Analisis Pelayanan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Garut
Novi Agustina 1 , Ikeu Kania 2 , Dafi Nur Awaliah Sofiyani 3 1, 2, 3 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut
1 novi.agustina@uniga.ac.id
2 ikeu.kania@uniga.ac.id
3 24012118023@uniga.ac.id

## Abstrak
Kasus kekerasan terhadap perempuan, bahkan anak-anak sering menjadi headline di  berbagai  media.  Namun  banyak  kasus  yang  belum  terungkap,  karena  kasus kekerasan  ini  dianggap  sebagai  hal  yang  sepele,  terutama  masalah  kekerasan terhadap anak. Begitu banyak kasus kekerasan yang terjadi pada anak namun hanya sedikit kasus yang ditindaklanjuti. Penelitian ini untuk menganalisis pendampingan Pusat  Pelayanan  Terpadu  Perempuan  Pemberdayaan  dan  Perlindungan  Anak (P2TP2A) bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Garut. Penelitian ini menemukan bahwa dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Pelayanan Terpadu Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) telah sesuai dengan prosedur operasi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Perempuan Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010. Dalam melaksanakan pendampingan Petugas P2TP2A juga memiliki strategi yang diterapkan  untuk  penanganan  kasus.  Pengumpulan  data  pada  penelitian  ini dilakukan  dengan  studi  kepustakaan  dan  studi  lapangan  berupa  observasi, wawancara  dan  dokumentasi.  Masalah  yang  ditemukan  diantaranya  masih kurangnya anggaran untuk fasilitas di P2TP2A Kabupaten Garut, kurangnya tenaga kerja psikologi  profesional  dan  anak  korban  yang  bersikap  tidak  kooperatif  saat proses  wawancara  dilakukan.  Hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan  mengenai pelayanan Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di P2TP2A Kabupaten Garut pada implementasinya sudah berjalan cukup baik dan sesuai dengan  empat indikator  pelayanan  pendampingan  yang  prima,  yaitu  adanya  pihak  pemberi layanan, pihak penerima layanan, jenis layanan dan kepuasan pelanggan. Hal ini ditunjukkan,  walaupun  masih  adanya  kendala  pada  saat  pelaksanaan  pelayanan pendampingan  dilakukan  tetapi  pelayanan  pendampingan  yang  ada  di  P2TP2A Kabupaten tetap berjalan sesuai yang diharapkan.
Kata Kunci: Pelayanan, Pelecehan Anak, Pendampingan.

## 1. Pendahuluan
Pelecehan  dan  kekerasan  seksual  di  Indonesia  bukanlah  hal  baru  dalam  problematika  sosial  di masyarakat.  Disatu  sisi  hal  ini  kerap  dipandang  sebelah  mata,  sehingga  terdapat  kesan  yang menormalisasikan  tindakan  tersebut.  Indonesia  merupakan  salah  satu  negara  yang  mempunyai suku  dan  kebudayaan  yang  beragam.  Hal  tersebut  menjadi  salah  satu  penyebab  terjadinya
Vol. 16; No. 01; 2022; 46-51
berbagai  permasalahan  sosial  di  Indonesia.  Suatu  wilayah  dapat  dikatakan  berhasil  dalam pembangunanya,  jika  wilayah  tersebut  mampu  meningkatkan  kesejahteraan  sosial  dan  dapat menangani  permasalahan  sosial  yang  ada  dengan  baik  (Kholiq,  2018).  Salah  satunya  dengan berupaya  menangani  permasalahan-permasalahan  yang  berkaitan  dengan  tindak  kekerasan, khususnya tindak kekerasan seksual pada anak dibawah umur (Afnita et al., 2019). Hal tersebut dapat menyebabkan korban tersebut mengalami trauma. Terutama pada anak-anak dan  remaja, karena anak tersebut masih melalui pertumbuhan dan masih dalam tahap pencarian jati dirinya sendiri (Hasibuan, 2017).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjadi langkah awal dalam  pemutusan permasalahan kekerasan seksual pada anak yang ada di Indonesia. Undang-undang perlindungan anak mengatur segala  jenis  permasalahan  sosial  dan  hukum  anak,  tata  cara  pendampingan  dan  keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam mengsukseskan tujuan dari undang-undang tersebut.
Dalam Undang-Undang N0.35 tahun 2014 sebagai perubahan undang-undang no 35 tahun 2014 sebelumnya  tentang  Perlindungan  Anak  menyebutkan  secara  jelas  bahwa  Perlindungan  Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,  berkembang,  dan  berpartisipasi  secara  optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Menurut Pasal 1 ayat 12 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah pekerja sosial yang mempunyai  kompetensi  professional  dalam  bidangnya,  Undang-Undang  Perlindungan  Anak tidak  menjelaskan  secara  khusus  peran  dari  seorang  pendamping  dalam  mengangani  korban. Pendampingan bagi anak korban kekerasan sangatlah penting bagi korban dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan, membantu meringankan, membantu memulihkan fungsi sosialnya di masyarakat.  Kebijakan  yang  paling  tepat  adalah  dibentuknya  Pusat  Pelayanan  Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A), sebagai lembaga pemerintah yang secara khusus sebagai  tempat  pendampingan  terhadap  perempuan  dan  anak  yang  mengalami  permasalahan sosial. Keputusan mengenai pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Perlindungan Anak kini tercantum pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu,  dalam  peraturan  tersebut  disebutkan  bahwa  pembentukan  dan  pendampingan  pusat pelayanan terpadu merupakan kewajiban dan tugas masing-masing daerah termasuk didalamnya penguatan kelembagaan dan pemenuhan sarana dan prasarana yang berkaitan.
P2TP2A  Kabupaten  Garut  sebagai  salah  satu  lembaga  yang  memberikan  pelayanan  disini berperan  dengan  memberikan  pelayan  pendampingan  bagi  anak  yang  menjadi  korban  tersebut, yaitu: 1) Pelayanan Medis; 2) Konsultasi Dengan Psikolog (Konseling); 3) Konsultasi Bantuan Hukum; 4) Ruang Bermain Anak; 5) Rumah Aman.
Masih  banyaknya  kasus  kekerasan  seksual  pada  anak  hingga  saat  ini  adalah  disebabkan  masih banyak yang menganggap remeh permasalahan tersebut. Selain itu juga masih ditemui beberapa korban yang merasa takut untuk berbicara jujur terhadap orang tua sehingga memilih untuk diam daripada  melaporkan  apa  yang  dialaminya.  Hal  tersebutlah  yang  menjadikan  beberapa  kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak dapat diselesaikan dengan baik.

## 2. Metodologi
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan  dengan  tepat  mengenai  fakta-fakta  di  lapangan.  Metode  penelitian  kualitatif adalah  metode  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Kuriawan et al., 2019; A. Ramdhani et al., 2018; M. A. Ramdhani & Ramdhani, 2016; Sugiyono, 2017)
Pada  penelitian  ini  sumber  dan  jenis  data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  dan  sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melaksanakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Key informan pada penelitian ini adalah Sekertaris P2TP2A Kabupaten  Garut  sedangkan  informan  pendukung  yaitu  Psikolog  P2TP2A  Kabupaten  Garut, Kesekertariatan  P2TP2A  Kabupaten  Garut,  Petugas  P2TP2A  Kabupaten  Garut,  Anak  dan keluarga dari korban kekerasan seksual di P2TP2A Kabupaten Garut. Teknik analisis data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  reduksi  data  (dari  hasil  observasi, wawancara  dan dokumentasi),  penyajian  data  dan  penarikan  kesimpulan.  Dalam  menguji  keabsahan  data  pada penelitian ini adalah dengan memperpanjang pengamatan, membercheck , dan triangulasi sumber.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Hasil Analisis

## 3.1.1 Analisis Pelayanan Pendampingan di P2TP2A Kabupaten Garut
Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris di P2TP2A Kabupaten Garut menyatakan, bahwa yang menjadi prioritas pada saat ini di P2TP2A Kabupaten Garut adalah pelayanan pendampingan bagi anak korban kekerasan  seksual. P2TP2A Kabupaten Garut sebagai pihak pemberi layanan, telah  memberikan  pelayanan  pendampingan  untuk  masyarakat,  dengan  mengacu  kepada  teori pelayanan  prima  oleh  Rahmadana.  Berikut  4  unsur  penting  yang  harus  ada  pada  pelayanan pendampingan:

## a. Adanya Pihak Pemberi Layanan
Suatu kegiatan pelayanan tentu tidak akan berjalan tanpa adanya pihak yang melayani atau pihak pemberi  layanan.  Dengan  adanya  lembaga  P2TP2A  di  Kabupaten  Garut  merupakan salah  satu upaya  dari  pemerintah  daerah  dalam  menangani  permasalahan  pada  perempuan   dan  anak, khususnya kekerasan seksual yang masih sering kali terjadi di Kabupaten Garut.
Lembaga P2TP2A Kabupaten Garut sendiri bertugas menampung laporan-laporan dan menangani segala  jenis  kasus  kekerasan  terhadap  anak  dan  perempuan,  termasuk  anak  yang  mengalami kekerasan  seksual.  Berdasarkan  hasil  wawancara  di  atas,  maka  peneliti  menyimpulkan bahwa pelayanan pendampingan anak korban kekerasan seksual di P2TP2A   Kabupaten Garut sudah sesuai. Dengan  upaya-upaya  yang  telah  diberikan,  maka  akan  lebih membantu  pemberian  pelayanan pendampingan di P2TP2A Kabupaten Garut.

## b. Adanya Pihak Penerima Pelayanan
Pihak penerima layanan adalah salah satu penentu pelayanan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, karena jika tidak ada  penerima maka tidak ada yang mendapatkan  pelayanan
Vol. 16; No. 01; 2022; 46-51
tersebut. Di P2TP2A Kabupaten Garut ini perempuan dan anak yang menjadi korban adalah pihak penerima layanan, salah satunya yaitu anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan seksual. Pada kenyataanya anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Garut masih sering kali ditemui. Bahkan  mengalami  kenaikan  angka  pada  setiap  tahunnya. Pelayanan  pendampingan  bagi  anak korban kekerasan seksual di P2TP2A Kabupaten Garut sangatlah penting, mengingat jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang masih tinggi.

## c. Jenis Layanan
Jenis pelayanan yang diberikan oleh pihak pemberi layanan kepada pihak penerima layanan atau pelanggan,  diantaranya  berupa  informasi-informasi  terkait  perempuan  dan  perlindungan anak. Selain itu tentunya memberikan pelayanan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Garut. Berdasarkan  hasil pengamatan  yang  telah dilaksanakan, terdapat berbagai jenis layanan juga beberapa fasilitas, selain fasilitas ruangan terdapat juga alat transportasi yang memberikan kemudahan bagi petugas di P2TP2A Kabupaten Garut dalam melaksanakan kegiatan pelayanan pendampingan bagi  anak korban kekerasan seksual. Kemudahan yang diberikan salah satunya, dapat membantu menjangkau daerah-daerah dengan jarak yang tidak dekat di Kabupaten Garut.

## d. Kepuasan Pelanggan
Kepuasan  pelanggan  pada  pelayanan  publik  sangatlah  penting,  hal  tersebut  dapat  menjadikan suatu instansi/lembaga tersebut berhasil. Berhasil dalam artian dapat memberikan pelayanan yang prima dan memajukan kualitas dari instansi/lembaga itu sendiri. Pada pelayanan publik sendiri, cara mengukur indikator kepuasan dari pihak penerima layanan/pelanggan, salah satunya melalui metode kritik dan saran yang diberikan oleh penerima layanan kepada pihak pemberi layanan.
Berdasarkan  penelitian  di  lapangan,  peneliti  memperoleh  hasil  dari  upaya-upaya  yang  telah diberikan oleh P2PTP2A di Kabupaten Garut, dengan tersedianya ruangan-ruangan serta fasilitas yang mumpuni dan dari segi pelayanan pengaduannya sendiri telah berjalan cukup  baik. Selain itu tersedia juga pelayanan berupa bantuan dari pihak kepolisian, pelayanan medis, konsultasi dengan psikolog, konsultasi bantuan hukum, ruang bermain anak, penyuluhan, hingga rumah aman. Hal- hal tersebut menjadikan pihak penerima pelayanan pendampingan yang ada di P2TP2A Kabupaten Garut dapat dikatakan sudah sesuai dengan yang diharapkan.

## 3.2 Pembahasan

## 3.2.1 Kendala  Pada  Pelayanan  Pendampingan  Anak  Korban  Kekerasan  Seksual  di P2TP2A
Pelaksanaan pelayanan pendampingan di P2TP2A Kabupaten Garut  sudah berjalan  cukup baik, walaupun pada kenyataanya masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi pada permasalahan implementasinya dan dibutuhkan solusi untuk mengatasinya. Beberapa kendala yang terjadi pada pelayanan  pendampingan  anak  korban  kekerasan  seksual  di  P2TP2A  Kabupaten  Garut diantaranya sebagai berikut
a. Masih Kurangnya Anggaran Untuk Fasilitas di P2TP2A Kabupaten Garut
Fungsi  anggaran  sangat  penting  dalam  suatu  lembaga,  Anggaran  diperlukan  untuk mengidentifikasi suatu tindakan yang diperlukan guna mencapai tujuan dari suatu lembaga. Tanpa
Vol. 16; No. 01; 2022; 46-51
anggaran  suatu  lembaga/organisasi  akan  kesulitan  mengendalikan  pemborosan-  pemborosan pengeluaran.  Akan  tetapi  pada  pelayanan  pendampingan  di  P2TP2A  Kabupaten  Garut  ini beberapa fasilitas yang seharusnya diperbaharui atau ditambah, masih  sangat sulit karena  masih kurangnya  anggaran  yang  diberikan  kepada  P2TP2A  di  Kabupaten  Garut.  Oleh  karena  itu menyebabkan  terjadinya  beberapa  kendala  pada  pelayanan  pendampingan.  Hal  tersebut seharusnya lebih diperhatikan lagi, karena dengan anggaran yang cukup maka akan memenuhi kebutuhan keuangan terhadap prioritas- prioritas pelayanan pendampingan yang ada di P2TP2A Kabupaten Garut.

## b. Masih Kurangnya Tenaga Kerja Psikolog Profesional
Menjadi  seorang  psikolog  profesional  tidak  dapat  sembarang  saja,  diperlukan  beberapa pendidikan  juga skill yang  menunjang  profesionalisme.  Karena  menangani  pasien,  khususnya seorang  anak yang  menjadi korban kekerasan  seksual  memerlukan  pengetahuan  yang  luas  dan ilmu-ilmu  yang  sangat  mendalam.  Berdasarkan  wawancara  yang  telah  dilakukan, di  P2TP2A Kabupaten Garut memang sudah memiliki beberapa tenaga kerja di bidang psikolog, namun untuk psikolog profesionalnya sendiri masih sangat kurang, Adapun psikolog profesional yang dimiliki P2TP2A Kabupaten Garut adalah sebanyak 2 orang. Sesuai informasi yang diberikan oleh salah satu  petugas  disana  mengatakan,  selain  keterbatasan  jumlah  tenaga  kerja  psikolog  profesional, mereka juga berdomisili di luar kota.

## c. Anak  Korban  Tidak  Kooperatif  Pada  Saat  Petugas  P2TP2A  Kabupaten  Garut Melakukan Proses Wawancara
Sikap kooperatif sangat diperlukan pada saat satu pihak menginginkan kerjasama dengan pihak lainnya, dalam artian sikap tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak dalam melakukan interaksi/kerja  sama,  guna  tercapinya  tujuan  bersama.  Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan sekertaris  di  P2TP2A  Kabupaten  Garut  menyatakan,  ditemui  beberapa anak  korban  kekerasan seksual yang melapor ke P2TP2A Kabupaten Garut tidak dapat bersikap kooperatif, terlebih pada saat proses wawancara dilakukan. Hal tersebut cukup mempersulit petugas layanan yang ada di P2TP2A Kabupaten Garut.

## 4. Kesimpulan
Upaya yang telah dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Garut terhadap anak yang menjadi korban kekerasan  seksual  yaitu  berupa  pelayanan  pendampingan.  Pada  bab  sebelumnya  telah  dibahas mengenai empat indikator atau variabel dalam pelaksanaan pelayanan pendampingan anak korban kekerasan  seksual  di  P2TP2A  Kabupaten  Garut  yaitu  adanya  pihak  pemberi  layanan,  pihak penerima  layanan,  jenis  layanan  dan  kepuasan  pelanggan.  Semua  faktor  tersebut  bekerja  dan mempengaruhi  proses  pemberian  pelayanan  pendampingan  yang  ada  di  P2TP2A  Kabupaten Garut.  Pada  pelaksanaanya  pelayanan  pendampingan  di  P2TP2A  Kabupaten  Garut  ini  telah berjalan cukup baik dan sesuai dengan teori Rahmadana (2020) melalui empat indikator tersebut. Namun masih ditemui juga beberapa penghambat dalam proses pelayanan pendampingan  yang diberikan. Kendala-kendala yang masih sering terjadi pada saat pelaksanaan pemberian pelayanan pendampingan  yaitu,  masih  kurangnya  anggaran  untuk  fasilitas  di  P2TP2A  Kabupaten  Garut, kurangnya tenaga kerja psikologi profesional dan anak korban yang bersikap tidak kooperatif saat proses wawancara oleh petugas P2TP2A Kabupaten Garut.

## Daftar Pustaka
Afnita,  E.,  Bahri,  S.,  &  Rosita,  D.  (2019).  Upaya  P2tp2a  Banda  Aceh  Dalam  Melakukan Pembinaan  Anak Korban Kekerasan Seksual. Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Bimbingan  Dan Konseling , Volume 4 Nomor 4 , 12–17. Hasibuan, Y. M. (2017). Peranan Pendampingan Anak Korban Imkerasan Seksual . Ibrahim,  A.  (2008). Teori  dan  Konsep  Pelayanan  Publik  Serta  Implementasinya .  CV  Mandar Maju.
Kholiq,  A.  (2018). Analisis  Pelaksanaan  Peranan  Pusat  Pelayanan  Terpadu  Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Meningkatkan Perlindungan Anak (Studi Kasus Di P2tp2a Kabupaten Karawang) . Vol 3 No 1 , 1–16. Rahmadana, M. F. (2020). Pelayanan Publik (J. Simarmata (ed.)). Yayasan Kita Menulis. Thoha, M. (2017). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer . UU  No. 35  Tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  UU  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan Anak.
UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. UU No. 11 Tahun 2012 tentang peradilan Anak.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No.  5  Tahun  2010  tentang  Panduan  Pembentukan  dan  Pendampingan  Pusat  Pelayanan Terpadu.