Education Achievment: Journal of Science and Research Volume 2, Issue 1, Marer 2021 Journal Homepage: http://pusdikra-publishing.com/index.php/jsr
Implementasi  Sebuah  Program  Berbasis  Riset  Aksi  Dalam  Meningkatkan  Kualitas Program
Mansyur Hidayat Pasaribu 1 1 SMP Negeri 1 Hamparan Perak Corresponding Author : mansyurpasaribu@yahoo.co.id

## ABSTRACT
Tujuan  penelitian  ini  yaitu  untuk  melihat  imlementasi  sebuah  program yang di jalankan berbasis riset aksi demi mendapatkan kualitas yang baik. Metode  penelitian  ini  yaitu  library  riset,  dan  hasil  penelitian  ini  yaitu Implementasi program ádalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang  diarahkan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan sebelumnya,  melalui  adanya  organisasi,  interpretasi  dan  penerapan. Secara umum, metode RAP terbagi dalam dua tipe, yakni Eksplanatif dan Tematik.  RAP  Eksplanatif  memfasilitasi  komunitas/masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  menganalisis  kebutuhan,  permasalahan,  dan solusinya  sebelum  merencanakan  aksi  transformatif.  Sedangkan  RAP Tematik  menganalisis  program  aksi  transformatif  yang  sudah  berjalan,
sebagai alat evaluasi dan pengamatan (monitoring).
Kata Kunci Program, Riset Aksi, Kualitas

## PENDAHULUAN
RAP  lebih  didasari  paradigma  fenomenologis,  atau  seringkali  pula  disebut paradigma  interpretivisme,  subyektifisme,  atau  definisi  sosial.  Paradigma  ini  didasari asumsi  bahwa  realitas  sosial  berlaku  secara  khas,  subyektif  dan  kontekstual  secara ruang  dan  waktu,  sehingga  Pelaksana  Program  perlu  memahaminya  dengan  cara menginterpretasikan  fenomena  tersebut  secara  mendalam  dalam  konteksnya  yang khas,  tanpa  perlu  merisaukan  representasinya  atas  fenomena  lain  yang  sejenis,  yang biasa  dilakukan  dengan  analisis  statistika  sesuai  paradigma  fungsionalisme, obyektifisme  atau  fakta  sosial  (bdk.  Sanapiah  Faisal,  “Filosofi  dan  Akar  Tradisi Penelitian Kualitatif”, dalam Burhan Bungin, 2003:3-17.). Pendekatan ini dipilih karena situasi  dan  masalah  yang  diteliti  bukan  berujud  sesuatu  yang  sangat  terukur  secara kuantitatif,  melainkan  situasi  dan  masalah  yang  masih  sedang  berkembang  dan memiliki beragam aspek sosial.
Berdasar  paradigma  tersebut,  pendekatan  RAP  sesungguhnya  lebih  bersifat kualitatif  daripada  kuantitatif.  Namun,  hal  ini  tidak  menghalangi  dimanfaatkan  data-
data  yang  bersifat  kuantitatif  dan  metode-metode  pengumpulan  dan  analisis  data kuantitatif dalam RAP, dengan catatan kuantifikasi situasi sekadar  sebagai alat bantu dan tidak boleh mereduksi fenomena sosial yang faktual terjadi dan dipahami melalui RAP itu sendiri.

## KAJIAN TEORETIK

## A. Konsep Implementasi Program

## 1. Pengertian Implementasi
Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh  Wahab  adalah:  Konsep  implementasi  berasal  dari  bahasa  inggris  yaitu  to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berati to  provide  the  means  for  carrying  out  (menyediakan  sarana  untuk  melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”(Webster dalam Wahab, 2004:64).
Implementasi  berasal  dari  bahasa  Inggris  yaitu  to  implement  yang  berarti mengimplementasikan.  Implementasi  merupakan  penyediaan  sarana  untuk melaksanakan  sesuatu  yang  menimbulkan  dampak  atau  akibat  terhadap  sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang,  peraturan  pemerintah,  keputusan  peradilan  dan  kebijakan  yang dibuat  oleh  lembaga-lembaga  pemerintah  dalam  kehidupan  kenegaraan.  Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van  Horn  bahwa  implementasi  adalah:  Implementasi  adalah  tindakan-tindakan  yang dilakukan  baik  oleh  individu-individu/pejabatpejabat  atau  kelompok-kelompok pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada  tercapainya  tujuan-tujuan  yang  telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. (Meter dan Horn dalam Wahab, 2004:65)
Pandangan  Meter  dan  Horn  bahwa  implementasi  merupakan  tindakan  oleh individu,  pejabat,  kelompok  badan  pemerintah  atau  swasta  yang  diarahkan  pada tercapainya  tujuan-tujuan  yang  telah  digariskan  dalam  suatu  keputusan  tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan  pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang membawa dampak  pada  warganegaranya.  Namun  dalam  praktinya  badan-badan  pemerintah sering  menghadapi  pekerjaan-pekerjaan  di  bawah  mandat  dari  Undang-Undang, sehingga  membuat  mereka  menjadi  tidak  jelas  untuk  memutuskan  apa  yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan.
Mazmanian  dan  Sebastiar  juga  mendefinisikan  implementasi  sebagai  berikut: Implementasi  adalah  pelaksanaan  keputusan  kebijakan  dasar,  biasanya  dalam  bentuk undang-undang,  namun  dapat  pula  berbentuk  perintah-perintah  atau  keputusan- keputusan  eksekutif  yang  penting  atau  keputusan  badan  peradilan”.(Mazmanian  dan Sebastiar dalam Wahab, 2004:68)
Implementasi  menurut  Mazmanian  dan  Sebastier  merupakan  pelaksanaan kebijakan  dasar  berbentuk  undang-undang  juga  berbentuk  perintah  atau  keputusan- keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

## 2. Pengertian Program
Program  merupakan  tahap-tahap  dalam  penyelesaian  rangkaian  kegiatan  yang berisi  langkah-langkah  yang  akan  dikerjakan  untuk  mencapai  tujuan  dan  merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang  implementasi,  karena  dalam  program  telah  dimuat  berbagai  aspek  antara lain  :  a.  Adanya  tujuan  yang  ingin  dicapai.  b.  Adanya  kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan itu. c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan  prosedur  yang  harus  dilalui.  d.  Adanya  perkiraan  anggaran  yang  dibutuhkan.  e. Adanya strategi dalam pelaksanaan (Manila, 2006 : 43).
Selanjutnya Keban (2004 : 35), menyebutkan : Apakah program efektif atau tidak, maka stándar penilaian yang dapat dipakai adalah organisasi, interpretasi, penerapan.
Ketiga standar penilaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

## a. Organisasi
Maksudnya  disini  ialah  organisasi  pelaksanaan  program.  Selanjutnya  organisasi tersebut  harus  memiliki  strukutur  organisasi,  adanya  sumber  daya  manusia  yang berkualitas  sebagai  tenaga  pelaksana  dan  perlengkapan  atau  alatalat  kerja  serta didukung  dengan  perangkat  hukum  yang  jelas.  Stuktur  organisasi  yang kompleks,stuiktur  ditetapkan  sejak  semula  dengan  desain  dari  berbagai  komponen atau subsistem yang ada tersebut.
Sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  berkaitan  dengan  kemampuan  aparatur dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya.  Aparatur  dalam  hal  ini  petugas  yang  terlibat dalam  pelaksanaan  program.  Tugas  aparat  pelaksana  program  yang  utama  adlah memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  yang  dipercayakan  kepadanya  untuk mencapai  tujuan  negara.  Agar  tugas-tugas  pelaksana  program  dapat  dilaksanakan secara  efektif  maka  setiap  aparatur  dituntut  memiliki  kemampuan  yang  memadai sesuai dengan bidang tugasnya.

## b. Interpretasi
Maksudnya disini agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau ketentuan  yang  berlaku,  harus  dilihat  apakah  pelaksanaannya  telah  sesuaia  dengan petunjuk  pelaksana  dan  petunjuk  teknis  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang berwewenang.  1)  Sesuai  Dengan  Peraturan  Sesuai  dengan  peraturan  berarti  setiap pelaksanaan kebijaksanaan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik Peraturan
Tingkat  Pusat,  Propinsi,  Kabupaten.  2)  Sesuai  Dengan  Petunjuk  Pelaksana.  Sesuai dengan  petunjuk  pelaksana  berarti  pelaksanaan  kebijaksanaan  dari  peraturan  sudah dijabarkan  cara  pelaksanaannya  pada  kebijaksanaan  yang  bersifat  administratif, sehingga memudahkan pelaksana dalam melakukan aktifitas pelaksanaan program. 3) Sesuai  Petunjuk  Teknis  Sesuai  dengan  petunjuk  teknis  berarti  kebijaksanaan  yang sudah dirumuskan dalam bentuk petunjuk pelaksana dirancang lagi secara teknis agar memudahkan  dalam  operasionalisasi  program.  Petunjuk  teknis  ini  bersifat  strategis lapangan agar dapat berjalan efisien dan efektif, rasional dan realistis.

## c. Penerapan
Maksudnya  disini  peraturan/kebijakan  berupa  petunjuk  pelaksana  dan  teknis telah  berjalan  sesuai  dengan  ketentuan,  untuk  dapat  melihat  ini  harus  dilengkapi dengan  adanya  prosedur  kerja  yang  jelas,  program  kerja  serta  jadwal  kegiatan  yang disiplin.  1)  Prosedur  kerja  yang  jelas  Prosedur  kerja  yang  sudah  ada  harus  memiliki prosedur  kerja  agar  dalam  paelaksanaannya  tidak  tejadi  tumpang  tindih,  sehingga tidak bertentangan antara unit kegiatan yang terdapat di dalamnya. 2) Program kerja Program  kerja  harus  sudah  terprogram  dan  terencana  dengan  baik,  sehingga  tujuan program dapat irealisasikan dengan efektif 3) Jadwal kegiatan Program yang sudah ada harus  dijadwalkan  kapan  dimulai  dan  diakhiri  suatu  program  agar  mudah  dalam mengadakan evaluasi. Dalam hal ini yang diperlukan adanya tanggal pelaksanaan dan rampungnya sebuah program sudah ditentukan sebelumnya.

## 3. Pengertian Implementasi Program
Program  merupakan  unsur  pertama  yang  harus  ada  demi  tercapainya  kegiatan implementasi. Unsur kedua yang harus di penuhi dalam proses implementasi program yaitu  adanya  kelompok  masyarakat  yang  menjadi  sasaran  program,  sehingga masyarakat dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya perubahan dan peningkatan dalam kehidupannya.
Tanpa  memberikan  manfaat  kepada  masyarakat  maka  dikatakan  program tersebut  telah  gagal  dilaksnakan.  Berhasil  atau  tidaknya  suatu  program  di implementasikan  tergantung  dari  unsur  pelaksanaannya  (eksekutif).  Unsur pelaksanaan  ini  merupakan  unsur  ketiga.  Pelaksanaan  penting  artinya  karena pelaksanaan  baik  itu  organisasi  maupun  perorangan  bertanggunujawab  dalam pengelolaan maupun pengawasan dalam proses implementasi. (Riggs, 2005:54).
Dari  uraian  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa  implementasi  program  ádalah tindakan-tindakan  yang  dilaksanakan  oleh  individu-individu  atau  pejabat-pejabat terhadap suatu objek atau sasaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan.
Gunakan mencapai tujuan impementasi program secara efektif, pemerintah harus melakukan  aksi  atau  tindakan  yang  berupa  penghimpunan  sumber  dana  dan
pengelolaan  sumber  daya  alam  dan manusia.  Hasil  yang  diperoleh  dari  aksi  pertama dapat  disebut  input  kebijakan,  sementara  aksi  yang  kedua  disebut  sebagai  proses implementasi kebijakan (Ratmiko, 2005:4).
Untuk mengoperasionalkan implementasi program agar tercapainya suatu tujuan serta terpenuhinya misi program diperlukan kemampuan yang tinggi pada organisasi pelaksanaannya.  Model  efektifitas  implementasi  program  yang  ditawarkan  oleh Kertonegoro  (2004  :  17),  menyebutnya  :  Empat  (4)  faktor  dalam  melaksanakan  suatu kebijakan,  yakni:  komunikasi,  sumber-sumber,  kecenderungankecenderungan  atau tingkah laku dan struktur birokrasi.

## B. Konsep Riset Aksi

## 1. Pengertian Riset Aksi
RAP  adalah  kegiatan  riset  yang  dilaksanakan  secara  partisipatif  di  antara masyarakat  warga  dalam  suatu  komunitas  atau  lingkup  sosial  yang  lebih  luas  untuk mendorong  terjadinya  aksi-aksi  transformatif  (perubahan  kondisi  hidup  yang  lebih baik).  Dengan  demikian,  sesuai  istilahnya,  RAP  memiliki  tiga  pilar  utama,  yakni metodologi  riset,  dimensi  aksi,  dan  dimensi  partisipasi.  Artinya,  RAP  dilaksanakan dengan  mengacu  metodologi  riset  tertentu,  harus  bertujuan  untuk  mendorong  aksi transformatif,  dan  harus  melibatkan  sebanyak  mungkin  masyarakat  warga  atau anggota komunitas sebagai pelaksana RAP-nya sendiri.
Metodologi  RAP  sesungguhnya  berasal  dari  kerangka  metodologi  riset-riset konvensional  lain.  Perbedaannya  dari  riset-riset  konvensional  adalah  bahwa peneliti/praktisi  RAP  tidak  memisahkan  diri  dari  situasi  masyarakat  yang  diteliti, melainkan  melebur  ke  dalamnya  dan  bekerja  bersama  warga  dalam  melakukan  RAP. RAP  membahas  kondisi  masyarakat  berdasarkan  sistem  makna  yang  berlaku  di  situ, bukan menurut disiplin ilmu tertentu di luar budaya masyarakat tersebut. RAP tak bisa lagi berposisi “bebas nilai” dan tidak memihak seperti yang dituntut ilmu pengetahuan sebagai  syarat  obyektivitas,  melainkan  harus  memihak  pada  kelompok  yang  lemah, miskin, dirugikan, dan menjadi korban.
Selain  itu,  RAP  tidak  berhenti  pada  publikasi  hasil  riset  (laporan)  dan rekomendasi  untuk  riset  berikutnya,  melainkan  berorientasi  pada  perubahan  situasi, peningkatan  pengetahuan  dan  kemampuan  masyarakat  warga  untuk  memahami  dan mengubah  situasi  mereka  menjadi  lebih  baik.  Singkatnya,  RAP  sungguh-sungguh mengaktualisasikan  kegiatan  riset  sebagai  langkah  mengambil  bagian  dalam  proses penyadaran dan pemberdayaan masyarakat seperti yang diteladankan Paulo Freire dari Brasil sejak tahun 1960-an dan para pengikutnya yang terus berkembang dewasa ini.

## 2. Paradigma dan Pendekatan Riset Aksi
RAP  lebih  didasari  paradigma  fenomenologis,  atau  seringkali  pula  disebut paradigma  interpretivisme,  subyektifisme,  atau  definisi  sosial.  Paradigma  ini  didasari asumsi  bahwa  realitas  sosial  berlaku  secara  khas,  subyektif  dan  kontekstual  secara ruang  dan  waktu,  sehingga  peneliti  perlu  memahaminya  dengan  cara menginterpretasikan  fenomena  tersebut  secara  mendalam  dalam  konteksnya  yang khas,  tanpa  perlu  merisaukan  representasinya  atas  fenomena  lain  yang  sejenis,  yang biasa  dilakukan  dengan  analisis  statistika  sesuai  paradigma  fungsionalisme, obyektifisme  atau  fakta  sosial  (bdk.  Sanapiah  Faisal,  “Filosofi  dan  Akar  Tradisi Penelitian Kualitatif”, dalam Burhan Bungin, 2003:3-17.). Pendekatan ini dipilih karena situasi  dan  masalah  yang  diteliti  bukan  berujud  sesuatu  yang  sangat  terukur  secara kuantitatif,  melainkan  situasi  dan  masalah  yang  masih  sedang  berkembang  dan memiliki beragam aspek sosial.
Berdasar  paradigma  tersebut,  pendekatan  RAP  sesungguhnya  lebih  bersifat kualitatif  daripada  kuantitatif.  Namun,  hal  ini  tidak  menghalangi  dimanfaatkan  data- data  yang  bersifat  kuantitatif  dan  metode-metode  pengumpulan  dan  analisis  data kuantitatif dalam RAP, dengan catatan kuantifikasi situasi sekadar  sebagai alat bantu dan tidak boleh mereduksi fenomena sosial yang faktual terjadi dan dipahami melalui RAP itu sendiri .

## METODE PENELITIAN
Metode  pengumpulan  data  adalah  studi  pustaka.  Metode  yang  akan  digunakan untuk pengkajian ini studi literatur. Data yang diperoleh dikompulasi, dianalisis, dan disimpulkan  sehingga  mendapatkan  kesimpulan  mengenai  studi  literatur  (Nana Syaodih & Sukmadinata, 2005; Sugiyono, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi Program Berbasis Riset Aksi
1. Prinsip Pelaksanaan Metode RAP
Terdapat  sejumlah  prinsip  yang  memandu  pelaksanaan  RAP: Pertama , prinsip Partisipasi .  Prinsip  ini  mengharuskan  RAP  dilaksanakan  separtisipatif mungkin,  melibatkan  siapa  saja  yang  berkepentingan  dengan  situasi  yang  sedang diteliti  dan  perubahan  kondisi  yang  lebih  baik.  Dengan  prinsip  ini,  RAP  dilakukan bersama di antara masyarakat warga melalui proses berbagi dan belajar bersama, untuk memperjelas dan memahami kondisi dan permasalahan mereka sendiri. Prinsip ini juga menuntut  penghargaan  pada  setiap  perbedaan  yang  melatarbelakangi  warga  saat terlibat dalam RAP, termasuk penghargaan pada kesetaraan jender (terlebih jika dalam suatu  komunitas  warga  perempuan  belum  memperoleh  kesempatan  yang  setara dengan  laki-laki  untuk  berpartisipasi  sosial).  Berbeda  dengan  riset  konvensional,  tim
peneliti dalam RAP bertindak sebagai fasilitator terjadinya proses riset yang partisipatif di antara warga, bukan tim peneliti yang meneliti kondisi komunitas dari luar sebagai pihak asing.
Kedua , prinsip Orientasi Aksi . Prinsip ini menuntut seluruh kegiatan dalam RAP harus mengarahkan masyarakat warga untuk melakukan aksi-aksi transformatif yang mengubah  kondisi  sosial  mereka  agar  menjadi  semakin  baik.  Oleh  karena  itu,  RAP harus memuat agenda aksi perubahan yang jelas, terjadwal, dan konkret.
Ketiga , prinsip Triangulasi . RAP harus dilakukan dengan menggunakan berbagai sudut pandang, metode, alat kerja yang berbeda untuk memahami situasi yang sama, agar  pemahaman  tim  peneliti  bersama  warga  terhadap  situasi  tersebut  semakin lengkap  dan  sesuai  dengan  fakta.  Setiap  informasi  yang  diperoleh  harus  diperiksa ulang  lintas  kelompok  warga/elemen  masyarakat  (crosscheck).  Prinsip  ini  menuntut RAP mengandalkan data-data primer yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti bersama warga  di  lapangan.  Sedangkan  data-data  sekunder  (riset  lain,  kepustakaan,  statistik formal) dimanfaatkan sebagai pembanding.
Keempat ,  prinsip Luwes  atau  Fleksibel .  Meskipun  RAP  dilakukan  dengan perencanaan  sangat  matang  dan  pelaksanaan  yang  cermat  atau  hati-hati,  peneliti bersama  warga  harus  tetap  bersikap  luwes  menghadapi  perubahan  situasi  yang mendadak,  agar  mampu  menyesuaikan  rencana  semula  dengan  perubahan  tersebut. Bukan situasinya yang dipaksa sesuai dengan desain riset, melainkan desain riset yang menyesuaikan diri dengan perubahan situasi.

## 2. Metode dan Alat Kerja RAP
Secara  umum,  metode  RAP  terbagi  dalam  dua  tipe,  yakni  Eksplanatif  dan Tematik.  RAP  Eksplanatif  memfasilitasi  komunitas/masyarakat  untuk  berpartisipasi dalam  menganalisis  kebutuhan,  permasalahan,  dan  solusinya  sebelum  merencanakan aksi  transformatif.  Sedangkan  RAP  Tematik  menganalisis  program  aksi  transformatif yang sudah berjalan, sebagai alat evaluasi dan pengamatan (monitoring).
Dengan  memanfaatkan  kekayaan  riset-riset  konvensional  yang  masih  terus berkembang,  RAP  melengkapi  diri  dengan  banyak  metode  dan  alat  kerja.  Untuk mengumpulkan  data  lapangan  dan  menganalisisnya,  RAP  memiliki  metode  berbagi cerita  (sharing),  wawancara  mendalam  (in-depth  interview)  dan  diskusi  kelompok terfokus  (focus  group  discussion/FGD).  Dalam  FGD  misalnya,  partisipan  atau informan  tidak  sebatas  berdiskusi  dalam  posisi  duduk,  melainkan  bisa  berdiskusi dalam dinamika tertentu dengan menggunakan alat kerja tertentu, misalnya pemetaan gagasan  (mind  mapping),  diagram  pohon  masalah  (problem  tree),  grafik kecenderungan (trend lines), matriks peringkat atau skala prioritas (ranking), diagram keterkaitan/diagram afinitas (linkage diagram), dsb.
Bahkan,  penggalian  informasi  dari  partisipan  bisa  dilakukan  melalui  permainan peran  (role-play).  Dalam  dinamika  tersebut,  partisipan/informan  berpeluang  lebih
besar mengungkapkan pengalaman, gagasan, dan refleksi mereka secara lebih terbuka karena  terbantu  dengan  sejumlah  alat  kerja  yang  memudahkan  pengamatan  (visual) dan  kegiatan  yang  dinamis/tidak  kaku.  Dinamika  tersebut  juga  memudahkan fasilitator  untuk  mendorong  sebanyak  mungkin  partisipan/informan  berpartisipasi lebih  aktif  karena  menggunakan  kegiatan  dan  alat  kerja  yang  bisa  dipilih  atas  dasar kesesuaiannya  dengan  latar  belakang  budaya,  pendidikan,  dan  pekerjaan partisipan/informan.
Riset aksi mengembangkan teori kritis, dan kemudian melampauinya. Teori kritis menanyakan, ‘Bagaimana situasi ini dapat dipahami untuk kemudian mengubahnya?’ tetapi hanya bertujuan untuk memahami, bukan untuk aksi. Riset aksi bergerak menuju aksi  dan  menanyakan,  ‘Bagaimana  ia  bisa  diubah?’  Namun  sebagian  peneliti  masih sering  menempatkan  riset  aksi  dalam  kerangka  umum  teori  kritis,  yang  menekankan sifat partisipatoris untuk memerangi hubungan kekuasaan yang ada.
Yang membedakan bentuk teori riset aksi adalah bahwa ia didasarkan pada sifat  ontologis  ‘Aku’  si  peneliti,  dan  menggunakan  logika  di  mana  para  peneliti mengorganisir pemikiran mereka seolah mereka mengalaminya pada saat itu. Banyak pendekatan  riset  mengadopsi  sikap  sebagai  orang  luar,  menggunakan  cara  berpikir yang melihat benda-benda sebagai sesuatu yang terpisah satu sama lain. Sedangkan di sisi lain, periset aksi bekerja dengan pendekatan teori yang menggunakan cara berpikir yang  melihat  benda-benda  sebagai  sesuatu  yang  berhubungan  satu  sama  lain. Perbedaan  tersebut  berimplikasi  pada  cara  melakukan  riset  aksi  di  lapangan  dan menteorisasikannya.

## KESIMPULAN
Implementasi  program  ádalah  tindakan-tindakan  yang  dilaksanakan  oleh individu-individu  atau  pejabat-pejabat  terhadap  suatu  objek  atau  sasaran  yang diarahkan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya,  melalui adanya organisasi, interpretasi dan penerapan.
Secara  umum,  metode  RAP  terbagi  dalam  dua  tipe,  yakni  Eksplanatif  dan Tematik.  RAP  Eksplanatif  memfasilitasi  komunitas/masyarakat  untuk  berpartisipasi dalam  menganalisis  kebutuhan,  permasalahan,  dan  solusinya  sebelum  merencanakan aksi  transformatif.  Sedangkan  RAP  Tematik  menganalisis  program  aksi  transformatif yang sudah berjalan, sebagai alat evaluasi dan pengamatan (monitoring).

## DAFTAR PUSTAKA
Arifin,  H.M.  1993.  Ilmu  Manajemen  Pendidikan  Islam:  Suatu  Tinjauan  Teoritis  dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner. Jakarta: Bumi Aksara.
Azra,  Azyumardi.  1999.  Manajemen  Pendidikan  Islam:  Tradisi  dan  Modernisasi Menuju Millenium Baru. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
Baharuddin,  dkk.  2011.  Dikotomi  Manajemen  Pendidikan  Islam:  Historitas  dan Implikasi pada Masyarakat Islam. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Hasan,  Said  Hamid  “Transdisciplinarity  dalam  Pendidikan  dengan  Referensi  Khusus pada Kurikulum”, Makalah disajikan dalam Seminar tentang Transdisciplinarity, di Univeristas Negeri Jakarta, 29 Oktober 2007.
Mawardi,  Imam.  “Transinternalisasi  Budaya  Manajemen  Pendidikan  Islam: Membangun Nilai Etika Sosial dalam Pengembangan Masyarakat”. Hunafa Jurnal Studi Islamika STAIN Palu. Vol. 8, No.1, Juni 2011
Muhaimin. 2005. Pengembangan Kurikulum Manajemen Pendidikan Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Mujib, Abdul dan Mudzakkir, Jusuf. 2008. Ilmu Manajemen Pendidikan Islam. Jakarta: Kencana. Miller, Jhon P. 1996. The Holistic Curriculum. Toronto: OISE Press.
Qomari. 2010.  Pendidikan  Holistik: Penumbuh  Spiritualitas. [Online]. Tersedia: http://www.semipalar.net/artikel [12 Maret 2012].
Ramayulis, 1990. Metodologi Pengajaran Agama Islam. Jakarta: Kalam Mulia.
UNESCO.  1998.  ”Transdisciplinarity:  Stimulating  Synergies,  Integrating  Knowledge” [Online].Tersedia:http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001146/114694eo. pdf [12 November 2011].
Zamroni. 2000. Paradigma Pendidikan Masa Depan. Yogyakarta: Bigraf Publishing