## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 21(3), Oktober 2021, 1299-1311 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi ISSN 1411-8939 (Online), ISSN 2549-4236 (Print) DOI 10.33087/jiubj.v21i3.1740

## Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Suami Selaku Pemohon pada Pengadilan Agama Jambi

## Maryati*
Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Jambi, Indonesia Jl. Slamet Ryadi, Broni-Jambi *Correspondence email: maryati@unbari.ac.id
Abstrak. Suami atau istri  merupakan orang tua yang sama-sama berhak dan berkewajiban untuk mengurus anak-anaknya, tetapi karena terjadi suatu perceraian, penguasaan dan pengurusan anak-anak tidak bisa dilakukan secara bersama-sama, sehingga terjadi perselisihan antar kedua orang tua tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka anak yang akan menanggung akibat dari perceraian yang dilakukan oleh kedua orangtuanya. Tujuan Penelitian  ini adalah: a) Untuk mengetahui dan  menganalisis  apa yang  menjadi dasar pertimbangan  hakim  dalam  menetapkan  hak  asuh  anak  diberikan kepada suami selaku pemohon  pada Pengadilan  Agama  Jambi dan b) Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap hak asuh anak yang diberikan kepada suami selaku pemohon. Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penulisan  ini  adalah  pendekatan yuridis  empiris. Kesimpulan  penelitian  ini  adalah bahwa  dalam  perkara  Nomor  122/Pdt.G/2019/PA.  Jmb  Pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  menetapkan  hak  asuh  anak  yang belum  mencapai  usia  12  tahun  kepada  ayah  kandungnya  secara  psikologis  karena  demi  mewujudkan  kemasalahatan  dan kepentingan  anak  itu  sendiri,  karena  jika  anak  tersebut  ditetapkan  pada  ibu  kandungnya,  yang  didasarkan  pada  fakta  di persidangan ibu kandungnya tidak memiliki kecakapan dan kemampuan untuk memenuhi kepentingan anak secara normal.
Kata kunci: pertimbangan haim; hak asuh anak; pengadilan agama
Abstract.  Husband or  wife are  parents  who have  the same  right  and obligation  to  take  care of their  children,  but because of  a divorce, the control and management of the children cannot be done together, resulting in a dispute between the two parents. On the basis of this, the child will bear the consequences of the divorce carried out by both parents. The purposes of this study are: a) To find out and analyze  what is the basis for the judge's consideration in determining child custody given to the husband as the applicant  at  the  Jambi  Religious  Court  and  b)  To  find  out  and  analyze  the  legal  consequences  of  child  custody  given  to  the husband as the applicant. The research method used in this paper is an empirical juridical approach. The conclusion of this study is that in case Number 122/Pdt.G/2019/PA. The consideration of the Panel of Judges in determining the custody of a child who has  not  yet  reached  the  age  of  12  years  to  his  biological  father  psychologically  is  for  the  sake  of  realizing  the  problems  and interests  of  the  child  himself,  because  if  the  child  is  assigned  to  his  biological  mother,  which  is  based  on  the  facts  at  trial  the biological mother does not have the skills and the ability to meet the interests of the child normally.

## Keywords: haim consideration; child custody; religious courts

## PENDAHULUAN
Pada  prinsipnya  tujuan  perkawinan  adalah membentuk  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal.  Hal  ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan,  yaitu  ucapan  lahir  batin  antara seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.  Namun,  terkadang  fenomena  berbicara  lain, perkawinan  yang  diharapkan  sakinah,  mawadah, warohmah ternyata karena satu dan lain hal harus kandas di  tengah  jalan  yang  disebabkan  karena  salah  satu pasangan  ada  yang  berselingkuh  sehingga  sering  terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara suami dan istri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi.
Perceraian  menurut  Abdur  Rahman  Ghazali mengutip definisi dari beberapa tokoh, diantaranya : 1
1 Abdul  Rahman  Ghazali, Fiqih  Munakahat ,  Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010. halaman. 191-192.
1. Sayyid  Sabiq  berpendapat  bahwa  perceraian  adalah melepas  tali  perkawinan  dan  mengakhiri  hubungan suami istri.
2. Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan  perkawinan  atau  mengurangi  pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.
3. Abu  Zakaria  Al-Anshari  mengartikan  talak  yakni melepas  tali  akad  nikah  dengan  kata  talak  dan  yang semacamnya.
Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  tentang  Perkawinan  yang  menjelaskan  keadaan yang dapat dijadikan alasan perceraian di antaranya: a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat,  penjudi,  dan  lain  sebagainya  yang  sulit disembuhkan.
b. Salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  2 tahun  berturut-turut  tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  di  luar kemampuannya.
Maryati,  Dasar  Pertimbangan  Hakim  Menetapkan  Hak  Asuh  Anak  Kepada  Suami  Selaku  Pemohon  pada  Pengadilan  Agama Jambi
c. Salah  satu  pihak  mendapat  hukuman  selama  5  tahun atau lebih berat setelah perkawinannya berlangsung
d. Salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan  akibat  tidak  dapat  menjalankan  kewajiban suami istri.
f. Antara  suami  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan dan pertengkaran dan  tidak ada  harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga.
Pelaksanaan perceraian tidak selalu mendatangkan faedah kebaikan tetapi juga mendatangkan kemudharatan  bagi  keluarga  yang  melakukannya. Timbulnya  berbagai  perselisihan  dan  konflik  di  antara suami,  istri,  ipar,  keluarga  mertua  dan  besan  serta  pada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan ini tidak bisa dihindari.
Dengan  terjadinya  perceraian,  maka  timbullah berbagai  akibat  hukum,  bukan  hanya  terpisah  antara suami  dengan  isteri,  melainkan  juga  pemisahan  harta bersama, pengurusan  terhadap anak dan lain  sebagainya yang  dapat  mendatangkan  permasalahan  bagi  mereka yang melakukan perceraian itu sendiri.
Salah  satu  akibat  yang  timbul  dengan  terjadinya perceraian  tersebut  adalah  pengurusan  terhadap  anak, dimana bisa saja anak tidak ada yang mengurusnya atau antara kedua pasangan yang bercerai saling menginginkan mengurus/menguasai anak tersebut. Anak yang dimaksud adalah anak sah perkawinan, dalam Pasal 42  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  adalah  “anak yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai  akibat  perkawinan yang sah”.
Menurut ketentuan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku  setiap  anak  mempunyai  hak untuk dilindungi, terutama hak untuk mendapatkan kasih sayang  dari  kedua  orang  tuanya.  Bentuk  perlindungan hukum  terhadap  anak  menurut  ketentuan  Pasal  13 Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah berupa :
(1) Setiap  anak  selama  dalam  pengasuhan  orang  tua, wali,  atau  pihak  lain  manapun  yang  bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
a. diskriminasi;
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
c. penelantaran;
d. kekejaman, kekerasan dan penganiayaan;
e. ketidak adilan;
f. perlakuan salah lainnya.
(2) Dalam  hal  orang  tua,  wali  atau  pengasuh  anak melakukan  segala  bentuk  perlakuan  sebagaimana dimaksud  dalam  ayat  (1),  maka  pelaku  dikenakan pemberatan hukuman.
Guna  menunjukkan  tanggung  jawab  untuk pengurusan  anak,  suami  dan  isteri  yang  bercerai kadangkala berebut  untuk menguasainya,  yang akhirnya terjadi  perselisihan  antara  keduanya.  Dengan  terjadinya perselisihan untuk penguasaan anak berakibat penyelesaiannya  harus  sampai  ke  lembaga  pengadilan, yaitu  Pengadilan  Negeri  berlaku  bagi  mereka  yang beragama  non-muslim  atau  yang  tidak  tunduk  pada ketentuan  hukum  Islam,  sedangkan  Pengadilan  Agama berlaku  bagi  mereka  yang  tunduk  pada  hukum  Islam atau  hukum  nasional  berupa  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974.
Apabila  diketahui  adanya  suatu  kendala  dalam pemeriksaan maupun penyelesaian perkara perceraian di pengadilan, perlu segera dilakukan upaya penanggulangan  agar  tidak  merambat  ke  kasus-kasus lain  yang  sama,  yang  akhirnya  menghilangkan kewibawaan hakim maupun pengadilan.
Terlepas  dari  hal  tersebut  di  atas,  berhasil  atau tidaknya  suami  istri  yang  mengajukan  perceraian  dan memperebutkan hak asuh anak, maka akibat hukum akan berlaku  terhadap  anak,  dan  ketika  terjadi  perceraian maka  pertanggungjawaban  nafkah  anak  dan  sebagainya tetap berada pada suami atau ayah si anak.
Dalam kenyataan, terkadang pihak yang memenangkan  perkara  perceraian  dan  memperebutkan hak  asuh  anak,  juga  memiliki  permasalahan  dalam  hal kemampuan  untuk  mencukupi  kebutuhan  anaknya. Sedangkan salah satu orang tua selaku pihak yang kalah ada  yang  terkadang  hanya  memberikan  nafkah  anak seadanya  sebagai  bentuk  pertanggung  jawabannya setelah  perceraian.  Dengan  terjadinya  hal  ini,  disatu  sisi hakim  terkadang  keliru  dalam  menentukan  pihak  yang dianggap  mampu  untuk  menjaga  dan  merawat  anaknya dan disisi lain kurangnya rasa tanggung jawab orang tua yang bercerai terhadap anaknya. Sedangkan berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  anak berhak  mendapatkan  pemenuhan  kebutuhan  hidupnya dan  kasih  sayang  serta  perlindungan  dari  kedua  orang tuanya. Hal ini tersurat dari ketentuan Pasal 41 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan :
Akibat  putusnya  perkawinan  karena  perceraian ialah :
a. Baik  ibu  atau  bapak  tetap  berkewajiban  memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
b. Bapak  yang  bertanggung  jawab  atas  semua  biaya pemeliharaan  dan  pendidikan  yang  diperlukan  anak itu,  bilamana  bapak  dalam  kenyataan  tidak  memberi kewajiban  tersebut.  Pengadilan  dapat  menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
c. Pengadilan  dapat  mewajibkan  kepada  bekas  suami untuk  memberikan  biaya  penghidupan  dan  atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.
Maryati,  Dasar  Pertimbangan  Hakim  Menetapkan  Hak  Asuh  Anak  Kepada  Suami  Selaku  Pemohon  pada  Pengadilan  Agama Jambi
Dalam  penulisan  skripsi  ini,  penulis  akan memfokuskan  penelitian  pada  pertimbangan  hakim dalam  menetapkan  hak  asuh  anak  kepada  suami  atau ayah.
Pelaksanaan  hak  asuh  anak  pasca  perceraian, menurut Darmo yang mengemukakan bahwa:
“Dalam perjalanan kesadaran manusia, dikenal dua macam  hak  yaitu  pertama,  hak  yang  melekat  pada seseorang  begitu  ia  lahir  sebagai  manusia  dan kemanusiaannya.  Inilah  yang  disebut  sebagai  hak asasi  manusia  (HAM)  sebagai  hak  dasar  kodratinya sebagai  manusia  dan  melekat  atas  kemanusiaannya untuk  berkembang  sebagai  pribadi  berharkat meliputi hak mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak. Kedua, hak yang bersumber dari  tindakan  atau  laku  manusia  yang  bebas  untuk berpendapat,  bersuara,  berserikat  dan  membuat pilihan-pilihan perjanjian di bawah kontrak. Dengan berbingkai  pemahaman, penalaran dan penghayatan mengenai  sesuatu  yang  disebut  adil,  maka  lahirlah keadilan  individual  sebagai  rasa  yang  ditentukan oleh seseorang berdasarkan apa yang dia serap dari tradisi  kultur  masyarakatnya  dan  ia  jadikan pandangan,  serta  keadilan  sosial  ketika  wujud  yang adil  itu  dikonstuksi  oleh  struktur  kuasa,  hubungan kuasa  ekonomis,  budaya  dan  sosial  kehidupan masyarakatnya.  Maka  ketika  memaknai  keadilan, tidak  dipandang  secara  parsial  apa  yang  menurut pandangan pribadinya adalah adil”. 2
Pelaksanaan hak asuh anak pasca perceraian tidak dapat  dilepaskan  dari  adanya  konsep  keadilan  individu dan  kultur  masyarakat  yang  merupakan  salah  satu sumber untuk menilai keadilan tersebut.
Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  pada Pengadilan Agama Jambi, diketahui jumlah data perkara hak  asuh  anak  yang  diputus  pada  Pengadilan  Agama Jambi dari Tahun 2016 sampai dengan bulan Mei 2019, yakni  pada  tahun  2016  terdapat  sebanyak  15  perkara yang hak asuh anak diberikan kepada ibunya, pada tahun 2017  terdapat  sebanyak  26  perkara  yang  hak  asuh  anak diberikan  kepada  ibunya,  pada  tahun  2018  terdapat sebanyak  12  perkara  yang  hak  asuh  anak  diberikan kepada  ibunya,  dan  pada  tahun  2019  terdapat  6  perkara yang  hak  asuh  anak  diberikan  kepada  ibunya  dan  1 perkara yang hak asuh anak diberikan kepada ayahnya.
Berdasarkan  data  yang  telah  penulis  uraikan diatas,  bahwa  jumlah  hak  asuh  anak  yang  diputus  dan ditetapkan  oleh  hakim  pada  Pengadilan  Agama  Jambi paling banyak diberikan pada si istri selaku termohon/penggugat,  sedangkan  hak  asuh  anak  yang diputus  dan  ditetapkan  oleh  hakim  Pengadilan  Agama
2 Darmo. Hukum  Adat  Kumpulan  Makalah  dan  Artikel Terbaik .  www.  Google.  Com,  diakses  pada  tanggal  10  April 2019.
Jambi diberikan kepada si suami selaku pemohon/tergugat  hanya  terjadi  pada  tahun  2019 tepatnya dalam perkara putusan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Jmb. Putusan No.122/Pdt.G/2019/PA. Jmb,
mengemukakan  bahwa  pemohon  dan  termohon  adalah pasangan  suami  istri  yang  menikah  sah,  dan  dari perkawinan  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  2 (dua) orang anak. setelah menjalani kehidupan, beberapa persoalan  menimpa  keluarga  mereka,  sehingga  antara penggugat  dan  tergugat  sepakat  mengajukan  perceraian. Pada  amar  putusannya,  hak  asuh  anak  diberikan  kepada ayahnya  (suami)  bukan  kepada  ibunya.  Hal  ini  tidak seperti  pada  umumnya  hak  asuh  anak  diberikan  kepada ibu.
Berdasarkan  data  awal  yang  diperoleh  peneliti diatas  bahwa  ada  sebagian  perkara  hak  asuh  anak  yang diberikan  kepada  ibu  dan  ada  juga  hak  asuh  anak diberikan  kepada  ayah.  Peneliti  berharap  akan memperoleh  data  lebih  lengkap  tentang  apa  menjadi dasar pertimbangan hakim memberikan hak asuh kepada ayah serta bagaimana  akibat hukum yang terjadi setelah penetapan hak asuh anak tersebut.

## Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  yang  telah  penulis  paparkan dilatar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasikan  perumusan  masalah  yang  akan  diteliti, yaitu:
1. Apa  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  menetapkan hak  asuh  anak  diberikan  kepada  suami  selaku pemohon pada Pengadilan Agama Jambi?
2. Bagaimana  akibat  hukum  terhadap  hak  asuh  anak yang diberikan kepada suami selaku pemohon?

## METODE

## Tipe penelitian
Adapun  tipe  penelitian  yang  digunakan  dalam penulisan  ini  adalah  pendekatan yuridis  empiris . Pendekatan  yuridis  empiris  dalam  penelitian  ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan- bahan  hukum  (yang  merupakan  data  sekunder)  dengan data primer yang diperoleh di lapangan. 3

## Metode Pendekatan
Metode pendekatan ini adalah penelitian sociolegal  research yaitu  mempelajari  peraturan- peraturan  yang  berlaku  dan  melihat  prakteknya  di lapangan  dengan  melakukan  pendekatan  terhadap masalah yang diteliti dan kemudian menganalisisnya. 4
3 Bahder  Johan  Nasution, Metode  Penelitian  Hukum , Mandar Maju,Bandung, 2008. halaman. 35.
4 Ibid, . halaman. 68.
Maryati,  Dasar  Pertimbangan  Hakim  Menetapkan  Hak  Asuh  Anak  Kepada  Suami  Selaku  Pemohon  pada  Pengadilan  Agama Jambi
Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian berbentuk deskriptif analistis yaitu  menggambarkan  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  dikaitkan  dengan  teori-teori hukum  dan  praktek  pelaksanaan  hokum  positif  yang menyangkut permasalahan. 5 Dalam penelitian ini penulis ingin  mengkaji  tentang  pertimbangan  hakim  dalam menetapkan  hak  asuh  anak  kepada  suami  selaku pemohon pada Pengadilan Agama Jambi.

## Sumber data
Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian  Lapangan (field  research) ,  meliputi penelitian  langsung  dengan  mengadakan  wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Jambi.

## Penelitian Pustaka (Library Research)
Penelitian  Pustaka (library  research) berupa bahan-bahan  pustaka  yang  bersumber  dari  kepustakaan, literatur-literatur  yang  menyangkut  dengan  pembahasan skripsi  ini,  juga  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## Teknik pengambilan sampel
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  sebanyak  4 (empat)  orang  yaitu  3  (tiga)  Orang  Hakim  Pengadilan Agama Jambi

## Teknik Pengumpulan Data
Metode  pengumpulan  data  yang  dipergunakan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini berupa: a. Studi  dokumen  yaitu  Putusan  Pengadilan  Agama Jambi  Nomor  122/Pdt.G/2019/PA.Jmb  dan  Sistem Aplikasi Penelusuran Perkara (SIPP).
b. Wawancara,  yaitu  dengan  melakukan  tanya  jawab secara  langsung  kepada  informan  dan  responden dengan  dipandu  daftar  pertanyaan  yang  telah dipersiapkan terlebih dahulu.

## Analisis Data
Data  yang  dikumpulkan  baik  data  sekunder ataupun  data  primer  dan  diklasifikasikan  dalam  bentuk yuridis kemudian dianilisis secara kualitatif yaitu dengan menganalisa tanpa perhitungan sistematis atau matematis  dalam  bentuk  pernyataan-pernyataan  yang kemudian menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Hak
Asuh  Anak  Kepada  Suami  Selaku  Pemohon  Pada Pengadilan Agama Jambi
Kedudukan  Hakim  dalam  undang-undang  secara jelas  diatur  dalam  Pasal  1  ayat  (5)  Undang-Undang  No. 48  Tahun  2009  Tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  dalam
5 Ronny  Hanitijo  Soemitro, Metode  Penelitian  Hukum dan Jurimetri , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988. halaman. 35.
ketentuan  pasal  tersebut  dinyatakan  bahwa:  “Hakim adalah  hakim  pada  Mahkamah  Agung  dan  hakim  pada badan  peradilan  yang  berada  di  bawahnya  dalam lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan agama,  lingkungan  peradilan  militer,  lingkungan peradilan tata usaha  negara, dan hakim pada  pengadilan khusus  yang  berada  dalam  lingkungan  peradilan tersebut.”
Kewenangan yang diberikan kepada Hakim untuk mengambil suatu kebijaksanaan dalam memutus perkara, diatur  dalam  Pasal  5  Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman,  yang menentukan:
“Hakim  dan  Hakim  konstitusi  wajib  menggali  dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. 6
Berdasarkan  aturan  hukum  tersebut,  terdapat norma  hukum  “mewajibkan  Hakim  untuk  menggali, mengikuti  dan  memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat.  Untuk memenuhi  norma  tersebut,  maka  Hakim  harus mengambil  kebijaksanaan  hukum”.  Penentuan  atas tuntutan rasa keadilan yang harus diterapkan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara.
Nilai-  nilai  hukum  yang  hidup  dalam  masyarakat adalah  tidak  lain  yaitu  hukum  adat  atau  hukum  yang tidak  tertulis.  Hakim  bertugas  sebagai  penggalinya  dan merumuskannya  dalam  suatu  putusan.  Putusan  hakim merupakan  bagian  dari  proses  penegakkan  hukum  yang bertujuan  untuk  mencapai  kebenaran  hukum  atau  demi terwujudnya kepastian hukum. Putusan Hakim merupakan  produk  penegakkan  hukum  yang  didasarkan pada  hal-hal  yang  relevan  secara  hukum  (yuridis)  dari hasil  proses  yang  secara  sah  di  persidangan. Pertimbangan  hukum  para  hakim  dalam  sebuah  putusan merupakan  determinan  dalam  melihat  kualitas  putusan Hakim. 7
Putusan  Hakim  merupakan  hasil  dari  proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan sendiri adalah  upaya  terakhir  bagi  para  pihak  pencari  keadilan manakala  persolan-persoalan  tersebut  tidak  dapat diselesaikan diluar persidangan. Oleh karena itu putusan Pengadilan  tentunya  harus  dapat  memenuhi  apa  yang dituntut  oleh  para  pencari  keadilan.  Dengan  demikian hakim  dalam  memutuskan  suatu  perkara  harus  tetap
6 Arief  Sidharta. Karakter  Penalaran  Hukum  Dalam Konteks Indonesia , Bandung: Utomo, 2006,  halaman. 12 7 Artidjo  Alkostar, Fenomena-Fenomena  Paradigmatik Dunia  Pengadilan  di  Indonesia  (Telaah  Kritis  terhadap Putusan  Sengketa  Konsumen), Jurnal  Hukum  Ius  Quia Lustum,  Vol  26  No.  11,  Mei  2004,  FFH.  UII,  Yogyakarta, halaman. 1. Diakses pada situs https://jurnal.hukumonline.com/ pada tanggal 12 Juli 2019.
Maryati,  Dasar  Pertimbangan  Hakim  Menetapkan  Hak  Asuh  Anak  Kepada  Suami  Selaku  Pemohon  pada  Pengadilan  Agama Jambi
bertitik  tolak  pada  ketiga  unsur  yaitu  kepastian  hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. 8
Dengan  demikian,  Hakim  dalam  menjalankan tugas  dan  fungsinya  harus  mampu  menjadi  penemu  dan pembentuk  hukum.  Bentham  berpendapat  bahwa pembentuk  hukum  dan  undang-undang  hendaknya melahirkan  undang-undang  dan  putusan  yang  dapat mencerminkan  keadilan  bagi  semua  individu.  Dengan berpegang  pada  prinsip  ini,  hukum  yang  dihasilkan hendaknya  memberi  manfaat  dan  kebahaagiaan  terbesar bagi masyarakat. 9
Dengan  demikain  jelaslah  bahwa  seorang  hakim dalam  mengambil  suatu  putusan  sangat  berperan  dalam menemukan  hukum  melalui  pencarian  makna  normatif dari  suatu  undang-undang.  Pada  sisi  ini  tampak  bahwa, hakim  tidak  semata-mata  menggunakan  asas  legalitas dalam  menerapkan  hukum,  karena  banyak  kasus  atau peristiwa  yang  belum  ada  dalam  norma  legalitas  dan karena  itu  masih  membutuhkan  pencarian  untuk menemukan  hukum  yang  tepat  guna  menyelesaikan kasus atau peristiwa hukum tertentu. 10 Korelasi  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana Hakim  Pengadilan  Agama  Jambi  dalam  memberikan putusan atas permohonan hak asuh anak yang ditetapkan pada  suami  selaku  ayah  kandungnya,  meskipun  secara yuridis  nornmatif  menurut  Kompilasi  Hukum  Islam pasal 105 ditegaskan bahwa anak yang masih mumayyiz, ibu  lebih  berhak  menjalankan  hak  asuh  anak  karena  ibu lebih  mengerti  kebutuhan  anak  dengan  kasih  sayangnya apalagi  anak  pada  usia  tersebut  masih  ingin  berada didekat  ibunya  dan  sangat  membutuhkan  belai  kasih saying  seorang  ibu.  Permasalahan  dalam  pelaksanaan hak  asuh  anak  pasca  perceraian  ditemukan  pada penyelengaraan pemberian hak atas biaya nafkah setelah hak asuh anak diputus dalam sidang pengadilan.
Ketentuan  Dalam  Pasal  41  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  telah dijelaskan  bahwa  dalam  perceraian  yang  bertanggung jawab atas biaya nafkah anak, atau dalam hal pemenuhan hak anak adalah orang tua laki-laki (ayah), dan jika ayah tidak dapat memenuhinya maka pengadilan memutuskan bahwa ibu ikut memikulnya.
Kewajiban  pemberian  nafkah  anak  ini  akan  tetap melekat kapada kedua orang tua walaupun penikahannya sudah  putus  atau  cerai.  Namun  dalam  kenyataannya dilapangan,  menunjukan  bahwa  meskipun  biaya  nafkah anak  telah  diputus  oleh  Pengadilan  Agama,  tetap  saja
8 Fence  M.  Wanthu, Mewujudkan  Kepastiah  Hukum, Keadilan  dan  Kemanfaatan  dalam  Putusan  Hakim  Peradilan Perdata , Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12. No. 23, September 2012, halaman.
428.
Diakses pada situs
https://jurnal.hukumonline.com/ pada tanggal 12 Juli 2019.
9 Jaenal  Arifin, Peradilan  Agama  dalam  Bingkai Reformasi  Hukum  di  Indonesia ,  Kencana  Prenada  Media Group, Jakarta,2008, halaman. 471.
10 Ibid .  halaman. 474.
ada  orang  tua  laki-laki  (ayah)  yang  tidak  mematuhi putusan pengadilan tersebut.
Pemahaman  tentang  kekuasaan  orangtua  terhadap anak  pasca  perceraian  orangtua  sebagaimana  terdapat dalam  Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974, pada  dasarnya  mengarah  pada  tanggung  jawab  orangtua dalam bentuk  kewajiban  guna  untuk memenuhi hak-hak anak.  Kewajiban  orangtua  terhadap  anak  harus  lebih diutamakan  daripada  hak  orangtua  terhadap  anak sehingga  jaminan  atas  kepentingan  anak  merupakan sesuatu  yang  harus  diutamakan  terlebih  dahulu. Orangtua yang bercerai diwajibkan berbuat sesuatu yang terbaik bagi anak, baik ayah ataupun ibu.
Pengertian tersebut di atas memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menetapkan hak asuh anak kepada  siapapun  (baik  ayah  atau  ibunya).  Karena sebagaimana  diuraikan  sebelumnya,  bahwa  sebenarnya undang-undang perkawinan memiliki paradigma “berikan  yang  terbaik  pada  anak”.  Bahwa  terjadinya perceraian  terhadap  kedua  orang  tuanya  bukan  berarti lepas  tanggung  jawab  bagi  kedua  pasangan  tersebut,hal ini  di  tuntut  tanggung  jawab  penuh  atas  kepentingan anak  yang  di  dapat  dari  hasil  perkawinan  mereka. Perceraian orang tua tidak boleh merugikan kepentingan anak.sebagaimana  kita  ketahui  bahwa  anak  punya  hak atas  kelangsungan  hidupnya,  untuk  mendapatkan  apa yang  dia  inginkan,  itu  menjadi  tanggung  jawab  orang tuanya.  karena  kasih  dan  sayang  anak  hanya  bisa  di dapat  dari  kedua  orang  tuanya.hal  ini  akan  menjadi masalah  bagi  si  anak  bila  kedua  orang  tuanya  bercerai. Bagi  anak  akan  terpukul  mentalnya.akibat  pereraian anak  sering  sekali  menjadi  korban  dari  kedua  orang tuanya,akibat  egois  orang  tuanya  anak  menjadi korban.pereraian membuat nasib anak menjadi terombang  ambing.  Sulit  bagi  anak  untuk  mengambil keputusan,  karena  keduanya  sama-sama  orang  yang mereka sayangi.
Salah  satu  sampel  putusan  hakim  tentang penetapan  hak  asuh  anak  pasca  perceraian  yang  keluar dari  ketentuan  bunyi  pasal  peraturan  perundang- undangan  dengan  menetapkan  hak  asuh  anak  yang belum  mumayyiz  (belum  berusia  12  tahun)  ditetapkan pada  ayahnya  adalah  Putusan  Pengadilan  Agama  Jambi No.122/Pdt.G/2019/PA. Jmb, dapat dikemukakan sebagai berikut: Putusan No.122/Pdt.G/2019/PA. Jmb,
mengemukakan  bahwa  pemohon  dan  termohon  adalah pasangan  suami  istri  yang  menikah  sah,  dan perkawinannya  telah  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan XXX, Kabupaten  Muaro  Jambi.  Bahwa  dari  perkawinan Pemohon  dan  Termohon  telah  dikaruniai  2  (dua)  orang anak.  setelah  menjalani  kehidupan  berumah  tangga beberapa  tahun  lamanya  dan  telah  di  karuniai  beberapa orang  anak,selama  menjalani  kehidupan  rumah  tangga yang  di  jalani  tidak  seindah  yang  di  bayangkan  selama ini  hanya  keindahan  saja  yang  tergambar,  setelah
Maryati,  Dasar  Pertimbangan  Hakim  Menetapkan  Hak  Asuh  Anak  Kepada  Suami  Selaku  Pemohon  pada  Pengadilan  Agama Jambi
berlangsung lama-kelamaan menjadi masalah, rasa kasih dan  sayang  dan  cinta  antara  suami  istri  sudah  mulai berkurang  sedikit  demi  sedikit,  hal  ini  di  karenakan dengan  hadirnya  anak  dalam  perkawinan  pada  awalnya membuat  pasangan  ini  sangat  bahagia,  karena  merasa kebahagian  itu  menjadi  utuh.  Namun  kasih  sayang seorang  suami  terhadap  anak  lebih  besar  di  bandingkan dengan  istrinya  hal  ini  tanpa  di  sadari  oleh  sang  suami, hal  ini  berkurang  dengan  sendirinya  .karena  kehadiran sang buah hati. Tanpa di sadari banyak sekali membawa perubahan  dalam  kehidupan  rumah  tangga.  Dari berbagai  masalah  yang  di  hadapi  dalam  kehidupan rumah tangga dari pasangan yang bercerai ini sebahagian besar,mengalami  hal  yang  sama.karena  kehadiran  buah hati  dalam  kehidupan  rumah  tangga  membuat  perhatian seorang  suami  seara  otomatis  baik  di  sadari  maupun tidak  di  sadari  tertumpuh  pada  buah  hati  mereka. Kehidupan  rumaht  tangga  tidaklah  seindah  yang  di bayangkaan  seindah  waktu  masih  berpaaran,karena kewajiban  seorang  istri  bagi  suami  adalah  di  samping teman  hidup  juga  ada  kewajiban-kewajiban  lain  yang harus  di  penuhi  oleh  seorang  istri.  Terkadang  hal  ini tidak  di  sadari  oleh  seorang  istri,karena  dengan  dia berkeluarga  merasa hidupnya  terbeban  beberapa persoalan  menimpa  keluarga  mereka,  sehingga  antara pemohon dan termohon sepakat mengajukan perceraian. Pada  amar  putusannya,  hak  asuh  anak  diberikan  kepada ayahnya  (suami)  bukan  kepada  ibunya.  Hal  ini  tidak seperti  pada  umumnya  hak  asuh  anak  diberikan  kepada ibu.
Bahwa  dari  dalil  permohonan  Pemohon  yang dihubungkan  dengan  bukti  surat  dan  keterangan  saksi- saksi  di  persidangan,  telah  terungkap  fakta  tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut: 1. Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  adalah  suami  isteri yang  sah  yang  menikah  pada  tanggal  13  April  2014 yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor Urusan Agama kota jambi 2. Bahwa  antara  Pemohon  dengan  Termohon  sejak tahun  2017  mulai  tidak  harmonis  lagi,  Termohon sering pergi malam-malam hari tanpa seizin Pemohon bahkan  berminggu-minggu  dan  tidak  ada  harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Bahwa  antara  Pemohon  dengan  Termohon  sudah berpisah  rumah  sejak  lima  bulan  yang  lalu  sampai sekarang;
4. Bahwa terbukti bahwa Termohon sering menelantarkan anak saat Termohon pergi berhari-hari dengan  cara  menitipkan  anak-anak  tersebut  kepada tetangga ;
5. Bahwa  usaha  damai  dari  pihak  keluarga  sudah dilakukan namun tidak berhasil;
Bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas, Majelis  Hakim  menilai  bahwa  rumah  tangga  Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak
ada  harapan  untuk  hidup  rukun  kembali  serta  kedua belah  pihak  sudah  tidak  sejalan  lagi  dalam  membina rumah  tangga,  harus  dinyatakan  bahwa  permohonan Pemohon  telah  memenuhi  salah  satu  alternatif  alasan perceraian  sebagaimana  dimaksud  oleh  Pasal  19  huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia (Inpres  Nomor  1  Tahun  1991)  yang  bunyi  pasalnya adalah : perceraian dapat terjadi karena alasan:
“Antara  suami  dan  isteri  terus-menerus  terjadi perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah tangga”.
Bahwa  Majelis  Hakim  berpendapat  alasan perceraian  sebagaimana  ditetapkan  Pasal  19  huruf  (f) Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  Jo.  Pasal 116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam  tidak  ditujukan kepada  para  pihak,  suami  atau  isteri  yang  menjalani perkawinan,  akan  tetapi  pada  lembaga  perkawinannya itu  sendiri.  Sehingga  apabila  dalam  suatu  perkawinan sudah  terlihat  adanya  keretakan  dan  keretakannya  itu sudah  sulit  untuk  diperbaiki  dan  disatukan  kembali, maka  cukup  alasan  untuk  membubarkan  perkawinan tersebut  tanpa  mempersoalkan  lagi  pihak  mana  yang menjadi  penyebab  terjadi  perselisihan  dan  atau pertengkaran tersebut;
Bahwa  atas  dasar  pertimbangan  tersebut  diatas, Majelis  Hakim  mengambil  kesimpulan  rumah  tangga kedua  belah  pihak  yang  berperkara  telah  pecah sedemikian  rupa  yang  sulit  untuk  dipersatukan  kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum  dalam  Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat (21) tidak tercapai.
Bahwa  dari  pertimbangan-pertimbangan  tersebut di  atas,  maka  sesuai  dengan  maksud  Pasal  39  ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo  Pasal  70  ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada  Pemohon  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj’i terhadap  Termohon  di  muka  sidang  Pengadilan  Agama Jambi  setelah  putusan  ini  berkekuatan  hukum  tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat  (3)  Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia; Menimbang,  bahwa  permohonan  Pemohon  agar  hak asuh  kedua  orang  anak  diserahkan  kepada  Pemohon pada  dasarnya  telah  sesuai  dengan  ketentuan  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 45 ayat  (1) dan (2) yang berbunyi :
(1) Kedua  orangtua  wajib  memelihara  dan  mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
(2) Kewajiban  orangtua  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1) pasal  ini  berlaku  sampai  anak  itu  kawin  atau  dapat berdiri  sendiri,  kewajiban  mana  berlaku  terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.
Maryati,  Dasar  Pertimbangan  Hakim  Menetapkan  Hak  Asuh  Anak  Kepada  Suami  Selaku  Pemohon  pada  Pengadilan  Agama Jambi
Selanjutnya  dalam  Pasal  47  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:
“anak  yang  belum  mencapai  umur  18  tahun  atau belum  pernah  melangsungkan  perkawinan  ada  di bawah  kekuasaan  orangtuanya  selama  mereka  tidak dicabut dari kekuasaanya”.
Bahwa dalam permohonannya Pemohon mengatakan  bahwa  Termohon  sering  menelantarkan kedua  anak  tersebut  karena  Termohon  sering  pergi malam-malam  bahkan  berminggu-minggu.  Pernyataan Pemohon  tersebut  tidak  dibantah  oleh  Termohon  dan pernyataan  Pemohon  tersebut  juga  dikuatkan  oleh keterangan dua orang saksi, maka dari itu Majelis Hakim dapat  menilai  bahwa  Termohon  selaku  ibu  kandung kedua anak tersebut dapat diduga mempunyai sifat yang buruk/sifat yang tidak baik dalam mengasuh anak.
Bahwa  walaupun  menurut  Pasal  105  huruf  (a) Kompilasi Hukum Islam pemeliharaan anak yang belum mumayyiz  diserahkan  kepada  ibunya,  namun  menurut dalil  permohonan  Pemohon  yang  menyatakan  bahwa Termohon  sejak  tahun  2017  sampai  sekarang  sering pergi  berhari-hari  tanpa  tujuan  yang  jelas  sehingga menelantarkan  anak-anak,  hal  itu  tidak  dibantah  oleh Termohon.  Oleh  karena  itu  menurut  Majelis  Hakim ketentuan  pasal  49  ayat  (1)  huruf  a  dan  b  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:
“Salah  seorang  atau  kedua  orangtua  dapat  dicabut kekuasaannya  terhadap  seorang  anak  atau  lebih untuk waktu  yang tertentu atas permintaan orangtua yang  lain,  keluarga  anak  dalam  garis  lurus  keatas dan  saudara  kandung  yang  telah  dewasa  atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
a. Ia  sangat  melalaikan  kewajibannya  terhadap anaknya.
b. Ia berkelakuan buruk sekali”.
Dapat  diberlakukan  terhadap  Termohon  karena Termohon telah terbukti sering pergi malam tanpa seizin Pemohon selaku suaminya sehingga perbuatan Termohon  tersebut  menelantarkan  anak  Pemohon  dan Termohon, maka dari itu Majelis Hakim perlu mencabut hak asuh kedua anak tersebut dari Termohon selaku ibu kandungnya dan menyerahkan hak asuh dan pemeliharaan kedua orang anak Pemohon dan Termohon tersebut kepada Pemohon selaku ayah kandungnya.
Permohonan Pemohon agar hak asuh kedua orang anak  diserahkan  kepada  Pemohon  pada  dasarnya  telah sesuai  dengan  ketentuan  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974  Pasal  45  ayat  (1)  yang  berbunyi  ”Kedua orangtua  wajib  memelihara  dan  mendidik  anak-anak mereka  sebaik-baiknya”.  Dan  ayat  (2)  berbunyi ”Kewajiban  orangtua  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1) pasal  ini  berlaku  sampai  anak  itu  kawin  atau  dapat
berdiri  sendiri,  kewajiban  mana  berlaku  terus  meskipun perkawinan  antara  kedua  orangtua  putus”  dan  Pasal  47 ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  yang berbunyi “(1) anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau  belum  pernah  melangsungkan  perkawinan  ada  di bawah  kekuasaan  orangtuanya  selama  mereka  tidak dicabut dari kekuasaanya”.
Majelis Hakim sebagaimana penjelasan sebelumnya  diberikan  amanah  undang-undang  untuk memberikan  putusan  hak  asuh  anak  dengan  putusan yang terbaik sesuai makna yang terkandung dalam pasal tentang  hak  asuh  anak  yaitu  memberikan  jaminan  yang terbaik bagi kepentingan perkembangan anak itu sendiri. Hakim  bisa  saja  keluar  dari  bunyi  teks  yang  terdapat dalam  undang-undang  jika  dilihat  kemaslahatan  anak tersebut  lebih  maslahat  dengan  ayahnya.  Ini  juga dinyatakan  oleh  Ketua  Pengadilan  Agama  Jambi Mujahidin bahwa:
“Hakim  dalam  menetapkan  hak  asuh  anak  tidak semata-mata  menyandarkan  pada  bunyi  teks  dari pearturan  perundang-undangan  semata,  tapi  lebih dalam  lagi  hakim  harus  mampu  menggali  dan menemukan  filosofi  pasal-pasal  tentang  hak  asuh anak tersebut yaitu adanya jaminan kepentingan dan kemaslahatan  anak  yang  harus  dikedepankan. Meskipun  secara  tekstual  pasal  itu  menetapkan  hak asuh  anak  pada  si  ibu,  akan  tetapi  berdasarkan fakta-fakta  dipersidangan  hakim  mendapatkan  anak tersebut lebih terjamin dan lebih baik perkembangannya  bersama  sang  ayah,  maka  hakim dapat  menetapkan  haka  suh  anak  tersebut  pada ayahnya”. 11
Menurut  Pasal  105  huruf  (a)  Kompilasi  Hukum Islam  pemeliharaan  anak  yang  belum  mumayyiz diserahkan  kepada  ibunya,  namun  sekali  lagi  Hakim dapat menetapkan  hak asuh anak pada ayahnya bila ada alasan  lain  untuk  menyimpang  dari  ketentuan  pasal tersebut.  Oleh  karena  itu  menurut  Majelis  Hakim ketentuan  pasal  49  ayat  (1)  huruf  a  dan  b  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:
“Salah  seorang  atau  kedua  orangtua  dapat  dicabut kekuasaannya  terhadap  seorang  anak  atau  lebih untuk waktu  yang tertentu atas permintaan orangtua yang  lain,  keluarga  anak  dalam  garis  lurus  keatas dan  saudara  kandung  yang  telah  dewasa  atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
a. Ia  sangat  melalaikan  kewajibannya  terhadap anaknya.
b. Ia berkelakuan buruk sekali” .
11 Mujahidin,  Selaku  Ketua/Hakim  pada  Pengadilan Agama  Jambi  Kelas  IA,  Wawancara  penulis  pada  hari  senin Tanggal 15 April 2019 Pukul 10.00 Wib.
Maryati,  Dasar  Pertimbangan  Hakim  Menetapkan  Hak  Asuh  Anak  Kepada  Suami  Selaku  Pemohon  pada  Pengadilan  Agama Jambi
Ini pun diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah  Agung  RI  Nomor  :  102/K/Sip/1973  tanggal 24  April  1975  mengenai  perwalian  anak  patokannya ialah  bahwa  ibu  kandung  yang  diutamakan  khususnya bagi anak-anak kecil, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak  wajar  untuk  memelihara  anak,  selaras  dengan  itu Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  RI  Nomr  239 K/Sip/1968  menyatakan  dalam  hal  terjadi  perceraian, anak yang masih  kecil akan membutuhkan kasih sayang dan  perawatan  ibu,  perwaliannya  patut  diserahkan kepada ibu.
Sedangkan  dalam  Yurisprudensi  Mahkamah Agung  Nomor  210K/AG/1996  dan  349K/AG/2006 mengandung kesimpulan hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang  ibu  atas  pemeliharaan  dan  pengasuhan (hadhanah)  terhadap  anaknya  yang  belum  mumayyiz sehingga  dalam  putusan  ini  memberikan  hak  perwalian anak kepada ayah.
Menurut H. Djahidin:
”Bahwa karena perkawinan Pemohon dan Termohon sudah diputus karena perceraian dan anak Pemohon dan  Termohon  masih  anak,  maka  adalah  wajar  bila anak  tersebut  tetap  seharusnya  berada  dalam pengasuhan  ibunya  (Temohon)  tetapi  dalam perkara ini dijatuhkan kepada bapaknya menimbang perilaku ibunya yang kurang baik dan dipandang menelantarkan anaknya”. 12
H. Efrizal mengemukakan :
”Bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  di  persidangan, karena ternyata bahwa anak termohon dan pemohon masih anak-anak yang selama ini berada dan tinggal bersama-sama  dengan  Pemohon  dan  berada  di bawah  asuhan  Pemohon,  oleh  karena  tidak  terdapat suatu  bukti  bahwa  pemohon  mempunyai  perilaku yang tidak wajar, dan demi kepentingan terbaik anak mereka,  maka  Majelis  berpendapat  agar  anak tersebut  berada  dalam  pengasuhan  pemohon  selaku bapak  kandung  anak  tersebut  sampai  anak  tersebut dewasa”. 13
Pertimbangan  yuridis  Majelis  Hakim  dalam menetapkan hak asuh anak juga harus melihat ketentuan- ketentuan peraturan perundang-undangan secara komprehensif, misalnya dengan melihat dan mempertimbangkan  Pasal  49  ayat  (1)  huruf  a  dan  b Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:
12 H.  Djahidin,  Selaku  Hakim  pada  Pengadilan  Agama Jambi  Kelas  IA,  Wawancara  penulis  pada  tanggal  11  Juni 2019.
13 H.  Efrizal,  Selaku  Hakim  pada  Pengadilan  Agama Jambi  Kelas  IA,  Wawancara  penulis  pada  tanggal  11  Juni 2019.
“Salah  seorang  atau  kedua  orangtua  dapat  dicabut kekuasaannya  terhadap  seorang  anak  atau  lebih untuk waktu  yang tertentu atas permintaan orangtua yang  lain,  keluarga  anak  dalam  garis  lurus  keatas dan  saudara  kandung  yang  telah  dewasa  atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
a. Ia  sangat  melalaikan  kewajibannya  terhadap anaknya.
b. Ia berkelakuan buruk sekali”.
Pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  menetapkan hak  asuh  anak  dalam  perkara  hak  asuh  anak  yang ditanganinya  dapat  dipaparkan  bahwa  Majelis  Hakim mendasarkan  putusan  tersebut  keluar  dari  ketentuan Pasal  105  Kompilasi  Hukum  Islam  adalah  karena  demi mewujudkan  kemaslahatan  dan  kepentingan  anak  itu sendiri,  karena  jika  anak  tersebut  ditetapkan  pada  ibu kandungnya,  berdasarkan  fakta  di  persidangan  ibu kandungnya  tidak  memenuhi  kriteria  untuk  mengasuh dan  memelihara  anak  tersebut.  Selanjutnya  hakim  juga harus  memberikan  kepastian  hukum  atas  hak  asuh  anak tersebut  dengan  memberikan  hak  asuh  anak  kepada suami selaku ayah kandungnya.
Pada  bagian  sebelumnya  telah  diuraikan  bahwa kekuasaan  orangtua  terhadap  anak  pasca  perceraian orangtua sebagaimana dalam undang-undang perkawinan  tersebut  di  atas,  pada  dasarnya  mengarah pada  tanggung  jawab  orangtua  dalam  bentuk  kewajiban guna  untuk  memenuhi  hak-hak  anak.  Pengutamaan kewajiban  orangtua  daripada  hak  orangtua  terhadap anak,  di  dalam  konteks  kekuasaan  orangtua  terhadap anak,  pada  akhirnya  melahirkan  suatu  rumusan  bahwa jaminan  atas  kepentingan  anak  merupakan  hal  utama yang  harus  direalisasikan.  Orangtua  yang  bercerai diwajibkan berbuat sesuatu yang terbaik bagi anak, baik ayah ataupun ibu.
Hal ini memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menetapkan  hak  asuh  anak  kepada  siapapun  (baik  ayah atau ibunya). Karena sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa sebenarnya undang-undang perkawinan  memiliki  paradigma  “berikan  yang  terbaik pada  anak”.  Bahwa  adanya  perceraian  orangtua  tetap menuntut  tanggung  jawab  penuh  atas  kepentingan  anak hasil  perkawinan  mereka.  Anak  tidak  boleh  kehilangan haknya  sedikitpun  meskipun  kedua  orangtuanya  telah bercerai.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  pada  umumnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hak asuh anak yang  ditetapkan  pada  ayahnya  dalam  perkara  putusan Pengadilan  Agama  Jambi  No.  122/Pdt.G/2019/PA.Jmb adalah sebagai berikut:
1. Kemaslahatan  anak,  sebelum  memutuskan  hak  asuh anak  kepada  ayah,  terlebih  dahulu  majelis  hakim mempertimbangkan  kemaslahatan  bagi  anak.  Ini didasarkan  pada  fakta-fakta  persidangan  yang diperoleh hakim dari alat bukti saksi misalnya. Saksi
Maryati,  Dasar  Pertimbangan  Hakim  Menetapkan  Hak  Asuh  Anak  Kepada  Suami  Selaku  Pemohon  pada  Pengadilan  Agama Jambi
tersebut  menerangkan  kondisi  objektif  tentang keadaaan anak selama ini sehingga dapat disimpulkan bahwa  anak  tersebut  lebih  maslahat  tinggal  bersama ayahnya.
2. Persetujuan  bersama,  dalam  praktik  persidangan sering  terjadi  kesepakatan  antara  orangtua  (suami- isteri),  dimana  isteri  menyerahkan  hak  asuh  anak kepada  suami  (ayahnya)  dengan  pertimbangan kesejahteraan  anak  lebih  terjamin  bila  tinggal bersama  ayahnya  karena  faktor  ekonomi  yang  bisa menopang  terjaminnya  biaya  pendidikan,  kesehatan dan lain sebagainya.
3. Ibu  kandung  mempunyai  perilaku  yang  buruk. Pertimbangan  Majelis  Hakim  menetapkan  hak  asuh anak  yang  masih  di  bawah  umur  adalah  karena pertimbangan  kehawatiran  anak  meniru  perilaku buruk ibunya yang mana dipersidangan telah terbukti fakta bahwa  ibu kandung telah melanggar kesusilaan yang  dikhawatirkan  perilaku  dan  perbuatan  tersebut ditiru oleh anak.
4. Faktor  Ekonomi,  Kemampuan  ekonomi  menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menetpakan  hak  asuh  anak  pada  ayahnya.  Biasanya apabila  hak  asuh  anak  diberikan  pada  ibunya terkadang  ayah  kurang  memberikan  dan  tidak melaksanakan  atau  melalaikan  kewajibanya  berupa nafkah untuk anaknya.
5. Kedekatan  anak  pada  ayahnya,  majelis  Hakim  juga mempertimbangkan kedekatan dan kenyamanan anak dalam  menetapkan  kepada  siapa  anak  tersebut ditetapkan  hak  asuhnya.  Meskipun  masih  di  bawah umur  akan  tetapi  anak  tersebut  sudah  lama  tinggal bersama ayahnya dan mempunyai kedekatan psikologis  yang  lebih  daripada  dengan  ibunya,  maka hak  asuh  anak  tersebut  ditetapkan  pada  ayahnya kalau  diberikan  kepada  ibunya  akan  berdampak buruk pada kenyamanan anak tersebut.
6. Adanya kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak. Bahwa ayah tersebut mempunyai kemampuan  dan  kemauan  untuk  mendidik  dan memelihara  anak  dan  tidak  terikat  dengan  suatu pekerjaan  yang  bisa  mengakibatkan  tugas  mengasuh anak jadi terlantar.
Dalam  konteks  pemenuhan  dan  adanya  jaminan kesejahteraan  anak  dalam  setiap  putusan  hakim mengenai hak asuh anak, ada beberapa syarat yang perlu dipertimbangkan  hakim  sebelum  menjatuhkan  putusan. Adapun syarat-syarat tersebut antara lain: 14 1) Yang melakukan pemeliharaan hak asuh anak adalah orang  yang  sehat  jasmani  dan  rohaninya,  karena dalam upaya pemeliharaan anak merupakan pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab.
2) Mempunyai  kemampuan  dan  kemauan  untuk memelihara  dan  mendidik  anak  dan  tidak  terikat
14 Satria Effendi M. Zein, Op. Cit ., Hlm. 172.
suatu  pekerjaan  yang  mengancam  kelancaran kegiatan memelihara dan mengasuh anak.
3) Yang  memelihara  anak  adalah  orang  yang  amanah sehingga dapat menjamin kemaslahatan dan kesejahteraan anak.
4) Jika  anak  itu  ditetapkan  kepada  ibu  kandungnya, diupayakan tidak menikah dulu dengan laki-laki lain.
5) Seorang yang melakukan hadhanah atau pemeliharaan  anak  hendaklah  orang  yang  beragama Islam, jika anak tersebut adalah beragama Islam.
Selain itu, untuk mengambil keputusan yang tepat tentang hak asuh anak, seorang hakim pun membutuhkan  pendekatan.  Misalnya  melalui  aspek psikologi  dan  sosial.  Pendekatan  psikologi  tujuannya agar  hakim  memahami  kondisi  anak  bukan  sekedar  dari segi  umur,  tetapi  kualitas  kematangan  psikologi  anak. Bila  anak  dirasa  sudah  matang  secara  psikologis,  maka anak dikatakan mumayyiz . Perlu diketahui, pertimbangan psikologis  juga  berlaku  bagi  orang  tua  yang  mendapat hak  mengasuh  anak.  Hal  ini  penting  lantaran  tidak sedikit  kasus  orangtua  bermasalah,  baik  dengan  diri sendiri  atau  dengan  lingkungan  sekitar  dan  tidak terkecuali anak.  Ikatan  emosional orangtua dengan  anak juga  menjadi  pertimbangan.  Bila  ternyata  kondisi orangtua  tidak  baik,  jelas  tidak  mampu  merawat  anak. Salah-salah malah bisa memperburuk kondisi anak yang sudah cukup terguncang pasca perceraian orangtua.
Selain  pertimbangan  di  atas,  untuk  menjaga kemaslahatan  dan  kepentingan  sebagaimana  yang diamanahkan  dalam  peraturan  perundang-undangan, maka  Majelis  Hakim  seharusnya  perlu  memberikan  dan menguraikan  batasan-batasan  hak  asuh  anak  yang diberikan pada ayahnya. Batasan-batasan tersebut antara lain adalah adanya pertimbangan bahwa ibu kandungnya masih  diperbolehkan  dan  diizinkan  dapat  bertemu  dan bergaul  dengan  anak  tersebut  dengan  menguraikan waktunya,  atau  dengan  kata  lain  sang  ayah  tidak  boleh membatas-batasi  atau  melarang  waktu  anak  bertemu dengan  ibunya  selagi  tidak  menggangu  kepentingan anaknya ini penting untuk dipertimbangkan agar putusan hak  asuh  anak  pada  dasarnya  adalah  untuk  kepentingan dan  kemaslahatan  anak  itu  sendiri  bukan  kepentingan orangtua semata.

## Akibat  Hukum  Terhadap  Hak  Asuh  Anak  Yang Diberikan Kepada Suami Selaku Pemohon
Akibat  hukum,  sebagaimana  telah  diuraikan  pada sub  bab  landasan  teoritis,  adalah  akibat  yang ditimbulkan  oleh  peristiwa  hukum.  Karena  suatu peristiwa  hukum  disebabkan  oleh  perbuatan  hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan  suatu  hubungan hukum, maka akibat hukum juga  dapat  dimaknai  sebagai  suatu  akibat  yang ditimbulkan  oleh  adanya  suatu  perbuatan  hukum dan/atau hubungan hukum.
Maryati,  Dasar  Pertimbangan  Hakim  Menetapkan  Hak  Asuh  Anak  Kepada  Suami  Selaku  Pemohon  pada  Pengadilan  Agama Jambi
Lebih jelas lagi menurut Syarifin yang menyatakan bahwa :
“Akibat  hukum  adalah  segala  akibat  yang  terjadi dari  segala  perbuatan  hukum  yang  dilakukan  oleh subyek  hukum  terhadap  obyek  hukum  atau  akibat- akibat  lain  yang  disebabkan  karena  kejadian- kejadian  tertentu  oleh  hukum  yang  bersangkutan telah  ditentukan  atau  dianggap  sebagai  akibat hukum”. 15
Berdasarkan uraian tersebut, untuk dapat mengetahui  telah  muncul  atau  tidakya  suatu  akibat hukum,  maka  yang  perlu  diperhatikan  adalah  hal-hal sebagai berikut:
a. Adanya  perbuatan  yang  dilakukan  oleh  subyek hukum  terhadap  obyek  hukum  atau  terdapat  akibat tertentu  dari  suatu  perbuatan,  yang  mana  akibat  itu telah diatur oleh hukum.
b. Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan  dengan  pengembanan  hak  dan kewajiban  yang  telah  diatur  dalam  hukum  (undang- undang)
Dengan demikian, dalam pembahasan sub bab ini, yang  akan  menjadi  fokus  pembahasannya  adalah  akibat hukum  dari  penetapan  hak  asuh  anak  yang  ditetapkan kepada  ayah  oleh  putusan  Pengadilan  Agama  akibat terjadinya perceraian antara suami isteri (orangtua) sang anak.  Akibat  hukum  ini,  sebagaimana  didasarkan  pada teori  di  atas,  meliputi  hak-hak  anak  terhadap  orang tuanya  yang  menjadi  kewajiban  orangtuanya  dan sebaliknya yaitu kewajiban orangtua terhadap anak yang menjadi  hak  anak  yang  didasarkan  pada  peraturan perundang-undangan  termasuk  putusan  hakim  itu sendiri.
Hak-Hak Anak Pasca Terjadinya Perceraian

## Orangtuanya
Menurut  Pasal  14  Undang-undang  Nomor  35 Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor 23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  anak  yang berbunyi  “Setiap  anak  berhak  untuk  diasuh  oleh orangtuanya  sendiri,  kecuali  jika  ada  alasan  atau  aturan hukum  yang  sah  menunjukan  bahwa  pemisahan  itu adalah  demi  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan merupakan pertimbangan terakhir” 16
Selanjutnya pada Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  telah dijelaskan  bahwa  dalam  perceraian  yang  bertanggung jawab atas biaya nafkah anak, atau dalam hal pemenuhan hak anak adalah orangtua laki-laki (ayah), dan jika ayah
15 Pipin  Syarifin, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  CV.  Pustaka Setia, Bandung, 2009. halaman. 12.
16 Siti  Nurhidayati, Op. Cit.,  Diakses  Tanggal  02 Agustus 2019 Pukul 22.00 Wib.
tidak dapat memenuhinya maka pengadilan memutuskan bahwa ibu ikut memikulnya.
Lebih rinci lagi ketentuan Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974  Pasal  45  ayat  (1)  yang  berbunyi  ”Kedua orangtua  wajib  memelihara  dan  mendidik  anak-anak mereka  sebaik-baiknya”.  Dan  ayat  (2)  berbunyi ”Kewajiban  orang  tua  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1) pasal  ini  berlaku  sampai  anak  itu  kawin  atau  dapat berdiri  sendiri,  kewajiban  mana  berlaku  terus  meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus”
Kewajiban  pemberian  nafkah  anak  ini  akan  tetap melekat kepada kedua orangtua walaupun penikahannya sudah  putus  atau  cerai.  Namun  dalam  kenyataannya dilapangan,  menunjukan  bahwa  meskipun  biaya  nafkah anak  telah  diputus  oleh  Pengadilan  Agama,  tetap  saja ada  orangtua  laki-laki  (ayah)  yang  tidak  mematuhi putusan pengadilan tersebut.
Kekuasaan orangtua terhadap anak pasca perceraian  orangtua  sebagaimana  dalam  undang-undang perkawinan  tersebut  di  atas,  pada  dasarnya  mengarah pada  tanggung  jawab  orangtua  dalam  bentuk  kewajiban guna  untuk  memenuhi  hak-hak  anak.  Pengutamaan kewajiban  orangtua  daripada  hak  orangtua  terhadap anak,  didalam  konteks  kekuasaan  orangtua  terhadap anak,  pada  akhirnya  melahirkan  suatu  rumusan  bahwa jaminan  atas  kepentingan  anak  merupakan  keutamaan yang  harus  direalisasikan.  Orangtua  yang  bercerai diwajibkan berbuat sesuatu yang terbaik bagi anak, baik ayah ataupun ibu.
Dengan  demikian,  hak-hak  anak  tetap  harus dipenuhi oleh  kedua orangtuanya meskipun telah terjadi perceraian  antara  ayah  dan  ibu  anak  tersebut,  tanpa melihat  kepada  siapapun  hak  asuh  anak  itu  ditetapkan, karena  yang  menjadi  dasar  dari  ketentuan  peraturan perundang-undangan adalah kepentingan dan kesejahteraan  anak  yang  didahulukan  dari  kepentingan kedua orangtuanya tersebut. Hak-Hak tersebut meliputi: a. Hak memperoleh nafkah dari orangtua yang meliputi biaya  sandang,  pangan,  pendidikan,  kesehatan  dan lain-lain  yang  berkaitan  dan  menunjang  kepentingan dan  kesejahteraan  hidup  anak.  Ini  didasarkan  pada ketentuan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Pasal  45  ayat  (1)  yang  berbunyi  ”Kedua  orangtua wajib  memelihara  dan  mendidik  anak-anak  mereka sebaik-baiknya”.  Dan  ayat  (2)  yang  berbunyi ”Kewajiban  orangtua  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1) pasal  ini  berlaku  sampai  anak  itu  kawin  atau  dapat berdiri  sendiri,  kewajiban  mana  berlaku  terus meskipun  perkawinan  antara  kedua  orangtua  putus”. Dengan demikain Hakim juga harus mempertimbangkan  secara  jelas  tentang  hak-hak anak  disatu  sisi  dan  kewajiban  orangtua  disisi  lain sebagai akibat hukum terjadinya perceraian.
b. Hak mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya  yang  telah  bercerai.  Dengan  demikian maka  menjadi  sesuatu  yang  mutlak  dalam  putusan hakim  harus  memuat  pertimbangan-pertimbangan
Maryati,  Dasar  Pertimbangan  Hakim  Menetapkan  Hak  Asuh  Anak  Kepada  Suami  Selaku  Pemohon  pada  Pengadilan  Agama Jambi
hukum  yang  mengarah  pada  kepentingan  kasih sayang  anak  tersebut.  Misalnya,  meskipun  anak tersebut  ditetapkan  hak  asuhnya  kepada  ayahnya, maka hakim harus tetap mempertimbangkan hak anak untuk  memperoleh  kasih  sayang  dari  ibunya  seperti mengatur  dan  menetapkan  jadwal  bertemu  anak tersebut  dengan  ibunya  dan  memerintahkan  kepada ayah  selaku  penerima  hak  asuh  anak  agar  tidak menghalang-halangi  anak  untuk  bertemu  dengan  ibu kandungnya.  Ini  akibat  hukum  dari  perceraian  yang terjadi diantara suami isteri tersebut.

## Kewajiban  orangtua  pasca  perceraian  terhadap anaknya
Setelah dibahas tentang  hak-hak  anak, maka  pada bagian  ini  akan  dibahas  sebaliknya  yaitu  kewajiban orangtua  terhadap  anak  atau  dengan  kalimat  lain  adalah bentuk  tanggung  jawab  orangtua  terhadap  anak.  Bentuk tanggung  jawab  orangtua  kepada  anaknya  tidak  terhenti pada suatu akibat perceraian. Orangtua masih berkewajiban  untuk  melaksanakan  tanggung  jawabnya seperti  menanggung  biaya  hidup  bagi  anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan  kiswah  bagi  anak-anaknya  sehingga  anak dapat  berkembang  dan  tumbuh  sebagaimana  mestinya, tidak terhalangi oleh akibat suatu perceraian yang terjadi terhadap  kedua  orang  tua  mereka.  Sebagaimana  diatur dalam  Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 bahwa  akibat  suatu  perceraian  kedua  orangtua  tetap berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
Kemudian pembahasan mengenai tanggung jawab orangtua setelah perceraian juga disebut dalam pasal 149 huruf  d  Kompilasi  Hukum  Islam  disebut  bahwa: “Bilamana  perkawinan  putus  karena  talak,  maka  bekas suami  wajib  memberikan  biaya  hadhanah  untuk  anak- anaknya  yang  belum  mencapai  umur  21  tahun”. Pengertian hadhanah menurut Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum  Islam  adalah:  “pemeliharaan  anak,  yaitu kegiatan  mengasuh,  memelihara  dan  mendidik  anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.
Hak  lain  yang  melekat  pada  anak,  termasuk kewajiban  orangtua  bagi  anak  juga  termuat  dalam Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  Perlindungan  Anak.  Pasal  4  menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang  dan  berpartisipasi  secara  wajar  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
Mengenai tanggung jawab orangtua juga disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979  yang  menyatakan  bahwa  “orangtua  adalah  yang pertama-tama  bertanggung  jawab  atas  terwujudnya kesejahteraan  anak  baik  secara  rohani,  jasmani  maupun sosial”.
Dalam  Pasal  3  ayat  (1)  Peraturan  Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak  menyatakan  “Setiap  anak  berhak  untuk  diasuh oleh orangtuanya sendiri.”
Berdasarkan  hal  tersebut  ayah  wajib  memberikan biaya  nafkah  kepada  anaknya  setiap  bulan,  dan  demi kepentingan  si  anak  maka  kedua  orangtua  wajib memberikan asuhan sebaik-baiknya.
Akibat  hukum  yang  berkaitan  dengan  kewajiban orangtua  terhadap  anak  secara  detail  dituangkan  dalam Kompilasi  Hukum  Islam.  Dalam  Kompilasi  Hukum Islam  setidaknya  ada  dua  pasal  yang  menentukan pengasuhan  anak  yaitu  Pasal  77,  105  dan  156. Sebagaimana  terdapat  pada  pasal  77,  105  dan  156 Kompilasi  Hukum  Islam  yang  bunyi  lengkapnya  adalah sebagai berikut:
Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: 1. Suami  Istri  memikul  kewajiban  yang  luhur  untuk menegakkan  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah dan  rahmah  yang  menjadi  sendi  dasar  dari  susunan masyarakat.
2. Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati,  setia  dan  memberikan  bantuan  lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami  Istri memikul kewajiban  untuk mengasuh dan memelihara  anak-anak  mereka,  baik  mengenai pertumbuhan  jasmani,  rohani maupun  kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami Istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika  suami  istri  melalaikan  kewajibannya,  masing- masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri.
Pasal  105  Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan bahwa :
1 . Pemeliharaan  anak  yang  belum  mumayyiz  atau belum  berumur  12  (dua  belas)  tahun  adalah  hak ibunya;
2 . Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3 . Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
Pasal  156  Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan bahwa:
Akibat  putusnya  perkawinan  karena  perceraian ialah:
1. Anak  yang  belum  mumayyiz  berhak  mendapatkan hadhanah  dari  ibunya,  kecuali  bila  ibunya  telah meninggal dunia, maka k e d u d uk a n n y a d i g a nt i k a n   o l e h :
a. Wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu;
b . Ayah;
c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
d . Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
e. Wanita-wanita  kerabat  sedarah  menurut  garis samping dari ibu;
Maryati,  Dasar  Pertimbangan  Hakim  Menetapkan  Hak  Asuh  Anak  Kepada  Suami  Selaku  Pemohon  pada  Pengadilan  Agama Jambi
f. Wanita-wanita  kerabat  sedarah  menurut  garis samping dari ayah.
2. Anak  yang  sudah  mumayyiz  berhak  memilih  untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
3. Apabila  pemegang  hadhanah  ternyata  tidak  dapat menjamin  keselamatan  jasmani  dan  rohani  anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka  atas  permintaan  kerabat  yang  bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah  kepada  kerabat  lain  yang  mempunyai  hak hadhanah pula;
4. Semua  biaya  hadhanah  dan  nafkah  anak  menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang- kurangnya  sampai  anak  tersebut  dewasa  dan  dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah  anak,  Pengadilan  Agama  memberikan putusannya berdasarkan Huruf (a), (b), (c), dan (d);
6 . Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan  dan  pendidikan  anak  yang  tidak  turut padanya.
Berdasarkan  ketentuan  Kompilasi  Hukum  Islam tersebut  maka  kewajiban  dalam  memberikan  nafkah adalah  dibebankan  kepada  Ayahnya,  terlebih  jika  ayah ditetapkan  sebagai  penerima  hak  asuh  anak  berdasarkan putusan pengadilan.
Orangtua mempunyai kewajiban yang sama dalam memberikan  kasih  sayang  kepada  anaknya  setelah terjadinya perceraian, bahkan kewajiban ini melebih dari kewajiban  memberikan  nafkah  lahiriah,  ini  jelas  terlihat dalan  ketentuan  Kompilasi  Hukum  Islam  Pasal  156 angka  3  “Apabila  pemegang  hadhanah  ternyata  tidak dapat  menjamin  keselamatan  jasmani  dan  rohani  anak, meskipun  biaya  nafkah  dan  hadhanah  telah  dicukupi, maka  atas  permintaan  kerabat  yang  bersangkutan Pengadilan  Agama  dapat  memindahkan  hak  hadhanah kepada  kerabat  lain  yang  mempunyai  hak  hadhanah pula”.  Secara  eksplisit  ketentuan  ini  menekankan pentingnya  kasih  sayang  orangtua  kepada  anak  bahkan hak  asuh  nya  dapat  dicabut  oleh  pengadilan  meskipun nafkah  yang  diberikan  memenuhinya  dan  cukup  akan tetapi tidak dapat menjamin keselamatan anak tersebut.

## SIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  pada bab-bab  sebelumnya,  maka  penulis  berkesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa  dalam  perkara  Nomor  122/Pdt.G/2019/PA. Jmb Pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan hak  asuh  anak  yang  belum  mencapai  usia  12  tahun kepada  ayah  kandungnya  secara  psikologis  karena demi  mewujudkan  kemasalahatan  dan  kepentingan anak itu  sendiri,  karena jika anak tersebut ditetapkan pada  ibu  kandungnya,  yang  didasarkan  pada  fakta  di persidangan ibu kandungnya tidak memiliki
kecakapan  dan kemampuan  untuk  memenuhi kepentingan  anak  secara  normal.  Pertimbangan Majelis  Hakim  telah  sejalan  dengan  apa  yang dimaksud Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun  1974  jo  Pasal  156  huruf  a  Kompilasi  Hukum Islam serta maksud Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2002  tentang  perlindungan  anak  (“setiap anak  berhak  untuk  diasuh  oleh  orang  tuanya  sendiri, kecuali  jika  ada  alasan  atau  aturan  hukum  yang  sah yang  menunjukan  bahwa  pemisahan  itu  adalah  demi kepentingan  terbaik  bagi  anak  dan  merupakan pertimbangan terakhir”).
2. Akibat  hukum  dari  hak  asuh  anak  yang  diberikan pada  ayahnya  setelah  terjadinya  perceraian  adalah bahwa orangtua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung  biaya  hidup  bagi  anaknya,  memberikan tempat  tinggal  yang  layak,  serta  memberikan  kiswah bagi  anak-anaknya  sehingga  anak  dapat  berkembang dan  tumbuh  sebagaimana  mestinya,  tidak  terhalangi oleh  akibat  suatu  perceraian  yang  terjadi  terhadap kedua  orangtua  mereka.  Sebagaimana  diatur  dalam Pasal  41  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 bahwa  akibat  suatu  perceraian  kedua  orangtua  tetap berkewajiban  memelihara  dan  mendidik  anak- anaknya  semata-mata  berdasarkan  kepentingan  anak. Kemudian  pembahasan  mengenai  tanggung  jawab orangtua  setelah  perceraian  juga  disebut  dalam  pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum  Islam disebut bahwa: “Bilamana  perkawinan  putus  karena  talak,  maka bekas  suami  wajib  memberikan  biaya  hadhanah untuk  anak-anaknya  yang  belum  mencapai  umur  21 tahun”.

## Saran
Dalam kesempatan ini penulis mencoba memberikan saran yang kemungkinan ada gunanya bagi para  pembaca.  Adapun  saran  yang  dapat  penulis sampaikan adalah sebagai berikut:
1. Majelis  Hakim  seharusnya  dalam  pertimbangan putusan  terhadap  penetapan  hak  asuh  anak  harus diuraikan  secara  jelas  dengan  melihat  kepentingan dan  kesejahteraan  anak  secara  luas  yang  meliputi terjaminnya  pendidikan,  kesehatan,  sandang,  pangan dan terjamninnya keselamatan jasmani dan rohaninya dan yang lebih penting adalah agama sang anak. 2. Hendaknya bagi orangtua, sekalipun terjadi perceraian,  kedua  orangtua  harus  tetap  bertanggung jawab  penuh  terhadap  anak-anaknya  tanpa  terhalang oleh  waktu  dan  keadaan  dan  karena  kewajiban orangtua  terhadap  anak  pada  dasarnya  tidak  putus karena  perceraian  dan  sebaliknya  anak  tetap memperoleh  hak-haknya  dari  kedua  orangtuanya yang telah bercerai.
Maryati,  Dasar  Pertimbangan  Hakim  Menetapkan  Hak  Asuh  Anak  Kepada  Suami  Selaku  Pemohon  pada  Pengadilan  Agama Jambi

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Abdul  Rahman  Ghazali, Fiqih  Munakahat ,  Kencana Prenada Group, Jakarta, 2010. Arief  Sidharta. Karakter  Penalaran  Hukum  Dalam Konterks Indonesia , Bandung: Utomo, 2006. Bahder  Johan  Nasution. Metode  Penelitian  Hukum . Mandar Maju, Bandung, 2008. Jaenal  Arifin, Peradilan  Agama  dalam  Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia , Kencana Prenada Media Group, Jakarta,2008, Hal. 471. Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

## Jurnal
Artidjo  Alkostar, Fenomena-Fenomena  Paradigmatik Dunia  Pengadilan  di  Indonesia  (Telaah  Kritis terhadap  Putusan  Senketa  Konsumen), Jurnal Hukum  Ius  Quia  Lustum,  Vol  26  No.  11,  Mei 2004.
Fence  M.  Wanthu, Mewujudkan  Kepastiah  Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim Peradilan  Perdata ,  Jurnal  Dinamika  Hukum, Vol.12. No. 23, September 2012.

## Website
Darmo. Hukum  Adat  Kumpulan  makalah  dan  Artikel Terbaik . www.Google.com. www.pa-jambi.go.id .

## Peraturan Perundang-undangan
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974  tentang  Perkawinan  (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1974  Nomor  1, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 3019).
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun 2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2014  Nomor  297,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

## Wawancara
Mujahidin,  Selaku  Ketua/Hakim  pada  Pengadilan Agama Jambi Kelas  IA, Wawancara penulis  pada hari  senin  Tanggal  15  April  2019  Pukul  10.00 Wib.
H.  Djahidin,  Selaku  Hakim  pada  Pengadilan  Agama Jambi Kelas IA, Wawancara penulis pada tanggal 11 Juni 2019.
H. Efrizal, Selaku Hakim pada Pengadilan Agama Jambi Kelas  IA,  Wawancara  penulis  pada  tanggal  11 Juni 2019.
Satria Effendi M. Zein, Op. Cit ., Hlm. 172. Pipin  Syarifin, Pengantar  Ilmu  Hukum ,  CV.  Pustaka Setia, Bandung, 2009. halaman. 12.
Siti  Nurhidayati, Op. Cit.,  Diakses  Tanggal  02  Agustus 2019 Pukul 22.00 Wib.