## PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH KPPBC TMP C SABANG TERHADAP LALU LINTAS BARANG DARI PELABUHAN BEBAS SABANG
Fachrurrazi Idram , Efendi , Mohd. Din Universitas Syiah Kuala,
rozi.bc4@gmail.com efendi123@unsyiah.ac.id . m_din@unsyiah.ac.id .

## Abstract
Sabang area has become a separate area of customs area so free from imposition of import duties,  value  added  tax,  sales  tax  on  luxury  goods  and  excise  duty.  To  that  end,  the Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  (DJBC)  shall  supervise  the  importation  and  release  of goods to  and from and located in Sabang  area. In  the period from March 2013 to  October 2017  there  have  been  88  cases  of  customs  violations  related  to  freight  traffic from  Sabang Free  Port  to  other  places  within  the  Customs  Area,  especially  in  the  supervision  of  the Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) of Sabang. The main problem of  this  study  is  why  the  implementation  of  surveillance  of  goods  traffic  by  DJBC  to  goods traffic in Sabang Free Port has not been running optimally, what are the obstacles that cause the implementation of surveillance of goods traffic from Sabang Free Port so it has not run well  and  whether  the  effort  should  do.  The  method  used  in  this  research  is  empirical  law research method. The result of the research explains that DGCE monitoring through KPPBC Sabang against goods traffic in Customs Area is not optimal due to unavailability  of system based information access, lack of adequate facilities and infrastructure, lack of cooperation agreement  with  other  institutions,  Human  Resources  (HR),  as  well  as  the  vast  area  of supervision.  Efforts  are  made  by  requesting  the  procurement  of  information  technology systems, requests for additional HR, improvement ofinfrastructure facilities, the procurement of several monitoring posts and so forth.
Keywords: Supervision, Customs, Optimal

## Abstrak
Kawasan sabang telah menjadi kawasan yang terpisah dari  daerah pabean sehingga  bebas dari  pengenaan  bea  masuk,  pajak  pertambahan  nilai,  pajak  penjualan  atas  barang  mewah dan  cukai.  Terhadap  hal  tersebut  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  (DJBC)  harus melakukan  pengawasan  atas  pemasukan  dan  pengeluaran  barang  ke  dan  dari  serta  yang berada  di  kawasan  sabang.  Pada  periode  Maret  2013  sampai  dengan  Oktober  2017  telah terjadi  88  kasus  pelanggaran  di  bidang  kepabeanan  yang  terkait  dengan  lalu  lintas  barang dari  Pelabuhan  Bebas  Sabang  ke  tempat  lain  dalam  Daerah  Pabean  khususnya  di  wilayah pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Sabang. Masalah pokok penelitian ini ialah mengapa pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang oleh DJBC terhadap  lalu  lintas  barang  di  Pelabuhan  Bebas  Sabang  belum  berjalan  secara  optimal, apakah  kendala  yang  menyebabkan  pelaksanaan  pengawasan  terhadap  lalu  lintas  barang dari Pelabuhan Bebas Sabang sehingga belum berjalan dengan baik dan apakah upaya yang harus  dilakukan.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  penelitian hukum  empiris.  Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  pengawasan  DJBC  melalui  KPPBC Sabang terhadap  lalu lintas barang pada Kawasan Pabean belum optimal yang disebabkan belum tersedianya akses informasi  berbasis sistem, tidak tersedianya sarana dan prasarana yang  memadai,  tidak  adanya  perjanjian  kerjasama  dengan  instansi  lain,  kurangnya  jumlah Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  serta  luasnya  wilayah  pengawasan.  Upaya  yang  dilakukan yaitu
dengan meminta pengadaan sistem teknologi informasi, permintaan penambahan SDM, peningkatan sarana prasarana, pengadaan beberapa pos pengawasan dan lain sebagainya.

## Kata Kunci : Pengawasan, Kepabeanan, Optimal

## Pendahuluan
Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  melalui  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun 1995  tentang  Kepabeanan  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995  tentang Kepabeanan  (UU  Kepabeanan)  telah  mengatur  upaya  untuk  selalu  menjaga  agar perkembangan  yang  pesat  dalam  kehidupan  nasional,  khususnya  di  bidang  perekonomian, termasuk  bentuk-bentuk  dan  praktek  penyelenggaraan  kegiatan  perdagangan  internasional, sehingga  dapat  berjalan  sesuai  dengan  kebijakan  pembangunan  nasional.  UU  Kepabeanan tersebut  juga  bertujuan  untuk  dapat  menciptakan  kepastian  hukum  dan  kemudahan administrasi  berkaitan  dengan  aspek  kepabeanan  terhadap  bentuk-bentuk  dan  praktek penyelenggaraan  kegiatan  perdagangan  internasional  yang  terus  berkembang  serta  dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi.
Kepabeanan  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  pengawasan  atas  lalu lintas  barang  yang  masuk  atau  keluar  daerah  pabean  serta  pemungutan  bea  masuk  dan  bea keluar. 1 Definisi  daerah  pabean  adalah  wilayah  Republik  Indonesia  yang  meliputi  wilayah darat,  perairan  dan  ruang  udara  di  atasnya,  serta  tempat-tempat  tertentu  di  Zona  Ekonomi Eksklusif  dan  landas  kontinen.  Sedangkan  makna  dari  kawasan  pabean  adalah  kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk  lalu  lintas  barang  yang  sepenuhnya  berada  di  bawah  pengawasan  Direktorat  Jenderal Bea dan Cukai. 2
Dengan  adanya  UU  Kepabeanan,  diharapkan  mampu  menjamin  kepastian  hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Selain itu, dengan diberlakukannya undang-undang  ini  mampu  untuk  mendukung  upaya  peningkatan  dan  pengembangan perekonomian  nasional  yang  berkaitan  dengan  perdagangan  global,  mendukung  kelancaran arus  barang  dan  meningkatkan  efektivitas  pengawasan  atas  lalu  lintas  barang  yang  masuk atau  keluar  daerah  pabean  Indonesia  dan  lalu  lintas  barang  tertentu  dalam  daerah  pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan.
1 Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2 Ibid , Pasal 1 angka 2 dan angka 3.
Untuk  mengantisipasi  agar  tidak  terjadinya  praktek  penyelundupan  yang  berakibat pada kerugian keuangan negara, maka setiap negara mempunyai institusi kepabeanan masing- masing.  Di  Indonesia  lembaga  yang  berwenang  melakukan  pengawasan  terhadap  lalu  lintas barang  impor  dan  ekspor  dinamakan  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  (DJBC).  Merujuk kepada UU Kepabeanan, DJBC adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan  di  bidang  kepabeanan  dan  cukai.  Nomenklatur  Departemen  Keuangan  seperti  isi UU  Kepabeanan  untuk  saat  ini  telah  berubah  menjadi  Kementerian  Keuangan  sebagaimana telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun  2014  tentang  Pembentukan  Kementerian  dan  Pengangkatan  Menteri  Kabinet  Kerja Periode  Tahun  2014-2019  sebagai  amanah  dari  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  2008 tentang Kementerian Negara.
UU  Kepabeanan  menjadi  dasar  hukum  DJBC  dalam  melaksanakan  pengawasan kepabeanan.  Disamping  itu,  DJBC  juga  diberikan  kewenangan  untuk  mengawasi  dan melakukan pungutan atas barang-barang kena cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun  1995  tentang  Cukai  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
Terkait  pengawasan  kepabeanan  dan  kewenangan  DJBC  dalam  melakukan pengawasan atas  lalu lintas barang  impor dan ekspor, secara eksplisit telah dijelaskan dalam penjelasan  umum  UU  Kepabeanan,  kemudian  dalam  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang tersebut  disebutkan  bahwa  Kepabeanan  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan pengawasan atas  lalu  lintas barang  yang  masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea  masuk  dan  bea  keluar.  Sedangkan  untuk  Kawasan  Pabean,  dalam  Pasal  1  angka  3 disebutkan bahwa Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan DJBC.
Secara umum yang menjadi tugas pokok DJBC adalah melaksanakan sebagian tugas pokok  Kementerian  Keuangan  di  bidang  kepabeanan  dan  cukai,  berdasarkan  kebijaksanaan yang  ditetapkan  oleh  Menteri  dan  mengamankan  kebijaksanaan  pemerintah  yang  berkaitan dengan  lalu  lintas  barang  yang  masuk  atau  keluar  daerah  pabean  dan  pemungutan  Bea Masuk,  Cukai  serta  pungutan  negara  lainnya  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan yang berlaku.
DJBC  sebagai  instansi  pemerintah  yang  menjaga  pintu  gerbang  lalu  lintas  barang ekspor impor dari negara lain menjadi ujung tombak dalam mengatur peredaran barang antar negara. Hal ini dikarenakan DJBC diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-
undangan  untuk  melakukan  pengawasan  setiap  barang  yang  keluar  atau  masuk  Daerah Pabean. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar rencana dapat diwujudkan dengan efektif. 3 Menurut Pasal 1 huruf (a) Peraturan Direktur Jenderal Bea  Dan Cukai  Nomor  P-53/BC/2010  tentang  Tatalaksana  Pengawasan,  pengertian    pengawasan adalah  keseluruhan  kegiatan  pengawasan  di  bidang  kepabeanan  dan  cukai  yang  meliputi kegiatan  intelijen,  penindakan,  penanganan  perkara,  intelijen  dan  penindakan  narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika, dan pengelolaan sarana operasi.
Menurut  Colin  Vassarotti  sebagaimana  dikutip  Andrian  Sutedi,  tujuan  pengawasan pabean adalah memastikan semua pergerakan barang, kapal, pesawat terbang, kendaraan, dan orang-orang yang melintas perbatasan negara berjalan dalam kerangka hukum, peraturan, dan prosedur pabean yang ditetapkan. Untuk menjaga dan memastikan agar semua barang, kapal dan  orang  yang  keluar/masuk  dari  dan  ke  suatu  Negara  mematuhi  semua  ketentuan kepabeanan. 4
Ruang  lingkup pengawasan  aparat Bea dan  Cukai  meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  baik  darat,  laut,  maupun  udara.  Daerah  pengawasan  ini  juga termasuk  berbagai  wilayah  perbatasan.  Bea  dan  Cukai  sebagai  pengawas  lalu  lintas  barang sangat  erat  kaitannya  dengan  pelaksanaan  dalam  memberantas  penyelundupan,  baik  barang yang  berasal  dari  luar  maupun  dalam  negeri.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  21 Tahun  1996  tentang  Penindakan  di  Bidang  Kepabeanan,  Bea  dan  Cukai  juga  mempunyai wewenang  untuk  menindak  pelaku  penyelundupan  dan  menyita  barang  selundupan  sebagai barang bukti untuk dilakukan penyidikan.
Sejak  Sabang  ditetapkan  menjadi  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan Bebas  dengan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2000  tentang  Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  Sabang  Menjadi  Undang-Undang,  maka  sebagai  bagian  dari struktur  organisasi  pada  DJBC,  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Sabang merupakan  instansi  vertikal  DJBC  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Aceh. Salah satu tugasnya adalah melakukan pengawasan dan pelayanan kepabeanan terhadap lalu lintas barang dari dan ke Pelabuhan Bebas Sabang sesuai dengan daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hlm.1. 3 Bambang Semedi, Pengawasan Kepabeanan , Artikel, Jakarta, Pusdiklat Bea dan Cukai, 2013,
4 Andrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Hlm. 61.
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disebut Kawasan  Sabang  adalah  suatu  Kawasan  yang  berada  di  dalam  wilayah  hukum  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  terpisah  dari  daerah  pabean  sehingga  bebas  dari pengenaan  bea  masuk,  pajak  pertambahan  nilai,  pajak  penjualan  atas  barang  mewah  dan cukai. 5 Sedangkan Kawasan Sabang adalah kawasan yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Rondo), Pulau Breuh, Pulau Nasi dan Pulau Teunom serta pulau-pulau kecil di sekitarnya, yang terletak dalam batas-batas koordinat yang ditetapkan. 6
Secara  regulasional,  pengaturan  kewenangan  melakukan  pengawasan  terhadap  lalu lintas barang yang berasal dari pelabuhan bebas telah disebutkan dalam Pasal 115A ayat (1) UU Kepabeanan yang menyatakan bahwa “Barang yang dimasukkan atau dikeluarkan ke dan dari  serta  berada  di  kawasan  yang  telah  ditunjuk  sebagai  daerah  perdagangan  bebas  dapat diawasi  oleh  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai”.  Kemudian  dalam  rangka  melaksanakan ketentuan  Pasal  115A  ayat  (2)  UU  tersebut,  ditetapkanlah  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10 Tahun  2012  tentang  Perlakuan  Kepabeanan,  Perpajakan,  dan  Cukai  serta  Tatalaksana Pemasukan  dan  Pengeluaran  Barang  ke  dan  dari  serta  berada  di  Kawasan  yang  telah Ditetapkan  sebagai  Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  (PP  No.  10  Tahun 2012).
Dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  yang  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tersebut, maka telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 47/PMK.04/2012  tentang  Tatalaksana  Pemasukan  dan  Pengeluaran  Barang  ke  dan  dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan  Pembebasan  Cukai  serta  Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor: 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang  ke  dan  dari  Kawasan  yang  Telah  Ditetapkan  Sebagai  Kawasan  Perdagangan  Bebas dan Pelabuhan Bebas.
Dengan  melihat  berbagai  ketentuan  di  atas,  seharusnya  pengawasan  terhadap  lalu lintas barang dari Pelabuhan Bebas Sabang ke Daerah Pabean Indonesia khususnya ke Banda Aceh  telah  memiliki  payung  hukum  yang  jelas,  sehingga  dapat  dengan  efektif  dilaksanakan dengan  menerapkan  semua  instrument  aturan  yang  telah  ditetapkan.  Namun  pada  tataran praktik, pelaksanaan pemenuhan kewajiban pabean terhadap lalu lintas barang dari Pelabuhan
5 Pasal  1  angka  1  Lampiran  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2000  tentang  Penetapan Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2000  tentang  Kawasan  Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.
6 Ibid , Pasal 1 angka 2.
Bebas Sabang belum sepenuhnya optimal, sehingga fenomena praktek penyelundupan barang yang berasal dari Pelabuhan Bebas Sabang masih saja terjadi di wilayah kerja Kantor Bea dan Cukai Banda Aceh yang merupakan salah satu lingkup wilayah pengawasan Kantor Wilayah Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  Aceh,  hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  mekanisme fungsi pengawasan terhadap lalu  lintas barang dari Pelabuhan Bebas Sabang  belum  berjalan dengan baik.
Praktek  penyelundupan  barang  secara  ilegal  masih  marak  terjadi  sebagaimana pemberitaan  di  media  selama  ini. 7 Adanya  pemahaman  yang  kurang  benar  dari  sebagian masyarakat  tentang  kewenangan  Bea  dan  Cukai  untuk  melakukan  pengawasan  di  Kawasan Bebas  Sabang  juga  memiliki  dampak  dalam  penerapan  pengawasan  oleh  aparatur  DJBC, khususnya  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  (KPPBC)  Sabang.  Kenyataan ini diperkuat dengan data penindakan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banda Aceh, sejak periode bulan Maret tahun 2013 sampai dengan Oktober 2017 telah terjadi 88 (delapan puluh delapan) kasus pelanggaran di bidang kepabeanan yang terkait dengan lalu lintas  barang  dari  Pelabuhan  Bebas  Sabang  ke  tempat  lain  dalam  Daerah  Pabean  khususnya di  wilayah  pengawasan  KPPBC  Banda  Aceh.  Adapun  komoditi  yang  dimasukkan  pada umumnya merupakan barang kebutuhan pokok.
Sejumlah  fakta  yang  telah  dideskripsikan  di  atas  menunjukkan  bahwa  pengawasan terhadap  lalu  lintas  barang  dari  Kawasan  Bebas  Sabang  belum  maksimal.  Akibat  dari kelemahan  pengawasan  tersebut  dapat  dimanfaatkan  oleh  sebagian  atau  kelompok  orang untuk  melancarkan aksinya dengan cara  mengeluarkan  barang-barang dari Pelabuhan  Bebas Sabang tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan  permasalahan  sebagaimana  yang  diutarakan  di  atas,  penting  kiranya untuk diteliti tentang “Pelaksanaan Pengawasan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan  Cukai  (KPPBC)  Sabang  Terhadap  Lalu  Lintas  Barang  dari  Pelabuhan  Bebas  Sabang”, berdasarkan  uraian  tersebut  maka  permasalahan  yang  diteliti  sebagai  berikut  :  Mengapa pelaksanaan pengawasan lalu lintas barang oleh KPPBC Sabang terhadap lalu lintas barang di Pelabuhan  Bebas  Sabang  belum  berjalan  secara  optimal,  Apakah  kendala  internal  dan eksternal  yang  menyebabkan  pelaksanaan  pengawasan  terhadap  lalu  lintas  barang  dari Pelabuhan  Bebas  Sabang  sehingga  belum  berjalan  dengan  baik,  Apakah  upaya  yang  harus dilakukan  oleh  KPPBC  Sabang  untuk  memaksimalkan  fungsi  pengawasan  terhadap  barang- barang dari Pelabuhan Bebas Sabang.
7 http://aceh.tribunnews.com/2015/11/26/bea-cukai-gagalkan-penyelundupan-595-ton-gula, diakses pada tanggal 10 April 2016, Pukul 12.30.

## 1. Metode Penelitian
Penelitian  ini  penulis  menggunakan  penelitian  hukum  empiris  karena  didasarkan fenomena-fenomena  empiris  yang  terjadi  di  lapangan  khususnya  mengenai  praktik penyelundupan  yang  sering  terjadi  dan  dipraktikkan  secara  terus  menerus  oleh  masyarakat. Fakta  tersebut  menunjukkan  belum  adanya  kesadaran  hukum  dari  masyarakat  yang melakukannya  dan  lemahnya  pengawasan  dari  aparatur  yang  memiliki  otoritas  untuk mengawasinya.  Produk  hukum  yang  diteliti  pemberlakuannya  dalam  kajian  ini  adalah  UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006 dan Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengawasan terhadap lalu lintas barang dari Pelabuhan Bebas Sabang.

## Pembahasan

## A. Pelaksanaan Pengawasan oleh KPPBC Sabang Terhadap Lalu Lintas Barang Dari Pelabuhan Bebas Sabang
Pengawasan  dan  Pelayanan  yang  dilakukan  oleh  KPPBC  Sabang  terhadap  lalu lintas barang dari pelabuhan bebas telah dilakukan sejak Sabang ditetapkan sebagai suatu Kawasan  Perdagangan  Bebas  dan  Pelabuhan  Bebas  dengan  Undang-Undang  Nomor  37 Tahun 2000 yang  merupakan suatu kawasan di dalam  wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk,  pajak  pertambahan  nilai,  pajak  penjualan  atas  barang  mewah  dan  cukai. Pengawasan  tersebut  dilakukan  oleh  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai (KPPBC) Sabang.
Kegiatan  pengawasan  yang  dilaksanakan  di  Kawasan  Bebas  Sabang  sudah sesuai  kewenangan  kepabeanan  dan  cukai  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku  dan dilaksanakan  secara  sistematis,  sinergis  dan  komprehensif.  Kegiatan  pengawasan tersebut dilaksanakan dengan pola dasar :
a. kebijakan teknis oleh Kantor Pusat
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis oleh Kantor Wilayah
c. pelaksanaan kebijakan teknis oleh Kantor Pelayanan. 8
Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan sesuai dengan kebijakan teknis dari Kantor Pusat DJBC di Jakarta, dengan melaksanakan koordinasi kebijakan teknis dengan
8 Bambang Lusanto Gustomo, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banda Aceh, Wawancara Tanggal 24 Januari 2018.
Kantor  Wilayah  serta  pelaksanaan  kebijakan  teknis  oleh  KPPBC  Sabang  dan  KPPBC Banda  Aceh.  Beberapa  kebijakan  yang  telah  dilaksanakan  antara  lain  dengan mengintensifkan pemeriksaan terhadap barang-barang yang keluar dari Pelabuhan Bebas Sabang,  meningkatkan  fungsi  intelijen,  mengoptimalkan  fungsi  pengelolaan  sarana operasi  dengan  melakukan  patroli  dan  penertiban  administrasi  dokumen  atas  barang impor yang masuk ke Pelabuhan Bebas Sabang.
Kantor  Wilayah  DJBC  Aceh  juga  diminta  untuk  secara  rutin  melakukan koordinasi  dengan  KPPBC  Sabang  terkait  pemeriksaan  terhadap  barang  bawaan penumpang  yang  berangkat  dari  Pelabuhan  Balohan  Sabang  ke  Pelabuhan  Ulee  Lheu Banda Aceh. Hal tersebut menyusul mencuatnya pemberitaan mengenai gula impor yang dimasukkan  ke  Kawasan  Sabang  dengan  mendapat  pembebasan  bea  masuk  dan  pajak kemudian dikeluarkan dan diperdagangkan ke luar Kawasan Bebas Sabang.
Berkenaan  dengan  hal  tersebut  di  atas,  Kantor  Wilayah  DJBC  Aceh  juga berkoordinasi  dengan  KPPBC  Banda  Aceh  untuk  meningkatkan  pengawasan  terhadap barang-barang  impor  yang  berasal  dari  Pelabuhan  Bebas  Sabang  dengan  berkoordinasi lebih  intens  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  lalu  lintas  barang  yang  keluar  dari Kawasan Bebas Sabang, pengawasan tersebut dilakukan sesuai dengan fungsi, berupa:
a. fungsi pokok oleh Unit Intelijen, Unit Penindakan dan Unit Penyidikan;
b. fungsi khusus oleh Unit Narkotika Kantor Wilayah;
c. fungsi pendukung oleh Unit Sarana Operasi.
Kawasan  Bebas  Sabang  sebagai  Pelabuhan  Bebas  dan  Kawasan  Perdagangan Bebas  merupakan  kawasan  yang  diberikan  pembebasan  bea  masuk,  pajak  pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah terhadap impor  yang dimasukkan ke Kawasan Bebas Sabang, di samping itu Kawasan Bebas Sabang juga diberikan pembebasan cukai. Kawasan  Sabang  dikelola  oleh  Badan  Pengusahaan  Kawasan  Perdagangan  Bebas (BPKS)  yang  merupakan  Badan  Pengelola  dan  Pengembangan  Kawasan  Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang. Kawasan Sabang mempunyai fungsi sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan  energi,  transportasi,  maritim  dan  perikanan,  pos  dan  telekomunikasi,  perbankan, asuransi, pariwisata dan bidang-bidang lainnya. 9
Fungsi tersebut meliputi:
a. kegiatan  manufaktur,  rancang  bangun,  perekayasaan,  penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, pengepakan, dan pengepakan ulang
9 Ibid.
atas  barang  dan  bahan  baku  dari  dalam  dan  luar  negeri,  pelayanan perbaikan atau rekondisi permesinan, dan peningkatan mutu;
b. penyediaan  dan  pengembangan  prasarana  dan  sarana  air  dan  sumber  air, prasarana  dan  sarana  perhubungan  termasuk  pelabuhan  laut  dan  bandar udara,  bangunan  dan  jaringan  listrik,  pos  dan  telekomunikasi,  serta prasarana dan sarana lainnya. 10
Barang-barang  yang  terkena  ketentuan  larangan,  dilarang  dimasukkan  ke Kawasan  Sabang.  Pemasukan  dan  pengeluaran  barang  ke  dan  dari  Kawasan  Sabang hanya  dapat  dilakukan  oleh  pengusaha  yang  telah  mendapat  izin  usaha  dari  Badan Pengusahaan Kawasan Sabang. Pengusaha dimaksud hanya dapat memasukan barang ke Kawasan  Sabang  yang  berhubungan  dengan  kegiatan  usahanya.  Pemasukan  dan pengeluaran  barang  ke  dan  dari  Kawasan  Sabang  melalui  pelabuhan  dan  bandar  Udara yang ditunjuk dan berada di bawah pengawasan pabean.
Hasil  kegiatan  intelijen  KPPBC  Sabang  dan  KPPBC  Banda  Aceh  serta berkoordinasi  dengan  Kantor  Wilayah  DJBC  Aceh,  telah  beberapa  kali  berhasil menggagalkan  upaya  penyelundupan  barang  eks  impor  dan  Barang  Kena  Cukai  (BKC) khusus  Kawasan  Bebas,  yang  dikeluarkan  dari  Kawasan  Sabang  tanpa  memenuhi ketentuan kepabeanan yang berlaku. 11
Kegiatan  pengawasan  juga  dilaksanakan  dengan surveillance,  kegiatan  ini dilaksanakan  dengan  cara  pengamatan  terhadap  orang,  tempat,  sarana  pengangkut dan/atau obyek  tertentu  secara  berkesinambungan  pada  periode tertentu  yang  dilakukan secara  tertutup  dalam  rangka  pengumpulan  atau  pendalaman  data  atau  informasi  yang dapat  menunjukkan  adanya  indikasi  pelanggaran  kepabeanan  dan/atau  cukai.  Kegiatan pengawasan  lainnya  dilakukan  dengan monitoring, yang  dilaksanakan  dengan  kegiatan pengamatan  terhadap  data-data  transaksi  pelayanan  dan  pengawasan  kepabeanan dan/atau cukai.
Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Banda  Aceh  sendiri  telah banyak  melakukan  penindakan  terhadap  lalu  lintas  barang  yang  berasal  dari  Kawasan Sabang.  Kasus  terbanyak  berupa  penyelundupan  gula  impor,  gula  tersebut  dibawa  ke daerah pabean dengan cara terlebih dahulu mendistribusikan secara merata kepada orang perorang sehingga sulit untuk dideteksi sebagai barang impor yang akan dibawa ke luar dari Kawasan Sabang untuk dijual kembali tanpa pemenuhan kewajiban kepabeanan. 12
10 Ibid.
11 Koen Rachmanto, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banda Aceh, Wawancara Tanggal 26 Januari 2018.
12 Abizar, Kepala Subseksi Penindakan dan Sarana Operasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Banda Aceh, Wawancara Tanggal 23 Januari 2018.

## B. Faktor Kendala yang Menghambat Fungsi Pengawasan Terhadap Lalu Lintas Barang dari Kawasan Sabang
Dari hasil penelitian  yang dilakukan di  Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Sabang, terdapat beberapa  faktor  yang  mempengaruhi pelaksanaan pengawasan  terhadap  lalu  lintas  barang  yang  akan  dikeluarkan  dari  Pelabuhan  Bebas Sabang,  dalam  rangka  memenuhi  tugas  yang  diamanatkan  Undang-Undang  Nomor  17 Tahun  2006  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1995  tentang Kepabeanan  serta  Peraturan  lainnya  yang  berkaitan  dengan  pengawasan  tersebut, khususnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  2012.  Faktor  tersebut  meliputi kendala  internal  dan  kendala  eksternal,  adapun  kendala  yang  menghambat  dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, antara lain:
1. Belum tersedianya akses informasi dan pendekatan teknologi.
Dalam  mendukung  pelaksanaan  pengawasan,  Bea  dan  Cukai  Sabang  belum memiliki  akses  informasi  bersama  antar  instansi  terkait  di  Kawasan  Bebas  Sabang, khususnya  akses  informasi  secara  online  dengan  pengelola  Kawasan  Bebas  Sabang dalam  hal  ini  BPKS  Sabang,  disamping  itu  Bea  Cukai  Sabang  juga  belum menggunakan  pendekatan  teknologi  dalam  melakukan  pengawasannya,  sehingga masih mengandalkan pengawasan secara konvensional.
Akses  informasi  sangat  diperlukan  bagi  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai dalam  melaksanakan  pelayanan  dan  pengawasan,  untuk  kegiatan  ekspor  dan  impor secara  umum  Bea  Cukai  telah  menerapkan  sistem  pelayanan  dokumen  dengan memanfaatkan  teknologi  informasi.  Contohnya  CEISA  (  Customs  –  Excise Information  System  and  Automation)  adalah  sentralisasi  sistem  pelayanan  dan pengawasan  yang  akan  mempermudah  system  layanan  DJBC  dengan  pelayanan  24 jam  untuk  mendukung  pelayanan  dan  pengawasan  yang  terintegrasi  secara  nasional, INSW  (Indonesia  National  Single  Window)  adalah  sistem  nasional  indonesia  yang memungkinkan  dilakukan  suatu  data  dan  informasi  secara  tunggal,  Sistem  informasi Penindakan  dan  Penyidikan.  Namun  sistem  tersebut  belum  dapat  digunakan  untuk kegiatan lalu lintas barang dari pelabuhan bebas.
2. Terbatasnya Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM)
Sarana  dan  prasarana  KPPBC  Sabang  belum  cukup  menunjang  jalannya pengawasan  lalu  lintas  barang.  Hal  ini  dibuktikan  dengan  belum  adanya  Kawasan Pabean  di  pelabuhan  yang  menjadi  tempat  lalu  lintas  barang,  khususnya  Pelabuhan Balohan Sabang, yang seharusnya menjadi kawasan dengan batas-batas tertentu yang dipersyaratkan  dan  memiliki  akses  terbatas  dengan  dilengkapi  sarana  dan  prasarana memadai  untuk  lalulintas  barang,  sehingga  memudahkan  petugas  Bea  Cukai  untuk melakukan pengawasan yang sepenuhnya menjadi kewenangannya. 13
Bea  dan  Cukai  Sabang  juga  belum  dilengkapi  dengan  sarana  tempat pemeriksaan  yang  memadai  untuk  memeriksa  muatan  dari  truck/mobil  barang  yang akan  melakukan  penyeberangan  dengan  menggunakan  kapal  fery  maupun  terhadap barang-barang  bawaan  penumpang,  jumlah  mobil  dinas  patroli  jenis  double  cabin yang  masih  terbatas  untuk  pelaksanaan  patrol  darat  serta  kurangnya  anggaran  untuk melakukan kegiatan patroli laut.
Faktor  penghambat  pengawasan  lainnya  adalah  karena  kurangnya  jumlah Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  pegawai  atau  petugas.  Jumlah  pegawai  atau  petugas KPPBC Sabang belum sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan yang menjadi wilayah  kewenangannya.  Sehingga  pengawasan  terhadap  pelabuhan  pelabuhan  kecil dan  titik-titik  rawan  terjadinya  penyelundupan  belum  mendapat  pengawasan  yang maksimal dikarenakan kurangnya pegawai atau petugas KPPBC Sabang.
Berdasarkan  data  yang  penulis  peroleh  dari  KPPBC  Sabang,  hanya  ada  40 (empat  puluh)  pegawai  atau  petugas  secara  keseluruhan,  yang  terdiri  dari  pejabat struktural,  pelaksana  pemeriksa  dan  pelaksana  administrasi.  Dari  jumlah  tersebut hanya 10 orang pegawai yang melaksanakan tugas di unit pengawasan.
3. Masih kurangnya koordinasi dan komitmen bersama dengan instansi terkait.
Dalam  pelaksanaan  pengawasannya,  hubungan  yang  dijalin  dengan  instansi terkait belum mempunyai hubungan yang kuat antar instansi, masing-masing instansi terkait  melakukan  pekerjaan  hanya  terkait  dengan  kepentingan  instansi  masing- masing.  Dalam  mendukung  pengawasan  lalu  lintas  barang  di  Kawasan  Sabang dibutuhkan  suatu  Peraturan  Kerja  Sama, Memorandum  of  Understanding ( MoU ), Memorandum of Agreement ( MoA ), atau bentuk kerja sama  lainnya  yang dibuat oleh pimpinan instansi masing-masing agar kerja sama antar instansi lebih dapat terjalin
13 Koen Rahmanto, Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Kota Sabang
dan  efektif  serta  terukur  dengan  baik  sehingga  setiap  instansi  terkait  dapat  lebih bersinergi dalam pelaksanaan tugas.
4. Faktor budaya dan kurangnya pemahaman  masyarakat terkait ketentuan kepabeanan. Upaya untuk memaksimalkan pengawasan terhadap lalu lintas barang  dari
Pelabuhan  Bebas  Sabang  juga  dihadapkan  pada  kurangnya  pemahaman  masyarakat terkait  ketentuan  kepabeanan,  masyarakat  kurang  memberikan  partisipasinya  dalam mendukung  optimalnya  pengawasan  terhadap  terjadinya  penyelundupan.  Meskipun media  massa  cukup  memuat  berita-berita  tentang  penyelundupan,  tetapi  masyarakat masih pasif, hal ini disebabkan karena belum pahamnya sebagian masyarakat terhadap ketentuan  yang  berlaku  di  Pelabuhan  Bebas  Sabang  terkait  lalu  lintas  barang  yang akan dikeluarkan dari kawasan Sabang.
Budaya  sebagian  masyarakat  yang  merasa  beruntung  dengan  membeli barang-barang  eks  impor  dengan  harga  yang  lebih  murah  tanpa  mengindahkan legalitas dari barang tersebut.

## 5. Luasnya wilayah pengawasan
Luasnya wilayah pengawasan KPPBC Sabang yang menjadi kewenangannya tidak  sebanding  dengan  jumlah  pegawai  atau  aparat  yang  dimiliki  oleh  KPPBC Sabang. Dengan jumlah keseluruhan pegawai pelaksana pada unit pengawasan kurang dari 15 orang belum bisa menjangkau seluruh wilayah pengawasan di Kawasan Bebas sabang.  Sabang  sendiri  memiliki  total  luas  wilayah  yaitu  153  km2  yang  memiliki banyak  pelabuhan  atau  tempat  penepian  kapal  nelayan  yang  berpotensi  terjadi  pintu masuk atau keluarnya barang dari atau ke Kawasan Sabang.
Sabang  sebagai  wilayah  kepulauan  yang  memiliki  banyak  dermaga  atau tempat berlabuhnya kapal tersebut, juga  menjadi  kendala tersendiri  bagi petugas Bea dan Cukai untuk memaksimalkan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor yang keluar  dari  Kawasan  Sabang.  Sampai  saat  ini  beberapa  pelabuhan  yang  sering digunakan  untuk  lalu  lintas  barang  yang  akan  keluar  dari  Sabang  juga  belum ditetapkan  sebagai  Kawasan  Pabean.  Hal  ini  juga  berpengaruh  terhadap  penerapan ketentuan kepabeanan khususnya dalam hal pengawasannya.
C. Upaya  yang  dilakukan  oleh  Direktorat  Jenderal  Bea  dan  Cukai  untuk memaksimalkan  fungsi  pengawasan  terhadap  barang-barang  dari  Pelabuhan Bebas Sabang
Untuk  memaksimalkan  pengawasan  Bea  dan  Cukai  yang  dilakukan  oleh KPPBC Sabang diperlukan komitmen yang besar oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya  KPPBC  Sabang.  Komitmen  tersebut  harus  berupa  langkah  nyata  seperti menambah Aparatur yang ditempatkan di wilayah Kerja KPPBC Sabang.
Kantor Wilayah DJBC Aceh juga telah mengirim surat kepada Direktur Jenderal Bea  dan  Cukai  untuk  melakukan  Kerja  Sama  dengan  instansi  lain  seperti  Polri,  TNI, Badan  Intelijen  Negara  (BIN),  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  manusia  dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama. Hal ini jika terwujud akan memudahkan KPPBC Sabang dan  KPPBC  Banda  Aceh  maupun  Kantor  Wilayah  DJBC  Aceh  dalam  melakukan koordinasi maupun meminta bantuan saat melakukan pengawasan dengan instansi lain.
KPPBC  Sabang  dan  KPPBC  Banda  Aceh  juga  sama-sama  telah  meminta tambahan  SDM  yang  ditempatkan  pada  wilayah  kerja  masing-masing  KPPBC  untuk memaksimalkan  kinerja  pengawasan  lalu  lintas  barang  impor  di  Kawasan  Sabang  yang selama  ini  tidak  optimal  dijalankan  karena  kekurangan  SDM,  baik  SDM  intelijen maupun penindakan.

## Kesimpulan
Dalam melaksanakan Pengawasan terhadap lalu lintas barang dari Pelabuhan Bebas Sabang.  Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai  Sabang  melaksanakan  tugas pengawasan  dengan  tetap  berpedoman  kepada  undang-undang  dan  peraturan  yang  terkait dengan  kewenangannya  melakukan  pengawasan  tersebut.  Namun  dalam  pelaksanaannya masih  mengalami  berbagai  kendala,  sehingga  pengawasan  yang  menjadi  kewenangannya belum  berjalan  optimal  dikarenakan  masih  adanya  faktor-faktor  yang  menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut.
Beberapa kendala yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan oleh Bea dan Cukai atas  lalulintas  barang  dari  Pelabuhan  Bebas  Sabang,  yaitu  kendala  internal  dan  eksternal, antara  lain  meliputi,  Belum  tersedianya  akses  informasi  dan  pendekatan  teknologi, terbatasnya  sarana  dan  prasarana  serta  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),  masih  kurangnya koordinasi  dan  komitmen  bersama  dengan  instansi  terkait,  faktor  budaya  dan  kurangnya pemahaman masyarakat terkait ketentuan kepabeanan dan luasnya wilayah pengawasan.
Upaya-upaya  yang  dilakukan  KPPBC  Sabang  dalam  memaksimalkan  pengawasan dengan  meminta  penambahan  SDM,  memaksimalkan  patroli,  meningkatkan  kemampuan intelijen  dengan  memberi  diklat  dan  pelatihan,  dan  memaksimalkan  pemeriksaan  barang- barang yang masuk dan keluar dari Kawasan Bebas Sabang.

## Saran
Dalam  rangka  meningkatkan  pengawasan  lalu  lintas  barang  dari  Pelabuhan  Bebas Sabang,  Kementerian  Keuangan  sebagai  lembaga  induk  dari  Direktorat  Jenderal  Bea  dan Cukai  melakukan  permintaan  penambahan  pegawai  negeri  sipil  untuk  formasi  pegawai  Bea dan  Cukai  kepada  Kementerian  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi, atau dengan memindahkan beberapa pegawai pada daerah yang  berlebih untuk di tempatkan di  KPPBC  Banda  Aceh  dan  KPPBC  Sabang  sehingga  jumlah  aparat  atau  pegawai  yang melaksanakan  pengawasan  dapat  sebanding  dengan  luasnya  wilayah  yang  menjadi kewenangan KPPBC Sabang.
Meningkatkan  koordinasi  dan  kerjasama  dengan  instansi  terkait,  khususnya  Badan Pengusahaan  Kawasan  Bebas  Sabang  (BPKS)  yang  merupakan  pihak  pengelola  yang menjalankan  kebijakan  dan  pengembangan  Kawasan  Bebas  Sabang.  KPPBC  Sabang  dan instansi  terkait  harus  lebih  intens  melakukan  patroli  bersama,  patroli  tersebut  dapat  berguna untuk  meminimalisir  terjadinya  pelanggaran  kepabeanan.  Semakin  tingginya    intensitas patroli tersebut dapat mengurangi potensi terjadinya pelanggaran kepabeanan
Perlunya  peran  aktif  Bea  dan  Cukai  untuk  melakukan  sosialisasi  bagi  masyarakat terkait  peraturan  kepabeanan  mengenai  regulasi  lalu  lintas  barang  impor  yang  ada  di Kawasan  Sabang  dan  akan  keluar  dari  Kawasan  Sabang  sehingga  dalam  pelaksanaan pemenuhan  kewajiban  kepabeanan  ini  masyarakat  bisa  memahami  dan  melakukan pemenuhan kewajiban kepabeanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Daftar Pustaka
Andrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Bambang Semedi, Pengawasan Kepabeanan , Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai, Jakarta, 2013.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.
http://aceh.tribunnews.com/2015/11/26/bea-cukai-gagalkan-penyelundupan-595-ton-gula, diakses pada tanggal 10 April 2016, Pukul 12.30.