INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 15918-15926 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative

## Pengaruh Penerapan Smart Card terhadap Lingkungan Masyarakat
Silvia Amanda 1 ✉ , Rayyan Firdaus 2
Universitas Malikussaleh
Email: silvia.220420016@mhs.unimal.ac.id 1 ✉

## Abstrak
Salah satu ide dari Kota Cerdas adalah program Smart Card. Undang-undang No. 23 tahun 2014 yang mengatur  pemerintahan  daerah,  bab  XXI,  yang  berjudul  “Inovasi  Daerah  Pasal  386 - 390,”  mengatur inisiatif  ini,  yang  merupakan  inovasi  daerah.  Menurut  undang-undang  tersebut,  pemerintah  daerah harus  memunculkan  ide-ide  baru  untuk  memajukan  pembangunan  daerah.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  dampak  penggunaan  Smart  Card  terhadap  lingkungan  sekitar.  Penelitian  ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif yang mencakup tinjauan literatur. Penerapan Smart Card berdampak  pada  lingkungan  masyarakat,  menurut  temuan  penelitian,  salah  satunya  adalah  kartu tersebut digunakan untuk  membantu urusan administrasi pemerintah. Hubungan antara masyarakat dan  pemerintah  dalam  meningkatkan  layanan  publik  berada  di  urutan  kedua.  Ketika  sebuah  kartu dihubungkan dengan aplikasi yang telah diatur sebelumnya yang melacak waktu masuk dan pulang siswa,  kartu  tersebut  dapat  digunakan,  misalnya,  untuk  melacak  kehadiran  mereka  di  sekolah  dan mengirimkannya kepada orang tua.
Kata Kunci: Smart Card, Lingkungan, Masyarakat

## Abstract
One of the ideas of a Smart City is the Smart Card program. Law no. 23 of 2014 which regulates regional government, chapter XXI, entitled “Regional Innovation Articles 386 - 390,” regulates this initiative, which is a regional innovation. According to this law, regional governments must come up with new ideas to advance regional development. This research aims to determine the impact of using Smart Cards on the surrounding  environment.  This  research  uses  a  descriptive  qualitative  methodology  that  includes  a literature review. The implementation of Smart Cards has an impact on the community environment, according  to  research  findings,  one  of  which  is  that  the  cards  are  used  to  assist  with  government administrative matters. The relationship between society and government in improving public services is in second place. When a card is linked to a preset app that tracks students' check-in and check-out times, the card can be used, for example, to track their attendance at school and send it to parents. Keywords: Smart Card, Environment, Society

## PENDAHULUAN
Saat  ini,  gaya  hidup  masyarakat  dapat  bergeser  dari  tradisional  ke  digital  berkat kemajuan teknologi (Nainggolan & Sd, 2018). Pemerintah dan kota harus bersaing dengan negara  dan  wilayah  lain  sebagai  hasil  dari  transformasi  digital  (Meiwanda,  2020).  Pada akhirnya, seiring dengan perkembangan digitalisasi, pola perilaku masyarakat pun berubah dalam hal etika, budaya, dan konvensi (Cahyono, 2016). Pada kenyataannya, perubahan ini menimbulkan  sejumlah  masalah  pada  manusia  dan  infrastruktur  perkotaan.  Masalah- masalah pada kota mengarah pada pengembangan beberapa pendekatan untuk mengatur kota secara efektif. Konsep “kota pintar” pertama kali muncul sekitar tahun 2009. Penelitian menunjukkan bahwa dalam lima tahun sejak saat itu, istilah “kota pintar” telah menjadi lebih banyak digunakan secara global, mempengaruhi rencana perencanaan kota di kota-kota besar dan kecil (Dameri and Sabroux, 2014)
Untuk mengatasi masalah-masalah besar dan rumit, kota pintar menjadi sesuatu yang penting. Semakin banyaknya masalah perkotaan dianggap dapat dikelola oleh kota pintar. Implementasi  kota  pintar  menjadi  praktik  umum  di  kota-kota  sebagai  sarana  untuk mengatasi masalah perkotaan secara holistik. Gagasan ini berawal dari sejumlah masalah perkotaan, termasuk banjir, penumpukan sampah di tengah kota, daerah aliran sungai yang terkontaminasi,  kemiskinan,  pengangguran,  menurunnya  angka  partisipasi  sekolah, kemacetan  lalu  lintas  yang  tidak  terselesaikan,  dan  layanan  publik  yang  kurang dimanfaatkan  (Perdana,  2019).  Menentukan  konsep,  tata  letak,  dan  karakter  kota  cerdas adalah  tujuannya.  Menurut  Triyandra  dan  Rimayanti  (2017),  terdapat  enam  komponen
utama dari kota cerdas: mobilitas cerdas, lingkungan cerdas, ekonomi cerdas, masyarakat cerdas, kehidupan cerdas, dan pemerintahan cerdas.
Kota-kota besar di Indonesia telah memanfaatkan teknologi untuk membantu mereka maju  dalam  segala  aspek  kehidupan  mereka.  Jakarta,  Bandung,  Surabaya,  Yogyakarta, Malang, Balikpapan, Makassar, dan Pekanbaru adalah beberapa dari sekian banyak kota besar di Indonesia yang telah mengadopsi ide kota pintar (Triyandra & Rimayanti, 2017). Oleh karena itu, ide kota pintar merupakan pengganti yang signifikan untuk menyelesaikan masalah perkotaan yang belum terselesaikan di banyak kota di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia.
Salah satu gagasan dari Kota Cerdas adalah program Kartu Pintar. Undang-undang No. 23 tahun 2014 yang mengatur pemerintahan daerah, bab XXI, yang berjudul “Inovasi Daerah  Pasal  386- 390,”  mengatur  inisiatif  ini,  yang  merupakan  inovasi  daerah.  Menurut undang-undang  tersebut,  pemerintah  daerah  harus  memunculkan  ide-ide  baru  untuk memajukan  pembangunan  daerah.  Kota-kota  di  Indonesia  memimpikan  ide  ini  karena dianggap dapat mengatasi sejumlah masalah perkotaan seperti kemacetan, penumpukan sampah, dan keselamatan publik. Sebagai hasil dari inovasi, konsep kota pintar juga telah diterapkan di sejumlah kota besar di Indonesia (Triyandra & Rimayanti, 2017). Di sini, “ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu” ditafsirkan sebagai inovasi. (Konsep, perilaku, atau hal yang dianggap baru oleh individu) (Rogers, 1962). Dengan demikian, cara di mana individu dan organisasi dapat merangkul konsep baru, masalah pragmatis, atau item tertentu (Wahid & Amalia, 2020).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tinjauan  literatur  sebagai  sarana  pengumpulan  data bersama  dengan  pendekatan  penelitian  kualitatif  deskriptif.  Tinjauan  literatur  mengkaji informasi dari berbagai buku referensi dan temuan penelitian terdahulu yang relevan untuk memberikan kerangka teoritis bagi masalah yang diteliti. Istilah “penelitian kepustakaan” digunakan  untuk  menggambarkan  studi  literatur.  Penelitian  lapangan  tidak  diperlukan karena  kendala  kegiatan  ini;  sebagai  gantinya,  artikel,  jurnal,  dan  koleksi  perpustakaan dihasilkan.  Sumber-sumber  penelitian  ini  meliputi  buku,  jurnal  nasional,  esai,  dan  tesis terdahulu yang membahas topik penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejumlah karya ilmiah telah mencatat bahwa teknologi informasi memainkan peran penting  dalam  memungkinkan  kota  pintar  (Ardiani,  2018;  Noor,  2018;  dan  Imran  & Armawan, 2019). Hal ini terutama berlaku dalam hal big data, yang merupakan kebutuhan digital bagi masyarakat perkotaan (Wahyudin, 2018 dan Suharmanto, 2019) (Nam & Pardo, 2011). Untuk mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat perkotaan, kota-kota di seluruh dunia termasuk Indonesia mulai mengadopsi kota pintar berbasis teknologi (Hasibuan & Sulaiman, 2019). Dengan tujuan memaksimalkan produktivitas dan meminimalkan waktu henti, ide kota pintar menawarkan layanan kepada masyarakat.
Produk Smart Card Madani merupakan salah satu contoh penerapan smart city di Kota Pekanbaru. Tujuan dari produk ini adalah untuk membuat layanan di berbagai sektor dapat diakses dengan mudah. Selain sebagai alat untuk aktivitas perbankan dan non perbankan, Smart  Card  Madani  juga  menyediakan  layanan  publik  bagi  pemerintah  kota  Pekanbaru. Selain itu, kartu pintar ini berfungsi sebagai kartu identitas masyarakat dan menggantikan uang  kartal  (Pemerintah  Kota  Pekanbaru,  2019;  diakses  pada  10  Februari  2018  melalui http://pekanbaru.go.id). Produk Smart Card Madani dapat berfungsi sebagai anjungan tunai mandiri  (ATM)  dan  sarana  bagi  masyarakat  untuk  bertransaksi.  Masyarakat  dapat  lebih mudah dan cepat mendapatkan layanan publik yang lebih baik berkat produk ini.Smart Card Madani adalah salah satu produk inovasi pemerintah Kota Pekanbaru yang hadir dengan mempertimbangkan  perkembangan teknologi di era milenial  dan  digital.  Awalnya,  pada tahun  2016,  pemerintah  Kota  Pekanbaru  mulai  merancang  hingga  akhirnya  dilaunching pada bulan Agustus 2017. Menurut Putra, program ini baru efektif penggunaannya di bulan Januari 2018 dan mulai didistribusikan terutama ke pegawai pemerintahan. Pada tahun itu pula telah didistribusikan ke masyarakat yang dilakukan pihak bank dengan cara mengganti kartu ATM lama dengan kartu Smart Card Madani
Sebagai  penerima  kartu  pintar,  penduduk  Kota  Pekanbaru  juga  menyadari  adanya perubahan struktur dan metodologi layanan berbasis web. Program unggulan pemerintah, kartu  pintar  Madani,  diterima  oleh  masyarakat.  Masyarakat  kota  memahami  pentingnya tatanan kota pintar yang baru, itulah sebabnya inovasi ini diadopsi (Noor, 2018). Pemerintah telah  mulai  menggunakansmart  card,  dan  masyarakat  dapat  mempelajari  lebih  lanjut tentang kartu ini dari berbagai sumber, termasuk media sosial, media cetak, spanduk, dan media massa. Bank-bank yang beroperasi mirip dengan ATM adalah saluran distribusi untuk produk ini (Putra, 2019).
Produk yang dipasarkan sebagai kartu pintar Madani ini berdampak pada persepsi masyarakat terhadap “budaya baru”. Pemerintah mengantisipasi bahwa perubahan perilaku positif akan digunakan untuk menentukan apakah program ini berhasil atau tidak. Misalnya, mengubah perilaku anggota staf yang biasanya datang terlambat. Karyawan hanya perlu menempelkan kartu ini pada aplikasi yang diberikan untuk dicatat ketika mereka datang dan pergi. Pada kenyataannya, hal ini akan membuat orang berperilaku lebih tertib dan teratur. Budaya digital akan mengkristal sebagai hasil dari ide ini. Betapa masyarakat akan lebih  terbuka  dalam  menggunakan  dan  mengadopsi  perangkat  teknologi  untuk mempermudah segala sesuatunya. Kemudahan transaksi non-tunai menjadi budaya baru, untuk menggantikan kebiasaan lama (Putra, 2019).
Pemerintah menetapkan standar yang tinggi untuk program kartu pintar ini, terutama dalam  hal  penyediaan  layanan  masyarakat  yang  luar  biasa.  Tanggapan  masyarakat menunjukkan  bahwa  mereka  puas  dengan  layanan  pemerintah.  Dengan  kata  lain, masyarakat akan puas  jika pemerintah menawarkan layanan yang berkualitas. Kemajuan teknologi saat ini memberikan dukungan substansial bagi pelayanan prima melalui berbagai program pemerintah (Saptadi et al., 2019). Hal ini terutama terjadi pada industri perbankan (Akmalia  &  Rikumahu,  2020)  dan  pembangunan  masyarakat  pedesaan  (Badri,  2016). Munculnya  globalisasi  digital  telah  memungkinkan  pemerintah  untuk  mengadopsi perspektif baru tentang peran teknologi informasi dalam memberikan layanan yang cepat, akurat,  dan  tepat.  Pemanfaatan  data  aplikasi  oleh  masyarakat  dan  pemerintah  untuk memberikan  ide  dan  kritik  yang  cepat,  akurat,  dan  mudah  diperkirakan  akan  semakin meluas karena adanya tren administrasi kota pintar (Saptadi et al., 2019). Sebagai ukuran dukungan  moral  masyarakat  terhadap  pemerintah,  kepuasan  dan  kepercayaan  publik dalam interaksi mereka dengan pemerintah akan menjadi kekuatan (Putra, 2019).
Perangkat  kartu  pintar  yang  inovatif  melayani  berbagai  tujuan  dalam  memenuhi kebutuhan  layanan  Kota  Pekanbaru.  Teknologi  akan  membuat  segala  sesuatu  yang berhubungan  dengan  pemerintahan  menjadi  lebih  mudah.  Telah  diketahui  bahwa  kartu pintar  ini  dapat  digunakan sebagai alat untuk membuat penawaran layanan  pemerintah menjadi lebih mudah. Keamanan publik, real estate, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan  kebutuhan  kota  lainnya  merupakan  contoh  layanan  pemerintah  (Bajri  &  Irwansyah, 2019). Hidup di era internet digital juga telah mengubah gaya hidup masyarakat (Ardiani, 2018). Alhasil, tujuan dari integrasi teknologi adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, berbagi  informasi  dengan  masyarakat,  dan  meningkatkan  efisiensi  dalam  rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat (Wahid & Amalia, 2020; Hasibuan &
Sulaiman,  2019).  Namun,  penggunaan  teknologi  secara  keseluruhan  harus  dilakukan dengan cara yang terkoordinasi dan cerdas.
Dalam  situasi  ini,  pemerintah  bertujuan  untuk  menawarkan  sebuah  ide  yang komprehensif.  Konsep  kota  pintar  harus  mengintegrasikan  empat  elemen:  1)  Manusia (pengguna), termasuk moralitas dan karakter, kepatuhan terhadap kebijakan; 2) Mekanisme dan  standar  layanan,  termasuk  pola  hubungan  pemangku  kepentingan  dan  mekanisme untuk mengintegrasikan layanan publik dan data; 3) Infrastruktur TIK, yang memungkinkan integrasi layanan publik  dan  data (informasi);  dan 4) Struktur kelembagaan kota cerdas, yang  mengelola  analis,  integrator,  evaluator,  dan  tata  kelola  TI  dengan  proses  bisnis. Keberlanjutan inisiatif pembangunan yang dimulai oleh pemerintah daerah akan dipantau oleh  lembaga  kota  pintar  (Hasibuan  &  Sulaiman,  2019).  Dalam  hal  penanganan  dan pendaftaran data pribadi, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas layanan publik, yang dapat menjadi tantangan dan lambat. Dengan cara ini, layanan dapat diberikan dengan lebih  cepat,  mudah,  dan  akurat.  Untuk  keperluan  tabungan,  kartu  pintar  ini  juga  dapat digunakan  sebagai  ATM.  Kartu  ini  juga  dapat  digunakan  sebagai  uang  elektronik  untuk membayar hal-hal lain seperti tol, biaya parkir, dan belanja. Penggunaan uang tunai saat ini sedang dibatasi oleh pemerintah (Putra: Wawancara, 2019).
Kartu  ini  memiliki  manfaat  untuk  memfasilitasi  kemampuan  pemerintah  dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan cepat dan efisien. Keunggulan produk ini adalah kemampuannya untuk mempercepat prosedur pendaftaran dan layanan lainnya saat menangani  administrasi  pemerintah.  Layanan  kenyamanan  seperti  kemampuan  untuk membayar  parkir,  tol,  dan  belanja  dengan  kartu  menjadi  semakin  banyak  tersedia  bagi masyarakat. Ada banyak manfaat yang terkait dengan kartu pintar ini yang benar-benar membantu masyarakat dalam mengakses layanan (Putra, 2019).
Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perhubungan merupakan tiga kantor pemerintah yang menjadi fokus utama pemerintah Kota Pekanbaru dalam implementasi penggunaan Kartu Indonesia Pintar. Ketiga organisasi ini dianggap sebagai pusat pelayanan publik yang memiliki akses langsung terhadap kebutuhan masyarakat. Kartu ini digunakan di Dinas Kesehatan tidak hanya untuk pelayanan, tetapi juga untuk menyimpan informasi dan  perkembangan  kesehatan  pasien.  Setiap  pasien  memiliki  database  termasuk  data pribadi  yang  berkaitan  dengan  penyakit  yang  mereka  alami.  Database  tersebut  dapat diakses selama layanan kesehatan dan disimpan dengan aman di kartu pintar Madani.
Sementara itu, kartu pintar digunakan di Dinas Pendidikan sebagai bagian dari sekolah pintar, yang berfungsi sebagai alat untuk transaksi di kantin sekolah dan untuk melacak
kehadiran. Sistem absensi untuk pengajar, yang sebelumnya mengandalkan sidik jari atau biometrik  serupa,  telah  dimodifikasi.  Para  guru  dapat  menggunakan  kartu  pintar  yang disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk melakukan absensi dengan cara yang mirip dengan kartu identitas multiguna. Metode pembayaran di kantin sekolah juga telah berubah  sebagai  hasil  dari  penerapan  smart  school  untuk  siswa.  Hanya  dengan menggunakan  smart  school,  siswa  dapat  berbelanja  tanpa  perlu  membawa  uang  tunai sebagai  alat  transaksi.  Kartu  ini  akan  dikembangkan  sebagai  alat  transaksi  untuk  jenis transaksi lainnya, seperti pembayaran uang sekolah, pada tahap berikutnya.
Putra mengklaim bahwa salah satu inisiatif Kota Pekanbaru untuk mengembangkan kota  pintar  adalah  program  Smart  card  (Putra,  2019).  Tentu  saja,  tujuan  dari  inisiatif  ini adalah  untuk  mengurangi  kebutuhan  akan  uang  tunai  dengan  membantu  masyarakat mengelola layanan administratif yang disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Cara lain untuk menghemat uang adalah dengan kartu ini. Berdasarkan temuan studi, program ini bertujuan  untuk  mencapai  tiga  tujuan  utama.  Pertama,  untuk  mempromosikan  budaya menabung di kalangan peserta dengan menggunakan teknologi kartu pintar. Ketiga, untuk meningkatkan  layanan  publik;  dan  kedua,  untuk  mempromosikan  penggunaan  uang elektronik.  Sebagai  hasilnya,  gagasan  bahwa  satu  kartu  dapat  menyelesaikan  semua masalah muncul (Putra, 2019).
Program  ini  memberikan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat  dalam  rangka memenuhi tuntutan pemerintah Kota Pekanbaru. Integrasi data, termasuk nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang melekat pada kartu, menjadi keunggulan kartu pintar ini. Tanpa  mengisi  formulir,  masyarakat  sudah  bisa  mengambil  nomor  antrian  dengan menghubungkan kartu tersebut ke aplikasi yang telah disediakan secara khusus. Tidak perlu membawa  KTP  karena  data  yang  ada  di  dalam  kartu,  termasuk  nama  dan  NIK,  sangat berguna. Kartu ini bahkan digunakan untuk membayar tunjangan karyawan dan melacak kehadiran  karyawan.  Menurut  Putra  (2019),  kartu  pintar  memiliki  kemampuan  untuk meringkas waktu pelayanan, sehingga meningkatkan efisiensi dan kecepatan.
Tujuan dari kartu pintar Madani adalah untuk memudahkan masyarakat bertransaksi dalam berbagai situasi. Situasi ini termasuk e-Wallet, dompet elektronik, uang elektronik, dan pembayaran pengembalian sampah untuk mencegah penipuan (Putra, 2019). (Hidayat, 2019).  Interaksi  antara  pemerintah  dan  pemerintah  adalah  yang  pertama  dalam  daftar keuntungan  yang  diberikan  oleh  program  ini.  Kartu  ini  hadir  untuk  membantu  masalah administrasi yang berkaitan dengan pemerintah. Yang kedua adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah bekerja sama untuk meningkatkan pelayanan publik. Sebagai contoh, kartu
ini digunakan untuk melacak kehadiran siswa di sekolah, yang digabungkan dengan aplikasi yang telah diatur sebelumnya untuk memberikan laporan kepada orang tua tentang waktu kedatangan dan kepulangan siswa. Ketiga, interaksi antara negara dan sektor swasta, yaitu untuk  meningkatkan  kualitas  layanan  perizinan,  yang  pada  gilirannya  dapat  memicu munculnya  sektor-sektor  ekonomi  baru,  seperti  ekonomi  digital,  karena  uang  elektronik digunakan  dalam  transaksi.  Menurut  Putra  (2019),  pemanfaatan  teknologi  telah meng hasilkan pengakuan terhadap “budaya baru” .

## SIMPULAN
Sebuah  produk  inovatif  bernama  Kartu  Pintar  Madani  diciptakan  untuk memudahkan  masyarakat  Kota  Pekanbaru  dalam  mengakses  layanan.  Keberadaan produk  ini  bertujuan  untuk  menjawab  permasalahan  yang  muncul  dalam  kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan dalam segala bentuknya. Internet menjadi dasar dari desain Smart Card Madani, yang membuat penyelesaian  masalah  menjadi  lebih  mudah.  Di  beberapa  industri,  produk  ini  dapat menangani  masalah  dengan  sukses  dan  efisien,  meskipun  belum  dianggap  ideal. Lingkungan  ini  mendapat  manfaat  dari  sejumlah  layanan  pemerintah,  termasuk transportasi, kesehatan, pendidikan, dan administrasi kota.
Pada  akhirnya,  program  ini  mengubah  manusia  menjadi  manusia  digital  dan mengadopsi “budaya  baru”  dalam  sikap  dan  perilaku  mereka.  Masyarakat  urban mengalami  perubahan  karena  platform  budaya  baru  yang  muncul  sebagai  sebuah penemuan.  Melalui  penggunaan  ide  komunikasi  inovasi,  perubahan  dicapai  melalui pendekatan yang integratif dan partisipatif. Kartu Pintar Madani digunakan untuk mulai mengimplementasikan perubahan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Penyebaran inovasi dan komunikasi inovasi adalah konsep yang sering kali dipertentangkan. Fungsi komunikasi  adalah  untuk  menyebarkan  inovasi  sebagai  pesan  kepada  masyarakat, mendorong adopsi inovasi tersebut dan menghasilkan pergeseran norma budaya. Dalam kerangka kerja ini, pembangunan dikaitkan dengan platform perubahan yang dianggap tepat untuk menyelesaikan berbagai masalah masyarakat. Kartu Indonesia Pintar Madani merupakan  produk  inovasi yang mengubah sikap  dan perilaku masyarakat  perkotaan. Perubahan yang diharapkan adalah menuju pengembangan masyarakat cerdas berbasis teknologi.
DAFTAR PUSTAKA
Aji, A. B., & Slamet, P. U. & J. (2019). Strategi Difusi Inovasi BKKBN dalam Menjangkau
Generasi Digital Natives. Research Fair Unisri, 3(1), Article 1. https://doi.org/10.33061/rsfu.v3i1.2572.
Akbar, M. F., Putubasai, E., & Asmaria, A. (2019). Peran Komunikasi dalam Pembangunan Masyarakat. Komunika, 2(2), 111 – 127. https://doi.org/10.24042/komunika.v2i2.6027 .
Akmalia, A. N., & Rikumahu, B. (2020). Analisis Tingkat Adopsi Layanan Perbankan Digital Menggunakan  Teori  Difusi  Inovasi  (Objek  Studi:  Jenius  oleh  Bank  BTPN  di  Kota Bandung dan Jakarta). Jurnal Mitra Manajemen, 4(8), 1196 – 1207.
Alawadhi, S., Aldama-Nalda, A., Chourabi, H., Gil-Garcia, J. R., Leung, S., Mellouli, S., Nam, T., Pardo, T. A., Scholl, H. J., & Walker, S. (2012). Building Understanding of Smart City Initiatives. In H. J. Scholl, M. Janssen, M. A. Wimmer, C. E. Moe, & L. S. Flak (Eds.), Electronic  Government  (pp.  40 – 53).  Springer.  https://doi.org/10.1007/978-3-  642- 33489-4_4.
Amanah, S. (2010). Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat
Pesisir. Jurnal Komunikasi
Pembangunan,
8(1), Article 1.
https://doi.org/10.46937/820105691 .
Ardiani, Y. M. (2018). Smart City, Kota Pintar – Sistem dan Perangkat Pendukung. Snatif, 5(1),
Article 1. https://conference.umk.ac.id/index.php/snatif/article/view/1 .
Badri, M. (2016). Pembangunan Pedesaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Studi  pada  Gerakan  Desa  Membangun).  Jurnal  Dakwah  Risalah,  27(2),  62 – 73. https://doi.org/10.24014/jdr.v27i2.2514 .
Bajri, R. A. D., & Irwansyah, I. (2019). Tujuh ‘C’ dalam Program Humas Jakarta Smart City. Inter  Script:  Journal  of  Creative  Communication,  1(1),  Article  1. https://doi.org/10.33376/is.v1i1.349 .
Nuryanto, B.A., (2017). SMART CARD DRAWING WALL' Inovasi  Kampung Wisata Code berbasis  Optocoupler  Guna  Meningkatkan  Kepedulian  Masyarakat  Terhadap Budaya Yogyakarta. Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penalaran Mahasiswa.
Reza, M. (2019). PEMANFAATAN TEKNOLOGI RFID MELALUI KARTU IDENTITAS UNTUK LINGKUNGAN  KANTOR. Selodang  Mayang:  Jurnal  Ilmiah  Badan  Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, 5(3), 164.