Angga Rosidin, Iip Mualip, A'rif Rokhman, Leo Agustino, Rina Yulianti (2023) Revisi Kebijakan Pengangkatan PLT Kepala Daerah, (8) 7, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 7, Juli 2023

## REVISI KEBIJAKAN PENGANGKATAN PLT KEPALA DAERAH
Angga Rosidin, Iip Mualip, A'rif Rokhman, Leo Agustino, Rina Yulianti Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia Emai: 7775210025@untirta.ac.id

## Abstrak
Tujuan  dari  penyelidikan  dan  analisis  ini  adalah  untuk  menghasilkan  rencana bagaimana  memilih  kepala  daerah  sementara  dalam  pemerintahan  daerah  yang sempurna. Penghentian Pilkada 2022 merupakan konsekuensi dari Pilkada serentak 2024.  Pemerintah  Indonesia  kemudian  akan  menunjuk  belasan  gubernur  daerah untuk  menjabat  sebagai  pimpinan  sementara  hingga  ditemukan  pengganti  yang tetap.  Dari  segi  kerangka  persoalan,  penelitian  ini  menanyakan,  “Pertama,  apa persoalannya  dengan  mekanisme  pengangkatan  pelaksana  tugas  kepala  daerah?” “Kedua,”  Anda  mungkin  bertanya-tanya,  “bagaimana  Anda  mengatur  kembali kewenangan  untuk  menunjuk  penjabat  kepala  daerah?  Dengan  menggunakan sumber  primer  dan  sekunder,  penelitian  ini  menggunakan  penelitian  yuridis normatif  sebagai  metodologinya.  Pada  akhirnya,  analisis  ini  menyimpulkan:  Di Indonesia  saat  ini  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah,  sistem  penunjukan penjabat  kepala  daerah  berpotensi menimbulkan  konflik  kepentingan  politik, jika koalisi politik mengusulkan presiden dan wakil presiden, mereka dapat tunduk pada kepentingan koalisi dan memilih penjabat kepala daerah yang tidak netral. Kedua, rendahnya legitimasi kepala daerah yang bertindak selama dua tahun tanpa dipilih oleh  rakyat.  Ketiga,  kemampuan  untuk  memilih  kepala  daerah  sementara  harus ditata  kembali.  Apalagi  dalam  statuta  pemda  secara  tegas  disebutkan  bahwa kedudukan  kepala  daerah  pelaksana  tugas  kepala  daerah  dijabat  oleh  sekretaris daerah  (sekda),  menjadikan  sekda  sebagai  alternatif  yang  paling  memungkinkan bagi kepala daerah dan melindunginya dari kepentingan politik.
Kata Kunci: Kepala Daerah; Pelaksana; Pilkada; Kebijakan.

## Abstract
The purpose of this investigation and analysis is to produce a plan for how to elect temporary regional heads in perfect local government. The termination of the 2022 regional elections is a consequence of the 2024 simultaneous regional elections. The Indonesian government will then appoint dozens of regional governors to serve as interim  leaders  until  a  permanent  replacement  is  found.  In  terms  of  the  problem framework,  this  study  asks,  "First,  what  is  the  problem  with  the  mechanism  for appointing  acting  regional  heads?"  "Second,"  you  may  wonder,  "how  do  you reorganize  the  authority  to  appoint  acting  regional  heads?  Using  primary  and secondary sources, this study uses normative juridical research as its methodology.
In the end, this analysis concludes: In Indonesia's current administration of regional government,  the  system  of  appointing  acting  regional  heads  has  the  potential  to create political conflicts of interest, if political coalitions propose a president and vice president, they can bow to the interests of the coalition and elect acting regional heads who are not neutral. Second, the low legitimacy of regional heads who act for two  years  without  being  elected  by  the  people.  Third,  the  ability  to  elect  regional heads  temporarily  must  be  reorganized.  Moreover,  the  local  government  statute expressly states that the position of the regional head is held by the regional secretary (sekda),  making  the  regional  secretary  the  most  likely  alternative  for  the  regional head and protecting him from political interests.
Keywords: Regional Head; Executive; Elections; Policy.

## Pendahuluan
Konsep otonomi daerah saat ini baik dari segi kedudukan maupun peranannya, baik sebagai  pimpinan  suatu  organisasi  pemerintahan  yang  mengayomi  dan  melayani masyarakat  maupun  dalam  mengelola  penyelenggaraan  pemerintahan  (ISMAIL NURDIN, 2017). Kepala Daerah terus menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan baik dari  dalam  maupun  luar  negeri,  yang  harus  disikapi  dan  diantisipasi  agar  roda penyelenggaraan  pemerintahan,  pembinaan  masyarakat,  dan  pembangunan  tetap berputar.  Untuk  itu  perlu  dibangun  birokrasi  yang  efisien  melalui  pengangkatan  dan pemindahan pejabat yang sesuai dengan kemampuannya (OPD). Karena pilihannya akan mempengaruhi  seberapa  baik  fungsi  pemerintahan,  pemimpin  daerah  memiliki  peran yang krusial dan strategis untuk dijalankan.
Menurut  (Kaloh,  2009),  (Rampengan,  2016)  efisiensi  penyelenggaraan pemerintahan  daerah  menentukan  efisiensi  pemerintahan  negara.  Keberhasilan kepemimpinan  nasional  dipengaruhi  oleh  kepemimpinan  daerah  (Nasution,  2016). Rendahnya  atau  berkurangnya  kinerja  dan  keberhasilan  pelaksanaan  pembangunan merupakan  konsekuensi  dari  kegagalan  kepala  daerah  dalam  mencapai  pembangunan daerah (Purwidayani & Slamet, 2022).
Kepala  organisasi  yang  melaksanakan  ketentuan  perundang-undangan  disebut sebagai  kepala  daerah  (Zarkasi,  2010).  dalam  bentuk  organisasi  yang  melaksanakan kebijakan  daerah.  biasa  digunakan  untuk  menggambarkan  sebuah  lembaga  pemerintah dengan  kepala  daerah  yang  bertindak  sebagai administrator  daerah.  Jika  merujuk pada pemimpin daerah, kata "gubernur" digunakan untuk pemimpin provinsi, "bupati" untuk pemimpin  kabupaten,  dan  "walikota"  untuk  pemimpin  kota.  Direktur  regional bertanggung jawab atas kelancaran operasional instansi pemerintah di wilayahnya.
Seberapa  pentingkah  pemerintah?  Karena  ketiga  tingkat  pemerintahan  provinsi, kabupaten/kota, dan desa bekerja sama sebagai satu kesatuan sistem yang utuh di bawah pemerintahan pusat, maka kepala daerah dimaksudkan untuk dipilih oleh rakyat di tingkat lokal  setelah  terjadi  perubahan.  Selain  merevitalisasi  demokrasi  di  sana,  hal  ini  juga memberikan kepercayaan kepada kepala daerah (Hanafi, 2014).
Ada  beberapa  metode  berbeda  untuk  mengisi  peran  pemimpin  pemerintahan: pemilihan (untuk pejabat publik) dan penunjukan (untuk orang lain) (pejabat publik yang tidak dipilih) (Simanjuntak, 2017). Sebagai patokan, pejabat terpilih memegang jabatan politik, sedangkan pejabat yang ditunjuk memegang jabatan manajerial. Anehnya, aktor politik  di  Indonesia  presiden  dan  menteri  dalam  negeri  dalam  kasus  gubernur memutuskan  siapa  yang  akan  menggantikan  kepala  daerah  yang  tidak  hadir  untuk
sementara atau tetap (Aji, 2016). Sebaliknya, gubernur yang juga anggota partai politik mengangkat bupati dan walikota. Karena tujuan reformasi adalah memulihkan demokrasi di tingkat kotamadya, hal ini jelas menimbulkan masalah hukum (Ghafur, 2023).
Sehubungan dengan pemberhentian kepala daerah tetap baru-baru ini, kepala daerah sementara diangkat untuk mengisi peran tersebut sampai dapat ditemukan pengganti yang tetap.  Karena  pejabat  sementara  berbeda dengan  pejabat  tetap, maka  pengangkatannya menimbulkan  beberapa  persoalan  hukum  (Assyayuti,  2022).  Prosedur  untuk  membuat penunjukan sementara jelas berbeda dengan yang digunakan untuk membuat penunjukan permanen. Apalagi mengingat pada tahun 2024, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota semuanya  akan  dilakukan  secara  bersamaan.  Secara  default,  ratusan  provinsi  akan membutuhkan petahana sementara di kabupaten atau kota mereka pada tahun 2022.
Tahun  2022  dan  2023,  gubernur  sementara  akan  dilantik  langsung  oleh  Presiden Joko Widodo. Demikian pula, walikota dan pejabat kota lainnya mewakili kepemimpinan daerah.  Direktur  Perludem  Khoirunnisa  Nur  Agustyati  menyatakan,  pelantikan  Pj Gubernur,  Pj  Bupati,  atau  Pj  Walikota  jangka  panjang  tidak  sesuai  dengan  otonomi daerah,  sehingga  berujung  pada  keputusan  untuk  menyelenggarakan  pilkada  serentak pada tahun 2024. kesenjangan cakupan dua tahun untuk daerah yang tidak menjadi tuan rumah Pilkada pada tahun 2022 atau 2023.
Salah satu prinsip sentral gagasan otonomi daerah adalah hak rakyat untuk memilih wakilnya  sendiri,  sehingga  keberadaan  pejabat  sementara  dengan jangka  panjang yang cukup bertentangan dengan prinsip ini (Sudaryo et al., 2021). Seolah-olah untuk manajer regional. Artinya, 101 gubernur daerah akan selesai masa jabatannya pada 2022. Selain itu, masa jabatan 170 gubernur daerah dan pejabat tinggi lainnya akan berakhir pada 2023. Jumlah pejabat sementara yang dibutuhkan untuk memimpin daerah hingga Pilkada 2024 akan terpengaruh.
Kewajiban  konstitusional  untuk  mengikuti  dan  menyelenggarakan  kehidupan berbangsa  dan  bernegara  berdasarkan  kesepakatan  bersama  yang  tertuang  dalam konstitusi diwujudkan dalam pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh rakyat sebagai perwujudan  hak  warga  negara  dalam  urusan  kebangsaan  dan  kenegaraan  (Mulyono  & Fatoni, 2020). Prinsip desentralisasi kemudian diubah dengan adanya pejabat sementara yang akan menduduki jabatan kepala daerah yang lowong.
Solusi  optimal  adalah  lowongan tersebut diputuskan  secara  hukum,  tetapi  hal ini tidak  selalu  memungkinkan.  Undang-undang  membuat  panggilan  dengan  meletakkan prasyarat  untuk  berpartisipasi.  Baik  Presiden  maupun  Menteri  Dalam  Negeri  tidak memiliki  kekuasaan  mutlak.  Oleh  karena  itu,  penelitian  tentang  “Revisi  Kebijakan Pengangkatan Pj Pimpinan Daerah” menjadi sangat penting.

## Metode Penelitian
Revisi Kebijakan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Daerah merupakan kajian normatif-kualitatif.  Pengangkatan  kepala  daerah  sementara  merupakan  topik penyelidikan  normatif,  yang  berfokus  pada  norma  hukum  positif  yang  ditetapkan  oleh undang-undang dan peraturan.

## Hasil dan Pembahasan

## Presiden dan Wakil Presiden sebagai wakil partai politik
Sederhananya,  dalam  bentuk  pemerintahan  presidensial,  presiden  berada  di episentrum  otoritas  eksekutif  dan  legislatif.  Hal  ini  menjadikan  Presiden  sebagai eksekutif  puncak  dan  pemimpin  tertinggi  negara  (kepala  negara).  "Presiden,  sebagai eksekutif tunggal, dipilih sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," jelas Rett R. Ludwikowsk.
Presiden memimpin cabang eksekutif pemerintahan dan memiliki kekuasaan yang luas  sebagai  pemimpin  negara.  Menyelenggarakan  pemerintahan  berarti  menjalankan fungsi dan kekuasaannya dengan cara yang sesuai dengan hukum. Kewenangan presiden adalah  kekuasaan  presiden  untuk  bertindak  secara  independen  dari  otoritas  lain (Sihombing  &  Hadita,  2023).  Pemimpin  negara  modern  (raja  atau  presiden)  juga menjabat  sebagai  kepala  pemerintahan,  dengan  hak  prerogatif  tertentu  yang  diberikan oleh konstitusi (Tampubolon, 2022). Presiden dulunya adalah seorang raja, dan itu adalah pengaturan yang sangat berisiko karena kurangnya check and balances.
Sekarang, di era reformasi ini, pengawasan menjadi lebih penting dari sebelumnya. Presiden  yang  tergabung  dalam  partai  politik  mungkin  lebih  cenderung  mendukung kebijakan  partainya,  meskipun  bertanggung  jawab  kepada  rakyat.  Jelas  dari  Pasal  6  A ayat (2) UUD 1945 “partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum mengusulkan  pasangan  calon  Presiden  dan  Wakil  Presiden  sebelum  diadakannya pemilihan umum”. Pemerintah federal akan memainkan peran penting, jika bukan yang paling signifikan, dalam memutuskan siapa yang akan memimpin masing-masing daerah.
Karena  banyaknya  jabatan  gubernur  daerah  yang  terbuka,  maka  pemerintahan, khususnya  di  bawah  Presiden  Jokowi,  akan  semakin  tersentralisasi.  Penjabat  kepala daerah  mungkin  tidak  mempengaruhi  hasil  partai  nasional,  tetapi  mereka  dapat mempengaruhi  hasil  pemilu  daerah.  Tidak  berpengaruh  jika  tidak  segera.  Pj  Gubernur diangkat  oleh  pemerintah,  sehingga  bisa  saja  berakhir  menjadi  pendukung  Presiden Jokowi.

## Lemahnya legitimasi pejabat sementara
Dalam  sistem  ketatanegaraan  Indonesia,  kepala  daerah  adalah  pelaksana  tugas sehari-hari atau penjabat kepala daerah apabila kepala daerah atau kepala badan tertentu berhalangan  (Ramadhani,  2022).  Bahkan,  diketahui  bahwa  di  beberapa  daerah  yang mengalami  kekosongan  kepemimpinan  karena  kasus  hukum,  pensiun,  atau  meninggal dunia,  telah  terjadi  praktik  pengangkatan  atau  pelaksana  jabatan  sementara  sebagai Kepala  Daerah.  Pelaksana  tugas  kepala  daerah  atau  disebut  juga  dengan  penjabat sementara menjalankan sisa masa jabatan kepala daerah.
Pengangkatan pejabat sementara di sejumlah daerah dimaksudkan agar operasional pemerintahan  tetap  berjalan  tanpa  kehadiran  kepala  daerah  tetap.  Namun  dalam kenyataannya,  kewenangan  pelaksana  tugas  terkendala  karena  tidak  dapat  mengambil tindakan  atau  kebijakan  strategis  yang  akan  menghambat  jalannya  pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka penting adanya aturan-aturan tentang PLT,
antara lain yang berkaitan dengan kewenangan, perlindungan hukum, kualifikasi menjadi pelaksana tugas, dan sanksi bagi pelaksana yang menyalahgunakan wewenang.
Jangan  sampai  pencalonan  PLT  bermuatan  politis  karena  dia  pejabat  pemerintah yang  bisa  jadi  perpanjangan  tangan  pemerintah  pusat;  Persoalan  ini  menjadi  sangat penting mengingat banyaknya daerah yang dikepalai PLT, terutama daerah yang dikuasai PLT selama dua tahun. Pejabat publik sementara terus mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bersifat memaksa di masyarakat atau publik, yang menimbulkan komplikasi hukum tersendiri di tengah tingginya tingkat pergantian pejabat pemerintah.
Sejauh  mana  pejabat  publik  interim  atau  pengganti  diperbolehkan  mengambil keputusan yang bersifat mengikat masyarakat dan kebijakan publik yang bersifat strategis merupakan persoalan yang muncul terkait dengan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pejabat publik interim. Di sisi lain, kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan publik yang  bersifat  strategis  tetap  berada  pada  pejabat  definitif,  sehingga  menimbulkan pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik untuk sementara.
Menurut  Direktur  Eksekutif  Indikator  Politik  Burhanuddin  Muhtadi,  keputusan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tidak merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) akan menimbulkan sejumlah masalah, yang paling mendesak di antaranya adalah legitimasi penjabat kepala daerah. Penjabat  kepala  daerah,  seperti  gubernur,  bupati,  atau  walikota  yang  masa  jabatannya berakhir sebelum 2024, akan dipertanyakan legitimasinya, menurut Burhanuddin.
Sesuai UU Pilkada, baik pemilihan kepala daerah (pilkada) 2022 maupun 2024 akan dilakukan  pada  hari  yang  sama  di  tahun 2024.  Akan  ada  tambahan  270  kepala  daerah sementara jika pemungutan suara ditunda hingga tahun 2024. Mereka tidak sah karena mereka  tidak  dipilih  oleh  rakyat  itu  sendiri.  Saya  tidak  mengerti  bagaimana  kita  bisa memberikan mandat  kepada  pejabat,  apalagi  yang  berlangsung  selama  dua  tahun pada ayat (3), dan pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing diisi oleh Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota masing-masing, sampai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan Walikota masing-masing.
Ketika pemerintah federal menunjuk pejabat sementara untuk mengambil kendali atas pemerintah negara bagian dan kota, mereka mengutip artikel ini sebagai pembenaran hukum  untuk  melakukannya.  Artinya,  daerah  yang  habis  masa  jabatannya  pada  tahun 2022 harus memiliki pejabat sementara untuk menjabat hingga pemilihan kepala daerah yang dijadwalkan berikutnya pada tahun 2024. Masa jabatan pemegang jabatan sebagai pegawai  honorer  akan  berlangsung  selama  itu.  Hal  ini  tentu  saja  bisa  diperdebatkan, karena mengisyaratkan bahwa daerah yang seharusnya dipimpin oleh kepala daerah yang dipilih  langsung  oleh  rakyat  justru  akan  dipimpin  oleh  presiden  melalui  perluasan kewenangannya.
Septa  Dinata,  Pengamat  Politik  Lembaga  Kebijakan  Publik  Paramadina,  menilai pemerintah pusat tidak seharusnya bertanggung jawab atas pengangkatan ratusan pejabat sementara  kepala  daerah.  Mempertimbangkan  perkiraannya,  beberapa  kelompok
mungkin  mencoba  memanfaatkan  gelombang  popularitas  penunjukan  tersebut. memperkuat kedudukan dan pengaruh elektoral mereka.
Karena  mereka  yang  terpilih  untuk  memimpin  daerah  hingga  dua  tahun  sebelum Ziarah  Serentak  2024,  jika  akhirnya  dilaksanakan,  akan  memiliki  kesempatan  untuk melakukannya.  Banyak  individu  pada  akhirnya  akan  mencoba  untuk  menyakiti  orang tersebut dalam peran akting ini. Anda bisa menjadi aktor sementara untuk waktu yang lama  dengan  bayaran  rendah.  Ini  bisa  mengarah  pada  bentuk  politik  komersial. Pemerintahan  baru  dapat  berfungsi  atas  dasar  otoritas  yang  diperolehnya;  barangsiapa diberi  wewenang  oleh  undang-undang  dalam  hal  ini  adalah  subjek  hukum,  dan  ia berwenang  untuk  melakukan  sesuatu  yang  dinyatakan  dalam  wewenang  itu.  Otoritas, dalam hukum publik, identik dengan kontrol.
Pelaksanaan  otonomi  daerah  di  Indonesia  saat  ini  secara  intrinsik  terkait  dengan struktur  pemerintahan  daerah.  Setelah  pelaksanaan  otonomi  daerah,  diharapkan  bahwa pemerintah daerah dapat diatur dengan lebih baik, dan sumber daya dapat dimanfaatkan dengan lebih baik daripada sistem sentralisasi sebelumnya. Namun, otoritas pusat tetap menguasai  aspek-aspek  kehidupan  tertentu,  termasuk  ekonomi,  agama,  dan  hubungan internasional.

## Revisi Kebijakan Mengangkat Pj Kepala Daerah
Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, mengatakan pada 2022 dan 2023, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memilih gubernur sementara. Pada 2022 dan 2023, ketika masa jabatan sejumlah kepala daerah berakhir karena pemilihan umum, ratusan pejabat kepala daerah, termasuk gubernur, bupati, dan walikota, akan dilantik. Baru pada tahun 2024 akan ada lagi pertemuan regional. Apabila sudah sampai di tingkat provinsi, maka akan disampaikan kepada Presiden oleh Menteri Dalam Negeri.
Presiden memiliki keputusan akhir. Gubernur kemudian memberikan rekomendasi kepada  Menteri  Dalam  Negeri  untuk  bupati  dan  walikota.  Mengingat  Presiden  Jokowi adalah anggota partai politik, hal ini pasti akan menjadi kontroversi.
Jangan ulangi kesalahan dengan menyebut perwira polisi senior sebagai pimpinan sementara. Di Jawa Barat, misalnya, Komjen Pol M. Iriawan dipilih oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menjabat sebagai Pj Gubernur. Hal ini bertentangan dengan tujuan  reformasi  untuk  mengurangi  keterlibatan  polisi  dan  TNI  dalam  pertemuan masyarakat pemerintah. Tanpa ragu, ini adalah regresi. Untuk alas an sederhana bahwa penulis  mengklaim  hanya  spesialis  materi  pelajaran  yang  mampu  menampilkan profesionalisme. Gelar sekretaris daerah sepertinya lebih cocok untuk pegawai biasa.
Lebih mengetahui masalah pemerintahan daerah daripada kepala daerah dan wakil kepala daerah, sekretaris daerah berfungsi sebagai jenderal dalam aparatur sipil negara. Pelayanan  dalam  pengaturan  administrasi,  perencanaan,  dan  manajemen  untuk  semua organisasi perangkat daerah.
Bertanggung  jawab  untuk  mengawasi  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah sumber  daya,  keuangan,  infrastruktur,  dan  fasilitas  dan  menyelenggarakan pengembangan  kebijakan  pemerintah  daerah.  Tanggung  jawab  dan  peran  ini  sangat
strategis,  karena  mencakup  koordinasi  penyusunan  peraturan  daerah  dengan  DPRD, menafsirkan  dan  melaksanakan  kebijakan  lintas  program,  dan  menginformasikan kebijakan dan arahan baru kepada semua SKPD.
Sekretaris daerah digambarkan di sini sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan menyuntikkan energi ke dalam kegiatan tersebut. Konsekuensinya,  sekretariat  daerah  harus  diberi  peran  sebagai  pelaksana  tugas  kepala daerah  sementara  jabatan  pelaksana  tugas  kepala  daerah  kosong.  Dalam  rangka memberikan bantuan ahli kepada masyarakat umum, ini mungkin terbukti bermanfaat.
Menurut  penulis  studi,  Perludem  titi  Anggaraini,  sebaiknya  menunjuk  sekretaris daerah  dalam  kapasitas  pelaksana.  Itu  karena  ada  sekretaris  daerah  yang  bertanggung jawab di setiap daerah. Selain itu, Pasal 201 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebutkan bahwa: (10). Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat sementara Gubernur dari jabatan pimpinan menengah sampai dengan pelantikan Gubernur.
Seperti  yang  telah  ditunjukkan  di  atas,  mereka  sepakat,  baik  secara  konseptual maupun  hukum,  untuk  mendelegasikan  kewenangan  kepada  sekretaris  daerah  untuk menjabat sebagai kepala daerah dalam hal kepala daerah tidak ada. Agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya dalam menjalankan roda pemerintahan. Sekda merupakan pejabat tertinggi  PNS,  seperti  yang  diketahui.  Sekretaris  daerah  tidak  memiliki  konflik kepentingan  dalam  pemilihan  umum  yang  memilih  kepala  daerah,  meskipun  tidak  ada jaminan bahwa mereka akan sepenuhnya netral.

## Kesimpulan
Salah  satu  isu  tersebut  adalah  proses  penunjukan  kepala  daerah  sementara  yang membutuhkan  penunjukan  presiden  dengan  dukungan  Kementerian  Dalam  Negeri. Sejumlah  faktor,  termasuk  pencalonan  langsung  presiden  atau  menteri  dalam  negeri untuk penjabat sementara dan kekhawatiran tentang legitimasi posisi itu dan potensi bias orang  tersebut,  telah  berkontribusi  pada  persepsi  ini.  Harus  ada  perubahan  siapa  yang berwenang  menunjuk  direktur  daerah  interim.  Penjabat  kepala  daerah  harus  diangkat sesuai  dengan  kriteria  hukum  yang  ditetapkan.  Tidak  lagi  harus  menunggu  kemauan politik  presiden  atau  pemikiran  menteri  dalam  negeri.  Perintah  sederhana  dari  Menteri Dalam Negeri yang menunjuk Sekda sebagai Pjs sementara sudah cukup.

## BIBLIOGRAPHY
Aji, A. M. (2016). Pemakzulan kepala daerah di era otonomi daerah dalam perspektif politik dan hukum; Analisis kasus prosesi pemakzulan Bupati Garut Aceng Fikri .
Assyayuti,  M.  M.  (2022).  Urgensi  Penataan  Ulang  Mekanisme  Pengisian  Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional. Lex Renaissance , 7 (2), 281–295.
Ghafur, J. (2023). Demokratisasi Internal Partai Politik Era Reformasi: Antara Das Sollen dan Das Sein. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM , 30 (1), 1–25.
Hanafi, R. I. (2014). PEMILIHAN LANGSUNG KEPALA DAERAH DI INDONESIA: BEBERAPA  CATATAN  KRITIS  UNTUK  PARTAI  POLITIK  DIRECT ELECTION FOR LOCAL LEADERS IN INDONESIA: SOME CRITICAL NOTES FOR POLITICAL PARTIES. Jurnal Penelitian Politik| Volume , 11 (2), 1–16.
ISMAIL NURDIN, M. S. (2017). Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan . Lintang Rasi Aksara Books.
Kaloh, J. (2009). Kepemimpinan Kepala Daerah (Pola kegiatan kekuasaan dan perilaku kepada daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah) .
Mulyono, G. P., & Fatoni, R. (2020). Demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Citizenship Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan , 7 (2), 97–107.
Nasution, E. (2016). Problematika pendidikan di Indonesia. Mediasi , 8 (1).
Purwidayani,  V.,  &  Slamet,  K.  (2022).  Retrospective  Voting  Pada  Pemilihan  Kepala Daerah  Di  Indonesia:  Akuntabilitas  Keuangan  dan  Kinerja. Jurnal  Pajak  Dan Keuangan Negara (PKN) , 4 (1S), 220–235.
Ramadhani,  F.  (2022). Analisis  Pengaturan  Kewenangan  Pejabat  Pelaksana  Tugas Sementara  Kepala  Daerah  Ditinjau  Dari  Asas  Kepastian  Hukum .  Universitas Muhammadiyah Malang.
Rampengan, M. (2016). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  (BAPPEDA)  Kota  Manado. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi , 16 (3).
Sihombing,  E.  N.  A.  M.,  &  Hadita,  C.  (2023).  Kewenangan  Presiden  Membentuk Undang-Undang Dalam Sistem Presidensial. Reformasi Hukum , 27 (1), 14–24.
Simanjuntak, D. (2017). Pengisian Jabatan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Untuk Mewujudkan BPK Yang Independen. Jurnal Hukum & Pembangunan , 47 (2), 239–266.
Sudaryo, Y., Sjarif, D., Sofiati, N. A., & Bandung, S. I. (2021). Keuangan di era otonomi
daerah . Penerbit Andi.
Tampubolon,  I.  (2022). Tinjauan  Yuridis  Prerogatif  Presiden  Menerbitkan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang .
Zarkasi, A. (2010). Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum , 2 (4).

## Copyright holder:
Angga Rosidin, Iip Mualip, A'rif Rokhman, Leo Agustino, Rina Yulianti (2023)
First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: