## PELAKSANAAN UNSUR BIROKRASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SIAK

## BUREAUCRACY IMPLEMENTATION AT THE DEPARTMENT OF POPULATION AND CIVIL RECORD OF SIAK DISTRICT
Hernimawati 1 , Surya Dailiati 2 , Sudaryanto 3
1,2,3 Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia
sudaryantofia@unilak.ac.id
Abstrak: Pemerintah  Kabupaten  Siak  memiliki  organisasi  perangkat  daerah  dalam  melaksanakan  roda pemerintahan, salah satunya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Dengan jumlah penduduk yang mencapai 477.670  jiwa  maka  aparatur  sipil  negeri  Kabupaten  Siak  perlu  bersungguh-sungguh menjalankan  tugas  agar  pelayanan  berjalan  dengan  baik  dan  benar.  Masalah  yang  masih  terjadi  hingga saat ini adalah masih terdapat ruang kosong yang belum termanfaatkan secara baik dan benar. Kemudian jumlah  pegawai  yang  belum  memadai  dalam  mengurus  administrasi  kependudukan  dan  kurangnya komunikasi  dalam  mengurus  atau  mengambil  administrasi  kependudukan.  Manajemen  sumber  daya manusia sangat diperlukan agar birokrasi dapat berjal an dengan baik. Menurut Mas’ud Said (2012), ada lima  unsur  birokrasi  yang  harus  dipenuhi  agar  dikatakan  sebagai  birokrasi  yang  sehat  yakni;  struktur organisasi,  visi  dan  misi,  personel  atau  pejabat,  fasilitas  pendukung  dan  kepemimpinan  birokrasi.  Dari kegiatan  penelitian  yang  dilakukan  diketahui  birokrasi  sudah  berjalan  dengan  baik,  hanya  menjadi hambatan adalah fasilitas pendukung birokrasi.

## Kata Kunci: Pelaksanaan, Birokrasi dan Dinas
Abstract: The  Siak  Regency  Government  has  regional  apparatus  organizations  in  carrying  out  the  wheels  of government,  one  of  which  is  the  Department  of  Population  and  Civil  Registration.  With  a  population  of 477,670 people, the civil servants of Siak Regency need to seriously carry out their duties so that services run properly and correctly. The problem that still occurs today is that there is still empty space that has not been utilized properly and correctly. Then the number of employees who are not adequate in managing population administration and lack of communication in managing or taking population administration. Human resource management is needed so that the bureaucracy can run well. According to Mas'ud Said (2012), there are five elements  of  bureaucracy  that  must  be  met  in  order  to  be  said  to  be  a  healthy  bureaucracy,  namely; organizational  structure,  vision  and  mission,  personnel  or  officials,  supporting  facilities  and  bureaucratic leadership. From the research activities carried out, it is known that the bureaucracy has been running well, the only obstacle being the supporting facilities of the bureaucracy.
Keywords: Implementation, Bureaucracy and Service

## PENDAHULUAN
Implementasi  merupakan  proses  dari kebijakan  publik  yang  bersifat  krusial karena  harus  dipersiapkan  denganbbaik agar  tjuan  berjalan  efektif  (Subekti  dkk, 2017||). Pemerintahan berkelas dunia adalah  pengakuan  terbaik  dari  berbagai Negara terhadap penetapan standar yang
berkualita  dalam  rancangan,  kinerja, kualitas, kepuasan pelanggan hingga nilai etika,  dengan  melihat  beberapa  indikator seperti kesejahteraan rakyat serta kepuasan masyarakat  atas  pelayanan  yang  diberikan pemerintah
(Adiperdana, 2017).
Sudiadnyane,  (2018)  menyatakan  bahwa Pemerintahan  Daerah  yang  merupakan dasar yuridis penyelenggaraan
e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X
pemerintah daerah. Pemerintah perkawinan, perpindahan penduduk  dan Kabupaten Siak memiliki organisasi laju pertumbuhan penduduk. perangkat daerah (OPD) dalam Dalam menjalankan tugasnya, melaksanakan  roda  pemerintahan, salah Disduk Capil Kabupaten Siak memiliki satunya Dinas Kependudukan Dan sumber daya manusia (SDM) dari unsur Pencatatan Sipil.  Dinas Kependudukan pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 36
Dan   Catatan   Sipil   (Disiduk   Capil)
orang   dan   honorer   atau   pegawai
Kabupaten  Siak  memiliki  tugas  pokok
pemerintah dengan Perjanjian kerja dalam memberikan dukungan  kepada (PPPK) sebanyak 40 orang. Hal ini sesuai Kepala  Daerah  untuk  menyusun  dan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun melaksanakan kebijakan daerah di bidang 2015  tentang  Aparatus  Sipil  Negara
kependudukan dan catatan sipil. Hal ini
(ASN). sesuai  dengan  Peraturan  Bupati  Siak Pelayanan pendaftaran penduduk Nomor    73    Tahun    2016    tentang dilakukan dengan   cara menggunakan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan aplikasi smart  phone/ online melalui
fungsi serta tata Kerja Dinas whatApps dengan nomor yang terteran di Kependudukan Dan Pencatatan Sipil majalah  dinding  (mading)  kantor  desa.
Kabupaten Siak.
Selanjutnya pegawai yang ditunjuk
Di  satu  sisi,  masyarakat  mulai
memverifikasi berkas kelengkapan
menyadari akan pentingnya memiliki
persyaratan  administrasi  baik  itu  Kartu
dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga,  Kartu  Idenitas  Anak  (KIA). Tanda Penduduka (KTP), Kartu Keluarga Penerbitan dokumen pendaftaran
(KK),  Akte  Kelahiran/  Kematian.  Ini
penduduk dilakukan oleh kepala seksi dan dilakukan dalam upaya penegakan hukum dilanjutkan   oleh   kepala   bidang   dan
administrasi
kependudukan serta diberikan oleh kepala dinas. Selanjutnya
mempermudah mengetahui status petugas pengabilan kartu meberikan kependudukan seseorang, mencegah kepada  masyarakat.  Berkas  yang  sudah kepemilikan status kependudukan ganda,
diberikan selanjutnya diarsipkan guna mengetahui  jumlah  penduduk laki-laki/
meminimalisir hal yang tidak diinginkan
perempuan, angka kelahiran/
kematian, seperti  kesalahan  pencetakan  dan  bukti telah melakukan pendaftaran. Tabel 1. Jumlah Penduduk Kabupaten Siak Jumlah Penduduk (Jiwa) No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Total 1 Minas 16.856 16.097 32.953 2 Sungai Mandau 4.854 4.578 9.432 3 Kandis 38.399 36.450 74.849 4 Siak 14.381 13.896 28.277 5 Kerinci Kanan 14.817 13.852 28.6669 6 Tualang 67.875 63.859 131.464 7 Dayun 17.254 15.957 33.211 8 Lubuk Dalam 10.923 10.647 21.570 9 Koto Gasib 11.776 11.372 23.148 10 Mempura 9.151 8.776 17.927 11 Sungai Apit 15.541 15.301 30.842 12 Bunga Raya 13.751 13.147 26.898 13 Sabak Auh 6.196 6.090 12.286 14 Pusako 3.211 2.933 6.144 Jumlah 244.985 232.685 477.670 Sumber: Siakkab.bps.go.id
Dengan  jumlah  penduduk  yang mencapai  477.670  jiwa  maka  aparatur sipil  negeri  (ASN)  Kabupaten  Siak  perlu bersungguh-sungguh  menjalankan  tugas agar  pelayanan  berjalan  dengan  baik  dan benar. Masalah yang masih terjadi hingga saat  ini  adalah  kurangnya  sumber  daya manusia  yang  bekerja  di  unit/  bagian layanan  administrasi.  Akibatnya,  seorang pegawai bisa menangani beberapa kegiatan
yang menyebabkan
keterlambatan  seperti  verifikasi  data  dan pengarsiapan kartu kependudukan.
Berdasarkan  kondisi  diatas  jelas bahwa, fungsi dari Disduk Capil Kabupaten  Siak  menumbuhkan  minat masyarakat  akan  pentingnya  memiliki dokumen  kependudukan  sangat  besar. Fungsi  lainnya  adalah  meningkatkan pengetahuan  dalam  pelaksanaan  tugas, melengkapi  data  administrasi  penduduk, diproses  dengan  cepat  dan  akurat menggunakan sistem komputerisasi.
Hanya  saja  yang  menjadi  permasalahan dari pengamatan yang dilakukan yakni:
1. Masih terdapat ruang kosong yang belum  termanfaatkan  secara  baik  dan benar. 2. Jumlah  pegawai  yang  belum memadai dalam mengurus administrasi kependudukan sementara
jumlah penduduk  yang  mengurus  administrasi termasuk  banyak,  sebagaimana  Tabel  1 Jumlah Penduduk Siak.
3. Kurangnya  komunikasi  dalam mengurus  atau  mengambil administrasi kependudukan.

## METODE
Penelitian  dilakukan  di  Kantor Dinas  Kependudukan  Dan  Pencatatan Sipil  Kabupaten  Siak.  Informan  ataupun narasumber  dalam  penelitian  ini  adalah Kepala  Dinas,  Kepala  Bidang,  Kepala Seksi  dan  staf.  Sumber  dan  jenis  data dalam  penelitian  ini  terdiri  atas  data primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang kumpulkan langsung dari
informan yang terpilih dalam penelitian ini. Dalam  kegiatan  penelitian  kualitatif  yang menjadi  Aparatur  pemerintah  informasi adalah  para  informan  (subjek)  yang kompeten,  mempunyai  relevansi  dengan setting sosial  yang  diteliti.  Sedangkan tempat  yang  menjadi elemen  dari  situasi sosial adalah situasi dan kondisi lingkungan  tempat  yang  berkaitan  dengan permasalahan  penelitian.  Data  sekunder adalah  data  yang  diperoleh  dari  literatur- literatur,  media  cetak,  atupun  media elektronik, dokumen administrasi, penelitian  sebelum  atau  lainnya  yang terkait.  Untuk  menghimpun  data  yang diperlukan,  maka  dipergunakan  teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Data  yang telah  terkumpul  selanjutnya  dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Implemetnasi kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan  pemerintah  oleh  pelaku  atau sekelompok  pelaku  guna  memecahkan masalah,  guna  mencapai  tujuan  serta sasaran tertentu yang diinginkan berdasarkan  pada  peraturan  Perundangan tertentu  (Fahturrahman,  2016).  Faktor birokrasi pembagian kerja dalam
implementasi kebijakan publik, menunjukkan  pelaku-pelaku  ahli  dan profesional dalam tindakan-tindakan mengimplementasikan  kebijakan  publik (Ariyani dkk, 2014).
Kelambanan  proses  pelayanan di
birokrasi  seringkali  dilakukan  dengan berlindung  di  balik  aturan  dan  prosedur formal  yang  terkadang  sangat  sulit  untuk dapat  dipenuhi  oleh  warga  masyarakat. Masih  terikat  oleh  aturan-aturan  yang berbelit-belit, yang sebetulnya dapat disederhanakan, belum transparan sehingga  kejelasan  pelayanan  menjadi kabur; belum memihak pada kepentingan rakyat,  dan  belum  bertanggung  jawab menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.
e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X
Birokrasi  masih  terkurung  dalam  budaya kerja  yang  bersandar  pada  mentalitas “minta  petunjuk”  pimpinan  dalam  setiap gerak langkahnya,  sehingga  banyak  pola pengambilan  keputusan  pelayanan  yang dirasa  sangat  lamban  dan  merugikan masyarakat  pengguna  layanan  (Simaela dkk, 2019).
Unsur-unsur  pokok  birokrasi  perlu dipahami  dan  sangat  berguna  bagi  kita untuk  memberikan  analisa.  Birokrasi  tidak bisa  dibayangkan  sebagai  suatu  elemen yang tunggal, sebagaimana kendaraan yang terdiri atas beberapa komponen yang saling berhubungan  dan  membentuk  suatu  mata rantai  satu  sama  lainnya.  Sebagai  suatu kesatuan sistem, tugas utama birokrasi agar tujuan organisasi menjai kenyataan.
Birokrasi  harus  menjadi  penterjemah  dari yang  sangat  abstrak  menjadi  kongkrit. Jembatan  penterjemah  pertama  yang  harus dibutuhkan  ialah  bangunan  organisasi. Begitu  pula  yang  terjadi  di  Dinas
Kependudukan
Dan Catatan Sipil
Kabupaten  Siak.  Dari  kegiatan  penelitian yang  dilakukan  diketahui  birokrasi  sudah berjalan  dengan  baik,  hanya  menjadi hambatan adalah fasilitas pendukung birokrasi.
Budiman  &  Akhmaddhian  (2014) menyatakan  Reformasi  birokrasi  pada hakikatnya  merupakan  upaya  untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar
terhadap
system
penyelenggaraan pemerintahaan sehingga tercapai  tujuan  reformasi  birokrasi  yaitu untuk  memepercepat  tercapainya  tata kelola pemerintahan yang baik dan upaya memperbaiki dukungan
terhadap
pemerintah  daerah  dalam  meningkatakan kinerjanya.
Ini  dapat  dilihat  dari  fasilitas  yang masih kurang dalam memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  khususnya dalam  pengurusan  admimistrasi.  Dari  segi internal  kantor  atau  organisasi  masih terdapat  keterbatasan  komputer,  kursi  dan meja  kantor.  Padahal  dinas  ini  memiliki kantor sendiri yang relatif dapat dikatakan
besar.  Hanya  saja  masih  terdapat  ruang- ruang kosong yang belum termanfaat dan terkelola  dengan  baik.  Oleh  karena  itu diperlukan  pengaadan  fasilitas  birokrasi dan tata kelola ruangan sehingga menjadi lebih indah.
Sedangkan  dari  segi  eksternal kantor  atau  layanan  masyarakat,  ruang tunggu  yang representatif belum ditemui. Akibatnya,  masyarakat  harus  menunggu dibawah-bawah  pohon  dan  antri  yang terlalu ramai dan panjang untuk pengurusan administrasi. Idealnya dengan adanya  fasilitas  birokrasi,  maka  tidak terjadi  kelihatan  adanya  kerumunan masyarakat  dan  termanfaatkannya  ruang terbuka  hijau  yang  bisa  menjadi  tempat beristirahat  atau  menunggu  panggilan layanan administrasi.
Bangunan  organisasi  yang  formal dan  permanen  sangat  diperlukan  untuk berjalannya  birokrasi  secara  rutin  dan proses  yang  panjang.  Arah  tujuan  yang kongkrit  beserta  tugas  kerja  yang  kongkrit inilah  yang  akan  menjadi  pemandu  bagi kinerja  organisasi.  Arah  tujuan  dan  tugas kerja yang kongkrit ini disebut sebagai visi dan misi organisasi. Selanjutnya bagaimana  wadah  (organisasi),  visi  dan misi  tidak  sekedar  menjadi  konseptual belaka  namun  sungguh-sungguh  bekerja dibutuhkan  personil  atau pejabat  birokrasi yang terpilih.
Tahapannya selanjutnya bagaimana menyediakan  fasilitas  pendukung  yang dibutuhkan oleh para personalia agar membantu memudahkan dalam penyelenggaraan tugas kerja secara nyata. Tugas kerja secara nyata ini juga memerlukan
kepemimpinan.
Kepemimpinan  akan  akan  mengorganisir bagaimana  kinerja  secara  keseluruhan bisa  selaras  dan  mendukung  tercapainya tujuan.

## 1. Struktur Organisasi
Menurut  Mas’ud  (2012)  birokrasi ada  untuk  mengerjakan  tugas-tugas  rutin pemerintahan dalam rangka untuk
mencapai  tujuan hidup  bersama.  Karena tujuan  hidup  bersama  luas  dan  besar  maka dibutuhkan  sebuah  pengorganisasian  untuk bisa mencapainya. Begitu pula yang terjadi di  Dinas  Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil Kabupaten  Siak.  Dinas  ini  dibentuk berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kabupaten Siak  Nomor  8  Tahun  2008  Tentang Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Dinas  Daerah Kabupaten Siak.
Dinas  Kependudukan  Dan  Catatan Sipil  Kabupaten  Siak  merupakan  unsur pelaksana  urusan  pemerintah  daerah  di bidang  administrasi  kependudukan  dan catatan sipil yang berkedudukan dibawah dan  bertanggung  jawab  kepada  bupati melalui sekretaris daerah. Dinas ini memiliki tugas pokok untuk melakasanakan urusan pemerintahan daerah  berdasarkan  azas  otonomi  dan tugas  pembantuan.  Dinas  Kependudukan
Dan  Catatan  Sipil  Kabupaten Siak memiliki empat bidang yaitu pelayanan pendaftaran penduduk,
pelayanan pencatatan  sipil,  pengelolaan  informasi administrasi  kependudukan,  pemanfaatan data dan inovasi pelayanan.
Fungsi dinas ini untuk menumbuhkan minat masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan,
meningkatkan pengetahuan  dalam  melaksanakan  tugas, melengkapi  data  administrasi  sebagai upaya  penegakan  hukum  administrasi. Data  diproses  dengan  cepat  dan  akurat dengan  sistem  komputerisasi.  Karena tugas yang begitu besar dan luas maka mau tak mau dibutuhkan pengorganisasian.  Esensi  dari  organisasi terletak pada kerjasama  diantara individu untuk  mengerjakan  sebuah  pekerjaan dengan  cara  berbagi  tugas.  Secara alamiah,  semua  orang  mempunyai  bakat berorganisasi  karena  tidak mungkin mengerjakan  pekerjaan  sendiri.  Begitu pula  yang  terjadi  Dinas  Kependudukan dan  Catatan  Sipil  Kabupaten  Siak, diperlukan bantuan kerja sama dari orang lain.
Jadi, berorganisasi lahir dari kebutuhan  untuk  mengerjakan  pekerjaan yang  terlalu  berat  atau  bahkan  mustahil untuk  dikerjakan  oleh  seorang  individu secara sendirian. Organisasi yang diterapkan  di  Dinas  Kependudukan  Dan
Catatan  Sipil  Kabupaten  Siak  sudah  sesuai semangat otonomi daerah. Struktur organisasi  juga  ditampilkan  di  ruang  kerja sebagai informasi dan petunjuk bagi pihak
– pihak berkepentingan.
Bukan  organisasi  yang  membentuk manusia,  namun  manusialah  yang  menjadi pembentuk  organisasi.  Struktur  organisasi ini Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten  Siak  dibuat  dengan  pendekatan fungsional,  memusatkan  seluruh  perhatian kepada  kegiatan-kegiatan  manusia  sebagai organisator. Denah-denah organisasi dipaparkan  di  ruangan  tertentu  sesuai kebutuhan.
Dengan  organisasi  itu,  pegawai yang ada bekerja sama berbagi tugas satu sama  lain,  sehingga pekerjaan-pekerjaan yang  besar  dan  luas  pada  akhirnya  bisa terselesaikan.  Pekerjaan  sendiri  berarti pengubahan  dan  atau  pengolahan  atas sesuatu.  Jadi  dengan  organisasi,  pegawai dinas  mengerjakan  kerja-kerja  perubahan dan atau pengolahan yang besar dan luas, yang  mungkin  jika  dikerjakan  secara individual  akan  butuh  waktu  dan  energi yang besar.
Dengan  struktur  organisasi  yang  ada masing-masing  pegawai  bekerja  sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Seperti Kepala  Bidang  Pemanfaatan  Dana  Dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan  di  bidang  pemanfaatan  data  dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi.

## 2. Visi Dan Misi
Visi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh  suatu  organisasi  sementara  misi adalah cara mencapai tujuan tersebut.
Visi yang ingin dicapai Di
e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X
Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten  Siak  adalah  terwujudnya sistem  administrasi  kependudukan  yang berkualitas menuju tertib administrasi kependudukan Kabupaten Siak. Sedangkan misi yang diupayakan adalah menumbuhkan  kesadaran  masyarakat  akan pentingnya dokumen kependudukan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola dan pelayanan kependudukan,  meningkatkan  koordinasi antar  instansi dalam  rangka  penegakan hukum administrasi kependudukan, melaksanakan  pembangunan data  base kependudukan  yang  valid  akurat  dan up  to date, melaksanakan pelayanan prima terhadap masyarakat.
Visi dan misi merupakan mercusuar bagi  organisasi  birokrasi  yang  akan memberikan  penerangan  mau  kemana sebenarnya dan apa yang harus dilakukan untuk sampai ke tujuan. Menurut Mas’ud Said  (2012),  pemahaman  yang  kuat  akan visi  dan  misi  ini  sesungguhnya  sangat terkait  dengan  sifat  birokrasi  yang rasional,. Birokrasi rasional mendasarkan gerak  langkahnya  pada  sebuah  ide tertentu mengenai masa depan yang akan dituju, dan untuk menuju masa depan itu dibutuhkan pengorganisasi kerja.
Oleh  karena  itu  pemahaman  akan visi merupakan pemahaman akan gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh gerak birokrasi. Sementara pemahaman  akan  misi  akan  memberikan pemahaman  akan  apa yang  harus dikerjakan  untuk  mencapai  masa  depan tersebut.
Hal ini sudah dilakukan oleh Dinas
Kependudukan Dan Catatan Sipil
Kabupaten  Siak  sesuai  dengan  peraturan daerah.  Kemudian  visi  dinas  ini  juga disinkronkan  dengan  visi  dan  misi Pemerintah  Kabupaten  Siak.  Kepala dinas  beserta  jajaran  juga  turut  serta mensosialisasikan  visi  dan  misi  secara lisan  mau  tulisan.  Secara  lisan  dilakukan dalam  bentuk  sosialisasi  langsung  atau penyampaian saat rapat dan pertemuan
penting lainnya. Sedangkan secara tulisan dalam  bentuk  penulisan  di  dinding kantor, pemasangan spanduk dan lainnya, sehingga  visi  dan  misi  tidak  hanya dipahami oleh aparat tapi juga masyarakat.

## 3. Personal
Personal  atau  pejabat  birokrasi menjadi unsur pokok ketiga dari birokrasi ialah  personalia  pelaksana.  Sepeerti dikatakan oleh Robert dan Kreitner dalam Mas’ud  Said,  faktor  manusia  adalah kunci bagi keberhasilan dalam organisasi. Orang-oranglah  yang  menjadi penentu utama  dari  usaha  terorganisir,  tak  peduli bagaimanapun  besar  atau  tujuan  dari organisasi-organisasi  tersebut.  Mereka inilah yang akan menggerakkan organisasi birokrasi dalam realitas nyata.
Jumlah pegawai pada Dinas
Kependudukan Dan Catatan Sipil
Kabupaten Siak mencapai 76 orang  yang terdiri atas 40 orang honorer dan 36 orng pegawai  negeri  sipil.  Tugas  pokok  dinas ini memberikan dukungan kepada kepala daerah dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Bidang Pelayanan Pendaftaran
Penduduk  misalnya,  mempunyia  tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan  teknis,  penerbitan  dokumen penduduk  dan  pelaksaan  kebijakan. Pelayanan pendafataran pendudukan dilaksanakan secara online melalui whatsApp  dengan  nomor  yang  tertera  di majalah dinding setiap kantor desa,
memverifikasi berkas kelengkapan persyaratan  pembuatan  kartu  kelurga, kartu identitas anak.
Penerbitan  dokumen  pendaftaran penduduk  yang  dilakukan  oleh  kepala seksidan  dilanjutkan  oleh  kepala  bidang untuk  diberikan  kepada  kepala  dinas sehingga  dapat  mencetak  tanggal  kartu keluarga  dan  petugas  pengambilan  kartu keluarga  bertugas  memberikan  berkas yang sudah dicetak kepada masyarakat
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Siak
dengan  membawa  berkas  pendaftaran penduduk  secara  online  tersebut  untuk diarsipkan.  Hal  ini bertujuan  untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan seperti apabila adanya kesalahan  cetak  kartu  keluarga,  dan sebagai bukti telah terdaftarnya warga.
Selain  itu  Bidang  Pendafataran Penduduk juga bertugas melegalisir kartu keluarga,  kartu  tanda  penduduk,  untuk urusan  kepentingan  berkas  masyarakat lainnya. Warga bisa saja mengurus berkas untuk  menjadi  pegawai  negeri  sipil, polisi, tentara, melamar pekerjaan, pembelian  rumah/  sepeda  motor/  mobil atau kendaraan lainnya.

## 4. Fasilitas
Fasilitas  ini  dibutuhkan  di  Dinas
Kependudukan Dan Catatan Sipil
Kabupaten Siak agar aparatur sipil negara atau personel pelaksana bisa menjalankan tugas kerja secara optimal. Secara ringkas fasilitas  pendukung  itu  bisa  dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
a. Fasilitas  pendukung  opersional  kerja: seperti  gedung  kantor,  peralatan  kantor, kendaraan  dinas  dan  sebagainya.  Pada intinya  fasilitas  ini  adalah  fasilitas berupa  barang  atau  mesin  untuk mendukung  opersional  kerja  sehari-hari dari  aparatur  birokrasi.  Untuk  ini  Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
Kabupaten  Siak  sudah  memiliki  sendiri dan termasuk megah.
b. Fasilitas  pendukung  insentif  kerja: seperti  gaji,  tunjangan  pensiun  dan sebagainya.  Fasilitas  ini  adalah  fasilitas pendukung  yang  mendukung  semangat dan loyalitas kerja dari aparatur birokrasi. Mengenai Gaji, Bintoro dalam Mas’ud Said (2012) mengatakan, secara ideal gaji pegawai dan sistemnya harus  memenuhi  tiga  unsur  yaitu  adil, cukup dan merangsang serta berorientasi pada  prestasi  kerja.  Karen  menjadi pegawai  negeri  diharapkan  merupakan suatu  karir  dalam  hidup,  maka  perlu kiranya gaji
yang  wajar  dihubungkan  dengan beratnya beban tugas, tanggung jawab, kualifikasi,  prestasi  kerja,  lamanya menjabat  dan  tingkat  biaya  hidup. Dari insentif kerja ini maka Kabupaten Siak  termasuk  yang  terbesar  di  Riau khususnya dan Indonesia umumnya.
c. Fasilitas  pendukung  adminsitrasi  kerja: seperti sistem akuntasi, sistem pengawasan,  sistem  pelaporan  dan sebagainya.  Pada  intinya,  fasilitas  ini berupa  sistem  yang  bisa  menjadi  alat ukur dan  alat  kontrol  objektif  yang  bisa membantu  aparatur  birokrasi  untuk menilai  dan  mengawasi  kerja  dan kinerjanya  secara  keseluruhan  sebagai aparatur  birokrasi.  Penerapannya  di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten  Siak  dalam  bentuk  layanan pengadaan  secara  elektronik,  absen digital dan pengguanan layanan berbasis online. Begitu pula yang biasa terjadi pembayaran gaji dengan sistem transfer, tidak manual.
Artinya,  dinas  ini  sudah  berangsur memenuhi  fasilitas  kerja  baik  secara manual  maupun  digital.  Kedepannya  tentu perlu  lebih  ditingkakan  lagi  namun  tidak melupakan  kondisi  masyarakat  yang  tidak semuanya melek dengan teknologi.

## 5. Kepemimpinan
Unsur  ini  bertanggung  jawab untuk  mengkoordinir  dan  mengorganisir keempat  unsur  yang  lainnya  sehingga bisa menjadi satu kesatuan yang utuh dan selaras  satu  sama  lain.  Pemimpin  tidak hanya menggerakkan orang-orang, namun juga terutama sekali menggerakaan  orang-orang  agar  bekerja secara efektif dan bermutu.
Dalam  hal  ini  Kepala  Dinas
Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Siak mempunyai tugas membantu  bupati  melaksanakan  urusan pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan daerah dalam bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil.
Kemudian dalam lingkup organisasi ini,
e-ISSN: 2714-55881 | p-ISSN: 1411-948X
Sekretaris Kepala Dinas mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina dan
mengendalikan administrasi umum dan keuangan, sarana prasarana dan ketenagaan.
Oleh  karena  itu  selain  memiliki pengetahuan  psikologi  tentang  orang- orang  yang  dipimpinnya,  pemimpin  juga harus  memiliki  pengetahuan  teknis, paling  tidak  secara  mendasar  tentang teknologi  di  bidang  yang  menjadi kerjanya.  Sebab  menurut  Mas’us  Said (2012), tanpa pengetahuan teknis tentang psikologi dan teknologi, maka ada bahaya bahwa pemimpin akan mengambil kebijakan  yang  salah  atau  membaca situasi secara salah.
Dengan  demikian  pada  akhirnya membawa  birokrasi  ke  kinerja  yang buruk.  Jadi  pengetahuan  teknis  disini membantu pemimpin dalam memilih kebijakan-kebijakan dan tindakan- tindakan  yang  harus dipilihnya  diantara sekian  banyak  pilihan.  Para  pemimpin  di Dinas  Kependudukan  Dan  Catatan  Sipil Kabupaten  Siak  yang  terdiri  atas  kepala dinas, sekretaris dan kepala bidang sudah menjalankan  perannya,  hanya  saja  dalam pemanfaatan  ruang  perlu  bekerjasama, koordinasi  sehingga  tidak  banyak  ruang kosong  yang  terabaikan.  Perlu  keahlian dibidang  seni,  keindahan  sehingga  bisa menjadi  fasilitas  yang  ada  menjadi  lebih menarik. Sebab fasilitas yang ada dimanfaatkan masyarakat dalam pengurusan  administrasi  sehingga  perlu memberi kesan nyaman. Artinya, pimpinan dinas  harus  mampu  membaca  situasi  dan bertindak  sesuai  dengan  kondisi  yang  ada. Pemimpin  birokrasi  yang  ideal  adalah pemimpin  yang  sanggup  membaca  apa yang tengah terjadi di lingkungan birokrasinya dan kemudian sanggup merumuskan solusinya.

## SIMPULAN
Dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan yakni Pelaksanaan birokrasi di Dinas Kependudukan Dan Catata Sipil Kabupaten  Siak  sudah  berjalan  sesuai dengan  ketentuan  yang  berlaku.  Hal ini dibuktikan dengan telah terpenuhi struktur  organisasi,  visi  dan  misi, personal  atau  sumberdaya  manusia, fasilitas  dan  kepemimpinan.  Sedangkan hambatan  yang  dipenuhi  adalah  dari  segi fasilitas seperti ruang tunggu  yang masih belum  memadai  di  dalam  ruangan  dan diluar ruangan.

## DAFTAR RUJUKAN
Adiperdana, A., & Ak, M. B. A. (2017). Implementasi   Reformasi   Birokrasi
Melalui  Revolusi  Mental  Birokrasi Sebagai Upaya Membentuk Pemerintahan Berkelas Dunia. Pendayagunaan Aparatur Negara, 18. Ariyani, D., Hakim, A., & Noor, I. (2014). Pengaruh Faktor Komunikasi,
Sumberdaya, Sikap Pelaksana, Dan Struktur Birokrasi Terhadap Output Implementasi Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Di Kabupaten Probolinggo. Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development, 5(2). Budiman, H., & Akhmaddhian, S. (2014). Implementasi Reformasi Birokrasi
Bidang Perizinan Pananaman Modal di
Kabupaten  Kuningan. UNIFIKASI:
Jurnal Ilmu Hukum, 1(1).
Fahturrahman, M. (2016). Faktor
birokrasi dalam keberhasilan implementasi
kebijakan publik. Tarbawi: Jurnal Keilmuan
Manajemen Pendidikan, 2(02), 14-27.
Mas’ud  Said.  (2012).  Birokrasi  Di  Negara
Birokratis, UMM Press, Malang.
Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh komunikasi,  sumber  daya,  disposisi
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Siak
dan struktur birokrasi terhadap efektifitas implementasi program
bantuan  operasional  sekolah  pada satuan  pendidikan  Sekolah  Dasar Negeri  di  Kecamatan  Tambak. The
Indonesian Journal of Public Administration (IJPA), 3(2), 58-71. Simaela, D.  R.,  Lewerissa,  C.  M.,  & Selvius,  D.  (2019).  Implementasi Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Kantor Kelurahan Kalibobo  Distrik  Nabire  Kabupaten Nabire. JIPEM Jurnal Kajian Pemerintah  Umum  dan  Otonomi Daerah, 1(1), 60-79. Sudiadnyane, I. M. (2018). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi  Kependudukan  Di  Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatn  Sipil Kabupaten  Minahasa  Selatan. Jurnal
Administrasi Publik, 4(60).