Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik
P-ISSN 2614-8692 | E-ISSN 2715-9124 | https://doi.org/10.36859/jap.v7i1.2047 VOLUME 7 NO 1 | https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-academia-praja

## STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DALAM MENJAGA NETRALITAS ASN PADA KONTESTASI PEMILU 2024
Zaenal Abidin AS, Nurliah Nurdin, Yudi Rusfiana, Prio Teguh
Institute Pemerintahan Dalam Negeri Jalan Ir. Soekarno KM 20, Cibeusi, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 1
Alamat email Koresponden: DIP.8.519@ipdn.ac.id

## ABSTRACT
This research aims to analyze the strategy of the Bandung Regency Government in maintaining ASN neutrality in the 2024 Election contestation, with a focus on the strategy of the Bandung City BKD and Bawaslu as well as the supporting factors and obstacles faced and the efforts made  by  the  Bandung  City  BKD  in  overcoming  these  obstacles.  The  research methods  used include interviews, secondary data collection, and data analysis. The research results show that in principle the concept of ASN neutrality in elections to support the implementation of good government governance cannot be assessed as a form of deviation from the political rights of an ASN, therefore it is urgent that ASN must implement neutrality in realizing the principles of good governance, and Bawaslu in their duties and Its authority as supervisor of elections and regional  elections  in  collaboration  with  supervisors  in  regional  and  sub-district  districts  and cities needs to carry out outreach and provide understanding to the community.
Keywords : Strategy, ASN Neutrality, Election

## PENDAHULUAN
Pemilihan  umum  merupakan  salah  satu  proses  untuk  memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin  dalam  rangka  perwujudan  demokrasi,  karena  pemilihan  umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan. Pemilu adalah sarana perwujudan  kedaulatan  rakyat  guna  menghasilkan  pemerintahan  negara  yang demokratis  berdasarkan  pancasila  dan  undang-undang  dasar  1945,  sesuai  pasal  1 ayat  (2)  yang  berbunyi,  “  kedaulatan  berada  ditangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut undang-undang dasar “. Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menggariskan enam kriteria  pemilu  demokratis,  yaitu  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil. Selanjutnya, UU pemilu menambah dua kriteria lagi, yakni transpran dan akuntabel.
Pemilihan umum adalah salah satu momen penting dalam proses demokrasi sebuah  negara.  Dalam  setiap  kontestasi  pemilu,  netralitas  Aparatur  Sipil  Negara
Volume 7 No 1 Februari 2024
(ASN) selalu menjadi perhatian utama karena memiliki peran yang sangat strategis dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Netralitas  ASN  adalah  prinsip  yang  harus dijunjung  tinggi  demi  terwujudnya  pemilihan  yang  bersih,  adil,  dan  demokratis. Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  perlu  mengimplementasikan strategi yang efektif dalam menjaga netralitas ASN pada kontestasi pemilu 2024.
Salah  satu  strategi  yang  dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah  Kabupaten Bandung adalah dengan meningkatkan kesadaran ASN akan pentingnya netralitas dalam  kontestasi  pemilu.  Melalui  berbagai  sosialisasi  dan  pelatihan,  ASN  di Kabupaten  Bandung  perlu  diberikan  pemahaman  yang  kuat  akan  pentingnya netralitas  dalam  pemilu.  Mereka  harus  memahami  bahwa  netralitas  adalah kewajiban moral dan etika yang harus dijunjung tinggi sebagai abdi negara
Meskipun pemerintah Kabupaten Bandung atau daerah lainnya menerapkan strategi  untuk  menjaga  netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  selama  kontestasi pemilu,  beberapa  kendala  muncul  yang  dapat  mempengaruhi  keberhasilan pelaksanaan strategi tersebut. Beberapa kendala umum meliputi:
- Ketidakpahaman  ASN.  Banyak  ASN  mungkin  tidak  sepenuhnya memahami  aturan  dan  implikasi  netralitas  selama  pemilu.  Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan pelanggaran tidak disengaja.
- Tekanan  Eksternal.  ASN  mungkin  menghadapi  tekanan  dari  pihak eksternal, seperti keluarga, teman, atau pihak politik, untuk mendukung atau terlibat dalam aktivitas politik. Tekanan ini dapat membuat sulit bagi ASN untuk tetap netral.
- Kondisi Politik dan Sosial. Faktor-faktor luar, seperti ketegangan politik atau  ketidakstabilan  sosial,  dapat  memberikan  tekanan  tambahan  pada ASN untuk mengambil sikap politik.
- Kurangnya Kesadaran Masyarakat. Jika masyarakat kurang peduli atau tidak  sadar  tentang  pentingnya  netralitas  ASN,  mereka  mungkin  tidak mendukung upaya pemerintah untuk menjaga netralitas.
- Keterbatasan  Sumber  Daya.  Keterbatasan  anggaran,  personel,  atau infrastruktur  dapat  menghambat  upaya  pemerintah  dalam  melakukan sosialisasi, pelatihan, dan pengawasan terhadap ASN.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan  deksriptif.  Melalui  metode  ini  berusaha  menggambarkan  secara terperinci  atau  mendalam  tentang  strategi  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  dalam menjaga  Netralitas  ASN  pada  kontestasi  Pemilu  2024.  Berkaitan  dengan  peneliti sebagai  instrumen  penelitian  maka  peneliti  telah  menetapkan  faktor  penunjang keberhasilan  penelitian,  instrumen  akademis  dan  teori;  melakukan  pengumpulan data  dan  teori  menetapkan  informan,  menganalisis  data,  dan  menarik  kesimpulan yang diuraikan melalui tulisan peneliti
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menentukan  informan  dengan  menggunakan teknik  pengambilan  sampling  purposive,  ada  beberapa  informan  yang  dipilih berkaitan  dengan  masalah  penelitian.  Informan  yang  menjadi  fokus  peneliti  yaitu Kepala  BKD  Kabupaten  Bandung,  ASN  Pemerintah  Kabupaten  Bandung,  Tokoh Masyarakat.  Dalam penelitian ini, dipergunakan dua sumber dalam  pengumpulan data yaitu data primer dilakukan melalui studi lapangan, suatu pengumpulan data dengan  melihat  secara  langsung  terhadap  objek  yang  diteliti  dan  data  sekunder dilakukan  melalui  studi  kepustakaan,  yang  diperoleh  melalui  dokumen-dokumen, antara  lain  buku-buku,  majalah,  koran  serta  dokumen  lainnya  yang  berhubungan dengan materi penelitian ini, yaitu tentang strategi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menjaga Netralitas ASN pada kontestasi Pemilu 2024.

## KERANGKA TEORI
Pada  umumnya,  netralitas  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  selama  kontestasi pemilu  diatur  secara  ketat  untuk  memastikan  bahwa  mereka  tidak  terlibat  dalam aktivitas politik yang dapat memengaruhi proses pemilihan. Pemerintah Kabupaten Bandung,  seperti  pemerintah  daerah  lainnya  di  Indonesia,  kemungkinan  memiliki strategi  dan  langkah-langkah  tertentu  untuk  menjaga  netralitas  ASN  selama kontestasi pemilu 2024. Teori menurut Mulgan (dalan Suwarsono 2012:70), Strategi pemerintahan:  tujuan (purposes), lingkungan (environments), pengarahan (directions), aksi (actions), dan belajar (learning)”.

## PEMBAHASAN
Persoalan netralitas ASN merupakan bagian dari salah satu isu hukum yang bersinggungan  dengan  esensi  dari  kebebasan  berserikat  sebagaimana  telah  diatur
Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan dan Administrasi Publik Volume 7 No 1 Februari 2024
pada UUD NKRI Tahun 1945. Oleh sebab itu, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan  Rakyat  (DPR)  menggunakan  kewenangannya  membuat  sebuah pembatasan  aktivitas  ASN  yang  salah  satu  pokoknya  ialah  pembatasan  aktivitas ASN atau disebut dengan netralitas. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan sebuah bentuk  kepastian  hukum,  kedayagunaan  dan  keadilan  guna  membatasi  kekuasaan terhadap kemungkinan bergeraknya kekuasaan atas naluri atau kepentingan pribadi yang berujung pada sebuah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).
Strategi  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  dalam  menjaga  Netralitas  ASN  pada kontestasi Pemilu 2024
Untuk  memperjelas  perkembangan  pengaturan  netralitas  ASN  dalam kedudukannya  sebagai  birokrat  pemerintah,  akan  diuraikan  4  fase,  yaitu  awal kemerdekaan  dan  rezim  orde  lama  (1945–1965),  rezim  orde  baru  (1965-1998), Reformasi  (1998-2014),  dan  rezim  UU  No.  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara, sebagai berikut;
1) Kedudukan ASN Pada Awal Kemerdekaan dan Rezim Orde Lama (1945-1965) Dengan  adanya  pengaturan  tersebut  maka  Presiden  sudah  jelas mengharapkan adanya  sebuah  monoloyalitas dari PNS kepada  negara. Hal ini merupakan  bentuk  pembatasan  kebebasan  berserikat  dan  berkumpul  dari  PNS sebagai warga negara. Terdapat beberapa pendapat yang menyatakan bahwa hal ini telah  melanggar ketentuan  sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD 1945. Menurut  Mahfud  MD  bahwa  keadaan  pada  masa  Demokrasi  Terpimpin  juga dipengaruhi oleh produk hukum saat itu. Menurut penulis pada masa Demokrasi Terpimpin  ini  tentunya  Presiden  saat  itu  yang  ikut  dalam  konflik  kepentingan sebagai  single  power  mengharapkan  PNS  memihak  dan  menjalankan  segala keputusan  dan  kebijakan  yang  dilakukan  untuk  kepentingan  negara,  sehingga segala kebijakan yang diputuskan turut dilaksanakan hingga level terbawah.
Soewoto  berpendapat  bahwa  politik  hukum  menyebabkan  lahirnya hukumhukum  sesuai  dengan  apa  yang  dikehendaki  oleh  pembuat  hukum  saat itu.  Presiden  saat  itu  menghendaki  adanya  demokrasi  terpimpin  yang menempatkan  dirinya  yang  paling  berkuasa  di  Indonesia  sehingga  di  bidang kepegawaian  dalam  rangka  rekruitmen  pegawai  pun  ditentukan  oleh  Presiden.
Volume 7 No 1 Februari 2024
Akibatnya,  kebebasan  berserikat  pegawai  negeri  sipil  yang  seharusnya mencerminkan asas demokrasi, justru dibatasi dengan dalih penyederhanaan.
2) Kedudukan ASN Pada Rezim Orde Baru (1966-1998)
Selama rezim Orde Baru, pegawai negeri sipil dalam partai politik selalu dikaitakan dengan monoloyalitas. Monoloyalitas sangat positif jika dilaksanakan dengan  konsisten  sesuai  dengan  UU  No.  8  Tahun  1974  tentang  pokok-pokok kepegawaian  khususnya  Pasal  3.  Maksud  loyalitas  Pasal  3  tersebut  adalah pegawai negeri sipil untuk kepentingan negara dan pemerintah, namun realitanya digunakan untuk mendukung golongan atau partai tertentu.
3) Kedudukan ASN pada Reformasi (1998- 2013)
Pada masa ini, pemerintah berupaya memberikan batasan yang tegas bagi para  PNS  untuk  tidak  ikut  serta  dalam  partai  politik.  Tentunya  ini  didasarkan pada rezim  Orde Baru  yang memberikan kebebasan yang tentunya berdampak buruk  pada  sistem  demokrasi  dan  perkembangan  kualitas  pelayanan  yang dilakukan oleh PNS kepada masyarakat. Pada dasarnya yang ditekankan pada peraturan  ini  adalah  netralitas  seorang  PNS  terhadap  partai  politik,  sehingga tidak mengurangi hak-hak dasar sebagaimana tercantum pada Konstitusi UUD NKRI  Tahun  1945.  S.F.  Marbun  berpendapat  bahwa  jika  seorang  PNS  aktif menjadi  pengurus  partai  politik  atau  anggota  legislatif,  maka  ia  harus mengundurkan  diri.  Dengan  demikian  birokrasi  pemerintahan  akan  stabil  dan dapat berperan mendukung serta merealisasikan kebijakan atau kehendak politik manapun yang sedang berkuasa dengan pemerintahan.
4) Kedudukan ASN pada rezim UU No. 5 Tahun 2014
Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Bandung  merupakan  penyelenggaraan urusan  pemerintah  oleh  Pemerintah  daerah  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  menurut asas otonomi dan tugas pembantuan  dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten  Bandung.  Di  dalam  Pemerintah  Kabupaten  Bandung  terdiri  dari Pemerintah  Kabupaten  Bandung  (Pemda  Kabupaten  Bandung)  dan  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung (DPRD Kabupaten Bandung). Dalam melaksanakan tugasnya sebagai unsur penyelanggara pemerintah daerah,
keduanya  oleh  perangkat  daerah.  Bawaslu  dan  BKD  Kabupaten  Bandung tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:
a) Fungsi Pencegahan
Berkaitan  dengan  hal  tersebut  diatas,  Undang-Undang  Pemilu  dan Pilkada telah mengatur dan membagi fungsi Bawaslu dan BKD Kabupaten Bandung dengan menggunakan diksi tugas, wewenang dan kewajiban yang sebenarnya  ketiga  diksi  tersebut  dalam  tinjauan  hukum  adminsitrasi  sama- sama  bermakna  kewenangan  meskipun  Penulis  yakin  ketiganya  memiliki pengertian  filosofis  yang  berbeda  namun  secara  yuridis  administratif ketiganya sama-sama bermakna kewenangan atau wewenang.
b) Fungsi pengawasan
Berdasarkan  hasil  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Bawaslu  dan BKD  Kabupaten  Bandung  terhadap  netralitas  ASN,  maka  pada  bagian  ini akan  disampaikan  dan  disajikan  jumlah  data  pelanggaran  netralitas  ASN pada Pemilu dan Pilkada. Data yang disajikan adalah data penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018, Pemilu Tahun 2019 dan Pilkada Tahun 2020 pertanggal 27 September 2020.
Dari  761  (tujuh  ratus  enam  puluh  satu)  kasus  skala  Nasional,  11 (sebelas) kasus diantaranya terjadi di Provinsi  Kepulauan Riau. Terdapat 1 (satu)  kasus  ASN  mendeklarasikan  diri  menjadi  kepala  Daerah,  4  (empat) kasus  ASN  memberikan  dukungan  lewat  media  sosial,  2  (dua)  kasus  ASN hadir  dalam  kegiatan  calon  kepala  daerah,  2  (dua)  kasus  ASN  berfoto bersama calon kepala daerah, dan terdapat 2 (dua) kasus ASN menyatakan diri mendukung calon kepala daerah secara langsung.
c) Fungsi penindakan
Berbagai  inovasi  telah  dibuat  oleh  Bawaslu  dan  BKD  Kabupaten Bandung  untuk  melakukan  penindakan  pelanggaran  netralitas  ASN,  mulai dari  kerja  sama  dengan  instansi  Pemerintah  Daerah  maupun  Pemerintah Pusat,  pembuatan  hotline  untuk  memudahkan  pelaporan  serta  membuat sebuah  aplikasi  untuk  melaporkan  dugaan  pelanggaran  Pemilihan  yaitu Bawaslu.
Hambatan  dan  Upaya  Dilakukan  oleh  Bawaslu  dan  BKD  Kabupaten  Bandung dalam hal Netralitas ASN Pada Pilkada  Kab. Kabupaten Bandung
Adapun  hambatan-hambatan  yang  dihadapi  oleh  Bawaslu  dan  BKD Kabupaten Bandung dalam Implementasi Netralitas ASN dalam Pemilihan Umum di Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:
a. Kurangnya Pengawasan dan Pencegahan Pada Masa Kampanye
b. Promosi Jabatan oleh Calon Petahana
c. Kurangnya Laporan dari Masyarakat.
d. Tidak Maksimalnya sosialisasi mengenai alat bukti.
Bawaslu  dan  BKD  Kabupaten  Bandung  Kabupaten  Bandung  telah melaksanakan  tahapan  pengawasan  sebagai  bentuk  upaya  dan  tanggung  jawab terhadap pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Bandung dilakukan sebelum, pada saat dan  sesudah  terjadinya  Pilkada  tersebut.    Tugas  pengawasan  dan  pencegahan merupakan  aspek  strategis  dalam  mencegah  segala  bentuk  pelanggaran  sebelum menimbulkan masalah. Sehingga pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu di Kabupaten Bandung di wilayah Kabupaten Bandung dapat berjalan sesuai peraturan perundang- undangan  berlaku.  Keberadaan  jajaran  panwaslu  yang  mumpuni  dan  cekatan, jajaran  panwaslu  tersebut  dimaksudkan  agara  melakukan  tugasnya  sebagai penanganan setiap laporan pelanggaran Pilkada yang diterima masyarakat setempat serta memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai partisipasi terhadap pelanggaran pilkada yang harus dilaporkan kepada Bawaslu dan BKD Kabupaten Bandung.
Sosialisasi
Mengenai Alat Bukti Secara Langsung, dalam hal penyelenggaraan sosialisasi ini yang menjadi tujuan utama yaitu seluruh masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan dengan bertujuan agar sosialisai yang diberikan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat agar pada saat mereka menemukan tindakan  yang  mengarah  kepada  pelanggaran  Pilkada.  Dengan  belum  adanya laporan khusus mengenai Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan terlibat mendukung pasangan  calon  bupati  dan  wakil  bupati  tersebut  sehingga  harapannya  dalam pemilihan  umum  dan  legislatif  mendatang  Pegawai  Negeri  Sipil  tetap  menjaga netralitas  mereka  sesuai  ketentuan  pada  perundang-undangan  yang  ada  dan hambatan-hambatan  yang  terjadi  dalam  pemilihan  kepala  daerah  tersebut  dapat
Volume 7 No 1 Februari 2024
menjadi  sebuah  proses  untuk  pembelajaran  bagi  Bawaslu  dan  BKD  Kabupaten Bandung kedepannya.

## SIMPULAN
Sesuai  dengan  rumusan  masalah  serta  uraian  pembahasan  yang  telah dipaparkan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1) Dari  penelitian  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  hak  warga  negara  untuk memilih  dan  dipilih  dalam  pemilu  merupakan  hak  yang  dapat  dibatasi menurut ketentuan  UUD NKRI 1945.  Dalam  hal ini pembatasan terhadap hak  politik  ASN  dalam  kaitannya  dengan  kepemiluan  tidak  serta  merta dengan  melarang  seorang  ASN  untuk  menggunakan  hak  pilihnya  dalam pemilu atau melarang seorang ASN untuk dapat mendaftarkan diri sebagai calon  peserta  pemilu.  Ada  pun  pembatasan  yang  dimaksud  hanya  terbatas pada  pelarangan  ASN  dalam  kegiatan  kampanye  pemilu  yang  berpotensi mengganggu netralitas ASN.
2) Urgensi ASN harus menerapkan netralitas dalam mewujudkan prinsip good governance.  Hal  ini  dikarenakan  ASN  sebagai  pelaksana  birokrasi kepemerintahan di Indonesia diharuskan melandasakan seluruh penyelenggaraan  berdasarkan  kepemerintahan  yang  baik.  Sedangkan netralitas merupakan salah satu prinsip dasar dalam good governance.
3) Bawaslu  dalam  tugas  dan  wewenangnya  sebagai  pengawas  pemilu  dan pilkada bekerja sama dengan panwas di daerah dan kecamatan dan kabupaten perlu  melakukan  sosialisasi  dan  memberikan  pemahaman  terhadap masyarakat  dan  perangkat  pemerintah  bahwa  ASN  perlu  netral  dalam pemilihan umum .

## REFERENSI
Adisasmita,  Rahardjo.  2011.  Manajemen  Pemerintah  Daerah.  Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Akdon.  2011.  Strategic  Management  For  Education  Management  (Manajemen Strategi Untuk Manajemen Penddikan). Bandung: Alfabeta.
Beerbohm,  E.  2016.  The  ethics  of  electioneering.  Journal  of  Political  Philosophy, 24(4), 381–405. https://doi.org/10.1111/jopp.12082
Chou,  H.  Y.  2014.  Effects  of  endorser  types  in  political  endorsement  advertising.
International Journal of Advertising, 33(2). https://doi.org/10.2501/IJA-33- 2-391-414
Hamid,  A.  2011.  Politisasi  Birokrasi  dalam  Pilkada  Banten  2006.  Jurnal  Ilmu Administrasi Negara, 97–110.
Hamid  Tome,  A.  2012.  Reformasi  Birokrasi  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Good Governance  Ditinjau  Dari  Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  26  Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010. Law Journal Sam Ratulangi University, XX(3), 132–147. Retrieved from
http://repo.unsrat.ac.id/cgi/search/simple?q=abdul+hamid+tome&_actio n_search=Search&_action_search=Search&_order=bytitle&basic_srchtype= ALL&_satisfyall=ALL
Hardiyansyah.2011. Kualitas Pelayanan Publik (Konsep, Dimensi, Indiaktor, Dan Implementasinya). Yogyakarta: GAVA MEDIA.
Ibrahim Amin. 2008. Teori Dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. Bandung: Mandar Maju.
Martini, R. 2010. Politisasi Birokrasi Di Indonesia. Politika, 1(1), 67–74. Mokhsen,  N.,  Dwiputrianti,  S.,  &  Muhammad,  S.  2018.  Urgensi  Penegakan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Labolo,  Muhadam..  2006.  Memahami  Ilmu  Pemerintahan.  Jakarta:  Raja GrafindoPersada.
Muhammad  Suwarsono.  2012.  Strategi  Pemerintahan  Manajemen  Organisasi Publik. Jakarta : ERLANGGA.
Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineka Cipta.
Suharto,  Edi.2009.  Membangun  Masyarakat  Memberdayakan  Rakyat:  Kajian Strategis  Pembangunan  Kesejahteraan  Sosial  Dan  Pekerjaan  Sosial. Bandung, PT Refika Aditama.
Surianingrat  Bayu.  1992.  Mengenal  Ilmu  Pemerintahan.  Jakarta  :  PT  RINEKA CIPTA.
Syafiie Inu Kencana.2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung : PT REFIKA ADITAMA.
Widodo, Joko. 2001. Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik. Malang: CV Citra. Yuniarsih, Tjutju dan Suwatno. 2013. Manajemen sumber daya manusia. Bandung:
CV.Alfabeta.
Undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.