## RESTORASI KETAHANAN ENERGI: ANALISIS KEBIJAKAN KONVERSI SUMBER ENERGI NASIONAL DARI

## MINYAK KE GAS
Oleh: Zulmi Fajar Rukhmana
Program Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada Email: rissingkingdom@yahoo.com

## Bayu Mitra Adhyatma Kusuma
Prodi Manajemen Dakwah (Manajemen Publik Islam) UIN Sunan Kalijaga Email: bayumitraa.kusuma@yahoo.com

## ABSTRAK
Ketersediaan energi adalah salah satu barometer penting dalam pembangunan ekonomi suatu  negara di  era  modern  seperti  dewasa  ini.Ditinjau  dari  aspek politik, energi memiliki  posisi  yang  sangat strategis  sebagai  komoditas  politik  bagi  para  pembuat kebijakan.Sedangkan dari aspek lingkungan, energi dan penggunaannya yang dilakukan secara  besar-besaran adalah salah  satu  isu  yang  selalu  dibahas  pada  setiap  diskusi kontemporer tentang perubahan iklim.Di Indonesia, hal ini sangat menarik untuk dikaji karena mobilitas  penduduk  yang  semakin  tinggi  dan  meningkatnya  perekonomian berbanding lurus dengankebutuhan energi baik di sektor industri, transportasi, maupun rumah  tangga yang  pada  umumnya  masih  bergantung  pada  bahan  bakar  minyak. Beberapa  alternatif  kebijakan  yang dapat dimunculkan  untuk  mengatasi  permasalahan tersebut  adalah memaksa tetap  pada status  quo,  penambahan  kilang  minyak, pembangunan  pipa  gas  perkotaan, pembangunan  Stasiun  Pengisian  Bahan  Bakar  Gas (SPBG),  dan peningkatan  jumlah  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap  (PLTU). Hasil analisis  penelitian yang  dilakukanberdasarkan matrix  display  system dari  Gueller menunjukkan  bahwa membangun  SPBG adalah alternatif  yang paling  realistis  untuk diterapkan.  Strategi  implementasinya adalah  dengan  membangun  SPBG  di  kota-kota besar terlebih dahulu disertai dengan regulasi standar emisi yang ketat dan pengurangan alokasi  BBM  untuk  memaksa  pemilik kendaraan beralih  ke  kendaraan  berbahan  bakar gas.Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  kualitatif,  pendekatan  deskriptif,  dan menekankan pada studi literatur.
Kata Kunci: Kebijakan Publik, Ketahanan Energi, Konversi Sumber Energi

## A. LATAR BELAKANG
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa kebutuhan  manusia  akan  energi  dari waktu  ke  waktu  senantiasa  meningkat. Hal ini sangat wajar karena
perkembangan  energi  menjadi  salah satu barometer bagi proses pembangunan ekonomi  suatu  negara. Keberadaan  energi dianggap  telah mampu menggantikan kekuatan
manusia pada sektor pertanian, industri, dan pelayanan rumah tangga yang telah menyumbang pembangunan  ekonomi secara signifikan. Selain itu peningkatan energi akan merangsang aktivitas ekonomi  sejalan  dengan  penggunaan jenis  energi  baru  oleh  masyarakat  yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan masayarakat (Reddy, 2009).Ditinjau  dari  aspek ekonomi, sebagaimana  telah  dinyatakan  di  awal bahwa energi  merupakan  salah  satu ukuran bagi perkembangan atau
modernisasi suatu negara.
Pembangunan ekonomi dianggap berbanding  lurus  dengan  penggunaan energi.  Atau  dengan  kata  lain  jika semakin  tinggi  pembangunan  ekonomi suatu  negara maka akan semakin  tinggi pula kebutuhan penggunaan  energinya. Apalagi  saat  ini  Indonesia  sedang  aktif melakukan pembangunan nasional yang merupakan  suatu  rangkaian  upaya pembangunan berkelanjutan sebagaimana  tertuang  dalam  tujuan nasional  bangsa  dan  negara  sesuai mandat  dari  Undang-Undang  Dasar 1945 (Kusuma, 2014:24).
Jika  ditinjau  dari  aspek  politik, energi  memiliki  potensi  besar  dalam mempengaruhi berjalannya proses politik dan isu-isu politik yang diangkat
atau diwacanakan oleh  pemangku kebijakan.  Posisi  energi  yang  strategis akan menjadikan energi sebagai komoditas  politik yang  sangat  menarik bagi  para  pembuat  kebijakan.  Selama ini  isu-isu  tentang  kebijakan  energi memang selalu menjadi sorotan, khususnya  dalam  hal  pengelolaan  dan pemanfaatan  energi,  baik  yang  dikelola langsung oleh pemerintah ataupun lewat investor.  Dalam  hal  politik  luar  negeri misalnya, isu tentang energi merupakan salah  satu  isu  yang  menjadi  domain utama  pada  sebagian  besar perjanjian politik  luar  negeri baik  yang  sifatnya hubungan bilateral, multilateral, maupun regional (Stockholm Environment Institute, 2011:11).
Adapun jika dikaji dari aspek lingkungan,  energi selalu menjadi salah satu  isu menarik  yang  hampir  selalu dibahas pada setiap diskusi kontemporer mengenai perubahan iklim.
Pembangunan  ekonomi  yang  dilakukan oleh negara-negara di dunia mendatangkan konsekuensi penggunaan energi  fosil  yang  berlebihan dan  tak terbendung lagi.  Penggunaan  energi dalam jumlah yang banyak ini selanjutnya melahirkan berbagai dampak bagi lingkungan, seperti
pencemaran air, udara, dan lain sebagainya.
Praktik  yang  terjadi  di  Indonesia terkait penggunaan energi sangat menarik  untuk  dikaji secara  lebih mendalam.  Hal  ini  karena mobilitas penduduk Indonesia dewasa  ini yang semakin  tinggi  dan  meningkatnya tingkat perekonomian menjadikan
sektor  industri,  transportasi, dan  rumah
tangga masyarakat sangatlah mempengaruhi peningkatan  kebutuhan sumber  energi  khususnya bahan  bakar minyak  (BBM). BBM  merupakan energi  yang tergolong  sebagai  energi fosil yang tak  terbarukan, cadangannya terbatas, emisinya dapat merusak lingkungan,  dan  dalam  konteks  di Indonesia,  sumber  energi jenis ini memberikan  dampak besar pada  beban subsidi  yang  ditanggung  oleh  APBN. Ini  tak  lepas  dari fluktuatifnya harga minyak  mentah  dunia,  melemahnya nilai  tukar rupiah  terhadap  dollar amerika serikat, dan jumlah konsumsinya  yang  selalu  meningkat tanpa  disertai  peningkatan  kapasitas produksi  dalam  negeri. Akibatnya kebijakan  impor  BBM  menjaditak terelakkan
lagi.Sungguh
ironis sebenarnya,  sebuah  negara  anggota organisasi internasional penghasil
minyak  justru harus  mengimpor  BBM untuk  negaranya.  Apalagi  proyeksi kebutuhan energi final Indonesia sampai tahun  2025  diprediksi  terus  meningkat sebagaimana diagram berikut ini.
Gambar 1.
Proyeksi Kebutuhan Energi Final Tahun 2009-2025

## (Sumber: Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi, 2011)
Berdasarkan  proyeksi kebutuhan energi  final sampai  tahun  2025 di  atas terlihat  bahwa  kebutuhan  energi  di indonesia akan meningkat dua kali lipat dalam  periode  lima  belas  tahun.  Dalam diagram  tersebutjuga terlihat bahwa kebutuhan  energi  fosil  khususnya  yang berasal  dari  minyak  bumi mengalami tren  peningkatan  sangat  tajam  yang tentunya  akan  berkibat  pula  pada meningkatnya  beban  subsidi  energi pada  APBN Indonesia.  Jika  mengacu pada data  terkait subsidi  energi  fosil yang  dikeluarkan  oleh  pemerintah selama tahun 2009-2012, jumlah subsidi
untuk energi  fosil memang mengalami peningkatan  yang  pesat.  Yaitu pada tahun  2009  adalah  sebesar  Rp.  98,96 Trilyun, kemudian pada  tahun  2010 meningkat  menjadi    Rp.  99,4  Trilyun, selanjutnya tahun  2011  sebesar  Rp. 127,73  Trilyun,  dan  pada  tahun  2012 sebesar  Rp.  225,35  Trilyun. Jumlah subsidi tersebut mengalami tren peningkatan  yang  signifikan,  sehingga perlu adanya kebijakan untuk mengatasi hal  tersebut (Badan Pengkajian  dan Penerapan Teknologi, 2011).
Beban  subsidi  energi  fosil  yang ditanggung  oleh  pemerintah  indonesia berdasarkan  data  tersebut  merupakan beban yang berat, terlebih jika pemerintah tidaksegera mengambil sikap  untuk membuat  kebijakan  untuk mengurangi  konsumsi  energi  fosil khususnya  BBM.  Beban  subsidi  energi fosil  dalam  APBN  yang  meningkat tentu akan mengurangi alokasi anggaran belanja  di  sektor  lainnya.  Adapun kebijakan yang  bisa  dibuat  oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya adalah dengan cara melakukan konversi bahan  bakar  fosil  khususnya  BBM kepada  sumber  energi  lainnya  yang lebih murah, mudah didapat, dan ramah lingkungan. Indonesia  sebagai  negara
tropis  yang  begitu  kaya  akan  sumber daya alam baik yang renewable maupun unrenewable semestinya dapat  dengan mudah  mencari  sumber-sumber  energi alternatif baru sebagai pengganti minyak. Namun faktanya upaya tersebut tak  semudah  membalikkan  telapak tangan.
Pada  tahun  2006 saja,  mayoritas (52%) kebutuhan  energi dipasok  oleh minyak bumi, 15 % dari batubara, 29% dari  gas,  dan  sisanya  berasal  dari sumber energi hydro dan geothermal(Pusdatin
Kementerian ESDM  RI,  2005).Berdasarkan  data tersebut dapat  dilihat  bahwa rasio ketergantungan  sumber energi berupa minyak  bumi di  Indonesia  sangatlah tinggi,  padahal  cadangan  minyak  bumi yang  ada  di  Indonesia  tidaklah  banyak dan  jumlah produksinya  cenderung menurun  tiap  tahunnya.Lalu  bagaimana dengan  tahun  2016? Bisa  dipastikan kebutuhan  akan  energi  fosil  juga semakin  meningkat  mengingat  jumlah kendaraan  dan  industri yang  juga semakin meningkat pesat. Jika dibiarkan hal ini tentu sangat berbahaya mengingat  cadangan  minyak  bumi  di Indonesia yang semakin menipis sebagaimana digambarkan pada diagram berikut ini.
Gambar 2.
Cadangan Minyak Bumi di Indonesia Tahun 2000-2010

## (Sumber: Pusdatin Kementerian ESDM RI, 2005)
Dengan  adanya  permasalahan  di atas, maka kebijakan untuk mengurangi ketergantungan  akan  kebutuhan energi fosil  khususnya  BBM di  Indonesia harus segera direalisasikan. Hal ini agar beban  anggaran  subsidi energi fosil dalam  APBN  tidak  terus  membengkak dan  agar  sumber energi lainnya  bisa dikembangkan  sebesar-besarnya secara optimal.  Ini  bertujuan agar  Indonesia aman dari bahaya laten terjadinya krisis energi yang  dikhawatirkan juga akan menyurutkan tingkat perekonomian nasional yang saat ini terus bertumbuh.

## B. KAJIAN TEORITIK
1. Kebijakan Publik
Kebijakan  adalah aktivitas  yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia baik dalam  konteks  mikro  individu maupun dalam konteks makro kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa, dan bernegara.Kebijakan dapat
didefinisikan  sebagai  suatu  tindakan yang  mengarah  pada  tujuan  yang diusulkan  oleh  seseorang,  kelompok, atau  pemerintah  dalam  lingkungan tertentu  sehubungan  dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk
mencapai  tujuan  atau  mewujudkan sasaran yang diinginkan (Wahab,
2005:3).Di dalam buku yang lainWahab (2008, 51-52) secara lebih jauh memberikan  dua  pandangan  mengenai kebijakan  publik. Pertama,  kebijakan publik  adalah  tindakan-tindakan  yang dilakukan oleh pemerintah.Kedua, kebijakan  publik  adalah  keputusan- keputusan  yang mempunyai tujuan atau sasaran tertentu dan mempunyai dampak atau akibat yang dapat diramalkan.
Sedangkan menurut Dunn (2006:65), public  policy atau  kebijakan publik adalah rangkaian panjang pilihan-pilihan yang kurang lebih
berhubungan, termasuk keputusan untuk tidak  berbuat,  yang  dibuat  oleh  kantor-
kantor  atau  badan-badan  pemerintah. Adapun menurut  Shafritz  dan  Russell (2005:52) dalam  bukunya Introducing Public Administration menjelaskan bahwa kebijakan  publik  adalah  segala sesuatu  yang  diputuskan  pemerintah untuk  dilakukan  atau  tidak  dilakukan pemerintah  dengan  perhatian pada permasalahan  tertentu,  dan  kebijakan publik adalah  proses  yang  tak  pernah berakhir. Sehingga berdasarkan pengertian-pengertian  di  atas dapat disimpulkan  bahwa  kebijakan  publik adalah  segala  sesuatu  yang  dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatasi  permasalahan  tertentu yang muncul.Dalam kajian ini, analisis kebijakan publik ditekankan pada kebijakan  konversi  sumber  daya  energi nasional  guna  mewujudkan  ketahanan energi.Model  analisis  kebijakan  publik yang  digunakan  adalah  model matrix display system dari Gueller.

## 2. Ketahanan Energi
Menurut  Snyder  (2008:1),  pasca berakhirnya perang dingin, konsep baru tentang  ketahanan  tidak  hanya  terkait dengan  dunia  militer  semata,  tapi  juga tentang  politik,  ekonomi,  dan  realitas sosial  dalam  pembangunan.Salah  satu konsep  ketahanan yang  sangat  penting
bagi  kelangsungan  hidup  manusia adalah  ketahanan  energi. Menurut Stockholm Environment Institute
(2011:11), ketahanan energi telah didefinisikan  oleh  Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) sebagai tersedianya akses layanan energi yang bersih, reliabel, dan layak  untuk  berbagai  macam  aktivitas mulai  dari  rumah  tangga  sampai aktivitas produksi yang lebih besar yang ditandai dengan harga yang pantas serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.  Lebih  jauh  Stockholm Environment  Institute juga menjelaskan bahwa  ketahanan  energi  itu  sendiri kerap  menjadi  frame  permasalahan geopolitik  di  dunia,  khususnya  isu mengenai  suplai  ketersediaan  energi fosil. Kebutuhan akan minyak bumi tak jarang  mengakibatkan  konflik  antar negara yang berujung peperangan.
United Nations Development
Program  (2016)  melalui  Sustainable
Development Goals (SDGs) juga memberikan  perhatian  yang  besar  pada ketahanan  energi  dimana  dalam  poin ke-7 SDGs disebutkan bahwa salah satu tujuan  yang  akan  dicapai  adalah  energi yang  bersih  dan  layak.  SDGs  muncul untuk  meneruskan  cita-cita  luhur  dari Millenium Development Goals (MDGs).Namun  sayangnya  manusia
masih  sangat  tergantung  pada  sumber energi  fosil  terutama  minyak  bumi, termasuk di Indonesia.Sehingga saat ini kita  dituntut  untuk  terus mencari sumber energi alternatif sebagai konversi  pengganti  minyak  bumi  untuk menunjang  kehidupan  manusia di  masa kini dan di masa yang akan datang.Salah  satu  jalan  yang  layak dikedepankan  adalah  melalui  konversi sumber energi nasional.

## 3. Konversi Sumber Energi
Konversi  dalam  Kamus  Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peralihan  fungsi.Sedangkan  pengertian sumber  energi  adalah  segala  sesuatu  di sekitar  kita  yang  mampu  menghasilkan energi.Hal  ini  yang  mendasari  bahwa konversi energi sumber adalah peralihan manfaat dari sumber energi yang satu ke sumber energi  yang  lainya.Seperti misalnya konversi sumber energi minyak  menjadi  gas oleh  pemerintah atas dasar kelangkaan yang terjadi pada bahan bakar minyak.Bahkan jika ditinjau  dari  pesrpektif  Nexus  yang dihasilkan  dari konferensi  solusi  untuk ekonomi  hijau  yang  dilakukan  di  Bonn tahun  2011,  ketersediaan  energi  sangat berpengaruh  pada  ketersediaan  air  dan makanan  di  suatu  negara (Stockholm Environment Institute, 2011).Untuk
itulah  pemerintah Indonesia mulai menggalakkan cara agar minyak tanahbisa  dikonversi  menjadi  gas.  Pada dasarnya ini bukanlah hal baru.Mengingat konversi  energi  sudah lama dilakukan oleh orang-orang Eropa.Bahkan  saat  ini  beberapa  negara Asia telah menerapkan kebijakan tersebut. Ini  penting  agar  Indonesia tidak  mengalami  krisis  energi  di  masa depan.
.

## C. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatifdengan  pendekatan  analisis deskriptif.Moleong (2000:6)
menyatakan  bahwa metode  kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan  data  deskriptif berupa kata-kata  atau  lisan  dari  orang  dan perilaku  yang  dapat  diamati.Alasan peneliti  untuk  menggunakan  penelitian deskriptif  dalam penelitian  ini  adalah agar hasil dari penelitian dapat dideskripsikan  dan digambarkan  dalam kalimat  yang  sistematis,  faktual  dan akurat  mengenai  fakta dan  hubungan antar  fenomena,  khususnya  dalam konversi sumber energi nasional. Teknik  pengumpulan  data  dilakukan melalui studi  literatur,  sehingga  penulis melakukan analisis berdasarkan naskah-
naskah  dan  dokumen  terkait  yang didapatkan  dari media  massa,  laporan Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT), laporan Pusat  Data dan  Informasi (Pusdatin) Kementerian Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral Republik Indonesia, dan lain sebagainya.  Metode  analisis  data  yang digunakan  dalam  penelitian  ini adalah metode  Interaktif  Miles  dan  Huberman (1998)  yang  terdiri  dari  empat  tahap yaitu:  pengumpulan  data,  reduksi  data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Fokus  dari  penelitian  ini adalahmenganalisis  akar  masalah  yang muncul disebabkan persoalan keterbatasan  energi  fosil khususnya minyak  dan  selanjutnya menawarkan alternatif kebijakan yang paling realistis untuk mengatasi permasalaan keterbatasan energi tersebut.

## D. PEMBAHASAN

## 1. Analisa Masalah
Tingginya  konsumsi energi fosil khususnya minyak di indonessia dipengaruhi oleh banyak faktor, Diantaranya yang  paling  vital adalah karena  adanya  subsidi  yang  diberikan oleh  pemerintah.Akibat  dari  subsidi tersebut  membentuk  pola  konsumsi masyarakat  terhadap  BBMyang relatif tinggi  jika  dibandingkan  dengan energi lainnya.Selain  itu,  minimnya  instalasi sumber energi selain energi fosil di dalam  negeri pun  turut  menyumbang tingginya  angka  konsumsi  bahan  bakar fosil  khusunya  BBM.Jika  diteliti  lebih jauh, konsumen energiterbesar yang ada di Indonesiadapat diklasifikasikan kedalam empat sektor yaitu transportasi, industri, rumah tangga, dan komersial.Secara  lebih  detail  presentasi konsumen  energi  tersebut  sebagaimana terlihat pada diagram berikut ini:
Gambar 3.
Tren Kebutuhan Energi Final pada Sektor Transportasi, Industri, Rumah Tangga, dan Komersial
(Sumber: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, 2011)
Berdasarkan  keempat diagram  di atas, dapat  diketahui  bahwa kebutuhan energi khususnya energi yang berasal dari minyak bumi cenderung mengalami peningkatan yang lebih cepat dibanding dengan  sumber energi lainnya  seperti gas  dan  batubara dari  tahun  ke  tahun. Dampak  yang  nantinya  akan  terjadi apabila  tidak  ada  kebijakan  yang mampu  menekan  tingkat  konsumsi energi dari  minyak  bumi adalah Indonesia akan mengalami defisit energi minyak bumi dimana nanti satu-satunya cara instan untuk  memenuhi  kebutuhan tersebut  adalah  dengan  cara  impor minyak bumi.
Berdasarkan  diagram  di  atas terlihat pula bahwa  tingkat  produksi minyak  bumi  di  Indonesia  mengalami tren penurunan tajam dalam periode dua puluh tahun,  padahal tingkat  konsumsi energi dari  minyak  bumi  selalu  tinggi. Sehingga Indonesia yang semula mampu mengekspor produksi minyaknya  justru  akan  menjadi  negara pengimpor  minyak  bumi.  Jika  hal  ini tidak  diantisipasi  dengan  tepat  dan cepat,  maka Indonesia  akanbenar-benar mengalami  krisis energi minyak  bumi ataupun harga  sumber energijenis  ini akan  menjadi  mahal dan  tak  terjangkau mesyarakat.Adapun upaya yang
seharusnya  dilakukan  untuk  mengatasi
permasalahan  yang  mungkin  akan muncul sesuai dengan penjelasan di atas adalah  dengan  cara  membuat  kebijakan konversi energi dari energi yang bersumber  dari  minyak  bumi,  menuju sumber energi lainnya  dengan  target penggunaan minyak bumi 20%, batubara  33%,  non  fosil 17%  dan  gas 30%.
Artinya target  yang  harus  dikejar untuk menghadapi permasalahan tingginya konsumsi energi minyak bumi adalah  dengan  cara  mengkonversi kebutuhan energi minyak  bumi  dengan cara meningkatkan  konsumsi energi yang bersumber  dari  batubara  atau gas. Jika  target  tersebut  mampu  terpenuhi maka  kebutuhan energi di  Indonesia akan  cenderung  aman  dan  konsumsi minyak  bumi  dapat ditekan  yang pada akhirnya  juga  akan  berdampak  positif pada  turunnya  angka  beban subsidi energi minyak  bumi  pada  APBN Indonesia.

## 2. Alternatif Kebijakan
Untuk  melakukan  konversi  energi agar  kebutuhan  minyak  bumi  tidak terlalu  banyak  dan untuk  menjaga neraca  subsidi  dalam APBN,  maka perlu  ada  beberapa  alternatif  kebijakan untuk mengatasi kondisi tersebut.
Alternatif-alternatif kebijakan yang
dapat  ditawarkan  diantaranya  adalah: pertama, memaksakan  tetap  padastatus quo. Yang  dimaksud  tetap  pada status quo adalah tetap berupaya
mempertahankan kondisi seperti
sekarang  ini meskipun  ke  depan  jelas semakin sulit dimana pemerintah hingga saat ini tidak begitu banyak mengembangkan energialternatif dan terus memberikan  subsidi  yang  sangat besar terhadap energi minyak bumi baik untuk bensin dan solar. Kedua, penambahan  kilang  minyak nasional. Alternatif ini ditempuh dengan caramenambah  jumlah  kilang  minyak yang  ada  di  Indonesia  agar mampu mengolah minyak bumi produksi dalam negeri  atau  jika  harus  impor  maka minyak  bumi  yang  diimpor adalah minyak  mentah saja. Impor  minyak mentah tentu sangat meringankan keuangan  negara  dibanding  mengimpor minyak  yang  sudah  diproses  menjadi bahan  bakar  siap  pakai.Saat  iniestimasi kebutuhan energi minyak bumi mencapai  1,5  juta  barel  per  hari sedangkan kemampuan  kilang  minyak di  Indonesia  untuk  mengolah  minyak mentah menjadi  minyak  siap  pakai hanya  sekitar  800.000  barel  per  hari. Dengan  melihat  kondisi  tersebut  maka artinya  adalah Indonesia  setiap  hari
harus mengimpor  minyak  jadi  sebesar 700.000  barel  per  hari  dan  tentunya harganya  jauh  lebih  tinggi  daripada impor minyak mentah.
Ketiga, pembangunan saluran pipa gas untuk wilayah perkotaan.Jika konversi  minyak  menuju  gas  adalah opsi yang dipilih, maka untuk mempermudah  pendistribusian  bahan bakar gas tersebut pembangunan  pipa gas  untuk  perumahan di  perkotaan dan kawasan industri merupakan alternatif yang  bisa  digunakan  untuk  mengurangi konsumsi energi minyak bumi.
Penyaluran  melalui  pipa  akan  lebih efektif dibandingkan
dengan
menggunakan tabung-tabung yang banyak  ditemui  saat  ini.  Keempat, pembangunan Stasiun  Pengisian  Bahan Bakar Gas (SPBG).  Saat  inisektor transportasi merupakan konsumen energi minyak bumi terbesar di Indonesia  yang  jumlahnya  diperkirakan akan terus meningkat ke depan. Apalagi dengan  adanya  program  mobil-mobil murah  dikhawatirkan  akan  membuat jumlah kendaraan bermotor yang beredar di jalanan semakin tak terkendali. Dengan terbatasnya cadangan  minyak  bumi  dan  mahalnya harga  minyak  dunia, sektor transportasi pula lah  yang  sering  menjadi  penyebab
utama membengkaknya subsidi BBM.Untuk itu agar  Indonesia bisa menghemat subsidi tersebut makasangat perlu  ada alternatif kebijakan  untuk membangun SPBG agar sektor transportasi  bisa lebih  mudah  dalam mendapatkan bahan  bakar  di  luar minyak  bumi.Dan  kelima,  peningkatan jumlah  Pembangkit  Listrik  Tenaga  Uap (PLTU).Opsi menambah  jumlah  PLTU atau  mengubah  bahan  baku  listrik  di beberapa  pembangkit  dilakukan  dengan mengganti  bahan  pembangkit  yang masih menggunakan bahan  bakar  solar untuk  diganti  menggunakan energi batubara.
Untuk menguji alternatif kebijakan manakah yang  paling  sesuai dan  cocok  untuk  diterapkan  dalam rangka mencapai tujuan yang dimaksud diatas, maka penulis  menggunakan teknik analisisMatrix  Display System dari Gueller dimana pembobotan kriteria  menggunakan  nilai  kumulatif 10.  Jadi  setiap  bobot dari 5 alternatif kebijakan tersebut  memiliki  nilai  yang berbeda-beda tetapi jumlah nilai maksimalnya adalah  10.Selain  itu, untuk mempermudah perhitungan maka setiap alternatif diberi  warna yang berbeda berdasarkan  skor.Skor  1 untuk kolom berwarna  merah,  skor  2 untuk
kolom berwarna  kuning,  dan  skor  3 untuk  kolom  berwarna  hijau.  Secara
lebih  detail  dapat  dilihat  pada tabel  di bawah ini).
Tabel 1.Analisis Alternatif Kebijakan Kriteria Alternatif Kebijakan Tetap Pada Status Quo Penambahan Kilang Minyak Pembangunan Pipa Gas Pembangunan SPBG Peningkatan Jumlah PLTU Penghematan APBN Subsidi sangat tinggi Menghemat APBN Biaya pengadaan sangat tinggi Biaya dapat ditekan dengan melibatkan swasta Menghemat subsidi minyak Kemudaan Implementasi Sangat mudah Mudah, tapi bahaya mafia Cukup rumit Mudah Mudah Dampak Lingkungan Polusi tinggi Polusi tinggi Polusi sedikit Polusi sedikit Polusi tinggi Pemanfaatan Energi Alternatif Tidak ada Tidak ada Gas Gas Batubara Dampak Pada Perekonomian Sektor usaha mendapat subsidi Sektor usaha mendapat subsidi Biaya produksi menurun Peningkatan belanja masyarakat Tersedianya pasokan listrik untuk industri Skor Total 16 17 23 28 26 Keterangan Skor 1 2 3
(Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2016)
Berdasarkanhasil  analisis tabel diatas, alternatif untuk  membangun SPBG mendapatkan  skor  paling  tinggi yaitu dengan  total  nilai 28.  Sehingga berdasarkan  analisis  di  atas  maka alternatif yang terpilih dan dirasa paling applicableuntuk mengatasi permasalahan energi adalah dengan cara membangun SPBG. Pembangunan SPBG  bisa  dilakukan dengan  beberapa cara,  misalnya atas  dasar  kerjasama operasional, kerjasama kontrak, maupun
melalui kerjasama antara  pemerintah dengan  pihak swasta  agar  mudah mendapatkan akses permodalannya. Namun dalam hal ini yang perlu diingat adalah  bahwa pembangunan  SPBG tidaklah ada artinya jika tidak dibarengi dengan  kebijakan  menasionalkan  bahan bakar  gas  melalui penerapan regulasi- regulasi  terkait  transportasi  dan  lain sebagainya.  Apabila  moda  transportasi sudah  beralih  ke gas  maka peran dari SPBG  akan  semakin  vital.  Dan  apabila
program  ini  berhasil maka  konsumsi bahan bakar minyak bumi akan menurun  drastis  sesuai  dengan  target yang telah ditentukan di atas yaitu pada tahun  2025 dimana penggunaan  energi minyak  bumi  bisa ditekan menurun hingga mencapai 20% saja.
Selanjutnya dalam rangka mengimplementasikan
alternatif
kebijakan  yang  dipilih di  atas,  maka cara  yang  dilakukan  adalah  dengan mengawali  pembangunan SPBG  di kota-kota besar terlebih dahulu.
Pembangunan  SPBG  di  kota  besar tersebut kemudian disertai denganadanya regulasi yang mewajibkan kendaraan di  kawasan perkotaan tersebut menggunakan standar  emisi  yang  ketat.  Sehingga nantinya seolah-olah  muncul  pressure bahwa bahan  bakar  kendaraan  tersebut harus  berupa  gas.Selanjutnya,  pasokan BBM  yang  dialokasikan  kepada  SPBU di kawasan perkotaan  harus segera dikurangi.Pengurangan  ini bermaksud agar  para  pemilik  kendaraan segera beralih membeli  kendaraan  berbahan bakar gas. Dalam implementasi alternatif kebijakan  ini, sang pembuat kebijakan atau policy makerharus berani dan  tegas menjalankan aturan  tersebut. Karena  jika  tidak  diimplementasikan
dengan  tegas, maka kebijakan  ini  tidak akan berguna dan tidak akan berpengaruh terhadap  jumlah  konsumsi energi minyak  bumi di  Indonesia. Akibat yang ditimbulkan pada lingkungan hidup tentu meningkatnya tingkat  pencemaran  akibat polusi  yang semakin  tak  terkendali.  Sedangkan secara ekonomis anggaran subsidi BBM pun akansemakin menguras APBN.Padahal kita  tahu  bahwa subsidi BBM adalah salah satu  pos  yang setiap tahunnya sangat  menguras  anggaran negara. Jika dibiarkan terus menerus ini akan  menghambat  pembangunan  di sektor  yang lainnya seperti peningkatan kelengkapan  infrastruktur  di  perbatasan yang  masih  memerlukan  perhatian ekstra, pendidikan, dan kesehatan.

## E. KESIMPULAN
Kebutuhan  manusia  akan  energi dari  waktu  ke  waktu terus meningkat. Pada aspek ekonomi, energi merupakan salah  satu  ukuran  bagi  perkembangan modernisasi  suatu  negara.  Di  aspek politik,  energi  sangat mempengaruhi berjalannya  proses  politik  dan  isu politik. Pada aspek lingkungan,  energi menjadi  salah  satu  isu  yang  menarik yang  hampir  selalu  dibahas  pada  setiap diskusi mengenai perubahan
iklim.Mobilitas penduduk yang semakin
tinggi dan meningkatnya tingkat perekonomian menjadikan sektor industri,  transportasi dan  rumah  tangga masyarakat berbanding  lurus  dengan peningkatan  kebutuhan  sumber  energi khususnya bahan bakar minyak (BBM).Sehingga kebijakan untuk mengurangi ketergantungan akan kebutuhan energi fosil khususnya  BBM di  Indonesia  harus  segera  dibuat  agar beban  anggaran  subsidi  energi  fosil dalam  APBN  dapat  ditekan  dan  agar pemanfaatan  sumber  energi  lainnya dapat  dikembangkan  sebesar-besarnya guna  menghindari  krisis  energi  di  masa depan.
Tingginya  konsumsi  energi  fosil di  Indonesia  dipengaruhi  oleh beberapa faktor,  seperti karena  adanya  subsidi yang diberikan oleh pemerintah sehingga  pola  konsumsinya  relatif tinggi  jika  dibandingkan  dengan  energi lainnya dan minimnya  instalasi  sumber energi  selain  energi  fosil.Konsumen energi  terbesar  yang  ada  di Indonesia dapat  dikelompokkan  ke  dalam  empat sektor yaitu transportasi, industri, rumah tangga,  dan  komersial.Tingkat  produksi minyak  bumi  di  Indonesia  mengalami tren  penurunan  tajam dalam  periode  20 tahun terakhir, sedangkan tingkat konsumsinya  semakin  tinggi.  Untuk
melakukan  konversi  energi  maka  perlu ada beberapa alternatif yang diantaranya adalah: mempertahankan status  quo, penambahan  kilang  minyak nasional, pembangunan saluran pipa gas perkotaan, pembangunan Stasiun Pengisian  Bahan  Bakar  Gas  (SPBG), dan  peningkatan  jumlah  Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
Berdasarkan hasil analisis berdasarkan  model  Gueller,  alternatif paling  rasional  yang  terpilih  untuk mengatasi  permasalahan  energi  adalah dengan cara membangun SPBG. Apabila program ini berhasil diimplementasikan, maka konsumsi bahan bakar minyak bumi akan menurun drastis sesuai dengan target di tahun  2025 dimana penggunaan  energi minyak  bumi  bisa menurun  hingga mencapai 20%. Untuk mengimplementasikan
alternatif kebijakan tersebut,  maka  cara  yang dilakukan  adalah  dengan mengawali pembangunan  SPBG  di  kota-kota  besar terlebih  dahulu,  menerbitkan regulasi yang mewajibkan kendaraan di perkotaan menggunakan  standar  emisi yang  ketat, dan  mengurangi  pasokan BBM  yang di alokasikan kepada SPBU wilayah  perkotaan  agar  para  pemilik kendaraan beralih ke kendaraan
berbahan
bakar gas.
Untuk
mensukseskan  program  ini,  pembuat kebijakan  harus  berani  dengan  tegas. Karena  jika  tidak  diimplementasikan
dengan konsisten  maka kebijakan  ini tidak  akan berguna  dan  tidak  akan berpengaruh  terhadap  jumlah  konsumsi energi minyak di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Pengkajian  dan  Penerapan  Teknologi.(2011). Outlook  Energi  Indonesia
2011.Jakarta: BPPT Press.
Dunn, William. (2006). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral.  (2005).Blueprint Pengelolaan  Energi Nasional 2005-2025. Jakarta: Pusdatin Kementerian ESDM RI.
Kusuma,  Bayu  Mitra  A.  (2014).“The  Role  of  Government in  Overcoming  Industrial Development  Impact  toward  Environmental  Sustainability”. Jurnal  Pembangunan dan Alam Lestari Vol. 5 No. 1.
Miles,  Matthew  B.  dan Michael  A.  Huberman.  (1998). Qualitative  Data  Analysis:  A
Source Book of New Methods. London: Sage Publication.
Moleong, Lexy J. (2000).Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Reddy, B. Sudhakara dan Gaudenz B Assenza. (2009). “Climate Change : A Developing Country Perspective”. Journal of Current Science Vol. 97, No. 1.
Shafritz, Jay M. dan Edward W. Russell.Introducing Public Administration.New Jersey:
Pearson Education.
Snyder,  Craig  A. (2008). Contemporary  Security  and  Strategy.New York:  Palgrave Macmillan.
Stockholm  Environment  Institute.  (2011). Understanding  the  Nexus:  The  Water, Energy,  and  Food  security  Nexus.Background  Paper  for  the  Bonn  2011  Nexus Conference. Stockholm: SEI.
United  Nations  Development  Program.(2016). Sustainable  Development  Goals.  New York: United Nations Publication.
Wahab,  Solichin  Abdul. (2008). Pengantar Analisis  Kebijakan  Publik.  Malang:  UMM Press.
__________. (2005). Analisis  Kebijaksanaan:  Dari  Formulasi  ke  Implementasi
Kebijaksanaan.Jakarta: Bumi Aksara.