INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 7935-7945 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Buruh Korban Pelecehan Seksual di Tempat Kerja
Nikmah Dalimunthe 1 ✉ , Muhammad Da’i Dermawan 2
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Email: nikmahdalimunthe5@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Pelecehan seksual di tempat kerja merupakan isu serius yang berdampak negatif pada kesejahteraan psikologis dan produktivitas pekerja, melibatkan tindakan verbal, non-verbal, fisik, hingga pemaksaan seksual yang sering memicu trauma, stres, dan penurunan kepercayaan diri. Penelitian ini membahas perlindungan  hukum  terhadap  pekerja/buruh  korban  pelecehan  seksual,  dengan  fokus  pada implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).  Meskipun  UU  TPKS  merupakan  langkah  penting  dalam  perlindungan  korban,  tantangan signifikan dalam penerapannya masih ada, termasuk kurangnya peraturan pelaksanaan yang rinci dan sosialisasi  yang  belum  menyeluruh.  Menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif,  penelitian  ini mengevaluasi  efektivitas  perlindungan  hukum  yang  ada,  mengidentifikasi  tantangan  dalam penerapannya, dan memberikan rekomendasi strategis, seperti pengembangan peraturan pelaksanaan yang jelas, pelatihan mendalam bagi aparat penegak hukum, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Upaya-upaya ini bertujuan untuk  menciptakan lingkungan kerja yang aman, mendukung pemulihan korban, dan memastikan penegakan hukum yang adil.
Kata Kunci: Tempat Kerja, Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum
Sexual harassment in the workplace is a serious issue that negatively impacts employees' psychological well-being  and  productivity,  involving  verbal,  non-verbal,  physical  actions,  and  sexual  coercion  that often trigger trauma, stress, and decreased self-esteem. This study discusses legal protection for workers who are victims of sexual harassment, focusing on the implementation of Law No. 12 of 2022 on Sexual Violence  Crimes  (UU  TPKS).  Although  UU  TPKS  represents  an  important  step  in  victim  protection, significant  challenges  remain  in  its  implementation,  including  a  lack  of  detailed  regulations  and insufficient  dissemination.  Using  a  qualitative  descriptive  method,  this  research  evaluates  the effectiveness of existing legal protection, identifies challenges in its application, and provides strategic recommendations,  such  as  developing  clear  implementing  regulations,  in-depth  training  for  law enforcement  officials,  and  increasing  public  awareness.  These  efforts  aim  to  create  a  safe  work environment, support victim recovery, and ensure fair legal enforcement.
Keywords: Workplace, Sexual Violence Crimes, Legal Protection

## PENDAHULUAN
Pelecehan seksual di tempat kerja merupakan isu yang semakin mengemuka dalam dunia ketenagakerjaan. Tindakan ini, yang dapat berupa perilaku verbal maupun fisik yang merendahkan martabat seseorang, tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan tetapi juga berdampak  serius  terhadap  kondisi  psikologis  dan  produktivitas  pekerja  atau  buruh. Pelecehan seksual  di tempat kerja  bisa terjadi  dalam  berbagai bentuk, seperti komentar tidak pantas, lelucon seksual, sentuhan tanpa izin, hingga pemaksaan seksual. Tindakan- tindakan ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak nyaman bagi korban, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan mereka.
Dampak dari pelecehan seksual di tempat kerja sangatlah luas dan mendalam. Secara psikologis, korban sering kali mengalami trauma, stres, depresi, dan penurunan kepercayaan diri. Lingkungan kerja yang tidak aman dan penuh ancaman dapat membuat pekerja merasa tertekan, yang pada gilirannya mengganggu konsentrasi dan produktivitas mereka. Selain itu, pelecehan seksual juga dapat menghambat perkembangan karir korban. Rasa takut dan ketidakpercayaan diri yang dialami korban dapat menghalangi mereka untuk mengambil peluang-peluang  profesional  yang  lebih  baik.  Bahkan,  dalam  beberapa  kasus,  korban mungkin merasa terpaksa meninggalkan pekerjaannya untuk menghindari situasi yang tidak nyaman (Kurnianingsih, 2013).
Selain dampak psikologis dan karir, pelecehan seksual juga memiliki implikasi serius terhadap kesehatan fisik dan mental korban. Lingkungan kerja yang penuh tekanan dapat memicu berbagai masalah kesehatan, mulai dari gangguan tidur, gangguan makan, hingga penyakit kronis yang disebabkan oleh  stres berkepanjangan. Dampak jangka panjang ini
menunjukkan  betapa  pentingnya  menciptakan  tempat  kerja  yang  aman  dan  bebas  dari pelecehan seksual.
Menghadapi masalah yang kompleks ini, perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual  di  tempat  kerja  menjadi  sangat  krusial.  Regulasi  yang  komprehensif  dan implementasi  yang  efektif  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  korban  mendapatkan keadilan  dan  perlindungan  yang  layak.  Saat  ini,  meskipun  ada  beberapa  peraturan  dan undang-undang  yang  mengatur  tentang  kekerasan  seksual,  masih  terdapat  kekurangan dalam  implementasi  dan  penegakan  hukum  yang  efektif.  Undang-undang  yang  lebih spesifik  dan  komprehensif  diperlukan  untuk  memastikan  bahwa  setiap  kasus  pelecehan seksual dapat ditangani dengan serius dan adil. Selain itu, pendekatan hukum yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia  korban harus  diterapkan, termasuk proses hukum yang lebih ramah korban dan penyediaan dukungan psikologis serta bantuan hukum.
Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi beberapa pertanyaan kunci yang perlu dijawab  untuk  memahami  dan  menangani  pelecehan  seksual  di  tempat  kerja.  Pertama, penting untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelecehan seksual yang terjadi di tempat kerja, yang dapat mencakup tindakan verbal maupun fisik, seperti komentar tidak pantas, sentuhan tanpa izin, hingga pemaksaan seksual. Kedua, perlu diketahui apa saja hak-hak yang dimiliki oleh pekerja atau buruh yang menjadi korban pelecehan seksual, termasuk hak untuk bekerja di lingkungan yang aman, hak untuk melaporkan insiden tanpa rasa takut, dan hak untuk mendapatkan dukungan serta perlindungan. Terakhir, perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di tempat kerja juga harus dibahas secara mendalam. Hal ini mencakup  analisis  mengenai  regulasi  yang  ada,  efektivitas  penegakan  hukum,  serta langkah-langkah  yang  dapat  diambil  untuk  memastikan  bahwa  korban  mendapatkan keadilan  dan  pelaku  menerima  sanksi  yang  setimpal.  Dengan  menjawab  pertanyaan- pertanyaan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang komprehensif untuk mengatasi dan mencegah pelecehan seksual di tempat kerja.
Melalui penelitian ini, kita akan mengkaji lebih dalam mengenai pengertian pelecehan seksual  di  tempat  kerja,  dampaknya  terhadap  pekerja  atau  buruh,  serta  pentingnya perlindungan hukum bagi korban. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk mengatasi dan mencegah pelecehan seksual di tempat kerja, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para korban.
Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggali dan  menganalisis  efektivitas  perlindungan  hukum  bagi  pekerja/buruh  korban  pelecehan seksual di tempat kerja. Sumber data yang digunakan mencakup literatur sekunder, seperti jurnal  akademik,  buku,  laporan  penelitian,  dan  dokumen  resmi  terkait  kebijakan  dan peraturan  hukum.  Teknik  pengumpulan  data  yang  diterapkan  adalah  studi  literatur  dan analisis  dokumen,  yang  memungkinkan  peneliti  untuk  memperoleh  wawasan  mendalam dan komprehensif mengenai perlindungan hukum yang ada serta efektivitas penerapannya dalam konteks kasus pelecehan seksual di tempat kerja. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat  diperoleh  pemahaman  yang  lebih  baik  mengenai  tantangan  yang  dihadapi  oleh korban, hak-hak mereka, dan bagaimana sistem hukum dapat diperbaiki untuk memberikan perlindungan yang lebih baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual di Tempat Kerja
Pelecehan  seksual  di  tempat  kerja  merupakan  masalah  serius  yang  dapat mempengaruhi berbagai aspek lingkungan kerja dan kesejahteraan pekerja. Berdasarkan hasil  penelitian,  terdapat  berbagai  jenis  dan  bentuk  pelecehan  seksual  yang  terjadi  di lingkungan  kerja,  yang  mencakup  tindakan  verbal,  non-verbal,  dan  fisik,  serta  dampak psikologis yang menyertainya. Berikut adalah penjelasan lebih mendalam mengenai setiap bentuk pelecehan seksual yang umum ditemukan (Sari, 2020):

## 1) Pelecehan Verbal
Komentar Seksual: Bentuk ini mencakup ucapan atau lelucon yang bersifat seksual dan tidak  diinginkan,  baik yang bersifat langsung maupun  tersirat. Contoh komentar seksual meliputi pujian yang bersifat pribadi mengenai penampilan fisik atau sugesti seksual yang membuat korban merasa tidak nyaman.
Gosip  atau  Desas-desus  Seksual:  Ini  termasuk  penyebaran  informasi  atau  rumor mengenai kehidupan seksual seseorang di lingkungan kerja. Gosip semacam ini tidak hanya merendahkan martabat korban tetapi juga dapat memengaruhi reputasi dan suasana kerja secara keseluruhan.
2) Pelecehan Non-Verbal
Tatapan atau Isyarat Seksual: Bentuk pelecehan ini meliputi tatapan tidak sopan atau ekspresi wajah yang bersifat seksual. Tatapan atau isyarat tubuh yang menyinggung dapat menciptakan rasa tertekan dan ketidaknyamanan bagi korban.
Materi Seksual: Penyebaran gambar, poster, atau materi lain yang bersifat seksual di tempat kerja, baik dalam bentuk cetakan maupun melalui saluran digital seperti email atau media sosial internal perusahaan. Materi semacam ini dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak profesional dan merugikan.

## 3) Pelecehan Fisik
Sentuhan Tanpa Izin: Ini mencakup  segala bentuk  sentuhan yang tidak  diinginkan, seperti meraba atau memeluk seseorang tanpa persetujuan. Sentuhan semacam ini sering kali dirasakan sebagai pelanggaran yang serius terhadap privasi dan batasan pribadi.
Pemaksaan Seksual: Bentuk pelecehan ini melibatkan pemaksaan atau tekanan untuk melakukan aktivitas seksual, yang bisa terjadi melalui ancaman atau paksaan secara fisik. Pemaksaan seksual sering kali menciptakan rasa takut dan ketidakberdayaan pada korban.

## 4) Pelecehan Psikologis
Ancaman atau Paksaan: Penggunaan kekuasaan atau otoritas untuk mengancam atau memaksa korban agar melakukan aktivitas seksual sebagai syarat untuk promosi, kenaikan gaji, atau mempertahankan pekerjaan. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara fisik tetapi juga merusak kesejahteraan mental korban.
Isolasi atau Pengucilan: Mempermalukan atau mengucilkan korban di lingkungan kerja sebagai bentuk balasan atau manipulasi setelah korban menolak perilaku seksual yang tidak diinginkan. Pengucilan semacam ini dapat menambah beban emosional dan mengganggu hubungan kerja yang sehat.
Temuan ini menekankan bahwa pelecehan seksual di tempat kerja tidak terbatas pada tindakan  fisik  semata,  melainkan  mencakup  berbagai  bentuk  interaksi  yang  dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman dan merugikan. Adanya beragam bentuk pelecehan ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai isu ini, serta perlunya  pelatihan dan kebijakan yang efektif untuk  pencegahan  dan penanganan pelecehan  seksual  di  tempat  kerja.  Dengan  pendekatan  yang  komprehensif,  diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang aman dan bebas dari segala bentuk pelecehan seksual.
Hak-Hak Pekerja/Buruh Korban Pelecehan Seksual
Pekerja atau buruh yang menjadi korban pelecehan seksual di tempat kerja memiliki berbagai  hak  yang  diatur  oleh  peraturan  perundang-undangan.  Hak-hak  ini  dirancang untuk melindungi korban dan memastikan mereka mendapatkan keadilan serta dukungan yang  diperlukan.  Berikut  adalah  penjelasan  hak-hak  tersebut  berdasarkan  peraturan perundang-undangan (Putri, 2021):

## 1) Hak untuk Mendapatkan Perlindungan di Tempat Kerja
Perlindungan dari Pelecehan Seksual: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003  tentang  Ketenagakerjaan,  pekerja/buruh  berhak  mendapatkan  perlindungan  dari segala  bentuk  kekerasan  dan  pelecehan  seksual  di  tempat  kerja.  Perusahaan  diwajibkan untuk  menciptakan  lingkungan  kerja  yang  aman  dan  bebas  dari  pelecehan  seksual, termasuk dengan adanya kebijakan dan prosedur pencegahan yang jelas.

## 2) Hak atas Informasi
Korban  pelecehan  seksual  berhak  untuk  memperoleh  informasi  yang  lengkap  dan transparan  mengenai  seluruh  proses  yang  mereka  jalani,  termasuk  penanganan  kasus, perlindungan  yang  diberikan,  dan  upaya  pemulihan  yang  dilakukan.  Hak  ini  mencakup kewajiban bagi pihak berwenang atau lembaga yang menangani kasus untuk memberikan penjelasan  yang  jelas  tentang  langkah-langkah  hukum  yang  sedang  berlangsung,  serta informasi mengenai hasil akhir dari proses hukum tersebut. Dengan demikian, korban akan memiliki pemahaman yang utuh mengenai perkembangan kasus mereka dan keputusan yang diambil, serta merasa lebih terlibat dan dilindungi dalam proses hukum (Arum Sari, 2023).

## 3) Hak Mendapatkan Dokumen Hasil Penanganan
Korban  pelecehan  seksual  memiliki  hak  untuk  menerima  dokumen  resmi  yang mencatat  hasil  dari  penanganan  kasus  mereka.  Hak  ini  penting  karena  memungkinkan korban  untuk  memeriksa  dan  memahami  langkah-langkah  yang  telah  diambil  selama proses  penanganan,  serta  memastikan  bahwa  hak-hak  mereka  telah  terpenuhi.  Dengan adanya akses terhadap dokumen tersebut, korban dapat memperoleh kejelasan mengenai keputusan yang diambil dan tindak lanjut yang dilakukan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus mereka.
4) Hak atas Layanan Hukum
Korban pelecehan seksual berhak untuk mendapatkan layanan hukum yang memadai. Hak ini meliputi akses ke advokat atau konselor hukum yang dapat memberikan bantuan selama proses hukum, termasuk nasihat hukum yang relevan dan representasi hukum yang diperlukan. Dukungan hukum ini penting untuk memastikan bahwa korban dapat menjalani proses hukum dengan pemahaman yang jelas dan mendapatkan perlindungan hukum yang tepat.

## 5) Hak atas Penguatan Psikologis
Dukungan  psikologis  merupakan  bagian  integral  dari  pemulihan  korban  setelah mengalami pelecehan seksual. Korban berhak untuk mendapatkan layanan konseling atau dukungan  emosional  yang  diperlukan  untuk  membantu  mereka  pulih  secara  mental. Layanan  ini  bertujuan  untuk  mengatasi  dampak  psikologis  dari  pelecehan  seksual  dan mendukung kesejahteraan mental korban dalam proses pemulihan.

## 6) Hak atas Pelayanan Kesehatan
Korban juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif. Hak ini mencakup akses ke pemeriksaan medis, tindakan medis yang diperlukan, serta perawatan yang  sesuai untuk  pemulihan fisik dan mental. Pelayanan kesehatan  ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban menerima perawatan yang diperlukan untuk mengatasi dampak fisik dan mental dari pelecehan seksual dan mendukung proses pemulihan mereka secara menyeluruh.
Perlu dicatat bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan  Seksual  telah  mengatur  lebih  lanjut  mengenai  hak-hak  korban  dan  upaya perlindungan bagi mereka. Dengan adanya hak-hak ini, diharapkan pekerja/buruh korban pelecehan seksual dapat merasa lebih terlindungi dan mendapatkan keadilan. Penting bagi setiap perusahaan dan lembaga untuk memahami dan menerapkan peraturan ini secara efektif  untuk  menciptakan  lingkungan  kerja  yang  aman  dan  mendukung  bagi  semua pekerja.

## Perlindungan Hukum bagi Korban
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan tonggak penting dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang lebih  komprehensif  bagi  korban  kekerasan  seksual  di  Indonesia.  Undang-undang  ini dirancang  untuk  menjawab  kebutuhan  mendesak  akan  sistem  hukum  yang  mampu mengatasi dan menanggulangi kekerasan seksual dengan cara yang lebih efektif dan sensitif terhadap  kebutuhan  korban.  Dengan  menetapkan  kerangka  hukum  yang  jelas  dan
memberikan  penekanan  pada  perlindungan  dan  rehabilitasi  korban,  UU  TPKS  berfungsi sebagai alat yang kuat untuk memerangi tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan keadilan yang lebih baik (Hairi & Latifah, 2023).
Namun, meskipun UU TPKS telah diakui sebagai langkah maju, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya peraturan  pelaksanaan  yang  mendetail  yang  diperlukan  untuk  mengoperasionalkan undang-undang ini secara efektif. Tanpa adanya panduan yang jelas dan rinci, pelaksanaan undang-undang ini dapat menjadi tidak konsisten dan sulit untuk dipraktikkan di lapangan. Selain itu, sosialisasi UU TPKS kepada aparat penegak hukum (APH) masih belum merata. Banyak petugas hukum yang belum sepenuhnya memahami ketentuan dan prosedur baru yang  ditetapkan  oleh  undang-undang  ini,  sehingga  menghambat  kemampuan  mereka untuk menerapkannya secara efektif.
Dalam  praktiknya,  pencapaian  nyata  dari  UU  TPKS  masih  terbatas.  Sebagian  besar kasus kekerasan seksual belum sepenuhnya diusut atau diproses sesuai dengan ketentuan undang-undang  ini.  Hal  ini  mengindikasikan  adanya  kebutuhan  mendesak  untuk meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum, memperbaiki mekanisme pelaporan dan  penanganan  kasus,  serta  memperkuat  sistem  pendukung  bagi  korban.  Untuk memastikan  penegakan  hukum  yang  optimal  dan  memberikan  perlindungan  yang sepatutnya bagi korban, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperbaiki pelaksanaan dan meningkatkan kesadaran akan UU TPKS di seluruh tingkat pemerintahan dan masyarakat (Salma, 2022).
Dengan upaya yang terkoordinasi dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, diharapkan UU TPKS dapat diterapkan secara efektif, sehingga memberikan perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan seksual dan mendukung upaya penegakan hukum yang lebih adil dan transparan.Kasus Nyata yang Menunjukkan Implementasi Perlindungan Hukum
Beberapa kasus di Indonesia menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual:
1) Kasus Dugaan Pelecehan Seksual di Universitas Pancasila:
Kasus ini dimulai dari dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh seorang jurnalis magang saat sedang berada di KRL. Kejadian tersebut melibatkan seorang pria yang diduga merekamnya tanpa izin dari posisi di seberangnya. Situasi ini menimbulkan keprihatinan serius dan memerlukan perhatian mendalam. Untuk memastikan keadilan dan  melindungi  hak-hak  korban,  penting  bagi  pihak  kepolisian  untuk  segera melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan mengungkap kebenaran dari kasus ini.
Penanganan yang cepat dan efektif oleh aparat penegak hukum akan menjadi langkah krusial  dalam  memastikan  bahwa  tindakan  pelecehan  seksual  ini  ditangani  sesuai dengan hukum yang berlaku (Wijaya, n.d.).
2) Kasus Pelecehan Seksual di Kereta Komuter (KRL):
Seorang wanita yang berprofesi sebagai wartawan mengalami pelecehan seksual di dalam  KRL,  sebuah  insiden  yang  menyoroti  betapa  pentingnya  perlindungan  dan penegakan  hukum  terhadap  kasus-kasus  pelecehan  seksual  di  transportasi  umum. Kejadian  ini  tidak  hanya  mempertegas  kebutuhan  mendesak  akan  kebijakan  dan prosedur  yang  efektif  untuk  melindungi  penumpang,  tetapi  juga  menggarisbawahi perlunya  tindakan  tegas  dari  pihak  berwenang  untuk  memastikan  keamanan  dan keadilan di lingkungan publik seperti transportasi umum.
Untuk memastikan implementasi yang efektif dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), beberapa tantangan harus diatasi dan  langkah-langkah  strategis  perlu  diambil.  Pertama,  diperlukan  penerbitan  aturan pelaksanaan yang lebih rinci untuk UU TPKS agar ketentuan hukum dapat dioperasionalkan dengan  jelas  dan  konsisten.  Aturan  ini  akan  memberikan  panduan  yang  konkret  bagi pelaksanaan  dan  penegakan hukum di lapangan. Selain  itu,  sosialisasi yang  lebih efektif kepada aparat penegak hukum (APH) serta semua pihak yang terlibat dalam penegakan hukum sangat penting untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang ketentuan undang-undang dan prosedur yang berlaku. Terakhir, kesadaran masyarakat tentang hak- hak korban dan pentingnya melaporkan kekerasan seksual perlu terus ditingkatkan. Upaya pendidikan  dan  kampanye  publik  akan  membantu  menciptakan  lingkungan  yang  lebih mendukung  bagi  korban  untuk  melaporkan  kekerasan  seksual  dan  memastikan  bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan keadilan yang layak.

## SIMPULAN
Pelecehan seksual di tempat kerja adalah isu krusial yang harus ditangani dengan serius, mengingat dampak negatifnya yang luas terhadap kesejahteraan dan produktivitas pekerja.  Setiap  individu  yang  mengalami  pelecehan  seksual  memiliki  hak-hak  yang dilindungi oleh undang-undang, yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan dukungan yang memadai. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan  Seksual  (UU  TPKS)  merupakan  tonggak  penting  dalam  usaha  melindungi korban dan menetapkan kerangka hukum yang jelas untuk penanganan kasus kekerasan seksual. Meskipun UU TPKS menawarkan kemajuan signifikan dalam perlindungan hukum, masih  terdapat  tantangan  dalam  pelaksanaannya,  seperti  kekurangan  peraturan
pelaksanaan  yang  rinci  dan  sosialisasi  yang  belum  menyeluruh  di  kalangan  aparat penegak hukum.
Oleh karena itu, langkah-langkah strategis diperlukan untuk mengatasi tantangan ini.  Peningkatan  kesadaran  dan  edukasi  mengenai  pelecehan  seksual  sangat  penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan mendukung. Upaya edukasi ini harus mencakup pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak korban serta prosedur pelaporan dan  penanganan  yang  tepat.  Selain  itu,  penegakan  hukum  harus  diperkuat  dengan implementasi UU TPKS yang lebih efektif, melalui pelatihan yang lebih baik bagi aparat penegak hukum dan penerbitan peraturan pelaksanaan yang lebih rinci.
Dengan pendekatan yang  komprehensif dan  dukungan  dari semua pihak terkait, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang bebas dari pelecehan seksual, di mana setiap  individu  merasa  aman  dan  memiliki  akses  yang  adil  terhadap  keadilan  serta perlindungan yang layak.
DAFTAR PUSTAKA
Hairi, P. J., & Latifah, M. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Jurnal Hukum DPR RI, 3(2), 1-14.
Kurnianingsih, S. (2013). Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Tempat Kerja. Buletin Psikologi, 21(2), 97-108.
LBH  Masyarakat.  (n.d.).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pelecehan  Seksual  di  Tempat Kerja.
Putri,  D.  A.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Korban  Pelecehan  Seksual  di  Tempat  Kerja Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2007  Tentang  Ketenagakerjaan. Supremasi, 12(2).
Rahayu, S. (2018). Analisis Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Pekerja Korban Pelecehan Seksual di Kawasan Industri.
Salma, R. D. (2022). Implikasi Yuridis Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Penanganan Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia.
Saraswati, R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual.
Sari,  D.  E.  (2020).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Yang  Mengalami  Pelecehan
Seksual Di Tempat Kerja. Supremasi, 19(2).
https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi
Sari,  M.  A.  (2023).  Hak  Korban  Pelecehan  Seksual  Atas  Informasi  dan  Perlindungan:
Wijaya,  S.  (2024,  Februari  25). Kronologi  Pelecehan  Seksual  oleh  Rektor  Universitas Pancasila. https://www.beritasatu.com/megapolitan/2801637/kronologi-pelecehan- seksual-oleh-rektor-universitas-pancasila