## DANA ALOKASI KHUSUS DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
(Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se-Indonesia Tahun 2012-2014)

## Hastu Sarkoro
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta Surakarta hastusarkoro58@gmail.com

## Zulfikar
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta Surakarta zulfikar@ums.ac.id

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  research  is  to  examine  the  significant  impact  of  Local  Government  Expenditure, General  Allocation  Fund,  Special  Allocation  Fund  and  Original  Local  Government  Revenue  in  Human Development Index at Province Governance in Indonesia. The method of this research is purposive sampling with 33 province as a sample for every year from 34 province at Indonesia  for 2012-2014 period. This research utilizies secondary  data.  The  data  are  taken  from  the  website  BPS  Statistic  Indonesia  ( www.bps.go.id ).  The  data  which  is analyzed in this research are collected through the realitation revenue and expenditure of provincial government. The data which have already collected are processed with classic assumption test before hypothesis test. Hypothesis test in this research use multiple regression with t test, F test and coefficient determination test. The result of this research  show  that  partially  Local  Government  Expenditure  and  Original  Local  Government  Revenue  have  a positive  significant  impact  to  the  Human  Development  Index.  Whereas,  General  Allocation  Fund  and  Special Allocation  Fund  have  a  negative  significant  impact  to  the  Human  Development  Index.  Local  Government Expenditure,  General  Allocation  Fund,  Special  Allocation  Fund  and  Original  Local  Government  Revenue  have  a positive significant impact to the Human Development Index simultaneously.
Keywords : Local  Government  Expenditure,  General  Allocation  Fund,  Special  Allocation  Fund,  Original  Local Government Revenue, Human Development Index

## Pendahuluan
Strategi  pembangunan  suatu  negara  harus mampu  meningkatkan  sumber  daya  manusia  secara berkelanjutan.  Namun,  kenyataannya  pembangunan nasional  secara  menyeluruh  tidak  dapat  dilakukan hanya dengan pengelolaan kewenangan dari pemerintah  pusat.  Oleh  sebab  itu,  berkaitan  dengan pemerataan  pembangunan  nasional,  khususnya  dalam hal  meningkatkan  sumber  dana  untuk  memenuhi kebutuhan  masyarakat  dalam  rangka  meningkatkan kualitas  pembangunan  manusia,  pemerintah  telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintah  Daerah  dan  Undang-Undang Nomor  33  Tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang-undang  ini  merupakan  titik  awal  berjalannya otonomi daerah.
Dengan  kebijakan  otonomi  daerah,  pemerintah daerah  memiliki  wewenang  untuk  menciptakan
pendapatan  daerahnya  serta  melakukan  alokasi  untuk prioritas  pembangunan  di  daerahnya  secara  mandiri dan diharapkan dapat lebih memeratakan pembangunan sesuai dengan potensi dan aspirasi lokal untuk  mengembangkan  wilayah  guna  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat diharapkan juga turut  berperan  menjadi  subjek  pembangunan,  bukan hanya  menjadi  objek  pembangunan,  sehingga  dapat memberikan  kontribusi  bagi  kemajuan  suatu  daerah dan juga kemajuan nasional.
Dalam  pembangunan  ekonomi  daerah,  proses majunya  pertumbuhan  pertumbuhan  suatu  daerah sering ditunjukkan dengan tingkat pertambahan PDRB dan  APBD.  Pembangunan  daerah  dengan  APBD merupakan  salah  satu  bentuk  campur  tangan pemerintah  daerah  dalam  memajukan  daerahnya. Maryani (2010) dalam Priambodo (2015) menjelaskan bahwa  pemerintah  menggunakan  APBD  untuk membiayai  pembangunan  di  sektor-sektor  terkait
pembangunan manusia. Spesifiknya, pemerintah daerah  harus  bisa  mengalokasikan  belanja  daerah melalui  pengeluaran  pembangunan  di  sektor-sektor pendukung  untuk  meningkatkan  IPM.  Pada  skala nasional, besaran nilai APBN, baik pendapatan negara dan  hibah,  serta  belanja  negara  memiliki  tren  yang meningkat  setiap  tahunnya.  Kenaikan  anggaran tersebut merupakan indikator tumbuhnya perekonomian Indonesia secara garis besar. Peningkatan  anggaran  pemerinah  tidak  hanya  terjadi pada  pemerintah  pusat  melalui  APBN-nya,  namun juga  pada  pemerintah  daerah  melalui  APBD-nya. Kenaikan  anggaran  pada  APBD  tingkat  kabupaten  di Indonesia  bukan  hanya  menjadi  indikator  kemajuan perekonomian  daerah,  namun  juga  indikator  bahwa kebijakan  otonomi  daerah  dan  desentralisasi  fiskal sudah semakin baik
Menurut  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun 2004, desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  daerah otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan asas desentralisasi, pembiayaan penyelenggaraan pembangunan Pemerintah  Daerah  dilakukan  atas  beban  APBD. Pemerintah  mengalokasikan  dana  untuk  peningkatan pelayanan  tersebut  dalam  bentuk  alokasi  belanja daerah  yang  nantinya  diharapkan  dapat  meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.
Sumber-sumber  keuangan  utama  daerah  yang digunakan  untuk  membiayai  belanja  daerah  adalah Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  berupa pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil  pengelolaan  daerah  yang  dipisahkan,  dan  lain- lain PAD  yang sah.  Adanya  ketimpangan PAD antara satu  provinsi  dengan  provinsi  yang  lain  di  Indonesia, maka  melalui  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  2004 terdapat  sumber  lainnya  yang  dapat  digunakan  dalam pembangunan  daerah  yaitu  dana  perimbangan  yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus  (DAK)  dan  Dana  Bagi  Hasil  (DBH),  serta lain-lain pendapatan yang sah.
Penelitian  mengenai  pengaruh  faktor-faktor terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  ini  telah dilakukan  oleh  para  peneliti  terdahulu,  diantaranya yaitu:  Ardiansyah  dan  Widiyaningsih  (2014)  serta Priambodo  (2015).  Penelitian  ini  mereplikasi  dari penelitian  diatas.  Dalam  penelitian  tersebut  dibahas tentang  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  Indeks Pembangunan  Manusia),  yaitu  PAD,  DAU  dan  DAK. Peneliti  menambahkan  variabel  belanja  daerah  dari penelitian  Priambodo  (2015)  dikarenakan  penelitian sebelumnya  belanja  daerah  berpangaruh  positif terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia.  Berdasarkan pembahasan  diatas  maka  tujuan  dari  penelitian  ini adalah untuk  mengetahui apakah belanja daerah, dana
alokasi  umum,  dana  alokasi  khusus  dan  pendapatan asli  daerah  mempunyai  pengaruh  terhadap  indeks pembangunan manusia.
Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

## Teori Keagenan
Menurut  Jensen  dan  Meckling  (1976)  dalam Ardiansyah  dan  Widiyaningsih  (2014)  masalah keagenan  dapat  muncul  karena  setiap  individu diasumsikan  akan  mempunyai  preferensi  untuk memaksimalkan  utilitas  pribadi  yang  kemungkinan besar  berlawanan  dengan  kepentingan  individu  lain. Permasalahan  hubungan  keagenan  ini  mengakibatkan terjadinya asimetri informasi dan konflik kepentingan. Menurut  Scott  dalam  Ardiansyah  dan  Widiyaningsih 2014, asimetri informasi dibedakan menjadi dua, yakni adverse selection dan moral hazard . Adverse selection yaitu jenis asimetri informasi  di mana ada pihak  yang terkait  dengan  transaksi  perusahaan  yang  memiliki manfaat informasi sedangkan pihak lain tidak memiliki manfaat  informasi  yang  sama.  Sedangkan moral hazard adalah  jenis  asimetri  informasi  di  mana  ada pihak  yang  terkait  dengan  transaksi  perusahaan  yang dapat mengamati secara langsung berjalannya tranaksi tersebut, padahal pihak lain tidak dapat melakukan hal yang sama.
Keterkaitan  teori  keagenan (agency  theory) dalam  penelitian  ini  dapat  dilihat  melalui  hubungan antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah dalam  penyaluran  dana  perimbangan  dan  juga hubungan  antara  masyarakat  yang  diproksikan  oleh DPRD  (prinsipal)  dengan  pemerintah  daerah  (agen). Pemerintah  pusat  mendelegasikan  wewenang  kepada pemerintah  daerah  dalam  mengelola  rumah  tangga daerahnya sendiri. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi  dari  pendelegasian  wewenang  tersebut, pemerintah pusat menurunkan dana perimbangan yang tujuannya  adalah  membantu  pemerintah  daerah,  baik dalam  mendanai  kebutuhan  pemerintahan  sehari-hari maupun  dalam  memberi  pelayanan  publik  yang  lebih baik kepada masyarakat.
Disamping  itu,  teori  keagenan  juga  tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat.  Masyarakat  sebagai  prinsipal  telah memberikan  sumber  daya  kepada  daerah  berupa pembayaran  pajak  daerah,  retribusi  dan  sebagainya untuk  dapat  meningkatkan  pendapatan  asli  daerah. Pemerintah  daerah  selaku  agen  dalam  hal  ini,  sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat  dalam  bentuk  pelayanan  publik  yang memadai,  yang  didanai  oleh  pendapatan  daerah  itu sendiri.
Teori Peacock-Wiseman
Teori  Alan  T.  Peacock  dan  Jack  Wiseman didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran  pemerintah.  Pemerintah  selalu  berusaha memperbesar pengeluarannya dengan memaksimalkan penerimaan  dari  pajak,  padahal  masyarakat  tidak menyukai  pembayaran  pajak  yang  besar  untuk membiayai  pengeluaran  pemerintah  yang  semakin besar  tersebut.  Meningkatnya  pengeluaran  pajak mengakibatkan pengeluaran pemerintah juga meningkat.  Dalam  keadaan  normal  meningkatnya GNP  menyebabkan  penerimaan  pemerintah  yang semakin  besar,  begitu  juga  dengan  pengeluaran pemerintah  menjadi  semakin  besar  (Prasetya  dalam Priambodo, 2015).
Berdasarkan hasil empiris penyelidikan Alan T. Peacock  dan  Jack  Wiseman  menekanan  pada  pola waktu,  didapatkan  bahwa  perkembangan  pengeluaran pemerintah bukan bersifat continous growth , melainkan  seperti  tangga  rumah,  yang  istilahnya adalah steplike . Mengapa pengeluaran dan penerimaan pemerintah berkembang seperti tangga rumah tersebut, dikarenakan  tiga  efek  yang  saling  berhubungan meskipun  dapat  dipisahkan,  yaitu displacement  effect, inspection  effect ,  dan concentration  effect .  Kenaikan yang  bersifat  menanjak  disebakan  karena  guncangan- guncangan  sosial  yang  besar  seperti  perang  dan depresi. Gangguan tersebut menimbulkan displacement effect yang berupa kenaikan pengeluaran dan pajak secara mutlak (Soepangat dalam Priambodo, 2015).

## Indeks Pembangunan Manusia
Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)/ Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan  dari  harapan  hidup,  pendidikan  dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan  untuk  mengklasifikasikan  apakah  sebuah negara  adalah  negara  maju,  negara  berkembang  atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari  kebijaksanaan  ekonomi  terhadap  kualitas  hidup. Jika  fasilitas  publik  dapat  terpenuhi  maka  masyarakat merasa  nyaman  dan  dapat  menjalankan  usahanya dengan  efisien  dan  efektif  sehingga  pada  akhirnya akan menciptakan hidup yang sehat dan harapan hidup lebih  panjang,  meningkatkan  kualitas  pendidikan  dan standart kehidupan masyarakat.

## Belanja Daerah
Pengertian  mengenai  belanja  didasarkan  pada beberapa peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang  (UU)  Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara.
2. Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  58  Tahun  2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri) Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dari  ketiga  peraturan  perundang-undangan tersebut    maka  pengertian  mengenai  belanja  daerah adalah  kewajiban  pemerintah  daerah  yang  diakui sebagai  pengurangan  nilai  kekayaan  bersih.  Dalam penggunaannya,  belanja  daerah  diprioritaskan  untuk melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan kelompok  belanja  sesuai  Permendagri  No.  13  Tahun 2006  yaitu  belanja  tidak  langsung,  yang  meliputi belanja  pegawai,  belanja  bunga,  belanja  subsidi, belanja  hibah,  belanja  bantuan  sosial,  belanja  bagi hasil,  bantuan  keuangan  dan  belanja  tak  terduga;  dan belanja  langsung,  yang  meliputi  belanja  pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.
Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak  dipengaruhi  secara  langsung  oleh  ada  tidaknya program  dan  kegiatan  SKPD,  sedangkan  belanja langsung  merupakan  belanja  yang  dipengaruhi  secara langsung  oleh  adanya  program  dan  kegiatan  SKPD yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi  kerja dapat diukur.

## Dana Alokasi Umum
Menurut  UU  Nomor  33  tahun  2004,  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  adalah  dana  yang  bersumber dari  pendapatan  APBN  yang  dialokasikan  dengan tujuan  pemerataan  kemampuan  keuangan  antardaerah untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  rangka pelaksanaan  desentralisasi.  DAU  berperan  dalam pemerataan  horizontal  ( horizontal  equalization ),  yaitu dengan  menutup  celah  fiskal  ( fiscal  gap )  yang  berada diantara  kebutuhan  fiskal  dan  potensi  ekonomi  yang dimiliki  daerah.  DAU  sering  disebut  bantuan  tak bersyarat  ( unconditional  grants )  karena  merupakan jenis  transfer  antar  tingkat  pemerintah  yang  tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu.
Berdasarkan  konsep fiscal  gap tersebut, distribusi  DAU  kepada  daerah-daerah  yang  memiliki kemampuan  relatif  besar  akan  lebih  kecil  dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan  keuangan  relatif  kecil  akan  memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini sebenarnya daerah  yang fiscal capacity -nya lebih besar dari fiscal needs hitungan DAU-nya akan negatif.

## Dana Alokasi Khusus
Menurut  UU  Nomor  33  tahun  2004,  Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana  yang berasal dari APBN,  yang  dialokasikan  kepada  daerah  untuk membiayai  kebutuhan  khusus yang  merupakan urusan daerah  dan  sesuai  dengan  prioritas  nasional  dengan tetap  memperhatikan  ketersediaan dana dalam  APBN. DAK  dapat  juga  disebut  dana  infrastuktur  karena
merupakan  belanja  modal  untuk  membiayai  investasi pengadaan  dan/atau  perbaikan  sarana  dan  prasarana fisik  dengan  umur  ekonomis  yang  panjang.  Namun dalam  keadaan  tertentu,  DAK  dapat  juga  membantu biaya  pengoperasian  dan  pemeliharaan  sarana  dan prasarana tertentu untuk periode terbatas.
Sesuai  dengan  UU  Nomor  25  Tahun  1999, yang  dimaksud  dengan  kebutuhan  khusus  adalah sebagai berikut :
1. Kebutuhan  yang  tidak  dapat  diperkirakan dengan  menggunakan  rumus  alokasi  umum, dalam  pengertian  kebutuhan  yang  tidak  sama dengan  kebutuhan  Daerah  lain,  misalnya: kebutuhan  di  kawasan  transmigrasi,  kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan  jalan  di  kawasan  terpencil, saluran  irigasi  primer,  dan  saluran  drainase primer;
2. Kebutuhan  yang  merupakan  komitmen  atau prioritas nasional.

## Pendapatan Asli Daerah
Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  adalah  penerimaan yang  diperoleh  daerah  dari  sumber-sumber  di  dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Pendapatan  asli  daerah merupakan  tulang punggung  pembiayaan daerah, oleh karenanya  kemampuan  melaksanakan ekonomi diukur dari  besarnya  kontribusi  yang  diberikan  oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi  yang  dapat  diberikan  oleh  pendapatan  asli daerah  terhadap  APBD  berarti  semakin  kecil ketergantungan  pemerintah  daerah  terhadap  bantuan pemerintah  pusat.  Dalam  UU  Nomor  33  Tahun  2004 Pasal  6,  sumber-sumber  PAD  terdiri  dari:  (1)  pajak daerah,  (2)  retribusi  daerah,  (3)  hasil  pengelolaan kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  dan  (4)  lain-lain PAD yang sah.

## Penelitian Terdahulu
Penelitian  terdahulu  yang  berkaitan  dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan  Manusia  terdiri  dari  ;  Belanja  Daerah, Dana  Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus  dan Pendapatan Asli Daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti, seperti ditunjukkan berikut ini :
Ardiansyah  dan  Widiyaningsih  (2014)  tentang Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.  Pada  penelitian  ini  variabel  independennya adalah  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi Umum  (DAU)  dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) dengan mengambil data dari situs
www.djpk.kemenkeu.go.id dan  situs www.bps.go.id . Hasil  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi Khusus  berpengaruh  signifikan  terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jawa Tengah.
Setyowati  dan  Suparwati  (2012)  melakukan penelitian  Indeks  Pembangunan  Manusia  dengan variabel  independennya  pertumbuhan  ekonomi,  DAU, DAK  dan  PAD  serta  Belanja  Modal  sebagai  Variabel Intervening.  Hasil  penelitiannya  adalah  DAU,  DAK, PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak beropengaruh positif. Hal itu terjadi dikarenakan pemerintah kabupaten dan kota sedang  memaksimalkan  otonomi  daerah  di  jawa tengah  sehingga  dana  perimbangan  dan  pendapatan asli  daerah  bisa  menjelaskan  pembangunan  manusia suatu daerah di jawa tengah.
Penelitian tentang Pengaruh Belanja
Pemerintah  Daerah  terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia  di  Pulau  Jawa  tahun  2007-2013.  Dimana dalam  4  variabel  independen  yaitu  belanja  daerah, belanja  modal,  belanja  pegawai  dan  pertumbuhan ekonomi  berpengaruh    signifikan  terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  (Priambodo,  2015).  Hal  itu terjadi  dikarenakan  dukungan  aktivitas  ekonomi khususnya  di  sektor  swasta,  maka  pendapatan  pajak akan  tinggi.  Tingginya  penyerapan  pajak  akan menghasilkan  PAD  yang  semakin  besar  yang kemudian dialokasikan ke dalam belanja daerah  yang berimbas pada pemanfaatan kesejahteraan masyarakat, contohnya belanja bantuan sosial dan belanja modal.
Penelitian terhadap Indeks Pembangunan Manusia pernah Lugastoro (2013) lakukan, menunjukkan  hasil  bahwa  Pengaruh  PAD  dan  Dana Perimbangan
berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan  Manusia.  Hasil  estimasi  penelitian menunjukkan  bahwa  rasio  PAD  dan  DAK  terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif  signifikan  terhadap  IPM  sedangkan  variabel DAU  berpengaruh  negatif  signifikan.  Sementara  itu rasio  DBH  terhadap  belanja  modal  menjadi  satu- satunya  variabel  yang  tidak  signifikan  mempengaruhi IPM.  Pertumbuhan  ekonomi  menjadi  variabel  dengan pengaruh paling dominan terhadap IPM.
Putra  dan  Ulupui  (2015)  tentang  Pendapatan Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi Khusus  untuk  Meningkatkan  Indeks  Pembangunan Manusia.  Pada  penelitian  ini  variabel  independennya adalah  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum dan  Dana  Alokasi  Khusus.  Hasil  dari  penelitian  ini menunjukkan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  dan Dana  Alokasi  Khusus  mampu  meningkatkan  Indeks Pembangunan  Manusia.  Sedangkan  Dana  Alokasi Umum tidak mampu menigkatkan IPM.
Harahap  (2011)  meneliti  tentang  pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi  Hasil  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia pada Kabupaten/Kota Sumatra Utara. Hasil penelitiannya  menunjukkan  bahwa  secara  parsial ketiga  variabel  tersebut  tidak  berpengaruh  terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  disebabkan  sektor- sektor  yang mempunyai  pengaruh  tinggi  terhadap peningkatan  IPM  ialah  sektor  yang  mengurangi kesenjangan  yaitu  sektor  perdagangan,  tenaga  kerja dan  industri.  Sedangkan  Sektor-sektor  infrastruktur memiliki  pengaruh  langsung  relatif  kecil  terhadap peningkatan IPM.

## Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Belanja
Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Adanya  kewenangan  yang  diberikan  daerah untuk  mengurusi  rumah  tangganya  sendiri  termasuk dalam  penyususan  anggaran  yang  diatur  dalam  UU No. 32/2004, memberikan kesempatan bagi pemerintah  daerah  agar  mengelola  pembangunan daerahnya  sesuai  dengan  proporsional  daerah  masing- masing.  Anggaran  Belanja  Daerah  akan  mempunyai peran  riil  dalam  peningkatan  kualitas  layanan  publik dan  sekaligus  menjadi  stimulus  bagi  perekonomian daerah  apabila  terealisasi  dengan  baik.  Dengan demikian,  secara  ideal  seharusnya  Belanja  Daerah dapat  menjadi  komponen  yang  cukup  berperan  dalam peningkatan  akses  masyarakat  terhadap  sumber- sumber  daya  ekonomi  yang  bermanfaat  bagi kesejahteraan masyarakat. Penelitian Priambodo (2015) menunjukan bahwa belanja daerah berpengaruh  signifikan  terhadap  IPM  sejalan  dengan deskripsi  diatas.  Oleh  karena  itu  hipotesis  dalam penelitian ini adalah H 1 :  Belanja  daerah  berpengaruh  terhadap  Indeks Pembangunan Manusia.
Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  terhadap  Indeks Pembangunan Manusia
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  diberikan  oleh pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar  daerah  sehingga  terjadi  pembangunan  yang merata  di  setiap  daerah.  DAU  diharapkan  dapat membantu  pemerintah  dalam  memenuhi  kebutuhan daerahnya  sehingga  mampu  meningkatkan  kualitas pembanagunan manusia di daerah tersebut. Oleh sebab itu,  pemerintah  daerah  diharapkan  mampu  mengelola dana  ini  dengan  baik  dan  mengalokasikan  untuk membiayai pengeluaran daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan  dan  perbaikan  pelayanan  kepada masyarakat  yang  dialokasikan  pada  belanja  modal. Penelitian Badrudin dan Khasanah (2012) menunjukkan  bahwa  DAU  berpengaruh  positif
terhadap  Indeks  Pembangunan  manusia.  Sementara Setyowati  dan  Suparwati  (2012)  menunjukkan penelitian  dengan  hasil  yang  sama  bahwa  DAU berpengaruh  positif  terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesisnya adalah H 2 :  Dana  Alokasi  Umum  berpengaruh  terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

## Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  Indeks Pembangunan Manusia
Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  dialokasikan untuk  mendanai  pelayanan  publik  yang  ada  di  daerah kabupaten/kota guna mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Jika dilihat pengeluaran-pengeluaran  yang  diperuntukkan  dari DAK, pengeluaran tersebut sebagian besar merupakan pengeluaran  yang  dialokasikan  pada  belanja  modal. Oleh  sebab  itu,  DAK  akan  sangat  berpengaruh  pada peningkatan  belanja  modal  guna  meningkatkan pelayanan publik di daerah tersebut. Penggunaan DAK dalam  alokasi  belanja  modal  secara  optimal  akan mampu meningkatkan kualitas pembangunan manusia, baik  di  bidang  pendidikan,  kesehatan,  sosial,  maupun pelayanan umum. Penelitian Ardiansyah dan Widiyaningsih  (2014)  menunjukkan  bahwa  DAK berpengaruh  positif  terhadap  Indeks  Pembangunan manusia.  Penelitian  lainnya  Setyowati  dan  Suparwati (2012)  juga  menunjukkan  bahwa  DAK  berpengaruh terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia.  Berdasar uraian tersebut maka hipotesisnya adalah :
H 3 :  Dana  Alokasi  Khusus  berpengaruh  terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan  kemadirian  daerah,  pemerintah  daerah otonom  mempunyai  kewenangan  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat (UU No. 34/2004).  Kemampuan  daerah  untuk  menyediakan pendanaan  yang berasal dari daerah sangat tergantung pada  kemampuan  merealisasikan  potensi  ekonomi tersebut  menjadi  bentuk-bentuk  kegiatan  ekonomi yang  mampu  menciptakan  perguliran  dana  untuk pembangunan  daerah  yang  berkelanjutan  (Darwanto dan  Yustikasari  dalam  Setyowati  dan  Suparwati, 2012).
PAD  merupakan  sumber  pembiayaan  yang paling  penting  dalam  mendukung  kemampuan  daerah dalam  menyelenggarakan  otonomi  daerah.  Dalam konteks ini, PAD sebagai pengukur pendapatan sendiri daerah sangat diharapkan sebagai sumber pembiayaan untuk  peningkatan  pelayanan  kepada  masyarakat (Abdullah  dan  Solichin,  dalam  (Setyowati  dan
Suparwati,  2012).  Berdasarkan  uraian  tersebut  maka hipotesisnya adalah : H 4 :  Pendapatan  Asli  Daerah  berpengaruh  terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

## Metode Penelitian

## Sumber Data
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif dengan  menggunakan data sekunder  yang berasal dari Badan Pusat Statistik
(BPS) Indonesia ( www.bps.go.id ).

## Populasi, Sampel dan Metode Pengambilan Sampel
Populasi  dan  sampel  dalam  penelitian  ini adalah    Provinsi  se-Indonesia  tahun  2012-2014. Metode  penentuan  sampel  dalam  penelitian  ini digunakan  purposive  sampling    yaitu  pengambilan sampel  dengan  menggunakan  kriteria-kriteria  yang ditentukan  berdasarkan  kebijakan  dari  peneliti. Penelitian  ini  menggunakan  kriteria  pengambilan sampel seperti berikut ini:
1. Menerbitkan  Laporan  Keuangan  berturut-turut tahun 2012-2014.
2. Dipublikasikan pada website www.bps.go.id .
3. Memiliki  data  IPM  yang  lengkap  dan  konsisten tahun 2012-2014
4. Memiliki  data  yang  konsisten  dan  lengkap  terkait Belanja  Daerah,  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
Berdasarkan  kriteria  diatas,  didapatkan  33 sampel  dari  34  populasi  yang  memenuhi  kriteria tersebut,  sehingga  jumlah  sampelnya  99  (33  dikali  3 tahun).

## Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan  teknik  dokumentasi,  yakni  peneliti  melakukan pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat  Statistik  (BPS)  Indonesia.  Selain  itu,  peneliti juga  melakukan  studi  kepustakaan  yakni  buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## Variabel Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia
Indeks Pembangunan Manusia didasarkan pada 4 variabel berdasarkan booklet IPM metode baru yaitu: Angka  Harapan  Hidup  Saat  Lahir  (AHH),  Rata-rata Lama  Sekolah  (RLS),  Angka  Harapan  Lama  Sekolah (HLS) dan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan. Untuk melihat  capaian  IPM  antar  wilayah  dapat  dilihat melalui  pengelompokkan  IPM  ke  dalam  beberapa kategori, yaitu :
 IPM < 60 : IPM rendah

60 ≤ IPM < 70 : IPM sedang
 70 ≤ IPM < 80 : IPM tinggi
 IPM ≥ 80  : IPM sangat tinggi

## Belanja Daerah
Belanja  Daerah  merupakan  besarnya  total realisasi  belanja  daerah  dibagi  dengan  total  realisasi pengeluaran daerah. Pengukuran belanja daerah dalam penelitian  ini  didasarkan  pada  penelitian  yang  telah dilakukan  oleh  Pratowo,  Nur  Isa  (2012).  Berikut penjabaran pengukuran variabel yang dilakukan untuk mengukur belanja daerah:

## Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  merupakan  dana yang  berasal  dari  APBN,  yang  dialokasikan  dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk membiayai  kebutuhan  pengeluarannnya  dalam  rangka pelaksanaan  desentralisasi.  Pengukuran  DAU  dalam penelitian  ini  didasarkan  pada  penelitian  yang  telah dilakukan  oleh  Marizka,  Reza  (2013).  Berikut penjabaran pengukuran variabel yang dilakukan untuk mengukur DAU :

## Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  merupakan  dana yang  berasal  dari  APBN,  yang  dialokasikan  kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengukuran DAK dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh  Marizka,  Reza (2013).  Berikut  penjabaran  pengukuran  variabel  yang dilakukan untuk mengukur DAK :

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Dalam penelitian ini menggunakan rasio efektivitas dari PAD yang merupakan rasio digunakan untuk  mengukur  hubungan  antara  besarnya  hasil pemungutan PAD (realisasi) dengan besarnya Pendapatn Daerah. Pengukuran PAD dalam penelitian ini  didasarkan  pada  penelitian  yang  telah  dilakukan oleh  Marizka,  Reza  (2013).  Berikut  penjabaran pengukuran  variabel  yang  dilakukan  untuk  mengukur PAD :

## Analisis Regresi Berganda
Dalam  penelitian  ini,  dinyatakan  dengan persamaan:

## IPM = α + β1BD + β2DAU + β3PDAK + β4PAD + ε
Keterangan :
IPM
= Indeks Pembangunan Manusia
α = Konstanta BD = Belanja Daerah DAU = Dana Alokasi Umum DAK = Dana Alokasi Khusus PAD = Pendapatan Asli Daerah Ε
= eror

## Pengujian Hipotesis (uji t)
Uji  statistik  t  untuk  melihat  pengaruh  variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel lain  dianggap  tetap.  Taraf  nyata  yang  digunakan adalah α = 5 persen, df = (n-k). Kriteria uji t adalah H0 diterima  jika  t hitung ≤  t tabel ,  sebaliknya  H0  ditolak  jika t hitung ≥ t tabel.

## Hasil dan Pembahasan

## Hasil Pemilihan Sampel
Berdasarkan  kriteria  yang    telah  ditetapkan pada  bab  sebelumnya,  maka  diperoleh  sampel  dari penelitian  selama  2012  sampai  2014  adalah  sebanyak 33  provinsi  se-Indonesia,  1  provinsi  tidak  masuk sampel  yaitu  provinsi  Kalimantan  Utara.  Adapun daftar pemerintah provinsi adalah sebagai berikut :
Tabel 1 Data sampel penelitian No   Provinsi No  Provinsi 1 Aceh 18 NTB 2 Sumatera Utara 19 NTT
3 Sumatera Barat 20 Kalimantan Barat 4 Riau 21 Kalimantan Tengah 5 Jambi 22 Kalimantan Selatan 6 Sumatera Selatan 23 Kalimantan Timur 7 Bengkulu 24 Sulawesi Utara 8 Lampung 25 Sulawesi Tengah 9 Bangka Belitung 26 Sulawesi Selatan
10 Kepulauan Riau 27 Sulawesi Tenggara 11 Dki Jakarta 28 Gorontalo 12 Jawa Barat 29 Sulawesi Barat 13 Jawa Tengah 30 Maluku 14 DI. Yogyakarta 31 Maluku Utara 15 Jawa Timur 32 Papua Barat 16 Banten 33 Papua 17 Bali

## Uji Asumsi Klasik
Hasil penelitian ini telah lulus uji asumsi klasik, dimana  dari  hasil  perhitungan  diketahui  besar Kolmogorov-Smirnov 0,938  dengan  signifikansi  0,343 sehingga semua variabel diketahui lebih besar dari α (p >  0,05),  maka  dapat  dinyatakan  data  residual berdistribusi  normal  atau  seluruh  data  memiliki
sebaran  data  normal.  Hasil  uji  multikolinieritas diketahui  nilai tolerance BD  sebesar  0,892,  DAU sebesar  0,127,  DAK  sebesar  0,121  dan  PAD  sebesar 0,603 menunjukan  bahwa semua variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 (10%) dan hasil perhitungan  juga  menunjukan  bahwa  nilai  VIF variabel  bebas  yaitu  BD  sebesar  1,121,  DAU  sebesar 7,852,  DAK  sebesar  8,232  dan  PAD  sebesar  1,658 kurang  dari  10,  artinya  tidak  ada  kolerasi  antar variabel bebas. Jadi dapat disimpulkan tidak ada gejala multikolinieritas dalam model regresi.
Hasil  uji  heteroskedastisitas  juga  menunjukan tidak  ada  gangguan  heteroskedastisitas  yang  terjadi dalm  grafik scatterplot sebab  terlihat  bahwa  titik-titik menyebar  secara  acak  diatas  dan  dibawah  angka  0 pada  sumbu  Y.  Uji  asumsi  klasik  terakhir  yaitu  uji autokorelasi.  Diketahui  nilai  Durbin  Watson  sebesar 1,960 tersebut terletak di antara nilai dU (1,7575) dan 4-dU  (2,2425),  sehingga  dapat  menunjukan  bahwa tidak terjadi autokolerasi antar nilai residual.

## Uji Ketepatan Model Uji  F
Berdasarkan  tabel  3  dapat  diketahui  hasil  uji  F diperoleh  nilai  F hitung sebesar  20,476  >  F tabel (2,47) pada  tingkat  signifikan  0,05  maka  dapat  disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel-variabel independen  yang  meliputi  Belanja  Daerah,  Dana Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK) dan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  mempunyai pengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## Koefisien Determinasi
Berdasarkan hasil analisis seperti yang tersaji pada  tabel  3    dapat  diketahui  bahwa  nilai Adjusted  R Square sebesar 0,443 yang berarti variabilitas variabel dependen  dapat  dijelaskan  oleh  variabel  independen sebesar  44,3%  perubahan  naik  atau  turunnya  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  provinsi  se-Indonesia dapat  dijelaskan  oleh  indikator-indikator  pendorong terjadinya  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  yaitu Belanja  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  dan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).  Sedangkan,  55,7%  dijelaskan  oleh  variabel- variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## Analisis Regresi Berganda
Teknik  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah  menggunakan  model  regresi  berganda  yang pada  umumnya  digunakan  untuk  menguji  dua  atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil  analisis  regresi  berganda  dapat  dilihat  dalam tabel 2 hasil analisis regresi berganda berikut ini:
Tabel 2 Hasil Analisis Regresi Berganda
Model B Std. eror (Constant)         75.677            4.145 BD                    -.163                 .047 DAU                   .047                 .050 DAK                  -.577                .777 PAD                    .144                 .023
Dari  hasil  tabel  2    dapat  disusun  persamaan regresi sebagai berikut :
IPM = 75,677 – 0,163 BD + 0,047 DAU – 0,577 DAK + 0,144 PAD + e Berdasarkan
persamaan tersebut maka interpretasinya  adalah  Hasil  konstanta  sebesar  75,677 berarti  apabila  variabel  belanja  daerah,  dana  alokasi umum, dana alokasi khusus dan pendapatan asli daerah tidak  ada atau  sama  dengan  0  maka  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM) sebesar  75,677. Koefisien variabel Belanja Daerah sebesar -0,163. Hal ini berarti apabila variabel Belanja Daerah naik, maka variabel  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  akan turun sebesar 0,163.
Koefisien  variabel  Dana  Alokasi  Umum  (DAU) sebesar  +0,047.  Hal  ini  berarti  apabila  variabel  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  naik,  maka  variabel  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  akan  naik  sebasar 0,047.  Koefisien  variabel  Dana  Alokasi  Khusus (DAK) sebesar -0,577. Hal ini berarti apabila  variabel Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  naik,  maka  variabel Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  akan  turun sebesar  0,577.  Koefisien  variabel  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  sebesar  +0,144.  Hal  ini  berarti  apabila variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  naik,  maka variabel  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  akan naik sebesar 0,144.
Uji Hipotesis (uji t) Tabel 3 Hasil Uji Hipotesis Variabel T Sig Keterangan (Constant) BD -3.425 .001 Signifikan DAU .936 .352  Tidak Signifikan DAK -.742 .460  Tidak Signifikan PAD 6.256 .000 Signifikan R2 =0,682 F hit = 20,476 Adjusted R2 =0,443 F tab = 2,47 T tabel =1,985

## Sumber : Data Sekunder 2016, Diolah
Berdasarkan  hasil  uji  statistik  yang  disajikan pada  tabel  uji  hipotesis  dapat  diintepretasikan  bahwa variabel belanja daerah memiliki t hitung -3,425 dan nilai signifikansi  sebesar  0,001  <  0,05.  Hal  ini  berarti  H 0 ditolak  dan  H 1 diterima.  Sehingga,  dapat  disimpulkan
bahwa  belanja  daerah  berpengaruh  terhadap  Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki t hitung 0,936 dan nilai signifikansi sebesar 0,352 > 0,05 yang  berarti  bahwa  H 0 diterima  dan  H 2 ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak  berpengaruh  terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia (IPM).
Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK)
memiliki  t hitung -0,742  dan  nilai  signifikansi  sebesar 0,460  >  0,05  yang  berarti  bahwa  H 0 diterima  dan  H 3 ditolak.  Sehingga,  dapat  disimpulkan  bahwa  Dana Alokasi  Khusus  (DAK)  tidak  berpengaruh  terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Variabel  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD) memiliki  t hitung 6,256  dan  nilai  signifikansi  sebesar 0,000  <  0,05  yang  berarti  H 0 ditolak  dan  H 4 diterima. Sehingga,  dapat  disimpulkan  bahwa  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Indeks
Pembangunan Manusia (IPM).
Pengaruh Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Berdasarkan  hasil  analisis  variabel  belanja daerah memiliki t hitung -3,425 dan nilai signifikan 0,001 >  0,05,  artinya  belanja  daerah  berpengaruh  terhadap indeks  pembangunan  manusia,  dengan  demikian hipotesis  pertama  dalam  penelitian  ini  diterima. Anggaran  Belanja  Daerah  akan  mempunyai  peran  riil dalam  peningkatan  kualitas  layanan  publik  dan sekaligus  menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila  terealisasi  dengan  baik.  Dengan  demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen  yang  cukup  berperan  dalam  peningkatan akses  masyarakat  terhadap  sumber-sumber  daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Peran Belanja Daerah terlihat dalam mengalokasikan  dana  yang  diperoleh  dari  penerimaan pajak yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur/ prasarana (misalnya pembangunan jalan, bendungan,  dan  lainnya),  penyediaan  layanan  umum seperti kesehatan dan pendidikan, serta dana hibah dan bantuan  sosial  kepada  berbagai  pihak.  Pembangunan infrastruktur  akan  mempekerjakan  banyak  tenaga kerja,  yang  diberikan  pendapatan  sebagian  dari padanya  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan hidupnya,  yang  kemudian  akan  diikuti  oleh  kenaikan tingkat  konsumsi.  Peningkatan  konsumsi  masyarakat akan  mendorong  peningkatan  produksi,  dan  dampak multiple  effect ini  akan  semakin  meningkat  dan berkelanjutan,  maka  hasilnya  dapat  dilihat  kemudian adalah  pengangguran  dapat  diatasi,  kemiskinan diturunkan, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Pratowo  (2012)  dan  Priambodo  (2015)  serta  Suriyati
(2015).  Namun,  penelitian  ini  tidak  konsisten  dengan penelitian, Badrudin dan Khasanah (2011).
Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  terhadap  Indeks Pembangunan Manusia
Berdasarkan  hasil  analisis  variabel  dana  alokasi umum memiliki t hitung 0,936 dan nilai signifikan 0,352 >  0,05,  artinya  dana  alokasi  umum  tidak  berpengaruh terhadap  indeks  pembangunan  manusia,  dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini ditolak. Tidak  adanya  pengaruh  DAU  terhadap  indeks pembangunan manusia disebabkan karena pengalokasian DAU lebih difokuskan pada tujuan lain, seperti  meningkatkan  kualitas  perekonomian  daerah tersebut.  Selain  itu,  DAU  sebagian  besar  digunakan untuk  belanja  pegawai.  Ini  bisa  dilihat  dari  formulasi DAU  yang  memasukkan  komponen  alokasi  dasar sebagai komponen utama yang mendominasi keseluruhan  DAU  yang  diterima  oleh  daerah.  Alokasi dasar  merupakan  alokasi  anggaran  yang  digunakan untuk belanja pegawai (Ardiansyah dan Widiyaningsih, 2014).
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian Ardiansyah  dan  Widiyaningsih  (2014)  dan  Adiputra, Yantari,  dan  Darmada  (2015).  Namun,  penelitian  ini tidak  konsisten  dengan  penelitian  Setyowati  dan Suparwati (2012).
Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  Indeks Pembangunan Manusia
Berdasarkan  hasil  analisis  variabel  dana  alokasi khusus  memiliki  t hitung -0,742  dan  nilai  signifikan 0,460  >  0,05,  artinya  dana  alokasi  khusus  tidak berpengaruh  terhadap  indeks  pembangunan  manusia, dengan  demikian  hipotesis  ketiga  dalam  penelitian  ini ditolak. Tidak adanya pengaruh DAK terhadap indeks pembangunan manusia disebabkan karena pembangunan  manusia  tidak  hanya  dapat  dijelaskan dari  segi  kuantitas  (fisik,  bangunan)  melainkan  juga dari  segi  kualitas  (hidup,  manusia).  Sementara  DAK lebih  diperuntukkan  kepada  peningkatan  sarana  dan prasarana  (fisik)  dan  jumlah  DAK  jauh  lebih  kecil dibandingkan dana lainnya, seperti PAD dan DAU.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian Adiputra,  Yantari,  dan  Darmada  (2015).  Namun, penelitian  ini  tidak  konsisten  dengan  penelitian Setyowati dan Suparwati (2012).

## Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap Indeks Pembangunan Manusia
Berdasarkan  hasil  analisis  variabel  pendapatan asli  daerah  memiliki  t hitung 6,256  dan  nilai  signifikan 0,000  <  0,05,  artinya  pendapatan  asli  daerah berpengaruh  terhadap  indeks  pembangunan  manusia, dengan  demikian  hipotesis  keempat  dalam  penelitian ini  diterima.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  PAD
sangat  berperan  penting  dalam  peningkatan  kualitas pembangunan manusia di tiap-tiap provinsi.
Sesuai  dengan  semangat  desentralisasi  untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui kemandirian  fiskal,  pemerintah  provinsi  harus  lebih fokus dalam upaya-upaya peningkatan pendapatan asli daerah  dengan  menggali  sumber-sumber  keuangan sendiri untuk membiayai belanja daerah. Namun perlu pertimbangkan  bahwa  upaya-upaya  peningkatan  PAD juga  harus  melihat  sumber  daya  dan  kemampuan daerah  sehingga  tidak  terjadi trade  off dimana keinginan  yang  menggebu  untuk  mendongkrak  PAD justru  menjadi disinsentif yang  mematikan  potensi ekonomi  (investasi)  daerah.  Kondisi  ini  terjadi  jika pemerintah daerah membuat banyak kebijakan melalui peraturan  daerah  (Perda)  pajak  dan  retribusi  tanpa melihat  kemampuan  daerah  sehinngga  membuat masyarakat  terbebani  dan  membuat  pelaku  usaha segan  untuk  melakukan  investasi  atau  ekspansi  usaha di daerah tersebut.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  penelitian Setyowati  dan  Suparwati  (2012)  dan  Ardiansyah  dan Widiyaningsih  (2014).  Namun,  penelitian  ini  tidak konsisten  dengan  penelitian  Anggraini  dan  Sutaryo (2015).

## Simpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan secara  parsial  bahwa    hipotesis  pertama  (H 1 )  yaitu Belanja  Daerah  dan  hipotesis  keempat  (H 4 )  yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap  Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hal ini berarti H 1 dan H 4 diterima. Sedangkan, hipotesis kedua (H 2 )  yaitu  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  dan  hipotesis ketiga  (H 3 )  yaitu  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  tidak berpengaruh  signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia  (IPM),  hal  ini  berarti  H 2 dan  H 3 ditolak. Sedangkan,  secara  simultan  bahwa  Belanja  Daerah, Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai  pengaruh  signifikan  terhadap  Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## Daftar Pustaka
[1]  Adiputra,  I  Made  Pradana,  Ni  Kadek  Desi  Dwi Yantari, Dewa Kadek Darmada. 2015. Pengaruh PAD, Dana  Perimbangan  dan  SiLPa  terhadap  Kualitas Pembangunan  Manusia  dengan  Alokasi  Belanja Modal  sebagai  Variabel  Intervening .  Simposium Nasional Akuntansi  18 Medan 16-19 September 2015. [2]  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2004  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah.
[3]  Ardiansyah  dan  Vitalis  Ari  Widiyaningsih.  2014. Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Alokasi
Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Jawa  Tengah .  Simposium  Nasional  Akuntansi  17 Lombok 24-27 September 2014.
[4]  Priambodo,  Anugrah.  2015.  Analisis  Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan  Manusia.  Jurnal  Ilmiah . Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang. [5]  Badan  Pusat  Statistik.  2016.  Booklet  IPM  Metode Baru, (Online), (htttp://www.bps.go.id, diakses tanggal 24 Januari 2016).
[6] Halim, Abdul. 2014. Manajemen Keuangan Sektor Publik . Salemba Empat. Jakarta.
[7]  Undang-Undang  (UU)  Nomor  17  Tahun  2003 tentang Keuangan Negara.
[8] Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  58 Tahun  2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
[9]  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri) Nomor  21  Tahun  2011  tentang  Pedoman  Pengelolaan Keuangan Daerah.
[10]  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  1999  tentang Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan Pemerintah Daerah.
[11]  Setyowati,  Lilis  dan  Yohana  Kus  Suparwati. 2012.  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi,  DAU,  DAK, PAD  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  dengan Pengalokasian  Anggaran  Belanja  Modal  sebagai Variabel Intervening.Prestasi Vol. 9 No. 1 – Juni 2012. [12] Lugastoro, Decta Priton. 2013. Analisis Pengaruh PAD  dan  Dana  Perimbangan  terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  Kabupaten/Kota  Di  Jawa Timur .  Skripsi.  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis Universitas Brawijaya Malang.
[13]  Putra,  Putu  Gede  Mahendra  dan  I  Gusti  Ketut Agung  Ulupui.  2015. Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus untuk Meningkatkan  Indeks  Pembangunan  Manusia .  E- Jurnal  Akuntansi  Universitas  Udayana  11.3  (2015)  : 863-877.
[14]  Harahap,  Riva  Ubar.  2011. Pengaruh  Dana Alokasi  Umum,  Dana  Alokasi  Khusus  dan Dana  Bagi Hasil  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia pada Kab./Kota  Propinsi  Sumatera  Utara .  Jurnal  Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 11 No. 1/Maret 2011. [15] Badrudin, Rudy dan Mufidhatul Khasanah. 2011. Pengaruh  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  terhadap Pembangunan  Manusia  di  Provinsi  Daerah  Istimewa Yogyakarta .  Jurnal  Manajemen,  Akuntansi  dan Ekonomi  Pembangunan  Volume  9,  Nomor  1,  April 2011 : 23-30 [16]  Pratowo,  Nur  Isa.  2012. Analisis  Faktor-Faktor yang  Berpengaruh  terhadap  Indeks  Pembangunan Manusia . Jurnal Studi Ekonomi Indonesia.
[17] Marizka, Reza. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,  Dana  Bagi  Hasil,  Dana  Alokasi  Umum dan Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  Tingkat  Kemandirian
Keuangan Daerah  pada  Kabupaten  dan  Kota  Di Sumatera  Barat .  Artikel  Ilmiah.  Fakultas  Ekonomi Universitas Padang.
[18]  Badan  Pusat  Statistik.  2016.  IPM  2010-2014, (Online),  ( http://www.bps.go.id ,  diakses  tanggal  23 Januari 2016).
[19]  Badan  Pusat  Statistik.  2016.  Statistik  Keuangan Pemerintah Provinsi 2012-2015, (Online), ( http://www.bps.go.id ,  diakses  tanggal  23  Januari 2016).
[20]  Suriyati,  Desi.  2015. Pengaruh  Belanja  Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi terhadap
Pengentasan  Kemiskinan  dan  Indeks  Pembangunan Manusia  di  Kabupaten/Kota  Provinsi  Nusa  Tenggara Barat Tahun 2007-2012 . Media Bina Ilmiah Volume 9 No. 7 Desember 2015.
[21]  Anggarini,  Tika  dan  Sutaryo.  2015. Pengaruh Rasio  Keuangan  Pemerintah  Daerah  terhadap  Indeks Pembangunan  Manusia  Pemerintah  Provinsi  di Indonesia .  Simposium  Nasional  Akuntansi  18  Medan 16-19 September 2015.
[22]  Sanggelorang,  Septian  MM,  Vekie  A.  Rumate dan  Hanly  F.DJ.  Siwu  2015. Pengaruh  Pengeluaran Pemerintah  di  Sektor  Pendidikan  dan  Kesehatan terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Sulawesi Utara . Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 15 No. 02 – Edisi Juli 2015.
[23]  Jane,  Orphe.  2002. Implementasi  Desentralisasi Fiskal sebagai Upaya Memberdayakan Daerah dalam Membiayai  Pembangunan  Daerah .  Fakultas  Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univrsitas Katolik
Parahyangan Bandung.