Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 2398-2402 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3179

## Pendampingan Psikologis Korban Pelecehan seksual yang Berhadapan dengan Hukum
1) Amanda Pasca Rini*, 2) Devi Puspitasari, 3) Salsabila R K Syaharani, 4) Muchammad Rizal
1,2,3,4) Psikologi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, Indonesia Email Corresponding: amanda@untag-sby.ac.id*

## INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Pelecehan seksual Pendampingan Hukum
Psikologi Forensik Tes Psikologi Korban  pelecehan  seksual  memiliki  kondisi  psikologis  yang  rentan  terhadap  guncangan, terutama bagi korban yang mengalami kasus dilaporkan oleh terduganya. Hal ini menjadi suatu masalah apabila korban tidak didampingi dan berakibat pada langkah serta tindakan yang akan diambil ketika berhadapan dengan hukum. Berdasarkan hal ini dukungan dan pendampingan psikologis  pada  korban  pelecehan  seksual  yang  berhadapan  dengan  hukum  bertujuan  untuk memberi penguatan supaya merasa aman dan mencegah terjadinya peristiwa yang berulang ke depannya.  Adapun  metode  yang  digunakan  dalam  pengabdian  ini  yaitu  dengan  instrumen psikologi yakni wawancara psikologis investigatif, observasi, dan baterai tes, serta pemberian edukasi  terkait  wawancara  psikologis  investigatif  kepada  petugas  yang  bertanggung  jawab. Hasil dari pendampingan ini menunjukkan bahwa kondisi psikologis korban berada dalam taraf normal,  meskipun begitu  korban  sempat  mengalami  guncangan saat dirinya  dilaporkan oleh pelaku  kepada  kepolisian.  Peran  psikolog  dalam  hal  ini  sebagai  pendamping  korban  untuk menyatakan tingkat kesiapannya dalam menjalani kasus berdasarkan laporan psikologis yang telah  dibuat.  Selanjutnya  psikolog  tidak  berhak  melanjutkan  intervensi  apapun  berdasarkan keputusan yang dibuat oleh korban.

## ABSTRACT
Keywords:
Sexual Assault
Accompaniment Law Forensic Psychology Psychological Tests Victims  of  sexual  violence  have  psychological  conditions  that  are  vulnerable  to  shocks, especially victims whose cases are reported by their suspect. This becomes a problem  if the victim is not accompanied and results in the steps and actions that will be taken when dealing with the law. Based on this, psychological support and assistance for victims of sexual violence who are in conflict with the law aims to provide reinforcement so that they feel safe and prevent incidents  from  recurring  in  the  future.  The  methods  used  in  this  service  are  psychological instruments, namely investigative psychological interviews, observations, and test batteries, as well as providing training related to investigative psychological interviews to Gianyar Police officers. The results of this assistance showed that the victim's psychological condition was at a normal level, even though the victim experienced shock when the perpetrator reported him to the police. The role of the psychologist in this case is as a companion to the victim to state their level of readiness in undergoing the case based on the psychological report that has been made. Furthermore, the psychologist has no right to continue any intervention based on the decisions made by the victim.
This is an open access article under the CC–BY-SA license.

## I. PENDAHULUAN
Kasus  pelecehan  seksual  merupakan  masalah  yang  telah  lama  menghantui  masyarakat.  Menurut  data tahunan Komnas Perempuan, terdapat 3.495 kasus pelecehan seksual di ranah personal, serta 2.290 kasus di ranah  publik  (Catatan  Tahunan,  2017).  Pada  tahun  Catatan  Tahunan  Komnas  Perempuan  (2018)  mencatat angka  yang  meningkat  sampai  2.979  kasus  di  ranah  personal  dan  2.670  kasus  di  ranah  publik.  Bentuk pelecehan  seksual  bervariasi,  mulai  dari  pelecehan  melalui  internet,  kontak  fisik,  hingga  tindak  pelecehan seksual. Beberapa contoh kasus mencakup pelecehan terhadap penari di Gorontalo oleh tenaga honorer Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Mutiah, dkk, 2018); serta insiden di KRL Bogor yang melibatkan seorang wanita
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 2398-2402 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3179
dan seorang pria paruh baya (Catatan Tahunan, 2018). Kasus lain termasuk pelecehan seksual terhadap seorang wanita di daerah Jatinegara (Medistiara, 2018); dan seorang pria difabel di Kupang (Keda, 2018). Tingginya jumlah kasus menunjukkan bahwa pelecehan seksual dapat menimpa siapa pun, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang  (Catatan Tahunan, 2017).  Namun, perempuan seringkali lebih rentan menjadi korban karena dianggap lebih lemah, menyebabkan ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku, yang umumnya adalah pria.
Dalam  laporan  tahun  2018,  Komite  Perempuan  menyatakan  bahwa  perempuan  lebih  rentan  menjadi korban  pelecehan  seksual.  Komnas  Perempuan  dengan  tegas  menyatakan  bahwa  pelecehan  seksual  tidak memperhitungkan usia, tingkat pendidikan, atau pekerjaan korban. Setiap perempuan memiliki peluang untuk dilecehkan  seksual  oleh  orang  yang  tidak  bersalah.  Mengingat  hal-hal  ini,  kita  dapat  memahami  bahwa pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Data yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pelecehan seksual dapat terjadi baik di lingkungan pribadi seperti keluarga maupun di lingkungan  publik  seperti  tempat  kerja  dan  sekolah,  yang  seharusnya  merupakan  lingkungan  yang  aman . Contohnya, seorang guru SMP di salah satu sekolah swasta terkemuka di Jakarta Utara melakukan pelecehan seksual  terhadap  siswanya  karena  mengirimkan  konten  pornografi  ke  ponselnya  (Catatan  Tahunan,  2018). Kasus  pelecehan  seksual  bahkan  terjadi  di  rumah  ibadah.  Pada  November  2017  silam,  seorang  pendeta bernama di Gereja Tiberias memperkosa korban bernama AMR (Catatan Tahunan, 2018). Karena banyaknya kasus pelecehan seksual, penting untuk mengetahui seperti apa bentuk dan jenis pelecehan seksual.
Menurut  ahli  terapi  jiwa  Carolyn  H.  Heggen  (2008),  pelecehan  seksual  dapat  dikategorikan  dalam beberapa  jenis:  kontak  fisik,  termasuk  sentuhan  pada  payudara,  sentuhan  pada  alat  kelamin,  ciuman  penuh nafsu, hubungan badan, dan oral dan anal seks; komunikasi lisan, termasuk panggilan yang menggoda, bersiul, atau  bercanda  tentang  topik  seksual;  dan  visual,  di  mana  pelaku  memperlihatkan  jenis  pelecehan  seksual melalui pandangan. Data dan beberapa contoh kasus yang diberikan oleh Komite Perempuan menunjukkan hampir  setiap  kategori  di  atas  terjadi  kasusnya  di  Indonesia.  Menurut  Dan  B.  Allender  (1990),  pelecehan seksual terdiri dari “ any contact or interaction (visual, verbal, or psychological) between a child/adolescent and an adult when the child/adolescent is being used for the sexual stimulation of the perpetrator or any other person ”. Dalam bukunya yang berjudul Pelecehan seksual dalam keluarga Kristen dan gereja, Fortune juga mengatakan bahwa pelecehan seksual adalah sebuah dosa multidimensi, yang mencakup dosa jasmani.
Umumnya pendampingan  psikologis  pada  korban  pelecehan  seksual  bertujuan  untuk memberikan  rasa aman dalam menceritakan maupun memberikan kesaksian peristiwa yang dialami. Sementara secara spesifik pendampingan ini akan dilakukan tidak hanya untuk memberikan ruang aman bagi korban, namun juga untuk menggali kebenaran dan keakuratan peristiwa serta memberikan objektivitas bagi korban maupun saksi yang kemudian dapat dijadikan sebagai pertimbangan proses peradilan hukum. Sehingga secara spesifik pengabdian ini terletak pada keterlibatan ilmu forensik dan tujuan yang ditentukan sejak awal. Berdasarkan hal ini, penulis sampai  pada  kesimpulan  bahwa  pelecehan  seksual  adalah  sebuah  tindakan  asusila  yang  memiliki  konotasi seksual yang dilakukan secara paksa pada orang lain. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk menganalisis kebutuhan dan situasi yang dialami oleh korban kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendampingan  psikologis  dapat  dilakukan  dengan  tepat  untuk  persiapan  korban  menghadapi  mediasi  di kepolisian.

## II. MASALAH
Berdasarkan analisis situasi yang telah dilakukan, permasalahan pokok yang dialami oleh mitra adalah: 1)  Kondisi  psikologis  korban  pelecehan  seksual  yang  berhadapan  dengan  hukum  sehingga  diperlukan penguatan  oleh  ahli;  2)  Identifikasi  pokok  permasalahan  kasus  pelecehan  seksual  yang  dialami  untuk membantu  proses  persidangan  hukum.  Solusi  yang  ditawarkan  guna  menyelesaikan  permasalahan  tersebut adalah dengan memberikan pendampingan dan pemeriksaan psikologis pada korban  pelecehan seksual yang berhadapan dengan hukum untuk memberikan penguatan dan rasa aman.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 2398-2402 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3179

## Gambar 1. Lokasi Pendampingan Psikologis

## III. METODE PENGABDIAN
Kegiatan pendampingan psikologis ini dilaksanaan secara langsung di Bali pada bulan Februari dan April 2024  dengan  korban  pelecehan  seksual  yang  berhadapan  dengan  hukum  beserta  petugas  kepolisian  yang bertanggung jawab pada kasus tersebut. Sementara itu analisis data dan laporan evaluasi kasus dilakukan pada bulan Mei hingga Juni 2024. Pelaksanaan kegiatan dilakukan bersama tim yang memiliki latar belakang ilmu forensik  dan  sosial  pada  ahlinya.  Metode  pendampingan  yang  akan  digunakan  untuk  melaksanakan pendampingan psikologis, secara lebih detail menggunakan bantuan sebagai berikut:
1. Rapport:  Membangun hubungan baik adalah proses menciptakan hubungan dengan korban di mana kedua belah pihak merasa dipahami dan didukung. Hal ini dilakukan untuk membangun jaringan, kenyamanan, dan ruang aman bagi korban saat melakukan pemeriksaan.
2. Baterai  tes  psikologi:  Baterai  tes  adalah  sekelompok  pengukuran  yang  digunakan  untuk mengevaluasi peristiwa atau faktor tertentu. Dalam psikologi, tes ini digunakan untuk menilai populasi dan tujuan. Tes ini digunakan untuk memperoleh penilaian komprehensif terhadap suatu peristiwa, dalam hal ini terkait pelecehan seksual.
3. Wawancara kognitif: Wawancara kognitif adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari  korban  dan  saksi  mata  tentang  apa  yang  mereka  ingat  dari  tempat  kejadian  perkara.  Wawancara tersebut menggunakan beberapa kali pengambilan data salah satunya menggunakan teknik reverse order untuk mengingatkan korban dan saksi atas seluruh peristiwa yang terjadi. Metode ini dapat memberikan gambaran  rinci  tentang  proses  dan  makna  yang  digunakan  korban  maupun  saksi  dalam  menjawab pertanyaan, sehingga dapat melihat pada kesalahan respons dan validitas pernyataan yang diberikan.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pendampingan ini mengutamakan kompetensi memberikan keterangan. Malpass & Goodman-Delahunty (2004) menyatakan bahwa kompetensi memberikan keterangan merupakan salah satu aspek yang perlu diuji tidak  hanya  pada  saat  seseorang  yang  menjadi  terdakwa,  tetapi  juga  pada  saat  menjadi  saksi  dalam  proses ajudikasi dalam hal kompetensi testimonial atau kompetensi memberikan keterangan. Kompetensi testimonial ini  berkaitan  dengan  kapasitas  mental  seseorang  pada  saat  itu.  Perlu  dilihat  kemampuan  intelektual  untuk mengasimilasi informasi yang relevan. Selain itu adalah aspek fungsional atau tidak ada keadaan psikologis yang mengganggu kemampuan memahami proses peradilan secara faktual dan rasional. Konstruk kompetensi yang dapat dinilai dalam rangka mengukur kompetensi hukum dan kompetensi testimonial seseorang adalah kompetensi berpartisipasi secara mandiri dalam proses hukum atau proses peradilan, memiliki akurasi dalam arti memiliki kemampuan kognitif yang berfungsi seperti kemampuan mengingat dan memusatkan perhatian, mampu kooperatif, tidak terjadi distorsi persepsi termasuk halusinasi dan delusi (Melton, 2005).
Indikator  lain  dalam  penilaian  pendampingan  psikologis  ini  adalah  akurasi  dan kredibilitas  keterangan yang diperoleh dari suatu keterangan verbal ( credibility assessment ) adalah relevan dalam proses investigasi suatu  kasus  (Vrij  et  al.,  2021).  Indikator  yang  mampu  membedakan  antara  keterangan  yang  sesuai  dengan kenyataan/pengalaman ( truthful ) dan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan/pengalaman ( deceptive ) antara lain yaitu: (1) Detil informasi yang disediakan jumlahnya banyak dan bervariasi ( richness of details ): detil informasi berjumlah besar dan meliputi deskripsi spesifik dari tempat, waktu, orang, obyek dan peristiwa; (2)  Banyaknya  detil  informasi  yang  dapat  diverifikasi:  tersedianya  informasi  yang  dapat  dicek/diperiksa akurasinya  ( verifiability  of  details );  (3)  Adanya  suatu  situasi  dengan  komplikasi  ( complication )  yang
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 2398-2402 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3179
merupakan kumpulan detil tambahan yang membuat cerita menjadi lebih kompleks dan masuk akal (Meijer et al.,  2021;  Vrij  et  al.,  2021);  (4)  Keterangannya  unik,  khas  tidak  bersifat  umum  atau stereotype ;  (5) Keterangannya  minimal  pembelaan  diri  karena  ketidakmampuannya  ( self-handicapping  strategies );  (6) Menyediakan  detil  informasi  yang  jelas,  tajam  dan  terang  ( statement  clarity );  dan  (7)  Keterangan  yang diberikan realistis, logis dan besar kemungkinannya terjadi ( statement plausibility ).
Berdasarkan  beberapa  indikator  dari  pendampingan  dan  pemeriksaan  psikologis,  bahwa  korban  dapat menjelaskan  cerita  dan  alur  kasusnya  secara  konsisten,  detil,  akurat,  dan  nyaman.  Korban  memiliki  cukup kekuatan  untuk  melakukan  proses  hukum  dengan  kebenaran  dan  kredibilitas  alur  kasus  yang  dituturkan. Pendampingan  ini  juga  melakukan  reka  ulang  di  Tempat  Kejadian  Perkara  (TKP)  untuk  memperkuat keakuratan  bukti,  selain  itu  wawancara  psikologis  investigatif  juga  dilakukan  dengan  cara  menanyakan pertanyaan  yang  sama  berulang-ulang  dengan  posisi  kata  dan  makna  ganti  yang  berbeda.  Hasil  lain  yang ditemukan adalah terkait kebenaran cerita korban yang valid. Hal ini dibuktikan pada konsistensi korban dalam bercerita menggunakan teknik probing oleh psikolog. Selain itu intonasi suara dan alur cerita yang dipaparkan oleh korban tidak berubah, sehingga berdasarkan DePaulo, et al (2003) situasi seperti ini bersesuaian dengan indikator penutur kebenaran, dimana seseorang akan lebih rileks dan tidak tertekan apabila yang diutarakan adalah sebuah kebenaran. Pendampingan ini telah sejalan dengan tujuan  di awal untuk memberikan korban dukungan dan penguatan serta rumah aman baginya yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan kebenaran yang  dituturkan.  Selanjutnya,  psikolog  tidak  dapat  melakukan  intervensi  lain  berdasarkan  keputusan  yang dibuat oleh korban.

## Gambar 2. Proses Wawancara Psikologis Investigatif

## V. KESIMPULAN
Berdasarkan urgensi pelecehan seksual di Indonesia yang semakin marak terjadi dan tidak memandang usia, jenis kelamin, jenis pakaian, dan latar belakang seseorang sehingga tak jarang dari mereka mengalami guncangan  psikologis  yang  cukup  berat.  Tak  jarang  korban  yang  mengalami  pelecehan  seksual  harus mendapatkan tuntutan ganda seperti pandangan dari masyarakat sampai tuntutan hukum dari pelaku sendiri. Tujuan  dari  pengabdian  ini  adalah  untuk  memberikan  pendampingan  bagi  korban  pelecehan  seksual  yang berhadapan dengan hukum supaya korban dan petugas kepolisian yang bertanggung jawab pada kasus tersebut mengetahui kondisi serta kesiapan psikologis korban dalam menjalani serangkaian penyelesaian kasus hukum. Peran psikolog dalam hal ini meliputi pendampingan dan penyedia kebutuhan psikologis korban yang berupa laporan  psikologis.  Berdasarkan  laporan  tersebut,  psikolog hanya  dapat  menyarankan kepada  korban untuk melanjutkan persidangan atau melakukan mediasi. Selanjutnya, psikolog tidak berwenang untuk melakukan intervensi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh korban.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Secara  khusus,  ucapan  terima  kasih  ditujukan  kepada  Universitas  17  Agustus  1945  Surabaya,  yang  telah memberikan  dana  untuk  kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini.  Ucapan  terima  kasih  juga  ditujukan  kepada pihak-pihak yang membantu dalam pelaksanaannya, seperti Himpunan Psikologi Indonesia, dan banyak lagi pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu.
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)                                                              e-ISSN : 2745 4053 Vol. 5 No. 2, 2024 |pp: 2398-2402 | DOI : http://doi.org/10.55338/jpkmn.v5i2.3179

## DAFTAR PUSTAKA
Allender, D. B. (1990). The Wounded Heart. NavPress: New York Carolyn H. Heggen. (2008). Pelecehan Seksual Dalam Keluarga Kristen Dan Gereja . BPK Gunung Mulia. Catatan Tahunan . (2017). Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Retrieved May 8,  2024,  from  https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2017-labirin-kekerasan-terhadap- perempuan-dari-gang-rape-hingga-femicide-alarm-bagi-negara-untuk-bertindak-tepat-catatan-kekerasan- terhadap-perempuan-tahun-2016
Catatan Tahunan . (2018). Komnas Perempuan | Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Retrieved May 8,  2024,  from  https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2018-tergerusnya-ruang-aman- perempuan-dalam-pusaran-politik-populisme-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2017
DePaulo, B. M., Lindsay, J. J., Malone, B. E., Muhlenbruck, L., Charlton, K., & Cooper, H. (2003). Cues to deception.
Psychological Bulletin , 129 (1), 74–118. https://doi.org/10.1037/0033-2909.129.1.74 Mutiah, et. al. (2018, August 16). Kejutan bagi Honorer Dikbud Kota  Gorontalo yang Akui Lecehkan 3 Penari Anak . liputan6.com. https://www.liputan6.com/regional/read/3620463/kejutan-bagi-honorer-dikbud-kota-gorontalo- yang-akui-lecehkan-3-penari-anak
Malpass,  R.  S.,  &  Goodman-Delahunty,  J.  (2004).  Psychology  and  the  law,  Overview.  In  C.  D.  Spielberger  (Ed.),
Encylopedia  of  Applied  Psychology (Vol.  3,  pp.  171–184).  Academic  Press.  https://doi.org/10.1016/B0-12- 657410-3/00380-9
Medistiara, Y. (2018). Kompolnas Desak Polisi Tangkap Pelaku Pelecehan Seks di Jatinegara . detiknews. Retrieved May 8,  2024,  from  https://news.detik.com/berita/d-3864214/kompolnas-desak-polisi-tangkap-pelaku-pelecehan-seks- di-jatinegara
Meijer,  E.  H.,  Hoogesteyn,  K.,  Verigin,  B.,  &  Finnick,  D.  (2021). Rapport  building:  Online  vs  in-person  interviews .
CREST, Centre for Research and Evidence on Security Threats.
Melton,  G.  B.  (2005).  Mandated  reporting:  A  policy  without  reason. Child  Abuse  &  Neglect , 29 (1),  9–18. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2004.05.005
Pria Difabel Jadi Korban Pelecehan Seksual 2 Remaja Putri—Regional Liputan6.com . (2018). Retrieved May 8, 2024, from https://www.liputan6.com/regional/read/3491727/pria-difabel-jadi-korban-pelecehan-seksual-2-remaja- putri
Vrij, A., Palena, N., Leal, S., & Caso, L. (2021). The relationship between complications, common knowledge details and self-handicapping strategies and veracity: A meta-analysis. The European Journal of Psychology Applied to Legal Context , 13 (2), 55–77. https://doi.org/10.5093/ejpalc2021a7