Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Kerugian Karena Tidak Terpenuhinya Hak- Hak  Konsumen Atas Informasi Yang Benar Dalam Rahasia Dagang
Fitriah
Fakultas Hukum Universitas Palembang e-mail: Fitriah241171@yahoo.com

## ABSTRACT
The purpose of doing business is to achieve maximum profit so that business actors try to win the competition even though it is done through ways that are contrary to ethics and law so that not only other business actors are harmed but also consumers. Trade Secret that is part of the Right of Wealth Intellectual property is an exclusive right for the owner or recipient of the right to enjoy the economic benefits of information that is not publicly known in the field of technology and business. The owner of the Trade Secret as an entrepreneur has the right to conceal the information of such economic value to anyone including the consumer. But on the other hand under the Consumer Protection Act (UUPK), the consumer has the right to correct information on the goods it receives. The settlement of the dispute due to the non-fulfillment of the  consumer  right  on  the  correct  information  about  the  goods  may  occur  due  to  two possibilities,  namely:  with  consumers  who  violate  UURD  for  seeking  the  correct  information about the product of the goods it receives by committing an act against the law. And disputes related  to  business  actors  who  violate  UUPK  because  they  do  not  provide  the  correct information  about  the  goods  being  produced  and  marketed.  In  the  case  of  a  dispute  due  to  a business  actor  who  does  not  provide  correct  information  about  the  goods  produced  and marketed, in accordancewith UUPK, any consumer or aggrieved consumer group may by suing a  businessactor  through  an  agency  in  charge  of  resolving  disputes  between  consumers andbusiness actors.
Keywords: Dispute; Consumer; Loss; Trade Secret

## ABSTRAK
Tujuan  berbisnis  adalah  untuk  mencapai  keuntungan  yang  sebesar-besarnya  sehingga pelaku usaha berusaha untuk memenangkan persaingan tersebut meskipun dilakukannya melalui cara-cara yang bertentangan dengan etika dan hukum sehingga tidak hanya pelaku usaha lainnya yang  dirugikan  tetapi  juga  konsumen.Rahasia  Dagang  yang  merupakan  bagian  dari  Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak ekslusif bagi pemilik atau penerima hak untuk menikmati keuntungan secara ekonomi atas informasi yang tidak diketahui oleh umum dibidang teknologi dan bisnis.. Pemilik Rahasia Dagang sebagai pelaku usaha mempunyai hak untuk merahasiakan informasi yang bernilai ekonomi tersebut terhadap siapapun termasuk konsumen. Namun dilain pihak  menurut  Undang-undang  Perlindungan  Konsumen,  (UUPK),  konsumen  mempunyai  hak atas informsi yang benar terhadap barang yang diterimanya. Penyelesaian sengketa karena tidak terpenuhinya hak konsumen atas informasi yang benar tentang barang dapat terjadi karena dua kemungkinan, yaitu : Sengketa yang berkaitan dengan konsumen yang melakukan pelanggaran UURD  karena  mencari  informasi  yang  benar  tentang  produk  barang  yang  diterimanya  dengan melakukan perbuatan melawan hukum. Dan sengketa yang berkaitan dengan pelaku usaha yang melanggar  UUPK  karena  tidak  memberikan  informasi  yang  benar  tentang  barang  yang dproduksi  dan  dipasarkan.  Dalam  kaitan  dengan  sengketa  karena  pelaku  usaha  yang  tidak memberikan  informasi  yang  benar  tentang  barang  yang  diproduksi  dan  dipasarkannya,  sesuai UUPK,  maka  setiap  konsumen  atau  kelompok  konsumen  yang  dirugikan  dapat  dengan  cara menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikansengketa  antara konsumen dan pelaku usaha.
Kata Kunci: Sengketa; Konsumen; Kerugian; Rahasia Dagang
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dengan  terbukanya  pasar nasional  sebagai  akibat  dari  proses globalisasi  ekonomi  harus  tetap
menjamin mutu, jumlah, dan keamanan barang yang diperolehnya  di  pasar,  dan  untuk meningkatkan  harkat  dan  martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku  usaha  yang  bertanggung jawab, melalui kesadaran konsumen dalam  menentukan  haknya,  antara lain  atas  informasi  yang  benar tentang  produk  suatu  barang  yang diterimanya.
Ketentuan  Pasal  27  ayat  (2) UUD  1945  menjelaskan  bahwa “tiap-tiap  warga  Negara  berhak untuk  memperoleh  kehidupan  yang layak  bagi  kemanusiaan”.  Hal  ini berarti  perlu  penyediaan  produk barang  yang  cukup  dengan  kualitas baik agar setiap warga Negara dapat hidup  yang  layak  untuk  menjamin kesejahteraannya.
Persaingan yang ketat dalam
dunia usaha /bisnis dapat mengubah perilaku pelaku usaha untuk melakukan  persaingan  usaha  tidak sehat yang berkaitan dengan produk barang  yang  dihasilkannya.  Hal  ini mengingat  tujuan  berbisnis  adalah untuk  mencapai  keuntungan  yang sebesar-besarnya  sehingga  pelaku usaha berusaha untuk memenangkan  persaingan  tersebut meskipun  dilakukannya  melalui cara-cara yang bertentangan dengan etika  dan  hukum  sehingga  tidak hanya  pelaku  usaha  lainnya  yang dirugikan tetapi juga konsumen.
Berkaitan  dengan  hal  itu, maka  konsumen  perlu  dilindungi secara  hukum  dari  kemungkinan kerugian  yang  dialaminya  karena praktik  bisnis  tidak  sehat  tersebut. Untuk  itulah  perlu  ketentuan  yang mengatur  informasi  yang  benar tentang  produk  barang,  pengaturan
tentang  akibat  hukumnya  apabila konsumen  di  rugikan  terhadap produk  barang  karena  informasi yang  tidak  benar,  dan  ketentuan penyelesaian sengketa yang efektif.
Rahasia Dagang yang merupakan bagian dari Hak Kekayaan  Intelektual  merupakan hak  ekslusif  bagi  pemilik  atau penerima  hak  untuk  menikmati keuntungan  secara  ekonomi  atas informasi  yang tidak diketahui oleh umum  dibidang  teknologi  dan bisnis.  Pentingnya  Rahasia  Dagang adalah  untuk  memajukan  industri yang mampu bersaing dalam
lingkup  perdagangan  nasional  dan internasional, sehingga tercipta iklim  yang  mendorong  kreasi  dan inovasi masyarakat.
Pemilik  Rahasia  Dagang sebagai  pelaku  usaha  mempunyai hak  untuk  merahasiakan  informasi yang  bernilai  ekonomi  tersebut terhadap siapapun termasuk konsumen.  Namun  dilain  pihak menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, (UUPK),konsumen mempunyai hak atas  informsi  yang  benar  terhadap barang  yang  diterimanya  berkaitan dengan  metode  produksi,  metode pengolahan,  dan  metode  penjualan melalui  perjanjian  pengalihan  hak dengan pelaku usaha.
B.   Permasalahan
Berdasarkan  uraian  di atas, maka peneliti tertarik megangkat permasalahan Bagaimanakah penyelesaian
sengketa  akibat  kerugian  karena tidak  terpenuhinya    hak  konsumen atas  informasi  yang  benar  tentang barang ?

## C. Metodologi
Penelitian ini adalah penelitian  hukum  normatif,  yaitu
penelitian  yang  menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis permasalahan. Penelitian tersebut berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, yang terdiri dari bahan hukum  primer  berupa  Perundang- undangan  yang  berhubungan  dengan permaslahan  serta  bahan  hukum sekunder yang memberikan penjelasan  mengenai  bahan  hukum primer berupa karya ilmiah yang ada relevansinya dengan
masalah- masalah yang akan diteliti.
II. PEMBAHASAN Globalisasi  dan  perdagangan bebas  yang  didukung  oleh  kemajuan teknologi telekomunikasi dan infomatika  telah  memperluas  ruang gerak  arus  transaksi  barang  dan/atau jasa  melintasi  batas-batas  wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang, ditawarkan bervariasi  baik  produksi  luar  negeri maupun  produksi  dalam  negeri. Terjadinya  interaksi  antar  pelaku ekonomi  yang  berbeda  negara  dan system hukumnya membawa konsekuensi  antara  lain  produk barang dan/atau jasa semakin beraneka  ragam,  baik  produk  ekspor maupun  impor. 1 Konsumen  dapat dibedakan dalam tiga batasan yaitu :
1. Konsumen
komersial
( commercial consummer ), adalah setiap  orang  yang  mendapatkan barang  dan  /atau  jasa  yang digunakan  untuk  memproduksi barang  dan  /jasa  lain  dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
2. Konsumen  antara (intermediate consumer ),  adalah  setiap  orang
yang mendapatkan barang dan/jasa  yang  digunakan  untuk memperdagangkan  kembali  juga
1 / Yusuf Shopie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya, PT. Citra Aditya Bakti, Band ung, 2000, hal. 235.
dengan tujuan mencari keuntungan. 3. Konsumen akhir (ultimate consummer/end), adalah  setiap orang  yang  mendapatkan  dan menggunakan  barang  dan/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan  kehidupan  pribadi, keluarga, orang lain dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk  diperdagangkan  kembali atau menarik keuntungan kembali. Dalam  UU  No.  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal  3),  disebutkan  bahwa  tujuan perlindungan konsumen adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesadaran,
kemampuan,  dan  kemandirian konsumen untuk melindungi diri. 2. Mengangkat  harkat  dan  martabat konsumen dengan cara menghindarkannya  dari  ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen  dalam  memilih,  dan menuntut   hak-   haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung
unsur        kepastian  hukum  dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Sebagai pemakai barang/jasa, konsumen memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan tentang hak-hak
konsumen  sangat  penting  agar  orang bisa  bertindak  sebagai  konsumen yang  kritis  dan  mandiri.  Tujuannya, jika  adanya  tindakan  yang  tidak  adil terhadap  dirinya,  ia  secara  spontan menyadari  akan  hal  itu.  Konsumen kemudian  bisa  bertindak  lebih  jauh untuk  memperjuangkan  hak-haknya. Dengan  kata  lain,  ia  tidak  hanya tinggal  diam  saja  ketika  menyadari
bahwa  hak-haknya  telah  dilanggar oleh pelaku usaha.
Intervensi  Pemerintah  sangat
dibutuhkan  dalam  pembangunan demi untuk menegakkan dan menetapkan  peraturan  perundang- undangan  dalam  bidang  ekonomi. Dalam  hal  pentingnya  intervensi pemerintah terkait dengan perlindungan konsumen, yakni:
1. Dalam masyarakat modern, produsen  menawarkan  berbagai jenis  produk  yang  diproduksi secara massal.
2. Hasil  produksi  dengan  cara massal  dan  teknologi  canggih potensial  bagi  munculnya  resiko produk cacat, dan tidak memenuhi standar bahkan berbahaya yang dapat merugikan konsumen.
3. Hubungan  antara  konsumen  dan produsen  berada  pada  posisi yang tidak seimbang.
4. Adanya persaingan yang sempurna. Berdasarkan UU Perlindungan  konsumen  Pasal  4, hak-hak konsumen sebagai berikut: 1.  Hak  atas  kenyamanan,  keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi         barang/jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan  barang/jasa  sesuai dengan  nilai  tukar  dan  kondisi serta jaminan yang dijanjikan .
3.  Hak  atas  informasi  yang  benar, jelas  dan  jujur  mengenai  kondisi dan jaminan barang/jasa.
4.  Hak  untuk  didengar  pendapat keluhannya  atas  barang/jasa  yang digunakan.
1. .Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan  konsumen  secara patut. 2. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
3. Hak  untuk  diperlakukan  atau dilayani  secara  benar  dan  jujur serta tidak diskrimainatif. 4. Hak untuk mendapatkan kompensasi,  ganti  rugi,  atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian  atau  tidak  sebagaimana mestinya. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan  peraturan  perundang- undangan lainnya. 1.  Menumbuhkan  kesadaran  pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan  bertanggung  jawab  dalam berusaha. 2. Meningkatkan kualitas barang/jasa yang menjamin kelangsungan  usaha      produksi barang  dan  jasa,  kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
Disamping  hak-hak  dalam  pasal 4  juga  terdapat  kewajiban  konsumen Sesuai      dengan  Pasal  5  Undang- undang  Perlindungan  Konsumen, Kewajiban Konsumen adalah :
1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian  atau  pemanfaatan barang  dan/atau  jasa,  demi keamanan dan keselamatan;
2.   Beritikad baik  dalam melakukan
transa ksi pembe lian barang dan/at au jasa; 3.    Membayar  sesuai  dengan  nilai tukar yang disepakati; 4.   Mengikuti  upaya  penyelesaian hukum sengketa perlindungan
konsumen    secara patut.
Pengaturan hukum perlindungan konsumen  merupakan  bagian  yang tidak  terpisahkan  dari  pembangunan hukum dan sebagai komponen integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan pilar pilar negara hukum.  Dalam kurun waktu tersebut hukum  hanya  dijadikan  sebagai  alat untuk  mempertahankan  kekuasan, dan  kepentingan  golongan.  Hukum harus  dikembalikan  pada  fungsi  dan perannya  karena  sudah  menjadi tuntutan masyarakat dan perkembangan demokrasi di Indonesia  sejak  bergulirnya  era reformasi. Seiring dengan berkembangnya dunia usaha perdagangan dan industri serta tumbuhnya konsumerisme global dan upaya penciptaan keadilan social dan ekonomi, maka lahirlah konsumerisme  sebagai  paham  yang membela  hak-hak  konsumen  yang berkembang seiring dengan perkembangan  dunia  usaha.  Fakta menunjukkan bahwa konsumen adalah  pihak  yang  lemah,  yang membutuhkan  perlindungan  hukum. Apabila  ditelusuri  dengan  mengkaji lebih  lanjut  tentang  karaktristik sengketa konsumen ( consumer disputes ) dapat di identifikasi sebagai
berikut:
1. Sengketa  konsumen  lahir  dari tidak adanya keseimbangan kedudukan  antara  pihak  pelaku usaha dan konsumen. Ketidakseimbangan  kedudukan inilah yang seringkali menyulitkan  konsumen  untuk berjuang  sendiri dalam meyelesaikan sengketa yang dihadapinya, sekalipun hak-
haknya secara yuridis dilindungi oleh undang-undang.
2. Kondisi social ekonomi konsumen pada umumnya adalah  miskin  (  kecuali  mereka
adalah  konsumen  mobil  mewah, real  estate, atau peralatan rumah tangga  yang  mahal).  Daya  beli yang pas-pasan  jelas tidak memungkinkan bagi mereka untuk mendapatkan bantuan hukum ( melalui lawyer ). Hambatan  psikologis  ada  pada mereka untuk memasuki prosedur hukum formal, disamping  adanya  sinyalemen “banyak  lawyer”  yang  tidak cukup familier dengan persoalan-persoalan yang dihadapi mayarakat miskin. Pada  akhirnya  bantuan  hukum lebih  didominasi  oleh  kasus- kasus criminal, perkawinan, ketimbang kasus-kasus konsumen. 3. Pemberian  ganti  rugi  yang  lebih spisifik juga sekaligus merupakan  “ kritik ”  atas  dunia peradilan formal yang cenderung  tidak  efektif.  Dengan demikian  penyelesaian  sengketa konsumen melalui
pengadilan  tidak  cocok,  karena sangat  formal,  lama,  berbelit- belit,  dan  mahal.  Gambaran peradilan  formal  yang  demikian itulah  yang  jelas  tidak  cocok sebagai media penyelesaian sengketa  konsumen.  Gambaran prosedur  peradilan  yang  formal, mahal  dan  berbelit-belit,  bukan hanya  terdapat  di  negara-negara berkembang  saja.  Akan  tetapi dalam  beberapa  kasus  besar yang  menyangkut  kerugian  dan banyaknya  korban,  barangkali, peradilan  adalah  tempat  yang pas  untuk  penyelesaian  masalah tersebut,  karena  aspek  kepastian hukum  seringkali  masih  dinilai banyak  pihak  sebagai  suatu kelebihan dari dunia litigasi. Oleh  karena  itu,  yang dibutuhkan dalam sengketa konsumen adalah media
penyelesaian sengketa yang cepat,  sederhana  (tidak  formal) dan murah. Apalagi sekarang ini penggantian kerugian yang efektif  sudah  menjadi  salah  satu hak dasar konsumen. Tujuan perlindungan konsumen  dalam  pasal  3  UUPK (butir  c  dan  d)  tegas  menyatakan bahwa  perlu  adanya  peningkatan pemberdayaan konsumen dalam memilih,  menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen, serta upaya menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan  keterbukaan  informasi  serta akses untuk mendapatkan informasi.Dari  fenomena  tersebut muncul  ekspektasi  agar  hukum dapat  ditegakkan  secara  kokoh  dan konsisten,  karena  ketidak  pastian hukum  dan  kemerosotan  wibawa hukum  akan melahirkan krisis hukum. Terwujudnya supremasi hukum menghendaki komitmen seluruh  komponen  bangsa  yang  taat pada  hukum.  Ketaatan  ini  juga mewajibkan  kepada  aparat  penegak hukum  untuk  menegakkan  dan menjamin  kepastian  hukum  yang berintikan  keadilan  dan  kebenaran. Pengaturan hukum tentang perlindungan konsumen akan terlihat  hasilnya  apabila  aparatur hukum,  (dalam  hal  ini  BPSK)  baik mulai  dari  perancangan  hukumnya serta masyarakat, hingga ke penegak hukumnya bisa menunjukan perannya masing-masing. Penyelesaian sengketa karena tidak terpenuhinya hak konsumen  atas  informasi  yang  benar tentang  barang  dapat  terjadi  karena dua kemungkinan, yaitu :
1. Sengketa  yang  berkaitan  dengan konsumen yang melakukan
pelanggaran UURD karena
mencari  informasi  yang  benar tentang  produk  barang  yang
diterimanya  dengan  melakukan perbuatan melawan hukum.
2. Sengketa  yang  berkaitan  dengan pelaku  usaha  yang  melanggar UUPK karena tidak memberikan informasi  yang  benar  tentang barang  yang  dproduksi  dan dipasarkan.
Berdasarkan  Pasal  14  UURD
,  seseorang  dianggap  melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang  tersebut  dengan  cara  yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. Hal  ini  dilakukan  oleh  konsumen karena ketidakpuasan terhadap produk  barang  yang  diterimanya, sehingga ia berusaha mencari informasi yang benar tentang produk barang  yang  diterimanya.  Perbuatan konsumen  yang  mungkin  dapat dilakukan adalah mendapatkan informasi  tentang  produk  barang dengan cara melakukan kolusi dengan  karyawan  pelaku  usaha. Dengan  demikian  karyawan  tersebut melakukan wanprestasi karena mengingkari kesepakatan atau mengingkari  kewajiban  tertulis  atau tidak  tertulis  untuk  mejaga  Rahasia Dagang yang bersangkutan.
Konsumen dapat melakukan pencarian  informasi  tentang  produk barang yang  diterimanya  tanpa melakukan perbuatan melawan hukum  (Pasal  13  huruf  a  UURD) yaitu  dengan  cara  menggugat  pelaku usaha untuk meginformasikan tentang  produk  barang  karena  untuk kepentingan kesehatan, atau
keselamatan  masyarakat  dan/atau menggunakan  Pasal  13  huruf  b UURD melakukan tindakan rekayasa ulang  atas  produk  yang  dihasilkan dan  penggunaan  Rahasia  Dagang milik  orang  lain  yang  dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan  lebih  lanjut  produk yang bersangkutan.
Dalam  hal  segketa  pelaku usaha    yang  tidak  memberikan informasi  yang  benar  tentang  barang yang diproduksinya atau dipasarkannya  sesuai  UUPK,  maka setiap  konsumen  atau  kelompok konsumen  yang  dirugikan  dengan cara menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Pasal  23  UU  No.  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen  (“UUPK”)  mengatur bahwa  konsumen  dapat  mengajukan gugatan  pada  pelaku  usaha  melalui badan penyelesaian sengketa
konsumen  atau  ke  badan  peradilan.
Kemudian, menurut pasal 52 UUPK, salah  satu  kewenangan  dari  Badan Penyelesaian  Sengketa  Konsumen (“BPSK”) adalah menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Jadi, penyelesaian  sengketa  konsumen melalui BPSK tidak perlu persetujuan  kedua  belah  pihak  untuk memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa. Berkaitan  hal  di  atas,  pasal 45  UUPK  memang  menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen  dapat  ditempuh  melalui pengadilan  atau  di  luar  pengadilan berdasarkan  pilihan  sukarela  para pihak  yang  bersengketa.  Namun,  ini tidak  berarti  dalam  mengajukan gugatan  harus  telah  disetujui  dahulu oleh  para  pihak.  Menurut  penjelasan pasal 45, ini artinya dalam penyelesaian  sengketa  konsumen tidak menutup kemungkinan penyelesaian  damai  oleh  para  pihak yang  bersengketa.  Pada  setiap  tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Jadi, pengajuan  gugatannya  tidak  harus
atas  persetujuan  para  pihak,  tetapi para  pihak  dapat  bersepakat  untuk memilih perdamaian untuk penyelesaian sengketanya. Lain halnya dengan penyelesaian  sengketa  BPSK  yang melalui  cara  konsiliasi  atau  mediasi atau  arbitrase.  Menurut  pasal  52 huruf  (a)  UUPK,  BPSK  berwenang untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian  sengketa  konsumen melalui  mediasi  atau  arbitrase  atau konsiliasi.
Mengenai mediasi, arbitrase dan konsiliasi ini kemudian diatur  lebih  lanjut  dalam  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik IndonesiaNomor 350/Mpp/Kep/12/2001 Tahun 2001tentangPelaksanaan  Tugas  dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“Kepmen Perindag  350/2001”).  Menurut  pasal 4 ayat (1) Kepmen Perindag 350/Mpp/Kep/12/2001,  penyelesaian sengketa  konsumen  oleh  BPSK melalui  cara  konsiliasi  atau  mediasi atau  arbitrase  dilakukan  atas  dasar pilihan  dan  persetujuan  para  pihak yang  bersangkutan.  Jadi,  yang  perlu persetujuan para pihak adalah apabila penyelesaian  sengketa  konsumen  di
BPSK dilakukan dengan cara mediasi/konsiliasi/arbitrase. Konsumen dapat
menggugat  pelaku  usaha  ke  BPSK atau  ke  badan  peradilan.  Namun, dalam  hal  sengketa  itu  bukan kewenangan  BPSK,  Ketua  BPSK dapat menolak permohonan penyelesaian  sengketa  konsumen  ( pasal 17 Kepmen Perindag 350/2001).  Dalam  hal  telah  ada perjanjian  antara  pelaku  usaha  dan konsumen mengenai forum
penyelesaian  sengketa,  maka  sudah seharusnya  para  pihak  tunduk  pada klausula  tersebut.  Ini  mengacu  pada pasal  1338  Kitab  Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
bahwa  perjanjian  yang  dibuat  secara sah  mengikat  para  pihaknya  sebagai undang-undang.  Oleh  karena  itu, seharusnya  penyelesaian  sengketa dilakukan berdasar kesepakatan awal.
Pasal  52  huruf  g  UUPK memang  memberikan  kewenangan pada BPSK untuk memanggil pelaku usaha  yang  diduga  telah  melakukan pelanggaran  terhadap  perlindungan konsumen.  Akan  tetapi,  BPSK  tidak diberikan kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap  pelaku  usaha  tersebut. Meski demikian, BPSK bisa meminta  bantuan  penyidik  untuk menghadirkan  pelaku  usaha  yang tidak  bersedia  memenuhi  panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen  (lihat  pasal  52  huruf  i UUPK).  Jadi,  BPSK  tidak  memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan paksa, tetapi BPSK bisa meminta  bantuan  pada  penyidik untuk  menghadirkan  pelaku  usaha. Penyidik  di  sini  mengacu  pada Pejabat  Polisi  Negara  Republik
Indonesia  dan  Pejabat  Pegawai Negeri  Sipil  tertentu  di  lingkungan instansi  pemerintah  yang  lingkup tugas  dan  tanggung  jawabnya  di bidang perlindungan konsumen (lihat pasal 59 ayat [1] UUPK)
Dalam  hal  pelaku  usaha  tetap  tidak memenuhi  panggilan  BPSK,  maka BPSK  dapat  mengadili  sengketa konsumen  tanpa  kehadiran  pelaku usaha.  Hal  ini  mengacu  pada pasal
36 Kepmen Perindag 350/2001, yaitu dalam  hal  pelaku  usaha  tidak  hadir pada hari persidangan I (pertama),majelis  hakim  BPSK  akan memberikan  kesempatan  terakhir kepada  pelaku  usaha  untuk  hadir pada  persidangan  II  (kedua)  dengan membawa alat bukti yang
diperlukan.  Jika  pada  persidangan  II
(kedua)  pelaku  usaha  tidak  hadir,
maka  gugatan  konsumen  dikabulkan
oleh  Majelis  tanpa  kehadiran  pelaku usaha.  Jadi,  dalam  hal  pelaku  usaha tidak  menghadiri  persidangan,  maka BPSK  dapat  mengabulkan  gugatan konsumen.  Adapun  putusan  BPSK sendiri adalah putusan yang final dan telah  mempunyai  kekuatan  hukum yang  tetap  (lihat  pasal  54  UUPK  jo pasal  42  ayat  [1]  Kepmen  Perindag 350/2001). Final artinya dalam badan penyelesaian  sengketa  konsumen tidak  ada  upaya  banding  dan  kasasi (lihat  penjelasan  pasal  54  ayat  [3] UUPK).  Putusan  BPSK  kemudian dapat dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri  di  tempat  konsumen  yang dirugikan  (lihat  pasal  42  ayat  [2] Kepmen Perindag 350/2001).

## III. PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan  uraian  di  atas, maka peneliti mengambil kesimpulan  yaitu:  Penyelesaian sengketa karena tidak terpenuhinya hak konsumen atas informasi  yang  benar  tentang barang      dalam  rahasia  dagang dapat terjadi karena dua kemungkinan, yaitu : 1.  Sengketa  yang  berkaitan dengan konsumen yang melakukan pelanggaran UURD karena mencari informasi  yang  benar  tentang produk barang yang diterimanya dengan melakukan perbuatan melawan hukum. 2.  Sengketa  yang  berkaitan dengan  pelaku  usaha  yang melanggar UUPK karena tidak  memberikan  informasi yang  benar  tentang  barang yang dproduksi dan dipasarkan. Seseorang  dianggap melanggar  Rahasia  Dagang pihak lain apabila ia memperoleh  atau  menguasai
Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Hal ini  dilakukan  oleh  konsumen karena ketidakpuasan terhadap  produk  barang  yang diterimanya, sehingga ia berusaha  mencari  informasi yang  benar  tentang  produk barang yang diterimanya. Dalam kaitan dengan sengketa karena pelaku usaha yang tidak memberikan informasi  yang  benar  tentang barang  yang  diproduksi  dan dipasarkannya, sesuai UUPK, maka  setiap  konsumen  atau kelompok  konsumen  yang dirugikan  dapat  dengan  cara menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa  antara  konsumen dan  pelaku  usaha.  Pasal  23 UU  No.  8  Tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen (“UUPK”) mengatur  bahwa  konsumen dapat  mengajukan  gugatan pada  pelaku  usaha  melalui badan  penyelesaian  sengketa konsumen  atau  ke  badan peradilan. B. Saran Pelaku usaha seharusnya memiliki kesadaran bahwa hubungan  yang dilakukan antara produsen dan konsumen merupakan hubungan yang sangat erat dan saling membutuhkan  sehingga  muncul kesetaraan  antara  pelaku  usaha dan  konsumen.  Oleh  karena  itu diharapkan  akan  adanya  saknsi yang tegas terhadap pelanggaran yang  dilakukan  oleh  pelaku usaha, sehingga hak dan kewajiban  konsumen  maupun
pelaku  usaha  dalam  UU  Nomor 8 Tahun 1999 dapat terpenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin  &  Zainal  Asikin.  2003. Pengantar  Metode  Penelitian  Hukum . Jakarta: PT. Grafindo Persada. Andi Hamzah. 1995. KUHP & KUHAP . Jakarta: PT. Rineka Cipta. Bambang Waluyo, 1991,Penelitian Hukum  dalam  Praktek,Jakarta,  Sinar Grafika, Eman  Suparman,  2004, Pilihan  Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial  Untuk    Penegakan Keadilan , Jakarta, tatanusa,
Imam  Masykoer  Ali.  2003. Bunga Rampai  Jaminan  Produk  Halal  di Negara Anggota Mabins . Jakarta.
John  Pieris  &  Wiwik  Sri  Widiarty.
2007. Negara  Hukum  dan Perlindungan            Konsumen: Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa .  Jakarta:  Pelangi
Cendekia.
Mohammad  Daud  Ali.  2005. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum
Islam di Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian  Hukum. Jakarta  :  Kencana Persada Media
Group. Soerjono  Soekanto.  2005. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press. Sudikno Mertokusumo. 2003. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) . Yogyakarta:
Liberty.
S.  Nasution,  1996, Metode  Penelitian Naturalistik-Kualitatif , Bandung Tarsito. Soerjono  Soekamto  dan  Sri  Mamudji, 1998, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan  Singka t,  Rajawali Pers.
Shidarta,  2004, Hukum  Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta, PT.Grasindo, Sudjana, Elisantris, 2016, Rahasia Dagang Dalam perspektif Perlindungan Konsumen , Bandung,CV Keni Media
Zulham,  2013, Hukum  Perlindungan Konsumen ,  Jakarta  Kencana Prenada media Group.