## QUO VADIS PILKADA INDONESIA

## Wira Atma Hajri
Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau email: w.a.hajri@law.uir.ac.id

## ABSTRAK
Berdasarkan  Pasal  18  Ayat  (4)  UUD  1945, pemilihan  kepala  daerah  adalah  persoalan open  legal  policy,  sehingga  pemilihan langsung  maupun  tidak  langsung  adalah sama-sama  pemilihan  yang  demokratis. Karena  itu,  hal  ini  tidak  perlu  disoalkan. Hal  yang  perlu  disoalkan  adalah  mengapa pemilihan kepala daerah selama ini banyak menghasilkan  kepala  daerah  yang  terlibat kasus korupsi.
Kata  Kunci:  Demokrasi  Daerah,  Election, Korupsi

## ABSTRACT
Based  on  Article  18  Paragraph  (4)  of  the 1945  Constitution,  the  election  of  regional heads  is  a  matter  of  open  legal  policy,  so that  direct  or  indirect  election  is  the  same democratic election. Therefore, this does not need to be disputed. The thing that needs to be addressed is why the election of regional heads  so  far  resulted  in  many  heads  of regions involved in corruption cases.
Keywords :  Local  Democracy,  Election, Corruption

## A.   Pendahuluan
P erdebatan  mengenai  pemilihan  kepala  daerah  (pilkada) melalui  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  atau secara  langsung  melalui  rakyat  adalah  perdebatan  klasik namun begitu “panasnya” ketika diangkat ke permukaan dari masa ke masa yang sepertinya takkan pernah padam. Sering kali dipahami bahwa pilkada secara langsung melalui rakyatlah yang demokratis. Ketika diwacanakan atau dikembalikan pilkada ke  DPRD  seperti  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang Nomor  22  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati, dan  Walikota,  kemudian  memunculkan  reaksi  dari  berbagai pihak.  Tak  hanya  masyarakat  yang  awam  dengan  konstitusi, demokrasi, dan politik, para legislator bahkan segelintir ahli-ahli Hukum Tata Negara pun ikut terseret dalam arus perdebatan itu untuk anti dengan pilkada melalui DPRD. Dikatakan bahwa andaikata  pilkada  melalui  DPRD  adalah  sebagai  bentuk kemunduran demokrasi, “sekarat” daulat rakyat, bahkan ada yang mengatakan pemilihan yang tidak demokratis.
Tulisan ini dimulai dengan telaah Penulis mengenai frasa ”dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945. Penulis  tidak  hanya  menelaahnya  dari  sisi  keinginan disigner pasal  itu  ( original  intent ),  tetapi  juga  Penulis  telaah  dari  sisi teori demokrasi.
Setelah  itu,  Penulis  membawa  pembaca  bahwa  di  alam mana  seharusnya  perdebatan  itu  kita  hidupkan  dari  masa ke  masa  yang  kemudian  membawa  perubahan  yang  berarti sebagai implikasi dari sistem pilkada yang ideal. Sebab selama ini  perdebatan  yang  muncul  adalah  perdebatan  yang  sama sekali  tidak  menyentuh  alam  substansial  sistem  pilkada  itu sendiri.  Dan  lagi-lagi  kepala  daerah  yang  terpilihpun  adalah kepala daerah “predator”. Mereka wakil, tapi sama sekali tidak mewakili. Andaipun terpilih kepala daerah yang baik, mereka itu adalah anomali dalam produk demokrasi.

## B.   Pembahasan
Latar  Belakang  Perumusan  Pasal  18  Ayat  (4)  UUD 1945
Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan  kota  dipilih  secara  demokratis”. Lahirnya Pasal  18  Ayat  (4)  ini  tidak  semudah  membalikkan telapak  tangan.  Ia  lahir  melalui  perdebatan  yang begitu panjang. Bahkan Pasal 18 Ayat (4) ini pernah ditunda  pembahasannya  untuk  beberapa  saat.  Hal ini  dikarenakan  karena  perdebatan  yang  berlarut- larut  seperti  pernyataan  Jakob  Tobing  dari  Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang terekam berikut ini: 1
Saya tawarkan  bagaimana  kalau  ini  begini  dulu. Begini dulu kita ke bab berikut, dan bab berikutnya saya  rasa  kita  sudah  mengenai  Undang-Undang Dasar, apa masih ada rasanya satu, Pak, satu lagi, pemerintah daerah itu masih ada ya? Iya, 2 ayat. Yang  satu  itu  diurai  mengenai  kewenangannya. Jadi ini pemerintah pusat memberikan otonomi yang  luas,  tapi  disebutkan  kecuali  ini,  ini,  dan bidang  lain  yang  diatur  undang-undang.  Dan alternatif  kedua  tidak  usah  diatur  begini, toh nanti  ada  undang-undang-nya,  begitu.  Apakah ada  tanda-tanda  bahwa  ini  bisa  menjadi  satu alternatif, begitu?
Perdebatan yang berlarut-larut itu tidak terlepas dari adanya dua alternatif pilkada untuk mengisi Pasal 18 Ayat (4) itu. Berikut pernyataan Jakob:
“Dipilih secara demokratis yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang, salah satu alternatif yang  mungkin  adalah  pemilihan  langsung  di samping  pemilihan  oleh  DPRD.  Atau  pemilihan berdasarkan cara lain yang dianggap demokratis. Apakah kita bisa memilih alternatif 2, bisa, belum. Tenang lagi dengan muka dingin, belum. Pak Ali Hardi. . . ”. 2
1 Risalah Rapat Sinkronisasi PAH I BP MPR, 17 Juli 2000, dalam Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah  Konstitusi, Naskah  Komprehensif  Perubahan  Undang-Undang  Dasar  1945, Jakarta, Konstitusi Pers, 2010, hlm. 1263.
2 Ibid. , hlm. 1250.
Pertanyaan  tersebut  dijawab  oleh  Ali  Hardi Kiaidemak dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan  jawaban  setuju  untuk  memilih  alternatif  2, yaitu: “Gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara langsung demokratis yang selanjutnya diatur dalam undang-undang”. Lebih lanjut, Ali Hardi mengatakan bahwa fraksinya sependapat dengan alternatif 1 yang berbunyi: “Bupati,  walikota  dipilih  dalam  pemilihan umum lokal yang selanjutnya diatur dalam Undang- Undang ”. 3
Berikut  ini  beberapa  pandangan  anggota  MPR lainnya yang menarik untuk kita simak.
a.   M.  Hatta  Mustafa  dari  Fraksi  Partai  Golkar mengatakan bahwa: 4
“Pemilihan  langsung  ini  tempo  hari  memang dikaitkan juga dengan pemilihan Presiden secara langsung  itu  sebetulnya.  Tadinya  begitu.  Tapi, kalau  pengertian  dipilih  secara  demokratis  itu bisa  juga  nanti  secara  langsung  ataupun  tidak langsung itu berarti alternatif 2 juga bisa diterima. Tetapi pengertian demokratis itu kan bisa secara langsung  dan  terbuka,  tergantung  undang- undang-nya. Kalau misalnya pengertiannya begitu barangkali juga kita bisa menerima alternatif 2”.
Lebih lanjut Hatta mengatakan: 5
“Karena  sekarang  ini  undang-undang  sudah menyatakan gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati itu dipilih secara paket di dalam di DPRD  Tingkat  1  itu.  Jadi  kalau  pengertiannya demikian  juga,  artinya  demokratis  itu  demikian bisa  langsung  dan  tidak  langsung,  tetapi  dalam pengertian paket itu barangkali bisa. Karena ini, tidak  ada  penjelasan,  tidak  penjelasan  Undang- Undang  Dasar  kita  itu  tidak  bisa  menjelaskan apa-apa. Jadi, sebaiknya itu jelas”.
b.   Alimarwan  Hanan  dari  Fraksi  Partai  Persatuan Pembangunan mengatakan bahwa: 6
“Sebagaimana pada waktu the founding fathers kita  menyusun  Undang-Undang  Dasar.  Terkenal dengan  situasi  kebatinan  pada  waktu  mereka menyusun Undang-Undang Dasar. Suasana, saya
3 Ibid.
4 Ibid . , hlm. 1250-1251.
5 Ibid . , hlm. 1252.
6 Ibid .
takut  itu  nanti  tertambah  begitu  saya  rubah situasi.  Lalu  pada  suasana  ini  pun.  Ada  sesuatu yang  mempengaruhi  kita  di  dalam  rangka memilih  alternatif  perumusan-perumusan  ini. Sekedar untuk diketahui kita bersama dan telah diketahui.  Berbagai  ekses  dari  pemilihan  dan sistem Perundang-undangan kita tentang Undang Undang  Otonomi  Daerah  ini.  ternyata  sudah sangat dirasakan oleh semua. Dan, akibatnya itu yang  paling  fatal  yang  terkenal  dengan money politic sekarang,  karena  undang-undang  yang sekarang  itu  pun  digunakan  secara  bias  oleh berbagai  daerah.  Pengertian  dengan  suara terbanyak dan dianggap itu demokratis ternyata diterjemahkan  oleh  berbagai  daerah  ada  yang menterjemahkan arti terbanyak itu mayoritas, ada yang terbanyak itu tidak perlu mayoritas. Suasana kebatinan inilah yang harus kita rumuskan untuk tidak mengulangi lagi kejadian ini. Pilihan itulah yang  harus  kita  lakukan  pilihan  sekarang.  Kami mengerti  seandainya  suasana  itu  akan  dapat terjamin dengan alternatif ke-2, ya mari monggo begitu.  Tetapi,  kalau  itu  tidak  akan  banyak terjamin  dalam  mengatasi  ini  dengan  alternatif ke-2 maka, ya sebagaimana kami sampaikan kami menawarkan alternatif pertama, begitu”.
c.   Anthonius Rahail dari Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesa mengatakan bahwa: 7
“Oleh karena itu kami mengusulkan yang pertama di  mana  gubernur,  bupati,  dan  walikota  itu dipilih secara langsung. Saya yakin dan percaya, bahwa sudah cukup banyak kader-kader bangsa kita  yang  tersebar  diseluruh  tanah  air  hanya kesempatan  yang  barangkali  perlu  kita  berikan, sehingga ada kompetitif yang sehat dalam rangka kita mempunyai kader pemimpin rakyat yang me- mang  betul-betul  teruji  kepemimpinannya  oleh penilaian yang secara terbuka, terima kasih Pak”.
d.   Yusuf Muhammad dari Fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan bahwa: ”Kalau saya menyampaikan pendapat secara ringkas sebetulnya biarkan saja ini menjadi alternatif. . . ”. 8
e.   Asnawi Latief dari Fraksi Persatuan Daulat Ummah mengatakan bahwa: 9
7 Ibid . , hlm. 1253
8 Ibid . 9 Ibid . , hlm. 1255.
“Saudara  Pimpinan  Fraksi  kami  dari  awal,  yang menyangkut Presiden itu mengusulkan Presiden itu  dipilih  langsung.  Dengan  bermacam-macam varian yang akhirnya di Anyer tidak tersepakati. Sepintas  lalu  yang  menyangkut  Bupati  dan Gubernur  ini,  Gubernur,  Bupati  dan  Walikota, dengan  rumusan  secara  demokratis  memang dimungkinkan  ada  2,  hal  baik  secara  langsung maupun melalui DPRD, tetapi tidak bisa menjamin bahwa  bunyi  alternatif  2  itu  seperti  itu.  Jadi saya  condong,  karena  tidak  bisa  ada  jaminan sedangkan  fraksi  kami  mengusulkan  itu  dipilih langsung, ya seperti ini saja terima kasih”.
f.   Valina  Singka  Subekti  dari  Utusan  Golongan mengatakan bahwa: 10
”Saya  berpendapat  bahwa  sebetulnya  soal keinginan untuk melakukan pemilihan bupati atau gubernur  secara  langsung  atau  tidak  langsung, itu punya korelasi dengan soal perubahan sistem yang akan kita lakukan. Jadi, dalam satu kerangka besar. Jadi, bukan sesuatu yang parsial sifatnya. Jadi,  makanya  pembahasannya  itu  tidak  boleh setengah-setengah,  dipisahkan  antara  soal  dari mulai  soal  sistem  pemilihan  umum  kemudian sistem  pemilihan  Presiden,  juga  dengan  soal keinginan  untuk  melakukan  pemilihan  langsung atau  tidak  langsung  soal  bupati  dan  gubernur, karena  memang  ini  satu  kaitan.  Kalau  kita ingin  melakukan  satu  perubahan  sistem,  kita ingin  melakukan  semua  dalam  satu  kerangka pemilihan  langsung  mulai  dari  sistem  Pemilu- nya  dari  proporsional  diubah  menjadi  distrik, kemudian  pemilihan  Presidennya  menjadi langsung,  maka  memang  sebaiknya  pemilihan bupati dan gubernur-nya itu pun juga dilakukan secara  langsung.  Oleh  karena  kita  sampai  saat ini  belum  ada  keputusan  atau  konsensus  bulat mengenai soal mekanisme sistem apa yang akan kita  putuskan  mengenai  soal  sistem  pemilihan Presiden, maka memang ini juga tidak bisa, tetapi dengan catatan apakah pemberlakuan dari pasal ini akan diberlakukan setelah pengesahan Sidang Tahunan ataukah akan diberlakukan untuk tahun 2004?  Karena  dalam  bayangan  saya  sebetulnya F-UG  itu  kan  sebetulnya  bukan  tidak  setuju pemilihan  Presiden  langsung,  tapi  kita  setuju cuma kan soal  waktu dan voting -nya itu  kapan, begitu kan. Kalau dalam bayangan saya itu, kami
10 Ibid . , hlm. 1258.
itu, itu dilakukan secara bertahap, jadi dalam satu sistem yang bertahap. Jadi, mungkin tidak tahun 2004 tapi tahun 2009. Oleh karena itu, mesti ada perbaikan-perbaikan  sistem  mulai  dari  sistem Pemilunya  kita  rombak  secara  langsung  tahun 2004,  kemudian  setelah  itu  masyarakat  kita dibiasakan secara langsung untuk memilih bupati secara  langsung,  gubernur  secara  langsung, kemudian  nanti  akan  berujung  pada  sistem pemilihan Presiden langsung misalnya kalau kita putuskan untuk tahun 2009. Jadi, sebetulnya ini tergantung  dari  semua  hal  yang  saya  bicarakan tadi. Mungkin solusinya, saya tidak tahu apakah ini bisa atau tidak menjadi solusi untuk ayat ini dijadikan  satu  alternatif  mungkin  demokratis dalam kurung langsung atau tidak langsung, bisa tidak begitu? Jadi, gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis dalam kurung langsung tidak langsung karena itu berkaitan dengan soal keputusan  kapan  pemberlakuan  itu  nantinya, kalau  mungkin  itu  bisa  mengakomodasi  semua aspirasi yang berkembang di sini mungkin itu bisa menjadi solusi sementara”.
Dari  perdebatan-perdebatan  di  atas,  dapat disimpulkan  bahwa  adanya  3  nomenklatur  pilkada, yaitu kepala daerah dipilih secara demokratis, kepala daerah  dipilih  secara  langsung,  dan  kepala  daerah dipilih  secara  tidak  langsung  (DPRD).  Frasa  ”dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 Ayat (4) tersebut, dilihat dari sisi original intent , tidaklah dapat diartikan bahwa kepala daerah “wajib” dipilih secara langsung ataupun  juga  kepala  daerah  “wajib”  dipilih  oleh DPRD.
Karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembentuk UUD 1945 menyerahkan sepenuhnya mengenai cara pemilihan  itu  kepada  pembentuk  undang-undang (open  legal  policy) .  Konsekuensi  itu  semua  dari  sisi konstitusionalitas adalah andaikata pilkada dilabuhkan oleh  DPR  dan  Presiden  kepada  DPRD,  maka  hal  itu sungguhlah  konstitusional  juga.  Begitu  juga  ketika dipilih  secara  langsung  oleh  rakyat,  maka  itu  juga tetap konstitusional.

## Berbeda dengan Sistem Pemilihan Presiden
Merujuk  Pasal  18  Ayat  (4)  UUD  1945,  pilkada dimungkinkan  baik  secara  langsung  maupun  tidak
langsung.  Hal  ini  sungguhlah  berbeda  dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
Perbedaan cara pengisian kedua jabatan ini tidak terlepas  karena  keinginan  sendiri  dari  pembentuk UUD 1945. Mengenai pilkada, pembentuk UUD 1945 menggunakan frasa yang luwes, yaitu “dipilih secara demokratis”.  Sedangkan  untuk  pemilihan  Presiden tidak ada pilihan lain kecuali melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat. Hal ini dikarenakan UUD 1945 sudah menentukannya secara eksplisit. Sehingga tidak bisa ditafsirkan dengan yang lain. Pasal 6 A Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa, “ Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.
Kendatipun demikian, kedua jabatan strategis ini di sisi lain terdapat kesamaan cara pengisiannya ketika terjadi kekosongan di masa jabatan. Yaitu sama-sama melalui lembaga perwakilan. Artinya demokrasi tidak langsung melalui pemilihan tidak langsung. 11

## Frasa ”Dipilih Secara Demokratis” Secara Teori
Istilah  demokrasi  digunakan  untuk  menunjuk kekuasaan ”rakyat” sebagai lawan dari “golongan”. 12 Istilah demokrasi ini berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri  atas  dua  perkataan,  yaitu demos (rakyat), cratein (pemerintah). 13
Secara teori, demokrasi ini dijalankan melalui dua cara, yaitu: 14
11 Mengenai cara pengisian Presiden dan Wakil Presiden ini lebih  lanjut  lihat  Pasal  8  UUUD  1945.  Sedangkan  untuk  kepala daerah lihat lebih lanjut Pasal 173, Pasal 174, dan 176 Undang- undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2014 Tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan  Walikota  Menjadi Undang-Undang.
12 Efriza, Ilmu  Politik  dari  Ilmu  Politik  Sampai  Sistem Pemerintahan , Alfabeta, Bandung, 2009, hlm. 112.
13 Subandi Al Marsudi, Pancasila dan UUD’45 dalam Paradigma Reformasi , Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 81.
14 Lebih  lanjut  lihat  Koentjoro  Poerbopranoto, Sistem Pemerintahan Demokrasi , Eresco, Bandung, 1987, hlm 33. Lihat juga  Jimly  Asshiddiqie ,  Komentar  Atas Undang-Undang  Dasar Tahun 1945, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 59.
Wira Atma Hajri . QUO VADIS PILKADA INDONESIA
a.   Demokrasi langsung, di mana semua rakyat ikut serta  dalam  pemerintahan  dan  menentukan kebijakan yang diambil seperti halnya dulu di masa Yunani  Kuno.  Sistem  ini  tak  dapat  dipraktikkan berhubung  dengan  kesulitan-kesulitan  perihal jumlah penduduk, luas daerah dan kompleksitas masyarakat.
b.   Demokrasi  tidak  langsung,  di  mana  sebagian orang  (perwakilan)  yang  menjalankan  roda pemerintahan dan menentukan kebijakan. Sistem ini yang dipraktikkan sebagian besar oleh negara- negara di dunia ini.
Demokrasi  tidak  langsung  ini  dapat  dijalankan melalui  dua  cara,  yaitu  demokrasi  tidak  langsung melalui  pemilihan  secara  langsung  dan  demokrasi tidak  langsung  melalui  pemilihan  tidak  langsung. 15 Pemilihan  langsung  ini  dijalankan  melalui  pemilu. Sedangkan  pemilihan  tidak  langsung  adalah  melalui lembaga perwakilan.
Dalam menjalankan sistem demokrasi ini, setiap negara mempunyai sistem atau mekanisme tersendiri untuk  melaksanakan  sistem  tersebut. 16 Pilihan  atas sistem  atau  mekanisme  oleh  setiap  negara  itu  tidak terlepas dari alasan pilihan politik dibandingkan alasan lainnya. 17 Menurut Sri Hastuti Puspitasari, setidaknya ada 2 hal untuk menimbang pilihan politik tersebut, yaitu: 18
Pertama ,  demokrasi  sangat  menghargai  posisi rakyat  baik  dalam  konteks  prosedur  demokrasi maupun dalam hal praktek kekuasaan negara secara umum. Kedua, demokrasi mengandung sejumlah nilai yang  harus  mengejawantah  dalam  tataran  praktek demokrasi  seperti  keadilan,  kejujuran,  transparansi, partisipasi,  pemberdayaan,  dan non diskriminasi. Jika  dua  hal  di  atas  benar-benar  menjadi  pegangan 15 Wira Atma Hajri, Quo Vadis Negara Hukum dan Demokrasi Indonesia Ketika Negara Dijalankan di Alam Kepura-puraan, Genta Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 10.
16 Cora  Elly  Noviati,  “Demokrasi  dan  Sistem  Pemerintahan”, Jurnal Konstitusi , V olume 10 Nomor 2, Juni 2013, hlm. 335.
17 Alasan lain itu misalkan latar belakang sejarah dan kearifan lokal suatu negara.
18 Sri  Hastuti  Puspitasari,  “Mahkamah  Konstitusi  dan Penegakkan Demokrasi Konstitusional”, Jurnal Konstitusi , Volume 8, Nomor 3, Juni 2011, hlm. 374.
penyelenggara  negara,  maka  kehidupan  demokrasi tidak  perlu  diwarnai  dengan  konflik,  kecurangan, penindasan, apalagi perilaku koruptif dalam lingkaran kekuasaan.
Dengan demikian, andaikata pilihan politik suatu ketika melabuhkan pemilihan kepala daerah melalui DPRD (tidak lagi rakyat secara langsung) adalah tetap demokratis.  Yaitu  demokrasi  tidak  langsung  dengan cara  pemilihan  melalui  perwakilan  (pemilihan  tidak langsung).  Karena  itu,  cara  ini  tetap  konstitusional. Sehingga tidak sepatutnya muncul istilah kemunduran demokrasi, “sekarat daulat rakyat”, maupun pemilihan yang  tidak  demokratis  ketika  DPR  dan  Presiden melabuhkan pemilihan  kepala daerah dari rakyat ke DPRD.
Harusnya, kita tidak lagi mempersoalkan kapala daerah  dipilih  melalui  DPRD  ataupun  rakyat  secara langsung.  Yang  paling  patut  kita  persoalkan  adalah ketika  di  dalam  proses  pencalonan  itu  rakyat  tidak dilibatkan. Sebab selama ini pilkada melalui rakyatpun, rakyat  tidak  ada  pilihan.  Rakyat  dihadapkan  pada pilihan  yang  sesungguhnya  tidak  ada  piihan.  Rakyat “dipaksa” memilih calon-calon yang telah disediakan terutama  oleh  sang  ketua  umum  dari  partai-partai politik tertentu.
Perlu  kita  sadari  bahwa  pilkada  itu  bukanlah hanya  sekedar  kontestasi  seperti  yang  selama  ini kita jalankan. Inilah yang disebut dengan demokrasi formal.
Sebenarnya, kita pernah memiliki pola pencalonan kepala  daerah  yang  lebih  baik,  kendatipun  belum sempat  diterapkan,  yaitu  melalui  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Di mana ada uji publik di sana sebelum  pendaftaran  calon.  Sayangnya,  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  2015  pun  mencabutnya. 19 Padahal pola seperti ini jauh lebih baik dibandingkan dengan pola-pola yang kita angung-agungkan selama ini.
Uji  publik  ini  bermanfaat  untuk  perkembangan demokrasi  di  negeri  ini. Pertama ,  dengan  uji  publik pencalonan  kepala  daerah  tidak  menjadi  milik
19 Wira Atma Hajri, Op. Cit . , hlm. 25.

## Wira Atma Hajri . QUO VADIS PILKADA INDONESIA
sepenuhnya  dari  parpol. Kedua ,  tentunya  ada keterlibatan panitia mandiri yang dibentuk oleh KPU. Akan jauh lebih baik kalau panitia bentukan KPU itu punya  hak  untuk  menyatakan  mana  yang  lulus  uji publik dan mana yang tidak. Tentunya hal ini menjadi pertimbangan  yang  bermanfaat  bagi  KPU  untuk menggugurkan  pasangan  calon.  Jadi  tidak  sekedar memenuhi persyaratan formal semata seperti selama ini. Misalkan dukungan minimal parpol ataupun foto kopi KTP. Ketiga , tentunya ada partisipasi masyarakat di sana. 20
Karena  itu,  tak  mengherankan  kemudian  dalam perjalanan  waktu,  kepala  daerah  yang  terpilihpun banyak  yang  bermasalah.  Semenjak  KPK  berdiri pada  tahun  2003  hingga  pertanggal  6  Agustus 2015,  setidaknya  sudah  ada  56  kepala  daerah  yang tersangkut kasus hukum di KPK. Berikut daftar kepala daerah tersebut: 21
1.   Abdullah  Puteh  Gubernur  Provinsi  Nanggroe Aceh  Darussalam  (NAD), Tindak  Pidana  Korupsi dalam pengadaan pesawat Helikopter Mi-2 milik Pemerintah Provinsi NAD.
2.   Suwarna  Abdul  Fatah  Gubernur  Kalimantan Timur, TPK pelaksanaan Program Pembangunan Perkebunan  Kelapa  Sawit  sejuta  Hektar  di Kalimantan Timur yang diikuti dengan Penerbitan Izin Pemanfaatan Kayu Tahun 1999-2002.
3.   Abubakar Ahmad, Bupati Dompu, TPK pengeluaran atau penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya  pada  Dana  Tak  Tersangka  APBD Kabupaten Dompu TA 2003-2005.
4.   Sjachriel Darham, Gubernur Kalimantan Selatan, TPK  penyalahgunaan  atau  penggunaan  tidak sesuai  dengan  peruntukannya  pada  Anggaran Belanja  Rutin  Pos  Kepala  Daerah  Kalimantan Selatan Tahun 2001-2004.
5.   Hendy  Boedoro,  Bupati  Kendal,  TPK  penyalah- gunaan  wewenang  penggunaan  Dana  APBD
20 Ibid.
21 New. detik. com, “Selamatkan Pilkada Serentak, Selama 11 Tahun, Ada 56 Kepala Daerah yang Terjerat Kasus Korupsi di KPK”, http:// news.  detik.  com/berita/2984630/selama-11-tahun-ada-56-kepala- daerah-yang-terjerat-kasus-korupsi-di-kpk ,  diakses  tanggal  diakses tanggal 6 Februari 2017.

## TA  2003  Pos  Dana  Tak  Tersangka  Dana  Alokasi
Umum  dan  Dana  Pinjaman  Daerah  Kabupaten Kendal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6.   Syaukani HR, Bupati Kutai Kartanegara, TPK dalam pelaksanaan  proyek  pembangunan  Bandara Samarinda  Kutai  Kartanegara  yang  terjadi  di Pemerintahan Daerah Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, tahun 2003-2004.
7.   Baso Amiruddin Maula, Walikota Makassar, TPK Proyek  Pengadaan  Mobil  Pemadam  Kebakaran Merk Tohatsu Tipe V-80-ASM di Pemerintah Kota Makassar APBD Tahun 2003 dan 2004.
8.   Abdillah, Walikota Medan, TPK Proyek Pengadaan Mobil  Pemadam  Kebakaran  Merk  MORITA  di Pemerintah  Kota  Medan  APBD  Tahun  2005  dan TPK  Penyalahgunaan  APBD  Pemerintah  Kota Medan TA 2002-2006.
9.   Ramli,  Wakil  Walikota  Medan,  TPK  Proyek Pengadaan  Mobil  Pemadam  Kebakaran  Merk Morita  di  Pemerintah  Kota  Medan  APBD  Tahun 2005.
10.  Tengku  Azmun  Jaafar,   Bupati  Pelalawan,TPK penyalahgunaan  perijinan  dalam  penerbitan IUP  HHK-HT/IPK  tahun  2001-2006  di  wilayah Kabupaten  Pelalawan  kepada  sejumlah  perusa- haan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  yang berlaku.
11.  Agus Supriadi, Bupati Garut, TPK penyimpangan penggunaan dana APBD Garut TA 2004-2007.
12.  Vonnie A. Panambunan, Bupati Minahasa Utara, TPK penyalahgunaan APBD.
13.  Iskandar, Bupati Lombok Barat, TPK pada ruislag tanah dan bangunan eks kantor Bupati Lombok Barat tahun 2004.
14.  Dany  Setyawan,  Mantan  Gubernur  Jawa  Barat, TPK  pengadaan  mobil  pemadam  kebakaran, mobil ambulan, stoom walls dan dump truck oleh pemerintah Jawa Barat tahun 2003.
15.  Armen Desky, Bupati Aceh Tenggara, TPK dalam pengelolaan  APBD  Pemerintah  Kabupaten  Aceh Tenggara TA 2004-2006.
16.  Jimmy Rimba Rogi, Bupati Manado, TPK penyalah- gunaan APBD Pemerintah Kota Manado TA 2006.
17.  Samsuri  Aspar,  Wakil  Bupati  Kutai  Kartanegara, TPK  penyalahgunaan  anggaran  bantuan  sosial Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2005.
18.  Ismunarso, Bupati Situbondo, TPK Penyalahgunaan APBD Kabupaten Situbondo TA 2005 – 2007.
19.  Syahrial  Oesman,  Mantan  Gubernur  Sumatera Selatan,  TPK  perbuatan  turut  serta  terhadap pemberian sejumlah dana kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan lindung Pantai Air Telang Sumatera Selatan.
20.  Jules  F  Warikar,  Bupati  Kabupaten  Supiori,  TPK dalam  kegiatan  pembangunan  Pasar  Sentral Supiori,  terminal  induk  Kabupaten  Supiori, Rumah  Dinas  Eselon  Kabupaten  Supiori,  dan renovasi  pasar  sentral  Supiori  untuk  kantor cabang Bank Papua dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Supiori TA 2006-2008.
21.  Hamid  Rizal,  Mantan  Bupati  Natuna,  TPK penyalahgunaan  APBD  Kabupaten  Natuna  TA 2004  yang  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya dan  pengeluaran  kas  tidak  disertai  bukti  yang lengkap dan sah.
22.  H  Daeng  Rusnadi,  Bupati  Natuna,  TPK penyalahgunaan  APBD  Kabupaten  Natuna  TA 2004  yang  tidak  sesuai  dengan  peruntukannya dan  pengeluaran  kas  tidak  disertai  bukti  yang lengkap dan sah.
23.  Arwin  AS,  Bupati  Siak,  TPK  terkait  penerbitan ijin  usaha  pemanfaatan  hasil  hutan  kayu  pada hutan tanaman tahun 2001 sampai dengan 2003 di  wilayah  Kabupaten  Siak  kepada  sejumlah perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang  berlaku  dan  mengakibatkan  kerugian keuangan  negara  atau  perekonomian  negara dan  atau  menerima  hadiah   berkaitan  dengan kekayaan  atau  kewenangan  yang  berhubungan dengan jabatannya.
24.  Ismeth Abdullah, Gubernur Kepulauan Riau, TPK dalam  pengadaan  Mobil  Pemadam  kebakaran
Merek  Morita  Tahun  Anggaran  2004  dan  2005 di Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.
25.  Indra  Kusuma,  Bupati  Brebes,  TPK  dalam pengadaan tanah untuk pasar pada pemerintah Kabupaten Brebes TA 2003.
26.  Yusak Yaluwo, Bupati Boven Digoel, TPK penyalah- gunaan dana APBD dan Otsus Pemda Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua TA 2006-2007.
27.  Syamsul  Arifin,  Gubernur  Sumatera  Utara,  TPK dalam  penyalahgunaan  dan  pengelolaan  kas daerah Kabupaten Langkat serta penyalahgunaan penggunaan  APBD  Kabupaten  Langkat  pada tanun 2000-2007.
28.  Jefferson Soleiman Montesqieu Rumajar, Walikota Tomohon,  TPK  dalam  penggunaan  APBD  Kota Tomohon TA 2006-2008.
29.  Mochtar  Mohamad,  Walikota  Bekasi,  TPK dalam  pengelolaan  dan  pertanggungjawaban keuangan APBD Pemerintah Kota Bekasi dan atau perbuatan  melakukan  percobaan  perbantuan, atau  permufakatan  jahat  untuk  memberi  atau menjanjikan sesuatu terkait dengan Adipura dan pengesahan APBD 2010.
30.  Binahati  B  Baeha,  Bupati  Nias,  TPK  dalam pengelolaan dana penanggulangan bencana alam Nias Tahun 2007.
31.  Robert  Edison  Siahaan,  Mantan  Walikota Pematang Siantar, TPK dalam Pengelolaan Dana Bantuan  Sosial  Sekretariat  Daerah  dan  Dana rehabilitasi/Pemeliharaan Dinas Pekerjaan Umum pada APBD Kota Pematang Siantar TA 2007.
32.  Fahuwusa  Laila,  Bupati  Nias  Selatan,  TPK memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara  negara  dengan  maksud  supaya pegawai  negeri  atau  penyelenggara  negara tersebut  berbuat  atau  tidak  berbuat  sesuatu dalam  jabatannya  yang  bertentangan  dengan kewajibannya.
33.  Murman  Effendi,  Bupati  Seluma,  TPK  memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau  penyelenggara  negara  dengan  maksud

## Wira Atma Hajri . QUO VADIS PILKADA INDONESIA
supaya  pegawai  negeri  atau  penyelenggara negara  tersebut  berbuat  atau  tidak  berbuat sesuatu  dalam  jabatannya  yang  bertentangan dengan kewajibannya.
34.  Soemarmo  Hadi  Saputro,  Walikota  Semarang, TPK  terkait  dengan  pemberian  sesuatu  kepada Pegawai  Negeri  atau  Penyelenggara  Negara bersama sama dengan Sekda Kota Semarang.
35.  Amran  Batalipu,  Bupati  Buol,  TPK  berupa menerima  sesuatu  atau  janji  terkait  dengan proses pengurusan Hak Guna Usaha Perkebunan atas nama PT Cipta Cakra Murdaya dan atau PT Hardaya Inti Plantation yang terletak di Kecamatan Bukal Kabupaten Buol Sulawesi Tengah.
36.  Muhammad Hidayat Batubara, Bupati Mandailing Natal,  Perkara  TPK  pemberian  sesuatu  oleh  PN dan  atau  pegawai  negeri  dan  atau  pihak-pihak tertentu Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal kepada PN atau pegawai negeri dan atau pihak- pihak  tertentu  Pemerintah  Propinsi  Sumatera Utara terkait alokasi Dana Bantuan Daerah tahun 2013.
37.  Dada  Rosada,  Walikota  Bandung,  Perkara  TPK berupa  memberi  hadiah  atau  janji  terkait dengan  penanganan  perkara  TPK  mengenai penyimpangan  dana  bantuan  sosial  Pemerintah Kota Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan terdakwa Rochman (Mantan Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kota Bandung).
38.  Hambit Bintih, Bupati Gunung Mas, Perkara TPK memberi sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk  mempengaruhi  putusan  perkara  yang diserahkan  kepadanya  untuk  diadili  berkaitan dengan  Penanganan  Perkara  Sengketa  Pilkada Kabupaten  Gunung  Mas  Provinsi  Kalimantan Tengah.
39.  Rusli  Zainal,  Gubernur  Riau,  Perkara  TPK sehubungan  dengan  pemberian  pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan  Tanaman  pada  areal  hutan  alam  dalam kawasan  Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan Kayu  Hutan  Tanaman  di  Kabupaten  Pelalawan dan Kabupaten Siak tahun 2004.
40.  Ratu  Atut  Chosiyah,  Gubernur  Banten,   Perkara TPK  memberi  atau  menjanjikan  sesuatu  kepada hakim  dengan  maksud  untuk  mempengaruhi putusan  perkara  yang  diserahkan  kepadanya untuk  diadili  berkaitan  dengan  penanganan perkara  sengketa  Pilkada  Kabupaten  Lebak, Provinsi Banten Tahun 2013 di MK.
41.  Ikmal  Jaya,  Walikota  Tegal,  perkara  TPK  sehu- bungan  dengan  pelaksanaan  tukar  guling  tanah antara  Pemerintah  Kota  Tegal  dengan  pihak swasta tahun 2012.
42.  Ilham Arief Sirajuddin, Walikota Makassar, perkara TPK  sehubungan  dengan  pekerjaan  kerjasama rehabilitasi,  kelola  dan  transfer  untuk  instalasi pengolahan  air  antara  PDAM  Kota  Makassar dengan pihak swasta periode tahun 2006-2011.
43.  Rachmat  Yasin,  Bupati  Bogor,  perkara  TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait  pemberian  rekomendasi  tukar  menukar kawasan hutan di kabupaten Bogor atas nama PT.
Bukit Jonggol Asri.
44.  Romi Herton, Walikota Palembang, perkara TPK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu  kepada  hakim  dengan  maksud  untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait dengan sengketa pemilihan kepala daerah Kota Palembang di MK tahun 2013 dan dengan sengaja tidak memberikan keterangan  atau  memberikan  keterangan  yang tidak  benar  terkait  persidangan  atas  nama terdakwa M. Akil Mochtar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.
45.  Yesaya  Sombuk,  Bupati  Biak  Numfor,  perkara TPK  sehubungan  dengan  pegawai  negeri  atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri atau  penyelenggara  tersebut  berbuat  atau tidak  berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya  yang bertentangan dengan kewajibannya Pengurusan APBN-P  TA  2014  pada  Kementerian  PDT  untuk proyek pembangunan TALUD di Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua.
Wira Atma Hajri . QUO VADIS PILKADA INDONESIA
46.  Ade  Swara,  Bupati  Karawang,  dugaan  TPK sehubungan  dengan  pegawai  negeri/penyeleng- gara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau  dengan  menyalahgunakan  kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu terkait pengurusan izin Surat Persetujuan  Pemanfaatan Ruang atas nama PT. Tatar Kertabumi di Kabupaten Karawang.
47.  Raja  Bonaran  Situmeang,  Bupati  Tapanuli Tengah,  TPK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan  sesuatu  kepada  M.  Akil  Mochtar selaku  Hakim  MK  dengan  maksud  untuk  mem- pengaruhi  putusan  perkara  sengketa  Pilkada Kabupaten  Tapanuli  Tengah  Tahun  2011  yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
48.  Amir  Hamzah,  Wakil  Bupati  Lebak,  dugaan  TPK sehubungan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu  kepada  hakim  dengan  maksud  untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya  untuk  diadili  berkaitan  dengan penanganan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Lebak,  Provinsi  Banten  Tahun  2013  di  MK  atau memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan  mengingat  kekuasaan  atau  wewenang yang  melekat  pada   jabatan  atau  kedudukan tersebut.
49.  Zaini  Arony,  Bupati  Lombok  Barat,  dugaan  TPK sehubungan  dengan  proses  permohonan  izin pengembangan kawasan wisata di Lombok Barat Tahun 2010-2012.
50.  Fuad  Amin,  Bupati  Bangkalan,  dugaan  TPK sehubungan dengan menerima hadiah atau janji terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Gili Timur Bangkalan Madura, Jawa Timur dan perbuatan penerimaan lainnya.
51.  Barnabas  Suebu,  Gubernur  Papua, dugaan  TPK sehubungan dengan Kegiatan Detail Engineering Design  PLTA  sungai  Memberamo  dan  Sungai Urumuka  tahun  2009  dan  2010  di  Provinsi Papua.
52.  Annas  Maamun,  Gubernur  Riau,  dugaan  TPK sehubungan  dengan  pegawai  negeri  atau
penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dngan maksud supaya pegawai negeri atau  penyelenggara  negara  tersebut  berbuat atau  tidak  berbuat  sesuatu  dalam  jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan  pengajuan  Revisi  Alih  Fungsi  Hutan  di Provinsi  Riau  Tahun  2014  kepada  Kementerian Kehutanan.
53.  Marthen  Dira  Tome,  Bupati  Abu  Raijua,  dugaan TPK dalam kegiatan penyalahgunaan kewenangan dalam  menggunakan  Dana  Pendidikan  Luar Sekolah  pada  Sub  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  TA 2007.
54.  Budi  Antoni  Aljufri,  Bupati  Empat  Lawang,  TPK memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan  maksud  untuk  mempengaruhi  putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait dengan sengketa pemilihan kepala daerah kabupaten empat lawang di MK tahun 2013.
55.  Rusli Sibua, Bupati Pulau Morotai, TPK memberi atau menjanjiakn sesuatu kepada hakim dengan maksud  untuk  mempengaruhi  putusan  perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait dengan  sengketa  Pilkada  Kabupaten  Pulau Morotai di MK tahun 2011.
56.  Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara,
TPK  bersama-sama  memberi  atau  menjanjikan sesuatu  berupa  uang  kepada  majelis  hakim dan  panitera  PTUN  Medan,  Sumatera  Utara dengan  maksud  untuk  mempengaruhi  putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait  permohonan  pengujian  kewenangan Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Utara sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi  Pemerintahan  atas  penyelidikan tentang dugaan terjadinya tindak pidana korupsi dana  bantuan  sosial,  bantuan  daerah  bawahan, bantuan  operasional  sekolah  dan  penahanan pencairan  dana  bagi  hasil  yang  dilakukan Gubernur Sumatera Utara di PTUN.

## Wira Atma Hajri . QUO VADIS PILKADA INDONESIA

## C.   Penutu� enutu�
Sistem  pemilihan  langsung  maupun  melalui DPRD  dalam  praktiknya  tidaklah  menjamin  akan menghasilkan  kepala  daerah  yang  ideal.  Karena  itu, rekomendasi  Penulis  adalah  pemilihan  langsung atau tidak langsung sudah semestinya didukung oleh sistem  rekrutmen  calon  yang  baik  terutama  melalui sistem uji kelayakan para calon. Begitu juga mengenai besar dana yang dikeluarkan selama ini. Kalau tidak, pilkada  yang  ideal  itu  hanyalah  mimpi  belaka  dan tidak  pernah  menjadi  alam  kenyataan  kendatipun juga dilakukan secara serentak.

## DAFTAR PUSTAKA
A.   Buku
Efriza, Ilmu  Politik  dari  Ilmu  Politik  Sampai  Sistem Pemerintahan , Alfabeta, Bandung, 2009.
Jimly  Asshiddiqie ,  Komentar  Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
Koentjoro  Poerbopranoto, Sistem  Pemerintahan Demokrasi , Eresco, Bandung, 1987.
Sekretariat  Jenderal  dan  Kepaniteraan  Mahkamah Konstitusi, Naskah  Komprehensif  Perubahan
Undang-Undang  Dasar  1945, Konstitusi  Pers, Jakarta, 2010.
Subandi  Al  Marsudi, Pancasila  dan  UUD’45  dalam Paradigma  Reformasi ,  Rajawali  Pers,  Jakarta,
2006.
Wira  Atma  Hajri, Quo  Vadis  Negara  Hukum  dan Demokrasi Indonesia Ketika Negara Dijalankan di Alam Kepura-puraan, Genta Press, Yogyakarta,
2016.

## B.   Jurnal
Cora  Elly  Noviati,  “Demokrasi  dan  Sistem Pemerintahan”, Jurnal  Konstitusi ,  Volume  10, Nomor 2, Juni 2013.
Sri  Hastuti  Puspitasari,  “Mahkamah  Konstitusi  dan Penegakkan  Demokrasi  Konstitusional”, Jurnal Konstitusi , Volume 8, Nomor 3, Juni 2011.

## C.   Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2015  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  2015  Tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

## D.   Internet
New.  detik.  com,  “Selamatkan  Pilkada  Serentak, Selama  11  Tahun,  Ada  56  Kepala  Daerah  yang Terjerat Kasus Korupsi di KPK”, http://news. detik. com/berita/2984630/selama-11-tahun-ada-56- kepala-daerah-yang-terjerat-kasus-korupsi-di-kpk , diakses tanggal 6 Februari 2017.
Wira Atma Hajri . QUO VADIS PILKADA INDONESIA