El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 1-16

## URGENSI PENGATURAN TAFLIS DALAM UNDANG-UNDANG

## Wawan Andriyanto
Program Magister Hukum Bisnis Dan Kenegaraan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Email : wawanandriyanto@mail.ugm.ac.id

## Abstrak
Indonesia  adalah  negara  yang  berpenduduk  mayoritas  Muslim  yang  telah  memiliki kesadaran umum mengenai pentingnya mengembangkan ekonomi syariah dan semua perangkat  hukum  pendukungnya.  Saat  ini,  salah  satu  kebutuhan  mendesak  dalam pengaturan hukum ekonomi syariah adalah pengaturan  mengenai taflis, yang belum ada  pengaturannya  sama  sekali  dalam  hukum  kepailitan  di  Indonesia.  Hukum kepailitan di Indonesia, meskipun subjek hukumnya adalah pelaku ekonomi syariah, tetap menggunakan peraturan perundang-undangan bidang kepailitan dan penundaan kewajiban  pembayaran  utang  konvensional.  Penelitian  untuk  menyusun  jurnal  ini menggunakan pendekatan kritis dan empiris, dengan didukung oleh studi pustaka dan peraturan perundang-undangan, dan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi  institusi  untuk  dianalisis  dan  disimpulkan.  Berdasarkan  hasil  penelitian, diperoleh kesimpulan bawa pengaturan aspek formal dan aspek material taflis dalam undang-undang telah menjadi kebutuhan tersendiri. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis  telah  dapat  diidentifikasi  menjadi  alasan  pembenar  untuk  mengatur  aspek formal dan aspek material taflis dalam undang-undang.

## Kata Kunci: ekonomi syariah, kepailitan, taflis, utang

## Abstract
Indonesia  is  a  Muslim-majority  country  that  has  a  general  awareness  of  the importance of developing a sharia economy and all its supporting legal instruments. Currently,  one  of  the  urgent  needs  in  the  regulation  of  sharia  economic  law  is  the regulation regarding taflis, which has no regulation at all in the bankruptcy law in Indonesia. Bankruptcy law in Indonesia, although the legal subject is sharia economic actors, still uses the laws and regulations in the field of bankruptcy and the suspension of conventional debt repayment obligations. The research to compile this journal uses a  critical  and  empirical  approach,  supported  by  literature  studies  and  laws  and regulations,  and  data  obtained  from  official  institutional  documents  to  be  analyzed and concluded. Based on the results of the study, it was concluded that the regulation of  formal  aspects  and  material  aspects  of  taflis  in  the  law  had  become  a  separate necessity. Philosophical, sociological, and juridical foundations have been identified as justifications for regulating the formal and material aspects of taflis in the law.
Keywords: bankruptcy, debt, sharia economics, taflis
El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 1-16

## A. Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  dengan  penduduk  Muslim  terbesar  di  dunia,  yang masuk dalam 8 (delapan) besar dunia dalam Global Islamic Economy Indicator (GIEI) Tahun 2022, dengan menduduki peringkat ke-4. 1 Secara khusus, sektor jasa keuangan syariah  Indonesia  menduduki  peringkat  ke-2  dunia  dalam Islamic  Finance Development Indicator 2021. 2 Adapun, secara umum berdasarkan data dari  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (LPKSI) pada tahun 2021, total aset keuangan syariah di Indonesia tahun 2021 mencapai Rp.2.050,44 triliun dengan 471 institusi keuangan syariah. 3
Di satu sisi, data dan angka sebagaimana disebut di atas merupakan data yang menggembirakan  bagi  para  pelaku  maupun  pemangku  kepentingan  bisnis  jasa keuangan syariah. Namun, di sisi lain, data ini juga memberikan kekhawatiran. Jumlah 471  institusi  keuangan  syariah  yang  berkembang  di  negara  Indonesia  juga menunjukkan  bahwa  ada  471  institusi  keuangan  syariah  yang  juga  berpotensi mengalami  masalah  hukum,  antara  lain  kepailitan,  atau  yang  dalam  bahasa  lainnya adalah taflis . 4 Angka  aset  total  keuangan  syariah  sejumlah  Rp.2.050,44  triliun  juga berpotensi  untuk  hilang  karena  institusi  pengelolanya  mengalami taflis. Tentunya potensi taflis ini tidak dapat dinafikan sama sekali, mengingat dampaknya yang sangat besar  bagi  eksistensi  institusi  keuangan  syariah,  yang  juga  sangat  berdampak  bagi eksistensi ekonomi syariah pada umumnya.
Persoalan  yang  mengemuka  adalah  tidak  adanya/tidak  jelasnya  pengaturan mengenai prosedur taflis dalam sistem hukum di Indonesia. Bahkan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) hingga saat ini belum mengeluarkan fatwa  khusus  mengenai taflis bagi  institusi  keuangan  syariah.  Hal  ini  tentunya menjadikan proses taflis bagi institusi keuangan syariah tidak dilandaskan atas aturan hukum yang jelas dalam undang-undang yang secara khusus mengatur tentang taflis, sehingga hakim hanya dapat mengacu pada  Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  dan  peraturan perundang-undangan  lainnya  yang  mengatur  kepailitan  dan  penundaan  kewajiban pembayaran  utang  (PKPU)  konvensional,  dan  tidak  mengatur  mengenai taflis, dan secara substansi tidak tepat untuk menyelesaikan perkara taflis . 5 Padahal, sudah secara umum  diketahui  bahwa  ada  perbedaan  mendasar  antara  institusi  keuangan
1 Shikoh, Rafi-uddin, dkk, 2022 State of the Global Islamic Economy Report, (tanpa tempat terbit: DinarStandard, 2022), hlm. 7
2 Mohamed, Shereen, dkk, Islamic Finance Development Report 2021 (tanpa tempat terbit: Refinitiv, 2021) hlm.13
3 Faletehan, Farid, dkk, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (Jakarta Pusat: Direktorat Pengaturan Dan Perizinan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan, 2021) hlm. 19.
4 Fikri,  Yudistia Teguh Ali, dkk. Analisis Penyelesaian Utang Melalui ‘Ibra, Syuf’ah, dan Taflis Di Perbankan Syariah, Finansha: Journal of Sharia Financial Management, Volume 3, Nomor 1 (2022) hlm. 7 5 Mujahidin, Ahmad. “Kepailitan (Taflis) dalam Konsep Ekonomi Syari’ah Dan Tata Cara Penyelesaian Dalam Sengketa” https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kepailitan-taflis-dalam-konsep- ekonomi-syari-ah-dan-tata-cara-penyelesaian-dalam-sengketa-oleh-dr-ahmad-mujahidin-sh-mh. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 2:12 WIB.
El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 1-16
konvensional dengan institusi keuangan syariah. Contohnya dalam konteks perbankan adalah  apa  yang  disampaikan  oleh  Nanang  Sobarna  dengan  mengutip  pendapat Muhammad  Syafi’i  Antonio  bahwa  titik  perbedaan  bank  syariah  dan  bank konvensional terletak pada aspek hukum/legal, struktur organisasi/manajerial, objek pembiayaan, dan tatacara kerja. 6
Indonesia  adalah  negara  hukum,  yang  seharusnya  semua  permasalahan  dalam masyarakat dapat diselesaikan menggunakan hukum yang pasti dan jelas, yang mampu memberikan  petunjuk  perilaku,  kebebasan,  dan  otonomi/kemandirian  bagi  warga negara Indonesia. Untuk itulah, hukum yang mengatur aspek kehidupan masyarakat harus berlaku secara umum, dapat diperkirakan, jelas pengaturannya, konsisten antara aturan dengan pelaksanaanya dan penegakannya, tidak mengandung kontradiksi, dan tidak berlaku secara surut. 7 Maka dengan demikian, sebagai negara hukum, Indonesia harus mengatur secara tersendiri proses dan prosedur taflis tersebut dengan atau dalam undang-undang, sebagaimana pengaturan kepailitan dan PKPU konvensional melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.  DPR bersama Presiden harus mengerahkan seluruh sumber daya politik yang dimilikinya untuk mengkaji kembali urgensi diaturnya taflis dengan atau dalam Undang-Undang tersendiri. Sesungguhnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  telah  menerbitkan  naskah  akademik  rancangan  undang-undang  tentang perubahan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang.  Namun,  dalam  muatan  naskah  akademik  tersebut, tidak juga dibahas mengenai taflis . Maka perlu dibahas mengenai urgensi pengaturan taflis dengan atau dalam undang-undang.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris ( socio legal research )  yang  memandang  hukum  sebagai  kenyataan  yang  ada  di  masyarakat. Pengumpulan  data  dilaksanakan  dengan  studi  terhadap  literatur  mengenai  hukum ekonomi syariah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi  institusi yang terkait  dengan  ekonomi  syariah.  Hasil  pengumpulan  data  tersebut  dianalisis  secara kritis dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian, yakni mengetahui urgensi pengaturan taflis dalam undang-undang.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pengertian Taflis Dan Perbedaannya Dengan Kepailitan Konvensional
a. Pengertian Taflis
Taflis berasal dari kata fulus yang artinya uang. 8 Dalam pengertian bahasa Arab,
6 Sobarna,Nanang. Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah Volume 3, Nomor 1, Juli 2021 hlm.52
7 Simarmata,  Rikardo, Pemenuhan  Indikator  Negara  Hukum  Dalam  Putusan  Pengadilan Berkaitan Dengan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, (Jakarta: Epistema Institute, 2012) hlm. 10
8 Ambary, Hasan Muarif, Suplemen Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT Intermasa, 1996) hlm.
El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 1-16
taflis diartikan  sebagai  sebutan  untuk  keadaan  bangkrut  atau  jatuh  miskin. 9 Dalam khazanah bahasa fikih, lebih dikenal konteks taflis sebagai keadaan iflas, yang berarti bahwa seseorang tidak memiliki harta atau fulus. 10 Makna taflis dalam tafsir bahasa menurut  Muhammad  Jawad  Mughniyah  memiliki  arti  tidak  dapat  memenuhi kebutuhan  hidup  karena  tiadanya  harta  dan  pekerjaan  yang  menghasilkan  harta. 11 . Orang,  baik  orang  perseorangan/  individu  yang  mengalami taflis disebut muflis, sebagaimana dalam hadits Rasulullaah SAW riwayat Muslim yang berbunyi “ Tahukah kalian,  Siapakah  orang  yang  mengalami  bangkrut  berat  diantara  kalian?”  Para sahabat  menjawab  pertanyaan  Nabi:  “Mereka  adalah  orang  yang  tidak  memiliki suatu harta apapun.” 12
b. Perbedaan  dan  Persamaan  Pokok  Kepailitan  Dan  PKPU  Konvensional Dengan Taflis
Pengertian  dan  proses taflis di  sini  sesungguhnya  dapat  disejajarkan  dengan pengertian  kepailitan  dan  penundaan  kewajiban  pembayaran  utang  secara konvensional,  namun  dilakukan  dengan  pola  yang  berbeda.  Kesejajaran  ini ditampakkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Buku I Pasal 1 angka 6 dan Pasal  2  ayat  (2)  dalam  hal  badan  hukum  tidak  dianggap  cakap  jika  dalam  kondisi taflis/ pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, meskipun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tidak ditemukan pengaturan yang lengkap mengenai  pengertian taflis dan  perbedaannya  dengan  kepailitan  dan  penundaan kewajiban pembayaran utang.
Amran Suadi menyebutkan adanya 4 (empat) poin perbedaan mendasar antara kepailitan  konvensional  dengan taflis ,  yakni  dalam  aspek  pengertian,  aspek persyaratan  terjadinya,  aspek  jenis  kreditor,  dan  aspek  perlakuan/ treatment. 13
Perbedaan  pertama,  aspek  pengertian,  Amran  Suadi  mengungkapkan  bahwa perbedaan  pengertian  antara taflis dengan  kepailitan  konvensional  terletak  pada kausa/sebab  timbulnya.  Berdasarkan  pendapat  Amran  Suadi, taflis timbul  karena adanya putusan hakim atas permohonan seluruh atau sebagian besar shahibul maal, sedangkan  kepailitan  konvensional  timbul  dari  perbuatan  kurator  melakukan pemberesan  dan  pengurusan  utang  debitur  melalui  sita  umum  kekayaan  debitur berdasarkan ketentuan undang-undang.
Perbedaan  kedua  adalah  pada  aspek  persyaratan  terjadinya.  Persyaratan terjadinya taflis, dimulai  dari  kondisi  debitur  yang  jumlah  total  utangnya  melebihi jumlah total hartanya, yang berakibat adanya Gugatan dari sebagian besar atau seluruh kreditur ( shahibul maal ). Sedangkan, persyaratan terjadinya kepailitan konvensional lebih mudah. Kepailitan dimulai dari kondisi debitur yang memiliki utang kepada dua
9 Zuhaili, Wahbah, Fiqih Imam Syafi’i 2, (Jakarta: Almahira, 2010) hlm. 101
10 Haroen, Nasrun, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hlm. 191 11 Mugniyah, Muhammad Jawaz, Fiqih Lima Madhab, (Jakarta: Lentera 1999), hlm.700
12 Ahmad,  Fathoni,  “Riwayat  Nabi  Muhammad  Tentang  Manusia  Bangkrut  Di Akhirat”,https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/riwayat-nabi-muhammad-tentang-manusia- bangkrut-di-akhirat-8TqW3, diakses pada tanggal 1 November 2022 pukul 20:05 WIB
13 Suadi, Amran, Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis), (Jakarta: Kencana, 2021) hlm. 118- 119
El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 1-16
atau  lebih  kreditur,  tidak  memenuhi  kewajiban  pembayaran  kembali  sekurang- kurangnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Kondisi tersebut, harus dapat  dibuktikan  secara  sederhana  di  pengadilan.  Permohonan  ke  pengadilan  harus diajukan oleh satu atau lebih kreditur, atau oleh debitur sendiri.
Perbedaan ketiga adalah pada jenis kreditur. Untuk kasus taflis, ada 2 (dua) jenis kreditur,  yakni shahibu  al-maal  mumtazah dan shahibu  al-maal  ghairu  mumtazah. Sedangkan, untuk kepailitan dan PKPU konvensional, ada 3 (tiga) jenis kreditur, yakni kreditur  konkuren,  kreditur  preferen,  dan  kreditur  separatis.  Sedangkan,  perbedaan keempat terkait dengan bagaimana perlakuan/tindakan/ treatment yang terkait dengan dampak masing-masing. Perlakuan terhadap taflis lebih memberikan banyak variasi, dengan adanya 5 (lima) jenis perlakuan, yakni:
1) muflis/ pihak  yang  mengalami taflis diberikan  waktu  untuk  membayar utang;
2) barang yang dibeli muflis, sepanjang keutuhannya terjaga, dan relatif tidak mengalami cacat wujudnya, dapat ditarik kembali oleh shahibul maal untuk meringankan beban kewajiban muflis;
3) pengadilan  dapat  memberi  perintah  kepada muflis untuk  menjual keahlian/ skill yang dimilikinya untuk membayar kembali utangnya;
4) jika muflis adalah  perorangan/  individu,  maka muflis dapat  ditetapkan sebagai gharimin yang berhak menerima zakat; dan
5) aset  milik muflis dijual  untuk  memenuhi  kebutuhan  pembayaran  utang, namun  barang-barang  yang  menjadi  kebutuhan  primer muflis tidak  boleh dijual.
Sementara, perlakuan untuk kepailitan dan PKPU konvensional hanya terbatas pada 2 (dua) hal saja, yakni tawaran untuk penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan dinyatakan pailit sesuai undang-undang, yang berakibat pemberesan oleh kurator dengan cara menjual semua kekayaan debitur dan membagikan hasil penjualan kekayaan tersebut kepada seluruh kreditur.
Di  sisi  lain,  memang  tetap  ada  persamaan  antara  kepailitan  dan  PKPU konvensional dengan taflis, yakni terkait dengan kemungkinan pembebasan utang bagi debitur  yang  beriktikad  baik  dan  jujur.  Noor  Azizah  menyebutkan  bahwa  dalam kepailitan  konvensional,  dimungkinkan  bahwa  debitur  pailit  (khususnya perseorangan) melakukan fresh start free terhadap semua utangnya setelah pembagian seluruh  harta  kekayaannya  selesai  dilakukan  dan  tidak  dapat  melunasi  seluruh utangnya. Sedangkan, dalam konsep taflis, debitur juga dapat diberikan pembebasan utang dengan syarat iktikad baik (tidak menyembunyikan harta yang dapat digunakan untuk melunasi utang) dan keikhlasan para kreditur untuk membebaskan piutangnya. 14 Di sisi lain, persamaan antara taflis dengan kepailitan dan PKPU konvensional juga dalam  hal  perlunya  campur  tangan  badan  peradilan  resmi  negara  untuk memutuskannya.  Dalam  khazanah  fikih, Sayyid  Sabiq  menyebutkan  perlunya  vonis
14 Azizah,  Noor, Hukum  Kepailitan  Memahami  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004 Tentang  Kepailitan, (Banjarmasin, Universitas Islam  Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari, 2022) hlm.49
El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 1-16
hakim untuk menyatakan seseorang sebagai orang yang bangkrut/ taflis, 15 sama dengan dibutuhkannya  campur  tangan  hakim  niaga  dan  hakim  pengawas  dalam  proses kepailitan dan PKPU konvensional. 16

## 2. Ketentuan-Ketentuan Hukum Taflis Dan Masalahnya
Perlu  diketahui  bahwa  ketentuan  yang  mendasari taflis tersebar  di  banyak sumber. Sehingga, menyatukannya dalam satu undang-undang menjadi sangat penting untuk dilakukan. Berikut ini pengaturan taflis dalam sumber-sumber Hukum Ekonomi Syariah:
a. Dasar Hukum Taflis Dalam Hukum Fikih Berdasarkan  pendapat  Wahbah  Zuhaili,  dalam  hukum  fikih, taflis didasarkan atas hadits Rasulullah S.A.W riwayat ad-Daruquthni yang dinyatakan oleh al-Hakim sebagai hadits sahih. Hadits tersebut menjelaskan bahwa sahabat Mu’adz R.A. pernah dicekal  oleh  Rasulullah  S.A.W  karena  berhutang  kepada  beberapa  orang.  Harta Mu’adz  R.A.  kemudian  dijual  untuk  melunasi  utang  kepada  para  pemberi  piutang kepadanya. Rasulullah membagi-bagikan hasil penjualan harta tersebut kepada orang- orang yang memberi piutang kepada Mu’adz R.A., dan ternyata setiap pemberi piutang hanya menerima lima per tujuh dari nilai setiap piutang yang diberikan kepada Mu’adz R.A.,  sambil  Rasulullah  bersabda  kepada  para  pemberi  piutang  “ Kalian  hanya memiliki  itu”. 17 Hal  ini  diperkuat  juga  dengan  hadits  riwayat  Bukhari  yang selengkapnya berbunyi:
“ Dari  Abu  Hurairah  bahwa  Rasulullah  bersabda:”Barangsiapa  melihat hartanya yang masih utuh ada pada orang lain yang telah bangkrut, maka dia lebih berhak terhadapnya daripada orang lain.” 18
Dasar  yang  sangat  kuat  ini,  belum  didukung  dengan  penerjemahannya  dalam ketentuan-ketentuan hukum yang lebih konkret dan pasti terkait taflis dalam undang- undang.  Sehingga  secara  hukum,  proses taflis dapat  dianggap  belum  ada  dasar hukumnya.
b. Dasar  Hukum Taflis Dalam  Standar  AAOIFI (Accounting  and  Auditing Organization for Islamic Financial Institution)
Dalam  standar  AAOIFI,  tidak  ditemukan  penggunaan  istilah taflis, tetapi digunakan  istilah  “ bankrupt/bankruptcy ”  dan  “ insolvent/insolvency”, meskipun  hal tersebut  menunjuk  pada  hal  yang  sama,  yang  terkait  dengan taflis .  Dalam  AAOIFI tidak  ada  pengaturan  yang  bersifat  tunggal  terhadap  semua  jenis  transaksi  syari’ah yang  diatur,  dan  tidak  diatur  juga  bagaimana  prosedur taflis .  Ada  beberapa  poin pengaturan mengenai taflis dalam AAOIFI, antara lain meliputi:
1) kepailitan  dalam murabahah ,  yang  memungkinkan  penjual  menarik kepemilikan  kembali  barang  yang  dijualnya  kepada  pembeli  yang  gagal membayar kewajibannya dan mengalami kebangkrutan;
15 Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah Jilid 3 (Jakarta Timur: Al-I’tishom, 2010) hlm. 630
16 Yuhelson, Hukum Kepailitan Di Indonesia, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019) hlm. 71- 72
17 Zuhaili, Wahbah, Fiqih Imam Syafi’i 2, ((Jakarta: Almahira, 2010) hlm.101
18 Al-Albani,  M.  Nashiruddin, Ringkasan  Shahih  Bukhari  Jilid  2, (Jakarta:  Gema  Insani, 2007) hlm. 141
El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 1-16
2) adanya  hak  yang  melekat  pada  pihak-pihak  yang  bertanggungjawab  atas likuidasi perusahaan untuk prioritasi perolehan hak terlebih dahulu daripada kreditur lain,misalnya biaya jasa likuidasi;
3) keharusan  bank  konvensional  yang  melaksanakan  konversi  menjadi  bank syariah untuk membuang semua pendapatan non halal secara bertahap untuk menghindari kebangkrutan;
4) dalam  perjanjian hawalah ,  ada  penghormatan  terhadap  hak  penerima pengalihan piutang untuk tetap menagih utang kepada pemberi pengalihan dalam hal debitur meninggal dunia dalam keadaan bangkrut/ taflis , institusi mengalami  likuidasi  karena  bangkrut/ taflis sebelum  membayar  kembali utangnya , debitur dinyatakan bangkrut/ taflis selama hidupnya atau menolak menandatangani  perjanjian  hawalah  dan  menyatakan  penolakannya  di bawah  sumpah  di  Pengadilan,  dan  institusi  debitor  dinyatakan bangkrut/ taflis oleh perintah pengadilan;
5) dalam konteks perjanjian Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Bittamlik , pemberi sewa  yang  mengalami  kebangkrutan/ taflis ,  meskipun  dia  hanya menyewakan barang/ menjual jasa yang bukan miliknya, harus dikenakan pembatasan terhadap penggunaan benda miliknya;
6) dalam  konteks  perjanjian Istishna ,  ketika supplier barang  dinyatakan bangkrut/ taflis, pembeli tidak memiliki hak istimewa yang mendahului hak pihak  ketiga  atas  barang  pesanannya  sepanjang  barang  tersebut  masih berada dalam proses produksi oleh supplier dan belum dikirim kepadanya;
7) dalam  konteks  kontrak  keagenan,  hal  yang  dapat  menyebabkan  kontrak berakhir adalah meninggalnya prinsipal agen, agen dinyatakan tidak cakap hukum, dan kebangkrutan atau likuidasi institusi;
8) dalam  konteks  kontrak  pemakaian  jasa,  jika  lembaga  mitra  yang dipekerjakan  mengalami  kebangkrutan/ taflis ,  likuidasi,  atau  pembekuan aktivitas, maka kontrak pemakaian jasa harus diakhiri;
9) dalam hal pemberi jaminan utang/pembiayaan mengalami kebangkrutan/ taflis, penerima  jaminan  harus  diprioritaskan  untuk memperoleh pembayaran pengembalian piutang/pembiayaannya; dan
10) dalam hal perlindungan modal dan investasi, takaful (asuransi syariah) dapat dikenakan pada investasi, yang bertujuan agar ada perlindungan dari risiko penyelewengan  secara  sengaja,  kelalaian,  wanprestasi,  kematian, penundaan, dan kebangkrutan/ taflis.
Dasar  pengertian taflis yang  sangat  kuat  ini,  belum  didukung  dengan penerjemahannya  dalam  ketentuan-ketentuan  hukum  yang  lebih  konkret  dan  pasti terkait taflis dalam  undang-undang.  Sehingga  secara  hukum,  proses taflis dapat dianggap belum ada dasar hukumnya.
c. Pengaturan Taflis Dalam Fatwa DSN MUI) Pengaturan  tentang taflis juga  terdapat  dalam  Fatwa  DSN  MUI,  yang  juga digunakan sebagai rujukan hukum ekonomi syariah di Indonesia, namun pengaturan ini hanyalah terkait dengan kondisi taflis dan hal-hal yang menjadi akibatnya. Hanya, bagaimana prosedur taflis belum ada Fatwa   DSN MUI yang mengaturnya.  Adapun
El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 1-16
Fatwa DSN MUI yang mengandung muatan taflis adalah, antara lain:
1) Fatwa DSN MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yang memungkinkan  penundaan  penagihan  dan  pembuatan  kesepakatan  antara bank dengan nasabah pailit/bangkrut;
2) Fatwa  DSN  MUI  Nomor:  17/DSN-MUI/IX/2000  tentang  Sanksi  Atas Nasabah  Mampu  Yang  Menunda-Nunda  Pembayaran,  yang  melarang pemberian  sanksi  kepada  nasabah  yang  tidak/belum  mampu  membayar karena overmacht/ keadaan memaksa;
3) Fatwa DSN MUI Nomor: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan Murabahah, yang menekankan bahwa bank dapat  memotong nilai tagihan kepada  nasabah  yang  mengalami  penurunan  kemampuan  membayar kembali pembiayaan/piutang;
4) Fatwa  DSN  MUI  Nomor:  47/DSN-MUI/II/2005  tentang  Penyelesaian Piutang  Murabahah  Bagi  Nasabah  Yang  Tidak  Mampu  Membayar,  yang memungkinkan  penyelesaian  piutang  murabahah  dengan  penjualan  objek murabahah atau jaminan lain;
5) Fatwa  DSN  MUI  Nomor:  48/DSN-MUI/II/2005  tentang  Penjadwalan Kembali  Tagihan  Murabahah  yang  memungkinkan  penjadwalan  kembali pembayaran tagihan murabahah kepada nasabah yang tidak mampu, dengan catatan  tanpa  menambah  jumlah  tagihan,  pembebanan  biaya  riil  kepada nasabah, dan perpanjangan berdasarkan kesepakatan;
6) Fatwa  DSN  MUI  Nomor:  49/DSN-MUI/II/2005  tentang  Konversi  Akad Murabahah  yang  memungkinkan  lembaga  keuangan  syariah  melakukan konversi  akad  murabahah  untuk  memberikan  kesempatan  penyelesaian piutang kepada nasabah yang tidak bisa menyelesaikan kewajibannya tepat waktu.  Adapun  murabahah  di  sini  dikonversi  menjadi ijarah  muntahiyah bittamlik , pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah;
7) Fatwa  DSN  MUI  Nomor:  105/DSN-MUI/X/2006  tentang  Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil  Istitsmar, yang  terkait  dengan  pengaturan  pengembalian  modal  usaha kepada pemilik modal , yang dapat diberlakukan untuk pengelola usaha yang mengalami taflis.
Sampai  tulisan  ini  diterbitkan,  DSN  MUI  tidak  mengeluarkan  fatwa  khusus mengenai keadaan taflis dan prosedurnya.
d. Pengaturan Taflis Dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pengaturan  khusus  mengenai taflis dalam  kompilasi  hukum  ekonomi  syariah terdapat dalam Buku I dan Buku II, sebagai berikut:
1) Buku I
Dalam Buku I, istilah taflis digunakan dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 2 ayat (2) yang isinya  menentukan  bahwa  badan  hukum  tidak  dianggap  cakap  jika  dalam  kondisi taflis/ pailit  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  berkekuatan  hukum  tetap.  Hanya saja, bagaimana prosedur hukum perkara taflis tidak diberikan pengaturan yang jelas.
2) Buku II
El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 1-16
Dalam Buku II, istilah taflis ada dalam ketentuan sebagai berikut:
a) Pasal  88  ayat  (1)  yang  mengatur  mengenai  hak  penjual  untuk  menuntut kembali barang yang dijualnya dari pembeli yang mengalami pailit/ taflis yang belum membayar kewajibannya;
b) Pasal  88  ayat  (2)  yang  mengatur  hak  penjual  untuk  menahan  barang  yang dijualnya kepada pembeli yang mengalami pailit/ taflis, sepanjang barang yang dibeli belum diserahkan kepada pembeli dan belum dibayar oleh pembeli;
c) Pasal 89 ayat (1) yang mengatur mengenai status barang yang telah terjual oleh penjual  yang  pailit  kepada  pembeli,  yang  jika  barang  tersebut  belum diserahkan kepada pembeli setelah pembeli membayar kewajibannya kepada penjual,  maka  barang  tersebut  dianggap  merupakan  barang  titipan  pembeli pada penjual; dan
d) Pasal  350  ayat  (1)  yang  mengatur  bahwa  akad  gadai  tetap  berlangsung meskipun  pemberi  gadai  meninggal  dunia  dalam  keadaan  pailit/ taflis, yang berkonsekuensi  bahwa  pinjaman  pemberi  gadai  tetap  dijamin  dengan  harta yang digadaikan.
Hanya  saja,  bagaimana  prosedur  hukum  perkara taflis tidak  diberikan pengaturan yang jelas. Bahkan, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah yang mengatur aspek formal  penyelesaian  sengketa  ekonomi  syariah  juga  tidak  mengatur  secara  khusus tentang prosedur taflis ini.
3. Urgensi Pengaturan Taflis Dengan Atau Dalam Undang-Undang
Adapun  urgensi  pengaturan taflis dalam  undang-undang  dapat  dilihat  dari  faktor- faktor di bawah ini:
a. Faktor filosofis/ideologis Pengembangan  hukum  ekonomi  syariah di  Indonesia  didasarkan  atas  cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk memfasilitasi hak  asasinya menjalankan ajaran agama Islam,  menghindarkan  umat  Islam  dari transaksi riba, sekaligus  hak  asasinya  untuk mencari  dan  memperoleh  penghasilan  yang  layak  bagi  kemanusiaan  dari  sumber- sumber  yang  halal  menurut  agama  Islam.  Sumber-sumber  ajaran  hukum  ekonomi syariah ini bersumber dari hukum fikih muamalah yang konteksnya adalah mengatur perilaku ekonomi manusia yang terlihat secara nyata dan kasat mata, demi terbangun dan  terbinanya  hubungan  transedental  antara  manusia  dengan  Allah  SWT  dan hubungan ekonomi antara sesama manusia. 19
Berdasarkan hal tersebut di atas, perlulah kiranya, bahwa undang-undang yang digunakan  dalam  hukum  yang  digunakan  dalam  memeriksa  dan  memutus  perkara ekonomi  syariah  (termasuk  perkara  sengketa  karena taflis )  adalah  undang-undang yang  dibuat  berdasarkan  atau  tidak  bertentangan  dengan  hukum  Islam.  Pengaturan taflis dalam undang-undang sesungguhnya sejalan dengan perintah Allah SWT dalam Kitab Suci Al Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 58 sebagai berikut:
19 Hidayat, Rahmat, Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah, (Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020) hlm.1
Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 1-16
“Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan  amanat  kepada  yang berhak  menerimanya  dan  menyuruh  kamu  menetapkan  hukum  di  antara manusia,  supaya  menetapkan  dengan  adil;  sesungguhnya  Allah  memberi pengajaran  yang  sebaik-baiknya  kepadamu.  Sesungguhnya  Allah  Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” 20
Taflis adalah  salah  satu  bentuk  penyebab  terjadinya  sengketa  antar  manusia karena  tidak  terpenuhinya  hak  kreditur/  pemilik  harta/ shahibul  maal atas pengembalian/  pembayaran  kembali  piutang  karena  kegagalan  debitur  memenuhi kewajibannya  dalam  kerangka  ekonomi  syariah.  Karena  sengketa  ekonomi  syariah adalah  hal  yang  mengganggu  dalam  pembinaan  hubungan  antara  sesama  manusia, maka sengketa harus diselesaikan dengan baik berdasarkan ajaran agama Islam. Untuk menyelesaikan  sengketa  diperlukan  hakim  yang  memahami  hukum-hukum  Allah, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan diikuti oleh para sahabat. Dalam  menyelesaikan  sengketa,  maka  pertama-tama  yang  harus  dijadikan  rujukan landasan  hukum  adalah  Kitab  Suci  Al  Qur’an,  mengingat  Allah  adalah  pemilik kedaulatan  hukum  yang  Maha  Tinggi.  Jika  sang  hakim  tidak  menemukan  landasan hukum dalam Kitab Suci Al Qur’an, maka selanjutnya harus merujuk kepada Sunnah Rasulullah SAW untuk menemukan landasan hukum yang relevan. Jika hakim tidak juga  menemukan  landasan  hukum  dalam  Al  Qur’an  dan  Sunnah  Rasulullah  SAW, maka harus diputuskan berdasarkan ijmak para pemuka agama dan/atau ijtihad sang hakim,  sebagaimana  hadits  Rasulullah  SAW  riwayat  Ahmad,  Abu  Dawud,  at- Tirmidzi, Ibnu Adi, ath-Thabrani, dan al-Baihaqi sebagai berikut:
“Bagaimana  kamu  memutuskan  tentang  suatu  permasalahan  hukum  yang diaiukan  kepadamu?"  Mu'adz  r.a.  menjawab,'Aku  memutuskannya  dengan Kitabullah." Rasulullah saw. bertanya, "Jika kamu tidak menemukan di dalam Kitabullah?" Mu'adz r.a. meniawab,'Aku akan memutuskannya dengan Sunnah Rasul'Nya."  Rasulullah  saw.  bertanya  lagi,  "Jika  kamu  tidak  menemukan  di dalam Sunnah Rasul-Nya?" Mu'adz r.a. menjawab, "Aku akan berijtihad dengan pendapatku  dan  oku  tidak  akan  teledor  di  dalamnya."  Rasulullah  saw.  lalu menepuk-nepuk  dada  Mu'adz  bin  Jabal  r.a.  seraya  berkata,  "segala  puji  bagi Allah Yang telah menuniukkan utusan Rasul-Nya kepada apa yang diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya."
Undang-undang  yang  dilahirkan  untuk  mengatur  perkara taflis haruslah dipandang sebagai bentuk ijtihad , dan ijtihad harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan  pengambilan ijtihad ,  yakni  hanya  dilakukan  atas  hukum  yang  didasari dengan nash yang zhanni pada keabsahan dan/atau pengertiannya; dan hukum yang tidak ada nash atasnya dan  tidak ada ijmak para ulama yang dapat dijadikan referensi atasnya. 21
20 Triyanta,  Agus, Hukum  Ekonomi  Islam  Dari  Politik  Hukum  Ekonomi  Islam  Sampai Pranata Ekonomi Syariah, (Yogyakarta, FH UII Press, 2012) hlm 41
21 Zuhaili, Wahbah dkk, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm 276
Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 1-16
Dalam  konteks  kekinian,  maka  sangat  relevan  metode ijtihad ini  untuk dilakukan,  karena  kompleksitas  dan  situasi/kondisi  terkini,  serta  bagaimana penyikapan    terhadap  sistem  hukum  dan  ketatanegaraan  Republik  Indonesia,  serta eksistensi  Pancasila  sebagai  ideologi  negara.  Mengingat  sifat ijtihad yang  batasnya jelas  sebagaimana  disebut  di  atas,  maka  dalam  merumuskan  undang-undang  yang memuat  aturan  pembaruan  hukum  Islam  (termasuk  hukum  ekonomi  syariah  dan termasuk  pengundangan taflis )  harus  mengedepankan  dan  menekankan  nilai-nilai Pancasila,  mengingat  bahwa  Indonesia  adalah  negara  yang  kaya  dengan  tradisi kebangsaan  dan  nilai  pluralistik. 22 Hal  ini  tentunya  memang  tidak  dapat  dihindari, bahkan sesungguhnya pengembangan sistem hukum ekonomi syariah dapat membuka peluang  bersinergi  dengan  sistem  hukum  ekonomi  Pancasila.  Sesungguhnya, berdasarkan  pendapat  dari  Muhammad  Ali  Akbar  dan  Moh.  Idil  Ghufron,  ada beberapa kesamaan antara sistem ekonomi Pancasila dengan ekonomi syariah dalam hal visi sosial dan moral; keinginan mewujudkan keadilan, pemerataan, dan jaminan sosial;  kesamaan  dukungan  terhadap  nasionalisme  dalam  bidang  ekonomi, kekeluargaan,  tenggang  rasa  cinta  kasih;  kesamaan  kekuatan  dalam  ekonomi berintikan  kooperasi,  yang  berbasis  pada  konsep baitul  maal  wat  tamwil; dan kesamaan dalam keseimbangan melaksanakan kebijakan berekonomi. 23 Untuk itulah, secara  filosofis,  sangat  kuat  landasan  berpikir  bahwa  pengaturan taflis dengan  atau dalam undang-undang wajib dilakukan di negeri ini.
b. Faktor sosiologis
Indonesia adalah negara yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, dengan jumlah total  penduduk Muslim mencapai 231.055.500 jiwa, atau 86,7% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia pada tahun 2021. 24 Jumlah penduduk Muslim sebesar ini harus diartikan sebagai peluang yang besar untuk meningkatkan skala market share para  pelaku  ekonomi  syariah.  Resiliensi  bisnis  pelaku  ekonomi  syariah  pada  masa pandemi  Covid-19  pada  akhir  tahun  2020  sampai  tahun  2021,  dengan  total pertumbuhan  aset  keuangan  syariah  sebesar  22,79%  YoY,  dan  masih  bertumbuh hingga  tahun  2021,  juga  dapat  diartikan  bahwa  bisnis  sektor  ekonomi  syariah  akan tetap dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Pada bulan September 2021, diketahui bahwa perbankan syariah mengalami pertumbuhan 12,22% YoY. Pertumbuhan Sukuk Korporasi  mencapai  181%  dengan  495  emiten  baru.  Sukuk  Operasi  mengalami kenaikan sebesar Rp. 57,56 triliun. Saham syariah mengalami kenaikan besar 19,56% atau  sekitar  Rp.3.992,66  triliun.  Kenaikan  penetrasi  asuransi  syariah  mencapai 0,142%. 25
Salah  satu  kekhawatiran  terbesar  dari  para  pelaku  ekonomi  syariah  adalah berkembangnya  masalah  internal  dan  masalah  eksternal  yang  dapat  memicu
22 Chintya, Aprina. “Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembaruan Hukum Ekonomi Syari’ah Di Indonesia. Jurnal Hukum Justitia Et Pax Volume 33 Nomor 2 (Desember 2017) hlm.177
23 Akbar,  Muhammad  Ali  dan  Ghufron,  Moh.  Idil.  “Sinkronisasi  Ekonomi  Pancasila  Dan Ekonomi Islam. Jurnal Masharif al-Syariah Volume 4 Nomor 1 (tanpa bulan, 2017) hlm. 43-44
24 Schleifer,  S.  Abdallah,  dkk, The  Muslim  500:  The  World  500  Most  Influential  Muslims 2022, (Jordan: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2021) hlm 259.
25 Achdiat, Isnaeni, Outlook Industri Jasa Keuangan Syariah 2022 Peluang & Tantangan, (Indonesia: Ernst & Young, 2021), hlm. 5-8
Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 1-16
ketidakstabilan  usaha/bisnis.  Sebagaimana  masalah  bisnis  secara  umum,  pelaku ekonomi  syariah  juga  berpotensi  untuk  gagal,  dan  kegagalan  bisnis  dapat  memicu kepailitan/ taflis, apalagi  untuk  usaha-usaha  yang  modalnya  bersumber  dari  utang . Adapun hal-hal yang dapat memicu kegagalan bisnis berdasarkan pemikiran Zimmerer adalah sebagai berikut:
1) manajemen  tidak  mampu  menjalankan  bisnis  karena  kekurangan  ilmu pengetahuan yang memadai, tidak memiliki kepemimpinan yang efektif, dan tidak memperoleh informasi yang cukup terkait usaha yang dijalankannya;
2) ketidakhati-hatian  menjalankan  bisnis  dan  kegagalan  mengidentifikasi  risiko usahanya;
3) buruknya  manajemen  keuangan,  yang  diperparah  dengan  kurangnya  modal, kurangnya  cadangan  dana,  terlalu  longgarnya  pengeluaran  kas,  tidak selektifnya memilih kredit/pembiayaan, tidak tertibnya penagihan piutang, dan kebiasaan pembelanjaan yang boros;
4) lemahnya pemasaran;
5) kegagalan membuat perencanaan strategis usaha;
6) pertumbuhan  usaha  yang  tidak  terkendali  dengan  baik  dan  tidak  didukung dengan kehati-hatian dalam mencari dan mengelola modal pinjaman berjumlah dan berbunga besar, sehingga menimbulkan masalah utang di kemudian hari;
7) lokasi usaha yang tidak strategis;
8) kenaikan  dan  penuruan  permintaan  pasar  yang  tdak  diimbangi  dengan persediaan;
9) tidak  sesuainya  harga  barang/jasa  yang  dijual  dengan  biaya  produksi, distribusi,  pemasaran,  bonus  yang  diharapkan,  dan  lain-lain  menyebabkan target pemasukan minus; dan
10) kegagalan  menjalankan  usaha  pada  masa  transisi  dari  fase awal  ke  fase-fase usaha selanjutnya. 26
Telah diketahui bahwa ekonomi syariah timbul karena latar belakang ideologis umat  Islam  dalam  menjalankan  ajaran  agamanya  dan  meminimalisir  transaksi riba. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana memproses taflis ketika terjadi masalah di usahanya  yang  menimbulkan  banyak  utang  dan  kegagalan  mengembalikan  piutang. Namun, yang memang perlu dijawab saat ini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan hukum  atas  upaya  untuk  memproses taflis dalam  kerangka  hukum  ekonomi  syariah dan bukan menggunakan hukum mengenai kepailitan dan PKPU konvensional seperti yang selama ini dilaksanakan oleh badan peradilan di Indonesia.
c. Faktor yuridis
Dari  sejarah  pemikiran  pengembangan  ekonomi  syariah  di  Indonesia,  dapat diketahui bahwa sesungguhnya Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945 telah  memberikan  landasan  yang  kokoh  bagi  pengembangan ekonomi  syariah.  Ekonomi  syariah  di  Indonesia  dikembangkan  dalam  rangka
26 Zimmerer, Thomas W., Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil (Jakarta: Salemba Empat, 2008) hlm.39-42
Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 1-16
memajukan  kesejahteraan  umum  dan  keadilan  sosial  bagi  umat  Islam. 27 Pengaturan ekonomi  syariah  dalam  undang-undang  telah  berhasil  dilakukan  dengan  diakuinya kewenangan peradilan agama untuk memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  Tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  7 Tahun  1989  Tentang  Peradilan  Agama.  Sayangnya,  kemajuan  ini belum diikuti dengan pengaturan yang jelas, tegas, dan terperinci mengenai proses dan prosedur taflis. Hal  ini  memberikan  gambaran  mengenai  hasil  survei  dari World Justice Project tahun 2022 yang menempatkan indeks negara hukum Indonesia dalam urutan ke-64 dari 140 negara, dengan nilai indeks total 0,53 . 28 Sedangkan salah satu faktor yang menjadi bagian dari indeks negara hukum adalah capaian pemenuhan hak asasi  ( fundamental  rights )  yang  memperoleh ranking nomor  87  dari  140  negara. Adapun  nilai  indeks  faktor  pemenuhan  hak  asasi  adalah  0,50. 29 Hal  ini  dapat dimengerti,  mengingat  belum  semua  hak  asasi  warga  negara  Indonesia  untuk melaksanakan  ajaran  agama  difasilitasi  oleh  negara  dengan  prosedur  hukum  yang memadai, terutama terkait dengan taflis.
Dampak  yang  dirasakan  dengan  tidak  adanya,  atau  tidak  jelasnya  pengaturan taflis ini  adalah  terbitnya  Putusan  Pengadilan  terkait  dengan  kasus taflis/ kepailitan syariah yang hanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Contohnya adalah:
1) Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-
Pailit/2017/PN.Niaga.SMG,  antara  Pemohon  (Soeparno  Hadi  Martono) melawan Termohon (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Fisabilillah),  yang  diputus  menggunakan  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hal ini sesungguhnya  meninggalkan  pertanyaan  mendasar  mengenai  pertimbangan hakim mengabulkan permohonan kepailitan dari Pemohon. Mengingat, akad investasi  yang  berbagi  hasil  bukanlah  akad  utang-piutang  berbunga/berbagi hasil,  tetapi  akad  kerja  sama  usaha  ( mudharabah atau musyarakah ).  Dalam putusan tersebut, terlihat jelas bahwa awal mula dari perkara adalah Termohon tidak dapat mengembalikan uang deposito/investasi dari Pemohon, dan bukan utang-piutang. 30
2) Putusan  Pengadilan  Niaga  Semarang  Nomor  06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga  Smg  antara  Pemohon  (Soeratmi)  melawan  Termohon  (Koperasi  Jasa Keuangan  Syariah  BMT  Al  Ikhlas),  yang  diputus  menggunakan  Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran  Utang.  Hal  ini  juga  sesungguhnya  meninggalkan  pertanyaan mendasar  mengenai  pertimbangan  hakim  mengabulkan  permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dari Pemohon. Mengingat,
27 Yasin, Mohamad Nur, Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018) hlm.1-2
28 Amato, Giuliano, dkk, World Justice Project Rule Of Law Index 2022, (Washington DC: World Justice Project, 2022) hlm.12
29 Amato, Giuliano, World Justice Project Rule Of Law Index 2022, (Washington DC: World Justice Project, 2022) hlm.33
30 Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.SMG
Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 1-16
jelas bahwa permohonan PKPU oleh Pemohon dibuat atas dasar bahwa antara Pemohon  dengan  Termohon  terikat  hubungan  hukum  kerja  sama usaha/investasi  dan  bukan  utang-piutang  berbunga.  Pemohon  memiliki simpanan berjangka pada Termohon, yang juga dijanjikan ada bagi hasil yang bernilai jelas dan sudah disampaikan dalam bentuk angka seperti utang-piutang berbunga. 31

## D. Penutup
Dari sini, dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek material dan formal dari taflis harus diatur tersendiri dalam undang-undang, sebagaimana pengaturan kepailitan dan PKPU konvensional dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang,  mengingat  beberapa  hal  sebagai berikut:
1. Pengertian taflis dalam khasanah ilmu pengetahuan mengenai ekonomi syariah sangat berbeda dengan kepailitan dan PKPU konvensional. Perbedaan pengertian atara  kepailitan  dan  PKPU  konvensional  dengan taflis sudah  cukup  menjadi alasan  bahwa  pengaturan  kepailitan  dan  PKPU  konvensional  dalam  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang sesungguhnya  tidak  dapat  diterapkan  untuk  kasus taflis. Sehingga, taflis harus  diatur  secara  tersendiri  dalam  undang-undang  yang didalamnya juga diatur pengertian ilmiah tentang taflis .
2. Dalam  hukum  ekonomi  syariah  di  Indonesia  terdapat  masalah  yang  mendasar tentang pengaturan taflis. Semua sumber hukum yang dikaji dalam penelitian ini mengatur mengenai bagaimana taflis terjadi dan bagaimana solusinya, hanyasaja, tidak diatur hal-hal yang bersifat teknis mengenai definisi taflis secara lengkap , prosedur pengadilan dalam  memeriksa perkara dan memutus  kasus taflis, serta bagaimana upaya hukum yang ada. Pengaturan mengenai taflis masih terpencar- pencar di banyak sumber dan belum disatukan dalam satu undang-undang.
3. Pengaturan taflis dalam  undang-undang  perlu  dilaksanakan  mengingat  secara filosofis,  hukum  ekonomi  syariah  diatur  untuk  menjadi  wadah  umat  Islam  di Indonesia  dalam  menjalankan  ibadah  sekaligus  mengupayakan  kesejahteraan dari sumber yang halal bagi diri dan keluarganya.
4. Pengaturan taflis dalam  undang-undang  perlu  dilaksanakan  mengingat  secara sosiologis, pengaturan mengenai taflis akan dibutuhkan mengingat semua pelaku usaha ekonomi syariah di Indonesia berpotensi untuk mengalami masalah dalam usahanya yang memicu timbulnya taflis.
5. Pengaturan taflis dalam  undang-undang  perlu  dilaksanakan  mengingat  secara yuridis,  pengaturan  yang  ada  tentang  kepailitan  dan  penundaan  kewajiban pembayaran utang tidak memadai untuk mengatur penyelesaian sengketa akibat taflis. Sehingga,  Indonesia  perlu  mengatur  penyelesaian  sengketa  akibat taflis dalam undang-undang.
31 Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg
Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 1-16

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Achdiat,  Isnaeni, Outlook  Industri  Jasa  Keuangan  Syariah  2022  Peluang  & Tantangan, (Indonesia: Ernst & Young, 2021) Al-Albani, M. Nashiruddin, Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2007)
Amato, Giuliano, dkk, World Justice Project Rule Of Law Index 2022, (Washington DC: World Justice Project, 2022)
Ambary, Hasan Muarif, Suplemen Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT Intermasa, 1996) Azizah, Noor, Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang  Kepailitan, (Banjarmasin,  Universitas  Islam  Kalimantan  Muhammad Arsyad Al Banjari, 2022)
Faletehan, Farid, dkk, Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (Jakarta Pusat:  Direktorat  Pengaturan  Dan  Perizinan  Perbankan  Syariah  Otoritas  Jasa Keuangan, 2021)
Haroen, Nasrun, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)
Hidayat, Rahmat, Buku Ajar Pengantar Fikih Muamalah, (Medan: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020)
Merah, Hamed Hassan, Shari’ah Standards, (Kingdom of Bahrain: Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions AAOIFI, 2017)
Mohamed,  Shereen,  dkk, Islamic  Finance  Development  Report  2021 (tanpa  tempat terbit: Refinitiv, 2021)
Mugniyah, Muhammad Jawaz, Fiqih Lima Madhab, (Jakarta: Lentera 1999) Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunnah Jilid 3 (Jakarta Timur: Al-I’tishom, 2010)
Schleifer, S. Abdallah, dkk, The Muslim 500: The World 500 Most Influential Muslims 2022, (Jordan: The Royal Islamic Strategic Studies Centre, 2021) Shikoh,  Rafi-uddin,  dkk, 2022  State  of  the  Global  Islamic  Economy  Report, (tanpa tempat terbit: DinarStandard, 2022)
Simarmata,  Rikardo, Pemenuhan  Indikator  Negara  Hukum  Dalam  Putusan Pengadilan  Berkaitan  Dengan  Sumber  Daya  Alam  Dan  Lingkungan  Hidup, (Jakarta: Epistema Institute, 2012)
Suadi, H. Amran, Hukum Kepailitan Syariah (Al-Taflis), (Jakarta: Kencana, 2021)
Triyanta, Agus, Hukum Ekonomi Islam  Dari Politik Hukum Ekonomi Islam Sampai Pranata Ekonomi Syariah, (Yogyakarta, FH UII Press, 2012) Yasin, Mohamad Nur, Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, (Malang: UIN- Maliki Press, 2018)
Yuhelson, Hukum Kepailitan Di Indonesia, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019) Zimmerer,  Thomas  W., Kewirausahaan  Dan  Manajemen  Usaha  Kecil (Jakarta: Salemba Empat, 2008)
Zuhaili, Wahbah, dkk, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 8 (Jakarta: Gema Insani, 2011) Zuhaili, Wahbah, Fiqih Imam Syafi’i 2, (Jakarta: Almahira, 2010)
Jurnal
Akbar, Muhammad Ali dan Ghufron, Moh. Idil. “Sinkronisasi Ekonomi Pancasila Dan
Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 P-ISSN: 2615-241X & E-ISSN: 2686-0503 Halaman 1-16
Ekonomi  Islam. Jurnal  Masharif  al-Syariah  Volume  4  Nomor  1 (tanpa  bulan, 2017)
Chintya,  Aprina.  “Perwujudan  Nilai-Nilai  Pancasila  Dalam  Pembaruan  Hukum Ekonomi  Syari’ah  Di  Indonesia. Jurnal  Hukum  Justitia  Et  Pax  Volume  33 Nomor 2 (Desember 2017)
Fikri, Yudistia Teguh Ali, dkk. Analisis Penyelesaian Utang Melalui ‘Ibra, Syuf’ah, dan Taflis Di  Perbankan  Syariah, Finansha:  Journal  of  Sharia  Financial Management, Volume 3, Nomor 1 (2022)
Sobarna,  Nanang.  Analisis  Perbedaan  Perbankan  Syariah  Dengan  Perbankan Konvensional. Eco-Iqtishodi:  Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Dan  Keuangan  Syariah Volume 3, Nomor 1, Juli 2021

## Websites
Ahmad,  Fathoni,  “Riwayat  Nabi  Muhammad  Tentang  Manusia  Bangkrut  Di Akhirat”,https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/riwayat-nabi-muhammad- tentang-manusia-bangkrut-di-akhirat-8TqW3, diakses pada tanggal 1 November
2022 pukul 20:05 WIB Mujahidin,  Ahmad. “Kepailitan (Taflis) dalam Konsep Ekonomi Syari’ah Dan Tata Cara Penyelesaian Dalam Sengketa” https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kepailitan-taflis- dalam-konsep-ekonomi-syari-ah-dan-tata-cara-penyelesaian-dalam-sengketa- oleh-dr-ahmad-mujahidin-sh-mh. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2022 pukul 2:12 WIB

## Peraturan Perundang-undangan
Fatwa DSN MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah Fatwa DSN MUI Nomor: 105/DSN-MUI/X/2006 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah bil Istitsmar Fatwa DSN MUI Nomor: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran
Fatwa DSN MUI Nomor: 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan
Murabahah
Fatwa DSN MUI Nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Yang Tidak Mampu Membayar Fatwa DSN MUI Nomor: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali
Tagihan Murabahah
Fatwa DSN MUI Nomor: 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 06/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 12/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.SMG