## KOORDINASI TIM PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

## Dewi Kartini
Program Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293
Abstract: Coordination The Central Team Integrated Services Center for Women and Chil- dren. This study aimed to obtain in-depth description of how coordination of employee Tim Integrated Services Center for Women’s Empowerment and Child (P2TP2A) Riau Province. The informants are the core team (P2TP2A), community leaders and families of the victims. Data collected by interview, observation and documentation study. Analysis of data using an interac- tive model. The results showed that the factors that affect the coordination consisting of unity of action, communication, division of labor and discipline has been going according to the expecta - tions of all parties, where the factor of unity of action is the factor most powerful influence on the achievements of the implementation of the settlement of cases P2TP2A handled by Riau Province during this time. Meanwhile, related to the coordination of existing P2TP2A Riau Province today has gone well.
Keywords: coordination, unity of action, communication, division of labor, discipline.
Abstrak: Koordinasi Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang bagaimana koor- dinasi pegawai Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau. Informan penelitian adalah tim inti (P2TP2A), tokoh masyarakat dan keluarga ko- rban. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen- tasi. Analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa faktor- faktor yang mempengaruhi koordinasi yang terdiri dari kesatuan tindakan, komunikasi, pemba- gian kerja dan disiplin selama ini telah berjalan sesuai harapan semua pihak, dimana dalam faktor kesatuan tindakan merupakan faktor yang paling kuat pengaruhnya terhadap capaian pelaksanaan penyelesaian kasus-kasus yang ditangani oleh P2TP2A Provinsi Riau selama ini. Sementara itu terkait koordinasi yang ada di P2TP2A Provinsi Riau saat ini telah berjalan dengan baik.
Kata kunci: koordinasi, kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, disiplin.
PENDAHULUAN Menciptakan sebuah koordinasi yang baik di dalam organisasi yang mampu membawa para anggotanya untuk menin- gkatkan prestasi dalam rangka pencapaian tujuan kerja bukanlah suatu hal yang mu- dah, karena pada dasarnya manusia memi- liki karakteristik tingkah laku yang berbeda sesuai dengan tingkat kebutuhannya. Apa- bila terdapat perbedaan atau kesenjangan antara persepsi antar anggota dalam or- ganisasi tersebut maka ini akan memung- kinkan terciptanya ketidakpuasan kerja dari anggota, sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan hak dan kewajiban yang akhimya mengakibatkan tujuan organisasi
tidak dapat dipenuhi secara optimal. Masalah koordinasi pelayanan pub- lik yang terjadi di Indonesia khususnya terkait pelayanan yang diberikan di dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami perempuan dan anak anak nampaknya tidak akan pernah berhenti, bahkan kasusnya se- makin hari semakin menjadi-jadi. Berbagai berita di media massa membuktikan cakan hal itu. Ada suami membakar istri sampai tewas, pemukulan dan penyiksaan suami terhadap istri dan anaknya, perdagangan- gan perempuan baik sebagai tenaga kerja maupun sebagai perempuan penghibur. Ke- kerasan yang terjadi ternyata bukan hanya sebatas kekerasan fisik, tetapi juga kekeras
seksual. Padahal sesungguhnya kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Salah satu lembaga yang berikhtiar menangani kasus-kasus kekerasan ter- hadap perempuan dan anak khususnya di Provinsi Riau adalah Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau yang tugas pokoknya adalah mengatasi permasalahan- permasalahan yang dialami perempuan dan anak serta untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas kemampuan, keterampilan dan kemandirian kaum perempuan dan anak. Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pember- dayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Kepu- tusan Gubernur Riau Nomor KPTS/ 69 / IX/2013 tentang Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perem- puan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau Tahun 2014.
Sebagai lembaga yang bertugas menangani permasalahan-permasalahan yang  senantiasa menimpa kaum perem- puan dan anak sampai saat ini masih ada su- ara-suara yang menyatakan ketidakpuasan akan pelayanan yang diberikan oleh Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau. Dan yang paling sering terdengar adalah nada ketidakpuasan masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau didalam hal menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga dan ke- kerasan terhadap anak dibawah umur. Secara teoritis koordinasi atau inte- grasi adalah suatu proses untuk mengem- bangkan dan memelihara hubungan yang baik di antara kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan-kegiatan  fisik  maupun  kegiatan- kegiatan rohaniah. Koordinasi adalah pent- ing dalam organisasi-organisasi yang kom- pleks, karena didalam organisasi tersebut banyak kegiatan yang berlainan dilakukan oleh banyak orang dalam banyak bagian. Kebutuhan akan koordinasi timbul sewak-
tu-waktu apabila satu orang atau kelom- pok bertanggung jawab atas kesempurnaan suatu tugas. Apabila terdapat keadaan sal- ing bergantungan diantara kegiatan-keg- iatan maka hasil yang efektif akan dapat tercapai hanya apabila kegiatan-kegiatan tersebut dikoordinasikan. (Kotler ,2001). Rendahnya kualitas pelayanan publik saat ini yang salah satu faktornya dipengaruhi lemahnya koordinasi kerja pegawai se- hingga mengakibatkan masyarakat sebagai pengguna jasa harus membayar biaya yang mahal  (high cost economy) untuk pelay- anan publik. Ketidakpastian  (uncertainty) waktu, dan ketidakpastian itu membuat masyarakat malas dan jengkel berhubun- gan dengan birokrasi. Effendi (2005) me- nyatakan pelayanan publik di Indonesia sering identik dengan pelayanan yang “high-cost economy”, dengan memberikan stigma bahwa layanan publik di Indonesia sulit diakses oleh orang miskin, dan men- jadi pemicu ekonomi biaya tinggi (high cost economy) yang membebani masyara- kat (publik).
Hasibuan (2007) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordi- nasi tersebut antara lain:
1.  Kesatuan Tindakan.
2. Komunikasi.
3.  Pembagian Kerja.
4. Disiplin.
Penelitian ini bertujuan untuk men- getahui fakor-faktor yang mempengaruhi koordinasi pelayanan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau, dalam pe- nyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

## METODE
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualita- tif. Penelitian bertujuan untuk mem- peroleh gambaran yang mendalam tentang bagaimana koordinasi pegawai Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perem- puan Dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau. Informan penelitian adalah 5 orang anggota
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 3, Juli 2015: 249-256
tim inti (P2TP2A), 2 orang tokoh masyara- kat dan keluarga korban. Teknik pengum- pulan data adalah wawancara mendalam, observasi dan studi dokumentasi. Untuk analisis data menggunakan model analisis interaktif mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL
Faktor yang mempengaruhi koordinasi Kesatuan Tindakan Kesatuan tindakan yang ada pada P2TP2A Provinsi Riau adalah bagaima- na setiap sumberdaya manusia yang ada di P2TP2A Provinsi Riau dapat bekerja menurut aturan yang ada dengan berpedo- man kepada tugas dan fungsi masing-mas- ing divisi.
Tabel 1.   Jumlah Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Pada Perempuan dan Anak Se- lama Tahun 2013 – 2014.
NO KASUS Tahun 2013 Tahun 2014 Kasus Ditema Kasus Selesai Kasus Ditema Kasus Selesai 1 Seksual 26 26 32 30
Sumber: Divisi Pendampingan dan Advokasi P2TP2A Provinsi Riau
Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan terkait dengan faktor kesatuan tindakan dalam pelaksa- naan koordinasi di P2TP2A Provinsi Riau selama ini telah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari capaian pelaksanaan penyelesaian kasus-kasus yang ditangani oleh P2TP2A Provinsi Riau selain itu pimpinan P2TP2A Provinsi Riau juga telah menjalankan fungsi nya dengan baik se- hingga divisi-divisi yang ada dibawah ken- dalianya dapat bekerja dengan koordinasi yang baik.
Komunikasi Komunikasi itu merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk
merubah sikap dan perilaku orang lain den- gan melalui informasi atau pendapat atau pesan atau idea yang disampaikannya kepa- da orang tersebut. Penyebaran informasi di P2TP2A Provinsi Riau dapat disampaikan dengan berbagai cara salah satunya dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti telepon dan fax. Terkait bagaimana sarana pendukung yang dimiliki oleh  P2TP2A Provinsi Riau dalam membangun komuni- kasi antar divisi yang ada dapat diketahui pada tabel 2.
Tabel 2.   Jumlah  Alat  Komunikasi  Penunjang
Informasi Yang Dimiliki oleh P2TP2A Provinsi Riau NO ALAT KOMUNIKASI JUMLAH 1 Telepon Tanam 1 Unit 2 Telepon Seluler 6 Unit 3 Fax 1 Unit 4 Handy Talky (HT) 8 Unit Sumber: Sekretariat P2TP2A Provinsi Riau
Dari tabel 2 diketahui bahwa keterse- diaan alat-alat komunikasi yang ada saat ini jika dibandingkan dengan beban peker- jaan yang harus diselesaikan sepertinya ti- dak cukup berimbang, dimana dari total 25 (dua puluh) lima orang anggota dari P2T- P2A Provinsi Riau belum semuanya mem- peroleh alat komunikasi dalam menjalank- an tugas-tugasnya sehingga hal ini perlu menjadi perhatian dari P2TP2A Provinsi Riau.
Pembagian Kerja Dari pembagian kerja yang tercermin pada fungsi dan tugas masing-masing kom- ponen yang ada di P2TP2A Provinsi Riau tersebut sangat jelas tergambar bagaimana setiap individu memiliki peranan dan fung- sinya dalam organisasi P2TP2A Provinsi Riau sehingga dengan adanya pembagian kerja yang jelas akan memudahkan setiap anggota dalam menyelesaikan kasus-kasus KDRT yang sedang ditanganinya.

## Dewi Kartini, Koordinasi Tim Pusat Pelayanan
252 Tabel 3. Data perkembangan kasus yang di tangani P2TP2A Provinsi Riau Tahun 2010 s/d 2014 Tahun Jenis Layanan Jumlah penanganan Jumlah kasus (%) (1) (2) (3) (4) (5) 2010 Lost Contact 1 13 8% Proses 0 0% Selesai 12 92% 2011 Lost Contact 4 99 4% Proses 0 0% Selesai 95 96% 2012 Lost Contact 1 77 1% Proses 0 0% Selesai 76 99% 2013 Lost Contact 2 146 1% Proses 57 39% Selesai 87 60% 2014 Lost Contact 0 36 0% Proses 29 81% Selesai 8 22% Sumber: P2TP2A Provinsi Riau Tahun 2015 Berdasarkan hasil wawancara penulis ditambah dengan data yang penulis sam- paikan maka terkait faktor pembagian kerja yang ada di orgaisasi P2TP2A Provinsi Riau selama ini telah berjalan dengan baik hal ini diketahui dari adanya pemilahan bagian–ba- gian tugas dan membagi-baginya kepada ke- pada seluruh anggota yang ada di organisasi P2TP2A Provinsi Riau. Akan tetapi dalam hal pembagian kerja yang melibatkan in- stansi-instansi yang juga menangani kasus- kasus KDRT terlihat masih belum maksimal dalam menjankan fungsi mereka hal ini dik- etahui dari kurang pedulinya instansi terse-
but akan kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak dalam ranah keluarga yang terjadi di Provinsi Riau.
Disiplin Disiplin dalam pelaksanaan kerja or- ganisasi P2TP2A dapat diketahui dari inten- sitas anggota P2TP2A Provinsi Riau mengi- kuti rapat yang diadakan setiap bulannya dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang ditangani ataupun rapat membahas program kerja yang akan dilaksanakan. Seb- agaimana gambaran tingkat disiplin mengi- kuti rapat tersebut dapat diketahui tabel 4.
Tabel 4.   Rekap Absensi Rapat-Rapat Yang Dilaksanakan Selama Tahun 2013 - 2014 NO BULAN Tahun 2013 Tahun 2014 Jumlah Anggota Aggota Hadir % Jumlah Anggota Aggota Hadir % 1 Januari 25 14 56 25 20 80 2 Februari 25 22 88 25 16 64 3 Maret 25 24 96 25 16 64 4 April 25 17 68 25 16 64 5 Mei 25 18 72 25 17 68 6 Juni 25 22 88 25 21 84 7 Juli 25 16 64 25 13 52 8 Agustus 25 16 64 25 17 68 9 September 25 11 44 25 18 72 10 Oktober 25 12 48 25 20 80 11 November 25 17 68 25 22 88 12 Desember 25 20 80 25 19 76 Sumber: Sekretariat  P2TP2A Provinsi Riau Dari gambaran tabel 4 terlihat bahwa tingkat disiplin anggota P2TP2A Provini Riau dalam hal mengikuti rapat yang diadakan setiap bulannya dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang ditangani ataupun rapat membahas program kerja yang akan dilaksanakan masih termasuk kategori rendah, hal ini dapat diketahui dari masih banyaknya pegawai yang tidak mengikuti rapat- rapat yang sudah menjadi agenda  rutin setiap tahunnya.
PEMBAHASAN Manajemen pemerintahan mod- ern di dasarkan atas prinsip spesialisasi atau pembagian kerja. Jabatan-jabatan diuraikan dalam tugas-tugas berulang satu persatu dan dipercayakan kepada individu-individu baik bekerja dalam bagian yang sama maupun yang beker- ja dalam bagian- bagian pemerintahan yang berlainan. Akan tetapi hanya den- gan penerapan spesialisasi saja tidak memungkinkan suatu organisasi men- capai hasil yang diinginkan. Oleh kare- na jabatan-jabatan di khususkan dan di bagikan diantara unit-unit maka koor- dinasi adalah perlu.
Koordinasi atau integrasi adalah suatu proses untuk mengembangkan
dan memelihara hubungan yang baik diantara kegiatan-kegiatan, baik itu ke- giatan-kegiatan fisik maupun kegiatan- kegiatan rohaniah. Koordinasi adalah penting dalam organisasi-organisasi yang kompleks, karena di situ dapat terbanyak kegiatan yang berlainan di- lakukan oleh banyak orang dalam ban- yak bagian. Kebutuhan akan koordi- nasi timbul sewaktu-waktu apabila satu orang atau kelompok bertanggung jaw- ab atas kesempurnaan suatu tugas. Apa- bila terdapat keadaan saling bergantun- gan diantara kegiatan maka hasil yang efektif akan dapat tercapai hanya apa- bila kegiatan tersebut dikoordinasikan. Konsep kesatuan tindakan, meru- pakan inti dari koordinasi. Kesatu- an tindakan  berarti harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha tiap ke- giatan individu sehingga terdapat ad- anya keserasian dalam mencapai hasil yang diinginkan. Baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa ke- satuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Kesatuan tindakan dari unit-unit kerja organisasi dan individu dapat dica- pai dengan baik, apabila ada komuni- kasi sebagai sumber informasi untuk melakukan tindakan.

## Dewi Kartini, Koordinasi Tim Pusat Pelayanan
Komunikasi adalah kunci koor- dinasi yang efektif. Koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan, penyebaran dan pemrosesan informa- si. Semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasi, semakin membutuh- kan informasi. Pada dasarnya koordi- nasi merupakan pemrosesan informasi. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejum- lah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi meru- pakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya. “Perkata- an komunikasi berasal dari perkataan communicare, yaitu yang dalam baha- sa latin mempunyai arti berpartisipasi ataupun memberitahukan” Komunikasi merupakan hubungan an- tara komunikator dengan komunikan dimana keduanya mempunyai peranan dalam menciptakan komunikasi. Dari pengertian komunikasi terlihat bah- wa komunikasi itu mengandung arti komunikasi yang bertujuan merubah tingkah laku manusia. Karena sesuai dengan pengertian dari ilmu komuni- kasi, yaitu suatu upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas azas- azas, dan atas dasar azas-azas tersebut disampaikan informasi serta dibentuk pendapat dan sikap. Maka komunikasi tersebut merupakan suatu hal peruba- han suatu sikap dan pendapat akibat informasi yang disampaikan oleh ses- eorang kepada orang lain.
Kebutuhan akan koordinasi ter- gantung pada sifat dan kebutuhan komu- nikasi dalam pelaksanaan tugas dan de- rajat saling ketergantungan bermacam- macam satuan pelaksananya. Terkait faktor komunikasi dalam pelaksanaan kerja dari organisasi P2TP2A Provinsi Riau selama ini telah berjalan dengan baik hal ini ditandai tidak terjadinya mis komunikasi antar divisi-divisi yang
ada, namun dalam hal penunjang kelan- caran informasi berupa ketersediaan alat-alat komunikasi hal ini masih jauh dari pada cukup karena sampai saat ini alat-alat komunikasi yang dimiliki be- lum dapat memenuhi kebutuhan anggota P2TP2A Provinsi Riau sehingga hal ini nantinya akan berdampak kepada koor- dinasi yang dibangun dalam organisasi P2TP2A Provinsi Riau. Secara teoritis tujuan dalam suatu organisasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dimana individu tidak dapat mencapainya send- iri. Kelompok dua atau lebih orang yang berkeja bersama secara kooperatif dan dikoordinasikan dapat mencapai hasil lebih daripada dilakukan perseorangan. Dalam suatu organisasi, tiang dasarnya adalah prinsip pembagian kerja (Divi- sion of labor). Prinsip pembagian kerja ini adalah maksudnya jika suatu organ- isasi diharapkan untuk dapat berhasil dengan baik dalam usaha mencapai tu- juanya, maka hendaknya lakukan pem- bagian kerja. Dengan pembagian kerja ini diharapkan dapat berfungsi dalam usaha mewujudkan tujuan suatu organ- isasi. Pembagian kerja adalah perin- cian tugas dan pekerjaan agar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan sekumpulan kegiatan yang terbatas. Jadi pembagian kerja pekerjaan menyebabkan kenaikan efektifitas secara dramatis, karena tidak seorangpun secara fisik mampu melak- sanakan keseluruhan aktifitas dalam tu- gas–tugas yang paling rumit dan tidak seorangpun juga memiliki semua keter- ampilan yang diperlukan untuk melak- sanakan berbagai tugas. Koordinasi adalah usaha penye- suaian bagian-bagian yang berbeda-be- da agar kegiatan dari pada bagian-ba- gian itu selesai pada waktunya, sehing- ga masing-masing dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal agar diperoleh hasil secara keseluru- han, untuk itu diperlukan disiplin.
Rivai (2005) menyatakan pengertian disiplin kerja adalah suatu alat yang di- gunakan para manajer untuk berkomu- nikasi dengan karyawan agar mer- eka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya un- tuk meningkatkan kesadaran dan kes- ediaan seseorang mentaati semua per- aturan organisasi dan normanorma sos- ial yang berlaku”. Jadi jelasnya bahwa disiplin menyangkut pada suatu sikap dan tingkah laku, apakah itu peroran- gan atau kelompok yang untuk tunduk dan patuh terhadap peraturan suatu or- ganisasi. Dalam organisasi P2TP2A Provinsi Riau penerapan disiplin tercer- min pada peraturan kepada seseorang atau anggota organisasi yang dike- lola oleh pimpinan yang dalam hal ini disebut dengan ketua P2TP2A Provin- si Riau. Pimpinan diharapkan mampu menerapkan konsep disiplin positif yakni penerapan peraturan melalui ke- sadaran bawahannya. Sebaliknya bila pimpinan tidak mampu menerapkan konsep disiplin positif pada dirinya sendiri tentu dia juga tidak mungkin mampu menerapkannya pada orang lain termasuk kepada bawahannya. Dengan demikiam disiplin itu sangat penting artinya dalam proses pencapaian tujuan organisasi.
SIMPULAN Faktor-faktor yang mempengaruhi yang mempengaruhi koordinasi yang terdiri dari kesatuan tindakan, komuni- kasi, pembagian kerja dan disiplin se- lama ini telah berjalan sesuai harapan semua pihak. Faktor kesatuan tindakan terlihat telah dapat  menyelesaian ka- sus-kasus yang ditangani oleh P2TP2A Provinsi Riau selama ini. Terkait faktor komunikasi dalam pelaksanaan kerja dari organisasi P2TP2A Provinsi Riau selama ini telah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai tidak terjadinya miss komunikasi antar divisi-divisi yang ada,
namun dalam hal penunjang kelancaran informasi berupa ketersediaan alat-alat komunikasi hal ini masih jauh dari pada cukup, karena sampai saat ini alat-alat komunikasi yang dimiliki belum dapat memenuhi kebutuhan anggota P2TP2A Provinsi Riau. Faktor pembagian kerja yang ada di orgaisasi P2TP2A Provinsi Riau selama ini telah berjalan dengan baik hal ini diketahui dari adanya pe- milahan bagian–bagian tugas dan mem- bagi-baginya kepada kepada seluruh anggota yang ada di organisasi P2T- P2A Provinsi Riau. Akan tetapi dalam hal pembagian kerja yang melibatkan instansi-instansi yang juga menangani kasus-kasus KDRT terlihat masih be- lum maksimal dalam menjankan fungsi mereka. Hal ini dapat dari kurang pedu- linya instansi tersebut akan kasus ke- kerasan yang terjadi pada perempuan dan anak dalam ranah keluarga yang terjadi di Provinsi Riau. Disiplin dari anggota P2TP2A Provinsi Riau selama ini sudah berjalan dengan baik wala- pun dalam hal ketidakhadiran pada saat pelaksanaan rapat bulanan masih ter- golong tinggi namun hal tersebut tidak mempengaruhi koordinasi organisasi secara keseluruhan.
Untuk efektifnya koordinasi P2T- P2A Provinsi Riau dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga baik pada perempuan maupun anak agar lebih ditingkatkan lagi, khususnya ker- ja sama setiap divisi yang menangani kasus korban kekerasan maupun kepada setiap instansi yang terkait agar menin- gkatkan kerja sama untuk mewujudkan koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif dan setiap instansi menerima terbuka setiap laporan kekerasan pada perempuan dan anak.

## DAFTAR RUJUKAN
Efendi, T.Noer. 2005. Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Ke- miskinan, Edisi II Tiara, Yogya- karta, Tiara Wacana
Hasibuan, Malayu, SP. 2007. Manaje- men: Dasar, Pengertian, dan Ma- salah (edisi revisi). Jakarta: Bumi Akasara. Badan Penerbit Fakultas
Ekonomi (BPFE).
Kotler, Philip dan A.B. Susanto. 2001. Manajemen Pemasaran di Indone- sia, Jakarta, Salemba Empat.
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 3, Juli 2015: 249-256