Volume 1, Nomor 2, Juli 2020 ; p-ISSN 2745-4282; e-ISSN 2745-5246; 233-250

## (Prespektif  Permendagri No 53 Tahun 2020)
Davit Amir Dzulqurnain Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia dzulqurnain@gmail.com
Diah Ratna Sari Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia dyahratnasari0597@gmail.com
Abstrak: Zaman yang semakin modern menghendaki suatu cara  yang  sistematis  dan  efektif,  sehingga  zakat  yang  mulia itu semakin tinggi nilainya dan lebih nyata hasilnya. Maksud dari  pemberian  zakat  kepada  8  golongan  adalah  untuk menjamin  kesejahteraan  terhadap  golongan-golongan  yang lemah  dalam  masyarakat.  Jaminan  berupa  pekerjaan  adalah sangat  efisien  dan  permanen  daripada  jaminan  keuangan maupun  harta  benda.  Dalam  memerangi  kemiskinan,  perlu dipikirkan agar melahirkan suatu konsep stategis yang dapat menumbuhkan  kesempatan  berusaha  bagi  golongan ekonomi lemah, melalui pengembangan dan pendayagunaan harta  zakat  secara  optimal  pada  sektor-sektor  produksi  dan kesempatan  berusaha.  Pendayagunaan  zakat  harus berdampak  positif   bagi  mustahiq,  baik  secara  ekonomi maupun sosialnya.. Disisi inilah peran Pemerintah dalam hal ini  Kementrian  Dalam  Negeri,  melalui  Permendagri  No  53
Tahun 2020, menetapkan tentang tata kerja dan penyelarasan kerja  serta  pembinaan  kelembagaan  dan  sumber  daya manusia  TKPK  Provinsi  dan  TKPK  Kabupaten  dan  Kota, yang didalamnya terdapat strategi dan program. Disini peran TKPK  diharapkan  meningkatkan  persebaran  serta pendayagunaan dana zakat yang ada.
Kata Kunci : Zakat Produktif, Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Permendagri No 53 Tahun 2020

## PENDAHULUAN
Zakat  adalah  salah  satu  rukun  Islam  yang  wajib  dipenuhi  oleh setiap muslim. Dalam hal ini zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada  Allah  SWT  sekaligus  perwujudan  dan  rasa  kepedulian  sosial (ibadah  sosial).  Oleh  sebab  itu  zakat  merupakan  salah  satu  rukun  yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Bisa dikatakan, seseorang yang  melaksanakan  zakat  dapat  mempererat  hubungan  kepada  Allah SWT dan hubungan dengan sesama manusia. Dengan pengabdian sosial dan pengabdiaan kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat. Zakat  merupakan  ibadah  Maliyah  yang  mempunyai  dimensi  dan fungsi  sosial  ekonomi  dan  pemerataan  karunia  Allah  SWT  serta  juga merupakan  solidaritas  sosial,  pemererat  persaudaraan  antar  sesama muslim,  sebagai  pengikat  hubungan  batin  antara  golongan  kaya  dan miskin,  dan  sebagai  penghilang  jurang  yang  menjadi  pemisah  antara golongan yang kuat dan golongan yang lemah. 1
Di  dalam  Al- Qur’an  telah  disebutkan  cukup  banyak  ayat  yang menyejajarkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat dan dalam rukun Islam  posisi  kewajiban  zakat  menjadi  urutan  ketiga  secara  otomatis menjadi  bagian  mutlak  dari  keislaman  seseorang,  salah  satu  ayat  Al- Qur’an  yang  menyejajarkan  zakat  dengan  ibadah  shalat  sebagaimana firman Allah:
َيِعِكاَّرلا َعَم اوُعَكْراَو َةاَكَّزلا اوُتآَو َة َلََّصلا اوُميِقَأَو “Dan  dirikanlah  shalat,  tunaikanlah  zakat  dan  ruku’lah  beserta orang- orang yang ruku’.” 2
Zakat umumnya diberikan kepada Delapan Asnaf yang diantaranya yaitu Fakir Miskin, Amil, Muallaf, Riqaab (hamba sahaya), Gharim (orang
1 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: kencana, 2009), hlm. 404
2 Departemen Agama, Al- Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV Alwaah, 1989), hlm.
yang  memiliki  hutang), Fii  Sabilillah,  Ibnu  Sabil,  Orang-  orang  yang  sedang dalam  perjalanan .  Dari  dalam  golongan  tersebut,  golongan  yang  paling diutamakan untuk menerima zakat yaitu golongan Fakir dan Miskin . Keberhasilan  zakat  tergantung  pada  pendayagunaan  dan pemanfaatannya,  dan  tantangan  terbesar  dari  optimalisasi  zakat  adalah pendayagunaan  dana  zakat  menjadi  tepat  pada  kegunaanya  dan  tepat sasaran.  Tepat  pada  kegunaanya  dalam  hal  ini  yaitu  berkaitan  dengan program pendayagunaan yang mampu menjadi solusi terhadap problem kemiskinan,  sedangkan  tepat  sasaran  berkaitan  dengan  mustahiq  atau penerima  bantuan  dana  zakat.  Dalam  hal  ini  fakir  miskin  menempati prioritas utama dan pertama sebagai penerima zakat.
Dalam  pengantasan  kemiskinan,  zakat  memiliki  peranan  yang sangat  strategis.  Hal  ini  berbeda  dengan  sumber  keuangan  pada pembangunan yang lain karena pada zakat tidak mengharap imbal balik, yang  hanya  mengharap  ridho  dari  Allah  SWT.  zakat  apabila  dikelola secara  produktif   akan  sangat  membantu  dalam  mengatasi  masalah kemiskinan, bahkan dapat mengatasi masalah pengangguran yang saat ini sedang  menjadi  masalah  di  Indonesia.  Zakat  produktif   dapat didayagunakan  dengan  berupa  modal  usaha,  dan  lain  sebagainya. Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2011  Pasal  27,  zakat dapat  didayagunakan  untuk  usaha  produktif   apabila  kebutuhan  dasar mustahiq  telah  terpenuhi. 3 Karena  itu  zakat  didayagunakan  agar  lebih produktif  kembali dan dapat menjawab serta mengurangi permasalahan perekonomian  yang  ada.  Dalam  pendayagunaan  zakat  juga  harus menggunakan strategi-strategi tertentu agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
Penanggulangan  kemiskinan  adalah  kebijakan  dan  program pemerintah  dan  pemerintah  daerah  yang  dilakukan  secara  sistematis, terencana  dan  bersinergi  dengan  dunia  usaha  dan  masyarakat  untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. 4
Selain  itu  program  penanggulangan  kemiskinan  adalah  kegiatan yang  dilakukan  oleh  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dunia  usaha,  serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. 5
3 Ibid., hlm. 117
4 Peraturan Mentri dalam Negeri  Republik Indonesia No 53 Tahun 2020, BAB I, Pasal 1
5 Ibid

## PEMBAHASAN
Kata  “strategi”  berasal  dari  bahasa  Yunani  yaitu  “strategos” ( stratos =  militer  dan ag =  memimpin),  yang  berarti  “generalsip”  atau sesuatu  yang  dikerjakan  oleh  para  jenderal  perang  dalam  membuat rencana  untuk  memenangkan  perang. 6 Strategi  merupakan  pola pengarahan  dan  pengerahan  seluruh  sumber  daya  perusahaan  atau lembaga  untuk  perwujudan  visi  melalui  misi  perusahaan.  Strategi membentuk  pola  pengambilan  keputusan  dalam  mewujudkan  visi perusahaan.  Dengan  pola  tertentu,  perusahaan  mengerahkan  dan mengarahkan seluruh sumberdaya ke perwujudan visi perusahaan. 7
Strategi memiliki beberapa unsur-unsur yang ada 5 unsur, yaitu: 8
1) Gelanggang aktivitas atau arena , yang merupakan area (produk, jasa, saluran distribusi, pasar geografis, dan lainnya)
2) Sarana  Kendaraan  atau Vehicles ,  yang  digunakan  untuk  dapat mencapai arena sasaran.
3) Pembeda  yang  dibuat  atau differentiators ,  adalah  unsur  yang  bersifat spesifik  dari  strategi  yang  ditetapkan,  seperti  bagaimana  organisasi akan mendapatkan pelanggan secara luas.
4) Tahapan rencana yang dilalui atau staging , yaitu merupakan penetapan waktu dan langkah dari pergerakan statejik atau statejic moves .
5) Pemikiran  yang  ekonomis  atau economics  logic ,  merupakan  gagasan yang  jelas  tentang  bagaimana  manfaat  atau  keuntungan  yang  akan dihasilkan.
Fungsi dan Manfaat Strategi Fungsi  dari  strategi  pada  dasarnya  adalah  berupaya  agar  strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk itu, terdapat enam  fungsi  strategi  yang  harus  dilakukan  secara  simultan,  yaitu: 9 Satu , Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain. Dua ,  Menghubungkan  atau  mengaitkan  kekuatan  atau  keunggulan organisasi  dengan  peluang  dan  lingkunganya. Tiga ,  Memanfaatkan  atau mengekploitasi  keberhasilan  dan  kesuksesan  yang  didapat  sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru. Empat , Menghasilkan dan  membangkitkan  sumber-sumber  daya  yang  lebih  banyak  dari  yang digunakan  sekarang. Lima ,  Mengkoordinasikan  dan  mengarahkan
6 Rachmat, Manajemen Strategik, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 2 7 Mulyadi, Sistem  Perencanaan  dan  Pengendalian  Manajemen ,  (Jakarta:  Salemba Empat,
2007), hlm. 434
8 Sofjan  Assauri, Strategic  Management:  Sustainable  Competitive  Advantages, (Depok:  PT Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 5 9 Ibid., hlm. 7
kegiatan  atau  aktivitas  organisasi  kedepan. Enam ,  Menanggapi  serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Tahapan dan Proses Strategi Secara  teknis  proses  menejemen  stratejik  dilakukan  dengan  lima tahapan, yaitu: 10
1. Pengembangan  suatu  visi  stratejik  yang  mengarahkan  dan memfokuskan pada masa depan organisasi perusahaan.
2. Menentukan  tujuan  dan  sasaran  untuk  mengukur  kemajuan pencapaian visi stratejik organisasi perusahaan.
3. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan.
4. Mengimplementasikan  dan  melaksanakan strategi  secara  efektif   dan efesien.
5. Menilai kinerja dan melakukan penyesuaian koreksi, untuk kebutuhan organisasi  perusahaan  jangka  panjang,  baik  tentang  pengarahan, tujuan, strategi atau pendekatan dalam pelaksanaan strategi. Selain  itu,  tahapan  utama  proses  strategi,  umumnya  mencakup analisis  situasi,  formulasi  strategi,  implementasi  strategi,  dan  evaluasi strategi. Tahapan proses tersebut yaitu.: 11
1. Analisis  Lingkungan,  meliputi  deteksi  dan  evaluasi  konteks organisasi, lingkungan eksternal dan internal organisasi.
2. Formulasi Strategi, mencakup desain dan pilihan strategi yang sesuai.
3. Implementasi  Strategi,  adalah  proses  bagaimana  melaksanakan strategi yang telah diformulasikan dengan tindakan nyata.
4. Evaluasi  Strategi,  adalah  proses  mengevaluasi  bagaimana  strategi diimplementasikan dan sejauh mana mempengaruhi kinerja.
Pendayagunaan Zakat
Pendayagunaan  berasal  dari  kata  dasar  “daya  guna”  yang  berart i kemampuan  menghasilkan  manfaat  bagi  kehidupan. 12 Pendayagunaan adalah  bagaimana  cara  atau  usaha  dalam  mendatangkan  hasil  dan manfaat  yang  lebih  besar  serta  lebih  baik.  Dari  pengertian  tersebut, apabila  disimpulkan  yaitu,  pendayagunaan  zakat  adalah  meningkatkan kegunaan  atau  memaksimalkan  kegunaan  dari  zakat  yang  awalnya konsumtif  menjadi produktif, sehingga dapat memberikan manfaat dari hasil, maupun dampak yang positif  bagi mustahiq. Agar dana zakat yang
10 Sofjan  Assauri, Strategic  Management:  Sustainable  Competitive  Advantages, (Depok:  PT
Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 16
11 Mudrajad    Kuncoro, Strategi    Bagaimana    Meraih    Keunggulan    Kompetitif, (Jakarta:
Erlangga, 2005), hlm. 13
12 Sulchan    Yasin, Kamus  Lengkap  Bahasa  Indonesia  (KBI_Besar) ,  (Surabaya  :  Amanah,
1997), hlm. 110.
disalurkan  dapat  berdayaguna  dan  berhasil  guna,  maka  dalam pemanfaatannya  harus  selektif. 13 Zakat  hendaknya  sebisa  mungkin menghindari bersifat konsumtif. Maka harus ditentukan orang mana saja yang  bisa  menerima  tunai.  Selebihnya  kita  pikirkan  untuk  dikelola  agar lebih berdayaguna, yaitu bisa bersifat produktif. Buat perencanaan yang diikuti dengan fungsi manajemen lainnya (hal ini akan meiputi beberapa jenis perencanaan). 14
Menurut  Sjechul  Hadi  Permono  Pendayagunaan  zakat  adalah segala  sesuatu  yang  berkaitan  dengan  usaha  pemerintah  dalam memanfaatkan  hasil  pengumpulan  zakat  untuk  didistribusikan  kepada mustahiq  (sasaran  penerima  zakat)  dengan  berpedoman  syariah,  tepat guna,  serta  pemanfaatan  yang  efektif   melalui  pola  pendistribusian  yang bersifat produktif  dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat. 15
Adapun  pendayagunaan  zakat  telah  dijelaskan  dalam  Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 sebagai berikut:
a. Zakat  dapat  didayagunakan  untuk  usaha  produktif   dalam  rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif  sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dilakukan  apabila  kebutuhan  dasar  mustahiq  telah terpenuhi. 16
Sedangkan  prosedur  dalam  pendayagunaan  dana  zakat  dalam aktivitas  produktif   adalah  dengan  menggunakan  indikator-indikator sebagai  berikut:  Melakukan  studi  kelayakan,  Menetapkan  jenis  usaha produktif,  Melakukan  bimbingan  dan  penyuluhan,  Melakukan pemantauan,  pengendalian  dan  pengawasan,  Melakukan  evaluasi, Membuat laporan. 17
Kesejahteraan Mustahiq Sejahtera  artinya  aman  sentosa  dan  makmur,  terlepas  dari  segala macam gangguan, kesukaran. Sedangkan kesejahteraan adalah keamanan
13 Moh. Toriquddin, Pengelolaan Zakat Produktif  Perspektif  Maqasid Al- Syari’ah Ibnu ‘ Asyur,
(Malang: UIN-Maliki Press, 2015), hlm. 34
14 A  Qodri ,  Membangun  Fondasi  Ekonomi  Umat, (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar  Offset, 2004), hlm. 146
15 Sjechul  Hadi  Permono, Pendayagunaan  Zakat  Dalam  Rangka  Pembangunan  Nasional, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 41
16 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 428
17 Suratno, Pengaruh    Pendayagunaan    Zakat    Produktif     Terhadap    Pemberdayaan  Mustahiq, (Lampung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017), hlm. 30
dan  keselamatan  (  kesenangan  hidup),  kemakmuran. 18 Jadi  makna masyarakat  yang  sejahtera  adalah  masyarakat  yang  terlepas  dari  segala macam  gangguan,  kesukaran,  dan  hidupnya  diliputi  keamanan  dan keselamatan sehingga merasakan kemakmuran.
Salah  satu  cara  menguji  realisasi  tujuan-tujuan  kemanusiaan  dan kerohaniaan  dari  kesejahteraan  dalam  sosial  ekonomi  masyarakat adalah. 19
1. Melihat  tingkat  persamaan  sosial  dan  pemenuhan  kebutuhan dasar bagi semua.
2. Terpenuhi  kesempatan  untuk  bekerja  atau  berusaha  bagi  semua masyarakat
3. Terwujudnya  keadilan  dalam  pendistribusian  pendapatan  dan kekayaan.
4. Stabilitas ekonomi yang dicapai tanpa tingkat inflasi yang tinggi.
5. Tidak  tingginya  penyusutan  sumber  daya  ekonomi  yang  tidak dapat  diperbaharui,  atau  ekosistem  yang  dapat  membahayakan kehidupan.
Jadi,  kesejahteraan mustahiq dapat  dilihat  dari  bagaimana peningkatan  kehidupannya  dalam  konteks  perekonomian,  kerohaniaan, keamanan  serta  kenyamanan mustahiq dalam  menjalankan  kehidupan sehari-harinya.
Zakat Produktif a. Pengertian zakat produktif
Kata  produktif   secara  bahasa  berasal  dari  bahasa  Inggris “ productive ”  yang  berarti  banyak  menghasilkan,  memberikan  banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga dan mempunyai hasil  baik.  Dalam  penelitian  ini  pengertian  produktif   lebih berkonotasi  kepada  kata  sifat.  Kata  sifat  akan  jelas  maknanya  bila diikuti  dengan  kata  yang  mensifatinya.  Dalam  hal  ini  kata  yang disifatinya adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif  yang artinya: zakat yang dalam pendistribusiannya bersifat produktif  lawan konsumtif. 20
Zakat produktif  dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat  membuat  penerimanya  menghasilkan  sesuatu  yang  terus
18 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga , (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 1011.
19 Muhammad Chairul Anam, Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di KJKS BMT Fastabiq Pati terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat , (Semarang: 2011), hlm.
51
20 Asnaini, Zakat Produktif  dalam Perspektif  Hukum Islam , (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 63
menerus,  dengan  harta  zakat  yang  telah  diterimannya.  Zakat produktif  adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada  mustahiq  tidak  dihabiskan  tetapi  dikembangkan  dan digunakan  untuk  membantu  usaha  mereka,  sehingga  dengan  usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan secara terus-menerus. 21 b. Pendistribusian Zakat Secara Produktif
Pendistribusian  zakat  merupakan  penyaluran  atau  pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran  dan  tujuan.  Sasara  disini  adalah  pihak-pihak  yang diperbolehkan  menerima  zakat,  sedangkan  tujuannya  adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga  dapat  memperkecil  kelompok  masyarakat  yang  kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki. 22
Dana  zakat  yang  telah  dikumpulkan  oleh  lembaga  amil  zakat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan progam kerja lembaga amil zakat. Zakat tersebut harus didistribusian kepada para  mustahiq.  Ada  dua  pendekatan  yang  digunakan  dalam pendistribusian zakat ini, yaitu :
1) Pendekatan  secara  parsial,  dalam  hal  ini  ditujukan  kepada  orang yang miskin dan lemah serta dilaksanakan secara langsung bersifat insidentil.  Dengan  cara  ini  masalah  kemiskinan  mereka  dapat diatasi untuk sementara.
2) Pendekatan secara struktural, cara seperti ini lebih mengutamakan pemberian  pertolongan  secar  berkesinambungan  yag  bertujuan agar mustahiq zakat  dapat  mengatai  masalah  kemiskinan  dan diharapkan nantinya mereka menjadi muzakki . 23
Memanfaatkan  dan  mendayagunakan  zakat  dengan  sebaik- baiknya,  diperlukan  kebijaksanaan  dari  lembaga/badan  amil  zakat. Dan pendistribusian zakat tidak hanya diberikan kepada yang berhak secara konsumtif  saja, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif.
Pendistribusian  zakat  kepada  para mustahiq dalam  bentuk  apa adanya untuk digunakan secara konsumtif  itu cocok apabila sasaran pendistribusian ini adalah orang-orang jompo, anak yatim, ibnu sabil atau  fakir  miskin  yang  memerlukan  bantuan  dengan  segera  atau
21 Asnaini, Zakat  Produktif   dalam  Perspektif   Hukum  Islam ,  (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,
2008), hlm. 6
22 Mursyidi, Akuntansi  Zakat  Kontemporer , (Bandung  :  PT.  Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 169
23 Ahmad  M.  Syaifudin, Ekonomi  dan  Masyarakat  Dalam  Perspektif   Islam ,  (Jakarta  : Rajawali, 1987), hlm. 51
untuk  hal-hal  yang  bersifat  darurat,  pemenuhan  kebutuhan  fakir miskin dengan dana zakat itu hanya sebatas ia tidak akan terlantar lagi di hari depannya.
Kemudian bagi mereka yang kuat kerja, memiliki keterampilan dan  mau  berusaha,  dapat  diberi  modal  usaha  baik  berupa  uang ataupun barang, serta dengan cara perorangan atau secara kelompok. Pemberian  modal  ini  harus  dipertimbangkan  secara  matang  oleh amil.  Apakah  seseorang  yang  diberi  dana  itu  mampu  mengelolanya apa tidak, sehingga pada suatu saat orang tersebut menggantungkan hidupnya kepada pihak lain. Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaanya sejak awal sebagai pelatihan  atau  modal  usaha  dan  hal  ini  diharapkan  dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan. 24
c. Hukum Zakat Produktif
Dalam  Al- Qur’an  tidak  disebutkan  oleh  suatu  ayat  yang  jelas yang  mengatur  tentang  hukum  zakat  produktif   ini.  Dasar  yang menjadi  istinbath  hukum  pendayagunaan  zakat  produktif   adalah maslahah mursalah.
Pembentukan  hukum  tidaklah  dimaksudkan  kecuali  untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak. Syarat maslahah mursalah dapat dijadikan landasan hukum yaitu:
1) kemaslahatan  yang  hakiki  dan  bukan  kemaslahatan  yang  bersifat dugaan  saja.  Zakat  produktif   akan  mampu  mengentaskan kemiskinan apabila dikelola dengan baik dan benar.
2) bahwa  kemaslahatan  tersebut  adalah  kemaslahatan  umum  bukan kemaslahatan pribadi. Zakat produktif  diperuntukkan untuk semua umat islam yang membutuhkan.
3) bahwa  kemaslahatan  ini  tidak  bertentangan  dengan  hukum  atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma’ . 25 Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syar’i.

## 4) Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahiq
Untuk mencapai sebuah kesejahteraan seseorang harus melakukan kegiatan  ekonomi,  adapun  alasan  mengapa  seseorang  harus  melakukan kegiatan  atau  aktifitas  ekonomi  menurut  Al-Ghozali  adalah  sebagai berikut: 26
24 A. Qodri Azizi, Membangun Fondasi Ekonomi Umat , (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 14
25 Muhammadiyah Zuhridan A. Dorib , Ilmu Ushul Fiqh , (Semarang: Dina Utama, 1999), hlm. 120.
26 Elvan    Syaputra,    “Al - Ghazali    dan    Konsep    Kesejahteraan”,    dalam http://www.hidayatullah.com#,diakses pada 13 Juli 2017
a.Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bersangkutan.
b. Mensejahterakan keluarga.
c. Membantu orang lain yang membutuhkan.
Dari  tiga  kriteria  diatas,  membuktikan  bahwa  kesejahteraan seseorang  akan  terpenuhi  apabila  tingkat  kebutuhan  mereka  tercukupi dimana dalam hal ini lebih difokuskan kepada terpenuhnya kesejahteraan seseorang  berdasarkan  tingkat  kebutuhannya  dalam  hal  harta  benda. Berikut adalah tingkatan kebutuhan dalam Islam: 27 a. Dharuriah, terdiri  dari  seluruh  aktivitas  dan  hal-hal  yang bersifatesensial untuk memelihara lima tujuan syariah.
b. Hajiah, terdiri dari seluruh aktivitas dan hal-hal yang tidak vital bagi pemeliharaan  kelima  tujuan  syariah  tetapi  dibutuhkan  untuk meringankan dan menghilangkan rintangan dan kesukaran hidup.
c. Tahsiniah atau tazyinat, secara khusus, kategori ini meliputi persoalan- persoalan  yang  tidak  menghilangkan  dan  mengurangi  kesulitan, tetapi melengkapi menerangi dan menghiasi hidup.
Adapun  pendapat  lain  mengenai  komponen  kebutuhan  adalah pendapat  Imam  Masykoer  Alie  yang  menjelaskan  kebutuhan  manusia dikelompokkan menjadi tiga: 28 a. Kebutuhan fital biologis atau jasmani (pakaian, makanan, perumahan, dan kesehatan).
b. Kebutuhan rohani (agama dan moral).
c. Kebutuhan sosial kultural (pergaulan dan kebudayaan). Menurut pandangan Mubyanto yang dikutip oleh Jaih Mubarok disebutkan  bahwa  kesejahteraan  adalah  perasaan  perasaan  hidup senang dan tentram tidak kurang apa-apa dalam batas yang mungkin dicapai  oleh  orang-perorang,  selanjutnya  Mubyarto  menjelaskan bahwa orang yang memiliki kehidupan sejahtera adalah: 1) orang yang tercukupi  pangan,  pakaian,  dan  rumah  yang  nyaman,  2)  terpelihara kesehatannya,  3)  anak-anaknya  dapat  memperoleh  pendidikan  yang layak.  Selain  itu  kesejahteraan  juga  mencakup  unsur  batin  yaitu perasaan diperlakukan adil dalam kehidupan. 29
Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  6  Tahun  1976 tentang  Ketentuan  pokok  kesejahteraan  sosial  dalam  pasal  2  ayat  1 merumuskan  bahwa  kesejahteraan  sosial  adalah  ialah  suatu  tata kehidupan  dan  penghidupan  sosial  materiil  maupunn  spiritual  yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman batin yang
27 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 62 28 Jaih Mubarok, Wakaf  Produktif, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), hlm. 23
29 Ibid., hlm. 22-23
memungkinkan  bagi  setiap  warga  negara  untuk  mengadakan  usaha pemenuhan  kebutuhan  kebutuhan  jasmaniyah,  rohaniyah  dan  sosial yang  sebaik-baiknya  bagi  diri,  keluarga  serta  masyarakat  dengan menjunjung  tinggi  hak-hak  azasi  serta  kewajiban  manusia  sesuai dengan pancasila. 30
Selanjutnya  dalam  Intruksi  Menteri  Negara  Pemberdayaan Perempuan/Kepala  Badan  Koordinasi  Keluarga  Berencana  Nasional Nomor  191/Hk.01/02/2000  tentang  Pelaksanaan  Pencatatan  dan Pelaporan Program Keluarga Berencana Nasional yang merujuk pada UU No.10 Tahun 1992 tentang kependudukan dan keluarga sejahtera dirumuskan  adanya  lima  tahapan  keluarga  sejahtera:  tahap  pertama keluarga  prasejahtera  yaitu  keluarga  yang  belum  mampu  memenuhi kebutuhan  dasarnya,  tahap  kedua  keluarga  sejahtera  I  yaitu  keluarga yang  mampu  memenuhi  kebutuhan  dasarnya  tetapi  belum  mampu memenuhi kebutuhan social psicologis -nya, tahap tiga keluarga sejahtera II  yaitu  keluarga  yang  mampu  memenuhi  kebutuhan  dasar  dan kebutuhan social  psicologis tetapi  belum  mampu  memenuhi  kebutuhan pengembangan,  tahap  empat  keluarga  sejahtera  III,  yaitu  keluarga yang  telah  mampu  memenuhi  kebutuhan  dasar,  kebutuhan social psicologis ,  kebutuhan  pengembangan,  tetapi  belum  mampu memberikan konstribusi yang positif  terhadap masyarakat sekitarnya, tahap  kelima  adalah  keluarga  sejahtera  III  plus  adalah  keluarga  yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya.
Tahapan-tahapan  kesejahteraan  yang  diterapkan  menurut Muchlisin  Muzarie  tampaknya  mengadopsi  dari  teori need milik Abraham  Maslow  yang  menyebutkan  bahwa  kesejahteraa  meliputi beberapa aspek yag diperoleh secara bertahap dimana tahap pertama adalah terpenuhinya kebutuhan fisik ( physiologycal needs ) atau kebutuhan pokok  ( basic  needs )  seperti  pangan,  sandang,  papan,  pendidikan  dan kesehata kedua adalah kebutuhan akan rasa aman ( safety needs ), diikuti oleh  kebutuhan  sosial  ( socialneeds ),  kebutuhan  akan  pengakuan  ( esteem needs )  dan  tahap  terakhir  adalah  terpenuhinya  kebutuhan  aktualisasi diri ( self  actualization needs ) dimana Maslow memandag bahwa tingkat kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan ditempuh secara bertahap dan berurutan. 31
Bentuk  atau  pola  distribusi  zakat  produktif   kepada mustahiq setidaknya  mengacu  kepada  ketiga  cluster  pendampingan,  yaitu
30 Mukhlisin  Muzarie ,  Hukum    Perwakafan    dan    Implikasinya    Terhadap  Kesejahteraan
Masyarakat , (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010), hlm. 309
31 Mukhlisin    Muzarie, Hukum    Perwakafan    dan    Implikasinya    Terhadap  Kesejahteraan Masyarakat, (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010), hlm. 311
Cluster I, Cluster II, dan Cluster III dan Training Mustahiq Preneurship (TMP)  berupa lifeskill terapan.  Untuk  lebih  jelasnya  akan  diuraikan sebagai berikut: 32
a. Cluster  pertama  adalah  pemberian  bantuan  awal  pada mustahiq yang baru memulai atau melanjutkan usaha yang sudah ada.
b. Cluster  kedua  adalah  bantuan  kepada  mustahiq  kepada  cluster pertama  yang  dinilai  telah  berasil  dalam  mengembangkan  usahanya dan  memiliki  motivasi  yang  kuat  untuk  pengembangan  usaha selanjutnya.
c. Cluster ketiga ( qardul hasan ) adalah pinjaman modal tanpa bunga yang diberikan  kepada  mustahiq  yang  telah  berhasil  mengembangkan usahanya dengan modal yang sudah diberikan melalui bantuan Cluster Pertama dan atau Cluster Kedua serta memiliki kejutan rencana usaha yang  prospektif   dan  pemberian  pinjaman/modal  kepada mustahiq yang  memerlukan  bantuan  dalam  kondisi  tertentu  yang  ditetapkan berdasarkan rapat amil.
d. Training  Mustahiq  Preneurship  (TMP)  berupa  lifeskill  terapan  dan pemberian  modal  kepada  mustahiq  pengangguran yang  pelaksanaaya dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
Dalam  hal  ini  pengawal  proses  pertumbuhan  kesejahteraan mustahiq  maka  mengembangkan  metedologi  studi  kelayakan  usaha, strategi  pendampingan  dan  pengawasan  adalah  suatu  keniscayaan. 33
Strategi  pendampingan  dan  pengawasan  merupakan  aplikasi pemberdayaan serta pembetulan ( correction ) atas pelaksanaan pentasarufan modal  kerja  yang  berasal  dari  zakat  produktif.  Tujuannya  serangkaian mekanisme  ini  adalah  untuk  memastikan  bahwa  tujuan-tujuan  dan rencana-rencana  usaha  yang  telah  direncang  dapat  dilaksanakan  dan tercapai  seoptimal  mungkin. 34 Secara  afirmatik,  metodologi  ini  juga bermanfaat  untuk  menghindari  kesalahan  dan  aneka  bentuk penyimpangan  peruntukan  yang  menghambat mustahiq gagal  meraih indikator kesejahteraan atau terlepas dari status mustahiq. Guna  mengamati  pergerakan  kesejahteraan asnaf maka  setidaknya amil zakat melaksanakan program-program rehabilitasi dan inkubasi baik
32 Widi Nopiardo, Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif  pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah    Datar ,    Vol.    I    (Institut    Agama    Islam    Negeri    Imam    Bonjol:    Jebi    Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Desember 2016).
33 Absorbsi substansi Sondang P. Siagian , Manajemen Stratejik , (Jakarta: PT. Bumi Aksara,
1995),  hlm.  16.  Bandingkan  dengan  Terry  G.R ,  Prinsip-Prinsip  Manajemen ,  Terj.  Smith DFM, (Semarang: CV. Thoha Putera, 1989), hlm. 166.
34 Disarikan dari Ulbert Silalahi, Studi tentang Ilmu Administrasi, (Konsep, Teori dan Dimensi), (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003), hlm. 181
dalam hal mental spiritual dan pendampingan kecakapan mustahiq sebagai suatu  bentuk  pemberdayaan.  Adapun  akad-akad  distribusi  zakat produktif   dari  hasil  penyerapan  lembaga  amil  juga  disesuaikan  dengan karakter  produktivas mustahiq ,  baik  berupa  usaha  perdagangan  maupun jasa.  Tabel  indikator  kesejahteraan  berbasis  zakat  produktif   berikut memberikan  deskripsi  umum  yang  merujuk  pada  aksioma-aksioma pemberdayan berbasis konsep-konsep Ekonomi Islam.

## Tabel 1 Indikator Kesejahteran Berbasis Zakat Produktif
N O ASN AF KONDISI AWAL KONDISI SEJAHTERA METODE PEMBERDAYAAN 1 Fakir Orang yang tiada harta pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluanya. Tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempet tinggal.
Memiliki pekerjaan dan penghasilan mandiri yang mencukupi kebutuhan asasi diri dan keluarga dalam tanggungjawabnya.
1.Pelatihan life skill; 2.Pemberiaan modal kerja;
3.Fasilitas pemasaran produk dan jasa mustahiq; 4.Fasilitasi pada pondok pesantren wreda bagi para homelles dari kalangan manula; 2 Misk in Mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya Memiliki kemantapan pekerjaan dan penghasilan mandiri yang mencukupi kebutuhan asasi diri dan keluarga dalam tanggungjawabnya.
1. Pelatihan life skill intermediate;
2. Penambahan modal kerja;
3. Fasilitasi jaringan pemasaran produk dan jasa mustahiq serta Forum Buiness Group .
3.
Amil Pengurus zakat: orang yang diberi tugas Meningkatnya kinerja seiring dengan akslerasi 1.Pelatihan keadministrasian, zakat dan
untuk mengumpulkan dan membagikan zakat sumber daya insani dan cakupan jaringan dan kualitas layanan. pengembangan layanan; 2.Studi Banding dan Promosi; 3. Perluasan Jaringan kinerja LAZ; 4. Perluasan Jaringan Muzzaki dan Mustahiq . 4. Mual laf Orang kafir yang ada harapan masuk Islam orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Meningkatkan iman dan pengetahuan agama dan membangun jaringan ketahanan ruhani dan materi.
1.Rehabilitasi muallaf
yang terkatagori fakir dan miskin;
2. Fasilitasi bersama pihak ketiga afiliasi dalam penguatan aqidah Islamiyyah;
5. Riqa b Memerdekakan budak: mencakup untuk melepaskan sendera muslim yang ditawan orang-orang kafir dan atau orang fasik. Terbebasnya umat Islam yang tersandera baik karena alasan konflik, kriminalitas maupun hukum. 1.Donasi pembebasan kaum muslim yang tersandera; 2.Fasilitasi pembebasan dengan aparatur hukum terkait. 6. Ghar im Orang berhutang; orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
Terbayarnya hutang umat Islam dari kalangan dhuafa yang
mempersulitnya keluar dari status fakir dan miskin.
1. Donasi qardh al- hasan; 2. rehabilitas gharim yang terkatagori fakir dan miskin.
7. Sabili llah Keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin.
Fuqaha juga pendapatan bahwa fisabillah mencakup kemaslahatan umum seperti beasiswa, mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-
lain.
Terpenuhinya pembiayaan unit- unit perjuangan umat Islam baik dalam sektor pendidikan, kesehatan, dakwah
Islamiyyah dan pertahanan keamanan.
1. Donasi hibah bagi generasi muda muslim yang berprestasi namun terkendala pembiayaan; 2.Pembiayaan berbasis qardh al- hasan dan atau ijarah muntahiya bittamlik bersama pihak ketiga di dalam pembangunan unit- unit pendidikan,
kesehatan dan dakwah; 3. Donasi hibah bagi unit-unit pertahanan aqidah Islamiyyah guna menangkal faham radikalisme dan irhabi. 8. Ibnu Sabil Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. Tercukupinya pembiayaan ongkos perjalanan umat Islam yang mengalami kemalangan dalam perjalanan. 1. Donasi sedekah atas ongkos dan kebutuhan perjalanan ibnu sabil.
2. Biaya fasilitasi guna pengurusan terhadap pihak ketiga (aparat kepolisian atau imigrasi)
Sumber: olahan data tahun 2020 dari  pola  indikator  keberhasilan  tersebut  diatas  maka  dapat disesuaikan  melalui  spesifikasi  personal  dengan  meilihat  kondisi  awal maupun  kondisi  keberhasilannya  dan  sisesuaikan  dengan  klasifikasi kuadran zakat produktif  sehingga dapat dicapai tujuan pengelolaan zakat yaitu meningkatkan hasil guna dan daya guna dari dana zakat. 35
35 Undang-Undang No. 38 tahun 1999 Pasal 5.
Berikut klasifikasi kuadran zakat produktif  sebagai berikut: Tabel 2 Quardrant
KUADRAN-II Potensi Tinggi, Kemapuan Mengelola Rendah KUADRAN-I Potensi Tinggi, Kemampuan Mengelola Tinggi KUADRAN-IV Potensi Rendah, Kemampuan Mengelola Rendah KUADRAN-III Potensi Rendah, Kemampuan Mengelola Tinggi
Berdasarkan  kuadran  diatas  maka  dapat  disimpulkan  bahwa mereka para mustahiq yang masuk ke kuadran I, kuadran II terkategori memiliki  potensi  tinggi  adalah  yang  layak  diberikan  penyaluran  dana zakat  produktif.  Adapun  kepada  mereka  kategori  kuadran  II  dapat diberikan  penyaluran  dana  zakat  produktif   dengan  akad  pembiayaan tanpa  imbal  hasil,  sedangkan  mereka  terkategori  kuadran  I  dapat diberikan  penyaluran  dana  zakat  produktif   dengan  akad  pembiayaan dengan imbal hasil zakat semampunya. Pada kuadran III dan IV terhadap mustahiq  yang  masuk  kedalam  katagori  ini  dikarenakan  pada  program bantuan zakat produktif  di dilakukan tahapan seleksi dari antara lembaga lainnya sesuai dengan kriteria dari mustahiq yang patut untuk diberikan bantuan zakat produktif. Dari sisi ekonomi mustahiq ditutur benar-benar dapat  mandiri  dan  hidup  sejajar  dengan  masyarakat  yang  lain.  Jadi bantuan  berupa  pemberdayaan  harta  zakat  untuk  usaha  produktif terhitung dapat memberikan dampak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,  walaupun  semua  itu  butuh  proses  dan  waktu  yang  cukup lama.
Dari  penjabaran  diatas,  dalam  ketentuan  umum  permendagri  No 53  Tahun  2020  menjelaskan  bahwa  penaggulangan  kemiskinan merupakan  sebuah  kebijakan  yang  harus  dilakukan  secara  sistematis, terencana  dan  bersinergi  yang  diawali  dengan  rencana  penanggulangan kemiskinan daerah (RPKD). Yang dirancang dengan periode 5 tahunan, kemudian  ditunjukkan  dengan  rencana  aksi  tahunan,  yang  dilakukan dengan  periode  1  tahunan,  setalah  dilakukan  aksi  tersebut  kemudian dievaluasi  atau  disesuaikan  dengan  rencana  pembangunan  jangka menengah  daerah  (RPJMD)  dan  kemudian  didokumentasikan  melalui rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sehingga pelaksana akhir akan dilakukan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) baik
ditingkat  Provinsi,  maupun  ditingkat  Daerah  yang  akan  dipantau  dan dievaluasi  oleh  tim  nasional  percepatan  penanggulangan  kemiskinan (TNP2K).
Setelah  dilakukan  monitoring,  terhadap  mereka  yang  terkategori Kuadran  II,  sebaiknya  dilakukan  rencana  tindak  lanjut  agar  mereka berupaya untuk menaikkan status mereka kekategori Kuadran I, dengan diberikannya  pelatihan-pelatihan  manajemen  usaha  dengan  baik  dan benar.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  pada  bab sebelumnya  mengenai  Strategi  Pendayagunaan  Zakat  Produktif   Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Perspektif  Permendagri No 53 Tahun  2020  maka  dapat  peneliti  simpulkan:  Mengenai  strategi  dalam mendayagunakan  zakat  produktif,  saat  ini  harus  dilakukan  dengan  cara pola  yang  sistematis,  terstruktur  dan  bersinergi,  yang  daapat  dilakukan oleh  berbagai  lembaga  amil  zakat  bekerjasama  dengan  tim  koordinasi penaggulangan  kemiskinan  tingkat  daerah,  untuk  menentukan  mereka yang  berhak  mendapatkan  pembinaan  zakat  kewirausahaan  dari  zakat produktif  jika sudah memenuhi salah satu syarat 8 golongan yang berhak menerima  zakat.  Dengan  tetap  memperhatikan  analisi  kuadran  potensi dan  kemampuan  pengelolaan  usahanya.  Dampak  dari  strategi pendayagunaan  zakat  yang  dilakukan  secara  sistematis,  terstruktur  dan bersinergi,  menjadikan  proses  percepatan  penanggulangan  kemiskinan bisa  tercapai  dengan  gotong  royong.  Serta  dapat  berdampak  dalam pengembangan dana zakat dan penambahan muzakki dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA
Andri  Soemitra, Bank  dan  Lembaga  Keuangan  Syariah, (Jakarta:  kencana,
2009),
Departemen  Agama,  Al- Qur’an  dan  Terjem ahnya,  (Semarang:  CV Alwaah, 1989),
Peraturan Mentri dalam Negeri  Republik Indonesia No 53 Tahun 2020,
BAB I, Pasal 1 Rachmat, Manajemen Strategik, (Bandung: Pustaka Setia, 2014) Mulyadi, Sistem    Perencanaan    dan    Pengendalian    Manajemen ,    (Jakarta: Salemba Empat, 2007) Sofjan  Assauri, Strategic  Management:  Sustainable  Competitive  Advantages, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2013) Mudrajad    Kuncoro, Strategi    Bagaimana    Meraih    Keunggulan    Kompetitif, (Jakarta: Erlangga, 2005)
Sulchan  Yasin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (KBI_Besar) , (Surabaya : Amanah, 1997) Moh.  Toriquddin, Pengelolaan  Zakat  Produktif   Perspektif   Maqasid  Al- Syari’ah Ibnu ‘ Asyur, (Malang: UIN-Maliki Press, 2015) Sjechul  Hadi  Permono, Pendayagunaan  Zakat  Dalam  Rangka  Pembangunan Nasional, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992) Suratno, Pengaruh  Pendayagunaan  Zakat  Produktif   Terhadap  Pemberdayaan Mustahiq, (Lampung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017) Departemen  Pendidikan  Nasional, Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  Edisi Ketiga , (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) Muhammad Chairul Anam, Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh  di  KJKS  BMT  Fastabiq  Pati  terhadap  Peningkatan Kesejahteraan Ummat , (Semarang: 2011) Asnaini, Zakat  Produktif   dalam  Perspektif   Hukum  Islam ,  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) Mursyidi, Akuntansi    Zakat    Kontemporer ,  (Bandung    :    PT.    Remaja Rosdakarya, 2003)
Ahmad  M.  Syaifudin, Ekonomi  dan  Masyarakat  Dalam  Perspektif   Islam , (Jakarta : Rajawali, 1987) A. Qodri Azizi, Membangun Fondasi Ekonomi Umat , (Yogyakarta :Pustaka Pelajar, 2004)
Muhammadiyah  Zuhridan  A.  Dorib ,  Ilmu  Ushul  Fiqh ,  (Semarang:  Dina Utama, 1999) Elvan    Syaputra,    “Al - Ghazali    dan    Konsep    Kesejahteraan”,    dalam http://www.hidayatullah.com#,diakses pada 13 Juli 2017 Adiwarman Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007) Jaih  Mubarok, Wakaf   Produktif, (Bandung:  Simbiosa  Rekatama  Media, 2008) Mukhlisin  Muzarie ,  Hukum    Perwakafan    dan    Implikasinya    Terhadap Kesejahteraan Masyarakat , (Jakarta: Kementrian Agama RI, 2010) Widi  Nopiardo, Mekanisme  Pengelolaan  Zakat  Produktif   pada  Badan  Amil Zakat  Nasional    Tanah    Datar ,    Vol.    I    (Institut    Agama    Islam Negeri  Imam  Bonjol:  Jebi  Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Desember 2016).
P. Siagian , Manajemen Stratejik , (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995) Terry  G.R ,  Prinsip-Prinsip  Manajemen ,  Terj.  Smith  DFM,  (Semarang:  CV. Thoha Putera, 1989) Ulbert  Silalahi, Studi  tentang  Ilmu  Administrasi,  (Konsep,  Teori  dan  Dimensi), (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003) Undang-Undang No. 38 tahun 1999 Pasal 5.