## PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT SATUAN POL PP KOTA PALEMBANG
Rusma Rizal 1 M. Noviar 2
1 Universitas Palembang, 2 Pegawai Sat Pol PP Rizaldie2000@gmail.com, mnoviar@gmail.com

## ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap  Kinerja  Aparat  Pemerintah  Daerah  Pada  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota Palembang secara parsial  Metode penelitian ini menggunakan survey deskritif dan verifikatif, pengumpulan  data  lapangan  menggunakan  teknik  kuesioner,  wawancara  dan  dokumentasi. Penelitian  ini  merupakan  penelitian  asosiatif,  dimana  dalam  penelitian  ini  terdapat  variabel yang berhubungan dan dapat mempengaruhi variabel lain. Populasi penelitian ini adalah aparat pemerintah  daerah  pada  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota  Palembang  dengan  53  sampel. Pengolahan  data  menggunakan  tool  analisis  SEM  PLS  .  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa Evaluasi  anggaran  dan  Umpan  Balik  Anggaran  secara  parsial  berpengaruh  terhadap  kinerja aparat.  Kemudian  partisipasi  anggaran,  kejelasan  tujuan  anggaran  dan  kesulitan  tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat.
Kata kunci : Partisipasi Anggaran, Kejelasan Tujuan Anggaran, Evaluasi Anggaran, Umpan Balik Anggaran, Kesulitan Tujuan Anggaran Kinerja

## PENDAHULUAN
Salah satu indikator yang mengukur kemajuan pemerintah daerah yaitu manajemen  keuangan  publik.  Manajemen keuangan publik memiliki beberapa elemen yang  salah  satunya  adalah  anggaran. Anggaran merupakan alat bantu manajemen dalam mengalokasikan sumberdaya  alam  dan  sumberdaya  dana yang  dimiliki  organisasi  untuk  mencapai tujuan (Jalaluddin dan Ibad, 2010).
Anggaran merupakan elemen penting  dalam  suatu  organisasi.  Anggaran dibutuhkan  oleh  sebuah  organisasi  untuk menerjemahkan keseluruhan strategi kedalam rencana dan tujuan jangka pendek dan  jangka  panjang.  Oleh  karena  itu sebagai alat perencanaan, anggaran merupakan  rencana  kegiatan  yang  terdiri
dari sejumlah target yang akan dicapai oleh organisasi.
Jalaluddin & Ibad (2010)
menjelaskan  bahwa  penganggaran  disuatu daerah  sebelumnya  dilakukan  dengan sistem top-down ,  dimana  rencana  dan jumlah  anggaran  telah  ditetapkan  oleh atasan/pemegang  kuasa  anggaran  sehingga bawahan/pelaksana  hanya  melakukan  apa yang  telah  disusun.  Penerapan  sistem  ini mengakibatkan  kinerja  bawahan/pelaksana anggaran  menjadi  tidak  efektif    karena target yang sangat menuntut namun sumber daya yang diberikan tidak mencukupi.
Mokoginta (2002) menyatakan dalam menentukan besar kecilnya anggaran yang  akan  digunakan  oleh  suatu  daerah, perlunya  dilakukan  suatu  penyusunan anggaran, dimana dalam kegiatan
penyusunan  anggaran  harus  dipahami bahwa anggaran merupakan suatu instrument  kebijakan  ekonomi  yang  dapat diinteprestasikan  sebagai  arah  program ekonomi  dalam  eksplorasi  sumber  daya secara merata dan anggaran harus diorganisir, sehingga dapat terukur dampaknya  terhadap  ekonomi  secara menyeluruh (Mokoginta,2012).
Penganggaran merupakan suatu proses  yang  cukup  rumit  pada  organisasi sektor  publik  termasuk  di  pemerintah daerah.  Anggaran  pada  sektor  publik merupakan  instrumen  akuntabilitas  atas pengelolaan  dana  publik  dan  pelaksanaan program-program  yang  dibiayai  dari  uang publik (Mardiasmo,2006).
Berdasarkan  pendekatan  kinerja, APBD  disusun  berdasarkan  pada  sasaran tertentu  yang  hendak  dicapai  dalam  satu tahun  anggaran.  Penyusunan  anggaran pemerintah mengacu pada rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja). Dalam menyiapkan  rancangan  APBD,  pemerintah daerah bersama DPRD menyusun kebijakan  umum  APBD  yang  memuat petunjuk  dan  ketentuan-ketentuan  dalam penyusunan  APBD.    Anggaran  diperlukan dalam  pengelolaan  sumber  daya  tersebut dengan  baik  untuk  mencapai  kinerja  yang diharapkan  oleh  masyarakat  dan  untuk menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.  Anggaran  merupakan  elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen  karena  anggaran  tidak  saja sebagai  alat  perencanaan  keuangan,  tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi.
Anggaran mempunyai dampak langsung terhadap perilaku manusia, terutama bagi orang yang langsung terlibat dalam penyusunan anggaran. Suatu lingkungan  kerja  yang  menyenangkan sangat  penting  untuk  mendorong  tingkat kinerja  karyawan  yang  paling  produktif.
Partisipasi
penyusunan anggaran
merupakan  pendekatan  yang  secara  umum dapat  meningkatkan  kinerja  yang  pada akhirnya  dapat  meningkatkan  efektifitas organisasi.
Dengan  kata  lain  partisipasi  dalam penyusunan anggaran diharapkan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam peningkatan  kinerja.  Pemerintah  daerah pada umumnya membuat anggaran sebagai alat  untuk  perencanaan  dan  pengendalian dalam  pencapaian  tujuan  organisasinya. Karakteristik  tujuan  anggaran  diharapkan dapat menjadi faktor-faktor yang berpengaruh  terhadap  peningkatan  kerja individu pada institusi pemerintah daerah.
Dalam  membuat  anggaran  pada pemerintah daerah terdapat beberapa karakteristik  tujuan  anggaran  diantaranya yaitu partisipasi dalam penyusunan anggaran ( budgetary participation ), evaluasi  anggaran  ( budgetary  evaluation ), umpan balik anggaran ( budgetary feedback ), kejelasan  tujuan anggaran ( budget  goal  clarity )  serta  kesulitan  tujuan anggaran  ( budget  goal  difficulty )  yang terkadang masih dianggap tidak mempengaruhi  kinerja  aparat  pemerintah daerah (Mia Milayanti,2012).
Anggaran  menjadi  alat  akuntansi manajerial  yang  umum  digunakan  dengan 2 fungsi utama, yaitu (1) sebagai alat untuk menjalankan  tujuan  melalui  perencanaan dan  pengkoordinasian  aktivitas  perusahaan dan (2) sebagai benchmark untuk mengevaluasi kinerja aktual. Penganggaran merupakan  suatu  proses  yang  rumit  pada organisasi sektor publik, termasuk diantaranya pemerintah daerah.
Hubungan antara karakteristik tujuan  anggaran  dengan  kinerja  manajerial merupakan  salah  satu  bagian  dari  literatur akuntansi perilaku ( behavioral accounting ),  Hal  tersebut  terjadi  karena terdapat  hasil  yang  bervariatif  ketika dilakukan  pengujian  mengenai  pengaruh
karakteristik  tujuan  anggaran  terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
Hubungan antara karakteristik tujuan  anggaran  dengan  kinerja  manajerial dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu atau sering  disebut  faktor  kontijensi  seperti budaya  organisasi,  komitmen  organisasi, struktur  organisasi,  motivasi, locus  of control, ketidakpastian  lingkungan  dan masih banyak yang lainnya. Dasar pendekatan  kontijensi  adalah  bahwa  tidak ada rancangan sistem akuntansi manajemen yang dapat diterapkan secara efektif semua kondisi,  namun  hanya  efektif  untuk  situasi organisasi tertentu.
(Widodo,2007)  mengatakan  bahwa faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  suatu lembaga  (organisasi)  atau  sekelompok manusia dalam menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.  Faktor tersebut  meliputi  individu  (pelaku)  dan organisasi.  Jika  dikaitkan  dengan  kinerja aparat  pemerintah  daerah,  maka  faktor yang  mempengaruhi  kinerja  tersebut  yakni faktor aparatur pemerintah daerah (birokrat)  dan  organisasi  (pemerintah daerah).  Oleh  sebab  itu,  jika  ingin meningkatkan  kinerja  aparatur  pemerintah daerah  maka  kedua  faktor  tersebut  harus mendapatkan  perhatian  yang  serius  dari pimpinan birokrasi.
Dalam rangka menyiapkan rancangan  APBD,  pemerintah  daerah bersama-sama  legislatif  daerah  menyusun kebijakan  umum  yang  memuat  petunjuk dan  ketentuan-ketentuan  umum  yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan  APBD.  Kebijakan  anggaran yang  dimuat  dalam  kebijakan  umum APBD,  selanjutnya  menjadi  dasar  untuk penilaian  kinerja  keuangan  daerah  selama satu  tahun  anggaran  (PP  Nomor  58  Tahun 2005).
Oleh  karena  itu  dalam  kaitannya dengan kinerja yang optimal dari pelaksana anggaran,  sikap  dari  aparat  pemerintah
daerah  merupakan  salah  satu  faktor  yang mendukung  peningkatan  kinerja.  Sikap positif dari masing-masing aparat membuat pelaksana  anggaran  semakin  loyal  kepada organisasi,  sehingga  akan  memberikan yang  terbaik  dalam  pelayanan  publik. Termotivasi dalam bekerja, bekerja dengan rasa  tenang,  dan  yang  lebih  penting  lagi kepuasan  kerja  yang  tinggi  memperbesar kemungkinan  tercapainya  produktivitas dan motivasi yang tinggi pula. Orang yang tidak  merasa  puas  terhadap  pekerjaanya, cenderung  melakukan  atau  menghindar dari  situasi-situasi  pekerjaan  baik  yang bersifat fisik maupun psikologis.
Setiap  kabupaten/kota  diseluruh Indonesia setiap tahun menyusun anggaran dimana  untuk  mencapai  anggaran  yang baik  maka  perlu  diperhatikan  beberapa karakteristik  tujuan  anggaran  agar  kinerja yang  ditargetkan  bisa  tercapai.  Seperti wilayah  Kota  Palembang  yang  merupakan salah  satu  kota  administratif  yang  terdapat diprovinsi  Sumatera  Selatan.  Seperti  kota lain,  dalam  proses  penyusunan  anggaran Kota  Palembang  setiap  tahun  menyusun anggaran sebagai pedoman dalam berbagai kegiatan.  Proses  penyusunan  anggaran pada  Kota  Palembang  juga  sama  seperti kota  lain  yaitu  dengan  menerapkan Permendagri  No.13  Tahun  2006  dan  telah diubah  dengan  Permendagri  No.  59  Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Beberapa  fenomena  yang  terjadi  di OPD di beberapa dinas di Kota palembang adalah  masih  kurangnya  serapan  anggaran dari  OPD  di  beberapa  dinas  di  Kota Palembang  termasuk  di  dalamnya  Satuan Polisi Pamong Praja.  Dari total 62 OPD di lingkungan  Pemerintah  Kota  Palembang, hingga  Maret  2021  tercatat  serapan anggaran belanja hanya Rp 104 miliar atau sekitar 4 persen dari total anggaran belanja sebesar  Rp  2,6  triliun.  Dia  mengaku
serapan  tersebut  tentunya  masih  sangat
rendah. (Alim, 2021).
Tabel 1 1 Anggaran dan Realisasi tahun 2020 Satpol PP Kota Palembang
Sumber : Laporan Tahunan Satpol PP Kota Palembang
Berdasarkan  data  laporan  anggaran dan  reliasasi  tahun  2020  Satuan  Polisi Pamong  Praja  kota  Palembang  terdapat kelebihan  anggaran  sebesar  3,9  milyar. Fenomena  ini  menandakan  masih  ada kegiatan/proyek  yang  tidak terlaksana.  Hal ini  bisa  saja  terjadi  karena  beberapa  hal termasuk  diantaranya  karena  proyek  / kegiatan  tidak  sesuai  dengan  kebutuhan  di lapangan.  Fenomena  ini  menandakan masih  adanya  kinerja  pegawai  pada eselon yang  membuat  anggaran  masih  belum sesuai dengan rencana kegiatan.
Penelitian  Wardani  dan  Sudaryati (2015)  menunjukan  bahwa  partisipasi anggaran  dan  kejelasan  tujuan  anggaran yang  berpengaruh  terhadap  kinerja  aparat Pemda  Banjarnegara.  Evaluasi  anggaran, umpan balik anggaran dan kesulitan tujuan anggaran  tidak  berpengaruh  terhadap kinerja aparat pemda Banjarnegara. Penelitian Sari, dan Eni (2019)
menunjukkan  Partisipasi anggaran,  Umpan balik  anggaran,  dan  Evaluasi  anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja  aparat pemerintah  Daerah  Bantul  (Sari  and Susliyanti 2020)
Penelitian  Apriani  dkk  (2016) Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa partisipasi anggaran berpengaruh
signifikan  terhadap  kinerja; tujuan anggaran  berpengaruh  signifikan  terhadap kinerja;  evaluasi  anggaran  berpengaruh signifikan  terhadap  kinerja;  variabel  sikap mampu memediasi positif untuk meningkatkan pengaruh partisipasi anggaran;  kejelasan  tujuan  anggaran  dan kesulitan tujuan anggaran terhadap kinerja. (Apriyani, Rasuli, and Taufik 2016)

## TINJAUAN PUSTAKA Pengertian Akuntansi
Akuntansi  ( accountancy )  adalah suatu metodologi dan sekumpulan pengetahuan  yang  berhubungan  dengan sistem  informasi  dari  satuan  -  satuan ekonomi bagaimanapun bentuknya,  terbagi menjadi  dua  bagian.  Pertama, accounting merupakan  sebuah  pengetahuan  yang berhubungan  dengan  proses  terlaksananya pembukuan  dalam  arti  yang  luas.  Kedua, auditing merupakan  sebuah  pengetahuan atau  ilmu  yang  berhubungan  dengan  suatu pemeriksaan  dan  menilai  (evaluasi)  atas hasil  dari  proses  dari  pembukuan  tersebut. Karena,  nama  akuntansi  ( accountancy ) lebih  lebar  meliputi  bidang  teori,  proses pembukuan,  penerapan  atau  praktik,  serta pemeriksaan  dan  penilaian.  Sedangkan
NO. URUT URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH / (KURANG) 50.504.653.800,00 46.569.790.067,00 (3.934.863.733,00) 24.555.441.600,00 24.164.150.625,00 (391.290.975,00) 24.555.441.600,00 24.164.150.625,00 (391.290.975,00) 25.949.212.200,00 22.405.639.442,00 (3.543.572.758,00) 206.000.000,00 163.398.000,00 (42.602.000,00) 24.273.677.200,00 21.205.106.442,00 (3.068.570.758,00) 24.273.677.200,00 1.469.535.000,00 21.205.106.442,00 1.037.135.000,00 (3.068.570.758,00) (432.400.000,00) (50.504.653.800,00) (46.569.790.067,00) 3.934.863.733,00 0,00 46.569.790.067,00 46.569.790.067,00 0,00 46.569.790.067,00 46.569.790.067,00 (50.504.653.800,00) (46.569.790.067,00) 3.934.863.733,00
2
2 . 1 2 . 1 . 1
2 . 2 2 . 2 . 1
2 . 2 . 2 2 . 2 . 3 3 BELANJA BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa - Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial
Belanja Modal
SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN DAERAH SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)
istilah accounting hanya  menunjukan bidang teori (Sadeli, 2008:77). (Warren,Reeve,2006:114)  menurut  mereka adalah  akuntansi  merupakan  suatu  sistem informasi  yang  dapat  memberikan  sebuah laporan kepada pihak - pihak berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Laporan  akuntansi  sangat  penting digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan  sebagai  sumber  informasi utama sebagai pertimbangan untuk pengambilan  keputusan.  Pihak-pihak  yang berkepentingan juga menggunakan
informasi lain untuk pengambilan keputusan  mengenai  perusahaan.  Pihak- pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan ( Bussines Stakeholder) merupakan  perorangan  atau  entitas  yang mempunyai kepentingan dalam
menentukan kinerja perusahaan.

## Kinerja Aparat Pemerintah Daerah
Kinerja merupakan gambaran pencapaian  pelaksanaan  suatu  kegiatan/ program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi organisasi.  Daftar  apa  yang  ingin  dicapai tertuang  dalam  pengurusan  pengskemaan strategis ( strategic planning ) suatu organisasi.
Secara umum, kinerja merupakan  prestasi  yang  dicapai  oleh organisasi dalam periode tertentu (Bastian,2006:171),(Simanjuntak,2005:221
)  menyebutkan  kinerja  adalah  pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu.
Prawirosentono
menyebutkan kinerja atau performance adalah hasil kerja yang  dapat  dicapai  oleh  seorang  atau sekelompok  orang  dalam  suatu  organisasi, sesuai  dengan  tanggung  jawab  dan wewenang  masing-masing  dalam  upaya mencapai tujuan organisasi.Terdapat hubungan  erat  antara  kinerja  perorangan dengan  kinerja  organisasi,  dengan  kata lain,  bila  kinerja  karyawan  baik  maka
kemungkinan  kinerja  organisasi  juga  baik (Prawirosentono,2009:27).
Pengukuran  kinerja  sektor  publik adalah  suatu  sistem  yang  bertujuan  untuk membantu  manajer  publik  atau  pimpinan perangkat daerah dalam menilai pencapaian  suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistempengukuran  kinerja  dapat  dijadikan sebagai  pengendalian  organisasi  karena pengukuran  kinerja  diperkuat  dengan menetapkan reward and punishment system . Anggaran yang telah disusun memiliki peranan sebagai perencanaan dan sebagai  kriteria  kinerja,  yaitu  anggaran digunakan  sebagai  sistem  pengendalian untuk mengukur kinerja manajerial. Seiring dengan peranan anggaran tersebut,
Menurut  Argyris  (1952)  dalam  (Binti  dan Suryanto,2012:133) juga menyatakan bahwa  kunci  dari  kinerja  yang  efektif adalah  apabila  tujuan  dari  anggaran tercapai  dan  partisipasi  dari  bawahan memegang peranan penting dalam mencapai  tujuan  tersebut  (Binti  dan Suryanto,2012:128).
(Michael,2002:90) menjelaskan untuk mengukur kinerja sebuah pemerintah lokal  dalam  perbandingannya  dengan tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  maka diperlukan  akuntabel  oleh  pemerintah lokal.  Namun  yang  tidak  kalah  pentingnya adalah  para  pembuat  kebijakan  dan profesional  harus  merumuskan  visi  dan tujuan  dari  rencana  strategis  mereka dengan menggunakan input dari masyarakat  /  publik.  Jika  input  dari masyarakat  ini  tidak  diakomodasi  maka akan  mengundang  kritikan,  walaupun pemerintahan
lokal sudah melaksanakannya secara efisien sekalipun. Masyarakat  semakin  kritis  untuk menilai program - program pokok pemerintah sehubungan dengan
meningkatnya pajak yang dikenakan
kepada  mereka.  Evaluasi  yang  dilakukan cenderung  mengarah  kepada  penilaian apakah pemerintah memang dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah  juga  mempunyai  kesempatan untuk  menyerahkan  sebagian  pelayanan publik  kepada  sektor  swasta  dengan  tetap bertujuan  untuk  memberikan  pelayanan yang  terbaik.  Pengukuran  kinerja  tentunya tidak  sebatas  pada  masalah  pemakaian anggaran, namun lebih dari itu.
Pengukuran  kinerja  mencakup  berbagai aspek sehingga dapat memberikan informasi  yang  efisien  dan  efektif  dalam pencapaian kinerja tersebut. Sesuai dengan pendekatan  kinerja  yang  digunakan  dalam penyusunan  anggaran,  maka  setiap  alokasi biaya  yang  direncanakan  harus  dikaitkan dengan  tingkat  pelayanan  atau  hasil  yang diharapkan dapat dicapai. Kinerja pemerintah  daerah  dapat  diukur  melalui evaluasi  terhadap  pelaksanaan  anggaran (Kepmendagri No 29 Tahun 2002).
Karakteristik Tujuan Anggaran
a. Pengertian  Karakteristik  Tujuan Anggaran
Proses anggaran seharusnya diawali dengan  penetapan  tujuan,  target  dan kebijakan. Kesamaan persepsi antar berbagai  pihak  tentang  apa  yang  akan dicapai  dan  keterkaitan  tujuan  dengan berbagai  program  yang  akan  dilakukan, sangat  krusial  bagi  kesuksesan  anggaran. Di tahap ini, proses distribusi sumber daya mulai  dilakukan.  Pencapaian  konsensus alokasi  sumber  daya  menjadi  pintu pembuka  bagi  pelaksanaan  anggaran. Proses  panjang  dari  penentuan  tujuan  ke pelaksanaan  anggaran  seringkali  melewati tahap  yang  melelahkan,  sehinggaperhatian terhadap  tahap  penilaian  dan  evaluasi sering  diabaikan.  Kondisi  inilah  yang nampaknya  secara  praktis  sering  terjadi (Bastian,2006:89).
Sesuai  dengan  amanat  UU  RI  No. 17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara dijelaskan  bahwa  anggaran  adalah  alat akuntabilitas,  manajemen  dan  kebijakan ekonomi.  Sebagai  kebijakan  ekonomi anggaran  berfungsi  untuk  mewujudkan pertumbuhan  dan  stabilitas  perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai  tujuan  bernegara.  Dalam  upaya untuk  meluruskan  kembali  tujuan  dan fungsi  anggaran  tersebut  perlu  dilakukan pengaturan  secara  jelas  peran  DPR/DPRD dan  pemerintah  dalam  proses  penyusunan dan penetapan anggaran sebagai penjabaran  aturan  pokok  yang  telah ditetapkan  dalam  Undang-Undang  Dasar 1945.
b. Indikator Karakteristik Tujuan Anggaran
Sehubungan  dengan  itu,  dalam undang-undang  juga  disebutkan  bahwa belanja negara/belanja daerah dirinci sampai  dengan  unit  organisasi,  fungsi, program,  kegiatan  dan  jenis  belanja.  Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap pergeseran  anggaran  antar  unit  organisasi, antar  kegiatan,  dan  antar  jenis  belanja harus mendapat persetujuan DPR/DPRD.
Dalam  kajian  teoritis  sebagai  dasar untuk penelitian ini masih banyak menggunakan  kajian  teoritis  pada  sektor privat  yang  berhubungan  dengan  variabel- variabel  yang  diteliti.  Hal  ini  dikarenakan variabel-variabel  yang  diteliti  juga  masih menggunakan  variabel  yang  diteliti  pada sektor  privat.  Namun  tidak  mengurangi kajian-kajian  teoritis  yang  berhubungan dengan  sektor  publik  sebagai  dasar/acuan dalam penelitian pada sektor publik.
Menurut (Wijayanti dan Solichatun,2005:180)  ada  5  karakteristik tujuan anggaran ( Budgetary Goal
Characteristics) yaitu:
1) Partisipasi Anggaran
Partisipasi penyusunan anggaran merupakan  pendekatan  yang  secara  umum dapat  meningkatkan  kinerja  yang  pada akhirnya meningkatkan efektivitas organisasi. Partisipasi penyusunan
anggaran  yang  begitu  luas  menunujukkan betapa  luasnya  partisipasi  bagi  aparat pemerintah  untuk  memahami  anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya sehingga berpengaruh terhadap tujuan pusat pertanggunjawaban anggaran mereka.
Partisipasi  anggaran  pada  sektor publik  terjadi  pada  saat  pembahasan anggaran,  dimana  eksekutif  dan  legislatif saling  beradu  argumen  dalam  pembahasan RAPBD.  Anggaran  yang  dibuat  oleh eksekutif  dalam  hal  ini  kepala  daerah melalui  usulan  dari  unit  kerja  yang disampaikan  oleh  kepala  satuan  kerja perangkat  daerah,  dan  setelah  itu  kepala daerah  bersama-sama  DPRD  menetapkan anggaran.
Partisipasi  anggaran  merupakan suatu proses pengambilan keputusan bersama  oleh  dua  pihak  atau  lebih  yang mempunyai  dampak  masa  depan  bagi pembuat  dan  penerima  keputusan  dan mengarah  pada  seberapa  besar  tingkat keterlibatan aparat pemerintah daerah serta pelaksanaannya  untuk  mencapai  target anggaran tersebut
2) Kejelasan Tujuan Anggaran
Anggaran  daerah  menjadi  tolak ukur  pencapaian  kinerja  yang  diharapkan, sehingga  perencanaan  anggaran  daerah dapat  menggambarkan  sasaran  kinerja secara jelas. (Wijayanti dan
Solichatun,2005:180)  kejelasan  sasaran anggaran  merupakan  sejauh  mana  tujuan anggaran  ditetapkan  secara  jelas  dan spesifik  dengan  tujuan  agar  anggaran tersebut  dapat  dimengerti  oleh  orang  yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh karena itu, sasaran anggaran  daerah  harus  dinyatakan  secara
jelas,  spesifik  dan  dapat  dimengerti  oleh mereka  yang  bertanggungjawab  untuk menyusun dan
(Wijayanti dan Solichatun,
2005:181)  menemukan  bahwa  pelaksana anggaran  memberikan  reaksi  positif  secara relatif  sangat  kuat  untuk  meningkatkan kejelasan sasaran anggaran. Reaksi tersebut adalah peningkatan kepuasan kerja, penurunan  ketegangan  kerjapeningkatan sikap  karyawan  terhadap  anggaran,  kinerja anggaran dan efesiensi biaya pada pelaksana  anggaran  secara  signifikan,  jika sasaran  anggaran  dinyatakan  secara  jelas. (Wijayanti dan Solichatun,2005:184) menyatakan bahwa penetapan tujuan spesifik  akan  lebih  produktif    daripada tidak  menetapkan  tujuan  spesifik.  Hal  ini akan mendorong karyawan untuk melakukan  yang  terbaik  bagi  pencapaian tujuan yang dikehendaki.
3) Evaluasi Anggaran
Dari  aspek  pelaksanaan,  evaluasi adalah  keseluruhan  kegiatan  pengumpulan data dan informasi, pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan.  Evaluasi  adalah  kegiatan  atau proses  untuk  mengukur  dan  selanjutnya menilai  sampai  sejauh  mana  tujuan  yang telah dirumuskan sudah dapat dilaksanakan.  Evaluasi  adalah  proses memahami atau memberi arti, mendapatkan dan mengkomunikasikan suatu  informasi  bagi  petunjuk  pihak-pihak pengambil  keputusan.  Evaluasi  anggaran menunjukan  luasnya  perbedaan  anggaran yang  digunakan  kembali  oleh  individu pimpinan departemen dan digunakan dalam evaluasi kinerja mereka.
Menurut (Munawar,2006:26) Penilaian yang dilakukan terhadap anggaran yang  telah  disusun  untuk mengetahui  seberapa  besar  penyimpangan yang  telah  terjadi  dapat  ditelusuri  sampai
kepada  para  pelaksana  anggaran  yang bertanggung jawab.
4) Umpan Balik Anggaran
Umpan  balik  terhadap  tingkat dimana tujuan anggaran dicapai merupakan suatu  variabel  motivasional  yang  penting. Apabila  anggota  suatu  organisasi  tidak dapat mengetahui hasil yang mereka capai, mereka tidak akan mempunyai dasar untuk merasakan  kesuksesan  atau  kegagalan  dan tidak  memberikan  insentif  pada  kinerja yang  tinggi,  yang  pada  akhirnya  mereka dapat  mengalamai  ketidakpuasan  Hal  ini dapat memperkuat atau mencegah perilaku- perilaku karyawan.
Salah  satu  konsep  yang  dapat digunakan  dalam  melakukan  umpan  balik atas  hasil  yang  menguntungkan  maupun tidak  yang  dicapai  baik  oleh  manajer menengah  atau  bawah  adalah  konsep penguatan yang positif (Polimeni dkk,1986)  dalam  (Suparwati,2005:121) Jika  terjadi  varian  yang  menguntungkan, manajemen  menengah  atau  bawah  harus menerima pujian, promosi, dan/atau reward yang  maksimal.  Jika  terjadi  varian  yang merugikan, maka manajer tingkat menengah dan bawah tidak boleh dihukum tetapi  harus  dibimbing  untuk  memperbaiki hasil yang telah dicapai.
Menurut  (Ramandei,2010)  Umpan balik  anggaran  yaitu  mengenai  tingkat dimana tujuan anggaran telah dicapai yang merupakan  variabel  motivasional  yang penting.
5) Kesulitan Tujuan Anggaran Tujuan  anggaran  adalah range dari
"sangat  longgar  dan  mudah  dicapai" sampai  "sangat  ketat  dan  tidak  dapat dicapai". Tujuan yang mudah dicapai gagal untuk  memberikan  suatu  tantangan  untuk partisipan,  dan  memiliki  sedikit  pengaruh motivasi.  Tujuan  yang  sangat  ketat  dan
tidak  dapat  dicapai,  mengarahkan  pada perasaan  gagal,  frustrasi,  tingkat  aspirasi yang rendah, dan tujuan partisipan.
Terdapat pemanfaatan umum
bahwa  anggaran  yang  terlalu  sulit  dicapai mengakibatkan para pelaksana tidak termotivasi  untuk  melaksanakan  anggaran dan  bahkan  mungkin  mereka  menjadi frustasi  karena  kemungkinan  besar  yang akan  timbul  penyimpangan  yang  tidak menguntungkan dalam jumlah yang tinggi. Akan  tetapi  anggaran  yang  terlalu  mudah dicapai  mengakibatkan  para  pelaksana tidak  merasa  ditantang  untuk  berprestasi karena tanpa bekerja giatpun kemungkinan akan timbul penyimpangn yang menguntungkan dalam jumlah besar. Dampak  tingkat  kesulitan  anggaran terhadap kinerja manajerial dengan implikasi  bahwa  apabila  manajer  merasa anggaran  yang  ditetapkan  mempunyai tingkat  kesulitan  yang  tinggi  dan  tidak mudah dicapai maka hal tersebut menurunkan kinerja manajer karena manajer merasa gagal dan frustasi sebelum mencapainya.  Sedangkan  apabila  anggaran yang ditetapkan terlalu longgar dan mudah untuk  dicapai  maka  manajer  merasa  tidak termotivasi dalam melaksanakannya karena untuk  mencapainya  tidak  diperlukan  usaha yang  keras  sehingga  tidak  menimbulkan suatu tantangan.

## METODE
Jumlah  populasi  dalam  penelitian ini  adalah  sebanyak  187  responden  yang merupakan  golongan  I  hingga  Golongan IV.  Pengambilan  sampel  penelitian  ini menggunakan  cara purposive  sampling dimana  target  responden  adalah  aparat pemerintah  daerah  eselon  tiga  dan  empat pada  bagian  perencanaan  keuangan  dan anggaran yang menangani dalam penyusunan  anggaran  pada  Kantor  Satuan Polisi pamong Praja Kota Palembang
Variabel  penelitian  ini  terdiri  dari satu  variabel  terikat  ( dependent  variabel ) yaitu kinerja aparat pemerintah daerah dan lima  variabel  bebas    ( independent variabel ) yaitu partisipasi anggaran, kejelasan  tujuan  anggaran,  umpan  balik anggaran, evaluasi anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran.
Variabel  karakterisitik  anggaran terdiri  dari  partisipasi anggaran  terdiri  dari Partisipasi  Aparat,  Kontribusi  Aparat,  ikut penyusunan Anggaran, Memberikan usulan ttg  anggaran,  Memberikan  pendapat  ttg anggaran,  Pengaruh  terhadap  anggaran final  .  Kejelasan  tujuan  anggaran  terdiri dari  ;  Sasaran  secara  jelas  dan  spesifik, Sasaran  yag  jelas  mudah  mempertanggung jawabkan,  Dapat  di  mengerti  oleh  aparat dalam pelaksanaan,
Aparat jelas melaksananan pekerjaan. Evaluasi Anggaran terdiri dari Menggunakan dengan  dedikasi  dan  profesionalisme, Memiliki persiapan dan kompetensi, Dapat diandalkan,  Selalu  melakukan  evaluasi terhadap anggaran. Umpan Balik Anggaran terdiri  dari  indikator    Respon  dari  Atasan, Atasan  memberikan  penilaian,  Jika  ada kekurangan Atasan mengingatkan.
Kemudian kesulitan tujuan anggaran terdiri dari  indikator  Mengusulkan  anggaran  yg dapat  dicapai,  Membuat  standar  anggaran, Menerima adanya kelonggaran,
Kelonggaran  dapat  dilakukan.  Kinerja Aparat  pemerintahan  terdiri  dari    Visi ,Tujuan,  Profesionalisme,  Tepat  Waktu, Memimpin,  Efektif  dan  efisien  dan Keberhasilan.
Data  kualitatif  dan  data  kuantitif digunakan  dalam  penelitian  ini.  Data Kualitatif  yaitu  data  yang  didapatkan dengan    tidak  dalam  bentuk  angka  atau berupa  uraian  kata-kata  untuk  melengkapi pembahasan  (Sugiyono.  2016)  untuk  data kuantitatif  yaitu  data  yang  digunakan berupa  angka-  atau  pengukuran  seperti data,  jumlah  populasi  ,  dan  hasil  data
kuesioner.  Data  penelitian  bersumber  dari data primer dan sekunder. Data primer data yang  diperoleh  secara  langsung  dari responden  dan  data  sekunder  data  yang diperoleh dari sumbe  lain yang menunjang penelitian  ini  yang  didapatkan  bukan  oleh peneliti  pertama  melainkan  pada  sumber data  lainya  (Sugiyono.  2016)Untuk  teknik pengumpulan  data      dengan  melakukan studi  pustaka,    kuesioner,    observasi,  dan dokumentasi
Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan cara perhitungan dengan menggunakan  Rumus  Slovin.  Rumus tersebut  digunakan  untuk  menentukan ukuran  sampel  pada  tingkat  sebesar  10  %. Jumlah  populasi  Golongan  III  dan  IV sebanyak  113  orang.    Sampel  yang diperoleh sebesar 53 responden yang terdiri dari  seluruh  Satuan  kerja  Polisi  Pamong Praja  pada  Pemerintah  Kota  Palembang dengan  dibatasi  pada  pejabat  Kepala Bidang  (eselon  tiga)  dan  sub  bidang (eselon empat)
Analisis  data  dengan  menggunakan Partial  Least  Squere    SEM yaitu “ suatu analisis  yang  digunakan  penelitian  untuk memprediksi  dan  mengembangkan  suatu teori  yang  sudah  ada “ (Sarwono,  J.  dan Narimawati 2015). Penelitian ini menggunakan alat analisis “ software Smart PLS “ 3.0.  Analisis model  structural memiliki beberapa tahap yaitu “ merumuskan  teori model  structural ,  lalu Analisis outer  model  kemudian Analisis inner  model ,  dan  Pengujian  Hipotesis “ (Husain 2015)

## HASIL DAN PEMBAHASAN Karakterisitk Responden
Responden  dalam  penelitian  ini dilihat  dari  peran  gender  jumlah  laki-laki sebanyak  53  orang  atau  100%  dan perempuan sebanyak 0 orang atau 0%.Dari peran  gender  pada  penelitian  ini    terlihat pegawai laki-laki yang mendominasi
pekerjaan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja. Kaum  perempuan  tidak  ada  yang  menjadi responden  dalam  penelitian  ini.Responden dalam  penelitian  ini  dilihat  dari  tingkat pendidikan  jumlah  tingkat  pendidian  S1 sebanyak  26  orang  atau  49,1%  dan  S2 sebanyak 27 orang atau 50,9%.Dari tingkat pendidikan  untuk  para  pejabat  sudah menduduki jabatan Kasi, Kasubbag, Kabid, Sekretariat  dan  Kabag  semuanya  sebagian sudah  mempunyai  jenjang  pendidikan  S2. Sebagian  lagi  masih  S1  dan  sedang menyelesaikan  pendidikan  S2.Responden dalam penelitian ini dilihat dari tingkat usia jumlah  usia  25  -  35  tahun  sebanyak  17 orang  atau  32,1%,  usia  >35  sebanyak  36 orang  atau  67,9%.Berdasarkan  data  diatas untuk para pejabat yang berada di golongan III dan IV sebagian besar berusia diatas 35 tahun  dan  sudah  mempunyai  pengalaman dibidangnya.  Responden  dalam  penelitian ini  dilihat  dari  Golongan  III  sebanyak  50 orang atau 94% dan Golonagn IV sebanyak 3  orang  atau  5,7%.  Ini  menandakan  para pejabat  yang  menduduki  jabatan  diatas masih dominan di Golongan III. Responden dalam penelitian ini dilihat dari masa  kerja  jumlah  pegawai  dengan  masa kerja  6  –  12   tahun  sebanyak  6  orang  atau 11,3  %  dan  masa  kerja  >  13    tahun sebanyak  47  orang  atau  88,7%.  Ini  berarti masa kerja reponden penelitian ini sebagin besar  sudah  mempunyai  masa  kerja  diatas 13  tahun  dan  punya  pengalaman  yang cukup untuk membuat anggaran.
Persepsi responden terhadap karakterisitik Anggaran Partisipasi Anggaran
Dari  kuesioner  yang  di  sebar indikator  dominan  variabel  partisipasi Anggaran pada Satpol PP Kota Palembang dengan pernyataan Partisipasi aparat perangkat daerah dalam penyusunan anggaran  sangat  berpengaruh  terhadap penyelesaian  anggaran  akhir  (final).  yaitu
sebesar  4.45.  Semetara  indikator  terendah pada  pernyataan  Aparat  perangkat  daerah di  Satuan  Polisi  pamong  Praja  Kota Palembang dan ikut serta dalam penyusunan seluruh anggaran. dengan nilai rerata 3,85.

## Kejelasan tujuan Anggaran
Dari  kuesioner  yang  di  sebar indikator  dominan  variabel kejelasan tujuan  anggaran-anggaran  pada  Satpol  PP Kota Palembang dengan pernyataan sasaran  anggaran  daerah  di  Satuan  Polisi pamong  Praja  Kota  Palembang  dinyatakan secara  jelas,  dan  spesifik.  yaitu  sebesar 4.58.  Semetara  indikator  terendah  pada pernyataan
Ketidakjelasan sasaran anggaran menyebabkan
pelaksana anggaran  menjadi  bingung,  tidak  tenang dantidak  puas  dalam  bekerja.  dengan  nilai rerata 4,26.

## Evaluasi Anggaran
Dari  kuesioner  yang  di  sebar menunjukkan  indikator  dominan  variabel evaluasi anggaran-anggaran pada Satpol PP Kota    Palembang  dengan  pernyataan Aparat  perangkat  daerah  di  Satuan  Polisi pamong  Praja  Kota  Palembang  telah menggunakan  anggaran  dengan  dedikasi dan  profesionalisme,  yaitu  sebesar  4.60. Semetara indikator terendah pada pernyataan  Aparat  perangkat  daerah  di Satuan Polisi pamong Praja Kota Palembang  selalu  memiliki  persiapan  dan kompetensi dalam melakukan
pekerjaannya dengan nilai rerata 4,40.

## Umpan Balik  Anggaran
Dari  kuesioner  yang  di  sebar menunjukkan  indikator  dominan  variabel umpan balik anggaran pada Satpol PP Kota Palembang  dengan  pernyataan  Ketika pimpinan  berfikir  bahwa  kinerja  saya bagus,  dia  memberikan  umpan  balik yangpositifyaitu  sebesar  4.45.  Semetara
indikator  terendah  pada  pernyataan  ketika anggaran  yang  disusun  telah  dicapai, pimpinan  memberikan  pujian  ataupun insentif dengan nilai rerata 3,70.
Kesulitan Tujuan Anggaran Dari kuesioner yang di sebar menunjukkan  indikator  dominan  variabel kesulitan  tujuan  anggaran  pada  Satpol  PP Kota Palembang dengan pernyataan
kelonggaran  dalam  anggaran  adalah  baik untuk  melakukan  sesuatu  yang  tak  dapat dibuktikan  secara  resmiyaitu  sebesar  4.77. Semetara indikator terendah pada pernyataan  Pada  keadaan  tertentu,  aparat pemerintah  daerah  bersedia  menerima adanya  kelonggaran  (slack)  sampai  pada tingkat  tertentu  yang  dianggap  wajar dengan nilai rerata 3,19.

## Kinerja Aparat Sat Pol Pamong Praja
Dari kuesioner yang di sebar menunjukkan  indikator  dominan  variabel kinerja  aparat  pada  Satpol  PP  Kota Palembang dengan pernyataan
Kelonggaran  dalam  anggaran  adalah  baik untuk  melakukan  sesuatu  yang  tak  dapat
dibuktikan secara resmi. yaitu sebesar 4.77 Semetara indikator terendah pada pernyataan  Pada  keadaan  tertentu,  aparat pemerintah  daerah  bersedia  menerima adanya  kelonggaran  (slack)  sampai  pada tingkat  tertentu  yang  dianggap  wajar dengan nilai rerata 3,19.

## HASIL
Tujuan  dari    pengujian outer  model untuk  melihat validity dan reliability suatu bentuk  model.  Hasil  analisis    dari pengujian ini akan memperlihatkan beberapa pengaruh factor Loading , kemudian Averange  Variance  Extratcted (AVE), berikutnya Discriminant  Validity, serta  composite  reliability.  T ahap  awal dalam  pengujian  validas  suatu  model adalah faktor loading , syarat faktor loading harus  >  0,6,  agar  indikator  dikatakan  lolos uji  valid.  Jika  tidak  lolos  uji  valid  maka dihapuskan  dari  model  yang  ada  (Husain 2015) Hasil Analisis outer model penelitian ini  ada  pada Gambar  di bawah ini:

## Gambar 1  1 Hasil Perhitungan outer model SEM PLS
Jika  dilihat  pada  Gambar  di  atas terlihat  bahwa  pada  variabel  laten  kinerja aparat terdapat  1  indikator  (variabel
manifest)  yang  harus  dihapuskan  dari model  karena  nilai factor  loading <  0,6 yaitu  Y6,    dengan  pernyataan  Pada  tahap
evaluasi  aparat  pemda  memelihara  dan mempertahankan bawahan, meyeleksi pegawai baru, menempatkan dan mempromosikan  bawahan,  dalam  unitnya atau  beberapa  unit  agar  tugas-tugas  nya berhasil,  yang  memiliki faktor  loading (0,2859)
Kemudian  variabel kesulitan tujuan  Anggaran yang  harus  dihapuskan dari  model  dengan  pernyataan  Aparat perangkat  daerah  di  Pemerintahan  Kota Pagaralam mengusulkan
suatu anggaranyang mungkin dapat dicapai yang memiliki faktor  loading (0,4714).  Dan pernyataan    Aparat  perangkat  daerah  di Pemerintahan  Kota  Pagaralam  membuat dua tingkat (level) standar (anggaran), satu
untuk  dirinya  dan  perangkat  daerah  yang setingkat  dan  standar  lainnya  untuk manajemen  puncak  supaya  aman  Adengan faktor loading (0,1348).
Kemudian    variabel  umpan  balik yang  harus  dihapuskan  dari  model  dengan pernyataan Ketika pimpinan berfikir bahwa kinerja saya bagus, dia memberikan umpan balik  yang  positif  dengan  faktor  loading (0,5384)
Selanjutnya  Kemudian    variabel kejelasan  tujuan  anggaran  yang  harus dihapuskan  dari  model  dengan  peryataan Ketidakjelasan sasaran anggaran menyebabkan  pelaksana  anggaran  menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja dengan faktor loading   (0,4472).
Tabel 1 2 Loading Faktor model awal Kinerja Aparat Evaluasi Anggaran Kesulitan tujuan anggaran Umpan Balik Anggaran kejelasan tujuan anggaran partisipasi anggaran X1.1 0.6088 X1.2 0.8579 X1.3 0.7596 X1.4 0.8564 X1.5 0.9161 X1.6 0.7379 x2.1 0.7058 x2.2 0.7055 x2.3 0.6621 x2.4 0.4472 x3.1 0.8974 x3.2 0.7891 x3.3 0.7049 x3.4 0.8644 x4.1 0.538454 x4.2 0.844889 x4.3 0.700326 x5.1 0.4714 x5.2 -0.1368 x5.3 0.7912 x5.4 0.6847 y1 0.7945 y2 0.7430 y3 0.6166 y4 0.8900 y5 0.6536 y6 0.2859
Kinerja Aparat Evaluasi Anggaran Kesulitan tujuan anggaran Umpan Balik Anggaran kejelasan tujuan anggaran partisipasi anggaran y7 0.7086
Sumber : data diolah 2022
Nilai yang digunakan dalam pengujian validitas  konvergen adalah  nilai
Average Variance Extracted (AVE)
karena  nilai  ini  didapat  dari  keluaran convergent validity . Sayarat penelitian nilai AVE  yang    disyaratkan  adalah  lebih  besar
dari    >  0,5  dan  jika  dilihat  dari  hasil konstruk  variabel  laten  yang  dihitung, semua  nilai  konstruk  didapatkan  memiliki nilai  lebih  besar  dari    0.5  untuk  lebih jelasnya  hasil  AVE  maka  bisa  dilihat dilihat pada  Tabel  berikut:
Tabel 1 3 Average Variance Extracted (AVE) Variabel Average Variance Extracted (AVE) Kinerja Aparat 0.7792 Evaluasi Anggaran 0.6679 Umpan Balik  Anggaran 0.7027 kejelasan tujuan anggaran 0.8192 kesulitan tujuan anggaran 0.8562 partisipasi anggaran 0.6991 Sumber : data diolah 2022 Hasil perhitungan AVE tidak
ditemukan
permasalahan terhadap convergent  validity ,  maka  selanjutnya pengujian
yang terkait dengan discriminant validity. Discriminant Validity ini  dilakukan  dengan  dengan  melihat  tabel cross  loading ,  hasilnya  untuk  menguji validitas  diskriminan  dengan  indikator dengan  ketentuan  yaitu  ,  korelasi  antara indikator dengan hasil perhitungan variabel latennya  arus  lebih  besar  >  dibandingkan
dengan  hasil  perhitungan  korelasi  antara indikator dengan variabel laten lainnya Agar    tidak  ada  masalah  yang berhubungan  dengan    pengukuran  maka langkah  terakhir  dalam  evaluasi outer model adalah  dengan  cara    menguji unidimensionalitas dari model yang dikembangkan.  Uji  unidimensionality  ini dilakukan dengan melihat hasil perhitungan composite  reliability dan alpha  cronbach. Untuk  kedua  indicator  yang  dibahasn  ini titik cut off value adalah 0,7. Tabel 1 4 Composite Reliability Variabel Composite Reliability Kinerja Aparat 0.9132 Evaluasi Anggaran 0.8886 Umpan Balik  Anggaran 0.8238 kejelasan tujuan anggaran 0.9006 kesulitan tujuan anggaran 0.9223 partisipasi anggaran 0.9204 Sumber : Output PLS  diolah 2022
Tabel diatas menunjukan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai composite reliability di  atas  0.7.  oleh  karena  itu  tidak  ditemukan  permasalahan unidimensionality pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran terhadap kinerja aparat.

## Tabel 1 5Koefisien determinasi
R Square R Square Adjusted Kinerja Aparat 0.551681269 0.503987787
Sumber : Output PLS  diolah 2022

## PEMBAHASAN Koefisien t-Statistik
Dalam melakukan perhitungan   pengujian hipotesis   PLS SEM ini  dilakukan dengan menggunakan  dan  memperhatikan    nilai t  hitung  (T)  yang  didapat  dan  dibandingkan  dengan nilai  t  tabel  (t)  dari  tabel  SPSS.  Nilai  t-tabel  dengan  signifikansi  5  persen  dan degree  of freedom (DF) = jumlah data (n)– 2 yaitu 53 – 2 = 51 adalah 2,007 ( t table )
Tabel 1 6 Nilai Uji Statistik Pengaruh T Statistics (|O/STDEV|) P Values Evaluasi Anggaran ->  Kinerja Aparat 3.8666 0.000 Umpan Balik  Anggaran  ->  Kinerja Aparat 2.3449 0.019 kejelasan tujuan anggaran ->  Kinerja Aparat 1.5126 0.131 kesulitan tujuan anggaran ->  Kinerja Aparat 1.4384 0.151 partisipasi anggaran ->  Kinerja Aparat 0.4919 0.623
Sumber : Output PLS  diolah 2022
Berdasarkan    Tabel  diatas  Nilai  t- statistik    evaluasi  anggaran  berpengaruh terhadap  Kinerja  aparat    sebesar  3.866  >  t tabel  2.007    dan  signifikansi  dengan  p values  0.000  <  0.05.    Evaluasi  Anggaran adalah melakukan penilaian yang dilakukan  terhadap  anggaran  yang  telah disusun  untuk  mengetahui  seberapa  besar penyimpangan  yang  telah  terjadi  dapat ditelusuri  sampai  kepada  para  pelaksana anggaran yang bertanggung jawab
(Munawar  2006).  Hal  ini  artinya  bahwa dalam menyusun anggaran pihak pemerintah dalam hal ini aparat pemerintah sudah  melakukan  evaluasi  anggaran  yakni dengan  dedikasi  dan  profesionalisme, memiliki  persiapan  dan  kompetensi,  dapat diandalkan  dan  selalu  melakukan  evaluasi terhadap anggaran. Hal ini juga terlihat dari pertanyaan  yang  di  jawab  oleh  responden sebagian  besar  berpendapat  sangat  setuju dan  setuju  dalam  memberikan  jawaban mengenai evaluasi anggaran dalam merencanakan pembangunan dan kemajuan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan Penelitian Apriani dkk (2016) Hasil penelitian  menyatakan  kejelasan  tujuan anggaran  tidak  berpengaruh  signifikan terhadap kinerja.
Nilai statisitik Umpan balik anggaran  berpengaruh  terhadap  Kinerja aparat    sebesar  2.344  >  t  tabel  2.007  dan signifikansi  dengan  p  values  0.019  < 0.05.Umpan balik anggaran yaitu mengenai tingkat  dimana  tujuan  anggaran  telah dicapai yang merupakan variabel motivasional  yang  penting  (Ramandei 2010).  Hal  ini  artinya  bahwa  dalam menyusun  anggaran  pihak  pemerintah dalam  hal  ini  aparat  pemerintah  sudah melakukan  umpan  balik  anggaran  yakni dengan  melihat  respon  dari  atasan,  atasan memberikan penilaian, jika ada kekurangan atasan  mengingatkan  aparat  pemerintah terhadap anggaran. Hal ini juga terlihat dari pertanyaan  yang  di  jawab  oleh  responden sebagian  besar  berpendapat  sangat  setuju
dan  setuju  dalam  memberikan  jawaban mengenai  umpan  balik  anggaran  dalam merencanakan pembangunan Kota Palembang. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan penelitian  Penelitian  Nurzianti  dan  Anita (2014) demgam judul
Pengaruh Karakteristik  Tujuan  Anggaran  Terhadap Kinerja  Aparat  Pemerintah  Daerah  Di Kabupaten  Aceh  Besar.  Berdasarkan  hasil penelitian  dan  pembahasan  yang  telah diuraikan  pada  bab  IV  tentang  pengaruh karakteristik  tujuan  anggaran  terhadap kinerja  aparat  pemerintah  daerah  di Kabupaten Aceh Besar.
Nilai statisitik partisipasi
anggaran  tidak  berpengaruh  terhadap Kinerja  aparat    sebesar  0,4919  <  t  tabel 2.007  dan  signifikansi  dengan  p  values 0.623 > 0.05. Partisipasi anggaran merupakan  suatu  proses  pengambilan keputusan  bersama  oleh  dua  pihak  atau lebih  yang  mempunyai  dampak  masa depan  bagi  pembuat  dan  penerima keputusan  dan  mengarah  pada  seberapa besar tingkat keterlibatan aparat pemerintah  daerah  serta  pelaksanaannya untuk  mencapai  target  anggaran  tersebut (Bangun,2009).  Hal  ini  berarti  partipasi aparat  pemda,  kontribusi  aparat  pemda, ikut  menyusun,  ikut  memberikan  usulan dan memberikan pendapat terhadap pembangunan  pada  Satuan  Polisi  Pamong Praja  Kota  Palembang  belum  maksimal.
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang  belum  berperan  aktif  dalam berpartisipasi  membangun  kota  dengan ikut berpartisipasi dalam menyusun program pembangunan kota.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan Penelitian  Wardani  dan  Sudaryati  (2015) dengan judul Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten
Banjarnegara. Hasil penelitian menunjukan
bahwa  partisipasi  anggaran  dan  kejelasan tujuan anggaran yang berpengaruh terhadap kinerja aparat pemda Banjarnegara.(Busyra and Sani,2020) Nilai  statisitik  kejelasan  tujuan anggaran  tidak  berpengaruh  terhadap Kinerja  aparat    sebesar  1.5126  <  t  tabel 2.007  dan  signifikansi  dengan  p  values 0.131 > 0.05 Tujuan anggaran didefinisikan sebagai alat perencana, dengan  adanya  anggaran,  organisasi  tahu apa yang harus dilakukan dan kearah mana kebijakan  yang  dibuat  (Noerdiawan,2006) Hal  ini  artinya  bahwa  dalam  menyusun anggaran  pihak  pemerintah  dalahm  hal  ini aparat pemerintah belum maksimal melakukan kejelasan tujuan anggaran yakni dengan  menjalankan  sasaran  secara  jelas dan  sepesifik,  sasaran  yang  jelas  dan mudah  di  pertanggung  jawabkan  serta dapat  dimengerti  oleh  aparat  dalam pelaksanaannya  dan  aparat  sudah  jelas dalam  melaksanakan  pekerjaan  tersebut. Hasil  penelitian  ini  tidal  sejalan  dengan Penelitian  Sari  dan  Susliyanti  Hasil penelitian  menyatakan  ,  Kejelasan  tujuan anggaran  berpengaruh  positif  terhadap kinerja  aparat  pemerintah  Kabupaten Bantul (Sari and Susliyanti 2020)
Nilai  statisitik  kesulitan    tujuan anggaran  tidak  berpengaruh  terhadap Kinerja  aparat    sebesar  1.4384  <  t  tabel 2.007  dan  signifikansi  dengan  p  values 0.151  >  0.05  Kesulitan  tujuan  anggaran adalah  tujuan  yang  sangat  ketat  dan  tidak dapat  dicapai,  mengarahkan  pada  perasaan gagal, frustasi, tingkat aspirasi yang rendah dan tujuan partisipan (Munawar 2006). Hal ini  artinya  bahwa  dalam  menyusun anggaran  pihak  pemerintah  dalam  hal  ini aparat pemerintah belum maksimal memikirkan  jika  terjadi  kesulitan  tujuan anggaran  yakni  dengan  mengusulkan anggaran  yang  dapat  dicapai,  membuat standar anggaran, menerima adanya
kelonggaran  dan  kelonggaran-kelonggaran yang  dapat dilakukan.
Hasil  penelitian  ini  tidak    sejalan dengan  penelitian  Nurzianti  dan  Anita Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV  tentang  pengaruh  karakteristikkesulitan tujuan anggaran berpengaruh secara parsial terhadap  kinerja  aparat  pemerintah  daerah di  KabupatenAceh  Besar  (Nurzianti  and Anita 2014)

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dapat disimpulkan  bahwa  Partisipasi  Anggaran tidak  berpengaruh  dan  signifikan  terhadap kinerja  aparat  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kota  Palembang  dan  dapat  disimpulkan bahwa  hipotesis  pertama  di  terima  dan hipotesis  kedua  ditolak.    Kejelasan  Tujuan Anggaran tidak berpengaruh dan signifikan terhadap  kinerja  Satuan  Polisi  Pamong Praja Kota Palembang dan dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama di di terima  dan  hipotesis  kedua  ditolak. Evaluasi Anggaran berpengaruh dan signifikan  terhadap  kinerja  Satuan  Polisi Pamong  Praja  Kota  Palembang  dan  dapat disimpulkan  bahwa  hipotesis  pertama  di tolak dan hipotesis kedua diterima. Umpan Balik Anggaran berpengaruh dan
signifikan  terhadap  kinerja  Satuan  Polisi
Pamong  Praja  Kota  Palembang  dan  dapat disimpulkan  bahwa  hipotesis  pertama  di tolak  dan  hipotesis  kedua  diterima. Kesulitan
Tujuan Anggaran tidak berpengaruh  dan  tidak  signifikan  terhadap kinerja  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kota Palembang  dan  dapat  disimpulkan  bahwa hipotesis  pertama  di  terima  dan  hipotesis kedua ditolak
Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan  dan  kesimpulan  dari  hasil penelitian  diatas  dapat  diberikan  saran sebagai berikut: Bagi Pemerintahan Daerah Kota  Palembang  dapat  digunakan  sebagai bahan  masukan  dan  pertimbangan  dalam Pengelolaan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja Kota  Palembang.  Pimpinan  OPD  harus mulai  membahas  langkah-langkah  yang akan  ditempuh  untuk  mengatasi  kendala yang  dihadapi  oleh  kinerja  Satuan  Polisi Pamong Praja Kota Palembang Melakukan perekrutan atau penerimaan pegawai dengan  mempertimbangkan  tingkat  dan latar  belakang  pendidikan  khususnya  yang berkaitan dengan lingkup tugas pengelolaan keuangan daerah.
Menempatkan  pegawai  pada  posisi  atau lingkup  tugas  yang  sesuai  dengan  disiplin ilmu  masing-masing  sehingga  dapat  lebih memahami  dan  bertanggungjawab  dalam melaksanakan tugasnya.

## Daftar Pustaka
Apriyani,  Aulia,  M.  Rasuli,  and  Taufeni Taufik. 2016. “Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kota Pekanbaru Dengan  Sikap  Aparat  Pemerintah Sebagai  Variabel  Intervening.” Jurnal Akuntansi, 4(2):161–75.
Bastian,  Indra.  2006. Sistem  Akuntansi
Sektor  Publik .  Jakarta:  Salemba empat. Binti  dan  Suryanto.  2012.  “Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Pelimpahan  Wewenang  Terhadap Hubungan Antara Anggaran
Partisipatif Dan Kinerja Manajerial: Studi  Empiris  Pada  Perusahaan Daerah  Di  Palangkaraya.” Media
Ekonomi Dan Bisnis. 14(2):126–37. Busyra,  Sarah,  and  Lutfiah  Sani.  2020. “Kinerja  Mengajar  Dengan  Sistem Work  From  Home  (WFH)  Pada
Guru Di SMK Purnawarman
Purwakarta.” IQ  (Ilmu  Al-Qur’an): Jurnal  Pendidikan  Islam 3(01):1– 16. doi: 10.37542/iq.v3i01.51.
Husain,  Ananda  Sabil.  2015. Penelitian Bisnis Dan Manajemen Menggunakan Partial Least Squares  (PLS)  Dengan  Smart  PLS 3.0, . Malang. Jalaluddin  dan  Ibad,  Khairul.  2010. “Pengaruh  Environment  Control Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dengan Kinerja Pemerintah.” Jurnal Telaah
& Riset Akuntansi 3(1):84–99.
Mardiasmo. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Publisher. Mia, Milayanti. 2012. “Pengaruh Budgetary Goal Characteristics Terhadap  Sikap  Aparat  Dalam
Menilai Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah  Kota  Palangka  Raya).”
Jurnal  Review  Akuntansi  Dan Keuangan 2(1).
Michael,  W.  S.  dan  Troy  A.  2002.
“Finacial  Performance  Monitoring And Custumer Oriented Government:  A  Case  Study.” Journal of Publik Budgeting Accounting &Financial Management 12(1):87–105. Mokoginta, A. 2012. Penyusunan Anggaran  Tahunan”.  Akuntansi Dan Pengendalian Keuangan Daerah. Yogyakarta. Munawar,  Gugus  Irianto  dan  Nurkholis. 2006. “Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap Dan Kinerja Aparat Pemerintah  Daerah  Di  Kabupaten Kupang.”
Simposium Nasional Akuntansi IX Padang .
Nurzianti,  Rahma,  and  Anita.  2014. “Pengaruh  Karakteristik  Tujuan Anggaran  Terhadap  Kinerja  Aparat Pemerintah  Daerah  Di  Kabupaten Aceh  Besar.” Jurnal  Dinamika Akuntansi Dan Bisnis 1(1):58–71. Prawirosentono. 2009. Manajemen Sumber Daya  Manusia  Kebijakan  Kinerja Karyawan . Yogyakarta: BPFE Yogyakarta. Ramandei,  Pilipus.  2010.  “Karakteristik Sasaran Anggaran, Sistem Pengendalian  Intern  Dan  Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah
Daerah.” ,Jurnal  MAKSI 10(1):55– 73.
Sadeli.  2008. Dasar-Dasar  Akuntansi . Jakarta: Bumi Aksara.
Sari,  Deltania  Lunar,  and  Eni  Dwi Susliyanti.  2020.  .  “.  Pengaruh
Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah  Daerah  Pada  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  Kabupaten
Bantul.”  . .  Jurnal  Akuntansi  & Manajemen Akmenika 17(1).
Sarwono,  J.  dan  Narimawati,  U.  2015.
Membuat Skripsi, Tesis Dan Disertasi  Dengan  Partial  Least Square SEM (PLS-SEM) . Yogyakarta: Andi Publisher. Simanjuntak. 2005. Manajemen Dan Evaluasi  Kinerja .  Jakarta:  Salemba empat. Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  Dan  R&D . Bandung: PT Alfabet.
Suparwati.  2005.  “Motivasi  Sebagai ―Moderating  Variabel‖  Daalm Hubungan  Antara  Komitmen  Dan Kepuasan  Kerja.” Jurnal  Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi 8(2).
Warren,  Reeve,  dan  Fess  (2006).  2006.
Pengantar Akuntansi . Jakarta:
Salemba empat.
Widodo, Djoko. 2007. Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja. Malang: Banyu Media. Wijayanti dan Solichatun. 2005. “Pengaruh Motivasi Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Dengan Kinerja  Manajerial.  Studi  Kasus
Pada  PT.  Angkasa  Pura  I.” Telaah
Bisnis 6(2):179–99.
Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri  No.59  Tahun  2007
Tentang  Perubahan  atas  Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  No.  13 Tahun  2006  Tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Republik  Indonesia.  Peraturan  Menteri Dalam negeri Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan
daerah Republik  Indonesia.  Peraturan  pemerintah
No. 8 Tahun 2006 Tentang Kewajiban Melaporkan Kinerja
Aparatur Negara di Daerah