## KEPASTIAN HUKUM AKTA E-RUPS YANG DIBUAT NOTARIS MENURUT ASAS TABELLIONIS OFFICIUM FIDELITER EXERCEBO
Muhammad Iqbal a
a Fakultas Hukum,Universitas Gadjah Mada, Email: muhammadiiqball93@mail.ugm.ac.id
Naskah diterima: 20 Januari; revisi: 5 Maret; disetujui: 2 Mei 2022 DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1729

## Abstrak:
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  yang  pesat  telah  mempengaruhi  dan mengubah  tatanan  kehidupan  bermasyarakat,  salah  satunya  membentuk  masyarakat  informasi (information  society)  melalui  internet.  Dewasa  ini  kegiatan  perusahan  menuntut  kita  untuk beradaptasi  dengan  TIK.  Salah  satunya  dengan  diselenggarakannya  RUPS  secara  elektronik. Penyelenggaran  RUPS  secara  elektronik  tersebut  diatur  secara  teknis  dala  Peraturan  OJK  No.  16/ POJK.04/2020  Tentang  Pelaksanaan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Perusahaan  Terbuka  Secara Elektronik.  Dalam peraturan  tersebut  menegaskan juga  bahwa  risalah  RUPS  secara elektronik  harus dibuat dalam bentuk notariil oleh Notaris. Maka memberikan kewenangan Notaris membuat akta yang secara digital. Dalam dunia Notaris sendiri sebenarnya sudah membuka diri terhadap kemajuan TIK, namun NOtaris sejauh ini tetap melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan UUJN dan berpegang teguh  dengan  asas  Tabellionis  Officium  Fideliter  Exercebo  (seorang  Notaris  harus  bekerja  secara tradisional).  dengan  dibenturkannya  antara  kemajuan  TIK  dan  tradisional  apakah  akan  menjadi masalag  terhadap  akta  yang  dibuat  oleh  Notaris.  maka  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui Kepastian Hukum akta e-RUPS yang dibuat oleh Notaris dan bagaimana keberadaan asas Tabellionis Officium  Fideliter  Exercebo  terhadap  penyelenggaraan  akta  e-RUPS  yang  dibuat  oleh  Notaris. Penelitian  ini  memiliki  kegunaan  teoritis  dan  praktis.  Metode  penelitian  ini  yaitu  dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, kemudian spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi  dokumen  dan  metode  analisis  yang  diterapkan adalah  normatif  kualitatif.  Hasil  dari  penelitian  adalah  berdasarkan  kepastian  hukum  e-RUPS  yang dibuat oleh Notaris ditinjau dari asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo bahwa risalah akta yang dibuat Notaris tersebut tetap memiliki kepastian hukum dan aktanya berbentuk akta autentik.
Kata Kunci: e-RUPS; Kepastian Hukum; Tabellionis Officium Fideliter Exercebo

## Abstract:
Rapid  development  of  information  and  communication  technologies  have  influenced  and  changed society order, one of which is form an information society with internet. Nowadays, company activity demanding us to adapt such technologies. One of which is General Meeting of Shareholder that held electronically. Electronical General Meeting of Shareholder is regulated under OJK’s Regulation No. 16/  POJK.04/  2020  about  Electronic  Open  General  Meeting  of  Shareholder.  This  regulation  stated that  Electronical  GMS’s  treatise  should  be  made  in  notarial  deed  by  notary,  so  indirectly  give  an authority  for  a  notary  to  make  digital  deed.  World  of  notaries  actually  already  opened  to  the advancement  of  technologies,  but  so  far  notary  still  carrying  their  duties  according  to  UUJN  and based on Tabellionis Officium Fideliter Exercebo’s principle (notary must work traditionally). With the clash of technology development and traditional principle, will it be problem to their notary deed. The purpose of this research is to know legal certainty of E-GMS’s deed made by notary and how the existence of Tabellionis Officium Fideliter Exercebo’s principle toward notary’s deed. This research has  theoretical  and  practical  utility.  This  research  uses  juridical  normative  method  approach,
analytical descriptive specification, collecting data will be held by document study, and will be using quantitative normative analyse method. Research result based on legal certainty of E-GMS by notary viewed  from  Tabellionis  Officium  Fideliter  Exercebo’s  principle  that  treatise  deed  made  by  notary still have legal certainty and in form of authentic.
Keywords: E-GMS; Legal certainty; Tablelionis Officium Fideliter Exercebo

## LATAR BELAKANG
Perkembangan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  (TIK)  yang  pesat  telah  mempengaruhi dan  mengubah  tatanan  kehidupan  bermasyarakat,  salah  satunya  membentuk  masyarakat informasi  ( information  society )  melalui  internet.  Keberadaan  TIK  dalam  masyarakat informasi  memegang  peranan  yang  sangat  penting,  karena  berbagai  aktivitas  masyarakat informasi  dalam  rangka  pemenuhan  berbagai  kebutuhannya  dilakukan  melalui  transaksi elektronik. 1
Perkembangan  TIK  yang  sangat  pesat  ini,  melahirkan  perubahan  pola  pikir  dan tingkah  laku  masyarakat  terutama  di  Indonesia,  kegiatan  yang  sebelumnya  dapat  dilakukan secara  konvensional,  saat  ini  dapat  dilakukan  dengan  memanfaatkan  teknologi  yang  pada akhirnya  berimbas  dibidang  hukum.  Perkembangan  yang  sangat  mempenngaruhi  kehidupan tersebut  ditandai  dengan  era  teknologi  informatika  yang  memperkenalkan  dunia  maya ( Cyberspace ), melalui internet ( Interconnecting Networking ) yang menggunakan komunikasi tanpa kertas ( Paperless Document ). 2
Menurut  Pasal  1  angka  2  Undang-Undang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik  (UU ITE)  mendefinisikan  bahwa  transaksi  elektronik  adalah  perbuatan  hukum  yang  dilakukan dengan  menggunakan  komputer,  jaringan  komputer,  dan/atau  media  elektronik  lainnya.  UU ITE sendiri lahir atas respon dari salah satu lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang membuka peluang bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat diselenggarakan melalui media telekonferensi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 UUPT. Hal tersebut kemudian memiliki dampak pada dunia pasar modal hari ini,  yang  dikeluarkanya  aturan  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  mengenai  penggunaan media elektronik sebagai salah satu pendukung dalam kegiatan pasar modal. Aturan tersebut di tuangkan dalam Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
RUPS wajib dilakukan oleh Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud Pasal 78 ayat (2)  UUPT,  sedangkan  terhadap  RUPS  luar  biasa,  dapat  dilakukan  setiap  saat  berdasarkan kebutuhan  dari  Perseroan  Terbatas  yang  bersangkutan.  Mengingat  pentingnya  dilakukan RUPS guna melindungi kepentingan para pemegang saham, maka RUPS sendiri perlu diatur terkait  dengan  teknis  pelaksanaannya  agar  dapat  terpenuhi  unsur  formalitas  dan  keabsahan dari  akta  yang  dibuat.  Dalam  hal  ini  RUPS  adalah  organ  kekuasaan  tertinggi  PT,  meskipun organ  perseroan  lainya  memiliki  kewenangan  sesuai  dengan  fungsi  dan  tanggung  jawab mereka masing-masing. 3
Kepastian  hukum  merupakan  kebutuhan  bagi  masyarakat  yang  berhubungan  dengan pelaksanaan  dan  penegakan  hukum  maka  dibutuhkannya  suatu  kepastian  hukum,  terutama dalam  hubungan  keperdataan. 4 Menjadi  salah  satu  tugas  dan  kewenangan  seorang  Notaris
1 Muhammad Amirulloh, “Cyber Law Perlindungan Merek Dalam Cyberspace,” Bandung: PT Refika Aditama (2017). 3
2 Efa Laela Fakhriah and Dinah Sumayyah, “Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata” (2017). 1
3 M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 306-307
4 Abdul Hakim Garuda Nusantara, “Politik Hukum Indonesia (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1988” (1998). 70
dalam  menjamin  kepastian  seseorang  dalam  bidang  keperdataan  tersebut.  Seorang  notaris dalam  menjalankan  jabatannya  mempunyai  kewenangan  khusus  dalam  membuat  akta autentik  diatur  dalam  Pasal  15  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang Jabatan  Notaris  (UUJN)  sebagaimana  yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  2 Tahun  2014  tentang  Jabatan  Notaris  (UUJNP).  Berdasarkan  UUJN  Notaris  juga  berwenang untuk  mengesahkan  tanda  tangan  dan  juga  menetapkan  kepastian  tanggal  surat  yang dilakukan dibawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam buku khusus.
Menurut Pasal 12 POJK No 16 Tahun 2020 Tentang RUPS Perusahan Terbuka secara Elektronik bahwa risala RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris  yang  terdaftar  di  Otoritas  Jasa  Keuangan  tanpa  memerlukan  tanda  tangan  dari  para peserta  RUPS.  Penulis  berpendapat  bahwa  Notaris  diberikan  kewenangan  untuk mengautentikan akta risala RUPS secara Elektronik. Penyelenggaraan e-RUPS menurut Pasal 2 POJK No 16 Tahun 2020 oleh Perusahaan Terbuka harus mengikuti Peraturan OJK, kecuali diatur khusus  dalam Peraturan OJK.  Namun  dalam  POJK No 16 Tahun 2020 tersebut  tidak menyebutkan  secara  tegas  bahwa  Notaris  untuk  ikut  serta  dalam  e-RUPS.  Hal  ini  dapat menjadi kekeliruan apabila tidak tegas untuk dijelaskan.
Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  harus  sesuai  dengan  UUJN  demi menjaga kepastian hukum para pihak. Selain itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya agar dapat dilaksanakan dengan baik maka perlu adanya pegangan terhadap asas Tabellionis Oficium  Fedeliter  Exercebo ,  yang  artinya  seorang  Notaris  harus  bekerja  secara  tradisional. 5 Bekerja secara tradisional adalah notaris yang bekerja secara konvensional, dengan membuat surat atau akta secara nyata tidak bisa melalui internet. Asas ini bertujuan agar notaris tetap dapat  menjaga  kebenaran  formil  yang  merupakan  tanggung  jawab  dari  jabatan  yang diembannya. 6 Menurut  hemat  Penulis,  bekerja  secara  tradisional  ini  terwujud  pada  saat Notaris  harus  berhadapan  dengan  pihak  yang  berkepentingan  dalam  akta  yang  dibuatnya, selain  notaris  dan  para  pihak  yang  membuat  akta  atau  perjanjian  harus  hadir  bersama-sama dengan  saksi.  Penulis  berpendapat  bahwa  terdapat  nilai-nilai  tradisional  yang  terkandung salah  satunya  dalam  Pasal  16  UUJN  yang  memberikan  amanah  kepada  Notaris  untuk memberikan  pelayanan  sesuai  Undang-Undang  Jabatan  Notaris,  melekatkan  surat  dan dokumen serta sidik jari penghadap, dan meletakkan tanda tangan basah pada akta.
Kepastian  hukum  menjadi  aspek  yang  penting  dalam  pembuatan  akta  autentik  oleh Notaris. Hal ini karena akan menjadi masalah bagi para pihak apabila terjadi kerugian yang dialami  para  pihak  karena  tidak  adanya  jaminan  kepastian  hukum  yang  dilakukan  oleah Notaris terhadap suatu perjanjian yang tertulis. Penulis berpendapat bahwa kepastian hukum terhadap  akta  Notaris  apabila  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya  sesuai  dengan UUJN dan asas Tabellionis Fideliter Exercebo (Notaris harus bekerja secara tradisional), jika tidak  sesuai  dengan  ketentuan  ini  maka  akta  autentik  akan  mengalami  degradasi  atau penurunan  menjadi  akta  dibawah  tangan.  Sedangkan  dalam  POJK  No.  16  Tahun  2020 memerintahkan  bahwa  akta  RUPS  harus  dibuat  akta  Notariil  oleh  Notaris,  yang penyelenggarannya dilakukan secara elektronik.  Penyelenggaraan e-RUPS ini menggunakan
5 Eddy  O.S.  Hiariej, Telaah  Kritis  Konsep  Cybernotary  Dalam  Sudut  Pandang  Hukum  Pembuktian, Disampaikan  pada  seminar  Nasional  Membangun  Hukum  Kenotariatan  Di  Indonesia,  Magister  Kenotariatan Fakultas  Hukum  Universitas  Gadja  Mada,  Yogyakarta,  Kamis,  27  Februari  2014.  Lihat  juga  dalam  Fidwal Indrajab, 2014, Akta Elektronik Sebagai Bagian Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo , Yogyakarta: Tesis Magister Kenotariatan Universitas Gadja Mada), 4.
6 Ibid.
media  komunikasi  jarak  jauh  dan  para  pihak  dapat  melakukan  RUPS  dengan  tidak berhadapan secara fisik.
Dari uraian latar belakang di atas maka dapat rumuskan permasalahan pada penelitian ini  adalah pertama, bagaimana  Kepastian  Hukum  akta  e-RUPS  yang  dibuat  oleh  Notaris menurut  asas Tabellionis  Officium  Fideliter  Exercebo ? Kedua, bagaimana  akibat  hukum terhadap akta e-RUPS yang dibuat oleh Notaris menurut asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo ?.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  Kepastian  Hukum  akta  e-RUPS  yang dibuat oleh Notaris dan bagaimana keberadaan asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo terhadap penyelenggaraan akta e-RUPS yang dibuat oleh Notaris.

## METODE
Penelitian  ini  bersifat  penelitian  deskriptif  yang  berjenis  penelitian  hukum  normative. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan- bahan  kepustakaan  atau  data  sekunder 7 . 8 Oleh  karena  itu  penelitian  ini  mengkaji  dan menganalisis  asas  dan  teori  hukum  yang  tepat  untuk  menjamin  kepastian  hukum  terhadap akta e-RUPS yang dibuat Notaris menurut asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  pendekatan  yuridis  normatif, melalui penulisan kepustakaan yang dilakukan dengan mencari data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh dianalisis secara normative kualitatif  yaitu  dengan  menjabarkan  dan  menafsirkan  data  berdasarkan  asas-asas,  norma- norma, teori/doktrin ilmu hukum khususnya akta e-RUPS yang dibuat oleh Notaris.

## ANALISIS DAN DISKUSI
Kepastian  Hukum  Akta  e-RUPS  Yang  Dibuat  Oleh  Notaris  Menurut  Asas  Tabellionis

## Officium Fideliter Exercebo
Kepastian  hukum  merupakan  sebuah  bentuk  perlindungan  bagi  pencari  keadilan  terhadap tindakan  sewenang-wenangan,  yang  berarti  seseorang  akan  dan  dapat  memperoleh  sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. 9 Menurut Frans Magins Suseno kepastian memiliki arti  sebagai  kejelasan  norma,  sehingga  dapat  dijakan  pedoman  bagi  masyarakat  yang dikenakan  peraturan  itu. 10 Pengertian  kepastian  tersebut  lebih  lanjut  dapat  dimaknai  bahwa ada  kejelasan  dan  ketegasan  terhadap  berlakunya  hukum  di  dalam  masyarakat,  hal  ini mencegah terjadinya keberagaman penafsiran. 11
Menurut  Van  Apeldorn  kepastian  hukum  adalah  suatu  kejelasan  scenario  perilaku yang  bersifat  umum  dan  berlaku  mengikat  semua  warga  masyarakat  termasuk  akibat-akibat hukumnya. 12 Kepastian  hukum  juga  memiliki  arti bahya  sesuatu  yang  dapat  ditentukan  dari hukum,  yang  bersifat  konkret. 13 Selanjutnya  menurut  Gustav  Radbruch  kepastian  hukum merupakan produk hukum  atau lebih khusus  dari perundang-undangan, jika terdapat  hukum maka saat itulah terdapat kepastian hukum. 14
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986). 52
9 Sudikno Mertokusumo and A Pitlo, “Bab-Bab Penemuan Hukum,” Yogyakarta: Citra Aditya Bakti (1993). 2
10 Franz Magnis Suseno, “Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral” (1993). 79
11 Ibid
12 Oetarid Sadino Terjemahan Inleiding To De Studie Van Het NEDERIDSE Recht, Van Apeldorn - Pengantar Ilmu Hukum, cet Keduapuluh empat (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), 24-25
13 Ibid
14 O S C Theo Huijbers, “Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah,” Yayasan Kanisius, Yogyakarta (1982). 165
Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatanya  wajib  berpegangan  secara  normatif kepada  aturan  hukum  yang  berkaitan  dengan  segala  tindakan  yang  akan  diambil  untuk kemudian dituangkan dalam akta. Notaris diperintahkan untuk memberikan kepastian hukum kepada  para  pihak  bahwa  akta  yang  dibuat  di  hadapanya  atau  oleh  Notaris  telah  sesuai dengan asas hukum dan aturan hukum yang berlaku. 15
Notaris  menurut  Pasal  1  angka  1  UUJN  adalah  seorang  Pejabat  Umum  yang berwenang untuk membuat akta dan menjalankan kewenangan yang diatur di dalam undang- undang  ini  atau  peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Pendapat  penulis  bahwa  Notaris dalam  menjalankan  tugas  wewenangnya  memiliki  kewenangan  yang  diatur  dalam  peraturan lain. Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik diatur dalam Pasal 15 UUJN, yaitu:
1. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan  penetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan  perundang-undangan,  dan/atau yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan  dalam  akta autentik,  menjamin  kepastian  tanggal  perbuatan  akta,  menyimpan  akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat  lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
2. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang pula:
a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
g. Membuat Akta risalah lelang.
3. Selain  kewenanga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2),  Notaris mempunyai  kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan  dalam  peraturan perundang-undangan.
Kewenangan  Notaris  dalam  menjalankan  tugas  yang  diatur  dalam  UUJN  dalam  hal membuat  akta  autentik  merupakan  sebuah  bentuk  dari  menjamin  kepastian  hukum  terhadap akta yang dibuat oleh Notaris. akta Notaris sebagai akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, maka Notaris harus hati-hati dalam membuat akta autentik. Selain itu mengenai  akta sendiri  menurut Pasal  1867 KUHPerdata, suatu  akta dibagi 2 (dua) jenis, yaitu  akta  autentik  dan  akta  di  bawah  tangan.  Berdasarkan  Pasal  1868  KUHPerdata  yang dimaksud dengan akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan sesuai peraturan  perundang-undangan,  dibuat  oleh  atau  dihadapan  Pejabat  Umum  (Notaris)  yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta tersebut dibuat.
Prinsip kehati-hatian seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya agar dapat dilaksanakan  dengan  baik  maka  perlu  adanya  pegangan  terhadap  asas  Tabellionis  Oficium Fedeliter Exercebo, yang artinya seorang Notaris harus bekerja secara tradisional. 16 Bekerja
15 Rio Utomo Hably and Gunawan Djajaputra, “Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/Pid/2015),” Jurnal Hukum Adigama 2, no. 2 (2019): 482– 507.
16 Eddy  O.S.  Hiariej, Telaah  Kritis  Konsep  Cybernotary  Dalam  Sudut  Pandang  Hukum  Pembuktian, Disampaikan  pada  seminar  Nasional  Membangun  Hukum  Kenotariatan  Di  Indonesia,  Magister  Kenotariatan
secara  tradisional  adalah  notaris  yang  bekerja  secara  konvensional,  dengan  membuat  surat atau akta secara nyata tidak bisa melalui internet. Asas ini bertujuan agar notaris tetap dapat menjaga kebenaran formil yang merupakan tanggung jawab dari jabatan yang diembannya. 17 Menurut Eddy O.S Hiariej asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo memiliki arti bahwa  Notaris  itu  harus  bekerja  secara  tradisional. 18 Notaris  bekerja  secara  tradisional memiliki  pertimbangan  hukum  yang  lebih  baik  dan  memberikan  perlindungan  yang  lebih kuat  sehingga  menjaga  keutuhan  kekuatan  pembuktian  dari  akta  autentik,  yaitu  terkait  tiga hal  kekuatan  pembuktian  formil,  kekuatan  pembuktian  materiil,  dan  kekuatan  pembuktian keluar. 19
Pendapat Penulis nilai-nilai tradisional tersebut tercermin dalam UUJNP Pasal 7 ayat (1) huruf a UUJNP mewajibkan seorang Notaris untuk menjalankan jabatanya secara  nyata. Kemudaian  pada  huruf  c  menerangkan  bahwa  Notaris  harus  menyampaikan  alamat  kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stemple jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri atau pejabat lain ditempat Notaris diangkat. Menjalankan tugas secara nyata disini  memiliki  makna  bahwa  Notaris  tersebut  telah  sah  diangkat  dan  disumpah  dihadapan Pejabat  yang  mengangkatnya,  hal  ini  memberikan  kepastian  hukum  bagi  Notaris  dan masyarakat yang akan menggunakan jasa Notaris.
Organ  PT  diwajibkan  untuk  menyelenggarakan  RUPS  Tahunan  dan  RUPS  Luar Biasa,  yang  kewenangan  untuk  menyelenggarakan  RUPS  adalah  Direksi.  Saat  ini  RUPS dapat diselenggarankan secara elektronik, yang sebenarnya bukan lah baru lagi. UUPT 2007 telah memberikan kesempatan bahwa RUPS diselenggarakan melalui media elektronik yang demikian diatur dalam Pasal 77 UUPT.
RUPS secara elektronik dapat dilakukan menurut Pasal 77 ayat (1) UUPT boleh atau dapat  diselenggarakan  melalui  media  telekonferensi,  media  video  konferensi,  atau  sarana elektronik  lainnya.  Kemudian  harus  terpenuhinya  syarat  formil,  yaitu  dapat  melihat  dan mendengar  secara  langsung,  serta  dapat  berpartisipasi  langsung  dalam  rapat. 20 Mengenai syarat  formil  ini,  Pasal  77  ayat  (1)  mempergunakan  narasi  “yang  memungkinkan”  semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, kata  “yang  memungkinkan”  tersebut  memiliki  makna  imperatif. 21 Artinya  tidak  dapat dikesampingkan atau dilanggar. 22
RUPS yang diselenggarakan secara elektronik namun hanya terbatas pada Perushaan Terbuka  saat  ini  telah  diatur  secara  teknis  melalui  POJK  No  16  Tahun  2020  Tentang Pelaksanaan  RUPS  Perusahaan  Terbuka  Secara  Elektronik.  Dalam  hal  e-RUPS  ini memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta Risalah e-RUPS yang terdaftar pada OJK. Penulis berpendapat bahwa Notaris dapat membuat akta hanya atas kehendak para pihak yang berkepentingan.
Fakultas  Hukum  Universitas  Gadja  Mada,  Yogyakarta,  Kamis,  27  Februari  2014.  Lihat  juga  dalam  Fidwal Indrajab, 2014, Akta Elektronik Sebagai Bagian Cyber Notary Ditinjau Dari Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo ,, Tesis Magister Kenotariatan Universitas Gadja Mada, Yogyakarta, hlm. 4.
17 Ibid.
18 Ibid
19 Eri Pramudyo, Ranti Fauza Mayana, and Tasya Safiranita Ramli, “Tinjauan Yuridis Penerapan Cyber Notary Pada Situasi Pandemi Covid-19 Berdasarkan Perspektif UU ITE Dan UUJN,” Jurnal Indonesia Sosial Sains 2, no. 8 (2021): 1239–1258.
20 Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas , cetakan ketujuh, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 312
21 Ibid
22 Ibid
Peran  Notaris  dalam  membuat  akta  RUPS  dapat  dituangkan  dalam  2  (dua)  bentuk akta, yaitu akta partij  atau akta relaas.  Akta Partij ialah akta yang dibuat  dihadapan Notaris yang berdasarkan keterangan penghadap serta adanya tanda tangan para pihak yang sifatnya mutlak, sedangkan Akta Relaas/Pejabat ialah akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan disaksikan secara lengsung adanya tanda tangan para pihak yang bukan menjadi syarat mutlak. 23
Penyelenggaraan  RUPS  secara  elektronik  menurut  Pasal  4  ayat  (1)  POJK  No.  16 Tahun  2020  bahwa  e-RUPS  disediakan  oleh  penyedia  e-RUPS  atau  sistem  disediakan  oleh Perusahaan  Terbuka.  Kemudian  pelaksanaan  e-RUPS  menurut  Pasal  8  ayat  (1)  tempat pelaksanaan  diselenggarakan  secara  fisik  dengan  dihadiri  paling  sedikit,  yaitu  pimpinan RUPS; 1 (satu) orang anggota Direksi dan/atau 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris; dan profesi  penunjang  pasar  modal  yang  membantu  pelaksanaan  RUPS.  Sedangkan  bagi pemegang  saham  yang  hadir  secara  elektronik  menurut  Pasal  8  ayat  (5)  bahwa  kehadiran secara  elektronik  tersebut  di  sediakan  oleh  penyedia  e-RUPS  atau  sistem  yang  disediakan Perusahaan Terbuka yang dapat menggantikan kehadiran secara fisik dan dihitung hadir.
Penulis  berpendapat  bahwa  penyelenggaraan  RUPS  secara  elektronik  hanya memberikan izin atau memperbolehkan dengan tegas bahwa pemegang sahamnya yang dapat hadir  seacara  fisik  atau  secara  elektronik  melalui  e-RUPS.  Artinya  pemegang  saham  dapat memilih untuk hadir secara fisik atau elektronik, namun tidak mengatur tegas apakah Notaris sebagai  pembuat  risalah  RUPS  harus  hadir  secara  fisik.  Maka  argumen  Penulis  bahwa terhadap  kepastian  hukum  para  pemegang  saham  yang  hadir  secara  elektronik  melalui  e- RUPS  dijamin  oleh  UUPT  dan  Peraturan  OJK  No.  16/POJK.04/2020  Tentang  Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Kepastian hukum terhadap Risalah RUPS yang dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris  sesuai  dengan  POJK  No.  16  Tahun  2020  pada  Pasal  12  ayat  (1)  tidak  memerlukan tanda  tangan  para  peserta  RUPS  dapat  dijamin  kepastiannya  karena  hal  itu  mengacu  pada Pasal  49  ayat  (2)  Peraturan  OJK  No.  15/POJK.04/2020  Tentang  Rencana  dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang mengatur bahwa Risalah  RUPS  wajib  ditanda  tangani  oleh  pimpinan  rapat  dan  paling  sedikit  1  (satu)  orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.
Penulis  berpendapat  bahwa  Risalah  RUPS  yang  dibuat  dalam  bentuk  notariil  oleh Notaris tidak perlu ditanda tangani oleh peserta RUPS karena telah diwakilkan oleh pimpinan rapat  dan  setidaknya  minimal  1  (satu)  orang  pemegang  saham  yang  ditunjuk  oleh  peserta RUPS, mereka yang bertanda tangan tersebut memberikan jaminan kepastian dari hasil RUPS yang dibuat dalam bentuk notarial.
Sedangkan  kepastian  hukum  seorang  Notaris  menurut  asas  seorang  Notaris  yang bekerja seacra tradisonal dalam membuat risalah e-RUPS menurut asas Tabellionis Officium Fideliter  Exercebo (seorang  Notaris  harus  bekerja  secara  tradisional)  tetap  mendapatkan jaminan  kepastian  hukumnya.  Penulis  berpendapat  karena  dalam  hal  Notaris  bekerja  secara tradisional ialah bekerja sesuai dengan UUJN dan sesuai kebiasaan yang dibenarkan menurut peraturan. Penyelenggarqan e-RUPS yang menggunakan internet  tersebut  tetap memberikan
23 Andrian  Aditya  and  Agita  Chici  Rosdiana,  “Peran  Notaris  Dan  Keabsahan  Akta  Rups  Yang  Dilaksanakan Secara  Elektronik  (Dilihat  Dari  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  16/Pojk.  04/2020  Dan  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan Notari,” Indonesian Notary 3, no. 2 (2021).
peastian hukum terhadap risalah e-RUPS yang dibuat oleh Notaris karena yang hadir secara elektrnik adalah para pemegang sahamnya bukan Notarisnya.
Notaris  tetap  dapat  hadir  secara  fisik  bersama-sama  dengan  pimpinan  rapat  dan minimal  1  (satu)  orang  pemegang  saham  yang  ditunjuk  oleh  peserta  RUPS.  Serta  bentuk tradisional yang dilakukan Notaris sesuai dengan Pasal 12 POJK No.16 Tahun 2020 dan tidak bertentangan dengan UUJN adalah Notaris menerima saalinan cetakan dari Penyedia e-RUPS yang memuat paling sedikit:
1. daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
2. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
3. rekapitulasi korun kehadiran dan korum keputusan;
4. transkip  rekaman  seluruh  interaksi  dalam  RUPS  secara  elektronik  untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.
Maka argument penulis dengan penyelenggaraan RUPS secara elektronik risalah yang dibuat dalam bentuk akta notariil oleh Notaris tetap terjamin kepastian hukumnya baik karena hal  itu  telah  diatur  dalam  penjelasan  Pasal  15  UUJN  yang  terdapat  narasi  bahwa  “Notaris dapat menserttifikatkan transaksi elektronik ( cyber notary ), Pasal 77 UUPT dan kemudian lex spesialis atau  peraturan  khususnya  yaitu  Peraturan  OJK  No.  15/POJK.04/2020  Tentang Rencana  dan  Penyelenggaraan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham  Perusahaan  Terbuka,  dan Peraturan  OJK  No.  16/POJK.04/2020  Tentang  Pelaksanaan  RUPS  Perusahaan  Terbuka Secara Elektronik.

## Akibat  Hukum  Terhadap  Akta  E-RUPS  Yang  Dibuat  Oleh  Notaris  Menurut  Asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo
Pembuatan    akta    yang    dilakukan    oleh    seorang  Notaris,    tidak    secara    otomatis    dapat disebut    sebagai    akta  yang  autentik.  Hal    itu    disebabkan    oleh    ketentuan    perundang- undangan    yang    menyebutkan    bahwa    terhadap    hal-hal    formil    tertentu,    akta  autentik tersebut  akan  turun  kekuatannya  menjadi  akta  dibawah  tangan.Kekuatan  pembuktian  akta autentik merupakan suatu keadaan menilai akta autentik sebagai suatu alat bukti. Dalam  hal ini    ada    3    (tiga)    aspek    yang    harus  diperhatikan  ketika  akta  dibuat,  aspek-aspek  ini berkaitan dengan nilai pembuktian, antara lain yaitu: 24
1. lahiriah ( uitwendige bewijskracht )
Kemampuan lahiriah dari akta Notaris tersebut merupakan kemampuan akta itu  sendiri  untuk  dapat  membuktikan  keabsahannya  sebagai  akta  yang autentik ( acta publica probant seseipsa ). Maka   jika   dilihat   dari   tahap pembuatannya sebagai akta yang autentik maka akta Notaris tersebut tetaplah menjadi  akta  yang  autentik,  sampai  adanya  gugatan  dari  pihak  lain  yang sudah  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap.  Dan  mengenai  beban pembuktian  di  persidangan  maka  pihak  yang  menyangkalnya  harus  dapat menyajikan bukti-bukti yang sah bahwa akta Notaris tersebut memang cacat dari  pada  saat  pembuatannya.  Kekuatan  akta  Notaris  dari  aspek  lahiriah maksudnya yaitu akta Notaris  tersebut  haruslah  dianggap sebagai  akta yang sah  sebagaimana  adanya,  maka  dari  itu  tidak  diperlukan  lagi  alat  bukti lainnya  untuk  menunjang  keabsahan  dari  akta  Notaris  tersebut,  terkait dengan pembuktian maka pihak yang menyangkal keautentikan akta Notaris
24 Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Bandung: Refika aditama, 2008). 26
dari aspek lahiriah tersebut diwjibkan untuk membuktikan penyangkalan akta Notaris tersebut. Pembuktian tersebut dilakukan pada saat adanya gugatan di pengadilan.
2. formil ( formale bewijskracht )
Mengenai  aspek  formil  suatu  akta  Notaris,  maka  akta  Notaris  harus memberikan  kepastian  mengenai  suatu  kejadian  maupun  perbuatan  hukum yang  dilakukan  oleh  para  pihak  serta  untuk  membuktikan  secara  formil mengenai  kepastian  hari,  tanggal,  bulan,  tahun,  pukul  (waktu)  menghadap dan  para  pihak  yang  menghadap,  paraf  dan  tanda  tangan  para  penghadap, saksi  dan  Notaris.  hal  ini  juga  untuk  membuktikan  apa  yang  dilihat, disaksikan,  didengar  oleh  Notaris  (terhadap  akta  pejabat/akta  relaas  atau berita  acara)  dan  mencatatkan  keterangan  atau  pernyataan  para  pihak/ penghadap (pada akta pihak). Penyangkalan terhadap aspek formil suatu akta Notaris,  maka  para  pihak  yang  menyangkalnya  diwajibkan  untuk membuktikan  penyangkalannya  tersebut  dalam  suatu  persidangan  di pengadilan,  dan  mengenai  beban  pembuktian  diserahkan  sepenuhnya  pada pihak yang menyangkal tersebut.
3. materiil ( materiel bewijskracht )
Aspek  materil  suatu  akta  Notaris,  yaitu  mengenai  keabsahan  materi  yang termuat  dalam  isi  akta  Notaris  tersebut  haruslah  dianggap  sah  sampai  dapat dibuktikan  sebaliknya  ( tegenbewijs ).  Terhadap  meteri  yang  terbuat  dalam akta Notaris merupakan pernyataan dan kehendak dari para penghadap untuk dibuatkan  suatu  akta  autentik.  Penyangkalan  terhadap  aspek  materil  akta Notaris  dapat  dilakukan  suatu  gugatan  ke  pengadilan  dengan  pembuktian yang dilakukan oleh pihak yang menyangkal.
Risalah  RUPS  yang  dibuat  dalam  bentuk  notariil  oleh  Notaris  merupakan  perbuatan hukum  yang  akan  melahirkan  suatu  akibat  hukum.  Akibat  hukum  dari  dibuatnya  risalah RUPS  dalam  bentuk  notariil  oleh  Notaris  adalah  memiliki  kepastian  hukum  dan  sah. Pendapat penulis bahwa risalah tetap sah dan mendapatkan jaminan kepastian hukum karena risalah  RUPS  yang  dibuat  dalam  bentuk  notariil  oleh  Notaris  tidak  melanggar  ketentuan UUJN dan asas Tabellionis Officium Fideliter Exercebo .
Risalah  RUPS  yang  dibuat  oleh  Notaris  menurut  asas Tabellionis  Officium  Fideliter Exercebo (seorang Notaris harus bekerja secara tradisional) tetap melaksanakan seperti yang lalu-lalu atau kebiasaan  yang dibenarkan. Salah  satunya Notaris hadir secara fisik  pada saat RUPS sehingga akta yang dibuat oleh Notaris terssebut masuk dalam jenis Akta Relaas, yang Notaris harus mendengar dan menyaksikan secara fisik dan langsung RUPS.
(a) Peraturan  OJK  No.  16  Tahun  2020  selain  memberikan  kesempatan  para pemegang  saham  untuk  mengikuti  RUPS  secara  elektronik  melalui  e-RUPS, pemegang saham juga dapat memberikan kuasa elektronik untuk hadir secara fisik  pada  RUPS.  Dalam  hal  ini  nilai-nilai  tradisional  bagi  NOtaris  dalam membuat  risalah  RUPS  tetap  terjadi  karena  adanya  pertemuan  secara  fisik antara  Notaris  dan  pemegang  saham  yang  memberikan  kuasa  secara elektronik.  Selain  itu  juga  RUPS  secara  elektronik  melalui  e-RUPS  dapat melampirkan bukti komunikasi tertulis peserta rapat berupa chatting.

## KESIMPULAN
Kepastian  hukum  terhadap  Akta  e-RUPS  yang  dibuat  oleh  Notaris  tetap  terjamin  kepastian hukumnya  baik  karena  hal  itu  telah  diatur  dalam  penjelasan  Pasal  15  UUJN  yang  terdapat narasi  bahwa  “Notaris  dapat  menserttifikatkan  transaksi  elektronik  (cyber  notary),  Pasal  77 UUPT  dan  kemudian  lex  spesialis  atau  peraturan  khususnya  yaitu  Peraturan  OJK  No. 15/POJK.04/2020  Tentang  Rencana  dan  Penyelenggaraan  Rapat  Umum  Pemegang  Saham Perusahaan Terbuka, dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
Kepastian hukum seorang Notaris menurut asas seorang Notaris yang bekerja seacra tradisonal  dalam  membuat  risalah  e-RUPS  menurut  asas  Tabellionis  Officium  Fideliter Exercebo  (seorang  Notaris  harus  bekerja  secara  tradisional)  tetap  mendapatkan  jaminan kepastian hukumnya, karena dalam hal Notaris bekerja secara tradisional ialah bekerja sesuai dengan UUJN dan sesuai kebiasaan yang dibenarkan menurut peraturan. Penyelenggarqan e- RUPS  yang  menggunakan  internet  tersebut  tetap  memberikan  peastian  hukum  terhadap risalah  e-RUPS  yang  dibuat  oleh  Notaris  karena  yang  hadir  secara  elektrnik  adalah  para pemegang sahamnya bukan Notarisnya.
Risalah  RUPS  yang  dibuat  dalam  bentuk  notariil  oleh  Notaris  merupakan  perbuatan hukum  yang  akan  melahirkan  suatu  akibat  hukum.  Akibat  hukum  dari  dibuatnya  risalah RUPS  dalam  bentuk  notariil  oleh  Notaris  adalah  memiliki  kepastian  hukum  dan  sah. Pendapat penulis bahwa risalah tetap sah dan mendapatkan jaminan kepastian hukum karena risalah  RUPS  yang  dibuat  dalam  bentuk  notariil  oleh  Notaris  tidak  melanggar  ketentuan UUJN  dan  asas Tabellionis  Officium  Fideliter  Exercebo .  Meskipun  RUPS  diselenggarakan secara  elektronik  Notaris  tetap  bekerja  secara  tradisional  dengan  mengkolaborasikan  antara kemajuan  dan  kebiasaan.  Tradisional  yang  dimaksud  menurut  pendapat  penulis  bukanlah sesuatu yang kuno konvensional, namun tradisi yang hidup dibidang kenotariatan.
Risalah  RUPS  yang  dibuat  oleh  Notaris  menurut  asas Tabellionis  Officium  Fideliter Exercebo (seorang Notaris harus bekerja secara tradisional) tetap melaksanakan seperti yang lalu-lalu atau kebiasaan  yang dibenarkan. Salah  satunya Notaris hadir secara fisik  pada saat RUPS sehingga akta yang dibuat oleh Notaris terssebut masuk dalam jenis Akta Relaas, yang Notaris harus mendengar dan menyaksikan secara fisik dan langsung RUPS.

## DAFTAR PUSTAKA
Aditya, Andrian, and Agita Chici Rosdiana. “Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik (Dilihat Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/Pojk.  04/2020  Dan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014  Tentang  Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notari.” Indonesian Notary 3, no. 2 (2021).
Amirulloh, Muhammad. “Cyber Law Perlindungan Merek Dalam Cyberspace.” Bandung: PT Refika Aditama (2017).
Fakhriah,  Efa  Laela,  and  Dinah  Sumayyah.  “Bukti  Elektronik  Dalam  Sistem  Pembuktian Perdata” (2017).
Habib  Adjie. Hukum  Notaris  Indonesia  Tafsir  Tematik  Terhadap  UU  No.  30  Tahun  2004 Tentang Jabatan Notaris . Bandung: Refika aditama, 2008.
Hably,  Rio  Utomo,  and  Gunawan  Djajaputra.  “Kewenangan  Notaris  Dalam  Hal  Membuat Akta  Partij  (Contoh  Kasus  Putusan  Mahkamah  Agung  Nomor:  1003  K/Pid/2015).” Jurnal Hukum Adigama 2, no. 2 (2019): 482–507.
Mertokusumo,  Sudikno,  and  A  Pitlo.  “Bab-Bab  Penemuan  Hukum.” Yogyakarta:  Citra Aditya Bakti (1993).
Nusantara,  Abdul  Hakim  Garuda.  “Politik  Hukum  Indonesia  (Jakarta:  Yayasan  Lembaga

## Bantuan Hukum Indonesia, 1988” (1998).
Pramudyo,  Eri,  Ranti  Fauza  Mayana,  and  Tasya  Safiranita  Ramli.  “Tinjauan  Yuridis Penerapan  Cyber  Notary  Pada  Situasi  Pandemi  Covid-19  Berdasarkan  Perspektif  UU ITE Dan UUJN.” Jurnal Indonesia Sosial Sains 2, no. 8 (2021): 1239–1258. Soerjono  Soekanto. Pengantar  Penelitian  Hukum .  Jakarta:  Penerbit  Universitas  Indonesia, 1986.
Suseno, Franz Magnis. “Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral” (1993).
Theo  Huijbers,  O  S  C.  “Filsafat  Hukum  Dalam  Lintasan  Sejarah.” Yayasan  Kanisius, Yogyakarta (1982).