## KEBEBASAN PEREKONOMIAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI: STUDI PERBANDINGAN ANTARA NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI
KONFERENSI ISLAM DAN NON-ANGGOTA ORGANISASI

## KONFERENSI ISLAM
Sari Lestari Zainal Ridho *)

## ABSTRAK
Sebagian  besar  kajian  mengenai  hubungan  antara  kebebasan  perekonomian  dan pertumbuhan  dari  Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  menemukan  adanya  hubungan  yang positif.  Menggunakan  berbagai  data,  variabel  dan  metodologi,  tidak  semua,walaupun sebagian  besar  kajian  sebelumnya  memperoleh  hasil  yang  sesuai  dengan  hipotesa bahwa  ada  efek  positif  yang  signifikan  dari  kebebasan  perekonomian  terhadap pertumbuhan PDB. Namun, dalam kajian  kali ini penulis tertarik untuk membandingkan dampak kebebasan perekonomian pada pertumbuhan ekonomi di antara negara-negara yang  merupaka  anggota  Organisasi  Konferensi  Islam  (OKI)  dan  negara-negara  yang bukan  anggota  OKI.  Menggunakan  profil  analisis,  temuan  pada  kajian  kami  sesuai dengan kajian-kajian sebelumnya.
Kata kunci : Kebebasan perekonomian, pertumbuhan ekonomi

## Pendahuluan
Kinerja ekonomi telah menjadi perhatian pemerintah  dalam  sebuah  negara  sejak lama, karena hal ini merupakan sesuatu yang  penting  bagi  kesejahteraan  suatu negara. Salah satu ukuran dari kesuksesan pemerintah adalah
kesuksesan  dalam  kinerja  ekonomi, dimana salah satu indikator dari kesuksesan tersebut adalah
pertumbuhan  ekonomi  di  dalam  suatu negeri.  Itulah  sebabnya,  pemerintah selalu mencoba untuk membuat kebijakan  ekonomi  yang  terbaik  dalam kepemimpinan  mereka,  bahkan  mereka mulai  kampanye  dengan  janji  untuk meningkatkan kesejahteraan, atau kondisi  ekonomi  yang  terbaik  dengan membuat kebijakan ekonomi pemerintah.
Tabel  1  di  bawah  ini  adalah  daftar  dari beberapa negara-negara dengan peringkat (rangking) efisiensi (kebijakan)
pemerintah  masing-masing  dan  kinerja ekonomi  tiap  Negara  pada  tahun  2000. factor-faktor input dari kinerja perekonomian  adalah  evaluasi  makro ekonomi  dari  perekonomian  domestik yang  terdiri  dari  perekonomian  dalam negeri, perdagangan internasional, investasi internasional, tenaga kerja dan harga. Sementara faktor-faktor input dari efisiensi  Pemerintah  adalah  sejauh mana kebijakan pemerintah yang kondusif  terhadap  daya  saing  yang terdiri  dari  keuangan  publik,  kebijakan fiskal,  kerangka  kerja  kelembagaan, kerangka kerja bisnis dan pendidikan.
Dari tabel 1 kita dapat melihat bagaimana efisiensi pemerintah memiliki efek  pada  kinerja  perekonomian.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  semakin    tinggi efisiensi  pemerintah,  semakin  tinggi kinerja perekonomian, sebaliknya, semakin  rendah  efisiensi  pemerintah, semakin rendah pula kinerja
*) Dosen Tetap Politeknik Negeri Sriwijaya
perekonomian.
Lebih jelas lagi hubungan antara pemerintah dan efisiensi kinerja perekonomi dapat dilihat pada Gambar 1.
Salah  satu  kebijakan  pemerintah  yang sejalan  dengan  kondisi  ekonomi  adalah kebebasan  perekonomian.  Kebebasan perekonomian didefinisikan sebagai kebebasan  tanpa  adanya  paksaan  atau hambatan dari pemerintah dalam bidang produksi,  distribusi, atau  konsumsi
barang  dan  jasa  di  luar  batas-batas yang  diperlukan  bagi  masyarakat  untuk menjaga  dan  melindungi  kebebasan  itu sendiri.  Ada  banyak  kajian  yang  telah dilaksanakan  di  bidang kebebasan perekonomian  dalam  hubungan  dengan pertumbuhan ekonomi. Kajian-kajian tersebut  menarik  perhatian  banyak peneliti dikarenakan pentingnya kontribusi kebebasan perekonomian dalam pengambilan
keputusan kebijakan pemerintah. Tab e l 1 No. Country Economic Performance Government  Efficiency 1 USA 1 8 2 SINGAPORE 8 1 3 FINDLAND 22 2 4 LUXEMBOURG 2 10 5 NETHERLANDS 6 4 6 CHINA HONGKONG 25 3 7 IRELAND 3 5 8 SWEDEN 19 19 9 CANADA 11 12 10 SWITZERLAND 14 7 11 AUSTRALIA 24 6 12 GERMANY 4 22 13 ICELAND 37 9 14 AUSTRIA 18 15 15 DENMARK 31 11 16 ISRAEL 40 23 17 BELGIUM 12 25 18 TAIWAN 26 18 19 UNITED KINGDOM 7 17 20 NORWAY 33 16 21 NEW ZEALAND 28 13 22 SPAIN 21 20 23 CHILE 41 14 24 FRANCE 9 27 25 JAPAN 17 28 26 HUNGARY 27 21 27 KOREA 13 33 28 MALAYSIA 10 24 29 GREECE 38 35 30 BRAZIL 35 31 31 ITALY 16 43 32 CHINA MAINLAND 5 32 33 PORTUGAL 20 26 34 CZECH REPUBLIC 29 36 35 MEXICO 34 29 36 THAILAND 15 30 37 SLOVENIA 30 45 38 PHILIPPINES 32 34
39 INDIA 23 44 40 SOUTH AFRICA 43 37 41 ARGENTINA 42 38 42 TURKEY 47 40 43 RUSSIA 44 47 44 COLOMBIA 46 42 45 POLAND 36 39 46 VENEZUELA 45 46 47 INDONESIA 39 41
Sumber: The World Competitiveness Yearbook 2001 , Institute for Management Development, Lausanne, Swiss. IMD International Real World. Real Learning.
Gambar 1 Kinerja Perekonomian dan Efisiensi Pemerintah 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 U SA LU X E M B O U R G IR E LA N D S W IT ZE R LA N D IC E LA N D IS R AE L U N IT E D K IN G D O M S PA IN JA PA N M A LA YS IA IT A LY C ZE C H R E P U B LI C S LO V EN IA S O U TH A FR IC A R U S S IA V EN E ZU E LA R a n k in g Efisiensi Pemerintah Kinerja Perekonomian
Sebuah  laporan  mengevaluasi hubungan antara kebebasan perekonomian  di  setiap  Negara  bagian di Amerika dan di semua provinsi utama
Kanada. Dengan menilai ukuran keseluruhan  pemerintah,  tingkat  pajak
dan  peraturan  pemerintah,  para  peneliti menemukan  bahwa  adanya  kebebasan perekonomian  yang  meningkat,  secara keseluruhan,  di  kedua  negara  sejak awal  tahun  1980-an.  Secara  umum, negara  bagian  dan  propinsi  dengan
pajak yang lebih rendah dan pemerintah yang lebih kecil memperlihatkan pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  cepat selama tahun 1980-an dan 1990-an, dan menikmati  standar  hidup  yang  lebih tinggi  saat  ini.  Negara  bagian  dan propinsi  yang  memperlonggar peraturan pemerintah  dan  menurunkan  pajak memperlihatkan hasil (pertumbuhan ekonomi) yang baik.
Sebagian besar dari kajian mengenai  hubungan  antara  kebebasan perekonomian  dan  pertumbuhan  dari Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  telah menemukan  hubungan  yang  positif. Menggunakan  berbagai  data,  variabel dan  metodologi,  sebagian  besar  kajian sebelumnya  sesuai  dengan  hipotesa yang ada yaitu adanya efek positif yang signifikan dari kebebasan perekonomian terhadap  pertumbuhan  PDB.  Namun, dalam  kajian  penulis  kali  ini,bertujuan untuk penulis adalah untuk membandingkan  dampak  kebebasan pada  pertumbuhan  ekonomi  di  antara negara-negara
yang merupakan anggota  Organisasi  Konferensi  Islam (OKI)  dan  negara-negara  yang  bukan anggota OKI.
Berdasarkan  uraian  tersebut  di atas,  kajian  sederhana  ini  mencoba untuk  menjawab  pertanyaan-pertanyaan berikut:
(a)  Apakah ada pengaruh dari
kebebasan perekonomian dan pertumbuhan  ekonomi  di  negara- negara  anggota  OKI  dan  non- anggota OKI?
(b)  Jika  ada  pengaruh  atau  efek  dari kebebasan  perekonomian  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  negara- negara  anggota  OKI  dan  non- anggota  OKI,  adakah  persamaan dan atau perbedaan yang berlaku di kedua kelompok negara?

## Tinjauan Pustaka
Sturm  dan  De  Haan  (2001), dalam  studi  mereka  menggunakan berbagai  indikator bagi kebebasan perekonomian mencoba untuk menjawab  seberapa  kuat  hubungan antara  kebebasan  perekonomian  dan pertumbuhan  ekonomi.  Temuan  dari kajian ini menunjukkan bahwa peningkatan  kebebasan  perekonomian secara  kuat  berpengaruh  terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Kesimpulan  ini berpendapat  bahwa  walaupun  dampak terkecil  dari  observasi  dimasukan  ke dalam  perhitungan.  Namun  dalam  hal ini,  tingkat  kebebasan  perekonomian tidak memiliki hubungan dengan pertumbuhan ekonomi.
Carlsson  dan  Lundstrom  (2002) menginvestigasi  tipe  khusus  seperti  apa dari  kebebasan  perekonomian  yang yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.  Hasil  penelitian  empiris  ini menunjukkan bahwa kebebasan perekonomian  tidak  berpengaruh  bagi pertumbuhan ekonomi, sehingga menurut  mereka  hal  ini  menunjukan bahwa adanya peningkatan dalam kebebasan  ekonomi  tidak  berarti,  dalam istilah  umum,  baik  untuk  pertumbuhan ekonomi.
Pada tahun 2002, Scully, menginvestigasi  peranan  kebebasan perekonomian yang dalam pertumbuhan ekonomi  dan  distribusi  pendapatan, peran kebijakan pemerintah  dalam meningkatkan  kemajuan  ekonomi  dan dalam meningkatkan pemerataan pendapatan, dan pengaruh tingkat kemajuan  ekonomi  terhadap  distribusi pendapatan.  Dalam  kajian  ini,  Scully menemukan bahwa kebebasan
perekonomian mendorong baik
pertumbuhan  ekonomi  dan  pemerataan pendapatan,  dan  bahwa  ada  pengaruh yang  positif,  namun  ada  pertukaran
relatif kecil antara pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan pendapatan.
Cole (2003) melakukan penelitian untuk mengevaluasi dampak kebebasan perekonomian pada pertumbuhan ekonomi dalam kerangka teori  alternatif, dengan  menggunakan  alat  ukur  tertentu yaitu  indeks  kebebasan  perekonomian dunia  ( the  economic  freedom  of  the world  Index /EFW).  indeks  kebebasan perekonomian  dunia  menekankan  pada berbagai variabel kebijakan yang dianggap  dapat  mempengaruhi  efisiensi ekonomi:  tingkat  inflasi,  pajak,  belanja publik, perusahaan pemerintah, investasi  langsung  pemerintah,  proteksi tarif,  hambatan  non  tarif,  control  harga, dan  distorsi  dalam  pasar  tenaga  kerja dan  kredit.  Kesimpulan  dari  penelitian yang  dilakukan  oleh  cole  (2003)  adalah kebebasan  perekonomian  merupakan faktor yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi.
Gordillo  dan  Arce  (2003)  telah melakukan  suatu  penelitian  empiris pada pertumbuhan ekonomi dan kebebasan  perekonomian.  Penelitian yang  mereka  lakukan  menggunakan model  yang  dinamis  untuk  menentukan hubungan  sebab  dan  akibat  yang diciptakan oleh Granger, mereka mencoba  untuk  menentukan  apakah ada hubungan kausal antara kebebasan ekonomi, kebebasan politik, dan pertumbuhan ekonomi. Apa yang menjadi  hal  penting  yang  muncul  dari kajian  ini  adalah  bahwa  tidak  ada perubahan yang cukup
untuk pertumbuhan  pembangunan  terakhir. Juga
ditemukan bahwa tingkat kebebasan  yang  moderat  diperlukan dalam  bidang  politik  dan  ekonomi daerah  dalam  rangka  meningkatkan pertumbuhan.
Advokasi  demokrasi  dalam  hal kebebasan berpolitik yang akan
diperlukan untuk mencapai pertumbuhan  berkelanjutan  dan  adil. Bertentangan  dengan  perspektif  yang yang menyatakan bahwa rezim demokratis  menghambat  pertumbuhan karena  fokus pada  tujuan jangka pendek.  Dalam  salah  satu  tinjauan empiris berhubungan dengan pertumbuhan  dan  demokrasi,  satu  hal yang  berbeda  adalah  tidak  adanya kepastian mengenai sifat dari hubungan. Comeau  Jr  (2003),  dalam  tulisannya "Democracy and Growth: A Relationship revisited",  meninjau  ulang  isu  dalam konteks  tahun  1970an  dan  1980an.  Ia memperkenalkan  konsep  modal  awal demokratis,  dan  bahwa  beberapa  faktor lainnya,  selain  jenis  rezim  politik,  yang memberikan kontribusi terhadap pengaruh  politik  pada  pertumbuhan ekonomi. Temuannya menunjukkan bahwa  jelas  kekuasaan  neoclassical model  pertumbuhan  yang  digunakan dalam  kajian  ini  adalah  diperkuat dengan  penambahan  proxy  untuk  jenis rezim,  stabilitas  rezim,  tingkat  awal  dari hak  politik,  modal  awal  demokratis, tingkat kebebasan ekonomi, ketersedian sumber  daya  manusia,  dan  lokasi negara.
Selama  ini,  literatur  mengenai kebebasan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi telah menggunakan rangkuman ukuran-
ukuran kebebasan dalam rangka menentukan pengaruhnya terhadap pertumbuhan  ekonomi.  Heckelman  dan Stroup (2000) percaya bahwa rangkaian ukuran-ukuran  kebebasan  menimbulkan masalah-masalah yaitu kekeliruan melakukan spesifikasi. Mereka menggunakan pertumbuhan data Heston-Summers  untuk  menentukan mana dari kategori disaggregated kebebasan
perekonomian yang mengakibatkan pertumbuhan dan
menemukan bahwa hanya sedikit indeks yang  secara  signifikan  berpengaruh terhadap  pertumbuhan.  Namun  studi  ini mendapatkan  kritikan  dari  para  peneliti lainnya.  Sturm  dkk  (2002)  menyatakan bahwa prosedur sebagai alternatif agregasi yang diusulkan oleh Heckelman  dan  Stroup  ini  memiliki banyak kekurangannya.

## Indeks Kebebasan Perekonomian
Indeks  kebebasan  ekonomi  yang dibuat  oleh  The  Heritage  Foundation  di akhir  tahun  1980-an  digunakan  sebagai alat  bagi  para  pembuat  kebijakan  dan investor. Tujuannya adalah untuk mengembangkan  sebuah  ukuran  yang sistematis  dan  empiris  dari  kebebasan perekonomian di negara-negara di seluruh  dunia.  Indeks  yang  lebih  dari
sekedar  sebuah  dataset  berdasarkan riset  empiris;  adalah  sebuah  analisis teoritical  dari  faktor-faktor  yang  paling mempengaruhi
pengaturan kelembagaan pertumbuhan ekonomi. Indeks Kebebasan Ekonomi
Heritage  Foundation  /  Wall  Street Journal  2003  mengukur  seberapa  baik skor(nilai)  dari  161  negara  pada  daftar 50  independen  variabel  yang  dibagi menjadi 10 faktor kebebasan perekonomian.  Semakin  tinggi  skor pada  factor-faktor  tersebut,  semakin besar  tingkat  intervensi  pemerintah dalam perekonomian dan perekonomian kurang  menikmati  kebebasannya  di sebuah negara. 50 variabel ini dikelompokkan ke dalam kategori sebagaimana  yang  tercantum  pada tabel 2.

## Tabel 2
Kategori yang tercakup oleh dari Indeks Kebebasan Ekonomi
Kebijakan perdagangan Beban fiskal pemerintah Intervensi pemerintah dalam perekonomian Kebijakan moneter Arus modal dan investasi asing Perbankan dan keuangan Upah dan harga Hak milik Regulasi Black market
Sumber: Gerald P. O'Driscoll, Jr, Edwin J. Feulner, Mary Anastasia O'Grady dengan Ana I. Eiras dan Brett D Schaefer. (2003)
Kebijakan  perdagangan . Kebijakan perdagangan  merupakan  faktor  kunci dalam  mengukur  kebebasan  ekonomi. Tingkat dimana pemerintah yang hinders  dari  arus  perdagangan  asing bebas  dapat  memiliki  kaitan  langsung pada kemampuan individu untuk mencapai  tujuan-tujuan  ekonominya.
Kebijakan  perdagangan  skor  diberikan berdasarkan  negara  dari  nilai  tarif  rata- rata.  Variabel  kebijakan  Perdagangan: nilai  tarif  rata-rata,  hambatan  non-tarif, dan korupsi layanan di bea cukai.
Beban fiskal Pemerintah . Untuk mengukur beban fiskal pemerintah  yang
diberlakukan  pada  warga.  Para  peneliti mengevaluasi  tingkat  pajak  harga  dan tingkat  pengeluaran  pemerintah.  Pajak dapat  digunakan  untuk  individu  dalam menilai  "harga"  yang  dibayar  untuk menyediakan upaya ekonomi atau terlibat  dalam  sebuah  wira  usaha. Semakin  tinggi  harga  usaha  atau kewirausahaan,  semakin  sedikit  orang yang  akan  manjalankannya.  Tingkat pajak yang lebih tinggi membuat individu-individu  tidak  termotivasi  untuk mengejar tujuan-tujuan mereka di dalam perekonomian.  Variabel  dari  beban fiskal  pemerintah  adalah:  pajak  atas pendapatan, tingkat marjinal untuk pembayar pajak rata-rata, pajak perusahaan, dan pengeluaran pemerintah sebagai persen dari PDB. Intervensi
pemerintah dalam perekonomian .  Faktor  ini  mengukur langkah-langkah pemerintah dalam penggunaan sumber daya  yang sifatnya terbatas untuk tujuan kepentingan pemerintah sendiri dan kontrol pemerintah  terhadap  sumber-sumber daya  melalui  kepemilikan.  Pengukuran ini  terdiri  dari  pengukuran  terhadap produksi  dan  konsumsi  pemerintah. Transfer  pembayaran,  yang  terdiri  dari pertukaran  wajib  sumber  daya  antara individu,  dikecualikan  dari  ukuran  ini. Adapun  variabel  Intervensi  pemerintah dalam  Ekonomi  ini  yaitu:  konsumsi pemerintah  sebagai  persentase  dari perekonomian,  kepemilikan  usaha  dan industri  pemerintah,  porsi  penerimaan pemerintah dari perusahaan milik negara dan kepemilikan properti pemerintah,  output  perekonomian  yang dihasilkan oleh pemerintah.
Kebijakan  moneter .  Nilai  mata  uang suatu negara mayoritas dihasilkan dengan kebijakan moneter. Bila
kebijakan moneter pemerintah memfasilitasi harga pasar, individu  akan menikmati  kebebasan  ekonomi  yang lebih  besar.  Variabel-variabel  dari  faktor kebijakan moneter: tingkat inflasi weighted  everage  dari  1992  sampai 2001.
Arus  Modal  dan  Penanaman  Modal Asing . Membatasi investasi asing berarti membatasi modal yang masuk ke suatu  negara  sehingga  menghambat kebebasan  perekonomian.  sebaliknya, sedikit  atau  tidak  ada  batasan  dari investasi asing meningkatkan kebebasan perekonomian; investasi asing menyediakan dana untuk ekspansi ekonomi.  Untuk  kategori  ini,  semakin banyak  batasan  negara  pada  investasi asing  menyebabkan  semakin  rendah tingkat  kebebasan  perekonomian  dan semakin tinggi skornya. Variabel- variabel  dari  faktor  aliran  (arus)  modal dan  investasi  asing  adalah:  investasi asing,  pembatasan  kepemilikan  asing dalam  bisnis,  pembatasan  pada  industri dan perusahaan-perusahaan yang terbuka bagi investor asing, pembatasan dan
persyaratan pada kinerja perusahaan  asing,  kepemilikan  asing atas  tanah,  perlakuan  yang  sama  di bawah  undang-undang  untuk  kedua perusahaan asing dan domestik, membatasi  repatriasi  pendapatan  dan ketersediaan  pembiayaan  lokal  untuk perusahaan asing. Perbankan dan Keuangan . Di
kebanyakan  negara,  bank  menyediakan jasa yang penting dalam bidang keuangan yang memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, mereka
meminjamkan  uang  untuk  memulai bisnis, membeli rumah dan  memperoleh kredit  yang  aman  bagi  konsumen  untuk membeli  barang  tahan  lama,  selain  itu
bank  juga  menyediakan  tempat  yang aman bagi individu untuk dapat menyimpan penghasilan mereka. Semakin banyak bank yang dikendalikan  oleh  pemerintah,  semakin kurang  bebas  bagi  perbankan  untuk terlibat dalam
kegiatan-kegiatan tersebut.  Satu  konsekuensi  yang  harus dihadapi  dari peraturan bank yang ketat adalah
membatasi kebebasan perekonomian, sehingga semakin banyak  pemerintah  yang  membatasi perbankan,  semakin  tinggi  skornya dengan  demikian  menunjukan  tingkat kebebasan perekonomian yang semakin rendah.  Variabel –  variabel  dari  faktor perbankan dan keuangan adalah: kepemilikan bank-bank oleh pemerintah, pembatasan  dalam  membuka  cabang dan  anak  perusahaan  bank  asing, pengaruh  pemerintah  dalam  alokasi kredit, peraturan pemerintah dan kebebasan  untuk  menawarkan  segala jenis  jasa  keuangan,  sekuritas  dan asuransi kebijakan.
Upah dan harga . Dalam suatu ekonomi pasar,  harga  mengalokasikan  sumber daya  tertinggi  yang  digunakan.  Sebuah perusahaan yang memerlukan karyawan lebih  banyak  akan  memberi  sinyal  pada pasar  dengan  menawarkan  upah  yang lebih  tinggi,  Harga  juga  bertindak sebagai  sinyal  kepada  produsen  dan konsumen dengan menyampaikan informasi  yang  akan  didapatkan  dengan mahal. Misalnya, jika permintaan meningkat,  ini  akan  tercermin  dalam harga  produk  dan  akan  menjadi  sinyal kepada  produsen  untuk  meningkatkan produksi.  Variabel  dari  faktor  upah  dan harga:  undang-undang  upah  minimum, kebebasan  untuk  menetapkan  harga sendiri tanpa dipengaruhi oleh pemerintah,  pengendalian  harga  oleh pemerintah dan sejauh
mana
pengendalian harga pemerintah digunakan,  usaha  pemerintah  dalam memberikan  subsidi  harga  bagi  dunia usaha  yang  mempengaruhi  harga  dan peran  pemerintah  dalam  menetapkan upah.
Hak  Kekayaan .  Kemampuan  untuk menumpuk kekayaan pribadi merupakan factor  utama  yang  memotivasi  kekuatan utama  dalam  pasar  ekonomi,  dan supremasi  hukum  sangat  penting  untuk benar-benar manjalankan ekonomi pasar-bebas. Jaminan atas hak kekayaan  memberikan  rasa percaya  diri kepada  warga  negara  untuk  melakukan kegiatan komersial, menyimpan pendapatan  mereka,  dan  membuat rencana  jangka  panjang  karena  mereka tahu  bahwa  mereka  adalah  aman  dari perampasan.  Faktor  ini  meneliti  sejauh mana pemerintah melindungi hak kepemilikan oleh swasta dengan menegakkan  hukum  dan  seberapa aman  hak  milik  pribadi  dari    masalah perampasan. Semakin kurang mendapat perlindungan  hak  milik  pribadi,  semakin rendah  tingkat  kebebasan  ekonomi  dan semakin  tinggi  skor.  Variabel-variabel dari  faktor  hak  kekayaan  adalah: Kebebasan  dari  pengaruh  pemerintah dalam sistem peradilan, komersial kontrak, pengesahan dari arbitrasi asing dari  kontrak  sengketa,  perampasan  hak milik oleh pemerintah, korupsi di peradilan, keterlambatan menerima keputusan  peradilan  dan  hukum  yang memberikan  perlindungan  terhadap  hak milik swasta .
Peraturan .  Peraturan  dan  batasan menimbulkan  kesulitan  bagi  pengusaha untuk  menjalankan  bisnis  baru.  Di beberapa  negara,  pejabat  pemerintah memberengut pada inisiatif sektor swasta,  dalam  beberapa  kasus,  pejabat
pemerintah bahkan membuat hal tersebut  sebagai  sesuatu  yang  ilegal. Banyak  peraturan  menghambat  usaha, dan  yang  paling  penting  adalah  yang terkait  dengan  perizinan  usaha  dan perusahaan  baru.  Dii  beberapa  negara, serta banyak negara di Amerika Serikat, prosedur untuk mendapatkan izin usaha merupakan hal yang sederhana, sesederhana surat dalam formulir pendaftaran  dengan  biaya  minimal. Variabel-variabel  dari  faktor  peraturan adalah:  persyaratan  perijinan  untuk menjalankan bisnis, kemudahan
memperoleh  izin  usaha,  korupsi  di birokrasi,  peraturan  tenaga  kerja,  serta peraturan tenaga kerja tertentu,
lingkungan
hidup, konsumen keselamatan  dan  peraturan  kesehatan pekerja  dan  peraturan  yang  diterapkan yang menjadi sebuah beban usaha.
Pasar  Gelap .  Dalam  beberapa  kasus, keberadaan  pasar  gelap  bisa  jadi merupakan sesuatu yang positif, setidaknya  ada  beberapa  kemampuan untuk terlibat dalam kewirausahaan atau untuk mendapatkan barang terbatas dan jasa.  Untuk  kepentingan  indeks  ini, semakin besar pula black market (pasar gelap)  di  suatu  negara  tertentu,  maka semakin  rendah  tingkat  kebebasan perekonomian, dan semakin lazim keberadaan  kegiatan black  market ,  skor
yang  diperoleh  lebih  buruk.  Sebaliknya, semakin  sedikit  pasar  gelap,  semakin tinggi  tingkat  kebebasan  ekonomi,  dan semakin  kurang  lazim  kegiatan  ini, semakin  besar  skornya.  Variabel  dari faktor  pasar  gelap:  penyelundupan, pembajakan  dari  properti  di black market , produksi pertanian yang disediakan  di black  market ,  manufaktur yang  disediakan  di black  market , layanan yang disediakan di pasar gelap, transportasi  disediakan  pada  pasar gelap  dan  pasar  tenaga  kerja  yang disediakan pada pasar gelap
Indeks kebebasan perekonomian dikelompokkan  dalam  empat  kategori utama.  Empat  kategori  utama  dari kebebasan  perekonomian  dalam  indeks adalah:
1)  Bebas  (Free)-negara  dengan  rata-
rata skor keseluruhan (indeks kebebasan  perekonomian)  sebesar atau kurang dari 1,95;
2)  Kurang  Bebas  (Mostly  Free)-negara dengan  rata-rata  dari  keseluruhan skor 2,00 ke 2,95;
3)  Kurang tidak bebas (Mostly Unfree)- negara dengan rata-rata dari keseluruhan skor 3,00 ke 3,95;
4)  Tidak  Bebas  (Repressed)-negara dengan  rata-rata  dari  keseluruhan skor 4,00 atau lebih tinggi.
Kategori yang telah ditampakan dalam tabel 2 sangat berbeda dengan apa yang telah diperkenalkan oleh Gwartney dan Lawson (2001), sebagaimana tercantum dalam tabel 3 di bawah ini:
Tabel 3 Bidang-bidang utama yang digunakan dalam Indeks Kebebasan Perekonomian
Ukuran Pemerintahan Struktur penggunaan ekonomi pasar Kebijakan moneter dan stabilitas harga Kebebasan untuk menggunakan mata uang pengganti Keamanan dalam hak kepemilikan dan  kontrak kelangsungan hidup Kebebasan untuk berdagang dengan pengusaha asing Kebebasan pertukaran di pasar modal dan keuangan
Kategori  yang  telah  ditampakan  dalam  tabel  2  sangat  berbeda  dengan  apa yang  telah  diperkenalkan  oleh  Gwartney  dan  Lawson  (2001),  sebagaimana tercantum dalam tabel 3 di bawah ini:

## Sumber: Gwartney dan Lawson (2001)

## Metode Kajian
Metodologi yang digunakan dalam  kajian  ini  adalah  melakukan kajian analitis dan
komparatif.
Menggunakan profil analisis atau metodr grafik, penulis mencoba untuk membandingkan  dampak  kebebasan pada  pertumbuhan  ekonomi  di  antara negara-negara yang meupakan anggota Organization of Islamic Conference atau Organisasi  Konferensi  Islam  (OKI)  dan negara-negara  yang  bukan  anggota OKI.  penulis  juga  berusaha  untuk mengidentifikasi perbedaan dan
persamaan dari dampak yang dihasilkan,  dengan  menggunakan  data yang  tersedia,  yang  diperlukan  untuk kajian ini.
Studi  pustaka  akan  digunakan dalam  kajian  ini,  termasuk  jurnal-jurnal akademik, makalah-makalah dari konferensi-konferensi,  majalah,  buku referensi  dan  buku-buku  yang  terkait,
koran,  dan  lain-lain.  Dengan  tujuan mencari  sumber  dan  data  relevan  yang terbaik,  berbagai  sumber  pengetahuan akan  dijelajahi  termasuk  perpustakaan dan  lembaga-lembaga  penelitian  dan juga dari situs internet.

## Sumber data
Menggunakan  data  dari  sejumlah besar negara. Data dari Produk Domestik  Bruto(PDB)  per  kapita  dan indeks  kebebasan  perekonomian  pada tahun 2000. Data pertumbuhan ekonomi rata-rata  tahunan  adalah  persentase pertumbuhan ekonomi 1990-2000. Informasi PDB per kapita dan pertumbuhan  ekonomi  diperoleh  dari The World Bank 2002 World
Development  Indicators .  Data  indeks kebebasan perekonomian diperoleh dari 2003 Index of Economic Freedom . Total jumlah  negara  yang  digunakan  dalam kajian ini  adalah  130;  89 negara-negara
non-anggota  OKI;  dan  41  negara anggota  OKI;  yang  merupakan  negara- negara  dengan  data  yang  diperlukan
tersedia. Data yang digunakan sebagaimana  yang  tampak  dalam  tabel 4 dan table 5.
Tabel 4 Data Negara-Negara anggota Organisasi Konferensi Islam No.  Ranking Country  Index PDB percapita ($billion) 1 24 United Arab Emirates 2.15 16.02793103 2 40 Kuwait 2.5 18.8915 3 56 Oman 2.8 6.234166667 4 62 Jordan 2.9 1.702040816 5 62 Uganda 3 0.277927928 6 68 Morocco 2.75 1.16184669 7 68 Saudi Arabia 2.95 8.371352657 8 68 Tunisia 3 2.027291667 9 72 Malaysia 2.7 3.848025751 10 72 Mali 2.9 0.212777778 11 80 Senegal 3.05 0.460105263 12 85 Guinea 3.1 0.407027027 13 85 Mauritania 3.8 0.346296296 14 89 Gabon 3.1 4.11 15 94 Algeria 3.45 1.753486842 16 94 Burkina Faso 3.4 0.193982301 17 94 Lebanon 3.2 3.843418661 18 94 Mozambique 3.8 0.212090396 19 99 Gambia, The 3.4 0.324615385 20 99 Indonesia 3.5 0.728398289 21 99 Pakistan 3.4 0.446328747 22 104 Albania 3.7 1.103529412 23 104 Azerbaijan 4.2 0.658375 24 104 Benin 2.9 0.334126984 25 104 Cameroon 3.4 0.59590604 26 104 Egypt 3.5 1.542578125 27 104 Kyrgyz Rep., The 3.6 0.266122449 28 113 Chad 3.8 0.182727273 29 113 Niger 3.8 0.169074074 30 119 Bangladesh 3.75 0.359313501 31 119 Kazakhstan 3.7 1.223489933 32 119 Turkey 2.75 3.061822358 33 128 Togo 3.8 0.270888889 34 131 Yemen 3.85 0.487542857 35 140 Nigeria 3.3 0.323758865 36 140 Sierra Leone 3.8 0.1272 37 142 Guinea Bissau 4.3 0.179166667 38 143 Tajikistan 4 0.15983871 39 146 Iran 4.55 1.646844584 40 146 Turkmenistan 4.3 0.864927924 41 149 Uzbekistan 4.4 0.309112903

## Tabel 5 Data Negara-negara bukan anggota Organisasi Konferensi Islam
No. Ranking Country Index PDB percapita ($billion) 1 1 Hong Kong 1.30 1.103529412 2 2 Singapore 1.45 23.063 3 4 New Zealand 1.70 13.13236842 4 5 Ireland 1.85 24.70131579 5 6 Denmark 2.25 30.63075472 6 6 Estonia 2.20 3.549285714 7 6 United States 1.80 34.93397017 8 9 Australia 1.90 20.31838542 9 9 United Kingdom 1.90 23.69442211 10 11 Findland 2.20 23.35884615 11 11 Netherlands 2.05 22.94125786 12 11 Sweden 2.35 25.54146067 13 15 Switzerland 1.90 33.30055556 14 16 Chile 2.00 4.641118421 15 18 Canada 2.00 22.33383117 16 19 Austria 2.05 23.33691358 17 19 Belgium 2.10 22.00466019 18 19 Germany 2.20 22.78579075 19 26 El Salvador 2.00 2.096984127 20 27 Norway 2.30 35.94866667 21 29 Italy 2.30 18.61282496 22 29 Lithuania 2.90 3.057837838 23 29 Spain 2.40 14.14070886 24 32 Portugal 2.30 10.5054 25 33 Israel 2.75 17.80419355 26 33 Latvia 2.65 2.979166667 27 35 Bostwana 2.95 3.303125 28 35 Cambodia 3.00 0.26525 29 35 Czech Rep., The 2.20 4.9298058 30 35 Japan 2.15 38.1527502 31 35 Uruguay 2.55 5.974242424 32 40 France 2.50 21.9736163 33 40 Thailand 2.70 2.01261944 34 43 Trinidad and Tobago 2.35 5.624615385 35 44 Armenia 3.10 0.503684211 36 44 Bolivia 2.65 0.997710843 37 44 Costa Rica 2.85 4.171315789 38 44 Hungary 2.55 4.5633 39 44 Madagascar 3.20 0.250193548 40 44 Panama 2.40 3.41 41 51 South Africa 2.90 2.941285047 42 52 Korea, South 2.40 9.666363636 43 52 Namibia 2.90 1.932777778 44 56 Greece 2.75 10.62698113
45 56 Guatemala 2.70 1.665614035 46 56 Jamaica 2.50 2.847307692 47 56 Mexico 3.00 5.862367347 48 56 Peru 2.45 2.080389105 49 62 Philippines, The 2.85 0.988531746 50 62 Slovenia 3.00 9.0645 51 66 Poland 2.80 4.075943152 52 66 Slovak Rep., The 3.00 3.540925926 53 68 Argentina 2.10 7.701621622 54 72 Brazil 3.50 3.494471831 55 72 Colombia 2.90 1.921583924 56 72 Mauritus 2.85 3.650833333 57 72 Mongolia 3.15 0.40375 58 72 Nicaragua 3.60 0.469803922 59 72 Swaziland 3.00 1.478 60 80 Honduras 3.35 0.926875 61 80 Sri Lanka 2.90 0.840463918 62 85 Dominican Rep., The 2.90 2.341547619 63 85 Kenya 3.05 0.344086379 64 89 Croatia 3.50 4.325227273 65 92 Moldova 3.20 0.299069767 66 99 Paraguay 2.80 1.367454545 67 104 Lesotho 3.55 0.4495 68 104 Tanzania 3.40 0.267863502 69 113 Georgia 3.65 0.6058 70 113 Ghana 3.10 0.268911917 71 118 Ecuador 3.10 1.079920635 72 119 Ethiopia 3.50 0.099393468 73 119 India 3.80 0.449837582 74 119 Nepal 3.60 0.239 75 119 Venezuela 3.30 4.978677686 76 119 Zambia 3.90 0.288217822 77 127 China 3.40 0.855404356 78 128 Haiti 4.00 0.50625 79 131 Malawi 3.65 0.164757282 80 131 Rwanda 4.00 0.211058824 81 131 Ukraine 3.60 0.642242424 82 135 Congo, Republic of 3.90 1.071666667 83 135 Rusia 3.70 1.724629121 84 135 Vietnam 4.30 0.399286624 85 138 Romania 3.30 1.639241071 86 139 Bosnia 4.40 1.0985 87 151 Belarus 4.10 2.995 88 153 Laos 4.60 0.32245283 89 153 Zimbabwe 3.90 0.586666667

## Hasil dan Analisa
Dari data  yang  diberikan  tersebut diatas,  kita  dapat  melihat  bahwa  dalam Negara-negara  anggota  OKI,  sebagian besar  negara  ini  berada  di  bawah kategori unfree atau  tidak  bebas, dimana  kebebasan-ekonomi  negara- negara tersebut dengan indeks kebebasan perekonomian berada diantara  3,00  sampai  dengan  3,95, sedangkan  Negara-negara  yang  bukan anggota  OKI  kebanyakan    dari  mereka di  bawah  kategori Free atau  bebas, dimana  kebebasan-ekonomi  negara- negara  tersebut  dengan  rata-rata  skor keseluruhan
(indeks
kebebasan perekonomiannya)  berada  diposisi  dari 2,00 sampai 2,95.
Gambar  2  menunjukkan  kepada kita  bahwa  peringkat  indeks  kebebasan ekonomi kedua kelompok Negara- negara anggota OKI dan Negara-negara bukan  anggota  OKI.  Hal  ini  jelas digambarkan  bahwa  grafik  dari  non- anggota  OKI  pada  posisi  lebih  landai; sedangkan  grafik  Negara  Negara  yang merupakan  anggota  OKI  lebih  curam. Hal ini  menunjukkan  kepada  kita  bahwa sebagian  besar  anggota  OKI  memiliki indeks  kebebasan  perekonomian  yang lebih tinggi dibandingkan dengan Negara-negara  non-anggota  OKI  yang berarti  bahwa  intervensi  pemerintah dalam  perekonomian  yang  lebih  tinggi dan ekonomi yang kurang kebebasannya. Gambar 2 Ranking Dari Indeks Kebebasan Perekonomian 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 R a n k in g

## Bukan Anggota OKI Anggota OKI
Sumber: diolah dari data pada tabel 4 dan tabel 5
Gambar 3  memberi kita informasi yang  memperkuat  analisis  yang  penulis telah sebutkan di atas, bahwa grafik dari indeks  kebebasan  ekonomi  dari  kedua kelompok  negara  menunjukkan  kepada
kita  bahwa  mayoritas  Negara-negara non  anggota  OKI  mengalami  keadaan kebebasan  perekonomian  yang  lebih bebas  ( mostly  free )  dibanding  Negara- negara anggota OKI
Gambar 3 Indeks Kebebasan Perekonomian 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 In d e k s Bukan Anggota OKI

## Anggota OKI
Sumber: Data diolah dari tabel 4 dan tabel 5
Gambar  4  dan  dan  gambar  5 menjelaskan  hubungan  antara  indeks kebebasan  ekonomi  tahun  2000  dan PDB  per  kapita  pada  tahun  yang  sama dari masing-masing negara-negara anggota  OKI  dan  negara-negara  non- anggota
OKI. Angka-angka
ini menunjukkan kepada kita bahwa terdapat  pola  yang  berfluktuasi,  namun pola grafik indeks
kebebasan perekonomian bertentangan dengan jalur dari pola grafik dari PDB per kapita. Ia  memberitahu  kami  bahwa  terdapat hubungan negatif antara indeks kebebasan  ekonomi  dan  PDB  per kapita, semakin tinggi indeks kebebasan ekonomi, semakin rendah PDB.
Misalnya,  dalam  kasus  negara  non- anggota OKI: Amerika dinyatakan memiliki  Indeks  kebebasan  ekonomi sebesar  1,8-yang  berarti  di  bawah kategori  negara  bebas  (Free)  dalam kebebasan  perekonomiannya,  PDB  per
kapita  pada  tahun  yang  sama  adalah sebesar  $  34,934  miliar.  Sementara  itu,
Rusia dengan indeks kebebasan ekonomi  sebesar  3,70-  yang  berari berada  dalam  kategori  negara  yang kebebasan  perekonomiannya mostly unfree ,  memiliki  PDB  per  kapita  adalah sebesar  $  1,725  miliar.  Pola  ini  juga dialami  oleh  Negara-negara  anggota OKI.
Gambar
6 dan 7, yang merupakan  fokus  dalam  kajian  ini, menjelaskan  hubungan  antara  indeks kebebasan  perekonomian  tahun  2000 dan  pertumbuhan  PDB  per  kapita  di 1990-2000  dari  masing-masing  Negara anggota  OKI  dan  Negara  non-anggota OKI.  Angka-angka  ini  menunjukkan kepada  kita  bahwa  fluktuasi  dalam indeks kebebasan perekonomian adalah bertentangan  dengan  fluktuasi  pada pertumbuhan PDB per kapita.
Gambar 6
Indeks Kebebasan Perekonomian dan Pertumbuhan Ekonomi
Negara Anggota OKI -10 -5 0 5 10 15 U ni te d Ara b Em ira te s O m a n U ga n da Sa u di Ara bi a M al ay si a Se n eg a l M au rit an ia Al g eri a Le ba n on G am bi a, T he Pa ki st an Az erb ai ja n C am ero o n Ky rg yz R ep ., T h e N ig e r Ka za kh st an T o go N ig e ria G ui n ea Bi ss au Ira n U zb ek is ta n a v e r a g e a n n u a l % g r o w th 1 9 9 0 -2 0 0 0

## Indeks Pertumbuhan

## Sumber: data yang diolah dari tabel 4 dan tabel 5
Hal  ini  memberikan  informasi  kepada kita  bahwa  terdapat  hubungan  negatif antara indeks  kebebasan  perekonomian dan pertumbuhan ekonomi, atau hubungan  positif  antara  kebebasan perekonomian dan
pertumbuhan ekonomi,  yang  menunjukkan  semakin kurang kebebasan perekonomian, pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi semakin rendah. Misalnya, dalam kasus negara  anggota  OKI: Tajikistan  memiliki indeks kebebasan perekonomian sebesar 4-yang berarti Tajikistan berada
di dalam kategori negara repressed atau tidak  bebas  dalan  perekonomiannya, pertumbuhan  pada  tahun  yang  sama adalah  sebesar  -10,4%.  Sementara  itu, Oman memiliki indeks kebebasan sebesar 2,8-yang berarti perekonomiannya termasuk dalam
kategori  Negara  lebih  bebas (Mostly Free) ,  pertumbuhan ekonomi  yang terjadi  pada  tahun  yang  sama  adalah sebesar 5,9%. Pola ini juga dialami oleh Negara-negara anggota  non-OKI.
Gambar 7 Indeks Kebebasan Perekonomian dan Pertumbuhan Ekonomi Negara Non-Anggota OKI -15,00 -10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 H on g K on g U ni te d S ta te s S w itze rla nd E l S al va do r Isr ae l U ru gu ay C ost a R ica N am ib ia
P hi lip pi ne s, T he C ol om bi a S ri La nka Le so th o In di a M al aw i R om an ia a v e ra g e a n n u a l % g ro w th 1 9 9 0 -2 0 0 0 Indeks Pertumbuhan
Sumber: data yang diolah dari tabel 4 dan tabel 5
Namun,  ada  beberapa  kasus khusus dimana indeks kebebasan perekonomian  memiliki hubungan positif dengan PDB per kapita dan pertumbuhan  ekonominya  atau  terdapat hubungan  negatif  antara  kebebasan perekonomian  dan  PDB  per  kapita  dan pertumbuhan  ekonominya.  Ini  dapat terjadi  karena  beberapa  faktor  lain-lain selain  apa  yang  telah  dibahas  dalam indeks  kebebasan-perekonomian  yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu negara.

## Kesimpulan
Dari  ilustrasi  dan  analisis  di  atas,  kita dapat  melihat  dengan  jelas  beberapa fakta  mengenai  dampak  kebebasan perekonomian  pada  PDB  per  kapita pada tahun 2000. Semakin tinggi indeks kebebasan  perekonomian-yang  berarti bahwa  semakin  besar  tingkat  intervensi pemerintah  dalam  perekonomian  dan
ekonomi kurang menikmati kebebasannya,  maka  sebuah  negara akan  memiliki  PDB  per  kapita  yang semakin  rendah.  Sebaliknya,  makin rendah indeks kebebasan ekonomi-yang berarti  bahwa  semakin  banyak    sektor ekonomi  negara  tersebut  menikmati kebebasan, maka Negara tersebut akan memiliki  PDB  per  kapita  yang  lebih tinggi.
Walaupun kedua kelompok negara  yang  merupakan  anggota  OKI dan  Negara  non-anggota  OKI  memiliki pola  yang  sama,  akan  tetapi  Negara- Negara  yang  merupakan  anggota  OKI memiliki  indeks  kebebasan  ekonomi yang lebih tinggi —  yang  berarti kebebasan  ekonomi  yang  lebih  rendah demikian  dengan  PDB  per  kapita  dan pertumbuhan
ekonominya —jika dibandingkan  dengan  Negara-  Negara non anggota OKI secara umum.
Sebagaimana telah penulis sampaikan  sebelumnya  bahwa  hasil yang  paling  menjadi  fokus  dalam  kajian ini adalah hubungan antara pertumbuhan  ekonomi  dan  kebebasan perekonomian,  dan  dalam  kajian  ini, temuan kami mendukung hipotesa bahwa  terdapat  hubungan  positif  antara kebebasan ekonomi di suatu negara dan pertumbuhan  PDB  per  kapita,  yaitu: semakin besar tingkat intervensi pemerintah  dalam  perekonomian  dan ekonomi kurang menikmati
kebebasannya di sebuah negara, semakin  rendah  pertumbuhan  PDB  per kapita.  sebaliknya,  ekonomi  yang  lebih menikmati kebebasan di sebuah negara, akan  mengalami  pertumbuhan  PDB  per kapita  yang  semakin  tinggi.  Jika  kita membandingkan Negara-negara anggota  OKI  dan  Negara-negara  non anggota  OKI,  dalam  konteks  ini,  adalah jelas bahwa Negara anggota OKI kurang memiliki kebebasan
dalam perekonomiannya,
karena itulah
pertumbuhan  yang  lebih  rendah  dialami oleh  Negara  anggota  OKI.  Sebaliknya, Negara-negara non anggota OKI memiliki kebebasan perekonomian yang lebih  tinggi  demikian  pula  dengan pertumbuhan ekonominya.
Temuan studi ini mendukung teori perdagangan internasional, karena salah  satu  faktor  kebebasan  dalam ekonomi adalah kebijakan perdagangan, derajat  dimana  pemerintah  membuka aliran bebas perdagangan asing,
dimana dalam perdagangan internasional  bahwa  jika  sebuah  negara membuka perdagangan Negara
mereka —dalam  arti  memiliki  kebijakan perdagangan  yang lebih  terbuka —maka Negara  tersebut  akan  lebih  makmur dibandingkan  dengan  kondisi autarky .
Tentunya  temuan  dari  studi  ini  hanya bersifat  sementara.  Bukti  lainnya  dari
penelitian-penelitian lain  juga  diperlukan untuk  menentukan  apakah  temuan  ini adalah  khusus  untuk  pengalaman  saat ini  saja.  a  Penggunaan  dari  metode, variabel dan data lain perlu dipertimbangkan  dalam  rangka  untuk memperbaiki model yang telah digunakan dalam kajian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Fredrik Carlsson and Susanna Lundstrom.  “Economic  Freedom and  Growth:  Decomposing  the Effect.” Public  Choice 112,  3-4; ABI  INFORM  GLOBAL  (2000): 335-344.
Gerald  P.  O’Driscoll,  Jr.,  at  all.  “ 2003 Index of Economic Freedom .” The Heritage  Foundation.  The  Wall Street  Journal,  Dow  Jones  &
Company, InC. New York, Washington DC. 2003
Gerald  W.  Scully.  “Economic  Freedom,
Government Policy and the Trade-off  between  Equity  and Economic Growth.” Public Choice 113, (2002): 77-96.
Jac  C  Heckelman , Michael  D  Stroup.
“Which economic freedoms contribute to growth?” Kyklos. .Vol.53, Iss. 4; Bern: 2000. Jan-Egbert Sturm, Erik Leertouwer, Jakob  de  Haan, Jac C  Heckelman, Michael  D  Stroup. ”Which economic freedoms contribute  to  growth?  A  comment /Reply” . Kyklos . Vol.55, Iss. 3;  Bern: 2002. Jan-Egbert  Sturm & Jakob  De  Haan .” How  robust  is  the  relationship between  economic  freedom  and economic growth?” Applied Economics. London: Jun 10, 2001.Vol.33, Iss. 7.
J.  Gw artney and R. Lawson. “ Economic Freedom  of  the  World:  2001 Annual  Report .”  VanCover,  BC: Fraser Institute. 2001 Ludovic  Comeau  Jr . “Democracy  and growth:  A  relationship  revisited”.
Eastern Economic Journal . Winter 2003.Vol.29, Iss. 1; Bloomsburg:
1-21.
Ranking State by Freedom. The
American  Enterprise .  Apr/May
2003;14,  3; ProQuest  Social Science Journals: 57. The World Bank 2002: World Development  Indicators .  USA:
Development  Data  Center,  The World Bank, 2002. The  World  competitiveness  yearbook 2001 ,  Institute  for  Management
Development,
Lausanne,
Switzerland.  IMD  International
Real World. Real Learning