## ANALISIS HUKUM MENGENAI KEWAJIBAN ENDORSER TERHADAP PENGANJURAN PRODUK PADA MEDIA SOSIAL
Prizqa Ladynanti 1 , Sudaryat Permana 2
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia Email: prizqaladynanti@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Endorsement,  Endorser, Perlindungan Konsumen Promosi sebuah produk barang/jasa dengan cara yang tepat perlu dilakukan agar menarik perhatian konsumen. Salah satu cara promosi yang efektif dilakukan di era  ini  adalah melalui  endorsement.  Endorsement  merupakan  kegiatan dimana pelaku usaha menjalin kerja sama dengan public figure untuk mempromosikan produknya  di  media  sosial.  Namun,  kegiatan  endorsement  tentu  saja  harus disertai  dengan  tanggung  jawab  oleh  endorser  agar  terciptanya  perlindungan konsumen. Kedudukan endorser di Indonesia berdasarkan Undang-Undang ITE setara  dengan  pengirim/produsen,  kemudian  berdasarkan  Undang-Undan Perlindungan  Konsumen  setara  dengan  pelaku  usaha.  Selanjutnya,  tanggung jawab  endorser  di  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  ITE  sama  dengan pengirim/prosuden,  kemudian  tanggung  jawab  endorser  berdasarkan  Undang- Undang  Perlindungann  Konsumen  sama  dengan  pelaku  usaha.  Endorser bertanggung  jawab  atas  semua  informasi  yang  disebarkannya  untuk mempromosikan sebuah produk barang/jasa melalui media sosialnya.
ABSTRACT Keywords : Endorsement,  Endorser, Consumer Protection Promotion  of  a  product/service  in  the  right  way  needs  to  be  done  in  order  to attract the attention of consumers. One of the most effective ways of promotion in this era is through endorsements. Endorsement is an activity in which business actors collaborate with public figures to promote their products on social media.
However,  endorsement  activities  must  of  course  be  accompanied  by responsibilities  by  the  endorser  in  order  to  create  consumer  protection.  The position of endorsers in Indonesia based on the ITE Law is equivalent to that of senders/manufacturers,  then  based  on  the  Consumer  Protection  Law  it  is equivalent to business actors. Furthermore, the responsibility of the endorser in Indonesia under the ITE Law is the same as that of the sender/producer, then the responsibility of the endorser under the Consumer Protection Act is the same as that  of  business  actors.  Endorsers  are  responsible  for  all  information  they distribute to promote a product/service through their social media.

## PENDAHULUAN
Pada  aspek  pemasaran,  promosi  merupakan  hal  yang  paling  penting  bagi  pelaku  usah suatu  barang/jasa  agar  produk  mereka  dapat  dilihat  dan  dibeli  atau  digunakan  oleh  banyak orang  (Wibisono,  2020).  Media  promosi  atau  periklanan  yang  marak  digunakan  di  era digitalisasi ini yaitu media social (Arizal et al., 2021). Melalui media sosial, penggunanya dapat saling berinteraksi menggunakan internet (Watie, 2016). Apapun yang diposting melalui media sosial  dapat  diakses  dan  dilihat  oleh  semua  orang  tanpa  batas,  sehingga  lebih  mudah menjangkau banyak pembeli. Maka dari itu, endorsement merupakan strategi pemasaran yang tepat dan efektif untuk dilakukan di dunia usaha yang sangat kompetitif ini.
Endorsement yaitu bentuk pemasaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atau prosuden barang/jasa  dengan  cara  bekerja  sama  dengan public  figure atau influencer yang  memiliki banyak  pengikut  di  akun  sosialnya. Endorsement dilakukan  sebagai  alat  pendukung  dan
penunjang  minat  masyarakat  terhadap  suatu  produk  yang  dipromosikan  pada  media  social  . Public  figure atau influencer ini  kemudian  disebut  sebagai endorser (Falya  &  Dirkareshza, 2021). Kerja sama dalam  kegiatan endorsement biasanya didasarkan atas sebuah perjanjian, dalam perjanjian tersebut terdapat kewajiban bagi endorser untuk  mengunggah sebuah video atau foto di media sosial mereka untuk mempromosikan suatu barang/jasa dan endorser akan menerima imbalan berupa uang untuk hal tersebut.
Endorsement yang bertujuan untuk menjangkau lebih banyak konsumen dengan mudah ini  sering  kali  dilakukan  dengan  cara  yang  salah.  Hal  tersebut  dikarenakan  belum  adanya peraturan yang jelas mengenai kewajiban endorser , sehingga endorser tidak bisa bertanggung jawab dengan produk yang dia promosikan. Endorser akan mengatakan apa yang diminta oleh pelaku  usaha  tanpa  mencari  tahu  kebenarannya  hanya  sebatas  agar  mendapat  imbalan  dari pelaku usaha. Konsumen yang pada dasarnya tidak mengetahui banyak mengenai suatu produk tentu saja mengandalkan informasi yang ada di dalam iklan atau yang diberikan oleh endorser (Taufik,  2004).  Sehingga,  hal-hal  tersebut  tentu  saja  akan  merugikan  konsumen  yang  telah membeli dan menggunakan produk tersebut jika informasi yang mereka terima tidaklah sesuai dengan  kenyataan.  Kegiatan  bisnis  atau  usaha  yang  sehat  memerlukan  keseimbangan perlindungan  hukum  antara  konsumen,  pelaku  usaha  dan  juga  pemerintah,  maka  dari  itu perlindungan  konsumen  sangat  penting  karena  tanpa  adanya  perlindungan  konsumen, konsumen akan berada di posisi yang lemah (Hamid & SH, 2017).
Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan  bahwa  konsumen  berhak  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan  jujur  mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Kemudian, dalam Pasal 4 huruf h dijelaskan bahwa konsumen berhak atas kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian bila barang dan/atau jasa yang diterimanya tidak sesuai  dengan perjanjian  atau sebagaimana mestinya. Pada Pasal  17 ayat  (1)  huruf  c  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  dijelaskan  bahwa  pelaku  usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa. Dan juga pada Pasal 20, dijelaskan bahwa pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.
Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Nomor 19 Tahun 2016 Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  terdapat  peraturan  yang  mengatur  mengenai berita bohong yang disebarkan melalui media elektronik/internet yaitu pada Pasal 28 ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita  bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” yang kemudian  diatur  dalam  Pasal  45A  ayat  (1)  bahwa  setiap  orang  yang  melakukan  hal sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  28  ayat  (1) maka  dapat  dipidana  penjara  paling  lama  6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.
Suatu keadilan dan kepastian hukum adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi faktor yang paling penting dalam berlangsungnya suatu hukum. Jika tidak ada suatu kepastian  hukum  di  dalam  hukum  itu  sendiri,  maka  masyarakat  tidak  bisa  mengetahui penyelesaian  yang  baik  dan  benar  terhadap  suatu  permasalahan  hukum.  Dengan  adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih percaya dan taat terhadap hukum yang berlaku (Putri & Arifin, 2018).
Kepastian hukum dapat berupa sebuah peraturan yang harus ditaati dan berisi sanksi serta tanggung jawab mengenai suatu hal di dalamnya. Sedangkan, di Indonesia belum ada peraturan khusus terkait endorsement dan kewajiban endorser , sehingga masyarakat belum mendapatkan kepastian hukum terkait kegiatan endorsement dan belum ada penyelesaian yang sesuai dengan permasalahan endorsement yang  ada  di  Indonesia.  Kasus-kasus  terkait endorsement masih diselesaikan  menggunakan  Undang-Undang  ITE  dan  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen.  Hal  tersebut  dikarenakan, endorsement dilakukan  melalui  media  sosial  yang berbasis elektronik,  sehingga segala kegiatan di  dalamnya diatur oleh Undang-Undang  ITE. Maka  dari  itu,  dalam  melalukan  kegiatan endorsement dengan  cara  menyebarkan  atau membagikan informasi melalui media sosial haruslah berhati-hati (Fitriani, 2017).
Selain  Undang-Undang  ITE,  hak-hak  konsumen  serta  tanggung  jawab  pelaku  usaha diatur  pada  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen.  Konsumen  yang  merasa  dirugikan akibat  sebuah  kegiatan endorsement ,  akan  mendapatkan  haknya  sesuai  dengan  yang  diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan pelaku usaha akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang berarti penelitian dititikberatkan  pada  penggunaan  bahan  pustaka  atau  data  sekunder  yang  mencakup  bahan hukum primer, sekunder dan tersier dan juga pendekatan perbandingan yaitu pendekatan yang dilakukan  untuk  membandingkan  hukum  suatu  negara  dengan  hukum  negara  lain.  Fokus penelitian berpusat pada kedudukan dan tanggung jawab endorser dalam menganjurkan sebuah produk  barang/jasa,  Adapun  teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  penelitian kepustakaan serta penelusuran data daring.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kedudukan  Endorser  di  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 Juncto Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan  Konsumen Dibandingkan Dengan Amerika Serikat, Inggris, dan India
Sebelum memasuki pembahasan mengenai bagaimana kedudukan seorang endorser di Indonesia,  berikut  beberapa  kasus  mengenai endorsement yang  terjadi  di  Indonesia,  salah satunya yaitu kasus artis Kartika Putri yang menjalin kerja sama endorsement dengan sebuah brand kecantikan  wajah  untuk  mempromosikan produk mereka di  sosial  medianya. Namun, setelah diperiksa melalui BPOM, produk tersebut tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar. Produk tersebut pun memiliki kandungan yang tidak seharusnya diedarkan tanpa resep dokter yaitu Hidrokuinon yang berlebihan (kompas.com, 2022).
Selain kasus tersebut, adapula kasus lain yang menimpa artis bernama Gisela Anastasia dan  Tyas  Mirasih.  Kedua  artis  tersebut  menjalani  kerja  sama  dengan  salah  satu  agen  biro perjalanan untuk mempromosikan jasa mereka di sosial media dengan imbalan tiket pesawat dan  juga  akomodasi  tempat  penginapan  berupa  hotel.  Namun,  tanpa  kedua  artis  tersebut ketahui,  biro  perjalanan  tersebut  telah  melakukan  sebuah  tindak  pidana  berupa  carding (CNN.Indonesia, 2019).
Artis-artis  yang  terlibat  dalam  kasus  diatas  tidak  menerima  sanksi  pidana  sama  sekali dikarenakan  tidak  adanya  peraturan  manapun  di  Indonesia  yang  mengatur  mengenai pertanggungjawaban  oleh endorser .  Memasarkan  produk  dengan  bantuan endorser pada jejaring  sosial  khususnya  Instagram  dapat  mempengaruhi  konsumen  secara  tidak  langsung dengan membentuk kesadaran akan produk yang dipasarkan.
Efektifitas yang baik dari kegiatan endorsement untuk mempromosikan sebuah produk barang/jasa  membuat  banyak  pelaku  usaha  menghubungi  artis  atau public  figure untuk menjalin kerja sama dengan imbalan berupa uang atau sebuah produk barang/jasa. Sehingga, banyak endorser yang asal menerima sebuah tawaran kerja sama endorsement tanpa mencari tahu kebenaran mengenai produk yang di promosikannya di sosial media (Hardilawati et al., 2019).
Undang-Undang ITE mengenal istilah Pengirim dan Penerima. Pengirim adalah subjek hukum  yang  mengirimkan  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen  Elektronik,  sedangkan Penerima  adalah  subjek  hukum  yang  menerima  Informasi  Elektronik  dan/atau  Dokumen Elektronik  dari  Pengirim.  Dijelaskan  pula  dalam  Undang-Undang  ITE  bahwa  Transaksi Elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Sesuai dengan ayat (2) huruf b Pasal 21 Undang- Undang ITE dijelaskan bahwa jika  suatu  Transaksi  Elektronik  dilakukan  melalui pemberian kuasa, maka segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa.
Endorsement memerlukan  sebuah  perjanjian  resmi  antara  produsen  dan endorser . Setelah endorser menandatangani  perjanjian  untuk  mempromosikan  atau  mengiklankan sebuah  produk  barang/jasa,  maka endorser telah  diberi  kuasa  oleh  produsen  (dalam  hal  ini pengirim).  Maka  berdasarkan  Undang-Undang  ITE, endorser berkedudukan  sama  dengan produsen/pengirim.
Kemudian,  kegiatan  jual  beli  tentu  saja  terdiri  dari  produsen  dan  juga  konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebut produsen sebagai pelaku usaha. Menurut angka  3  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  “Pelaku  Usaha  adalah  setiap  orang perseorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang  berbentuk  badan  hukum  maupun  bukan  badan hukum  yang  didirikan  dan  berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam  wilayah  hukum negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun  bersama-sama  melalui  perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”. Terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai iklan oleh pelaku usaha, salah satunya pada Pasal 9 ayat (1) bahwa :
(1) Pelaku  usaha  dilarang  menawarkan,  mempromosikan,  mengiklankan  suatu  barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
a. barang  tersebut  telah  memenuhi  dan/atau  memiliki  potongan  harga,  harga  khusus, standar  mutu  tertentu,  gaya  atau  mode  tertentu,  karakteristik  tertentu,  sejarah  atau guna tertentu; barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
b. barang  dan/atau  jasa  tersebut  telah  mendapatkan  dan/atau  memiliki  sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
c. barang  dan/atau  jasa  tersebut  dibuat  oleh  perusahaan  yang  mempunyai  sponsor,
persetujuan atau afiliasi;
d. barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
e. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
f. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
g. barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
h. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
i. menggunakan  kata-kata  yang  berlebihan,  seperti  aman,  tidak  berbahaya,  tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
j. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
Endoser yang mempromosikan atau mengiklankan suatu produk barang/jasa tentu saja mewakili  pelaku  usaha  dalam  kegiatan  tersebut.  Maka,  berdasarkan  Undang-Undang Perlindungan Konsumen, endorser memiliki kedudukan yang sama dengan pelaku usaha.
Beralih ke Amerika Serikat, Undang-Undang FTC di Amerika Serikat mengenal istilah endorser dan endorsement ,  sehingga endorser memiliki  kedudukannya  sendiri.  Undang- undang tersebut berisi  hal-hal  yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk  dilakukan oleh endorser . Endorser dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai pihak yang membuat sebuah  iklan,  termasuk  pernyataan  lisan,  demonstrasi,  keyakinan,  atau  pengalamannya. Terdapat  tiga  pembagian  endorser  di  dalam  undang-undang  tersebut,  yaitu endorser oleh konsumen, endorser oleh ahli, dan endorser oleh organisasi.
Kemudian, di Negara Inggris, dibandingkan kata endorser , mereka lebih mengenal kata content  creator,  influencer,  blogger,  dan  juga  selebriti.  Namun,  kegiatan endorsement tetap dilakukan  dengan  cara  yang  sama  yaitu  membuat  perjanjian  antara  pelaku  usaha  dengan content  creator,  influencer,  blogger,  atau  pun  selebriti  agar  mereka  mempromosikan  atau mengiklankan  suatu  produk  barang/jasa  dengan  imbalan  tertentu.  Sehingga,  dalam  hal  ini content  creator,  influencer,  blogger,  dan  juga  selebriti  memiliki  kedudukannya  sendiri  yang setara dengan endorser di Negara Amerika Serikat.
Mengenai  kedudukan  endorser  di  Negara  India,  sama  halnya  dengan  Amerika  Serikat dan Inggris, bahwa endorser memiliki kedudukan sendiri di India. Peraturan yang diterbitkan pemerintah India yaitu The Consumer Protection Act 2019 menjelaskan bahwa endorsement merupakan bagian dari iklan. Endorser di India harus berpatokan dengan peraturan tersebut dalam mempromosikan atau mengiklankan suatu produk barang/jasa.
B. Tanggung  Jawab  Endorser  di  Indonesia  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun  2008  Juncto  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik  Dan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  Tentang  Perlindungan Konsumen Dibandingkan Dengan Amerika Serikat, Inggris, dan India
Seperti yang telah dibahas pada poin sebelumnya bahwa sesuai dengan Undang-Undang ITE, endorser memiliki  kedudukan  yang  sama  dengan  produsen/pengirim.  Maka, endorser memiliki  tanggung  jawab  setara  dengan  produsen  atau  yang  disebut  dengan  Pengrim. Kemudian,  berdasarkan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen, endorser yang berkedudukan  sama  dengan  pelaku  usaha  tentu  saja  memiliki  tanggung  jawab  yang  setara dengan pelaku usaha. Pada Pasal 15 Undang-Undang ITE dijelaskan bahwa :
(1) Setiap  Penyelenggara  Sistem  Elektronik  harus  menyelenggarakan  Sistem  Elektronik
secara  andal  dan  aman  serta  bertanggung  jawab  terhadap  beroperasinya  Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
Kemudian, Bab VIII Undang-Undang ITE mengenai perbuatan yang dilarang, Pasal 28 ayat (1) berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik”. Dan juga  Pasal  36  yang  berbunyi:  “Setiap  Orang  dengan  sengaja  dan  tanpa  hak  atau  melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.”. Mengacu pada Pasal tersebut, maka endorser yang  memiliki  kedudukan  dan  tanggung  jawab  yang  sama  dengan  produsen  atau  pengirim, tidak boleh mempromosikan atau mengiklankan sebuah produk dengan informasi yang tidak tepat atau tidak benar adanya.
Ketentuan pidana diatur pada Bab XI Undang-Undang ITE, terkait dengan Pasal 28 ayat (1) terdapat Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”. Dan juga  terkait  dengan  Pasal  36,  terdapat  Pasal  51  ayat  (2)  yang  berbunyi:  Setiap  Orang  yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama  12  (dua  belas)  tahun  dan/atau  denda  paling  banyak  Rp12.000.000.000,00  (dua  belas miliar rupiah).
Beralih ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur pada Bab VI. Endorser yang berkedudukan dan memiliki tanggung jawab yang sama dengan pelaku usaha, maka berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa : “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran,  dan/atau  kerugian  konsumen  akibat  mengkonsumsi  barang  dan/atau  jasa  yang dihasilkan atau diperdagangkan.”
Kemudian, Pasal 20 juga menjelaskan bahwa iklan yang diproduksi serta segala akibat yang ditimbulkan oleh sebuah iklan merupakan tanggung jawab pelaku usaha. Maka dari itu, endorser selaku  perwakilan  pelaku  usaha  yang  mempromosikan  atau  mengiklankan  sebuah produk  barang/jasa  milik  pelaku  usaha  tersebut,  juga  harus  bertanggung  jawab  atas  segala informasi  yang  terkandung  di  dalam  iklan  yang  disebarkannya  di  media  sosialnya.  Terkait sanksi pidana, dijelaskan pada Pasal 60 bahwa:
(1) Badan  penyelesaian  sengketa  konsumen  berwenang  menjatuhkan  sanksi  administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.
(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Selain itu, Pasal  62 ayat (30) berbunyi  sebagai  berikut :  “Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.” Tanggung jawab endorser di Amerika Serikat, sesuai dengan peraturan nomor 16  CFR  Part  1  dijelaskan  bahwa  FTC  menerapkan  penyesuaian  terhadap  jumlah  hukuman perdata  dalam  yurisdiksinya  untuk  memperhitungkan  inflasi,  sebagaimana  diwajibkan  oleh
undang-undang.  FTC  umumnya  tidak  bisa  begitu  saja  pergi  ke  pengadilan  federal  untuk menetapkan hukuman. Sesuai dengan undang-undang, pengaduan harus dikirim sendiri oleh pihak yang berperkara ke Departemen Kehakiman, kemudian memiliki waktu 45 hari untuk mengajukan kasus itu sendiri atau mengembalikannya ke FTC untuk penuntutan.
Bagian 5(m)(1)(C) Undang-Undang FTC menetapkan bahwa dalam menentukan jumlah hukuman  perdata  tersebut,  pengadilan  harus  mempertimbangkan  tingkat  kesalahan,  riwayat perilaku  sebelumnya,  kemampuan  untuk  membayar,  berpengaruh  pada  kemampuan  untuk terus  melakukan  bisnis  atau  tidak,  dan  hal-hal  lain  yang  mungkin  dituntut  oleh  pengadilan. Undang-undang memberi para pihak kebebasan yang besar untuk mengembangkan argumen agar mendapatkan angka denda yang lebih rendah. Undang-undang FTC mensyaratkan bahwa untuk mendapatkan hukuman dalam masalah pelanggaran aturan, penuntut harus menunjukkan bahwa terdakwa memiliki pengetahuan aktual atau pengetahuan yang cukup tersirat atas dasar keadaan  objektif  bahwa  tindakan  tersebut  tidak  adil  atau  menipu  dan  dilarang  oleh  aturan tersebut.  Beralih  ke  negara  Inggris,  mengenai  pertanggungjawaban  dan  sanksi  diatur  dalam Competition Act 1998, Bab III Pasal 36 sebagai berikut:
(1) Saat membuat keputusan bahwa sebuah perjanjian telah melanggar larangan Bab I, CMA dapat  meminta  suatu  usaha  yang  merupakan  salah  satu  pihak  dalam  perjanjian  untuk membayar denda kepada CMA sehubungan dengan pelanggaran tersebut.
(2) Dalam mengambil keputusan bahwa suatu perbuatan melanggar larangan Bab II, CMA dapat  mensyaratkan  pelaku  yang  bersangkutan  untuk  membayar  denda  kepada  CMA sehubungan dengan pelanggaran tersebut.
(3) CMA dapat menjatuhkan hukuman terhadap suatu tindakan berdasarkan ayat (1) atau (2) hanya  jika  CMA  yakin  bahwa  pelanggaran  tersebut  dilakukan  dengan  sengaja  atau karena kelalaian oleh tindakan tersebut.
(4) Sub-bagian (1) tunduk pada bagian 39 dan tidak berlaku sehubungan dengan keputusan bahwa suatu  perjanjian telah melanggar larangan Bab  I jika CMA yakin  bahwa pihak yang melakukan tindakan berdasarkan asumsi yang masuk akal bahwa bagian tersebut memberinya kekebalan sehubungan dengan perjanjian.
(5) Sub-bagian (2) tunduk pada bagian 40 dan tidak berlaku sehubungan dengan keputusan bahwa  tindakan  telah  melanggar  larangan  Bab  II]  jika  CMA  yakin  bahwa  tindakan tersebut  bertindak  berdasarkan  asumsi  yang  masuk  akal  bahwa  bagian  tersebut memberinya kekebalan dalam menghormati perilaku.
(6) Pemberitahuan  tentang  hukuman  berdasarkan  bagian  ini  harus  secara  tertulis;  dan menentukan tanggal sebelum denda harus dibayar.
(7) Tanggal  yang  ditentukan  tidak  boleh  lebih  awal  dari  akhir  periode  di  mana  banding terhadap  pemberitahuan  dapat  diajukan  berdasarkan  bagian  46.  Dalam  menetapkan penalti berdasarkan bagian ini, CMA harus memperhatikan—
a. keseriusan pelanggaran yang bersangkutan, dan
b. keinginan  untuk  menghalangi  baik  pelaku  yang  dikenai  hukuman  maupun  yang lain  dari  mengadakan  perjanjian  yang  melanggar  larangan  Bab  1,  atau  terlibat dalam tindakan yang melanggar larangan Bab 2
(8) Tidak ada penalti yang ditetapkan oleh CMA di bawah bagian ini yang dapat melebihi 10% dari omzet usaha (ditentukan sesuai dengan ketentuan yang dapat ditentukan dalam
perintah yang dibuat oleh Sekretaris Negara).
(9) Setiap  jumlah  yang  diterima  oleh  CMA  berdasarkan  bagian  ini  harus  dibayarkan  ke dalam Dana Konsolidasi.
Selain dua negara tersebut, di India peraturan mengenai pertanggungjawaban dan sanksi diatur dalam Bab 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Negara India Tahun 2019. Pada pasal  88  dijelaskan  bahwa  “Siapa  pun,  gagal  mematuhi  segala  arah  dari  otoritas  pusat berdasarkan Bagian 20 dan 21, akan dihukum dengan hukuman penjara karena suatu istilah yang dapat diperpanjang hingga enam bulan atau dengan denda yang dapat meluas hingga dua puluh lakh rupee, atau dengan keduanya.”.
Mengenai iklan yang menyesatkan dan merugikan kepentingan konsumen, sesuai dengan Pasal 89, produsen atau penyedia layanan dari iklan tersebut akan dihukum dengan hukuman penjara yang dapat diperpanjang hingga dua tahun dan dengan denda yang dapat meluas hingga sepuluh  lakh  rupee.  Dan  untuk  setiap  pelanggaran  berikutnya,  dihukum  dengan  hukuman penjara  yang  dapat  diperpanjang  hingga  lima  tahun  dan  dengan  denda  yang  dapat  meluas hingga lima puluh lakh rupee.
Kemudian,  jika  seseorang  memproduksi  atau  menyimpan  atau  menjual  atau mendistribusikan atau mengimpor produk dengan bahan apa pun termasuk materi asing yang digunakan untuk membuat produk tidak aman akan dihukum, jika produk tersebut:
a. tidak  mengakibatkan  cedera  pada  konsumen,  dengan  hukuman  penjara  untuk  jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga enam bulan dan dengan denda yang dapat meluas ke satu lakh rupee;
b. menyebabkan  cedera  yang  tidak  melukai  konsumen,  dengan  hukuman  penjara  untuk istilah yang dapat diperpanjang hingga satu tahun dan dengan denda yang dapat meluas ke tiga lakh rupee;
c. menyebabkan  cedera  yang  mengakibatkan  luka  yang  menyedihkan  bagi  konsumen, dengan hukuman penjara untuk istilah yang dapat diperpanjang hingga tujuh tahun dan dengan denda yang dapat meluas hingga lima lakh rupee; Dan
d. mengakibatkan kematian konsumen, dengan hukuman penjara untuk istilah yang tidak boleh kurang dari tujuh tahun, tetapi  yang dapat  meluas ke penjara seumur hidup  dan dengan denda yang tidak boleh kurang dari sepuluh lakh rupee.
Selain produk yang membahayakan, terkait produk palsu yang diproduksi untuk dijual atau  didistribusikan  atau  diimpor  oleh  seseorang,  maka  orang  tersebut  akan  dihukum,  jika tindakan tersebut.
a. menyebabkan  cedera  yang  tidak  melukai  konsumen,  dengan  hukuman  penjara  untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga satu tahun dan dengan denda yang dapat meluas ke tiga lakh rupee;
b. menyebabkan  cedera  yang  mengakibatkan  luka  yang  menyedihkan  bagi  konsumen, dengan hukuman penjara untuk istilah yang dapat diperpanjang hingga tujuh tahun dan dengan denda yang dapat meluas hingga lima lakh rupee;
c. mengakibatkan kematian konsumen, dengan hukuman penjara untuk istilah yang tidak boleh kurang dari tujuh tahun, tetapi dapat meluas ke penjara seumur hidup dan dengan denda yang tidak boleh kurang dari sepuluh lakh rupee.
d. Pelanggaran di bawah klausa (b) dan (c) sub-bagian (1) harus dikenali dan tidak tersedia.
e. Terlepas  dari  hukuman  berdasarkan  sub-bagian  (1),  pengadilan  dapat,  dalam  hal hukuman  pertama,  menangguhkan  lisensi  yang  dikeluarkan  kepada  orang  yang
disebutkan  dalam  sub-bagian  itu,  berdasarkan  undang-undang  apa  pun  untuk  saat  ini yang berlaku, karena Periode hingga dua tahun, dan dalam kasus hukuman kedua atau selanjutnya, membatalkan lisensi.

## KESIMPULAN
Kedudukan endorser di  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  ITE  yaitu  sama  dan setara dengan produsen atau yang disebut dengan pengirim sesuai dengan Pasal 21 Undang- Undang ITE. Hal tersebut dikarenakan, ketika endorser telah menandatangani perjanjian untuk mempromosikan  atau  mengiklankan  sebuah  produk  barang/jasa,  maka endorser telah  diberi kuasa oleh produsen (dalam hal ini pengirim). Sedangkan, kedudukan endorser di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu sama dan setara dengan pelaku usaha karena endoser yang mempromosikan atau mengiklankan suatu produk barang/jasa tentu saja mewakili pelaku usaha dalam kegiatan tersebut
Kemudian, berdasarkan Undang-Undang ITE endorser memiliki tanggung jawab setara dengan produsen atau yang disebut dengan Pengrim. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, endorser yang berkedudukan sama dengan pelaku usaha tentu saja memiliki  tanggung  jawab  yang  setara  dengan  pelaku  usaha.  Maka  dari  itu endorser harus bertanggung  jawab  secara  penuh  terhadap  semua  informasi  yang  disebarkannya  dalam mempromosikan sebuah produk barang/jasa di media sosialnya.
Maraknya kegiatan endorsement yang dilakukan di era digital ini memerlukan sebuah peraturan  khusus  yang  mengatur  mengenai endorsement dan  juga  kewajiban endorser ,  agar perlindungan konsumen dapat terwujud. Konsumen akan merasa lebih aman membeli sebuah produk  barang/jasa  yang  dipromosikan  oleh  seorang endorser .  Kerugian  yang  dialami  oleh endorser juga akan berkurang. Endorser pun dalam  melakukan kegiatan endorsement dapat melakukan kegiatannya sesuai dengan apa yang diatur oleh undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA
Arizal, A., Sukmana, R. A., Ulfah, Y., Shaddiq, S., & Zainul, M. (2021). Strategi Pemanfaatan Facebook Marketplace dalam Manajemen Periklanan. Syntax Idea , 3 (6), 1278–1289.
CNN.Indonesia.  (2019). Kasus  Carding,  Gisel  dan  Tyas  Dapat  Tiket  Pesawat  dan  Hotel . Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20200306201151-12-481281/Kasus- Carding-Gisel-Dan-Tyas-Dapat-Tiket-Pesawat-Dan-Hotel .
Falya, D., & Dirkareshza, R. (2021). Urgensi Peraturan Pajak Dalam Aktivitas Endorsement Yang Dilakukan Oleh Influencer ‘Instagram.’ Jurnal USM Law Review , 4 (2), 756–776.
Fitriani,  Y.  (2017).  Analisis  pemanfaatan  berbagai  media  sosial  sebagai  sarana  penyebaran informasi bagi masyarakat. Paradigma , 19 (2), 148–152.
Hamid, A. H., & SH, M. H. (2017). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Vol. 1). SAH MEDIA.
Hardilawati, W. L., Binangkit, I. D., & Perdana, R. (2019). Endorsement: Media Pemasaran Masa Kini. JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam) , 7 (1), 88–98. kompas.com.  (2022). Kronologi  Kasus  Kartika  Putri  dan  Richard  Lee,  Berawal  dari  Krim Mengandung
Merkuri .
Https://Lifestyle.Kompas.Com/Read/2022/11/17/133411120/Kronologi-Kasus-Kartika- Putri-Dan-Richard-Lee-Berawal-Dari-Krim-Mengandung?Page=all.
Putri, K. D. A., & Arifin, R. (2018). Tinjauan Teoritis Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di  Indonesia  (The  Theoretical  Review  of  Justice  and  Legal  Certainty  in  Indonesia). Mimbar Yustitia , 2 (2), 142–158.
Taufik, S. H. (2004). Aspek Hukum Periklanan Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. PT Cipta Aditya Bakti .
Watie,  E.  D.  S.  (2016).  Komunikasi  dan  media  sosial  (communications  and  social  media). Jurnal The Messenger , 3 (2), 69–74.
Wibisono,  A.  P.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Konsumen  Terkait  Dengan  Endorsement  Di Sosial Media Instagram. National Conference on Law Studies (NCOLS) , 2 (1), 29–42.