## Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Bidang Pengrajin Batik dan Kuliner

## Adelia Dwi Anggraeni, Budi Santoso, Adya Paramita Prabandari
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Email: adelia090295@yahoo.com

## Abstract
UMKM as a sector that has not been handled seriously, is actually the backbone of the  nation's economy today. Protection is needed, especially in the culinary sector and batik craftsmen, because it is a UMKM that many entrepreneurs cultivate. The problem in this article discusses the protection of IPR in Indonesia for MSMEs  in the batik  and culinary  industry, and the procedures  for processing their registration. The research method used is normative juridical. The research specification used is analytical descriptive. The data analysis technique used qualitative analysis. The results showed that IPR protection needs to be done for the works of batik craftsmen that have a high selling value. The government must conduct socialization and assistance to MSMEs to obtain IPR certificates, so that if a violation occurs, prosecution can be carried out. The Minister of Law and Human Rights, through the Directorate General of Intellectual Works, has made procedural arrangements for copyright registration. When the requirements submitted are complete, the Directorate of Copyright, Patents and Trademarks will enter the submitted work into the general list of works,  evidenced  by  the  issuance  of  2-copy  creation  letter  and  signed  by  the  Directorate  General  of Information and Information as proof of registration.
Keywords : IPR; SME; batik craftsmen; culinary entrepreneurs

## Abstrak
UMKM sebagai sektor yang belum tertangani secara serius, justru menjadi penopang ekonomi bangsa saat ini.  Diperlukan  adanya  perlindungan  khususnya  di  bidang  kuliner  dan  pengrajin  batik,  karena  menjadi UMKM  yang  banyak  digeluti  pengusaha.  Permasalahan  dalam  artikel  ini  membahas  mengenai perlindungan HKI di Indonesia terhadap UMKM di bidang industri batik dan kuliner, dan prosedur dalam pengurusan  pendaftarannya.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normative.  Spesifikasi penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif a analitis.  Teknik  analisis  data  menggunakan  analisis  secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perlindungan HKI perlu dilakukan terhadap karya-karya pengrajin batik  yang  memiliki  nilai  jual  yang  tinggi.  Pemerintah  harus  melakukan  sosialisasi  dan  pendampingan kepada UMKM untuk mendapatkan sertifikat HKI, sehingga apabila terjadi pelanggaran dapat dilakukan penuntutan. Menteri Hukum dan HAM melalui Ditjen Karya Intelektual telah membuat prosedural dalam pengurusan pendaftaran Hak Cipta. Ketika persyaratan yang diajukan lengkap maka Direktorat Hak Cipta, Paten  dan  Merek  memasukan  karya  yang  diajukan  ke  dalam  daftar  umum  ciptaan,  dibuktikan  dengan terbitnya surat penciptaan 2 rangkap dan ditandatangani Ditjen KI sebagai bukti pendaftaran.
Kata kunci: HKI; UMKM; pengrajin batik; pengusaha kuliner

## A. PENDAHULUAN
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  merupakan  hak  yang  memiliki  karakteristik  yang  istimewa yang diberikan oleh negara kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi berdasarkan pada undang-undang (Syafrinaldi, dkk, 2008).
Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  dalam  bahasa  inggris  biasa  disebut  sebagai Intellectual Property Rights (IPR) yang terlahir dari kreativitas intelektual yang diwujudkan dalam satu hak.
Pada  abad  ke  16  seorang  filsuf  Inggris  bernama  John  Locke  sudah  konsep  mengenai  hak kekayaan intelektual. Konsep tersebut berawal dari pemikirannya tentang hak milik. Menurutnya hak milik menjadi satu dari tiga hal yang tidak dapat dipisahkan dari manusia. Manusia lahir “tabula rasa” artinya dalam keadaan bebas dan setara di bawah hukum kodrat. Hukum kodrat melarang siapa pun merusak, menghilangkan: 1) kehidupan; 2) kebebasan; dan 3) hak milik. Ketiga hal ini menurut John Locke  tidak  dapat  dilepaskan  dari  diri  manusia  karena  datangnya  dari  Yang  Maha  Kuasa  (Saidin, 1995).
Kementerian  Hukum  dan  Hak  Azasi  Manusia  (Kemenkumham)  (2013)  menjelaskan  bahwa karya-karya yang dilahirkan dari kemampuan intelektual manusia adalah objek yang diatur dalam HKI. Kesowo menjelaskan bahwa inti dari HKI adalah berupa perlindungan terhadap kekayaan intelektual pada waktu tertentu. Pada era globalisasi peran HKI dalam percepatan pembangunan nasional menjadi sentral. Segala  lingkup kehidupan  masyarakat pun dapat dijangkau oleh HKI. Adanya peranan HKI dalam ranah usaha dan ekonomi  pada kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) selain daripada hak privat tentunya (Kesowo, 1993).
HKI  sebagai  hak  yang  terkait  dengan  hak  kebendaan,  hak  dari  sesuatu  yang  dihasilkan  dan diproduksi yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio manusia yang berpikir. Bentuk dari hasil  kerja berupa  benda  immaterial,  benda tak berwujud  (Saidin, 1995). Hal  fundamental dari HKI adalah  adanya  hasil  ciptaan  tertentu  baik  di  bidang  kesenian,  bidang  industri,  ilmu  pengetahuan maupun kombinasi dari ketiga bidang tersebut (Roisah, 2015).
Kepemilikan  HKI  sebagai  hak  moral  yang  sifatnya  eksklusif.  Dikatakan  demikian  karena  hal tersebut  merupakan  hak  yang  datangnya  dari  sang  pencipta  yang  berisi  larangan  kepada  pihak  lain untuk melakukan perubahan atas kreativitasnya. Hak moral tersebut bersifat pribadi dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun. Dikatakan sebagai hak yang bersifat pribadi karena lebih cenderung pada nama baik, kemampuan dan integritas pencipta (Djumhana dan Muhamad, 2014).
Adanya  batasan  dalam  jumlah  karyawan  merupakan  salah  satu  ciri  dan  definisi  dari  UMKM. Jumlah  karyawan  pada  usaha  menengah  jumlahnya  tak  lebih  dari  250  karyawan.  Sedangkan  usaha dengan  jumlah  karyawan  yang  tidak  lebih  dari  50  dapat  dikatakan  sebagai  usaha  kecil  dan  usaha dengan 10 karyawan saja disebut usaha mikro. UMKM sendiri dibatasi pada omzet dan jumlah aset dari usaha yang didirikan. Hal tersebut tercantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang  UMKM.  Banyaknya  bidang  HKI  sendiri  masih  belum  dimanfaatkan  oleh  pihak  UMKM. Terbukti  dari  sedikitnya  pihak  UMKM  yang  mendaftarkan  usahanya  ke  dalam  HKI.  Dari  data Destination Statement Bank Indonesia Tahun 2005, UMKM mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dari total perekonomian nasional (Sulasno, 2009).
Permasalahan di atas dikarenakan kurangnya edukasi terhadap pentingnya HKI sehingga banyak pelaku UMKM  yang  memandang  bahwa pendaftaran HKI bukanlah hal  yang  krusial. Masih sangat tradisionalnya pelaku usaha di Indonesia menjadi penyebab utama, dan juga banyak dari pelaku usaha tersebut yang masih belum memikirkan perihal HKI. Beberapa kendala yang dialami oleh pelaku usaha tersebut adalah aksesibilitas dalam melakukan pendaftaran kekayaan intelektualnya yang dinilai tidak mudah, selain itu biaya pendaftaran yang mahal juga menjadi kendala lainnya. Peran pemerintah dalam koordinasi antar instansi dan birokrasi yang tidak tertata juga menambah peliknya problematika yang ada.  Minimnya  sosialisasi  yang  dilakukan  menyebabkan  adanya  pelaku  usaha  yang  bahkan  tidak mengetahui tentang HKI sama sekali.
Salah  satu  bidang  UMKM  yang  memerlukan  perhatian  terhadap  perlindungan  kekayaan intelektualnya adalah pengrajin batik. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 (UUHC) tentang Hak Cipta mengatur dan melindungi terkait hasil karya cipta terutama pada karya cipta batik. Disebutkan dalam Pasal 40 ayat 1 huruf j bahwa objek perlindungan hak cipta salah satunya adalah batik. Proteksi batik di antaranya meliputi nilai artistik motif, komposisi warna dan bentuknya. Dalam pasal tersebut tidak menyebutkan  batik  secara  jelasnya,  karena  narasi  yang  tertera  adalah  perlindungan  terhadap  kain tradisional  Indonesia  seperti  songket  dan  ikat  yang  juga  memiliki  perlindungan  yang  setara  dengan seni batik. Meskipun batik tidak disebutkan secara eksplisit, akan tetapi pada Pasal 40 ayat 1 huruf j secara langsung menjadi rujukan terhadap seni batik modern. Karya individual yang dapat memenuhi berbagai persyaratan orisinalitas dalam memenuhi hak cipta adalah batik modern (Tim Lindsey dkk, 2006).
Bidang UMKM  lainnya  yang perlu  menjadi perhatian dalam perlindungan HKI adalah bidang kuliner. Mengingat sebagian besar UMKM di Indonesia berada pada ranah kuliner. Dalam penelitian
lainnya, Hidayani dan Hasibuan  menjelaskan  bahwa  pengaturan hukum dalam  mendaftarkan  merek pada pembuatan bakso pada usaha penggilingan bakso dengan cara melakukan proses registrasi HKI pada  bidang  hak  merek  dapat  dilakukan  secara  online  mengingat  semakin  majunya  perkembangan zaman. Aplikasi pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) menjadi media pendaftaran HKI secara online. Sebagaimana  yang  telah  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  28  Tahun  2019 oleh  Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Hukum dan HAM) (Hidayani, Sri., & Hasibuan, 2020).
Teori menjadi kerangka intelektual yang penciptaannya bertujuan untuk dapat menerima serta menerangkan objek yang dipelajari secara seksama. Adapun teori yang digunakan dalam artikel ini adalah:

## a. Teori Hak
Menurut Sudikno Mertokusumo, hak merupakan kepentingan yang dilindungi oleh hukum, sedangkan  kepentingan  adalah  tuntutan  perorangan  atau  kelompok  yang  diharapkan  untuk dipenuhi (Mertokusumo, 2003).
Hak menurut jenisnya dibedakan menjadi 2 macam yaitu hak absolut dan hak relatif. Hak absolut adalah  memberikan  hak kepada pemiliknya untuk mengambil tindakan atau tidak, pada dasarnya  dapat  dilakukan  terhadap  siapa  saja  dan  melibatkan  semua  orang.  Isi  hak  absolut  ini ditentukan  oleh  otoritas  pemilik  hak.  Kalau  seseorang  memiliki  hak  absolut  maka  orang  lain berkewajiban untuk menghormati dan tidak mengganggunya. Pihak ketiga berkepentingan untuk mengetahui  eksistensi  dari  hak  absolut  tersebut  sehingga  hak  tersebut  perlu  dipublikasikan. Sedangkan hak relatif merupakan hak yang mencakup mengenai wewenang untuk menuntut hak yang  hanya  dimiliki  subjek  hukum  terhadap  subjek  hukum  tertentu  lain.  Hak  relatif  ini  hanya berlaku  terhadap  orang-orang  tertentu  misalnya  kreditur  tertentu  atau  debitur  tertentu.  Antara kedua  pihak  terjadi  hubungan  hukum  yang  menyebabkan  pihak  yang  satu  berhak  atas  suatu prestasi dan yang lain wajib memenuhi prestasi (Mertokusumo, 2003).

## b. Teori Kepastian Hukum
Kepastian hokum menjadi suatu yang mutlak diperlukan di suatu negara hukum. Kepastian hukum  menjadi  asas  melekat  dan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  hukum,  khususnya  untuk  norma hukum  tertulis.  “Hukum  tanpa  nilai  kepastian  akan  kehilangan  makna  karena  tidak  lagi  dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang sebagaimana kaidah ubi jus incertum, ibi jus nullum (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum)” (HS, 2010).
Menurut  Van  Apeldoorn  berpendapat  bahwa  ada  2  aspek  dalam  kepastian  hukum,  yakni: “Pertama,  kepastian  hukum  berarti  dapat  ditentukan  hukum  apa  yang  berlaku  untuk  masalah- masalah yang konkret untuk mendapatkan hukum yang dapat diprediksi. Kedua, kepastian hukum berarti  perlindungan  hukum,  dalam  hal  ini  para  pihak  yang  bersengketa  dapat  dihindarkan  dari kesewenangan penghakiman” (Prasetyo & Barkatullah, 2014).
Mengingat permasalahan yang ada di lapangan,  banyaknya UMKM di bidang usaha batik dan kuliner yang tidak tertarik dan enggan untuk mendaftarkan HKI atas produk yang dihasilkannya maka artikel  ini  ingin  membahas  permasalahan  mengenai  bagaimana  perlindungan  HKI  di  Indonesia terhadap  UMKM  di  bidang  industri  batik  dan  kuliner,  dan  bagaimana  prosedur  dalam  pengurusan pendaftarannya.
Studi normatif yang membahas permasalahan yang hampir sama sudah pernah dilakukan, antara lain artikel yang ditulis Agus Salim Ferliadi berjudul “Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Pada Bidang  Usaha  Mikro  Kecil  Dan  Menengah  (Study  Kasus  Di  Kota  Metro)”  yang  membahas permasalahan  tentang  peraturan  perundang-undangan  mengklasifikasikan  UMKM  dan  ketentuan- ketentuan  dalam  mendaftarkan  UMKM,  dan  Implementasi  Hak  Atas  Kekayaan  Intelektual  oleh pengusaha UMKM di Kota Metro dalam menjalankan usahanya) (Ferliandi, 2020). Kemudian artikel yang ditulis oleh Ganefi  yang  berjudul  “Perlindungan Hak  Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Kreatif  Dalam  Meningkatkan  Industri  Pariwisata  Berbasis  Budaya  Lokal”.  Artikel  membahas permasalahan mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap industri kreatif dan faktor  penyebab  pelaku  industri  kreatif  yang  rendah  untuk  mendaftarkan  hasil  kreativitas  industri pariwisata yang berbasis budaya daerah (Ganefi, 2020). Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Sulasno yang  berjudul  “Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  Terhadap  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan Menengah (UMKM)” yang membahas persoalan mengenai pelaku bisnis UMKM yang belum berpikir untuk  melakukan  perlindungan  hak  paten  atas  produk  yang  diciptakannya,  yang  disebabkan  oleh susahnya  aksesibilitas  dalam  pendaftaran  HKI,  kurangnya  sosialisasi  dan  mahalnya  biaya  yang dibutuhkan untuk proses pendaftarannya (Sulasno, 2009).
Berdasarkan pada beberapa artikel yang diuraikan di atas artikel ini memiliki perbedaan. Artikel ini  lebih  fokus  membahas  persoalan  mengenai  perlindungan  HKI  di  Indonesia  terhadap  UMKM  di bidang industri batik dan kuliner, dan prosedur dalam pengurusan pendaftarannya.

## B. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  yuridis  normatif  yaitu  penelitian  hukum  yang dilakukan dengan cara meneliti  bahan pustaka atau data sekunder sebagai  bahan dasar untuk diteliti dengan  cara  mengadakan  penelusuran  terhadap  peraturan-peraturan  dan  literatur-literatur  yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2014). Spesifikasi penelitian yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  deskriptif a analitis  yaitu  hasil  penelitian  akan  berusaha memberikan gambaran situasi penelitian yang komprehensif, sistematis dan mendalam. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan analisis secara kualitatif yaitu data-data yang diperoleh kemudian dikumpulkan  secara  sistematis,  selanjutnya    dilakukan  analisis  secara  kualitatif  guna  memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Perlindungan HKI di Indonesia Terhadap UMKM di Bidang Industri Batik dan Kuliner
Menjadi salah satu tulang punggung dalam menopang ekonomi bangsa, potensi UMKM dan perannya sendiri belum tertangani secara maksimal oleh pemerintah. Menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran nasional adalah salah satu wujud peran dari adanya UMKM. Serta membantu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan menurunkan angka kemiskinan di  Indonesia.  Dari  data Destination  Statement Bank  Indonesia  Tahun  2005,  UMKM  mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 7% dari total perekonomian nasional (Sulasno, 2009). Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan terhadap UMKM khususnya pada bidang kuliner dan pengrajin batik  karena  dua  bidang  tersebut  merupakan  bidang  UMKM  dengan  jumlah  pengusaha  yang terbilang banyak digeluti.

## a. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Untuk Pengrajin Batik
Selain  diakui  masyarakat  Indonesia,  batik  juga  diakui  oleh  masyarakat  Dunia  menjadi sebuah  mahakarya  yang  luar  biasa.  Batik  ditetapkan  sebagai Masterpieces  of  the  Oral  and Intangible Heritage of Humanity (Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi) pada 2 Oktober 2009. Kemudian, pada tanggal tersebut ditetapkan menjadi hari batik nasional. Semenjak saat itu, popularitas batik di pasar dalam dan luar negeri  menjadi naik dengan pesat. Hal tersebut menjadikan berbagai profesi batik menjadi ramai untuk digelut seperti di antaranya adalah pengrajin batik, pelaku industri batik dari sekala besar hingga skala rumahan sekalipun.
Sudantoko  beranggapan  bahwa  dengan  melambungnya  batik  sampai  pada  ranah  internasional menyebabkan pesaing batik bukan hanya berasal dari dalam negeri, akan tetapi hingga pada luar negeri. Seperti Cina yang menggunakan teknologi dalam proses produksinya sehingga harganya lebih murah serta terdapat bebas bea cukai.
Perlindungan  HKI  perlu  dilakukan  terhadap  karya-karya  pengrajin  batik.  Memiliki  nilai jual yang tinggi, dikarenakan adanya bahan alami yang digunakan dalam mewarnai batik. Karya batik tersebut menjadi tidak dapat dicuri oleh pihak lain apabila terlindungi oleh HKI. Bahkan apabila ada orang lain yang melakukan klaim terhadap kepemilikan karya batik yang sebelumnya telah  didaftarkan  HKI-nya,  maka  dapat  dilakukan  tuntutan  dan  aduan  hukum.  Mengingat pentingnya  perlindungan  HKI  tersebut  upaya  telah  dilakukan  diantaranya  oleh  Wakil  Ketua Dewan  Kerajinan  Nasional  Daerah  (Dekranasda)  Provinsi  DIY  Syahbenol  Hasibuan,  dengan mengajukan  40  motif  batik  untuk  dipatenkan, tetapi  sampai  sekarang  belum  prosesnya  belum selesai sehingga sertifikat hak ciptanya belum mendapatkan sertipikatnya (Eny, 2008).
Sejalan dengan hal di atas, Widihastuti dan Kusdarini menjelaskan bahwa bidang HKI yang relevan  dengan  pengrajin  batik  di  antaranya  adalah:  (a)  Hasil  karya  pengrajin  batik  yang diciptakan  berdasarkan  kreasi-kreasi  inovatif  yang  baru  sehingga  dapat  masuk  ke  dalam  Hak Cipta; (b) Hasil kreasi batik dengan proses pencelupan warna alami sehingga menciptakan maha karya yang luar biasa dapat masuk ke dalam Hak Paten Sederhana; (c) Undang-Undang Nomor 15  Tahun  2001  tentang  Paten  mengatur  tentang  wajibnya  para  pengrajin  batik  memberikan merek,  meski  pada  saat  ini  masih  banyak  pengrajin  batik  yang  belum  menerapkan  aturan tersebut. Sehingga Merek Dagang menjadi relevan untuk digunakan; (d) Karya yang diciptakan apabila  memiliki  ciri  tertentu  yang  hanya  dimiliki  pada  satu  karya  batik  maka  dapat  relevan dengan Hak Indikasi Geografis (Widihastuti, Setiati., & Kusdarini, 2013).
Widihastuti, dkk. mengatakan bahwa sebagian besar pengrajin batik beranggapan bahwa HKI tidak terlalu penting bagi mereka. Selain itu, ada juga beberapa kendala yang dialami oleh pengrajin batik dalam melakukan pengurusan HKI di antaranya adalah: (a) Pengetahuan tentang HKI  sendiri  sangat  bersifat terbatas  di  kalangan  pengrajin  batik,  (b)  Rendahnya  ekonomi  dan pendidikan  pengrajin  batik  menjadi  penyebab  selanjutnya.  Kebanyakan  pengrajin  batik  hanya lulus sekolah dasar sehingga keterbukaan ilmu pengetahuan dan pola pikir terhadap pentingnya HKI menjadi masalah tersendiri, (c) Beberapa pengrajin batik beranggapan bahwa karya batik merupakan budaya nusantara, yang mana tidak berhak untuk dimiliki sendiri (dimonopoli oleh
perorangan). Sehingga mereka beranggapan bahwa HKI tidak diperlukan, (d) Nilai komunalistik yang  dimiliki  oleh  pengrajin  batik  tidak  sesuai  dengan  HKI  yang  cenderung  bersifat individualistik,  materialistik dan bersifat komersial, dan  (e) Sulitnya prosedur pengurusan dan permohonan  HKI.  Pengrajin  yang  sudah  mengajukan  HKI  mengalami  kesulitan  dalam  proses birokrasi selain itu, biayanya pun terbilang mahal (Widihastuti, Setiati., & Kusdarini, 2013).
Selain kendala yang disebutkan di atas, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga, terhadap  14  pengusaha  UMKM  khususnya  pada  pengrajin  batik  di  daerah  Yogyakarta  dan Pekalongan  di  tahun  2009,  dapat    disimpulkan  bahwa  ada  tiga  hal  yang  menjadi  penyebab enggannya pengrajin batik dalam menggunakan HKI, di antaranya adalah: (a)  Mahalnya biaya registrasi, (b) Pengurusan yang panjang dan kompleks, dan yang terakhir (c) Hukum yang terlalu lemah dalam penegakan HKI (Sinaga, 2014).
Kendala lainnya, dikemukakan oleh  Attirmidzi  menyebutkan bahwa permasalahan yang ada  tidak  hanya  masalah  kurangnya  kesadaran  hukum  terhadap  pentingnya  perlindungan  hak kekayaan  intelektual,  tetapi  permasalahan  yang  lainnya  adalah  kurangnya  modal  bagi  para pengrajin dalam membuat batik, di samping Pemerintah Daerah memberikan perhatian kepada pengrajin batik sebagai sentra budaya nasional, Pemerintah Daerah seharusnya juga memberikan dukungan modal kepada para pengrajin batik khususnya untuk para pengrajin batik yang masih merintis.  Pemerintah  Daerah  harus  melakukan  tinjau  lokasi  agar  sasaran  yang  mendapatkan dukungan modal benar-benar usaha yang masih merintis (Attirmidzi, 2018).
Diperlukannya sinergitas dari berbagai pihak demi terciptanya lingkungan usaha UMKM yang  terlindungi  oleh  HKI.  Terutama  peran  pemerintah  daerah  setempat  dalam  mendukung UMKM  khususnya  pengrajin  batik.  Dimulai  dari  dilakukannya  sosialisasi  terhadap  para pengrajin  batik  guna  memenuhi  edukasi  terhadap  pentingnya  HKI  hingga  adanya  dukungan berupa pinjaman modal untuk proses pembuatan HKI terhadap para pengrajin batik yang dinilai kurang  mampu  secara  ekonomi.  Setelah  itu,  pemerintah  daerah  juga  harus  melakukan pengawasan  terhadap  setelah  UMKM  mendapatkan  Sertifikat  HKI  dengan  cara  melakukan pendampingan terhadap pengrajin batik.

## b. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Untuk Pengusaha Kuliner
Ada banyak sekali UMKM yang bergerak di bidang kuliner, berdasarkan peraturan yang ada, khususnya dari aspek  modal usaha, dan capaian penjualan  barang  yang diperoleh selama
usaha tersebut dijalankan. Penelitian yang dilakukan oleh Ferliadi menjelaskan bahwa dari data yang  didapatkan  dari  interviu  dengan  beberapa  UMKM  yang  bergerak  dalam  bidang  kuliner menghasilkan bahwa potensi-potensi kekayaan  intelektual  yang ada meliputi  Hak Merek, Hak Cipta,  dan  Rahasia  Dagang.  Namun  dari  ketiga  potensi  tersebut,  yang  paling  dominan  adalah potensi Hak Merek, yang diikuti selanjutnya oleh Rahasia Dagang, dan yang paling akhir adalah Hak Cipta (Ferliadi, 2020).
Dari  pembahasan  di  atas  dapat  dikatakan  bahwa  mayoritas  pelaku  UMKM  belum mendaftarkan  potensi  HKInya  menjadi  HKI,  karena  minimnya  pemahaman  dan  pengetahuan mereka tentang apa itu hak atas kekayaan intelektual, serta apa saja keuntungan yang bisa mereka dapatkan ketika HKI tersebut didaftarkan. Pemahaman yang ini adalah akibat dari masih kurang intensifnya sosialisasi tentang HKI oleh pemerintah dan oleh mereka yang memiliki kapabalitas dan akses untuk HKI yang dimaksud.
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara garis besarnya dibagi  menjadi  dua  bagian, yaitu Hak  Cipta  dan  Merek.  Dalam  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan Indikasi Geografis pada Pasal 1 ayat (2), “ Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangakan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya .”
Permasalahan yang ditemukan oleh Hidayani dan Hasibuan dalam UMKM bidang kuliner khususnya  pada  usaha  bakso  adalah  bagaimana  bakso  yang  dihasilkan  sudah  memenuhi ketentuan kesehatan dari Pemerintah, yang kadang kala pelaku usaha tidak memiliki pengetahuan tentang standar penggunaan bahan pengawet menurut hukum Indonesia, sehingga, pelaku usaha tidak lagi mengkhawatirkan bakso mereka tidak laku. Di samping itu, pelaku usaha penggilingan bakso  ingin  merek  dagangnya  ada  serta  mendapat  label  halal  dari  Majelis  Ulama  Indonesia (MUI). Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperlukan Program Pendampingan Hak Kekayaan  Intelektual  (Merek  Dagang)  Untuk  Pengembangan  Usaha  Kuliner  khususnya  pada usaha  bakso. Dengan maksud dapat membantu pelaku usaha untuk legalitas usahanya tersebut menurut  hukum  Indonesia,  sekaligus  merek  dagangnya  sehingga  dapat  memperoleh  bantuan modal dari Pemerintah dan labelisasi halal dari MUI (Hidayani, Sri., & Hasibuan, 2020).
Lebih lanjut, mengingat salah satu pelaku UMKM dalam bidang kuliner adalah pengusaha bakso,  Hidayani  dan  Hasibuan  menjelaskan  bahwa  tanggungjawab  perusahaan  penggilingan bakso  yang  di  kecamatan  apabila  konsumen  yang  menggilingkan  daging  sapi  maupun  ayam
untuk  dikelola  menjadi  bakso  mengalami  bau  yang  tidak  enak  atau  rasa  daging  tidak  sesuai dengan  yang  diberikan  pihak  konsumen  maka  pihak  perusahaan  penggilingan  tersebut  akan mengganti  bahan  yang digunakan oleh konsumen dan  meminta  maaf kepada pihak konsumen yang dirugikan (Hidayani, Sri., & Hasibuan, 2020).
Hidayani dan Hasibuan juga menjelaskan bahwa pengaturan hukum dalam mendaftarkan merek pada pembuatan bakso pada usaha penggilingan bakso dapat dilakukan dengan prosedur mendaftaran  Hak  Merek  mereka  kepada  Ditjen  KI.  Pendaftaran  secara online pun  dapat dilakukan  oleh  pengusaha  kuliner.  Pendaftaran  merek  dagang  UMKM  secara online ini  telah difasilitasi  penuh  oleh  Ditjen  KI.  Alamat  web  untuk  pendaftaran  Kekayaan  Intelektual  (KI) online dapat  diakses  dengan  mudah  oleh  masyarakat  umum  yaitu  di  laman https://www.dgip.go.id/,  didalamnya  mencakup  pengurusan  Hak  Merek,  Paten,  Hak  Cipta, Desain  industri,  dan  Rahasia  Dagang.  Sebagaimana  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 oleh Ditjen KI (Hidayani, Sri., & Hasibuan, 2020).
Sejalan dengan penelitian di atas, Permata berpendapat bahwa pada beberapa HKI seperti Merek, Paten, Desain Industri, Indikasi Geografis, permohonan pendaftaran  merupakan syarat mutlak  pelindungan  HKI.  Meskipun  beberapa  HKI  lainnya  seperti  Hak  Cipta  dan  Rahasia Dagang sistem pelindungan hukumnya melalui prinsip deklaratif. Saat ini pengajuan pendaftaran Merek untuk Usaha Mikro Kecil dsn Menengah (UMKM) masih mendominasi. Menurut Pasal 3  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2016  tentang  Merek  dan  Indikasi  Geografis  ditentukan bahwa pelindungan atas merek diberikan setelah dilakukan pendaftaran. Sehingga pendaftaran merek  merupakan  hal  yang  penting  dalam  rangka  pelindungan  merek    (Sudaryat  &  Permata, 2020).
Nur,  dkk  menjelaskan  bahwa  adanya  kendala  dalam  pengurusan  HKI  pada  pengusaha kuliner di antaranya adalah: (a) Keterlibatan pengurusan HKI merek dagang UMKM. Didapatkan data  bahwa  51,50%  pelaku  UMKM  tergolong  dalam  kategori  lambat,  (b)  Inovasi  menjadi pengaruh  yang  penting  untuk  terciptanya  proses  pengurusan  UMKM.  Pelaku  usaha  kuliner biasanya  melakukan  pertimbangan  terhadap  berbagai  aspek,  di  antaranya  adalah  Keuntungan, kerumitan, dan kesesuaian  yang  nantinya didapatkan apabila nantinya  mendaftarkan usahanya ke  dalam  HKI.  Bahkan  ada  beberapa  temuan  yang  menyatakan  bahwa  pelaku  UMKM  belum menerima  kepastian  dari  merek  dagang  yang  sebelumnya  telah  mereka  daftarkan,  (c)  Pelaku UMKM mengharapkan adanya pembebasan biaya dalam proses pengurusan HKI merek dagang,
kemudian dipermudah untuk pengurusan berkas dan dilakukan pendampingan pada saat setelah dilakukan  proses  pendaftaran  agar  tidak  terjadi  miskonsepsi  program  yang  dijalankan  (Nur, Fadzriani., dkk, 2016).
Dalam penelitian lainnya, Bhakti  menjelaskan bahwa resep inovatif masakan merupakan hal  yang  mendasar  dalam  melakukan  usaha  kuliner.  Dengan  adanya  inovasi  dalam  resep makanan,  maka  akan  menjadi  pembeda  dan  ciri  khas  tersendiri  apabila  dibandingkan  dengan pesaingnya. Resep menjadi hal yang sepatutnya dirahasiakan dan tidak diketahui oleh pihak lain. Selain  daripada  resep,  tentunya  hal  yang  menjadi  ciri  khas  bagi  pengusaha  di  bidang  kuliner adalah  tentang  produk/merek  dagang  yang  digunakan,  Merek  dagang  yang  digunakan  dapat diberikan  lisensi  agar  pihak  lain  tidak  dapat  menggunakan  rahasia  dagang  demi  mencegah dirugikannya pemilik lisensi dalam persaingan antar pengusaha kuliner (Bhakti, 2010).
Informasi  juga  dianggap  memiliki  nilai  ekonomi  apabila  sifat  kerahasiaan  informasi tersebut dapat  digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha  yang bersifat komersial atau dapat  meningkatkan keuntungan secara ekonomi  (Isnaini, 2010).  Suatu rahasia dagang seperti resep  khusus  yang  digunakan  akan  mendapatkan  perlindungan  apabila  informasi  tersebut sejatinya bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya- upaya sebagaimana mestinya.

## 2. Prosedur Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual
Menteri Hukum dan HAM melalui Ditjen Karya Intelektual (KI) telah membuat prosedural dalam pengurusan pendaftaran Hak Cipta. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Muliani bahwa dalam surat permohonan yang diajukan terdapat beberapa hal yang dimuat, di antaranya adalah: (a) Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta, (b) Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta, (c) Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa, Jenis dan judul ciptaan, (d) Jenis dan judul ciptaan,  (e)  Tanggal  dan  tempat  ciptaan  diumumkan  untuk  pertama  kali,  dan  (f)  Uraian  ciptaan rangkap tiga (Muliani, 2007).
Dalam  suatu  kasus  terdapat  perbedaan  nama  pencipta  dan  pemegang  Hak  Cipta.  Apabila ciptaan yang bersangkutan telah dialih pihakkan kepada orang lain seperti ke penerbit atau kepada prosedur, dsb. Pasal 40 UUHC Indonesia telah mengatur pengalihan nama hak cipta tersebut dalam beberapa ranah karya seperti buku, alat peraga, ceramah, musik, film, dsb.
Apabila  kelengkapan  dokumen  permohonan  telah  memenuhi  syarat,  Menteri  Hukum  dan HAM melalui Ditjen KI telah memberitahukan secara resmi mengenai syarat pengajuan tersebut. Permohonan akan menjadi batal ketika dalam waktu tiga bulan kelengkapan berkas tidak dilakukan sejak  pemberitahuan  dikirimkan.  Ketika  pemohon  menginginkan  untuk  melanjutkan  pengurusan HKI, maka harus mengulangi lagi syaratnya dari awal.
Ditjen KI melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang telah dikirimkan dan melakukan verifikasi  mengenai  kesesuaian  pemegang  hak  atas  ciptaan  apakah  telah  sesuai  atau  tidaknya. Pemeriksaan yang dilakukan bersifat administratif, dalam artian hanya dicek mengenai kelengkapan berkas  dan  adanya  surat  pernyataan  mengenai  karya  yang  diajukan.  Menteri  Hukum  dan  HAM mengambil keputusan akhir atas pengajuan HKI yang kemudian dilakukan pemberitahuan kepada pemohon melalui Ditjen KI.
Apabila  Ditjen  KI  menolak  permohonan  pengajuan,  maka  pemohon  dapat  mengajukan gugatan  kepada  Pengadilan  Niaga  dengan  membawa  pemohon  menandatangani  surat  gugatan perihal  diterimanya  pengajuan  untuk  memenuhi  Hak  Cipta  karyanya  oleh  Ditjen  KI.  Dengan maksimal gugatan diajukan adalah dalam kurun tiga bulan setelah terjadi penolakan.
Pada  saat  syarat-syarat  yang  diajukan  telah  sesuai  maka  Direktorat  Hak  Cipta,  Paten  dan Merek memasukkan karya yang diajukan ke dalam daftar umum ciptaan. Ditandai dengan terbitnya surat  penciptaan  2  rangkap.  Ditjen  KI  menandatangani  surat  dua  rangkap  tersebut  untuk  bukti pendaftaran. Lembar pertama dikirim kepada pemohon dan lembar kedua digunakan sebagai arsip di Kantor Ditjen KI yang dimuat dalam daftar umum ciptaan. Terdapat beberapa keterangan yang tertulis  di  dalam  daftar  umum  ciptaan terbitan  Ditjen  KI,  diantaranya  adalah  sebagai  berikut:  (a) Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta; (b) Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta; (c) Jenis dan judul ciptaan; (d) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali; (e) Uraian ciptaan; (f) Tanggal dan jam surat permohonan diterima; (g) Tanggal dan jam surat permohonan lengkap; (h) Nomor pendaftaran ciptaan; dan (i) Kolom-kolom untuk pemindahan hak perubahan nama, perubahan alamat, penghapusan dan pembatalan.
HKI  bersifat  privat, namun hanya akan bermakna jika diwujudkan dalam  bentuk produk di pasaran,  digunakan  dalam  siklus  permintaan,  penawaran,  dan  sesudahnya  barulah  akan  berperan penting  dalam  ekonomi  yang  memberikan  insentif  kepada  pelaku  usaha  yang  mewujudkannya untuk menikmati hasilnya (Purba, 2000). Tanda pengenal terhadap berbagai produk dagang seperti barang  dan  jasa  sangat  diperlukan  terutama  di  era  industri  4.0  seperti  sekarang  ini  agar  tetap
terjaganya  orisinalitas  dari  suatu  produk.  Tuntutan  agar  UMKM  dapat  bersaing  secara  global menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha. Oleh karena itu menjadi salah satu hal terpenting dalam  mengembangkan  dan  melindungi  suatu  merek  yang  dimiliki.  Pendaftaran  dari  merek  juga merupakan  sebuah  keharusan  bagi  pengusaha  UMKM.  Dengan  meningkatnya  persaingan  pada berbagai  bidang  usaha  hingga  sampai  pada  tahapan  internasional  memberikan  peluang  tersendiri untuk  terjadinya  suatu  pelanggaran  ataupun  sengketa  terhadap  merek  yang  ada.  Wulandari,  dkk beranggapan  bahwa  merek  berperan  penting  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap pelaku usaha (Wulandari, dkk, 2020).
Pemilihan  perlindungan  HKI  untuk  UMKM,  terutama  pada  bidang  merek  dagang  dan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah merupakan tantangan yang harus dijawab sedemikian rupa sehingga dapat sesuai dengan prinsip dan tujuan pemberdayaan UMKM. Dalam menjalankan roda perekonomian, tentunya terdapat berbagai peluang dan tantangan yang ditemui oleh  pelaku  usaha  UMKM.  Memanfaatkan  peluang  dalam  segala  aspek  harus  dilakukan,  salah satunya adalah dengan  memanfaatkan teknologi  informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual pada UMKM.

## D. SIMPULAN
Terdapat  tiga  hal  yang  menjadi  penyebab  enggannya  pengrajin  batik  dan  kuliner  dalam menggunakan HKI, di antaranya adalah: (a) Mahalnya biaya registrasi, (b) Pengurusan yang panjang dan  kompleks,  dan  yang  terakhir  (c)  Hukum  yang  terlalu  lemah  dalam  penegakan  HKI.  Selain  itu, diperlukannya  sinergitas  dari  berbagai  pihak  demi  terciptanya  lingkungan  usaha  UMKM  yang terlindungi  oleh  HKI.  Terutama  peran  pemerintah  daerah  setempat  dalam  mendukung  UMKM khususnya pengrajin batik. Mayoritas pelaku UMKM belum mendaftarkan potensi HKI-nya menjadi HKI,  karena  minimnya  pemahaman  dan  pengetahuan  mereka  tentang  apa  itu  hak  atas  kekayaan intelektual,  serta  apa  saja  keuntungan  yang  bisa  mereka  dapatkan  ketika  HKI  tersebut  didaftarkan. Pemahaman  yang  ini  adalah  akibat  dari  masih  kurang  intensifnya  sosialisasi  tentang  HKI  oleh pemerintah dan oleh mereka yang memiliki kapabalitas dan akses untuk HKI yang dimaksud di atas.
Menteri  Hukum  dan  HAM  melalui  Ditjen  Karya  Intelektual  telah  membuat  prosedur  dalam pengurusan pendaftaran Hak Cipta.  Ketika persyaratan yang diajukan  lengkap  maka Direktorat  Hak Cipta, Paten dan Merek memasukkan karya yang diajukan ke dalam daftar umum ciptaan, dibuktikan dengan  terbitnya  surat  penciptaan  2  rangkap  sebagai  bukti  pendaftaran.  Lembar  pertama  dikirim
kepada pemohon dan lembar kedua digunakan sebagai arsip di Kantor Ditjen KI yang dimuat dalam daftar umum ciptaan

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Bhakti, I. S. (2010). Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise di Bidang Kuliner . Magelang: Universitas Tidar.
Djumhana, Muhamad., & Djubaedillah, R. (2014). Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Isnaini, Y. (2010). Buku Pintar HAKI. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Kesowo, B. (1993). P osisi dan Arti Penting HKI Dalam Perdagangan Internasional . Jakarta.
Mertokusumo, S. (2003). Mengenal Hukum Suatu Pengantar . Yogyakarta: Liberty.
Prasetyo,  Teguh.,  &  Barkatullah,  Abdul  Halim.  (2014). Filsafat,  Teori  dan  Ilmu  Hukum :  Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat. Jakarta: Rajawali Pers.
Purba, Z. U. (2000). Peta Mutakhir Hak Kekayaan Intelektual Indonesia . Jakarta: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual: Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia.
Roisah, K. (2015). Konsep Hukum Hak Intelektual . Malang: Setara Press.
Saidin, O. (1995). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights) . Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Soekanto,  Soerjono.,  &  Mamudji,  Sri.  (2014). Penelitian  Hukum  Normatif .  Jakarta:  Radja  Grafindo Persada.
Sudaryat, Sudjana., & Permata, Rika Ratna. (2020). Fungsi Merek dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM di Era Covid -19 . Bandung: Oase Media.
Syafrinaldi, Fahmi., & Almaksur, M. Abdi. (2008). Hak Kekayaan Intelektual . Pekanbaru: Suska Press. Tim Lindsey dkk. (2006). Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar . Bandung: PT. Alumni.
Artikel Jurnal/Karya Ilmiah:
Attirmidzi, M. (2018). Kesadaran Hukum Pengrajin Batik Girilayu Terhadap Pentingnya Perlindungan Hak  Kekayaan  Intelektual  (Studi  Kasus  Desa  Girilayu  Kecamatan  Matesih  Kabupaten Karanganyar) . Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Ferliadi,  A.  (2020).  Implementasi  Hak  Kekayaan  Intelektual  Pada  Bidang  Usaha  Mikro  Kecil  Dan Menengah (Study Kasus Di Kota Metro. Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani) , Vol.10,(No.1),
p.44–61.
Hidayani,  Sri.,  &  Hasibuan,  Abdul  Lawali.  (2020).  Program  Pendampingan  Hak  Kekayaan  Intelektual (Merek  Dagang)  Untuk  Pengembangan  Usaha  (Usaha  Penggilingan  Bakso  Kecamatan  Medan Amplas). Pelita Masyarakat , Vol. 2,(No.1), p. 52–62.
Muliani,  A.R.  (2007). Perlindungan  Hukum  Hak  Kekayaan  Intelektual  Bagi  Usaha  Kecil  Di  Bidang Industri Kerajinan Di Wilayah Kabupaten Bantul (Studi Kasus Pada Kerajinan Bidang Pandan Dan Enceng Gondok). Universitas Diponegoro.
Nur, Fadzriani., & Sarwoprasodjo, Sarwititi., & Hubeis, M. (2016). Kecepatan Adopsi Program Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Merek Dagang untuk Usaha Kecil Menengah. Manajemen IKM , Vol. 11,
(No.2), p. 183–190.
Sinaga,  V.S.  (2014).  Faktor-Faktor  Penyebab  Rendahnya  Penggunaan  Hak  Kekayaan  Intelektual  di Kalangan Usaha Kecil Menengah Batik. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum , Vol. 21, (No.1),        p. 61– 80.
Sulasno.  (2009).  Perlindungan  Hak  Kekayaan  Intelektual  (HKI)  Terhadap  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan Menengah (UMKM). Jurnal Ilmiah Niagara , Vol. 1,(No. 3), p. 18–24.
Widihastuti, Setiati., & Kusdarini, E. (2013). Kajian Hak Kekayaan Intelektual Karya Perajin Batik Studi Kasus Di Desa Wukirsari Imogiri Bantul. Jurnal Penelitian Humaniora , Vol. 18,(No.2), p. 145–155. Wulandari, Ratih Agustin., & Efendi, Raimon. (2020). Fungsi Merek dan Perlindungan Hukum bagi Pelaku UMKM di Era Covid -19. International Journal of Management and Business (IJMB) , Vol. 1, (No.1), p. 1–10.

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 (UUHC) tentang Hak Cipta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

## Sumber Online:
Eny. (2008). DIY Kembali Patenkan 40 Motif Batik. Retrieved from https://internasional.kompas.com/read/2008/03/09/19002616/diy.kembali.patenkan.40.motif.batik