## PELAYANAN SYARIAH LINKAJA PADA EKOSISTEM KEISLAMAN DI KOTA CIREBON DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Afif Muamar, Abdul Aziz, Wasman, dan Nisa Lusiana Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Email: afifmuamar85@gmail.com, razi_ratnaaziz@yahoo.co.id, wasman1959@gmail.com, dan nisalusiana07@gmail.com

## Abstract
LinkAja’s  Sharia  Service  puts  forward  three  main  categories  of  sharia  service  products, namely the Zakat, Infaq, Alms and Waqf ecosystems, mosque-based economic empowerment and the digitization of Islamic boarding schools and micro small and medium enterprises. As most of the communities are Muslim, and as there are many religious institutions, Cirebon has become a target for the expansion of LinkAja's Sharia Services. This research used qualitative research methods, the data were collected by interviews, observation, documentation and then were  analyzed  by  descriptive  analysis  method.  The  results  of  this  study  showed  that transactions  through  LinkAja  Sharia  Services,  especially  in  Cirebon  City,  must  certainly applied the concept of sharia. The qardh contract is the longest in refilling LinkAja Syariah. LinkAja Syariah services use a qardh contract, namely LinkAja Syariah customers provided by LinkAja Syariah, in this case it is called a top-up and LinkAja Syariah in which it does not use the money, it only saves and it can be returned to the customer at any time in the same form.
Keywords: LinkAja Sharia Services, Islamic Ecosystem, and Islamic Law.

## Abstrak
Layanan Syariah LinkAja mengedepankan tiga kategori utama produk layanan syariah yaitu ekosistem  Zakat,  Infak,  Sedekah,  dan  Wakaf,  pemberdayaan  ekonomi  berbasis  masjid  serta digitalisasi  pesantren  dan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah.  Melihat  mayoritas masyarakatnya  beraga  Islam,  dan  terdapat  banyak  lembaga  keagamaan  membuat  Kota Cirebon  menjadi  sasaran  perluasan  Layanan  Syariah  LinkAja.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  kualitatif,  data  yang  dikumpulkan  dengan  cara  wawancara,  observasi, dokumentasai  kemudian  dianalisis  dengan  metode  deskriptif  analisis.  Adapun  hasil  dari penelitian ini: Transaksi melalui Layanan Syariah LinkAja khususnya di Kota Cirebon tentu diperbolehkan  apabila  menggunakan  prinsip  syariah.  Akad  qardh  adalah  yang  paling mendekati dalam top-up LinkAja Syariah. Layanan Syariah LinkAja menggunakan akad qardh yaitu  customer  LinkAja  Syariah  memberikan  kepada  pihak  LinkAja  Syariah  dalam  hal  ini disebut  top-up  dan  pihak  LinkAja  Syariah  tidak  mempergunakan  uang  tersebut,  hanya menyimpan dan dapat dikembalikan ke customer kapan saja dalam bentuk yang sama.
Kata Kunci: Layanan Syariah LinkAja, Ekosistem Keislaman, dan Hukum Islam.

## PENDAHULUAN
Dalam  era  digital  saat  ini,  semakin  banyak layanan  yang  dibentuk  dan  dikembangkan untuk memudahkan manusia dalam memenuhi  kebutuhannya.  Lahirnya  era digital mengakibatkan pertumbuhan industri digital  yang  sangat  mempengaruhi  aktivitas bisnis  sehari-hari.  Salah  satunya  adalah sistem  pembayaran,  dimana  penggunaan uang  tunai  sudah  tidak  sebanyak  dulu.  Saat ini  uang  tidak  lagi  berbentuk  secara  fisik, melainkan  menjadi  sebuah  benda  tak berwujud  yaitu e-money (sistem  uang elektronik) (Baihaqi, 2012). E-money merupakan perwujudan dari sistem perbankan  modern  yang  menggunakan  alat pembayaran menggunakan kartu atau aplikasi  yang  sudah  terhubung  ke  rekening bank  (Octabriyantiningtyas,  Suryani,  & Jatmiko, 2019). Dengan demikian, maraknya transaksi  non-tunai  pada  masa  sekarang membuat masyarakat cenderung beralih dari transaksi  manual  yang  menggunakan  uang tunai ke transaksi elektronik. Bank Indonesia sendiri  bersama  dengan  instansi  terkait pelaku sistem pembayaran Indonesia menyelenggarakan gerakan nasional pada 14 Agustus  2014.  Gerakan  tersebut  dinamakan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang bertujuan  untuk  mendorong  masyarakat untuk  mengurangi  transaksi  menggunakan uang tunai ( cash less society ).
Islam  memberikan  peluang  bagi manusia  untuk  melakukan  inovasi  terhadap berbagai kebutuhan muamalah yang mereka butuhkan  dalam  kehidupan  mereka,  yang didasarkan kepada al-Qur’an dan as-Sunnah, atau  atas  dasar  kaidah-kaidah  umum  yang berlaku dalam syariat  Islam,  atau atas dasar hasil  ijtihad  yang  dibenarkan  oleh  Islam (Haroen, 2007: 8).
Pada pertengahan April 2020
LinkAja  meluncurkan  fitur  baru  yaitu layanan  berbasis  syariah.  Layanan  Syariah LinkAja  mengedepankan  3  (tiga)  kategori utama produk layanan syariah yaitu ekosistem  ZISWAF  (Zakat,  Infak,  Sodaqoh dan Wakaf), pemberdayaan ekonomi berbasis  masjid  serta  digitalisasi  pesantren
dan  UMKM.  Saat  ini  Layanan  Syariah LinkAja telah bekerjasama dengan lebih dari 242  lembaga  dan  institusi  penyaluran ZISWAF, lebih dari 1000 masjid, pesantren serta  beberapa  mitra e-commerce dan ofline merchant .
Layanan  Syariah  LinkAja  dirancang dengan menggunakan skema syariah melalui akad qardh .  Akad qardh adalah  akad pinjaman  dimana  pelanggan  menitipkan uangnya  kepada  Finarya  yang  merupakan perusahaan  yang  menaungi  LinkAja,  dalam bentuk pinjaman. Dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia memerlukan adanya batasan agar mereka tidak cenderung untuk  menuruti  hawa  nafsu  dan  batasan tersebut  ialah  fiqh  muamalah  (Muslich, 2013).  Muamalah  merupakan  salah  satu bagian  dari  hukum  Islam.  Hal  ini  sesuai dengan  pendapat  para  ahli  bahwa  hukum muamalah  merupakan  bagian  dari  hukum Islam,  yaitu  hal  yang  mengatur  hubungan antar  manusia  dalam  masyarakat  berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban (Nawawi, 2012: 9). Muamalah sendiri sering diartikan sebagai  suatu  aturan  hukum  Islam  untuk mengatur  pola  akad  atau  transaksi  antar manusia  yang  berkaitan  dengan  harta (Mustofa, 2016: 7).

## LITERATURE REVIEW
Dalam  era  digital  saat  ini,  semakin  banyak layanan  yang  dibentuk  dan  dikembangkan untuk memudahkan manusia dalam memenuhi  kebutuhannya.  Lahirnya  era digital mengakibatkan pertumbuhan industri digital  yang  sangat  mempengaruhi  aktivitas bisnis  sehari-hari.  Salah  satunya  adalah sistem  pembayaran,  dimana  penggunaan uang  tunai  sudah  tidak  sebanyak  dulu.  Saat ini  uang  tidak  lagi  berbentuk  secara  fisik, melainkan  menjadi  sebuah  benda  tak berwujud  yaitu e-money (sistem  uang elektronik) (Baihaqi, 2012). E-money merupakan perwujudan dari sistem perbankan  modern  yang  menggunakan  alat pembayaran menggunakan kartu atau aplikasi  yang  sudah  terhubung  ke  rekening bank  (Octabriyantiningtyas,  Suryani,  &
Jatmiko, 2019). Dengan demikian, maraknya transaksi  non-tunai  pada  masa  sekarang membuat masyarakat cenderung beralih dari transaksi  manual  yang  menggunakan  uang tunai ke transaksi elektronik. Bank Indonesia sendiri  bersama  dengan  instansi  terkait pelaku sistem pembayaran Indonesia menyelenggarakan gerakan nasional pada 14 Agustus  2014.  Gerakan  tersebut  dinamakan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang bertujuan  untuk  mendorong  masyarakat untuk  mengurangi  transaksi  menggunakan uang tunai ( cash less society ).
Islam  memberikan  peluang  bagi manusia  untuk  melakukan  inovasi  terhadap berbagai kebutuhan muamalah yang mereka butuhkan  dalam  kehidupan  mereka,  yang didasarkan kepada al-Qur’an dan as-Sunnah, atau  atas  dasar  kaidah-kaidah  umum  yang berlaku dalam syariat  Islam,  atau atas dasar hasil  ijtihad  yang  dibenarkan  oleh  Islam (Haroen, 2007: 8).
Pada pertengahan April 2020
LinkAja  meluncurkan  fitur  baru  yaitu layanan  berbasis  syariah.  Layanan  Syariah LinkAja  mengedepankan  3  (tiga)  kategori utama produk layanan syariah yaitu ekosistem  ZISWAF  (Zakat,  Infak,  Sodaqoh dan Wakaf), pemberdayaan ekonomi berbasis  masjid  serta  digitalisasi  pesantren dan  UMKM.  Saat  ini  Layanan  Syariah LinkAja telah bekerjasama dengan lebih dari 242  lembaga  dan  institusi  penyaluran ZISWAF, lebih dari 1000 masjid, pesantren serta  beberapa  mitra e-commerce dan ofline merchant .
Layanan  Syariah  LinkAja  dirancang dengan menggunakan skema syariah melalui akad qardh .  Akad qardh adalah  akad pinjaman  dimana  pelanggan  menitipkan uangnya  kepada  Finarya  yang  merupakan perusahaan  yang  menaungi  LinkAja,  dalam bentuk pinjaman. Dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia memerlukan adanya batasan agar mereka tidak cenderung untuk  menuruti  hawa  nafsu  dan  batasan tersebut  ialah  fiqh  muamalah  (Muslich, 2013).  Muamalah  merupakan  salah  satu bagian  dari  hukum  Islam.  Hal  ini  sesuai
dengan  pendapat  para  ahli  bahwa  hukum muamalah  merupakan  bagian  dari  hukum Islam,  yaitu  hal  yang  mengatur  hubungan antar  manusia  dalam  masyarakat  berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban (Nawawi, 2012: 9). Muamalah sendiri sering diartikan sebagai  suatu  aturan  hukum  Islam  untuk mengatur  pola  akad  atau  transaksi  antar manusia  yang  berkaitan  dengan  harta (Mustofa, 2016: 7).

## METODE PENELITIAN
Dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan dengan dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan diskusi terfokus (focus group discussion) (Iryana & Kawasati, 2011: 3) . Untuk mengumpulkan data-data dari lapangan,  metode  yang  digunakan  adalah observasi.  wawancara,  dokumentasi,  dan Focus Group Discussion (FGD).
Kemudian,  digunakan  pula  teknik pengamatan  atau  observasi  adalah  akifitas yang dilakukan makhluk cerdas, memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan  pengetahuan  dan  gagasan  yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian  (Muzani,  1999:  50).  Observasi yang  dilakukan  yaitu  dengan  mengamati secara langsung praktik dan tinjauan hukum Islam  terhadap  penggunaan  transaksi  non- tunai melalui Layanan Syariah Linkaja pada ekosistem keislaman.
Selain  itu,  penelitian  ini  juga menggunakan interview yang sering disebut dengan  wawancara  atau  kuesioner  lisan, adalah  sebuah  dialog  yang  dilakukan  oleh pewawancara
( interviewer ) untuk memperoleh  informasi  dari  terwawancara (Arikunto,  2013:  198).  Pada  praktiknya penulis  menyiapkan  pertanyaan-pertanyaan untuk  diajukan  secara  langsung  salah  satu pegawai Kantor Telkomsel Cabang Cirebon untuk  mengetahui  bagaimana  praktik  dan tinjauan  hukum  Islam  terhadap  penggunaan transaksi non tunai melalui Layanan Syariah
Linkaja  pada  ekosistem  keislaman  di  Kota Cirebon.
Penelitian  ini  juga  menganulir  data dari  dokumentasi,  yang  merupakan  mencari data  mengenai  hal-hal  atau  variabel  berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda  dan  sebagainya  yang  berhubungan transaksi  jual  beli  dengan  menggunakan sistem  elektronik  (Arikunto,  2013:  199). Sebagian  besar  data  yang  tersedia  adalah berbentuk surat-surat, catatan, laporan, karya tulis  dan  sebagainya.  Secara  detail,  bahan dokumen  terbagi  beberapa  macam  seperti surat-surat  pribadi,  buku,  catatan,  klipping, dokumen pemerintah, data yang tersimpan di website, dan lain-lain (Pupu, 2009: 7).
Dan  yang  terakhir,  penelitian  ini memperoleh data dari Focus Group Discussion adalah teknik pengumpulan data yang  umumnya  dilakukan  pada  penelitian kualitatif  dengan  tujuan  menemukan  makna sebuah  tema.  FGD  dimaksudkan  untuk menghindari  pemaknaan  yang  salah  dari seorang peneliti terhadap fokus masalahyang sedang  diteliti.  FGD  adalah  kelompok diskusi, bukan wawancara. Ciri khas metode FGD  yang  tidak  dimiliki  oleh  metode  riset kualitatif  lainnya  adalah  interaksi  antara peneliti  dengan  informan  dan  informan dengan  informan  penelitian  (Sutopo,  2006: 28).
Selain  dengan  metode  lapangan penelitian  ini  juga  menggunakan  metode penelitian  kepustakaan  ( Libarary  Research ) yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan menggunakan  literatur  (kepustakaan),  baik berupa  buku,  catatan,  maupun  laporan  hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Termasuk  hasil  penelitian  baik  yang  telah maupun yang belum di publikasikan sebagai pendukung  dalam  melakukan  penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada  di  perpustakaan  yang  sesuai  dengan masalah yang akan diangkat untuk diteliti.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  kualitatif  dengan menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris. Penelitian yuridis merupakan penelitian yang
melihat  hukum  sebagai  norma  atau  aturan. Sumber  hukum  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  Alquran,  Hadis,  serta ijma’. Penelitian  yuridis  adalah  hukum sebagai  kenyataan  sosial  ataupun  kultural, dimana  dalam  penelitian  ini,  peneliti melakukan  kajian  apa  yang  terjadi  di masyarakat dengan penggunaan media sosial instagram  dan  aspek  hukum  dalam  Islam tentang aktivitas tersebut.
Penelitian  ini  disempurnakan  dengan kajian  literatur  yang  sudah  ada,  seperti  dari buku  serta  penelitian-penelitian  terdahulu yang  mengkaji  tentang gharar, penggunaan media sosial maupun muamalah.

## KONSEP DASAR Layanan Syariah LinkAja
Terdapat  3  (tiga)  perbedaan  mendasar  pada LinkAja syariah dengan LinkAja konvensional. Pertama ,  dana  mengendap atau floating fund hasil dari saldo yang diisi oleh pelanggan LinkAja Syariah disimpan di bank  syariah  yang  terafiliasi  dengan  Bank BUKU  4,  yaitu  bank  dengan  modal  inti  di atas  Rp.  30  triliun.  Namun,  bank  syariah  di dalam  negeri  belum  ada  yang  memiliki modal  inti  hingga  di  atas  Rp.  30  triliun. Sehingga, dana yang mengendap disimpan di bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah yang terafiliasi dengan Bank BUKU 4. Sedangkan LinkAja konvensional disimpan di bank konvensional.
Kedua ,  dari  segi  tata  cara  transaksi. Diskon  atas  transaksi  yang  dilakukan  oleh pelanggan  LinkAja  Syariah  harus  diberikan oleh  pihak merchant ,  bukan  dari  LinkAja sebagai fintech sistem  pembayaran.  Hal tersebut lebih sesuai dengan prinsip syariah.
Dan ketiga ,  dari  segi  produknya seperti  asuransi  dan  pinjaman  dimana akadnya  sesuai  dengan  akad  syariah. Sehingga,  untuk  LinkAja  syariah  akan menggandeng  partner  yang  menganut  akad pinjaman syariah.
Peluncuran fitur baru Layanan Syariah  dapat  memudahkan  pengguna melakukan  transaksi  dan  penyaluran  dana pada ekosistem keislaman khususnya di Kota
Cirebon. Layanan Syariah LinkAja
mengedepankan  3  (tiga)  kategori  utama produk  layanan  syariah  yaitu  ekosistem ZISWAF  (Zakat,  Infak,  Sodaqoh  dan Wakaf),  pemberdayaan  ekonomi  berbasis masjid  serta  digitalisasi  pesantren  dan UMKM.  Penggunaan  Layanan  Syariah Linkaja  antara  lain  Qurban,  Infaq  digital pesantren,  Infaq  masjid,  Zakat,  Wakaf,  dan Top-up saldo dari dan ke Bank Syariah. Fitur lain  yang  dapat  dimanfaatkan  pengguna LinkAja  Syariah  seperti  pembayaran  iuran sekolah  dan  pesantren,  serta  pembayaran  di berbagai partner situs belanja.
Layanan  Syariah  LinkAja  dapat dinikmati  di  seluruh  Indonesia  melalui ekosistem syariah yang telah dibangun di 88 Kota Madya dan 383  Kabupaten. Dan telah bekerjasama dengan lebih dari 242 lembaga dan institusi penyaluran ZISWAF, lebih dari 1000  masjid,  pesantren, online dan offline merchant , serta beberapa mitra e-commerce . Di  Kota  Cirebon,  Layanan  Syariah LinkAja sudah banyak digunakan di bsemua merchant di pusat perbelanjaan seperti Grage Mall,  Grage  City  Mall,  CSB,  Ramayana Plered, PGC, bebarapa pasar di kota Cirebon seperti Pasar Gunung Sari, Pasar Pagi PGC, dan  Pasar  Kanoman.  Serta  dapat  digunakan untuk  pembayaran  zakat  di  LAZISMU Kabupaten  dan  Kota  Cirebon,  pembayaran iuran sekolah/pesantren Kempek, dan penyaluran dana infaq maupun shodaqoh di Masjid at-Taqwa Kota Cirebon.
Penggunaan Layanan Syariah
LinkAja di Kota Cirebon memudahkan para pengguna dalam melakukan aktivitas ekonominya.  Segala  bentuk  pembayaran dapat  dilakukan dimana  pun dan kapan pun tanpa menggunakan uang cash, tetapi hanya dengan scan QRIS  dan  transfer  tanpa  biaya admin. Berdasarkan wawancara dengan Jaja sebagai Manager LinkAja Kota Cirebon pada 06  Januari  2021,  layanan  Syariah  di  Kota Cirebon  berkomitmen  akan  memperluas mitra  dengan  semua  lembaga  penyaluran zakat, pesantren, masjid, dan UMKM di Kota Cirebon untuk mendukung penggunaan uang digital syariah di Indonesia.

## Ekosistem Keislaman
Ekosistem  Keislaman  merupakan  lembaga atau  instansi  di  bidang  keislaman  yang mengedepankan  produk  layanan  syariah yaitu  ekosistem  ZISWAF  (Zakat,  Infaq, Sodaqoh dan Wakaf), pemberdayaan ekonomi  berbasis  masjid,  serta  digitalisasi pesantren dan UMKM.
a. Ekosistem ZISWAF
Di  era  teknologi  yang  semakin berkembang, transaksi non-tunai memudahkan  segala  kegiatan  manusia. Teknologi yang mendasari transaksi non- tunai  adalah  teknologi  internet.  Bidang yang diuntungkan dengan adanya internet tentu saja pada sektor jasa salah satunya  adalah e-money atau  uang elektronik.
Zakat merupakan perwujudan sumber  keuangan  dari  komitmen  sosio- ekonomi  yang  penting  dari  umat  Islam untuk memenuhi kebutuhan semua orang dengan  tidak  meletakkan  beban  ke  atas pundak perbendaharaan  publik (negara). Zakat  yang  dilaksanakan  sebagai  tindak rasional  dapat  menjamin  kepentingan jangka  pendek  dan  jangka  panjang (Khasanah, 2010: 49).
Zakat  menurut  UU  No.  38  Tahun 1999  tentang  Pengelolaan  Zakat,  adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim  atau  badan  yang  dimiliki  orang muslim  sesuai  dengan  ketentuan  agama untuk  diberikan  kepada  yang  berhak menerimanya  (Soemitra,  2010:  48). Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, zakat merupakan  harta  yang  wajib  disisihkan oleh  seorang  muslim  untuk  diberikan kepada yang berhak menerimanya (Mardani, 2015: 2).
Lembaga atau instansi yang menangani  penyaluran  dana  ZISWAF diantaranya  LAZISMU,  Zakat  Center, LAZ,  dan  berbagai  lembaga  lainnya  di beberapa  kota  di  Indonesia.  Yang bekerjasama membangun ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.
b. Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid
Dalam rangka peningkatan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya, partisipasi dan pemberdayaan merupakan strategi yang sangat potensial. Yang pada akhirnya dapat menciptakan pembangunan yang berpusat pada masyarakat (Hikmat, 2006: 5).
Untuk mendukung kemudahan pengguna  dalam  menyalurkan  sebagian hartanya,  masjid  di  beberapa  kota  di Indonesia  sudah  menggunakan  layanan digital.  Dengan  adanya  layanan  yang dilakukan  secara  digital,  donasi  dan penyaluran  dana  zakat,  infak,  sodaqoh dan  wakaf  ke  beberapa  masjid  dapat dilakukan  jarak  jauh  tanpa  mendatangi langsung lembaga terkait.
c. Digitalisasi Pesantren dan UMKM Pesantren  dengan  segala  potensinya bisa  menjadi  penggerak  perubahan  pola hidup  dan  interaksi  ekonomi  ke  depan. Interkoneksi  digital  dapat  dimanfaatkan untuk menunjang kreativitas dan produktivitas  masyarakat,  termasuk  di lingkungan pesantren.
Kehadiran  pesantren  modern  salah satu  bentuk  merespon  pengembangan sistem  pendidikan  pesantren  pada  era digital. Salah satunya pelayanan transaksi non-tunai yang sudah banyak bekerjasama  dengan  sejumlah  sekolah dan  pesantren  di  Indonesia.  Dengan adanya layanan
tersebut, tentu
memudahkan pengguna
dalam melakukan  pembayaran  iuran  sekolah dan pesantren secara digital.
Selain itu, ditengah situasi pandemik saat ini sektor UMKM di Indonesia turut berdampak.  Dengan  adanya  layanan digital  tentu  sangat  memudahkan  para pelaku  UMKM  dalam  melanjutkan aktivitas ekonomi. Terlebih UMKM kini sudah  menjadi  kontributor  terbesar  bagi perekonomian Indonesia, sehingga inisiatif ini diharapkan mampu membantu  memulihkan  perekonomian negeri,  yang  manfaatnya  bisa  dirasakan oleh masyarakat secara luas.

## Hukum Islam
Hukum  Islam  adalah  syariat  yang  berarti aturan  Allah  SWT  untuk  umat-Nya  yang dibawa  oleh  Nabi  SAW,  baik  hukum  yang berhubungan  dengan  kepercayaan  (aqidah) maupun  hukum-hukum  yang  berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh  semua  umat  Muslim  (Iryani,  2017). Hukum  Islam  bukan  hanya  sebuah  teori, namun sebuah aturan-aturan untuk diterapkan  di  dalam  sendi  kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam  bidang  agama  yang  sering  kali membuat  pemikiran  umat  muslim  yang cenderung  kepada  perbedaan.  Untuk  itu diperlukan  sumber  hukum  Islam sebagai solusinya, yaitu al-Qur’an, Hadits, Ijma’, dan Qiyas.
Sumber  hukum  Islam  yang  pertama adalah  Al-Qur’an,  sebuah  kitab  suci  umat Muslim  yang  diturunkan  kepada  nabi terakhir,  yaitu  Nabi  Muhammad  SAW melalui  Malaikat  Jibril.  Al-Qur’an  memuat kandungan-kandungan  yang  berisi  perintah, larangan,  anjuran,  kisah  Islam,  ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Qur’an menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar  tercipta  masyarakat  yang  berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat al-Qur’an menjadi  landasan  utama  untuk  menetapkan suatu syariat.
Sumber  hukum  Islam  yang  kedua adalah  al-Hadist,  yakni  segala  sesuatu  yang berlandaskan  pada  Rasulullah  SAW.  Baik berupa  perkataan,  perilaku,  diamnya  beliau. Di dalam al-Hadist terkandung aturan-aturan yang  merinci  segala  aturan  yang  masih global  dalam  al-Qur’an.  Kata  hadits  yang mengalami  perluasan  makna  sehingga disinonimkan  dengan  sunnah,  maka  dapat berarti  segala  perkataan  (sabda),  perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah  SAW  yang  dijadikan  ketetapan ataupun hukum Islam.
Ijma’ merupakan kesepakatan seluruh  ulama  mujtahid  pada  satu  masa setelah  zaman  Rasulullah  atas  sebuah
perkara  dalam  agama.  Ijma’  yang  dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di  zaman  sahabat,  tabiin  (setelah  sahabat), dan  tabi’ut  tabiin  (setelah  tabiin).  Karena setelah  zaman  mereka  para  ulama  telah berpencar  dan  jumlahnya  banyak,  dan perselisihan  semakin  banyak,  sehingga  tak dapat  dipastikan  bahwa  semua  ulama  telah bersepakat.
Sumber  hukum  Islam  yang  keempat setelah al-Quran, al-Hadits dan Ijma’ adalah Qiyas.  Qiyas  berarti  menjelaskan  sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam al-Qur’an ataupun  hadis  dengan  cara  membandingkan sesuatu  yang  serupa  dengan  sesuatu  yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya  jika  suatu  nash  telah  menunjukkan hukum  mengenai  suatu  kasus  dalam  agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode  untuk  mengetahui  permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang  sama  dengan  kasus  yang  ada  nashnya itu  dalam  suatu  hal  itu  juga,  maka  hukum kasus  tersebut  disamakan  dengan  hukum kasus yang ada nashnya.
Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati. Bila berada dalam  masyarakat  maka  hukum  masyarakat harus  dijunjung  tinggi.  Begitu  pula  dengan memeluk  agama  Islam,  yaitu  agama  yang memiliki  aturan.  Aturan  yang  pertama  kali harus  kita  pahami  adalah  aturan  Allah (Iryani, 2017: 25).
Hukum  Islam  membedakan  antara ibadah dan muamalah dalam cara pelaksanaan dan perundang-undangan. Ibadah  pokok  asalnya  adalah  statis,  tidak boleh melampaui apa yang telah disyari’atkan,  sedangkan  muamalah  asal pokoknya adalah merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan dalam pencarian dan  kehidupan  dan  melenyapkan  kesulitan mereka  dengan  menjauhkan  perbuatan haram.
Dalam hukum Islam, Fiqh Muamalah diartikan  sebagai  aturan-aturan  (hukum) Allah  Swt  yang  ditujukan  untuk  mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau  urusan  yang  berkaitan  dengan  urusan
duniawi  dan  sosial  kemasyarakatan  (Syafei, 2001:  15).  Fiqh  Muamalah  telah  mengatur prinsip-prinsip  yang  menjadi  dasar  untuk bermuamalah, yaitu:
1. Pada  dasarnya  semua  muamalah  itu hukumnya mubah, kecuali yang dilarang oleh  Al-quran  dan  sunah  rasul.  Islam memberi  kesempatan  luas  terhadap perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.
2. Mumalah  dilakukan  atas  dasar  sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan  mendatangkan  manfaat dan  menghindari  mudharat  dalam  hidup masyarakat.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari  unsur-unsur  penganiayaan dalam  pengambilan  kesempatan,  dan segala bentuk muamalah yang mengandung  unsur  penindasan  tidak dibenarkan.
Jual beli  sebagai bagian  dari Muamalah  mempunyai  dasar  hukum  yang jelas,  baik  dari  al-Qur’an,  al-Sunnah  dan telah  menjadi  ijma’  ulama  dan  kaum muslimin.  Bahkan  jual  beli  bukan  hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling  tolong  menolong  sesama  manusia (Siswadi, 2013).
Dalam  jual  beli  terdapat  empat macam  syarat,  yaitu  syarat  terjadinya  akad ( in’iqad ),  syarat  sahnya  akad,  syarat terlaksananya  akad  ( nafadz ),  dan  syarat lujum.  Secara  umum  tujuan  adanya  semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan  di  antara  manusia,  menjaga kemaslahatan  orang  yang  sedang  akad, menghindari jual-beli gharar (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.
Jika jual-beli tidak memenuhi  syarat terjadinya  akad,  akad  tersebut  batal.  Jika tidak  memenuhi  syarat  sah,  menurut  ulama hanafiyah,  akad  tersebut  fasid.  Jika  tidak memenuhi  syarat  nafadz,  akad  tersebut
mauquf  yang  cenderung  boleh,  bahkan menurut ulama malikiyah, cenderung kepada kebolehan.  Jika  tidak  memenuhi  syarat lujum, akad tersebut mukhayyir (pilih-pilih), baik  khiyar  untuk  menetapkan  maupun membatalkan (Syafei, 2001: 76).
Sedangkan  menurut  Mazhab  Hanafi rukun jual belinya hanya ijab dan qabul saja. Menurut  mereka,  yang  menjadi  rukun  jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk  berjual  beli.  Namun  karena  unsur kerelaan  berhubungan  dengan  hati  yang sering  tidak  keliahatan,  maka  diperlukan indikator  atau  alat  ukur  ( Qarinah )  yang menunjukkan  kerelaan  tersebut  dari  kedua belah pihak (Hasan, 2003: 117).
Rukun dalam jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang –orang yang berakad (penjual  dan  pembeli),  dan  ma’kud  alaih (objek  akad).  Akad  ialah  ikatan  kata  antara penjual  dan  pembeli.  Jual  beli  belum dikatakan  sah  sebelum  ijab  dan  kabul dilakukan  sebab  ijab  kabul  menunjukkan kerelaan (keridhaan) (Suhendi, 2011: 70).
Kebutuhan  manusia  dalam  bentuk muamalah  sangat  luas  dan  berkembang setiap  waktu.  Maqashid  syariah  dalam muamalah  adalah  membolehkan  semua bentuk  muamalah,  selama  tidak  ada  dalil yang  mengharamkannya  atau  melarangnya. Secara  bahasa  maqashid  adalah  kata  jamak dari  maqshad  yang  berarti  “tujuan  yang diarahkan semua sarana untuk mencapainya” (Ali, 2007: 13).
Maqashid  syariah  secara  umum adalah  makna-makna,  atau  nilai-nilai  dan hikmah-hikmah  yang  dapat  ditangkap  dan diperhatikan  dan  diketahui  dari  pembuat syariah  (Allah).  Maqashid  syariah  adalah ilmu yang membahas tentang tujuan syariah Islamiyah  yang  ada  dalam  teks-teks  Al- Qur’an dan Hadits, tujuan dan hikmah yang dapat  dilihat  dan  diketahui  oleh  manusia, sementara menurut At-Thahir bin Asyur juga temasuk  pada  tujuan  dan  hikmah  syariah yang  tidak  dapat  diperhatikan,  dilihat  dan diketahui.  Para  ulama  maqashid  sepakat bahwa semua tujuan dan hikmah dari syariah pasti  mengandung  maslahat  bagi  hamba  di
dunia dan akhirat.
Orang-orang yang memahami maqashid  syariah  akan  memandang  sebuah kasus  atau  masalah  muamalah  dengan hukum  boleh, lalu mencari dan memastikan adanya  dalil  syara’  terhadap  masalah tersebut, baik dari Al-Qur’an, Sunnah, Ijma’ dan  Qiyas.  Sering  terjadi  seorang  Da’i gegabah memutuskan hukum sebuah perkara muamalat,  yang  ternyata  telah  ditetapkan oleh  salah  satu  dari  sumber  dalil  syara’ seperti, Ijma’ atau Qiyas.
Fatwa atau pandangan dalam muamalah  yang  memperhatikan  maqashid syariah  akan  mewujudkan  moderasi  dalam muamalah,  karena  hukum  asli  muamalah yang  bersifat  boleh,  akan  memberikan keluasan  keluesan  dan  kemudahan  dalam hukum muamalah.
Adapun  fokus  akad  yang  digunakan adalah  akad qardh . Qardh secara  bahasa berasal  dari  kata al-Qath’ harta  yang dipinjamkan  merupakan  bagian  dari  harta milik  pihak  yang  memberi  pinjaman. Maksudnya,  jadi  harta  yang  di  pinjamkan kepada seseorang itu bukan milik orang lain tetapi  miliknya  sendiri. Al-qardh adalah pemberian  harta  kepada  orang  lain  yang dapat  ditagih  atau  diminta  kembali  atau dengan  kata  lain  meminjamkan  tanpa mengharapkan  imbalan.  Dalam  literature fiqih klasik, qardh dikategorikan dalam akad tathawwu’i atau  akad  saling  membantu  dan bukan  transaksi  komersil  (Antonio,  2001: 131).
Menurut  ulama  Hanafiah  “ Qardh adalah harta yang diberikan seseorang dari harta  mitsli  (yang  memiliki  perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau  dengan  ungkapan  yang  lain,  qardh adalah  suatu  perjanjian  yang  khusus  untuk menyerahkan  harta  (mal  mitsli)  kepada orang  lain  untuk  kemudian  dikembalikan persis seperti yang diterimanya .”
Dari  definisi  menurut  ahli  fiqih tersebut Qardh berarti suatu  pinjaman harta yang diberikan kepada pihak yang meminjam  yang  dikemudian  hari  peminjam itu  wajib  atau  harus  mengembalikan  harta
pinjaman  tersebut  sesuai  dengan  jumlah harta  yang  dipinjamnya  ketika  peminjam sudah  mampu  untuk  membayarnya.  Akad Qardh di  Indonesia  diatur  pada  Peraturan Bank  Indonesia  Nomor  7/46/PBI/2015 tentang Qardh diartikan  sebagai  pinjam meminjam  dana  tanpa  imbalan  dengan kewajiban  pihak  peminjam  mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu (Usanti, 2016: 72).
Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah  (KHES) Qardh adalah  penyediaan dana  atau  tagihan  antar  lembaga  keuangan syari’ah  dengan  pihak  peminjam  yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan  pembayaran  secara  tunai  atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Menurut Fatwa  DSN  No.  19/DSNMUI/IV/2001, Al- Qardh adalah  pinjaman  yang  diberikan kepada nasabah ( muqtaridh ) yang memerlukan.  Nasabah Al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada  waktu  yang  telah  disepakati  bersama. Dari  beberapa  definisi  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  akad Qardh pada hakikatnya  adalah  bentuk  pertolongan  dan kasih  sayang  bagi  yang  meminjam,  bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang  memijamkan,  di  dalamnya  tidak  ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Namun  dalam Qardh ini  mengandung  nilai kemanusiaan dan sosial  dimana dalam akad ini  peminjam  tidak  boleh  mensyaratkan keuntungan  dalam  pinjaman  dan  ia  boleh menerima lebih jika
peminjam
memberikannya  dalam  jumlah  yang  lebih selama tidak dipersyaratkan di awal dan tidak diperjanjikan.
Rukun Qardh menurut ulama Hanafiyah adalah ijab dan kabul. Sementara menurut  Jumhur  ulama  rukun Qardh ada tiga, yaitu:
1. Dua orang yang berakad yang terdiri dari muqridh  (yang  memberikan  utang)  dan muqtaridh (orang yang berutang).
2. Qardh (barang atau objek yang dipinjamkan)
3. Shigat ijab dan kabul. Dengan demikian, syarat sahnya
diperbolehkan  untuk  melakukan Qardh memang  harus  ada  keseluruhan  rukun tersebut. Jika salah satunya tidak ada, maka peminjaman  tersebut  dinyatakan  tidak  sah secara  hukum  islam.  Ijab  dan  kabul  dalam Qardh sama  seperti  ijab  kabul  dalam  jual- beli.    Ijab  dan  kabul  dalam Qardh , merupakan ucapan yang disampaikan langsung  oleh  peminjam  kepada  penerima pinjaman  bahwa  peminjam  mengijinkan secara  langsung  uang  tersebut  dipinjam. Keduanya  saling  ridha  terhadap  akad tersebut.  Ketentuan  dan  syarat  harta qardh dari segi kepemilikan berlaku ketentuan dan syarat al-mabi’ (benda yang diperjualbelikan),  yaitu  harta  yang  diqardh- kan  harus  milik  muqridh  karena  sifat  al- tamlik-nya sama, yaitu harta Qardh berpindah kepemilikannya dari milik muqridh  menjadi  milik  muqtaridh  sehingga muqridh harus memiliki hak untuk memindahkan  kepemilikan  barang  yang  di qardh -kan. Harta yang boleh dijadikan objek akad Qardh harus harta yang miliknya yang disepakati  ukurannya,  baik  secara  kuantitas maupun kualitasnya. Personalia akad ( muqridh )  harus  termasuk  pihak  yang memiliki  kemampuan  untuk  melakukan tabarru’  karena  akad  qardh  termasuk  akad yang  menyebabkan  terjadinya  perpindahan kepemilikan  objek  tanpa  disertai  imbalan. Tidak boleh mengambil manfaat dari akad ini meskipun  sudah  disetujui  oleh  kedua  belah pihak (Sjahdeini & Remy, 1999: 41).

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
LinkAja  merupakan platform keuangan digital  sinergi  BUMN  dari  berbagai  sektor, mulai  dari  perbankan,  telekomunikasi, energi,  asuransi,  hingga  transportasi  seperti Telkomsel,  Jasamarga,  bank  BNI,  BRI, Mandiri,    PT.  Kereta  Api  Indonesia  (KAI), Pertamina, Taspen dan lainnya.
LinkAja berfokus pada segmen pasar unbanked/underbanked melalui channel penjualan  yang luas serta kerjasama dengan Pemdes setempat. Dengan tujuan mendorong inklusi keuangan dan inklusi ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional Indonesia.
Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia
tahun 2019-2024
yaitu “Menjadikan  Indonesia  yang  Mandiri, Makmur, dan Madani dengan menjadi Pusat Ekonomi  Syariah  Terkemuka  di  dunia”, perlu adanya uang elektronik syariah sebagai sistem  pembayaran.  Untuk  mewujudkan masterplan tersebut, pada Februari 2020 PT. Fintek Karya Nusantara (FINARYA) sebagai penerbit  uang  elektronik  LinkAja  mendapat Sertifikat Kesesuaian dengan Prinsip Syariah DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang  uang  elektronik  syariah  serta  izin pengembangan  produk  uang  elektronik server-based dari Bank Indonesia.
LinkAja  Syariah  merupakan  uang elektronik syariah pertama di Indonesia yang memfasilitasi  berbagai  jenis  pembayaran sesuai  kaidah  syariah.  Kehadiran  LinkAja Syariah juga sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat  di  era  digital  untuk  melakukan transaksi  dengan  mudah,  cepat  aman  dan sesuai kaidah syariah.
Penggunaan Layanan Syariah LinkAja  di  Kota  Cirebon  sampai  saat  ini terus  meningkat,  terlihat  dari  antusias masyarakat dan berbagai pihak serta lembaga dan institusi yang semakin banyak beralih ke Layanan Syariah LinkAja dalam melakukan aktivitas transaksinya.
Peneliti  telah  melakukan  wawancara mengenai  kepuasan  terhadap  Layanan Syariah  LinkAja  dengan  Nova  yang merupakan  salah  satu  pengguna  Layanan Syariah LinkAja. Dengan berbagai kemudahan  yang  diberikan  oleh  Layanan Syariah  LinkAja,  membuat  Nova  sebagai pengguna  merasa  efektif  dan  efisien  ketika melakukan transaksi. Nova juga mengatakan bahwa dia  merasa aman ketika bertransaksi menggunakan  uang  elektronik  Layanan Syariah  LinkAja,  karena  dia  mengetahui betul  bahwa  uang  dalam  LinkAja  Syariah tersimpan  di  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI) sehingga tidak tercampur dengan dana yang ada  di  bank  konvensional.  Berdasarkan wawancara  dengan  Nova  sebagai  pengguna layanan  syariah  LinkAja  pada  06  Februari
2021,  ia  merasa  senang  walaupun  ketika melakukan pembelian, pihak LinkAja Syariah  tidak  memberikan  potongan  harga atau discount karena  tidak  sesuai  dengan akad dan prinsip syariah. Melakukan transfer ke  rekening  bank  pun  tidak  ada  tambahan administrasi. Sehingga para pengguna sejauh ini  merasa  puas  dengan  Layanan  Syariah LinkAja.
Pada  saat  wawancara  dengan  Ari selaku  Pelayanan  di  LAZISMU  Kabupaten Cirebon  dia  mengatakan  bahwa  semenjak bergabung  menjadi  mitra  Layanan  Syariah LinkAja pada 20 Juli 2020, penyaluran dana zakat,  infaq,  maupun  shodaqoh  mengalami peningkatan.  Karena  menurutnya  dengan adanya  Layanan  Syariah  LinkAja  dapat mempermudah  muzakki  untuk  membayar zakat.  Ari  juga  mengatakan  sebelum bekerjasama dengan Layanan Syariah LinkAja  pihaknya  melakukan crosscheck atau pemeriksaan kembali karena dikhawatirkan dalam praktiknya tidak sesuai dengan  kaidah  syariah.  Setelah  melakukan crosscheck akhirnya  LAZISMU  tertarik untuk bekerjasama dengan Layanan Syariah LinkAja. Salah satu alasannya adalah karena dalam  transaksinya  uang  yang  terhimpun dari para donatur disimpan di Bank Syariah Indonesia,  bukan  di  bank  konvensional sehingga  pihak  LAZISMU  merasa  aman dalam  melakukan  aktivitas  transaksinya. Berdasarkan wawancara dengan Ari sebagai Pelayanan  LAZISMU  Kabupaten  Cirebon pada 19 Januari 2021, pihak LAZISMU juga meyakini  bahwa  Layanan  Syariah  LinkAja sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak ada unsur riba didalamnya.
Namun,  setelah  peneliti  melakukan observasi  secara  langsung  masih  banyak masyarakat khususnya di Kota Cirebon yang tidak  mau  menggunakan  Layanan  Syariah LinkAja  karena  tidak  ada  diskon  yang diberikan oleh pihak LinkAja. diskon hanya didapat  apabila merchant yang bekerjasama dengan  LinkAja  memberikan  potongan harga.
Selain  itu  juga  banyak  pengguna Layanan  Syariah  LinkAja  yang  belum
memahami  fitur  yang  ada  di  dalam  aplikasi sehingga  mereka  jarang  menggunakan Layanan  Syariah  LinkAja  untuk  aktivitas transaksinya  walaupun  mereka  memiliki aplikasi  tersebut.  Dengan  adanya  Layanan Syariah LinkAja diharapkan dapat memudahkan masyarakat Indonesia khususnya  umat  muslim  untuk  bertransaksi dalam berbagai kegiatan ekonomi.
Teknologi  adalah  segala  daya  upaya yang dapat dilaksanakan oleh manusia untuk mendapat  taraf  hidup  yang  lebih  baik. Teknologi juga merupakan faktor pendorong dari  fungsi  produksi,  dapat  dikatakan demikian  karena  jika  suatu  teknologi  yang digunakan lebih modern maka hasil produksi yang  akan  tercapai  akan  menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak dan lebih efisien atau efektif (Muttaqin, 2004, hal. 19). Begitu  pula  dengan  Layanan  Syariah LinkAja, sebuah aplikasi hasil dari kemajuan teknologi  yaitu  uang  elektronik  yang digunakan  sebagai  alat  pembayaran  non- tunai yang memudahkan manusia melakukan aktivitas  transaksi  yang  sesuai  dengan prinsip syariah.
Islam tidak melarang bentuk teknologi  selagi  tidak  bertentangan  dengan ajarannya.  Al-Quran  malah  memberitakan bahawa  manusia  adalah  khalifah  di  atas muka  bumi  dan  Allah  menempatkan  posisi alam  ini  untuk  digunakan  oleh  manusia dengan usaha-usahanya  yang baik.  Menurut al-Syatibi  sebagaimana  dikutip  oleh  Bakri, mengatakan  bahwa  “ sesungguhnya  syariat itu  bertujuan  mewujudkan  kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat ”. Dan dalam ungkapan  yang  lain,  dikatakan  oleh  al- Syatibi  yang  artinya  “ Hukum  hukum disyariatkan  untuk  kemaslahatan  hamba .” (Bakri, 1996: 62). Apabila ditelaah pernyataan Al-Syatibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan Maqasid Syariah atau  tujuan  hukum  adalah  untuk kemaslahatan  ummat  manusia.  Tidak  ada satupun  hukum  Allah  dalam  pandangan  al- Syatibi yang tidak mempunyai tujuan (Bakri, 1996:  63).  Pernyataan  tersebut  menegaskan bahwa kemaslahatan merupakan tujuan atau
hasil yang diraih oleh Maqasid Syariah . Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam  dalam  kegiatan  muamalah  (interaksi sesama  manusia)  yang  mendorong  kepada hal-hal kebaikan ( ma’ruf ) dan mencegah dari hal-hal buruk yang diharamkan oleh syariah ( munkar ).  Sedangkan  menurut  UU  No  21 Tahun  2008  tentang  perbankan  syariah prinsip  syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang  dikeluarkan  oleh  lembaga  yang memiliki  kewenangan  dalam  penetapan fatwa  di  bidang  syariah.  Secara  umum prinsip  syariah  terbagi  menjadi  2  yaitu prinsip syariah dalam hal ibadah dan prinsip syariah  dalam  bidang  muamalah  (interaksi antara  manusia).  Prinsip  syariah  dalam bidang muamalah adalah:
َّل ُدَي  ْنَأ َّلاا ُةَحاَبِلإا ِةَلَماَعُملا يِف ُلْصَلأا َىلَع ٌلْيِلَد

## هِمْي ِرْحَت
Maksud  prinsip  ini  adalah  bahwa dalam  setiap  muamalah  dan  transaksi,  pada dasarnya  boleh,  seperti  jual  beli,  sewa menyewa,  gadai,  kerja  sama  ( mudharabah dan Musyarakah ), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan  kemudaratan,  tipuan,  judi, dan  riba.  Dalam  transaksi  melalui  Layanan Syariah LinkAja khususnya di Kota Cirebon tentu  diperbolehkan  apabila  menggunakan prinsip Syariah.
Pada saat customer melakukan top-up ke LinkAja, sama sekali tidak ada akad. Yang ada  hanya  niat  melakukan  akad.  Sehingga uang top-up statusnya  adalah  utang  dari customer  ke  LinkAja.  LinkAja  Syariah  jika Qardh itu utang, berarti pihak customer tidak boleh  menerima  keuntungan  apapun  dari pihak  LinkAja.  Tetapi  disini    Layanan Syariah  LinkAja  tidak  memberikan  diskon bagi  penggunanya  yang  membayar  via Layanan Syariah LinkAja karena tidak sesuai dengan akad yang digunakan, namun diskon hanya  diberikan  oleh merchant atau  toko yang  bekerjasama  dengan  Layanan  Syariah LinkAja kepada customer nya. Dalam Hadits Riwayat Baihaqi dalam As-Shugra sebagaimana  dikutip  oleh  Yazid  Affandi,
Ubaid  mengatakan:  “ Semua  utang  yang menghasilkan manfaat statusnya riba..”
Ulama  Fiqh  sepakat  bahwa qardh dikategorikan  sebagai  akad Tathawwu’i (akad  saling  tolong  menolong),  bukan transaksi  komersil.  Maka,  dalam  perbankan syariah  akad  ini  dapat  digunakan  untuk menjalankan  kegiatan  sosial  bank  syariah. Yaitu  dengan  memberi  pinjaman  murni kepada  orang  yang  membutuhkan  tanpa dikenakan  apapun.  Meskipun  demikian nasabah tetap berkewajiban untuk mengembalikan  dana  tersebut,  kecuali  jika bank mengikhlaskannya. Jika dengan pinjaman  ini  nasabah  berinisiatif  untuk mengembalikan  lebih  dari  pinjaman  pokok, bank sah untuk menerima, selama kelebihan tersebut tidak diperjanjikan di depan.
Akan jauh lebih efektif jika pinjaman yang  diberikan  adalah  dipergunakan  untuk kepentingan produktif, bukan untuk konsumtif.  Adapun  cara  pengembaliannya dengan  cara  diangsur,  maupun  dibayar sekaligus. Jika pinjaman sudah dikembalikan, bank dapat  memutar kembali secara bergulir.
Dalam kasus transaksi melalui Layanan  Syariah  LinkAja,  uang customer tersimpan  di  Bank  Syariah,  bukan  di  Bank Konvensional sehingga dana yang tersimpan aman tidak tercampur dengan dana yang ada di Bank Konvensional. Dan khusus pengguna  layanan  uang  elektronik  LinkAja Syariah  yang  membayar  dengan  LinkAja Syariah dalam transaksi pembelian makanan, belanja, pembayaran zakat atau pun aktivitas transaksi  lainnya  hanya  akan  mendapat potongan  harga  apabila merchant atau  toko yang  sudah  menjadi  mitra  LinkAja  Syariah memberikan potongan harga. Tetapi, customer  tidak  akan  mendapat  potongan harga dari pihak LinkAja karena merupakan riba  dan  tidak  sesuai  dengan  akad  yang digunakan dalam Layanan Syariah LinkAja.

## KESIMPULAN
Penggunaan  Layanan  Syariah  LinkAja  di Kota  Cirebon  sampai  saat  ini  terus meningkat, terlihat dari antusias masyarakat
dan  berbagai  pihak  serta  lembaga  dan institusi  yang  semakin  banyak  beralih  ke Layanan Syariah LinkAja dalam melakukan aktivitas transaksinya.
Dengan  berbagai  kemudahan  yang diberikan  oleh  Layanan  Syariah  LinkAja, membuat  para pengguna merasa efektif dan efisien  ketika  melakukan  transaksi.  Begitu juga dengan LAZISMU Kabupaten Cirebon sebaagai  lembaga  penyaluran  zakat,  infaq dan shodaqoh, mereka merasa aman dengan adanya  Layanan  Syariah  LinkAja  karena dalam  transaksinya  uang  yang  terhimpun dari para donatur disimpan di Bank Syariah Indonesia,  bukan  di  bank  konvensional sehingga  pihak  LAZISMU  merasa  aman dalam  melakukan  aktivitas  transaksinya. Pihak  LAZISMU  Kabupaten  Cirebon  juga meyakini  bahwa  Layanan  Syariah  LinkAja sudah sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak ada unsur riba didalamnya.
Transaksi  melalui  Layanan  Syariah LinkAja  khususnya  di  Kota  Cirebon  tentu diperbolehkan apabila menggunakan prinsip syariah.  Akad qardh adalah  yang  paling mendekati  dalam top-up LinkAja  Syariah. Pada  saat customer melakukan top-up ke LinkAja,  sama  sekali  tidak  ada  akad.  Yang ada  hanya  niat  melakukan  akad.  Sehingga uang top-up statusnya  adalah  utang  dari customer  ke  LinkAja.  Layanan  Syariah LinkAja  menggunakan  akad qardh yaitu customer LinkAja  Syariah  memberikan kepada pihak LinkAja Syariah dalam hal ini disebut  top-up  dan  pihak  LinkAja  Syariah tidak  mempergunakan  uang  tersebut,  hanya menyimpan  dan  dapat  dikembalikan  ke customer kapan  saja  dalam  bentuk  yang sama.
Dalam kasus transaksi melalui Layanan  Syariah  LinkAja,  uang customer tersimpan di Bank Syariah Indonesia, bukan di  Bank  Konvensional  sehingga  dana  yang tersimpan aman tidak tercampur dengan dana yang ada di Bank Konvensional. Dan khusus pengguna  layanan  uang  elektronik  LinkAja Syariah  yang  membayar  dengan  LinkAja Syariah tidak akan mendapat potongan harga dari  pihak  LinkAja  karena  merupakan  riba
dan tidak sesuai dengan akad yang digunakan dalam Layanan Syariah LinkAja.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali,  M.  A.  A.  M.  (2007). Al-Maqashid  As- Syar’iyah Watsaruha Fil Fiqhil Islami . Kairo: Darul Hadits.
Antonio,  M.  S.  (2001). Bank  Syariah . Jakarta: Gema Insani.
Arikunto,  S.  (2013). Prosedur  Penelitian Suatu  Pendekatan  Praktik. Jakarta: Reneka Cipta.
Baihaqi,  A.  (2012). Analisis  Penerimaan Pengguna “Telkomsel Cash” Terhadap Sistem Pembayaran Elektronik  Menggunakan  Technology Acceptance Model (TAM). Universitas
Gunadarma
Bakri, A. J. (1996). Konsep Maqasid Syar’ah menurut Al-Syatibi . Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada. Haroen, N. (2007). Fiqh Muamalah , Cet. Ke-
2. Jakarta: Gaya Media Pertama. Hasan, A. (2003). Masa’il fikhiyah . Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Hikmat,  H.  (2006). Strategi  Pemberdayaan Masyarakat. Bandung:  Humaniora Utama Press
Iryana  &  Kawasati,  R.  (2011). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif . STAIN Sorong. Diakses dari https://osf.io/cy9de/download/?format =pdf.
Iryani, E. (2017). Hukum  Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Jurnal Ilmiah Universitas  Batanghari  Jambi , 17 (2), 24-31.
Khasanah,  U.  (2010). Manajemen  Zakat Modern . Malang: UIN Maliki Press. Mardani.  (2015). Aspek  Hukum  Lembaga
Keuangan Syariah Di Indonesia. Jakarta: Prenada Media. Muslich,  A.  W.  (2013). Fiqh  Muamalat , Cetakan ke 2. Jakarta: Amzah.
Mustofa, I. (2016). Fiqh Muamalah Kontemporer. Jakarta: Raja Grafindo. Muttaqin,  Z.  (2004). Manajemen  Teknologi Agribisnis . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Muzani,  A.  (1999). Metode  Observasi .
Surabaya: PT. Graha Pustaka Indonesia.
Nawawi,  I.  (2012). Fikih  Muamalah  Klasik dan  Kontemporer. Bogor:  Ghalia Indonesia.
Octabriyantiningtyas,  D.,  Suryani,  E.,  & Jatmiko,  A.  R.  (2019).  Modeling customer  satisfaction  with  the  service quality of e-money in increasing profit of PT. Telekomunikasi Indonesia. Procedia Computer Science , 161 , 943-950. Pamungkas, S. (2018). Pengaruh Kepercayaan, Kegunaan dan Kemudahan Terhadap Minat
Menggunakan  Mobile  Money  T-Cash Pada  Mahasiswa  Jurusan  Perbankan Syariah  IAIN  Surakarta .  Skripsi, Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  IAIN Surakarta.
Pupu, S. R. (2009). Penelitian
Kualitatif. Jurnal Eqiulibrum , 5 (9). Sjahdeini & Remy. (1999). Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan  Indonesia. Jakarta:  PT.
Pustaka Utama Grafiti.
Siswadi.  (2013).  Jual  Beli  dalam  Perspektif
Hukum Islam. Ummul Qura, 3 (2). Soemitra,  A.  (2010). Bank  dan  Lembaga Keuangan  Syariah .  Jakarta:  Kencana Prenada Media Group.
Suhendi,  H.  (2011). Fiqih  Muamalah . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sutopo.  (2006). Metodologi  Penelitian Kualitatif .  Surakarta:  Sebelas  Maret
Press. Syafei, R. (2001). Fiqih
Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.
Usanti,  T.  P.  (2016). Hukum  Perbankan. Jakarta: Kencana Prenandamedia Grup.
Wibowo,  A.  (2018).  Transaksi  Pembayaran T-Cash dengan Dukungan Teknologi Berbasis Near Field Communications (NFC). Applied  Information  System and Management (AISM) , 1 (1).