## Pendidikan Islam dan Dinamika Politik Kebangsaan di Indonesia
1 Mutiah, 2 Muhammad Roihan Alhaddad, 3 Dwi Noviani,
1 IAIQI, 2 STAI Raudhatul Ulum, 3 IAIQI Indralaya
1 mutiahbaihaki@gmail.com, 2 roihan.alhaddad@stit-ru.ac.id, 3 dwi.nopiani@iaiqi.ac.id
Abstact: Education  in  essence  is  a  conscious  effort  of  all  parties  to  internalize  the  noble  values  both taught by religious teachings and Pancasila to all children of the nation. The formation of character in order  to  strengthen  the  nation's  civilization  is  an  important  goal  of  education.  the  function  of  Islamic Education is a means to provide facilities that can enable the task of Islamic education to be achieved and run smoothly. Religious education has received serious attention from the government, both in public and private schools. Religious education has received serious attention from the government, both in public and private schools. Education in essence is a conscious effort of all parties to internalize the noble values both taught by religious teachings and Pancasila to all children of the nation. The formation of character in  order  to  strengthen  the  nation's  civilization  is  an  important  goal  of  education.  The  Commission  for Education and Regeneration of the Indonesian Ulema Council (MUI) feels the need and is called upon to convey several views to the wider community, especially regarding the impact of political dynamics on education.
Kata Kunci : islamic education, political dynamics, nationality
Abstrak: Pendidikan  pada  hakikatnya  adalah  upaya  sadar  semua  pihak  untuk  menginternalisasikan nilai-nilai luhur baik yang diajarkan oleh ajaran agama maupun Pancasila kepada seluruh anak bangsa. Pembentukan karakter dalam rangka memperkokoh peradaban bangsa adalah merupakan tujuan penting dari  pendidikan.  fungsi  Pendidikan  Islam  adalah  sarana  untuk  menyediakan  fasilitas  yang  dapat memungkinkan  tugas  pendidikan  Islam  dapat  tercapai  dan  berjalan  dengan  lancar.  pendidikan  agama telah  mendapat  perhatian  serius  dari  pemerintah,  baik  di  sekolah  negeri  maupun  swasta.  Pendidikan agama  telah  mendapat  perhatian  serius  dari  pemerintah,  baik  di  sekolah  negeri  maupun  swasta. Pendidikan  pada  hakikatnya  adalah  upaya  sadar  semua  pihak  untuk  menginternalisasikan  nilai-nilai luhur  baik  yang  diajarkan  oleh  ajaran  agama  maupun  Pancasila  kepada  seluruh  anak  bangsa. Pembentukan karakter dalam rangka memperkokoh peradaban bangsa adalah merupakan tujuan penting dari  pendidikan.  Komisi Pendidikan  dan  Kaderisasi  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI)  merasa  perlu  dan terpanggil untuk menyampaikan beberapa pandangan kepada masyarakat luas terutama terkait dengan dampak dinamika politik terhadap pendidikan.
Kata Kunci : Pendidikan Islam, Dinamika Politik, Kebangsaan

## Pendahuluan
Pendidikan  Islam  merupakan  pewarisan  dan  perkembangan  budaya manusia  yang  bersumber  dan  berpedoman  pada  ajaran  dasar  agama  Islam yakni al- Qur’an dan hadits. Sebagaimana dijelaskan bahwa “dasar pendidikan Islam sudah jelas dan tegas, yaitu firman Tuhan dan sunah Rasulullah  SAW., kalau  pendidikan  diibaratkan  bangunan,  maka  Al- Qur’an  dan  haditslah yang menjadi fundamennya”. 1
Pendidikan adalah suatu aktivitas untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian  manusia  yang  berjalan  seumur  hidup.  Dengan  kata  lain
1 Samsul Nizar , Sejarah Pendidikan Islam , (Bandung: Kencana, 2007), hlm. 346- 347
pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam kelas. Pendidikan bukan bersifat formal saja, tetapi  mencakup  pula  yang  non formal. Sejak awal kemerdekaan dan selama masa Orde Lama, pengakuan tentang eksistensi pendidikan agama di  sekolah  umum  mulai  timbul,  meskipun  dalam  prakteknya  perkembangan PAI  pada  kurun  waktu  tersebut  senantiasa  menghadapi  kendala  politis maupun  non-politis.  Kendala  yang  bersifat  politis  ialah  berkaitan  dengan ketentuan perundangan yang cenderung kurang memberikan ruang peran bagi pendidikan agama, bahkan tidak mengakomodir keberadaan pendidikan agama tersebut  di  sekolah-sekolah  umum.  Sebab  pendidikan  agama  dipandang sebagai  urusan  individu  dan  bukan  menjadi  tanggung  jawab  lembaga pendidikan  (sekolah).  Sedang  kendala  non-politis  berkaitan  dengan  keadaan sosial-budaya  maupun  keterbatasan-keterbatasan  sumber PAI  itu  sendiri, baik kurikulum, guru maupun  metode pembelajaran.

## Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kulitatif deskriptif dimana prosedur penelitian ini akan menghasilkan data yang bersifat deskriptif,  berupa  kata-kata  yang  tertulis    atau  secara  langsung  dari  orang- orang  dan  prilaku  yang  bisa  diamati.  Penelitian  deskriptif  kualitatif  memiliki tujuan  mendeskripsikan  suatu  keadaan  atau  fenomena-fenomena  secara  apa adanya.  Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adala  analisis  interaktif  model Milles  dan  Michael  Huberman,  yaitu  :  Data  Reduction  (Reduksi  Data),  Data Display (Penyajian Data), Verification (Penarikan Kesimpulan).

## Hasil dan Pembahasan

## 1. Pengertian Pendidikan Islam
Memahami  pendidikan  Islam  dapat  ditelusuri  melalui  keseluruhan sejarah kemunculan Islam itu sendiri. Tentu saja untuk memahaminya, tidaklah dipahami sebagai sebuah sistem pendidikan yang sudah mapan dan sistematis, melainkan  proses  pendidikan  lebih  banyak  terjadi  secara  insidental  bahkan mungkin lebih banyak yang bersifat jawaban dari berbagai problematika yang berkembang  pada  masa  itu.Pendidikan  dalam  Islam,  secara  bahasa  memiliki
terma yang sangat varian. Perbedaan ini tidak terlepas dari banyaknya istilah yang muncul dalam Al- Qur’an dan Al -Hadits — sebagai sumber rujukan utama pendidikan  Islam — yang  menyebutkan  kata  ( kalimah) yang  memiliki  konotasi pendidikan atau pengajaran. Setidaknya, ada empat (4) istilah yang digunakan untuk  menyebutkan  makna  pendidikan,  misalnya tarbiyah,  ta’dib,  ta’lim dan riyadhah. Tiga (3) dari empat (4) istilah tersebut pernah direkomendasikan oleh Konfrensi  Internasional  I  tentang  Pendidikan  Islam  di  Mekkah  pada  tahun 1977. 2

## 2. Fungsi Pendidikan Islam
Secara  sederhana,  fungsi  Pendidikan  Islam  adalah  sarana  untuk menyediakan  fasilitas  yang  dapat  memungkinkan  tugas  pendidikan  Islam dapat  tercapai  dan  berjalan  dengan  lancar.  Menurut  Kurshid  Ahmad,  fungsi pendidikan Islam adalah:
a. Alat  untuk  memelihara,  memperluas  dan  menghubungkan  tingkat- tingkat  kebudayaan,  nilai-nilai  tradisi  dan  sosial  serta  ide-ide masyarakat dan nasional
b. Alat  untuk  mengadakan  perubahan,  inovasi  dan  perkembangan  yang secara  garis  besarnya  melalui  pengetahuan  dan  skill  yang  baru ditemukan  dan  melatih  tenaga-tenaga  manusia  yang  produktif  untuk menemukan perimbangan perubahan sosial dan ekonomi.

## 3. Pendidikan Islam Pasca Kemerdekaan
Setelah  Proklamasi  Kemerdekaan  Indonesia  tanggal  17  Agustus  1945, terjadi  perubahan  dalam  bidang  pendidikan.  Perubahan  yang  dilakukan cukup mendasar, yaitu menyangkut penyesuaian dasar dan tujuan pendidikan, sistem  persekolahan,  dan  isi  pendidikan  sesuai  dengan  aspirasi  bangsa  dan negara merdeka untuk memberikan kesempatan belajar seluas- luasnya kepada rakyat Indonesia.
Pada  tanggal  29  Desember  1945  Badan  Pekerja  Komite  Nasional Indonesia  Pusat  (BPKNIP)  mengusulkan  kepada  Kementerian  Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) agar secepat mungkin mengusahakan
2 Alrudiyansah, Politik Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Agama Islam Di Masa Orde Baru, Nur El-Islam, Vol. 3 Nomor 1 April 2016, hlm. 4.
pembaharuan  pendidikan  dan  pengajaran  sesuai  dengan  rencana  pokok pendidikan baru.
Poin-poin  dalam  usulan  tersebut  berisi  tentang  perubahan  pedoman pendidikan  dan  pengajaran,  metode,  pengajaran  tinggi,  pengajaran  agama, pemberian  bantuan  kepada  madrasah  dan pesantren,  pengajaran  teknik  dan ekonomi,  pengajaran  kesehatan.  Selain  itu,  diatur  juga  sistem  pembayaran mulai dari sekolah rendah, menengah dan tinggi sehingga rakyat yang kurang mampu masih bisa mengenyam  pendidikan. 3
Salah  satu  poin  penting  dalam  usulan  tersebut  adalah  tentang pengajaran  agama  di  sekolah.  Pada  poin  d  disebutkan  bahwa  Pengajaran agama hendaknya mendapat tempat yang sesuai dan mendapat perhatian yang semestinya, dengan tidak mengurangi kemerdekaan golongan- golongan yang berkehendak  mengikuti  kepercayaan  yang  dianut.  Tentang  cara pelaksanaannya, kementerian perlu mengadakan pe-rundingan dengan Badan Pekerja KNIP.
Atas  usul  Badan  Pekerja  KNIP,  Menteri  PP  dan  K  (Mr.  Soewandi) membuat  surat  Keputusan  tanggal  1  Maret  1946  No.104/Bhg.0,  untuk membentuk  Panitia  Penyelidik  Pengajaran  RI  di  bawah  pimpinan  Ki  Hajar Dewantara yang dibantu oleh seorang penulis Soegarda Poerbakawatja. Tugas yang dibebankan kepada panitia ini, antara  lain: 4
a. Merencanakan susunan baru dari tiap-tiap  jenis  sekolah
b. Menetapkan  bahan-bahan   pengajaran  dengan  memperhatikan keperluan yang praktis dan tidak terlalu  berat
c. Menyiapkan  rencana-rencana   pelajaran  untuk  tiap-tiap  sekolah dan  tiap- tiap  kelas.
Tidak  jauh  berbeda  setelah  masa  kemerdekaan,  pendidikan  di  masa pascakolonial melahirkan beberapa hal diantaranya:
1) Terdapat banyak sikap hidup yang bisu dan keliru. Kebudayaan bisu
3 Nabil STIT  Al  Marhalah  Al  Ulya  Bekasi, P , eran  Pendidikan  Islam  Dalam  Dinamika Politik  Kebangsaan  Di  Indonesia (Telaah  Pendidikan  Pasca  Kemerdekan,  Ode  Baru  Dan Reformasi), Al Marhalah Jurnal Pendidikan Islam, Volume. 3, No. 1 Mei 2019, hlm. 48
4 Luthfi Khairul Fikri, Munawar Rahmat, wahyu wibisana, Perkembangan Pendidikan Agama Islam       Di Sekolah Dasar Tahun 1945-1966 ,  Tarbawy, vol. 1, nomor 1, 2014 hlm. 49
dan  budaya  pedagogi  yang  hanya  mengandalkan  memori  otak sehingga  menjadikan  sekolah  hanya  sebagai  tempat  untuk mendengarkan guru ceramah tanpa siswa diberikan kesempatan untuk berpikir kritis. Pada saat ini siswa tidak memiliki pilihan untuk tidak mengikuti  metode  ceramah  ini,  karena  guru  diposisikan  sebagai subjek sentral yang harus dihormati oleh murid.
2) Penduduk dipinggiran kota (di kampung-kampung kumuh) ternyata belum  mampu  berkembang  dan  belum  dapat  diikut  sertakan  dalam proses pendidikan.
3) Model  sekolah  yang  mengikuti  model  barat  ternyata  belum  hilang bekas- bekas pengaruhnya dalam mengalami kegagalan.
4) Di  sekolah-sekolah,  bahasa  ibu  (bahasa  daerah  asli)  didiskualifikasi secara  sistematis,  diganti  dengan  bahasa  intelektual  dan  artifisial penguasa di bidang politik.
5) Kaum  elit  dan  intelektual  yang  mendapatkan  pendidikan  dari  luar negeri ternyata tidak akrab dengan masyarakat pribumi.
Oleh  karena  itu,  secara  garis  besar  pendidikan  di  awal  kemerdekaan diupayakan  untuk  dapat  menyamai  dan  mendekati  sistem  pendidikan  di negara-  negara  maju,  khususnya  dalam  mengejar  keserbaterbelakangan  di berbagai  sektor  kehidupan.  Secara  umum  pendidikan  orde  lama  sebagai wujud interpretasi pasca kemerdekaan di bawah kendali kekuasaan Soekarno cukup  memberikan  ruang  bebas  terhadap  pendidikan.  Pemerintahan  yang berasaskan sosialisme  menjadi rujukan  dasar  bagaimana  pendidikan  akan dibentuk dan dijalankan demi pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia di  masa  mendatang.  Pada  prinsipnya konsep  sosialisme  dalam pendidikan memberikan  dasar  bahwa  pendidikan  merupakan  hak  semua  kelompok masyarakat tanpa memandang kelas sosial. 5
Setelah Indonesia merdeka, pendidikan agama telah mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha tersebut
5 Luthfi Khairul Fikri, Munawar Rahmat, wahyu wibisana, Perkembangan Pendidikan Agama Islam        Di Sekolah Dasar Tahun 1945-1966 ,  tarbawy, vol. 1, nomor 1,  2014, hlm. 50
dimulai  dengan  memberikan  bantuan  sebagaimana  anjuran  oleh  Badan Pekerja  Komite  Nasional  Pusat  (BPKNP)  tanggal  27  Desember  1945, disebutkan :
“ Madrasah  dan  pesantren  yang  pada  hakikatnya  adalah  satu  sumber pendidikan  dan  pencerdasan  rakyat  jelata  yang  telah  berurat  dan berakar  dalam  masyarakat  Indonesia  pada  umumnya,  hendaknya mendapatkan  perhatian  dan  bantuan  nyata  berupa  tuntunan  dan bantuan material dari pemerintah “
Pendidikan  Agama  diatur  secara  khusus  dalam  UU  No,  4  Tahun 1950 pada bab XII Pasal 20, yaitu:
1. Di  sekolah-sekolah  negeri  diadakan  pelajaran  agama,  orang  tua  murid menetapkan  apakah  anaknya  akan  mengikuti  pelajaran  tersebut  atau tidak.
2. Cara penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah negeri diatur dalam peraturan  yang  ditetapkan  oleh  Menteri  Pendidikan  Pengajaran  dan Kebudayaan, bersama-sama dengan Menteri Agama.
Perkembangan  pendidikan  Islam  pada  masa  orde  lama  sangat  terkait pula dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri pada tanggal 3  Januari  1946.  Departemen  Agama  sebagai  suatu  lembaga  pada  masa  itu, secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam pada masa itu ditangani oleh suatu bagian khusus yang  mengurus  masalah  pendidikan  agama,  yaitu  Bagian  Pendidikan Agama. Tugas  dari  bagian  tersebut  sesuai  dengan  salah  satu  nota  Islamic education  in  Indonesia  yang  disusun  oleh  Bagian  Pendidikan  Departemen Agama pada tanggal 1 September 1956, yaitu : 1) memberi pengajaran agama di sekolah  negeri  dan  partikulir,  2)  memberi  pengetahuan  umum  di  madrasah, dan  3)mengadakan  Pendidikan  Guru  Agama  serta  Pendidikan  Hakim  Islam Negeri. 6
6 Luthfi Khairul Fikri, Munawar Rahmat, wahyu wibisana, Perkembangan Pendidikan Agama Islam       Di Sekolah Dasar Tahun 1945-1966 ,  tarbawy, vol. 1, nomor 1,  2014, hlm. 54
Berdasarkan  keterangan  di  atas,  ada  2  hal  yang  penting  berkaitan dengan  pendidikan  Islam  pada  masa  orde  lama,  yaitu  pengembangan  dan pembinaan madrasah dan pendidikan Islam di sekolah umum.

## a. Perkembangan dan Pembinaan Madrasah
Perkembangan madrasah tak lepas dari peran Departemen Agama sebagai lembaga  yang  secara  politis  telah  mengangkat  posisi  madrasah  sehingga memperoleh  perhatian  yang  terus  menerus  dari  kalangan  pengambil kebijakan. Walau tak lepas dari usaha keras yang sudah dirintis oleh sejumlah tokoh  agama  seperti  Ahmad  Dahlan,  Hasyim  Asy`ari  dan  Mahmud  Yunus. Dengan  perkembangan  politis  dan  zaman,  Departemen  Agama  secara bertahap terus menerus mengembangkan program-program peningkatan dan perluasan ases serta peningkatan mutu madrasah.
Madrasah  sebagai  lembaga  penyelenggara  pendidikan  diakui  oleh  negara secara  formal  pada  tahun  1950.  Undang-undang  No.  4  tahun  1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah, pada pasal 10 menyatakan bahwa  untuk  mendapatkan  pengakuan  Departemen  Agama,  madrasah  harus memberikan  pelajaran  agama  sebagai  mata  pelajaran  pokok  paling  sedikit  6 jam seminggu secara teratur disamping pelajaran umum.
Dengan  persyaratan  tersebut,  diadakan  pendaftaran  madrasah  yang memenuhi  syarat.  Jenjang  pendidikan  pada  sistem  madrasah  pada  masa  itu terdiri dari tiga jenjang.
1) Pertama Madrasah Ibtidaiyah dengan lama pendidikan 6 tahun
2) Kedua Madrasah Tsanawiyah Pertama untuk 4 tahun
3) Ketiga Madrasah Tsanawiyah Atas untuk 4 Tahun.
Sedangkan kurikulum madrasah terdiri dari sepertiga pelajaran agama dan sisanya  pelajaran  umum.  Rumusan  kurikulum  seperti  itu  bertujuan  untuk merespon  pendapat  umum  yang  menyatakan  bahwa  madrasah  tidak  cukup hanya  mengajarkan  agama  saja,  tetapi  juga  harus  mengajarkan  pendidikan umum,  kebijakan  seperti  itu  untuk  menjawab  kesan  tidak  baik  yang  melekat kepada  madrasah,  yaitu  pelajaran  umum  madrasah  tidak  akan  mencapai tingkat yang sama bila dibandingkan dengan sekolah umum.
Perkembangan  madrasah  yang  cukup  penting  pada  masa  Orde  Lama adalah berdirinya  madrasah  Pendidikan  Guru  Agama  (PGA)  dan  Pendidikan Hakim  Islam  Negeri  (PHIN).  Tujuan  pendiriannya  untuk  mencetak  tenaga- tenaga  profesional  yang  siap  mengembangkan  madrasah  sekaligus  ahli keagamaan yang profesional. PGA pada dasarnya telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan.  Khususnya  di  wilayah  Minangkabau,  tetapi  pendiriannya  oleh Departemen  Agama  menjadi  jaminan  strategis  bagi  kelanjutan  madrasah  di Indonesia.
Sejarah  perkembangan PGA dan PHIN bermula  dari  progam  Departemen Agama yang secara tehnis ditangani oleh Bagian Pendidikan. Pada tahun 1950, bagian  itu  membuka  dua  lembaga  pendidikan  dan  madrasah  profesional keguruan:
(1) Sekolah Guru Agama Islam (SGAI)
SGAI terdiri dari dua jenjang:
(a) jenjang  jangka  panjang  yang  ditempuh  selama  5  tahun  dan diperuntukkan bagi siswa tamatan SR/MI, dan
(b) Jenjang  jangka  pendek  yang  ditempuh  selama  2  tahun diperuntukkan bagi lulusan SMP/Madrasah Tsanawiyah.
(c) Sekolah Guru Hakim Agama Islam (SGHAI)
SGHAI ditempuh selama 4 tahun diperuntukkan bagi lulusan SMP/Madrasah Tsanawiyah. SGHAI memilki empat bagian:
Bagian “a” untuk mencetak guru kesusastraan
Bagian “b” untuk mencetak guru Ilmu Alam/Ilmu Pasti Bagian “c” untuk mencetak guru ag ama
Bagian “d” untuk mencetak guru pendidikan agama.
Pada  tahun  1951,  terjadi  perubahan  nama  terhadap  kedua  madrasah keguruan  tersebut  sesuai  dengan  Ketetapan  Menteri  Agama  15  Pebruari 1951. SGAI menjadi PGA (Pendidikan  Guru  Agama)  dan  SGHAI menjadi SGHA  (  Sekolah  Guru  Hakim  Agama  ).  Pada  tahun  1951  ini, PGA  Negeri didirikan  di  Tanjung  Pinang,  Kotaraja,  Padang,  Banjarmasin,  Jakarta,  Tanjung Karang, Bandung dan Pamekasan. Jumlah PGA pada tahun ini sebanyak 25 dan tiga  tahun  kemudian,  1954,  berjumlah  30.  sedangkan SGHA pada  tahun  1951
didirikan  di  Aceh,  Bukit  Tinggi  dan  Bandung.  Selanjutnya  seiring  dengan perubahan “Bagian Pendidikan” yang  berkembang  menjadi “Jawatan
Pendidikan Agama” di Departemen
Agama. Ketentuan-ketentuan tentang PGA dan SGHA diubah. PGA yang  5  tahun  diubah  menjadi  6  tahun, terdiri  dari PGA Pertama  4  tahun  dan PGA Atas  2  tahun. PGA jangka  pendek dan SGHA dihapuskan. Sebagai pengganti SGHAI bagian “d” didirikan PHIN ( Pendidikan  Hakim  Islam  Negeri)  dengan  waktu  belajar  3  tahun  dan diperuntukkan bagi lulusan PGA pertama.

## Perkembangan Perguruan Tinggi Islam
Perguruan  Tinggi  Islam  khusus  terdiri  dari  fakultas-fakultas keagamaan  mulai  mendapat  perhatian  pada  tahun  1950.  Pada  tanggal  12 Agustus  1950,  fakultas  agama UII dipisahkan  dan  diambil  alih  oleh pemerintah.  Pada tanggal  26  September  1951  secara  resmi  dibuka perguruan  tinggi  baru  dengan  nama PTAIN (Perguruan  Tinggi  Agama Islam  Negeri)  di  bawah  pengawasan  Kementerian  Agama.  Pada  tahun 1957,  di  Jakarta  didirikan  Akademi  Dinas  Ilmu  Agama  (ADIA).  Akademi ini  bertujuan  sebagai  sekolah  latihan  bagi  para  pejabat  yang  berdinas  di penerintahan  (  Kementerian  Agama)  dan  untuk  pengajaran  agama  di sekolah. Pada tahun 1960 PTAIN dan ADIA disatukan menjadi IAIN.

## A. Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum
Peraturan  resmi  pertama  tentang pendidikan  agama  di  sekolah  umum, dicantumkan  dalam  Undang-Undang  Pendidikan  tahun  1950  No.  4  dan Undang-Undang  Pendidikan  tahun  1954  No.  20, (tahun  1950  hanya  berlaku untuk Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta).
Sebelumnya  ada  ketetapan  bersama  Departemen PKK dan  Departemen Agama  yang  dikeluarkan  pada  20  Januari  Tahun  1951.  Ketetapan  itu menegaskan bahwa :
1. Pendidikan  agama  diberikan  mulai  kelas  IV  Sekolah  Rakyat  selama  2 jam  per  minggu.  Di  lingkungan  istimewa,  pendidikan  agama  dapat  di mulai  dari  kelas  1  dan  jam  pelajarannya  boleh  ditambah  sesuai kebutuhan,  tetapi  catatan  bahwa  mutu  pengetahuan  umumnya  tidak boleh  berkurang  dibandingkan  dengan  sekolah  lain  yang  pendidikan
agamanya diberikan mulai kelas IV.
2. Di  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Pertama  dan  Tingkat  Atas  (umum  dan kejuruan) diberikan pendidikan agama sebanyak 2 jam seminggu.
3. Pendidikan  agama  diberikan  kepada  murid-murid  sebanyak  10  orang dalam 1 kelas dan mendapat izin dari orang tua dan walinya.
4. Pengangkatan  guru  agama,  biaya  pendidikan  agama  dan  materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama.
Undang-Undang Pendidikan tahun 1954 No. 20 berbunyi :
a. Pada  sekolah-sekolah  negeri  diselenggarakan  pelajaran  agama,  orang tua  murid  menetapkan  apakah  anaknya  mengikuti  pelajaran  tersebut atau tidak.
b. Cara  menyelenggarakan  pengajaran  agama  di  sekolah-sekolah  negeri diatur  melalui  ketetapan  Menteri  Pendidikan,  Pengajaran  dan Kebudayaan (PPK) bersama dengan Menteri Agama.
Penjelasan  pasal  ini  antara  lain  menetapkan  bahwa  pengajaran agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas para murid.
Pada periode orde Lama ini, berbagai peristiwa dialami oleh bangsa Indonesia dalam dunia pendiidkan, yaitu :
1) Dari  tahun  1945-1950  landasan  idiil  pendidikan  ialah UUD 1945  dan Falsafah Pancasila.
2) Pada  permulaan  tahun  1949  dengan  terbentuknya  negara  Republik Serikat  (RIS),  di  wilayah  bagian  Timur  dianut  suatu  sistem  pendidikan yang diwarisi dari zaman Belanda.
3) Pada  tanggal  17  Agustus  1950  dengan  terbentuknya  kembali  negara kesatuan  Republik  Indonesia,  landasan  idiil  pendidikan  adalah UUDS RI.
4) Pada  tahun  1959  Presiden  mendekritkan  Republik  Indonesia  kembali ke UUD 1945 dan menetapkan arah politik Republik Indonesia menjadi haluan negara.
5) Pada  tahun  1945,  sesudah  G  30  S/PKI  kita  kembali  lagi  melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Pada  tahun  1960,  sidang MPRS menetapkan  bahwa  pendidikan agama  diselenggarakan  di  perguruan  tinggi  umumdan  memberikan kebebasan  kepada  mahasiswa  untuk  mengikuti  ataupun  tidak.  Namun, pada  tahun  1967  (periode  awal  Orde  Baru),  ketetapan  itu  diubah  dengan mewajibkan mahasiswa mengikuti mata kuliah agama dan mata kuliah ini termasuk kedalam system penilaian.

## B. Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Pondok  Pesantren  sebagai  bagian  dari  sistem  pendidikan  Nasional, keberadaan  pondok  pesantren  sebelum  Indonesia  merdeka  diperhitungkan oleh bangsa-bangsa yang pernah menjajah Indonesia.
Pada  masa  kolonialisme dari  Pondok  Pesantren  lahirlah  tokoh-tokoh nasional  yang  tangguh  yang  menjadi  pelopor  pergerakan  kemerdekaan Indonesia, seperti KH. Hasyim  Asyari, KH. Ahmad Dahlan, KH. Zaenal Mustopa  dll.  Maka  dapat  dikatakan  bahwa  masa  itu  Pondok  Pesantren memberikan kontribusi yang besar bagi terbentunya republik ini. Bila dianalisis lebih jauh kenapa dari lembaga pendidikan yang sangat sederhana ini muncul tokoh-tokoh  nasional  yang  mampu  menggerakan  rakyat  untuk  melawan penjajah,  jawabannya  karena  figur  Kiyai  sebagai  Pimpinan  pondok  pesantren sangat dihormati dan disegani, baik oleh komunitas pesantren (santri) maupun masyarakat sekitar pondok, mereka meyakini bahwa apa yang diucapkan kiyai adalah  wahyu  Tuhan  yang  mengandung  nilai-nilai  kebenaran  hakiki  ( Ilahiyyah).
Pada  masa  pasca  kemerdekaan,  Pondok  Pesantren  perkembangannya mengalami pasang surut dalam mengemban misinya sebagai pencetak generasi kaum muslimin yang mumpuni dalam bidang Agama (tafaqquh fiddien). Pada masa  priode  transisi  antara  tahun  1950 – 1965  Pondok  Pesantren  mengalami fase  stagnasi,  dimana  Kyai  yang  disimbolkan  sebagai  figur  yang  ditokohkan oleh seluruh elemen masyarakat Islam, terjebak pada percaturan politik praktis, yang  ditandai  dengan  bermunculannya  partai  politik  bernuasa  Islami peserta PEMILU pertama tahun 1955, contohnya dengan lahirnya Partai Politik NU  yang  mewaliki  warga  Nahdiyyin,  Partai  Politik  NU  tersebut  dapat dikatakan  merepresentasikan  dunia  Pondok  Pesantren.  Hal  ini  dikarenakan
sebagian  besar  pengurus  dari  parpol  tersebut  adalah  Kiyai  yang  mempunyai Pondok Pesantren.
Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru 7
Sejak  dibubarkan PKI dengan G30S/PKI  pada  tanggal  30  Oktober  1965, bangsa Indonesia telah memasuki masa “Orde Baru”. Perubahan yang terlihat pada Masa Orde Baru adalah :
1) sikap  mental  yang  positif  untuk  menghentikan  dan  mengoreksi  segala bentuk penyelewengan terhadap pancasila dan UUD 1945
2) memperjuangkan  adanya  masyarakat  yang  adil  dan  makmur,  baik material dan spiritual melalui pembangunan nasional
3) sikap  mental  mengabdi  kepada  kepentingan  rakyat  dan  melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.
Perkembangan pendidikan Islam selanjutnya pada masa orde baru dimulai dari  kebijakan  pada pasal  4 TAP  MPRSNo. XXVII/MPRS/1966  yang  memuat kebijakan  tentang  isi  pendidikan .  Untuk  mencapai  dasar  dan  tujuan pendidikan, maka isi pendidikan adalah :
1. Mempertinggi  mental,  moral,  budi  pekerti dan  memperkuat  keyakinan beragama.
2. Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan
3. Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.
Pendidikan  pada  dasarnya  adalah  usaha  sadar  untuk  mengembangkan kepribadian  dan  kemampuan  di  dalam  dan  luar  sekolah  yang  berlangsung seumur  hidup.  Oleh  karena  itu  pendidikan  harus  dimiliki  oleh  rakyat  sesuai dengan kemampuan individu masing-masing.
Pada  awal  pemerintahan  orde  baru,  pendekatan  legal  formal  dijalankan tidak  memberikan  dukungan  pada  madrasah . Tahun  1972  dikeluarkan Keputusan  Presiden  (Keppres)  No.  34  Tahun  1972  dan  Instruksi  Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 1974 yang mengatur madrasah di bawah pengelolaan Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan  (Mendikbud) yang  sebelumnya  dikelola oleh Menteri Agama secara murni . Perkembangan pendidikan pada orde baru
7 Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Sejarah Pendidikan Islam dan Organisasi Ditjen Pendidikan Isalm
selanjutnya  dikuatkan  dengan  UU  No.  2  Tahun  1989  tentang  pendidikan nasional . Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan  manusia  seutuhnya,  yaitu  manusia  yang  beriman  dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan ber budi pekerti luhur, memiliki ketrampilan,  kesehatan  jasmani  dan  rohani,  kepribadian  yang  mantap  dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 8
Prinsip-prinsip yang perlu mendapat perhatian dari Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, adalah mengusahakan :
1. Membentuk  manusia  Pancasila  sebagai  manusia  pembangunan  yang tinggi kualitasnya yang mampu mandiri.
2. Pemberian  dukungan  bagi  perkembangan  masyarakat,  bangsa  dan negara  Indonesia  yang  terwujud  dalam  ketahanan  nasional  yang tangguh,  yang  mengandung  terwujudnya  kemampuan  bangsa menangkal  setiap  ajaran,  paham  dan  idiologi  yang  bertentangan dengan Pancasila.
Dari  hal  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa pendidikan  nasional dilaksanakan secara semesta, menyeluruh dan terpadu. Semesta berarti terbuka bagi  seluruh  rakyat,  dan  berlaku  di  seluruh  wilayah  negara,  dan menyeluruh dalam  arti  mencakup  semua  jalur,  jenjang  dan  jenis  pendidikan, serta terpadu dalam arti adanya saling keterkaitan antara pendidikan nasional dengan seluruh usaha pembangunan nasional.
Sebagaimana perkembangan orde lama, perkembangan pada orde baru juga dapat dibagi dalam :
Perkembangan dan Pembinaan Madrasah 9
Penegerian  Madrasah  Swasta,  Pada tahun  1967  terbuka  kesempatan untuk  menegerikan  madrasah  swasta  untuk  semua  tingkatan,  Madrasah Ibtidayah  Negeri  (MIN),  Madrasah  Tsanawiyah  Islam  Negeri  (MTsIN)  dan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN). Namun ketentuan itu hanya
8 Sholehuddin, Politik  Kelembagaan  Pendidikan  Islam  Masa  Orde  Baru:  Sebuah  Inspirasi Dalam Mengembangkan Mata  Diklat Kebijakan Kementerian  Agama Tentang Pendidikan Madrasah Di Era Reformasi ,
9 Alrudiyansah, politik kebijakan pemerintah terhadap pendidikan agama islam di masa orde baru, Jurnal, Nur El-Islam, Volume 3 Nomor 1 April 2016, hlm. 54
berlangsung 3 tahun, dan dengan alasan pembiayaan dan fasilitas yang sangat terbatas, maka keluarnya Keputusan Menteri Agama No. 213 tahun 1970 tidak ada  lagi  penegerian  bagi  madrasah  madrasah  swasta.  Namun  kebijakan tersebut  tidak  berlangsung  lama,  memasuki  tahun  2000  kebijakan  penegerian dimunculkan  kembali.  Kesejajaran  Madrasah  dan  Sekolah  Umum  Lahirnya Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  3  Menteri  No.  6  tahun  1975  dan  No. 037/U/1975 antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri  Dalam  Negeri , tentang  Peningkatan  Mutu  Pendidikan  pada Madrasah . SKB ini  muncul  dilatar  belakangi  bahwa  setiap  waganegara Indonesia  berhak  memperoleh  kesempatan  yang  sama  untuk  memperoleh pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan  dan  pengajaran yang sama, sehingga lulusan madrasah yang ingin melanjutkan, diperkenankan melanjutkan  ke  sekolah-sekolah  umum  yang  setingkat  di  atasnya.  Dan  bagi siswa  madrasah  yang  ingin  pindah  sekolah  dapat  pindah  ke  sekolah  umum setingkat.  Ketentuan  ini  berlaku  mulai  dari  tingkat  sekolah  dasar  sampai  ke tingkat perguruan tinggi.
Dalam SKB tersebut  disebutkan  pula  bahwa  yang  dimaksud  dengan madrasah adalah lembaga pendidikan yang menjadikan mata pelajaran agama Islam  sebagai  mata  pelajaran  dasar  yang  diberikan  sekurang-kuranya  30  % disamping  mata  pelajaran  umum,  meliputi  Madrasah  Ibtidaiyah  setingkat dengan  Sekolah  Dasar,  Madrasah  Tsanawiyah  setingkat SMP dan  Madrasah Aliyah setingkat SMA.
SKB ini  juga  menetapkan  hal-hal  yang  menguatkan  posisi  madrasah pada lingkungan pendidikan, diantaranya :
1. Ijazah madrasah mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat
2. Lulusan  madrasah  dapat  melanjutkan  ke  sekolah  umum  setingkat  lebih diatasnya
3. Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat
4. Pengelolaan  madrasah  dan  pembinaan  mata  pelajaran  agama  dilakukan Menteri  Agama,  sedangkan  pembinaan  dan  pengawasan  mata  pelajaran
umum pada madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri.
Prioritas  pendidikan  Islam  harus  diarahkan  pada  empat  hal,  sebagai berikut :
a. Pendidikan  Islam  bukanlah  hanya  untuk  mewariskan  faham  atau  polah keagamaan hasil internalisasi generasi terhadap anak didik.
b. Pendidikan  hendaknya  menghindari  kebiasaan  mengunakan  andai- andaian  model  yang  diidealisir  yang  sering  kali  membuat  kita  terjebak dalam romantisme yang berlebihan.
c. Bahan-bahan pengajaran agama hendaknya selalu dapat mengintegrasikan problematik empirik disekitarnya.
d. Perlunya dikembangkan wawasan emansipatoris dalam proses mengajar agama.

## Dampak Dinamika Politik dan Pendidikan Kebangsaan
Komisi  Pendidikan  dan  Kaderisasi  Majelis  Ulama  Indonesia  (MUI) merasa  perlu  dan  terpanggil  untuk  menyampaikan  beberapa  pandangan kepada  masyarakat  luas  terutama  terkait  dengan  dampak  dinamika  politik terhadap pendidikan sebagaimana terurai di bawah ini: 10
1. Pendidikan  pada  hakikatnya  adalah  upaya  sadar  semua  pihak  untuk menginternalisasikan  nilai-nilai  luhur  baik  yang  diajarkan  oleh  ajaran agama  maupun  Pancasila  kepada  seluruh  anak  bangsa.  Pembentukan karakter  dalam  rangka  memperkokoh  peradaban  bangsa  adalah merupakan tujuan penting dari pendidikan.
2. Disamping  lembaga  pendidikan,  semua  warga  bangsa,  lembaga  dan kekuatan  sosial  politik  memiliki  kewajiban  moral  untuk  ikut  serta membangun kesadaran dan menggerakkan pendidikan secara menyeluruh di  tengah-tengah  masyarakat.  Dengan  demikian,  maka  akan  tercipta suasana  dan  kehidupan  yang  bermartabat  di  mana  nilai-nilai  luhur dijunjung tinggi dan kebersamaan serta perdamaian tercipta.
10 Sudarnoto Abdul Hakim , Ketua Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI , Dampak Dinamika Politik dan Pendidikan Kebangsaan , Berita, by Suara Muhammadiyah 20 April, 2019
3. Patut  disyukuri  bahwa  sebagai  bangsa  yang  besar,  Indonesia  telah melampaui masa-masa yang tidak mudah dalam menyemai, memperkokoh dan  merawat  demokrasi.  Berbagai  hambatan,  tantangan  dan  bahkan masalah  senantiasa  muncul.  Menjelang  pelaksanaan  Pilpres  dan  Pileg, misalnya,   berbagai fakta menunjukkan bahwa nilai-nilai luhur yang telah menjadi  bagian  fundamental  dari  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara mengalami turbulensi sosial. Ujaran kebencian,  fitnah, hoax, merendahkan martabat,  psychological  attack,   tidak  saling  menghargai  dan  bersikap antipati kepada orang lain yang berbeda pilihan politik telah dengan sangat gamblang  menggambarkan  demokrasi  kita  sedang  mengalami  terpaan musibah.
4. Komisi  Pendidikan  dan  Kaderisasi  sangat  menyesalkan  munculnya Turbulensi sosial ini karena bisa berdampak luas secara sosial politik. Tidak saja nilai-nilai luhur seperti kesantunan dalam berujar dan bertindak, saling menghormati, saling menjaga terabaikan dalam komunikasi dan pergaulan sehari-hari,   akan  tetapi  integrasi,   patriotisme  dan  nasionalisme  juga terganggu.  Nilai  luhur  agama,  Pancasila  dan  kemanusiaan  mengalami gangguan.  Momentum  Pilpres  dan  Pileg  yang  seharusnya  menjadi laboratorium dan pendididikan demokrasi dan politik terutama bagi kaum milenial mengalami gangguan oleh narasi,  ujaran dan tindakan yang tidak produktif.
5. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya  dan  mendukung  sepenuhnya  kepada  pimpinan  ormas- ormas Islam, tokoh agama, elit sosial politik dan siapa saja yang selama ini dengan penuh dedikasi telah berusaha mengingatkan kepada masyarakat, seluruh  kontestan  dan  para  pendukungnya  serta  tim  relawan  untuk senantiasa menjaga muruah bangsa dan integrasi bangsa.
6. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI juga menyampaikan syukur yang sedalam-dalamnya  kepada  Allah  SWT  dan  terima  kasih  sebanyak- banyaknya  kepada  penyelenggara  pemilu  dan  semua  pihak  yang  telah berhasil  menunjukkan  dedikasi  dan  tanggung  jawab  yang  sangat  besar
dalam menyelenggarakan pemilu secara jurdil. Ini adalah sikap yang luhur yang harus didukung sepenuhnya oleh semua pihak.
7. Semua  pihak,  terutama  para  elit,  harus  berkemauan  dan  berkemampuan mendorong  masyarakat  luas  apapun  pilihan  politiknya  untuk memperkokoh  trust  dan  menjaga  KPU  dan  Bawaslu  untuk  bekerja  sesuai dengan  tugas  dan  amanah  yang  diemban.  Kesabaran,  tawakal  dan keteladanan  sangat  dibutuhkan  untuk  membangun  ketenangan  atau ketentraman  masyarakat  dan  stabilitas  sosial  politik.  Jika  diyakini  ada masalah, maka harus diselesaikan secara hukum.
8. Saat  ini  yang  sangat  dibutuhkan  adalah  guru-guru  bangsa  yang  karena karakternya yang kuat benar-benar diteladani dan dihormati serta dicintai oleh  masyarakat  luas.  Merekalah  yang  senantiasa  menyemai  ketentraman dan  kedamaian,  bukan  yang  justru  mengeruhkan  dan  menggalaukan masyarakat.  Bersama  guru  guru  bangsa  masyarakat  dan  semua  kekuatan sosial politik mampu membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang damai, bermartabat dan berperadaban.

## Kesimpulan
Setelah  Proklamasi  Kemerdekaan  Indonesia  tanggal  17  Agustus  1945, terjadi  perubahan  dalam  bidang  pendidikan.  Perubahan  yang  dilakukan cukup mendasar, yaitu menyangkut penyesuaian dasar dan tujuan pendidikan, sistem  persekolahan,  dan  isi  pendidikan  sesuai  dengan  aspirasi  bangsa  dan negara  merdeka untuk  memberikan  kesempatan  belajar  seluas-luasnya  kepada rakyat Indonesia.
Berbicara  tentang  pendidikan  Islam  di  Indonesia  sangat  erat hubungannya dengan sejarah kedatangan Islam itu sendiri ke Indonesia. yang menjelaskan bahwa sejarah pendidikan Islam di Indonesia sama tuanya dengan masuknya agama tersebut ke Indonesia. Dalam perjalanan yang panjang itupun sejarah pendidikan Islam selalu mengalami pasang surut dalam babakan yang berbeda-beda dengan mengikuti situasi dan kondisi perjalanan tersebut.

## Daftar Pustaka
Alrudiyansah, Politik  Kebijakan  Pemerintah  Terhadap  Pendidikan  Agama  Islam  Di Masa Orde Baru, Nur El-Islam, Volume 3 Nomor 1 April 2016
Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Sejarah Pendidikan Islam dan Organisasi Ditjen Pendidikan Isalm
Daradjat, Zakiah, et.al., Ilmu Pendidikan Islam , Jakarta: Bumi Aksara, 2000
Nabil STIT Al Marhalah Al Ulya Bekasi, P , eran Pendidikan Islam Dalam Dinamika Politik Kebangsaan Di Indonesia (Telaah Pendidikan Pasca Kemerdekan, Ode Baru Dan Reformasi), Al Marhalah Jurnal Pendidikan Islam, Volume. 3, No. 1 Mei 2019
Luthfi  Khairul  Fikri,  Munawar  Rahmat,  wahyu  wibisana, perkembangan pendidikan  agama  islam       di  sekolah dasar tahun 1945-1966 ,    tarbawy,  vol. 1, nomor 1, (2014)
Sudarnoto  Abdul  Hakim,  Ketua  Komisi  Pendidikan  dan  Kaderisasi  MUI  ,
Dampak  Dinamika  Politik  dan  Pendidikan  Kebangsaan ,  Berita,  by  Suara Muhammadiyah 20 April, 2019
Nizar, Samsul. Sejarah Pendidikan Islam , Bandung: Kencana, 2007.