## PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  PELAKU PORNOGRAFI ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA
Stanzanusa Rantjalobo nusastanza@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Nur Azisa nurazisa10@yahoo.com Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Maskun maskunlawschool@yahoo.com Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

## Abstrak
Kejahatan  pornografi  anak  di  Indonesia  menjadi  semakin  marak  dan  semakin mengkhawatirkan.  Hal  itu  disebabkan  dari  kelalaian  orangtua  yang  kurangnya melakukan  pengawasan  dan  pemberian  edukasi  kepada  anak  tentang  ancaman bahaya  dari  penggunaaan  internet.  Sehingga  hal  tesebut  memberi  peluang  para pelaku  kejahatan  pornografi  anak  dalam  melakukan  segala  bentuk  perbuatan melawan hukum kepada anak-anak  sebagai  target  pelaku dalam membuat konten pornografi  anak  sehingga    perbuatan  yang  ditimbulkan  oleh  pelaku  haruslah dipertanggungjawabkan  secara  ketentuan  hukum  yang  telah  ditetapakan pemerintah. Meskipun kebijakan UU Pornografi, UU ITE, UU Perlindungan Anak, dan KUHP  telah  ditetapkan  pemerintah,  ternyata  kebijakan-kebijakan  tersebut  masih belum optimal dalam melindungi anak-anak Indonesia dari  kejahatan pornografi. Hal itu  dikarenakan  konsep  pertanggungjawaban  pidana  di  dalam  hukum  positif Indonesia  masih  menggunakan  penentuan  kemampuan  bertanggungjawab  dalam menentukan   mens rea/ sikap batin pelaku kejahatan pornografi anak. Selain itu, kejahatan pornografi anak merupakan kejahatan yang bersifat khusus (Lex Specialis) sehingga  pertanggungjawaban  pornografi  anak  perlu  dikaji  apakah  kejahatan pornografi  anak  dalam  konsep  pertanggungjawaban  pidananya  diatur  didalam ketentuan  khusus  atau  kembali  pada  ketentuan  umum.    Maka  dari  permasalahan tersebut perlunya mengformulasikan  konsep pertanggungjawaban pidana di dalam

## Gorontalo

## Law Review
Volume 7 -  No. 1 – April 2024 E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022
hukum positif Indonesia,  khususnya dalam menangani pelaku kejahatan pornografi anak,  guna  untuk  menekan  tumbuh  pesatnya  kejahatan  tersebut  serta  melindungi anak-anak Indonesia dari pelaku kejahatan pornografi anak.
Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana; Pornografi; Anak

## Abstract
Crimes of child pornography in Indonesia are becoming increasingly widespread and increasingly  worrying.  This  is  caused  by  the  negligence  of  parents  who  do  not supervise and provide education to children about the dangers of using the internet. So that this provides an opportunity for perpetrators of child pornography to commit all forms of unlawful acts against children as the target of perpetrators in creating child pornographic content so that the actions caused by the perpetrators must be accounted for according to the legal provisions set by the government. Even though the policies on the Pornography Law, the ITE Law, the Child Protection Law, and the Criminal Code have been stipulated by the government, it turns out that these policies are still not optimal in protecting Indonesian children from pornography crimes. This is because the concept  of  criminal  responsibility  in  Indonesian  positive  law  still  uses  the determination  of  the  ability  to  be  responsible  in  determining  mens  rea/the  inner attitude  of  perpetrators  of  child  pornography  crimes.  In  addition,  child  pornography crimes are special crimes (Lex Specialis) so that child pornography liability needs to be studied  whether  child  pornography  crimes  in  the  concept  of  criminal  liability  are regulated in special provisions or return to general provisions. So from these problems it is necessary to formulate the concept of criminal responsibility in Indonesian positive law, especially in dealing with perpetrators of child pornography, in order to suppress the rapid growth of these crimes and protect Indonesian children from perpetrators of child pornography.
Keywords: Criminal Liability; Pornography; Children.

## 1. PENDAHULUAN
Hadirnya internet dalam aktivitas kehidupan masyarakat telah memberikan dampak positif dalam mempermudah  setiap proses dari aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan  antar  individu,  baik  yang  dilakukan  oleh  pribadi  individu- individu secara mandiri maupun yang dilakukan individu-individu melalui dan/ atau atas nama kelompok. Di negara Indonesia  sebagai salah satu bagian dari belahan  dunia    yang  ikut  menerima  dampak  positif  dari  keberadaan  internet. Adapun dampak positif dari keberadaaan internet, seperti   mempermudah dalam hal:  melakukan  proses  komunikasi  diantara  individu  dan/  atau  kelompok, mencari  informasi-informasi  yang  dibutuhkan  untuk  menjawab  keingintahuan manusia  terhadap  segala  hal,  melakukan  transaksi-transaksi  bisnis,  bekerja jarak jauh, dan sebagainya. (Nugroho, Andy, 2022)
Namun,  kemajuan  teknologi menimbulkan  berbagai  permasalahan  hukum, seperti adanya pihak lain yang bermaksud untuk mencari keuntungan dengan melawan hukum dan memanfaatkan internet untuk melakukan kejahatan yang berbasiskan teknologi.( Burhan Bungin, 2003: 21) Jenis kejahatan internet yang sedang marak saat ini seperti, hacking, pelanggaran hak cipta, penyadapan yang tidak  beralasan,  penyebaran  virus,  perjudiaan,    pornografi,  dan  sebagainya. (Soemarno  Partodihadjo,  2008:  150-152)  Salah  satu  diantara  penyalahgunaan internet yang meresahkan masyarakat Indonesia ialah kejahatan pornografi .
Pornografi merupakan kejahatan yang sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan  kekhawatiran  bagi  masyarakat  Indonesia,  kejahatan  pornografi telah  mencapai  perkembangan  yang  sangat  pesat  bahkan  sudah  menyentuh setiap  lapisan  masyarakat  tanpa  terhalang  oleh  sekat-sekat  geografis  lagi.
Kejahatan pornografi menjadi semakin mudah diakses melalui media elektronik dan cetak. Setiap orang begitu mudah melihat materi pornografi melalui internet, handpone,  buku  bacaan  dan  lain  sebagainya.  Sehingga  internet  banyak digunakan pengguna masyarakat Indonesia untuk mengakses konten porno yang tersedia luas di dunia maya, selain itu kalangan yang paling beresiko terhadap kejahatan tersebut ialah anak-anak yang rentan menjadi korban pornografi anak (Made Julia Mahayanti, 2021 : 587).
Pornografi  anak  di  Indonesia  saat  ini  semakin  marak  dan  semakin mengkhawatirkan.  Itu  disebabkan  internet  sering  digunakan  oleh  anak-anak dibawah  umur  yang  sangat  beresiko  terhadap  ancaman  pornografi serta kurangnya  pengawasan  dari  orang  tua,  edukasi  maupun  pemahaman  kepada anak dalam menghadapi ancaman-ancaman kejahatan seksual yang didatangkan dari  duniai  maya.  Sehingga  tidak    dapat    disangka  akses  internet  yang    tidak terbatas  telah  memberi  peluang  bagi  para  pelaku  kejahatan  untuk  melakukan perilaku jahatnya seperti video call  seks  yang  menjadikan  anak-anak  sebagai korban dari target pelaku.
Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat terdapat  526  pengaduan  anak  terkait  dengan  pornografi  dan  kejahatan  dunia maya ( cyber crime ) hingga agustus 2020. Kasus paling banyak terjadi pada anak terkait kepemilikan pornografi sebanyak 348 kasus. Laporan ini meningkat dari tahun  sebelumnya  yang  sebanyak  94  kasus.  Kasus  selanjutnya  yang  paling banyak terjadi anak menjadi korban kejahatan seksual online sebanyak 89 kasus (Jayani dan Dwi Hadya, 2022).
Salah satu kasus kejahatan pornografi anak yang terjadi di Kulonprogo tahun 2022,  anak  berumur  11  tahun  dipaksa  membuat  konten  porno.  Kronologinya bermula ketika korban (anak) yang berusia di bawah umur  masuk ke suatu grup WA  ketika  diberikan  tautan  oleh  kawannya.  Rupanya,  di  dalam  grup  itu tergabung si pelaku yang bernama MM (inisial), yang kemudian memanfaatkan momen  itu  dengan  menghubungi  korban  lewat  jalur  pribadi.  MM  mengancam korban dengan alasan bahwa dia masuk ke grup orang dewasa, maka dia dipaksa untuk mengirimkan konten beradegan pornografi. Korban pun menyanggupinya karena  takut  akan  dilaporkan  ke  polisi  karena  sudah  masuk  ke  grup  tersebut (Padmartari dan Lajeng, 2022).
Walaupun  kebijakan  UU  Pornografi,  UU  ITE,  UU  Perlindungan  Anak,  dan KUHP  telah  dikeluarkan  oleh  pemerintah  dalam  mengatasi  peningkatan kejahatan pornografi anak di Indonesia, namun pada kenyataannya kebijakan- kebijakan tersebut masih belum optimal dalam melindungi anak-anak Indonesia dari  kejahatan pornografi.
Permasalahan kebijakan yang belum optimal tersebut tidaklah terlepas dari konsep  pertanggungjawaban  pidana.  Pertanggungjawaban    pidana  pada hakikatnya  mengarah  pada  suatu  pertanggungjawaban  orang  terhadap  tindak pidana  yang  dilakukannya” (Chairul  Huda,  2011  :  70).  Tegasnya,  yang dipertanggungjawabkan  orang  itu  adalah  tindak  pidana  yang  dilakukannya. Dengan  demikian,  terjadinya  pertanggungjawaban  pidana  karena  telah  ada tindak pidana   yang   dilakukan   oleh   seseorang.
Permasalahan  pertanggungjawaban pidana    tidak    bisa    dilepaskan    dari tindak    pidana.    Orang    tidak    mungkin dipertanggungjawabkan  untuk dipidana,    apabila    tidak    melakukan    tindak    pidana.  Pertanggungjawaban pidana  pada  hakikatnya  merupakan  suatu mekanisme  yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu  perbuatan  tertentu.  Penolakan  masyarakat  terhadap  suatu  perbuatan, diwujudkan    dalam   bentuk   larangan   (dan   ancaman    dengan   pidana)   atas
perbuatan tersebut.  Hal  ini  merupakan  cerminan,  bahwa  masyarakat  melalui negara  telah mencela  perbuatan  tersebut ( Septa Candra, 2013 : 40).
Konsep     pertanggungjawaban     pidana     merupakan     syarat-syarat yang diperlukan  untuk  mengenakan  pidana  terhadap  seorang  pembuat  tindak pidana. Sementara itu, berpangkal tolak pada gagasan monodualistik ( daad en dader strafrecht ), proses  wajar  ( due  process )  penentuan  pertanggungjawaban pidana,    bukan    hanya  dilakukan    dengan    memerhatikan    kepentingan masyarakat,    tetapi    juga    kepentingan  pembuatnya    itu    sendiri.    Proses bergantung  pada  dapat  dipenuhinya  syarat  dan keadaan  dapat  dicelanya pembuat  tindak  pidana,  sehingga  sah  jika  dijatuhi  pidana. Maka dari itu apabila  persyaratan  ini  diabaikan  dan  tidak  tampak    keadaan  kriminal    yang menunjukkan  pembuat  dapat  dicela,  maka  hukum  dan  institusinya telah gagal memenuhi fungsinya (D.J.  Galligan, 1996 : 5).
Berbicara  masalah  pertanggungjawaban  pidana,  terdapat  dua  pandangan, yaitu  pandangan  yang  monistis,  Menurut  aliran  monisme,  unsur-unsur strafbaarfeit itu  meliputi  baik  unsur  perbuatan,  yang  lazim  disebut  unsur objektif, maupun unsur pembuat yang lazim disebut unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya  unsur perbuatan dengan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan  bahwa strafbaarfeit itu  adalah  sama  dengan  syarat-syarat penjatuhan  pidana,  sehingga  seolah-olah  dianggap  bahwa  kalau  terjadi strafbaarfeit , maka pasti pelakunya dapat dipidana ( Septa Candra, 2013 : 41). Sedangkan  menurut  pandangan  dualistis,  menentang kebenaran  pendirian mengenai  kesalahan (schuld) yang  ketika  itu  berkuasa,  yang  dinamakan “objektive schuld”, oleh karena kesalahan di situ dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (merkmal  der  handlung). Untuk  adanya strafvoraussetzungen  (syarat- syarat  penjatuhan  pidana  terhadap  pembuat) diperlukan  lebih  dahulu pembuktian  adanya strafbare  handlung  (perbuatan  pidana), lalu  sesudah  itu dibuktikan schuld atau kesalahan subjektif pembuat (Moeljatno, 1985 : 22-23) . Selain  itu,  pada  segi handlung yang  boleh  dinaikan  pula  segi  objektif  atau “ Tat ”,  ada  “ tatbestandsmaszigkeit ”  (hal  mencocoki  rumusan wet )  dan  tidak adanya alasan pembenar ( Fehlen von rechtfertigungsgrunden ). Pada segi handelde yang  boleh  dinamakan  segi  subjektif,  sebaliknya  ada  “ schuld ”  (kesalahan)  dan tidak adanya alasan pemaaf ( Fehlen von personalechen
Strafoussshlieszungsgrunden ). Sebagaimana hanya segi pertamanya sajalah yang mungkin tatbestandsmaszig , schuld .  Sementara  itu  segi-segi  tersebut  jika dipandang  sebagai  kesatuan,  tidak  hanya  berdampingan  semata-mata ( paralelverhaltnis ),  bahkan  yang  satu  merupakan  syarat  bagi  yang  lain ( Bedingungsverhaltnis ).  Segi  yang  menjadi  syarat  adalah Tat, yaitu  “ dietrafbare Handlung” dalam  makna Strafgesetzbuch ,  yang  merupakan  “ das  krimenelle Unrecht ” sedangkan yang disyaratkan adalah segi schuld , oleh karena schuld baru ada sesudah unrecht atau sifat melawan hukumnya perbuatan, dan tak mungkin ada schuld tanpa adanya unrecht. Dari pernyataan tersebut dapat dipandang sebagai teknik bagi hakim untuk menjatuhkan  pidana,  yaitu  dapat  memudahkan  hakim  untuk  memberikan kualifikasi  yang  tepat  bagi  pembuat  yang  tak  akan  dijatuhkan  pidana.  Kalau salah satu perbuatan pidana tidak terbukti, maka bunyi putusannya ialah bebas, sedangkan  bila  semua  unsur  perbuatan  terbukti,  pembuat  tak  langsung dipidana.  Jika  pembuat  yang  melakukan  perbuatan  tersebut  ternyata  tidak mampu  bertanggungjawab  atau  dinyatakan  tidak  bersalah  atau  tidak  lalai, ataupun ada alasan pemaaf, maka ia lepas dari segala tuntutan hukum ( onslag van alle rechtsver volging ) ( Septa Candra, 2013 : 42). Alasan pemaaf menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan perbuatan pidana yang telah
dilakukannya  atau criminal  responsibility .  Alasan  pemaaf  ini  menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal.
Dalam  praktek  peradilan,  penerapan  konsep  pertanggungjawaban  pidana telah berhasil menghukum para pelaku pornogafi anak tetapi pada kenyataanya masih  belum  maksimal  dalam  mengurangi  tindak  kejahatan  tersebut.  Hal  ini dikarenakan  oknum-oknum  kejahatan  pornografi  tersebut  masih  berkeliaran baik di dunia nyata maupun di dunia maya untuk mengincar korbannya yaitu anak-anak  sebagai  objek  konten  pornografi  berikutnya.  Penyebab  hal  tersebut dikarenakan begitu banyak macam-macam bentuk perbuatan pidana yang yang dilakukan  oleh  pelaku  pornografi  anak  yang  diatur  dalam  hukum  positif Indonesia sehingga dari perbuatan yang telah diatur tersebut selanjutnya akan ditentukan apakah terdakwa pantas dipidana atau tidak dilihat dari mens rea/ sikap  batin  atau  dari  sisi  kemampuan  pertanggungjawban  sipelaku  melalui konsep pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam hukum positif Indonesia. Tetapi yang menjadi permasalahan ialah kejahatan pornografi anak merupakan kejahatan  yang  bersifat  khusus  ( Lex  Specialis )  maka  pertanggungjawaban pornografi anak perlu dirumuskan apakah kejahatan pornografi anak ini konsep pertanggungjawaban pidananya diatur dengan ketentuan khusus atau kembali pada  ketentuan  umum.    Maka  dengan  demikian  penulis  mengkaji  konsep pertanggungjawaban  pidana  di  dalam  hukum  positif  Indonesia  khususnya terhadap  pelaku  kejahatan  pornografi  anak  dengan  tujuan  untuk mengformulasikan   konsep  pertanggungjawaban  pidana   pornografi  anak  guna untuk  menekan  tumbuh  pesatnya  kejahatan  tersebut  serta  melindungi  anak- anak Indonesia dari pelaku kejahatan pornografi anak.
Berdasarkan  pada  uraian  di  atas,  maka  ada      permasalahan  yang  dapat diangkat yaitu mengformulasikan konsep pertanggungjawaban pidana pornografi anak  dalam  hukum  positif  Indonesia.  Dalam  penelitian,  ini  mencoba  unutk merumuskan  konsep  formulasi  konsep  pertanggungjawaban  pidana  pornografi anak  melalui  pendekatan  asas  legalitas  dengan  asas  kesalahan.  Tujuan  dari penelitian ini yakni menguraiakan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pornografi anak dalam hukum positif Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN
Peineilitian  ini  meirupakan  peineilitian  hukum  normatif  yaitu  dengan mengkaji  atau  menganalisis  data  sekunder  yang  berupa  bahan-bahan  hukum sekunder  dengan  memahami  hukum  sebagai  perangkat  peraturan  atau  norma positif di dalam perundang-undangan yang berlaku (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009 : 15). Peineilitian ini beirsifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang  mendeskriptifkan  secara  terperinci  hasil  analisis  mengenai  asas-asas hukum,  sistematik  hukum,  taraf  sinkronisasi  vertikal  dan  horizontal, perbandingan hukum dan inventarisasi hukum positif (Soerjono Soekanto, 2008 :  10).  Peineilitian  ini    meinggunakan  teiknik    pengumpulan  data  yaikni  studi pustaka  terhadap  bahan-bahan  hukum,  baik  bahan  hukum  primer,  bahan hukum  sekunder,  maupun  bahan  hukum  tersier  (Mukti  Fajar  dan  Yulianto Achmad, 2010 : 160). Adapun beintuk analisis data yang akan digunakan dalam peineilitian ini adalah analisis normatif kualitatif dilakukan dengan penguraian secara  deskriptif  dan  preskriptif.  Analisis  kualitatif  deskriptif  dan  preskriptif dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  argumentasi  bahwa  penelitian  ini  tidak hanya  dimaksudkan  mengungkapkan  atau  menggambarkan  data sebagaimana adanya., melainkan juga bertujuan menentukan formulasi konsep pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  pornografi  anak  dalam  hukum positif Indonesia  yang ideal.

## 3. PEMBAHASAN
A. Formulasi  Konsep  Pertanggungjawaban  Pidana  Pornografi  Anak  Dalam Hukum Positif Indonesia
Chairul  Huda,  yang  menyatakan  terkait  aturan  hukum  mengenai pertanggungjawaban  pidana  memiliki  fungsi  yaitu  Sebagai  penentu  syarat- syarat  yang  harus  ada  pada  diri  seseorang  sehingga  sah  dijatuhi  pidana. Penentu apakah seseorang patut dicela karena perbuatannya, dimana celaan tersebut  adalah  pemidanaan.  Dengan  demikian, “it  operates  to  filter  those deserving punishment for their wrong from those wo do not and to grade liability according to their degree fault” . Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan  saringan  pengenaan  pidana,  yaitu  hanya  dapat  diterapkan terhadap  mereka  yang  memiliki  kesalahan  dan  pidana  yang  dikenakan sebatas kesalahannya tersebut (Chairul Huda, 2011 : 17).
Sementara  itu,  pertanggungjawaban  pidana  menjurus  kepada pemidanaan  petindak,  jika  telah  melakukan  suatu  tindak  pidana  dan memenuhi  unsur-unsurnya  yang  telah  ditentukan  dalam  Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan  atas  tindakan-tindakan  tersebut  apabila  tindakan tersebut bersifat melawan hukum (E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 2002 : 249). Seperti  halnya  yang  dikatakan  Moeljatno  bahwa,  orang  tidak  mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi  pidana)  kalau  tidak melakukan  perbuatan pidana (Chairul Huda, 2011 : 20). Berkenaan dengan penjelasan Moeljatno, dapat  ditarik  pengertian  bahwa  pertanggungjawaban  pidana  hanya  akan berlaku jika sebelumnya sudah pernah ada seseorang yang melakukan tindak pidana.  Pada  konteks  perundangan  juga  dikatakan  bahwa  ada  tidaknya pidana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yang diinterpretasikan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana tanpa aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu (Chairul Huda, 2011 : 21).
1. Asas Legalitas Untuk  menentukan  apakah  suatu  perbuatan  dapat  dipidana  atau tidaknya,  didasarkan  dengan  asas  legalitas.  Dasar  pokok  hukum  pidana adalah  asas  legalitas,  yaitu  perbuatan  tidak  dapat  dipidana  selain  atas kekuatan  peraturan  undang-undang  pidana  yang  terdahulu  diadakan (sebelum  perbuatan  itu  dilakukan),  dalam  bahasa  Latinnya  asas “nullum delictum,  nulla  poena  sine  praevia  lege  poenali”  atau  disingkat  “Nullum Delictum” ( Monang Siahaan, 2016 : 180) . Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP  “tiada  suatu  peristiwa dapat  dipidana,  melainkan  atas  kekuatan ketentuan  undang- undang,  yang  berlaku  terdahulu  dari  peristiwa itu”.  Asas ini merupakan jaminan untuk keamanan hukum dan melindungi orang-orang terhadap perbuatan sewenang-wenang dari hakim. Oleh karena itu agar suatu perbuatan tersebut dapat dihukum, harus memenuhi semua unsur delik yang dirumuskan dalam undang-undang
2. Pengaturan  Kejahatan Pornografi Anak Dalam Hukum Positif Indonesia Dalam Pengaturan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP lama) hanya ada beberapa Pasal yang berkaitan dengan perbuatan pornografi anak, yaitu Pasal 283, dan Pasal 533 :
Pasal 283 menyatakan :
1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda  paling  banyak  sembilan  ribu  rupiah,  barang  siapa  menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau  memperlihatkan  tulisan,  gambaran  atau  benda  yang  melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan
kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus  diduga  bahwa  umumya  belum  tujuh  belas  tahun,  jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang  melanggar  kesusilaan  di  muka  orang  yang  belum  dewasa sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  yang  lalu,  jika  isi  tadi  telah diketahuinya.
Pasal 553 menyatakan :
Diancam  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  dua  bulan  atau  pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:
1. Barangsiapa  di  tempat  untuk  lalu  lintas  umum  dengan  terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isi yang  dibikin  terbaca,  maupun  gambar  atau  benda,  yang  mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja.
2. Barangsiapa  di  tempat  untuk  lalu  lintas  umum  dengan  terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja.
3. Barangsiapa  secara  terang-terangan  atau  tanpa  diminta  menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat merangsang nafsu birahi para  remaja  maupun  secara  terang-terangan  atau  dengan  menyiarkan tulisan  tanpa  diminta,  menunjuk  sebagai  bisa  didapat,  tulisan  atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja.
4. Barang  siapa  menawarkan,  memberikan  untuk  terus  atau  sementara waktu,  menyerahkan  atau  memperlihatkan  gambar  atau  benda  yang demikian,  pada  seorang  belum  dewasa  dan  di  bawah  umur  tujuh  belas tahun.
5. Barang siapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian di muka seorang yang belum dewasa dan dibawah umur tujuh belas tahun. Dalam  Pasal  283  ayat  1  dan  2  dalam  peraturan  hukum  pidana menjelaskan  bahwa  Penyebarluasan  gambar,  tulisan  atau  benda  yang melanggar  kesusilaan  dilakukan  oleh  seseorang  penyedia  jasa  pornografi yang dengan cara menawarkan atau memberikan untuk terus maupun untuk sementara  waktu  yang  kepada  seseorang  yang  belum  dewasa  (anak-anak) atau  yang  diketahuinya  belum  dewasa.  Secara  umum  penyebarluasan gambar,  tulisan  atau  benda  tadi  dapat  dilakukan  dengan  menggunakan media cetak seperti majalah, VCD dan DVD . Maka Pasal 283  dapat menjerat pelaku jasa pornografi yang menawarkan gambar, tulisan atau benda yang melanggar kesusilaan kepada anak-anak.
Sedangkan  Pasal  533  dalam  peraturan  hukum  pidana  menjelaskan bahwa  Perbuatan  itu  harus  dilakukan  ditempat  yang  diperuntuhkan  buat lalu-lintas umum, maksudnya bukan hanya semata-mata hanya jalan umum saja, akan tetapi termasuk juga gang-gang, tempat-tempat yang sering dilalui khalayak  ramai  (juga  anak-anak)  misalnya  distasiun,  dekat  pintu  masuk kantor  pos,  kios  buku,  dinding-dinding    kaca  muka  toko-toko  (R.  Soesilo, 1995 : 342). Dari perbuatan itu dapat menimbulkan nafsu birahi anak-anak misalnya  mengenai  buku-buku  atau  gambar  tentang  penghidupan  seksual gambar wanita telanjang atau setengah telanjang yang ditawarkan didinding kaca muka toko. Pasal 533 ini dapat menangkap pelaku jasa pornografi yang menyebarluaskan gambar pornografi di tempat umum yang dapat dilihat oleh anak-anak.
Dalam  UU  No.  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi  terdapat  beberapa pasal  yang  berkaitan  dengan  Pornografi  anak  yaitu  Pasal  4  ayat  1  huruf  f, Pasal 5 dan Pasal 11 :
Pasal 4 ayat 1 menyatakan :
1. Setiap  orang  dilarang  memproduksi,  membuat,  memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan,  menyewakan,  atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: f. Pornografi anak. Pasal 5 menyatakan :
Setiap  orang  dilarang  meminjamkan  atau  mengunduh  pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
Sedangkan pada Pasal 11 menyatakan :
Setiap orang dilarang melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, atau Pasal 10.
Dalam  Pasal  4  ayat  1  huruf  f  menyebutkan  perbuatan  memproduksi adalah  perbuatan  dengan  cara  apapun  yang  ditunjukkan  untuk menghasilkan suatu barang yang belum ada menjadi ada. Dari sudut akibat suatu barang yang dihasilkan oleh perbuatan maka perbuatan memproduksi dapat disamakan dengan perbuatan membuat atau perbuatan mengadakan (Adami Chazawi, 2016 : 123). Dalam hal kaitannya dengan pornografi proses produksi  adalah  memproduksi  atau  membuat  gambar  ataupun  video  yang melanggar  kesusilaan  dengan  media  apapun  seperti  media  cetak  ataupun media elektronik (Avadeo Yurist dan Ismunarno, 2018 : 63).
Perbuatan  membuat  ditinjau  dari  sudut  penyelesaian  tindak  pidana, tindak  pidana  dengan  perbuatan  membuat  atau  memproduksi  merupakan tindak pidana materiil. Selesainya tindak pidana berdasarkan pada adanya objek  pornografi  yang  dihasilkan  oleh  pelaku  pembuat  barang  pornografi, tanpa terbukti adanya benda pornografi yang dihasilkan maka tindak pidana pornografi tidak akan terjadi.
Perbuatan  memperbanyak  adalah  “banyak”  yang  artinya  tidak  terbatas pada  jumlah.  Memperbanyak  adalah  perbuatan  dengan  bentuk  dan  cara apapun terhadap sesuatu benda in casu pornografi yang semula sudah ada tetapi  belum  banyak  menjadi  banyak  atau  bertambah  banyak  (Adami Chazawi, 2016 : 123) . Kata dasar menggandakan adalah “ganda” yang artinya lipat, rangkap. Perbuatan menggandakan artinya melipatkan berkali kali atau memperbanyak terhadap suatu benda in casu pornografi yang semula sudah ada menjadi banyak atau bertambah banyak atau dalam jumlah yang berlipat (Adami Chazawi, 2016 : 124).
Menyebarluaskan  adalah  bentuk  dan  dengan  cara  apapun  terhadap suatu benda yang semula keadaannya tidak tersebar menjadi tersebar luas. Cara menyebarluaskan pornografi ini bermacam macam dapat dengan cara menyerahkan,  membagi  bagikan,  menghamburkan,  menjual  belikan, menempelkan,  mengirimkan  dan  juga  bisa  menggunakan  media  elektronik untuk menyebarkan pornografi seperti menggunakan aplikasi video sharing untuk  menyebarkan  video  porno  seseorang.  Menurut  Undang-Undang Pornografi menyebarluaskan termasuk menyiarkan, mengunduh, mengimpor,  mengekspor,  menawarkan,  memperjualbelikan,  menyewakan, meminjamkan, menyediakan (Adami Chazawi, 2016 : 126).
Perbuatan  menyiarkan  mempunyai  arti  memberitahukan  kepada masyarakat  umu  melalui  media  tertentu.  Menurut  Adami  Chazawi  dalam pendapatnya  tentang  Pasal  29  Undang-Undang  Pornografi  menyiarkan
adalah  perbuatan  dengan  cara  apapun  terhadap  pornografi  yang mengakibatkan diketahui oleh orang banyak (Adami Chazawi, 2016 : 127) Perbuatan mengimpor adalah perbuatan dengan cara apapun terhadap benda pornografi yang semula berada diluar wilayah hukum indonesia masuk kedalam wilayah hukum indonesia (Adami Chazawi, 2016 : 128). Perbuatan mengekspor  adalah  mengekspor  pornografi  dapat  dilakukan  pada  wilayah hukum indonesia namun disebarkan atau di siarkan ke luar wilayah hukum indonesia (Avadeo Yurist dan Ismunarno, 2018 : 65). Perbuatan menawarkan adalah  perbuatan  dengan  cara  apapun  terhadap  suatu  benda  dengan menunjukkannya  atau  mengajukannya  kepada  orang  lain  dengan  sesuatu maksud agar orang itu melakukan perbuatan tertentu terhadap benda yang ditawarkannya  (Adami  Chazawi,  2016  :  129).  Tindak  pidana  menawarkan pornografi  dalam  pasal  29  Undang-Undang  Pornografi  merupakan  tindak pidana  murni,  hal  ini  dikarenakan  dalam  setiap  perbuatan  menawarkan pornografi  selalu  tersandung  maksud  dari  pelaku  untuk  melakukan perbuatan  tertentu  pada  benda  yang  ditawarkan  (Avadeo  Yurist  dan Ismunarno, 2018 : 65).
Perbuatan  memperjualbelikan  adalah  perbuatan  yang  dilakukan terhadap  suatu  benda  dengan  menjualnya  dan  dibelinya  oleh  orang  lain dengan  harga  tertentu  yang  disepakati  (Adami  Chazawi,  2016  :  129). Menyewakan merupakan suatu ikatan antara dua belah pihak yang membuat perjanjiaan  dimana  pihak  pertama  memberikan  manfaat  atau  kewajiban sementara pihak kedua membayar harga yang telah disepakati dalam jangka waktu  tertentu.  Perbuatan  menyewakan  dalam  pasal  29  Undang-Undang Pornografi  terjadi  apabila  pihak  yang  menyewakan  telah  memberikan kewajibabnnya  yaitu menyerahkan  benda  atau  objek  pornografi  yang  telah disewa  dengan  kesepakatan  tertentu.  Misalnya  pelaku  menyewakan  DVD atau VCD pornonya kepada orang lain (Avadeo Yurist dan Ismunarno, 2018 : 66).
Kata  dasar  menyediakan  adalah  sedia,  sehingga  perbuataan menyediakan adalah perbuatan dengan cara apapun mengenai suatu benda dengan menempatkan benda tersebut sedemikian rupa sehingga siap untuk sewaktu  waktu  diperlukan  maka  dapat  segera  digunakan  (Adami Chazawi, 2016  :  130).  Apabila  dihubungkan  dengan  pornografi  maka  tindak menyediakan hanya mempersiapkan objek pornografi saja belum digunakan sebagai  objek  pornografi.  Tindak  pidana  menyediakan  pornografi  ini  telah selesai apabila tanpa pornografi tersebut digunakan untuk suatu keperluan. Pornografi  yang  secara  eksplisit  memuat  pornografi  anak.  Menurut Undang-Undang  pornografi,  anak  adalah  segala  bentuk  pornografi  yang melibatkan anak (Adami Chazawi, 2016 : 142). Pornografi yang Melibatkan anak  diatur  juga  dalam  Pasal  11  Undang-Undang  Pornografi  tentang larangan melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi dalam  Pasal  4  ayat  1  huruf  f.  Pornografi  melibatkan  anak,  anak  adalah seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun.  Pornografi  melibatkan  anak merupakan  bentuk  tindak  pidana  yang  menjadikan  anak  sebagai  objek pornografi, namun dalam hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 29 Undang- Undang Pornografi kedudukan hanya sebagai korban maka anak tidak dapat dijatuhi sanksi pidana.  Namun ada syarat untuk anak tidak dapat dipidana yaitu  keterlibatan  anak  tidak  boleh  terlibat  sebagai  pembuat  pembantu ( Medeplichtige ), pembuat penganjur ( uitlokker ), pembuat peserta ( medepleger ) atau pembuat pelaksana ( pleger ) apabila anak terdapati memenuhi salah satu
dari  unsur  tersebut  maka  anak  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi  pidana (Avadeo Yurist dan Ismunarno, 2018 : 68).
Pada  Pasal  5  menyebutkan  perbuatan  meminjamkan  dan  mengunduh. Meminjamkan  berasal  dari  kata  pinjam.  Meminjamkan  adalah  perbuatan menyerahkan  benda  kepada  orang  lain  untuk  sementara  waktu  dengan maksud dimanfaatkan kegunaannya tanpa imbalan atau kontraprestasi. Jika dengan  imbalan,  misalnya  sejumlah  uang,  perbuatan  seperti  itu  adalah menyewakan (Brolin Rongkene, 2020 : 113). Berarti apabila dikaitkan dengan pornografi  anak  maka  pelaku  meminjamkan  VCD  atau  DVD  yang  telah berisikan  video  serta  gambar  pornografi  anak  yang  dari  benda  tesebut  di pinjmakan  kepada  orang  lain  untuk  sementara  waktu.  Sedangkan mengunduh  merupakan  terjemahan  dari  download,  suatu  frasa  yang digunakan  di  bidang  media  komunikasi  internet  dan  komputer.  Undang- Undang  Pornografi  telah  memberi  batasan.  Mengunduh  ( download )  adalah mengambil  file  dari  jaringan  internet  atau  jaringan  komunikasi  lainnya. Sehingga  apa  bila  perbuatan  larangan  mengunduh  dikaitkan  dengan pornografi anak maka pelaku merupakan orang yang  mengambil file dalam bentuk foto atau video yang bermuatan pornografi anak.
Dalam UU No. UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi Elektronik terdapat  satu pasal yang berkaitan dengan Pornografi anak yaitu Pasal 27 ayat 1 : Pasal 27 ayat 1 menyatakan :
Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau  Dokumen  Elektronik  yang  memiliki  muatan  yang  melanggar kesusilaan.
Pada Pasal 27 ayat 1 menyebutkan perbuatan mendistribusikan adalah berasal dari kata distribusi yang artinya penyaluran kepada beberapa orang atau beberapa  tempat  (Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015 : 28). Maka tindakan    mendistribusikan    yaitu    tindakan    mengirimkan    atau menyebarkan  informasi  atau  dokumen  elektronik  kepada  banyak  orang melalui    sistem    elektronik  (Ayya  Sofia  Istifarrah,  2020  :  1499).  Apabila dihubungkan dengan pornografi anak maka unsur mendistribusikan adalah perbuatan  pelaku  yang  menyebarkan  informasi  elektronik  melalui  internet dalam bentuk file video atau foto yang bermuatan pornografi anak. Tindakan  mentransmisikan    adalah  mengirimkan  informasi  elektronik atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain.  Sehingga apabila  perbuatan  mentransmisikan  dikaitkan  dengan  pornografi  anak berarti perbuatan pelaku yang mengirimkan muatan pornografi anak secara perseorangan berupa file video atau foto dengan menampilkan tubuh bugil dan organ vital anak.
Kemudian  mengenai  perbuatan  membuat  dapat  diaksesnya  memiliki makna  bahwa  apabila  pelaku  sengaja  membuat  publik  bisa  melihat, menyimpan  ataupun  mengirimkan  kembali  konten  melanggar  kesusilaan tersebut  (Menteri  Komunikasi  Dan  Informatika,  :  96).  Sehingga  apabila perbuatan  membuat  dapat  diakses  bila  dikaitkan  dalam  pornografi  anak maka pelaku sengaja meperlihatkan muatan pornografi anak dalam bentuk file  video  atau  foto  kepada  pengguna  internet  serta  file  pornografi  anak tersebut dapat di simpan  atau dikirimkan kembali ke dunia maya agar para pengguna internet dapat melihat kembali konten pornografi anak tersebut.
Dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002  Tentang  Perlindungan  Anak  terdapat  beberapa  pasal  yang  berkaitan dengan Pornografi anak yaitu Pasal  76I :
Pasal 76 I menyatakan :
Setiap  orang  dilarang  menempatkan,  membiarkan,  melakukan, menyuruh  melakukan,  atau  turut  serta  melakukan  eksploitasi  secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak.
Pada Pasal 76I menyebutkan perbuatan menempatkan adalah  perbuatan yang meninggalkan atau melepaskan tangungjawab (R. Soesilo, 1995 : 224). Apabila perbuatan menempatkan dikaitkan dalam kejahatan pornografi anak maka pelaku dengan berbuat meninggalkan atau melepaskan tanggungjawabnya  atas  anak  dengan  tujuan  anak  tersebut  di  eksploitasi secara  seksula  dalam  kegiatan  pornografi  anak.  Disini  pelaku  yang meninggalkan anak adalah orang tua atau wali dari si anak. Perbuatan membiarkan adalah ommision , yakni perbuatan pidana yang oleh  pembuat  undang-undang  dirumusakan  demikan  dengan  kata  lain dinyatakan hanya dapat diwujudkan dengan perbuatan pasif, tidak berbuat atau atau mengabaikan kewajiban hukum (Andi Zainal Abidin Farid, 2014 : 35). Bila dikaitkan dengan pornografi anak maka pelaku membiarkan anak di  eksploitasi  secara  seksual  dengan  seseorang  dalam  kegiatan  pornografi. Perbuatan melakukan adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan  dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan  (Teguh  Prasetyo,  2012  :  206).  Bila  dikaitkan  dengan  kejahatan pornografi  anak  maka  pelaku  merupakan  orang  yang  bertanggungjawab dalam  melakukan  perbuatan  eksploitasi  seksual  terhadap  anak  dalam kegiatan  pornografi.      Perbuatan  menyuruh  melakukan  adalah  seseorang yang  berkehendak  untuk  melakukan  suatu  tindak  pidana,  tetapi  tidak melakukannya sendiri, melainkan menyuruh orang lain untuk melakukannya. Tetapi perlu diketahui bahwa orang yang disuruh haruslah orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Teguh Prasetyo, 2012 : 216). Apabila perbuatan tersebut dikaitkan dengan pornografi anak maka pelaku menyuruh anak melakukan perbuatan cabul dengan tujuan mengeksplotasi anak secara dalam kegiatan pornografi.
Perbuatan  turut  serta  melakukan  adalah  perbuatan  kerjasama  yang disadari   antara   para   turut   pelaku,   yang merupakan suatu kehendak bersama  diantara      meraka  sehingga        mereka      harus  bersama-sama melaksanakan  kehendak itu (Wirjono Prodjodikoro, 2015 : 123). Perbuatan tersebut bila dihubungkan dengan pornografi anak maka pelaku mempunyai kehendak  yang  sama  dengan  pelaku  lainnya  dalam  kegiatan  pornografi. Pelaku  yang  turut  serta  dalam  melakukan  pornografi  anak    ialah  orang dewasa maupun anak-anak.
Dengan demikian UU Peraturan Hukum Pidana, UU Pornografi, UU ITE, UU  Perlindungan  Anak  yang  telah  menguraikan  bentuk-bentuk  kejahatan pornografi anak. Maka dari uraian tersebut telah dapat menentukan siapa- siapa  saja  pelaku  yang  bisa  dikenakan  atau  dituntut  berdasarkan  dari  ke empat  aturan  UU  tersebut.  Tetapi  hal  itu  bukanlah  akhir/  final  sebagai penjatuhan hukuman pidana terhadap si pelaku, sebab masih ada tahapan pemeriksaan  perkara  mengenai  niat  pelaku  yang  melakukan  kejahatan tersebut.  Apabila  niat  pelaku  telah  terkuak  didalam  proses  pemeriksaan persidangan perkara maka sudah sepantasnya perbuatan pelaku merupakan suatu kesalahan yang di pertanggungjawabkan secara pidana.

## 3. Pertanggungjawaban Pidana
Dari    serangkaian  banyaknya  perbuatan-perbuatan  yang  ditimbulkan oleh para pelaku pornografi anak telah memberi kekhawatiran yang besar di Indonesia karena anak-anak dalam menjalani aktivitasnya tidaklah aman lagi baik  dalam  dunia  nyata  maupun  dalam  dunia  maya.  Sehingga  perbuatan para pelaku tersebut haruslah dipertanggungjawabkan secara hukum yang diatur  dalam  hukum  positif  Indonesia  tetapi  kejahatan  pornografi  anak merupakan  kejahatan  yang  bersifat  khusus  ( Lex  Specialis )  maka pertanggungjawaban  pornografi  anak  perlu  dirumuskan  apakah  kejahatan pornografi anak ini pertanggungjawaban pidananya diatur dalam ketentuan khusus atau kembali pada ketentuan umum.
Dalam  hukum,  pertanggungjawaban  atau  tanggungjawab  pidana berkaitan  dengan  dasar  untuk  memberikan  sanksi  kepada  pelaku pelanggaran. Di dalam hukum pidana pertanggungjawaban dikenal dengan konsep ‘liability’ .  Setiap  orang  yang  melakukan  kesalahan  dalam  hukum pidana  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  perbuatan  yang dilakukannya. Oleh karena seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban jika orang itu tidak melakukan suatu kesalahan yang tidak dilakukannya (Erinda Sinaga, 2014 : 699).
4. Kesalahan Untuk  adanya  syarat  kesalahan  si  pembuat  haruslah  memiliki kemampuan  bertanggung  jawab.  Menurut  UU  No.  1  Tahun  1946  tentang Peraturan  Hukum  Pidana  yang  merupakan  Kitab  Undang-Undang  Pidana Indonesia, seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus  memenuhi  syarat  “bahwa  orang  yang  melakukan  perbuatan  itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya,  perbuatannya  itu  dapat  dipertanggung  jawabkan”  ,  disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan ( Nulla poena sine culpa ). Tetapi, ternyata dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak memberikan  rumusan  tentang  pertanggungjawaban  pidana.  Meskipun demikian    dalam  literatur  hukum  pidana  Indonesia  dijumpai  beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pidana.
Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu (Sudikno Mertokusumo, 1999 : 71) :
a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :
1. Perbuatan  manusia,  yaitu  perbuatan  yang  positif  ataupun  negatif yang menyebabkan pidana.
2. Akibat  perbuatan  manusia,  yaitu  akibat  yang  terdiri  atas  merusak atau  membahayakan  kepentingan-kepentingan  umum,  yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.
3. Keadaan-keadaan  sekitar  perbuatan  itu,  keadaan  ini  dapat  terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
4. Sifat  melawan  hukum  dan  sifat  dapat  dipidanakan  perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.
b. Unsur bersifat subjektif
Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak
pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu (EY. Kanter dan SR. Sianturi, 2022 : 121):
a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
b. Diancam dengan pidana (strafbaar gestelde).
c. Melawan hukum ( enrechalige ).
d. Dilakukan  dengan  kesalahan  ( met  schuld  in  verbandstaand ).  Oleh orang yang mampu bertanggung jawab ( toerekeningsvatbaar person ).
Untuk  adanya  kesalahan  yang  mengakibatkan  dipidananya  seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain (EY. Kanter dan SR. Sianturi, 2022 : 123):
a. Terang  melakukan  perbuatan  pidana,  perbuatan  yang  bersifat melawan hukum.
b. Mampu bertanggung jawab.
c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealfaan.
d. Tidak ada alasan pemaaf.
5. Perumusan  Pertanggungjawaban  Pidana  Pornografi  Anak  DiDalam  KUHP Dan Diluar KUHP
a. Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Pornografi Anak DiDalam KUHP Menurut  UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, seseorang  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  atas  perbuatan  pidana yang dilakukannya dalam hal jiwanya cacat yang diatur dalam rumusan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana :
“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan  kepadanya,  karena  jiwanya  cacat  dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.
Dilihat dalam rumusan Pasal 44 tersebut bahwa keadaan jiwa yang tidak bertanggungjawab yang sifatnya khusus itu berkaitan erat dengan perbuatannya  itu  sendiri  serta  keadaan-keadaan  objektif  dan  atau subjektif tertentu ketika seseorang itu berbuat. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab secara khusus adalah:
1) Apabila keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak bebas untuk  menentukan  kehendaknya  terhadap  perbuatan  apa  yang dilakukan
2) Apabila  keadaan  jiwanya  sedemikian  rupa  sehingga  ia  tidak mengerti,  tidak  menginsyafi  atas  suatu  perbuatan  yang dilakukannya  itu  sebagai  perbuatan  tercela  (EY.  Kanter  dan  SR. Sianturi, 2022 : 123).
Hal  itu  berarti  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku pornografi anak haruslah dinilai dari kemampuan bertanggungjawabnya dengan  memiliki  keadaan  jiwa  yang stabil/  tidak  bercacat  yang mejadi dasar  penentuan  penjatuhan  hukuman  kepada  si  pelaku.  Disisi  lain, ternyata  kejahatan  pornografi  anak  tidak  hanya  dilakukan  oleh  orang dewasa  saja  melainkan    anak-anak  pun  dapat  menjadi  pelaku  dari kejahatan  tersebut.  Sehingga  menimbulkan    mempertanyaan, bagaiamana  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  anak  yang  terlibat sebagai pelaku kejahatan pornografi anak.
Pertanggungjawaban pidana terhadap anak telah  diatur dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pada  Pasal 45, 46 dan 47. Tetapi pasal tersebut dicabut dan diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tetapi sebagai perbandingan bahwa dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47, ditentukan
bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana (Jefferson B. Pangemanan , 2015 : 105) :
1) Jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 (Sembilan) tahun sampai  13  (tiga  belas)  tahun,  disarankan  kepada  hakim  untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana (Pasal 45);
2) Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13  (tiga  belas)  tahun  sampai  15  (lima  belas)  tahun  dan  tindak pidananya  masih  dalam  tingkat  pelanggaran  sebagaimana  yang diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540, hakim dapat memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum swasta untuk dididik sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. (Pasal 46).
3) Jika  hakim  menghukum  si  tersalah,  maka  maksimal  hukuman utama  dikurangi  sepertiga,  jika  perbuatannya  diancam  hukuman mati,  dapat  dijatuhi  pidana  selama-lamanya  15  (lima  belas)  tahun dan hukuman tambahan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 huruf b angka 1 dan 3 tidak dijatuhkan (Pasal 47).
b. Perumusan  Pertanggungjawaban  Pidana  Pornografi  Anak  Di  Dalam  UU Sistem Peradilan Pidana Anak
UU  No.  11  Tahun  2012  tentang  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak menyebutkan bahwa istilah kenakalan anak ini berubah menjadi istilah anak yang berkonflik dengan hukum  (M. Nasir Jamil , 2013 : 32). Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 ( dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun maka disini jelas bahwa para pembentuk undang-undang telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun adalah memang suatu umur yang masih belum dapat dimintakan  pertanggungjawaban  atas  perbuatan  yang  dilakukannya, karena  anak  yang  berumur  demikian  masih  belum  mengerti  apa  yang dilakukannya (Jefferson B. Pangemanan , 2015 : 105).
Anak  yang  belum  berumur  12  (dua  belas)  tahun,  walaupun melakukan  tindak  pidana  belum  dapat  diajukan  ke  sidang  pengadilan Anak. Hal demikian didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan paedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu  belum  dapat  mempertanggungjawabkan  perbuatannya.  Anak  yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan (Abintoro Prakoso, 2013 : 88).
Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus  mengenai  sanksi  terhadap  anak  ditentukan  berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 ayat (1), sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan  dengan  mempertimbangkan  segi  keadilan  dan  kemanusiaan (Hadi Setia Tunggal, 2000 : 38).
Maka dari penjelasan tersebut, maka berdasarkan ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yaitu:
a. Orang yang sakit ingatan (Pasal 44)
b. Orang dibawah umur (Pasal 45) Dengan demikian konsep pertanggungjawaban pidana dalam UU No.
1  Tahun  1946  tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  menjadi  dasar  dalam menentukan penjatuhan pidana atau tidak terhadap si pelaku kejahatan pornografi  anak.  Dasar  penentuan  penjatuhan  pidana  tersebut ditentukan  dari  aspek  kemampuan  pertanggungjawaban  pidana  si pelaku,  apakah  si  pelaku  mengalami  cacat  jiwa  atau  tidak  pada  saat melakukan perbuatan pidana. Lalu pelakunya adalah anak-anak, maka konsep  pertanggungjawaban  pidana  yang  digunakan  ialah  UU  No.  11 Tahun  2012  Tentang  Sistem  peradilan  Pidana  Anak  yang  merupakan penentuan penjatuhan hukuman terhadap anak yaitu dari umur pelaku anak. Apabila pelaku anak sebelum umur 12 tahun maka  anak  tidak dikenai  sanksi  tindakan  maupun  sanksi  pidana  sebaliknya  apabila pelaku  anak  tersebut  belum  berumur  14  tahun  maka  dikenakan tindakan, sedangkan jika pelaku anak telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana
c. Perumusan Pertanggungjawaban Pidana Pornografi Anak Diluar KUHP Setelah  membahas  konsep  pertanggungjawban  pidana  terhadap pelaku kejahatan pornografi anak dalam UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan  Hukum  Pidana.  Maka  bagaimana  dengan  konsep pertanggungjawaban  pidana  pelaku  kejahatan  pornografi  anak  diluar Peraturan  Hukum  Pidana.  Ternyata,  pertanggungjawaban  pidana terhadap pelaku kejahatan pornografi anak  menurut dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada dasarnya sama dengan kemampuan bertanggungjawab  yang  terdapat  dalam  Undang-Undang  Peraturan Hukum Pidana (pelakunya orang dewasa) dengan Undang-Undang Sistem Perlindungan  anak  (pelakunya  anak-anak).    Begitu  pula    sama  halnya dengan    Undang  ITE    dan  Undang-Undang  Perlindungan  Anak  dalam konsep pertangungjawaban pidana.
Pada UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menjadi dasar kesamaan  dari konsep pertanggungjawaban pidana yang terdapat pada UU  Peraturan  Hukum  Pidana  dalam  kejahatan  pornografi  anak  ialah terdapatnya ketentuan peralihan yang ada didalam UU Pornografi pada Pasal 44 yang menyatakan bahwa “pada saat undang -undang ini berlaku, semua  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  atau  berkaitan dengan  tindak  pidana  pornografi  dinyatakan  tetap  berlaku  sepanjang tidak bertentangan dengan undang- undang ini.”
Sama halnya dengan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Didalam ketentuan peralihan UU tersebut menjadi dasar kesamaan konsep pertanggungjawaban pidana terdapat pada UU Peraturan  Hukum  Pidana.  Dimana  ketentuan  peralihan  tersebut  dapat ditemukan pada Pasal 53 yang menyatakan bahwa “pada saat berlakunya undang-undang  ini,  semua  peraturan  perundang-undangan  dan kelembagaan  yang  berhubunganan  dengan  pemanfaatan  Teknologi Informasi    yang  tidak  bertentangan  dengan  undang-undang  ini dinyatakan tetap berlaku.
Begitupun  dengan  UU  No.  23  Tahun  2002  Tentang  Perlindungan Anak. Didalam ketentuan peralihan UU tersebut menjadi dasar kesamaan konsep  pertanggungjawaban  pidana  yang  terdapat  pada  UU  Peraturan Hukum Pidana. Dimana ketentuan peralihan tersebut dapat ditemukan didalam  Pasal  91  yang  menyatakan  bahwa  “pada  saat  berlakunya
undang-undang  ini,  semua  peraturan  perundang-undangan  yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
Oleh  karena  itu  mengenai  ketentuan  pertanggungjawaban  pidana terhadap pelaku pornografi anak didalam undang-undang khusus telah didasarkan  atau  mengikuti  konsep  pertanggungawaban  pidana  dalam UU Peraturan Hukum Pidana. Hal itu berlandaskan dari rumusan pasal ketentuan  peralihan  yang  terdapat  dalam  undang-undang  khusus  (UU Pornografi,  UU  ITE,  UU  Perlindungan  Anak).  Maka  di  dalam  Undang- Undang  Peraturan  Hukum  Pidana  menjelaskan  orang  yang  dapat dipidana  haruslah  merupakan  orang  yang  normal  akalnya,tidak  cacat jiwanya  atau  tidak  hilang  ingatan  serta  orang  tersebut  telah  dewasa (Chairul Huda, 2011 : 70).
Dengan  demikian  para  pelaku  pornografi  anak  baik  yang  dapat dipertanggungjawabkan  atas  perbuatannya  ialah    pelaku  pembuat konten pornografi, pelaku yang menyebarkan konten pornografi anak di internet, pelaku yang mendownload konten pornografi anak, pelaku yang menawarkan,  menjualbelikan  atau  meminjamkan  pornografi  anak, pelaku mucikari dan pelaku anak-anak yang berumur diatas 12 sampai 18 tahun yang terlibat dalam kejahatan pornografi anak.
6. Perumusan  Konsep  Pertanggungjawaban  Pidana    Didalam  Rancangan  UU KUHP
Pada  UU  No.  1  Tahun  1946  Tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  tidak mengatur tentang pertanggungjawaban pidana  melainkan mengatur  alasan pemaaf yang merupakan dasar penentuan penjatuhan pidana terhadap sikap batin  pelaku  kejahatan.  Sedangkan  dalam  konsep  Rancangan  Undang- Undang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (RUU  KUHP)  telah memberikan  penjelasan  tentang  konsep  pertanggungjawaban  pidana  yang terdapat dalam rumusan pasal 36  RUU KUHP yang menyatakan :
1. Setiap  Orang  hanya  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  atas  Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.
2. Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan  sengaja,  sedangkan  Tindak  Pidana  yang  dilakukan  karena kealpaan  dapat  dipidana  jika  secara  tegas  ditentukan  dalam  peraturan perundang-undangan.
Dari  rumusan  pasal  tersebut  bertolak  dari  pokok  pemikiran keseimbangan  monodualistik,  bahwa  asas  kesalahan  (asas  culpabilitas) merupakan  pasangan  dari  asas  legalitas  yang  harus  dirumuskan  secara eksplisit  oleh  Undang-Undang .  Secara  eksplisit  “asas  tiada  pidana  tanpa kesalahan” ( geen straf zonder schuld ), yang di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun  1946  Tentang  Peraturan  Hukum  Pidana  tidak  ada.  Dengan  adanya asas  ini,  maka  seseorang  tidak  boleh  dipidana,  kecuali  apabila  ia  terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana, baik secara melakukan perbuatan (aktif) maupun tidak melakukan (pasif) yang diancam dengan pidana dalam Undang-Undang.  Seseorang  dikatakan  bersalah  melakukan  perbuatan pidana, jika ia melakukannya dengan sengaja ( dolus ) atau karena alpa ( culpa ) dengan segala jenisnya (Naskah Akademis KUHP BPHN, 2009 : 33). Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian (eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh Undang-Undang sedang pertanggungjawaban terhadap akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh  Undang-Undang  diperberat  ancaman  pidananya,  hanya  dikenakan
kepada terdakwa apabila ia sepatutnya-tidak dapat menduga kemungkinan terjadinya  akibat  itu  apabila  sekurang-kurangnya  ada  kealpaan  (Naskah Akademis KUHP BPHN, 2009 : 33).
Pertanggungjawaban Pidana yang dirumuskan dalam konsep RUU KUHP tersebut,  merupakan  substansi  yang  sangat  penting  beriringan  dengan masalah  “Pengaturan  Tindak  Pidana”.  Pertanggungjawaban  Pidana  adalah implementasi  ide  keseimbangan,  antara  lain  sebagai  berikut:  Adanya  asas “tiada  pidana  tanpa  kesalahan”  (asas  culpabilitas/asas  “ geen  straf  zonder schuld ”) yang merupakan asas kemanusiaan, dirumuskan secara eksplisit di dalam RUU KUHP sebagai pasangan dari asas legalitas ( Principle of Legality ) yang merupakan asas kemasyarakatan (Naskah Akademis KUHP BPHN, 2009 : 34).
Begitu  pun  dengan  pendapat  Septa  candra  menjelaskan  konsep monodualistik  ( daad  en  dader  strafrecht )  dalam  mengulas  konsep pertanggungjawaban  pidana.  Proses  wajar  ( due  process )  penentuan pertanggungjawaban  pidana  harus  pula  memperhatikan  kepentingan masyarakat  dan  kepentingan  si  pelaku.  Proses  bergantung  pada  dapat dipenuhinya  syarat  dan  keadaan  dapat  dicelanya  pembuat  tindak  pidana, sehingga sah jika dijatuhi pidana. Menurut Galligan apabila persyaratan ini diabaikan dan tidak tampak keadaan kriminal yang menunjukkan pembuat dapat dicela maka hukum dan institusinya telah gagal memenuhi fungsinya (Septa Candra, 2013 : 95).
Maka  konsep  Keseimbangan  monodualistik  yang  dimaksud  ialah  asas kesalahan  (asas  culpabilitas)  yang  merupakan  asas  kemanusiaan disandingkan  dengan  asas  legalitas  ( principle  of  legality )  yaitu  asas kemasyarakatan. Dalil yang dibangun oleh asas geen straf zonder schuld (asas tiada  pidana  tanpa  kesalahan)  bahwa  setiap  orang  tidak  dapat  dipidana kecuali  adanya  kesalahan  pada  perbuatannya.  Konsekuensi  dari  asas  ini ialah  adanya  pemisahan  yang  tegas  antara  tindak  pidana  dan pertanggungjawaban pidana. Sehigga dari kedua syarat atau asas itu tidak memandang sebagai syarat yang kaku dan bersifat absolut.
Dengan demikan, apabila konsep pertanggungjawaban pidana di dalam konsep RUU KUHP di terapkan, hal itu akan memberikan berdampak baik dalam  penentuan  penjatuhan  hukuman    terhadap  pelaku  kejahatan  di Indonesia  terkhususnya  pelaku  kejahatan  pornografi  anak.  Dampak  baik tersebut didasarkan oleh konsep Keseimbangan monodualistik  yang dimana konsep  tersebut  menjadi  pemisah  antara  tindak  pidana      dengan pertangungjawaban pidana. Hal itu memberikan penjelasan bahwa  pelaku kejahatan  pornografi  anak  dapat  di  pertanggungjawabankan  bilamana ditemukannya  suatu  unsur  kesalahan  berupa  kesengajaan  atau  kelapaan atas perbuatan pelaku kejahatan pornografi anak.

## 3. PENUTUP
Konsep  pertanggungjawaban  pidana  yang  tepat  diterapkan  adalah  konsep keseimbangan    monodualistik  yang  terdapat  dalam  RUU  KUHP.  Apabila dibandingkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana yang ada didalam UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana hanya mengfokuskan  pada dari  aspek  kemampuan  pertanggungjawaban  si  pelaku,  apakah  pelaku mengalami cacat jiwa atau tidak pada saat melakukan perbuatan pidana dan UU ini  juga  tidak  mengatur  dengan  jelas  tentang  pertanggungjawaban  pidana melainkan mengatur  alasan pemaaf yang menjadi dasar penentuan penjatuhan pidana terhadap sikap batin pelaku kejahatan. Apabila Konsep pertanggungjawaban  pidana  di  dalam  RUU  KUHP  diterapkan  maka  akan
berdampak  baik  terhadap  penentuan  penjatuhan  hukuman    terhadap  pelaku kejahatan  pornografi  anak  di  Indonesia.  Karena  konsep  keseimbangan monodualistik    yang  dimana  konsep  tersebut  menjadi  pemisah  antara  tindak pidana      dengan  pertangungjawaban  pidana.  Hal  itu  memberikan  kepastian bahwa    pelaku  kejahatan  pornografi  anak  dapat  di  pertanggungjawabankan bilamana  ditemukannya  suatu  unsur  kesalahan  berupa  kesengajaan  atau kealpaan pada diri pelaku saat melakukan kejahatan pornografi anak.
5. DAFTAR PUSTAKA Bungin,  Burhan. Pornomedia  :  Konstruksi  Sosial  Teknologi  Telematika  dan Perayaan Seks di Media Masa . Jakarta: Prenda Media,  2003. Candra,  Septa.  ‘ ’Pembaharuan  Hukum  Pidana;  Konsep  Pertanggungjawaban Pidana  Dalam  Hukum  Pidana  Nasional  Yang  Akan  Datang. ’’ Jurnal  Cita Hukum , Vol. I, No. 1 (Juni 2013): 39-55 Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian. Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan  Terhadap  Kepentingan  Hukum  Pemanfaatan  Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Malang: Media Nusa Creative, 2015. Chazawi, Adami. Tindak Pidana Pornografi . Jakarta: Sinar Grafika, 2016. D.J.,  Galligan. Due   Process   and   Fair    Procedures;  Astudy   of  Administrative Prosedures .  Clarendo Press. Oxford. 1996. Fajar,  Mukti  dan  Yulianto  Achmad. Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  & Empiris . Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010. Huda,  Chairul. Dari  Tiada  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada Pertanggungjawaban  Pidana  Tanpa  Kesalahan ,  Cetakan  ke-4.    Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
Ibrahim,  Jhony. Teori  dan  Metodologi  Peneitian  Hukum  Normatif .  Surabaya: Bayumedia, 2006.
Jamil, M. Nasir . Anak Bukan Untuk Dihukum . Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Jayani,  Dwi  Hadya.  ‘’KPAI  Terima  526  Pengaduan  Kasus  Pornografi  Dan Kejahatan Anak Di Dunia Maya’’.Databoks,https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/ 19/kpai-terima-526-pengaduan-kasus-pornografi-dan-kejahatan-anak-di- dunia-maya. Diakses pada 12 Otober 2022.
Kanter,  E.Y.  dan  S.R.  Sianturi. Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia  dan Penerapannya . Jakarta: Storia Grafika, 2002.
Mahayanti, Made Julia. ‘’ Tindak Pidana Cyberpornography Yang Melibatkan Anak Di Bawah Umur .’’ Jurnal Kertha Wicara , Vol. X, No.8 (2021):  586-598
Marzuki, Piter . Penelitian Hukum .  Jakarta: Kencana Media, 2005.
Menteri Komunikasi Dan Informatika. Penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU)  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Elektronik (UU ITE).
Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1999.
Moeljatno. Perbuatan  Pidana  dan  Pertanggungjawaban  dalam  Hukum  Pidana . Jakarta: Bina Aksara, 1985.

## Naskah Akademis KUHP BPHN 2009.
Nugroho, Andy. ‘’Internet : Dampak Positif Dan Negatif Internet’ ’. Bikin Website, https://bikin.website/blog/dampak-positif-dan-negatif-internet/. Diakses pada 12 Oktober 2022.
Padmartari, Lajeng. ‘ ’Begini Kronologi Anak Di Kulonprogo Dipaksa Menyebarkan Konten
Porno ’’.Jogjapolitan,https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/07/
25/514/1107144/begini-kronologi-anak-di-kulonprogo-dipaksa- menyebarkan-konten-porno. Diakses Pada 12 Oktober 2022. Pangemanan , Jefferson  B.  ‘’ Pertanggungjawaban  Pidana  Anak  Dalam  Sistem Peradilan  Pidana  Indonesia .’’ Lex  et  Societatis ,  Vol.  III,  No.  1.  (Jan-Mar 2015): 1001-108
Partodihadjo, Soemarno. Tanya Jawab Seputar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008  Tentang  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronoik .  Jakarta  :  Gramedia Pustaka Utama Kompas, 2008.
Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.
Prakoso,  Abintoro. Pembaharuan  Sistem  Peradilan  Pidana  Anak .  Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.
Prasetyo,  Teguh. Hukum  Pidana  Edisi  Revisi .  Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2012.
Prodjodikoro,  Wirjono. Tindak-Tindak  Pidana  Tertentu  Di  Indonesia .  Bandung: Refika Aditama, 2015.
Rongkene, Brolin . ‘’Tindak Pidana Pornografi Menurut KUHP Dan Undang -Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.’’ Lex Crimen , Vol. IX, No. 1. (Jan- Mar 2020): 111-119
Setia Tunggal, Hadi. Konvensi Hak-hak Anak ,  Jakarta: Harvarindo, 2000.
Siahaan, Monang. Pembaruan Hukum Pidana Indonesia . Jakarta: Grasindo, 2016. Sinaga, Erinda. ‘’ Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut  Undang-Undang  Nomor  44  Tahun  2008  Tentang  Pornografi ’’ Fiat Justitia :  Jurnal  Ilmu  Hukum,  Vol.  VIII  No.  4.  (Oktober-Desember)  2014: 695-706
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat . Jakarta: Raja Grafindo, 2009.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press, 2008. Soesilo,  R. Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP)  Serta  Komentar- Komentarnya Lengkap Pasa Demi Pasal , Bogor: Politea, 1995.
Sofia  Istifarrah,  Ayya. ‘’ Pertanggungjawaban  Pidana  Pelaku  Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektroni.’’ Jurist - Diction Vol. III, No. 4. (2020): 1495-1517
Sunggono,  Bambang. Metodologi  Penenlitan  Hukum  Jurumetri .  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1998
Yurist,  Avadeo  Ismunarno.  ‘’ Pengaturan  Aplikasi  Yang  Bermuatan  Melanggar Kesusilaan Di Indonesia. ’’ Recidive Vol. VII, No. 1. (Januari-April 2018): 52- 70
Zainal Abidin Farid, Andi. Hukum Pidana 1 . Jakarta: Sinar Grafik, 2014.