Pemisahan Peraturan Daerah Tentang Pajak dan Izin Reklame Sebagai Upaya Memaksimalkan Penerimaan Pajak
Amelia Cahyadini* DOI: h ps://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a5

## Abstrak
Pemanfaatan media iklan melalui reklame saat ini semakin dimina  oleh pengusaha. Hal ini menimbulkan  konsekuensi  dalam  hal  izin  penyelenggaraan  reklame  dan  pembayaran pajaknya. Pajak Reklame sebenarnya dapat menjadi potensi pendapatan asli daerah yang cukup menjanjikan, namun banyak daerah di Indonesia yang belum dapat memanfaatkan potensi ini. Banyak daerah yang belum memiliki peraturan khusus tentang pajak reklame serta  masih  menyatukan  instrumen  izin  dan  pajak.  Tulisan  ini  akan  membahas  per- masalahan pengaturan pajak reklame di Indonesia dengan mengambil contoh pengaturan pajak reklame pada beberapa daerah yaitu di Kota Pekanbaru, Bekasi, dan Mataram. Pajak dan izin merupakan rezim yang berbeda, sehingga pengaturannya juga perlu dipisahkan. Pemisahan ini juga dapat menjadi upaya peningkatan PAD sebab se ap rezim dapat diatur secara lebih rinci.
Kata Kunci: izin, pajak, penyelenggaraan reklame, perda, reklame.
Op mizing Adver sing Tax Income in the City of Indonesia through Adver sement License and the Separa on of Municipal Law on Taxes
Regula on

## Abstract
The use of media adver sing through billboards is increasingly used by entrepreneurs. This situa on has caused the consequences to obtain the adver sement license and paying the adver sement tax. The adver sement tax might become a poten al addi on to boost local government revenue, yet unfortunately this prac ce has yet to be maximized by most of the local government in Indonesia due to the lack of local regula ons governing it. This paper will discuss the problem in regula ng adver sement tax by using several municipal laws on taxes regula on in Pekanbaru City, Bekasi City, and Mataram City. Taxes and licenses fell under diﬀerent regimes, therefore the legal regula ons governing both topics should be separated as well. This separa on might also be an eﬀec ve a empt to increase local government revenue by speciﬁcally regulates each regime.
Key word: license, tax, adver sement prac ce, municipal regula on, adver sement.
*   Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipa  Ukur No. 35 Bandung, , amelia.cahyadini@unpad.ac.id S.H., M.H. (Universitas Padjadjaran).
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 4 Nomor 1 Tahun 2017 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

## A.  Pendahuluan
Pajak merupakan komponen pen ng dalam menunjang jalanannya pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan kewenangan memungut pajak, pajak dapat digolongkan sebagai pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat menjadi penerimaan pemerintah pusat dan menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara merupakan komponen paling besar penyumbang pendapatan negara dari yang bertambah jumlahnya dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 980.518,10 miliar rupiah pada tahun 2012, 1.077.306,70 miliar  rupiah  pada  tahun  2013,  1.146.865,80  miliar  rupiah  pada  tahun  2014, 1.489.865,80 miliar rupiah pada tahun 2015, dan 1.539.166,20 miliar rupiah pada tahun 2016.¹
Pemungutan daerah berupa pajak dan retribusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Pajak daerah dan  retribusi  daerah  merupakan  salah  satu  sumber  pendapatan  daerah  yang pen ng guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak daerah dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak provinsi, yang terdiri dari lima jenis pajak dan pajak kabupaten/kota, yang terdiri dari 11 (sebelas) jenis pajak, yang salah satunya adalah pajak reklame.
Sementara itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan lain-lain hasil usaha daerah yang sah.² Berbeda dengan pendapatan negara dari pajak, hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah diakui belum memadai dan memiliki peran yang  rela f  kecil  terhadap  APBD,  khususnya  bagi  daerah  kabupaten  dan  kota.³ Sebagian  besar  pengeluaran  APBD  dibiayai  dana  alokasi  dari  pusat,  yang  dak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah.⁴ Dengan demikian diperlukan upaya pengingkatan pendapatan dari pajak daerah dengan  mulai  memberi  perha an  lebih  pada  sektor-sektor  yang  strategis  untuk dipungut pajak.
Salah  satu  sektor  strategis  untuk  dipungut  pajak  adalah  sektor  reklame. Reklame merupakan media promosi barang dan jasa yang saat ini cukup banyak dimina  oleh pengusaha hampir di seluruh kota di Indonesia. Menurut Berhouver, reklame merupakan se ap pernyataan yang secara sadar ditujukan kepada publik dalam  bentuk  apapun  juga  yang  dilakukan oleh seorang  peserta  lalu  lintas perdagangan,  yang  diarahkan  kearah  sasaran  memperbesar  penjualan  barang-
¹   Badan  Pusat  Sta s k  (BPS),  “Realisasi  Penerimaan  Negara  (Milyar  Rupiah)  dari  Tahun  2007-2016”, h ps://www.bps.go.id/linkTabelSta s/view/id/1286 , diakses 21 Agustus 2016. ²   Pasal 285 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). ³   Irwansyah Lubis, Krea f Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani Rakyat , Jakarta: PT. Elex Media Kompu ndo, 2011, hlm. 14. ⁴ Ibid .
barang  atau  jasa  yang  dimasukkan  oleh  pihak  yang  berkepen ngan  dalam per- niagaan.⁵  Reklame  menjadi  cara  yang  efek f  untuk  memperkenalkan  atau mempromosikan suatu barang, jasa, orang, atau badan kepada masyarakat umum, khususnya  di  kota  besar.  Majunya  sebuah  kota  seringkali  dilihat  dari  banyaknya reklame yang ada di pinggir jalan strategis di kota tersebut. Keberadaan reklame menimbulkan kesan ramai dan merupakan alat promosi yang paling efek f untuk diingat masyarakat.
Namun demikian, banyak daerah di Indonesia yang belum dapat memanfaatkan dengan baik sektor reklame ini dalam hal pemungutan pajaknya. Banyak daerah yang  terjebak  pada  instrumen  izin  dalam  pengaturan  tentang  pajak  reklame sehingga pendapatan pajaknya  dak mencapai target. Tulisan ini akan membahas permasalahan pengaturan pajak reklame di Indonesia dengan mengambil contoh pengaturan pajak reklame pada beberapa kota di Indonesia yaitu di Kota Pekanbaru, Kota Bekasi, dan Kota Mataram. Tiga kota tersebut mewakili praktek pengaturan pajak  reklame  yang  masih  bermasalah  dan  akan  dikemukanan  contoh  dari  dua daerah lain yaitu DKI Jakarta dan Bandung sebagai perbandingan.
Kota  Pekanbaru,  Bekasi,  dan  Mataram  memiliki  permasalahan  yang  kurang lebih serupa dalam pengaturan pajak reklamenya, yaitu jauhnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak reklame dari yang sudah ditargetkan oleh pemerintah dan dak ter bnya pemasangan reklame di kota-kota tersebut.
Pekanbaru  adalah  ibu  kota  provinsi  Riau.  Pada  tahun  2016  diketahui  bahwa jumlah  ang  reklame  di  Kota  Pekanbaru  mencapai  ribuan,  namun  berbanding terbalik dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak reklame.⁶ Pada Oktober  2016  realisasi  pajak  yang  dapat  dipungut  mencapai  Rp16,1  miliar  atau hanya  sekitar  17,5%  dari  target,  yaitu  senilai  Rp92  miliar.⁷  Hal  ini  disebabkan banyaknya  reklame  yang  dak  memiliki  izin,  sehingga  Pemerintah  Daerah  Kota Pekanbaru  dak  dapat  memungut  pajaknya.⁸  Saat  ini  pajak  reklame  di  Kota Pekanbaru diatur dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
Tidak  jauh  berbeda  dengan  Kota  Pekanbaru,  hal  yang  sama  juga  dialami Pemerintah Kota Bekasi. Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terdapat di provinsi Jawa  Barat  dan  merupakan  bagian  dari  megapolita  Jabodetabek,  serta menjadi kota dengan jumlah penduduk terbanyak ke-4 di Indonesia. Saat ini Kota
⁵   Administrator,  “Penger an  Reklame  Deﬁnisi,  Jenis,  dan  Macam  Izin  Pemasangan  dan  Akibat  Hukumnya”, h p://www.landasanteori.com/2015/10/penger an-reklame-deﬁnisi-jenis-macam.html ,  diakses  pada  6 September 2016.
⁶  Awwaliatul Mukarromah, “Pajak Reklame Baru 17,5%, Ini Penyebabnya”, h p://news.ddtc.co.id/ar kel/8323/ kota-pekanbaru-pajak-reklame-baru-175-ini-penyebabnya/ , diakses pada 6 Agustus 2017. ⁷ Ibid . ⁸ Ibid .
Bekasi berkembang menjadi tempat  nggal kaum urban dan sentra industri. Pajak reklame di Kota Bekasi diatur Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Perda Kota Bekasi 14/2012) dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 48  Tahun  2012  Tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Peraturan  Daerah  Kota  Bekasi Nomor  14  Tahun  2012  Tentang  Pajak  Reklame  (Perwal  Bekasi  48/2012),  yang mengacu pada UU PDRD.
Diketahui sampai saat ini, Pemerintah Kota Bekasi mengalami kesulitan untuk memungut pajak di sektor reklame. Target penerimaan pajak reklame Kota Bekasi dak terpenuhi berturut-turut sejak tahun 2015 sampai 2016.⁹ Perolehan pajak reklame pada tahun 2015 adalah Rp26 miliar, yaitu lebih rendah dari target yang ditentukan mencapai Rp55 miliar. Sementara pada tahun 2016 dari target Rp79 miliar, hanya tercapai Rp30 miliar.¹⁰ Meskipun target pada tahun 2015 dan 2016 dak tercapai, namun pemerintah Kota Bekasi menaikan target penerimaan pajak reklame  pada  tahun  2017  yaitu  sebesar  Rp80  miliar.¹¹  Selain  dak  tercapainya target penerimaan negara dari sektor pajak reklame, pemerintah Kota Bekasi juga mengalami  kesulitan  dalam  mener bkan  dan  mengawasi  pemasangan  reklame karena diketahui sampai saat ini, Kota Bekasi belum memiliki peraturan daerah mengenai penyelenggaraan reklame.
Pada  Kota  Mataram,  pengaturan  pajak  reklame  terdapat  dalam  Perda  Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame. Reklame memiliki peluang memberi  sumbangan  bagi  pendapatan  asli  daerah  yang  dak  kecil  bagi  Kota Mataram.  Status  Kota  Mataram  sebagai  ibukota  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat merupakan  daya  tarik  bagi  dunia  usaha  untuk  menanamkan  modalnya  di Mataram,  terlebih  Kota  Mataram  memang  diarahkan  menjadi  kota  jasa perdagangan,¹²  sehingga  dak  mengherankan  banyak  pengusaha  yang  meng- gunakan jasa reklame untuk mempromosikan usahanya.
Tidak jauh berbeda dengan Kota Pekanbaru dan Kota Bekasi, Pemerintah Kota Mataram juga mengalami permasalahan yang sama dalam hal pemungutan pajak reklame.  Banyaknya  reklame  dak  berizin  di  Kota  Mataram  menyebabkan hilangnya potensi pajak reklame yang seharusnya dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Mataram. Pada Oktober 2016, target pajak reklame Kota Mataram sebesar Rp2,5  miliar  dak  terpenuhi.¹³  Pemerintah  Kota  Mataram  menyatakan  akan
⁹     Admin88-07, “Bekasi Evaluasi Target Pajak Reklame Tidak Terpenuhi”, h p://m.harian88.com/bekasi-evaluasi- target-pajak-reklame- dak-terpenuhi/ , diakses pada 5 Agustus 2017. ¹⁰ Ibid . ¹¹ Ibid . ¹²  Administrator,  “Potensi  dan  Kawasan  Bisnis  di  Kota  Mataram”, , h p://mataramkota.go.id/kawasan-bisnis diakses pada 6 Agustus 2017.
¹³  Administrator,  “Pemkot  Mataram  Segera  Lakukan  Pener ban  Reklame Nakal”, h p://www.seputarntb.net/ 2016/10/pemkot-mataram-segera-lakukan-pener ban-reklame-nakal.html , diakses pada 6 Agustus 2017.
melakukan pener ban dan penindakan tegas terhadap penyelenggara rekam yang dak memiliki izin.¹⁴
Peraturan Daerah pajak reklame di beberapa daerah kurang lebih mengalami hambatan yang sama, yaitu terdapat instrumen izin dan penyelenggaraan reklame dalam  peraturan  pajak  reklame.  Berdasarkan  hal  tersebut,  tulisan  ini  akan menelaah problema ka pengaturan pajak reklame dalam penyelenggaran reklame dan  solusi  untuk  peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dari  sektor  Pajak Reklame.

## B.  Penger an dan Pengaturan Pajak Daerah pada Penyelenggaraan Reklame di Indonesia
Rochmat  Soemitro  mendeﬁnisikan  pajak  adalah  perikatan  yang  mbul  karena undang-undang  yang  mewajibkan  seseorang  yang  memenuhi  syarat-syarat  yang telah ditentukan oleh undang-undang ( tatbestand ) untuk membayar sejumlah uang kepada kas negara, yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan suatu imbalan yang secara  langsung  dapat  ditunjuk,  yang  digunakan  untuk  membiayai  pengeluaran- pengeluaran  negara  (ru n  dan  pembangunan)  dan  digunakan  sebagai  alat (pendorong,  penghambat)  untuk  mencapai  tujuan  di  luar  bidang  keuangan.¹⁵ Penyusunan  peraturan  perundang-undangan  untuk  pemungutan  pajak  harus memperha kan berbagai hal, misalnya keadilan, kepas an hukum, kondisi ekonomi masyarakat dan sebagainya. Adam Smith dalam bukunya “ An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Na on” dengan ajaran ‘ The Four Maxims ’¹⁶ menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada equality (keadilan), certainty (kepas an), convenience  of  payment (ketepatan  waktu  pembayaran),  dan economies of collec on (ekonomis dan eﬁsien). Kepas an yang dimaksud dalam four maxims adalah pajak yang harus dibayar individu hendaknya pas  dan  dak sewenang-wenang.¹⁷  Waktu  pembayaran,  cara  pembayaran,  serta  jumlah  yang harus dibayar sebaiknya jelas dan tegas bagi pembayar dan semua orang yang lain.¹⁸
Prinsip  pengaturan  pajak  tersebut  pen ng  untuk  diperha kan  sebab  pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara, baik di  ngkat pusat maupun daerah,  dan  pengaturan  yang  dak  baik  dapat  meningkatkan  potensi  korupsi. Berkaitan dengan pembiayaan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah Daerah  memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah  daerah  untuk  membuat
¹⁴ Ibid . ¹⁵   Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak , Bandung: Eresco, 1992, hlm. 13. ¹⁶   Adam Smith, An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Na on , New York: Random House Inc, 1937, hlm. 777. ¹⁷ Ibid . ¹⁸ Ibid .
kebijakan  di  sisi  penerimaan  dalam  rangka  memperkuat  pembangunan  dan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui peningkatan penerimaan, khususnya yang  berasal  dari  pendapatan  asli  daerah.¹⁹  Salah  satu  sumber  pendapatan  asli daerah adalah pajak daerah.
Pajak  daerah  berdasarkan  ketentuan  Pasal  1  angka  10  UU  PDRD  adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat  memaksa  berdasarkan  undang-undang,  dengan  dak  mendapatkan imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar- besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pajak  daerah  dipungut  oleh  pemerintah  daerah. Pemerintahan  daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  oleh pemerintah  daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  menurut  asas otonomi  dan  tugas  pembantuan  dengan  prinsip  otonomi  seluas-luasnya  dalam sistem  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI)  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUD 1945.²⁰
Wewenang mengenakan pungutan pajak pada masyarakat merupakan unsur yang  pen ng  dalam  pelaksanaan  pemerintahan  daerah,  meskipun  penerimaan daerah dari pajak, baik di  ngkat provinsi maupun kota/kabupaten, masih rela f lebih  rendah  dibandingkan  dengan  penerimaan  pajak  di  ngkat  nasional. Kewenangan daerah dalam memungut pajak daerah berdasarkan UU PDRD antara lain ditetapkannya jenis pajak provinsi, yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor; Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor;  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan  Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok.²¹ Selain pajak provinsi, ditetapkan juga jenis pajak kabupaten/kota yang terdiri atas Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.²²
Jenis  pajak  yang  telah  ditentukan  tersebut  dapat  dak  dipungut  apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.²³ Selain pajak-pajak yang disebutkan di atas, Daerah dilarang memungut jenis pajak lain.²⁴ Menurut Undang-Undang PDRD dan berdasarkan potensi yang ada, jenis pajak yang dikelola oleh Dinas Pelayanan Pajak Kota Bekasi terdiri dari Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.²⁵
¹⁹   Tjip Ismail, Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia , Jakarta, 2008, hlm. 12. ²⁰   Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD). ²¹   Pasal 2 ayat (1) UU PDRD . ²²   Pasal 2 ayat (2) UU PDRD . ²³   Pasal 2 ayat (4) UU PDRD . ²⁴   Pasal 2 ayat (3) UU PDRD . ²⁵   Pemerintah Kota Bekasi, “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014”,
Pajak reklame adalah salah satu contoh pajak kabupaten/kota. Reklame adalah benda,  alat,  perbuatan,  atau  media  yang  bentuk  dan  corak  ragamnya  dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perha an umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikma  oleh umum.²⁶ Pajak reklame diatur dalam Bagian Kesepuluh Pasal 47 sampai dengan Pasal 51 UU PDRD. Subjek pajak reklame adalah orang atau badan yang menggunakan reklame²⁷ dan wajib pajak reklame adalah orang atau badan atau pihak ke ga yang menyeleng- garakan reklame.²⁸ Yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyeleng- garaan  reklame,  melipu   reklame  papan  atau  billboard  atau  videotron  atau megatron  dan  sejenisnya;  reklame  kain;  reklame  melekat  atau  s ker;  reklame selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara; reklame apung; reklame suara; reklame ﬁlm/slide; dan reklame peragaan.²⁹
Di samping jenis-jenis reklame yang menjadi objek pajak reklame, terdapat jenis reklame yang dikecuali dari objek pajak reklame, yaitu:³⁰
1.  penyelenggaraan  reklame  melalui  internet,  televisi,  radio,  warta  harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
2.  label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
3.  nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
4.  reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah;
5.  reklame  yang  diselenggarakan  oleh  Organisasi  Kemasyarakatan  Partai (OKP) paling lama 2 (dua) minggu; dan
6.  penyelenggaraan  reklame  lainnya  yang  ditetapkan  dengan  peraturan daerah.
Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.³¹ Dalam hal reklame diselenggarakan  oleh  pihak  ke ga,  nilai  sewa  reklame  yang  akan  menjadi  dasar pengenaan  pajak  ditetapkan  berdasarkan  nilai  kontrak  reklame.³²  Dalam  hal reklame  diselenggarakan  sendiri,  nilai  sewa  reklame  yang  akan  menjadi  dasar pengenaan  pajak  dihitung  dengan  memperha kan  faktor  jenis,  bahan  yang
, diunduh 13 September 2016. h p://bekasikota.go.id/ﬁles/fck/Lakip%20Kota%20Bekasi%202014.pdf ²⁶   Pasal 1 angka 27 UU PDRD ²⁷   Pasal 48 ayat (1) UU PDRD jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame (Perda Kota Bekasi 14/2012).
²⁸   Pasal 48 ayat (2) jo. ayat (3) dan (4) UU PDRD jo. Pasal 5 ayat (2) Perda Kota Bekasi 14/2012. ²⁹   Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU PDRD  jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Perda Kota Bekasi 14/2012. ³⁰   Pasal 47 ayat (3) UU PDRD  jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Perda Kota Bekasi 14/2012. ³¹   Pasal 49 ayat (1) UU PDRD . ³²   Pasal 49 ayat (2) UU PDRD .
digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran  media  reklame.³³  Apabila  nilai  sewa  reklame  dak  diketahui  dan/atau dianggap  dak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor jenis,  bahan  yang  digunakan,  lokasi  penempatan,  waktu,  jangka  waktu  penye- lenggaraan,  jumlah,  dan  ukuran  media  reklame.³⁴  Cara  perhitungan  nilai  sewa reklame  ditetapkan  dengan  peraturan  daerah  dan  hasil  perhitungan  nilai  sewa reklame  ditetapkan  dengan  peraturan  kepala  daerah.³⁵  Mengenai  tarif  pajak reklame,  Pasal  50  UU  PDRD  menetapkan  tarif  maksimum  untuk  pajak  reklame adalah 25%.
Berbagai  hal  yang  telah  disebutkan  di  atas  terkait  dengan  pengenaan  pajak reklame  merupakan  bagian  tersendiri  dari  peyelenggaraan  reklame.  Dengan demikian,  dapat  diketahui  bahwa  pengaturan  pengenaan  pajak  reklame memerlukan instrumen hukum tersendiri yang dapat mengakomodir poli k hukum pajak daerah dan tujuan utamanya. Hal yang menjadi masalah di beberapa daerah di Indonesia adalah, masih bercampurnya instrumen pengaturan pajak reklame dan Izin. Sub bab berikutnya akan mendeskripsikan persoalan pengaturan perda pajak reklame pada beberapa daerah.

## C.  Tinjauan  terhadap  Perda  Pajak  Reklame  Kota  Bekasi,  Pekanbaru,  dan Mataram
Bab III Perda Kota Bekasi 14/2012 mencantumkan masa berlakunya izin reklame. Pada Pasal 6 ayat (1) Perda Kota Bekasi 14/2012, dinyatakan bahwa untuk masa berlaku izin reklame papan/ billboard , bando, dan jembatan penyebrangan orang (JPO) ditentukan sebagai berikut:
a.  Papan/Billboard:
1.  yang luasnya  < 5 M²  izinnya selama 1 tahun;
2.  yang luasnya  5 s/d 10 M²  izinnya selama 2 tahun;
3.  yang luasnya  11 s/d 15 M²  izinnya selama 3 tahun;
4.  yang luasnya  16 s/d 20 M²  izinnya selama 4 tahun;
5.  yang luasnya  > 20 M²  izinnya selama 5 tahun;
b.  Bando izinnya selama 7 tahun;
c.  JPO izinnya selama 10 tahun.
d.  Halte izinnya selama 1 tahun.
Selanjutnya, dalam Pasal 6 ayat (2) Perda Kota Bekasi 14/2012, dinyatakan bahwa masa berlaku izin tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan yang ada bila habis masa berlakunya menjadi aset Pemerintah Kota Bekasi, yang dibuatkan dalam Berita Acara dan ditetapkan dalam keputusan walikota.
³³   Pasal 49 ayat (3) UU PDRD . ³⁴   Pasal 49 ayat (4) UU PDRD . ³⁵   Pasal 49 ayat (5) dan (6) UU PDRD .
Selain itu, dalam peraturan pelaksana Perda Kota Bekasi 14/2012, yaitu Perwal Bekasi  48/2012  juga  mengatur  mengenai  tata  cara  pemberian  izin  penyeleng- garaan/pemasangan reklame, yaitu se ap penyelenggaraan/  pemasangan reklame baik atas nama perseorangan maupun badan terlebih dahulu harus mendapat izin penyelenggaraan/pemasangan reklame dari walikota yang harus memperha kan tata  ruang  kota,  faktor  este ka,  norma  agama,  norma  sosial,  keindahan,  dan keter ban  umum.³⁶  Untuk  mendapatkan  izin  penyelenggaraan/  pemasangan reklame  dari  walikota,  penyelenggara  reklame  harus  mengajukan  permohonan secara tertulis kepada walikota melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah.³⁷
Pada  Perwal  Bekasi  48/2012  juga  diatur  mengenai  syarat  permohonan  izin penyelenggaraan/pemasangan  reklame  baik  oleh  penyelenggara  reklame perorangan maupun penyelenggara reklame berbadan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Perwal Bekasi 48/2012. Prosedur permohonan izin reklame selanjutnya adalah berkas permohonan akan diteli  kelengkapan persyaratannya oleh  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang  mempunyai  kewenangan  di  bidang perizinan dan selanjutnya dilakukan pembahasan oleh Tim Teknis.³⁸ Selanjutnya, Perwal Bekasi 48/2012 juga mengatur mengenai masa berlaku izin reklame, jangka waktu  perizinan,  perpanjangan  izin,  pengawasan  pengelolaan  izin,  penataan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan reklame.
Demikian  halnya  dengan  yang  terdapat  pada  Perda  Kota  Pekanbaru  4/2011 dak  hanya  mengatur    izin,  namun  juga  terdapat  bab  tersendiri  yang  mengatur penyelenggaraan  reklame,  yaitu  Bab  VI.  Pada  Bab  VI  penyelenggaraan  reklame dinyatakan bahwa se ap penyelenggaraan reklame dalam wilayah Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh pemilik atau penyelenggara atau kuasanya, wajib memiliki izin dari  walikota  atau  pejabat  yang  ditunjuk.³⁹  Izin  sebagaimana  dimaksud  diajukan secara  tertulis  kepada  walikota  atau  pejabat  lain  yang  ditunjuk  dengan  mengisi formula dan melengkapi persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.⁴⁰
Sebelum izin diterbitkan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk, pemilik atau penyelenggara atau kuasanya diwajibkan membayar dan melunasi pajak reklame dan  uang  jaminan  bongkar,  yang  ditetapkan  sebesar  10%  dari  jumlah  ketetapan pajak, ke kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk.⁴¹ Pada Kota Pekanbaru  dak ada peraturan daerah yang mengatur secara khusus mengenai penyelenggaraan reklame. Sementara itu rumusan penyelenggaraan reklame yang ada dalam Perda Kota Pekanbaru 4/2011  dak dijelaskan lebih lanjut.
³⁶   Pasal  4  ayat  (1)  dan  (2)  Peraturan  Walikota  Bekasi  Nomor  48  Tahun  2012  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Perwal Bekasi 48/2012). ³⁷   Pasal 4 ayat (3) Perwal Bekasi 48/2012. ³⁸   Pasal 4 ayat (6) Perwal Bekasi 48/2012. ³⁹  Pasal 7 ayat 1 Perda Kota Pekanbaru 4/2011. ⁴⁰  Pasal 7 ayat 2 Perda Kota Pekanbaru 4/2011. ⁴¹  Pasal 7 ayat 3 dan 4 Perda Kota Pekanbaru 4/2011.
Tidak  berbeda  jauh  dengan  Perda  Pekanbaru,  Perda  Mataram  7/2010  juga terdapat  instrumen  izin  untuk  penyelenggaraan  reklame.  Pada  Bab  III  Perda Mataram 7/2010 diatur mengenai lokasi pemasangan reklame, yang menyatakan bahwa  pada  dasarnya  seluruh  wilayah  daerah  dapat  dijadikan  sebagai  tempat pemasangan  reklame, kecuali beberapa  lokasi  yang  dinyatakan  sebagai  kawasan atau  lokasi  yang  dilarang  sebagai  tempat  pemasangan  reklame.  Ketentuan  lebih lanjut mengenai larangan tempat pemasangan reklame diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.⁴² Kawasan atau lokasi tempat pemasangan reklame dikelompokkan berdasarkan nilai strategis.⁴³
Pada Pasal 7 Perda Kota Mataram 7/2010 diatur mengenai tender k reklame. Pemanfaatan k lokasi tempat pemasangan reklame berdasarkan nilai strategis dapat dilakukan dengan tender.⁴⁴ Peserta tender harus menyerahkan uang jaminan tender  sebesar  25  %  (dua  puluh  lima per  seratus)  dari  nilai tender.⁴⁵  Pemenang tender harus menyerahkan jaminan pelaksanaan pembangunan sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari nilai biaya konstruksi.⁴⁶
Jangka  waktu  pemanfaatan k  lokasi  tempat  reklame  di  Kota  Mataram ditetapkan paling lama 3 ( ga) tahun sejak penetapan pemenang tender, kecuali di k lokasi tersebut menggunakan reklame dengan spesiﬁkasi dan teknologi  nggi diatur  lebih  lanjut  dengan  Peraturan  Kepala  Daerah.⁴⁷  Jika  dalam  jangka  waktu paling  lama  60  (enam  puluh)  hari  terhitung  sejak  tanggal  berita  acara  hasil pelaksanaan  tender,  pemenang  tender  belum  melunasi  harga  tender  maka penetapan  pemenang  tender  dapat  dibatalkan  dan  uang  jaminan  tender  dak dapat  dikembalikan.⁴⁸  Jika  pemenang  tender  belum  atau  dak  melaksanakan pembangunan  bangunan  reklame dan/  atau  pemasangan  reklame dalam  jangka waktu  3  ( ga)  bulan  sejak  tanggal  ditetapkannya  keputusan  pemenang  tender, maka keputusan tersebut batal demi hukum dan uang jaminan tender  dak dapat dikembalikan.⁴⁹ Setelah berakhirnya masa pemanfaatan k lokasi reklame, maka terhadap k lokasi reklame tersebut dapat dilakukan tender kembali.⁵⁰ Selanjutnya diatur juga mengenai izin dan standar reklame dalam Perda Kota Mataram 7/2010 yang seharusnya hanya mengatur mengenai pajak reklame saja. Pada  Pasal  10  Perda  Kota  Mataram  7/2010  dinyatakan  bahwa  penyelenggaraan reklame dalam Wilayah Daerah wajib memperoleh izin tertulis dari Kepala Daerah
⁴²  Pasal 5 Perda Kota Mataram 7/2010. ⁴³   Pasal 6 ayat 1 Perda Kota Mataram 7/2010. ⁴⁴  Pasal 7 ayat (1) Perda Kota Mataram 7/2010. ⁴⁵  Pasal 7 ayat (2) Perda Kota Mataram 7/2010. ⁴⁶  Pasal 7 ayat (3) Perda Kota Mataram 7/2010. ⁴⁷  Pasal 8 ayat (1) Perda Kota Mataram 7/2010. ⁴⁸  Pasal 8 ayat (2) Perda Kota Mataram 7/2010. ⁴⁹  Pasal 8 ayat (3) Perda Kota Mataram 7/2010. ⁵⁰  Pasal 8 ayat (4) Perda Kota Mataram 7/2010.
yang  dak dikenakan pungutan.⁵¹ Pasal 11 Perda Kota Mataram 7/2010 menyatakan bahwa se ap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame, melipu :⁵²
a.  Standar e k yaitu isinya  dak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
b.  Standar  este s  yaitu  bentuk  dan  penampilannya  memperha kan  aspek keindahan;
c.  Standar  teknis  yaitu  reklame  yang  dipasang  memenuhi  ketentuan  standar konstruksi;
d.  Standar ﬁskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan;
e.  Standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
f.  Standar keselamatan yaitu reklame yang dipasang  dak mengganggu lalu lintas dan  dak membahayakan masyarakat sekitarnya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Perda Kota Mataram 7/2010, penyelenggara reklame diwajibkan untuk:
a.  Memasang plat izin atau stempel masa berlaku izin dan ukuran bidang reklame yang dapat terlihat dengan jelas oleh umum;
b.  Memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik;
c.  Menyelesaikan pembongkaran reklame paling lambat 7 (tujuh) hari setelah izin berakhir;
d.  Menanggung segala akibat jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain;
e.  Membayar biaya jaminan bongkar reklame.
Selain  itu  diatur  juga  dalam  Perda  Kota  Mataram  7/2010  mengenai  hal-hal terkait penyelenggaraan reklame yang seharusnya diatur dalam peraturan daerah yang berbeda, yaitu reklame diselenggarakan dengan  dak menutup pandangan rambu,  lampu  pengatur  dan  kamera  lalu  lintas;  konstruksi  reklame  dapat dipertanggungjawabkan  menurut  persyaratan  teknis  sesuai  ketentuan  yang berlaku; lampu reklame yang dipasang diarahkan ke bidang reklame sehingga  dak menyilaukan  pandangan  pemakai  jalan;  dan  instalasi  listrik  yang  dipasang  harus memenuhi  persyaratan  teknis  sehingga  dak  membahayakan  keselamatan umum.⁵³ Pada Pasal 16 ayat (1) Perda Kota Mataram 7/2010 dinyatakan bahwa Izin penyelenggaraan  reklame  dicabut  dan  dinyatakan  dak  berlaku  apabila dilaksanakan  dak sesuai dengan izin yang telah diberikan, yang seharusnya  dak diatur bersama dalam perda pajak reklame.
⁵¹  Pasal 10 ayat 1 dan 2 Perda Kota Mataram 7/2010. ⁵²  Pasal 11 ayat 2 Perda Kota Mataram 7/2010. ⁵³  Pasal 13 Perda Kota Mataram 7/2010.
Pencantuman bab tersendiri mengenai masa berlakunya izin dan hal-hal terkait penyelenggaraan  reklame  dalam  Perda  Kota  Bekasi  14/2012,  Perwal  Bekasi 48/2012,  Perda  Kota  Pekanbaru  4/2011,  serta  Perda  Kota  Mataram  7/2010 menimbulkan permasalahan tersendiri. Mekanisme izin dan pajak merupakan hal yang membutuhkan pengaturan yang berbeda. Pengaturan mengenai pajak, dalam hal ini pajak reklame, diatur dalam UU PDRD.
Dalam Perda Pajak Reklame se ap kota seharusnya mengatur hal-hal mengenai subjek pajak reklame; wajib pajak reklame; objek pajak reklame; penyelenggaraan reklame  yang  dikecualikan  dari  objek  pajak  reklame;  dasar  pengenaan  pajak reklame; tarif pajak reklame; cara perhitungan pajak reklame; wilayah pemungutan pajak  reklame;  masa  pajak;  pajak  terutang;  surat  pemberitahuan  pajak  daerah; penetapan pajak; tata cara pembayaran dan penagihan pajak; kadaluwarsa; upaya administrasi  yang  dapat  dilakukan  wajib  pajak,  yaitu  keberatan  dan  banding; pengurangan,  keringanan,  dan  pembebasan  pajak;  pembetulan,  pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi; pengembalian  kelebihan  pembayaran  pajak;  pemeriksaan  kepatuhan  kewajiban pembayaran pajak; serta ketentuan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
Pemisahan  tersebut  dapat  dilihat  dalam  Peraturan  Pajak  Daerah  Provinsi Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame dan Peraturan Daerah Kota  Bandung  Nomor  8  Tahun  2003  tentang  Pajak  Reklame.  DKI  Jakarta  dan Bandung telah memiliki pengaturan daerah yang terpisah mengenai pajak reklame dengan  penyelenggaraan  reklame.  Hal-hal  terkait  pajak  diatur  dalam  peraturan daerah mengenai pajak reklame, sedangkan terkait segala hal mengenai izin dan penyelenggaraan  reklame  sebaiknya  diatur  dalam  Peraturan  daerah  penye- lenggaraan reklame.

## D.  Upaya Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pajak Reklame
Kota-kota besar di Indonesia pada umumnya selain menjadi wilayah pemukiman, juga  berkembang  sebagai  kota  perdagangan,  jasa  dan  industri.  Pemerintah  kota yang  berkembang  pada  umumnya  terus  berusaha  mengembangkan  fasilitas- fasilitas  yang  mendukung  ak vitas  masyarakat,  seper   pasar  tradisional  dan modern,  perumahan,  tempat  ibadah,  perbankan,  sarana  pendidikan  dan kesehatan. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi pada suatu kota menjadi tujuan bagi pemasaran berbagai produk, baik barang maupun jasa. Seiring dengan perkembangan sektor perdagangan dan jasa, media yang digunakan untuk pengiklanan produk atau jasa juga berkembang. Pemanfaatan teknologi dan media iklan melalui reklame juga semakin banyak. Penggunaan reklame sebagai media iklan harus dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan daerah yang berlaku.
Besarnya pertumbuhan ekonomi di daerah menyebabkan penggunaan reklame menjadi cukup dimina . Namun hal ini  dak serta merta menjadi komoditas yang dapat  mendatangkan  PAD.  Pemungutan  pajak  atas  reklame  sebenarnya  dapat menjadi  salah  satu  sumber  PAD  yang  cukup  menjanjikan.  Berkembangnya  jenis reklame  dan  ngginya  minat  masyarakat  untuk  menggunakan  reklame  sebagai media promosi barang atau jasa seper nya  dak diimbangi dengan pembayaran pajak reklame. Beberapa kendala yang dihadapi pemerintah dalam pemungutan pajak  reklame  diantaranya  adalah  banyak  dari  calon  pemasang  reklame  dak mengetahui  ada  beberapa  hal  yang  harus  dilakukan  sebelum  memasang reklamenya,  yaitu  mengajukan  permohonan  izin  reklame  dan  membayar  pajak reklame.  Hingga  saat  ini  masih  banyak  reklame  yang  dipasang  di  Kota  Bekasi, Pekanbaru,  dan  Mataram  yang  dak  memiliki  izin  dan  dak  semua  orang  tahu bagaimana caranya menghitung pajak reklame.
Sebagai  contoh,  pada  Juni  2014,  Pemerintah  Kota  Bekasi  melalui  Badan Pelayanan  Perizinan  Terpadu  (BPPT)  melakukan  pendataan  dan  pener ban perizinan terhadap pemasangan reklame di Kota Bekasi dan diketahu sekitar 90% reklame di Kota Bekasi  dak berizin.⁵⁴ Pada tahun 2015 sesuai dengan hasil audit Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  menemukan  sedikitnya  ada  1.541 k reklame indoor dak berizin yang setelah dicocokan ke BPPT Kota Bekasi diketahui ada 551 k reklame yang telah mengajukan izin.⁵⁵ Dengan demikian maka reklame indoor dak  berizin  tercatat  ada  990  reklame.  Sementara  untuk  reklame out- door BPK  mencatat  terdapat  169  reklame  yang  terpasang.  Setelah  dicocokan dengan  data  perizinan  di  BPPT  ternyata  terdapat  110  reklame  belum  berizin. Dengan  demikian  maka  jumlah  reklame  dak  berizin  yang  ada  di  Kota  Bekasi mencapai 1.100 k dengan rincian 990 reklame jenis indoor dan 110 reklame out- door. ⁵⁶ Atas temuan tersebut, Pemerintah Kota Bekasi berpotensi merugi sebesar Rp604.044.000 dari sektor pajak reklame.⁵⁷
BPK  menemukan  112  reklame yang  telah  habis  masa  berlakunya  dan  belum diperpanjang  oleh  BPPT.  Dari  112  reklame  yang  habis  masa  berlakunya,  BPK menemukan ada dua belas reklame yang habis masa berlakunya namun masih tetap terpasang yang bila dihitung nilainya pajaknya mencapai Rp901.539.700.⁵⁸ BPK juga menemukan potensi kehilangan penerimaan pajak reklame dari reklame ﬁlm atau slide di bioskop dan reklame wall pain ng minimal Rp222.473.000.⁵⁹ Realisasi pajak
⁵⁴   Jessi Carina, “Sebanyak 90% Reklame Kota Bekasi Tanpa Izin”, h p://nasional.kontan.co.id/news/sebanyak-90- reklame-di-bekasi-tanpa-izin , diunduh 18 November 2016. ⁵⁵   Ahmad  Suryadi,  “Reklame  di  Kota  Bekasi  Rugi  Miliaran  Rupiah”, h p://www.wajahbekasi.com/ 2015/07/reklame-di-kota-bekasi-rugi-miliaran.html , diunduh 21 November 2016. ⁵⁶ Ibid . ⁵⁷ Ibid . ⁵⁸ Ibid . ⁵⁹ Ibid .
reklame di Kota Bekasi pada kuartal III tahun 2015 baru mencapai Rp19,97 miliar atau 30% dari total target Rp66,16 miliar.⁶⁰ Data Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi menunjukkan hingga Oktober 2015, realisasi pajak terendah terjadi pada sektor penerimaan pajak reklame.⁶¹ Pada awal Desember 2015 target tersebut baru mencapai 71,99%.⁶²
Tidak terlalu berbeda dengan Bekasi, Pendapatan Asli Daerah Pekanbaru dari sektor pajak reklame tahun 2016 terealisasi  dak sampai setengah dari target. Pada akhir tahun 2016 diketahui bahwa dari target pajak reklame sebesar Rp92 miliar hanya  tercapai  Rp20  miliar.⁶³  Sekretaris  Badan  Pendapatan  Daerah  Pekanbaru tahun  2016  menyebutkan  bahwa  salah  satu  penyebab  dak  tercapainya  target pajak reklame adalah  dak validnya data yang dimiliki Pemerintah Kota Pekanbaru, misalnya data toko yang tercatat ternyata sudah  dak ada atau sudah pindah tapi dak  melapor.⁶⁴  Selain  itu  juga  banyak  ang  reklame  yang  dak  memiliki  izin sehingga  Pemerintah  Kota  Pekanbaru  dak  dapat  menarik  pajak  reklame tersebut.⁶⁵
Begitu pula halnya dengan pajak reklame di Kota Mataram. Target pajak reklame pada tahun 2016 di Kota Mataram  dak terpenuhi, namun pemerintah kota tetap menaikan target pajak reklame sebesar Rp600 juta dibanding tahun sebelumnya, yaitu menjadi Rp4 miliar pada tahun 2017.⁶⁶ Hingga saat ini realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2017 di Kota Mataram baru mencapai 30%.⁶⁷
Permasalahan  beberapa  daerah  tersebut  adalah  dak  tercapainya  target penerimaan pajak dan keter ban tata ruang kota juga terganggu dengan banyaknya reklame yang  dak berizin dan dipasang  dak sesuai ketentuannya. Reklame tak berizin ini juga  dak dapat dikenai pajak karena dianggap illegal.
Secara umum, pajak dapat  mbul apabila subjek pajak/wajib pajak, memiliki hal yang  termasuk  dalam  objek  pajak  sebagaimana  yang  terdapat  dalam  peraturan yang mendasarinya, dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu tatbestand (sasaran
⁶⁰ Redaksi  Berita  Ekspres,  “Pajak  Reklame  Untuk  PAD  Ngempos,  DP3JU  Kota  Bekasi  Getol  Adakan  ODS”, h p://www.beritaekspres.com/2015/10/17/pajak-reklame-untuk-pad-ngempos-dp3ju-kota-bekasi-getol- adakan-ods/ , diunduh 21 November 2016. ⁶¹ Ibid.
⁶²   Redaksi  Berita  Ekspres,  “Didit  Susilo:  PAD  Pajak  Reklame  Kota  Bekasi  Berpotensi  Bocor  Se ap  Tahun”, h p://www.beritaekspres.com/2015/12/05/didit-susilo-pad-pajak-reklame-kota-bekasi-berpotensi-bocor- se ap-tahun/ , diunduh 21 November 2016. ⁶³  Administrator, “Data Tidak Valid, PAD Pajak Reklame Pekanbaru Anjlok”, h p://riauterkini.com/usaha.php? arr=120514&judul=Data%20Tak%20Valid,%20PAD%20Pajak%20Reklame%20Pekanbaru%20Anjlok ,  diakses pada 7 Agustus 2017.
⁶⁴ Ibid . ⁶⁵ Ibid .
⁶⁶  Iko, “Rp 4 Miliar Target Pajak Reklame di Kota Mataram Baru Terealisasi 30 Persen”, h ps://kicknews.today/ 2017/07/12/rp-4-miliar-target-pajak-reklame-di-kota-mataram-baru-terealisasi-30-persen/ ,  diakses  pada  7 Agustus 2017. ⁶⁷ Ibid .
pemajakan), yang terdiri dari keadaan, peris wa, atau perbuatan tertentu. Apabila melihat  mbulnya  utang  pajak,  ada  2  (dua)  ajaran  yang  mengatur  tentang mbulnya utang pajak tersebut, yaitu ajaran formil dan ajaran materil. Berdasarkan ajaran formil, utang pajak  mbul karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh ﬁskus. Ajaran formil diterapkan pada pajak yang dipungut dengan sistem oﬃcial assessment.
Berbeda dengan ajaran formil, berdasarkan ajaran materil, utang pajak  mbul karena sudah adanya undang-undang pajak yang mengatur. Berdasarkan ajaran ini, seseorang dapat dikenai pajak karena suatu keadaan, perbuatan, atau peris wa. Ajaran ini diterapkan pada sistem pemungutan pajak self assessment. Berdasarkan ajaran  mbulnya  utang  pajak,  maka  ada  atau  daknya  izin  atas  sesuatu  hal, seharusnya  dak mempengaruhi  mbulnya utang pajak atau  dak. Meskipun suatu hal  dak  mendapat  izin,  pemungutan  pajak  tetap  dapat  dilakukan  selama  ada undang-undang yang mengaturnya.
Pada saat ini, sistem pemungutan pajak yang banyak dianut di Indonesia adalah sistem  pemungutan  pajak  self  assessment.  Sistem self  assessment adalah  suatu sistem  yang  memberi  wewenang  kepada  wajib  pajak  untuk  menghitung, memperhitungkan,  membayar,  dan  melaporkan  sendiri  besarnya  pajak  yang terutang.⁶⁸  Sistem self  assessment disebutkan  dalam  Pasal  12  ayat  (1)  dan  (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP),⁶⁹ yaitu se ap wajib  pajak  wajib  membayar  pajak  yang  terutang  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan  dak menggantungkan pada adanya  Surat  Ketetapan  Pajak.  Dengan  sistem  ini,  masyarakat  diberikan kepercayaan  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakannya,  termasuk  dalam  hal pembayaran pajak reklame. Hal tersebut menuntut masyarakat untuk melaporkan penyelenggaraan reklame yang dilakukan untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame dan membayarkan pajak reklame.
Sementara  itu,  pengaturan  mengenai  izin  atau  prosedur  penyelenggaraan reklame  seharusnya  diatur  dalam  peraturan  daerah  tersendiri.  Pengaturan mengenai  izin  dan  prosedur  penyelenggaraan  reklame  dibutuhkan  sebagai instrumen pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame.
Fungsi pengawasan dan pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen yang  diarahkan  untuk  memas kan  apakah  rencana  yang  diimplementasikan berjalan  sebagaimana  mes nya  serta  mencapai  tujuan  yang  ditetapkan, memas kan  apa  yang  menjadi  penyebab  apabila  suatu  rencana  dak  berjalan
⁶⁸   Syofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat, Hukum Pajak dan Permasalahannya , Bandung: Reﬁka Aditama, 2004, hlm. 16. ⁶⁹   Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian  Keuangan, Undang-Undang  KUP  dan  Peraturan  Pelaksanaannya , Jakarta:  Kementerian  Keuangan,  2013,  hlm.  39, www.kemenkeu.go.id/sites/default/ﬁles/UU-KUP %20Mobile.pdf .
dengan semes nya, dan  ndakan koreksi seper  apa yang dapat dilakukan.⁷⁰ Fungsi pengawasan dapat dilakukan pemerintah melalui instrumen izin. Melalui izin juga pemerintah  terlibat  dalam  kegiatan  warga  negara.  Bahkan  dak  berhen   pada tahap  pemberian  izin,  namun  melalui  serangkaian  kebijakan  pemerintah  dapat mengarahkan warganya sesuai dengan tujuan penyelenggaraan negara.
Setelah  izin  di  proses,  pemerintah  melakukan  pengawasan,  pemegang  izin diwajibkan  memberikan  laporan  berkala,  dan  sebagainya  sebagai  rangkaian  dari kegiatan pengawasan. Fungsi izin adalah sebagai instrumen yuridis yang digunakan oleh  pemerintah  untuk  mempengaruhi  warga  agar  mau  mengiku   cara  yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret.⁷¹ Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi  sebagai  pengarah,  atau  untuk  mengemudikan  ngkah  laku  warga. Perizinan juga dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengen- dalian,  dan  pengawasan.⁷²  Dalam  penyelenggaraan  reklame  terdapat  alur  yang merupakan wujud terciptanya fungsi pengaturan, bentuk dari fungsi pengaturan ini berupa keamanan dari reklame itu sendiri. Fungsi pengaturan ini mengendalikan agar  reklame  yang  dipasang  dak  sembarang.  Penyelenggaraan  reklame memerlukan juga kepas an keamanan bagi lingkungan sekitar.
Fungsi pengaturan bukan hanya satu-satunya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemisahan peraturan antara pajak dan izin. Potensi sumbangan terhadap pendapatan asli daerah dari sektor pajak reklame juga merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan memisahkan peraturan tersebut. Sebagai upaya meningkatkan  penerimaan  asli  daerah  dan  dalam  hal  pener ban  pendataan reklame  legal,  apabila  diperlukan,  ditetapkan  juga  mengenai  insen f  bagi  pihak yang membayar pajak reklame dengan ter b. Insen f dapat diberikan bagi para penyelenggara reklame yang telah mengiku  seluruh prosedur untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame dan membayar pajak reklame, yang dapat berupa beberapa bentuk insen f, misalnya:
1.  Potongan  jumlah  pajak  yang  harus  dibayarkan  bagi  penyelenggara  reklame yang memiliki izin;
2.  Potongan  jumlah  pajak  yang  harus  dibayarkan  bagi  penyelenggara  reklame yang menggunakan reklame jenis-jenis tertentu, misalnya jenis reklame LED;
3.  Pengampunan  utang  pajak  reklame  pada  periode  waktu  tertentu,  misalnya untuk bulan pertama pemasangan reklame.
⁷⁰   Ernie Tisnawa  Sule dan Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 317.
⁷¹   Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri M., Sjachran Basah, (et.al.), Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993, hlm. 5.
⁷² Ibid .
Berdasarkan  hal  tersebut,  peningkatan  pencapaian  pajak  reklame  dapat dimaksimalkan dengan direvisinya peraturan daerah kota yang mengatur mengenai pajak reklame dan menerapkannya dengan maksimal, yaitu dalam hal pengawasan. Perda pajak reklame seharusnya hanya mengatur mengenai pajak reklamenya saja. Berkaitan dengan pengaturan izin penyelenggaraan reklame, Pemerintah daerah dapat  menerbitkan  peraturan  daerah  tersendiri  mengenai  penyelenggaraan reklame,  sehingga  permasalahan-permasalahan  mengenai  reklame  illegal  dapat diatasi. Selain itu, peraturan daerah yang khusus mengatur mengenai penyeleng- garaan reklame juga dapat mewujudkan penataan  dan  penyelenggaraan  reklame yang lebih ter b di   wilayah kota dengan memperha kan aspek penataan ruang kota, aspek keterbatasan ruang publik yang tersedia, aspek e ka, este ka, sehingga dapat  menciptakan  keamanan  dan  keselarasan  dengan  lingkungan.  Hal  tersebut juga  dinilai  dapat  menciptakan  keter ban  umum,  keindahan  kota,  dan meningkatkan  pelayanan  kepada  masyarakat  terhadap  pemasangan  reklame  di dalam dan di luar ruang yang sesuai dengan este ka, serasi dengan lingkungan dan perkembangan kota saat ini serta memiliki fungsi sosial bagi masyarakat.
Pengaturan  secara  terpisah  mengenai  pajak  reklame  dan  penyelenggaraan reklame telah dilakukan oleh Pemerintah Kota di kota lain, misalnya Bandung dan Jakarta. Pengaturan yang dipisahkan memberikan kepas an hukum dalam proses penyelenggaraan reklame, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan izin reklame dan dalam hal pemungutan pajak menjadi lebih terperinci dan jelas.
Penerimaan pajak yang lebih maksimal akan sangat berguna bagi pembiayaan pembangunan di daerah. Dengan terwujudnya hal tersebut, maka fungsi budgeter dari pajak dan fungsi pengawasan dengan adanya izin penyelenggaraan reklame yang  diatur  dengan  tepat  dapat  dicapai.  Hukum  dalam  masyarakat  yang  sedang membangun  dak  hanya  merupakan  perangkat  kaidah  dan  asas-asas  yang mengatur  hubungan  manusia  dalam  masyarakat  tetapi  harus  juga  mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan.⁷³ Pembangunan dilakukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, yang merata spiritual dan material, berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.⁷⁴ Meskipun pembayaran pajak  dak  memperoleh  kontraprestasi  yang  dapat  langsung  dirasakan  bagi pembayar pajak, namun pajak dapat membiayai pembangunan masyarakat pada umumnya.
⁷³   Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum , Jakarta: Penerbit Bina Cipta, 1986, hlm. 15. ⁷⁴   Rochmat Soemitro, Pajak dan Pembangunan , Bandung: Eresco, 1988, hlm. 100.

## E. Penutup
Pencantuman instrumen izin dalam Perda Pajak Reklame adalah hal yang kurang tepat  karena  pengaturan  pajak  reklame  dan  pengaturan  izin  penyelenggaraan reklame merupakan dua aspek yang berbeda dan harus diatur dalam peraturan masing-masing. Pemerintah daerah dapat memaksimalkan penerimaan PAD dari sektor  pajak  reklame  dengan  membuat  Perda  tentang  pajak  reklame  yang mengatur detail berikut dengan upaya-upaya lain seper  pemberian insen f pajak. Dalam  hal  pener ban  penyelengaraan  reklame,  pemerintah  daerah  dapat membuat Perda penyelenggaraan reklame yang mengatur secara khusus mengenai hal-hal terkait izin penyelenggaraan reklame dan pengawasannya.

## Da ar Pustaka

## Buku
Ernie  Tisnawa   Sule  dan  Kurniawan  Saefullah, Pengantar  Manajemen  Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. Irwansyah Lubis, Krea f Gali Sumber Pajak Tanpa Bebani Rakyat , PT. Elex Media Kompu ndo, Jakarta, 2011. Mochtar Kusumaatmadja, Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum , Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1986. Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri M., Sjachran Basah, (et.al.), Pengantar Hukum Administrasi Indonesia , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993. Rochmat Soemitro, Pengantar Singkat Hukum Pajak , Eresco, Bandung, 1992. _______________, Pajak dan Pembangunan , Eresco, Bandung, 1988. Smith,  Adam, An  Inquiry  Into  The  Nature  and  Causes  of  The  Wealth  of  Na on , Random House Inc, New York, 1937. Syofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat, Hukum Pajak dan Permasalahannya , Reﬁka Aditama, Bandung, 2004. Tjip Ismail, Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia , Jakarta, 2008.

## Dokumen Lain
A d m i n i s t ra t o r,   “ Po t e n s i   d a n   K a w a s a n   B i s n i s   d i   K o t a   M a t a ra m ”, h p://mataramkota.go.id/kawasan-bisnis , diakses pada 6 Agustus 2017. Administrator,  “Pemkot  Mataram  Segera  Lakukan  Pener ban  Reklame  Nakal”,
h p://www.seputarntb.net/2016/10/pemkot-mataram-segera-lakukan- pener ban-reklame-nakal.html , diakses pada 6 Agustus 2017. Administrator,  “Data  Tidak  Valid,  PAD  Pajak  Reklame  Pekanbaru  Anjlok”, h p://riauterkini.com/usaha.php?arr=120514&judul=Data%20Tak%20Valid,
%20PAD%20Pajak%20Reklame%20Pekanbaru%20Anjlok ,  diakses  pada  7
Agustus 2017.
A h m a d   S u r ya d i ,   “ Re k l a m e   d i   Ko ta   B e ka s i   R u g i   M i l i a ra n   R u p i a h ”, h p://www.wajahbekasi.com/2015/07/reklame-di-kota-bekasi-rugi- miliaran.html , diunduh 21 November 2016. Awwaliatul  Mukarromah,  “Pajak  Reklame  Baru  17,5%,  Ini  Penyebabnya”, h p://news.ddtc.co.id/ar kel/8323/kota-pekanbaru-pajak-reklame-baru-175- ini-penyebabnya/ , diakses pada 6 Agustus 2017.
Badan  Pusat  Sta s k  (BPS),  “Realisasi  Penerimaan  Negara  (Milyar  Rupiah)  dari Tahun  2007-2016”, , h ps://www.bps.go.id/linkTabelSta s/view/id/1286 diakses 21 Agustus 2016.
Dadang  Yusuf  Juhaeni,  “Pengaturan  Pemungutan  dan  Pengawasan  Pajak  Pada Transaksi  Melalui Elektronic  Commerce ( E-Commerce )  Guna  Meningkatkan Penerimaan  Negara”, Tesis ,  Magister  Kenotariatan  Pascasarjana  Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011.
Dewi Kania Sugihar , “Prospek Pengaturan Insen f dan Disinsen f Pajak berkaitan dengan Penerapan Prinsip Pencemar Membayar Sebagai Perwujudan Sistem Hukum Nasional”, Disertasi , Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2010.
Direktorat  Jenderal  Pajak  Kementerian  Keuangan,  “Belajar  Pajak”, h p:// /belajarpajak, diunduh 29 Oktober 2016. www.pajak.go.id
Iko, “Rp 4 Miliar Target Pajak Reklame di Kota Mataram Baru Terealisasi 30 Persen”, h ps://kicknews.today/2017/07/12/rp-4-miliar-target-pajak-reklame-di-kota- mataram-baru-terealisasi-30-persen/ , diakses pada 7 Agustus 2017.
J e s s i   C a r i n a ,   “ S e b a n y a k   9 0 %   R e k l a m e   K o t a   B e k a s i   Ta n p a   I z i n ”, h p://nasional.kontan.co.id/news/sebanyak-90-reklame-di-bekasi-tanpa-izin , diunduh 18 November 2016.
Pemerintah Kota Bekasi, “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun
2 0 1 4 ”
,
h p://bekasikota.go.id/ﬁles/fck/Lakip%20Kota%20Bekasi%202014.pdf , diunduh 13 September 2016.
P e m e r i n t a h   P r o v i n s i   J a w a   B a r a t ,   “ P r o ﬁ l   D a e r a h   K o t a   B e k a s i ”,
h p://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1062 , diunduh 18 November 2016. Redaksi Berita Ekspres, “Pajak Reklame Untuk PAD Ngempos, DP3JU Kota Bekasi
Getol  Adakan  ODS”, h p://www.beritaekspres.com/2015/10/17/pajak- reklame-untuk-pad-ngempos-dp3ju-kota-bekasi-getol-adakan-ods/ ,  diunduh
21 November 2016.
__________________,  “Didit  Susilo:  PAD  Pajak  Reklame  Kota  Bekasi  Berpotensi Bocor Se ap Tahun”, h p://www.beritaekspres.com/2015/12/05/didit-susilo- pad-pajak-reklame-kota-bekasi-berpotensi-bocor-se ap-tahun/ ,  diunduh  21 November 2016.

## Dokumen Hukum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ke ga Atas Undang- Undang  Nomor  6  tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pajak Reklame. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 48 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame