## Journal of Social and Economics Research Volume 6, Issue 1, June 2024
P-ISSN 2715-6117 E-ISSN 2715-6966 Open Access at: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER
PERAN  PEMERINTAH  DALAM  IMPLEMENTASI ARTIFICIAL  INTELLIGENCE (AI)  DI  KEMENTERIAN  KOMUNIKASI  DAN  INFORMATIKA  REPUBLIK INDONESIA (KEMENKOMINFO RI)
THE  ROLE  OF  GOVERNMENT  IN  THE  IMPLEMENTATION  OF  ARTIFICIAL INTELLIGENCE  (AI)  IN  THE  MINISTRY  OF  COMMUNICATIONS  AND INFORMATICS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (KEMENKOMINFO RI)
Washington Simanjuntak 1 , Agus Subagyo 2 , Dadang Sufianto 3 1,2,3 Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia Email: washingtonsimanjuntak86@gmail.com

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Artificial Intelligence (AI), Etika, Kemenkominfo  RI, Kontrak Sosial, Kebijakan, Pemerintahan, Sektor Publik. Implementasi  kecerdasan  buatan  ( Artificial  Intelligence /AI)  di  sektor publik  di  Indonesia  telah  dirumuskan  dalam  Strategi  Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas KA), di mana Kementerian Komunikasi dan  Informatika  Republik  Indonesia  (Kemenkominfo  RI)  berperan penting sebagai focal point pemerintah dalam implementasi transformasi digital nasional. Saat ini implementasi AI di bidang pelayanan publik masih perlu dikaji ulang karena adanya kinerja algoritma dan tata kelola data  yang  dipandang  melanggar  etika.  Rumusan  masalah  yang diajukan dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran implementasi AI dalam  memperkuat  ikatan  kontrak  sosial  antara  pemerintah  dengan warga negaranya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menganalisis manfaat AI dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik di Kemenkominfo RI, menganalisis pemahaman Kemenkominfo RI terhadap isu etika dan kebijakan tentang AI di Indonesia RI, serta menganalisis strategi Kemenkominfo RI dalam menggunakan AI untuk pengambilan  keputusan  dan  pelayanan  publik  di  Indonesia  RI. Penelitian ini menggunakan metode deksirptif kualitatif. Pengumpulan data  dilakukan  melalui  wawancara  semi  terstruktur  di  Ditjen  Aptika Kemenkominfo  RI,  dan  studi  dokumentasi.  Hasil  penelitian menunjukkan  implementasi  AI  dalam  hal  pengambilan  keputusan masih dalam tahap awal dan sangat bergantung pada ketersediaan dan sentralisasi  data.  Isu  etika  dan  kebijakan  AI  di  Indonesia,  adalah  di seputar  belum  mampunya  perusahaan  dan  UMKM  lokal  untuk bersaing dengan perusahaan besar, dan hambatan belum rampungnya pusat data nasional membuat pemerintah belum dapat mengendalikan sepenuhnya penerapan AI.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords:
Artificial  Intelligence  (AI), Ethics, Indonesian Ministry of  Communication  and Information, Social Contract, Policy, Government, Public Sector. The implementation of artificial intelligence (AI) in the public sector in Indonesia  has  been  formulated  in  the  National  Strategy  for  Artificial Intelligence  (Stranas  KA),  where  the  Ministry  of  Communication  and Information  of  the  Republic  of  Indonesia  (Kemenkominfo  RI)  plays  an important role as the government's focal point in implementing national digital transformation. Currently, the implementation of AI in the public service  sector  still  needs  to  be  reviewed  because  the  performance  of algorithms  and  data  management  are  deemed  to  violate  ethics.  The problem formulation proposed in this research is What is the role of AI implementation  in  strengthening  the  social  contract  bond  between  the government  and  its  citizens?  To  answer  this  question,  this  research analyzes the benefits of AI in decision making and public services in the Indonesian  Ministry  of  Communication  and  Information,  analyzes  the Indonesian  Ministry  of  Communication  and  Information's understanding of ethical and policy issues regarding AI in Indonesia, and analyzes the strategy of the Indonesian Ministry of Communication and Information  in  using  AI  for  decision  making  and  public  services  in Indonesia.  Indonesia  RI.  This  research  uses  a  qualitative  descriptive method.  Data  collection  was  carried  out  through  semi-structured interviews  at  the  Directorate  General  of  Aptics,  Ministry  of Communication  and  Information  of  the  Republic  of  Indonesia,  and documentation studies. The research results show that the implementation of AI in terms of decision making is still in its early stages and is highly dependent on the availability and centralization of data. The ethical and policy  issues  regarding  AI  in  Indonesia  revolve  around  the  inability  of local companies and MSMEs to compete with large companies, and the obstacle that the national data center has not yet been completed means that the government cannot fully control the implementation of AI.
Copyright © 2024 JSER. All rights reserved .

## PENDAHULUAN
Implementasi  kecerdasan  buatan  ( Artificial  Intelligence /AI)  di  sektor  publik  telah berkembang pesat di seluruh dunia, dimulai dari dideklarasikannya Revolusi Industri 4.0 pada 2011 (Pfeiffer, 2017). AI dapat digunakan untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin  seperti  pemrosesan  dokumen,  pengolahan  data,  dan  analisis  kebijakan (Mahamidi, 2023). Penggunaan teknologi AI dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan  dalam  menjalankan  administrasi  pemerintahan,  seperti  personalisasi pelayanan  publik;  membuat  prediksi  kondisi  darurat  dan  penanganannya;  hingga peningkatan  kualitas  kebersihan  dan  kesehatan  (Margetts  &  Dorobantu,  2019). Manfaat  ini  memungkinkan  alokasi  sumber  daya  yang  lebih  efektif,  meningkatnya mutu  layanan  publik,  dan  membangun  kepercayaan  masyarakat.  AI  juga  dapat diterapkan  oleh  pemerintah  untuk  menghasilkan  prediksi  yang  lebih  akurat  dan melakukan simulasi pada sistem yang kompleks, sehingga memberikan ruang untuk eksperimen berbagai opsi kebijakan. Peningkatan pelayanan dapat dicapai di berbagai sektor  fungsional  pemerintahan,  termasuk  dukungan  keputusan,  transportasi, kesehatan masyarakat, dan penegakan hukum (de Sousa, dkk., 2019).
Ini menunjukkan bahwa Indonesia semakin melangkah maju ke depan dalam pasar persaingan AI global. Indonesia berada di peringkat kelima di Association of Sout East Asia  Nations (ASEAN)  dan  43  secara  global  dalam  kesiapan  penerapan  AI ( https://oxfordinsights.com/ ),  namun  proyeksi  pasar  generatif  AI  Indonesia diprediksi  mencapai  US$  1,14  miliar  pada  tahun  2030  di  mana  Indonesia  hingga kuartal ketiga 2023 mencatatkan rata-rata besaran nilai penerimaan pendanaan modal ventura (VC) untuk pengembangan AI terbesar di antara enam negara pengembang AI terdepan di Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina  ( https://oecd.ai/ ).  Posisi  Indonesia  berada  di  peringkat  keenam  di  zona ASEAN sekaligus ke-61 secara global dalam daftar negara paling inovatif di ASEAN 2023  ( https://databoks.katadata.co.id/ ).  Indonesia  memiliki  peluang  besar  untuk memimpin pengembangan AI di tingkat regional dan global.
Perkembangan AI di sektor Pemerintah masih lebih lambat daripada sektor swasta, namun  penggunaannya  semakin  meningkat  terutama  dalam  tiga  kategori,  yaitu efisiensi  operasional,  pelayanan  jasa  inovatif,  dan  pengambilan  keputusan  berbasis data.  Namun  demikian,  tantangan  yang  dihadapi  oleh  sektor  publik  antara  lain pengelolaan dark  data ,  keterbatasan  keterampilan  data  dan  AI,  kompleksitas lingkungan AI, budaya organisasi, dan aspek regulasi seperti hak kekayaan intelektual (HKI) dan proses pengadaan. Masalah yang ada ditemukan, lebih besar pada aspek non-teknis dibandingkan dengan teknis yang penggunaannya memerlukan regulasi yang  jelas  dan  kebijakan  privasi  yang  memadai  untuk  memastikan  bahwa  privasi individu terjaga dan data yang dikumpulkan dan digunakan dengan aman dan etis (Nursaid, 2022).
Pengembangan AI di Indonesia dan secara global telah dimulai. Di level nasional, telah dirumuskan  Strategi  Nasional  Kecerdasan  Artifisial  (Stranas  KA)  sebagai  arah kebijakan nasional.  Implementasi AI di pemerintahan dan sektor publik tidak dapat dilepaskan dari peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) sebagai focal point pemerintah dalam implementasi transformasi digital  nasional  ( https://portal.kominfo.go.id/ ).  Kemenkominfo  RI  memiliki  tugas pokok untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara di bidang  komunikasi  dan  informatika.  Dalam  Stranas  KA,  Kemenkominfo  RI merupakan pelaksana dalam mendukung Etika dan Kebijakan Kecerdasan Artifisial. Bersama  dengan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR).  Pada  Desember  2023, Kemenkominfo RI mengeluarkan Surat Edaran Menteri Kominfo No. 9 Tahun 2023 Tentang Etika Kecerdasan Artifisial sebagai panduan etika AI yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan aktivitas penyelenggaraan teknologi yang lebih efektif.
Terbitnya  SE  tersebut  menunjukkan  masih  adanya  tantangan  implementasi  AI  di bidang  pelayanan  publik,  sehingga  perlu  dikaji  ulang  karena  adanya  berbagai hambatan  terkait  kemampuan  spesifik  AI  termasuk  kemampuan  untuk  mengelola kinerja algoritma dan tata kelola data, kemampuan teknis dan manajerial yang lebih umum,  serta  hambatan  regulasi.  UU  ITE  sebagai  regulasi  utama  dalam  menjaga keamanan siber masih memiliki problematika ketidakjelasan definisi dan timpangnya penegakkan  hukum  di  lapangan.  Hal  ini  menurut  Kuziemski  &  Misuraca  (2020), karena pemerintah-pemerintah di dunia dihadapkan pada tuntutan untuk menata AI di saat yang sama ketika harus menata dengan AI. Artinya, perkembangan AI begitu cepatnya telah digunakan di berbagai sektor publik, namun pemerintah belum sempat membuat tata kelolanya secara keseluruhan (Margetts & Dorobantu, 2019). Di sisi lain,
adopsi AI di sektor publik juga menghadapi kekhawatiran dari warga negara tentang isu-isu seperti keadilan, privasi, dan transparansi (Schmager, dkk., 2023). Tantangan pemanfaatan AI juga datang dari berbagai insiden penyebaran disinformasi.
Berdasarkan  penjabaran  latar  belakang  di  atas,  identifikasi  masalah  yang  diajukan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan AI di sektor publik Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dan peluang yang perlu diperinci. Meskipun proyeksi ekonomi dan  kontribusi  AI  terhadap  PDB  regional  menjanjikan,  tingkat  adopsi  AI  di  sektor publik  masih  menjadi  sorotan.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memahami  manfaat implementasi  AI  dalam  pengambilan  keputusan  dan  pelayanan  publik  di Kemenkominfo  RI;  menganalisis  pemahaman  Kemenkominfo  RI  terhadap  isu  etika dan  kebijakan  AI  di  Indonesia;  dan  menganalisis  strategi  Kemenkominfo  RI  dalam menggunakan AI untuk pengambilan keputusan dan pelayanan publik di Indonesia.

## TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian terdahulu dilakukan untuk mengetahui konstruksi keilmuan yang sudah diletakkan  oleh  peneliti lain,  sehingga  penelitian  yang  akan  dilakukan  benar-benar baru dan belum diteliti oleh orang lain. Penelitian pertama dari Maciej Kuziemski dan Gianluca  Misuraca.  (2020).  Penelitian  ini  membahas  mengenai  peningkatan penggunaan AI telah menciptakan perubahan besar dalam konteks sosial-ekonomi, yang  memengaruhi  hampir  semua  aspek  kehidupan.  Namun,  sektor  publik menghadapi dilema ganda. Di satu sisi, mereka memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari potensi bahaya algoritma, tetapi di sisi lain, terdapat tuntutan untuk meningkatkan  efisiensinya  sendiri  dengan  mengelola  algoritma.  Stefan  Schmager (2023)  melihat  bahwa  penggunaan  AI  di  sektor  publik  dalam  meningkatkan pelayanan. Di masyarakat Norwegia peneliti menemukan sikap umumnya positif dan mengidentifikasi tiga faktor yang berkontribusi pada tingginya tingkat kepercayaan pada pemerintah; jaminan yang diberikan dengan melibatkan manusia dalam proses; dan transparansi yang dirasakan terhadap proses, data yang digunakan untuk model AI, dan cara kerja model tersebut. Penemuan dari penelitian ini menunjukkan sikap umumnya positif terhadap penggunaan AI dalam layanan publik.
Joao Reis dkk. (2019) membahas tentang bagaimana AI telah membentuk era digital dalam  pembuatan  kebijakan  dan  istilah  pemerintahan.  Peneliti  melihat  bahwa meskipun  pemerintah  telah  melakukan  investasi  besar  dalam  pengenalan  layanan online untuk menghubungkan jaringan pemerintah dengan warga, penetrasi layanan ini cenderung tidak memuaskan dan tidak memberikan pengembalian investasi yang memadai.  Hasil  analisis  menunjukkan  perlunya  memperdalam  penelitian  ilmiah  di bidang  administrasi  publik,  hukum  pemerintah,  dan  ekonomi  bisnis,  area  di  mana transformasi  digital  masih  menonjol  dari  kecerdasan  buatan.  Meskipun  AI diidentifikasi  sebagai  perpanjangan  dari  transformasi  digital,  hasil  penelitian menunjukkan  perlunya  memperdalam  penelitian  ilmiah  di  bidang  administrasi publik, hukum pemerintah, dan ekonomi bisnis.  Di sisi lain, penelitian Catalin Vrabie (2023)  menunjukkan  bahwa  teknologi  digital  telah  berkembang  mulai  dari e- government (generasi  pertama)  yang  berarti  cara sederhana  menyampaikan  layanan publik melalui media elektronik. Kemudian, e-gov 2.0 muncul dengan menggunakan media  sosial  dan  teknologi  Web  2.0  dalam  operasi  pemerintah  dan  penyampaian layanan publik. Namun, istilah “ e-government 2.0” menjadi kurang umum karena saat
ini  transformasi  digital  yang  lebih  luas,  termasuk  teknologi  AI, blockchain ,  realitas virtual,  dan  realitas  terpanjang.  Dalam  penelitian  ini,  diperkenalkan  konsep  yang cukup  baru,  yaitu e-government 3.0.  Konsep  ini  dibangun  pada  prinsip-prinsip e- government 2.0  tetapi  menggunakan  teknologi  baru,  seperti  AI,  untuk  mengubah penyampaian layanan publik dan meningkatkan tata kelola. Kesimpulan penelitian menyarankan  bahwa  lebih  efektif  fokus  pada  perbaikan  algoritma  baru  daripada hanya teknologi lama. Marissa Hoekstra dkk. (2021) melihat bahwa saat ini belum ada definisi dan gambaran yang jelas tentang bagaimana AI digunakan di sektor publik. Studi  yang  ada  hanya  memberikan  wawasan  yang  terfragmentasi  dan  belum  ada tipologi yang terstruktur.
Kerangka  pemikiran  yang  digunakan berdasarkan  empat  teori  yang  relevan  dalam konteks sektor publik dipayungi oleh grand theory kontrak sosial. Teori kontrak sosial, merupakan  dasar  pemikiran  peneliti  dalam  memandang  implementasi  AI  di pemerintahan dan sektor publik khususnya Kemenkominfo RI. Teori kontrak sosial menjadi  fondasi  dalam  memahami  hubungan  antara  pemerintah  dan  masyarakat. Teori kontrak sosial diturunkan menjadi tiga teori di bawahnya yang berguna untuk menganalisis manfaat implementasi AI dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik di Kemenkominfo RI, isu etika penggunaan AI, dan strategi yang tepat dalam pengambilan  keputusan  dan  pelayanan  di  pemerintahan  dan  sektor  publik  di Indonesia. Setiap teori memberikan pandangan unik terhadap dinamika perubahan dalam  penyelenggaraan  layanan  publik.  Dalam  konteks  sektor  publik  yang mengalami  transformasi,  pertanyaan  kunci  adalah  bagaimana  perubahan  tersebut memengaruhi kontrak sosial ini. Apakah transformasi teknologi dari Web 1.0 ke Web 3.0,  di  mana  AI  semakin  berperan,  dapat  memperkuat  atau  melemahkan  ikatan kontrak sosial mereka dengan pemerintah.
Teori agenda setting akan berguna dalam menjelaskan bagaimana Kemenkominfo RI mengantisipasi  isu  etika  dalam  implementasi  AI  di  Indonesia.  Agenda  setting  itu sendiri  merupakan  tahap  terpenting  dalam  proses  pembuatan  kebijakan,  karena menentukan solusi apa yang akan diberikan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini, teori  agenda  setting  akan  melihat  dinamika  melebar/mengecilnya  Jendela  Overton dalam isu etika implementasi AI di Indonesia, sebagai isu yang saat ini penting dalam membentuk kebijakan implementasi AI.
Dalam  kerangka  pemikiran  ini,  dieksplorasi  hubungan  antara  kontrak  sosial, pemerintahan  digital,  agenda  setting,  dan  otomatisasi  di  sektor  publik.  Pertanyaan kunci melibatkan dampak perubahan ini terhadap kontrak sosial yang telah ada, peran transformasi  digital  dalam  membentuk  layanan publik,  dan bagaimana otomatisasi memengaruhi dinamika organisasi dan hubungannya dengan masyarakat. proposisi yang  dirumuskan  dalam  kerangka  pemikiran,  yaitu  bahwa  implementasi  AI menentukan ikatan kontrak sosial yang terbentuk antara pemerintah dan warganya, melalui  proses  pengambilan  keputusan  dan  pelayanan  publik,  di  mana  etika  dan transparansi  menjadi  isu  penting  yang  mempengaruhi  peran  dan  posisi Kemenkominfo  RI.  Dengan  kata  lain,  Kemenkominfo  RI  menjadi  institusi  sentral dalam  menentukan  ikatan  kontrak  sosial  tersebut,  melalui  perannya  dalam menegakkan  etika  dan  transparansi  dalam  implementasi  AI  di  pemerintahan  dan sektor publik.
Untuk itu, hasil penelitian akan menjabarkan data-data yang mendukung proposisi tersebut,  sedangkan  refleksi  atas  analisis  data  akan  disajikan  dalam  pembahasan.
Proposisi  utama  yang  akan  digunakan  untuk  mengelompokkan  hasil  analisis  data adalah  implementasi  AI  dalam  pengambilan  keputusan  dan  pelayanan  publik  di Kemenkominfo RI, Kemenkominfo RI dalam Menangani isu Etika dan Transparansi dalam Implementasi AI di Indonesia, dan strategi peningkatan Implementasi AI dalam Pengambilan  Keputusan  dan  Pelayanan  di  Pemerintahan  dan  Sektor  Publik  di Kemenkominfo RI.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  untuk  melakukan  analisis  secara mendalam  dan  memberikan  deskripsi  lengkap  berdasarkan  data  yang  diperoleh. Menurut  Cresswell  (2002),  penelitian  kualitatif  merupakan  sarana  untuk mengeksplorasi  dan  memahami  makna  yang  ditampakkan  oleh  individu  atau kelompok  dalam  permasalahan  manusia.  Penelitian  ini  menggunakan  desain deskriptif  analitis,  yaitu  penelitian  yang  melakukan  analisis  secara  mendalam  dan memberikan deskripsi lengkap berdasarkan data yang diperoleh. Analisis deskriptif kualitatif  adalah  proses  mengatur,  mengurutkan,  mengelompokan,  memberi  kode, mengkatagorikan,  mengartikan,  dan  menginterpretasikan/menafsirkan  data  dan informasi kualitatif dan kuantitatif tanpa ada hitung-hitungannya.
Dalam  penelitian  ini  data  diperoleh  dari  berbagai  sumber,  data  primer  didapatkan melalui wawancara mendalam, sedangkan data sekunder didapatkan melalui  studi literatur. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama atau data yang belum mengalami proses statistik atau teknik pengolahan data lainnya (Kothari, 2004).  Data  primer  diperoleh  melalui  pengumpulan  data  dari  sumber  di  institusi pemerintah yang berwenang dalam pengembangan implementasi AI di pemerintahan yakni  Direktorat  Jenderal  Aplikasi  Informatika  (Ditjen  Aptika)  Kemenkominfo  RI, antara  lain:    Plt.  Direktur  Layanan  dan  Aplikasi  Pemerintahan  (LAIP),  Aris Kurniawan, S.Sos, M.Comn; Direktur  Pengendalian  Aplikasi  Informatika,  Teguh Arifiadi;    Direktur  Tata  Kelola  Aplikasi  Informatika,  Aries  Kusdaryono,  S.Kom, M.Kom, Ph.D; Direktur Ekonomi Digital, Dr. Ir. Bonifasius Wahyu Pudjianto, M.T; dan Sesditjen  Aplikasi  Informatika,  Dr.  I  Nyoman  Adhiarna.    Data  sekunder  diambil dokumen resmi pemerintah, jurnal ilmiah, dan pelbagai dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  dijabarkan  dalam  bagian  ini  dengan  mengelompokkan  hasil pengumpulan data ke dalam tiga bagian, yang merupakan proposisi dalam penelitian ini.  Pengumpulan  data  dilakukan  melalui  wawancara  semi  terstruktur  di  Ditjen Aptika  Kemenkominfo  RI.  Data-data  tersebut  kemudian  dikelompokkan  menurut koding  interpretasi  berdasarkan  proposisi  yang  dirumuskan  dalam  kerangka pemikiran,  yaitu  bahwa  implementasi  AI  menentukan  ikatan  kontrak  sosial  yang terbentuk antara pemerintah dan warganya, melalui proses pengambilan keputusan dan  pelayanan  publik,  di  mana  etika  dan  transparansi  menjadi  isu  penting  yang mempengaruhi peran dan posisi Kemenkominfo RI. Dengan kata lain, Kemenkominfo RI menjadi institusi sentral dalam menentukan ikatan kontrak sosial tersebut, melalui perannya  dalam  menegakkan  etika  dan  transparansi  dalam  implementasi  AI  di pemerintahan dan sektor publik.

## Implementasi  AI  dalam  Pengambilan  Keputusan  dan  Pelayanan  Publik  di Kemenkominfo RI
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  beberapa  pejabat  di  Kemenkominfo  RI, dipahami  bahwa  belum  ada  implementasi  AI  yang  langsung  digunakan  untuk pengambilan keputusan yang sifatnya strategis. Hal ini dikarenakan dua hal utama, yakni belum selesainya pembangunan Pusat Data Nasional, dan pengaplikasian AI yang masih bersifat silo (tidak terhubung dengan organisasi secara keseluruhan). AI membutuhkan  tidak  hanya  data  yang  masif,  melainkan  juga  lintas  sektoral  agar keputusan strategis dapat bersifat komprehensif dan betul-betul terukur. Di sisi lain, oleh  karena  infrastruktur  belum  memadai  secara  optimal,  penggunaan  AI  masih bersifat silo di berbagai kementerian dan lembaga, sehingga belum dapat menciptakan AI  yang  cukup  cerdas  untuk  membantu  pengawak  dan  pejabat  untuk  mengambil keputusan. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Teguh Arifiadi, Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI:
Sejauh ini belum ada implementasi AI di Kemenkominfo RI dalam rangka mendukung pengambilan keputusan terkait tugas, fungsi dan tanggung jawab. Bahkan hingga saat ini belum ada kerangka kerja ( framework ) di level pemerintahan untuk pengambilan keputusan,  dan  pada  level  mana  yang  prioritas  perlu  didigitalisasi.  Alasan  utama adalah  penerapan  AI  perlu  dukungan  ketersediaan  data  yang  besar,  konsisten  dan untuk  itu  data  yang  dihasilkan  haruslah  dapat  dibangkitkan  secara  otomatis. Kemungkinan penerapan AI yang paling dekat dalam pengambilan keputusan adalah analisis  data  dan  profil  konten  negatif  dan  rekomendasi  keputusan  yang  diambil (Arifiadi).
Pernyataan  ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  secara  umum  belum  sampai  pada tahap implementasi AI secara strategis, melainkan pada tahap yang lebih operasional (dalam  hal  ini  untuk profiling ).  Untuk  sampai  pada  tahap  ini,  seperti  yang  telah dijelaskan sebelumnya mengenai Stranas KA dan UU PDP, Kemenkominfo RI sudah menjalankan  fungsinya  dalam  menegakkan  etika  dan  kebijakan.  Namun  demikian, pada tahun 2022 Kemenkominfo RI mengeluarkan Surat Edaran Menkominfo No. 9 Tahun 2023 tentang Etika dan Kebijakan Kecerdasan Artifisial. Hal ini menunjukkan bahwa  tugas Kemenkominfo  RI  belum  selesai  dengan  disahkannya UU PDP  tahun 2022.  Di  sisi  lain,  persoalan  etika  dan  kebijakan  tidak  dapat  dibatasi  hanya  pada perlindungan data pribadi. Hal ini akan dibahas lebih dalam di bagian selanjutnya. Masih dari Teguh Arifiadi tentang pengambilan keputusan berbasis AI, pernyataan di bawah  ini  menegaskan  bahwa  pengunaan  AI  dalam  hal  pengambilan  keputusan masih  sebatas  operasional.  Di  sisi  lain,  pernyataan  ini  juga  menegaskan  peran Kemenkominfo RI yang intensif dalam persoalan etika dan kebijakan AI.
Narasumber  Aris  Kurniawan,  Plt.  Direktur  Layanan  dan  Aplikasi  Pemerintahan (LAIP)), menjelaskan tugas dan fungsinya sebagai penyedia infrastruktur server data nasional yang memungkinkan seluruh institusi pemerintahan dapat mengakses sistem e-government . Hal penting yang diperoleh dari narasumber ini adalah bahwa kondisi infrastruktur data di pemerintahan dan sektor publik yang masih belum merata dan memadai. Kondisi ini tidak memungkinkan untuk membangun infrastruktur AI yang memungkinkan  pengambilan  keputusan  bersifat  strategis  dan  lintas  sektoral. Infrastruktur  AI  memerlukan  data  yang  memadai  dan  lintas  sektoral,  sementara
kondisi saat ini masih bersifat silo dan terbatas. Hal ini disampaikan langsung oleh informan:
Pemanfaatan teknologi AI di pemerintahan saat ini masih bersifat silo dan tersebar di masing-masing  Instansi  Pemerintah.  Pada  dasarnya  ketika  kita  berbicara  tentang implementasi AI dalam pengambilan Keputusan di Pemerintahan, terutama di level nasional,  maka  kita  tidak  bisa  lagi  hanya  melihat  data  sektoral.  Butuh  adanya keterpaduan  data  antar  sektor.  Sebagai  contoh  ketika  kita  membutuhkan  analisa kondisi stunting di Indonesia, maka analisa yang dilakuan tidak hanya data Kesehatan anak, namun juga perlu data dari sektor lain yang mungkin mempengaruhi kondisi stunting, seperti tingkat kesejahteraan sosial, data Pendidikan, data Kesehatan orang tua, dll.  Karena untuk mengatasi stunting , perlu dipastikan penyebabnya. Selain itu Pemerintah  juga  perlu  dapat  mengantisipasi  terjadinya stunting ,  sehingga  tindakan yang  dilakukan  tidak  hanya  mengatasi  kondisi  stunting  pada  anak,  tapi  juga pencegahan stunting. Kebutuhan ini hanya dapat terpenuhi dengan adanya integrasi data antar sektor. Kedepannya diharapkan pemanfaatan AI di dalam pemerintahan dapat saling terintegrasi, sehingga analisa yang dihasilkan pun memiliki dampak yang cukup besar bagi masyarakat.
Poin  penting  yang  didapatkan  dari  informasi  ini  adalah  adanya  “silo”  dalam pemanfaatan AI di pemerintahan. Istilah silo yang dimaksud di sini  adalah sebuah sikap dan/atau mentalitas dalam sebuah organisasi yang menghalangi saling berbagi informasi,  sehingga menimbulkan hambatan bagi  kolaborasi  dan komunikasi, serta mengurangi  efisiensi  dan  menghambat  arus  informasi.  Bekerja  dalam  silo,  berarti tidak terhubung dengan organisasi secara keseluruhan
( https://experience.dropbox.com/ ).  Hal  ini  yang  menghambat  pengembangan  AI, oleh karena untuk mengembangkan AI yang efektif dan efisien, terlebih lagi tidak bias kepentingan, maka diperlukan data sekomprehensif mungkin dan lintas sektoral. Ke- silo-an  ini  menjadikan  isu  etika  dan  transparansi  menjadi  lebih  jelas  terlihat  titik tolaknya. Kekurangan data yang memadai untuk pemrosesan, merupakan hambatan besar yang menjadi cikal-bakal masalah etika dan transparansi.

## Kemenkominfo  RI  dalam  Menangani  Isu  Etika  dan  Transparansi  dalam Implementasi AI di Indonesia
Berdasarkan hasil wawancara, peran Kemenkominfo RI dalam menangani isu etika dan transparansi dalam implementasi AI di Indonesia bertumpu pada regulasi dan tata kelola yang cenderung berfokus pada ekonomi digital. Fokus ini dikatakan sangat penting karena menentukan dan mendasari penerapan AI yang etis. Kemenkominfo RI sangat berhati-hati dalam hal ini, karena seperti yang disinggung sebelumnya, jika terlalu cepat meregulasi akan berdampak pada mandeknya perkembangan teknologi. Di  sisi  lain,  lambatnya  regulasi  akan  berdampak  pada  maraknya  pelanggaran  hak asasi. Berikut ini adalah jawaban yang disampaikan oleh Aries Kusdaryono, Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika:
Regulasi dan  tata kelola menjadi  jantung. Tugas kami  terkait perumusan kebijakan TIK. Dalam konteks AI, AI sudah ada sejak 2000, namun konteks kesiapan teknologi terutama  semi-konduktor  dan  teknologi cloud menentukan.  Pada  2022  muncul generative AI yang memunculkan isu tata kelola. Di Indonesia tahun 2019 sudah buat kajian  yang  pendekatannya  berbasis  risiko.  Tahun  2020  kajian  BPPT  menghasilkan
Stranas KA, kami juga mendefinisikan pelaku usaha dalam konteks pengembangan AI. Tahun 2021, PP 5 th 2021 berbasis risiko, sehingga kami mengacu ke situ. Dalam konteks kebijakan dari 2021 sampai sekarang, outputnya adalah surat edaran terkait prinsip  dan  etika  di  tahun  2023  untuk  pelaku  swasta  maupun  pemerintah  dalam menggunakan teknologi AI. Kami membuat panduan terkait etika penggunaan AI. Di dalamnya  ada  prinsip-prinsip.  Dalam  konteks  ini,  pendekatan  yang  dilakukan Kominfo  adalah  bagaimana  inovasi  tumbuh  tapi  tidak  mengucilkan  hak-hak masyarakat, sehingga muncul dari pendekatan soft regulation. Ke depannya akan ada pemetaan AI yang beresiko tinggi. Ada EU Act dan Joe Biden Executive Order terkait AI. Mayoritas pelaku berasal dari Amerika Serikat sana. Sebetulnya sudah ada EU Act 4  tahun  sebelum  2023,  namun  ketika  keluar generative AI,  kemudian  mereka membahas  ulang.  Pendekatan  mereka  adalah risk-based dari  yang acceptable hingga yang unacceptable .  Kita  masih  menunggu  apa  yang  diukur  dari  risk-based  tersebut, apakah  pelaku  usaha  dalam  menciptakan  satu  produk  sebelum  rilis  ke  market.  Di Indonesia belum ada, dan masih dipelajari di mana pemerintah harus hadir. Ini terkait dengan  yang  disinggung  Pak  Nyoman,  di  mana  pemerintah  jika  terlalu  cepat mengatur akan cenderung mematikan perkembangan AI.
Dari  seluruh  pernyataan  tersebut,  pembahasan  mengarah  cenderung  pada implementasi  di  sektor  swasta,  walaupun  juga  menyinggung  di  sektor  publik. Meskipun  cenderung  pada  implementasi  di  sektor  swasta,  pernyataan  ini  penting untuk melihat fokus kebijakan implementasi AI. Pernyataan yang sangat penting di sini  adalah  “.. bagaimana  inovasi  tumbuh  tapi  tidak  mengucilkan  hak-hak  masyarakat …”. Pernyataan  tersebut  berfokus  pada  operasi  atau  kegiatan  dan  aktivitas  di  sektor swasta,  yang  diarahkan  kepada  pengelolaan  kegiatan  usaha  yang  tidak  saling mendominasi, dengan menyadari pada perkembangan AI yang sesungguhnya hasil dari  pembaharuan  model-model  yang  sebelumnya  sudah  ada.  Dari  sini,  dapat dikatakan  Kemenkominfo  RI  sudah  mengarah  pada  bagaimana  memperbaharui regulasi yang sudah ada seperti UU ITE, menjadi regulasi yang berkaitan langsung dengan implementasi AI.

## Strategi  Peningkatan  Implementasi  AI  dalam  Pengambilan  Keputusan  dan Pelayanan di Pemerintahan dan Sektor Publik di Kemenkominfo RI
Pada bagian ini, akan dijabarkan mengenai strategi yang terkait dengan implementasi AI  beserta  dengan  etika  dan  transparansi  yang menjadi  proposisi  dalam  penelitian tesis ini. Informan yang banyak berbicara mengenai strategi umum implementasi AI adalah Dr. I Nyoman Adhiarna, Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Dalam  informasinya,  informan  memberikan  gambaran  umum  perkembangan kebijakan  implementasi  AI  di  Indonesia  yang  saat  ini  belum  sepenuhnya  memiliki aturan baku. Kondisi ini menurutnya adalah yang optimal (tidak ideal, namun cukup untuk  mengantisipasi),  mengingat  implementasi  AI  yang  dapat  dikatakan  masih dalam tahap sangat awal.
Mengatur terlalu cepat itu ada kerugian. Mengatur terlalu lambat juga ada kerugian. Ada perbedaan pandangan yag tajam di pemerintahan antara Presiden dan menteri. Presiden ingin segera diterapkan, namun menteri menunggu dasar aturan yang ada. Kami  memiliki berbagai  laporan  tentang  penerapan AI  di  Indonesia.  Secara  umum masih dalam tahap yang sangat awal.
Informasi  tersebut  meperlihatkan  masih  adanya  tarik  ulur  di  pihak  pemerintahan yang membuat regulasi belum selesai. Di satu sisi hal ini menunjukkan ketidaksiapan yang mungkin ditutupi dengan alasan tidak ingin mengekang inovasi. Di sisi yang lain,  pemerintah  sebetulnya  sudah  siap  dengan  regulasi-regulasi  yang  sebelumnya ada  seperti  UU  ITE,  UU  PDP  dan  Stranas  KA,  namun  untuk  menghadapi implementasi  AI  dibutuhkan  penyesuaian  yang  membutuhkan  waktu.  Informan menjelaskan kedua jenis pantauan tersebut sebagai berikut:
Sebelum pandemi, Kemenristek sudah menerbitkan Stranas KA. Itu adalah dokumen pertama, dan Kemenristek sebagai leading sector karena waktu itu dikaitkan dengan riset.  Isu  AI  sudah  cukup  lama,  sudah  diterbitkan  Stranas  KA  di  berbagai  sektor, dengan mempertahankan human centered . Di tahun ini leading sectornya BRIN dan akan dibuat Perpresnya. Karena seolah BRIN dan Kemenristekdikti sebagai leading sector , Kemenkominfo RI hanya supporting saja.
Stranas  KA  menjadi  titik  sentral  strategi  implementasi  AI  di  Indonesia  dengan berbasiskan human-centered ,  yang  bermakna  bahwa  AI  tidak  boleh  melampaui  dan menggantikan  manusia  sepenuhnya  di  segala  sektor  baik  publik  maupun  swasta. Untuk  mendukung  hal  tersebut,  implementasi  AI  membutuhkan  kesiapan infrastruktur data yang memadai. Big data analytics harus diperkuat untuk menunjang kecerdasan  AI  yang  paripurna,  sehingga  mampu  memberikan  pemahaman  yang komprehensif  dan  membantu  pengambilan  keputusan  di  pemerintahan.  Dari informasi  tersebut,  juga  ditegaskan  posisi  Kemenkominfo  RI  yang  lebih  ke  arah infrastruktur, ketimbang institusi lain seperti BRIN yang berada di bidang riset, dan Kemenristekdikti di bidang pendidikan.
Mengerucut  ke  strategi  yang  lebih  spesifik,  informan  menjabarkan  strategi  sektor publik dan swasta. Posisi Kemenkominfo RI sebagai penyedia infrastruktur dipertegas kembali: Kemenkominfo RI mendorong implementasi di pemerintahan. Kita sedang akan membangun big data dalam government cloud . Kemenkominfo RI akan membuat Pusat  Data  Nasional  (ratusan  miliar).  Amanah  dari  Sistem  Pemerintahan  Berbasis Elektronik.  Ada  permasalahan,  yaitu  pemda  mengadakan  sendiri-sendiri server database -nya. Kami sekarang sedang mengusahakan untuk terpusat dengan standar yang sama, dikelola  oleh Kemenkominfo RI. Kementerian akan bisa  melakukan big data analytics , sehingga kita bisa melakukan profiling data untuk kebutuhan perumusan kebijakan yang lebih baik di masa depan dalam rangka pelayanan publik.
Sementara itu di sektor swasta, startup UMKM menjadi ujung tombak implementasi AI  karena  memiliki  peluang  besar  untuk  menggerakkan  ekonomi  nasional.  Seperti yang  sudah  disinggung  sebelumnya,  inovasi  perlu  didorong  tanpa  mengucilkan pemain pasar lain terutama UMKM. Informasi ini menjadi gambaran yang jelas bahwa etika  dan  transparansi  dalam  implementasi  AI  tidak  dapat  dilepaskan  dari  strategi penguatan ekonomi berbasis digital dan bagaimana para pemain lokal UMKM dapat didukung untuk mampu bersaing di pasar. Selain itu, upaya ini harus didukung di level internasional melalui diplomasi. Informan menjelaskannya sebagai berikut:
Startup bisa  tumbuh  karena market-based- nya  sangat  besar.  Ke  depan,  mereka  tidak akan bertahan jika tidak menguasai AI. Kita berjuang agar mereka tidak dikalahkan oleh pemain luar. Jika Indonesia ingin bergerak maju, maka startup harus beradaptasi dengan  teknologi  digital  dan  menguasainya.  Perlu  bekerjasama  dengan  perguruan tinggi  dan  lembaga  riset.  Mereka  harus  bisa  memanfaatkan  AI  untuk  usahanya.Di
forum-forum  internasional,  AI  menjadi  perhatian.  Misalnya  di  G20,  kami  khawatir UMKM  kami  makin  tertinggal.  Ini  menjadi  agenda  G20  untuk  mendorong  UMKM untuk  bersaing  dengan perusahaan  besar.  Ini  isu digital  gap yang juga  terjadi  antar wilayah di Indonesia seperti Jawa-Papua. Startup bisa collapse , karena business model dan  marketnya  dan  pesaingnya  terlalu  besar.  Semakin  banyak  pengguna  digital, mereka  akan  menyulitkan company lain.  Seperti  Whatsapp  yang  mengalahkan Telegram. Mereka makin lama makin dominan. Komisi Pengawasn Persaingan Usaha (KPPU) harus aware , jangan sampai abuse, menyalahgunakan. Yang dilakukan KPPU agar  tidak  mengakuisisi  yang  kecil  dan  mematikannya.  Misalnya  Microsoft melakukan abuse dengan  membunuh  netscape. Yang  besar-besar  cenderung  seperti itu.
Dari  informasi  tersebut,  terlihat  bahwa  strategi  Kemenkominfo  RI  dalam implementasi AI adalah dengan mengatasi kesenjangan-kesenjangan digital terlebih dahulu yang jika tidak ditangani akan menjadi permasalahan yang mengakar dan sulit diatasi di kemudian hari. Penguasaan pasar oleh pelaku usaha besar khususnya yang berasal  dari  luar  negeri  melalui  perusahaan  multinasional,  akan  menghambat perkembangan pelaku usaha lokal. Penguasaan teknologi memiliki posisi yang sangat strategis,  yang  mampu  menentukan  keberlangsungan  ekonomi  dan  pembangunan, bahkan berpengaruh terhadap geopolitik dan geostrategi.

## KESIMPULAN
Dari pembahasan yang telah disajikan, kesimpulan umum untuk menjawab rumusan masalah adalah bahwa implementasi AI memiliki peran yang penting dalam ikatan kontrak sosial antara pemerintah dan warganya di Indonesia, karena membantu tata kelola  pemerintahan  digital,  di  mana  pemerintah  saat  ini  sudah  menerapkan e- government untuk  pelayanan  publik.  Namun  demikian,  dalam  hal  pengambilan keputusan,  implementasi  AI  masih  dalam  tahap  awal  dan  sangat bergantung  pada ketersediaan  dan  sentralisasi  data.  Kesimpulan  ini  didasarkan  pada  penelitian terhadap  Kemenkominfo  RI  yang  mengemban  tugas  sebagai  institusi  yang menegakkan Etika dan Kebijakan AI menurut Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial (Stranas  KA).  Kondisi  ini  membuat  posisi  Kemenkominfo  RI  sentral  dalam menentukan  pengembangan  implementasi  AI,  karena  berdasarkan  teori  kontrak sosial,  berjalannya  pemerintahan  dalam  sistem  demokrasi  sangat  bergantung  pada terpenuhinya  kebutuhan  warga  masyarakat  yang  memberikan  loyalitasnya  kepada negara.  Implementasi  AI  di  Kemenkominfo  RI  selama  ini  baru  sebatas  pelayanan publik dan penyediaan infrastruktur data, dan belum menyentuh level pengambilan keputusan.  Hal  ini  karena  belum  rampungnya  Pusat  Data  Nasional  yang memungkinkan pemanfaatan big data analytics yang komprehensif dan lintas sektoral. Kesimpulan ini dispesifikan menjadi tiga. Pertama, bahwa manfaat implementasi AI dalam  pengambilan  keputusan  dan  pelayanan  publik  di  Kemenkominfo  RI,  adalah membantu pelayanan publik khususnya dalam menyaring informasi-informasi yang melanggar  hukum  dan  berpotensi  menimbulkan  disinformasi.  Kedua,  pemahaman Kemenkominfo RI terhadap isu etika dan kebijakan AI di Indonesia, adalah di seputar belum mampunya perusahaan dan UMKM lokal untuk bersaing dengan perusahaan besar,  di  mana  ini  pada  kelanjutannya  berpengaruh  terhadap  masalah  etika  dan kebijakan  AI  di  Indonesia.  Di  sisi  lain,  belum  rampungnya  pusat  data  nasional membuat pemerintah belum dapat mengendalikan sepenuhnya penerapan AI. Ketiga,
strategi  Kemenkominfo  RI  dalam  menggunakan  AI  untuk  pengambilan  keputusan dan  pelayanan  publik  di  Indonesia  adalah  regulasi  yang  ketat  dan  mekanisme pengawasan  yang  efektif  untuk  mengedepankan  etika  dalam  penggunaan  AI  dan memastikan  bahwa  teknologi  ini  digunakan  untuk  kebaikan  masyarakat  secara keseluruhan.  Dengan  mengelola  risiko-risiko  ini  dengan  bijak,  Indonesia  dapat memanfaatkan  potensi  penuh  dari  implementasi  AI  tanpa  mengorbankan  keadilan dan kepentingan masyarakat.
Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. Kemenkominfo  RI  agar  dapatnya  mengakselarasi  Pusat  Data  Nasional  agar pengelolaan data dapat secara komprehensif dan menghindari silo pengelolaan data. Selanjutnya,  pemerintah  dan  parlemen  agar  dapatnya  merumuskan  UU  Etika Kecerdasan  Artifisial  guna  mengatur  pelaksanaan  Strategi  Kecerdasan  Artifisial, sehingga berkekuatan hukum dan dapat melindungi rakyat dari penyalahgunaan AI. Terakhir,  Kemenkominfo  RI  menjadi leading  sector dalam  menegakkan  etika implementasi AI, dengan meningkatkan kapabilitas untuk men- develop AI sekaligus memahami business model penerapan AI.

## DAFTAR PUSTAKA
Aisyah,  N.  (2022). Tokoh-Tokoh  yang  Mengemukakan  Teori  Kontrak  Sosial  dan Penjelasannya .  Diakses  dari: https://www.detik.com/edu/detikpedia/d- 6231860/tokoh-tokoh-yang-mengemukakan-teori-kontrak-sosial-dan- penjelasannya
Audi,  R.  (1999). Cambridge  Dictionary  of  Philosophy .  London:  Cambridge  University Press.
Badan  Pengkajian  dan  Penerapan  Teknologi.  (2020). Strategi  Nasional  Kecerdasan Artifisial 2020-2045 .
Bozeman,  B.  (2007). Public  Values  and  Public  Interest:  Counterbalancing  Economic Individualism . Washington, D.C.: Georgetown University Press.
Bungin, B. (2008). Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya . Jakarta: Kencana
Chen, Y. C. (2017). Managing Digital Governance. New York: Routledge.
Cresswell,  J.  W.  (2007). Qualitative  Inquiry  and  Research  Design:  Choosing Among  Five Approaches . Lincoln: Sage Publications
De Jong, J. (2011), Strategic Leadership for Public Value . Ash Center HKS; Cambridge, MA, Harvard University Press.
De Sousa, W. G., de Melo, E. R. P., Bermejo, P. H. D. S., Farias, R. A. S., & Gomes, A. O. (2019). How and where is artificial intelligence in the public sector going? A literature review and research agenda. Government Information Quarterly , 36 (4), 101392.
Dye, T. R. (2012). Understanding Public Policy . Pearson
Elfrida, S. V. (2015). Proses membangun agenda setting kebijakan pada portal berita pemerintah  dan  kesesuaiannya  dengan  agenda  media  online. Masyarakat Telematika dan Informasi , 6 (1), 13-26.
Experience.dropbox.com  (tt). Mengenal  Silo  dalam  Organisasi .  Diakses  dari: https://experience.dropbox.com/id-id/resources/breaking-down-silos- between-teams
Fischer, F., et al. (2007). Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics, and Methods . New York & London: CRC Press.
Grehenson,  G.  (2023). Fakultas  Filsafat  UGM  dan  UNESCO  Susun  Prinsip  Etis Penggunaan AI di Indonesia . Diakses dari: https://ugm.ac.id/id/berita/23566- fakultas-filsafat-ugm-dan-unesco-susun-prinsip-etis-penggunaan-ai-di- indonesia/
Hampton, J. (1999). Social Contract . London: Cambridge University Press.
Hinings,  B.,  Gegenhuber,  T.,  &  Greenwood,  R.  (2018).  Digital  innovation  and transformation: An institutional perspective. Information and organization , 28 (1), 52-61.
Hobbes,  T.  (1651). Leviathan,  The  Matter,  Forme  and  Power  of  a  Common  Wealth Ecclesiasticall and Civil .
Hoekstra, M., van Veenstra, A. F., & Chideock, C. (2021). A Typology for Applications of Public Sector AI. In EGOV-CeDEM-ePart-* (pp. 121-128).
Jørgensen, T. B., & Bozeman,  B. (2007). Public values:  An inventory . Administration & society, 39 (3), 354-381.
Junginger.  (2016). Transforming  Public  Services  by  Design:  Re-orienting  policies, organizations and services around people . Routledge.
Kazim, E., & Koshiyama, A. (2021). The interrelation between data and AI ethics in the context of impact assessments. AI and Ethics , 1 , 219-225.
Kominfo.go.id.  (tt). Tugas  dan  Fungsi  Kemenkominfo  RI .  Diakses  dari: https://www.kominfo.go.id/content/detail/711/tugas-dan-fungsi/0/page
Kominfo.go.id.  (2020). Rencana  Strategis  Kementerian  Kominfo  2020-2024  untuk Percepatan Transformasi Digital Nasional . Diakses dari:
https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Lampiran%202%20Rancanga n%20Rencana%20Strategis%20Kemenkominfo%202020-2024.pdf
Kominfo.go.id. (2020). Mau Tau Cara Kerja Mesin AIS dalam Tangani Konten Negatif? . Diakses  dari: https://www.kominfo.go.id/content/detail/24497/mau-tahu- cara-kerja-mesin-ais-dalam-tangani-konten-negatif/0/berita_satker
Kostin,  K.  B.  (2018).  Foresight  of  the  global  digital  trends. Strategic  Management- International  Journal  of  Strategic  Management  and  Decision  Support  Systems  in Strategic Management , 23 (1).
Kothari, C. R. (2004). Research Methodology: Methods & Techniques . New Delhi: New Age International (P) Ltd.
Kruikemeier, S., Boerman, S. C., & Bol, N. (2020). Breaching the contract? Using social contract  theory  to  explain  individuals’  online  behavior  to  safeguard privacy. Media Psychology , 23 (2), 269-292.
Kuziemski, M., & Misuraca, G. (2020). AI governance in the public sector: Three tales from  the  frontiers  of  automated  decision-making  in  democratic settings. Telecommunications policy , 44 (6), 101976.
Lutfi, K. (2023). Kemenkominfo RI Keluarkan Surat Edaran No. 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial . Diakses dari: https://fin.co.id/read/163522/kemenkominfo-keluarkan-surat-edaran- nomor-9-tahun-2023-tentang-etika-kecerdasan-artifisial
Mahamidi, A. (2023). Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Pemerintahan . Diakses dari: https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-banten/baca- artikel/16228/Pemanfaatan-Kecerdasan-Buatan-AI-dalam- Pemerintahan.html
Margetts, H., & Dorobantu, C. (2019). Rethink government with AI. Nature , 568 (7751), 163-165.
Mills, K. (2020). If we’re not thoughtful and careful, we’re going to end up with redlining again . Diakses dari: https://news.harvard.edu/gazette/story/2020/10/ethical-concerns-mount- as-ai-takes-bigger-decision-making-role/ Muhammad, N. (2023). Daftar Negara Paling Inovatif di ASEAN 2023. Bagaimana Posisi Indonesia? . Diakses dari: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/10/daftar-negara- paling-inovatif-di-asean-2023-bagaimana-posisi-indonesia Nilamsari, N. (2014). Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif. WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi , 13 (2), 177-181.
Nursaid, F. A. (2022). Pemanfaatan AI di Ranah Pemerintahan dan Sektor Publik . Diakses dari https://www.komite.id/2022/05/30/pemanfaatan-ai-di-ranah- pemerintahan-dan-sektor-publik/
Oecd.ai. (tt). VC investments in AI by country . Diakses dari: https://oecd.ai/en/vc
Oxfordinsights.com. (2023). Release: 2023 Government AI Readiness Index reveals which governments are most prepared to use AI . Diakses dari: https://oxfordinsights.com/insights/release-2023-government-ai-readiness- index-reveals-which-governments-are-most-prepared-to-use- ai/#:~:text=The%20USA%20ranks%20first%20in,ten%20most%20AI%20ready %20countries .
Peraturan  Menteri  Komunikasi  dan  Informatika  Nomor  6  Tahun  2018  tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Pfeiffer, S. (2017). The vision of “Industrie 4.0” in the making—a case of future told, tamed, and traded. Nanoethics , 11 (1), 107-121.
Ramadhani, F. (2023). Dinamika UU ITE sebagai Hukum Positif di Indonesia Guna Meminimalisir Kejahatan Siber. Kultur: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 1 (1).
Reis, J., Amorim, M., Melão, N., & Matos, P. (2018). Digital transformation: a literature review and guidelines for future research. Trends and Advances in Information Systems and Technologies: Volume 1 6 , 411-421.
Rizki,  M.  J.  (2019). Mengenal  Pokok-pokok  Aturan  Baru  PP  PSTE .  Diakses  dari https://www.hukumonline.com/
Rousseau.  (1762). The  social  contract. Hertfordshire:  Wordsworth  Classics  of  World Literature.
Schmager, S., Grøder, C. H., Parmiggiani, E., Pappas, I., & Vassilakopoulou, P. (2023). What do citizens think of AI adoption in public services? Exploratory research on citizen attitudes through a social contract lens.
Stake, R. E. (1995). The Art of Case Study Research . New York: Sage Publication.
Stake, R. E. (2006). Multiple case study analysis . New York: Guilford Press.
Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial.
Syahruddin. (2016). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: Nusamedia .
UNESCO’s  Input  in  reply  to  the  OHCHR  report  on  the  Human  Rights  Council Resolution 47/23
Unesdoc.unesco.org.  (2021). Recommendation  on  the  Ethics  of  Artificial  Intelligence . Diakses dari: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455
Vrabie,  C.  (2023).  E-Government  3.0:  An  AI  model  to  use  for  enhanced  local democracies. Sustainability , 15 (12), 9572.
Wahyuni, S. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Empat.
Walliman,  N.  (2001). Your  Research  Project:  A  Step-b-  Step  guide  for  The  First-time Researcher . London: Sage Publications.
Wibawana, W. A. (2022). “ Isi UU PDP: Larangan, Sanksi dan Jenis Data . Diakses dari: https://news.detik.com/berita/d-6302589/isi-uu-perlindungan-data- pribadi-larangan-sanksi-dan-jenis-data
Widyawicara.com. (2022). Peranan Chatbot bagi Layanan Publik dan Pemerintah . Diakses dari: https://widyawicara.com/peranan-chatbot-bagi-layanan-publik-dan- pemerintah/
Wisesa, A.  R.  (2023).  Inovasi  AI  sebagai  Financial  Advisor  Kementerian  Keuangan.
Jurnal Swatantra: Otonomi Daerah dan Pengembangan Masyarakat, 21 (1).