JURNAL SAINS INFORMASI GEOGRAFI    [J SIG] https://journal.umgo.ac.id/index.php/GEOUMGo/index
Volume 4 Nomor 2, November 2021                                                                                 ISSN 2614-1671

## MONITORING PERUBAHAN GARIS PANTAI UNTUK EVALUASI RENCANA TATA RUANG DAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN TANGERANG
Monitoring Coastline Change for Spatial Plan Evaluation and Disaster Management in Tangerang Regency
Heri Setiawan 1 , Supriatna 1
1 Departemen Geografi, Universitas Indonesia, Indonesia Email Korespondensi: heri.setiawan01@ui.ac.id
Diterima: 28/9/2021 | Ditinjau: 21/10/2021 | Disetujui: 30/11/2021

## DOI: 10.31314/j sig.v4i2.1036
Abstract - The coastline of Tangerang Regency is a very dynamic coastline. The purpose of this study is to identify the rate of change in the coastline of each village in Pesisir Regency, Tangerang Regency for the  period  2011  -  2021,  identify  causes,  impacts  and  provide  recommendations  for  evaluation  of  the Regional  Spatial  Plan  (RTRW)  and  disaster  management.  The  quantitative  method  of  the  Digital Shoreline  Analysis System  (DSAS) technique was used to  determine abrasion  and accretion. While the causes, impacts and  recommendations using  a qualitative descriptive method. The results showed that all villages of Pesisir of Tangerang Regency experienced abrasion or accretion during the last decade. The village with the highest accretion rate and area is Kohod Village of 31.41 m/year and 55.51 ha. The village  with  the  highest  abrasion  rate  is  Tanjung  Burung  Village  of  -23.12  m/year  and  the  highest abrasion area is Ketapang Village of 27.65 ha. There is also reclamation in Kosambi District covering an  area  of  78.18  ha.  There  is  sedimentation  of  the  Cisadane  River  estuary  as  the  cause  of  accretion. Abrasion  is  caused  by  damage  to  the  mangrove  ecosystem  and  the  inappropriate  use  of  the  coastal border  as  a  protected  forest.  The  impact  can  include  all  occupations  and  farms,  the  expansion  of  the protected  forest  plan,  the  retreat  of  the  coastline  triggering  related  land  conflicts.  Some  of  the recommendations  proposed  include  evaluation  of  the  spatial  pattern  of  protected  forest  and  coastal border  RTRW,  mangrove  planting  just  behind  the  breakwater,  mangrove  ecotourism  management  and silvofishery.
Keywords: Shoreline change, Google Earth, DSAS, RTRW evaluation, disaster management
Abstrak – Garis pantai Kabupaten Tangerang merupakan garis pantai yang  sangat dinamis. Tujuan dari penelitian  ini  adalah  mengidentifikasi  laju  perubahan  garis  pantai  tiap  desa  di  Pesisir  Kabupaten Tangerang periode 2011 - 2021, mengidentifikasi penyebab, dampak dan memberikan rekomendasi untuk evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan penanggulangan bencana. Metode kuantitatif teknik Digital  Shoreline  Analysis  System (DSAS)  digunakan  untuk  identifikasi  abrasi  dan  akresi.  Sedangkan analisis penyebab, dampak dan rekomendasi  menggunakan metode deskriptif kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan semua desa  di Pesisir Kabupaten Tangerang mengalami  abrasi ataupun akresi selama satu dekade terakhir. Desa dengan laju dan luas akresi tertinggi berada di Desa Kohod sebesar 31,41 m/tahun dan 55,51 ha. Desa yang mempunyai laju abrasi tertinggi di Desa Tanjung burung sebesar -23,12 m/tahun dan luas abrasi tertinggi di Desa Desa Ketapang seluas 27,65 ha. Terdapat juga reklamasi di Kecamatan Kosambi seluas 78,18 ha. Adanya sedimentasi  muara Sungai  Cisadane  sebagai  penyebab akresi. Abrasi disebabkan  karena  kerusakan  ekosistem  mangrove,  ketidaksesuaian  kondisi  saat  ini  dengan  pola  ruang hutan  lindung  RTRW  di  kawasan  pesisir  dan  penyalahgunaan  pemanfaatan  sempadan  pantai.  Dampak kerusakan  meliputi  hilangnya  pemukiman  dan  tambak,  berkurangnya  luas  rencana  hutan  lindung (mangrove),  mundurnya  garis  pantai  akan  memicu  konflik  lahan  terkait  pemanfaatan  sempadan  pantai. Beberapa  rekomendasi  yang  diusulkan  antara  lain  evaluasi  RTRW  pola  ruang  hutan  lindung  dan sempadan  pantai,  penanaman  mangrove  tepat  di  belakang wave  breaker ,  pengelolaan  ekowisata mangrove dan silvofishery.
Kata kunci: Perubahan garis pantai, Google Earth , DSAS, evaluasi RTRW, penanggulangan bencana

## PENDAHULUAN
Monitoring  perubahan  garis  pantai  sangat  penting  untuk  perencanaan  pembangunan wilayah  pesisir  dan  penentuan  langkah  mitigasi.  Perubahan  iklim  global  melalui  peningkatan tinggi  gelombang  akan  mempengaruhi  kondisi  fisik  wilayah  pesisir  (Naufal et  al .,  2019). Kerusakan  wilayah  pesisir  berdampak  pada  fungsi  ekologi  dan  kegiatan  ekonomi  masyarakat pesisir (Hidayat et al ., 2021). Analisis perubahan garis pantai mempunyai peran penting untuk investigasi wilayah pesisir bagi peneliti, perekayasa dan pengambil kebijakan (Libriyono et al ., 2018),  seperti  penataan  tata  ruang  wilayah.  Perubahan  garis  pantai  dapat  digunakan  untuk menginformasikan  langkah-langkah  mitigasi  berdasarkan  pengetahuan  yang  baik  tentang  pola sejarah (Crawford et al ., 2021).
Garis  pantai  Kabupaten  Tangerang  merupakan  garis  pantai  yang  dinamis  yang  rentan mengalami abrasi dan akresi. Pada periode 1995 – 2015 abrasi di Kabupaten Tangerang sebesar 15,9 - 44,5 m/tahun, sedangkan akresi sebesar 21,9 - 101,1 m/tahun (Hartati, 2017). Penelitian (Suwandana,  2019)  menyatakan  bahwa  pada  periode  2004  –  2019  abrasi  tertinggi  berada  di Desa  Kohod,  Kecamatan  Pakuhaji  dengan  luas  daratan  yang  hilang  sebesar  71,55  ha.  Akresi tertinggi  berada  di  Muara  Cisadane,  Desa  Tanjungburung,  Kecamatan  Teluknaga.  Reklamasi juga  terjadi  pada  di  Desa  Kosambi  Timur,  Kecamatan  Kosambi  seluas  56,54  ha  pantai  yang diurug untuk  perumahan  Pantai  Indah  Kapuk.  Mundurnya garis  pantai  di pantai  Tanjung Pasir karena  tidak  terjadi  keseimbangan  pasokan  antara  sedimen  dan  erosi  (Sebayang  &  Kurniadi, 2015).  (Warnadi et  al .,  2020)  menyatakan  bahwa  pada  periode  1972  –  2019,  akresi  terjadi  di Muara Cisadane disebabkan karena sungai Cisadane membawa banyak material dan mengendap pada  muara  sehingga  membentuk  daratan  baru.  Desa  Kramat,  Kecamatan  Pakuhaji  dan  Desa Lemo,  Kecamatan  Teluknaga  mengalami  abrasi  pada  tambak  yang  menyebabkan  masyarakat kerugian.  Pasir  pantai  dan  ekosistem  mangrove  Kabupaten  Tangerang  yang  terus  mengalami degradasi,  namun  dari  penilaian  jasa  ekosistem  perlu  dipertimbangkan  keberlangsungan  dari ekosistem  pesisir  oleh  pengambil  kebijakan  untuk  mencapai  kesejahteraan  pesisir  (Asrofani et al ., 2020).
Citra Google Earth mempunyai resolusi yang tinggi dan time series yang cukup sehingga dapat  digunakan  untuk  monitoring  perubahan  garis  pantai. Google  Earth melakukan pengelolaan  dan  pelayanan  citra  resolusi  tinggi  (Potere,  2008), open  source yang  dapat digunakan untuk deteksi dan pemantauan lansekap (Visser et al ., 2014), perubahan penggunaan lahan  (Malarvizhi et  al .,  2016),  termasuk  perubahan  garis  pantai.  Penelitian  ini  mempunyai perbedaan tujuan, variabel, dan metode dari penelitian terdahulu tentang perubahan garis pantai di Kabupaten Tangerang sehingga akan memperkaya informasi perubahan garis pantai terutama satu  dekade  terakhir.  Selama  ini  belum  ada  penelitian  perubahan  garis  pantai  di  Kabupaten Tangerang  yang  mengkaitkannya  dengan  evaluasi  rencana  tata  ruang  dan  penanggulangan bencana.  Perbedaan  lainnya  adalah  penelitian  ini  menggunakan  metode  DSAS  berbeda  dari (Suwandana,  2019)  yang  menggunakan  digitasi  dilanjutkan  perhitungan  luas,  dan  perolehan garis  pantai  dari  citra Google  Earth berbeda  dari  (Hartati,  2017)  yang  menggunakan  citra landsat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi laju perubahan garis pantai selama satu dekade  terakhir  sampai  tingkat  desa,  menganalisis  penyebab,  dampak  dan  memberikan rekomendasi untuk perencanaan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Tangerang.

## METODE DAN DATA
Penelitian  diawali  dengan  digitasi on  screen pada  citra  bulan  Juni  2011  dan  bulan  Juni 2021 di Google Earth Pro . Hasil digitasi tersebut kemudian disimpan dalam format *kmz dan dibuka  di  software Global  Mapper  15 ,  dilanjutkan export ke  dalam  format  *shp.  Garis  pantai 2011  dan  2021  format  shp  kemudian  diolah  dengan  teknik  DSAS  di ArcMap  10.1 untuk mendapatkan  laju  perubahan  garis  pantai  tiap  tahun.  Data  batas  desa  Kabupaten  Tangerang diperoleh  dari  Badan  Informasi  Geospasial.  Analisis  dilakukan  melalui overlay dengan  batas desa  sehingga  diperoleh  laju  abrasi  dan  akresi  tiap  desa.  DSAS  adalah tool pada ArcGIS yang digunakan untuk deteksi perubahan garis pantai. Dalam DSAS dikenal dengan ukuran statistik End  Point Rate (EPR) yaitu  jarak  perubahan  garis  pantai  tertua  dan  termuda per  satuan waktu yang dibutuhkkan dalam perubahan tersebut (Thieler et al ., 2009). Pembahasan penyebab akresi dan  abrasi,  dampak  dan  rekomendasi  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  dari  analisis sumber penelitian, peta pola ruang dan peraturan perundang – undangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  menunjukkan  seluruh  desa  di  pesisir  Kabupaten  Tangerang  mengalami abrasi  ataupun  akresi  selama  satu  dekade  terakhir  periode  2011-  2021.  Desa  dengan  laju  dan luas akresi  tertinggi berada di Desa Kohod sebesar 31,41 m/tahun dan 55,51 ha (lihat  Gambar 2). Desa kohod, Tanjung Burung dan Tanjung Pasir merupakan tiga desa yang yang terletak di Muara Cisadane yang secara morfologi sangat dinamis terutama karena akresi. Akresi di Muara Cisadane disebabkan karena sungai terus menerus membawa sedimen yang pada akhirnya akan menumpuk  membentuk  daratan  (Warnadi et  al .,  2020).  Desa  yang  mempunyai  laju  abrasi tertinggi  berada  di  Desa  Tanjung  burung  sebesar  -23,12  m/tahun.  Sedangkan  luas  abrasi tertinggi  berada  di  Desa  Ketapang  seluas  27,65  ha  (lihat  Gambar  3).  Menurut  (Prismayanti et al .,  2021)  abrasi  dan  akresi  disebabkan  oleh  rusaknya  ekosistem  mangrove  di  Kabupaten Tangerang. Tanah di pesisir  Kabupaten  Tangerang  terkena  pirit  (FeS2)  karena  pencemaran  air indutri. Jika lapisan pirit terkena udara, memungkinkan reaksi yang membentuk asam sulfat dan besi  oksida  beracun  untuk  tanaman  termasuk  mangrove.  Pemanfaatan  ruang  sempadan  pantai juga  belum  dimanfaatkan  sesuai  fungsinya.  Terdapat  beberapa  kegiatan  terlarang  yang menyimpang  dari  pemanfaatan  sempadan  pantai  Kabupaten  Tangerang  seperti  perumahan  dan perikanan  tambak  (Hidayat et  al .,  2021).  Hasil  interpretasi  citra  menunjukkan  ketidaksesuaian kondisi  saat  ini  dengan  rencana  pola  ruang  hutan  lindung  kawasan  pesisir  RTRW  Kabupaten Tangerang  dan  adanya  ketidaksesuaian  pemanfaatan  sempadan  pantai.  Contoh  kondisi  pesisir saat  ini  di  Desa  Mauk  Barat  berupa  tambak  dengan  dengan  ekosistem  mangrove  jarang, sempadan  pantai  atau buffer 100  m  dari  garis  pantai  pasang  tertinggi  berupa  tambak  (lihat Gambar 5a) begitu juga di Desa Sukawali (lihat Gambar 5b).
Gambar 1. Peta Perubahan Garis Pantai Kabupaten Tangerang 2011 – 2021 (Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2021)
Selain itu reklamasi juga terjadi di Kecamatan Kosambi dengan total luas urugan sebesar 78,18 ha selama satu dekade terakhir. Reklamasi ini rencananya akan digunakan untuk kawasan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang merupakan kelanjutan dari PIK 1 yang berada di Jakarta Utara. Reklamasi ini merupakan efek dari pertumbuhan kota.  Lokasi yang dekat dengan Ibu  Kota  Jakarta  dengan  berbagai  aksesbilitas  yang  mudah  seperti  Bandara  Soekarno  Hatta membuat  sekitar  lokasi  ini  terus  berkembang.  Kawasan  perkotaan  di  Jabodetabek  tumbuh mengikuti  jaringan  jalan/transportasi  atau  masuk  dalam  tipe ribbon  development (Nur et  al ., 2018).
Tabel 1. Abrasi, Akresi dan Reklamasi Tiap Desa di Pesisir Kabupaten Tangerang (Sumber : Hasil Pengolahan dan Analisis Data, 2021)
No.   Kecamatan Desa Abrasi Akresi Reklamasi (ha) Laju (m/thn) Luas (ha) Laju (m/thn) Luas (ha) 1 Kosambi Dadap - - - - 20,64 Kosambi Timur - - - - 20,01 Kosambi Barat - - - - 26,92 Selembaran Jaya - - - - 10,58 2 Teluknaga Lemo -8,82 13,72 2,61 0,58 - Muara -6,89 14,01 - - - Tanjung Pasir -2,39 0,95 23,70 46,41 - Tanjung Burung -23,12 10,52 26,16 30,35 - 3 Pakuhaji Kohod -4,99 12,96 31,41 55,51 - Kramat -10,62 - - - - Sukawali -7,44 9,38 - - - Surya Bahari -0,90 0,03 3,83 3,08 - 4 Mauk Karang Serang - - 8,71 3,32 - Tanjung Anom -1,94 1,80 1,55 0,17 - Marga Mulya -9,44 6,90 9,95 4,30 - Ketapang -11,98 27,65 - - - Mauk Barat -11,58 18,49 - - - Patra Manggala -2,43 0,90 - - - Karang Anyar -8,00 2,35 - - - Lontar -6,54 3,24 17,13 15,21 - 5 Kronjo Pangedangan Ilir -3,23 1,43 - - - Kronjo -4,89 9,37 - - - Muncung -3,74 6,43 2,18 0,30 - Jumlah 140,13 159,23 78,15 Rata - Rata -7,16 12,72
Gambar 2. Akresi dan Abrasi di Muara Cisadane, Desa Kohod dan Tanjung Burung; Biru Garis Pantai 2011, Merah Garis Pantai 2021 (Sumber: Hasil Digitasi Google Earth )
Dampak  dari  abrasi  ini  antara  lain;  luas  rencana  hutan  lindung  mengalami    penurunan. Rencana hutan lindung yang mengalami abrasi berada di Desa Lemo, Muara, Kohod, Kramat, Sukawali,  Mauk  Barat,  Patramanggala,  Karang  Anyar,  Pagedangan  Ilir  dan  Kronjo. Keberadaan rencana hutan lindung ini sebenarnya sudah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang No. 13 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Tangerang 2011 – 2031 berupa  hutan  bakau  seluas  1.576  ha.  Rencana  hutan  lindung  ini  berupa  hutan  bakau  dengan fungsi  sebagai  perlindungan  sistem  penyangga  kehidupan  untuk  mengatur  tata  air,  mencegah banjir,  mengendalikan  banjir,  mencegah  intrusi  air  laut,  dan  memelihara  kesuburan  tanah. Apabila  hutan  mangrove  terkena  abrasi  maka  luasnya  akan  semakin  berkurang  dan mengurangi  fungsinya  dan  justru  akan  memperparah  abrasi.  Nilai  ekonomi  jasa  ekosistem mangrove sebesar Rp 32.610.028.060,00/tahun menurun setiap tahun pada rata-rata sebesar Rp 2.115.662.384/tahun, Penilaian jasa ekosistem meliputi unsur lingkungan, ekonomi dan sosial diperlukan untuk perencanaan pembangunan yang komprehensif (Asrofani et al ., 2020).
Gambar 3. Abrasi di Desa Ketapang (Sumber: Hasil Digitasi Google Earth )
Mundurnya garis pantai karena abrasi juga akan menimbulkan konflik lahan. Berdasarkan Keputusan  Presiden  No.  32  Tahun  1990  tentang  Pengelolaan  Kawasan  Lindung  menyebutkan bahwa  sempadan  pantai  adalah  daratan  sepanjang  tepian  yang  lebarnya  proporsional  dengan bentuk  dan  kondisi  fisik  pantai  minimal  100  meter  dari  titik  pasang  tertinggi  ke  arah  darat. Sementara  dalam  Peraturan  Daerah  No.13  Tahun  2011  disebutakan  bahwa  kegiatan  yang diperbolehkan  meliputi  kegiatan  rekreasi  pantai,  pengamanan  pesisir,  kegiatan  nelayan, penambatan  perahu  nelayan,  kegiatan  pelabuhan, landing  point  cable dan  /  atau  pipa  bawah laut, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, menara suar, kegiatan pengendalian kualitas perairan,  konservasi  lingkungan  pesisir,  pengembangan  struktur  alami  dan  struktur  buatan pencegah  abrasi  pada  sempadan  pantai,  pengamanan  sempadan  pantai  sebagai  ruang  publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim dan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan  lain  yang  tidak  mengganggu  fungsi  sempadan  pantai.  Jadi  apabila  garis  mundur  ke arah  darat  akan  berpotensi konflik  lahan.  Abrasi  membawa  dampak  hilangya  rumah  penduduk seperti yang terjadi di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk dan tambak penduduk seperti di Desa  Muncung,  Kecamatan  Kronjo.  Abrasi  menimbulkan  kerugian  seperti  berkurangnya  luas daratan dan ancaman terhadap pemukiman dan aktivitas penduduk (Tarigan, 2010).
Gambar 4. Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tangerang 2011 -2031; Warna Hijau di Kawasan Pesisir Merupakan Rencana Hutan Lindung/Mangrove. Bulatan Kuning Pola Ruang Hutan Lindung di Desa Mauk Barat, Kecamatan Mauk. Bulatan Merah Pola Ruang Hutan Lindung di Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji. (Sumber: https://tangerangkab.go.id/)
(a) (b)
Gambar 5. Abrasi dan Contoh Ketidaksesuaian Kondisi Saat Ini dengan Rencana Pola Ruang Hutan Lindung RTRW Kabupaten Tangerang serta Ketidaksesuaian Pemanfaatan Sempadan Pantai di  (a) Desa Mauk Barat (b) Desa Sukawali (Sumber: Digitasi Google Earth dan Analisis)
Penanaman hutan mangrove tepat  di belakang wave breaker dan pengelolaan silvofishery disarankan untuk mengurangi abrasi pantai di Kabupaten Tangerang (Prismayanti et al ., 2021). Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP. 28/MEN/2004 menyatakan bahwa  tambak  di  kawasan  hutan  mangrove  harus  mempertimbangkan  hal-hal  tersebut:  1) Penanaman kembali hutan mangrove pada areal sekitar tambak yang sudah tidak produktif lagi. 2)  Mengoptimalkan  produktivitas  tambak  dengan  teknologi  ramah  lingkungan.  3)  Melakukan silvofishery  atau  budidaya  poli  (udang,  bandeng,  atau  rumput  laut).  Tumpang  sari  ikan  hutan mangrove  ( silvofishery )  adalah  pemanfaatan  ekosistem  hutan  bakau  untuk  kegiatan  budidaya perikanan  tanpa  mengganggu  kelestarian  fungsinya.  Evaluasi  RTRW  pola  ruang  kawasan lindung  berupa  mangrove  juga  perlu  dilakukan  agar  fungsi  sempadan  pantai  dapat  berjalan sesuai  fungsinya.  Selain  itu  penanaman  mangrove  di  sepanjang  sempadan  pantai  dapat dimanfaatkan  sebagai  ekowisata,  disamping  mempunyai  fungsi  sebagai  pencegah  bencana abrasi, juga akan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat pesisir.

## KESIMPULAN
Desa  disepanjang  pesisir  Kabupaten  Tangerang  masih  mengalami  abrasi  dan  akresi selama  kurun  waktu  satu  dekade  terakhir  (2011  –  2021).  Penyebab  utama  akresi  adalah
sedimentasi  muara  Sungai  Cisadane.  Abrasi  disebabkan  oleh  ketidaksesuaian  pemanfaatan sempadan  pantai,  dan  ekosistem  mangrove  yang  rusak  sehingga  tidak  mampu  menghalau gelombang  laut.  Dampak  abrasi  sangat  mengganggu  aktivitas  masyarakat  pesisir  meliputi hilangnya rumah dan tambak, berkurangnya rencana hutan lindung serta mundurnya garis pantai ke arah daratan dapat memicu konflik lahan terkait sempadan pantai. Diperlukan evaluasi pola ruang  hutan  lindung  oleh  pemerintah,  penanaman  mangrove, silvofishery ,  dan  pengelolaan mangrove  sebagai  ekowisata  direkomendasikan.  Sudah  banyak  penelitian  tentang  dinamika garis  pantai  di  Kabupaten  Tangerang,  termasuk  penelitian  ini  dapat  dijadikan  acuan  evaluasi rencana  tata  ruang  dan  penanggulangan  bencana  agar  terwujudanya  pembangunan  pesisir berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Asrofani,  F.  W.,  Hasibuan,  H.  S.,  &  Mizuno,  K.  (2020).  Valuation  of  Coastal  Ecosystem Services:  A  Case  of  Tangerang  Regency,  Indonesia. IOP  Conference  Series:  Earth  and Environmental Science , 448 (1). DOI: 10.1088/1755-1315/448/1/012097
Crawford, T. W., Rahman, M. K., Miah, M. G., Islam, M. R., Paul, B. K., Curtis, S., & Islam, M. S. (2021). Coupled Adaptive Cycles of Shoreline Change and Households in Deltaic Bangladesh:  Analysis  of  a  30-Year  Shoreline  Change  Record  and  Recent  Population Impacts. Annals  of  the  American  Association  of  Geographers , 111 (4).  DOI: 10.1080/24694452.2020.1799746
Hartati,  I.  D.  (2017). Analisis  Perubahan  Garis  Pantai  dengan  Menggunakan  Citra  Satelit Landsat  di  Pesisir  Kabupaten  Tangerang,  Banten .Tugas  Akhir  Departemen  Ilmu  dan Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor.
Hidayat,  R.,  Wiranegara,  H.  W.,  &  Hendrawan,  D.  I.  (2021).  Spatial  use  deviation  in  Coastal Border  Area  (Case  study:  Tanjung  Pasir  Village,  Banten,  Indonesia). IOP  Conference Series: Materials Science and Engineering , 1098 (5). DOI: 10.1088/1757- 899x/1098/5/052063
Libriyono, A., Kusratmoko, E., & Kertopermono, A. P. (2018). Spatial modelling of shoreline change  to  coastal  disaster  management  in  Jakarta  Bay. AIP  Conference  Proceedings , 1987 . DOI: 10.1063/1.5047306
Malarvizhi, K., Kumar, S. V., & Porchelvan, P. (2016). Use of High Resolution Google Earth Satellite Imagery in Landuse Map Preparation for Urban Related Applications. Procedia Technology , 24 . DOI: 10.1016/j.protcy.2016.05.231
Naufal, M., Nandini, M., Rahmanu, Y. A., Najib, D. W. A., Kusumaningrum, P. B., Ahyar, M. I.,  &  Hizbaron,  D.  R.  (2019).  Disaster  mapping  as  decision  support  system  to  decrease abrasion  impact  due  to  climate  change  in  Bantul  Coastal  Area. IOP  Conference  Series: Earth and Environmental Science , 303 (1). DOI: 10.1088/1755-1315/303/1/012020
Pemkab  Tangerang.  Peta  Rencana  Pola  Ruang  Kabupaten  Tangerang  Tahun  2011  -  2031. Diakses  tanggal  23  September  2021  dari:  https://tangerangkab.go.id/tangerangkab- web/files/Peta_Rencana_Pola_Ruang.pdf
Potere,  D.  (2008).  Horizontal  positional  accuracy  of Google  Earth ’s  high-resolution  imagery archive. Sensors , 8(12), 7973-7981. DOI: 10.3390/s8127973
Prismayanti, A. D., Mulyana, D., Al Amin, M. A., Kurniawan, F., Damar, A., Budiman, M. A. K.,  Gunawan,  B.,  &  Mahardika,  S.  M.  H.  (2021).  Coastal  resources  degradation  in Tangerang,  Banten  Province:  State  and  management  action. IOP  Conference  Series: Earth and Environmental Science , 744 (1). DOI: 10.1088/1755-1315/744/1/012057 Sebayang,  I.  S.  D.,  &  Kurniadi,  A.  (2015).  Identifikasi  dan  Analisis  Kerusakan  Garis  Pantai Tanjung Pasir di Kabupaten Tangerang, Banten . Rekayasa Sipil , 4(1), 11-20. Suwandana, E (2019). Dinamika Morfologi Pantai Kabupaten Tangerang Banten Dan Pantai
Indah Kapuk Jakarta Melalui Analisis Citra Google Earth . Jurnal Perikanan dan Kelautan p-ISSN, 2089, 3469.
Tarigan, M. S. (2010). Perubahan Garis Pantai Di Wilayah Pesisir Perairan Cisadane, Provinsi Banten. MAKARA of Science Series , 11 (1). DOI: 10.7454/mss.v11i1.242
Thieler,  E.  R., Himmelstoss,  E.  A.,  Zichichi,  J.  L.,  & Ergul,  A.  (2009).  The  Digital  Shoreline Analysis  System  (DSAS)  version  4.0-an  ArcGIS  extension  for  calculating  shoreline change (No. 2008-1278). US Geological Survey . DOI: 10.3133/ofr20081278
Visser, V., Langdon, B., Pauchard, A., & Richardson, D. M. (2014). Unlocking the potential of Google  Earth  as  a  tool  in  invasion  science. Biological  Invasions , 16 (3).  DOI: 10.1007/s10530-013-0604-y
Warnadi,  A’Rachman,  F.  R.,  &  Hijrawadi,  S.  N.  (2020).  Spatiotemporal  Shoreline  Change Analysis  in  the  Downstream  Area  of  Cisadane  Watershed  since  1972. IOP  Conference Series: Earth and Environmental Science , 412 (1). DOI: 10.1088/1755- 1315/412/1/012007