Sosialisasi dan Pendampingan Faktor Penyebab dan Dampak Perkawinan di Bawah Umur serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan
Sofia Gussevi 1 , Ira Novianty 2 , Melly Agustina 3 , Rifqi Khuzayri 4
1,2,3,4 Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAI DR. KH. EZ. Muttaqien Purwakarta Indonesia sofiagussevi@gmail.com 1 , iranovianty32@gmail.com 2 , mellya125.tian@gmail.com 3 , rkhuzayri@gmail.com 4
DOI: doi.org/10.52593/svs.03-1-04 Naskah diterima: 19 November 2022, direvisi: 18 Januari 2023, disetujui: 19 Januari 2023 Abstract Keywords: Underage Marriage, Marriage Age Limit The results of the author's research in 2021 with the title "The Phenomenon of Child Marriage during the Covid-19 Pandemic", as well as the many underage marriages that occurred in 2020 became the background for this community service  activity.  This  can  be  seen  from  the  258  applications  for  marriage dispensation submitted to the Purwakarta Religious Court in 2020 compared to 72 applications  filed in 2019. A  man  must be at least 19  years old and a woman  must  be  at  least  16  years  old,  before  that  age  they  cannot  married, according  to  article  7  paragraph  (1)  Law  Number  1  of  1974  Concerning Marriage. Then, with the passing of Law Number 16 of 2019 which stipulates that the minimum age for marriage is the same, this minimum age limit was changed to 19 years for men and women. Even though the age of marriage has been set, child marriages or underage marriages are still common. Based on this,  this  service  uses  the  counseling  method  with  the  aim  of  implementing research findings. The results of this service are known to many people who do not know the minimum age requirement for marriage in Law Number 16 of 2019.  In  addition,  parents  do  not  provide  enough  supervision  over  the interactions of their children, so that there are many underage marriages due to Marriage By Accident (MBA) or pregnant before marriage, or another term Unwanted  Pregnancy  (KTD).  By  holding  this  service,  it  is  hoped  that  the community  will  be  able  to  know  and  understand  the  causes  and  effects  of underage marriages and Law Number 16 of 2019 concerning the Age Limit for Marriage. Abstrak Kata kunci: Perkawinan di Bawah Umur, Batas Usia Perkawinan Hasil penelitian penulis di tahun 2021 dengan judul “Fenomena Perkawinan Anak di Masa Pandemi Covid-19”, serta banyaknya pernikahan di bawah umur yang terjadi di tahun 2020 menjadi latar belakang kegiatan pengabdian ini. Hal  ini  terlihat  dari  258  permohonan  dispensasi  nikah  yang  diajukan  ke Pengadilan Agama Purwakarta pada tahun 2020 berbanding 72 permohonan yang diajukan pada tahun 2019. Seorang laki-laki harus berusia minimal 19 tahun dan seorang wanita harus berusia minimal 16 tahun, sebelum usia itu mereka  tidak  dapat  menikah,  menurut  pasal  7  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemudian, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa usia minimum untuk menikah adalah sama, batas usia minimum ini diubah menjadi 19 tahun untuk  laki-laki  dan  wanita.  Meskipun  usia  perkawinan  telah  ditetapkan,
namun  perkawinan  anak  atau  perkawinan  di  bawah  umur  masih  sering terjadi.  Berdasarkan  hal  tersebut,  pengabdian  ini  menggunakan  metode penyuluhan  dengan  tujuan  untuk  mengimplementasikan  temuan  penelitian. Hasil  dari  pengabdian  tersebut  diketahui  banyak  masyarakat  yang  tidak mengetahui ketentuan minimal usia menikah dalam Undang-Undang Nomor 16  Tahun  2019.  Selain  itu,  orang  tua  kurang  memberikan  pengawasan terhadap  pergaulan  anak-anak  mereka,  sehingga  terjadinya  pernikahan  di
bawah  umur  itu  banyak  karena  Marriage  By  Accident  (MBA)  atau  hamil sebelum menikah, atau istilah lain Kehamilan Tak Diinginkan (KTD). Dengan diadakannya  pengabdian  ini,  masyarakat  diharapkan  bisa  mengetahui  dan memahami  faktor  penyebab  dan  dampak  perkawinan  di  bawah  umur  serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan.

## 1. PENDAHULUAN
Usia seseorang biasanya mencerminkan  tingkat kedewasaannya. Seseorang menjadi lebih  dewasa  seiring  bertambahnya  usia.  Hal  ini  juga  berlaku  pada  masalah  yang  terkait pernikahan yang muncul di Indonesia. Usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria  dan  16  tahun  untuk  wanita,  menurut  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan.  Kemudian,  dengan  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  yang mengatur bahwa usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, batas usia minimum ini diubah. Hal ini menunjukkan bahwa usia menikah telah meningkat. Menurut penulis hal ini sangat tepat, karena salah satunya dipengaruhi oleh keadaan sosial masyarakat  (Gussevi,  Maulani,  &  Muhfi,  2021).  Sehingga  hal  ini  menyebabkan  tingkat kedewasaan sekarang ini berbeda dengan tingkat kedewasaan pada zaman dahulu.
Berkaitan  dengan  hal  itu,  Kompilasi  Hukum  Islam  menyatakan  bahwa  perkawinan hanya diperbolehkan bagi calon mempelai yang telah cukup umur demi kepentingan keluarga dan rumah tangga. Masalah ekonomi merupakan masalah yang sangat kompleks yang dihadapi oleh  setiap  keluarga  jika  dikaitkan  dengan  fenomena  sosial  yang  mempengaruhi  keluarga dalam masyarakat. Masalah-masalah ini tidak hanya berkaitan dengan masalah kesejahteraan tetapi juga kewajiban suami untuk menghidupi keluarganya secara finansial. Pada dasarnya, tanggung jawab utama seorang suami dalam sebuah keluarga adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dalam hal sandang, pangan, dan papan. (Mahfudin & Waqi'ah, 2016).
Dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia, Ahmad Rofiq juga mengungkapkan dibutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang untuk memulai sebuah keluarga, salah satunya adalah pasangan harus matang, baik secara biologis maupun pendidikan (Rofiq, 2019). Laki-laki harus mampu memikul tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga karena suami bertanggung  jawab  menafkahi  istri  dan  anak-anaknya.  Seorang  perempuan  harus  siap mengemban kewajiban seorang ibu, yang meliputi melahirkan, pendidikan, dan pengasuhan anak. Pernikahan adalah komitmen yang berlangsung seumur hidup, bukan hanya beberapa tahun.  Namun  tidak  semua  orang  menyadari  arti  dan  makna  pernikahan  yang  sebenarnya. Karena  pernikahan  membutuhkan  kematangan  psikologis,  maka  sangat  penting  adanya batasan  usia  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  untuk  menikah.  Usia  seseorang  yang  akan melangsungkan  pernikahan  yang  masih  terlalu  muda  menjadi  salah  satu  penyebab meningkatnya angka perceraian (Nugrahaheny & Nursyamsi, 2016), hal ini karena suami dan istri tidak menyadari tanggung jawab mereka dalam rumah tangga.
Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama menunjukkan adanya kasus perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur. Fakta menunjukkan karena anaknya dan calon suaminya sudah mempunyai hubungan sangat dekat, mereka saling mencintai, tidak bisa dipisahkan lagi dan dikhawatirkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Hal inilah yang menjadi alasan orang tua mendaftarkan permohonan Dispensasi Kawin anaknya (Gussevi, Indriyani, & Supiana, 2021).
Meskipun Undang-Undang Perkawinan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974  dan  diperbarui  dengan  terbitnya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019,  mengatur batas usia perkawinan, ternyata masih banyak terjadi perkawinan anak atau perkawinan di bawah  umur  di  masyarakat.  Perkawinan  anak  saat  ini  lebih  banyak  dibandingkan  tahun sebelum  pandemi  Covid-19,  apalagi  melihat  kondisi  masyarakat  di  tahun  2020  yang terdampak  pandemi.  Hal  ini  penulis  temukan  dalam  penelitian  yang  dilakukan  pada  tahun 2021 bertema Fenomena Perkawinan Anak di Masa Pandemi Covid-19.
Sosialisasi dan pendampingan faktor penyebab dan dampak…(sofia Gussevi, dkk)
Berdasarkan hal tersebut, Pengabdian Masyarakat (PkM) bekerja sama dengan Majelis Ulama  Indonesia  Kecamatan  Jatiluhur  untuk  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat desa  melalui  penyuluhan  tentang  penyebab  perkawinan  anak,  dampaknya,  dan  Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2019  berkaitan  batas  usia  menikah.  Materi  ini  bertujuan  untuk memberikan  pencerahan  kepada  masyarakat  Jatiluhur  secara  umum  tentang  sebab-sebab perkawinan anak, dampaknya, dan batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun untuk laki- laki  dan  16  tahun  untuk  perempuan  sesuai  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974. Disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengatur bahwa usia minimum untuk  menikah  adalah  sama  antara  laki-laki  dan  perempuan,  maka  batasan  usia  minimum tersebut kemudian diubah. Alasan pernikahan di bawah umur dan dampaknya juga dibahas dalam penyuluhan. Dengan demikian diharapkan PkM dapat mengurangi tingginya frekuensi perkawinan di bawah umur.
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan syarat usia minimal mempelai pria adalah 19 tahun dan mempelai wanita minimal berusia 16 tahun. Kemudian, dengan  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  yang  mengatur  bahwa  usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, batas usia minimum ini  diubah.  Walaupun  demikian,  dalam  kondisi  tertentu,  jika  seorang  laki-laki  dan  seorang perempuan  yang  belum  mencapai  usia  diperbolehkan  menikah,  selain  persetujuan  kedua orang  tua,  mereka  juga  harus  mengajukan  permohonan  Dispensasi  Kawin  ke  Pengadilan Agama.  Syarat  yang  ditetapkan  mengenai  batas  usia  laki-laki  dan  perempuan  yang melaksanakan  perkawinan  (Candra,  2021)  merupakan  langkah  konkrit  untuk  mencegah perkawinan di bawah umur.
Permasalahan  pernikahan  di  bawah  umur  ini  banyak  terjadi  di  masyarakat.  Isu-isu yang berkembang antara lain: 1). Usia legal untuk menikah adalah sesuatu yang tidak disadari banyak  orang.  Mempelai  laki-laki  boleh  menikah  pada  usia  19  tahun,  sedangkan  mempelai perempuan boleh menikah pada usia 16 tahun, sesuai UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, syarat usia ini diubah menjadi sama untuk pria dan Wanita yaitu 19 tahun untuk dapat melaksanakan pernikahan; 2). Banyak orang yang tidak mematuhi hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Mereka percaya bahwa hanya hukum Islam atau hukum agama yang harus diikuti. Oleh karena itu, sering terjadi dalam masyarakat Indonesia yaitu perbuatan hukum seperti nikah siri atau nikah di bawah tangan sangat  bertentangan  dengan  hukum  positif  Islam  di  Indonesia.  Pernikahan  di  bawah  umur sering dilakukan tanpa kehadiran atau sepengetahuan Pegawai Pencatat Nikah; 3). Kehamilan sebelum  menikah  merupakan  akibat  dari  lemahnya  kontrol  dan  pengawasan  orang  tua terhadap anak-anak mereka. Hamil sebelum menikah atau Marriage By Accident (MBA) atau istilah  lain  Kehamilan  Tak  Diinginkan  (KTD)  inilah  yang  menjadi  alasan  umum  untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur.
Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Jatiluhur bertujuan untuk: Pertama, memberikan pemahaman dan pendampingan kepada  masyarakat  terkait  perkawinan  di  bawah  umur;  Kedua,  menerapkan  ilmu  hasil penelitian  dalam  memberikan  pendampingan,  sehingga  diketahui  pemahaman  masyarakat terhadap materi yang disampaikan; Ketiga, masyarakat diharapkan memperoleh manfaat dari kegiatan  ini  dalam  hal  batas  usia  perkawinan,  penyebab  perkawinan  di  bawah  umur  serta akibat perkawinan di bawah umur. Selain itu, diharapkan dapat melakukan pendampingan dan sebagai  wadah  konsultasi  hukum  (klinik  hukum)  atas  permasalahan  yang  muncul  di lingkungan tempat PkM dilaksanakan.

## 2. METODE
Penulis terlibat langsung melakukan pendampingan kepada masyarakat Desa Jatiluhur dalam  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PkM)  dengan  menggunakan  metode Participatory  Research.  Program  PkM  ini  dilakukan  melalui  kegiatan  penyuluhan  kepada masyarakat Desa Jatiluhur.
Kegiatan  pengabdian  ini  dilaksanakan  melalui  beberapa  tahap  yaitu  observasi, persiapan,  pelaksanaan  dan  pendampingan.  Pertama,  Tahap  Observasi.  Pada  tahap  ini dilakukan  dengan  cara  mendatangi  Desa  Jatiluhur  dan  mengadakan  pembicaraan  dengan Kepala  Desa  Jatiluhur  tentang  kegiatan  yang  akan  dilaksanakan.  Kedua,  Tahap  Persiapan. Pada  tahap  ini  dimulai  dengan  mengajukan  surat  permohonan  dahulu  kepada  mitra  (MUI Kecamatan  Jatiluhur).  Kemudian  mengadakan  pembicaraan  kembali  dengan  Kepala  Desa Jatiluhur  tentang  teknis  pelaksanaan  kegiatan.  Ketiga,  Tahap  Pelaksanaan.    Pada  tahap pelaksanaan  kegiatan  dengan  mengadakan  sosialisasi  dan  pendampingan  dalam menyampaikan  materi  tentang  faktor  penyebab  perkawinan  di  bawah  umur,  dampak perkawinan di bawah  umur serta batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun  2019.  Pada  saat  pelaksanaan  sosialisasi  ini  juga  dihadiri  oleh  pelaku  perkawinan  di bawah, dengan demikian dilakukan juga pendampingan terhadap mereka. Keempat, Tahap Evaluasi.  Hasil  penelitian  yang  telah  penulis  laksanakan  di  Pengadilan  Agama  Purwakarta disosialisasikan  melalui  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PkM)  ini.  Karena  pernikahan  di bawah  umur  masih  sering  terjadi,  maka  penulis  berpendapat  perlu  dilakukan  PkM  dengan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Desa Jatiluhur. Hal ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan di bawah umur, dampaknya, dan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Batas  Usia  Minimum  Perkawinan. Antusiasme warga Desa Jatiluhur sangat tinggi selama pelaksanaan sosialisasi ini, terlihat dari kehadiran warga yang cukup besar.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan  temuan  penelitian  pada  tahun  2021  mengenai  pernikahan  anak  atau perkawinan di bawah umur yang marak terjadi di masyarakat, maka sosialisasi ini dilakukan. Hal ini terlihat dari banyaknya permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama  Purwakarta.  Terdapat  92  kasus  dispensasi  nikah  pada  tahun  2019.  Ketika  pandemi Covid-19 melanda pada tahun 2020, angka Dispensasi Kawin meningkat tercatat 258 perkara (Gussevi, Indriyani, & Supiana, 2021). Sementara dari sisi lain, pada masa pandemi Covid-19 ini  terlihat  juga  semakin  meningkatnya  jumlah  perkara  perceraian  terutama  perkara  cerai gugat yang diajukan pihak istri dengan alasan ekonomi ke Pengadilan Agama Purwakarta.
Penulis  melaksanakan  sosialisasi  dan  pendampingan  kepada  warga  Desa  Jatiluhur Purwakarta  dalam  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PkM).  Untuk  lebih  jelasnya penulis memberikan data tentang masyarakat Desa Jatiluhur sebagai penerima manfaat dari PkM ini.
Tabel 1. Data Masyarakat Desa Jatiluhur
No.  Nama Rukun Warga (RW) Nama Rukun Tetangga (RT) 1 RW 01 RT 02 2 RT 03 3 RT 04 4 RT 05 5 RT 16 6 RW 02 RT 09 7 RT 10 8 RT 11 9 RW 03 RT 01 10 RT 06 11 RW 04 RT 12 12 RT 13 13 RT 14 14 RW 05 RT 07 15 RT 08 16 RT 15 Sumber: Kantor Desa Jatiluhur
Dari data di atas terlihat jumlah penduduk Desa Jatiluhur itu banyak karena wilayah Desa  Jatiluhur  itu  sangat  luas  dibandingkan  dengan  desa-desa  yang  lain.  Pada  waktu pelaksanaan penyuluhan, banyak masyarakat yang hadir, terutama ketua Rukun Warga (RW) dan ketua Rukun Tetangga (RT). Termasuk warga yang melakukan perkawinan di bawah umur ikut hadir dalam acara tersebut.
Dalam sosialisasi ini disampaikan materi mengenai Perkawinan di bawah umur, mulai dari sebab terjadinya, akibat yang ditimbulkan, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur Batas Usia Perkawinan. Materi yang disampaikan sebagai berikut:

## A. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan di Bawah Umur
Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  terjadinya  perkawinan  di  bawah  umur disebabkan (Gussevi, Indriyani, & Supiana, 2021) antara lain:
1. Ekonomi.
Alasan  ekonomi memiliki  pengaruh  yang signifikan  terhadap  penyebab  perkawinan anak. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa setiap perbaikan kondisi keuangan keluarga akan menurunkan rata-rata motivasi untuk menikah muda. Karena ketidakmampuan orang tua untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka, hal ini menyebabkan para remaja  terpaksa  berhenti  sekolah  dan  mengambil  keputusan  untuk  menikah.  Ini banyak terjadi pada mereka yang tinggal di pedesaan. Aspek ekonomi ini berkontribusi pada pernikahan di bawah umur, beberapa di antaranya sebenarnya adalah keputusan
anak-anak mereka, sementara yang lain didukung oleh orang tua mereka. Mayoritas orang  tua  mendesak  anaknya  untuk  menikah  muda  untuk  mengalihkan  kewajiban keuangan dari orang tua kepada suami. Terlepas dari kenyataan bahwa suami putri mereka secara finansial bukanlah orang yang yang berkecukupan. Sebenarnya banyak kasus, terutama pernikahan anak karena hamil sebelum menikah, orang tua seringkali justru harus mensupport kebutuhan ekonomi keluarga anaknya.
2. Pendidikan.
Perkawinan  di  bawah  umur  disebabkan  oleh  tingkat  pendidikan  yang  rendah. Mayoritas pernikahan remaja biasanya dilakukan oleh anak putus sekolah. Para pihak melakukan  pernikahan  remaja  karena  ketidaktahuan  masyarakat  akan  dampak buruknya baik secara kesehatan maupun psikologis. Pendidikan yang dimaksud di sini tidak hanya mencakup pendidikan formal tetapi juga pengetahuan dan wawasan orang tua  dan anak. Cara pandang masyarakat yang terbatas, minimnya keterampilan dan kesempatan  kerja,  orang  tua  cenderung  membebankan  nasib  keluarganya  kepada anak-anak mereka, dengan menikahkan segera anak perempuan mereka. Pada faktor tingkat  pendidikan  ini  juga,  orang  tua  cenderung  tidak  mendorong  anaknya  untuk mengenyam tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sehingga ketika menikah pada usia muda  sebenarnya  mereka  belum  siap  untuk  berkeluarga  dan  menjalani  kehidupan rumah tangga.
3. Orang tua.
Perkawinan di bawah umur juga bisa disebabkan oleh orang tua. Orang tua beralasan menikahkan anak mereka di usia muda adalah untuk mencegah pencemaran nama baik yang akan terjadi akibat pergaulan anak perempuan mereka dengan pria yang semakin dekat dengannya dan semakin sulit untuk dipisahkan. Kenyataannya, alasan ini sering digunakan untuk diajukan ke pengadilan agar mengabulkan permohonan Dispensasi Kawin,  karena  menurut  adat  anak  tersebut  telah  bertunangan  dan  syarat-syarat menurut hukum Islam telah terpenuhi.
4. Sosial budaya. Pernikahan di bawah umur diterima sebagai hal yang biasa dalam budaya atau tradisi yang ada di masyarakat saat ini, bahkan di beberapa daerah, orang tua bangga jika anak perempuannya dilamar  seorang laki-laki  ketika mereka masih muda.  Hal ini  karena pola pikir masyarakat dapat dipengaruhi oleh kebiasaan yang sudah mendarah daging di  dalamnya.  Masyarakat  beranggapan  bahwa  perkawinan  remaja  diperbolehkan dalam  Islam,  mereka  juga  berpendapat  bahwa  anak  gadis  yang  telah  dilamar  harus menerima, karena jika tidak maka anaknya tidak laku (tidak dapat jodoh).
5. Hamil  sebelum  menikah  (KTD:  Kehamilan  Tak  Diinginkan  atau  MBA:  Marriage  By Accident).
Akibat  kecenderungan  pergaulan  bebas  yang  tidak  dicegah  oleh  orang  tua  atau keluarga, serta kurangnya pengawasan dari orang-orang di sekitarnya, maka terjadilah perkawinan di bawah umur. Remaja seharusnya bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan mematuhi hukum yang ada. Selain itu, seks pranikah dan bahkan seks bebas sangat  umum  di  dunia  modern  dan  serba  digital  saat  ini,  membuat  pernikahan  di bawah umur menjadi suatu hal yang sudah biasa dan dianggap wajar. Batasan sosial telah  longgar  sebagai  akibat  dari  pergeseran  norma  sosiokultural  dan  media  sosial serta  teknologi  informasi  kini  tersedia  lebih  luas.  Orang  tua  seringkali  mendorong anaknya untuk segera menikah dalam kasus KTD/MBA untuk menutupi aib keluarga. Perkawinan anak dapat terdeteksi dari banyaknya permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama dengan alasan KTD/MBA.

## B. Dampak Perkawinan di Bawah Umur
Sosialisasi dan pendampingan faktor penyebab dan dampak…(sofia Gussevi, dkk)
Pada  kenyataannya,  pernikahan  remaja  akan  mempengaruhi  kehidupan  pasca pernikahan  mereka.  Meski  ada  dampak  baiknya,  pernikahan  di  bawah  umur  akan  banyak berdampak negatif. (Gussevi, Indriyani, & Supiana, 2021). Dampak negatif dari perkawinan di bawah umur ini antara lain:
1. Meningkatnya perkawinan dan perceraian anak di bawah umur. Pernikahan dini dianggap sebagai salah satu penyebab meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Perkawinan pada masa remaja sering mengakibatkan perceraian. Mereka belum siap  untuk  mempertanggungjawabkan  secara  moral  setiap  pekerjaan  yang  menjadi tanggung jawabnya. Masa remaja yang merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa sering disebut sebagai fase eksplorasi identitas. Mereka sering mengalami gejolak mental karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang secara emosional. Akibat situasi psikologis yang tidak stabil, hal ini menyebabkan emosi menjadi tidak terkendali dan terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Disharmoni dalam keluarga dan adanya KDRT, sangat rentan berujung pada perceraian.
2. Tingginya angka kematian ibu hamil dan anak. Ibu muda yang hamil akan mengalami kekurangan gizi selama kehamilannya, karena ibu masih dalam masa tumbuh kembang sehingga terjadinya perebutan gizi antara ibu dan anak yang dikandungnya. Karena pertumbuhan dan perkembangan yang tidak memadai selama bayi dalam kandungan atau kegagalan kelahiran yang disebabkan oleh organ reproduksi ibu  yang  tidak  siap,  bayi  mengalami  cacat  fisik  dan/atau  mental.  Hal  ini  berdampak signifikan terhadap kematian ibu dan anak.
Selain itu, perkawinan anak berdampak buruk hampir pada setiap elemen kehidupan. Salah  satu dampaknya dapat dilihat dari  faktor  penyebab kanker serviks pada  wanita yang menikah muda sebagai berikut:
1. Seorang wanita memasuki masa pubertas pada usia 16 tahun, dan beberapa dari mereka bahkan  akan  mengalami  menstruasi  pertama.  Remaja  berusia  16  tahun  itu  sebenarnya belum siap menjadi ibu rumah tangga, baik mental maupun fisik.
2. Seorang wanita yang berusia 16 tahun, dia baru menyelesaikan pendidikan formal selama sembilan  tahun,  dan  mayoritas  dari  mereka  putus  sekolah  setelah  menikah.  Padahal pendidikan di sekolah berpengaruh terhadap cara ia mendidik anak-anaknya nanti.
3. Perkawinan di usia muda memberikan kesempatan kepada anak perempuan untuk hamil dengan resiko tinggi, karena anak perempuan memiliki  komplikasi ibu  dan anak selama kehamilan,  seperti  anemia,  pre-eklampsia,  eklampsia,  keguguran,  persalinan  prematur, kematian, pendarahan, dan lain-lain. Hal-hal inilah yang sering terjadi.
4. Pernikahan dini berarti meningkatkan kesempatan mempunyai anak. Menunda pernikahan berarti mempersingkat waktu melahirkan. Dengan menunda pernikahan dan hidup dengan keluarga kecil, hal ini jelas akan berdampak pada pertumbuhan penduduk. Sebenarnya ada positifnya juga dari perkawinan di bawah umur. Dampak positif dari perkawinan di bawah umur ini di antaranya:
1. Memperjelas  status  perkawinan.  Status  perkawinan  mereka  dibuktikan  dengan melangsungkan  perkawinan  meskipun  masih  di  bawah  umur,  sehingga  mencegah terjadinya  pencemaran  nama  baik secara  sosial. Mereka  juga  dapat mengesahkan  status pernikahannya  di  mata  agama  dan  negara  dengan  mengajukan  permohonan  Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama karena mereka memiliki dokumentasi yang dapat diverifikasi tentang pernikahan mereka.
2. Memperjelas nasib anak. Perkawinan antara ayah dan ibunya, memberikan dampak yang baik pada anak-anak mereka. Setelah anak-anak lahir dari perkawinan tersebut, anak-anak mereka mempunyai figur ayah dan ibu, akan terjadi hal yang berbeda seandainya pasangan di bawah umur ini tidak dinikahkan.
3. Memperoleh pengakuan yang baik dari lingkungannya. Dengan dilaksanakan perkawinan, walaupun pasangan tersebut masih di bawah umur, maka masyarakat akan memandang mereka sebagai pasangan suami istri karena sudah melaksanakan perkawinan. Nama baik
mereka dan keluarga akan terjaga. Dibandingkan dengan tidak dilaksanakan perkawinan, sementara  terlihat  pergaulan  mereka  sudah  sangat  dekat,  maka  masyarakat  akan memberikan citra negatif kepada mereka dan bisa juga menimbulkan fitnah.
4. Mencegah akhlak atau nilai-nilai sosial yang tidak baik. Dengan dilaksanakan perkawinan walaupun pasangan tersebut di bawah umur, maka ini akan mencegah akhlak atau nilai- nilai sosial  yang tidak baik karena hubungan mereka sudah begitu erat.  Dari pada nanti melakukan hal-hal yang melanggar aturan agama dan norma yang berlaku di masyarakat, lebih baik mereka melangsungkan perkawinan.
5. Mencegah  perzinaan.  Dengan  dilaksanakan  perkawinan  walaupun  pasangan  tersebut  di bawah  umur,  maka  hal  ini  akan  terhindar  dari  perzinaan.  Pasangan  remaja  yang mempunyai  hubungan  yang  sudah sangat  dekat,  tidak  mungkin untuk  dipisahkan, maka dikhawatirkan  akan  melakukan  perzinaan  secara  berulang-ulang,  maka  akan  lebih  baik mereka melaksanakan perkawinan.
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  dapat  dipahami  pernikahan  di  bawah  umur  juga berdampak  positif,  tetapi  sebenarnya apabila  dianalisis  lebih  jauh  maka  akan  terlihat  lebih banyak  menimbulkan  dampak  negatif  kepada  pihak  yang  melakukannya  dibandingkan dampak positif yang diperoleh.
C. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan Islam  tidak  menentukan  batasan  usia  untuk  menikah.  Tetapi  hikmah  tasyri’  dalam pernikahan adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah dan memperoleh keturunan. Hal ini  dimungkinkan  ketika  calon  pengantin  sudah  cukup  dewasa  untuk  memiliki  anak  dan memiliki  pikiran  yang  sempurna  (Gussevi,  Indriyani,  &  Supiana,  2021).  Oleh  karena  itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal untuk menikah  adalah  19  tahun  bagi  calon  suami  dan  16  tahun  bagi  calon  istri.  Namun  dengan amandemen Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas minimal usia keduanya adalah 19 tahun. Sehingga diharapkan tujuan pernikahan dapat tercapai.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 menegaskan bahwa:
1) Perkawinan hanya dapat dilakukan apabila pihak laki-laki telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita itu telah berusia berusia 16 (enam belas) tahun.
2) Dalam  hal  penyimpangan  dari  yang  berkenaan  dengan  ayat  (1)  pasal  ini,  dapat  dicari pengecualian dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh orang tua dari laki-laki dan perempuan itu.
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan syarat usia minimal mempelai pria adalah 19 tahun dan mempelai wanita minimal berusia 16 tahun. Jika seorang laki-laki  dan  seorang  perempuan  yang  belum  mencapai  usia  kawin  yang  sah  dapat  atau diperbolehkan untuk melakukannya, mereka juga harus mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama atau pejabat lainnya ditentukan oleh kedua orang tua dari laki-laki dan wanita tersebut. Dengan demikian, untuk menghindari terjadinya pernikahan dini maka ditetapkan batas usia pernikahan antara laki-laki dan wanita.
Kemudian, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa calon mempelai berusia  sama  yakni  berusia  19  tahun.  Hal  ini  merupakan  pergeseran  dari  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketentuan pasal 7 yang direvisi berbunyi sebagai berikut:
1. Perkawinan  hanya  dapat  dilaksanakan  apabila  calon  pria  dan  wanita  mencapai  usia  19 tahun (disamaratakan);
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;
3. Pemberian  dispensasi  oleh  pengadilan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  wajib mendengarkan  pendapat  kedua  belah  calon  mempelai  yang  akan  melangsungkan perkawinan;

## Sosialisasi dan pendampingan faktor penyebab dan dampak…(sofia Gussevi, dkk)
4. Dan ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  6  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  berlaku  juga  ketentuan perkawinan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).
Undang-undang baru yang mengatur syarat usia perkawinan yaitu dengan menaikkan syarat usia minimum bagi perempuan untuk menikah. Usia minimum untuk menikah bagi laki- laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Peningkatan usia minimum perempuan menjadi  di  atas  16  (enam  belas)  tahun  bertujuan  untuk  menurunkan  angka  kelahiran  dan menurunkan  risiko  kematian  ibu  dan  bayi.  Selain  itu  anak  mendapatkan  haknya  dalam meningkatkan  tumbuh  kembangnya  dan  memberikan  kesempatan  kepada  anak  untuk mendapatkan pendidikan terbaik.
Dengan  adanya  kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat  (PkM)  ini,  diharapkan masyarakat luas mengetahui dan mengikuti hukum-hukum yang harus ditaati oleh umat Islam Indonesia  baik  hukum  negara  maupun  hukum  agama.  Dengan  demikian,  pemahaman masyarakat  terhadap  hukum  semakin  berkembang.  Mengedukasi  masyarakat  tentang Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  yang  mengatur  bahwa  baik  laki-laki  maupun perempuan harus berusia 19 tahun untuk dapat menikah. Termasuk memberikan penjelasan tentang penyebab pernikahan di bawah umur serta akibat yang ditimbulkan dari pernikahan tersebut.

## 4. KESIMPULAN
Warga  Desa  Jatiluhur  kini  memahami  sebab-sebab  perkawinan  di  bawah  umur, dampaknya,  dan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Batas  Usia  Perkawinan setelah  mengikuti  penyuluhan  dalam  kegiatan  Pengabdian  kepada  Masyarakat  (PkM). Perkawinan di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai hal, antara lain yang berkaitan dengan ekonomi,  pendidikan,  orang  tua,  sosial  budaya,  dan  kehamilan  sebelum  menikah.  Dampak negatif dari perkawinan di bawah umur antara lain: angka kematian ibu hamil dan bayi yang tinggi, begitu pula angka pernikahan dan perceraian anak di bawah umur terus meningkat. Sedangkan  manfaat  dari  perkawinan  di  bawah  umur  antara  lain  memperjelas  status perkawinan,  memperjelas  nasib  anak  yang  membutuhkan  citra  ayah  dan  ibu,  memperoleh pengakuan yang baik dari lingkungan, mencegah akhlak atau nilai-nilai sosial yang tidak baik serta  mencegah  perzinaan.  Perkawinan  di  bawah  umur  memang  memiliki  dampak  positif, namun sebenarnya lebih banyak dampak negatifnya bagi mereka yang melakukannya. Terkait batas usia menikah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan menyebutkan bahwa usia minimal menikah bagi perempuan sama dengan laki-laki yaitu 19 (sembilan  belas)  tahun.  Setelah  mengikuti  kegiatan  PkM,  masyarakat  hendaknya  dapat memanfaatkan ilmu yang didapat dari kegiatan ini untuk menekan angka pernikahan di bawah umur.  Banyaknya  peserta  penyuluhan  ini  menunjukkan  antusias  warga  untuk  mengikuti kegiatan tersebut.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ketua MUI Kecamatan Jatiluhur yang telah memberikan  waktu,  tenaga,  dan  pikirannya  dalam  kegiatan  ini.  Kemudian  kepada  civitas akademika  Program  Studi  Hukum  Keluarga  Islam,  termasuk  Himpunan  Mahasiswa  Jurusan (HMJ), yang telah membantu mensukseskan  kegiatan pengabdian. Selanjutnya kepada STAI DR.  KH.  EZ.  Muttaqien  yang  telah  memberikan  dukungan  finansial  dalam  penyelenggaraan kegiatan pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Candra,  M.  (2021).  Pembaruan  Hukum  Dispensasi  Kawin  dalam  sistem  Hukum  Indonesia.
Jakarta: Kencana.
Gussevi, S., Indriyani, S. M., & Supiana, P. (2021). Children Marriage Phenomenon During the Covid-19  Pandemic.  Proceeding  ICONIC  STAI  Muttaqien.  Purwakarta:  Muttaqien Publishing.
Gussevi, S., Maulani, M., & Muhfi, N. A. (2021). Jejak Langkah Pengadilan Agama Purwakarta. Muttaqien, Vol. 2 No. 2, 125-141.
Mahfudin,  A.,  &  Waqi'ah,  K.  (2016).  Pernikahan  Dini  dan  Pengaruhnya  terhadap  Keluarga Kabupaten Jawa Timur. Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1, 33-49.
Nugrahaheny,  M.,  &  Nursyamsi.  (2016).  Pernikahan  Dini  Rentan  Perceraian. https://republika.co.id/berita/koran/halaman-1/oem64633/pernikahan-dini-rentan- perceraian
Rofiq, A. (2019). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.