## Implementasi Penatausahaan Hasil Hutan Hak di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat
Andi Arafat 1,* , Yusran Yusran 2 , Mas’ud Junus 2 , dan  Adrayanti Sabar 2
1 Staf Pengajar Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat
2 Staf Pengajar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin *E-mail: andi.arafat@yahoo.com
ABSTRACT: Position forest rights as one of the supporting timber availability in the industry can not be separated from the challenges and dynamics of forest product administration. It required a review of management of forest products from the forest rights in its implementation. This study aims to analyze the implementation of the rights of forest product administration in Polewali Mandar, using descriptive analysis with the existing indicators on variables and dimensions were obtained in accordance with the guidelines for the interview. The results of analysis tools provide the opportunity regulatory administration of  forest products to the widest public / private forest owners as well as the adjustment of government policy related to the field of forestry sustainable forest management (SFM) and Timber Legality Verification (VLK). Implementation of the regulatory activities in the form of socialization only held one and the absence of formal socialization to the new set of rules; Issuing Certificates of Origin (SKAU) wood as much as 33 (thirty-three) of 144 (one hundred and forty-four) villages, yet the publisher SKAU set by BP2HP; SKAU publishing process by following the same line district offices are not in line with existing regulations and create problems in terms of time, cost and control; The lack  of  reporting  of  forest  production  and  recapitulation  SKAU  Publisher  SKAU  to  the  district  forestry  department reporting  that  impact  the  realization  of  the  production  and  distribution  of  forest  products  are  not  going  well  right. Implementation of the management of forest products in Polewali Mandar rights do not go according to Forestry Minister Regulation No. P.30 / Menhut-II / 2012 are rearranged in the Minister of Environment and Forestry No. P.21 / MenLHK-II / 2015 on the administration of forest products of forest rights;
Keywords : implementation; administration; forest rights; legal aspects; SKAU.

## 1. PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 1 huruf (e) menyatakan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah dan pasal 36 angka (1) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. Hutan hak yang didefinisikan sebagai  hutan  yang  berada  pada  tanah  yang  dibebani  hak  atas  tanah  yang  bisa  dikaitkan  dengan  istilah tersebut  adalah  hutan  rakyat.  Hutan  rakyat  harus  dimaknai  dengan  mempertimbangkan  kondisi  dan pengetahuan lokal. Tidak ada definisi tunggal terhadap pemahaman tentang hutan rakyat (Suprapto, 2010).
Peran  hutan  rakyat  yang  menghidupi  masyarakat  telah  memberi  kontribusi  ekonomi  nyata  pada masa  sekarang  dan  masa  depan  (Utari,  2012)  Oleh  karena  itu  sangat  penting  untuk  membangun  atau mendorong perkembangan hutan rakyat, khususnya yang dikelola secara individual (Simon, 2010). Tiga hal terkait  hutan  rakyat  yaitu  keunggulan  sistem  hutan  rakyat,  tantangan  pengembangan  hutan  rakyat  dan tindakan  apa  yang  perlu  didorong  untuk  mendukung  eksistensi  hutan  rakyat.  Hal  pertama  bahwa  hutan rakyat yang telah berkembang dan dikembangkan oleh masyarakat mempunyai keunggulan dalam beberapa hal  hutan  rakyat  terbukti  mampu mendukung  perekonomian  pedesaan  dan  dapat  dijadikan  sebagai  katup penyelemat  ekonomi  masyarakat  pada  saat  krisis  sekalipun.  Walaupun  pada  awalnya  berupa  program pemerintah,  pengembangan  hutan  rakyat  dipengaruhi  oleh  kesungguhan  masyarakat  untuk  merehabilitasi lingkungan dan lahan pertanian miliknya. Terbangunnya pasar kayu rakyat juga menjadi insentif yang penting yang mendorong masyarakat untuk tetap melestarikan hutan rakyat. Kedua, hutan rakyat merupakan solusi bagi permasalahan lingkungan dan ketiga bahwa beberapa hal yang perlu dikembangkan untuk mendukung
eksitensi  hutan  rakyat  melalui  perlunya  mengintegrasikan  keberadaan  hutan  rakyat  dalam  rencana pembangunan dan pengembangan wilayah (Suprapto, 2010).
Peran  pemerintah  dalam  bidang  kehutanan  adalah  sebagai  pembuat  kebijakan  dalam  sistem regulasi  untuk  pedoman  dalam  pengelolaan  hutan,  baik  dalam  bentuk  rencana  serta  perlindungan  dalam pengelolaan  kehutanan.  Pemerintah  pusat  yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh  Kementerian  Kehutanan  harus menjalankan  fungsi  tersebut  agar  bisa  dijalankan  di  daerah.  Pemerintah  daerah  juga  harus  mendukung kebijakan  dari  pusat  dengan  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  karakteristik  yang  ada  di  daerah  (Akhadi, 2013). Lletak hutan rakyat berdekatan/berbatasan dengan kawasan hutan negara. Peraturan atau kebijakan yang  efisien  dan  bisa  melindungi  hak-hak  petani  secara  berkeadilan  sangat  dibutuhkan.  Regulasi  yang kondusif  bisa  lebih  diartikan  pada  aspek  aplikasi  di  lapangan.  Pada  saat  ini  masih  terjadi  praktek pelaksanaan  peraturan  di  lapangan  yang  sangat  beragam.  Kondisi  masyarakat  yang  lemah  pada  aspek pendidikan  memberi  kontribusi  pada  lemahnya  aspek  penguasaan  informasi,  termasuk  dalam  hal pengetahuan  terhadap  peraturan  yang  bisa  diterapkan  pada  penatausahaan  kayu.  Pada  sisi  lain,  masih cukup banyak aparat terkait, terutama yang ada di lapangan, belum memahami secara benar tentang jenis, perkembangan dan penerapan peraturan sesuai dengan kasusnya. Kedua kondisi tersebut menjadi “celah” bagi  pihak-pihak  yang  mempunyai  kepentingan  tertentu  untuk  mengambil  keuntungan  (Diniyati  &  Awang, 2010).
Tingginya  tingkat  ilegalitas  kegiatan  pembalakan  dan  pengolahan  terjadi  karena  sejumlah  faktor. Beberapa di antaranya terkait dengan kurangnya pengetahuan mengenai prosedur resmi untuk pendaftaran usaha. Namun, pada umumnya, usaha skala kecil ilegal berkembang karena tingginya kebutuhan kayu dan terbatasnya pasokan kayu legal. Tingginya ilegalitas ini tidak serta merta menjadi pertanda ketidakpatuhan atau kesengajaan industri kayu skala kecil dalam melanggar ketentuan peraturan. Hal ini bisa terjadi karena terbatasnya  pemahaman  mengenai  persyaratan  untuk  mendaftarkan  usaha  mereka  dan  ketidakpahaman terhadap prosedur yang harus diikuti. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha sengaja melanggar hukum untuk menghindari  beban  pajak  dan  berbagai  tanggung  jawab  administratif  lainnya  (Obidzinski  dkk.,  2015). Tidaklah  terlalu  salah  jika  dikatakan  bahwa  implementasi  merupakan  aspek  yang  sangat  penting  dalam keseluruhan  proses  kebijakan.  Oleh  karena  dalam  studi  kebijakan  publik,  implementasi  bukanlah sekedar bersangkut-paut  dengan  mekanisme  penjabaran  keputusan-keputusan  politik  kedalam  prosedur-prosedur rutin  melalui  saluran-saluran  birokrasi,  melainkan  lebih  dari  itu  implementasi  menyangkut  masalah  konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Syarief, 2012). Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu (Akib, 2010).
Posisi hutan hak sebagai sebuah proses kebijakan dalam pembangunan, pengelolaan hutan tidak terlepas  dari  tantangan  dan  dinamika  penatausahaan  hasil  hutan.  Untuk  itu  penelitian  ini  bertujuan menganalisis implementasi penatausahaan hasil hutan dari hutan hak di Kabupaten Polewali Mandar.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan pada bulan Mei sampai Agustus 2016.

## 2.1 Pengumpulan Data
Data  diperoleh  dari  informan  dipilih  dengan  teknik purposive ,  yaitu  individu  yang  dipertimbangkan secara  cermat  (intuisi)  dan  kelompok  terbaik  yang  dinilai  akan  memberikan  informasi  yang  cukup  melalui wawancara secara mendalam yang berkaitan dengan permasalahan. Selain itu dilakukan observasi dan studi dokumentasi,  data-data  berupa  dokumen  peraturan,  laporan  pelaksanaan,  arsip  lain  yang  relevan  dengan penelitian.  Studi  dokumentasi  dimaksudkan  untuk  menghimpun  sebanyak  mungkin  pengetahuan  sesuai dengan  permasalahan  penelitian  dan  bertujuan  untuk  mengoptimalkan  kerangka  teori  dalam  menentukan arah,  konsep  dan  pembahasan  penelitian  serta  menjelaskan  kedudukan  masalah  dalam  konteks  yang sesuai.

## 2.2 Analisis Data
Pengabsahan data menggunakan triangulasi data, teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sumber yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang sudah ada. Secara terperinci analisis data dilakukan dengan menganalisis perangkat peraturan yang ada, digunakan metode analisis isi ( content analysis ), mengkaji tiap peraturan  pasal perpasal. Selanjutnya data  hasil  wawancara  dan  pengamatan  kemudian  direduksi,  dirangkum,  dan  dipilah-pilah  hal  yang  pokok, difokuskan untuk dipilih (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan) dan diklasifikasikan berdasarkan variabel, dimensi dan indikator faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penatausahaan hasil  hutan hak. Reduksi  dan verifikasi  data  dilakukan secara  terus  menerus  sepanjang proses  penelitian, proses analisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan (pencarian pola tema, hubungan persamaan, hipotesis)  selanjutnya  dituangkan  dalam  bentuk  kesimpulan  yang  masih  bersifat  tentatif.  Pandangan- pandangan tertentu terhadap implementasi penatausahaan hasil hutan, dokumen kebijakan, dan hubungan antara  data  dengan  fenomena  dilapangan  yang  berkaitan  dengan  masalah  yang  diteliti  akan  terus berinteraksi sampai didapat suatu kesimpulan yang benar.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Perangkat Peraturan
Penelitian  ini  berfokus  pada  pengimplementasian  dasar  hukum  Peraturan  Menteri  Kehutanan Nomor  P.30/Menhut-II/20012 yang kemudian diatur  ulang dalam  Peraturan Menteri  Lingkungan Hidup  dan Kehutanan  Nomor  P.21/MenLHK-II/2015  tentang  penatausahaan  hasil  hutan  yang  berasal  dari  hutan  hak. Perbedaan  isi  dari  kedua  peraturan  menteri  tersebut  secara  umum  masih  tetap  memberikan  keterlibatan masyarakat dan kepala desa/lurah (sebagai penerbit SKAU) dalam penatausahaan hasil hutannya

## 3.2 Sosialisasi Peraturan
Sosialisasi  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan  Kabupaten  Polewali  Mandar secara  formal  hanya  terjadi  1  (satu)  kali  sampai    berlakunya  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  Nomor  P.21/MenLHK-II/2015  dalam  rangkaian  pembekalan  pengukuran  dan  pengenalan  jenis kayu kepada beberapa kepala desa yang diundang. Selebihnya, sosialisasi ditekankan melalui pendekatan personal (informal) yang diharapkan dilakukan oleh pegawai dan polisi kehutanan saat berada di lapangan.

## 3.3 Surat Keterangan Asal Usul (SKAU)
Terdapat 33 (tiga puluh tiga) orang Pejabat Penerbit SKAU dari 144 (seratus empat puluh empat) desa  yang  ada  di  tetapkan  oleh  kepala  dinas  kabupaten,  jumlah  tersebut  telah  mengikuti  pembekalan pengukuran  dan  pengenalan  jenis  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P.30/Menhut-II/2012  pasal  9  ayat (2)).  Namun  sejak  terbitnya  Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P.21/MenLHK- II/2015  dimana  Penerbit  SKAU  ditetapkan  oleh  Balai  diketahui  belum  ada.  Dinas  kehutanan  kabupaten membuat  kebijakan  alur  penerbitan  SKAU  yang  tidak  sejalan  dengan  amanat  peraturan  menteri  terkait penatausahaan  hasil  hutan.  Adanya  survei  sebelum  penebangan  dan  tidak  adanya  transparansi  biaya pengurusan  SKAU.  Hasil  hutan  kayu  dari  masyarakat  yang  diangkut  dibawa  keluar  daerah  namun  lebih cenderung  di  jual  kepada  Tempat  Penampungan  Terdaftar  (TPT).  TPT  yang  ada  selain  sebagai  tempat penampungan kayu juga menjadi industri pengolahan kayu (penggergajian kayu dan meubel).

## 3.4 Pengawasan dan Pelaporan
Penyampaian  laporan  produksi  hasil  hutan  hak  dan  rekapitulasi  penerbitan  SKAU  dari  penerbit SKAU kepada Kepala Dinas Kabupaten tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penyampaian laporan sejak berlakunya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/20012 tidak dilakukan oleh Penerbit SKAU. Dengan demikian pelaporan realisasi produksi dan peredaran hasil hutan hak oleh Kepala Dinas Kabupaten kepada  Kepala  Dinas  Provinsi  dengan  tembusan  kepada  Kepala  Balai  juga  tidak  berjalan  baik.  Data
pelaporan  yang  ada  hanya  diambil  dari  pengumpulan  lembar  ke-2  SKAU  yang  sudah  dikumpulkan  oleh petugas di lapangan.

## 3.5 Implementasi Penatausahaan Hssil Hutan di Kabupaten Polewali Mandar
Kebijakan penataausahaan hasil hutan tidak dapat dipisahkan dengan dasar hukum yang menjadi landasan  dalam  proses  pelaksanaannya.  Realisasi  kebijakan  pemerintah  menempatkan  hukum/aturan sebagai  sarana.  Hadirnya  aturan  hukum  memberikan  legitimasi  bagi  pelaksanaan  kebijakan  pemerintah dalam  rangka  menata  masyarakat  maupun  mengarahkan  masyarakat  sesuai  dengan  tujuan  yang dikehendaki, akhirnya pemberlakuan aturan sebagai instrumen kebijakan mempunyai arti yang penting. Pada Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P.30/Menhut-II/20012  yang  kemudian  diatur  ulang  dalam  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK-II/2015 tentang penatausahaan hasil hutan yang  berasal  dari  hutan  hak  dari  hasil  analisis  tiap  pasal  perpasal  terjadi  perubahan  beberapa  defenisi (ketentuan  umum)  juga  terjadi  perubahan  pada  penetapan  pejabat  penerbit  SKAU,  penggunaan  nota angkutan dan  SKAU,  serta  dihilangkannya  pelaporan  produksi  hasil  hutan hak  dan  rekapitulasi  penerbitan SKAU oleh penerbit SKAU.
Ditetapkan dan atau berubahnya peraturan dimaksudkan untuk  tercapainya tujuan suatu kebijakan yang  akan  mempengaruhi  implementasi  peraturan  tersebut  di  lapangan.  Peraturan  menteri  ini    selain memberikan kesempatan penatausahaan hasil hutan yang seluas-luasnya kepada masyarakat/pemilik hutan hak juga terbaca sebagai bentuk penyesuaian atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan kebijakan pemerintah  bidang  kehutanan  terkait    penilaian  kinerja  pengelolaan  hutan  produksi  lestari  (PHPL)  dan verifikasi legalitas kayu (VLK).
Pengimplementasian  penatausahaan  hasil  hutan  di  Kabupaten  Polewali  Mandar  secara  umum dapat  dilihat  pada  gambar  1  kegiatan  Penatausahaan  hasil  hutan  Dinas  Kehutanan  dan  Perkebunan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2016. Salah satu bagian terpenting dari kehadiran aturan hukum adalah  hadirnya  sosialisasi.  Sosialisasi    dengan  pendekatan  informal  lebih  terlihat  tepat  sasaran  namun dapat  memberi  ruang  terjadinya  pemahaman  yang  bias  di  masyarakat.  Tingkat  pengetahuan  dan pemahaman  yang  cukup  bagi  pegawai  dan  polisi  kehutanan  terkait  peraturan  dalam  mensosialisasikan sangat dibutuhkan.
Penyebarluasan informasi peraturan dari satu pihak (pemerintah) ke pihak lain (masyarakat umum) merupakan  bentuk  proses  pemberdayaan,  dimana  diharapkan  dapat  menumbuhkan  kesadaran  kritis, perubahan  sikap,  dan  perilaku  masyarakat.  Oleh  sebab  itu,  sosialisasi  harus  terintregasi  dalam  aktifitas pemberdayaan dan dilakukan secara terus menerus untuk masyarakat dapat menjalankan kebijakan secara berkesinambungan  sesuai  aturan  yang  ada.  Diperlukan  beberapa  pendekatan sosialisasi  yang  didasarkan atas  perbedaan sasaran  (kondisi masyarakat),  pilihan  pendekatan-pendekatan yang  dilakukan,  diharapkan bisa membangun keterlibatan  masyarakat  melalui  pertukaran  pengalaman,  pengetahuan,  dan  pemahaman untuk melaksanakan peraturan yang ada.
Kejelasan  tujuan  dan  cara  yang  akan  digunakan  dalam  sebuah  kebijakan  merupakan  hal  yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagaimana yang telah diputuskan. Namun hal tersebut tidak selalu terjadi  (Triana,  2012).  Sosialisasi  merupakan  proses  mengupayakan  masyarakat  luas  memahami  dan mampu  menginternalisasikan  ‘makna’  dari  konsep  dan  tujuan  dari  kebijakan  pemerintah.  Masyarakat  luas mengetahui dan memahami kebijakan pemerintah sebagai bagian dari pertanggungjawaban terhadap publik, menjadi  bagian  dari  pelaksanaan  aturan  yang  terdapat  dalam  siklus  kebijakan  pemerintah.  Sedangkan secara khusus adalah komitmen dan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat.
Kebijakan  secara  nasional  dapat  dilaksanakan  secara  baik  mulai  dari  tingkat  pusat  sampai kabupaten  jika  terdapat  mekanisme  dan  aturan  main  yang  jelas.  Dengan  demikian  konsistensi  kebijakan makro kehutanan mulai dari tingkat pusat dan daerah dapat terjaga. Kebijakan yang terkait dengan regulasi hendaknya  dikembalikan  pada  tataran  hukum  yang  lebih  tinggi.  Banyaknya  peraturan  daerah  tentang kehutanan  yang  dicabut  karena  dianggap  melanggar  membuktikan  bahwa  koordinasi  antara  pemerintah pusat dan daerah belum berjalan (Akhadi, 2013). Tidak adanya koordinasi antara dinas kabupaten dan Balai dalam  mensosialisasikan  peraturan  yang  ada  terkait  Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan
Nomor  P.21/MenLHK-II/2015  dengan  alasan  hilangnya  legitimasi  dinas  kehutanan  kabupaten  berdasar peraturan menteri tersebut dan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 seharusnya tidaklah terjadi. Kondisi  ini  menempatkan proses  penatausahaan hasil  hutan  hak  berada  dalam ketidakjelasan,Masyarakat pemilik/pengelola  hutan  akhirnya  akan  menjadi  korban  dari  kondisi  ini.  Implementasi  kebijakan  bukanlah sekedar  bersangkut-paut  dengan  mekanisme  penjabaran  keputusan-keputusan  politik  kedalam  prosedur- prosedur  rutin  melalui  saluran-saluran  birokrasi,  melainkan  implementasi  menyangkut  masalah  konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Syarief, 2012).
Pada  proses  penerbitan  SKAU  berdasarkan  peraturan  yang  ada  sangat  jelas  memberikan kewenangan yang lebih besar dan kewajiban keaktifan bagi penerbit SKAU, bagaimanapun Penerbit SKAU (Kepala Desa/Lurah atau perangkat desa/kelurahan) adalah mereka yang dianggap memahami wilayahnya. Kewenangan yang penuh kepada penerbit SKAU untuk menyelenggarakan fungsi melakukan pemeriksaan kelengkapan  administrasi  (kebenaran  asal  usul  hasil  hutan  dan  kepemilikan)  yaitu  dengan  mengecek  dan memastikan  bahwa  hasil  hutan  hak  berasal  dari  lokasi  yang  benar  yang  dibuktikan  dengan  adanya  alas titel/hak  atas  tanah  dan  pemeriksaan  fisik  (Jenis,  volume/berat  dan  jumlah  hasil  hutan  hak  yang  akan diangkut).

## Gambar 1. Alur Kebijakan Penerbitan SKAU Dinas Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar
Pertimbangan  pencegahan  penebangan  kayu  dari  lokasi  hutan  negara  (klaim  beberapa  penerbit SKAU  tidak  mengetahui  batas  kawasan  hutan  negara)  dan  dalam  rangka  ketertiban  pelaksanaan penatausahaan  hasil  hutan  hak  sebagai  bentuk  kewajiban  melakukan  pemantauan,  pengawasan  dan pengendalian peredaran hasil hutan yang menjadikan dinas kehutanan kabupaten membuat kebijakan alur penerbitan SKAU adalah langkah yang baik namun hal ini tidak sejalan dengan amanat peraturan menteri terkait  penatausahaan  hasil  hutan.  Adanya  survey  sebelum  penebangan  dan  tidak  adanya  survey  pasca tebang  dengan  kebijakan  penetapan  alur  yang  demikian  memberikan  dampak  hilangnya  fungsi  penerbit SKAU  (kepala  desa),  tingginya  biaya  operasional,  terbukanya  pelanggaran  (pemanfaatan  keadaan)  oleh beberapa  oknum  petugas  kehutanan,  lahirnya  persepsi  SKAU  dibeli  lahir  dari  tidak  adanya  transparansi biaya  pengurusan  SKAU  oleh  dinas  kehutanan  kabupaten  dan  secara  umum  akibat  panjangnya  alur penerbitan  membuat  waktu  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat  pemilik/pengelola  hutan  hak  mendapatkan manfaat akan begitu lama (manfaat ekonomi).
Analisis  implementasi (a  framework  for  implementation  analysis) yang  diperkenalkan  oleh Mazmanian dan  Paul  A.  Sabatier  dalam  Nugroho  (2006)  salah  satu  variabel  implementasi  adalah variabel intervening dimana sebuah kebijakan mampu untuk menstrukturkan  proses implementasi dengan indikator kejelasan  dan  konsistensi  tujuan.  Dipergunakannya  teori  kausal,  ketepatan  alokasi  sumber  dana, keterpaduan hirarki di antara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, serta perekrutan pejabat pelaksana. Pentingnya keterbukaan kepada pihak luar dan variabel di luar kebijakan mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dari  konstituen,  dukungan  pejabat  yang  lebih  tinggi  serta  komitmen    dan  kualitas  kepemimpinan  pejabat pelaksana.
Peran  Penerbit  SKAU  yang  kurang  aktif  melakukan  pemeriksaan  ditunjang  dengan  dasar  bahwa hasil hutan telah disurvei sebelum penebangan oleh petugas kehutanan menjadikan proses pengangkutan hasil  hutan  mengal ami  banyak  persoalan.  Istilah  “ lain  disurvei  lain  yang  diangkut ”  sangat  tepat  untuk menggambarkan  beberapa kasus  pelanggaran yang terjadi  dalam kondisi  ini.  Beberapa  pelanggaran yang
Masyarakat pemilik/pengelola Penerbit SKAU
SKAU diterbitkan Dinas Kehutanan
Surat Keterangan Survey lokasi sebelum penebangan
sering  terjadi  pada  proses  pengangkutan  hasil  hutan,  terjadinya  perbedaan  jenis,  volume  dan  jumlah hasil hutan  yang  diangkut  dengan  yang  tercantum  di  SKAU  merupakan  akumulasi  dari  kebijakan  alur  yang ditetapkan oleh dinas kabupaten yang diperkuat dengan tidak adanya Standart Operating Procedure (SOP) yang dipahami bersama.
Selanjutnya hasil hutan kayu dari masyarakat yang diangkut berdasarkan hasil pengamatan selain dibawa keluar daerah juga lebih cenderung di jual kepada Tempat Penampungan Terdaftar (TPT). TPT yang ada selain sebagai tempat penampungan kayu juga menjadi industri pengolahan kayu (penggergajian kayu dan meubel). Berdasarkan aturan, TPT yang berfungsi sebagai industri penggergajian kayu pada dasarnya tidak  diperbolehkan.    Larangan  TPT  yang  juga  berfungsi  sebagai  industri  meskipun  telah  tertuang  dalam surat keputusan penetapan TPT oleh Kepala dinas kehutanan kabupaten namun kenyataannya penertiban TPT tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Kurangnya komitmen penegakan aturan ditunjang dengan tidak  adanya  data  terkait  kapasitas  produksi  tiap  industri  pengolahan  kayu  juga  menjadi  alasan  yang membuat TPT yang berfungsi industri pengolahan kayu tidak dapat dipisahkan. Namun hal ini lebih terlihat sebagai bentuk pembiaran yang ada akibat tarik menarik kepentingan antara masyarakat pemilik hutan hak, penerbit  SKAU,  pengusaha  kayu  dan  dinas  kehutanan  kabupaten  dalam  proses  penerbitan  SKAU.  Saling ketergantungan yang besar, kurangnya pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan akan menempatkan  implementasi  tidak  berjalan  secara  efektif  (Brian  W.  Hoogwood  dan  Lewis  A.  Gun  dalam Nugroho, 2006)
Implementasi  yang  efektif  selain  membutuhkan  komunikasi  yang  jelas,  juga  membutuhkan konsistensi.  Proses  transmisi  informasi  yang  baik  namun  dengan  perintah  yang  tidak  konsisten  akan membingungkan  pelaksana.  Banyak  hal  yang  bisa  menyebabkan  arah  kebijakan  menjadi  tidak  konsisten, diantaranya  karena  kebijakan  memiliki  beragam  tujuan  dan  sasaran,  atau  kadang  karena  bertentangan dengan kebijakan yang lain dan banyaknya pengaruh berbagai kelompok kepentingan atas isu yang dibawa oleh kebijakan tersebut (Triana, 2012)
Tidak  adanya  data  volume  hasil  produksi tiap  TPT  menandakan lemahnya  pemahaman bersama terkait pelaporan yang seharusnya terjadi, dilain sisi administrasi penerbit SKAU yang memang tidak berjalan dengan  baik  menambah  kompleksitas  persoalan yang  ada.  Terkait  pemberian  sanksi  administratif  berupa pembinaan  melalui  teguran/peringatan  tertulis  diketahui  cenderung  tidak  dilakukan  oleh  dinas  kehutanan kabupaten. Pembinaan oleh dinas kehutanan kabupaten lebih ditekankan pada pendekatan personal yang justru mengantar pada kedekatan yang ada menjadi ruang pelemahan jalannya ketegasan aturan. Transaksi kepentingan pribadi memicu lahirnya diskriminasi perlakuan kepada para penerbit SKAU.
Dalih  pencabutan  ketetapan  penerbit  SKAU  justru  akan  memberikan  ruang  tidak  terkontrolnya peredaran  hasil  hutan  hak  di  masyarakat  menjadi  kekuatan  yang  lebih  cenderung  terbaca  sebagai pembelaaan dinas kehutanan kabupaten. Tidak adanya komitmen penegakan aturan yang terjadi sekali lagi dikarenakan  tarik  menarik  kepentingan  yang  mewarnai  kondisi  yang  ada.  Seberapa  jauh  pemahaman pelaksanan terhadap kebijakan, tujuan kebijakan sangatlah penting bagi aparat pelaksana lebih-lebih apabila sistem  nilai  yang  mempengaruhi  sikapnya  berbeda  dengan  sistem  nilai  pembuat  kebijakan,  maka implementasi  kebijakan  tidak  akan  berjalan  dengan  efektif.  Ketidakmampuan  administratif  dari  pelaksana kebijakan  yaitu  ketidakmampuan  dalam  menanggapi  kebutuhan-kebutuhan  dan  harapan-harapan  yang disampaikan oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif (Triana, 2012).

## 4. KESIMPULAN
Pelaksanaan penatausahaan hasil hutan hak di Kabupaten Polewali Mandar tidak berjalan sesuai dengan  Peraturan  Menteri  Kehutanan  Nomor  P.30/Menhut-II/2012  yang  diatur  ulang  dalam  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MenLHK-II/2015 tentang Penatausahaan hasil hutan dari  hutan  hak.  Dalam  pelaksanaannya,  penatausahaan  hasil  hutan  hak  masih  perlu  dikaji  dan  ditunjang dengan  petunjuk  pelaksanaan  dan  petunjuk  teknis  agar  tercapai  penyelenggaraan  penatausahaan  hasil hutan hak yang tertib lancar dan terkendali.

## DAFTAR PUSTAKA
Akhadi  A.,  Wijaya  A.  F.,  &  Hardjanto  I.  (2013). Perencanaan  Pembangunan  Kehutanan  Daerah  dalam Perspektif Good Governance . Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea vol. 2 no. 1,: 51 – 64. Akib A. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan  Bagaimana . Jurnal Administrasi Publik, volume 1 no. 1 : 1-11. Diniyati  D  &  Awang  S.  A.  (2010). Kebijakan  Penentuan  Bentuk  Insentif  Pengembangan  Hutan  Rakyat  Di Wilayah Gunung Sawal, Ciamis Dengan Metoda AHP. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 7 No. 2, : 129 – 143. Herlinda  S.,  Said  M.,  Gofar N.,  &  Pratama,  F.  (2010). Analisis  dan  Pengumpulan Data  Kualitatif. (Online). (http://eprints.unsri.ac.id/view/year/2010.html,  diakses  10  Maret  2016)  Kementerian  Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan . Jakarta. _________  . Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  P.  21/MenLHK-II/2015  Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal Dari Hutan Hak . Jakarta. _________  . Peraturan  Menteri  Lingkungan Hidup  dan  Kehutanan  Nomor   P.  32/MenLHK-II/2015 Tentang Hutan Hak . Jakarta. Obidzinski K., Dermawan A., Andrianto A., Komarudin H., & Hernawan D. (2015). Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia dan Usaha Kehutanan Skala Kecil Pelajaran dan Opsi Kebijakan , Brief CIFOR. Puspitojati  T.,  Mile  M.  Y.,  Fauziah  E.,  &  Darusman  D.  (2014). Hutan  Rakyat  Sumbangsih  Masyarakat Pedesaan Untuk Hutan Tanaman . Yogyakarta: PT Kanisius. Simon H. (2010). Dinamika Hutan Rakyat di Indonesia . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Suprapto E. (2010). Hutan Rakyat: Aspek Produksi, Ekologi dan Kelembagaan. Jogjakarta: Lembaga Arupa. Supriono A., Bowo C., Kosasih A. S., & Herawati T. (2013). Strategi Penguatan Kapasitas  Kelompok Tani Hutan Rakyat di Kabupaten Situbondo. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman Vol. 10. No. 3,:139 – 146 Syahadat, E., & Subarudi. (2014). Kajian Kebijakan Penatausahaan Kayu yang Berasal dari Hutan Hak.
Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol. 11 No. 2.
Syarief A. (2012). Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional di SMP Negeri 5 dan SMA Negeri 3 Bandung , Tesis tidak diterbitkan. Universitas Indonesia Triana R. W. (2012). Pendekatan dan Teori – Teori Implementasi Kebijakan Publik, (Online).(http://rochyati-w- t-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-69584-Umum-.html, diakses 21 Maret 2016)
Utari  A.  D.  (2012). Penerapan  Strategi  Hutan  Rakyat  Opsi  Penyelamatan  Kehancuran  Hutan  Negara . Yogyakarta: Cakrawala.