## SISTEM HUKUM DAN POSISI HUKUM INDONESIA

## Fajar Nurhardianto*

## Abstak
Dalam  suatu  sistem  yang  baik  tidak  boleh  terdapat  suatu pertentangan antara bagian-bagian. Selain itu juga tidak boleh terjadi  duplikasi  atau tumpang  tindih  diantara  bagian-bagian itu.  Suatu  sistem  mengandung  beberapa  asas  yang  menjadi pedoman dalam pembentukannya.Secara umum sistem hukum dibagi menjadi dua yaitu Eropa Kontinental (civil law system) dan  Angglo  Saxon (comman  law  system).  Civil law  system adalah bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem  hukum Civil  Law berupa  peraturan  perundang- undangan,  kebiasaan-kebiasaan,  dan  yurisprudensi.  Negara- negara penganut civil law menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara  penganut civil  law mempunyai  konstitusi  tertulis. comman  law  systema Sistem  hukum  anglo  saxon  merupakan suatu sistem hukum  yang didasarkan pada  yurispudensi,  yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem Hukum Anglo
Saxon  cenderung  lebih  mengutamakan  hukum  kebiasaan, hukum  yang  berjalan  dinamis  sejalan  dengan  dinamika masyarakat. Sedangkan  di  Indonesia  jika  dilihat  dari pengertian civil law system dan comman law system Indonesia menganut  kedua-duanya  senderung  ke civil  law  system tapi juga  pada  pelaksanaannya  masih  menggunakan comman  law system.

## Kata Kunci : Sistem, Hukum, Indonesia

## Pendahuluan
Sistem  berasal  dari  bahasa  Yunani  “systema”  yang  dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Prof.  Subekti,  SH  menyebutkan  sistem  adalah  suatu  susunan  atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian
Fajar Nurhardianto: SISTEM HUKUM DAN POSISI........
yang  berkaitan  satu  sama  lain,  tersusun  menurut  suatu  rencana  atau pola, hasil dari suatu penulisan untul mencapai suatu tujuan”. 1
Dalam  suatu  sistem  yang  baik  tidak  boleh  terdapat  suatu pertentangan  antara  bagian-bagian.  Selain  itu  juga  tidak  boleh  terjadi duplikasi atau tumpang tindih diantara bagian-bagian itu. Suatu sistem mengandung  beberapa  asas  yang  menjadi  pedoman  dalam pembentukannya. 2
Dapat  dikatakan  bahwa  suatu  sistem  tidak  terlepas  dari  asas- asas  yang  mendukungnya.  Untuk  itu  hukum  adalah  suatu sistem artinya  suatu  susunan  atau  tatanan  teratur  dari  aturan-aturan  hidup, keseluruhannya  terdiri  bagian-bagian  yang  berkaitan  satu  sama  lain. 3 Dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  hukum  adalah  kesatuan  utuh  dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu  sama  lain  saling  berhubungan  dan  berkaitan  secara  erat.  Untuk mencapai  suatu  tujuan  kesatuan  tersebut  perlu  kerja  sma  antara bagian-bagian  atau  unsur-unsur  tersebut  menurut  rencana  dan  pola tertentu. 4
Pembagian  Hukum  itu  sendiri di  golongkan  dalam  beberapa jenis :
1. Berdasarkan Wujudnya
Hukum  tertulis,  yaitu  hukum  yang  dapat  kita  temui  dalam bentuk  tulisan  dan  dicantumkan  dalam  berbagai  peraturan negara, Sifatnya kaku, tegas Lebih menjamin kepastian hukum Sangsi pasti karena jelas tertulis Contoh: UUD, UU, Perda. Hukum  tidak  tertulis,  yaitu  hukum  yang  masih  hidup  dan tumbuh  dalam  keyakinan  masyarakat  tertentu  (hukum  adat). Alam  praktik  ketatanegaraan  hukum  tidak  tertulis  disebut
1 Inu Kencana Syafiie, 2003, Sistem Adminitrasi Negara Republik Indonesia
(SANRI), Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 2
2 Ibid.
3 SF,  Marbun  dkk,  2001, Dimensi-dimensi  Pemikiran  Hukum  Administrasi Negara, Yogyakarta,UII Press. 21
4 Ibid.
konvensi Contoh: pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus. 5

## 2. Berdasarkan Ruang atau Wilayah Berlakunya
Hukum  lokal,  yaitu  hukum  yang  hanya  berlaku  di  daerah tertentu saja (hukum adat Manggarai-Flores, hukum adat Ende Lio-Flores, Batak, Jawa Minangkabau, dan sebagainya. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu (hukum Indonesia, Malaysia, Mesir dan sebagainya).
Hukum  internasional,  yaiu  hukum  yang  mengatur  hubungan antara  dua  negara  atau  lebih  (hukum  perang,  hukum  perdata internasional, dan sebagainya). 6

## 2. Berdasarkan Waktu yang Diaturnya
Hukum  yang  berlaku  saat  ini  (ius  constitutum);  disebut  juga hukum positif.
Hukum  yang  berlaku  pada  waktu  yang  akan  datang  (ius constituendum). Hukum asasi (hukum alam). 7
Perbandingan Sistem Hukum Indonesia
1. Sistem Hukum Eropa Kontinental (civil law system)
Sistem hukum ini berkembang di negara- negara Eropa daratan
dan  sering  disebut  sebagai  “Civil  Law”  yang  semula  berasal  dari kodifikasi  hukum  yang  berlaku  di  kekaisaran  romawi  pada  masa pemerintahan Kaisar justinianus abad VI sebelum masehi. 8
Sistem Civil  Law mempunyai  tiga  karakteristik,  yaitu  adanya kodifikasi,  hakim  tidak  terikat  kepada  presiden  sehingga  undang- undang  menjadi  sumber  hukum  yang  terutama,  dan  sistem  peradilan bersifat  inkuisitorial.  Karakteristik  utama  yang  menjadi  dasar  sistem
5 Sunaryati  Hartono,  1991, Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum Nasional, Bandung, Alumni, hlm. 32
6 Ibid. 7 Ibid.
8 Dedi Soemardi, 1997, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Indhillco.hlm. 73
Fajar Nurhardianto: SISTEM HUKUM DAN POSISI........
Hukum Civil  Law adalah  hukum  memperoleh  kekuatan  mengikat, karena  diwujudkan  dalam  peraturan-peraturan  yang  berbentuk undang-undang  dan  tersusun  secara  sistematik  di  dalam  kodifikasi. Karakteristik  dasar  ini  dianut  mengingat  bahwa  nilai  utama  yang merupakan  tujuan  hukum  adalah  kepastian  hukum.  Kepastian  hukum hanya  dapat  diwujudkan  kalau  tindakan-tindakan  hukum  manusia dalam  pergaulan  hidup  diatur  dengan  peraturan-peraturan  hukum tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut,  hakim  tidak  dapat  leluasa  menciptakan  hukum  yang mempunyai  kekuatan  mengikat  umum.  Hakim  hanya  berfungsi menetapkan  dan  menafsirkan  peraturan-peraturan  dalam  batas-batas wewenangnya.  Putusan  seorang  hakim  dalam  suatu  perkara  hanya mengikat para pihak yang berperkara saja ( Doktrins Res Ajudicata). 9
Karakteristik  kedua  pada  sistem Civil  Law tidak  dapat dilepaskan  dari  ajaran  pemisahan  kekusaan  yang  mengilhami terjadinya  Revolusi  Perancis.  Menurut  Paul  Scolten,  bahwa  maksud sesungguhnya  pengorganisasian  organ-organ negara  Belanda  adalah adanya  pemisahan  antara  kekuasaan  pembuatan  undang-undang, kekuasaan peradilan, dan sistem kasasi adalah tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya. Penganut sistem Civil  Law memberi  keleluasaan  yang besar  bagi  hakim  untuk memutus  perkara  tanpa  perlu  meneladani  putusan-putusan  hakim terdahulu.  Yang  menjadi  pegangan  hakim  adalah  aturan  yang  dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang. 10
Karakteristik  ketiga  pada  sistem  hukum Civil  Law adalah  apa yang  oleh Lawrence  Friedman  disebut  sebagai  digunakannya  sistem Inkuisitorial dalam peradilan. Di dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan  yang  besar  dalam  mengarahkan  dan  memutuskan  perkara; hakim  aktif  dalam  menemukan  fakta  dan  cermat  dalam  menilai  alat bukti. Menurut pengamatan Friedman, hakim di dalam sistem hukum Civil  Law berusaha  untuk  mendapatkan  gambaran  lengkap  dari
9 Ibid.
10 Jeremias  Lemek,  2007, Mencari  Keadilan:  Pandangan  Kritis  Terhadap Penegakan Hukum DiIndonesia. Jakarta, Galang Press. Hlm. 45
peristiwa  yang  dihadapinya  sejak  awal.  Sistem  ini  mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim. 11
Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum Civil  Law berupa  peraturan  perundang-undangan,  kebiasaan- kebiasaan,  dan  yurisprudensi.  Dalam  rangka  menemukan  keadilan, para  yuris  dan  lembaga-lembaga  yudisial  maupun  quasi-judisial merujuk  kepada  sumber-sumber  tersebut.  Dari  sumber-sumber  itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem hukum Civil Law adalah  peraturan  perundang-undangan.  Negara-negara  penganut civil law menempatkan  konstitusi  pada  urutan  tertinggi  dalam  hirarki peraturan  perundang-undangan.  Semua  negara  penganut civil  law mempunyai konstitusi tertulis. 12
Dalam  perkembangannya,  sistem  hukum  ini  mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan  hukum  yang  mengatur  kekuasaan  dan  wewenang penguasa/negara  serta hubungan-hubungan  antara  masyarakat  dan negara  (sama  dengan  hukum  publik  di  sistem  hukum  Anglo-Saxon). Hukum  Privat  mencakup  peraturan-peraturan  hukum  yang  mengatur tentang  hubungan  antara  individu-individu  dalam  memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya. 13
Sistem  hukum  ini  memiliki  segi  positif  dan  negatif.  Segi positifnya  adalah  hampir  semua  aspek  kehidupan  masyarakat  serta sengketa-sengketa  yang  terjadi  telah  tersedia  undang-undang/hukum tertulis,  sehingga  kasus-kasus  yang  timbul  dapat  diselesaikan  dengan mudah, disamping itu dengan telah tersedianya berbagai jenis hukum tertulis  akan  lebih  menjamin  adanya  kepastian  hukum  dalam  proses penyelesaiannya.  Sedang  segi  negatifnya,  banyak  kasus  yang  timbul sebagai  akibat  dari  kemajuan  zaman  dan  peradaban  manusia,  tidak tersedia  undang-undangnya.  Sehingga  kasus  ini  tidak  dapat
11 Ibid.
12 Soerojo Wignjodipoero, 1983, Pengantar dan Asas-asas Hukum adat, Jakarta,  Gunung Agung, hlm. 27-31
13 Ibid.
diselesaikan  di  pengadilan.  Hukum  tertulis  pada  suatu  saat  akan ketinggalan  zaman  karena  sifat  statisnya.  Oleh  karena  itu,  sistem hukum  ini  tidak  menjadi  dinamis  dan  penerapannya  cenderung  kaku karena  tugas  hakim  hanya  sekedar  sebagai  alat  undang-undang. Hakim tak ubahnya sebagai abdi undang-undang yang tidak memiliki kewenangan  melakukan  penafsiran  guna  mendapatkan  nilai  keadilan yang sesungguhnya. 14
2. Definisi sistem hukum anglo saxon (comman law system) Nama  lain  dari  sistem  hukum  Anglo-Saxon adalah “Anglo Amerika” atau Common Law ”. Merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara- negara  bekas  jajahannya. Kata  “Anglo  Saxon”  berasal  dari  nama bangsa  yaitu bangsa Angel-Sakson  yang pernah menyerang sekaligus menjajah  Inggris  yang  kemudian  ditaklukan  oleh  Hertog  Normandia, William.  William  mempertahankan  hukum  kebiasaan  masyarakat pribumi  dengan  memasukkannya  juga  unsur-unsur  hukum  yang berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental. 15
Nama  Anglo-Saxon,  sejak  abad  ke-8  lazim  dipakai  untuk menyebut  penduduk  Britania  Raya,  yakni  bangsa  Germania  yang berasal dari suku-suku Anglia, Saks, dan Yut. Konon, pada tahun 400 M  mereka  menyeberang  dari  Jerman  Timur dan  Skandinavia  Selatan untuk  menaklukkan  bangsa  Kelt,  lantas  mendirikan  7  kerajaan  kecil yang disebut Heptarchi. Mereka dinasranikan antara 596-655 M. 16
Sistem  hukum  anglo  saxon  merupakan  suatu  sistem  hukum yang didasarkan pada yurispudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu  yang  kemudian  menjadi  dasar  putusan  hakim-hakim selanjutnya.  Sistem  Hukum  Anglo  Saxon  cenderung  lebih mengutamakan  hukum  kebiasaan,  hukum  yang  berjalan  dinamis sejalan  dengan  dinamika  masyarakat.  Pembentukan  hukum  melalui lembaga  peradilan  dengan  sistem  jurisprudensi  dianggap  lebih  baik
14 Ibid.
15 Sunaryati  Hartono,  1991, Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum Nasional, Bandung, Alumni, hlm. 73
16 Handoyo,  Hestu  Cipto,  2009, Hukum  Tata  Negara  Indonesia. Yogyakarta, Universitas Atma Jaya. Hlm. 58
agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Sistem hukum ini diterapkan di  Irlandia,  Inggris, Australia, Selandia  Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali  Provinsi  Quebec)  dan  Amerika  Serikat  (walaupun  negara bagian  Louisiana  mempergunakan  sistem  hukum  ini  bersamaan dengan  sistim  hukum  Eropa  Kontinental  Napoleon).  Selain  negara- negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon  campuran,  misalnya  Pakistan,  India  dan  Nigeria  yang menerapkan  sebagian  besar  sistem  hukum  Anglo saxon,  namun  juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama. 17
Putusan  hakim/pengadilan merupakan Sumber  hukum  dalam sistem  hukum Anglo  saxon. Dalam  sistem  hukum  ini  peranan  yang diberikan  kepada  seorang  hakim  sangat  luas.  Hakim  berfungsi  tidak hanya  sebagai  pihak  yang  bertugas  menetapkan  dan  menafsirkan peraturan-peraturan  hukum  saja.  Hakim  juga  berperan  besar  dalam membentuk  seluruh  tata  kehidupan  masyarakat  .  Hakim  mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, bisa menciptakan hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk menyelesaikan perkara sejenis. Sistem  hukum  ini  mengan ut  doktrin  yang  dikenal  dengan  nama  ”the doctrine  of  precedent  /  Stare  Decisis”.  Doktrin  ini  pada  intinya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang  hakim harus  mendasarkan  putusannya  pada  prinsip  hukum  yang  sudah  ada dalam  putusan  hakim  lain dari  perkara  sejenis  sebelumnya
(preseden). 18
Dalam  perkembangannya,  sistem  hukum  ini  mengenal pembagian  hukum  publik  dan  hukum  privat.  Hukum  privat  dalam sistem  hukum  ini  lebih  ditujukan  pada  kaidah-kaidah  hukum  tentang hak  milik,  hukum  tentang  orang,  hukum  perjanjian  dan  tentang
17 Ibid.
18 http://nuravik.wordpress.com/2014/10/27/kedudukan-hukum- administrasi-negara-dalam-tata-hukum/
perbuatan  melawan  hukum.  Hukum  publik  mencakup  peraturan- peraturan  hukum  yang  mengatur  kekuasaan  dan  wewenang penguasa/negara  serta  hubungan-hubungan  antara  masyarakat  dan negara. Sistem  hukum  ini  mengandung  kelebihan  dan  kekurangan. Kelebihannya  hukum  anglo  saxon  yang  tidak  tertulis  ini  lebih memiliki  sifat  yang  fleksibel  dan  sanggup  menyesuaikan  dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya karena hukum-hukum yang diberlakukan adalah hukum tidak tertulis (Common law). Kelemahannya, unsur kepastian hukum kurang terjamin dengan baik, karena  dasar  hukum  untuk  menyelesaikan  perkara/masalah  diambil dari hukum kebiasaan masyarakat/hukum adat yang tidak tertulis. 19

## Perbedaan  Sistem  Hukum  Eropa  Kontinental  Dengan  Sistem Hukum Anglo Saxon
Beberapa  perbedaan  antara  sistem  hukum Eropa  kontinental dengan sistem anglo saxon sebagai berikut :
1. Sistem  hukum  eropa  kontinental  mengenal  sistem  peradilan administrasi,  sedang  sistem  hukum  anglo  saxon  hanya mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara.
2. Sistem  hukum  eropa  kontinental  menjadi  modern  karena pengkajian  yang  dilakukan  oleh  perguruan  tinggi  sedangkan sistem  hukum  anglo  saxon  dikembangkan  melalui  praktek prosedur hukum.
3. Hukum menurut sistem hukum eropa kontinental adalah suatu sollen  bulan sein  sedang  menurut  sistem  hukum  anglo  saxon adalah kenyataan yang berlaku dan ditaati oleh masyarakat. 4. Penemuan  kaidah  dijadikan  pedoman  dalam  pengambilan keputusan  atau  penyelesaian  sengketa,  jadi  bersifat  konsep atau  abstrak  menurut  sistem  hukum  eropa kontinental  sedang penemuan  kaidah  secara  kongkrit  langsung  digunakan  untuk penyelesaian perkara menurut sistem hukum anglo saxon.
5. Pada  sistem  hukum  eropa  kontinental  tidak  dibutuhkan lembaga untuk mengoreksi kaidah sedang pada sistem hukum anglo  saxon  dibutuhkan  suatu  lembaga  untuk  mengoreksi,
yaitu  lembaga  equaty.  Lembaga  ibi  memberi  kemungkinan untuk  melakukan  elaborasi  terhadap  kaidah-kaidah  yang  ada guna mengurangi ketegaran.
6. Pada  sistem  hukum  eropa  kontinental  dikenal  dengan  adanta kodifikasi  hukum  sedangkan  pada  sistem  hukum  anglo  saxon tidak ada kodifikasi. 7. Keputusan hakim yang lalu (yurisprudensi) pada sistem hukum eropa  kontinental  tidak  dianggap  sebagai  kaidah  atau  sumber hukum  sedang  pada  sistem  hukum  anglo  saxon  keputusan hakim  terdahulu  terhadap  jenis  perkara  yang  sama  mutlak harus diikuti. 8. Pada  sistem  hukum  eropa  kontinental  pandangan  hakim tentang  hukum  adalah  lebih  tidak  tekhnis,  tidak  terisolasi dengan kasus tertentu sedang pada sistem hukum anglo saxon pandangan hakim lebih teknis dan tertuju pada kasus tertentu. 9. Pada sistem hukum eropa kontinental bangunan hukum, sistem hukum,  dan  kategorisasi  hukum  didasarkan  pada  hukum tentang  kewajiban  sedang  pada  sistem  hukum  anglo  saxon kategorisasi  fundamental  tidak  dikenal.Pada  sistem  hukum eropa kontinental strukturnya terbuka untuk perubahan sedang pada  sistem  hukum  anglo  saxon  berlandaskan  pada  kaidah yang sangat kongrit. 20

## Posisi Sistem Hukum Indonesia
Negara negara penganut sistem hukum Eropa Koninental atau civil  law antara  lain  negara  negara  Perancis,  Jerman,  Belanda  dan bekas jajahan Belanda antara lain Indonesia, Jepang dan Thailand.
Pada  sistem  ini,  putusan  pengadilan berdasarkan  pada peraturan perundang undangan yang berlaku, contohnya bisa UUD 45, Tap  MPR,  UU/Perpu,  Peraturan  Pemerintah,  Perpres/Kep  Pres,  MA,
20 George  Winterton,  “Comparative  Law  Teaching”  dalam  the American Journal of Comparative Law, Vol. 23, No. 1. (Winter, 1975), hal. 69-118.
Keputusan  Menteri  dan  lain  lain.  jadi,  keputusan  pengadilan  bersifat fleksibel  (berubah  ubah)  tergantung  hakim yang  memutuskan berdasarkan fakta/bukti yang ada. 21
Tidak  menganut  sistem  juri  karena  negara  negara  tersebut menganut faham bahwa orang awam yang tidak tahu hukum tidak bisa ikut  andil/menentukan  nasib  seseorang,  tetapi  putusan  Hakim  yang menentukan  berdasarkan  fakta  sumber  sumber  dan  saksi  saksi  yang mendukung.
Adanya  sistem  perjanjian  “ the  receipt  rule ”  yakni  perjanjian terbentuk  ketika  penerimaan  terhadap  suatu  penawaran  sampai  ke pemberi  tawaran.  Jadi,  ketika  seseorang  membatalkan  suatu  kontrak perjanjian  dengan  cara  mengirimkan  email atau  surat  fax  ke perusahaan  tertentu,  maka  perjanjian  pembatalan  terlaksana  ketika surat  tersebut  dibaca  oleh  manajer  atau  pemilik  perusahaan  yang bersangkutan.  jika  karena  masalah  (belum  sampai  membaca  surat) maka  perjanjian  masih  belum  terlaksana. 22 Jadi  dapat  diambil kesimpulan bahwa system hukum Indonesia menganut system Hukum Eropa Koninental atau Civil Law System.

## Kesimpulan
Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan  yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan  dan  berkaitan  secara  erat.  Untuk  mencapai  suatu  tujuan kesatuan  tersebut  perlu  kerja  sma  antara  bagian-bagian  atau  unsur- unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu.
Sistem  hukum  anglo  saxon  ialah  suatu sitem  hukum  yang didasarkan  pada  yurispudensi,  yaitu  keputusan-keputusan  hakim terdahulu  yang  kemudian  menjadi  dasar  putusan  hakim-hakim selanjutnya.  Sistem  Hukum  Anglo  Saxon  cenderung  lebih mengutamakan  hukum  kebiasaan,  hukum  yang  berjalan  dinamis sejalan  dengan  dinamika  masyarakat, Sumber  hukum  dalam  sistem
21 http://alfaroby.wordpress.com/2009/01/13/sistem-hukum/
22 Ibid.
hukum  ini  ialah  putusan  hakim/pengadilan.  Dalam  sistem  hukum  ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas.
Sistem  hukum  eropa  kontinental  merupakan  suatu  sistem hukum  dengan  ciri-ciri  adanya  berbagai  ketentuan-ketentuan  hukum dikodifikasi  (dihimpun)  secara  sistematis  yang  akan  ditafsirkan  lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya.
Sistem  yang  dianut  oleh  negara-negara  Eropa  Kontinental yang  didasarkan  atas  hukum  Romawi  disebut  sebagai  sistem  Civil law.  Sistem  Civil  Law  mempunyai  tiga  karakteristik,  yaitu  adanya kodifikasi,  hakim  tidak  terikat  kepada  preseden  sehingga  undang- undang  menjadi  sumber  hukum  yang  terutama,  dan  sistem  peradilan bersifat  inkuisitorial.Bentuk-bentuk  sumber  hukum  dalam  arti  formal dalam  sistem  hukum  Civil  Law  berupa  peraturan  perundang- undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi.

## Daftar Pustaka
Inu  Kencana  Syafiie, Sistem  Adminitrasi  Negara  Republik  Indonesia (SANRI), Jakarta, Bumi Aksara, 2003.

## SF,  Marbun dkk, Dimensi-dimensi  Pemikiran  Hukum  Administrasi
Negara, Yogyakarta,UII Press, 2001.
Sunaryati  Hartono, Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum Nasional, Bandung, Alumni, 1991.
Dedi Soemardi, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Indhillco, 1997.
Jeremias  Lemek, Mencari  Keadilan:  Pandangan  Kritis  Terhadap Penegakan Hukum DiIndonesia. Jakarta, Galang Press, 2007.
Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum adat, Jakarta,  Gunung Agung, 1983.
Fajar Nurhardianto: SISTEM HUKUM DAN POSISI........
Sunaryati  Hartono, Politik  Hukum  Menuju  Satu  Sistem  Hukum Nasional, Bandung, Alumni, 1991.
Handoyo,  Hestu  Cipto, Hukum  Tata  Negara  Indonesia.  Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2009.
George Winterton, “Comparative Law Teaching” dalam the American Journal of Comparative Law, Vol. 23, No. 1. (Winter, 1975.
http://alfaroby.wordpress.com/2009/01/13/sistem-hukum/ http://nuravik.wordpress.com/2014/10/27/kedudukan-hukum- administrasi-negara-dalam-tata-hukum/