## Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Garut
Hasbi Shiddiq Fauzan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Garut
hasbishiddiqfauzan@fisip.uniga.ac.id

## Abstrak
Kebijakan  pengelolaan  sampah  adalah  rencana  untuk  mengatasi  permasalahan sampah. Jumlah volume sampah di Kabupaten Garut diduga mencapai 287 ton per hari. Jadi kebijakan sampah yang direncanakan oleh para pemangku kepentingan dengan  tujuan  mengendalikan  konflik  sampah  waktu  ini  mengingat  volume sampah  yg  meningkat  seiring  dengan  pertambahan  kuantitas  populasi.  Hal  ini terjadi  sebab  mobilitas  penduduk  yg  tinggi,  sang  karena  itu  Dinas  Lingkungan Hidup mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah rumah tangga sebagai bentuk  penanganan  dalam  mengatasi  permasalahan  sampah.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetajui  strategi  kebijakan  yang  diterapkan  oleh  Dinas Lingkungan  Hidup  dan  imbas  dari  implementasi  kebijakan  terhadap  efektivitas pengelolaan  sampah.  Metode  yang  dipergunakan  pada  penelitian  ini  merupakan metode kombinasi dengan pendekatan kualitatif dengan metode triangulasi, serta pendekatan kuantitatif memakai metode analisis regresi sederhana, informan dari kualitatif  terdiri  asal  kepala  Bidang  Kebersihan.  Sedangkan  kuantitatif  ialah pengawas  serta  petugas  kebersihan.  yang  akan  terjadi  asal  penelitian  ini memberikan  bahwa  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Garut  menerapkan kebijakan  pengelolaan  sampah  dengan  baik  serta  sinkron  dalam  menggunakan prosedur, walaupun dari implementasi kebijakan terhadap efektivitas pengelolaan sampah  rumah  tangga  berpengaruh  namun  tidak  signifikan.  Hal  ini dikarenakan akibat uji statistik pada pola sebaran data tidak sama dengan variabel yg diuji.
Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah.

## 1. Pendahuluan
Sampah biasanya ditafsirkan sebagai sisa yang terlahir dari sebuah prosedur buatan rumah tangga atau perusahaan yang telah digunakan. Berdasarkan sifatnya, sampah dibedakan dalam tiga jenis yaitu  sampah Degradable adalah  sisa  makanan  yang  lanvar  memburuk  sampah  yang  mudah membusuk secara alami oleh mikroba dan dapat diolah menjadi pupuk kompos, contohnya sisa makanan, kulit buah dan sayur, cangkang telur, daun, dan kardus. Sampah Undegradable adalah jenis  sampah  yang  sulit  membusuk  sehingga  membutuhkan  serangkaian  proses  untuk  menjadi benda  bermanfaat  atau  benda  yang  ramah  lingkungan,  contohnya  plastik,  pecahan  kaca,  dan kaleng. Sedangkan Sampah B3 adalah sampah yang berisi racun seperti limbah pabrik industri serta limbah rumah sakit. (Kinapti, 2019).
Maka  dari  itu,  sampah  memiliki  persoalan  lanjutan  yakni  tentang  produksi  dan  pengelolaan sampah, dimana antara pertumbuhan penduduk dan pertambahan volume sampah harus seimbang
Vol. 15; No. 01; 2021; 49-54
antara  pertambahan  dan  penguraiannya.  Dimana  membuang  sampah  sembarangan  masih  jadi pemicu utama penimbunan sampah (Nugraha, 2020).
Terhambatnya  penguraian  sampah  disebabkan  oleh  beberapa  faktor.  Misalnya  jumlah  Tempat Pembuangan Sementara kurang banyak seiring meningkatnya volume sampah saat ini sehingga menimbulkan penumpukan sampah di sekitar Tempat Pembuangan Sementara itu sendiri. Sistem yang  dirancang  untuk  mengelola  sampah  di  Tempat  Pembuangan  Akhir  harus  diperhatikan dengan  sangat  baik  atau  jika  tidak  akan  menimbulkan  sejumlah  kendala  tak  terduga  ditengah pengelolaannya.  Misalnya  sistem  pengelolaan Open  Dumping di  Tempat  Pembuangan  Akhir Pasir Bajing, dimana seluruh sampah di tumpuk di atas lahan kemudian ditimbun dengan tanah dan  membiarkan  sampah  hancur  dengan  sendirinya  sebab  alat  pemilah  sampah  rusak  dan terbengkalai  serta  perbaikannya  memerlukan anggaran  yang tidak  sedikit.  Namun  tidak  semua jenis  sampah  mampu  hancur  dengan  sendirinya  melalui  proses  pembusukan,  jadi  hal  ini menimbulkan masalah lain dalam jangka waktu yang cukup lama, serta limbah yang dihasilkan dari  sampah  organik  tidak  memiliki  tempat  penampungan  limbah  sehingga  air  limbah  tersebut mengalir  bebas  ke  pemukiman  warga  hingga  jalan  raya  dan  menimbulkan  bau  tidak  sedap  di sekitarnya. Sehingga masyarakat tetap jatuh di lubang yang sama dan sampah tidak timbul dan mengelola dirinya sendiri.
Untuk itu Pemerintah Kabupaten Garut merancang kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sampah  rumah  tangga dalam Peraturan  Bupati  Garut  Nomor  26 Tahun 2019  yang  secara  garis besar  berisi  tentang  ketentuan,  arah  kebijakan,  serta  pelaksanaan,  pemantauan,  dan  evaluasi. Peraturan tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan yang berisi tentang ketentuan pidana bagi setiap orang yang tidak menaati peraturan. Untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor  81  Tahun  2012  Tentang  Pengelolaan  Sampah  Rumah  Tangga  dan  Sampah  Sejenis Sampah  Rumah  Tangga  yang  mengatur  tentang  bagaimana  penyelenggaraan  dan  penanganan sampah dilakukan dengan penerapan teknologi untuk mengatasi masalah sampah dan bagaimana partisipasi  masyarakat  dalam  mengelola  sampah  rumah  tangga  guna  sebagai  pondasi  untuk kebijakan daerah tersebut dilaksanakan.

## Tabel 1. Jumlah Perkiraan Timbulan Sampah Wilayah Pelayanan Pokok (Perkotaan)
No Kecamatan Jumlah Penduduk Timbulan Sampah (ton/hari) 1 Garut Kota 136.166 54,47 2 Tarogong Kidul 126.808 50,72 3 Tarogong Kaler 96.848 38,74 4 Banyuresmi 93.991 37,60 5 Karangpawitan 130.939 52,38 6 Cilawu 110.267 44,11 JUMLAH 695.020 278,01
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut (2020)
Tabel  1.  merupakan  angka  perkiraan  timbulan  sampah  yang  diukur  dalam  satuan  berat  atau volume  yang  terdapat  di  Kabupaten  Garut  per  hari.  Terlihat  bahwa  angka  timbulan  sampah sampah  per  hari  di  ke-6  Kecamatan  tersebut  memiliki  jumlah  yang  berbeda.  Sebab  itu  yang nantinya  akan  menarik  minat  pembeli,  maka  angka  timbulan  sampah  per  hari  pun  akan  sama naiknya  dengan  jumlah  penduduk.  Berbeda  dengan  di  Kecamatan  Banyuresmi  Keefektivan pengelolaan sampah serta himbauan di setiap daerah sangat berpengaruh bagi timbulan sampah
per  hari  nya  maka  pemerintah  desa  dan  masyarakat  setempat  memiliki  peran  penting  dalam mengurangi timbulan sampah.
Target  tahun  ini  memiliki  alat  pemilah  sampah  dan  menyelesaikan  pembangunan  Sanitary Landfill atau Tempat Pemusnahan Sampah Modern yang dibangun pada tahun 2020 di TPA Pasir Bajing  sebagai  perbaikan  dari  Open  Dumping  dengan  kapasitas  70.000  m³.  Proses  penutupan cover soil di sel-sel sampah yang non-aktif akan berdampak baik bagi lingkungan karena proses penutupan tersebut mampu meminimalisir bau dan mempercepat proses pembusukan. Penutupan tersebut nantinya akan mampu mengurangi bau, serta polusi udara, air, dan tanah di lokasi TPA. Maka  dari  itu,  dengan  adanya  kebijakan  pengelolaan  sampah  rumah  tangga  perlu  melakukan pemantauan  serta  evaluasi  yang  lebih  meluas  mengingat  sampah  hari  ini  tidak  bisa  dibiarkan sebab menimbulkan dampak yang serius bagi kesehatan masyarakat serta lingkungan sekitar.
Dalam  proses  implementasi  kebijakan,  faktor  penting  pada  menangani  persoalan  yg  tengah dihadapi adalah bagaimana penanganan secara cepat tentang permasalahan sampah. Pelaksanaan dituangkan  dalam  kebijakan  sebagai  landasan  untuk  memproses  lanjutan  dari  perancangan kebijakan sebagai akibatnya berarti kegiatan yg dikerjakan perseorangan atau masyarakat yang bertuju pada target pencapaian. Proses pelaksanaan kebijakan meliputi badan-badan administrasi dan pemerintahan. Pihak yang terlibat ( stakeholder ) dapat memengaruhi kekuatan sosial, politik, serta ekonomi dalam implementasi secara langsung atau tidak. Maka secara konsep pelaksanaan kebijakan, diantaranya: (Ramdhani & Ramdhani, 2017)
a. Konsistensi, implementasi kebijakan yang baik adalah implementasi kebijakan yang secara konsisten  menganut  pada  strategi  yang  sudah  terencana  dan  kultur  yang  berlaku  di lingkungan publik.
b. Transparansi,  segala  informasi  terkait  kebijakan  harus  bersifat  benar,  terbuka,  dapat  di percaya, mudah dipahami, serta mudah untuk di akses, informasi tersebut harus memiliki kebebasan untuk menjadi konsumsi publik yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan itu sendiri.
c. Akuntabilitas,  pihak  yang  berwenang  serta  pihak  yang  terkait  terhadap  pelaksanaan kebijakan, harus bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaannya secara administratif atau substantif.
d. Keadilan, melambangkan kebaikan dan kebenaran yang sifatnya mengikat, keadilan dalam kebijakan  dilaksanakan  berupa  kegiatan  pelayanan  publik  yang  intoleran,  di  mana pelayanan  yang  diberikan  tidak  boleh  memandang  bulu. Pelayanan  yang  diberikan  juga harus sesuai dengan standar pelayanan yang ada, dimana pelayanan inidapat dikatakan baik apabila sesuai standarnya.
e. Partisiparif,  merupakan  keterlibatan  individu  atau  suatu  kelompok  terhadap  suatu fenomena  untuk  menyelesaikan  fenomena  tersebut.  Dalam  kebijakan,  masyarakat merupakan  bagian  penting  bagi  pelaksanaannya  menyangkut  pengawasan  dan  aspirasi, karena  pada  umumnya  kebijakan  dibuat  dari  fenomena  yang  timbul  di  kehidupan masyarakat. Jadi secara tidak langsung masyarakat sudah ikut berpartisipasi sejak lahirnya fenomena maka pelaksanaan kebijakan diharapkan bersifat partisipatif.
f. Efektivitas.  Dalam  setiap  kebijakan,  efektivitas  adalah  poin  penting,  di  mana  kebijakan dapat  di  sebut  efektif  apabila  pelaksanaannya  berjalan  sesuai  prosedur  yang  telah  di
Vol. 15; No. 01; 2021; 49-54
rencanakan. Efektivitas sebuah pelaksanaan kebijakan di ukur dari seberapa sukses tujuan dan sasaran kebijakan dicapai berdasarkan perencanaan sebelumnya, di mana efektivitas tersebut memiliki korelasi dengan aspek rasionalitas teknis serta di ukur dari unit barang buatan dan layanan yang diberikan.
g. Efisiensi. Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka penggunaan sumber daya harus cukup dan sesuai guna mencapai keefektifan. Faktor yang menjadi tolak ukur  dalam  efisiensi adalah dengan  memanfaatkan  sumber  daya  yang di  perlukan  untuk meraih sasaran kebijakan.
Implementasi  kebijakan  ialah  langkah  selajutnya  selesainya  pengambilan  keputusan  yang dilaksanakan sang seseorang aktor yang mempunyai dampak terhadap aplikasi kebijakan untuk mencapai yang akan terjadi yg maksimal.

## 2. Metodologi
Berlandaskan  pada  identifikasi  permasalahan  yg  diuraikan,  maka  pendekatan  yang  diterapkan dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kombinasi  ( mixed  methods )  yang  artinya  pendekatan dengan  menggabungkan  bentuk  kualitatif  serta  kuantitatif  (Creswell,  2013).  Pendekatan  ini menghubungkan  asumsi-asumsi  yang  berkembang  dan  kemudian  peneliti  membuat  penelitian secara  terstruktur  sehingga  mempermudah  peneliti  melihat  sejauh  mana  kebijakan  yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut dalam menghadapi permasalahan sampah. Instrumen penelitiannya adalah pengkaji sendiri, dimana peneliti terlibat langsung dalam melakukan  wawancara  menggunakan  informan.  Instrumen  penelitian  dalam  pengambilan  data selanjutnya  ialah  menggunakan  menggunakan  pedoman  diskusi  yang  tersusun  dan  tercantum sebagaimana  perseteruan  kemudian  memberikan  kuisioner  yg  berisi  wacana  rangkaian pertanyaan pada responden mengenai suatu hal atau sesuai bidang penelitian yg digunakan. Yang menjadi alat  ukur  dalam  riset  ini dengan  memanfaatkan  model  skala  Likert  yang ini  berfungsi untuk  memperkirakan  tingkah  laku  dan  opini  responden  dalam  mengisi  kuesioner  sebagai informasi  lapangan  yang  akan  peneliti  kaji  secara  mendalam  sesuai  variabel  yang  ditetapkan (Ansori, 2017). Jumlah populasi dalam riset ini ialah pengawas lapangan kebersihan serta petugas kebersihan  Dinas  Lingkungan  Hidup,  peneliti  mengambil  populasi  tersebut  karena  sasaran populasi dipandang cukup untuk menjadi sampel penelitian. Maka sampel dalam penelitian ini sebanyak  82  orang.  Demi  mengatasi  permasalahan  pada  riset ini  maka  peneliti memanfaatkan Analisis Regresi Linear Sederhana atau pada istilah lain dikenal dengan Simple Linear Regression merupakan analisis probabilistik yang menunjukkan hubungan linear pada dua variabel dimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya (Suyono, 2018).

## 3. Hasil dan Pembahasan

## 3.1 Strategi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Garut
Strategi  yang  ada  dalam  kebijakan  memuat  tentang  arahan  kebijakan  pengurangan  dan penanganan  sampah  rumah  tangga  yang  dilaksanakan  lewat  pemutusan  timbulan  sampah, pendauran  ulang  sampah,  dan  pemanfaatan  kembali  sampah  rumah  tangga  hingga  pada  proses pengendalian sampah yang dilakukan melalui filtrasi, penimbunan, pemindahan, kodifikasi, serta pemprosesan akhir. Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan penanganan sampah rumah tangga serta koordinasi pengurangan sampah sesuai kebijakan.

## 3.2 Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Garut
Permasalahan  sampah  hingga  saat  ini  menjadi  isu  yang  harus  segera  di  selesaikan  sebab dampaknya tidak hanya bagi masyarakat sekitar namun berdampak juga bagi lingkungan hidup sehingga  pemerintah  akhirnya  mengeluarkan  kebijakan  serta  arahan  dan  strateginya  untuk mengatasi  permasalahan  sampah  ini.  Untuk  itu  Dinas  Lingkungan  Hidup  sebagai  pelaksana kebijakan yang membidangi urusan lingkungan hidup, harus melaksanakankan kebijakan tersebut demi mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Pelaksanaan kebijakan tersebut memiliki keterkaitan dengan teori yang dikemukakan oleh Ramdhani & Ramdhani (2017); “implementasi kebijaakn ialah  tingkaatan  aktivitas  strategi  dalam  mengerjakan  keputusan  kebijakan  di  lakukan  oleh perseorangan  atau  atasan,  birokrasi,  masyarakat  serta  swasta  dalam  meraih  sasaran  sudah  di tetapkan pada ketentukan kebijakan yang menghasilkan sebuah kebijakan.”
Implementasi  adalah  sesuatu  yang  harus  dilakukan  oleh  sebuah  organisasi  publik  untuk menghasilkan  output  terhadap  sasaran  tertentu  sebagai  dampak  dari  suatu  kebijakan  untuk kemudian  dilakukan  evaluasi  guna  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  dari  kebijakan  itu sendiri.  Ada  pun  dimensi-dimensi  berdasarkan  konsep  tersebut  yang  menjadi  tolak  ukur implementasi  kebijakan,  adalah:  konsistensi,  transparansi,  akuntabilitas,  keadilan,  partisipatif, efektivitas, dan efisiensi dimana dari masing-masing dimensi tersebut ditelaah lebih rinci sebagai indikator sehingga menjadi bahan untuk kuesioner kepada responden. Menurut konsep tersebut ada  pun  dimensi-dimensi  yang  menjadi  tolak  ukur  implementasi  kebijakan,  diantaranya: konsistensi,  transparansi,  akuntabilitas,  keadilan,  partisipatif,  efektivitas,  dan  efisiensi  dimana dari masing-masing dimensi terdapat indikator yang menjadi bahan kuesioner untuk responden. Untuk menggambarkan dimensi dari variabel Implementasi Kebijakan.
Dimensi  konsistensi,  demi  menciptakan  pelayanan  yang  baik  sehingga  menimbulkan kenyamanan  antara  Dinas  Lingkungan  Hidup  sebagai  pihak  yang  memiliki  wewenang  dalam mengelola  sampah  dan  masyarakat  sebagai  target  pelayanan  pengelolaan  sampah  dan normanorma dan budaya yang berlaku di masyarakat dijadikan standar pengelolaan sampah guna menciptakan  kemakmuran  yang  bertujuan  untuk  mengatur  perilaku  kedua  belah  pihak  selaras dengan  nilai  yang  berlaku.  Dimensi  transparansi,  pada  indikator  akses  informasi  memiliki keterangan baik alasannya adalah kemudahan untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan sampah  sudah sesuai dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan untuk mendapatkan informasi cukup untuk mudah diraih namun tidak menjangkau secara luas sebab masih terdapat masyarakat yang  mengaku  belum  mendapat  informasi  terkait  pengelolaan  sampah.  Sebaiknya  hal  ini dilakukan sosialisasi lebih meluas dan mendetail serta menargetkan siapa saja yang memerlukan informasi mengenai pengelolaan sampah, selain itu antisipasi masyarakat juga penting sebelum dilakukan sosialisasi agar upaya tersebut membuahkan hasil yang baik. Sedangkan pada indikator informasi, dikategorikan baik, hal tersebut dikarenakan informasi mengenai pengelolaan sampah yang  dimuat  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  mudah  dipahami  bagi  masyarakat  dan  terperinci dengan  jelas  sehingga  masyarakat  dapat  memahami  dengan  baik.  Dimensi  akuntabilitas, petanggungjawaban  Dinas  Lingkungan  Hidup  terhadap  pelaksanaan  kebijakan  pengelolaan sampah  rumah  tangga  cukup  baik.  Selain  itu,  data  mengenai  pengurangan  dan  penanganan sampah serta targetnya dalam mengelola sampah cukup lengkap, namun tingkat keakuratan data dinas  dengan  data  lapangan  masih  menjadi  kendala  sebab  Dinas  Lingkungan  Hidup  belum memiliki  alat  ukur  volume  sampah  yang  memadai.  Pada  indikator  substantif  dinyatakan  baik sebab  Dinas  Lingkungan  Hidup  menekankan  bahwa  selama  proses  pengelolaan  sampah  setiap pegawai di bidang kebersihan harus bertanggung jawab atas pekerjaannya sebab setiap kewajiban tidak dapat ditanggung oleh petugs lain. Dimensi Keadilan. Dinas Lingkungan Hidup menekan
Vol. 15; No. 01; 2021; 49-54
keadilan dalam melayani masyarakat sebagai upaya terbaik dalam memberikan layanan sehingga menciptakan  citra  yang  baik  di  pandangan  masyarakat.  Bukan  hanya  melayani  dengan  adil, namun petugas pun bersikap adil dalam mengelola sampah. Dimensi partisipatif, pengawas yang bekerja  sesuai  aturan  yang  ada  tetapi terkadang  pengawasan  tidak  berjalan dengan  baik  sebab beberapa  kendala  yang  timbul  akibat  penanganan  masalah  sampah  yang  sesekali  masyarakat mengeluh  karena  sampah.  Dimensi  efektivitas,  tingkat  keberhasilan  dalam  pengurangan  dan pengendalian sampah yang dikerjakan oleh Dinas Lingkungan Hidup berlangsung dengan baik atau  targetnya  tercapai  dengan  baik.  Karena  pengelolaan  sampah  ini  terarah  sesuai  dalam kebijakan yang ada sehingga dilaksanakan sesuai prosedur, didukung dengan metode pengelolaan Sanitary  Landfill yang  merupakan  pengelolaan  sampah  modern  dengan  minim  dampak  buruk. Dimensi  efisiensi,  fasilitas  pendukung  dan  sumber  dana  mengalami  kendala  sebab  untuk memelihara  mesin  transportasi  membutuhkan  biaya  yang  tidak  sedikit  sedangkan  kebutuhan mengelola sampah tidak hanya untuk transportasi.

## 4. Kesimpulan
Strategi  kebijakan  yng  telah  dissusun  oleh  Dinas  Lingkungan  Hidup  Kabupaten  Garut  untk melakukan  koodinasi  antar  pemerintah,  pusat  dengan  pemerintah  daerah,  pemerintah berkomitmen  dalam  pengelolaan  sampah  di  Kabupaten  Garut  melalui  penguatan  kapasistas kepemimpinan,  pembentukan  sistem  informasi,  dan  melibatkan  masyaraat  serta  menerapkan teknik  stimulus  dan  non  stimulus  untuk  perbaikan  pengelolaan  sampah.  Proses  implementasi kebijakan harus sesuai prosedur sebab kepala daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup mendapat arahan secara detail bagaimana kebijakan dilakukan sesuai prosedur dari pemerintah pusat. Mulai dari tahap pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.

## Daftar Pustaka
Creswell, J. W. (2013). Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Pustaka Pelajar.
Kinapti,  T.  T.  (2019,  March  19).  Jenis  Sampah  yang  Harus  Diketahui,  Bisa  BantuAtasi Pencemaran  Lingkungan.  Liputan  6.  https://m.liputan6.com/citizens/read/3920824/jenis- sampah-yang-harusdiketahui-bisa-bantu-atasi-pencemaran-lingkungan
Nugraha,  J.  (2020).  Mengenal  Jenis  Sampah  Beserta  Cara  Mengelolanya,  Bantu  Atasi Pencemaran  Lingkungan.  Merdeka.  https://www.merdeka.com/jateng/mengenal-jenis- sampah-beserta-caramengelolanya-bantu-atasi-pencemaran-lingkungan-kln.html.
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Garut  Nomor  18  Tahun 2017  Tentang Perubahan  Atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan.
Peraturan  Bupati  Garut  Nomor  26  Tahun  2019  tentang  Kebijakan  dan  Strategi  Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal Publik. https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96.
Suyono. (2018). Analisis Regresi untuk Penelitian. Deepublish.