## KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DAN REGIONAL

## Muhammad Suparmoko
Email: msuparmoko@yahoo.com
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur

## ABSTRAK
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  konsep  pemangunan  berkelanjutan  beserta prinsipnya.  Untuk  menyusun  perencanaan  pembangunan  yang  berbasis  konsep  pembangunan berkelanjutan, perlu dipahami unsur apa saja yang diperlukan serta faktor dan piranti apa saja yang diperlukan  untuk  membangun  secara  berkelanjutan.  Adapun  pilar-pilar  pembangunan berkelanjutan  berupa  berkelanjutan  ekonomi, berkelanjutan sosial  dan berkelanjutan lingkungan, yang  ketiganya harus berkembang secara seimbang;  kalau tidak pembangunan akan terjebak pada model  pembangunan  konvensional  yang  menekankan  pertumbuhan  ekonomi  saja  dan meninggalkan  perkembangan  sosial  dan  lingkungan.  Disamping  itu,    untuk  keberhasilan pembangunan  berkelanjutan,  disyaratkan  pula  perlunya  modal  sosial    yang  mampu  memelihara hubungan kerja sama yang baik antar berbagai lembaga pemerintahan baik secara vertikal maupun horisontal,  serta  diperlukan    pula  sinergi  antara  pemerintah,  pihak  swasta  dan  masyarakat  dengan pendekatan  multi  pihak  dari  ketiga  kelompok  tersebut  dalam  penyusunan  rencana  dan  kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.
Kata  kunci: Konsep Pembangunan Berkelanjutan, Pertumbuhan Ekonomi, Perkembangan Sosial, Perkembangan Lingkungan

## ABSTRACT
The purpose of this study is to determine the concept of sustainable development and its principles. To develop a development plan based on the concept of sustainable development, it is necessary to understand  what  elements  are  needed  as  well  as  what  factors  and  tools  are  needed  to  develop sustainably. The pillars of sustainable development are economic sustainable, socially sustainable and  environmentally  sustainable,  all  of  which  must  develop  in  a  balanced  manner;  otherwise development will be trapped in conventional development models that emphasize economic growth alone  and  leave  social  and  environmental  development  behind.  In  addition,  for  the  success  of sustainable  development,  the  need  for  social  capital  that  is  able  to  maintain  good  cooperative relations between various government agencies both vertically and horizontally, as well as synergy between  the  government,  private sector  and  the  community  with  a  multi-party  approach  from  the three groups. in the preparation of environmentally sound development plans and policies Keywords: Concept  of  Sustainable  Development,  Economic  Growth,  Social  Development, Environmental Development

## PENDAHULUAN
Konsep  pembangunan  berkelanjutan  pada  prinsipnya  menyatakan  bahwa  pembangunan generasi  sekarang  jangan  sampai  memerlukan  kompromi  dari  generasi  yang  akan  datang  melalui pengorbanan mereka dalam bentuk kesejahteraan  sosial yang lebih rendah daripada kesejahteraan generasi saat ini. Yang dimaksud dengan kesejahteaan sosial di sini adalah kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan sosial yang mencakup kesehatan dan pendidikan, serta kesejahteraan lingkungan.
Untuk  menyusun  perencanaan  pembangunan  yang  berbasis  konsep  pembangunan berkelanjutan,  perlu  dipahami  unsur  apa  saja  yang  diperlukan  untuk  pembangunan  berkelanjutan, serta faktor apa saja dan piranti apa saja yang diperlukan untuk membangunan secara berkelanjutan ( sustainable  development ).  Untuk  itu  sebenarnya  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2009 tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  telah  menunjukkan  komponen  apa  saja  yang diperlukan  demi  terlaksanan  pembangunan  berkelanjutan,  baik  pada  tingkat  pembangunan nasional, maupun pada tingkat pembangunan daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota).

## Pembangunan Berkelanjutan
Konsep  pembangunan  berkelanjutan  menjadi  populer  setelah  dikumandangkan  oleh Komisi  Bruntland  di  bawah  pimpinan  Perdana  Menteri  Norwegia Gro  Harlem  Brundtland yang bekerja  sejak  Oktober  1984  sampai  dengan  Maret  1987  dan  melahirkan  buku  “Our  Common Future”  yang  diterbitkan  oleh  World  Commission  on  Environment  and  Development  (WECD) pada tahun 1987 (Ismid Hadad, 2010).
Selama  abad  20  terjadi  2  (dua)  revolusi  terkait  dengan  peranan  lingkungan  hidup  dalam pembangunan  ekonomi  dan  sosial.  Revolusi  pertama  (1)    antara  1960’s  -1970’s    saat  munculnya paradigma bahwa  terdapat  konflik antara konsep pertumbuhan  dan  konservasi sumberdaya alam dan  lingkungan  di  mana  setiap  terjadi  pembangunan  yang  dimaksudkan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  selalu  dibarengi  dengan  eksploitasi  sumberdaya  alam  dan  terjadinya kerusakan lingkungan (Meadows, Donella dan Meadows, Nancy, 1972 ). Meadows dan Meadows yang  tergabung  dalam  Kelompok  Roma  menulis  buku  mengenai  “Batas-Batas  Pertumbuhan”. Dalam  buku  tersebut  dikemukakan  bahwa  kalau  tidak  ada  pengurangan  tingkat  konsumsi  dalam masyarakat  kala  itu,  maka  dalam  waktu  100  tahun  lagi  dunia  akan  collaps,  karena  sumberdaya alam  akan  habis  dan  lingkungan  mengalami  pencemaran  yang  tinggi  dan  kerusakan  yang  sangat parah.
Konsep  pembangunan  berkelanjutan    yang    dimaknai  sebagai    pembangunan  untuk  masa kini  dan  yang  tidak  memerlukan  kompromi  generasi  yang  akan  datang  muncul  pada  pertemuan bangsa-bangsa di Norwegia yang diketuai oleh Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland pada  tahun  1987.  Di  saat  itulah  seolah-olah  terjadi  revolusi  ke  2  (dua)  di  bidang  pembangunan nasional yang  menyatakan bahwa pembangunan  ekonomi tidak semata-mata merusak lingkungan, tetapi justru pembangunan ekonomi dan pembangunan lingkungan dapat bersinergi satu sama lain,
sehingga  suatu  kesejahteraan  yang  sebenarnya  dan  diidam-idamkan  akan  sunguh  dapat  tercapai. Pembangunan  ekonomi  akan  menciptakan  kenaikan  penghasilan  nasional  yang  memberikan kemampuan  suatu  negara  untuk  memelihara  lingkungannya    agar  tidak  mengalami  kerusakan; sebaliknya  kondisi  lingkungan  yang  baik  akan  tidak  menyerap  dana  pembangunan  tetapi  justru mendukung atau menopang kehidupam manusia dan makhluk hidup lainnya.(Pearce and Warford, 1993).
Adapun  pilar-pilar  pembangunan  berkelanjutan    berupa    berkelanjutan  ekonomi, berkelanjutan  sosial  dan  berkelanjutan  lingkungan,  yang  ketiganya  harus  berkembang  secara seimbang;  kalau  tidak  pembangunan  akan  terjebak  pada  model  pembangunan  konvensional  yang menekankan  pertumbuhan  ekonomi  saja  dan  meninggalkan  perkembangan  sosial  dan  lingkungan. Hasil pembangunan konvensional  anara lain pemerataan hasil-hasil pembangunan  menjadi sangat timpang  dengan 20 persen penduduk dunia di negara maju menguasai  80 persen pendapatan dunia dan  80  persen  penduduk  dunia  (negara  sedang  berrkembang)  hanya  menguasai  20  persen pendapatan  dunia.  Akibatnya  pembangunan  konvensional  menjadi  terhambat atau  terkendala  oleh kondisi  sosial  (kesehatan,  pendidikan,  dan  kemiskinan)  dan    menyusutnya  cadangan  sumberdaya alam  (energi  BBM  fosil  dan  batubara  yang  tak  terbarukan  )  serta    memburuknya  kualitas lingkungan  akibat  pencemaran  udara,  air,  sungai  dan  danau,  serta  kekurangan  air  di  musim kemarau  dan  banjir    di  musim  hujan    di  banyak    tempat  di  Indonesia  maupun  di  negara-negara sedang  berkembang  lainnya  dan  juga  di  negara  maju.  (Emil  Sallim,  dalam  Iwan  Jaya  Aziz,  dkk, 2010)

## Instrumen  Ekonomi  Lingkungan
Untuk  terlaksanya  pembangunan  berkelanjutan  sebenanrya  sudah  ada  landasan  hukum yang  menjadi  dasar  dan  pedoman  dalam  melaksanakan  pembangunan  berkelanjutan,  yaitu  yang tertuang  pada  Paragraf  8,  pasal  42  dan  43  Undang-Undang  Nomor  32,  Tahun  2009  tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikutip seperti di bawah ini.
Paragraf 8  Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup  mencakup antara lain Pasal 42, yang berisi ayat  (1) yang berbunyi: “ Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan  pemerintah  daerah  wajib  mengembangkan  dan  menerapkan  instrumen  ekonomi  lingkungan hidup .”  Selanjutnya pada  ayat (2) dinyatakan sebagai berikut:“ Instrumen  ekonomi  lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satunya  adalah “ perencanaan pembangunan dan  kegiatan  ekonomi ”    .  Kemudian Pasal  43    menyatakan  bahwa Instrumen  perencanaan pembangunan  dan  kegiatan  ekonomi meliputi: a).  penyusunan  neraca  sumber  daya  alam  dan lingkungan  hidup ;    b). penyusunan  produk  domestik  bruto  dan  produk  domestik  regional  bruto yang  mencakup  penyusutan  sumber  daya  alam  dan  kerusakan  lingkungan  hidup ;    c. mekanisme kompensasi/imbal  jasa  lingkungan  hidup  antar  daerah;  dan d. internalisasi  biaya  lingkungan hidup .

## Neraca Sumberdaya Alam
Neraca  sumberdaya  alam  merupakan  catatan  tentang  berbagai  sumberdaya  alam  yang ditemukan  di  suatu  daerah  (Kabupaten,  Kota,  atau  Provinsi)  atau  di  suatu  negara    (Nasional) dalam    suatu  waktu  tertentu  (biasanya  satu  tahun)  yang  menunjukkan  cadangan  fisik  maupun dalam  nilai  moneter  mulai  dari  cadangan    awal,  pertambahan  cadangan,  pengurangan  cadangan, dan cadangan akhir. Untuk  negara-negara yang kaya akan sumberdaya alam dan lingkungan yang indah  permai  seperti  Indonesia,  neraca sumberdaya  alam  ini  sangatlah  penting  sebagai  dasar bagi penyusunan  rencana  pembanguan.  Pembangunan  ekonomi  Indonesia  selama  ini  berbasis  pada eksploitasi  sumberdaya  alam.  Karena  itu  perencanan  pembangunan  perlu  memahami  bagaimana kondisi cadangan sumberdaya alam yang dimiliki oleh suatu daerah (Kabupaten, Kota,  Provinsi). Sumberdaya  alam  dibedakan  menjadi  dua  kelompok  besar,  yaitu  sumberdaya  alam  yang  tidak dapat diperbarui (seperti minyak bumi, batu bara, sumberdaya mineral) dan sumberdaya alam yang dapat  diperbarui  (seperti    air,  hutan  atau  tumbuh-tumbuhan,  ikan,  hewan  dan    jasa-jasa lingkungan).    Contoh  jasa  lingkungan  adalah  kemampuan  hutan  mengkonservasi  tanah  dan  air, mencegah banjir, merosot karbon, tempat rekreasi dan sebagainya).
Pemerintah  baik  di  pusat  maupun  di  daerah  perlu  memiliki  catatan  mengenai  cadangan sumberdaya  alam  yang  dimilikinya  dan  perubahan-perubahannya.  Kemudian  untuk  perencanaan diperlukan  analisis  mengenai  perkembangan  cadangan  sumberdaya  alam  dan  perannnya  dalam pembangunan  ekonomi,  sosial  dan  lingkungan.  Dengan  neraca  sumberdaya  alam  dan  lingkungan dapat  diketahui  di  mana  suatu  daerah  sekarang  berada  apakah  masih  cukup  memiliki  cadangan sumberdaya  alam  atau  sudah  menipis,  atau  masih  dapat  dimanfaatkan  sampai  berapa  lama  lagi. Dengan  demikian  rencana  pembangunan  akan  dapat  tertata  dengan  rapi  termasuk  segala konsekuensinya.
Langkah  penyusunan  neraca  sumberdaya  alam  dapat  dimulai  dngan  mengidentifikasi ekosistem  apa  saja  yang  ditemukan  di  suatu  daerah;  kemudian  dari  masing-masing  ekosistem diidentifikasi  macam  sumberdaya  alam  apa  saja  yang  dapat  dimanfaatkan  dari  setiap  ekosistem tersebut.  Selanjutnya    dari  masing-masing  jenis  sumberdaya  alam  dan  fungsi  lingkungan dikuantifikasi  untuk  mengetahui  jumlah  atau  volume  dari  masing-masing  sumberdaya  alam  yang bersangkutan,  baik  yang  merupakan  cadangan  awal  dan  yang  hilang  karena  dieksploitasi  atau karena bencana alam. Setelah itu baru divaluasi dengan nilai rupiah.
Catatan  neraca  sumberdaya  alam  dapat  dilakukan  untuk    suatu  tahun  tetentu  bagi  suatu wilayah atau pada sebuah pulau yang belum diketahui keadaan dan jumlah sumberdaya alam yang ada  di  dalamnya.  Tetapi  dapat  pula  neraca  sumberdaya  alam    mencatat  keberadan  sumberdaya alam  sebagai akibat dari suatu kegiatan pembangunan. Dengan mengetahui dampak suatu kegiatan dapat  diketahui  nilai  biaya  dan  manfaat  dari  kegiatan  tersebut,  sehingga  sangat  berguna  sebagai
studi  kelayakan.    Sebenarnya    studi  kelayakan  suatu  kegiatan  atau  suatu  proyek  di  suatu  daerah atau  di  suatu  negara  dapat  dipermudah  setelah  ada  neraca  sumberdaya  alam  dan  lingkungan  di daerah atau di negara yang bersangkutan.

## Modal Pembangunan Berkelanjutan
Dalam  teori  pertumbuhan  ekonomi  dikenal  faktor-faktor  yang  dapat  mendorong pertumbuhan  ekonomi  suatu  daerah  atau  suatu  negara  antara  lain  jumlah  penduduk  dan  tenaga kerja,  modal  atau  kapital,  sumberdaya  alam  dan  lingkungan,  teknologi  dan  faktor  sosial.    Fokus kita  dalam  tulisan  ini  adalah  peran  sumberdaya  alam  dan  lingkungan  dalam  pertumbuhan  atau pembangunan  ekonomi.  Kalau  diamati  secara  teliti  sumberdaya  alam  dan  lingkungan  bukan merupakan  faktor  utama  yang  menentukan  kemajuan  suatu  negara.  Kemajuan  suatu  negara  biasa diukur  dengan  melihat  tinggi  rendahnya  pendapatan  per  kapita  penduduk  di  negara bersangkutan;dan terbukti banyak negara yang tidak memiliki sumberdaya alam yang cukup, tetapi justru  merupakan  negara  yang  maju  dengan  pendapatan  perkapita  yang  tinggi,  seperti  Singapore, jepang,  Taiwan,  Korea;  sedangkan    banyak  negara  yang  sumberdaya  alamnya  berlimpah  masih merupakan  negara  yang  terbelakang  dengan  pendapatan  perkapita  yang  relatif  rendah  seperti Indonesia, India, Philipina, Vietnam,  dan negara-negara Amerika Latin. Bahkan sudah ada artikel yang ditulis mengenai kutukan sumberdaya alam ( natural resource curse ) atau dikenal juga dengan “ the  paradox  of  plenty ”  yang  ditemukan  di  negara-negara  yang  sedang  berkembang  yang  kaya dengan sumberdaya alam. Kondisi  paradoks (paradoxical situation) menunjuk pada negara-negara yang  kaya akan sumberdaya alam  khususnya yang  non-renewable  justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang stagnant dan bahkan mengalami kemunduran.(Jeffrey A. Frankel, 2010)
Ada  dua  definisi  tentang  pembangunan  berkelanjutan;  yaitu  pembangunan  berkelanjutan dalam  arti  kuat  ( strong  definition )  dan  berkelanjutan  dalam  arti  lunak  ( weak  definition ), Berkelanjutan dalam arti kuat atau keras menghendaki agar nilai semua modal pembangunan; yaitu nilai  modal  manusia  ( human  capital )  ditambah  nilai  ekosistem  sebagai  modal  alami  ( natural capital )  ditambah  lagi  dengan  modal  buatan  manusia  ( human  made  capital) tetap  atau  tidak mengalami  penurunan.  Sedangkan  dalam  arti  lunak  pembangunan  berkelanjutan  memungkinkan adanya  substitusi  di  antara  ketiga  jenis  modal  pembangunan;  utamanya  nilai  modal  alami  kalau berkurang  dapat  diimbangi  dengan  peningkatan  nilai  modal  manusia  dan  modal  buatan  manusia. Sebagai  contoh  seandainya  terjadi  penurunan  jumlah  modal  alami  seperti  minyak  bumi  dan  batu bara  yang  selalu  dieksploitasi  atau  diambil  dari  bumi  kita,  maka  dikehendaki  agar  nilai  modal manusia  dan/atau  nilai  modal  buatan  manusia  meningkat  yang  dibiayai  dengan    memanfatkan modal  alami  yang  diambil  dari  alam  di  daerah  yang  bersangkutan.  Para  ekonom  lebih  dapat menerima definisi pembangunan berkelanjutan dalam arti lunak atau lemah.
Disamping itu  untuk keberhasilan pembangunan berkelanjutan, disyaratkan pula perlunya modal  sosial    yang  mampu  memelihara    hubungan  kerja  sama  yang  baik  antar  berbagai  lembaga pemerintahan  baik  secara  vertikal  maupun  horisontal,  serta  diperlukan    pula  sinergi  antara pemerintah,  pihak  swasta  dan  masyarakat  dengan  pendekatan  multi  pihak  dari  ketiga  kelompok tersebut  dalam  penyusunan  rencana  dan  kebijakan  pembangunan  yang  berwawasan  lingkungan (Baca  Ismid  Hadad,  2010).  Jadi  intinya  jangan  sampai  sumberdaya  alam  habis  dan  lingkungan rusak  tanpa  peningkatan  baik  jumlah  dan  kualitas  sumberdaya  manusia  maupun    modal  buatan manusia.

## Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth) dan PDB/PDRB Hijau
Dengan  semakin  tingginya  semangat  untuk  mempertahankan  kualitas  lingkungan  yang baik,  maka bermunculanlah berbagai istilah  yang  mengandung  makna telah  memasukkan  dimensi lingkungan  ke  dalam  usaha  atau  kegiatan  tertentu  seperti  istilah green  building,  green  financing, green  banking,  green  growth dan  sebagainya.  Ini  semua  menunjukkan  bahwa  pertimbangan lingkungan  hidup  sudah  dimasukkan    dalam  berbagai    tindakan  dan  kebijakan.  Pertumbuhan ekonomi  hijau  ( green  growth )  juga  diartikan  sebagai  pertumbuhan  ekonomi  yang  ramah lingkungan atau pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon (CO 2 ), karena CO 2 termasuk salah satu dari  gas  rumah  kaca  yang  menyelimuti  bumi  yang  menyebabkan  meningkatnya  suhu  bumi sehingga  terjadi  pemanasan  global.    Kalau  kita  semua  menghendaki  pertumbuhan  ekonomi  hijau atau  dengan  kata  lain  pertumbuhan  ekonomi  berkelanjutan,  maka  alat  ukur  kinerja  pembangunan yang tepat bukan PDB dan PDRB Konvensional atau Coklat, tetapi PDB dan PDRB Hijau seperti yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang    Perlindungan  dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup;  yaitu  bahwa  PDB  dan    PDRB  yang  sudah  memperhitungkan dimensi  lingkungan  yang  berupa  deplesi  sumberdaya  alam  dan  degradasi  lingkungan  atau  yang disebut PDB dan PDRB Hijau harus dikembangkan  oleh setiap Pemerintahan baik  itu Pemerintah Daerah  maupun Pemerintah Pusat*. Jadi PDB Hijau = PDB Konvensional  – Deplesi Sumberdaya Alam – Degradasi Lingkungan.
Namun  demikian  sampai  detik  makalah  ini  ditulis  praktik  penyusunan  PDB  dan  PDRB Hijau  belum  dilaksanakan  secara  formal  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah,  walaupun  beberapa Provinsi  (Bali  dan  Jawa  Barat)  dan  Kabupaten/Kota  (Kabupaten  Asmat,  Kota  Bekasi,  Kabupaten Bantaeng,  Kabupaten  Banyumas,  Kabupaten  Bandung,  Kabupaten  Bekasi),  telah  mencoba menyusun  PDRB  Hijau  dengan  menggunakan  dana  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah masing-masing.
Perlu  dicatat  bahwa  tidak  semua  negara  menyusun  PDB  Hijau,  dan  bahkan  Bank  Dunia menggunakan  ukuran  kemajuan  ekonomi  setiap  neegara  juga  masih  menggunakan  Produk
Nasional  Bruto  [( Gross  National  Product ( GNP )],    karena  akan    terdapat  kesulitan  dalam membandingkan tingkat kemajuan suatu  negara dengan negara yang lain. Oleh sebab itu pada saat PDB  dan  PDRB  Hijau  disusun,  PDB  dan  PDRB  Konvensional  atau  PDB  dan  PDB  Coklat  tidak dihilangkan  atau  diganti  oleh  PDB  dan  PDRB  Hijau.    PDB  dan  PDRB  Hijau  disusun  sebagai pendamping  dari  PDB  dan  PDRB  Konvensional,  karena  memang  tidak  semua  daerah,  khususnya kota,  memiliki sumberdaya alam yang memadai. Walaupun demikian perlu diketahui  juga bahwa kebanyakan  kota  di  Indonesia  tidak  banyak  memiliki  sumberdaya  alam,  tetapi  semua  memiliki kondisi  lingkungan  yang  dapat  divaluasi  atau  diberi  nilai  ekonomi,  sehingga  PDRB  Hijau  tetap dapat  disusun  untuk  kota-kota  di  Indonesia.    Kalau  suatu  kota  memiliki  banyak  pabrik  dan  juga kegiatan  perdagangan  dan  transportasi,  akan  tetap  mengalami  deplesi  dan  degradasi  sumberdaya air  serta  degradasi  kualitas  udara  karena  adanya  pencemaran  gas  CO 2 dan  gas  CO 4 yang  dapat datang dari kegitan pertanian, tempat penimbunan sampah (TPA), maupun dari peternakan.

## Imbal Jasa Lingkungan
Yang  dimaksud dengan imbal jasa lingkungan adalah  pola kerja sama antar daerah dalam mengellla  lingkungan  sehingga  mendatangkan  manfaat  bagi  semua  pihak  yang  terlibat  didalam pola  tersebut.  Imbal  jasa  lingkungan  diterjemahkan  dari  kalimat  “payment  for  environmental services”yang  mencerminkan  poa  kerjasama  antara  daerah  hulu  sungai  dandaerah  menengah  dan hilir dari sebuah sungai. Masyarakat di daerah tengah dan hilir berkepentingan untuk mendapatkan manfaat  dari  lingkungan  antara  lain  untuk  kebutuhan  mereka  akan  air.  Pada  umumnya  air  tesedia di  daerah  hulu  dan  mengalir  ke  daerah  tengah  dan  hilir,  sehingga  ada  dua  kemungkinan  bahwa daerah  hulu  mnyediakan  air  bersih  dan  daerah  tengah  dan  hilir  mejadi  daerah  pemakai    atau konsumen air yang berasal dari daerah hulu.
Ada  kemungkinan  lain  bahwa  saat air  hujan  berlimpah  di  daerah  hulu  (  saat  hujan  lebat) dan  kalau  tidak    cukup  ada  vegetasi  di  daerah  hulu,    air  hujan  langsung  mengalir  ke  sungai  dan terus  ke  laut.  Kalau  daya  tampung  sungai  atau    parit  di  daerah  hilir  tidak  memadai,  maka  akan terjadi banjir dan dapat menimbulkan kerugian  ekonomi yang tidak sedikit jumlahnya.  Karena itu sebenarnya ada 2 (dua ) hal penting mengenai hubungan hulu dan hilir.  Kalau manajemen sumber daya  air  tidak  dilaksanakan      dengan    baik    di  daerah  hulu,  maka  pada  musim  penghujan  dapat terjadi  banjir  di  daerah    hilir  karena  air  selalu  mengalir  dari  daerah  hulu  ke  daerah  hilir;  dan sebaliknya   pada  musim    kemarau  dapat  terjadi  kekeringan  di  daerah  hilir  karena  cadangan  air  di daerah  hulu  habis  sebab  tidak  ada  pasokan  air  dari  curah  hujan  di  musim  kemarau    dan  air  tidak disimpan karena kurangnya hutan atau pepohonan  di daerah hulu pada waktu musim hujan.
Guna menghindari dua hal utama  terkait dengan sumberdaya  air tadi, maka mereka  yang tinggal  di  daerah  hulu  sungai  perlu  dibantu  oleh  masyarakat  yang  tinggal  di  daerah  hilir  agar supaya mereka yang  di  daerah wsudi  memelihara sumber air dan  daerah  penampungan air.Kalau
masyarakat hulu, yamg umumnya adalah petani  yang  penghasilannya pas-pasan, cenderung untuk menebang  pohon  yang  dimiliki  mereka  pada  saat  ada  kebutuhan  finansial  untuk  membiayai keperluan  sekolah  anak-anak  mereka  atau  saat  diperlukan  dana  untuk  menikahkan  anak-anak mereka atau untuk keperluan sunat atau khitanan bagi  anak-anak mereka.
Biaya kebutuhan  dana untuk keperluan imbal jasa lingkungan berkisar antara  maksimum sebesar  nilai  kerugian  masyarakat  hilir  jika  terkena  bencana  banjir  atau  terkena  musibah kekurangan air  bersih, atau kekurangan air untuk  mengairi sawah petani di daerah hilir, dan nilai terendah  adalah  nilai  kebutuhan  msayarakat  hulu  yang  harus  memelihara  keberadaan  hutan  dan pepohonan  serta memelihara sumber daya air agar tetap tersedia dan bersih adanya.
Contoh daerah yang sudah  mempraktikan  konsep “Imbal jasa  lingkungan” adalah antara Kabupaten  Kuningan  sebagai  penyedia  jasa  lingkungan  (air)  dan  Kabupaten  Cirebon  dan  Kota Cirebon  sebagai  daerah  pengguna  jasa  (air).  Kabupaten  Kuningan  memiliki  sumber  air  “Panas” yang    dengan  debit  air  yang  tinggi  mampu  memenuhi  kebutuhan  akan  air  untuk  Kabupaten    dan Kota  Cirebon.  Pemerintah  Kabupaten  dan  Kota  Cirebon  melalui    Perusahaan  Daerah  Air  Minum (PDAM) mengumpulkan dana dari para pemakai /pelanggan air, kemudian meyerahkannya kepada Pemerintah  Kota  Kuningan.    Pemerintah  Kabupaten  Kuningan  membagikan  dana  Imbal  Jasa Lingkungan  (IJL)  tersebut  kepada  penduduk  di  sekitar  sumber  air  Paniis  yang  turut  mengelola keberadaan baik kuantitas maupun kualitas  air besihnya.

## Internalisasi Biaya Eksternal
Termasuk  dalam  instrumen  ekonomi  adalah  aplikasi  dari  konsep  “3P”  ( Polutters  Pay Principle );  yaitu  konsep    siapa  saja  yang  mencemari    lingkungan    diwajibkan  membayar  ganti kerugian  akibat  pencemaran  lingkungan  yang  diciptakannya.    Pencemaran  dapat  terjadi    pada sumberdaya air  baik di daerah tangkapan air, di sungai, di danau, maupun terhadap air tanah baik air  permukaan  ataupun  tanah  dalam.  Sebenarnya  masalah  internalisasi  biaya  lingkungan  sudah tercermin dalam perhitungan PDB dan PDRB Hijau yang memasukkan atau  menginternalkan nilai deplesi  dan  nilai  degradasi  lingkungan  yaitu  dikurangkannya  nilai  deplesi  dan  degradasi lingkungan dari nilai PDB dan PDRB Coklat (Konvensional).
Cara menginternalkan nilai deplesi sumberdaya alam dan nilai degradasi lingkungan antara lain  dengan  mewajibkan    para  pemrakarsa  kegiatan  (seperti  para  produsen  dan  konsumen  barang dan  jasa)  memikul  beban  pajak yang    penerimaan  dari  pajak  tersebut  harus  digunakan  untuk pemeliharaan    atau    pemulihan  kualitas  lingkungan  ( Pigouvian  tax ).  Memang  dengan  pajak lingkungan  tadi,    produsen  cenderung  menggeserkan  beban  pajak  nya  kepada    konsumen  produk yang    terkena  pajak.  Kemudian    antara  produsen  dan  konsumen  akan  terjadi  pembagian  beban pajak  tergantung  pada  rasio  elastisitas  permintaan  dan  elastisitas  penawaran  masing-masing. Penggeseran beban pajak dari produsen kepada konsumen akan menaikkan  harga produk,sehingga
konsumen  yang  menggunakan  produk  tersebut  akan  turut  memikul  beban  pajak.  Hal  ini    wajar karena yang mencemari lingkungan bukan hanya produsen yang  berproduksi dengan menciptakan limbah  padat  dan  limbah  cair  serta  pencemaran  udara karena  CO 2 yang  dilepaskan  dalam  proses produksi,  tetapi    konsumen  yang  menggunakan  produk  hasil  produksi  perusahaan  tersebut  juga turut membuang limbah ke lingkungan. Contoh paling mudah adalah produsen deterjen (sabun cuci bubuk)  dan  konsumen  deterjen  seperti  perhotelan  dan  rumah  tangga,  mereka  bersama-sama mencemari  lingkungan.  Kalau  tidak  dikenakan  pajak  lingkungan  atau  kewajiban  memasang instalasi pengolahan limbah, seluruh  masyarakat baik yang  memanfaatkan  deterjen  maupun  yang tidak  memanfaatkannya  turut  memikul  dampak  produksi  deterjen  karena  tanah,  udara,  dan  air tercemari  oleh  produsen  maupun  konsumen  deterjen.  Sedangkan  kalau  diwajibkan  pada  produsen agar  mereka  memasang  instalasi  pengolahan  limbah  (padat,  cair  dan  udara),  maka  yang  yang memikul  beban  pencemaran  hanya  mereka  yang  terlibat  dalam  produksi  dan  konsumsi  deterjen, sedangkan  mereka  yang  tidak  mengkonsumsi  deterjen  akan  menikmati  tanah  yang  bebas pencemaran,  air  yang  tetap  bersih  dan  udara  yang  bersih    pula  tanpa  harus  membayar  harga deterjen  yang  meningkat  akibat  penggeseran  beban  pajak  lingkungan  yang  dikenakan  kepada produsen.
Dengan memasukkan biaya produksi tidak langsung seperti nilai deplesi sumberdaya alam dan  nilai  degradasi  lingkungan,  maka  perekonomian  akan  tetap  berkembang  dengan  sejahtera walaupun  seolah-olah  tidak  terdapat  keuntungan  atau  manfaat  dari  semua  kegiatan  produksi, konsumsi dan distribusi dalam perekonomian.
Dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  bahwa  masyarakat  atau  perekonomian  memperoleh  “laba atau  manfaat  normal”    (normal  profit  atau  normal  benefit”  karena  harga  yang  terbentuk  akibat penggeseran  beban  pajak  sudah  mencakup  “biaya  eksplisit”  maupun”  biaya  implisit”,  di  mana biaya  eksplisit  adalah  biaya  yang  benar-benar  dikeluarkan  oleh  para  produsen  (BUMS,BUMN, maupun  BUMD)  dan  biaya  implisit  adalah  biaya  kesempatan  yang  hilang  atau  opportunity cost seperti  nilai  deplesi  sumberdaya  alam  dan  kerusakan  lingkungan  yang  tidak    pernah  dilaporkan dalam Laporan PDB dan PDRB Konvensional.

## Indeks Pengembangan Manusia  (IPM)
Indeks  Pembangunan  Manusia  merupakan  salah  satu  ukuran  terbaik  terhadap  tingkat kesejahteraan  hidup  suatu  negara.  IPM  merupakan  kompsit  indeks  yang  terdiri  dari  indeks kesehatan,  indeks  pengetahuan,  dan  indeks  kesejahteraan.    Indeks  kesehatan  diukur  dengan harapan hidup penduduk waktu lahir, indeks pengetahuan diukur dengan kondisi  melek  huruf dan lama  waktu  menuntut  ilmu  secara  formal,  dan  indeks  kesejahteraan  diukur  dengan  tingkat pendapatan  hijau  perkapita.  Dengan  demikian  IPM  sudah  menginternalkan    biaya  eksternal  yang memperhitungkan nilai deplesi atau kehilangan sumberdaya alam dan degradasi fungsi lingkungan.
Dengan  menggunakan  IPM  tercatat  bahwa  Ibukota  Negara  DKI  Jakarta  memiliki  IPM  tertinggi (79,60 ), dan yang terendah dimiliki oleh Provinsi Papua (58,05), sedangkan Provinsi Jawa Tengah IPM nya setinggi 69,98

## Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan
Dari  berbagai  uraian  di  atas  untuk  menyusun  rencana  pembangunan  yang  berkelanjutan diperlukan  banyak  hal.  Pertama  diperlukan  adanya  modal  pembangunan  yang  memadai,  yang berupa  modal  manusia  yang  handal,  modal  buatan  manusia  yang  cukup  tersedia,  serta  modal lingkungan  yang  terdiri  dari  sumberdaya  alam  dan  kualitas  lingkungan  yang  baik.  Pertanyaan berikutnya  adalah  bagaimana  meenyediakan  ketiga  jenis  kapital  tersebut.  Untuk  sumberdaya manusia  yang  diperlukan  sebagai  pelaksanan  pembangunan  dan  sebagai  penyusun  rencana  dan kebijakan  diperlukan  manusia  yang  cerdas  dan  berbudi  luhur  Manusia  yang  cerdas  tetapi  tidak berbudi  luhur  akan  tega  menggunakan  kecerdasannya  untuk  mengibuli,  menindas  dan  memeras manusia  lain;  sebaliknya  manusia  yang  berbudi  luhur  tetapi  tidak  memiliki  kecerdasan  akan menjadi  sasaran  tindakan  yang  tidak  terpuji  seperti  pembodohan,  penipuan,  dan  perampasan  hak oleh-orang  lain.  (Jaetun,  HS,  2014).  Sebenarnya  sumberdaya  manusialah  yang  merupakan  kunci dari  keberhasilan  pembangunan  berkelanjutan,  yaitu  diperlukan  manusia  yang  benar-benar  cerdas dan  berbudi  luhur,  sehingga  masalah  modal  finansial  tidak  menjadi  masalah  lagi.  Indonesia  yang telah  membangun  berbasis  sumberdaya  alam  dan  utang  tidak  lagi  terancam  oleh  kutukan sumberdaya alam, karena sumberdaya alam yang diambil dari alam dikoversikan sedemikian rupa menjadi sumberdaya manusia yang handal, terdidik, jujur, dan tanpa korupsi.
Untuk  modal  buatan  manusia  perlu  ditegaskan  pembangunan  infra  struktur  yang  berupa sarana dan prasarana perhubungan seperti jalan raya, pelabuhan laut, udara dan sungai serta sarana hubungan  komunikasi  dan  transportasi  tersedia  secara  menyeluruh  dan  merata  sesuai  dengan kebutuhan masing-masing daerah.  Infrastruktur adalah otot-otot perekonomian yang perlu ada dan kuat agar perekonomian juga tumbuh dengan kuat dan cepat.
Untuk  modal  sumberdaya  alam  dan  lingkungan  diperlukan  usaha  eksplorasi  secara  terus- menerus  untuk  menemukan  cadangan-cadangan  sumberdaya  energi  dan  sumberdaya  mineral lainnya. Ciptakan  suasana agar ada  insentif  untuk  mengadakan  eksplorasi  sumberdaya  alam  yang dapat menjadi bahan mentah dan bahan penolong bagi kegiatan industri. Disektor energi Indonesia perlu  memanfaatkan  sumber  energi  non-fosil  (biofuel)  yang  sudah  semakin  diperlukan  karena energi  fosil  sudah  semakin  langka  adanya.  Energi  terbarukan  seperti  bahan  bakar  nabati  (biofuel) dan  sumberdaya  angin  (bayu),  sumberdaya  panas  bumi  dan  lain  sebagainya  supaya  ditingkatkan pemanfaatannya.

## PENUTUP
Sebagai  penutup  dari  semua  uraian  di  atas  adalah  terkait  dengan  perencanaan pembangunan  yang  berkelanjutan  baik  di  tingkat  nasional  dan  di  tingkat  daerah.  Perencanaan pembangunan  yang  konvensional  menganggap  sumberdaya  alam  sebagai  faktor  produksi  yang harus  dimanfaatkan  sebanyak  mungkin  tanpa  memperhatikan  kondisi  lingkungan  hidup.  Sebagai akibatnya memang tejadi pertumbuhan ekonomi yang berupa kenaikan tingkat pendaptan nasional, tetapi  dibarengi  dengan  menipisnya  cadangan  sumberdaya  alam  dan  kerusakan  lingkungan  yang disertai  dengan  berbagai  bencana  alam  di  mana-mana,  sehingga  walaupun  tingkat  pendapatan meningkat,  tetapi  karena  dibarengi  dengan  kehidupan  yang  penuh  kekhawatiran  akan  adanya bencana  alam,  seperti  hujan  lebat,  banjir,  kekeringan,  tanah  longsor,    bahkan  gempa  bumi,  maka semakin  tingginya  tingkat  pendapatan  nasional  atau  pendapatan  perkapita  tidak  memberikan jaminan akan adanya kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.
Perencanaan  pembangunan  seperti  disebutkan  di  atas  harus  segera  diakhiri  dan  diganti dengan  paradigma  perencanaan  yang  baru.  Kecendurangan  menipisnya  sumberdaya  alam  dan kerusakan  lingkungan  harus  bisa  diubah  atau  bahkan  dibalikkan  ke  arah  penemuan  cadangan sumberdaya  alam  yang  baru  dan  yang  terbarukan  disertai  dengan  perbaikan  kualitas  lingkungan ( reversing  the  degradation  trend  of  the  natural  envronment). Paradigma  perencanaan pembangunan yang berkelanjutan yang mensinergikan antara pertumbuhan ekonomi dan perbaikan lingkungan  itulah  yang  menjadi paradigma pembangunan  baru sekarang ini.  Sudah dikemukakan bahwa  Indonesia  akan  mengalami  krisis  di  tiga  bidang  utama,  yaitu  krisis  air,  krisis  pangan,  dan krisis energi (Haskarlianus Pasang, 2011).
Apa  yang  dikemukan  oleh  BAPPENAS  sudah  menjadi  kenyataan,  di  mana  Indonesia mengalami  kesulitan  dalam  pengadaan  air  bersih  dan  kewalahan  menghadapi  musibah  banjir, Indonesia  masih  belum  lepas  dari  keharusan  mengimpor  pangan  dari  luar  negeri,  dan  Indonesia mengalami  kekurangan  energi  yang  juga  ditandai  dengan  volume  impor  yang  tinggi  untuk  energi BBM  dari  tahun  ke  tahun.  Tetapi  keadaan  ini  sudah  diwaspadai  dengan  adanya  usaha  untuk mengembangkan  daerah  dan  lahan  pertanian  yang  baru,  mengusahakan  perbaikan  daerah tangkapan  air  dan  memelihara  waduk  dan  saluran  air  yang  lebih  efisien,  serta  mengembangkan sumber  energi  listrik  dan  sumber  bahan  bakar  nabati  yang  terbarukan  sifatnya.    Untuk  itu  cerdas dan berbudi luhur merupakan salah satu dasar dari pencapaian pembangunan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA
Beria, Leimona, Munawir, “Nanang Rafandi Ahmad, Gagasan Kebijakan Konsep Jasa Lingkungan di    Indonesia”, Rewards  for  Use  of  And  Shared  Investment  in  Pro  Poor  Countries,
(RUPES) , Bogor, Indonesia (No years)
Bruntland  Commission,  Our  Common  Future,  the  World  Commission  on  Environment  and Development (WCED),  the United Nations (UN) 1987
Djaetun H.S, Memahami Hakikat BudiLuhur, Yayasan Pendidikan Budi Luhur Sakti, Jakarta, 2014
Emil  Salim,  “Paradigma  Pembangunan  Berkelanjutan”,  dalam  Iwan  Jaya  Azis,  Lydia  M.
Napitupulu,    Arianto  Patunru,  dan  Budi  Reksosudarmo, Pembangunan  Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2010, halaman 21 – 30
Frankel, Jeffrey A.  “The Natural Resource Curse: A Survey” National Bureau of Eeconomic Research, Working Paper No. 15836 , NBER Program(s): Environment and Energy Economics,  March 2010.
Haskarlianus Pasang, “Kajian Awal Dampak Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim di Indonesia”, Jurnal Analisis CSIS, Vol. 40, No. 4, 2011
Ismid Hadad, “Gerakan Lingkungan dan Advokasi Pembangunan Berkelanjutan” dalam Iwan Jaya Azis, Lydia M. Napitupulu,  Arianto Patunru, dan Budi Reksosudarmo, Pembangunan Berkelanjutan, Peran dan Kontribusi Emil Salim , Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2010
Iwan  Jaya  Azis,  Lydia  M.  Napitupulu,    Arianto  Patunru,  dan  Budi  Reksosudarmo Pembangunan Berkelanjutan,  Peran  dan  Kontribusi  Emil  Salim, Kepustakaan  Populer  Gramedia,  Jaka Kementerian  Lingkungan  Hidup,  Undang-Undang  Nomor  32,  Tahun  2009  tentang Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup,  Kementerian  Lingkungan  Hidup Republik Indonesia, 2010rta, 2010
Maria  Ratnaningsih,  Aristin  Tri  Apriani,  Dwi  Sudharto,  M,  Suparmoko, PDRB  Hijau  (Produk Domestik Regional Bruto Hijau) , BPFE, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Yogyakarta, Cetakan  Kempat,January 2013
M.  Suparmoko, Keuangan  Negara  dalam  Teori  dan  Praktik ,  Edisi  Keenam,  BPFE,  Yoyakarta, 2011
M.  Suparmoko,  Editor, Neraca  Sumberdaya  Alam  (Natural  Resource  Accounting ,  BPFE, Yogyakarta, Edisi 2005/2006.
Pearce,David W. and Jeremy J. Warford, World Without End , Economics, Environment and Sustainable Development sy, OxfordUniversity Press, New York, N.Y,1993)