## PENGARUH KONEKSI POLITIK, STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN (PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BEI)
Lita Dharmayuni Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I Jakarta e-mail : litadharmayuni@yahoo.com
Laily Suryati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Y.A.I Jakarta e-mail : I_suryati@gmail.com
Abstract: The  study  aimed  to  examine  the  effect  of  Political  connections, Ownership  structure  and  Leverage  on  The  Corporate  performance  of  state- owned  companies  listed  in  Indonesia  Stock  Exchange  for  the  years  2009-2012. The study was conduct by using census listting SOE financial data on the Stock Exchange  and  there  were  20  state-owned  companies  listed  in  Indonesia  Stock Exchange. Data analysis described using several stages of descriptive statistic in the meantime hypothesis examined using Multiple Regression Analysis.
The  results  showed that  Political  connections  and  Ownership  structure did  not affecting The Corporate performance of the company, while Leverage affected to The  Corporate  performance  of  company  but  simultaneously  The  Political connections,  Ownership  structure,  and  Leverage  affected  to  The  Corporate performance of the company.
Keywords : Political Connection, Ownership Structure, Leverage and Corporate Performance
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah koneksi politik, Struktur kepemilikan dan Leverage berpengaruh terhadap Kinerja perusahaan. Populasi dan  sample  diambil  dari  jumlah  perusahaan  BUMN  yang  terdaftar  pada  BEI, dengan  menggunakan  teknik  sampling  sensus  didapatkan  sample  sebesar  20 perusahaan  BUMN.  Analisis  data  dijabarkan  menggunakan  statistik  deskriptif, selanjutnya hipotesis penelitian diuji menggunakan analisis regresi berganda. Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  Koneksi  politik  dan  Struktur  kepemilikan tidak  berpengaruh  terhadap  Kinerja  perusahaan  sedangkan  Leverage berpengaruh  terhadap  Kinerja  perusahaan,  tetapi  secara  simultan  Koneksi politik,  Struktur  kepemilikan  dan  Leverage  berpengaruh  terhadap  Kinerja perusahaan.
Kata kunci: Koneksi politik, Struktur kepemilikan, Leverage, Kinerja perusahaan

## Pendahuluan
Indonesia  sebagai  bagian  dari  kelompok  Negara-negara  di  Benua  Asia dinilai masih mempunyai tingkat transparansi dan kualitas pelaporan keuangan
yang rendah. Dikatakan bahwa kualitas Pelaporan keuangan dapat semakin baik jika  tingkat  kepatuhan  terhadap  aturan  pelaporan  internasional  semakin  tinggi dan  juga  harus  mengadopsi  standar  akuntansi  internasional  yang  berlaku, namun  demikian  studi-studi  sebelumnya  justru  menunjukkan  bahwa mengadopsi  standar  akuntansi  yang  lebih  baik  tidak  menjamin  kualitas pelaporan  keuangan,  karena  kualitas  pelaporan  juga  dipengaruhi  oleh  insentif pihak  yang  menyiapkan  pelaporan  tersebut  (Ball et  al., 2003),  oleh  karena  itu usaha untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan akan difokuskan tidak hanya  pada  pengunaan  adopsi  standar  pelaporan  keuangan  yang  lebih  baik namun  juga  melibatkan  usaha  untuk  memahami  lebih  baik  faktor  institusional dimana  insentif  pihak  yang  menyiapkan  laporan  juga  mempengaruhi  kualitas hasil pelaporan keuangan.
Perusahaan  mempunyai  insentif  untuk  mengembangkan  kedekatan pengaruh  ke  pemerintah  atau  politisi  karena  pengaruh  tersebut  menawarkan keuntungan berupa preferensi akses ke pasar, potongan pajak, kemudahan akses untuk  kredit,  subsidi  pemerintah  dan  sebagainya.  Demi  mendapatkan kenikmatan  dari  hasil  pertukaran  dengan  pemerintah,  perusahaan  harus membagi  harga  sewa  yang  dihasilkan  dari  pengaruh  pemerintah  tersebut. Bushman et  al .,  (2004)  menegaskan  bahwa  satu  aspek  dari  keterlibatan  politik dapat  mempengaruhi  transparansi  keuangan  karena  adanya  penyalahgunaan wewenang  oleh  politisi  terkait  pengendalian  mereka  atas  kebijakan  bank  dan peraturan,  untuk  mendukung  kroni  mereka  dengan  imbalan  suap,  dukungan politik, nepotisme dan sebagainya.
Ball et  al .,  (2003)  menyatakan  bahwa  koneksi  politik  kemungkinan memberikan kontribusi pada tingkat kualitas pelaporan keuangan yang rendah di beberapa negara Asia Timur, namun demikian bukti empiris hubungan antara kedekatan  koneksi  perusahaan  dengan  pemerintah  dan  kualitas  pelaporan keuangan masih terbatas.
Suatu perusahaan dikatakan mempunyai koneksi politik jika setidaknya satu  dari  pemegang  saham  terbesarnya  atau  jajaran  direksinya  adalah  seorang anggota  parlemen,  Menteri,  Kepala  negara  atau  seseorang  yang  mempunyai hubungan sangat erat dengan para politisi tingkat atas (Faccio, 2006).
Koneksi  politik  bagi  perusahaan  dapat  mamberikan  dampak  positif ataupun  negatif.  Dampak  positif  yang  diperoleh  perusahaan  berkaitan  dengan adanya  koneksi  politik  adalah  adanya  berbagai  bentuk  kemudahan  akses sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Sedangkan dampak negatifnya adalah terancamnya nilai perusahaan akibat kinerja yang buruk. Nilai perusahaan dapat terancam  apabila  karena  adanya  koneksi  politik  menyebabkan  distorsi  insentif, penempatan investasi yang salah dan meningkatkan tingkat korupsi. Di Negara- negara  dengan  tingkat  korupsi  yang  tinggi,  seperti  halnya  Indonesia,  suap diperlukan mulai  dari  ketika perusahaan didirikan sampai  proses pemenangan tender  proyek-proyek.  Semakin  mudah  suap  dilakukan,  membuat  tingkat korupsi semakin tinggi.  Semakin tinggi tingkat korupsi yang terjadi dalam suatu negara  membuat  investor  mempunyai image bahwa  budaya  suap  merupakan suatu  hal  yang  tidak  dapat  dihindarkan  sehingga  akan  mengurangi  insentif untuk berinvestasi, dengan kata lain investasi menurun.
Selain keberadaan eksistensi koneksi politik, faktor lain yang dinilai juga memberikan pengaruh yang signifikan adalah struktur kepemilikan (Wulandari, 2012)  dan  leverage  (Nabhan,  2001).  Pada  struktur  kepemilikan  dimana kepemilikan saham mayoritas dimiliki institusi, maka institusi akan memberikan pinjaman  kepada  manajemen,  kondisi  tersebut  diyakini  akan  meningkatkan kinerja manajemen, namun ternyata tidak selalu demikian. Sebagaimana halnya hasil  penelitian  Wulandari  (2012)  yang  menunjukkan  adanya  ketidak- konsistenan  dengan  teori  yang  ada,  bahwa  struktur  kepemilikan  tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.
Sedangkan leverage (hutang)  digunakan  perusahaan  untuk  memenuhi kebutuhan  pendanaan  yang  diperlukan sehingga  perusahaan  dapat  beroperasi, berinvestasi  dan  dapat  mengembangkan  usahanya,  namun  demikian leverage juga akan menimbulkan resiko bisnis yang akan ditanggung dan dibebankan ke pemegang saham. Perusahaan yang mempunyai leverage tinggi akan mengalami kesulitan  keuangan (financial  distess) dalam  penyelesaian  kewajiban  hutangnya, dengan demikian leverage dapat memberikan dampak yang baik dan atau buruk bagi  perusahaan.  Di  satu  sisi leverage akan  menyebabkan  perusahaan berkembang  baik  (berkinerja  baik)  akan  tetapi  juga  dapat  menyebabkan kemunduran perusahaan (kinerja yang buruk) bahkan juga dapat menyebabkan perusahaan  mengalami  kepailitan  usaha.  Berdasarkan  uraian  tersebut  maka leverage dapat  dikatakan  memberikan  pengaruh  signifikan  terhadap  nilai perusahaan yang artinya juga mempengaruhi kinerjanya.
Di  Indonesia,  penelitian  mengenai  pengaruh  koneksi  politik  terhadap nilai  perusahaan  ataupun  penelitian  terkait  politik  dalam  perspektif  akuntansi masih sangat terbatas. Hanya ada beberapa peneliti diantaranya; Purwoto (2011) yang meneliti mengenai pengaruh koneksi politik, kepemilikan pemerintah dan keburaman  laporan  keuangan  terhadap  kesinkronan  harga  saham  dan  resiko crash harga  saham,    selanjutnya  Wulandari  (2012)  yang  meneliti  mengenai pengaruh political  connection dan  struktur  kepemilikan  saham  terhadap  kinerja perusahaan.
Mengingat  masih  terbatasnya  jumlah  penelitian  terkait  dengan  koneksi politik  maka  peneliti  tertarik  meneliti  mengenai  hal  tersebut.  Ruang  lingkup penelitian adalah perusahaan yang go publik di Indonesia pada tahun 2009-2012. Ada  beberapa  alasan  mengapa  menggunakan  data  di  Indonesia:  Pertama, Negara  Indonesia  dan  Presiden  Soeharto  (Alm)  telah  menjadi  populer  dalam pengembangan  awal  literatur  koneksi  politik  ( political  connections). Perusahaan berkoneksi  politik  adalah  perusahaan  yang  dengan  cara-cara  tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi  atau  pemerintah.  Kedua , Faccio  (2006)  menemukan  bahwa  koneksi politik  lebih  umum  dijumpai  di  negara  yang  mempunyai  tingkat  persepsi korupsi  yang  lebih  tinggi.  Sementara  itu,  Indonesia  dinilai  oleh  Lembaga Transparansi Internasional sebagai salah satu dari 15 negara terkorup dari  146 negara  yang  dirangking  pada  2004.  Indeks  persepsi  korupsi  (IPK)  Indonesia selanjutnya berada pada peringkat 145 dari 180 negara yang disurvei pada tahun 2007  dan  peringkat  110  dari  178  negara  yang  dinilai  pada  tahun  2010.  Oleh karena  itu,  keberadaan  koneksi  politik  dapat  diharapkan  masih  meresap  pada perusahaan  Indonesia  melampaui  periode  pemerintahan  Presiden  Soeharto.
Ketiga, dalam dekade terakhir, berita terkait dengan korupsi birokrat dan suap menyuap  yang  melibatkan insiders perusahaan  sering  menjadi  topik  utama dalam media masa Indonesia.
Konsep  Koneksi  politik yang  dipakai  dalam  penelitian ini  sama  dengan yang  dikembangkan  oleh  Faccio  (2006).  Faccio  mengklasifikasikan  perusahaan sebagai suatu koneksi secara politik suatu perusahaan jika salah satu pemegang saham perusahaan besar (mengendalikan paling tidak 10% suara) atau pimpinan tertinggi  (CEO,  Presiden,  Wakil  Presiden  atau  Sekertaris)  yang  merupakan anggota parlemen, Menteri atau Kepala Negara atau yang berkaitan erat dengan pejabat tinggi  pemerintahan. Berkaitan erat dengan pejabat tinggi,  tipe koneksi terdiri dari kasus seperti kepemilikan saham atau jabatan direktur dipegang oleh mantan  kepala  negara  atau  perdana  menteri  (atau  kerabat  dekat  mereka)  dan juga  jabatan  direktur  dipegang  oleh  mantan  politisi  saat  ini  atau  adanya pengaruh pribadi yang erat antara besar pemegang saham atau direksi dengan para politisi kunci atau partai politik.
Koneksi  politik  diyakini  sangat  mempengaruhi  kinerja  perusahaan, sebagaimana hasil penelitian Wulandaari (2012) dan Purwoto (2011) serta Sejati, Yuyun Aning (2009). Koneksi politik memunculkan masalah terkait dengan tata kelola dan transparansi dimana mempertontonkan berbagai penyediaan subsidi dan  perlakukan  spesial  lainnya  yang  menimbulkan  pertanyaan  legalitas  yang bersifat mementingkan diri sendiri sehingga dapat mengancam kemapanan yang selama ini disediakan oleh politisi ataupun birokrat. Pandangan political economy tentang  tata  kelola  perusahaan  oleh  Morek,  Wolfenzon  dan  Yeung  (2005) menguraikan  bahwa  elit  bisnis  bisa  berinvestasi  dalam  koneksi  politis  guna menjaga keistimewaan di bawah status quo sehingga menghasilkan pasar saham yang kurang berfungsi efisien, tingginya hambatan masuk bagi perusahaan baru dan rendahnya langkah inovatif. Menurut Stigler dalam Purwoto, Lukas (2011), regulasi  diusahakan  oleh  perusahaan  atau  industri  serta  dirancang  dan dilaksanakan  bagi  kepentingan  dan  keuntungan  perusahaan  semata,  seperti subsidi  uang,  pemerolehan  lisensi  dan  hambatan  masuk,  membuat  kerugian pada  industri  atau  perusahaan  yang  lainnya  yang  tidak  mempunyai  koneksi politik.
Proses mempengaruhi pembuatan keputusan publik diusahakan dengan melakukan  penyembunyian  informasi  perusahaan  guna  menghasilkan  regulasi yang  menguntungkan.  Secara  umum  sistem  berbasis  ikatan  atau  pengaruh politik  akan  mempertahankan  kondisi  keburaman  perusahaan  yang  karenanya akan  memproteksi  ancaman  persaingan  dan  monopoli.  Oleh  karena  itu, keberadaan  koneksi  politik  menginsentif  manajer  dan insiders untuk mengaburkan,  menahan  atau  membatasi  penyediaan  informasi  spesifik perusahaan kepada pihak luar.
Berdasarkan  uraian  diatas,  maka  dibuat  rumusan  masalah  sebagai berikut;  apakah  Koneksi  politik,  Struktur  kepemilikan  dan  Leverage berpengaruh terhadap Kinerja perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: (1) Penelitian  ini  diharapkan  memberikan  wawasan  dan  tambahan  referensi pembaca  ataupun  peneliti  selanjutnya  mengenai  pengaruh  koneksi  politik, struktur kepemilikan dan leverage terhadap kinerja perusahaan, (2) Penelitian ini
diharapkan  dapat  memberikan  bukti  yang  bermanfaat  bagi  regulator  dalam menentukan  satu  set  peraturan  untuk  meningkatkan  kinerja  perusahaan.  Jika bukti  empiris  menunjukkan  bahwa  eksistensi  koneksi  politik  berdampak terhadap  kinerja  perusahaan,  maka  regulator  harus  mempertimbangkan kebutuhan perusahaan untuk mengungkapkan hubungan istimewa yang mereka miliki dengan pemerintah atau politisi, misalnya dengan memberikan kontribusi pada  pengembangan  ilmu  akuntansi  dan  tata  kelola  perusahan,  (3)  Selain  itu juga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para investor dan pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan untuk mengkaji  sejauh mana  pengaruh  koneksi  politik  terhadap  praktek  pelaporan  keuangan perusahaan  berkoneksi  politis  sehingga  kurang  transparan  dan  pada  akhirnya juga akan mempengaruhi kinerja perusahaan.

## Review Literatur & Hipotesis Kinerja Perusahaan
Kinerja  perusahaan  adalah  kemampuan  perusahaan  untuk  mencapai tujuan  yang  diharapkan.  Kinerja  juga  dapat  diartikan  sebagai  cerminan kemampuan  perusahaan  dalam  mengelola  dan  mengalokasikan  sumber  daya yang  dimiliki  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  (Nuraeni,  2010). Kinerja dapat dinilai dengan berbagai cara, misalnya; melakukan analisa laporan keuangan, menghitung besarnya perubahan modal atau laba, melakukan analisis harga saham, dan sebagainya.
Penilaian  kinerja  dalam  perusahaan  dilakukan  untuk  memotivasi karyawan yang ada dalam perusahaan sehingga mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan standar perilaku yang telah dibakukan. Selain itu, penilaian kinerja  dilakukan  juga  untuk  memenuhi  kebutuhan  beberapa  pihak  yang berkepentingan,  diantaranya;  manajemen,  investor,  bank,  karyawan  dan sebagainya.  Manajemen  berkepentingan  terhadap  penilaian  kinerja,  karena merekalah  yang  harus  mempertanggungjawabkan  efisiensi  dan  efektifitas operasonalisasi perusahaan kepada pemilik ( principal).
Pihak  lain  seperti  investor  juga  berkepentingan  terhadap  penilaian kinerja  perusahaan  untuk  melihat  perkembangan  atas  modal  yang  telah ditanamkan pada perusahaan. Investor sangat berharap atas perkembangan laba yang diharapkan dan perubahan modal yang ditanamkan. Hal tersebut sebagai indikator  bagi  investor  untuk  memberikan  rasa  aman  atas  dana  investasi  yang telah mereka tanamkan.
Bank atau kreditor lain ternyata juga berkepentingan terhadap penilaian kinerja  perusahaan,  karena  mereka  telah  memberikan  pinjaman  sejumlah  dana dalam  jangka  waktu  tertentu.  Dari  penilaian  kinerja  diharapkan  dapat  melihat kemampuan  perusahaan  untuk  mengembalikan  dana  yang  telah  ditanamkan tepat pada waktunya.
Karyawan  termasuk  pihak  yang  paling  berkepentingan  terhadap penilaian  kinerja  perusahaan,  karena  mereka  selama  ini  telah  bersama-sama dengan  perusahaan  untuk  mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  yaitu  laba yang  diharapkan  oleh  semua  pihak.  Dalam  hal  ini,  karyawan  juga berkepentingan  terhadap  kinerja  untuk  menilai  kemampuan  perusahaan membayar upah dan kesejahteraan yang berhak mereka peroleh.
Penilaian kinerja sebagaimana sudah disebutkan diatas, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu diantaranya adalah dengan melakukan analisa rasio  keuangan.  Banyak  jenis  analisa  rasion  keuangan,  seperti;  analisa  rasio profitabilitas,  solvabilitas,  rentabilitas  dan  sebagainya.  Masing-masing  rasio mempunyai  karakteristik  yang  berbeda  dan  masing-masing  juga  memberikan informasi yang berbeda ke berbagai pihak yang berkepentingan.

## Koneksi Politik
Sedah  menjadi  anekdot  bahwa  sebuah  perusahaan  dapat  memperoleh keuntungan dari koneksi politik. Sebagai contoh, di Indonesia dimana kelompok Texmaco  menerima  pinjaman  besar  dari  salah  satu  bank  terbesar  di  Indonesia dengan  persetujuan  mantan  Presiden  Soeharto  yang  jauh  melampaui  batas maksimum  pemberian  kredit  bank,  karena  pendiri  Texmaco,  Marimutu Sinivasan  dikenal  sebagai  seorang  teman  lama  dari  Soeharto  (Solomon  dalam Purwoto,  2011).  Faccio  (2006)  juga  memberikan  satu  bukti  empiris  bahwa koneksi  politik  memainkan  peran  krusial  dalam  berbagai  ekonomi  terbesar  di dunia dan paling penting. Studinya menemukan bahwa koneksi politik yang ada di  35  dari  47  negara  sampel,  ternyata  mewakili  8%  dari  kapitalisasi  pasar  di dunia saham.
Koneksi  politik  juga  memberikan  banyak  manfaat,  diantaranya;  adanya perlakukan  istimewa  pada  perusahaan  milik  pemerintah  (seperti  diskon  pajak, pemberian  pinjaman  yang  tidak  biasa),  perlakuan  istimewa  dalam  menerima kontrak  pemerintah  dan  perijinan,  pengawasan  perusahaan  yang  tidak  ketat. Beberapa penelitian telah membuktikannya, seperti penelitian Dinc (2005) dalam Purwoto  (2011)  memberikan  bukti  bahwa  perusahaan  menerima  perlakuan istimewa  dari  bank  yang  dikuasai  pemerintah  di  negara-negara  berkembang. Selain itu, hasil penelitian Purbasari (2006) menunjukkan bukti manfaat koneksi politik berupa adanya proteksi perdagangan bagi perusahaan PC di Indonesia. Selain itu, studi yang berkaitan dengan dampak koneksi politik pada nilai perusahaan ataupun kinerja perusahaan adalah seperti penelitian Fisman (2001), yang  menemukan  bahwa  nilai-nilai  perusahaan  PC  di  Indonesia  sangat tergantung  pada  koneksi  politik  mereka.  Menggunakan  data  multi  negara, Faccio (2006) menemukan peningkatan yang signifikan dalam nilai perusahaan ketika  eksekutif  atau  pemegang  saham  besar  perusahaan  memasuki  dunia politik.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  koneksi  politik  meningkatkan  nilai perusahaan.  Goldman et  al .,  (2009)  juga  menemukan  bukti  empiris  bahwa koneksi politik berpengaruh pada nilai perusahaan di Amerika Serikat.
Indonesia  dan  Presiden  Soeharto  dinyatakan  telah  populer  dalam pengembangan  awal  literatur  koneksi  politik  dan  menurut  Purwoto  (2011), perusahaan  berkoneksi  politik  adalah  perusahaan  yang  dengan  cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan  politisi  atau  pemerintah.  Koneksi  politik  bagaikan  dua  sisi  mata  uang, yang  artinya  bahwa  koneksi  politik  tidak  hanya  akan  meningkatkan  nilai  atau kinerja  perusahaan,  akan  tetapi  juga  dapat  membahayakan  nilai  atau  kinerja perusahaan. Xu dan Zhou (2008) mengungkapkan hasil risetnya di Cina bahwa ketika  kontrol  politik  dibatasi,  maka  kinerja  perusahaan  akan  membaik.  Hal tersebut  terjadi  karena  peningkatan  hasil  dalam  fleksibilitas  perusahaan  dalam
hal  penempatan  tenaga  kerja  dan  penegakkan  mekanisme corporate  governance menjadi  lebih  efektif.  Sedangkan  Fan, et  al., (2007)  menunjukkan  bahwa perusahaan  yang  memiliki  CEO  berkoneksi  politik  maka  perusahaan  akan memiliki kinerja lebih rendah 37% dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik, jika diukur dengan s tock return perusahaannya selama 3 tahun  pasca  IPO.  Selain  itu,  ukuran  kinerja  bagi  perusahaan  yang  dikuasai negara berhubungan negatif dengan tingkat kepemilikan negara.
Sedangkan  Faccio  (2006)  menunjukkan  bahwa  perusahaan  yang berkoneksi  politik  memiliki  kinerja  lebih  rendah  dibandingkan  dengan perusahaan  yang  tidak  memiliki  koneksi  politik,  ketika  politisi  menyalurkan sumber  daya  ke  perusahaan  yang  dituju,  dapat  menimbulkan  distrorsi  insentif dan  misalokasi  investasi  serta  meningkatkan  korupsi,  namun  koneksi  politik juga  dapat  meningkatkan  nilai  perusahaan  bahkan  kinerja  perusahaan  jika berhasil  mencabut  rente  ekonomi  yang  tidak  adil  yang  mengorbankan  pesaing dan konsumen.

## Struktur Kepemilikan Modal
Struktur  kepemilikan  mencerminkan  siapa  yang  mempunyai  saham terbesar  dalam  perusahaan.  Kepemilikan  tersebut  dapat  berupa  kepemilikan pribadi,  institusional  swasta  ataupun  pemerintah.  Struktur  kepemilikan dipercaya  beberapa  peneliti  mampu  mempengaruhi  kinerja  perusahaan (Wahyudi  dan  Pawestri,  2006).  Kinerja  perusahaan  yang  tidak  baik  akan berdampak  pada  ketidakmampuan  perusahaan  dalam  mencapai  tujuan  yang diharapkan, seperti terjadinya financial distress . Kondisi tersebut jika tidak segera diatasi, maka akan menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Dengan demikian, struktur kepemilikan dinilai berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
Struktur kepemilikan adalah komposisi modal antara hutang dan ekuitas termasuk  juga  proporsi  antara  kepemilikan saham inside  shareholder dan outside shareholder (Haryono,  2005).  Struktur  kepemilikan  perusahaan  mempunyai beberapa  karakteristik  yaitu  kepemilikan  menyebar  atau  kepemilikan terkonsentrasi.  Kepemilikan  menyebar  menyebabkan  pengawasan  pemilik menjadi  lemah  karena  susah  untuk  ikut  mengendalikan,  namun  sebaliknya kepemilikan  terkonsentrasi  memperkuat  pengawasan  perusahaan  oleh  pemilik karena kemudahan untuk ikut mengendalikan.
Umumnya, struktur kepemilikan saham perusahaan berupa kepemilikan manajerial,  institusional  dan  publik.  Nuraeni  (2010)  dalam  penelitiannya mengenai  pengaruh  struktur  kepemilikan  terhadap  kinerja  perusahaan, membagi  struktur  kepemilikan  dalam  4  (empat)  kategori,  yaitu;  kepemilikan institusional,  publik,  asing  dan  manajerial  dan  hasilnya  menunjukkan  adanya pengaruh  positif  dan  signifikan  pada  kepemilikan  asing  dan  institusional terhadap  kinerja  perusahaan,  sedangkan  kepemilikan  manajerial  dan  publik menunjukkan sebaliknya yaitu tidak ada pengaruhnya yang signifikan.

## Leverage
Menurut  Nabhan  (2001) Leverage adalah  seberapa  besar  penggunaan aktiva atau dana, dimana atas penggunaan aktiva (dalam operating leverage) atau dana  (dalam financial  leverage) tersebut  perusahaan  harus  menutup  biaya  tetap
atau  beban  tetap. Leverage keuangan  diartikan  sebagai  suatu  ukuran  yang menunjukkan  sampai  sejauh  mana  sekuritas  berpenghasilan  tetap  (utang  atau saham preferen) dipakai dalam struktur modal perusahaan.
Salah  satu  tujuan  penggunaan leverage keuangan  adalah  memperbesar pendapatan para pemegang saham biasa dan diyakini bahwa perusahaan yang mempunyai leverage keuangan yang rendah akan mendatangkan resiko kerugian yang  lebih  kecil,  ketika  kondisi  ekonomi  suatu  negara  memburuk  dan mempunyai  kesempatan  memperoleh  laba  rendah  ketika  ekonomi  Negara membaik.  Sebaliknya,  perusahaan  yang  mempunyai leverage keuangan  tinggi mempunyai  resiko  menanggung  rugi  yang  besar  saat  ekonomi  suatu  negara memburuk,  sehingga  kebijakan  untuk  meningkatkan  laba  perusahaan  memang dapat diperoleh dengan menggunakan hutang dengan biaya yang lebih rendah dari  pengembalian  modal,  namun  dengan  adanya  hutang  tinggi  (yang menghasilkan leverage keuangan tinggi) juga dapat membawa resiko yang tinggi. Penggunaan leverage keuangan ternyata tidak hanya akan mendatangkan keuntungan saja, namun juga dapat menyebabkan kerugian. Hal tersebut terjadi karena dengan leverage keuangan berarti pula perusahaan membebankan resiko dari beban tetap kepada pemegang saham. Penggunaan leverage keuangan yang terlalu  tinggi  akan  dapat  mengganggu  kemampuan  perusahaan  dalam menghasilkan  laba.  Akhirnya,  perusahaan  dengan  jumlah  hutang  yang  tinggi akan mengalami kondisi keuangan yang buruk dan terancam
kebangkrutan.(Nabhan, 2001)

## Hasil Penelitian Sebelumnya
Penelitian mengenai koneksi politik dikaitkan dengan kinerja perusahaan masih jarang dilakukan, namun demikian ada juga beberapa peneliti yang sudah melakukannya, diantaranya adalah:
Nabhan (2001) yang meneliti mengenai pengaruh leverage keuangan dan sektor  industri  terhadap  kinerja  yang  dicerminkan  dalam  return  saham, pertumbuhan penjualan dan laba operasi perusahaan go public yang terdaftar di BEI. Sampel dalam penelitian ini adalah 173 perusahaan properti dan real estate yang  terdaftar  di  BEI  pada  tahun  1996-1999.  Alat  analisa  yang  dipakai  adalah regresi parsial dan simultan. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage berpengaruh terhadap kinerja perusahaan walaupun tidak signifikan.
Goldman,  Rocholl  &  So  (2006)  yang  meneliti  pengaruh  koneksi  politik terhadap  nilai  perusahaan.  Mereka  berpendapat  bahwa  di  negara-negara  yang sistem  hukumnya  lemah  dan  tingkat  korupsinya  tinggi  menunjukkan  bahwa koneksi politik berharga bagi perusahaan. Sampel yang dipakai dalam penelitian adalah  perusahaan  yang  berkoneksi  politik  di  AS.  Penelitian  ini  berusaha menganalisis  respon  terhadap  kemenangan  partai  republik  pada  pemilihan presiden  tahun  2000  dan  hasilnya  menunjukkan  perusahaan  yang  berkoneksi politik (terhubung dengan partai republik) mengalami peningkatan nilai saham, sedangkan  perusahaan  yang  berkoneksi  politik  (terhubung  dengan  partai demokrat) mengalami penurunan nilai saham.
Faccio, et al., (2006) yang meneliti secara komprehensif pengaruh koneksi politik  pada  perusahaan  di  beberapa  negara  di  dunia.  Penelitian  diarahkan untuk  menjawab  2  (dua)  pertanyaan  utama  yaitu:  (1)  Apakah  karakteristik
umum yang dilakukan suatu negara dengan berkoneksi politik? (2) Dan apakah koneksi  politik  menambah  nilai  perusahaan?  Sampel  yang  dipakai  dalam penelitian tersebut adalah perusahaan-perusahaan yang didiagnosa mempunyai koneksi  politik  di  47  negara  di  dunia.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa eksistensi  koneksi politik pada perusahaan semakin luas terjadi seperti tampak pada  35  negara  sampel  dari  total  47  sampel  penelitian.  Secara  umum,  koneksi politik  cenderung  relatif  rendah  pada  regulasi  yang  mengatur  konflik kepentingan  sangat  ketat.  Selain  itu,  koneksi  politik  umumnya  banyak  terjadi pada  perusahaan  yang  ada  pada  negara-negara  yang  cenderung  sangat  korup, negara-negara yang membatasi investasi asing dengan warga negaranya, sistem lebih transparan dan lebih besar akses ke negara tersebut.
Purwoto  (2011)  berupaya  menganalisis  pengaruh  koneksi  politik, kepemilikan  pemerintah  dan  keburaman  laporan  keuangan  terhadap kesinkronan dan resiko crash harga saham. Koneksi politik dalam penelitian ini diidentifikasi  dari  3  (tiga)  proksi  yaitu  perusahaan  yang  mempunyai  dewan komisaris  pernah  atau  sedang  menjabat  sebagai  pejabat  tinggi  atau  kabinet, perusahaan  mempunyai  hutang  pada  bank  pemerintah  dan  nilai  absolut  dari return  abnormal  kumulatif  pada  hari  bersamaan  atau  1  hari  sesudah  peristiwa politis  berbeda  yang  dipilih  per  tahun.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa derajat  kualitas  pelaporan  keuangan  antara  perusahaan  berkoneksi  politis dengan yang tidak berkoneksi politis tidak berbeda secara signifikan. Demikian pula dengan perusahaan kepemilikan pemerintah atau bukan juga menunjukkan tidak  ada  beda  yang  signifikan.  Selain  itu,  hasil  penelitian  juga  menunjukkan bahwa  koneksi  politik,  kepemilikan  pemerintah  dan  keburaman  laporan keuangan  meningkatkan  kesinkronan  harga  saham.  Koneksi  politik  dan kepemilikan  pemerintah  tidak  meningkatkan  resiko crash harga  saham  ketika laporan keuangan tidak buram atau berkualitas.
Wulandari (2012) menganalisis pengaruh political connection dan struktur kepemilikan  terhadap  kinerja  perusahaan  yang  terdaftar  di  BEI  periode  2009- 2011. Sampel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah 57 perusahaan. Teknik  analisis  yang  dipakai  adalah  regresi  berganda.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa  perusahaan yang mempunyai political connection memiliki kinerja  lebih  rendah  daripada  perusahaan  yang  tidak  mempunyai political connection.

## Pengaruh antara Koneksi Politik dengan Kinerja Perusahaan
Koneksi politik merupakan suatu kondisi, dimana setidaknya satu orang dari  top  manajemen  atau  pemegang  saham  besar  perusahaan  mempunyai kerabat  yang  memegang  jabatan  politik  tinggi  atau  seorang  politikus  yang menonjol  (Faccio, et  al., 2006).  Perusahaan  yang  terhubung  secara  politik ditemukan  menikmati  beberapa  keuntungan  diantaranya  kemudahan  akses untuk  memperoleh  pembiayaan  bank,  keringanan  pajak,  kekuatan  pasar  dan memperoleh kontrak pemerintah.
Ketika  perusahaan  terkoneksi  politik  mengalami  kesulitan  keuangan, eksistensi  koneksi  politik  akan  memberikan  banyak  manfaat  dalam memudahkan  akses  memperoleh  pendanaan  dari  bank.  Hal  tersebut  diperkuat oleh  penelitian  Faccio, et  al., (2006),  dimana  perusahan  yang  tertekan  secara
ekonomi,  mempunyai  koneksi  politik,  akan  lebih  mungkin  untuk  mendapat talangan  dari  pemerintah  daripada  perusahaan  lain  yang  tertekan  secara ekonomi tetapi tidak memiliki koneksi politik. Pernyataan senada diungkapkan juga  oleh  hasil  penelitian  lain  yang  sejenis  yaitu  Wulandari  (2012)  yang menyatakan bahwa political connection berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dibuat model kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis sebagaimana berikut:

## H1 :   Koneksi Politik berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan

## Pengaruh antara Struktur Kepemilikan dengan Kinerja Perusahaan
Struktur  kepemilikan  perusahaan  merupakan  salah  satu  hal  penting terkait  dengan  pengendalian  operasional  perusahaan.  Berdasarkan  teori keagenan sebagaimana dikutip dalam Wulandari (2012) merupakan mekanisme untuk  mengurangi  konflik  kepentingan  antara  manajer  dan  pemegang  saham. Struktur  kepemilikan  juga  dipercaya  dapat  berpengaruh  pada  jalannya perusahaan  yang  pada  akhirnya  dapat  mempengaruhi  kinerja  perusahaan (Winanda,  2009).  Dua  mekanisme  struktur  kepemilikan  yang  dinilai  krusial dalam corporate  governance yaitu  kepemilikan  institusional  dan  kepemilikan manajerial  yang  dipandang  membantu  dalam  mengendalikan  masalah keagenan.  Sebagaimana  diungkapkan  oleh  Pratiwi  (2010)  yang  menjelaskan bahwa kinerja perusahaan yang lebih baik akan mudah dicapai dengan adanya praktek good  corporate  governance yang  memberikan  pengawasan  dan perlindungan yang lebih baik juga kepada para pemegang saham. Jadi struktur kepemilikan juga dinilai berpengaruh terhadap kinerja perusahaa. Hal  tersebut diperkuat  oleh  hasil  penelitian  Wulandari  (2012)  yang  menyatakan  hal  yang senada.  Berdasarkan  uraian  tersebut,  maka  dapat  dibuat  model  kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis sebagaimana berikut:
H2 :      Struktur  Kepemilikan  berpengaruh  terhadap  Kinerja

## Perusahaan
Pengaruh antara Leverage terhadap Kinerja Perusahaan Leverage  menunjukkan  seberapa  besar  penggunaan  dana  atau  aktiva yang  dimiliki  perusahaan  untuk  menutup  beban  tetapnya.  Salah  satu  tujuan penggunaan  leverage  adalah  memperbesar  pendapatan  bagi  para  pemegang sahamnya. Perusahaan yang melakukan transaksi dengan tingkat leverage yang tinggi akan menghasilkan prestasi yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang  melakukan  transaksi  dengan  leverage  yang  rendah.  Perusahaan  yang mempunyai leverage yang rendah, maka akan mempunyai resiko kerugian yang lebih  kecil  ketika  kondisi  ekonomi  suatu  negara  merosot,  demikian  pula sebaliknya.  Dengan  demikian,  kebijakan  perusahaan  untuk  meningkatkan  laba (kinerja)  perusahaan  dapat  diperoleh  dengan  menggunakan  hutang  dengan

## Koneksi Politik
( Variabel Independen ) Kinerja Perusahaan Struktur Kepemilikan ( Variabel Independen ) Kinerja Perusahaan
biaya yang rendah dari pengembalian modalnya, namun dengan adanya hutang yang  tinggi  (leverage  yang  tinggi)  juga  dapat  memberikan  resiko  yang  tinggi. Dengan  demikian,  leverage  keuangan  dinilai  berpengaruh  terhadap  kinerja perusahaan. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian Nabhan (2001) yang menyebutkan  bahwa  leverage  mempengaruhi  kinerja  perusahaan.  Berdasarkan uraian  tersebut,  maka  dapat  dibuat  model  kerangka  pemikiran  dan pengembangan hipotesis sebagaimana berikut:
H3 :   Leverage berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan
Pengaruh  antara  Koneksi  Politik,  Struktur  Kepemilikan,  dan Leverage terhadap Kinerja Perusahaan
Kinerja perusahaan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Sebagaimana diuraikan  sebelumnya,  sehingga  faktor  struktur  kepemilikan,  koneksi  politik dan  leverage  diyakini  berpengaruh  terhadap  kinerja  perusahaan.  Adapun Model Penelitiannya adalah sebagaimana berikut:
H4:      Struktur  Kepemilikan,  Koneksi  Politik  dan  Leverage  berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kinerja Perusahaan

## Metode Populasi dan Sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan BUMN  yang  terdaftar  di  BEI  pada  periode  2009-2012  yang  berjumlah  20 perusahaan  BUMN,  dengan  teknik  sampling  sensus  maka  ditetapkan  seluruh populasi sebagai sample.

## Jenis Data Penelitian
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder  yaitu data yang diperoleh dari sumber referensi yang telah tersedia di BEI. Data yang dipakai  dalam  penelitian  ini  berupa  data  keuangan  dan  non  keuangan perusahaan BUMN di Indonesia pada periode 2009-2012.
Leverage
( Variabel Independen )
Kinerja Perusahaan Leverage ( Variabel Independen ) Struktur Kepemilikan ( Variabel Independen ) Koneksi Politik
( Variabel Independen ) Kinerja Perusahaan

## Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Koneksi Politik
Perusahaan  dikatakan  mempunyai  koneksi  politik  jika  salah  satu  dari pemilik perusahaan, dewan direksi atau dewan komisaris pernah menjabat atau sedang  menjadi  pejabat  pemerintah,  pejabat  militer  atau  anggota  parlemen selama  periode  penelitian.  Kriteria  koneksi  politik  dalam  penelitian  ini  adalah sebagaimana kriteria yang dipakai dalam penelitian Wulandari (2012):
 Dewan  direksi  dan  atau  dewan  komisaris  merangkap  jabatan  sebagai politisi yang berafiliasi dengan partai politik
 Dewan  direksi  dan  atau  dewan  komisaris  merangkap  jabatan  sebagai pejabat pemerintah
 Dewan  direksi  dan  atau  dewan  komisaris  merangkap  jabatan  sebagai pejabat militer
 Dewan  direksi  dan  atau  dewan  komisaris  merupakan  mantan  pejabat pemerintah atau mantan pejabat militer
 Pemilik  perusahaan  atau  pemegang  saham  merupakan  politisi  atau pejabat pemerintah atau pejabat militer atau mantan pejabat pemerintah atau mantan pejabat militer.
Koneksi  politik  diukur  dengan  menggunakan  variabel  dummy,  bernilai  1  jika perusahaan memenuhi salah satu kriteria diatas dan bernilai 0 jika sebaliknya.

## Struktur Kepemilikan
Struktur  kepemilikan  dibedakan  menjadi  2  jika  mendasarkan  pada mekanisme good  corporate  governance yaitu  kepemilikan  institusional  dan kepemilikan publik, yaitu:
 Kepemilikan  institusional  yaitu  porsi  saham  beredar  perusahaan  yang dimiliki  oleh  institusi.  Kepemilikan  institusional  diukur  dari  prosentase saham  yang  dimiliki  institusi  dibagi  dengan  banyaknya  saham  beredar (Jama’an, 2008).
 Kepemilikan  publik  yaitu  besarnya  porsi  saham  beredar  yang  dimiliki oleh  masyarakat  atau  publik.  Masing-masing  kepemilikan  saham  oleh publik  kurang  dari  5%.  Kepemilikan  publik  diukur  dengan  prosentasi dengan membagi jumlah saham yang dimiliki publik dengan jumlah total saham biasa (Wulandari, 2012).
Penelitian ini hanya membatasi pada struktur kepemilikan institusional, mengingat  BUMN  identik  dengan  adanya  koneksi  politik  karena  mayoritas saham  BUMN  memang  dimiliki  oleh  pemerintah.  Perhatian  peneliti  dalam  hal ini  lebih  kepada  upaya  untuk  memperoleh  bukti  empiris  terkait  dengan  ada- tidaknya pengaruh struktur kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan.

## Leverage
Leverage  adalah  rasio  yang  dipakai  untuk  mengukur  sampai  sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Leverage dalam penelitian ini diukur  dengan  membagi  total  hutang  perusahaan  dengan  total  aktiva perusahaan sebagaimana dipakai dalam penelitian Nabhan (2001).

## Kinerja Perusahaan
Kinerja perusahaan merupakan penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat  mengukur  keberhasilan  perusahaan  dalam  menghasilkan  laba  yang diharapkan. Kinerja juga dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menjelaskan  kegiatan  operasionalnya.  Dalam  penelitian  ini,  kinerja  perusahaan diukur  dengan  menggunakan  rasio return  on assets  (ROA) yang  dapat dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total assets.
Analisis Data
Analisis data penelitian dilakukan melalui tahap-tahap berikut ini:

## Statistik Deskriptif
Dalam penelitian ini uji statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran  atau  deskriptif  suatu  data  yang  telah  terkumpul.  Menurut  Ghozali (2007) deskriptif data dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum,  minimum,  sum,  range,  kurtosis  dan  skwenees  (kemencengan distribusi).

## Uji Asumsi Klasik
Uji Asumsi Klasik dilakukan untuk memenuhi asumsi regresi yang akan digunakan  untuk  menjawab  hipotesis  yang  diajukan  dalam  penelitian  ini.  Uji asumsi klasik yang dipakai dalam penelitian ini meliputi: Uji Normalitas Regresi, Uji Multikolinieritas dan Uji Heterokedastisitas.

## a. Uji Normalitas Data
Uji  normalitas  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menguji  apakah  dalam model  regresi,  variabel  pengganggu  atau  residual  memiliki  distribisi  normal (Ghozali,  2007).  Uji  normalitas  akan  dilakukan  dengan  uji  statistik  parametik dengan  P-Plot.  Data  terdistribusi  secara  normal  jika  data  nampak  menyebar mendekati garis sumbu (Ghozali, 2007).

## b. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar data  dalam  variable  pengamatan.  Apabila  terjadi  korelasi akan  dinamakan  ada problem  autokorelasi.  Autokorelasi  muncul  karena  observasi  yang  berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Autokorelasi sering terjadi  pada sampel  dengan  data  bersifat time  series.  Uji  Durbin  Watson  adalah  cara  untuk mendeteksi  autokorelasi,  dimana  model  regresi  linear  berganda  terbebas  dari autokorelasi  jika  nilai  Durbin  Watson  hitung  terletak  di  daerah  “Tidak  Ada Autokorelasi Positif dan Negatif” atau  2  < dw  < 4.

## c. Uji Multikolinearitas
Uji  multikolinearitas  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  menguji  pada model  regresi  ada  atau  tidak  korelasi  antara  variabel  bebas.  Jika  tidak  terjadi korelasi  atara  variabel  bebas  (independen),  maka  model  regresi  tersebut dinyatakan  baik.  Uji  multikolinearitas  yang  dilakukan  dengan  melihat  nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika hasil perhitungan nilai tolerance
menunjukan  >  0,10  dan  nilai Variance  Inflation  Factor (VIF)  <  10  maka  dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi (Ghozali , 2007).

## d. Uji Heteroskedastisitas
Uji  Heteroskedastisitas  bertujuan  untuk  menguji  apakah  dalam  model regresi  terjadi  ketidaksamaan  variance  dari  residual  satu  pengamatan  ke pengamatan  yang  lain.  Untuk  uji  heteroskedastisitas  dilakukan  dengan menggunakan  grafik scatterplots .  Kriteria  ujinya:    jika  tidak  terjadi heteroskedastisitas, maka hasil dari grafik scatterplots menunjukkan bahwa titik- titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2007).

## Uji Hipotesis
Uji hipotesa dinilai dengan Multiple Regression Analysis (Analisis Regresi Berganda).  Dalam  analisis  regresi  berganda  dilakukan  2  (dua)  uji  yaitu:  (1) Uji Signifikansi  Parameter  Individual  (Uji  t  Statistik) dan  (2) Uji  Koefisien  Determinasi. Uji t statistik dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi pengaruh koneksi politik,  struktur  kepemilikan  dan  leverage  secara  parsial  terhadap  kinerja perusahaan.  Sedangkan  uji  koefisien  determinasi  (R)  pada  intinya  mengukur seberapa  jauh  kemampuan  model  dalam  menerangkan  variasi  variabel  terikat (dependen).  Nilai  koefisien  determinasi  adalah  antara  nol  dan  satu  (Ghozali, 2007).  Nilai  koefisien  determinasi  yang  kecil  berarti  kemampuan  variabel- variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas.
Sedangkan  nilai  koefisien  determinasi  yang  mendekati  satu  berarti variabel-variabel  independen  memberikan  hampir  semua  informasi  yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

## Hasil dan Pembahasan Deskripsi Data Penelitian
Populasi  dari  penelitian  ini  adalah  seluruh  perusahaan  BUMN  yang listing  di  BEI  pada  tahun  2009-2012.  Terdapat  20  perusahaan  BUMN  yang terdaftar di BEI pada periode 2009-2012 yaitu:
NO NAMA PERUSAHAAN 1 PT. Indofarma Tbk 2 PT. Kimia Farma 3 PT. Perusahaan Gas Negara 4 PT. Krakatau Steel 5 PT. Adhi Karya 6 PT. Pembangunan Perumahan 7 PT. Wijaya Karya 8 PT. Waskita Karya 9 PT. BNI 10 PT. BRI 11 PT. BTN 12 PT. Mandiri 13 PT. Aneka Tambang 14 PT. Bukit Asam
15 PT. Timah 16 PT. Semen Baturaja 17 PT. Semen Indonesia 18 PT. Jasa Marga 19 PT. Garuda Indonesia 20 PT. Telkom

## Statistik Deskriptif
Berikut adalah tabel hasil statistik deskriptif dengan SPSS 17, sebagai berikut:

## Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics N Minimum  Maximum  Mean Std. Deviation KP 20 .00 4.00 2.6000 1.72901 SKI 20 2.04 3.60 2.6743 .46379 LV 20 1.00 3.64 2.3978 .95435 NP 20 7.49 123.69 38.6255 37.00609 Valid N (listwise) 20
Berdasarkan table 1 diatas maka yang dapat disimpulkan bahwa dari 20 perusahaan BUMN yang listing di BEI mempunyai nilai maksimum sebesar 4,0, nilai  minimum  sebesar  0,  nilai  rata-rata  sebesar  2,60,  dan  standar  deviasi  atas adanya  koneksi  politik  (KP)  sebesar  1,72901.  Untuk  Struktur  Kepemilikan Institusional  mempunyai  nilai  minimum  sebesar  2,04,  nilai  maksimum  sebesar 3,60, nilai rata-rata sebesar 2,6743 dan standar deviasi sebesar 0,46379. Leverage berturut-turut  mempunyai  nilai  minimum  sebesar  1,0,  nilai  maksimum  sebesar 3,64,  nilai  rata-rata  sebesar  2,3978  dan  standar  deviasi  sebesar  0,95435. Sedangkan  untuk  variabel  kinerja  perusahaan  (NP)  yang  dalam  hal  ini  diukur dengan ROA mempunyai nilai minimum sebesar 7,49, nilai maksimum sebesar 123,69, nilai rata-rata sebesar 38,6255 dan standar deviasi sebesar 37,00609.

## Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas Data
Uji  normalitas  dalam  penelitian  ini  menggunakan  P-Plot  sebagaimana nampak dalam gambar dibawah ini:
Gambar 1. Hasil Uji Normalitas Data
Sesuai Gambar 1 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Hal tersebut ditunjukan dengan adanya titik-titik data yang menyebar mengikuti dan mendekati garis sumbu.

## b. Uji Autokorelasi
Hasil Uji autokorelasi nampak dalam tabel berikut ini:
Berdasarkan  Tabel  2  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi autokorelasi.  Hal  tersebut  mendasarkan  pada  Gozali  (2007)  dimana  hasil perhitungan nilai DW sebesar 2,478 berada pada  2<DW>4.

## c. Uji Multikolinieritas
Hasil uji multikolinieritas nampak dalam tabel berikut ini:
Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 (Constant) 175.803 43.368 KP -3.406 3.648 -.159 .902 1.109 SKI -20.834 14.004 -.261 .851 1.176 LV -30.280 6.543 -.781 .920 1.087
Berdasarkan  Table  3  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi multikolinieritas. Hal tersebut sesuai dengan prinsip Gozali (2007) dimana hasil perhitungan nilai tolerance menunjukan > 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF)  <  10  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada  multikolinearitas  antar variabel independen dalam model regresi.
d. Uji Heterokedastisitas
Gambar 2. Hasil Uji Heterokedaksitas
Tabel 2. Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary b Model R R Square Adjusted  R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson dimensi on0 1 .762 a .581 .502 26.11018 2.478 a. Predictors: (Constant), LV, KP, SKI
b. Dependent Variable: NP
Berdasarkan  gambar  2.  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  terjadi heterokedastisitas.  Hal  tersebut  tampak  dari  menyebarnya  titik-titik  data  yang tidak membentuk pola tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam Gozali (2007).

## Uji Hipotesis
Hasil uji regresi menggunakan SPSS 17 tampak pada tabel berikut:
Tabel 4. Hasil Uji Regresi secara Parsial
Berdasarkan Tabel 4 maka dapat disimpulkan bahwa koneksi politik dan struktur kepemilikan institusional berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap nilai  perusahaan  secara  statistik  yang  dalam  hal  ini  diukur  dengan  ROA.  Hal tersebut tampak dari nilai signifikansinya yaitu masing-masing sebesar 0,364 dan 0,156 yang jauh diatas 0,05.
Hasil  penelitian  ini  konsisten  dengan  hasil  penelitian  Wulandari  (2012). Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  perusahaan  yang  mempunyai political connection memiliki  kinerja  lebih  rendah  daripada  perusahaan  yang  tidak mempunyai political connection.
Tampaknya  BUMN  di  Indonesia  sudah  menunjukkan  kinerja  yang semakin  profesional.  Dengan  kata  lain,  kinerja  BUMN  di  Indonesia  sangat menjunjung  tinggi  profesionalisme  sehingga  adanya  hubungan-hubungan istimewa dengan pihak-pihak tertentu seperti pemerintah ataupun partai politik tidak terlalu penting lagi (koneksi politik menjadi rendah).
Hasil penelitian ini semakin diperkuat oleh hasil penelitian dari Nabhan yang  menunjukan  bahwa;  “Kepemilikan  menyebar  menyebabkan  pengawasan pemilik  menjadi  lemah  karena  susah  untuk  ikut  mengendalikan,  namun sebaliknya  kepemilikan  terkonsentrasi  memperkuat  pengawasan  perusahaan oleh  pemilik  karena  kemudahan  untuk  ikut  mengendalikan,”  seperti diungkapkan  oleh  Haryono  (2005).  Maka  struktur  kepemilikan  institusi cenderung lebih mempunyai kinerja yang baik.
Leverage  juga  berpengaruh  negatif  signifikan  terhadap  kinerja perusahaan secara statistik. Hal tersebut nampak dari nilai signifikansi yang 0.00 jauh  di  bawah  0.05.  Hal  tersebut  konsisten  dengan  hasil  penelitian  Nabhan (2001),  bahwa penggunaan leverage keuangan  yang  terlalu  tinggi  akan  dapat mengganggu  kemampuan  perusahaan  dalam  menghasilkan  laba.  Akhirnya, perusahaan  dengan  jumlah  hutang  yang  tinggi  akan  mengalami  kondisi keuangan yang buruk dan terancam kebangkrutan.
Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 175.803 43.368 4.054 .001 KP -3.406 3.648 -.159 -.934 .364 SKI -20.834 14.004 -.261 -1.488 .156 LV -30.280 6.543 -.781 -4.628 .000
Tabel 5. Hasil Uji Regresi secara Berganda
ANOVA b Model Sum of Squares  df Mean Square F Sig. 1 Regression 15111.701 3 5037.234 7.389 .003 a Residual 10907.862 16 681.741 Total 26019.563 19 a. Predictors: (Constant), LV, KP, SKI b. Dependent Variable: NP
Berdasarkan  Tabel  5  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  koneksi  politik, struktur kepemilikan institusional, dan leverage secara simultan mempengaruhi secara  signifikan  terhadap  kinerja  perusahaan.  Hal  tersebut  ditunjukkan  oleh nilai signifikansinya yang jauh dari 0,05 yaitu 0,003. Dengan demikian Hipotesis 4 diterima.

## Tabel 6. Koefisien Determinasi
Berdasarkan tabel 6 maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor seperti koneksi  politik,  struktur  kepemilikan  institusional,  dan  leverage  hanya  dapat menjelaskan kinerja perusahaan sebesar 50,2%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 49,8% dijelaskan oleh variabel lainnya. Hal tersebut tampak dari nilai adjusted r- square yaitu sebesar 0,502.

## Simpulan dan Saran Simpulan
Berdasarkan pada hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa:
a. Koneksi  politik  berpengaruh  negatif  terhadap  Kinerja  Perusahaan.  Hal tersebut  konsisten  dengan  hasil  penelitian  Wulandari  (2012).  Indikasi  yang dapat  ditarik  adalah  ada  tidaknya  hubungan  istimewa  dengan  berbagai pihak BUMN tetap harus menjaga kinerjanya.
b. Struktur  Kepemilikan  berpengaruh  negatif  terhadap  Kinerja  Perusahaan. Garis  merah  yang  dapat  ditarik  adalah  dominasi  kepemilikan  pemerintah atas  BUMN  tidak  menyebabkan  kinerjanya  tidak  baik.  Dengan  kata  lain, BUMN mengedepankan profesionalisme.
c. Leverage  mempunyai  pengaruh  negatif  terhadap  Kinerja  Perusahaan.  Hal tersebut konsisten dengan hasil penelitian Nabhan (2001).
d. Koneksi  Politik,  Struktur  Kepemilikan,  dan  Leverage  secara  bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Perusahaan.
Model R R Square Adjusted  R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson dimension0 1 .762 a .581 .502 26.11018 2.478 a. Predictors: (Constant), LV, KP, SKI
b. Dependent Variable: NP

## Saran
Berdasarkan  pada  hasil  yang  ada  di  atas,  maka  saran  untuk  penelitian berikutnya adalah:
a. Penelitian ini hanya menggunakan populasi dan sampel berupa BUMN yang listing  di  BEI  pada  2009-2012  sehingga  disarankan  menggunakan  populasi dan sampel yang lain yang lebih luas, yaitu perusahaan publik lainnya.
b. Variabel yang diteliti juga terbatas yaitu 4 variabel dan periode waktu yang hanya 4 tahun sehingga disarankan untuk menambahkan variabel lain yang dinilai  juga  mempengaruhi  kinerja  perusahaan  dengan  jangka  waktu  yang lebih panjang.
a. Untuk  menilai  ada  tidaknya  koneksi  politik,  peneliti  hanya  mendasarkan pada  ada  tidaknya  direksi  dan  komisarisnya  yang  merupakan  anggota parpol,  pegawai  negeri,  pensiunan  ABRI,  atau  menteri  sehingga  untuk selanjutnya  disarankan  agar  menggunakan  dasar  pertimbangan  lain  yang lebih baik.

## Daftar Pustaka
Ball,  R.,  A.  Robin,  and  J.  S.  Wu.  2003.  Incentives  versus  standards:  properties ofaccounting  income  in  four  East  Asian  countries. Journal  of  Accounting &Economics 36 (1-3):235-270.
Bushman,  R.  M.,  J.  D.  Piotroski,  and  A.  J.  Smith.  2004.  What  Determines CorporateTransparency? Journal of Accounting Research 42 (2):207-252. Faccio,Mara,  2006,  Politically  connected  firms, American  Economic  Review  96  (1) (Mar): , 369-386.
Fan, J.P.H., T.J. Wong, and T. Zhang. 2007. Politically connected CEOs, corporate governance  and  post  IPO  performance  of  China’s  Newly  partially privatized firms, Journal of Financial Economics 84 (2) (May): 330-357.
Fisman, Raymond, 2001, Estimating the value of political connections, American Economic Review 91, (4) (Sep): 1095-1102. Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi 4, Semarang: BP-UNDIP.
Goldman, E., J. Rocholl, and J. So. 2009. Do Politically Connected Boards Affect FirmValue?, The Review of Financial Studies. 22 (6):2331-2360. Morek,  Randall  clan  Bernard  Yeung,  2004,  Family  control  and  the  rent  seeking society, EntrepreneurshipTheory and Practice ( 28): 391-409. Nabhan,  Faqih.,  2001,  Pengaruh  Leverage  Keuangan  dan  Sektor  Industri terhadap  Return  Saham,  Pertumbuhan  Penjualan  dan  Laba  Operasi Perusahan  Go  Public  yang  Terdaftar  di  BEJ,  Laporan  penelitian  tidak dipublikasikan, Universitas Diponegoro Semarang.
Nuraeni,  Dini.,  2010,  Pengaruh  Struktur  Kepemilikan  terhadap  Kinerja Perusahaan,  Laporan  penelitian  tidak  dipublikasikan,  Universitas Diponegoro Semarang.
Purbasari,  D.  P.  2006.  Political  connections,  trade  protection  and  multinational corporations: firm-level evidence of patronage in Indonesia., University of Colorado at Boulder, Boulder.
Purwoto,  Lukas.,  2011.  Pengaruh  koneksi  politik,  kepemilikan  pemerintah  dan keburaman laporan keuangan terhadap kesinkronan dan rasio crash harga saham, Disertasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Sejati, Yuyun Aning., 2009, Political connections and earnings quality: evidence from Malaysia, Disertation Oklahoma State University, USA.
Wahyudi,  Pawestri,  2006,  Implikasi  Struktur  Kepemilikan  terhadap  Nilai Perusahaan  dengan  Keputusan  Keuangan  sebagai  Variabel  Intervening, Simposium Nasional Akuntansi ( Padang: 1-9.
Wulandari,  Tri,.,  2012,  Analisis  Pengaruh  Political  Connection  dan  Struktur Kepemilikan  terhadap  Kinerja  Perusahaan,  Laporan  penelitian  tidak dipublikasikan, Universitas Diponegoro Semarang.