ANALISIS SEKTOR POTENSIAL DI WILAYAH TELLUNGPOCCO’E
Andi Samsir
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN NELAYAN DI DESA AENG BATU-BATU KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR Abdul Rahman dan Nuratul Awalia
IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MELALUI PEMBENTUKAN KLASTER DI KABUPATEN SEMARANG Silvera Sekar Wijayanti dan Darwanto
PENGARUH PENDAPATAN PETANI PADI  TERHADAP TINGKAT PENDIDIKAN ANAK DI KECAMATAN LAMASI TIMUR KABUPATEN LUWU Juwinda Sardi dan Hasbiullah
ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN INDUSTRI MEUBEL TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA MAKASSAR PERIODE 2008-2013
Siska Liyana dan Abdul Wahab
ANALISIS PENGARUH UTANG LUAR NEGERI ( FOREIGN DEBT ) DAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) TERHADAP NILAI PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) INDONESIA Muflihul Khair dan Bahrul Ulum Rusydi
ANALISIS PENGARUH TINGKAT INFLASI DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP NILAI TUKAR RUPIAH DI INDONESIA Marina dan Amiruddin K

## ANALISIS EFISIENSI KLASTER RUMPUT LAUT DI KABUPATEN BREBES
Mastur Mujib Ikhsani

## E cce S
Economics, Social, and Development Studies
EcceS

## Economics, Social, and Development Studies
ANALISIS SEKTOR POTENSIAL DI WILAYAH TELLUNGPOCCO’E Andi Samsir
1 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN NELAYAN DI DESA AENG BATU-BATU KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR Abdul Rahman dan Nuratul Awalia 16 IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL MELALUI PEMBENTUKAN KLASTER DI KABUPATEN SEMARANG Silvera Sekar Wijayanti dan Darwanto 35 PENGARUH PENDAPATAN PETANI PADI  TERHADAP TINGKAT PENDIDIKAN ANAK DI KECAMATAN LAMASI TIMUR KABUPATEN LUWU Juwinda Sardi dan Hasbiullah 58 ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN INDUSTRI MEUBEL TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI KOTA MAKASSAR PERIODE 2008-2013 Siska Liyana dan Abdul Wahab 71
ANALISIS PENGARUH UTANG LUAR NEGERI ( FOREIGN DEBT ) DAN PENANAMAN MODAL ASING (PMA) TERHADAP NILAI PRODUK
DOMESTIK BRUTO (PDB) INDONESIA
Muflihul Khair dan Bahrul Ulum Rusydi 82 ANALISIS PENGARUH TINGKAT INFLASI DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP NILAI TUKAR RUPIAH DI INDONESIA Marina dan Amiruddin K 101

## ANALISIS EFISIENSI KLASTER RUMPUT LAUT DI KABUPATEN
BREBES Mastur Mujib Ikhsani 115

## ANALISIS SEKTOR POTENSIAL DI WILAYAH TELLUNGPOCCO’E
Andi Samsir 1

## ABSTRAK
Desentralisasi pembangunan maupun fiscal tersebut perlu disikapi dengan serius  oleh  masing  masing  pemerintah  daerah,  tidak  terkecuali  di  wilayah Tellungpocco’e (Kabupaten  Bone,  Soppeng,  dan  Wajo),  melalui  proses perencanaan  dan  penganggaran  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  visi  misi pembangunan daerah yang menunjukan arah dan cita cita masyarakat setempat. Penelitian  ini  ditujukan  untuk  memperoleh  informasi  tentang  analisis  sektor potensial  di  wilayah  Tellungpocco’e.  Jenis  penelitian  ini  adalah descriptive research dengan  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  teknik dokumentasi dari berbagai instansi pemerintah diantaranya Badan Pusat Statistic Propinsi Sulawesi Selatan berupa data laju pertumbuhan dan tingkat pendapatan perkapita  masing  masing  kabupaten  pada  tahun  2003-2013.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  pendekatan descriptive  quantitative dengan  alat  analisis  yaitu  tipologi  Klassen.  Dimana  Analisis  Tipologi  Klassen. Berdasarkan  hasil  analisis  dari  masing  masing  kudaran  mempunyai  implikasi terhadap kebijakan pembangunan di wilayah Tellungpocco’e dimana penelitian ini menemukan  bahwa  sector  sector  yang  dapat  dikembangkan  di  masing  masing kabupaten adalah sector pertanian dan bangunan di Kabupaten Bone, sector jasa jasa  di  Kabupaten  Soppeng  dan  sector  pertanian  di  Kabupaten  Wajo  dengan menetapkan  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  daerah  merupakan  sasaran utama pembangunan daerah.
Kata kunci : Desentralisasi, Sektor Potensial, Pembangunan Daerah

## PENDAHULUAN
Pembangunan  pada  dasarnya  melingkupi  berbagai  aspek  kehidupan berbangsa,  yaitu  aspek  ekonomi,  politik,  social,  dan  budaya  serta  pertahanan keamanan  secara  terarah,  terencana,  menyeluruh,  dan  terpadu  serta berkelanjutan.  Hal  tersebut  diarahkan  pada  upaya  pencapaian  tujuan  nasional sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-undang Dasar tahun 1945 aline keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum,  mencerdaskan
1 Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan UNM Makassar Email: syamsir_fe03unm@yahoo.co.id
kehidupan  bangsa,  dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan tersebut berbagai model strategi perencanaan pembanguanan perna diterapkan di Indonesia, diantaranya perencanaan rasional konferhensif pada masa orde baru dan perencanaan strategis di masa orde reformasi.
Dengan  pemilihan  model  perencanaan  yang  tepat  dianggap  mampu memberikan  dampak  terhadap  keberhasilan  pembangunan  di  suatu  negara. Pelaksanaan  pembangunan  yang  diusung  oleh  orde  baru  merupakan  sebuah konsep  yang  dikenal  dengan  istilah  trilogi  pembangunan  yaitu  stabilitas, pertumbuhan,  dan  pemerataan  (Hadi dan  Kusuma: 2012).  Pendekatan  yang bersifat sentralistik tersebut dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yaitu rata- rata sebesar 7 persen, bahkan pada tahun 1980 mencapai 9,9 persen, dianggap belum  mampu  menciptakan  pemerataan  ( trickle  down  effect )  di  Indonesia. Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Aritenang  (2008)  menunjukan  bahwa  disparitas pembangunan yang parah masih terlihat di beberapa propinsi di Indonesia pada masa  awal  orde  reformasi.  Oleh  karena  itu,  pada  tanggal  1  Januari  2001 pelaksanaan  otonomi  daerah  menyebabkan  terjadinya  perubahan  yang menyangkut  dua  hal  pokok,  yaitu: pertama ,  pemerintah  daerah  memberikan kewenangan  lebih  besar  dalam  melakukan  pengelolaan  pembangunan (desentralisasi  pembangunan). Kedua ,  pemerintah  diberikan  sumber  keuangan baru  dan  kewenangan  pengelolaan  keuangan  yang  lebih  besar  (desentralisasi fiscal).  Tujuan  dan  sasaran  utama  dari  desntralisasi tersebut  adalah  agar pemerintah  daerah  dapat  lebih  diberdayakan  dan  dapat  melakukan  kreasi  dan trobosan baru dalam rangka mendorong proses pembangunan di daerah masing- masing sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat yang bersangkutan.
Desentralisasi pembangunan maupun fiskal tersebut perlu disikapi dengan serius  oleh  masing  masing  pemerintah  daerah,  tidak  terkecuali  di  wilayah Tellungpocco’e (Kabupaten  Bone,  Soppeng,  dan  Wajo),  melalui  proses perencanaan  dan  penganggaran  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi visi  misi pembangunan daerah yang menunjukan arah dan cita cita masyarakat setempat. C.P. Kindleberge, H.W. Singer dan Albert Hirschman (Jhingan, 2010; Perkin, et al, 2001)  menyatakan  bahwa  tidak  ada  negara  atau  daerah  yang  memiliki  modal dalam jumlah yang sangat besar untuk melakukan pembangunan di semua sector sehingga  perencanaan  pembangunan  harus  juga  memperhatikan  kemampuan
fiscal  daerah  yaitu  investasi  seharusnya  dilakukan  pada  beberapa  sektor  atau industri  yang  telah  terpilih  agar  hasilnya  cepat  berkembang,  dan  hasil  tersebut dapat  digunakan  untuk  membangun  sektor-sektor  yang  lain.  Melihat  arah kebijakan  pembangunaan  yang  ada  di  wilayah Tellungpocco’e ,  belum  terlihat adanya  analisis  potensi  ekonomi  secara  relative  untuk  menggambarkan  kondisi dan arah pembangunan di daerah tersebut. Oleh karena itu, Penelitian ini ditujukan untuk  memperoleh  informasi  tentang  analisis  sektor  potensial  di  wilayah Tellungpocco’e.

## TINJAUAN PUSTAKA
Teori Harro-Domard merupakan peluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan  ekonomi  nasional  dan  masalah  penggunaan  tenaga  kerja.  Berbeda halnya denga Keynes yang berbicara pertumbuhan dalam jangka pendek, analisis Harrod-Domar  bertujuan  menutupi  kelemahan  analisis  Keynes.  Pada  dasarnya, teori  Harrod-Domar  berusaha  untuk  menunjukan  syarat  yang  diperlukan  agar pertumbuhan yang mantap ( steady growth ) merupakan pertumbuhan yang akan selalu menciptakan penggunaan sepenuhnya alat-alat modal akan selalu berlaku dalam perekonomian (Adisasmitha, 2013).
Istilah  pembangunan  seimbang  ( balanced  development )  diciptakan  oleh Ragnar  Nurkse  (1960),  tetapi  teori  tersebut  pertama  kali  dikemukakan  oleh Rosentein Rodam (1957), yang beranggapan bahwa melaksanakan industralisasi di  daerah  yang  kurang  berkembang  merupakan  cara  untuk  menciptakan pembagian pendapatan yang lebih merata di daerah kurang berkembang dengan lebih cepat dari pada di daerah lebih kaya. Dalam pembangunan seimbang harus dilakukan pembangunan berbagai jenis industri yang mempunyai kaitan erat satu sama  lain  secara  serentak,  sehingga  setiap  industri  akan  memperoleh eksternalitas ekonomi sebagai akibat dari industrialisasi, misalkan pengangguran di sektor pertanian ( disguised unemployment ) dipekerjakan dalam suatu industri, produksi  suatu  industri  tersebut  meningkat,  pendapatan  pekerja  bertambah, sebagaian dibelanjakan untuk membeli berbagai barang hasil produksi industri lain dan  sebagaian  sisanya  digunakan  untuk  membeli  bahan  makanan  hasil  sektor pertanian,  produksi  industri  industri  secara  luas  meningkat.  Di  samping  itu, produksi  sektor  pertanian  meningkat  pula,  maka  terjadi  pembangunan  yang
seimbang meliputi sektor industri dan sektor pertanian (Adisasmita,2013; Perkin, et al, 2001).
Pendapat Nurkse tidak banyak berbeda dengan Rosenstein-Rodan dalam mengemukakan  alasan  tentang  perlunya  melaksanakan  program  pembangunan seimbang dalam pembangunan ekonomi bukan hanya menghadapi kesuksesan dalam  memperoleh  modal  yang  diperlukan  tetapi  juga  dalam  mendapatkan pasaran  untuk  barang-barang  yang  dihasilkan  oleh  berbagai  industri  yang  akan dikembangkan. Penanaman modal sangat rendah karena rendahnya pendapatan rill  masyarakat,  yang  disebabkan  oleh rendahnya  produktivitas,  dapat  dikatakan bahwa dorongan untuk melakukan penanaman modal dibatasi oleh luasnya pasar. Faktor  yang  terpenting  yang  menentukan  luasnya  pasar  adalah  tingkat produktivitas (Adisasmitha,2013).
Berbeda  dengan  teori  pertumbuhan  seimbang,  teori  pertumbuhan  tidak seimbang menyatakan bahwa tidak ada negara yang memiliki modal dalam jumlah yang sangat besar untuk melakukan pembangunan di semua sektor. Oleh karena itu, investasi seharusnya dilakukan pada beberapa sektor atau industri yang telah terpilih agar hasilnya cepat berkembang, dan hasil tersebut dapat digunakan untuk membangun  sektor-sektor  yang  lain.  Dengan  demikian  perekonomian  secara berangsur-angsur akan tumbuh dan berkembang dari tidak seimbang menuju ke arah  pertumbuhan  yang  seimbang.  Ahli  ahli  ekonomi  ini  di  antaranya  C.P. Kindleberge,  H.W.  Singer  dan  Albert  Hirschman  (Jhingan,  2010;  Perkin,  et  al, 2001). Pedukung strategi pertumbuhan tidak seimbang lebih menyukai investasi pada  sektor  terpilih  dari  pada  investasi  secara  serentak  pada  semua  sektor ekonomi. Investasi  pada  sektor  terpilih  menghasilkan  peluang-peluang  investasi baru.  Hal  ini  hanya  dapat  dicapai  dengan  cara  membuat  ketidakseimbangan ekonomi dengan sengaja.
Hirchman  meringkaskan  strategi  pembangunan  ekonominya  dalam ungkapan  berikut  ini,  pembangunan  ekonomi  secara  khas  berjalan  menurut lintasan pertumbuhan tak berimbang bahwa keseimbangan pulih sebagai akibat dari  tekanan,  rangsangan  dan  paksaan;  bahwa  lintasan  efisen  ke  arah pembangunan ekonomi mungkin agak tak teratur dan dipenuhi dengan kemacetan dan kekurangan keterampilan, fasilitas, jasa dan produksi; bahwa pembangunan industri  akan  berlanjut  sebagian  besar  melalui  kaitan  mundur  yakni  dari  industri terakhir ke industri menengah dan industri dasar.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah descriptive  research yang  bermaksud  untuk menganalisis  potensi  ekonomi  secara  sektoral  di  wilayah Tellungpocco’e (Kabupaten  Bone,  Soppeng,  dan  Wajo)  propinsi  Sulawesi  Selatan.  Data  yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui teknik dokumentasi dari berbagai instansi pemerintah diantaranya Badan Pusat Statistic Propinsi Sulawesi Selatan  dengan  menggunakan  laju  pertumbuhan  dan  tingkat  pendapatan perkapita  masing  masing  kabupaten  pada  tahun  2003-2013.  Pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  merupakan  pendekatan descriptive  quantitative dengan  alat  analisis  yaitu  tipologi  Klassen.  Dimana  Analisis  Tipologi  Klassen menghasilkan empat klasifikasi sektor dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut (Sjafrizal, 2008):
Gambar 1. Pengelompokan Sektor Sektor Ekonomi berdasarkan Tipologi Klassen
Kuadran I Sektor, subsektor Andalan

## Kuadran II
Sektor, subsektor yang Potensial Kuadran III
Sektor, subsektor yang dapat berkembang

## Kuadran IV
Sektor, subsektor yang relatif tertinggal

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tipologi Klassen merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional yang dapat digunakan untuk mengetahui Klasifikasi sektor perekonomian di Kabupaten Bone,  Soppeng  dan  Wajo.  Analisis  Tipologi  Klassen  digunakan  dengan  tujuan mengidentifikasi posisi sektor perekonomian Kabupaten Bone, Soppeng dan Wajo dengan  memperhatikan  sektor  perekonomian  provinsi  Sulawesi  Selatan  yang menjadi  wilayah  refrensi.  Sebagaimana  yang  telah  di  jelaskan  bahwa  analisis Tipologi Klassen mengklasifikasi sektor ekonomi kedalam empat Klasifikasi yaitu, kuadran  I ( Developed  Sector ),  kuadran  II ( Stagnant  Sector ),  kuadran  III
( Developing Sector ) dan kuadran IV ( Underveloped Sector ).

## Klasifikasi Sektor Ekonomi Kabupaten Bone
Pada  Kabupaten  Bone  dari  kesembilan  sektor  ekonomi  sebagian  besar berada pada kuadran IV hal ini dapat kita lihat berdasarkan pada gambar 2 adapun
Klasifikasi  sektor  ekonomi  kabupaten  Bone  berdasarkan  hasil  analisis  Tipologi Klassen adalah sebagai berikut :
1. Sektor, subsektor Andalan (kuadran I)
Pada  kuadran  ini  terdapat  dua  sektor  ekonomi  yang  dimiliki  Kabupaten Bone  yaitu  sektor  pertanian  dan  bangunan,  dimana  pada  sektor  pertanian  dan bangunan memiliki pertumbuhan dan kontribusi rata rata tiap sektor lebih besar di bandingkan dengan wilayah yang menjadi refrensi yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dengan angka pertumbuhan rata rata sektor pertanian Kabupaten Bone sebesar 4,42  dan  kontribusi  rata  rata  52,48  sedangkan  angka  pertumbuhan  rata  sektor pertanian di tingakat Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 3,33 dan kontribusi rata ratanya 28,63. Untuk sektor bangunan pertumbuhan rata rata mencapai nilai 14,77 dan  jumlah  kontribusi  rata  rata  6,48  angka  ini  lebih  besar  dari  pada  nilai pertumbuhan  dan  kontribusi  rata  rata  Provinsi  Sulawesi  Selatan,  denagan  nilai pertumbuhan rata rata 10,66 dan kontribusi rata rata 5,31.
2. Sektor, subsektor yang Potensial (kuadran II)
Pada kuadran ini ada satu sektor ekonomi yang dimiliki Kabupaten Bone yang berada pada kuadran ini yaitu sektor jasa jasa. Hal ini menunjukkan bahwa laju  pertumbuhan  sektor  tertentu  dalam  PDRB  Kabuapten  Bone  yang Pertumbuhan  rata  ratanya  kecil  5,53  dibanding  dengan  pertumbuhan  rata  rata sektor  ekonomi  Provinsi  Sulawesi  Selatan  5,62,  akan  tetapi  memiliki  kontribusi lebih  besar  di  bandingkan  dengan  kontribusi  sektor  ekonomi  terhadap  PDRB provinsi Sulawesi Selatan yaitu, 52,48 : 28,63.
3. Sektor, subsektor yang dapat berkembang (kuadran III)
Sama  halnya  dengan  kuadran  II,  pada  kuadran  ini  hanya  ditempati  satu sektor  ekonomi  Kabupaten  Bone  yaitu  sektor  pertambangan  dan  penggalian. Pertumbuhan  rata  rata  sektor  pertambangan  dan  penggalian  Kabupaten  Bone sebesar  12,57%  dan yang  lebih  besar  dibandingkan  dengan  nilai  pertumbuhan rata  rata  sektor  tersebut  di  tingkat  Sulawesi  Selatan  yaitu  4,34%  sedangkan kontribusi rata rata sektor pertambangan dan penggalian Kabupaten Bone lebih kecil 0,54% di bandingkan Provinsi Sualwesi Seelatan 8,72%.
4. Sektor relatif tertinggal (kuadran IV)
Dalam kaudran ini sebagian besar sektor ekonomi Kabupaten Bone berada dalam kategori relative tertinggal. Dari kesembilan sektor ekonomi yang di miliki kabupaten  Bone  5  diantranya  berada  pada  kuadran  ini  yaitu  sektor  industi pengolahan, listrik gas & air bersih, perdagangan hotel & restauran, pengangkutan dan  komunikasi,  dan  yang  terakhir  keuangan  persewaan  &  jasa  perusahaan. Tentu hal ini dilihat dari pertumbuhan dan kontribusi rata rata sektor sektor tersebut lebih kecil di bandingkan dengan Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi wilayah refrensi.
Pada sektor industri pengolahan pertumbuhan rata ratanya sebesar 5,08 dan kontribusinya (8,89), sektor listrik gas & air bersih pertumbuhan rata ratanya (7,24) kontribusi rata  rata  (0,76),  sektor  perdagangan  hotel& restauran  dari  rata rata  pertumbuhannya  sebesar  (6,76)  kontribusinya  (8,83),  sektor  pengangkutan dan  komunikasi  nilai  pertumbuhan  rata-ratanya  sebesar  (8,89)  kontribusi  rata ratanya  (5,35),  dan untuk  sektor  keuangan  persewaan  dan  jasa  perusahaan pertubuhan rata ratanya sebesar (14,05) dan kontribusi rata ratanya (5,42).

## Gambar 2.  Klasifikasi Sektor Ekonomi Kabupaten Bone (Tipologi Klassen)

## Keterangan :
1 : Sektor Pertanian 2 : Sekor Pertambangan Dan Penggalian
3 : Sektor Industri Pengolahan
4 : Sektor Listrik Gas Dan Air Bersih
5 : Sektor Bangunan
6 : Sektor Perdagangan Hotel & Restauran
7 : Sektor Pengankutan & Komunikasi
8 : Sektor Keuangan Persewaan & Jasa Perusahaan
9 : Sektor Jasa-Jasa
K.III K.I K.II K.IV 1 5 2 4 3 6 8 7 9

## Klasifikasi Sektor Ekonomi Kabupaten Soppeng (Tipologi Klassen)
Klasifikasi sektor ekonomi Kabupaten Soppeng berdasarkan hasil analisis Topologi  Klassen  dengan  perbandingan  antara  pertumbuhan  dan  Kontribusi Sektor  Ekonomi  Kabupaten  Soppeng  dengan  pertumbuhan  dan  Kontribusi  rata rata Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi wilayah refrensi maka dapat dilihat bahwa  dari  empat  kuadran,  kuadran  III  merupakan  kuadran  yang  banyak  sekor berada di kuadran tersebut, dan pada kuadran I (developed sector) hanya ada satu sektor yang dikategorikan sebagai sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat. Dengan  melihat  gambaran  tentang  hasil  analisis  Tipologi  Klassen  terhadap Klafikiasi  Sektor  Ekonomi  Kabupaten  Soppeng  maka  dapat  di  jelaskan  bahwa klasifikasi sektor ekonomi Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut:
1. Sektor, subsektor Andalan (kuadran I)
Pada  kuadran  ini  hanya  satu  sektor  ekonomi  yang  dimiliki  Kabupaten Soppeng  yaitu  sektor  jasa  jasa    yang  memiliki  pertumbuhan  rata  rata  sebesar (6,81)  dan  kontribusi  rata  rata  (16,14)  sedangakan  pada  wilayah  refrensi  dalam hal ini Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya memeiliki nilai rata rata pertumbuhan sektor  jasa  jasa  (5,62)  dan  kontribusi  rata  rata  (10,89).  Angka  tersebut menunjukkan  pertumbuhan  dan  kontribusi  rata  rata  sektor  jasa  jasa  Kabupaten Soppeng lebih besar di bandingkan pertumbuhan dan kontribusi rata rata sektor jasa  jasa  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Hal  tersebut  menjadikan  sektor  jasa  jasa Kabupaten Soppeng merupakan sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat dan berada pada kuadran I.
2. Sektor, subsektor yang Potensial (kuadran II)
Pada  kuadran  ini  ada  dua  sektor  ekonomi  yang  dimiliki  Kabupaten Soppeng  yang  berada  pada  kuadran  ini  yaitu  sektor  pertanian  dan  sektor bangunan.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  laju  pertumbuhan  sektor  pertanian  dan sektor  bangunan  dalam  PDRB  Kabuapten  Soppeng  yang Pertumbuhan  rata ratanya kecil dimana pada sektor pertanaian (3,75) dan sektor bangunan (10,28), dibanding  dengan  pertumbuhan  rata  rata  sektor  tersebut  di  tingkat    Provinsi Sulawesi Selatan yang pada sektor pertanian (3,99) dan sektor bangunan (10,66), akan tetapi memiliki kontribusi lebih besar di bandingkan dengan kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB provinsi Sulawesi Selatan yaitu, sektor pertanian (46,25)
dan sektor bangunan (10,56), sedangkan pada wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sektor pertanian (28,63), dan sektor bangunan (5,31).
3. Sektor, subsektor yang dapat berkembang (kuadran III)
Pada kuadran ini hanya ada empat sektor ekonomi Kabupaten Soppeng yang  berada  pada  kategori  sektor  Developing  Sector  di  antaranya  sektor pertambangan  dan  penggalian dengan  pertumbuhan  rata  ratanya  (8,17)  dan kontribusi rata ratanya (0,56), sektor industri pengolahan dengan nilai pertumhan rata ratanya (6,60) dan kontribusi rata ratanya (7,51), sektor listrik gas & air bersih dengan pertumbuhan rata rata (8,41) dan kontribusi rata ratanya (0,82), adapun sektor  yang  terakhir  yang  berada  di  kuadran  ini  yaitu  sektor  perdagangan  hotel dan  restauran  dengan  nilai  Pertumbuhan  rata  rata  (10,82)  dan  kontribusi  rata ratanya (10,56), sedangakan pertumbuhan rata rata dan kontribusi rata rata sektor tersebut pada wilayah refrensi dalam hal ini Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada sektor pertambangan dan penggalian pertumbuhan rata rata (4,34) dan kontribusi rata  ratanya  (8,72),  sektor  industri  pengolahan  pertumbuhan rata ratanya  (6,47) dan  kontribusi  rata  ratanya  (13,68),sektor  listrik  gas  &  air  bersih  dengan  nilai pertumbuhan  rata  rata  (8,15)  dan  kontribusi  rata  rata  (1,02),  dan  yang  terakhir adalah  sektor  perdagangan  hotel  dan  restauran  dengan  pertumbuhan  rata  rata (8,98) dan kontribusi rata rata (16,21).

## 4. Sektor relatif tertinggal (kuadran IV)
Beda halnya dengan Kabupaten Bone dalam kaudran ini hanya ada dua sektor  ekonomi  Kabupaten  Soppeng  berada  dalam  kategori  relative  tertinggal. Sektor  tersebut  yaitu  sektor  pengangkutan  dan  komunikasi  dengan  nilai petumbuhan  rata  rata  (7,77)  dan  kontribusi  rata  ratanya  (5,88)  dibandingkan pertumbuhan  pada  wilayah  refrensi  sebesar  (10,68)  dan  nilai  kontribusi  rata ratanya (16,21), adapun sektor selanjutnya yaitu sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan  dengan  nilai  pertumbuhan rata  rata  pada  Kabupaten  Soppeng yaitu (10,41) dan kontribusi rata ratanya (5,85), sedangkan pertumbuhan rata rata di Provinsi Sulawesi Selatan (14,17) dan dengan nilai kontribusi sebesar (6,96).

## Gambar 3. Klasifikasi Sektor Ekonomi Kabupaten Soppeng (Tipologi Klassen)
Keterangan :
1 : Sektor Pertanian 2 : Sekor Pertambangan Dan Penggalian
3 : Sektor Industri Pengolahan
4 : Sektor Listrik Gas Dan Air Bersih
5 : Sektor Bangunan 6 : Sektor Perdagangan Hotel & Restauran
7 : Sektor Pengankutan & Komunikasi
8 : Sektor Keuangan Persewaan & Jasa Perusahaan
9 : Sektor Jasa-Jasa

## Klasifikasi Sektor Ekonomi Kabupaten Wajo (Tipologi Klassen)
Dengan  melihat  perbandingan  pertumbuhan  dan  kontribusi  rata  rata Kabupaten Wajo dengan Provinsi Sulawesi Selatan terlihat pada kuadran I dan II masing  masing  hanya  ada  satu  sektor  yang  berada  dalam  kuadran  tersebut sedangakan  terlihat  pada  kuadran  IV  ada  empat  sektor  ekonomi  yang  di kategorikan sektor relativ tertinggal ( Underveloped Sector ).
1. Sektor, subsektor Andalan (kuadran I)
Sama  halnya  dengan  Kabupaten  Soppeng,  pada  kuadran  ini  hanya  ada satu   sektor ekonomi yang dimiliki kabupaten wajo yaitu sektor pertanian  yang memiliki  pertumbuhan  rata  rata  sebesar  (5,33)  dan  kontribusi  rata  rata  (41,33) sedangakan pada wilayah refrensi dalam hal ini Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya memeiliki nilai rata rata pertumbuhan sektor pertanian (3,99) dan kontribusi rata  rata  (28,63)  Angka  tersebut  menunjukkan  pertumbuhan  dan  kontribusi  rata rata sektor pertanian Kabupaten Wajo lebih besar di bandingkan pertumbuhan dan
K.III K.I K.II K.IV 9 5 3 6 4 2 4 8 7 1
kontribusi  rata  rata  sektor  pertanian  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Hal  tersebut menjadikan  sektor  pertanian  Kabupaten  Soppeng  merupakan  sektor  yang  maju dan tumbuh dengan pesat (Developed Sector).
2. Sektor, subsektor yang Potensial (kuadran II)
Pada kuadran ini hanya ada satu  sektor ekonomi yag dimiliki Kabupaten Wajo yang berada pada kuadran ini yaitu sektor perdagangan Hotel dan restauran. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan hotel dan restauran merupakan sektor  yang  maju  tapi  tertekan  (Stagnan  Sector).  Laju  pertumbuhan  rata  rata sektor perdagangan hotel dan restauran Kabupaten Wajo sebesar (7,62) dengan nilai  kontribusi  (21,21),  sedangkan  pertumbuhan  rata  rata  sektor  perdagangan hotel dan restauran Provinsi Sulawesi Selatan yaitu (8,98) dan nilai kontribusi rata ratanya (16,21).
3. Sektor, subsektor yang dapat berkembang (kuadran III)
Pada kuadran ini ada tiga sektor ekonomi Kabupaten Wajo yang berada pada kategori sektor Developing Sector di antaranya sektor  industri pengolahan dengan pertumbuhan rata ratanya (16,84) dan kontribusi rata ratanya (7,8), sektor bangunan dengan nilai pertumhan rata ratanya (13,53) dan kontribusi rata ratanya (3,46), dan sektor jasa jasa dengan pertumbuhan rata rata (5,62) dan kontribusi rata ratanya (10,12), sedangakan pertumbuhan rata rata dan kontribusi rata rata sektor tersebut pada wilayah refrensi dalam hal ini Provinsi Sulawesi Selatan yaitu pada sektor industri pengolahan pertumbuhan rata ratanya (6,47) dan kontribusi rata ratanya (13,68), sektor bangunan dengan nilai pertumbuhan rata rata (10,66) dan kontribusi rata rata (5,31), dan yang terakhir adalah sektor jasa jasa dengan pertumbuhan rata rata (5,62) dan kontribusi rata rata (10,89).
4. Sektor relatif tertinggal (kuadran IV)
Kabupaten  Wajo  juga  memiliki  banyak  sektor  ekonomi  yang  relatif tertinggal  ( Underveloped  Sector ).  Ada  empat  sektor  ekonomi  Kabupaten  Wajo berada  pada  kuadran  IV  diantaranya,  sektor  pertambangan  dan  penggalian dengan  nilai  pertumbuhan  rata  rata  (-0,72)  dan  kontribusi  rata  ratanya.(5,06), sektor  listrik  gas  &  air  bersih  dengan  nilai  pertumbuhan  rata  rata  (4,81)  dan kontribusi  rata  rata  (0,63),  selanjutnya  sektor  pengangkutan  dan  komunikasi dengan  nilai  pertumbuhan  rata  rata  (10,09)  dan  nilai  kontribusinya  (5,46),  dan
sektor  yang  terakhir  adalah  sektor  keuangan  persewaan  &  jasa  perusahaan dengan  nilai  pertumbuhan  rata  rata  (13,40),  dan  nilai  kontribusinya  (4,93). Dibandingkan  dengan  Provinsi  sulawesi  selatan  pertumbuhan  rata  rata  sektor pertambangan dan penggalian sebesar (4,34) dan nilai kontribusinya (8,72), sektor listrik  gas  &  air  bersih  dengan  pertumbuhn  rata  rata  (8,15)  dan  kontriobusi  rata ratanya (1,02), sektor pengankutan dan komunikasi dengan pertumbuhan rata rata (10,68) dan kontribusi rata rata (8,57), dan yang terakhir adalah sektor keuangan persewaan & jasa perusahaan dengan nilai pertumbuhan rata rata (14,17) dengan kontribusi rata rata (6,96).

## Gambar 4. Klasifikasi Sektor Ekonomi Kabupaten Wajo (Tipologi Klassen)

## Keterangan :
1 : Sektor Pertanian
2 : Sekor Pertambangan Dan Penggalian
3 : Sektor Industri Pengolahan
4 : Sektor Listrik Gas Dan Air Bersih 5 : Sektor Bangunan 6 : Sektor Perdagangan Hotel & Restauran
7 : Sektor Pengankutan & Komunikasi
8 : Sektor Keuangan Persewaan & Jasa Perusahaan 9 : Sektor Jasa-Jasa
Arah  kebijakan  pembangunan  ekonomi  di  wilayah Tellingpocco’e, baik jangka  pendek,  jangka  menengah  dan  jangka  panjang,  harus  tetap memperhatikan  aspek  kemampuan  fiscal  daerah  ( constrianed  budget ).  Sesuai dengan konsep dari Hirschman dengan teori pertumbuhan yang tidak seimbang menyarankan  agar  suatu  daerah  berinvestasi  pada  sector  yang  dikategorikan sebagai sector andalan yang dapat memicu pertumbuhan sector sector yang lain.
K.III K.I K.II K.IV 1 8 5 9 4 3 2 \ 7 4 6
Untuk  mendorong  pembangunan  ekonomi  wilayah Tellungpocco’e pada  tahun 2015 pemerintah daerah Kabupaten Bone mengalokasi anggaran sebesar 12,58 persen atau Rp 210,234 miliar dari jumlah penerimaan daerah yaitu sebesar Rp 1.671,266  miliar  untuk  belanja  modal.  Sementara  itu,  Kabupaten  Soppeng menganggarkan  belanja  modal  sebesar  Rp  2,742  miliar  atau  0,34  persen  dari penerimaan  daerah  sedangkan  Kabupaten Wajo  mengalokasi  anggaran  daerah untuk belanja modal jauh lebih besar dari keduanya yaitu Rp 394,024 miliar atau 28,21  persen  dari  total  penerimaan.  Untuk  dapat  menerapkan  konsep pembangunan  seimbang  ( balanced  development )  yang  digagas  oleh  Ragnar Nurkse (1960), kapasaitas fiscal daerah tersebut masih sangat lemah untuk dapat mendukung  pembangunan  di  semua  sector  secara  bersamaan  sehingga  peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan perlu dimaksimalkan.
Oleh karena itu, berdasarkan hasil analisis sector potensial di Kabupaten Bone,  Sopeng  dan  Wajo  dapat  terlihat  adanya  perbedaan  sector  andalan  di masing  masing  daerah  tersebut.  Meskipun  Kabupaten  Bone  yang  pernah ditetapkan  sebagai  kota  adminstratif  (kotif),  sector  pertanian  masih  merupakan sector  andalan  daerah  ini  yang  didukung  oleh  luas  wilayah  yang  relative  cukup luas dibandingkan dengan dua daerah lainnya. Begitu juga halnya dengan sector bangunan menjadi sector andalan Kabupaten Bone. Kebutuhan terhadap tempat tinggal dan sarana dan prasarana public di daerah tersebut relative sangat tinggi. Hal  ini  dikuatkan  dengan  data  BPS  Sulawesi  Selatan  tahun  2014  menunjukan bahwa  daerah  ini  memiliki  jumlah  penduduk  terbesar  kedua  setelah  Kota Makassar.
Hal  yang  sama  juga  terlihat  pada  Kabupaten  Wajo,  dimana  daerah  ini dikenal dengan pusat perdagangan sutra, yang memiliki kemampuan fiscal yang relative  sama  dengan  kabupaten  Bone  hasil  analisis  menunjukan  bahwa  sector andalan dearah ini adalah sector pertanian sedangkan sector perdagangan dan perhotelan  menjadi  sector  yang  potensial.  Sementara  itu,  Kabupaten  Soppeng yang  berada  di  daerah  dataran  tinggi  Sulawesi  Selatan  yang  merupakan  salah satu daerah sentra pertanian berdasarkan hasil analisis mengklasifikasikan sector jasa jasa sebagai sector andalan daerah tersebut. Adanya intervensi yang lebih besar  dalam  hal  pelayanan  public  dalam  bentuk  kebijakan  daerah  setempat dianggap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dari sector sector yang lain
diantaranya  sector  pertanian  dan  sector  bangunan  yang  merupakan  sector potensial, termasuk juga sector yang memiliki potensi untuk berkembang.
Untuk dapat menciptakan pertumbuhan yang tinggi melalui sector sector andalan  tersebut,  teori  Harrod-Domar  menunjukan  pentingnya  penggunaan sepenuhnya  alat-alat  modal  dan  tingginya  tingkat  pengeluaran  masyarakat. Kemampuan  berproduksi  pada  sector  pertanian  dan  bangunan  serta  pelayanan public  di  wilayah Tellungpocco’e juga  harus  diikuti  oleh  kemampuan mengkonsumsi dari masyarakat setempat. Oleh karena itu, Intervensi pemerintah dalam  bentuk  kebijakan  daerah  pada  sector  sector  andalan  tersebut  juga  perlu memperhatikan aspek ketersediaan lapangan kerja baru.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  analisis  dari  masing  masing  kudaran  menunjukan adanya  implikasi  terhadap  kebijakan  pembangunan  di  wilayah  Tellungpocco’e dimana penelitian ini menemukan bahwa sector sector yang dapat dikembangkan di masing masing kabupaten adalah sector pertanian dan bangunan di Kabupaten Bone, sector jasa jasa di Kabupaten Soppeng dan sector pertanian di Kabupaten Wajo dengan menetapkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah merupakan sasaran  utama  pembangunan  daerah.  Kebijakan  pembanguan  daerah  perlu memperhatikan aspek ketersediaan fiscal dan pelibatan peran serta swasta dan masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita, R. 2005. Dasar Dasar Ekonomi Wilayah . Graha Ilmu: Yogyakarta
Arsyad,  Lincolin  1999. Ekonomi  Pembangunan.  Sekolah  Tinggi  Ilmu  Ekonomi Yayasan  Keluarga Pahlawan Negara , Jakarta
Aritenang,  A.F. 2008. A  Study  on  Indonesia  Regions  Disparity:  Post Decentralization . MPRA  Paper No. 25245, posted 21. September 2010 20:26 UTC (serial online). Available from: URL HYPERLINK https://mpra.ub.uni-muenchen.de/25245/1/MPRA _paper_25245.pdf
Aprisal. 2016. Analisis sector ekonomi Kabupaten Bone, Soppeng, Wajo tahun 2003-2013 (Skripsi). Universitas Negeri Makassar: Makassar
Jhingan, M. L.. 2001, Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan , Rajawali Pers: Jakarta
Perkin, D. et al . 2001, Economics of Development, Fifth Edition , Norton: United State of America
Hadi, D.W.  &  Kusuma,  G. 2012. Propoganda Orde  Baru  1966-1998 .  Verleden, Vol.  1,  No.  1  Bulan  Desember  2012:  hal  41-50  (serial  online). Available from: URL: HYPERLINK http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers Hakim, A. & Giovani, G. 2012. Perbandingan ekonomi dari masa Sokarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono (1945-2009) .  Ekonomika-Bisnis  Vol. 03  No.2  Bulan  Juli  Tahun  2012,  hal  161-180  (serial  online). Available from: ULR HYPERLINK http://download.portalgaruda.org/article.php
Rahman, Abdul. 2009. Analisis Pertumbuhan  Ekonomi Sektoral Provinsi Sulawesi Selatan . Universitas Hasanuddin. Makassar
Sjafrisal. 2014. Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Dalam  Era  Otonomi. PT. Raja Prasindo Persada, Jakarta