## KAJIAN KEGIATAN SHADOW ECONOMY DI INDONESIA: SEBUAH STUDI LITERATUR

## Nanda Puja Rezky
Ilmu Administrasi Fiskal, Universitas Indonesia, Jl. Margonda Raya, Depok, 16424 E-mail: nandapuja98@gmail.com

## Abstrak
Produk  Domestik  Bruto  merupakan  salah  satu  indikator  penting  untuk mengukur  kinerja  perekonomian  suatu  negara.  Akan  tetapi,  kegiatan shadow  economy  ada  di  setiap  negara  dan  tidak  terekam  sehingga  tidak bisa  masuk  ke  dalam  perhitungan  PDB.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  kualitatif  dengan  pengumpulan  data  melalui  studi  literatur. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  besaran  shadow  economy  di Indonesia  dan  mengetahui  apa  saja  yang  menjadi  penyebab  banyaknya kegiatan  shadow  economy  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa besaran shadow economy di Indonesia relatif masih tinggi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti beban pajak yang tinggi, regulasi yang  ketat,  tingginya  angka  pengangguran  di  sektor formal  economy , persepsi  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah,  dan  tingginya  tingkat korupsi di Indonesia.

## Kata  kunci:  Produk  Domestik  Bruto,  Shadow  Economy,  Penerimaan Pajak
1. Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang
Salah  satu  indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  kinerja  perekonomian suatu negara adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Akan tetapi, statistik yang ada pada  PDB  tidak  dapat  menggambarkan  keadaan  ekonomi  suatu  negara  secara menyeluruh.  Hal  ini dikarenakan  adanya  aktivitas  atau  transaksi  yang  tidak  masuk ke dalam perhitungan PDB, aktivitas ini disebut dengan underground economy atau shadow  economy .  Aktivitas shadow  economy merupakan  aktivitas  ekonomi  baik bersifat  legal  maupun  ilegal  yang  berkontribusi  terhadap  perhitungan  PDB  namun semua  aktivitas  tersebut  sama  sekali  tidak  terdaftar  atau  terdeteksi  (Schneider  dan

## 2460-030X
Enste,  2000).  Aktivitas  ini  terjadi  pada  seluruh  negara  di  dunia,  termasuk  di Indonesia.  Akibat  dari  adanya shadow  economy dalam  sebuah  negara  adalah perhitungan  PDB  bisa  jadi  tidak  sesuai  dengan  kondisi  ekonomi  yang  sebenarnya karena  belum  memasukkan  seluruh  kegiatan  atau  transaksi  ekonomi  yang berlangsung sehingga akan terdapat bias dalam perhitungan PDB.
Aktivitas  ilegal  yang  dimaksud  adalah  kegiatan  memproduksi,  menjual  dan mengonsumsi barang dan jasa secara ilegal dan melawan hukum. Contohnya adalah prostitusi,  penyelundupan,  peredaran  narkoba,  dll.  Sedangkan  aktivitas  legal  yaitu kegiatan  memproduksi  barang  dan  jasa  secara  legal  namun  dilaksanakan  secara tertutup dengan alasan sebagai berikut :
1. Menghindari pembayaran pajak,
2. Menghindari pembayaran iuran jaminan sosial,
3. Menghindari kewajiban memenuhi standar pasar tenaga kerja tertentu, seperti upah minimum, jam kerja maksimum, standar keselamatan, dll., dan
4. Menghindari kewajiban administratif tertentu, seperti melengkapi statistil kuesioner atau formulir administrasi lainnya.
Selain  itu,  aktivitas shadow  economy dalam  banyak  kasus  menyiratkan penghindaran  pajak  secara  langsung  atau  tidak  langsung,  sehingga  hal-hal  yang berkaitan dengan penghindaran pajak pasti akan mempengaruhi penerimaan negara. Apabila  penerimaan  negara  berkurang,  tentu  akan  berdampak  pada  menurunnya produksi  atau  kualitas  barang  dan  jasa  publik  yang  disediakan  oleh  pemerintah kepada masyarakat.
Di  Indonesia  terdapat  tiga  sektor  usaha  yang  diyakini  melakukan  aktivitas shadow  economy dan  menjadi  fokus  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP),  yaitu  sektor usah  pertanian  kehutanan,  dan  perikanan  yang  memiliki  rasio  pajak  0,89%;  sektor transportasi  dan  pergudangan  dengan  rasio  pajak  5,5%;  dan  sektor  informasi  dan komunikasi  dengan  rasio  pajak  7,3%  (DDTC).  Dari  data  tersebut  dapat  dilihat bahwa  aktivitas shadow  economy ini  memiliki  pengaruh  yang  cukup  besar  dalam penerimaan pajak.
Hal  yang  dapat  dilakukan  untuk  melihat  seberapa  besar  aktivitas shadow economy di  suatu  negara  bisa  dilakukan  dengan  pengukuran.  Terdapat  beberapa alasan  dilakukannya  pengukuran  terhadap shadow  economy .  Pertama,  untuk menghindari  terjadinya bias dalam  perhitungan  PDB  karena  belum  memasukkan transaksi  ekonomi  yang  terjadi  di  dalam shadow  ecoomy .  Kedua,  peningkatan aktivitas shadow  economy dipandang  sebagai  reaksi  dari  pihak  yang  merasa keberatan  atas  pajak  yang  ditagih  oleh  pemerintah  sehingga  lebih  memilih  “ exit option” dibandingkan  dengan  “ voice  option ”  (Samuda,  2016).  Ketiga,  untuk mengurangi  potensi  kerugian  pajak  akibat  dari  banyaknya  pengusaha  yang melakukan  transaksi  di shadow  economy .    Oleh  karena  itu,  penelitian  tentang shadow  economy diperlukan untuk mengetahui  estimasi  besarnya  kegiatan shadow economy dan dampaknya terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah
Permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:
1. Berapa besaran kegiatan shadow economy yang ada di Indonesia?
2. Apa penyebab terjadinya kegiatan shadow economy di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk:
1. Mengetahui berapa besaran kegiatan shadow economy yang ada di Indonesia.
2. Mengetahui penyebab terjadinya kegiatan shadow economy di Indonesia.
2. Tinjauan Teori

## 2.1 Produk Domestik Bruto (PDB)
Produk  Domestik  Bruto  (PDB)  pada  dasarnya  merupakan  indikator  suatu negara  dalam  menilai  apakah  perekonomian  di  negara  tersebut  berlangsung  baik atau  buruk.  Menurut  Mankiw  (2007)  PDB  didefinisikan  sebagai  nilai  pasar  dari semua  produk  barang  dan  jasa  (final)  yang  dihasilkan  oleh  suatu  negara  dalam jangka  waktu  tertentu.  Kelemahan-kelemahan  PDB  terkait  dengan  kapabilitasnya dalam melingkupi fenomena sosial sudah menjadi perhatian beberapa ahli.  Anheier dan  Stares  (2002),  Fleurbaey  (2009),  dan  Michaelson et  al. (2009)  dalam  de  Leon dan  Boris  (2010:3)  menyatakan  bahwa  PDB  melupakan  variasi  kekayaan,  aliran pendapatan  internasional,  produksi  jasa  rumah  tangga,  kerusakan  lingkungan,  dan banyak  faktor  penentu  kesejahteraan  seperti  kualitas  hubungan  sosial,  keamanan ekonomi, keamanan pribadi, kesehatan, dan harapan hidup.  Santosa (2010) menilai sangat  mungkin  terjadi  PDB  yang  tinggi  namun  ekonomi  masyarakat  malah merosot.   Hal  ini  diperkuat  oleh  Eurodiaconia  (2011)  yang  mengingatkan  bahwa memperlakukan  kesejahteraan  dan  PDB  secara  setara  dapat  menyebabkan kekeliruan dalam menetapkan indikator masyarakat mampu.

## 2.2 Shadow Economy
Berbagai  istilah  berbeda  digunakan  dari shadow  economy ,  diantaranya adalah underground,  non-observed,  hidden,  informal  economy dan  sebagainya. Beberapa  definisi  mencakup  kegiatan  yang  dilakukan  oleh  individu  untuk kepentingannya sendiri atau atas dasar timbal balik, yang sebagian besar umumnya tidak  akan  dikenakan  pajak  (OECD,  2017). Shadow  economy mengacu  pada transaksi  ekonomi  yang  dianggap  ilegal,  baik  karena  barang  atau  jasa  yang diperdagangkan bersifat melanggar hukum, atau karena transaksi gagal memenuhi persyaratan pelaporan pemerintah. Shadow economy juga diartikan sebagai pendapatan  dari  hasil  produksi  barang  dan  jasa,  baik  dari  transaksi  keuangan maupun barter yang dengan sengaja tidak dilaporkan ke otoritas pajak (Dermawan, 2010).

## 2460-030X
Shadow economy menurut Feige (1990) dan berdasarkan penulis berikut — Tanzi,  Smith,  Feige,  Thomas,  Schneider  dan  Bagachwa  —  dibagi  menjadi  empat golongan, yaitu:
• Illegal  economy, yaitu  aktivitas  produksi  barang  maupun  jasa  yang  melanggar hukum seperti narkotika, prostitusi, penyelundupan, pencurian dan sebagainya.
• Undeclared  economy, yaitu  kegiatan  yang  dilakukan  dengan  tujuan  menghindari aturan  fiskal  yang  telah  ditetapkan  termasuk  dalam  undang-undang  perpajakan, penghindaran pajak dan kontribusi, serta penipuan untuk mendapatkan keuntungan. Ukuran kumulatif pendapatan yang tidak dideklarasikan adalah jumlah pendapatan yang seharusnya dilaporkan ke otoritas pajak tetapi tidak dilakukan.
• Unregistered  (unrecorded)  economy, yaitu  aktivitas  yang  tidak  terdaftar  oleh statistik  resmi  meskipun  seharusnya  demikian.  Hal  ini  mengakibatkan  adanya selisih  antara  total  pendapatan  sesungguhnya  dan  pendapatan  yang  terdaftar  dalam sistem pemerintah.
Informal  economy, yaitu  kegiatan  yang  mengurangi  biaya  perusahaan  dan melanggar  aturan  administrasi  yang  mengatur  hak  milik,  pekerjaan  perjanjian, perjanjian kredit, dan sistem jaminan sosial.
OECD  (2017)  juga  membagi  beberapa  contoh  ilustrasi  aktivitas shadow  economy seperti terlihat pada tabel 2.1.
Tabel 2.1 Contoh aktivitas shadow economy
Aktivitas Contoh/Ilustrasi Non- registered businesses Bisnis  yang  tidak  terdaftar  di  administrasi  pajak  baik untuk  pajak  penghasilan  atau  pajak  pertambahan  nilai (PPN). Under- reporting  of business income Mulai  dari  bisnis  atau  pedagang  tunggal  yang menyepelekan  beberapa  penjualan  tunai  hingga  mereka yang terlibat dalam penipuan skala besar. Unreported sources of income Bisnis  atau  individu  yang  menerima  sumber  pendapatan yang  tidak  diketahui  oleh  administrasi  pajak  dari investasi, properti, dll. Inflation of costs Mereka  yang  menggelembungkan  biaya  pengurangan pajak,  misalnya  melalui  penggunaan  tanda  terima  atau tagihan palsu atau kolusi dengan orang lain. Identity fraud Penggunaan identitas palsu untuk menghindari kewajiban pajak  atau  untuk  mengklaim  pengembalian  dana  karena orang lain. Phoenix Perusahaan  yang  dibuat  dengan  tujuan  untuk  menjadi
companies bangkrut  sebelum  membayar  pajak  dan  tagihan  lainnya
(dengan bisnis dialihkan tetapi bukan utangnya).  Dengan demikian, perusahaan dapat melepas aset dan menghilang sebelum membayar pajak. Moonlighters Orang  yang  mendaftar  pada  administrasi  pajak  untuk beberapa  karyawan  tetapi  tidak  untuk  semua,  misalnya, seseorang  dengan  pekerjaan  paruh  waktu  yang  dibayar tunai di atas pekerjaan tetap Ghosts Mereka yang tidak dikenal oleh administrasi pajak,  tidak pernah  mendaftar  untuk  pajak.  Contohnya  mungkin beberapa  pedagang  pasar  informal,  pekerja  harian  atau musiman,  yang  menyediakan  layanan  rumah  tangga  dan mereka yang melakukan kejahatan berat. Cross-border fraud Mereka  yang  melakukan  kegiatan  lintas  batas  dengan tujuan memanfaatkan kesenjangan dan dapat bersembunyi  di  luar  jangkauan  administrasi  perpajakan lain. Employer fraud Tidak  mendaftarkan  pekerja  ke  administrasi  perpajakan atau  membutuhkan  registrasi  tersebut  sebagai  syarat kerja; tidak mematuhi persyaratan pemotongan pajak atau kewajiban jaminan sosial; mempekerjakan pekerja ilegal - misalnya, mereka yang tidak memiliki izin atau di bawah umur; tidak melakukan pemeriksaan identitas; membayar kurang dari upah minimum yang disyaratkan, dll.
Money laundering Membawa uang dari kegiatan ilegal ke dalam bisnis legal agar tampak legal. VAT fraud Mengklaim  pengembalian  uang  atau  pemotongan  PPN yang  belum  dibayar  oleh  pemasok,  termasuk  melalui penipuan lintas batas yang terorganisir. Distance selling Menghindari pembayaran PPN dengan menjual barang ke satu negara dari negara lain secara online tanpa registrasi.

## 2460-030X
Illicit trafficking Penyelundupan barang yang bea cukai belum dibayar atau yang palsu untuk dijual secara informal.

## 2.3 Metode Pengukuran Shadow Economy
Meski  isu shadow  economy sudah  lama  diteliti, pembahasan  mengenai metodologi mana  yang  paling  “tepat”  untuk  menilai  ruang  lingkupnya  masih  belum  mencapai kesepakatan.  Terdapat  beberapa  pendekatan  yang  dilakukan  untuk  mengetahui besarnya nilai shadow economy , yaitu: Pendekatan  langsung ,  dilakukan  di  tingkat  mikro  yang  bertujuan  untuk menentukan  ukuran shadow  economy pada  satu  titik  waktu  tertentu.  Contoh  dari pendekatan  langsung  yaitu  melalui  survei  terhadap  pelaku  kegiatan shadow economy ataupun melalui audit yang dilakukan oleh otoritas pajak. Pendekatan  tidak  langsung, dilakukan  dengan  memanfaatkan  indikator  ekonomi makro untuk proksi perkembangan shadow economy dari waktu ke waktu. Indikator ekonomi makro yang digunakan adalah sebagai berikut:
1) Pendekatan  moneter,  dilakukan  dengan  melihat  elastisitas  permintaan  uang  kartal terhadap  beban  pajak  (salah  satu  faktor  pendorong  munculnya shadow  economy ). Hal  ini  dilakukan  dengan  asumsi  bahwa  para  pelaku shadow  economy cenderung lebih  menggunakan  uang  tunai  dalam  transaksi  nya  sehingga  lebih  sulit  untuk dilacak dibandingkan transaksi yang melibatkan perbankan atau lembaga keuangan.
2) Pendekatan  diskrepansi  dalam official  statistic ,  dilakukan  dengan  menghitung statistik  pendapatan  dan  pengeluaran  pada  neraca  nasional.  Jika  terjadi  perbedaan antara  keduanya  maka  terjadi  kemungkinan  adanya  kegiatan shadow  economy di negara tersebut.
3) Pendekatan  statistik  ketenagakerjaan,  dilakukan  dengan  melihat  adanya  penurunan angka  partisipasi  kerja  di  sektor  resmi,  dengan  anggapan  bahwa  angka  partisipasi kerja secara keseluruhan tetap.
Pendekatan  dengan  model ,  dilakukan  memperlakukan shadow  economy sebagai variabel  yang  tidak  dapat  diamati  (laten)  yang  berhubungan  dengan  kumpulan indikator  (yang  dapat  diamati)  yang  mencerminkan  perubahan  dalam  ukuran shadow economy . MIMIC adalah model dalam mengestimasi nilai “parameter yang tidak  dapat  diobservasi”  yang  oleh  para  sarjana  disebut  sebagai  “variabel  laten”. Metode  tersebut  mengkaji  hubungan  antar  variabel  yang  mempengaruhi  satu variabel  laten  dan  melihat  pengaruh  variabel  tersebut  terhadap  variabel  yang dipengaruhi  olehnya.  Dalam  studi  ini,  ekonomi  bawah  tanah  diperlakukan  sebagai variabel  laten  dan  diasumsikan  dipengaruhi  (disebabkan)  oleh  parameter  seperti beban  pajak,  pengangguran,  intensitas  regulasi,  moralitas  dan  penegakan  (model struktural).

## 3. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penulisan  kualitatif.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  melalui  pengumpulan  data  dan/atau  informasi  yang relevan  dengan  tujuan  penulisan  melalui  studi  literatur  yang  menelaah  sumber tertulis terkait aktivitas shadow economy di Indonesia baik jurnal maupun laporan. Teori  yang  digunakan  dalam  pendekatan  ini  bukan  menjadi  hal  yang  sentral, melainkan  hanya  sebagai  dasar  kerangka  pemikiran.  Hasil  dari  studi  literatur  akan digunakan untuk menganalisis besaran shadow economy di Indonesia.
4. Pembahasan

## 4.1 Besaran  Shadow  Economy  dan  Potensi  Kerugian  Pajak  di Indonesia
Beberapa  studi  empiris  telah  dilakukan  untuk  memperkirakan  besarnya aktivitas shadow  economy di  Indonesia.  Ramadhan  (2019),  menggunakan pendekatan moneter, yaitu melalui analisis sensitivitas permintaan mata uang untuk periode  2000-2017  dan  menemukan  bahwa  ukuran shadow  economy di  Indonesia secara  rata-rata  adalah  Rp  528  triliun.  Kemudian  jika  membandingkan  ukuran shadow  economy terhadap  PDB  setiap  tahunnya,  maka  jumlah  rata-rata  rasionya adalah  7,58%  terhadap  PDB.  Selain  itu,  Tatariyanto  (2014)  juga  melakukan penelitian  dengan  menggunakan  pendekatan  model  - Multiple  Indicator  Multiple Cause (MIMIC)  memperkirakan  bahwa  ukuran shadow  economy di  Indonesia antara tahun 2000 dan 2008 rata-rata mencapai 20% dari PDB. Selain itu, penelitian lain  yang  dilakukan  pada  periode  1999-2007  oleh  Schneider  (2010)  juga menunjukkan bahwa ukuran shadow economy Indonesia cukup tinggi, sekitar 18% hingga 21% dari PDB.  Hal ini berarti bahwa masih banyak kegiatan ekonomi yang tidak tercatat dalam estimasi PDB yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia.
Kemudian dalam hal potensi kerugian pajak, menurut penelitian yang dilakukan oleh  Ramadhan  (2019)  dengan  cara  mengalikan  besaran shadow  economy dengan rasio pajak diketahui bahwa rata-rata potensi kerugian pajak pertahun sekitar 56,23 triliun  rupiah,  dan  rata-rata  rasio  potensi  kerugian  pajak  terhadap  PDB  adalah 0,95%. Sedangkan penelitian yang dilakukan Samuda (2016) diperoleh nilai potensi kehilangan pajak tahun 2001-2013 sebesar Rp11172,864 miliar setiap triwulannya.

## 4.2 Penyebab Shadow Economy di Indonesia
Terdapat  beberapa  faktor  yang  menjadi  penyebab  munculnya  aktivitas shadow economy di  Indonesia,  yaitu  sebagai  berikut  (Schneider,  Buehn,  and  Montenegro, 2007):

## 1) Beban Pajak
Beban  pajak  merupakan  salah  satu  faktor  utama  yang  menyebabkan  kegiatan shadow  economy di  Indonesia  mengalami  perkembangan  dan  peningkatan.  Hal  ini

## 2460-030X
dikarenakan apabila beban pajak semakin besar, maka akan mengurangi pendapatan para pelaku kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, tarif pajak yang lebih tinggi akan memicu  pelaku  ekonomi  untuk  melakukan  aktivitas shadow  economy .  Hal  ini dibuktikan dari penelitian yang dilakukan oleh Tatariyanto (2014) yang menemukan bahwa dengan menaikkan tarif pajak penghasilan pribadi di Indonesia sebesar satu persen  akan  meningkatkan  aktivitas shadow  economy sebesar  17,5%.  Sehingga dengan  menaikkan  tarif  pajak  akan  berdampak  negatif  pada  konsumsi,  investasi, dan PDB (Orsi, Raggi dan Turino, 2014). Oleh karena itu, semakin besar aktivitas shadow economy semakin besar pula potensi kerugian pajak.
2) Kegiatan Ekonomi Resmi (formal economy)
Kondisi formal economy juga memiliki peran yang cukup penting yang berdampak pada  aktivitas shadow  economy karena  dapat  memengaruhi  keputusan  para  pelaku ekonomi  untuk  memilih  bekerja  di  sektor  formal  atau  informal.  Ketika  kondisi ekonomi sedang ekspansi, pelaku ekonomi memiliki banyak peluang untuk mencari pekerjaan  dan  menambah  penghasilan.  Akan  tetapi,  ketika  ekonomi  mengalami resesi  para  pelaku  ekonomi  justru  sulit  untuk  mendapat  pekerjaan.  Hal  ini berdampak  pada  naiknya  tingkat  pengangguran  di  sektor formal  economy .  Oleh karena itu, pelaku ekonomi akan mencari tambahan penghasilan di aktivitas shadow economy .  Penelitian  yang  dilakukan  Tatariyanto  (2014)  menyatakan  bahwa tingginya  angka  pengangguran  merupakan  salah  satu  faktor  yang  memicu berkembangnya shadow  economy di  Indonesia.  Penelitian  tersebut  menunjukkan bahwa  dengan  menaikkan  tingkat  pengangguran  di  Indonesia  sebesar  satu  persen akan meningkatkan aktivitas shadow economy sebesar 8,8%.

## 3) Intensitas Regulasi Pemerintah
Intensitas  regulasi  biasanya  diartikan  sebagai  jumlah  undang-undang  dan  batasan, seperti  lisensi,  peraturan  pasar  tenaga  kerja  (misalnya  upah  minimum,  restriksi tenaga  kerja  untuk  orang  asing,  program  pensiun,  asuransi),  dan  hambatan perdagangan  (misalnya  kuota  impor,  tarif)  (Schneider  &  Enste,  2000).  Regulasi yang  banyak  dan  alurnya  berbelit-belit  akan  menambah  biaya  di formal  economy . Sehingga  hal  ini  membuat  pelaku  ekonomi  lebih  memilih  melakukan  aktivitas shadow economy .

## 4) Kualitas Institusi Pemerintah
Kualitas suatu institusi menjadi kunci penting yang memengaruhi keputusan pelaku ekonomi  untuk  beraktivitas  di shadow  economy .  Apabila  pemerintah  dipandang baik  oleh  masyarakat  dan  tidak  boros  dan  korup,  maka  pelaku  ekonomi  yang bersedia  untuk  berpartisipasi  di  sektor  formal  dan  memenuhi  kewajibannya, terutama  membayar  pajak,  akan  meningkat.  Sebaliknya,  apabila  pemerintah  tidak efisien  dan  korup,  maka  pelaku  ekonomi  memiliki  kepercayaan  yang  rendah  dan kemungkinan  untuk  memenuhi  kewajiban  perpajakannya  juga  rendah  (Torgler &Schneider, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Johnson, Kaufmann dan Zoido- Lobaton (2000) dengan menggunakan International Corruption Index menunjukkan
bahwa  terdapat  hubungan  antara  korupsi  dan shadow  economy .  Sehingga  semakin tinggi tingkat korupsi di suatu negara semakin besar pula aktivitas shadow economy di  negara  tersebut.  sebaliknya,  penurunan  tingkat  korupsi  akan  berdampak  pada menurunnya  aktivitas shadow  economy di  negara  tersebut.  Tingkat  korupsi  di negara Indonesia sendiri masih tergolong tinggi. Pada tahun 2019 Indonesia berada di  peringkat  85  dari  180  negara  berdasarkan  data  indeks  korupsi,  dimana  semakin rendah peringkatnya maka  semakin rendah pula tingkat korupsi di negara tersebut. Sehingga  dengan  tingginya  tingkat  korupsi  di  Indonesia  mengindikasikan  masih banyak pula aktivitas shadow economy yang dilakukan.

## 5. Kesimpulan
Aktivitas shadow economy merupakan aktivitas ekonomi baik bersifat legal maupun ilegal  yang  berkontribusi  terhadap  perhitungan  PDB  namun  tidak  terdeteksi. Aktivitas  ini  terjadi  di  seluruh  negara  di  dunia,  termasuk  Indonesia.  Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengukur besaran shadow economy yang terjadi di Indonesia.  Dalam  praktiknya,  untuk  mengukur  besaran shadow  economy ini  tidak mudah.  Hal  ini  dikarenakan  para  pelaku  ekonomi  yang  terlibat  dalam  aktivitas  ini cenderung  tidak  ingin  teridentifikasi.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Schneider (2010)  menunjukkan  bahwa  besaran shadow  economy di  Indonesia  untuk  periode 1999  hingga  2007  relatif  tinggi  sekitar  18%  hingga  21%  dari  PDB.  Tingginya aktivitas shadow  economy ini  disebabkan  oleh  beberapa  faktor,  yaitu  beban  pajak yang  tinggi,  regulasi  yang  ketat,  tingginya  angka  pengangguran  di  sektor formal economy ,  dan  persepsi  masyarakat  terhadap  kinerja  pemerintah.  Selain  itu, tingginya  tingkat  korupsi  juga  menjadi  faktor  penting  berkembangnya shadow economy di  Indonesia.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  Indonesia  harus  melakukan beberapa  tindakan  agar  bisa  mengurangi  aktivitas shadow  economy .  Beberapa  hal yang  dapat  dilakukan  yaitu  mengurangi  tingkat  korupsi  dan  meningkatkan  kinerja pemerintah  sehingga  bisa  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat.  Selain  itu, pemerintah  juga  perlu  meningkatkan  kemampuannya  dalam  mengidentifikasi aktivitas shadow  economy ,  memperbaiki  administrasi  pajak,  serta  mengurangi penggunaan transaksi dengan uang tunai. Apabila hal tersebut telah dilakukan, maka pemerintah Indonesia bisa meningkatkan penerimaan pajaknya yang kemudian bisa digunakan untuk menyediakan barang dan jasa public sehingga bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## 2460-030X

## DAFTAR PUSTAKA
[1]. De  Leon  E  dan  Boris  ET.    (2010).  The  State  of  Society:  Measuring  Economic Success and Human Well-Being.  Washington, DC.  The Urban Institute
[2]. DDTC.  (2020).  Tiga  Sektor  Usaha  yang  Dinilai  Shadow  Economy  oleh  DJP.
https://news.ddtc.co.id/tiga-sektor-usaha-yang-dinilai-shadow-economy-oleh- djp-19035?page_y=1243
[3]. Feige,  Edgar  L.  (1990).  Defining  and  Estimating  Underground  and  Informal Economies : The New Institutional Economics Approach. World Development. Vol. 18 No. 7.
[4]. Friedman, E., S. Johnson, D. Kaufmann and P. Zoido-Lobatón (2000), Dodging the  Grabbing  Hand:  The  Determinants  of  Unofficial  Activity  in  69  Countries Journal of Public Economics 76/4, pp. 459-493.
[5]. Mankiw, N. Gregory. (2007). Makroekonomi. Edisi Keenam. Penerjemah: Fitria Liza,Imam Nurmawan. Jakarta : Penerbit Erlangga.
[6]. OECD.  (2017).  Shining  Light  on  The  Shadow  Economy  Opportunities  and Threats.
[7]. Orsi, R., Raggi, D., & Turino, F. (2014). Size, Trend, and Policy Implications of Underground Economy. Review of Economic Dynamics, 17(3), 417-436.
[8]. Ramadhan,  Fairuz  Muhammad.  (2019).  Estimation  the  Size  of  Underground Economy and Tax Potential Loss in Indonesia from 2000-2017
[9]. Samuda  ,  Sri  Juli  Asdiyanti.  (2016).  Underground  Economy  In  Indonesia.
Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 19, Nomor 1, Juli 2016
[10]. Santosa.    (2010).    Mengerti  Proses  Perhitungan  Statistik  Indonesia:  Bias Penggunaan Indikator PDB secara Tunggal.  Bahan Kelompok Diskusi Lembaga Penyelidikan  Ekonomi  dan  Masyarakat  (LPEM)  Fakultas  Ekonomi  Universitas Indonesia (FEUI)
[11]. Schneider, Friedrich dan Enste, D. H. (2000). Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences. Journal of Economic Literature, Vol.38, pp. 77-114.
[12]. Tatariyanto,  Firman.  (2014).  Taxing  the  Underground  Economy:  The  Case  of Indonesia. Journal of Economics and Sustainable Development, 5(27), 237-250.
[13]. Torgler,  B.,  &  Schneider,  F.  (2007).  Shadow  Economy,  Tax  Morale,
Governance  and  Institutional  Quality:  A  Panel  Analysis.  Berkeley  Program  in
Law  &  Economics,  Working  Paper  Series.  UC  Berkeley:  Berkeley  Program  in
Law and Economics