Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 6-10| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2335.6-10

## KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN/PENCABUTAN SURAT WASIAT (TESTAMENT)
Agus Wahyu Suniayasa, I Nyoman Sumardika, Ni Gusti Ketut Sri Astiti Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar – Bali, Indonesia

## Abstrak
Manusia  adalah  makhluk  sosial  yang  dalam  hidupnya  selalu  memerlukan  bantuan  dari  orang  disekitarnya meskipun  pada  saat  orang  tersebut  akan  meninggal.  Oleh  karena  itu,  seseorang  saat  jauh  dari  kematiannya mempunyai  keinginan  mengatur  warisan  yang  mungkin  akan  diwariskan  kepada  keturunannya.  Setelah seseorang itu pergi meninggalkan dunia, maka kekayaan tersebut bisa menyebabkan perkara dalam keluarga dan masyarakat.  Maka  dibutuhkan  aturan  dan  solusi  sesuai  hukum  yang  berlaku  dan  tetap  yang  mengacu  pada Undang-Undang  yang  sesuai.  Sebagai  contoh,  jika  pesan  seseorang  akan  diungkap  maka  bisa  ditulis  kedalam akta  wasiat  yang  otentik  dibuat  oleh  Notaris  yang  lazim  disebut  surat  wasiat  atau testament .  Penelitian  ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana kewenangan notaris dalam pembuatan surat wasiat atau testament dan bagaimana tugas dan wewenang notaris apabila terjadi pelaksanan surat wasiat atau jika terjadi pencabutan surat wasiat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  normatif  dan  dikaji  dengan  pendekatan  perundang-undangan  dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang  diolah  dan  dianalisis  secara  deskriptif.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  notaris  berwenang menyimpan  akta  wasiat  sebagai  arsip  baik  yang  tertulis  ataupun  akta  wasiat  tertutup  serta  berhak  dan  wajib melaporkan  akta  wasiat  kepada  Balai  Harta  Peninggalan  pada  daerah  dimana  Notaris  itu  bertugas.  Selain  itu, Jika si pembuat wasiat merubah isi dari akta wasiatnya, maka Notaris harus melaporkan hal tersebut ke Daftar Pusat Wasiat.
Kata Kunci: Kewenangan; Notaris; Surat Wasiat

## Abstract
Humans  are  social  creatures  which  in  their  lives  always  need  help  from  those  around  them  even  though  that person  is  about  to  die.  Therefore,  a  person  while  away  from  death  has  the  desire  to  arrange  an  inheritance which  may  be  passed  on  to  his  offspring.  After  a  person  passed  away,  this  wealth  can  cause  problems  in  the family and society. So rules and solutions are needed according to applicable and permanent laws which refer to the appropriate Law. For example, if someone's message is to be revealed, it can be written into an authentic will deed made by a notary public which is commonly called a will or testament. This study aimed to reveal how the authority of the notary in making a will or  testament and how the duties and authority of the notary in the event of execution of wills or if there is revocation of wills. This research employed a normative method and is studied  with  a  statutory  approach  and  a  conceptual  approach.  The  legal  materials  used  are  primary  and secondary legal materials, which are processed and analyzed descriptively. The results  of this study indicated that the notary has the authority to keep a will as a written or closed will and is entitled and obliged to report the will to Balai Harta Peninggalan in the area where the notary serves. In addition, if the testator changes the contents of his will, the notary must report the matter to the Central Register of Wills.
Keywords: Will, Notary, Authority.

## I. PENDAHULUAN
Kita  sebagai  manusia  yang  selalu  membutuhkan  orang  lain  pada  saat  melangsungkan  hidup  bahkan sampai saat akan meninggal dunia. Banyak orang ingin memberikan kekayaannya kepada orang yang tepat saat ia meninggal. Hal tersebut dilakukan dengan cara tertentu, seperti perjanjian dengan Notaris dan  pewaris  agar  dapat  menciptakan  surat  wasiat.  Maka  dari  itu,  orang  tersebut  memiliki  maksud tertentu  terhadap  hartanya  sebelum  si  pewaris  meninggalkannya.  Biasanya  setelah  pewaris  itu meninggal,  harta  yang  ditinggalkannya  dapat  menyebabkan  berbagai  masalah.  Oleh  karena  itu, dibutuhkan  pengaturan  dan  penyelesaian  yang  benar  sesuai  dengan  peraturan  Perundang-Undangan
yang  berlaku.  Contohnya,  jika  pesan  yang  akan  disampaikan  orang  tersebut  mau  dikatakan  dengan benar dan sesuai keinginan orang tersebut, itu bisa dimuat ke dalam surat wasiat yang otentik. Sesuai yang  ditentukan  oleh  Perundang-Undangan  yang  berlaku,  penulisan  surat  wasiat  dari  permulaan hingga selesai merupakan hal penting untuk terciptanya kepastian hukum.
Pada  masyarakat  yang  majemuk  dengan  beraneka  ragam  kepentingan  serta  keperluan  seperti masyarakat  Indonesia  banyak  yang  melaksanakan  pembuatan  surat  wasiat  atau  testament  ( Sanjaya, 2018 ; Towidjojo,  2019 ; Wijaya,  2014 ).  Subekti  menjelaskan  bahwa  suatu  wasiat  atau  testament adalah  suatu  pernyataan  dari  seseorang  tentang  apa  yang  dikehendakinya  setelah  ia  meninggal ( Subekti, 1998 ). Setiap akta wasiat harus dibuat oleh seorang Notaris karena suatu akta otentik harus dibuat oleh seorang Notaris yang diatur pada pasal 1 ayat 1Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.
Membuat  akta  otentik  ialah  wewenang  yang  dimiliki  oleh  Notaris  sebagai  pejabat  publik. Wewenang  yang  dimiliki  Notaris  yang  diberikan  oleh  Negara  sesuai  dengan  isi  dalam  Undang- Undang  Jabatan  Notaris  ialah  Notaris  memiliki  tanggung  jawab  terhadap  pelaksanaan kewenangannya. Mengacu pada wewenang Notaris, seperti yang ditulis pada UUJN Nomor 30 Tahun 2004  jo  UU  Nomor  2  Tahun  2014,  pasal  15  ayat  (1)  dikatakan:  Notaris  berwenang  membuat  akta autentik  mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan perundang- undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta  otentik,  menjamin  kepastian  pembuatan  akta,  memberikan grosse ,  salinan  dan  kutipan  akta, semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  akta  itu  tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat lain  atau  orang  lain  yang  ditetapkan  oleh  Undang-undang  ( Adjie,  2015 ).  Pitlo  menyebutkan  akta sebagai: surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipahami sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang untuk keperluan siapa surat itu dibuat ( Pitlo, 1986 ).
Dalam  pembuatan  surat  wasiat  para  pihak  harus  paham  serta  tahu  akibat  dari  perbuatannya tersebut bisa disesuaikan dengan baik agar apa yang diinginkan oleh yang bersangkutan memperoleh perlindungan  sebagaimana  mestinya.  Selain  membuat  akta  yang  diminta  oleh  masyarakat  yang memerlukan  bantuan  Notaris,  Notaris  wajib  memberi  nasehat  hukum  yang  sesuai  dan  arahan  yang dibutuhkan oleh masyarakat yang memerlukan bantuan Notaris.
Pada  proses  dibuatnya  surat  wasiat,  para  pihak  wajib  sehat  jasmani  dan  rohani.  Sedangkan orang yang belum dewasa menurut hukum dengan kata lain belum berumur genap delapan belas tahun tidak  diizinkan  membuat  akta  wasiat.  Sedangkan  yang  mewariskan,  kecakapannya  harus  ditinjau menurut hukum yang berlaku.
Untuk  masyarakat yang sudah cukup umur atau dewasa, yang cacat fisik atau bahkan  mereka yang  buta  huruf  pun  bisa  menyampaikan  kehendaknya  secara  tegas  dan  jelas  dalam  bentuk  surat wasiat. Bagi mereka yang cacat fisik atau bahkan buta huruf ini diperlukan arahan dari pejabat yang berwewenang  mengenai  pembuatan  surat  wasiat,  contohnya  seperti  Notaris,  agar  tidak  terjadi kesalahan yang fatal di kemudian hari. Notaris bisa membuat surat wasiat tertutup dengan syarat surat itu  ditulis,  dan  Notaris  harus  menulis  akta  penyelamatan  wasiat  ini  serta  menjelaskan  pada  wasiat tersebut bahwa pewaris telah menulis surat wasiat itu di hadapannya dan di hadapan saksi yang hadir.
Pelaksanaan  surat  wasiat  adalah  perbuatan  hukum  yang  sangat  berkaitan  pada  pribadi seseorang.  Jadi  orang  lain  tidak  diperbolehkan  mewakilkan  atau  diwakilkan  demi  Undang-undang yang  berlaku,  dan  juga  tidak  dibenarkan  orang  lain  untuk  mengatakan  dirinya  sebagai  wakil  dari pembuat  surat  wasiat  yang  sebenarnya.  Hal  ini  tidak  diatur  secara  tertulis,  tetapi  tidak  seorangpun meragukan hal itu. Jika surat wasiat dapat dibuat oleh pembuat wasiat bersama Notaris, berarti surat wasiat juga dapat dilakukan pencabutan sesuai peraturan yang berlaku.
Berdasarkan pentingnya kepastian hukum yang berkaitan dengan alat bukti yang sah sangat erat hubungannya  dengan  Notaris.  Setelah  satu  bulan  si  pewaris  meninggal  dunia,  Notaris  wajib menguraikan isi surat wasiat pada Balai Harta Peninggalan yang berkepentingan dalam penyimpanan surat wasiat ( Lay, 2019 ; Prastuti, 2006 ).
Dalam dunia pewarisan akan selalu menimbulkan masalah yang berkaitan dengan warisan atau harta  kekayaan  dari  orang  yang  ditinggal  meninggal  dunia  sehingga  memerlukan  penanganan  dan penyelesaian  dari  lembaga  Notariat  untuk  menghindari  sengketa  yang  timbul  di  antara  ahli  waris dengan ditinggalkannya surat wasiat, dalam hukum, ahli waris memiliki hak dari si peninggal warisan serta tuntutan hukum untuk memperoleh harta warisan.
Berdasarkan  latar  belakang  yang  dipaparkan  di  atas,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan menggambarkan bagaimana kewenangan notaris dalam pembuatan Surat Wasiat atau Testament dan bagaimana  tugas  dan  wewenang  notaris  apabila  terjadi  pelaksanaan  Surat  Wasiat  atau  terjadi pencabutan Surat Wasiat?

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  hukum  merupakan  suatu  kegiatan  ilmiah,  yang  didasarkan  pada  metode,  sistematika  dan pemikiran  tertentu  yang  bertujuan  untuk  mempelajari  sesuatu  atau  beberapa  gejala  hukum  tertentu ( Soekanto,  1981 ).  Penelitian  ini  didesain  dengan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif dan  dikaji  dengan  cara  pendekatan  Perundang-Undang  dan  pendekatan  konseptual.  Bahan  hukum yang digunakan dalam penulisan yang berkaitan dengan rumusan masalah ialah bahan hukum primer yang  mempunyai  kekuatan  mengikat  secara  umum  atau  mempunyai  kekuatan  mengikat  bagi  pihak yang  berkepentingan  ( Marzuki,  2010 ).  Adapun  bahan  hukum  primer  yang  digunakan  tersebut  ialah KUHPer  dan  Undang-undang  Nomor  30 Tahun  2004 jo  dan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun 2014 tentang  Jabatan  Notaris.  Bahan  hukum  sekunder  menggunakan  buku-buku  berupa  literatur,  karya ilmiah,  hasil  penelitian  dan  peraturan-peraturan  yang  ada  hubungannya  dengan  objek  masalah  yang akan diteliti.
Bahan-bahan  hukum  diperoleh  dengan  cara  mengumpulkan  bahan  hukum  dengan  cara  studi kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Surat Wasiat atau Testament
Dalam  profesinya  kepada  orang  yang  memerlukan  bantuannya  semua  notaris  berkewajiban melaksanakan  kewenangannya  dengan  penuh  tanggung  jawab  untuk  melayani  kepentingan  orang yang  memerlukan  bantuan  atau  klien  yang  membutuhkan  jasanya.  Seperti  yang  sudah  diketahui masyarakat  salah  satu  tugas  dari  profesi  Notaris  yaitu  untuk  menyampaikan  nasihat  hukum  dan penyuluhan  tentang  Perundang-Undangan  kepada  pihak  atau  klien  yang  bersangkutan.  Selain membuat perjanjian seperti perjanjian jual beli. Kewenangan notaris yang lain adalah membuat akta wasiat.  Notaris  juga  harus  memperhatikan  keabsahan  surat  wasiat  yang  dibuat  sebagai  akta  otentik serta  kecakapan  dari  para  pihak  yang  membuat  atau  mengajukan  wasiat  tersebut,  jika  yang mengajukan wasiat tidak cakap maka wasiat tersebut dapat dibatalkan.
Para Notaris dapat menyusun daftar akta yang berhubungan atau yang berkaitan dengan surat wasiat  menurut  urutan  pembuatannya  tersebut  tiap  bulannya.  Wewenang  ini  sangat  penting  agar memberikan  perlindungan  kepada  para  pihak  itu  sendiri.  Dimana  dan  kapanpun  bisa  dilakukan penelusuran  atau  pengecekan  keaslian  surat  wasiat  yang  sudah  ditulis  dan  disahkan  oleh  Notaris. Dalam pembuatannya, surat wasiat yang dibuat dan disahkan oleh Notaris harus dilaporkan ke Seksi Daftar  Pusat  Surat  Wasiat,  baik  itu  akta  wasiat  terbuka,  akta  wasiat  tertulis,  ataupun  akta  wasiat tertutup.  Namun,  apabila  surat  wasiat itu tidak  dilaporkan,  yang  akan  terjadi  pada  wasiat itu  sendiri adalah tidak akan berlaku sah. Pada akta wasiat yang tertulis, jika pembuat akta wasiat masih hidup, Notaris yang menyimpan surat itu terlebih dahulu.
Menyampaikan akta wasiat tersebut harus memenuhi peraturan yang disesuaikan sesuai kolom yang diajukan oleh Daftar Pusat Wasiat (DPW). Apabila dikosongkan satu kolom  saja, maka artinya sudah berbeda atau tidak jelas. selain itu, notaris juga mempunyai kewajiban supaya menyampaikan isi  wasiat  seseorang  pada  lima  hari  pada  minggu  pertama  setiap  bulannya.  Jika  notaris  tidak melaporkannya, maka wasiat tersebut tidak berlaku sah sebagai akta otentik, atau dengan arti akta lain hanya  berlaku  sebagai  akta  di  bawah  tangan  bagi  pembuatnya,  bahkan  dapat  diputuskan  batal  demi hukum. Hal ini sesuai dengan isi dari ketentuan dalam pasal 84 dan pasal 85 UUJN.
Salah  satu  syarat  yang  terpenting  dari  wasiat  adalah  bahwa  itu  dapat  dicabut  kembali.  Si pembuat  wasiat  dapat  mencabut  kehendak  terakhirnya  seluruhnya  atau  sebagian  saja.  Pencabutan suatu  surat  wasiat  adalah  suatu  tindakan  dari  pewaris  yang  meniadakan  wasiat  sebagai  pernyataan yang paling akhir (Aprilianti dan Idrus, 2015: 96).
2. Tugas  dan  Wewenang  Notaris  apabila  Terjadi  Pelaksanan  Surat  Wasiat  atau  jika  Terjadi Pencabutan Surat Wasiat
Pada  pencabutan  surat  wasiat,  pembuat  wasiat  mendatangi  notaris  untuk  mengatakan  bahwa  ia sebagai pembuat wasiat akan mencabut surat wasiat terdahulu. Jadi, notaris itu sendiri akan langsung membuatkan akta wasiat baru yang isinya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembuat dimana isi  di  dalamnya  dicantumkan  klausul  tentang  pencabutan  surat  wasiat  yang  dahulu  oleh  si  pembuat wasiat. Klausul pencabutan akta wasiat yang tertulis dalam akta wasiat yang baru bunyinya: Sebagai pewaris, saya mencabut atau menarik dan menyatakan tidak berlakunya semua surat wasiat atau surat lainnya yang mempunyai kekuatan yang sama dengan surat wasiat yang telah saya buat sebelum ini, dengan tidak ada pengecualian.
Alasan-alasan bagi pewaris untuk mencabut kembali testamentnya, umumnya disebabkan oleh:
1. Yang  menerima  testament  telah  menolak  sesuatu  yang  diwariskan  atau  yang  diberikan  oleh pewaris atau si pembuat testament.
2. Yang menerima testament meninggal lebih dahulu dari pewaris atau si pembuat testament.
3. Yang  menerima  testament  mendapat  hukuman  karena  ingin  membunuh  si  pembuat  testament atau si pewaris,
4. Yang menerima testament sudah memalsukan atau melenyapkan testament atau yang menerima testament  sudah  memaksa  pewaris  dengan  keras  melarang  pembuat  testament  mengubah  atau mencabut testament.
5. Sesuatu  yang  ditunjuk  pada  testament  sudah  musnah  atau  hilang  pada  waktu  pewaris  atau  si pembuat testament masih hidup.
Jika  terjadi  pencabutan  wasiat,  Notaris  wajib  melaporkan  kepada  DPW.  Jika  tidak,  orang tersebut  membuat  surat  wasiat  lagi  tanpa  mencabut  surat  wasiat  yang  terdahulu.  Jadi,  surat  wasiat yang  berlaku  adalah  surat  wasiat  yang  terdahulu  bukan  yang  baru.  Oleh  karena  itu,  notaris  harus selalu memantau apa keinginan dari pemberi wasiat serta perkembangan surat wasiat yang dibuatnya.
Selain  pencabutan,  gugurnya  suatu  wasiat  diatur  dalam  pasal  997  KUHPerdata.  Jika  suatu pemberian  barang  dalam  wasiat  diikuti  suatu  syarat  yang  kelengkapannya  didasarkan  dari  suatu kondisi  yang  tidak  dapat  dipastikan  akan  terjadi  serta  ahli  waris  yang  diberi  barang  tersebut selanjutnya meninggal sebelum ada peristiwa, maka  penghibahan itu  tidak berlaku (vervallen), yang berarti gugur.
Apabila  notaris  lalai  dalam  melakukan  tugasnya  terkait  akta  wasiat  maka  dapat  merugikan pemberi  wasiat  maupun  penerima  wasiat,  dan  notaris  dapat  dituntut  di  pengadilan  oleh  pihak  yang merasa  dirugikan.  Notaris  tersebut  dapat  dijatuhi  sanksi  berupa  peringatan  tertulis,  pemberhentian sementara,  pemberhentian  dengan  hormat,  dan  bisa  sampai  dengan  pemberhentian  dengan  tidak hormat.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang diuraikan di atas, ada beberapa simpulan yang dapat dibuat, yaitu:  pertama,  Notaris  berwewenang  menyusun  daftar  akta  yang  berhubungan  dengan  wasiat menurut  urutan  waktu  pembuatan  akta  setiap  bulannya.  Notaris  juga  wajib  menyampaikan  seluruh akta yang dibuat dan disahkannya ke Seksi DPW serta BHP seperti akta wasiat terbuka, akta wasiat tertulis,  ataupun akta  wasiat  tertutup.  Selain  itu,  Notaris  berwenang  menyimpan  akta  wasiat sebagai arsip  baik  yang  tertulis  ataupun  akta  wasiat  tertutup  dan  berhak  dan  wajib  melaporkan  akta  wasiat kepada  Balai  Harta  Peninggalan  pada  daerah  dimana  Notaris  itu  bertugas.  Kedua,  jika  si  pembuat wasiat merubah isi dari akta wasiatnya, maka Notaris harus melaporkan ke Daftar Pusat Wasiat. Jika tidak,  perubahan  pada  akta  wasiat  tidak  akan  berlaku  mengikat  para  pihak.  Jadi,  yang  berlaku mengikat akta wasiat terdahulu bukan yang baru. Notaris harus selalu memantau perkembangan surat wasiat  yang  dibuat  di  hadapannya  agar  selalu  dapat  memperbaharui  informasi  baik  dari  pewaris maupun  ahli  waris itu sendiri  agar tidak  terjadi  salah  paham  antara  Notaris dengan  para  pihak  yang bersangkutan.

## 2. Saran
Ada beberapa saran yang perlu disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini, yaitu: pertama, Notaris diharapkan  agar  dalam  bertugas  terutama  dalam  pembuatan  dan  pengesahan  akta  wasiat  lebih berpedoman  pada  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  para  pihak  agar  akta  wasiat  berlaku  sah  dan mengikat para pihak di hadapan hukum sebagai akta otentik. Kedua, Notaris diwajibkan selalu sigap
mengikuti  perkembangan  akta  wasiat  yang  dibuat,  baik  perbaikan,  perubuhan  ataupun  pencabutan. Selain  itu,  Notaris  diwajibkan  melaporkan  akta  wasiat  yang  disimpan  oleh  penerima  dan  terus memantau berita mengenai berita kematian yang ada kaitannya dengan akta yang dibuat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA
Adjie, H. (2015). Kompilasi Persoalan Hukum dalam Praktek Notaris dan PPAT . Jogjakarta: Liberty. Lay, J. (2019). Kedudukan Surat Wasiat (Testament) sebagai Bukti Kepemilikan yang Sah Menurut Pasal 875 KUKPerdata. Lex Privatum , 7 (3), 127–134. Marzuki, P. M. (2010). Penelitian Hukum (6th ed.). Jakarta: Kencana Peranada Media Group. Pitlo. (1986). Pembuktian dan Daluarsa . Jakarta: Internusa.
Prastuti, M. T. M. (2006). Peran dan Tanggung Jawab Notaris atas Akta Wasiat (Testament Ackte) yang Dibuat di Hadapannya (Universitas Diponegoro).
Sanjaya, U. H. (2018). Kedudukan Surat Wasiat terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagikan kepada Ahli Waris. Jurnal Yuridis , 5 (1), 67–97. Soekanto, S. (1981). Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. Subekti, R. (1998). Pokok-Pokok Hukum Perdata (10th ed.). Jakarta: PT. Inter Masa. Towidjojo, R. (2019). Kedudukan Pelaksana Wasiat atau Testament Menurut Kitab Undang-Undang KUH Perdata. Lex Crimen , 6 (5), 28–35.
Wijaya, M. (2014). Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion , 2 (5), 106–114.