## HASRAT EKONOMI POLITISI DAN PENURUNAN KUALITAS DEMOKRASI INDONESIA JELANG PEMILU 2019

## Johanis Putratama Kamuri
Rohaniawan Gereja Reformed Injili Indonesia dan Pengajar Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Internasional
ABSTRACT: This article rests on the thesis that economic interest is the implicit end of Indonesian political agents. Economic interest, the implicit end, is the main driving force that causes the deterioration of the quality of  Indonesian  democracy.  Various  phenomena  that  cause  the deterioration of the quality of Indonesian democracy will be understood and explained through the political strategies of Niccolo Machiavelli as a conceptual framework. Furthermore, the ideal political perspective from Bernhard  Sutor  which  is  sustained  by Marx’s  idea  of basic  and superstructure  will  be  used  to  find  the  implicit  end  which  moves politicians  and  influences  existing  political  phenomena.  This  article concludes  with  a  number  of  thoughts  that  remind  and  prepare Indonesian  society,  especially  the  readers,  to  seriously  consider  their political  choices  in  April  2019,  in  order  to  improve  the  quality  of Indonesian democracy.
KEYWORDS: The implicit  end,  Indonesian  democracy,  economic  interests,
Indonesian politicians, Indonesian political situation, Machiavelli.
ABSTRAK: Artikel  ini  bertumpu  pada  tesis  bahwa  hasrat  ekonomi adalah  tujuan  implisit  agen  politik  di  Indonesia.  Hasrat  ekonomi  yang menjadi  tujuan  implisit  adalah  kekuatan  utama  yang  menyebabkan penurunan  kualitas  demokrasi  di  Indonesia.  Pemikiran  Niccolo Machiavelli  merupakan  bingkai  konseptual  untuk  memahami  dan menjelaskan  sejumlah  fenomena  politik  yang  memengaruhi  penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Selanjutnya perspektif politik ideal dari

## 30 HASRAT EKONOMI POLITISI DAN PENURUNAN KUALITAS DEMOKRASI
Bernhard Sutor yang ditopang oleh konsep basis dan superstruktur dari Marx  akan  digunakan  untuk  menegaskan  tujuan  implisit,  visi/tujuan politik,  yang  menggerakkan  politisi  dan  melatarbelakangi  fenomena politik  tersebut.  Artikel  ini  diakhiri  dengan  sejumlah  pemikiran  yang mengingatkan  dan  memersiapkan  masyarakat  Indonesia,  khususnya pembaca,  untuk  memertimbangkan  pilihan  politiknya  pada  April  2019 secara serius, demi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia.
KATA-KATA KUNCI: Tujuan implisit, demokrasi Indonesia, hasrat ekonomi, politisi Indonesia, situasi politik Indonesia, Machiavelli.

## Pendahuluan
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  memahami  dan  menjelaskan  salah  satu faktor yang menjadi kekuatan penggerak utama dari berbagai kebijakan atau  tindakan  politisi  di  ruang  publik  politik  Indonesia,  yang memengaruhi  situasi  politik  dan  yang  berkontribusi  bagi  penurunan kualitas demokrasi di Indonesia jelang Pemilu 2019 yang
diselenggarakan pada 17 April 2019.
Divisi  riset The  Economist menunjukkan  Skor  Indeks  Demokrasi Indonesia mengalami penurunan. 1 Indeks demokrasi diukur berdasarkan lima  faktor:  pemilihan  umum  dan  pluralisme,  kebebasan  sipil,  fungsi pemerintahan,  partisipasi  politik,  dan  budaya  politik.  Negara-negara terobservasi  diklasifikasikan  ke  dalam  satu  dari  empat  kategori  ini: demokrasi  penuh  ( full  democracy ),  demokrasi  yang  cacat  ( flawed democracy ), rezim hibrida ( hybrid regime ), dan rezim otoriter ( authoritarian regime ). Indeks Demokrasi Indonesia menurun dari peringkat 48 di tahun 2016 ke peringkat 68 pada 2017. Ini adalah penurunan terburuk dari 167 negara terobservasi, dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi yang cacat ( flawed democracy).
1 Risqi Bachtiar, “Menurunnya Kualitas Demokrasi.” Detik.com Kolom , 5 Maret 2018.
Diakses 24 Desember 2018, https://news.detik.com/kolom/d-3899136/menurunnya-kualitas- demokrasi.
Buruknya  kualitas  demokrasi  Indonesia  diidentifikasi  melalui berbagai  fenomena  politik  yang  terjadi  jelang  Pemilu  2014  dan  yang berlanjut ke Pilkada DKI Jakarta bahkan sampai menjelang Pemilu 2019. Kampanye  hitam  dengan  berbagai  klaim  yang  tidak  dapat dipertanggungjawabkan  kebenarannya,  ujaran  kebencian,  hoaks, politisasi agama, dan politik transaksional yang  bermuara pada  praktek korupsi  yang  masif,  menjadi  fenomena  yang  tidak  asing  bagi  mereka yang  mengamati  situasi  politik  melalui  media  massa  maupun  media sosial.
Fenomena  politik  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari  peran  politisi sebagai  subyek  dari  berbagai  tindakan  politik.  Maka  pertanyaannya adalah  bagaimana  strategi  politik  yang  tampak  melalui  berbagai tindakan politisi di ruang publik politik Indonesia dapat dipahami? Apa yang  menggerakkan  politisi  untuk  melakukan  berbagai  tindakan  yang memengaruhi  penurunan  indeks  demokrasi  Indonesia  tersebut? Pertanyaan  pertama  dapat  dijelaskan  melalui  pemikiran  politik Machiavelli, sedangkan jawaban dari pertanyaan kedua dapat ditemukan dengan  memanfaatkan  perspektif  politik  ideal  Bernhard  Sutor  dan konsep basis- superstruktur dari Karl Marx.
Meskipun  sering  diasosiasikan  dengan  strategi  politik  amoral, 2
Machiavelli  tidak  menyangkali  pendekatan  politik  yang  bermoral. Menurut Machiavelli “there are two ways to fight: by using laws, and by using force. The former is characteristic of man; the latter, of animals. But frequently  the  former  is  inadequate  and  one  must  resort  to  the  latter.” 3
Kuasa  dapat  diperoleh  dan  dipertahankan  dengan  strategi  manusiawi yang  mengandalkan  hukum sebagai standar  moral. Namun pendekatan ini  kurang  efektif  dibanding  strategi  binatang  liar  yang  ditemukan hampir  dalam  setiap  bab  dari  buku Il  Principle dan  yang  diungkapkan
2 Maurizio Viroli, Machiavelli (London, Granta: 2008), 34.
3 Niccolò Machiavelli, The Prince , trans. James B. Atkinson (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 2008), 279.
melalui  berbagai  strategi  politik  yang  mengandalkan  kekerasan  dan tindakan tidak bermoral.
Kejujuran,  integritas,  ketulusan  dan  kemampuan  mengendalikan perkataan adalah kualitas yang penting bagi politisi. Namun Machiavelli juga  menegaskan  bahwa  “a  prince,  therefore,  need  not  actually  have  all the  qualities  I  have  enumerated,  but  it  is  absolutely  necessary  that  he seem to have them.” 4 Paradoks dalam komentar ini merupakan moderasi dua  strategi  sebelumnya.  Machiavelli  tidak  sedang  menganjurkan  atau menentang  moralitas  maupun  amoralitas  dalam  berpolitik.  Ia menekankan  pentingnya  kemampuan  memanfaatkan  kualitas  moral manusia untuk mencapai tujuan politik yakni kekuasaan.
Strategi ketiga, moderasi, adalah cara pikir akan digunakan untuk memahami dan menjelaskan situasi politik Indonesia, karena keagungan karakter  dan  moral  dalam  strategi  manusia  sulit  ditemukan  dalam konteks  politik  Indonesia,  sedangkan  strategi  binatang  liar  sulit diimplementasikan  dalam  iklim  demokrasi  dan  budaya  masyarakat Indonesia.
Strategi  machiavellian  yang  cenderung  menghalalkan  segala  cara untuk  memeroleh  kekuasaan  merupakan  antitesis  pemikiran  politik Bernhard  Sutor.  Menurut  Sutor,  politik  memiliki  tiga  dimensi  dengan hubungan  resiprokal:  tujuan  ( policy ),  sarana  ( polity )  dan  aksi  ( politics ).
Tujuan (visi) merupakan target utama yang menstrukturkan aksi politik dan  pemilihan  sarana  politik.  Aksi  adalah  langkah  konkret  untuk mencapai  tujuan  politik,  sedangkan  sarana  disesuaikan  dengan  tujuan untuk  memudahkan  aksi. 5 Ini  berarti  hubungan  resiprokal  tiga  dimensi politik  tidak  meniadakan  fakta  bahwa  tujuan,  di  dalam  kognisi  politisi, adalah  kekuatan  utama  yang  memengaruhi  tindakan  dan  menentukan pemilihan sarana.
4 Ibid., 279, 283.
5 Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), 25-8.
Menurut  Sutor,  seharusnya  tujuan  politik  adalah  keadilan  dan kesejahteraan  rakyat.  Tujuan  ini  akan  terekspresi  melalui  penentuan kebijakan, tindakan politik dan pemilihan sarana dalam berpolitik. 6 Aksi politik dan sarana yang mencederai keadilan dan merugikan masyarakat tidak  mungkin  dihasilkan  oleh  tujuan  politik  yang  mulia:  keadilan  dan kesejahteraan rakyat.
Tindakan  politik  dan  pemilihan  sarana  yang  menghasilkan berbagai  fenomena  yang  memengaruhi  penurunan  kualitas  demokrasi Indonesia,  yang  disebutkan  sebelumnya,  tidak  mungkin  dihasilkan  oleh tujuan  ideal  yang  dibicarakan  Sutor.  Situasi  tersebut  lebih  mungkin dihasilkan  oleh  agen-agen  politik  machiavellian  yang  menghalalkan segala  cara  demi  kekuasaan  yang  akan  dimanfaatkan  untuk  mengakses tujuan  tertinggi  yang  tersembunyi  dalam  kognisi  dan  yang,  secara implisit,  menyatakan  diri  melalui  berbagai  tindakan  maupun  fenomena politik yang ditemukan di Indonesia.
Tujuan  implisit,  di  dalam  kognisi,  adalah  penggerak  utama  dari tindakan  agen-agen  politik,  termasuk  di  Indonesia.  Ini  adalah  tujuan yang  ingin  dicapai  politisi  Indonesia  dengan  mengakses  kekuasaan. Tujuan  implisit  perlu  ditemukan  untuk  memeroleh  pemahaman memadai  tentang  situasi  politik  aktual  di  Indonesia.  Pemikiran  Karl Marx – yang  menggunakan  konsep  basis  dan  superstruktur  untuk memahami  dan  menjelaskan  berbagai  fenomena  hidup  manusia, termasuk  politik – dapat  dijadikan  solusi.  Menurut  Marx,  proses  berpikir untuk  menciptakan  berbagai  ide  yang  diekspresikan  dalam  bahasa politik,  hukum,  agama  dan  moralitas  dikondisikan  oleh  berbagai kekuatan  dan  aktivitas  produksi, 7 bahkan  cara  produksi  ekonomi  atau aktivitas ekonomi adalah penentu arah setiap periode sejarah politik dan intelektual. 8 Ini  berarti  ekonomi  adalah  kekuatan  utama  yang
6 Ibid., 25.
7 Karl Marx and Frederick Engels, German Ideology , ed. R. Pascal (New York: International Publishers, Inc., 1939), 13-4.
8 David Trueblood, Filsafat Agama (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1994), 97.
menggerakkan  sejarah  dan  berbagai  dimensi  kehidupan  termasuk politik.  Dengan  kata  lain,  perilaku  manusia  dalam  berbagai  dimensi hidupnya distrukturkan oleh ekonomi.
Ekonomi merupakan bingkai konseptual utama dalam memahami kehidupan  sosial  di  zamannya.  Pemikiran  Marx  tentang  peran  ekonomi dalam menstrukturkan dunia mental dan aktivitas eksternal manusia ini akan  digunakan  untuk  menentukan  tujuan  implisit,  kekuatan  utama, yang menggerakkan berbagai tindakan politisi yang bersumbangsih bagi penurunan  kualitas  demokrasi  Indonesia.  Tujuan  tersebut  adalah  hasrat atau kepentingan ekonomi, bukan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Tujuan  implisit  yang  dibicarakan  dalam  penelitian  ini  tidak ditawarkan sebagai perspektif determinatif atau satu-satunya penjelasan mengenai motivasi yang  menggerakkan politisi Indonesia. Penelitian ini menawarkan  salah  satu  perspektif  untuk  memahami  situasi  politik Indonesia  dan  kekuatan  utama  yang  menggerakkan  fenomena  tersebut. Penjelasan diberikan melalui beberapa bagian utama: pendahuluan yang mendeskripsikan masalah dan tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan  untuk  mencapai  tujuan  penulisan,  dan  deskripsi  terkait situasi  politik  Indonesia  jelang  Pemilu  2019  berdasarkan  kerangka  pikir Machiavelli.  Selanjutnya  akan  dipaparkan  temuan  penelitian  yakni tujuan  implisit  yang  membentuk  perilaku  politisi  dan  yang memengaruhi  penurunan  kualitas  demokrasi  Indonesia.  Sesudah  itu sejumlah  saran  akan  diberikan  untuk  memerbaiki  kualitas  demokrasi Indonesia. Tulisan diakhiri dengan kesimpulan.

## Metode Penelitian
Fenomena  yang  mendeskripsikan  tindakan  politisi  dan  situasi  politik yang  memengaruhi  penurunan  kualitas  demokrasi  Indonesia  akan dipaparkan  dan  diinterpretasi  menggunakan  pemikiran  Machiavelli, khususnya  strategi  politik  yang  melibatkan  moderasi  pendekatan manusia  dan  pendekatan  binatang  liar. Akan  ditunjukkan  bahwa  usaha merebut  kekuasaan  dengan  memanfaatkan  keagungan  karakter  dan
moral lebih efektif karena iklim demokrasi dan pengaruh budaya malu di Indonesia.
Perspektif politik ideal Sutor akan digunakan untuk menunjukkan bahwa  tindakan  politisi  dan  situasi  politik  Indonesia  tidak  ideal  karena tujuan atau visi politisi Indonesia tidak ideal. Tujuan yang ingin dicapai melalui  kekuasaan  bukan  keadilan  dan  kesejahteraan  masyarakat. Selanjutnya  konsep  basis  dan  superstruktur  akan  digunakan  untuk memertajam  pemahaman  dengan  menemukan  tujuan  implisit  ( implicit end ) dalam kognisi politisi.
Tujuan  implisit  adalah  kekuatan  utama  yang  menggerakkan politisi  dan  melatarbelakangi  berbagai  fenomena  politik  yang  berkaitan dengan  penurunan  kualitas  demokrasi  di  Indonesia.  Tujuan  ini  dapat dipahami  melalui  tindakan  politis  dan  pemilihan  sarana  politik,  maka sejumlah  data  terkait  tindakan  dan  pemilihan  sarana  akan  kembali diberikan untuk menjelaskan dan memerkuat temuan penelitian ini.

## Fenomena Politik di Indonesia
Sejak pertama kali diselenggarakan pada 1955, Pemilu 2019 adalah pesta demokrasi  terbesar  dalam  sejarah  Indonesia,  sebab  ini  adalah  pemilu serentak pertama di mana masyarakat memilih presiden, wakil presiden dan  anggota  legislatif  secara  serentak.  Awalnya  pemilu  dilaksanakan hanya  untuk  memilih  anggota  legislatif,  sedangkan  presiden  dan  wakil presiden dipilih oleh MPR. Setelah amandemen keempat UUD 1945 pada 2002,  pemilihan  presiden  dan  wakil  presiden  menjadi  bagian  dari pemilu.
Pesta demokrasi terbesar tidak selalu merupakan pesta demokrasi terbaik.  Pengalaman  menyelenggarakan  pemilu  sejak  1955  tidak menjamin  bahwa  Pemilu  2019  akan  menjadi  pesta  demokrasi  paling meriah  dan  paling  baik.  Pengamat  dan  praktisi  politik  justru menganggap pemilu pertama tahun 1955 sebagai pemilu terbaik  karena

## HASRAT EKONOMI POLITISI DAN PENURUNAN KUALITAS DEMOKRASI
tingginya  partisipasi  masyarakat,  tidak  ada  bentrokan  antarkonstituen partai politik, dan tidak ada penyogokan kepada pemilih. 9 Sementara itu pemilu terakhir, yang dilaksanakan pada 2014, yang seharusnya menjadi pemilu  terbaik  karena  pengalaman  menyelenggarakan  pesta  demokrasi, justru  oleh  Victor  Silaen 10 dianggap  sebagai  pemilu  terburuk  karena diwarnai politik uang, kampanye hitam maupun terbelahnya masyarakat Indonesia.
Lalu  bagaimana  dengan  Pemilu  2019?  Fakta  penurunan  Indeks Demokrasi  Indonesia  dan  sejumlah  fenomena  politik  yang  berlangsung selama  lebih  dari  satu  dekade  terakhir  adalah  ancaman  serius  bagi demokrasi  Indonesia  jelang  Pemilu  2019  yang  tentunya  diharapkan menjadi pesta demokrasi terbesar dan terbaik. Kampanye hitam dengan berbagai klaim yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, ujaran kebencian, hoaks, politisasi agama, dan politik transaksional yang bermuara  pada  praktek  korupsi  yang  masif  adalah  pengalaman keseharian  dalam  ruang  publik  politik  Indonesia.  Jika  fenomena- fenomena  politik  ini  terus  berlanjut,  Pemilu  2019  dapat  menjadi  yang terburuk sejak 1955 dan kualitas demokrasi terus merosot.
Fenomena politik memiliki kaitan erat dengan strategi politik yang digunakan  politisi  untuk  memenangkan  kontestasi.  Sebab  itu setelah Pemilu  2014,  Victor  Silaen  secara  spesifik  menunjuk  politisasi  agama, agama dilibatkan terlalu dalam ke politik 11 karena dimanfaatkan sebagai sarana  politik,  sebagai  penjelasan  terhadap  fenomena  politik  di Indonesia.  Sedangkan  Antoni  Putra  merujuk  pada  politik  SARA  dan kebencian 12 sebagai penyebab turunnya kualitas demokrasi Indonesia.
9 Eep Saefulloh, Mencintai Indonesia dengan Amal: Refleksi atas Fase Awal Demokrasi (Jakarta: Penerbit Republika, 2004), 67.
10 Victor Silaen, “Kristen dan Kenaifan Politik: Kritik atas Sikap Politik PGPI dalam Pilpres 2014” dalam Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat 02 no. 1 (April 2015): 191.
11 Ibid.
12 Antoni Putra, “Penurunan Kualitas Demokrasi” dalam Koran Jakarta.com , 30 Agustus
2018. Diakses 24 Desember 2018, http://www.koran-jakarta.com/penurunan-kualitas- demokrasi/.
Tetapi  situasi  politik  Indonesia  sangat  kompleks  sehingga penurunan  kualitas  demokrasi  terkait  pelaksanaan  pemilu  tidak  dapat dijelaskan hanya dengan merujuk kepada satu faktor determinatif. Tanpa negasi  terhadap  dua  pemikiran  di  atas,  artikel  ini  menawarkan pemikiran  politik  Machiavelli  sebagai  bingkai  konseptual  untuk memahami situasi politik dan penurunan kualitas demokrasi Indonesia, karena  pemikiran  ini  lebih  luas  dari  perspektif  yang  ditawarkan Antoni dan Silaen. Bahkan dua perspektif tersebut dapat dikategorikan ke dalam satu  dari  tiga  faktor  dalam  perspektif  machiavellian  yang  ditawarkan dalam  penelitian  ini.  Meski  bukan  perspektif  komprehensif,  perspektif machiavellian  cukup  memadai  untuk  memberi  pemahaman  terhadap fenomena  politik  yang  memengaruhi  penurunan  kualitas  demokrasi  di Indonesia.
Pemikiran  Machiavelli  layak  dipertimbangkan  karena  ide-idenya lahir  dari  observasi  terhadap  natur  manusia  dan  sejarah  politik. Observasi  Machiavelli,  yang  dilakukan  dengan  mengambil  jarak  dari konsep  religius  abad  pertengahan  yang  sangat  berpengaruh  saat  itu, menghasilkan  sejumlah  pemikiran  realis  yang  tetap  relevan  hingga  saat ini.  Strategi  politik  yang  diartikulasikannya  masih  terulang  dalam hampir setiap pertarungan politik menuju kekuasaan.
Hasil  observasinya  terhadap  natur  manusia  dan  sejarah  di berbagai  negara  menunjukkan  bahwa  tindakan  politik  manusia  selalu digerakkan  oleh  emosi,  nafsu  jahat  dan  kepentingan  diri  yang  berakar dalam  naturnya. 13 Maka  Machiavelli  memandang  politik  sebagai  seni atau  strategi  untuk  merebut  dan  memertahankan  kekuasaan  dengan memerhatikan  natur  manusia  dan  mengendalikan  atau  memanfaatkan kecenderungan  irasionalnya.  Sebab  itu  Machiavelli  menegaskan supremasi strategi politik atas keberuntungan. Ia menulis:
13 James B. Atkinson, Introduction to The Prince by Niccolò Machiavelli (Indianapolis: Hackett Publishing Company, 2008), 59.

## HASRAT EKONOMI POLITISI DAN PENURUNAN KUALITAS DEMOKRASI
the prince who depends completely on fortune collapses in proportion to her  fickleness.  I  also  believe  that  the  prince  who  makes  his  tactics consistent  with  the  conditions  of  the  times  may  be  successful;  and similarly  that  he  whose  own  tactics  are  at  odds  with  the  times  may  be unsuccessful. 14
Meski mengakui peran keberuntungan ( fortune ) sebagai salah satu penentu  keberhasilan  dalam  kontestasi  politik,  Machiavelli  lebih memrioritaskan  peran  strategi  ( virtue ).  Kekuasaan  direbut  dan dipertahankan  melalui  strategi  yang  tepat  untuk  mengendalikan dorongan irasional yang lahir dari ambisi dan  nafsu liar orang-orang di sekitar kekuasaan.
Terkait  dengan  strategi  politik, nama  Machiavelli  sering memunculkan  persepsi  negatif  karena  cara-cara  tidak  terpuji  yang ditawarkannya.  Ia  sebenarnya  menganjurkan  politisi  untuk  bertindak “manusiawi,”  dengan  melakukan  hal -hal  baik  yang  menegaskan keutamaan  manusia. 15 Tapi  i a  juga  menuliskan  “y et  it  cannot  be  termed virtue  to  murder  one's  fellow  citizens,  to  betray  friends,  and  to  be without loyalty, mercy, and religion; such methods can cause one to win power.” 16 Ini  adalah  strategi  binatang  liar  yang  amoral.  Pendekatan manusiawi  tidak  dapat  menjamin  kekuasaan  maka  harus  ditopang dengan  yang  kedua,  strategi  binatang  liar.  Machiavelli  juga menganjurkan  metode ketiga,  menjadikan  berbagai keutamaan manusia sebagai  sarana  untuk  mencapai  kekuasaan,  yang  merupakan  tujuan utama  politik  machiavellian.  Ini  adalah  moderasi  dua  metode sebelumnya.
Berbagai  fenomena  politik  di  Indonesia  menunjukkan  bahwa politisi  Indonesia  tidak  hanya  mengalami  krisis  pemikiran,  moral  dan integritas  tapi  juga  tidak  memiliki  visi  bagi  masa  depan  dan kesejahteraan  bangsa 17 sebab  itu  strategi  manusia  bukan  bingkai
14 Niccolò Machiavelli, The Prince , 365.
15 Ibid., 79-80, 89, 279.
16 Ibid., 181.
17 Franz Magnis-Suseno, Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: Bunga Rampai Etika Politik
konseptual memadai untuk memahami situasi politik Indonesia.
Strategi  binatang  liar  dapat  menjadi  penjelasan  alternatif.  Namun strategi  yang  efektif  bagi  pemimpin  yang  berkuasa  absolut  ini  akan mengeksplisitkan kelemahan karakter dan rendahnya moralitas maupun religiusitas  politisi,  sehingga  dalam  ruang  publik  politik  Indonesia, metode  ini  akan  dihindari  atau  diminimalisir  dengan  dua  alasan. Pertama,  natur  demokrasi  itu  sendiri.  Demokrasi  menyerahkan kekuasaan  di  tangan  rakyat  sehingga  kekuasaan  dan  kepemimpinan bergantung pada suara rakyat. Calon pemimpin dituntut untuk merebut simpati  dan  memeroleh  kepercayaan  rakyat.  Cara-cara  tidak  terpuji dalam  metode  pertama,  yang  mengurangi  simpati  pemilih,  cenderung dihindari politisi.
Kedua,  budaya  malu.  Alasan  ini  dapat  dipertimbangkan  dalam konteks  budaya  dan  politik  di  Indonesia.  Istilah  malu  ( shame )  dapat dipahami  sebagai  perasaan  tidak  menyenangkan  yang  diperoleh  karena melakukan  sesuatu  yang  salah. 18 Rasa  malu  berbeda  dari  rasa  bersalah ( guilt )  karena  menyadari  kesalahan  dalam  pikiran  atau  tindakan. 19 Rasa bersalah  menekankan  benar  atau  salahnya  tindakan  atau  pemikiran seseorang, sedangkan rasa malu berkaitan dengan “siapa kita,” terutama kekurangan dan ketidakmampuan di hadapan orang lain. 20 Rasa bersalah menekankan  kesadaran  moral  yang  berkaitan  dengan  tindakan  atau pikiran yang salah. Rasa malu menekankan efek dari tindakan yang salah yaitu  persepsi  atau  penilaian  negatif  orang  lain  terhadap  pelaku tindakan.  Pada kasus kedua, fokus pelaku tindakan  bukan menghindari pikiran  atau  tindakan  yang  salah  tapi  menghindari  persepsi  negatif orang lain terhadap dirinya (akibat dari pikiran dan tindakannya).
Aktual (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015), 15.
18 Sally Wehmeier, ed., Oxford Advance Learner’s Dictionary (Oxford: Oxford University Press, 2000), 1224.
19 Ibid., 598.
20 Binsar J. Pakpahan, “Shameless and Guiltless: The Role of Two Emotions in the Context of the Absence of God in Public Practice in the Indonesian Context” dalam Exchange 45 no. 1 (2016), 5.

## HASRAT EKONOMI POLITISI DAN PENURUNAN KUALITAS DEMOKRASI
Masyarakat  Indonesia  dan  Asia,  pada  umumnya,  distrukturkan oleh  budaya  malu.  Di  satu  sisi,  budaya  ini  membatasi  politisi  di Indonesia dalam menggunakan cara-cara tidak terpuji yang membangkitkan persepsi negatif dalam kognisi pemilih, memermalukan diri  sendiri  dan  menurunkan  elektabilitas.  Di  sisi  lain,  budaya  malu mengondisikan  politisi  untuk  tidak  tampil  apa  adanya.  Mereka  tidak berjuang menghindari pemikiran dan tindakan yang salah. Perjuangannya adalah menghindari atau meminimalisir efek negatif dari pemikiran  dan  tindakan  yang  salah  yaitu  persepsi  negatif  masyarakat yang berpotensi menurunkan elektabilitas.
Sebab  itu  metode  ketiga,  moderasi,  merupakan  strategi  yang cenderung  digunakan  politisi  untuk  memenangkan  kontestasi  politik  di berbagai  negara  demokratis,  termasuk  Indonesia.  Pemikiran  dan tindakan  yang  oleh  masyarakat  dianggap  negatif  akan  ditutup  rapat, sedangkan  hal-hal  yang  dianggap  baik  akan  dimanfaatkan  sebagai sarana,  bukan  tujuan  politik.  Kelemahan  karakter,  hasrat  dan kepentingan  yang  tidak  terpuji  disembunyikan  di  balik statements ,  visi yang dikampanyekan dan tindakan yang terlihat mulia secara moral dan kultural.  Fenomena  ini  akan  sering  dijumpai  karena  metode  ketiga, menurut  observasi  Machiavelli,  sangat  efektif  untuk  merebut  dan memertahankan kekuasaan.
Situasi  ini  merupakan  ancaman  bagi  demokrasi  dan  tantangan bagi masyarakat Indonesia yang menentukan pilihan pada  Pemilu 2019. Persoalannya  bukan  hal  baik  dan  bermoral  yang  diungkapkan  politisi dalam  kampanye.  Persoalannya  adalah  hal-hal  yang  didiamkan  dan disembunyikan  (tujuan  implisit)  di  balik  semua  hal  baik  yang dikampanyekan  secara  eksplisit.  Sejumlah  ide  realistis  Machiavelli khususnya yang terkait dengan moderasi strategi akan digunakan untuk memahami  strategi  politik  yang  memunculkan  berbagai  fenomena penyebab  menurunnya  kualitas  demokrasi  di  Indonesia.  Ide-ide machiavellian  itu  adalah  politik  kehadiran  dan  keberpihakan,  politik pencitraan dan politisasi agama.

## Politik Kehadiran dan Keberpihakan
Ketidakpercayaan  rakyat  adalah  ancaman  serius  bagi  politisi  dalam kontestasi  politik.  Undang-undang  dan  tentara  yang  kuat  tidak  dapat berfungsi  maksimal  jika  tidak  ada  kepercayaan  masyarakat.  Solusi  bagi tantangan  ini  adalah  politik  kehadiran, karena  bagi  Machiavelli  “one  of the greatest, most effective remedies would be for the conqueror to go to them and live there in person … hence they [the peoples] have more cause to  love  you,  if  they  intend  to  be  good.” 21 Dengan  tidak  berjarak  dari rakyat, politisi menjadikan dirinya sahabat yang dicintai dan memeroleh simpati atau dukungan rakyat sehingga ia tidak mudah ditaklukkan.
Politik  kehadiran  adalah  satu  usaha  merebut  hati  rakyat  dengan menghadirkan  diri  dalam  konteks  kehidupan  rakyat  dan  menyatakan keberpihakan  sehingga  rakyat  tetap  mencintai  politisi,  meski  ia  tidak selalu  hadir  secara  fisik.  Dalam  konteks  politik  Indonesia,  salah  satu usaha  untuk  menghadirkan  diri  di  tengah  masyarakat,  menyatakan keberpihakan  dan  memeroleh  simpati  adalah blusukan .  Kata blusukan yang  berasal  dari  bahasa  Jawa  dipopulerkan  oleh  Jokowi.  Awalnya, terminologi  ini  mendefinisikan  kegiatan  inspeksi  ke  berbagai  wilayah secara  formal  dan  nonformal  untuk  melihat  implementasi  kebijakannya maupun  untuk  berkomunikasi  langsung  dengan  rakyat.  Melalui blusukan ,  kepercayaan  masyarakat  terhadap  Jokowi  mengalami peningkatan.
Dalam konteks persaingan politik, blusukan kemudian menjadi alat komunikasi politik dan kampanye yang efektivitasnya melampaui media sosial,  karena  melalui  tatap  muka,  persoalan  akar  rumput  dapat dikemukakan  dan  gagasan  politisi  tidak  hanya  tersampaikan  dengan lebih  jelas  tapi  dapat  diwujudkan  melalui  kontrak  sosial  atau  politik. 22
21 Machiavelli, The Prince , 107-108.
22 Umar Mukhtar, “Kampanye L ewat Medsos tidak Seefektif Blusukan” dalam Republika.co.id, 8 November 2016. Diakses 24 Desember 2018, https://www.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/16/11/01/ofyj34354-kampanye-lewat- medsos-tidak-seefektif-blusukan.

## HASRAT EKONOMI POLITISI DAN PENURUNAN KUALITAS DEMOKRASI
Politik blusukan menjadi  strategi  sejumlah  politisi  yang  berkontestasi dalam pilkada maupun pemilihan presiden (pilpres).
Melalui blusukan ,  kandidat  tidak  hanya  mendekatkan  diri  dan menyatakan  keberpihakan  kepada  masyarakat. Blusukan juga  dapat dimanfaatkan  sebagai  kesempatan  untuk  melemparkan  sejumlah  isu tanpa  data  valid  yang  berpotensi  menjauhkan  lawan  politik  dari masyarakat.  Isu  yang  dilemparkan  ke  ruang  publik  politik  tidak  selalu berkorespondensi  dengan  fakta.  Aktivitas blusukan sang  politisi  hanya dimanfaatkan  untuk  membentuk  persepsi  bahwa  isu-isu  tersebut merupakan fakta yang ditemukan dalam observasi langsung di lapangan dan perjumpaan langsung dengan rakyat.
Situasi ini dideskripsikan melalui artikel berjudul Perdebatan Harga di Pasar dari Blusukan Jokowi dan Sandiaga . 23 Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, dan Jokowi sebagai calon presiden nomor urut 01 sering  melakukan blusukan ke  pasar-pasar.  Melalui blusukan ,  Sandiaga melemparkan  isu  ketidakstabilan  bahkan  kenaikan  harga  pangan  di bawah  pemerintahan  Jokowi.  Istilah  “tempe  setipis  kartu  ATM”  dan "tempe sachet "  digunakan  untuk  mendeskripsikan  inovasi  pedagang demi  menyiasati  penurunan  daya  beli  masyarakat,  peningkatan  harga barang  dan  penjualan  yang  menurun.  Merespons  hal  ini,  Jokowi  juga melakukan blusukan ke pasar dan  menegaskan  temuannya  bahwa harga barang cenderung stabil dan terkendali. Kali ini Sandiaga dipersepsikan sebagai  pihak  yang  membangun  isu  tanpa  data  yang  dapat dipertanggungjawabkan.
Blusukan Sandiaga  dan  Jokowi  menghasilkan  perbedaan  klaim yang tidak dapat diterima dengan logika yang sehat. Sementara Sandiaga menemukan  ketidakstabilan  dan  kenaikan  harga  barang,  Jokowi menemukan  bahwa  harga  barang  cenderung  stabil.  Berdasarkan  ilmu
23 Jessi Carina, “Perdebatan Harga di Pasar dari Blusukan Jokowi dan Sandiaga” dalam Kompas.com , 9 November 2018. Diakses 24 Desember 2018, https://nasional.kompas.com/read/2018/11/09/07082651/perdebatan-harga-di-pasar-dari- blusukan-jokowi-dan-sandiaga.
logika, hal  ini  tidak  dapat  dipercaya  sebab  dua  fakta  bertentangan:  “A” (ketidakstabilan  dan  kenaikan  harga)  dan  “bukan A”  (kestabilan  harga) tidak mungkin benar secara simultan di lokasi yang sama.
Blusukan bukan  lagi  pendekatan  administratif. Blusukan adalah strategi  politik.  Persoalan  yang  ditemukan  atau  dikeluhkan  masyarakat dipolitisasi  untuk  mengonstruksi  citra  positif  sebagai  politisi  yang berpihak  kepada  rakyat.  Melalui blusukan ,  politisi  bisa  memeroleh simpati  masyarakat  sekaligus  bisa  menjatuhkan  citra  lawan  politik dengan  menunjukkan  ketidakmampuannya.  Situasi  ini  menuntut masyarakat  untuk  bersikap  kritis  sehingga  persepsinya  tidak  dibentuk oleh isu yang tidak berkorespondensi dengan fakta.
Politik blusukan adalah  salah  satu  bentuk  dari  politik  kehadiran dan  keberpihakan  yang  membedakan  politisi  dari  lawan  politik  yang dipersepsikan  gagal  hadir  dan  berpihak  kepada  masyarakat.  Taktik  ini dapat dibenarkan secara moral karena hadir dan berpihak kepada rakyat adalah tanggung jawab moral politisi, sedangkan simpati dan dukungan rakyat  adalah  imbalannya.  Selain  itu  taktik  ini  memberi  kemungkinan untuk  memeroleh  bukti  ketidakhadiran  dan  ketidakberpihakan  lawan politik  yang  dapat  dieksploitasi  untuk  memenangkan  kontestasi. Persoalan  moral  muncul  ketika  strategi  ini  digunakan  untuk memanipulasi  persepsi  publik  melalui  berbagai  klaim  yang  tidak  dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## Politik Pencitraan
Istilah  citra  mengacu  pada  gambaran  mental  tentang  realitas  di  dalam kognisi. 24 Politik  pencitraan  adalah  usaha  memengaruhi  persepsi  publik dengan mengonstruksi gambaran mental positif tentang kandidat dalam kognisi  masyarakat.  Politik  kehadiran  adalah  salah  satu  ekspresi  dari politik  pencitraan.  Pencitraan  merupakan  bentuk  komunikasi  politik yang  wajar  dan  tidak  mungkin  tidak  ditemukan  di  setiap  negara  dalam
24 Lihat Sally Wehmeier, ed., Oxford Advance Learner’s Dictionary , 675.

## HASRAT EKONOMI POLITISI DAN PENURUNAN KUALITAS DEMOKRASI
setiap  kontestasi  politik.  Politisi  harus  mempresentasikan  diri,  prestasi dan  keunggulan  programnya.  Tujuannya  bukan  hanya  memenangkan kontestasi tapi juga memberi informasi memadai tentang setiap kandidat yang berkontestasi, sebelum masyarakat menentukan pilihannya.
Politik  pencitraan  bersifat  positif  jika  persepsi  yang  dibentuk berkorespondensi  dengan  fakta.  Fondasi  bagi  pencitraan  positif  adalah kualitas, prestasi dan keutamaan kandidat yang dapat diidentifikasi atau dipresentasikan  kepada  masyarakat.  Dengan  sendirinya,  kualitas, prestasi  dan  keutamaan  membentuk  citra  positif  yang  meningkatkan elektabilitas.  Pencitraan  bersifat  negatif  jika  tidak  menggambarkan kandidat  sebagaimana  adanya.  Pencitraan  ini  tidak  otentik  karena melibatkan manipulasi sehingga persepsi dan fakta tidak berkorespondensi.  Politik  pencitraan  negatif  adalah  ancaman  bagi demokrasi  karena  pemilih  kehilangan  acuan  yang  memadai.  Politik pencitraan  negatif  juga  menghancurkan  kepercayaan  masyarakat terhadap  pemerintah  dan  sistem  demokrasi  yang  berlangsung.  Tingkat partisipasi  yang  rendah  dalam  pemilu  adalah  salah  satu  akibat  dari ketidakpercayaan tersebut.
Politik  pencitraan  sudah  dipikirkan  dan  dianjurkan  Machiavelli jauh  sebelum  strategi  ini  menjadi  diskursus  menarik  di  Indonesia beberapa tahun terakhir. Ia menyarankan politik pencitraan positif untuk memengaruhi afeksi dan kepercayaan rakyat dan menjamin keberhasilan.  Ia  mengaitkan  citra  positif  dengan  lima  kualitas  utama manusia  yakni  pemaaf,  iman,  integritas,  kebaikan,  agama.  Kepercayaan masyarakat  diperoleh  politisi  yang  mengusahakan  lima  keutamaan tersebut. Namun Machiavelli juga menyadari kecenderungan masyarakat untuk  menilai  berdasarkan  penglihatan  sehingga  ia  menganjurka n  “a prince,  therefore,  need  not  actually  have  all  the  qualities  I  have enumerated, but it is absolutely necessary that he seem to have them.” 25
Politisi  dianjurkan  untuk,  setidaknya,  tampak  memiliki  sejumlah
25 Machiavelli, The Prince , 279, 283.
keutamaan  meski  tidak  sungguh-sungguh  memilikinya.  Ini  adalah politik  pencitraan  negatif  di  mana  berbagai  keutamaan  dimanfaatkan demi  tujuan  politik.  Persepsi  dalam  kognisi  masyarakat  dibangun melalui manipulasi sehingga tidak berkorespondensi dengan kenyataan.
Pemikiran  ini  dapat  dimanfaatkan  untuk  memahami  pertarungan politik  di  dunia  maya.  Media  sosial  memiliki  kekuatan  untuk menjangkau banyak orang dalam waktu yang sangat singkat. Sarana ini memungkinkan  tim  sukses  dan  pendukung  bahkan  tim  khusus  yang dibentuk  untuk  membangun  citra  positif  kandidat  melalui  data-data yang  dimiliki.  Namun  tidak  jarang  citra  kandidat  dibangun  melalui klaim-klaim  fantastis  yang  tidak  berkorespondensi  dengan  fakta  dan yang  tidak  didukung  oleh  data  valid.  Persoalannya,  klaim-klaim  seperti ini  sulit  diverifikasi  karena  sumber  berita,  di  media  sosial,  sulit diidentifikasi oleh masyarakat.
Politik  pencitraan  negatif  berpotensi  menghadirkan  disintegrasi karena  tidak  hanya  dilakukan  dengan  membangun  citra  yang  tidak berkorespondensi  dengan  kenyataan,  tetapi  juga  dengan  meruntuhkan citra lawan politik. Citra negatif diatribusikan pada lawan politik dengan membangun persepsi negatif melalui hoaks, isu SARA, kampanye hitam dan ujaran kebencian.
Pengamat  intelijen,  Wawan  Purwanto,  menegaskan  bahwa produksi hoaks akan terus meningkat dalam pilkada serentak tahun 2018 dan  Pemilihan  Presiden  2019. 26 Politik  pencitraan  negatif,  yang menjadikan  kekuasaan  sebagai  tujuan  utama  dan  yang  berpotensi menimbulkan konflik, telah dan sedang terjadi di Indonesia. Jika strategi politik  machiavellian  ini  tidak  diatasi,  kualitas  demokrasi  di  Indonesia akan terus menurun dan konflik, bahkan disintegrasi, dalam masyarakat Indonesia yang plural sulit dihindari.
26 Ambaranie M.K. Movanita, “Tahun Politik, Produksi Hoaks Diprediksi Semakin Tinggi” dalam Kompas.com , 14 Maret 2018. Diakses 24 Desember 2018, https://nasional.kompas.com/read/2018/03/14/18551201/tahun-politik-produksi-hoaks- diprediksi-semakin-tinggi.

## Politisasi Agama
Politisasi  agama  dapat  dipahami  sebagai  tindakan  untuk  melibatkan agama terlalu dalam di dalam politik dengan menjadikannya sebagai isu bahkan  alat  politik. 27 Agama  adalah  hal  yang  sakral  bagi  manusia, termasuk  masyarakat  dalam  negara  beragama  seperti  Indonesia. Kesakralan agama adalah kekuatan besar yang dapat dimanfaatkan atau dipolitisasi  untuk  mengonstruksi  persepsi  positif  maupun  negatif  demi keuntungan politik.
Machiavelli  membangun  teori  politik  dengan  mengambil  jarak dari  agama  namun,  di  saat  yang  sama,  menyadari  pengaruh  agama  di dalam  kontestasi  politik. Agama  adalah  salah  satu  dari lima  keutamaan yang  harus  dimiliki  atau  setidaknya  tampak  dimiliki  politisi  karena agama – bagi  Machiavelli – adalah  sarana  politik  menuju  kekuasaan.  Ia merujuk pada keberhasilan Ferdinand dari Aragon yang memerintah di Spanyol untuk membangun reputasi dan menaklukkan lawan-lawannya dengan memanfaatkan dalil agama dan dukungan gereja. 28
Agama, dalam batas-batas tertentu, memiliki peran penting dalam ruang  publik  politik  Indonesia.  Meski  bukan  negara  agama,  sumber inspirasi  bagi  konstitusi  negara  Indonesia – UUD  1945 – adalah  agama. Penerimaan  terhadap  ide  Ketuhanan  yang  Maha  Esa  sebagai  dasar negara (pasal 29 ayat 1 UUD 45) memang membatasi pengaruh Islam di ruang  publik  Indonesia 29 tetapi  juga  menegaskan  “religiusitas”  bangsa ini.
Sebab itu di Indonesia, agama memiliki pengaruh signifikan dalam ruang  publik  politik  bahkan  dapat  menentukan  kemenangan  dalam kontestasi  politik.  Isu  agama  berpotensi  dipolitisasi  dan  dimanfaatkan untuk  memeroleh  dukungan  politik  sekaligus  menaklukkan  lawan
27 Lihat Sally Wehmeier, ed., Oxford Advance Learner’ s Dictionary , 1017.
28 Machiavelli, The Prince , 333.
29 M. Dawam Rahardjo, “Agama di Ruang Publik Politik” dalam Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat 02 no. 1 (April 2015): 105.
politik. Pada tahun 2016, Dosen Komunikasi  Universitas Indonesia, Ade Armando,  menegaskan  bahwa  isu  SARA  sudah  digunakan  oleh  pihak- pihak  yang  tidak  mampu  bersaing  di  level  substantif  sejak  pemilihan presiden  tahun  2014.  Ia  juga  memprediksi  bahwa  hal  yang  sama  akan terjadi dalam Pilkada Jakarta. 30
Fenomena  politik  Indonesia  membuktikan  akurasi  prediksi Armando.  Isu  penistaan  agama  dan  kriminalisasi  terhadap  pemimpin agama,  misalnya,  telah  digunakan  untuk  menyerang  lawan  politik  dan menurunkan  elektabilitasnya.  Isu  SARA,  khususnya  isu  ras  dan  agama, maupun  aksi-aksi  massa  atas  nama  agama  telah  memengaruhi  hasil Pilkada 2017 DKI Jakarta.
Fakta  bahwa  isu  agama  secara  signifikan  memengaruhi  hasil Pilkada  Jakarta  2017  merupakan  peringatan  bahwa  strategi  yang  sama berpotensi digunakan dalam Pemilihan Presiden 2019 ini. Kewaspadaan dan penolakan aktif terhadap politisasi agama dituntut dari setiap warga negara karena strategi politik machiavellian ini tidak hanya menurunkan kualitas  demokrasi,  tetapi  membuat  Tuhan  seolah-olah  tidak  ada  dalam ruang publik politik negara beragama ini.
Politik  kehadiran  yang  menekankan  kehadiran  dan  keberpihakan politisi  maupun  politik  pencitraan  yang  mengonstruksi  persepsi  positif dalam  kognisi  masyarakat  adalah  bagian  dari  usaha  memenangkan kontestasi politik. Sedangkan agama dan religiusitas adalah kapital yang dapat  diandalkan  karena – dalam  kultur  dan  persepsi  masyarakat Indonesia – mengindikasikan  karakter  dan  kualitas  pribadi  politisi. Namun ketiga faktor tersebut akan menjadi ancaman bagi demokrasi jika dijadikan  sebagai  sarana  bagi  kekuasaan  semata.  Sebab  itu  politik kehadiran,  politik  pencitraan  dan  politisasi  agama  dapat  menjadi fenomena-fenomena  yang  berkontribusi  pada  penurunan  kualitas
30 Lutfi M. Putra, “ Isu SARA Muncul karena Tidak Bisa Bertarung di Level Substansif” dalam Kompas.com , 14 Maret 2016. Diakses 24 Desember 2018, https://nasional.kompas.com/read/2016/10/14/18074251/.isu.sara.muncul.karena.tidak.bisa.b ertarung.di.level.substansif.

## HASRAT EKONOMI POLITISI DAN PENURUNAN KUALITAS DEMOKRASI
demokrasi  Indonesia.  Ketiganya  melatarbelakangi  sejumlah  fenomena seperti:  penggunaan  isu  SARA  yang  berpotensi  menghasilkan disintegrasi karena sangat sensitif bagi masyarakat Indonesia yang plural dan  masifnya  penyebaran  hoaks,  ujaran  kebencian  maupun  kampanye hitam. Hal yang sama masih merupakan ancaman bagi pesta demokrasi tahun 2019.

## Hasrat  Ekonomi:  Tujuan  Implisit  Politisi  yang  Memengaruhi Fenomena Politik di Indonesia
Menurut  Bernhard  Sutor,  tujuan  (visi)  politik,  sarana  dan  aksi  politik adalah  tiga  dimensi  politik  yang  saling  berkaitan. 31 Tujuan  atau  visi  di dalam  kognisi  politisi  membentuk  dan  menggerakkan  tindakan  serta menstrukturkan  pemilihan  sarana  dan  penentuan  kebijakan  politik. Sarana  dan  tindakan  politik  umumnya  disesuaikan  pada  tujuan  yang ingin  dicapai.  Jadi  sarana  dan  aksi  adalah  eksternalisasi  dari  visi  di dalam  dunia  mental  politisi  dan  tujuan  politik  mendahului  bahkan mengarahkan penentuan sarana, aksi dan strategi politik.
Keadilan  dan  kesejahteraan  rakyat  adalah  tujuan  politik  yang seharusnya. 32 Ini  berarti  melalui  politik,  politisi  mengabdi  pada masyarakat  dengan  memerjuangkan  kesejahteraannya.  Jika  berorientasi kepada  tujuan  tersebut,  politisi  tidak  akan  memilih  tindakan,  sarana maupun  kebijakan  atau  strategi  politik  yang  berpotensi  menghadirkan disintegrasi  bangsa  dan  menghancurkan  pihak  lain.  Perspektif  politik ideal  Sutor  merupakan  bingkai  konseptual  yang  memadai  untuk memeroleh  pemahaman  lebih  mendalam  tentang  situasi  politik  aktual, termasuk situasi politik di Indonesia.
Berbagai  fenomena  yang  dijelaskan  berdasarkan  ide-ide machiavellian,  pada  bagian  sebelumnya,  merupakan  petunjuk  bahwa situasi politik Indonesia tidak ideal. Berdasarkan perspektif politik ideal
31 Haryatmoko, Etika Politik dan Kekuasaan , 25-8.
32 Ibid., 25.
Sutor,  dapat  disimpulkan  bahwa  situasi  tidak  ideal  tersebut  disebabkan oleh tidak adanya tujuan atau visi ideal yang diarahkan kepada keadilan dan  kesejahteraan  masyarakat.  Magnis-Suseno  menyebutnya  sebagai ketiadaan  visi  bagi  masa  depan  bangsa  yang  dapat  dikomunikasikan pada  masyarakat. 33 Visi  ideal  ditiadakan  dan  diganti  dengan  visi  palsu ( pseudo-vision ) yang bermuara pada situasi politik yang tidak ideal.
Jika  keadilan  dan  kesejahteraan  rakyat  bukan  tujuan,  maka pertanyaannya: tujuan politik apa yang telah menggerakkan politisi dan yang  melatarbelakangi  berbagai  fenomena  yang  bersumbangsih  bagi penurunan  kualitas  demokrasi  Indonesia?  Politik  machiavellian  yang menyatakan  diri  melalui  berbagai  fenomena  politik  di  Indonesia  adalah strategi  politik  yang  menjadikan  kuasa  ( power )  sebagai  tujuan  tertinggi.
Ini adalah strategi umum dalam sejarah politik sehingga tampak natural dan  dapat  diterima,  namun  bahayanya  akan  tampak  dengan  jelas  jika ditempatkan  dalam  perspektif  ideal  Sutor  sebagai  pembanding (perhatikan tabel 1).
Dimensi Politik Bernhard Sutor Niccolo Machiavelli Tujuan ( policy ) keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat merebut dan memertahankan kekuasaan Sarana ( polity ) • tatanan politik (hukum dan institusi pemerintah) yang berkeadilan • struktur sosial yang berkeadilan • tatanan politik (hukum dan institusi pemerintah)
• struktur sosial
• keadilan sosial,
kesejahteraan rakyat • keutamaan: kualitas moral yang baik, agama / kesalehan Aksi ( politics ) • keutamaan: kualitas moral yang baik, keadilan, keberanian • politik kehadiran dan keberpihakan, politik pencitraan, politisasi
33 Franz Magnis-Suseno, Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme , 15.

## 50 HASRAT EKONOMI POLITISI DAN PENURUNAN KUALITAS DEMOKRASI
• rasionalitas tindakan:
manusia sebagai tujuan agama • manusia sebagai alat politik
• licik, eksploitatif,
kejam
Tabel 1
Tujuan berbeda memberi hasil berbeda. Kualitas moral yang baik, yang  terekspresi  melalui  pemilihan  tindakan  politik  dan  sarana  yang benar,  dihasilkan  oleh  tujuan  politik  yang  benar  yaitu  keadilan  dan kesejahteraan  rakyat.  Jika  kuasa  adalah  tujuan  utama  maka  politisasi agama, politik kehadiran dan keberpihakan serta politik pencitraan yang diekspresikan  melalui  tindakan  licik,  kejam  dan  eksploitatif – yang disarankan  Machiavelli – tidak  segan  dilakukan.  Bahkan  manusia, keadilan  sosial  dan  kesejahteraan  rakyat,  yang  seharusnya  dijadikan sebagai tujuan politik, dapat diturunkan ke level alat atau sarana  untuk memeroleh kekuasaan.
Berbagai  fenomena  politik  di  Indonesia  bukan  hanya  petunjuk pada  situasi  politik  yang  tidak  ideal,  yang  menyebabkan  penurunan kualitas  demokrasi  di  Indonesia,  tetapi  juga  petunjuk  pada  ironi  politik bahwa  tujuan  utama  politisi  adalah  kuasa,  bukan  keadilan  dan kesejahteraan  rakyat.  Namun  tujuan  tulisan  ini  belum  tercapai  dengan merujuk  pada  kuasa  sebagai  tujuan  utama  politisi  Indonesia  karena berdasarkan naturnya, politik tidak dapat dipisahkan dari kuasa.
Politik  selalu  berkaitan  dengan  pemerintahan  dan  pembuatan kebijakan  yang  berhubungan  dengan  kehidupan  (kesejahteraan)  orang banyak di wilayah tertentu. 34 Pemerintahan dan otoritas untuk membuat kebijakan  publik  di  Indonesia  tidak  mungkin  dilepaskan  dari  kuasa yang,  dalam  konteks  demokrasi,  diperoleh  melalui  dukungan  rakyat dalam  kontestasi  politik.  Selain  itu  pemegang  kekuasaan  tidak  selalu tidak memergunakannya demi keadilan dan kesejateraan rakyat.
34 Victor Silaen, “Kristen dan Kenaifan Politik,” 165.
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  kuasa  dapat  dijadikan  alat  untuk mencapai  tujuan  tertentu.  Berbagai  fenomena  politik  Indonesia – yang dijelaskan  pada  bagian  sebelumnya – merupakan  strategi  untuk memeroleh  kekuasaan.  Namun  kuasa  yang  diperebutkan  bukan  tujuan akhir  melainkan  alat  untuk  mencapai  tujuan  akhir.  Tujuan  akhir  yang tersembunyi,  yang  ingin  dicapai  melalui  kekuasaan,  disebut  tujuan implisit.
Artikel ini  membedakan  tujuan  eksplisit  ( explicit  end ),  tujuan  atau visi  yang  diungkapkan  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  visi  politik dalam  kampanye  dengan  tujuan  implisit  ( implicit  ends )  yang  tidak dieksplisitkan  bahkan  disembunyikan  di  balik  visi  politik  yang dikampanyekan.  Tujuan  yang  diungkapkan  secara  eksplisit  dapat berbeda  dari  tujuan  implisit  yang  didiamkan.  Umumnya  masalah  tidak terletak pada hal yang diungkapkan politisi secara eksplisit tapi pada hal yang  didiamkannya.  Tujuan  yang  diungkapkan  (tujuan  eksplisit)  sering kali  hanya  menjadi  sarana  untuk  mencapai  atau  menyelubungi  tujuan implisit yang oleh masyarakat dan kebudayaan dianggap tidak pantas.
Tujuan  yang  tidak  diungkapkan  disebut  tujuan  implisit  dengan dua  alasan.  Pertama,  ia  tidak  dieksplisitkan,  bahkan  disembunyikan  di balik tujuan eksplisit dan  berbagai keutamaan  moral. Tujuan ini terlihat jika  tindakan  dan  kebijakan  agen  politik  dipelajari  secara  saksama. Kedua, meskipun tidak diungkapkan, tujuan ini adalah tujuan akhir dan kekuatan  penggerak  utama  yang  menghasilkan  berbagai  fenomena politik yang menyebabkan penurunan kualitas politik Indonesia.
Jika  politik  dan  kuasa,  yang  melekat  kepadanya,  merupakan sarana  untuk  mencapai  tujuan  implisit  maka  pemikiran  Marx  yang menempatkan  politik  sebagai  superstruktur  yang  distrukturkan  atau dikondisikan oleh kekuatan penggerak utama (basis) dapat dipertimbangkan  sebagai  bingkai  konseptual  untuk  menemukan  tujuan implisit. Marx menekankan bahwa cara produksi atau aktivitas ekonomi

## HASRAT EKONOMI POLITISI DAN PENURUNAN KUALITAS DEMOKRASI
menentukan  arah  setiap  periode  sejarah  dan  proses  sosial  yang berlangsung  di  dalamnya. 35 Berbagai  dimensi  hidup  manusia,  termasuk politik,  adalah  pelayan  bagi  aktivitas  ekonomi.  Dengan  demikian  Marx menjadikan  aktivitas  ekonomi  sebagai  mesin  penggerak  bagi  berbagai bentuk  aktivitas  manusia  lainnya.  Ekonomi  (basis) memiliki kemungkinan  untuk  memengaruhi  atau  menstrukturkan  cara  berpikir manusia  dan  berbagai  bentuk  eksternalisasinya  termasuk  perilaku  dan institusi  yang  dibentuk  manusia  (superstruktur).  Jadi  bagi  Marx, ekonomi  adalah  bingkai  konseptual  untuk  memahami  berbagai fenomena sosial termasuk politik.
Serupa  dengan  Marx,  artikel  ini  merujuk  pada  ekonomi  sebagai salah  satu  tujuan  yang  melatarbelakangi  berbagai  fenomena  politik  di Indonesia. Ekonomi adalah tujuan implisit yang menggerakkan berbagai fenomena  politik  di  Indonesia.  Karena  tujuan  implisit  tersembunyi  di dalam  kognisi  maka  tujuan  yang  dimaksud  oleh  artikel  ini  bukan aktivitas ekonomi di luar manusia. Aktivitas ekonomi tidak menjelaskan berbagai fenomena sosial, termasuk fenomena politik di Indonesia.
Manusia melakukan apa yang dipikirkan dan memikirkan hal-hal yang  diyakininya.  Keyakinan  di  dalam  diri  manusia  adalah  penggerak tindakan.  Keyakinan  religius  menggerakkan  tindakan  altruistik  untuk mengorbankan uang bahkan diri untuk menolong orang lain. Keyakinan bahwa  Tuhan  hadir  dalam  setiap  dimensi  hidup,  termasuk  ekonomi, membuat  pedagang  menjajakan  dagangannya  dengan  jujur,  walaupun dengan sedikit kecurangan ia dapat memperbesar keuntungan.
Kekuatan  utama  yang  menggerakkan  tindakan  manusia  tidak bersumber  dari  luar.  Struktur  ekonomi,  yang  menyatakan  diri  dalam aktivitas  produksi  di  luar  manusia,  memang  memengaruhi  manusia tetapi  tidak  determinatif.  Ada  kekuatan  di  dalam  diri  manusia  yang menggerakkan  dan  yang  memampukannya  untuk  bertindak  berbeda dari  hal-hal  yang  digariskan  struktur  sosial  di  luar  diri.  Kekuatan
35 David Trueblood, Filsafat Agama, 97.
internal  di  dalam  dunia  mental  manusia  adalah  penggerak  utama aktivitas  manusia.  Sebab  itu  artikel  ini  berbeda  dari  Marx  yang menekankan  aktivitas  ekonomi  sebagai  kekuatan  penggerak  utama. Artikel  ini  menunjuk  pada  hasrat  ekonomi  ( economic  interest )  yang tersembunyi  dalam  kognisi  politisi.  Hasrat  ekonomi  berbicara  tentang kepentingan  ekonomi  terutama  tentang  keinginan  untuk  memeroleh keuntungan  ekonomi  secara  personal  atau  keuntungan  bagi  kelompok tertentu.
Kuasa  yang  diperebutkan  dalam  kontestasi  bukanlah  tujuan implisit,  kekuatan  penggerak  utama,  yang  menggerakkan  politisi (sebagai agen politik) dan memengaruhi berbagai fenomena politik yang menyebabkan  penurunan  kualitas  demokrasi  Indonesia.  Tujuan  implisit itu  adalah  hasrat  ekonomi.  Tesis  ini  didukung  oleh  sejumlah  petunjuk. Pertama,  politik  transaksional.  Salah  satu  jalan  untuk  berkontestasi dalam  pemilu  adalah  partai  politik.  Maka  sekelompok  orang  telah memanfaatkan  partai  politik  untuk  memeroleh  keuntungan  ekonomi melalui  politik  transaksional,  meskipun  pemberian  dan  penerimaan imbalan  dalam  proses  pencalonan  antara  partai  politik  dan  kandidat dilarang  dalam  UU  No.  10  tahun  2016  tentang  Pilkada  dan  UU  No.  7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Sejumlah  kandidat  kepala  daerah  yang  gagal  memeroleh dukungan partai mengaku dimintai uang yang mencapai puluhan miliar rupiah, jika ingin dicalonkan oleh partai tersebut.  Fenomena yang sama, menurut  ICW  juga  diberlakukan  dalam  pemilu  legislatif. 36 Situasi  ini menjadikan biaya politik di Indonesia sangat tinggi, dan mengondisikan kepala  daerah  atau  legislator  terpilih  untuk  membayar  kembali dukungan  yang  diperoleh  dan  mendapatkan  kembali  biaya  yang  telah dikeluarkan.  Motif  ekonomi  menggerakkan  tindakan  dan  keputusan
36 “Pencalona n Pilkada 2018 Transaksional: Penegakan Hukum Pemilu Mutlak Dilakukan” dalam Indonesia Corruption Watch , 22 Januari 2018. Diakses 31 Desember 2018, https://antikorupsi.org/id/news/pencalonan-pilkada-2018-transaksional-penegakan-hukum- pemilu-mutlak-dilakukan.

## HASRAT EKONOMI POLITISI DAN PENURUNAN KUALITAS DEMOKRASI
agen  politik.  Kuasa,  institusi  dan  berbagai  sarana  yang  ada  dalam kekuasaan dimanfaatkan untuk melayani tujuan ini.
Petunjuk kedua adalah tingkat korupsi yang sangat tinggi. Korupsi merupakan  konsekuensi  logis  dari  politik  transaksional  dan  tingginya biaya  politik.  Karena  kandidat  membutuhkan  dana  yang  sangat  besar untuk  berkontestasi,  para  pengusaha  memeroleh  peluang  investasi melalui  dukungan  dana.  Proyek-proyek  APBN  atau  APBD  menjadi imbalan. Sebab itu modus korupsi yang paling sering ditangani penegak hukum  adalah  penyalahgunaan  anggaran,  sedangkan  nilai  kerugian negara terbesar bersumber dari modus penyalahgunaan wewenang atau kuasa. 37 Selain  itu  sepanjang  2017,  tiga  puluh  kepala  daerah  menjadi tersangka  korupsi  sehingga  total  kepala  daerah  yang  ditangkap  karena kasus  korupsi  pada  2010-2017  sebanyak  215  orang. 38 Ini  tidak  termasuk sejumlah  kepala  daerah,  anggota  DPR  atau  DPRD  dan  pejabat pemerintahan  lainnya  yang  ditangkap  karena  kasus  yang  sama  selama tahun 2018.
Ketiga,  perilaku  politisi  yang  menstrukturkan  cara  pikir  dan perilaku  masyarakat  melalui  politik  transaksional,  korupsi  dan  biaya politik yang sangat tinggi  membentuk  budaya di mana  uang dan kuasa dapat  dipertukarkan.  Uang  menjadi  salah  satu  faktor  penentu kemenangan  sehingga  kekuatan  finansial  menentukan  dukungan  yang diperoleh  dalam  kontestasi.  Tanpa  dukungan  finansial  yang  kuat kandidat  hampir  pasti  tidak  terpilih  dan  partai  politik  sulit  memeroleh dukungan yang luas.
Kemungkinan  bangsa  Indonesia  untuk  memiliki  pemimpin  yang berkualitas,  diperkecil  oleh  situasi  seperti  ini  karena  kandidat  yang memiliki  kualitas  namun  tidak  memiliki  sokongan  dana  memadai  tidak
37 “Tren Penindakan Kasus Kor upsi: Objek Penyalahgunaan APBD Paling Banyak Diko rupsi Oleh Kepala Daerah” dalam Indonesia Corruption Watch , 19 Februari 2018. Diakses 31 Desember 2018, https://antikorupsi.org/id/news/tren-penindakan-kasus-korupsi- objek-penyalahgunaan-apbd-paling-banyak-dikorupsi-oleh-kepala.
38 Ibid.
dapat  berkontestasi.  Sedangkan  kandidat  dengan  dukungan  keuangan memadai menjadi kontestan yang paling berpotensi untuk memenangkan pemilihan, meski tidak memiliki kualitas dan kapabilitas. Akibatnya  adalah  penurunan  kualitas  demokrasi  yang  makin  lama menjadi semakin buruk dan semakin sulit diperbaiki.
Tesis  Marx  bahwa  ekonomi  adalah  kekuatan  yang  menggerakkan berbagai  dimensi  hidup  manusia,  termasuk  dimensi  politik,  masih relevan  untuk  digunakan  sebagai  salah  satu  bingkai  konseptual  dalam memahami penurunan kualitas demokrasi Indonesia. Melaluinya tujuan implisit  yang  menggerakkan  agen  politik  dan  yang  menyatakan  diri melalui  tindakannya  dapat  ditemukan.  Tujuan  itu  adalah  hasrat ekonomi.  Kuasa  yang  diperoleh  melalui  kontestasi  dipergunakan  untuk mencapai  tujuan  ini.  Segala  cara – termasuk  yang  menyebabkan penurunan  kualitas  demokrasi  dan  yang  mencederai  kemanusiaan maupun kesatuan bangsa – dilakukan untuk mencapai tujuan implisit.

## Perbaikan Kualitas Demokrasi Indonesia
Perbaikan situasi politik dan kualitas demokrasi adalah tanggung jawab seluruh  elemen  masyarakat  di  Indonesia  sebab  itu  beberapa  pemikiran akan  diberikan  untuk  mencapai  tujuan  ini.  Pertama,  pemerintah bertanggung jawab merumuskan visi dan aksi yang menjamin keutuhan dan  kesejahteraan  masyarakat.  Kekosongan  visi  pemerintah  (eksekutif dan  legislatif)  yang  dikeluhkan  Magnis-Suseno 39 tidak  boleh  terjadi. Sutor  telah  menunjukkan  bahwa  kesejahteraan  rakyat  adalah  tujuan politik  tertinggi  sebab  itu  visi  dan  tindakan  politik  pemerintah seharusnya  diarahkan  ke  tujuan  ideal  ini,  bukan  diarahkan  pada keuntungan  atau  kepentingan  pribadi  atau  kelompok  tertentu.  Visi politik  pemerintah  yang  jelas  dan  ideal  ini  tidak  hanya  menumbuhkan cinta  atau  rasa  memiliki  dalam  hati  rakyat  terhadap  pemerintah  dan bangsanya,  memberi  pengharapan  kepada  masyarakat  untuk  bertahan
39 Franz Magnis-Suseno, Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme , 15.
dalam  berbagai  kesulitan  dan  memberi  semangat  untuk  terlibat  dalam proses  demokrasi  tetapi  juga  memberi  arah  yang  jelas  bagi  pemerintah dalam merespons fenomena politik yang tidak ideal dalam ruang publik politik Indonesia.
Kedua,  pemerintah  bertanggung  jawab  mendukung  penegakan hukum  dan  memerkuat  posisi  penegak  hukum  dengan  menyediakan dasar hukum yang jelas. Hukum dan ketegasan penegak hukum adalah kekuatan  untuk  mengekang  hasrat  ekonomi  politisi  yang  ingin dipuaskan  melalui  strategi  machiavellian  yang  ekspresinya  merugikan masyarakat,  mengancam  keutuhan  bangsa  dan  berdampak  buruk  bagi kualitas demokrasi Indonesia.
Pelanggaran  hukum – seperti  penggunaan  isu  SARA,  kampanye hitam, ujaran kebencian, hoaks dan politisasi agama yang bermuara pada tindak  kekerasan  atau  diskriminasi  pada  pihak  tertentu – dapat  ditindak dengan  tegas.  Demikian  juga  dengan  politik  transaksional  yang bermuara pada praktek korupsi yang masif di Indonesia. Ini adalah salah bentuk  pendidikan  politik  yang  baik  bagi  masyarakat  sekaligus  usaha membangun  kepercayaan  rakyat  kepada  pemerintah  dan  sistem demokrasi  yang  sedang  berlangsung. Kekecewaan  memengaruhi penurunan  tingkat  partisipasi  masyarakat  dalam  proses  demokrasi, termasuk  pemilu,  sehingga  indeks  demokrasi  Indonesia  juga dipengaruhi olehnya.
Hukum  yang  lemah  melemahkan  posisi  penegak  hukum  dan memerkuat  posisi  pelanggar  hukum.  Sebab  itu  ICW,  misalnya, merekomendasikan  penegakan  hukum  yang  tegas  dan  hukuman  yang memberi  efek  jera  oleh  aparat  hukum 40 karena  melihat  bahwa  pemilu telah dicederai oleh praktek korupsi. Penegak hukum memerlukan dasar hukum  yang  solid  untuk  bertindak  dalam  usaha  mengekang  hasrat ekonomi  dan  berbagai  ekspresi  liar  strategi  machiavellian  yang menurunkan kualitas demokrasi.
40 “Pencalonan Pilkada 2018 Transaksional” dalam Indonesia Corruption Watch .
Jika melihat situasi politik Indonesia dan berbagai fenomena yang terjadi  di  dalamnya,  regulasi  hukum  yang  baik  dan  yang  memberi  efek jera telah menjadi kebutuhan mendesak. Setiap elemen pemerintah yang bertanggung jawab atas kehadiran hukum yang kuat memiliki kewajiban untuk menjawab kebutuhan mendesak tersebut.
Ketiga,  partai  politik  bertanggung  jawab  melakukan  pendidikan politik  yang  memadai,  baik  bagi  kader-kadernya  maupun  bagi masyarakat.  Tanggung  jawab  memerbaiki  situasi  dan  kualitas  politik Indonesia  juga  ada  pada  partai  politik.  Sebab  itu  partai  politik seharusnya  tidak  membiarkan  kader-kadernya  menggunakan  strategi machiavellian  yang  mengancam  demokrasi  dan  kesatuan  bangsa.  Partai politik  juga  harus  memberi  pendidikan  politik  kepada  kader  dan masyarakat  untuk  membangkitkan  kesadaran  bahwa  keadilan  dan kesejahteraan  rakyat  adalah  tujuan  tertinggi.  Melaluinya  partai  politik menghasilkan  calon-calon  pemimpin  yang  berkualitas  dan  masyarakat memahami  bagaimana  seharusnya  perebutan  kekuasaan  berlangsung dalam iklim demokrasi.
Keempat,  politisi  harus  menjadi  teladan.  Perbaikan  kualitas demokrasi  tidak  dapat  dilepaskan  dari  peran  personal  setiap  politisi sebagai  agen  politik.  Perbaikan  ini  dapat  dicapai  jika  politisi  menjadi contoh  bagi  masyarakat  yang  dipimpinnya.  Indonesia  membutuhkan tokoh-tokoh  revolusioner  yang  menyadari  situasi  politik  Indonesia  dan yang mau menjadi martir politik. Harus ada keinginan baik politisi untuk menghindari  strategi  politik  machiavellian  (meski  cara  ini  hanya  efektif untuk  menunjukkan  keagungan  karakter,  bukan  untuk  menjamin kekuasaan)  dan  untuk  melawan  kecenderungan  egois  di  dalam  dirinya sendiri,  di  dalam  struktur  masyarakat  yang  korup  dan  praktek  negatif dalam politik praktis.
Kelima, masyarakat bertanggung jawab untuk terlibat secara aktif namun  kritis  dalam  demokrasi.  Demokrasi  melibatkan  semua  elemen masyarakat. Pemilu, misalnya, tidak hanya melibatkan politisi tetapi juga masyarakat  Indonesia  sehingga  semua  elemen  masyarakat  bertanggung

## HASRAT EKONOMI POLITISI DAN PENURUNAN KUALITAS DEMOKRASI
jawab memperbaiki situasi ini. Keikutsertaan dalam pemilu adalah salah satu  bentuk  dari  pelaksanaan  tanggung  jawab  ini.  Keikutsertaan  dalam pemilu  adalah  petunjuk  kepada  penerimaan  terhadap  demokrasi  dan kesadaran  terhadap  pentingnya  demokrasi  bagi  kelangsungan  hidup bangsa. Selain itu partisipasi dalam pesta demokrasi ini mengindikasikan kepercayaan  rakyat  terhadap  pemerintah  dan  terutama  sistem demokrasi, yang menjadi salah satu indikator bagi indeks demokrasi satu bangsa.
Tanggung  jawab  ini  harus  dilaksanakan  secara  kritis.  Dengan menyadari  bahaya  penerapan  strategi  machiavellian,  pemilih  harus bersikap kritis terhadap informasi yang diperoleh. Setiap informasi harus diuji secara kritis dan ajakan-ajakan bertindak melawan demokrasi harus dihindari.
Selain  itu  pemilih  harus  memelajari  kualitas  pribadi  dan  prestasi dari  calon  yang  ditawarkan  kepada  publik.  Citra  kontestan  yang dipersepsikan  kepada  publik  melalui  berbagai  media  harus  diuji kebenarannya. Konstituen tidak harus memilih calon yang tidak dikenal dan  tidak  diketahui  prestasinya.  Pemilu  menjadi  kesempatan  untuk memilih  pemimpin  terbaik  di  antara  keterbatasan  calon-calon  yang ditawarkan.
Pelaksanaan  tanggung  jawab  secara  kritis  adalah  salah  satu  cara masyarakat untuk berpartisipasi aktif memerbaiki kualitas demokrasi di Indonesia. Merujuk Armando, calon yang memiliki kualitas dan mampu bersaing  di  level  substantif  sudah  memiliki  daya  tawar  tinggi  sehingga bisa  meminimalisir  kemungkinan  penggunaan  berbagai  strategi  yang merusak atau menurunkan kualitas demokrasi.
Di sisi lain, sikap kritis masyarakat juga berfungsi untuk mendesak partai  politik  untuk  membenahi  diri  dan  melakukan  kaderisasi  secara serius atau merekrut politisi berkualitas demi memenangkan hati rakyat dan  kontestasi.  Selain  itu  sikap  ini  memberi  kesadaran  kepada  politisi untuk  berbenah  karena  sadar  bahwa  masyarakat  bukan  hanya  tidak bodoh  tetapi  tidak  kompromi.  Rakyat  mengetahui  apa  yang  dilakukan
politisi  dan  rakyat  tidak  diam.  Dengan  demikian  partisipasi  aktif  dan kritis masyarakat menjadi salah satu sarana untuk mengendalikan hasrat ekonomi  yang  diekspresikan  secara  liar  dan  memengaruhi  penurunan kualitas demokrasi Indonesia.

## Kesimpulan
Pemilu  2019  diselenggarakan  di  tengah  situasi  politik  Indonesia  yang tidak  ideal.  Politisasi isu  SARA  yang  berpotensi  melahirkan  disintegrasi dalam  masyarakat  Indonesia  yang  plural,  ujaran  kebencian,  kampanye hitam, hoaks dan politik uang yang menyebabkan tingginya biaya politik maupun  korupsi  merupakan  fenomena  yang  masif  terjadi  di  Indonesia. Harapan  untuk  menjadikan  Pemilu  2019  sebagai  pesta  demokrasi terbesar dan terbaik di Indonesia terancam oleh situasi ini.
Ancaman  ini  tidak  dapat  dilepaskan  dari  penerapan  strategi politik  machiavellian.  Politik  kehadiran  dan  keberpihakan  yang menegaskan keluhuran budi politisi, politik pencitraan sebagai salah satu bentuk  komunikasi  politik  yang  efektif  dan  agama  sebagai  salah  satu dimensi hidup yang sakral di Indonesia telah dipolitisasi dan digunakan secara negatif.
Bentuk  positif  tiga  strategi  ini  memungkinkan  masyarakat  untuk mengenal  kandidat  yang  berkontestasi  dan  memilih  kandidat  dengan kualitas terbaik. Situasi ini menjamin kualitas pemerintahan dan kualitas demokrasi  suatu  bangsa.  Namun  bentuk  negatif  strategi  machiavellian merupakan  ancaman  serius  bagi  demokrasi  dan  keutuhan  bangsa.  Hal- hal yang baik dan bernilai luhur dimanfaatkan untuk menyembunyikan motivasi  utama  yang  secara  moral  dan  kultural  dianggap  tidak  pantas sehingga kontestasi menuju kekuasaan dapat dimenangkan. Kuasa yang diperebutkan dalam kontestasi tidak digunakan sebagai sarana mencapai tujuan politik ideal, keadilan dan kesejahteraan rakyat, tetapi digunakan sebagai  alat  untuk  mencapai  dan  memuaskan  tujuan  implisit  politisi yakni  hasrat  ekonomi.  Keuntungan  personal  dan  kelompok  pendukung menjadi  tujuan  tertinggi  sedangkan  keadilan  dan  kesejahteraan  rakyat

## HASRAT EKONOMI POLITISI DAN PENURUNAN KUALITAS DEMOKRASI
tidak  hanya  diabaikan  tapi  juga  dimanfaatkan  sebagai  sarana  untuk mencapai tujuan implisit.
Pemahaman  terhadap  situasi  politik  ini  tidak  hanya  memberi peringatan  tentang  ancaman  bagi  demokrasi  Indonesia  tetapi  juga memberi  pengharapan.  Hasrat  ekonomi  politisi  yang  diekspresikan melalui  berbagai  strategi  yang  mengancam  demokrasi  bukan  ancaman terbesar.  Ketidaksadaran  akan  situasi  ini  adalah  ancaman  terbesar. Kesadaran  dan  pemahaman  terhadap  tujuan  implisit  politisi  dan berbagai  ekspresinya  memungkinkan  masyarakat  Indonesia  untuk bertindak rasional dan memerjuangkan perbaikan kualitas demokrasi.
Perbaikan  ini  bukan  hanya  tanggung  jawab  partai  politik,  politisi maupun  pemerintah  dan  aparatnya  tetapi  juga  tanggung  jawab masyarakat  Indonesia.  Langkah  awal  ke  arah  perubahan  adalah keterlibatan dalam Pemilu 2019. Buruknya situasi demokrasi tidak dapat direspons  dan  diperbaiki  dengan  menarik  diri  dari  pesta  demokrasi. Keterlibatan secara kritis adalah salah satu jalan keluar.
Masyarakat  harus  terlibat  dalam  Pemilu  2019  dengan  memilih kandidat yang dikenal dan diketahui kualitas dan prestasinya. Ini berarti masyarakat  tidak  pasif  untuk  menerima  citra  yang  diatribusikan  pada politisi tetapi berusaha aktif memeriksa korespondensinya dengan fakta- fakta.  Keterlibatan  dalam  Pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden maupun Pemilihan Legislatif di tahun politik ini menuntut kemampuan pemilih  untuk  melepaskan  diri  dari  bayang-bayang  tokoh  berpengaruh dan  dari  keterikatan  terhadap  partai  besar  maupun  ideologi  partai tertentu.  Kualitas  kandidat  dan  prestasinya  secara  personal  harus menjadi acuan di dalam memilih. Kandidat seperti ini dapat ditemukan dalam  partai  besar  maupun  partai  kecil dan  partai  lama  maupun  partai baru.  Keterbukaan  informasi  di  zaman  ini  memungkinkan  pengenalan yang lebih baik.
Harus diakui bahwa demokrasi dan situasi politik Indonesia tidak ideal. Tetapi jalan keluar  bagi situasi ini bukan  menarik diri dari politik dan  keikutsertaan  dalam  Pemilu  2019.  Harus  ada  perjuangan  untuk
memerbaiki  situasi  ini.  Dengan  menarik  diri,  masyarakat  menyerahkan masa depan  bangsa dan demokrasi Indonesia kepada orang-orang yang dapat  menghancurkannya.  Sebab  itu  masyarakat  harus  melibatkan  diri dalam pesta demokrasi terbesar dalam sejarah Indonesia tersebut untuk melaksanakan  kewajiban  sebagai  warga  negara  dan  hak  yang  diberikan oleh  demokrasi  serta  dijamin  oleh  undang-undang.  Keterlibatan  secara kritis  akan  menunjukkan  kepercayaan  masyarakat  kepada  sistem demokrasi  dan  menghasilkan  perbaikan  yang  progresif,  karena  partai politik  dan  politisi  didesak  untuk  memerbaiki  diri.  Kesadaran  terhadap militansi masyarakat  yang  memilih secara kritis akan  mendorong partai politik dan politisi memertimbangkan aksi-aksi politik yang rasional.