## PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI DAN FATWA MUI TENTANG KEDUDUKAN ANAK ZINA (ANALISIS KOMPARATIF)

## M. Halilurrahman dan Abdul Wahid
STAI Hasan Jufri Bawean Email: cholil.law@gmail.com ; wahidaini070@gmail.com
Abstract: All  decisions  made  by  the  Constitutional  Court  are  final,  binding and  not  have  a  remedy  for  the  review.  On  February  17,  2012,  the Constitutional  Court  issued  a  ruling  number:  46/PUU-VIII/2010  about  the position  of  children  outside  the  marriage.  This  ruling  invites  controversy among the community. And a very interesting of this ruling is the reaction of the  Indonesia  Ulama  Council  issued  a  fatwa  number:  11/CONGRESS VIII/MUI/3/2012  about  the  position  of  children  of  adultery  and  the treatment  of  him.  This  Fatwa  is  a  reaction  to  the  rejection  of  The  the Indonesia  Ulama  Council  against  the  verdict  of  the  Constitutional  Court  in reviewing appropriate Islamic jurisprudence. Keywords : Comparative, Child Out Of Wedlock, Child Results Fornication.
Abstrak: Semua putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final, mengikat serta tidak memiliki upaya hukum untuk ditinjau kembali. Pada tanggal  17  Februari  2012  Mahkamah  Konstitusi  mengeluarkan  putusan Nomor:  46/PUU-VIII/2010  tentang  kedudukan  anak  di  luar  perkawinan. Putusan ini mengundang kontroversi di kalangan masyarakat. Dan yang sangat menarik  dari  adanya  putusan  ini  adalah  reaksi  dari  Majelis  Ulama  Indonesia yang  mengeluarkan  fatwa  nomor:  11/MUNAS  VIII/MUI/3/2012  tentang kedudukan anak zina dan perlakuan terhadapnya. Fatwa ini merupakan reaksi penolakan  dari  Majelis  Ulama  Indonesia  terhadap  putusan  Mahkamah Konstitusi ini dengan melakukan kajian sesuai Syariat Islam.
Kata Kunci: Perbandingan, Anak Di Luar Nikah

## Pendahuluan
Pada  17  Februari  2012  Mahkamah  Konstitusi  telah  menetapkan keputusan  yang  cukup  mengejutkan  banyak  kalangan,  yaitu  dikeluarkannya Putusan nomor: 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan hukum bagi anak di luar  perkawinan.  Di  satu  sisi  putusan  ini  melegakan  sebagian  Masyarakat terutama pihak yang diterima permohonannya oleh majelis hakim Mahkamah
Konstitusi yang berperkara, akan tetapi di sisi yang lain putusan ini kemudian menimbulkan  permasalahan  baru  yang  bisa  meresahkan  banyak  pihak. Permasalahan itu mengenai  kedudukan anak di luar perkawinan dengan ayah biologis dan keluarganya, serta kedudukannya terhadap pewarisan.
Adanya  putusan  ini  memastikan  bahwa  anak  yang  lahir  di  luar perkawinan  mempunyai  hak  keperdataan  dengan  ayah  biologisnya.  Ini  yang kemudian  menjadi  titik  terang  akan  status  anak  tersebut.  Hal  ini  didasarkan bahwa  hukum  harus  memberi  perlindungan  dan  kepastian  hukum  yang  adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada  padanya, termasuk  terhadap  anak  yang  dilahirkan  meskipun  keabsahan  perkawinannya masih dipersengketakan.
Dalam  kaitannya  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  nomor: 46/PUU-VIII/2010,  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  merupakan  lembaga keagamaan  yang  pertama  kali  yang  merespons  dan  menyatakan  dengan  tegas menolak putusan Mahkamah Konstitusi ini karena dianggap telah menyimpang dari  ajaran  agama  Islam.  Dalam  merespons  putusan  Mahkamah  Konstitusi tersebut,  MUI  telah  melakukan  kajian  sesuai  Syariat  Islam  dan  hasil  kajian tersebut kemudian dikeluarkannya fatwa nomor:
11/MUNASVIII/MUI/3/2012  tentang  Kedudukan  Anak  Hasil  Zina  dan Perlakukan Terhadapnya.
Fatwa  tersebut  menepis  berbagai  syubhat  (kerancuan)  di  tengah  umat Islam  dan  menyatakan  dengan  tegas  kedudukan  anak  hasil  zina  dalam  Islam, sehingga  umat  Islam  tidak  perlu  lagi  merasa  ragu  berpegang  terhadap  aturan syari'at Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan bukan aturan yang lain yang dibuat  manusia.  Majelis  Ulama  Indonesia  menyatakan  tidak  akan  mencabut fatwa tentang kedudukan anak hasil perzinaan  dan kedudukan mereka dalam hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia, tetap berpendirian anak di luar nikah tidak dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya. Syariat Islam mengatakan bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan dengan ibunya.
Pandangan  Majelis  Ulama  Indonesia  itu  tidak  akan  berubah  kecuali Mahkamah  Konstitusi  dapat  memberikan  bukti  lain  berdasarkan  hukum Syariat  Islam.  Berbeda  dengan  fatwa  itu,  putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor:  46/PUU-VII/I2010  menyebutkan,  anak  lahir  luar  nikah  memiliki hubungan  perdata  dengan  lelaki  yang  dapat  dibuktikan  dengan  ilmu pengetahuan sebagai ayah biologisnya. Majelis  Ulama Indonesia  memandang, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki konsekuensi yang sangat luas, termasuk  mengesahkan  hubungan  nasab,  waris,  wali,  dan  nafkah  antara  anak hasil  zina  dan  lelaki  yang  menyebabkan  kelahirannya,  di  mana  hal  demikian
tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Majelis Ulama  Indonesia menilai putusan itu  tidak  sesuai  syariat  Islam  karena  didasarkan  pertimbangan  pemikiran manusia tanpa mempertimbangkan hukum agama.
Berkenaan dengan permasalahan di atas, terdapat perbedaan pandangan antara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)Nomor:  11/MUNASVIII/MUI/3/2012 tentang kedudukan anak di luar perkawinan. Di satu sisi Mahkamah Konstitusi sebagai  lembaga  peradilan  tertinggi  di  Indonesia  telah  mengeluarkan  putusan yang  intinya  menyatakan  bahwa    anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga  ibunya  serta dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya.  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  ini  bersifat final  dan  telah  berkekuatan  hukum  tetap.  Di  sisi  yang  lain  Majelis  Ulama Indonesia  sebagai  lembaga  keagamaan  yang  mempunyai  kompetensi  dalam menyelesaikan  permasalahan  umat  Islam  dan  juga  mempunyai  tugas memberikan  kontrol  terhadap  setiap  permasalahan  agama  yang  menyimpang dari  ajaran  Islam  telah  mengeluarkan  fatwa  yang  intinya  menolak  putusan Mahkamah Konstitusi  dan menyatakan bahwa anak di  luar nikah tidak dapat memiliki  hubungan  perdata  dengan  ayah  kandungnya    akan  tetapi  anak  hasil zina hanya memiliki hubungan dengan ibunya.
Dari  uraian  singkat  di  atas,  bahwa  antara    putusan  Mahkamah Konstitusi nomor: 46/PUU-VIII/2010 dan Fatwa MUI
nomor:11/MUNASVIII/MUI/3/2012  tentang  kedudukan  anak  di  luar perkawinan keduanya terjadi  perbedaan.

## Pembentukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK)
Pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  menandai  era  baru  dalam  sistem kekuasaan  kehakiman  di  Indonesia.  Beberapa  wilayah  yang  tadinya  tidak tersentuh oleh hukum seperti masalah Judicial Review terhadap Undang-Undang sekarang  dapat  dilakukan  oleh  Mahkamah  Konstitusi,  termasuk  juga kewenangan-kewenangan  yang  lainnya  yang  diatur  dalam  UUD  1945  pasca amandemen.  Di  samping  itu  keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  juga  harus dilengkapi dengan susunan organisasi yang jelas, hukum acara yang memadai, asas-asas  hukum  dan  sumber  hukum  yang  dijadikan  acuan  Mahkamah Konstitusi  dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenang  yudisialnya.  Munculnya Mahkamah  Konstitusi  sebagai  pelaku  kekuasaan  kehakiman  diharapkan
menjadi Entery  Point yang  mendorong  terwujudnya  sistem  kekuasaan kehakiman yang modern di Indonesia 1 .
Ide  Pembentukan  Mahkamah  Konstitusi  pada  era  reformasi  mulai dikemukakan pada masa sidang kedua panitia Ad Hoc I badan pekerja MPR RI (PAH  1  BP  MPR),  yaitu  setelah  seluruh  anggota  badan  pekerja  MPR  RI melakukan  studi  banding  di  21  (dua  puluh  satu)  negara  mengenai  konstitusi pada  bulan  Maret-April  tahun  2000.  Ide  ini  belum  muncul  pada  saat perubahan  pertama  UUD  1945,  bahkan  belum  ada  satupun  fraksi  di  Majelis permusyawaratan  Rakyat  (MPR)  yang  mengajukan  usul  itu.  Nampaknya anggota  MPR  sangat  terpengaruh  atas  temuannya  dalam  studi  banding tersebut. Walaupun demikian, pada sidang tahunan MPR bulan Agustus 2000, rancangan Rumusan  mengenai Mahkamah Konstitusi masih berupa alternatif dan belum final. 2
Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya  ide  Mahkamah  Konstitusi  ( Constitutitional  Court )  dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR) pada 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 24 ayat (2), pasal  24C,  dan  pasal  7B  Undang-Undang  Dasar  1945  hasil  perubahan  ketiga yang  disahkan  pada  9  November  2001.  Ide  pembentukan  MK  merupakan salah  satu  perkembangan  pemikiran  hukum  dan  kenegaraan  modern  yang muncul di abad ke-20. 3
Sejalan  dengan  prinsip  ketatanegaraan  Indonesia,  maka  salah  satu substansi  penting  perubahan  Undang-Undang  dasar  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945  adalah  keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  sebagai lembaga  negara  yang  berfungsi  menangani  perkara  tertentu  di  bidang ketatanegaraan,  dalam  rangka  menjaga  konstitusi  agar  dilaksanakan  secara bertanggung  jawab  sesuai  dengan  kehendak  rakyat  dan  cita-cita  demokrasi. Keberadaan  Mahkamah  Konstitusi  sekaligus  untuk  menjaga  terselenggaranya pemerintahan  Negara  yang  stabil,  dan  juga  merupakan  koreksi  terhadap pengalaman  kehidupan  ketatanegaraan  di  masa  lalu  yang  ditimbulkan  oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.
Mahkamah  Konstitusi  merupakan  salah  satu  pelaku  kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam pasal 24  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia
1 Bambang Sutiyoso, Tata Cara Penyelesaian Sengketa di Lingkungan Mahkamah Konstitusi (Yogyakarta: UII Press, 2009), 2.
2 Ibid.
3 Lihat di situs http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/profilemk.php?mk=2.
Tahun 1945.Hal ini berarti  Mahkamah Konstitusi  terikat pada prinsip umum penyelenggaraan  kekuasaan  kehakiman  yang  merdeka,  bebas  dari  pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat (1) dan Pasal 10 ayat 1 UU MK, mempunyai empat wewenang. Adapun kewenangannya adalah :
a. Menguji  Undang-Undang  terhadap  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Memutus  sengketa  kewenangan  lembaga  Negara  yang  kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
c. Memutus pembubaran partai politik.
d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum.
Sedangkan  dalam  pasal  24C  ayat  (2)  dan  pasal  10  ayat  (2)  UU  MK
memuat  tentang  kewajiban  Mahkamah  Konstitusi  yaitu  memberikan  putusan atas  pendapat  DPR  bahwa  presiden  dan/atau  wakil  presiden  diduga  telah melakukan  pelanggaran  hukum  berupa  pengkhianatan  terhadap  Negara, korupsi,  penyuapan,  tindak  pidana  berat  lainnya,  atau  perbuatan  tercela dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. 4
Dalam perkembangannya kewenangan Mahkamah Konstitusi sekarang bertambah  satu  lagi  yaitu  memutus  sengketa  PILKADA,  yang  sebelumnya menjadi  kewenangan  Mahkamah  Agung.  Peralihan  kewenangan  dari Mahkamah  Agung  kepada  Mahkamah  Konstitusi  didasarkan  pada  ketentuan pasal 236 C Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

## Majelis Ulama Indonesia (MUI)

## a. Pembentukan dan Wewenang Majelis Ulama Indonesia
Majelis  Ulama  Indonesia  berdiri  pada  tanggal  17  Rajab  1395  H bertepatan  dengan  tanggal  26  Juli  1975  M  di  Jakarta  sebagai  hasil Musyawarah  Nasional  I  Majelis  Ulama  Indonesia  yang  berlangsung  pada tanggal 12 s/d 18 Rajab 1395/21 s/d 27 Juli 1975 M di Balai Sidang Jakarta. Musyawarah  Ini  diselenggarakan  oleh  sebuah  panitia  yang  diangkat  oleh Menteri  Agama  dengan  surat  keputusan  No.  28  tanggal  1  Juli  1975,  yang diketuai  oleh  Letjen.  Purn.  H.  Soedirman  dan  Tim  Penasehat  yang  terdiri dari Prof. Dr. Hamka, K.H. M. Syukri Ghazali. 5
4 Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) , 15.
5 Mukhsin Jamil, Membendung Despotisme Wacana Agama (Semarang: Walisong Press, 2010), 139.
Pembentukan  MUI  itu  sendiri  pada  awalnya  kurang  mendapatkan respons  dari  kaum  muslimin.  Hal  ini  disebabkan  berdirinya  MUI merupakan  salah  satu  strategi  politik  sistematik  yang  di  lakukan  oleh Soeharto untuk melanggengkan kekuasaannya. Pada awalnya gagasan untuk mendirikan MUI ini muncul pertama kali pada tahun 1970, tepat satu tahun sebelum  pemilihan  umum.  Tendensinya  jelas  agar  dengan  berdirinya  MUI ini  pemerintahan  Soeharto  mendapat  dukungan  dari  mayoritas  kaum muslimin. 6
Tanda  berdirinya  Majelis  Ulama  Indonesia  dalam  bentuk  piagam berdirinya  Majelis  Ulama  Indonesia  yang  ditandatangani  oleh  53  orang nama yang terdiri dari 26 orang ketua-ketua Majelis Ulama Indonesia daerah tingkat I seluruh Indonesia, 110 orang nama unsur Organisasi Islam tingkat pusat  yaitu  NU,  Muhammadiyah,  Syarikat  Islam,  PERTI,  Al-Washliyah, Mathla’ul  Anwar,  GUPPI,  PTDI,  Dewan  Masjid  Indonesia  dan  Al- Ittihadiyah;  4  orang  nama  dari  Dinas  Rohaniah  Islam  AD,  AU,  AL  dan POLRI, serta 13 orang nama undangan perorangan.

## b. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Keberadaan  Majelis  Ulama  Indonesia  selalu  identik    dengan  fatwa. MUI  merupakan  wadah  musyawarah  ulama,  zu’ama,  dan  cendekiawan muslim.  Majelis  ini  bertujuan  mengamalkan  ajaran  Islam  untuk  ikut  serta mewujudkan  masyarakat  yang  aman,  damai,  adil,  makmur,  serta  rohaniah dan  jasmaniahnya  diridhoi  Allah  SWT.  Dalam  wadah    Negara  Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sejalan dengan hal tersebut, sudah sewajarnya bila MUI, sesuai dengan amanat Musyawarah Nasional VI tahun  2000,senantiasa  berupaya  untuk  meningkatkan  kualitas  peran  dan kinerjanya,  terutama  dalam  memberikan  solusi  dan  jawaban  keagamaan terhadap  setiap  permasalahan  yang  dapat  memenuhi  harapan  masyarakat yang semakin kritis dan tinggi kesadaran keberagamaannya. 7
Adapun mekanisme penyusunan dan pengeluaran fatwa-fatwa MUI dilakukan  oleh  suatu  komisi  yang  ada  di  dalam  MUI  yaitu  Komisi  Fatwa. Komisi Fatwa merupakan salah satu komisi Majelis Ulama Indonesia yang membidangi masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum Islam yang ada di  tengah  masyarakat  yang  memerlukan  jawaban.  Komisi  fatwa  MUI merupakan  lembaga  independen  yang  terdiri  dari  para  ahli  ilmu  dan
6 Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 208.
7 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 (Jakarta: Erlangga, 2011) , 4.
merupakan  kelompok  yang  berkompeten  dan  memiliki  otoritas  yang memadai  untuk  memberikan  keputusan-keputusan  ilmiah.  MUI  dengan seluruh anggota komisi fatwanya selalu berpegang kepada Al-Qur’an dan al- Sunnah  dengan  memperhatikan  pendapat  para  ulama  terdahulu  dan  juga menggunakan kaidah ushuliyah/fiqhiyyah.

## Kedudukan Anak di Luar Kawin di Tinjau Dari Hukum Islam
Penetapan  asal  usul  anak  dalam  perspektif  hukum  Islam  memiliki  arti yang  sangat  penting,  karena  dengan  penetapan  itulah  dapat  diketahui hubungan nasab antara anak  dan ayahnya. Seorang anak dapat dikatakan sah memiliki  hubungan  nasab  dengan  ayahnya  jika  terlahir  dari  perkawinan  yang sah.  Sebaliknya  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan  yang  sah,  tidak  dapat disebut  dengan  anak  yang  sah  biasanya  disebut  dengan  anak  yang  zina  atau anak  di  luar  perkawinan  yang  sah  dan  ia  hanya  memiliki  hubungan  nasab dengan ibunya. 8
Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, di mana  waktu  berhubungan  badan  antara  perempuan  dan  laki-laki  tersebut belum terikat sebagai suami-istri, dan para ulama sepakat bahwa anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya, jika anak itu dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah akad nikah. Dalam perihal zina dalam Islam tidak membedakan siapa  yang  melakukan,  masih  jejaka,  gadis,  janda,  duda  atau  sudah  menikah dengan laki-laki atau perempuan lain. 9
Dalam  hukum  Islam  dikenal  istilah  anak  zina,  yakni  anak  yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau dilahirkan dalam perkawinan yang sah  tetapi  disangkal  oleh  bapaknya  sebagai  anaknya  melalui li’ân. Anak  zina dalam Islam hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya sebagai hubungan  yang  tidak  bisa  disangkal  bersifat  alamiah.  Di  dalam  Islam  yang dihubungkan  nasabnya  kepada  ayah  hanyalah  anak  yang  dilahirkan  sebagai akibat dari perkawinan yang sah. 10 Mengenai status anak luar nikah (anak zina), para  ulama  sepakat  bahwa  anak  itu  tetap  punya  hubungan  nasab  dengan ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Tanggung  jawab  atas  segala  keperluannya,  baik
8 Amiur Nuruddin, MA dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia , (Jakarta: Kencana, 2006), 276
9 Fathur Rahman, Ilmu Waris (Bandung, Al-Ma’arif, 1971), 220. 10 Rio Satria , Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 2 ayat [2] dan pasal 43 ayat [1] dalam https://www.slideshare.net/moliiceman/tinjauan-keberadaan-anak-luar-kawin
materiil  maupun  spiritual  adalah  ibunya  dan  keluarga  ibunya.  Demikian  pula dengan hak waris-mewaris. 11
Anak di luar nikah dibagi menjadi 2 kategori 12 :
1) Anak  yang  dibuahi  tidak  dalam  pernikahan  yang  sah,  namun  dilahirkan dalam pernikahan yang sah.
Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i, anak yang lahir setelah enam bulan  dari  perkawinan  ibu  dan  bapaknya,  anak  itu  dinasabkan  kepada bapaknya.  Jika  anak  itu  dilahirkan  sebelum  enam  bulan,  maka  anak  itu dinasabkan  kepada  ibunya.  Berbeda  dengan  pendapat  itu,  menurut  Imam Abu  Hanifah  bahwa  anak  di  luar  nikah  itu  tetap  dinasabkan  kepada bapaknya sebagai anak yang sah. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena terjadinya  perbedaan  ulama  dalam  mengartikan  lafadz firasy. Mayoritas ulama  mengartikan  lafadz firasy menunjukkan  kepada  perempuan,  yang diambilkan  ibarat  dari  tingkah iftirasy (duduk  berlutut).Namun  ada  juga ulama yang mengartikan kepada laki-laki (bapak).
2) Anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah Status  anak  di  luar  nikah  dalam  kategori  yang  kedua,  disamakan
statusnya dengan anak zina dan anak li’an, oleh karena itu maka mempunyai akibat  hukum  sebagai  berikut:  (a).  tidak  ada  hubungan  nasab  dengan bapaknya.  Anak  itu  hanya  mempunyai  hubungan  nasab  dengan  ibunya. Bapaknya  tidak  wajib  memberikan  nafkah  kepada  anak  itu,  namun  secara biologis  ia  tetap  anaknya.  Jadi  hubungan  yang  timbul  hanyalah  secara manusiawi,  bukan  secara  hukum.  (b).  tidak  ada  saling  mewaris  dengan bapaknya,  karena  hubungan  nasab  merupakan  salah  satu  penyebab kewarisan.  (c).  bapak  tidak  dapat  menjadi  wali  bagi  anak  di  luar  nikah. Apabila  anak  di  luar  nikah  itu  kebetulan  seorang  perempuan  dan  sudah dewasa  lalu  akan  menikah,  maka  ia  tidak  berhak  dinikahkan  oleh  bapak biologisnya.

## Metode Penelitian
Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif,  maka  dalam  membandingkan  antara Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor:  46/PUU-VIII/2010  dan  Fatwa Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  11/MUNASVIII/MUI/3/2012  tentang kedudukan  anak  di  luar  perkawinan,  penulis  menggunakan  dua  pendekatan
11 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Juz V ( Beirut : Dar al- Fikr, t.th), 357.
12 Jumni Nelli, Nasab Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional, 11-12 dalam www.scribd.com/ doc/20974171/145-JUmni-Nelli
yang  dilakukan  yaitu Conceptual  approach (pendekatan  konseptual)  dan Comparative approach (pendekatan perbandingan).
Pendekatan  konseptual  digunakan  untuk  memahami  konsep-konsep tentang Mahkamah Konstitusi baik mengenai sejarah, wewenang, serta dasar- dasar  hukum  dalam  memutuskan  perkara  kemudian  tentang  Majelis  Ulama Indonesia  baik  mengenai  sejarah,  wewenang  serta  dasar-dasar  hukum  dalam menetapkan  fatwa  serta  konsep  tentang  kedudukan  anak  di  luar  perkawinan menurut  hukum  positif  dan  hukum  Islam.  Sedangkan  pendekatan perbandingan  digunakan  untuk  membandingkan  antara  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor:  46/PUU-VIII/2010  dan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia Nomor:  11/MUNASVIII/MUI/3/2012 dengan membandingkan dasar-dasar hukum yang digunakan kedua putusan di atas serta menganalisis apa yang sama dan apa yang berbeda dalam kedua putusan di atas.
Dasar-Dasar  Hukum  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  RI  Nomor: 46/PUU-VIII/2010  Dasar-Dasar  Hukum  Fatwa  MUI  Nomor:  11/

## MUNASVIII/ MUI/3/ 2012
Dalam  memutuskan  perkara  nomor:  46/PUU-VIII/2010  tentang kedudukan anak di luar perkawinan Mahkamah Konstitusi Berpedoman pada sumber-sumber  hukum,  mekanisme  serta  tata  cara    di  atas,  hal  ini  dilakukan agar  setiap  putusan  yang  di  keluarkan  oleh  Mahkamah  Konstitusi  dapat  di ketahui dengan jelas sumber-sumber hukum apa saja yang menjadi pijakan bagi para hakim konstitusi untuk memutuskan perkara tersebut, di samping itu pula agar  putusan  yang  di  keluarkan  dapat  memberikan  kepastian  hukum  dan keadilan kepada pihak yang berperkara.
Dalam  memutuskan  perkara  nomor:  46/PUU-VIII/2010  tentang kedudukan anak di luar perkawinan, dapat diketahui dari isi putusannya bahwa majelis hakim Mahkamah Konstitusi berlandaskan pada dasar-dasar hukum di bawah ini Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang- Undang  Nomor  24  Tahun  2003  tentang  Mahkamah  Konstitusi  sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2011  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2011  Nomor  70, Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5226,  selanjutnya disebut UU MK). 13
13 Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 29.
Di  samping  itu,  Pertimbangan  lain  yang  menjadi  dasar  dari  putusan majelis  hakim  Mahkamah  Konstitusi    yang  menjadi  pokok  perkara  diajukan oleh  pemohon  yang  merasa  hak  konstitusionalnya  dirugikan  adalah  pertama, dalam  pasal  2  ayat  (2)  UU  nomor  1  tahun  1975  tentang  perkawinan, permohonan  tidak  dikabulkan  oleh  majelis  hakim  MK  karena  berpendapat bahwa  dalil  yang  diajukan  pemohon  tidak  beralasan  menurut  hukum.  Hal didasarkan bahwa dalam pasal tersebut hanya menjelaskan tentang pencatatan perkawinan.  Sedangkan    pencatatan  perkawinan  tidak  menentukan  sahnya sebuah perkawinan. Sedangkan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya sebagaimana yang tertera dalam pasal  2  ayat  (1)  UU  perkawinan.  Tujuan  dari  pencatatan  perkawinan  adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain,  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan,  dan  ketertiban  umum  dalam  suatu masyarakat demokratis
Kedua, pasal 43 ayat (1) UU nomor 1 tahun 1975 tentang perkawinan. Permohonan  yang  dimohonkan  pemohon  ini  dikabulkan  oleh  majelis  hakim MK hal ini berdasarkan secara alamiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil  tanpa  terjadinya  secara  bahwa  secara  logika  seorang  perempuan  hamil pasti terjadi pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual  maupun  melalui  cara  lain  berdasarkan  perkembangan  teknologi  yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Pembuktian hubungan anak dan ayahnya yang  menghamili  ibunya  yang  menyebabkan  kelahiran  anak  terebut    tidak hanya dengan bukti terjadinya perkawinan semata akan tetapi bukti lain dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukti lain yang sah menurut hukum yang dapat membuktikan hubungan antara anak dan ayahnya.
Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan  seksual  di  luar perkawinan  hanya  memiliki  hubungan  dengan  perempuan  tersebut  sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki- laki  yang  melakukan  hubungan  seksual  yang  menyebabkan  terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap lelaki  tersebut  sebagai  bapaknya.  Dalam  Fatwa  MUI  Nomor:  11/MUNAS VIII/  MUI/3/2012  Tentang  Kedudukan  Anak  di  Luar  Perkawinan.  Dasar yang  digunakan  dari  sumber  ayat-ayat  Al-Quran  adalah  QS.  Al-Furqân  ayat
54,QS.  Al-Isrâ  ayat  32,QS.  Al-Furqân  ayat  68  –  69,QS.  Al-Ahzâb  ayat  4  – 5,QS. Al-Nisâ ayat 23, QS.Al-An’âm ayat 164 tentang,QS.Al-Zumâr ayat 7.14
Dari  ayat-ayat  Al-Quran  di  atas  yang  menjadi  dasar  atau  dalil  dalam penetapan  fatwa  ini  adalah  ayat-ayat  Al-Quran  yang  berkaitan  dengan  aturan mengenai  nasab  keturunan,  larang  untuk  berbuat  zina  dan  hal  yang mendekatinya,  pentingnya  kejelasan  nasab  dan  asal  usul  kerabat,  pentingnya asal  usul  kerabat,  orang  tidak  mewarisi  dosa  orang  lain,  dan  anak  zina  tidak memikul  dosa  perbuatan  zina.  berdasarkan  ayat-ayat  Al-Quran  di  atas  dapat penulis ketahui bahwa tidak dijelaskan secara khusus mengenai nasab seorang anak hasil zina kepada bapak atau ibunya hanya menjelaskan tentang gambaran serta larangan berbuat zina serta hukumannya.
Di samping ayat-ayat Al-Quran di atas, MUI juga menggunakan dasar hadits-hadits  mu’tabarah dalam menetapkan fatwa ini yaitu hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim  tentang Nasab anak  yang  dilahirkan  dari  perempuan  yang  melahirkan  ( firâsy )  serta  hukuman bagi pezina, Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tentang  Nasab  anak  yang  dilahirkan  dari  perempuan  yang  melahirkan  ( firâsy ) serta  hukuman  bagi  pezina,  Hadits  Rasulullah  SAW  yang  diriwayatkan  oleh Imam Abu Dawud tentang nasab anak zina kepada ibunya, Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Turmudzi tentang tidak ada hubungan waris antara anak zina dengan ayah biologisnya, Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan  oleh  Imam  Ahmad  dan  Imam  abu  Dawud  tentang  larangan berzina,  Hadits  Rasulullah  SAW  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhari  dan Imam Muslim tentang Anak dilahirkan secara fithrah . 15
Di  samping  itu  pula,  dalam  fatwa  ini  MUI  juga  menggunakan  Ijma’ Ulama sebagai sumber hukum sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibn Abdil Barr di dalam kitab “ al - Tamhid ” juz 8 halaman 183 dan juga yang disampaikan oleh  Imam  Ibnu  Qudamah  dalam  Kitab al-Mughni juz  9  halaman  123    yang menjelaskan  tentang  nasab  anak  zina  yang  di  lahirkan  dari  perempuan  yang bersuami  bukan  kepada  laki-laki  yang  menzinai  ibunya  melainkan  kepada suami dari ibunya tersebut.
Dari  dasar  hukum  yang  digunakan  oleh  MUI  dalam  mengeluarkan fatwa di  atas dapat penulis ketahui bahwa dalil pertama yang digunakan oleh MUI  dalam  masalah  ini  adalah  dalil  Al-Quran  dan  Hadits  hal  ini  merupakan kesepakatan dan keyakinan umat Islam bahwa setiap fatwa harus berdasarkan
14 Fatwa MUI Nomor: 11/MUNAS VIII/MUI/3/2012 Tentang Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan, 1-2.
15 Fatwa MUI Nomor: 11/MUNAS VIII/MUI/3/2012, 3-4.
pada  kedua  sumber  di  atas.  Fatwa  di  atas  sah  karena  berdasarkan  ketentuan sumber  di  atas  dan  tidak  bertentangan.  Ayat  Al-Quran  dan  hadits  di  atas menyebutkan  tentang  hal  yang  berkaitan  tentang  permasalahan  yang  dibahas yaitu  mengenai  kedudukan  anak  zina  beserta  kedudukannya,  tidak menyinggung hal yang lain. Sementara hadits yang digunakan dalam fatwa ini adalah  hadits  yang  mu’tabarah,  dan  bisa  dijadikan  pedoman  dalam  berhujjah hal ini dapat dibuktikan dengan hadits-hadits  tersebut diriwayatkan oleh para muhadditsin yang terkenal dan bisa dibuat hujjah.
Di samping itu, dalil yang digunakan dalam fatwa ini juga adalah ijma’ para ulama’. Dalam permasalahan ini, sudah terdapat ijma ulama. Dan fatwa ini sejalan  dan  tidak  bertentangan  dengan  ijma’  yang  sudah  ada.  Karena  ijma’ merupakan  dalil  yang  memiliki  otoritas  kuat  bersifat  absolut  dan  berlaku universal. Dan dalam fatwa ini juga di tambahi dengan dalil lain agar semakin kuat yaitu qiyas, dan atsar sahabat, kaidah ushuliyah dan kaidah fiqhiyah yang dapat menguatkan fatwa yang dikeluarkan.

## Persamaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010
Dan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor:  11/MUNAS VIII/MUI/3/2012 Tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan.
Adapun  persamaan  antara  putusan  Mahkamah  Konstitusi  nomor:
46/PUU-VIII/2010 dengan fatwa MUI nomor:11/MUNAS
VIII/MUI/3/2012  tentang  Kedudukan  Anak  di  Luar  Perkawinan,  menurut penulis  adalah  bahwa  antara  keduanya  mempunya  persamaan  dalam  hal pertimbangan  hukum  dikeluarkan  putusan  tersebut  yaitu  dalam  hal  bahwa keduanya beralasan anak yang lahir di luar perkawinan harus dilindungi sebagai wujud  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia.  Hak  asasi  adalah  hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. Hak asasi manusia meliputi  hak  hidup,hak  kemerdekaan  atau  kebebasan,  hak  milik  dan  hak-hak dasar  lain  yang  melekat  pada  diri  pribadi  manusia  dan  tidak  dapat  diganggu gugat oleh orang lain. Hak asasi manusia hakikatnya semata–mata bukan dari manusia sendiri tetapi dari tuhan yang maha esa, yang dibawa sejak lahir.
Dalam  kaitannya  dengan  putusan  ini  adalah  hak  anak  yang  menjadi fokus pertimbangan  mahkamah  Konstitusi  adalah hak-hak anak sebagaimana tercantum  di  dalam  Undang-Undang  No.23  Tahun  2002   tentang Perlindungan Anak. Pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak anak tersebut adalah dalam pasal 4 yang berbunyi: “Setiap anak berhak untuk dapat  hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan
martabat  kemanusiaan,  serta  mendapatkan  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi.”
Menurut  pandangan  Mahkamah  Konstitusi  dalam  isi  putusannya berpendapat  bahwa  anak  yang  dilahirkan  di  luar  perkawinan  yang dikonklusikan  dengan  anak  yang  tidak  sah.  Secara  alamiah  tidak  mungkin seorang  perempuan  hamil  tanpa  terjadinya  pertemuan  antara  ovum  dengan spermatozoa  baik  melalui  hubungan  seksual  maupun  melalui  cara  lain berdasarkan  perkembangan  teknologi  yang  menyebabkan  terjadinya pembuahan.  Oleh  karena  itu  tidak  tepat  dan  tidak  adil  manakala  hukum menetapkan  bahwa  anak  yang  lahir  dari  suatu  kehamilan  karena  hubungan seksual  di  luar  perkawinan  hanya  memiliki  hubungan  dengan  perempuan tersebut  sebagai  ibunya.  Tidak  tepat  dan  tidak  adil  pula  jika  hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadi  kehamilan  dan  kelahiran  anak  tersebut  lari  dari  tanggung  jawabnya sebagai seorang bapak. 16
Akibat  hukum  dari  peristiwa  hukum  kelahiran  karena  kehamilan  yang didahului dengan hubungan seksual antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki adalah hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara  bertimbal  balik  yang  subjek  hukumnya  adalah  anak,  ibu  dan  bapak. Dengan demikian hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata  karena  adanya  ikatan  perkawinan  akan  tetapi  dapat  juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki- laki tersebut sebagai bapak. 17
Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Pasal 43 ayat (1) tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dengan salah satu diktumnya me- review ketentuan Pasal 43 ayat (1) tersebut menjadi “anak yang dilahirkan di luar  perkawinan  mempunyai  hubungan  perdata  dengan  ibunya  dan  keluarga ibunya  serta  dengan  laki-laki  sebagai  ayahnya  yang  dapat  dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum  mempunyai  hubungan  darah,  termasuk  hubungan  perdata  dengan
16 Chatib Rasyid, Memahami Makna Anak Lahir Di Luar Perkawinan “ Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU- VIII/2010 ”,  Makalah  dalam  http://pa-purworejo.go.id/web/memahami-makna-anak-lahir-di-luar- perkawinan/, 11.
17 Syamsul  Anwar  dan  Isak  Munawar,  Nasab  Anak  Di  Luar  Perkawinan  Paska  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Nomor  46/PUU-IIIV/2010  Tanggal  17  Pebruari  2012  Menurut  Teori  Fikih  Dan Perundang-Undangan,  Makalah  dalam  http://www.badilag.  anak%20di%20luar%20perkawinan.pdf, 3.
keluarga  ayahnya.  Putusan  ini  adalah  putusan  yang  di  keluarkan  berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan agar anak yang di lahirkan mendapat keadilan hukum. 18 Senada  dengan  pertimbangan  hukum  yang  di  lakukan  oleh  MK,  MUI dalam  fatwanya  tersebut,  menyebutkan  alasan  pertimbangan  hukumnya  di dasarkan  pula  pada  perlindungan  terhadap  hak  asasi  anak  sebagai  manusia. MUI  yang  sumber  hukumnya  berdasarkan  atas  hukum  Islam  perlindungan terhadap  hak  asasi  manusia  di  identikkan  kepada Al-maslahah .  Dalam  hukum Islam Al-maslahah bertujuan  untuk  mengangkat  harkat  dan  martabat  umat manusia  secara  menyeluruh  sesuai  dengan  tujuan  penciptaannya  sebagai khalifah yang bertugas untuk melestarikan bumi ini. Mashlahah dilihat dari segi objek  dan  kekuatannya,  terdapat  tiga  macam mashlahah ,  yaitu mashlahah dlaruriyah , mashlahah hajjiyah dan mashlahah tahsiniyah . 19
Mashlahah  dlaruriyah menurut  Abu  Zahrah  disebut  juga  dengan mashlahah  haqiqiyah adalah mashlahah yang  keberadaannya  berhubungan langsung  dengan  kebutuhan  esensi  (pokok/primer)  manusia,  yaitu  yang berhubungan  dengan  pemeliharaan  dan  perlindungan  agama (hifdhu  al-diin), pemeliharaan  dan  perlindungan  jiwa (hifdhu  al-nafs), pemeliharaan  dan perlindungan  akal (hifdhu  al-aql) ,  pemeliharaan  dan  perlindungan  keturunan (hifdhu al-nasl) , dan pemeliharaan dan perlindungan harta (hifdhu al-mal).
Pemeliharaan  dan  perlindungan  agama  adalah  melindungi  seseorang untuk  beragama  sesuai  dengan  kepercayaannya  dengan  adanya  larangan memfitnah  dan  melecehkan  agama,  larangan  sesat  dari  agama  yang  dianut, larangan  menistakan  agama,  larangan  selalu  berbuat  anarkis  dan  berbuat kerusakan. Pemeliharaan dan perlindungan terhadap jiwa adalah pemeliharaan dan  perlindungan  terhadap  segala  hak  hidup  yang  layak,  yang  diantaranya pemeliharaan  dan  perlindungan  kebebasan  berbuat,  kebebasan  berfikir, kebebasan  berbicara,  kebebasan  bertempat  tinggal  dan  lain  sebagainya  yang berhubungan  dengan  hak  asasi  manusia.  Pemeliharaan  terhadap  keturunan adalah  pemeliharaan  dan  perlindungan  bagi  setiap  anak  dengan  status  yang jelas,  harus  diperlakukan  sebagai  bagian  dari  masyarakat  yang  harus  tumbuh dan  berkembang  di  sekitar  orang  tuannya,  baik  sisi  jasmaninya  maupun rohaninya. Untuk menjamin terpeliharanya keturunan ini dalam hukum Islam diharamkan  melakukan  hubungan  suami  istri  di  luar  ikatan  perkawinan,  dan terbentuknya  lembaga  perkawinan  yang  disyari’atkan.  Dan  pemeliharaan  dan perlindungan  terhadap  harta  adalah  memelihara  dan  melindungi  harta  dari
18 Syamsul Anwar dan  Isak Munawar, Nasab Anak Di Luar Perkawinan, 5.
19 Hasbi As-Syiddiqi, Pengantar Hukum Islam, (Semarang: Rizki Putra, 1997), 220.
segala bentuk-bentuk zalim, pencurian, penipuan dan penghancuran. 20 Menurut penulis  bahwa  MUI  melalui  fatwanya  tersebut  didasarkan  atas  nilai-nilai  hak asasi manusia melalui pemahaman Maslahah.
Perbedaan  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-VIII/2010 Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 11/Munas VIII/MUI/3/2012 Tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan.
Adapun  perbedaan-perbedaan  antara  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor  46/PUU-VIII/2010  Dan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Nomor: 11/Munas VIII/MUI/3/2012 Tentang Kedudukan Anak di Luar Perkawinan menurut penulis adalah sebagai berikut :
Pertama,  mengenai  dasar-dasar  hukum  yang  dijadikan  sumber  hukum oleh keduanya dalam memutuskan setiap permasalahan yang di hadapi. dalam memutuskan  persoalan  mengenai  kedudukan  anak  di  luar  perkawinan Mahkamah Konstitusi sumber hukum yang menjadi pertimbangan hukumnya adalah  semuanya  bersumber  pada  hukum  positif  yaitu  undang-undang  tanpa sedikitpun menyebutkan sumber dari Hukum Islam hal tersebut telah penulis lihat  secara  keseluruhan  dari  isi  putusan  dari  MK  tersebut.  Berbeda  halnya dengan  MUI  dasar  hukum  yang  di  jadikan  sumbernya  yaitu  sumber  hukum Islam  seperti  Al  Quran  dan  Al  Hadits  dan  sebagainya  tanpa  menyebutkan sumber yang berdasarkan pada hukum positif.
Kedua, fokus yang menjadi pertimbangan keduanya yaitu Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sama sekali tidak pernah menyinggung anak lahir tanpa  perkawinan  atau  anak  hasil  zina.  Fokus  yang  dipertimbangkan  oleh putusan  Mahkamah  Konstitusi  tersebut  adalah  anak  luar  perkawinan  yang berkaitan  dengan  tidak  adanya  “pencatatan  perkawinan“  dan  “sengketa perkawinan”. Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang ada di dalam putusan  MK  ini,  pada  Pertimbangan  angka  (3.12)  berbunyi  :  “Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum ( legal meaning ) pencatatan  perkawinan.  Mengenai  permasalahan  tersebut,  Penjelasan  Umum angka 4 huruf b UU 1/1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menyatakan,
“...bahwa  suatu  perkawinan  adalah  sah  bilamana  dilakukan  menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu  tiap-tiap  perkawinan  harus  dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku.  Pencatatan  tiap-tiap  perkawinan  adalah  sama
20 Hasbi As-Syiddiqi, Pengantar Hukum Islam, 222.
halnya  dengan  pencatatan  peristiwa-peristiwa  penting  dalam  kehidupan seseorang,  misalnya  kelahiran,  kematian  yang  dinyatakan  dalam  surat- surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”. 21
Berdasarkan  Penjelasan  UU  1/1974  di  atas  nyatalah  bahwa  (i) pencatatan perkawinan  bukanlah merupakan faktor yang  menentukan  sahnya perkawinan;  dan  (ii)  pencatatan  merupakan  kewajiban  administratif  yang diwajibkan  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan.  Adapun  faktor  yang menentukan  sahnya  perkawinan  adalah  syarat-syarat  yang  ditentukan  oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai.
Berbeda  halnya  dengan  fatwa  Nomor:  11/Munas  VIII/MUI/3/2012 fokus  pertimbangan  yang  menjadi  pembahasan  dalam  isi  fatwa  tersebut menyinggung tentang anak di luar perkawinan atau anak hasil zina hal ini dapat di  lihat  dari  dalil  yang  berasal  dari  al  Quran  maupun  hadis  semuanya  hanya menyinggung permasalahan anak zina.
Ketiga, di dalam Pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010  angka  (3.13)  berbunyi:”  Menimbang  bahwa  pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai  makna  hukum (legal  meaning) frasa  “yang  dilahirkan  di  luar perkawinan”.  Untuk  memperoleh  jawaban  dalam  perspektif  yang  lebih  luas perlu  dijawab  pula  permasalahan  terkait,  yaitu  permasalahan  tentang  sahnya anak.” 22
Dalam  pandangan  MK,  secara  alamiah,  tidaklah  mungkin  seorang perempuan  hamil  tanpa  terjadinya  pertemuan  antara  ovum  dan  spermatozoa baik  melalui  hubungan  seksual (coitus) maupun  melalui  cara  lain  berdasarkan perkembangan  teknologi  yang  menyebabkan  terjadinya  pembuahan.  Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang  lahir  dari  suatu  kehamilan  karena  hubungan  seksual  di  luar  perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya.
Dengan  demikian  terlepas  soal  prosedur/administrasi  perkawinannya, anak  yang  dilahirkan  harus  mendapatkan  perlindungan  hukum.  Jika  tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak  yang  dilahirkan  tanpa  memiliki  kejelasan  status  ayah  sering  kali mendapatkan  perlakuan  yang  tidak  adil  dan  stigma  di  tengah-tengah masyarakat. Hukum  harus memberi  perlindungan dan kepastian  hukum yang
21 Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 33.
adil  terhadap  status  seorang  anak  yang  dilahirkan  dan  hak-hak  yang  ada padanya,  termasuk  terhadap  anak  yang  dilahirkan  meskipun  keabsahan perkawinannya  masih  dipersengketakan.  Berbeda  halnya  dengan  fatwa  MUI yang  tetap  berpendirian  bahwa  seorang  anak  yang  lahir  di  luar  perkawinan dinasabkan kepada ibunya tidak dengan ayahnya.

## Kesimpulan
Dari  analisis  di  atas,  penulis  mempunyai  pendapat  bahwa  penulis cenderung  sependapat  dengan  putusan  Mahkamah  Konstitusi  nomor: 46/PUU-VIII/2010tentang  kedudukan  anak  di  luar  perkawinan.  Hal  ini penulis berdasarkan bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini hal yang menjadi  fokus  pertimbangan  putusan  tersebut  adalah  murni  mengenai  anak yang  dilahirkan  pada  perkawinan  yang  tidak  dicatat,  MK  sama  sekali  tidak membahas masalah anak zina karena hal ini berdasarkan pada pokok perkara serta  status  dari  pemohon  adalah  sudah  menikah  secara  agama  Islam  akan tetapi  belum  dicatatkan.  Pasal  43  ayat  (1)  yang  pada  awalnya  dengan  adanya undang-undang  ini  pemohon  dirugikan.  Maka  menurut  penulis  putusan  MK ini  sudah  tepat  dan  sesuai  dengan  apa  yang  menjadi  harapan  masyarakat Indonesia.  Mengenai  fatwa  MUI,  menurut  penulis  bahwa  fatwa  MUI  ini merupakan reaksi dari MUI terhadap putusan MK tersebut. Dalam pandangan penulis  bahwa  MUI  kurang  cermat  dalam  mengeluarkan  fatwa  ini  karena permasalahan  yang  dibahas  dalam  fatwa  ini  mengenai  anak  zina  berbeda dengan apa yang menjadi pembahasan dalam putusan MK.

## Daftar Pustaka
Anwar,  Syamsul  dan  Isak  Munawar. Nasab  Anak  Di  Luar  Perkawinan  Paska Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  46/PUU-IIIV/2010 Tanggal  17 Pebruari  2012  Menurut  Teori  Fikih  Dan  Perundang-Undangan .  Makalah dalam http://www.badilag. anak%20di%20luar%20perkawinan.pdf As-Syiddiqi, Hasbi. Pengantar Hukum Islam . Semarang: Rizki Putra. 1997. Harahap, Yahya. Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan  Peninjauan Kembali Perkara Perdata . Jakarta: Sinar Grafika. 2007. Jamil,  Mukhsin. Membendung  Despotisme  Wacana  Agama .  Semarang:  Walisongo Press. 2010. Nelli,  Jumni. Nasab  Anak  Luar  Nikah  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum Perkawinan  Nasional dalam www.scribd.com/  doc/20974171/145-
JUmni-Nelli
Nuruddin, Amir  dan Azhari  Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia .
Jakarta: Kencana. 2006.
Rahman, Fathur. Ilmu Waris . Bandung: Al-Ma’arif. 1971. Rasyid,  Chatib. Memahami  Makna  Anak  Lahir  Di  Luar  Perkawinan  “  Pasca Putusan  MK  Nomor  46/PUU-VIII/2010 ”.  Makalah  dalam  http://pa- purworejo.go.id/web/memahami-makna-anak-lahir-di-luar- perkawinan/
Rofiq, Ahmad. Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial . Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
Rusyd, Ibnu. Bidayah al-Mujtahid . Juz V. Beirut : Dar al- Fikr. t.th. Satria, Rio . Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 . Pasal 2 ayat [2] dan pasal 43 ayat [1] dalam  https://www.slideshare.net/moliiceman/tinjauan-keberadaan- anak-luar-kawin Sutiyoso,  Bambang. Tata  Cara  Penyelesaian  Sengketa  di  Lingkungan  Mahkamah Konstitusi . Yogyakarta: UII Press. 2009. Fatwa  MUI  Nomor:  11/MUNAS  VIII/MUI/3/2012  Tentang  Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan
Majelis Ulama Indonesia. Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975 . Jakarta: Erlangga.
2011.
Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 www.mahkamahkonstitusi.go.id