## Analisis Pengaruh Demokrasi , Indeks Gini dan Upah Minimum Provinsi
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

## Adib, Idris, Mike Triani
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Barat Padang Telp. 445089 Fax. (0751) 447366, e-mail. info@fe.unp.ac.id, tanjungadib@gmail.com
Abstract:  This  study  aims  to  know  and  analyze  the  influence  of  Democracy, Gini  and  Province  Minimum  Wages  to  Economic  Growth  in  Indonesia.  The data  used  are  panel  data  from  33  Provinces  in  Indonesia  during  the  period 2010-2016. The type of research used is descriptive and associative. The type of  data  used  is  secondary  data.  This  research  uses  Random  Effect  Model (REM) approach.
The  results  of  this  study  indicate  that:  (1)  Indonesian  Democracy Index  has  no  significant  effect  on  Economic  Growth  in  Indonesia,  (2)  Gini index  has  negative  and  significant  impact  on Economic  Growth  in  Indonesia; (3) Province Minimum Wage has positive and significant impact on Economic Growth  in  Indonesia.,  (4)  Indonesia  Democracy  Index,  Gini  Index,  Province Minimum  Wage  have  a  significant  effect  on  Economic  Growth  in  Indonesia. Suggested  to  the  government  should  pay  more  attention  to  the  condition  of Democracy,  Gini  Index  and  Provincial  Minimum  Wage,  because  then  it  can give influence to economic growth in Indonesia.
Keywords:  Economic  Growth  (PDRB  ADHK),  Indonesia  Democracy  Index, Gini Index, Province Minimum Wage.
Abstrak:  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan  menganalisa pengaruh  hubungan  Demokrasi,  Indeks  Gini  dan  Upah  Minimum  Provinsi terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Indonesia.  Data  yang  digunakan  adalah data  panel  dari  33  Provinsi  di  Indonesia  selama  periode  tahun  2010-2016. Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  deskriptif  dan  asosiatif.  Jenis  data yang  digunakan  adalah  data  sekunder.  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan Random Effect Model (REM).
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa:  (1)  Indeks  Demokrasi Indonesia  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di Indonesia,  (2)  Indeks  gini  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, (3) Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia., (4) Indeks Demokrasi  Indonesia,  Indeks  Gini,  Upah  Minimum  Provinsi  berpengaruh signifikan  terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di  Indonesia.  Disarankan  kepada pemerintah  hendaknya  lebih  memperhatikan  kondisi  Demokrasi,  Indeks  Gini dan  Upah  Minimum  Provinsi,  karena  dengan  begitu  dapat  memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
Kata  kunci: Pertumbuhan  Ekonomi  (  PDRB  ADHK),  Indeks  Demokrasi Indonesia, Indeks Gini, Upah Minimum Provinsi.
Pertumbuhan  ekonomi  digunakan  untuk  menggambarkan  bahwa  suatu perekonomian  telah  mengalami  proses  peningkatan  dan  mencapai  taraf kemakmuran  yang  tinggi. Pertumbuhan  ekonomi  suatu  negara  dapat  dilihat  dari produktivitas  negara  tersebut.  Produktivitas  negara  merupakan  jumlah  barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh seleruh penduduk negara itu secara agregat.
Dalam  sebuah  negara  yang  memiliki  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi memiliki  karakteristik  institusional  yang  baik,  yang  diukur  menggunakan variabel,  seperti;  kebebasan  ekonomi,  tingkat  korupsi  yang  rendah  efisiensi peradilan,  pemerintahan  yang  efektif  dan  perlindungan  terhadap  properti.  Lebih jauh  lagi,  kebebasan  ekonomi  akan  memberikan  institusi  yang  baik  bagi  suatu negara.  Sehingga,  dengan  kualitas  intitusi  yang  baik  dapat  memberikan  efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Salah  satu  bentuk  institusi  adalah  institusi  politik.  Mankiw  (2000)  dan Blanchard  (2006)  mengungkapkan  bahwa  perekonomian  sebuah  negara  tidak akan  terlepas  dari  peranan  faktor  politik.  Kondisi  politik  yang  aman  dan  stabil akan  memberikan  pengaruh  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  suatu negara.  Institusi  akan  berperan  sangat  penting  dalam  menjaga  kestabilan  politik sehingga  akan  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi  di  suatu  negara.  Berbagai indikator  juga  muncul  untuk  mengukur  bagaimana  faktor  politik  memberikan pengaruh  pada  kondisi  perekonomian  suatu  negara.  Indikator-indikator  tersebut antara  lain; property  rights,  presure  of  redisrtibution, dan predactory  dictator (Drazen, 2000).

## Tabel 1.1

## Peringkat Demokrasi Indonesia Tahun 2007-2015 Versi The Economist
Tahun Rang king Total Skor Skor Kategori Status Proses Pemilu Dan
pluralisme Fungsi pemeri- ntahan Patisip asi Politik Budaya Politik Kebe- basan sipil 2015 49 7.03 7.75 7.14 6.67 6.25 7.35 Flawed Democracies 2014 49 6.95 7.33 7.14 6.67 6.25 7.35 Flawed Democracies 2013 54 6.82 6.92 7.50 6.67 6.25 6.76 Flawed Democracies 2012 53 6.76 6.92 7.50 6.11 5.63 7.65 Flawed Democracies 2011 60 6.53 6.92 7.50 5.56 5.63 7.06 Flawed Democracies 2010 60 6.53 6.92 7.00 5.00 5.63 7.06 Flawed Democracies 2008 69 6.34 6.92 6.76 5.00 6.25 6.76 Flawed Democracies 2007 65 6.41 6.92 7.14 5.00 6.25 6.76 Flawed Democracies
Sumber: Statistik Politik 2016
Dari  tabel  peringkat  demokrasi  versi  the  economist  di  atas  dapat  kita lihat  perkembangan  demokrasi  Indonesia,  hal  itu  dapat  kita  lihat  dari  terus meningkatnya rangking demokarsi Indonesia. Dari  kategori penilaian demokrasi
proses  pemilu  dan  pluralisme,  partisipasi  politik  dan  kebebasan  sipil  terus mengalami  peningkatan  hal  ini  terjadi  karena  makin  tingginya  kesempatan  dan kemudahan bagi masyarakat, para pelaku usaha, aktifis LSM, media untuk turut serta dalam pembangunan.
Semakin  tingginya  tingkat  pendidikan  masyarakat  juga  ikut  membeikan pengaruhi  pada  partisipasi  masyarakat  untuk  mengikuti  kegiatan  politik,  baik dalam  pemilu  maupun  hal–hal  politik  laiinya,  meningkatnya  parisipasi masyarakat  dalam  politik  ini  juga  didukung  semakin  tingginya  kebebasan  bagi masyarakat  untuk  memilih  dan  dipilih,  berkumpul  dan  berserikat.  Hal  ini menjadikan  Indonesia  mulai  dipandang  sebagai  negara  yg  demokratis.  Namun dari  aspek  budaya  politik  belum  mengalami perkembangan.  Fakta  ini  dapat  kita lihat  di  dalam  masyarakat  Indonesia,  dimana  mayoritas  masyarakat  Indonesia menganut budaya politik yang bersifat parokial kaul di satu pihak dan partisipan di  pihak  lainnya.  Hal  lain  yang  mengganggu  budaya  politik  adalah  ikatan primordialisme yang masi kuat, politik balas jasa dan krisis keteladanan di tengah masyarakat.
Sejak  tahun  2009  Indonesia  menyusun  pengukuran  demokrasi  yang disebut  dengan  Indeks  Demokrasi  Indonesia  (IDI)  yang  disusun  oleh  BPS  dan Bappenas.  Sedabgkan  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode kuantitaif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif didapat melalui koding koran dan  dokumen,  sedangkan  motede  kualitatif  melalui focus  group  discussion (FGD)  dan  wawancara  mendalam  terhadap  narusumber.  Indeks  ini  terdiri  dari beberapa aspek pertama aspek kebebasab sipil, kedua aspek hak-hak politik dan yang terakhir aspek lembaga demokrasi.
Pembangunan  ekonomi  pada  dasarnya  bertujuan  untuk    mengurangi ketimpangan  distribusi  pendapatan  dan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi. Namun  ketimpangan  distribusi  pendapatan  di  Indonesia  masih  menjadi permasalahan  utama  yang  perlu  diatasi.  Temuan  secara  empiris  dari  beberapa peneliti  menunjukkan  berbagai  hasil  yang  kontroversi  terkait  masalah  pengaruh ketimpangan  distribusi  pendapatan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Pada  satu sisi, ketimpangan distribusi pendapatan dianggap dapat menimbulkan ketegangan sosial  dan  situasi  yang  tidak  kondusif  dalam  meningkatkan  pertumbuhan ekonomi.
Upah  minimum  juga  mendorong  dan  mempercepat  pertumbuhan ekonomi.  Pada  kenyataannya  upah  minimum  merupakan  komponen  penting dalam  pendapatan  perkapita  dan  pertumbuhan  ekonomi  disuatu  daerah.  Upah minimum  berperan  penting  untuk  pertumbuhan  ekonomi,  yaitu  penting  untuk tenaga kerja dalam pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran.

## TINJAUAN LITERATUR

## Pertumbuhan Ekonomi
Menurut  Sukirno  (2006),  pertumbuhan  ekonomi  sebagai  suatu  ukuran kuantitatif  yang  menggambarkan  perkembangan  suatu  perekonomian  dalam suatu  tahun  tertentu.  Sehingga,  pertumbuhan  ekonomi  menggambarkan  sampai dimana perubahan perekonomian pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan  tahun  sebelumnya.  Sedangkan  menurut  beberapa  ahli  ekonomi  dalam Case  and  Fair  (2004:323)  pertumbuhan  ekonomi  adalah  kenaikan keluaran  total suatu perekonomian.
Menurut Dornbusch (2008: 11) Tingkat pertumbuhan dari perekonomian adalah tingkat dimana produk domestik bruto (PDB) meningkat. Secara rata-rata, kebanyakan  perekonomian  tumbuh  beberapa  poin  persentase  per  tahun  selama beberapa  periode  yang  panjang.  Adapun  penyebab  pertumbuhan  PDB  adalah tersedianya  jumlah  sumber  daya  sejalan  perubahan  perekonomian  yaitu  berupa modal  dan  tenaga  kerja  yang  merupakan  faktor  produksi,  sehingga  kenaikan faktor produksi diperhitungkan menjadi kenaikan dalam PDB.

## Dampak demokrasi pada pertumbuhan ekonomi
Demokrasi  memiliki  efek  menguntungkan  baik  politik  dan  ekonomi. lembaga-lembaga  demokrasi  memiliki  peran  untuk  mengontrol  kekuasaan pemerintah  dan  membatasi  perilaku  pemerintah  atau  dimaksudkan  untuk memperkenalkan  kebijakan  tidak  populer.  Diantara  manfaat  demokrasi  adalah bahwa hal itu memungkinkan pengusiran pemimpin yang buruk.
Hasil  penelitian  empiris  tentang  demokrasi  terbagi  menjadi  tiga.  Sekitar sepertiga penelitian menemukan  dampak positif demokrasi terhadap pertumbuhan,  sepertiga  yang  lainnya  menemukan  bahwa  demokrasi  tidak berdampak  apa-apa,  dan  sepertiga  sisanya  menemukan  bahwa  demokrasi berdampak  negatif  terhadap  pertumbuhan.  Baru-baru  ini  Ahmed  Mobarak berpendapat bahwa rezim demokratik akan lebih stabil daripada rezim autokrasi. Hasilnya,  karena  perekonomian  yang  lebih  tidak  stabil  diketahui  tumbuh  lebih lambat  daripada  perekonomian  yang  stabil,  efek  positif  demokrasi  pada pertumbuhan  dapat  terlaksana  melalui  saluran  ini.  Namun,  manfaat  yang diperoleh  dapat  dinegosiasikan  oleh  efek  negatif  demokrasi  pada  pertumbuhan (Todaro: 2006).

## Ketimpangan Pendapatan
Pemerataan  penghasilan  dikatakan  timpang  apabila  individu  yang  kaya dapat dapat mendikte seluruh pola produksi, karena permintaannya lebih banyak membawa bobot dalam pasar barang-barang konsumsi dibandingkan orang-orang yang miskin (Todaro,2004:225).
Deliarnov (2006: 77) pengikut aliran strukturalis berusaha mengungkapka  sekaligus  mengusut  ketimpangan-ketimpangan  struktural  yang diakibatkan  pemusatan  penguasaan  dan  kepemilikan  aset  ekonomi  serta ketimpangan  distribusi  pendapatan,  produksi,  dan  kesempatan  ekonomi.  Hal  ini dilakukan  dengan  menjelajahi  komposisi  dan  interrelationship  di  antara  aktor- aktor,  sektor-sektor  dan  variabel-variabel  ekonomi  demi  mewujudkan  keadilan dan kesempatan sosial-ekonomi.
Lahouij  (2017)  negara-negara  yang  memiliki  tingkat  ketimpangan pendapatan  paling  tinggi  kebanyakan  adalah  negara-negara  berkembang  dan terbelakang.  Selain  itu,  telah  diperdebatkan  bahwa  kesetaraan  pendapatan  di negara berkembang mengarah pada pertumbuhan yang berkelanjutan

## Upah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Upah  merupakan  imbalan  jasa  yang  diterima  seseorang  didalam hubungan  kerja  baik  berupa  uang  maupun  berupa  barang,  melalui  perjanjuan kerja,  imbalan  jasa  dan  diperuntukan  untuk  memenuhi  kebutuhan  bagi  diri sendiri  maupun  untuk  keluarga.  Dalam  pengertian  teori  ekonomi,  upah  yaitu pembayaran  yang  diperoleh  dalam  berbagai  bentuk  jasa  yang  disediakan  dan diberikan oleh tenaga kerja kepada pengusaha, Sadono Sukini (2002).
Sudarsono menyatakan bahwa permintaan akan tenaga kerja di pengaruhi oleh  tingkat  upah  dan  faktor  lain  yaitu  permintaan  akan  barang-barang  hasil produksi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  semakin  tingginya  tingkat  upah  pada tenaga  kerja  maka  akan  memicu  meningkatnya  konsumsi  pada  masyarakat sehingga hal ini akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi.(Julianto 2016)

## Penelitian Terdahulu Yang Relevan
Alesina  rodrik (1994) dalam penelitiannya yang berjudul “Distributive Politics and Economic Growth” dalam penelitiaanya dapat diketahui bahwa tidak merataanya  pendapatan  dan  tidak  meratanya  kepemilikan  lahan  akan memberikan    pengaruh  negatif  pada  pertumbuhan  ekonomi.  Penelitian  ini menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi sebagai variabl  terikat, sedangkan demokrasi,  indeks  gini  ketimpangan  pendapatan  dan  indeks  gini  ketimpangan kepemilikan lahan sebagai variabel bebas.
Charysa  (2013)  dalam  penelitiannya  yang  berjudul  Pengaruh Pertumbuhan  Ekonomi  Dan  Inflasi  Terhadap  Upah  Minimum  Regional  Di Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Tengah  Tahun  2008-2011  dalam  penelitiannya Upah  minimum  regional  merupakan  salah  satu  komponen  penting  dalam kehidupan masyarakat yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidup bagi tenaga kerja, guna meningkatkan taraf hidup. Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, yakni pertumbuhan ekonomi yang baik terdapat jumlah angkatan kerja berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan cukup  banyak.  Penetapan  upah  yang  tinggi  menyebabkan  kenaikan  harga-harga yang ada di pasaran, sehingga mengakibatkan terjadinya inflasi.
Zaouali  (2014)  dalam  penelitiannya  yang  berjuduk “Corruption's  and Democracy's  effects  on  Economic  Growth” Memanfaatkan  pendekatan  data panel  dinamis  untuk  lebih  dari  40  negara  selama  periode  2000-  2011,  hasil menunjukkan  bahwa  di  negara-negara  demokrasi,  korupsi  tidak  berpengaruh signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  sementara  negara-negara  non- demokratis  menderita  efek  negatif  dari  korupsi  yang  menghambat  pertumbuhan ekonomi.  Penelitian  ini  menggunakan  variabel  pertumbuhan  ekonomi  sebagai variabel terikat sedangkan demokrasi dan korupsi sebagai variabel bebas.

## METODE PENELITIAN
72 Jurnal Ecosains, Volume 8, Nomor 1, Hal 67-76
Penelitian  ini  digolongkan  kepada  penelitian  deskriptif  dan  asosiatif. Penelitian  deskriptif  adalah  salah  satu  jenis  penelitian  yang  berusaha menggambarkan  dan  menerangkan  yang  diteliti  apa  adanya  dan  data  yang digunakan berbentuk angka-angka. Sedangkan yang dimaksud dengan penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk melihat adanya hubungan antara variabel  bebas  dengan  variabel  terikat.  Penelitian  ini  ditujukan  untuk menggambarkan dan menganalisa hubungan yang erat tentang pengaruh variabel yang  satu  terhadap  variabel  yang  lainnya  atau  variabel  bebas  terhadap  variabel terikat. Data penelitian ini diambil berdasarkan data panel tahunan di 33 Propinsi Indonesia,  data  penelitian  ini  merupakan  data  kuantitatif  yaitu  data  yang  berupa angka-angka  yang  menunjukkan  perkembangan  dataPertumbuhan  Ekonomi, Indeks  Demokrasi  Indonesia,  Indeks  Gini  dan  Upah  Minimum  Provinsi  dari tahun 2012-2016.
Y = β 0 + β 1 X 1t + β 2 X 2 + β 3 X 3 2 + β 4 X 4t + U t (1)
Dimana :
Y
= Pertumbuhan Ekonomi
X1
= Indeks Demokrasi Indonesia X2 = Indeks Gini X3 = Upah Minimum Provinsi
U
= Kesalahan pengganggu (Disturbance term)
e
= Logaritma natural

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaruh Indeks Demokrasi Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di
Indonesia.
Bedasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan menunjukkan bahwa  Indeks Demokrasi  Indonesia  tidak  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  33 Provinsi  di  Indonesia.  Hasil  penelitian  ini  berbeda  dengan  hipotesis  dan  teori yang telah diajukan peneliti sebelumnya, dimana peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia  pada  suatu  daerah  tertentu,  diduga  ikut  mendorong  terjadinya peningkatan  pertumbuhan  ekonomi.  Kemajuan  ekonomi  berjalan  paralel  dengan kemapanan  sistem  demokrasi  negara  bersangkutan.  Namun,  pengalaman Indonesia  dalam  membangun  sistem  politik  demokrasi  justru  melahirkan fenomena ganjil. Sistem demokrasi yang berhasil dibangun selama lebih dari satu dasawarsa ternyata belum membawa dampak signifikan pada kemajuan ekonomi.
Sistem  politik  Indonesia  telah  merujuk  sistem  demokrasi  yang  modern. Dimana semua sistem kelembagaan politik yang merupakan pilar penting dalam demokrasi  telah  terbangun  dengan  baik  di  Indonesia,  bahkan  presiden  dan anggota parlemen pun dipilih langsung oleh rakyat. Namun, Sistem demokrasi di Indonesia  tak  menyumbang  pada  pertumbuhan  ekonomi  karena  terhalang  oleh praktik  korupsi  berjenjang  dan  berkelanjutan  sehingga  tak  mampu  menciptakan iklim  kondusif  bagi  aktivitas  ekonomi  baik  aktivitas  bisnis,  investasi,  maupun
pertukaran  barang  maupun  jasa  dan  lalu  lintas  modal  domestik  maupun  asing (Alhumami).
Sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  hubungan  anatara  demokrasi dengan  pertumbuhan  ekonomi  tidak  kuat.  Indeks  Demokrasi  Indonesia  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  karena  demokrasi  di Indonesia  tidak  didukung  oleh  institusi  yang  baik  dan  lembaga  parlemen  yang bebas dari korupsi  sehingga hal ini tak mampu menciptakan iklim yang kodusif bagi aktivitas perekonomian.

## Pengaruh Indeks Gini Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia.
Dari  hasil  analisis  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  ditemukan bahwa  Indeks  Gini  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi  di  33  Provinsi  di  Indonesia.  Keadaan  ini  terjadi  karena  karena  orang- orang  kaya  memiliki  rasio  tabungan  yang  lebih  tinggi  dari  pada  orang-orang miskin  sehingga  akan  meningkatkan aggregate  saving  rate yang  diikuti  oleh peningkatan  investasi  sebagai  modal  pembangunan  yang  akan  meningkatkan pertumbuhan  ekonomi.  Redistribusi  pendapatan  dari  orang-orang  kaya  untuk orang  miskin  mengurangi  tingkat  tabungan  ekonomi  secara  keseluruhan  dan dengan  demikian dapat  menyebabkan penurunan  pertumbuhan  ekonomi.  Alasan lain  adalah  bahwa  redistribusi  pendapatan  bisa  menurunkan  insentif  bagi  orang kaya  untuk  bekerja  keras,  dan  yang  juga  dapat  menyebabkan  penurunan pertumbuhan  ekonomi.  Akibatnya,  bahwa  kesetaraan  pendapatan  membuat pertumbuhan  ekonomi  yang  lebih  rendah,  dan  ketimpangan  pendapatan membuatnya lebih tinggi.
Sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Indeks  gini  berpengaruh signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  hasil  ini  juga  sejalan  dengan  teori kutznet  (kurva  U  terbalik)  dalam  jangka  pendek  ada  korelasi  positif  antara pertumbuhan  dengan  kesenjangan  pendapatan.  Namun  dalam  jangka  panjang hubungan  keduanya  menjadi  korelasi  yang  negatif.  Ketimpangan  di  Indonesia masih  berada  di  level  menengah  dimana  rata-rata  ketimpangan  di  Provinsi- provinsi  di  Indonesia  sebesar  ≥  3.  Sehingga  hal  ini  dapat  mempengaruhi perekonomian Indonesia.

## Pengaruh  Upah  Minimum  Provinsi  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  di Indonesia
Dari  hasil  analisis  data  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  ditemukan bahwa  Upah  Minimum  Provinsi  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  33  Provinsi  di  Indonesia.  Dalam  meningkatkan penetapan  upah  minimum  regional  langkah  konkret  kebijakan  ekonomi  yang dilakukan  adalah  peningkatan  pendapatan  masyarakat,  dengan  memperluas lapangan  pekerjaan  maka  pengangguran  berkuarang  dan  pendapatan  (upah) masyarakat meningkat. Selain itu, dalam menetapkan upah minimum pemerintah harus  memperhatikan  tingkat  inflasi,  karena  kenaikan  inflasi  tidak  sebanding dengan kenaikan upah nominal.
Sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  Upah  Minimum  Provinsi secara  langsung  mempengaruhi  pertumbuhan  ekonomi,  karena  apabila
pemerintah  melakukan  pengkajian  upah  minimum  dengan  baik  maka  roda perekonomian  di  daerah  tidak  akan  terganggu.  Sehingga  Upah  Minimum Provinsi  bisa  menciptakan  kestabilan  perekonomian,  karena  upah  minimum dapat memberikan pengaruh terhadap  pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  Regresi  Panel  yang  telah  dilakukan  untuk mengetahui  pengaruh  Indeks  Demokrasi  Indonesia,  Indeks  Gini  dan  Upah Minimum  Provinsi  terhadap pertumbuhan  ekonomi di  Indonesia  selama  5  tahun peride penelitian, dapat disimpulkan bahwa:
1. Indeks Demokrasi Indonesia tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.  Hal  ini  berarti  Indeks  Demokrasi Indonesia tidak terlalu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Indeks  Gini  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini berarti semakin rendah Indeks Gini maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Upah  Minimum  Provinsi    berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia.  Hal  ini  berarti  semakin  tinggi  Upah Minimum  Provinsi  maka  akan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi  di Indonesia.
4. Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Gini dan Upah Minimum Provinsi secara bersamaan memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan di Indonesia.
Berdasarkan  kesimpulan  penelitian  dan  uraian  yang  telah  dikemukakan sebelumnya  serta  dari  hasil  penelitian  ini  dan  kesimpulan  yang  diperoleh,  maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:
1. Diharapkan  kepada  pemerintah  untuk  berupaya  semaksimal  mungkin melakukan pencegahan  sehingga  tidak  lagi  terjadi  penyelewengan kekuasaan terutama  terkait    penyelewengan  terhadap  anggaran  baik  dalam  pembahasan maupun terhadap pelaksanaannya.
2. Pemerintah  daerah  dinilai  perlu  mengambil kebijakan  yang berorientasi  pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan  cara  memperluas  lapangan  kerja,  penyediaan  infrastruktur  ekonomi yang lebih baik serta meningkatkan investasi.
3. Dewan  Pengupahan  Provinsi  dan  Menteri  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi selaku  yang  berwewenang  dalam  penetapan  upah  minimum  agar  lebih  bijak dalam  menetapkan  tingkat upah minimum  dengan melihat  tingkat  kebutuhan hidup  layak  (KHL),  pendapatan  perkapita  daerah,  kondisi  pasar  kerja,  serta produktivitas tenaga kerja.
4. Disarankan  untuk  penelitian  selanjutnya  sebagai  bahan  acuan  penulis  dalam melalukan penelitian mengenai Indeks Demokrasi Indonesia, Indeks Gini dan Upah  Minimum  Provinsi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  di  Indonesia, sehingga dapat memberikan masukan yang lebih lengkap.

## DAFTAR RUJUKAN
Alesina,  D.Rodrik.  1994. Distributive  Politics  and  Economic  Growth.  Digital
76 Jurnal Ecosains, Volume 8, Nomor 1, Hal 67-76

## Access to Scholarship at Harvard.
Caporaso, James A, David P.Levine. 2008. Teori-Teori Ekonomi Politik. Edisi 1, Pustaka Pelajar.Yogyakarta. Case,  Karl  E  dan  Ray  C.Fair.  2004.  Prinsip-Prinsip  Ekonomi  Makro, PT.INDEKS: Jakarta.
Charysa,  Ninda  Noviani.  2013.  Pengaruh  Pertumbuhan  Ekonomi  dan  Inflasi Terhadap  Upah  Minimum  Regional  di  Kabupaten/  Kota  Provinsi  Jawa Tengah 2008-2011. Economics Development Analysys Journal. Deliarnov. 2006. Ekonomi Politik. Jakarta: Penerbit Erlangga Dornbush,  Fischer.  2008.  Makroekonomi.  Edisi  kesepuluh.  PT.  Media  Global Edukasi.
Jhingan,M.L.2012.  Ekonomi  Pembangunan  Dan  Perencanaan.  Edisi  1,  Pt.Raja Grafindo Persada.Jakarta.
Lahouij,  Hamid.  2017. The  Effects  of  Income  inequality  on  Economic  Growth Evidence from MENA Countries. Eastern Illinois University The Keep Mankiw,  N.  Gregory.  2007. Makroekonomi,  Edisi  Keenam. Jakarta:  Penerbit Erlangga.
Sadalcilar,  Prof.  Dr.  Ali  Riza.  2013. Democracy  and  grownth:  Evidence  from Transsition Economies. American International Journal of Contemporary Research.
Statistik Politik 2016. Sukirno,  Sadono.  2002. Pengantar  Teori  Ekonomi  Mikro . Edisi  ketiga .  Jakarta:
PT. Raja Grafindo Persada.
Sukirno,  Sadono.  2006.  Ekonomi  Pembangunan,  Proses,  Masalah,  dan  Dasar kebijakan, Edisi Kedua. Jakarta :kencana prenadamedia Group.
Sulistiawati, Rini. 2012. Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja  dan  Kesejahteraan  Masyarakat  di  Provinsi  di  Indonesia. Jurnal EKSOS Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012: 195-211. Todaro, Michael dan Stephen C Smith. 2004,2006. Pembangunan Ekonomi edisi kedelapan Jakarta: Erlangga.