## MANAJEMEN GURU ERA OTONOMI DAERAH
Muhammad Faishal Haq, M.Pd.I Dosen STAI Ma’had Aly Al-Hikam Malang e-mail: faishalhaq9@gmail.com

## Abstrak
Guru  adalah  salah  satu  faktor  yang  sangat  penting  yang mempengaruhi  kualitas  pendidikan  secara  umum  dan  secara khusus prestasi peserta didik. Pendidikan yang berkualitas hanya akan  dapat  diwujudkan  jika  tersedia  guru  yang  berkualitas. Untuk  mewujudkan  guru  yang  berkualitas  diperlukan manajemen  guru  yang  efektif  mulai  dari  pengangkatan, penempatan, induksi, kesejahteraan, dan pengembangan profesi guru.
Metode  analisis  dilakukan  dengan  membandingkan manajemen  guru  yang  telah  dilakukan  selama  ini  dengan manajemen  guru  yang  ideal.  Dengan  demikian  dapat  diketahui perbedaannya yang selanjutnya diberikan saran-saran pemecahannya.
Kenyataannya  manajemen  guru  di  Indonesia  dari  waktu- kewaktu  semakin  tidak  efektif.  Manajemen  guru  banyak dipengaruhi  oleh  politik  lokal  dan  sering  dipolitisasi  oleh penguasa.  Manajemen  guru  belum  dilaksanakan  secara partisipatif,  transparan,  dan  akuntabel.  Oleh  karena  itu diperlukan  perubahan  yang  mendasar  dalam  manajemen  guru yang  dimulai  dari  perubahan  undang-undang  dan  peraturan pemerintah.
Kata kuci: manajemen guru, rekrutmen, induksi, kesejahteraan, dan pengembangan profesi.

## A. Pendahuluan
Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2008  tentang  Guru menyebutkan  bahwa  guru  adalah  pendidik  profesional  dengan  tugas utama  mendidik,  mengajar,  membimbing,  mengarahkan,  melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diterangkan bahwa manajemen  adalah  penggunaan  sumber  daya  secara  efektif  untuk mencapai  sasaran.  KBBI  mendefinisikan  reformasi  sebagai  perubahan secara  drastis  untuk  perbaikan  di  bidang  sosial,  politik,  ekonomi  atau agama di suatu masyarakat atau negara. Sementara itu Kamus Webster mengartikan  reformasi  adalah  membuat  sesuatu  lebih  baik  dengan menghentikan  praktik-praktik  yang  tidak  benar  atau  mengenalkan prosedur yang lebih baik.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan Daerah  menyebut  “otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang,  dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.”  Penjelasan  tentang  daerah  otonom yang  selanjutnya  disebut  daerah,  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum yang  mempunyai  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  mengatur  dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam  pembukaan  Undang-Undang  Dasar  1945  diisyaratkan  akan visi pendidikan Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas adalah yang mampu menggunakan akal dan budinya secara bijaksana.  Untuk  mewujukan  bangsa yang  cerdas,  maka  guru  berada  di garda terdepan.
Di Indonesia posisi guru yang sangat strategis tersebut menjadikan jabatan guru amat terhormat sehingga mendapat gelar “pahlawan tanpa tanda  jasa”.  Vietnam  dan  Jepang  adalah  contoh  lain  negara  yang menghargai  guru  pada  posisi  terpenting.  Vietnam  memiliki  moto  “ No teacher,  no  education!  No  education,  no  economic  and  social development! ”.  Di  Jepang,  konon  pertanyaan  pertama  kaisar  setelah Herosima  dan  Nagasaki  dibom  tahun  1945  adalah  berapa  jumlah  guru yang ada. Karena dengan guru, dapat membangun kembali bangsa yang kuat. Demikian pentingnya posisi guru di Jepang maka ada pepatah “ She no on wa yama yori mo takai, umi yori mo fukai ” artinya jasa guru lebih tinggi  dari  gunung  yang  tertinggi,  lebih  dalam  dari  laut  yang  terdalam. Begitu strategisnya peran guru sehingga mendapat tempat yang terbaik di masyarakat.
Guru  adalah  salah  satu  faktor  yang  sangat  penting  dalam mempengaruhi  kualitas  pendidikan  secara  umum  dan  secara  khusus prestasi  peserta  didik.  Guru  adalah  faktor  penting  kedua  penentu  hasil belajar  peserta  didik.  Berdasarkan  hasil  penelitian  John  Hattie  dari
Muhammad Faishal Haq | 187
University  of  Auckland,  terdapat  5  faktor  penentu  hasil  belajar  peserta didik  yaitu  karakteristik  peserta  didik  (49  %),  guru  (30  %),  lingkungan sekolah,  lingkungan  keluarga,  dan  teman  sebaya  yang  masing-masing memiliki pengaruh 7 % (Chang, 2010: 9).
Oleh  karena  itu  untuk  mencapai  pendidikan  yang  berkualitas dibutuhkan  guru  yang  berkualitas  pula.  Rendahnya  kualitas  pendidikan di Indonesia, tidak terlepas dari masalah rendahnya kualitas guru. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari hasil uji kompetensi awal peserta sertifikasi tahun  2012  yang  menunjukkan  betapa  rendahnya  kompetensi  guru disemua  jenjang  pendidikan.  Sedihnya  lagi  masih  ada  guru  yang mendapatkan nilai 1 pada rentang nilai maksimum 100 (Kompas, 1 Mei 2012: 13). Hal ini memperkuat pernyataan Mendiknas Muhammad Nuh pada  saat  itu,  bahwa  secara  nasional  kompetensi  guru  di  Indonesia masih rendah.
Guru  yang  berkualitas  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor  diantaranya adalah  kualitas  calon  guru  yang  masuk  di  Lembaga  Pendidikan  Tenaga Kependidikan  (LPTK),  proses  pendidikan  di  LPTK,  dan  manajemen  guru yang diterapkan. Manajemen guru yang efektif dimulai dari seleksi yang baik, penempatan yang transparan dan akuntabel, program induksi guru pemula yang efektif, imbalan yang memadai, dan pengembangan karier guru secara berkelanjutan.

## B. Metode Kajian
Metode  yang  digunakan  dalam  kajian  ini  adalah  dengen mengetengahkan  kondisi manajemen  guru  secara  periodik  mulai  tahun 1960-an,  era  orde  baru,  era  reformasi,  hingga  era  otonomi  daerah. Selanjutnya  digambarkan  kondisi  manajemen  guru  yang  ideal  yang berlaku  secara  teoretis  atau  yang  berlaku  di  beberapa  negara  yang sistem manajemen gurunya telah berjalan dengan baik.
Dengan  membandingkan  kondisi  nyata  manajemen  guru  secara periodik  dan  kondisi  yang  ideal  tersebut,  maka  dapat  diketahui komponen-komponen  apa  saja  yang  perlu  diperbaiki.  Berdasarkan kesenjangan  tersebut  maka  dapat  ditarik  kesimpulang  dan  saran  demi perbaikan sistem manajemen guru yang diinginkan.

## C. Pembahasan

## 1. Perkembangan Manajemen Guru Di Indonesia
Paska kemerdekaan  Indonesia hingga  tahun  1960-an,  jabatan  guru sedemikian  terpandang.  Kondisi  ini  tidak  terlepas  dari  upaya  yang
dilakukan  pemerintah  melalui  berbagai  cara  untuk  menarik  pemuda terbaik menjadi guru. Pada saat itu diantara upaya adalah memberikan ikatan  dinas  dan  asrama  bagi  pelajar  dan  mahasiswa  calon  guru. Tampaknya  hal  itu  merupakan  bentuk  insentif  yang  mengundang generasi  muda  memilih  jalur  pendidikan  untuk  menjadi  guru.  (Tilaar, 2002: 313-314).
Sayang  sekali  kondisi  demikian  tidak  bisa  dipertahankan  pada periode selanjutnya. Manajemen guru tidak berjalan dengan efektif yang ditandai dengan tidak adanya pemilihan calon guru secara ketat, proses pendidikan di LPTK yang kurang terkontrol, proses rekrutmen yang tidak transparan  dan  akuntabel,  tidak  adanya  program  induksi  bagi  guru pemula,  hingga  penempatan  dan  pengembangan  karier  guru  tidak terkonsep dengan baik.
Lemahnya  manajemen  guru  menjadikan  jabatan  guru  tidak  lagi terhormat di masyarakat. Posisi guru sangat lemah baik secara finansial maupun  profesional.  Bahkan  selama  orde  baru,  para  guru  mengalami represi  dan  eksploitasi  dari  penguasa  melalui  cara-cara  politisasi berbagai  kebijakan  yang  tidak  menguntungkan.  Akibatnya  para  guru kurang mendapatkan penghargaan yang wajar dan manusiawi (Rohman, 2009: 193).
Demikian pula pada era reformasi. Pada era ini pelaksanaan sistem pendidikan  nasional  telah  diracuni  oleh  unsur-unsur  korupsi,  kolusi, nepotisme,  dan  kroniisme  yang  bersifat  materiil  mapun  non  materiil untuk  memuaskan  penguasa.  Manajemen  guru  tidak  berjalan  dengan baik  sehingga  profesionalitas  guru  dikesampingkan  dan  diganti  dengan nepotisme  dan  kroniisme.  Secara  umum  sistem  pendidikan  nasional telah  terperangkap  dalam  pekerjaan  asal  jadi  dan  asal  bapak  senang yang akhirnya membuyarkan tujuan pendidikan yang berkualitas (Tilaar, 1999: 18).
Era  reformasi  ditandai  lahirnya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999 yang diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang
tersebut disempurnakan kembali melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Pendidikan  adalah  salah  satu  urusan  yang  didesentralisasikan  kepada daerah  otonom  dan  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah  daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Evaluasi yang dilakukan oleh Bappenas, Depdiknas, dan Bank Dunia pada  awal  pelaksanaan  otonomi  daerah  menunjukkan  bahwa manajemen  guru  telah  diselenggarakan  secara  desentralistik.  Namun terdapat  dua  indikator  menajamen  guru  yang  desentralistik  belum
terwujud  yaitu  terwujudnya  keamanan  psikologis  guru  dalam melaksanakan  tugasnya  dan  mendapatkan  jaminan  kesejahteaan  (Jalal dan Supriyadi, 2001:294). Pada era otonomi ini justru banyak guru yang merasa mendapat tekanan-tenakan dari penguasa lokal.
Berdasarkan  Undang-undang  tentang  Pemerintahan  Daerah  dan Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Pembagian Urusan  antara  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi,  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota manajemen  guru  menjadi  tanggung  jawab  pemerintah kabupaten/kota.  Mulai  dari  perencanaan  kebutuhan,  pengangkatan, pemindahan, peningkatan kesejahteraan, pengembangan, dan pemberhentian menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
Pada era otonomi daerah inilah justru banyak keluhan muncul dari guru dan masyarakat tentang manajemen guru yang tidak efektif. Mulai dari  sistem  rekrutmen  guru  yang  tidak  transparan  dan  akuntabel, pengembangan  profesionalitas guru  yang  tidak  terjadi,  hingga  politisasi guru  oleh  penguasa  daerah.  Hal-hal  tersebut  menjadikan  guru  tidak semakin profesional, sebaliknya semakin terpuruk sehingga upaya-upaya untuk  mewujudkan  pendidikan  berkualitas  semakin  jauh  dari  harapan. Oleh  karena itu penulis berusaha menukilkan  pemikiran  untuk  mencari alternatif manajemen guru yang efektif mulai dari sistem rekrutmen dan penempatan, indusksi dan jaminan kesejahteraan, serta pengembangan keprofesionalan guru.
Sejak jaman Plato, pendidikan erat kaitannya dengan politik. Dalam bukunya  Republik,  Plato  menyatakan  bahwa  tujuan  pendidikan  tidak bisa  dipisahkan  dari  tujuan  negara  karena  tujuan  pendidikan  identik dengan  tujuan  negara  yang  tidak  lain  adalah  tujuan  hidup  manusia. Tujuan  negara  secara  umum  adalah  membangun  masyarakat  yang sejahtera  dan  berkeadilan.  Masalah  pendidikan  adalah  masalah  politik, karena  suatu  masalah  akan  masuk  ke  ranah  politik  apabila  pemerintah wajib untuk menanganinya (Kartono, 1997: 26-27).
Di Indonesia, pendidikan adalah jelas urusan politik karena di dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 3 dinyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan  menyelenggarakan  satu  sistem  pendidikan  nasional,  yang meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  serta  akhlak  mulia  dalam rangka  mencerdaskan  kehidupan  bangsa  yang  diatur  dengan  undang- undang. Namun kaitan pendidikan dan politik akhir-akhir ini telah salah arah.  Pendidikan  telah  dipolitisasi  oleh  penguasa.  Isu-isu  pendidikan seperti  beasiswa  dan  bantuan  pendidikan  lainnya  telah  menjadi  isu politik  untuk  meraih  dukungan  suara  bagi  calon  eksekutif  maupun legislatif.
Pada  jaman  penjajahan,  pendidikan  dijadikan  alat  bagi  penguasa untuk  meredam  keinginan-keinginan  bangsa  yang  dijajah.  Namun gerakan  pendidikan  pula yang telah  mendorong  negara-negara  terjajah untuk  merdeka.  Kini  setelah  jauh  dari  merdeka,  pendidikan  dijadikan alat  oleh  para  penguasa  untuk  melanggengkan  kekuasannya.  Padahal praktik  pendidikan  yang  dilaksanakan  berdasarkan  kekuasaan  akan menimbulkan empat masalah besar yaitu: (a) membunuh kreativitas dan pembodohan  masyarakat,  (b)  terjadinya  indoktrinasi,  (c)  ancaman terhadap demokrasi, dan (d) ancaman integrasi sosial (Tilaar, 2009: 146).
Beberapa  tahun  terakhir  ini  praktik  politisasi  pendidikan  semakin parah  dan  kasar  dirasakan  para  guru.  Banyak  guru  yang  dimutasi  ke daerah-daerah  pinggiran  karena  tidak  mendukung  kepala  daerah terpilih.  Banyak  guru  dan  profesional  pendidikan  dipindah  ke  satuan kerja perangkat daerah (SKPD) non pendidikan karena tidak menjadi tim sukses kepala daerah terpilih.
Politisasi  guru  dan  tenaga  kependidikan  yang  demikian  parah  ini harus mendapat perhatian  dari otoritas pendidikan  agar  tidak  berlarut- larut.  Oleh  karena  itu  harus  segara  dilakukan  peninjauan  terhadap Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Pembagian Urusan  antara  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah Kabupaten/Kota.
2. Manajemen Guru Yang Efektif
Manajemen  guru  yang  efektif  dimulai  sejak  perkrutan, penempatan,  induksi  guru  baru,  kesejahteraan  yang  baik,  dan pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa langkah  yang  dapat  dilakukan  dalam  melakukan  manajemen  guru  yang efektif.
a. Sistem Rekruitmen dan Penempatan Guru Di  negara-negara  dengan  sistem  pendidikan  terbaik  di  dunia memiliki  sistem  seleksi  calon  guru  yang  sangat  ketat  sejak penjaringan calon mahasiswa. Hal ini disadari karena sistem seleksi yang buruk akan menghasilkan kualitas guru yang buruk selama 40 tahun  ke  depan.  Guru  yang  kualitasnya  buruk  akan  menjadi  racun dalam  sistem  pembelajaran  dan  merusak  masa  depan  ribuan bahkan jutaan peserta didik selama guru tersebut bertugas.
Guru-guru  di  Indonesia  mayoritas  bukan  dari  lulusan  terbaik sekolah menengah atas. Padalah menurut James B. Conant idealnya mereka  yang  menjadi  guru  berasal  dari  kelompok  20%  terbaik lulusan  sekolah  menengah  atas.  Hal  ini  telah  diterapkan  di University of California yang mensyaratkan mahasiswa yang masuk
Muhammad Faishal Haq | 191
jurusan keguruan harus berasal dari 10 % kelompok teratas lulusan sekolah menengah, juga di State University of California disyaratkan 20 % teratas lulusan sekolah menengah (Tilaar, 2002: 314).
Di Singapura calon guru harus berasal dari 30 % lulusan terbaik dan di Findlandia calon guru dijaring dari mereka yang termasuk 20 % lulusan terbaik pula. Di dua negara tersebut sangat menekankan pentingnya  kompetensi  akademik,  keterampilan  komunikasi,  dan motivasi untuk menjadi guru (Barber and Mourshed, 2007:17).
Pengalaman  negara-negara  yang  tergabung  dalam  OECD  yang memiliki  sistem  pendidikan  terbaik  di  dunia  menunjukkan  bahwa terdapat  tiga  hal  yang  sangat  berpengaruh  terhadap  kualitas pendidikan.  OECD  adalah Organization  for  Economic  Cooperation and  Development yang  beranggotakan  30  negara  untuk  kerjasama antara lain pengembangan ekonomi dan sosial. Ketiga hal tersebut adalah:  (a)  mendapatkan  orang  yang  tepat  untuk  menjadi  guru melalui sistem seleksi yang efektif, (b) proses pembelajaran di LPTK yang  efektif  dengan  para  pengajar  yang  berkulitas,  dan  (c) memastikan  bahwa  sistem  yang  ada  mampu  meberikan kemungkinan  pembelajaran  terbaik  untuk  setiap  peserta  didik (Barber and Mourshed, 2007:2).
Kesimpulan  tersebut  diambil  berdasarkan  hasil  penelitian tahun  2006/2007  terhadap  25  negara  OECD  dengan  sistem pendidikan terbaik. Akhirnya terpilih sepuluh negara yang memiliki skor  PISA  ( Programme  for  International  Student  Assessment )  atau TIMSS  ( Trends  in  International  Mathematics  and  Science  Studies ) terbaik  pada  tahun  2003  dan  menjadi benchmark negara-negara pendidikan  berkualitas.  Kesepuluh  negara  tersebut  adalah  Kanada, Australia,  Belgia,  Finlandia,  Hongkong,  Jepang,  Belanda,  New Zealand, Singapura, dan  Korea Selatan.  Kesepuluh  negara  tersebut oleh  McKensey  juga  dianggap  mengalami  sukses  basar  dalam mereformasi sistem pendidikannya.
Salah  satu  bab  dalam  laporan  penelitian  tersebut  tertulis secara  mengejutkan  “ the  quality  of  an  education  system  cannot exceed  the  quality  of  the  teacher ”.  Jelas  sekali  bahwa  guru menempati  posisi  penting  di  negara-negara  maju  tersebut  untuk meningkatkan  kualitas  pendidikan.  Oleh  karena  itu  negara-negara dengan  sistem  pendidikan  terbaik  secara  konsisten  mencari  calon- calon guru terbaik untuk menekuni profesi guru.
Guru-guru  yang  baik  akan  melahirkan  prestasi  peserta  didik yang baik pula. Untuk menarik calon guru terbaik dilakukan dengan
proses seleksi secara ketat dan memberikan gaji yang baik terhadap guru  pemula.  Dengan  cara  ini  maka  status  profesi  guru  menjadi semakin  meningkat  sehingga  dapat  menarik  putra-putri  sebaik untuk menjadi guru.
Disebutkan dalam laporan McKinsey & Co, terdapat bukti yang menunjukkan bahwa faktor utama variasi hasil belajar peserta didik di  sekolah  adalah  kualitas  guru.  Penelitian  yang  dilakukan  di Tennessee menunukkan  bahwa  terdapat  dua  rerata  peserta  didik usia  8  tahun  yang  diajar  oleh  guru  yang  berbeda  yaitu  satu  guru memiliki  kualitas  tinggi  dan  satunya  berkualitas  rendah,  maka dalam waktu 3 tahun hasil belajar peserta didik memiliki perbedaan 53 poin persentil (Barber and Mourshed, 2007:12).
Dari  paparan  di  atas  jelas  terbaca  bahwa  mencari  calon  guru yang  berkualitas  adalah  syarat  penting  untuk  menciptakan pendidikan  yang  berkualitas.  Oleh  karena  itu  dalam  proses  seleksi guru,  kompetensi  calon  guru  harus  menjadi  pertimbangan  utama. Proses seleksi harus dijauhkan dari unsur-unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme yang selama ini menjadi kritik masyarakat.
Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Muhammad  Nuh mengemukakan  bahwa  mulai  tahun  2012  sistem  rekturmen  calon guru  akan  diperbaharui.  Seseorang  yang  dinyatakan  lulus  masuk LPTK  akan  disaring  kembali  dengan  mempertimbangkan  empat kompetensi  yaitu  profesional,  paedagogi,  kepribadian,  dan  sosial. Setelah lulus uji empat kompetensi tersebut langsung diasramakan selama  empat  tahun.  Para  calon  guru  akan  diberi  beasiswa  dan ikatan  dinas.  Setelah  lulus  dari  LPTK  mendapat  sertifikat  pendidik yang dijadikan syarat perekrutan calon guru (Kedaulatan Rakyat: 25 April 2012: 15). Formula baru ini tampaknya akan mampu menarik calon dari lulusan sekolah menengah terbaik untuk menjadi guru.
Biaya pendidikan calon guru akan ditanggung oleh pemerintah hingga  lulus.  “Nantinya  tidak  sembarang  orang  bisa  mejadi  guru, hanya  orang  yang  terpilih  yang  kelak  bisa  mendidik  anak-anak bangsa”,  kata  Direktur  Pendidik  dan  Tenaga  Kependidikan  Dirjen Dikti Kemdikbud, Supriadi Rustad (Kompas, 1 Juni 2012)
Salah  satu  masalah  terkait  manajemen  guru  di  Indonesia adalah  pemerataan  guru.  Saat  ini  guru  terkonsentrasi  di  daerah perkotaan  sehingga  daerah  pinggiran  mengalami  kekerungan. Kondisi ini diperparah karena banyak guru yang semula ditugaskan di daerah pinggiran beramai-ramai minta pindah ke perkotaan.
Muhammad Faishal Haq | 193
Guru yang dalam pendidikan dan rekrutmen dilakukan dengan kualitas  baik,  tidak  akan  dapat  menghasilkan  kualitas  pendidikan yang  tinggi  apabila  pola  penempatan  dan  pembinaanya  tidak dilaksanakan  secara  adil  dan  proporsional  yang  diikuti  dengan proses  pembinaan  yang  terus  menerus.  (Tilaar,  2002:  317-318). Perlakuan  khusus  terhadap  guru  yang  ditugaskan  di  daerah terpencil harus terus mendapat  perhatian  baik  keamanan  maupun kesejahteraannya.
Oleh  karena  itu  sistem  seleksi  dan  penempatan  guru  harus transparan dan akuntabel serta dijauhkan dari praktik-praktik kolusi dan  nepotisme.  Aturan  harus  ditegakkan  dengan  penuh kebijaksanaan  dan  keadilan  sehingga  tidak  merugikan  masyarakat luas. Berbagai surat sakti dari eksekutif maupun legislatif atau orang kuat  lainnya  harus  dihindarkan.  Dengan  cara  ini  maka  tingkat kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  akan  semakin  baik, sehingga  partisipasi  masyarakat  dalam  membangun  pendidikan yang berkualitas juga semakin baik.
b. Induksi dan Jaminan Kesejahteraan
Pepatah  mengatakan  bahwa  pengalaman  adalah  guru  yang utama,  oleh  karena  itu  guru  pemula  perlu  memahami  isi  pepatah tersebut.  Guru  pemula harus mencari  pengalaman  terlebih  dahulu sebelum menjadi guru profesional melalui program induksi.
Banyak  ahli  berpendapat  bahwa  sepandai  apapun  seorang calon  guru,  tidak  dapat  diterjunkan  langsung  menjadi  guru  yang otonom.  Lingkungan  sekolah  memiliki  budaya  dan  iklim  kerja  yang berbeda ketika calon  guru  masih  menjadi  mahasiswa.  Oleh  karena itu  guru  pemula  harus  dapat  menyesuaikan  diri  dalam  lingkungan kerja  di  sekolah  baik  kepada  peserta  didik,  guru,  tenaga administrasi, dan lingkungan psikologis lainnya.
Permendiknas  Nomor  27  Tahun  2010  menyatakan  “program induksi  adalah  kegiatan  orientasi,  pelatihan  di  tempat  kerja, pengembangan,  dan  praktik  pemecahan  berbagai  permasalahan dalam  proses  pembelajaran/bimbingan  dan  konseling  bagi  guru pemula pada sekolah/madrasah di tempat tugasnya”.
Program  ini  bertujuan  untuk  membimbing  guru  pemula  agar dapat:  (a)  beradaptasi  dengan  iklim  kerja  dan  budaya sekolah/madrasah,  dan  (b)  melaksanakan  pekerjaannya  sebagai guru  profesional  di  sekolah/madrasah.  Seharusnya  program  ini dimulai awal tahun  2012 ini namun  hingga  saat  ini  belum  berjalan dengan baik.
Di  banyak  negara  program  induksi  telah  dilaksanakan  sejak lama  dengan  jangka  waktu  lebih  panjang,  misalnya  di  Amerika Serikat  dan  Selandia  Baru.  Di  Amerika  Serikat  program  induksi dilaksanakan selama 3 tahun.
Beberapa  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  program induski  berdampak  positif  terhadap  peningkatan  profesionalitas guru  pemula.  Hubungan  yang  intensif  antara  guru  pemula  dengan guru  senior  sebagai  mentor  dapat  meningkatkan  kualitas pembelajaran. Peningkatan kualitas pembelajaran ini terjadi karena guru pemula berajar melalui praktik terbimbing dan bukan sekedar coba-coba (Danim, 2011: 63).
Calon  guru  yang  berkualitas,  penempatan  guru  yang transparan  dan  akuntabel,  dilengkapi  dengan  program  indusksi yang  efektik  akan  mempersiapkan  guru  yang  profesional.  Namun profesionalitas  guru  sulit  terwujud  bila  imbalannya  kurang memadai.  Sebagai  profesi  guru  harus  mendapatkan  imbalan  yang baik.  Oleh  karena  itu  jaminan  kesejahteraan  guru  pada  era  ini merupakan suatu keniscayaan.
Jaminan kesejahteraan guru adalah sebagai salah satu penentu kinerja  guru  yang  profesional  dan  bertanggungjawab.  Penghasilan guru  minimal  harus  dapat  memenuhi  rasa  aman  untuk  memenuhi kebutuhan  pengobatan,  tempat  tinggal,  transportasi,  dan  makan yang  bergizi.  Artinya  gaji  dan  tunjangan  guru  harus  cukup  untuk memenuhi  kebutuhan  guru  minimal  tersebut  (Tilaar,  2002:  319- 320).
Kesejahteraan adalah salah satu variabel penting dalam setiap profesi termasuk profesi guru. Profesionalitas guru ditentukan oleh beberapa  komponen  yaitu:  ilmu  pengetahuan  yang  dimilikinya  20 %,  keterampilan  25  %,  insentif  60  %,  dan  dedikasi  5  %.  Semakin besar insentif maka semakin tinggi dedikasi terhadap profesi. Salah satu  kriteria  yang  menentukan  ketertarikan  seseorang  pada  suatu profesi  akan  ditentukan  oleh  besarnya  insentif  baik  materiil maupun  non  materiil,  berupa  gaji,  tunjangan,  dan  insentif  lainnya (Tilaar, 1999: 329-330).
Gaji  guru  di  Indonesia  secara  berangsur-angsur  mengalami peningkatan.  Sampai  dengan  tahun  2002  rata-rata  gaji  guru pegawai  negeri  masih  berada  di  bawah  gaji  pegawai  negeri  non- guru,  pada  tahun  2010  telah  berada  di  atas  rata-rata  gaji  pegawai negeri  non-guru  bagi  guru  yang  berusia  40  tahun  ke  atas.  Hal  ini tidak  terlepas  dari  program  pemerintah  yang  memberikan
Muhammad Faishal Haq | 195
tunjangan  profesi  kepada  para  guru  yang  telah  lulus  sertifikasi. Bahkan  mulai  tahun  2014  gaji  guru  pegawai  negeri  untuk  segala tingkat usia sudah berada di atas rata-raga gaji pegawai negeri non- guru (Chang, 2010: 18-20).
Bila dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika Serikat (AS)  dan  neraga-negara  yang  tergabung  dalam  OECD,  gaji  guru  di Indonesia  memang  masih  rendah.  Pada  tahun  2007  rata-rata  gaji guru  SDN  di  AS  yang  telah  mengajar  selama  15  tahun  mencapai 43.633  dolar  AS,  sementara  di  OECD  rata-rata  mencapai  39.007 dolar  AS  (Rampell,  2009).  Bila  pada  tahun  itu  dengan  pengalaman kerja yang sama gaji guru SDN di Indonesia mencapai Rp. 3 juta per bulan  dengan  kurs  Rp.  9.000  per  dolar  maka  setara  dengan  4.000 dollar  AS.  Artinya  gaji  guru  SDN  di  Indonesia  11  kali  lebih  kecil dibanding gaji guru  di AS atau  10  kali  lebih kecil  dari  rata-rata  gaji guru SDN di negara-negara OECD.
Gaji  yang  besar  di  AS  dan  negara-negara  OECD  tersebut sepadan dengan tugas jam mengajar per minggu untuk setiap guru. Di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 bahwa beban  mengajar seorang  guru  adalah  minimal  24  jam perminggu.  Namun  kenyataannya  tidak  semua  guru  bisa  mengajar sesesui  dengan  ketentuan  tersebut.  Padahal  di  AS  setiap  guru mengajar 30 jam per minggu
Dengan berbagai langkah tersebut penulis merasa optimis bisa mencetak guru yang profesional. Namun profesionalitas guru harus terus  diasah  seiring  perkembangan  ipteks.  Oleh  karena  itu pengembangan  profesionalitas  guru  berkelanjutan  sudah  menjadi tuntutan setiap guru.
c. Pengembangan Keprofesionalan Guru
Rekrutmen  guru  yang efektik  dilanjutkan  dengan  penempatan guru  yang  sistematis,  adil,  proporsional,  dan  imbalan  yang  baik perlu  ditunjang  dengan  sistem  pembinaan  keprofesionalan  yang terus  menerus.  Bolam  mengemukakan  bahwa  pengembangan profesional  berkelanjutan  atalah  proses  berkelanjutan  dalam pendidikan,  pelatihan,  dan  pembelajaran  baik  di  dalam  pekerjaan atau  di  luar  pekerjaan  yang  bertujuan  terutama  untuk meningkatkan  dan  mengembangkan  pengetahuan,  keterampilan dan nilai-nilai profesional (Bush and Bell, 2002: 103).
Di Indonesia pengembangan keprofesional perkelanjutan guru sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi  Birokrasi  Nomor  16  Tahun  2009.  Disebutkan
“pengembangan  keprofesian  berkelanjutan  adalah  pengembangan kompetensi  guru  yang  dilaksanakan  sesuai  dengan  kebutuhan, bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.”
Kenyataannya  pengembangan  keprofosionalan  guru  semakin terabaikan  di  era  otonomi  daerah  ini  karena  anggaran  pendidikan tidak  dialokasikan  oleh  pemerintah  kabupaten/kota  untuk keperluan tersebut. Anggaran pemerintah kabupaten/kota sebagian besar  telah  dihabiskan  untuk  belanja  gaji  pegawai  sehingga  tidak memungkinkan untuk mengembangkan profesionalitas guru.
Menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra),
pada tahun 2012 terdapat 291 kabupaten/kota yang memproyeksikan belanja pegawainya lebih dari 50 %. Di Indonesia saat ini  terdapat 398  kabupaten  dan  93  kota.  Diantara  291  daerah itu,  11  daerah  yang  memilik  belanja  pegawai  lebih  dari  70  %  dari APBD.  Daerah-daerah  ini  terancam  bangkrut.  Kepala  Divisi Pengembangan  Jaringan  Fitra,  Hadi  Prayitno  mengatakan  bahwa sisa  anggaran  untuk  belanja  program  kegiatan  hanya  9  %-14  %. Padahal idealnya alokasi belanja aparatur adalah 40 % dari belanja daerah (Jawa Pos, 10 April 2012: 1).
Kesebelas  daerah  tersebut  adalah  Kota  Langsa  (NAD), Kabupaten  Kuningan  (Jabar),  Kota  Ambon  (Maluku),  Kabupaten Ngawi  (Jatim),  Kabupaten  Bantul  (DIY),  Kabupaten  Bireuen  (NAD), Kabupaten  Klaten  (Jateng),  Kabupaten  Aceh  Barat  (NAD), Kabupaten Gorontalo (Gorontalo), Kabupaten Karanganyar (Jateng), dan Kabupaten Padang Sidempuan (Sumut).
Menghadapi masalah ini Dirjen Otonomi Daerah
Djoehermansyah  Johan  mengatakan  bahwa  akan  ada  reviuw terhadap daerah-daerah otonom, bila tidak bisa ditolong terancam dilikuidasi  dengan  daerah  terdekat  atau  pusat.  (Jawa  Pos,  11  April 2012: 1 & 15).
Terdapat empat strategi pengembangan profesional guru yang banyak  diterapkan  di  banyak  negara  maju  (Bush  and  Bell,  2002: 108). Pertama ,  menetapkan  standar  nasional  profesional  guru
( standard of professional practice ). Di Indonesia menerapan standar ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional  dan  Undang-Undang  Nomor  14  tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Dalam dua undang-undang tersebut ditetapkan bahwa standar guru yang profesional adalah memenuhi kualifikasi  akademik  S1/DIV  dan  tersertifikasi.  Guru  yang
tersertifikasi  harus  memiliki  kompetensi  profesional,  paedagogik, sosial, dan kepribadian.
Kedua ,  membiasakan  para  guru  dengan  hasil-hasil  penelitian terbaru  ( efidence  informed  practice )  dan  membiasakan  guru melakukan  penelitian.  Di  Indonesia  praktik  ini  belum  biasa,  guru masih  sulit  untuk  melakukan  penelitian  dan  menggunakan  hasil- hasil  penelitian  dalam  proses  pembelajaran.  Guru  belum  banyak yang  menggunakan  sebagian  tunjangan  profesinya  untuk membiayai penelitian dalam rangka pengembangan profesi.
Cara  lain  untuk  mengembangkan  profesional  adalah berlangganan  jurnal-jurnal  ilmiah,  membacanya,  menulis  di  jurnal, mengikuti seminar dan lokakarya (Heck dan Williams, 1984: 12-13). Itulah  kebiasaan  guru-guru  di  negara  maju  yang  menggunakan sebagaian tunjangannya untuk mengembangkan profesionalitasnya. Guru-guru  kita  perlu  meniru  dan  memulai  kegiatan  ini,  dengan menyisihkan  sebagaian  tunjangan  profesinya  untuk  membeli laptop,  berlangganan  internet,  berlangganan  jurnal  ilmiah, melakukan  penelitian,  dan  menulis  di  jurnal  ilmiah.  Karena tunjangan  profesi  pada  hakikatnya  selain  untuk  meningkatkan tingkat kesejahteraan guru juga untuk meningkatkan profesionalitasnya.
Ketiga , manajemen kinerja dan penggajian berdasarkan kinerja ( performance  management  and  performance-related  pay ).  Di Inggris setiap tahun dilakukan penilaian terhadap kinerja guru yang dijadikan  dasar  untuk  menentukan  gaji  guru  tahun  berikutnya.  Di Indonesia  praktik  penilaian  kinerja  guru  sudah  dilakukan  melalui DP3,  namun  gaji  guru  tidak  pernah  didasarkan  pada  penilaian kinerja  tersebut.  Faktanya  DP3  tidak  boleh  mengalami  penurunan dari tahun sebelumnya, walaupun kinerja guru tidak lebih baik dari tahun ke tahun.
Program  Penilaian  Kinerja  Guru  (PKG)  harus  segera diimplementasikan  dalam  rangka  menilai  kinerja  guru  secara obyektif.  Dengan  PKG  ini  guru  akan  dinilai  kemampuannya  dalam menerapkan  semua  kompetensi  dan  keterampilan  pembelajaran, pembimbingan, dan pelaksanaan tugas tambahan.
Keempat ,  menjadi  masyarakat  profesional  pembelajar ( professional learning communities ). Guru yang menjadi masyarakat pembelajar  adalah  yang  berkolaborasi  dengan  guru  profesional lainnya baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah dan memiliki akses  kepada  guru-guru  yang  ahli.  Hal  ini  dilakukan  melalui
organisasi  profesi,  guru  mata  pelajaran  sejenis  melalui  media seminar,  lokakarya,  pelatihan  dan  lain  sebagainya.  Di  Indonesia akhir-akhir  ini  kegiatan  semacam  ini  sangat  laris,  tapi  tujuannya bukan  untuk  meningkatkan  kompetensi  tetapi  hanya  untuk mendapatkan sertifikat untuk melengkapi portofolio. Maka banyak sekali  pelatihan  aspal  yang  memberikan  sertifikat  asli  tetapi kegiatannya  tidak  ada,  atau  ada  kegiatannya  tapi  orangnya  tidak ada namun tetap mendapatkan sertifikat.
Salah  satu  bentuk  pengembangan  profesi  guru  adalah  melalui program  penataran.  Kelemahan  penataran  yang  dilaksanakan selama  ini  adalah  bersifat  masal  dan  kurang  didasarkan  pada analisis  kebutuhan.  Akibatnya  penataran  yang  dilaksanakan  tidak efisien dan tidak efektif (Tilaar, 2002: 318-319).
Di Indonesia, hanya sekitar 5 % guru yang berpelung mengikuti pengembangan profesi secara terlembaga dalam bentuk penataran atau  pelatihan.  Berarti  setiap  guru  berpeluang  mengikuti pengembangan  profesi  sebanyak  satu  kali  dalam  20  tahun,  jika kesempatan  diberikan  secara  merata.  Kenyataannya  kesempatan pengembangan  profesi  tersebut  tidak  selalu  merata  kepada  setiap guru (Danim, 2011:8).
Kelemahan  penataran  yang  selama  ini  diterapkan  adalah, selesai  penataran  guru  tidak  bisa  menerapkan  pada  proses pembelajaran  di  kelas.  Pada  waktu  ditatar,  guru  banyak  yang menunjukkan  prestasi  yang  baik,  tapi  setelah  kembali  ke  sekolah mereka kembali kepada praktik pembelajaran  lama.  Hal  itu  terjadi karena  penataran  yang  diterapkan  selama  ini  menggunakan pendekatan top  down sehingga  para  guru  kurang  memiliki komitmen. Guru tidak pernah ditanya mengenai kebutuhan terkait proses peningkatan profesionalitasnya (Suyanto dan Hisyam, 2000: 30-31).
Seharusnya kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan keprofesionalan  guru  didasarkan  pada  kebutuhan  melalui  proses identifikasi kebutuhan. Bisa berdasarkan kebutuhan individu seperti pengembangan  pribadi,  profesional,  dan  karier;  kebutuhan kelembagaan  atau  kelompok  seperti  pengembangan  kurikulum, keorganisasian,  dan  manajemen;  atau  kebutuhan  nasional  seperti pengembangan  kurikulum,  evalulasi,  dan  pendanaan  (Oldroyd  dan Hall  dalam  Kydd,  Crawford,  and  Riches.  1997:  135).  Jika  jenis pelatihan telah ditetapkan dan dilaksanakan, maka perlu dilakukan monitoring  dan  evaluasi.  Terkait  dua  kegiatan  terakhir  ini,  kita
Muhammad Faishal Haq | 199
masih jarang melakukannya apalagi sampai mengukur dampak dari pelatihan terhadap kinerja guru.
Pengembangan  profesional  berkelanjutan  adalah  bagian penting pagi guru. Hal ini tidak terjadi begitu saja, melainkan harus direncanakan  dan  diupayakan  melalui  perbagai  kesempatan.  Salah satu  cara  yang  ditempuh  guru  adalah  menjadi  anggota  organisasi profesi  dan  menghadiri  pertemuan-pertemuan  profesional  yang agendanya  biasanya  merefleksikan  kebutuhan  dan  ketertarikan guru (Heck dan Williams, 1984: 10). Di negara-negara maju, menjadi anggota  organisasi  profesi  dan  menghadiri  pertemuan-pertemuan profesional  adalah  bertujuan  untuk  mengembangkan  kapasitas profesional,  namun  di  negeri  ini  keikutsertaan  kita  hanya  sekedar untuk  mendapatkan  pengakuan  yang  berupa  sertifikat  untuk kepentingan administratif.
Guru  yang  menjadi  masyarakat  profesional  pembelajar  inilah yang disebut sebagai guru madani yang oleh Danim disebut sebagai “ the civil teachers are beyond the professional teachers ” yaitu guru madani  melebihi  batas-batas  guru  profesional.  Guru  semacam  itu akan  mampu  mengembangkan  diri  sendiri  tanpa  tergantung  pada skema pengembangan  profesi yang  disusun oleh  lembaga  sekolah, pemerintah  daerah,  atau  pemerintah  pusat.  Bila  guru  telah membentuk  masyarakat  profesional  pembelar  maka  akan terwujudlah professional civil teacher atau guru profesional madani (GPM).

## D. Kesimpulan
Desentralisasi dalam kewenangan akan diikuti dengan desentralisasi  keuangan,  bila  hal  ini  tidak  terjadi  maka  tujuan desentralisasi  yaitu  untuk  memberikan  pelayanan  yang  lebih  baik kepada  masyarakat  tidak  akan  tercapai.  Oleh  karena  itu  kemampuan keuangan  pemerintah  kabupaten/kota  harus  ditingkatkan  dengan revesisi  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2009  tentang  Pajak  dan Retribusi.  Pembagian  pajak  dan  retribusi  untuk  pemerintah kabupaten/kota harus perbesar. Demikian pula Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu diperbaiki.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2007  juga  perlu  direvisi dengan  lebih  memperjelas  peran  pemerintah,  pemerintah  provisi,  dan pemerintah  kabupaten/kota  dalam  bidang  pendidikan.  Disarankan, peran  pemerintah  adalah  menetapkan  kriteria  calon  guru  dari  segi
akademik  dan  kepribagian,  menetapkan  jumlah  kebutuhan  guru  yang harus  dididik  dalam  jangka  pendek  dan  jangka  panjang,  menentukan kuota  kepada  masing-masing  LPTK  untuk  mendidik  calon  guru,  dan menetapkan standar gaji guru yang baru.
Peran pemerintah provinsi adalah melakukan rekrutmen dan seleksi guru  berdasarkan  kompetensi  akademik,  paedagogik,  kepribadian  dan sosial;  penempatan,  pengangkatan  dan  mutasi  guru;  pembinaan  dan pengembangan  profesionalitas guru jenjang  pendidikan  menengah  baik umum maupun kejuruan, membayar gaji dan tunjangan guru mulai dari jenjang anak usia dini, dasar, dan menengah.
Peran  pemetintah  kabupaten/kota  adalah  melakukan  evaluasi kinerja  guru  yang  secara  teknis  dilakukan  oleh  kepala  sekolah  dan pengawas, pembinaan  dan pengembangan  profesionalitas  guru  jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, memberikan tunjangan kesejahteraan  tambahan  guru.  Tunjangan  kesejahteraan  guru didasarkan pada hasil evaluasi kinerja guru pada tahun sebelumnya.
Sistem rekrutmen dan penempatan guru harus diperbaiki sehingga lebih transpran dan  akuntabel.  Untuk itu perlu partisipasi dari berbagai pihak dalam  memantau  pelaksanaan  rekrutmen  dan  penempatan  guru. Induksi  guru  pemula  harus segera  diterapkan  untuk  seluruh  guru  baru. Kehidupan  yang  sejahtera  adalah  dambaan  semua  guru  dan  harus diwujudkan  dengan  didasarkan  pada  penilaian  kinerja  guru  yang obyektif.
Pengembangan  profesionalitas  guru  harus  diprogramkan  secara serius  baik  oleh  pemerintah  pusat,  provinsi,  dan  kabupaten/kota sehingga  dapat  menjamin  pendidikan  yang  berkualitas.  Dengan demikian  guru  yang  profesional  dapat  diwujudkan  dan  akirnya  dapat melahirkan pendidikan yang berkualitas.

## E. Daftar Rujukan
Barber,  M  dan  Mourshed,  M.  2007. How  The  World’s  Best-Performing School Systems Come Out On Top . No city: McKinsey & Company. Buss,  T  and  Bell,  L.  (editors).  2002. The  Principles  and  Practice  of Educational Management . London: Paul Chapman Publishing. Chang, M.C. 2010. Supporting Teacher Reform in Indonesia (Presentasi).
Jakarta: Kongres Guru Indonesia 2010.
Danim,  S.  2011. Pengembangan  Profesi  Guru:  Dari  Prajabatan,  Induksi, Ke Profesional Madani . Jakarta: Kencana. Heck,  S.F  dan  Williams  C.R.  1984. The  Complex  Roles  of  Teacher:  An Ecological Perspective . New York: Teacher College Press.
Jalal,  F.  Dan  Supriyadi  D.  2001. Reformasi  Pendidikan  Dalam  Konteks Otonomi Daerah . Yogyakarta: Adicita. Jawa Pos. 10 April 2012. Sebelas Daerah Terancam Kolaps . Jawa Pos. 11 April 2012. Daerah Bangkrut Dilikuidasi . Kartono, K. 1997. Tinjauan Politik Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa
Kritik dan Solusi . Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
Kedaulatan Rakyat, 25 April 2012. Sistem Rekrutment Guru Diperharui . Kompas. 1 Mei 2012. Peningkatan Kualitas Guru Butuh Jawaban . Kompas. 1 Juni 2012. Kuota LPTK Dibatasi .
Kydd,  L.;  Crawford,M.;  Riches,  C  (editors).  1997. Professional Development  for  Educational  Management .  Buckingham:  Open University Press.
Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi
Birokrasi  Nomor  16  Tahun  2009  tentang Jabatan  Fungsional  Guru dan Angka Kreditnya .
Peraturan  Menteri Pendidikan  Nasional  Nomor 27  Tahun  2010  tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula .
Peraturan  Pemerintah  Nomor  37  Tahun  2008  tentang Pembagian Urusan  Antara  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi  dan  Pemerintah
Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru . Rampell, C. 2009. Teacher Pay Arround The Word . Internet.
Rohman,  A.  2009. Politik  Ideologi  Pendidikan .  Yogyakarta:  Laksbang Mediatama Yogyakarta.
Suyanto  dan  Hisyam,  D.  2000. Refleksi  dan  Reformasi  Pendidikan  Di Indonesia Memasuki Milenium III . Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. Tilaar,  H.A.R.  1999. Beberapa  Agenda  Reformasi  Pendidikan  Nasional Dalam Perspektif Abad 21 . Magelang: Indonesia Tera.
Tilaar,  H.A.R.  2002.  Soedijarto. Rekrutmen,  Pendidikan,  dan Penempatan,  serta  Pembinaan  Guru  untuk  Menunjang  Pendidikan yang  Relevan  dan  Bermudu.  Pendidikan  Untuk  Masyarakat Indonesia  Baru:  70  Tahun  Prof.  Dr.  H.A.R.  Tilaar,  MSc.Ed .  Jakarta: Grasindo. Tilaar, H.A.R.  2009. Kekuasaan dan Pendidikan:  Manajemen  Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan . Jakarta: Rineka Cipta.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen . Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang Sistem  Pendidikan
Nasional .