Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Sebelum dan pada Masa Jabatan Gibran Rakabuming Raka Menggunakan Pendekatan Rasio Keuangan
Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Sebelum dan pada Masa Jabatan Gibran Rakabuming Raka Menggunakan Pendekatan Rasio Keuangan
Ichlasul Amal Akuba Magister Akuntansi Unhas Makassar Ichlasulamalakuba29 @gmail.com
Darmawati Universitas Hasanuddin Makassar darmawati@gmail.com
Andi Kusumawati Universitas Hasanuddin Makassar andikusumawati@unhas.ac.id

## Abstract
This research aims to determine the Financial Performance of the City of Surakarta before and during Gibran Rakabuming Raka's term of office. This research is quantitative descriptive research, namely research that  attempts  to  explain  the  solution  of  current  problems  using  numbers,  starting  from  data  collection, interpretation of the data and the appearance of the results. The data collection technique used in this research uses documentation techniques. The data used is secondary data in the form of the Surakarta City Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Report for 2018-2023. The results of this research are 1) The Independence  Ratio  of  Surakarta  City  before  and  during  the  government  of  Gibran  Rakabuming  Raka, generally said to be Ineffective. 2) The Efficient Ratio of Surakarta City before Gibran's administration on average could be said to be Less Efficient,  whereas during Gibran's administration on average it could be said to be Inefficient. 3) The Effectiveness Ratio of the City of Surakarta before Gibran's administration on average could be said to be Very Effective, whereas during Gibran's administration on average it could be said to be Quite Effective. 4) The Growth Ratio of Surakarta City during the Gibran administration can be said to be on average better than the Growth Ratio before the Gibran administration.
Keywords : Financial Performance, Financial Ratio, Surakarta City

## A. PENDAHULUAN
Tercapainya pertumbuhan nasional ditunjukkan oleh pembangunan daerah. Daerah diberikan kekuasaan  untuk  mengatur  keluarganya  sendiri  oleh  pemerintah  (Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  23,  2014).  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  mengatur  tentang penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah. Disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah  bertujuan  untuk  meningkatkan  daya  saing  daerah  dengan  memperhatikan  nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan kekhasan daerah, serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat.
Akibat  perkembangan  di  bidang  politik,  sosial,  dan  ekonomi  sepanjang  era  reformasi, masyarakat kini menginginkan keterbukaan dalam penerapan kebijakan pemerintah, demokratisasi

## Volume 20 Nomor 1, Juni 2024

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Sebelum dan pada Masa Jabatan Gibran Rakabuming Raka Menggunakan Pendekatan Rasio Keuangan
pengambilan  keputusan,  dan  penyediaan  layanan  dan  penegakan  hukum  yang  berorientasi  pada masyarakat.  Perubahan  tersebut  juga  berdampak  pada  percepatan  perubahan  perilaku  masyarakat. Sebagai  akibat  langsung  dan  sejalan  dengan  penerapan  desentralisasi  fiskal  dan  otonomi  daerah, penyelenggaraan  pemerintahan  Indonesia  telah  mengalami  perubahan  besar.  Beberapa  perubahan lagi termasuk beralih dari sistem akuntansi berbasis entri tunggal dan berbasis kas ke sistem akuntansi berbasis  entri  ganda  dan  berbasis  akrual,  serta  transisi  dari  sistem  anggaran  tradisional  ke  sistem anggaran berbasis kinerja dan dari sistem akuntabilitas vertikal ke sistem akuntabilitas horizontal. sistem akuntabilitas.
Keadaan otonomi daerah di Indonesia saat ini merupakan contoh penerapan desentralisasi. Ada dua  keuntungan  signifikan  yang  diharapkan  dari  desentralisasi  ini.  Peningkatan  distribusi  sumber daya produktif dan peningkatan keterlibatan merupakan dua keuntungan desentralisasi (Mardiasmo, 2018).  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  mendefinisikan  otonomi  daerah  sebagai  hak, kekuasaan,  dan  tanggung  jawab  daerah  otonom  untuk  mengendalikan  dan  mengurus  kegiatan pemerintahannya sendiri serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Meningkatkan  pelayanan  publik  dan  menumbuhkan  perekonomian  daerah merupakan  tujuan  utama  otonomi  daerah.  Selain  itu,  tujuan  otonomi  daerah  adalah  menggunakan kemampuan  daerah  untuk  mandiri.  Sebagai  wilayah  otonom,  pemerintah  daerah  harus  mampu menghidupi dirinya sendiri secara independen dari pemerintah federal. Sebagian besar pemerintah daerah mempunyai permasalahan yang menantang karena PAD hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil terhadap pendapatan daerah dan daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah federal (Sofi  &  Irfan,  2021) .  Menurut  (Harjito  et  al.,  2020),  otonomi  daerah  bertujuan  untuk memberikan  otonomi  keuangan  yang  lebih  besar  kepada  setiap  pemerintah  daerah,  yang  pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan kinerja keuangan daerah.
Efektivitas  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mengelola  keuangannya  secara  tertib, mematuhi persyaratan hukum, dan beroperasi dengan sukses, ekonomis, terbuka, dan bertanggung jawab tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan otonomi daerah. Karena uang diperlukan untuk semua operasional  pemerintah,  permasalahan  keuangan  menjadi  perhatian  utama  dalam  pengaturan  dan pengelolaan  keluarga  lokal.  Aspirasi  rakyat  menjadi  indikator  utama  dalam  pemerintahan desentralisasi,  yakni  otonomi  daerah  menekankan  pada  pelaksanaan  pemerintahan  atas  dasar keinginan  masyarakat  di  daerah itu  sendiri,  bukan  atas  dasar  keputusan  pemerintah  pusat,  dengan demikian akan terselenggara pemerintahan yang baik ( good governance ) (Basri et al., 2013; Sijabat et al., 2014).

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Sebelum dan pada Masa Jabatan Gibran Rakabuming Raka Menggunakan Pendekatan Rasio Keuangan
Penilaian  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  dapat  membantu  menentukan keberhasilan penanganan keuangan daerah. Selain itu, evaluasi kinerja pemerintah daerah juga turut menentukan berhasil tidaknya transfer keuangan ke daerah. Tercapainya inisiatif dan program yang berkaitan  dengan  penggunaan  anggaran  akan  menghasilkan  kinerja  keuangan  yang  terukur  dan terukur. Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas   Kinerja   Instansi   Pemerintah   (SAKIP), rata-rata   nilai   kinerja   pemerintah kabupaten  dan  kota  se-Indonesia  pada  tahun  2022  secara kuantitatif    hanya    sebesar    61,60%  (HUMAS  MENPANRB,  2022).  Rendahnya    tingkat    kinerja akuntabilitas    pemerintah    daerah    disebabkan    oleh    empat    masalah  utama,  yakni  sasaran  yang ditetapkan tidak berorientasi pada hasil, ukuran keberhasilan tidak jelas  dan  teratur,  kegiatan  yang ditetapkan  tidak  berkaitan  dengan  masalah,  serta  perincian kegiatan tidak sesuai dengan tujuan kegiatan.  Dengan  menggunakan  ukuran  keuangan  yang  dipilih  berdasarkan  politik  atau  peraturan perundang-undangan,  operasi  keuangan  pemerintah  daerah  dalam  konteks  ini  berkaitan  dengan pengembangan  lapangan  kerja  di  bidang  keuangan  daerah,  termasuk  anggaran  dan  realisasi  PAD. undang-undang yang mengatur periode APBN (Ramadana et al., 2023).
Pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  atas  kinerjanya  dalam  mengelola keuangan  daerah dan  pelaksanaan  kegiatan  pengelolaan  keuangan  daerah. Kinerja  yang  baik  diartikan  sebagai hasil   yang  melebihi  harapan. Kinerja  yang baik diartikan sebagai hasil yang melebihi harapan. Kinerja  keuangan  merupakan  pengukuran      kinerja      yang      dilakukan      dengan      menggunakan indikator   yang disebut   rasio   keuangan. Analisis   kinerja   keuangan   dapat   digunakan   untuk mempelajari    kinerja    masa    lalu    suatu    organisasi    dengan    menggunakan    berbagai  analisis keuangan. Salah   satu   cara   untuk   mengevaluasi   status   keuangan pemerintah daerah adalah dengan menganalisis indikator keuangannya (Halim & Abdul, 2007) .
Kota Surakarta merupakan salah satu daerah otonom sejak dihapusnya Karesidenan Surakarta pada tanggal 4 Juli 1950. Kota Surakarta saat ini dipimpin oleh Walikota Gibran Rakabuming Raka periode  2021-2026  yang  memiliki  visi  dan  misi  yang  berdasarkan  pada  Peraturan  Daerah  Kota Surakarta  Nomor  6  Tahun  2021  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Kota Surakarta  Tahun  2021-2026.  Visi  Misi  Kota  Surakarta  yaitu  mewujudkan  Surakarta  sebagai  kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sementara Misi Kota Surakarta saat ini antara  lain;  (1)  Meningkatkan  kualitas  kesehatan  masyarakat  yang  tangguh;  (2)  Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan; (3) Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan budaya dan pariwisata; (4) Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda  dan  masyarakat  umum  di  bidang  Pendidikan,  ekonomi,  seni  budaya,  dan  olahraga;  (5)

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Sebelum dan pada Masa Jabatan Gibran Rakabuming Raka Menggunakan Pendekatan Rasio Keuangan
Mengembangkan  tata  kelola  pemerintahan  dan  pelayanan  publik  yang  gesit  dan  kolaboratif;  (6) Memakmurkan dan mensejahterakan bersama warga kota yang adil dan inklusif; (7) Merealisasikan daerah  yang  kondusif  dan  rukun  antar  umat  beragama  dalam  tata  kehidupan  bermasyarakat  yang saling menghormati  (Dinas Komunikasi, 2022). Visi misi tersebut dapat direalisasikan bergantung pada kapasitas kepemimpinan Gibran sebagai Walikota Surakarta ke-18.
Gibran Rakabuming Raka merupakan Walikota Surakarta yang dilantik pada 21 Februari 2021 sekaligus  Putra  Sulung  dari  Joko  Widodo,  Presiden  RI  saat  ini.  Gibran  memiliki  latar  belakang sebagai pengusaha muda sebelum terjun ke dunia politik. Gibran disebut sebagai salah satu pemimpin daerah yang tergolong muda hingga mendapat julukan pemimpin millennial. Di usianya yang masih terbilang muda, 33 tahun, Gibran menjadi orang nomor satu di kota Surakarta.
Kota  Solo  meraih  Juara  III  Penghargaan  Kota  dengan  Kinerja  Terbaik  Tingkat  Kota  dari Kementerian Dalam Negeri pada 29 April 2023, di antara prestasi yang diraih oleh kepemimpinan Gibran  untuk  Kota  Surakarta.  Dengan  prestasi  tersebut,  Pemerintah  Kota  Surakarta  telah menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam mengelola dan mengembangkan berbagai sektor pembangunan.  Posisi  Solo  sebagai  kota  maju  dan  berdaya  saing  di  tingkat  nasional  kembali dipertegas dengan peringkat ketiga. Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah juga  menyampaikan  opini  Wajar  Tanpa  Pengecualian  (WTP)  ke-13  pada  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerah  (LKPD)  Tahun  2022  kepada  Pemerintah  Kota  Surakarta  pada tanggal  19  Mei 2023. Pengakuan tersebut menunjukkan kejujuran dan keterbukaan Pemerintah Kota Surakarta dalam menangani  keuangan  daerah.  Dengan  prestasi  ini,  Solo  semakin  dipercaya  sebagai  kota  yang memiliki tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel.
Dua tahun memimpin Kota Surakarta Gibran yang pada saat itu masih berusia 36 tahun Gibran langsung diusung menjadi bakal calon presiden oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan dipasangkan dengan  Prabowo  dalam  Pilpres  2024.  Meskipun  pencalonan  Gibran  sebagai  calon  wakil  presiden menuai banyak kontroversi akan tetapi KPU tetap melanjutkan proses pendaftaran Gibran, setelah pemilihan  umum  selesai  KPU  merilis  hasil  akhir  dengan  memengkan  calon  presiden  dan  wakil presiden nomor urut 2 H. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming  Raka dengan perolehan suara sebanyak 96.241.691 suara jauh mengungguli pesaingnya.
Sedangkan  kepemimpinan  kota  Surakarta  sebelum  Gibran  adalah  Fransiskus  Xaverius  Hadi Rudyatmo  Lahir  pada  13  Februari  1960  di  Surakarta,  Fransiskus  Xaverius  Hadi  Rudyatmo  atau dikenal  dengan  panggilan  FX  Hadi  Rudyatmo  merupakan  putra  daerah.  Pada  tahun  2016  hingga 2021,  FX  Hadi  Rudyatmo  menjabat  sebagai  Wali  Kota  Surakarta.  Sebagai  Walikota,  FX  Hadi

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Sebelum dan pada Masa Jabatan Gibran Rakabuming Raka Menggunakan Pendekatan Rasio Keuangan
Rudyatmo  dianggap  sebagai  pemimpin  yang  disegani  dan  selalu  ingin  mendapatkan  pengalaman langsung  dalam  melayani  masyarakat.  Sepanjang  kehidupan  profesionalnya,  FX  Hadi  Rudyatmo menjabat sebagai Wakil Presiden Jokowi yang membawahi Surakarta selama dua periode, yakni pada 2005  hingga  2010.  Tepatnya,  pada  19  Oktober  2012,  pada  periode  kedua,  Joko Widodo  diangkat menjadi  Gubernur  DKI  Jakarta,  sehingga  membuka  jalan  bagi  bagi  FX  Hadi  Rudyatmo  menjadi Walikota Surakarta (sebelum menjadi Presiden RI 2014–2019). FX Hadi Rudyatmo kembali menaruh kepercayaan kepada masyarakat Surakarta untuk menjalankan tugasnya sebagai Wali Kota Surakarta di  masa  mendatang.  Hingga  tahun  2021,  FX  Rudyatmo  dan  Achmad  Purnomo,  yang  menjabat sebagai Wakil Wali Kota Surakarta, akan memerintah kota tersebut.
Sederet prestasi telah didapatkan Kota Surakarya selama kepemimpinan FX Rudyatmo periode 2016-2021 di antaranya yaitu dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memberi predikat Wali  Kota  Surakarta,  FX.  Hadi  Rudyatmo  sebagai  wali  kota  terbaik  di  seluruh  Indonesia  dengan memberi  penghargaan  KADIN  Award  2019,  dan  mendapatkan  WTP  dari  tahun  2016-2021  dari Badan Pemeriksa Keuangan RI.
Dengan  banyaknya  pandangan  negative  terhadap  Gibran  dan  banyak  mengunderestimate karena dinilai usianya yang masih muda sudah terpilih menjadi walikota Surakarta dan baru menjabat kurang lebih 2 tahun langsung dicalonkan sebagai calon wakil presiden diusianya yang masih muda, penelitian ini ingin meneliti Kinerja keuangan pemerintah daerah kota Surakarta sebelum dan sesudah masa jabatan Gibran Rakabuming Raka menggunakan pendekatan Rasio Keuangan, tujuannya untuk mengetahui  seberepa  baik  kinerja  keuangan  pemerintah  Kota  Surakarta  sebelum  dan  sesudah  di kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka.
Kinerja keuangan pemerintah kota Surakarta telah menjadi bahan kajian beberapa penelitian sebelumnya.  Misalnya  saja  penelitian  yang  dilakukan (Vitalis  Ari  Widiyaningsih  &  Margaretha Prihatiningsih,  2021) yang  menyatakan  Kinerja  Keuangan  Belanja  Daerah  Pemerintah  Kabupaten Surakarta  secara  umum  dapat  dikatakan  baik.  Kinerja  Belanja  baik  dilihat  dari  Varians  Belanja Daerah, Pertumbuhan Belanja Daerah, dan Keserasian Belanja. Dan penelitian dari (Rylies Manages et  al.,  2023)  yang  menyatakan  bahwasannya  Kinerja  Keuangan  Pendapatan  dan  Belanja  Kota Surakarta pada tahun 2020 dan 2021 dapat dikatakan sangat efektif dan cukup efisien. Sedangkan pada tahun 2022 Kinerja Keuangan Pendapatan dan Belanja Kota Surakarta mengalami penurunan pada kinerja sehingga menghasilkan kurang efektif dalam kinerja dan cukup efisien dalam belanja, akan tetapi dari penelitian terdahulu tersebut belum ada yang meneliti perbandingan kinerja keuangan pemerintah  Kota  Surakarta  sebelum  dan  sesudah  masa  jabatan  Gibran  Rakabuming  Raka

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota

## Surakarta Sebelum dan pada Masa Jabatan Gibran Rakabuming Raka Menggunakan Pendekatan Rasio Keuangan

## menggunakan pendekatan Rasio keuangan.
Berdasarkan  fenomena  yang  diungkapkan  pada  latar  belakang,  maka  peneliti  tertarik  untuk meneliti  tentang  kinerja  keuangan  sebelum  dan  pada  saat  masa  jabatan  Gibran  Rakabuming  Raka sebagai  Walikota  Surakarta  dengan  menggunakan  pendekatan  Rasio  Keuangan  yang  menghitung nilai  Kemandirian,  nilai  Efisiensi,  nilai  Efektivitas,  dan  nilai  pertumbuhan.  Penelitian  ini menggunakan data sekunder yang dapat diakses melalui website resmi BAPPPEDA Kota Surakarta. Diharapkan  penelitian  dapat  berkontribusi  bagi  pemerintah  Kota  Surakarta  untuk  mampu mengadakan  evaluasi  dengan  memperhatikan  tingkat  rasio  Kemandirian,  rasio  Efisiensi,  rasio Efektivitas, serta rasio Pertumbuhan guna memajukan masa depan nantinya.

## Agency Theory
Dengan  mempertimbangkan  pengalihan  wewenang  pengambilan  keputusan  tertentu  kepada agen, (Jensen & Meckling, 1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak antara prinsipal dan agen. Meskipun meningkatkan keuntungan pemilik (pemilik) adalah kewajiban moral mereka sebagai  agen,  manajer  juga  mempunyai  kepentingan  dalam memaksimalkan  kesejahteraan  pribadi mereka. Sektor publik adalah bidang lain di mana teori keagenan dapat digunakan. Masyarakat dan pemerintah, atau pemerintah daerah dan pemerintah pusat, mempunyai hubungan keagenan dalam negara  demokrasi.  Pemerintahan  daerah  didelegasikan  kekuasaannya  oleh  pemerintah  pusat. Pemerintah pusat harus meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kewajibannya. Disisi lain pemerintah dearah juga harus memaksimalkan kesejahteraan mereka.
Perencanaan  anggaran  adalah  bidang  lain  di  mana  sektor  keagenan  terlihat  jelas  dalam hubungan masyarakat. Kabupaten/kota, dalam hal ini pemerintah daerah, yang membuat anggaran, yang selanjutnya diajukan ke pusat untuk disetujui. Anggaran memandu tindakan yang diambil oleh pemerintah  daerah.  Terakhir,  pemerintah  pusat  harus  meminta  pertanggungjawaban  pemerintah daerah atas realisasi anggaran (Zelmiyanti, 2016).
Di  Indonesia,  hubungan  antar  lembaga  dalam  penyusunan  anggaran  daerah  juga  merupakan hasil dari desentralisasi. Karena terdapat hubungan pendelegasian wewenang, teori keagenan dapat digunakan untuk menjelaskan desentralisasi fiskal yang terlihat pada rasio keuangan daerah. Dengan mempertimbangkan pengalihan wewenang pengambilan keputusan tertentu kepada agen, (Jensen & Meckling, 1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak antara prinsipal dan agen.
Selain hubungan antara pemerintah federal dan banyak daerah, terdapat pula hubungan antara lembaga legislatif dan eksekutif, di mana lembaga legislatif berfungsi sebagai prinsipal dan lembaga eksekutif  bertindak  sebagai  agennya (Halim  &  Abdul,  2007) .  Legislator  adalah  mereka  yang

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Sebelum dan pada Masa Jabatan Gibran Rakabuming Raka Menggunakan Pendekatan Rasio Keuangan
memberikan  kekuasaan  kepada  lembaga  pemerintah  atau  komite  legislatif  untuk  merumuskan undang-undang  baru.  Agen  di  sini  membuat  usulan  kebijakan  dan  nantinya  usulan  agen  tersebut diterima atau di tolak.

## Kinerja Keuangan
Kinerja adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh organisasi dan orangnya. Tujuan dari tinjauan  kinerja  adalah  untuk  menentukan  seberapa  sukses  pekerjaan  yang  direncanakan  dapat dicapai.  Suatu  kinerja  dianggap  sangat  baik  jika  melampaui  perencanaan,  dan  buruk  jika  tidak memenuhi harapan. Menurut (Halim & Abdul, 2004) , salah satu metrik yang digunakan untuk melacak kemampuan  daerah  dalam  memenuhi  kewajibannya  adalah  kinerja  pengelolaan  keuangan,  atau kapasitas daerah.
Berbagai ukuran kinerja tersedia untuk menilai kinerja suatu perusahaan (Herawati et al., 2021). Sejumlah  metrik  sering  digunakan  untuk  menilai  kinerja  keuangan  pemerintah,  termasuk pertumbuhan  ekonomi,  pendapatan  pemerintah,  pengeluaran,  surplus/defisit  anggaran,  dan  utang pemerintah.  Namun  penting  untuk  diingat  bahwa  variabel-variabel  tersebut  bukanlah  satu-satunya variabel  yang  mempengaruhi  seberapa  baik  pendanaan  pemerintah  itu  sendiri.  bukan  hanya pertimbangan  politik  dan  sosial,  tetapi  juga  pertimbangan  ekonomi.  Oleh  karena  itu,  diperlukan kajian kinerja keuangan pemerintah yang menyeluruh dan terpadu.
Menurut (Kurniawati et al., 2016) Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah  yang  berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  tersebut. (Kurrohman  &  Taufik, 2013) menyatakan, laporan kinerja adalah cermin atau wajah dari pemerintah daerah, semua hal akan terlihat, sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan politik apakah kepala daerah tersebut akan didukung kembali atau tidak pada periode berikutnya. (Saputra et al., 2018)menyatakan, jika kinerja suatu pemerintah daerah baik maka cenderung mendapatkan simpati dari masyarakat, sehingga secara strategis  pemerintah  memiliki  kekuatan  konstituen  yang  luar  biasa,  maka  tidak  heran  jika  kepala daerah menjadi kebanggaan publik termasuk mendapatkan banyak pembelaan dari masyarakat.
Untuk  mencapai  kinerja  yang  diharapkan,  lembaga  pemerintah  perlu  memperkuat  sistem pengendalian  internalnya  agar  dapat  meningkatkan  kinerja  instansi  Pemerintah.  Pengendalian internal  akan  meningkatkan  kemampuan  untuk  mengidentifikasi  capaian  yang  dihasilkan,  serta keberhasilan  kinerja  dan  kemampuan  ini  dapat  mengarah  pada  peningkatan  akuntabilitas  instansi pemerintah.  Jika  dalam  suatu  organisasi  pengendalian  internnya  lemah,  maka  akan  menyebabkan kinerja yang tidak maksimal, Sehingga berdampak pada output yang dihasilkan dalam pelaksanaan

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Sebelum dan pada Masa Jabatan Gibran Rakabuming Raka Menggunakan Pendekatan Rasio Keuangan
manajemen berbasis kinerja (Pettasolong et al., 2022). Menurut (Simbolon & Anthon, 2006) Kinerja instansi  pemerintah  merupakan  perwujudan  kewajiban  suatu  instansi  pemerintah  untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

## Analisis Rasio Keuangan
Perhitungan  rasio  keuangan  merupakan  salah  satu  teknik  untuk  menganalisis  pelaporan keuangan. Statistik yang muncul dari perbandingan suatu item laporan keuangan dengan item lainnya disebut  dengan  rasio  keuangan.  Untuk  mengetahui  polanya,  rasio-rasio  keuangan  dalam  APBD dianalisis  dengan  membandingkan  keluaran  suatu  periode  dengan  keluaran  periode  sebelumnya. Beberapa rasio yang digunakan dalam penelitian ini terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, antara lain:

## 1) Rasio Kemandirian
Rasio  kemandirian menggambarkan  betapa  bergantungnya  suatu  daerah  terhadap pendanaan dari  luar.  Menurut (Faud  &  M.  Ramli,  2016) ,  semakin  besar  rasio  kemandirian,  maka  semakin berkurang  ketergantungan  suatu  daerah  terhadap  pendanaan  dari  luar,  khususnya  dari  pemerintah pusat dan daerah. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah, dalam hal ini kesadaran  masyarakat  akan  perlunya  membayar  pajak  dan  retribusi,  masih  sangat  rendah  selama pemerintah  daerah  tidak  mampu  mendanai  operasional  pemerintahan  yang  bermanfaat  bagi masyarakat secara berkelanjutan (Hariani, 2021).
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 =

## 𝑃𝐴𝐷
𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑥100%
Tingkat dan kriteria kemandirian serta kemampuan ada keuangan pemerintahan daerah akan disajikan pada tabel di bawah ini:
Tabel 1. Tingkat Rasio dan Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah
Tingkat Rasio Kriteria > 100% Sangat Efektif 100% Efektif 90% - 99% Cukup Efektif 75% - 89% Kurang Efektif < 75% Tidak Efektif (Halim & Abdul, 2007)

## 2) Rasio Efisiensi
Rasio efisiensi daerah menurut (Rylies Manages et al., 2023) merupakan perbandingan antara

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Sebelum dan pada Masa Jabatan Gibran Rakabuming Raka Menggunakan Pendekatan Rasio Keuangan
jumlah total pengeluaran yang dikeluarkan dengan jumlah uang yang sebenarnya dikumpulkan. Jika rasionya  kurang  dari  100%  maka  kinerja  pemerintah  daerah  dianggap  efisien.  Kinerja  keuangan pemerintah  daerah  semakin  efisien  jika  persentasenya  semakin  kecil. (Halim  &  Abdul,  2007) menyatakan bahwa rasio efisiensi dapat dinyatakan sebagai berikut:
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥100%
Tingkat kriteria rasio efisiensi dapat disajikan dalam tabel berikut : Tabel 2. Tingkat Rasio dan Kriteria Kemandirian Keuangan Daerah
Tingkat Rasio Kriteria > 100% Tidak Efiseni 90% - 100% Kurang Efisien 80% - 89% Cukup Efisien 60% - 79% Efisien < 60% Sangat Efisien (Joko Pramono, 2014)

## 3) Rasio Efektivitas
Menurut (Faud  &  M.  Ramli,  2016) ,  rasio  efektivitas  membandingkan  tujuan  yang  ditetapkan berdasarkan  potensi  daerah  yang  sebenarnya  dengan  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam mewujudkan pendapatan asli daerah yang diharapkan. Kinerja anggaran suatu instansi pemerintah akan semakin efektif jika semakin tinggi  nilai rasio yang dicapai atau semakin tinggi tujuan  yang dicapai,  begitu  pula  sebaliknya.  Adapun  menurut (Halim  &  Abdul,  2007) ,  rasio  efektivitas  dapat diungkapkan sebagai berikut:

## 𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷
𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑥100%
Nilai ke efektivitasan keuangan daerah bisa digolongkan pada tabel di bawah ini: Tabel 3. Tingkat Rasio dan Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah
Tingkat Rasio Kriteria > 100% Sangat Efektif 100% Efektif 90% - 99% Cukup Efektif 75% - 89% Kurang Efektif < 75% Tidak Efektif (M. Mahmudi, 2016)

## 4) Rasio Pertumbuhan
Rasio  pertumbuhan  menurut  (Rahmayati,  2016)  menunjukkan  seberapa  besar  kemampuan Pemerintah Daerah mempertahankan dan meningkatkan capaian yang telah dicapai selama ini. Angka positif  pada  rasio  pertumbuhan  menunjukkan  peningkatan  keberhasilan  finansial,  dan  sebaliknya.

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota
Surakarta Sebelum dan pada Masa Jabatan Gibran Rakabuming Raka Menggunakan Pendekatan Rasio Keuangan
Sesuai (Selly Paat, 2013), rumus rasio pertumbuhannya adalah sebagai berikut:
 Rasio Pertumbuhan PAD
𝑃𝐴𝐷 = 𝑃𝐴𝐷 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 𝑃𝐴𝐷 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1
𝑃𝐴𝐷 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1
𝑥100%

##  Rasio Pertumbuhan Pendapatan
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1 𝑥100%

##  Rasio Pertumbuhan Belanja
𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 = 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1 𝑥100%

## B. METODE

## Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif. Kerangka metodologi yang menggunakan tahapan penelitian kuantitatif dan/atau upaya untuk mengatasi masalah dikenal sebagai penelitian deskriptif kuantitatif.

## Sumber Data
Dalam  bentuk  laporan  pemenuhan  keuangan  APBD  Pemerintah  Kota  Surakarta,  penulis menggunakan  sumber  data  sekunder  yang  dapat  dilihat  pada  website  resmi  BAPPPEDA  Kota Surakarta.  Peneliti  mengumpulkan  data  dengan  menggunakan  metodologi  dokumentasi  dan  studi literatur, yang meliputi metode sebagai berikut:

## 1) Studi Kepustakaan
Konsep  dari  surat  kabar,  website,  jurnal,  dan  sumber  lain  yang  berkaitan  dengan  objek penelitian digunakan oleh peneliti. Menyortir dan menelaah penelitian terdahulu baik berupa skripsi, jurnal, maupun sumber lain dengan penekanan pada penelitian merupakan cara pengumpulan data dilakukan.

## 2) Teknik Dokumentasi
Metode dokumentasi penelitian ini melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian data dari bahan  laporan  yang  tersedia  untuk  umum.  Laporan  realisasi  keuangan  APBD  Pemerintah  Kota Surakarta tahun 2018–2023 memuat informasi yang diperoleh dari analisis data penelitian ini.

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota

## Surakarta Sebelum dan pada Masa Jabatan Gibran Rakabuming Raka Menggunakan Pendekatan Rasio Keuangan

## Analisis Data
Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan analisis rasio keuangan daerah,  yaitu  dengan  meneliti  dan  membahas  data  yang  ada,  kemudian  menganalisis  serta membandingkan praktik dengan teori yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1) Rasio Kemandirian
Rasio kemandirian pemerintah Kota Surakarta dapat ditunjukkan dengan perhitungan di bawah ini:
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 = 𝑃𝐴𝐷 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ 𝑃𝑢𝑠𝑎𝑡 𝑥100%

## Tabel 4. Tingkat Kemandirian Pengelolaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Sebelum dan Pada Masa Pemerintahan Gibran Rakabuming Raka
Tahun PAD Bantuan Pemerintah Pusat Rasio Keterangan 2023 Rp681.919.670.605 Rp1.098.088.292.257 62,10% Tidak Efektif 2022 Rp647.440585.331,88  Rp1.187.466.894.100 54,52% Tidak Efektif 2021 Rp560.579.997.086 Rp1.135.049.906.389 49,39% Tidak Efektif 2020 Rp492.776.208.640 Rp1.106.984.119.172 44,52% Tidak Efektif 2019 Rp546.020.008.117 Rp1.157.092.345.182 47,19% Tidak Efektif 2018  Rp525.125.554.686,09  Rp1.124.172.293.666 46,71% Tidak Efektif
(Olah Data, 2024)
Hasil  dari  rasio  kemandirian  Kota  Surakarta  sebelum  masa  pemerintahan  Gibran  dari  tahun 2018-2020 dikategorikan tidak efektif meskipun mengalami peningkatan sebesar 2,19%, dari 44,52% tahun 2018 menjadi 46,71% di tahun 2020. Sementara hasil rasio kemandirian Kota Surakarta pada masa  pemerintahan  Gibran  dari  tahun  2021-2023  juga  dikategorikan  tidak  efektif  meskipun mengalami peningkatan yang cukup besar  yaitu sebesar 12,71%, dari 49,39% tahun 2021 menjadi 62,10% di tahun 2023. Dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa kemandirian keuangan pemerintah daerah Kota Surakarta berada pada kriteria Tidak Efektif. Hal ini membuat Pemerintah Kota  Surakarta  masih  sangat  bergantung  kepada  bantuan  pemerintah  pusat.  Namun  selama  masa kepemimpinan  Gibran  Rakabuming  Raka  dari  tahun  2021-2023  tingkat  kemandirian  keuangan meningkat cukup signifikan yaitu sebesar 12,71%.
Hal  ini  membuat  Pemerintah  Daerah  Kota  Surakarta  sangat  tergantung  kepada  sumber  lain (pihak ektern) . Hal ini juga menandakan bahwa pemerintah daerah Kota Surakarta tidak memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup besar untuk membiayai APBD nya. Dalam teori agency DPRD  pemerintah  Kota  Surakarta  sebagai  principal  dalam  hal  ini  tentunya  dapat  melihat  hal  ini sebagai bahan evaluasi bagaimana pemerintah dapat mencari cara untuk dapat meningkatkan PAD

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota

## Surakarta Sebelum dan pada Masa Jabatan Gibran Rakabuming Raka Menggunakan Pendekatan Rasio Keuangan
dan tidak lagi terlalu bergantung pada pendanaan APBN.

## 2) Rasio Efisiensi
Rasio Efisiensi pemerintah Kota Surakarta dapat ditunjukkan dengan perhitungan di bawah ini:
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑥100%
Tabel 5. Tingkat Efisiensi Pengelolaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Sebelum dan Pada Masa Pemerintahan Gibran Rakabuming Raka
Tahun Belanja Daerah Pendapatan Daerah Rasio Keterangan 2023 Rp2.103.854.864.494 Rp1.983.793.006.673 106,05% Tidak Efisien 2022 Rp2.087.823.395.600  Rp2.028.438.691.045,88 102,93% Tidak Efisien 2021 Rp1.866.496.348.304 Rp1.939.268.856.769 96.25% Kurang Efisien 2020 Rp1.638.665.726.421 Rp1.831.319.373.387 89,48% Cukup Efisien 2019 Rp2.011.613.989.386 Rp1.945.953.241.924 103,37% Tidak Efisien 2018 Rp1.913.787.493.276  Rp1.879.056.016.679,09 101.85% Tidak Efisien
(Olah Data, 2024)
Melalui pengukuran efisien dapat diketahui seberapa besar efisien dalam belanja daerah meningkatkan Pendapatan  Daerah  Kota  Surakarta.  Dengan  perhitungan  Rasio  Efisiensi  ini  dilakukan  untuk  mengetahui seberapa  besar  Belanja  Daerah  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kota  Surakarta  dalam  meningkatkan Pendapatan Daerah. Hasil dari rasio efisiensi Kota Surakarta sebelum masa pemerintahan Gibran dari tahun  2018-2019  dikategorikan  tidak  efisien  sedangkan  untuk  tahun  2020  dikategorikan  cukup efisien  hal  tersebut  mengalami  penurunan  sebesar  12,37%  dari  101,85%  di  tahun  2018  menjadi 89,48%  di  tahun  2020,  hal  tersebut  terjadi  karena  pada  tahun  2020  terdapat  pandemi  covid  yang berdampak  pada  penurunan  pendapatan  dan  belanja  karena  salah  satu  penyebabnya  terdapat penurunan aktivitas ekonomi, pembatasan sosial dan mobilitas masyarakat menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, seperti pariwisata, perdagangan, dan jasa. Hal ini berakibat pada penurunan  PAD  dari  sektor-sektor  tersebut.  Sementara  rasio  efisiensi  Kota  Surakarta  pada  masa Gibran  di  tahun  2021  dikategorikan  kurang  efisien,  sedangkan  di  tahun  2022-2023  dikategorikan tidak efisien, pada masa jabatan Gibran dari tahun 2021-2023 rasio efisien meningkat sebesar 9,8%.
Hal tersebut tentunya sebuah pencapaian karena tahun 2021 menjadi tahun pemulihan ekonomi setelah pandemi covid. Meskipun pada masa pemerintahan Gibran Tingkat efisiensi kota Surakarta masih  dalam  kategori  tidak  efisien  namun  terjadi  peningkatan  dalam  hal  belanja  dan  pendapatan dibandingkan sebelum masa ke pemerintahan Gibran.

## 3) Rasio Efektivitas
Rasio Efektivitas pemerintah Kota Surakarta dapat ditunjukkan dengan perhitungan di bawah ini:
𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑓𝑖𝑡𝑎𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐴𝐷 𝑥100%

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Sebelum dan pada Masa Jabatan Gibran Rakabuming Raka Menggunakan Pendekatan Rasio Keuangan

## Tabel 6. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Pada Masa
Pemerintahan Gibran Rakabuming Raka Tahun  Realisasi Penerimaan PAD Target Penerimaan PAD Rasio Keterangan 2023 Rp681.919.670.605 Rp782.497.439.588,83 87,15% Kurang Efektif 2022  Rp647.440.585.331,88 Rp740.143.061.392 87,48% Kurang Efektif 2021 Rp560.579.997.086 Rp514.200.704.362,46 109,02% Sangat Efektif 2020 Rp492.776.208.640 Rp402.870.481.279 122,32% Sangat Efektif 2019 Rp546.020.008.117 Rp567.757.960.983 96,17% Cukup Efektif 2018  Rp525.125.554.686,09 Rp505.328.290.741 103,92% Sangat Efektif (Olah Data, 2024)
Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pendapatan daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah dalam rangka mencapai penerimaan daerah yang  tinggi..  Hasil  dari  rasio  efektivitas  Kota  Surakarta  sebelum  masa  pemerintahan  Gibran  dari tahun 2018-2020 hanya pada tahun 2019 dikategorikan cukup Efektif, sedangkan pada tahun 2018 & 2020  dikategorikan  Sangat  Efektif.  Terjadi  peningkatan  sebesar  18,4%  dari  tahun  2018-2020. Sementara hasil rasio efektivitas Kota Surakarta pada masa pemerintahan Gibran pada tahun 2021 dikategorikan  Sangat  Efektif,  sedangkan  tahun  2022-2023  dikategorikan  Kurang  Efektif.  Terjadi penurunan sebesar 21,87% dari tahun 2021-2023.
Hal tersebut terjadi karena tidak tercapainya target PAD dengan alasan kondisi perekonomian yang  belum  pulih  sepenuhnya  pulih,  hal  tersebut  diutarakan  Asisten  Perekonomian  dan Pembangunan,  Gatot  Sutanto,  saat  membacakan  Nota  Jawaban  Wali  Kota  atas  pandangan  umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja  daerah  (P2APBD)  Kota  Surakarta  tahun  anggaran  2022,  pada  rapat  Paripurna  DPRD. Sementara  pada  tahun  2023  juga  karena  tidak  tercapainya  target  PAD  yang  terlampau  tinggi,  hal tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka blak-blakan mengaku pusing dengan target Pendapatan Asli  Daerah  (PAD)  Kota  Solo  tahun  2023  yang  dipatok  tinggi  setelah  mengikuti  rapat  paripurna DPRD jum’at, 3 Februari 2023.

## 4) Rasio Pertumbuhan
Rasio  pertumbuhan  bermanfaat  untuk  mengetahui  apakah  Pemerintah  Daerah  dalam  tahun anggaran bersangkutan atau selama periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan  secara  positif  atau  negative.  Rasio  pertumbuhan  pemerintah  kota  Surakarta  dapat ditunjukkan dengan perhitungan di bawah ini:

##  Rasio Pertumbuhan PAD

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota
Surakarta Sebelum dan pada Masa Jabatan Gibran Rakabuming Raka Menggunakan Pendekatan Rasio Keuangan
𝑃𝐴𝐷 = 𝑃𝐴𝐷 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 𝑃𝐴𝐷 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1 𝑃𝐴𝐷 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1 𝑥100%
Tabel 7. Tingkat Pertumbuhan PAD Pemerintah Kota Surakarta Sebelum dan Pada Masa
Pemerintahan Gibran Rakabuming Raka Tahun PAD Tahun t PAD Tahun t-1 Rasio 2023 Rp681.919.670.605 Rp647.440.585.331,88 5,33% 2022  Rp647.440.585.331,88 Rp560.579.997.086 15,49% 2021 Rp560.579.997.086 Rp492.776.208.640 13,76% 2020 Rp492.776.208.640 Rp546.020.008.117 -9,75% 2019 Rp546.020.008.117 Rp525.125.554.686,09 3,98% 2018  Rp525.125.554.686,09  Rp527.544.224.970,91 -0,46%
(Olah Data, 2024)
Hasil dari rasio pertumbuhan PAD Kota Surakarta sebelum pemerintahan Gibran hanya  pada tahun  2019  yang  mengalami  pertumbuhan  yaitu  sebesar  3,98%  sedangkan  pada  tahun  2018 mengalami penurunan sebesar -0,46% dan tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar  -9,75%. Sementara hasil dari rasio pertumbuhan PAD Kota Surakarta pada pemerintahan Gibran selama tahun 2021-2023 selalu mengalami pertumbuhan PAD, puncaknya terjadi pada tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan  sebesar  15,49%,  pertumbuhan  tahun  2021  13,76%,  dan  tahun  2023  mengalami pertumbuhan sebesar 5,33%.

##  Rasio Pertumbuhan Pendapatan
𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 = 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1 𝑥100%
Tabel 8. Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah Kota Surakarta Pada Masa Pemerintahan Gibran Rakabuming Raka
Tahun Pendapatan Tahun t Pendapatan Tahun t-1 Rasio 2023 Rp1.983.793.006.673 Rp2.028.438.691.045,88 -2,20% 2022  Rp2.028.438.691.045,88 Rp1.939.268.856.769 4,60% 2021 Rp1.939.268.856.769 Rp1.831.319.373.387 5,89% 2020 Rp1,831,319,373,387 Rp1,945,953,241,924 -5,89% 2019 Rp1,945,953,241,924 Rp1,879,056,016,679.09 3,56% 2018  Rp1,879,056,016,679.09  Rp1,803,920,801,907.91 4,17%
(Olah Data, 2024)
Hasil  dari  rasio  pertumbuhan  Pendapatan  Kota  Surakarta  sebelum  pemerintahan  Gibran cenderung fluktuatif,  pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 4,17% sedangkan tahun 2019 meningkat hanya sebesar 3,56%. Sedangkan pada tahun 2020 pertumbuhan pendapatan Kota Surakarta -5,89% hal tersebut terjadi karena bertepatan dengan pandemi Covid 19. Sementara hasil dari rasio pertumbuhan Pendapatan Kota Surakarta pada pemerintahan Gibran, sempat mengalami peningkatan  yang  signifikan  pada  tahun  2021  yaitu  sebesar  5,89%  dari  tahun  sebelumnya,  hal tersebut patut di apresiasi karena proses pemulihan ekonomi setelah masa pandemi Covid bukanlah

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Sebelum dan pada Masa Jabatan Gibran Rakabuming Raka Menggunakan Pendekatan Rasio Keuangan
hal yang mudah namun di masa pemerintahan Gibran dapat membuktikan hal tersebut. Sementara pada tahun 2022 mengalami penurunan yaitu sebesar 4,60% meskipun mengalami penurunan dari tahun  sebelumnya  namun  angka  tersebut  masih  dalam  kategori  tinggi.  Dan  untuk  tahun  2023 pertumbuhan pendapatan Kota Surakarta mengalami penurunan yaitu sebesar -2,20%.

##  Rasio Pertumbuhan Belanja
𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 = 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1
𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑡 − 1 𝑥100%
Tabel 9. Tingkat Pertumbuhan Belanja Pemerintah Kota Surakarta Pada Masa Pemerintahan Gibran
Rakabuming Raka Tahun Belanja Tahun t Belanja Tahun t-1 Rasio 2023 Rp2,103,854,864,494 Rp2,087,823,395,600 0,77% 2022 Rp2,087,823,395,600 Rp1,866,496,348,304 11,86% 2021 Rp1,866,496,348,304 Rp1,638,665,726,421 13,90% 2020 Rp1,638,665,726,421 Rp2,011,613,989,386 -18,54% 2019 Rp2,011,613,989,386 Rp1,913,787,493,276 5,11% 2018 Rp1,913,787,493,276 Rp1,767,486,061,945 8,28%
(Olah Data, 2024)
Hasil dari rasio pertumbuhan belanja Kota Surakarta sebelum pemerintahan Gibran pada tahun 2018  sebesar  8,28%,  pada  tahun  2019  pertumbuhan  belanja  sebesar  5,11% mengalami  penurunan 3,17%  dari  tahun  sebelumnya,  sedangkan  pada  tahun  2020  rasio  pertumbuhan  belanja  sebesar  - 18,54%.  Sedangkan  pertumbuhan  belanja  Kota  Surakarta  pada  masa  pemerintahan  Gibran mengalami peningkatan yang signifikan, pada tahun 2021 rasio pertumbuhan belanja sebesar 13,90% hal  tersebut  meningkat  sebesar  32,44%  dari  tahun  sebelumnya,  sedangkan  pada  tahun  2022  rasio pertumbuhan belanja sebesar 11,86% meskipun mengalami penurunan 2,04% dari tahun lalu namun hal tersebut masih sangat tinggi, untuk tahun 2023 rasio pertumbuhan belanja sebesar 0,77%.

## D. SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
a) Rasio Kemandirian Kota Surakarta sebelum dan pada saat pemerintahan Gibran Rakabuming Raka, secara umum dikatakan Tidak Efektif.
b) Rasio  Efisien  Kota  Surakarta  sebelum  pemerintahan  Gibran  secara  rata-rata  dapat  dikatakan  Kurang Efisien, sedangkan pada saat pemerintahan Gibran secara rata-rata dapat dikatakan Tidak Efisen.
c) Rasio  Efektivitas  Kota  Surakarta  sebelum  pemerintahan  Gibran  secara  rata-rata  dapat  dikatakan  Sangat Efektiv, sedangkan pada saat pemerintahan Gibran secara rata-rata dapat dikatakan Cukup Efektiv.
d) Rasio Pertumbuhan Kota Surakarta pada pemerintahan Gibran secara rata-rata dapat dikatakan lebih baik ketimbang Rasio Pertumbuhan sebelum pemerintahan Gibran.

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota

## Surakarta Sebelum dan pada Masa Jabatan Gibran Rakabuming Raka Menggunakan Pendekatan Rasio Keuangan

## Saran

## a) Bagi Pemerintah Kota Surakarta
Kota  Surakarta  perlu  meningkatkan  realisasi  Pendapatan  Asli  Daerah  Kota  Surakarta  dengan  cara meningkatkan efektfitas untuk beberapa pos yang berhubungan dengan PAD Kota Surakarta. Cara berikutnya adalah memperluas basis pajak, Pemerintah daerah perlu memperluas basis pajak dengan cara menjaring wajib pajak baru, seperti dengan melakukan pendataan ulang wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak.

## b) Bagi peneliti selanjutnya
Diharapkan  peneliti  selanjutnya  menambah  periode  penelitian  supaya  memberikan  hasil  yang  lebih akurat  dalam  menilai  kinerja  keuangan  pemerintah  Kota  Surakarta.  Selanjutnya  yaitu  menggunakan pendepakan  yang  lain,  karena  pendekatan  rasio  keuangan  tidak  bisa  dijadikan  satu-satunya  referensi  untuk menilai  kinerja  suatu  pemerintahan.  Simpulan  dapat  bersifat  generalisasi  temuan  sesuai  permasalahan penelitian, dapat pula berupa rekomendatif untuk langkah selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Basri, H., Syaparuddin, S., & Junaidi, J. (2013). Pemetaan Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah , 1 (2), 81–90. https://doi.org/10.22437/ppd.v1i2.1497
Faud, & M. Ramli. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Ghalia Indonesia.
Halim, & Abdul. (2004). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (Revisi). Salemba Empat. Halim, & Abdul. (2007). Akuntansi Sektor Publik:Akuntansi Keuangan Daerah . Salemba Empat.
Hariani,  S.  (2021).  ANALYSIS  OF  REGIONAL  GOVERNMENT  FINANCIAL  PERFORMANCE  IN SOUTH NIAS DISTRICT. International Journal of Management Studies and Social Science Research , 3 (3), 161–171. www.ijmsssr.org
Harjito,  Y.,  Nugraha,  P.  S.,  &  Yulianto,  Y.  (2020).  Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Kabupaten  dan Kota Di Indonesia. JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI) , 5 (1), 19–28. https://doi.org/10.29407/jae.v5i1.14061
Herawati, Syamsurijal Tan, Sri Rahayu, & Syahmardi Yacob. (2021). THE EFFECT OF FINANCIAL AND NON-FINANCIAL PERFORMANCE ON REGIONAL COMPETITIVENESS OF BUNGO DISTRICT WITH  CAPITAL  EXPENDITURE  AND  BUDGET  GOVERNANCE  AS  INTERVENING. International Journal of Social Science , 1 (4), 347–354. https://doi.org/10.53625/ijss.v1i4.713 HUMAS MENPANRB. (2022). Rata-rata Nilai SAKIP RB Meningkat, Bukti Keseriusan Reformasi Birokrasi . https://menpan.go.id/site/berita-terkini/rata-rata-nilai-sakip-rb-meningkat-bukti-keseriusan-reformasi- birokrasi
Jensen,  M.  C.,  &  Meckling,  W.  H.  (1976).  Theory  of  the  Firm :  Managerial  Behavior,  Agency  Costs  and Ownership Structure. Journal of Financial Economics , 3 (4), 305–360.
Joko  Pramono.  (2014).  Analisis  rasio  keuangan  untuk  menilai  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah  (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). Among Makarti , 7 (1), 83–112.

## Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota

## Surakarta Sebelum dan pada Masa Jabatan Gibran Rakabuming Raka Menggunakan Pendekatan Rasio Keuangan
Kurniawati,  Nova,  &  Vidya  Vitta  Adhivinna.  (2016).  Analisis  Penerapan  Konsep  Value  For  Money  pada Pemerintah Kabupaten Bantul. Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen , 13 (1).
Kurrohman, & Taufik. (2013). Evaluasi penganggaran berbasis kinerja melalui kinerja keuangan yang berbasis value for money di kabupaten/kota di Jawa Timur. Jurnal Dinamika Akuntansi , 5–1.
M. Mahmudi. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah (Edisi Ketiga). Upp Stim Ykpn.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik . ANDI.
Pettasolong,  N.,  Gobel,  Y.,  &  Kurniawan,  A.  (2022).  ANALISIS  KINERJA  KEUANGAN  DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN VALUE FOR MONEY PADA SATUAN KERJA IAIN SULTAN AMAI  GORONTALO  PERIODE  TAHUN  2019-2021. AKASYAH:  Jurnal  Akuntansi,  Keuangan  Dan Audit Syariah , 2 (1). https://doi.org/10.58176/akasyah.v2i1.132
Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran. Jurnal EKA CIDA , 1 (1).
Ramadana,  S.  W.,  Mariana,  M.,  Rahmaniar,  R.,  &  Bahgia,  S.  (2023).  Determinansi  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah. Owner , 7 (2), 1831–1840. https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1590
Rylies  Manages,  Yusinta  Dwi  Wardani,  Herlina  Pramu  Wardani,  &  Selvia  Dhulhi  Rahmawati.  (2023).
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA  SURAKARTA TAHUN 2020- 2022. Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi , 2 (1), 11–20.
Saputra,  Sandy  Candra,  I.  Wayan  Suwendra,  &  Fridayana  Yudiaatmaja.  (2018).  ANALISIS  KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN JEMBRANATAHUN. Bisma: Jurnal Manajemen , 4 (2), 136–145.
Selly  Paat.  (2013).  PERBANDINGAN  KINERJA  PENGELOLAAN  APBD  ANTARA  PEMERINTAH KOTA TOMOHON DENGAN PEMERINTAH KOTA MANADO. Jurnal EMBA , 1 (3), 851–862.
Sijabat,  Mentari  Yosephen,  Choirul  Saleh,  &  Abdul  Wachid.  (2014).  Analisis  kinerja  keuangan  serta kemampuan  keuangan  pemerintah  daerah  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  (studi  pada  dinas pendapatan daerah dan badan pengelola keuangan dan aset daerah Kota Malang tahun anggaran 2008- 2012). Jurnal Administrasi Publik (JAP) , 2 (2), 236–242.
Simbolon, & Anthon. (2006). Akuntabilitas Birokrasi Publik . Edisi Revisi, Penerbit UGM.
Sofi,  &  Irfan.  (2021).  Mendorong  Kemandirian  Daerah  Melalui  Optimalisasi  Pendapatan  Asli  Daerah.
Kemenkeu.  Go.  Id.  Tersedia  Di:  Https://Www.  Kemenkeu.  Go.  Id/Publikasi/Artikel-Dan- Opini/Mendorongkemandirian-Daerah-Melalui-Optimalisasi-Pendapatan-Asli-Daerah/[Diakses  Pada 20 Oktober 2021] .
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 (2014).
Vitalis  Ari  Widiyaningsih,  &  Margaretha  Prihatiningsih.  (2021).  ANALISIS  KINERJA  KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2017-2019. Media Akuntansi , 33 (2).
Zelmiyanti,  R.  (2016).  PENDEKATAN  TEORI  KEAGENAN  PADA  KINERJA  KEUANGAN  DAERAH DAN BELANJA MODAL (STUDI PADA PROVINSI DI INDONESIA). JRAK , 7 (1), 11–21.