Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 04 No. 01 Juni 2019. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.427
Peran Perbankan Syariah  Dengan Prinsip Prinsip Syariah Konvergensi  Terhadap Konstruksi Sosial Ekonomi Indonesia
Desi Handayani desihandayaniumar@gmail.com Prodi Sistem Informasi, STMIK Pringsewu
Abstrak
Bank  syariah  merupakan  bank  kegiatannya  mengacu  pada  islam  dan  dalam kegiatannya  tidak  membebankan  bunga  maupun  tidak  membayar  bunga  kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada pihak bank,  perjanjian  (akad)  yang  terdapat  di  perbankan  syariah  harus  tunduk  pada syarat  dan  rukun  akad  sebagaimana  diatur  dalam  syariat  Islam.  Pada  dasarnya perbankan syariah yang berada di Indonesia belum berjalan sesuai dengan aturan hukum syariah, dengan itu Dewan Pengawas Syari’ah belum memiliki kejelasan terkait  dengan  kapasitas  keilmuan  dan  kapabilitas  minatnya  terhadap  persoalan perekonomian  Indonesia,  khususnya  perbankan  syari’ah.  Untuk  itu,  perlu  ada transparansi  dari  pihak  MUI  terhadap  bank-bank  syari’ah  mengenai  calon  DPS yang direkomendasikan itu, bahkan bila diperlukan harus ada mekanisme fit and proper  test terhadap  kandidat-kandidat  DPS,  khususnya  yang  tidak  berasal  dari kalangan akademisi.

## Kata  Kunci:  Perbankan  Syariah,  Dewan  Pengawas  Syariah,  Hukum Perbankan Sayariah

## Abstract
Islamic banks are banks whose activities refer to Islam and in their activities do not charge interest or pay interest to customers. Islamic bank fees received or paid to the bank, the agreement (contract) contained in Islamic banking must be subject to the terms and conditions of the contract as regulated in Islamic law. Basically, sharia banking in Indonesia has not run in accordance with sharia law, the Sharia Supervisory Board does not yet have clarity regarding the scientific capacity and capability of its interest in the problems of the Indonesian economy, particularly sharia  banking.  For  this  reason,  there  needs  to  be  transparency  from  the  MUI towards  sharia  banks  regarding  the  recommended  DPS  candidates,  even  if necessary  there  must  be  a  fit  and  proper  test  mechanism  for  DPS  candidates, especially those not from academia.
Keywords: Islamic  Banking,  Sharia  Supervisory  Board,  Islamic  Banking Law.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 04 No. 01 Juni 2019. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.427

## I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Praktik  perbankan  dalam  sejarah  Islam  telah  dikenal  sejak  masa  dinasti Abbasiyah,  walaupun  masih  dilakukan  secara  perorangan.  Perbankan  mulai berkembang pesat ketika beredar banyak jenis mata uang pada zaman itu, sehingga perlu keahlian khusus untuk membedakan antara satu mata uang dan mata uang lainnya.  Ini  diperlukan  kerena  setiap  mata  uang  mempunyai  kandungan  logam mulia  yang  berlainan  sehingga  mempunyai  nilai  yang  berbeda  pula.  Kemajuan praktik perbankan pada  masa  itu ditandai dengan beredarnya sakk (cek) dengan luas,  sebagai  media  pembayaran.  Bahkan,  peranan  bankir  telah  meliputi  tiga aspek, yakni menerima deposit, menyalurkannya, dan mentransfer uang.
Di  Indonesia,  sebagaimana  diamanatkan  oleh  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  tujuan  pembangunan  nasional adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi  nasional  diarahkan  pada  perekonomian  yang  berpihak  pada  ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional.
Agar  tercapai  tujuan  pembangunan  nasional  dan  dapat  berperan  aktif  dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat  untuk  menggali  berbagai  potensi  yang  ada  di  masyarakat  guna mendukung  proses  akselerasi  ekonomi  dalam  upaya  merealisasikan  tujuan pembangunan  nasional.  Salah  satu  bentuk  penggalian  potensi  dan  wujud kontribusi  masyarakat  dalam  perekonomian  nasional  tersebut  adalah pengembangan  sistem  ekonomi  berdasarkan  nilai  Islam  (Syari’ah)  dengan mengangkat  prinsip-prinsipnya  ke  dalam  Sistem  Hukum  Nasional.  Prinsip Syari’ah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan  ( rahmatan  lil  ‘alamiin ).  Nilai-nilai  tersebut  diterapkan  dalam
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 04 No. 01 Juni 2019. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.427
pengaturan  perbankan  yang  didasarkan  pada  Prinsip  Syari’ah  yang  disebut Perbankan Syari’ah.
Namun  demikian,  dengan  melihat  eksistensi  dan  aktualisasi  perbankan  syari’ah beberapa  tahun  belakangan  ini,  paling  tidak  timbul  dua  pertanyaan  pokok. Pertama ,  apakah  dalam  implementasi  Perbankan  Syari’ah  telah  benar-benar sesuai  berdasarkan  hukum  Islam  yang  di  dalamnya  memuat  prinsip-prinsip syari’ah  (hukum  ekonomi  Islam),  Sebab  apabila  terdapat  kekeliruan,  maka diperlukan  adanya  reformulasi  terhadap  prinsip-prinsip  syari’ah  sekaligus operasional  bank-bank  syari’ah,  yang  dalam  hal  ini  melibatkan  MUI  (Majelis Ulama’  Indonesia)  sebagai  lembaga  fatwa  dan  juga  ahli-ahli  hukum  Islam  dan hukum  ekonomi  Islam  kontemporer. Kedua ,  sejauhmana  peran  perbankan syari’ah  dengan  prinsip-prinsip  syari’ahnya  dalam  mengkonvergensi  potensi pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, teridentifikasi dua permasalahan antara lain sebagai berikut:
1. Apakah  perbankan  syari’ah  dan  prinsip  syari’ah  di  Indonesia  telah  sesuai berdasarkan hukum Islam?
2. Bagaimana konvergensi prinsip-prinsip syari’ah terhadap konstruksi sosial- ekonomi Indonesia?

## II. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan    adalah  pendekatan  yuridis  normatif.  Yaitu pendekatan-pendekatan  dengan  menelaah  kaidah-kaidah  atau  norma-norma, aturan-aturan literatur yang berhubungan masalah yang akan dibahas.selanjutnya data yang digunakan adalah data sekunder, dan data tersebut kemudian di analisis scara  yuridis dan kuantitatif  yaitu dengan  memberikan pengertian terhadap data yang  dimaksud  menurut  kenyataan  yang  diperoleh,  sehingga  benar-benar
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 04 No. 01 Juni 2019. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.427
merupakan  jawaban  dari  pokok  masalah  yang  ada  dan  disusun  serta  diuraikan dalam  bentuk  kalimat  perkalimat.  Kemudian  dari  hasil  analisis  data  tersebut diinterprestasikan kedalam bentuk kesimpulan yang bersifat deduktif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Prinsip  syari’ah  dan  Perbankan  Syari’ah  di  Indonesia  dalam Perspektif Hukum Islam.

## 1. Perbankan Syari’ah
Perbankan Syari’ah diatur dalam Pasal 1 angka  (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. “Perbankan Syari’ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Bank  syari’ah  terdiri  atas  Bank  Umum  Syari’ah  dan  Bank  Pembiayaan  Rakyat Syari’ah. Perbedaan pokok di antara keduanya adalah bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah adala Bank Syari’ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sementara Bank Umum Syari’ah adalah Bank Syari’ah  yang  dalam  kegiatan  usahanya  memberikan  jasa  dalam  lalu  lintas pembayaran. Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa Bank Pembiayaan  Rakyat Syari’ah  tidak  diperkenankan  menerbitkan  rekening  giro,  ikut  dalam  kegiatan kliring  dan  inkaso,  penerbitan  surat  sanggup,  dan  jasa  di  bidang  lalu  lintas pembiayaan lainnya.
2. Prinsip Syari’ah
Prinsip  Syari’ah  diatur  dalam  Pasal  1  angka  (12)  Undang-Undang  Nomor  21
Tahun 2008. Menurut ketentuan tersebut,
“Prinsip  Syari’ah  adalah  prinisp  hukum  Islam  dalam  kegiatan  perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syari’ah.”
Prinsip-Prinsip Syari’ah dimaksud, antara lain:
(1) Wadi’ah ,  penitipan  barang  atau  uang  antara  pihak  yang  mempunyai barang  atau  uang  dan  pihak  yang  diberi  kepercayaan  dengan  tujuan
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 04 No. 01 Juni 2019. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.427
untuk  menjaga  keselamatan,  keamanan,  serta  keutuhan  barang  atau uang.
(2) Mudharabah (bagi  hasil)  dalam  menghimpun  dana,  adalah  kerjasama antara  pihak  pertama  ( malik,  shahibul  mal ,  atau  Nasabah)  sebagai pemilik  dana  dan  pihak  kedua (‘amil,  mudharib ,  atau  Bank  Syari’ah)
yang  bertindak  sebagai  pengelola  dana  dengan  membagi  keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.
(3) Mudharabah (bagi  hasil)  dalam  Pembiayaan,  adalah  kerjasama  suatu usaha antara pihak pertama ( malik, shahibul mal, atau Bank  Syari’ah) yang  menyediakan  seluruh  modal  dan  pihak  kedua (‘amil,  mudharib , atau Nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan  usaha  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  dituangkan  dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syari’ah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
(4) Musyarakah (penyertaan modal), adalah kerjasama di antara dua pihak atau  lebih  untuk  suatu  usaha  tertentu  yang  masing-masing  pihak memberikan  porsi  dana  dengan  ketentuan  bahwa  keuntungan  akan dibagi  sesuai  dengan  kesepakatan,  sedangkan  kerugian  ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
(5) Murabahah (jual  beli  memperoleh  keuntungan),  adalah  pembiayaan suatu  barang  dengan  menegaskan  harga  belinya  kepada  pembeli,  dan pembeli  membayarnya  dengan  harga  yang  lebih  sebagai  keuntungan yang disepakati.
(6) Salam ,  adalah  pembiayaan  suatu  barang  dengan  cara  pemesanan  dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.
(7) Istishna ,  adalah  pembiayaan  barang  dalam  bentuk  pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 04 No. 01 Juni 2019. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.427
disepakati antara pemesan atau pembeli ( mustashni’ ) dan penjual atau pembuat ( shani’ ).
(8) Qardh , adalah pinjaman dana kepada Nasabah dengan ketentuan bahwa Nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.
(9) Ijarah (sewa murni tanpa pilihan), adalah penyediaan dana dalam rangka memindahkan  hak  guna  atau  manfaat  dari  suatu  barang  atau  jasa berdasarkan  transaksi  sewa,  tanpa  diikuti  dengan  pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
(10) Ijarah  muntahiya  bittamlik (sewa  murni  dengan  pilihan),  adalah penyediaan  dana  dalam  rangka  memindahkan  hak  guna  atau  manfaat dari  suatu  barang  atau  jasa  berdasarkan  transaksi  sewa  dengan  opsi kepemilikan barang.
(11) Hawalah ,  adalah  pengalihan  utang  dari  pihak  yang  berutang  kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar.
Al-Qur’ân  adalah  kitab  Allah  yang  diturunkan  kepada  Nabi  Muhammad  Saw, mengandung  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  keimanan,  ilmu  pengetahuan, kisah-kisah, filsafat, peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku dan tata cara hidup  manusia, baik  sebagai  makhluk individu ataupun sebagai  makhluk sosial. Dalam  menerangkan  hal-hal  tersebut  di  atas,  ada  yang  dikemukakan  secara terperinci,  seperti  yang  berhubungan  dengan  hukum  perkawinan,  hukum  waris, dan  sebagainya.  Ada  pula  yang  dikemukakan  secara  umum  dan  garis  besarnya, dan ada yang diperinci serta dijelaskan oleh hadits-hadits Nabi Muhammad Saw. Ada  yang  diserahkan  kepada  kaum  muslimin  sendiri  memperincinya  sesuai dengan  keperluan  suatu  kelompok  manusia,  keadaan,  masa  dan  tempat,  seperti dalam soal kenegaraan. Al-Qur’an mengemukakan “prinsip-prinsip musyawarah”, adanya suatu badan yang mewakili rakyat, keharusan berlaku adil dan sebagainya. Peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku dan tata cara hidup manusia, baik sebagai  makhluk  individu  ataupun  sebagai  makhluk  sosial  dapat  diterjemahkan sebagai hukum tentang Islam atau hukum Islam.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 04 No. 01 Juni 2019. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.427
Berdasarkan teori hukum Islam ( Islamic legal theory ) mengenal berbagai sumber dan metode yang darinya dan melaluinya hukum (Islam) diambil. Sumber-sumber yang darinya hukum diambil adalah al-Qur’an dan Sunnah Nabi, yang keduanya memberikan meteri hukum. Sedangkan sumber-sumber yang melaluinya hukum berasal  adalah  metode-metode  ijtihad  dan  interpretasi,  atau  pencapaian  sebuah konsensus ( ijma’ ). Menurut Zainuddin Ali, sumber ketiga hukum Islam ialah ar ra’yu , yaitu penginterpretasian ayat al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad yang bersifat umum. Proses interpretasi itu mempunyai teknik dan bentuk interpretasi yang akan diuraikan sebagai berikut.
1. Ijtihad , yaitu bentuk penalaran yang pertama sesudah al-Qur’an dan Sunnah.
Secara  etimologis,  ijtihad  ialah  mencurahkan  tenaga,  memeras  pikiran, berusaha sungguh-sungguh, bekerja semaksimal mungkin. Menurut pengertian istilah,  ijtihad  ialah  menggunakan  seluruh  kemampuan  berpikir  untuk menetapkan hukum Islam.
2. Ijma’ , yaitu kebulatan pendapat fuqaha mujtahidin di antara umat Islam pada suatu  masa  atas  suatu  hukum  sesudah  masa  Nabi  Muhammad  Saw. Qiyas , secara etimologi adalah mengukur dan menyamakan. Qiyas secara terminologi ialah menyamakan masalah baru yang tidak terdapat ketentuan hukumnya di dalam al-Qur’an atau Sunnah Nabi Muhammad dengan  masalah  yang sudah ada ketetapan hukumnya di dalam al-Qur’an dan Sunnah Nabi berdasar atas adanya persamaan illat hukum.
3. Maslahat  Mursalah ,  yaitu  memperhatikan  kepentingan  masyarakat  dan/atau memelihara tujuan hukum Islam, mengambil kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat.
4. Sadduz Zari’ah , yaitu menghambat atau menutup sesuatu yang menjadi jalan kerusakan atau menolak kerusakan.
5. Istihsan ,  secara  etimologi  adalah  memandang  sesuatu  baik.  Menurut  istilah,
istihsan  berarti  memandang  lebih  baik  meninggalkan  ketentuan  dalil  yang
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 04 No. 01 Juni 2019. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.427
bersifat khusus untuk mengamalkan ketentuan dalil yang bersifat umum yang dipandang lebih kuat.
6. Istishab ,  yaitu  menetapkan  sesuatu  menurut  keadaan  sebelumnya  sehingga terdapat suatu dalil  yang  menunjukkan perubahan keadaan, atau  menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaan sehingga terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya.
7. Urf ,  yaitu  kebiasaan  atau  adat  istiadat  yang  sudah  turun  temurun keberlakukannya di dalam masyarakat.
Proses interpretasi melalui teknik dan bentuk interpretasi tersebut, tidak dipahami sebagai  hirarki  sumber-sumber  hukum  Islam,  melainkan  acuan  epistemologi dalam  proses istinbath (mengeluarkan)  suatu  produk  hukum,  sebab  kedelapan teknik  dan  bentuk  interpretasi  tersebut  adalah  bagian  dari ar ra’yu atau  sumber ketiga hukum Islam setelah al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Adapun produk dari ar ra’yu ,  terutama  ijtihad,  dapat  kita  temukan  dalam  fikih  Islam  empat  madzhab SHMH (Syafi’i, Hanafi, Maliki, Hanbali).
Fiqih  adalah  kitab-kitab  yang  menjelaskan  tentang  hukum-hukum ‘amali yang bersifat  praktis  sebagai  produk  dari  aktivitas  ijtihad  para  ulama. (al-ahkam  al- syar’iyyah al-‘muktasab min adillatiha al-tafshiliyah ). Kitab-kitab fikih tersebut dalam  waktu  yang  cukup  lama  menguasai  percakapan  dan  diskursus  pemikiran Islam,  hingga  akhirnya  ia  menjadi  sentral  dan  rujukan  utama  umat  Islam.  Fikih dianggap sebagai penjelasan paling otoritatif menyangkut Islam. Setiap aktivitas umat,  baik  yang  personal  maupun  publik  selalu  dicari  ketentuan  hukumnya  di dalam fikih. Itu sebabnya fikih tidak hanya berbicara hal-hal yang terkait dengan ritus peribadatan, makanan dan minuman yang halal ( ath’imah wa asyribah ), dan urusan keluarga ( ahwal syahshiyah ). Pembicaraan fikih bahkan bisa  melebar ke soal-soal  politik  ( siyasah ),  ekonomi  ( iqtishadiyah ),  dan  sosial  ( ijtima’iyah ).
Bahkan,  tidak  hanya  berbicara  tentang  perkara  empiris  yang  riil  terjadi  dalam masyarakat ( masa’il waqi’iyah ), fikih juga  memberi jawaban terhadap soal-soal yang diandaikan terjadi.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 04 No. 01 Juni 2019. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.427
Persoalan krusial yang harus segera diketahui publik tentang fikih adalah bahwa ia bukan wahyu dari langit. Fiqih merupakan produk ijtihad. Persoalan siapa yang merumuskannya,  untuk  kepentingan  apa,  dalam  kondisi  sosial  yang  bagaimana dirumuskan,  serta  dalam  lokus  geografis  seperti  apa,  dengan  epistimologi  apa, cukup besar pengaruhnya di dalam proses pembentukan fikih. Dengan perkataan lain, fikih tidak tumbuh dalam ruang kosong. Tapi bergerak dalam arus sejarah. Setiap produk pemikiran fikih selalu merupakan interaksi antara si pemikir (faqih) dan  lingkungan  sosio-kultural  dan  sosio-politik  yang  melingkupinya.  Dalam suasana dan kondisi yang demikian itulah seluruh fikih Islam ditulis.
Pada  masa  Nabi  Muhammad  Saw  hidup,  para  sahabat  dapat  bertanya  tentang segala hal yang menyangkut kandungan Al-Qur’an dan Sunnah atau Hadist, serta persoalan-persoalan  lainnya  secara face  to  face pada  Nabi.  Namun  pasca  Nabi wafat, yakni pada masa tabi’in , tabi’ut tabi’in , dan masa-masa sesudah itu hingga masa kini, ar ra’yu mulai dijadikan sebagai sumber ketiga hukum Islam setelah Al-Qur’an dan Sunnah, dengan melibatkan beragam teknik dan bentuk interpretasi sebagai kerangka epistimologi dalam proses istinbath (mengeluarkan) hukum.
Mencermati  prinsip-prinsip  syari’ah  yang  antara  lain: wadi’ah,  mudharabah, musyarakah,  murabahah,  salam,  istishna’,  qardh,  ijarah,  ijarah  muhtahiya bittamlik,  dan  hawalah dalam  deskripsi-deskripsi  sebelumnya,  maka  dapat dipahami tidak menyalahi ketentuan hukum Islam, dalam hal ini produk fikih. Ada beberapa  pertimbangan  mengapa  dikatakan  tidak  menyalahi  atau  sesuai berdasarkan hukum Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:
Pertama , tidak adanya unsur riba’ . Allah Swt telah menegaskan dalam firmannya:
“ Orang-orang  yang  memakan  riba  tidak  dapat  berdiri,  melainkan  seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan  jual  beli  dan  mengharamkan  riba.  Barangsiapa  mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 04 No. 01 Juni 2019. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.427
Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl . Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah. Kedua , tidak adanya unsur spekulasi. Menurut Quraish Shihab salah satu hikmah pelarangan riba, serta pengenaan zakat sebesar 2,5% terhadap uang (walau tidak diperdagangkan)  adalah  untuk  mendorong  aktivitas  ekonomi,  perputaran  dana, serta sekaligus mengurangi spekulasi serta penimbunan. Bagi pemilik uang yang tidak atau kurang mampu mengelola uangnya, para ulama mengembangkan cara- cara yang direstui oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi, antara lain melalui apa yang dinamai murabahah,  mudharabah atau musyarakah .  Menurutnya,  cara-cara  ini akan  mendorong  setiap  pemilik  modal  untuk  tidak  membiarkan  modalnya tersimpan tanpa perputaran.
Perbankan syari’ah dalam menjalankan prinsip-prinsip syari’ah wajib mempunyai Dewan  Pengawas  Syari’ah,  selain  Dewan  Komisaris.  UU  Perbankan  Syari’ah mengatur  mengenai  Dewan  Pengawas  Syari’ah  dalam  Pasal  32,  intinya  yaitu bahwa  Dewan  Pengawas  Syari’ah  wajib  dibentuk  di  Bank  Syari’ah  dan  Bank Umum  Konvensional  yang  memiliki  UUS,  mereka  diangkat  oleh  Rapat  Umum Pemegang  Saham  atas  Rekomendasi  Majelis  Ulama  Indonesia.  DPS  bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syari’ah. Dewan Pengawas Syari’ah dimaksud terdiri atas seorang ahli syari’ah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi MUI. Ahli  syari’ah  yang  dimaksud  pada  point  di  atas  tersebut,  harus  benar-benar memiliki kompetensi dalam menguasai ilmu syari’ah, khususnya yang berkaitan dengan perbankan syari’ah.  Jika  ahli syari’ah tersebut  bukan berasal dari unsur MUI,  maka  MUI  biasanya  akan  merekomendasikan  DPS  dari  unsur  akademisi. Namun jika bukan, maka MUI akan mengambil dari internal MUI sendiri. MUI sendiri  merupakan  majelis  yang  menghimpun  para  ulama  di  segala  bidang,
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 04 No. 01 Juni 2019. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.427
khususnya  ahli  hukum  Islam,  yang  berasal  dari  perwakilan  ormas-ormas  Islam. Persoalannya kemudian adalah bagaimana jika yang direkomendasikan MUI itu berasal dari ormas Islam tertentu atau ormas Islam yang baru satu dasawarsa ini dibentuk dan membawa ideologi dan pemikiran tertentu? Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia pasca Orde Baru, memungkinkan masuk dan tumbuhnya ideologi  asing  ke  dalam  kehidupan  masyarakat.  Ideologi  seperti  “pharmacon”, yakni  simbol  ular  yang  membelit  dalam  gelas whisky :  bisa  sebagai  “obat” sekaligus “racun”.
MUI  memiliki  Komisi  Fatwa  yang  terdiri  dari  banyak  ahli  hukum  Islam  yang setiap satu orang mewakili ormasnya masing-masing. Implikasinya adalah fatwa yang dikeluarkan berpotensi tidak memenuhi aspek sosiologis sebagaimana ijtihad melalui maslahah  mursalah (kebaikan  umum),  dengan  tidak  berimbangnya komposisi atau kuantitas ulama dari ormas-ormas tertentu itu dengan ormas yang memang  sudah  jelas  corak  pemikirannya,  seperti  NU  dan  Muhammadiyah,  dan lain sebagainya.
Tugas dan fungsi DPS, yaitu memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syari’ah. Dengan demikian, maka  seorang  yang  memiliki  standardisasi  menguasai  ilmu  syari’ah,  harus memenuhi  syarat-syarat  sebagai  berikut:  1)  Menguasai  dan  memahami  bahasa Arab  dan  ilmu-ilmu  alatnya  seperti ilmu  tafsir,  ushul  fiqh (teori  hukum  Islam), ilmu  hadits  dan  lain  sebagainya;  2)  Memahami  kegiatan  Bank,  khususnya perbankan  syari’ah,  dan  memiliki  minat  terhadap  masalah  pertumbuhan perekonomian  Indonesia.  Kedua  persyaratan  tersebut  mutlak  ada,  sebab  apabila hanya memenuhi syarat pertama, maka perannya hanya sebatas nasihat dan saran kepada  direksi.  Namun  jika  hanya  dipenuhi  syarat  kedua,  maka  bank  akan berpotensi melanggar prinsip-prinsip syari’ah.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 04 No. 01 Juni 2019. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.427

## B. Konvergensi  prinsip  syari’ah  terhadap  konstruksi  sosial-ekonomi Indonesia.
Kompas mengulas bahwa ekonomi Indonesia termasuk tahan banting karena lolos dari krisis ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat tahun 2008. Saat itu China dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 10 persen menjadi gerbong penghela Asia, termasuk Indonesia, yang mengandalkan ekspor komoditas, terutama batubara dan minyak sawit.
Mengenai  perbankan  di  Indonesia  per  triwulan  II-2013  berdasarkan  data  Bank Indonesia. Ada 120 bank umum, konvensional dan syari’ah, dengan jumlah kantor 17.504  dan  asset  Rp.  4.461.  triliun.  Jumlah  itu  masih  ditambah  1.641  bank perkreditan rakyat, konvensional dan syari’ah, dengan 4.568 kantor dan asset Rp. 71,901 triliun.
Dalam hal jumlah penduduk, Indonesia memiliki 250 juta penduduk yang tersebar dari  Sabang  sampai  Merauke,  dari  Miangas  sampai  Pulau  Rote.  Sekitar  11, persennya  termasuk  kelompok  masyarakat  miskin.  Dengan  keterbatasan  akses informasi,  infrastruktur  terbatas,  dan  pendidikan  yang  belum  merata,  akses terhadap institusi keuangan juga belum menyeluruh. Hal ini memang merupakan tantangan, tetapi sekaligus juga peluang dalam merespon laju pembangunan sosal- ekonomi Indonesia yang mana dengan kuantitas penduduk yang besar, merupakan potensi tersendiri dalam hal sirkulasi ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja. Untuk menciptakan ekonomi yang kuat tentu harus ada motivasi yang kuat pula bagi para pelakunya. Itu sebabnya, ekonomi Islam adalah ekonomi yang mencari laba. Imam Ghazali, misalnya, secara eksplisit mengatakan bahwa motivasi  para pedagang  adalah  mencari  untung.  Namun,  dalam  ekonomi  Islam,  untung  tidak semata untung di dunia, tetapi juga untung di akhirat.
Tiang-tiang perekonomian Islam menurut Adiwarman A. Karim ada tiga. Pertama adalah  pengakuan  akan multiownership .  Islam  mengakui  adanya  kepemilikan pribadi, kepemilikan bersama ( syirkah ), dan kepemilikan Negara. Hal ini sangat berbeda dengan konsep kapitalis klasik yang hanya mengakui kepemilikan pribadi atau  konsep  sosialis  klasik  yang  hanya  mengakui  kepemilikan  bersama  oleh
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 04 No. 01 Juni 2019. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.427
komunal  atau  oleh  Negara. Kedua adalah  kebebasan  berekonomi  selama  tidak melanggar  rambu-rambu  syari’ah  atau  dalam  kaidah  fiqhnya al  ashlu  fi  al- muamalah al-ibahah . Ekonomi adalah persoalan manusia yang selalu berkembang dengan  dinamika.  Oleh  karena  itu,  selalu  diperlukan  pemikiran  baru  untuk pemecahan  masalah  ekonomi. Ketiga adalah  konsep  social  justice.  Ini  berbeda dengan konsep charity atau donasi dalam ekonomi konvensional. Dalam konsep ekonomi  Islam  bahkan  rezeki  halal  yang  kita  dapatkan  dengan  jerih  payah  itu diyakini  ada  hak  orang  lain.  Jadi,  bukan  karena  kita  berbaik  hati  memberikan donasi, namun hal itu bukan hak kita, itu hak orang lain. Apakah ini adil? Tentu saja  karena  kita  mustahil  melakukan  kegiatan  ekonomi  tanpa  melibatkan  orang lain.
Konvergensi didefinisikan sebagai keadaan menuju satu titik pertemuan. Sehingga mengkonvergensikan  adalah mengarahkan  kepada  satu  titik  pertemuan.  Dalam konteks  perbankan  syari’ah,  yang  menjadi  pertanyaan  adalah  bagaimana mengkonvergensikan prinsip-prinsip syari’ah terhadap konstruksi sosial-ekonomi Indonesia?  Untuk  mengetahui  jawabannya,  tentu  terlebih  dahulu  kita  harus melihat “potensi peluang” dibalik prinsip-prinsip syari’ah itu sendiri.
Misalnya, salah satunya apabila meninjau kemitraan bisnis musyarakah , termasuk di  dalamnya mudharabah ,  pada  awalnya  dianggap  sebagai  tulang  punggung operasi perbankan syari’ah, namun dalam praktiknya, jenis pembiayaan bagi hasil ini hanya merupakan bagian kecil dari pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank Islam di seluruh dunia dengan beberapa pengecualian.
Seorang  peneliti  tamu  pada Oxford  Centre  for  Islamic  Studies mengidentifikasi lima  hal  yang  menyebabkan  pembiayaan bagi hasil ini tidak  menarik bagi bank Islam. Pertama , sumber dana bank Islam yang sebagian besar berjangka pendek tidak  dapat  digunakan  untuk  pembiayaan  bagi  hasil  yang  biasanya  berjangka panjang. Kedua ,  pengusaha  dengan  bisnis  yang  memiliki  tingkat  keuntungan tinggi  cenderung  enggan  menggunakan  sistem  bagi  hasil.  Bagi  mereka,  lebih menguntungkan  kredit  dengan  bunga  yang  sudah  pasti  jumlahnya.  Pada umumnya,  yang  banyak  meminta  pembiayaan  bagi  hasil  adalah  mereka  yang
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 04 No. 01 Juni 2019. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.427
tingkat keuntungannya rendah. Ketiga , pengusaha dengan bisnis beresiko rendah juga enggan  meminta pembiayaan bagi  hasil. Kebanyakan  yang  memilih  model bagi  hasil  ini  adalah  mereka  yang  baru  terjun  ke  dunia  bisnis. Keempat ,  untuk meyakinkan  bank  bahwa  proyeknya  akan  memberikan  keuntungan  tinggi, pengusaha akan terdorong membuat proyeksi bisnis  yang terlalu optimistis. Hal ini  akan  menyulitkan  bank  di  kemudian  hari. Kelima ,  banyak  pengusaha  yang mempunyai dua pembukuan. Pembukuan yang diberikan kepada bank adalah yang tingkat  keuntungannya  kecil  sehingga  porsi  keuntungan  yang  harus  diberikan kepada bank juga kecil, padahal pada pembukuan yang sebenarnya, si pengusaha membukukan keuntungan besar. Dalam istilah ekonomi,  masalah  kedua, ketiga, dan keempat disebut adverse selection , sedangkan masalah kelima disebut moral hazard .
Dari  penjelasan  di  atas,  mekanisme  bagi  hasil  ( mudharabah )  ini  memang  tidak menarik di mata para pengusaha yang tingkat keuntungannya tinggi dan usahanya beresiko rendah. Namun pada aspek ketiga tersebut di atas, tampak adanya potensi peluang  dalam  pertumbuhan  kuantitas  pengusaha  pemula  dan  atau  pengusaha muda.    Pertumbuhan  kuantitas  penguasaha  itu  berimplikasi  paralel  terhadap penciptaan  ketersediaan  lapangan  kerja  dan  berkurangnya  angka  pengangguran. Hal ini kemudian dengan sendirinya merupakan kiat dalam merespon konstruksi pertumbuhan sosial-ekonomi Indonesia.

## IV. PENUTUP
Perbankan syari’ah dan prinsip-prinsip syari’ah yang menyertainya adalah sesuai berdasarkan hukum Islam. Kesesuaian itu terlihat pada tidak dilanggarnya prinsip pokok  tentang  riba  dan  spekulasi.  Dengan  kata  lain,  perbankan  syari’ah  dan prinsip-prinsip  syari’ah  merupakan  hal-hal  yang  tidak  diperinci  di  dalam  Al Qur’an, sehingga kemudian diturunkan melalui mekanisme ijtihad yang dilakukan oleh  ulama  dalam  melalukan istinbath (mengeluarkan)  produk  hukum  sehingga kontekstual  dengan  denyut  nadi  perkembangan  zaman.  Dari  prinsip-prinsip syari’ah  itu  sendiri  meskipun  sebagian  kalangan  pengusaha  termasuk  bank
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 04 No. 01 Juni 2019. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.427
syari’ah itu sendiri menganggap bahwa keuntungan tidak banyak, namun dalam kandungan prinsip-prinsip syari’ah tersebut menyiratkan tentang adanya peluang dalam  mempercepat  laju  pertumbuhan  sosial-ekonomi  Indonesia,  yang  salah satunya  tampak  pada  prinsip  mudharabah  yang  memungkinkan  tumbuhnya penguasa pemula dan atau pengusaha muda di Indonesia.
Selain hal tersebut di atas, terdapat pula suatu kondisi yang tidak sesuai dengan aturan-aturan  yang  berlaku  terhadap  kriteria  DPS  selaku  pengawas  perbankan syariah, antara lain adalah sebagai berikut:
1. Dewan  Pengawas  Syari’ah  belum  memiliki  kejelasan  terkait  dengan kapasitas  keilmuan  dan  kapabilitas  minatnya  terhadap  persoalan perekonomian Indonesia, khususnya perbankan syari’ah. Untuk itu, perlu ada transparansi  dari  pihak  MUI  terhadap  bank-bank  syari’ah  mengenai  calon DPS  yang  direkomendasikan  itu,  bahkan  bila  diperlukan  harus  ada mekanisme fit and proper test terhadap kandidat-kandidat DPS, khususnya yang tidak berasal dari kalangan akademisi.
2. Manfaat dari eksistensi dan aktualisasi perbankan Syari’ah belum diketahui secara  luas  oleh  masyarakat  banyak,  untuk  itu  bank-bank  syari’ah  mesti menjemput bola, tidak hanya dengan mengadakan pameran di mall an sich , tetapi  lebih  dari  itu  mesti  menjangkau  segala  kalangan  termasuk  generasi muda dalam hal sosialisasi dan transformasi prinsip-prinsip syari’ah.
Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 04 No. 01 Juni 2019. http://jurnal.saburai.ac.id/index.php/hkm . doi : http://dx.doi.org/10.24967/jcs.v4i1.427

## Daftar Pustaka
A. Karim, Adiwarman, 2001, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer , Gema Insani Press, Cet., Jakarta. Ali, Zainuddin, 2006, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
Anshori,  Abdul  Ghofur,  2013, Hukum  Perbankan  Syariah:  (UU  No.  21  Tahun 2008) , Refika Aditama, Cet-2., Bandung.
Ghazali, Abdul Moqsith, 2006, Mengubah Wajah Fikih Islam , Makalah Seminar “Kritik dan Kontekstualisasi Peradaban Islam”, Jakarta.
Hallaq, Wael B, 2000, Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni , RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur’an Departemen Agama RI, 2002, Al Qur’an dan Terjemahnya , Karya Toha, Semarang.
Shihab,  Quraish,  1996, Wawasan  Al  Qur’an:  Tafsir  Maudhu’i  atas  Pelbagai Persoalan Umat, Mizan, Bandung. Tim Penulis, 2013, Membangun Negara Hukum yang Bermartabat , Setara Press dan Universitas Widyagama Malang, Malang.
Tim  Redaksi  Kamus  Bahasa  Indonesia,  2008, Kamus  Bahasa  Indonesia ,  Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta. Tinjauan Kompas, 2014, Menatap Indonesia 2014: Tantangan, Prospek Politik, dan Ekonomi Indonesia , Kompas, Jakarta.