## DERITA PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGANUMUM TERHADAP  PENERIMAAN PEMBAYARAN GANTI RUGI PEMILIK TANAH

## SYAHRIL

## Fakultas Hukum Universitas Ekasakati
Abstract: The land owner as the subject of receiving compensation for land that is freed in the context  of  land  acquisition  for  development  in  the  public  interest  has  full  and  absolute responsibility for the land that is recognized as his own. The full and absolute responsibility of the  land  owner  as  the  recipient  of  compensation  cannot  be  charged  or  held  accountable  to other  parties  and  this  is  in  accordance  with  the  applicable  Civil  Law  which  specifically regulates accountability in unlawful acts. Landowners as compensation recipients who violate the law and negligence can be subject to civil and criminal sanctions.
Keywords : Suffering, Committee, Land Acquisition, Compensation.
Abstrak: Pemilik  tanah  sebagai  subyek  penerima  ganti  tugi  terhadap  tanah  yang  dibebaskan dalam  rangka  pengadaaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  memiliki tanggungjawab  penuh  dan  mutlak  terhadap    tanah    yang    diakui  sebagai  miliknya. Tanggungjawab  penuh  dan  mutlak  dari  pemilik  tanah  sebagai  penerima  ganti  tugi  tersebut tidak  dapat  dibebankan  atau  dimintakan  pertanggungjawaban  kepada  pihak  lain  dan  hal tersebut  sesuai  dengan  Hukum    Perdata    yang    berlaku  yang  khusunya  mengatur  tentang pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum. Pemilik tanah sebagai penerima ganti tugi yang melakukan pelanggaran hukum dan kelalaian dapat dikenakan sanksi secara perdata maupun pidana.
Kata Kunci: Derita, Panitia, Pengadaan Tanah, Ganti Rugi.

## A. Pendahuluan
Beranjak  dari  putusan  perkara  tindak  pidana  korupsi  dalam  Pengadaan  Tanah Pembangunan  Kampus  III  Institut  Agama  Islam  Negeri    Imam  Bojol  Padang  (IAIN  IMAM BONJOL)  di  Sungai  Bangek  Kota  Padang,  Propinsi  Sumatera  Barat.  Pengadilan  Negeri Tindak  Pidaa  Korupsi  pada  Pengadilan  Negeri  Padang  dalam  perkara  pidana  Nomor:  06/Pid. Sus/TPK/2018/PN.  Pdg  telah  menjatuhkan  putusan  bersalah  kepada  para  terdakwa  yang teridiri  dari  panitia  pengadaan  tanah  dan  masyarakat  yang  menerima  ganti  rugi  atas kekurangan  tanah  Pembangunan  Kampus  III  IAIN  Iman  Bonjol  Padang  di  Sungai  Bangek, sedangkan dalam perkara tindak pidana korupsi Pengadaan tanah untuk jalan Tol Pekanbaru – Padang,  Seksi  Kapalo  Hilalang,  Sicincin,  Lubuk  Alung,    Kabupaten  Padang  Pariaman, Propinsi  Sumatera  Barat  dengan  register  perkara  nomor:  09/Pid.Sus/TPK/2022/Pn.  Pdg, berkaitan  siapa  pemilik  tanah  tersebut.  Perkara  tersebut      telah  diputuskan  oleh  Pengadilan Tindak  Pidana  Korupsi  pada  Pengadilan    Negeri  Padang  dengan  amar  menyatakan  Para terdakwa  yang  terdiri  dari  panitia  pengadaan  tanah  dan  masyarakat  tidak  terbukti  secara  sah dan meyakinkan/ bebas (v rispraak ), perkara tersebut  masih dalam proses kasasi.
Atas  dasar    pengamalan  tersebut,  penulis  merasa  perlu  mengutip  tulis  mantan  Ketua Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  “.  Bagir  Manan”  dengan  judul “Hakim  dan Sengketa tanah”  . di  majalah  Varia  Peradilan  Tahun  XXV  No.  290  Januari  2010  ,  halaman  5-10.    “ Baik atas dasar stelsel hukum barat maupun hukum adat, didapat kenyataan sebagian    besar rakyat  (terutama  di  jawa,  bali)  tidak  memiliki  tanah,  malainkan    sebagai  petani  penggarap atau penyewa tanah, bahkan hanya sebagai pekerja dari pemilik tanah luas (tuan tanah)”.
Sistem penguasaan tanah ulayat yang luas di Sumatera Barat  bersifat komunal, apakah tanah Ulayat  Kaum, Ulayat Nagari,  Ulayat Suku,  sebagaimana termuat dalam Perda Propinsi Sumatera  Barat  Nomor  6  tanhun  2008  tentang  Tanah  Ulayat.  Keberadaan  kepemilikan  tanah ulayat tersebut diakui secara tegas  dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 B  ayat  (2)  UUD  1945.  Konsekuensi  Indonesia  sebagai    negara    hukum,    yang  mana  setiap warga  negara dan pemerintah  terikat dengan peraturan perundang- undangan mengenai diakui
tanah  ulayat  sebagai  hak  kepemilikan  dalam  Pasal  2  ayat  4    Undang-Undang  Pokok  Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Meskipun  esensi    tanah  ulayat,  dijamin  oleh  ketentuan  hukum  yang  berlaku.  Rakyat dalam  hal  ini        hanya  dianggap  sebagai  penggarap,  penyewa,  bahkan  hanya  sebagai  pekerja (buruh tani) bertentang dengan prinsip keadilan sosial  dari tujuan kemerdekaan untuk sebesar- besarnya    kemakmuran  rakyat.  Rakyat  sebagai  penggarap,  penyewa,  atau  buruh  tani merupakan    warisan  feodalisme    dan  sistim  penjajahan    yang  dalam  ungkapan  Bung  Karno (alm) disebut sebagai “ explotation  de  l home per home (penindasan /pemerasan manusia oleh manusia”. Dengan politik hukum nasional bahwa tanah semestinya dimiliki oleh rakyat, maka harus  diakui  kedudukan  hukum  adat  dalam  UU  Nomor  5  tahun  1990  sebagaimana  terbaca dalam  Pasal  5  UU  Nomor  5  tahun  1960  tentang  Agraria.    Kepastian  Hukum  tentang  hak kepemilikan  diperlukan    pendaftaran,  pemberian,  dan  pengakuan  hak  atas  tanah  merupakan sumber utama tentang keberadaan status kepemilikan  hak atas tanah dapat dibuktikan dengan diterbitkannya  bukti  hak  berupa  Sertifikat  yang  merupakan  sistim  administrasi    pertanahan yang akan menjamin kepastian hukum, ketertiban hukum, kepastian hak di bidang pertanahan.
Pemerintah    telah  beberapa  kali  melakukan  menerbitkan  peraturan  yang  berkaitan dengan  pengadaan  tanah  bagi    pembangunan  untuk  kepentingan  umum  seperti  :    Perpres Nomor:  71  Tahun  2012  tentang    Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah    Untuk  Kepentingan Umum  dan  yang    baru    adalah  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia    Nomor  19  tahun 2021  Tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah    bagi  Pembangunan  Untuk  Kepentingan Umum yang ditetapkan di Jakarta  pada tanggal 2 Februari 2021 oleh  JOKO WIDODO selaku Presiden Republik Indonesia  dan di undangkan  di Jakarta  pada tanggal 2 Februari 2021 oleh Yasonna H. Laoly selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik Indonesia,

## B. Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  hukum.  Pembangunan  infrastruktur  pada  masa pemerintah  Presiden  Joko  Widodo  terutama  pembangunan    jalan  tol.  Berkaitan  dengan pembangunan jal tol tersebut dengan tujuan  meningkatkan kemakmuran bagai masyarakat dan karena  itu  manusia  sebagai  subyek  hukum  dan  tanah    sebagai  objek  pembangunan  jalan  tol. Dari uraian tersebut diatas, permasalahan  hukum yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah: bagaimanakah tanggungjawab pemilik tanah yang telah menerima pembayaran  ganti rugi  atas    tanah  yang  dibebaskan  dalam  pengadaaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk kepentingan umum?

## C. Hasil dan Pembahasan
Bagian  ini  akan  menjawab  pertanyaan  permasalahan  dalam  tulisan  ini,  bagaimana tanggung  jawab  pemilik  tanah  atas    pembayaran  ganti  rugi  terhadap  pengadaan  tanah  bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum.  Aturan  hukum  yang  mengatur  tentang    pengadaan tanah  bagi    pembangunan  untuk  kepentingan  umum  di  bidang  pertanahan  di    Indonesia  telah ada  aturan  hukum  yang  mengatur  untuk  itu.  Ketentuan  hukum  Pengadaan  tanah  bagi pembangunan  untuk  kepentingan  umum  adalah  guna  mengatur  dan  mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk  kepentingan  umum,  yang  mana    kepentingan-kepentingan  itu  kadang  kala    saling bertentangan satu dengan yang lainnya.  Masyarakat   sebagai  penerima ganti rugi terhadap tanah  yang  dibebaskan  dalam  rangka  pengadaaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk kepentingan  umum,  tidak  mau  mengurus  alas  hak  atas  tanahnya,  sebelum  ia mengetahui  berapa  nilai  ganti  rugi  atas  tanah  tersebut,  sedangankan  Panitia  hanya membantu  masyarakat  dalam  memberi  format/  contoh  membuat  dokumen  alas  hak sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan mengenai kebenaran data Yuridis dan data pisik atas tanah tersebut menjadi tanggung jawab pemilik tanah.
Pengadaan  tanah  bagi    pembangunan  untuk  kepentingan  umum  ada pentahapannya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU Nomor: 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk kepentingan Umum Jo Pasal 2 Perpres 71 tahun  2012  tentang  Penyelenggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk
Kepentingan  Umum  yakni:  a.  Tahapan  Perencanaan  pengadaan  tanah,b.  Persiapan pengadaan  tanah,  c.  Pelaksanaan  Pengadaan  tanah,  d.  Penyerahan  hasil  pengadaan tanah. Berdasarkan ketentuan  tersebut, dimana masyarakat pada tahapan perencanaan harus  telah  melampirkan  dokumen  dokumen  atas  penguasaan  tanah  berupa  :  1. Pemegang hak atas tanah, b. Pemegang hak pengelolaan, c. Nadzir untuk tanah wakaf, d.  kepemilikan  tanah  bekas  milik  adat,  e  masyarakat  hukum  adat,  f.  Pihak  yang menguasai tanah negra dengan itikad baik.
Penerima ganti rugi atau pemilik tanah sebagai subyek hukum bertanggungjawab penuh  dan  mutlak  terhadap  tanah  yang  diakui  sebagai  miliknya,  hal  ini  dapat  dilihat dari ketentuan hukum yang berlaku yakni :
1.Pasal 41 ayat (4) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi  Pembangunan  Untuk  kepentingan  Umum,  diatur  tentang  tanggungjawab mutlak  dan  penuh  bagi  pemilik  tanah  penerima  ganti  rugi,  yaitu: “Pihak  yang Berhak  menerima  Ganti  Kerugian  bertanggung  jawab  atas  kebenaran  dan keabsahan bukti penguasaan atau kepemilikan yang diserahkan”
2.Sebelum  penerimaan  ganti  rugi,  masyarakat  membuat    Berita  Acara  Pelepasan Hak yang dibuat dan ditandatangani oleh pemilik tanah yang menerima ganti rugi sebagaimana  diatur  dalam  Lampiran  XVIII  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan Nasional  Nomor 5 Tahun  2012 tentang  Petunjuk  Teknis  Pelaksanaan  Pengadaan Tanah,  yang  salah  satu  isi  pernyataan  pertanggungjawaban  dari  pemilik  tanah sebagai  penerima  ganti  rugi  adalah “Apabila  dikemudian  hari  ternyata  ada  pihak lain  yang  mempunyai/memiliki  hak  atas  tanah  tersebut,  kami  bersedia  menanggung segala akibat dari penyerahan tanah/pelepasan hak ini”.
Bahwa  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  41  ayat  (4)  Undang- undang  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  Untuk Kepentingan Umum, satu rel  dengan ketentuan yang diatur dalam:
Ketentuan Peraturan Pendaftaran Tanah,  yaitu:
a. Pasal  60  ayat  (6)  dari  Peraturan  Menteri  Negara  Agraria/Kepala  Badan Pertanahan  Nasional  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Ketentuan  Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan
b. Pasal  2  ayat  (2)  Peraturan  Kepala  Badan  Pertanahan  Nasional  Nomor  7  Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah
Ketentuan Hukum Perdata,  yaitu:
a. Pasal  163  Reglemen  Indonesia  yang  Diperbarui  atau  Het  Herziene  Indonesisch Reglement  (HIR);
b. Pasal  283  Reglemen  Acara  Hukum  Untuk  Daerah  Luar  Jawa  dan  Madura  atau Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg);
c. Pasal1865 KUHPerdataBukuIVatauBurgerlijk Wetboek (BW);
d. Pasal1965KUHPerdataBukuIVatau Burgerlijk Wetboek (BW); dan
e. YurisprudensiPutusanMahkamahAgungRepublik Indonesia Nomor: 3164
K/Pdt/1983.
Ketentuan-ketentuan  hukum  terhadap  tanggung  jawab  penuh  dan  mutlak  dari pemilik  tanah  sebagai  subyek  hukum    yang  menerima  ganti  rugi,  disambung hubungkan  dengan  norma  hukum  yang  termuat  dalam  ketentuan  yang  mengatur tentang  Perbuatan  Melawan  Hukum  ( orechtmatige  daad )  yang  lahir  dari  hubungan hukum  karena  undang-undang  dan  ketika  hubungan  tersebut  melahirkan  peristiwa hukum, maka siapa yang bertanggung jawab?.
Perbuatan  Melawan  Hukum  tercantum  dalam  pasal  1365  KUH  Perdata  (Pasal 1401 BW lama) yang berasal dari pasal 1382 Code Civil Perancis yang berbunyi:
1.Pasal  1365  KUHPerdata  (BW):  “Tiap  perbuatan  yang  melanggar  hukum  dan membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan  orang  yang  menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;
2. Pasal  1401  di  BW  Belanda  Lama  menyatakan  bahwa: ”Elke  onrecht  matige  daad, aardoor  aan  een  schade  wordt    toegebragt,  stelt  dangene  door  wiens,  schuld  die scade  veroorzaakt  is  in  deverpligting  om  dezel  ve  tevergoeden.” Dikutip  dari “ Engelbrecht, de Wetboeken, Wetten en  Verordeningen  Benevens  De Grondwet Van  De  Republiek Indonesie” ,  yang  diterbitkan  P.  T.  Ichtiar  Baru-Van  Hoeve- Jakarta, tahun 1984, halaman  329.
3.Pasal  1382 Code  Civil Perancis. ”Tout  fait  quelconque  de  I’home,  qui  cause  un dommaga, oblige celui par la faute duquel il est arrive, a le reparer” Terjemahan: Setiap fakta rumah yang  menyebabkan  kerusakan, mewajibkan orang yang karena kesalahannya  itu  terjadi, untuk  memperbaikinya” Oleh John H. Crabb, The French Civil Code ,  (as  amended  to  July 1, 1976) Translated with an introduction, (New Jersey: Fred B. Rothman & Co, 1997), pages 253. Yang dikutip oleh Rosa Agustina, dalam  buku:  “Perbuatan  Melawan  Hukum”,  diterbitkan  Program  Pascasarjana FHUI-Jakarta, 2003, halaman 38.
Tanggung  jawab  ganti  rugi  yang  diatur    Pasal  1365  KUHPerdata  (BW)  adalah merupakan  satu-satunya  ketentuan  yang  mengatur  bahwa  pelaku  perbuatan    melawan  hukum berkewajiban  memberi  ganti  kerugian  pada  penderita  kerugian,  karena  perbuatan  melawan hukum  tersebut  secara  normatif  selalu  merujuk  pada  ketentuan  pasal  1365  KUHPerdata. Unsur- unsur dari pasal KUHPerdata adalah:
1.Adanya Suatu  Perbuatan
2.Perbuatan Tersebut Melawan  hukum
3.Adanya Suatu Kesalahan dari Pihak Pelaku
4.Adanya Suatu Kerugian Bagi  Korban
5.Adanya hubungan kausal (sebab akibat)  antara  perbuatan yang dilakukan  dengan kerugian yang ditimbulkan.
Adapun  unsur-unsur  Pasal  1365  tersebut  adalah    bersifat  kumulatif  yang artinya  semua  unsur  tersebut  harus  dipenuhi  secara  keseluruhan,  artinya  apabila salah  satu  unsur  tidak  terpenuhi  maka  tidaklah  suatu  perbuatan  dikatakan merupakan  perbuatan  melawan  hukum.  Pasal  tersebut  mengatur  bentuk  tanggung jawab  atas  perbuatan  melawan  hukum  yang  dilakukan  oleh  subyek  hukum/orang, yang terbagi atas Tanggungjawab tidak hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan diri sendiri tetapi juga berkenaan dengan perbuatan  melawan hukum orang lain dan benda-benda  ini di bawah pengawasannya. pasal 1367  ayat 1 KUH Perdata menyatakan:  “Seseorang  tidak  hanya  bertanggungjawab  untuk  kerugian  yang disebabkan karena perbuatannyasendiritetapijuga disebabkan  karena  perbuatan  orang- orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkanolehbarang-barang yang berada  di bawah pengawasannya”

## D. Penutup
Pemilik tanah sebagai subyek penerima ganti tugi terhadap tanah yang dibebaskan dalam rangka  pengadaaan  tanah  bagi  pembangunan  untuk  kepentingan  umum  memiliki tanggungjawab  penuh  dan  mutlak  terhadap    tanah    yang    diakui  sebagai  miliknya. Tanggungjawab  penuh  dan  mutlak  dari  pemilik  tanah  sebagai  penerima  ganti  tugi  tersebut tidak  dapat  dibebankan  atau  dimintakan  pertanggungjawaban  kepada  pihak  lain  dan  hal tersebut  sesuai  dengan  Hukum    Perdata    yang    berlaku  yang  khusunya  mengatur  tentang pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum. Pemilik tanah sebagai penerima ganti tugi yang melakukan pelanggaran hukum dan kelalaian dapat dikenakan sanksi secara perdata maupun pidana.
Daftar Pustaka: Undang-Undang Dasar 1945 Majalah Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXV No. 290 Januari 2010 Putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Pada  Pengadilan  Negeri  Padang  Nomor:  06/Pid.
Sus/TPK/2018/PN. Pdg
Putusan  Pengadilan  Tindak  Pidana  Korupsi  Pada  Pengadilan  Negeri  padang  Nomor  09/Pid. Sus/TPK/2022/PN Pdg
Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Pengadaan  Tanah  Bagi  Pembangunan  untuk kepentingan Umum
Peraturan  Presiden  Nomor  71  Tahun  2012  tentang  Penyelanggaraan  Pengadaan  Tanah  Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia    Nomor  19  tahun  2021  Tentang  Penyelenggaraan Pengadaan Tanah  bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata) RBG dan HIR Perda Propinsi Sumatera Nomor 6 tahun 2008 tentang tanah Ulayat.