DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i3.423 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 5, No. 3, Juli 2024
Strategi  Komunikasi  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (DP3A)  Kabupaten  Bima  dalam  Mencegah  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga (KDRT)
Rahmi, Junaidin Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Mbojo Bima, Indonesia Email: rahmimaman@ymail.com
Article Information Submitted: 29  Juni 2024 Accepted: 16  Juli
2024 Online  Publish: 16 Juli 2024

## Abstrak
Kekerasan sering terjadi di berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam rumah  tangga,  yang  seharusnya  menjadi  tempat  dengan  hubungan  personal  yang kuat.  Kekerasan  dapat  menimpa  anak  maupun  istri.  Menurut  fajarmedia.com, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mencatat 23 kasus KDRT pada tahun 2022. Melihat maraknya KDRT,  pemerintah  perlu  berupaya  mengurangi  kasus  tersebut.  Penelitian  ini berfokus  pada  strategi  komunikasi  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  (DP3A)  Kabupaten  Bima  dalam  mencegah  KDRT.  Penelitian ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori POACE untuk  memahami  tahapan  strategi  komunikasi  DP3A.  Pada  tahap  perencanaan, DP3A mengadakan rapat kerja untuk merancang rencana kegiatan, menyusun draf, menentukan  sasaran,  dan  tujuan  kegiatan  dengan  melibatkan  pihak  eksternal seperti kepolisian dan MUI. Pada tahap persiapan, dilakukan survei lapangan untuk memahami geografis dan kultur desa sasaran, pemberitahuan kepada desa sasaran, dan  melibatkan  ibu-ibu  PKK  agar  sosialisasi  tepat  sasaran.  Pelaksanaan  kegiatan berupa sosialisasi  tatap muka, penggunaan media seperti power point, poster, dan leaflet untuk menarik perhatian sasaran. Pada tahap pengontrolan, pimpinan DP3A ikut  serta  mengawasi  dan  mengontrol  kegiatan  untuk  memberikan  contoh  yang baik  dan  mengambil  keputusan  tepat.  Tahap  evaluasi  dilakukan  dengan mengumpulkan  dan  mengarsipkan  masalah  atau  kekurangan  dari  tahap perencanaan hingga evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. Semua anggota yang  terlibat  diberi  kesempatan  untuk  memberikan  saran  terkait  kekurangan kegiatan tersebut.

## Kata Kunci : Strategi, komunikasi, KDRT

## Abstract
Violence  frequently  occurs  in  various  aspects  of  society,  including  within households,  which  should  ideally  be  places  with  strong  personal  relationships. Violence  can  affect  both  children  and  wives.  According  to  fajarmedia.com,  the Office  of  Women's  Empowerment,  Child  Protection,  Population  Control,  and Family Planning reported 23 cases of  domestic violence (DV) in 2022. Given the prevalence of  DV, the government  needs to  take steps to  reduce these cases. This study  focuses  on  the  communication  strategy  of  the  Office  of  Women's Empowerment  and  Child  Protection  (DP3A)  of  Bima  Regency  in  preventing  DV. The  research  employs  qualitative  methods,  collecting  data  through  observation, interviews,  and  documentation.  Data  analysis  utilizes  the  POACE  theory  to understand  the  stages  of  DP3A’s  communication  strategy.  In  the  planning  stage, DP3A  holds  work  meetings  to  draft  activity  plans,  define  targets,  and  set objectives,  involving  external  parties  such  as  the  police  and  MUI.  During  the preparation  stage,  field  surveys  are  conducted  to  understand  the  geography  and culture of the target villages, notifications are sent to these villages, and local PKK
members are involved to  ensure effective outreach. Implementation involves face- to-face  socialization,  using  media  such  as  PowerPoint,  posters,  and  leaflets  to capture  the  audience’s  attention.  In  the  controlling  stage,  DP3A  leadership participates  in  supervising  and  monitoring  activities  to  set  a  good  example  and make  appropriate  decisions.  The  evaluation  stage  involves  collecting  and archiving  issues  or  shortcomings  from  the  planning  to  the  evaluation  phases  for future improvement. All participants are given the opportunity to provide feedback on any deficiencies encountered during the activities.
Keywords: Strategy, Communication, Domestic Violence .

## Pendahuluan
Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  merupakan  bentuk  kekerasan  yang  kerap terjadi  di  lingkungan  kita.  Pada  umumnya  korban  KDRT  lebih  banyak  dialami  oleh perempuan  dan  anak(Herawati  et  al.,  2021);  (Mustafainah  et  al.,  2020).  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah salah satu bentuk penyimpangan terhadap hak asasi manusia dan  termasuk  dalam  perbuatan  criminal.  Perempuan  seringkali  menjadi  sasaran  korban Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  yang  seharusnya  mendapatkan  perlakuan  yang adil  dan  baik  tapi  malah  mendapatkan  hal  sebaliknya  (Hemafitria  et  al.,  2023).  Dalam  Al- qur’an  dijelaskan  bahwa  setiap  manusia  diciptakan  berpasang-pasangan  agar  mereka  saling menyayangi  dan  berbuat  baik  dengan  sesama  pasangannya,  berjalan  berdampingan  untuk bersama-sama  membentuk  keluarga  yang  sakinah.  Tetapi  realita  yang  terjadi  di  masyarakat adalah  masih  banyak  terjadi  perilaku-perilaku  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT) baik  kekerasan  secara  fisik,  psikis,  seksual  dan  lain  sebagainya  (Suhada,  2022);  (Suwarni, 2023).  Dan  anehnya  masih  banyak  korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  yang menyembunyikan  dan  tidak  mau  terbuka  dengan  apa  yang  telah  dialaminya,  salah  satu alasanya  karena  masih  ingin  memperjuangkan  keutuhan  keluarga  dan  memilih  untuk menutupi kasus tersebut dari pihak luar (Martha & Ull, n.d.).
Pembentukan Undang-Undang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan  keharusan  bagi  Indonesia  sebagai  Negara  yang  telah  meratifikasi  beberapa konvensi  internasional  tentang  perempuan,  seperti  anggota  konvensi  CEDAW (Convention On  the  Elimination  of  All  forms  of  Discrimination  Against  Women) atau  konvensi  tentang penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap  perempuan  melalui  Undang-Undang Nomor  7  Tahun  1984  (Dewi  et  al.,  2023);  (Ramadhan  et  al.,  n.d.).  Adapun  hukum  positif yang  mengatur  tentang  kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  di  Indonesia, sekaligus menjadi salah satu upaya untuk mengatasi problematika Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang  penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT),  secara  spesifik  Negara Indonesia  adalah  Negara  hukum  tidak  membedakan  antara  laki-laki  dan  perempuan  semua sama di mata Hukum (Jesia Boru Siantaru, 2022) (Perempuan et al., n.d.).
Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mulai dari Januari hingga Desember  2022  sudah  terdata  25  kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT),  melalui Ketua  Koordinator  bidang  Pemberdayaan  Perempuan  (PP)  Siti  Romlah  S.sos  M.M  dan didampingi  oleh  Rifa’i  S.Sos  M.AP  menjelaskan  kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga (KDRT) pada Tahun 2021 ada 8 kasus sedangkan mulai Januari hingga Desember 2022 ada 25  kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  jumlahnya  fluktuatif,  artinya  ada  trend turun  dan  juga  naik  secara  signifikan  (Sri  Mulyati,  2022).  Bahkan  kasus  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  yang  terjadi  di  beberapa  Desa  di  Kabupaten  Bima  sudah  diangkat oleh  beberapa  media  di  Tahun  2022,  salah  satu  kasus  yang  terjadi  di  Kecamatan  Monta “Seorang Istri Dianiaya Hingga Berlumuran Darah” dalam rilisan berita (Katada.id). Adapun
alasannya  karena  faktor  ekonomi  dan  hadirnya  orang  ketiga.  Dan  kasus  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga (KDRT) bukan hanya terjadi di Indonesia saja tetapi di seluruh penjuru Dunia (Pakasi et al., 2018).
Perkembangan  Kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  masih  terus meningkat,  berdasarkan  rekapan  data  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak  (DP3A)  Kabupaten  Bima  tentang  laporan  korban  kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (KDRT).  Oleh  karena itu,  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (DP3A)  Kabupaten  Bima  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  mencegah  serta meminimalisir pertambahan angka tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), peran  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP3A)  Kabupaten  Bima, yaitu  dengan  melaksanakan  kegiatan  sosialisasi  “Stop  kekerasan  terhadap  perempuan  dan anak”  dengan  tujuan  untuk  mengedukasi  masyarakat.  Timbulnya  beberapa  permasalahan menjadikan  peran  Dinas  Permberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP3A) Kabupaten  Bima,  belum  terlaksana  secara  efektif.  Salah  satunya  yang  terjadi  di  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP3A)  Kabupaten  Bima,  dalam mencegah  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  di  Kabupaten  Bima,  permasalahan  yang dialami  adalah  tingkat  kesadaran  masyarakat  untuk  mengikuti  kegiatan  sosialisasi  masih rendah.  Berdasarkan  realitas  sosial  yang  terjadi  sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas  serta permasalahan-permasalahan  yang  ada,  oleh  karena  itu  penulis  sangat  tertarik  untuk melakukan  penelitian  Strategi  Komunikasi  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  Kabupaten  Bima  Dalam  Mencegah  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga. Melalui  penelitian  ini  dapat  diketahui  bagaimana  strategi  komunikasi  yang  dilakukan  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kabupaten  Bima  dalam  Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  yang  bertujuan  untuk menggambarkan  strategi  komunikasi  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan Anak Kabupaten Bima dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Lokasi penelitian ini berada  di  Kabupaten  Bima,  di  mana  data  dikumpulkan  melalui  wawancara  dan  observasi. Tahapan  pengumpulan  data  melibatkan  wawancara  mendalam  dengan  pihak-pihak  terkait serta  observasi  langsung  terhadap  pelaksanaan  strategi  komunikasi  oleh  DP3A.  Untuk memastikan  keabsahan  data,  penelitian ini  menggunakan  teknik triangulasi,  yang mencakup triangulasi sumber, metode, dan teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data  dari  berbagai  informan  yang  relevan;  triangulasi  metode  mencakup  penggunaan wawancara  dan  observasi  untuk  mendapatkan  perspektif  yang  lebih  komprehensif;  dan triangulasi  teori  melibatkan  penerapan  berbagai  teori  yang  relevan  untuk  menginterpretasi data  yang  diperoleh.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  model  interaktif,  yang meliputi  tiga  tahap  utama:  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan  atau verifikasi.  Pada  tahap  reduksi  data, informasi  yang  diperoleh  dari  wawancara  dan  observasi diseleksi,  difokuskan,  dan  disederhanakan  untuk  mengidentifikasi  tema  atau  pola  utama. Penyajian  data  melibatkan  pengorganisasian  informasi  dalam  bentuk  yang  sistematis  dan mudah  dipahami,  seperti  dalam  matriks  atau  grafik.  Tahap  terakhir,  penarikan  kesimpulan atau  verifikasi,  dilakukan  dengan  menganalisis  data  yang  telah  disajikan  untuk  menemukan kesimpulan  yang  valid  dan  dapat  diandalkan.  Melalui  pendekatan ini,  penelitian  diharapkan mampu  memberikan  gambaran  yang  jelas  dan  mendalam  tentang  efektivitas  strategi komunikasi  yang  digunakan  oleh  DP3A  dalam  upaya  pencegahan  kekerasan  dalam  rumah tangga di Kabupaten Bima.

## Kabupaten Bima dalam Mencegah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

## Hasil dan Pembahasan
Ditinjau  dari  konsep  analisis  strategi  komunikasi  maka  peneliti  dapat  menjelaskan bahwa  strategi  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  (DP3A)  Kabupaten  Bima  dalam  mencegah  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  (KDRT)  lebih  mengacu  pada  teori  George  R.  Terry  dalam  bukunya  principles  of management (sukarna, 2011:10) menjelaskan 5 sub dalam strategi komunikasi yaitu:

## Planning (perencanaan)
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP3A)  Kabupaten  Bima, memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan  kualitas  perlindungan  perempuan  dan  anak, indikatornya  dengan  melihat  pada  rasio  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT)  sesuai yang  tercantum  dalam  Rancangan  Kerja  Tahunan  (RKT)  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima, mempunyai beberapa program kerja yaitu, sosialisasi  pencegahan  terhadap  perempuan,  pembinaan  organisasi  perempuan,  pembinaan usaha perempuan, pemilihan 10 perempuan inspiratif dari semua pihak profesi.
Dalam menyusun program kerja, rapat program kerja diadakan untuk setiap divisi, baik untuk  program  jangka  panjang  maupun  jangka  pendek.  Dinas  telah  merancang  program  ini dengan  sangat  baik.  Program  yang  disusun  antara  lain  sosialisasi  pencegahan  kekerasan terhadap  perempuan,  pembinaan  organisasi  perempuan,  pembinaan  usaha  perempuan, pemilihan 10 perempuan inspiratif dari berbagai profesi yang dilakukan sekali dalam setahun, serta rapat koordinasi dengan instansi terkait untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga.
Tahap  awal  dalam  merancang  kegiatan  sosialisasi  untuk  mencegah  Kekerasan  Dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  di  Kabupaten  Bima  bertujuan  memberikan  penyadaran  dan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan kekerasan lagi. Diharapkan, hasil dari kegiatan  sosialisasi  dapat  diimplementasikan  dalam  kehidupan  berkeluarga.  Sebelum melaksanakan kegiatan sosialisasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A)  Kabupaten  Bima  terlebih  dahulu  merencanakan  tempat  pelaksanaan  sosialisasi terkait dengan pencegahan KDRT.
Dalam  hal  ini,  peneliti  juga  melakukan  wawancara  dengan  Hj.  Siti  Romlah,  S.  Sos., M.M.,  selaku  Kepala  Bidang  Pemberdayaan  Perempuan  (PP),  yang  menyatakan  bahwa  saat rapat,  mereka  menyampaikan  rencana  dari  bidang  pemberdayaan  perempuan  untuk melakukan sosialisasi terkait pencegahan KDRT sebanyak 4-5 kali dalam setahun, khususnya di  desa-desa  yang  rawan  terjadi  kekerasan.  Hj.  Siti  Romlah  juga  menambahkan  bahwa banyak  yang  harus  dirancang  sebelum  melakukan  kegiatan,  terutama  mengenai  tempat  dan waktu  pelaksanaan  agar  kegiatan  berjalan  lancar.  Sasaran  dan  tindakan  ditetapkan  untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
Jika  sudah  matang  dalam  perencanaan  maka  hasilnya  juga  akan  sesuai  dengan  tujuan yang  sudah  di  targetkan,  menetapkan  sasaran  dan  tindakan  untuk  mencapai  tujuan  adalah salah  satu  awal  dari  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP3A) Kabupaten Bima melakukan suatu kegiatan, tindakan ini meliputi apa, dimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana efeknya. Maka di pandang perlu untuk merencanakan dengan tuntas agar  tidak  berhenti  di  tengah  jalan.  Dan  berdasarkan  data  dokumentasi  yang  diterima  oleh peneliti  maka  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP3A)  Kabupaten Bima, menggelar rapat dengan seluruh anggota bidang Pemberdayaan Perempuan (PP) untuk merancang kegiatan sosialisasi tersebut (Syahfitri & Rangkuti, 2024).

## Organizing (persiapan)
Sebelum  melaksanakan  kegiatan  sosialisasi  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima, mempersiapkan waktu satu hari untuk turun di lokasi  terlebih  dahulu  untuk  melakukan  survei  sebelum  pelaksanaan  kegiatan  tersebut,  dan bekerja  sama  dengan  pemerintah  setempat  demi  kelancaran  kegiatan  tersebut,  kemudian menjelang beberapa hari sebelum pelaksanaan kegiatan akan dibawakan surat pemberitahuan sekaligus  surat  undangan  untuk  menghadiri  kegiatan  sosialisasi  tersebut  maka  dipandang perlu kerja ekstra demi melancarkan kegiatan yang dibangun (Siregar & Listyaningsih, 2022).
Dalam  upaya  meningkatkan  kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat  mengenai pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan  Anak  (DP3A)  Kabupaten  Bima  melaksanakan  sosialisasi  secara  menyeluruh tanpa  membeda-bedakan  tingkat  pendidikan  peserta.  Hj.  Siti  Romlah,  S.Sos.,  M.M,  Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, menyatakan bahwa sebelum sosialisasi dilaksanakan, tim dari  DP3A  melakukan  survei  lapangan  untuk  memahami  kondisi  geografis  dan  kebutuhan masyarakat  setempat.  Sebagai  contoh,  di  Desa  Wera,  mereka  bekerja  sama  dengan  tokoh masyarakat  setempat  seperti  Dokter  Veti  untuk  mengundang  sekitar  100-150  orang  dari berbagai latar belakang untuk mengikuti sosialisasi tersebut. Selain itu, DP3A berkoordinasi dengan pengurus desa agar informasi mengenai kegiatan sosialisasi ini dapat tersebar luas di masyarakat.
Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Bapak Nurdin, S. Sos, Kepala DP3A Kabupaten Bima,  yang  menegaskan  pentingnya  survei  lapangan  untuk  melihat  kondisi  geografis  dan memastikan  keterlibatan  ibu-ibu  PKK  dalam  persiapan  sosialisasi.  Menurut  beliau, keterlibatan berbagai pihak lokal sangat penting untuk memastikan sosialisasi berjalan efektif dan efisien.
Bapak Rifa’i, S.Sos., M.Ap, anggota Bidang Pemberdayaan Perempuan, menambahkan bahwa  tujuan  utama  dari  sosialisasi  ini  adalah  untuk  menyampaikan  informasi  tentang pencegahan  KDRT  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat,  termasuk  anak-anak  muda.  Menurut beliau, dengan memberikan edukasi sejak dini, diharapkan generasi muda dapat menghindari perilaku  kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  masa  depan  (Hasil  wawancara  pada  tanggal  27 Maret 2024).
Kegiatan  sosialisasi  ini  tidak  hanya  dihadiri  oleh  masyarakat  berpendidikan  tinggi, tetapi juga masyarakat umum dengan berbagai latar belakang pendidikan. Tujuannya adalah agar semua peserta dapat menerima informasi dan pengetahuan tentang KDRT dan kemudian menyebarkannya  kepada  masyarakat  lain  di  desa  masing-masing.  Selain  itu,  DP3A Kabupaten  Bima  juga  menerima  Bimbingan  Teknis  (BIMTEK)  dari  DP3A  Provinsi  Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan materi yang sama seperti yang disampaikan saat sosialisasi di Kabupaten  Bima.  Bapak  Rifa’i  menekankan  bahwa  persiapan  yang  matang  sangat  penting sebelum  melakukan  sosialisasi.  Menurut  beliau,  penyampaian  materi  yang  baik,  santai,  dan mudah dimengerti oleh pendengar akan menghasilkan umpan balik yang positif dari peserta sosialisasi,  sehingga  penting  bagi  tim  DP3A  untuk  bersabar  dan  teliti  dalam  membimbing masyarakat.
Melalui Bimtek yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak  (DP3A)  provinsi  nusa  tenggara  barat,  akan  menjadi  salah  satu  pelajaran  yang  sangat berharga bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungana Anak (DP3A) Kabupaten Bima,  karna  bisa  mengambil  contoh  yang  terbaik  dari  apa  yang  didapatkan  dari  bimtek tersebut dan bisa juga menerapkan di masyarakat kabupaten Bima pada umumnya.
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP3A)  Kabupaten  Bima, adalah sumber informasi bagi semua masyarakat yang mengikuti sosialisasi dalam mencegah Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT),  seorang  komunikator  harus  pandai  dalam  cara
penyampaian,  harus  mempunyai  gaya  tersendiri  dalam  melakukan  komunikasi  agar komunikan  tetap  semangat  dalam  proses  penerimaan  arahan/materi  yang  disampaikan tersebut.  Maka  dalam  hal actualizing komunikator  harus  menjalankan  fungsinya  sebagai seorang komunikator yang handal di hadapan komunikan, karena sebagai pengirim (sender) harus  maksimal  dalam  menyampaikan  informasi (information) agar  mendapatkan feed  back dari   komunikan atau penerima pesan (Peningkatan et al., 2023).

## Actualizing (pelaksanaan)
Memilih  media  yang  tepat  terlebih  dahulu  mengetahui  informasi  lapangan  yang  telah dipetakan,  yakni  apakah  khalayak  yang  menjadi  target  sasaran  rata-rata  memiliki  media sosial,  televisi,  radio,  atau  media  yang  berlangsung  surat  kabar,  maka  komunikasi  saluran yang  tepat  digunakan  adalah  tatap  muka  (Sitorus  &  Salsabila,  2022).  Dalam  melaksanakan sosialisasi,  saluran  komunikasi  yang  digunakan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima adalah secara tatap muka secara langsung ( face to  face ).  Hal  ini  dirasa  paling  efektif  dalam  menyampaikan  tujuan  yang  ingin  dicapai  oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima.
Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP3A)  Kabupaten  Bima melaksanakan  sosialisasi  tatap  muka  sebagai  metode  utama  untuk  mengedukasi  masyarakat mengenai  pencegahan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (KDRT).  Pendekatan  tatap  muka dianggap  sebagai  cara  paling  efektif  untuk  menyampaikan  materi  karena  memungkinkan adanya  interaksi  langsung  antara  komunikator  dan  komunikan.  Hal  ini  memberikan kesempatan  untuk  saling  bertukar  informasi  secara  mendalam  dan  membangun  kesadaran masyarakat secara lebih efektif.
Untuk menjaga minat dan perhatian peserta selama sosialisasi, DP3A Kabupaten Bima menggunakan  berbagai  strategi,  seperti  memberikan  doorprize  kepada  peserta  yang  aktif bertanya,  menggunakan  layar  proyektor  untuk  memperjelas  materi  yang  disampaikan,  serta mengajak  audiens  untuk  menyebutkan  yel-yel.  Menurut  pernyataan  pihak  DP3A,  hal  ini dilakukan  untuk  mencegah  kebosanan  dan  menjaga  semangat  peserta  selama  sosialisasi berlangsung. Di akhir kegiatan, DP3A juga membagikan brosur yang berisi informasi tentang pencegahan KDRT, yang bertujuan agar pesan yang disampaikan tetap diingat oleh peserta.
Wawancara  dengan  tiga  peserta  sosialisasi  memberikan  wawasan  tambahan  mengenai efektivitas program ini. Ibu Ayu Wulandari menyoroti pentingnya pemahaman dan kesabaran dalam  menghadapi  konflik  rumah  tangga,  serta  pentingnya  menghindari  emosi  berlebihan antara  pasangan.  Ibu  Eka  Faturrahman  dari  Desa  Tangga,  Kecamatan  Monta,  menyatakan bahwa  DP3A  juga  memberikan  perabotan  rumah  tangga  sebagai  bantuan  tambahan,  serta arahan  kepada  korban  dan  pelaku  kekerasan  untuk  tidak  mengulangi  tindakan  tersebut.  Ibu Indi Wiwihidih dari Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, yang mengikuti sosialisasi pada tahun 2022,  menekankan  bahwa  materi  yang  disampaikan  juga  mencakup  penjelasan  hukum  dari pihak  kepolisian  mengenai  konsekuensi  bagi  pelaku  kekerasan,  yang  diharapkan  dapat menimbulkan efek jera.
Berdasarkan  tanggapan  peserta,  terlihat  bahwa  DP3A  Kabupaten  Bima  telah menjalankan  tugasnya  dengan  baik  dalam  memberikan  penyadaran  dan  edukasi  kepada masyarakat  mengenai  pentingnya  mencegah  kekerasan  dalam  rumah  tangga.  Kegiatan sosialisasi yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk laki-laki, serta pemberian arahan  dan  informasi  hukum,  menunjukkan  upaya  komprehensif  DP3A  dalam  mengatasi permasalahan KDRT di wilayah mereka (Sitorus & Salsabila, 2022).

## Controlling (pengontrolan)
Penelitian  ini  menggarisbawahi  pentingnya  pemahaman  dan  dukungan  pemimpin terhadap  kebutuhan  serta  harapan  bawahan  untuk  meningkatkan  efektivitas  kerja.  Seorang pemimpin  yang  baik  harus  mampu  menilai  kinerja  bawahannya  dengan  memperhatikan keterbatasan  mereka,  seperti  rendahnya  kemampuan,  kurangnya  pengalaman,  dan  pelatihan yang  dibutuhkan  (Toun,  2018).  Hal  ini  diungkapkan  oleh  seorang  Kepala  Dinas  yang menekankan  pentingnya  saling  memahami  dan  memberikan  nasehat  kepada  bawahan  agar tetap sabar dan bekerja dengan baik.
Seorang  pemimpin  yang  efektif  juga  diharapkan  mampu  memanusiakan  manusia, menerima  kekurangan  masing-masing,  dan  bersabar  dalam  menghadapi  berbagai permasalahan.  Motivasi  kepada  bawahan  sangat  penting  agar  mereka  tetap  semangat menjalankan tugas. Semua kegiatan membutuhkan proses yang panjang, dan hasil yang baik memerlukan perjuangan yang tidak akan mengkhianati hasilnya.
Selain  itu,  seorang  komunikator  dalam  kegiatan  sosialisasi  juga  harus  mampu mengendalikan  emosi.  Hal  ini  penting  agar  kegiatan  berjalan  dengan  aman  dan  lancar, terutama  saat  menghadapi  kritik  dari  peserta.  Anggota  bidang  Pemberdayaan  Perempuan, Bapak  Rifa’i,  menegaskan  bahwa  pengendalian  emosi  tidak  hanya  tugas  pemimpin,  tetapi juga  narasumber  dan  pelaksana  kegiatan.  Ketika  menghadapi  kritik,  mereka  harus  bisa mengontrol emosi agar tidak terpancing oleh pertanyaan yang provokatif.
Senada  dengan  itu,  Kepala  Bidang  Pemberdayaan  Perempuan,  Ibu  Hj.  Siti  Romlah, menekankan  bahwa  pengontrolan  emosi  adalah  hal  yang  sangat  penting  dalam  pelaksanaan kegiatan  sosialisasi.  Tujuan  utama  dari  kegiatan  ini  adalah  untuk  menyadarkan  masyarakat agar tidak melakukan kekerasan, sehingga penting bagi tim untuk menjaga agar emosi tetap terkontrol dan kegiatan berjalan lancar.
Dalam  penelitian  ini,  terlihat  bahwa  pengontrolan  diri  dan  pengendalian  emosi  adalah kunci  keberhasilan  dalam  pelaksanaan  kegiatan  sosialisasi  dan  kepemimpinan.  Tanpa pengontrolan  diri, emosi  yang memuncak  dapat  membuat  seseorang  bertindak  di  luar  nalar, sehingga  mengontrol  emosi  adalah  keharusan  yang  harus  selalu  dilakukan  untuk  mencapai hasil yang maksimal (Novrian & Madonna, 2021).

## Evaluating (evaluasi)
Penelitian  ini  menekankan  pentingnya  evaluasi  dalam  setiap  kegiatan  yang  dilakukan oleh  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (DP3A)  Kabupaten  Bima. Evaluasi  dilakukan  minimal  sekali  setelah  kegiatan  selesai  sebagai  langkah  untuk mengumpulkan  dan  mengarsip  setiap  permasalahan  atau  kekurangan  yang  terjadi.  Evaluasi ini  merupakan  sarana  pengendalian  yang efektif  selama  kegiatan  berlangsung  dan bertujuan untuk  menata  kembali  kekurangan  yang  ada  sehingga  tidak  terulang  di  kegiatan  berikutnya (Goha et al., 2023).
Menurut  Kepala  DP3A  Kabupaten  Bima,  Bapak  Nurdin,  S.Sos,  dan  Kepala  Bidang Pemberdayaan  Perempuan,  Ibu  Siti  Romlah,  S.Sos.,  M.M,  evaluasi  setelah  pelaksanaan kegiatan sangat penting. Mereka menegaskan bahwa semua saran dan kritik dari masyarakat akan dievaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. Sikap terbuka terhadap saran dan kritik dari  masyarakat  menunjukkan  komitmen  DP3A  dalam  meningkatkan  kualitas  layanan  dan program yang dijalankan.
Proses  evaluasi  memungkinkan  pertukaran  informasi  antara  semua  pihak  yang  terlibat dalam  kegiatan,  dari  perencanaan  hingga  pelaksanaan.  Ini  membantu  mengidentifikasi kekurangan  dan  kelebihan  serta  menjadi  motivasi  untuk  meningkatkan  kualitas  kegiatan  di masa depan. Evaluasi juga menjadi alat ukur yang akurat untuk menilai sejauh mana kegiatan berhasil mencapai tujuannya.
DP3A  Kabupaten  Bima  menggunakan  evaluasi  untuk  meninjau  arah  strategi  yang diambil  dan  mengidentifikasi  kekurangan  yang  perlu  diperbaiki.  Untuk  melakukan  evaluasi yang  efektif,  kekompakan  dan  kerja  sama  dari  semua  pihak  yang  terlibat  dalam  kegiatan sangat  diperlukan.  Mengumpulkan  informasi  dari  berbagai  sumber  selama  proses  evaluasi membantu DP3A dalam mengambil langkah korektif dan menyusun strategi yang lebih baik untuk  kegiatan  berikutnya.  Dengan  demikian,  evaluasi  bukan  hanya  sebagai  alat  penilaian, tetapi  juga  sebagai  proses  pembelajaran berkelanjutan  bagi  DP3A  dalam  menjalankan  tugas dan tanggung jawabnya.
Jika seluruh kegiatan sudah selesai maka langkah selanjutnya adalah evaluasi, baik dari kesalahan  yang  terkecil  sampai  dengan  kesalahan  yang  besar,  baik  dari  segi  kekurangan maupun  kelebihan  dalam  suatu  kegiatan,  karna  semua  yang  di  evaluasi  akan  dijadikan sebagai  pelajaran  yang  berharga  untuk  kegiatan  yang  selanjutnya.  Dinas  Pemeberdayaan Perempuan  dan  Perlindugan  Anak  (DP3A)  Kabupaten  Bima,  sebagai  salah  satu  dinas  yang menangani kasus kekerasan yang ada di seluruh Kabupaten Bima harus mampu memberikan yang  terbaik  untuk  semua  masyarakat  terutama  kepala  perempuan  yang  sering  menjadi korban kekerasan, dan semoga lewat sosialisasi ini juga masyarakat bisa sadar agar tidak ada yang  saling  melakukan  kekerasan  baik  terhadap  perempuan  yang  sudah  dewasa  maupun terhadap  anak  yang  masih  di  bawah  umur.  Evaluasi  harus  benar-benar  banyak  melibatkan komunitas  yang  telah  diberikan  kepercayaan  menjadi  kelompok  pelaksaan  program  kerja tersebut.  Dan  berdasarkan  data  dokumentasi  yang  peneliti  dapatkan  bahwa  pada  tahap evaluasi  ini  akan  diberikan  kesempatan  masing-masing  agar  bisa  menyampaikan  apa  yang menjadi  kekurangan  dan  kelebihan  selama  proses  berjalannya  kegiatan  sosialisasi  yang dilaksanakan tersebut (Sidiq, 2019).

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasi  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  pada  tahapan planning atau perencanaan  DP3A  melakukan  rapat  kerja  dimana  pada  tahapan  tersebut  mulai  merancang rencana  kegiatan,  menyusun  draf  rencana  kegiatan,  menentukan  sasaran  kegiatan,  tujuan kegiatan.  Pada  tahapan  perencanaan  DP3A  mengikutsertakan  pihak-pihak  eksternal  seperti kepolisian,  MUI  dalam  menyusun  rencana  kerja.  Selanjutnya  pada  tahap Organizing (persiapan)  kegiatan  yang  dilakukan  berupa  survei  lapangan,  jadi  setiap  Desa  yang  menjadi sasaran sosialisasi tujuannya untuk memahami geografis dan kultur desa sasaran. Selain itu, pemberitahuan  kepada  desa  sasaran  dan  mengikutserkan  ibu-ibu  PKK  di  desa  setempat sehingga  diharapkan  sosialisasi  yg  dilakukan  tepat  sasaran.  Pada  tahapan Actualizing (pelaksanaan) kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi yang berlangsung secara tatap muka atau secara langsung, kemudian alat bantu lainnya berupa media power point, poster, leaflet dengan tujuan agar mempermudah dan menarik perhatian sasaran sosialisasi yang dilakukan. Selain itu,  DP3A  melalui tahapan melaksanaan  menyampaikan  secara  langsung  agar  KDRT tidak terjadi lagi. Tahapan Controlling (pengontrolan), pada fase ini unsur pimpinan ikut serta dalam  mengontrol  dan  mengawasi  berbagai  tahapan  kegiatan  yang  sudah  dilakukan. pemimpin  ikut  serta  mengontrol  berjalannya  kegiatan  sebagai  seorang  pemimpin  harus  bisa memberikan  contoh  yang  baik  untuk  semua  bawahannya  dan  pemimpin  yang  bijak  akan selalu tepat dalam mengambil keputusan, karna keputusan tertinggi hanya ada pada seorang pemimpin. Tahap Evaluating (evaluasi)  seluruh  kegiatan  telah  selesai.  Langkah  inilah  yang dilakukan  untuk  mengumpulkan  dan  mengarsipkan  setiap  masalah  atau  kekurangan  yang terjadi  mulai  dari planning (perencanaan)  sampai  dengan evaluating (evaluasi)  untuk kemudian diperbaiki di lain waktu, dan semua anggota yang terlibat dalam kegiatan tersebut akan  diberikan  kesempatan  untuk  berbicara  agar  saling  memberikan  saran  terkait  apa  saja kekurangan pada saat kegiatan..

## BIBLIOGRAFI
Dewi,  M.  R.,  Paraniti,  A.  .  S.  P.,  &  Hariyono,  B.  (2023).  Optimalisasi  Pelayanan  Publik Terhadap  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  di  Dinas  Perlindungan  Perempuan dan Anak Kota Denpasar. AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum , 1 (3), 13– 28. https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i3.552
Goha, A. E., Santie, Y. D. A., & Salem, V. E. T. (2023). … Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Manado Dalam Menanggulangi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan dan Anak (Studi …. Etic (Education and … , 1 , 11–20.
Hemafitria,  H.,  Octavia,  E.,  &  Markononi,  A.  (2023).  Peran  Dinas  Pengendalian  Penduduk Dan  Keluarga  Berencana,  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Dalam Mencegah  Kekerasan  Di  Kota  Pontianak. Jurnal  Pendidikan  Kewarganegaraan , 7 (1), 134–148. https://doi.org/10.31571/jpkn.v7i1.4100
Herawati,  R.,  Pinilih,  S.  A.  G.,  &  Nurcahyani,  A.  S.  (2021).  Optimalisasi  Pusat  Pelayanan Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Anak  Dalam  Menangani  Kasus  Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Masalah-Masalah
Hukum , 50 (2), 131–142. https://doi.org/10.14710/mmh.50.2.2021.131-142
Jesia  Boru  Siantaru,  S.  (2022).  Pelaksanaan  Perlindungan  Oleh  Dinas  Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak  Dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Terhadap  Korban Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  Di  Kota  Pekanbaru. Perlindungan  Hukum  Terhadap Anak , 1951 . Martha, A. E., & Ull, P. (n.d.). Aroma Elmina Martha, 2003, . 1–50.
Mustafainah, A., Qibtiyah, A., Ridwan, A. I., Sandiata, B., Christina Yulita Purbawati, D. M., Situmorang, Feby, D., Gito, E., Setia, I. H., Sulastry, I., Amiruddin, M., Anshor, M. U., Nahe’i, I., Ngatini, Salampessy, O. C., Hutabarat, R. M., Ratnawati, R., Refliandra, R., Satyawanti, … Asriyanti, Y. (2020). Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun  2019:  Kekerasan  terhadap  Perempuan  Meningkat:  Kebijakan  Penghapusan Kekerasan  Seksual  Menciptakan  Ruang  Aman  Bagi  Perempuan  dan  Anak  Perempuan.
In Komnasperempuan .
Novrian,  N.,  &  Madonna,  M.  (2021).  Penyuluhan  komunikasi  keluarga  sebagai  upaya pencegahan  kekerasan  terhadap  anak. URGENSI:  Jurnal  Pengabdian  Masyarakat Multidisiplin , 1 (2), 24–31.
Pakasi, D., Kartikawati, R., Zahro, F. A., Azzahra, A., & ... (2018). Situasi Perkawinan Anak, Kehamilan  Remaja,  dan  Sunat  Perempuan  di  Kabupaten  Sukabumi,  Rembang,  dan Lombok Barat (Studi Midline 2018) .
Peningkatan,  A.,  Utara,  S.,  Dinas,  M.,  Perempuan,  P.,  Anak,  P.,  Dinas,  P.,  Perempuan,  P., Anak, P., Utara, P. S., & Kunci, K. (2023). Preaty+Sasia . 3 (2), 1–9.
Perempuan, P., Perlindungan, D. A. N., Kota, A. D. P. A., Hukum, I., Hukum, F., Islam, U., Mab, K., Hukum, I., Hukum, F., Islam, U., Mab, K., Hukum, I., Hukum, F., Islam, U., & Mab,  K.  (n.d.). KORBAN  KEKERASAAN  DALAM  RUMAH  TANGGA  OLEH  DINAS Dinas  Pemerdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Kota  Banjarmasin  . Yogyakarta : Pustaka Pelajar , . 3–5.
Ramadhan,  R.  F.,  Septarina,  M.,  Hukum,  I.,  Kalimantan,  U.  I.,  Muhammad,  U.,  Al,  A., Hukum,  I.,  Kalimantan,  U.  I.,  Muhammad,  U.,  Al,  A.,  Hukum,  I.,  Kalimantan,  U.  I., Muhammad,  U.,  &  Al,  A.  (n.d.). Upaya  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan Perlindungan  Anak  (  DP3A  )  Kota  Banjarmasin  dalam  Pencegahan  Tindak  Pidana Kekerasan  terhadap  Anak  di  Masa  Pandemi  COVID-19  Email :  rifqi.fr88@gmail.com Waluyo  ,  Bambang  .  2002  .  Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek  .  Jakarta :  PT  Sinar Grafika  .  Kanwil  Kemenag  Kalsel  .  Kemenag  Kota  Banjarmasin  Selenggarakan
Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) . 3–4. Sidiq,  A.  (2019).  Penanganan  Kasus  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  (Kdrt)  Badan Keluarga  Berencana  Pemberdayaan  Masyarakat  Dan  Pemberdayaan  Perempuan (Bkbpmpp) Di Kabupaten Sleman Yogyakarta 2012-2014. University of Bengkulu Law Journal , 4 (2), 152–170.
Siregar,  N.  A.,  &  Listyaningsih,  L.  (2022).  Upaya  Pencegahan  Dan  Penanganan Kekerasan Perempuan  Dan  Anak  Dalam  Lingkup  Rumah  Tangga. Kajian  Moral  dan Kewarganegaraan , 10 (4),  1022–1037.  https://doi.org/10.26740/kmkn.v10n4.p1022- 1037
Sitorus,  N.  K.  W.,  &  Salsabila,  L.  (2022).  Strategi  Dinas  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana  dalam  Mencegah  Kekerasan  Perempuan  di  Kota  Batam. Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam , 1–9. Sri  Mulyati.  (2022). Pendekatan  Keagaman  Dinas  Sosial  Dalam  Menangani  Korban Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Bima . Suhada, T. (2022). Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ) Melalui Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  ( P2TP2A ) .
Suwarni, M. (2023). Mis Suwarni .
Syahfitri,  A.,  &  Rangkuti,  Z.  A.  (2024). Koordinasi  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan Perlindungan  Anak  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Pengendalian  Penduduk  dan Keluarga  Berencana  (  DP3APMP2KB  ) dalam  Penanganan  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga Di Kota Medan . 4 , 1772–1787.
Toun,  N.  R.  (2018).  Jurnal  Academia  Praja  Volume  1  Nomor  1  -  Februari  2018. Jurnal Pertahanan & Bela Negara , 14 (1), 21.

## Copyright holder:
Rahmi, Junaidin (2024)

## First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)