Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan Di Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Perbatasan Indonesia

## (The Role Of The National  Border Management Authority Republic Of Indonesia
In Supervising Indonesia's Borders)

## Dwinta Nurul Puteri
Magister Hukum Universitas Indonesia J l. Salemba Raya No.4, RW.5, Kenari, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota

## Jakarta 10430
Abstract.  Pengelolaan  batas  wilayah  negara  pada  dasarnya  dilakukan  untuk  mencapai keberadaan  arah  strategis  mewujudkan  kawasan  perbatasan  sebagai  wilayah  yang  aman,  baik secara  kedaulatan  negara,  ketertiban,  serta  keamanan  kawasan.  Konstitusi  Indonesia,  khususnya pada  Pasal  25A  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  (UUD  1945)  menyatakan  bahwa  “Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  sebuah  negara  kepulauan  yang  berciri  Nusantara  dengan wilayah  yang  batas-batas  dan  hak-haknya  ditetapkan  dengan  undang-undang”.  Melihat  Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola  Perbatasan  yang  mengamanatkan  tugas  BNPP  yaitu  menetapkan  kebijakan  program pembangunan  perbatasan,  menetapkan  rencana  kebutuhan  anggaran,  mengkoordinasikan pelaksanaan;  dan  melaksanakan  evaluasi  dan  pengawasan.  Sedangkan  pelaksana  teknis pembangunan dilakukan oleh instansi teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Keywords: Border, National  Border Management Authority Republic Of Indonesia , Indonesia.
Abstrak. Pengelolaan  batas  wilayah  negara  pada  dasarnya  dilakukan  untuk  mencapai keberadaan arah strategis mewujudkan kawasan perbatasan sebagai wilayah yang aman, baik secara kedaulatan negara, ketertiban, serta keamanan kawasan. Konstitusi Indonesia, khususnya pada Pasal 25A  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  (UUD  1945)  menyatakan  bahwa  “Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  adalah  sebuah  negara  kepulauan  yang  berciri  Nusantara  dengan  wilayah  yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Melihat Undang-Undang Nomor 43 Tahun  2008  Tentang  Wilayah  Negara  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  44  Tahun  2017  Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2010  Tentang  Badan  Nasional  Pengelola Perbatasan yang mengamanatkan tugas BNPP  yaitu menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan,  menetapkan  rencana  kebutuhan  anggaran,  mengkoordinasikan  pelaksanaan;  dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan. Sedangkan pelaksana teknis pembangunan dilakukan oleh instansi teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya.
Kata Kunci: Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Indonesia.

## PENDAHULUAN
Perbatasan  negara  dapat  diartikan sebagai batas-batas territorial yang memisahkan wilayah negara yang satu dengan yang  lainnya  sekaligus  menunjukkan  batas- batas  kedaulatan  sebuah  negara.  Wilayah perbatasan memiliki peran yang sangat penting bagi  keamanan  negara.  Perbatasan  menjadi sebuah  area  yang  vital  bagi  negara  karena
kestabilan  keamanan  negara  akan  berdampak sangat  serius  terhadap  pembangunan  negara dalam berbagai bidang.
Wilayah perbatasan merupakan wilayah  yang  secara  geografis  berbatasan langsung  dengan  negara  berdasarkan  Undang – Undang No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Rencana Tata
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Ruang  Nasional  (RTRWN)  maka  wilayah perbatasan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis  Nasional  dari  sudut  pandang pertahanan dan keamanan.
Perbatasan memiliki 2 (dua) pengertian,  yaitu boundaries dan frontiers . Dalam konteks boundaries , perbatasan merupakan garis pemisah wilayah antarnegara. Adapun  dalam  konteks frontier ,  perbatasan lebih  merujuk  pada  jalur  (zona)  yang membentang dan memisahkan 2 (dua) wilayah negara.
Konstitusi  Indonesia,  khususnya  pada Pasal 25A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD  1945)  menyatakan  bahwa  “Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  adalah  sebuah negara  kepulauan  yang  berciri  Nusantara dengan  wilayah  yang  batas-batas  dan  hak- haknya  ditetapkan  dengan  undang-undang”. Lebih  lanjut  dalam  UU  No.43  Tahun  2008 tentang  Wilayah  Negara  dinyatakan  bahwa Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah  salah  satu  unsur  negara  yang merupakan  satu  kesatuan  wilayah  daratan, perairan  pedalaman,  perairan  kepulauan  dan laut  teritorial  beserta  dasar  laut  dan  tanah  di bawahnya,  serta  ruang  udara  di  atasnya, termasuk  seluruh  sumber  kekayaan  yang terkandung di dalamnya.
Kedua  ketentuan  di  atas  menekankan pentingnya  pengelolaan  atas  wilayah  negara dan wilayah yurisdiksi negara untuk merealisasikan  cita-cita  bangsa  terwujudnya “kesejahteraan  dan  kemakmuran  rakyat Indonesia”
dengan memperhatikan kekhususan  pada  karakter  negara  kepulauan. Sebagai konsekuensinya maka karakter Negara  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan yang  berciri  nusantara  harus  senantiasa tercermin dalam setiap regulasi dan kebijakan dalam  pengelolaan  wilayah  negara  termasuk pengelolaan perbatasan negara, dimana perbatasan  negara  meliputi  2  (dua)  dimensi, yaitu  dimensi  “Batas  Wilayah  Negara”,  dan “Kawasan Perbatasan”. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 43 tahun 2008, yang dimaksud dengan: ”Batas Wilayah Negara” adalah garis batas  yang  merupakan  pemisah  kedaulatan suatu  negara  yang  didasarkan  atas  hukum internasional, sedangkan “Kawasan
Perbatasan”  adalah  bagian  dari  Wilayah Negara  yang  terletak  pada  sisi  dalam sepanjang  batas  wilayah  Indonesia  dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah  Negara di  darat,  Kawasan  Perbatasan  berada  di Kecamatan. Dalam hal batas wilayah negara di laut, berdasarkan penjelasan Pasal 13 Ayat (1) PP  No.26/2008  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang dimaksud dengan “Kawasan Perbatasan Negara” adalah wilayah Kabupaten/Kota yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan  negara  tetangga  dan/atau  laut  lepas. Kawasan perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut, termasuk pulau-pulau kecil terluar.
Kewenangan  Pemerintah  Pusat  dalam pengelolaan  wilayah  negara  dan  kawasan perbatasan menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 adalah sebagai berikut: (1)menetapkan  kebijakan  pengelolaan  dan pemanfaatan  wilayah  negara  dan  kawasan perbatasan; (2)mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan batas wilayah  negara  sesuai  dengan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  dan  hukum internasional;  (3)  membangun  atau  membuat tanda  batas  wilayahnegara;  (4)melakukan pendataan  dan  pemberian  nama  pulau  atau kepulauan  serta  unsur  geografis  lainnya; (5)memberikan  izin  kepada  penerbangan internasional  untuk  melintasi  wilayah  udara teritorial  pada  jalur  yang  telah  ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; (6)memberikan izin lintas damai kepada kapal- kapal asing untuk melintasi laut teritorial dan perairan  kepulauan  pada  jalur  yang  telah ditentukan dalam peraturan perundang- undangan;  (7)melaksanakan  pengawasan  di zona  tambahan  yang  diperlukan  untuk mencegah  pelanggaran  dan  menghukum pelanggar  peraturan  perundang-undangan  di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di  dalam  wilayah  negara  atau  laut  teritorial; (8)menetapkan  wilayah  udara  yang  dilarang dilintasi oleh penerbangan internasional untuk pertahanan  dan  keamanan;  (9)membuat  dan memperbarui  peta  wilayah  negara  dan menyampaikan  kepada  Dewan  Perwakilan Rakyat  (DPR)  sekurang-kurangnya  setiap  5
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
(lima) tahun sekali; dan (10)menjaga keutuhan,  kedaulatan  dan  keamanan  wilayah negara serta kawasan perbatasan.
Kemudian  di  dalam  Pasal  12  Dalam Pasal dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota  dalam  pengelolaan  wilayah negara  dan  kawasan  perbatasan  berwenang (Pasal  12  Undang-Undang  Nomor  43  Tahun 2008  )  :  melaksanakan  kebijakan  pemerintah dan  menetapkan  kebijakan  lainnya  dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan; menjaga  dan  memelihara  tanda  batas; melakukan koordinasi dalam rangka pelaksanaan  tugas  pembangunan  di  kawasan perbatasan  di  wilayahnya;  dan  melakukan pembangunan  kawasan  perbatasan  antar- pemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga. Untuk mengelola batas wilayah negara dan mengelola kawasan perbatasan  pada  tingkat  pusat  dan  daerah, pemerintah dan pemerintah daerah membentuk badan  pengelolaan  nasional  dan  badan pengelolaan  daerah.  Badan  pengelolaan tersebut  dipimpin  oleh  seorang  kepala  badan yang bertanggung jawab kepada Presiden atau kepala daerah sesuai dengan kewenanganya.
Dilansir  dari  halaman  website  resmi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dijabarkan  visi  dan  misi  Badan  Nasional Pengelola  Perbatasan  yaitu,  BNPP  memiliki Visi terwujudnya tata kelola perbatasan negara yang  efektif  dalam  rangka  perwujudan kawasan  perbatasan  negara  sebagai  halaman depan negara yang berdaya saing. Dan misi (1) Meningkatkan  efektifitas  dalam  penetapan kebijakan dan program pembangunan perbatasan;  (2)  Meningkatkan  efektifitas dalam penetapan rencana kebutuhan anggaran pengelolaan perbatasan
negara;
(3)
Meningkatkan  efektifitas  dalam  fasilitasi  dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan perbatasan negara;
(4) Meningkatkan efektifitas  dalam  pelaksanaan  evaluasi  dan pengawasan pengelolaan perbatasan negara.
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan masalahnya yaitu,  bagaimana  peran  Badan  Nasional Pengelola  Perbatasan  di  dalam  melakukan pengawasan terhadap perbatasan nasional?

## METODE PENELITIAN
Metode  pendekatan  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif. Metode  penelitian  ini  merupakan  metode penelitian hukum kepustakaan dimana metode atau  cara  yang  dipergunakan  di  dalam penelitian  hukum  dilakukan  dengan  cara meneliti  bahan  pustaka  yang  ada.    Tahapan pertama  penelitian  hukum  normatif  adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan  penelitian  terhadap  masalah hukum.  Tahapan  kedua  penelitian  hukum normatif  adalah  penelitian  yang  ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).    Relevansi  pendekatan  penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memperoleh pengetahuan mengenai  peran Badan Nasional Pengelola  Perbatasan  di  dalam  melakukan pengawasan terhadap perbatasan nasional.

## PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Pengelolaan keamanan negara terutama  di  wilayah  perbatasan  saat  ini setidaknya didasarkan pada 2 (dua) paradigma besar  yakni  pendekatan state  security dan human  security. State  security berorientasi pada  keamanan territorial  negara  yakni  untuk menjaga  kedaulatan  dan  keutuhan  negara dengan  pengerahan  kekuatan  militer. state security ,  hanya  mencakup  area  politik  dan militer, diamana keamanan negara hanya dapat terwujud bila dikawal secara ketat oleh militer. Konsep  keamanan  kemudian  mengalami perluasan  makna,  dari  keamanan  negara menjadi keamanan individu atau yang disebut dengan human security .
Human security mulai menjadi prioritas  ketika  isu-isu  kesejahteraan,  sosial, dan lingkungan hidup mengemuka. Kebutuhan akan  keamanan  manusia  yang  terpenuhi merupakan  modal  utama  bagi  upaya  menjaga keamanan negara. Pendekatan tersebut menekankan  pada  aspek  kemanan  manusia dalam  pengertian  luas  yakni  keamanan  akan faktor ekonomi, kesehatan, dan lainnya.
Terdapat  3  (tiga)  pendekatan  aliran pemikiran human security yakni:
(1) pendekatan  yang  memusatkan  perhatian pada hak asasi manusia
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
(2) pendekatan  yang  menekankan  pada keselamatan manusia
(3) pendekatan yang menekankan pada usaha- usaha pembangunan secara berkelanjutan.
Kemudian  setidaknya  terdapat  7 (tujuh)  elemen  spesifik  yang  terkandung  di dalamnya yakni:
(1) keamanan ekonomi
(2) keamanan pangan
(3) keamanan kesehatan
(4) keamanan lingkungan hidup
(5) keamanan personal (dapat berupa keamanan fisik seperti kekerasan,
kecelakaan dan lain-lain)
(6) keamanan sosial budaya, dan
(7) keamanan politik.
Berdasarkan  hal  tersebut  diatas,  maka dapat  dilihat  bahwa  permasalahan  di  wilayah perbatasan  tidak  hanya  sebatas  keamanan negara  saja,  namun  sudah  sangat  luas  hingga hampir  mengenai  beberapa  aspek  pada kehidupan masyarakat.
Isu  strategis  aktivitas  lintas  batas  di kawasan  perbatasan  berupa  fenomena  yang terjadi dengan dua makna yakni isu berdampak negatif dan positif. Sebagian besar isu strategis aktivitas lintas batas berupa isu (permasalahan)  yang  merupakan  akibat  dari kondisi  aktivitas  lintas  batas  yang  ada  di kawasan  perbatasan.  Kawasan  perbatasan yang  belum  dianggap  sebagai  pintu  gerbang negara,  masih  terkondisi  dengan  kurangnya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, belum optimalnya pengelolaan SDA lokal,  belum  adanya  peningkatan  kualitas SDM  perbatasan,  masih  minimnya  sarana pertahanan  dan  keamanan,  dsb.  Dengan kondisi tersebut mengakibatkan munculnya isu strategis  aktivitas  lintas  batas  di  kawasan perbatasan  darat,  laut,  dan  udara.  Terkait dengan  gambaran  mengenai  isu  strategis aktivitas  lintas  batas,  maka  berikut  ini  akan dijelaskan  secara  lebih  rinci  mengenai  isu strategis  aktivitas  lintas  batas  dari  sudut pandang  manajemen  atau  pengelolaan  isu-isu sentral  dalam  aktifitas  lintas  batas,  yaitu  isu Manajemen Pintu Gerbang, Manajemen SDA dan Lingkungan Lintas Batas, dan Manajemen Kerjasama Sosial-Ekonomi Lintas Batas.
Pengelolaan batas wilayah negara pada dasarnya dilakukan untuk mencapai keberadaan arah strategis mewujudkan kawasan  perbatasan  sebagai  wilayah  yang aman, baik secara kedaulatan negara, ketertiban, serta keamanan kawasan.
Pembangunan  dan  pelayanan  pintu gerbang  di  perbatasan  harus  dilakukan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis, yaitu optimalnya  pembangunan  dan  pelayanan aktivitas  lintas  batas  Negara  Indonesia.  Oleh sebab  itu  beberapa  strategi  yang  dapat ditetapkan dalam pembangunan dan pelayanan pintu gerbang adalah sebagai berikut:
a. Membangun  fasilitas  PLBN  berteknologi tinggi menuju Smart Border Gate. Fasilitas PLBN  yang  direncanakan  akan  dibangun pada  tahun  2020  berdasarkan  Inpres  No. 1/2019  tentang  Percepatan  Pembangunan Pos  Lintas  Batas  Negara  Terpadu  dan Sarana  Prasarana  Penunjang  di  kawasan perbatasan, sebagai berikut:
1) Serasan,  di  Kecamatan  Serasan,  Kab. Natuna, Prov. Kep. Riau.
2) Jagoi Babang, Kecamatan Jagoi Babang,  Kab.  Bengkayang,  Prov. Kalbar.
3) Sei  Kelik/Jasa,  Kecamatan  Ketungau Hulu, Kab. Sintang, Prov. Kalbar.
4) Sei  Nyamuk,  Kecamatan  Sebatik Utara, Kab.Nunukan, Prov. Kaltara.
5) Labang,  Kecamatan  Lumbis  Ogong, Kab. Nunukan, Prov.Kaltara.
6) Long  Midang,  Kecamatan  Krayan, Kab.Nunukan, Prov.Kaltara.
7) Long  Nawang,  Kecamatan  Kayan Hulu, Kab. Malinau, Prov.Kaltara.
8) Oepoli,  Kecamatan  Amfoang  Timur, Kab.Kupang, Prov.NTT.
9) Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kab. TTU, Prov. NTT.
10) Yetetkun,  Distrik  Ninati,  Kab.  Boven Digoel, Prov. Papua.
b. Membangun Area disekitar PLBN sebagai fasilitas  sosial-ekonomi  untuk  pemantik dalam membangkitkan perekonomian masyarakat.  Membangun  fasilitas  sosial- ekonomi  berupa  pusat  perbelanjaan  atau pasar  yang  digunakan  untuk  memantik
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
aktivitas ekonomi masyarakat di
perbatasan.
c. Menyusun  kebijakan  pengelolaan  dan pelayanan  pintu  gerbang  non-PLBN. Pelayanan  pintu  gerbang  di  perbatasan antara  Indonesia  dengan  negara  tetangga tidak harus dalam bentuk PLBN, sehingga diperlukan penyusunan kebijakan pengelolaan  dan  pelayanan  pintu  gerbang non-PLBN  yang  mempunyai  hirarki dibawah PLBN.
Selain  beberapa  hal  yang  sudah disebutkan  di  atas,  BNPP  menjelaskan  di dalam  Rencana  Induk  Tahun  2020  tentang Penanganan  dan  Penegakan  Hukum  Lintas Batas Negara yaitu akan dibangun Sarana dan Prasarana Pengamanan dan Penegakan Hukum Lintas Batas Negara, berupa pembangunan Pos Pengamanan  Terpadu  di  setiap  PLBN  yang didalamnya  terdapat  petugas  keamanan  dari TNI,  Polri  dan  Satuan  Pengamanan  PLBN. Peraturan  Kepala  BNPP  Nomor  7  (tujuh) Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pos Lintas  Batas  Negara,  mengatur  peran  POLRI dan  TNI  sebagai  kekuatan  pendukung penyelenggaraan pelayanan lintas batas negara.  Dalam  konteks  pengelolaan  PLBN, POLRI  dan  TNI  memiliki  peran  masing- masing.
Dalam  konteks  pengelolaan  PLBN, termasuk  dalam  penyelenggaraan  pelayanan lintas  batas  negara,  khususnya  pada  aktivitas yang  berlangsung  di  dalam  gedung  PLBN, POLRI  sebagai  unsur  penegak  hukum  tidak terlibat  secara  langsung  namun  keterlibatan POLRI  dalam  penyelenggaraan  pelayanan lintas  batas  negara  bersifat  sebagai  kekuatan pendukung.  Oleh  karenanya,  POLRI  lebih banyak berperan dalam memberikan perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada  masyarakat  di  luar  kawasan  PLBN. Dalam  hal  dibutuhkan,  Kepala  Bidang Pengelolaan PLBN/Administrator PLBN dapat  meminta  bantuan  POLRI  untuk penanganan  masalah-masalah  pelanggaran hukum  yang  terjadi  di  PLBN  dan  kawasan PLBN.
Sebagai  kekuatan  pertahanan  negara,  TNI tetap dibutuhkan dalam melindungi kepentingan  nasional  dari  ancaman  dan
gangguan  terhadap  keutuhan  bangsa  dan negara yang mungkin terjadi di PLBN dan/atau kawasan  PLBN.  Pelaksanaan  peran  TNI dilakukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan
PLBN/Administrator  PLBN  terkait  dengan dinamika situasi dan kondisi di PLBN dan/atau kawasan  PLBN.  Operasionalisasi  tata  kelola pengamanan  PLBN  dan  aktualisasi  peran POLRI  dan  TNI,  Unit  Pengelola  PLBN menyediakan  tempat  atau  ruang  kerja  bagi personil POLRI dan personil TNI yang diberi tugas oleh kepala satuan atau komandan satuan masing-masing  sebagai  pejabat  penghubung antara  POLRI  dan  TNI  dan  Unit  Pengelola PLBN.
Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kawasan Perbatasan,  khususnya  di  PLBN  upaya  yang dilakukan oleh BNPP bersama dengan Badan Narkotika  Nasional  (BNN),  secara  khusus  di PLBN  Entikong  telah  disediakan  posko bersama  yang  dapat  dimanfaatkan  BNN  dan instansi  terkait  (Tim  Interdiksi)  untuk pengendalian  dan  pengawasan  kejahatan penyelundupan narkoba yang melalui perbatasan. Peran Serta Masyarakat dalam Pengamanan dilintas Batas Negara Telah  diterbitkan  Peraturan  Kepala  BNPP Nomor  12  Tahun  2015  tentang  Pedoman Pembinaan  Garda  Batas  Republik  Indonesia, merupakan  upaya  untuk  meningkatan  peran serta  masyarakat  berperan  aktif  dalam membantu  petugas  dalam  menjaga  dan memelihara keamanan di kawasan perbatasan negara.
Indonesia memiliki beberapa hubungan kerjasama regional kawasan dengan negara tetangga. Salah satu bentuk kerjasama adalah  kerjasama  lintas  batas  antarnegara. Kerjasama  ini  dalam  bentuk  perjanjian  dasar antarnegara  ataupun  implementasi  bersama terkait pelintas batas. Perjanjian ini menyepakati beberapa substansi antara lain:
1) The border area;
2) Joint border committee and consultation;
3) Liaison arrangements;
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
4) Border  crossings  for  traditional  and customary purpose;
5) Excersie  of  tradisional  rights  to  land  and waters in the border area;
6) Border crossing by nontraditional inhabitants;
7) Disaster and accidents;
8) Customary border trade .
Kerjasama  strategis  Indonesia  dengan negara  tetangga  juga  dilakukan  pada  sektor ekonomi.  Kerjasama  ekonomi  dengan  negara tetangga  antara  lain Indonesia  Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT), BIMP -  EAGA  ( Brunei,  Indonesia,  Malaysia  and Philippines  -  East  ASEAN  Growth  Area ),
Indonesia Malaysia Thailand- Growth
Triangle (IMT-GT)  dan Austraian-Indonesia Development  Area (AIDA).  Berikut  ini  akan diuraikan mengenai bentuk kerjasama ekonomi  kawasan  Indonesia  dengan  negara tetangga.  Salah  satu  kerjasama  internasional yang  dilaksanakan  adalah  perdagangan  bebas kawasan  berupa  ASEAN Free  Trade  Area (AFTA)  yang  sudah  dimulai  tahun  2015, merupakan  bentuk  kerjasama  negara-negara ASEAN  di  bidang  ekonomi  yang  merupakan suatu  persetujuan  dalam  pengelolaan  sektor produksi  produksi  lokal  yang  ada  di  seluruh negara-negara  ASEAN  tanpa  kecuali.  Selain itu sedang dipersiapkan rencana terbentuknya blok  perdagangan  yang  dikenal  sebagai Kemitraan  Ekonomi  Komprehensif  Regional ( Regional Comprehensive
Economic
Partnership -RECP)  melibatkan  10  negara ASEAN,  plus  Cina,  Selandia  Baru,  India, Jepang,  dan  Korea  Selatan.  Oleh  karena  itu Indonesia dituntut untuk mempersiapkan diri.
Kembali melihat Undang-Undang
Nomor  43  Tahun  2008  Tentang  Wilayah
Negara  dan  Peraturan  Presiden  Nomor  44 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas
Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun  2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang  mengamanatkan  tugas  BNPP  yaitu menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan;  menetapkan  rencana  kebutuhan anggaran;  mengkoordinasikan  pelaksanaan; dan  melaksanakan  evaluasi  dan  pengawasan. Sedangkan  pelaksana  teknis  pembangunan
dilakukan  oleh  instansi  teknis  sesuai  tugas pokok dan fungsinya.
Evaluasi dan Pengawasan dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan  Pemerintah  No.  39  Tahun  2006 tentang  Tata  Cara  Pengendalian  dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Evaluasi ini  merupakan  bagian  yang  penting  sebagai hilir dari semua rangkaian proses perencanaan dan  pelaksanaan  suatu  progam  atau  kegiatan. Evaluasi dimaksudkan untuk menilai pencapaian  hasil  dan  pengetahuan  kemajuan maupun  kendala  yang  dijumpai  dalam pelaksanaan  sehingga  dapat  dinilai  untuk perbaikan  pelaksanaan  rencana  pembangunan di  masa  yang  akan  datang,  karena  evaluasi menjadi  titik  awal  perbaikan  perencanaan program  pembangunan  batas  wilayah  negara dan kawasan perbatasan berikutnya.

## KESIMPULAN
Pengelolaan batas wilayah negara pada dasarnya dilakukan untuk mencapai keberadaan arah strategis mewujudkan kawasan  perbatasan  sebagai  wilayah  yang aman, baik secara kedaulatan negara, ketertiban, serta keamanan kawasan.
visi dan misi Badan Nasional Pengelola  Perbatasan  yaitu,  BNPP  memiliki Visi terwujudnya tata kelola perbatasan negara yang  efektif  dalam  rangka  perwujudan kawasan  perbatasan  negara  sebagai  halaman depan negara yang berdaya saing. Dan misi (1) Meningkatkan  efektifitas  dalam  penetapan kebijakan dan program pembangunan perbatasan;  (2)  Meningkatkan  efektifitas dalam penetapan rencana kebutuhan anggaran pengelolaan perbatasan
negara; (3) Meningkatkan  efektifitas  dalam  fasilitasi  dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan perbatasan negara; (4)
Meningkatkan efektifitas  dalam  pelaksanaan  evaluasi  dan pengawasan pengelolaan perbatasan negara.
BNPP  menjelaskan  di  dalam  Rencana Induk  Tahun  2020  tentang  Penanganan  dan Penegakan Hukum  Lintas Batas Negara  yaitu akan dibangun Sarana dan Prasarana Pengamanan  dan  Penegakan  Hukum  Lintas Batas  Negara,  berupa  pembangunan  Pos Pengamanan  Terpadu  di  setiap  PLBN  yang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
didalamnya  terdapat  petugas  keamanan  dari TNI,  Polri  dan  Satuan  Pengamanan  PLBN. Peraturan  Kepala  BNPP  Nomor  7  (tujuh) Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pos Lintas  Batas  Negara,  mengatur  peran  POLRI dan  TNI  sebagai  kekuatan  pendukung penyelenggaraan pelayanan lintas batas negara.  Dalam  konteks  pengelolaan  PLBN, POLRI  dan  TNI  memiliki  peran  masing- masing.
Kerjasama  strategis  Indonesia  dengan negara  tetangga  juga  dilakukan  pada  sektor ekonomi.  Kerjasama  ekonomi  dengan  negara tetangga  antara  lain  Indonesia  Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS-GT), BIMP -  EAGA  (Brunei,  Indonesia,  Malaysia  and Philippines  -  East  ASEAN  Growth  Area), Indonesia Malaysia Thailand- Growth Triangle  (IMT-GT)  dan  Austraian-Indonesia
Development  Area  (AIDA).  Berikut  ini  akan diuraikan mengenai bentuk kerjasama ekonomi  kawasan  Indonesia  dengan  negara tetangga.  Salah  satu  kerjasama  internasional yang  dilaksanakan  adalah  perdagangan  bebas kawasan  berupa  ASEAN  Free  Trade  Area (AFTA)  yang  sudah  dimulai  tahun  2015, merupakan  bentuk  kerjasama  negara-negara ASEAN  di  bidang  ekonomi  yang  merupakan suatu  persetujuan  dalam  pengelolaan  sektor produksi  produksi  lokal  yang  ada  di  seluruh negara-negara ASEAN tanpa kecuali.

## SARAN
Di  dalam  melaksanakan  tugas  dan fungsi nya, BNPP harus lebih mengoptimalkan kinerja  nya  di  dalam  melakukan  pengawasan pada lintas batas negara, mengingat pentingnya perbatasan bagi suatu negara.
Salah  satunya  seperti  dengan  lebih memelihara dan memantau aktivitas di sekitar patok  batas  Negara,  mendorong  partisipasi masyarakat  dalam  pengamanan  perbatasan (sesuai  UU  Nomor  43  tahun  2008  bab  VII Pasal 19), mengembangkan teknologi informasi geospasial untuk pengamanan patok batas  negara,    membangun  area  disekitar PLBN  sebagai  fasilitas  sosial-ekonomi  untuk pemantik dalam membangkitkan perekonomian  masyarakat  dan  menegakkan
hukum  terhadap  aktivitas  ilegal  di  kawasan perbatasan Darat.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat  pada  Badan  Nasional  Pengelola Perbatasan  yang  telah  memberikan  dukungan serta masukan terhadap penelitian ini.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
BNPP,  Visi  dan  Misi  BNPP,  dikutip  dari
<http://bnpp.go.id/halaman/detail/vis i-dan-misi-bnpp>, tanggal 10 Desember 2020.
Djaka,  Marwasta, Kajian  Daerah  Tentang
Rencana  Pembentukan  Kabupaten Muyu  Pemekaran  dari  Kabupaten
Boven Digoel Provinsi Papua ,
kerjasama  Pemerintah  Kabupaten Boven Digoel dan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta , 2009.
Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  26 Tahun  2008  tentang  Rencana  Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  39 Tahun  2006  tentang  Tata  Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Indonesia,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  49 Tahun  2018  tentang  Rencana  Tata Ruang Nasional (RTRWN).
Indonesia,  Peraturan  Presiden  Nomor  44
Tahun  2017  tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Presiden  Nomor  12  Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.
Indonesia,  Undang-Undang  Dasar  Tahun 1945. Indonesia,  Undang-undang  Nomor  43  Tahun 2008 tentang Wilayah
Negara,   Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2008  Nomor  177., dan  Tambahan  Lembaran  Negara (TLN) Nomor 4925.
Paris,  Roland, “Human  Security:  Paradigma Shift or Hot Air?” dalam
International Security , Vol. 26.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Pratikno, Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan  Di  Indonesia:  Lesson Learned  dari  KKN-PPM  UGM  di Kawasan  Perbatasan, Vol.  01  No.2, 2016.
Rencana  Induk  Badan  Nasional  Pengelola Perbatasan Tahun 2020. Sanak,  Yohanes, Human  Security  dan  Politik
Perbatasan , (Bandung: Alumni).
Soekanto,  Soerjono  dan  Sri  Mamudji,
Penelitian Hukum Normatif , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).