PUTERI HIJAU: Jurnal Pendidikan Sejarah, 8 (1) (2023): 112-118 DOI: 10.24114/ph.v8i1. 44342
PUTERI HIJAU: Jurnal Pendidikan Sejarah
Available online http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/ph
PERKEMBANGAN JUMLAH FRAKSI DPR RI MASA ORDE BARU HINGGA REFORMASI (1966-2004)
Rismauli Simbolon 1 , Yohanna Fransiska Br Karo 2 , Timotius Agriva Tarigan 3 , Roberson Dongoran 4 , Roberto Simbolon 5
Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan rismauly03@gmail.com 1 ,  yohanna020601@gmail.com 2 , t.sibero1802@gmail.com 3 , robersondongoran19@gmail.com 4 ,  robertosimbolon1010@gmail.com 5
Accepted: 24 Januari 2023             Published: 26 Januari 2023

## Abstract
The  function  of  the  House  of  Representatives  as  stated  in  the  1945  Constitution  of  the  Republic  of Indonesia Article 20A paragraph (1) is a legislative function, a budget function and a supervisory function. The provisions in the 1945 Constitution were then translated into Law Number 22 of 2003 concerning the Structure and Position of the MPR, DPR, DPD and DPRD. The House of Representatives (DPR) in Indonesia has experienced many ups and downs. At least it is divided into 3 (three) periods, namely the Old Order, New  Order  and  Post  New  Order  or  Reformation  periods.  However,  in  this  paper  the  researcher  only discusses the New Order and Post-New Order or Reformation periods. At the beginning of the New Order government,  the  DPR  underwent  several  changes,  both  regarding  its  membership  and  authority.  This research is entitled "Differences in the Membership Structure of the DPR in the New Order Period and the 1966-2004 Reformation Period." using historical research methods which include heuristics, verification, interpretation, historiography. In the composition of the membership of the New Order DPR from 1971 to 1977  the  role  of  the  People's  Representative  Council  was  more  to  support  the  executive  than  as  a supervisor. The period 1971-1977 was different from the previous year's period. During the New Order period of 1966-1977 there were 9 political parties that existed during the New Order era, namely Parmusi, NU, PSII, Perti, PNI, Catholic Party, PARKINDO, IPKI, and Murba. In the composition of the New Order DPR membership from From 1971 to 1977 the role of the People's Representative Council was more to support the  executive  than  as  a  supervisor.  The  1971-1977  period  had  a  difference  from  the  previous  year's period, in which during this period it provided a place for members who were appointed to the DPR, such as ABRI and Golkar
Keywords : New Order, Reformation, Faction, Political Party
How  to  Cite: Simbolon.  R.,  Karo.  Y.  F.,  Tarigan.  T.A.,  Dongoran.  R.,  Simbolon.  R.  (2023).  Perkembangan Jumlah Fraksi DPR RI Masa Orde Baru Hingga Reformasi (1966-2004). Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah (112-118)
*Corresponding author: rismauly03@gmail.com ISSN 2085-482X (Print) ISSN 2407-7429 (Online)

## INTRODUCTION
Fungsi  Dewan  Perwakilan  Rakyat sebagaimana  disebutkan    dal  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal  20A  ayat  (1)  adalah  fungsi  legislasi fungsi  anggaran  dan  fungsi  pengawasan. Ketentuan    di  dalam  UUD  1945  tersebut kemudian  dijabarkan  ke  dalam  Undang- Undang  Nomor  22  Tahun  2003  tentang Susunan  dan  Kedudukan  MPR,DPR,DPD  dan DPRD.  Penjelasan  pasa  25  Undang-Undang tersebut  yang  dimaksud  dengan  fungsi legislasi  adalah  fungsi  membentuk  Undang- Undang  yang  dibahas  dengan  Presiden  untuk mendapat persetujuan bersama.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia banyak mengalami  pasang  surut.  Setidaknya  terbagi dalam    3  (tiga)  masa  yaitu  Masa  Orde  Lama, Orde  Baru  dan  Pasca  Orde  Baru  atau  masa Reformasi.  Namun  dalam  tulisan  ini  peneliti hanya  membahas  masa  Orde  Baru  dan  Pasca Orde  Baru  atau  Reformasi  Di  awal pemerintahan  Orde  Baru,  DPR  mengalami beberapa perubahan, baik mengenai keanggotaan
maupun kewenangannya. Anggota  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI) dikeluarkan,  sedangkan  partai-partai  politik lainnya  memakai  hak  recall  untuk  mengganti anggota yang dianggap tersangkut dalam atau bersimpati kepada PKI  dengan wakil lain.
Studi  mendalam  tentang  konsep kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan  Indonesia  tidak    hanya penting  dilihat    dari  aspek  akademis,  tetapi juga dilihat dari segi akademis, tetapi juga dari sudut  praktis  dalam  praktik  ketatanegaraan (Thaib, 2000).
Fungsi legislasi sebagai salah satu fungsi yang  dimiliki  DPR  sifatnya  sangat  esensial dalam  perjalanan  suatu  bangsa  dan  negara. Namun  di  era  Orde  Baru,  DPR  tampak mengalami  krisis  citra  dalam  masyarakat. Berbagai  keluhan,  kritik,  dan  kecaman  sering dialamatkan  ke  lembaga  tersebut  dan  juga  ke personal  yang  duduk    sebagai  anggota  DPR. Anggapan  yang  sering  disuarakan    oleh kritikus    terutama  mahasiswa  pada  saat  itu adalah  bahwa  banyak  anggota  DPR  yang berpegang dengan prinsip lima D, yaitu dating, daftar,  duduk,  diam  dan  duit.  Hal  itu menggambarkan  persepsi  masyarakat  yang kurang  atau  tidak  simpatik  terhadap kebanyakan anggota DPR yang dianggap  tidak berani menyuarakan aspirasi yang terkandung  dalam  hati  nurani  rakyat  atau dalam melakukan kontrol
social (pengawasan) terhadap pemerintahan  karena
takut kehilangan kursinya . Pasca  Orde  Baru,  kemandirian  anggota DPR    lebih  baik  dibandingkan  dengan kemandiriannya  di  masa  Orde  Lama. Menariknya  lagi,  muncul  sebuah  fenomena terbentuknya  Kaukus  yang  tidak  lagi  terikat fraksi.Salah  satunya,  Kaukus  perkumpulan anggota  muda  DPR  RI  lintas  fraksi  yang menjadi  fenomena  awal  pada  era  reformasi selanjutnya.  (Solechah,  2001:  124-125).  Selain itu,  menurut  Syamsudin  Haris  (1998  :  238  – 239), sangat ironis dua fungsi utama ( legislasi dan  kontrol)  yang  hamper  tidak  pernah dilakukan    DPR  selama  pemerintahan  Orde Baru.  Selama  periode  itu,  peran  DPR  hanya menjadi  “  Stempel”  karena  hanya  menyetujui dan  mengesahkan  rancangan  Undang-Undang yang telah disiapkan oleh pemerintah. Sedangkan Pasca Orde Baru, kemandirian anggota DPR lebih baik dibandingkan dengan kemandiriannya di Orde Baru. Selain itu,muncul juga fenomena menarik seperti  terbentuknya  kaukus  yang  tidak  lagi terikat fraksi.
Salahsatunya, kaukus perkumpulan  anggota  muda  DPR  RI  lintas fraksi  yang  menjadi  awal  era  reformasi tersebut. Adapun yang menjadi perbedaan DPR dimasa  Orde  Baru  dengan  reformasi  dapat dilihat  dari  susunan  keanggotaan  yakni terdapat  ketentuan  jumlah  minimal  fraksi menyebabkan  tersendatnya  para  anggota  DPR mengajukan    usul  inisiasi  RUU  untuk  dibahas lebih lanjut dengan pemerintah.

## METHODOLOGY
Penelitian  kali  ini  yang  berjudul “Perbedaan  Susunan  Keanggotaan  DPR  Masa Orde  Baru  dan  Masa  Reformasi  1966-2004.” menggunakan  metode  penelitian  sejarah  yang meliputi  heuristik,  verifikasi,  interpretasi, historiografi. Tahapan heuristik yaitu, menghimpun  sumber-sumber  sejarah  yang memiliki  keterkaitan  dengan  kajian  tentang ““Perbedaan  Susunan  Keanggotaan  DPR  Masa Orde  Baru  dan  Masa  Reformasi  1966-2004.”, setelah  sumber-sumber  tersebut  terkumpul mengkritik  sumber  yang  disebut  dengan verifikasi.  Tahap  verifikasi  mengkritik  sumber tersebut  benar  dan  baik.  Tahap  ketiga  yaitu tahap  interpretasi  dimana  tahap  penafsiran terhadap  sumber.  Tahap  terakhir  ialah  tahap historiografi, historiografi dapat juga dikatakan sebagai penulisan sejarah. Menurut (Nurhayati, 2016:  265)  Penulisan  sejarah  adalah  suatu metode  penulisan,  penyajian,  atau  pelaporan hasil  penelitian  sejarah  yang  telah  dilakukan, yang  darinya  diperoleh  gambaran  yang  jelas
tentang  proses  penelitian  mulai  (tahap perencanaan)  dan  berakhir  (penarikan). kesimpulan).  Secara  teoritis,  historiografi memiliki dua pengertian. Yang pertama adalah historiografi,  yang  kedua  adalah  sejarah historiografi.  Susunan  dan  tafsir  sejarah mencakup  baik  makna,  tafsir  maupun  makna yang  berbeda-beda  yang  ditafsirkan  dari individu, dari masyarakat hingga bangsa. Pada tahap  ini  kita  berusaha  merangkaikan  fakta- fakta  itu  menjadi  sesuatu  keseluruhan  yang harmonis  dan  masuk  akal,  dalam  sebuah historiografi.  Kemampuan  mengarang  sangat menentukan dalam hal ini Jenis  penelitian  yang  dipakai  dalam penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian kepustakaan  (library  reseach).  Library reseach  peneliti  melakukan  studi  pustaka dengan mengumpulkan beberapa buku, jurnal, dan skripsi

## RESULT AND DISCUSSION
1.Fraksi DPR Masa Orde Baru 1966-1971 Masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966  dimana  Presiden  Soekarno  digantikan oleh  Presiden  Soeharto,  sampai  pada  tahun 1998,  saat  Presiden  Soeharto  mengundurkan diri  dari  jabatannya  sebagai  presiden.  Pada masa  Orde  Baru  partai  politik  dikatakan sebagai  biang  politik.  Partai  politik  ini mengidentikkan  dirinya  sebagai  pengganggu stabilitas.  Terdapat  9  parpol  yang  ada  pada masa  ode  baru  yaitu  Parmusi,  NU,  PSII,  Perti, PNI,  Partai  Katolik,  PARKINDO,  IPKI,  dan Murba (Romli, 2012:201)
Pada  masa  DPR  orde  lama  susunannya itu  terdiri  dari  golongan  nasionalis  golongan agama,  golongan  komunis  atau  nasakom,  dan golongan  Karya.  Berbeda  dengan  DPR  masa orde  baru  yaitu  terdiri  dari  golongan  politik dan  golongan  Karya.  Dapat  dibedakan  bahwa yang  dihilangkan  hanya  golongan  komunis saja  pada  masa  DPR  Orde  Baru.  Hal  tersebut dikarenakan  PKI  dibubarkan  dan  dinyatakan sebagai  organisasi  terlarang  di  seluruh wilayah  di  Indonesia.  Mengenai  golongan politik  yang  ada  pada  masa  DPR  Orde  Baru ialah politik partai politik yang keberadaannya diakui  sesuai  dengan  penpres  nomor  7  tahun 1959  tentang  penyederhanaan  kepartaian. Partai-partai itu ialah PNI, NU, PSII,IPKI, perti, partai Katolik, dan parkindo. Sekali lagi bahwa yang  tidak  termasuk  dalam  DPR  Orde  Baru ialah  anggota  partai  komunis  Indonesia  atau PKI  partai  atau  ormas  yang  dilarang  karena
melakukan  kegiatan  yang  dilarang  oleh pemerintahan.  Golongan-golongan  karya  yang termasuk  di  dalam  susunan  DPR  Orde  Baru ialah ABRI dan karya non ABRI.
Melalui  Keppres  nomor  7  tahun  1967 tanggal 21 Januari 1967 dilakukan penyegaran tahap pertama di dalam orde baru yaitu berupa penambahan  atau  pergantian  anggota  DPR sebagai  108  orang  yang  terdiri  dari  45  orang dari  golongan  politik  dan  63  orang  dari golongan karya sehingga jumlah keseluruhannya  ialah  menjadi  350  orang sebanyak  37  orang  diantaranya  ialah perempuan.
Penyegaran  tahap  kedua  pun  dilakukan setahun  kemudian  yaitu  menambah  67  orang anggota  dan  mengganti  antar  waktu  anggota DPR  dengan  Keppres  nomor  58  tahun  1968 tanggal  9  Februari  1968,  sehingga  jumlah anggota DPR menjadi 414 orang. Dalam tahun itu  juga  sebanyak  125  orang  diantaranya diganti. Kemudian pada tahun 1968 9 anggota DPR  dari  perti  dibekukan  untuk  sementara karena  keputusan  pimpinan  DPR  terjadinya perpecahan  di  tubuh  partai  itu  sendiri. Perubahan  juga  terjadi  pada  keanggotaan partindo  di  DPR  karena  pangdam  jaya  selaku penguasa pelaksanaan dwikora Jakarta dengan keputusan nomor 142/6/67 melarang anggota partindo  serta  organisasi  massanya  yang berlindung  dengan  naungan  di  bawahnya untuk  mengikuti  aktivitas  persidangan- persidangan  baik  DPR  maupun  MPRS.  Oleh karena  itu  ada  dua  orang  anggota  DPR  dari partindo  diberhentikan  Dengan  hormat  salah satu  diantaranya  ialah  asmara  Hadi.  Pada penyelenggaraan  kedua  juga  direkrut  anggota DPR  dari  partai  baru  yaitu  partai  muslimin Indonesia  atau  permusi.  Yang  dibentuk  dan dikukuhkan  dengan  Keppres  nomor  70  tahun 1968  tanggal  20  Februari  1968.  Seperti  ini diprakarsai  oleh  sembilan  organisasi  Islam yaitu  Muhammadiyah,  Al  jamiyatul  Washliyah, gasbindo,  persatuan  Islam,  Nahdlatul  Wathan, mathalau Anwar, SNII, kesatuan buruh muslim Indonesia  dan  persatuan  umat  Islam. Penyegaran  tahap  kedua  ini  jumlah  anggota perempuan  hanya  29  orang  selebihnya berhenti  pada  waktu  dilakukan  penyegaran tahun 1998 itu.
Setelah penyegaran tahap kedua susunan keanggotaan DPR ialah : 1. PNI 78 orang 2. NU 75 orang 3. Parkindo 17 orang
4. Partai Katolik 15 orang 5. PSII 20 orang 6. IPKI 11 orang 7. Perti 9 orang 8. Murba 4 orang 9. Parmusi 18 orang 10. ABRI 75 orang 11. FKP A 32 orang 12. FKP B 32 orang 13. FKP C 28 orang 2. Fraksi DPR Masa Orde Baru 1971-1977 Peran Lembaga Perwakilan Rakyat pada masa  Orde  Baru  ialah  pendukung  eksekutif daripada sebagai pengawas. Kebijakan pemerintah  daripada  penyedia  alternatif kebijakan,  dan  lebih  menjadi  pelayan pemerintah  daripada  pelayan  kepentingan masyarakat.  (Sunarto,  2018:94).  Pemerintah Orde Baru pada masa keanggotaan periode ini masih memberikan tempat bagi anggota yang diangkat  di  DPR  seperti  ABRI  dan  Golkar.  Di lapangan  politik,  lembaga  legislatif  yang identik dengan pemilihan umum,
Mereka  yang  diangkat  itu  secara  jelas juga  disebutkan  dalam  pasal  10  ayat  4 undang-undang tersebut yaitu golongan karya Amri  dan  golongan  karya  bukan  ABRI  yang berjumlah  masing-masingnya  ditetapkan  oleh presiden.  Dalam  pelaksanaannya  presiden mengangkat 75 orang dari Golkar ABRI dan 25 Golkar  bukan  ABRI  yang  dalam  DPR  masuk fraksi Golkar.
Dengan adanya pengangkatan 100 orang dari  Golkar  ABRI  dan  Golkar  bukan  ABRI  itu maka anggota DPR pada periode ini yaitu : Golkar 261 orang Parmusi 24 orang Psii 10 orang Partai Katolik 3 orang ABRI 75 orang NU 58 orang PNI 20 orang Parkindo 7 orang Perti 2 orang Dari  data  tersebut  dapat  dilihat  bahwa ABRI  yang  ikut  pemilu  mendapat  kursi  yang lebih  banyak  dibanding  partai  yang  kerja keras meraih dukungan rakyat. Kalaupun akan ada  kekuatan  oposisi  walau  kenyataannya  itu tidak dibenarkan pengaruhnya pada kekuasaan  Soeharto  tidak  akan  ada  sama sekali.  Di  lapangan  politik,  lembaga  legislatif yang  identik  dengan  pemilihan  umum,pada masa Orde Baru, Pemilu pertama digelar pada
1971. TNI dan Polri (ABRI) tidak menggunakan hak  pilihnya,  tetapi  ABRI  diberi  kompensasi jatah  satu  fraksidi  DPR/MPR  (100  orang)  dan DPRD.  Susunan  organisasi  berdasarkan pengelompokan itu kemudian dikenal dengan : Fraksi  Karya  pembangunan  atau  Golkar berjumlah  261  anggota;  Fraksi  persatuan pembangunan    berjumlah  94  anggota;  Fraksi demokrasi  Indonesia  berjumlah  30  anggota; Fraksi ABRI  berjumlah 75 anggota.

## 3. Fraksi DPR Masa Orde Baru 1982 - 1987
Adapun  susunan  keanggotaan  DPR periode 1982 sampai 1987 berdasarkan fraksi sebagai berikut :
-  Fraksi  karya  pembangunan    berjumlah  267 anggota -  Fraksi  partai  persatuan  pembangunan berjumlah 94 anggota
- Fraksi partai demokrasi Indonesia berjumlah 24 anggota - Fraksi ABRI berjumlah 75 anggota Anggota DPR yang terpilih berdasarkan hasil pemilu pada tahun 1982 ini dilantik pada tanggal 1 Oktober. Adapun anggota DPR tertua pada  periode  ini  adalah  HM.  Syafi'i Wirakusumah  (82  tahun)  berasal  dari  Fraksi Persatuan  Pembangunan,  sedangkan  anggota yang  termuda  yaitu  Isyana  W.  Sadjarwo,  SH (berusia 28 tahun) yang berasal dari Golongan Karya. Pimpinan  sementara  itu  kemudian memimpin  rapat  paripurna  dalam  rangka pemilihan  pimpinan  DPR,  hasil  dari  rapat paripurna tersebut yaitu :
Ketua         : H. Amir Machmud (FKP) Wakil ketua :   H. Amir Murtono (Fraksi Karya Pembangunan)
Wakil  Ketua  :  H.  Nurdin  Lubis  (Fraksi Persatuan Pembangunan) Wakil Ketua : Hardjanto Sumodisastro ( Fraksi
PDI)
Wakil ketua : M. Kharis Suhud ( Fraksi ABRI)
4. Fraksi DPR Masa Orde Baru 1977- 1982 Jumlah anggota DPR secara keseluruhan  di  periode  1977  sampai  1982 tidak  berbeda  dari  masa  sebelumnya  yaitu periode 1971 sampai 1977.
Jumlah  anggota  DPR  terdiri  dari  460  orang  di mana  100  orang  diantaranya  diangkat.
Susunan keanggotaan DPR disalurkan berdasarkan fraksi-fraksi berikut : -  fraksi  karya  pembangunan  (FKP)  berjumlah 257 anggota
-  fraksi  persatuan  pembangunan  (PPP) berjumlah 99 anggota -  fraksi  partai  demokrasi  Indonesia  (FPDI) berjumlah 29 anggota - Fraksi ABRI berjumlah 75 anggota
5. Fraksi DPR Masa Reformasi 1998-2004 Era  reformasi  terjadi  pada    tahun 1998.  Dimana  peristiwa  tersebut  merupakan suatu  gerakan  yang  menghendaki  adanya suatu  perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik secara konstitusional. Artinya, ada perubahan dalam  bidang  politik,  sosial,  ekonomi,  hukum ,dan  budaya.  Era  Reformasi  adalah  suatu proses  ke  arah  tatanan  kehidupan  bernegara yang  baik,  yang  meliputi  aspek  politik,  aspek ekonomi,  dan  hukum.  Reformasi  di  Indonesia ini  adalah  suatu  arah  untuk  menata  kembali kehidupan  bernegara  yang  lebih  baik,  karena pada  masa  orba  yang  telah  berkuasa  selama 32  tahun  mulai  rapuh  dan  sudah  tidak  cocok lagi  untuk  Indonesia  (Nugroho,  2015:30). Reformasi  lahir  sebagai  jawaban  atas  krisis yang  melanda  berbagai  segi  kehidupan masyarakat.  Krisis  politik,  ekonomi,  hukum, dan krisis sosial merupakan faktor-faktor yang mendorong lahirnya gerakan reformasi.
Sejak  masuk  era  reformasi  banyak terjadi  perubahan-perubahan  dari  sistem pemerintahan  bahkan  juga  dalam  tubuh  DPR dari  periode  1999-2004.  Adapun  perubahan tersebut  mengenai  Peraturan  Tatib  yang mengatur  berbagai  hal  mengenai  DPR. Misalnya  mengenai  fraksi,  dimana  pada Peraturan  Tatib  yang  baru  dikatakan  bahwa sebuah  fraksi  dapat  dibentuk  oleh  anggota dari  satu,  dua  atau  lebih  partai  politik  hasil Pemilu dengan syarat minimal mempunyai 10 anggota.  Jika  nantinya  ada  fraksi  yang anggotanya kurang dari 10 orang, maka fraksi tersebut  nantinya  hanya  memiliki  hak-hak terbatas,  yaitu  tidak  dapat  mengajukan  calon pimpinan  Dewan  dari  fraksinya,  dan  tidak dapat  menempatkan  anggotanya  dalam  alat kelengkapan  yang  mensyaratkan  adanya unsur  fraksi,  kecuali  dalam  Komisi  dan  Sub Komisi. \
Pada  era  Reformasi  ada  10  Fraksi  di DPR.  Adapun  partai  yang  membentuk  fraksi sendiri  adalah  PDIP,  Golkar,  PPP,  PKB, PBB,PDKB,  dan  Fraksi  TNI/Polri  karena mempunyai  lebih  dari  10  orang  anggota. Sedangkan ada juga fraksi yang terbentuk dari gabungan  partai  yaitu  Fraksi  Reformasi  yang terdiri  dari  41  anggota,  yang  terdiri  dari  34
anggota Partai Amanat Nasional dan 7 anggota Partai Keadilan.
Partai  politik  sangat  penting  dalam sistem  demokrasi  yang  telah  tumbuh  dan berkembang secara subur di Indonesia. Dalam hal  ini  partai  tentu  memainkan  perannya dengan  sangat  baik    yaitu  sebagai    alat penghubung    yang  strategis  antara  proses pembentukan  kebijakan  pemerintah  (dalam arti luas) dengan warga negaranya. Sebenarnya partai politiklah  yang menentukan  jalan atau tidaknya  penyelenggaraan    sistem  demokrasi di  suatu  negara.  Oleh  sebab  itu,  partai  politik menjadi    pilar  yang  sangat  penting    bagi kekuatan  lembaga  dalam  sistem  politik  yang demokratis ( the degree of institutionalization).
Selain  itu,  ada  juga  Fraksi  Kesatuan Kebangsaan  Indonesia  (FKKI)  yang  berjumlah 12  anggota  yang  merupakan  gabungan  6 anggota  dari  Partai  Nasional  Indonesia  (PDI), dimana  masing-masing  satu  anggota  dari Partai  Nasional  Indonesia  (PNI)  Massa Marhaen, PNI Front Marhaen, Partai Bhinneka Tunggal  Ika  (PBI),  Partai  Ikatan  Pendukung Kemerdekaan  (IPKI),  dan  Partai  Persatuan (PP).  Kemudian,  Fraksi  Perserikatan  Daulatul Ummah(FPDU) yang berjumlah 9 anggota yang merupakan  gabungan  5  orang  dari  Partai Nahdlatul Umat (PNU) dan masing-masing satu orang  dari  Partai  Serikat  Islam  Indonesia (PSSI),  Partai  Kebangkitan  Umat  (PKU),  Partai Daulat  Rakyat  (PDR),  dan  Partai  Politik  Islam Indonesia (PPII) Masjumi.
Pemilu  1999  ialah  sebagai  bagian  yang penting  dalam  proses  penyelesaian  reformasi di  tahun  1998,  perubahan  terhadap  Undang- Undang  Pemilu  menjadi  awal  dari  proses pembaharuan sistem politik di Indonesia. Pada saat  itu  harapan  dari  masyarakat  yaitu menjadikan  Pemilu  1999  lebih  memiliki kualitas  dalam  menghasilkan  wakil-wakil rakyat dengan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (Mubina, 2020:446) Untuk  Fraksi  PDKB,  walaupun  hanya  terdiri dari  5  anggota  saja,  namun  mereka  harus mempertahankan  menjadi  satu  fraksi  dengan hak-hak yang terbatas.
Adapun  susunan  fraksi  adalah  sebagai berikut :
1. Fraksi PDIP 153 orang 2. Fraksi Golkar 120 orang 3. Fraksi PPP 58 orang 4. Fraksi PKB 51 orang 5. Fraksi PBB 13 orang 6. Fraksi Reformasi 41 orang
7. Fraksi TNI/Polri 38 orang 8.  Fraksi  Kesatuan  Kebangsaan  Indonesia (FKKI) 12 orang 9.  Fraksi  Perserikatan  Daulatul  Ummah
(FPDU) 9 orang 10. Fraksi PDKB 5 orang Jadi totalnya adalah 500 orang Sesuai  dengan  Peraturan  Tatib  DPR setelah  perubahan,  maka  Fraksi  PDKB ditiadakan.  Hingga  pada  akhirnya  sebagian anggota Fraksi PDKB bergabung ke Fraksi PKB dan sebagainya lagi masuk pada FKKI.

## CONCLUSION
Sejak  masuk  orde  Baru  partai  politik mengidentifikasikan
dirinya sebagai pengganggu stabilitas.
Perbedaan  DPR  di  masa  Orde  Baru dengan  masa  pasca  Orde  Baru  ,  yaitu  pada rejim  represif  terdapat  ketentuan  jumlah minimal  fraksi  menyebabkan  tersendatnya para  anggota  DPR  mengajukan  usul  inisiatif RUU  untuk  dibahas  lebih  lanjut  dengan pemerintah.
Pada  saat  orde  Baru  periode  tahun 1966-1977 ada 9 partai politik yang ada pada masa  orde  baru  saat  itu  yaitu  Parmusi,  NU, PSII,  Perti,  PNI,  Partai  Katolik,  PARKINDO, IPKI,  dan  Murba.  Jika  pada  masa  orde  lama susunan DPR terdiri dari golongan nasionalis, golongan  agama,  golongan  komunis  atau nasakom dan golongan karya maka pada masa orde  baru  DPR  terdiri  dari  golongan  politik dan golongan karya. Hal ini dibedakan dengan dihilangkan nya golongan komunis pada masa DPR  orde  Baru.  Hal  ini  dikarenakan  pada waktu  itu  PKI  dibubarkan  dan  dinyatakan sebagai  organisasi  terlarang  di  seluruh wilayah Indonesia. Pada susunan keanggotaan DPR orde Baru dari tahun 1971 sampai 1977 peran  lembaga  Perwakilan  Rakyat  adalah lebih  kepada  sebagai  pendukung  eksekutif daripada  sebagai  pengawas.  Pada  periode tahun  1971-1977  memiliki  perbedaan  dari periode  tahun  sebelumnya  dimana,pada periode  ini  memberikan  tempat  bagi  angota yang diangkat di DPR seperti ABRI dan Golkar. Sehingga,  pada  pelaksanaannya  presiden mengangkat 75 orang dari Golkar ABRI dan 25 orang  dari  Golkar  bukan  ABRI  yang  dalam DPR masuk fraksi Golkar. Jumlah anggota DPR pada  periode  tahun  1977-1982  tidak  jauh berbeda  jika  dibandingkan  dengan  tahun sebelumnya  yang  dimana  terdiri  460  anggota yng 100 orang diantaranya diangkat. Susunan
keanggotaan  pada  periode  tahun  1982-1987 terdiri  dari  4  fraksi  dengan  jumah  anggota keseluruhan  460  anggota  dan  dilantik  pada tanggal 1 Oktober 1982.  era reformasi sendiri lebih  banyak  perubahan  dari  pada  era  orde Baru  di  mana  perubahan  tersebut  terdapat pada peraturan taktik yang mengatur berbagai hal  mengenai  DPR.  Sebagai  contoh  mengenai tentang  fraksi  di  mana  pada  peraturan  tertib yang  baru  dikatakan  bahwa  sebuah  fraksi dapat dibentuk oleh anggota dari satu dua atau lebih partai politik hasil pemilu dengan syarat minimal  mempunyai  10  anggota.  Namun  jika nantinya  ada  fraksi  yang  anggotanya  kurang dari  10  orang  maka  fraksi  tersebut  nantinya hanya  memilih  hak-hak  terbatas  yaitu  tidak dapat mengajukan calon pimpinan dewan dari fraksinya  dan  tidak  dapat  menempatkan anggotanya  dalam  alat  kelengkapan  yang mensyaratkan  adanya  unsur  fraksi  kecuali dalam komisi dan sub komisi.

## REFERENCES
Aminy,  Aisyah.  (2004). Pasang  Surut  Peran DPR-MPR  1945-2004 .  Jakarta  :  Yayasan Pancus Siwah.
Haris,  Syamsuddin. DPR  Menuju  Tirani Parlementer .Kompas. Cited in https://regional.kompas.com/read/2 010/09/21/03150485/DPR.Menuju.T irani.Parlementer?page=all 21 September 2010. Hidayat,  Arief.  (2018). Perkembangan  Partai
Politik  Pada  Masa  Orde  Baru  (1966- 1998) . Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi
No. 2 Vol.9 Huda,  Ni'matul.  Dkk.  (2020). Hak  Politik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia Pasca  Reformasi. Jurnal  Hukum  IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 21 Lambock,  V.  (2013). Struktur  Organisasi Sekretariat  Jenderal  Dewan  Perwakilan Rakyat  Republik  Indonesia  Beserta Perubahannya. Jakarta: DPR RI Laporan  Hasil  Tim  Kajian  Peningkatan  kinerja Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia.  (2006). Reformasi    Dewan Perwakilan  Rakyat  Republik  Indonesia  : Jakarta Mayrudin,  Ma’asan  Yeby.(2016). Tirani  DPR Atas Negara : Menggugat Kuasa DPR RI, Menuju Efektivitas Pemerintahan . Journal of Govermance, Vol 1, No 1 Mayrudin,  Yebby  Ma’asan.  (2016). Tirani  DPR
Atas Negara : Menggugat Kuasa DPR RI Menuju Efektivitas Pemerintahan. Jurnal Governance. No 1 Vol 1
Mubiina, Ali fathan. (2020). Kedudukan Fraksi di  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Republik Indonesia  Pasca  Reformasi. Jurnal Konstitusi. Vol. 7 No. 2 Nurhayati. (2016). Penulisan Sejarah (Historiografi):  Mewujudkan  Nilai- Nilai  Kearifan  Budaya  Lokal  Menuju
Abad  21. Prosiding  Seminar  Nasional
Pendidikan Romli,  Lili.  (2012). FORMAT  BARU  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PASCA AMANDEMEN  UUD  1945. Politica  Vol. 3, No. 2
Sirot,  Ikhsan,  Hamdan  Tri  Atmaja.  (2020).
Reformasi  Tahun  1998  :  Peranan  dan Dampaknya  Bagi  Kota  Solo. Journal  Of Indonesian History No.2 Vol 9
Solechah,  Siti  Nur.(2001). Transformasi  peran Fraksi  dan  Pengaruhnya  Terhadap Tingkat  Kemandirian  Anggota  Dalam Menjalankan  Tugas  Kedewanan  : Tinjauan Orde Baru dan Era Reformasi dalam Peran  Politik    DPR  RI  Pada  Era Reformasi  Pengkajian  dan  pelayanan Informasi DPR RI. Jakarta Sunarto.  (2018). PELAKSANAAN  FUNGSI PENGAWASAN  DPR  (Perbandingan antara  Era  Orde  Baru  dan  Era Reformasi). INTEGRALISTIK  No.1/Th. XXIX/2018. Thaib, Dahlan. (1999). Kedaulatan Rakyat,Negara  Hukum  Dan  Konstitusi.
Yogyakarta : Liberty.