PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 52-64 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2

## PIHAK YANG MEMPUBLIKASIKAN MATERI MEDIASI SEBAGAI KRITERIA BENTUK PERBUATAN YANG TIDAK BERITIKAD BAIK  DALAM MEDIASI DI PENGADILAN

## NEGERI
Rika Destiny Sinaga 1 ; Rosida Diani 2 . Fakultas Hukum di Universitas Tamansiswa Palembang Jl. Taman Siswa No.261, 20 Ilir I, Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. E-mail : rdssinaga@gmail.com, diani.sumadi2935@gmail.com Naskah diterima : 21/04/2023, revisi : 25/05/2023, disetujui 20/06/2023

## Abstrak
Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan para pihak yang berperkara perdata di pengadilan wajib mengikuti mediasi dengan itikad baik namun ada juga pihak yang tidak mengikuti mediasi dengan itikad tidak baik. Itikad tidak baik mempunyai bentuk-bentuk yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang  Mediasi  di  Pengadilan.  Perbuatan  tidak  beritikad  baik  dalam  mediasi  akan mempengaruhi  jalannya  proses  mediasi  karena  mengakibatkan  tidak  lancarnya  proses mediasi  sehingga  mediasi  dapat  menjadi  gagal.  Kegagalan  mediasi  banyak  ditemukan dalam praktek mediasi di pengadilan seperti pihak yang mempublikasikan mediasi tanpa kehendak pihak  lain.  pihak yang  telah  mempublikasikan  mediasi  tanpa  kehendak  pihak lain  yang  mengakibatkan  kegagalan  mediasi  menimbulkan  permasalahan  apakah  pihak yang  telah  mempublikasikan  materi  mediasi  tanpa  kehendak  dari  pihak  lain  dapat dijadikan  kriteria  sebagai  bentuk  pihak  yang  tidak  mempunyai  itikad  tidak  baik  dan bagaimanakah  akibat  hukum  terhadap  para  pihak  yang  tidak  beritikad  baik  dalam mediasi?.  Untuk  menjawab  permasalahan  maka  digunakan  penelitian  hukum  normatif. Berdasarkan hasil penelitian  bahwa   pihak dalam mediasi yang telah mempublikasikan materi  mediasi  tanpa  kehendak  dari  pihak  lain  seharusnya  dapat  menjadi  bentuk perbuatan  yang  tidak  beriktikad  baik  karena  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  5 Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Mediasi  di  Pengadilan  dan berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Mediasi  di Pengadilan, Pengugat dan para pihak yaitu penggugat dan tergugat secara bersama-sama tidak  mempunyai  itikad baik menimbulkan  akibat  hukum  terhadap  putusan  akhir  yaitu putusan dengan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara sedangkan tergugat yang tidak beritikad baik dikenai kewajiban pembayaran mediasi.
Kata kunci : Mediasi, Itikad Baik, Perkara Perdata.
1 Dosen Fakultas Hukum di Universitas Tamansiswa Palembang
2 Dosen Fakultas Hukum di Universitas Tamansiswa Palembang
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 52-64 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2

## Abstrak
The  purpose  of  this  study  is  to  explain  that  parties  to  civil  litigation  in  court  are obliged  to  participate  in  mediation  in  good  faith,  but  there  are  also  parties  who  do  not participate in mediation in bad faith. Bad faith has forms that have been regulated in Article 7  paragraph  (2)  of  Supreme  Court  Regulation  Number  1  of  2016  concerning  Mediation  in Courts.  Acts  of  not  having  good  faith  in  mediation  will  affect  the  course  of  the  mediation process because it results in the mediation process not running smoothly so that mediation can fail. Mediation failures are often found in mediation practices in courts such as parties who  publish  mediations  without  the  will  of  the  other  party.  parties  who  have  published mediation without the will of the other party resulting in mediation failure raises the issue of whether the party who has published mediation material without the will of the other party can be used as a criterion as a form of a party that does not have bad faith and what are the legal consequences for the parties who do not have good faith in mediation? To answer the problem,  normative  legal  research  is  used.  Based  on  the  results  of  the  study,  a  party  in mediation who has published mediation material without the will of the other party should be a form of action that is not in good faith because it is not in accordance with the provisions of Article 5 of Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation in Courts and based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016 concerning Mediation in Courts, the Plaintiff and the parties, namely the plaintiff and the defendant jointly did not have good faith resulting in legal consequences for the final decision, namely the decision with a lawsuit was declared unacceptable by the Case  Examining Judge while the defendant who  did not have good intentions was subject to the obligation mediation payment.
Keywords: Mediation, Good Faith, Civil Cases

## A. Pendahuluan
Penyelesaian  perkara  perdata  di  pengadilan  negeri  selain  diselesaikan  melalui hakim yang mengadili perkara perdata juga mengikuti mediasi melalui  mediator. Mediator dapat ditunjuk langsung oleh para pihak atau para pihak menyerahkan penunjukkan mediator kepada  majelis  hakim  perkara.  Mediasi  merupakan  cara  penyelesaian  sengketa  di  luar pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Inggris yaitu mediation . 3
Menurut  Takdir  Rahmadi  sebagai  berikut,  Mediasi  adalah  suatu  proses penyelesaian  sengketa  antara  dua  pihak  atau  lebih  melalui  perundingan  atau  cara  mufakat
3 Takdir Rahmadi, 2010, “ Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat” , Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 12
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 52-64 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus. 4 Kemudian mediasi diintegrasikan  dalam  penyelesaian  perkara  perdata  di  pengadilan  negeri  sejak diberlakukannya  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2003  Tentang  Mediasi  di Pengadilan,  kemudian  diganti  dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2008 tentang  Mediasi  di  Pengadilan  dan  terakhir  diganti    dengan  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan mediasi di pengadilan dan Mahkamah Agung juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik.
Dengan demikian pengaturan mediasi di pengadilan untuk masa sekarang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2022  Tentang  Mediasi  di  Pengadilan  Secara Elektronik Mediasi diintegrasikan ke pengadilan negeri mempunyai tujuan yang diatur dalam setiap Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang mediasi di pengadilan.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian  Hukum  Normatif,  menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan statute approach , pendekatan perbandingan comparative  approach ,  dan  pendekatan  konseptual conceptual  approach .  Selanjutnya disusun secara sistematis untuk diperoleh gambaran yang utuh, dan peneliti mengolahnya dengan menggunakan teknik deskriptif analitis.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Pihak yang Mempublikasikan Materi Mediasi Tanpa Kehendak dari Pihak Lain Sebagai Kriteria Bentuk Pihak yang Tidak Mempunyai Itikad Baik
Para pihak yang mempunyai sengketa di bidang hukum perdata atau bisnis dapat menyelesaikan  sengketanya  melalui  pengadilan  negeri  dengan  mengajukan  gugatan. Pengajuan gugatan ke pengadilan negeri diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan yang disebut  dengan  Pengugat 5 yang  ditujukan  kepada  orang  yang  dianggap  melanggar  hak seseorang atau beberapa orang itu yang disebut dengan Tergugat 6 .
Pihak penggugat sebagai pihak dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri  memiliki  peran  yang  penting  karena  ada  atau  tidaknya  proses  perkara  perdata sepenuhnya  diserahkan  kepada  pihak  yang  berkepentingan  sesuai  dengan  asas  hakim
4 Ibid , hlm. 12.
5 Retnowulan  Sutantio  dan  Iskandar  Oeripkartawinata,  1986, Hukum  Acara  Perdata  dalam  Teori  dan  Praktek , Alumni, Bandung, hlm. 1 6 Ibid , hlm. 1
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 52-64 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
bersifat  menunggu 7 dan  keberadaan  para  pihak  dalam  penyelesaian  perkara  perdata menimbulkan akibat hukum terhadap proses penyelesaian perkara perdata.
Dalam  persidangan  pertama  hakim  akan  memeriksa  kehadiran  para  pihak  yaitu pengugat dan tergugat karena ketidakhadiran penggugat atau tergugat menimbulkan akibat hukum yaitu pada persidangan pertama, penggugat tidak hadir maka menimbulkan akibat hukum gugatannya gugur sesuai dengan Pasal 124 HIR sedangkan pihak tergugat yang tidak hadir  dalam  persidangan  pertama  mempunyai  akibat  hukum  pemeriksaan  perkara dilanjutkan dengan verstek sesuai dengan Pasal 125 HIR.
Kehadiran  para  pihak  dalam  persidangan  pertama  yang  mempunyai  peranan penting  dalam  penyelesaian  perkara  perdata  sehingga  hakim  harus  berhati-hati  dalam memeriksa  panggilan  kepada  pihak  penggugat  dan  tergugat  dan  hakim  harus  memberi kesempatan  melakukan  panggilan  terhadap  pihak  yang  tidak  hadir  sebagaimana  diatur dalam Pasal 126 HIR.
Tergugat dan penggugat yang hadir pada persidangan pertama maka hakim akan melanjutkan dengan mewajibkan para pihak untuk mengikuti mediasi sesuai dengan Pasal 17  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Mediasi  di  Pengadilan. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Mediasi adalah cara  penyelesaian  sengketa  melalui  proses  perundingan  untuk  memperoleh  kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.
Mediasi  wajib  untuk  ditempuh  oleh  para  pihak  yang  sedang  berperkara  di pengadilan  negeri.  Mediasi  merupakan  perwujudan  dari  musyawarah  yang  terkandung dalam  Sila  ke  empat  Pancasila  sehingga  musyawarah  seharusnya  menjadi  penyelesaian pertama untuk menyelesaikan permasalahan bagi para pihak yang sedang bersengketa dan selaras dengan pendapat Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Yopi Gunawan dan Kristian merumuskan perkembangan unsur negara hukum Pancasila, sebagai berikut :
1. Keserasian  hubungan  antara  pemerintah  dan  rakyat  berdasarkan  asas kerukunan;
2. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara;
3. Prinsip  penyelesaian  sengketa  secara  musyawarah  dan  peradilan  merupakan sarana terakhir.
4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 8
Mendahulukan  musyawarah  dalam  penyelesaian  sengketa  yang  diatur  dalam Pancasila  dan  pendapat  Philipus  M.  Hadjon  selaras  dengan  perwujudan  mediasi  di pengadilan negeri karena majelis hakim perkara mewajibkan para pihak yang  berperkara
7 Menurut  Soedikno  Mertokusumo, hakim  bersifat menunggu ialah  bahwa  pelaksanaannya,  yaitu inisiatif  untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Sudikno Mertokusumo, 2021, Hukum Acara Perdata Indonesia , CV.Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, hlm. 13.
8 Yopi  Gunawan  dan  Kristian,  2015, Perkembangan  Konsep  Negara  Hukum  &  Negara  Hukum  Pancasila ,  PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 111.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 52-64 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
untuk melaksanakan mediasi dalam penyelesaian perkara perdatanya di pengadilan negeri untuk mencapai perdamaian.
Sebelum  keberadaan  mediasi  sebagai  lembaga  penyelesaian  bagi  para  pihak melalui  musyawarah  untuk  mencapai  perdamaian  yang  digunakan  pada  masa  sekarang, pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba untuk memperdamaikan para pihak yang bersengketa yang telah diatur dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.
Kemudian  Mahkamah  Agung  menerbitkan  Surat  Edaran  Nomor  :  1  Tahun  2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks. Pasal 130 HIR/154 RBg) guna agar semua Hakim (majelis) yang menyidangkan perkara dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan Pasal 130 HIR/154 RBg, tidak hanya sekedar formalitas menganjurkan perdamaian.
Usaha  pengadilan  negeri  untuk  mendamaikan  para  pihak  sebelum  pemeriksaan perkara oleh hakim pemeriksa perkara telah dilakukan sejak berlakunya HIR/Rbg sehingga untuk  masa  sekarang,  usaha  damai  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  negeri  tetap dilaksanakan dengan mengintegrasikan mediasi ke pengadilan.
Usaha-usaha pengadilan negeri untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa melalui  pelaksanaan  mediasi  dipengadilan  seharusnya  didukung  oleh  para  pihak  yang berperkara yaitu penggugat dan tergugat mengikuti proses mediasi dengan itikad baik.
Itikad baik para pihak dalam melaksanakan mediasi sangat penting sehingga itikad baik  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2008  tentang  Mediasi  di Pengadilan. Itikad baik diatur dalam 1 (satu) pasal yaitu pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan yaitu para pihak wajib menempuh proses mediasi dengan itikad baik.
Kemudian pengaturan itikad baik tetap diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan yaitu pada Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan yaitu Para Pihak dan / atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
Pengaturan itikad baik dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang  Mediasi  di  Pengadilan  dan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016 tentang  Mediasi  di  Pengadilan  bertujuan  untuk  para  pihak  mengikuti  mediasi  sehingga mediasi dapat berjalan dengan baik dan lancar dan diharapkan dapat tercapai kesepakatan sehingga perkara perdata selesai namun tidak selamanya para pihak beritikad baik dalam mediasi karena terdapat pihak yang tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan mediasi.
Pihak dalam mediasi yang tidak memiliki itikad baik telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan namun kategori pihak dalam mediasi yang tidak memiliki itikad baik perlu untuk diperluas karena Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Mediasi  di  Pengadilan  hanya mengatur itikad tidak baik dalam bentuk proses mediasi namun Peraturan Mahkamah Agung
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 52-64 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak mengatur pihak yang tidak beritikad baik dengan mempublikasikan materi yang terjadi dalam mediasi.
Peraturan  Mahkamah  Agung  yang  mengatur  tentang  mediasi  seharusnya  juga mengatur  tentang  pihak  yang  telah  mempublikasikan  materi  yang  terjadi  dalam  mediasi tanpa  kehendak  pihak  lain  menjadi  bentuk  perbuatan  yang  tidak  beritikad  baik  dalam mediasi karena mediasi pada prinsipnya bersifat tertutup.
Baik mediasi di dalam pengadilan maupun mediasi di luar pengadilan kesemuanya mensyaratkan adanya kerahasiaan materi yang terungkap dalam proses mediasi. 9
Mediasi  pada  prinsipmya  bersifat  tertutup  berkaitan  dengan  asas  rahasia  dalam mediasi. Para  ahli  yang  mengemukakan  mengenai  asas  rahasia  dalam  mediasi  antara  lain sebagai berikut :
a. Asas rahasia merupakan bagian dari lima dasar filsafat mediasi yang dikemukakan David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi yaitu :
1. prinsip kerahasiaan ( confidentiality ) adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan  yang  diselenggarakan  oleh  mediator  dan  pihak-pihak  yang  bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing-masing pihak.
2. prinsip  sukarela  ( volunteer )  adalah  masing-masing  pihak  yang  bertikai  datang  ke mediasi  atas  keinginan  dan  kemauan  mereka  sendiri  secara  sukarela  dan  tidak  ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar.
3. prinsip  pemberdayaan  ( empowerment ),  adalah  prinsip  ini  didasarkan  pada  asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan  masalah  mereka  sendiri  dan  dapat  mencapai  kesepakatan  yang mereka inginkan.
4. prinsip  netralitas  ( neutrality )  adalah  peran  seorang  mediator  hanya  memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa.
5. prinsip solusi yang unik ( a unique solution ) adalah solusi yang dihasilkan dari proses mediasi  tidak  harus  sesuai  dengan  standar  legal,  tetapi  dapat  dihasilkan  dari  proses kreativitas. 10
b. Menurut  Susanti  Adi  Nugroho,  Prinsip  kerahasiaan  atau confidentiality adalah  bahwa segala  sesuatu  yang  terjadi  dalam  pertemuan  yang  diselenggarakan  oleh  mediator  dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh masing- masing pihak. 11
9 Maskur Hidayat, 2016, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Proses Medi- asi di Pengadilan , Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 76
10 Syahrizal Abbas, 2017, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional , Penerbit Kencana, Depok hlm. 28-30
11 Susanti Adi Nugroho, 2019, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa , Prenadamedia group, Jakarta, hlm. 50.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 52-64 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
c. Menurut Takdir Rahmadi, pada umumnya mediasi diselenggarakan secara tertutup atau rahasia. Artinya adalah bahwa hanya para pihak dan mediator yang menghadiri proses mediasi,  sedangkan  pihak  lain  tidak  diperkenankan  untuk  menghadiri  sidang-sidang mediasi. 12
Berdasarkan  pendapat  para  ahli  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  mediasi bersifat  tertutup  yaitu  mediasi  tertutup  dalam  proses  mediasi  dan  tertutupnya  materi mediasi bagi publik atau pers.
Mediasi di pengadilan telah menerapkan mediasi bersifat tertutup sejak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Pasal 14 ayat (1)  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu proses mediasi pada asasnya tidak bersifat terbuka untuk umum, kecuali para  pihak  menghendaki  lain,  namun  pengaturan  mediasi  bersifat  tertutup  tidak  semua sengketa karena untuk sengketa publik, proses mediasi terbuka untuk umum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) yaitu  proses mediasi untuk sengketa publik terbuka untuk umum.
Kemudian  mediasi  bersifat  tertutup  juga  diatur  dalam  Pasal  6  Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan yaitu proses mediasi pada  asasnya  tertutup  kecuali  para  pihak  menghendaki  lain.  D.Y  Witanto  memberikan pengertian  tentang  Pasal  6  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2008  tentang Mediasi di Pengadilan sebagai berikut :
“  Pasal  6  PERMA  Mediasi  menyebutkan  bahwa  “Proses  mediasi  pada  asasnya tertutup,  kecuali  para  pihak  menghendaki  lain”,  artinya  jika  para  pihak  sendiri tidak  meminta  agar  prosesnya  dilakukan  secara  terbuka,  maka  pertemuan- pertemuan  dalam  proses  mediasi    selalu  akan  dilaksanakan  secara  tertutup, disamping  itu  semua  hasil  perundingan  para  pihak  dalam  proses  mediasi  akan dirahasiakan oleh mediator dari akses pihak-pihak luar.” 13
Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di pengadilan bersifat tertutup diberlakukan untuk semua perkara, namun masih ada peluang untuk terbukanya mediasi jika dikehendaki para pihak dengan adanya kalimat kecuali para pihak menghendaki lain.
Mediasi bersifat tertutup tetap diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan yaitu pada Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Mediasi  di  Pengadilan  yaitu  proses  mediasi  pada  dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.
12 Takdir Rahmadi, Op.cit , hlm. 22 13 D.Y.  Witanto,  2011, Hukum  Acara  Mediasi  Dalam  Perkara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan  Umum  dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan , Alfabeta, Bandung, hlm. 39
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 52-64 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
Mediasi  yang  bersifat  tertutup  telah  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan sehingga pihak yang mempublikasikan materi  mediasi  tanpa  kehendak  dari  pihak  lain  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan sehingga seharusnya pihak yang telah mempublikasikan materi mediasi telah melakukan perbuatan yang tidak beritikad baik.
Pihak yang telah mempublikasikan materi mediasi tidak menghormati peraturan perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  mediasi  yaitu  Peraturan  Mahkamah  Agung Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Mediasi  di  Pengadilan  sehingga  bertentangan  dengan  asas iktikad baik atau goodfaith yang dikemukakan oleh Maskur Hidayat sebagai berikut : “  Dalam  konteks  mediasi  asas  iktikad  baik  atau goodfaith pada  dasarnya  adalah sikap moral yang menjunjung tinggi serta memegang teguh sikap kejujuran untuk menyelesaikan  sengketa  dengan  menghormati  semua  perundang-undangan (hukum positif), kesepakatan antar pihak serta hak pihak ketiga. 14
Pihak dalam mediasi yang telah mempublikasikan materi mediasi tanpa kehendak dari pihak lain seharusnya dapat menjadi bentuk perbuatan yang tidak beritikad baik dalam mediasi  di  pengadilan  sehingga  seharusnya  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  Peraturan  Mahkamah Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Mediasi  di  Pengadilan  menambahkan  bentuk  tidak beritikad  baik  yaitu  salah  satu  pihak  dan/atau  kuasa  hukumnya  yang  mempublikasikan materi mediasi tanpa kehendak dari pihak lain.

## 2. Akibat  Hukum  Bagi  Para  Pihak  yang  Tidak  Beritikad  Baik  Dalam  Mediasi  di Pengadilan
Pengugat  atau  tergugat  yang  tidak  memiliki  itikad  baik  dalam  melaksanakan mediasi  akan  menghambat    pelaksanaan  mediasi  sehingga  mediasi  akan  menjadi  gagal  . Akibat dari gagalnya pelaksanaan mediasi, mediator wajib menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan  dan memberitahukan secara tertulis kepada hakim pemeriksa sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.
Setelah menerima laporan secara tertulis dari mediator, hakim pemeriksa perkara segera  menerbitkan  penetapan  untuk  melanjutkan  pemeriksaan  perkara  sesuai  dengan ketentuan hukum acara yang berlaku sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.
Majelis  hakim  pemeriksa  perkara  akan  memeriksa  perkara  yang  diajukan  oleh penggugat dengan tahapan-tahapan persidangan sebagai berikut : gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan 15
14 Maskur Hidayat, Op.cit , hlm. 67
15 Mukti Arto, Op.cit ,hlm. 51
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 52-64 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
Dalam  proses  persidangan  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  persidangan  yaitu pihak-pihak  dalam  gugatan  yaitu  penggugat  dan  tergugat 16 dan  pejabat  pengadilan  yaitu hakim,  juru  sita,  panitera 17 yang  mempunyai  fungsi  masing-masing  seperti  dalam  tahap proses  persidangan  yaitu  penggugat  mengajukan  gugatan,  replik,  pembuktian  dan kesimpulan, tergugat mengajukan jawaban, duplik, pembuktian dan kesimpulan, dan hakim memiliki fungsi untuk memberikan putusan. 18
M.  Yahya  Harahap  mengemukakan  bahwa  putusan  ditinjau  dari  berbagai  segi yaitu :
1. Dari Aspek Kehadiran Para Pihak Dari aspek kehadiran para pihak terdiri dari :
a. Putusan Gugatan Gugur Bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 124 HIR, Pasal 77 Rv. Jika Penggugat tidak da- tang  pada  hari  sidang  yang  ditentukan,  atau  tidak  menyuruh  wakilnya  untuk menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut, dalam kasus yang seperti itu: hakim dapat  dan  berwenang  menjatuhkan  putusan  menggugurkan  gugatan  penggugat  dan penggugat dihukum membayar biaya perkara
b. Putusan Verstek Bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 78 Rv. Pasal ini memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan verstek : apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah, padahal sudah dipanggil oleh juru sita secara patut, kepadanya dapat dijatuhkan putusan ver- stek.
c. Putusan Contradictoir
Bentuk putusan ini dikaitkan atau ditinjau dari segi kehadiran para pihak pada saat pu- tusan diucapkan.
2. Putusan Ditinjau dari Sifatnya
Ditinjau dari segi sifatnya, terdapat beberapa jenis putusan yang dapat dijatuhkan hakim. Yang terpenting diantaranya sebagai berikut :
a. Putusan Deklarator
Putusan  deklarator  yang  berisi  pernyataan  atau  penegasan  tentang  suatu  keadaan atau kedudukan hukum semata-mata.
b. Putusan Constitutief
16 Sophar  Maru  Hutagalung,  2010, Praktik  Peradilan  Perdata  Teknis  Menangani  Perkara  di  Pengadilan ,  Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32
17 Wahju Muljono, 2012, Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia , Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 59-61 18 Mukti Arto, Loc.cit , hlm.51-52
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 52-64 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
Putusan  constitutief  adalah  putusan  yang  memastikan  suatu  keadaan  hukum,  baik yang bersifat meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum baru.
c. Putusan Condemnatoir Putusan  condemnatoir  adalah  putusan  yang  memuat  amar  menghukum  salah  satu pihak yang berperkara.
3. Putusan Ditinjau pada Saat Penjatuhannya
a. Putusan Sela
Putusan sela disebut juga putusan sementara ( temporary award, interim award ). Hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir ( eind vonnis ), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung.
b. Putusan Akhir
Putusan  akhir  diambil  dan  dijatuhkan  pada  akhir  atau  sebagai  akhir  pemeriksaan perkara pokok. 19
Hakim  yang  memberikan  putusan  akan  mempertimbangkan  semua  hasil  yang terjadi  dalam  proses  persidangan  dan  laporan  mediasi  oleh  mediator.  Majelis  hakim mempertimbangkan hasil mediasi karena mediator melaporkan hasil dari mediasi dengan macam alasan kegagalan mediasi.
Mediator di pengadilan diberikan kewenangan untuk menilai salah satu atau para pihak  tidak  beritikad  baik  dan  menyampaikannya  kepada  hakim  pemeriksa  perkara sebagaimana  diatur  dalam  14  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1 Tahun  2016  tentang Mediasi  di  Pengadilan  sehingga  hakim  pemeriksa  perkara  memperoleh  informasi  hasil kegagalan mediasi dari mediator.
Kegagalan mediasi dapat disebabkan karena para pihak atau salah satu pihak tidak beritikad baik atau tidak tercapainya kesepakatan para pihak, khususnya hasil mediasi yang gagal dikarenakan para pihak atau salah satu pihak yang tidak beritikad baik menimbulkan akibat  hukum  dalam  penyelesaian  perkara  perdata  karena  integrasi  mediasi  ke  dalam pengadilan negeri sehingga  gagalnya mediasi  karena para pihak  yang tidak beritikad baik menimbulkan akibat hukum bagi masing-masing pihak.
Akibat hukum bagi para pihak atau salah satu pihak yang tidak beritikad baik telah diatur  dalam  Pasal  22  dan  Pasal  23  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016 tentang Mediasi di Pengadilan sebagai berikut :
a. Akibat hukum bagi pihak penggugat yang tidak beritikad baik berdasarkan Pasal 22 Pera- turan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan yaitu :
19 M. Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan , Pembuktian , dan Putusan Pengadilan , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 872-887.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 52-64 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
1. Apabila Penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
2. Penggugat yang dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai pula kewajiban pembayaran Biaya Mediasi.
b. Akibat Hukum bagi Tergugat yang tidak beritikad baik berdasarkan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan yaitu tergugat yang dinyatakan tidak  beritikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran mediasi.
c. Akibat hukum para pihak yang secara bersama-sama dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara tanpa penghukuman Biaya Mediasi Pasal 23 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Ta- hun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan.
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, pengugat dan para pihak yaitu penggugat dan tergugat secara bersama-sama tidak mempunyai  itikad  baik  menimbulkan  akibat  hukum  terhadap  putusan  akhir  yaitu  putusan dengan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sedangkan tergugat yang tidak beritikad baik dikenai kewajiban pembayaran mediasi.

## D. Kesimpulan dan Rekomendasi
Pihak dalam mediasi yang telah mempublikasikan  materi mediasi tanpa kehendak dari pihak  lain  seharusnya  dapat  menjadi  bentuk  perbuatan  yang  tidak  beriktikad  baik  dalam mediasi di pengadilan karena perbuatan pihak dalam mediasi yang telah mempublikasikan materi  mediasi  tanpa  kehendak  dari  pihak  lain  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan sehingga seharusnya dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi  di  Pengadilan  menambahkan  bentuk  tidak  beritikad  baik  yaitu  salah  satu  pihak dan/atau kuasa hukumnya  yang mempublikasikan materi dalam mediasi tanpa kehendak dari pihak lain.
Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pen- gadilan, pengugat dan para pihak yaitu penggugat dan tergugat secara bersama-sama tidak mempunyai  itikad  baik  menimbulkan  akibat  hukum  terhadap  putusan  akhir  yaitu  putusan dengan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara sedangkan tergugat yang tidak beritikad baik dikenai kewajiban pembayaran mediasi.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 52-64 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku- Buku D.Y.  Witanto,  2011, Hukum  Acara  Mediasi  Dalam  Perkara  Perdata  di  Lingkungan  Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan , Alfabeta, Bandung. Fatahillah  A.  Syukur,  2012, Mediasi  Yudisial  di  Indonesia  Peluang  dan  Tantangan  dalam Memajukan Sistem Peradilan , Mandar Maju, Bandung H.A  Mukti  Arto, 2017, Teori  dan  Seni  Menyelesaikan  Perkara  Perdata  di  Pengadilan ,  Penerbit Kencana, Depok
I  Made  Pasek  Diantha,  2016, Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif  dalam  Justifikasi  Teori Hukum , Prenada Media Grup, Jakarta Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , Pre- nada Media Grup (Divisi Kencana), Depok.
Maskur Hidayat, 2016, Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan , Penerbit Kencana, Jakarta M. Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan , Pem- buktian , dan Putusan Pengadilan , Sinar Grafika, Jakarta. Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1986, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek , Alumni, Bandung Soerjono  Soekanto,  1986, Pengantar  Penelitian  Hukum ,  Penerbit  Universitas  Indonesia  (UI- PRESS), Jakarta.
Sophar Maru Hutagalung, 2010, Praktik Peradilan Perdata Teknis Menangani Perkara di Penga- dilan , Sinar Grafika, Jakarta Sudikno  Mertokusumo,  2021, Hukum  Acara  Perdata  Indonesia ,  Maha  Karya  Pustaka,  Yogya- karta.
Susanti Adi Nugroho, 2019, Manfaat Mediasi  Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa , Prena- damedia group, Jakarta Syahrizal Abbas, 2017, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional , Pen- erbit Kencana, Depok
Takdir Rahmadi, 2010, “ Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat” , Rajawali Pers, Jakarta.
Yopi Gunawan dan Kristian, 2015, Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pan- casila , PT. Refika Aditama, Bandung.
Wahju Muljono, 2012, Teori dan Praktik Peradilan Perdata di Indonesia , Pustaka Yustisia, Yog- yakarta

## B. Peraturan Perundang-Undangan
Herziene Inlandsch Reglemen

## Rechtsreglement Buitengewesten
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
PALAR (Pakuan Law Review)
Volume 09,  Nomor 02, Maret-Juni 2023, Halaman 52-64 https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar e-ISSN:2614-1485 p-ISSN:2716-0440 Doi : https://doi.org/10.33751/palar.v9i2
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Mediasi di Pengadilan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi di Pengadilan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  3  Tahun  2022  Tentang  Mediasi  di  Pengadilan  Secara Elektronik.
Surat  Edaran  Nomor  2  Tahun  2014  tentang  Penyelesaian  Perkara  di  Pengadilan  Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.

## C. Lainnya
Diunduh  pada  https://www.hukumonline.com/berita/a/mediasi-gagal-karena-publikasi- hol21422, Mediasi Gagal Karena Publikasi, diakses pada tanggal 17 Mei 2023, Pukul 13.01 Wib