## PENDIDIKAN LINGKUNGAN DAN JALAN TENGAH KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA
Bendi Juantara 1 , Indra Bulan 2
1) Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung
2) Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni FKIP Universitas Lampung

## ABSTRAK
Sejak  Indonesia  masuk  dalam  sistem  kapitalisme  global,  kepentingan  Indonesia untuk  meningkatkan  stabilitas  dan  pertumbuhan  ekonomi  menjadi  prioritas  utama. Namun demikian kebijakan yang diciptakan justru dilematis karena telah mengorbankan masalah  lingkungan.  Ekploitasi  sumber  daya  alam  di  Indonesia  telah  dilakukan  secara massif,  terstruktur  dan  sistemastis  sehingga  berimplikasi  pada  kerusakan  lingkungan. Walaupun  hingga  saat  ini  telah  muncul  upaya  jalan  tengah  seperti  konsep Sustainable Development  Goals (SDGs),  tetapi  orientasi  ekonomi  tetap  dominan  terutama  dalam kemudahan  izin  investasi  SDA  didaerah.  Diplomasi  lingkungan  yang  dituangkan  dalam pendidikan  lingkungan  sangat  diperlukan  dalam  upaya  peletakan  nilai-nilai  baru pengelolaan sumber daya alam. Tulisan ini akan menguraikan problematika pengelolaan SDA  dan  analisis  aktor,  dampak  terhadap  lingkungan,  hingga  gagasan  untuk mengimplementasi pendidikan lingkungan terintegrasi pada tiga subjek yakni Mendorong Aktivisme  Masyarakat  Pro  Lingkungan,  Pengembangan  Kurikulum  pendidikan lingkungan  di sekolah partai politik, dan Pendekatan politik pro lingkungan dalam proses kebijakan.
Kata Kunci: Ekonomi Politik, Pendidikan Lingkungan, Kebijakan Sumber Daya Alam

## ABSTRACT
Since  Indonesia  entered  the  global  capitalist  system,  Indonesia's  interest  in  enhancing economic stability and growth has become a top priority. However, the policies created are in a dilemma because they have sacrificed environmental problems. The exploitation of  natural  resources  in  Indonesia  has  been  carried  out  massively,  structurally  and systematically, which has implications for environmental damage. Even though until now there  have  been  middle-way  efforts  such  as  the  concept  of  Sustainable  Development Goals  (SDGs),  the  economic  orientation  remains  dominant,  especially  in  terms  of facilitating natural resource investment permits in the regions. Environmental diplomacy as  outlined  in  environmental  education  is  indispensable  in  an  effort  to  lay  down  new values in natural resource management. This paper will describe the problems of natural resource management and actor analysis, the impact on the environment, to the idea of implementing integrated environmental education on three subjects, namely Encouraging Pro-Environmental  Community  Activism,  Development  of  Environmental  Education Curriculum in political party schools, and pro-environmental political approaches in the policy process
Keywords:  Political  Economy,  Environmental  Education,  Natural  Resources  Sector Policy

## PENDAHULUAN
Sumber  Daya  Alam  (SDA)  pada  dasarnya  merupakan  sumber  kekayaan bumi  yang  menyediakan  kebutuhan  umat  manusia  untuk  menunjang  sistem kehidupan,baik untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun kesejahteraan manusia itu  sendiri.Namun  demikian  tidak  semua  sumber  daya  alam  dapat  dieksploitasi secara  terus  menerus  karena  jenisnya  yang  tidak  dapat  diperbaharui,  hingga fungsinya sebagai penyeimbang lingkungan. Besarnya manfaat sumber daya alam tersebut membuat SDA menjadi sumber daya yang strategis yang harus dipelihara dan  dijaga  pelestariannya.  Manusia  sebagai  subjek  pengelola  perlu  secara bijaksana  dan  kesadaran  yang  tinggi  memperhatikan  pengelolaan  SDA  agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga.
Namun  pada  pelaksanaanya  justru  SDA  yang  disajikan  “gratis”  tersebut nyatanya  dikonversi  secara  besar  besaran  menjadi  objek  komoditas  baru  yang dikembangkan  secara  ekonomi.  Hal  ini  paling  tidak  terlihat  dari  menguatnya kapitalisme  global  yang  telah  mendorong  banyak  negara  berlomba-lomba melakukan ekplorasi sumber daya alam dengan  orientasi penuh ambisi ekonomi. Bahkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditawarkan dalam sistem kapitalisme  telah  membuka “karpet  merah” bagi  kepentingan  investor/pemilik modaluntuk menguasai dan mengeruk seluruh potensi ekonomi pada sumber daya alam  hingga  dilevel  terkecil  (didaerah-daerah).  paling  tidak previlage tersebut dapat dilihat dari minimnya perdebatan politis yang serius, tajam dan kritis, tuntas dan menyeluruh dalam proses kebijakan pengelolaan SDA, Kalau pun  ada maka hanyalah  retorika  politik    dimana  semuanya  didominasi  lobi  dan  kompromi. (Saeng, 2012: 281).
Sejak  Indonesia  masuk  dalam  sistem  kapitalisme  global,  kepentingan Indonesia  untuk  meningkatkan  stabilitas  dan  pertumbuhan  ekonomi  menjadi prioritas  utama.  Terutama  diera  kekuasaan  orde  baru,  Ekploitasi  sumber  daya alam  dilakukan  secara  massif,  terstruktur  dan  sistemastis.  Namun  sayangnya kekuasaan Orba telah menciptakan predator politik dilingkaran kekuasaan Suharto dengan saling berkontestasi menanamkan pengaruh kepada mengeruk keuntungan secara  pribadi  melalui  pemanfaatan  lembaga  Negara  dan  program  pembangunan nasional.      Para  Oligark  ini  memonopoli  aturan  main,  dan  berusaha  menguasai
seluruh  asset  dan  keuangan    miliki  negara  dengan  cara  curang  dengan  tujuan utama yakni untuk keuntungan pribadi. (Hadiz, 2004)
Meskipun jatuhnya rezim soeharto dimasa transisi 1998 digadang-gadang menjadi  tonggak  awal  perbaikan  demokrasi  dan  perubahan  pola  pengelolaan sumber  daya  alam.  Namun  demikian,  secara  umum  kelompok  elite  kuat  yang tadinya dalam lingkaran Soeharto mampu bertransformasi dan beradaptasi dengan membentuk  pola  baru  kekuasaan,  Dengan  adanya  desentralisasi  dan  otonomi daerah,  para  elit  ini  memidahkan  lokus  perilaku  predatoris  kebawah  dengan mencoba  memonopoli  sejumlah  lembaga  daerah  beserta  seluruh  potensi  alam daerah  tersebut  untuk  dimanfaatkan  secara  pribadi  oleh  kelompok  elite  tersebut. (Hadiz  2010,  Robinson  dan  Hadiz  2004).  sejatinya  telah  muncul  upaya mendorong  aktor  alternatif  untuk  turut  berperan  langsung  dalam  pertaruhan meraih  jabatan  politik  dengan  harapan  dapat  mampu  memperbaiki  bekerjanya refresentasi  popular,  namun  nyatanya  konsolidasi  elit  semakin  "menjadi-jadi". Meskipun  kinerja  institusi  berjalan  baik  tetapi  tidak  diimbangi  dengan meningkatnya hak-hak rakyat yang terus mengalami kemunduran (Torquist,2009) Dominasi elit tersebut memanfaatkan politik klientelistik sebagai jembatan untuk memediasi  ketimpangan  kelas  antara  elit  dan  kaum  masyarakat  miskin  dengan sesekali  memberikan  bantuan  berupa  uang  dan  barang  terutama  mengambil perhatian  mereka  dimenit-menit  menjelang  pemilihan.  Sedangkan  partai  politik tidak  memiliki  kecendrungan  untuk  mengontrol  peran  eksekutif  dan  legislatif yang  terpilih,  alih-alih  justru  melelang  posisi  slot  kekuasaan  tersebut  kepada penawar  yang  lebih  tinggi  pada  saat  menjelang  pemilihan  umum  dengan  iming- iming dapat menguasai sumber-sumber perekonomian daerah. (Hadiz 2004)
Namun  demikian  praktek  klintelisme  dan  korupsi  dalam  politik  formal yang terjadi diindonesia  tidak hanya dilihat sebagai sebuah tanda-tanda patologi, hal  ini  karena  bukan  saja  politik  klientelistik  dapat  mendominasi  hasil-hasil pemilu  dan  kunci  menuju  kesuksesan  politik  tapi  juga  menentukan  bagaimana bekerjanya  institusi-institusi  negara  dan  karakter  pemerintahan  (Aspinall,  E.,  & Berenschot,  W.  2019). Paling  tidak  praktik  keberpihakan  dan  keramahan  pada investor  politik    Indonesia  dapat  terlihat  dari  banyaknya  kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan kaum elit ekonomi.
Data  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  Tahun  2018  menunjukkan beberapa objek sumber daya alam seperti hutan, perkebunan sawit, tambang, dan perikanan  mengalami  persoalan  serius  dalam  hal  pengelolaannya.  Peran  aktor oligark  begitu  kuat  dalam  hal  penguasaan,  hal  ini  terlihat  dari  banyaknya penguasaan  lahan  dan  konflik  yang  hadir  antara  petani/pekebun  dengan perusahaan maupun aktor oligark. Berbagai upaya dilakukan demi mengamankan kepentingan,  mulai  dari  memainkan  politik  uang  dalam  peralihan  kekuasaan hingga menggunakan aksi premanisme disejumlah daerah.
Tabel. 1 Potensi Sumber Daya Alam yang dikuasai Aktor Oligark
No  Potensi Sumber Daya Alam Dikuasai Oligark Dikuasai Petani 1 Kehutanan 38.714.172 Ha 1.748931 Ha 2 Kebun Kelapa Sawit 2.535.495  Ha  (10 Perusahaan 4.756.272  Ha  (2,1 Juta Pekebun) 3 dst
Sumber: Data KPK 2018
Potensi  penguasaan  SDA  oleh  elit  politik  dan  ekonomi  semakin  menguat di  hampir  seluruh  daerah  strategis  di  Indonesia  juga  ditunjang  oleh  gagalnya pemerintah  dalam  menentukan  dasar-dasar  keberhasilan  pembangunan  didaerah, data  rilis  Kementerian  Riset  dan  Teknologi/Badan  Riset  dan  Inovasi  Nasional Republik Indonesia periode 2019 menunjukkan dari peta indeks daya saing daerah hampir seluruh provinsi di Pulau Jawa seperti Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah,  Provinsi  DI  Yogjakarta,  Provinsi  Jawa  Barat,  dan  Provinsi  DKI  Jakarta sebagai  provinsi  dengan  kemudahan  investasi  sangat  tinggi,  hanya  Provinsi Banten  yang  menengah  dalam  daya  saing  daerah.  sedangkan  di  Pulau  Sumatera, dari  sepuluh  Provinsi  yang  ada,    Provinsi  Lampung  dan  Provinsi  Riau mendominasi jika dibandingkan provinsi lainnya dalam kemudahan investasi,begitupun juga di Provinsi lain seperti Kalimantan Timur, serta Sulawesi selatan.
Gambar 1. Data Indeks Daya Saing Daerah Wilayah Provinsi Periode 2019
Sumber Data: data diolah dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
Implikasi dari kasus diatas nyatanya telah berdampak pasti pada kerusakan lingkungan  di  Indonesia,  hampir  diseluruh  provinsi  yang  tinggi  kemudahan investasi,  terjadi  banyak  bencana  ekologis.  Hasil  rilis  data  Badan  Nasional Penanggulangan  Bencana  (BNPB)  mencatat  total  1.724  bencana  telah  melanda Indonesia  sepanjang  tahun  2020.  Bencana  yang  terjadi  telah  mengakibatkan  257 orang  meninggal  dunia  dan  lebih  dari  3,7  juta  orang  terdampak  dan  mengungsi. sebagian besar bencana didominasi banjir, angin puting beliung dan tanah longsor. BNPB juga mencatat terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebanyak 163 kejadian,  dan  10  kejadian  kekeringan  terjadi  sepanjang  2020  (BNPB  2020). sebagian  besar  bencana  terkonsentrasi  didaerah-daerah  yang  iklim  investasi  dan akselerasi  pembangunan  sangat  tinggi  seperti  provinsi-provinsi  di  Pulau  Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

## METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif deskriptif dengan menelusuri data dari berbagai kasus yang telah dirilis oleh Pemberantasan Korupsi KPK terkait alam kebijakan sumber daya (SDA) dan dominasi  kapitalis  dalam  akses  ke  sumber  daya  alam  (SDA).  Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode pengumpulan sekunder dengan meninjau dokumen dan tinjauan pustaka, buku review, hukum, jurnal, dan artikel internet. Analisis  yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis masalah  sumber  daya  alam,  manajemen  dan  analisis  aktor,  dampaknya lingkungan,  serta  gagasan  penerapan  pendidikan  lingkungan  terintegrasi  dalam
tiga  saluran,  yaitu  mendorong  aktivisme  komunitas  masyarakat  pro  lingkungan, pengembangan  kurikulum  pendidikan  lingkungan  di  sekolah  partai  politik,  dan pendekatan politik pro-lingkungan dalam proses kebijakan.

## TINJAUAN PUSTAKA
Sejauh  ini  KPK  menyadari  bahwa  praktik  persoalan  korupsi  SDA  adalah bagian  dari  kuatnya  politik  klientelistik  dan  jaringan  politik  informal  yang dipelihara  oleh  kekuasaan.  Segelintir  kelompok  aktor  (pribadi  atau  organisasi) telah  memanfaatkan  jaringan  informal  untuk  mengatur  dan  membangun  pola penguasaan terhadap system dan struktur kuasa. Bahkan Kekuatan aktor informal ini  nyatanya  dapat  menekan  Negara  untuk  memenuhi  semua  keinginan  dan kepentingan  mereka,  dan  pada  akhirnya  kepentingan  rakyat  harus  dikorbankan (KPK,2018).
Temuan  KPK  menunjukan  perizinan    merupakan    salah    satu    wilayah rentan  korupsi  dalam  pengelolaan  SDA  di  Indonesia  yang  perlu  dilakukan penataan,  namun  para  intelektual  indonesia  seperti  Dewi  Tresya,  dkk  (2020) melihat  bahwa  proses  penataan  perizinan  belum  menyasar  pada  perizinan lingkungan,  padahal  perizinan  lingkungan    adalah  alat  pengendalian  yang sentral dalam rangka   penyelamatan   sumber   daya  alam. Selain itu izin   sosial belum   dilihat   sebagai  elemen    penting    dalam    penataan  perizinan padahal Izin  sosial    merupakan    legitimasi    yang  terbit  dari  penilaian  masyarakat.  Izin sosial    terpenuhi    ketika    masyarakat  luas  telah    menerima  kegiatan    usaha tersebut  (Cullen-Knox C.et al.,2017), hal lain juga seperti penertiban izin belum dapat  berjalan  hingga  ke  akar  rumput,  hingga  lemahnya  sistem        perizinan sebagai        sistem  pengendalian    pengelolaan    sumber  daya  alam. (Tresya,  D., Mayasari, I., & Suhendra, A. A. 2020).
Namun  demikian mempertimbangkan  pendekatan    politik dalam  arena aksi, mulai dari pemilihan calonpimpinan/kepala daerah hingga proses keputusan dan penetapan kebijakan publik telah disadari sebagai jalan keluar untuk meredam aksi  korupsi  SDA.  (Kartodihardjo,  H.,  Ariati,  N.,  &  Abdullah,  M.(2020).Hal  ini menjadi  penting  karena  ruang-ruang  tersebut  merupakan  lahan  dominasi  oligark bermain  selama  ini.  Tapi  disatu  sisi  tidaklah  mudah  mengubah  budaya klientelistik dalam kehidupan masyarakat dan politisi, hal ini karena Kepentingan
bisnis  kelompok  oligarki  telah  berpadu  dengan  kekuatan  politik  di  tingkat pemerintahan.
Sebenarnya para elit politisi yang diberi kekuasaan, prestise dan kekayaan dari  hasil  kemenangan  pemilu  sejatinya  juga  merasa  cemas  dengan  pola demokrasi  yang  berjalan  di  Indonesia.  Disatu  sisi  mereka  memahami  aturan  dan profesionalitas  sebagai  seorang  wakil  rakyat,  dimana  mereka  menjadi  jembatan kepentingan antara masyarakat dan negara, memenuhi kebutuhan masyarakat serta mempercepat arus pembangunan, tapi disisi lain mereka juga harus toleran dengan melanggar  aturan  demi  mendapatkan  “dana  gelap”.  Hal  ini  akibat  dari  begitu kuatnya  tekanan  permintaan  konstituen  mereka  akan  uang  tunai,  dan  takut  jika tidak diakomodir maka mereka memiliki peluang kalah dari pesaingnya. Konteks inilah  yang  menyebabkan  mengapa  para  politisi  yang  terpilih  sangat  bergantung dengan pendanaan oligark dan memperjuangkan kepentingan mereka pada proses kebijakan secara habis-habisan.
Mulusnya  jual  beli  politisi  dan  kebijakan  di  Indonesia  juga  ditunjang lemahnya  bentuk  perlawanan  masyarakat  itu  sendiri.Rendahnya  tingkat Trust ,reputasi  dan  akuntabilitas  dari  masyarakat  kepada  lembaga  Negara ditenggarai  sebagai  alasan  utama  dari  beberapa  alasan  lain,  mengapa  praktek politik  klientelistik  mengakar  kuat  dimasyarakat.  Berdasarkan  hasil  survey  Indo Barometer tahun 2020  menunjukkan bahwa lembaga Negara seperti MPR, DPR, DPD  serta  Polri  berada  paling  bawah  dalam  ukuran  kepercayaan  publik,  bahkan lembaga  intermediary  seperti  partai  politik  nyaris  tidak  memiliki  kekuatan  akar rumput  yang  mapan.  Kelompok-kelompok  ekstra  parlemen  seperti  NU, Muhammadiyah  dll  yang  digadang  gadang  dapat  menjadi  saluran  alternatif  bagi perjuangan  kepentingan  masyarkat  nyatanya  tidak  dapat  berbuat  banyak  karena ikut serta dalam pembagian kue-kue kekuasaan.
Jika  mengacu  pada  idealitas  demokrasi  yang  substansial,  tentunya pertarungan  politik  yang  mengarah  pada  keuntungan  materil  oligark  harus  dapat dihentikan,  hal  ini  agar  potensi  kerusakan  lingkungan,  ketimpangan  sosial  dan ekonomi hingga perencanaan pembangunan  yang lemah serta korupsi tidak terus menerus  menjadi  tantangan  yang  dihadapi  bangsa  Indonesia.  Diplomasi lingkungan yang dituangkan dalam pendidikan lingkungan sangat diperlukan saat
ini dalam upaya menekankan pemahaman nilai-nilai baru dalam pengelolaan SDA dengan  memperhatikan  peningkatan  kepekaan  sosial,  empati,  dukungan, kepedulian  serta  pembelaan  dari  aktor  utama/politisi-politisi  yang  terlibat langsung didalam proses perebutan kekuasaan dan pembuatan kebijakan, maupun aktor lain diluar dari lembaga Negara maupun partai politik.
Gagasan dalam kajian ini sejatinya berupaya untuk mendorong nilai infus pendidikan lingkungan terintegrasi pada tiga ranah aspek utama   yakni; Pertama, Mendorong  Aktivisme  Masyarakat  Pro  Lingkungan,  Kedua  pengembangan Kurikulum  pendidikan  lingkungan    di  sekolah  partai  politik,  dan  Ketiga, pendekatan  politik  pro  lingkungan  dalam  proses  kebijakan  sektor  sumber  daya (SDA).
Gambar 2. Pendidikan Lingkungan Terintegrasi
Sumber Data: data diolah oleh peneliti, 2019

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sejak era soeharto tumbang 1998 dan beralih ke zaman transisi reformasi, demokratisasi  berjalan  dengan  “mandeg”  (mietzner  2012),  sebagian  besar  kajian ilmuan melihat akar persoalan tersebut berasal dari perilaku para elite  yang haus akan keuntungan dan kekuasaan. Alih alih, dalam hal ini memahami karakter hak warga Negara dan partisipasi politik menjadi dua kajian kunci untuk mengetahui sejauh mana relasi keduanya, terutama dalam memandang lingkungan. Perjuangan hak  di  Indonesia  sejatinya  semakin  menguat  ketika  berbagai  aturan  perundang- undangan  disahkan  oleh  pemerintah,  dengan  adanya  aturan  tersebut memungkinkan  masyrakat  dapat  lebih  mudah  dalam  mengakses  hak-hak pribadinya.  Namun  demikian  pada  periode  berjalan  justru  muncul  upaya “pembelengguan” hak warga oleh Negara dengan konsep dan sampul  yang baru. Kita  dapat  melihat  banyak  contoh  dari  kegagalan  warga  mengakses  hak  mereka
Mendorong Aktivisme Komunitas Pro- Lingkungan Pengembangan kurikulum pendidikan lingkungan di sekolah partai politik pendekatan politik pro lingkungan dalam proses kebijakan sektor sumber daya (SDA)
seperti kesulitan masyarakat desa dalam melindungi tanah mereka dari perluasan konsesi kelapa sawit dan pertambangan (Cramb dan Mc Carthy 2016).
Melihat  banyaknya  kasus  tersebut  diatas  sejatinya  memungkinkan perlunya  perlawanan  dari  masyarakat  itu  sendiri.    perlawanan  ini  sejatinya merupakan bagian dari usaha menyadarkan masyarakat secara keseluruhan hingga pemerintah  yang  cendrung  abai  dalam  memenuhi  hak  konstitusional  warganya. namun  upaya  perlawanan  tersebut  tidak  mengambil  jalur  perlawanan  secara frontal  melalui  aksi-aksi  demonstrasi  dengan  tuntutan  secara  radikal,  tetapi mengelola ruang-ruang publik yang selama ini dibajak oleh aktor dominan dengan gerakan  diskursus,  wacana  dan  kebudayaan  (scott,  2009).  Isu  diskriminasi  SDA didorong  dalam  setiap  perdebatan  diruang  publik.  Organisasi  masyarakat  sipil (OMS)  dapat  menjadi  motor  penggerak  utama  dalam  mendorong  aktivisme masyarakat  dengan  melakukan  gerakan  bersama  (kolaboratif).  bentuk  kolaborasi yang  dilakukan  diantaranya  adalah  diskusi,  pernyataan  pers  bersama,  audiensi dengan pemerintah dan lembaga perwakilan. kerjasama antar stakeholder ini dapat dilakukan  diruang  publik  bersamaan  dengan  momen  tertentu  yang  berkaitan dengan  lingkungan.  gerakan  sipil  ini  diharapkan  bekerja  secara  masif  dalam membentuk opini diruang publik sampai kepada tahap advokasi kebijakan.
Namun demikian seringkali perlawanan aktivis masyarakat pro lingkungan selalu  dihadapkan  pada  kelompok  masyarakat  yang  memiliki  hubungan  mesra dengan pemerintah dan oligark. oleh karenanya agar gerakan perlawanan ini dapat dikawal  hingga proses kebijakan maka diperlukan aktor aktor alternatif yang pro lingkungan  untuk  bermain  diranah  kekuasaan  formal  baik  dilegislatif  dan eksekutif.  untuk  bisa  menghasilkan  aktor  alternatif  yang  pro  lingkungan  maka partai  politik  wajib  melakukan  proses  kandidasi  secara  terbuka  dan  melakukan pelatihan/pendidikan  lingkungan  kepada  seluruh  peserta/kader  yang  akan mendaftarkan diri baik menjadi calon anggota legislatif maupun kepala daerah.
Proses seleksi kandidasi terbuka memungkinkan masuknya berbagai aktor baru  khususnya  aktor  sipil  seperti  aktivis  lingkungan,  kelompok  petani  dll  yang nantinya  dipersiapkan  dalam  mempengaruhi  kebijakan-kebijakan  SDA  didaerah. adanya  keterbukaan  partai  politik  dalam  proses  seleksi  kandidasi  juga  akan mendorong  meningkatnya  esensi  demokrasi.  untuk  menguatkan  aktor  yang
terpilih  dalam  proses  kandidasi  maka  partai  politik  wajib  mengembangkan kurikulum  pendidikan  lingkungan  kepada  seluruh  kandidat  aktor  sebelum kontestasi  pemilihan  umum  dimulai.  harapannya  dari  pelatihan  dan  pendidikan yang di lakukan dapat menghasilkan aktor alternatif yang kuat secara mental dan pengetahuan terutama nilai-nilai baru tentang lingkungan dan kesetaraan.
Konstruksi pewacanaan isu kesetaraan dan keberpihakan dalam kebijakan sektor sumber daya alam (SDA) sebagai isu publik adalah awalan penting dalam konstestasi pewacaaan isu SDA tersebut pada ranah penentuan kebijakan. hal ini dimungkinkan  karena  ada  aktor  yang  mendukung  cara  pikir  yang  mendukung wacana  tersebut  dan  aktor  yang  tidak  mendukung  cara  pikir  wacana  tersebut. Aktor  yang  tidak  mendukung  wacana  tersebut  diatas  biasanya  telah terkontaminasi dengan kebiasaan menerima gratifikasi dari pengusaha atau politik "balas  jasa".  kekuatan  kelompok  penganut  narasi  berbeda  akan  mendorong wacana  tandingan  dengan  berbagai  cara  dengan  tetap  mengendalikan  anggota- anggota lainnya agar mendorong narasi yang dianutnya. kontestasi narasi ini pada akhirnya  akan  mengarah  kepada  terwujudnya  keinginan/kepentingan  pengusaha tersebut.  dalam  hal  ini  ketiga  aspek  diatas  sangat  penting  untuk  dilihat  dan diperbaiki.  pertama  narasi  yang  dibangun  harus  pro  lingkungan  dan  kepentingan petani, oleh karenanya akademisi dan  aktor  gerakan (alternatif) juga ikut terlibat dalam  mewacanakan  narasi  tersebut  dalam  ruang  publik.  kedua  aktor  alternatif yang  terpilih  dari  hasil  seleksi  kandidasi  dan  penguatan  pendidikan  lingkungan harus  bergerak  secara  kolektif  untuk  ikut  melawan  dengan  meyakinkan  aktor lainnya  untuk  bergerak  bersama  mengecilkan  ruang  kontestasi  oligark  bermain dan  ketiga  faktor  interest/kepentingan  politik  dalam  produk  SDA  sedapat mungkin menguntungkan kepentingan kolektif dan menyuarakan "kebenaran".

## SIMPULAN
Pendidikan lingkungan terintegrasi adalah satu cara untuk mengurangi aksi oligarki  dalam  mendominasi  kepemilikan  dan  pengelolaan  alam  sumber  daya  di Indonesia.  Mendorong  aktivisme  komunitas  proenvironmental  secara  tidak langsung  bagian  dari  upaya  mengakomodasi  gerakan  sipil  dipelopori  oleh alternative  aktor  dalam  melakukan  gerakan  perlawanan  dengan  mengelola  ruang publik  yang  sudah  ada  dibajak  oleh  aktor  dominan  dengan  wacana,  wacana  dan
gerakan budaya. Di Selain itu, mendorong pencalonan terbuka proses seleksi oleh partai  politik  tersebut  upaya  lain  untuk  memilah  aktor  alternatif  baru  bersiaplah secara  mental  dan  berpengetahuan  melalui  penerapan  lingkungan  kurikulum pendidikan di sekolah partai politik. Dengan seleksi dan pendidikan yang kuat, ini aktor sebenarnya akan siap untuk berbicara kebenaran, membangun dan menjaga setiap  narasi  dan  perjuangan  kebijakan  pro  lingkungan  melawan  dominasi oligarki.

## DAFTAR PUSTAKA
Berenschot,  W.,  &  Purba,  D.  (2014).  Lampung’s  sugar-coated  elections. Inside Indonesia , 117 .
Kesuma,  A.  S.,  Risdiana,  A.,  Ramadhan,  R.  B.,  &  Nawawi,  I.  (2020).  The Oligarchic  Politic  of  Chinese  Indonesians  in  Lampung. Talent Development & Excellence , 12 (1).
Kushendrawati, S. M. (2010). Masyarakat konsumen sebagai ciptaan kapitalisme global: Fenomena budaya dalam realitas sosial. Hubs-Asia , 10 (1).
Jazuli, A. (2015). Dinamika Hukum  Lingkungan  Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional , 4 (2), 181-197.
Pakpahan,  A.  (1989).  Perspektif  Ekonomi  Institusi  Dalam  Pengelolaan
Sumberdaya Alam. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia , 34 (4).
Junaidi,  J.,  &  Zulgani,  Z.  (2011).  Peranan  Sumberdaya  Ekonomi  dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. Jurnal Pembangunan Daerah , 3 , 27-33. Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia. Indonesia , (96), 35-57.
Hadiz, V. R. (2004). Decentralization and democracy in Indonesia: A critique of neo‐institutionalist perspectives. Development and change , 35 (4), 697-718. Robison,  R.,  &  Hadiz,  V.  R.  (2004). Reorganising  power  in  Indonesia:  The politics of oligarchy in an age of markets (Vol. 3). Psychology Press. Aspinall,  E.,  &  Berenschot,  W.  (2019). Democracy  for  Sale:  Pemilihan  Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia . Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Nota  Sintesis  Evaluasi  Gerakan  Nasional  Penyelamatan  Sumber  Daya  Alam.
KPK.2020.
Tresya,  D.,  Mayasari,  I.,  &  Suhendra,  A.  A.  (2020).  Penataan  Perizinan  dalam Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam di
Indonesia. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 5 (2-2), 15-31.
Kartodihardjo,  H.,  Ariati,  N.,  &  Abdullah,  M.  (2020).  Kebijakan  Pencegahan Korupsi Sektor Sumber  Daya Alam Melalui Pendekatan  Institusional dan Struktural. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 5 (2-2), 33-47.
Cahyono,  E.,  Sulistyanto,  S.,  &  Azzahwa,  S.  (2020).  Resolusi  Konflik  Gerakan Nasional  Penyelamatan  Sumber  Daya  Alam:  Lintasan  Gagasan,  Praktik, dan Bentang Masalah. Integritas: Jurnal Antikorupsi , 5 (2-2), 75-92. Luthfi, A. N. (2013). EKSKLUSI DAN INKLUSI SEBAGAI DUA SISI MATA UANG. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan , (37), 195-199.