DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i3 Received: 22 April 2022, Revised: 18 Mei 2022, Publish: 18 Juni 2022

## PANCASILA DAN TANTANGAN DEMOKRASI INDONESIA
Osbin Samosir 1 , FX Gian Tue Mali 2
1) Ilmu Politik, FISIPOL Universitas Kristen Indonesia, Jakarta
2) Ilmu Politik, FISIPOL Universitas Kristen Indonesia, Jakarta

## Coresponding Author: Osbin Samosir 1
Abstrak: Pencarian  sosok  demokrasi  Indonesia  tak  kunjung  selesai.  Pasalnya,  sejarah demokrasi sebagaimana dipahami di Eropa dan Amerika belum lama mengakar kuat di tanah Indonesia.  Selain itu,  demokrasi  Indonesia  telah melakukan  lompatan  besar  dalam  55  tahun sejak  kemerdekaan  sejak  dimulainya  reformasi  pada  tahun  1998,  dibandingkan  dengan pemerintahan  otoriter  Suharto  (Orde  Baru)  dari  tahun  1966  hingga  21  Mei  1998  dan  pada masa  pemerintahan  Soekarno  dari  kemerdekaan  pada  tahun  1945  hingga  1966.  Setahun setelah jatuhnya Suharto. 21 Mei 1998, Indonesia mengadakan pemilihan umum demokratis pertama pada 7 Juni 1999. Pemilihan tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Pada tahun 2004, Indonesia  mengadakan  pemilihan  presiden  langsung  yang  pertama.  Setahun  kemudian, Indonesia  menyelenggarakan  pemilihan  kepala  daerah  pertama,  di  mana  pemilih  memilih langsung  gubernur,  bupati,  dan  walikota.  Pemilihan  federal  dengan  demikian  berlanjut  dan mencari  formatnya  hingga  pemilihan  federal  2024.  Pertanyaannya  adalah  apakah  praktik demokrasi  saat  ini  sejalan  dengan  semua  nilai  demokrasi  sebagaimana  dimaksud  oleh ideologi  Pancasila  sebagai  dasar  fundamental  bangsa  Indonesia  dalam  segala  hal  tindakan politik? Dalam pengalaman demokrasi Indonesia, sosok demokrasi Indonesia dari tahun 1945 hingga  2021  cukup  rapuh  karena  tradisi  demokrasi  tidak  tumbuh  subur  di  tanah  Indonesia, demokrasi  telah  mengakar,  tumbuh  subur  di  Eropa  dan  telah  diterima  di  Indonesia  sejak November  1945  karena  demokrasi  menghargai  martabat  manusia  dan  jenis  pemerintahan yang tepat di negara-negara modern.
Kata kunci: Pancasila, ideologi, demokrasi, pemilihan umum

## PENDAHULUAN
Ideologi negara Pancasila seringkali dianggap tidak sepenting dasar negara Indonesia. Antusiasme masyarakat terhadap Pancasila jauh lebih kecil dibandingkan dengan antusiasme masyarakat  yang  menghadiri  rapat  Badan  Penyelidik  Usaha  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di Jakarta pada 1 Juni 1945, ketika Bung Karno dalam pidato terbaiknya mengusulkan  Pancasila  sebagai  dasar  negara  pandangan  hidup  negara  ( weltanshaung )
Indonesia merdeka. Usulan itu diterima dengan suara bulat oleh masyarakat setelah diselingi dengan banyak tepuk tangan hormat dan persetujuan. 1
Soalnya, demokrasi  yang digagas  Soekarno dikatakan tumbuh dari tradisi demokrasi yang  ada  di  desa-desa  di  seluruh  nusantara.  Sedangkan  demokrasi  yang  dipraktikkan  di Indonesia adalah demokrasi yang berkembang di Eropa/Barat dan Amerika Serikat. Apakah demokrasi di Eropa dipahami dengan cara yang sama seperti demokrasi yang berkembang di Nusantara selama berabad-abad yang lalu dan telah dipraktikkan sejak Reformasi Indonesia tahun  1998  hingga  saat  ini?  Setidaknya  dua  presiden  pertama  Indonesia,  yakni  Presiden Soekarno yang menjabat selama 21 tahun (1945-1966) dan Presiden Suharto yang  menjabat selama  32  tahun  (1966-1998),  justru  menunjukkan  karakter  suri  tauladan  yang  ingin memerintah. selama mungkin dengan sangat jelas.
Kesulitan  besar  demokrasi  Indonesia  sejak  awal  Reformasi  tahun  1998  masih  dapat dirasakan  hingga  saat  ini.  Memang,  format  Pilkada  1999  hingga  Pilkada  serentak  2020 menunjukkan  bahwa  praktik  demokrasi  terfasilitasi  adalah  pola  demokrasi  modern  dengan pemilihan langsung berdasarkan prinsip ―satu orang, satu suara, satu nilai‖ (opovov) dengan sistem  proporsional  terbuka.  Padahal,  tradisi  demokrasi  seperti  pemilu  modern  ini  belum pernah terjadi di desa-desa di seluruh nusantara.
Pertanyaannya,  apakah  demokrasi  di  Indonesia  selama  22  tahun  terakhir  (1998-2020) telah  sejalan  dengan  cita-cita  demokrasi  yang  terkandung  dalam  ideologi  Pancasila? Bagaimana  pentingnya  demokrasi  dalam  Pancasila  terkait  dengan  praktik  budaya  Timur untuk demokrasi khas Indonesia?
Makalah  ini  menggunakan  metodologi  penelitian  kualitatif,  yaitu  literature  review  dan pembahasan yang mendalam. Literatur utama berasal dari pandangan para Founding Fathers: Soekarno,  Moh  Hatta,  Soepomo  dan  Muh  Yamin  ketika  mereka  memprakarsai  Pancasila dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Kemudian dokumen pemerintah yang berhubungan dengan Pancasila.  Tulisan  ini  menggunakan  ide-ide  demokrasi  Robert  Dahl,  Samuel  Huntington, Franz  Magnis-Suseno  dan  Miriam  Budiarjdo.  Diskusi  mendalam  dilakukan  dengan  para pemikir  Pancasila  Ignas  Kleden  (sosiolog  dan  pemikir  nasionalis)  dan  Maswadi  Rauf  (guru besar ilmu politik Universitas Indonesia).

## KAJIAN PUSTAKA

## Pancasila sebagai Ideologi
Status  Pancasila  sebagai  ideologi  negara  dirumuskan  oleh  Soekarno.  Pancasila merupakan  grondslag  filosofis  yang  menjadi  landasan  filosofis  bagi  seluruh  perilaku  warga negara Indonesia yang merdeka. Selain ideologi, Pancasila merupakan pandangan dunia atau world view yang menentukan pandangan hidup seseorang. 2 Pancasila sebagai ideologi adalah teori  tentang  bentuk  dan  tugas  negara  seperti  falsafah  negara,  sedangkan  Pancasila  sebagai pandangan  hidup  adalah  pedoman  bagi  setiap  orang  dalam  berperilaku  dan  berperilaku terhadap  negara  dan  terhadap  orang  lain  dalam  masyarakat.  Bung  Karno  menyampaikan pemikirannya  yang  matang  seperti  Thomas  Jefferson  ketika  menulis  Declaration  of Independence for USA, atau Dr. Sun Yat Sen menulis gagasannya San Min Chu I atau Tiga Prinsip  Tiongkok  Merdeka  (Mintsu/Nasionalisme,  Minchuan/Demokrasi  dan  Min Sheng/Sosialisme). 3
1 Ignas Kleden, Pancasila, Ideologi dan Pandangan Dunia (esai). Disampaikan pada Lokakarya Komisi Apostolik Awam KWI pada 1 Oktober 2019 di Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, hlm. 2.
2 Berita Acara Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, hlm. 34
3 Berita Acara Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1995, hlm. 34
Menengok  kembali  ke  masa  kini,  rumusan  Pancasila  berhadapan  dengan  konteks nasional  dan  internasional  saat  itu.  Sebagai  contoh,  Indonesia  memiliki  masyarakat  dengan sentimen keagamaan yang mendalam. Selain itu, Islam adalah agama mayoritas dalam politik nasional,  yang  jelas  akan  sulit  untuk  bergabung  dan  mendukung  Indonesia  sebagai  negara baru kecuali jika prinsip Ketuhanan dimasukkan sebagai prinsip dalam dasar negara. Dalam masyarakat Indonesia ada kepastian bahwa negara baru yang akan didirikan bukanlah negara sekuler. 4
Perikemanusiaan adalah  prinsip  yang  dituntut  oleh  semua  negara  demokrasi  di  seluruh dunia,  dan  hak  asasi  manusia  merupakan  masalah  yang  semakin  mendapat  perhatian internasional.  Pada  akhirnya,  kaum  intelektual  di  negara  ini  akan  menuntut  agar  martabat manusia  diberikan  tempat  dalam  berdirinya  negara.  Harus  dipastikan  bahwa  negara  yang akan didirikan menghormati martabat manusia dan hak asasi manusia.
Konon,  bagi  partai  politik  besar  saat  itu,  PNI  yang  didirikan  Bung  Karno, kebangsaan adalah  soal  prinsip.  Tanpa  asas  kebangsaan,  anggota  partai  politik  akan kesulitan mendukung negara baru yang ingin merdeka. Bung Karno pasti sudah paham betul bahwa negara-bangsa merupakan gejala yang muncul dalam politik dunia di dunia barat pada abad ke-19 dan segera menemukan gaungnya dalam perjuangan kemerdekaan Dunia Ketiga pada abad ke-20.
Pola pikir yang sama untuk demokrasi atau  kerakyatan sebagai prinsip yang dianut oleh  semua  negara  yang  baru  merdeka  untuk  mengukur  seberapa  jauh  suatu  negara  telah menyimpang dari rezim lama berdasarkan feodalisme dan kolonialisme yang didukung oleh imperialisme.  Kemerdekaan  berarti  pembebasan  suatu  bangsa  dari  ketundukan  kepada kekuatan asing yang tidak menghormati harkat dan martabat kaum terjajah sebagai manusia. 5 Sila keadilan  sosial masuk  dalam  Pancasila  karena  dalam  konteks  politik  saat  itu masih  cukup  banyak  pendukung  kiri  yang  dipimpin  oleh  Tan  Malaka  dan  beberapa  tokoh lainnya. Politik kiri dengan tegas menentang keberadaan kelas-kelas sosial yang dibentuk atas dasar hubungan-hubungan produksi. Ada kelas penguasa atas alat-alat produksi dan ada kelas pemilik  tenaga  kerja  yang  sebenarnya  sedang  dieksploitasi  oleh  kelas  kapitalis. 6 Proletariat adalah  mereka  yang  tidak  memiliki  alat  produksi  selain  mengandalkan  kerja  fisik  yang dibayar  oleh  pemilik  modal. 7 .  Sementara  itu,  menurut  penjelasan  Bung  Karno,  kaum Marhaen  adalah  orang-orang  yang  tidak  menjual  tenaga  kerjanya  kepada  pemilik  modal tetapi memiliki alat produksi sendiri.

## Perdebatan antara Sistem Kerajaan dan Sistem Demokrasi
Bagaimana isi demokrasi dipahami dalam Pancasila? Ada perdebatan serius di antara para  founding  fathers  bangsa,  apakah  Indonesia  sebenarnya  memiliki  tradisi  demokrasi, sehingga pantas memilih sistem pemerintahan yang demokratis seperti Amerika atau Eropa, atau  apakah  tradisi  politik  Indonesia  benar-benar  menganut  sistem  kerajaan.  Berdasarkan fakta  di  lapangan,  termasuk  sampai  saat  ini  masih  terdapat  beberapa  kerajaan  yang  sampai dengan  zaman  modern  ini  merupakan  sejumlah  kerajaan  yang  telah  berdiri  dan  diakui  oleh pemerintah  sebagai  kerajaan  yang  sah.  Beberapa  bentuk  kerajaan  ini  dapat  diberi  nama: kerajaan  Yogyakarta,  diperintah  oleh  seorang  sultan,  kerajaan  Solo,  diperintah  oleh  seorang pakubowono yang berbeda dengan kerajaan di daerah lain.
4 Franz  Magnis-Suseno,  Mencari  Tokoh  Demokrasi:  Kajian  Filosofis  Jakarta:  Redaktur  PT  Gramedia Pustaka Utama, 1995) hlm. 23-28.
5 Franz Magnis-Suseno, In Search of a Character, hlm. 23-28.
6 Risalah Rapat Badan Penyelidik, hal 34.
7 Bernard Dahm, Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan, (Jakarta: LP3ES, 1987) hlm. 42-48.
Maka  tidak  heran  jika  perdebatan  panjang  tentang  sistem  ketatanegaraan  Indonesia muncul ketika para Founding Fathers mengadakan pertemuan-pertemuan dari tanggal 31 Mei 1945  sampai  nanti  untuk  menentukan  bentuk  pemerintahan  yang  cocok  untuk  Indonesia setelah  kemerdekaan.  Perdebatan  panjang  terjadi  selama  perumusan  format  negara,  apakah itu  demokrasi-republik  atau  sistem  kerajaan.  Artinya,  beberapa  founding  fathers  sebenarnya percaya bahwa sistem perburuhan asli berasal dari Indonesia, bukan demokrasi seperti yang dipraktikkan di Eropa/Barat.
Perdebatan berakhir dengan pemungutan suara karena beberapa menginginkan bentuk pemerintahan  kerajaan  dan  beberapa  menginginkan  bentuk  pemerintahan  republik.  Rapat BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 di gedung Pejambon diakhiri dengan pemungutan suara. Dari 64  peserta  tersebut,  sebanyak  55  peserta  memilih  sistem  negara  republik,  sedangkan  yang memilih bentuk negara kerajaan dipilih oleh 6 peserta dan 3 suara lainnya dibatalkan.

## a. Argumentasi Pendukung Sistem Kerajaan
Keberadaan sistem kerajaan di Nusantara diungkapkan oleh Muh Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Saat itu, Yamin mengatakan ada sekitar 300 sistem kerajaan  regional di tanah Indonesia.  Memang  benar  bahwa  di antara  semua  kerajaan  daerah  pada  waktu  itu tidak ada satu  kerajaan  daerah  pun  yang  mampu  membentuk  negara  nasional  (état  national),  hampir semuanya  memiliki  pola  negara  turun-temurun  (états  patri-moines),  dan  mungkin  ada.  satu atau  dua  kerajaan  yang  masih  merupakan  negara  berdaulat  (états  puissances).  Total  sekitar 300  pemerintahan  negara  bagian  tidak  dapat  dijadikan  bahan  untuk  pembentukan  tatanan negara-negara yang diinginkan.
Susanto  Tirtoprodjo,  salah  satu  pendiri  bangsa,  menekankan  pada  rapat  BPUPKI tanggal  10  Juli  1945  bahwa  bentuk  pemerintahan  yang  tepat  bagi  Indonesia  adalah  sistem kerajaan. 8 Menurut Susanto, pendapat republik atau kerajaan dialami di desa-desa, masyarakat awam  hanya  mengenal  bentuk  negara  sebagai  kerajaan  dalam  karyanya.  Pada  tahun  1945 sulit untuk memilih raja.
Jika saja seorang raja lokal terpilih sebagai raja pada saat itu, pertimbangannya adalah tidak  ada  raja  yang  dapat  diterima  dengan  kepuasan  oleh  seluruh  rakyat.  Jika  orang  yang diangkat  menjadi  raja  berada  di  luar  raja  yang  ada  saat  ini,  mungkin  semua  orang  akan menerimanya  sebagai  pemimpin  negara,  tetapi  belum  atau  tidak  sebagai  raja.  Jadi  Susanto mengusulkan  untuk  memilih  kepala  negara  dalam  waktu  tertentu,  tetapi  negara  tidak  akan disebut republik.
Karena kepala negara yang dipilih adalah orang yang sangat rendah hati dan dicintai oleh  rakyat,  kepala  negara  mungkin  akan  dinobatkan  sebagai  raja  di  masa  depan.  ―Hanya tertulis  di  bagian  Konstitusi  bahwa  kepala  negara  dipilih  untuk  suatu  jangka  waktu,  tetapi kepala negara yang sangat berjasa dan dicintai rakyat dapat dinobatkan sebagai raja. Jadi itu pada dasarnya hanya sikap terhadap bentuk pemerintahan," kata Susanto.
Pieter  Frederik  Dahler,  salah  satu  peserta  sidang  BPUPKI  pada  10  Juli  1945,  juga memberikan gambaran tentang sistem kerajaan di Indonesia. Dahler mengatakan bahwa jika ada  yang  bertanya  mengapa  dia  bertanya  tentang  bentuk  monarki  pada  saat  itu,  dia  akan menjawab bahwa Dahler memikirkan pepatah atau kata-kata filosofi Timur yang menyatakan bahwa  bentuk  kerajaan  sebenarnya  adalah  fitur  dari  kemajuan  umat  manusia,  kemajuan agama dan kemajuan segala sesuatu  yang ada di dunia ini, karena raja selalu menjadi wakil Tuhan di dunia ini. 9
Dahler mengikuti kata-kata dalam  bahasa Barat, selalu radja, disertai beberapa judul kata  seperti:  Bij  de  genade  Gottes.  Kata-kata  ini  saya  ucapkan  hanya  sambil  memikirkan
8 Risalah Rapat Badan Penyelidik hal. 136
9 Risalah Rapat Badan Penyelidik, hal 153.
tentang  keadaan  bangsa  Indonesia  pada  umumnya,  keadaan  pikiran  dan  agama  bangsa Indonesia pada umumnya, yang masih melekat erat pada adat-istiadat masa lalu, yang masih dapat  dirasakan  di  masa  lampau.  hati  adalah  dan  hidup  orang  Indonesia,"  kata  Dahler  saat itu. 10
KH  Ahmad  Sanusi,  salah  satu  peserta  sidang  BPUPKI  pada  10  Juli  1945,  juga membela bahwa karakter negara yang cocok untuk Indonesia adalah bentuk kerajaan. Dengan mengutip  dasar  Al-Qur'an  dalam  Sura  Al-an'am,  Sanusi  melihat  bahwa  raja  dalam  sistem monarki telah  menjadi  wakil  Tuhan  yang  mutlak.  Oleh  karena  itu,  orang  yang  menjadi  raja haruslah orang yang sangat suci, bahkan seratus kali suci. Seseorang yang diangkat menjadi raja  tidak  boleh  memikirkan  dirinya  sendiri  atau  kerabat  atau  keluarganya,  tetapi  harus memikirkan  kepentingan  masyarakat  luas.  Dengan  kesucian  ini,  tanah  harus  dihidupkan kembali dan dibangunkan dengan memilih seorang raja sebagai kepala negara. 11

## b. Argumentasi Pendukung Sistem Demokrasi
Para  pendukung  demokrasi  pada  rapat-rapat  BPUPKI  tahun  1945  meyakini  bahwa Indonesia  telah  memiliki  tradisi  demokrasi  dalam  budaya  lokal.  Mohammad  Hatta  sangat meyakini bahwa demokrasi di Indonesia berakar pada kehidupan sosial masyarakat pedesaan Indonesia,  sehingga  demokrasi  tidak  bisa  dihilangkan. 12 Menurut  Hatta,  ―…analisis  sosial menunjukkan  bahwa  demokrasi  asli  Indonesia  cukup  kuat  untuk  bertahan  meskipun feodalisme, karena tanah, sebagai faktor produksi yang paling penting, adalah milik bersama penduduk  desa,  bukan  milik  raja.  Dan  sejarah  sosial  benua  barat  menunjukkan  bahwa kepemilikan  tanah  adalah  dasar  dari  kebebasan  dan  kekuasaan  di  era  feodal.  Jika  Anda kehilangan hak atas tanah Anda, Anda kehilangan kemerdekaan Anda." 13 .
Pidato  Bapak  Muhammad  Yamin  pada tanggal  29  Mei  1945 menegaskan  bahwa isi demokrasi  sesuai  dengan  budaya  dan  agama  yang  telah  berkembang  di  Indonesia  selama ribuan  tahun,  yaitu  Islam:  ―dalam  sejarah  Rasul  Allah  dan  Pada  masa  khalifah  keempat Alchulafaharrasjidun,  terlihat  bahwa  permusyawaratan  bersama  dilakukan  dengan  sebaik- baiknya,  sehingga  melalui  pelaksanaan  dasar  ini,  semua  orang  atau  wakilnya  dapat berpartisipasi dalam persiapan dan penyelenggaraan negara. 14
Muh Yamin sangat yakin bahwa sejak zaman dahulu, sebelum perkembangan Islam, telah  ada  struktur  desa,  struktur  masyarakat  dan  struktur  hak  atas  tanah  di  Indonesia berdasarkan keputusan bersama yang disebut kebulatan suara kolektif atas masyarakat. Dasar kebulatan suara ini setua susunan desa, negara bagian, klan dan lain-lain, dan konsensus yang sebelumnya  menghapus  dasar  individu  dan  menyebabkan  hidup  berdampingan  dalam masyarakat  yang  tertib  dan  pemerintahan  desa  yang  dibudidayakan  untuk  kepentingan bersama  dan  untuk  rakyat  turun  temurun.  Basis  konsensus  tidak  runtuh  di  bawah  pengaruh agama Buddha atau Hindu sampai kerajaan Madjapahit runtuh pada abad ke-16.
Sedangkan  pidato  Supomo  31  Mei  1945  menyatakan  bahwa  demokrasi  Indonesia digali dari jiwa batin bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu bahwa negara tidak bersatu dengan golongan terbesar dalam masyarakat, juga tidak dengan golongan politik atau ekonomi yang terkuat,  tetapi  dengan  dirinya  sendiri  bersatu.  dengan  masyarakat  lainnya.  Jadi  dasar individualisme, yaitu sistem parlementerisme demokrasi Barat, harus ditolak. Oleh karena itu,
10 Risalah Rapat Badan Penyelidik, hal 161.
11 Risalah Rapat Badan Penyelidik, hal 166.
12 Franz Magnis-Suseno, "Aspirasi Nasional Bung  Hatta", makalah  yang dipresentasikan pada seminar nasional  tentang  Analisis  Pemikiran  Perjuangan  Bung  Hatta  (Jakarta:  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia,  14 Agustus 2002), hlm. 2.
13 Hatta, Mohammad, Koleksi Penulis (I) (Jakarta: Penerbitan ―Bintang Bulan‖, 1952) hlm. 18
14 Risalah Rapat Badan Penyelidik, hal 73.
Pemerintah Negara Indonesia perlu membentuk badan penasehat. 15 Dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, hari lahir Pancasila, Soekarno, penggagas Pancasila,  menekankan prinsip-prinsip demokrasi  Indonesia,  yaitu:  mewujudkan  kesejahteraan!  […]  berarti  kemakmuran  bersama yang terbaik.‖ 16
Dihadapkan  dengan  perdebatan  pada  tahun  1945  mengenai  apakah  bentuk  negara kerajaan atau republik terbukti, bentuk pemerintahan kerajaan di desa-desa Indonesia tumbuh, berjumlah  300  kerajaan  lokal  pada  tahun  1945.  Namun,  karena  budaya  dunia  beradab  pada saat  itu  berkembang  sebagai  sistem  demokrasi  negara  republik  menjadi  pilihan  mayoritas rakyat,  para  founding  fathers,  yang  sebagian  besar  kuliah  di  Eropa.  Bagaimana  demokrasi dipraktikkan  di  Indonesia  sejak  era  reformasi  1999,  terutama  dalam  menghadapi  pemilihan parlemen paralel tahun 2024?

## Praktik Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi
Praktik  pemahaman  demokrasi  di  Indonesia  saat  ini  tidak  berbeda  dengan pemahaman  demokrasi  yang  dipahami  di  seluruh  dunia.  Menurut  Robert  Dahl,  prinsip demokrasi  setidaknya  harus  mencakup  enam  kriteria,  yaitu:  1)  kontrol  atas  keputusan pemerintah,  yaitu  kehadiran  warga  negara  dalam  memantau  kebijakan  pejabat  dan  lembaga negara;  2)  pemilihan  umum  yang  hati-hati  dan  jujur  dengan  hak  pilih  universal,  dalam kerangka  keterlibatan  semua  pihak  yang  hadir  dalam  administrasi  pemilihan;  3)  hak  untuk memilih  dan  memilih  setiap  warga  negara  tanpa  kecuali  jika  diperlukan;  4)  kebebasan berekspresi  tanpa  ancaman  bagi  setiap  warga  negara;  5)  kebebasan  mengakses  informasi yang dibutuhkan masyarakat; 6) Kebebasan berserikat bagi warga negara tanpa tekanan dan pengecualian. 17 George  Sorensen  melihat  bahwa  "jalan  menuju  demokrasi"  bukanlah  jalan yang  sederhana,  tunggal  dan  linier,  tetapi  setidaknya  ada  tiga  dimensi  politik  umum demokrasi, yaitu "kompetisi, partisipasi, dan kebebasan sipil dan politik". 18 .
Semua  kriteria  di  atas  dari  Robert  Dahl  dan  George  Sorensen  adalah  prinsip  yang juga telah diuji di Indonesia sejak jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang otoriter pada tahun 1998.  Era  Reformasi  menyelenggarakan  tiga  jenis  pemilihan  langsung  oleh  rakyat,  yaitu: pemilihan  legislatif  (Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Dewan  Perwakilan  Daerah),  pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah (gubernur, walikota, bupati), sesuatu yang dimiliki oleh rezim otoriter Orde Baru di Indonesia masa lalu itu tidak mungkin.

## a. Pemilihan Umum Legislatif
Pemilihan parlemen Indonesia pada masa awal Reformasi tahun 1999 sangat dominan, membuat  lembaga  legislatif  sangat  berpengaruh  (legislatif  heavy).  Pada  masa  Orde  Baru, hanya  ada  3  (tiga)  pesaing,  yaitu:  Partai  Persatuan  Pembangunan  (PPP),  Kelompok  Kerja (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang hasilnya selalu dan pasti dimenangkan. oleh  Partai  Golkar  dalam  enam  pemilihan  umum  (1971,  1977,  1982,  1987,  1992,  1997)  di atas  80%.  Pemilihan  umum  parlemen  multipartai  telah  diselenggarakan  sejak  pemilihan umum  1999,  2004,  2009,  2014  dan  2019. 19 Bahkan  pada  pemilu  1999,  48  partai  politik  dari 141  partai  politik  yang  terdaftar  di  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia ikut serta dalam pemilu. Sebanyak 18 parpol mendapat kursi di DPR, jumlah yang sangat  besar.  Tidak  jauh  berbeda  dengan  pemilu  berikutnya  yaitu  pemilu  2004,  dimana  24
15 Risalah rapat panel investigasi, hal 166-167.
16 Risalah Rapat Badan Penyelidik, hal 54.
17 Robert A. Dahl, Tentang Demokrasi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001) hlm. 42-44.
18 Meyer, Thomas, Democracy:  An Introduction to Application (Jakarta:  Kantor Perwakilan Indonesia dari Yayasan Friedrich Ebert, 2005) hlm. 27
19 Fuqoha dan Sukendar, ―Dinamika Gerakan Sosial Politik Islam dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2019‖, dalam Prosiding Munas Ilmu Administrasi, (Bandung: STIA LAN Bandung, Oktober 2018), hlm. 6-7.
parpol  mengikuti  pemilu  dan  16  di  antaranya  mendapatkan  kursi  di  DPR  RI  Senayan. Demikian seterusnya, sistem multipartai selalu terjadi pada masa pemilu masa Reformasi.
Pemerintahan otoriter Orde Baru menggunakan sistem proporsional tertutup, di mana hanya  sebagian  kecil  saja  yang  berpeluang  mendapatkan  kursi  di  legislatif  setelah  melalui penyelidikan  khusus  (litsus)  oleh  pemerintahan  Presiden  Soeharto  terhadap  partai  Golkar yang  pasti  harus  memenangkan  pemilu.  Sejak  tahun  2004,  sistem  perwakilan  proporsional terbuka  digunakan  untuk  pemilihan  parlemen  selama  Reformasi. 20 Titik  puncak  sistem perwakilan  proporsional  terbuka  dimulai  sejak  pemilu  2009  hingga  sekarang,  yaitu  tugas partai  hanya  mencalonkan  calon  legislatif,  tetapi  pemenang  pemilu  di  antara  para  calon sangat ditentukan oleh jumlah suara yang dimiliki calon apapun nomor urutnya. Selama suara calon  itu  paling  besar  di  antara  calon-calon  yang  ada,  pembagian  kursi  untuk  sebuah  partai secara otomatis diperoleh dari calon itu setelah jumlah suara terbanyak, terlepas dari apakah dia ada di urutan terakhir. 21
Setidaknya  dua  sistem  pemilu  legislatif  sejak  era  Reformasi  menggambarkan perwujudan  prinsip  demokrasi  modern  yang  digagas  oleh  para  pemikir  demokrasi  seperti Robert  Dahl,  Franz  Magnis-Suseno  dan  Miriam  Budiardjo.  Artinya  asas  demokrasi  yang digagas di atas tidak didasarkan pada budaya asli dan lokal yang telah tumbuh di Indonesia sejak awal, yang kemudian diwariskan dan dipelihara dengan baik karena sesuai dengan asas demokrasi  modern,  melainkan  asas  baru  yang  kemudian  dipadukan  dengan  format  modern yang tertanam dalam demokrasi Indonesia yang berlaku di seluruh dunia.

## b. Pemilihan Presiden secara Langsung 2004 s/d 2019
Sistem  pemilihan  presiden  langsung  di  Indonesia  sejak  tahun  2004  merupakan lompatan besar dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Hal ini berbeda dengan orde lama selama  21  tahun  pemerintahan  Presiden  Soekarno,  yang  diangkat  dalam  rapat  BPUPKI  18 Agustus  1945-1966.  Di  tengah  sejarah,  sejak  tahun  1959,  Presiden  Soekarno  menciptakan demokrasi terpimpin dengan memproklamirkan diri sebagai Presiden Indonesia seumur hidup. Situasi politik negara sangat tidak stabil pada masa Orde  Lama dengan naik turunnya sederet perdana  menteri.  Presiden  Soekarno  jatuh  setelah  kudeta  yang  gagal  oleh  Partai  Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 30 September 1965, diikuti oleh demonstrasi mahasiswa besar- besaran pada tahun 1966.
Jauh  lebih  buruk  dari  pemahaman  demokrasi  yang  sebenarnya  di  masa  lalu  adalah pemerintahan  otoriter  Presiden  Suharto,  yang  memerintah  dari  tahun  1966  hingga  1998 dengan  pemilihan  umum  yang  hanya  formalitas  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  (MPR) untuk  satu-satunya  calon  presiden,  Suharto.  Ada  stereotip  saat  itu  bahwa  hanya  presiden berpengalaman  yang  layak  menjadi  calon  presiden  berikutnya,  logika  yang  dibangun pemerintah  Orde  Baru  sedemikian  rupa  sehingga  Presiden  Suharto  menjadi  satu-satunya calon presiden sejak 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.
Lompatan demokrasi yang besar terjadi pada masa Reformasi, yaitu sejak tahun 2004 rakyat memiliki hak untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. 22 Selain itu, masa  jabatan  presiden  dibatasi  maksimal  dua  periode,  sehingga  masing-masing  presiden memiliki masa jabatan maksimal 10 tahun, sebuah upaya untuk menghilangkan pemerintahan yang  terlalu  lama  berada  di  tangan  satu  orang  di  bawah  Presiden  Soekarno  (21  tahun)  dan Presiden  Soeharto  (32  tahun).  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhohono  hanya  menjabat  dari
20 Profil  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik Indonesia Periode 2014 – 2019 (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2014), halaman 3.
21 Profil Anggota DPR RI, hal. 4.
22 Profil  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik Indonesia Periode 2014 – 2019 (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2014), halaman 4.
tahun  2004  hingga  tahun  2014  karena  sistem  pemilihan  presiden  langsung  oleh  rakyat. 23 Begitu pula dengan Presiden Joko Widodo yang baru menjabat pada 2014 hingga 2024. Pada pemilihan  presiden  2024,  akan  ada  Presiden  Republik  Indonesia  yang  baru  di  luar  kedua tokoh tersebut. 24
Tentu  saja  sistem  pemilihan  presiden  langsung  ini  merupakan  format  pemilihan presiden  dari  sistem  demokrasi  yang  terdapat  di  sebagian  negara-negara  yang  sangat demokratis  seperti  Amerika  Serikat,  Inggris  dengan  parlemennya,  di  Perancis  dan  hampir semua  negara  Eropa  yang  tergolong  sistem  demokrasi  yang  matang.  Merujuk  pada  sejarah Indonesia  yang  kepemimpinannya  menggunakan  sistem  kerajaan  secara  regional  pada  masa lalu,  kedudukan  raja  diturunkan  dari  generasi  ke  generasi  dan  tidak  dipilih.  Contoh  paling konkrit masih dapat ditemukan di sejumlah wilayah Nusantara seperti Kesultanan Yogyakara yang  saat  ini  masih  diperintah  oleh  Sultan  Hamengku  Buwono  X.  Hal  yang  sama  terjadi  di Kesultanan  Surakarta  secara  turun  temurun  sejak  tahun  1705,  saat  ini  dipimpin  oleh Pakubuwono  XIII,  juga  terjadi  di  Kesultanan  Cirebon  dan  sejumlah  daerah  yang  masih mengenal  sistem  kerajaan.  Dua  kerajaan  yang  paling  dikenal  masyarakat  pada  masa  lalu adalah  Kerajaan  Sriwijaya  yang  merambah  wilayah  India  dan  Kerajaan  Majapahit. Kewibawaan sistem kerajaan perlahan-lahan hilang dengan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan kemudian dilanjutkan.
Jika  melihat  praktik  Presiden  Soekarno  pada  usia  21  tahun  dan  Presiden  Soeharto pada  usia  32  tahun,  sebenarnya  dapat  dikatakan  bahwa  mereka  menyebut  diri  mereka  raja yang  telah  memerintah  sepanjang  hidup  mereka  dan  tidak  mau  diganti,  persis  sama  dengan salah  satu  karakter  raja.  Pergantian  kepemimpinan  dua  presiden  awal  Indonesia  dipaksa mundur  oleh  kekuatan  massa  sipil,  khususnya  mahasiswa.  Jadi,  ternyata  Indonesia  tidak memiliki  sejarah  demokrasi  untuk  pemilihan  presiden,  sejak  Soekarno  menyatakan  dalam pidatonya 1 Juni 1955 bahwa sudah ada demokrasi di desa-desa ketika ia merumuskan bahwa sistem  demokrasi  Indonesia  berakar  pada  demokrasi  yang  tumbuh  di  desa-desa  di  seluruh nusantara Indonesia.
Menurut  kajian  makalah  ini,  sistem  demokrasi  di  Indonesia  tidak  tumbuh sebagaimana  dimaksud  dan  dipahami  oleh  sistem  demokrasi  di  Barat,  yang  mengutamakan persamaan  hak  asasi  manusia  dan  kewenangan  warga  negara  untuk  bebas  menyampaikan pandangan  dan  pendapatnya,  seperti  yang  dikemukakan  Robert  Dahl  menyatakan  di  atas. Format  demokrasi  yang  saat  ini  sedang  digagas  dalam  sistem  pemilihan  presiden  Indonesia adalah sistem pemilu yang sebenarnya merupakan tuntutan negara-negara yang ingin disebut beradab  secara  demokratis,  seperti  yang  terjadi  di  Eropa  dan  Amerika  Serikat.  Berdasarkan tuntutan yang sama, sistem pemilihan presiden langsung diperkenalkan di Indonesia.

## c. Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung
Fenomena  baru  yang  sangat  menarik  dalam  sistem  demokrasi  di  Indonesia  adalah kewenangan rakyat untuk mengangkat langsung pemimpin daerahnya, baik pemimpin daerah tingkat provinsi yaitu gubernur, maupun pemimpin daerah tingkat daerah yaitu walikota dan bupati.  Proses  pemilihan  langsung  dimulai  pada  tahun  2005,  setahun  setelah  pemilihan presiden  langsung  dimulai  pada  tahun  2004.  Sistem  ini  dirancang  untuk  menyelenggarakan pemilihan di daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya telah berakhir, berdasarkan tingkat  dan  masa  jabatan.  Sistem  pemilihan  kepala  daerah  langsung  ini  berlangsung  selama
23 Panji Anugerah, Indeks Demokrasi Asia: Kasus Indonesia Tahun 2014, (Jakarta: Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI, 2014), hlm. 2-3
24 Fuqoha dan Sukendar, ―Dinamika Gerakan Sosial Politik Islam dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2019‖, dalam Prosiding Munas Ilmu Administrasi, (Bandung: STIA LAN Bandung, Oktober 2018), hlm. 6-7.
sembilan tahun sejak 2005 hingga 2014. 25 Sistem ini mengalami sedikit perubahan sejak tahun 2015,  menghasilkan  pemilihan  kepala  daerah  serentak  sejak  tahun  2015,  2017,  2018  dan 2020. 26 Dalam  empat  Pilkada  Serentak  pasca-konflik,  pemilihan  kepala  daerah  akan diselenggarakan  di  seluruh  Indonesia  pada  hari  dan  jam  yang  sama  dengan  mengumpulkan seluruh  jabatan  kepala  daerah  yang  dianggap  telah  habis  masa  jabatannya  selama  periode pemilihan tersebut. 27
Esensi  terpenting  dari  sistem  pemilihan  kepala  daerah  secara  langsung  adalah kebebasan penuh masyarakat sipil untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih calon kepala daerah mana yang paling mereka inginkan. Jadi, tugas utama para calon kepala daerah adalah merebut hati para pemilih untuk memenangkan suara dengan para calon kepala daerah ikut serta dalam pemilu yang satu ini. Siapa pemimpin daerah yang paling menarik di masyarakat dan memenangkan persaingan untuk posisi kepala daerah dan sebaliknya, sangat ditentukan oleh rakyat yang bebas memilih calon pemimpin daerah yang telah menunjukkan kemampuannya. Warga Negara bebas menilai dan memilih calon yang dianggap paling layak dan paling cocok, memimpin daerahnya untuk periode lima tahun ke depan. Hukuman sosial juga  dimungkinkan  bagi  pemimpin  daerah  yang  selama  lima  tahun  masa  jabatannya  tidak memberikan  arti  bagi  masyarakat  sipil,  sehingga  nasibnya  dihukum  dengan  imbalan kekalahan pada pemilihan kepala daerah berikutnya.
Proses  ini  sangat  mendorong  demokrasi  dalam  masyarakat  sipil,  berbeda  dengan periode  32  tahun  pemerintahan  Orde  Baru  yang  otoriter  ketika  semua  pemimpin  daerah dipercayakan  oleh  pemerintah  Orde  Baru  melalui  pemilihan  di  Dewan  Perwakilan  Rakyat daerah  sesuai  dengan  tingkatannya  masing-masing  ketika  semua  pemimpin  daerah dipercayakan oleh pemerintah Orde Baru melalui pemilihan di DPRD setempat sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Saat itu, wakil dari seluruh provinsi dan daerah didominasi oleh Partai Golkar. Sehingga seluruh gubernur dan bupati atau walikota di seluruh Indonesia akan dititipkan  hasil  kajian  pemerintah  Orde  Baru  atas  kemenangan  calon  kepala  daerah.  Sama sekali tidak ada kekuatan rakyat.
Format  demokrasi  sistem  pemilihan  kepala  daerah  langsung  bukanlah  format pelaksanaan  demokrasi  Indonesia  yang  sudah  mengakar.  Dalam  sejarah  Indonesia,  selain masa Reformasi sejak 2005, tidak pernah ada bupati atau walikota yang dipilih secara populer atau semacamnya. Artinya, sistem pemilihan kepala daerah ini juga merupakan format yang digunakan  untuk  pemungutan  suara  dan  penegakan  demokrasi  di  negara-negara  beradab  di seluruh  dunia  seperti  Amerika,  Inggris,  Prancis,  Australia  dan  lain-lain.  Tidak  ada  sejarah sejarah  Indonesia  yang  membuktikan  bahwa  pemilihan  gubernur  dan  bupati  atau  walikota sejak  kebangkitan  nasional  tahun  1908  hingga  lahirnya  era  Reformasi  tahun  2004,  semua kepala daerah adalah hasil pengangkatan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Isi  demokrasi  dalam  Pancasila  sebagaimana  dimaksud  oleh  para  pendiri  bangsa seperti Soekarno, Moh Hatta, Moh Yamin, Prof. Soepomo dan lain-lain sebenarnya adalah isi demokrasi  yang  dianut  oleh  semua  bangsa  beradab  di  seluruh  dunia  pada  saat  itu  dapat dipahami.  Artinya  isi  demokrasi  dalam  Pancasila  sebenarnya  mengikuti  pemahaman demokrasi  secara  umum,  bukan tradisi  yang  sudah  ada  sebelumnya.  Terbukti  bahwa  usulan bentuk  negara  kerajaan  sebagai  bentuk  sistem  pemerintahan  lokal  asli  di  Indonesia  selama
25 Panji Anugerah, Indeks Demokrasi, hal.3.
26 Laporan  Kinerja  Penyelenggara  Pemilu  Dewan  Kehormatan  Tahun  2020 (Jakarta:  DKPP  RI,  2020) hal. 18
27 Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2019 (Jakarta: DKPP RI, 2019) hlm. 26
berabad-abad  masih  didukung  oleh  sejumlah  besar  suara  yang  menginginkan  negara berbentuk kerajaan.
Namun, kemenangan sistem demokrasi yang digagas oleh para sarjana Indonesia yang arif  dan  berpendidikan  yang  belajar  dari  Eropa  atau  setidaknya  mempelajari  perkembangan sejarah  dunia  dan  demokrasi  dunia  membuat  Indonesia  memilih  untuk  mengadopsi  sistem demokrasi seperti yang dipahami dunia oleh bangsa-bangsa beradab. Artinya Indonesia tidak memiliki tradisi dan sejarah demokrasi dalam arti demokrasi modern, terbukti dengan praktik sistem  pemerintahan  pada  masa  Orde  Lama  Presiden  Soekarno  (21  tahun)  dan  Orde  Baru Presiden  Soeharto  (32  tahun),  yang  selalu  berusaha  untuk  dialamatkan  ke  sistem  non- pemerintah.
Sistem  pemilihan  langsung  sebagai  bentuk  demokrasi  modern  merupakan  bentuk demokrasi  yang  mengutamakan  hak  asasi  manusia  yang  dipikul  oleh  prinsip-prinsip  Barat. Setidaknya  sistem  pemilihan  langsung,  baik  legislatif,  pemilihan  presiden  langsung  sejak 2004,  dan  pemilihan  langsung  kepala  daerah  sejak  2005,  merupakan  contoh  format demokrasi Eropa yang di era reformasi Indonesia polanya berbeda dengan demokrasi. Situasi yang  tidak  pernah  ada  sebelumnya,  baik  sebelum  kemerdekaan  di  desa-desa,  desa-desa  di seluruh  tanah  air,  maupun  pada  dua  pemerintahan  berikutnya,  yaitu  pemerintahan  Presiden Soekarno pada masa Orde Lama dan pemerintahan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru. Dengan demikian, demokrasi Indonesia adalah demokrasi ala barat yang berusaha untuk
Akankah demokrasi Indonesia berhasil? Mengingat fakta sejarah bahwa era reformasi lahir  pada  tahun  1998,  maka  22  tahun  hingga  2020  hari  ini,  demokrasi  Indonesia  sedang terseok-seok.  Menyikapi  pelaksanaan  pemilu  serentak  tahun  2024,  pemerintah  perlu membenahi  kembali  sistem  pemilihan  umum  langsung  Indonesia  yang  membawa  banyak masalah  dan  kesulitan.  Indonesia  harus  lebih  fokus  pada  semangat  para  founding  fathers untuk  merevitalisasi  lembaga  perwakilan  rakyat  untuk  pemilihan  presiden,  gubernur,  bupati dan  walikota,  tentunya  dalam  format  keterbukaan  demokrasi  dan  partisipasi  publik  yang dominan, seperti yang terjadi saat ini.

## Saran
Demokrasi  adalah  pilihan  yang  tepat  karena  penghormatan  terhadap  harkat  dan martabat manusia adalah prioritas utama. Tantangan kita adalah membumikan nilai-nilai inti demokrasi  sehingga  menjadi  jiwa  dan  mentalitas  seluruh  rakyat  Indonesia.  Kita  harus  terus berjuang  untuk  jalan  panjang  pencarian  terus  menerus  sosok  demokrasi  yang  paling  cocok untuk  Indonesia,  sosok  demokrasi  yang  tidak  akan  pernah  berakhir,  sampai  suatu  saat  kita bangga dengan demokrasi Indonesia yang kita anut.
Tantangan terbesar tentu saja kita tidak mungkin kembali ke format kerajaan nasional, apalagi format kerajaan sistem regional. Praktik politik kedua presiden pertama Indonesia itu bersifat  "kerajaan"  karena  ia  mempraktekkan  dirinya  sebagai  tuan  (raja)  daripada  pelayan (demokrasi) selama 21 tahun. Masa jabatan Presiden Soekarno merupakan zaman kekuasaan yang  sangat  panjang  dan  bertentangan  dengan  demokrasi  modern.  Kekuasaan  yang  sama dengan  Presiden  Soeharto,  yang  memerintah  selama  32  tahun  dan  yang  pemerintahannya sangat otoriter dan hegemonik, mencirikannya sebagai raja yang ditakuti.
Untuk menjawab tulisan ini, diperlukan penulisan lebih lanjut untuk menilai seberapa baik  kualitas  atau  seberapa  buruk  nilai-nilai  demokrasi  dalam  demokrasi  Indonesia  yang sebenarnya  dilakukan  pada  prinsipnya.  Apakah  butuh  waktu  lama  untuk  menjadi  lebih  baik atau  harus  mencari  bentuk  demokrasi  lain?  Atau  format  demokrasi  tidak  sesuai  dengan konteks  Indonesia  yang  sejak  awal  tidak  memiliki  tradisi  demokrasi,  melainkan  tradisi kerajaan yang di atas segalanya tidak demokratis. Artikel selanjutnya sangat ditunggu untuk menjawab  kesimpulan  makalah  ini  atau  melanjutkan  kemungkinan  format  demokrasi  yang perlu digagas di Indonesia.****

## DAFTAR RUJUKAN
Almond,  Gabriel  A.,  ―Sosialisasi,  Kebudayaan  dan  Partisipasi  Politik‖,  dalam  Mohtar Mas’oed  dan  Colin  MacAndrews  (eds.), Perbandingan  Sistem  Politik ,  Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2000,
Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik , Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
Burns,  Edward  McNall,  et  al.  Western  Civilization:  Their  History  and  Their  Culture.  New York: W.W. Norton & Company, 1984.
Dahl, Robert A. Perihal Demokrasi . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001. Dahm, Bernard. Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan . Jakarta: LP3ES, 1987.
Emil  Salim,  ―Democracy  in  Indonesia  moving  from  stagnation  to  regression‖  dalam thejakartapost.com , Monday, September 28, 2020.
Feith,   Herbert, The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia , Ithaca and  London, Cornell University Press, 1962.
Fuqoha  dan  Sukendar,      ―Dinamika  Gerakan  Sosial  Politik  Islam  Dalam  Pemilihan  Umum Presiden Indonesia 2019‖ dalam Proceeding Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, (Bandung: STIA LAN Bandung, Oktober 2018.
Hatta, Mohammad, Kumpulan Karangan (I). Jakarta:  Penerbit ―Bulan Bintang‖, 1952. ____, Mohammad, ―Collectivisme Toea dan Baroe‖, Daulat Ra’yat No. 75, 10 Oktober 1933. Hasil  Penelitian  Indeks  Demokrasi  Asia:  Kasus  Indonesia  Tahun  2014  oleh  Pusat  Kajian Politik  (Puskapol)  UI,  dipublikasikan  di Pasca  Sarjana  UI,  Jl  Salemba  Raya,  Jakarta Pusat, Jumat (12/12/2014).
Himpunan  Risalah  Sidang-Sidang  dari  Badan  Penyelidik  Usaha  Persiapan  Kemerdekaan Indonesia  (BPUPKI)  (Tanggal  29  Mei  1945  —  16  Juli  1945)  dan  Panitia  Persiapan Kemerdekaan  Indonesia  (  PPKI)  (Tanggal  18  Dan  19  Agustus  1945)  yang Berhubungan  dengan  Penyusunan  Undang-Undang  Dasar  1945,  (Jakarta:  Sekretariat Negara Republik Indonesia, [tanpa tahun]).
Huntington,  Samuel  P.,  ―Democracy’s  Third  Wave‖,  dalam  Bernard  E.  Brown  dan  Roy  C.
Macridis,  eds., Comparative  Politics:  Notes  and  Readings ,    8 th edition,  Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1996.
Kahin, Audrey, Rebellion to Integration: West Sumatra and the Indonesian Polity, 1926-1998 , Amsterdam: Amsterdam University Press, 1999.
Khan,  Rais  A.,  James  D.  McNiven  dan  Stuart  A.  MacKown, An  Introduction  to  Political Science , revised edition, Georgetown, Ontario: Irwin-Dorsey Limited, 1977. Kleden,  Ignas. Pancasila,  Ideologi  dan  Weltanschauung (makalah).  Disampaikan  dalam Lokakarya  Komisi  Kerasulan  Awam  KWI  pada  1  Oktober  2019  di  Universitas Katolik Atmajya Jakarta.
Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2020 . Jakarta: DKPP RI, 2020. Laporan Kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu 2019 . Jakarta: DKPP RI, 2019. Laffan,  Michael. Sejarah Islam di Nusantara (terjemahan oleh Indi Aunullah) (Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2015.
Magnis-Suseno SJ, Franz, Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis , Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995.
_______________,  Franz,  ―Cita-Cita  Kenegaraan  Bung  Hatta‖,  makalah  dalam  seminar nasional  tentang  Membedah  Pemikiran  Perjuangan  Bung  Hatta,  Arsip  Nasional Republik Indonesia, 14 Agustus 2002.
Maarif,  Ahmad  Syafii. Islam  dalam  Bingkai  Keindonesiaan  dan  Kemanusiaan:  Sebuah Refleksi Sejarah. Jakarta: Mizan, 2015. Meyer, Thomas. Demokrasi: Sebuah Pengantar Untuk Penerapan , diterbitkan oleh Friedrich- Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2005.
Nasution,  Adnan  Buyung. Aspirasi  Pemerintahan  Konstitusional  di  Indonesia .  Jakarta: Grafiti, 1995.
Panji Anugerah. Indeks Demokrasi Asia: Kasus Indonesia Tahun 2014. Jakarta: Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI, 2014.
Profil  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  RI Periode 2014 – 2019. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2014.
Profil  Anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Dan  Anggota  Dewan  Perwakilan  Daerah  RI Periode 2019 – 2024. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2019.
Rauf, Maswadi, ―Musyawarah untuk Mufakat: Sebuah Cara Penentuan Kebijaksanaan Politik dalam  Pembangunan Politik di Indonesia‖, dalam Amir Santoso (ed.).
Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) Panitia  Persiapan  Kemerdekaan  Indonesia  (PPKI),  Jakarta:  Sekretariat  Negara  RI, 1995.
Silalahi, Harry Tjan. ―Kader Kristen: Urgensi dan Tantangan‖, dalam Panggilan Membangun Bangsa  dan  Negara.Dasar  Pedoman  dan  Arah  Keterlibatan  Politik  Kristen. Jakarta: PDKB Kasih Demi Bangsa, 2009.
Soekarno. Filsafat  Pancasila  menurut  Bung  Karno .    (editor  Floriberta  Aning).  Yogyakarta: Media Pressindo, 2016.
-----------. Lahirnya Pancasila: Pidato di Sidang BPUPKI, 1 Juni 1945. Jakarta: tanpa tahun.
Sulaeman. Pemikiran Demokrasi Moh Hatta , [disertasi] (Jakarta: Ilmu Politik UI, 2009).