## KAJIAN HUKUM TENTANG PENGUKURAN DAN PEMETAAN UNTUK
PENDAFTARAN TANAH DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS

## LENGKAP
Garda Viska Putra dan Hudali Mukti Garda.bin.widodo@gmail.com, hudalimukti@ymail.com Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

## ABSTRAK
Pengukuran dan pemetaan bidang tanah untuk pendaftaran tanah merupakan perihal awal dalam  rangka  sertipikasi  bidang  tanah  untuk  memperoleh  sertipikat  hak  atas  tanah. Permasalahan  dan  kendala  yang  terjadi  pada  pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanah  apabila tidak  diberikan  solusi  yang  pasti  dapat  menyebabkan  sengketa  bidang  tanah  semakin  banyak. Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  merupakan  salah  satu  upaya dari  Kementerian  Agraria dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia  dalam  rangka  menyelesaikan permasalahan yang terjadi, antara lain belum terpetakannya bidang tanah yang bersertipikat hak atas tanah lama dan bidang lain yang belum bersertipikat hak atas tanah, memperbaiki metode pengukuran  bidang  tanah  lama  yang  belum  sesuai  dengan  kondisi  saat  ini,  mengurai  bidang- bidang tanah yang mengalami sengketa bidang tanah.
Kata Kunci: Pengukuran, Pemetaan, Pendaftaran Tanah.

## ABSTRACT
The measurement and mapping of land parcels for land registration is the initial subject in the framework of land certification to obtain a land title certificate. Problems and constraints that  occur  in  the  measurement  and  mapping  of  land  parcels  if  not  given  a  solution  that  can certainly cause more land disputes. Complete Systematic Land Registration is one of the efforts of  the  Ministry  of  Agrarian  Affairs  and  Spatial  Planning  or  the  National  Land  Agency  of  the Republic of Indonesia in order to resolve the problems that occur, including the uncharted land parcels with old land titles and other fields that have not been granted land titles. a method of measuring  the  old  parcels  of  land  that  are  not  in  accordance  with  the  current  conditions, parsing land parcels that have experienced land disputes.
Keywords: Measurement, Mapping, Land Registration.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Program Presiden Republik Indonesia  Bapak  Joko  Widodo  dalam rangka mendukung tujuan Strategi Nasional Keuangan  Inklusif  (SNKI)  dimana  pada tahun  2019  sebanyak  tujuh  puluh  lima persen  penduduk  Indonesia  memiliki  akses ke  layanan  keuangan  dengan  melakukan percepatan  penerbitan  sertipikat  tanah. Target  tersebut  meliputi  sertipikasi  lima juta  bidang  tanah  pada  tahun  2017,  pada tahun  2018  ditargetkan  tujuh  juta  bidang tanah,  dan  pada  tahun  2019  ada  sembilan juta bidang tanah.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional
(Menteri  ATR/BPN)  yang  saat  ini  dijabat oleh  Bapak  Dr.  Sofyan  A.  Djalil,  S.H., M.A.,  M.ALD.  berusaha  mengupayakan program  pemerintah  untuk  menyelesaikan sertipikasi  lima  juta  bidang  tanah  milik masyarakat  pada  tahun  ini.  Kendala  yang dihadapi yaitu masalah anggaran pemerintah yang terbatas ditambah
minimnya  tenaga  petugas  ukur  yang merupakan  tombak  berjalannya  program tersebut.
Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2017 tentang  Perubahan  atas  Peraturan  Menteri
Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan  program  presiden  tersebut.
Diharapkan  dengan  adanya  payung  hukum tersebut  proses  sertipikasi  bidang  tanah melalui  percepatan  Pendaftaran  Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) dapat terlaksana  dengan  maksimal,  khususnya dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang merupakan
dasar  dari  penerbitan  sertipikat  selain  dari data yuridis pemilik bidang tanah.
Jumlah  petugas  pengukuran  yang dimiliki  Kementerian  ATR/BPN  saat  ini sekitar  2.500  petugas  ukur  di  seluruh Indonesia  dirasa  masih  kurang  dalam menghadapi  beban  kerja  lima  juta  bidang tanah  dalam  satu  tahun.  Petugas  pemetaan yang  seharusnya  berbeda  dengan  petugas pengukuran sebagai koreksi terhadap pekerjaan  pengukuran  bidang  tanah  juga merangkap menjadi petugas ukur.
Ditambah  penyebaran  jumlah  petugas  ukur yang  tidak  seimbang  antara di Pulau  Jawa- Bali  dengan  di  luar  Pulau  Jawa-Bali, menjadikan  beban  tambahan  bagi  petugas ukur.

## B. Permasalahan
Adapun  permasalahan  dari  latar belakang tersebut diatas adalah :
1. Bagaimana  permasalahan  pengukuran dan  pemetaan  bidang  tanah  untuk pendaftaran tanah ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  35  Tahun 2016  Tentang  Percepatan  Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ?
2. Bagaimana mengatasi permasalahan
pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanah untuk  pendaftaran  tanah  ditinjau  dari Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2017  Tentang  Perubahan  Atas Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  35  Tahun  2016
Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun  Penelitian  ini  bertujuan untuk  Untuk  mengetahui  permasalahan pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanah untuk pendaftaran tanah dan untuk menemukan  cara  mengatasi  permasalahan pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanah untuk pendaftaran tanah.
Penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan  manfaat  baik  secara  teoritis maupun  praktisi  yaitu  dengan  menambah wawasan agar lebih mengerti dan memahami  teori  –  teori  yang  didapat selama  perkuliahan  dimana  berhubungan dengan  ilmu  hukum  pertanahan  dan  dapat menemukan solusi praktis terhadap masalah pertanahan  yang  terjadi  terutama  pada sektor  pengukuran  dan  pemetaan  bidang tanah,  dan  penelitian  ini  diharapkan memberikan sumbangan kepustakaan sebagai  informasi  tambahan  yang  berguna bagi  pembaca  dan  dapat  memberikan sumbangan  pemikiran  bagi  pihak–pihak yang  mempunyai  permasalahan  yang  sama atau  ingin  mengadakan  penelitian  lebih lanjut.

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis Penelitian dan Sumber Data
Jenis  penelitian  yang  digunakan dalam  penelitian  adalah  pendekatan  yuridis normative.  Pendekatan  Yuridis  Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan  bahan  hukum  utama  dengan cara  menelaah  teori-teori,  konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan penelitian  ini.    Metode  ini  menyangkut ketentuan hukum normatif peraturan maupun  undang–undang  yang  sudah  ada, dalam penerapannya terjadi pada
lingkungan  masyarakat  yang  ikut  andil
dalam kesesuaian peraturan tersebut dengan kondisi  masyarakat  pada  saat  sekarang.
Hukum Normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan  berbagai  data  sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan  pengadilan,  teori  hukum,  dan dapat berupa pendapat para sarjana.
Sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  terdiri  dari  3  (tiga)  bahan hukum  yaitu  sumber  hukum  primer  yaitu berupa Undang–Undang Republik Indonesia  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan  Dasar  Pokok–Pokok  Agraria, Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendafratan Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor  3  Tahun  1997  Tentang  Ketentuan
Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional
Republik  Indonesia  Nomor  35 Tahun  2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap, Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2017
Tentang Perubahan  Atas Peraturan  Menteri
Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap, Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata
Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  33 Tahun  2016 Tentang  Surveyor  Kadaster  Berlisensi, Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  28 Tahun  2016 Tentang  Percepatan  Program  Nasional
Agraria Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis, Peraturan Kepala Badan Informasi  Geospasial  Nomor  15  Tahun
2014  tentang  Pedoman  Teknis  Ketelitian
Peta Dasar.
Bahan hukum sekunder yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum  primer,  seperti  rancangan  Undang– Undang,  hasil–hasil  penelitian,  hasil  karya dari  kalangan  hukum  dan  seterusnya.  Dan bahan  Hukum  Tertier,  yakni  bahan  yang memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap bahan hukum primer dan
sekunder, contohnya adalah kamus,
ensiklopedia, indeks kumulatif dan
sebagainya.

## B. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan  data  dalam  berupa studi  dokumen  atau  kepustakaan  yaitu dengan cara untuk memperoleh data dengan mempelajari dan menganalisa bahan pustaka yang berkaitan dengan
permasalahan  penelitian,  dan  melakukan wawancara  dengan  narasumber  untuk memperoleh  data  dengan  mengajukan pertanyaan  secara  lisan  yang  jawabannya diserahkan  kepada  responden.  Wawancara tak  berstruktur  sering  juga  disebut  teknik wawancara  mendalam,  karena  peneliti merasa  tidak  tahu  apa  yang  belum diketahuinya.
wawancara dilakukan dengan
pertanyaan  yang  bersifat open-ended ,  dan mengarah  pada  kedalaman  informasi,  serta dilakukan  dengan  cara  yang  tidak  secara formal berstruktur guna menggali pandangan  subyek  yang  diteliti  tentang banyak  hal  yang  sangat  bermanfaat  untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih jauh dan mendalam.  Oleh  karena  itu  dalam  hal  ini subyek  yang  diteliti  posisinya  lebih berperan sebagai informan daripada sebagai responden.

## C. Analisis Data
Analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  metode  kualitatif,
adapun  yang  dimaksud  dengan  analisa kualitatif  adalah  suatu  tata  cara  penelitian yang  menghasilkan  data  deskriptif  analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis  atau  lisan  dan  juga  perilaku  nyata, yang  diteliti  dan  dipelajari  sebagai  suatu yang  utuh. Sedangkan  analisis  kualitatif yang  digunakan  medel  interaktif,  yaitu komponen reduksi data, sajian  data dilakukan  bersama  dengan  pengumpulan data, dan setelah data terkumpul, maka tiga komponen  tersebut  berinteraksi,  apabila kesimpulan  dilaksanakan  kurang  kuat, maka  perlu  ada  verifikasi  dan  peneliti kembali mengumpulkan data di lapangan.

## PEMBAHASAN

## A.
Pengukuran  dan  Pemetaan  Untuk Pendaftaran  Tanah  ditinjau  dari Peraturan  Menteri  Agraria  Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan  Menteri  Agraria  Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  35 Tahun  2016  Tentang  Percepatan
Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap
Dalam  rangka  memperjelas  dan memperkuat  serta  mendukung  uraian  dari permasalahan  yang  telah  diuraikan  diawal, maka  penulis  menyajikan  data  hasil penelitian yang selanjutnya dianalisis untuk memperoleh  kesimpulan.  Dalam  hal  ini penulis  melakukan  analisis  terhadap  hasil wawancara  yang  diperoleh  penulis  serta studi  kepustakaan  peraturan  perundangan yang terkait dengan permasalahan tersebut.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan  di  Kantor  Pertanahan  Kota Samarinda  dan  Kantor  Wilayah  Badan Pertanahan  Nasional  Provinsi  Kalimantan
Timur bahwa pelaksanaan kegiatan
Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap dalam  hal  pengukuran  dan  pemetaan  dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian antara lain:
1. Kegiatan Sosialisasi dan/atau Penyuluhan. Sosialisasi dan penyuluhan terhadap  masyarakat  sebagai  pemilik bidang tanah belum sepenuhnya mengena dan dipahami oleh masyarakat  tersebut.  Dalam  Kamus
Besar  Bahasa  Indonesia  “Sosialisasi adalah  usaha  untuk  mengubah  milik perseorangan  menjadi  milik  umum (milik  negara),  Proses  belajar  seorang anggota  masyarakat  untuk  mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat  dalam  lingkungannya,  dan upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadikan dikenal, dipahami,  dihayati  oleh  masyarakat, pemasyarakatan. 1 Sedangkan Penyuluhan  dalam Kamus Besar Bahasa  Indonesia  “penyuluhan  adalah proses,  cara,  perbuatan  menyuluh, Penerangan, dan Pengintaian, penyelidikan. 2 2. Kegiatan Pengukuran Permasalahan pengukuran dapat dibedakan  menjadi  beberapa  kelompok antara lain:
a. Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah;
b. Penunjukan  Batas  Bidang  Tanah  dan Peran Aktif Masyarakat;
c. Alas Hak Atas Tanah;
d. Peralatan dan Tenaga Pengukuran.
3. Kegiatan Pemetaan
Permasalahan pemetaan dapat
dibedakan  menjadi  beberapa  kelompok antara lain:
a. Pembuatan Peta Bidang;
17 http://kbbi.web.id/sosialisasi,  8  September
2017, 20.00 WITA.
2 http://kbbi.web.id/penyuluhan,  8  September 2017, 20.20 WITA.
b. Bidang  Tanah  tidak  sesuai dengan Tata Ruang.
B. Mengatasi Permasalahan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah  Untuk  Pendaftaran  Tanah ditinjau  dari  Peraturan  Menteri Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun  2017  Tentang  Perubahan
Atas  Peraturan  Menteri  Agraria Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  35 Tahun  2016  Tentang  Percepatan
Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah
Sistematis Lengkap.
1. Kegiatan Sosialisasi dan/atau Penyuluhan Kegiatan Sosialisasi sudah tercantum
pada  Pasal  3    ayat  (3)  Peraturan  Menteri Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Republik  Indonesia Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Perubahan Atas  Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  membahas  tahapan  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap antara lain:
a. Penetapan  lokasi  kegiatan  percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
b. Pembentukan  dan  penetapan  Panitia Ajudikasi  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap;
c. Penyuluhan;
d. Pengumpulan  dan  pengolahan  Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
e. Pemeriksaan tanah;
f. Pengumuman  Data  Fisik  dan  Data Yuridis;
g. Penerbitan  keputusan  pemberian  Hak atas Tanah;
h. Pembukuan Hak atas Tanah;
i. Penerbitan  Sertipikat  Ha  katas  Tanah dan/atau
j. Penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.
Hal  tersebut  diperjelas  kembali melalui Petunjuk Teknis Nomor: 01/JUKNIS-400/XII/2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendafataran Tanah  Sistematis  Lengkap  Bidang  Yuridis yang menyebutkan: a. Persiapan (Sosialisasi, Penetapan Lokasi, Perencanaan Tenaga Dan Pembentukan Panitia Ajudikasi Percepatan, Pelatihan). Persiapan  dilakukan  pada  Bulan  Kesatu (B.1); Kegiatan persiapan meliputi: 1.) Sosialisasi; 2.) Penetapan Lokasi dan Jumlah Bidang; 3.) Perencanaan  tenaga  panitia  dan Satgas Yuridis; 4.) Pembentukan Panitia Ajudikasi
Percepatan; 5.) Pelatihan. b. Penyuluhan
Penyuluhan dilakukan selambat- lambatnya pada Bulan Kedua (B.2); 1.) Penyuluhan  dilakukan  oleh  Kantor Pertanahan  beserta  Panitia  Ajudikasi Percepatan dan Satgas Yuridis bersama Satgas Fisik; 2.) Dalam penyuluhan disampaikan tahapan  kegiatan  Pendaftaran  tanah Sistematis  Lengkap,  dokumen  yuridis yang perlu disiapkan, jadwal pengumpulan data yuridis, kluster hasil akhir kegiatan ajudikasi percepatan;
3.) Mengajak partisipasi masyarakat dalam  pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah Sistematis Lengkap dengan memperhatikan hak dan kewajibannya; 4.) Penjelasan  tentang  pembiayaan  yang disediakan  oleh  Pemerintah  melalui kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan kemungkinan
biaya/bea/pajak  yang  akan  ditanggung oleh peserta.
c. Pengumpulan Data Yuridis Pengumpulan  data  yuridis  dilakukan
selambat-lambatnya  pada  Bulan  Ketiga (B.3); d. Pengolahan Data Yuridis dan Pembuktian Hak Data yuridis yang diinventarisasi/terkumpul dilakukan analisis oleh Panitia Ajudikasi Percepatan, menyangkutdata kepemilikan yang menunjukkan  hubungan  hukum  antara peserta  Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap  dengan  tanah  obyek  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
e. Pemeriksaan Tanah
Pemeriksaan  tanah  dilakukan  untuk memastikan  keterangan  yang  tertuang  di dalam  data  yuridis  sesuai  dengan  keadaan dilapangan. Dilakukan dengan cara menggali informasi yang meliputi
kesesuaian  nama  dan  profesi  peserta Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap. Membandingkan keterangan yang tertera di dalam  formulir  isian  inventarisasi  dan dokumen/data  yuridis  dengan  kesesuaian dengan  kondisi  penguasaan,  penggunaan tanah  tersebut  di  lapangan,  serta  keseuaian letak,  batas  dan  luas  yang  tertuang  dalam data  fisik  (Peta  Bidang  Tanah)  dengan kenyataan  di  lapangan.  Hasil  pemeriksaan tanah  mendukung  analisis  terhadap  data yuridis yang menghasilkan K1, K2, K3, dan K4.  Hasil  pemeriksaan  tanah dimuat dalam Daftar  Isian  sesuai  dengan  Lampiran  8b: Risalah  Penelitian  Data  Yuridis  dan Penetapan Batas;
f. Pengumuman Hasil pemeriksaan tanah yang
menyimpulkan  dapat  dibukukan  dan  atau diterbitkannya Sertipikat hak atas tanah atas satu bidang tanah diumumkan dalam papan pengumuman di Kantor Pertanahan
dan/atau  Kantor  Kelurahan/Desa  dan/atau Sekretariat  RT/RW  lokasi  bidang  tanah tersebut selama 14 hari kerja, dengan tujuan untuk  diketahui  khalayak  masyarakat  dan memberi  kesempatan  kepada  pihka-pihak yang  berkepentingan  untuk  menyampaikan keberatan jika ada keberatan;
g. Pengesahan
Hasil  dari  pengumuman  disahkan dalam  Berita  Acara  Hasil  Pengumuman oleh Panitia Ajudikasi Percepatan;
h. Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Hak dan Keputusan Penegasan/Pengakuan Hak i. Pembukuan Hak
j. Penerbitan dan penyerahan Sertipikat
k. Pengelolaan Warkah/Dokumen
l. Pelaporan
Untuk  menghindari  sengketa  bidang tanah  yang  akan  terjadi  dikemudian  hari maka dalam memeriksa berkas permohonan yang  diajukan  oleh  pemilik  tanah  harus sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku seperti yang tersebut dalam tulisan supriadi berikut:
Dalam  memeriksa  kelayakan  sebuah permohonan  yang  diajukan  oleh  pemohon, maka  lahan  tersebut  akan  diuji  dan berkesimpulan:
a. Bahwa  lahan  yang  dimohon  didaftarkan tersebut baik dan jelas;
b. Bahwa  atas  permohonan  tidak  ada sengketa dalam pemilikan tersebut;
c. Bahwa  atas  permohonannya  secara meyakinkan dapat diberikan;
d. Bahwa atas bukti dari alas hak tidak ada orang yang berprasangka dan berkeberatan terhadap kemilikan pemohon. 3 Pentingnya memberitahu tentang pelaksanaan kegiatan ini tidak bisa
3 Supriadi,  2016, Hukum  Agraria ,  Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 167.
dianggap  remeh  sehingga  harus  tepat sasaran dalam melaksanakan penyuluhan.
Penyuluhan bertujuan
memberitahukan  kepada  pemegang  hak atau  kuasanya  atau  pihak  lain  yang berkepentingan  bahwa  di  desa/kelurahan tersebut  akan  diselenggarakan  pendaftaran tanah  secara  sistematik  ddan  tujuan  serta manfaat  yang  akan  diperoleh  dari  hasil pendaftaran tanah tersebut. 4
2. Kegiatan Pengukuran Sebelum melaksanakan kegiatan pengukuran diharapkan petugas pengukuran melaksanakan  persiapan  sesuai  dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2017 Tentang Perubahan  Atas Peraturan Menteri
Agraria  Dan  Tata  Ruang/Kepala  Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap menyebutkan  tahapan  pengumpulan  data fisik. Selain itu diharapkan petugas
pengukuran melaksanakan kegiatannya sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengukuran Dan  Pemetaan  Bidang  Tanah  Sistematik Lengkap  Nomor:  01/JUKNIS-300/2016, Tanggal : 30 Desember 2016, menyebutkan pengukuran  dan  pemetaan  bidang  tanah sistematis  lengkap  dilaksanakan  setelah desa/kelurahan  atau  nama  lain  yang setingkat tersebut menjadi lokasi Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Lengkap. Dalam menetapkan lokasi sebaiknya mempertimbangkan ketersediaan Peta Dasar untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan  pekerjaan.  Selain  itu,  agar dapat  dicapai  pemetaan  lengkap  desa  demi desa,  maka  dalam  penetapan  lokasi  wajib
4 Umar  Said  Sugiharto,  ( et.al., ),  2015, Hukum Pengadaan Tanah Pengadaan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi , Setara Press, Malang, Jatim, hlm. 260.
memperhatikan seluruh bidang tanah dalam satuan wilayah desa/kelurahan atau sebutan lain  yang  setingkat  tersebut  dapat  diukur dan  dipetakan  secara  lengkap.  Berikut tahap-tahap dalam pelaksanaan pengukuran dan  pemetaan  bidang  tanah  menurut Petunjuk Teknis Pengukuran Dan Pemetaan Bidang Tanah.
Ditambah  beberapa  hal  yang  tidak boleh terlupakan sebagai petugas pengukuran sesuai dengan Sebelum
melaksanakan pengukuran bidang tanah ada hal-hal  yang  harus  dipersiapkan  yang berkaitan  dengan  kegiatan  pengukuran tersebut,  salah  satunya  seperti  yang tercantum pada Buku Pegangan Juru Ukur.
Permasalahan pengukuran yang
ditemukan  beberapa  diantaranya  dapat diselesaikan dengan cara sebagai berikut:
a. Pemasangan  Tanda  Batas  Bidang
Tanah Pemasangan tanda batas bidang tanah adalah  permasalahan  yang  paling  sering ditemui  oleh  petugas  pengukuran  baik
dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sporadik  apalagi  dalam  pendaftaran  tanah sistematis.
Sebagaimana  Noer  Fauzi,  bahwa James  C.  Riddel  merumuskan  tentang: Penguasaan  dan  pemilikan  atas  tanah adalah “ abundle  of  right ”, dimana  masing- masing hak dapat dilekatkan pada individu, atau entitas ekonomi politik bahkan agama. Setiap  sistem  penguasaan  tanah  ( land tenurial  system ),  pada  prinsipnya  memiliki tiga komponen utama:
1.) Adanya subyek hak;
2.) Obyek  hak  yang  berupa  persil  tanah, yang  diberi  batas-batas  dengan  simbol
tertentu; 3.) Jenis  haknya,  setiap  hak  selalu  dapat dijelaskan batasannya, yang
membedakannya  dengan  hak  yang lain. 5
Tidak  terpasangnya  tanda  batas bidang tanah atau yang lebih sering dikenal patok  batas  dapat  mengakibatkan  sengketa bidang tanah pada kemudian hari dan tidak dapat  dilakukan  pengukuran  bidang  tanah secara  pasti  karena  tidak  adanya  obyek yang dijadikan patokan pengukuran.
Dalam hal terjadi sengketa mengenai batas bidang-bidang tanah yang berbatasan, Panitia  Ajudikasi  dalam  pendaftaram  tanah secara  sistematik  atau  Kepala  Kantor Pertanahan/petugas pengukuran yang ditunjuk  dalam  pendaftaran  tanah  secara sporadik berusaha menyelesaikannya secara damai melalui musyawarah antara pemegang  hak  dan  pemegang  ha  katas tanah  yang  berbatasan,  yang  apabila berhasil penetapan batas yang
dihasilkannya  dituangkan  dalam  Risalah Penyelesaian  Sengketa  Batas  (daftar  isian
200). 6

## b. Penunjukan  Batas  Bidang  Tanah dan
Peran Aktif Masyarakat
Pelaksanaan  program  Pendaftaran
Tanah  Sistematis  Lengkap  tidak  akan terlaksana  dengan  baik  apabila  tidak  ada peran aktif dari masyarakat secara menyeluruh  dalam  mensukseskan  program tersebut. Penetapan batas bidang tanah diupayakan  penataan  batas  berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.  Penempatan  tanda-tanda batas  termasuk  pemeliharaannya  wajib
5 Farida  Fitriyah,  2016, Hukum  Pengadaan Tanah  Transmigrasi ,  Setara  Press,  Malang,  Jatim, hlm. 35.
6 Waskito & Hadi Arnowo, 2015, Cara Praktis Memahami Bidang Agraria (Pertanahan) , PT. Media Adji Internasional, Jakarta Timur, hlm. 32.
dilakukan  oleh  pemegang  hak  atas  tanah yang bersangkutan. 7
Peran  dari  desa  atau  kelurahan  juga merupakan hal penting untuk melaksanakan program  tersebut.  Program  lain  dari  Badan Pertanahan  Nasional  juga  dialihkan  untuk masuk  ke  dalam  program  Pendaftaran Tanah  Sistematis  Lengkap  contohnya Program  Nasional  Agraria  yang  biasa dikenal  dengan  PRONA.  Dalam  Peraturan Menteri  Agraria  dan  Tata  Ruang/Kepala Badan  Pertanahan Nasional Republik
Indonesia  Nomor  28  Tahun  2016  Tentang Percepatan  Program  Nasional  Agraria Melalui  Pendaftaran  Tanah  Sistematis  Bab VI Ketentuan Lain-lain Pasal 16 menyebutkan: 1.) Dalam  hal  pendanaan  percepatan PRONA  melalui  Pendaftaran  Tanah
Sistematis sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  15  ayat  (1)  tidak mencukupi,  maka  pengumpulan  Data Fisik dan Data Yuridis serta pembukuan tanah tetap terus dilaksanakan  hingga  lengkap  satu desa/kelurahan, dengan jaminan bahwa sisa  pendanaan  yang  belum  terbayar dalam tahun anggaran berjalan merupakan pendanaan/anggaran terhutang  yang  akan  dilunasi  melalui pendanaan  anggaran  perubahan  atau anggaran tahun berikutnya; 2.) Dalam  hal  pendanaan  percepatan
PRONA  melalui  Pendaftaran  Tanah Sitematis sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  15  ayat  (2)  tidak mencukupi,  maka  pengumpulan  Data Fisik dan Data Yuridis serta pembukuan tanah tetap terus dilaksanakan  hingga  lengkap  satu desa/kelurahan, dengan jaminan bahwa sisa  pendanaan  yang  belum  terbayar dalam tahun anggaran berjalan,
7 Umar  Said  Sugiharto,  ( et.al., ), Loc.cit. ,  hlm. 251.
merupakan  pendanaan  yang  terhutang dari perjanjian kerjasama dengan pihak lain  atau  dari  keputusan  swadaya masyarakat, yang akan dilunasi melalui addendum pendanaan perjanjian  kerjasama  atau  keputusan swadaya masyarakat dimaksud.
c. Alas Hak Atas Tanah Pendaftaran  tanah  tidak  bisa  lepas
dari dasar  penguasaan  dan  pemilikan  lahan bidang  tanah  yang  didaftarkan.  Untuk memudahkan  kelengkapan  berkas  yang dianggap terlalu rumit, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat Nomor:  1756/15.1/IV/2016,  tanggal  14 April 2016 menyebutkan: Dalam rangka untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah masyarakat dan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  melelaui  pendaftaran  tanah, perlu  dilakukan  percepatan  pendaftaran tanah dengan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan mendaftarkan tanahnya,  bahwa  mengingat  masih  terdapat masyarakat  yang  menguasai  tanah  namun tidak  mempunyai  bukti-bukti  kepemilikan tanah (alas hak) secara lengkap dan bahkan sama  sekali  tidak  mempunyai  bukti kepemilikan,  sehingga  terkendala  dalam permohonan pendaftaran hak atas tanahnya.
Sehubungan  hal  tersebut  di  atas, dalam  rangka  memberikan  kemudahan untuk percepatan pendaftaran tanah masyarakat  dan  untuk  meringankan  beban pembiayaan pendaftaran tanah bagi mesyarakat, maka dengan ini diinstruksikan hal sebagai berikut:
1.) Melakukan percepatan kegiatan pendaftaran tanah di Seluruh Indonesia baik  melalui dana Pemerintah  maupun dana swadaya masyarakat;
2.) Dalam  hal  dasar  penguasaan  dan/atau bukti  kepemilikan  tanah  masyarakat tidak  lengkap  atau  sama  sekali  tidak mempunyai dasar penguasaan dan/atau bukti kepemilikan tanah agar dibuktikan  dengan  surat  pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang  tanah  dengan  itikad  baik  dari yang bersangkutan; 3.) Itikad  baik  sebagaimana  tersebut  di atas dibuktikan sebagai berikut:
a.) Tidak terdapat keberatan dari pihak lain  atas  tanah  yang  dikuasai/tidak dalam sengketa; b.) Tidak termasuk sebagai aset Pemerintah atau Pemerintah Daerah; c.) Tidak  termasuk  dalam  kawasan hutan.
4.) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud  di  atas  dibuat  dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang saksi  dari  lingkungan  setempat  yang tidak  mempunyai  hubungan  keluarga dengan  yang  bersangkutan  sampai derajat kedua,  baik  dalam  kekerabatan vertikal maupun horizontal yang menyatakan  bahwa  yang  bersangkutan adalah  benar  sebagai  pemilik  dan menguasai bidang tanah tersebut;
5.) Surat pernyataan tersebut dibuat
berdasarkan  keterangan  yang  sebenar- benarnya  dan  pihak  yang  membuat pernyataan  bertanggung  jawab  baik secara  perdata  maupun  pidana  apabila di  kemudian  hari  terdapat  unsur-unsur ketidakbenaran  dalam  pernyataannya dan bersedia sertipikatnya dibatalkan
dan  diproses  hukum  sesuai  peraturan yang  berlaku  serta  tidak  melibatkan pihak lain;
Kepemilikan  bidang  tanah  tersebut kebanyakan  berasal  dari  tanah  Negara bebas  yang  secara  turun  temurun  digarap dan  dikuasai  oleh  masyarakat.  Hak  atas tanah bersumber dari hak menguasai negara atas tanah dapat diberikan kepada perseorangan baik Warga Negara Indonesia (WNI)  maupun  Warga  Negara  Asing (WNA), sekelompok orang secara bersama- sama  dan  badan  hukum  baik  badan  hukum privat  maupun  badan  hukum  publik. 8 Dari segi  asal  tanahnya,  hak  atas  tanah dibedakan  menjadi  2  (dua)  kelompok, yaitu:
1.) Hak  atas  tanah  yang  bersifat  primer, yaitu atas tanah yang berasal dari tanah Negara. Macam-macam ha katas tanah ini  adalah  hak  milik,  hak  guna  usaha, hak  guna  bangunan  atas  tanah  negara, hak pakai atas tanah negara.
2.) Hak atas tanah yang bersifat sekunder, yaitu  ha  katas  tanah  yang  berasal  dari pihak  lain.  Macam-macam  ha  katas tanah ini adalah hak guna bangunan di tanah  hak  pengelolaan,  hak  guna bangunan  atas  tanah  hak  milik,  hak pakai  atas  tanah  hak  sewa  untuk bangunan, hak gadai (gadai tanah), hak usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), hak  menumpang  dan  hak  sewa  tanah pertanian. 9
Permohonan  pendaftaran  tanah dapat juga  berasal  dari  tanah  konversi  lama  dan dibedakan menjadi beberapa kriteria sebagai berikut:
8 Urip Santoso, 2005, Hukum Agraria dan Hak- hak  Atas  Tanah ,  Kencana  dan  Prenada  Media, Jakarta, hlm. 87.
9 Wira  Franciska,  2016, Kepastian  Hukum Pemegang  HGB  Di  Atas  HPL  Dalam  Perjanjian Penjaminan  Kredit  Perbankan ,  Alfabeta,  CV, Bandung, hlm. 71.
1.) Permohonan  yang  dapat  di  Konversi langsung  apabila  dapat  alat  bukti haknya dinyatakan lengkap. 10
2.) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara  lengkap  alat-alat  pembuktian, maka  penaskahan  hak dapat dilakukan berdasarkan  kenyataan  penguasaan fisik  bidang  tanah  yang  bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara  berturut-turut  oleh  pemohon pendaftaran dan pendahulu- pendahulunya. 11 3.) Dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan  tanah  tidak  ada,  maka permohonan  tersebut  harus  disertai dengan surat pernyataan dan keterangan dari Kepala Desa. 12 d. Peralatan dan Tenaga Pengukuran Peralatan  pengukuran  dapat  dipakai
dengan  beberapa  metode  sesuai  dengan ketersediaan  alat  yang  dimiliki,  jadi  tidak harus  menggunakan  alat  paling  muthakir dalam pelaksanaan kegiatan pengukuran.
Penambahan tenaga petugas pengukuran sudah dipikirkan oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan
Tata  Ruang/Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Republik  Indonesia  Nomor  33 Tahun  2016  Tentang  Surveyor  Kadaster Berlisensi  yang  menyebutkan  pada  Bagian Ketiga  :  Asal  Pekerjaan,  Ruang  Lingkup dan  Tanggung  Jawab  Pekerjaan,  Pasal  10 sampai Pasal 13.
3. Kegiatan Pemetaan
Kegiatan Pemetaan  merupakan tahap terusan  setelah  pengukuran  bidang  tanah. Karena  pengukuran  bidang  tanah  apabila tidak  dituangkan  dalam  bentuk  peta  tidak akan  bisa  dipakai  atau  diberikan  ha  katas
10 Waskito & Hadi Arnowo, Op.cit., hlm. 27.
11 Waskito & Hadi Arnowo, Ibid., hlm. 29.
12 Waskito & Hadi Arnowo, Ibid .
tanahnya tersebut. Oleh karena itu Pemetaan Bidang Tanah setelah pelaksanaan  Pengukuran  diharapkan  sesuai dengan  Petunjuk  Teknis  Pengukuran  Dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematik Lengkap  Nomor:  01/JUKNIS-300/2016, Tanggal: 30 Desember 2016. Permasalahan pemetaan dapat digolongkan  menjadi  beberapa  bagian berikut  beserta  solusi  yang  seharusnya dilaksanakan  oleh  petugas  pemetaan  sesuai dengan peraturan yang berlaku, antara lain:
a. Pembuatan Peta Bidang
Pembuatan  Peta  Bidang  tanah  sudah memiliki  aturan  yang  dikeluarkan  oleh Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  melalui Petunjuk  Teknis.  Tetapi  hal  tersebut  masih belum  secara  terperinci  sehingga  masih terdapat beberapa pemahaman oleh pelaksana pada Kantor Pertanahan.
Ketidakseragaman  tersebut  seharusnya diatasi  dengan  mengacu  pada  peraturan Instansi  atau  Kementerian  lain  yang berkompeten dengan pemetaan atau pembuatan peta contohnya Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 15  Tahun  2014  tentang  Pedoman  Teknis Ketelitian Peta Dasar menyebutkan “Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial ini  merupakan  peraturan kepala yang  mengatur  pedoman  teknis  mengenai syarat dan  ketentuan  dalam standar ketelitian peta dasar”.
b. Bidang  Tanah  tidak  sesuai  dengan
Tata Ruang
Bidang  Tanah  yang  telah  terukur sesuai  dengan  penunjukan  batas  bidang tanah  oleh  pemohon  setelah  dilakukan pemetaan  ternyata  masuk  dalam  kawasan yang tidak diperbolehkan diberikan ijin hak atas tanah.
Padahal  keadaan  fisik  bidang  tanah yang  diukur telah  dikuasai  secara  utuh  dan dalam  waktu  yang  cukup  lama  sehingga tidak  sesuai  lagi  dengan  penataan  ruang yang  telah  disahkan  oleh  Pemerintah Daerah setempat. Upaya pelaksanaan perencanaan penataan ruang yang bijaksana adalah  kunci dalam  pelaksanaan  tata  ruang agar  tidak  merusak  lingkungan  hidup, dalam  konteks  penguasaan  Negara  atas dasar  sumber  daya  alam,  menurut  hemat penulis melekat di dalam kewajiban Negara untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan  lingkungan  hidup  secara utuh. 13 Pembuatan peraturan daerah mengenai  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten  seharusnya  mempertimbangkan kondisi  fisik  terkini  atas  wilayah  tersebut dan tetap
pada prinsip demi mensejahterakan  rakyat  melalui  pembagian tanah.  Rencana  umum  peruntukan  tanah harus sepenuhnya didasarkan kepada kondisi  obyektif  fisik  tanah  dan  keadaan lingkungan,  oleh  karena  itu  rencana  umum peruntukan tanah di tingkat pusat, provinsi, dan  kabupaten/kota  seharusnya  memiliki kesamaan. Rencana umum persediaan tanah adalah  suatu  usaha  pemenuhan  kebutuhan tanah  untuk  berbagi  pembangunan,  yang dikaitkan dengan rencana umum peruntukan tanah. Rencana umum
penggunaan tanah adalah usaha pemenuhan tanah  untuk  rencana  pembangunan  atau program-program yang sudah ada. 14
Pelaksanaan  rencana  umum  yang dimaksud  dalam  Pasal  14  ayat  (1)  UUPA dilaksanakan  pula  oleh  Pemerintah  Daerah untuk  mengatur  persediaan dan  peruntukan dan  penggunaan  bumi,  air  serta  ruang
13 Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik,  2016, Hukum Tata Ruang dalam konsep kebijakan otonomi daerah , Nuansa, Bandung, hlm. 29.
14 Juniarso  Ridwan  dan  Achmad  Sodik, Ibid. ,hlm. 42.
angkasa  untuk  daerahnya  sesuai  dengan keadaan daerahnya masing-masing. 15 Menurut Mieke Komar Kantaatmadja,  selain  pada  aspek-aspek tujuan  penataan  ruang,  penatagunaan  tanah pun  harus  mengacu  pada  kebijaksanaan dasar mengenai pertanahan yang terkandung  dalam  UUPA  dan  undang- undang lain yang berkaitan dengan penggunaan tanah. 16 Koesnadi Hardjasoemantri mengemukakan asas pelestarian kemampuan  lingkungan  yang  serasi  dan seimbang,  dikaitkan  dengan  melestarikan (melanggengkan, tidak mengubah) kemampuan  lingkungan,  sehingga  dalam setiap proses pembangunan selalu diupayakan untuk meniadakan atau
mengurangi dampak negatife, agar keadaan lingkungan  menjadi  serasi,  seimbang  pada tingkatan yang baru. 17

## PENUTUP KESIMPULAN DAN SARAN
Adapun kesimpulan dalam penelitian ini  yaitu  Permasalahan  pengukuran  dan pemetaan  untuk  pendaftaran  tanah  terjadi karena  kegiatan  sosialisasi  yang  kurang mengena  pada  masyarakat  sebagai  pemilik bidang  tanah,  pemasangan  dan  penunjukan Batas  Bidang  Tanah,  alas  hak  atas  tanah, kurangnya peralatan dan tenaga pengukuran.  Sedangkan  pada  pemetaan permasalahannya  terkait  pembuatan  peta bidang, dan  bidang tanah  yang tidak  sesuai dengan tata ruang.
Mengatasi  masalah  pengukuran  dan pemetaan  bidang  tanah  untuk  pendaftaran
15 Arba,  2017, Hukum  Tata  Ruang  Dan  Tata Guna  Tanah  Prinsip-Prinsip  Hukum  Perencanaan Penataan Ruang dan Penataagunaan Tanah, Jakarta Timur, hlm. 37.
16 Supriadi, Loc.cit., hlm. 261.
17 Koesnadi  Hardjasoemantri,  2000, Hukum Tata  Lingkungan ,  Gadjah  Mada  University  Press, Yogyakarta, hlm. 89.
tanah  dengan  mengikuti  petunjuk  teknis
Petunjuk  Teknis  Nomor:  01/JUKNIS-
400/XII/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan  Pendaftaran  Tanah  Sistematis Lengkap  Bidang  Yuridis  dan  Petunjuk Teknis Nomor: 01/JUKNIS-300/2016 tentang  Pengukuran  dan  Pemetaan  Bidang Tanah Sistematis Lengkap yang menjelaskan tahap-tahap dalam pelaksanaan  pengukuran  dan  pemetaan bidang  tanah  dengan  teliti  dan  dipatuhi semua ketentuan yang telah dibuat.
Adapun  saran  yang  diberikan  dalam
penelitian ini bahwa permasalahan pengukuran dan pemetaan untuk
pendaftaran  tanah  yang  terjadi  sebaiknya dijadikan suatu masukan untuk menerbitkan peraturan  baru  dalam  rangka  memperbaiki pelayanan  terhadap  masyarakat  agar  lebih memahami  program-program  terbaru  dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional,  dan juga  meningkatkan  Sumber  Daya  Manusia di  lingkungan  Kementerian  Agraria  dan Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional dengan  memberikan  pelatihan  terhadap para  petugas  ukur  untuk  menentukan  sikap ketika menghadapi permasalahan di lapangan,  serta  memperbaiki  peta  lama yang  sudah  terbit  sertipikat  maupun  yang masih  dalam  bentuk  Gambar  Situasi sehingga  menghindari  tumpang  tindih, ditambah membuat server khusus bagi tiap- tiap  Provinsi  maupun  Kabupaten/Kota disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki.
Mengatasi  masalah  pengukuran  dan pemetaan  bidang  tanah  untuk  pendaftaran tanah adalah dengan melaksanakan
perencanaaan  kegiatan  dengan  matang dengan  mengikuti  Petunjuk  Teknis  yang telah dirancang dan dibuat oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Republik  Indonesia  untuk  menghindari permasalahan  baru  yang  akan  muncul
apabila  tidak  sesuai  dengan  Petunjuk Teknis pelaksanaan kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku/Literatur:
Arba,  2017, Hukum  Tata  Ruang  Dan  Tata Guna  Tanah  Prinsip-Prinsip  Hukum Perencanaan  Penataan  Ruang  dan Penataagunaan Tanah, Jakarta Timur;
Farida Fitriyah, 2016, Hukum Pengadaan Tanah  Transmigrasi ,  Setara  Press,
Malang, Jatim;
Jarot Widya Muliawan, 2015, Pemberian Hak  Milik  Untuk  Rumah  Tinggal Sebuah Kajian Normatif Untuk Keadilan  Bagi  Masyarakat ,  Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta;
Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2016,
Hukum  Tata  Ruang  dalam  konsep kebijakan  otonomi  daerah ,  Nuansa, Bandung;
Koesnadi Hardjasoemantri, 2000, Hukum Tata Lingkungan , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta;
Supriadi, 2016, Hukum Agraria , Sinar Grafika, Jakarta;
Umar Said Sugiharto, ( et.al. ), 2015, Hukum Pengadaan  Tanah  Pengadaan  Hak Atas  Tanah untuk  Kepentingan  Umum Pra  dan  Pasca  Reformasi ,  Setara Press, Malang, Jatim;
Urip Santoso, 2005, Hukum Agraria dan Hak-hak  Atas  Tanah ,  Kencana  dan Prenada Media, Jakarta;
Waskito & Hadi Arnowo, 2015, Cara
Praktis  Memahami  Bidang  Agraria (Pertanahan) , PT. Media Adji Internasional, Jakarta Timur; Wira Franciska, 2016, Kepastian Hukum Pemegang  HGB  Di  Atas  HPL  Dalam Perjanjian Penjaminan Kredit Perbankan , Alfabeta, CV, Bandung; Peraturan-Perundangan: Undang–Undang Republik Indonesia Nomor  5  Tahun  1960  Tentang Peraturan   Dasar Pokok–Pokok Agraria; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  24  Tahun  1997  Tentang Pendafratan Tanah; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24  Tahun  1997  Tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional   Republik  Indonesia  Nomor 35  Tahun  2016  Tentang  Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional   Republik  Indonesia  Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan  Menteri  Agraria  Dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor  35  Tahun  2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; Peraturan  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional   Republik  Indonesia  Nomor 33  Tahun  2016  Tentang  Surveyor Kadaster   Berlisensi; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional   Republik  Indonesia  Nomor 28  Tahun  2016  Tentang  Percepatan Program   Nasional  Agraria  Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis; Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial  Nomor  15  Tahun  2014 tentang Pedoman  Teknis  Ketelitian
Peta Dasar.

## Sumber Lain:
Buku Pegangan Juru Ukur;
Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat  Menteri  Agraria  dan  Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional  Nomor:  1756/15.1/IV/2016, tanggal 14 April 2016; Petunjuk  Teknis  Nomor:  01/JUKNIS- 400/XII/2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis; Petunjuk Teknis Pengukuran Dan Pemetaan Bidang  Tanah  Sistematik  Lengkap Nomor: 01/JUKNIS-300/2016, Tanggal: 30 Desember 2016; Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
http://kbbi.web.id/ukur, diakses tanggal 16 Mei 2017, 17.47 WIB;
http://kbbi.web.id/peta, diakses tanggal 24
Mei 2017, 10.20 WITA;
http://kbbi.web.id/daftar, diakses tanggal 24 Mei 2017, 12.43 WITA;
http://kbbi.web.id/tanah, diakses tanggal 24 Mei 2017, 13.32 WITA;
http://kbbi.web.id/sistematis, diakses
tanggal 9 Juni 2017, 14.10 WITA;
http://kbbi.web.id/lengkap, diakses tanggal 9 Juni 2017, 14.33 WITA;
http://kbbi.web.id/sosialisasi, diakses tanggal 8 September 2017, 20.00 WITA;
http://kbbi.web.id/penyuluhan, diakses tanggal 8 September 2017, 20.20 WITA;
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
http://kecamatanbandungkulon.org/pendafta ran-tanah-sistematis-lengkap-ptsl/, diakses tanggal 24 Mei 2017, 15.13 WITA;