Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: XXXX | E-ISSN: XXXX Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 93-98| Available Online at https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum DOI: http:doi.org/10.22225/jph.v1i2.2346.93-98

## MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR
I Made Bayu Ari Budi Utama, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar-Bali, Indonesia

## Abstrak
Keberlangsungan  informasi  publik  adalah  aspek  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari  demokrasi  yang  menjunjung tinggi  kebebasan  dan  hak  asasi  manusia.  Keberlangsungan  informasi  publik  menjadi  aspek  yang  penting dalam hal pemenuhan  hak individu atas  informasi publik.  Namun, dalam  prakteknya, pemahaman masyarakat mengenai  mekanisme  penyelesaian  sengketa  Keberlangsungan  Informasi  Publik  masih  rendah.  Selain  itu didalam  pelaksanaan  sengketa  Keberlangsungan  Informasi  Publik  ini  masih  memiliki  hambatan  yang  bisa mengganggu  proses  pelaksanaan.  Yaitu  dapat  berupa  tidak  ada  kepentingan  pemohon  untuk  memohon informasi  dan  kurang  pahamnya  pemohon  mengenai  proses  administratif  dalam  pelaksanaan  sengketa. Berdasarkan  permasalahan  tersebut,  maka  adapun  tujuan  penelitian  ini  yaitu  Mengetahui  upaya  penyelesaian sengketa informasi publik dan Praktik proses penyelesaian sengketa keberlangsungan informasi publik .Metode penelitian yang digunakan yaitu metode empiris dibantu oleh  sumber bahan Hukum Primer dan Sekunder  dan memakai  teknik  kualitatif,  yaitu  dengan  mendeskripsikan  data  hukum  terlebih  dulu  lalu  menganalisa  melalui teknik  analisis  dengan  teknik  tafsiran  dan  ditumpahkan  secara  deskriptif  dengan  bentuk  skripsi.  Upaya penyelesaian  sengketa  informasi  publik  dapat  dilakukan  melalui  dua  proses,  yaitu  proses  non  –  litigasi  yang dilaksanakan  di  Komisi  Informasi  Daerah  yang  berwenang  dan  proses  litigasi  yang  ditempuh  di  PTUN andaikata badan publik yang bersengketa adalah badan publik milik Negara atau di PN andai kata Badan publik yang  bersengketa  adalah  badan  publik  swasta.  Dalam  praktiknya  proses  penyelesaian  sengketa keberlangsungan  informasi  di  Indonesia  masih  memiliki  hambatan  yang  dapat  berupa  salah  paham  yang diakibatkan oleh kurang pahamnya pemohon informasi terhadap mekanisme  permohonan  atau tahapan proses administratif yang harus dilalui dalam mengajukan sengketa keberlangsungan informasi publik.
Kata Kunci: Mekanisme; Sengketa; Informasi publik

## Abstract
The  sustainability  of  public  information  is  an  inseparable  aspect  of  democracy,  which  upholds  freedom  and human  rights.  The  sustainability  of  public  information  is  an  important  aspect  in  fulfilling  individual  rights  to public information. However, in practice, the public's understanding of the dispute resolution mechanism on the Sustainability  of  Public  Information  is  still  low.  In  addition,  in  the  implementation  of  this  Public  Information Sustainability dispute, there are still obstacles that can interfere with the implementation process. That can be in the form of the applicant's lack of interest in requesting information and the applicant's lack of understanding of the administrative process in dispute implementation. Based on these problems, the purpose of this study is to know  the  efforts  to  resolve  public  information  disputes  and  practice  the  process  of  dispute  resolution  on  the sustainability of public information. The research method used is the empirical method assisted by primary and secondary  legal  material  sources  and  uses  qualitative  techniques,  namely  by  describing  legal  data  first,  then analyze through analysis techniques with interpretive techniques and shed descriptively in the form of a thesis. Efforts  to  resolve  public  information  disputes  can  be  carried  out  through  two  processes,  namely  the  non- litigation  process  carried  out  at  the  competent  Regional  Information  Commission  and  the  litigation  process undertaken at the State Administrative Court if the disputing public body is a State-owned public agency or a PN if the disputing public body is said. is a private public body. In practice, the process of resolving information sustainability disputes in Indonesia still has obstacles which can be in the form of misunderstandings caused by the applicant's lack of understanding of the application mechanism or the stages of the administrative process that must be passed in filing a dispute on the sustainability of public information.
Keywords: Mechanism; Dispute; Public information

## I. PENDAHULUAN
Sejak  diputuskannya  Undang  –  undang  no  14  tahun  2008,  peranan  Komisi  Informasi  Daerah  ini sangat vital dalam melayani  dan  memenuhi  hak warga untuk memperoleh informasi publik sehingga warga  bisa  berperan  aktif  dalam  setiap  proses  perencanaan,  pengambilan,  pengawasan,  evaluasi kebijakan dan masalah-masalah publik lainnya.
Di golongan masyarakat secara umum, keberadaan UU Keberlangsungan Informasi Publik ini masih  belum  populer.  ( Amiruddin,  2012 ),  yang  merupakan  anggota  Komisi  Informasi  Pusat, mengatakan bahwa sosialisasi yg kurang menyebabkan UU Keberlangsungan Informasi Publik belum banyak  diakses  dan  dimanfaatkan  masyarakat.  Hanya  golongan  tertentu  seperti  LSM  saja  yang menyadari keberadaan dan manfaat UU Keterbukaan Informasi Publik ini ( Republika , 2018 ). Hal ini mengakibatkan  masyarakat  belum  begitu  menyadari  sepenuhnya  soal  hak  asasi  yang  dimilikinya untuk  mendapatkan  informasi  publik  sebagai  wujud  keaktifan  publik  dalam  membuat  tata pemerintahan  yang  baik.  Lebih-lebih  kepada  masyarakat  daerah  yang  masih  minim  fasilitas teknologi komunikasi dan informasi serta jauh dari pusat pemerintahan.
Terkait  dengan  penelitian  terdahulu  oleh  ( Prasetyo,  2016 )  menyatakan  bahwa  Penyelesaian sengketa  serta  proses  ajudikasi  litigasi  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PERMA RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa  Informasi  Publik  di  Pengadilan.  Kendala  yang  terjadi  dalam  penyelesaian  SIP  di  PTUN adalah  putusan  Komisi  Informasi  sebagai  obyek  gugatan  serta  badan  hukum  publik  dapat  menjadi penggugat di PTUN.
Permasalahan-permasalahan  yang  ada  pada  saat  proses  pelaksanaan  UU  Keberlangsungan Informasi  Publik  di  suatu  daerah  memiliki  perbedaan  dengan  daerah  lainnya.  Karena  setiap  daerah mempunyai beraneka ragam dan kekhasan masing-masing. Baik dari aspek karakteristik masyarakat, kepemimpinan,  budaya  birokrasi,  sosial  ekonomi,  ketersediaan  teknologi  komunikasi  dan informasi, dan lainnya.
Maka  sesuai  hal  –  hal  yang  dijelaskan  tersebut,  penulis  menginginkan  untuk  membuat penelitian  terhadap  Mekanisme  Penyelesaian  Sengketa  Informasi  Publik  di  Pengadilan  Tata  Usaha Negara Denpasar dan Praktik proses penyelesaian sengketa keberlangsungan informasi publik.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  empiris  yang  disebut juga  dengan  penelitian  sosiologis. Alasan  penulis  menggunakan  tipe  penelitian  ini  karena  pangkal  tolak  penelitian  secara  langsung meneliti  mekanisme  dan  hambatan  -  hambatan.  Tipe  penelitian  ini  merupakan  penelitian  yang berfokus pada  masalah  yang  meneliti  masalah  didasarkan  pada  praktek  di  masyarakat. Dari sudut ilmu yang digunakan dalam penelitian ini bersifat monodispliner dalam artian bahwa ada satu disiplin ilmu yang digunakan yaitu ilmu hukum. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode pendekatan Sosiologi Hukum. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder.
Dalam  membahas  Prosedur  Penyelesaian  Sengketa  Keberlangsungan  Informasi  Publik  di PTUN  Denpasar  ini  memakai  sumber  bahan  Hukum.  Sumber  bahan  Hukum  yang  dipakai  didalam penelitian  meliputi  :  Data  Primer  yang  diperoleh  dari  narasumber  pertama  dengan  melakukan wawancara  informan  yang  terkait  penelitian  ini  yaitu  Hakim  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara Denpasar.  Dan  Data  Sekunder  yang  didapat  dari  pengkajian  kepustakaan,  meliputi  bahan  –  bahan Hukum  yang  bekaitan  dengan  penelitian  ini  yaitu:  Undang  –  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  UU  No  5  Tahun  1986  Tentang  Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  UU  No  14 Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2010 tentang  pelaksanaan  UU  No  14  Tahun  2008  Tentang  Keterbukaan  Informasi  Publik,  Peraturan Mahkamah Agung No 2  Tahun 2011  tentang Tata  Cara Penyelesaian  Sengketa  Informasi Publik di Pengadilan,  dan  Peraturan  Komisi  Informasi  No.  2  Tahun  2010  tentang  prosedur  penyelesaian sengketa informasi publik.
Dalam  mendapatkan  data  primer,  dan  sekunder  digunakan  teknik  Wawancara,  Observasi, inventarisasi atau penelusuran bahan hukum yang bersangkutan lalu di golongkan atau diklompokan
dan  dicatatat,  dikutip,  diringkas,  diulas  sesuai  kebutuhan.  Penelitian  ini  dilakukan  PTUN  Denpasar. Menganalisis penelitian ini memakai teknik kualitatif, yakni dengan menjelaskan data hukum terlebih dahulu  kemudian  menganalisa  melalui  teknik  analisis  dengan  teknik  tafsiran  dan  dituangkan  secara deskriptif dengan bentuk skripsi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses yaitu melalui proses litigasi didalam pengadilan,  lalu  berkembang  proses  penyelesaian  sengketa  dari  kerjasama  diluar  pengadilan.  Proses litigasi memperoleh kesepakatan yang bersifat adversial belum  bisa memeluk  kepentingan bersama, cenderung  menimbulkan  masalah  baru,  lambat  dalam  penyelesaiannya,  memerlukan  biaya  yang mahal,  tidak responsive dan  mengakibatkan  permusuhan  diantara  pihak  yang  bersengketa. Sebaliknya,  melalui  proses  diluar  pengadilan  mendapatkan  hasil  kesepakatan  yang  bersifat win-win solution ,  diberi  jaminan  kerahasiaan  sengketa  para  pihak,  dijauhi  kelambatan  yang  disebabkan  oleh hal procedural dan  adminiistratif,  mentuntaskan  masalah  secara  kekeluargaan  dalam  kebersamaan, dan  tetap  menjaga  hubungan  baik.  Satu  -  satunya  kelebihan  proses  non  -  litigasi  ini  bersifat rahasia,  karena  proses  dan hasil persidangan dan keputusannyapun tidak dipublikasikan. ( Adi, 2009; Mashari, 2010 ).
Mediasi  erupakani  salah  satu  jalan  alternatif  penyelesaian  sengketa  di  Indonesia. Pemakaiannya  sudah  diintegrasikan  kedalam  system  peradilan  kita  dan  juga  diberbagai  UU sebagai  alternatif  menyelesaikan  sengketa  terutama  yang  terjadi  antara  warga  dengan  negara, diantaranya  UU  Perlindungan  Konsumen,  UU  Lingkungan  Hidup,  UU  Pelayanan  Publik,  UU Ketenagakerjaan,  UU  Keterbukaan  Informasi  Publik  dan  lain-lain.  Secara  umum  mediasi  memiliki arti proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih dengan cara berunding atau dengan cara mufakat  dengan  bantuan  pihak  yang  netral  yang  tidak  memiliki  kewenangan  memutus (Asmawati, 2014;  Rahmadi,  2010;  Talib,  2013 ).  Setelah  mendapatkan  kesepakatan,  maka,  selanjutnya kesepakatan ditumpahkan kedalam bentuk putusan komisi informasi yang bersifat final dan terikat. Mediasi  bersifat  tertutup,  kecuali  para  pihak  menginginkan  lain.  Artinya  apabila  para  pihak sendiri  tak  meminta  agar  prosesnya  dijalankan  secara  terbuka  maka  pertemuan-pertemuan  dalam proses mediasi selalu akan dijalankan tertutup. Tidak setiap orang bisa mengakses informasi ke ruang mediasi. Begitupun semua yang terjadi dalam ruang mediasi akan dirahasiakan dari akses pihak luar ( DY.Wiyanto, 2011 ).
Dalam  mediasi  ini,  Mediator  berupaya  kesepakatan  agenda  dan  memimpin  proses  mediasi untuk  mendapat  kesepakatan  para  pihak,  dan  Mediator  sedapat  mungkin  berupaya  penyelesaian sengketa  melalui  sekali  pertemuan.jika,  andaikata  mediator  menilai  mediasi  tidak  cukup  dijalankan dalam sekali pertemuan, mediator menetapkan jadwal pelaksanaan mediasi berikutnya sesuai dengan kesepakatan para pihak.
Apabila para pihak sudah sepakat, maka selanjutnya kesepakatan ditumpahkan dengan bentuk putusan  komisi  informasi yang bersifat  final dan mengikat. Proses Ajudikasi oleh Komisi Informasi dapat  ditempuh  apabila  cara  mediasi  dinyatakan  tidak  berhasil  secara  tertulis  oleh  satu  pihak,  atau para  pihak  yang  bersengketa  keluar  dari  perundingan.  Jadi  jelas  bahwa  meskipun  berbeda  dengan Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  1  Tahun  2008,  UU  ini  mengetahui  dan  mengatur  tentang  mediasi ( Amriani, 2011 ). Andaikata  proses  mediasi  dinyatakan  gagal,  maka,  proses  penyelesaian sengketa diteruskan  ke  tahap  ajudikasi.  Sidang  ajudikasi  dilaksanakan  secara  terbuka  untuk  umum,  kecuali dalam hal pemeriksaan-pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen – dokumen yang berhubungan dalam pengecualian sidang dilakukan dengan cara tertutup.Ini dilakukan  karena Majelis Komisioner wajib  menjaga  kerahasiaan  dokumen  tersebut.  Dan  dalam  proses  persidangan  ini,  Majelis komisioner bersifat aktif. Proses Ajudikasi harus diselesaikan selambat – lambatnya selama 40 hari.
Putusan  Majelis  Komisioner  bersifat  mengikat  para  pihak  sejak  dibacakan  dalam  sidang terbuka untuk umum. Andaikata salah satu pihak mengatakan secara tertulis tidak menerima putusan tersebut,  maka  Majelis  Komisioner  dapat  mengajukan  gugatan  ke  pengadilan  pengadilan  yg berwenang dalam waktu paling lambat 14 (empat) belas hari sejak putusan diterima.
Ada  dua  jalur  yang  disediakan,  yaitu  melalui  Peradilan  Umum  (PN)  atau  Peradilan  Tata Usaha  Negara  (PTUN).  Yang  menentukan  jalur  yg  digunakan  adalah  status  siapa  yang  digugat.
Apabila  tergugatnya  adalah  Badan  Publik  Negara,  maka  jalurnya  melalui  PTUN.  Sebaliknya  jika tergugat  adalah  Badan  Publik  non-negara,  jalur  yg  digunakan  adalah  Peradilan  Umum.  Pembagian Pengadilan  yang  berwenang  ini  di  tegaskan  dalam  Pasal  47  UU  Keterbukaan  Informasi  Publik. Putusan  yang  dikeluarkan  oleh  PTUN  atas  keberatan  sengketa  informasi  bukan  tahapan  terakhir. Undang-Undang masih memungkinkan para pihak mengajukan kasasi.

## 2. Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Undang – undang keterbukaan Informasi publik ( UUKIP ) diharap dapat menjadi alat untuk mencari keadilan  bagi  masyarakat  dalam  mendapat  haknya  yang  berupa  informasi  publik,  namun  dalam implementasinya ternyata masih terdapat halangan-halangan yang dapat ditemukan Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  saya  lakukan  dengan  Bapak  Himawan  Krisbiantoro,  selaku Hakim Pratama Utama di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, bahwa menurut beliau salah satu hambatan  yang  terjadi  dalam  upaya  penyelesaian  terdapat  pada  pemahaman  pemohon  keberatan terhadap  proses  administratif  dalam  pengajuan  sengketa  keterbukaan  informasi  publik.  Menurut beliau  dalam  beberapa  kasus  sengketa  keterbukaan  informasi  publik  yang  sudah  beliau  periksa,  ada beberapa  kasus  dimana  pemohon  keberatan  tidak  melaksanakan  proses  administratif  penyelesaian sengketa  dengan  benar.  Contohnya  dalam  beberapa  kasus  ada  beberapa  pemohon  keberatan  yang belum  memenuhi  prosedur  administratif  diluar  proses  pengadilan  (non  -  litigasi)  seperti  pengajuan dan  penyelesaian  sengketa  di  Komisi  Informasi  Daerah.  sedangkan  putusan  dari  Komisi  Daerah tersebut adalah salah satu persyaratan wajib yang harus dimiliki oleh pemohon keberatan untuk.
Selain  itu,  berdasarkan  hasil  wawancara  yang  saya  lakukan  dengan  Bapak  Gayuh  Rahanty yang menjabat sebagai Hakim Pratama Madya Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar menyatakan bahwa, hambatan lain yang terjadi dalam upaya penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik ada pada uji kepentingan pemohon keberatan dalam membuat permohonan informasi publik. Menurut beliau, ada dua penyebab yang dapat menyebabkan hal ini dapat terjadi yaitu, kurangnya pemahaman dari  pemohon  informasi  publik  tersebut  atau  adanya  oknum  –  oknum  tertentu  yang  memanfaatkan celah  hukum  yang  terdapat  pada  aturan  yang  berlaku.  Menurut  beliau  aturan  yang  mengatur  upaya penyelesaian  sengketa  informasi  publik  masih  terdapat  celah  hukum  yang  dapat  dimanfaatkan  oleh para  oknum  untuk  kepentingan  pribadinya.  Dalam  pelaksanaan  pemerintahan  yang  baik  ( Good Government )  sebenarnya  pihak  pemerintah  dan  pengadilan  Republik  Indonesia  sudah  melakukan upaya – upaya dalam mengantisipasi hambatan – hambatan yang sudah dijelaskan sebelumnya.
Upaya – upaya yang sudah dilakukan diantaranya adalah sudah dibentuknya  Komisi  Informasi Pusat  dan  Komisi  Informasi  Daerah  yang  tersebar  di  seluruh  daerah  di  Indonesia.  Pembentukan Komisi  Informasi  ini  sudah  diamalkan  pada  Bab  IV  Undang  –  undang  no  14  Tahun  2008  tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Komisi Informasi ini memiliki peran yang penting dan krusial dalam perkembangan  Keterbukaan  Informasi  Publik. Namun pembentukan Komisi informasi inipun mengundang perhatian sejumlah kalangan.  Pasalnya,  terdapat  beberapa  dilematika  terkait  dengan persyaratan  dan  proses  pembentukan  Komisi  Informasi  berdasarkan  ketentuan  yang  diatur  di  dalam Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Selain  sudah  dibentuknya  Komisi  Informasi  di  sebagian  besar  daerah  di  Indonesia,  upaya lain  yang  sudah  dilaksanakan  oleh  pemerintah  adalah  dengan  dibentuknya  Peraturan  Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.  Tujuan  dibentuknya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2010  ini  adalah  untuk menetapkan  Pengklasifikasian  Informasi  yang  ditetapkan  oleh  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh  ketelitian  sebelum  menyatakan  Informasi  Publik  tertentu  dikecualikan  untuk  diakses  oleh setiap  orang.  Dalam  pasal  4  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  61  Tahun  2010,  yang  dimaksud pengklasifikasian  adalah  jenis  penggolongan  Informasi  yang  tidak  termasuk,  identitas  PPID  yang menetapkan,  Badan  Publik,  termasuk  unit  kerja  pejabat  yang  menetapkan,  Jangka  Waktu Pengecualian, alasan pengecualian, dan tempat dan tanggal penetapan. Dengan dibentuk PP Nomor 61 Tahun  2010  ini  maka,  halangan-halangan  yg  terjadi  didalam  kesalah  pahaman  pengelolaan informasi dan kepentingan pemohon informasi dapat diminimalisirkan.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

## 1. Simpulan
Penyelesaian  Sengketa  dalam  Keterbukaan  Informasi  Publik  dapat  dilakukan  melalui  dua  proses penyelesaian yaitu melalui proses litigasi dan non – litigasi. Proses non litigasi dilakukan di Komisi Informasi  publik  yang  berwenang.  Terdapat  dua  proses  penyelesaian  sengketa  dalam  proses  non  - litigasi yaitu proses mediasi dan proses. Proses mediasi dinyatakan berhasil apabila para pihak sepakat untuk berdamai dan menyatakan tidak akan melanjutkan sengketa mereka ketahap selanjutnya, namun apa bila para  pihak tidak sepakat untuk berdamai maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan ke tahap ajudikasi.
Tahap  ajudikasi  dilaksanakan  secara  terbuka  untuk  umum  dengan  menunjuk  salah  satu  pihak dari  Komisi  Informasi  yang  berwenang  sebagai  Ketua  dan  Anggota  Majelis  Komisioner  yang  akan memimpin  jalnnya  persidangan.  ajudikasi.  Sedangkan  proses  litigasi  dilakukan  di  pengadilan  yang berwenang.  Kewenangan  pengadilan  ditentukan  dari  badan  publik  yang  bersengketa.  Apabila  badan publik  yang  bersengketa  adalah  badan  publik  swasta  maka  tahapan  selanjutnya  dilaksanakan  di Peradilan  umum,  namun  apabila  badan  publik  yang  bersengketa  adalah  badan  publik  milik  Negara maka  tahapan  selanjutnya  dilaksanakan  di  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara.  Proses  persidangan menghasilkan Putusan yang dapat berupa membatalkan atau menguatkan putusan Komisi Informasi. Isi  putusan  bisa  dilihat  dari  jenis  sengketa  informasinya.Pertama,  jika  mengenai  pemberian  atau penolakan akses informasi, maka putusan hakim bisa berupa membatalkan putusan Komisi Informasi dan memerintahkan Badan Publik memberikan informasi yang diminta; atau sebaliknya menguatkan dengan  menyatakan  putusan  Komisi  Informasi  sudah  benar  dan  tidak  bertentangan  dengan hukum.Pihak  yang  tidak  setuju  dengan  hasil  putusan  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  masih memungkinkan untuk melanjutkan proses penyelesaian sengketa dengan mengajukan kasasi.
Ada  berbagai  hambatan  yang  dapat  ditemukan  dalam  proses  penyelesaian  sengketa Keterbukaan  Informasi  Publik.  antara  hambatan  yg  ditemukan  dapat  terjadi  karena  kurangnya pemahaman  pemohon  keberatan  terhadap  proses  administratif  dalam  pengajuan  sengketa keterbukaan  informasi  publik  yang  menyebabkan  salahnya  prosedur  penyelesaian  yang  dilakukan pemohon keberatan. Selain itu, dalam beberapa  kasus terdapat juga hambatan yang disebabkan  oleh adanya celah hukum yang terdapat pada aturan yang berlaku. Celah ini dapat digunakan oleh oknum – oknum  untuk  mendapatkan  informasi  –  informasi  tertentu  yang  dapat  menguntungkan  oknum tersebut.  Sebenarnya  sudah  ada  beberapa  upaya  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  untuk  mencegah hambatan  –  hambatan  yang  ada,  diantaranya  adalah  dengan  membentuk  Komisi  Informasi  dan Membentuk  PP  No  61  Tahun  2010  tentang  pelaksanaan  Undang  –  Undang  Nomor  14  Tahun  2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## 2. Saran
Sebaiknya pihak pemerintah dapat mensederhanakan mekanisme penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik yang sudah berlaku  sekarang.  Karena  menurut  penulis,  mekanisme  penyelesaian sengketa keterbukaan informasi publik yang sudah berlaku saat ini memakan waktu yang sangat lama dengan proses yang berbelit – belit. Berikutnya ada baiknya memberikan edukasi lebih lanjut kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman  masyarakat  mengenai  tata  cara  permohonan  informasi dan  tata  cara  pengajuan  permasalahan  keterbukaan  informasi  publik  yang  benar  dan  baik  sesuai dengan  UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

## DAFTAR PUSTAKA
Adi, S. N. (2009). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa PT. Telaga Ilmu Indonesia . Amiruddin. (2012). Banyak Warga Indonesia tak Tahu UU KIP dan Manfaatnya. Republika.Co.Id . Amriani,  N.  (2011). Mediasi  Alternatif  Penyelesaian  Sengketa  Perdata  di  Pengadilan .  Grafindo Persada.
Asmawati.  (2014).  Mediasi  Salah  Satu  Cara  dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pertanahan. Jurnal  Ilmu Hukum . DY.Wiyanto. (2011). Hukum Acara Mediasi . Alfabeta. Mashari.  (2010). Mekanisme  Penyelesaian  Sengketahubungan  Industrial  secara  win-Win  Solution . 7 (2), 188–200.
Prasetyo, T. (2016). Penyelesaian Sengketa Keterbukaan Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Jurnal Spektrum Hukum , 13 (2). Rahmadi, T. (2010). Mediasi: Penye lesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat . PT RajaGrafindo Persada.
Talib, I. (2013). Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi. Lex et Societatis , I (1), 39–49.