Penguatan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan melalui UMKM dan Koperasi dalam Masyarakat Pedesaan (Studi Kasus: Petani Madu Hutan di Taman Nasional Ujung Kulon)
Hijrah Nasir *
hijrahnasir2013@gmail.com/hnasir@wwf.id
Abstract The poverty in rural areas still remains the big problems for Indonesia nowadays. One of program can be encouraged in rural areas is the empowerment of local community in many sectors. Hence, this research aims to analyze the community empowerment in sustainable rural economic development by providing the case study honey bee farmer called Kelompok Tani Madu Hutan Ujung Kulon (KTMHUK) in Ujung Kulon National Park. The importance of this research due to the concept offered by this group can be implemented as role model in strengthening the economic development in Ujung Kulon National Park by keep undertaking the conservation activities and sustainability concept by reinforcing the village institution in group level through cooperation (economic enterprise) and creating the small and medium enterprises organized by rural community. This research is a qualitative research using the literatures  to  analyze  the  specific  case.  Furthermore,  in  analyzing  this  case,  the  author specifically uses the theory of sustainable economic development from Michael Porter and Claas  van  der  Linde  who  explain  that  there  are  win-win  opportunities  in  economic  and environment  by  the  improvement  to  reduce  the  environment  harassment  in  production process. The result shows that the community empowerment in rural areas, particularly for KTMHUK group in UKNP can become the successful business by cooperating with some stakeholders consist of local farmer, government, UKNP officers, companies, and NGO. Keywords: Cooperation,  Economic  Development,  Rural  Community,  Sustainability,  Ujung  Kulon National Park

## Abstrak
Kemiskinan di wilayah pedesaan masih menyisakan banyak masalah untuk Indonesia hari ini. Salah satu upaya yang bisa didorong adalah penguatan masyarakat desa dalam berbagai sektor. Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penguatan  masyarakat  dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui studi kasus petani madu hutan yakni Kelompok Tani Madu Hutan Ujung Kulon (KTMHUK) di Taman Nasional Ujung Kulon. Pentingnya penelitian  ini  didasarkan  pada  konsep  yang  ditawarkan  oleh  kelompok  ini  yang  bisa diimplementasikan  sebagai  model  dalam  meningkatkan  pembangunan  ekonomi  di  Ujung Kulon dengan tetap mengedepankan upaya konservasi dan keberlanjutan melalui penguatan lembaga desa melalui koperasi dan mendirikan UMKM yang diorganisir oleh masyarakat lokal. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menganalisis berbagai literatur terkait dengan isu  yang  dibahas.  Dengan  demikian,  dalam  menganalisis  kasus  ini,  penulis  secara  spesifik menggunakan teori pembangunan ekonomi berkelanjutan dari Michael Porter dan Claas van der Linde yang menjelaskan bahwa ada win-win opportunities dalam ekonomi dan lingkungan melalui upaya untuk mengurangi kerusakan lingkungan dalam proses produksi. Hasil penelitian menunjukkan   bahwa   penguatan   masyarakat   di   pedesaan,   khususnya   oleh   kelompok
* Korespondensi: Communication and Education Officer WWF Indonesia Southern Sumatra Program, Provinsi  Lampung.  Jln.  Jend.  Urip  Sumoharjo,  Sukarame  35135,  Bandar  Lampung  –  Lampung. Hp.+628232 8013 171. Email: hijrahnasir2013@gmail.com/hnasir@wwf.id
KTMHUK  di  TNUK  mampu  menjadi  usaha  yang  sukses  melalui  kerjasama  berbagai stakeholder, seperti petani, pemerintah, BTNUK, perusahaan, dan NGO. Kata Kunci: Keberlanjutan, Masyarakat Desa, Pembangunan Ekonomi, Taman Nasional Ujung Kulon
Pendahuluan
Salah  satu  masalah  yang  hingga  saat  ini  masih  dihadapi  oleh  Indonesia adalah kemiskinan di pedesaan. Data dari BPS (2015) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di daerah pedesaan di Indonesia naik sebesar 0,57 juta dari 17,37 juta jiwa pada September 2014 menjadi 17,94 juta jiwa pada Maret 2015. Masyarakat miskin banyak  tersebar  di  daerah  yang  dikategorikan  sebagai  daerah  tertinggal.  Daerah tertinggal  terbanyak  di  pulau  Papua,  disusul  Nusa  Tenggara,  Sulawesi,  Maluku,
Sumatera dan Kalimantan. Di Pulau Jawa dan Bali hanya ada 6 Kabupaten Tertinggal di 2 Provinsi, yakni: di Banten (Lebak dan Pandeglang), dan di Jawa Timur (Bangkalan, Situbondo,  Bondowoso  dan  Sampang).  Tabel  berikut  ini  menunjukkan  konsentrasi daerah tertinggal di pulau-pulau yang tersebar di Indonesia.

## Tabel 1. Konsentrasi Daerah Tertinggal di Indonesia
Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015
Dari tabel di atas tampak bahwa ketimpangan pembangunan di Kawasan Timur Indonesia berdampak pada persebaran daerah tertinggal yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia yaitu sebanyak 103 kabupaten,
dimana  Papua  menjadi  region  dengan  jumlah  kabupaten  tertinggal  terbanyak  di Indonesia (27,05%) atau berjumlah 33 kabupaten, disusul oleh Nusa Tenggara (21,3%) sebanyak 26 kabupaten. Sementara Kawasan Barat Indonesia hanya ada 19 kabupaten dimana di Sumatera berjumlah 13 kabupaten, dan Jawa menjadi pulau dengan jumlah kabupaten tertinggal terendah di Indonesia dengan 6 kabupaten tertinggal dimana 2 diantaranya berada di Banten yakni Pandeglang dan Lebak serta Provinsi Jawa Timur yakni Bangkalan, Situbondo, Bondowoso, dan Sampang. Dengan data di atas tampak bahwa  pengembangan  perdesaan  ( rural-based  development )  sangat  diperlukan  untuk mengintervensi  desa  tertinggal,  agar  bisa  lebih  cepat  mengentaskan  ketertinggalan suatu daerah (Suprayoga Hadi, 2015).
Kawasan tertinggal didefinisikan sebagai suatu kawasan yang tidak mampu memelihara dirinya sendiri sesuai dengan standar taraf hidup, disebabkan kemiskinan secara struktural dan natural, Kemiskinan struktural adalah kemiskinan karena struktur sosial  sedangkan  kemiskinan  natural  karena  faktor  alam  yang  tidak  seimbang  antara rasio jumlah penduduk dengan daya dukung alam. Dalam Peraturan Presiden Nomor 131  Tahun  2015  tentang  penetapan  daerah  tertinggal  disebutkan  bahwa  daerah tertinggal  adalah  kabupaten  yang  wilayah  serta  masyarakatnya  kurang  berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional dengan criteria, antara lain: 1) perekonomian  masyarakat;  2)  sumber  daya  manusia;  3)  sarana  dan  prasarana;  4) kemampuan keuangan daerah; 5) aksesibilitas; dan 6) karakteristik daerah.
Dalam  Laporan  Pemerintah  Provinsi Banten,  Bab  V  tentang  Penetapan Kawasan  Strategis  Wilayah  Provinsi  Banten  dijelaskan  bahwa  penanganan  daerah tertinggal  di  Provinsi  Banten  fokus  pada  wilayah  pembangunan  bagian  selatan  yang mencakup Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Kedua kabupaten tersebut identik  dengan  ketertinggalan,  penyebab  utama  ketertinggalannya  dipengaruhi  oleh kondisi  geografis  serta  infrastruktur  yang  kurang  memadai.  Berdasarkan  Keputusan Kementerian Daerah Tertinggal kedua Kabupaten tersebut menjadi agenda nasional dalam  percepatan  pembangunan  daerah  tertinggal  yang  sebarannya  sebagaimana terlihat pada tabel 2.
Tabel 2. Sebaran Desa Tertinggal di Kabupaten Pandeglang
Sumber: RAD-PPDT Provinsi Banten Tahun 2008
Dari daftar kecamatan tertinggal di atas, tampak bahwa kecamatan Sumur masuk  dalam  salah  satu  kecamtan  tertinggal.  Kecamatan  Sumur  terdiri  dari  7  desa antara  lain  Desa  Ujungjaya,  Cigorondong,  Kertajaya,  Kertamukti,  Sumberjaya, Tamanjaya,  dan  Tunggaljaya,  dimana  6  di  antaranya  dikategorikan  sebagai  desa tertinggal. Dalam tulisannya yang berjudul “Pemanfaatan Kawasan Konservasi untuk Peningkatan  Usaha  Ekonomi  Masyarakat”,  Kepala  Balai  TNUK,  Mamat  Rahmat menjelaskan  bahwa  ada  beberapa  kondisi  daerah  itu  disebut  sebagai  desa  tertinggal yakni: 1) Lokasi terpencil, 2) infrastruktur (khususnya jalan) yang buruk atau rusak, 3) sebagian  masyarakat  sulit  mendapatkan  kebutuhan  dasar  terutama  air,  4)  sumber kehidupan masyarakat sangat tergantung pada potensi hutan, 5) lapangan kerja yang sangat terbatas, dan 6) pembangunan perekonomian yang lambat.
Penduduk  kecamatan  Sumur  sebagian  besar  bekerja  dalam  sektor pertanian dan sektor kelautan karena wilayah mereka yang terdiri dari daratan rendah untuk  areal  pertanian  dan  perkebunan serta  potensi laut  yang besar.  Namun  karena lahan pertanian hanya bisa diolah ketika musim hujan, sehingga ini berdampak pada produktivitas pertanian masyarakat yang  rendah dan kualitas hidup masyarakat  yang rendah  pula.  Padahal  dalam  visi  dan  misi  RPJMN  2015-2019  untuk  mendorong
kemajuan  di  desa  tertinggal,  pemerintah  telah  mencanangkan  program  untuk meningkatkan  perekonomian  daerah  berbasis  pertanian  dan  pariwisata  serta memberdayakan  UMKM  dan  Koperasi  dalam  bidang  pertanian  dan  jasa  pariwisata serta usaha pendukungnya.
Namun  harus  disadari  bahwa  kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  yang dilakukan oleh pemerintah masih bersifat parsial dan tidak maksimal. Hal itu tampak dari  belum  adanya  usaha  nyata  dari  pemerintah  dalam  mendorong  petumbuhan UMKM  dan  koperasi  hasil  pertanian  masyarakat.  Selain  itu  keberadaan  Taman Nasional  Ujung  Kulon  yang  berbatasan  langsung  dengan  desa-desa  di  Kecamatan Sumur  menjadi  tantangan  tersendiri.  Oelh  karena  ittu,  keberadaan  kelompok  petani madu  yang  diberdayakan  oleh  kelompok  Hanjuang  menjadi  menarik  untuk  diteliti. Pertama,  karena  madu  diambil  di  dalam  hutan  melalui  proses  panen  secara  lestari. Lestari di sini berarti dilakukan dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang tidak merusak lingkungan dan ekosistem yang ada di dalam hutan dengan menganut prinsip sustainability .
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  penguatan  pembangunan ekonomi  berkenjutan  melalui  pemberdayaan  masyarakat  pedesaan  melalui  koperasi dan UMKM untuk menghasilkan produk yang berkelanjutan melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder serta menelusuri tantangan dan hambatan yang dihadapi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing kelompok. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat pedesaan melalui UMKM dan koperasi, khususnya di wilayah yang berbatasan dengan kawasan Taman Nasional  yang  diharapkan  dapat  menjadi  masukan  bagi  berbagai  pihak  yang  akan merancang model pengembangan UMKM dan koperasi yang serupa.

## Tinjauan Pustaka
Ada beberapa literatur yang membahas mengenai kegiatan pembangunan ekomi berkelanjutan di  pedesaan dengan pembentukan UMKM  dan koperasi.  Salah satu  penelitian  terkait  UMKM  dengan  pengelolaan  berkelanjutan  adalah  Bank Indonesia yang melakukan kajian dengan pendekatan kualitatif, yaitu melalui focus group discussion (FGD) dan pendekatan kuantitatif, yaitu  melalui survei yang melibatkan 288 UMKM dari 4 sektor ekonomi (Pertanian, Industri Pengolahan, Pertambangan dan
Transportasi),  termasuk stakeholder terkait  (Instansi/Dinas  dan  Lembaga  Perbankan) baik  di  tingkat  pusat  maupun  di  daerah,  yang  tersebar  di  wilayah  DKI  Jakarta (Jabodetabek), Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur.
Dari  hasil  laporan  akhir  BI  bertajuk  “Laporan  Akhir  Kesiapan  UMKM Ramah Lingkungan dalam Mendapatkan Akses Pembiayaan” yang diterbitkan tahun 2012  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  UMKM  yang  ada  saat  ini  masih  belum menjadikan  kriteria ramah lingkungan sebagai hal  yang  perlu  memperoleh  perhatian khusus.  Hal ini  disebabkan oleh  beberapa faktor  seperti:  (a)  minimnya pengetahuan akan  kelestarian  lingkungan,  (b)  lemahnya  aspek  manajemen,  (c)  aspek  teknis  yang tidak  menunjang,  serta  (d)  belum  tersedianya  sumber  pembiayaan  yang  berorientasi pada ramah lingkungan. Di sisi lain, kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk ramah lingkungan masih belum tumbuh. Selain itu, ditemukan bahwa sebagian besar perbankan  masih  belum  memiliki  skim  khusus  yang  ditujukan  untuk  mendorong pembiayaan UMKM agar ramah lingkungan, meskipun program inisiasi pembiayaan ramah lingkungan telah diprakarsai oleh lembaga atau negara donor yang bekerjasama dengan KLH, namun program tersebut masih belum menarik minat pihak perbankan untuk  melanjutkannya.  Bank  Indonesia  merekomendasikan  perlunya  upaya  untuk penyediaan sumber pembiayaan yang diorientasikan secara khusus untuk menunjang usaha  ramah  lingkungan.  Strategi  pembiayaan  yang  mungkin  dipilih  adalah mengalokasikan  dana  CSR  guna  pembinaan  UMK  yang  belum bankable dan  belum feasible , menyediakan skim kredit khusus bagi UMK yang belum feasible namun sudah bankable, serta  menyediakan  berbagai  program  insentif  bagi  UMKM  yang  telah memulai atau berhasil menjadi ramah lingkungan.
Selanjutnya dijelaskan dalam paper yang ditulis oleh Prihatin Lumbanraja dengan judul “Bersama UKM Membangun Ekonomi Rakyat dan Lingkungan Hidup” bahwa dalam aturan perundang-undangan tidak ada kewajiban untuk usaha kecil-mikro untuk  membuat  dokumen  pengelolaan  lingkungan  terkiat  usaha  mereka,  namun adanya  pengelolaan  usaha  yang  tidak  memperhatikan  kelestarian  lingkungan berdampak kumulatif yang dapat menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan hidup. Di  sisi  lain,  meningkatnya  kesadaran  masyarakat  internasional  dan  regulasi perdagangan   internasional   tentang   pentingnya   membeli   produk   yang   ramah
lingkungan semakin mendorong UMKM untuk bisa memiliki keunggulan kompetitif dengan melakukan usaha yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Selanjutnya  adalah  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Syafril  Kemala  pada tahun 2004 tentang peranan kelembagaan koperasi unit desa (KUD) dalam tataniaga cengkeh  di  Sulawesi  Tengah.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mempelajari  peran kelembagaan  KUD  serta  mengidentifikasi  faktor-faktor  penyebab  tidak  dapat berperannya KUD dalam tataniaga cengkeh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  analisis  tabulasi  untuk  melihat  peran/aktivitas  KUD  dalam  tataniaga cengkeh. Sedangkan untuk mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi peran KUD tersebut dilakukan analisis statistik dengan menggunakan model Linear Probability Model . Penelitian  tersebut  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  peran  KUD  dalam  tataniaga cengkeh  di  Sulawesi  Tengah  sangat  kecil  yaitu  sebesar  11,1  %  petani  yang  menjual langsung ke  KUD, serta  tidak  ada satupun  petani  yang  menjual  seluruh  hasilnya ke KUD.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  petani  tidak  bersedia  menjual  hasil pertaniannya ke KUD dikarenakan KUD membeli hasil pertanian dengan harga yang rendah, cara pembayaran tidak tunai, serta volume penjualan cengkeh petani kecil. Bila KUD  dapat  meningkatkan  harga  Rp  100/kg,  maka  KUD  mempunyai  peluang meningkatkan  pembelian  4  %,  serta  dengan  cara  pembayaran  tunai,  maka  KUD mempunyai peluang 68,87 % untuk dapat menyerap pembelian cengkeh.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kualitatif  yang  dianalisis  secara deksriptif analitik yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai literatur yang ada mengenai  objek  yang  diteliti  yang  dihimpun  dari  tulisan  Kelompok  Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara, data dari Balai Taman Nasional Ujung Kulon, dan literatur mengenai teori serta sumber-sumber terkait yang relevan dengan objek yang diteliti. Tulisan ini dimulai dengan latar belakang yang menjelaskan tentang keberadaan wilayah yang diteliti sebagai desa tertinggal dan sekilas gambaran tentang objek yang akan diteliti. Selanjutnya dijelaskan mengenai tujuan dan manfaat penelitian, me-review tulisan-tulisan terdahulu yang relevan dengan studi yang diteliti, serta pembahasan dan hasil penelitian yang dianalisis berdasarkan teori pembangunan ekonomi berkelanjutan
dari  Michael  Porter  dan  Claas  van  der  Linde  serta  konsep  mengenai  UMKM  dan koperasi di pedesaan.

## H asil dan Pembahasan
Kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, khususnya di desa- desa  Kecamatan  Sumur  yang  berbatasan  dengan  Taman  Nasional  Ujung  Kulon diinisiasi  oleh  Perhimpunan  Hanjuang  Mahardika  Nusantara  (selanjutnya  disingkat PHMN) pada tahun 2009 dengan melakukan usaha pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dimana salah satu produknya adalah madu hutan. Di tahun yang sama, mereka  menginisiasi  terbentuknya  Kelompok  Tani  Madu  Hutan  Ujung  Kulon (KTMHUK).  Organisasi  ini  sendiri  berdiri  pada  tahun  2008  yang  fokus  pada  isu keanekaragaman  hayati,  pertanian  organik,  advokasi  dan  pengembangan  ekonomi masyarakat  berbasis  ekologi  yang  berkelanjutan.  Di  tahun  2012,  kelompok  ini kemudian  membentuk  koperasi  yang  diberi  nama  Koperasi  Hanjuang  yang  telah terdaftar  pada  Dinas  Koperasi  Kabupaten  Pandeglang  dengan  badan  hukum  No: 33/BH/XI.6/DK.UMKM/I/2012 pada 31 Januari 2012, dimana fungsi dari koperasi ini,  antara  lain:  a.)  Memasarkan  produk-produk  yang  di  hasilkan  oleh  kelompok- kelompok  dampingan  Perhimpunan  Hanjuang,  b.)  Membangun  skema  mata  rantai perdagangan  yang  menghormati  prinsip-prinsip  perdagangan  adil  ( fair  trade ),  c.) Mencari sumber-sumber  permodalan  untuk meningkatkan usaha perdagangan madu anggota koperasi, dan d.) Meningkatkan kapasitas anggota dan menciptakan inovasi- inovasi produk turunan berbahan dasar madu.

## Tabel 3. Desa Sebaran Kelompok Tani Madu Hutan Ujung Kulon (KTMHUK)
No. Wilayah Jumlah Anggota 1. Kampung Cikawung Girang, Desa Ujung Jaya 56 orang 2. Kampung Cimenteng, Desa Tamanjaya 29 orang 3. Kampung Jaringao, Desa Tunggaljaya 37 orang 4. Kampung Gunung pariuk, Desa Cigorondong 18 orang Total 140 orang Sumber: Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara (2016)
Tabel  3.  menunjukkan  bahwa  kegiatan  Kelompok  Tani  Madu  Hutan Ujung Kulon (KTMHUK) dikembangkan di 4 desa sejak tahun 2009, yakni Ujung Jaya,
Tamanjaya,  Cigorondong,  dan  Tunggaljaya  dimana  yang  paling  banyak  berada  di Kampung Cikawung girang, Desa Ujung Jaya dengan jumlah anggota 56 orang/KK yang disusul oleh Kampung Jaringao, Desa Tunggaljaya yang berjumlah 37 orang lalu Kampung  Cimenteng,  Desa  Tamanjaya  sebanyak  29  orang/KK  serta  Kampung Gunung Pariuk, Desa Cigorondong sebanyak 18 orang/KK. Sehingga total anggota sebanyak 140 orang. Gambar di bawah ini juga menunjukkan desa sebaran anggota dan wilayah  dimana  mereka  melakukan  panen  madu  hutan.  Kelompok  tani  madu  hutan Ujung Kulon melakukan panen madu hutan di dalam kawasan Taman Nasional yakni di dalam zona tradisional sebagaimana yang ditunjukkan oleh Gambar 2.

## Gambar 1. Gambar Persebaran Anggota Kelompok KTMHUK dan wilayah
Sumber: Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara (2016)
Gambar 2 menunjukkan pembagian zonasi dari Taman Nasional Ujung Kulon dimana zona  tradisional  digambarkan  dengan  warna  cokelat.  Zona  Tradisional  merupakan bagian Taman Nasional  yang ditetapkan untuk kepentingan pemanfaatan  tradisional oleh  masyarakat  yang  karena  kesejarahan  masyarakatnya  yang  mempunyai ketergantungan dengan sumberdaya alam. Zona tradisional memiliki luas +2.553 Ha yang terdiri dari daratan seluas +2.356 Ha dan lautan seluas +197 Ha.

## Gambar 2. Zonasi Taman Nasional Ujung Kulon
Sumber: Website Taman Nasional Ujung Kulon (www.ujungkulon.org)
Data  dari  Direktorat  PJLKKHL  tahun  2010  yang  disampaikan  dalam presentasi  Balai  Taman  Nasional  Ujung  Kulon  dalam  semiloka  pembangunan  desa berkelanjutan yang diselenggarakan oleh WWF Ujung Kulon dijelaskan bahwa definisi pemberdayaan  masyarakat  sekitar  kawasan  konservasi  adalah  upaya  untuk meningkatkan  kapasitas  masyarakat  dalam  pengelolaan  sumber  daya  alam  guna meningkatkan kemandirian, kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dengan tetap menjaga  kelestarian  kawasan  konservasi  (taman  nasional)  dengan  memperhatikan kaidah-kaidah, antara lain: tidak merubah lanskap dan kontur kawasan, tidak mengubah fungsi hutan, tidak melakukan kepemilikan atas hutan/membuat sertifikat tanah, dan masyarakat diberikan hak memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan jasa lingkungan sesuai peraturan yang berlaku.
Dengan  mengacu  pada  kaidah-kaidah  pengelolaan  di  atas,  maka KTMHUK menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip berkelanjutan ( sustainability )
dalam proses pemanenan madu hutan yang dilakukan di dalam kawasan TNUK. Nurul Wardanhi  dalam  tulisannya  yang  berjudul  “Konservasi  Hutan  dan  Variasi  Habitat” menjelaskan  bahwa  upaya  ini  sejalan  dengan  pembangunan  hutan  berkelanjutan, dimana  dijelaskan  bahwa  dalam  pembangunan  hutan  berkelanjutan  terdapat  tiga komponen dasar yang perlu diperhatikan, antara lain: 1) tidak adanya eksploitasi yang berlebihan, 2) terdapat kawasan yang jelas, 3) penanaman kembali/replanting SDGTH untuk kepentingan kayu dan non-kayu (Awang, 2006).
Sebagai  salah  satu  UMKM,  KTMHUK  memiliki  potensi  untuk  bisa bersaing karena memiliki keunggulan kompetitif yakni ramah lingkungan. Sebagaimana dijelaskan  oleh  Prihatin  Lumbanraja  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  “Bersama UKM  Membangun  Ekonomi  Rakyat  dan  Lingkungan  Hidup”  dijelaskan  bahwa dengan  meningkatnya  perhatian  masyarakat  dunia  terhadap  produk  yang  ramah lingkungan  diperlukan  adanya  percepatan  peningkatan  kapasitas  UMKM  untuk memiliki keuntungan kompetitif yang memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga UMKM  dapat  bertahan  untuk  peningkatan  kualitas  hidup  dan  kesejahteraan anggotanya (Prihatin Lumbanraja, 2011: Vol. 14, No 2).
Petani madu hutan Ujung Kulon memanen madu dari lebah hutan Apis Dorsata atau dalam bahasa lokal disebut dengan odeng yang merupakan madu Asia yang paling produktif menghasilkan madu, membuat sarang dengan hanya satu sisiran yang menggantung di dahan pohon atau tebing bebatuan, dengan ukuran sarang 2 x 1 meter dapat  menghasilkan  madu  15-20  kg/sarang.  Namun  sayangnya,  lebah  hutan  Apis Dorsata  hingga  saat  ini  belum  dapat  dibudidayakan  dan  populasi  sangat  tergantung dengan  kondisi  ekosistem  hutan.  Di  Ujung  Kulon,  panen  dilakukan  pada  musim kemarau  antara  bulan  Agustus  sampai  November  saat  tanaman  endemik  hutan berbunga. Karena berada dalam hutan dengan ekosistem yang masih terjaga dan tidak ada tambahan apapun, madu ini dikategorikan sebagai madu organik dengan kadar air rata-rata 24-26 %. Namun dalam standar SNI, kadar air madu sebaiknya 22 % sehingga untuk menyesuaikan standar tersebut, kelompok melakukan proses pengurangan kadar air dengan cara dehumisasi agar tidak merusak kandungan enzim madu. Dimana saat ini proses pengurangan kadar air madu hutan Ujung Kulon masih dalam percobaan.
KTMHUK melakukan pengelolaan hutan berbasis masyarakat dimana ada keharusan  bagi  anggota  untuk  melakukan  penanaman  tanaman  nectar  madu  dan
tanaman tempat sarang lebah dan melakukan pola pemanenan madu hutan odeng ( Apis Dorsata )  dengan  tidak  mengambil  anakan  lebah  dan  menyisakan  20%  bagian  madu untuk stok pakan anakan madu sehingga koloni dapat bertambah.

## Gambar 3. Alur Produksi Madu Hutan Ujung Kulon
Sumber: Perhimpunan Hanjuang Mahardika Nusantara (2016)
Jika  dianalisis  berdasarkan  teori  pembangunan  ekonomi  berkelanjutan dari Michael Porter dan Claas van der Linde yang menjelaskan bahwa ada kesempatan (opportunity)  yang  sifatnya  saling  menguntungkan  dalam  ekonomi  dan  lingkungan
melalui  perbaikan  dalam  pengurangan  dampak  buruk  terhadap  lingkungan  dalam proses  produksi,  sehingga  dalam  pengelolaan  madu  hutan  (odeng)  Ujung  Kulon melakukan telah mengikuti kaidah pembangunan ekonomi berkelanjutan.
Saat  ini  upaya  yang  dilakukan  oleh  PHMN  adalah  upaya-upaya  untuk meningkatkan  kapasitas  petani  madu  dengan  peran  serta  Jaringan  Madu  Hutan Indonesia (JMHI) serta melakukan pendampingan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pola panen madu hutan lestari dan memperluas jaringan pemasaran. Dengan upaya tersebut serta dukungan dari berbagai stakeholder terkait madu yang sebelumnya dibeli oleh tengkulak dengan harga 15.000 Rupiah hingga Rp. 30.000,00 per kilogram kini telah mengalami peningkatan menjadi 65.000 Rupiah per kilogram. Dengan adanya strategi  produksi  dan  pemasaran  yang  lebih  baik,  saat  ini  Koperasi  Hanjuang  telah memiliki omset sebesar 212.000.000 Rupiah per bulan.
Peranan  dari  berbagai  stakeholder  juga  memberikan  keuntungan  bagi Koperasi Hanjuang dan KTMHUK dalam meningkatkan kualitas produk, manajemen kelompok, dan akses pasar. Di tahun 2013, Koperasi ini mendapatkan bantuan dana dari Dompet Dhuafa dan mampu menembus pasar global melalui kontrak dengan PT. Orindo  Alam  Ayu  (Oriflame  Indonesia)  dan  PT.  Dian  Niaga  Jakarta  yang  menjadi konsumen tetap dari madu odeng yang dihasilkan oleh KTMHUK ini. Tahun 2016, KTMNHUK melalui PHMN menandatangani MoU dengan pihak Balai TNUK untuk melakukan  panen  di  dalam  kawasan  yang  lebih  luas  lagi.  Ini  diharapkan  akan meningkatkan produksi madu kelompok karena lahan panen mereka akan semakin luas (lihat Gambar 4.).
Gambar 4. Produk Madu Hutan Koperasi Hanjuang Ujung Kulon
Sumber: www.koperasi-hanjuang.blogspot.co.id
Namun ada beberapa hambatan dan tantangan yang masih dihadapi oleh KTMHUK  ini  dalam  meningkatkan  usahanya.  Hambatan  dan  tantangan  tersebut, antara  lain:  1.)  keterbatasan  kapasitas  sumber  daya  dan  skill  yang  memadai  untuk peningkatan kualitas produksi, 2.) faktor alam dengan curah hujan yang relatif tinggi dan  tidak  dapat  diprediksi  membuat  petani  gagal  panen  karena  panen  madu  hanya dapat dilakukan pada musim kemarau sehingga produksi menjadi tidak tetap sehingga kelompok  terkadang harus membeli  dari tempat lain untuk memenuhi  pesanan dari pasar yang cukup besar, 3.) teknologi pemanenan dan pengolahan madu yang masih terbatas, 4.)  belum  adanya pabrik  pengolahan  madu,  5.) masih  terbatasnya  produksi produk turunan lebah madu, 6.) belum adanya pasar lokal untuk pemasaran produk madu  dan  turunannya,  7.)  terbatasnya  akses  untuk  masuk  ke  kawasan  TNUK,  8.) kurangnya  bantuan  dari  pemerintah  untuk  memberikan  pendampingan  kepada  para petani lebah, pemberian modal usaha, serta perlindungan usaha dari pemerintah , 9.) buruknya kondisi infrastruktur jalan sehingga menghambat distribusi produk
Terkait dengan keterlibatan pemerintah dalam mendorong peningkatan usaha KTMHUK di yang berlokasi di desa tertinggal, sebenarnya dalam arah kebijakan desa  dalam  RPJMN  2015-2019  (Perpres  2/2015)  disebutkan  bahwa  tujuan  arah kebijakan desa adalah menguatkan desa dan masyarakat serta pengembangan pusat- pusat  pertumbuhan  di  perdesaan  untuk  mendorong  keterkaitan  desa-kota  dan perdesaan berkelanjutan, melalui: 1.) Pemenuhan SPM sesuai dengan kondisi geografis Desa, 2.) Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa,  3.)  Pembangunan  Sumber  Daya  Manusia,  meningkatkan  Keberdayaan,  dan Modal  Sosial  Budaya  masyarakat  Desa,  4.)  Penguatan  Pemerintahan  Desa  dan Lembaga Kemasyarakatan Desa, 5.) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup  Berkelanjutan,  serta  Penataan  Ruang  Kawasan  Perdesaan,  dan  6.) Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota. Dalam  mendorong  terwujudnya  visi  tersebut,  pemerintah  melakukan beberapa  upaya,  antara  lain:  melalui  peningkatan  perekonomian  daerah  berbasis pertanian dan pariwisata, pemberdayaan UMKM dan Koperasi dalam bidang pertanian dan  jasa  pariwisata  serta  usaha  pendukungnya  serta  peningkatan  pembangunan infrastruktur  di  pedesaan.  Namun  sayangnya  beberapa  hal  di  atas  masih  belum diimplementasikan di 4 desa dimana kelompok tani madu hutan berada. Kondisi jalan
yang rusak parah, dan bantuan modal bagi UMKM dan koperasi belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Dalam  pemaparannya  yang  berjudul  “Membangun  Peluang  Ekonomi Alternatif  Masyarakat  Sekitar  Hutan  TNUK  Melalui  Pengelolaan  Madu  Hutan  dan Produk Turunannya Secara Lestari”, Irwan Dani menjelaskan bahwa untuk menjawab tantangan  dari  usaha  petani  madu  hutan  Ujung  Kulon,  beberapa  hal  yang  ingin dilakukan oleh kelompok, antara lain: 1.) Mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya dan kualitas produk, 2.) Melakukan penanaman masif pohon pakan  lebah,  3.)  Melakukan  penelitian-penelitian  dalam  upaya  melestarikan  koloni lebah madu hutan, 4.) Membangun pasar lokal, misalnya membangun gerakan minum madu  dalam  rangka  membuka  pasar  lokal  dan  menyehatkan  masyarakat,  5.) Membangun  pusat  penelitian  dan  pelatihan,  misalnya  sekolah  lapang  atau  musium lebah, 6.) Membangun home industri berbasis komunitas di desa terkait madu hutan dan  produk  turunannya,  7.)  Membangun  jaringan  akses  permodalan  untuk pengembangan usaha madu.

## Kesimpulan
Dari  tantangan  dan  hambatan  yang  dihadapi  oleh  kelompok  tani  madu hutan Ujung Kulon sebagaimana yang dijelaskan di atas, perlu adanya upaya-upaya dari berbagai pihak untuk mendorong peningkatan usaha kelompok, antara lain; 1.) Perlu adanya  pelatihan-pelatihan  peningkatan  kapasitas  sumber  daya/anggota  kelompok untuk  proses  panen  lestari  dan  peningkatan  kapasitas  manajemen  koperasi  dan pemasaran  baik  oleh  pemerintah,  NGO,  atau  pihak-pihak  lain,  2.)  Pemerintah menyediakan  alokasi  APBD  kepada  kelompok  petani  madu  untuk  meningkatkan kesejahteraan petani madu karena mereka secara aktif melakukan konservasi kawasan hutan, 3.) Meningkatkan kerjasama dengan Balai TNUK untuk izin pemanfaatan zona tradisional  untuk  mendorong  peningkatan  produktivitas,  4.)  Adanya  peningkatan proses panen dan pengolahan madu hutan secara lestari dengan teknologi yang tepat guna,  5.)  Mendorong  inovasi  kelompok  dalam  menghasilkan  produk  turunan  madu hutan, misalnya pemanfaatan limbah lilin sarang lebah menjadi lilin aromaterapi untuk spa , lipbalm , sabun madu dan shampo madu serta bahan malam untuk pembuatan batik,
6.) Mendorong adanya pasar lokal untuk madu dan produk turunannya, 7.) Mendorong
peningkatan  daya  saing  produk odeng masyarakat  untuk  berkompetisi  dalam  pasar Kawasan Ekonomi Khusus Pandeglang

## Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Perhimpunan Hanjuang Mahardika  Nusantara  atas  data  dan  informasinya  yang  menjadi  sumber  utama  dari penyusunan  paper  ini,  Kelompok  Tani  Madu  Hutan  Ujung  Kulon  dan  Koperasi Hanjuang serta segenap staff WWF Indonesia dan Balai Taman Nasional Ujung Kulon. Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jaringan Madu Hutan Indonesia (JHMI) dan segenap pihak yang menjadi sumber data sekunder dari literatur terkait dan seluruh petani madu di Indonesia.

## Daftar Pustaka Buku
Bank Indonesia. (2012). “Laporan Akhir Kajian Kesiapan UMKM Ramah Lingkungan dalam Mendapatkan Akses Pembiayaan”. Jakarta
Dani,  Irwan.  (2016).  “Membangun  Peluang  Ekonomi  Alternatif  Masyarakat  Sekitar
Hutan TNUK Melalui Pengelolaan Madu Hutan dan Produk Turunannya Secara Lestari”. Pandeglang-Jawa Barat.
Pemerintah  Provinsi  Banten.  (2014).  Bab  V  Penetapan  Kawasan  Strategis  Wilayah
Provinsi Banten.
Rahmat, Mamat. (2016). “Pemanfaatan Kawasan Konservasi untuk Peningkatan Usaha Ekonomi Masyarakat”. Pandeglang-Jawa Barat.
Sulaeman,  Eman.  (2013).  “Madu  Hutan  dan  Gerakan  Konservasi  Inisiatif  Rakyat
Ujung Kulon”. Padenglang-Jawa Barat.
Suprayoga Hadi. (2015). “Program Pengembangan Desa dan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019:  Target  dan  Lokasi  Prioritas”,  Kementerian  Desa, Pembangunan  Desa  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia,
RAKORNAS Kementerian KOMINFO. Jakarta.

## Jurnal
Prihatin Lumbanraja. (2011). “Bersama UKM Membangun Ekonomi Rakyat”, Jurnal Ekonom, Vol 14, No 2. Medan.

## Prosiding
JHMI. (2008). “Prociding Workshop Nasional Madu Hutan dan konservasi Hutan”. Jakarta.

## Website
Badan Pusat Statistik. (2015). (www.bps.go.id/brs/view/1158/). Diakses pada tanggal 15 Oktober 2016.
Sekretariat  Kabinet  Republik  Indonesia.  (2016).  (www.setkab.go.id).  Diakses  pada tanggal 15 Oktober 2016.
Ujung Kulon. (2016). (www.ujungkulon.org). Diakses pada tanggal 15 Oktober 2016. Wardanhi,  Nurul.  (2016). Konservasi  Hutan  dan  Variasi  Habitat .  Koperasi  Hanjuang. 2016. (www.koperasi-hanjuang.blogspot.co.id). Diakses pada tanggal 17
Oktober 2016.