Yuriska : Jurnal Ilmu Hukum https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska P-ISSN: 2085-7616; E-ISSN: 2541-0962 Februari 2022, Vol. 14 No. 1
P e r t a n g g u g n g j a w a b a n   P e l a k u   T i n d a k   P i d a n a   P e m a l s u a n   D a n P e n g e d a r a   U a n g   P a l s u   D i t i n j a u   D a r i   P e r s f e k t i f   H u k u m   P os i t i f
Gios Adhyaksa 1 , Diding Rahmat 2 ,  Ai Nur Alipah 3 gios.adhyaksa@uniku.ac.id ,Universitas Kuningan, Indonesia 1

## Abstract
Background :
The criminal act of currency counterfeiting is a crime that attacks public confidence in the authenticity of currency, therefore the truth of the currency value must be guaranteed from counterfeiting. Based on the description, the objectives are to find out how the current regulation of counterfeiting and circulation of counterfeit money is, and to find out how to enforce the law against the perpetrators of counterfeiting and circulating counterfeit money.

## Research Metodes:
The method used by the author in this study is a normative juridical approach using primary and secondary data collection techniques and data collection tools used through interviews and document studies.

## Findings:
The results of this study with the theme of research on the responsibility of the perpetrators of the crime of counterfeiting and circulating counterfeit money. From a positive legal perspective, counterfeiting and circulation of counterfeit money carried out by perpetrators as makers and dealers must have fulfilled the elements in the formulation of Articles 244 and 245 of the Criminal Code.

## Conclusion:
Law enforcement against perpetrators of counterfeiting and circulation of counterfeit money is carried out by law enforcement officers starting from the police, prosecutors and courts in the stages of the criminal justice system in Indonesia which aims to impose penalties on perpetrators of criminal acts of counterfeiting money and prevent and cope with people becoming victims of counterfeiting money, resolving criminal cases and create a deterrent effect for perpetrators of criminal acts of counterfeiting and circulating counterfeit money.
Keywords : Currency; Counterfeiting; Criminal Liability.

## Abstrak

## Latar Belakang:
Perbuatan pidana pemalsuan mata uang merupakan kejahatan yang menyerang kepercayaan masyarakat terhadap keaslian mata uang, oleh karena itu atas kebenaran dari nilai mata uang harus dijamin dari pemalsuan. Berdasarkan uraian Tujuan Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu saat ini, dan Untuk mengetahui bagaiaman penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan dan pengedaran uang palsu.

## Metode Penelitian:
Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan teknik  pengumpulan  data  primer  dan  data  sekunder  serta  alat  pengumpulan  data  yang  digunakan  melalui wawancara dan studi dokumen.

## Hasil Penelitian:
Hasil dari penelitian ini dengan tema penelitian terhadap Pertanggungjawaban Pelaku tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu Ditinjau dari persfektif hukum positif, Pemalsuan dan pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh pelaku sebagai pembuat dan pengedar tentunya telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal Pasal 244 dan 245 KUHP

## Kesimpulan:
Penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu dilaksanakan oleh aparat penegak hukum  mulai dari kepolisian, kejaksanaan dan pengadilan dalam tahapan sistem peradilan pidana di Indonesia yang  bertujuan  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pemalsuan  uang  dan  mencegah  serta menanggulangi masyarakat menjadi korban pemalsuan uang, menyelesaikan kasus kejahatan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan peredaran uang palsu.
Kata kunci: Mata Uang; Pemalsuan; Pertanggungjawaban Pidana.
DOI : - Received :  January Accepted :  February Published :  February Copyright Notice : Authors  retain  copyright  and  grant  the  journal  right  of  first  publication with  the work  simultaneously  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution  4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.

## 1. PENDAHULUAN
Uang merupakan suatu  benda yang wujudnya sedemikian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti yang menurut peraturan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Lembaga yang  berwenang  ini  adalah negara  atau  badan  yang  ditunjuk  oleh  negara  yaitu  Bank  Indonesia. 1 Uang  terdiri  atas  mata uang logam dan uang kertas. Adapun fungsi dari uang menurut Boediono, yaitu sebagai satuan hitung, sebagai  alat  transaksi,  sebagai  penyimpanan  nilai,  dan  standar pembayaran  di  masa depan. 2 Keberadaan  uang  sangatlah  dibutuhkan dalam  kegiatan  manusia  sehari-hari.  Dapat diibaratkan uang sebagai jantung perekonomian dalam kehidupan masyarakat, tanpa adanya uang maka manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Oleh karena itu, dapat  dikatakan  bahwa  uang  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  dalam  suatu perekonomian melihat dari fungsi utamanya yaitu uang sebagai alat pembayaran. 3
Tindak  pidana  pemalsuan  uang  mengalami  perkembangan  yang  cukup  kompleks karena memiliki dimensi yang luas dan saling berkaiatan, diantaranya adalah pelaku pemalsuan uang yang melibatkan para pelaku yang lebih dari satu orang, modus pemalsuan uang, motivasi dan faktor pendukung pemalsuan uang dan wilayah pemalsuan dan peredaran uang palsu yang luas. Selain itu, karena objek yang dipalsukan adalah uang sebagai alat pembayaran sah pada suatu  negara  maka  akan  berdampak  negatif  pada  perekonomian  suatu  negara.  Masyarakat
1 Adami Chazawi, Kejahatan Mengenai Pemalsuan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 26.
2 B oediono, Ekonomi Moneter , (Yogyakarta: BPFE, 1990), hlm. 10 .
3 Sarah Marety Camelia1, Siswantari Pratiwi2, Louisa Yesami Krisnalita3 , Penerapan Sanksi  Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Berdasarkan Pasal 245 KUHP , jurnal krisna law Volume 1,nomor 3, 2019 hlm.99-108 .
Gios Adhyaksa, Diding Rahmat,  Ai Nur Alip
menaruh kepercayaan  yang besar atas kebenaran suatu nilai mata uang, oleh karena itu atas kebenaran  dari  nilai  mata  uang  harus  dijamin  dari  pemalsuan.  Penyerangan  terhadap kepercayaan  atas  kebenarannya  adalah  perbuatan  yang  patut  dipidana,  yang  oleh  undang- undang ditentukan sebagai suatu kejahatan. 4
Mata  uang  sendiri  merupakan  alat  pembayaran  untuk  melakukan  transaksi  jual  beli yang digunakan oleh seluruh negara di dunia dan setiap negara memiliki nama mata uang yang berbeda-beda. 5 Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa uang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu perekonomian melihat dari fungsi utamanya yaitu uang sebagai alat. 6
Tiap orang berusaha untuk mendapatkan uang tersebut, sehingga selain mendapatkan uang tersebut dengan jalan halal atau tidak melanggar hukum, tentunya akan selalu ada yang mencari jalan pintas berusaha mendapatkannya dengan cara menyimpang.
Penyimpangan  tersebut  dalam  bahasa  hukum  di  identifikasikan  sebagai  perbuatan pidana. Mata uang yang berlaku di Indonesia yang diedarkan oleh Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Cara maupun teknik pemalsuan uang  kertas  tersebut  di  mulai  melalui  cara-cara  sederhana  maupun  dengan  cara  teknologi modern yang bisa di gunakan pada zaman sekarang ini. Pemalsuan dan peredaran uang tersebut umumnya dilakukan secara bersamasama oleh para pelaku pemalsuan uang dengan tujuan dan maksud tertentu.
Perkembangan zaman yang semaik pesat, menuntut tiap-tiap negara untuk melakukan pembangunan  di  berbagai  sektor  supaya  dapat  mengikuti  laju  pembangunan  dunia interansional,  tidak  terkecuali  bagi  Indonesia  yang  merupakan  negara  berkembang,  dengan harapan mampu bersaing dan sejajar dengan negara- negara yang lain. Berlandaskan hal ini, Indonesia  membentuk  pemerintahan  untuk  menyelenggarakan  pembangunan.  Hakekat pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, Makmur
4 Erna Dewi, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung , Jurnal Keadilan Progresif Volume 5 Nomor 1 Maret 2014, Hal. 72
5 Mata Uang Dunia dan Asal Usul Sejarahnya diakses melalui https://lifepal.co.id/media/mata- uang-di- dunia-dan- asal-usul-sejarah-namanya/ tanggal 04 Januari 2020 pukul 23:22.
6 Sarah, Siswantari, Louisa, Penerapan Sanksi Pidana  Terhadap Pelaku Tindak Pidana  Peredaran Uang Palsu Berdasarkan Pasal 245 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 381/Pid.B/2014/Pn.Jkt.Tim), Jurnal Krisna Law Volume 1, Nomor 3, 2019, hal.100.
dan sejahtera merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Salah  satu  bagian  pembanguan  nasional  adalah pembangunan di bidang ekonomi pembanguan ekonomi memerlukan mata uang sebagai alat pembayaran  yang  sah  dalam  kegiatan  perekonomian  nasional  dan  internasional  guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 7
Eksistensi  mata  uang  berdampak  kepada  perekonomian  suatu  Negara  akan  berjalan dengan baik, sehingga mendukung tercapainaya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 8
Keberadaan  uang  menyediakan  alternatif  transaksi  yang  lebih  mudah  dibandingkan dengan system barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem  ekonomi  modern  karena  membutuhkan  orang  yang  memiliki  keinginan  yang  sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Oleh karena itu dalam kehidupan manusia sehari-hari, uang merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia itu sendiri. 9
Perkembangan uang palsu di Indonesia secara kualitas mengalami peningkatan. Seiring Perkembangan  teknologi,  uang  palsu  sudah  hamper  mendekati  kemiripan  dengan  uang  asli, baik dari berat kertasnya sampai dengan tanda air. Semakin canggihnya mesin pencetak seperti printer juga mengakibatkan semakin  sulitnya  mengungkap  kasus-kasus  tindak  pidana pemalsuan uang, khususnya pidana pemalsuan uang yang sudah terorganisir ( organizedcrime ). Pengatuaran mengenai pembatasan penggunaan printer oleh Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal) . 10
Rumusan Masalah:
a) Bagaimana  Pertanggugngjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana  Pemalsuan  dan Pengedaran Uang Palsu Ditinjau  Dari Terhadap Hukum Positif?
7 Bagas Pandega Hariyanto Putro, Eko Soponyono, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang , Jurnal Law Reform, hlm 150.
8 Loc.Cit hlm.158 9 Ibid hlm.159
10 Ibid hlm.162
Pertanggugngjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dan Pengedara Uang Palsu Ditinjau Dari Persfektif Hukum Positif
Gios Adhyaksa, Diding Rahmat,  Ai Nur Alip
b) Bagaimana  penegakan  hukum  Pertanggugngjawaban  Pelaku  Tindak  Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu Ditinjau Dari Persfektif Hukum Positif?
Tujuan:
a) Untuk mengetahui Bagaimana pertanggugngjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu ditinjau dari terhadap hukum positif
b) Untuk Mengetahui Bagaimana  penegakan  hukum  pertanggugngja  waban pelaku tindak  pidana  pemalsuan  dan  pengedaran  uang  palsu  ditinjau  dari persfektif hukum positif

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam  penulisan  Penelitian  ini,  metode  penelitian  merupakan  unsur  yang  sangat penting oleh karenaitu langkah-langkah penelitiannya adalah sebagai berikut :
a) Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi  penelitian  dalam  Penelitian  ini  adalah  termasuk  penelitian yang  bersifat  Deskriptif  Analitis  yaitu 11 :  suatu  metode  dalam  hal  ini  yang bertujuan  untuk  memperoleh  gambaran  secara  menyeluruh  dan  sistematis. Dalam  hal  ini  untuk  menggambarkan  secara  menyeluruh  dan  sistematis Pertanggugngjawaban Pelaku  Tindak  Pidana  Pemalsuan  dan  Pengedara  Uang Palsu Ditinjau Dari Persfektif Hukum Positif.
b) Metode Pendekatan
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif,  yaitu  metode  yang  menggunakan  sumber-  sumber  data  sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat- pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah yang  akan  digunakan  untuk  menguji  dan  mengkaji  data  sekunder  tersebut. Metode  pendekatan  ini  digunakan  mengingat  permasalahan  yang  diteliti berkisar  pada  peraturan  perundang  undangan  serta  kaitannya  dengan Pertanggugngjawaban Pel aku Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedara Uang Palsu Ditinjau Dari Persfektif Hukum Positif.
11 Panduan  Penyusunan  Penulisan  Hukum  (Tugas  Akhir)  SI ,  Fakultas  Hukum  Universitas  Pasundan Bandung, hlm. 15.
c) Tahap Penelitian
1) Studi  kepustakaan  ( Library  Research ),  yaitu  penelitian  kepustakaan dilakukan  dengan  meneliti  data  sekunder  yang  berupa  bahan  hukum primer  (Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana,  Kitab  Undang- undang Hukum Pidana, Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 Jo.Pasal 245  KUHP  Tentang  Peredaran  Uang  Palsu),  bahan  hukum  sekunder (karya ilmiah para sarjana/Jurnal Ilmu hukum), dan bahan hukum tertier (surat kabar dan majalah);
2) Penelitian Lapangan, yaitu tahap penelitian yang bersifat penunjang terhadap data kepustakaan tersebut di atas, yang diperoleh dengan mengkaji kasus, tabel serta wawancara.
d) Teknik pengumpulan data
Studi kepustakaan ( Library Research ), yaitu penelitian kepustakaan dilakukan dengan  meneliti  data  sekunder  yang  berupa  bahan  hukum  primer  Studi kepustakaan  ( Library  Research ),  yaitu  penelitian  kepustakaan  dilakukan dengan  meneliti  data  sekunder  yang  berupa  bahan  hukum  primer  (Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana,  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2011 Jo.Pasal  245  KUHP  Tentang  Peredaran  Uang  Palsu  Kaitannya  Dengan Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Pemalsuan  Uang  dan  Pengedaran  Uang Palsu  di  Kabupaten  Kuningan.,  karya  ilmiah  para  sarjana,  dan  bahan  hukum tertier (surat kabar dan majalah).
e) Analisis Data
Data  baik  yang  berupa  data  primer  maupun  data  sekunder  dianalisa  secara normatif  kualitatif,  artinya  mengukur  data  dengan  ketentuan  perundang- undangan  atau  teori  yang  tidak  dapat  diukur  dengan  angka-angka,  kemudian dari data yang diperoleh tersebut akan diterapkan terhadap permasalahan
Gios Adhyaksa, Diding Rahmat,  Ai Nur Alip

## 3. PEMBAHASAN

## 3.1. Pertanggugngjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang
Palsu Ditinjau Dari Persfektif Hukum Positif.
Hukum  pidana  konsep  pertanggungjawaban  itu  merupakan  konsep  sentral  yang dikenal  dengan  ajaran  kesalahan.  Dalam  bahasa  latin  ajaran  kesalahan  dikenal  dengan sebutan mens  rea .  Doktrin  mens  rea  dilandaskan  pada  suatu  perbuatan  tidak mengakibatkan  seseorang  bersalah  kecuali  jika  pikiran  orang  itu  jahat.  Dalam  bahasa inggris doktrin tersebut itu dirumuskan dengan an act does not make persent quilty, unless the  mind  is legally  blameworthy .  Berdasar  asas  tersebut,  ada  dua  syarat  yang  harus dipenuhi  untuk  dapat  memidana  seseorang,  yaitu  ada  perbuatan  lahiriah  yang terlarang/perbuatan pidana ( actus reus ), dan ada sikap batin jahat/ tersela ( mens rea ). 12
Pertanggungjawaban pidana diartikan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada  perbuatan  pidana  dan  secara  subjektif  yang  ada  memenuhi  syarat  untuk  dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar  adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan  dasar  dapat  dipidannya  pembuat  adalah  asas  kesalahan.  Ini  bearti  bahwa perbuatan  pidana  hanya  akan  dipidana jika  mempunyai  kesalahan  menyangkut  masalah pertanggungjwaban  pidana.  Oleh  karena  itu,  pertanggungjawaban  pidana  adalah pertanggungjawaban  orang  terhadap  tindak  pidana  yang  dilakukannya.  Tegasnya  yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana yang bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. 13
Sanksi  Mengedarkan  Uang  Palsu  CDi  samping  pembuatan  uang  palsu  dan pemalsuan uang, pasal 245 mengancam dengan hukuman yang sama:
12 Muhammad  Fadli Harahap, Pertanggungjawaban Pidana  Terhadap Sindikat  Pengedar Uang Palsu Yang dilakukan oleh oknum polisi dan warga sipil , Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Sumatra Utara Medan, 2018, Hlm.10.
13 Ibid ,Hlm.11.
a) Barang siapa dengan sengaja mengerdarkan uang logam atau uang kertas negeri atau uang kertas bank, yang ia bikin sendiri secara meniru atau yang ia palsukan.
b) Barang siapa dengan sengaja mengedarkan barang-barang itu, yang di ketahuinnya pada waktu itu yang menerima barang-barang itu bahwa barang-barang itu adalah uang palsu.
c) Barang siapa dengan siapa sengaja menyimpan atau memasukkan kedalam wilayah Indonesia barang- barang tersebut yang membikin atau memalsukan sendiri,  atau  yang  mengetahui  kepalsuannya  pada  waktu  menerimanya, dengan tujuan untuk kemudian mengedarkana atau menyuruh mengedarkan barang-barang seolah-olah uang asli.
Unsur  kesengajaan  kini  berarti  bahwa  si  pelaku  haru  tahu  bahwa  barangbarang tersebut adalah uang palsu, juga tidak perlu mengetahui bahwa, berhubung dengan barang- barang itu telah di lakukan tindak pidana pemalsuan uang palsu atau memalsukan uang asli.
Di  Indonesia,  hal  tersebut  belum  diatur  baik  dalam  KUHP  maupun  Undang- Undang Nomor7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Hal itu sangat penting mengingat tindak pidana pemalsuan uang itu sifat, arti dan maknanya luas  sehingga dimungkinkan dapat terjadi kekeliruan dalam menafsirkan tindak pidana pemalsuan uang.
Berdasarkan  kondisi  ini,  tindak  pidana  pemalsuan  uang  banyak  dilakukan  oleh lebih dari satu orang dan bahkan ada yang sudah terorganisasi. Selain itu, seing dilakukan oleh  orang-orang  dengan  status  social  cukup  baik  dan  meiliki  tingkat  Pendidikan  lebih tinggi.
Tindak pidana pemalsuan merupakan tidan pidana yang melibatkan teknologi yang canggi  dalam  melakukan  uang  tersebut,  yang  palsu  tersebut  untuk  dapat  diterima  di masyarakat  maka  pelaku  dalam  proses  pembuatannya  mengupayakan  bagaimanapun caranya agar mirip dengan uang asli sedangkan di sisi lain, pemerintah dalam membuat mata uang mengupayakan sedemikian rumitnya atau sulitnya agar tidak bisa ditiru oleh pihak  yang  tidak  bertanggung  jawab.hal  tersebut  memaksa  pelaku menguasai  teknologi sebelum melakukan perbuatan teknologi sebelum melakukan perbuatan pemalsuan uang agar uang palsu itu mirip dengan aslinya sehingga layak untuk diedarkan dan bisa diterima oleh masyarakat.
Pertanggugngjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dan Pengedara Uang Palsu Ditinjau Dari Persfektif Hukum Positif
Gios Adhyaksa, Diding Rahmat,  Ai Nur Alip
Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tenrang Mata Uang diatur mengenai larangan,  dan  ketentuan  pidana  terhadap  pemalsuan  dan  pengedaran  uang  palsu  yang berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
a.  Pasal 24
(1)  Setiap  orang  dilarang  meniru  Rupiah,  kecuali  untuk  tujuan  pendidikan dan/atau promosi dengan memberi kata spesimen.
(2)  Setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan. b.  Pasal 26
(1)  Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.
(2)  Setiap  orang  dilarang  menyimpan  secara fisik  dengan  cara apa  pun  yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
(3)  Setiap orang dilarang mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
(4)  Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(5)  Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.
c. Pasal 27
(1)  Setiap  orang  dilarang  memproduksi,  menjual,  membeli,  mengimpor, mengekspor, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak, atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.
(2)  Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengekspor,  menyimpan,  dan  atau  mendistribusikan  bahan  baku  Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.
Kitab Undang-Undang  Hukum pidana memuat beberapa peraturan salah satunya mengenai uang rupiah palsu yang diedarkan di sekitar wilayah Indonesia.
a.  Pasal 244
Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan Negara  atau  Bank,  dengan  maksud  untuk  mengedarkan  atau  menyuruh mengedarkan  mata  uang  atau  uang  kertas  itu  sebagai  asli  dan  tidak  dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
b.  Pasal 245
Barang  siapa  dengan  sengaja  mengedarkan  mata  uang  atau  uang  kertas  yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima atau  diketahuinya  bahwa  tidak  asli  atau  dipalsu,  ataupun  barang  siapa menyimpan  atau  memasukan  ke  Indonesia  mata  uang  atau  uang  kertas  yang demikian,  dengan  maksud  untuk  mengedarkan  atau  menyuruh  mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
c.  Pasal 247
Barang  siapa  dengan  sengaja  mengedarkan  mata  uang  yang  dikurangi  nilai olehnya sendiri atau yang merusaknya waktu diterima diketahui sebagai uang yang  tidak  dirusak  ataupun  barang  siapa  menyimpan  atau  memasukan  ke Indonesia  uang  yang  demikian  itu  dengan  maksud  untuk  mengedarkan  atau menyuruh  mengedarkannya  sebagai  uang  yang  tidak  rusak,  diancam  dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
Pengaturan Sanksi Pidana terhadap jenis-jenis Tindak Pidana tersebut dirumuskan dalam dua bentuk, yaitu perumusan sanksi secara tunggal (hanya satu jenis pidana saja, yaitu pidana penjara) dan secara alternatif, yaitu pidana penjara atau denda. Jenis sanksi pidana yang diancamkan selain pidana penjara dan denda juga ada sanksi perampasan uang palsu  atau  dirusak  atau  bahan-bahan  yang  digunakan  untuk  memalsukan  uang  dan pencabutan hak-hak terdakwa.
Perumusan sanksi pidana secara tunggal diancamkan kepada pelaku pemalsuanan perusakan mata uang (butir a – f), sedangkan Sanksi Pidana Alternatif diancamkan kepada pelaku  yang  mengedarkan  dan  menyimpan  atau  memasukkan  bahan-bahan  untuk pemalsuan Uang Rupiah (butir g – i). Mengingat pengaturan Tindak Pidana Terhadap Mata Uang  mempunyai  fungsi  perlindungan  terhadap  kepentingan  publik  dalam  hal  ini kepentingan ekonomi masyarakat dan negara maka disamping pidana penjara penjatuhan pidana denda kepada pelaku Tindak Pidana mata uang sangat penting sebagai kompensasi dari kerugian yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana tersebut. Sanksi pidana penjara dalam
Gios Adhyaksa, Diding Rahmat,  Ai Nur Alip
KUHP menganut sanksi penjara minimum umum dan maksimum umum, yaitu minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun. 14

## 3.2. Penegakan Hukum Pertanggugngja waban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang PalsuDitinjau Dari Persfektif Hukum Positif
Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum  pada  era modernisasi  dan  globalisasi  saat  ini  dapat  terlaksana,  apabila  berbagai dimensi  kehidupan  hukum  selalu  menjaga  keselarasan,  keseimbangan  dan  keserasian antara  moralitas  sipil  yang  didasarkan  oleh  nilai-nilai  aktual  di  dalam  masyarakat beradab. 15
Penegakan  hukum  diartikan  sebagai  penegakan  dan  penerapan  hukum,  undang- undang atau peraturan- peraturan yang berlaku di satu negara tertentu. Dalam prespektif hukum  pidana,  terminologi  penegakan  hukum  dimaknai  sebagai  tindakan  negara  untuk mendeteksi pelanggaran, menghentikannya, dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran berikutnya dikemudian hari. Penegakan hukum juga di artikan sebagai penggunaan agen- agen  pemerintah  untuk  merespon,  mendeteksi,menyelidiki,  menyidik,  menuntut,  dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan.
Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam  kerangka  pencapaian  tujuan,  adalah  keharusan  untuk  melihat  penegakan  hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. 16
Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu: 17
a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total ( total enforcement concept ) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegak kan tanpa terkecuali
14 Tim Perundang-Undangan dan  Pengkajian Hukum, Paradigma Baru dalam Menghadapi Kejahatan Mata  Uang  (Pola  Pikir,  Pengaturan,  dan  Penegakan  Hukum) ,  Direktorat  Hukum  Bank  Indonesia,  Jakarta, 2005,hlm. 12
15 Erna  Dewi, Penegakan  hukum  terhadap  pelaku  tindak  pidana  pemalsuan  uang  dan  pengedar  uang palsu , Jurnal Keadilan Progresif,Volume 5 Nomor 1 ,tahun 2014, hlm 1.
16 Ibid ,hlm  1
17 Ibid , hlm 2
b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh ( full enforcement concept ) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
c. Konsep  penegakan  hukum  aktual  ( actual  enforcement  concept )  yang muncul  setelah  diyakini  adanya  diskresi  dalam  penegakan  hukum  karena keterbatasan- keterbatasan, baik  yang berkaitan  dengan  saranaprasarana, kualitas  sumber  daya  manusianya,  kualitas  perundang-undangannya  dan kurangnya  partisipasi masyarakat.
Penegakan hukum sesungguhnya menunjuk kepada kewajiban petugas kepolisian. Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak  hukum  dan  oleh  setiap  orang  yang  mempunyai  kepentingan  sesuai  dengan kewenangannya masing- masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana  merupakan  satu  kesatuan  proses  diawali  dengan  penyidikan,  penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. 18
Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit.
Dalam  arti  luas,  penegakan  hukum  itu  mencakup  pula  nilai-nilai  keadilan  yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.  Akan  tetapi,  dalam  arti  sempit,  penegakan  hukum  itu  hanya  menyangkut penegakan  peraturan  yang  formal  dan  tertulis  saja.  Oleh  karena  itu,  penerjemahan perkataan ” law enforcement ” ke dalam Bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan “penegakan  hukum”  dalam  arti  luas  dan  dapat  pula  digunakan  istilah  “penegakan peraturan” dalam arti sempit. 19
Menurut  Moeljatno  menguraikan  berdasarkan  dari  pengertian  istilah  hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan- aturan, yaitu: 20
18 Harun M. Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta 1990, Hal.58.
19 Andrew  Shandy  Utama, Kepercayaan  Masyarakat  Terhadap  Penegakan  Hukum  di  Indonesia ,  Jurnal Ensiklopedia  Social Review Vol.01 No.3, Oktober 201, Hal.306-307
20 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Putra Harsa, Surabaya 1993, Hal.23.
Pertanggugngjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dan Pengedara Uang Palsu Ditinjau Dari Persfektif Hukum Positif
Gios Adhyaksa, Diding Rahmat,  Ai Nur Alip
a. Menentukan perbuatan- perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan- larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.
Penegakan  hukum  bukan  semata-mata  pelaksanaan  perundang-  undangan  saja, terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu:
a. Faktor hukumnya sendiri.
b. Faktor  penegak  hukum,  yakni  pihak-pihak  yang  membentuk  maupun menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor  masyarakat,  yakni  faktor  lingkungan  dimana  hukum  itu  tersebut berlaku atau diterapkan.
Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergumulan hidup. 21
Kejahatan  peniruan  dan  pemalsuan  mata  uang  atau  uang  kertas  merupakan penyerangan  terhadap  kepentingan  hukum  atas  kepercayaan  terhadap  uang  sebagai  alat pembayaran  yang  sah.  Sebagai  alat  pembayaran,  kepercayaan  terhadap  uang  harus dijamin. 22
Tindak pidana membuat uang atau meniru rupiah palsu merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu khusus karena membuat uang palsu harus memiliki keahlian khusus dalam memalsukan uang agar uang yang dipalsukan sama dengan  uang  asli  yang  dikeluarkan  oleh  negara.  Tindak  pidana  membuat  uang  palsu
21 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta 1983, hlm  5.
22 Suwarjo, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dollar, Journal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Vol. 8 no. 1 Maret 2014, Hal.7.
merupakan  tindak  pidana  yang  berkesinambungan  atau  yang  disebut  dengan  kejahatan yang  terorganisir,  sehingga  dapat  dikelompokkan  juga  ke  dalam organized  crime ,  atau corporatecrime.
Tindak  pidana  teroganisir  atau  kejahatan  terorganisir  ( organized  crime )  adalah istilah  yang  berarti  dimana  kejahatan  tersebut  dipimpin  oleh  seseorang  atau  kelompok mempunyai  rancangan  terlebih  dahulu  berbeda  dari  kejahatan  spontan  dan  mempunyai tujuan-tujuan tertentu dimana kejahatan terorganisir mempunyai spesialisasi sendiri dalam melaksanakan  tugasnya.  Adapun  dalam  tindak  pidana  pemalsuan  uang  adalah  tindak pidana teroganisir maka uang palsu yang telah selesai dibuat memelurkan pihak lain untuk mengedarkan uang palsu tersebut. Kejahatan Pemalsuan Uang sebagian besar adalah:
a. Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional.
b. Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah pada umumnya para residivis. Hal ini kemungkinan disebabkan hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku masih ringan.
c. Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku Tindak Pidana merupakan orang- orang yang memiliki keahlian khusus. 23
Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku Tindak Pidana merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus.
Perumusan  Tindak  Pidana  terhadap  mata  uang  dalam  KUHP  diatur  dalam  Pasal 244 – 252 KUHP, sebagai berikut:
a. Perbuatan memalsukan mata uang.
b. Perbuatan mengedarkan mata uang palsu.
c. Perbuatan menyimpan atau memasukan ke Indonesia mata uang palsu.
23 T. Rakhmadsyah, Ainal Hadi, Tindak Pidana Pemalsuan Uang Sebagai Kejahatan Terorganisir (Suatu Penelitian  Di  Wilayah  Hukum  Pengadilan Negeri  Banda  Aceh) ,  Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa  Bidang        Hukum Pidana,     Fakultas     Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 2 No. 2, Mei 2018,Hal. 289.
Pertanggugngjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dan Pengedara Uang Palsu Ditinjau Dari Persfektif Hukum Positif
Gios Adhyaksa, Diding Rahmat,  Ai Nur Alip
d. Perbuatan  merusak  mata  uang  berupa  perbuatan  mengurangi  nilai  mata uang dengan maksud untuk diedarkan.
e. Mengedarkan mata uang yang rusak.
f. Perbuatan  menyimpan  atau  memasukkan  ke  Indonesia  mata  uang  yang dikurangi nilainya.
g. Perbuatan mengdarkan mata uang palsu atau rusak.
h. Membuat atau mempunyai persediaan bahan untuk pemalsuan uang.
i. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembaran-lembaran perak tanpa ijin.
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis jika dikaitkan dengan teori Sistem Hukum  dari  Lawrence  M.  Friedman  yang  mengemukakan  bahwa  efektif  dan  berhasil tidaknya  penegakan  hukum  tergantung  tiga  unsur  sistem  hukum,  yakni  struktur  hukum ( struktur  of  law ),  substansi  hukum  ( substance  of  the  law )  dan  budaya  hukum  ( legal culture ).
1) Struktur hukum ( structure of the law ), Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat  peraturan,  maupun  dalam  menerapkan  atau  melaksanakan peraturan.  Melingkupi  Pranata  hukum,  aparatur  hukum  dan  sistem penegakkan hukum, dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan dan  pengedaran  uang  palsu  organ  yang  bergerak  di  dalamnya  meliputi Kepolisian sebagai penyidik,  Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dan Pengadilan sebagai lembaga yang memutus perkara pidana. Dalam hal ini kepolisian  sudah  melakukan  tugasnya  dengan  baik  namun  dalam melakukan  penuntutan  kejaksaan  menuntut  lebih  ringan  dari  ketentuan perundang-undang  yang  berlaku,  begitupula  dengan  hakim  yang menjatuhkan putusan jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa.
2) Substansi hukum ( substance rule of  the  law ),  didalamnya  melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis oma upun  yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal. Aturan yang  digunakan  dalam proses Penegakan terhadap pelaku pemalsuan dan pengedaran uang palsu di sini sudah diatur dengan baik yang mana pelaku yang kedapatan meniru,
menyimpan dan mengedarkan uang palsu tesebut dapat di hukum dengan ancaman pidana 15 tahun penjara, begitupula dengan keaslian rupiah pada setiap  sisinya  sudah  diatur  dengan  jelas  dengan  sedemikian  rupa  dalam peraturan  perundang- undangan yang mengatur tentang mata uang. Dalam proses  pembuatan  dan  pengedaran  mata  uang  yang  berlaku  di  Indonesia hanya boleh dibuat dan disebarkan oleh Bank Indonesia.
3) Budaya  hukum  (legal  culture),  merupakan  penekanan  dari  sisi  budaya secara  umum,  kebiasaan-  kebiasaan,  opini-opini,  cara  bertindak  dan berpikir,  yang  mengarahkan  kekuatan  sosial  dalam  masyarakat.  Di  sini masyarakat sebagai bagian dari budaya hukum yang memiliki  kebiasaan, opini dan cara bertindak dan sebagai pihak yang merasa dirugiakan karena adanya uang rupiah yang dipalsukan, ditiru, dan  disebarluaskan dalam menangani kasus yang ditemukannya sudah cukup baik dalam merspon dan sigap dalam melakukan tindakan, yakni langsung melaporkan uang rupiah palsu  yang  ditemukannya  pada  lembaga  yang  berwenang  menangani perkara tesebut untuk segera ditindak lanjuti.

## 4. KESIMPULAN
Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis maka dapat ditarik kesimpulan:
1) Pemalsuan dan pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh pelaku sebagai pembuat dan pengedar tentunya telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal Pasal 244 dan 245 KUHP Penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu di Kabupaten Kuningan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksanaan dan pengadilan dalam tahapan sistem peradilan pidana di  Indonesia  yang  bertujuan  menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku  tindak  pidana pemalsuan  uang  dan  mencegah  serta  menanggulangi  masyarakat  menjadi  korban pemalsuan  uang,  menyelesaikan  kasus  kejahatan  dan  menimbulkan  efek  jera  bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan peredaran uang palsu.
2) Upaya sebagai solusi dalam Penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu agar tidak terjadi lagi di masa yang  akan  datang,  yaitu  dilakukan  melalui  penyuluhan  dan  sosialisasi  melalui
Pertanggugngjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dan Pengedara Uang Palsu Ditinjau Dari Persfektif Hukum Positif
Gios Adhyaksa, Diding Rahmat,  Ai Nur Alip
prosedur dan sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Oleh Bank Indonesia, serta melalui penegakan hukum melalui kebijakan penal dan non penal, baik  yang  bersifat  pencegahan  maupun  penindakan  terhadap  para  pelaku.  Pidana Pemalsuan dan Pegedaran uang palsu.

## 5. REFERENSI
Agus Arif Wijayanto, Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia, Jurnal Hukum Khaira Ummah ,Vol. 12. No. 4 Desember 2017.
Agus Rahardjo  dan  Angkasa,  Profesionalisme  Polisi  Dalam  Penegakan  Hukum,  Jurnal Dinamika Hukum Vol.11 No.3, September 2013.
Andrew Shandy Utama, Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Ensiklopedia Social Review Vol.01 No.3, Oktober 2019.
Arti  Penyebaran,  diakses  melalui  https://lektur.id/arti-  penyebaranpada  tanggal  06  Januari 2020,pukul 08:31.
Bagas  Pandega  Hariyanto  Putro,  Eko  Soponyo,  Kebijakan  Hukum  Pidana  Dalam Penanggulangan  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Uang,Jurnal  Law  Reform  Program  Studi Magister Ilmu Hukum Fakulatas Hukum Universitas di Ponogero,Vol. 11 No.2, Tahun 2015.
Boediono. Ekonomi Moneter. Yogyakarta: BPFE. 1990.
Chazawi, Adami. Kejahatan Mengenai Pemalsuan. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
Danel Aditia Situngkir, Asas  Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasiona, Soumatera Law Review Ejournal Kopertis Volume 1, Nomor 1, 2018.
Dewi Astini, Miranda Sari, Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu, Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora Vol. 7, No. 3, Juli 2019, Fakultas Hukum Universitas Abulyatama.
Diakses  melalui  https://id.wikipedi  a.org/wiki/Bank_Indonesia,  Pada  tanggal  22  Mei  2020 Pukul 23:49.
Diakses melalui https://www.simul asikredit.com/inilah- beberapa-perbedaan-antara- bi-dan- ojk/, Pada tanggal 22 Mei 2020, Pukul 00:33.
Diding  Rahmat,  Eksistensi  Lembaga  Bantuan  Hukum  (Lbh)  Cirebon  Dalam  Pendampingan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Cirebon, Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 03 Nomor 01 Januari 2016, Universitas Kuningan.
Digilib Unila,  BAB  II  Tinjauan  Pustaka,  diakses  melalui  https://diglib.unila.ac.id/389 2/11/BAB/%20II.pdf. Pada tanggal 29 April, Pukul 22:03.
Eni Sulistiowati, Peningkatan Kemampuan Penalaran Mata Uang Siswa Tunagrahita Praktik Jual  Beli  Pada  Pembelajaran  Vokasional  Tataboga  Bagi  Peserta  Didik,  Jurnal  P3LB, Volume 1, Nomor 2, Desember 2014, SMALB Putra Jaya Kota Malang.
Erna  Dewi,  Penegakan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Uang  Dan Pengedar Uang Palsu Di  Kota Bandar  Lampung, Jurnal Keadilan Progresif Volume 5 Nomor 1 Maret 2014.
Faktor-Faktor Penegakan Hukum, diakses melalui http://digilib.unila.ac.id/907 9/12/Bab%202.pdf pada tanggal 29 April 2020, Pukul 22:50.
Harun M. Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta Tahun 1990.
Iman  Pasu  Marganda  Hadiarto  Purba,  Penguatan  budaya  hukum  masyarakat  untuk menghasilkan  kewarganegaraan  transformative,  Jurnal  Civics  Volume  14  Nomor  2, Oktober 2017 , Universitas Negeri Surabaya.
Jimmy  Yansen,  Penerapan  Norma  Hukum  Dalam  Sistem  Hukum  Indonesia  “Penerapan Norma Hukum  di Lembaga Peradilan”, diakses melalui https://www.scribd.com/docum ent/369362534/teori-sistem- hukum-docx, pada tanggal 06 Januari 2020, pukul 06:53.
Khoeru  Umah,  Sitem  Hukum  Menurut  Lawrence Friedman,  diakses  melalui https://khoeruumah96.blogspot.com/2016/03/normal-0-false-false-false-en-us-x- none.html, Pada tanggal 06 Januari 2020, Pukul 06:42.
Gios Adhyaksa, Diding Rahmat,  Ai Nur Alip
Kusnu Goesniadhie S, Prespektif Moral Penegakan Hukum Yang Baik, Jurnal Hukum Vol.02
No.17, April 2010.
Lembaga  Penegak  Hukum,  diakses  melalui  https://b-pikiran.cekkembali.com/lemba gapenegak-hukum/pada tanggal 29 April 2020, pukul 23:32.
Lisa,  Pelaku  Tindak  Pidana  (Dader), Diakses  melalui https://makalah-hukum- pidana.blogsopt.com/2014/pelak u-tindak-pidana-dader.html, Pada Tanggal 10 Februari 2020, Pukul 14:32
M. Husein Maruapey, Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara, Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VII No. 1 / Juni 2017.
Mata Uang Dunia dan Asal Usul Sejarahnya diakses melalui  https://lifepal.co.id/media/mata- uang-di-dunia-dan-asal-usul- sejarah-namanya/tanggal04, Januari 2020 pukul 23:22.
Mata   Uang,  diakses melalui https://kamus.tokopedia.com/m/ mata-uang/,/pada  tanggal  06 Januari 2020, pukul 08:42.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana , Putra Harsa, Surabaya Tahun1993.
Penegak  Hukum  dan  Tugasnya,  diakses  melalui  https://brainly.co.id/tugas/9595  081,  pada tanggal 29 April 2020, Pukul 23:53.
Pengertian  Tindak  Pidana,  diakses  melalui  https://www.academia.edu/793  3833/Pengertian- tindak-pidana, pada tanggal 30 April 2020, pukul 21:47.
Sarah, Siswantari, Louisa, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Uang  Palsu  Berdasarkan  Pasal  245  KUHP  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor 381/Pid.B/2014/Pn.Jkt.Tim), Jurnal Krisna Law Volume 1, Nomor 3, 2019.
Sejarah  Uang  diakses  melalui  https://www.romadecade.org/sej  arah-uang/  pada  tanggal  04 Januari 2020 pukul 22:29
Septian D. Putranto, Pelaku,
diaksesmelaluihttp://putranto88.blogspot.com/2011/06/pelaku.html  pada  tanggal  10 Februari 2020, pukul 14:23.timpangnya   Hukum   Di Indonesia, diakses melalui
https://www.kompasiana.com/  mariotengor/timpangnya-  hukum-di-indoneisa,  pada tanggal 28 April 2020, pukul 23:23.
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta Tahun 1983.
Subhan Amin, Keadilan Dalam Perspektif  Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat, Jurnal El- Afkar Vol. 8 Nomor I, Januari-Juni 2019.
Suwari Akhmaddhian dan Gios Adhyaksa, Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Di Daerah (Studi Di Kabupaten Kuningan), Jurnal Unifikasi, ISSN 2354- 5976   Vol.   03 Nomor   01 Januari 2016, Universitas Kuningan.
Suwarjo,  Penegakan  Hukum  Dalam  Tindak  Pidana  Pemalsuan  Mata  Uang  Dollar,  Journal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA, Vol. 8 no. 1 Maret 2014
T. Rakhmadsyah, Ainal Hadi, Tindak Pidana Pemalsuan Uang Sebagai Kejahatan Terorganisir (Suatu  Penelitian  Di  Wilayah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Banda  Aceh),  Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Vol. 2 No. 2, Mei 2018.
Teori   Penegakan Hukum, diakses melalui https://raypratama.blogspot.co m/2015/04/teoripenegakan-  hukum.html,  pada  tanggal  18  Maret  2020,  pukul  20:51.
Tujuan Dari Penegakan
Hukum, diakses melalui https://www.scrib.com/docume nt/366073162/tujuan-dari-penegakan-hukum, pada tanggal 28 April:23:50.
Unsur-Unsur  Tindak  Pidana,  diakses  melalui  https://kelashukum.com/2019/  10/24/unsur- unsur-tindak- pidana/, pada tanggal 30 April 2020 pukul 21:55.
Wawancara  dengan  Jaksa  Penuntut  Umum  Kejaksaan  Negeri  Kuningan,  Wawancara  pada tanggal 09 April 2020.
Wawancara dengan Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Kuningan, wawancara pada tanggal 26 Maret 2020
Widjajati, Erna. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Jalur. 2012.
Pertanggugngjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dan Pengedara Uang Palsu Ditinjau Dari Persfektif Hukum Positif
Gios Adhyaksa, Diding Rahmat,  Ai Nur Alip
Zudan  Arif  Fakhrulloh,  Penegakan  Hukum  Sebagai  Peluang  Menciptakan  Keadilan,  Jurnal Jurisprudence Volume 2 No. 1, Maret 2005.