## UPAYA PARTAI POLITIK DALAM MEMANFAATKAN DEMOKRASI VIRTUAL DI ERA DIGITAL
Ambia B. Boestam 1 , Adi Prakosa 2 , Bhakti Nur Avianto 3 *
Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia * bh4kti.nur@gmail.com

## Abstract
The use of public opinion space through the digitalization of virtual democracy has been widely relied on by political parties in conducting political marekting and political communication, especially online- based  campaigns.  This  study  aims  to  find  out  how  political  parties'  efforts  in  utilizing  virtual democracies in increasing the quantity of potential voters. Descriptive qualitative research method to examine  certain  events  as  a  new  phenomenon  in  order  to  answer  precisely  about  the  object  being observed, assessed and intervened in a complex multi-component using secondary data and literature studies.  The  results  showed  that  the  practices  for  running  a  digital  democracy  are  no  longer conventional, but through digital media and virtual political spaces. So that digital democracy shows the central position and role of digital parties in Indonesia. The use of virtual democracy provides a strong potential by seeing the large number of people who have begun to participate in online social media, so that virtual democracy feels great benefits as a new channel in the public opinion space to find political news, discuss, organize and to mobilize supporters of one of the political parties it likes.
Keywords: Virtual democracy, political parties, political communication, marketing, digital.

## Abstrak
Pemanfaatan ruang opini publik melalui media digitaliasi demokrasi virtual sudah banyak diandalkan oleh partai politik dalam melakukan political marekting dan komunikasi politik, khususnya kampanye berbasis online .  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  upaya  partai  politik  dalam memanfaatkan  demokraasi  virtual  dalam  meningkatkan  kuantitas  calon  pemilih.  Metoe  penelitian kualitatif  deskriptif  untuk  melakukan  telaah  peristiwa  tertentu  sebagai  suatu  fenomena  baru  guna menjawab  dengan  tepat tentang  objek  yang sedang  diamati,  dinilai  dan  diintervensi multi-komponen yang kompleks dengan menggunakan data sekunder dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik-praktik untuk menjalankan demokrasi digital sudah tidak lagi konvensional, melainkan melalui  media  digital  dan  ruang  politik  virtual.  Sehingga  demokrasi  digital  memperlihatkan  posisi sentral dan peran partai digital di Indonesia. Pemanfaatan demokrasi virtual memberikan suatu potensi yang  kuat    dengan  melihat  banyaknya  masyarakat  yang  sudah  mulai  berpartisipasi  di  media  sosial online, sehingga demokrasi virtual dirasakan manfaatnya besar sebagai saluran baru dalam ruang opini publik untuk menemukan berita politik, berdiskusi, berorganisasi maupun sampai pada memobilisasi pendukung salah satu partai politik yang disukainya.
Kata Kunci: Demokrasi virtual, partai politik, komunikasi politik, marketing, digital.

## PENDAHULUAN
Saat  ini  bentuk  kemajuan  teknologi komunikasi  dan  media  baru  di  era  global telah memberikan dampak signifikan terhadap warna baru perpolitikan di belahan dunia.  Karena  pada  umumnya  teknologi informasi  dan  komunikasi  (TIK)  telah memberikan kemudahan akses internet bagi
individu yang akan merefleksikan aspirasinya  (Priselie  &  Paramita,  2022; Listianingrum,  et  al.,  2021;  Jesica  et  al., 2020). Output dari  kemajuan  teknologi tersebut  menjadikan  masyarakat  begitu dekat  dengan  informasi,  sehingga  pada akhirnya akan bermuara pada pembentukan ruang publik virtual. Di mana ruang publik
virtual nantinya  menjadi  sarana  untuk berekspresi, beraspirasi politik dan bereksistensi  publik.  Hadirnya  teknologi TIK  baru  berupa  pemanfaatan  sarana multimedia  dirasakan  sangat  bermanfaat untuk melakukan komunikasi politik. Secara umum  dengan  komunikasi  politik  dapat memberikan  fungsi  sarana  pendidikan politik bagi masyarakat luas.
Selain  itu  komunikasi  politik  dapat memberikan  pemahaman  akan  pentingnya keterkaitan  fungsi-fungsi  komunikasi,  ilmu politik,  budaya  dan  psikologi  sosial. Begitupula dengan aktor-aktor politik di era sekarang ini akan sangat mudah melakukan kegiatan  komunikasi  politik  virtual  sampai ke pelosok desa. Eksistensi sarana multimedia ini harus diintegrasikan melalui media  baru,  sehingga  pada  akhirnya  dapat sejalan  dengan  pelaksanaan  demokrasi sebagai  prinsip  berpolitik  yang  secara umumnya dipakai diberbagai negara (Aryesta & Selmi, 2022; Hayat et al., 2021; Safitri, 2019).
Tekonologi digital yang semakin masif berkembang  memberi  dampak  signifikan terhadap koneksi internet yang mumpuni di abad  ini.  Sebagiaman  data  dari  BPS  2021 subindeks  TIK  mencapai  5,67,  subindeks penguna TIK mencapai  5,34 dan subindeks keahliah  TIK  mencapai  5,92  dengan  rata- rata IP-TIK sbesar 5,59 (khusus DKI Jakarta IP-TIK tertinggi mencapai 7,46). Konsep ini sendiri  dipahami  untuk  pengunaan  jaringan internet globalisasi yang dapat menginterkonseksikan  dan  korelasi  suatu tempat  dengan  wilayah  lainnya.  Definisi lainnya sering dijumpai mirip dengan istilah jaringan globalisasi lintas negara. Gambaran di atas, menjadikan internet menjadi bagian utama dari jaringan global yang tidak dapat dipisahkan  perkembangan  informasi  dan teknologi  internet  itu  sendiri.  (Rahmah, 2021;  Murti,  2020;  Said,  2020;  Hidayati, 2021).
Berkembangnya teknologi digital melalui pemanfaatan internet saat ini sudah mengemas  pada  produk  politik.  Dimana
peran  partai  politik  sudah  banyak  yang memulai  memanfaatkan  internet  sebagai kegiatan marketing politik.  Salah  satunya penggunaan  akun facebook,  youtube , Instagram,  Twitter dan video  streaming (Hayat  et  al.,  2021;  Rahmah,  2021,  Yu  & Liu, 2021). Keadaan tersebut memungkinkan  dapat  dilakukan  karena masih terjadinya Pandemi Covid-19 meskipun saat ini, kondisi post-ante seakan sudah terbiasa menggunakan atribut internet of things (IoT) yang diperuntukkan untuk  promosi  sekaligus marketing calon peserta  parpol  maupun  setingkat  calon presiden.
Bersumber  dari  salah  satu  pernyataan
Partai  Gelora  mengenalkan  aplikasi  agar mudah  dimanfaatkan  publik  yang  bersedia bergabung  menjadi  bagian  dari  partai politik  mereka.  Meskipun  dapat  dibilang partai  baru  diresmikan  tahun  ini,  di  mana Partai Gelora mulai memberikan penawaran  metode  baru  dalam  teknik perekrutan  kader-kader  partainya  melalui aplikasi yang mudah diunduh di apps-strore dan play-store dalam mobile phone . Selain itu dalam hal penggunaan teknologi digital lainnya  juga  sudah  mulai  diterapkan  oleh Partai PDI Perjuangan dimana selama masa pandemi  Covid-19  justru  sudah  memulai lebih  dulu  dalam  merekrut  para  kader parpol  bahkan  sampai  sekarang  kegiatan rapat DPP selalu dilakukan dua kali dalam sepekan secara daring. (Kompasiana, 2021; Republika, 2020; Pramadi, 2020).
Beberapa  hasil  praktek-praktek  dalam pemanfaatan  aplikasi  digital tersebut diprediksi  dapat  menghadirkan  sebuah peradaban  demokrasi  baru  yang  kemudian dikenal  dengan  istilah digital  democracy, cyber-democracy,  e-democracy .  Sehingga dapat  diartikan  bahwa: digital  democracy sebagai  salah  satu  upaya  konkrit  dalam praktek demokrasi tanpa ada batasan waktu, ruang,  kondisi  fisik  ataupun  dalam menggunakan  sarana  digitalisasi,  sebagai tambahan  saja,  bukan  pengganti  praktik politik  'analog'  tradisional ” (Grigalashvili;
2022;  Buyukbingol,  2022;  Lindner  & Aichholzer, 2020;).
Menelisik makna dari cyber-democracy sebagai  konsep  yang  memandang  internet sebagai  nilai  teknologi  yang  mempunyai dampak  sosial-transformatif  bahkan  dapat memperluas  akar  partisipasi  demokrasi. Sehingga  makna  terakhir  mencuatkan  isu politik  yang  mengarah  pada  lahirnya hubungan  warga  negara,  pemerintah  dan perwakilan  politik.  Bahkan  isu-isu  politik tidak  hanya  memberikan  arti  luas  namun dapat  juga  menyangkut  masalah-masalah pelayanan  publik  yang  pada  akhirnya membentuk opini pada umumnya (Fathurokhmah, 2021; Lee, 2021; Komariah et al., 2020; Linder & Aichholzer, 2019).
Di era serba digital atau sering disebut internet  of  thing  (IoT),  terdapat  beberapa fasilitas  interaktif  yang  dapat  dijadikan stimulus  bagi  sebagian  masyarakat  supaya mengetahui  akan  dinamika  politik  di  suatu daerah,  maka  penggunaan electronic  polls , electronic  referenda ,  maupun electronic voting sudah  memberi  sinyal  langsung adanya  perubahan  di  era  demokrasi  yang akan menghadirkan partisipasi warga negara dengan  suatu  piranti  modern  saat  ini (Komariah  et  al.,  2020;  Pilipenko,  2019; Rakipov, 2019). Prospek digital democracy berbasiskan  media  baru  tersebut  memiliki dampak  yang  sangat  menjanjikan  dalam mengembangakan  komunikasi  politik  yang tujuan akhirnya adalah peningkatan partisipasi politik. Hal ini didorong pula oleh lahirnya  kelompok  masyarakat  heterogen serta  sudah  adanya  peningkatan  taraf ekonomi,  pendidikan,  sosial  masyarakat yang  mulai  memahami  partai  politik  serta sudah  mengertvi  cara  mengaplikasikan berbagai  praktek  marketing  politik  yang beririsan  dengan  kepentingan  masyarakat tersebut  (Buyukbingol,  2022;  Pilipenko, 2019; Rakipov, 2019).
Lahirnya  konsepsi  antara  masyarakat dengan  jaringan  media  baru  tidak  hanya akan membawa dampak perubahan kecepatan  penyampaian  informasi,  bahkan
lebih  dari  itu  media  massa  konvensional bisa  berpeluang  untuk  memerankan  ruang media baru untuk menerobos masuk media sosial atau jejaring sosial. Mendominasinya media  sosial  dalam  membuat  jaringan masyarakat  sudah  mengakar  menjadi bentuk  gerakan  masyarakat  yang  lebih masif,  bahkan  sebaliknya  masyarakat berjejaring  mempunyai  kemampuan  untuk beradaptasi  membentuk  opini  publik  yang dapat dipergunakan oleh peran media baru secara  langsung,  sehingga  ada  dampak nyata  dalam  perubahan  perilaku  cara pandang  berpolitik  yang  lebih  baik (Lynggaard,  2021;  Calvillo  et  al.,  2021; Rojabiaturrohmah  et  al.,  2020;  Arditi, 2019).
Sepatutnya peningkatan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebaiknya  tidak  sebatas  hanya  pada ketersediaan infrastruktur media, meskipun pada  akhirnya  tidak  dapat  dipungkiri  lagi justru infrastruktur merupakan kunci utama keberhasilan  teknologi  komunikasi  yang kemudian menjadi landasan dalam perkembangan  komunikasi  politik  yang memang  selalu  berjalan  beriringan  dengan kebebasan berdemokrasi, khususnya dalam memberikan kebebasan berpendapat. Selain itu  adanya  kemampuan  teknologi  yang mampu  dan  bisa  menjembatani  bahkan memperluas  akses  informasi  oleh  siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Sehingga pada  akhirnya  bermuara  akhir  pada terciptanya suatu kemampuan memperoleh informasi  secara  efektif  dalam  proses politik  di  media  digital.  (Chen  &  Wen, 2021; Torloni et al., 2020; Wahyuti, 2019; Zúñiga  &  Chen,  2019;  De  Albuquerque, 2019).
Hasil-hasil  penelitian  tersebut  diatas tentunya  sudah  menunjukkan  akan  sepak terjangnya pemanfaatan teknologi informasi  dan  komunikasi  tidak  hanya sebagai  perantara  lintas  batas  aksesibilitas mapun bentuk penyajian data bagi masyarakat. Intinya, kemampuan pemanfaatan  teknologi  informasi  maupun
komunikasi politik tergantung pada kemampuan  individu  untuk  membentuk opini  publik  yang  pada  akhirnya  akan mempengaruhi  kebijakan  publik  (Musial- Karg, 2022; Hong & Zhang, 2020; Sunberg, 2019).
Perbedaan  dengan  hasil  penelitian sebelumnya,  bahwa  penelitian  ini  lebih mengeksplorasi hadirnya media dan teknologi mempunyai andil dalam pembaharuan atas segala hal yang berkaitan dengan  demokrasi  virtual  ( e-democracy ). Bahkan bentuk demokrasi ini bisanya sangat membutuhkan komitmen kelompok
terhadap pilar-pilar kebijakan kewarganegaraan; bentuk pengabdian kepada negara, maupun perilaku mendahulukan  kepentingan  umum  di  atas kepentingan  pribadi  serta  sikap  kebaikan bersama.  Karena  dengan  media  teknologi akan tersedia ruang publik yang akan dengan sangat  mudah  terlibat  dan  melibatkan  diri dalam segala aspek-aspek yang menyangkut perikehidupan  dan  kepentingan  bersama (Grigalashvili, 2022; Farazian & Paskarina, 2021; Mensah, 2020).
Konsep demokrasi elektronik ( e- democracy )  merupakan  salah  satu  inovasi dalam  perpolitikan  di  Indonesia.  Dengan inovasi baru ini maka peran aktif masyarakat dalam pemilihan umum dapat meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah dan penyelenggaraan sistem demokrasi. Saat ini website parpol  juga  telah  meyediakan berbagai  ragam  informasi  politik  yang mudah diakses. Kontribusi media elektronik terhadap  media  dan  teknologi  ke  dalam proses demokrasi elektronik ( e-democracy ), membolehkan penyelenggaraan proses debat, diskusi, aspirasi, kritikan sampai pada keputusan publik (Pranawukir, 2021; Aziz & Hasna, 2020).
Konsep strategis dari inisiatif penerapan e-democracy bertujuan agar terjadi keterlibatan  dan  partisipasi  masyarakat  ke dalam  ranah  kebijakan  publik  sehingga menghasilkan keputusan publik yang mumpuni, transparan, akuntabilitas (kinerja
demokrasi)  dan  bermanfaat    bagi  hajat hidup orang banyak. Selain hal tersebut, e- democracy dipergunakan untuk
mencangkokan dimensi baru dalam peningkatan legalitas hubungan pemerintah dan publik (Gupta &  Biswas, 2021; Hayat et  al.,  2021;  Hidayati,  2021).  Di  era sebelumnya, aspirasi masyarakat dilakukan ketika  periode  kampanye  kandidat  wakil rakyat tertentu dengan mekanisme penyampaian proses surat menyurat. Dengan  demikian  hadirnya  TIK  dan internet sebagai media demokrasi elektronik  ( e-democracy )  dalam  proses demokrasi,  masyarakat  lebih  leluasa  dan lebih lantang dalam menyampaikan aspirasi terkait  wakil  parpol  yang  akan  dipilihnya (Imperial,  2021;  Indianto  et  al.,  2021; Mensah, 2020; Fatah & Fatani, 2019).
Sistem e-democracy bukan merupakan sub-sistem  yang  berdiri  sendiri  melainkan gabungan dari sistem pemerintahan berbasis e-government .  Keduanya  tidak sekedar  mengaplikasikan  media  elektronik yang  masuk  ke  dalam  ranah  demokrasi, melainkan  hanya  sebagai  alat  atau  media. Sistem e-democracy dan e-government merupakan enable r  ataupun  sebuah  solusi, akan  tetapi  dapat  dijadikan  penerapan konsep  rekonstruksi  sosial  dan  inovasi sistem  demokrasi  Selain  itu  kedua  sistem tersebut  juga  digunakan  sebagai  reformasi manajemen organisasi pemerintahan dalam menghadapi globalisasi sekaligus meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik (Grigalashvili,  2022;  Manoharan,  2022; Gupta & Biwas, 2021; Maeroe et al., 2021; Laksono, 2020; Lindner & Aicholzer, 2020; Ronchi, 2019).
Berikut ini adalah beberapa apikasinya dalam  ranah  partai  politik  yang  sudah pergunakan  yaitu:  Pusat  partai  virtual, istilah  ini  sudah  jelas  menderksipsikan adanya  penerapan  teknologi  komunikasi internet  melalui  kelompok  organisasi  atau partai  politik.  Hal  ini  ditandai  dengan bermunculan  website  bernuansa  khas
kampanye politik yang sudah merefleksikan demokrasi digital.
Forum, chats dan  peristiwa-peristiwa melalui online ; Aktivitas komunikasi marketing online yang menawarkan program  kerja  suatu  partai  politik  untuk pengguna. Hal  ini bertujuan agar pengguna terdorong untuk mengakses website politiknya  dalam  jangka  waktu  yang  lama bahkan  dapat  dilakukan  diskusi  maupun pembahasan  politik  konstelasi  personal secara bergantian. Namun, biasanya pembahasan  diskusi  tersebut  biasanya sejalan dengan tema-tema kampanye tertentu dalam beranda situs website.
Organisasi  partai  digital;  Saat  ini  di berbagai  negara  sudah  mulai  banyak memanfaatkan  demokrasi  virtual  sebagai wadah  kreatif  dalam  marketing  politik berbasis  online.  Ciri  utama  dari  struktur organisasi  partai  digital  adalah  bentuk virtual  regional  dan  umumnya  tidak membutuhkan proses formal untuk menjadi relawan partai politik.
Kampanye  online;  Suatu  kegiatan kampanye  virtual  yang  dibentuk  dengan mempergunakan  TIK  untuk  memberikan pesan  kampanye  kepada  masyarakat  secara luas dan massal. Pada umumnya kegiatan ini dapat  diwujudkan  melalui  situs  web,  blog maupun  media  sosial  lainnya  yang  mudah diakses oleh masyarakat dan dapat menjadi bentuk  kampanye  strategis  yang  penting untuk peningkatan kampanye profesional.
Protes online ; Secara umum, kampanye politik berbentuk aksi sikap protes terhadap politisi  parpol  yang  sedanng  berkampanye melalui  media  internet.  Hal  ini  sebagai imbas campaign media yang sudah dijadikan sebagai format komunikasi politik. (Dowling,  2022;  Hayat  et  al.,  2021; Turcotte,  2021;  Villamil  et  al.,  2020; Lindner & Aichholzer, 2019).
Secara  sederhana  beberapa  bentuk pemanfaatan  teknologi  informasi  maupun kebutuhan komunikasi bagi masyarakat luas sebagai  bentuk  e-literacy  yang  efektif. Selain  itu  dorongan  bagi  masyarakat  untuk
mempergunakan  fasilitas e-vote dalam menyampaikan  pendapat  ataupun  aspirasi, pandangan  maupun  bentuk  dukungan  bagi wakilnya  melalui  jaringan  media  internet (Zhang  et  al.,  2022;  Imperial,  2021;  Lee, 2021;  Safitri,  2019).  Kesuksesan  e-vote tergantung dari kemampuan masyarakatnya yang  melek  teknologi  yang  tinggi  serta dapat  menggunakan  fasilitas  internet, telepon,  mdia  digital  lainnya  dalam menyampaikan berbagai pandangan, aspirasi  serta  dukungan  bagi  organisasi parpol  peserta  pemilu.  Bentuk  sebaran informasi  dalam website tersebut  dinilai lebih  memiliki  nilai  manfaat  khususnya dalam  pengambilan  opini  publik  yang nantinya akan digunakan sebagai bahan dari keputusan kebijakan publik (Indianto et al., 2021;  Alelaimat  et  al.,  2020,  Said,  2020; Sardini, 2019; Bindu et al., 2019).
Model  demokrasi  virtual  yang  sedang dipergunakan  saat  ini,  nantinya  akan berkembang  pada  suatu  format  kepedulian masyarakat  sebagai  warga  negara  dalam penyelenggaraan  proses  pemilihan  umum (proses demokrasi). Di  mana ruang virtual yang  berkembang  saat  ini  merupakan bentuk komunikasi pollitik dalam menyampaikan  visi,  program  bahkan persoalan  demokrasi  sekaligus,  sehingga pada  akhirnya  pada  soslusi  dialog  yang nantinya menjadi  jembatan intergasi  untuk menumbuh-kembangkan budaya demokrasi lokal  yang  lebih  baik.  Inovasi  demokrasi virtual  pada  akhirnya  akan  menjadi  upaya peningkatan kapasitas warga negara dalam beradaptasi  terhadap  pergerakan  sosial (Hoffmann,  2022;  Lin,  2022;  Dowling, 2022;  Alelaimat  et  al.,  2020;  Supriadi, 2020;  Zuninga  &  Chen,  2019,  Waluyo, 2019).
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana  upaya  partai  politik  dalam memanfaatkan  proses  demokrasi  virtual  di era digital yang akan dijalankan diberbagai sektor  kehidupan  masyarakat.  Praktek komunikasi  politik  tidak  menggunakan metode  konvensional  praksis  melainkan
demokrasi virtual yang masih digunakan di era keterbukaan informasi yang memberikan peluang besar bagi semua individu yang bisa mengaksesnya sebagai kebutuhan primer.

## METODOLOGI PENELITIAN
Metode  penelitian  kualitatif  deskriptif yang digunakan bertujuan untuk menjelaskan masalah penelitian yang memudahkan  penulis  untuk  menganalisis suatu  peristiwa  tertentu  sebagai  sebuah fenomena  baru  yang  langsung  untuk menjawab  pertanyaan  sesuatu  objek  yang diamati,  dinilai  dan  intervensi  multi komponen  yang  kompleks  (Hameed,  2020; Busetto et al., 2020; Darmalaksana, 2020).
Pengumpulan  data  sekunder  dilakukan melalui  rujukan  sumber  pustaka,  observasi media  sosial,  telaah  dokumentasi  dan sumber data lainnya yang relevan. Kemudian  teknik  analisis  data  diambil melalui  pihak  lain  yang  telah  melakukan pengumpulan  data  sebelumnya  berkaitan dengan partai digital dan demokrasi virtual. Adapun desain penelitian dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif  yang  berguna  sebagai problem solving yang diteliti, ditelaah dan dianalisis oleh penulis Sehingga dapat menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian. Penelitian dengan menggunakan analisis data sekunder (ADS) didukung pula dengan  studi  pustaka  dan open  resource data-data  primer  melalui  tulisan  publikasi jurnal ilmiah yang diharapkan memudahkan penulis dalam melakukan penelitian (Baldwin, 2022; ; Fadli, 2021; Busetto et al., 2020;  Darmalaksana,  2020;  Logan,  2020; Waluyo, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Peranan e-demokrasi di era digital
Terobosan  demokrasi  melalui  media sosial tidak dapat dipungkiri sudah memberikan  andil  cukup  besar  dalam pengambilan kebijakan di Indonesia. Beberapa kebijakan publik tersebut nampaknya sudah cukup terpengaruh melalui  sarana  digital  atau  virtual,  bahkan
sudah  menjadi  bentuk  baru  peningkatan kapasitas warga negaranya dalam mobilitas sosial tertentu. Besarnya pengaruh kebijakan  dalam  ranah  media  sosial  yang dimiliki serta banyaknya beberapa kelompok-kelompok  kepentingan  yang menggandeng  atas  nama  kebijakan  publik yang memainkan perannya cukup signifikan (Campbell  &  Carayannis,  2020; Priselie  &  Paramita,  2022;  Hayat  et  al., 2021; Zuninga & Chen, 2019).
Media  sosial  dapat  mengubah  pola penyebaran informasi dan dapat menumbuhkan  hubungan  politik  virtual yang  disebutkan  sebagai  seni  untuk menyelesaikan konflik kepentingan.
Mengakomodasi  berlangsungnya  suatu proses demokrasi virtual, setiap masyarakat ( netizen ) sangat bergantung pada kehadiran media, bahkan tidak luput dari keberadaan media  yang  diusungkan  sebagai  kekuatan politik the  fouth  of  estate  press yang dijadikan mitra baik dari kalangan eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif.  Namun, saat  ini  segudang  permasalahan  media sosial  hampir  seluruhnya  didominasi  oleh pihak-pihak  kepentingan  yang  memiliki modal  sosial  yang  sangat  kuat,  sehingga akan  membuat  masyarakat  dipastikan mengalihkan perhatiannya pada internet. Di era  digital  ini  bahkan  penggunaan  internet sudah  dikenal  sebagai  kebutuhan  pokok ( internet of thing ), di mana IoT merupakan suatu konsep benda atau objek tertentu yang sudah  dibenamkan  sensor  software  berupa jaringan  elektronik  yang  saling  berkaitan, bahkan  mampu  melakukan  transfer  data dengan  mudah  dan  efisien  (Grigalashvili, 2022;  Buyukbingol,  2022;  Rahmah,  2021; Blom et al., 2020; Campbell & Carayannis, 2020).
Internet  menjadi  bagian  dari  sebuah media  rasional  yang  interaktif  dalam mengawasi setiap pergerakan politik sekaligus  menyampaikan  aspirasi  yang diinginkannya.  Pada  akhirnya  wadah internet  mampu  membentuk  opini  publik atau  iklim  diskusi  yang  memungkinkan
setiap anggota masyarakat mampu menganalisis persoalan social-netizen secara kritis,  konkrit,  bebas  dari  retriksi  kekuatan parpol, sosial  sampai pada bidang ekonomi (Musial-Karg, 2022;  Fatah &  Fatani, 2019; Bindu  et  al.,  2019).  Oleh  karena  itu, kemudahan  akses  intrnet  ke  ruang  opini publik,  bagi  netizen  sudah  tidak  dipandang lagi sebagai audiens jikalau dalam kenyataannya hanya sekedar mengkonsumsi berita  atau  informasi  semata,  meskipun internet selalu menyediakan jaminan kolom interaksi  publik  bahkan  menambahkan informasi tambahan terkait berita komunikasi  politik  dan  marketing  partai politik.  Ruang  opini  publik  merupakan kesempatan  masyarakat  berupa  gagasan secara  diskursus  seperti  aspirasi,  pendapat, opini, kepentingan dan kebutuhan kewarganegaraan  (Gupta  &  Biswas,  2021; Fatah & Fatani).
Pandangan
idealisme untuk menciptakan ruang publik yang representatif tergantung  situasi  komunikasi  politik  yang dibuat  melalui  institusi,  aktor,  sarana  serta relasi-kolega.  Jika  proses  ini  sudah  ideal, maka  secara  otomatis  dapat  membangun wadah  komunikasi  politik  secara  terbuka, luas,  dan  adil  terhadap  partisipasi  publik. Hal  ini  berarti  publik  tidak  mendapat tekanan, pemaksaan dari kelompok mayoritas  partai  politik  lainnya  (Dowling, 2022; Alelaimat et al., 2020; Fatah & Fatani, 2019). Diskusi di ruang cyberspace , sepintas bisa  jadi  disebut  sebagai  ruang  pubik  yang ideal. Di mana, sifat keterbukaan tanpa sekat pembatas,  tidak  adanya  paksaan  ataupun tekanan di setiap partisipan di ruang publik tersebut dengan kata lain terciptanya suasana demokrasi virtual yang ideal. Bahkan ruang virtual  dijamin  oleh  perundang-undangan yang berlakuyang berarti individu memiliki hak  yang  sama  dalam  memberikan  opini maupun  aspirasi  politik  tanpa  batas  (Yu  & Liu 2021; Laksono, 2020; Fuadi & Tasmin, 2019).
Hadirnya IoT dengan sejumlah aplikasi pendukungnya  sudah  barang  tentu  dapat
menciptakan ruang publik yang luas seperti film,  video  Youtube,  dan  media  lainnya. Saat ini era virtualitas semakin bertumbuh- kembang  sebagai  dampak  hadirnya new media yang  telah  terkoneksi  IoT  melalui jaringan  komputer  secara  luas  yang  pada akhirnya  inilah  yang  menjadi  bagian  ciri virtualitasnya serta menjadikan IoT sebagai konsumtif informasi pada aspek kehidupannya.  Hal  ini  didukung  oleh peningkatan  kualitas  teknologi  informasi (TIK) berbasis digital semakin modern dan mutakhir. Sejalan beriringan dengan berkembangnya  masyarakat  informatif, maka muncul fenomena  baru yang disebut dengan istilah kebudayaan virtrual. Hal ini berarti  salah  satu  sistem  realitas  secara keseluruhan  masuk  dalam setting citra dunia  maya  atau  dunia  fantasi  masuk  ke dalam kebudayaan virtual ((Maerore et al., 2021; Said, 2020; Supriadi, 2020; Torloni et al., 2020; Safitri, 2019, Sardini, 2019). Tulisan  ini  akan  fokus  pada  literatur yang  tersedia  tentang  gagasan  yang berkaitan  dengan  efek  politik  internet, penggunaan  internet  oleh  elit  politik  dan warga  negara,  dan  potensi  efeknya  karena peran  partisipasi  politik  berbasis  internet tidak begitu mudah meningkatkan kuantitas partisipan.  Dengn  kata  lain,  IoT  dan  TIK dapat meningkatkan peran partisipasi debat politik  kontemporer,  namun  faktanya netizen-lah  kenyataannya  lebih  memilih menjadi  konsumen  informasi  daripada membuat  informasi,  wacana,  sampai  pada pembuatan  diskursus-politik.  Bagaimana halnya dengan praktek demokrasi virtual di Indonesia?  Sebetulnya  praktek  demokasi digital  sudah  lama  dipraktekan  dan diketahui oleh netizen sejak Tahun 2012.
Beberapa contoh kasus “Prita Mulyasari”  yang  melayangkan  protes ditujukan  pada  layanan  rumah  sakit  atas dugaan  malpraktek.  Alhasil  dalam  media sosial  dalam  ciutan  aksi  solidaritas  para netizen terkenal dengan unggahan #koinUntukPrita.  Contoh  lainnya  adalah Gerakan  Cicak  vs  Buaya  sebagai  bentuk
solidaritas  warga  netizen  untuk  menentang kriminalisasi terhadap Dua pimpinan komisi KPK, “Hamzah dan Bibit”. Aksi ini serupa dengan kasus Prita yang mana memunculkan gerakan sosial  di  media  sosial  sampai pada gelar  aksi  demo  di  depan  kantor  KPK (Musial-Karg, 2022; Gupta & Biswas, 2021; Torloni  et  al.,  2020;  Rojabiaturrohmah, 2020, Wahyuti, 2019).
Tokoh  dalam  partai  politik  senantiasa memanfaatkan sumber media yang dianggap berpotensi untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas ketokohan ataupun organisasi partai politik. Pemanfaatan media sosial  oleh  tokoh  politik  dan  organisasi partai  politik  dipahami  dengan  sebutan Komunikasi Politik (Manoharan et al., 2022; Hayat et al., 2021; Bindu et al., 2019). Media komunikasi  politik  yang  digunakan  oleh pemerintah  dan  partai  politik  bertujuan untuk mendapatkan dukungan ketika diselenggarakannya Pemilu ataupun juga di luar  konteks  Pemilu.  Salah  satu  contoh ketika  partai  koalisi  yang  mengusung Prabowo-Sandiaga untuk menjadi capres/cawapres  2019  telah  memamfaatkan internet untuk menyebarkan luaskan kampanye politik via Youtube dan Instagram  (IG).  Kedua  aplikasi  tersebut menampilkan  video  atraktif  diringi  musik dan  telah  menyuguhkan  simpatisan  untuk memberikan  penilaian  popularitas  dan elektabilitas,  sekaligus  menarik  dukungan dari  para  netizen  di  seluruh  wilayah Indonesia (Aziz & Hasna, 2020; Calvillo et al., 2021; Rahmah, 2021)
Catatan  dari  beberapa  hasil  penelitian menunjukkan  penting  adanya  pengaruh pemberitaan  politik  melalui  media  sosial online terhadap popularitas dan elektabilitas parpol.  Alasan  utama  para  politisi  partai politik  memanfaatkan  media  sosial online agar organisasi parpolnya terekspose publik secara  luas  serta  dapat  terwakilkan  suara netizen  parpol  lewat  komunikasi  politik, khususnya  mengenai  opini  ruang  publik, potensi aktual kebijakan visi dan misi partai politiknya.  Kampanye  politik  sampai  saat
inipun masih identik dengan money politic campaign, panggung  musik,  media  poster bahkan baligo ukuran terbesar terpampang di  sudut-sudut  perkotaan  maupun  jalan raya. Namun demikian, seiring perkembangan  IoT,  perlahan-lahan  akan mulai berubah ke dalam metode kampanye online yang  dirasakan  lebih  strategis  bagi politisi  untuk  meningkatkan  popularitas maupun  elektabilitas  (Buyukbingol,  2022; Calvillo et  al.,  2021;  Hong &  Zang, 2020; Chen & Wen, 2021).
Salah  satu  bukti  penunjang  yang penulis  ambil  salah  satu  cara  kampanye online  di  tahun  2014  yang  dilakukan  oleh partai  Hanura  di  Kelurahan  Tembalang berpengaruh  positip  sebesar  54%  berbeda dengan  terpaan  kampanye  melalui  iklan media  televisi.  Secara  signifikan  tentunya sudah menunjukkan  bahwa semakin tinggi terpaan politik media online yang digunakan,  maka  akan  semakin  tinggi popularitas dan elektabilitas partai Hanura, begitupun sebaliknya ketika terpaan politik media online negatif,  maka  akan  terjadi kecenderungan rendahnya keterpilihan parpol  Hanura  tersebut,  dengan  demikian kedua  variabel  tersebut  berhubungan  erat. Bahkan  bisa  terjadi  jika  tidak  ada kecenderungan  untuk memilih partai Hanura  oleh  netizen.  Adanya  pengaruh antara  terpaan  pemberitaan  politik  media online terhadap popularitas dan elektabilitas  parati  merupakan  signifikasi ke  arah  nilai  yang  positip.  Di  mana responden yang telah memperoleh pengetahuan  dan  pemahaman  terhadap perasaan  suka  atau  senang  terhadap  partai Hanura  akan  dipandang  sebagai  media penyampaian  informasi  objektif  tentang segala sesuatu yang dapat dinilai baik atau buruknya parpol Hanura.
Partisipasi dalam e-vote
Pada  pemilihan  umum  Tahun  2019 penggunaan media sosial, Youtube,
Instagram, website hingga aplikasi elektronik lainnya, sudah menjadi trending
topik netizen yang sudah menjadikan media baru  bagi  para  partai  politik  dan  calon legislatif untuk melakukan marketing politik kepada  calon  pemilih.  Masing-masing kandidat parpol mempunyai konsep political marketing yang  potensial  dalam  rangka meningkatkan jumlah target pemilih. Selain itu,  partai  politik  saat  ini  sudah  mulai memproyeksikan  diri  agar  lebih  modern  di era  digital  politik  seiring  dengan  kemajuan e-democracy dan e-politic yang  semakin masif perkembangannya (Blom et al., 2020; Yu  &  Liu,  2021;  Sardini,  2019;  Wahyudi, 2019).
Sejumlah  peserta  partai  politik  Pemilu 2019  yang  melakukan  kampanye online terdiri  dari:  Partai  Kebangkitan  Bangsa (PKB), Partai Gerindra, Partai PDI Perjuangan,  Partai  Golkar,  Partai  Garuda, Partai  Keadilan  Sejahtera  (PKS),  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Partai
Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Berkarya, Partai Persatuan Indonesia (PERINDO),  Partai  Solidaritas  Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hanura,  Partai  Demokrat,  Partai  Bulan Bintang  (PBB),  dan  Partai  Keadilan  dan Persatuan Indonesia (PKPI).
Keenambelas  partai  politik  tersebut melakukan  kampanye  politik  pada  ranah media  siber,  namun  tidak  semua  partai memanfaatkan media digital secara optimal dalam political  marketing -nya.  Khususnya produk yang diusulkan melaui partai politik untuk  berkampanye  diantaranya  rencana kerja partai yang berisikan konsep, identitas politik  dan  program  kerja.  Parpol  tersebut menawarkan  opsi  calon  legislatif  yang dikemas se-kreatif mungkin dalam berkampnye  digital  bernuansa  identitas political marketing parpol yang diusungnya baik dari aspek warna, kejelasn visi dan misi partai serta kreatitivas sebagai partai digital. Bahkan  di  dalamnya  melakan  harapan  dan janji  untuk  memenuhi  aspirasi  hajat  hidup orang  banyak.  Oleh  karenanya,  hasil  dari produk  politik  dapat  dimanfaatkan  dalam jangka  waktu  yang  lama  (Lindner  &
Aicholzer, 2020; Wahyudi, 2019; Pilpenko, 2019).
Secara  sederhana,  kreativitas  digital adalah  kemampuan  untuk  menciptakan suatu karya melalui media internet. Konsep Political  marketing sangat  membutuhkan tingkat  kreativitas  yang  unik  bagi  calon pemilih.  Kreativitas  bisa  hadir  melalui media  digital  ditujukan  pada  masyarakat informatif  (DeNardis,  2020;  Khairiza  & Kusumasari,  2020;  Farazian  &  Paskarina, 2021). Agar hasil political marketing lebih optimal,  hendaknya  kandidat  atau  aktor politik  sebaiknya  tidak  saja  menggunakan akses media online atau riset politik, namun perlu  juga  ditambah  model  kampanye online yang  lebih  inovatif  dan  kreatif. Karena political marketing yang disusupkan  dalam  kampanye  partai  digital tidak harus diaplikasikan pada seluru proses organisasi  partai  politik  tidak  hanya  pada saat menjelang pemilu atau tahapan pemilu saja, namun harus sedini mungkin bagaimana  merumuskan  produk  politik melalui  penciptaan  simbol,  image,  isu-isu politik kekinian, ruang opini publik sampai pada  tahapan  program  kerja  partai  politik. Penyampaian  pesan  politik  secara  kreatif akan membuahkan hasil berupa peningkatan pengikut ( folower ) baik berupa unggahan  video  ataupun  audio  yang  berisi kemenarikan  untuk  mengenal  lebih  dalam caleg  bahkan  sampai  pada  ajang  program talkshow di  TV  maupun  kanal Youtube (Hidayati, 2021; Fatah & Fatani, 2019, Aziz
& Hasna, 2020).
Gambar 1 merupakan salah satu contoh bentuk konten kreativitas digital akun partai politik dalam bentuk audio visual. Dimana produk  Parpol  Garuda  disetiap  halaman gambar terpampang calon legislatif lengkap dengan  karakternya  masing-masing  yang notabene  digagas  sebagai  Caleg  milenial, bahkan dipilih aktor dari sebuah grup band ternama. Begitupula yang mirip pada Partai Amanat  Nasional  dimana  dalam  laman caption Instagram dan Website memunculkan  profesi model caption
“ Muda,  Cerdas  dan  Sukses  di  dunia modeling hijab.#CalegPANutan kita kali ini ingin Milenial punya suara di Parlemen .”
Gambar 1. Kreativitas_Digital (Sumber: Akun  Parpol Garuda, 2022)
Promosi melalui tanda pagar “CalegPANutan”  diklaim  sebagai  konten kreatif  yang  ditandai  huruf  tengahnya dengan  kapital  “PAN”.  Caleg  yang ditawarkannya  pun  beragam  dari  berbagai kalangan  lebih  menonjolkan  ketertarikan pada  Caleg  generasi  milenial  yang  sesuai dengan  pilihan  kesukaannya.  Lain  halnya dengan  akun  Instagram  Perindo,  lebih menampilkan  video  grafis  tentang  bahaya penyebaran hoax politik disamping memperkenalkan  calon  legislatif  muda milenial.  Parindo  banyak  membuat  video vlog  yang  menargetkan  pada  kaum  muda atau  pemilih  pemula  untuk  memulai mengenal  politik  praksis  dengan  membuat caption “Ada  beberapa  tipe-tipe  diputusin ala  @david_eugenius  nih  Sob…aku  sih  tie nasionalis.kalau kalian pilih yang mana??” dengan hastag #PerindoMenan9#Perindo9ueBanget. Simbol  ungkapan  nasionalisme  dibuat  ke dalam  bentuk  yang  kreatif  yaitu  konten hastag angka 9 (sebagai normor urut partai) digantikan dengan huruf G.
Gambar 2. Akun YouTube Partai Politik (Sumber: Akun partai politik di Indonesia, 2022)
Bentuk kreativitas digital dalam (Gambar  2),  tergambarkan  dengan  jelas bahwa  formsi  kreativitas  digital  yang dikemas  secara  apik  oleh  Garuda,  PAN, Perindo, PDIP, Golkar dan PKS sebenarnya sudah  memanfaatkan  media  online  untuk memenangkan  kontes  dalam  demokrasi virtual.  Bahkan  secara  aktif  melakukan kampanye  politik  melalui  kanal  video Youtube.  Hal  menariknya  sampai  pada jumlah subscriber tertinggi  dimiliki  oleh akun  PKS-TV  sebanyak  62.212 subsciber . Ini  terbukti  bahwa  konten  kreatif  yang dimilikinya memanfaatkan media flasfmob TV yang diedarkan secara luas di beberapa daerah  dengan  produksi  8  strories  movie tentang  program  kerja  PKS.  Sedangkan partai PSI hanya menampilkan konten iklan partai  di  stasiun  televisi  dan  Calegnya dipromosikan lewat kanal Youtube. Berbeda  keunggulan  yang  dimiliki  oleh Partai  Perindo  dimana  pengelola  Youtube dikelola  sangat  serius  oleh  Caleg  Debora Debby Wage yang menampilkan sosok atau tokoh milenial kontemporer melalui program  talkshow  yang  sangat  menarik pemilih pemula.

## Permasalahan  e-demokrasi  virtual  di Indonesia
Maraknya  penggunaan  media online untuk  kegiatan  demokrasi  vritual  di Indonesia  mengalami  kesulitan  yang  sama seperti  halnya  pengguna  digital  di  luar negeri. Pertama, kesulitanya secara bersama-sama dari cara bagaimana memanfaatkan ruang opini atau ruang digital digerakkan  sebagai  bentuk  integrasi  dari konsolidasi  demokrasi  di  luar  domain politik.  Kedua,  bagaimana  caranya  untuk mengurangi  sikap  anti-politik  yang  dapat disebarluaskan melalui media online, sehingga  dapat  dengan  mudah  direspon krisits oleh netizen dengan melakukan upaya kebaikan dalam berpolitik di dunia nyata.
Terurai  dari  beberapa  hasil  diskusi mengenai adanya kesenjangan cara mengakses ke dunia virtual (digital), terlihat bahwa masyarakat sosial sudah terdigitalisasi  di  ruang  siber  atau  media online dan menunjukkan kemudahan mengkses informasi sehingga setiap masyarakat  memiliki  informasi  secara terbuka untuk memahami demokrasi virtual di masa yang akan datang (Fatah &  Fatani, 2019; Sardini, 2019).
Sejak  era  reformasi,  dinamika  politik memunculkan  beberapa  masalah  sekaligus mencari  upaya-upaya  dalam  menangani crucial  problems ,  yaitu:  Pertama,  tendensi yang  meningkat  di  kalangan  netizen khususnya generasi milenial cara berpolitik melalui  dunia  internet.  Selain  itu,  masih rendahnya  partisipasi  generasi  milenial dalam  beraktifitas  politik  praktis  serta kurang  optimalnya  untuk membentuk kelompok  gerakan  sosial  politik  untuk mendukung  salah  satu  partai  politik  yang disukainya.
Kedua, bertambahnya kelompok oportunisme  politik  elit  birorasi  dan  elit politik  yang  notabene  hanya  melakukan pencitraan serta melakukan kegiatan belanja publik  jurnalisme  di  media  sosial  online. Ketiga, pengaruh Politik Indonesia terhadap ruang opini publik yang diakibatkan adanya
konflik antar elit politik sehingga menyebabkan  munculnya  polarisasi  sosial yang  merubah  identitas  kewarganegaan. Keempat,  masih  terjadinya  depolitisasi generasi  milenial  dalam  berpolitik  praktis yang  berasal  bukan  dari  golongannya sendiri. Di mana wadah media sosial adalah ajang  perdebatan  tak  bertuan,  siapapun bebas berpendapat tanpa dikendalikan oleh kelompok  kepentingan  atau  kekukatan politik tertentu. Gradasi aktualisasi diri dan impresi otonomi daerh adalah barang yang mahal  yang  tidak  muda  diperoleh  dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.
Kelima,  beberapa  tahun  terkahir  ini masih maraknya pembajakan media online oleh  elit  oportunis  politik,  bahkan  sudah menjadi  hal  yang  lumrah.  Di  mana  media online diperagakan  seperti  arena  teater akrobatik  bagi  para  politikus  maupun pejabat  politik.  Bukannya  bekerja  keras untuk  mencegah  isu-isu  publik  yang dikemukan  pegiat  dunia  siber.  Ini  adalah bentuk pencitraan agar dapat menunjukkan kinerjanya  yang  responsif  akan  tuntutan kelompok masyarakat, terlepas dari keyakinan akan hadirnya bentuk pelayanan publik  berbasis  digital.  Fenomena  inilah lebih mirip bercerita tantang sikap ataupun perilaku  oportunistik  birokrat,  parlemen dan  organisasi  partai  politik  di  Indonesia. Bahkan  kelompok  kaum  oportunisme  ini semakin berperan penting dalam menjatuhkan  rejim  pemerintahan  yang berkuasa  atau  bisa  jadi  untuk  menistakan lawan politik sayap kanan. Keenam, masih adanya masalah terkait normalisasi konflik elit dan eskalasi politik identitas yang akhir- akhir  ini  terjadi  sebagai  cikal  bakal munculnya kekhawatiran demokrasi virtual.  Masalah  tersebut  tidak  lepas  dari struktur  politik  oligarkis  yang  dilakukan kelompok elit dan oportunis birokrat.
Sebenarnya  demokrasi  virtual  bisa menjadi  kekuatan  wacana  politik  hanya dengan  membuat  opini  terhadap  skandal aktor politik atupun berita tentang konspirasi  kekuasaan  politik  di  Indonesia.
Misalnya,  terkait  permasalahan  korupsi, konflik internal partai politik (contoh kasus Partai  Demokrat  di  tahun  2019),  ataupun pertarungan sengit tentang kelompok incumbent  dan milenial,  senantiasa dibahas dalam  jalur  sensasi  amoral,  elektabilitas, pencitraan,  dan  popularitas  elit  politik. Selain  itu,  masalah  banalitas  politik  uang masih  hangat  dibicarakan  secara  luas, bahkan  dijadikan  bahan  baku  pencitraan aktor politik atau elite politik di ranah media sosial  online.  Sehingga,  pada  akhirnya kontestasi  pencitraan  akan  berlangsung sengit  tanpa  aturan  dari  tim  pemenangan partai politik termasuk para simpatisan yang sudah menjadikan dunia maya sebagai ajang perang, agitasi, provokasi sampai pada tahap mobilisasi  massa  (Hayat  et  al.,  2021; Supriadi, 2020; Dhani, 2019; Waluyo 2019; Harnawansyah, 2019).
Demokrasi  virtual  antara  harapan  dan tantangan
Setiap perkembangan kemajuan teknologi digital selalu mendatangkan ibarat pisau  bermata  dua,  di  samping  kemajuan teknologi media online sebenarnya memudahkan kehidupan manusia namun di satu sisi lainnya mendatangkan kemunduran. Demikian  halnya  dengan  penggunaan  IoT, terbukti  mampu  memberikan  dampak terhadap  perubahan  dinamika  demokrasi virtual  di  Inonesia.  Selain  itu,  kemajuan teknologi komunikasi pada awalnya menjadi landasan menuju perkembangan komunikasi politik di media online . Peranan komunikasi politik  sejak  era  globalisasi  selalu  berjalan beriringan  dengan  kebebasan  berpendapat dalam  ruang  demokrasi  virtual.  Dengan demikian, kebiasan berkomunikasi di dunia maya mengalami pergeseran secara fundamental  khususnya  dalam  praktek berdialog, berdiskusi dan berdebat (Pramadi, 2020; Waluyo, 2019).
Peluang terbesar dalam praktek demokrasi  virtual  ditunjukkan  oleh  adanya perluasan  ruang  interaksi  di  antara  para stakeholder diruang media online dalam era
demokrasi  tradisional  yang  selama  ini dilakukan  hanya  membuka  ruang  dialog antara  aktor  partai  politik.  Di  mana  setiap stakeholder bisa  menyampaikan  pendapat ke  ruang  opini  publik  tanpa  khawatir adanya  resiko  politik  termasuk  bentuk ketakutan  bentuk  paksaan  dari  kelompok partai  politik  lainnya.  Demokrasi  vitrual saat ini sangat memiliki peran penting untuk membantu perluasan ruang lingkup partisipan publik termasuk generasi milenial atau pemilih pemula, serta lahirnya perwujudan kesetaraan setiap netizen untuk senantiasa  berpartisipasi  dalam  politik praksis.  Ini  satu  manfaat  nyata  dari kemajuan IoT dalam ranah politik Indonesia  yaitu  terbentuknya  perluasan fungsi-fungsi sosial  politik  dari tokoh  atau aktor politik parpol.
Terjalinnya  hubungan  antara  netizen dengan  netizen  lainnya  lebih  mudah, sehingga konsekwensi peluang komunikasi politik  untuk  berkembang  lebih  jauh  tidak bisa diragukan lagi khususnya dalam batas- batas  yang  dimungkinkan  menurut  tata krama  politik  organisasi  parpol.  Secara konseptual  telah  disebutkan  sebelumnya bahwa ruang opini publik atau ruang media online merupakan  ajang  strategis  untuk memulai belajar dasa-dasar demokrasi yang dapat  direalisasikan  langsung  dalam  ranah siber, terutama dalam menghargai perbedaan  pendapat,  membangun  aliansi kelompok identitas, dan menciptakan ruang kritik  terhadap  kekuasaan  oligarki  politik. Dan secara praktek pengalaman demokrasi virtual dari belahan dunia lainnya, tentunya memberikan  sinyal  kuat  bahwa  wadah media online ini diberlakukan sebagai arena pertarungan stakeholder kelompok globalist neoliberal, oligarki nasional bahkan kelompok  fundamentalis  liberal  progresif maupun
kelompok-kelompok fundamentalis budaya (Musial-Karg;
Fathurokhmah, 2021; Hernawansyah,
2019).
Berangkat  dari  hasil  pengalaman  di
Indonesia sudah tercatat adanya
kecenderungan berlangsungnya pertarungan kelompok kepentingan partai politik. Pertama,  ruang  media online cenderung menjadi  sasaran  resistensi  dan  aktualisasi netizen kelompok generasi milenial (pemilih pemula).  Dimanfaatkannya  ruang  siber  ini sebagai  bentuk  responsif  atas  ketersediaan beberapa unsur penting terbentuknya kapabilitas  dan  keahlian  sebagai  dasar pembentukan otonomi individu yang berjejaring social-networking. Selain  itu pula, adanya respon terhadap krisis representasi politik dunia nyata yang mampu membatalkan peluang kelompok gen milenial (pemilih pemula) yang ceradas dan kreatif  untuk  bergabung  dalam  organisasi partai politik. Kedua, kecenderungan wadah media online menjadi pertarungan depolitisasi  dalam  arti  wadah  media  online berlaku  sebagai  salah  satu  alternatif  proses kegiatan  demokrasi  formal  dan  peran  aktif para partisipan dari netizen untuk berpoliltik praktis.  Namun  demikian,  disisi  lainnya kelompok  oligarki  politik  bisa  saja  meng- hacker  (membajak)  ruang  siber  untuk menurunkan  politik  identitas  (Dhani,  2019; Fuadi  &  Tasmin,  2019;  Hasfi,  2014; Fathurokhmah, 2021).
Dua  kecenderungan  tersebut  di  atas merefleksikan perkembangan politik identitas  untuk  membentuk    demokrasi virtual.  Sejumlah  peraturan  yang  berkaitan dengan  media online  internet untuk mengelola  beberpa  masalah  teknis,  etis- moral dan keamanan siber. Namun demikian,  agar  ruang  media online bisa memainkan  peran  utama  untuk  melakukan konsolidasi demokrasi di ruang media online maupun dalam politik praktis. Peran lainnya adalah  membentuk  pola  pembaharuan diskusi  atau  debat  publik  tentang  landasan kebijakan  ruang  siber.  Hal  ini  bertujuan untuk memudahkan diskusi antar kelompok kepentingan akan membentuk formulasi dan intervensi  kebijakan  visioner  dalam  rangka mengelola  ruang  siber  demokrasi  virtual. Makna  penting  dari  intervensi  kebijakan strategis  dalm  proses  demokrasi  virtual
nampaknya  akan  terus  berlangsung  dalam berbagai  ranah  marketing  dan  komunikasi politik  serta  sudah  barang  tentu  membawa dampak  manfaat  positip yang  banyak  bagi aktivitas  ekonomi,  interaksi  budaya  yang pada  akhirnya  membuka  cakrawala  baru sebagai netizen berbudaya semakin terintegrasi lebih baik.
Namun  demikian,  manfaat  positip terebut  bisa  saja  di  masa  depan  menjadi buram  dan  tidak  berguna  sama  sekali apabila  terjadi  eskalasi  konflik  antar kelompok politik oligarki dalam pertarungan  di  arena  media  online  yang disebabkan  masih  adanya  sikap  abainya masyarakat sipil dan negara terhadap salah satu  pentingnya  pembentukan  suatu  opini publik  dan  mobilisasi  massa  di  media online .  Pengalaman  sangat  berharga  yang sudah ditunjukkan dari beberapa negara di Timur  Tengah  dan  Eropa  Timur  yang seyogyanya  dijadikan  pelajaran  berharga, ketika  gagal  dalam  membaca  gejala polarisasi perilaku oligarki oportunis dalam ruang media onlie atau siber bahkan harus dibayar  mahal  atas  konflik  berdarah  serta ancaman disintegrasi bangsa yang berdaulat.

## SIMPULAN
Era digital semakin maju, partai politik semakin  banyak  memanfaatkan  proses demokrasi  virtual  sebagai  upaya  untuk memperluas basis dukungan dan mempengaruhi  pemilih.  Beberapa  upaya yang  dilakukan  oleh  partai  politik  dalam memanfaatkan  proses  demokrasi  virtual antara lain: Kampanye digital, Partai politik menggunakan media sosial untuk mempromosikan  kandidat  dan  platform politik  mereka.  Penggunaan  kampanye digital,  partai  politik  lebih  banyak  dipilih pemula  sehingga  mudah  berkomunikasi dengan para pemilih potensial dan terjaminnya e-vote. Partai politik juga dapat menggunakan  sistem  pemungutan  e-vote untuk  memperluas  partisipasi  pemilih  dan meningkatkan  efisiensi  proses  pemilihan.
Namun, sistem ini juga memerlukan sistem keamanan  yang  kuat  untuk  mencegah penipuan dan kecurangan. Selain itu fungsi debat  virtual,  Partai  politik  juga  dapat menggunakannya  sebagai  salah  satu  cara untuk mengumpulkan pemilih dan memperkenalkan kandidat, meskipun diperlukan teknologi dan infrastruktur yang memadai.  Meskipun  demokrasi  virtual menawarkan banyak manfaat dalam meningkatkan  partisipasi pemilih  dan efisiensi  proses  pemilihan,  namun  pada prakteknya  masih  memerlukan  kepastian integritas dan keabsahan hasil pemilihan.

## DAFTAR PUSTAKA
Alelaimat, A., Ihmeideh, F. & Alkhawaldeh,
M. (202). Preparing Preservice Teachers  for  Technology  and  Digital Media  Integration:  Implications  for Early  Childhood  Teacher  Education Programs, International  Journal  of Early  Childhood , 52 (3),  299-317. https://dx.doi.org/10.1007/s13158-020- 00276-2
Aryesta, A.E., & Selmi, S. (2022). Analisis Strategi Komunikasi KPI Menggunakan Situational  Theory  of  Public  Relation,
11 (1),
76-88. https://dx.doi.org/10.35508/jikom.v11i
1.5037
Arditi,  D.  (2019),  Digital  Democracy:
Authoritarian  Capitalism  in  the  Age  of Trump  and  Twitter, New  Political Science, 41(4), 664-674.
Aziz,  M.S.,  &  Hasna,  S.  (2020),  The Problem of E-Democracy and its Impact of  Political  Participation  in  Indonesia,
Proceedings  of  the  6th  International Conference  on  Social  and  Political Sciences (ICOSAPS 2020) https://dx.doi.org/10.2991/assehr.k.201 219.071 ,
Baldwin,  J.R.,  Pingault,  J.B.,  Schoeler,  T., Sallis,  H.M.,  &  Munafò,  M.R.  (2022). Protecting  against  researcher  bias  in secondary data analysis: challenges and
potential  solutions, European  Journal of Epidemiology , 37 (1), 1-10. https://dx.doi.org/10.1007/s10654-
021-00839-0
Bindu,  N.,  Sankar,  C.P.,  &  Kumar,  K.S. (2019). From conventional governance to e-democracy: Tracing the evolution of  e-governance  research  trends  using network  analysis  tools, Government Information Quarterly , 36 (3), 385-399. https://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2019.0 2.005
Busseto,  L.,  Wick,  W.,  &  Gumbinger,  C. (2020),  How  to  use  and  assess qualitative research methods, Neurological  Research  and  Practice , 2(1), 1-14.
Buyukbingol, A. (2022). Problems regarding the use and control of social media as a propaganda tool in context of digital democracy, 7 (18), 204-222.
Blom,  W.R.,  Karvonen,  E.,  Melin,  H., Nordenstreng, K., Puoskari, E., Webster,  F.,  &  Webster,  P.F.  (Eds.). (2020). The Information Society Reader (1st ed.). London: Routledge. Campbell,  D.F.J.,  &  Carayannis,  E.G. (2020). Handbook of Cyber- Development,  Cyber-Democracy,  and Cyber-Defense , London: Springer, Inc. Calvillo, D.P., Garcia, R.J.B., Bertrand, K., &  Mayers,  T.  (2021),  Personality factors and self-reported political news consumption  predict  susceptibility  to political  fake  news, Personality  and Individual Differences , 174(2):110666.
Chen,  Y.N.K.,  &  Wen,  C.H.R.  (2021),
Impacts of Attitudes Toward
Government  and  Corporations  on Public  Trust  in  Artificial  Intelligence, Communication  Studies, 72(1),  115- 131.
Darmalaksana, W. (2020), M etode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi  Lapangan ,  Pre-print  Digital Library  UIN  Sunan  Gunung  Djati Bandung.
De  Albuquerque,  A.  (2019),  Protecting democracy  or  conspiring  against  it? Media and politics in Latin America: A glimpse from Brazil, Journalism, 20(7), 906-923.
DeNardis,  L.  (2020). The  internet  in everything:  Freedom  and  security  in  a world  with  no  off  switch ,  New  York: Yale University Press
Dowling, M.E. (2022). Foreign interference and  digital  democracy:  is  digital  era governance  putting  Australia  at  risk? Australian Journal of Political Science , 57 (2),
113-128. https://dx.doi.org/10.1080/10361146.20
21.2023093
Farazian,  T.A.,  &  Paskarina,  C.  (2021), Political  marketing  in  the  2019  local election:  A  case  of  the  Indonesia solidarity  party  in  the  legislative election in Jakarta, A cademic Journal of Interdisciplinary Studies, 10(5), 1-11
Fatah,  Z.,  &  Fatani,  M.N.  (2019),
Mempolitisasi  Ruang  Virtual:  Posisi Warga- Net dalam  Praktik  Demokrasi Digital  di  Indonesia, Jurnal  Ilmiah Manajemen  Publik  dan    Kebijakan Sosial, 3(1), 306-326. Fuadi,  A.,  &  Tasmin,  T.  (2019),  Gerakan Sosial  Baru  di  Ruang  Publik  Virtual, Hanifiya:  Jurnal  Studi  Agama-Agama, 1(1), 48-60
Gupta,  D.K.,  &  Biswas,  A.K.  (2021),  The Institutionalization  of  e-Democracy: Challenges, Risks and Future Directions in  an  Indian  Context, e-Journal  of Democracy, 13(1), 127-143.
Grigalashvili, V. (2022). Conceptual Dimensions  of  Electronic  Government and  Electronic  Governance  in  the Domain of Digital Democracy,
International  Journal  of  Innovative Technologies in Economy, 1 (3), https://dx.doi.org/10.31435/rsglobal_iji te/30032022/7753
Hammed,  A.  (2020),  Quantitative  and qualitative
research methods:
Considerations and issues in qualitative
research,
National Journal of
Research, 8(1), 8-17. Harnawansyah,  M.F.  (2019),  Dinamika
Politik  Daerah  dalam  Pelaksanaan Sistem Pemilu Umum Legislatif
Daerah, Sytntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 4(9), 50-67
Hayat,  M.A.,  Jayadiningrat,  S.,  Wibisono, G.,  &  Iyansyah,  M.I.  (2021),  Peran Media  Sosial  dalam  Komunikasi
Politik, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2(1), 104-114. https://dx.doi.org/10.36418/jist.v2i1.6 1 Hidayati,  F.R.  (2021),  Komunikasi  Politik dan Branding Pemimpin Politik Melalui  Media  Sosial:  A  Conceptual Paper, Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi, 5(2), 145-161.
Hoffmann, L., Jhonson, I.A., & Meckl, M.
(2022). Migration and community in an age of digital connectivity: A survey of media  use  and  integration  amongst migrants in Iceland, Nordicom Review ,
43 (1), 19-37. https://doi.org/10.2478/nor-2022-0002
Hong,  T.,  &  Zhang,  P.  (2020),  Political news  and  happiness:  the  difference between  traditional  media  and  new media  use, Chinese  Journal  of Communication, 13(4), 370-388.
Imperial,  M.  (2021),  The  Democracy  to Come? An Enquiry Into  the Vision of Blockchain-Powered  E-Voting  Start- Ups, Frontiers in Blockchain, 4, 1-13.
Indianto,  S.D.,  Nurasih,  W.,  &  Witro,  D.
(2021),  Demokras  Hibrid:  Pemikiran Yasraf Amir Piliang tentang Demokrasi  Indonesia  di  Era  Digital, 11(1), 175-194.
Komariah,  K.,  Sumartias,  S.,  &  Prastowo, A.A.  (2020).  Democracy  among  the millennials (a phenomenology study on democracy dialectics in the millennium age among university students in West Java), European Journal of Molecular and  Clinical  Medicine,  7 (8),  1212-
1222.

## Laksono, P. (2020), Komunikasi Massa dan
Demokrasi  dalam  Arus  Sistem  Politik, Jurnal MDIAKITA¸ 4(1), 1-12. Lindner,  R.  &  Aicholzer,  G.  (2020), E- Democracy:  Conceptual  Founda-tions and  Recent  Trends .  European  E- Democracy in Practice,
Lin, Y. (2022). Social media for collaborative  planning:  A  typology  of support  functions  and  challenges,
Cities,
125, https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.10
3641
Listianingrum,  R.,  Poerana,  A.F.,  & Arindawati,  W.A.  (2021).  Strategi
Komunikasi  melalui  Media  Instagram dalam  memberikan  informasi  kepada mahasiswa, Jurnal Pustaka
Komunikasi,  4 (1), 11-23.
Lee,  Y.  (2021),  Towards  a  more  inclusive digital democracy in Asia: Introduction to  the  digital  democracy, Asiascape: Digital Asia , 8(3), 135-138.
Logan,  T.  (2020).  A  practical,  iterative framework  for  secondary  data  analysis in  educational  research, Australian Educational  Researcher,    47 (1),  129- 148. https://dx.doi.org/10.1007/s13384- 019-00329-z
Lynggaard, K. (2021). The Roles of Images in  EU  Politics, Journal  of  Common Market  Studies , 59 (5),  1213-1229. https://dx.doi.org/10.1111/jcms.13176 Maeroe, A.R., Norta, A., Tsap, V., & Pappel, I. (2021), Increasing
citizen participation in e-participatory
budgeting processes, Journal of Information  Technology  and  Politics, 18(2), 125-147.
Manoharan, A.P., Melitski, J., & Holzer, M. (2022). Digital Governance: An Assessment  of  Performance  and  Best Practices, Public Organization Review ,
265-283.
https://doi.org/10.1007/s11115-021-
00584-8
Musiał-Karg, M. (2022). E-Democracy and E-Tools of citizen participation on local
level  in  Poland, Central  and  Eastern European eDem and eGov Days , 213- 226.
https://dx.doi.org/10.24989/ocg.v335. 17 Mensah, I.K. (2020), Impact of
Government Capacity and E-
Government  Performance  on  the Adoption  of  E-Government  Services, International Journal of Public
Administration , 43(4), 303-311.
Parpol  Manfaatkan  Teknologi  Digital, Partai  Gelora  Ingin  Menjadi  Pelopor Partai Digital”. Repubilka.co.id, 20 Juli 2020, 08.00 Wib.
https://www.republika.id/posts/8709/p arpol-manfaatkan-teknologi-digital , diakses 09 Oktober 2021. Parpol  Serius  Garap  Media  Sosial”.
Kompas.com,  29  Mei  2013,  09:07 WIB. http://nasional.kompas.com/read/ 2013/05/29/09070488/Parpol.Serius.G arap.Media.Sosial diakses 09 Oktober 2021
Pramadi,  Y.  (2020).  Indonesia  di  Tengah Belantara  Digital, Jurnal  Masyarakat dan Budaya , 22 (2), 121-133.
https://dx.doi.org/10.14203/jmb.v22i2. 1117 Pranawukir,  I.  (2021).  Perencanaan  dan Strategi Komunikasi dalam
meningkatkan Adaptifitas Sumberdaya Manusia  dan  Keunggulan  Kompetitif
Lembaga, Jurnal Pustaka Komunikasi,
4i(2),
247-259. https://journal.moestopo.ac.id/index.p hp/pustakom/article/view/1635/788
Pilipenko,  A.  (2019),  France:  to  Digital Democracy, Law:  Journal  of  the Higher  School  of  Economics, 4,  185- 207. https://dx.doi.org/10.17323/2072- 8166.2019.4.185.207
Priselie,  A.E.,  &  Paramita,  S.  (2022). Strategi Komunikasi Digital Influencer dalam  Menggunakan  Media  Sosial Instagram  sebagai  Media  Fundraising,
Prologia, 6 (1), 163-170.
https://dx.doi.org/10.24912/pr.v6i1.103 75
Rahmah,  S.  (2021).  Personal  Branding Ganjar  Pranowo  untuk  Membangun Komunikasi  Politik  di  Media  Sosial Instagram, Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi, 5 (1), 94-101. https://dx.doi.org/10.30596/interaksi.v5
i1.5584
Rojabiaturrohmah, E., & Pujianti, L. (2020).
Keterlibatan  Media  Sosial  Sebagai Media  Informasi  Menjelang  Pemilu
2019, Jurnal Pendidikan Politik, Hukum  Dan  Kewarganegaraan,  10 (1), https://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/v iew/932
Ronchi, A.M. (2019), e-Democracy: Toward  a  new  model  of  (inter)active society , Springer
International Publishing.
Safitri,  P.N.  (2019),  Dinamika  Media Komunikasi  sebagai  Interaksi  Politik, Jurnal Komunike, 11(2), 1-21.
Said, M. (2020), Virtual Preaching Activism In  Indonesia:;  Social  Media;  Politic  of Piety;  New  Ulama;  and  Democracy, Jurnal Penelitian, 17(1), 1-14.
Sardini,  N.H.  (2019),  Demokrasi  dan Demokrasi Digital di Indonesia: Peluang  dan  Tantangan, Prosiding Universitas  Wahid  Hasyim,  Semarang. 1(1).
Supriadi,  S.  (2020),  Model  Komunikasi
Politik  di  Era  Dunia  Virtualitas, RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam, 2(1), 51-65. Torloni, M.R., Brizuela, V., & Betran, A.P. (2020),  Mass  media  campaigns  to reduce unnecessary caesarean sections: A  systematic  review, BMJ  Global Health.
Villamil, S., Hernandez, C., & Tarazona, G.
(2020),  An  overview  of  internet  of things, Telkomnika:  Telecomunication Comptuing  Electronics  and  Control, 18(5), 2320-2327.
Wahyudi,  V.  (2019).  Politik  Digital  di  Era Revolusi  Industri  4.0  “Marketing  &
Komunikasi  Politik”, Jurnal  Politik Islam, 1(2), 149-168.
Wahyuti, T. (2019). Urgensi Literasi Media Digital  Bagi  Pemilih  Pemula  Dalam Menghadapi Pemilu 2019, Konvergensi, 1 (1), 39-50. https://journal.paramadina.ac.id/ index.php/IK/article/view/253/109 Waluyo, D. (2019), Pemahaman
Komunikasi  Politik  pada  Era  Digital, Jurnal  Media  dan  Komunikasi, 2(2), 160-167
Yu, X., Wang, J., &  Liu, Y. (2021), Civic participation  in  chinese  cyberpolitics:
A  grounded  theory  approach  of  para- xylene  projects, International  Journal of Environmental Research and Public Health , 18(23), 1-7
Zhang,  Q.,  Guo,  X.,  Sun,  M.,  Samuel, R.D.J.,  Kumar, P,M. (2022). Visually Improved Digital Media
Communication  Using  Virtual  Reality Technology and Digital Twin, Journal of  Interconnection  Networks , 57 (2), 113-128.
https://dx.doi.org/10.1142/S02192659 21460051
Zúñiga, H.G.D & Chen, H. (2019), Digital Media and Politics: Effect of the Great Information and Communication
Divides, Journal  of  Broadcasting  & Electronic Media , 63(3), 365-373.