## Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

## PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN PERJANJIAN BAKU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

## DEDE AGUS
Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jln. Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang-Banten email: de298gus@gmail.com

## ABSTRACT
The  legal  bond  between  the  consumer  and  the  producer  may  be  a  standard  contract. Standard  contract  is  made  by  the  producer  to  protect  their  business  and  tend  to  harm  the consumer. Therefore, this paper is aimed to discuss the protection of consumers on the use of standard contract in the Law No.8 of 1999 on Consumer Protection. The standard contract is a necessity in the practice of the business, but its validity is still legally debated because the character of the  standard contract. Nevertheless,  its  position is recognized and  regulated in the  Consumer  Protection  Act,  that  is,  the  standard  contract  is  legally  valid  in  the  sense  of having  the  binding  of  both  parties  if  the  inclusion  and  use  of  the  standard  clause  is  not contradictory or prohibited by Article 18 the Law No. 8 of 1999.
Keywords: Standard contract, Standard Clause, Consumer Protection.

## ABSTRAK
Ikatan  hukum  antara  konsumen  dan  produsen  mungkin  merupakan  kontrak  standar. Kontrak  standar  dibuat  oleh  produsen  untuk  melindungi  bisnis  mereka  dan  cenderung merugikan konsumen. Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk membahas perlindungan konsumen  pada  penggunaan  kontrak  standar  dalam  UU  No.8  tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen. Kontrak standar adalah suatu keharusan dalam praktek bisnis, tetapi validitasnya  masih  diperdebatkan  secara  hukum  karena  karakter  kontrak  standar.  Namun demikian, posisinya diakui dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu, kontrak standar adalah sah  secara  hukum dalam  arti  memiliki pengikatan kedua  belah pihak jika  inklusi  dan  penggunaan  klausa  standar  tidak  bertentangan  atau  dilarang  oleh  Pasal  18. UU No. 8 tahun 1999.

## Kata Kunci: Perjanjian Baku, Klausul Baku, Perlindungan Konsumen

## A. PENDAHULUAN
Semua  orang  adalah  konsumen,  baik sebagai  konsumen  perantara  maupun konsumen  akhir.  Konsumen  memperoleh barang  dan  atau  jasa  dapat  melalui hubungan  hukum  dengan  produsen  atau pelaku usaha yang biasa disebut perjanjian atau kontrak. Hal ini sebagaimana
dikemukakan  oleh  Janus  Sidabalok  yang pada pokoknya menyatakan bahwa konsumen yang memperoleh produk dengan cara membeli dari produsen berarti konsumen tersebut terikat hubungan kontraktual  (perjanjian/kontrak)  dengan produsen.  Sebaliknya  konsumen  yang

## Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
tidak membeli berarti tidak terikat hubungan kontraktual dengan produsen. 1
Perjanjian atau kontrak secara umum pedomannya terdapat dalam Buku III KUH Perdata,  dan  sebagaimana  diketahui  Buku III KUH Perdata  menganut sistem terbuka (open  system) .  Sistem  terbuka  ditunjang asas  kebebasan  berkontrak  mengakibatkan para  pihak  bebas  mengadakan  perjanjian dengan  siapa  pun,  menentukan  syarat- syaratnya, pelaksanaannya, bentuknya (baik tertulis maupun lisan), serta diperkenankan  untuk  membuat  perjanjian baik  yang  telah  dikenal  dalam  KUH Perdata  maupun  di  luar  KUH  Perdata asalkan  tidak  melanggar  undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.
Konsekuensi  dari  adanya  sistem  terbuka tersebut  bahwa  hukum  perjanjian  bersifat sebagai  hukum  pelengkap.  Artinya  bahwa pasal-pasal  yang  terdapat  dalam  Buku  III KUH Perdata boleh dikesampingkan berlakunya  manakala  para  pihak  telah membuat ketentuan sendiri, dan sebaliknya apabila  para  pihak  tidak  menentukan  lain maka  berlakulah  ketentuan  yang  terdapat dalam  buku  III  KUH  Perdata.  Sebagai hukum  pelengkap  karena  pasal-pasal  dari hukum perjanjian dapat dikatakan melengkapi perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap. Asas kebebasan berkontrak erat sekali kaitannya dengan isi, bentuk dan jenis dari perjanjian yang  dibuat.  Asas  kebebasan  berkontrak sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas terkandung  dalam  Pasal  1338  ayat  (1) KUH  Perdata,  yang  menyatakan  bahwa :“semua perjanjian yang dibuat secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka  yang  membuatnya”.  Menurut Nindyo Pramono asas kebebasan
berkontrak  dapat  disimpulkan  dari  kata “semua”  yang  mengandung  lima  makna,
1 Janus Sidabalok. 2006. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia . Citra Aditya
Bakti. Bandung. Hlm. 68.
yaitu  :  a)  Setiap  orang  bebas  mengadakan atau  tidak  mengadakan  perjanjian;  b) Setiap orang bebas mengadakan perjanjian dengan  siapa  pun;  c)  Setiap  orang  bebas menentukan bentuk perjanjian yang dibuatnya; d) Setiap orang bebas menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian yang  dibuatnya;  e)  Setiap  orang  bebas mengadakan  pilihan  hukum,  maksudnya bebas  untuk  memilih  pada  hukum  mana perjanjian yang dibuatnya akan tunduk 2 . Seperti  telah  dikatakan  di  muka bahwa  sistem  terbuka  ditunjang  asas kebebasan berkontrak menyebabkan timbulnya  berbagai  macam  perjanjian dalam  masyarakat sesuai dengan apa  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  (dunia  bisnis) termasuk perjanjian-perjanjian yang bentuk  dan  isinya  sudah  dibakukan  serta dibuat secara massal (perjanjian baku/standar).  Perjanjian  baku  hakikanya lahir  dari  sistem  terbuka  dan  asas kebebasan  berkontrak  namun  justru  isinya membatasi kebebasan berkontrak itu sendiri.  Menurut  Nindyo  Pramono  di dalam  perjanjian-perjanjian  baku  (standar) pihak  lawan  hanya  tinggal  disodori  dan diminta  persetujuannya  dan  pihak  lawan tidak  mempunyai  kebebasan  untuk  tawar menawar.  Apabila  ia  setuju  berarti  ia menerima  seluruh  isi  kontrak  dan  jika  ia tidak  setuju  berarti  ia  tidak  menerima seluruh isi kontrak. 3 Pembatasan- pembatasan  kebebasan  berkontrak  timbul dan  diatur  baik  dalam  Buku  III  KUH Perdata  (pasal  1320) , timbulnya  bentuk perjanjian  formil (formale  contracten) dan perjanjian riil (reile contracten), timbulnya perjanjian-perjanjian baku (standar) , maupun adanya intervensi (campur tangan) penguasa pada perjanjian.
Di  dalam  dunia  bisnis  keberadaan perjanjian baku adalah merupakan
2 Nindyo  Pramono.  2006. Hukum  Komersial . Jakarta: Universitas Terbuka. Hlm. 26.
3 Ibid.

## Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
kenyataan  yang  tidak  dapat  dihindari  dan merupakan  hal  yang  sangat dominan demi terciptanya  efisiensi  kerja  pelaku  usaha, dalam  konteks  perkembangan  transaksi bisnis  yang  makin  cepat  dan  modern  pada saat  ini. 4 Hal  ini  wajar  sebab  aktifitas bisnis apapun pasti dibingkai oleh kontrak (salah  satunya  bentuknya  perjanjian  baku, kursif  penulis),  yang  dengan  sendirinya melahirkan perikatan dan bahkan seringkali  kontrak  itu  dipandang  sebagai sarana yang mampu menggerakkan aktifitas  bisnis. 5 Seperti  dikatan  oleh Yohanes  Sogar  Simamora  bahwa  jantung dari  suatu  kontrak  adalah  klausula  yang diatur didalamnya, 6 maka dalam perjanjian baku pun tentunya berisi klausula-klausula yang  dibakukan  pula.  Sesuai  dengan karakter perjanjian baku terutama perjanjian baku yang  sepihak  pada umumnya lebih banyak melindungi kepentingannya  sendiri  dan  cenderung merugikan pihak yang lainnya yang kurang dominan. Menurut Mariam Darus
Badrulzaman  perjanjian  baku  (standar) sepihak,  yaitu  perjanjian  yang  isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya  di  dalam  perjanjian  itu. Pihak yang kuat di sini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi
(ekonomi) kuat dibandingkan pihak debitur. 7 Keadaan  tersebut  terjadi  pula pada hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen, di mana pelaku usaha memiliki
4 Bambang  Sugeng  A.S.  2006. Keberadaan Perjanjian  Baku  Menurut  UUPK .  Yuridika  Vol.21 No.1, Januari-Februari. Hlm. 61.
5 H. Moch. Isnaeni, Hukum Perikatan Dalam Era  Perdagangan  Bebas ,  Pelatihan  Hukum Perikatan Bagi Dosen dan Praktisi, Fakultas Hukum Unair, Surabya, 6 s/d 7 September 2006.
6 Yohanes Sogar Simamora. 2005. Disertasi : Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah . Program Pasca Sarjana, Unair. Hlm. 256.
7 Mariam Darus Badrulzaman. 1980. Perjanjian  Baku:  Perkembangannya  di  Indonesia ., Bandung: Alumni. Hlm. 9.
posisi  tawar (bargaining  position) yang lebih  kuat  dan  menguntungkan  dari  pada konsumen,  sehingga  pelaku  usaha  lebih leluasa membuat dan menetapkan klausula baku  pada  perjanjian  baku  yang  mereka buat untuk melindungi kepentingan bisnisnya  dan  cenderung  merugikan  pihak konsumen.  Oleh  karena  itu  perlindungan konsumen pada pokoknya adalah perlindungan  hukum  terhadap  konsumen dalam  usahanya  memenuhi  kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen  itu  sendiri.  Pasal  1  ayat  (1) Undang-undang  Perlindungan  Konsumen (UU  No.  8  Tahun  1999)  menyatakan bahwa  :  “perlindungan  konsumen  adalah segala  upaya  yang  menjamin  adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Disamping  itu  perlindungan  konsumen adalah  juga  melindungi  kepentingan  para pelaku usaha sebab patut disadari kehadiran perjanjian baku yang di dalamnya  mengandung  klausula  baku sudah  merupakan  tuntutan  dunia  bisnis terutama dalam menjalankan efisiensi kerja pelaku  usaha.  Oleh  karena  itu  tulisan  ini akan  membahas  tentang  perlindungan konsumen  atas  penggunaan  perjanjian baku  dalam  undang-undang  perlindungan konsumen.

## B. RUMUSAN MASALAH
1. Apa  yang  dimaksud  dengan  suatu Perjanjian Baku?
2. Bagaimana pengaturan suatu Perjanjian Baku dalam
Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

## C. PEMBAHASAN
1. Perjanjian Baku/Standar
a. Pengertian Perjanjian Baku/Standar Istilah  perjanjian  baku/standar  dalam bahasa  asing  adalah standaard  regeling atau Algemene  voorwaarden (Belanda),
Algemeine  geschafts  bedingun/standaard vertrag (Jerman),  dan standard  contract,

## Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Standardized Mass Contract atau take it or leave  it  contract (Inggris).  Pengertian perjanjian  baku/standar  dapat  diperoleh dari beberapa pakar seperti di bawah ini:
1) Treitel, perjanjian baku/standar adalah: The terms of many contract are set out printed standard forms which are used for all contracts of the sama kind, and are  only  varied  so  far  as  the circumstances of each contracts require. 8
2) Hondius dalam Salim HS:
Perjanjian  standar  adalah  perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan  isinya  dan  lazimnya dituangkan ke dalam sejumlah perjanjian  tidak  terbatas  yang  sifatnya tertentu. Perjanjian baku adalah perjanjian  yang  isinya  dibakukan  dan dituangkan dalam bentuk formulir. 9
3) Mariam Darus Badrulzaman: Perjanjian  standar  adalah  perjanjian yang  di  dalamnya  dibakukan  syarat eksonerasi  dan  dituangkan  dalam bentuk  formulir yang bermacam- macam bentuknya. 10
4) Abdulkadir Muhammad: Perjanjian  standar  adalah  perjanjian yang  menjadi  tolak  ukur  yang  dipakai sebagai  patokan  atau  pedoman  bagi setiap  konsumen  yang  mengadakan hubungan  hukum  dengan  pengusaha. Yang distandarisasikan atau dibakukan adalah  meliputi  model,  rumusan,  dan ukuran. 11
8 G.H. Treitel. 1995. The Law of Contract 9th edition . London: Sweet & Maxwell Ltd. hlm. 196.
9 Salim  H.S.  2006. Hukum  Kontrak:  Teknik dan  Penyusunan  Kontrak, Jakarta:  Sinar  Grafika. Hlm.107.
10 Mariam  Darus  Badrulzaman.  1994. Aneka Hukum  Bisnis .  Citra  Aditya  Bakti.  Bandung. Hlm.47-48.
11 Abdulkadir  Muhammad.  1992. Perjanjian Baku  Dalam  Praktek  Perusahaan  Perdagangan. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm. 6.
Dari pengertian-pengertian perjanjian baku/standar  di  atas  pada  pokoknya  dapat disimpulkan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian  yang  bentuk  dan  isinya  telah dibakukan  yang  dibuat  sepihak  dan  secara massal,  dan  dipergunakan  untuk  semua perjanjian  yang  sama  jenisnya  atau perjanjian yang proses pembuatannya tidak melibatkan  pihak  lawan/dibuat  secara sepihak/ditetapkan  terlebih  dahulu  secara sepihak.
b. Ciri-ciri Perjanjian Baku/Standar
Di  dalam  dunia  bisnis  keberadaan perjanjian baku adalah merupakan kenyataan  yang  tidak  dapat  dihindari  dan merupakan  hal  yang  sangat dominan demi terciptanya  efisiensi  kerja  pelaku  usaha, dalam  konteks  perkembangan  transaksi bisnis  yang  makin  cepat  dan  modern  pada saat ini. Oleh karena itu ciri-ciri perjanjian baku  mengikuti dan  menyesuaikan dengan tuntutan  dan  perkembangan  dunia  bisnis itu sendiri. Adapun ciri-ciri perjanjian baku yang  dikemukan  oleh  Fanny  Kurniawan dalam makalahnya adalah: 12
1) Bentuk  Perjanjian  tertulis:  Bentuk perjanjian  meliputi  naskah  perjanjian secara keseluruhan dan dokumen  bukti perjanjian  yang  memuat  syarat-syarat baku. Kata-kata atau kalimat pernyataan  kehendak  yang  termuat dalam  syarat-syarat  baku  dibuat  secara tertulis berupa akta otentik atau akta di bawah tangan.
2) Format  perjanjian  distandarisasikan  :
Format yang meliputi model, rumusan, dan ukuran dibakukan. Model perjanjian  dapat  berupa  blanko  naskah perjanjian lengkap atau blanko formulir yang  dilampiri  dengan  naskah  syarat- syarat  perjanjian,  atau  dokumen  bukti
12 Fanny Kurniawan. 2003. Makalah: Tinjauan  Yuridis  Kontrak  Bisnis  Waralaba Domestik  Dengan  Model  Perjanjian  Standar . Fakultas Hukum UGM. Yogyakarta. Hlm. 18-19.

## Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
perjanjian  yang  memuat  syarat-syarat baku.
3) Syarat-syarat perjanjian (terms) ditentukan  oleh  pengusaha  :  Karena syarat-syarat  perjanjian  dimonopoli oleh pengusaha, maka sifatnya cenderung lebih
mengutungkan pengusaha dari pada konsumen.
4) Konsumen hanya menerima atau menolak  :  Jika  konsumen  setuju  maka ditandatangani perjanjian tersebut. Penandatanganan menunjukan konsumen  bersedia  memikul  beban tanggung  jawab,  dan  jika  tidak  setuju konsumen tidak bisa melakukan negosiasi  syarat-syarat  yang  sudah distandarisasikan tersebut.
5) Penyelesaian sengketa melalui musyawarah  atau  badan  peradilan  : Tercantum klausula standar
penyelesaian  sengketa  jika  timbul sengketa  dikemudian  hari  melalui badan  arbitrase  terlebih  dahulu  atau alternatif penyelesaian
sengketa sebelum ke pengadilan.
6) Perjanjian  baku  selalu  menguntungkan pengusaha  :  Hal  ini  karena  dirancang secara  sepihak  oleh  pihak  pengusaha, sehingga  akan  selalu  menguntungkan pengusaha,  terutama  dalam  :  efisiensi biaya, waktu dan tenaga; praktis karena sudah  tersedia  naskah;  penyelesaian cepat karena konsumen hanya menyetujui  dan  atau  menandatangani;
homogenitas  perjanjian  dibuat  dalam jumlah  yang  banyak;  pembebanan tanggung jawab. Sedangkan Mariam Darus
Badrulzaman mengemukakan ciri-ciri perjanjian  baku/standar  adalah:  a)  Isinya ditetapkan  secara  sepihak  oleh  pihak  yang posisi  (ekonominya)  kuat;  b)  Masyarakat (debitur)  sama  sekali  tidak  ikut  bersama- sama  menentukan  isi  perjanjian;  c) Terdorong  oleh  kebutuhannya,  debitur terpaksa  menerima  perjanjian  itu;  d)
Bentuk  tertentu  (tertulis) ; e)  Dipersiapkan secara massal dan kolektif. 13
Dengan  melihat  ciri-ciri  perjanjian baku  di  atas  maka  jelas  perjanjian  baku cenderung  lebih  menguntungkan  pihak pengusaha  karena  bentuk  dan  terutama  isi lebih menjamin kepentingan hukum pengusaha dan konsumen hanya menyetujui  dan  mendatangani  perjanjian yang ditawarkan pihak pengusaha.
c. Jenis-jenis Perjanjian Baku/Standar
Secara  kuantitatif  perjanjian  baku yang  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat  (dunia  bisnis)  sangat  banyak, sebab  para  pelaku  usaha  (perusahaan) selalu  mempersiapkan  standar  baku  dalam mengelola usahanya. Hondius  mengatakan dewasa  ini  hampir  disemua  bidang  yang dibuat kontrak terdapat syarat-ayarat baku. Beberapa aktivitas penting dalam membuat perjanjian  memuat  syarat-syarat  baku, seperti: perbankan, perjanjian kerja, sektor pemberian jasa, perdagangan dan perniagaan, jaminan (hipotek, Hak Tanggungan,  Fiducia),  praktik  notaris  dan lain-lain.  Meskipun  demikian  Hondius tidak mengklasifikasikan jenis-jenis perjanjian  baku. 14 Meskipun  demikian jenis-jenis  perjanjian  baku  dapat  diperoleh dari pembagian
Mariam
Darus Badrulzaman yang membagi jenis perjanjian  baku  menjadi  empat  (4)  jenis, yaitu : 15
1) Perjanjian  baku/standar  sepihak,  yaitu perjanjian  yang  isinya  ditentukan  oleh pihak  yang  kuat  kedudukannya  di dalam  perjanjian  itu.  Pihak  yang  kuat yaitu kreditur lazim mempunyai posisi/kedudukan ekonomi kuat dibandingkan pihak debitur.
13 Mariam Darus Badrulzaman. 1980. Perjanjian  Baku:  Perkembangannya  di  Indonesia , Bandung: Alumni. Hlm. 11.
14 Salim H.S, Op.Cit. Hlm.108.
15 Ibid , Hlm. 108-109.

## Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
2) Perjanjian  baku/standar  timbal  balik, yaitu perjanjian  yang  isinya ditentukan oleh  kedua  belah  pihak.  Kedua  pihak lazimnya  terikat  dalam  organisasi, misalnya pada perjanjian kerja bersama (PKB).
3) Perjanjian baku/standar yang ditetapkan  oleh  pemerintah,  yaitu perjanjian standar yang isinya ditetapkan  oleh  pemerintah  terhadap perbuatan-perbuatan  hukum  tertentu, misalnya  perjanjian  yang  berobyek hak-hak  atas  tanah  (akta  jual-beli tanah) , perjanjian  pengadaan  barang dan jasa pemerintah.
4) Perjanjian
baku/standar
yang ditentukan  di  lingkungan  notaris  atau advokat,  yaitu  perjanjian  yang  sejak semula  disediakan  untuk  memenuhi permintaan  dari  anggota  masyarakat yang  meminta  bantuan  Notaris  atau Advokat yang bersangkutan.
d. Kekuatan Mengikat Perjanjian

## Baku/Standar
Meskipun  perjanjian  baku  dalam kenyataannya  dibutuhkan  dalam  praktek dunia  bisnis,  namun  para  sarjana  hukum berbeda  pendapat  tentang  eksistensi  dari perjanjian  baku,  dalam  arti  ada  yang mendukung,  ada  yang  keberatan,  dan  ada pula  yang  mendukung  dengan  persyaratan dan pengawasan tertentu. 16
1) Pihak Yang Mendukung Stein, mengatakan bahwa suatu kontrak baku dapat diterima berdasarkan fiksi tentang adanya kemauan  dan  kepercayaan (fictie  van wil en vertrouwen) , yakni kemauan dan kepercayaan untuk mengikatkan diri ke dalam  kontrak  tersebut.  Asser-Rutten, menyatakan  bahwa  seorang  mengikat kepada  kontrak  baku  karena  dia  sudah
16 Munir Fuady. 2007. Hukum Kontrak: Dari Sudut  Pandang  Hukum  Bisnis .  Bandung:  Citra Aditya Bakti. Hlm. 85-86.
menandatangani kontrak tersebut, sehingga dia harus dianggap
mengetahui,  serta  menghendaki  dan karenanya  bertanggung  jawab  kepada isi kontrak tersebut. Hondius,
menyatakan  bahwa  suatu  perjanjian baku  mempunyai  kekuatan  hukum berdasarkan  kebiasaan (gebruik) yang berlaku  dalam  masyarakat.  Salim  H.S, menyetujui pandangan Stein dan Hondius, menyatakan bahwa titik berat kekuatan  mengikat  perjanjian  baku karena  kebiasaan  yang  berlaku  dalam masyarakat. Pada dasarnya  masyarakat menginginkan  hal-hal  yang  bersifat fragmatis.
2) Pihak Yang Keberatan Sluijter,  menyatakan  bahwa  kontrak baku  sebenarnya  bukanlah  kontrak, sebab  kedudukan  dari  pihak  yang membuat  formulir  kontrak  tersebut sudah menjadi seperti pembuat undang-undang swasta (legio particuliere  wetgever) .  Syarat-syarat yang  ditentukan  pengusaha  dalam perjanjian  itu  adalah  undang-undang dan bukan perjanjian. Pitlo, menyatakan bahwa kontrak baku sebagai  kontrak  paksa  yang  dalam bahasa Belanda disebut dengan dwangcontract. Zeylemaker dalam Sudikno  Mertokusumo,  menyatakan bahwa  orang  mau (perjanjian  baku) , karena  orang  merasa  takluk  kepada satu  pengaturan  yang  aman,  disusun secara  ahli  dan  tidak  sepihak,  atau karena  orang  tidak  dapat  berbuat  lain daripada  takluk,  tetapi  orang  mau  dan orang  tahu  bahwa  orang  mau.  Mariam Darus Badrulzaman, menyatakan bahwa  perbedaan  posisi  para  pihak ketika  perjanjian  baku  diadakan  tidak memberikan  kesempatan  pada  debitur mengadakan real  bargaining dengan pengusaha (kreditur) .  Debitur  tidak mempunyai
kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan

## Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
kebebasannya  dalam  menentukan  isi perjanjian.  Oleh  karena  itu,perjanjian baku  tidak  memenuhi  elemen  yang dikehendaki  pasal  1320  BW  jo.338 BW.
3) Pihak Yang Mendukung Dengan Persyaratan dan Pengawasan Tertentu
Munir  Fuady,  menyatakan  bahwa kontrak baku dalam praktek sehari-hari tidak  dapat  dielakkan  karena  memang sudah  merupakan  kebutuhan  nyata, tetapi  dilain  pihak  banyak  rambu- rambu hukum yang mencoba membatasi  berlakunya  kontrak  baku tersebut,  terutama  jika  mengandung unsur ketidak adilan. Salah satu palang pintu yang menjadi benteng pertahanan agar  pelaksanaan  kontrak  baku  tidak memberatkan  salah  satu  pihak  adalah terdapatnya berbagai metode
penafsiran kontrak yang tidak memihak kepada pembuat kontrak baku. Metode-metode tersebut adalah : apabila ada petentangan antara klausula baku  dengan  klausula  yang  tidak  baku dalam  suatu  kontrak,  maka  yang dimenangkan  adalah  klausula  yang tidak  baku;  penafsiran  klausula  baku haruslah  untuk  kerugian  pihak  yang menyediakan  kontrak  baku  tersebut (asas contra proferentem) ; dan penafsiran  klausula  baku  dilakukan dengan  lebih  melihat  kepada  maksud para  pihak  dari  pada  hanya  melihat kepada kata-kata demi kata-kata dalam kontrak  tersebut  (metode  penafsiran historis/teleologis).
Untuk memperkuat pendapat- pendapat di atas perihal kekuatan mengikatnya  perjanjian  baku  berikut  ini dikenal  beberapa  doktrin  hukum  tentang kontrak baku, yaitu: 17
1) Doktrin  Kontrak  Baku  An  Sich:  jika kontrak  tersebut  berat  sebelah,  maka kontrak  atau  sebagian  kontrak  tersebut
17 Munir Fuady. Op.Cit . Hlm. 79-83.
batal demi hukum atau dapat dibatalkan.
2) Doktrin  Kesepakatan  Kehendak  dari para  pihak:  bahwa  kata  sepakat merupakan  salah  satu  syarat  sahnya kontrak  (pasal  1320  BW).  Tidak terpenuhinya  syarat  subyektif  adalah perjanjian dapat dibatalkan.
3) Doktrin kontrak tidak boleh bertentangan  dengan  kesusilaan:  jika terdapat klausula yang dianggap bertentangan  dengan  kesusilaan,  maka kontrak  tersebut  dianggap  batal  demi hukum (pasal 1337 BW).
4) Doktrin kontrak tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum: jika  terdapat  klausula  yang  dianggap bertentangan  dengan  unsur  ketertiban umum, maka kontrak tersebut dianggap batal demi hukum (pasal 1337 BW).
5) Doktrin
ketidakadilan
(Unsconscionability) :  suatu  kontrak atau  klausula  dari  suatu  kontrak haruslah dinyatakan batal  jika klausula tersebut  sangat  tidak  adil  bagi  salah satu pihak karena akan sangat menyentuh  rasa  keadilan  atau  suara hati dari masyarakat.
6) Doktrin  pengaruh  tidak  pantas (Undue Influence) :  suatu  kontrak  batal/dapat dibatalkan dengan alasan kontrak berisi (klausula)  hal-hal  yang  merupakan pengaruh tidak pantas.
7) Doktrin  kontrak  sesuai  dengan  itikad baik:  suatu  kontrak  yang  dibuat  tidak dengan  itikad  baik,  maka  kontrak tersebut  dapat  dianggap  batal  demi hukum (pasal 1338 BW).
8) Doktrin  kausa  yang  halal:  suatu kontrak  yang  dibuat  tidak  dengan kausa  yang  halal,  maka  kontrak tersebut  dapat  dianggap  batal  demi hukum.

## Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
9) Prinsip  kontrak  sesuai  dengan  asas kepatutan:  suatu  kontrak  baku  yang sangat  berat  sebelah  potensial  juga dianggap  bertentangan  dengan  asas kepatutan (Pasal 1339 BW).
10) Doktrin perlindungan konsumen
(Consumer  Protection) :  melindungi pihak konsumen yang dirugikan termasuk  diantaranya  klausula  baku yang merugikan disamping juga melindungi pelaku usaha demi kelangsungan  usahanya  (UU  No.  8
Tahun 1999). 11) Doktrin larangan terhadap
ketidakadilan  substantif (Substantive
Unfairness) :  suatu  kontrak  baku  yang isinya  sangat  berat  sebelah  merupakan suatu kontrak tidak adil secara substantif dan sangat tidak layak.
12) Doktrin  larangan  terhadap  penipuan konstruktif (Constructive  Fraud) : adalah  cara-cara  yang  dipakai  dalam penandatanganan suatu kontrak sedemikian rupa dengan kecenderungan salah satu pihak menipu  pihak  lainnya  setara  dengan suatu penipuan.
Dari  doktri-doktrin  tersebut  di  atas dapat  disimpulkan  bahwa  perjanjian  baku adalah  sah  mempunyai  kekuatan  mengikat secara  hukum  bagi  para  pihak  sepanjang secara  formil  dan  materil  terpenuhi ketentuan pasal 1320 BW (tidak mengandung unsur-unsur yang tidak adil/berat  sebelah  bagi  salah  satu  pihak).
Konsekuensi  telah  memenuhi  seluruh ketentuan pasal 1320 BW adalah berlakunya  maxim Pacta  Sunt  Servanda (pasal  1338  ayat  1  dan  2  BW).  Menurut Yohanes  Sogar  Simamora  kontrak  yang demikian  ini  berlaku  mengikat  dan  tidak dapat  ditarik  kembali  tanpa  adanya kesepakatan kedua belah pihak. 18
18 Yohanes  Sogar  Simamora. Op.Cit. Hlm. 249.
2. Perjanjian  Baku  Dalam  Undang- undang  Perlindungan  Konsumen (UUPK)
Dalam  dunia  bisnis  perjanjian  baku sudah  menjadi  kebutuhan  dalam  praktek untuk  menjalin  hubungan hukum di antara para pihak, termasuk diantaranya hubungan  hukum  antara  pelaku  usaha dengan  konsumen.  Oleh  karena  itu  perlu pengaturan  penggunaan  perjanjian  baku sebagai  salah  satu  upaya  dalam  rangka perlindungan konsumen, sebab yang dimaksud  dengan  perlindungan  konsumen menurut  Undang-undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen (UUPK)  pasal  1  angka  1  yaitu  segala upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian hukum  untuk  memberikan  perlindungan kepada konsumen.
Dalam  pasal-pasal  UUPK  istilah perjanjian baku tidak ditemukan,  yang ada klausula  baku.  Pasal  1  angka  10  UUPK memberikan  definisi  klausula  baku  yaitu  : “Klausula  baku  adalah  setiap  aturan  atau ketentuan  dan  syarat-syarat  yang  telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu  secara  sepihak  oleh  pelaku  usaha yang  dituangkan  dalam  suatu  dokumen dan/atau  perjanjian  yang  mengikat  dan wajib  dipenuhi  oleh  konsumen”.  Pasal  18 UUPK,  berisi  pengaturan  pencantuman klausula  baku  dalam  dokumen  dan/atau perjanjian, yaitu :
a. Pelaku  usaha  dalam  menawarkan barang  dan/atau  jasa  yang  ditujukan untuk diperdagangkan dilarang
membuat  atau  mencantumkan  klausula baku  pada  setiap  dokumen  dan/atau perjanjian apabila :
1) menyatakan  pengalihan  tanggung jawab pelaku usaha;
2) menyatakan  bahwa  pelaku  usaha berhak menolak penyerahan
kembali barang yang dibeli konsumen; 3) menyatakan  bahwa  pelaku  usaha berhak menolak penyerahan

## Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
kembali uang yang dibayarkan atas barang  dan/atau  jasa  yang  dibeli oleh konsumen;
4) menyatakan  pemberian  kuasa  dari konsumen  kepada  pelaku  usaha baik secara  langsung  maupun tidak langsung  untuk  melakukan  segala tindakan  sepihak  yang  berkaitan dengan  barang  yang  dibeli  oleh konsumen secara angsuran;
5) mengatur  perihal  pembuktian  atas hilangnya  kegunaan  barang  atau pemanfaatan  jasa  yang  dibeli  oleh konsumen;
6) memberi  hak  kepada  pelaku  usaha untuk  mengurangi  manfaat  jasa atau  mengurangi  harta  kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
7) menyatakan  tunduknya  konsumen kepada  peraturan  yang  berupa aturan  baru,  tambahan,  lanjutan dan/atau pengubahan  lanjutan  yang dibuat  sepihak  oleh  pelaku  usaha dalam masa konsumen
memanfaatkan jasa yang dibelinya;
8) menyatakan bahwa konsumen memberi  kuasa  kepada  pelaku usaha  untuk  pembebanan  hak tanggungan,  hak  gadai,  atau  hak jaminan  terhadap  barang  yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
b. Pelaku  usaha  dilarang  mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit dilihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
c. Setiap  klausula  baku  yang  telah ditetapkan  oleh  pelaku  usaha  pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) dinyatakan batal demi hukum.
d. Pelaku  usaha  wajib  menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.
Penjelasan  pasal  18  ayat  (1)  UUPK, menyebutkan tujuan dari larangan pencantuman klausula baku,  yaitu bahwa : ”Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan  pelaku  usaha  berdasarkan  prinsip kebebasan berkontrak”. Penyebutan perjanjian baku (standar) hanya ditemukan dalam  penjelasan  umum  alinea  keempat UUPK,  yaitu:  ”Konsumen  menjadi  obyek aktivitas  bisnis  untuk  meraup  keuntungan yang  sebesar-besarnya  oleh  pelaku  usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan  konsumen” . Demikian  juga istilah  klausula  eksonerasi (exemption clause) ,  tidak  ditemukan  dalam  UUPK. Klausula  ekssonerasi  yaitu  klausula  yang meniadakan  atau  membatasi  tanggung jawab.
Meskipun UUPK tidak  menyebutkan perjanjian  baku  secara  eksplisit,  namun jika  mencermati  pendapat  Yohanes  Sogar Simamora yang menyatakan bahwa jantung dari  suatu kontrak adalah klausula yang  diatur  didalamnya  (klausula  pokok dan penunjang), 19 dan  juga  menurut Salim H.S , bagian  isi  dari  struktur  dan  anatomi kontrak  adalah  klausula-klausula  (klausula definisi,  transaksi,  spesifik  dan  klausula ketentuan  umum),  maka  dalam  perjanjian baku pun tentunya berisi klausula-klausula. Jadi UUPK mengatur dari segi substansinya  (klausula-klausulanya)  bukan perjanjiannya,  sebab  seperti  disebutkan dalam  pasal  1  angka  10  UUPK  bahwa klausula baku bisa dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.  Jadi  mengatur  klausula  baku dapat  juga  berarti  mengatur  perjanjian baku.
Pada  prinsipnya  pencantuman  atau penggunaan  klausula  baku  tidak  dilarang kecuali klausula baku yang isinya
19 Ibid , hlm. 256.

## Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
merugikan  konsumen,  dan  klusula  baku yang dilarang, adalah  yang  mengandung 8 negatif list (pasal 18 ayat (1) UUPK) yang intinya  adalah:  (1)  Isinya  mengurangi, membatasi,  menghapuskan kewajiban atau tanggung  jawab  pelaku  usaha,  dan  (2) Isinya menciptakan kewajiban atau tanggungjawab  yang  dibebankan  pada konsumen,  serta  letak  dan  bentuknya (pasal 18 ayat (2) UUPK)  yaitu : (1) Sulit terlihat,  (2)  Tidak  dapat  dibaca  dengan jelas,  dan  (3)  Pengungkapannya  sulit dimengerti. 20 Menurut Az. Nasution, setiap syarat  dalam  dokumen  (bon  pembelian, bon  parkir,  tanda  terima  pencucian,  tanda penyerahan kiriman barang, kuitansi pembayaran  biaya  rumah  sakit/dokter  dan yang sejenis), atau perjanjian (kredit bank, pembelian  rumah,  pembelian  kendaraan bermotor atau alat-alat elektronik, asuransi, dan sejenisnya) dilarang digunakan sepanjang  bertentangan  dengan  ketentuan pasal  18  UUPK,  demikian  juga  klausula yang  dicantumkan  dengan  letak  dan bentuknya  sulit  terlihat  atau  tidak  dapat terbaca secara jelas atau yang pengungkapannya  sulit  dimengerti  oleh konsumen. 21 Pendapat  ini  sesuai  dengan klausula  baku  dalam  pasal  1  angka  10 UUPK,  yaitu pada pokoknya adalah setiap aturan  atau  ketentuan  dan  syarat-syarat yang  telah  dipersiapkan  dan  ditetapkan terlebih dahulu secara  sepihak oleh pelaku usaha  yang  dituangkan  dalam  suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.  Jadi  luas  cakupannya  meliputi klausula  baku  yang  dituangkan  dalam suatu dokumen atau perjanjian.
Di  samping  klusula-klausula  baku yang dilarang di atas (pasal 18 ayat (1) dan
20 http://www.google.com.
21 Az.  Nasution.  2003. Makalah  :  Aspek Hukum  Perlindungan  Konsumen .  Media  Hukum dan  Keadilan  :  Teropong  MaPPI  Fakultas  Hukum UI. Jakarta. Vol. II No. 8, Mei 2003, Hlm. 11.
(2)  UUPK),  Munir  Fuady  menyebutkan adanya  beberapa  klausula  baku  lain  yang biasa  terdapat  dalam  kontrak  yang  sangat potensial  untuk  merugikan  konsumen sehingga perlu diwaspadai, yaitu : klausula yang menyatakan tidak melakukan pemberian  garansi  purna  jual  atas  barang yang  dijual,  klausula  yang  membatasi tanggung  jawab  jika  terjadi  wanprestasi terhadap  garansi  purna  jual  atas  barang yang  dijual,  klausula  yang  memaksakan proses  beracara  yang  tidak  layak,  klausula yang  menghilangkan  tangkisan  hukum terhadap  pihak  penerima  pengalihan  hak (assignee), klausula  penjaminan  silang (cross collateral), dan klausula pengalihan upah/gaji debitur kepada kreditur. 22
Dengan  demikian  perjanjian  baku kedudukannya  diakui  dan  dibolehkan penggunaannya dalam praktek oleh UUPK sepanjang  klausula  baku  yang  terkandung di  dalamnya  tidak  bertentangan  dengan UUPK  itu  sendiri.  Pengaturan  perjanjian baku  dalam  UUPK  menunjukkan  bahwa memang perjanjian baku ada dan berkembang serta dibutuhkan dalam praktek  bisnis  dewasa  ini,  namun  sesuai dengan  karakter  perjanjian  baku  yang cenderung  menguntungkan  pihak  pelaku usaha  dan  merugikan  pihak  konsumen, maka  perlu  pengaturan  lebih  tegas  serta berkeadilan. Janus Sidabalok pun mengatakan  bahwa  pembuat  undang- undang (UUPK kursif penulis) ini menerima  kenyataan  bahwa  pemberlakuan standar  kontrak  (baku)  adalah  suatu kebutuhan  yang  tidak  bisa  dihindari  sebab kenyataan yang memang lahir  dari kebutuhan  masyarakat.  Namun  demikian, dirasa  perlu  untuk  mengaturnya  sehingga tidak disalahgunakan dan atau menimbulkan kerugian bagi pihak lain. 23
Konsekuensi  yuridis  jika  perjanjian baku  bertentangan  dengan  ketentuan  pasal
22 Munir Fuady. Op.Cit . Hlm. 95.
23 Janus Sidabalok. Op.Cit . Hlm. 25.

## Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
18  ayat  (1)  dan  (2)  UUPK,  adalah  batal demi  hukum,  dan  pelaku  usaha  yang terlanjur  membuat  klausula  baku  dan bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) dan (2)  wajib  merubah  dan  menyesuaikannya dengan  pasal  tersebut.  Pasal  18  ayat  (3) dan (4) UUPK berbunyi:
Setiap  klausula  baku  yang  telah ditetapkan  oleh  pelaku  usaha  pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi  ketentuan  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2) dinyatakan batal demi hukum. Pelaku  usaha  wajib  menyesuaikan klausula  baku  yang  bertentangan dengan undang-undang ini.
Yang  dinyatakan  batal  demi  hukum adalah  klausula  bakunya  bukan  perjanjian secara  keseluruhan  (pasal  18  ayat  (3) UUPK) . Namun  jika  klausula  baku  itu terkait  dengan  unsur  esensialia  yang tunduk  pada  ketentuan  hukum  yang bersifat  memaksa,  maka  sangat  mungkin akan membatalkan seluruh perjanjian. 24

## D. PENUTUP
Perjanjian  baku  merupakan  suatu kenyataan  yang  hidup,  berkembang  dan sudah  menjadi  kebutuhan  dalam  praktek dunia  bisnis,  namun  keabsahannya  masih diperdebatkan  secara  hukum,  berhubung karakter  perjanjian  baku  yang  lebih melindungi  kepentingan  salah  satu  pihak. Sehingga  timbul  perbedaan  pendapat tentang  eksistensi  dari  perjanjian  baku, dalam arti ada  yang  mendukung, ada  yang keberatan,  dan  ada  pula  yang  mendukung dengan persyaratan dan pengawasan tertentu. Meskipun demikian kedudukannya  diakui  dan  diatur  dalam perlindungan konsumen, dalam hal pencantuman  atau  penggunaan  klausula baku,  yaitu  pasal  18  UUPK.  Oleh  karena
24 Shidarta.  2006. Hukum  Perlindungan Konsumen Indonesia . Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. Hlm.151.
itu  kedudukan  perjanjian  baku  sah  secara hukum  dalam  arti  mempunyai  kekuatan mengikat kedua belah pihak jika pencantuman  dan  penggunaan  klausula bakunya  tidak  bertentangan  dengan/tidak dilarang oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen (Pasal 18 UUPK). Jika bertentangan maka perjanjian baku  tersebut  adalah  batal  demi  hukum. Hal ini dalam rangka menciptakan keseimbangan  kedudukan  di  antara  para pihak  (berkeadilan)  yaitu  terutama  pihak konsumen  ketika  berhubungan  hukum dengan produsen atau pelaku usaha.
Sehubungan  dengan  perjanjian  baku dalam  praktek  bisnis  sehari-hari  tidak dapat  dielakkan  karena  memang  sudah merupakan  kebutuhan  nyata  dan  sesuai dengan tujuan diadakannya perjanjian baku adalah  alasan  efisiensi  dan  alasan  praktis, tetapi didalam pencantuman klausula  baku hendaknya  memperhatikan  dan  mematuhi ketentuan  pencantuman  klausula  baku yang  diatur  dalam  pasal  18  UUPK  dan disamping  itu  diharapkan  peran  aktif instansi/badan/lembaga  yang  berwenang mengawasi dan mengambil tindakan hukum terhadap penyalahgunaan pencantuman klausula baku demi perlindungan konsumen.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku:
Abdulkadir  Muhammad, Perjanjian  Baku dalam Praktek Perusahaan
Perdagangan ,   Citra  Aditya  Bakti, Bandung: 1992.
Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, Hukum
Perlindungan Konsumen , Radja Grafindo, Jakarta: 2007.
G.H.  Treitel, The  Law  of  Contract  9th edition ,  Sweet  &  Maxwell  Ltd,
London: 1995.

## Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Perjanjian Baku dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Janus  Sidabalok, Hukum  Perlindungan Konsumen di Indonesia , Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006.
Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum  Bisnis ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung: 1994.
Munir Fuady, Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis , Citra Aditya Bakti, Bandung: 2007.
Nindyo  Pramono, Hukum  Komersial , Universitas Terbuka, Jakarta: 2005.
Shidarta. Hukum  Perlindungan  Konsumen Indonesia ,  Gramedia  Widiasarana Indonesia, Jakarta: 2006.
Salim  H.S, Hukum  Kontrak:  Teori  dan Teknik  Penyusunan  Kontark, Sinar Grafika, Jakarta: 2006.
Yohanes  Sogar  Simamora, Disertasi:
Prinsip  Hukum  Kontrak  dalam Pengadaan  Barang  dan  Jasa  oleh Pemerintah ,  Program  Pascasarjana,
Unair, Surabaya: 2005.
Yusuf  Shofie, Perlindungan  Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya , Citra Aditya Bakti, Bandung: 2003.
Artikel, Makalah dan Peraturan perundangan:
Az.  Nasution, Makalah:  Aspek  Hukum Perlindungan Konsumen , Media Hukum  dan  Keadilan:  Teropong MaPPI  Fakultas  Hukum  UI,  Jakarta,
Vol. II No. 8, Mei 2003.
Bambang A.S Sugeng, Keberadaan Perjanjian Baku Menurut UUPK ,Yuridika  Vol.  21  No.  1,
Fakultas  Hukum  Unair,  Surabaya, Januari-Februari 2006.
Fanny  Kurniawan, Makalah:  Tinjauan Yuridis  Kontrak  Bisnis  Waralaba Domestik  dengan  Model  Perjanjian Standar, Fakultas  Hukum  UGM, Yogyakarta: 2003.
H.  Moch.  Isnaeni, Hukum  Perikatan Dalam  Era  Perdagangan  Bebas , Pelatihan  Hukum  Perikatan  Bagi Dosen dan Praktisi, Fakultas Hukum Unair,  Surabya,  6  s/d  7  September 2006.
Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1999, Tentang  Perlindungan  Konsumen , LNRI  No.  42  Tahun  1999,  TLNRI No. 3821.