## JIUBJ

## Perlindungan Hukum Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid-19

## Nazifah*, Syarifa Mahila
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jl. Slamet Riyadi Broni Jambi *Correspondence email: nazifah@unbari.ac.id, syarifamahila@unbari.ac.id
Abstrak. Pandemi  Covid-19  yang  melanda  seluruh  negara  di  dunia  termasuk  Indonesia,  menimbulkan  dampak  negatif  bagi pertumbuhan  ekonomi  Indonesia.  Dampak  negatif  yang  ditimbulkan  dari  pandemi  ini  adalah  banyak  perusahaan  tidak  dapat beroperasional  sebagaimana  mestinya    sehingga  banyak  perusahaan  yang  mengalami  kerugian  dan  tidak  sedikit  yang  terpaksa menutup  perusahaannya  yang  pada  akhirnya  berdampak  pada  pemutusan  hubungan  kerja  (PHK)  secara  sepihak  di  banyak perusahaan. Tujuan penelitian  ini  adalah  menganalisis perlindungan  hukum  bagi pekerja  yang  mengalami  pemutusan  hubungan kerja  (PHK)  secara  sepihak  di  masa    pandemi  Covid-19    ditinjau  dari  perspektif  Undang-Undang  Ketenagakerjaan.  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode  hukum  normatif  dengan  mengutamakan  pendekatan  perundang- undangan  dan  pendekatan  konseptual,  dan  bahan  hukum  yang  digunakan  adalah  semua  peraturan  perundang-undangan  yang terkait  dengan  penelitian  ini  khususnya  Undang-Undang  Ketenagakerjaan.  Pemutusan  hubungan  kerja  yang  dilakukan  oleh banyak perusahaan memberikan dampak negatif  bagi para pekerja. Terlebih dalam Pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menegaskan bahwa pengusaha, buruh/pekerja, pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan  agar  jangan  terjadi  pemutusan  hubungan  kerja,  namun  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang Cipta Kerja Pasal 154 Ayat (1) huruf d menyatakan pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan dalam keadaan perusaahaan tutup yang  disebabkan  keadaan  memaksa  ( force  majeur ),  pandemi  covid-19  ini  dijadikan  alasan force  majeur perusahaan  untuk melakukan PHK secara sepihak. Hasil penelitian  diharapkan dapat  memberikan perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena dampak pandemi covid 19 berupa pemutusan hubungan kerja secara sepihak..
Kata kunci : Tenaga Kerja; Perlindungan Hukum; Pemutusan Hubungan Kerja.
Abstract.  The  Covid-19  pandemic  that  has  hit  all  countries  in  the  world,including  Indonesia,  has  had  a  negative  impact  on Indonesia’s economic growth. The negative impact of this pandemic is that many companies cannot operate properly so that many company  suffer  losses  and  not  a  few  are  forced  to  close  their  companies  which    in  the  end  has  an  impacts  on  umilateral termination  of  employment  in  many  companies.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the  legal  protection  for  workers  who experience termination of employment  unilaterally during  this pandemic, in  terms of the perspective of the Manpower Act. The research method used in this research is normative legal method by prioritizing a statutory approach, conceptual approach, and the  legal  materials  used  are  all  laws  and  regulations  related  to  this  research,  especially  the  Manpower  Act.Terminations  of employment by many companies has a negative impact on workers. Moreover, Article 151Paragraph 1 of Law Number 13 Year 2013  concerning  Manpower  has  emphasized  that  employers,  workers.  The  Goverment  must  make  every  effort  to  prevent termination of employment, but in Law Number 11 Year 2020 about Job Creation Article 154 Paragraph (1) letter d states that the  termination  of  employment  can  be  carried  out  in  a  condition  where  the  company  is  closed  due  to  force  majeure,  and  this covid-19 pandemic used as a reason for the company’s force majeure to unilaterally lay off workers.  The results of the research are expected to  provide legal protection for  workers affected by the covid-19 pandemic in  the form of unilateral  termination of employment.
Keywords : Labor; Legal Protection; Termnation of Employment.

## PENDAHULUAN
Penyebaran  virus  corona  19  secara  massif  dan cepat  di  Indonesia  menyebakan  jatuhnya  perekonomian di  Indonesia.  Dampak  pandemi  ini  paling  banyak dirasakan  pekerja  sebagai  kelompok  masyarakat  yang paling  banyak  terkena  dampak  dengan  perbedaan kondisi  dan  kebutuhan  masing-masing  jenis      pekerjaan akibat pandemi ini.
Kondisi ini semakin tidak terukur karena tidak ada kejelasan kapan pandemi ini akan berakhir, sehingga jika semakin  lama  kondisi  ini  berlangsung,  maka  akan semakin  membawa  pekerja  rentan  dalam  kehidupan yang  semakin  tidak  menentu.  Permasalahan  utama
ketenagakerjaan  ditengah  pandemi  Covid-19  adalah dampak  Corona  telah  mengakibatkan  pemutusan hubungan  kerja  (PHK).  PHK  rentan  terjadi  selama pandemi  covid-19  karena  kondisi  ekonomi  yang  tidak kunjung membaik.
pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran  hubungan  kerja  karena  suatu  hal  tertentu yang  mengakibatkan  berakhirnya  hak  dan  kewajiban antara  pekerja  atau  buruh  dan  pengusaha  (F.X. Djumialdji,  2005),  PHK  ini  dapat  terjadi  karena beberapa faktor penting yang mengakibatkan berakhirnya  hubungan  kerja  antara  pengusaha  dan pekerja.
Nazifah dan Syarifa Mahila, Perlindungan Hukum Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid- 19
Pandemi  covid-19  ini  pada  umumnya  dijadikan alasan  utama  terjadinya  pemutusan  hubungan  kerja secara  sepihak  dengan  alasan  keadaan  memaksa  (force majeure)  yang  menyebabkan  perusahaan  mengalami kerugian  secara  terus  menerus  dan  akhirnya  tutup.  Di tambah  lagi  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2020 Pasal 154 Ayat (1) huruf d hal tersebut dibenarkan. Sehingga  banyak  pengusaha  yang  mengambil  langkah PHK  secara  sepihak.  Selain  itu  banyak  juga  perusahaan yang  melakukan  PHK  secara  sepihak  dengan  alasan efisiensi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  164  Ayat  (3) Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003.  Perbedaan PHK  karena  alasan force  majeure dengan    alasan efisiensi  adalah  dalam  hal  pesangon.  Jika  PHK dilakukan karena alasan force majeure yang mnyebabkan  kerugian  secara  terus  menerus  uang pesangonnya adalah satu kali ketentuan yang disesuaikan  dengan  masa  kerja,  sedangkan  uang pesangon  PHK  karena  alasan  efisiensi  adalah  dua  kali ketentuan sesuai dengan masa kerja.
PHK  dengan  alasan  efisiensi  merupakan  jalan terakhir  yang  dilakukan  oleh  perusahaan  setelah melakukan berbagai kebijakan seperti mengurangi upah, mengurangi  fasilitas,  mengurangi  jam  kerja  dan  lain sebagainya  untuk  tetap  dapat  mempertahankan  pekerja, namun  jika  tetap  tidak  berhasil  dan  tetap  mengalami kerugian maka mau tidak mau PHK tersebut tetap harus dilakukan, sehingga pekerja tidak dapat berbuat apa-apa dan harus menerima ketentuan PHK dari perusahaan.
Pekerja yang terkena PHK dengan alasan pandemi covid-19 sebelum perjanjian kontrak berakhir, perlindungan  hukumnya  tergantung  isi  perjanjian  kerja antara pekerja dengan perusahaan tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 62 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang  menyatakan  jika  kontrak  selama  satu  tahun kemudian  di  bulan  ke  enam  di  PHK  secara  sepihak, maka perusahaan wajib membayarkan upah sisa kontrak yang  telah  diperjanjikan,  dengan  kata  lain  perusahaan wajib  membayar  upah  enam  bulan  berikutnya,  sesuai masa perjanjian kontrak kerja.
Di pertengahan tahun 2020, pemerintah mengambil  kebijakan new  normal untuk  meningkatkan kembali  pertumbuhan  ekonomi  Indonesia  dengan  wajib mematuhi  protokol  kesehatan  secara  ketat.  Kebijakan tersebut  ternyata  juga  belum  bisa  menghentikan  PHK Massal  akibat  pandemi  ini.  Mengingat  meningkatnya jumlah  pekerja  yang  mengalami  PHK  secara  sepihak, maka  perlu  ada  perlindungan  hukum  yang  jelas mengenai  hak  pekerja  yang  memenuhi  rasa  keadilan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang berlaku.
Tujuan  penelitian  ini  dilakukan,  adalah  untuk menganalisis  dan  mengkritisi  peraturan  perundang- undang ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan  hukum pekerja  yang terkena PHK sepihak di masa pandemi covid 19.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif    yaitu “penelitian  terhadap  asas-asas  hukum  dan  sistematika hukum  yaitu  penelitian  yang  difokuskan  mengkaji penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma  dalam hukum  positif  (Bahder  Johan  Nasution,  2016). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan  konseptual,  yaitu  pendekatan  terhadap peraturan  tertulis  dan  pendekatan  terhadap  prinsip- prinsip  hukum  yang  terdapat  dalam  pandangan  hukum atau  doktrin-doktrin  hukum  yang  ada  (Peter  Mahmud Marzuki, 2005). Analisis dilakukan dengan menginventarisasi  semua  bahan  hukum  yang  berkaitan dengan    perlindungan  hukum  bagi  pekerja  yang mengalami  PHK,  kemudian  mensistemasi  semua peraturan perundang-undangan terkait, dan menginterpretasikan peraturan perundang-undang tersebut  dengan  konsep perlindungan  hukum  bagi pekerja yang terkena PHK di masa pandemi covid-19 ke depannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PHK  yang  dilakukan  oleh  pengusaha  haruslah beralasan  dan  memiliki  bukti  sebagaimana  yang  telah diatur  dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan,  jadi sebelum melakukan PHK, pengusaha harus menyampaikan  alasan-alasan  melakukan  PHK  kepada pekerjanya (Zaeni  Asyhadi,  (2004) dalam Zainal  Asikin (2010).  Jika  pekerja  merasa  keberatan  dengan  PHK tersebut  karena  dianggap  sepihak  dan  tidak  sesuai dengan  undang-undang  maka  pekerja  dapat  melakukan gugatan ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan  Industrial  (LPPHI)  dan  dapat  juga  PHK tersebut  batal  demi  hukum  dan  pekerja  dapat  kembali dipekerjakan.  PHK  adalah  pengakhiran  kerja  karena suatu  hal  tertentu  yang  mengakibatkan  berakhirnya  hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. Setelah hubungan  kerja  berakhir,  pekerja  tidak  lagi  mempunyai kewajiban untuk bekerja pada pengusaha, dan pengusaha itu  tidak  berkewajiban  membayar  upah  kepada  pekerja tersebut (D. Danny Simanjuntak, 2007).
Aturan  Hukum  Pemutusan  Hubungan  Kerja  pada dasarnya  merupakan  masalah  yang  kompleks  karena mempunyai  kaitan  dengan  pengangguran,  kriminalitas, dan kesempatan kerja. Seiring dengan laju perkembangan industri usaha serta meningkatnya jumlah angkatan  kerja  yang  bekerja  dalam  hubungan  kerja, maka permasalahan pemutusan hubungan kerja merupakan  topik  permasalahan  karena  menyangkut kehidupan  manusia.  Pemutusan  hubungan  kerja  bagi tenaga kerja merupakan awal  kesengsaraan karena sejak saat  itu  penderitaan  akan  menimpa  tenaga  kerja  itu sendiri maupun keluarganya dengan hilangnya penghasilan. Namun dalam praktik, pemutusan
Nazifah dan Syarifa Mahila, Perlindungan Hukum Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid- 19
hubungan kerja masih terjadi dimana-mana (Lalu Husni, 2006).
Pemerintah  dalam  hal  ini  telah  mengeluarkan peraturan-peraturan  yang  berkaitan  dengan  pemutusan hubungan  kerja  dimana  pengaturan  pelaksanaannya selalu  disempurnakan  secara  terus-menerus.  Maksud peraturan-peraturan  yang  berkaitan  dengan  pemutusan hubungan  kerja  selain  untuk  melindungi  tenaga  kerja dari  kehilangan  pekerjaan,  juga  memberikan  perhatian kepada  pengusaha  atas  kesulitannya  menghadapi perkembangan ekonomi yang tak menentu
Pada  dasarnya,  pengaturan  mengenai  PHK terdapat  dalam  Bab  XII  Pasal  150  sampai  Pasal  172 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal  1  Angka  25  memberikan  pengertian  mengenai PHK  yaitu  proses  berakhirnya  hubungan  kerja  yang didasarkan  oleh  seuatu  hal  tertentu  yang  lalu menyebabkan  berakhirnya  hubungan  mengenai  hak  dan kewajiban  antara  pekerja/buruh  dan  pengusahanya. Secara  khusus  pengertian  PHK  dijelaskan  dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor:Kep- 15A,Men,1994  Pasal  1  Ayat  (4),  yaitu  PHK  merupakan suatu  pemutusan  hubungan  kerja  yang  dilakukan  oleh pengusaha  kepada pekerja yang disebabkan berdasarkan dari adanya izin Panitia Daerah atau Panitia Pusat. Dapat disimpulkan  secara  umum  mengenai  PHK  yaitu merupakan  suatu  pemutusan  hubungan  kerja  yang dilakukan oleh pengusaha/majikan kepada pekerja/buruh yang  disebabkan  oleh  suatu  hal  tertentu  yang menyebabkan hubungan kerja tersebut berakhir.
Perlindungan  mengenai  pemenuhan  hak-hak pekerja  yang  terkena  PHK,  terdapat  dalam  Pasal  1 Keputusan  Menteri  Tenaga  Kerja  Nomor:  Kep- 150/Men/200, yaitu berupa hak atas uang pesangin, uang penghargaan  masa kerja dan ganti kerugian. Ketiga hak tersebut adalah hak yang wajib diberikan kepada pekerja saat  terjadinya  PHK.  Untuk  besarannya  dan  rumus perhitungannya  diatur  dalam  Pasal  156  Ayat  (2) Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020.  Rincian besaran  uang  pesangon  tergantung  dari  masa  kerja, semakin  lama  masa  kerjanya  maka  semakin  besar  pula uang  pesangonnya  dan  sebaliknya.  Selain  itu  besaran uang  pesangon  juga  tergantung  dari  alasan  di  PHKnya pekerja tersebut (D. Danny Simanjuntak, 2007)
Dalam Pasal 151 Ayat (2) Undang-undang Nomor 11  Tahun  2020  menyatakan  bahwa:  “Jika  PHK  tidak bisa  dihindari,  pengusaha  harus  memberitahukan  alasan PHK  kepada  pekerja,  dan  pada  Pasal  151  Ayat  (3) menyatakan:  “  Jika  pekerja  menolak  alasan  tersebut maka  wajib ada perundingan bipartit, dan jika tidak ada kesepakatan  maka  PHK  baru  bisa  dilakukan  ketika  ada penetapan  perselisihan  hubungan  industrial.  Jadi  ketika akan  melakukan  PHK  sebenarnya  perusahaan  bukan hanya  sekedar  menyampaikan  alasan  PHK  tetapi  wajib merundingkannya  dengan  pekerja,  ketika  tidak  ada kesepakatan  maka  PHK  hanya  bisa  dilakukan  setelah
adanya  ketetapan  dari  lembaga  Perselisihan  Hubungan Industrial (PHI) (Rocky Marbun, 2010).
Ketentuan mengenai PHK juga diatur lebih lanjut dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021 tentang  Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu,  Alih  Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu  Istirahat, dan Pemutusan  Hubungan  Kerja,  yang  menyatakan  bahwa perusahaan  yang  melakukan  PHK  karena  efisiensi  yang menyebabkan  perusahaan  mengalami  kerugian,  maka perusahaan diperbolehkan membayar pesangon setengah dari  ketentuan  yang  telah  ditetapkan.  Ketentuan  ini termaktub  dalam  dalam  Pasal  43  Ayat  (1)  huruf  a  PP tersebut.
Pasal  40  ayat  (2)  PP  Nomor  35  Tahun  2021 menyatakan  bahwa,  uang  pesangon  yang  diberikan kepada  pekerja  yang  terkena  PHK  dengan  ketentuan masa  kerja  kurang  dari  satu  tahun  sebanyak  satu  bulan upah,  untuk  masa  kerja  satu  tahun  atau  lebih  tetapi kurang  dari  dua  tahun  sebanyak  dua  bulan  upah,  untuk masa  kerja  dua  tahun  atau  lebih  tetapi  kurang  dari  tiga tahun  sebanyak  sebanyak  tiga  bulan  upah,  dan  masa kerja    tiga  tahun  atau  lebih  tetapi  kurang  dari  empat tahun  sebanyak  empat  bulan  upah,  untuk  masa  kerja empat  tahun  atau  lebih  tetapi  kurang  dari  lima  tahun sebanyak  lima  bulan  upah,  dan  seterusnya,  ketentuan tersebut  berbeda  dengan  ketentuan  yang  ada  pada  Pasal 164  Ayat  (3)  Undang-undang  Nomor  13  Tahun  2003 yang  menyatakan  bahwa  :  pengusaha  dapat  melakukan PHK  karena  perusahaan  tutup  bukan  karena  mengalami kerugian  dua  tahun  berturut-turut  atau  bukan  karena alasan  memaksa  (force  majeure)  tetapi  dikarenakan perusahaan  melakukan  efisiensi  dengan  ketentuan pekerja  berhak  atas  uang  pesangon  sebesar  dua  kali ketentuan  Pasal  156  Ayat  (2)  dan  uang  penghargaan masa  kerja  sebesar  satu  kali  ketentuan  Pasal  156  Ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).
Perlindungan  yang  dilakukan  terhadap  pekerja ditujukan guna terpenuhinya  hak dasar para  pekerja dan menjamin  keselarasan,  kesepakatan  serta  perlakuan  hak dasar  pekerja    tanpa  adanya  diskriminasi.  Hal  tersebut guna mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya  dengan  memperhatikan  perkembangan  dan kemajuan  dunia  usaha.  Perlindungan  kerja  bagi  para pekerja memiliki tujuan untuk menjamin keberlangsungan  sistem  hubungan  kerja  tanpa  adanya tekanan  dari  berbagai  pihak,  oleh  karenanya  pengusaha wajib  melaksanakan  ketentuan-ketentuan  mengenai perlindungan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketika melakukan PHK.
Pada intinya PHK sepihak tidak dibenarkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan,  baik  karena  alasan  memaksa  ataupun karena  alasan  efisiensi  karena  hal  tersebut  sangat merugikan pekerja. Jika PHK tidak bisa dihindari karena alasan  yang  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada  maka harus  dipastikan  pekerja  mendapatka  hak-haknya  yang
Nazifah dan Syarifa Mahila, Perlindungan Hukum Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid- 19
berupa  uang  pesangon,  uang  penghargaan  masa  kerja dan  uang  ganti  kerugian  dengan  rincian  besaran  sesuai dengan ketentuan yang ada.

## SIMPULAN
Pengaturan  perlindungan  hukum  Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak di masa pandemi covid- 19 terdapat dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengecualian mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terdapat dalam Pasal 153  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  PHK  tidak  boleh dilakukan secara sepihak. Perlindungan hukum mengenai  PHK  secara  sepihak  telah  diatur  dalam  Pasal 153  Undang-Undang  Cipta  Kerja.  PHK  secara  sepihak sangat  tidak  diperbolehkan,  akan  tetapi  tetapi  dalam keadaan tertentu apabila perusahaan melakukan efisiensi yang  disebabkan  perusahaan  mengalami  kerugian  PHK itu boleh dilakukan.  Adapun pengaturan mengenai  upah dan pesangon yang terdapat dalam PP Nomor 35 Tahun 2021  Pasal  40  Ayat  (2)  dan  Pasal  43  PP  ini  juga menyebutkan,  perusahaan  atau  pemberi  kerja  bisa mengurangi  jumlah  pesangon  yang  harus  dibayarkan kepada  pekerja  sebagaimana  ketentuan  yang  diatur dalam Pasal 40, apabila perusahaan melakukan  efisiensi yang  disebabkan  karena  kerugian  perusahaan.  Di  sisi lain,  pekerja  juga  bisa  mendapatkan  tambahan  berupa uang  penghargaan  masa  kerja  sebesar  1  kali  dari ketentuan di Pasal 40 ayat (3).
Perlindungan hukum bagi tenaga kerja/buruh yang mengalami  PHK  sepihak  karena  alasan  memaksa  ke depannya adalah memastikan bahwa pemberian hak-hak pekerja/buruh  seperti    pemberian  uang  pesangon, pemberian  uang  penghargaan  atau  uang  jasa  selama masa  kerja pekerja/buruh, dan pemberian  hak ganti rugi atas  akibat  dari  adanya  PHK  tersebut  benar-benar dilakukan  oleh  perusahaan  sesuai  dengan  ketentuan perundang-undangan  yang  ada,  ke  depannya  perlu  ada pengaturan  yang  lebih  khusus  mengenai  perlindungan hak  pekerja  yang  mengalami  PHK  karena  alasan pandemi  covid  19  sebagai  alasan  force  majeure  untuk melakukan PHK kepada pekerjanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Bahder  Johan  Nasution,  2016,  Metode  Penelitian  Ilmu Hukum, Cetakan Kedua, Mandar Maju: Bandung. D.  Danny  H.  Simanjuntak,  2007,  PHK  dan  Pesangon
Karyawan, Cetakan
Pertama, Pustaka
Yustisia:Yogyakarta.
F.X.  Djumialdji,  2005,  Perjanjian  Kerja,  Cetakan Pertama, Sinar Grafika: Jakarta.
Lalu  Husni,  2006,  Hukum  Ketenagakerjaan  Indonesia,
PT. RajaGrafindo: Jakarta.
Peter  Mahmud  Marzuki,  2005, Penelitian  Hukum,  Edisi
Revisi, Kencana: Jakarta.
Rocky Marbun, 2010, Jangan Mau di –PHK Begitu Saja,
Cetakan Pertama, Visi Media:Jakarta.
Zainal  Asikin  (2010),  Dasar-dasar  Hukum  Perburuhan,
Cetakan Kelima, PT. Raja Grafindo Persada Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2021  tentang Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu.  Alih  Daya, Waktu Kerja dan Waktu  Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.