## TAX AVOIDENCE (PENGHINDARAN PAJAK) OLEH WAJIB PAJAK DALAM

## PERSFEKTIF ISLAM
Ali murtado Emzaed a,1,* , H, Syaikhu b,2 , Elvi Soeradji c,3 , Norwili d,4 , Munib e,5 , Erry Fitria f,6
a alimurtadhoemzaed@gmail.com, 1 IAIN Palangka Raya, Indonesia, b syaikhu.ahmad.h@gmail.com, 2 IAIN Palangka Raya, Indonesia,
c elvisoeradji@gmail.com, 3 IAIN Palangka Raya, Indonesia,
d norwili.syariah@gmail.com, 4 IAIN Palangka Raya, Indonesia,
e ibintirta@yahoo.co.id, 5 IAIN Palangka Raya, Indonesia,
f erry.fit@gmail.com, 6 IAIN Palangka Raya, Indonesia

## ABSTRACT
Tax Avoidance has a broad spectrum of issues, one of which is transfer pricing. Transfer pricing is  one  way  that  used  by  the  tax  payer  of  multinational  corporations  to  avoid  taxes.  Transfer pricing is not seen as a behavior that violates the Indonesian legal norms. Yet this behavior has clearly eroded the state revenue from the tax sector. There is a serious gap between the level of substance  which  is  the  goal  of  law  (doelmatigheid)  with  the  level  of  legal  certainty (rechtsmatigheid).  At  the  level  of  the  legal  objective  that  the  tax  rules  are  meant  for  tax collection, whereas in  the level  of  legal certainty that tax evasion is not categorized as an act contrary to the rules of taxation itself. This means that tax evasion contradicts the objectives of the tax law. Researchers look at this issue from the perspective of Islamic uokum based on the normative  approach  of  argumentative.  This  study  has  found  the  existence  of  bad  I'tikad  of taxpayers in fulfilling the obligation to pay taxes . Keywords : Tax, Tax Avoidance, Taxpayer, Good intention

## ABSTRAK
Tax Avoidance mempunyai spektrum persoalan yang luas, salah satunya adalah  transfer harga (transfer  pricing).  Transfer  pricing  merupakan  salah  satu    cara  yang  dipakai  oleh  wajib  pajak perusahaan  multinasional  untuk    melakukan  penghindaran  pajak.  Perilaku  transfer  pricing  ini tidak dipandang sebagai perilaku yang  melanggar norma hukum  positif yang berlaku di negara kita. Padahal perilaku ini jelas-jelas telah menggerus pendapatan negara dari sektor perpajakan. Ada gap yang serius  antara aras substansi yang menjadi tujuan hukum (doelmatigheid) dengan aras  kepastian  hukum(rechtsmatigheid).  Pada  aras  tujuan  hukum  bahwa  aturan  perpajakan dimaksudkan  untuk  pengumpulan  pajak,  sedangkan  pada  aras  kepastian  hukum  bahwa penghindaran  pajak  tidak  dikategorikan  sebagai  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  aturan perpajakan  itu  sendiri.  Artinya  penghindaran  pajak  bertentangan  dengan    tujuan  hukum perpajakan.  Peneliti    melihat  persoalan  ini  dari  perspektif  hukum  Islam  yang  didasarkan  pada pendekatan normatif argumentatif. Penelitian ini telah menemukan adanya I’tikad tidak baik dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibanya membayar pajak.
Kata Kunci : Pajak, Penghindaran Pajak, Wajib pajak, I’tikad baik

## A. Pendahuluan
Penelitian  ini  berangkat  dari  pemikiran    bahwa  pajak  merupakan  kewajiban  agama  dan negara.  Meskipun  pada  kenyataanya,  wajib  pajak  baik  pribadi  atau  perusahaan    masih  banyak
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
yang  menganggap bahwa pajak merupakan beban yang harus dipikulnya.  Sehingga wajar jika wajib  pajak  membayar  pajak  secara  tidak  sukarela,  sebab  pajak  adalah  suatu  beban  yang  akan mengurangi kemampuan ekonomisnya. 1
Pajak adalah iuran yang  sifatnya memaksa.  Negara  tidak membutuhkan kerelaan wajib pajak.  Akan  tetapi  negara  membutuhkan  kepatuhannya,  yang  penting    wajib  pajak    telah membayar  pajak  sesuai  dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Pemahaman    pajak  merupakan  beban yang harus ditanggung oleh wajib pajak,  akan memunculkan berbagai upaya wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Fenomena munculnya skandal Panama Peapers misalnya-yang melibatkan  ratusan  pengusaha    Indonesia-  ditengarai  merupakan  bentuk      penghindaran  pajak. Sekandal ini bukanlah perkara yang baru. Selama 50 tahun terakhir, penghindaran pajak dengan memanfaatkan negara tax haven telah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. 2
Panama  Papers merupakan  dokumen  panama  yang  memuat  jutaan  data  perusahaan- perusahaan    di  seluruh  dunia  dengan  jumlah  tidak  kurang  dari  11,5  juta  dokumen.  Dokumen Panama ini didirikan oleh sebuah perusahaan yang berasal dari Panama dengan nama Mossack Fonseca. Sebagai penyedia jasa pendir ian perusahaan “abal - abal” , perusahaan ini telah berhasil mendirikan  214.000  perusahaan  luar  negeri  sejak  tahun  1977  dengan  perkiraan  nilai  kekayaan mencapai  7,6  triliun  dolar  AS  (setara  Rp  102.600  triliun). 3 Untuk  menghilangkan  jejak  dari pengendusan  otoritas  pajak  ataupun  lembaga  penyidik  dari  negara  asal  peserta  pengguna  jasa perusahaan  ini,  pihak  penyedia  jasa  telah  membangun  sistem  keuangan  yang  rumit  dengan melibatkan  lembaga-lembaga    besar  perbankan    dunia  yakni Deutsche  Bank, HSBC, Société Générale, Credit  Suisse, UBS,  dan  Commerzbank 4 untuk  “mengamankan”  data -data  nasabah yang memarkirkan  uangnya dengan alasan kerahasiaan bank.
Menurut AH Maftuchan (Koordinator Forum Pajak Berkeadilan)   bahwa skandal Panama Papers menunjukkan  bahwa  dunia  sudah  berada  di  era  darurat  kejahatan  pajak.  Hal  ini  harus menjadi  momentum  bagi  Pemerintah  Indonesia  untuk  segera  membasmi  praktik  penghindaran pajak, pengelakan pajak dan praktik pencucian uang oleh wajib pajak Indonesia, baik perorangan maupun  badan  hukum 5 .  Mengingat  pajak  adalah  beban  (yang  akan  mengurangi  laba  bersih penghasilan atau perusahaan) maka wajib pajak akan berupaya semaksimal mungkin agar dapat membayar  pajak  sekecil  mungkin  dan  berupaya  untuk  menghindari  pajak 6 atau  bahkan  tidak membayar pajak.
Perilaku tax  avoidance (penghindaran  pajak  )  dalam  pandangan  hukum  positif  (hukum perpajakan)  tidak  termasuk  domain  yang  melanggar  norma  hukum.  Padahal  perilaku  ini  jelas- jelas  telah  menggerus  pendapatan  negara  dari  sektor  perpajakan.  Terdapat    gap  yang  serius antara  substansi  yang  menjadi  tujuan  dan  sasaran    hukum  ( doelmatigheid )  norma  hokum ( rechtsmatigheid) .  Pada  aras  tujuan  hukum  bahwa  aturan  perpajakan  dimaksudkan  untuk pengumpulan  pajak,  sedangkan  pada  aras  kepastian  hukum  bahwa  penghindaran  pajak  tidak dikategorikan  sebagai  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  aturan  perpajakan  itu  sendiri.  Hal tersebut  dapat  diartikan  penghindaran  pajak  bertentangan  dengan    tujuan  hukum  perpajakan.
1 Reskino,  Rini,  dan  D.  Novitasari.  2013. Persepsi  Mahasiswa  Akuntansi  Mengenai  Penggelapan Pajak . Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Perpajakan IV . Bangkalan.
2 Brian J Arnold dalam Inside Tax, Edisi 38 , Mei 2016
3 http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/04/11/o5g8a0330-panama-papers-dan-praktik- penghindaran-pajak . Diakses 10 Agustus 2016
4 Wikipedia. Diakses 10 Agustus 2016
5 Loc.Cit . 6 Ibid .
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
Peneliti    melihat  persoalan  ini  dari  perspektif  hukum  Islam  dengan  menggunakan  pendekatan normatif argumentatif.

## B. Pembahasan

## 1. Tax Avoidance
Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Istilah “penghindaran” berasal dari kata kerja “hindar” yang berarti  menjauhkan diri dari; mengelak; menyingkir;  menyisi;  mengelak supaya terlepas. 7 Sedangkan  di  dalam Oxford  Advanced  Learner’s  Dictionary  of  Current  English; a voidance ; the action of avoiding somebody or something, tax avoidin g; arranging one’s affair so  as  to  pay  the  smallest  amount  of  tax  required    by  the  law. 8 Penghindaran  pajak  diartikan sebagai tindakan  perencanaan pajak  untuk membayar pajak  terkecil dari yang ditetapkan oleh undang-undang.
Tax Avoidance mempunyai spektrum persoalan yang sangat luas, setidaknya ada tiga cara yang dipakai oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak, yaitu wajib pajak menahan diri untuk tidak membeli barang-barang yang terkena pajak, melakukan transfer harga ( transfer pricing ),  dan  melakukan  penghindaran  pajak  secara  yuridis  yang  dikenal  dengan  istilah perencanaan pajak. Transfer pricing didefinisikan sebagai  jumlah harga atas penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak dalam transaksi bisnis finansial maupun transaksi lainnya. 9 Adapula yang mendefinisikan transfer pricing dalam pengertian    transfer  harga  dengan  cara  menentukan  harga  atau  imbalan  sehubungan  dengan penyerahan barang, jasa atau pengalihan teknologi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. 10 Transfer  harga  ini  tidak  mempunyai  tujuan  untuk  menghindari  pajak,  meskipun sebagai wajib pajak terhindar dari bayar pajak. Definisi  ini merupakan definisi dasar yang belum mengalami perubahan orientasi maksud dan tujuan dari transfer pricing .
Efek  dari  globalisasi  tidak  hanya  mempengaruhi  gaya  hidup  manusia,  akan  tetapi mempengaruhi juga terhadap pola perilaku ekonomi para pengusaha. Pengusaha kini bebas untuk melakukan transaksi tanpa mengenal batas dan sekat-sekat negara. Mereka  menggunakan pola transaksi ekspor impor lintas negara dan benua. Bahkan mereka mendirikan perusahaan di luar negeri, meskipun praktek afiliasi ini mendukung praktik-praktik penghindaran pajak dengan cara transfer pricing .
Ketika fenomena globalisasi merebak, orientasi dan tujuan dari transfer pricing mengalami perubahan.  Fenomena  globalisasi  secara  tidak  langsung  mendorong  terjadinya  divisionalisasi perusahaan  untuk  melakukan  transaksi  penjualan  barang  dan  jasa  di  antara  mereka  yang sesungguhnya  adalah  merupakan  perusahaan  afiliasi.      Transaksi-transaksi    yang  terjadi  dalam lingkungan  perusahaan  seperti  ini,  akan  menyulitkan  dalam    penentuan  harga  yang  harus ditransfer. 11 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 telah  memberikan otoritas perpajakan untuk menentukan  kembali  harga  wajar  transaksi    antar  pihak-pihak  yang  mempunyai  hubungan istimewa  ( associeted  enterprises )  serta  mewajibkannya  untuk  membuat  perjajanjian  dengan
7 Departemen Pendidikan dan kebudayaaan, KBBI , (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 402
8 As Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English ,(New York: Oxford University Press, 1995). Page. As Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English ,(New York: Oxford University Press, 1995), hlm. 394
9 Gunadi, Pajak  Internasional, (Jakarta:    Lembaga  Penerbit  Fak.Ekonomi  Universitas  Indonesia,  2007)  , Edisi Revisi, hlm. 22
10 Ibid, , hlm. 75.
11 Adrian Sutedi, Hukum Pajak , (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. 2,  hlm 156
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
Direktorat  Jendral    Pajak,  dalam  bentuk  APA  ( advanced  pricing  agreement -kesepakatan  harga transfer) mengenai harga wajar produk mereka. Tetapi pada tataran praktik aturan ini sulit untuk dilakukan, apalagi dilakukan pengawasannya, terutama transfer  pricing yang berkaitan dengan barang-barang  elektronik.  Sebab  harga  komponen-komponen  dasarnya  yang  mengetahui perusahaan yang bersangkutan. Berbeda  halnya dengan minyak kelapa sawit  sudah ada harga standar internasionalnya.
Hubungan  istimewa    dapat  mengakibatkan    kekurang  wajaran  pelaporan  sebagai  akibat pengalihan  penghasilan.  Hal  ini  terjadi  karena  adanya  penyalahgunaan  transfer  harga  yang dilakukan  oleh  perusahaan-perusahaan  multinasional  sebagai  wajib  pajak  untuk  merekayasa harga  yang  ditransfer  ke  perusahaan  afiliasi.  Hal  tersebut  bertujuan  untuk  meminimalisir  atau bahkan sama sekali terhindar dari jumlah pajak yang dibayar ke negara.
Wajib pajak  mengalihkan  lokasi usaha dari lokasi yang tarif pajak yang  tinggi ke lokasi yang tarif pajak yang rendah dalam satu divisi perusahaan,  dengan cara menjual harga di bawah harga pasar atau di bawah standar dari harga yang berlaku, sehingga seolah-olah perusahaan itu mengalami kerugian dan akibatnya perusahaan tersebut membayar pajak penghasilan lebih kecil atau bahkan terbebas dari pajak. Bila perusahaan itu berdomisili atau mempunyai anak cabang di Indonesia,  maka  Indonesia  akan  mengalami  kerugian  akibat  berkurangnya  pendapatan  negara dari  pajak  penghasilan  perusahaan. 12 Negara  dirugikan  triliunan  rupiah  karena  praktek transfer pricing perusahaan    di  Indonesia. 13 Modus transfer  pricing ini  dilakukan  oleh  wajib  pajak perusahaan.  Wajib  pajak  perusahaan  mempunyai  tenaga-tenaga  yang  mampu  untuk  membuat rekayasa administrasi dengan menaikkan ataupun menurunkan harga yang dapat mempengaruhi besaran pajak yang akan dilaporkannya atau bahkan perusahan-perusahaan bisa saja  melakukan kolusi dengan oknum fiscus (petugas pajak) untuk  memperkecil atau membebaskan perusahaan dari pembayaran pajak. Transfer pricing ini dalam pengertian negatif.
Penghindaran    pajak  menyebabkan  stagnasi  (macetnya)  pertumbuhan  ekonomi  atau perputaran roda ekonomi. 14 Negara menderita kehilangan pendapatan pajak  dengan jumlah yang cukup  signifikan,    seperti  dampak  bagi  pertumbuhan  ekonomi  negara  Indonesia,  belum  lagi dampak-dampak tidak  langsung yang kemudian muncul seperti berkurangnya dana/subsidi dari pemerintah. 15

## 2. Kajian Hukum Islam terhadap Tax Avoidance
a. Penghindaran Pajak dalam Lintasan Sejarah Khulafa Al-Rasyidin
Istilah pajak dalam konteks pasca terbentuknya negara modern merupakan iuran yang diwajibkan  negara    kepada  rakyatnya-baik  muslim  maupun  non  muslim-  dengan  tidak mendapatkan  imbal  jasa  secara  langsung,  ditentukan  berdasarkan  undang-undang, memberi  sanksi  kepada  yang  melanggarnya  dan  dipergunakan  untuk  kepentingan  umum. Istilah  pajak  dengan  definisi  tersebut  tidak  pernah  dikenal  pada  masa  Rasulullah  SAW., sebab    Rasulullah  mewajibkan  kepada  orang  muslim  dengan  kewajiban  membayar  zakat dan kewajiban kepada  non muslim dengan membayar jizyah , kharaj , dan ‘u syr .
12 Ria Achmadiyah, “ Transaksi Rekayasa Pajak Pada Transfer Pricing ”  Artikel Jurnal Maliyah, Vol. 03, No. 02, Desember 2013
13 Majalah KONTAN, Edisi Tanggal  20 Juni 2012
14 https://trihastutie.wordpress.com/2009/05/20    penghindaran-  atau penggelapan-        pajak/  diakses 3 Maret 2016
15 Adrian sutedi, Ibid. , hlm. 154
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
Pasca Rasulullah wafat, tepatnya pada masa kepemimpinan Umar Bin Khattab sebagai pemegang  tampuk  kekuasaan,  telah  terjadi shifting (pergeseran)  pemaknaan kharaj itu sendiri.  Pergeseran  ini  terjadi  lebih  disebabkan  keberanian  Umar  Bin  Khattab  untuk melakukan  apa  yang  dinamakan  Ijtihad.  Umar  Bin  Khattab  memang  terkenal  dengan usaha-usaha  untuk  melakukan  pembaharuan  di  bidang  hukum    Islam.  Pada  masa Rasulullah  masih  hidup,  dia  sering  diajak  oleh  beliau  untuk  mendiskusikan  persoalan- persoalan umat. Lantaran kepandaiannya, Rasulullah SAW  sering menyetujui pendapatnya itu,  bahkan  pendapatnya    sesuai  dengan  jawaban  Allah  lewat  al- Qur’an  yang  turun kemudian.
Umar bin Khattab pernah didatangi oleh seorang laki-laki, dia berkata, “Sesungguhnya saya telah memeluk agama Islam, untuk itu bebaskan pajak bumi saya ” Umar menjawab, “tidak  bisa,  karena  tanah  kamu  adalah  tanah  taklukkan.” 16 Peneliti  memandang,  itulah awal  istilah  pajak  untuk  menyebut kharaj yang  mempunyai  benang  merah  dengan  pajak dalam  konteks  perekonomian  negara  modern  yang  memberlakukan  iuran  wajib    baik kepada  muslim  maupun  non  Muslim.  Harta  yang  dipungut  sebagai  kewajiban  yang dibebankan  kepada  rakyatnya  kemudian  diperkenalkan  oleh  para  ulama  dengan  istilah dharibah .  Pemaknaan dharibah ini  diperluas    cakupannya  untuk  menyebut  semua  jenis harta  yang  dipungut  oleh  negara  yang  dalam  konteks    perekonomian  negara  modern dikenal  dengan  istilah tax (pajak).  Meskipun  demikian,  banyak  ulama  yang  menyebut semua  jenis    harta  yang  dipungut  oleh  negara  sebagai  suatu  kewajiban  rakyat  kepada negaranya  dengan    istilah  pajak  termasuk  zakat  dan  infaq.  Sehingga  dengan  demikian menurut hemat penulis, bahwa secara umum pajak dalam Islam yang pernah dipungut pada masa nabi dan khulafa al-rasyidun adalah jizyah , kharaj , dan ‘ usyr .
Zakat merupakan kewajiban kaum muslimin untuk mengeluarkan kadar harta tertentu atas  harta  yang  dimilikinya  karena  telah  mencapai nishab 17 dan haul 18 yang  telah ditentukan menurut syar’iat Islam . Pada masa Rasulullah SAW, kepatuhan  umat muslim untuk  membayar  zakat  sangat  tinggi.  Nyaris  tidak  ada  umat  muslim  yang  melakukan pembangkangan  terhadap  kewajiban  membayar  zakat.  Di  samping  keimanan  umat  islam pada waktu itu sangat penuh ( powerful ) yang melahirkan ketaatan dan kepatuhan,  mereka juga berada pada pengawasan langsung oleh Rasulullah SAW.
Dijelaskan  dalam sirah  nabawiyah, bahwa  zakat  telah  diwajibkan  kepada  kaum muslimin  pada  periode  dakwah  Madinah,    artinya  Rasulullah  SAW  mewajibkan    zakat pada tahun ke-2 setelah hijrah ke Madinah, meskipun ayat-ayat yang terkait dengan zakat
16 Muhammad  Rawwas  Qal’ahji, Mausu’ah  fiqhi  Umar  Ibni  al -Khattab  RA(  Ensilkopedi  Fikih  Umar  Bin Khattab RA) , Terj. M. Abdul Mujieb AS,  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 333
17 Nisab  adalah  jumlah  batasan  kepemilikan  seorang  Muslim  selama  satu  tahun  untuk  wajib  mengeluarkan zakat . 18 Pemilikan  harta  yang  berada  di  pemilik    sudah  berlalu  masanya  dua  belas  bulan  Qamariyah.  Persyaratan setahun ini  hanya buat ternak, uang,  dan  harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukkan ke dalam zakat modal. Tetapi  hasil  pertanian,  buah-buahan,  madu,  logam  mulia,  harta  karun,  dan  lain-lain  yang  sejenis,  tidak dipersyaratkan setahun. ( Yusuf Qardhawy, Hukum  Zakat ,   hlm.161). Lihat juga haul merupakan bentuk  mufrad dari kata hu'ulun dan ahwalun yang mempunyai makna yang sama dengan al-sanah yang berarti tahun. Maksudnya dari kata  itu adalah bahwa  kepemilikan  harta  tersebut sudah berlalu (mencapai) satu tahun. Persyaratan ini  hanya berlaku  bagi  ternak,  harta  simpanan  dan  perniagaan.  Sedangkan  hasil  pertanian,  buah-buahan  dan  rikaz  (barang temuan) tidak ada syarat haul .
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
sudah turun pada saat beliau masih di Mekah. Yusuf Qardhawy menjelaskan dalam Fiqhu al-Zakat nya bahwa:
“Zakat di Mekah adalah zakat yang tidak ditentukan batas (haul) dan besarnya (kadar zakat),  tetapi  diserahkan  saja  kepada    rasa  iman,  kemurahan  hati  dan  perasaan tanggung  jawab  seseorang  atas    orang  lain  sesama  orang  beriman.  Sedikit  sudah memadai  tetapi  bila  kebutuhan  menghendaki,  zakat  itu  bisa  lebih  banyak  dari  itu. Kebutuhan waktu itu sesungguhnya belum memerlukan besar zakat ditentukan, karena orang-orang  Islam  sudah  mengorbankan  diri  dan  seluruh  kekayaan  mereka.  Berapa besar hak orang lain  belum dirasakan perlu  ditentukan oleh Rasulullah Saw., tetapi cukuplah ditentukan sendiri oleh pemberi atau kebiasaan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan pada waktu itu.” 19
Umat  muslim  yang  enggan  membayar  zakat  akan  memperoleh  sanksi  baik  di  dunia maupun di akhirat, sebagaimana Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari :
“Rasulullah SAW  bersabda:  Barang  siapa  yang  dikaruniani  oleh  Allah  kekayaan tetapi  tidak  mengeluarkan  zakatnya,  maka  pada  hari  kiamat  nanti    ia  akan  didatangi oleh  seekor  ular  jantan  gundul,  yang  sangat  berbisa  dan  sangat  menakutkan  dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya sambil berteriak, saya  adalah  kekayaanmu    yang  kau  timbun-timbun  dulu.  Nabi  kemudian  membaca ayat: “Janganlah  orang -orang  sangat  kikir    dengan  karunia  yang  diberikan  Allah kepada  mereka  itu  mengira  bahwa  tindakannya  itu  baik  bagi  mereka,  segala  yang mereka kikirkan itu dikalungkan di leher mereka nanti pada hari kiamat.”
Hadits  tersebut  memberikan  gambaran  sanksi  yang  sifatnya  eskatologis,  betapa pedihnya  siksa  yang diterima oleh orang yang enggan  membayar zakat di akhirat kelak. Sedangkan  hadits  yang  mengancam  di  dunia  terhadap  orang  yang  tidak  mau  membayar zakat,  sebagaimana  hadits  yang  diriwayatkan  oleh  Thabrani,  Rasulullah  SAW  bersabda: ”Golongan  orang -orang    yang  tidak  mengeluarkan  zakat  akan  ditimpa  kelaparan  dan kemarau panjang.”
Pasca Rasulullah SAW meningggal dan tampuk kepemimpinan umat Islam kemudian beralih  ke  Khalifah  Abu  Bakar  dan  telah  terjadi  pembangkangan  umat  untuk  membayar zakat.  Keadaan  ini  lebih  didasarkan  pada  keimanan  umat  Islam  yang  agak  goyah  pasca meninggalnya  Rasulullah  SAW.  Selain  itu  timbul  fitnah  yang  dihembuskan  oleh kaum munafiqun .  Seakan-akan  sepeninggal  Rasulullah  SAW,  zakat  tidak  diwajibkan  lagi  dan, zakat  tidak  lebih  dari  ibadah  sedekah  biasa  yang  bermuatan  hukum  sunnah.  Justru  atas dasar bahwa zakat merupakan pilar dari agama Islam yang telah dipersandingkan dengan kewajiban shalat, maka sahabat Abu bakar  telah mengemukakan kepada   para sahabatnya yang masih ragu-ragu dalam memerangi orang  yang mau melaksanakan shalat, akan tetapi tidak  mau  mengeluarkan  zakat.  Beliau  berkata, “Demi  Allah, saya  sungguh  akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dengan zakat.” 20 Pernyataan serupa juga dikemukakan  oleh  sahabat  Umar  bin  Khattab  ketika  dimintai  oleh  sahabat  Abu  Bakar untuk memberikan pendapatnya tentang hal ini dan beliau berkata, ” Demi Allah, tiada lain yang aku lihat selain Allah telah melapangkan dada Abu Bakar untuk memerangi mereka,
19 Yusuf  Qardhawy,  , Hukum  Zakat ,  (Terj.  Didin  Hafidhudin,  dkk)  ,  (Jakarta:  Lentera  Antarnusa,  2006), hlm. 61
20 Ibid .,  hlm. 845
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
maka  aku  pun  tahu  bahwa  Abu  Bakar  berada  pada  posisi  yang  benar.” (HR.  Abu  Daud, shahih). Kebijakan  Abu  Bakar  dan  Umar  bin  Khattab  bersifat  tegas  terhadap  pelaku pembangkang  zakat.  Abu  Bakar    dengan  lantang    menyatakan  perang  terhadap  mereka yang tidak mau membayar zakat.
Keadaan  yang  sama  juga  diberlakukan  oleh  Khalifah  Umar  bin  Khattab  ketika memberlakukan pajak seperti jizyah, kharaj dan ‘usyr dengan tegas melakukan penagihan kepada mereka sesuai dengan keadaan pembayar dan penghasilannya. Diriwayatkan bahwa Umar  bin  Khattab  pernah  ingin  menghukum  Said  bin  Amir,  gubernur  Himsh  ketika terlambat membayar  pajak,  Umar  berkata,  “m engapa  kamu  terlambat  membaya r  pajak?” maka Said menjawab, “e ngkau memerintahkan kami agar petani tidak membayar lebih dari empat  dinar,  dan  kami  tidak  menambahnya,  akan  tetapi  kami  terlambat  menunggu penghasilan mereka.” Umar berkata, “a ku tidak akan memecatmu s elama engkau hidup” 21 . Umar juga pernah memberi peringatan kepada Amru bin Ash sebagai gubernur Mesir pada masa itu dan mengirimnya surat agar segera membayar kewajiban pajaknya yang terlambat dibayarkan. Di dalam surat tersebut, Umar berkata kepada Amru bi n Ash: “a ku tahu bahwa ada  pajak  yang  harus  engkau  bayar,  maka  penuhilah  pajak  dan  ambillah  dari  haknya”. 22 Kedua  dialog  antara  Umar  bin  Khattab  dengan  Said  bin  Amr,  serta  Umar  bin  Khattab dengan Amr bin Ash menunjukkan sikap sangat tegas yang ditunjukkan oleh sang Khalifah terhadap  pembantu-pembantunya  yang terlambat menyetorkan uang pajaknya. Meskipun demikian, Khalifah Umar bin Khattab sangat menjunjung nilai keadilan kepada rakyatnya manakala tanah kharaj yang diolah mengalami  gagal panen, irigasi bermasalah, kerugian ataupun hal-hal yang di luar batas kemampuannya yang mempengaruhi hasil panen  tanah kharaj tersebut.
Al-Mawardi dalam Mannan terkait dengan hal ini mengatakan: Faktor yang menentukan  kemampuan  memikul kharaj (pajak  bumi) sebagai berikut “ Orang  yang  menaksir kharaj atas  sebidang  tanah  harus  mempertimbangkan kemampuan  tanah,  yang  berbeda  menurut  tiga  faktor,  tiap  faktor  sedikit  banyaknya mempengaruhi  jumlah kharaj .  Salah  satu  faktor    yang  berkaitan  dengan  tanah  itu sendiri   adalah mutu tanah yang  dapat menghasilkan  panen yang besar, atau cacat yang menyebabkan hasil panen yang besar , atau cacat yang menyebabkan hasil yang kecil. Faktor kedua berhubungan dengan panen, karena padi-padian dan buah-buahan berbeda harganya, pada yang lebih tinggi harganya dari pada yang lain, dan karena itu kharaj harus  ditaksir  sesuai  dengan  yang  itu.  Faktor  ketiga  mengenai  cara  irigasi karena panen yang dihasilkan  dengan  system irigasi air  yang dipikul dengan hewan atau  dperoleh  dengan  kincir,  tidak  dapat  dikenakan kharaj yang  sama  dengan  panen yang dihasilkan oleh tanah yang diairi oleh air yang mengalir atau air hujan. 23 Selanjutnya Mannan mengatakan:
Selama  kualitas  tanah  tetap  sama  dengan  cara  irigasi  dan  keuntungannya,  maka pajaknya  tidak  bertambah  atau  berkurang.  Tetapi  kalau  gangguan  pada  cara  irigasi
21 Jaribah  ibn  Ahmad  Al-Haritsi.  Terj.  Asmuni  Sholihan, Fikih  Ekonomi  Umar  bin  Al  Khattab .(  Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 627
22 Ibid., hlm. 628
23 M.A.  Mannan, Ekonomi  Islam:  Teari  dan  praktik ,  (terj.  Potan  Harahap),  (Jakart a: PT  Intermasa,  1992) , hlm. 251
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
disebabkan  oleh  faktor  alam  dan  merugikan  si  pengolah,  maka  Negara  harus mengusahakan  perbaikan  dan  si  pemiilik  tanah  tidak  dikenakan kharaj selama  tanah tersebut tidak dapat ditanami. Demikian juga  dalam hal perubahan tetap dalam cara irigasi yang hasilnya merugikan  tanah, Negara mungkin atau bahkan tidak menaikkan tingkat kharaj . Bila seluruh panen musnah, atau karena beberapa faktor  di luar kuasa si  pemilik  maka  ia  tidak  dikenakan kharaj .  Bila    seseorang  tidak  mampu  membayar pajak,  maka  ia  diberi  waktu  sehingga  keuangannya  membaik.  Tapi  bila  seseorang punya  suatu  i’tikad  tidak  baik  untuk    tidak  membayar  pajak kharaj, maka  iapun dipaksa  untuk  membayar  pajak.  Demikian  kita  lihat  bahwa  pajak kharaj bukan  saja progresif tetapi juga bersifat luwes. Dan pajak ini konsisten dengan peraturan modern perpajakan.  Praktek  modern  dalam  memberikan  pembebasan  pajak  dalam  hal  yang khusus dan layak, atau menyita harta benda si pengelola karena tidak membayar pajak, tampaknya berasal dari administrasi sesungguhnya dari pajak kharaj . 24
Umar  bin  Khattab  sebagai  sosok  khalifah  yang  mempunyai  pemikiran  sangat revolusioner terhadap hukum Islam telah menempatkannya sebagai seorang khalifah yang terkenal cerdas, pemberani, tegas, dan mampu menangkap pesan-pesan universal dalam al- Qur’an maupun al -Hadits untuk mewujudkan hokum Islam yang berkeadilan. Hal tersebut menunjukan  apa  yang  dilakukan  oleh  Abu  Bakar  dan  Umar  bin  Khatatab  terkait  dengan perilaku  umat  Islam  untuk  tidak  membayar  pajak    adalah  bukti  sejarah  bahwa  perilaku tersebut  bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Negara  sebagai  organisasi  yang  mempunyai kewenangan  pelaksanaan  kemaslahatan  umum  dapat  melakukan  upaya-upaya  penagihan, pemaksaan, atau dengan memberi sanksi berupa penahanan dan pemidanaan kepada wajib pajak yang terbukti melakukan penghindaran dengan niat motifasi I’tikad tidak baik .
b. Wajib Pajak tidak Beritikad tidak Baik Peranan  pajak  dalam  perekonomian  Negara  modern  menjadi  sangat  penting.    Pajak dikonstruksikan  sebagai  sumber  penerimaan    utama      negara.  Lebih-lebih  ketika  sumber penerimaan  dari  sektor  migas  melemah  dan    tidak  dapat  diharapkan  lagi,  maka  pajak sebagai  sumber  primadona.  Berkembang  dan  terpuruknya  negara  berawal  dari  ada  atau tidaknya pajak.  Dalam teori kebijakan sumber  pendapatan negara   modern, bahwa pajak diposisikan sebagai sumber pendapatan yang sangat vital. 25
Berkaitan  dengan  pernyataan  tersebut, adagium bahwa  pajak  merupakan  darah kehidupan (life  blood) untuk  keberlangsungan  kehidupan  sebuah  negara  adalah  sebuah realitas  yang  tidak  dapat  dipungkiri,  tidak  memandang  apakah  negara  itu  bentuknya otokrasi maupun berbentuk demokrasi hampir dapat dipastikan tidak akan mampu bertahan hidup  dalam menjalankan roda pemerintahannya tanpa mengandalkan sumber pendapatan negara  berupa  pajak. 26 Hal  inilah  yang  menjadi  sumber  kehawatiran  Yusuf  Qardhawy terhadap  negara-negara  Islam  modern  ketika  zakat  tidak  mampu  untuk  meng cover kebutuhan-kebutuhan  negara  dalam  menghadapi  kompleksitas  kebutuhan  yang  harus dipenuhi untuk kepentingan umum.  Sementara sumber-sumber lain pula semisal minyak
24 Ibid.
25 Muhammad dan Ali Murtadho Emzaed, Pajak Dalam Bingkai Syari’ah , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), Cet. I, hlm. 105
26 Ibid.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
bumi    juga  tidak  mencukupi    menutupi  pembiayan  Negara.  Jika  negara  Islam  modern dibiarkan  tanpa  pajak,  maka  dapat  dipastikan  dalam  waktu  singkat  akan  kehilangan kemampuannya, lambat-laun akan menjadi  lemah, lebih-lebih timbulnya ancaman militer terhadapnya. 27
Dalam  perspektif  niat  bahwa transfer  pricing dengan  motivasi  wajib  pajak  untuk mengambil manfaat  pajak ( tax benefit ) merupakan tindakan kesengajaan. Ulama sepakat bahwa  tempat  niat  adalah  hati,  bila  niat  hanya  diucapkan  ke  dalam  lisan  saja  belum dianggap  cukup 28 ,  tanpa  adanya  kesadaran  dalam  hati  untuk  menghadirkan  suatu perbuatan.  Teori  tersebut  menyebutkan  bahwa,  niat  merupakan  awal  keinginan  yang melandasasi  aksi  seseorang  untuk  melakukan  atau  tidak  melakukan  perbuatan.  Aktivitas niat sifatnya tidak nampak dan yang nampak  adalah akibat dari niat yang sudah terealisir ke dalam  perbuatan.
Titik  kritis    yang  harus  dicermati  dari  perilaku  penghindaran  pajak  dengan menggunakan  cara transfer  pricing ini  adalah    rekayasa  wajib  pajak  untuk  menaikkan harga  atau  menurunkan  harga  dari  harga  yang  wajar  atas  penjualan    barang  atau  jasa kepada  perusahaan  afiliasi/divisi  dengan  indikasi  kerugian.  Indikasi  kerugian  tersebut menyebabkan wajib pajak  tidak terbebani pajak. Aksi penjualan atas barang dan jasa yang direkayasa  tersebut  dilakukan  secara  sadar,  sistematis  dan  terencana  dengan  syarat  motif utamanya  adalah  untuk  membebaskan  pajak.  Kita  telah mafhum bahwa      motifasi  utama transfer  pricing adalah    untuk  menghindar  pajak,  dengan  kata  lain  wajib  pajak    tidak memiliki itikad untuk membayar pajak.
Peran  hati  bagi  seluruh  anggota    badan  ibarat  raja  bagi  prajuritnya.    Semua  bekerja berdasarkan  perintah.  Semua  tunduk  kepadanya,  karena  perintah  hatilah  kebaikan  dan keburukan, kepatuhan dan penyelewengan itu terjadi. 29 Hadirnya niat dan motivasi dalam perbuatan  seorang  dalam  pandangan  hukum  Islam  itu  sangat  penting,  sebab  niat  itu menjadi syarat  perbuatan itu berpahala atau tidak, sah atau bathal , shahih atau fasad, dan disengaja  ( ‘amd) atau  karena  kealpaan  ( khatha’ ).  Segala  perbuatan  itu  tergantung  pada niatnya. Dan seseorang akan memperoleh sesuatu itu sesuai dengan apa yang diniatkannya itu.
Dalam  kajian  ilmu  manajemen,  istilah  niat/motivasi  sangat  berpengaruh  pada  pola pikir  dan  tingkah  laku  manusia.  Muhammad  dalam  tesis 30 nya  telah  mendefinisikan motifasi  adalah    masalah  yang  esensial  yang  mewarnai  pemikiran,  kemauan  seseorang dalam menentukan dan menetapkan  suatu kegiatan guna mencapai tujuan (goal) tertentu. Hal  tersebut  merupakan  bagian  potensial  yang  dapat  mengarahkan  potensi  dan  daya manusia  dengan  jalan  menghidupkan  dan  membangkitkan  semangat  seseorang  atau kelompok.
Sehubungan  dengan  itu,  Owen  mengemukakan  bahwa  secara  garis  besar  motivasi mempunyai fungsi yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia, yaitu:
27 Yusuf Qardhawyy, Hukum Zakat,  Ibid. hlm. 1075
28 Wahbah Zuhaily ,  Fiqih Islam Wa Adillatuhu , (Jakarta: Gema Insani Pers, 2011),  hlm.141
29 Ibnu  Rajab  Al  Hambali  et.al., Tazkiyatun  nafs:  Konsep  Penyucian  Jiwa  Menurut  Ulama  Salafushshalih, (Terj. Imtihan As- Syafi’i), (Solo: Pustaka Arafah, 2012), Cet. 25, hlm. 25
30 Muhammad, Perbankan Islam: Visi dan Aksi, (tesis : Pasca Sarjana  Universits Muhammmadiyah Malang, 1999),  hlm. 92
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
1. Mendorong manusia untuk berbuat sesuatu, artinya motivasi adalah  keadaaan dalam diri seseorang yg mengaktifkan atau menggerakkan orang tersebut sehingga  terdorong untuk  melakukan  sesuatu.  Dalam  konteks  ini,  motivasi  bagaikan  motor  yang mnegantarkan seseorang  untuk sampai pada suatu tujuan.
2. Menentukan  arah  perbuatan  seseorang  dalam  melakukan  suatu  perbuatan    memiliki orientasi  atau  tujuan,  artinya  seseorang  terdorong  untuk  melakukan  sesuatu  karena mengetahui arah dan  tujuan. Tercapainya tujuan tergantung pada  kuat atau tidaknya daya dorong (motivasi). Apabila motivasinya kuat maka  tujuan tersebut akan tercapai, sebaliknya,  apabila  motivasinya    lemah,  maka  tipis  kemungkinan    untuk  mencapai tujjuan.
3. Menyeleksi  perbuatan,  fungsi  ini  memusatkan  perhatian  dan  fikiran  seseorang  untuk memilih  dan  memilah  suatu  kegiatan  atau  perbuatan  yang  terjadi  dalam  waktu  yang bersamaan  sehingga  dapat  diputuskan  bahwa  perbuatan  yang  dilakukan  adalah perbuatan yang didasari oleh motivasi.
Paparan di atas menjelaskan bahwa  betapa pentingnya arti sebuah  niat dan motivasi untuk  menghadirkan  suatu    tindakan  dalam  melakukan  aksi transfer  pricing. Hal  ini penting  untuk    untuk  men jawab  pertanyaan  “ why”, mengapa  wajib  pajak  melakukan perilaku tax  avoidance ?  Adakah  niat  /  motivasi  wajib  pajak  dilandasi  oleh  suatu  itikad tidak baik (not good faith) . Niat/motifasi  menghindar  pajak   merupakan manifestasi dari itikad tidak baik.
Itikad tidak baik secara semantik adalah oposite (lawan kata) dari I’tikad baik.  Secara substansi bahwa Itikad baik 31 merupakan perilaku terpercaya, jujur, bersih, memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab yang ditunjukkan oleh sesorang. Istilah Itikad baik ini pada awalnya merupakan monopoli istilah dalam hukum perdata. Pada pasal 1338 ayat (3) BW mengatakan  bahwa; “Persetujuan -persetujuan  dalam    perjanjian    harus  dilaksanakan dengan  itikad  baik.”  I tikad  baik  menjadi  prasyarat  utama  yang  harus  dipegang  oleh  para pihak  yang  akan  melakukan  kontrak  perjanjian  dalam  perkara  keperdataan,  akan  tetapi itikad  baik  ini  telah  menjadi  asas  hukum  yang  sifatnya  publik,  sehingga  asas  itikad  baik telah berkembang menjadi asas hukum publik.
Menurut  Scholten  bahwa  penggunaan  asas  yang  semula  khusus  yang  kemudian berkembang  menjadi  asas  hukum  yang  publik  adalah  sesuatu  yang  lumrah  terjadi dikarenakan penilaian value/norm baik dan buruk yang sifatnya umum pula. Kebaikan dan keburukan dalam dogmatik hukum adalah sifatnya universal.
Praktik  itikad  baik  dalam  hubungan  jual  beli  misalnya,  penjual  harus  menyatakan keadaan,  bentuk,  sifat,  cacat  atau  tidak  suatu  barangnya  yang  dapat  menginformasikan kepada pembeli untuk memutuskan pembelian atau tidak. Penjual tidak menyembunyikan sesuatau  keadaan  barang  kepada  pembeli.  Penjual  berkewajiban  menginformasikan
31 Itikad  baik    merupakan  istilah  yang  familiar  dalam  ilmu  hukum  terutama  hukum  perdata.  Meskipun penggunaan  istilah  i’tikad  baik  sudah  menjadi  istilah yang  universal  sifatnya.  Kajian  dalam    epistemologi  ilmu hukum  i’tikad  baik merupakan doktrin atau asas yang berasal dari ajaran bona fides dalam Hukum Romawi.Itu sebabnya  asas  itikad  baik  memang  lebih  memiliki  kedekatan  dengan  Sistem Civil  Law ketimbang  dengan  Sistem Common Law . Fides berarti sumber  yang bersifat  religius,  yang bermakna  kepercayaan  yang diberikan seseorang kepada orang lainnya, atau suatu kepercayaan atas kehormatan dan kejujuran seseorang kepada orang lainnya. Bona fides mensyaratkan adanya itikad baik dalam perjanjian yang dibuat oleh orang-orang Romawi.Lihat https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1292462008BAB%20II%20Ngurah%20Wahyu%20Resta%20.pdf
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
( Mededeling  plicht) keadaan  barangnya  dan  pembeli  berkewajiban  untuk  menelitinya ( Onderzoekplicht) , sehingga tidak merasa dirugikan ketika terjadi kontrak/akad pembelian tersebut di kemudian hari.
Mengapa  itikad  baik  menjadi  motif  yang  sangat  penting  dalam  persoaalan tax avoidance ini?  Pajak  bila  dihadapkan  pada  wajib  pajak  sebagai  subyek  pajak  adalah merupakan  hubungan    kontraktual  hutang  piutang  kepada  negara  sebagai  kompensasinya dalam  mendapatkan prestasi (manfaat) secara tidak langsung. Warga Negara sebagai wajib pajak  akan  memperoleh  perlindungan,  keamanan,  fasilitas-fasilitas  umum  yang  dapat dimanfaatkan  bersama-sama  dengan  warga  yang  lain.  Hak  perlindungan,  keamanan, perdamaian, pemanfaatan fasilitas-fasilitas umum, dan lain-lain akan dinikmati oleh warga negara,  baik  yang  mempunyai  kewajiban  bayar  pajak  atau  tidak.  Wajib  pajak  harus melunasi  pajak  terutangnya  kepada  negara  sebagaimana  halnya  orang-orang  pada umumnya  yang  berperan  sebagai  subyek  hukum  harus  melunasi  utangnya  ketika  sudah jatuh tempo.
Wajib  pajak  adalah  orang  atau  badan  hukum  baik  perorangan  maupun  perusahaan yang  telah  memenuhi  persyaratan  untuk  membayar  pajak  kepada  negara.  Apabila  terjadi wan  prestasi (ingkar  janji)    yang  dilakukan  wajib  pajak  maka  wajib  pajak  dapat  dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun perilaku tax avoidance yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  belum  sampai  pada  wilayah  otoritas  pajak untuk  memberlakukan law  enforcement karena  memang  wajib  pajak  belum  melaporkan perhitungan pajaknya secara self assesment system (sistem pelaporan wajib pajak mandiri ) yang kemudian  keluarlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) , akan tetapi  wajib pajak di sini telah melakukan serangkaian perilaku tax avoidance . Ada sesuatu yang disembunyikan oleh wajib pajak. Wajib pajak  telah melakukan aksi ketidakadilan, tidak ada itikad  baik dalam sistem pelaporan pajaknya.
Secara garis besar ada dua macam sistem yang diberlakukan negara dalam memungut pajak  kepada  warga  negaranya  dalam    perpajakan.  Sistem  itu  adalah official  Assessment system dan Self  Assessment  System . Official  Assessment  System adalah  sistem  yang diberlakukan  negara  dalam  memungut  pajak  kepada  warga  negaranya  bahwa  penentuan, perhitungan  pajak  dilakukan  oleh  negara,  sedangkan Self  Assessment    system merupakan sistem  yang  diberlakukan  oleh  negara  dengan  memberikan  kepercayaan  penuh  kepada wajib pajak untuk melakukan penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak terutangnya secara  mandiri.  Adapun fiscus mempunyai  fungsi  untuk  melakukan  pembinaan, pengawasan,  dan  pembimbingan  kepada  wajib  pajak  dalam  melaksanakan  kewajibannya dalam  membayar pajak pada negara. Penilaian terhadap sistem ini sangat baik bila wajib pajak  mempunyai  kesadaran  tinggi  untuk  melakukan  pelaporan  mandiri  mengenai  pajak terutangnya  kepada  negara  secara  sukarela (voluntary  tax  compliance) .  Akan  tetapi sebaliknya  bila  wajib  pajak  tidak  mempunyai  kesadaran  yang  tinggi  untuk  membayar pajak,  yang  terjadi  adalah  perilaku  penghindaran  pajak  itu  sendiri.  Pada  gilirannya  akan menjadi  sumber get  trouble bagi penerimaan  Negara.  Sistem  ini tertuang jelas di  dalam Undang-Undang Perpajakan.
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
Menurut  Ilyas  dan  Burton  dalam  Audia  Citra  Permita  et.al 32 ,  prinsip self  assessment secara  jelas  tampak  dalam  ketentuan  Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1983 tentang Ketentuan Umum   dan Tata Cara Perpajakan  yang telah diubah dengan Undang- undang No 16 Tahun 2009 (Undang-undang KUP) pada dasarnya memiliki makna, yaitu:
1. Agar  semua  wajib  pajak  bersifak  aktif  di  dalam  melaksanakan  kewajiban perpajakannya  tanpa  perlu  menunggu  adanya  surat  ketetapan  pajak  yang  akan dikeluarkan oleh petugas pajak (fiskus).
2. Penghitungan  jumlah  pajak  yang  dibayar  untuk  sementara  dianggap  sebagai perhitungan menurut ketentuan yang berlaku.
3. Fiskus memiliki kewenangan untuk melakukan penghitungan jumlah pajak yang telah dilaporkan  wajib  pajak  sepanjang  fiskus  memiliki  data  bahwa  wajib  pajak  belum melaksanakan  penghitungan  dengan  benar.  Surat  ketetapan  pajak  akan  diterbitkan setelah  melalui  proses  pemeriksaan  dengan  cara-cara  yang  diatur    dalam  Undang- Undang Pajak.
Indonesia telah memberlakukan Self Assesment  system semenjak reformasi perpajakan digulirkan  pada  tahun  1984.  Secara  aksiologis  bahwa  negara  memberlakukan  sistem self assessment ini lebih didasari oleh keinginan negara untuk mengikutsertakan warga negara dalam  pembangunan  nasional  yang  digulirkan  pemerintah.  Warga  negara  diharapkan partisipasinya  secara  nyata  dalam  proses  pembangunan  yang  digalakkan  oleh  negara melalui  keikutsertaannya  lewat  pajak  oleh  karena  pembangunan  membutuhkan  banyak biaya. Negara memiliki kewenangan untuk memungut pajak dari warganya. Tujuan utama dari  pembangunan  adalah  untuk  kemakmuran  rakyat.  Oleh  karena  itu  negara  memungut pajak kepada warga negara adalah sesuatu hal yang lumrah  yang mengikutsertakan rakyat untuk andil bersama-sama dalam pembiayaan pembangunan dengan memenuhi kewajiban perpajakannya  dengan baik dan benar.
Sistem  ini  sebenarnya  memberikan  kemudahan  kepada  wajib  pajak  untuk melaksanakan kewajibannya kepada negara. Akan tetapi sistem ini mempunyai resiko yang sangat tinggi terhadap kepatuhan  bayar pajak. Perilaku tax avoidance ini adalah efek dari sistem tersebut. Jadi  perilaku tax avoidance ini terjadi sebelum wajib pajak ditetapkannya sebagai  wajib  pajak  yang  mempunyai    pajak  terutang  yang  diketahuinya  dari  Surat Pemberitahuan  Pajak  (SPT).  Pada  titik  inilah  sesungguhnya  merupakan  titik  tolak  para penegak  hukum  untuk  mengendus  niat  i’tikad  tidak  baik    para  pelaku tax  avoidance ini. Apalagi  wajib  pajak  tersebut  dikenal  sebagai  pemilik  perusahaan  besar,  namun  pada kenyataannya membayar pajaknya kecil.
Menurut  hemat  peneliti,  dengan  adanya    serangkaian  perbuatan  untuk  menghindari pajak   meskipun hukum positif tentang perpajakan mengkategorikan tindakan  yang legal ( legal  action) ,  akan  tetapi  perbuatan  itu  sudah  masuk  pada  kategori  perbuatan  yang bertentangan dengan norma hukum Islam.  Kecuali niat/ motif dan itikad tidak baik yang terbersit dalam hati  tanpa menghadirkan dalam ucapan dan perbuatan wajib pajak. Sesuai dengan Sabda Rasulullah SAW : “ Inna allaha ta’ala  tajawaza liummatii ‘ammaa hadatsat biha    anfusahaa  ma  lam  tat akallam  bihi  au  ta’mal  bihi.” 33 ( sesunggguhnya Allah SWT
32 Audia  Citra  Permita  et.  Al., Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi    atas  Pelaksanaan  Self Assessment System terhadap Tindakan Tax Evasion di Kota Padang, www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id , diakses tanggal 30 September 2016
33 Wahbah Az-Zuhaily, Ibid ., hlm. 135 atau lihat As-Suyuthi, Al-Asybah wan- Nazha’ir, hlm. 29
Vol. 8, No. 1, Juni 2018
mengampuni  ummatku   dari  apa  saja  yang  terbertik  dalam  hatinya,  selagi  belum  terucap atau belum terlaksana.)
Setidaknya  Yusuf  Qardhawy 34 mencatat    ada    lima  bahaya  yang  diakibatkan  oleh praktik  penghindaran pajak ini:
1. Membahayakan keuangan Negara dimana pendapatan pajak akan berkurang.
2. Membahayakan  kepada  wajib  pajak  lainnya  yang  tidak  dapat  melepaskan  diri  dari pajak atau karena ia tidak senang melarikan diri sehingga mereka menanggung beban pajak, sedangkan  yang lainnya terlepas daripadanya. Sehingga terjadi ketidakadilan dalam pembayaran beban pajak.
3. Menyebabkan naiknya tarif pajak yang ada atau ditetapkannya kewajiban pajak baru untuk  menggantikan    kekurangan  dari  hasil  pajak  akibat  dari  banyaknya  yang menghindari pajak.
4. Hal  itu  berbahaya  bagi  kepentingan  masyarakat,  di  mana  berkurangnya  keuangan Negara menyebabkan terbengkelainya  rencana yang bermanfaat.
5. Ini menyebabkan semua merosotnya akhlak karena merajalelanya berbagai penipuan akibat rusaknya jiwa, hilangnya kejujuran dan lemah ikatan solidaritas  antara pribadi dan masyarakat

## C. Kesimpulan
Perilaku tax avoidance dengan cara transfer harga ke perusahaan afiliasi telah bertentangan dengan  hukum  Islam,  sebab  terdapat  korelasi  antara  niat  dengan  perbuatan  memindah  lokasi penjualan barang dan jasa(transfer pricing)  ke negara yang memberlakukan bebas pajak dengan motifasi  utamanya  adalah  menghindar    pajak.  Meskipun  tidak  menimbulkan  kerugian  antara penjual  dan  pembeli  karena  dilakukan  oleh  perusahaan  afiliasi,  akan  tetapi  negara  yang mendapat  kerugian    pendapatan  dari  sektor  pajak.  Pada  masa  Rasulullah  SAW  hukuman  bagi pengelak, penghindar dan pembangkang  zakat  adalah sanksi dunia dan akhirat, sementara pada masa Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar Bin Khattab mereka ditagih dan diperangi.
34 Yusuf  Qardhawy, Ibid. , hlm. 1095

## DAFTAR PUSTAKA
Adrian Sutedi, 2013, Hukum Pajak , Sinar Grafika, Jakarta.
As Hornby, 1995, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English , Oxford University Press, New York.
Audia  Citra  Permita  et.  Al., Pengaruh  Persepsi  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi    atas Pelaksanaan  Self  Assessment  System  terhadap  Tindakan  Tax  Evasion  di  Kota Padang, www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id ,  diakses  tanggal  30  September 2016
Gunadi, 2007, Pajak Internasional , Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
https://trihastutie.wordpress.com/2009/05/20        penghindaran-    atau penggelapan- pajak/ https://wisuda.unud.ac.id/pdf/1292462008BAB%20II%20Ngurah%20Wah yu%20Resta%20.pdf
Ibnu  Rajab  Al-Hambali  et.al.,  2012, Tazkiyatun  Nafs:  Konsep  Penyucian  Jiwa Menurut  Ulama Salafushalih , Pustaka Arafah, Solo.
Jaribah ibn Ahmad Al-Haritsi Terjemahan Asmuni Sholihan, 2006, Fikih Ekonomi Umar bin Al Khattab , Khalifa, Jakarta.
M. A. Mannan, 1992. Ekonomi Islam : Teori dan Praktik, PT. Intermasa, Jakarta.
Majalah KONTAN, Edisi Tanggal  20 Juni 2012
Muhammad, 1999, Perbankan Islam: Visi dan Aksi, tesis, Pasca Sarjana  Universitas Muhammmadiyah Malang, Malang.
Muhammad  dan  Ali  Murtadho  Emzaed,  2014, Pajak  dalam  Bingkai  Syari’ah ,  Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Muhammad  Rawwas  Qal’ahji,  1999, Mausu’ah  fiqhi  Umar  Ibnu  al -Khattab  RA (Ensiklopedi Fikih Umar Bin Khattab RA) , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Reskino,  Rini,  dan  D.  Novitasari, Persepsi  Mahasiswa  Akuntansi  Mengenai Penggelapan Pajak . Makalah disajikan dalam Simposium Nasional Perpajakan IV . Bangkalan. 2013.
Ria  Achmadiyah, Transaksi  Rekayasa  Pajak  Pada  Transfer  Pricing ,  Artikel  Jurnal Maliyah, Vol. 03, No. 02, Desember 2013.
Wahbah Zuhaily, 2011, Fiqih Islam wa Adillatuhu , Gema Insani, Jakarta.
Yusuf Qardhawy, 2006, Hukum Zakat, Lentera Antarnusa, Jakarta.