## OPEN ACCESS

## FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERTAHANAN PERMUKIMAN NELAYAN DI DESA BANYUTOWO KABUPATEN PATI
Cinthya Rahmawati 1 , Galing Yudana 1 , Winny Astuti 1 1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

## Abstrak
Permukiman nelayan merupakan permukiman yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan.  Permukiman nelayan Desa Banyutowo berlokasi di Kabupaten Pati. Desa Banyutowo ditinjau sebagai kampung nelayan nasional dikarenakan memiliki sumber daya kelautan yang melimpah dan menjadi pemasok retribusi lelang terbesar di Kabupaten Pati. Akan tetapi, di permukiman  nelayan  Desa  Banyutowo  dihuni  oleh  golongan  nelayan  kecil,  dimana  merupakan  nelayan  dari  golongan  rendah. Berdasarkan potensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebertahanan permukiman nelayan Desa Banyutowo Kabupaten Pati. Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi  lapangan,  pembagian  kuesioner,  dan  wawancara.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  bahwa  kebertahanan permukiman nelayan Desa Banyutowo Kabupaten Pati memiliki  kebertahanan yang dilihat dari sistem sosial masyarakat dengan adanya ikatan spiritual dan memberikan dampak positif bagi ekonomi serta lingkungan. Sedangkan, ketidakbertahanan dilihat dari adanya nelayan yang tidak memiliki pekerjaan sampingan, tidak adanya peran pemerintah dalam pemeliharaan layanan dasar, tidak adanya peraturan yang memayungi habitat pesisir, sarana kesehatan, pendidikan, pemerintahan, ruang terbuka hijau tidak melayani kebutuhan masyarakat, tempat penjemuran ikan tidak memadai, drainase menggenang, tidak ada layanan kebutuhan air bersih, serta lokasi bangunan rumah berada pada area rentan.
Kata kunci: Desa Banyutowo; Kabupaten Pati; kebertahanan; permukiman nelayan

## Abstract
Fishermen settlements are settlements where the majority of the population live as fishermen. The fisherman settlements of Banyutowo Village is located in Pati Regency. Banyutowo Village is viewed as a national fishing village because it has abundant marine resources and is the largest supplier of auction fees in Pati Regency. However, in the fisherman settlements, Banyutowo Village is inhabited by small fishermen groups, which are fishermen from the lower class. With the potenties, this research aims to examine the fishermen settlements resilience in Banyutowo Village, Pati Regency. The type of research used is descriptive quantitative research. Data was collected by observations, distribution of questionnaires, and interviews. From the results of the research conducted, that the fishermen settlements resilience in Banyutowo Village, Pati Regency has a resilience that is influenced by the social system of the community with spiritual ties and has a positive impact on the economy and environment. Meanwhile, the factors that cause community less resilience are the fishermen without side jobs, to support their economic condition the absence of the government in maintaining basic services, the absence of regulations covering coastal habitats health facilities, education, government, green open spaces, that do not serve the needs of the community, inadequate drying places for fish, drainage is stagnant, there is no service for clean water needs, and the location of house building is in a vulnerable area.
Keywords: Banyutowo Village; fisherman settlements; Pati Regency; resilience

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah di berbagai sektor, khususnya sektor kelautan dan perikanan. Manfaat dari sektor tersebut dirasakan oleh masyarakat nelayan yang tinggal di pesisir dikarenakan menjadi sumber kehidupan dan bersandar pada hasil kelautan. Masyarakat nelayan tinggal di suatu permukiman dekat dengan laut dinamakan permukiman nelayan.
Pada umumnya kebertahanan ini dilakukan oleh masyarakat yang hidupnya merasa terancam dengan kondisi sekitar. Istilah  kebertahanan  kerap  muncul  pada  daerah-daerah  yang  memiliki  kerentanan  tinggi.  Menurut  US  Indian  Ocean Tsunami Warning System Program (US Indian Ocean Tsunami Warning System Program, 2007), bahwa kerentanan di
pesisir disebabkan karena kurangnya penyediaan layanan dasar, kurangnya kesadaran akan bahaya dan kondisi alam serta lingkungan.
Desa Banyutowo adalah salah satu desa di Kabupaten Pati yang ditetapkan sebagai daerah nelayan berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 134 Tahun 2018 dengan pembinaan di setiap wilayah (Pemerintah Kabupaten Pati, 2018). Permukiman  nelayan  Desa  Banyutowo  dihuni  oleh  mayoritas  penduduk  bermata  pencaharian  sebagai  nelayan. Pemerintah Kabupaten Pati mengandalkan Desa Banyutowo khususnya TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Banyutowo terkait hasil  perikanan  karena  menjadi  pemasok  retribusi  lelang  terbesar.  Hal  ini  juga  dipertegas  oleh  penelitian  yang  telah dilakukan oleh Rini & Ma’rif (2014) bahwa potensi yang dapat dikembangkan di Desa Banyutowo, yaitu potensi perikanan tangkap.
Berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, permukiman dihuni oleh golongan nelayan yang bervariasi, seperti golongan kecil, menengah, dan besar (Pemerintah Republik Indonesia, 2009). Hal ini yang membedakan dengan lima daerah nelayan di Kabupaten Pati. Karakteristik yang dimiliki permukiman nelayan Desa Banyutowo, yaitu memiliki potensi  perikanan  melimpah  dan  diandalkan  dalam  retribusi  lelang,  namun  dihuni  oleh  golongan  nelayan  kecil  yang merupakan nelayan dari golongan rendah. Kebertahanan permukiman nelayan menjadi hal penting dikarenakan berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam bermukim, selain itu tempat tinggal berada pada lokasi rentan. Alasan lain mengapa menjadi penting, yaitu karena adanya permukiman nelayan di dekat laut disebabkan oleh kedekatan antara  tempat  tinggal  dengan  tempat  bekerja,  sehingga  masyarakat  menetap  dan  memilih  bertahan  untuk  tinggal walaupun riskan terkena bencana pesisir, seperti banjir pasang air laut. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam  penelitian  ini,  yaitu,  “Bagaimana  kebertahanan  permukiman  nelayan  Desa  Banyutowo  Kabupaten  Pati?”. Kemudian,  tujuan  penelitiannya  adalah  untuk  mengetahui  kebertahanan  permukiman  nelayan  Desa  Banyutowo Kabupaten  Pati.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  harapan  dapat  memberikan  informasi  dan  referensi  mengenai kebertahanan permukiman nelayan Desa Banyutowo Kabupaten Pati.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

## 2.1 PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN NELAYAN
Berdasarkan  Permenpera  Nomor  15/Permen/M/2006  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Nelayan, perumahan di kawasan nelayan merupakan suatu kawasan yang khusus digunakan dalam menunjang kegiatan perikanan serta kelautan (Kementerian Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia, 2006). Selain itu, menurut Syahrianti dalam Maninggir et al., (2017) permukiman nelayan merupakan suatu lingkungan tempat tinggal masyarakat yang didukung dengan sarana dan prasarana serta masyarakat memiliki ketertarikan dengan sumber mata pencaharian mereka sebagai nelayan.
Karakteristik permukiman nelayan menurut Patandianan dan Zenaide dalam Setiawan (Setiawan, 2016), yaitu sarana permukiman terdiri dari sarana kesehatan, pendidikan, sosial (peribadatan dan pemerintahan), ruang terbuka hijau, taman, dan lapangan olahraga, tempat pelelangan ikan, dan tempat penjemuran ikan. Kemudian menurut Sutigno dan Pigawati; Marfai; Putra dan Handayani dalam Sari (Sari, 2019) menyatakan bahwa permukiman nelayan di pesisir berkaitan dengan sarana dan prasarana penunjang permukiman pesisir, yaitu untuk prasarana berupa ketersediaan jaringan jalan, drainase, dan air bersih yang memadai di lingkungan permukiman.

## 2.2 KEBERTAHANAN PESISIR
Berdasarkan  US  Indian  Ocean  Tsunami  Warning  System  Program  (US  Indian  Ocean  Tsunami  Warning  System Program,  2007),  elemen kebertahanan  pesisir,  meliputi:  keterlibatan  masyarakat  dengan  pemerintahan,  yaitu  adanya keterlibatan  masyarakat  dengan  pemerintah  terkait  layanan  dasar  masyarakat  dan  ekonomi  berupa  keterlibatan masyarakat dalam mata pencaharian yang beragam; pengelolaan sumber daya pesisir meliputi pemantauan penggunaan sumber daya pesisir; serta manajemen penggunaan lahan meliputi struktur fisik bangunan dan menjauhkan penggunaan lahan  dari  lokasi  rentan.  Selain  itu, menurut  Sempier  et  al.,  (Sempier,  Swann,  Emmer, Sempier,  &  Schneider,  2010) indikator kebertahanan meliputi empat hal, yaitu: (a) prasarana dan sarana meliputi prasarana air bersih, sarana rumah sakit dan gedung pemerintahan; (b) tindakan mitigasi meliputi peninggian bangunan tempat tinggal dan non tempat tinggal; (c) rencana bisnis meliputi cadangan kebutuhan dasar; (d) sistem sosial meliputi identitas budaya, asosiasi lingkungan, jaringan berbasis agama yang kuat.

## 2.3 KONSEP KEBERTAHANAN PERMUKIMAN
Menurut Pelling dalam Ekawati (Ekawati, 2018), terdapat beberapa aspek permukiman bertahan, yaitu aspek fisik terkait perbaikan rumah, aspek sosial terkait peningkatan kemampuan yang dimiliki masyarakat untuk beradaptasi, aspek ekonomi terkait meningkatkan ekonomi komunitas, aspek politik terkait peran pemerintah yang memegang kunci dalam mengurangi kerentanan dan meningkatkan kebertahanan, aspek institusi terkait integrasi perencanaan dan kebijakan, serta aspek ekologi terkait interaksi masyarakat dan lingkungan. Kemudian, menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Puastika & Yuliastuti (Puastika & Yuliastuti, 2012), kebertahanan permukiman merupakan kemampuan untuk menghadapi perubahan baik sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perubahan sosial meliputi kegiatan sosial yang menambah keakraban antar  warga,  sedangkan  perubahan  ekonomi  meliputi  kepemilikan  pekerjaan  sampingan  serta  perubahan  lingkungan berupa penyesuaian fisik rumah tinggal. Teori lain menyebutkan bahwa adanya keterkaitan antara kebertahanan dalam bermukim  terdiri  atas  kepadatan  lingkungan  permukiman, akses  ke  fasilitas,  rumah  penghuni,  kecocokan  sosial,  dan tingkat pemeliharaan sosial (Heimstra & McFarlins dalam Pribudi, 2017).

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 KAWASAN PENELITIAN
Kawasan dalam penelitian adalah Desa Banyutowo, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati. Pada kajian penelitian ini dilakukan  pemilihan  guna  lahan  ( overlay )  yang  berkaitan  dengan  kegiatan  nelayan  kecil  untuk  memudahkan  proses penelitian. Kegiatan yang dimaksud, yaitu tempat utama para nelayan melakukan aktivitas baik di tempat kerja maupun tempat  tinggal.  Justifikasi  lain  untuk  memudahkan  penelitian,  yaitu  dengan  melihat  komponen  pendukung  yang seharusnya ada dalam permukiman nelayan, seperti sarana, prasarana, dan utilitas umum. Setelah itu, dilakukan overlay peta  untuk mendapatkan  kawasan penelitian  terpilih  yang  terdiri  dari  guna lahan  (permukiman,  kebun,  ladang,  hutan kering, sawah, empang, dan tempat pelelangan ikan), sarana permukiman (peribadatan, perkantoran, perdagangan dan jasa,  penginapan,  RTH),  sarana  penunjang  kawasan  pesisir  (SPBU,  TPI,  obyek  wisata  pantai,  budidaya  mangrove). Gambar 1 merupakan peta kawasan penelitian berdasarkan hasil delineasi kawasan yang telah dilakukan.

## Gambar 1. Peta Kawasan Penelitian

## 3.2 PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN
Penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui kebertahanan permukiman nelayan Desa Banyutowo, Kabupaten Pati  menggunakan  cara  deduktif,  yaitu  dengan  melakukan eksplorasi  teori.  Deduktif  berarti  suatu  cara  untuk  berpikir mengenai pernyataan yang diberikan bersifat khusus dan bukan bersifat umum (Busrah dalam Winarso, 2014). Kaitan penelitian  ini  dengan  pendekatan  deduktif,  yaitu  bagaimana  suatu  permukiman  nelayan  mampu  bertahan  dengan melakukan eksplorasi teori. Kemudian, dilakukan sintesis teori sehingga mendapatkan variabel penelitian. Jenis penelitian
yang dilakukan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu mendeskripsikan keadaan eksisting untuk mengetahui kebertahanan melalui  observasi  lapangan,  wawancara,  dan  kuesioner.  Kuantitatif  memiliki  kegunaan  dalam  penelitian,  yaitu  untuk menguji  teori,  menyajikan  data  sesuai  dengan  fakta,  dan  menunjukkan  hubungan  antar  variabel  yang  telah  disusun (Subana & Sudrajat dalam Munadhiroh, 2011).

## 3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA
Teknik  pengumpulan  data  pada  penelitian  ini,  yaitu  pengumpulan  data  primer  dan  sekunder.  Pengumpulan  data primer, meliputi observasi, penyebaran kuesioner, dan wawancara yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data fisik pada kawasan penelitian, sedangkan kuesioner dilakukan untuk mendapatkan  data  dari  persepsi  masyarakat,  serta  wawancara  dilakukan  untuk  memperoleh  data  langsung  dari key person baik  dari  pegawai  instansi  pemerintahan  maupun  masyarakat.  Pengumpulan  data  sekunder.  yaitu  dengan mengajukan permohonan data ke dinas atau instansi pemerintahan yang dituju. Variabel dan sub variabel penelitian yang perlu untuk dikumpulkan datanya termuat pada Tabel 1.
Tabel 1. Variabel dan Sub Variabel Penelitian Variabel Sub Variabel Peran pemerintah Adanya keterlibatan masyarakat dengan pemerintah terkait layanan dasar Peran pemerintah mengurangi kerentanan dan meningkatkan kebertahanan Integrasi perencanaan dan kebijakan Masyarakat pesisir ( coastal community ) Peningkatan kemampuan adaptasi komunitas Ekonomi masyarakat pesisir Peningkatan ekonomi komunitas Pengelolaan sumber daya pesisir Tindakan mitigasi habitat pesisir Manajemen penggunaan lahan Jarak permukiman dari lokasi rawan Struktur fisik bangunan rumah tinggal Adanya sarana dan prasarana penunjang permukiman nelayan Kepadatan permukiman

## 3.4 POPULASI DAN SAMPEL
Populasi pada penelitian ini yaitu nelayan Desa Banyutowo, Kabupaten Pati yang berjumlah 1.181 jiwa. Sedangkan sampel penelitian menggunakan simple random sampling , yaitu pengambilan sampel dengan memberi peluang yang sama bagi anggota populasi untuk dijadikan sampel. Jumlah sampel yang diambil yaitu sebanyak 93 sampel yang disebar kepada  nelayan  Desa  Banyutowo,  Kabupaten  Pati.  Dalam  menentukan  jumlah  sampel  dilakukan  perhitungan menggunakan rumus Slovin, dijelaskan sebagai berikut.
n   =
N 1 + Ne 2 n  = 1181 1 + {1181 x (0,1) x (0,1)} n  = 1181 1 + 11,81 n  = 1181 = 92,2 ~ 93 12,81

## 3.5 TEKNIK ANALISIS DATA
Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu analisis deskriptif. Pada penelitian deskriptif hal pertama yang dilakukan, yaitu penilaian indikator, kemudian sub variabel, selanjutnya per variabel. Setelah itu dilakukan penilaian satu persatu dimulai dari penilaian per indikator, dengan nilai 1 untuk bertahan dan 0 untuk tidak bertahan. Ketika penilaian indikator dan sub variabel telah dilakukan, selanjutnya dilakukan penilaian menyeluruh pada keseluruhan variabel pada penelitian ini.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 PERAN PEMERINTAH
Identifikasi  peran  pemerintah  terbagi  dalam  tiga  hal  yaitu  kolaborasi  peran  pemerintah  dan  masyarakat  dalam pemeliharaan  layanan  dasar,  perencanaan  dan  program  pemerintah,  serta  realisasi  program  pemerintah  terkait
pengelolaan bencana. Pada kolaborasi peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan layanan dasar di Desa Banyutowo belum memiliki kegiatan pemeliharaan layanan dasar. Kegiatan yang dimiliki Desa Banyutowo berupa kegiatan pembangunan atau rehabilitasi. Namun, berdasarkan wawancara sekretaris Desa Banyutowo mulai menganggarkan dana pada tahun 2021 untuk kegiatan pemeliharaan layanan dasar berupa pemeliharaan makam desa. Kegiatan tersebut belum dilaksanakan sehingga identifikasi kegiatan tidak dapat dilakukan.
Kolaborasi  peran  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  pemeliharaan  layanan  dasar  terkandung  dalam  adanya keterlibatan masyarakat dengan pemerintah terkait layanan dasar, hal ini tidak selaras dengan pernyataan dari US Indian Ocean Tsunami Warning System Program (US Indian Ocean Tsunami Warning System Program, 2007) bahwa elemen kebertahanan meliputi peran pemerintah dengan masyarakat terkait layanan dasar. Selain itu, hasil penelitian yang telah dilakukan juga tidak selaras dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa kegiatan pemeliharaan dibagi menjadi kegiatan perawatan dan pemeriksaan serta dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa kegiatan pemeliharaan wajib dilakukan oleh setiap orang dan pemerintah.
Perencanaan  dan  program  pemerintah  di  Desa  Banyutowo  yang  terkandung  dalam  peran  pemerintah  untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kebertahanan, memiliki beberapa usulan kegiatan dari pemerintah khususnya Dinas  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Pati  pada  tahun  2022.  Usulan  kegiatan  tersebut  berupa pembangunan sarana air bersih, saluran drainase, talud jalan dan pavingisasi, RTH, rumah pompa, TPS 3R, IPAL tenaga surya, serta terdapat usulan kegiatan pembangunan baru pada RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Pembangunan baru diusulkan sebanyak 15 unit rumah dengan biaya per rumah sebesar Rp. 50.000.000,-.
Rencana atau program yang disusun oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati untuk Desa Banyutowo dalam mengurangi kerentanan dan meningkatkan kebertahanan berfokus pada fisik. Adanya program atau rencana tersebut selaras dengan teori konsep kebertahanan permukiman oleh Pelling dalam Ekawati (Ekawati, 2018) dan Muhammad  Rezki  Hr  dalam  Ekawati  (Ekawati,  2018)  bahwa  pemerintah  memegang  kunci  peran  dalam  mengurangi kerentanan  dan  meningkatkan  kebertahanan.  Teori  tersebut  telah  diimplementasikan  oleh  Dinas  Perumahan  dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati dengan menyusun usulan kegiatan pada tahun 2022.
Realisasi  program  pemerintah  terkait  pengelolaan  bencana  di  Desa  Banyutowo  telah  dilaksanakan  oleh  Dinas Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  serta  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Pati  berupa pembangunan jalan dengan perkerasan rabat beton pada tahun 2020 serta pembangunan drainase pada tahun 2021 dari dana APBD. Pembangunan ini dilakukan sebagai respon bahwa pembangunan jalan berupa rabat beton ini dikhususkan pada  jalan  yang  sering  dilewati  oleh  kendaraan-kendaraan  berat  atau  kendaraan  roda  empat  (jalan  menuju  tempat pelelangan  ikan).  Pembangunan  drainase  dilakukan  untuk  memenuhi  ketersediaan  drainase  permukiman  nelayan dikarenakan apabila terjadi hujan lebat, sering terjadi banjir dan genangan air akibat drainase yang tidak mengalir serta tidak berfungsi.
Menurut teori dari Pelling dalam Ekawati (Ekawati, 2018) dan Muhammad Rezki Hr dalam Ekawati  (Ekawati, 2018), adanya integrasi antara perencanaan dan kebijakan pembangunan telah diimplementasikan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan  Permukiman  Kabupaten  Pati  dan  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  Kabupaten  Pati  dengan merealisasikan  program  atau  kegiatan  di  Desa  Banyutowo.  Selain  itu,  program  yang  telah  direalisasikan  di  Desa Banyutowo sesuai dengan kebijakan Kabupaten Pati dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010- 2030 yang menyebutkan bahwa pengembangan kawasan permukiman dilakukan dengan mengembangkan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman.

## 4.2 MASYARAKAT PESISIR ( COASTAL COMMUNITY)
Identifikasi masyarakat pesisir terbagi menjadi dua hal, yaitu sistem sosial masyarakat nelayan dan kegiatan sosial masyarakat nelayan. Pada sistem sosial masyarakat nelayan di Desa Banyutowo memiliki adat atau kebiasaan berupa sedekah  laut.  Namun,  selama  pandemi  Covid-19,  sedekah  laut  tidak  lagi  dilaksanakan  karena  melibatkan  banyak masyarakat  dan  terdiri  dari  rangkaian  kegiatan,  sehingga  diganti  dengan  larung  sesaji.  Kegiatan  larung  sesaji,  yaitu menghanyutkan sesaji ke laut sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kebiasaan masyarakat nelayan  Desa  Banyutowo  yang  berkaitan  dengan  hasil  laut  meliputi  mengolah  ikan  dengan  cara  pemindangan, pengasapan,  pengeringan,  dan fillet ikan.  Kegiatan  tersebut  dilaksanakan  oleh  ibu-ibu  nelayan  di  Desa  Banyutowo. Selanjutnya, untuk kelompok sosial masyarakat nelayan di Desa Banyutowo dinamakan kelompok nelayan atau Kelompok
Usaha Bersama (KUB). Terdapat 21 KUB di Desa Banyutowo, namun hanya 16 KUB yang aktif, untuk 5 KUB lainnya dinyatakan tidak aktif dikarenakan kegiatannya sudah tidak berjalan. Kegiatan KUB Desa Banyutowo, yaitu menjual ikan hasil tangkapan laut, menjual peralatan perikanan, dan penyedia koperasi modal.
Adat atau kebiasaan di pemukiman nelayan Desa Banyutowo merupakan identitas budaya masyarakat pesisir sebagai wujud syukur atas sumberdaya perikanan yang melimpah. Hal ini selaras dengan teori oleh Sempier et al., (Sempier et al., 2010) mengenai adanya sistem sosial berupa identitas budaya masyarakat pesisir. Kebiasaan masyarakat dengan mengolah ikan tersebut sejalan dengan teori yang menyebutkan bahwa konsep kebertahanan permukiman meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat (Pelling; dan Muhammad Rezki H dalam Ekawati, 2018). Kemudian, adanya kelompok nelayan Desa Banyutowo sejalan pendapat menurut Husen (Husen, 2014) bahwa terdapat beragam kelompok sosial yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat pesisir, yaitu kelompok yang terbentuk dari aktivitas usaha, kelompok yang terbentuk dari menjual peralatan melaut, dan kelompok dengan bentuk kegiatan sosial seperti penyedia modal.
Masyarakat  nelayan  Desa  Banyutowo  terdiri  atas  3  agama,  yaitu  Islam  sebanyak  1.525  orang,  Kristen  Protestan sebanyak 1.638 orang, dan Katolik sebanyak 3 orang, sehingga kegiatan sosial di kawasan penelitian Desa Banyutowo berkaitan dengan mayoritas pemeluk agama. Terdapat beberapa kegiatan sosial yang dilaksanakan secara tatap muka di kawasan penelitian Desa Banyutowo sebagai berikut.
a. Pengajian Rutin Muslimat, yang dilaksanakan setiap hari selasa
b. Pengajian Rutin Muslim/Tahlil, yang dilaksanakan setiap kamis malam
c. Pendalaman Al-Kitab, yang dilaksanakan setiap 2 minggu sekali
d. Persekutuan Do’a, yang dilaksanakan 1 minggu sekali
e. Bible Majelis Gereja, yang dilaksanakan 1 minggu sekali
Penyebaran sampel kepada nelayan dilakukan di kawasan penelitian dengan jumlah sebanyak 93 sampel, nelayan menyatakan  bahwa  pada  kawasan  penelitian  Desa  Banyutowo  memiliki  kegiatan  sosial  dan  terdapat  partisipasi masyarakat. Kegiatan sosial tersebut diadakan secara tatap muka pada kurun waktu sesuai dengan jenis kegiatan. Selain adanya  interaksi  masyarakat  dalam  kegiatan  sosial,  kekeluargaan  juga  terjalin  pada  nelayan  ketika  pergi  melaut. Kekeluargaan  tersebut    dalam  bentuk saling  membantu  dan  menolong  apabila  ada  kecelakaan  laut.  Silaturahmi  dan gotong-royong terjalin erat, tidak hanya ketika menghadiri kegiatan sosial namun juga ketika nelayan pergi melaut.
Berdasarkan adanya kegiatan sosial masyarakat nelayan yang dilaksanakan secara tatap muka serta adanya interaksi antar warga, hal ini selaras dengan teori oleh Fama (Fama, 2016), yaitu adanya sosial budaya yang saling terkait satu sama lain terlihat dengan interaksi sosial berupa komunikasi tatap muka serta adanya sifat gotong royong dalam mencari nafkah.

## 4.3 EKONOMI MASYARAKAT PESISIR
Pada  ekonomi  masyarakat  pesisir  dilakukan  identifikasi  mengenai  kepemilikan  pekerjaan  sampingan  nelayan. Pekerjaan  sampingan  nelayan  ini  terkandung  variabel  peningkatan  ekonomi  komunitas.  Di  kawasan  penelitian  tidak semuanya memiliki pekerjaan sampingan. Dari penyebaran sampel yang diberikan kepada nelayan di kawasan penelitian, sebanyak  10  nelayan  memiliki  pekerjaan  sampingan  (10,8  %)  dan  sebanyak  83  nelayan  tidak  memiliki  pekerjaan sampingan (89,2%).
Total 10 nelayan yang memiliki pekerjaan sampingan terdiri dari 1 nelayan budidaya lele, 4 nelayan memiliki toko, 1 nelayan  beternak,  1  nelayan  sebagai  karyawan  docking,  dan  1  nelayan  sebagai  karyawan  swasta.  Sedangkan  dari penyebaran  sampel  sebanyak  93  sampel  yang  disebar  kepada  nelayan  di  kawasan  penelitian  Desa  Banyutowo, menyatakan bahwa adanya pekerjaan sampingan mampu membantu perekonomian nelayan. Menurut Oktaveasma et al., (Oktaveasma, Bambang, & Yulianto, 2013), masyarakat pesisir tidak memperoleh penghasilan dan diperlukan pekerjaan sampingan ketika musim paceklik tiba. Kondisi yang diperoleh dari hasil penelitian, tidak selaras dengan teori tersebut dikarenakan di Desa Banyutowo hanya 10 dari 93 nelayan yang memiliki pekerjaan sampingan.

## 4.4 PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR
Pada pengelolaan sumber daya pesisir terkait dengan pengelolaan hutan mangrove. Di Desa Banyutowo, terdapat hutan mangrove “Tunggul Wulung” yang dikelola oleh masyarakat dan komunitas nelayan yang anggotanya terdiri dari penduduk  desa.  Hutan  mangrove  Desa  Banyutowo  mendapatkan  bantuan pohon  mangrove  dari  Dinas  Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. Bantuan pohon mangrove yang diterima oleh Desa Banyutowo dijelaskan pada Tabel 2.
Tabel 2. Bantuan Pohon Mangrove dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati No. Tahun Lokasi Jumlah (Batang) Anggaran 1. 2016 Desa Banyutowo 9.680 batang APBD 2. 2017 Desa Banyutowo 1.000 batang Kelompok Gereja 3. 2018 Desa Banyutowo 10.000 batang APBD 4. 2019 Desa Banyutowo 100 batang APBD

## Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, 2021
Kegiatan  pengelolaan  mangrove  dilakukan  oleh  masyarakat  dan  Komunitas  Mangrove  Tunggul  Wulung  dengan penanaman rutin per tahun. Pemeliharaannya dilaksanakan setiap dua minggu sekali. Kerjasama yang dijalin dengan Komunitas Mangrove Tunggul Wulung berasal dari CSR, PT, OISKA (dari Jepang), instansi terkait, dan Joglo Semar. Mangrove ini dijadikan tempat wisata edukasi yang memiliki motto bahwa memanfaatkan hutan tanpa merusaknya yang berarti berkelanjutan, namun mangrove tersebut belum memiliki peraturan yang memayunginya.
Bentuk kerjasama antara komunitas mangrove dengan pemerintah, yaitu adanya dukungan dari Dinas Kelautan dan Perikanan  Kabupaten  Pati  berupa  pemberian  bantuan  pohon  mangrove  kepada  mangrove  “Tunggul  Wulung”  Desa Banyutowo, menunjukkan bahwa adanya keseriusan pemerintah dalam mengelola mangrove yang selaras dengan teori Kairo et al. dalam Huda (Huda, 2008). Selain itu, adanya hutan mangrove di kawasan penelitian memberikan manfaat bagi masyarakat dalam segi ekonomi berupa perkembangan mangrove yang dijadikan wisata edukasi. Selain itu, dalam segi sosial memberikan manfaat dalam bentuk kekeluargaan untuk lebih menjaga dan merawat mangrove. Realita ini didukung oleh pernyataan dari Noor dkk. dalam Huda (Huda, 2008) bahwa ekosistem mangrove memberikan banyak manfaat  bagi  manusia  baik  ekonomi  maupun  sosial.  Namun,  Komunitas  Mangrove  Tunggul  Wulung  belum  memiliki peraturan yang menaungi atau memayungi hutan mangrove dan sedang dalam upaya mengusulkan adanya peraturan tersebut. Sehingga, kondisi ini tidak selaras dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Noor dkk. dalam Huda (Huda, 2008) yang menyatakan bahwa respon pemerintah dengan pengelolaan mangrove yaitu mengeluarkan peraturan terkait sistem area perlindungan.

## 4.5 MANAJEMEN PENGGUNAAN LAHAN
Pada  manajemen  penggunaan  lahan  dilakukan  identifikasi  mengenai  beberapa  hal  yang  diantaranya  jarak permukiman  dari  tepi  laut,  permanenisasi  bangunan,  sarana  dan  prasarana  penunjang  permukiman  nelayan,  serta kepadatan bangunan. Hal pertama yang diidentifikasi yaitu jarak permukiman nelayan Desa Banyutowo dari tepi laut yang dibagi dalam 3 klasifikasi terdiri dari dekat, sedang, hingga jauh. Pengklasifikasian ini dilakukan untuk mengetahui lokasi rumah nelayan yang berada pada jarak aman hingga berbahaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, jarak aman permukiman terbangun dari tepi pantai, yaitu minimal 100 meter. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 283 bangunan atau 23,33% yang berada pada jarak minimal batas permukiman dengan tepi pantai, sedangkan untuk  bangunan  yang  berada  pada  posisi  aman  (200 –  600  m) dari  tepi pantai  berjumlah  930  bangunan (76,67%). Peta jarak permukiman terhadap tepi pantai di Desa Banyutowo dapat ditinjau pada Gambar 2.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, disampaikan bahwa jarak permukiman dari batas sempadan sungai atau tepi laut minimal 100 meter. Selain itu, menurut US Indian Ocean Tsunami Warning System Program (US Indian Ocean Tsunami Warning System Program, 2007) elemen kebertahanan pesisir salah satunya, yaitu manajemen penggunaan lahan berupa menjauhkan permukiman dari lokasi rawan. Hal ini menunjukkan bahwa jarak permukiman dari tepi laut di Desa Banyutowo tidak selaras dengan peraturan dan teori terkait.
Identifikasi kedua mengenai permanenisasi bangunan. Bangunan di permukiman nelayan Desa Banyutowo terdiri atas permanen dan semi permanen. Pada blok I terdapat 21 bangunan permanen (22,6%) dan 2 bangunan semi permanen (2,2%), pada blok II terdapat 32 bangunan permanen (34,4%) dan 2 bangunan semi permanen (2,2%), sedangkan pada blok III  terdapat  35  bangunan  permanen  (37,6%) dan  1  bangunan semi  permanen  (1,1%).  Berdasarkan  keseluruhan bangunan  yang  diidentifikasi,  dominasi  bangunan  rumah  nelayan  di  kawasan  penelitian  Desa  Banyutowo  adalah permanen (94,6%), sedangkan bangunan semi permanen sekitar 5,4%. Gambar 3 menunjukkan contoh kondisi bangunan permanen dan semi permanen di Desa Banyutowo.
Gambar 2. Peta Jarak Permukiman dari Tepi Laut

## Gambar 3. Bangunan Semi Permanen dan Permanen Permukiman Nelayan Desa Banyutowo
Menurut  Puastika  &  Yuliastuti  (Puastika  &  Yuliastuti,  2012),  aspek  lingkungan  dalam  kebertahanan  permukiman ditunjukkan dengan melakukan penyesuaian terhadap fisik bangunan rumah tinggal. Teori ini sejalan dengan dominasi bangunan rumah nelayan di Desa Banyutowo yang berupa permanen dan semi permanen yang disesuaikan dengan lokasi tempat tinggal. Selain itu, didukung pula oleh Asmal dan Idawarni dalam Marwati et al., (Marwati, Wasilah, & Hamja, 2018) bahwa bentuk rumah nelayan sebaiknya permanen dan semi permanen.
Identifikasi ketiga mengenai sarana dan prasarana penunjang permukiman. Sarana penunjang permukiman terdiri dari sarana kesehatan, pendidikan, peribadatan, pemerintahan, ruang terbuka hijau, taman, dan lapangan olahraga, tempat pelelangan  ikan,  dan  penjemuran  ikan.  Sarana  tersebut  diidentifikasi  terkait  ketersediaan  dan  jangkauan  pelayanan kecuali sarana tempat pelelangan ikan dan penjemuran ikan. Kemudian, untuk prasarana penunjang permukiman meliputi jaringan jalan, drainase, dan air bersih yang diidentifikasi terkait kondisinya. Pada sarana kesehatan sudah tersedia bidan yang berjumlah dua namun jangkauan pelayanannya belum dapat menjangkau satu kawasan permukiman nelayan Desa Banyutowo. Sedangkan pada sarana pendidikan, tersedia PAUD/TK berjumlah 2 dan SD/MI berjumlah 3, namun terkait jangkauan pelayanannya belum dapat memenuhi satu kawasan penelitian. Kemudian, untuk sarana peribadatan tersedia 1 masjid, 2 musala, dan 3 gereja dengan jangkauan pelayanan dapat memenuhi satu kawasan penelitian permukiman nelayan Desa Banyutowo (lihat Gambar 4). Untuk sarana pemerintahan tersedia 1 kantor desa, 1 balai pertemuan, dan 4 kantor pemerintahan, namun jangkauan pelayanannya belum menjangkau satu kawasan penelitian. Sedangkan, untuk sarana ruang terbuka hijau, taman, dan lapangan olahraga tersedia 2 lapangan olahraga, 1 taman, dan 1 TPU. Terkait jangkauan pelayanannya belum dapat menjangkau satu kawasan penelitian.
Bangunan Semi Permanen
Bangunan Permanen
Gambar 4. Peta Jangkauan Sarana Peribadatan yang Menjangkau Kawasan Penelitian

## Gambar 5. Sarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Banyutowo
Sarana penunjang permukiman nelayan berupa sarana tempat pelelangan ikan di Desa Banyutowo. Pada TPI tersebut tersedia toilet, tempat cuci tangan, air bersih, dan saluran pembuangan limbah cair yang mengelilingi TPI. Pembersihan TPI dilakukan setiap selesai kegiatan pelelangan oleh pegawai TPI. Kegiatan pelelangan diadakan pukul 13.00 – 15.00 WIB  hingga  paling  lama  pukul  16.00.  Lamanya  waktu  pelelangan  ikan  tersebut  tergantung  pada  banyaknya  hasil tangkapan laut. Di sekeliling TPI Banyutowo terdapat 2 SPBU yang berada di kanan dan kiri jalan. SPBU tersebut berfungsi untuk mengisi bahan bakar kapal. Terdapat pula kantor TPI yang tergabung dalam 1 gedung TPI Banyutowo. Peta sarana yang terdapat pada TPI tersebut ditunjukkan pada Gambar 5.
Sarana penunjang permukiman nelayan lainnya yaitu penjemuran ikan di kawasan penelitian Desa Banyutowo yang terdapat di 2 lokasi, yaitu dekat TPI dan dekat Masjid Muhajirin.  Berdasarkan hasil wawancara, menyebutkan bahwa mayoritas masyarakat dalam mengolah hasil laut yaitu dengan pengasapan, untuk pengolahan ikan dengan penjemuran hanya sekitar 5%. Pada kawasan penelitian Desa Banyutowo, menjemur ikan dilakukan di tempat terbuka yang terkena
sinar matahari dan menggunakan wadah menjemur yang berlubang. Namun, belum terdapat saluran pembuangan dan drainase, sehingga menimbulkan bau menyengat yang dihasilkan dari pengeringan.
Selanjutnya, prasarana penunjang permukiman nelayan, yaitu jaringan jalan, jaringan drainase, dan jaringan air bersih. Jaringan jalan di permukiman nelayan Desa Banyutowo terdiri dari dua jenis jalan, yaitu jalan lingkungan dan setapak. Jalan lingkungan memiliki lebar antara 2 – 5 m, sedangkan jalan setapak memiliki lebar 0,8 – 2 m. Selain itu, sudah terdapat perkerasan jalan berupa beton, aspal, dan paving. Kondisi jalan lingkungan maupun setapak dalam kondisi baik, tidak berlubang, serta dapat diakses pejalan kaki serta kendaraan bermotor.
Jaringan  drainase  di  permukiman  nelayan  Desa  Banyutowo  memiliki  kondisi  yang  menggenang,  rusak,  dan  tidak mengalir, sehingga apabila hujan lebat sering terjadi banjir kecil dengan frekuensi surut maksimal 2 jam, ketinggian banjir 20 cm dan terjadi maksimal 2 kali dalam satu tahun. Jenis drainase di kawasan penelitian berupa drainase terbuka dengan kedalaman 15 cm dan lebar 8 cm, namun drainase tertutup tidak tersedia di kawasan. Ketersediaan jaringan drainase belum memadai dikarenakan hanya tersedia di salah satu sisi jalan.
Jaringan air bersih di permukiman nelayan Desa Banyutowo belum tersedia, sehingga masyarakat Desa Banyutowo perlu membeli air ke tetangga desa dalam memenuhi kebutuhan air bersihnya. Pembelian air tersebut dilakukan secara individu. Hal ini dikarenakan air di permukiman nelayan berupa air payau sehingga tidak dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan.  Kondisi  air  bersih  di  kawasan  penelitian  memiliki  ciri  berwarna,  berbau,  dan  berasa.  Akibat  faktor  tidak tersedianya kebutuhan air bersih di permukiman nelayan Desa Banyutowo, maka dari itu juga tidak tersedia layanan kebutuhan air bersih. Kondisi tersebut ditunjukkan pada Gambar 6.

## Gambar 6. Peta Sampel Air Bersih Permukiman Nelayan Desa Banyutowo
Di kawasan penelitian sudah terdapat sarana yang menunjang kehidupan, namun untuk prasarana air bersih belum tersedia di kawasan. Kondisi ini tidak selaras dengan teori DPU Cipta Karya  dalam Setiawan (Setiawan, 2016), yang menyatakan  bahwa  pada  permukiman  nelayan  terdapat  sarana  dan  prasarana  untuk  menunjang  fungsi  kehidupan. Namun,  terkait  ketersediaan  sarana  di  permukiman  nelayan  Desa  Banyutowo  selaras  dan  sesuai  dengan  teori  yang diungkapkan oleh Patandianan dan Zenaide dalam Setiawan (Setiawan, 2016), bahwa sarana permukiman nelayan terdiri dari sarana kesehatan, pendidikan, sosial (peribadatan dan pemerintahan), ruang terbuka hijau, taman, dan lapangan olahraga, tempat pelelangan ikan, dan tempat penjemuran ikan. Kemudian, untuk prasarana yang tersedia di permukiman nelayan Desa Banyutowo yaitu prasarana jalan dan drainase. Ketersediaan prasarana tidak sesuai dan tidak selaras dengan teori yang diungkapkan oleh Sutigno dan Pigawati; Marfai; serta Putra dan Handayani dalam Sari (Sari, 2019) bahwa prasarana penunjang pesisir terdiri dari jaringan jalan, drainase, dan air bersih.
Selain itu, ketersediaan sarana kesehatan, pendidikan, peribadatan, pemerintahan, ruang terbuka hijau, taman dan lapangan olahraga memenuhi SNI 03-1733-2004, namun sarana yang memenuhi jangkauan pelayanannya hanya sarana
peribadatan.  Sedangkan,  untuk  berbagai  ketersediaan  dalam  sarana  tempat  pelelangan  ikan  di  kawasan  penelitian, selaras dengan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep. 01/MEN/2007 serta selaras pula dengan pendapat Yano & Noda dalam Siburian et al., (Siburian, Syaifuddin, & Rengi, 2018) bahwa terdapat bangunan TPI dan kantor TPI. Kemudian, untuk sarana penjemuran ikan tidak selaras dengan teori Patandianan dalam Sukrina (Sukrina, 2018) dikarenakan belum terdapat drainase dan saluran pembuangan.
Prasarana jaringan jalan permukiman nelayan Desa Banyutowo selaras dengan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 bahwa jaringan jalan baik jalan lingkungan maupun setapak memiliki ketentuan lebar 2 – 5 m, sedangkan untuk jalan setapak dengan lebar 0,8 – 2 m, serta dapat diakses ke seluruh bagian permukiman. Jaringan  drainase  pada  kawasan  juga  selaras  dengan  Keputusan  Menteri  Permukiman  dan  Prasarana  Wilayah  No. 534/KPTS/M/2001, bahwa apabila terjadi genangan dengan tinggi maksimal 30 cm, terjadi maksimal 2x dalam satu tahun, dan lama genangan maksimal 2 jam. Namun, jaringan air bersih di permukiman nelayan Desa Banyutowo tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 terkait kondisi air bersih yang layak untuk dikonsumsi, sedangkan yang ada pada kawasan tidak layak untuk dikonsumsi. Kondisi tersebut juga tidak selaras dengan SNI 03-1733-2004, bahwa permukiman seharusnya mendapat air bersih dari perusahaan air minum atau sumber air dan mendapat sambungan air bersih dari rumah satu ke rumah lainnya.
Identifikasi keempat mengenai kepadatan bangunan. Pada permukiman nelayan Desa Banyutowo memiliki kepadatan bangunan  rendah  dengan  kepadatan  22,01  bangunan/ha.  Pada  pembuatan  peta  kepadatan  bangunan  ini  dilakukan pembagian blok terdiri dari blok 1, blok 2, dan blok 3 untuk mengetahui perbedaan kepadatan (lihat Gambar 7). Pembagian blok ini dibagi dengan dasar luas lahan, banyaknya bangunan, dan batas jalan pada masing-masing blok.

## Gambar 7. Kepadatan Bangunan Desa Banyutowo
Rendahnya kepadatan bangunan di permukiman nelayan Desa Banyutowo selaras dengan teori Heimstra & McFarlins dalam Pribudi (2017) dikarenakan kepadatan yang rendah telah memenuhi kriteria kebertahanan sebuah permukiman nelayan. Pernyataan tersebut, didukung oleh teori dari Dimitra dan Yuliastuti (Dimitra & Yuliastuti, 2012) bahwa suatu kondisi hunian tempat tinggal nelayan untuk mencapai rumah yang sesuai fungsinya yaitu dengan melihat kepadatan bangunan. Diperkuat lagi oleh teori menurut Rahayuni (Rahayuni & Jumadi, 2020), bahwa nilai resiliensi semakin tinggi apabila memiliki kepadatan bangunan rendah. Secara menyeluruh, penilaian analisis kebertahanan permukiman nelayan Desa Banyutuwo dapat ditinjau pada Tabel 3.
16,64 27,51 21,88 0 5 10 15 20 25 30 Blok I (Rendah) Blok II (Rendah) Blok III (Rendah)
Kepadatan Bangunan (bangunan/ha)
Kepadatan Bangunan (bangunana/Ha)
Tabel 3. Penilaian Analisis Kebertahanan Permukiman Nelayan Desa Banyutowo, Kabupaten Pati Kebertahanan Parameter Keterangan Penilaian Kebertahanan Kolaborasi peran pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan layanan dasar Terdapat kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pemeliharaan layanan dasar (sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, perkantoran) Belum terdapat kegiatan pemeliharaan layanan dasar. Desa Banyutowo mendapatkan bantuan berupa pembangunan layanan dasar. Seharusnya dianggarkan dana untuk kegiatan pemeliharaan, namun di kawasan penelitian belum terdapat kegiatan tersebut Tidak bertahan Terdapat kegiatan pemeliharaan layanan dasar yang terdiri dari perawatan dan pemeriksaan Terdapat dana untuk pembiayaan dalam pemeliharaan layanan dasar
Masyarakat ikut serta dalam kegiatan perawatan layanan dasar Perencanaan dan program pemerintah Terdapat rencana maupun program (dalam bentuk kegiatan) pemerintah untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kebertahanan Terdapat usulan kegiatan pada tahun 2022 berupa pembangunan sarana air bersih, saluran drainase, talud jalan dan pavingisasi, RTH, rumah pompa, TPS 3R, dan IPAL tenaga surya serta terdapat usulan kegiatan pembangunan baru pada RTLH Bertahan Realisasi program pemerintah terkait pengelolaan bencana Terealisasinya program atau kegiatan pengelolaan bencana sesuai dengan yang telah dirumuskan atau direncanakan pada peraturan/kebijakan terkait Terdapat program yang sudah terealisasi untuk membantu menangani permasalahan yang ada di kawasan penelitian yang sesuai dengan RTRW Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 Bertahan Sistem sosial masyarakat nelayan Permukiman nelayan di kawasan penelitian memiliki sistem norma/aturan sosial/kebiasaan masyarakat Adat masyarakat nelayan Desa Banyutowo yaitu sedekah laut/larung sesaji dan memiliki kebiasaan mengolah ikan Bertahan Kegiatan sosial masyarakat nelayan Adanya interaksi sosial masyarakat nelayan dalam sebuah forum kegiatan sosial secara tatap muka Terdapat kegiatan sosial rutin yang dilakukan secara tatap muka dengan intensitas 2x seminggu Bertahan Masyarakat nelayan memiliki sifat gotong- royong dalam mencari nafkah Gotong royong dalam membantu sesama nelayan ketika terjadi kerusakan kapal saat melaut Bertahan Kepemilikan pekerjaan sampingan nelayan Masyarakat memiliki pekerjaan sampingan selain sebagai nelayan (≥50%) Terdapat 10 dari 93 nelayan yang memiliki pekerjaan sampingan atau 10,8% Tidak bertahan Penyediaan modal komunitas Terdapat 2-3 ragam kelompok nelayan yang berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat pesisir Terdapat 3 jenis kelompok nelayan penggerak perekonomian nelayan termasuk kelompok penyedia modal Bertahan Pengelolaan hutan mangrove Terdapat program pemerintah dalam pengelolaan mangrove Pengelolaan mangrove dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Bertahan Terdapat peraturan terkait pengelolaan mangrove di lingkungan setempat Tidak terdapat peraturan yang menaungi pengelolaan mangrove Tidak bertahan Jarak permukiman dari tepi laut Jarak permukiman dengan batas sempadan sungai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi Pada kawasan penelitian terdapat bangunan rumah yang berada pada jarak kurang dari 100 meter sebesar 23,33% Tidak bertahan Permanenisasi bangunan rumah Permanenisasi bangunan rumah nelayan berupa permanen dan semi permanen Rumah nelayan pada kawasan penelitian berupa permanen dan semi permanen Bertahan Sarana kesehatan Tersedia sarana kesehatan permukiman nelayan pada kawasan Tersedia sarana kesehatan berupa bidan Bertahan Sarana kesehatan menjangkau seluruh kawasan Sarana kesehatan tidak menjangkau seluruh kawasan Tidak bertahan
Kebertahanan Parameter Keterangan Penilaian Kebertahanan Kete rsed iaan da n ja ng kau an pe la yan an sar an a Sarana pendidikan Tersedia sarana pendidikan permukiman nelayan pada kawasan Tersedia sarana pendidikan berupa TK/PAUD dan SD/MI Bertahan Sarana pendidikan menjangkau seluruh kawasan Sarana pendidikan tidak menjangkau seluruh kawasan Tidak bertahan Sarana peribadatan Tersedia sarana peribadatan permukiman nelayan pada kawasan Tersedia sarana peribadatan berupa masjid, musholla, gereja Bertahan Sarana peribadatan menjangkau seluruh kawasan Sarana peribadatan menjangkau seluruh kawasan Bertahan Sarana pemerintahan Tersedia sarana pemerintahan permukiman nelayan pada kawasan Tersedia sarana pemerintahan berupa kantor desa, balai pertemuan, kantor pemerintahan Bertahan Sarana pemerintahan menjangkau seluruh kawasan Sarana pemerintahan tidak menjangkau seluruh kawasan Tidak bertahan Sarana ruang terbuka hijau, taman, dan lapangan olahraga Tersedia sarana ruang terbuka hijau, taman, dan lapangan olahraga permukiman nelayan pada kawasan Tersedia sarana ruang terbuka hijau, taman, dan lapangan olahraga berupa kantor desa, balai pertemuan, kantor pemerintahan Bertahan Sarana ruang terbuka hijau, taman, dan lapangan olahraga menjangkau seluruh kawasan Sarana ruang terbuka hijau, taman, dan lapangan olahraga tidak menjangkau seluruh kawasan Tidak bertahan Sarana tempat pelelangan ikan Pembersihan TPI (tempat pelelangan ikan) kawasan penelitian dilakukan secara rutin Pembersihan TPI dilakukan setiap selesainya kegiatan pelelangan (setiap hari) Bertahan Tersedia seluruh penunjang kegiatan pelelangan ikan (toilet, tempat cuci tangan, dan air bersih) Terdapat toilet, tempat cuci tangan, dan air bersih Bertahan Ketersediaan saluran pembuangan limbah cair yang higiene Tersedia saluran pembuangan limbah cair yang mengelilingi TPI Bertahan Tersedia gedung sesuai kebutuhan dan kantor TPI Terdapat gedung TPI dan kantor TPI Bertahan Sarana penjemuran ikan Tersedia tempat penjemuran (lapangan terbuka dan terkena sinar matahari, wadah, saluran pembuangan, dan drainase lancar) Terdapat tempat penjemuran ikan yang terbuka dan terkena sinar matahari serta wadah berlubang, namun tidak terdapat pembuangan dan drainase Tidak bertahan Kon disi Pr asa ran a Jaringan Jalan Seluruh kondisi jalan permukiman dalam kondisi baik (tidak berlubang) dan dapat diakses pejalan kaki maupun kendaraan Kondisi jalan baik dan dapat dilalui oleh pejalan kaki, kendaraan bermotor dan mobil Bertahan Lebar jalan lingkungan pada permukiman nelayan 2 – 5 m Lebar jalan lingkungan sesuai standar Bertahan Lebar jalan setapak pada permukiman nelayan 0,8 – 2 m Lebar jalan setapak sesuai standar Bertahan Jaringan Drainase Drainase lingkungan pada kawasan permukiman nelayan tidak terjadi genangan Terjadi genangan, banjir kecil setinggi 20 cm, terjadi 2 kali setahun dalam waktu kurang lebih 2 jam Tidak bertahan Kondisi jaringan drainase permukiman dengan tipe terbuka memiliki lebar minimal 20 cm dan kedalaman minimal 40 cm Terdapat drainase terbuka dengan lebar 8 cm dan kedalaman 15 cm Tidak bertahan Kondisi jaringan drainase permukiman dengan tipe tertutup memiliki lebar minimal 30 cm dan kedalaman minimal 30 cm Tidak terdapat drainase tertutup Tidak bertahan Jaringan Air Bersih Ketersediaan air bersih di seluruh kawasan penelitian Tidak tersedia air bersih di kawasan penelitian, kebutuhan air bersih membeli di tetangga desa, dan air bersih di kawasan berwarna, berbau, dan berasa Tidak bertahan Seluruh kondisi air bersih di kawasan penelitian layak untuk dikonsumsi (tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak menimbulkan bau) Tidak bertahan
Kebertahanan Parameter Keterangan Penilaian Kebertahanan Pelayanan kebutuhan air bersih mencukupi kebutuhan masyarakat di seluruh kawasan penelitian Tidak bertahan Kepadatan bangunan Kepadatan bangunan permukiman nelayan pada kawasan penelitian < 40 bangunan/ha Kepadatan bangunan permukiman nelayan pada kawasan penelitian < 40 bangunan/ha Bertahan

## 5. KESIMPULAN
Kebertahanan  permukiman  nelayan  Desa  Banyutowo  terlihat  dari  eratnya  ikatan  kekeluargaan  antar  masyarakat nelayan dalam ikatan spiritual. Selain itu, potensi kawasan memberikan dampak positif bagi ekonomi dan lingkungan. Potensi tersebut berupa adanya Taman Larisso Garden dan Budidaya Hutan Mangrove Tunggul Wulung sebagai tempat wisata,  serta  kelengkapan  fasilitas  tempat  pelelangan  ikan  yang  mendukung  hasil  perikanan  tangkap  di  kawasan. Sedangkan, ketidakbertahanan terlihat dari masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan sampingan untuk menstabilkan perekonomian.  Hal  ini  dikarenakan  nelayan  di  kawasan  terdiri  atas  golongan  nelayan  kecil  yang  tidak  dapat  hanya bergantung  pada  hasil  laut.  Selain  itu,  ketidakbertahanan  juga  terlihat  dari  tidak  adanya  peran  pemerintah  terhadap pemeliharaan  layanan  dasar,  sarana  kesehatan,  pendidikan,  pemerintahan,  ruang  terbuka  hijau  yang  tidak  melayani kebutuhan  masyarakat,  tempat  penjemuran  ikan  yang  tidak  memadai,  drainase  menggenang,  tidak  ada  layanan kebutuhan air bersih, lokasi bangunan rumah pada area rentan, serta tidak adanya peraturan yang memayungi habitat pesisir seperti mangrove.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, pemerintah dan instansi terkait, serta masyarakat Desa Banyutowo yang telah mendukung dalam penyusunan jurnal ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Badan  Standarisasi  Nasional  Republik  Indonesia.  (2004). SNI  03-1733-2004  Tata  Cara  Perencanaan  Lingkungan  Perumahan  di Perkotaan .  Retrieved  from  http://nawasis.org/portal/digilib/read/sni-03-1733-2004-tata-cara-perencanaan-lingkungan- perumahan-di-perkotaan/51450 Dimitra, S., & Yuliastuti, N. (2012). Potensi Kampung Nelayan Sebagai Modal Permukiman Berkelanjutan di Tambaklorok, Kelurahan Tanjung Mas. Jurnal Teknik Perencanaan Wilayah Kota , 1 (1), 11–19. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/409
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati. (2021). Data Bantuan Pohon Mangrove dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati ke Desa Banyutowo .
Ekawati, J. (2018). Kebertahanan Kultural dan Religi di Area Permukiman Terdampak Bencana Lumpur Lapindo Sidoarjo, Jawa Timur.
Sabda : Jurnal Kajian Kebudayaan , 13 (2), 122–134. https://doi.org/10.14710/sabda.13.2.122-134 Fama,  A.  (2016).  Komunitas  Masyarakat  Pesisir  di  Tambak  Lorok,  Semarang. Sabda :  Jurnal  Kajian  Kebudayaan , 11 (2),  65–75. https://doi.org/10.14710/sabda.11.2.65-75
Huda, N. (2008). Strategi Kebijakan Pengelolaan Mangrove Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi (Universitas Diponegoro). Universitas Diponegoro. Retrieved from http://eprints.undip.ac.id/18579/
Husen, I. S. (2014). Dinamika Perubahan Sosial Masyarakat Nelayan dalam Meningkatkan Taraf Hidup di Kelurahan Mafututu Kota Tidore Kepulauan. Holistik: Journal of Science and Culture , 7 (14). Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/6695
Kementerian  Kesehatan  Republik  Indonesia.  (2010). Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010  Tentang  Persyaratan  Kualitas  Air  Minum .  Retrieved  from  http://www.ampl.or.id/digilib/read/24- peraturan-menteri-kesehatan-republik-indonesia-no-492-menkes-per-iv-2010/50471
Kementerian  Negara  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia.  (2006). Peraturan  Menteri  Negara  Perumahan  Rakyat  Republik Indonesia Nomor 15/Permen/M/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan Nelayan . Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep. 01/MEN/2007 tentang Persyaratan Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Proses Produksi, Pengolahan dan Distribusi . (n.d.).
Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum . (n.d.).
Maninggir,  T.,  Suryono,  &  Waani,  J.  (2017).  Permukiman  Nelayan  Terpadu  Vertikal  Di  Manado:  Sustainable  Design  Sebagai Pendekatan Desain. Daseng: Jurnal Arsitektur , 6 (1), 81–91. Marwati, Wasilah, & Hamja, U. I. (2018). Desain Permukiman Nelayan Pantai Merpati di Kabupaten Bulukumba. Nature: National Academic Journal of Architecture , 5 (1), 23–30. https://doi.org/10.24252/nature.v5i1a3 Munadhiroh. (2011). Korelasi Mengikuti Pengajian Majlis Dzikir Al Khidmah dengan Ukhuwah Islamiyah Jama’ah di Kec Weleri Kab Kendal (IAIN Walisongo Semarang). IAIN Walisongo Semarang. Retrieved from http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1069/ Oktaveasma, A., Bambang, A. N., & Yulianto, T. (2013). Analisis Tingkat Pendapatan Utama dan Sampingan Pada Rumah Tangga Perikanan (RTP) Nelayan Gillnet di Desa Asinan, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology , 2 (2), 68–79. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jfrumt/article/view/2717 Pemerintah  Kabupaten  Pati.  (2018). Peraturan  Bupati  Pati  Nomor  134  Tahun  2018  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pemberian Bantuan Kesejahteraan Nelayan . Retrieved from http://103.47.60.203/downloads/produk_hukum/kab_pati/perbub/2018/perbub_134_tahun_2018.pdf Pemerintah Kabupaten Pati. (2021). Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 . Retrieved from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185461/perda-kab-pati-no-2-tahun- 2021
Pemerintah Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan .
Pemerintah  Republik  Indonesia.  (2020). Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja .  Retrieved  from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020
Pribudi,  K.  (2017).  Pengaruh  Jarak  Domisili  dan  Motivasi  Terhadap  Kinerja  Personel  Kodim  0609/Kab.  Bandung. Jurnal  Strategi Pertahanan Darat , 3 (1).
Puastika, A. R., & Yuliastuti, N. (2012). Kebertahanan Permukiman Sebagai Potensi Keberlanjutan di Kelurahan Purwosari Semarang.
Jurnal Teknik PWK , 1 (1), 21–28. Retrieved from https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/760 Rahayuni,  W.,  &  Jumadi.  (2020). Analisis  Spasial  Tingkat  Resiliensi  Masyarakat  Terhadap  Ancaman  Bencana  Banjir  Lahar  di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman (Universitas Muhammadiyah Surakarta). Universitas Muhammadiyah Surakarta. Retrieved from http://eprints.ums.ac.id/84997/
Rini, L., & Ma’rif, S. (2014). Alternatif Pengembangan Wilayah Pesisir Kawasan Pantai Timur Semenanjung Muria Kabupaten Pati Melalui Agribisnis Perikanan (Studi Kasus: Kawasan Pesisir Kabupaten Pati). Jurnal Teknik Perencanaan Wilayah Kota , 3 (4), 612–625.
Sari, R. P. (2019). Bentuk Adaptasi Permukiman Pesisir Terhadap Banjir Rob di Kelurahan Dadap, Kabupaten Tangerang (Universitas Trisakti). Universitas Trisakti. Retrieved from http://repository.trisakti.ac.id/usaktiana/index.php/home/detail/detail_koleksi/0/SKR/judul/00000000000000098874/0# Sempier, T., Swann, D. L., Emmer, R., Sempier, S. H., & Schneider, M. (2010). Coastal Community Resilience Index: A Community
Self-Assessment . Setiawan,  H.  (2016). Studi  Ketersediaan  dan  Kebutuhan  Sarana  dan  Prasarana  Dasar  Permukiman  Nelayan  di  Kelurahan  Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (UIN Alauddin Makassar). UIN Alauddin Makassar. Retrieved from http://repositori.uin- alauddin.ac.id/1113/
Siburian,  A.  A.,  Syaifuddin,  &  Rengi,  P.  (2018).  Studi  Pemanfaatan  Fasilitas  Tempat  Pelelangan  Ikan  di  Pelabuhan  Perikanan Nusantara Pekalongan Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan , 5 . Retrieved from https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFAPERIKA/article/view/17496
Sukrina.  (2018). Penataan  Lingkungan  Jalan  Layang  dengan  Pendekatan  Arsitektur  Ekologis  di  Kabupaten  Buton  Tengah (UIN Alauddin Makassar). UIN Alauddin Makassar. Retrieved from https://repositori.uin-alauddin.ac.id/12764/
US Indian Ocean Tsunami Warning System Program. (2007). How Resilient is Your Coastal Community? A Guide for Evaluating Coastal  Community  Resilience  to  Tsunamis  and  Other  Hazards .  Bangkok:  US  IOTWSP.  Retrieved  from http://nctr.pmel.noaa.gov/education/IOTWS/program_reports/CoastalCommunityResilienceGuide.pdf
Winarso, W. (2014). Membangun Kemampuan Berfikir Matematika Tingkat Tinggi Melalui Pendekatan Induktif, Deduktif dan Induktif- Deduktif  dalam  Pembelajaran  Matematika. Eduma:  Mathematics  Education  Learning  and  Teaching , 3 (2),  95–118. https://doi.org/10.24235/eduma.v3i2.58