Vol. 4 No. 2 (2022) pp. 109-119 p-ISSN: 2656-3029 | e-ISSN: 2775 - 0604
Keadilan Restorative Justice sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan yang Humanis

## Rizki Maulana Ahzar
Advokat LBH Muhammadiyah Jawa Tengah *email: rizkiahzar@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.37729/amnesti.v4i2.2192
Submitted: Juni 2022 Revised: Juni 2022 Accepted: Juli 2022

## ABSTRAK
Kata Kunci:
Legal standing, Peradilan humanis, Restorative Justice Adanya  rasa  ketidakpuasan  atas  bekerjanya  sistem  peradilan pidana  yang  kurang  humanis  dalam  upaya  penyelesaian  perkara yang  ada  saat  ini  mendorong  untuk  dioptimalisasikan  dan digencarkan  lagi  model  pendekatan  keadilan restorative  justice.
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana legal standing penerapan  keadilan restorative  justice pada  setiap  tahap baik  proses  penyidikan  dan  atau  proses  penuntutan  dan  melihat dari  aspek  hak  asasi  manusia  sebagai  sub  pembahasan.  Penelitian ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  dengan menggunakan pendekatan statute approach menggunakan peraturan hukum  berupa  data  sekunder  berupa  bahan  hukum  primer, sekunder dan tersier yang disesuaikan dengan pokok pembahasan. Hasil  Penelitian  ini  menunjukan  bahwa  adanya  Peraturan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  08  Tahun  2021 tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  berdasarkan  Keadilan Restoratif  dan  Peraturan  Kejaksaan  Republik  Indonesia  Nomor  15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif  menunjukan  keseriusan  bagi  penegak  hukum  tersebut untuk  mewujudkan  peradilan  yang  humanis.  Adanya  payung hukum  tersebut  memungkinkan  bagi  penegak  hukum  untuk menghentikan  proses  penangan  tindak  pidana  dan  mendorong proses  pemulihan  korban  serta  mendorong  para  pelaku  untuk mengambil tanggung jawab sehingga keadilan kembali seperti saat sebelum terjadinya tindak kejahatan, namun tetap berpegang teguh dengan  prinsip-prinsip  Hak  Asasi  Manusia  agar  tidak  ada  pihak yang  merasa  dilanggar  hak-haknya  terutama  paska  terjadinya suatu tindak pidana. Maka dengan adanya payung hukum tersebut
Vol. 4 No. 2 (2022)
sudah  semestinya  penegak  hukum  selalu  mengedepankan  dan menjadi  solusi  pertama  kali  yang  ditawarkan  kepada  para  pihak khususnya  tindak  pidana  yang  dimungkinkan  untuk  melalui restorative  justice serta  dibuatkan  sebuah  aturan  yang  lebih sustainable tentunya  dengan  tetap  mempertahankan  konsep keadilan restorative justice.

## ABSTRACT
Keywords:
Legal standing,
Humanist Justice, Restorative Justice The  existence  of  a  sense  of  dissatisfaction  with  the  work  of  the  criminal justice  system  that  is  less  humane  in  efforts  to  resolve  cases  that  exist today  encourages  the  optimization  and  intensification  of  the  restorative justice approach model. The purpose of this study was to find out how the legal standing of the application of restorative justice at each stage of the investigation  and  or  prosecution  process  and  to  see  from  the  aspect  of human  rights  as  a  sub-discussion.  This  study  uses  a  normative  legal research  method  using  a  statute  approach  using  legal  regulations  in  the form of secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials that are adapted to the subject of discussion. The results of this study  indicate  that  the  Republic  of  Indonesia  Police  Regulation  Number 08 of 2021 concerning the Handling of Crimes based on Restorative Justice and the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution based on Restorative Justice shows the  seriousness  of  the  law  enforcers  to  realize  a  humanist  justice.  The existence of this legal umbrella makes  it possible for law enforcers to stop the  process  of  handling  criminal acts and  encourage the recovery  process for victims and encourage perpetrators to take responsibility so that justice returns to the way it was before the crime occurred, but still adhere to the principles  of  Human  Rights  so  as  not  to  there  are  parties  who  feel  that their rights  have been  violated,  especially  after  the  occurrence of a  crime. So with this legal umbrella, law enforcers should always prioritize and be the  first  solution  offered  to  the  parties,  especially  criminal  acts  that  are possible to go through restorative justice and make a more sustainable rule, of course, while maintaining the concept of restorative justice.

## 1. PENDAHULUAN
Restorative justice merupakan suatu bentuk model pendekatan baru dalam penyelesaian  perkara  pidana (Flora,  2018) .  Dengan  menggunakan  pendekatan ini,  berfokus  pendekatannya  kepada  pelaku,  korban  dan  masyarakat  dalam proses  penyelesaian  kasus  hukum  yang  terjadi  diantara  mereka.  Namun oknum  aparat  penegak  hukum  seringkali  terbelenggu  dengan  asas  legalitas yang  mengharuskan  setiap  perkara  pidana  diselesaikan  berdasar  pada peraturan  perundang-undangan.  Penegakan  hukum  terkungkung  dengan
Vol. 4 No. 2 (2022)
bunyi  undang-undang,  bahkan  dalam  proses  pencarian  keadilan  dan pemberian  kemanfaatan  tidak  boleh  bertentangan  dengan  kepastian  hukum (Wulandari,  2020) .  Proses  penegakan  hukum  yang  demikian  seringkali  tidak dapat  mewujudkan  rasa  keadilan  yang  diinginkan  oleh  para  pihak  yang berperkara.  Menurut  Satjipto  Rahardjo,  penyelesaian  perkara  melalui  jalur litigasi  sebagai  bentuk  penegakan  hukum  ke  arah  jalur  lambat  yang menyebabkan terjadinya penumpukan perkara dikarenakan panjangnya proses dalam  sistem  peradilan  pidana (Jamaludin,  2022) .  Dalam  perkembangannya, mulai  dikenal  adanya  proses  penyelesaian  perkara  pidana  berbasis restorative justice .
Restorative Justice merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai  dari  strategi  penanganan  perkara  pidana  yang  bertujuan  menjawab ketidakpuasan bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini (Meyrina, 2017).  Munculnya  kritik  atas  penerapan  sistem  peradilan  pidana  dengan pemenjaraan  yang  dianggap  tidak  efektif  menyelesaikan  konflik  sosial. Penyebabnya  ialah  para  pihak  yang  terlibat  dalam  konflik  tersebut  tidak dilibatkan  dalam  penyelesaian  konflik.  Korban  tetap  saja  menjadi  korban, pelaku  yang  dipenjara  juga  memunculkan  persoalan  baru  bagi  keluarga  dan sebagainya.  Gagasan Restorative  Justice ini  pun  sudah  diakomodir  dalam  RUU KUHP, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan.
Sebelum  berbicara  tentang  peradilan  yang  humanis,  diterangkan  bahwa pemaknaan kata humanisme berasal dari kata humanus dan mempunyai akar kata  homo  yang  berarti  manusia.  Humanus  berarti  bersifat  manusiawi  sesuai dengan  kodrat  manusia.  Humanisme  merupakan  aliran  dalam  filsafat  yang memandang manusia itu bermartabat luhur, mampu menentukan nasib sendiri dan  dengan  kekuatan  sendiri  mampu  mengembangkan  diri.  Pada  dasarnya humanisme  adalah  meletakkan  dasar  hak  kodrati  manusia  secara  sama  atau sejajar sebagai mahluk Tuhan (Anhar, 2020) . Hal tersebut sesuai dengan konsep bahwa  manusia  menurut  kodratnya  memiliki  hak  yang  melekat  tanpa pengecualian,  seperti  hak  untuk  hidup,  hak  atas  keamanan,  hak  bebas  dari segala macam penindasan dan lain-lain hak yang secara universal dalam hal ini Hak Asasi Manusia (HAM).
Gubernur  Lembaga  Ketahanan  Nasional  Republik  Indonesia,  Letjen  TNI (Purn)  Agus  Widjojo  menjelaskan  bahwa  humanisme  sebagai  suatu  gerakan membangkitkan  kesadaran  akan  nilai-nilai  kemanusiaan  yang  memiliki
tekanan  pokok  pada  manusia  sebagai  makhluk  individual  dan  personal, manusia  sebagai  makhluk  yang  berpengetahuan,  serta  manusia  yang menyejarah  dan  membentuk  dirinya  serta  membentuk  dunia  secara  alamiah (Widjojo,  2021) .  Sebagai  titik  tekan  menerangkan  bahwa  keadilan  restoratif tidak  bisa  mengosongkan  lembaga  pemasyarakatan  karena  banyak  kasus pidana bisa diselesaikan tanpa masuk sampai  pada keadilan retributif, karena maksud  daripada  keadilan  restoratif  dan  pendekatan  humanis  tidak  untuk menggantikan  keadilan  retributif.  Maka  berkaitan  pemaparan  pada pendahuluan  diatas,  menjadi  hal  yang  sangat  menarik  tentang  penjabarkan lebih  lanjut  berkaitan  dengan  bagaimana  maksud  dari  pada restorative  justice dalam prespektif HAM sebagai upaya mewujudkan peradilan yang humanis.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  dalam  penentuannya  dipandang  penting  karena ada  hubungannya  erat  antara  jenis  penelitian  dengan  sistematika  dan metode,  serta  analisis  data  guna  mencapai  nilai  validasi  yang  tinggi  yang dikumpulkan  maupun  hasil  pada  akhir  penelitian.  Di  dalam  artikel  ini menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  ( normative  research ), dengan  menggunakan  pendekatan statute  approach yang  menelaah permasalahan  yang  akan  dibahas  menggunakan  peraturan  hukum  berupa data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier (Soekanto &  Mamudji,  2010) .  Pengumpulan  bahan  hukum  dilakukan  dengan  studi pustaka  yakni  melalui  pengakajian  terhadap  peraturan  peraturan  yang mengatur tentang restorative justice serta berbagai pustaka yang relevan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Legal Standing Penerapan Keadilan Restorative Justice
Keadilan  restoratif  merupakan  alternatif  penyelesaian  perkara  tindak pidana  berfokus  pada  pemidanaan  yang  diubah  menjadi  proses  dialog  dan mediasi  yang  melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku/korban,  dan  pihak lain  terkait  untuk  bersama-sama  menciptakan  kesepakatan  atas  penyelesaian perkara  pidana  yang  adil  dan seimbang  bagi  pihak  korban  maupun  pelaku dengan  mengedepankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  dan mengembalikan  pola  hubungan  baik  dalam  masyarakat (Andriyanti,  2020) . Keadilan  restoratif  memiliki  arti  bahwa  dalam  proses  tersebut  melibatkan semua  pihak  terkait,  memperhatikan  kebutuhan  korban,  ada  pengakuan
Vol. 4 No. 2 (2022)
tentang kerugian dan kekerasan, reintegrasi dari pihak-pihak terkait  ke dalam masyarakat,  dan  memotivasi  serta  mendorong  para  pelaku  untuk  mengambil tanggung jawab. Artinya ada upaya untuk mengembalikan pengertian tentang keadilan kembali seperti saat sebelum terjadinya tindak kejahatan. Dengan kata lain menjelaskan bahwa Restorative justice merupakan suatu teori keadilan yang menekankan  pada  pemulihan  kerugian  yang  disebabkan  oleh  perbuatan pidana (Satria, 2018) .
Peran  penegak  hukum  terkhususnya  Kepolisian  Republik  Indonesia  dan Jaksa  didalam  pengaplikasian restorative  justice diharapkan  menjadi alternative dispute resolution di luar jalur litigasi untuk menghentikan perkara pidana yang memenuhi  syarat  yang  telah  ditentukan (Arifin  &  Pujiyono,  2022) .  Payung hukum restorative justice telah diatur melalui salah satunya Perkapolri Nomor 6 Tahun  2019  tentang  Penyidikan  Tindak  Pidana  dan  Peraturan  Kejaksaan  RI Nomor  15  Tahun  2020  tentang  Penghentian  Penuntutan  Berbasis  Keadilan Restoratif.  Penanganan  perkara  berbasis  keadilan  restoratif  dapat  menjadikan pemidanaan  sebagai  jalan  terakhir  sehingga  dapat  menghambat menumpukan perkara  di  pengadilan  dan  mengurangi over kapasitas  di  Lembaga Pemasyarakatan. Kemudian hal tersebut juga didukung dengan diterbitkannya Surat  Keputusan  Direktur  Jendral  Badan  Peradilan  Umum  Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020  Tentang  Pedoman  Penerapan Restorative  Justice di Lingkungan  Peradilan  Umum.  Terkait  dengan  syarat,  ketentuan  dan pelaksanaannya  akan  dijabarkan  lebih  lanjut  dalam  pembahasan restorative justice di penyidikan dan penuntutan.

## 3.2 Restorative Justice pada Proses Penyidikan
Ketentuan tentang penyidikan diatur dalam Bab XIV KUHAP, terdiri dari dua  bagian,  yaitu  penyelidikan  dan  penyidikan.  Penyelidikan  diatur  dalam Pasal  102  sampai  dengan  pasal  105  dan  Penyidikan  diatur  dalam  Pasal  106 sampai  dengan  Pasal  136.  Jika  dikaitkan  dengan  ketentuan  KUHAP  yang mengatur  tentang  kewenangan  dan  tindakan  penyelidik  serta  kewenangan penyidik, tidak hanya tercantum dalam Bab XIV KUHAP saja, melainkan juga tercantum  dalam  Bab  dan  pasal-pasal  lain  di  dalam  KUHAP.  Wewenang, kewajiban penyidik dan ruang lingkup penyidikan juga  telah  tertuang dalam Perkap  14/2012  tentang  Manajemen  Penyidikan  dan  tertuang  dalam Perkabareskrim 3/2014 tentang SOP Penyidikan.
Terkait restorative  justice pada  proses  penyidikan,  telah  diatur  dengan adanya  Surat  Kapolri  No.  Pol.:  16/B/3022/XII/2009/Sde  Ops  yang  kemudian dikuatkan dengan adanya Surat Telegram Kabareskrim Nomor: ST/110/V/2011, diatur  bahwa  pola  penyelesaian  masalah  sosial  ialah  melalui  upaya menyelesaikan  perkara  di  luar  pengadilan  dengan  menerapkan  konsep Alternative Dispute Resolution (ADR).  Seiring  dengan  perkembangan selanjutnya  muncul  Surat  Edaran  Kepala  Kepolisian  Republik  Indonesia (Kapolri)  No.  8/VII/2018  tanggal  27  Juli  2018  tentang  Penerapan  Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Perkembangan  selanjutnya pada 19  Agustus  2021,  Kapolri  Jenderal  Polisi  Drs.  Listyo  Sigit  Prabowo,  M.Si menandatangani  Peraturan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  08 Tahun  2021  tentang  Penanganan  Tindak  Pidana  berdasarkan  Keadilan Restoratif.
Pasal  1  huruf  3  Peraturan  Polri  Nomor  8/2021  menjelaskan  bahwa  yang dimaksud  keadilan  restoratif  adalah  Penyelesaian  tindak  pidana  dengan melibatkan  pelaku,  korban,  keluarga  pelaku,  keluarga  korban,  tokoh masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh  adat,  atau  pemangku  kepentingan  untuk bersama-sama  mencari  penyelesaian  yang  adil  melalui  perdamaian  dengan menekankan  pemilihan  kembali  pada  keadaan  semula.  Penanganan  tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif harus memenuhi persyatan umum dan khusus.  Persyaratan  umum  berlaku  pada  kegiatan  Penyelenggaraan  fungsi Reserse  Kriminal,  penyelidikan,  atau  penyidikan,  sedangkan  persyaratan khusus  hanya  berlaku  untuk  tindak  pidana  berdasarkan  Keadilan  Restoratif pada  kegiatan penyelidikan atau penyidikan. Persyaratan umum, penanganan tindak  pidana  berdasarkan  keadilan  Restoratif  tersebut  meliputi  materiil  dan formil. Persyaratan materiil meliputi (Mahendra, 2020) :
a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
b. Tidak berdampak konflik sosial;
c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
d. Tidak radikalisme dan sparatisme;
e. Bukan pelaku  pengulangan  tindak  pidana  berdasarkan  putusan pengadilan; dan
f. Bukan  tindak  pidana  terorisme,  tindak  pidana  terhadap  keamanan negara,  tindak  pidana  korupsi,  dan  tindak  pidana  terhadap  nyawa orang.
Vol. 4 No. 2 (2022)
Sedangkan pesyaratan umum yang berupa persyaratan formil meliputi:
a. Perdamaian dari dua  belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian  dan  ditanda  tangani  oleh  para  pihak,  kecuali  untuk  tindak pidana Narkotika;
b. Pemenuhan  hak-hak  korban  dan  tanggung  jawab  pelaku,  berupa pengembalian  barang,  mengganti  kerugian,  mengganti  biaya  yang ditimbulkan  dari  akibat  tindak  pidana  dan/atau  mengganti  kerusakan yang  ditimbulkan  akibat  tindak  pidana.  Dibuktikan  dengan  surat pernyataan  sesuai  dengan  kesepakatan  yang  ditandatangani  oleh  pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika).
3.3 Restorative  Justice p ada  Proses  Penuntutan  Berdasarkan  Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020
Pasal  1  angka  1  Peraturan  Kejaksaan  RI  Nomor  15  Tahun  2020  tentang Penghentian  Penuntutan  Berdasarkan  Keadilan  Restoratif  menjelaskan  bahwa yang  dimaksud  dengan Restoratif  justice adalah  penyelesaian  perkara  tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain  yang  terkait  untuk  bersama-sama  mencari  peyelesaian  yang  adil  dengan menekankan  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula,  dan  bukan pemabalasan.
Perkara  tindak  pidana  dapat  ditutup  demi  hukum  dan  dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal ini harus  memenuhi syarat-syarat (Parasdika et al., 2022) , sebagai berikut:
a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana
b. Tindak  pidana  hanya  diancam  dengan  pidana  denda  atau  diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
c. Tindak  pidana  dilakukan  dengan  nilai  barang  bukti  atau  nilai  kerugian yang  ditimbulkan  akibat  dari  tindak  pidana  tidak  lebih  dari Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
Kemudian  untuk  pengaturan  lebih  lanjut  dijelaskan  bahwa  Penuntut Umum  berwenang  menutup  perkara  demi  kepentingan  hukum  salah  satunya karena  alasan  telah ada  penyelesaian  perkara  di  luar  pengadilan/ afdoening buiten  process ,  hal  ini  diatur  dalam  Pasal  3  ayat  (2)  huruf  e  Perja  Nomor  15 Tahun  2020.  Dalam  penghentian  penuntutan,  berdasarkan  keadilan  restoratif harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan
Vol. 4 No. 2 (2022)
hukum  lain  yang  dilindungi,  penghindaran  stigma  negatif,  penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, kepatuhan, kesusilaan dan ketertiban  umum  dengan  mempertimbangkan  subjek,  objek,  kategori  dan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya suatu tindak  pidana,  tinkat keterlecaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, cost and benefit penanganan  perkara,  pemulihan  kembali  pada  keadaan  semula  dan adanya perdamaian antar korban dan pelaku.
Berikut  kami  sajikan  beberapa  data  terbaru  ditahun  2022  terkait penyelesaian  kasus  yang  dilakukan  menggunakan restorative  justice setelah dikeluarnya  Peraturan  Kejaksaan  Nomor  15  Tahun  2020  yang  diperoleh  dari berbagai sumber sebagai berikut:
a. Ekspose Restorative Justice Perkara Pencurian dalam Keluarga
Wakil  Kepala  Kejaksaan  Tinggi  Bali  Dr.  Ketut  Sumedana,  S.H.,  M.H. bersama Koordinator dan Kabag TU Kejati Bali  serta Kasi Oharda pada Kejati Bali mengikuti Ekspose Perkara Kejaksaan Negeri Buleleng yang dimohonkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana  pencurian  dalam  keluarga  atas  nama  tersangka  PUTU  ANDIKA WAHYU INDRA PERDANA yang disangka melanggar Pasal 362 jo. Pasal 367 Ayat  (2)  KUHP  jo.  Pasal  65  Ayat  (1)  KUHP  tentang  Pencurian.  Sebelum dilakukan  penghentian  penuntutan,  Kepala  Kejaksaan  Negeri  Buleleng  telah melakukan  perdamaian  antara  tersangka,  korban,  dan  keluarga  korban  yang disaksikan oleh tokoh masyarakat dan penyidik kepolisian.
b. Ekspose Restorative Justice Perkara Penganiayaan
Kejaksaan  Negeri  Surabaya  terkait  Perkara  Tindak  Pidana  atas  nama Dimas Tito Wahyunugroho Bin Endot yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tetang Penganiayaan  dengan  memukul  kearah  kepala  dan  wajah  pipi  korban yang  mengakibatkan  luka-luka  terhadap  korban  karena  tidak  terima  ditegur saat  tersangka  melakukan  kesalahan  dilalu  lintas,  insiden  ini  terjadi  Pada tanggal 05 Desember 2021 sekitar jam 19.30 WIB di Jl. Ngagel Surabaya depan Taman Makam Pahlawan.
c. Ekspose Restorative Justice Perkara Pencurian
Kejari  Kab.  Pasuruan  terkait  perkara  tindak  pidana  atas  nama  Angga Ismawahyudi  bin Maman yang melanggar Pasal 362 KUHP terkait pencurian, kronologinya  terjadi  pada  bulan  Maret  Tahun  2022  bertempat  di  Jalan  Raya Kejapanan  yang  berkedudukan  di  Desa  Kejapanan,  Kecamatan  Gempol,
Vol. 4 No. 2 (2022)
Kabupaten  Pasuruan.  Bahwa  terdakwa  Angga  Ismawahyudi  bin  Maman mengambil  2  buah  telepon  genggam  warna  hitam  tanpa  sepengetahuan  dan seijin  dari  pemiliknya  yaitu  saksi  korban  Wajemiyati  sehingga  saksi  korban Akhmad  Fahrur  Rozi  mengalami  kerugian  kurang  lebih  Rp.  2.300.000,-  (dua juta  tiga  ratus  ribu  rupiah),  sehingga  perbuatan  tersangka  diancam  dengan pasal  362  KUHP.  Tujuan  mencuri  karena  terpaksa  dan  ingin  membuka  usaha jual beli ikan lele, namun krisi ekonomi ditengah Covid-19.

## 3.4 Keadilan Restorative Justice dan HAM
Adanya  konsep restorative  justice dan  HAM  sangatlah  berhubungan, karena dalam konsep tersebut tujuan pemidanaan ditafsirkan lebih luas tanpa melanggar  HAM  bagi  si  pelaku  dan  korban.  Setiap  manusia  di  dunia  ini memiliki hak yang  melekat  tanpa pengecualian, seperti hak untuk  hidup,  hak atas  keamanan,  hak  bebas  dari  segala  macam  penindasan  dan  lain-lain  hak yang universal . HAM juga dijamin  oleh  negara terhadap  setiap  individu,  baik warga      negaranya      maupun  warga  negara  asing,  tanpa  membedakan  ras, bangsa, agama ataupun golongan tertentu (Nuraeni & Sihombing, 2019) .
Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH, MCL menjelaskan bahwa  hambatan  dalam  melaksanakan  perdamaian  antara  korban  dan  pelaku seringkali  bersumber  pada  sikap  penegak  hukum  yang  sangat  formalistic. Hukum berkerja dengan menampakkan pada fungsinya, yaitu:
a. Pembuatan  norma-norma,  baik  yang  memberikan  peruntukan  maupun yang menentukan hubungan antara orang yang satu dengan yang lain;
b. Penyelesaian sengketa; dan
c. Jika terjadi perubahan, menjamin kelangsungan hidup masyarakat.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia  yang  memberi  kewenangan  kepada  Komnas  HAM  (ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden No. 50/1993) untuk melakukan mediasi jika terjadi  pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Dalam  hal  ini,  negara  harus bertanggung  jawab  untuk  memulihkan  kerugian  yang  diderita  oleh  korban pelanggaran  hak  asasi  manusia.  Dalam  pendekatan  restoratif,  negara  dapat berperan  sebagai  perantara  antara  korban  dan  pelaku.  Melalui  keadilan restoratif,  para  korban  pelanggaran  HAM  diharapkan  dapat  memperoleh jaminan penegakan hukum dan kelangsungan hak-haknya dalam peradilan.
Perlindungan  hak-hak  korban  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  dari perlindungan  hak  asasi  manusia.  Korban  perlu  dilindungi  untuk  memastikan
Vol. 4 No. 2 (2022)
bahwa hak-hak mereka terpenuhi. Karena selama ini di dalam sistem peradilan pidana  di Indonesia  hak-hak  korban  kurang  terlindungi  dibanding  hak-hak tersangka.  Dalam  permasalahan  ini, Restorative Justice bisa menjadi  solusi bagi keadaan atau kondisi tersebut.

## 4. KESIMPULAN
Restorative  justice yang  dilakukan  di  tingkat  penyidikan  dan  penuntutan menunjukan  bahwa  penyelesaian  perkara  pidana berbasis  restorative  justice ini menjadi salah satu upaya penyelesaian perkara pidana yang diharapkan dapat mengurangi  penumpukan  perkara  yang  ada  di  tingkat  pengadilan.  Selain proses  penyelesaiannya  yang  lebih  cepat  dibandingkan  melalui  jalur  litigasi, penyelesaian  perkara  melalui restorative  justice telah  dianggap  lebih  dapat mewujudkan  peradilan  yang  lebih  humanis  sebagaimana  diinginkan  oleh para  pihak  supaya  terwujudnya  pemulihan  kembali  seperti  saat  sebelum terjadinya tindak kejahatan. Namun yang menjadi hal yang sangat disorot oleh peneliti  dalam  tajuk  ini  ialah  terkait  payung  hukum  didalam  mekanisme Restorative  justice pada  tahapan  penyidikan  dan  penuntutan  yang  terkesan tumpang tindih peraturan yang ada, dan menunjukan ketidakstabilan di dalam mekanisme  pengaturan.  Hal  tersebut  dikuatkan  dengan  adanya  pergantian peraturan baik di lembaga Kepolisian maupun Kejaksaan yang selalu berubah didalam  10  tahun  terakhir  ini.  Harapannya  ke  depan  berkaitan  dengan Restorative justice dibuatkan sebuah aturan yang lebih berkelanjutan/ sustainable tentunya dengan tetap mempertahankan konsep keadilan Restorative justice.

## DAFTAR PUSTAKA
Andriyanti,  E.  F.  (2020).  Urgensitas  Implementasi  Restorative  Justice  Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Education and Development , 8 (4), 326–331.
Anhar, A. (2020). Konsep Pendidikan Religio-Humanis Perspektif Soedjatmoko. Dimar , 1 (2), 72–105.
Arifin,  A.  W.,  &  Pujiyono,  N.  R.  (2022).  Implementasi  Konsep  Restorative Justice  Sebagai  Upaya  Menanggulangi  Overcapacity  Narapidana  di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Diponegoro Law Journal , 11 (1),
1–16.
Flora,  H.  S.  (2018).  Keadilan  Restoratif  sebagai  Alternatif  dalam  Penyelesaian Tindak  Pidana  dan  Pengaruhnya  dalam  Sistem  Peradilan  Pidana  di Indonesia. UBELAJ , 3 (2), 142–158.
Jamaludin,  A.  (2022).  Penghentiaan  Penuntutan  oleh  Jaksa  berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Cimahi. Jurnal Pemuliaan Hukum , 5 (1), 1–
Vol. 4 No. 2 (2022)
18. https://doi.org/10.30999/jph.v5i1.1943
Mahendra,  A.  P.  (2020).  Mediasi  Penal  Pada  Tahap  Penyidikan  Berlandaskan
Keadilan Restoratif. Jurist-Diction , 3 (4), 1153–1178.
https://doi.org/10.20473/jd.v3i4.20200
Meyrina, R. S. A. (2017). Restorative Justice dalam Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang  No.11  Tahun  2012. Jurnal  Penelitian  Hukum  DE  JURE , 17 (1), 92–107.
Nuraeni,  Y.,  &  Sihombing,  L.  A.  (2019).  Kebijakan  Hukum  Pidana  terhadap Restorative  Justice  dalam  Perspektif  Hak  Asasi  Manusia. Jurnal  Hukum POSITUM , 4 (1), 84–97.
Parasdika,  A.,  Najemi,  A.,  Wahyudhi,  D.,  Hukum,  F.,  &  Jambi,  U.  (2022). Penerapan  Keadilan  Restoratif  Terhadap  Tindak  Pidana  Penganiayaan. PAMPAS: Journal of Criminal , 3 (1), 69–84.
Satria,  H.  (2018).  Restorative  Justice:  Paradigma  Baru  Peradilan  Pidana. Jurnal Media  Hukum , 25 (1),  111–123.  https://doi.org/10.18196/jmh.2018.0107.111- 123
Soekanto,  S.,  &  Mamudji,  S.  (2010). Penelitian  Hukum  Normatif  Suatu  Tinjauan .
Raja Grafindo Persada.
Widjojo,  A.  (2021). Keadilan  Restoratif  dan  Pendekatan  Humanis  Tidak  untuk Menggantikan Keadilan Retributif . Http://Www.Lemhannas.Go.Id/.
http://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1230-agus- widjojo-keadilan-restoratif-dan-pendekatan-humanis-tidak-untuk- menggantikan-keadilan-retributif
Wulandari,  C.  (2020).  Dinamika  Restorative  Justice  dalam  Sistem  Peradilan
Pidana di Indonesia. Jurnal Jurisprudence , 10 (2), 233–249. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i2.12233
This  work  is  licensed  under a  Creative  Commons  Attribution  4.0 International License