## KRIMINALISASI TERHADAP PERILAKU  PENYIMPANGAN SEKSUAL

## Welly Kendra
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, Padang Indonesia Email: welly.kendra1@gmail.com

## ABSTRACT
Kota  Pariaman  has  enacted  Regional  Regulation  Number  10  of  2018  which  stipulates  a policy of criminalization for sexual deviant behavior by LGBT. Forms of Criminalization of Sexual Abuse Behavior in the Regional Regulation of Pariaman City Number 10 Year 2018 is against  behavior  that  is  prohibited  from  being  based  on  moral  background.  To  maintain public  morality,  in  the  criminalization  of  LGBT,  the  City  of  Pariaman  government  imposes sanctions in the form of administration, which is the cost of enforcing local regulations and in  the  form  of  penalties  in  the  form  of  fines  and  confinement  in  the  alternative  criminal system. Comparison of arrangements in Pariaman City Regulation No. 10 of 2018 explained in detail about the understanding of transgender and LGBT. The Criminal Code Bill does not provide  a  more  detailed  explanation,  it  only  provides  a  regulation  on  what  is  meant  by "obscenity".
Keywords: Criminalization, Sexual Deviations, Regulation

## ABSTRAK
Kota Pariaman  memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 yang di dalamnya diatur  tentang  kebijakan  kriminalisasi  bagi  prilaku  penyimpangan  seksual  oleh  LGBT. Bentuk  Kriminalisasi Terhadap Prilaku Penyimpangan Seksual Pada Peraturan Daerah Kota Pariaman  Nomor  10  Tahun  2018  adalah  terhadap  perilaku  yang  dilarang  dilakukan berdasarkan  latar  belakang  moral.  Untuk  menjaga  moralitas  masyarakat,  pada  kriminalisasi LGBT  pemerintah  Kota  Pariaman  memberikan  sanksi  berbentuk  administrasi  yaitu  biaya penegakan Perda dan berbentuk pidana berupa denda dan kurungan dalam sistem penjatuhan pidana secara alternatif.  Perbandingan pengaturan Pada Perda Kota Pariaman No. 10 Tahun 2018 menjelaskan secara detail tentang pengertian  waria dan LGBT. Pada RUU KUHP tidak memberikan penjelasan lebih rinci hanya memberikan pengaturan tentang apa yang dimaksud dengan “pencabulan”.
Kata Kunci : Kriminalisasi, Penyimpangan Seksual, Pengaturan

## PENDAHULUAN
Hukum  Pidana  adalah  peraturan  hukum  mengenai  pidana.  Kata  pidana  berarti  hal yang  dipidanakan,  yaitu  oleh  instansi  yang  berkuasa  dilimpahkan  kepada  seorang  oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakanya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan. 1
1 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia , Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm.1.
Perumusan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana dalam disiplin ilmu hukum pidana disebut dengan kriminalisasi. Kriminalisasi adalah proses menetapkan suatu perbuatan yang  semula  bukan  merupakan  tindak  pidana  menjadi  suatu  rumusan  tindak  pidana  dalam suatu  rumusan  peraturan  perundang-undangan. 2 Kebijakan  kriminalisasi  merupakan  bagian dari  kebijakan  hukum  pidana. 3 Tujuan  dilakukannya  kriminalisasi adalah  untuk menciptakan ketertiban  didalam  suatu  masyarakat,  karena  perbuatan  yang  dikriminalisasi  tersebut  dirasa sudah  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  di  dalam  suatu masyarakat, sehingga berpotensi untuk menciptakan kegaduhan di dalam masyarakat tersebut
Belakangan  ini,  berkembang  sebuah  kasus  yang  menjadi  perbincangan  ditengah- tengah  masyarakat  Indonesia  dan  masyarakat  dunia,  yaitu  Lesbian,  Gay,  Biseksual,  dan Transgender atau yang biasa disebut dengan LGBT. Lesbian adalah sebutan untuk perempuan yang menyukai dan memiliki orientasi seks terhadap sesama jenis perempuan, sementara Gay adalah  sebutan  khusus  untuk  laki-laki  yang  juga  memiliki  orientasi  seks  terhadap  sesama jenis, yaitu sesama laki-laki. Biseksual adalah sebutan untuk orang yang cara berprilaku atau berpenampilan  berbeda  atau  tidak  sesuai  dengan  jenis  kelaminnya. 4 Komunitas  LGBT  ini tumbuh  subur  dan  berkembang  di  dataran  Eropa,  Amerika  dan  negara  Barat  lainya. Sementara di daerah Timur termasuk di Indonesia LGBT merupakan suatu hal yang dianggap masih  tabu  atau  terlarang,  karena  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  hidup,  tumbuh  dan berkembang di dalam masyarakat serta tidak sesuai dengan adat-istiadat ketimuran.
Kendati sudah berbagai macam penolakan bermunculan terhadap komunitas  LGBT beserta segala aktifitas seksual yang dilakukanya, sampai saat ini belum terdapat pengaturan hukum  yang  secara  konkret  mengatur  dan  melarang  aktifitas  seksual  yang  dilakukan  oleh seluruh komunitas LGBT di dalam hukum positif Indonesia.
Pemerintah  dan  semua  elemen  masyarakat  harus  berupaya  secara  serius  mengatasi persoalan  LGBT, karena pelaku  LGBT dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dengan jenis crimina extra ordinaria/ mala in se , suatu perbuatan yang dianggap jahat dan merugikan masyarakat meskipun tidak diatur dalam undang-undang, namun dapat/memungkinkan untuk dipidana,  berdasarkan  doktrin  ajaran  sifat  melawan  hukum  materiil  dengan  fungsinya  yang positif.
Dengan  hal-hal  tersebut  maka  Pemerintah  Kota  Pariaman  mengambil  sikap  atau tindakan  yang  sangat  serius  terhadap  kasus  LGBT  yang  semakin  marak  di  daerah  mereka. Kabupaten  Padang  Pariaman  termasuk  yang  tinggi  perkembangan  LGBT.  Gejala  ini  dapat dilihat dengan indikasi meningkatnya kasus penyakit HIV AIDS, terutama sejak tahun 2017 peningkatan kasus terus terjadi.  Fenomena buruk tersebut sudah mulai mengkawatirkan dan membuat berbagai pihak memikirkan dan melakukan langkah pencegahan. Dinas Kesehatan Padang  Pariaman,  misalnya,  melakukan  pencegahan  dengan  cara  melaksanakan  sosialisasi penyakit HIV AIDS dan cara pencegahanya. Sosialisasi tersebut dilakukan sampai ke nagari- nagari  di  Padang  Pariaman.  Sampai  2019  peningkatan  kasus  HIV  AIDS    terus  berjalan.
2 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana , Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010, hlm.133.
3 I Wayan Agus Harry Saputra, Kriminalisasi Terhadap Perilaku Cabul Antar Orang Dewasa Sesama Jenis (Lesbian dan Gay) , Jurnal Ilmiah, Jurnal Ilmiah, Vol. 07, No.02, Maret  2018.
4 Yuliati  Iswandiari,  Apa  itu  LGBT?  Apa  Penyebab  Seseorang  Menjadi  Gay?,  URL: https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/apa-itu-lgbt-adalah-penyebab/ ,  diakses  tanggal  25    Desember 2019.
Tahun  2017 terjadi  28  kasus,  2018  sebanyak  43  kasus  dan  sampai  periode  Juni  2019  sudah mencapai 41 kasus. 5 Peningkatanya sangat signifikan dan mencemaskan.
Kota  Pariaman,  Sumatera  Barat  mengesahkan  Peraturan  Daerah  (Perda)  yang mengatur  Lesbian,  Gay,  Biseksual,  dan  Transgender  (LGBT),  karena  semakin  maraknya LGBT di berbagai Nagari di Pariaman.
Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan  adalah bentuk  kriminalisasi    dan  perbandingan  pengaturan  terhadap  prilaku penyimpangan seksual pada Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 dengan rancangan KUHP.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis, dengan  metode  pendekatan  yuridis normatif.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder.    Data    sekunder  diperoleh  dari studi  dokumen  dan  studi  kepustakaan.  Data  yang  diperoleh  kemudian  dianalisa  secara kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Bentuk  Kriminalisasi  Terhadap  Prilaku  Penyimpangan  Seksual  Pada  Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018
J.  Dine  &  Gobert  mendefinisikan  kriminalisasi  sebagai  suatu  proses  untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai kejahatan, sehingga dapat dituntut dan menentukan bagaimana  sanksinya. 6 Sedangkan  menurut  Soedarto  kriminalisasi  adalah  suatu  proses penetapan  suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana. 7
Kebijakan  kriminalisasi  merupakan  masalah  yang  kompleks.  Oportunisme  dan kekuasaan politik, keduanya terkait dengan budaya politik yang berlaku di suatu negara, merupakan  penentu  utama.  Namun  menurut  Molan,  apabila  suatu  perbuatan  berbahaya bagi  individu  atau  masyarakat  dan  perbuatan  tersebut  amoral  maka  perilaku  tersebut dianggap  prima  facie  yang    tepat    untuk  kriminalisasi. 8 Suatu    tindakan  dianggap  salah bila tindakan itu bertentangan dengan tuntutan moral. Semua  orang memiliki kewajiban moral  untuk  tidak  melakukan  yang  secara  moral  (dianggap)  salah.  Pendapat  ini mendeskripsikan  hubungan  logis  antara  konsep  kebersalahan  secara  moral,  tuntutan moral,  dan  kewajiban  moral,  dan  bisa  dianggap  sebagai  kebenaran  kecil  atau  sebagai ketetapan.
Latar  belakang  moral  tersebut  menjadi  dasar  bagi  pemerintah  Kota  Pariaman untuk  mengkriminalisasi    prilaku  menyimpang  dari  lesbian,  gay,  biseksual  dan transgender.  Dari  beberapa  pemikiran  yang  mengacu  pada  teori  moral,  maka  kebijakan kriminalisasi  harus  memenuhi  setidaknya  2  (dua)  kriteria,  yaitu:  pertama,  perbuatan
5 Yahya  Efendi, Cegah  LGBT ,  Dinas  Kesehatan  Padang  Pariaman  Gencar  Sosialisasikan  HIV/AIDS, minangsatu.com minangkabau sabananyo diakses tanggal 2 Desember 2019
6 Yenti Garnasih, Kriminalisasi Pencucian Uang, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta (2003).
7 Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, : Alumni, Bandung,  2007, hlm 32
8 Mike Molan, Modern Criminal Law , Fifth Edition., Oregon, Cavendish Publishing Limited. London, Sydney, Portland , 2003 London, Sydney, Portland, hlm 14
tersebut berbahaya bagi individu atau masyarakat, dan kedua, perbuatan tersebut amoral. Selanjutnya  dalam  menetapkan  kebijakan  kriminalisasi  terhadap  perilaku  yang  dinilai amoral  termasuk  perbuatan  cabul  LGBT,  pembentuk  undang-undang  harus memperhitungkan  hal-hal  berikut,  yaitu:  bagaimana  pembuktiannya,  definisi  yang  jelas (apa  yang  dimaksud  dengan  perbuatan  cabul  sesama  kelamin);  bagaimana  penegakan hukum terhadap pelanggaran perbuatan cabul LGBT; adakah sarana hukum lainnya yang dapat  memberikan  hasil  yang  lebih  baik  untuk  mengatasi  perilaku  LGBT?;  pembentuk undang-undang  juga  harus  dapat  memastikan  berlakunya  larangan  terhadap  perbuatan cabul  LGBT  sejalan  dengan  ”pandangan  moral”  sebagian  besar  masyarakat.  Perbuatan yang dianggap a moral pada peraturan daerah ini adalah prilaku waria yang mengganggu ketertiban  umum  dan  melakukan  perbuatan  asusila  dengan  sesama  jenis.  Sebagaimana terdapat pada Pasal 24 dan Pasal 25 sebagai berikut :
Pasal 24
Setiap  Orang  dilarang  berlaku  sebagai  waria  yang  melakukan  kegiatan mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

## Pasal 25
Setiap  orang  laki-laki  dan  Perempuan  dilarang  melakukan  perbuatan  asusila dengan sesama jenis atau melakukan perbuatan yang dimaksud dengan LGBT.
Di Kota Pariaman masih kuatnya pemberlakuan norma norma adat Minangkabau. Berlaku  falsafah “Adat  Basandi  Syara,  Syara  Basandi    Kitabullah” yang  artinya  adat bersendikan  pada  agama,  agam  bersendikan  pada  kitab  Allah,  SWT.  Prilaku penyimpangan  seksual  oleh  kaum  lesbian,  gay,  biseksual  dan  transgender  (LGBT)  jelas bertentangan  dengan  tuntunan  agama.  Pengendalian  terhadap    perilaku  amoral  adalah urusan  hukum  sepenuhnya  dan  dapat  dibenarkan  berdasarkan  alasan  seperti  yang digunakan  dalam  pengaturan  terhadap  tindakan  penyimpangan  seksual.  Pro  kontra kriminalisasi terhadap perbuatan cabul LGBT juga merupakan pertentangan antara pihak yang  menilai  perilaku  tersebut  sebagai  hak  asasi  dan  merupakan  wilayah  privat  dengan pihak yang menilai perilaku tersebut sebagai perbuatan amoral yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya sebagian besar masyarakat Indonesia.
Kriminalisasi    perbuatan  cabul  LGBT  dapat  dinilai  sebagai  upaya  negara  untuk mengedepankan fungsi utama hukum pidana, yaitu memelihara moralitas publik. Dengan demikian,    kebijakan  kriminalisasi  terhadap  LGBT  oleh  pemerintah  kota  Pariaman merupakan  upaya  untuk  menjaga  moralitas  umum  masyarakat  yang  menjunjung  tinggi nilai-nilai  budaya  dan  agama.  Untuk  menjaga  moralitas  masyarakat,  pada  kriminalisasi LGBT  pemerintah  kota  pariaman  memberikan  sanksi  berupa  pidana,  seperti  pada  Pasal 31 dan 33 yang berbunyi :
Pasal 31 Angka 6
(6)  Pelanggaran  terhadap  Pasal  23,  Pasal  24,  Pasal  25  dan  Pasal  27  Peraturan Daerah ini dikenakan Biaya Penegakan Perda sebanyak Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah;
Pasal 33
(1)  Setiap  orang  atau  Badan  yang  melanggar  ketentuan  dalam  Peraturan  Daerah
ini,  diancam  dengan  pidana  Denda  sebanyak-banyaknya  Rp.  5.000.000  ( Lima Juta Rupiah) dan atau Pidana Kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan.
(2)  Tindak  Pidana  yang  dimaksud  dalam  ketentuan  Peraturan  daerah  ini  adalah Pelanggaran.
(3) Setiap Pelanggar  Peraturan  Daerah ini  yang dikenakan Sanksi Pidana Denda disetorkan ke Kas Daerah Kota Pariaman.
Dengan  adanya  saksi  berupa  pidana  pembuat  kebijakan  berharap  bahwa  aturan tersebut  akan  lebih  ditaati  dan  memberikan  efek  jera  bagi  seluruh  masyarakat.  Fungsi hukum  adalah  sebagai  media  pengatur  interaksi  sosial.  Dalam  pengaturan  tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan  dengan  harapan  segala  sesuatunya  berjalan  tertib  dan  teratur.  Untuk  itu, kebijakan  hukum  pidana  sangat  dibutuhkan  dalam  upaya    menanggulangi  perbuatan LGBT  tersebut.  Kebijakan  hukum  pidana  seharusnya  mampu  menanggulangi  LGBT dengan  membuat  atau  merekonstruksi  suatu  peraturan  yang  baik  yang  dapat  menjadi upaya  menanggulangi    perbuatan  yang  bertentangan  dengan  Pancasila  dan  nilai  nilai moral masyarakat tersebut.
Kebijakan  hukum  pidana    sangat  dibutuhkan  dalam  menanggulangi  perbuatan LGBT. Perbuatan LGBT juga membuat kegaduhan dalam masyarakat dan menimbulkan pandangan buruk dari  masyarakat. Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana harusnya dapat melindungi ketertiban dan  menjaga keseimbangan  dalam masyarakat.
Kebijakan hukum pidana juga harus memikirkan tindakan, sifat melawan hukum dari  perbuatan  tersebut,  dan  tujuan  pemidanaan  terhadap  suatu  perbuatan  yang  akan dikenai  sanksi  pidana  tersebut.  Perbuatan  LGBT    dipandang  melanggar  sifat  melawan hukum yang materil karena tidak sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat dan menimbulkan keresahan dan dapat dianggap sebagai tindak pidana. Tindak pidana harus dipandang  sebagai  gangguan  terhadap  keseimbangan,  keselarasan  dan  keserasian dalam kehidupan  masyarakat. 9 Perbuatan  LGBT  sudah  dianggap  sebagai  perbuatan  yang memberikan  gangguan  keseimbangan,  keselarasan  dan  keserasian  dalam  masyarakat, serta  menimbulkan  kegaduhan  dan  ketakutan  akan  terikut  dalam  perbuatan  tersebut. Namun  dalam  arah  politik  hukum  pidana  kedepannya  diharapkan  dapat  menanggulangi perbuatan LGBT dengan hukum pidana, dan disesuaikan dengan pemidanaan dan tujuan hukum  pidana  agar  menjadi  efektif  dan  dapat  menganggulangi    perbuatan  LGBT tersebut.
B. Perbandingan  Pengaturan    Terhadap  Pengaturan  Prilaku  Penyimpangan  Seksual Pada Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2018 Dengan Rancangan KUHP
Prilaku  seksual  menyimpang  pada  kalangan  LGBT,    sudah  sepatutnya  tindakan LGBT  dikualifikasikan  sebagai  suatu  delik  (tindak  pidana)  karena  dapat  merusak moral bangsa  Indonesia.  Mengingat  pentingnya  diatur  pidana  untuk  LGBT,  maka  Pemerintah sebaiknya  mengatur  perubahan  klausul  pada  Pasal  292  KUHP  yang  terkait  perbuatan cabul  sesama  jenis  ke  dalam  Undang-Undang  sebagaimana  hal  pernah  dilakukan dalam
9 Muladi, Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Di Masa Datang , Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm  6
pemerintahan  Presiden  Habibie  dalam  melakukan  perubahan  Kitab  Undang-Undang Hukum Pidana Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Ini merupakan alternatif  pengaturan  sanksi  pidana  bagi  LGBT  sebelum  diatur  kemudian  hari  di  RUU KUHP.
Terkait  Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 karena memang lebih memahami plus minus tentang LGBT kenapa harus diatur secara tegas pidananya dalam KUHP saat ini.  Apabila  dapat  disisipkan,  maka  beberapa  usulan  klausul  yang  dapat direkomendasikan sebagai berikut: 10
a) Pengaturan klausul atas delik perbuatan cabul dalam hubungan sesama jenis kelamin antara  pria  dengan  pria  baik  yang  diketahuinya  sama-sama  sudah  dewasa  ataupun keduanya  belum  dewasa.  Klausul  ini  untuk  pidana  perbuatan cabul  bagi  sesama  gay (homosexualitas);
b) Pengaturan klausul atas delik perbuatan cabul dalam hubungan sesama jenis kelamin antara  wanita  dengan  wanita  baik  yang  diketahuinya  sama-sama  sudah  dewasa ataupun  keduanya  belum  dewasa.  Klausul  ini  untuk  pidana  perbuatan  cabul  bagi sesama lesbian;
c) Pengaturan  klausul  atas  delik  perbuatan  cabul  dalam  hubungan  kepada  kedua  jenis kelamin  antara  pria  dengan  pria  maupun  wanita  atau  wanita  dengan  pria  maupun wanita  baik  yang  diketahuinya  sama-sama  sudah  dewasa  ataupun  keseluruhannya belum  dewasa.  Klausul  ini  untuk  pidana perbuatan cabul  bagi  pria  atau  wanita  yang bisexualitas;
d) Pengaturan  klausul  atas  delik  perbuatan  cabul  antara  hubungan  jenis  kelamin  yang antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita yang salah satu atau keduanya telah melakukan transisi kelamin baik yang diketahuinya sama-sama sudah dewasa ataupun keduanya  belum  dewasa.  Klausul  ini  untuk  pidana  perbuatan  cabul  bagi  pria  atau wanita yang salah satu atau keduanya telah transgender;
Pentingnya  pidana  terhadap  LGBT  ini,  maka  pemerintah  harus  mengambil langkah cepat dalam membuat pengaturan pidana atas delik tersebut sehingga moral dan budaya  bangsa  ini  tetap  terlindungi  melalui  norma  hukum  sesuai  dengan  prinsip  negara hukum.
Perilaku  LGBT  pada  gilirannya  akan  mendorong  hadirnya  pemahaman  yang menyimpang tentang seksualitas. Dikatakan menyimpang karena tidak dapat menyatukan antara  keinginannya  dengan  prinsip-prinsip  dasar  kehidupan,  sehingga  terjadi  gangguan keberfungsian  sosial.  Faktanya,  tidak  ada  satu  pun  agama,  nilai  kemanusiaan, atau  nilai kemanfaatan manapun yang membenarkan perilaku demikian.
Kriminalisasi  LGBT dilakukan dengan tujuan melakukan penertiban atas prilaku penyimpangan  seksual  yang  dilakukan  oleh  kaum  LBGT.  Kota  Pariaman  telah melakukan    kriminalisasi  dengan  membuat  pengaturan  pada  peraturan  daerah  setempat dan  memberikan  ancaman  pidana  atas  pelanggaran  terhadap  ketentuan  tersebut.  Secara nasional  pada  KUHP  saat  sekarang  pengaturan  prilaku  seksual  yang  menyimpang  oleh kaum  LGBT  baru  diatur  pada  Pasal  292  KUHP  yang  menentukan  larangan  terhadap
10 Sulistion, Alternatif  Model  Pemidanaan  Tindak  Pidana  Pornografi  Siber ,  Jurnal  Arena  Hukum, Nomor 9, volume (3), 2016, hlm 58-67
orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa.
Pada  rancangan  KUHP  versi  September  2019  terdapat  pengaturan  prilaku penyimpangan  seksual  oleh  LGBT  pada  satu  Pasal  saja. Pada Peraturan  Daerah  Kota Pariaman  Nomor    10  Tahun  2018  (Perda  Kota  Pariaman  No.  10  Tahun  2018) menjelaskan  secara  detail  tentang  pengertian    waria  dan  LGBT  pada  Pasal  1  angka  25 dan  26.  Pengaturan  tersebut  memperjelas  kategori  yang  dimaksud  dengan  waria  dan LGBT.  Pada  RUU  KUHP  tidak  memberikan  penjelasan  lebih  rinci  tentang  pengertian atau  maksud  dari  waria  dan  LGBT  tersebut  hanya  memberikan  pengaturan  pada penjelasan    Pasal  tentang  apa  yang  dimaksud  dengan  “pencabulan”.  Pada  pengaturan tentang perbuatan yang mengarah kepada prilaku  LGBT adalah terdapat pada Pasal 420 ayat 1 yang menyatakan “ terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya”. Pasal  ini  tidak  menekankan  adanya  bentuk  kelainan  seksual  secara  psikologis  yaitu lesbian, gay, biseksual dan transgender.
Terhadap bentuk perbuatan yang dilarang pada Perda Kota Pariaman  Nomor 10 Tahun  2018  diatur  pada  Pasal  23,  23,  25  meliputi  perbuatan  menyuruh,  memfasilitasi, membujuk  atau    memaksa  orang  lain  untuk  menjadi  penjaja  Seks  Komersial  dan memakai jasa Penjaja Seks Komersial. Perbuatan berlaku  sebagai waria yang melakukan kegiatan  mengganggu  ketentraman  dan  ketertiban  umum  serta  melakukan  perbuatan asusila  dengan  sesama  jenis  atau  melakukan  perbuatan  yang  dimaksud  dengan  LGBT. Sedangkan  Pada  Pasal  420  RUUKUHP  hanya  mensyaratkan  satu  perbuatan  yang dilarang yaitu perbuatan cabul terhadap sesama jenis.
Ancaman hukuman dan pidana yang diberikan diatur pada Pasal Pasal 31 Angka 6 yaitu penggenaan biaya penegakan Perda sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan Pasal  33  memberikan  ancaman  pidana  berupa  pidana  Denda  sebanyak-banyaknya  Rp. 5.000.000 ( Lima Juta Rupiah) dan atau Pidana Kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan. Pada RUU KUHP ancaman pidana diberikan berupa pidana penjara  dan denda, dengan system pemidanaan berbentuk alternatif. Ancaman pidana dibedakan berdasarkan bentuk perbuatan yang dilakukan yaitu apabila perbuatan cabul dilakukan  di  depan umum maka dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  6  (enam)  bulan  atau  pidana denda paling banyak Kategori III. Apabila dilakukan secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan apabila dipublikasikan sebagai muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi perbuatan  LGBT diarahkan juga untuk membina pelaku agar kembali dapat diterima dalam masyarakat yang beradab dan mendapatkan  kesembuhan  selain  mendapatkan  pemidanaan.  Karena  perbuataan  ini dianggap  sebagai  penyakit  yang  dapat  menular  melalui  pergaulan.  Pasal  292  KUHP menentukan  larangan  terhadap  orang  dewasa  yang  melakukan  perbuatan  cabul  dengan orang  lain  sesama  kelamin,  yang  diketahuinya  atau  sepatutnya  harus  diduganya  belum dewasa. Larangan tersebut diatur kembali dalam Pasal 495 ayat (1) RUU KUHP namun dengan memberikan batasan usia, yaitu hanya dipidana jika dilakukan terhadap orang di bawah  umur  18  tahun.  Selain  itu,  Pasal  495  ayat  (1)  RUU  KUHP  juga  memuat
peningkatan sanksi pidana, yang semula pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun (Pasal 292 KUHP) menjadi paling lama 9 (sembilan) tahun.

## KESIMPULAN
Pada  pengaturan  tentang  perbuatan  yang  mengarah  kepada  prilaku  LGBT  adalah terdapat  pada  Pasal  420  ayat  1  yang  menyatakan  “terhadap  orang  lain  yang  berbeda  atau sama jenis kelaminnya”. Pasal ini tidak menekankan  adanya bentuk kelainan seksual secara psikologis  yaitu  lesbian,  gay,  biseksual  dan  transgender.    Terhadap  bentuk  perbuatan  yang dilarang  pada  Perda  Kota  Pariaman    Nomor  10  Tahun  2018  diatur  pada  Pasal  23,  23,  25 meliputi  perbuatan  menyuruh,  memfasilitasi,  membujuk  atau    memaksa  orang  lain  untuk menjadi penjaja Seks Komersial dan memakai jasa Penjaja Seks Komersial.

## DAFTAR PUSTAKA
Wirjono  Prodjodikoro, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Indonesia ,  Refika  Aditama,  Bandung,
2012.
Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana , Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010.
I Wayan Agus Harry Saputra, Kriminalisasi Terhadap Perilaku Cabul Antar Orang Dewasa Sesama  Jenis  (Lesbian  dan  Gay) ,  Jurnal Ilmiah,  Jurnal  Ilmiah,  Vol.  07,  No.02,  Maret 2018.
Yuliati  Iswandiari,  Apa  itu  LGBT?  Apa  Penyebab  Seseorang  Menjadi  Gay?,  URL: https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/apa-itu-lgbt-adalah-penyebab/
Yahya  Efendi, Cegah  LGBT ,  Dinas  Kesehatan  Padang  Pariaman  Gencar  Sosialisasikan HIV/AIDS,  minangsatu.com  minangkabau  sabananyo  diakses  tanggal  2  Desember 2019
Yenti  Garnasih, Kriminalisasi  Pencucian  Uang, Fakultas  Hukum  Pascasarjana  Universitas Indonesia. Jakarta (2003).
Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, : Alumni, Bandung,  2007
Mike Molan, Modern Criminal Law ,  Fifth Edition., Oregon, Cavendish Publishing  Limited. London, Sydney, Portland , 2003 London, Sydney, Portland.
Muladi, Proyeksi  Hukum  Pidana  Materil  Indonesia  Di  Masa  Datang ,  Pidato  Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
Sulistion, Alternatif  Model  Pemidanaan  Tindak  Pidana  Pornografi  Siber ,  Jurnal  Arena Hukum, Nomor 9, volume (3), 2016.