## Jurnal Masyarakat dan Budaya

## Volume 22 No. 1 Tahun 2020
Halaman

## Gutomo Bayu Aji
 Dayak Kaharingan di Tengah Perubahan Sosial Ekologi dan Praktik Perpindahan Agama di Perdesaan Kalimantan Tengah 13 Nindyo Budi Kumoro  Marjinalisasi Hukum Adat pada Masyarakat Adat 25 Tine Suartina  Nasionalisme Masyarakat Natuna 43
Budiana Setiawan
 Frontierisation dan Defrontierisation Sebagai Kerangka untuk Studi Marjinalitas:
Kasus Dataran Lindu di Sulawesi Tengah 57  Marjinalisasi Perempuan Kuli Panggul di Pasar Pabean Surabaya 75 Miranti Dwi Yuniarti  Mencipta Ruang, Menggapai Langit: Pendidikan Publik Kritis dan Ruang Alternatif Minoritas di Yogyakarta dan Bandung 89  Adaptasi Sosial Gay Muslim Indonesia Terhadap Agama dan Keluarga 103 Wisnu Adihartono
Tinjauan Buku:
 Membicarakan Masyarakat Pinggiran di Indonesia 115

## Riwanto Tirtosudarmo
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 22 No. 1 Tahun 2020
i
Pengantar Redaksi iii Topik:  Karakter Keberagamaan di Jawa Pasca Geertz
1
Meike Lusye Karolus dan Firdhan Aria Wijaya
Greg Acciaioli dan Muhammad Nasrum

## Pengantar Redaksi
MASYARAKAT PINGGIRAN: SEBUAH PENGANTAR MARGINAL COMMUNITIES: AN INTRODUCTION
Riwanto Tirtosudarmo dan Greg Acciaioli gregory.acciaioli@uwa.edu.au, tirtosudarmo@yahoo.com
Masyarakat Pinggiran adalah sebuah ide; dalam prosesnya ide  ini diharapkan  bisa  menjadi sebuah  konsep.  Sebagai  ide,  Masyarakat  Pinggiran  lahir  dari  tukar  pikiran,  dari  diskusi  dan  dari seminar, workshop, dan konferensi. Dalam berbagai events yang bersifat diskursif itu, ide Masyarakat Pinggiran  dikembangkan  sebagai  diskursus  ( discourse )  yang  pada  akhirnya  diharapkan  bisa terkonstruksikan  menjadi  sebuah conceptual  construct. Sebagai  ide,  istilah  Masyarakat  Pinggiran merujuk  pada  sebuah  keadaan  dari  masyarakat  atau  komunitas  yang  karena  proses  sejarah  sosial politik  yang  telah  dilewatinya  menjadikannya  berada  dalam  kondisi  dan  situasi  terpinggirkan.  Jadi, Masyarakat Pinggiran yang dimaksudkan di sini adalah sebuah masyarakat atau komunitas yang  ciri utamanya adalah keadaannya yang terpinggirkan. Apakah ada perbedaan antara kata masyarakat dan komunitas? Mungkin secara esensial tidak ada bedanya; artinya kedua kata itu bisa dipertukarkan satu sama  lain.  Mungkin,  kata  masyarakat  ( society )  lebih  punya  konotasi  sosiolologis,  sementara komunitas ( community ) lebih berkonotasi antropologis. Namun, kita juga semakin sulit sesungguhnya mengetahui batas antara sosiologi dan antropologi (Barrett, 1979).
Menurut perjalanannya, kelahiran istilah Masyarakat  Pinggiran adalah ketika kami, sebuah tim  peneliti  yang  mendapatkan  kesempatan  untuk  melakukan  penelitian  tentang  komunitas  adat (Baduy, Samin, dan Orang Rimba) pada tahun 2015, 2016, dan 2017 dan mulai memikirkan konsep yang  tepat  untuk  mengelompokkan  komunitas-komunitas  teresebut. 1 Penelitian  dilakukan  dalam skema  proyek  penelitian  payung  dengan  tema  Ketahanan  Sosial  ( Social  Resilence )  dari  Kedeputian Ilmu  Sosial  dan  Kemanusiaan,  Lembaga  Ilmu  Pengetahuan  Indonesia  (IPSK-LIPI). 2 Kami  sengaja memilih  komunitas  adat  untuk  diteliti  karena  kami  tertarik  pada  ketahanan  mereka  sebagai  sebuah komunitas yang mampu menjaga identitasnya sebagai sebuah kelompok melalui berbagai perubahan zaman, sejak zaman prakolonial, kolonial, dan pascakolonial. Kami juga memutuskan untuk meneliti komunitas adat yang masih ada di pulau Jawa dengan pertimbangan karena masyarakat di pulau Jawa adalah  masyarakat  yang  paling  maju  di  nusantara,  dan  dengan  asumsi  itu,  komunitas  adat  di  Jawa berarti  memiliki  ketahanan  sosial  yang  tinggi.  Pertimbangan  lain,  karena  penelitian  komunitas  adat yang telah dilakukan pada umumnya berada di pulau-pulau lain di luar Jawa. 3 Dalam penelitian tahun pertama dan kedua, kami memilih untuk meneliti komunitas Baduy, yang bermukim di sebuah desa, Kanekes, di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, provinsi Banten, dan komunitas Samin atau Sedulur Sikep 4 , yang bermukim secara terpencar dalam dukuh-dukuh di tiga kabupaten (Kudus, Pati, dan  Blora) di  provinsi Jawa Tengah. Sementara  itu, untuk melihat pengalaman  komunitas adat yang
1 Tim penelitian komunitas adat LIPI terdiri dari Aliyansyah Abdurrahim, Saiful Hakam, Tryono, Tine Suartine, Dedi Adhuri dan Riwanto Tirtosudarmo.
2 Koordinator penelitian payung Ketahanan Sosial IPSK-LIPI Herry Yogaswara.
3 Lihat  misalnya  dari  buku  yang  diedit  oleh  David  Henley  dan  Jamie  Davidson  (2003)  tentang kembalinya adat dalam politik di Indonesia, dan  hampir semua  kasus masyarakat adat  yang  dibicarakan ada di luar pulau Jawa.
4 Walaupun  secara  kontemporer,  komunitas  Sedulur  Sikep  bisa  dipandang  sebagai  masyarkat  adat, kalau  dilihat  menurut  sejarah  komunitas  ini  diciptakan  oleh  pendiri  Samin  Surontiko  pada  akhir  abad kesembilanbelas  untuk  melawan  klaim pemilikan  hutan  lokal  oleh  pemerintah  kolonial. Jadi  komunitas  Samin bisa  juga  dari  pandangan  itu  disebut  komunitas  “yang  diinginkan”  ( intentional  community )  atau  masyarakat komunitarian ( communitarian society ).
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 22 No. 1 Tahun 2020 iii
lain, dan untuk perbandingan, kami memilih Orang Rimba yang juga tinggal secara terpencar-pencar dalam “ sudung-sudung ” di Taman Nasional Bukit Duabelas, di provinsi Jambi, Sumatra.
Pada  seminar  dan workshop “Masyarakat  Adat  dan  Eksploitasi  Sumber  Daya  Alam”  yang kami  selenggarakan  pada  tanggal  9-10  November  2015  di  Jakarta,  untuk  pertama  kalinya  kami memperkenalkan kata Masyarakat Pinggiran. Dalam mempersiapkan seminar dan workshop pertama tentang Masyarakat Pinggiran, Greg Acciaioli, antropolog dari Universitas Western Australia di Perth yang banyak melakukan penelitian tentang komunitas-komunitas adat di Sulawesi Tengah, seperti To Lindu , To Pekurehua , dan TopoDa’a , merupakan kolega dari luar LIPI yang ikut terlibat, dan terbukti terus terlibat sampai hari ini. Seminar pertama dengan tema masyarakat pinggiran yang dilakukan di LIPI selain dimaksudkan untuk menyampaikan hasil penelitian yang dilakukan di komunitas Baduy, Samin,  dan  Rimba,  juga  untuk  menghadirkan  pihak-pihak  lain  yang  memiliki  perhatian  terhadap “masyarakat  pinggiran”.  Dalam  seminar,  yang  dilanjutkan  dengan workshop ,  tentang  masyarakat pinggiran yang pertama ini, diundang untuk menyebut beberapa nama, antara lain, Sony Keraf, yang pernah  menjabat  menteri  lingkungan  hidup  ketika  Megawati  Sukarnoputri  menjadi  presiden  (2002- 2004.)  Beliau  kami  minta  untuk  menguraikan  tentang  pasal  33  UUD  1945  yang  isu  keadilan  sosial merupakan  intinya;  Abdon  Nababan,  saat  itu  menjabat  sebagai  Sekjen  Aliansi  Masyarakat  Adat Nusantara  (AMAN),  Suraya  Affif,  pengajar  antropologi  politik  UI  dan  aktivis,  Hendro  Sangkoyo, peneliti  dan  aktivis,  Gunretno,  tokoh  dari  Sedulur  Sikep  dan  Ketua  JMPPK  (Jaringan  Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng), dan Eko Cahyono dari Sayogyo Instititute.
Seminar dan workshop yang diadakan oleh LIPI ini merupakan upaya untuk mengeksplorasi sekaligus  mencari  benang  merah  tentang  apa  yang  disebut  sebagai  komunitas  adat  dan  bagaimana keterkaitan  mereka  dengan  isu  eksploitasi  sumber  daya  alam.  Dari  seminar  dan workshop ini,  kita dapat  menyimpulkan  bahwa  posisisi  masyarakat  pinggiran,  dalam  hal  ini  komunitas  adat,  masih dipahami  secara  beragam  tergantung  dari  sudut  pandang  mana  yang  diambil,  dan  sangat  rentan terhadap  penyalahgunan  yang  dilakukan  oleh  negara  maupun  korporasi  yang  tidak  henti-hentinya melakukan  pengerukan  (ekstraksi)  dari  kekayaan  sumber  daya  alam  yang  lokasinya  sering berhimpitan  dengan  pemukiman  komunitas  adat.  Berdasarkan  pengalaman  penelitian  yang  kami lakukan dan hasil seminar dan workshop tentang Masyarakat Pinggiran yang kami lakukan pada tahun 2015,  kami  merancang  sebuah  konferensi  yang  bersifat  internasional  tentang  masyarakat  pinggiran pada  tahun  2016.  Konferensi  itu  terlaksana  berkat  kerjasama  antara  IPSK-LIPI  dengan  Pusat  Studi Budaya  dan  Laman  Batas  ( Center  for  Cultural  and  Frontier  Studies ),  Universitas  Brawijyaya,  dan Program  Studi  Agama  dan  Lintas  Budaya  ( Center  for  Religious  and  Cultural  Studies ),  Universitas Gajah  Mada.  Konferensi  internasional  yang  diselenggarakan  pada  tanggal  9-10  November  2016  di Kampus Universitas Brawijaya Malang.
Dalam konferensi yang mengambil tema  “Membangun dari Pinggir: Menelaah  Masyarakat Pinggiran sebagai Bagian dari Negara-Bangsa Indonesia”, selain mengundang pembicara kunci, yang antara  lain  terdiri  dari  Direktur  Jenderal  Kebudayaan  (Dr.  Hilmar  Farid),  Direktur  Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dr. Yustika Erani), Dr. Greg Acciaioli (Ahli Antropologi dari The University of Western Australia ), dan Dr. Birgit Bräuchler (Ahli Antropologi dari Monash University , Australia), diundang sejumlah pembicara, baik yang mewakili kalangan peneliti dan akademisi yang telah  melakukan  kajian-kajian  tentang  masyarakat  yang  dapat  dikatakan  sebagai  “Masyarakat Pinggiran”. Walaupun sebagian dari perhatian konferensi ini tetap pada masyarakat pinggiran seperti komunitas  adat,  disadari  juga  bahwa  konsep  ini  meliputi  banyak  jenis  komunitas,  masyakarat  dan golongan  lain  yang  juga  tidak  bisa  menikmati  kesetaraan  hak-haknya  sebagai  warganegara.  Jadi, banyak  makalah  dalam  konferensi  memusatkan  perhatian  kepada  golongan  lain  seperti  itu,  dan diundang  juga  para  pelaku  yang  mewakili  berbagai  kelompok  “Masyarakat  Pinggiran”,  seperti Kelompok  Tani,  Buruh  Migran,  Perempuan,  Difabel 5 ,  Komunitas  Adat,  Minoritas  Agama,  Korban Kekerasan  1965,  Korban  Bencana  seperti  Lumpur  Lapindo,  dan  LGBT.  Untuk  membantu merumuskan  hasil  seminar  dan workshop ini,  dipilih  sebuah  tim  yang  berasal  dari  berbagai  elemen
5 Kami  menggunakan  istilah  “difabel”  (dari  ‘ differently  abled ’  dalam  Bahasa  Inggris)  karena  istilah “cacat”  mempunyai  konotasi  jelek  (orang  yang  kurang  mampu).  ‘Difabel’  menjadi  kata  yang  disenangi  oleh aktivis  di  Yoygyakarta,  sedangkan  banyak  aktivis  di  Jakarta  lebih  senang  memakai  istilah  ‘penyandang disabilitas’ (Dibley & Tsaputra 2019: 80).
masyarakat, antara lain terdiri Dr. Tamrin Amal Tomagola, Dr, Pujo Semedi, Trisno Sutanto, Teuku Kemal  Pasya,  Dr,  Zaenal  Bagir,  Sandra  Moniaga,  Nia  Syarifudin,  Dr.  Adlin  M.  Sila,  dan  Prof. Nyoman Nurjaya.
Hasil  rumusan  konferensi  internasional  Masyarakat  Pinggiran  tersebut  adalah  sebagai berikut (Tirtosudarmo, 2017).
Pertama ,  membicarakan  tentang  kelompok-kelompok  yang  bisa  digolongkan  sebagai “Masyarakat  Pinggiran”,  tidak  dapat  dilepaskan  dari  pemahaman  kita  sebagai  sebuah  bangsa  akan makna  dari  keadilan  sosial.  Keadilan  Sosial  secara  ideologis  adalah  salah  satu  sila  dalam  Pancasila yang  menjadi  dasar  beberapa  pasal  dalam  UUD  1945.  Pemahaman  yang  bersifat  komprehensif terhadap  berbagai  pasal  yang  mengandung  makna  keadilan  sosial  sangat  diperlukan  agar  kita  dapat mencerna  dengan  baik  bagaimana  penjabaran  pasal-pasal  dalam  UUD  1945  dan  Amandemennya, dalam berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah yang sebagian besar bersifat sektoral.
Kedua, berbagai  undang-undang  dan  peraturan  pemerintah  yang  memiliki  implikasi terhadap  eksistensi  warganegara  yang  bisa  digolongkan  kedalam  “Masyarakat  Pinggiran”,  memiliki karakteristik,  antara  lain  bersifat  terlalu  umum,  tidak  jelas,  tidak  konsisten,  tumpang  tindih  antara yang satu dengan yang lain dan bersifat kontradiktif dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang  lain.  Secara  substansi,  berbagai  regulasi  tersebut  juga  ditengarai  tidak  mengacu  atau mencerminkan  pasal-pasal UUD 1945  dan Amandemennya  yang bermakna “keadilan sosial”,  pasal- pasal yang semestinya dijabarkan dan dijadikan payung hukum untuk regulasi di bawahnya.
Ketiga ,  selain  memerlukan  telaah  yang  bersifat  makro  tentang  konstitusi  dan  berbagai perundangan  yang  ada;  satu  hal  yang  sangat  penting  dilakukan  adalah  melakukan  analisis  tentang proses-proses  sosial,  politik,  ekonomi  maupun  kebudayaan;  yang  dianggap  telah  mengakibatkan terjadinya  peminggiran  sebagian  warga  bangsa,  seperti  dialami  oleh  komunitas-komunitas  adat, penganut  agama  minoritas,  kaum  difabel,  LGBT,  buruh  migran,  dan  lainnya.  Analisis  sistematis diperlukan selain untuk memahami proses yang terjadi, juga untuk mengenali dinamika internal yang berlangsung  di  dalam  masyarakat-masyarakat  pinggiran  itu  sendiri.  Analisis  perlu  menekankan pentingnya  melihat  dimensi  relasi-kuasa  ( power  relations )  antara  institusi-institusi,  para  actor,  dan agensi-agensi yang terlibat dalam proses sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan yang terjadi dalam konteks kesejarahan yang melatarbelakanginya.
Keempat, dipandang  perlu  untuk  meneruskan  jaringan  yang  telah  terbentuk  melalui rangkaian workshop yang  telah  dilakukan,  antara  para  akademisi,  para  peneliti,  pegiat  sosial, masyarakat  sipil,  pekerja media  massa,  serta  para  perencana  dan  pembuat  kebijakan;  yang  memiliki perhatian terhadap upaya-upaya untuk memperbaiki keadaan masyarakat-masyarakat pinggiran.
Kelima, diperlukan  sebuah  agenda  kegiatan  yang  dapat  melanjutkan  secara  nyata  berbagai pemikiran  dan  gagasan  yang  telah  dihasilkan  selama workshop ,  karena  tanpa  agenda  kedepan  yang jelas  berbagai  pemikiran  dan  gagasan  yang  telah  dihasilkan  akan  menguap  di  udara,  dan  tidak  akan punya  dampak  terhadap  perubahan  yang  diinginkan,  yaitu  memperbaiki  keadaan  masyarakat pinggiran yang terus terpojok dan tersisihkan. Dalam kaitan dengan agenda ke depan beberapa usulan kegiatan berikut ini dapat dipertimbangkan: (1) sebuah seri workshop untuk menajamkan konsep dan menyusun  strategi  perubahan  bagi  masyarakat  pinggiran,  (2)  memilih  beberapa  kasus  masyarakat pinggiran  yang  dapat  dijadikan  sebagai  model  percontohan  aplikasi  konsep  dan  strategi  perubahan dalam  realitas  di  lapangan,  dan  (3)  mentransformasi  hasil  model  percontohan  menjadi  sebuah rekomendasi untuk mempengaruhi kebijakan dari pihak-pihak yang terkait.
Rumusan  ini  juga  menonjolkan  perbedaan  konsep  masyarakat  pinggiran  dari  konsep minoritas,  walaupun  kedua  gagasan  ini  jelas  saling  berkaitan.  Seperti  diringkaskan  oleh  Fealy  dan Ricci  (2019:  6-9),  konsep  minoritas  berdasarkan  posisi  relatif  suatu  masyarakat,  komunitas,  atau golongan  yang  dirugikan  dibandingkan  dengan  kedudukan  kaum  yang  dominan.  Status  yang dirugikan  menyangkut  ketidaksamaan  hak  dan  kesempatan,  dan  akses  yang  berbeda  terhadap kekuasaan.  Walaupun  kriteria-kriteria  ini  juga  relevan  untuk  masyarakat  pinggiran,  kami  lebih mengutamakan  proses-proses  yang  menimbulkan  ketidaksamaan  ini,  yaitu  dinamika  internal  dan eksternal yang menyangkut dimensi relasi-kuasa ( power relations ) antara institusi-institusi, para actor,
dan  agensi-agensi  yang  terlibat  dalam  proses  sosial,  politik,  ekonomi,  dan  kebudayaan,  yaitu  proses peminggiran.  Jelas,  proses  dan  kedudukan  terkait,  seperti  diutarakan  oleh  Cribb  (2019:  19):  ‘ The consequences of minority status range from neglect, social marginalization and legal discriminiation to forced assimilation, exclusion, expulsion and even  extermination ’ (cf. Duncan, 2008).  Jadi, fokus kami  memang  komplementer  dari  pendekatan  relasi  mayoritas-minoritas,  tapi  membawa  semua pandangan baru yang diharapkan bisa menyempurnakan pendekatan itu.
Perjalanan  diskursus  Masyarakat  Pinggiran  ternyata  terus  begulir,  pada  tanggal  11-15 Desember 2017 di Adelaide, Greg Acciaioli dan Riwanto Tirtosudarmo, menjadi convenor dari panel yang  bertajuk  “ The  Shifting  State  and  Marginalised  Groups  in  Southeast  Asia "  pada  Konferensi Internasional Australian  Anthropological  Society (AAS), Association  of  Social  Anthropologists  of Aotearoa  /  New  Zealand (ASAANZ)  dan Association  of  Social  Anthropologists  of  the  UK  & Commonwwealth (ASA)  dengan  tema  “ Shifting  States ”.  Dalam  konferensi  yang  mengundang  ahli ilmu  politik  dan  antropologi  senior  James  Scott  ini,  berbagai  kasus  masyarakat  pinggiran  di  Asia Tenggara dipresentasikan dan didiskusikan, antara lain tentang LGBT, komunitas adat, dan kelompok miskin di Indonesia, masalah etnik dan agama minoritas di Singapura, Malaysia dan Myanmar. Pada hari terakhir dalam panel kami, James Scott hadir dan ikut berdiskusi .
Event yang  memberi  kesempatan  selanjutnya  bagi  kami  untuk  meneruskan  perbincangan tentang  masyarakat  pinggiran  adalah  dalam  panel  “ Disintegration  from  within:  The  failure  of Indonesia  as  a  common  project ”,  pada The  7th  International  Symposium  of  Journal  Antropologi Indonesia , yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, 23-26 Juli 2019, di Yogyakarta. Artikel-artikel yang terkumpul dalam  nomor khusus ini, semula merupakan sebagian dari  makalah-makalah  yang  disampaikan  dalam  panel  “Masyarakat  Pinggiran”  di  konferensi antropologi di UGM Yogyakarta tersebut.
Sebagai  kerangka  konseptual  dalam  panel  masyarakat  pinggiran  yang  kami  usulkan,  kami berangkat  dari  pendapat  Benedict  Anderson  yang  dalam  beberapa  ceramah  dan  artikel  menyebut Indonesia sebagai “ a common project ” (misalnya, Anderson 1993, 1999). Berangkat dari pandangan Benedict Anderson bahwa Indonesia harus dilihat sebagai proyek bersama dan seruan  Sidney Jones (2019:  264)  tentang    persamaan  hak  dan  keadilan  untuk  semua,  kami  berpendapat  bahwa  seluruh warganegara tanpa kecuali, tanpa melihat perbedaan dalam etnisitas, agama, bahasa, gender, lokalitas, dan geografis, memiliki kedudukan yang setara dan tanggung jawab bersama mewujudkan apa yang menjadi kesepakatan dan cita-cita bersama sebagai sebuah bangsa. Jika kita sepakat bahwa Indonesia adalah  proyek  bersama  dari  semua  warga  negara,  adanya  warga  negara  yang  terpinggirkan  secara prinsip  menyalahi  kesepakatan  bersama  bahwa  semua  warga  negara  memiliki  kedudukan  setara  dan memiliki “ sense of belonging ” (Fealy & Ricci 2019) yang sama terhadap bangsa dan negaranya.
Panel yang diberi judul “ Disintegration from within: The failure of Indonesia as a common project ”, ini juga bertolak dari adanya keprihatinan terhadap kecenderungan disintegratif yang sedang berlangsung di negara Indonesia, mungkin sejak transisi politik setelah lengser keprabonnya Suharto dari kekuasaan politik yang telah dipegangnya selama lebih dari 30 tahun. Jamie S Davidson (2018) membagi  20  tahun  pascalengsernya  Suharto  menjadi  3  periode:  1998-2004  sebagai  periode  inovasi; 2004-2014  sebagai  periode  stagnasi;  dan  2014-2018  sebagai  periode  polarisasi.  Kecenderungan disintegratif  yang  kami  lihat  berlangsung  dalam  masyarakat  tampaknya  sejalan  dengan  pengamatan Jamie  S.  Davidson  yang  mendeskripsikannya  sebagai  polarisasi.  Dalam  polarisasi  dan  disintegrasi yang berlangsung itu kami ingin memberikan perhatian pada warga negara atau kelompok-kelompok dalam  masyarakat  yang  secara  sosial,  ekonomi,  maupun  politik  mengalami  diskriminasi  sehingga terabaikan kesetaraan hak-haknya sebagai warga negara. Mereka yang terdiskriminasi dan terabaikan hak-haknya  sebagai  warga  negara  tidak  jarang  teridentifikasi  dalam  kelompok-kelompok  yang memiliki  identitas  sosial  dan  kebudayaan  tertentu,  seperti  komunitas  adat  dan  agama  minoritas. Peminggiran  terjadi  tidak  hanya  dialami  oleh  mereka  yang  dianggap  memiliki  identitas  berbeda, seperti  komunitas  adat  maupun  agama  minoritas,  tetapi  juga  dialami  oleh  mereka  yang  dianggap kelompok  dominan  sebagai  berbeda  orientasi  seksualnya,  seperti  kelompok  yang  sekarang  disebut sebagai  LGBT  ( Lesbian,  Gay,  Bisexual,  and  Transgender ).  Selain  dibedakan  karena  identitasnya, terdapat  warga  negara  yang  terpinggirkan  karena  lokasi  pemukimannya  yang  jauh  dari  pusat,  atau berada di wilayah yang dikenal sebagai daerah perbatasan ( border areas ) atau daerah frontier.
Artikel  pertama  dalam  nomor  khusus  ini  mengupas  sebuah  isu  yang  terus  bergaung  sejak Clifford Geertz mempublikasikan hasil penelitian tentang keberagamaan Orang Jawa di Pare 6 , sebuah kota kecil di Jawa Timur sekitar tahun 1952-53. Dalam tulisannya, Gutomo Bayu Aji, menunjukkan bahwa  karakter  keberagaman  Orang  Jawa  telah  mengalami  perubahan  yang  cukup  drastis  setelah tahun 1965. Hal itu ditandai oleh mengerasnya sekat-sekat keberagaman mengikuti semakin besarnya keterlibatan  negara  dalam  mengatur  kehidupan  keagamaan  masyarakat.  Berdasarkan  analisisnya, proses  demokratisasi  keagamaan  di  Indonesia  telah  gagal.  Agama  dominan  dan  agama  pinggiran ternyata tidak berhasil hidup bersama secara kontekstual, tetapi dikendalikan dalam struktur dominasi dan subordinasi untuk menyembunyikan pelanggaran HAM di masa lalu dan menguasai sumber daya ekonomi-politik  secara  oligarkis.  Pemeliharaan  ancaman  dan  bahaya  komunisme  masih  dilekatkan pada  kelompok  pedesaan,  terutama  petani  kecil  dan  buruh tani, laki-laki  dan  perempuan  serta  anak- anak dan keluarganya yang pada periode Geertz  dilekatkan sebagai abangan, dengan  ciri khas acara selametan .  Kelompok  pedesaan  sebagaimana  tersebut  di  atas  hingga  kini  merupakan  kelompok marjinal yang paling menderita akibat pembentukan persepsi  yang  salah itu. Dalam  ekonomi-politik pertanian,  revolusi  hijau  yang  mengintegrasikan  sumber  daya  pedesaan  ke  dalam  sistem  ekonomi- politik  pertanian  dan  pangan  global  itu  bisa  dilihat  sebagai  upaya  penjinakan  masyarakat  pedesaan, terutama  petani  dan  buruh  tani  yang  masih  dipersepsikan  sebagai  ancaman.  Dapat  dikatakan  bahwa masyarakat  pedesaan,  terutama  petani  kecil  dan  buruh  tani,  mengalami  marjinalisasi  ganda,  selain melalui  revolusi  hijau  serta  rezim  pangan  global  juga  melalui  berbagai  instrumen  otoritarianisme keagamaan.
Masih  tentang  tema  perubahan  keberagamaan,  Nindyo  Budi  Kumoro  menuliskan  hasil penelitiannya  tentang  perpindahan  agama  yang  terjadi  pada  masyarakat  Dayak  Kaharingan  akibat perubahan sosial ekologi. Masyarakat Dayak Kaharingan bisa dikategorikan sebagai sebuah kelompok etnis  minoritas  yang  menganut  agama  asli  yang  menyembah  leluhur.  Dalam  artikel  ini  ingin ditunjukkan bagaimana proses peralihan dari agama lokal ke agama-agama yang lebih besar dan resmi, yaitu  Kristen,  Katolik,  dan  Islam;  peralihan  ini  tidak  merupakan  proses  yang  berdiri  sendiri,  tetapi terkait erat dengan perubahan sosial-ekologi yang terjadi di sebagian besar pulau Kalimantan. Kajian mengenai  Kaharingan  di  sini  diletakkan  dalam  konteks  Kalimantan  sebagai  objek  dari  ekspansi sumber  daya  dengan  intensitas  yang  masif  oleh rantai  ekonomi  kapitalisme  global.  Eksploitasi  kayu maupun pertambangan lokal dari pihak luar mendorong orang Dayak turut berpartisipasi dalam pola ekonomi  baru  dan  menggeser  perladangan  berpindah  ke  posisi  yang  tidak  menguntungkan.  Hal  ini turut mendorong perubahan orang Dayak dalam memaknai relasi mereka dengan alam sekitar, relasi yang  sebelumnya  menjadi  basis  kepercayaan  dan  praktik  agama  Kaharingan.  Dengan  mendasarkan pada  hasil  riset  etnografi  pedesaan  Dayak  di  hulu  Sungai  Katingan,  tulisan  ini  menunjukkan  bahwa perpindahan  agama  dari  Kaharingan  ke  agama  baru  lebih  didorong  oleh  moral  sosial  dan  ekonomi baru yang menekankan relasi individu-rumah tangga dari pada komunal-kolektif seperti sebelumnya. Tulisan ini juga ingin menunjukkan meskipun kepercayaan lama telah ditinggalkan oleh sebagian dari masyarakat  lokal,  yaitu  peladang  yang  terlempar  dari  ekonomi  baru,  tetapi  praktik  upacara Kaharingan tetap digelar dengan intensif oleh yang berhasil dari sektor pertambangan dan usaha yang lain yang dibuka dalam ekonomi baru, walaupun untuk tujuan yang berbeda.
Artikel  ketiga  yang  ditulis  oleh  Tine  Suartina  mempersoalkan  adanya  proses  marjinalisasi yang dialami oleh hukum adat, yang menyebabkan semakin terpinggirkannya masyarakat adat. Dalam konteks  Indonesia,  meskipun  Konstitusi  dan  beberapa  aturan  formal  mengakui  masyarakat  adat, termasuk  pranata  adat,  tetapi  pada  praktiknya  telah  terjadi  upaya  peminggiran  jangka  panjang. Inkonsistensi  kebijakan  negara  terhadap  penerapan  hukum  adat  memberikan  peran  dalam marjinalisasi  komunitas  adat  pada  berbagai  tingkat.  Melalui  penelitian  lapangan  di  tiga  komunitas adat—Kasepuhan  Ciptagelar,  Kasepuhan  Karang,  dan  Kasepuhan  Guradog—di  Jawa  Barat  dan Banten, serta perspektif pluralisme hukum, tulisan ini menjelaskan kurangnya pengakuan pada hukum adat  memberikan  pengaruh  tertentu  pada  masyarakat  adat,  termasuk  dalam  pengaturan kemasyarakatan dan penghidupan. Tulisan ini pun membuktikan bahwa meskipun hukum adat secara praktis tidak diadopsi oleh negara, dalam beberapa kasus, masyarakat adat menemukan strategi untuk mempertahankan keyakinan dan praktik hukum adat di komunitasnya. Untuk itu, dalam konteks lebih
6 Kota ini disamarkan menjadi Mojokuto dalam karangannya (e.g. Geertz 1965).
luas, hal yang ingin disampaikan adalah, upaya marjinalisasi tidak mampu menghapuskan praktik adat dan  hukum  adat  secara  keseluruhan.  Ketiga  kasus  memperlihatkan  hingga  saat  ini  praktik  hukum multisistem  di  masyarakat  plural  seperti  Indonesia  masih  diterapkan,  baik  dalam  situasi  konflik maupun  berdampingan . Selain  itu,  dalam  mendiskusikan  implementasi  hukum  di  Indonesia  dari perspektif  masyarakat,  pembedaan  sistem  formal  dan  informal  di  masyarakat  tetap  diperlukan  dan unifikasi hukum hanya berfungsi dalam batas tertentu.
Jika  artikel-artikel  sebelumnya  mengupas  tema  marjinalisasi  yang  dialami  oleh  komunitas agama dan  adat, artikel keempat yang ditulis oleh Budiana Setiawan mengangkat marjinalisasi yang dialami oleh masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan, dalam hal ini masyarakat yang tinggal di Natuna,  sebuah  pulau  kecil  yang  letaknya  terpencil  di  lautan  Cina  Selatan,  yang  secara  geografis berbatasan  dengan  Singapura,  Malaysia,  Thailand,  Cina,  dan  Vietnam.  Dengan  menggunakan perspektif  integrasi  dan  disintegrasi,  artikel  ini  menyoroti  dimensi  nasionalisme  yang  dimiliki  oleh masyarakat  Kabupaten  Natuna.  Ditilik  dari  bentuk  nasionalismenya,  masyarakat  Natuna  termasuk dalam bentuk nasionalisme kenegaraan, yang merupakan kombinasi antara kewarganegaraan dengan etnisitas.  Secara  kewarganegaraan,  masyarakat  Natuna  adalah  bagian  dari  warga  negara  Indonesia. Secara  etnisitas,  mayoritas  masyarakat  Natuna  adalah  etnis  Melayu.  Etnis  Melayu  tersebar  di beberapa  negara,  yakni:  Indonesia,  Malaysia,  Singapura,  Thailand,  dan  Brunei  Darussalam.  Dengan demikian, rasa nasionalisme masyarakat cukup kuat karena ikatan etnisitas mereka tidak dibatasi satu negara saja. Dengan demikian, masyarakat Natuna dapat “memilih” menjadi bagian dari etnis Melayu yang  sekaligus  juga  warga  negara  Indonesia.  Meskipun  demikian,  apabila  pemerintah  kurang memperhatikan  kesejahteraan  dan  kemakmuran  masyarakat  Natuna,  sehingga  tertinggal  dengan daerah-daerah  lainnya,  maka  rasa  nasionalisme  akan  melemah  dan  potensi  disintegrasi  dapat meningkat dan mengancam keutuhan wilayah Republik Indonesia di daerah batasan ini.
Masih  berkaitan  dengan  masyarakat  yang  secara  geografis  “ relatively  remote ”,  yaitu masyarakat yang mendiami dataran tinggi Lindu di Sulawesi Tengah, Greg Acciaioli dan Muhammad Nasrum  melacak  kembali  pengalaman  sejarah  masyarakat  Lindu  sejak  masa  prakolonial  hingga pascareformasi; bagaimana “ frontierisation ” dan “ defrontierisation ” berlangsung dari masa ke masa. Konsep “ frontier ” belum ada padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia, sehingga dalam artikel ini tetap  digunakan  kata  aslinya  dalam  bahasa  Inggris.  Terdapat  empat  dimensi frontierisation —yaitu kendali,  ekstraksi,  pemukiman,  dan  konservasi.  Secara  rinci  kedua  penulis  ini  mendeskripsi  proses- proses yang dialami oleh komunitas yang tinggal di dataran Lindu, yaitu To Lindu ,yang sebelumnya terpinggirkan  dalam  konteks  empat  dimensi frontierisation ,  walaupun  di  setiap  dimensi  dengan intensitas yang berbeda menurut tahap sejarah, pada suatu saat mampu melakukan proses pembalikan, yang  oleh  kedua  penulis  disebut  sebagai  proses defrontierisation. Proses defrontierisation itu dimungkinkan setelah periode reformasi ketika masyarakat Lindu dapat melakukan kolaborasi dengan LSM  yang  mengadvokasi  masyarakat  adat,  ditambah  dengan  masuknya  agenda  konservasi  dari lembaga  internasional.  Penggunaan  perspektif frontier untuk  melihat  masyarakat  yang  bermukim  di dataran  Lindu  melakukan  negosiasi  dengan  aktor  dan  lembaga-lembaga  luar  dalam  berbagai  rezim pemerintahan memperlihatkan masyarakat pinggiran bukanlah pihak yang pasif tetapi memiliki agensi yang  memungkinkan  pembalikan  proses  peminggiran  yang  merupakan frontierisation menjadi defrontierisation.
Artikel  keenam,  dalam  kumpulan  nomor  khusus  tentang  masyarakat  pinggiran  ini,  kita beralih  dari  isu  kelompok  identitas  dan  kelompok  terpencil  ke  kelompok  perempuan,  dalam  hal  ini yang  bekerja  sebagai  kuli panggul  di  Pasar  Pabean  Surabaya.  Penelitian  mikro yang  dilakukan  oleh Miranti  Dwi  Yuniarti  menunjukkan  fenomena  yang  menarik  ketika  para  perempauan  yang  menjadi bagian  dari  kelas  masyarakat  miskin  ini  melakukan  pekerjaan  menjadi  kuli  panggul  tanpa  pernah menyadari  penyebabnya,  selain  karena  mereka  merasa  keadaan  itu  sebagai  sesuatu  yang  tak terhindarkan.  Namun  demikian,  mereka  tahu  bahwa  pekerjaannya  sebagai  perempuan  kuli  panggul adalah  keadaan  dari  proses  peminggiran,  dan  adanya  perlakuan  yang  berbeda  dari  masyarakat sekitarnya.  Mereka  tidak  dapat  menawar  upah,  sehingga  upah  yang  didapatkan  tidak  sesuai  dengan kerja keras mereka. Upah mereka pun juga memiliki jumlah yang lebih sedikit daripada kuli panggul laki-laki.  Dilema  yang  mereka  hadapi  sebagai  kuli  panggul  adalah:  (1)  adanya  beban  ganda  sebagai kuli panggul dan juga sebagai ibu rumah tangga; (2) kemampuan yang terbatas sehingga mereka tidak
dapat  memilih  pekerjaan  yang  lebih  baik;  (3)  pendapatan  yang  seringkali  tidak  dapat  menutupi kebutuhan  sehari-hari;  (4)  serta  tekanan  sosial  dari  sesama  kuli  panggul.  Kasus  pekerja  perempuan kuli  panggul  di  Pasar  Pabean  Surabaya  ini  menunjukkan  bahwa  proses  peminggiran  dapat  dialami secara  ganda  ( double  marginalization )  pada  kelompok-kelompok  tertentu,  dalam  kasus  ini  karena pertama mereka adalah warga penduduk miskin, dan kedua karena mereka adalah perempuan.
Dua artikel yang terakhir yang ditulis oleh Meike  Lusye Karolus  dan Firdhan Aria Wijaya serta  Wisnu  Adihartono  menyoroti secara  khusus  kelompok  minoritas dan marjinal baru, antara lain yang  disebut  sebagai  kelompok  LGBT  (Lesbian, Gay ,  Bisexual  and  Transgender).  Artikel  yang pertama,  karangan  Karolus  dan  Wijaya,  mengamati  meningkatnya  tindakan  intoleransi  yang  dipicu oleh kelompok-kelompok yang sering menggunakan kekerasan dan mengatasnamakan agama tertentu. Kelompok-kelompok yang berpandangan konservatif dan ekstrim ini telah menjadi ancaman terhadap kebebasan  berekspresi  dan  hidup  keberagaman  yang  damai.  Dengan  kurangnya  perlindungan  dari aparat  pemerintah  daerah,  inisiatif  gerakan  akar  rumput  cenderung  menempuh  cara-cara  alternatif untuk menciptakan ruang bagi kelompok-kelompok minoritas. Di Yogyakarta, terdapat Pemetik Buah Khuldi,  sebuah  komunitas  yang  menyediakan  alternatif  pendidikan  publik  kritis  terkait  dengan  isu keberagaman  dan  demokrasi.  Sementara  itu,  di  Bandung,  terdapat  Panggung  Minoritas,  sebuah komunitas  yang  berinisiatif  menciptakan  ruang  yang  aman  bagi  minoritas  gender  dan  seksual  untuk bertemu, berbagi, belajar, dan mendiskusikan topik gender dan seksualitas. Kedua kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menumbuhkan kesadaran dan mendukung minoritas melalui dialog, kepedulian  kolektif,  dan  kegiatan  kreatif.  Dengan  menelusuri  aktivitas  kedua  komunitas  tersebut melalui  pendekatan  etnografi,  penulis  menganalisis  bagaimana  keduanya  hadir  di  tengah meningkatnya  jumlah  kasus  intoleransi  di  pulau  Jawa  dan  motivasi  di  balik  mengapa  mereka  lebih memilih  gerakan  akar  rumput  daripada  kelompok  yang  ditunjuk  secara  resmi  untuk  membantu minoritas.  Selain  itu,  artikel  ini  berupaya  memberikan  kontribusi  untuk  mengisi  perspektif  yang relevan  mengenai  situasi  terkini  kelompok  marjinal  dan  bagian  dari  refleksi  kritis  dalam  merespons kegagalan negara dalam mengelola kehidupan keberagaman yang damai.
Sementara  itu,  artikel  yang  kedua,  karangan  Adihartono  yang  merupakan  artikel  yang terakhir penerbitan nomor khusus “masyarakat pinggiran” ini, mengisahkan dengan menarik  tentang sangat terbatasnya akses bagi kelompok LGBT di Indonesia untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dengan mengambil kehidupan seorang gay yang tumbuh dalam lingkungan keluarga Islam, artikel ini menunjukkan  dengan  cukup  rinci  bagaimana  proses  adaptasi  sosial  yang  harus  dilakukan.  Mereka harus  mematuhi  agama  mereka  dan  juga  harus  menghormati  keluarga  mereka  untuk  menjaga kehormatan  keluarga.  Kompleksitas  itu  memunculkan  hierarki  dalam  ajaran  agama,  budaya,  dan norma-norma  yang  menyebabkan  mereka  sulit  tampil  sebagai gay .  Membaca  penjelasan  tentang dogma Islam dan bagaimana keluarga dimaknai oleh orang Indonesia, terutama oleh para gay Muslim Indonesia,  terlihat  (cukup)  jelas  bahwa  proses  adaptasi  merupakan  proses  yang  sangat  sulit  dilalui oleh gay Muslim.  Adaptasi  (sosial)  merupakan  hal  yang  sangat  vital  bagi gay Muslim.  Bagaimana cara  mereka  masuk  ke  dalam  agama  Islam  dan  keluarga  adalah  suatu  proses  yang  penuh  dengan kebohongan. Para gay Muslim merekayasa kehidupan mereka sehingga mereka dapat masuk ke dalam lingkungan  keagamaan  dan  keluarga.  Mereka  tidak  ingin  dimaknai  sebagai  “orang  sakit”  oleh masyarakat  kebanyakan  sehingga  interaksi  yang  mereka  bangun  juga  sangat  penuh  dengan ketidaksesuaian.  Padahal  menjadi gay bukanlah  sesuatu  yang  salah.  Agama  Islam  yang  sangat dogmatis  juga  merupakan  satu  masalah  tersendiri  bagi gay yang  Muslim.  Larangan-larangan  yang selalu diberikan oleh kelompok gay memberikan suatu proses  adaptasi tersendiri bagi mereka untuk bertahan hidup.
Penerbitan  nomor  khusus Jurnal  Masyarakat  dan  Budaya tentang  “Masyarakat  Pinggiran” yang  berisi  artikel-artikel  yang  semula  merupakan  sebagian  makalah  konferensi  antropologi  ini, merupakan  bagian  dari  rangkaian  diskursus  yang  terus  digulirkan  untuk  mencari  konsep  yang  tepat untuk memahami dinamika proses peminggiran yang terjadi dan bagaimana keadaan terpinggirkan itu disikapi  oleh  masyarakat  pinggiran  itu  sendiri.  Upaya  untuk  mendiskusikan  masyarakat  pinggiran telah  menjadi  upaya  bersama  komunitas  akademik,  seperti  tercermin  dari  cukup  banyaknya  buku- buku  baru  yang  mengupas  isu  yang  menjadi  semakin  mendesak  untuk  diperhatikan  ini.  Sebagai bagian akhir dari nomor khusus ini, Riwanto Tirtosudarmo meresensi tiga buah buku (1) Contentious
Belonging: The Place of Minorities in Indonesia karya Greg Fealy dan Ronit Ricci (Ed.) (2) Gus Dur, Islam  Nusantara,  dan  Kewarganegaraan  Bineka:  Penyelesaian  Konflik  Aceh  dan  Papua  1999-2001 karya  Ahmad  Suaedy (3)  Menemani  Minoritas:  Paradigma  Islam  tentang  Keberpihakan  dan Pembelaan  kepada  yang  Lemah karya Ahmad  Nadjib  Burhani ; meskipun  membahas  topik  yang berbeda,tetapi masih bisa disebut sebagai memiliki  fokus yang  sama, yaitu Masyarakat Pinggiran di Indonesia .

## Daftar Pustaka
Anderson, B. O’G. (1993). Imagining ‘East Timor’. Arena Magazine , 4, 22-27. (<https://search.informit.com.au/documentSummary;dn=027934954331773;res=IELAPA>).
Anderson, B. O’G. (1999). Indonesian Nationalism Today and in the Future. Indonesia, 67 (April), 1- 11.
Barrett,  S.R.  (1979).  Social  anthropologist:  marginal  academic?  Notes  on  the  relationship  between anthropology and sociology. Canadian Review of Sociology 16(4), 367-386.
Cribb,  R.  (2019).  Minorities  in  Indonesian  history:  From  ambiguous  advantage  to  cantonisation. Dalam  G.  Fealy  &  R.  Ricci  (Eds.), Contentious  Belonging:  The  Place  of  Minorities  in Indonesia (hlm. 19-35). Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute.
Davidson  J.S.  &  Henley,  D.  (Eds)  (2003.). The  revival  of  traditions  in  Indonesian  Politics:  The deployment of adat from colonialism to indigenism . London and New York: Routledge.
Davidson,  J.S.  (2018). Indonesia:  Twenty  Years  of  Democracy .  Cambridge:  Cambridge  University Press.
Dibley,  T.  &  Tsaputra,  A.  (2019).  Changing  laws,  changing  attitudes:  The  place  of  people  with disability in Indonesia. Dalam G. Fealy & R. Ricci (Eds.), Contentious Belonging: The Place of Minorities in Indonesia (hlm. 77-94). Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute.
Duncan,  C.R.  (Ed).  (2008). Civilizing  the  Margins:  Southeast  Asian  Government  Policies  for  the Development of Minorities . Singapore: NUS Press.
Fealy, G. & Ricci, R. (Eds). (2019). Diversity and its discontents: An overview of Minority-majority relations in Indonesia. Dalam G. Fealy & R. Ricci (Eds.), Contentious Belonging: The Place of Minorities in Indonesia (hlm. 1-16). Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute.
Geertz, C. (1965). The Social History of an Indonesian Town . Cambridge MA: MIT Press.
Jones,  S.  (2019).  Manipulating  minorities  and  majorities:  Reflections  on  ‘contentious  belonging’. Dalam  G.  Fealy  &  R.  Ricci  (Eds.), Contentious  Belonging:  The  Place  of  Minorities  in Indonesia (hlm. 255-265). Singapore: ISEAS Yusof Ishak Institute.
Tirtosudarmo,  R.  (2017). Masyarakat  Pinggiran  dalam  Dinamika  Kebangsaan  dan  Agenda  Kedepan (Rumusan  Hasil  Konferensi  internasional  Masyarakat  Pinggiran,  Malang  9-10  November 2016). Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Jurnal  Masyarakat dan Budaya Volume 22 No. 1 Tahun 2020
KARAKTER KEBERAGAMAAN DI JAWA PASCA GEERTZ

## Gutomo Bayu Aji
Lembaga Ilmu Perngetahuan Indonesia gutomoba@gmail.com

## Abstrak
Karakterisasi  keagamaan  yang  digambarkan  oleh  Geertz  telah  mengalami  perubahan  drastis  sejak peristiwa  ‘65.  Pengaruh  Barat  dan  penggunaan  Wahabi-salafisme  sebagai  instrumen  politik  agama telah  mengubah  model  kehidupan  keagamaan  yang  terbuka.  Setelah  peristiwa  itu,  model  kehidupan keagamaan berubah menjadi tertutup; dibentuk atas dasar agenda keamanan politik dan terbatas pada enam agama resmi. Artikel ini memandang model ini sebagai dasar pembentukan karakter keagamaan otoriter, antara lain, yang memberi ruang bagi kaum modernis untuk mengontrol infrastruktur politik dan  sumber  daya  keagamaan  formal,  memperkuat  pengaturan  agama  resmi,  memungkinkan  tekanan dan ancaman untuk melakukan konversi agama, purifikasi tradisi,serta tuduhan ketidakbenaran. Selain itu, model ini digunakan untuk memproduksi wacana toleransi yang memiliki kecenderungan sebagai berikut:  wacana  toleransi  yang  berasal  dari  filsafat  politik  Barat  bertentangan  dengan  norma-norma agama  yang  tumbuh  dalam  budaya  masyarakat  Indonesia;  wacana  itu  beroperasi  secara  terbatas  di antara  agama-agama  resmi  sebagai  wacana  dominan  yang  menciptakan  eksklusivisme-formal  yang justru memperkuat karakter keagamaan otoriter.
Kata kunci: agama, keberagaman, otoritarianisme, toleransi, dialog, rekonsiliasi, marjinal.

## DAYAK KAHARINGAN DI TENGAH PERUBAHAN SOSIAL EKOLOGI DAN PRAKTIK PERPINDAHAN AGAMA DI PERDESAAN KALIMANTAN TENGAH

## Nindyo Budi Kumoro
Jurusan Seni dan Antropologi Budaya, Universitas Brawijaya doni.kumoro@ub.ac.id

## Abstrak
Artikel ini berupaya menunjukkan relasi perubahan sosial-ekologi dengan fenomena perpindahan agama pada kelompok minoritas di Indonesia. Studi kasus dalam tulisan ini adalah agama masyarakat Dayak Kalimantan  Tengah,  yakni  Kaharingan,  dengan  agama  ‘dunia’  atau  ‘resmi’  seperti  Kristen,  Katolik, maupun  Islam  di  sana.  Kajian  mengenai  Kaharingan  di  sini  diletakkan  dalam  konteks  Kalimantan sebagai objekdari ekspansi sumber daya dengan intensitas yang masif oleh rantai ekonomi kapitalisme global.  Eksploitasi  kayu  maupun  pertambangan  lokal  dari  pihak  luar  mendorong  orang  Dayak  turut berpartisipasi  dalam  pola  ekonomi  baru  dan  menggeser  perladangan  berpindah  ke  posisi  yang  tidak menguntungkan.  Hal  ini  turut  mendorong  perubahan  orang  Dayak  dalam  memaknai  relasi  mereka dengan  alam  sekitar,  relasi  yang  sebelumnya  menjadi  basis  kepercayaan  dan  praktik  agama Kaharingan.  Dengan  mendasarkan  pada  hasil  riset  etnografi  perdesaan  Dayak  di  hulu  Sungai Katingan,  tulisan  ini  menunjukkan  bahwa  perpindahan  agama  dari  Kaharingan  ke  agama  baru  lebih didorong  oleh  moral  sosial  dan  ekonomi  baru  yang  menekankan  relasi  individu-rumah  tangga  dari pada  komunal-kolektif  seperti  sebelumnya.  Tulisan  ini  juga  ingin  menunjukkan  meskipun kepercayaan lama telah ditinggalkan, namun praktik upacara Kaharingan tetap digelar dengan intensif meskipun untuk tujuan yang berbeda.
Kata kunci: agama minoritas, perubahan material-ekologi, perpindahan agama
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 22 No. 1 Tahun 2020 x i
MARJINALISASI HUKUM ADAT PADA MASYARAKAT ADAT

## Tine Suartina
Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya – LIPI Ph.D Candidate – The University of Western Australia, School of Social Sciences, Dept. Anthropology and Sociology tine.suartina@research.uwa.edu.au

## Abstrak
Tulisan ini berupaya melihat marjinalisasi adat, hukum adat serta implikasinya pada masyarakat adat. Dalam  konteks  Indonesia,  meskipun  Konstitusi  dan  beberapa  aturan  formal  mengakui  masyarakat adat, termasuk pranata adat, namun pada praktiknya telah terjadi upaya peminggiran jangka panjang. Inkonsistensi  kebijakan  negara  terhadap  penerapan  hukum  adat  memberikan  peran  dalam marjinalisasi  komunitas  adat  pada  berbagai  tingkat.  Melalui  penelitian  lapangan  di  tiga  komunitas adat, Kasepuhan Ciptagelar, Kasepuhan Karang dan Kasepuhan Guradog di bagian Barat Jawa serta perspektif  pluralisme  hukum,  tulisan  ini  menjelaskan  kurangnya  pengakuan  pada  hukum  adat memberikan  pengaruh  tertentu  pada  masyarakat  adat,  termasuk  dalam  pengaturan  kemasyarakatan dan  penghidupan.  Studi  ini  pun  membuktikan  bahwa  meskipun  hukum  adat  secara  praktis  tidak diadopsi  oleh  negara,  dalam  beberapa  kasus,  masyarakat  adat  menemukan  strategi  untuk mempertahankan keyakinan dan praktik hukum adat di komunitasnya. Untuk itu, dalam konteks lebih luas, hal yang ingin disampaikan adalah, upaya marjinalisasi tidak mampu menghapuskan praktik adat dan hukum adat secara keseluruhan. Ketiga kasus memperlihatkan hingga saat ini praktik multi sistem hukum  di  masyarakat  plural  seperti  Indonesia  masih  diterapkan,  baik  dalam  situasi  konflik  maupun berdampingan . Selain  itu,  dalam  mendiskusikan  implementasi  hukum  di  Indonesia  dari  perspektif masyarakat,  pembedaan  sistem  formal  dan  informal  di  masyarakat  tetap  diperlukan  dan  unifikasi hukum hanya berfungsi dalam batas tertentu.
Kata kunci: marjinalisasi, hukum adat, masyarakat adat, pluralisme hukum, Jawa Bagian Barat.

## NASIONALISME MASYARAKAT NATUNA

## Budiana Setiawan
Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan budianasetiawan@gmail.com

## Abstrak
Kabupaten  Natuna,  Provinsi  Kepulauan  Riau  merupakan  salah  satu  wilayah  terluar  dari  NKRI, sehingga  dianggap  mempunyai  potensi  disintegrasi.  Terlebih,  Malaysia  pernah  mengklaim  bahwa wilayah Natuna seharusnya masuk ke dalam wilayahnya. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini  antara  lain  sebagai  berikut.Bagaimana  rasa  nasionalisme  masyarakat  Kabupaten  Natuna  yang secara  geografis,  ekonomi,  dan  sosial  budaya  lebih  dekat  dengan  Malaysia?Adakah  potensi disintegrasi masyarakat Kabupaten Natuna, untuk memilih menjadi bagian dari Malaysia? Bagaimana upaya  pemerintah  untuk  menjaga  Kabupaten  Natuna  agar  tidak  terlepas  dari  wilayah  kedaulatan NKRI?  Tujuan  artikel  ini  adalah  mengetahui  faktor-faktor  yang  menentukan  rasa  nasionalisme masyarakat  Natuna;  memperoleh  gambaran  akan  potensi  disintegrasi  masyarakat  Natuna;  serta mengetahui  upaya  pemerintah  untuk  menjaga  Kabupaten  Natuna  sebagai  wilayah  kedaulatan NKRI.Tulisan  ini  berdasarkan  penelitian  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedekatan geografis,  ekonomi,  dan  sosial  budaya  dengan  Malaysia  tidak  menyebabkan  rasa  nasionalisme masyarakat  Natuna  rendah  dan  berkeinginan  untuk  disintegrasi.  Hal  ini  disebabkan  masyarakat Natuna  memandang  Indonesia  sebagai  negara  besar  yang  wilayahnya  lebih  luas  dan  penduduknya lebih banyak daripada Malaysia, serta merupakan negara yang disegani di kawasan Asia.
Kata kunci: integrasi, disintegrasi, nasionalisme, Malaysia, NKRI, wilayah terluar.
x ii Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 22 No. 1 Tahun 2020
FRONTIERISATION DAN DEFRONTIERISATION SEBAGAI KERANGKA UNTUK STUDI MARJINALITAS: KASUS DATARAN LINDU DI SULAWESI TENGAH
Greg Acciaioli
School of Social Sciences M257, The University of Western Australia gregory.acciaioli@uwa.edu.au
Muhammad Nasrum Program Studi Antropologi Sosial, Universitas Tadulako muhammadnasrum@gmail.com

## Abstrak
Bersandar  kepada  naskah  lama  dan  mutakhir  yang  menggunakan  konsep frontier ,  tulisan  ini menyajikan  studi  kasus  proses frontierisation dan defrontierisation di  Dataran  Lindu,  Sulawesi Tengah. Sesudah penjelasan difokuskan pada proses, tulisan ini menggambarkan pula sejarah Dataran Lindu melalui empat dimensi frontierisation – yaitu kendali, ekstraksi, pemukiman, dan konservasi – dari zaman prakolonial sampai era pascareformasi. Studi kasus tersebut digunakan untuk memikirkan kembali  gagasan  seperti  pembalikan  status frontier dengan  mengurangi  perhatian  pada  indikator demografis  dan  ekonomis  dan    lebih  memfokuskan  pada  faktor  lain,  seperti  agensi  dari  masyakarat lokal  yang  didominasi/dipinggirkan  dalam  usaha  membalikkan  relasi  kuasa.  Hal  itu  kemudian menjadi  kriteria  utama  dalam  pembalikan  status frontier ( defrontierisation ).  Pembalikan  status frontier ini  seperti  terlihat  pada  perubahan  posisi To  Lindu sebagai  orang  asli  di  wilayah  Sulawesi Tengah. Mereka telah mengalami banyak peristiwa; mulai dari keadaan dipinggirkan di masa kolonial, lalu didominasi oleh migran Bugis yang memperkuat usaha kewiraswastaannya dengan menggunakan alasan  pembangunan  dan  aliansi  dengan  instansi  pemerintah  pada  era  pascakolonial,  sampai  pada peristiwa  penarikan  kembali  penguasaan  atas  wilayahnya  oleh  masyarakat To  Lindu melalui  aliansi dengan gerakan masyarakat adat dan organisasi konservasi di era reformasi dan pascareformasi.
Kata  kunci: frontier , frontierisation , defrontierisation ,  marjinalitas,  masyarakat  pinggiran,  Lindu Bugis, Sulawesi Tengah.

## MARJINALISASI PEREMPUAN KULI PANGGUL DI PASAR PABEAN SURABAYA

## Miranti Dwi Yuniarti
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga miranti.dwis4@gmail.com.

## Abstrak
Marjinalisasi  sering terjadi di Indonesia dan hal ini membuat masyarakat secara tidak sadar menganggap marjinalisasi  merupakan  hal  yang  biasa,  meskipun  itu  merupakan  hal  yang  salah.  Perempuan  kuli panggul  merupakan  salah  satu  kelompok  yang  termarjinalkan  di  Indonesia.  Mereka  dimarjinalisasi oleh  masyarakat,  namun  mereka  sendiri  tidak  menyadarinya.  Tulisan  ini  dibuat  untuk  menganalisis dan  menjelaskan  dilema-dilema  dan  bentuk  marjinalisasi  yang  dialami  perempuan  kuli  panggul  di pasar  Pabean  Surabaya.  Metode  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif  yang  terdiri  dari observasi langsung dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan kuli panggul  mengalami  marjinalisasi  dengan  cara  diperlakukan  berbeda  oleh  masyarakat.  Mereka  tidak dapat  menawar upah, sehingga upah  yang didapatkan  tidak sesuai dengan  kerja  keras mereka. Upah mereka  pun  juga  memiliki  jumlah  yang  lebih  sedikit  daripada  kuli  panggul  laki-laki.  Dilema  yang mereka  hadapi  sebagai  kuli  panggul  adalah:  (1)adanya  beban  ganda  sebagai  kuli  panggul  dan  juga sebagai  ibu  rumah  tangga,  (2)kemampuan  yang  terbatas  sehingga  mereka  tidak  dapat  memilih pekerjaan yang lebih baik, (3)pendapatan yang seringkali tidak dapat menutupi kebutuhan sehari-hari, (4)serta tekanan sosial dari sesama kuli panggul.
Kata kunci: dilema, marjinalisasi, perempuan kuli panggul, Surabaya.
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 22 No. 1 Tahun 2020 x ii i

## MENCIPTA RUANG, MENGGAPAI LANGIT: PENDIDIKAN PUBLIK KRITIS DAN RUANG ALTERNATIF MINORITAS DI YOGYAKARTA DAN BANDUNG

## Meike Lusye Karolus
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta meike.karolus@upnyk.ac.id
Firdhan Aria Wijaya Panggung Minoritas firdhanariawijaya@gmail.com

## Abstrak
Sejak  tahun  2016,  intoleransi  terhadap  kelompok  minoritas  marak  muncul  di  Yogyakarta  dan Bandung.  Tindakan-tindakan  itu  dipicu  oleh  sederet  kelompok  agama  tertentu  yang  konservatif  nan ekstremis.  Kelompok-kelompok  tersebut  berpotensi  menjadi  sumber  kuat  untuk  disintegrasi  bangsa dan ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan keberagaman. Dengan kurangnya perlindungan dari aparat  pemerintah  daerah,  inisiatif  gerakan  akar  rumput  cenderung  menempuh  cara-cara  alternatif untuk menciptakan ruang bagi kelompok-kelompok minoritas. Di Yogyakarta, terdapat Pemetik Buah Khuldi,  sebuah  komunitas  yang  menyediakan  alternatif  pendidikan  publik  kritis  terkait  dengan  isu keberagaman  dan  demokrasi.  Sementara  itu,  di  Bandung,  terdapat  Panggung  Minoritas,  sebuah komunitas  yang  berinisiatif  menciptakan  ruang  yang  aman  bagi  minoritas  gender  dan  seksual  untuk bertemu, berbagi, belajar, dan mendiskusikan topik gender dan seksualitas. Kedua kelompok tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menumbuhkan kesadaran dan mendukung minoritas melalui dialog, kepedulian  kolektif,  dan  kegiatan  kreatif.  Dengan  menelusuri  aktivitas  kedua  komunitas  tersebut melalui pendekatan etnografi, kami menganalisis bagaimana keduanya hadir di tengah meningkatnya jumlah intoleransi di pulau Jawa dan motivasi di balik mengapa mereka lebih memilih gerakan akar rumput daripada kelompok yang ditunjuk secara resmi untuk membantu minoritas. Selain itu, artikel ini  berupaya  memberikan  kontribusi untuk  mengisi  perspektif  yang  relevan  mengenai  situasi  terkini kelompok  marginal  dan  bagian  dari  refleksi  kritis  dalam  merespons  kegagalan  mengenali keberagaman.
Kata kunci: akar rumput, kelompok minoritas, disintegrasi, intoleransi

## ADAPTASI SOSIAL GAY MUSLIM INDONESIA TERHADAP AGAMA DAN KELUARGA
Wisnu Adihartono Sosiolog dan Peneliti Independen Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Perancis wisnuadi.reksodirdjo@gmail.com

## Abstrak
Kelompok  Lesbian,  Gay,  Biseksual,  dan  Transjender  (LGBT)  di  Indonesia  memiliki  akses  yang sangat  terbatas  untuk  memperjuangkan  hak-hak  mereka.  Tumbuh  dalam  sistem  di  mana  seseorang tidak dapat mengatakan siapa mereka sebenarnya, menempatkan mereka dalam posisi di mana mereka berada  dalam  keadaan  konstan.  Mereka  harus  melakukan  adaptasi  dalam  lingkungan  yang bermusuhan. Makalah ini akan melihat adaptasi (sosial) mereka di antara agama (Islam) dan keluarga. Mereka harus mematuhi agama mereka dan juga harus menghormati keluarga mereka untuk menjaga kehormatan  keluarga.  Kompleksitas  itu  memunculkan  hierarki  dalam  ajaran  agama,  budaya,  dan norma-norma  yang  menyebabkan  mereka  sulit  tampil  sebagai  gay.  Untuk  makalah  ini,  saya mengambil  data  dari  penelitian  doktoral  saya  di Ecole  des  Hautes  Etudes  en  Sciences  Sociales (EHESS), Perancis yang saya selesaikan pada tahun 2015. Untuk keperluan makalah ini, saya hanya menggunakan sepuluh pertanyaan yang sangat erat kaitannya dengan agama dan masalah keluarga.
Kata kunci:  LGBT, adaptasi sosial, gay muslim, agama, keluarga.
x iv
Jurnal Masyarakat & Budaya , Volume 22 No. 1 Tahun 2020