ISSN 2745-7826, Vol 2 No 1, 2021,47-60
Implementasi  Tata  Kelola  yang  Baik  melalui  Reformasi Birokrasi  di  Kementerian  Lingkungan  Hidup  Kehutanan (The  Implementation  of  Good  Corporate  Governance through  Bureaucratic  Reforms  at  Ministry  of  Environment Forestry)

## Niadania Apriliani
Program Studi Magister Ilmu Manajemen, Universitas Sumatera Utara, Medan nda.apriliani@gmail.com
Riwayat Artikel Diterima pada 20 Mei 2021 Revisi 1 pada 27 Mei 2021 Revisi 2  pada 09 Juni 2021
Disetujui pada 15 Juni 2021

## Abstract
Purpose: This  study  aimed  to  explain  corporate  governance  and its  application  in  the  Ministry  of  Environment  Forestry,  one  of  a kind which is through Bureaucratic Reforms.
Research  methodology: This  research  was  a  descriptive  study with a qualitative approach. The research subject was the Ministry of Environment and Forestry. The source and type of data used in this study were secondary data, with the data collection technique was done using a literature study.
Results: The  results  show  that  the  Ministry  of  Environment Forestry  as  a  public  servant  has  implemented  the  main/basic principles  of  Good  Corporate  Governance,  namely  that Responsibility,  Independence,  Fairness,    Accountability,  and Transparency, which was adapted into 8 (eight) aspects of change which  became  a  road  map  to  create  added  value  for  stakeholders and  ensure  that  tasks  are  carried  out  honestly,  transparently  and responsibly  to  create  good  governance  (Good  Corporate Governance-GCG).
Limitations: The  weakness  of  this  research  was  that  most  of  the data  could  not  be  obtained  from  primary  sources  but  relied  on secondary data or other people's information.
Contribution: This is hoped that the results of this research can be a reference used in further research and are expected to provide an overview  of  how  the  implementation  of  Good  Corporate Governance-GCG at Ministry Environment and Forestry.
Keywords: Good Corporate Governance, Ministry of Environment and Forestry, Bureaucratic Reforms
How to cite: Apriliani, N. (2021). Implementasi Tata Kelola yang Baik  melalui  Reformasi  Birokrasi  di  Kementerian  Lingkungan Hidup  Kehutanan. Studi  Ilmu  Manajemen  dan  Organisasi , 2(1), 47-60.

## 1. Pendahuluan
Krisis  ekonomi  yang  melanda  Indonesia  pada  tahun  1998,  menuntut  pemerintah  untuk  segera melakukan  perubahan  besar-besaran  di  semua  aspek,  termasuk  pada  bidang  politik,  hukum,  sosial, ekonomi,  dan  birokrasi.  Krisis  ekonomi  yang  berkembang  menjadi  krisis  multidimensi  menjadi pencetus  masyarakat  menginginkan  pemerintahan  yang  demokratis.  Demokrasi  diharapkan  mampu menjadi  jalan  menuju  era  keterbukaan.  Adanya  keterbukaan,  terutama  dalam  akses  informasi  yang benar  dan  transparan,  dapat  meminimalkan  kecurangan. Pemerintahan  yang  minim  dari  kecurangan tentu akan membantu terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat berdasarkan nilai cita-cita bangsa yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
Perubahan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  ini  kemudian  berkembang  menjadi  penegasan  untuk menerapkan  beberapa  prinsip  dari  pemerintahan  yang  bersih  dan  baik  untuk  memberikan  pelayanan yang  baik  dan maksimal  di  tahun  2004.  Perubahan  yang  positif ini akan  berujung  kepada  reformasi birokrasi.  Dengan  berjalannya  waktu,  maka  diharapkan  pada  tahun  2011  akan  ada  kesiapan  dan keyakinan  kuat  dari  semua  kementerian/lembaga  serta  pemerintah  daerah  untuk  melakukan  tahapan reformasi  birokrasi ini.  Sehingga  di tahun  2014,  kementerian/lembaga  dan  pemerintah  daerah  sudah mempunyai kemampuan untuk memulai tahapan reformasi birokrasi tersebut.
Sebagaimana yang disebutkan dalam PP No.81 Tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi 2010-2025,  diharapkan  di Tahun  2025  telah terwujud  tata  pemerintahan  yang  baik  dengan birokrasi pemerintah serta pelayan masyarakat dan abdi negara yang profesional dan berintegritas tinggi. Dari beberapa  penjelasan  tadi  maka  bisa  dikatakan  bahwasanya  reformasi  birokrasi  itu  adalah  perubahan besar  terkait  konsep,  tata  kelola,  sistem,  dan  pelaksanaan  pemerintahan  di  Indonesia.  Reformasi birokrasi menjadi  tantangan  pemerintah  dalam menghadapi  berbagai  kondisi  dan  situasi  di  abad  ke- 21. Apabila proses dan tahapannya berhasil dilaksanakan dengan baik, maka tujuan yang diharapkan dari  reformasi  birokrasi  akan  tercapai.  Adapun  tujuannya  yaitu  antara  lain  adalah  (a)  dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan berbagai penyalahgunaan wewenang dan jabatan publik; (b) dapat  menciptakan  bangsa  yang  mempunyai  sistem  pemerintahan  yang  paling  maju  atau  most- improved  bureaucracy;  (c)  dapat  menambah  kualitas  pelayanan  yang  maksimal  dan  baik  kepada masyarakat; (d) dapat menambah mutu gagasan, perencanaan, dan penerapan kebijakan atau program pada lembaga tersebut; (e) dapat menambah efektivitas dan efisiensi pada semua bidang pelaksanaan kegiatan  pada  lembaga;  dan  (f)  dapat  menciptakan  pelaksanaan  pemerintahan  yang  antisipatif, berkinerja  tinggi,  efektif  serta  efisien  terkait  perubahan  di  pemerintahan  baik  internal  maupun eksternal.
Sedarmayanti  (2009) mengemukakan  bahwa  reformasi  birokrasi  diartikan  sebagai  penataan  ulang terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan aparatur pemerintah, baik pada level pemerintahan  lokal  maupun  nasional.  Perubahan  birokrasi  yang  dilakukan  adalah  bertujuan  untuk menciptakan,  menghadirkan  tatanan  organisasi  yang  baik  ( good  governance )  pada  pemerintahan. Penerapan tata kelola- good governance ini tidak hanya dilakukan pada perusahaan milik swasta saja, akan  tetapi  tata  kelola  ini  juga  dapat  dilaksanakan  pada  institusi  pemerintahan  di Kementerian/Lembaga dengan istilah Good Corporate Governance (GCG).
Sebagaimana  dikutip  dari  Ibu  Siti  Nurbaya  dalam Febrinastri  &  Hapsari  (2019) yang  menjabat sebagai Menteri  Lingkungan  Hidup  Kehutanan  (LHK),   menegaskan  bahwa  “akuntabilitas” menjadi kunci utama tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance ). Hal ini disampaikan oleh beliau pada  saat  membuka  Rapat  Koordinasi  Pengawasan  (Rakorwas)  Internal  lingkup  Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan Tahun 2019 di Jakarta, dengan tema: peran pengawasan internal dalam penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  untuk  mewujudkan  tata  kelola pemerintahan  ( governance )  yang  bersih  serta  melayani.  Menurut  ibu  menteri,  akuntabilitas merupakan  hal  yang  sama  dengan  tanggung  gugat,  artinya  bisa  memberi  jawaban  terkait  semua  hal keputusan  pemerintah.  Oleh  sebab  itu,  keterbukaan  terkait  alasan  pengambilan  suatu  keputusan sangatlah  penting  dan  itu  akan  memudahkan  kita  dalam  memberikan  penjelasan  untuk  mendukung tercapainya akuntabilitas di pemerintahan.
Menurut  Siti  Nurbaya  dalam Febrinastri  &  Hapsari  (2019) menyatakan  ada  5  (lima)  unsur  utama dalam good governance , yaitu adalah bisa melihat partisipasi atau keikutsertaan dari orang lain ( voice of  accountability ),  tidak  boleh  ada  masyarakat  yang  dirugikan  karena  keputusan  yang  diambil, kualitas  regulasi  harus  selalu  baik  dan  ditingkatkan,  adanya  upaya  untuk  memosisikan  hukum  pada tingkatan  tertinggi,  dan  tidak  boleh  ada  unsur  atau  pikiran  untuk  melakukan  korupsi.  Terkait  unsur yang terakhir ini harus dipahami bahwa jika terjadi korupsi pada sebuah instansi birokrasi, maka ada peluang terjadinya kegagalan dalam menjalankan tugas di instansi pemerintahan tersebut.
Dari sejarah panjang reformasi birokrasi dan dari beberapa pernyataan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa tata kelola perusahaan- Corporate Governance juga telah diadaptasi di  berbagai sektor publik (pemerintahan). Secara khusus pada pembahasan ini adalah kementerian lingkungan hidup kehutanan yang  bertujuan  untuk  memperoleh  capaian  unggul  ( value  added )  dari  berbagai  individu  maupun kelompok  organisasi  yang  memiliki  kepentingan  ( stakeholders ).  Hal  lainnya  adalah  memastikan pemerintah  yaitu  kementerian/lembaga  dapat  menjalankan  tugasnya  dengan  jujur,  transparansi  dan bertanggungjawab  sehingga  tercipta  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  ( Good  Corporate Governance ).  Beberapa  penjelasan  tadi  membuat  penulis  tertarik  untuk  menceritakan  penerapan reformasi  birokrasi  di  Kementerian  Lingkungan  Hidup  Kehutanan  sebagai  wujud  terciptanya Good Corporate Governance (GCG) pada pemerintahan atau sektor publik.

## 2. Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis
2.1. Definisi Good Corporate Governance (GCG)
Istilah  corporate  governance,  atau  dengan  kata  lainnya  disebut  good  corporate  governance  adalah rangkaian proses dari berbagai prinsip yang akan menjadi arah atau tujuan dalam sistem pengendalian dan  pengawasan  di  dalam  organisasi.  GCG  lebih  diarahkan  pada  keputusan  yang  dilakukan  para manajer  atau  direksi  di  suatu  perusahaan  agar  tidak  membuat  kerugian  bagi  para  pemangku kepentingan.  Hal  ini  dikarenakan  GCG  berkaitan  dengan  nilai,  moralitas,  etika  dalam  bekerja  dan berbagai prinsip kerja yang baik lainnya.
Menurut Surya  Indra  dan  Ivan  Yustiavandana  (2006) , good  corporate  governance (GCG)  berkaitan dengan  pengambilan  keputusan  yang  efektif  yang  dibangun  melalui  kultur  organisasi,  nilai-nilai, sistem,  berbagai  proses,  kebijakan-kebijakan  dan  struktur  organisasi  yang  bertujuan  untuk mencapai bisnis  yang  menguntungkan,  efisien  dan  efektif  dalam  mengelola  risiko  dan  bertanggungjawab dengan memperhatikan kepentingan stakeholder.
Dapat  kita  simpulkan  bahwa good  corporate  governance (GCG)  merupakan  nilai  ataupun  prinsip dalam  menata  kelola,  melakukan  pengendalian,  dan  mengawasi  serta  berperan  dalam  pencapaian tujuan untuk memperoleh keunggulan ( value added ) bagi pemenuhan kepentingan individu/kelompok ( stakeholders ).  Paling  utamanya  adalah  akan  meyakinkan  pemerintah  yaitu  kementerian/lembaga dalam  menjalankan  tugasnya  dengan  jujur,  transparansi  dan  bertanggungjawab  sehingga  tercipta pelaksanaan pemerintahan dalam cakupan tata kelola yang baik ( Good Corporate Governance ).

## 2.2. Prinsip Utama Good Corporate Governance (GCG)
Menurut Joni Emirzon (2006) bahwasanya tiang utama atau dasar good corporate governance (GCG) dibutuhkan untuk memperkuat dan mensukseskan tercapainya tujuan perusahaan atau organisasi yaitu sebagai berikut:
1. Pertanggungjawaban ( Responsibility ).
Pertanggungjawaban  ini  berarti  adalah  kepatuhan  atau  kesesuaian  pada  saat  melakukan pengelolaan  perusahaan  terkait  prinsip-prinsip  perusahaan  dan  aturan  perundangan-undangan yang resmi.
2. Independensi ( Independency ).
Independensi  atau  kemandirian  adalah  suatu  kondisi  yang  mana  kegiatan  lembaga  tersebut dijalankan  dengan  profesional,  tidak  ada  keterikatan  dengan  keinginan  individu  ataupun kelompok,  serta  hal-hal  yang  tak  bersesuaian  dengan  aturan  perundangan  serta  pilar  atau  nilai perusahaan.
3. Kewajaran ( Fairness ).
Kewajaran  maksudnya  yaitu  adalah  tindakan  atau  sikap  yang  merata  dan  sama  dalam  hal pemberian semua hak stakeholder yang timbul karena adanya dasar perjanjian ataupun peraturan perundang-undangan.
4. Akuntabilitas ( Accountability ).
Akuntabilitas  ini  yaitu  adalah  kejelasan  dalam  pekerjaan,  bidang,  bagian,  mekanisme  dan kewajiban  di  suatu  lembaga  sehingga  pelaksanaan  kegiatan  lembaga  tersebut  dapat  dilakukan secara jelas dan tepat.
5. Keterbukaan ( Transparancy ).
Keterbukaan ini yaitu dapat diartikan sebagai transparansi penyampaian informasi atau data, baik pada  saat  proses  pengambilan  keputusan  ataupun  pada  saat  mengungkapkan  informasi  penting dan terbaru mengenai perusahaan.

## 2.3. Definisi, Grand Design, dan Road Map Reformasi Birokrasi
Reformasi  birokrasi  adalah  perubahan  besar  terkait  konsep,  tata  kelola,  sistem,  dan  pelaksanaan pemerintahan  di  Indonesia.  Reformasi  birokrasi  menjadi  tantangan  pemerintah  dalam  menghadapi berbagai  kondisi  dan  situasi  di  abad  ke-21.  Berdasarkan PP  No.81  Tahun  2010 disebutkan  bahwa reformasi  birokrasi  di  seluruh  kementerian/lembaga/pemerintah  daerah  merupakan  langkah  dalam rangka  mempercepat  tercapainya  tata  kelola  pemerintahan  yang  baik.  Dalam  rangka  pelaksanaan reformasi birokrasi inilah maka diperlukan grand design dan road map reformasi birokrasi.
Pelaksanaan  reformasi  birokrasi  perlu  melakukan  penataan  ulang  terhadap  berbagai  proses pemerintahan  mulai  dari  tingkatan  pejabatnya  hingga  para  bawahannya.  Reformasi  birokrasi  ini merupakan suatu tindakan untuk melakukan terobosan baru ataupun berinovasi dengan melakukannya secara bertahap, pasti, sungguh-sungguh, serta berpikir untuk keluar dari kebiasaan atau rutinitas yang ada  serta  melakukan  perubahan  pemahaman  terhadap  zona  nyaman  yang  dirasakan  saat  ini.  Oleh sebab itu,  reformasi dalam  birokrasi ini secara  keseluruhan  pada tingkatan  nasional  perlu  diperbaiki dan berbagai aturan perlu dibangun.
Dengan  terbaharuinya  semua  aturan  dan  pelaksanaan  kegiatan  di  pemerintahan  baik  lingkup  pusat maupun di daerah, maka diharapkan output dari fungsi pemerintahan ini akan sesuai dengan konsep serta  kebutuhan  yang  baru.  Maka  dari  itu,  berbagai  usaha  untuk  mencapai  reformasi  birokrasi  ini memerlukan  sebuah  rancangan  induk  serta  arahan  pelaksanaan  sesuai  dengan  pola  transformasi pelaksanaan pada pemerintahan berupa grand design dan road map .
Berdasarkan PP  No.81  Tahun  2010 ,  g rand  design reformasi  birokrasi  merupakan  rancangan  induk yang  berisikan  arah  atau  tujuan  kebijakan  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  secara  nasional  dalam rentang waktu dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2025. Sedangkan r oad map reformasi birokrasi merupakan bentuk operasionalisasi atau pelaksanaan dari grand design reformasi birokrasi yang akan disusun  dan dilaksanakan  setiap  per  5  (lima)  tahun sekali.  Di  dalam road  map juga  akan  dijelaskan rencana  reformasi  birokrasi  dari  satu  tahap  ke  tahapan  selanjutnya  dengan  sasaran  per  tahun  yang jelas. Arahan pelaksanaan reformasi birokrasi ini ditetapkan kembali secara spesifik melalui peraturan menteri.
Dalam  hal  yang  berkaitan  dengan  r oad  map reformasi  birokrasi  saat  ini,  yaitu  untuk  tahun  2020 sampai dengan tahun 2024 telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  Birokrasi  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2020 .  Peraturan  inilah  yang  akan digunakan oleh berbagai kementerian/lembaga sebagai acuan dalam merencanakan dan melaksanakan program  kerjanya  pada  berbagai  tingkatan  baik  tingkat  tinggi,  menengah,  maupun  rendah  didalam internal instansinya.
Adapun acuan dan arah penerapan reformasi birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup kehutanan tahun 2020-2024 telah diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.374/MENLHK/SETJEN/PEG.3/9/2020 . R oad map ini akan memberikan arah agar perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pelayanan yang diberikan pemerintah telah sesuai, dapat diukur, terjelaskan, berkesinambungan, dan bermanfaat .

## 3. Metode Penelitian
Menurut Sugiono (2018) , metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan  dan  kegunaan  tertentu.  Adapun  penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang  bersifat pendeskripsian,  dengan  pendekatan  data  kualitatif. Menurut  Sugiono  (2018) ,  data  kualitatif merupakan informasi berupa narasi, kalimat, bagan, tabel, gambar, ataupun dokumentasi. Metode ini dipilih  peneliti  untuk menjelaskan  peranan reformasi birokrasi terkait implikasi dari good corporate governance (GCG) di Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan.
Subjek pada penelitian ini adalah Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Data sekunder dipilih dan diterapkan peneliti dalam pengambilan jenis serta sumber datanya. Adapun metode pengumpulan datanya adalah melalui studi kepustakaan dari berbagai referensi peraturan, laporan, artikel dan jurnal terkait.  Menurut Sugiyono  (2015) ,  metode  analisisnya  menggunakan  konsep  Miles  dan  Huberman, yang  menyajikan  kemudian  melakukan  verifikasi  atau  kesimpulan  terhadap  data  yang  diperoleh. Dalam  tulisan  ini,  pengkaji  hanya  menyajikan  kesimpulan  berdasarkan  berbagai  artikel,  jurnal, laporan serta aturan terkait.

## 4. Hasil dan Pembahasan

## 4.1. Implementasi GCG Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan
Berkaitan  dengan  implementasi good  corporate  governance (GCG)  di  Kementerian  Lingkungan Hidup  Kehutanan  ini  telah  dilaksanakan  dengan  adanya road  map reformasi  birokrasi  tahun  2015- 2019  berdasarkan Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 . Peraturan  ini  menjadi  acuan  bagi  pelaksanaan reformasi  birokrasi  selama  5  (lima)  tahun  yang  dimulai  pada  tahun  2015  yang  kemudian berakhir pada tahun 2019.
Berdasarkan Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia Nomor  SK.374/MENLHK/SETJEN/PEG.3/9/2020 pada  bab  II,  adapun  hasil  evaluasi capaian  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  telah  dilengkapi  dengan  rincian  rencana  aksi setiap tahunnya. Capaian ini dapat dijelaskan melalui 8 (delapan) aspek area perubahan  yaitu (1) Manajemen  perubahan;  (2)  Penataan  peraturan  perundang-undangan;  (3)  Penataan kelembagaan,  (4)  Penguatan  tatalaksana;  (5)  Penataan  sistem  manajemen  sumber  daya manusia;  (6)  Penguatan  akuntabilitas  kinerja  instansi  pemerintah;  (7)  Penguatan  sistem pengawasan; (8) Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kedelapan  aspek  area  perubahan  tersebut  merupakan  penerapan  dari  prinsip  utama  atau  dasar good  corporate  governance (GCG),  yaitu  Pertanggungjawaban  ( Responsibility ),  Independensi ( Independency ), Kewajaran ( Fairness ), Akuntabilitas ( Accountability ), dan Keterbukaan ( Transparancy ).  Jika  dikompilasikan  dalam  bentuk  tabel,  maka  penerapan  GCG  di  kementerian lingkungan  hidup  kehutanan  melalui  keterkaitan  8  (delapan)  aspek  area  reformasi  birokrasi  tersebut dengan prinsip utama GCG adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Keterkaitan Prinsip Utama GCG dan Aspek Area Perubahan
Prinsip-prinsip Dasar GCG Aspek Area Perubahan Birokrasi 1. Keterbukaan (Transparancy) 1. Manajemen perubahan 2. Penataan aturan perundangan 2. Akuntabilitas (Accountability) 3. Penataan kelembagaan 4. Penguatan tata laksana 5. Penataan sistem manajemen SDM 3. Pertanggungjawaban (Responsibility) 6. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 4. Independensi (Independency) 7. Penguatan sistem pengawasan 5. Kewajaran (Fairness) 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik
Sumber: Kementerian LHK
Adapun  pelaksanaan  terkait  8  (delapan)  aspek  area  perubahan  pada  birokrasi  di  Kementerian Lingkungan  Hidup  Kehutanan  yang  menjadi  bagian  dari  upaya  menciptakan  tatakelola  pada pemerintahan semakin baik ( Good Corporate Governance ) adalah sebagaimana dijelaskan berikut: 1. Manajemen Perubahan Area  transformasi  ini  memiliki  target  antara  lain  terkait  pembentukan  tim  perubahan, penyusunan road map kementerian, perubahan pemikiran dan kebiasaan kerja, pelaksanaan rancangan kerja tim, monitoring evaluasi, serta tindak  lanjut.
a. Pembentukan Tim Perubahan
Untuk periode yang dimulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, telah dibentuk tim Reformasi  Birokrasi  Kementerian  LHK  yang      terdiri        dari      tim    pengarah  dan  tim pelaksana  dari  8  (delapan)  kelompok  kerja  area  perubahan  dan  kelompok  kerja quick wins . Pada tingkat Unit Eselon I,  juga telah dibentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Unit Eselon I.
b. Penyusunan Road Map Kementerian Penyusunan  r oad  map perubahan  birokrasi  ini  menjadi  acuan  pelaksanaan  perubahan pelaksanaan  pemerintahan  oleh  tim  pelaksana  kementerian  dan  setiap  unit  pelayanan teknis lingkup Kementerian LHK.
c. Perubahan Pemikiran dan Kebiasaan Kerja Upaya  yang  dilakukan  untuk  melaksanakan  perubahan  pemikiran  dan  kebiasaan  kerja antara lain, yaitu: (1) Pengukuran nilai-nilai  budaya kerja; (2) Pendidikan dan pelatihan manajemen  perubahan  budaya  kerja  untuk  perwakilan  widyaiswara;  (3)  Peningkatan keterlibatan  aktif  para  pimpinan  pada  pelaksanaan  reformasi  birokrasi;  (4)  Sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai budaya kerja Kementerian LHK melalui berbagai media; (5) Pembentukan dan pembinaan agen perubahan area Kementerian LHK.
d. Pelaksanaan Rancangan Kerja Tim Tim pelaksana reformasi birokrasi pada setiap unit eselon I serta seluruh unit pelayanan teknis Kementerian LHK melaksanakan program kerja sesuai arahan yang ditulis pada road  map dan  rencana  aksi  perubahan  birokrasi  Kementerian  Lingkungan  Hidup Kehutanan.
e. Monitoring Evaluasi serta Tindak Lanjut Untuk  melakukan  perbaikan  yang  berkelanjutan  guna  meningkatkan  manfaat pemberlakukan  perubahan  birokrasi,  maka  kelompok  kerja  dan  sekretariat  tim pelaksana  reformasi  birokrasi  melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi  (Monev).  Evaluasi  ini dilakukan  melalui  penilaian  mandiri  yaitu  PMPRB  (Penilaian  Mandiri  Pelaksanaan Reformasi  Birokrasi)  yang  dikomunikasikan  oleh  Inspektorat  Jenderal  Kementerian LHK.

## 2. Penataan Aturan Perundangan
Aspek  perubahan  ini  memiliki  target  yaitu  membuat  kriteria  penilaian  bagi  bidang  penataan peraturan  perundang-undangan,  membuat  dan  mengevaluasi  sistem  pengendalian  penataan peraturan tersebut, serta berperan dan melakukan penyelesaian kebijakan.
a. Kriteria  penilaian  pada  bidang  penataan  peraturan  perundang-undangan  adalah dengan  melihat  harmonisasi  aturan  perundangan  yang  kurang  sesuai  atau  tidak sinkron,  serta  mengidentifikasi  aturan  perundangan  dalam  rangka  pembentukan aturan turunan dari pelaksanaannya.
b. Membuat  dan  mengevaluasi  sistem  pengendalian  penataan  peraturan  secara  berkala  setiap tahunnya perlu dilakukan. Hal ini mengingat  perkembangan dinamika  perubahan aturan perundangan atau tuntutan kebutuhan terkait aturan perundangan yang dinamis.
c. Peran  dan  penyelesaian  kebijakan.  Maksudnya  adalah,  peran  dan  penyelesaian  sebuah kebijakan  akan  memiliki  keterkaitan  dengan  kebijakan  lainnya.  Misalnya,  adanya Peraturan Pemerintah  Nomor  24  tahun  2018 tentang  pelayanan  perizinan  secara  online,  menyebabkan dibuatnya kebijakan atau aturan terkait oleh Kementerian LHK. Wujud nyata dari kebijakan ini adalah  dengan  dibuatnya Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor
P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik lingkup Kementerian LHK.
3. Penataan Kelembagaan
Area  perubahan  ini  memiliki  target  melakukan  evaluasi  kelembagaan  mandiri  atau  bisa  juga dilakukan oleh PT.GML Performance Consulting sebagai pihak ketiga yang akan melaporkan hasil evaluasi  kepada  MENPANRB  dalam  rangka  untuk  menciptakan  penyederhanaan  birokrasi,  dan penataan  kelembagaan.  Evaluasi  secara  mandiri  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  nilai indeks  kelembagaan  dan  memperoleh  potret  pelaksanaan  kelembagaan  pada Kementerian LHK.
Pedoman  evaluasi  kelembagaan  instansi  pemerintah  ini  mengacu pada  Peraturan Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  20  Tahun 2018 antara lain melalui survei melalui penggunaan kuesioner terstruktur yang disusun berdasarkan indikator dimensi-dimensi struktur dan proses organisasi. Pelaksanaan audit atau evaluasi ini dilakukan oleh Eselon I masing-masing untuk kemudian diolah datanya dan dikompilasi oleh Biro Kepegawaian dan Organisasi dalam bentuk laporan evaluasi kelembagaan.  Laporan  ini  beserta  dengan  bukti  dukungnya  kemudian  akan disampaikan kepada Sekretaris Kementerian PANRB.
Audit ataupun evaluasi organisasi dan kelembagaan yang dilakukan oleh  Kementerian PANRB  melalui  PT.  GML  Performance  Consulting  ini  hanya  membatasi  pembahasan  atau materi  evaluasi  pada  unit  organisasi  Eselon  I  Teknis  saja,  tanpa  mengikutsertakan  Eselon  I  yang bersifat  dukungan  manajemen  seperti  Sekretariat  Jenderal  dan  Inspektorat  Jenderal.  Dikutip  dari Keputusan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor SK.374/MENLHK/SETJEN/PEG.3/9/2020 , dalam pelaksanaan audit atau evaluasi yang dilakukan oleh konsultan independen ini menggunakan 4 (empat) perspektif organisasi yaitu arah strategi,  peraturan  atau  regulasi,  pemenuhan,  konteks  operasinya,  dan  diagnosis organisasinya.  Keempat  perspektif  organisasi  ini  diharapkan  dapat  memetakan permasalahn yang ada, sehingga memberikan jaminan obyektivitas hasil audit. Metode wawancara  dan  FGD  ( Focus  Group  Discussion )  juga  digunakan  pada  saat  audit  ini sehingga kemungkinan bias informasi dan persepsi tidak terjadi.

## 4. Penguatan Tata Laksana
Area  reformasi  ini  memiliki  tujuan  menambah  efektivitas  serta  efisiensi  mekanisme, tahapan, dan alur kerja. Untuk mencapai tujuan tersebut, area perubahan penguatan tata laksana  memiliki  fokus  program  yaitu  berupa  penyusunan  proses  bisnis; penyempurnaan  mekanisme  pemerintahan  secara  elektronik  melalui  SPBE  (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan pengelolaan informasi publik yang transparan; serta pengelolaan tata naskah kearsipan yang baik.
a. Penyusunan Proses Bisnis
Dalam hal penyusunan proses bisnis ini mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pemetaan Proses  Bisnis  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  Akan  tetapi, penyusunan proses bisnis pada Kementerian LHK telah mulai dilakukan sejak Tahun 2016.
b. Penyempurnaan  Mekanisme  Pemerintahan  secara  Elektronik  dan  Pengelolaan Informasi Publik yang Transparan Berdasarkan Peraturan  Presiden  Nomor  95  Tahun  2018 ,  SPBE  atau  Sistem Pemerintahan  Berbasis  Elektronik  adalah  penyelenggaraan  pemerintah  yang memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk  memberikan  layanan kepada  pengguna  SPBE.  Adapun  pengguna  SPBE  adalah  instansi  pusat,  pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE. Penatakelolaan dari SPBE merupakan rencana aksi
dalam  kepastian  terpenuhinya  aturan,  arahan,  dan  kendali  pada  pelaksanaan  SPBE yang  sistematis.  Dengan  adanya  penataan  ini,  maka  diharapkan  pelaksanaan  SPBE akan berkualitas dan berkesinambungan.
Dalam rangka meningkatkan nilai pengukuran SPBE Kementerian LHK pada tahun 2020, maka akan disusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) SPBE dan akan  disusun grand  design pengelolaan  teknologi  informasi  pada  Kementerian Lingkungan  Hidup  Kehutanan  untuk  menjadi  acuan  bagi  semua  unit  pelayanan  teknis lingkup  Kementerian  Lingkungan  Hidup  Kehutanan.  Langkah  ini  bertujuan  untuk membangun  sistem  yang  terintegrasi  dan  portal  satu  data  (big  data)  sebagai perangkat  pendukung  pembuatan  kebijakan  atau  keputusan  oleh  pimpinan  dan keterbukaan informasi kepada masyarakat/publik.
Pada penerapan SPBE  di Kementerian  Lingkungan Hidup Kehutanan, telah dilaksanakan evaluasi  SPBE  lingkup  internal  seperti  kegiatan  identifikasi,  inventarisasi,  dan  untuk  melihat perkembangan  pelaksanaan  SPBE  pada  setiap  unit  pelayanan  teknis  Eselon  I.  Dengan  ini diharapkan  akan  diketahui  kendala  yang  dihadapi,  dan  dapat  segera  diambil  langkah  solusi untuk  mengatasi  kendala  tersebut.  Indeks  SPBE  menggambarkan  tingkat  kematangan pelaksanaan  SPBE  dengan  melakukan  evaluasi  kepada  3  (tiga)  unsur  berikut,  yaitu penyelenggaraan  pemerintahan  seperti  unsur  tata  kelola  birokrasi,  kehandalan  Teknologi Informasi dan Komunikai (TIK) sebagai penunjang dalam pemberlakuan SPBE dan kemudahan pelayanan  pemerintah  bagi  semua  pengguna  SPBE.  Indeks  SPBE  disusun  dengan menggunakan skala likert, yaitu:
Tabel 2. Skala Nilai Pengukuran SPBE Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan
No Skala Nilai Indeks Kategori 1 4,2 s.d 5,0 Memuaskan 2 3,5 s.d < 4,2 Sangat Baik 3 2,6 s.d < 3,5 Baik 4 1,8 s.d < 2,6 Cukup 5 1 s.d < 1,8 Kurang
Sumber: Kementerian LHK
Tahun  2019,  nilai  indeks  SPBE  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan secara nasional sebesar 3,61 dan ini masuk dalam kategori sangat baik. Akan  tetapi, nilai  sangat  baik  ini  masih  terdapat  kekurangan  karena  belum  tersedianya  NSPK tentang SPBE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga hal ini akan menjadi target perbaikan ke depannya.
c. Pengelolaan Tata Naskah Kearsipan yang Baik Tata  naskah  kearsipan  pada  Kementerian  LHK  telah  dikelola  dengan  baik.  Hal  ini dibuktikan  dengan  prestasi  yang  diberikan  berupa reward oleh  Arsip  Nasional Republik  Indonesia  (ANRI),  selaku  instansi  pembina  kepada  Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan. Adapun capaian prestasi yang diraih oleh unit pusat kearsipan Kementerian LHK periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Prestasi Unit Pusat Kearsipan Kementerian LHK Periode Tahun 2015- 2019
No Tahun Kategori Prestasi 1 2015 Juara II 2 2017 Juara II 3 2019 Juara I Sumber: Kementerian LHK

## 5. Penataan Sistem Manajemen SDM
Aspek  perubahan  ini  memiliki  tujuan  menata  perencanaan  kebutuhan  atau  formasi jabatan,  memperbaiki  sistem  rekrutmen  Aparatur  Sipil  Negara,  menerapkan pengembangan  pegawai  yang  berdasarkan  kompetensi,  pelaksanaan  pengembangan karir  (promosi)  secara  terbuka,  mengarahkan  kinerja  pegawai  selaras  dengan  kinerja organisasi,  penegakan  aturan  dalam  disiplin  atau  kode  etik,  melaksanakan  evaluasi jabatan, serta membangun sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG).
a. Perencanaan Kebutuhan atau Formasi Jabatan
Perencanaan  kebutuhan  atau  formasi  jabatan  dibuat  berdasarkan  hasil  dari  Analisis Beban  Kerja  (ABK)  dan  gambaran  kebutuhan  pegawai  setiap  5  (lima)  tahun  untuk seluruh unit pelayanan teknis. Kebutuhan pegawai yang menunjang pekerjaan utama organisasi  ini  telah  dihitung  dan  dilegalkan  oleh  Pejabat  Pembina  Kepegawaian (PPK) berdasarkan analisis beban kerja dan peta jabatan yang ada.
b. Perbaikan Sistem Rekrutmen ASN Berdasarkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  78  Tahun  2013 ,  untuk  mewujudkan  Aparatur  Sipil Negara  (ASN)  yang  mempunyai  kompetensi  dan  integritas  sesuai  dengan  kebutuhan jabatan  adalah  dengan  menyelenggarakan  sistem  pengadaan  ASN  yang  transparan, objektif,  akuntabel,  dan  bebas  dari  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme.  Peraturan  inilah yang  menjadi  acuan  Kementerian  Lingkungan  Hidup  Kehutanan  dalam  menerima  calon pegawainya.
c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Upaya  Kementerian  LHK  untuk  mendorong  munculnya  aparatur  sipil  negara  unggul yang  berdaya  saing  tinggi  adalah  dengan  melakukan  pengembangan.  Akan  tetapi, pengembangan  pegawai  ini  dilakukan  dengan  berbasiskan  kompetensi  yang dilakukan melalui penetapan standar kompetensi jabatan. Standarnya disusun secara resmi  melalui  Peraturan  Menteri  LHK  dengan  beberapa  jabatan  terkait  misalnya Jabatan  Pimpinan  Tinggi  (JPT)  madya  dan  pratama,  jabatan  administrator,  jabatan pengawas,  dan  jabatan  fungsional  dari  Kementerian  LHK  seperti  Pengendali Ekosistem  Hutan, dll.
d. Promosi Jabatan Dalam  hal  ini  mengacu  pada Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan Nomor  P.15/MENLHK-II/2015 tentang  tata  cara  Pengisian  jabatan  Pimpinan  Tinggi Secara  Terbuka  di  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  Dengan  adanya aturan ini  telah menjadi  upaya  keterbukaan dalam  proses  promosi  suatu  jabatan atau pengisian  jabatan.  Hal  ini  dikarenakan  promosi  jabatan  merupakan  bagian  dari pengembangan pegawai.
e. Keselarasan Kinerja Pegawai dan Organisasi Penetapan  kinerja  individu  pegawai  telah  dilakukan  kepada  seluruh  pegawai  yaitu dengan  adanya  Sasaran  Kerja  Pegawai  (SKP).  Akan  tetapi,  kedepannya  diharapkan bahwa  capaian  kinerja  dari  masing-masing  pegawai  akan  serasi  dengan  kinerja organisasinya.  Adapun  upayanya  adalah  dengan  pemberlakuan  rencana  kinerja, bimbingan  kinerja,  dan  penilaian  kinerja  yang  objektif  dari  para  atasan  pegawai tersebut.
f. Penegakan Aturan Disiplin dan Evaluasi Jabatan Dalam  hal  ini  mengacu  pada Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan RI  Nomor  P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016 tentang  kode  etik  revolusi  mental aparatur  sipil  negara  lingkup  kementerian  lingkungan  hidup  dan  kehutanan. Peraturan  ini  menjadi  upaya  penegakan  aturan  disiplin  sesuai  dengan  ketentuan aturan perundangan. Monitoring evaluasi dari penegakan aturan disiplin dan evaluasi jabatan ini dilakukan secara berkala setiap semester I dan II.
g. Membangun sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG) Upaya  penataan  program  informasi  pegawai  di  Kementerian  Lingkungan  Hidup Kehutanan  adalah  dengan  membangun  suatu  sistem  yang  menginformasikan  semua data  kepegawaian,  yaitu  SIMPEG.  Setiap  pegawai  negeri  sipil  dapat  mengakses  data
kepegawaiannya  pada  aplikasi  SIMPEG  dan  data  yang  ada  harus  terus  diperbaharui agar  mempermudah  biro  kepegawaian  pusat  melakukan  pengambilan  data  dan melihat informasi pegawai yang akan naik pangkat atau dipromosikan.
6. Penguatan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Cakupan  transformasi  ini  mempunyai  sasaran  terkait:  (1)  Melaksanakan  evaluasi  dan pemantauan  kinerja;  (2)  Penajaman  perumusan  kinerja  bersama  Kantor  Staf  Presiden (KSP) termasuk juga didalamnya penyusunan rencana aksi kegiatan prioritas nasional; (3) Melakukan pemantauan dan evaluasi rencana aksi dan pelaksanaan anggaran secara berkala  baik  bulanan  maupun  triwulan;  (4)  Menggunakan  hasil  pengukuran  kinerja untuk  pengambilan  keputusan  dalam  alokasi  anggaran  dan  kebijakan reward  and punishment ;  (5)  Penyusunan  target  kinerja  pada  dokumen  rencana  kerja  berikutnya sesuai  dengan  hasil  evaluasi  program  dan  isu  strategis  nasional;  (6)  Memasukkan indikator  pencegahan  korupsi  dan  keterbukaan  informasi  public  dalam  rencana  aksi kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan;  (7)  Menetapkan  pembentukan  tim pengelola  (Pokja)  penanganan,  pengaduan,  dan  sistem  aplikasi  yang  disebut  LAPOR (Layanan  Aspirasi  dan  Pengaduan  Online  Rakyat);  (8)  Melibatkan  pimpinan  dalam pengambilan keputusan terkait perumusan, pemantauan, dan hasil evaluasi kinerja; dan terakhir  (9)  Melakukan  koordinasi  secara  berjenjang,  baik  melalui  surat  maupun pertemuan/rapat  agar  ada  komunikasi  dan  penyelesaian  kegiatan/masalah  yang berkelanjutan.

## 7. Penguatan Sistem Pengawasan
Area perubahan ini memiliki target menciptakan pelayanan pemerintah yang bersih dan terbebas  dari  KKN  (Korupsi,  Kolusi,  dan  Nepotisme).  Dalam  rangka  mencapai  target, maka pada area perubahan ini memiliki fokus program yaitu pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS), penanganan pengaduan masyarakat, penanganan gratifikasi, pembangunan  zona  integritas,  penguatan  penyelenggaraan  SPIP  (Sistem  Pengendalian Intern  Pemerintah),  pemantauan  akan  benturan  kepentingan  dan  meningkatkan kemampuan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).
a. Pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS)
Sosialisasi  terkait  pelaksanaan  WBS  ini  telah  disampaikan  oleh  Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  pada  Rapat  Koordinasi  pengawasan  pada Kementerian  Lingkungan  Hidup  Kehutanan  serta  di  pertemuan  atau  workshop  SPIP  di pusat  maupun  di  daerah.  Pembuatan  aplikasi  WBS  ini  menjadi  upaya  Kementerian Lingkungan  Hidup  Kehutanan  dalam  penguatan  tata  laksana Whistle  Blowing  System (WBS) ini.
b. Penanganan Pengaduan Masyarakat
Sebagai  unit  yang  melakukan  pengawasan,  Inspektorat  Jenderal  Kementerian  LHK harus membangun serta menyiapkan sarana pengaduan melalui surat langsung maupun media  elektronik.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menampung  keluhan  masyarakat  terkait indikasi  adanya  penyalahgunaan  wewenang,  pelanggaran  dispilin  dan  kode  etik, hambatan  pekayanan,  dan  korupsi.  Dari  tahun  2015  sampai  dengan  tahun  2019, adapun data capaian penanganan pengaduan masyarakat adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Data Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Kementerian LHK Tahun 2015 – 2019
No Tahun Sumber Pengaduan Tindak Lanjut Internal Eksternal  Jumlah Proses  Selesai 1 2015 13 120 133 0 133 2 2016 12 58 70 0 70 3 2017 13 58 71 0 71 4 2018 6 55 61 0 61 5 2019 12 36 48 4 44
No Tahun Sumber Pengaduan Tindak Lanjut Internal Eksternal  Jumlah Proses  Selesai Jumlah 56 327 383 4 379
Sumber: Kementerian LHK
c. Penanganan gratifikasi serta membangun Zona Integritas (Z1) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
Upaya penindakan terhadap gratifikasi pada Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan mengacu  pada Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor P.60/MENLHK/SETJEN/SET.0/11/2017 .  Selain  aturan  ini,  kemudian  dibentuk  juga unit  pengelola  gratifikasi  pada  setiap  satuan  kerja  lingkup  Kementerian  LHK  agar dapat  meningkatkan  kesadaran  ASN  terkait  pelaporan  gratifikasi.  Hal  ini  berkaitan erat dengan pencapaian terbangunnya zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.
d. Penguatan penyelenggaraan SPIP
Penguatan  penyelenggaran  SP1P  ini  mengarah  kepada  pemberian  jaminan  agar  tujuan organisasi  dilaksanakan  secara  baik  dan  efisien.  Hal  ini  akan  terlihat  dari  laporan keuangan  yang  bisa  diandalkan,  aset  negara  yang  tercatat  dan  terpelihara  dengan  baik, serta taat dengan ketentuan atau aturan perundangan yang berlaku.
Beberapa hal terkait penguatan SPIP ini adalah: (1) Dengan mengacu  pada Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  P.38/Menlhk- Setjen/2015 tentang Penyelenggaraan  Sistem  Pengawasan  Intern Pemerintah  Lingkup Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan;  (2)  Melakukan  penilaian  mandiri maturitas  SPIP  setiap  tahun  pada  tingkat  pusat  dan  eselon;  (3)  Meningkatkan pemahaman dan teknis penyelenggaraan SPIP melalui sosialiasi dan workshop SPIP; (4) Melakukan reviu atas penyusun desain SPIP; (5) Penggunaan teknologi informasi untuk melakukan  pemantauan  dan  evaluasi  terkait  penyelenggaraan  SPIP  pada  setiap  satuan kerja melalui aplikasi SPIP Online.
e. Pemantauan benturan kepentingan dan meningkatkan kemampuan APIP Dalam  hal  ini  yaitu  melakukan  sosialisasi  benturan  kepentingan  kepada  para  auditor dan satuan kerja,  serta memantau pelaksanaannya dalam  bentuk laporan  dari  seluruh satuan  kerja  yang  dilakukan  1  (satu)  kali  dalam  setahun.  Penguatan  sistem pengawasan  dengan  meningkatkan  kemampuan  APIP  juga  terlihat  dari  kapabilitas aparat  pengawasnya  yaitu  para  auditor  agar  mampu  memberikan  layanan  secara menyeluruh baik dalam pelaksanaan kegiatan maupun dalam bentuk konsultasi.
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Aspek transformasi ini memiliki tujuan yaitu memperoleh keyakinan perbaikan kualitas atas  penyelenggaraan  pelayanan  publik  bagi  masyarakat.  Peningkatan  kualitas pelayanan  ini  bisa  dilakukan  dengan  cara  menyelenggarakan  pelayanan  perizinan online,  sosialisasi  pelayanan  perizinan  online  kepada  pihak  terkait,  dan  melaksanakan survey kepuasan masyarakat.
a. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Online
Penyelenggaraan  pelayanan  perizinan  online  ini  adalah  upaya  Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan untuk memaksimalkan pelayanan publik. Pemohon dapat mengakses  dimanapun  dan  bisa  melihat  tahapan  proses  permohonan  sehingga pemohonan tersebut dapat diselesaikan sesuai tata waktu yang berlaku.
b. Sosialisasi Pelayanan Perizinan Online Sosialisasi pelayanan perizinan online kepada pihak terkait ini sangat diperlukan agar bisa memastikan bahwa mekanisme yang berlangsung  ini  bisa dirasakan  manfaatnya dan  memberikan  kemudahan  dalam  proses  perizinan  dengan  waktu  serta  biaya  yang efektif efisien.
c. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Penyelenggara  pelayanan  publik  seperti  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  dituntut  untuk  memenuhi  keinginan  masyarakat  terkait  pelayanan
perizinan.  Akan  tetapi,  aparatur  pemerintah  dirasa  belum  memenuhi  keinginan masyarakat.  Adapun  upaya  untuk  mengetahui  keinginan  masyarakat  dan  perbaikan pelayanan  masyarakat  yaitu  dengan  melakukan  survey  penilaian  kepuasan masyarakat, khususnya pengguna layanan tersebut.

## 4.2. Dampak/Hasil Area Perubahan
Dampak/hasil  area  perubahan  (Implementasi  GCG)  ini  dapat  terlihat  dari  pencapaian  Indeks Reformasi  Birokrasi.  Sebagaimana  yang  tertuang  dalam Keputusan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  SK.374/MENLHK/SETJEN/PEG.3/9/2020 ,  capaian  dari  3 (tiga) sasaran pokok Reformasi Birokrasi, antara lain: (1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) Birokrasi  yang  efektif  dan  efisien;  dan  (3)  Birokrasi  dengan  pelayanan  publik  yang berkualitas.
Dari  data  penilaian  pelaksanaan  reformasi  birokrasi  pada  2  (dua)  periode  sebelumnya memperlihatkan bahwa upaya pembaharuan dalam pelayanan pemerintahan telah dilakukan dengan maksimal dan telah memberikan beberapa dampak perubahan. Dampak ini  terlihat dari  tercapainya  sasaran  indikator  capaian  tata  kelola  yang  terus-menerus  mengalami perbaikan berdasarkan pencapaian 3 (tiga) sasaran pokok tadi. Keberhasilan pencapaian ini telah  dinilai  berdasarkan  parameter  sebagaimana  tertulis  pada road  map reformasi  birokrasi tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
Berikut  adalah  gambaran  yang  menampilkan  pencapaian  perubahan  birokrasi  pada Kementerian  LHK,  dan  disajikan  dalam tabel  berupa indeks reformasi  birokrasi selama 5 (lima) tahun berturut-turut yaitu pada periode tahun 2015 sampai dengan2019.
Tabel 5. Indeks Reformasi BirokrasiKementerian Lingkungan Hidup Kehutanan
Tahun Nilai Kategori Interpretasi 2015 61,8 B Baik (perlu sedikit perbaikan) 2016 68,42 B Baik (perlu sedikit perbaikan) 2017 70,11 BB Sangat Baik 2018 72,08 BB Sangat Baik 2019 75,34 BB Sangat Baik
Sumber: Kementerian LHK
Secara umum, indeks reformasi birokrasi Kementerian LHK selama 5 (lima) warsa terakhir mengalami  peningkatan  secara  signifikan.  Hal  ini  berarti  mengindikasikan  bahwa  telah terjadi  perbaikan  sistem  pemerintahan  ( Good  Corporate  Governance )  di  Kementerian  LHK yang tentu saja berkesesuaian dengan tujuan reformasi birokrasi yang ingin dicapai.

## 5. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dengan melakukan reduksi data dari berbagai artikel serta aturan terkait, dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  Kementerian  Lingkungan  Hidup  Kehutanan  sebagai  organisasi pelayan  masyarakat  telah  mengimplementasikan  prinsip  utama/dasar  dari  GCG.  Prinsip  utama  dari Good  Corporate  Governance (GCG),  yaitu  Pertanggungjawaban  ( Responsibility ),  Independensi ( Independency ), Kewajaran ( Fairness ), Akuntabilitas ( Accountability ), dan Keterbukaan ( Transparancy ).
Prinsip  GCG  ini  diadaptasi  menjadi  8  (delapan)  aspek  perubahan  yang  menjadi road  map bagi kementerian  untuk  memperoleh  tambahan  nilai  ( value  added )  untuk  memenuhi  kepentingan  dari segala  pihak  baik  individu  maupun  kelompok  ( stakeholders ).  Hal  ini  juga  bisa  memastikan  bahwa pegawai kementerian telah bertugas dengan jujur, transparan, dan bertanggungjawab sehingga tercipta tatanan pengelolaan pemerintahan yang baik ( Good Corporate Governance ).
Implementasi  GCG  di  Kementerian  Lingkungan  Hidup  Kehutanan  yang  salahsatunya  diwujudkan dalam  proses  reformasi  birokrasi  harus  terus  ditingkatkan  dan  dilaksanakan  oleh  semua  pelayan publik  (pegawai  kementerian  Lingkungan  Hidup  Kehutanan),  baik  itu  pegawai  yang  ada  di  pusat maupun  pegawai  yang  ada  di  daerah.  Peran  Inspektorat  Jenderal  sebagai  pengawas  juga  harus ditingkatkan dengan cara memberikan informasi terkait GCG melalui media elektronik ataupun media online. Secara umum Impleemntasi GCG pada kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah berjalan baik.

## Ucapan terima kasih
Tulisan  ini  pasti  memiliki  banyak  kekurangan  dan  kelemahan  terkait  isi  dan  cakupan  data  yang diteliti.  Dalam  momen  ini,  saya  ingin  menyampaikan  ucapan  terima  kasih  kepada  Ibu    Dr.  Isfenti Sadalia, ME selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen keuangan lanjutan pada Program Studi Magister  Ilmu  Manajemen,  Universitas  Sumatera  Utara  karena  telah  memberikan  semangat  dalam menulis hingga tulisan ini dapat terselesaikan. Kemudian terima kasih kepada keluarga tercinta, kedua orang tua, suami, anak, saudara-saudara saya, dan teman-teman yang selalu mendoakan.

## Referensi
Emirzon,  Joni.  (2007).  Prinsip-prinsip  Good  Corporate  Governance:  Paradigma  Baru  dalam  Praktik Bisnis Indonesia .
Artikel:
Genta
Press .https://m.mediaindonesia.com/media- lhk/228622/menteri-lhk-akuntabilitas-kunci-utama-good-governance  diakses  tanggal  4  Mei 2021.
Febrinastri, F., & Hapsari D. K. (2019). Ini 5 Kunci Utama Good Governance Menurut Menteri LHK . https://www.suara.com/news/2019/04/10/090245/ini-5-kunci-utama-good-governance- menurut-menteri-lhk?page=all
Indra, Surya dan Ivan Yustiavandana. (2006). Penerapan Good Governance: Mengesampingkan Hak
Istimewa Demi kelangsungan Usaha . Jakarta: Prenada media Group. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.374/MENLHK/SETJEN/PEG.3/9/2020  tentang Road  Map Reformasi  Birokrasi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017  tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2016 tentang Road  Map Reformasi  Birokrasi  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Tahun 2015-2019.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018  tentang  Norma,  Standar,  Prosedur,  dan  Kriteria Pelayanan  Perizinan  Terintegrasi  Secara  Elektronik  Lingkup  Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.65/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017  tentang  Pemetaan  Proses  Bisnis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P.15/MENLHK-II/2015  tentang Tata  Cara  Pengisian  Jabatan  Pimpinan  Tinggi  Secara  Terbuka  di  Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor
P.64/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2016  tentang  Kode  Etik  Revolusi  Mental  Aparatur  Sipil Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor
P.60/MENLHK/SETJEN/SET.0/11/2017  tentang  Pengendalian  Gratifikasi  di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor:  P.38/Menlhk- Setjen/2015  tentang  Penyelenggaraan  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  RI  Nomor  25  Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  20
Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Secara Online.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  78  Tahun  2013  tentang  Perubahan  Kedua  atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  81  Tahun  2010  tentang  Grand  Design  Reformasi Birokrasi 2010-2025.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  95  Tahun  2018  tentang  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Sedarmayanti. (2009). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan  (Mewujudkan  Pelayanan  Prima dan  Kepemerintahan yang  Baik) .  Bandung:  Refika Aditama.
Sugiyono.  (2018). Metode  Penelitian  Manajemen:  Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif,  Kombinasi, penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi . Bandung: Alfabeta. Sugiyono.  (2015). Metode  Penelitian  Bisnis:Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.