Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## Tinjauan Sosiologi Hukum Penerapan Sanksi Pelaku Pelanggaran  Penanganan Covid-19 di Kota Makassar

## Nurafni Faradillah, Istiqamah, Andi Safriani
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar nurafnifaradillah26@gmail.com

## Abstract
This study aims to determine, first how the application of sanctions for people who violate the provisions of the legislation on the regulation of the mayor of Makassar in handling the covid 19 outbreak in Makassar. Second, the extent of the impact caused by the implementation of legislative provisions in handling the Covid 19 outbreak in  terms  of  legal  sociology.  This  research  is  Library  research  with  research  approach  using  Socio  Legal Approach method.The results of this study indicate that the application of sanctions for people who violate the regulations of  the mayor of  Makassar in  handling the Covid  19 outbreak implemented by the Makassar city government has almost completely run effectively, evidenced by the implementation of the justisi operation by the  joint  TNI-POLRI  apparatus  where  every  violator  of  health  protocols  is  immediately  sanctioned  at  the, penalties fines, as well as administrative sanctions. Keywords: Application Of Sanctions, Violations, Covid 19

## Abstrak
Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui, pertama bagaimanakah penerapan sanksi bagi masyarakat yang  melakukan  pelanggaran  terhadap  ketentuan  perundang-undangan  tentang  peraturan  walikota  Makassar dalam  penanganan  wabah  Covid  19  di  Makassar.  Kedua,  sejauh  manakah  dampak  yang  ditimbulkan  dari implementasi ketentuan perundang-undangan dalam penanganan wabah Covid 19 ditinjau dari segi sosiologi hukum.  Penelitian  ini    merupakan  penelitian  kepustakaan  (library  research)  dengan  pendekatan  penelitian menggunakan metode Socio Legal Approach.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan walikota Makassar dalam penanganan wabah  Covid  19  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  Kota  Makassar  hampir  sepenuhnya  telah  berjalan  dengan efektif,  dibuktikan  dengan  pelaksanaan  operasi  yustisi  oleh  aparat  gabungan  TNI-POLRI  di  mana  setiap pelanggar protokol kesehatan langsung diberikan sanksi di tempat kejadian baik itu sanksi sosial, sanksi denda, maupun sanksi administrasi.
Kata Kunci: Penerapan Sanksi, Pelanggaran, Covid 19
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## PENDAHULUAN
Saat  memasuki  awal  tahun  2020 dunia  digemparkan dengan  munculnya  wabah  virus  corona (Covid 19) yang menjangkiti hampir seluruh penjuru negara di dunia, termasuk Negara Indonesia salah satunya. Dan pertama kali wabah Covid 19 ini masuk ke Indonesia adalah pada hari Senin tanggal 14 Februari 2020. Kasus Covid 19 di Indonesia diawali dari sebuah acara pesta dansa yang diadakan di Klub Paloma dan Amigos, Jakarta.
Berikut  kronologisnya,  untuk  kasus  pertama  pada  tanggal  14  Februari  2020  ,  seorang  anak perempuan dengan inisial NT mengikuti sebuah acara pesta dansa dengan pastisipan yang multinasional termasuk  Negara  Jepang.  Kemudian,  ketika  kembali  ke  domisilnya  yaitu  Negara  Malaysia,  warga Negara  Jepang  tersebut  positif  terserang  Covid  19.  Lanjut  pada  tanggal  16  Februari  tahun  2020 berselang dua hari setelah pesta dansa tersebut, NT ini pada akhirnya terserang batuk, sesak nafas, dan juga mengalami demam selama 10 hari. 1
Jumlah  pasien  positif  Covid  19  di  Indonesia  kian  meningkat  sampai  saat  ini.  Jumlah keseluruhan di Indonesia per hari Jumat 9 Oktober 2020 adalah 324.658 orang yang dinyatakan positif terjangkit  Covid  19. 2 Sementara  jumlah  pasien  positif  Covid  19  di  Sulawesi  Selatan  per  tanggal  09 Oktober tahun 2020 mencapai 16. 399 kasus. 3 Dan khusus di Kota Makassar, jumlah pasien yang positif Covid 19 pada tanggal 09 Oktober tahun 2020 sebanyak 1.894 orang dengan rincian kasus terkonfirmasi tanpa gejala (simptomatik) 467 orang , terkonfirmasi tanpa gejala (asimptomatik) tercatat 1.427 orang, pasien yang sembuh 31 orang (total 1502) dan meninggal dunia 2 orang (total 662), sedangkan kasus suspek 276 orang. 4
Dengan  adanya  data  yang  menggambarkan  semakin  merebaknya  wabah  Covid  19  dan semmakin meningkatnya jumlah penderita Covid 19, maka pemerintah Kota Makassar memunculkan berbagai  surat  edaran  yang  dibuat  oleh  PJ  Walikota  Makassar  Prof  Ruddy  Djamaluddin,  seperti Peraturan Walikota No. 36 tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid  19)  di  Kota  Makassar  dalam  pasal  6  berbunyi  “setiap  orang  yang  bakal  masuk  dan  keluar wilayah Kota Makassar dengan menerapkan bahwa warga yang tak memiliki surat keterangan bebas Covid 19 tidak boleh masuk ke kota Anging Mammiri dan pasal 7 berbunyi “setiap mahasiswa baru yang mendaftar di Kota Makassar dengan tidak memperlihatkan kartu tes pendaftaran, dan juga setiap
1 Halodoc,
“Kronologi Lengkap Virus
Corona Masuk di Indonesia”, https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia,  diakses  pada  hari  Sabtu, tanggal 18 Juli  2020, pukul 23.00.
2 Nasional Okezone, “Update Corona di Indonesia 9 Oktober 2020  : Positif 324.658 Orang, Sembuh 247.667  &  Meninggal  11.67”, https://nasional.okezone.com/read/2020/10/09/337/2291098/update-corona-di- indonesia-9-oktober-2020-positif-324-658-orang-sembuh-247-667-meninggal-11-677,  diakses  pada  hari  Jumat, tanggal 09 Oktober 2020, pukul 19.00
3 Fix  Makassar, “Update Covid-19 di  Sulsel: Jumlah  Kasus Harian  Sembuh Covid-19 per 9 Oktober 2020  Capai  111  Kasus”, https://fixmakassar.pikiran-rakyat.com/sulsel/pr-57816195/update-covid-19-di-sulsel- jumlah-kasus-harian-sembuh-covid-19-per-9-oktober-2020-capai-111-kasus, diakses pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020, pukul 19.00
4 Sulsel  Suara, “Kasus  Covid-19  di  Makassar  Meningkat,  Ribuan  Orang  Tanpa  Gejala”, https://sulsel.suara.com/read/2020/09/10/180601/kasus-covid-19-di-makassar-meningkat-ribuan-orang-tanpa- gejala?page=all, diakses pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020, pukul 19.00
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
orang  sakit  yang dirujuk ke  Kota  Makassar  dengan  tidak  memperlihatkan  surat  rujukan  dari  Rumah Sakit daerah asal”. 5
Sementara dalam Peraturan Wali Kota Makassar No. 22 tahun 2020 tentang pelaksanaan PSBB di  Kota  Makassar  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  termaktub  dalam  pasal  2  bahwa  “setiap  orang  yang berdomisili  tetapi  tetap  berkegiatan  di  Kota  Makassar  diantaranya  melaksanakan  pembelajaran  di sekolah  dan/atau  institusi  pendidikan  lainnya,  malukan  aktifitas  bekerja  di  tempat  kerja,  melakukan kegiatan  keagamaan  di  rumah  ibadah,  melakukan  kegiatan  di  tempat  fasilitas  umum,  melakukan kegiatan  sosial  dan  budaya  serta  setiap  pergerakan  orang  dan  barang  yang  menggunakan  moda transport. 6
Selanjutnya Peraturan Wali Kota Makassar No. 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Protokol Kesehatan di Kota Makassar 7 , di mana dalam Perwali ini mengatur tiga hal, yaitu mengatur standar  utama  kesehatan,  ada  kewajiban  bagi  pengurus  masjid  atau  rumah  ibadah  lainnya mematuhi protocol kesehatan dan ada monitoring yang dilakukan pemerintah. Dan saat ini Perwali yang sedang diterapkan  yaitu  Peraturan  Wali  Kota  Makassar  No.  51  Tahun  2020  tentang  Penerapan  Disiplin Penegakan  Hukum  Protokol  Kesehatan  Sebagai  Upaya  Pencegahan  dan  Pengendalian  Corona  Virus Disease (Covid 19) 8 dan Peraturan Wali Kota Makassar No. 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Protokol Kesehatan pada Kegiatan Pernikahan, Resepsi dan Pertemuan di Kota Makassar. 9
Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa masih sering terjadi kesenjangan antara pemikiran dan  perilaku  masyarakat  dalam  menghadapi  wabah  Covid  19  dengan  kepentingan  Negara  untuk mengatur kedudukan masyarakat agar tidak terjadi masalah dalam kehidupan masyarakat  itu sendiri. Artinya, jelas bahwa Covid 19 yang telah terjadi dalam masyarakat membutuhkan adanya keserasian tindakan antara pihak penguasa Negara dalam bentuk kebijakan prundang-undangan dalam mengatasi wabah  Covid  19  dengan  keinginan  masyarakat  yang  masih  tetap  beraktifitas  normal  di  luar  rumah seperti biasa dalam memenuhi kebutuhannya dengan tetap menjaga sikapnya dalam rangka mengatasi wabah Covid 19.

## METODE
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kepustakaan  (library  research)  yang  mengacu  pada  data atau  bahan-bahan  yang  berkaitan  langsung  dengan  topik  permasalahan  yang  diangkat.  Penelitian  ini menggunakan  pendekatan  dengan  metode  Socio  Legal  Approach.  Di  mana  metode  pendekatan  ini mendekati  suatu  permasalahan  melalui  penggabungan  antara  analisis  normative  dengan  pendekatan ilmu non hukum dalam melihat hukum. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan, proses hukum maupun system hukum. Sementara untuk teknik analisis data, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu menyajikankajian data-data yang diperoleh dari suatu objek penelitian.
5 Peraturan  Walikota  Makassar  No.  36  Tahun  2020  tentang  Percepatan  Pengendalian  Corona  Virus Desease 2019 (COVID 19)
6 Peraturan  Wali  Kota  Makassar  No.  22  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  PSBB  di  Kota  Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
7 Peraturan  Wali  Kota  Makassar  Nomor  31  Tahun  2020  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Protokol Kesehatan di Kota Makassar
8 Peraturan  Wali  Kota  Makassar  No.  51  Tahun  2020  tentang  Penerapan  Disiplin  Penegakan  Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid 19)
9 Peraturan Wali Kota Makassar No. 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Protokol Kesehatan pada Kegiatan Pernikahan, Resepsi dan Pertemuan di Kota Makassar.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penerapan  Sanksi  bagi  Masyarakat  yag  Melakukan  Pelanggaran  terhadap  Peraturan-peraturan Wali Kota Makassar dalam penanganan Wabah Covid 19 di Makassar
Pada  saat  diterapkannya  Peraturan  Wali  Kota  Makassar  No.  36  Tahun  2020  tentang Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Makassar dan Peraturan Wali  Kota  Makassar  No.  22  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  PSBB  di  Kota  Makassar  Provinsi Sulawesi Selatan, terdapat sejumlah pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh warga Kota Makassar, salah satunya adalah:
“ Izin Usaha Toko Agung dicabut Akibat Melanggar PSBB”
Pemerintah Kota Makassar  akhirnya mencabut izin usaha Toko New Agung yang berlokasi di Jalan DR Ratulangi Makassar. Kebijakan ini telah ditetapkan karena took Agung telah melanggar aturan Perwali No. 22 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Pejabat (PJ) Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, mengungkapkan bahwa selama penerapan PSBB, toko Agung telah berulang kali melakukan pelanggaran dengan tetap beroperasi di tengah pandemi  padahal  tidak  termasuk  dalam  bidang  usaha  berkategori  logistik.  Sementara  itu,  Kepala Dinas  Penanaman  Modal dan Pelayanan  Terpadu  Satu Pintu  Kota  Makassar.  Andi  Bukti Djufrie, menjelaskan  bahwa  surat  pencabutan  izin  usaha  took  Agung  tertuang  dalam  surat  keputusan bernomor: 505/18/S.KEP/DPMPTSP/V/2020 tentang Pencabutan Izin Usaha Atas Nama Toko New Agung yang diteken tanggal 05 Mei Tahun 2020. 10
Sementara  untuk  pelanggaran  lain  yang  telah  dilakukan  oleh  warga  Kota  Makassar sebagaimana  dalam  Peraturan  wali  Kota  Makassar  No.  36  Tahun  2020  tentang  Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kota Makassar, di mana pelanggaran yang banyak ditemukan “warga yang tidak menggunakan masker dan belum membuat surat keterangan bahwa dia bekerja di Kota Makassar, sehingga diberikan sanksi berupa teguran lisan agar mendaat efek  jera  dan  juga  sanksi  sosial  berupa  push  up  sebanyak-banyaknya. 11 Adapun  yang  dimaksud dengan  masyarakat  adalah  suatu  kehidupan  bersama  yang  terorganisir  untuk  mencapai  dan merealisir tujuan bersama. 12
Selanjutnya  untuk  Peraturan  Wali  Kota  Makassar  No.  31  Tahun  2020  tentang  Pedoman Pelaksanaan  Protokol  Kesehatan  di  Kota  Makassar.  Adapun  sejumlah  pelanggaran  yang  muncul adalah  ‘warga  Kota  Makassar  yang  tidak  menerapkan  protocol  kesehatan  bagi  warga  yang melakukan 1 kali maka diberi peringatan, tetapi bagi warga yang telah membuat surat pernyataan sebanyak 2 sampai 3 kali maka Pemerintah Kota Makassar dengan terpaksa harus mencabut Kartu Tanda  Penduduknya,  hal  ini  dilakukan  sebagai  efek  jera  dan  bentuk  ketegasan  dari  pemerintah
10 Sindo News, “Akibat  Melanggar  Aturan  PSBB  Izin  Usaha  Toko  Agung  Dicabut”, https://makassar.sindonews.com/newsread/18493/710/akibat-melanggar-aturan-psbb-izin-usaha-toko-agung- dicabut-1588691130, diakses pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2020, pukul 21.07
11 Suara.Com, “Warga  Makassar  Masuk  Makassar  Harus  Punya  Sura  Bebas  Virus  Corona”, https://www.suara.com/news/2020/07/13/104220/warga-masuk-makassar-harus-punya-surat-bebas-virus- corona?page=1, diakses pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2020, pukul 21.07
12 Rahman  Syamsuddin  dan  Ismail  Aris, Merajut  Hukum  di  Indonesia (Jakarta:  Mitra  Wicana  Media, 2014), h. 13
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
mengingat Kota Makassar terus mengalami kenaikan jumlah kasus Covid 19. 13 Sebagaimana fungsi hukum yaitu untuk menertibkan dan mengatur pergaulan hidup. 14 Namun, kehidupan dan ketertiban dalam  masyarakat  tidak  mungkin  hanya  disandarkan  pada  penerapan  hukumberupa  kriminalisasi maksimal terhadap berbagai aktifitas pelanggaran manusia dalam masyarakat, akan tetapi suatu hal yang jauh lebih penting adalah mengubah sesuatu yang ada dalam jiwa manusia yang paling asasi dan keimanan pada setiap hati manusia. 15
Sampai saat ini, pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh warga Kota Makassar terkait Perwali No. 51 dan No. 53 Tahun 2020, diuraikan dalam tabel di bawah ini sebagai berikut:
No.  CONTOH KASUS

## PELANGGARAN
BESERTA PENERAPAN SANKSINYA PERWALI YANG DILANGGAR 1. “ Operasi Yustisi di Makassar Jaring 213 Pelanggar”
Tim  operasi  yustisi  penegakan  Peraturan  Wali  Kota  Makassar No. 51 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum  Protokol  Kesehatan,  hingga  hari  ke  lima  berhasil menjaring  sebanyak  213  pelanggar.  Jumlah  ini  diakumulasi sejak  hari  pertama  operasi  Senin  sampai  saat  ini,  jumlahnya sebanyak 213 orang pelanggar, 79 diantaranya mendapat sanksi sosial menyapu jalan dan taman, selebihnya di denda membeli masker masing-masing 10 lembar per orang.
Operasi ini bergerak di tempat-tempat kerumunan orang seperti area  terbuka  hijau,  restoran,  kafe,  rumah  makan,  warung  kopi hingga  tempat  hiburan  malam  (THM)  yakni  Pub,  Diskotik, hingga  rumah  bernyanyi.  Selain  itu  bagi  pelaku  usaha  dan pengunjung  yang  tidak  mematuhi  protokol  kesehatan,  tidak memakai masker, apalagi tidak menyediakan wadah cuci tangan hingga tidak mengatur jarak maka dianggap melanggar. 16 Dalam hal  ini  perlu  adanya  kesadaran  hukum  secara  konsisten  dan berkesinambungan,  yang  selanjutnya  akan  mempengaruhi bekerjanya suatu hukum atau aturan. 17
Peraturan Wali Kota Makassar No.  51  Tahun  2020  tentang Penerapan  Disiplin  Penegakan
Hukum  Protokol  Kesehatan Sebagai  Upaya  Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid 19) 2020 2. “Puluhan  Warga  Terjaring  Operasi  Yustisi  Covid  19  di Makassar” Peraturan Wali Kota Makassar No.  51  Tahun  2020  tentang
13 News  Detik.Com, “Sanksi  Pelanggar  Protokol  Kesehatan  di  Kota  Makassar:  KTP-Izin  Usaha Dicabut” ,  :https://news.detik.com/berita/d-5060957/sanksi-pelanggar-protokol-kesehatan-di-kota-makassar-ktp- izin-usaha-dicabut, diakses pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2020, pukul 21.07
14 Rahman Syamsuddin, Pengantar Hukum Indonesia ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 13 15 Andi  Safriani, Hakikat  Hukum  Dalam  Perspektif  Perbandingan  Hukum ,  Jurnal  Jurisprudentie  5.2 (2018), h. 22
16 Republika, “Operasi  Yustisi  di  Makassar  Jaring  213  Pelanggar”, https://m-republika- coid.cdn.ampproject.org/v/s/m.republika.co.id/amp/qgv3a9349?amp_js_v=a2&amp_gsa=1&usqp=mq331AQH KAFQArABIA%3D%3D#aoh=16099912100512&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Fro m%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Frepublika.co.id%2Fberita%2Fqgv3a9349%2Foperasi-yustisi- di-makassar-jaring-213-pelanggar, diakses pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2020, pukul 12.40
17 Ahkam Jayadi , Peran Nilai-nilai Religiositas Dalam Pembangunan dan Penegakan Hukum Negara , Jurnal Jurisprudentie 6.1, (2019), h. 13
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Puluhan  warga  Makassar  terjaring  operasi  yustisi  Covid  19  di Makassar.  Mereka  terjaring  akibat  melanggar  protocol kesehatan  yang  telah  ditetapkan.  Operasi  yustisi  yang dilaksanakan di Jalan Ahmad Yani hingga Tentara Pelajar pada 16 September 2020 menyasar salah satunya warnet game center evolution. Di sana terjaring 12 orang yang tidak menggunakan masker.  Setiap  pelanggar  di  denda  menyediakan  10  masker. Sedangkan  tempat  usaha  tersebut  juga  ditegur  karena  tidak menyediakan tempat cuci tangan.
Kemudian ada 3 orang yang dicurigai sehingga dirapid test dan hasilnya  non  reaktif    tetapi  didenda  10  masker.  Sejauh  ini  tim yustisi  juga  memberikan  edukasi  kepada  msyarakat  termasuk pelanggar dikenakan sanksi mulai ringan hingga berat.
Penerapan  Disiplin  Penegakan Hukum  Protokol  Kesehatan Sebagai  Upaya  Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (Covid 19) 2020 3. “Langgar Protokol Kesehatan Hotel di Makassar Bakal didenda 25 juta”
Pemerintah  Kota  Makassar  bakal  menrapkan  sanksi  denda  25 juta  bagi  hotel-hotel  yang  tidak  mematuhi  protocol  kesehatan. Petunjuk  teknis  tentang  hal  tersebut  tertuang  dalam  Perwali Kota Makassar No. 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Protokol  Kesehatan  pada  Pelaksanaan  Resepsi  Pernikahan  dan Pertemuan di Kota Makassar.
Apabila hal ini dilanggar maka aka nada denda, dendanyaa itu sebesar  25  juta  rupiah  atau  penutupan  usaha  bagi  hotel  yang melanggar.  Lebih  lanjut  sanksi  ini  akan  dibebankan  kepada tempat  berlangsungnya  kegiatan  perkumpulan  meski  yang melakukan  pelanggaran  protocol  bukan  dari  pihak  tempat penyelenggara. 18
Perwali Kota Makassar No. 53 Tahun  2020  tentang  Pedoman
Penetapan  Protokol  Kesehatan pada  Pelaksanaan  Kegiatan Pernikahan, Resepsi dan
Pertemuan di Kota Makassar.

## 2. Dampak yang ditimbulkan dari Implementasi Ketentuan Perundang-undangan dalam Penanganan Wabah Covid 19 ditinjau dari Segi Sosiologi Hukum
Sejak  terjadinya  penyebaran  Covid  19  di  Indonesia  hingga  saat  ini  disertai  dengan implementasi  ketentuan  perundang-undangan  dalam  penanganan  wabah  Covid  19,  menimbulkan berbagi  macam  dampak  pada  aspek  kehidupan  terutama  pada  aspek  politik,  sosial  budaya,  sosial ekonomi,  hukum,  keamanan  dan  kesehatan.  Adapun  berbagai  macam  dampak  yang  ditimbulkan akibat pandemic Covid 19 di Indonesia sampai sejauh ini sebagai berikut:
a. Aspek Politik
18 Suara.com, “Langgar  Protokol  Kesehatan  Hotel  Di  Makassar  Bakal  didenda  25  Juta”, https://www.suara.com/bisnis/2020/09/03/094659/langgar-protokol-kesehatan-hotel-di-makassar-bakal-didenda- rp-25-juta, diakses pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2020, pukul 22.04
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Dampak  pertama  yang  paling  dirasakan  adalah  penundaan  pilkada  serentak  pada  23 September menjadi 9 Desember 2020. Namun kelanjutan tahap penyelenggara pilkada kembali dihadapi tantangan seiring dengan meningkatnya kasus positif Covid 19 sepanjang bulan Juli. 19
b. Aspek Sosial Budaya
Adanya  Surat  Menpan-RB  tentang  Pembatasan  Kegiatan  Bepergian  Keluar Daerah/Mudik  bagi  ASN  serta  diikuti  dengan  maraknya  untuk  tidak  mudik bagi  masyarakat berpotensi mendapat respon negative hingga terjadinya penolakan dari kelompok masyarakat tertentu dengan menggunakan isu agama. 20
c. Aspek Sosial Ekonomi
Adanya  Covid  19  mengakibatkan  tertutupnya  semua  aktivitas  masyarakat.  Mulai penutupan sekolah, kantor dan pasar. Di bidang ekonomi perdagangan juga terlibat. Took-toko pun  ikut  tutup  dikarenakan  system  lockdown  diterapkan  karena  danya  coronavirus,  hal  ini membuat masyarakat yang memilki took mengalami penurunan pemasukan ekonomi dan untuk mendapat barang-barang jualan sangat sulit akibat penjagaan ketat telah dilakukan dari kote ke kota lain, dan pasar masyarakat juga ikut tertutup mengingat arahan pemerintah untuk tetap di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar rumah termasuk melakukan transaksi jual beli hal ini  juga  banyak  membuat  pedagang-pedagang  kecil  yang  menggantungkan  hidupnya  dan berpenghasilan  dari  jual  beli  mengalami  pemorosotan  ekonomi  karena  tidak  lagi  melakukan kegiatan jual beli untuk mendapatkan penghasilan. 21
d. Aspek Hukum
Kemungkinan terjadinya perdebatan hukum/ aturan dalam penanganan wabah Covid- 19.
e. Aspek Keamanan
Meningkatnya kejahatan konvensional dan kejahatan ekonomi, serta potensi terjadinya konflik sosial. 22
f. Aspek Kesehatan
Dampak  yang  paling  dirasakan  adalah  kelangkaan  stok  masker  medis  di  pasaran. Padahal  amsker  juga  dibutuhkan  untuk  penderita  penyakit  lainnnya,  terutama  pasien tuberculosis untuk mencegah penularan. Dampak lainnnya yang paling dirasakan adalah pada layanan imunisasi anak. 23
19 Kompas, “Pandemi
dari Kesehatan, Ekonomi
hingga
Politik”
https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/07/17/pandemi-dari-kesehatan-ekonomi-hingga-politik/,  diakses  pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2020, pukul 14.00
20 Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Buku Saku Polri Menghadapi Covid 19 , (Jakarta, 2020), h. 21
21 Muhammad Fajar dkk, Menyingkap Dampak-dampak Sosial Kemasyarakatan Covid 19, (Pare-pare, IAIAN Pare-pare Nusantara Pers, 2020), h. 51-54
22 Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, Buku Pedoman Polri Menghadapi Covid 19, (Jakarta, 2020), h. 22 23 Kompas, “Pandemi dari Kesehatan, Ekonomi
hingga
Politik”
https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/07/17/pandemi-dari-kesehatan-ekonomi-hingga-politik/,  diakses  pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2020, pukul 15.35
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Sementara  untuk  di  wilayah  Kota  Makassar,  juga  menimbukan  berbagai  macam dampak akibat pandemic Covid 19 seperti dari aspek pendidikan, ekonomi dan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:
a. Aspek Pendidikan
Problematika atau permasalahan dalam aspek pendidikan yaitu belum seragamnya proses pembelajaran atau meratanya layanan pembelajaran , baik standar maupun kualitas dalam  pencapaian  pembelajaran  yang  diinginkan.  Namun,  proses  pembelajaran  yang seharusnya dilakukan secara tatap muka kini ditiadakan sementara dan dialihkan dengan system belajar daring (online) dari rumah sesuai arahan Presiden.
Terkait  dengan  biaya  internet  untuk  belajar  daring,  dari  total  masyarakat  yang beranggotakan keluarga yang masih bersekolah, bagi kalangan miskin atau kelas ke bawah mengalami  keberatan  untuk  memenuhi  itu  semua.  Di  mana  untuk  biaya  makan  mereka sangat pusing dan kesulitan untuk mencarinya atau memenuhinya apalagi untuk memenuhi biaya  internet  sebesar  100  ribu  rupiah/bulann  agar  dapat  melaksanakan  belajar daring.begitu  pula  dengan  masyarakat  kalangan  menengah  cukup  kesulitan  untuk melaksanakan system belajar daring ini. 24
b. Aspek Ekonomi
Dari hasil kajian tim peneliti LOGOV Celebes, dilaporkan bahwa terdapat 6 sektor lapangan  usaha  yang  paling  terdampak  akibat  merebaknya  Covid  19  di  Kota  Makassar. Tiga  sector  diantaranya,  ayitu  sector  perdagangan,  industry  pengolahan,  dan  konstruksi rata-rata  di  atas  10  persen  per  tahun  dalam  satu  decade  terakhir.  Sementara  itu,  3  sektor terdampak  lainnya  adalah  sector  penyediaan  akomodasi,  makan  dan  minum,  sekotr  jasa perusahaan  dan  sector  transportasi.  Berdasarkan  hasil  proyeksi  dengan  scenario  belum diberlakukannya  PSBB,  sector  perdagangan,  industry  pengolahan,  dan  penyediaan akomodasi, makan dan minum berada pada level pertumbuhan negative. Sedangkan 3 (tiga) sector lainnya mengalami penurunan pertumbuhan negative. Sedangkan tiga sector lainnya pula  mengalami  penurunan  pertumbuhan,  yaitu  sector,  yaitu  sector  transportasi  (1.1%), konstruksi (2,6%) dan jasa perusahaan (3,3%). 25

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan berbagai sanksi yang  telah  dilakukan  pemerintah  Kota  Makassar  bagi  masyarakat  yang  melakukan  pelanggaran terhadap  Perwali  Kota  Makassar  terkait  penanganan  wabah  Covid  19,  sejak  pertama  Perwali  yang diterapkan  yaitu  Perwali  No.  22  Tahun  2020  tentang  Pelaksanaan  PSBB  di  Kota  Makassar  Provinsi Sulawesi Selatan sampai kepada  Perwali Kota Makassar No. 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi, dan Pertemuan di Kota Makassar, semua kebijakan  pemerintah  tersebut  hampir  sepenuhnya  telah  berjalan  dengan  efektif,  seperti  penerapan sanksi administrasi berupa pencabutan izin usaha yang telah diberikan kepada Toko New Agung karena
24 Rakyat  Sulsel, “Masyarakat  Miskin Terjebak Skenario  pendidikan Akibat Dampak Pandemi Covid 19” ,  https://rakyatsulsel.co/2020/10/18/masyarakat-miskin-yang-terjebak-skenario-pendidikan-akibat-dampak- pandemi-covid-19/, diakses pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2020, pukul 16.05
25 Logov  Celebes, Dampak  Ekonomi  Covid  19:  Rekomendasi  PSBB  dan  Implementasinya  di  Kota Makassar , (Makassar, 2020), h. 2-3
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
telah melanggar PSBB dan juga penerapan sanksi berupa ancaman denda 25 juta bagi setiap hotel yang melanggar protokol kesehatan.
Sementara dampak yang ditimbulkan bagi sendi-sendi kehidupan masyarakat akibat Covid 19 baik  di  Indonesia  sendiri  maupun  terkhusus  di  Kota  Makassar,  menimbulkan  dampak  pada  aspek pendidikan di mana system pembelajaran daring selama pandemic Covid 19 membuat kesulitan para orang tua siswa-siswi untuk memenuhi kuota belajar anaknya, dan juga berdampak pada aspek ekonomi dalam sector akomodasi, makan dan minum, kasa perusahaan dan transportasi.

## DAFTAR REFERENSI
Celebes  Logov,  Dampak  Ekonomi  Covid  19:  Rekomendasi  PSBB  dan  Implementasinya  di  Kota Makassar, (Makassar, 2020)
Fajar Muhammad dkk, “Menyingkap Dampak-dampak Sosial Kemasyarakatan Covid 19”, (Pare-pare, IAIAN Pare-pare Nusantara Pers, 2020)
Fix Makassar, “Update Covid-19 di Sulsel: Jumlah Kasus Harian Sembuh Covid-19 per 9 Oktober 2020 Capai 111 Kasus”, https://fixmakassar.pikiran-rakyat.com/sulsel/pr-57816195/update-covid- 19-di-sulsel-jumlah-kasus-harian-sembuh-covid-19-per-9-oktober-2020-capai-111-kasus, diakses pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020
Halodoc, “Kronologi Lengkap Virus Corona Masuk di Indonesia”,
https://www.halodoc.com/artikel/kronologi-lengkap-virus-corona-masuk-indonesia,  diakses pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli  2020
Jayadi  Ahkam,  Peran  Nilai-nilai  Religiositas  Dalam  Pembangunan  dan  Penegakan  Hukum  Negara, Jurnal Jurisprudentie 6.1, (2019).
Kepolisian Republik Indonesia Maskar Besar, “Buku Pedoman Polri Menghadapi Covid 19”, (Jakarta, 2020)
Kepolisian  Republik  Indonesia  Maskar  Besar,  “Buku  Saku  Polri  Menghadapi  Covid  19”,  (Jakarta, 2020)
Kompas, “Pandemi dari Kesehatan, Ekonomi hingga Politik” https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/07/17/pandemi-dari-kesehatan-ekonomi-hingga- politik/, diakses pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2020 Kompas, “Pandemi dari Kesehatan, Ekonomi
hingga
Politik” https://bebas.kompas.id/baca/riset/2020/07/17/pandemi-dari-kesehatan-ekonomi-hingga- politik/, diakses pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2020
Nasional Okezone, “Update Corona di Indonesia 9 Oktober 2020  : Positif 324.658 Orang, Sembuh 247.667 & Meninggal 11.67”,
https://nasional.okezone.com/read/2020/10/09/337/2291098/update-corona-di-indonesia-9- oktober-2020-positif-324-658-orang-sembuh-247-667-meninggal-11-677,  diakses  pada  hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020
News Detik.Com, “Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan di Kota Makassar: KTP-Izin Usaha Dicabut”,
:https://news.detik.com/berita/d-5060957/sanksi-pelanggar-protokol-kesehatan-di-kota- makassar-ktp-izin-usaha-dicabut, diakses pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2022
Rakyat  Sulsel,  “  Masyarakat  Miskin  Terjebak  Skenario  pendidikan Akibat  Dampak  Pandemi  Covid 19”, https://rakyatsulsel.co/2020/10/18/masyarakat-miskin-yang-terjebak-skenario- pendidikan-akibat-dampak-pandemi-covid-19/, diakses pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2020.
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol. 5, No. 1, 2023
Republika,  “Operasi  Yustisi  di  Makassar  Jaring  213  Pelanggar”,  https://m-republika- coid.cdn.ampproject.org/v/s/m.republika.co.id/amp/qgv3a9349?amp_js_v=a2&amp_gsa=1 &usqp=mq331AQHKAFQArABIA%3D%3D#aoh=16099912100512&referrer=https%3A %2F%2Fwww.google.com&amp_tf=From%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fr epublika.co.id%2Fberita%2Fqgv3a9349%2Foperasi-yustisi-di-makassar-jaring-213- pelanggar, diakses pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2020.
Safriani  Andi, Hakikat  Hukum  Dalam  Perspektif  Perbandingan  Hukum ,  Jurnal  Jurisprudentie  5.2 (2018).
Sindo  News,  “Akibat  Melanggar  Aturan  PSBB  Izin  Usaha  Toko  Agung  Dicabut”, https://makassar.sindonews.com/newsread/18493/710/akibat-melanggar-aturan-psbb-izin- usaha-toko-agung-dicabut-1588691130, diakses pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2020.
Suara.com,  “Langgar  Protokol  Kesehatan  Hotel  Di  Makassar  Bakal  didenda  25  Juta”, https://www.suara.com/bisnis/2020/09/03/094659/langgar-protokol-kesehatan-hotel-di- makassar-bakal-didenda-rp-25-juta, diakses pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2020.
Suara.Com,  “Warga  Makassar  Masuk  Makassar  Harus  Punya  Sura  Bebas  Virus  Corona”, https://www.suara.com/news/2020/07/13/104220/warga-masuk-makassar-harus-punya- surat-bebas-virus-corona?page=1, diakses pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2020.
Sulsel  Suara,  “Kasus  Covid-19  di  Makassar  Meningkat,  Ribuan  Orang  Tanpa  Gejala”, https://sulsel.suara.com/read/2020/09/10/180601/kasus-covid-19-di-makassar-meningkat- ribuan-orang-tanpa-gejala?page=all, diakses pada hari Jumat, tanggal 09 Oktober 2020.
Syamsuddin  Rahman  dan  Ismail  Aris,  Merajut  Hukum  di  Indonesia,  Jakarta:  Mitra  Wicana  Media, 2014.
Syamsuddin Rahman, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.