## Perancangan Ulang Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Dan Program Pengentasan Kemiskinan Di Perkotaan Lanjutan
Ottow Jeffry Simanjuntak otw@pnpm-perkotaan.org

## Abstrak
Pengelolaan  Pengaduan  Masyarkat  (PPM)  merupakan  suatu  kegiatan  menampung, mencatat,  menelaah,  menyalurkan,  mengkonfirmasikan,  mengklarifikasikan, memberikan  alternatif  solusi  kepada  pengadu,  mendokumentasikan,  dan mensosialisasikan hasil pengelolaan pengaduan kepada masyarakat. Sistem informasi PPM  sangat  dibutuhkan  sebagai  salah  satu  alat  pengawasan  terhadap  seluruh kegiatan siklus program di daerah. Sistem informasi baru yang dibuat harus dapat mengakomodasi  tingginya  kebutuhan  perubahan  yang  terjadi  dalam  hal  kategori maupun  cakupan  wilayah  yang  telah  dimasukkan  ke  dalam  sistem  sejak  awal. Dengan sistem informasi ini semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dengan program  PNPM  MPk  dapat  mendapatkan  informasi  dan  data  secara  cepat,  tepat, dan akurat serta proses pencatatan data historis pengaduan dapat lebih efektif dan efisien.
Kata Kunci : SIM Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, PNPM Mandiri Perkotaan, P2KP Lanjutan, KemenPU

## I. P ENDAHULUAN
Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat Mandiri  Perkotaan  (PNPM  MPk)  merupakan  salah satu program nasional pembangunan pemerintahdibidang  pemberdayaan  masyarakat yang sudah dimulai sejak tahun 1999 dengan nama Program  Pengentasan  Kemiskinan  di  Perkotaan (P2KP)  Tahap  1  yang  kemudian  disusul  dengan P2KP  Tahap  2  dan  P2KP  Tahap  3  serta  P2KP Lanjutan atau disebut juga P2KP Advanced (P2KP Adv).  PNPM  MPk  dan  P2KP  Adv  merupakan program  pemberdayaan  yang  dilaksanakan  oleh Kementrian Pekerjaan Umum (KemenPU).
Pengelolaan  Pengaduan  Masyarakat  (PPM) merupakan  Unit  Satuan  Kerja  (USK)  dari  Progam PNPM MPk. Saat ini, USK PPM Pusat merupakan bagian  dari  Program  Management  Team  (PMT). PMT  membawahi  2  (dua)  Konsultan  Manajemen Pusat  (KMP)  yaitu  KMP  2  dan  KMP  3.  Pada tingkat  KMP  dan  tingkat  Konsultan  Manajemen Wilayah  (KMW),  PPM  ditangani  oleh  USK Monitoring dan Evaluasi (Monev). Sedangkan pada tingkat  Kordinator  Kota  (Korkot),  PPM  ditangani oleh Koordinator Kota tersebut.
Sistem  informasi  PPM  P2KP  yang  sedang berjalan sekarang ini merupakan bagian dari sistem informasi  PNPM  MPk.  Sistem  informasi  PPM
P2KP dihadapkan banyak masalah dalam mengikuti perubahan  yang  terjadi  seiring  dengan  berjalannya PNPM  MPk.  Adapun  perubahan-perubahan  yang terjadi  sejak  PNPM  MPk  mulai  berjalan,  sebagai berikut :
1. Perubahan  lokasi  cakupan.  Lokasi  cakupan secara  wilayah  yang  paling  banyak  mengalami perubahan  seperti  Provinsi,  Kabupaten/Kota, Kecamatan,  dan  Kelurahan.  Sedangkan  lokasi cakupan  secara  struktur  organisasi  juga mengalami  perubahan  yang  sangat  besar. Perubahan  yang  sangat  sering  terjadi  dari cakupan  lokasi  adalah  perubahan  lokasi kelurahan  maupun  kecamatan  yang  tadinya merupakan  bagian  dari  sebuah  korkot  menjadi bagian  dari  korkot  lain  pada  wilayah  sebuah KMW.  Tidak  hanya  itu  saja,  banyak  juga muncul  kelurahan  yang  baru  hasil  dari pemekaran  1  (satu)  kelurahan  menjadi  2  (dua) kelurahan.
2. Perubahan  dan  penambahan  kategori  masalah. Dengan  semakin  banyaknya  pengaduan  yang masuk  ke  dalam  aplikasi  PPM  P2KP, pengkategorian  masalah  pada  saat  awal pembuatan aplikasi sudah tidak dapat ditampung  lagi  karena  tidak  dapat  diakomodir dalam  kategori  yang  telah  atur  dalam  aplikasi PPM P2KP saat ini.
3. Perubahan  dan  penambahan  fasilitas  dan laporan.  Sejalan  dengan  semakin  kompleksnya permintaan  pelaporan  data  PPM  baik  bulanan, triwulan,  dan  tahunan,  maka  fasilitas  pelaporan yang  telah  tersedia  dalam  aplikasi  dirasakan masih sangat kurang sehingga untuk memperoleh  informasi  yang  diinginkan  masih harus  dicari  secara  manual.  Sehingga  fasilitas dan  laporan  yang  telah  tersedia  dalam  sistem informasi  saja  yang  dapat  digunakan  dalam setiap  laporan  yang  dibuat  oleh  KMW  maupun laporan yang dibuat oleh Korkot.
4. Penambahan  isian  data.  Kebutuhan  akan informasi  yang  dikeluarkan  dari  sistem informasi  PPM  P2KP  dirasakan  masih  ada kekurangan. Oleh karena itu, ada beberapa isian data  baru  yang  memang  harus  ditambahkan pada  aplikasi  PPM  P2KP,  seperti  asal  suatu pengaduan  itu  masuk,  sisa  dana  yang
diselewengkan  (jika  kategori  penyelewengan dana), dan  hasil akhir  hukum  formal  dari suatu pengaduan.  Asal  pengaduan  masuk  diperlukan untuk  memudahkan  pihak  PPM  Pusat  maupun PPM  di  KMP  melakukan  pengecekan  data dimana pengaduan tersebut masuk pertamakali.
Proses  pengisian  data  maupun  pengiriman data  juga  menjadi  masalah  yang  harus  segera ditangani. Proses pengiriman data masih menggunakan  metode  kirim  email  data  dari  korkot ke KMW. Oleh KMW, file data dari korkot tersebut digabungkan kemudian dikirim ke KMP. KMP juga melakukan  hal yang sama seperti di KMW dengan menggabungkan file data dari KMW.
Dengan  kondisi  proses  pengiriman  data seperti  dipaparkan  di  atas,  dibutuhkan  waktu  yang cukup  lama  bagi  PPM  Pusat  dalam  memperoleh data-data  pengaduan  dari  tingkat  Korkot.  Data laporan tiap bulan diberikan waktu pengiriman pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 setiap bulannya. Dan pada tanggal 10, data yang telah dikumpulkan dari  seluruh  KMW  di  gabungkan  atau  di agregasikan  di  tingkat  KMP.  KMP  mengirimkan datanya ke PPM Pusat. Dengan menggunakan data- data  dari  KMP  tersebut,  PPM  Pusat  membuat laporan-laporan  bulanan,  triwulan,  dan  tahunan. Laporan-laporan  tersebut  diunggah  ke  situs  PNPM MPk atau P2KP untuk ditampilkan.
Sedangkan  dari  sisi  aplikasi  PPM  yang  telah ada  masih  ditemukannya  duplikasi  data  fasilitasi dan  pencarian  data  fakta  lapangan  dari  suatu pengaduan.  Dari  hasil  pengamatan  ditemukan bahwa  dari  satu  pengaduan  yang  memiliki  data fasilitasi  dan  pencarian  fakta  lapangan  dapat terduplikasi  sebanyak  lebih  dari  2  baris  data (record) sehingga menyebabkan terjadi pembengkakan  ukuran  file  data  yang  dikirimkan dari  Korkot  ke  KMW  maupun  KMW  ke  PPM Pusat.
Diharapkan  dengan  menggunakan  sistem informasi PPM PNPM MPk baru maka pengiriman data  lebih  cepat  dan  akurat  serta  duplikasi  data dapat  dikurangi.  Sistem  informasi  baru  juga  dapat mengakomodir  perubahan-perubahan  yang  terjadi pada  cakupan  wilayah  lokasi,  perubahan  dan penambahan  kategori  pengaduan,  dan  memiliki
fasilitas  tambahan  yang  mempermudah  perubahan maupun menambah laporan.
Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Menganalisis  dan  merangkum  kelebihan  dan kelemahan  sistem  informasi  PPM  P2KP  yang digunakan  saat  ini  meliputi  keakuratan, kelengkapan  data,  dan  kecepatan  dalam penyajian informasi.
2. Mengkonstruksi  dan  merekonstruksi  rancangan sistem informasi PPM yang dapat diterapkan di PNPM  MPk  dalam  menghadapi  perkembangan kebutuhan  masa  sekarang  dan  masa  yang  akan datang.
3. Merancang  prototipe  sistem  informasi  PPM PNPM MPk yang dibutuhkan dalam pembuatan laporan kepada stakeholders.

## II. T INJAUAN P USTAKA
A. Konsep Dasar Sistem
Dalam mendefinisikan sistem dapat menggunakan  2  (dua)  pendekatan.  Pendekatan tersebut  adalah  yang  menitikberatkan  pada prosedurnya  dan  pendekatan  yang  menitikberatkan pada komponennya.
Pendekatan  pertama  adalah  pendekatan  yang menitikberatkan  pada  prosedur  mendefinisikan sistem  adalah  suatu  jaringan  kerja  dari  prosedur- prosedur  yang  saling  berhubungan,  berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu sasaran yang tertentu.  (Jerry  FitzGerald,  Ardra  F.  FitzGerald, Warren D. Stallings, Jr., 1981)
Pendekatan  kedua  adalah  pendekatan  yang menitikberatkan  pada  elemen/  komponennya mendefinisikan  sistem  sebagai  rangkaian  dari  dua atau  lebih  komponen-komponen  yang  saling berhubungan,  yang  berinteraksi  untuk  mencapai suatu  tujuan.  (Romney,  M.  B.  dan  Steinbart,  P.  J., 2005)
Suatu  sistem  memiliki  3  komponen  dasar, yaitu  komponen input bertugas  untuk  menangkap dan  mengubah  elemen  yang  dimasukkan  ke  dalam sistem  untuk  diproses,  komponen processing bertugas  untuk  melakukan  proses  transformasi mengubah input menjadi output ,  dan  komponen terakhir  adalah  komponen output bertugas  untuk
mengirim  elemen  yang  telah  dihasilkan  melalui proses transformasi ke tujuan yang telah ditentukan. (O’ Brien, James A., 2005).

## B. Data dan Informasi
Data  adalah  representasi  fakta  dunia  nyata yang mewakili suatu obyek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang  diwujudkan  dalam  bentuk  angka  huruf, simbol,  teks,  gambar,  bunyi,  atau  kombinasinya (Fathansyah, 2012).
Informasi  adalah  data  yang  telah  diproses atau data yang memiliki arti (McLeod Jr, R., 2001). Informasi  adalah  data  yang  digunakan  yang  diolah sehingga  dapat  dijadikan  dasar  untuk  mengambil keputusan yang tepat (Bodnar, G. H. dan Hopwood, W. S., 2000).
Informasi  bagi  sebuah  organisasi  sangat penting  peranannya  karena  sistem  yang  tidak mendapatkan  informasi  akan  melemahkan  dalam melakukan  kegiatan  untuk  mencapai  tujuan organisasi  tersebut.  Informasi  adalah  hal  yang paling  mendasar  dalam  upaya  peningkatan  mutu, mulai  dari  pengumpulan  data,  menganalisis  secara akurat,  dan  tepat  waktu  sehingga  pimpinan  dapat mendiagnosa  dan  memecahkan  masalah  organisasi dan  mengukur  progres  secara  tepat.  Tanpa informasi  yang  akurat  maka  keputusan  yang dihasilkan  adalah  berdasarkan  asumsi  dan  intuisi yang kemungkinan besar akan bias.
Informasi tidak hanya dibutuhkan oleh para pelaku  organisasi  saja  melainkan  juga  oleh  pihak- pihak  ekternal  (lingkungan) yang  berkaitan  dengan organisasi tersebut (Daihani, Dadan Umar, 2001).

## C. Sistem Informasi Manajemen
Sistem  informasi  manajemen  adalah  sebuah sistem  manusia/mesin  yang  terintegrasi  untuk menyajikan  informasi  guna  mendukung  fungsi operasi  manajemen  dan  pengambilan  keputusan dalam sebuat organisasi.
Sistem informasi  manajemen juga merupakan serangkaian  subsistem  informasi  yang  menyeluruh dan  terkoordinasi  dan  secara  rasional  terpadu  yang mampu  mentransformasi  data  hingga  menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktifitas sesuai dengan gaya dan
sifat  manajer  atas  dasar  kriteria  mutu  yang  telah ditetapkan.
Sebuah sistem informasi manajemen berhubungan  organisasi  dan  manusia  serbagai pengelolanya,  oleh  sebab  itu  pemahaman  utuh terhadap sistem informasi keorganisasian berdasarkan  komputer  harus  juga  termasuk memahami  konsep  berhubungan  dengan  informasi, pemakai informasi, serta nilai sebuah informasi.
Tujuan utama dari sistem informasi manajemen  adalah  membantu  pimpinan  dalam pengambilan  keputusan  yang  tepat  dan  efisien. Untuk  mencapai  itu,  terdapat  tantangan  yang ditemui, yaitu :
1. Sistem  informasi  harus  mampu  memberikan macam  dan  jumlah  informasi  yang  benar-benar dibutuhkan.
2. Sistem  informasi  harus  mampu  menyampaikan informasi  yang  memenuhi  persyaratan  dan mudah  dimengerti  oleh  pimpinan.  Informasi yang  baik  dan  memenuhi  persyaratan  adalah informasi  yang  lengkap  sesuai  dengan kebutuhan, terpercaya, dan aktual.

## D. Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer
Peralatan  komputer  adalah  alat  yang  penting dalam  sistem  informasi  modern  saat  ini  karena kemampuan  komputer  yang  dapat  mengolah  dan menyimpan  data  lebih  banyak  dan  cepat dibandingkan dengan kemampuan manusia.
Sistem informasi manajemen berbasis komputer  terdiri  dari  manusia  (brainware), perangkat  keras  (hardware),  perangkat  lunak (software),  data,  dan  prosedur  dari  organisasi  yang berinteraksi untuk menyediakan data dan informasi yang  tepat  waktu  kepada  pihak-pihak  di  dalam maupun di luar organisasi.
1. Manusia  (brainware).  Manusia  yang  memiliki keahlian  yang  diperoleh  dari  pelatihan  yang memadai  adalah  pelaksana  fungsi  dari komputer. Elemen manusia dalam hal ini adalah para pemakai sistem dan staff komputer di suatu organisasi.
2. Perangkat keras (hardware). Komponen perangkat keras merupakan komputer itu sendiri dan  semua  perangkat  pendukung  yang
menunjang,  yaitu  :  Central  Processing  Unit (CPU), monitor, alat cetak atau printer.
3. Perangkat  lunak  (software).  Perangkat  lunak merupakan  program-program  komputer  yang tugasnya  mengolah  data  yang  ada  untuk dijadikan informasi.
4. Basis Data. Koleksi yang terpadu dari data-data yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Koleksi  terpadu  itu  dapat  disebut  juga  dengan bank data atau pangkalan data.
Prosedur. Prosedur adalah peraturan-peraturan yang berlaku di dalam organisasi yang akan menentukan sistem informasi.

## Gambar. 1. Kerangka Pemikiran
Gambar  1.  menggambarkan  masukan  atau input  yang  berfungsi  memasukkan  data  ke  dalam suatu  alat  input  komputer  kemudian  diubah  ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh komputer dalam  bentuk  kode-kode.  Perangkat  masukan  yaitu papan  ketik  (keyboard),  tetikus  (mouse),  tuas kendali (joystick), layar sentuh (touch screen), pena cahaya  (light  pen),  voice  input,  dan  alat  pindai (scanner).
Pengolahan data berfungsi untuk menggerakkan  dan  mengkordinasikan  seluruh perintah  atau  instruksi  yang  diberikan  serta memproses  perhitungan  yaitu  dengan  melakukan operasi hitung dan beserta logikanya.
Keluaran  atau  output  berfungsi  untuk mengeluarkan/menampilkan hasil akhir dari pengolahan data. Perangkat keluaran yaitu monitor, alat  cetak  (printer),  pengeras  suara  (speaker),  dan control device.

## E. Sistem Basis Data
Database  didefinisikan  sebagai  kumpulan informasi  yang  terintegrasi,  diorganisasikan  dan disimpan  dalam  suatu  cara  yang  memudahkan pengambilan  kembali.  Karena  berfungsi  sebagai basis penyedia informasi bagi para pemakainya.
Untuk mengelola basis data dibutuhkan Data Base Management System (DBMS). DBMS adalah
Masukan
Keluaran Pengolahan
perangkat  lunak  sistem  yang  memungkinkan pengguna  DBMS  untuk  membuat,  memelihara, mengontrol,  dan  mengakses  basis  data  secara praktis  dan  efisien.    Oleh  karena  itu  DBMS  perlu dukungan  dari  komponen  utama  yaitu  perangkat keras (hardware), sistem operasi (operating system), basis  data  (database),  perangkat  lunak  (software), dan pengguna (user).
Keuntungan  dari  penggunaan  sistem  basis data  adalah  mengurangi  pengulangan  data (redudansi), integritas data, menghindari inkonsistensi,  penggunaan  data  secara  bersama, standarisasi  atau  pembakuan,  jaminan  keamanan, menyediakan backup dan pemulihan data (recovery).
Yang  perlu  diperhatikan  dalam  basis  data adalah  pengaturan,  pemilahan,  pengelompokan, pengorganisasian data yang akan kita simpan sesuai fungsi/jenisnya.  Pemilahan,  pengelompkan  dan pengorganisasian ini dapat berbentuk sejumlah tabel terpisah  atau  dalam  pendefinisian  kolom-kolom (field) data dalam setiap tabel.
Basis data hanyalah suatu obyek yang pasif yang  tidak  pernah  berguna  jika  tidak  ada  yang mengelola  dan  menggerakkannya  yaitu  program atau aplikasi. Dengan menggunakan program/aplikasi  tersebut  memungkinkan  beberapa pemakai/pengguna  atau  program  lain  untuk mengakses  dan  memanipulasi  tabel-tabel  data tersebut.

## F. Gambaran Umum PPM PNMP Mandiri Perkotaan
Permasalahan  kemiskinan  cukup  kompleks sehingga  membutuhkan  intervensi  semua  pihak secara  bersama-sama  dan  terkoordinasi.  Namun, penanganannya selama ini bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Cara untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan  kemiskinan  dan  penciptaan lapangan  kerja,  pemerintah  meluncurkan  Program Nasional  Pemberdayan  Masyarakat  (PNPM) Mandiri  mulai  tahun  2007.  Pelaksanaan  PNPM Mandiri  sejak  2007  dimulai  dengan  Program Penanggulangan  Kemiskinan  di  Perkotaan  (P2KP) sebagai  dasar  bagi  pengembangan  pemberdayaan masyarakat  di  daerah  perkotaan.  Sedangkan  untuk daerah  perdesaan  dimulai  dengan  Program Pengemangan  Kecamatan  (PPK).  PNPM  Mandiri
Perkotaan  (PNPM  MPk)  dan  P2KP  Lanjutan dijalankan  oleh  Kementrian  Pekerjaan  Umum (kemenPU)  sedangkan  untuk  PPK  dijalankan  oleh Kementerian  Dalam  Negeri  (kemendagri).  P2KP Lanjutan  merupakan  program  internal  kementrian PU yang juga mendukung PNPM MPk.
Dana  penyelenggaraan  P2KP  diperoleh  dari Anggaran  Pendapatan  Belanja  Nasional  (APBN) dan pinjaman dana dari pihak Bank Dunia.
Untuk  mendukung  kelancaran  pelaksanaan PNPM  MPk  diperlukan  Pengelolaan  Pengaduan Masyarakat  (PPM)  yang  diharapkan  dapat mempermudah  berbagai  pihak  menyampaikan pengaduan dan permasalahannya terkait pelaksanaan  PNPM  MPk  serta  mengetahui perkembangan  penanganan  suatu  pengaduan  atau masalah hingga selesai.
Adapun struktur organisatoris dari konsultan pelaksana PNPM MPk adalah sebagai berikut :
Gambar. 2.

## Struktur Organisatoris Konsultan PNPM MPk
Penyelenggaraan  konsultan  PNPM  MPk dilakukan  secara  berjenjang  dari  tingkat  nasional sampai  tingkat  kabupaten/kota.  Penyelenggaraan tingkat  kelurahan/desa  dilakukan  oleh  fasilitator kelurahan.  Ditingkat  nasional  dilakukan  oleh Project  Management  Team  (PMT)  dan  Konsultan Manajemen  Pusat  (KMP).  Ditingkat  provinsi dilakukan  oleh  Konsultan  Manajemen  Wilayah (KMW) yang dapat wilayah kerjanya bisa lebih dari satu  provinsi.  Ditingkat  kabupaten/kota  dilakukan oleh Koordinator Kota (Korkot) yang mengorganisir  fasilitator  kelurahan  yang  berada  di wilayah kerja korkot.
Fasilitator  kelurahan  merupakan  ujung tombak pelaksanaan
P2KP
ditingkat kelurahan/desa.  Hasil  pelaksanaan  kegiatan  faskel
dimonitor  oleh  korkot  sebagai  bahan  laporan progres  kegiatan  kepada  KMW.  Kemudian  pihak KMW akan melaporkan kegiatan-kegiatan diwilayahnya  kepada  KMP.  Sedangkan  fungsi  dari PMT  adalah  tim  yang  mendukung  KMP  dalam penyediaan  modul-modul  dalam  pengembangan program yang sedang dilaksanakan, publikasi hasil- hasil  laporan  kegiatan  di  laman,  dan  menghasilkan aplikasi-aplikasi  yang  dibutuhkan  untuk  program yang  dilaksanakan  oleh  KMP  serta  mengelola pengaduan masyarakat.
Pada  dasarnya  pengaduan  merupakan aspirasi,  keluhan  atau  ketidakpuasan  terhadap implementasi  PNPM  MPk.  Pengaduan  dari  semua pihak  dapat  disampaikan  melalui  lisan  maupun tulisan.  Pengaduan  dari  masyarakat  dapat  timbul disebabkan karena :
1.  Pemahaman substansi yang kurang utuh.
2.  Proses  kegiatan  di  lapangan  yang  kurang sempurna.
3.  Pendekatan ke masyarakat yang keliru.
4.  Tumbuh  kepedulian  dan  kontrol  dari  warga masyarakat.
5.  Tumbuh  berkembangnya  prinsip  dan  nilai PNPM MPk – P2KP Lanjutan.
Pandangan  bahwa  tidak  adanya  pengaduan menunjukkan indikator keberhasilan pendampingan di  lapangan  adalah  sangat  keliru.  Sama  halnya dengan  pandangan  bahwa  banyaknya  pengaduan merupakan indikator ketidakberhasilan fasilitator di lapangan  adalah  tidak  sepenuhnya  benar.  Indikator keberhasilan  PPM  PNPM  MPk  dapat  dilihat  dari banyaknya  pengaduan  yang  masuk  sebanding dengan penyelesaian terhadap pengaduan.
Prinsip-prinsip dari pelaksanaan pengelolaan pengaduan  dalam  PNPM  MPk  adalah  mudah, partisipatif,  transparan,  akuntabilitas,  obyektif, rahasia,  proporsional,  cepat  dan  akuran,  serta berjenjang. Penanganan masalah harus mempertimbangankan  kondisi  sosial  budaya disetiap  wilayah  dan  kearifan  lokal  sejauh  tidak bertentangan  dengan  azas,  prinsip,  dan  prosedur PPM,  serta  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
G. Tindak Lanjut Dan Penanganan Pengaduan
Suatu pengaduan ada yang dapat diselesaikan dengan memberikan informasi langsung  kepada  pengadu,  namun  ada  pula pengaduan yang membutuhkan serangkaian langkah tindak penanganan dalam penyelesaiannya. Pengaduan  yang  dapat  diselesaikan  dengan memberikan  keterangan  selengkapnya  kepada pengadu  dan  waktu  penyelesaian  paling  lambat  1 (satu)  minggu  atau  7  hari  dari  pengaduan  diterima termasuk ke dalam sifat pengaduan informatif.
Pengaduan  yang  bersifat  masalah  atau penyimpangan  adalah  pengaduan  yang  dalam penyelesaiannya memerlukan  langkah-langkah penanganan  lebih  lanjut.  Pengaduan  yang  bersifat masalah  diberikan  waktu  penyelesaian  paling lambat 3 (tiga) bulan atau 90 hari sejak pengaduan tersebut  diterima.  Namun,  penyelesaian  pengaduan bersifat masalah ini dapat melebihi dari waktu yang telah  ditentukan  sehingga  dibutukan  alasan  dari pengelola pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pengaduan
dari masyarakat dapat dinyatakan  selesai  apabila  ada  persetujuan  atau kesepakatan dari masyarakat itu sendiri dan langkah nyata  untuk  mengembalikan  atau  meminimalisir kerugian  masyarakat  akibat  dari  permasalahan tersebut,  adanya  sanksi  kepada  pelaku  pembuat masalah  sebagai  pembelajaran  bagi  pelaku  dan masyarakat. Setelah itu baru dilakukan umpan balik atau  memberikan  informasi  kepada  pengadu  atau pelapor  mengenai  hasil  akhir  dari  penyelesaian pengaduannya tersebut.
Alur  penanganan  pengaduan  yang  dimulai dari  pengaduan  atau  pelaporan  pengaduan  oleh pengadu yang diterima oleh pelaku PPM dan dicatat ke  dalam  form  manual  serta  proses  penyelesaian hingga umpan balik informasi penyelesaian kepada pengadu masalah tersebut.
Setiap  pengaduan  yang  masuk  dilakukan klarifikasi  atau  uji  silang  baik  itu  pengaduan bersifat informatif maupun bersifat masalah. Dalam melakukan  klarifikasi  perlu  diadakan  pertemuan dengan  masyarakat  desa  atau  kelurahan  dan kecamatan untuk menyampaikan mengenai informasi  tentang  adanya  pengaduan  atau  temuan masalah  yang  terjadi.  Pada  saat  itu  disampaikan
juga  hasil  klarifikasi  atau  uji  silang  yang  telah dilakukan.
Kepada  peserta  pertemuan  tersebut  perlu diyakinkan tentang hasil klarifikasi yang dilakukan. Apabila hasil klarifikasi sudah dipastikan kebenarannya  maka  peserta  pertemuan  difasilitasi untuk  membahas  dan  membuat  langkah-langkah apa  saja  yang  dibutuhkan  dan  akan  dilakukan. Berita acara hasil pertemuan dan dilampirkan daftar hadir peserta pertemuan tersebut juga dibuat.
Langkah-langkah  yang  telah  diputuskan dalam  pertemuan  tersebut  harus  dilaksanakan. Pengawasan  dan  pemantauan  terus  dilakukan terhadap  langkah-langkah  yang  telah  dilewati sampai dengan permasalahan selesai. Laporan hasil penanganan kepada pelaku PPM  jenjang di atasnya sampai permasalahan selesai. Apabila penyelesaian masalah  menjadi  berlarut-larut  dan  tidak  dapat diselesaikan  maka  dapat  disampaikan  kepada jenjang  di  atasnya  agar  membantu  upaya penanganannya.
Pelaku PPM ditingkat kelurahan/desa adalah relawan  di  kelurahan,  pengurus  BKM,  dan fasilitator  kelurahan.  Ditingkat  koordinator  kota dilakukan  oleh  korkot  dibantu  oleh  asisten  korkot. Ditingkat  provinsi  dilakukan  oleh  monitoring  & evaluation  (monev).  Sedangkan  ditingkat  pusat dilakukan oleh unit PPM yang berada dalam PMT.

## III. M ETODE P ENELITIAN
A. Instrumen Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  instrumen berupa  prosedur  penerimaan  pengaduan,  jawaban pengaduan,  pencatatan  pengaduan,  pencarian  fakta lapangan, fasilitasi, dan penyelesaian pengaduan.

## B. Metode Pengumpulan Data
Data  yang digunakan  adalah  data  sekunder dan data primer  atau data  lapangan.  Data  primer diperoleh    dengan    pertanyaan    kuesioner/angket yang    diberikan    kepada    responden.  Sedangkan data  sekunder    diperoleh    dari  laporan    mengenai dokumen-dokumen  lain  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan program PNPM MPk.
Data  primer  yang  diperoleh  dari  subyek  penelitian adalah sebagai berikut :
1. Kendala  atau  permasalahan  yang  ada  dalam sistem informasi PPM sekarang ini.
2. Dukungan  dan  peluang  dari  pimpinan  dalam perancangan  sistem  informasi  PPM  PNPM MPk.
3. Kebutuhan  data  dan  sistem  informasi  PPM PNPM MPk.
4. Bentuk-bentuk  laporan  atau  dokumen  yang dibutuhkan  oleh  stakeholder  dalam  sistem informasi PPM PNPM MPk.
Sumber  data  sekunder  adalah  data  yang pengumpulannya  tidak  dilakukan  sendiri  oleh peneliti  yaitu  dari  form  pengaduan  masuk,  form catatan  pencarian  fakta,  form  catatan  fasilitasi,  dan form hasil penyelesaian akhir.

## C. Langkah-Langkah Penelitian
Langkah  yang  diambil  dalam  melakukan penelitian  ini  menggunakan  tahapan  kerja  SDLC delapan  tahap  namun  hanya  sampai  pada  proses perancangan, yang terdiri dari :
1. Survei  ruang  lingkup  dan  kelayakan  proyek. Mempelajari  ruang  lingkup  pengaduan  yang berkaitan dengan proses penyelesaian pengaduan  dari  pengaduan  masuk  hingga pengaduan tersebut dinyatakan selesai. Mengumpulkan  dan  mempelajari  formulir- formulir  yang  digunakan  dan  catatan  yang digunakan dalam kegiatan penyelesaian pengaduan.  Mempelajari  prosedur  tertulis penyelesaian pengaduan.
2. Analisis  sistem  yang  ada.  Pada  tahapan  ini dilakukan  inventarisasi  yang  bertujuan  mencari analisis  isi  (content  analysis),  yaitu  metode untuk menganalisis komunikasi secara sistematik,  obyektif,  dan  kuantitatif  terhadap kebutuhan informasi.
3. Definisi kebutuhan pengguna akhir (End User). Tahapan  ini  peneliti  merangkum  hasil  jawaban wawancara dengan pengguna/pemakai/ pengelola  dalam  merumuskan  kebutuhan informasi  dan  rancangan  sistem  masukan, proses, dan keluaran.
4. Analisis keputusan. Memilih solusi yang terbaik dengan  alur  informasi  yang  dihasilkan  untuk pengambilan keputusan yang dilakukan.
Membuat  rancangan  input  sistem  informasi PPM  dan  rancangan  keluaran  berbagai  jenis informasi sistem informasi PPM.
Rancangan  sistem  baru.  Pada  tahapan  ini  dapat menghasilkan  bentuk  keluaran  yang  diperlukan dalam pembuatan laporan sistem maupun dokumen yang diperlukan oleh tiap tingkaan penanggungjawab  PPM.  Format  masukan  sistem informasi  PPM  sudah  terbentuk  dan  informasi  apa saja  yang  dibutuhkan  sebagai  dasar  pengoperasian ke  dalam  sistem  yang  baru.  Dan  rancangan  antar muka  dengan  data  dalam  sistem  informasi  dan penanggungjawab  PPM  dapat  dilakukan  sesuai dengan batasan kewenangan dan kewajiban.

## IV. H ASIL DAN PE MBAHASAN
A. Sistem Informasi Yang Sedang Berjalan
Setiap Konsultan
Manajemen Pusat memiliki  sebuah  aplikasi  PPM  yang  berbasis Microsoft  Access  baik  untuk  frontend  maupun backend. Konsultan wilayah juga memiliki aplikasi PPM  ditingkat  KMW  serta  cakupan  di  bawahnya, Korkot, juga memiliki aplikasi PPM tingkat korkot.
Pengiriman  data  dilakukan  mulai  dari Korkot  yang  menghimpun  pengaduan  dari  level kelurahan  namun  tidak  tertutup  kemungkinan pengaduan  masuk  langsung  di  KMW  maupun  di KMP  serta  di  PPM  Pusat.  Data  yang  diperoleh  di tingkat  pusat,  dari  file  hasil  kiriman  KMW,  masih ditemukan  data  pencarian  fakta  maupun  data fasilitasi yang mengalami rangkap data yang cukup.

## Gambar. 3. Proses Pengiriman Data PPM P2KP
Sering  terjadi  pengiriman  data  dari  Korkot ke  KMW  maupun  KMW  ke  KMP  tidak  melalui
prosedur yang berlaku yaitu prosedur kirim file data namun  langsung  mengirimkan  file  aplikasi  PPM yang  tentunya  secara  ukuran  file  cukup  besar sehingga  dalam  pengiriman  data  menggunakan surat  eletronik  (email)  membutuhkan  waktu  yang cukup lama belum lagi ditambah dengan munculnya duplikasi  data.  Ukuran  aplikasi  PPM  di  semua tingkatan  semakin  lama  semakin  besar.  Di  tingkat PPM  Pusat,  membuka  data  aplikasi  PPM  semakin lama prosesnya akibat dari semakin banyaknya data pengaduan dari seluruh cakupan wilayah P2KP.
Memasukkan  data  pengaduan  ke  dalam aplikasi  PPM,  memproses  pengaduan,  dan pencatatan  hasil  penyelesaian  pengaduan  yang seharusnya  dilakukan  oleh  Korkot  di  tingkat Kordinator  Kota,  Monev  KMW  di  tingkat  KMW, Monev  KMP  di  tingkat  KMP  sering  menggunakan tenaga  operator  yang  tidak  memiliki  kemampuan menganalisis suatu pengaduan karena operator tidak diberikan pelatihan mengenai PPM.
PPM  Pusat  menyediakan  informasi  yang berupa  laporan-laporan  berupa  laporan  bulanan, laporan  triwulan,  dan  laporan  tahunan.  Selain  itu PPM Pusat juga menyediakan laporan-laporan yang bersifat tematik seperti laporan penyimpangan dana. Laporan  tematik  paling  banyak  diminta  oleh stakeholders  diluar  konsultan  PNPM  MPk  yaitu pihak  proyek,  pihak  kemenPU,  pihak  kemenkesra, dan pihak Bank Dunia

## B. Kelemahan Sistem Informasi Yang Sedang Berjalan
Dengan  sistem  informasi  PPM  P2KP  yang digunakan  pada  saat  ini  maka  ditemukan  beberapa kelemahan  yang  dapat  menghambat  kinerja  PPM, sebagai berikut :
1. Diperlukan  ketelitian  dari  pengguna  PPM sebelum  mengirimkan  data  agar  duplikasi  data tidak terjadi.
2. Penambahan  Kordinator  Kota  yang  baru  tidak diperkenankan  sehingga  data  dari  kordinator kota  yang  baru  tidak  dapat  dimasukkan  ke aplikasi PPM menurut wilayah kerjanya.
3. Penambahan KMW yang baru tidak diperkenankan  sehingga  data  dari  KMW  yang baru  tidak  dapat  dimasukkan  ke  dalam  ke aplikasi PPM menurut wilayah kerjanya.
4. Penambahan KMP yang baru tidak diperkenankan  sehingga  data  dari  KMP  yang baru  tidak  dapat  dimasukkan  ke  dalam  ke aplikasi PPM menurut wilayah kerjanya.
5. Jenis pelaporan yang dapat dihasilkan dari data- data  yang  ada  dalam  aplikasi  PPM  hanya  yang telah disediakan oleh sistem informasi saja.
6. Modifikasi  terhadap  aplikasi  PPM  P2KP  tidak dapat  dilakukan  karena  yang  membuat  aplikasi (programmer)  tidak  memberikan  kode  sumber (source code).
7. Tidak  adanya  dokumentasi  rancangan  sistem informasi PPM P2KP.
8. Data-data  pengaduan  yang  diperoleh  dari lapangan  yang  dimasukkan  ke  dalam  aplikasi PPM  P2KP  sejak  Januari  2008  akan  hilang setelah  kita  masuk  kembali  ke  dalam  aplikasi PPM.
Format isian yang belum sesuai  atau tidak  lengkap dengan  isian  data  pengaduan  dalam  aplikasi  PPM P2KP.

## C. Diagram Konteks
Berikut  ini  adalah  gambar  diagram  konteks dari rancangan sistem informasi PPM PNPM MPk.

## Gambar. 4. Diagram Konteks
Dari  diagram  konteks  di  atas  diperoleh informasi  bahwa  sistem  informasi  terdiri  dari  2 (dua) entitas, yaitu entitas PPM (disebut juga pelaku PPM)  dan  entitas  Stakeholder.  Entitas  PPM mendapat masukan hanya dari PPM berupa catatan pengaduan masuk dan identifikasi masalah, mencari fakta  dan  menganalisis masalah,  serta  menfasilitasi penyelesaian  pengaduan  dan  catat  umpan  balik. Sedangkan  entitas  stakeholders  mendapat  keluaran dari sistem informasi berupa laporan-laporan.

## D. Perancangan Basis Data
Perancangan  basis  data  sangat  penting dalam  membangun  sistem  informasi  karena  basis data  berisi  data-data  yang  akan  diolah  menjadi informasi  yang  digunakan  untuk  kepentingan stakeholder  PNPM  MPk  -  P2KP  Lanjutan.  Tahap perancangan  basis  data  peneliti  menggunakan normalisasi  dan  ERD  untuk  menentukan  struktur basis data yang diperlukan untuk merancang sistem informasi  PPM.  Perancangan  basis  bertujuan supaya  tidak  ada  kegiatan  memasukkan  data  yang sama sampai dua kali (redudansi).

## E. Struktur Basis Data
Struktur  basis  data  atau  tabel-tabel  yang dihasilkan untuk sistem informasi PPM PNPM MPk yang penulis rancang adalah sebagai berikut : 1. Tabel Pengaduan (tADU). Tabel ini merupakan tabel  induk  transaksi  proses  pencatatan pengaduan  yang  masuk  ke  dalam  sistem informasi  PPM.  Seluruh  data  pengadu/pelapor, kategori  pengaduan,  dan  penyelesaian  akhir serta  data  sosialisasi  atau  umpan  balik  kepada pengadu disimpan dalam tabel ini.
2. Tabel  Fakta  Lapangan  (tFAK).  Tabel  ini  berisi catatan-catatan  dari  kunjungan  lapangan  yang bertujuan  untuk  mencari  fakta  yang  terjadi  di lapangan  dari  suatu  pengaduan.  Sebuah pengaduan  dapat  memiliki  lebih  dari  1  (satu) fakta  hasil  dari  kunjungan-kunjungan  yang dilakukan ke lapangan.
3. Tabel  Fasilitasi  (tFAS).  Tabel  ini  berisi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh fasilitator  atau  pelaku  PPM  dalam  rangka memberikan  fasilitasi  penyelesaian  pengaduan. Satu  pengaduan  dapat  memiliki  banyak  baris data fasilitasi.
4. Tabel  Pelaku/Pengelola  PPM  (mCHU).  Tabel ini  berisi  tingkatan  cakupan  pengelola  PPM PNPM  MPk  yang  juga  mendapatkan  sistem aplikasi  PPM  PNPM  MPk.  Mulai  dari  pelaku PPM  tingkat  Korkot,  tingkat  KMW,  tingkat KMP, dan tingkat PPM Pusat.
5. Tabel  Media  (mMDA).  Pada  tabel  ini  berisi berbagai  macam  media  dalam  penyampaian pengaduan  oleh  pengadu  maupun  media
sosialisasi  hasil  penyelesaian  pengaduan  atau umpan balik kepada pengadu.
6. Tabel  Bidang  Pengaduan  (mBDG).  Pada  tabel ini  berisi  3  (tiga)  macam  bidang  pengaduan, yaitu  pengadaan,  manajemen  proyek,  dan partisipasi masyarakat.
7. Tabel  Sub  Bidang  Pengaduan  (mBDGs).  Pada tabel  ini  berisi  berbagai  macam  turunan subbidang  pengaduan  dari  3  (tiga)  kelompok bidang pengaduan.
8. Tabel  Lingkup  Pengaduan  (mLKP).  Pada  tabel ini berisi 2 (dua) jenis lingkup pengaduan, yaitu lingkup administrasi dan lingkup keuangan.
9. Tabel  Jenis  Masalah  (mMSLH).  Pada  tabel  ini berisi  jenis-jenis  masalah  pengaduan  baik  yang bersifat  informatif  maupun  yang  bersifat masalah.  Pengaduan  yang  bersifat  masalah membutuhkan pengisian data yang lebih banyak dibandingkan  dengan  pengaduan  yang  bersifat informatif.
10. Tabel Program/Proyek (mPRG). Tabel ini berisi pilihan  program  atau  proyek  yang  dapat diakomodir  oleh  sistem  informasi  PPM  PNPM MPk.
11. Tabel  Derajat  /  Tingkatan  (mTK).  Tabel  ini berisi  data  tingkatan  penyelesaian  pengaduan maupun data asal pengaduan masuk. Data pada tabel  ini  berisi  tingkat  kelurahan,  kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat.
12. Tabel  Status  Pengadu/Pelapor  (mSTADU). Tabel ini berisi data pilihan status dari pengadu yang  fungsinya  untuk  memudahkan  pengisian data pengadu atau pelapor.
13. Tabel Metode Penyelesaian Pengaduan
(mHKM).  Tabel  ini  berisi  data  metode  yang diambil  dalam  proses  penyelesaian  pengaduan. Pilihan  yang  ada  dalam  tabel  ini  adalah penyelesaian oleh
masyarakat (default),
kepolisian, dan kejaksaan.
14. Tabel  Provinsi  (mPRV).  Tabel  ini  berisi  daftar provinsi  yang  masuk  ke  dalam  cakupan  PNPM MPk.
15. Tabel  Kabupaten  /  Kota  (mKAB).  Tabel  ini berisi  daftar  kabupaten/kota  yang  masuk  ke dalam cakupan PNPM MPk dan P2KP Adv.
16. Tabel  Kecamatan  (mKEC).  Tabel  ini  berisi daftar kecamatan yang masuk ke dalam cakupan PNPM MPk dan P2KP Adv.
17. Tabel Kelurahan (mKEL). Tabel ini berisi daftar kelurahan yang masuk ke dalam cakupan PNPM MPk dan P2KP Adv

## F. Perancangan Pengiriman Data
Rancangan  pengiriman  data  dari  Korkot  ke KMW, dari KMW ke KMP, dan dari KMP ke PPM Pusat  perlu  dibuat  agar  data  yang  diperoleh  PPM Pusat  dari  Korkot  maupun  KMW  dapat  mengalir dengan  cepat.  Dengan  cepatnya  aliran  data  dari Korkot dan KMW, pelaku PPM di KMP maupun di PPM  Pusat  dapat  dengan  cepat  memperoleh  data terkini  dan  dapat  dengan  cepat  menemukan  data- data  pengaduan  yang  memerlukan  tindakan  lebih lanjut.
Tempat  penyimpanan  data  kiriman  dari Korkot, KMW, KMP, dan PPM Pusat menggunakan  DBMS  mySQL  yang  diinstal  dalam server situs web resmi PNPM Mandiri Perkotaan di alamat www.pnpm-perkotaan.org. Dilakukan konfigurasi  database,  tabel,  dan  pengguna  untuk dapat melakukan pengiriman dan update data.
Aplikasi  PPM  PNPM  MPk  disisi  pengguna (client)  untuk  tingkat  Korkot,  KMW,  KMP,  dan PPM  Pusat  dibuat  menggunakan  Microsoft  Access sebagai  frontend  dan  backend.  Untuk  dapat mengirimkan  data  ke  server  perlu  diinstal  driver mySQL  ODBC  3.51  ke  dalam  ODBC  dalam Microsoft  Windows  yang  digunakan.  Pengiriman data  menggunakan  metode  hapus  data  berdasarkan pengaduan  masuk  di  bulan  yang  dipilih  pada  basis data server kemudian melakukan penambahan baris data  pengaduan  dari  bulan  basis  data  disisi pengguna yang dipilih tersebut.

## Gambar. 5. Rancangan Pengiriman Data PPM PNPM MPk
Gambar  di  atas  memperlihatkan  bahwa pengaduan  yang  masuk  ke  Korkot  berupa  format isian manual yang diterima dari fasilitator kelurahan (faskel) dimasukkan ke dalam aplikasi PPM PNPM MPk. Setelah proses memasukkan data selesai maka Korkot  mengirimkan  data  ke  server  penyimpanan pengiriman data. Proses pengiriman data dilakukan berdasarkan  bulan  yang  dipilih.  Pengiriman  data hanya diijinkan paling lama 3 (tiga) bulan terakhir.
Pelaku  PPM  di  tingkat  KMW  dapat  juga memasukkan  data  pengaduan  yang  masuk ditingkatannya. KMW dapat melakukan update data pengaduan  berdasarkan  bulan  yang  dipilih.  Proses update  data  ini  dimulai  dengan  melakukan penghapusan  data  disisi  pengguna  dan  menambah data  pengaduan  Korkot  dari  server  penyimpanan kiriman data berdasarkan bulan yang dipilih. Selain itu,  KMW  juga  dapat  mengirimkan  data  yang dimasukkan ditingkatannya saja ke dalam server.
Begitu  juga  proses  yang  sama  terjadi  pada tingkat  KMP.  KMP  dapat  memasukkan  data pengaduan  ditingkatannya  dan  melakukan  update data pengaduan dari KMW serta mengirimkan data yang  dimasukkan  ditingkatannya  saja  ke  dalam server penyimpanan kiriman data. Pihak PPM Pusat dapat  memasukkan  data  pengaduan  ditingkatannya dan  melakukan  update  data  pengaduan  yang  telah dikirimkan oleh pihak KMW.

## G. Perancangan Masukan
Perancangan  masukan  sistem  informasi  PPM ini  hanya  menggunakan  perancangan  dialog
terminal.  Perancangan  dialog  terminal  adalah perancangan  masukan  yang  ditujukan  untuk masukan  yang  akan  dimasukkan  melalui  media komputer  secara  langsung.  Ada  beberapa  form masukan yang terdapat dalam sistem ini diantaranya sebagai berikut :
1. Form  Login.  Digunakan  untuk  memasukkan identitas  pemakai  yang  berhak  untuk  masuk  ke dalam sistem informasi.
2. Form  Menu  Utama.  Digunakan  sebagai tampilan  awal  dari  aplikasi  yang  memuat  data rekapitulasi berdasarkan pengelola PPM
menurut  ruang  lingkup  administrasi  maupun keuangan dengan status penyelesaian (proses/selesai)  dan  grafik  yang  menampilkan grafik  pie  chart  berdasarkan  Pengelola  PPM yang  ada  atau  berdasarkan  ruang  lingkup pengaduan.
3. Form  Daftar  Pengaduan.  Form  ini  berisi  daftar pengaduan  yang  telah  dimasukkan  ke  dalam sistem.  Daftar  pengaduan  yang  ditampilkan diurutkan  berdasarkan  tahun,  bulan,  kode pengelola  PPM,  dan  nomor  urut  yang  diambil dari nomor register pengaduan.
4. Form  Masukan  Pengaduan.  Digunakan  untuk memasukkan  data  pengaduan  baru  yang  masuk dan  mengubah  atau  update  data  proses penyelesaian pengaduan. Form ini terdiri dari 6 (enam)  bagian,  yaitu  pencatatan  penerimaan pengaduan,  identifikasi  pengaduan,  pencatatan hasil  fakta  lapangan,  analisis  masalah  dari pengaduan tersebut, catatan proses penanganan, dan catatan hasil penyelesaian pengaduan. 5. Form  Pengaturan  Pengguna.  Digunakan  untuk menambah  atau  menghapus  pengguna  dan mengatur  tingkat  keamanan  dalam  mengakses sistem aplikasi PPM.

## H. Perancangan Keluaran
Perancangan keluaran pada sistem informasi PPM PNPM MPk yang baru adalah sebagai berikut: 1. Perancangan  Keluaran  Pengaduan  Bersifat Informatif.  Digunakan  untuk  menampilkan detail  dari  suatu  pengaduan  yang  bersifat informatif sehingga informasi yang ditampilkan tidak banyak.
2. Perancangan  Keluaran  Pengaduan  Bersifat Masalah.  Digunakan  untuk  menampilkan  detail pengaduan yang bersifat masalah sehingga data yang  ditampilkan  lebih  banyak  dibandingkan dengan  pengaduan  bersifat  informatif  karena semua  detail  proses  pencarian  fakta  maupun proses fasilitasi ditampilkan.
3. Perancangan Keluaran Rekapitulasi Berdasarkan Bidang. 4. Perancangan Keluaran Rekapitulasi Berdasarkan Media Penyampaian. 5. Perancangan Keluaran Rekapitulasi Berdasarkan Sifat Pengaduan. 6. Perancangan Keluaran Rekapitulasi Berdasarkan Derajat Pengaduan.

## I. Persiapan Penerapan Sistem Informasi PPM
Sebelum  masuk  ke  tahap  penerapan  sistem informasi  PPM  yang  baru  diharapkan  seluruh perancangan  sistem  informasi  sudah  selesai  dan siap  untuk  dibuat  ke  dalam  sebuah  sistem  yang baru.  Beberapa  hal  yang  perlu  diperhatikan  dalam tahap penerapan sistem baru sebagai berikut : 1. Perangkat  Keras  (hardware).  Menjalankan sistem  baru  menggunakan  media  komputer maka  diperlukan  perangkat  keras  yang  khusus untuk  menjalankan  sebuah  sistem.  Perangkat keras  yang  dimiliki  oleh  Korkot,  KMW,  KMP, dan  PPM  Pusat  sudah  memadai  untuk pengoperasian  sistem.  Untuk  menjalankan sistem informasi PPM yang baru ini disarankan untuk memenuhi kebutuhan minimal spesifikasi piranti keras yang dibutuhkan.
2. Perangkat Lunak (software).
Setelah
menyiapkan  perangkat  keras  maka  tahap selanjutnya  adalah  mempersiapkan  perangkat lunak  yang  dibutuhkan.  Sistem  informasi  PPM yang  baru  ini  dapat  digunakan  pada  sistem operasi  Microsoft  Windows  XP  ke  atas. Program  utama  yang  digunakan  adalah Microsoft  Access  karena  kemudahannya  dalam membangun  dan  mengembangkan  sistem  serta dapat  bekerja  sama  dengan  DBMS  yang  lain seperti mySQL.
3. Sumber  Daya  Manusia.  Sistem  informasi  yang baru  memerlukan  minimal  satu  orang  personil di  Korkot,  KMW,  KMP,  PPM  Pusat  untuk
mengoperasikan  sistem  informasi  PPM  yang baru. Secara substansi organisasi PNPM MPk – P2KP  Lanjutan,  pengelola  PPM  atau  pelaku PPM  di  tingkat  Korkot  adalah  Korkot  itu sendiri,  di  tingkat  KMW  adalah  Monev,  di tingkat KMP adalah Monev, dan di tingkat PPM Pusat  adalah  Sub  TA  PPM  atau  Asisten  PPM. Namun hampir seluruh pengelola / pelaku PPM tidak  berlatarbelakang  teknologi  informasi sehingga  sistem  informasi  yang  dibuat  harus mudah dimengerti (user friendly).
4. Pelatihan  Sistem  Baru.  Pelatihan  adalah kegiatan  untuk  pengenalan  sistem  yang  baru kepada  suatu  kelompok  atau  organisasi  yang akan  mengoperasikannya.  Pelatihan,  sebagai petunjuk  penggunaan  sistem,  diperlukan  agar pengguna sistem yang baru dapat mengoperasikan  sistem  dengan  baik  dan  benar. Dengan  dilakukannya  pelatihan  diharapkan kesalahan  dalam  pengisian  data  maupun pengoperasian  sistem  dapat  diminimalisir. Pengguna  yang  telah  terlatih  juga  diharapkan dapat memelihara sistem yang digunakannya.

## V. S IMPULAN D AN S ARAN
Dari  hasil  uraian  yang  telah  dipaparkan  dari  hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa : 1. Sistem  Informasi  PPM  P2KP  pada  saat  ini belum  menghasilkan  informasi  yang  akurat, lengkap, dan cepat.
2. Sistem  Informasi  yang  dibutuhkan  oleh stakeholder  dalam  menyusun  laporan  dapat diketahui dan dirumuskan.
3. Telah  dikembangkan  perancangan  Sistem Informasi  PPM  PNPM  MPk  yang  dibutuhkan oleh pelaku PPM disetiap tingkatan.
4. Model Sistem Informasi PPM PNPM MPk yang dikembangkan dapat mendukung dalam pengawasan pengaduan di program PNPM MPk dan P2KP Adv.
5. Data-data yang dibutuhkan untuk menghasilkan informasi  pemantauan  progres  penyelesaian pengaduan sesuai dengan kebutuhan stakeholder.
6. Kualitas  informasi  yang  dihasilkan  oleh  sistem informasi  PPM  PNPM  MPk  yang  baru  secara
keseluruhan  lebih  baik  dari  sistem  informasi PPM P2KP yang dilaksanakan saat ini.
7. Sistem informasi PPM PNPM MPk
mengakomodir  pendataan  penyelewengan  dana dan pendataan temuan BPKP.
8. Sistem  informasi  PPM  PNPM  MPk  dapat digunakan  pada  satu  wilayah  untuk  banyak program-program yang ada di wilayah tersebut.
Saran  yang  dapat  diberikan  agar  Sistem  Informasi PPM  PNPM  MPk  menjadi  lebih  baik,  sebagai berikut :
1. Perlu  adanya  pelatihan  bagi  pelaku/pengelola PPM  di  tingkat  Korkot,  KMW,  dan  KMP mengenai  cara  pengoperasian  aplikasi  sehingga data  yang  dimasukkan  dapat  dilakukan  dengan benar.
2. Diperlukan  pengembangan  jaringan  Sistem Informasi  PPM  yang  online  dan  dapat  diakses oleh para stakeholders.
3. Peningkatan  kecepatan  akses  internet  untuk mendukung  pengiriman  dan  updating  data  ke pusat penyimpanan pengiriman.
4. Diperlukan  dukungan  dari  pihak  KMP  dan pihak  kemenPU  dalam  hal  ini  pihak  proyek untuk  melakukan  tahap  membangun  sistem informasi PPM PNPM MPk dan
implementasinya di lapangan.
D AFTAR P USTAKA
[1] Bodnar,  G.  H.  dan  Hopwood,  W.  S.,  “Sistem Informasi  Akuntansi”,  Penerbit  Salemba Empat, Jakarta. 2000
[2] D.  Suryadi  HS.,  “Pengantar  Perancangan Sistem Informasi”, Gunadarma, Jakarta. 1996 [3] Daihani, Dadan Umar, “Komputerisasi
Pengambilan  Keputusan”,  Elexmedia,  Jakarta.
2001
[4] Date,  C.J.,  “An  Introduction  To  Database Systems”,  Addison  Wesley,  Massachussets. 1995
[5] Davis,  Gordon  B.,  “Sistem  Informasi Manajemen”,  PT.  Pustaka  Binaman  Pressindo,
Jakarta. 1995 [6] Fathansyah, “Basis Data”, Penerbit
Informatika, Bandung, 2012.
[7] Hartono, Jogiyanto, “Analisis & Disain. Sistem
Informasi  :  Pendekatan  Terstruktur  Teori  dan Praktek  Aplikasi  Bisnis”,  Andi  Offset, Yogyakarta. 1999
[8] Jerry  FitzGerald,  Ardra  F.  FitzGerald,  Warren D.  Stallings,  Jr.,  “Fundamentals  of  Systems Analysis”,  John  Willey  &  Sons,  New  York.
1981 [9] McLeod Jr, R., “Sistem Informasi
Manajemen”,  Penerbit  Prehallindo,  Jakarta.
2001
[10] O’  Brien,  James  A.,  “Pengantar  Sistem Informasi”,  Penerbit  Salemba  Empat,  Jakarta.
2005 [11] Oetomo, Budi Sutedjo Dharma,
“Perencanaan  dan  Pembangunan  Sistem Informasi”, Andy Publisher, Yogyakarta. 2006
[12] Romney, M. B. dan Steinbart, P. J., “Sistem Informasi  Akuntansi”,  Penerbit  Salemba Empat, Jakarta. 2005
[13] Tim Pengendali, “Pedoman Umum Program Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  (PNPM) Mandiri”, Kemenko Kesra. 2007
[14] Tim  Penyusun,  “Pedoman  Pelaksana Pengelolaan  Pengaduan  Masyarakat  (PPM)”, Kementrian PU. 2009
[15] Whitten,  L.  Jeffrey,  “Metode  Disain  & Analisis Sistem”, McGraw-Hill, Boston. 2004