Volume 7 Nomor 4, Tahun 2024 e-ISSN : 2597-5234

## ACCOUNTING STUDY PROGRAM, FACULTY OF ECONOMICS, ADVENT INDONESIA UNIVERSITY BANDUNG

## KONTRIBUSI PKB DAN BBNKB BAGI PAJAK DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Michellevanessa Pandingan 1 , Joan Yuliana Hutapea 2
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Advent Indonesia Bandung 1,2 2032069@unai.edu 1

## ABSTRACT
Local Taxes are one of the local government revenues that is beneficial for financing and developing a region. Each region has revenues that sometimes result in inequality in the development of an area, due to differences in the potential of each region. Local tax revenue is one of the largest contributors to Local Own-Source Revenue (PAD). This study aims to retest the contribution of Motor Vehicle Tax (PKB) and Tax of Transfer Vehicle Ownership (BBNKB) to local taxes revenue in West Java Province in 2015-2022. This study used quantitative methods with a causal associative analysis process. Statistical data processing uses descriptive analysis, correlation and determination efficiency, regression and significance tests from data on the realization of PKB, BBNKB and local taxes revenues. The results of observations based on statistical analysis show that local taxes are influenced by PKB (sig. 0.00 < 0.05) but not by BBNKB (sig. 0.06 > 0.05). Simultaneously, local taxes are affected by PKB and BBNKB (sig. 0.00 < 0.05).
Keywords: Motor Vehicle Tax, Tax Of Transfer Vehicle Ownership, Local Taxes, West Java

## ABSTRAK
Pajak Daerah menjadi salah satu penerimaan pemerintah daerah yang bermanfaat bagi pembiayaan dan pengembangan  suatu  daerah.  Masing-masing  daerah  memiliki  penerimaan  yang  kadang  mengakibatkan adanya  ketimpangan  pengembangan  suatu  daerah,  karena  perbedaan  potensi  yang  dimiliki  tiap  daerah. Penerimaan pajak daerah menjadi salah satu kontributor terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2015- 2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan proses analisis asosiatif kausal. Pengolahan data  statistik  menggunakan  analisis  deskriptif,  keofisien  korelasi  dan  determinasi,  regresi  dan  uji signifikansi dari data realisasi penerimaan PKB, BBNKB dan penerimaan pajak daerah. Hasil pengamatan berdasarkan analisis statistik menghasilkan bahwa pajak daerah dipengaruhi oleh PKB (sig. 0,00 < 0,05) tapi  tidak  oleh  BBNKB  (sig.  0,06  >  0,05).  Secara  bersamaan,  pajak  daerah  dipengaruhi  oleh  PKB  dan BBNKB (sig. 0,00 < 0,05).
Kata Kunci: PKB, BBNKB, Pajak Daerah, Jawa Barat.

## PENDAHULUAN
Jawa  Barat  menjadi  salah  satu provinsi  dari  38  provinsi  yang  ada  di Indonesia.  Jawa  Barat  menjadi  sebuah provinsi  yang  memiliki  kenangan  yang sangat  unik,  dimana  ibu  kota  provinsi Jawa  Barat  mengalami  beberapa  kali perpindahan.  Jawa  Barat  memiliki  18 kabupaten  dan  9  kota.  Perekonomian Jawa  Barat  didominasi  dengan  dunia manufaktur  yang  bergerak  di  bidang elektronik, kulit hingga pesawat. Namun produk  yang  paling  dikenal  dari  Jawa Barat  adalah  dari  sektor  garmen (Wikipedia, 2024)
Penduduk yang ada di Jawa Barat berada  pada  kisaran  49  juta  dengan tingkat  angkatan  kerja  sebanyak  65% dari  jumlah  penduduk  (BPS,  2022). Jumlah angkatan kerja yang cukup besar ini membuat setiap penduduk membutuhkan kendaraan bermotor untuk memperlancar mobilitasnya.
Pertumbuhan  jumlah  penduduk  dan jumlah  angkatan  kerja  sejalan  dengan pertumbuhan kebutuhan akan kendaraan bermotor.  Banyak  jumlah  kendaraan bermotor  berpotensi  untuk  memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah di Provinsi  Jawa  Barat.  Penerimaan
pendapatan  asli  daerah  dapat  diperoleh dari  penerimaan  pajak  kendaraan bermotor  (PKB)  dan  bea  balik  nama kendaraan bermotor (BBNKB) (Suparmoko, 2002). Berdasarkan angka yang diberikan oleh  Bapenda  Jabar  diapati  bahwa penerimaan  PKB  sebesar  27%  dari pendapatan  daerah  (PD)  dan  38%  dari pendapatan  asli  daerah  Jawa  Barat (PAD)  di  tahun  2022.  Besarnya penerimaan  BBNKB  di  Provinsi  Jawa Barat  tahun  2022  menghasilkan  angka 25% dari PAD dan 18% dari PD Provinsi Jawa Barat (Tabel 1).
Tabel 1. Kontribusi PKB dan BBNKB
tahun 2022 No Nama Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Daerah 1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
41% 38% 27% 2 Bea  Balik Nama
Kendaraan Bermotor (BBNKB) 27% 25% 18%
Sumber: Bapenda Jabar yang diolah oleh penulis, 2024
PKB  dan  BBNKB  merupakan salah  satu  sumber  penerimaan  pajak daerah  dari  tiga  penerimaan  lainnya yaitu  Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan Bermotor,  Pajak  Air  Permukaan  dan Pajak  Rokok.  Di  tahun  2022,  Pajak Daerah  adalah  sebesar  93%  dari  PAD Provinsi  Jawa  Barat  dan  atau  65%  dari total  penerimaan  pendapatan  daerah provinsi Jawa Barat. PKB dan BBNKB memiliki angka penerimaan yang paling tinggi  yang  didapat  murni  dari  hasil penerimaan  lokal  daerah  itu  sendiri. Penerimaan tertinggi lainnya merupakan pendapatan  yang  diperoleh  dari  dana perimbangan  yang  ditransfer  dari pemerintah pusat. Penggunaan dana dari penerimaan
pajak ini biasanya digunakan untuk subsidi, bantuan sosial maupun  belanja  operasional  lainnya (BPS, 2021).
Gambar 1. Penerimaan PKB (dalam milyar) Sumber: Bapenda Jabar, 2024
Gambar 2. Pertumbuhan PKB (%) Sumber: Bapenda Jabar, 2024 Gambar  1  di  atas  adalah penerimaan PKB sepanjang tahun 2011- 2020, dimana terlihat terjadi peningkatan penerimaan  PKB  dari  tahun  ke  tahun yang cukup stabil. Perbedaan perubahan penerimaan  yang  berbeda  terjadi  pada tahun  2020.  Di  tahun  tersebut penerimaan PKB tidak dapat menyamai tahun sebelumnya. Peningkatan penerimaan  PKB  dari  tahun  ke  tahun tidak sejalan dengan target capaian yang diperoleh  pemerintah  Provinsi  Jawa Barat.  Pada  gambar  2,  target  capaian penerimaan PKB justru cenderung terus mengalami penurunan.
Gambar 3. Penerimaan BBNKB (dalam milyar)
Sumber: Bapenda Jabar, 2024

## Gambar 4. Pertumbuhan BBNKB
(%) Sumber: Bapenda Jabar, 2024 Selanjutnya  dapat  kita  lihat adanya peningkatan penerimaan BBNKB  di  Provinsi  Jawa  Barat  pada periode 2011-2020. Perubahan penerimaan  yang  bervariasi,  terdapat kenaikan dan penurunan tingkat penerimaan BBNKB (Gambar 3). Untuk target capaian penerimaan BBNKB juga tidak  jauh  berbeda  dengan  penerimaan PKB, dimana menunjukkan kecenderungan terjadi penurunan. Tentunya  hal  ini  akan  mempengaruhi target penerimaan pajak daerah Provinsi Jawa Barat.
Menurut  Undang-Undang  Nomor 23  Tahun  2014,  pajak  daerah  menjadi salah  satu  sumber  penting  dari  tiga sumber  penerimaan  lainnya  bagi Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang digunakan  untuk  membiayai  berbagai program  pembangunan  dan  pelayanan publik.  Pajak  kendaraan  bermotor  dan bea  balik  nama  kendaraan  bermotor adalah bagian dari sistem perpajakan di
Indonesia yang bertujuan untuk mendukung  pembangunan  infrastruktur dan  berbagai  kegiatan  pelayanan masyarakat.  Peningkatan  pertumbuhan perekonomian daerah harus mengoptimalkan pemanfaatan pendapatan  daerah  dalam  rangka terwujudnya kemandirian keuangan dan pengembangan daerahnya masing-
masing  demi  terwujudnya  pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
Berdasarkan  paparan  di  atas, penulis  tertarik  untuk  lebih  mendalami PKB  dan  BBNKB  yang  terjadi  di
Provinsi  Jawa  Barat  dengan  memilih judul  penelitian  Kontribusi  PKB  dan BBNKB bagi Provinsi Jawa Barat.

## TINJAUAN PUSTAKA Pajak Daerah
Melalui  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Daerah  (APBD)  Provinsi pada tiap tahun anggaran, dapat terlihat penerimaan dan pengeluaran pemerintah provinsi.  Di  dalam  APBD  provinsi tercantum  adanya  sumber  pendapatan daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan  lain-lain.  Pajak  daerah menjadi  salah  satu  sumber  penerimaan negara dari penerimaan pendapatan asli daerah  yang  dipungut  berdasarkan undang-undang. Pajak daerah dibedakan menjadi  dua  kategori,  yaitu  yang ditetapkan  oleh  peraturan  daerah  dan pajak  negara  yang  pengelolaan  dan penggunaannya diserahkan kepada daerah (BPS, 2021). Penggunaan pajak daerah dimanfaatkan untuk belanja daerah, yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Berbagai macam belanja yang  harus  dikelola  oleh  pemerintah daerah  dari  hasil  pendapatan  daerah. Belanja  tidak  langsung  terdiri  dari belanja  pegawai,  bunga,  subsidi,  hibah, bantuan  sosial,  bagi  hasil,  bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan  pelaksanaan  program  dan kegiatan.  Sedangkan  belanja  langsung terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa,  serta  modal  yang  dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan (BPS, 2021).

## Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
Pajak Kendaraan Bermotor dalam
Undang-Undang  Republik  Indonesia
No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan  Retribusi  Daerah  adalah  pajak  atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya  dilakukan  di  kantor bersama SAMSAT. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu fungsi pajak guna mengatur pertumbuhan ekonomi. Pemerintah mengatur dan mengendalikan  kebijaksanaan  pajak, menaikkan  atau  menurunkan  pajak  dan melakukan verifikasi pajak. (Mulyawan and Novia 2016). Objek pajak kendaraan bermotor  adalah  kepemilikan  dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
Sedangkan  subjek  pajak  kendaraan bermotor  adalah  orang  pribadi  atau badan  yang  memiliki  dan  menguasai kendaraan bermotor.

## Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
Bea  Balik  Nama  Kendaraan Bemotor  adalah  pajak  atas  penyerahan hak  milik  kendaraan  bermotor  sebagai akibat  perjanjian  dua  pihak  atau perbuatan  sepihak  atau  keadaan  yang terjadi  karena  jual  beli,  tukar  menukar, hibah,  warisan,  atau  pemasukan  ke dalam  badan  usaha.  Menurut  Peraturan Daerah  Nomor  9  Tahun  2010  dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan  bermotor  akibat  penjanjian dua  pihak  atau  perbuatan  sepihak  atau keadaan  terjadi  karena  jual  beli,  tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Objek Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor adalah  kendaraan  bermotor  termasuk kendaraan  bermotor  beroda  serta gandengannya,  yang  dioperasikan  di semua  jenis  jalan  darat  dan  kendaraan
bermotor yang dioperasikan di air yang diserahkan  kepemilikannya,  sebagai akibat dari jual beli, hibah, warisan dan perjanjian  diubah  bentuk,  ganti  fungsi dan  ganti  mesin  dan  dimasukkan  dari luar negeri, untuk dipakai secara tetap di Indonesia (BAPENDA JABAR 2023).

## PKB dan Pajak Daerah
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi  salah  satu  sumber  penerimaan dari  Pajak  Daerah  suatu  provinsi  yang dikelola  daerah  dan  dimanfaatkan seefektif  dan  efisien  mungkin  untuk pembangunan dan pengembangan perekonomian daerah tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Ferdiansyah  (2020)  di  Jawa  Barat menghasilkan  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  secara  signifikan  dipengaruhi oleh  PKB.  Hasil  ini  didukung  oleh penelitian  Ananda  &  Idris  (2023)  di Lampung  yang  memberikan  hasil  yang tidak  berbeda.  Dalam  penelitian  ini, penulis lebih memfokuskan PAD dilihat dari  sudut  pandang  yang  lebih  spesifik yaitu  pajak  daerah  yang  menjadi  salah satu  sumber  penerimaan  PAD.  Oleh sebab  itu,  penulis  mengambil  satu kesimpulan sementara atas penelitian ini sebagai berikut: Ha1  : Pajak daerah positif dipengaruhi oleh PKB

## BBNKB dan Pajak Daerah
Sumber penerimaan pajak daerah yang lain adalah berasal dari Bea Balik Nama  Kendaraan  Bermotor  (BBNKB). Dengan banyaknya jumlah penduduk di Jawa Barat, tidak menutup kemungkinan terjadinya  tingkat  transaksi  perubahan kepemilikan  atas  kendaraan  bermotor juga tinggi. Oleh sebab itu, BBNKB juga diharapkan mampu menjadi kontributor yang tidak dapat dipandang sebelah mata bagi  penerimaan  PAD.  Penelitian  yang dilakukan Ferdiansyah (2020) menghasilkan  PAD  dipengaruhi  oleh
BBNKB.  Penelitian  ini  juga  didukung oleh  Pangesti  (2020)  yang  melakukan penelitian atas PAD di Jawa Tengah dan menghasilkan adanya signifikansi pengaruh atas BBNKB terhadap PAD di
Jawa  Tengah.  Dalam  penelitian  ini, penulis lebih memfokuskan PAD dilihat dari  sudut  pandang  yang  lebih  spesifik yaitu  pajak  daerah  yang  menjadi  salah satu  sumber  penerimaan  PAD.  Oleh sebab  itu,  penulis  mengambil  satu kesimpulan sementara atas penelitian ini sebagai berikut: Ha2  : Pajak daerah positif dipengaruhi oleh BBNKB
Gambar 5. Kerangka Pemikiran
PKB, BBNKB dan Pajak Daerah Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah yang terdiri dari beberapa kelompok pembagian pendapatan. Pajak daerah menjadi salah satu  sumber  elemen  penerimaan  pajak asli  daerah.  PKB  dan  BBNKB  menjadi harapan  pemerintah  daerah  provinsi untuk  berkontribusi  bagi  daerah  dalam penerimaan pajak daerah yang pemanfaatannya dilakukan bagi pemerataan pembangunan dan perekonomian daerah. Beberapa penelitian telah dilakukan dan
menghasilkan  bahwa  PAD  dipengaruhi oleh  PKB  dan  BBNKB  (Ferdiansyah, 2020;  Pangesti,  2020; Ananda  &  Idris, 2023).  Berdasarkan  hasil  penelitian terdahulu,  maka  penulis  mengambil kesimpulan sementara sebagai berikut : Ha3  : Pajak daerah positif dipengaruhi oleh PKB dan BBNKB METODE PENELITIAN Data  penelitian  merupakan  data sekunder  yang  bersifat  kuantitatif  ini didapatkan dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dengan  data  penerimaan  tentang  target dan  realisasi  PKB  dan  BBNKB  yang diperoleh sejak tahun 2011 hingga 2020. Namun  penelitian  ini  berfokus  pada jumlah  target  dan  realisasi  PKB, BBNKB  dan  pajak  daerah  tahun  2015 hingga  2022.  Penelitian  ini  membahas kontribusi penerimaan PKB dan BBNKB sebagai variabel bebas terhadap penerimaan  pajak  daerah  sebagai variabel terikat. Analisis  statistik  yang  digunakan dalam  penelitian  ini  menggunakan analisis statistik deskriptif yang dilengkapi  dengan  analisis  korelasi, determinasi dan uji signifikansi. Sampel yang  digunakan  adalah  sampel  jenuh, dimana semua data yang diperoleh dari Bapenda  Jabar  diolah  dalam  penelitian ini.  Semua  variabel  diukur  dengan menggunakan  skala  pengukuran  rasio dalam milyaran rupiah.
Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kontribusi Persentase Kriteria 0,00% - 10,00%  Sangat kurang 10,01% – 20,00% Kurang 20,01% - 30,00% Sedang 30,01% - 40,00% Cukup baik 40,01% - 50,00% Baik Di atas 50% Sangat baik Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Yulia Anggara Sari :
2011)
Tabel 2 di atas menjadi kriteria alat ukur  kontribusi  penerimaan  PKB  dan BBNKB pada penerimaan pajak daerah di  Provinsi  Jawa  Barat  berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan.
HASIL DAN

## PEMBAHASAN PENELITIAN
Upaya  strategis  yang  dilakukan pemerintah adalah adanya pembangunan
daerah  yang  dikelola  dengan  cara  yang handal  dan  profesional.  Upaya  ini dilakukan  secara  terintegrasi  dilakukan di  pemerintah  kota  dan  kabupaten, seingga  tercapai  tujuan  pembangunan daerah  yaitu  kemajuan  perekonomian daerah dalam meningkatkan taraf hidup dan  kesejahteraan  rakyat.  Upaya  ini dilakukan melalui pengelolaan penerimaan  PAD  demi  tercapainya kemandirian  daerah  dan  pemerataan kemajuan  seluruh  wilayah  di  Provinsi Jawa Barat. Gambaran umum tentang penerimaan  PKB,  BBNKB  dan  pajak daerah yang telah dicapai oleh Provinsi Jawa Barat ada dalam tabel 2 berikut ini.
Penerimaan PKB sejak tahun 2015 terus mengalami  peningkatan  hingga  tahun
2019. Namun terjadi penurunan penerimaan  PKB  di  tahun  2020  yang kemudian mulai menanjak naik kembali. Hal  yang  sama  ini  terjadi  juga  di penerimaan  BBNKB,  dimana  di  tahun 2020 terjadi penurunan yang lebih tajam dibanding  penurunan  PKB  di  tahun 2020. Pertumbuhan penerimaan BBNKB setelah tahun 2020 merangkak naik lebih lambat dibandingkan peningkatan penerimaan PKB. Fenomena ini mengakibatkan terjadinya hal  yang  tidak  jauh  berbeda  dengan penerimaan pajak daerah. Periode  2020 pajak daerah juga mengalami penurunan, namun  berhasil  naik  kembali  di  tahun- tahun berikutnya.
Tabel 3. Realisasi Penerimaan PKB, BBNKB dan Pajak Daerah (milyar)
Keterangan PKB BBNKB PD 2015 5.355 4.662 14.617 2016 6.185 4.984 15.549 2017 6.534 5.092 16.483 2018 7.540 5.527 18.153 2019 8.174 6.300 19.626 2020 7.610 3.902 17.035 2021 8.179 5.161 18.847 2022 8.900 5.851 21.542
Mean 7.309 5.184 17.731 Standard Deviation 1.186 734 2.268 Minimum 5.355 3.902 14.617 Maximum 8.900 6.300 21.542 Count 8,00 8,00 8,00
Sumber:  Bapenda  Jawa  Barat  yang diolah oleh penulis, 2024
Penerimaan  PKB  terendah  terjadi di tahun 2015 dengan nilai sebesar 5,35 triliun  rupiah,  sedangkan  penerimaan tertinggi  terjadi  di  tahun  2022  dengan nilai sebesar 8,9 triliun rupiah. Rata-rata penerimaan  PKB  sepanjang  tahun pengamatan  adalah  sebesar  7,3  triliun dengan rentang baku sekitar 1,18 triliun rupiah.  Sepanjang  8  tahun  pengamatan, terdapat 5 tahun penerimaan PKB yang berada di atas rata-rata penerimaan PKB, yaitu  di  tahun  2018,  2019,  2020,  2021 dan 2022.
Penerimaan  BBNKB  terendah terjadi  di  tahun  2020  dengan  nilai sebesar  3,9  triliun  rupiah,  sedangkan penerimaan  tertinggi  terjadi  di  tahun 2019  dengan  nilai  sebesar  6,3  triliun rupiah.  Rata-rata  penerimaan  BBNKB sepanjang  tahun  pengamatan  adalah sebesar 5,18 triliun dengan rentang baku sekitar  734  milyar  rupiah.  Kebalikan dengan yang terjadi dengan penerimaan PKB,  penerimaan  BBNKB  justru terdapat  5  tahun  yang  berada  di  bawah rata-rata.  Hanya  ada  3  tahun  yang penerimaan BBNKB nya yang berada di atas rata-rata, yaitu tahun 2018, 2019 dan 2022. Penerimaan pajak daerah cenderung  mengalami  peningkatan  dari tahun ke tahun. Penerimaan pajak daerah terendah  terjadi  di  tahun  2015  dengan nilai  sebesar  14,61  triliun,  sedangkan penerimaan  tertinggi  terjadi  di  tahun 2022  dengan  nilai  sebesar  21,54  triliun rupiah.  Rata-rata  penerimaan  pajak daerah  sepanjang  periode  pengamatan adalah  sebesar  17,73  triliun  rupiah. Sepanjang periode penelitian, terdapat 4
tahun  penerimaan  pajak  daerah  di  atas rata-rata dan sisanya di bawah rata-rata.
Penerimaan pajak daerah di atas rata-rata terjadi  di  tahun  2018,  2019,  2021,  dan 2022.

## Kontribusi PKB pada Pajak Daerah
Penerimaan PKB memiliki hubungan  yang  sangat  kuat  dengan penerimaan  pajak  daerah  di  Provinsi
Jawa  Barat,  dapat  dilihat  dari  nilai Multiple  R yaitu  sebesar  0,9582.  Nilai korelasi  ini  adalah  positif,  sehingga dapat diartikan bahwa kenaikan penerimaan  PKB  akan  mengakibatkan kenaikan  penerimaan  pajak  daerah. Penerimaan  pajak  daerah  ditentukan oleh  penerimaan  PKB  sebesar  91,82% atau R Square 0,9182. Dengan demikian, penerimaan  pajak  daerah  sebanyak 8,18% dipengaruh oleh faktor lain selain penerimaan PKB.
Tabel 4. Korelasi, Determinasi dan Uji Signifikansi PKB Regression Statistics Multiple R 0,958262039 R Square 0,918266136 Adjusted R Square 0,904643825 Standard Error 700,6605776 Sign 0,000176132 Observations 8 Sumber: Bapenda Jawa Barat yang diolah oleh penulis, 2024. Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa  penerimaan  pajak  daerah  positif signifikan dipengaruhi oleh penerimaan PKB di Provinsi Jawa Barat. Dilihat dari nilai  sign.  0,000176  <  0,05,  sehingga Ha1 diterima dan menolak Ho1.
Dengan menggunankan data yang didapat  dari  BAPENDA  Jawa  Barat, berikut ini adalah perhitungan kontribusi Pajak  Kendaraan  Bermotor  terhadap pajak daerah Provinsi Jawa Barat secara detail per tahunnya.
Tabel 5. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2015-2022
Tah un PKB (Milyar) PD (Milyar) Kontribusi (%) Klasifik asi 2015 5.355 14.617 36,64 Cukup baik 2016 6.185 15.549 39,78 Cukup baik 2017 6.534 16.483 39,64 Cukup baik 2018 7.540 18.153 41,54 Baik 2019 8.174 19.626 41,65 Baik 2020 7.610 17.035 44,67 Baik 2021 8.179 18.847 43,40 Baik 2022 8.900 21.542 41,31 Baik Sumber: Bapenda Jabar yang diolah oleh penulis, 2024 Melalui tabel di atas terlihat bahwa penerimaan PKB menunjukkan kontribusi  yang  cukup  baik  pada penerimaan  pajak  daerah  pada  tahun 2015,  2016  dan  2017.  Setelah  periode tersebut  terjadi  peningkatan,  dimana penerimaan PKB menunjukkan kontribusi  yang  baik  pada  penerimaan pajak  daerha  pada  tahun  2018  hingga tahun 2022, walaupun terdapat penurunan  kontribusi  di  tahun  2022.
Rata-rata  kontribusi  penerimaan  PKB pada pajak daerah adalah sebesar 41%.

## Kontribusi  BBNKB  pada  Pajak Daerah
Penerimaan  BBNKB  memiliki hubungan yang kuat dengan penerimaan pajak  daerah  di  Provinsi  Jawa  Barat, dapat  dilihat  dari  nilai Multiple  R yaitu sebesar 0,6727. Nilai korelasi ini adalah positif,  sehingga  dapat  diartikan  bahwa kenaikan  penerimaan  BBNKB  akan mengakibatkan  kenaikan  penerimaan pajak  daerah.  Penerimaan  pajak  daerah ditentukan  oleh  penerimaan  BBNKB sebesar  45,26%  atau R  Square 0,4526. Dengan  demikian,  penerimaan  pajak daerah  sebanyak  54,74%  dipengaruh oleh  faktor  lain  selain  penerimaan BBNKB Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa  penerimaan  pajak  daerah  positif tidak  signifikan  dipengaruhi  oleh penerimaan  BBNKB  di  Provinsi  Jawa Barat. Dilihat dari nilai sign. 0,067514 >
0,05,  sehingga  Ha2  ditolak  dan menerima Ho1.
Tabel 6. Korelasi, Determinasi dan Uji Signifikansi BBNKB Regression Statistics Multiple R 0,67275718 R Square 0,45260222 Adjusted R Square 0,36136926 Standard Error 1813,25206467 Sign 0,06751447 Observations 8 Sumber:  Bapenda  Jawa  Barat  yang diolah oleh penulis, 2024.
Dengan  menggunakan  data  yang didapat  dari  BAPENDA  Jawa  Barat, berikut ini adalah perhitungan kontribusi Bea  Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor terhadap  pajak  daerah  Provinsi  Jawa Barat secara detail per tahunnya.
Tabel 7. Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tahun 2015-
2022 Tah un BBNKB (Milyar) PD (Milyar) Kontribusi (%) Klasifik asi 2015 4.662 14.617 31,89 Cukup baik 2016 4.984 15.549 32,05 Cukup baik 2017 5.092 16.483 30,89 Cukup baik 2018 5.527 18.153 30,45 Cukup baik 2019 6.300 19.626 32,10 Cukup baik 2020 3.902 17.035 22,91 Sedang 2021 5.161 18.847 27,38 Sedang 2022 5.851 21.542 27,16 Sedang
Sumber:  Bapenda  Jawa  Barat  yang diolah oleh penulis, 2024.
Melalui tabel di atas terlihat bahwa penerimaan  BBNKB  menunjukkan kontribusi  yang  cukup  baik  pada penerimaan  pajak  daerah  pada  tahun 2015  hingga  2019.  Setelah  periode tersebut justru terjadi penurunan tingkat kontribusi  BBNKB  pada  pajak  daerah. Penerimaan  BBNKB  menunjukkan kontribusi  sedang  pada  penerimaan pajak  daerah  sejak  tahun  2020  hingga tahun  2022.  Rata-rata  kontribusi
penerimaan  PKB  pada  pajak  daerah adalah sebesar 29%.

## Kontribusi  PKB  dan  BBNKB  pada Pajak Daerah
Penerimaan  PKD  dan  BBNKB memiliki  hubungan  yang  sangat  kuat dengan  penerimaan  pajak  daerah  di Provinsi  Jawa  Barat,  dapat  dilihat  dari nilai Multiple  R yaitu  sebesar  0,9852.
Nilai korelasi ini adalah positif, sehingga dapat diartikan bahwa kenaikan penerimaan  PKB  dan  BBNKB  akan mengakibatkan  kenaikan  penerimaan pajak  daerah.  Penerimaan  pajak  daerah ditentukan  oleh  penerimaan  PKD  dan BBNKB sebesar 97,07 % atau R Square
0,9707.  Dengan  demikian,  penerimaan pajak daerah sebanyak 2,93% dipengaruh  oleh  faktor  lain  selain penerimaan PKB dan BBNKB. Tabel 8. Korelasi, Determinasi dan Uji Signifikansi PKB dan BBNKB Regression Statistics Multiple R 0,985225 R Square 0,970669 Adjusted R Square 0,958936 Standard Error 459,794200 Sign 0,000147 Observations 8 Sumber:  Bapenda  Jawa  Barat  yang diolah oleh penulis, 2024
Hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa  penerimaan  pajak  daerah  positif signifikan dipengaruhi oleh penerimaan PKB  dan  BBNKB  di  Provinsi  Jawa Barat. Dilihat dari nilai sign. 0,000147 < 0,05,  sehingga  Ha3  diterima  dan menolak Ho3.
Dengan menggunankan data yang didapat  dari  BAPENDA  Jawa  Barat, berikut ini adalah perhitungan kontribusi Pajak  Kendaraan  Bermotor  dan  Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor terhadap  pajak  daerah  Provinsi  Jawa Barat secara detail per tahunnya.
Tabel 9. Kontribusi PKB dan BBNKB
tahun 2015-2022 Tahun PKB & BBNKB (Milyar) PD (Milyar)  Kontribusi (%)  Klasifikasi 2015 10.017 14.617 69 Sangat baik 2016 11.169 15.549 72 Sangat baik 2017 11.626 16.483 71 Sangat baik 2018 13.067 18.153 72 Sangat baik 2019 14.474 19.626 74 Sangat baik 2020 11.512 17.035 68 Sangat baik 2021 13.340 18.847 71 Sangat baik 2022 14.751 21.542 68 Sangat baik Sumber: Bapenda Jawa Barat yang diolah oleh penulis, 2024. Melalui tabel di atas terlihat bahwa penerimaan PKB dan BBNKB menunjukkan  kontribusi  yang  sangat baik pada penerimaan pajak daerah pada tahun  2015  hingga  2022.  Rata-rata kontribusi  penerimaan  PKB  pada  pajak daerah adalah sebesar 70,43%.

## PENUTUP Kesimpulan
Sesuai  dengan  pemaparan  yang telah  disampaikan  sebelumnya,  maka dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  rata- rata  kontribusi  PKB  pada  pajak  daerah adalah sebesar 41%, sedangkan kontribusi BBNKB hanya sebesar 29%.
Total  rata-rata  kontribusi  PKB  dan BBNKB pada penerimaan pajak daerah adalah sebesar 70%.
PKB  memiliki  hubungan  yang sangat  kuat  dengan  penerimaan  pajak daerah  dan  memiliki  hubungan  yang positif. PKB memberikan pengaruh yang signifikan  pada  perubahan  penerimaan pajak daerah. BBNKB memiliki hubungan  yang  positif  dan  sedang dengan  penerimaan  pajak  daerah. Namun,  BBNKB  memiliki  pengaruh yang  positif  tidak  signifikan  terhadap penerimaan  pajak  daerah.  PKB  dan BBNKB menghasilkan hubungan positif yang  sangat  kuat.  Hasil  uji  signifikansi menunjukkan bahwa perubahan
penerimaan  pajak  daerah  dipengaruhi oleh penerimaan PKB dan BBNKB.

## SARAN
Dengan adanya penelitian ini maka penulis berharap masyarakat wajib pajak agar  tetap  menjaga  konsistensi  dalam melakukan  pembayaran  pajak.  Peneliti juga  berharap  agar  sumber  pendapatan lainnya  dimanfaatkan  secara  optimal agar bisa meningkatkan penerimaan dari pajak  daerah  dan  retribusi.  Serta berharap  pemerintah  juga  dapat  tetap menjaga integritas sehingga masyarakat tidak kehilangan kepercayaan untuk taat dalam membayar pajak yang merupakan sumber  pendapatan  negara  dan  penulis juga  berharap  agar  pemerintah  dapat menjalin  kerjsama  anatar  daerah  atau dengan  sektor  swasta  untuk  proyek- proyek  yang  bisa  meninggkatkan pendapatan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
BAPENDA JABAR. 2023. Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor.
https://bapenda.jabarprov.go.id/bea- balik-nama-kendaraan-bermotor/. BAPENDA  PROVINSI  JAWA  BARAT. 2023.  "Data  Pajak  Kendaraan Bermotor  dan  Bea  Balik  Nama Kendaraan  Bermotor  periode  2015- 2022." Boedijoewono, Noegroho. 2001. Pengantar Statistik  Ekonomi  dan  Bisnis. UPP AMP YKPN.
BPS  Provinsi  Jawa  Barat.  (2022).  Provinsi Jawa barat Dalam Angka (Jawa Barat Province in Figures 2022).
BPS. (2021). Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi  2018-2021.  Badan  Pusat
Statistik Indonesia.
DIREKTORAT
JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN. n.d. https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=a pa-saja-sumber-sumber-pendapatan- daerah. Ferdiansyah.(2020). Pengaruh Pajak Kendaraan  Bermotor  dan  Bea  Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan  Asli  Daerah  Dengan
Pajak  Bahan  Bakar  Kendaraan Bermotor Sebagai Pemoderasi. Inventory Jurnal Akuntansi, 4(2), 140. DOI: 10.25273/inventory.v4i2.7671 Karina,  Nurul,  and  Novi  Budiarso.  2016. "ANALISIS  EFEKTIVITAS  DAN KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP  PENDAPATAN  ASLI DAERAH PROVINSI GORONTALO." EMBA 4  (1).
file:///C:/Users/Hp/Downloads/iogi20 18,+10_Nurul+Karina_Ak.pdf.
Kementrian  Keuangan  Republik  Indonesia.
n.d. Pengaruh Covid-19 Atas Kondisi
Sosial Ekonomi di Indonesia.
https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/p engaruhcovid.
Mulyawan,  Ali,  and  Dini  Novia.  2016.
"APLIKASI PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  ONLINE  BEBASIS WEB (STRUDI KASUS DI SAMSAT SOREANG KAB. BANDUNG)." Journal Computech & Bisnis 10 (1). https://download.garuda.kemdikbud. go.id/article.php?article=568448&val
=7183&title=Aplikasi%20Pembayara n%20Pajak%20Kendaraan%20Berm otor%20Online%20Berbasis%20Web %20Studi%20Kasus%20Di%20Sams at%20Soreang%20Kab%20Bandung. Nasir, Muhammad Safar. 2019. "ANALISIS SUMBER-SUMBER PENDAPATAN
ASLI  DAERAH." Jurnal  Dinamika Ekonomi Pembangunan 4-6. https://ejournal.undip.ac.id/index.php
/dinamika_pembangunan/article/dow nload/22844/15488. Pengesti,  N.A.  (2020).  Pengaruh  Pajak Kendaraan  Bermotor  (PKB),  Bea Balik  Nama  Kendaraan  Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP)  Terhadap  Pendapatan  Asli Daerah (2020) Provinsi Jawa Tengah.
Skripsi. Universitas Pancasakti, Tegal. https://core.ac.uk/download/pdf/3350
75179.pdf
Situmorang,  Christina  Verawaty,  Emma
Rosinta  Br.  Simarmata,  and  Bilfrid Asyaria Simanullang. 2018.
"ANALISIS  EFEKTIVITAS  DAN
KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN  ASLI  DAERAH
(STUDI  KASUS  PADA  DINAS PENDAPATAN  ASLI  DAERAH KABUPATEN  DELI  SERDANG." Jurnal Ilmiah Smart 1-9. http://stmb- multismart.ac.id/ejournal.
Tumuli, Kevin F, George M. V. Kawung, and
Jaclien  I  Sumual.  2021.  "ANALISIS PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 DI PROVINSI  SULAWESI  UTARA." Jurnal  Berkala  Ilmiah 21  (2):  121- 129. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.ph p/jbie/article/view/35748. World Heath Organization. 2020. https://www.who.int/health- topics/coronavirus#tab=tab_1. Yamali,  Fakhrul  Rozi,  and  Ririn  Noviyanti Putri.  2020.  "Dampak  Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia." Ekonomis: Journal of Economics and Business 4 (2): 1-5. http://ekonomis.unbari.ac.id/index.ph p/ojsekonomis/article/view/179/139.
Jawa  Barat  -  Wikipedia  bahasa  Indonesia, ensiklopedia bebas