## MENGGAGAS SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK YANG TEPAT DAN APLIKABEL DALAM MENUNJANG EFEKTIFITAS PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
Oleh:
Tri Agus Gunawan, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tidar

## gunawan5858@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  memaksimalkan  proses  pembuktian  terbalik  pada persidangan  kasus  tindak  pidana  korupsi  yang  selama  ini  dirasakan  masih  bersifat  setengah-setengah dalam pemberlakuannya. Regulasi  yang mengatur pun mengenai pembuktian terbalik masih belum jelas. Penelitian  ini  dilakukan  menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif  atau  penelitian  hukum kepustakaan dengan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah bahan pustaka terkumpul  peneliti  melakukan  kajian  terhadap  bahan  pustaka  tersebut  secara  komprehensif,  sehingga metode ini menghasilkan suatu penelitian yang objektif dan berkualitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  ternyata  proses  pembuktian  terbalik  di  Indonesia  memang  susah  untuk  dilaksanakan  dikarenakan redaksional  pasal-pasal  dalam  Undang-undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-undang  Nomor  20 Tahun  2001  bukanlah  merupakan  pembuktian  terbalik  murni  dimana  meskipun  terdakwa  sudah membuktikan atau memberikan  keterangan tentang apa  yang didakwakan pada dirinya, namun  ujungnya penuntut umum tetap harus membuktikan dakwaannya. Hal ini tidak terlepas dari masih terjadi perdebatan dimana masih dijunjung tingginya asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dan menyalahkan diri sendiri (non self-incrimination) pada setiap terdakwa kasus korupsi.
Kata kunci: Sistem Pembuktian Terbalik, Tepat dan Aplikabel, Pemberantasan Korupsi

## PENDAHULUAN
Akhir-akhir  ini  masalah  korupsi  sedang hangat-hangatnya  dibicarakan  publik,  terutama dalam  media  masa  baik  lokal  maupun  nasional. Bagaimanapun  juga  korupsi  ini  merugikan negara dan dapat meusak sendi-sendi kebersamaan  bangsa.  Pada  hakekatnya,  korupsi adalah  “benalu  sosial”  yang  merusak  struktur pemerintahan,  dan  menjadi  penghambat  utama terhadap jalannya
pemerintahan dan
pembangunan pada umumnya. Korupsi merupakan  kejahatan  luar  biasa  ( extra  ordinary crime )  yang  merugikan  keuangan  Negara  dan perkonomian  Negara.  Upaya yang harus dilakukan  untuk  menanggulanginya  juga  harus dengan cara yang luar biasa pula ( extra ordinary way ).
Korupsi dapat diartikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kekuasaan/wewenang yang merugikan  masyarakat  luas  yang  dilakukan untuk  kepentingan  pribadi  dan  kelompok.  Atau secara  hukum  pidana  diartikan  sebagai  bentuk tertentu  dari  kejahatan.  Korupsi  juga  diartikan sebagai  penyalahgunaan  kekuasaan  dari  pejabat publik atau pihak lain yang berhubungan dengan mereka,  yang  bertentangan  dengan  moral,  nilai- nilai  yang  ada  dalam  masyarakat  dan  hukum, untuk  memperkaya  diri  demi  keuntungan pribadi.
Dalam  kajian  ilmu  hukum  banyak  hal yang  menyebabkan  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia  sulit  untuk  dihilangkan,  salah  satunya yaitu  dalam  aspek  pembuktianya.  Dalam  sistem pembuktian  yang  dianut  selama  ini  yang  harus membuktikan  kesalahan  terdakwa  adalah  jaksa penuntut  umum  bukan  terdakwa,  sehingga seringkali  jaksa  sulit  untuk  membuktikan kesalahan terdakwa.
Lalu  muncul  wacana  untuk  diterapkannya sistem  pembuktian  terbalik.  Yaitu  sistem pembuktian yang mengahruskan terdakwa  untuk membuktikan  bahwa  harta  yang  dimilikinya
diperoleh dengan cara yang legal (sah berdasarkan  hukum),  kalau  terdakwa  tidak mampu  membuktikan  bahwa  hartanya  diperoleh dengan  cara  yang legal ,  maka  ia  dapat dikatagorikan  melakukan  tindak  pidana  korupsi. Ketentuan mengenai pembuktian terbalik sebenarnya  sudah  dicantumkan  di  dalam  Pasal 12B,  37,  37A,  38  Undang-undang  Nomor  20 tahun  2001  tentang  Perubahan  Undang-undang Nomor  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Namun  dalam  prakteknya  hal  ini  susah untuk  diterapkan.  Banyak  kasus  korupsi  yang cepat  sekali  tercium  bau  busuknya,  tapi  sulit ditemukan sumber  bau atau  bangkainya. Hasilnya  sampai  hari  ini  masih  banyak  kasus mega  korupsi  yang  tak  kunjung  terselesaikan. Hadirnya  Undang-undang  No.  31  Tahun  1999 dan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memang  sempat  memberikan  secercah  harapan dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air. Kedua  undang-undang  tersebut  memungkinkan dilakukannya semacam pembuktian terbalik oleh terdakwa di muka pengadilan. Sayangnya, secara operasional  undang-undang  tersebut  berlaku sekedar untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada  bagi  seorang  terdakwa.  Undang-undang tersebut  tentu  saja  tidak  dapat  menjerat seseorang  yang  berstatus  sebagai  terdakwa, apalagi  jika  masih  sebagai  tersangka.  Belum lagi,  ada  asas  lain  yang  dianggap  menjadi  batu sandungan bagi pelaksanaan pembuktian terbalik,  yaitu  asas  praduga  tak  bersalah (presumption of innocence).

## RUMUSAN MASALAH
Bagaimana seharusnya penerapan pembuktian terbalik dalam menunjang efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia?

## TUJUAN
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui
bagaimana seharusnya menerapakkan  pembuktian  terbalik  dalam  usaha efektifitas  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi di  Indonesia.  Manfaat  dari  penelitian  ini  adalah sebagai  bahan  pengayakan  atau  sebagai  bahan bacaan pada mahasiswa khususnya dan masyarakat  pada  umumnya  khususnya  pada kajian  parkatik  pemberantasan  tindak  pidana korupsi.

## TINJAUAN PUSTAKA
Istilah korupsi di  Indonesia pada mulanya bukan  suatu  istilah  yuridis,  melainkan  berasal dari  kata  latin  “ Corruptus ”  yang  artinya  suatu perbuatan  yang  busuk,  busuk  bejat,  tidak,  dapat disuap,  tidak  bermoral,  menyimpang  dari kesucian,  kata-kata  atau  ucapan  yang  menghina atau  memfitnah. 1 Dalam  Undang-undang  tipikor dijelaskan pada pasal 2 dan pasal 3 adalah:
Pasal 2
(1) Setiap  orang  yang  secara  melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau  suatu  korporasi  yang  dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan  penjara  seumur  hidup  atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh) tahun  dan  denda  paling  sedikit  Rp. 200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
(2) Dalam  hal  tindak  pidana  korupsi sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1) dilakukan  dalam  keadaan  tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
1 Andi Hamzah, Korupsi dalam Proyek
Pembangunan ,  Akademika  Pressindo,  Jakarta,  1985, hlm. 3.
Pasal 3
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri  sendiri  atau  orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan  atau  sarana  yang  ada padanya  karena  jabatan  atau  kedudukan yang  dapat  merugikan  keuangan  negara atau  perekonomian  negara,  dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana  penjara  paling  singkat  1  (satu) tahun  dan  paling  lama  20  (dua  puluh) tahun  dan  atau  denda  paling  sedikit  Rp. 50.000.000,00  (lima  puluh  juta  rupiah) dan  paling  banyak  Rp.  1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Suatu  kasus  korupsi  apapun  bentuknya dan  bagaimana  modus  operandinya,  wajib  perlu dilakukan  pembuktian  pada  pengadilan  agar benar-benar  dapat  dinilai  bentuk  kesalahan  dari seorang  terdakwa  atas  tindak  pidana  yang dilakukannya.
Pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan  perkara  dalam  sidang  pengadilan, karena dalam tahap pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat- alat  bukti  yang  ditentukan  oleh  undang-undang kesalahan  terdakwa  tidak  cukup  terbukti  maka terdakwa  dibebaskan,  sedangkan  apabila  yang terjadi  sebaliknya  yaitu  kesalahan  terdakwa berhasil  terbukti  dengan  alat-alat  bukti  yang ditentukan  oleh  undang-undang  maka  terdakwa dinyatakan bersalah. 2
Pengertian  dari  pembuktian  itu  sendiri adalah  cara-cara  yang  dibenarkan  oleh  undang- undang  untuk  membuktikan  kesalahan  yang didakwakan  kepada  terdakwa.  Pembuktian  juga merupakan  ketentuan  yang  mengatur  alat-alat bukti  yang  dibenarkan  undang-undang  yang
2 M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan dan  Penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan  Sidang Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan  Peninjauan Kembali, cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 273.
boleh  dipergunakan  hakim  untuk  membuktikan kesalahan yang didakwakan. 3
Dikaji  dari  perspektif  ilmu  pengetahuan hukum  pidana  dikenal  3  teori  tentang  beban pembuktian, yaitu:
1. Beban  pembuktian  Pada  Penuntut Umum.  Konsekuensi  logis  dari  teori beban pembuktian ini bahwa, penuntut umum harus mempersiapkan  alat-alat  bukti  dan barang bukti secara akurat, sebab jika tidak demikian akan susah meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa.  Konsekuensi  logis  dari beban pembuktian ada pada Penuntut Umum  ini  berkolerasi  pada  asas praduga  tak  bersalah  dan  aktualisasi asas  tidak  mempersalahkan  diri sendiri ( non-self incrimination ) sebagai manifestasi dari Fith
Amandement konstitusi amerika yang menyatakan  bahwa “No  person.. shall  be  compelled  in  any  criminal cases to be a witness against him self “. Teori  beban  pembuktian  ini dikenal di Indonesia, bahwa ketentuan  Pasal  66  KUHAP  dengan tegas  menyebtkan  bahwa  “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”
2. Beban  Pembuktian pada  terdakwa.
Dalam konteks ini, terdakwa berperan  aktif  menyatakan  bahwa dirinya  bukan  sebagai  pelaku  tindak pidana.  Oleh  karena  itu,  terdakwalah didepan  siding  pengadilan  yang  akan menyiapkan
segala beban pembuktian  dan  apabila  tidak  dapat membuktikan,  terdakwa  dinyatakan bersalah  melakukan  tindak  pidana. Pada asasnya beban pembuktian jenis ini  dinamakan  teori  “Pembalikan
3 ibid
Beban  Pembuktian”  ( Omerking  van het Bewijlast atau Shifting of Burden of  Proof ).  Dikaji  dari  perspektif teoritis  dan  beban  pembuktian  ini dapat  diklasifikasikan  lagi  menjadi pembalikan  beban  pembuktian  yang bersifat murni maupun beban pembalikan  terbatas.  Pada  dasarnya pembalikan beban pembuktian tersebut merupakan suatu
penyimpangan  hukum  pembuktian dan  juga  merupakan  suatu  tindakan luar  biasa  terhadap  tindak  pidana korupsi.
3. Beban pembuktian berimbang. Kongretisasi  asas  ini  baik  Penuntut Umum  maupun  terdakwa  dan  atau penasihat Hukumnya saling membuktikan  didepan  persidangan.
Lazimnya  Penuntut  Umum  akan membuktikan  kesalahan  terdakwa sedangkan sebaliknya terdakwa beserta  Penasihat  Hukumnya  akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa  tidak  terbukti  secara  sah dan  meyakinkan  bersalah  melakukan tindak  pidana  yang  didakwakan. Dalam kepustakaan ilmu  hukum asas beban  pembuktian  ini  dinamakan juga asas pembalikan beban pembuktian “berimbang”. 4

## METODE PENELITIAN

## A. Metode Penelitian
Penelitian yang dilakukan dalam penulisan  ini  menggunakan  metode  penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan pengertian dari penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur
4 Lilik  Mulyadi, Pembalikan  Beban  Pembuktian Tindak  Pidana  Korupsi ,  Cetakan  pertama,  PT Alumni, Bandung, hlm. 101.
penelitian  ilmiah  untuk  menemukan  kebenaran berdasarkan  logika  keilmuan  hukum  dari  sisi normatifnya.  Logika  keilmuan  yang  ada  dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin  ilmiah  dan  cara-cara  ilmu  hukum normatif,  yaitu  ilmu  hukum  yang  objeknya hukum itu sendiri. 5
Metode  penelitian  ini  dilakukan  dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  dikumpulkan oleh  peneliti.  Pengumpulan  bahan  pustaka dilakukan dengan seksama dan melalui pencarian yang sesuai dengan tema yang dibahas oleh  peneliti.  Setelah  bahan  pustaka  terkumpul peneliti  melakukan  kajian  terhadap  bahan pustaka  tersebut  secara  komprehensif,  sehingga metode  ini  menghasilkan  suatu  penelitian  yang objektif dan berkualitas.

## B. Bahan Penelitian
Berdasarkan  jenis  metode  penilitian  di atas,  bahan  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  bahan  kepustakaan  yang terdiri  dari  bahan  primer,  sekunder,  dan  tersier. Bahan-bahan tersebut terdiri atas:
1. Bahan  primer,  yaitu  Undang-undang
Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi  dan  Undang-undang  Nomor 20  Tahun  2001  Tentang  Perubahan
Atas  Undang-undang  No.  31  Tahun 1999  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahan  sekunder,  yaitu  bahan  yang dapat memberikan penjelasan
mengenai bahan primer, seperti buku- buku  kepustakaan,  karya  tulis  ilmiah para ahli hukum berkualifikasi tinggi, hasil  penelitian,  jurnal,  buku-buku, dokumen-dokumen terkait.
5 Johnny  Ibrahim,  (2006), Teori  dan  Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia, hlm 7

## C. Teknik Pencarian Data
Teknik  pencarian  data  yang  dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka dan  studi  dokumen.  Instrumen  atau  alat  untuk mencari data dalam penelitian ini adalah dengan cara  mengumpulkan  data  dan  informasi  yang berupa  bahan-bahan  hukum,  baik  bahan  hukum primer,  yaitu  peraturan  perundang-undangan yang  terkait  dari  penelitian  ini  maupun  bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas literatur yang ditulis oleh para ahli hukum.
Peneliti  akan  memanfaatkan  tempat- tempat  sumber  pustaka  yang  menyediakan bahan-bahan  primer,  sekunder  dan  tersier  yang dibutuhkan  oleh  peneliti.  Beberapa  tempat  yang akan  dimanfaatkan  oleh  peneliti  untuk  mencari sumber referensi antara lain seperti perpustakaan-perpustakan  di  universitas,  daerah ataupun  tempat-tempat  pustaka  lain  yang menyediakan bahan sebagai penunjang penelitian ini.

## D. Teknik Menganalisis Data
Keseluruhan data yang diperoleh dianalisis  secara  kualitatif,  yaitu  kesesuian analisis  dengan  suatu  ukuran  yang  berupa keharusan  dipenuhinya  persyaratan  kualitas tertentu.  Analisis  dimulai  dengan  pengumpulan data.  Analisis  pertama  melihar  regulasi  yang mengatur  mengenai  proses  pembuktian  terbalik pada  persidangan  kasus  korupsi.  Dari  aturan yang  ada  dicari  penunjang  lainnya  dari  bahan hukum  sekunder  yaitu  literatur-literatur  yang sesuai.  Hasil  analisis  dijabarkan  dalam  bentuk deskripsi normatif.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pembuktian kasus korupsi baik di Indonesia  dan  beberapa  negara  asing  memang dirasakan teramat pelik. Khusus untuk Indonesia,  kepelikan  tersebut  di  samping  proses penegakkannya  juga  dikarenakan  kebijakan legislasi pembuatan Undang-undang yang
produknya masih dapat bersifat multi interprestasi,  sehingga  relatif  banyak  ditemukan beberapa  kelemahan  di  dalamnya.  Salah  satu contoh  dapat  dikemukakan  di  dalam  Undang- undang  Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang- undang  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Dalam ketentuan  Undang-undang  disebutkan  tindak pidana  korupsi  merupakan  tindak  pidana  yang luar  biasa (extra  ordinary  crime) sehingga diperlukan  tindakan  yang  luar  biasa  pula (extra ordinary  way) .  Ternyata  pernyataan  seperti  ini tidak  semuanya  benar.  Misalnya,  khusus terhadap  tindak  pidana  penyuapan (bribery) bukanlah  merupakan  tindak  pidana  luar  biasa akan  tetapi  merupakan  tindak  pidana  biasa (ordinary crime) sehingga  tidak  diperlukan upaya hukum yang luar biasa. 6
Sesungguhnya  pembuktian  terbalik  telah diatur  dalam  peraturan  Perundangan-Undangan. Hal  tersebut  diatur  pada  Pasal  188  ayat  2 Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1981  tentang Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP),  Pasal  12B, Pasal  37  dan  Pasal  38B  Undang-undang  Nomor 31  Tahun  1999  jo  Undang-undang  Nomor  20 Tahun  2001.  Namun  khusus  terhadap  kajian  ini penulis  hanya  akan  mengkritisi  pasal  12B  dan pasal  37A  Undang-undang  Nomor  31  Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sebelumnya  perlu  dibedakan  pengertian suap  dan  gratifikasi.  Suap  dapat  berupa  janji, sedangkan  gratifikasi  merupakan  pemberian dalam  arti  luas  dan  bukan  janji. 7 Jika  melihat pada  ketentuan-ketentuan  tersebut,  dalam  suap ada unsur “mengetahui atau patut dapat menduga”  sehingga  ada  intensi  atau  maksud untuk  mempengaruhi  pejabat  publik  dalam
6 Lilik Mulyadi, Pembuktian Terbalik Kasus Korupsi at http://www.pn- pandeglang.go.id/attachments/125_pembuktian_terba lik_kasus_korupsi.pdf, 25 Juni 2012, 21.00 WIB
7 KPK, Buku  Saku  Memahami  Gratifikasi ,  Cetakan Pertama, KPK, Jakarta, 2010, hlm 3
kebijakan  maupun  keputusannya. 8 Sedangkan untuk  gratifikasi,  diartikan  sebagai  pemberian dalam  arti  luas,  namun dapat  dianggap  sebagai suap apabila berhubungan  dengan  jabatannya dan  yang  berlawanan  dengan  kewajiban  atau tugasnya.
Jadi, dalam peraturan perundang- undangan  di  Indonesia  memang  masih  belum terlalu  jelas  pemisahan  antara  perbuatan  pidana suap  dan  perbuatan  pidana  gratifikasi  karena perbuatan  gratifikasi  dapat  dianggap  sebagai suap  jika  diberikan  terkait  dengan  jabatan  dari pejabat  negara  yang  menerima  hadiah  tersebut. Hal  tersebut  berbeda  dengan  pengaturan  di Amerika  yang  mana antara  suap  dan  gratifikasi yang dilarang dibedakan. Perbedaannya adalah jika  dalam  gratifikasi  yang dilarang, pemberi gratifikasi  memiliki  maksud  bahwa  pemberian itu sebagai  penghargaan atas  dilakukannya  suatu tindakan  resmi,  sedangkan  dalam  suap  pemberi memiliki maksud (sedikit banyak) untuk mempengaruhi  suatu  tindakan  resmi.  Banyak juga  pakar  hukum  pidana  yang  membedakan pengertian suap dan gratifikasi seperti pengertian di Amerika ini. 9
Secara  tegas  ada  kesalahan  dan  ketidak jelasan perumusan norma tentang beban pembuktian  terbalik  dalam  ketentuan  Pasal  12B Undang-undang  31  tahun  1999  Jo  Undang- undang  20  tahun  2001.  Ketentuan  Pasal  12  B ayat (1) berbunyi:
“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau  penyelenggara  negara  dianggap pemberian  suap  apabila  berhubungan dengan jabatannya  dan  yang  berlawanan dengan  kewajiban  atau  tugasnya,  dengan ketentuan  sebagai  berikut:  (a)  yang nilainya  Rp.  10.000.000,00  (sepuluh  juta rupiah)  atau  lebih,  pembuktian  bahwa
8 Pasal 11 Undang-undang No. 20 tahun 2001
9 Hukum  online, Perbedaan  Antara  Suap  dengan Gratifikasi at http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3369/pe rbedaan-antara-suap-dengan-gratifikasi, 25 Juni 23.00 WIB
gratifikasi  tersebut  bukan  merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi ; (b)  yang  nilainya  kurang  dari  Rp. 10.000.000,00  (sepuluh  juta  rupiah), pembuktian  bahwa  gratifikasi  tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.”
Ada  beberapa  kesalahan  fundamental  dari kebijakan legislasi di atas. Yaitu: 10 1. Dikaji  dari perumusan  tindak  pidana (materiele  feit) ketentuan  tersebut
menimbulkan kesalahan dan ketidakjelasan  norma  asas  beban pembuktian terbalik. Di satu sisi, asas beban  pembuktian  terbalik akan diterapkan kepada penerima
gratifikasi  berdasarkan  Pasal  12B ayat  (1)  huruf  a  yang  berbunyi, “..yang  nilainya  Rp.  10.000.000,00 (sepuluh  juta  rupiah)  atau  lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut  bukan  merupakan  suap dilakukan  oleh  penerima  gratifikasi”, akan  tetapi  di  sisi  lainnya  tidak mungkin diterapkan kepada penerima gratifikasi  oleh  karena  ketentuan pasal tersebut secara tegas mencantumkan  redaksional,  “setiap gratifikasi  kepada  pegawai  negeri atau  penyelenggara  negara dianggap
pemberian  suap  apabila  berhubungan dengan jabatannya dan yang
berlawanan  dengan kewajiban  atau tugasnya”,  maka  adanya  perumusan semua  unsur  inti  delik  dicantumkan secara lengkap  dan  jelas  dalam  suatu pasal  membawa  implikasi  yuridis adanya  keharusan  dan  kewajiban
Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan perumusan delik dalam pasal  yang  bersangkutan. Tegasnya, asas  beban  pembuktian  terbalik  ada dalam  tataran  ketentuan  Undang- undang  dan  tiada  dalam kebijakan
10 ibid
aplikasinya  akibat  kebijakan  legislasi merumusan delik salah susun, karena seluruh  bagian inti  delik  disebut sehingga yang tersisa untuk dibuktikan  sebaliknya  malah tidak ada.
2. Terdapat pula kesalahan dan kekeliruan perumusan norma
ketentuan  Pasal  12B  Undang-undang Nomor  20  Tahun 2001  sepanjang redaksional “..dianggap  pemberian suap” . Apabila suatu gratifikasi yang telah diterima  oleh  pegawai  negeri atau penyelenggara  negara  gratifikasi tersebut bukan dikategorisasikan “..dianggap  pemberian  suap” akan tetapi sudah termasuk tindakan “penyuapan” . Eksistensi  asas beban pembuktian  terbalik  sesuai  norma hukum  pidana  ada  bukan  ditujukan kepada gratifikasi dengan redaksional “..dianggap  suap” akan  tetapi  harus kepada  dua  unsur  rumusan  sebagai bagian inti  delik  berupa  rumusan yang berhubungan dengan jabatannya (in zijn bediening) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan  dengan  kewajiban (in stijd met zijn plicht).
3. Dikaji dari  perspektif  ketentuan sistem hukum pidana khusus dihubungkan  dengan  Konvensi  PBB Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) yang diratifikasi
Indonesia dengan
Undang-undang  Nomor  7  Tahun 2006. Hakikatnya,  dari  dimensi  ini beban  pembuktian  terbalik  tersebut dilarang  terhadap  kesalahan  orang karena potensial akan melanggar Hak Asasi  Manusia  (HAM),  bertentangan dengan  asas  praduga tidak  bersalah (presumption  of  innocence) sehingga menimbulkan pergeseran pembuktian menjadi asas praduga bersalah
(presumption  of  guilt) atau  asas praduga  korupsi (presumption  of corruption) .Selain  itu  bersimpangan dengan ketentuan hukum acara pidana  yang  mensyaratkan  terdakwa tidak dibebankan kewajiban
pembuktian  sebagaimana  ketentuan Pasal 66 KUHAP. 11
Prof  Muladi  juga  mengingatkan  dimensi Asas  Pembalikan  Beban  Pembuktian  hendaknya dilakukan  secara  hati-hati  dan  selektif  karena sangat  rawan  terhadap  pelanggaran  HAM  dan dilakukan  dalam  rangka  proceeding.  Secara universal tidak dikenal pembuktian terbalik yang bersifat  umum,  sebab  ini  sangat  rawan  terhadap pelanggaran  HAM.  Seorang  tidak  boleh  dituduh melakukan  korupsi  diluar  “ proceeding ”  (dalam kedudukanya  sebagai  terdakwa),  hanya  karena dia tidak dapat membuktiak asal-usul kekayaanya.  Dengan  demikian,  sekalipun  dalam hal ini berlaku asas praduga bersalah ( presumption of gult ) dalam bentuk “ presumption of corruption ”,  tapi  beban pembukktian  terbalik  tersebut  harus  dalam kerangka  “preceeding”  kasus  tindak  pidana tertentu yang sedang diadili berdasarkan undang- undang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi yang berlaku (presumption in certain cases). 12
Menurut
Prof. Gayus
Lumbun,
permasalahan  lain  yang  ada  adalah  beban terbalik  masih  sebatas  pada  pidana  gratifikasi atau penyuapan sebagaimana tertuang pada Pasal 12  B.  Sementara  itu,  Pasal  12  B  bersifat multiinterprestasi  serta  memiliki  kekaburan secara  konseptual.  Undang-undang  ini  memang menempatkan  tindak  pidana  korupsi  sebagai tindak  pidana  yang  luar  biasa  (extra  ordinary crime)  sehingga  diperlukan  tindakan  pidana yang  luar  biasa  pula  ( extra  ordinary  measures ).
11 ibid
12 Muladi,  Sistem Pembuktian  Terbalik  (omkering van  Bewijslast  atau  Reversel  Burden  of  Proof  atau Shifting  Burden  of  Proof) ,  Majalah  Varia  Peradilan, Jakarta, Juli 2001, Hlm. 106.
Namun  sayang, beban pembuktian  terbalik yang diterapkan  untuk  tindak  pidana  penyuapan (bribery ) bukanlah merupakan tindak pidana luar biasa.  "Bahkan  dianggap  sebagai  tindak  pidana biasa ( ordinary crime ) sehingga tidak diperlukan upaya  hukum  yang  luar  biasa. 13 Artinya  sistem pembuktian terbalik yang dianut di sini bukanlah sistem pembukatian terbalik murni.
Sistem  pembuktian  terbalik  yang  dianut dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2001  pada pasal  37  ini  juga  bukanlah  sistem  pembuktian terbalik  murni.  Hal  ini  dapat  dijelaskan  dalam rumusan pasalnya yaitu:
1. Terdakwa  tindak  pidana  korupsi mempunyai  hak  untuk  membuktikan bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud  Pasal  37  ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  31  Tahun  1999 sebagaimana  telah  diubah  dengan Pasal  37  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
2. Terdakwa  tindak  pidana  korupsi mempunyai kewajiban untuk
memberikan keterangan tentang seluruh  harta  bendanya  dan  harta benda istri atau suami, anak dan harta benda  setiap  orang  atau  korporasi yang  diduga  mempunyai  hubungan perkara yang bersangkutan, sebagaimana  dimaksud  Pasal  37  ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana  telah  diubah dengan  Pasal  37  A  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001.
3. Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi tetap
13 Gayus  Lumbuun, Undang-undang  Pembuktian Terbalik  Masih  Multitafsir ,  dalam  Seminar  Nasional Ekonomi  Bebas  Korupsi:  Stop  Subsidi  Korupsi, Evaluasi  Peraturan  Perundang-Undangan  Korupsi dari  Perspekstif  Ekonomi,  yang  digelar  BEM  FEB UGM.
mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya,
sebagaimana  dimaksud  Pasal  37  ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  sebagaimana  telah  diubah dengan  Pasal  37  A  ayat  (3)  Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jika  dipandang  dari  semata-mata  hak, maka  ketentuan  Pasal  37  ayat  (1)  tidaklah mempunyai  arti  apa-apa.  Hak  tersebut  adalah hak  dasar  terdakwa  yang  demi  hukum  telah melekat  sejak  ia  diangkat  statusnya  menjadi tersangka  atau  terdakwa.  Ketentuan  pada  ayat (1)  merupakan  penegasan  belaka  atas  sesuatu hak  terdakwa  yang  memang  sudah  ada  dan sudah  berjalan  selama  ini  sebagai  bentuk pembelaan  terdakwa.  Justru,  Pasal  37  ayat  (2) lah  yang  memiliki  arti  penting  dalam  hukum pembuktian.  Inilah  yang  menunjukkan  inti sistem  terbalik,  walaupun  tidak  tuntas.  Karena pada ayat (2) dicantumkan akibat hukumnya bila terdakwa  berhasil  membuktikan,  ialah  hasil pembuktian terdakwa tersebut dipergunakan oleh pengadilan  untuk  menyatakan  bahwa  dakwaan tidak  terbukti.  Namun,  tidak  mencantumkan seperti hal bagaimana cara terdakwa membuktikan,  dan  apa  standar  pengukurnya hasil  pembuktian  terdakwa  untuk  dinyatakan sebagai  hasil  membuktikan  dan  tidak  berhasil membuktikan.
Pada bagian penjelasan umumnya, disebutkan  bahwa  pembuktian  terbalik  bersifat “terbatas  atau  berimbang”,  yakni  terdakwa mempunyai  hak  untuk  membuktikan  bahwa  ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan  keterangan  tentang  seluruh  harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga  mempunyai  hubungan  dengan  perkara yang  bersangkutan,  dan  penuntut  umum  tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya. 14
14 Penjelasan  Umum  Undang-undang  No.  31  Tahun 1999
Sehingga
meskipun terdakwa sudah membuktikannya,  namun  penuntut  umum  tetap berkewajiban  untuk  membuktikan  dakwaannya itu.
Selanjutnya  tentang  pembuktian  terbalik yang  berkaitan  dengan  tindak  pidana  korupsi  di dalam  alinea  ke-5  dan  ke-6  penjelasan  umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
1. Ketentuan mengenai pembuktian terbalik  perlu  ditambahkan  dalam Undang-Undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  sebagai  ketentuan yang  bersifat  “premium  remidium” dan  sekaligus  mengandung  sifat prevensi  khusus  terhadap  pegawai negeri  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  1  angka  2  atau  terhadap penyelenggara  negara  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  2  Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  1999 tentang  penyelenggara  negara  yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. 15
2. Pembuktian  terbalik  ini  diberlakukan pada  tindak  pidana  baru  tentang gratifikasi  dan  terhadap  tuntutan perampasan  harta  benda  terdakwa yang  berasal  dari  salah  satu  tindak pidana  sebagaimana  dimaksudkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13,  Pasal  14,  Pasal  15,  dan  Pasal  16 Undang-  Undang  Nomor  31  Tahun 1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi  dan  Pasal  5  sampai dengan  Pasal  12  Undang-Undang ini. 16
15 Penjelasan  Umum  Undang-undang  No.  20  Tahun 2001
16 ibid
Dikatakan  sebagai  pembuktian  terbalik bersifat  terbatas,  karena  terdakwa  tindak  pidana korupsi  hanya  diberikan  hak  tetapi  tidak diberikan  kewajiban  untuk  membuktikan  bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, dan  terdakwa  hanya  diberikan  kewajiban  untuk memberikan  keterangan  tentang  seluruh  harta bendanya dan harta benda istri  atau  suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga  mempunyai  hubungan  dengan  perkara yang  didakwakan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  37  A  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2001.
Sedangkan  disebut  sebagai  pembuktian terbalik  yang  berimbang,  karena  meskipun kepada  terdakwa  tindak  pidana  korupsi  diberi hak  untuk  membuktikan  bahwa  terdakwa  tidak melakukan  tindak  pidana  korupsi,  dan  diberi kewajiban untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami,  anak  dan  harta  benda  setiap  orang  atau korporasi  yang  diduga  mempunyai  hubungan dengan  perkara  yang  didakwakan,  penuntut umum  komisi  Pemberantasan  Korupsi  masih mempunyai  kewajiban  untuk  membuktikan dakwaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Pembuktian  terbalik  di  Indonesia  saat  ini bukanlah  bersifat  pembuktian  terbalik  murni. Dengan dimensi demikian, alternatif pembuktian korupsi yang relatif memadai adalah
dipergunakan  Teori  Beban  Pembuktian  Terbalik Keseimbangan
Kemungkinan (Balanced Probability of  Principles) dari  Oliver  Stolpe. Pada  dasarnya,  teori  ini  mengkedepankan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan  kemerdekaan  individu  di  satu  sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas kepemilikan harta kekayaannya yang diduga kuat  berasal  dari  korupsi  di  sisi  lainnya. Konkritnya, menempatkan pelaku korupsi terhadap  perbuatan  atau  kesalahannya  tidak boleh  dipergunakan  asas  beban  pembuktian
terbalik  melainkan  tetap  berdasarkan  asas “beyond reasonable  doubt” oleh karena perlindungan terhadap hak individu ditempatkan paling  tinggi  terhadap  perampasan  kemerdekaan seseorang. 17
Dalam  konteks  ini,  kedudukan  hak  asasi pelaku  korupsi  ditempatkan  dalam  kedudukan (level) yang paling tinggi dengan mempergunakan  Teori  “Probabilitas  berimbang yang  sangat  tinggi” (Highest Balanced Probability Principles) yang tetap mempergunakan Sistem  Pembuktian  menurut Undang-undang Secara Negatif
atau berdasarkan  asas “beyond  reasonable  doubt” . Kemudian  secara  bersamaan  di  satu  sisi  khusus terhadap  beban  pembuktian  terbalik  dapat dilakukan  terhadap  harta  kekayaan  pelaku korupsi  dipergunakan  Teori  “Probabilitas Berimbang yang diturunkan” (Lower Probability of Principles). 18
Penggunaan mekanisme pembuktian terbalik dalam kasus kepemilikan harta kekayaan seseorang  yang  diduga  kuat  berasal  dari  korupsi atau  pencucian  uang  dimaksudkan  untuk menempatkan  seseorang  dalam  keadaan  semula sebelum  yang  bersangkutan  memiliki  harta kekayaan dimaksud, untuk mana yang bersangkutan harus dapat membuktikan asal usul harta kekayaan yang diperolehnya.

## SIMPULAN

## A. Kesimpulan
Dari  apa  yang  dijelaskan  diatas  ternyata beban pembuktian terbalik di Indonesia memang susah untuk dilaksanakan dikarenakan redaksional  pasal-pasal  dalam  Undang-undang Nomor  31  Tahun  1999  jo  Undang-undang Nomor  20  Tahun  2001  bukanlah  merupakan pembuktian  terbalik  murni  dimana  meskipun
17 http://www.pn- pandeglang.go.id/attachments/125_pembuktian_terba lik_kasus_korupsi.pdf, loc.cit 18 ibid
terdakwa  sudah  membuktikan  atau  memberikan keterangan  tentang  apa  yang  didakwakan  pada dirinya,  namun  ujungnya  penuntut  umum  tetap harus membuktikan dakwaannya. Padahal seharusnya apabila terdakwa sudah membuktikan  bahwa  ia  tidak  melakukan  tindak pidana  korupsi,  maka  pembuktian  tersebut digunakan  sebagai  dasar  untuk  menyatakan bahwa  dakwaan  yang  terkena  padanya  tidak terbukti.  Selain  itu  sistem  pembuktian  terbalik hanya terbatas dilakukan terhadap delik gratifikasi  (pemberian)  yang  berkaitan  dengan suap,  dan  bukan  terhadap  delik-delik  lainnya dalam  tindak  pidana  korupsi. Hal  ini  mungkin berawal dari pemikiran terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang  atas  pelanggaran  hak-hak  yang mendasar  yang  berkaitan  dengan  asas  praduga tak  bersalah (presumption  of  innocence) dan menyalahkan diri sendiri (non self- incrimination).
Oleh  karena  itulah  pembuktian  terbalik tidak  bisa  atau  tidak  optimal  digunakan  dalam pemberantasan korupsi ini. Sehingga tetap harus mempergunakan  sistem  pembuktian  negatif  atau asas “beyond  reasonable  doubt”. Apabila pembuktian  terbalik  akan  digunakan,  beban pembuktian  terbalik  dapat  dilakukan  terhadap harta  kekayaan  pelaku  korupsi  sehingga  titik beratnya  pada  pengembalian  harta  negara  yang dikorupsi  oleh  pelaku  korupsi.  Artinya  terhadap kesalahan  pelaku  yang  diduga  telah  melakukan korupsi  tetap  mempergunakan  jalur  pidana (criminal procedure) dengan pembuktian negatif atau beyond  reasonable  doubt sedangkan terhadap  pengembalian  harta  kekayaan  pelaku korupsi  dapat  dipergunakan  beban  pembuktian terbalik  oleh  karena  dimensi  ini  relatif  tidak bersinggungan  dengan  aspek  HAM,  tidak melanggar  hukum  acara  pidana,  hukum  pidana materiil maupun instrumen hukum internasional.

## B. Saran
Pelaksanaan  pembuktian  terbalik  pada kasus  tindak  pidana  korupsi  baru  bisa  dikatakan optimal  apabila  didukung  oleh  regulasi-regulasi yang  berkaitan.  Salah  satunya  adalah  adanya pembaharuan  hukum  pidana  formil  pada KUHAP.  Hal  ini  perlu  dilakukan  terutama  pada pasal  66  KUHAP.  Artinya  harus  ada  pintu masuk  untuk  terdakwa  itu  dibebani  kewajiban pembuktian. RUU KUHAP kedepan harus sudah mengakomodir hal ini. Selain itu juga diperlukan adanya  Undang-undang  khusus  yang  mengatur lebih  rinci  dan  tegas  tentang  diberlakukannya sistem pembuktian terbalik.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Hamzah, Korupsi dalam Proyek Pembangunan , Akademika Pressindo,
Jakarta, 1985;
Johnny  Ibrahim,  (2006), Teori  dan  Penelitian Hukum Normatif . Malang: Bayumedia;
KPK, Buku  Saku  Memahami  Gratifikasi , Cetakan Pertama, KPK, Jakarta, 2010;
Lilik  Mulyadi, Pembalikan  Beban  Pembuktian Tindak Pidana Korupsi , Cetakan pertama, PT Alumni, Bandung;
M.  Yahya  Harahap, Pembahasan  Permasalahan dan  Penerapan  KUHAP:  Pemeriksaan Sidang Pengadilan,  Banding,  Kasasi,  dan Peninjauan Kembali, cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002;
Muladi,  Sistem Pembuktian  Terbalik  (omkering van  Bewijslast  atau  Reversel  Burden  of Proof  atau  Shifting  Burden  of  Proof) , Majalah  Varia  Peradilan,  Jakarta,  Juli
2001, Hlm. 106; Gayus Lumbun, UNDANG-UNDANG
Pembuktian  Terbalik  Masih  Multitafsir , dalam  Seminar  Nasional  Ekonomi  Bebas Korupsi:  Stop  Subsidi  Korupsi,  Evaluasi Peraturan  Perundang-Undangan  Korupsi dari  Perspekstif  Ekonomi,  yang  digelar BEM FEB UGM.
Undang-undang  No.  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang  No.  20  Tahun  2001  Tentang Perubahan  Atas  Undang-undang  No.  31 Tahun  1999  Tentang  Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi
Lilik  Mulyadi, Pembuktian  Terbalik  Kasus Korupsi at
http://www.pn-
pandeglang.go.id/attachments/125_pembu ktian_terbalik_kasus_korupsi.pdf,  25  Juni
2012, 21.00 WIB
Hukum  online, Perbedaan  Antara  Suap  dengan Gratifikasi
at
http://www.hukumonline.com/klinik/detai
l/cl3369/perbedaan-antara-suap-dengan-
gratifikasi, 25 Juni 23.00 WIB.