Kearifan Lokal: Respon Masyarakat Minang terhadap Penjualan Rendang Non- Halal
Local Wisdom: Minang Community Response to the Sale of Non-Halal Rendang Fathurrohman Husen 1 , Moh. Taufik 2 , Sari Mustika 3a
1 Program Studi Manajemen Dakwah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168.
2 Program Studi Teknologi Pangan, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Jl. Pandawa, Dusun IV, Pucangan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57168.
3 Program Studi Tata Boga, Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Bar., Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 2517.
a Korespondensi : Sari Mustika, E-mail: sari.mustika@fpp.unp.ac.id Diterima: 02 – 04 – 2023, Disetujui: 30 – 04 – 2024

## ABSTRACT
Padang restaurants are synonymous with providing halal food. Padang Restaurant's rejection of selling pork rendang is a strong background for this research. Padang customs are based on ABS-SBK (Basandi Syara-Syara Basandi Kitabullah Adat). This study aims  to describe and analyze the response of the Minang community to a Padang restaurant that sells pork rendang. This research uses mixed methods. Quantitative techniques to  collect primary data through  questionnaires, and qualitative-descriptive techniques  to  collect  secondary  data  and  its  analysis.  Secondary  data  comes  from  news  stories, journals,  and  scientific  research  results.  Respondents'  answers  about  the  identity  and  opinions  of Padang Restaurants that sell non-halal products are arranged in the form of a Likert scale. Respondents were Minang people totaling 75 people. Respondents strongly disagreed that a Padang Restaurant sells pork rendang, even though the Padang Restaurant includes information on the non-halal product. The reason for refusing the sale of rendang using pork, aside from being identical to Minang, which has the ABS-SBK principle, is also due to the use of Minang attributes. The Minang people still hold tightly to their  customs  which  make  Islamic  teachings  part  of  their  values,  including  in  terms  of  food.  The researcher  suggests conducting  research  related  to  the  need  for  regulation  on  the  inclusion  of  the Padang Restaurant label which is synonymous with halal food products.
Keywords : padang restaurant, rendang, pork, minang community

## ABSTRAK
Rumah Makan Padang identik menyediakan makanan halal. Penolakan Rumah Makan Padang yang menjual rendang daging babi menjadi latar belakang kuat riset ini. Adat Padang berlandaskan pada ABS-SBK  (Adat  Basandi  Syara-Syara  Basandi  Kitabullah).  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menggambarkan dan menganalisis respon masyarakat Minang terhadap Rumah Makan Padang yang menjual rendang daging babi. Penelitian ini menggunakan mixed methods . Teknik kuantitatif untuk menghimpun  data  primer  melalui  kuisioner,  teknik  kualitatif-deskriptif  untuk  menghimpun  data sekunder dan analisisnya. Data sekunder bersumber dari kabar berita, jurnal, dan hasil riset ilmiah. Jawaban responden tentang identitas dan pendapat Rumah Makan Padang yang menjual produk non- halal disusun dalam bentuk skala Likert. Responden adalah masyarakat Minang berjumlah 75 orang. Responden sangat tidak setuju-tidak setuju, jika Rumah Makan Padang menjual rendang daging babi, meskipun Rumah Makan Padang tersebut mencantumkan informasi produk non-halal tersebut. Alasan penolakan penjualan rendang yang menggunakan babi selain karena rendang identik dengan minang yang berprinsip ABS-SBK juga dikarenakan penggunaan atribut Minang. Masyarakat Minang masih memegang erat adat yang menjadikan ajaran Islam sebagai bagian dari nilai-nilainya, termasuk dalam hal makanan. Peneliti menyarankan untuk dilakukan riset terkait perlunya regulasi pencantuman label Rumah Makan Padang yang identik dengan produk makanan halal.
Kata kunci : rumah makan padang, rendang, daging babi, masyarakat minang
Husen, F., Taufik, M., & Mustika, S. (2024). Kearifan Lokal: Respon Masyarakat Minang terhadap Penjualan Rendang Non-Halal. Jurnal Agroindustri Halal, 10(1), 101 – 110.

## PENDAHULUAN
Rendang  merupakan  jenis  masakan  tradisional  berasal  dari  daerah  Sumatera  Barat dengan bahan utama daging dan diolah dari berbagai macam campuran bumbu, rempah, dan santan.  Jenis  bumbu  dan  rempah  yang  biasanya  dipakai  untuk  pengolahan  rendang diantarannya bawang merah, bawang putih, cabai merah, jahe, lengkuas, kunyit, merica, adas bintang, serai, asam kandis,, daun salam, daun jeruk purut  dan daun kunyit (Nurmufida et al. , 2017). Pada umumnya masyarakat Sumatera Barat mengolah rendang dengan bahan utama daging sapi atau kerbau, tetapi ada juga jenis olahan rendang yang lain yaitu rendang daging ayam,  rendang  lokan,  rendang  telur,  rendang  pakis,  dll.  Masyarakat  Sumatera  Barat  yang mayoritas muslim sangat memperhatikan kehalalan dari bahan-bahan yang digunakan dalam mengolah makanan.
Provinsi Sumatera Barat menetapkan dirinya sebagai destinasi wisata halal pada ajang World Halal Tourism Award 2016 . Meskipun resto tidak berada di wilayah Sumatera Barat, namun  menggunakan  label  Rumah  Makan  Padang  dapat  diartikan  harus  menyesuaikan adatnya, yaitu menjual produk olahan yang halal. Dalam riset Adona et al. (2019) menjelaskan, Kota Padang telah mem- branding dirinya dengan kota “Wisata Halal” meskipun praktiknya belum memenuhi sepenuhnya dari unsur-unsur tersebut. Hal ini disebabkan berbagai faktor, seperti  label  halal,  fasilitas  ibadah  dan  layanan  halal.  Karenanya  masih  butuh  konsistensi untuk mendapatkan predikat destinasi wisata halal.
Di  Kota  Padang,  faktor  religiutas  merupakan  penentu  keputusan  masyarakat  dalam membeli  produk,  seperti  produk  kosmetik.  Katherine  (2020)  melakukan  riset  tentang  hal tersebut  melalui  data  primer  100  responden  yang  terdiri  dari  masyarakat  Kota  Padang terhadap produk kosmetik halal Wardah. Faktor sosial ekonomi, seperti umur, pendidikan, pendapatan,  dan  pekerjaan  justru  bukan  menjadi  pengaruh  yang  signifikan  terhadap permintaan produk ini. Selain faktor religius yang menjadi pengaruh signifikan, harga juga mempengaruhi  putusan  masyarakat  untuk  melakukan  permintaan  produk.  Artinya, masyarakat Kota Padang sangat mempertimbangkan unsur religiusitas dalam menjalankan roda perekonomian.
Penulis mendapati beberapa riset terkait tradisi di Sumatera Barat yang menujukkan hubungan ajaran Islam dan tradisi di wilayah tersebut. Misalnya, tradisi di Sumatera Barat yang merepresentasikan ajaran Islam pernah diteliti Maijar (2018) yang menjelaskan bahwa tradisi Bungo Lado merupakan representatif budaya Islam pada Kabupaten Padang Pariaman. Pada riset lainnya, masyarakat Padang memiliki tradisi Suluk yang menurut Harahap (2018) mejadi kiat untuk menuju kesempurnaan batin dan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT.  Hasil  penelitian  Halim  (2008)  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Sumatera  Barat  di Nagari  Ulakan  Kecamatan  Ulakan  Tapakis  Kabupaten  Padang  Pariaman  memiliki  tradisi ziarah Basapan. Tradisi ini diyakini sebagai wasilah (penghubung) doa yang dipanjatkan oleh masyarakat yang berziarah melaui guru Syekh Burhanuddin yang telah wafat.
Tradisi suluk, bungo lado, dan basapan menjadi fakta bahwa masyarakat Sumatera Barat yang terdiri dari berbagai suku, seperti Minagkabau kental dengan unsur islami. Berkaitan dengan tradisi islami di sana, masakan Padang adalah jenis kuliner yang berasal dari Suku Minangkabau,  Sumatera  Barat.  Suku  Minangkabau  yang  kental  dengan  tradisi  Islam, menjadikan Rumah Makan Padang identik dengan resto yang menyediakan makanan halal.
Kabar tentang Rumah Makan Padang yang menjual menu olahan daging babi di Kelapa Gading,  Jakarta  menjadi  perhatian  khusus bagi  masyarakat  Sumatera  Barat.  Rumah  Makan Pdang yang dimakusud bernama Babiambo. Kabar ini sempat viral. Buya Mahyeldi, gubernur Sumatera  Barat  (Sumbar)  menyampaikan,  bahwa  konsep  makanan  pada  rumah  makan padang  adalah  wajib  halal.  Rumah  Makan  padang  yang  menjual  makanan  haram,  seperti daging babi maka melanggar falsafah masyarakat Minangkabau. Respon ini dibuat gubernur
Sumbar  karena  viral  Rumah  Makan  Padang  yang  menjual  rendang  daging  babi  di  wilayah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Menurut Mahyeldi, makanan yang ada di rumah makan Padang harus  berlandaskan Adat  Basandi  Syarak,  Syarak  Basandi  Kitabullah (ABS-SBK)  (Maulana, 2022).
Secara aturan tertulis, peneliti tidak menemukan ketentuan Rumah Makan Padang wajib menjual  olahan  halal,  seperti  Peraturan  Daerah  maupun  Undang-Undang.  Peneliti  hanya mendapati  statemen  dewan,  pimpinan,  dan  tokoh  agama  tentang  hal  tersebut.  Namun demikian,  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  Nomor  39  Tahun  2021  tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, disebutkan bahwa pelaku usaha yang akan menjual  produk  makanan  berbahan  non-halal  maka  harus  mencantumkan  keterangan  (PP Nomor  39  Tahun  2021).  Namun  demikian,  jika  merujuk  pada  beberapa  statemen  tokoh masyarakat di Sumbar menunjukkan bahwa ABS-SBK menjadi landasan adat. Masakan Padang adalah bagian dari makanan khasnya, sehingga mindset yang terbangun di masyarakat adalah kehalalan produknya.
Terlepas dari pemilik resto Babiambo, namun masyarakat Padang sudah terbentuk dari history dan  sosial  yang  kental  dengan  ajaran  Islam,  termasuk  dalam  mengonsumsi  dan memproduksi  makanan.  Sikap  dan  norma  subjektif  akan  mempunyai  pengaruh  positif  dan signifikan pada minat masyarakat terhadap produk halal di masyarakat Padang. Produk halal menjadi penting dalam aspek pemasaran, sebab mempengaruhi persepsi bagaimana Pelaku usaha dalam berbisnis (Sunarsih, 2019). Adanya daya saing serta sertifikasi halal pada produk ikut  menopang  perekonomian  Indonesia  dan  juga  mensejahterakan  masyarakat  sebagai dampak  meningkatnya  omset  penjualan  (Rosa et  al. 2022).  Jumlah  UMKM  di  Indonesia mencapai  lebih  dari  64  juta,  dengan  daya  saingnya  yang  tergolong  rendah  hal  ini menyebabkan  UMKM  tersebut  tidak  mampu  bersaing  secara  lokal  bahkan  global  dan    ada sekitar 95.34%  masih membutuhkan layanan sertifikasi halal untuk produk pangan.
Ketentuan makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi dalam ajaran Islam merujuk pada ketetapan Al- Qur’an dan juga hadis Nabi SAW. Serangkaian ketentuan tersebut dikenal sebagai  fikih  makanan  (Prasetiyo  &  Husen,  2020).  Di  antara  yang  melandasi  wajibnya mengonsumsi  yang  halal  dan thayyib dijelaskan  dalam  firman  Allah  SWT.  dalam  Surah  Al- Baqarah Ayat 168 dengan kata perintah kuluu min maa fi al ardhi halalan thayyiban …. Artinya, “makanlah apa - apa yang ada di muka bumi yang halal lagi thayyib”. Keumuman dari ay at ini menjadi peluang bagi muslim untuk mengonsumsi banyak jenis makanan yang ada di bumi, kecuali apa saja yang telah disebutkan keharamanya. Lebih detail, ketentuan makanan dan minuman  apa  saja  yang  diperbolehkan  untuk  dikonsumsi  dalam  ayat-ayat  lainnya,  seperti Surah  Al-Baqarah  Ayat  29  Termasuk  adanya  larangan  mengonsumsi  daging  babi,  telah ditetapkan dalam sumber hukum Islam. Dalam Surah Al- An’am Ayat 119 misalnya melarang makan  daging  yang  disembelih  tanpa  menyebut  nama  Allah  Swt.  Demikian  juga  yang dijelaskan dalam Surah Al-Maidah Ayat 3, sekaligus menerangkan larangan memakan bangkai, darah, dan daging babi. Keharaman daging babi secara zatiyah sudah jelas disebutkan dengan lafal hurrimat ‘alaikumul maitatu wa damu wa lahmal khinzir …. Artinya, “telah diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi.”
Berdasarkan  riset  terdahulu  tentang  tradisi  masyarakat  Sumatera  Barat  yang  kental dengan  ajaran  Islam,  juga  berdasarkan  fakta  lapangan  tentang  respon  Gubernur  Sumatera Barat yang menolak rumah makan Padang menjual daging babi telah menjadi latar belakang kuat dilakukan riset ini. Penulis melakukan survei kepada masyarakat Minang yang bersuku- suku di wilayah Padang tentang bagaimana respon mereka terhadap fakta lapangan tersebut, baik yang saat ini tinggal di wilayahnya maupun berdomisili di luar wilayah. Hasil data survei selanjutnya  akan  dianalisis  secara  kualitatif  sehingga  menghasilakan  simpulan-simpulan. Riset ini menarik dilakukan mengingat adat masyarakatnya berlandaskan pada ABS-SBK (adat basandi syara', syara' basandi kitabullah). Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan
tersebut maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui respons masyarakat Minang terhadap penjualan rendang non halal.

## MATERI DAN METODE

## Responden
Responden  pada  penelitian  ini  adalah  masyarakat  Minang  berjumlah  74  orang  yang bertempaat  tinggal  di  Sumatera  Barat  atau  di  luar  Sumatera  Barat.  Data  primer  diperoleh melalui kuisoner yang disebar melalui g oogle form .

## Desain Pertanyaan
Terdapat dua kategori pertanyaan dalam kuisioner tersebut, yaitu informasi data diri responden  dan  pertanyaan  penelitian  terkait  respon  terhadap  penjual  rendang  non-halal. Data diri responden meliputi beberapa hal, yaitu 1) nama lengkap responden, 2) jenis kelamin, 3) tanggal lahir, 4) nama suku, 5) pendidikan terakhir, dan 6) tempat tinggal saat ini (domisili). Pertanyaan penelitian meliputi bagaimana pendapat responden, jika ada Rumah Makan Padang yang menjual rendang daging babi (secara diam-diam). Selanjutnya, lebih spesifik, responden diminta untuk memberikan pendapat, bagaimana menurutnya jika ada Rumah Makan Padang yang menjual rendang  daging  babi  dengan  jelas  mencantumkan  label  (info)  sebagai  bahan  bakunya.  Pertanyaan tersebut untuk mengonfirmasi apakah Rumah Makan Padang sebagaimana tersebut dibolehkan.
Jawaban responden atas pertanyaan tersebut disusun dalam bentuk skala Likert, yaitu 1 =  sangat  tidak  setuju/sangat  tidak  boleh,  2  =  tidak  setuju/tidak  boleh,  3  =  netral,  4  = setuju/boleh,  dan  5  =  sangat  setuju/sangat  boleh.  Hal  ini  dilakukan  untuk  memudahkan responden dalam menyatakan pendapatnya.

## Analisis Data
Penelitian ini menggunakan mixed methods (Creswell, 2016) . Peneliti menggabungkan teknik  kuantitatif,  dalam  penghimpunan  data  primer  melalui  kuisioner,  dan  menggunakan teknik  kualitatif-deskriptif,  dalam  penghimpunan  data  sekunder  dan  analisisnya.  Data sekunder bersumber dari kabar berita, jurnal, dan hasil riset ilmiah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakteristik Responden
Responden merupakan subjek penelitian atau disebut juga sebagai orang yang diminta untuk memberikan jawaban mengenai persepsi dan fakta terhadap suatu hal tertentu. Pada penelitian ini responden yang digunakan adalah orang minang asli (bersuku minang) yang bertempat tinggal di Sumatera Barat atau diluar Sumatera Barat.  Terdapat beberapa suku dari responden, yaitu Suku Bicu (1 orang), Suku Bodi (1 orang), Suku Caniago (9 orang), Suku Guci (4 orang), Suku Jambak (10 orang), Suku Kampai (1 orang), Suku Koto (9 orang), Suku Kuti Anyia (1 orang), Suku Limo Singkek Panjang (2 orang), Suku Balaimansiang (1 orang), Suku Melayu (6 orang), Suku Panai (1 orang), Suku Panyalai (1 orang), Suku Piliang (11 orang), Suku Pisang (2 orang), Suku Selayan (1 orang), Suku Sikumbang (7 orang), Suku Pitopang basa (1 orang) dan Suku Tanjung (5 orang).
85.1 12.2 2.7 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 Sangat tidak setuju Tidak setuju Netral Setuju Sangat setuju Persen tase (% ) Jawaban
Tabel 1. Karakteristik responden (n = 74)
Karakteristik Jumlah Persentase (%) Jenis kelamin Laki-laki 18 25,33 Perempuan 56 74,67 Umur (tahun) 19-24 45 60,00 25-34 19 26,67 35-44 10 13,33 Pendidikan SMA 41 56,00 D3 4 5,33 S1 14 18,67 S2 14 18,67 S3 1 1,33 Domisili Sumatera Barat 68 92,00 Luar Sumatera Barat 6 8,00
Karakteristik  responden  pada  penelitian  ini  dapat  dilihat  pada  Tabel  1.  Rata-rata responden  memiliki  umur  19-24  tahun  yang  proporsinya  59.5%.  Rata-rata  responden memiliki Pendidikan akhir SMA dan sebagian besar, yaitu 91.9%, tinggal di Sumatera Barat.

## Respon Masyarakat Minang terhadap Penjualan Rendang Non-Halal
Pada pertengahan tahun 2022 beredar berita penjualan rendang berbahan babi dengan nama “babiambo” yang dijual secara online. Hasil kuisioner menunjukkan 64,86% responden mengetahui  dan  hanya  35,14%  responden  yang  belum  mengetahui  berita  tersebut. Berdasarkan hasil kuisioner terlihat 97,3 % (85,1+12,2) responden sangat tidak setuju-tidak setuju rumah makan padang menjual rendang yang terbuat dari babi (Gambar 1).  Jawaban dari  responden  tersebut  dapat  diperinci  berdasarkan  karakteristik  responden.  Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 3.
Gambar 1. Jawaban dari responden terhadap pertanyaan “ Bagaimana menurut anda jika ada Rumah Makan Padang yang menjual rendang dari babi?” (n = 74)
Tabel 3. Jawaban responden terhadap  pertanyaan “ Bagaimana menurut anda jika ada Rumah Makan Padang yang menjual rendang dari babi?” berdasarkan karakteristik responden Karakteristik Rata-rata Jawaban Umur (tahun)  19-24 1,24 ± 0,53 25-34 1,05 ± 0,23 35-44 1,10 ± 0,32 Pendidikan SMA 1,21 ± 0,52 D3 1,00 ± 0,00 S1 1,08 ± 0,28 S2 1,21 ± 0,43 S3 1,00 ± 0,00 Domisili Sumatera Barat 1,17 ± 0,45 Luar Sumatera Barat 1,25 ± 0,46
Keterangan: 1 = sangat tidak setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setujuh, dan 5 = sangat setuju
Falsafah hidup orang Minang yang telah menjadi prinsip adat Minangkabau itu sendiri, yakni Adat  Basandi  Syara’,  Syarak  Basandi  Kitabullah (ABS-SBK).  Maksudnya  disini  adalah Adat  Bersendikan  Agama,  Agama  bersendikan  Alqur’an .  Ini  menegaskan  bahwa  adat  di Minangkabau  memang  berlandaskan  ajaran  Islam,  sehingga  semua  produk  adat,  termasuk rendang,  harus  berlandaskan  ajaran  Islam.  Menurut  Gubernur  Sumatera  Barat  Mahyeldi sebagaimana dikutip dari https://sumbarprov.go.id/ menyesalkan info tentang rendang babi yang  viral  di  media  sosial.  Beliau  menyampiakan  bahwa  hal  tersebut  bertolak  belakang dengan falsafah masyarakat minangkabau yaitu berlandaskan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi  Kitabullah  (ABS-SBK)  yakni  berlandaskan  Al- Qur’an dan  Sunnah.  Masakan  khas Minang non-halal harusnya tidak boleh ada, karena masakan Minang identik dengan makanan halal yang sesuai dengan falsafah adat minang ABS-SBK (Adams, 2022).
Aziz et  al. ,  (2020)  menyatakan  bahwa  adat  Minangkabau  telah  mengalami  proses akulturasi dengan ajaran Islam. Ini berarti bahwa kebiasaan dan adat Minang mengadaptasi ajaran Islam. Adat dan budaya Minangkabau telah berakulturasi dengan Islam sejak masuknya Islam ke wilayah Minang sekitar abad ke-8 Masehi. Hal serupa disampaikan Bukhari (2009) bahwa  Islam  telah  menyempurnakan  adat  Minang  itu  sendiri,  bahkan  masyarakat Minangkabau dikenal taat mengamalkan adat dan agama. Naldo (2019) juga mengemukakan bahwa  masyarakat  Minangkabau  tidak  hanya    sekadar  menafsirkan  ajaran  Islam  adalah ibadah rutinitas biasa sehari-hari, akan tetapi Islam telah menjadi identitas dari orang Minang itu sendiri.
Respons  masyarakat  secara  umum  tentang  kasus  Rumah  Makan  Babiambo  pernah dilakukan Laata et al. , (2022). Hasilnya, masyarakat umum, tidak spesifik masyarakat Minang memilih  untuk  tidak  stuju  jika  Rumah  Makan  Padang  menjual  masukan  non-halal.  Namun demikian ada juga responden berpendapat netral dan atau mendukung ketersediaan produk non-halal  di  sana,  meskipun  hanya  sebagian  kecil  responden.  Hal  ini  dengan  argumentasi bahwa dalam bisnis memiliki kebebasan menawarkan produk. Kiranya, perlu regulasi khusus terkait  bisnis  Rumah  Makan  Padang  yang  menjual  produk  non-halal,  jika  pada  akhirnya menimbulkan keresahan masyarakat, khususnya masyarakat Minang sendiri.
66.2 12.2 14.9 5.4 1.4 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 Sangat tidak boleh Tidak boleh Netral Boleh Sangat boleh Pe rs en ta se ( %) Jawaban
Gambar 2. Jawaban dari responden terhadap pertanyaan “ Bagaimana menurut anda jika ada rumah makan padang yang menjual rendang daging dari babi dengan mencantumkan label (informasi) terkait dengan bahan baku (babi) yang digunakan dalam pembuatan rendang tersebut. Apakah rumah makan tersebut di bolehkan berjual an?” (n = 74)
Hasil  kuisioner  menunjukkan  sebanyak  78,4  %  (66,2+12,2)  sangat  tidak membolehkan-tidak membolehkan rumah makan padang yang menjual rendang daging babi walaupun rumah makan padang tersebut memberikan informasi yang jelas terkait bahan babi yang digunakan (Gambar 2). Jawaban dari responden tersebut dapat diperinci berdasarkan karakteristik responden. Jawaban responden dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Jawaban responden terhadap pertanyaan “ Bagaimana menurut anda jika ada rumah makan padang yang menjual rendang daging dari babi dengan mencantumkan label (informasi) terkait dengan bahan baku (babi) yang digunakan dalam pembuatan rendang tersebut. Apakah rumah makan tersebut di bolehkan berjual an?” berdasarkan karakteristik responden Karakteristik Rata-rata Jawaban Umur (tahun)  19-24 1,82 ± 1,01 25-34 1,26 ± 0,93 35-44 1,60 ± 1,07 Pendidikan SMA 1,71 ± 0,99 D3 2,00 ± 1,15 S1 1,31 ± 0,85 S2 1,64 ± 1,22 S3 1,00 ± 0,00 Domisili Sumatera Barat 1,59 ± 1,01 Luar Sumatera Barat 2,00 ± 1,07
Keterangan: 1 = sangat tidak boleh, 2 = tidak boleh, 3 = netral, 4 = boleh, dan 5 = sangat boleh
Alasan penolakan penjualan rendang yang menggunakan babi selain karena rendang identik  dengan  minang  yang  berprinsip  ABS-SBK  juga  dikarenakan  penggunaan  atribut minang.  Pada  kasus  rendang  babi  yang  viral  di  pertengahan  tahun  2022,  penjual menggunakan  nama “babiambo”,  yang  mana  “ambo”  merupakan  bahasa  Minang  yang menunjuk  pada  “saya”.    Ketua  DPP  Ikatan  Keluarga  Minang  yang  juga  anggota  DPR,  Andre
Rosiade,  sebagaimana  dikutip  dalam https://www.suara.com/ meminta  pemilik  restoran mengubah nama restorannya dan untuk tidak lagi menggunakan kata Minang atau hal lain yang bermakna serupa (Lesmana & Ardiansyah, 2022).
Setidaknya  kepedulian  masyarakat  Minang  tentang  pelayanan  kepada  konsumen dalam mennyajikan produk halal telah diakukan dengan upaya melakukan sertifikasi halal. Tercatat pada tahun 2017 sudah dimulai upaya ini. Ismail & Adnan (2020) menemukan pada kurun  waktu  tahun  2017-2019  tercatat  dinas  pariwisata  sebanyak  13  resto  sudah tersertifikasi  halal,  data  tersebut  akumulasi  resto  di  hotel  maupun  dalam  bentuk  rumah makan  padang.  Saat  ini  dilakukan  upaya  percepatan  sertifikasi  halal  produk  di  Padang. Sertifikasi  halal  terbukti  mempengaruhi  omset  penjualan  di  Indonesia,  di  sisi  lain  UMKM membutuhkan fasilitasi sertifikasi halal produk (Rosa et al. , 2022). BPJPH sudah memfasilitasi UMK untuk melakukan sertifikasi gratis. Rumah Makan Padang tidak termasuk dalam fasilitasi ini, melainkan harus melakukan sertifikasi secara regular (BPJPH, 2022).
M. I. Aziz, (2022) menyebutkan hasil  risetnya tentang sosialiasi pengawasan produk halal  di  Sumbar  belum  efektif.  Pasalnya,  terdapar  2  pengusaha  Rumah  Makan  dari  5 pengusaha  Rumah  Makan  yang  mengetahui  terdapatnya  sertifikasi  halal  untuk  rumah makan/restoran.  Sebagian  pengusaha  Rumah  Makan  ada  yang  telah  memenuhi  regulasi sertifikasi halal, akan tetapi masih ada juga sebagian pengusaha Rumah Makan yang belum memperhatikan dan memenuhi regulasi sertifikasi halal.
Fakta tersebut menunjukkan respons pelaku usaha Rumah Makan Padang di Sumatera Barat sendiri tercatat masih ada yang tidak tahu regulasi wajib sertifikasi halal bagi rumah makan  dan  atau  tidak  mempedulikannya,  artinya  dirasa  kurang  efektif  sosialisasi  wajib sertifikasi halal. Hal ini menjadi catatan penting, bahwa sertifikasi halal untuk resto berlaku untuk siapa saja, tidak terkecuali bagi masyarakat Minang yang menjadikan adatnya sebagai tolok ukur kehalaln produk karena kentalnya nilai Islam pada adat Minang.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  pembahasan  penelitian  yang  dilakukan  maka  peneliti  menyimbulkan, bahwa  masyarakat  Minang  tidak  setuju  jika  ada  Rumah  Masakan  Padang  menjual  produk makanan non-halal, baik dengan maupun tanpa menyantumkan informasi (label). bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis respons masyarakat Minang terhadap berita Rumah Padang  yang  menjual  daging  rendang  babi.  Hal  ini  berdasarkan  hasil  jawaban  97,3% responden  menyatkan  sangat  tidak  setuju  dan  tidak  setuju  jika  rumah  padang  menjuang rendang babi. Dari 75 responden juga ditemukan sebanyak 78,4% sangat tidak membolehkan dan  tidak  membolehkan  jika  rumah  makan  padang  yang  menjual  rendang  daging  babi, meskipun  mencantukan  informasi  non-halal  pada  produknya.  Setidaknya,  prinsip  adat masyarakat  Minangkabau  sebagai  pemilik  makanan  khas  Padang  ini  menjadi  faktor  kuat respons tersebut. Peneliti menyarankan adat dan prinsip tentang kehalalan produk diimbangi dengan semangat melakukan sertifikasi halal regular pada Rumah Makan Padang.

## DAFTAR PUSTAKA
Adams,  D.  O.  (2022). Gubernur  Sumbar  Kecam  Rendang  Babi,  Tak  Sesuai  Falsafah Minangkabau .  Diskominfotik  Sumbar.  https://sumbarprov.go.id/home/news/21643- gubernur-sumbar-kecam-rendang-babi-tak-sesuai-falsafah-minangkabau
Adona, F., Yusnani, Y., & Sukatik, S. (2019). Padang Halal Tourism: Studi Kasus Terhadap City
Branding Pada Pusat Perdagangan Kota Padang. JIPB: Jurnal Ilmiah Poli Bisnis , 11 (2), 143 – 153. https://doi.org/https://doi.org/10.30630/jipb.11.No.%202.253
Aziz, E., Dzofir, M., & Widodo, A. (2020). The Acculturation of ISlam and Customary Law: An Experience of Minagkabau, Indonesia. QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies) ,
8 (1), 131 – 160. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/qijis.v8i1.7197
Aziz, M. I. (2022). Efektifitas Pelaksanaan Regulasi Sertifikasi Halal pada Pengusaha Kuliner di Kota  Padangpanjang  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  33  Tahun  2014. Rio  LAW JURNAL , 3 (1), 55 – 72. https://doi.org/https://doi.org/10.36355/rlj.v3i1.794
BPJPH.  (2022). Sertifikat  Halal  Gratis  (sehati)  tahun  2022 .  Badan  Penyelenggara  Jaminan Produk Halal. https://sehati.halal.go.id/
Bukhari.  (2009).  Akulturasi  Adat  dan  Agama  Islam  di  Minangkabau. Al-Munir:  Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam , I (1), 49 – 63. https://doi.org/https://doi.org/10.15548/amj-kpi.v0i0.658
Creswell,  J.  W.  (2016). Research  Design:  Pendekatan  Metode  Kualitatif,  Kuantitatif,  dan Campuran (H. El Rais (ed.); 4th ed.). Pustaka Pelajar.
Halim,  A.  (2008). Tradisi  Basapa  di  Nagari  Ulakan  Kecamatan  Ulakan  Tapakis  Kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat [Universitas Sumatera Utara].
http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/5761
Harahap, R. (2018). Tradisi Suluk Para Lansia Di Desa Batang Baruhar Jae Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari Akidah Islam [Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. http://repository.uinsu.ac.id/6329/
Ismail, R. D., & Adnan, M. F. (2020). Peran Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat dalam Mewujudkan Wisata Halal. Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) , 2 (2), 98 – 107. https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jmiap.v2i2.142
Katherine, F. (2020). Analisis Permintaan Produk Industri Halal di Kota Padang (Studi Kasus: Kosmetik Halal Wardah) [Universitas Andalas]. http://scholar.unand.ac.id/56717/
Laata, W. A., Ardiansyah, A. A., Azra, F. A., & Clareta, D. (2022). Persepsi Masyarakat tentang Nasi  Padang  “Non - Halal”  Babiambo. Jurnal  Sosiologi  Indonesia , 1 (2),  1 – 12. https://doi.org/https://doi.org/10.572349/socialogica.v1i1.165
Lesmana, A. S., & Ardiansyah, N. (2022). Protes! Andre Rosiade Minta Babiambo Setop Jual Menu
Rendang Babi: Jangan Pakai Nama Minang di Restoran . Suara.Com. https://www.suara.com/news/2022/06/10/185326/protes-andre-rosiade-minta- babiambo-setop-jual-menu-rendang-babi-jangan-pakai-nama-minang-di-restoran
Maijar,  A.  (2018).  Tradisi  “Bungo  Lado”  Sebagai  Representasi  Budaya  Islam  di  Kabupaten Padang Pariaman. Ekspresi Seni: Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Karya Seni , 20 (2), 153 – 164. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26887/ekse.v20i2.519
Maulana, R. (2022). Viral Rumah Makan Padang Jual Olahan Daging Babi di Jakarta, Gubernur Sumbar:  Tak  Sesuai  Falsafah. Inews.Id .  https://www.inews.id/news/nasional/viral- rumah-makan-padang-jual-olahan-daging-babi-di-jakarta-gubernur-sumbar-tak-sesuai- falsafah
Naldo, J. (2019). Islam dan Modal Sosial Orang Minangkabau di Perantauan. Jurnal Penelitian ,
13 (2), 251 – 278. https://doi.org/10.21043/jp.v13i2.5617
Nurmufida, M., Wangrimen, G. H., Reinalta, R., & Leonardi, K. (2017). Rendang: the treasure of minangkabau. Journal of Ethnic Foods , 4 (4), 232-235.
Prasetiyo, J. R., & Husen, F. (2020). Fiqih Makanan. In Guepedia (Ed.), Serba-Serbi Mindset Halal (pp. 33 – 52). CV.Emedia.
Rosa, Y. Del, Idwar, I., & Abdilla, M. (2022). Peran Daya Saing Untuk Meningkatkan Kinerja UMKM  Kuliner  Kota  Padang  Berbasis  Pangan  Halal. Jurnal  Ekonomi  Dan  Bisnis  Dharma Andalas , 24 (2), 456 – 467. https://doi.org/https://doi.org/10.47233/jebd.v24i2.587 Sunarsih, S. (2019). The interest of the Padang community towards halal products. Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAE) , 13 – 25. https://journal.uii.ac.id/CIMAE/article/view/13350/9437
Wahyuni, R., & Irfani, H. (2017). Pengaruh Relationship Marketing, Kepuasan Dan Brand Image Terhadap  Loyalitas  Pelanggan  Restoran  Sederhana  Masakan  Padang. Jurnal  EKOBISTEK ,
6 (2), 331 – 337. https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1234943