## INDEPENDENSI MEDIA TEMPO DAN PENGARUH EKONOMI POLITIK DALAM PRAKTIK STRUKTURASI

## Elik Susanto
Universitas Paramadina Jakarta - Indonesia elik.susanto@gmail.com

## Abstract
This research focused on how Tempo editors apply the principles of independence, maintain credibility, and maintain the integrity of journalists as a media business strategy in the digital age. It is no secret that in the media newsroom there are often conflicts, namely the pull between business interests and editorial attitudes. The  opposition  heats  up  as  newsroom  authorities  deal  with  marketing,  advertising  sections,  business development sections, as well as shareholders in news products. The purpose of this study is to see how the negotiation process and compromise the interests of it. At the end of the day, there are those who win and lose.  Research  using  qualitative  method  with  descriptive  approach.  In  describing  the  findings,  researchers will  use  inductive  theory  as  a  tool  of  hypothesis,  observation,  and  analysis  of  Tempo  practices  applying independence  in  the  influence  of  political  economy  structure.  The  researchers'  findings  state  that  in maintaining integrity as  an effort  to uphold the independence of Tempo is not easy to intervene by anyone when making a report on journalistic products.
Keywords: Tempo media independence, political economic influence, structuralization practices.

## Abstrak
Penelitian  ini  memfokuskan  pada  bagaimana  redaksi Tempo menerapkan  prinsip  independensi, mempertahankan  kredibilitas,  dan  menjaga  integritas  wartawannya  sebagai  strategi  bisnis  media  di  era digital.  Sudah  bukan  rahasia  bahwa  di  ruang  pemberitaan  media  sering  terjadi  konflik,  yaitu  tarik  menarik antara kepentingan bisnis dan sikap redaksi. Pertentangan memanas manakala otoritas newsroom berhadapan dengan  bagian  pemasaran,  bagian  iklan,  bagian  pengembangan  bisnis,  juga  pemegang  saham  atas  produk berita. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana proses negosiasi dan kompromi kepentingan itu. Ujungnya ada pihak yang menang dan kalah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.  Dalam  mendeskripsikan  temuan,  peneliti  akan  memakai  teori  induktif  sebagai  alat  hipotesis, pengamatan,  dan  analisis  praktik Tempo menerapkan  independensi  dalam  pengaruh  ekonomi  politik strukturasi.  Temuan  peneliti  menyebutkan,  dalam  menjaga  integritas  sebagai  upaya  menegakkan independensi, Tempo tidak mudah diintervensi oleh siapapun ketika membuat laporan produk jurnalistiknya.
Kata kunci : Independensi media Tempo , pengaruh ekonomi politik, praktik strukturasi.

## PENDAHULUAN
Pers  atau  media  massa  yang  ideal menjadi  dambaan  masyarakat  di  negara demokratis  seperti  Indonesia.  Dambaan  yang dimaksud  yaitu media  sungguh-sungguh menyuarakan  aspirasi  publik,  menghormati hak asasi, menghargai keberagaman, mengedepankan
rasionalitas, menginformasikan suatu kebenaran, menebarkan nilai-nilai
kebaikan, mengedukasi,  serta  menyuguhkan  konten hiburan. Media dikenal dan dibutuhkan publik
karena  menyuarakan  informasi  yang  benar dengan prinsip independen. Prinsip independen  media  terbangun  lewat  kerja jurnalis  yang  profesional.  Wartawan  memiliki kebebasan  dalam  bekerja¸  tidak  terikat, merdeka,  dan  mandiri  (KBBI  Daring). Sehingga  independen  di  sini  dapat  diartikan media massa dan jurnalisnya bebas dari bentuk campur tangan apapun dari siapapun.
Harapan  khalayak  yang  begiru  besar terhadap  media  di  atas  muncul  karena mempersepsi  surat  kabar,  televisi,  dan  radio
sebagai  sarana  komunikasi  yang  dapat dipercaya  dan  memiliki  berbagai  kelebihan dibanding  medium  lain.  Realitasnya  media dalam  konteks  ekonomi  politik  komunikasi tidak  dapat  dipisahkan  dari  bisnis.  Media massa merupakan ladang investasi sebagaimana  perusahaan  lain  (Mosco,  2006). Di  antara  ciri-cirinya  adalah  bisnis  media gencar  membangun  organisasi,  menyusun struktur, menghimpun modal, merekrut pekerja,  merebut  konsumen  serta  menyusun variabel  biaya  operasional  (McQuail,  2018). Infrastruktur  ini  diciptakan  tidak  sekadar upaya  media  untuk  eksis,  tapi  juga  sebagai instrumen komersialisasi bahkan konglomerasi. Komersialisasi dan konglomerasi  dapat  diartikan  upaya  strategis dan  sistematis  membangun  media  guna memenuhi  kebutuhan  audiens  atau  konsumen sehingga menghasilkan profit.
Bagaimana  berita  diproduksi  secara independen,  kontinyu,  memenuhi  kebutuhan khalayak  dan  berelasi  dengan  bisnis?  Teori tindakan sosial strukturasi memberikan gambaran  bagaimana  proses  itu  berlangsung. Pengaruh strukturasi ini merujuk pada sosiolog Anthony  Giddens,  yang  menjelaskan  bahwa industri  informasi  dan  komunikasi  yang  di dalamnya  ada  media  merupakan  kegiatan sosial atau tradisi sosiocultural . Pada aktivitas sosial terdapat peran dua komponen yaitu agen dan  struktur  yang  saling  membangun  relasi melintasi ruang dan waktu (Giddens, 1990).
Agen  dalam  strukturasi  adalah  pelaku baik  itu  individu,  kelompok,  organisasi, perusahaan  dan  lainya  yang  disebut  juga sebagai  aktor.  Sedangkan  struktur  dalam  teori strukturasi wujudnya berupa aturan-aturan dan sumber  daya  yang  dimanfaatkan  agen  untuk berinteraksi.  Struktur (ruler )  dalam  organisasi formal  seperti  perusahaan  media  massa bentuknya  bisa  berbagai  rupa.  Di  antaranya buku pedoman karyawan, Kode Etik Jurnalistik bagi tim redaksi, nilai-nilai internal perusahaan misalnya budaya perusahaan, serta prosedur  kerja  atau  SOP  ( Standard  Operating Procedure ) .
Media  massa  di  Indonesia  seperti televisi,  radio,  portal  berita,  surat  kabar, majalah,  tabloid,  dan  media  baru  dalam berbagai  platform  adalah  agen.  Sedangkan regulasi seperti Kode Etik Jurnalistik, Undang Undang tentang Pers, Undang Undang tentang Penyiaran serta sejumlah pedoman atau aturan yang  dikeluarkan  Dewan  Pers  adalah  bagian dari  struktur.  Keduanya,  agen  dan  struktur, merupakan  dualitas  yang  saling  berkaitan. Hubungan timbal balik ini menjadikan struktur tidak pernah ada  tanpa agen, begitu pula  agen tidak dapat berperan tanpa struktur.
Apabila  dikaitkan  dengan  standar idealisme media, Giddens membagi tiga unsur mengenai  strukturasi,  yaitu interpretation (pemahaman), morality (konsep  ideal),  dan power (kekuasaan). Tiga unsur ini, keberadaan agen  diwajibkan  mengetahui  atau  memahami adanya aturan main (pemahaman), langkah apa saja  yang  ditempuh  sesuai  (konsep  ideal)  dan bagaimana  aturan  main  itu  ditaati  atau dijalankan  (kekuasaan).  Komponen  inilah yang  kemudian  dipakai  kelompok  dominan mempertahankan  struktur  lewat  aturan-aturan tersebut.
Dalam perkembangannnya, teori strukturasi  Giddens  dipengaruhi  oleh  ilmu ekonomi  politik  komunikasi  Vinvent  Mosco. Melalui  bukunya The  Political  Economy  of Communication ,  Mosco  (2006)    mengatakan strukturasi  berkaitan  dengan  ekonomi  politik dan pembentukan konsep kelas sosial, gender, dan  ras.  Konsep  kelas  dapat  mengubah perilaku agen sebagai aktor dalam berinteraksi dengan  struktur.  Interakti  yang  terus  berulang oleh  aktor  menimbulkan  sebab  akibat  pada struktur,  sehingga  terjadi  proses  produksi  dan reproduksi sosial agen.
Praktik  strukturasi  pada  akhirnya menghasilkan
atau lebih tepatnya memunculkan  hegemoni.  Hegemoni  dalam konteks strukturasi
adalah saling mempengaruhi  antara  ideologi  satu  dengan ideologi  yang  lain.  Saling  mempengaruhi inilah  kemudian  dipersepsikan  khalayak. Publik  yang  terhegemoni  tidak  merasakan adanya paksaan atau instruktisonal. Hegemoni
menyebabkan  individu  tidak  membutuhkan lagi  informasi  sesungguhnya.  Hegemoni  yang digagas  oleh  Antonio  Gramsci  dapat  diartikan sebagai kekuatan sosial.
Hegemoni  tercipta  melalui  proses  di mana  masyarakat  mengalami  situasi  “blok historis”,  yaitu  praktik  penundukan  dan persetujuan secara terus menerus. Blok historis adalah  proses  timba  balik (resiprokal )  antara aktivitas  etik,  politik,  ideologis  serta  ekonomi di antaranya oleh informasi dan produk media. Dengan  demikian  hegemoni  tercipta  karena adanya  penekanan  dari  kelompok  yang mendominasi kepada kelompok yang didominan. Kelompok dominan berhasil menghegemoni  (menciptakan)  wacana  di masyarakat,  sehingga  khalayak  tidak  merasa dikendalikan  cara  berfikirnya  oleh  kelompok dominan.  Menurut  Gramsci  dalam  Douglas Kellner,  pers  atau  media  merupakan  bagian dari  kelompok  yang  mendominasi  ideologi tatanan sosial.
Ruang  redaksi  media  (televisi,  radio, surat  kabar,  website,  media  baru)  seharusnya steril dari kepentingan apapun ketika memproduksi  berita.  Namun  media  yang terkena  pengaruh  ekonomi  politik  komunikasi mengalami  komodifikasi  dan  spasialisasi (Mosco,  2006).  Komodifikasi  adalah  proses transformasi barang dan jasa dari nilai guna ke nilai  tukar.  Barang  dan  jasa  tersebut  sebagai komoditas  yang  bisa  diperjualbelikan.  Dalam bisnis  media  massa,  proses  transformasi  ini melibatkan semua komponen yang berkepentingan,  mulai  dari  awak  redaksi, pembaca, pasar, dan juga negara dalam bentuk regulasi.
Sedangkan  spasialisasi  adalah  proses transformasi yang bertujuan mengatasi hambatan  ruang  dan  waktu.  Dalam  praktik ekonomi  kapitalisme  saat  ini,  spasialisasi merupakan upaya media massa untuk membangun  pengaruh  lebih  luas.  Caranya, media membentuk korporasi atau badan usaha baik  bersifat  horizontal  maupun  vertikal. Perkembangan teknologi digital sangat berperan  memuluskan  praktik  spasialisasi media masa karena dengan mudah
memperlebar  jaringan  kerja  sama  yang ujungnya    berpengaruh  pada  bertambahnya profit.
Masalahnya,  muncul  persepsi  publik bahwa demi profit perusahaan mudah mengendalikan ruang pemberitaan.
Pengendalian  dapat  diartikan  sebagai  campur tangan  kepentingan  bisnis  ke  jajaran  redaksi, sehingga  media  tidak  lagi  mampu  menjaga independensinya.  Fenomena  pemilik  modal menentukan  arah  kebijakan  redaksi  dialami oleh  banyak  media.  Sebagian  khalayak kemudian  memakluminya.  Semua  seolah-olah wajar-wajar  saja.  Persepsi  publik  kian  meluas menyangkut  loyalitas  jurnalis  dalam  membuat berita. Kerja  wartawan dianggap tidak mengutamakan  kepentingan  publik.  Orientasi kerja  media  tunduk  kepada  kekuatan  ekonomi yaitu pemilik perusahaan yang mengutamakan keuntungan  finansial,  sedangkan  independensi dalam memperoduksi berita dinomorduakan.
Berita  adalah  materi  yang  dikonsumsi khalayak  atas  peristiwa  di  luar  pengetahuan mereka.  Kualitas  berita  menjadi  penting dengan  didukung  oleh  akurasi  yang  dapat dipertanggungjawabkan. Itulah perlunya dapur pemberitaan  berikut  jurnalisnya  memiliki independensi dalam menentukan arah pemberitaan medianya. Tidak boleh ada pihak luar  mengintervensi  atau  mencampuri  urusan dapur redaksi. Kebebasan sebagai prinsip kerja media, yaitu independen guna mejaga kepercayaan kepada audiens (McQuail 2006).
Prinsip  ini  telah  menjadi  bagian  dari kode  etik  sebagai  bentuk  (struktur).  Apabila jurnalis  sebagai  agen  tidak  menjalankannya, maka  bisa  dikategorikan  wartawan  tidak mentaati etika profesi dan medianya diragukan kredibilitasnya.  Namun,  dalam  praktiknya independensi  dalam  sebuah  newsroom  sulit diaplikasikan  oleh  media  karena  adanya kepentingan  lain  yang  saling  tarik  menarik. Misalnya  bidang  iklan,  sirkulasi,  dan  juga berkaitan  dengan  kerja  sama  perusahaan menjalankan bisnis antarjaringan media.
Keputusan yang disusun redaksi media sangat  mungkin  dipengaruhi  oleh  faktor  lain seperti  kepentingan  bisnis  dan  pemgaruh
dominasi  kekuatan  internal  dan  eksternal (Mosco,  2006).  Dominasi  kekuasaan  internal yaitu  pemilik  modal  dan  pengelola  media  itu sendiri.  Sedangkan  pengaruh  eksternal  bisa datang  dari  masyarakat  yang  mendistorsi ruang pemberitaan. Walaupun, proses produksi berita  merstinya  terlindungi  dari  berbagai pengaruh. Perlindungan tersebut berupa landasan  moral  dan  etika  profesi.  Supaya media  mendapat  kepercayaan  publik,  jurnalis harus  memiliki  kapabilitas,  integritas,  dan profesional. Wartawan juga dipastikan mentaati  Kode  Etik  Jurnalistik  (LPDS,  2019). Hanya  dengan  cara  inilah  independensi  media bisa dijaga dan diimplementasikan.
Landasan  moral  dan  etika  profesi watawan Indonesia, yaitu Kode Etik Jurnalistik  yang  terdiri  dari  11  pasal.  Pada pasal  1  terdapat  3  bagian  penting  yang berhubungan dengan kebenaran berita jurnalistik. Pertama independen,  maksudnya memberitakan  peristiwa  atau  fakta  tanpa  ada campur  tangan,  paksaan  dan  intervensi  dari pihak  lain  termasuk  pemilik  perusahaan  pers. Kedua akurat, artinya jurnalis dalam membuat laporan  isinya  bisa  dipercaya  dan  obyektif. Ketiga berimbang  yang  berarti  semua  pihak mendapat  kesempatan  dalam  pemberitaan. Wartawan  media  tidak  boleh  mempunyai itikad  buruk  dan  niat  menimbulkan  kerugian pihak lain.
Fenomena  ruang  pemberitaan  yang menjadi  bahan  analisa  penulisan  artikel  ini adalah proses produksi berita di dapur redaksi Tempo  Media  Group.  Selain  observasi newsroom ,  peneliti  juga  menelaah  mekanisme peliputan,  perumusan  angle  atas  sebuah peristiwa, bagaimana berita dilaporkan, ditulis, proses editing, hingga artikel siap ditayangkan dalam  berbagai  platform.  Observasi  dan menelaah  mekanisme  kerja  untuk  mengetahui apakah  proses  strukturasi  terjadi  atau  tidak dalam newsroom Tempo .
Peneliti menyadari kajian dan penelitian  mengenai  tema  independensi  media sudah  banyak  dilakukan  serta  dipublikasikan di  berbagai  jurnal.  Namun,  perkembangan bisnis  media  dan  kerja  jurnailstik  sangat
dinamis,  sehingga  tidak  akan  habis  bagi kalangan akademik untuk menelaah dari sudut pandang lain serta pendekatan berbeda.
Beberapa contoh jurnal mengenai tema independensi  di  antaranya  mempertanyakan kesanggupan  wartawan  menjalankan  prinsip independen  (Musfialdy,  2019).  Kemudian jurnal  yang  menyoroti  kepemilikan  media sebagai  aksi  korporasi  (Nursatyo,  2012). Walaupun  banyak  yang  menentang,  tapi praktik pembelian banyak media yang memunculkan  dominasi  kepemilikan  satu orang, sebagai konsekuensi pengaruh kapitalisme global dan ini tak dapat dihentikan.
Sedangkan alasan peneliti untuk mengangkat topik independensi media sebagai berikut.  Dari  jurnal  dan  tesis  yang  lebih  dulu ada tidak ditemukan penggambaran bagaimana terjadinya  konflik  di  ruang  redaksi  sebagai pengaruh  dari  berbagai  pendekatan  teori. Newsroom yang  pada  dasarnya  independen dalam  organisasi  media  massa  seolah-olah tidak  berbuat  apa-apa  atau  tidak  berkutik ketika terjadi komodifikasi, spasialisasi maupun  strukturasi.  Pembahasan  tentang bagaimana  gejolak  ruang  pemberitaan  dan bagaimana kebijakan perusahaan media, merupakan celah bagi penelitian ilmu komunikasi. Masalah tersebut yang membedakan  dengan  penelitian  sebelumnya dan peneliti akan menjabarkan temuannya.

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  sebagai  upaya  untuk  memahami secara  mendalam  dan  menyeluruh  praktik kerja media. Fokus penelitian yaitu mendeskripsikan secara lengkap dan mendalam  atas  fenomena  kerja  media  massa, khususnya  dapur  redaksi.  Peneliti  dilakukan dengan cara interaksi dan pengamatan terhadap obyek yang diteliti guna memperoleh pengalaman guna memperkuat intepretasi serta analisa  dengan  pendekatan  induktif.  Motode penelitian  kualitatif  di  sini,  seperti  dijelaskan Sarah J. Tracy (2013), menekankan bagaimana konsentrasi  kegiatan  peneliti  pada  tindakan
dan  struktur,  memeriksa  data  sejarah,  serta kontroversi yang melatari metodologi.
Karaktersitik penelitian kualitatif berkaitan  dengan  tindakan  dan  struktur  dalam buku dapat dipahami melalui dua cara (Tracy, 2013). Pertama, penelitian kualitatif menyelidiki  tindakan  melalui  pemeriksaan ketat  terhadap  praktik  sehari-hari  obyek  yang ditelititi.  Obyek  yang  dimaksud  dalam penelitian  ini  adalah  ruang  redaksi  media. Cakupannnya  meliputi  bagaimana  sikap  dan kebijakan  media  atas  sebuah  peristiwa, bagaimana membangun logika, serta bagaimana  merumuskan  argumentasi.  Peneliti menggunakan  pengamatan  sebagai  panduan membuat premis.
Kedua,  peneliti    memeriksa  struktur sebagai  sistem  yang  mempengaruhi  tindakan. Apakah struktur mendomonasi tindakan  ruang redaksi  menyangkut  ideologi,  terkait  dengan asumsi  kebenaran,  sampai  dengan  wacana kekuasaan.  Inti  dari  pemahaman  ini  penelitian kualitatif  menyoroti  keberadaan  struktur. Secara  teori  kekuatan  penelitian  dengan pendekatan  induktif  mengacu  pada  apa  yang terjadi  di  lapangan.  Pendekatan  induktif memberi  peluang  peneliti  untuk  memahami arti aturan organisasi dan perilaku anggota tim redaksi.  Sehingga  peneliti  dituntut  untuk observasi detail.
Ada  empat  unsur  penting  penelitian kualitatif  dengan  pendekatan  induktif  (Tracy, 2013).  Pertama  memulai  dengan  interaksi  dan proses  pengamatan  secara  khusus  untuk mendapatkan cerita detail. Ketika merumuskan sebuah pemberitaan, media menerapkan mekanisme  penentuan  tema  dan angle (sudut pandang)  yang  dipengaruhi  oleh  budaya (emik)  kerja. Di sini peneliti  perlunya  melihat langsung  proses  kerja  dengan  memperhatikan percakapan,  menganalisis  data  kemudian mendokumentasikan. Dari rangkaian ini peneliti  membuat  klaim  tentang  pola  kerja redaksi.  Studi  ini  bisa  disebut  dengan  inkuiri empiris,  yaitu  melihat  fenomena  proses  kerja organisasi yang sudah matang dalam membuat kebijakan (Yin, 2003).
Kedua  mengkonsep  pola  umum  dari proses  pengamatan  yang  dibangun  lewat observasi  apa  yang  menjadi  tren,  pendalaman masalah dengan wawancana, serta dokumentasi. Selanjutnya
peneliti mengklasifikasi  dan  mengagregasi  data  yang terkumpul.  Melalui  agregasi  inilah  peneliti merangkai temuan yang terpisah-pisah menjadi  satu  pola  umum.  Data  lapangan selanjutnya diorganisasi secara kronologis dan dikategorisasi  berdasarkan  tipologi  (Yin, 2003).
Ketiga  menyusun  klaim  yang  bersifat tentatif, tujuannya untuk pemeriksaan ulang di lapangan  apabila  dibutuhkan.  Ruang  redaksi media merupakan tempat merumuskan masalah  yang  bersumber  dari  usulan  para anggota  tim  pemberitaan.  Setiap  usulan mendapat  porsi  sama  untuk  dibahas  secara mendalam  dalam  sebuah  rapat  perencanaan. Ketika  sebuah  usulan  diterima  dan  menjadi keputusan, semua tim redaksi harus mendukung  dan  menjalankannya.  Hasil  rapat perencanaan  tentu  saja  masih  membutuhkan verifikasi guna mendapatkan penguatan (reinforcement) yaitu  mengecekan  ulang  di lapangan.
Upaya  penguatan  dan  penyempurnaan data  di  lapangan  dengan  cara  pengecekan ulang  biasa  disebut  dengan  pendekatan  dari bawah  ke  atas (botton  up). Dalam  perumusan kesimpulan,  dimulai  dari  kasus-kasus  tertentu yang ditemukan di lapangan, kemudian ditarik ke  tingkat  abstrak  teori  (Aminah,  2019). Selanjutnya  setelah  peneliti  mengidentifikasi pola,  hasil  observasi  dapat  dirumuskan hipotesisnya  untuk  diuji.  Keempat  menarik kesimpulan untuk membangun teori berdasarkan  rumusan  hipotesis  dan  pengujian. Di  sini  peniliti    dapat  membuat  rumusan kesimpulan umum.
Penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis  logika  induktif,  di  mana  silogisme dibangun  berdasarkan  hal-hal  yang  khusus berupa data lapangan kemudian bermuara pada hal-hal  umum  (Bungin,  2017).  Dengan demikian,  metode  analisis  kualitatif  dipakai untuk memahami sebuah fakta, bukan
menjelaskan  fakta  tersebut.  Analisis  kualitatif berangkat  dari  pendekatan  fenomologisme. Pendekatan  ini  peneliti  dianggap  relevan karena fenomologisme memang cocok digunakan  untuk  mengurai  persoalan  subyek manusia yang perilakunya cenderung berubah- ubah, dinamis dan terkadang tidak taat asas.
Mengapa  peneliti  memilih  obyek penelitian  Tempo  Media  Group?  Ini  sesuai dengan  tujuan  utama  pembahasan  yaitu melihat  praktik  independensi  media  dan pengaruh  ekonomi  politik  komunikasi  dalam teori stukturasi. Tempo dipilih karena memiliki nama kuat sebagai salah satu media arus utama yang  memiliki  pengaruh  besar  di  Indonesia dan  menjadi icon media  investigasi.  Laporan investigasi menuntut kerja jurnalis lebih keras, jujur, obyektif, dan independen. Kenyataannya tidak  banyak  media  sejenis  yang  konsisten memperoduksi  laporan  investigasi  seperti Tempo . Produk  investigasi Tempo berbeda dengan  jenis  laporan  berita  lainnya.    Liputan investigasi  membutuhkan  waktu,  biaya  juga risiko  keamanan  serta  keselamatan  wartawan. Hal  ini  tidak  lepas  dari  faktor  kepentingan politik  dan  ekonomi  atas  obyek  atau  kasus yang  diinvestigasi.  Terkadang  kasus  yang diinvestigasi Tempo berkaitan dengan kepentingan kekuasaan, tokoh, dan juga bisnis yang  kebetulan  mempunyai  relasi  perusahaan Tempo .    Namun  tantangan  itu  dapat  diatasi dengan  kerja  profesional,  yaitu  wartawan Tempo mengedepankan  akurasi,  kebenaran yang  teruji  secara  jurnalistik,  klarifikasi,  serta obyektif dalam menyajikan laporan.
Sifat penelitian kualilatif yang berfokus pada  deskripsi  konteks,  harus  bertumpu  pada observasi  lapangan  dan  ini  yang  membedakan dengan  jenis  penelitian  lainnya seperti penelitian  kuantitatif  (Tracy,  2013).  Ciri-ciri penelitian  kualilatif    adalah  jenis  penelitian ilmiah  ilmu  sosial  yang  titik  penekanannya memahami  makna  atas  sebuah  fenomena. Penelitian  kualitatif  melihat  setiap  kasus sebagai  sesuatu  yang  bisa  dipelajari.  Di dalamnya antara lain menyangkut pengelaman
orang, adanya kebenaran, dan  fakta yang bisa dipelajati oleh peneliti.
Penelitian  kualitatif  bermuara  pada hasil  analisis  yang  deskriptif  sehingga  dapat dipahami    secara  mendalam  walaupun  pada umumnya  penelitian  kualitatif  tidak  dapat digeneralisasikan  karena  terkait  dengan  sudut pandang peneliti. Penelitian kualitatif membuka  ruang  penelitian  lanjutan  atas  tema yang sama dengan temuan serta sudut pandang berbeda.  Selanjutnya  menyangkut  metode pengumpulan data.
Metode pengumpulan data di antaranya dalam  bentuk  teknik  pengamatan  di  mana peneliti berada di lolasi obyek yang diobservai.  Hal  yang  mesti  dicermati  dalam pengamatan adalah poin-poin penting menyangkut perumusan sikap redaksi. Bagaimana  usulan  disampikan,  perumusan masalah,  dasar  pemikiran  dan  argumentasi, siapa  saja  yang  berhak  mengusulkan  topic bahasan,  hingga  keputusan  diambil.  Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, yaitu  menggali  lebih  detail  atas  hasil  temuan pengataman. Ini sebagai bentuk cek ulang atas informasi  yang  peneliti  perolah  pihak  lain. Wawancara  dilakukan  lebih  dari  satu  kali, bergantung dari kebutuhan pendalaman informasi peneliti.
Berikutnya  metode  pengumpulan  data melalui  teknis  analisa  riwayat  atau  sejarah ( history ). Ini merupakan kelanjutan dari teknis wawancara,  yang  tujuannya  mengkonfirmasi kebenaran  sikap,  perjalanan  organisasi,  serta catatan  penting  terkait  dengan  pengalaman- pengalaman sebelumnya. Inti dari pengumpulan  data  melalui  metode  analisa history ,  yaitu  membandingkan  antara  hasil pengamatan  dan  hasil  wawancara  dengan berbagai  dokumen.  Proses  ini  sekaligus  dapat dipakai  untuk  mengetahui  konsistensi  atas prinsip, sehingga akan memperkuat kesimpulan peneliti.
Melalui proses ini peneli bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan bagaimana pengaruh ekonomi politik komunikasi  terhadap  independensi  Tempo Media  Group  dan  praktek  strukturasi.  Melalui
interaksi, pengamatan, dan wawancara langsung  peneliti  yang  dalam  hal  ini  pernah bekerja  di Tempo mendapatkan  gambaran  riil praktik  bagaimana  media  massa mainstream ini  menjaga  independensi  dan  idealisme wartawannya terpelihara. Peneliti juga memanfaatkan  data  korporasi  untuk  menelaah struktur  organisasi  redaksi  berikut  mekanisme kerja produksi berita Tempo .
Sedangkan fokus observasinya mencermati kerja newsroom , bagaimana independensi  ditegakkan  di  semua  platform media  dalam  jaringan  Tempo  Media  Group. Kebijakan Tempo menjalankan prinsip independen  juga  mencakup  seluruh  anak perusahaan.  Selain  media,  Tempo  juga mengembangkan bisnis alternatif seperti percetakan  PT  Temprint,  pelatihan  jurnalistik dan  penulisan  artikel  untuk  publik  Tempo Institute,  serta  konsultan  media  internal perusahaan  dan  isntansi  atau in  house magazine PT  Matair.  Independensi  anak perusahaan  yaitu  bebas  membuat  produk kreatif  serta  leluasa  pula  menentukan  dengan siapa mereka bekerja sama.
Sedangkan  jaringan  media Tempo meliputi majalah Tempo, Koran Tempo , portal berita Tempo.co serta  Pusat  Data  dan  Analisa Tempo.  Selain  empat  jenis  media  utama  ini, Tempo mempunyai  sejumlah  anak  perusahaan yang  memanfaatkan  teknologi  digital.  Di antaranya  portal  berdasarkan  segmentasi pembaca  seperti  otomotif  yang  diberi  nama gooto.com .  Laman gaya hidup untuk pembaca perempuan cantika.com .
Berikutnya  portal  jaringan  media Tempo melibatkan  berbagai  media  daerah  di seluruh Indonesia, Teras.id . Selain itu terdapat kanal  sebagai  pengembangan  audiens,  yaitu cekfakta.tempo.co yang secara khusus memproduksi  artikel  hasil  verifikasi  secara digital  atas  konten  hoaks, Tempo  Witness sebuah kanal yang memfokuskan isu lingkungan  dan  sumber  daya  alam  dengan platform  jurnalisme  masyarakat.  Berikutnya kanal  video,  infografis,  kanal  data,  podcast, dan  investigasi.  Seluruh  institusi  media  masa
ini berada di satu atap Tempo Media Group di Jalan Palmerah Nomor 8 Jakarta Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Kemajuan  teknologi  informasi  dan komunikasi  di  Indonesia  melahirkan  berbagai wajah  baru  media  yang  tanpa  disadari mereduksi kredibilitas, integritas dan profesionalitas  pers.  Ini  ditandai  dengan tumbuh subur media partisan, media sensasional,  dan  media  yang  terseret  dalam menyebarkan berita palsu demi mengejar klik: viewer,  user, serta follower .  Media  semacam ini  tidak  hanya  mendistorsi,  tapi  sering  kali juga  menabrak  kode  etik.  Tentu  tidak  semua media  mengikuti  arus.  Masih  banyak  media yang bertahan dengan kesadarannya memegang  teguh  idealisme,  salah  satunya Tempo . Tempo dalam menjaga dapur redaksinya  tidak  bebas  dari  berbagai  campur tangan.  Ini    terbukti  dari  sejarah  media  yang berdiri  pada  1971  itu  dua  kali  dicabut  izin penerbitannya  oleh  pemerintahan  Orde  Baru. Pembredelan  atau  pencabutan  SIUP Tempo pertama  pada  1982,  kedua  pada  1994  karena terkait  dengan  pemberitaan  yang  dilaporkan . Pembredelan  terakhir  buntut  dari  laporan investigasi  pembelian  kapal  perang  bekas  dari Jerman  Timur.  Akibatnya  bisnis Tempo dimatikan dan seluruh sumber dayanya hilang. Bisnis perusahaan berhenti mendadak,
karyawan dan wartawan menjadi pengangguran. Intervensi kepada media banyak bentuknya.  Seperti  budaya  telepon  aparat  ke redaksi Tempo nyaris  tak  terhitung  jumlahnya terkait  dengan  berita  yang  dipublikasikannya. Gangguan  kebebasan  pers  setelah  reformasi tidak  surut,  justru  datang  dari  berbagai penjuru.  Termassuk  dari  organisasi  sosial kemasyarakatan  maupun  organisasi  yang mengatasnakan agama. Tempo pernah menjadi sasaran unjuk rasa kelompok yang mengatasnamakan Front Pembela Islam (FPI). Mereka  datang  ke  Kantor Tempo dengan
sepeda  motor  dan  menumpang  truk  menuntut redaksi  meminta  maaf  atas  pemuatan  kartun yang  dianggap  mirip  piminan  FPI,  Rizieq Shihab.
Kosnsekuensi  sikap  independen  itu, redaksi Tempo harus  menghadapi  berbagai pihak  yang  tidak  puas  dan  merasa  dirugikan oleh  pemberitaan  media  ini.  Keputusan  rapat redaksi adalah yang tertinggi. Hasil rapat tidak dapat  diubah  tanpa  melalui  mekanisme meeting serupa. Produk berita Tempo dirumuskan  lewat  mekanisme  rapat  dengan menjaring gagasan anggota redaksi, mulai dari reporter,  redaktur,  hingga  pemimpin  redaksi. Semua awak Tempo mulai dari reporter, editor hingga  pemimpin  redaksi  hadir  dalam  rapat perencanaan  konten.  Ini  dapat  disebut  sebagai praktik  strukturasi  di  mana  agen  (tim  redaksi) berperan penting dalam pengambilan keputusan yang diatur dalam struktur .
Independensi Tempo diperlihatkan lewat  peran  para  aktor  di  dapur  pemberitaan. Produksi  berita  dimulai  dari  perdebatan pandangan  mengenai  sudut  pandang  atas sebuah informasi. Ide-ide dalam ruang redaksi diadu. Gagasan yang didukung data, argumentasi  dan  meberi  dampak  kepada publik  yang  biasanya  unggul  dan  kemudian disepakati sebagai keputusan rapat.
Perbedaan sudut pandang antara anggota  redaksi  sudah  lazim  dalam  raat redaksi. Begitu pula sudut pandang antara satu media dengan media lain, perbedaan tidak bisa dihindari.  Sebab,  selain  karena  setiap  media memiliki segmentasi pembaca masing-masing, pemilihan  sudut  pandang  merupakan  bagian dari kebebasan pers dan implementasi independensi media sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik.
Berikut ini contoh produk berita Tempo yang  bisa  dikategorikan  sesuai  dengan  prinsip independensi media massa.
Media  Tempo  Group  pada  Pemilu 2014  dipersepsikan  oleh  publik  sikapnya mendukung  pasangan  Joko  Widodo  –  Jusuf Kalla. Sebaliknya Tempo dinilai tidak menginginkan  pasangan  Prabowo  Subianto  - Hatta  Rajasa.  Khalayak  dengan  mudah
menghukum Tempo sebagai  media  yang  tidak netral karena telah  berpihak kepada salah satu pasangan.  Sikap Tempo tercermin  dalam artikel  editorial  edisi  9  Juli  2014  berjudul “Memilih Pemimpin”.
Tempo pada edisi tersebut membangun narasi  sikap  untuk  tidak  memilih  Prabowo Subianto  sebagai  presiden  karena  dianggap oleh  media  ini  memiliki  berbagai  catatan buruk  di  masa  lampau.  Di  antaranya  dugaan keterlibatan Prabowo dalam kasus pelanggaran hak  asasi  manusia  berat.  Pelanggaran  HAM yang  dituduhkan  yaitu  keterlibatan  dalam penghilangan dan penculikan terhadap sejumlah  aktivis  pro  demokrasi  pada  1998. Prabowo seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat  yang  dipecat.  Catatan  buruk  tersebut dijadikan  dalih Tempo menegasikan  bahwa Prabowo tidak layak dipilih menjadi pemimpin.  Walaupun, Tempo dalam  narasi sikapnya  ini  tidak  terus  terang  mengajak publik untuk memilih Jokowi.
Setelah  pasangan  Jokowi  –  Kalla dinyatakan  menang  atas  pasangan  Prabowo  – Hatta, sikap independesi Tempo diuji. Apakah media  ini  tetap  kritis  dan  obyektif  atau  justru sebaliknya  terhadap  pemerintahan  Jokowi- Kalla?  Sejauh  mana Tempo memerankan posisinya  sebagai  anjing  penjaga  ( watch  dog ) penguasa?    Apakah Tempo sanggup  menjaga jarak  dengan  kekuasaan  pemerintahan  Jokowi –  Kalla,  yang  dalam  proses  pemilihannya dipersepsikan memberikan dukungan. Apa ada keuntungan  ekonomi  atau  keuntungan  lain Tempo dengan  terpilihnya  Jokowi  –  Kalla? Semua  itu  harus  dijawab  oleh Tempo lewat produk pemberitaannya yang dikenal kritis dan obyektif.  Khalayak  menunggunya  dan  akan menilai apakah Tempo independen atau tidak. Tempo ,  sepengetahuan  peneliti,  dalam menyajikan  liputan  tidak  atas  dasar  ingin membuktikan tetap independen guna menjawab  kekhawatiran  publik.  Tim  redaksi Tempo bekerja  selalu  berdasarkan  fakta  yang didukung bukti kuat, akurat, serta terkonfirmasi  ( cover  both  side ).    Laporan Tempo membuktikan  tetap  independen  pada laporan  edisi  14  September  2019  berjudul
“Janji  Tinggal  Janji”  dengan  ilustrasi  gambar Jokowi  berhidung  panjang.  Publik  memahami ilustrasi  cover Tempo mirip  pinokio.  Persepsi publik  pun  mucul  lewat  ilustrasi  dan  judul majalah  itu,  Jokowi  dianggap  berbohong. Banyak janji yang diucapkan dalam kampanye Pemilihan  Presiden  2014,  namun  setelah  5 tahun  memerintah  banyak  pula  yang  tidak dilaksanakan. Salah satunya masalah pemberantasan korupsi.
Gambar 1. Cover Majalah Tempo edisi 14-21
September 2019.
Pro  dan  kontra  ilustrasi  mengundang keberatan dan kecaman. Tidak sedikit pembaca yang memberi pujian kepada Tempo . Redaktur  Eksekutif  Majalah Tempo Setri Yasra  ketika  itu mengatakan  bahwa  cover yang dimaksud bukan menggambarkan Presiden  Jokowi sebagai  pinokio  (gambar  1). " Tempo tidak  pernah  menghina  kepala  negara sebagaimana dituduhkan. Tempo tidak menggambarkan  Presiden  sebagai  pinokio. Yang  tergambar  adalah  bayangan  pinokio," kata  Setri  Yasra  yang  sekarang  menjabat sebagai Pemimpin Redaksi Tempo.co.
Menurut  Setri,  sampul Tempo dengan judul  "Janji  Tinggal  Janji"  itu metafora  atas dinamika  di  masyarakat.  Seperti  tudingan sejumlah penggiat antikorupsi bahwa Presiden Jokowi  ingkar  janji  dalam  penguatan  Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). Publik mencemaskan  masa  depan  pemberantasan korupsi  bila  Presiden  Jokowi  membiarkan revisi  UU  KPK,  yang  di  dalamnya  ada  upaya pelemahan  terhadap  lembaga  anturasuah  itu. Dengan laporan tersebut,  independensi Tempo bisa  dianggap  tetap  terjaga.  Tidak  menutup- nutupi kekurangan dan kelamahan pemerintahan  Jokowi  –  Kalla. Tempo tetap cermat dan lugas memotret keresahan masyarakat,  walaupun Tempo menghadapi risiko  dilaporkan  ke  Dewan  Pers  oleh kelompok  yang  mengatasnamakan  relawan Jokowi – Kalla.
Mereka  yang  mengadu  ke  Dewan  Pers menuduh Tempo telah  menghina  Presiden Jokowi. Tempo juga dituding mendiskreditkan Presiden  karena  dalam  laporan  majalah  itu dianggap  menggiring  opini  pemerintahan Jokowi –  Kalla  tidak  berpihak  pada pemberantasan korupsi. Tempo mempersilakan pihak yang tidak puas melapor ke Dewan Pers sebagai  lembaga  yang  “mengadili”  sengketa pers.  Dalih Tempo membuat  cover  mirip gambar  Jokowi  sebagai  kritik  sesuai  amanat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Tempo mengklarifikasi bahwa
laporannya sudah obyektif dan tidak melanggar  Kode  Etik  Jurnalistik.  Ukuran obyektivitas media dalam melaporkan peristiwa  tidak  dapat  dinilai  dari  pemilihan sudut pandang.  Pemilihan sudut pandang atau angle menjadi  bagian  dari  cara  kerja  media (Kovach  &  Rosenstiel,  2003).  Oyektivitas pemberitaan  harusnya  dicermati  bagaimana media  menyajikan  laporan.  Apakah  prinsip keberimbangan  ( cover  both  side )  sudah dijalankan atau belum.
Keberimbangan adalah memberi kesempatan ruang konfirmasi kepada dua nara sumber  yang  bertentangan.  Ketaatan  media menjalankan  keberimbangan  inilah  publik pembaca  bisa  menilai  pesan  dan  makna  berita yang  disiarkan,  diberitakan,  diperdengarkan obyektif  atau  tidak.    Selain cover  both  side , akurasi  juga  tidak  kalah  penting.  Bahkan  di internal redaksi Tempo akurasi adalah mahkota jurnalistik.  Lantaran  sebagai  mahkota,  maka
akurasi  benar-benar  menjadi  perhatian  ketika mengutip data, dokumen dan melaporkan fakta peristiwa.    Mekanisme  pengecekan  akurasi dengan  disiplin  verifikasi,  kebenaran  berita dapat dipertanggungjawabkan.
Begitu  pula  dengan  pemilihan angle harus bebas dari diintervensi. Penentuan sudut pandang  yang  dirumuskan  dalam  sidang redaksi  bertujuan  memilihkan  berita  yang terbaik buat publik dan sekaligus mempertegas misi media. Supaya leluasa dalam merumuskan  konten,  non-redaksi    seperti bagian  pemasaran,  bagian  iklan,  dan  bagian sirkulasi tidak dapat mempengaruhinya (Kovach & Rosenstiel, 2003).
Budaya  dalam  rapat  redaksi  di  media Tempo  setiap  perencaan  konten,  peserta diharusnya  membawa  ide  yang  diperoleh  dari “belanja”  informasi  di  lapangan.  Tidak  selalu gagasan yang diterima dalam rapat perencanaan berasal dari anggota redaksi yang memiliki  jabatan  struktural  seperti    redaktur eksekutif  dan  pemimpin  redaksi.  Tidak  ada keitimewaan dalam rapat redaksi untuk jabatan struktural.  Sering  kali  usulan  yang  diterima datang  dari  kalangan  reporter  atau  redaktur. Setelah  usulan  diterima,  kepala  kompartemen selanjutnya  menyiapkan  pembabakan  tulisan berdasarkan  angle,  pengecekan  bahan,  serta pembagian  tulisan.  Liputan  investigasi Tempo sebagian  besar  berasal  dari  usulan  para reporter.  Ini  memperlihatkan  bahwa  informasi awal dari rencana leputan investigasi diperoleh dan  liputa  lainnya  dari  lapangan,  bukan permintaan dari atas.
Tidak  melibatkan  non-redaksi  dalam rapat  perencanaan  sebagai  bentuk  penerapan pagar  api  ( firewall) redaksi Tempo. Namun, tidak  berarti  redaksi  mengabaikan  aspirasi bagian  penjualan  iklan,  bagian  sirkulasi  dan pemegang saham. Tarik menarik dua kepentingan  bisnis  dan  redaksi  tidak  dapat dihindari.  Di  sinilah  pentingnya  penerapan pagar api. Redaksi dan bisnis yang sehari-hari berada  dalam  satu  atap  terbangun  mekanisme kerja.  Komprominya  kedua  pihak  saling memahami peran masing masing.
Dalam  menerapkan  prinsip  pagar  api media  di  Indonesia  telah  mempunyai  beleid berupa  Undang  Undang  Nomor  40  Tahun 1999  tentang  Pers  dan  Kode  Etik  Jurnalistik. Undang-undang  ini  antara  lain  memuat  apa hak  dan  kewajiban  media  massa.  Misalnya media harus terpisah jelas dan tegas membedakan artikel sebagai produk jurnalistik dan  artikel  produksi  iklan.  Teknis  pemisahan antara  kepentingan  bisnis  dan  pemberitaan  ini terdapat  di  Peraturan  Dewan  Pers  (LPDS, 2019)  Disebutkan  setiap  berita/artikel/isi  yang merupakan  iklan  dan  atau  isi  berbayar  wajib mencantumkan keterangan advertorial, sponsored atau  kode  ads,  iklan  atau  kata  lain yang  menjeslaskan  bahwa  konten  tersebut adalah iklan.
Tempo sering  menolak  pemasangan iklan karena kontennya dianggap bertentangan dengan  kepentingan  publik  atau  menyudutkan hasil  liputan  investigasi  awak  redaksinya. Salah  satu  contoh  iklan advertorial yang menganulir  isi  majalah Tempo mengenai adanya rekayasa proyek Kota Bandar Kemayoran  pada  April  2006  silam.  Redaksi Tempo secara resmi menyampaikan permintaan  maaf  kepada  pembaca  karena kebobolan  menayangkan  iklan  yang  isinya mementahkan liputan investigasinya.
Ini membuktikan bahwa redaksi  media massa dapat dinilai mampu menjaga independensinya  dan  bertanggung  jawab kepada  publik  atas  konten  berita  yang diproduksi.  Manajemen Tempo meyakini bahwa  sikap  redaksi  tidak  akan  berpengaruh terhadap  mitra  bisnis  seperti  pemasang  iklan yang  sumber  utama  pendapatan  perusahaan. Persepsi  publik  bahwa  redaksi  media  di  era konglomerasi dan kemajuan teknologi informasi  digital  mudah  dikendalikan  oleh pemilik modal tidak sepenuhnya benar.

## Pembahasan
Anggapan  bahwa  pengaruh  bisnis  dan juga  pemilik  perusahaan  ( ownership) serta politik  pada  ruang  redaksi  media  sudah  lama melakat  dalam  pandangan  publik.  Ukuran lama  bukan  dilihat  dari  kurun  waktu  tahun,
melainkan  sejak  media  massa  arus  utama ( mainstream )  baik  surat  kabar,  televisi,  radio dan  lainnya,  pertama  kali  terbit.  Biasanya khalayak  bertanya  siapa  pemilik  media,  dari grup  perusahaan  apa,  dari  mana  sumber pendanaan  diperoleh,  dan  banyak  pertanyaan lain  yang  bernada  mengorek.  Ini  menguatkan pandangan Maxisme bahwa media merupakan alat  produksi  masyarakat  kapitalis  yang dimiliki  oleh  kelas  penguasa.  Ini  menjadikan khalayak  menganggap  wajar-wajar  saja  dan bukan  perkara  serius  apabila  media  gampang dikendalikan.
Pandangan di atas sangat memprihatinkan.  Sebab  pengaruh  penilaian yang  cenderung  menggeneralisasikan  itu bertolak  belakang  dengan  prinsip-prinsip  dan tujuan pers didirikan. Tindakan intervensi atas produk pers dalam berbagai bentuk tidak dapat dibenarkan. Umumnya campur tangan pemilik perusahaan  media  dalam newsroom ingin memastikan  konten  yang  dihasilkan  selaras dengan  konsentrasi  bisnis  dan  kepentingan politiknya.
Fenomena  tersebut  jelas  merupakan efek  dari  komersialisasi  praktik  ekonomi politik  yang  didominasi  oleh  kepentingan modal. Pasar media selain membidik pembaca juga  iklan.  Satu  sisi  media  memperjuangkan kepentingan  publik,  di  sisi  lain  media membutuhkan pendapatan dari produk komersiil  dalam bentuk iklan.  Sumber pendapatan media dari pembaca yang berlangganan  sangat  tidak  memadai  di  era digital.  Sedangkan  iklan  membuat  media rentan mudah terpengaruh kepentingan eksternal.  Konten  akan  didikte  oleh  para pengiklan  yang  berupaya  tampil  dominan. Lambat  laum  khalayak  tergiring  menerima begitu  saja  informasi  yang  disajikan  media. Publik  cenderung  tidak  peduli  terhadap kualitas konten media (Mosco, 2006).
Campur  tangan  ke  ruang  redaksi  bisa juga  dipicu  oleh  persaingan,  mengejar  rating, atas nama kebutuhan publik, maupun permintaan  sponsor.  Idealisme newsroom menjadi  miskin  gagasan  karena  kalah  dengan khalayak  yang  terpersuasi  konsumerisme.
Kesan  yang  timbul,  kini  media  telah  menjadi kepanjangan  tangan  kepentingan  pemilik modal.  Produk  media  yang  ditawarkan  ke publik  sebagai  representasi  struktur  dominan. Kapasitas maupun potensi agen yang memiliki hubungan dengan struktur dikesampingkan.
Dalam  teori  struktitasi,  kerja  media dapat  dilihat  adanya  pengaruh  luar,  yaitu negara  baik  melalui  regulasi  maupun  praktik pemerintahannya.  Media  di  Indonesia  pernah mengalami  intervensi  bahkan  represi  saat  era rezim  Orde  Baru  bekuasa  (Steele,  2007). Melalui  aparat  militer  maupun  sipil,  negara semena-mena  mengatur  kepemilikan  media hingga kontennya.
Dominasi  kekuasaan  Orde  Baru  pada media,    dikenal  dengan  istilah  “budaya telepon”  di  mana  aparat  menelepon  redaktur sebuah  media  dengan  tujuan  melarang memberitakan  suatu  peristiwa  yang  dianggap merugikan negara.  Intervensi ke ruang redaksi secara  langsung  seperti  itu  mendistorsi independensi media dalam menjalankan kemerdekaan  pers  (Kovach  &  Rosenstiel, 2003).
Media  massa  di  Indonesia  mengalami banyak  perubahan  sejak  akhir  abad  20  hingga awal  abad  21.  Perubahan  yang  paling  terasa adalah  orientasi media  dalam  menjaga independensi  dari  pengaruh  bisnis  dan  faktor lainnya  seperti  perkembangan  teknologi. McQuail  dalam  buku Mass  Communication Theory menyebutkan  adanya  tren  aktivitas media  di  era  digital  yaitu  saling  terintegrasi secara  global.  Tren  ini  dalam  pandangan kalangan  Maxisme  diartikan  sebagai  wujud bagaimana media mengedepankan kepentingan komersial guna mengejar profit.
Demi  mendapat  profit,  budaya  pop diasumsikan  lebih  penting  diproduksi  oleh media  ketimbang  memperjuangkan  komitmen sosial  seperti  yang  dikonstruksikan  publik yaitu  media  harus  kritis,  adil,  dapat  dipercaya dan  memihak  kepada  khalayak.  Fenomena  ini menguatkan  analisis  pemikiran  Marxis  bahwa media menjadi bagian dari dominasi kekuasaan dan dalam praktiknya turut menciptakan kesadaran semu. Melalui
penciptaan  kelas  dominasi  dan  kelas  yang didominasi,  media  menjadi  alat  yang  dikuasai kemudian  dipaksa  menerima  kepentingan penguasa.
Pengaruh modal mestinya dilihat dalam kerangka  bisnis,  bukan  konten.  Cara  pandang ini  penting  untuk  menjaga  media  tetap  eksis dalam independensi. Sehingga antara agen dan struktur  terjadi  relasi  saling  menguatkan kesadaran  pentingnya  idealisme.  Idealnya, media  massa  membangun  dialektika  antara agen sebagai aktor dan struktur secara dinamis dan prosesual (Giddens, 1990).
Dalam  teori  struturasi,  titik  tolaknya adalah tindakan manusia di mana setiap orang dalam  praktik  sosial  dapat  disebut  sebagai aktor. Mereka dengan sadar menciptakan suatu cara  atau  kondisi  yang  berulang-ulang. Dalam koteks ruang pemberitaan media, peserta rapat redaksi adalah sebagai agen yang berkenpentingan menerapkan prinsip independen  terhadap  produk  beritanya.  Proses strukturasi ini berlangsung rutin dan dilakukan dengan penuh kesadaran.
Praktik  rapat  redaksi Tempo ketika merencanakan  laporan  utama  atau cover majalah,  hanya  dihadiri  oleh  jajaran  redaksi. Mereka  terdiri  dari  reporter,  redaktur  hingga pemimpin  redaksi    ditambah  bagian  foto, visual,  dan  periset.  Bagian  non-redaksi  dalam hal  ini  marketing,  iklan,  srikulasi  bahkan pemegang saham tidak diundang. Kalaupun di antara  mereka  masuk  ruang  pemberitaan, wajib menjelaskan keperluannya.
Di  sini  menunjukkan  bahwa  tim redaksi Tempo yang  merupakan  agen  sosial memperlihatkan  otoritasnya.  Wartawan  kerap kali  melihat  sector  bisnis  berlawanan  dengan independensi jurnalitik. Mereka mencemaskan produk  iklan  mempengaruhi  akuntabilitas kualitas  konten.  Individu  merupakan  agen yang  secara  terus-menerus  memproduksi struktur (Giddens, 1990). Maksudnya, individu mampu  menciptakan  perubahan  tidak  hanya struktur  sosial  sebagaimana  dipahami  dalam
produksi  dan  reproduksi  sistem  sosial,  tapi juga menciptakan sumber daya.
Pesatnya  kemajuan  teknologi  digital Tempo dan  sejumlah  anak  usahanya  berupaya tetap  memegang  prinsip  independensi.  Upaya ini  tidak  mudah,  banyak  tantangan  terutama terkait  dengan  model  bisnis  yang  belum terlihat  menguntungkan  media  di  era  digital sekarang.  Satu  sisi  media  konvensional  yang dikelola Tempo –majalah  dan  koran-- mengalami  penurunan  pendapatan.  Sumber pemasukan  utama  dari  sirkulasi  maupun  iklan turun  drastis.  Sedangkan  pendapatan  dari produk  digital  yang  dibangun Temp o,  belum bisa menutupi biaya produksi.
Strategi  untuk  tetap  eksis Tempo telah ditopang  oleh  budaya  kerja  perusahaan  yang mencerminkan  nilai-nilai  idealisme,  yaitu terpercaya, merdeka dan profesional. Terpercaya  didefinisikan  menjunjung  tinggi kejujuran,  integritas  dan  konsistensi.  Merdeka dimaksudkan memberi ruang kebebasan berfikir dan berekspresi. Sedangkan profesional  diartikan  memiliki  kompetensi  di bidangnya. Budaya kerja perusahaan ini dibuat secara  bersama-sama,  melibatkan  semua perwakilan departemen dalam korporasi Tempo  Media  Group.  Prosesnya  cukup panjang. Untuk mencapai kesepakatan pentingnya nilai-nilai yang tercermin pada tiga kata  di  atas  (terpercaya,  merdeka  dan profesional),  perumusannya  mengundang  para ahli  dan  lembaga  konsultan  bisnis  yaitu Jakarta Consulting Group.
Selain  budaya  kerja  perusahaan,  faktor yang  mendorong  terjaganya  independensi adalah struktur kepemilikan perusahaan. Tempo Media Group dengan induk perusahaan PT  Tempo  Inti  Media  Tbk,  merupakan perusahaan swasta terbuka. Sahamnya dimiliki beberapa  institusi  dan  sebagian  masyarakat atau publik. Selain PT Tempo Inti Media Tbk, pegang  saham lain adalah PT Grafiti Pers, PT Jaya  Raya,  Yayasan  Jaya  Raya,  Yayasan Karyawan  Tempo,  Yayasan  21  Juni  dan masyarakat.

## Tabel 1. Komposisi pemegang saham Tempo Media Group per 30 April 2020
Sumber: website korporasi PT Tempo Inti Media Tbk, 2020.
Dari  komposisi  saham  pada  tabel  1 tidak  satupun  instansi,  yayasan  serta  individu menguasai  51  persen  saham Tempo .  Dalam prosentase  tercatat  saham  masyarakat  paling besar yaitu 25,49 persen, Sedangkan pemegang  saham  korporasi  dan  yayasan berkisar 8 sampai 24 persen. Tidak ada saham pribadi  baik  dari  elite Tempo maupun  orang luar.  Sehingga  dengan  komposisi  demikian kendali penguasaan perusahaan bersifat kolegial.
Pengusaha  Ciputra  (almarhum)  yang disebut-sebut  memiliki  saham Tempo  t ernyata tak selembarpun punya saham pribadi langsung.  Ciputra  mempunyai  saham  di Tempo  melalui  Yayasan  Jaya  Raya,  sebuah organisasi  yang  mengurus  kegiatan  olahraga. Di yayasan ini Ciputra punya 10 persen saham. “Ciputra sebenarnya ingin terlibat, tapi ia tidak berani.  Dia  berusaha  tapi  tidak  pernah berhasil,”  kata  Goenawan  Mohamad,  pendiri Tempo (Steele, 2007).
Menurut peneliti, inilah yang membuat Tempo tidak  mudah  diintervensi. Tempo kuat menjaga independensi karena keputusan
tertinggi  produk  berita  ada  di  forum  rapat redaksi.  Pemegang  saham  tidak  mendapat kursi dalam ruang redaksi. Kalaupun mencoba intervensi  dengan  memanfaatkan  jabatan pemimpin  redaksi  yang notabene diangkat oleh  dewan  direksi,  biasanya  akan  terungkap dalam  rapat  perencanaan  redaksi.  Para  aktor awak  redaksi  merupakan  agen  yang  produksi berita  dan  sebagai  sumber  utama  pemasok informasi ruang pemberitaan.

## SIMPULAN
Dapur  redaksi  media  yang  independen terbangun berkat saling memanfaatkan kuatnya  relasi  agen  dan  struktur  di  dalamnya. Agen dan struktur sebagai dualitas yang saling mempengaruhi  sebagai  ciri  khas  praktik strukturasi  ini  tercipta  lewat  budaya  kerja organisasi.  Sedangkan  aspek  ekonomi  politik, korporasi yang merupakan perusahaan terbuka di  mana  tidak  ada  dominasi  pemegang  saham atau  pemagang  saham  mayoritas.  Sehingga secara operasional ruang pemberitaan sepenuhnya dalam kendali tim redaksi.
Dari sisi teori, korporasi Tempo Media Group  lebih  mudah  dan  leluasa  menentukan mitra  bisnis  sesuai  dengan  visi  dan  misi perusahaan.  Namun,  dari  sisi  bisnis  korporasi media ini harus menanggung risiko kehilangan peluang  pendapatan  ketika  harus  menolak iklan  yang  berhubungan  dengan  konten pemberitaan. Redaksi Tempo dapat menentukan (menveto) pemasangan iklan yang isinya  dianggap  bertentangan  atau  mereduksi sikap  redaksi.  Ini  terutama  bagi  pengiklan yang  memiliki  masalah  hukum  atau  kasus yang sedang disorot media Tempo . Praktik  keredaksian Tempo dalam teori  strukturasi  bisa  disimpulkan  adanya  dua sumber  daya  yaitu  autoritatif  dari  hasil kesepakatan  aktivitas  agen  dan  sumber  daya alokatif yang merupakan control atau pengawasan  atas  mutu  produk.  Menurut  teori strukturasi  bilamana  agen  memiliki  kuasa terhadap  produksi,  berarti  juga  melakukan tindakan  reproduksi  sistem  atau  strutur. Dengan  demikian,  kebijakan  Tempo  Meida Group telah menerapkan praktik strukturasi di semua  jaringan  anak  perusahaan  untuk memenuhi  kebutuhan  khalayak  terkait  dengan idealisme  media  dan  juga  kelangsungan bisnisnya.
Di tengah derasnya pengaruh teknologi digital, Tempo memang  dihadapkan  pada persoalan  prospek  bisnis.  Prospek  usaha  ini tidak  hanya  untuk  majalah,  kotan  dan  portal berita,  tapi  juga  untuk  media  baru  dalam korporasi Tempo yang 100 persen memanfaatkan paltform digital. Faktor lainnya yaitu model bisnis media di era digital, belum ada  rujukan  yang  dapat  dijadikan  ukuran sukses.  Meski  demikian,  media mainstream atau  media  arus  utama  tetap  dituntut profesional, obyektif, dan independen.
Berdasarkan  analisa  dan  kesimpulan tersebut,  sangat  disarankan  prinsip-prinsip independensi media Tempo tetap dipertahankan.  Sebab  tidak  semua  media sanggup  mempraktikkan  independensi  secara konsisten.  Ini  kekuatan Tempo yang  sudah lama dibangun dan menjadi budaya perusahaan.  Profesionalisme  wartawan Tempo
merupakan aset utama sekaligus menjadi agen sosial untuk membangun keseimbangan pengaruh antara politik kekuasaan, kepentingan  publik,  dan  bisnis.  Apabila ketiganya  berkongsi  membangun  kekuatan, maka  dengan  mudah  akan  mendominasi tatanan  sosial.  Di  sinilah  perlunya  prinsip independen media dipertahankan dalam payung hukum kebebasan pers yang dilindungi undang-undang.

## DAFTAR PUSTAKA
Adila,  I.  &  Prasetya,  A.B.  (2020).  Ekonomi
Politik Komunikasi, Sebuah Realitas Industri Media di Indonesia.
Malang, UB Press. Aminah,  S.  &  Roikan.  (2019).  Pengantar Metode  Penelitian  Kualilatif  Ilmu Politik. Jakarta: Prenadamedia
Group. Atmakusumah. (2018). Pers Ideal Untuk Masa Demokrasi. Jakarta: LPDS Bungin, B. (2017). Metode Penelitian Kualitatif:  Aktualisasi  Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer. Depok: Rajawali Pers.
Giddens,  A.  (1990).    Central  Problems  in Social  Theory,  London:  Macmillan Education Ltd H.
KBBI Daring. Kemdikbud.go.id Kepemilikan  saham  PT  Tempo  Inti  Media,
Tbk.  (2020,  30  April).  Diakses  dari situs https://korporat.tempo.co.id Kovack, B. & Rosenstiel, T. (2003). Sembilan Elemen  Jurnalisme,  Terjemahan: Pareanom. Jakarta: Yayasan Pantau.
Kovack,  B.  &  Rosenstiel,  T.  (2012).  Blur,
Bagaimana  Mengetahui  Kebenaran di Era Banjir Informasi. Terjemahan: Yayasan  Pantau.  Jakarta:  Dewan
Pers. LPDS.  (2019).  Pedoman  Uji  Kompetensi Wartawan, Penerapan Standar Kompetensi Wartawan. Jakarta:
Lembaga Pers Dr. Soetomo Yayasan Pendidikan Multimedia Adinegoro.
McQuail.  D.  (2018).  Teori  Komunikasi  Mssa, Terjemahan:  Iva  Izzati.  Jakarta:
Salemba Humanika.
Mosco,  V.  (2006).  The  Political  Economy  of Communication, London: Sage Publication.
Musfialdy.  (2019).  Independensi  Media:  Pro- Kontra  Obyektivitas  dan  Netralitas Pemberitaan  Media.  Jurkom.  Jurnal Riset Komunikasi, 2 (1). https://doi.org/10.24329/jurkom.v2i1
.50.
Steele,  J.  (2007).  Wars  Within,  Pergulatan Tempo, Majalah Berita Sejak Zaman Orde Baru. Jakarta: Dian Rakyat. Subandi,  Z.E.  &  Sadono,  T.P.  (2018).
Komodifikasi, Spasialisasi, dan Strukturasi  dalam  Media  Baru  di
Indonesia.  Jurnal  Universitas  Bunda Mulia. http://dx.doi.org/10.30813/ncci.v0i0. 1297. Pratopo, W.M. (2017). Komodifikasi Wartawan di Era Konvergensi: Studi Kasus  Tempo.  Jurnal  Komunikasi Indonesia, 2615-2894. https://doi/org/10.7454/jki.v6i2.8715 . Putra,  A.M.,  Nugroho,  H.  &  Budiawan. (2016). Ekonomi Politik Pemberitaan Konflik Persepakbolaan  Indonesia.  Jurnal Ilmu Komunikasi, 13 (2). https://doi.org/10.24002/jik.v13i2.67 3. Sudibyo,  A.  (2000).  Absennya  Pendekatan Ekonomi Politik Untuk Setudi Media.  Jurnal  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik, Vol. 4-2, 115-134. Universitas Gadjah Mada. Tracy,  S.  J.  (2013).  Qualitative  Research Methods Collecting Evidence, Crafting  Analysis,  Communicating Impact.  London:  John  Wiley  & Sons,  Ltd,  The  Atrium,  Southern
Gate,  Chichester,  West  Sussex,
PO19 8SQ, UK. Yin.  K.  R.  (2003).  Case  Study  Research: Design  and  Methods.  3th  Editon. America SAGE Publication