## PENDAHULUAN
Masyarakat, menurut Dahrendrof (1959, 1968) memiliki dua wajah yaitu konsensus dan konflik (Ritzer 2012). Dahrendrof punmenjelaskan yang dikutip McQuarie (1995) dalam Susan (2010)  bahwa  wajah  masyarakat  tidak  selalu  dalam  kondisi terintegrasi, harmonis, dan saling memenuhi, tetapi ada wajah lain  yang  memperlihatkan  konflik  dan  perubahan.Kemudian, Engel  dan  Korf  (2005)  dikutip  Kinseng  (2013)  konflik  dapat muncul secara gradual, atau berkembang secara cepat sebagai respon  terhadap  beberapa  kejadian  yang  penting.  Ketika perbedaan meningkat dan semakin intensif, konflik laten akan berubah  menjadi manifes. Konflik  manifes  ini  mungkin  akan berkembang dan mengalami eskalasi sehingga mencapai tahap konflik kekerasan (Kinseng 2013).
Wani  (2011)  mengatakan  …“ Conflict”  is  term  used  to  mean a  variety  of  things,  in  an  assortment  of  contexts  under  the mantle  of  conflict  are  words  such  as,  serious  disagreement, incompatibilities,  fight,  argue,  contest,  debate,  combat, clash  and  war  etc... ”.  Fisher et  al (2001)  dikutip  Kinseng (2013)  membagi  tahapan  konflik  menjadi  lima  tahap,  yakni:
prakonflik,  konfrontasi,  krisis,  akibat,  dan  pascakonflik. Prakonflik merupakan periode dimana terdapat ketidaksesuaian sasaran  diantara  dua  pihak  atau  lebih,  sehingga  akan menimbulkan  konflik. Konfrontasi merupakan periode dimana konflik menjadi semakin terbuka. Jika hanya satu pihak yang merasa ada masalah, mungkin para pendukungnya mulai melakukan aksi demonstrasi atau perilaku konfrontatif lainnya. Krisis merupakan  puncak  konflik,  ketika  ketegangan  dan/atau kekerasan terjadi paling hebat. Dan, pascakonflik; pada periode ini konflik diselesaikan dengan mengakhiri berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan berkurang dan hubungan mengarah ke lebih  normal  diantara  kedua  pihak.  Namun,  jika  isu-isu  dan masalah-masalah  yang  timbul  karena  sasaran  mereka  yang saling bertentangan tidak diatasi dengan baik, pihak ini sering kembali lagi menjadi situasi prakonflik (Nikijuluw et al (2013).
Pasya & Sirait (2011) menjelaskan bahwa konflik laten adalah sebuah  kondisi  yang  kerap  kali  menjadi  ciri  utama,  dan berkemungkinan besar setiap saat bisa meledak tidak terkendali. Sebagaimana dijelaskan juga Wani (2011) bahwa konflik adalah kondisi yang oposisi atau antagonism, yang berasal dari tempat yang  berbeda,  berbeda  sumber,  dengan  berbagai  alasan  yang

## RESOLUSI KONFLIK PEMBANGUNAN IRIGASI: STUDI KASUS DI KECAMATAN IBU KABUPATEN HALMAHERA BARAT
(Conflict Resolution of Irrigation Development: Case Study in Ibu subdistrict of West Halmahera District)
Budi Sahabu *) , Saharuddin, dan Lala M. Kolopaking
Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
*) E-mail: budhypilas@yahoo.co.id

## ABSTRACT
The objective of this research is to understand the conflict resolution of dam and irrigation development in three subdistrict villages of Ibu Halmahera Barat district 2013. This research uses analysis of dispute style (AGATA) in the form of: avoidance, accommodating, compromise, competitive, and collaboration. The results showed that there are two styles of conflict that is avoid and competitive style. Both style of disputes are transformed into a compromise style after the opposing party offers negotiation of land compensation. Based on this it can reduce the two parties, so that the mediator easily deal with the conflict. The settlement path is through mediation and facilitation by bringing the two conflicting parties together with the mediator of West Halmahera people’s parliament. The decision taken is to stop the construction of dam and irrigation channels under construction. The decision, in addition to reducing the escalation of tensions, also to anticipates violet conflict between the two parties (the pros and cons of development).
Keyword : Conflict resolution, irrigation development, dispute style

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan memahami resolusi konflik pembangunan bendung dan irigasi di tiga desa kecamatan Ibu kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2013. Penelitian ini mengunakan analisis gaya bersengketa (AGATA) yang berupa: saling menghindar, akomodatif, kompromistis, kompetitif, dan kolaborasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat dua gaya berkonflik yaitu gaya menghindar dan kompotisi. Kedua gaya bersengketa tersebut berubah menjadi gaya berkompromi setelah pihak lawan (kontra) menawarkan negosiasi ganti rugi lahan. Berdasarkan hal tersebut dapat mengurangi eskalasi ketegangan antar kedua belah pihak, sehingga pihak mediator dengan mudah menangani konflik. Jalur penyelesaian yang ditempuh yaitu melalui mediasi dan fasilitasi dengan cara mempertemukan kedua  belah  pihak  yang  berseteru  dengan  mediator  pihak  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  Halmahera  Barat.  Keputusan  yang diambil adalah memberhentikan proyek pembangunan bendung dan saluran irigasi yang sedang dibangun. Keputusan tersebut, selain mengurangi  eskalasi  ketegangan  juga  mengantisipasi  terjadinya  konflik  kekerasan  antar  kedua  belah  pihak  (pihak  pro  dan  kontra pembangunan).
Kata kunci: Resolusi konflik, pembangunan irigasi, gaya bersengketa
bervariasi dan dalam berbagai bentuk seperti; konflik pribadi, konflik  rasial,  konflik  kelas,  konflik  politik,  konflik  komunal dan non-komunal, konflik kekerasan dan non-kekerasan, konflik budaya, konflik agama, konflik nilai dan konflik kepentingan, konflik sosial, konflik ekonomi dan konflik ideologi.
Konflik yang hendak dilihat adalah konflik pembangunan irigasi yang  dibangun  pemerintah  (pusat,  propinsi,  dan  kabupaten) pada tahun 2013.
Di  era  Jokowi-JK  terdapat  sembilan  agenda  prioritas  (Nawa Cita). Agenda yang ke tujuh berbunyi: kami akan mewujudkan kemandirian  ekonomi  dengan  menggerakan  sektor-sektor strategis  ekonomi  domestik.  Kami  akan  mewujudkan kedaulatan pangan melalui kebijakan perbaikan irigasi rusak dan jaringan irigasi di 3 juta hektar sawah; 1 juta ha sawah baru di luar jawa. Kami akan melakukan langkah pemulihan kualitas  kesuburan  lahan  yang  air  irigasinya  tercemar  oleh limbah  industri  dan  rumah  tangga (Talan  2015).  Dikatakan Talan (2015) pelaksanaan kebijakan ini dapat memicu konflik air, bila tidak mempertimbangkan atau merubah cara-cara yang selama  ini  dipraktekan  oleh  institusi  pelaksana  pembangunan infrastruktur sumber daya air.
Beranjak  uraian  di  atas,  kontroversi  ataupun  konflik pembangunan  kerap  terjadi  diberbagai  tempat  (daerah)  di indonesia,  sehingga  diperlukan  metode  penanganan  konflik (resolusi konflik) secara tepat. Dalam konteks tersebut, konflik menjadi penting untuk diungkap dan mencari jalan keluar dalam menyelesaiakan konflik.

## Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah mengapa pembangunan bendung dan irigasi menyebabkan konflik antar pihak?  dan  bagaimana  proses  resolusi  konflik  pembangunan irigasi?  Untuk  menjawab  pertanyaan  tersebut,  maka  penting untuk  diketahui:  (1)  latar  belakang  gagasan  pembangunan irigasi;  (2)  sumber-sumber  konflik  dan  arena  konflik;  (3) analisis gaya bersengketa (AGATA), dan (4) resolusi konflik. Dengan  mengetahui  keempat  hal  tersebut,  maka  diperoleh informasi tentang konflik dan resolusi konflik. Studi ini hendak menampakan atau mengungkap permasalahan yang terjadi di tiga  desa  serta  memberikan  rekomendasi  pengetahuan  dalam penyelesaian  konflik  (resolusi  konflik)  baik  di  Halmahera Barat(khususnya), dan Indonesia pada umumnya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini mengunakan penelitian kualitatif, yang mengambarkan  dan  menguraikan  konflik  antar  pihak  serta analisis  resolusi  konfliknya.  Paradigma  yang  dipakai  yaitu paradigma  konstruktivisme.  Pilihan  atas  paradigma  ini disebabkan  karena  apa  yang  disebut  sebagai  realitas  sosial padadasarnya  merupakan  hasil  intersubyektivitas  atau kesepakatan  antara-subyek.  Sebagaimana  dijelaskan  Ritzer (2007)  paradigma  membantu  merumuskan  tentang  apa  yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang mesti dijawab, bagaimana  seharusnya  menjawabnya,  serta  aturan-aturan  apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan  dalam  rangka  menjawab  persoalan-persoalan tersebut.
Adapun  penelitian  ini  dilakukan  di  tiga  desa  (Tahafo, Togola Sangir, dan Togola Wayoli) Maluku Utara. Pengumpulan data menggunakan  teknik  wawancara  mendalam  dan  observasi. Wawancara dilakukan mengunakan teknik snowball yaitu menelusuri  informasi  hingga  terjawab  pertanyaan-pertanyaan yang  diajukan.  Informan  terdiri  dari;  tokoh  adat,  agama, pemuda, pak kades, masyarakat pemilik lahan, dan pihak PU Propinsi. Metode analisis; tahap pertama analisis data kualitatif yang dilakukan adalah proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Latar Belakang Pembangunan Bendung dan Irigasi
Seiring  dengan  perkembangan  jaman,  irigasi  di  Indonesia kemudian  berkembang  hingga  memasuki  periode  jaman penjajahan  Belanda,  tercatat  dibangun  sekitar  tahun  1852 (Mawardi  dan  Memed  2006).  Dijelaskan  Vlughter  (1949) dalam Pasandaran (2007) di era kolonial komitmen pemerintah dalam  membangun  irigasi  mulai  muncul  yaitu  takala  terjadi kelaparan besar yang menyebabkan kematian sekitar 200 ribu orang sebagai akibat musim kemarau yang terik dan panjang tahun 1848 di Kabupaten Demak Jawa tengah. Setelah itulah, dilakukan  pembangunan  bendung  di  berbagai  tempat  seperti bendung Gelapan, Tuntang, dan Sidoarjo di delta Brantas.
Semakin  meluasnya  irigasi  yang  dibangun  pemerintah,  baik pemerintah  kolonial  maupun  pemerintah  Republik  Indonesia dijumpai dikotomi kerangka pengelolaan irigasi yang berbasis
Gambar 1. Lokasi Pembangunan Bendung dan Saluran Irigasi Persawahan. Sumber: Survei dan Hasil Wawancara Maret-April 2016
masyarakat tani dan pemerintah. Ada empat fase perkembangan yang  saling  mempengaruhi  antara  kekuatan-kekuatan  yang menentukan eksistensi kedua kerangka pengelolaan.
Pertama ,  fase  pembangunan  irigasi  oleh  masyarakat  tani. Akumulasi  pengalaman  masyarakat  tani  terjadi  dalam  tempo yang lama mungkin ribuan tahun seperti yang dilaporkan oleh Van Zetten Vander Meer (1979), yang telah berlangsung sejak 16  abad  SM,  dimulai  dari  pembangunan  sawah  tadah  hujan hingga ditemuinya teknologi mengalihkan air dari sungai.
Fase  kedua , koeksistensi antara irigasi masyarakat dan pemerintah.  Sejak  pertengahan  abad  19  irigasi  dalam  skala besar  dibangun  oleh  pemerintah  kolonial  Belanda  yang  telah berlangsung  lebih  dari  satu  abad  (1848  –tujuh  puluhan). Walaupun pun masyarakat tani tetap melanjutkan pengembangan sistem irigasi mereka sendiri.
Ketiga , dominasi peranan pemerintah dalam pengelolaan irigasi. Investasi irigasi dilakukan secara besar-besaran pada dasawarsa 70-an  dan  80-an  dengan  tujuan  mewujudkantercapainya swasembada  beras.  Adanya  teknologi  revolusi  hijau  yang rensponsif  terhadap  air  memerlukan  upaya  perbaikan infrastruktur irigasi yang sudah ada dan perluasan sistem irigasi khususnya di luar Jawa. Upaya tersebut sangat ditunjang oleh melonjaknya harga minyak dipasar internasional yang memperkuat  dukungan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Negara  (APBN)  dan  utang  luar  negeri  yang  dalam  tahap awal dilakukan melalui proyek irigasi dengan bantuan IBRD/ IDA.  Dan, keempat , fase reformasi pengelolaan irigasi dan sumberdaya  air  pada  umumnya  seiring  dengan  desentralisasi dan otonomi daerah (Pasandaran 2003 dalam Pasandaran 2007). Selama  kurun  waktu  lima  dasawarsa  antara  tahun  1950-2000 luas irigasi Indonesia hanya meningkat sekitar 50 persen dari 3,5  juta  ha  pada  tahun  1950  menjadi  5,2  juta  ha  pada  tahun 2000 sedangkan pada kurun waktu yang sama irigasi di dunia meningkat lebih dari tiga kali lipat yaitu dari 80 juta ha pada tahun 1950 menjadi 270 juta ha pada tahun 2000 (Pasandaran 2007).
Dalam PUSDATA (2014) Irigasi adalah salah satu infrastruktur SDA  yang  berperan  penting  dalam  mendukung  pangan nasional  (PUSDATA  2014).  Dijelaskan  Pasandaran  (2007) bahwa pembangunan irigasi sebagai respons terhadap masalah kelaparan  dan  kemiskinan  di  pulau  Jawa  dan  memperbaiki ketahanan  pangan  dan  kesejahteraan  masyarakat  pribumi (Indonesia).
Proyek pembangunan irigasi persawahan direalisasi pada tahun 2013.Sebelumnya  survei  lokasi  pembangunan  dilakukandi 2006, yang kemudian disosialisasikan tahun 2007. Proyek ini bersumber dari PT NK yang bergerak dalam bidang konstruk, namun  perusahan  tersebut  tidak  secara  langsung  terjun kelapangan, melainkan pihak kedua untuk menghendel proyek tersebut,  pihak  tersebut  membangun  berkerjasama  dengan pihak pemerintah PU Propinsi Maluku Utara dan pemerintah Halmahera Barat hingga ke tingkat desa (kepala desa).
Bendung  dirancang  dengan  ketingian    kurang  lebih 7  m dengan panjang ±150 m, dan lebarnya ±5 m. Sementara, irigasi ditargetkan  ± 20  km  atau  setara  dengan  20.000  meter.  Jalur irigasi dilintasi tiga titik yaitu jalur ke selatan, barat, dan utara. Jalur  selatan  mengarah  pada  kawasanperbatasan  antara  desa Togola Wayoli dan Sarau (IbuTengah dan Selatan), jalur utara masuk  pada  wilayah  masyarakat  Tahafo  dan  Togola  Sangir, sementara jalur barat (arah pantai) berada dalam kawasan sagu (lahan  sagu)  yang  bakal  dijadikan  sebagai  areal  persawahan
seluas 1000 Ha.
Warga  yang  dilibatkan  dalam  pembangunan  irigasi  adalah masyarakat Togola Wayoli, yang dipekerjakan sebagai tenaga pembantu  ( kenek )  dengan  upah  Rp  5000,00  perjamnya, dari  awal  pembongkaran  hingga  pada  tahap  penyelesaian pembangunan fisik, baik itu pembuatan bendung, irigasi maupun pembongkaran  lahan.  Selain  dipekerjakan,  tanaman  warga yang terkena jalur irigasi, pemerintah turut menggantikannya berupa uang (ganti rugi lahan/tanaman) sesuai dengan peraturan yang  telah  ditetapkan  oleh  pemerintah  Halmahera  Barat,  dan terkadang  dibayar  lebih  dari  itu.  Sementara  desa  Tahafo  dan Togola Sangir tidak mengetahui hal tersebut, masyarakat dua desa ini mengetahui setelah berpergian ke kebun mereka dan melihat sungai dan dusun kelapa mereka tergusur, sehingga pada tahap pembuatan Sabtu 2 Maret 2013, terjadi kontroversi (pro  dan  kontra)  dengan  masyarakat  dua  desa  (Tahafo  dan Togola Sangir).
Pembangunan  irigasi  dilatarbelakangi  dengan  adanya sumber agraria  yang  mendukung,  masalah  pekerjaan,  dan  bakal dijadikan sebagai mata pencaharian utama di daerah tersebut. Selain itu masyarakat Togola Wayoli pun berkeinginan beralih profesi dari petani kelapa ke petani padi sawah, dengan dihadirkannya  pembangunan  irigasi  dipercaya  masyarakat dapat  mengembangkan  lahan  mereka  lebih  baik  lagi.  Areal lahan sawah yang dibangun dipercayakan kepada masyarakat Togola Wayoli untuk mengelolanya.

## Sumber Konflik dan Arena Konflik Pembangunan
Menurut Dahrendorf  (1963) sumber konflik yang sesungguhnya adalah  kekuasaan  atau  otoritas.  Selanjutnya,  Dahrendorf berpandangan  bahwa  ada  kecenderungan  yang  melekat  pada masyarakat  untuk  berkonflik;  karena  mereka  yang  memiliki kekuasaan akan mengejar kepentingannya, sementara yang tidak miliki kekuasaan juga mengejar kepentingannya(Kinseng 2013).Konflik pembangunan irigasi erat dengan masalah lahan (sumber  agraria)  karena  pembangunan  tidak  terlepas  dengan lahan.  Olehnya  itu,  masalah  pembangunan  adalah  masalah lahan  (sumber  agraria),  sebagimana  ditemui  dalam  lokasi penelitian ini. Ditemui sumber kemunculan konflik antar pihak karena terdapat klaim-klaim atas sumber agraria di tiga desa.
1) Tahap awal sosialisasi lokasi pembangunan
Tahap awal sosialisasi menjadi satu pemicu konflik antar pihak yang  didalamnya  mencakup  ketidakterlibatan  masyarakat dua  desa  dalam  pembangunan; pertama ;  rencana  program pembangunan bendung dan irigasi persawahan tidak diketahui masyarakat dua desa yang sesungguhnya juga memiliki hak dalam lokasi pembangunan. Hal itu membuat mereka merasa tersisih dari tempat tinggal sendiri. Dan, kedua; keperpihakan pemerintah  kepada  masyarakat  Togola  Wayoli,  baik  dari  sisi informasi maupun dalam mengembangkan perekonomian desa.
2) Cara pandang masyarakat terhadap pembangunan Masyarakat dari desa Tahafo dan Togola Sangir, menghendaki pembangunan  dapat  bernilai  positif  (tidak  mengeksploitasi sumber  daya  alam)  dan  dapat  menjaga  nilai-nilai  budaya masyarakat setempat. Timbulnya kontroversi dalam masyarakat tiga  desa  disebabkan  adanya  perbedaan  kepentingan  dengan berbagai alasan yang dilontarkan antar kedua pihak.
Alasan dari pihak pro pembangunan (masyarakat Togola Wayoli): pertama ; telah berpengalaman bercocok tanam padi ladang dan
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Agustus 2017, hal 148-154 |  150
sawah sebelumnya pada tahun 2007 yang memanfaatkan anak sungai (sungai sasur namanya) sebagai sarana pengembangkan , namun air tersebut tidak berfungsi secara baik saat disalurkan ke  persawahan. Kedua ;  masyarakat  setempat  melihat  sumber agraria terutama lahan sagu dapat menambah perekonomian jika dikonversi  menjadi  lahan  sawah.  Dan, ketiga ;  beralih  profesi pekerjaan dari petani kelapa ke petani sawah. Mengingat harga kopra yang tak kunjung pasti dan tenaga kerja yang sudah mulai berkurang membuat masyarakat Togola Wayoli memilih untuk beralih profesi menjadi petani padi sawah. Masyarakat Wayoli percaya petani padi sawah dapat menjamin perekonomian mereka baik dalam keluarga maupun desa setempat. Sehingga dengan adanya program pembangunan irigasi sangat terbantu.
Sementara pihak kontra pembangunan (masyarakat Tahafo dan Togola Sangir): pertama adalahpengadaan bendung di sungai Tahafo.Hal  ini  dapat  berdampak  negatif  pada  masyarakat nelayan tangkap karena masyarakat setempat menjadikan sungaisebagai tempat bersandar perahu (parkiran perahu) dan juga tempat transaksi antara nelayan dengan warga penjual ikan asap ( dibo-dibo ). Kedua; pembangunan  irigasi  kurang  lebih 20  km,  dikatakan,  selain  menumbang  tanaman  kelapa  juga berpengaruh pada kesuburan tanaman kelapa dan berefek pada pendapatan warga. Dan, ketiga; adanya perluasan persawahan di areal lahan sagu kecamatan Ibu kabupaten Halmahera Barat, khususnya yang ada di tiga desa, kurang lebih 1000 ha. Hal ini, dianggap mengancam para petani sagu, jika lahan sagu dijadikan sebagai lahan sawa, maka  hilangnya mata pencaharian dan juga makanan lokal masyarakat setempat.
3)
Penolakan terhadap pembebasan sumber agraria di kawasan pembangunan
Selain masyarakat Tahafo dan Togola Sangir yang menggelar penolakan terhadap pembebasan lahan atau pengusuran lahan, mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Pelajar Mahasiswa Tahafo  (HIPMAFO)  juga  mendukung  dan  mengelar  aksi bersama dengan masyarakat. Ada beberpa tahapan yang dibuat dalam gerakan tersebut, namun dari gerakan itu ada yang tidak berhasil dilakukan, seperti gerakan pembakaran barak dan alat berat di lokasi pembangunan, dan juga mengusir pihak pekerja termasuk masyarakat Togola Wayoli yang bersebrangan dengan mereka.  Gerakan  yang  berhasil  yaitu  gerakan  penyebaran  isu dengan menggelar aksi kampanye dibeberapa titik, diantaranya; desa Togola Wayoli, desa Tongute Ternate, dan desa Gam Ici.
4) Ganti rugi lahan/tanaman
Tuntutan  saat  itu  berkisar  dari  20  hingga  50  juta  perpohon (kelapa, sagu, dan tanaman lainnya) terhitung dari pohon, buah hingga tanahnya. Mereka mengkalkulasi satu pohon kelapa dapat mencapai 10-40 bibit pohon dan itu perlu diperhitungkan, begitu pun dengan pohon pala. Sedangkan pohon sagu terhitung dari nilai-nilai yang teranut dalam kehidupan masyarakat setempat yang  tak  bisa  dihilangkan,  seperti;  tradisi dodengo,  papeda (makan  lokal)  serta  manfaat  lainnya.  Munculnya  tuntutan  itu berawal  dari;  1)  penggusuran  lahan  secara  paksa  (dilakukan secara diam-diam oleh pihak pelaksana pembangunan, dan, 2) merasa dirugikan, selain harta, waktu kerja pun terbuang .
Pihak  yang  mempermasalahkan  pembangunan  tersebut berasal  dari  desa  Tahafo  dan  Togola  Sangir.Masyarakat Tahafo  mengklaim bahwa lahan yang dijadikan sebagai lokasi pembangunan tersebut masuk dalam kawasan desa mereka dan memiliki sejarah panjang berdasarkan nenek moyang, sehingga pengklaim ini menjadi pertarungan dalam a rena  tersebut, yang  masing-masing  pihak  mempertahankan  lahan  mereka berdasarkan  legitimasi  yang  dianggap  benar.  Arena  konflik dapat dilihat pada gambar 3.

## Analisis Gaya Bersengketa
Dijelaskan  Pasya  dan  Sirait  (2011)  apabila  gaya  sengketa (setidaknya salah satu pihak) adalah agitasi (menyerang), maka ini  dapat  dikategorikan  sebagai  gaya  destruktif. Ada  dua  hal yang  bisa  dilakukan  dalam  kondisi  ini:  Pertama,  para  pihak ditawarkan menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum formal
151 |  Sahabu, Budi. et. al . Resolusi Konflik Pembangunan Irigasi: Studi Kasus di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat
Gambar 2. Sumber Konflik dan Arena Konflik Pembangunan
Irigasi 2013
Tabel 1. Posisi Konflik Antar Pihak
Posisi Konflik Posisi Pihak Berkonflik Objek yang Dipersengketaan Pembangunan Bendung dan Irigasi Sumber Agraria Vertikal Pemerintah vs Pihak Kontra 1. Tahap Awal Sosialisasi 1. Pembebasan Lahan/Konversi Lahan Sagu Menjadi Lahan Sawah 2. Cara Pandang 2. Legitimasi Sejarah dan Kebijakan (UU & PP) 3. Ganti Rugi Lahan Horizontal Pihak Pro vs Pihak Kontra 1. Cara Pandang 1. Pengklaim atas Sumber Agraria 2. Penolakan Pembangunan 2. Pemanfaatan Sumber Agraria
(litigasi);  Kedua,  mediator  mengambil  inisiatif  melakukan upaya de-eskalasi (penurunan) tegangan persenketaan, melalui diplomasi setengah kamar ( shuttle diplomacy ) dan parsial kepada masing-masing  pihak,  mengajak  para  pihak  secara  persuasif untuk meninggalkan gaya agitasi destruktif, hingga mencapai suatu  kondisi  dimana  gaya  bersengketa  mereka  berubah  ke gaya-gaya lain. Sama hal juga gaya kompetisi dan konstruksi. Apabila ditemui gaya bersengketanya adalah kolaborasi, maka penanganan penyelesaian melalui perundingan (negosiasi) dapat ditawarkan.
Apabila  ditemui  gaya  bersengketannya  adalah  akomodasi, maka  bentuk  penanganan  penyelesaian  sengketa  yang dapat  ditawarkan  yaitu  mediasi  atau  fasilitasi.  Memiliki  dua implikasinya:  Pertama,  apabila  pengorbannya  adalah  mutlak tanpa  ada  syarat  dan  tidak  berdampak  buruk  pada  pihak yang  mau  berkorban,  maka  yang  ditawarkan  adalah  fasilitasi pertemuan/dialog;  Kedua,  apabila  pengorbanannya  bersyarat atau  setidaknya  kelak  akan  berdampak  tidak  baik  bagi  salah satu  pihak,  terutama  pihak  yang  berkorban,  maka  yang ditawarkan  adalah  sebuah  proses  mediasi,  diamana  mediator membantu  para  pihak  melakukan  analisis  resiko  dari  sebuah pengorbanan  yang  akan  diberikan. Apabila  gaya  bersengketa adalah kompromi, maka bentuk penanganan penyelesaian yang dapat  ditawarkan  adalah  fasilitasi.  Kekhasan  gaya  ini  adalah para  pihak  pengambil  jalan  tengah  tanpa  mempermasalahkan lagi  siapa  yang  dimenangkan  atau  siapa  yang  dirugikan. Sementara gaya bersengketa yang menghindar merupakan gaya yang miskin social  capital atapun multi-stakeholder  capital. Pada  gaya  ini,  pihak  tersebut  tidak  memiliki  kepedulian  atas kepentingannya dan kepentingan pihak lain. Apatis adalah ciri pihak yang memiliki gaya ini.
Ditemui  dua  posisi  konflik  dari  awal  mula  masuk  program pembangunan  hingga  timbulnya  kontroversi  yakni  konflik vertikal (pemerintah vs masyarakat) dan horizontal (masyarakat vs  masyarakat).  Dua  posisi  konflik  yang  dimaksud  diamana terjadi pertarungan antara masyarakat dengan pemerintah (vertikal) dan masyarakat dengan masyarakat(horizontal). Posisi konflik  vertikal  ditempati  masyarakat  (pihak  kontra)  dengan pemerintah, sementara posisi konflik horizontal ditempati para kalangan bawah yaitu masyarakat Tahafo-Togola Sangir dengan masyarakat Togola Wayoli. Posisi Konflik antar pihak ini seperti terlihat pada tabel 1.
Dari  posisi  pihak  yang  berkonflik  tersebut  menyebabkan ketegangan antar masyarakat di dalamnya yang memperebutkan sumber  agraria,  yang  masing-masing  pihak  mempertahankan atas hak dan kewenangan mereka dalam kawasan desa. Hasim et  al (2015)  mengatakan  berdasarkan  penelitiannya  di  desa Pangumbahan, bahwa konflik menyebabkan ketegangan antara aktor  dan  konflik  mengakibatkan  warga  berada  dalam  posisi yang tidak seimbang.
Hal  ini  juga  terjadi  di  tiga  desa  yang  masing-masing  pihak yang  berkonflik  memiliki  gaya  berkonflik  cenderung  agitasi, menghindar,  dan  kompotisi.  Gaya  agitasi  mengarah  pada gerakan  penyebaran  isu-isu  ditingkat  bawah  (masyarakat) bersifat  mengajak  untuk  menolak  pembangunan.  Gerakan  ini dibangun  pihak  kontra  (masyarakat  Tahafo,  Togola  Sangir, dan mahasiswa) untuk melawan pemerintah dan pihak pro pembangunan. Gaya menghindar terbangun dalam masyarakat dua  desa  (Tahafo  dan  Togola  Sangir)  yang  menolak  tawaran pemerintah saat mengajak bekerjasama dan memilih melawan pihak  pemerintah.  Sementara  gaya  kompotisi  terdapat pertarungan  kepentingan  yang  memperebut  sumber  agraria. Dari  ketiga  gaya  sengketa  tersebut  meningkatkan  ketegangan
antar pihak. Eskalasi ketegangan mulai menurun ketika pihak yang menolak menghentikan perlawanan dan meminta negosiasi ganti  rugi  lahan.  Pilihan  yang  diambil  pihak  kontra  tersebut telah  merubah  gaya  bersengketa/berkonflik  menjadi  gaya akomodasi dan kompromi, sehingga perseturuan diselesaikan melalui mediasi dan fasilitasi.

## Menuju Resolusi Konflik
Penyelesaian konflik adalah upaya mengatasi dan mencari jalan keluar dari permasalahan. Inisiatif ini bisa hadir dari para pihak yang terlibat dalam konflik atau dari pihak ketiga. Bentuk upaya yang ditempuh bisa bermacam-macam, mulai dari yang sangat sederhana sampai ke tingkat pengadilan dengan menempuh jalur hukum (Fisher et al 2001 dalam Wulan et al 2004). Proses negosiasi secara spontan mempunyai potensi keberhasilan yang cukup tinggi, karena adanya kemauan dari pihak yang memiliki niat  bernegosiasi,  namun  terkadang  gagal,  dibutuhkan  orang ketiga (pihak ketiga) untuk menanganinya( Wulan et al 2004).
Menurut  Pasya  dan  Sirait  (2011)  hasil  analisis  gaya bersengketa  dapat  dipergunakan  sebagai  informasi  penting dan  mendasar  tentang  pilihan-pilihan  penanganan  konflik yang dapat ditawarkan oleh mediator kepada para pihak yang bersengketa.  Sejalan  dengan  itu,  pilihan  atas  penyelesaian konflik  pembangunan  irigasi  yang  ditempuh  saat  itu  yakni mediasi  dan  fasilitasi  karena  ditemui  gaya  konfliknya  adalah gaya berkompromi. Pihak mediasi dari pemerinntah desa dan kecamatan yang juga konflik, sementara pihak yang memediator berasal dari dewan Halmahera Barat. Terdapat empat jenjang waktu penyelesaian konflik yang ditempuh pihak mediasi dan mediator, dimulai pada tanggal 5 dan 26 maret 2013 (pertemuan pertama  dan  kedua)  yang  dimediasi  pemerintah  setempat. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan ketiga dan empat  yaitu pada tanggal 8 mei dan 12 juli 2013 yang dimediasi pemerintah kecamatan  dan  desa  sekaligus  dimediator  dewan  Halmahera Barat.  Pertemuan  ketiga  dan  empat  ini  adalah  lanjutan  dari “proyek” belum diselesaikan pemerintah kecamatan dan desa.
1) Pertemuan  pertama  bertempat  di  kantor  pihak  pelaksana pembangunan  desa  Togola  Wayoli.  Pemerintah  kecamatan dan  desa  selain  terlibat  dalam  konflik  tersebut  mereka  pun berperan  sebagai  pihak  mediasi  yang  mempertemukan  pihak kontra  pembangunan  dengan  pihak  pelaksana  pembangunan (PU  Propinsi  Maluku  utara  dan  PT  NK).  Namun,  pertemuan ini belum membuahkan hasil sebab apa yang diinginkan pihak kontra belum terpenuhi, yaitu ganti rugi lahan sesuai keinginan mereka tanpa menggunakan peraturan daerah, kemudian menghentikan penggusuran lahan (menghentikan pembangunan bendung  dan  irigasi).  Pertemuan  tersebut  dilanjutkan  pada pertemuan kedua yaitu pada tanggal 26 maret 2013.
2) Pertemuan kedua di gedung  perdamaian desa  Tongute Ternate.  Namun,  pertemuan  tidak  berlangsung  lama  karena pembahasan masih sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu penjelasan  mengenai  ganti  rugi  lahan  berdasarkan  peraturan daerah, sehingga pihak kontra memilih meninggalkan dan membatalkan  pertemuan  tersebut.  Pemerintah  kecamatan kemudian  membangun  komunikasi  dengan  tiga  kepala  desa mendiskusikan  untuk  mempertemukan  kembali  masyarakat yang berkonflik.
3) Tanggal  8  mei  2013.  Pertemuan  ketiga  di  kantor  desa Togola Sangir. Pertemuan ini dihadiri dewan Halmahera Barat serta  aparat  kepolisian  dan  TNI.  Pada  pertemuan  ketiga  ini, pihak mediator memberikan kesempatan masing-masing pihak menyampaikan  keluhan-keluhan  mereka.  Walaupun  sempat
Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan | Agustus 2017, hal 148-154 |  152
terjadi tegang di antara mereka, namun dapat dikendalikan pihak  mediator  (dewan  Halmahera  Barat).  Saat  itu  kedua belah pihak saling menjatuhkan pihak lawan mereka sehingga memunculkan  ketegangan  dalam  pertemuan  tersebut.  dan mahasiswa. Pertemuan ketiga ini pun belum dapat diputuskan langkah-langkah yang diambil pihak mediator sehingga dibuat kembali pertemuan keempat.
4) Pertemuan  keempat  di  gedung  DPRD  Halmahera  Barat ruangan rapat para wakil rakyat. Pertemuan keempat dihadiri tiap-tiap  perwakilan  pihak  yang  terlibat  dalam  konflik,  pihak konsultan atau PU Propinsi mewakili PT NK, diikuti pak Camat Ibu Tengah, tiga kepala desa, dan perwakilan dari masyarakat tiga  desa.  Pertemuan  ini  pihak  konsultan  atau  PU  Propinsi mendapat kesempatan dari mediator untuk menjelaskan maksud dan tujuan dari pembangunan serta penjelasan tentang UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan  Lingkungan  Hidup).  Penjelasan  ini  dengan bermaksud  agar  masyarakat  yang  hadir  memahami  secara jelas  tujuan  dari  pembangunan.  Setelah  mendengar  semua penjelasan pihak mediator memutuskan menghentikan proyek irigasi dengan alasan analisis dampak lingkungan yang dipakai tidak memadai seharusnya memakai analisis AMDAL agar bisa mengetahui secara jelas dampak-dampak yang akan masyarakat alami, dengan begitu solusi yang ditawarkanpun dapat diketahui secara jelas.
Keputusan  yang  diambil  pihak  mediator  tersebut  diterima kedua  belah  pihak  terutama  pihak  kontra.  Keputusan penghentian  pembangunan  irigasi  dengan  tujuan  agar  dapat mengurangi eskalasi ketegangan antar kedua belah pihak dan menjaga terjadi konflik kekerasan. Sementara pihak pelaksana pembangunan  yang  ditargetkan  delapan  bulan  menyelesaikan bangunan irigasi dan perluasan areal persawahan tidak tercapai sesuai target yang diinginkan. Saluran irigasi yang ditargetkan 20 km yang terlaksana kurang lebih 1800 m, begitupun dengan perluasan areal persawahan, yang tadinya ditargetkan 1000 ha, yang terlaksana kurang lebih 115 ha. Menuju resolusi konflik terlampir pada gambar 3.

## Resolusi Konflik Permanen
Resolusi konflik permanen adalah upaya penyelesaian sengketa dengan  jalan  damai  dan  pasti,  artinya  dapat  dibuktikan  secara nyata dan dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Tawaran atas  penyelesaian  konflik  diperlukan  metode  (cara)  dan konsep(tawaran  ide)  yang  baku  dan  mampu  mempersatukan pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  konflik.Konsep  merupakan rancangan  dalam  mengatur  strategi  untuk  mengembangkan perekonomian masyarakat petani berdasarkan sumber konfliknya. Sumber  agraria  berupa;  sagu,  sungai,  kelapa  kopra,  dan  lain- lain  yang  menurut  masyarakat  penting  untuk  dikembangkan, sehingga dengan jalan ini dapat menciptakan keseimbangan dan terciptanya masyarakat yang mandiri.
Konsep  yang  ditawarkan  yakniberupa  pembentukan  satu lembaga  baru  yang  melibatkan  masyarakat  tiga  desa  tersebut yang mengatur dan mengelola sumber agraria secara bersama- sama.  Nama  lembaga  yang  ditawarkan  adalah  PSABM (Pengelolaan  Sumber  Agraria  Berbasis  Masyarakat)  yang didalamnya  mengatur  masalah  perizinan  pembangunan  dan juga pemanfaatan lahan. Lembaga ini dibentuk guna menjaga keseimbangan  dalam  mengelola  sumber  agraria,  mengaja eskalasi  ketegangan,  dan  menjaga  terulangnya  konflik.  Dan lembaga ini patut diakui oleh pemerintah (baik pemerintah pusat, propinsi, kabupaten, dan desa) untuk memandirikan masyarakat pedesaan.Tawaran  atas  resolusi  konflik  sebagaimana  terlihat
pada gambar 4 di bawah ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Penyebab utama terjadinya konflik adalah tahap awal masuknya pembangunan  yaitu  tahap  awal  sosialisasi,  yang  tidak melibatkan  masyarakat  dua  desa  (Tahafo  dan  Togola  Sangir) hingga merembek pada sengketa sumber agraria dan berakhir pada  penuntutan  ganti  rugi  lahan.  Konflik  antar  pihak  dalam pembangunan irigasi persawahan adalah konflik laten atau pra konflik,  baik  itu  konflik  vertikal  maupun  konflik  horizontal. Konflik  diselesaikan  melalui  mediasi  oleh  pemerintah  desa, kecamatan,  dan  dewan  perwakilan  rakyat  daerah  (DPRD Halmahera Barat).

## Saran
1. Pemerintah lebih terbuka lagi saat mensosialisasi program yang  direncanakan,  baik  itu  bangunan  irigasi,  bendung, maupun  bangunan  fisik  lainnya.Hal  ini  untuk  menjaga terjadinya  konflik  antar  pihak,  sebabkemunculan  konflik dapat  bermula  dari  kesalahpahaman  dalam  memaknai suatu objek.
2. Jauh  sebelumnya  pemerintah  telah  mengidentifikasi  dan mengenal lebih jauh struktur kepemilikan sumber agraria dengan tujuan untuk menghindari terjadinya konflik antar pihak dikalangan bawah (masyarakat).

## DAFTAR PUSTAKA
Hasim  DH,  Sahabu  B,  Asri  M,  Kusdiane  SD,  Sholiah  FV. Konflik Pengelolaan Sumberdaya diDesa Pangumbahan Kabupaten  Sukabumi.  Sodality:    Jurnal  Sosiologi Pedesaan. Vol. 3/3, hlm. 101-105.
Kinseng RA. 2013. Identifikasi Potensi, Analisis, dan Resolusi Konflik.  Di  dalam  Victor  PHN,  Lucky  Adrianto,  Nia Januarini  [ed]. Coral  Governance. Bogor  (ID):  IPB Press. Mawardi E, Memed M. 2006. Desain Hidraulik: Bendung Tetap untuk Irigasi Teknis . Bandung: Alfabeta. Pasandaran  E.  2007.  Pengelolaan  Infrastruktur  Irigasi  Dalam Kerangka  Ketahanan  Pangan  Nasional.Pusat  Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Vo. 5/2, hlm. 126-149.
153 |  Sahabu, Budi. et. al . Resolusi Konflik Pembangunan Irigasi: Studi Kasus di Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat
Gambar.4. Resolusi Konflik Permanen
Pasya G, Sirait MT. 2011. Analisis Gaya Bersengketa (AGATA): Panduan Ringkasan Untuk Membantu Memilih Bentuk Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Alam . Bogor: The Samdhana Institute. PUSDATA. Buku  Informasi  Statistik:  Infrastruktur  Pekerjaan Umum. 2014. [Internet]. [28 april 2017]. Download dari: http://www.publik/ind/produk/info_statistik
Ritzer.  G.  2007.  Sosiologi  Ilmu  Pengetahuan  Berparadigma Ganda. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Ritzer G. 2012. Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan  Terakhir  Postmodern . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Susan N. 2010. PengantarSosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik
Kontemporer . Jakarta: Kencana. Talan JP. 2015. Masa Depan Tata Kelolah Air dan Tantangan Penyediaan Air Melalui Bendungan di Indonesia (Studi Kasus Konflik Pembangunan Embung di NTT). IRGSC Working  Paper  Series  - WP  13  [www.irgsc.org]  ISSN 2339-0638.
Wani AH.2011. Understanding Conflict Resolution. International Journal of Humanities and Social Science Vol. 1 No. 2.
Wulan  CY,  Yasmi,  Purba  C,  Wollenberg  E.  2004.  Analisis Konflik  Sektor  Kehutanan  di  Indonesia  1997-2003 . Jakarta: Center for International Research.