat”

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif.  Penelitian  ini  berupaya  untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan respon dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk mencukupi kepemilikan saham pada Bank Pembangunan Daerah hingga tahun 2023  setelah  Permendagri  No  118  Tahun  2018  diundangkan  dan  menganalisis  kemampuan sumber  pendanaan  yang  dapat  mencukupi  modal  Pemerintah  Daerah  untuk  mencapai kepemilikan saham sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pada  penelitian  ini,  jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  dan  primer. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan Bank Pembangunan Daerah yang diperoleh dari situs resmi BPD masing – masing dan Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  (APBD)  yang  diperoleh  dari  website djkp.kemenkeu.go.id .  Penelitian  ini  juga menggunakan  data  primer  yang  digunakan  untuk  pendalaman  hasil  penelitian.  Guna mendapatkan  data  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  informan  yang  dilakukan  pada Badan  Pengelolaan  Kauangan  dan  Aset  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  dan  Badan Pengelolaan Keunagan dan Aset Daerah Kota Padang Panjang. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Badan dan Kepala Bidang Anggaran Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang. Selain itu, juga dilakukan wawancara pada pihak Bank Nagari yaitu bagian Komisaris.

## Teknik dan Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi dokumentasi dan wawancara. Studi dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan topic penelitian. Pada  penelitian  ini,  studi  dokumentasi  dilakukan  untuk  mengumpulkan  data  yang  berkaitan dengan  kepemilikan  saham  Pemerintah  Daerah  pada  Bank  Pembangunan  Daerah  berupa laporan  tahunan  Bank  Pembangunan  Daerah.  Selain  itu  juga  mengumpulkan  data  terkait dengan  sumber  pendanaan  untuk  mencukupi  kepemilikan  saham  berupa  data  Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Daerah.  Analsis  dilakukan  terkait  dengan  pengukuran  kemampuan keuangan  daerah  tahun  2023.  Data  data  tersebut  dapat  diakses  pada  situs  resmi  instansi terkait dan djkp.kemenkeu.go.id .

## Prosedur Analisis Data
Adapun  prosedur  analisis  data  yang  akan  dilakukan  adalah  sebagai  berikut  (Miles  & Huberman, 1994):

## 1. Data Reduction (Reduksi Data)
Setelah  data  primer  dan  sekunder  terkumpul  dilakukan  dengan  memilih  data,  membuat tema-tema, mengkategorikan, memfokuskan data sesuai bidangnya, membuang, menyusun data dalam suatu cara dan membuat rangkuman-rangkuman dalam satuan analisis.
2. Display Data (Penyajian Data)
Bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan  hasil  temuan  data  dalam  bentuk  uraian  kalimat  bagan,  hubungan  antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.
3. Penarikan Kesimpulan
Setelah data disajikan dan dilakukan interpretasi, atas hasil interpretasi tersebut nantinya akan dianalisa lebih lanjut dan mendalam agar dapat dihasilkan suatu kesimpulan.

## 4. Hasil dan Pembahasan
Kepemilikan  Saham  Pemerintah  Daerah  pada  Bank  Pembangunan  Daerah  Setelah Permendagri No. 118 tahun 2018 Diundangkan
Tabel 2. Kepemilikan Saham Pemerintah Daerah Pada Bank Pembangunan Daerah Tahun
2019 Hingga 2022 No Nama Perusahaan Kepemilikan Saham (%) Kepemilikan Terbesar 2019 2020 2021 2022 1 Bank SUMUT 46.76%  46.95%  47.19%  47.42%  Pemprov Sumatera Utara 2 Bank Nagari 32.07%  31.82%  32.10%  32.14%  Pemprov Sumatera Barat 3 Bank Jambi 23.23%  22.56%  22.49%  22.02%  Pemprov Jambi 4 Bank Bengkulu 43.32%  42.97%  42.97%  39.70%  Pemprov Bengkulu 5 Bank Lampung 31.72%  30.23%  42.86%  42.35%  Pemprov Lampung 6 Bank BJB 38.18%  38.18%  38.18%  38.52%  Pemprov Jawa Barat 7 Bank Jateng 50.23%  50.23%  47.69%  50.04%  Pemprov Jawa Tengah 8 Bank Kalbar 50.60%  50.88%  50.83%  50.40%  Pemprov Kalimantan Barat 9 Bank Kalsel 27.70%  26.76%  26.46%  26.74%  Pemprov Kalimantan Selatan 10 Bank Kaltimtara 36.53%  38.14%  37.60%  40.39%  Pemprov Kalimantan Timur 11 Bank Kalteng 42.68%  39.70%  42.27%  43.38%  Pemprov Kalimantan Tengah 12 Bank BPD Bali 43.93%  43.91%  43.02%  43.89%  Pemkab Badung 13 Bank NTB Syariah 43.13%  43.13%  42.83%  42.83%  Pemprov Nusa Tenggara Barat 14 Bank NTT 30.51%  29.05%  27.81%  26.84%  Pemprov Nusa Tenggara Timur 15 Bank SulutGo 37.27%  37.48%  36.36%  36.67%  Pemprov Sulut 16 Bank Sultra 36.21%  35.51%  36.19%  38.00%  Pemprov Sulawesi Tenggara 17 Bank MalukuMalut 43.65%  43.65%  41.96%  40.62%  Pemprov Maluku Sumber: Diolah dari laporan keuangan masing – masing BPD, 2023
Berdasarkan  hasil  yang  diperoleh  dalam  tabel  2  menunjukkan  bahwa  kepemilikan saham  Pemerintah  Daerah  pada  Bank  Pembangunan  Daerah  menunjukkan  angka  yang fluktuatif bahkan mengalami penurunan pada tahun penyesuaian. Hal tersebut menunjukkan bahwa  Pemerintah  Daerah  belum  dapat  mengoptimalkan  kepemilikan  sahamnya  pada  Bank pembangunan  Daerah  hingga  tahun  2022.  Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang  dilakukan oleh  Solekha,  (2021)  yang  menemukan  bahwa  penyertaan  modal  daerah  kepada  Badan
Uasaha  Milik  Daerah  kota  Bandung  belum  optimal.  Hal  ini  dikarenakan  tidak  efektifnya penerimaan  bagian  laba  atas  penyertaan  modal,  kurangnya  modernisasi,  kurang  efektifnya Kota  Bandung  dalam  memenuhi  target  penyertaan  modal  dan  kurang  leluasanya  cakupan usaha Badan Usaha Milik Daerah.
Tabel 3. Kekurangan Kepemilikan Saham dan Anggaran yang Dibutuhkan Untuk Mencapai
Kepemilikan Saham Hingga Tahun 2023 No Pemerintah Daerah Kepemilikan Saham  Tahun 2022 Kekurangan Kepemilikan Saham Anggaran yang Dibutuhkan untuk Mencapai Kepemilikan Saham Hingga tahun 2023 1 Pemprov Sumatera Utara 47.42% 3.58% 88,050,756,400.00 2 Pemprov Sumatera Barat 32.14% 18.86% 360,926,380,000.00 3 Pemprov Jambi 22.02% 28.98% 228,106,725,000.00 4 Pemprov Bengkulu 39.70% 11.30% 41,382,780,000.00 5 Pemprov Lampung 42.35% 8.65% 36,080,922,400.00 6 Pemprov Jawa Barat 38.52% 12.48% 328,190,921,215.00 7 Pemprov Jawa Tengah 50.04% 0.96% 42,462,050,000.00 8 Pemprov Kalimantan Barat 50.40% 0.60% 9,764,920,000.00 9 Pemprov Kalimantan Selatan 26.74% 24.26% 331,694,627,500.00 10 Pemprov Kalimantan Timur 40.39% 10.61% 406,558,350,000.00 11 Pemprov Kalimantan Tengah 43.38% 7.62% 116,086,410,000.00 12 Pemkab Badung 43.89% 7.11% 137,865,000,000.00 13 Pemprov Nusa Tenggara Barat  42.83% 8.17% 63,744,650,000.00 14 Pemprov Nusa Tenggara Timur 26.84% 24.16% 472,647,488,500.00 15 Pemprov Sulut 36.67% 14.33% 157,265,681,000.00 16 Pemprov Sulawesi Tenggara 38.00% 13.00% 80,415,036,682.88 17 Pemprov Maluku 40.62% 10.38% 45,548,080,000.00
Sumber: Diolah dari laporan keuangan masing – masing BPD, 2023 Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa kekurangan kepemilikan saham Pemerintah pada  Bank  Pembangunan  Daerah  cukup  tinggi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  masih  besarnya komposisi  yang  harus  dipenuhi  Pemerintah  Daerah  untuk  mencapai  kepemilikan  sahamnya hingga tahun 2023. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa hingga tahun 2022 kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah sebagian besar masih mengalami banyak kekurangan yang harus dipenuhi hingga tahun 2023.

## Kemampuan  Sumber  Pendanaan  yang  Dapat  Mencukupi  Modal  Pemerintah  Daerah  Untuk Mencapai Kepemilikan Saham Hingga 51%
Tabel 4. Anggaran penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun 2023
No  Pemerintah Daerah Anggaran yang Dibutuhkan untuk Mencapai Kepemilikan Saham Hingga tahun 2023 Anggaran Penyertaan Modal Tahun 2023 1 Pemprov Sumatera Utara 88,050,756,400.00 50,000,000,000.00 2 Pemprov Sumatera Barat 360,926,380,000.00 20,000,000,000.00 3 Pemprov Jambi 228,106,725,000.00 90,000,000,000.00
4 Pemprov Bengkulu 41,382,780,000.00 - 5 Pemprov Lampung 36,080,922,400.00 - 6 Pemprov Jawa Barat 328,190,921,215.00 231,000,000,000.00 7 Pemprov Jawa Tengah 42,465,050,000.00 70,000,000,000.00 8 Pemprov Kalimantan Barat  9,764,920,000.00 50,000,000,000.00 9 Pemprov Kalimantan Selatan 331,694,627,500.00 62,840,000,000.00 10 Pemprov Kalimantan Timur 406,558,350,000.00 168,810,000,000.00 11 Pemprov Kalimantan Tengah 116,086,410,000.00 130,600,000,000.00 12 Pemkab Badung 137,865,000,000.00 - 13 Pemprov  Nusa  Tenggara Barat 63,744,650,000.00 - 14 Pemprov  Nusa  Tenggara Timur 472,647,488,500.00 - 15 Pemprov Sulut 157,265,681,000.00 62,000,000,000.00 16 Pemprov Sulawesi Tenggara 80,415,036,682.88 20,000,000,000.00 17 Pemprov Maluku 45,548,080,000.00 -
Sumber: Diolah dari APBD masing – masing pemerintah daerah, 2023
Berdasarkan  Tabel  4  menunjukkan  bahwa  terdapat  beberapa  daerah  yang  tidak melakukan  penyertaan  modal  pada  tahun  2023  yaitu  Pemerintah  Provinsi  Bengkulu, Pemerintah  Provinsi  Lampung,  Pemerintah  Kabupaten  Badung,  Pemerintah  Provinsi  Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Provinsi Maluku. Hal  ini  membuktikan  bahwa  sebagian  Besar  Pemerintah  Daerah  tidak  memiliki  sumber pendanaan yang cukup untuk dapat memenuhi kekurangan kepemilikan sahamnya pada Bank Pembangunan Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pada BPKAD Provinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang menyatakan bahwa:
“ Hingga tahun 2023 Pemerintah Daerah belum dapat memenuhi   syarat kepemilikan saham  sesuai  amanat  Peraturan  Pemerintah  Nomor  54  Tahun  2017.  Hal  ini dikarenakan  kondisi  keuangan  Pemerintah  Daerah  yang  terbatas.  Terlebih  lagi  pada tahun  ini  Pemerintah  Daerah  sudah  mulai  untuk  menganggarkan  anggaran  untuk pilkada dengan komposisi 40% atau sebesar 80M. Sehingga sebagian besar anggaran akan  lebih  difokuskan  kesana.  Jadi  oleh  karena  itu,  sampai  saat  ini  memang Pemerintah  Daerah  belum  bisa  memenuhi  syarat  sesuai  dengan  yang  diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017”
Dari  Penjelasan  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  hingga  tahun  2023  Pemerintah Daerah  belum  dapat  memenuhi  syarat  kepemilikan  saham  sesuai  yang  diamanatkan  oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.

## Penyebab  Pemerintah  Daerah  Belum  Dapat  Mencapai  Kepemilikan  Saham  Pada  Bank Pembangunan Daerah
Berdasarkan hasil wawancara dijelaskan bahwa:
“  Pemerintah  Daerah  memiliki  keinginan  untuk  menaikkan  kepemilikan  sahamnya menjadi  51%.  Akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  Pemerintah  Daerah  tidak  hanya berfokus  pada  penyertaan  modal  saja.  Namun  terdapat  pemenuhan  untuk  standar pelayanan  minimal  seperti  bidang  pendidikan,  pekerjaan  umum,  dll  terlebih  dahulu yang  harus  dipenuhi.  Karena  memang  kondisi  dari  APBD  Pemerintah  Daerah  tidak memungkinkan  untuk  mengalokasikan  anggaran  penyertaan  modal  tersebut  lebih besar”
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  Daerah  belum  dapat  mencapai  kepemilikan sahamnya pada Bank Pembangunan Daerah menjadi 51% dikarenakan kemampuan keuangan daerah yang terbatas dan lebih mengutamakan prioritas utamanya dan kondisi ekonomi global yang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Afandi  &  Sianipar  (2023)  yang  menemukan  bahwa  kemampuan  keuangan  daerah Kabupaten  Labuhan  Batu  Selatan  masih  sangat  rendah  dan  belum  mampu  menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini dikarenakan dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi  dapat  dikelola  dengan  optimal  dimana  anggaran  pendapatan  daerah  dialokasikan lebih besar pada belanja pembangunan.

## Upaya  yang  Telah  Dilakukan  Oleh  Pemerintah  Daerah  Untuk  Menyesuaikan  Kepemilikan Sahamnya
Berdasarkan  hasil  wawancara,  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah untuk menyesuaikan kepemilikan sahamnya adalah dengan cara:
“Sudah  berusaha  secara  bertahap  dengan  mengalokasikan  anggaran  penyertaan modal setiap tahunnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah “
Tabel 5 . Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Pembangunan Daerah Tahun 2019 - 2022 Pemerintah Daerah Penyertaan Modal Pemerintah Dearah 2019 2020 2021 2022 Pemprov  Sumatera Utara 283,844,753,632.00 100,000,000,000.00 100,000,000,000.00 100,000,000,000.00 Pemprov  Sumatera Barat 15,000,000,000.00 5,000,000,000.00 15,000,000,000.00 20,000,000,000.00 Pemprov Jambi - - 5,029,026,050.00 - Pemprov Bengkulu 10,000,000,000.00 15,000,000,000.00 - - Pemprov Lampung 7,500,000,000.00 - 86,000,000,000.00 13,685,240,000.00 Pemprov Jawa Barat - - - 74,189,202,500.00 Pemprov Jawa Tengah 160,000,000,000.00                                - - 375,000,000,000.00 Pemprov Kalimantan Barat - 50,000,000,000.00 50,000,000,000.00 50,000,000,000.00 Pemprov Kalimantan Selatan - - - 10,614,000,000.00 Pemprov Kalimantan Timur - 100,000,000,000.00                              - 272,600,000,000.00 Pemprov Kalimantan Tengah - - 130,600,000,000.00 130,600,000,000.00 Pemkab Badung - - 185,705,000,000.00   50,000,000,000.00 Pemprov Nusa Tenggara Barat - - - - Pemprov Nusa Tenggara Timur - 27,545,550,000.00 50,000,000,000.00 42,300,000,000.00
Pemprov Sulut - 20,000,000,000.00 - 30,000,000,000.00 Pemprov  Sulawesi Tenggara 12,000,000,000.00 13,950,078,741.00 10,000,000,000.00 25,000,000,000.00 Pemprov Maluku 23,565,000,000.00 8,500,000,000.00 7,018,000,000.00 -
Sumber: Diolah dari laporan keuangan masing – masing BPD, 2023
Hal  ini  membuktikan  bahwa  Pemerintah  Daerah  sudah  berusaha  secara  bertahap dengan mengalokasikan untuk anggaran penyertaan modal setiap tahunnya yang disesuaikan dengan  kemampuan  keuangan  masing  –  masing  Pemerintah  Daerah.  Hal  ini  sesuai  dengan teori institusional yang menjelaskan bahwa organisasi selalu dituntut untuk menyesuaikan diri dengan  lingkungannya.  Penyesuaia  ini  muncul  akibat  dari  adanya  berbagai  tekanan institusional yaitu salah satunya tekanan koersif. Tekanan koersif menyebabkan isomorphism yang  merupakan  proses  penyesuaian  menuju  kesamaan  dengan  cara  pemaksaan.  Dalam beberapa  keadaan,  perubahan  organisasi  merupakan  respons  langsung  terhadap  mandate pemerintah. Dengan demikian, mau tidak mau Pemerintah Daerah selaku pemilik modal harus tunduk  dan  berupaya  untuk  merealisasikan  harapan  dari  Pemerintah.  Hal  ini  mampu mendorong  Pemerintah  Daerah  untuk  menyesuaiakan  diri  dengan  lingkunga  social  yang menuntut efisiensi, efektivitas, produktivitas dan transparansi dalam hal pelaksanaan program kerjanya.
Sedangkan dari pihak bank sendiri bentuk upaya yang telah dilakukan adalah:
“Pihak Bank Nagari melaksanakan koordinasi dan diskusi dalam RUPS dengan pemilik modal  yaitu  Pemerintah  Daerah,  pihak  Bank  Nagari  setiap  tahunnya  menyampaikan terkait  pemenuhan  modal  51%  bagi  provinsi  yang  memang  mendekati  kepemilikan saham hingga 51% atau pemilik saham terbesar. Namun kembali lagi upaya – upaya ini tentu  sebatas  pihak  Bank  Nagari  menyampaikan  ajakan  untuk  Pemerintah  Provinsi agar  memenuhi  sampai  dengan  51%.  Namun  kembali  ke  keadaan  anggaran Pemerintah Daerah yang belum ada atau belum mampu untuk mencapai pemenuhan hingga 51%.”
Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  upaya  dari  pihak  Bank  nagari  tentu  sebatas ajakan/permintaan,  artinya  pihak  Bank  Nagari  tetap  menyajikan  kebutuhan  modal  sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 yang harus dipenuhi, akan tetapi hal tersebut kembali kepada anggaran masing – masing Pemerintah Daerah.

## 5. Penutup Kesimpulan
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  respon  dan kemampuan  Pemerintah  Daerah  untuk  memenuhi  syarat  kepemilikan  saham  pada  Bank Pembangunan  Daerah.  Kemudian  untuk  mengetahui  penyebab  Pemerintah  Daerah  belum dapat mencapai kepemilikan saham pada Bank Pembangunan Daerah menjadi 51% dan upaya yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Daerah  untuk  menyesuaikan  kepemilikan  sahamnya hingga 51%.
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  penelitian,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa kepemilikan saham Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah hingga tahun 2022 masih belum dapat mencapai kepemilikan saham hingga 51%. Jadi masih banyak kekurangan yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah hingga tahun 2023.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Pemerintah  belum  dapat  mengoptimalkan  kepemilikan sahamnya.  Selain  itu,  Pemerintah  Daerah  belum  memiliki  kemampuan  sumber  pendanaan yang cukup untuk mencukupi kepemilikan sahamnya pada Bank Pembangunan Daerah tahun 2023. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan keuangan masing-masing daerah.
Penyebab belum terpenuhinya kepemilkan saham 51% hingga tahun 2023 dikarenakan keterbatasan  pada  kemampuan  keuangan  daerah  yang  lebih  menfokuskan  pada  prioritas utamanya dan juga kondisi ekonomi global seperti pada tahun 2023, Pemerintah Daerah sudah mulai menganggarkan anggaran untuk pilkada. Oleh sebab itu, upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah  Daerah  adalah  sudah  berusa  secara  bertahap  dengan  mengalokasikan  anggaran penyertaan  modal  setiap  tahunnya  dan  melakukan  pembahasan  terkait  dengan  PP  No.  54 Tahun  2017  dengan  pihak  DPRD  dan  pihak  Bank.  Ini  dikarenakan  Pemerintah  Daerah  harus memeuhi pioritas utamanya.

## Keterbatasan Penelitian
Meskipun  peneliti  telah  berusaha  merancang  dan  mengembangkan  penelitian  ini dengan sedemikian rupa, namun masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya membahas secara umum bagaimana kemampuan sumber pendanaan yang berasal dari  APBD  tahun  2023  pada  bagian  penyertaan  modal.  Penelitian  ini  hanya  terbatas  pada penjelasan  secara  umum  terkait  besaran  ketersediaan  anggaran  untuk  penyertaan  modal untuk mencukupi kepemilikan saham pada Bank Pembangunan Daerah, tanpa merinci APBD pada tahun bersangkutan lebih fokus ke bidang apa saja.

## Saran
Adapun saran-saran yang bisa disampaikan sehingga untuk penelitian selanjutnya agar bisa  mendapatkan  hasil  yang  jauh  lebih  baik.  Penelitian  selanjutnya  diharapkan  dapat melakukan  rincian  APBD  dengan  lebih  lengkap  untuk  mengetahui  alokasi  pendanaan  lebih difokuskan pada bidang apa saja sehingga dapat mendapatkan hasil yang lebih jelas.

## Daftar Pustaka
Afandi, M. N., & Sianipar, R. (2023). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan  Otonomi  Daerah  Di  Kabupetan  Labuhan  Batu  Selatan. Jurnal  Wacana Kinerja , 19 (2). http://dx.doi.org/10.31845/jwk.v19i2.1 bps.go.id. (2022). Statistik keuangan Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah 2021. Badan Pusat Statistic Indonesia .
Bukhori,  Y.  (2022). Efektivitas  Penyertaan  Modal  Dalam  Meningkatkan  Pendapatan  Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Bandung Barat .
Dacin, M. T., Goodstein, J., & Scott, W. R. (2002). Institutional theoryand institutional change: introduction to the special research forum. The Academy Of Management Journal , 45 (1), 44–55.
DiMaggio,  Paul,  J.,  &  W.W,  P.  (1983).  The  Iron  Cage  Revisited:  Intitutional  Isomorphism  and Collective Rationality in Organiszational Fields. American Sociological Review , 48 , 147– 160.
djkp.kemenkue.go.id.  (2022).  Postur  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Nasional.
Kementerian Keuangan .
Ismail, I. (2014). Kendala Investasi di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemabangunan Proyek PLTU di Kabupaten Batang). Jurnal Ilmu Politik , 5 (1), 29–43. Miles, B. M., & Huberman, M. . A. (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (Paperback) . Sage Publikations, Inc. Novindriastuti,  I.,  &  Purnomowati,  N.  hasanah.  (2020).  Analisis  Faktor-faktor  Yang Mempengaruhi  Kemandirian  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Sebagai  Penguatan Desentralisasi Fiskal (studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2014- 2018). Jurnal Mutiara Madani , 8 (1), 70–91. Nugraha, Y. N. (2019). Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di  Indonesia . https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/ketergantungan-
fiskal-daerah-dalam-pelaksanaan-desentralisasi-fiskal-di-indonesia/
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (2012)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (2020)
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Repubublik  Indonesia  Nomor  118  Tahun  2018  Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Uasaha Milik Daerah (2018)
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah, (2017).
Rondinelli,  D.  (1999).  “What  is  Decentralization?”,  in  World  Bank,  Decentralization  Briefing Notes. WBI Working Papers .
Saleh,  H.,  Kaharuddin,  A.  A.,  &  Suriani,  S.  (2020).  Determinan  Faktor  Penerimaan  dan Kemandirian  Keuangan  Daerah  di  Kabupaten  Pinrang  Sulawesi  Selatan. Jurnal  Bina Ekonomi , 24 (1), 26–40.
Solekha, N. (2021). Optimalisasi Penyertaan Modal Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Studi Kasus di Kota Bandung Tahun 2017 - 2019. UIN Sunan Djati Bandung .
Sucahyo, S. U., Mahastanti, A. L., Damayanti, T. W., & Suprmono. (2023). Badan Usaha Milik Daerah dalam Perspektif Kemampuan Keuangan Daerah . Uwais Inspirasi Indonesia. Turner,  M.,  &  Hulme,  D.  (1997).  Governance,  administration  and  development:  Making  the state work. London: Macmillan Press Ltd.
Wineh, S. (2021). Analisis Kebijakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Terhadap KInerja Perusahaan  Umum  daerah  Air  Minum  Pancuran  Telagi  Kabupaten  Bungo. Media Ekonomi , 21 (1), 19–25.