Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa

## ANALISIS KESESUAIAN LAHAN UNTUK LOKASI PERMUKIMAN DI KABUPATEN BELU NUSA TENGGARA TIMUR
Ogi Dani Sakarov 1 Kletus Fahik 2 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Nasional Yogyakarta 1,2 Penulis Korespondensi e-mail: ogidanisakarov@gmail.com

## ABSTRACT
Article 28 of the 1945 Constitution explains that housing is a basic right for every citizen. It can be understood that the constitution requires the government to fulfill the needs of the home for the people of Indonesia.  Until  now,  the  government  has  launched  various  housing  and  settlement  procurement  and development programs both in the national, provincial and regional scope. At the regional level, where the government  has  a  role  as  a  technical  implementer,  it  should  carry  out  various  analyzes  to  determine  the suitable  location  for  the  regional  settlement  area.  Therefore,  this  research  was  carried  out  to  assist  the government  in  determining  the  appropriate  location  for  residential  areas  in  Belu  District,  East  Nusa Tenggara. The  analytical  method that used  in  this  study  is  quantitative  analysis  with  a  spatial  analysis approach that uses land suitability analysis in Arch GIS 10.2 software, where the analysis is done by scoring and  weighting  the  land  suitability  determinant variables  namely  physical  aspects,  infrastructure, accessibility, disaster and socio-cultural . The results of this analysis are that land in the Belu Regency area that  is  feasible  or  potential  as  a  location  for  settlements  consists  of  three  suitability  classes  namely  very suitable  class  (S1)  covering  3,566.38  hectares,  corresponding  class  (S2)  covering  5,933.49  hectares  and classes are quite appropriate ( S3) covering an area of 25,3166.59 hectares.
Keywords: housing, settlements, land suitability analysis, social culture

## ABSTRAK
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 menjelaskan bahwa rumah merupakan hak dasar bagi setiap warga  negara.  Hal  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  undang-undang  dasar  mewajibkan  pemerintah  untuk memenuhi  kebutuhan  rumah  bagi  masyarakat  Indonesia.  Hingga  saat  ini  pemerintah  telah  mencanangkan berbagai program pengadaan dan pengembangan perumahan dan permukiman baik dalam lingkup nasional, provinsi maupun daerah. Pada tingkat daerah, dimana pemerintah memegang peran sebagai pelaksana teknis, hendaknya  melakukan  berbagai analisis  untuk  menentukan lokasi  yang  cocok untuk  kawasan  permukiman daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan untuk membantu pemerintah dalam menentukan lokasi yang sesuai untuk kawasan permukiman di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Metode analisis  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  kuantitatif  dengan  pendekatan  analisis  spasial  yang menggunakan  teknik  analisis  kesesuaian  lahan  pada  software  Arch  GIS  10.2,  dimana  analisis  dilakukan dengan    pengskoringan  dan  pembobotan  terhadap  variabel  penentu  kesesuaian  lahan  yakni  aspek  fisik, prasarana,  aksesibilitas,  kebencanaan  dan  sosial  budaya.  Hasil  analisis  ini  adalah  lahan  pada  wilayah Kabupaten Belu yang layak atau potensial sebagai lokasi untuk permukiman terdiri atas tiga kelas kesesuaian yakni  kelas sangat  sesuai (S1) seluas  3.566,38 Hektar,  kelas sesuai (S2) seluas 5.933,49 Hektar  dan  kelas cukup sesuai (S3) seluas 25.3166,59 Hektar.
Kata kunci: perumahan, permukiman, analisis kesesuaian lahan, social budaya

## 1. PENDAHULUAN
Menurut  UU  RI  No  1  tahun  2011  tentang  perumahan  dan  kawasan  permukiman, permukiman  merupakan  bagian  dari lingkungan  hunian  yang  terdiri  dari  lebih  dari  satu satuan  perumahan  yang  memiliki  prasarana,  sarana,  utilitas  umum,  serta  mempunyai penunjang  kegiatan  fungsi  di  kawasan  perkotaan  maupun  perdesaan.  Apabila  dilihat berdasarkan  kelengkapan  dan  tingkat  kenyamanan  dan  kemudahan,  infrasturktur  jalan sebagai aksesibilitas  merupakan  salah  satu  variabel  yang  menjadi perhatian  (Sakarov, 2018). Pada pengembangan permukiman permasalahan yang sering dihadapi yakni adanya faktor-faktor pembatas fisik berupa topografi, geologi, dan hidrologi. Permasalahan relief yang dihadapi di Kabupaten Belu dimana hampir secara keseluruhan wilayah Kabupaten Belu  memiliki  relief  yang  memiliki  kemiringan  lebih  dari  30%.  Dengan  kondisi  yang demikian,  permasalahan  yang  dihadapi  bila  terjadi  hujan  dengan  intensitas  yang  tinggi berupa  erosi  permukaan.  Pada  waktu  kemarau  permasalahan  yang  dihadapi  berupa kekurangan  air.  Selain  itu  kondisi  sarana  dan  prasarana  penunjang  di  kabupaten  Belu belum secara menyeluruh menyentuh wilayah yang ada di kabupaten Belu.
Adapun pertanyaan penelitian adalah bagaimana tingkat kesesuaian lahan untuk permukiman  berdasarkan  aspek  fisik  dasar,  aspek  aksesibilitas,  aspek  prasarana lingkungan,  aspek  kebencanaan  dan  aspek  sosial  budaya  di  Kabupaten  Belu .  Hal  ini menarik untuk diteliti karena fenomena tata guna lahan di Kabupaten Belu berjalan sangat dinamis,  dimana penulis  mencoba  untuk  memasukan aspek  sosial  budaya  dalam analisis tata guna lahan permukiman.
Ruang  Lingkup  Wilayah penelitian  ini  adalah  seluruh  wilayah  administrasi Kabupaten Belu. Kabupaten Belu merupakan salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. Kabupaten Belu terdiri atas 12 Kecamatan dan 81 desa yang terbagi  menjadi  5  desa  pesisir  dan  76  desa  non-pesisir  dengan  luas  wilayah  adalah 112.325,68  Ha.  Kabupaten  Belu  secara  administrasi  berbatasan  dengan  Selat  Ombai dibagian Utara, Kabupaten Malaka di sebelah Selatan, sebelah Timur berbatasan dengan Negara Timor Leste dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan. Berikut Gambar 1 tentang peta lokasi penelitian:
Gambar 1. Lokasi Penelitian Sumber: Analisis, 2019
Ruang Lingkup Substansi penelitian yaitu sebagaimana tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, maka ruang lingkup yang akan dibahas antara lain (1) Aspek fisik dasar, aksesibilitas,  prasarana  lingkungan,  kebencanaan  serta  sosial  budaya dan  (2) Kesesuaian lahan untuk lokasi permukiman.

## 2. METODOLOGI

## A. Pendekatan penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif kualitatif . Untuk Teknik analisis,
penulis  menggunakan  analisis  spasial-kuantitatif  dimana  data–data  yang  digunakan  akan dilakukan scoring sesuai variabel atau parameter yang telah ditentukan, yang selanjutnya akan diolah agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam penelitian ini.

## B. Rancangan Penelitian
Data  yang  dibutuhkan  pada  penelitian  ini  antara  lain  data  kuantitatif  dan  data kualitatif. Untuk data kuantitatif, diambil dari data sekunder yang bersumber dari instansi pemerintah, sedangkan data kualitatif diambil dari wawancara dan observasi masyarakat.
Tabel 1. Rincian Kebutuhan Data
Variabel Sumber Data 1. Data  tata  guna  lahan  dan tematik lain yang digunakan Instansi pemerintah
Variabel Sumber Data daerah 2. Kondisi  sosial  masyarakat berdasarkan suku-suku Wawancara dan observasi lapangan

## Sumber: Analisis Peneliti, 2019
Penelitian  ini  menggunakan  data  primer  dan  sekunder,  dimana  teknik  untuk mendapatkan  data  dibedakan  menurut  pembagian  tersebut. Penggumpulan  data  sekunder ini  dilakukan  dengan  mencari  data  yang  dibutuhkan  pada  instansi  atau  lembaga  terkait seperti  BAPPEDA Kabupaten  Belu,  BPS,  Dinas  PU  Kabupaten  Belu  dan  Dinas  PU provinsi. Kebutuhan data ini diperlukan untuk memperoleh parameter – parameter utama yang digunakan dalam penelitian ini yakni data fisik dasar wilayah penelitian, aksesibilitas, dan  sarana  prasarana  lingkungan  dalam  bentuk  peta  JPG  maupun  shapefile  berupa, karakteristik tanah, kemiringan lereng, banjir, curah hujan, jaringan jalan, prasarana, serta data-data  terkait.  Sedangkan  terhadap  data  sosial  budaya,  digunakan  teknik  wawancara dengan menggunakan metode purposive sampling dimana narasumbernya telah ditentukan terlebih  dahulu  dan  menggunkan  metode  cluster  sampling  dikarenakan  populasi  dan sumber datanya sangat luas.
Analisis  yang  dipakai  untuk  dijadikan  alat  untuk  mengetahui  kesesuaian  lahan untuk  lokasi  permukiman  adalah  dengan  menerapkan  konsep  GIS  dengan  menggunakan analisis tolls. Berikut skema analisis penelitiannya:
Gambar 2. Skema Analisis Penelitian Sumber: Analisis, 2019

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Analisis peruntukan Lahan Kawasan
Analisis  ini  dilakukan  dengan  menumpangsusukan  parameter  kemiringan  lereng, jenis  tanah  dan  curah  hujan  berdasarkan  tinjauan  SK  Mentan  No No.837/KPTS/UM/11/1980  dan No.683/KPTS/UM/8/1981.  Peruntukan  lahan  di Kabupaten  Belu  terbagi  menjadi  2  kawasan  yakni  kawasan  penyangga  dengan  luas 16.717,43 Ha dan kawasan budidaya dengan luas 95.608,25 Ha. Kawasan budidaya dibagi lagi menjadi dua yakni kawasan budidaya untuk permukiman dengan luas 33.036,37 Ha dan kawasan budidaya untuk tanaman tahunan dengan luas 62,571,88 Ha.
Gambar 3. Peta Analisis Peruntukan Lahan
Sumber: Analisis, 2018

## B. Analisis Kesesuaian Aspek Fisik
Analisis  aspek  fisik  lahan  dilakukan  untuk  mendapatkan kesesuaian  lahan berdasarkan aspek fisik dengan melibatkan beberapa parameter yakni kemiringan lereng, jenis  tanah,  kedalaman  tanah,  dan  curah  hujan  (Budiharjo,  1999).  Analisis  ini  dilakukan dengan  menggunakan  analisis  tools  berupa  overlay  keempat  parameter  tersebut.  Tingkat kesesuaian  aspek  fisik  ini  tersebar  diseluruh  wilayah  Kabupaten  Belu  dengan  luas  kelas kurang  sesuai  (N1)  dengan  luas  sebesar  63.625,80  atau  sekitar  57%  dari  total keseluruhannya.  Selanjutnya  diikuti  oleh kelas  N2  dengan  luas  20.936,13. Sedangkan kategori  sesuai  didominasi  oleh  kelas  cukup  sesuai  (S3)  dengan  luas  18.368,41  Ha.
Keadaan  ini  disebabkan  oleh  kondisi  topografi  wilayah  Kabupaten  Belu  yang  pada dasarnya merupakan wilayah perbukitan dengan kemiringan lahan berkisar antara 0 hingga lebih dari 45%. Selain itu, jenis tanah dan kepekaannya terhadap erosi menjadi hambatan tersendiri terhadap lahan itu sendiri.
Gambar 4. Peta Analisis Kesesuaian Aspek Fisik
Sumber: Analisis, 2018

## C. Analisis Kesesuaian Aspek Prasarana
Analisis  terhadap  jaringan  prasarana  lingkungan sangat  penting  untuk  dilakukan, karena sangat menunjang keberadaan suatu permukiman di suatu lokasi. Parameter yang digunakan dalam analisis ini yakni jaringan air bersih dan jaringan listrik.
Berdasarkan hasil  analisis  kelas  kesesuaian  lahan  aspek  prasarana  yang mendominasi di Kabupaten Belu adalah kelas tidak sesuai (N2) dengan total luas 64.600 Ha atau 57% dari total luas wilayah Kabupaten Belu. Selanjutnya adalah kategori kurang sesuai (N1) dengan luas sebesar 23.436,86 Ha atau 21% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Sedangkan untuk tingkat klasifikasi sangat sesuai (S1) seluas 928,26 Ha atau sekitar 1% dari luas wilayah Kabupaten Belu. Berikut Gambar 5 peta kesesuaian aspek prasarana:
Gambar 5. Peta Analisis Kesesuaian Aspek Prasarana Lingkungan Sumber: Analisis, 2019

## D. Analisis Kesesuaian Aspek Aksesibilitas
Analisis  aspek  aksesibilitas  dalam  penelitian  ini  dilakukan  untuk  melihat  jarak lahan  untuk  lokasi  permukiman  terhadap  ketersediaan  jalan  utama. Pada analisis  ini, parameter  yang  digunakan  adalah  jaringan  jalan  utama  dengan  tidak  mengklasifikasikan kedalam status jalan. Jika menggunakan teknik buffer, diperoleh tingkat kesesuaian lahan berdasarkan pembagian kelas jarak terhadap jalan utama.
Berdasarkan  hasil  analisis  diperoleh  tingkat  kesesuaian  lahannya  terbagi  menjadi lima bagian yakni kelas sangat sesuai dengan luas 24.771,91 Ha, kelas sesuai dengan luas 1.8261,06 Ha, kelas cukup sesuai dengan luas 14.880,75 Ha, kelas kurang sesuai dengan luas 12.105,19 Ha dan kelas tidak sesuai dengan luas 42.306,77 Ha. Berikut Gambar 6 peta kesesuaian aspek aksesibilitas:
Gambar 6. Peta Analisis Kesesuaian Aspek Aksesibilitas Sumber: Analisis, 2019

## E. Analisis Aspek Kebencanaan
Analisis terhadap aspek kebencanaan ini dilakukan dengan menggunakan analisis overlay atau tumpang susun parameter bencana banjir dan tanah longsor (Hardjowigeno, 2001).  Dengan  menggunakan  pengscoringan  dan  pembobotan,  analisis  ini  menghasilkan kesesuaian lahan untuk lokasi permukiman berdasarkan aspek kebencanaan.
Berdasarkan hasil analisis, tingkat kesesuaian aspek kebencanaan terbagi menjadi lima bagian yakni kelas sangat sesuai dengan luas 38.391,31 Ha, kelas sesuai dengan luas 60.870,98 Ha, kelas cukup sesuai dengan luas 12.719,96 Ha, kelas kurang sesuai dengan luas 320,17 Ha dan kelas tidak sesuai dengan luas 23,74 Ha. Berikut ini Gambar 7 peta kesesuaian aspek kebencanaan:
Gambar 7. Peta Analisis Aspek Kebencanaan Sumber: Analisis, 2019

## F. Overlay Analisis Kesesuaian Lahan Permukiman
Analisis  kesesuaian  lahan  permukiman  berdasarkan  seluruh  aspek  ini  dilakukan untuk  menemukan  lahan  yang  sesuai  untuk  dijadikan  sebagai  lokasi  permukiman  di Kabupaten Belu. Langkah analisisnya adalah dengan melakukan scoring terhadap seluruh aspek.  Scoring  terhadap  aspek–aspek  ini  mengacu  pada  skor  total  dari  setiap  parameter yang  telah  dioverlay.  Selanjutnya  dilakukan  analisis  overlay  terhadap  seluruh  aspek kesesuaian  lahan  yang  ditinjau.  Setelah  dioverlay  seluruh  aspek  tersebut,  dilanjutkan dengan  perhitungan  skor  total  keseluruhan aspek  yang  kemudian akan memperoleh  nilai maksimum  dan  nilai  minimum  yang  akan  digunakan  untuk menentukan lebar  atau jarak interval kesesuaian lahan.
Berdasarkan hasil analisis diperoleh tingkat kesesuaian lahan berdasarkan seluruh aspek  yakni  kelas  sangat  sesuai  dengan  luas  3.811,50  Ha,  kelas  sesuai  dengan  luas 6.380,59  Ha,  kelas  cukup  sesuai  dengan  luas  26.350,75  Ha,  kelas  kurang  sesuai  dengan luas  64.875,14  Ha,  dan kelas  tidak  sesuai  dengan  luas  10.907,71  Ha.  Berikut  Gambar 8 peta kesesuaian lahan untuk permukiman sebagai berikut:
Gambar 8. Peta Analisis Kesesuaian Lahan Permukiman
Sumber: Analisis, 2019

## G. Overlay Kesesuaian Lahan Terhadap Permukiman
Analisis  kesesuaian  lahan  untuk  lokasi  permukiman  terhadap kawasan  sempadan pantai dan sempadan sungai yang merupakan kawasan lindung. Analisis ini betujuan untuk mengetahui lokasi lahan untuk permukiman yang berada di luar kawasan sempadan sungai dan sempadan pantai. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknik overlay dan juga buffer untuk menghitung jarak lahan dari sempadan yang dianggap sesuai.
Gambar 9. Skema Analisis Kesesuaian Lahan Terhadap Sempadan Sumber: Analisis, 2019
Jurnal Planologi Vol. 16, No. 1, April 2019 Available : http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/psa
Parameter  sempadan  pantai  dan  sungai  ini  dengan analisis  tool  berupa  buffering dengan ketentuan jarak sungai 50 meter dan buffer garis pantai sejauh 100 meter, sehingga menghasilkan  peta  sempadan  sungai  dan  sempadan  pantai.  Selanjutnya  peta  sempadan sungai  dan  sempadan  pantai  dioverlay  dengan  peta  kesesuaian  lahan  untuk  lokasi permukiman berdasakan seluruh aspek.
Gambar 10. Peta Analisis Kesesuaian Lahan Permukiman Sumber: Analisis, 2019

## H. Lahan Potensial Peruntukan Permukiman Kabupaten Belu
Berdasarkan  ketentuan  dalam  Tata  cara  pemilihan  lokasi prioritas  untuk pengembangan  pembangunan  perumahan  dan  permukiman  di  Kawasan  Perkotaan (Balitbang,PU 2005) persyaratan umum lokasi permukiman diantaranya ketinggian lahan <1000 mdpl, serta kemiringann lereng tidak, melebihi 15%. Namun dalam penelitian ini, kemiringan  lereng  15-25%  dinyatakan  sesuai  namun  bersyarat  dijadikan  lokasi  untuk permukiman. Berdasarkan ketentuan tersebut, diperoleh lahan yang potensial untuk lokasi permukiman  dalam  penelitian  ini  yakni  terbagi  kedalam  tiga  kelas  yakni  Sangat  Sesuai (S1), Sesuai (S2) dan Cukup Sesuai (S3). Berikut Gambar 11 peta lahan potensial untuk lokasi permukiman:
Gambar 11. Peta Lahan Potensial Peruntukan Permukiman

## Sumber: Analisis, 2019

## I. Analisis Kondisi Sosial Budaya
Perkembangan  suat  wilayah  atau  kawasan  sangat  ditenukan  oleh  kondisi masyarakatnya, dimana hal ini dipengaruhi oleh kebiasan masyarakat dalam menjalankan sistem  wilayah  termasuk  sosial  dan  ekonomi  (Sakarov.  2018).  Kabupaten  Belu  secara umum dihuni oleh tiga suku asli yakni suku Tetun sebagai suku terbesar, suku Kemak dan suku  Marae.  Selain  itu  terdapat  juga  suku-suku  yang  merupakan  para  pendatang  yakni suku  Alor,  Sabu,  Rote, Bugis,  Tionghoa  dan  juga  Jawa.  Keberadaan  suku-suku  ini memberikan suatu penampakan kemajemukan wilayah dalam suatu wilayah. Keberadaan suku-suku ini tidak terlepas dari adanya pengaruh perkembangan jaman. Keberadaan para pendatangpun  memicu  adanya  kemajemukan  ini,  dimana  keberadaan  mereka  pada  basis wilayah suku-suku dapat memberikan suatu situasi positif ataupun negatif. Kabupaten Belu berdasarkan hasil analisis lokasi potensial permukiman terbagi dalam 3 kelas yakni sangat sesuai, sesuai dan cukup sesuai. Dengan melihat keberadaan wilayah berdasarkan suku di Kabupaten  Belu  dapat  diketahui  sebaran  suku-suku  tersebut  dengan  keberadaan  lahan potensial untuk permukiman yang dapat dilihat pada Gambar 11 tentang peta basis wilayah suku terhadap lahan potensial untuk lokasi permukiman.

## Gambar 12. Peta Persebaran Suku-Suku di Kabupaten Belu Sumber: Analisis, 2019
Secara umum masyarakat Kabupaten Belu sangat terbuka terhadap kehadiran para pendatang,  dengan  tetap  mengacu  pada  adat  istiadat  yang  berlaku  dan  tetap  menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan saling menolong tanpa membedakan suku, agama, dan ras.
Masyarakat Kabupaten Belu sangat menjunjung tinggi akan adat istiadat dan sikap toleransi  serta  gotong royong  antar  sesama.  Berdasarkan  data  BPS  2017,  mayoritas penduduk Kabupaten Belu beragama Kristen Katolik dengan prosentasenya 89%, Protestan 7%, Muslim 4%, serta sisanya adalah Hindu dan Budha. Meskipun terdapat keberagaman dalam agama keharmonisan dalam bermukim bersama tetap terjaga.

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN

## 4.2 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, antara lain:
1. Terdapat beberapa kriteria pembagian kesesuaian penggunaan lahan di Kabupaten Belu  yang  layak  untuk  dijadikan  sebagai  lokasi  permukiman  yakni  kelas  sangat sesuai dengan luas 3.566,38 Ha, sesuai dengan luas 5.933,49 Ha dan sangat sesuai dengan luas 25.316,59 Ha. Kelas cukup sesuai (S3) sangat mendominasi pada lahan di Kabupaten Belu yang tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Belu.
2. Tidak semua lahan di Kabupaten Belu layak dijadikan sebagai lokasi permukiman. Hal ini ditunjukan dengan hasil analisis yang diperoleh kelas kesesuaian lahan yang mendominasi  adalah  kelas  kurang  sesuai  (N2)  dengan  luas  64.875,14  Ha  yang tersebar diseluuh wilayah Kabupaten Belu.
3. Kabupaten  Belu  terbagi  menjadi  3  suku  asli  yakni  suku  Tetun,  suku Marae  dan suku  Kemak  serta  beberapa  suku  pendatang  yang  berasal  dari  Alor,  Rote,  Sabu, Bugis,  Tionghoa, dan  Jawa.  Identifikasi  terhadap  preferensi  bermukim  dalam keberagaman  suku  dan  bahasa,  Kabupaten  Belu  merupakan  wilayah  yang  sangat nyaman  bermukim  dalam  keberagaman  suku  ini,  dan  dalam  hal  keterterimaan terhadap  suku pendatang  masyarakat  Kabupaten  Belu  sangat  menjunjung  tinggi nilai persaudaraan dan toleransi.

## 4.2 Saran
Pada  penelitian  ini  penulis  memberikan  saran  bagi  pemerintah  dan  peneliti  lain yang ingin membahas tema serupa, antara lain:
1. Hal yang cukup penting dalam proses penentuan lokasi permukiman adalah dengan mempertimbangkan  aspek  social  dan  budaya  suatu  wilayah,  dimana  perumahan yang dikembangkan sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.
2. Perlu  adanya  penelitian  lanjutan terkait  dengan  karakteristik  lokal  masyarakat Kabupaten  Belu  dalam  menentukan  hunian,  sehingga  pengembangan  lokasi permukiman seiring dengan budaya dan kearifan lokal yang berkelanjutan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Budiharjo,  E.(1999). Lingkungan Binaan  dan Tata Ruang Kota . Yogyakarta. Penerbit Andi.
BPS.  (2015).  “Belu  dalam  angka  2015”,  Pemerintah  Kabupaten  Belu,  Belu.  < http://belukab.bps.go.id (diakses 10 Desember 2017)
BPS.  (2016).  “Belu  dalam  angka  2016”,  Pemerintah  Kabupaten  Belu, Belu.
<http://belukab.bps.go.id (diakses 10 desember 2017)
BPS.  (2017),  Belu  dalam  angka  2017,  Pemerintah  Kabupaten  Belu,  Belu.  < http://belukab.bps.go.id (diakses 10 desember 2017.
ESRI. 2010. “Arcgis 10.1 Help for Dekstop Advance”. <http://www.esri.com. (diakses 1 oktober 2017).
Hardjowigeno, S.(2001). Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tataguna Lahan.
Yogyakarta: Gadjah Mada Universty Press.
Keputusan  Menteri  Pertanian  No.  837/KPT/UM/11/1980/1980.  Jakarta:  Pemerintah Republik Indonesia.\
Keputusan  Presiden  RI  No.  32  Tahun  1990  Tentang  Pengelolaan  Kawasan  Lindung.

## Jakarta. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
Sakarov,  O.  D.  (2018).  Identifikasi  Potensi  Perkembangan  Ekonomi Wilayah  Kabupaten Sleman Dalam Konteks Urban-Rural Linkage. KURVATEK , 2 (1), 73-84.
Pedoman Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota No. 20 Tahun 2010. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Belu  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2011 – 2031
Peraturan Menteri PU nomor 20 tahun 2007 tentang Pedoman Teknik Analisis Aspek Fisik dan  Lingkungan,  Ekonomi  serta  Sosial  Budaya  dalam  Penyusunan  Rencana  Tata Ruang.
Peraturan  Menteri  nomor  41  tahun  2007  tentang  Pedoman  Kriteria  Teknis  Kawasan Budidaya.
Prahasta,  E. (2005). Sistem  Informasi  Geografis  Konsep-Konsep  Dasar .  Bandung: Informatika.
Standar Nasional Indonesia 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Perumahan di Perkotaan
Undang-Undang No. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan Permukiman