Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 6, No. 12, Desember 2021
SINERGITAS  BADAN  NARKOTIKA  NASIONAL  DENGAN  KEMENTERIAN HUKUM  DAN  HAM  DALAM  UPAYA  REHABILITASI  NARKOTIKA  DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
Ela Bestia dan Arthur Josias Simon Runturambi Sekolah Kajian Stratejik dan Global, Universitas Indonesia Email: ela.bestia@gmail.com, simonrbi@yahoo.com

## Abstract
The purpose of this study is to provide an overview of the synergy between BNN and Kemenkumham in rehabilitation efforts in correctional institutions (prisons) and the obstacles  they face. Researchers  used synergy  theory  and  the  concept  of  narcotics rehabilitation  in  prisons.  The  research  method  used  a  qualitative  approach  with descriptive analysis techniques. The results showed that the synergy between BNN and  Kemenkumham  in  rehabilitation  efforts  in  prisons  has  not  been  optimal, because  it  has  not  been  able  to  reach  all  prisons  in  Indonesia.  So  that  the  BNN needs  to further  optimize  the synergy  down  to  the  regional level  (BNNP  / BNNK), increase the number of rehabilitation officers at the BNN Regency/ City so that they can  provide  human  resources  support  for  rehabilitation  of  local  prisons  so  that rehabilitation  efforts  for  Narcotics  prisoners  can  be  implemented  throughout Indonesia.
Keywords : Synergy, Rehabilitation, Narcotics, Prison

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah memberi gambaran tentang sinergitas antara BNN dengan  Kemenkumham  dalam  upaya  rehabilitasi  narkotika  di  lembaga pemasyarakatan (lapas) dan kendala-kendala yang dihadapi. Peneliti menggunakan teori  sinergi  dan  konsep  rehabilitasi  narkotika  di  lapas.  Metode  penelitian menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  teknik  analisis  deskriptif.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  sinergi  antara  BNN  dan  Kemenkumham  dalam upaya  rehabilitasi  di  lapas  masih  belum  optimal,  karena  belum  dapat  menjangkau seluruh  WBP  Narkotika.  Sehingga  BNN  perlu  lebih  mengoptimalkan  sinergitas hingga  tingkat  wilayah  (BNNP/BNNK),  memperbanyak  petugas  rehabilitasi  di BNN  Kab/Kota  agar  dapat  memberikan  dukungan  SDM  Rehabilitasi  terhadap lapas  setempat  sehingga  terselenggaranya  upaya  rehabilitasi  terhadap  WBP Narkotika diseluruh wilayah di Indonesia.
Kata kunci : Sinergitas, Rehabilitasi, Narkotika, Lembaga Pemasyarakatan

## Pendahuluan
Dari  laporan  BNN  disepanjang  tahun  2019  tercatat  sebanyak  30  orang meninggal  dunia  setiap  harinya  di  Indonesia  akibat  narkotika,  angka  prevalensi
penyalahguna narkotika pada tahun 2019 mencapai 1,8% yang artinya terdapat 3,41 juta jiwa  penyalahguna  narkotika  (Pandjaitan,  2020).  Di  tahun  2020,  kondisi  pandemi mempengaruhi  aspek  kehidupan  manusia  termasuk  dalam  pengungkapan  kasus narkotika,  namun  peredaran  narkotika  tetap  tumbuh  subur  dengan  berbagai  modus. Sepanjang tahun 2020, BNN mengungkap 806 kasus narkotika, dengan total tersangka 1247  orang.  Terdapat  88  jaringan  sindikat  yang  diungkap  dimana  14  diantaranya merupakan sindikat internasional dan terdapat 27 warga binaan permayarakatan (WBP) di seluruh Indonesia yang terlibat aktif dalam pengendalian narkotika dari dalam lapas (BNN,2020).
Tingginya  prevalensi  penyalahgunaan  narkotika  merupakan  ancaman  yang serius bagi ketahanan nasional Indonesia yang sangat erat kaitannya dengan daya saing bangsa.    Kejahatan  narkotika  telah  mengancam  produktivitas  sumber  daya  manusia suatu bangsa, memperlemah ekonomi suatu bangsa serta menciptakan kekacauan sosial yang menguras energi dan pikiran bangsa untuk mengatasinya (Partiningsih & Susanto, 2017).
Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dalam pasal 54, 55, dan 103 mewajibkan  penyalahguna  dan  korban  penyalahgunaan  narkotika  untuk  menjalankan rehabilitasi  medis  dan  sosial.  Meskipun  peraturan  perundang-undangan  telah  dibuat sedemikian  rupa  yang  mengatur  bahwa  penyalahguna  narkotika  dapat  ditempatkan  di lembaga  rehabilitasi,  namun  faktanya  dalam  implementasi  penegakan  hukum penyalahgunaan narkotika di Indonesia masih berujung pada pemenjaraan.
Grafik 1. Tren Jumlah Tahanan dan WBP Kasus Narkotika
(Sumber: Puslidatin BNN, 2020)
Dalam  lima  tahun  terakhir  terdapat  tren  kenaikan  jumlah  narapidana  narkotika baik  di  lapas  atau  rutan.  Untuk  bandar/pengedar  rata-rata  naik  sebesar  22,13% sedangkan  untuk  pengguna  mengalami  kenaikan  jumlah  sebesar  11,46%.  Berdasarkan data  Kemenkumham,  pada  Bulan  Desember  tahun  2019,  penghuni  lapas  mencapai 269.775 orang dari  angka tersebut terdapat 129.820 yang merupakan narapidana kasus narkotika,  jika  dikelompokan  lagi,  dari  129.820  narapidana  kasus  narkotika  terdapat 51.971 pecandu yang dikenai pasal 127, jumlah residivis terbanyak dari kasus narkotika mendekati angka 9.000 orang, fenomena yang terjadi adalah dari pengguna tersebut ada yang masuk lagi menjadi pengedar (BNN, 2019).
Gerald  Leinwald  dalam  bukunya Prisons mengatakan  bahwa  permasalahan besar  pada  lapas  dan  rutan  adalah  over  kapasitas  dimana  keadaan  tersebut  dapat menyebabkan program rehabilitasi menjadi gagal karena fokus utamanya terdapat pada pengamanan  ( security )  dan  keteraturan  ( order )  bukan  pada  pembinaan  (Simon,  2012). Di  Indonesia,  istilah  pembinaan  dikenal  sejak  Dr.  Saharjo  melontarkan  gagasan  untuk merubah tujuan pembinaan dari sistem pemenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Dalam prinsip pembinaan yang digagas oleh Saharjo pada poin empat dikatakan “negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk  lembaga”(Simon  dan  Sunaryo,  2011).  Kompleksnya  permasalahan  yang  terjadi di  lapas  dibutuhkan  keterlibatan ‘negara’  tidak  hanya  melibatkan  satu  instansi  saja melainkan bekerja sama untuk bersinergi dalam mencapai tujuan pembinaan.
Rehabilitasi  merupakan  salah  satu  bentuk  pembinaan  pemasyarakatan  yang bertujuan  agar  WBP  menyadari  kesalahan,  dapat  memperbaiki  diri,  tidak  mengulangi tindak  pidana  sehingga  dapat  diterima  kembali  oleh  masyarakat,  dapat  berperan  aktif dalam pembangunan, hidup wajar dan menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab (BNN, 2020).
Di  penjara,  narapidana  sering  dihadapkan  dengan  berbagai  masalah.  Sykes dalam buku Society of Captive s menjelaskan penderitaan yang dialami penghuni penjara yaitu: a) Loss of Liberty (kehilangan kebebasan), b) Deprivation of Goods and Servic e (kehilangan  barang  dan  jasa),  c) Deprivation  of  heterosexual  relationship (kehilangan hubungan  heterosexual),  d) Deprivation  of  autonomy (kehilangan  privasi)  (Simon, 2012).
Di  Indonesia  Lembaga  Bantuan  Hukum  Masyarakat  (LBHM)  pernah  meneliti tentang  kasus  peredaran  narkotika  dan  upaya  penyelundupan  narkotika  ke  dalam penjara, sepanjang tahun 2018 ditemukan 152 kasus di 27 provinsi Indonesia. 109 kasus terdapat  di  lapas,  35  kasus  di  rutan,  dan  8  kasus  di  cabang  rutan  (LBHM,  2019). Banyaknya  kasus  peredaran  gelap  narkotika  di  dalam  lapas  mengindikasikan  bahwa lapas dan rutan tidak  steril dari peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika di dalam  penjara  bisa  saja  terjadi,  penyebabnya  adalah  narkotika  masih  bisa  didapat  dan masih  adanya  permintaan  dari  dalam  lapas.  Selain  itu  penempatan  narapidana  dengan mencampurkan antara bandar, pengguna, pengedar dan narapidana non narkotika dalam satu  tempat  yang  sama  lebih  mempermudah  mereka  dalam  melakukan  transaksi  dan memperluas jaringan (Simatupang dkk, 2019).
Permasalahan  peredaran  dan  penyalahgunaan  narkotika  di  penjara,  tidak  hanya terjadi di Indonesia, namun juga negara-negara lainnya. O’Hagan dan Hardwick (2017) dalam  penelitiannya  menjelaskan  bahwa  penyalahgunaan  narkoba  pada  narapidana  di negara-negara Eropa dan Amerika menempati posisi empat teratas, mereka berpendapat bahwa  penggunaan  narkotika  menjadi  rutinitas  sehari-hari  dipenjara.  Penjara  menjadi tempat yang efektif dalam menyalurkan narkotika dikarenakan oleh hubungan sosial di dalam  penjara.  Alasan  penggunaan  narkoba  bermacam-macam  seperti  mengusir kebosanan, mengatasi imsomnia, dan sebagai penyelesaian masalah.
Menurut UNODC (2009) penghuni penjara merupakan bagian dari masyarakat. Setelah  keluar  dari  penjara  mereka  akan  kembali  berbaur  dengan  masyarakat  dan mempengaruhi  komunitas  dan  keluarganya.  Sehingga  dapat  dikatakan  kesehatan penghuni  penjara  merupakan  bagian  yang  tidak  dapat  dipisahkan  dari  komponen kesehatan  publik.  UNODC  juga  memberi  definisi  tentang  perawatan  pecandu  sebagai penyediaan  satu  atau  lebih  intervensi  terstruktur  yang  dirancang  untuk  mengelola
kesehatan  dan  hal  yang  lain  yang  timbul  akibat  efek  penyalahgunaan  narkotika,  serta meningkatkan fungsi pribadi dan sosial.
Standard  Minimum  Rules  for  Treatment  of  Prisoners (SMR)  yang  ditetapkan oleh  PBB  pada  tahun  1955,  dalam  aturan  (57)  dikatakan  bahwa  “Pemenjaraan  telah memberikan  penderitaan  kepada  pelanggar  hukum  dengan  mencabut  kebebasannya. Oleh karena itu, sistem pemenjaraan tidak boleh memperburuk lagi penderitaan kecuali yang  terkait  penegakan  disiplin”.  PBB  melalui  SMR  juga  mengatur  tentang  standar minimum pelayanan kesehatan di penjara. SMR aturan (24) disebutkan bahwa “negara menjamin  hak  pelayanan  kesehatan  bagi  narapidana  setara  dengan  yang  ada  di masyarakat,  layanan  kesehatan berkesinambungan  termasuk pengobatan  HIV,  TB,  dan ketergantungan  narkoba”.  Tujuan  pemenjaraan  dijelaskan  dalam  SMR  adalah  untuk melindungi  masyarakat  dari  kejahatan,  dan  memastikan  pelanggar  hukum  tidak mengulangi  perbuatannya  dan  menjadi  seseorang  yang  taat  hukum.  Untuk  mencapai tujuan  tersebut,  maka  penjara  perlu  mendayagunakan  semua  tindakan  penyembuhan, pendidikan,  moral,  spiritual,  dan  ketentuan-ketentuan  lain  dan  bentuk-bentuk  bantuan yang tepat sesuai dengan kebutuhan personal para narapidana.
Program  rehabilitasi  dapat  mengurangi  residivisme.  Sebagaimana  dijelaskan dalam  Strategic  Plan  NIDA  (2010)  bahwa  ketergantungan  ( addiction )  sebagai  sesuatu yang kronis, penyakit otak yang disebabkan oleh interaksi yang kompleks antara faktor genetik,  sosial,  lingkungan,  dan  perkembangan  sehingga  diperlukan  pendekatan terintegrasi  untuk  rehabilitasi  penyalahguna  narkotika.    Ditambahkan,  berdasarkan penelitian  program  rehabilitasi  di  penjara  Amerika,  statistik  mengatakan  program rehabilitasi  mampu  mengurangi  sekitar  10%  residivis  dimana  terjadi  pengurangan  dari 55%  menjadi  45%  residivis.  Diperkirakan  jika  rehabilitasi  di  penjara  dilakukan  secara tepat,  dengan  dana  yang  memadai,  modal  pengobatan  yang  benar,  administrasi  yang benar dapat mengurangi residivis hingga 25% atau 30% . Namun  rehabilitasi narkotika di penjara hanya terbatas pada beberapa tempat saja sehingga banyak narapidana yang belum mendapatkan akses rehabilitasi narkotika (Lebowitz, 2012).
Penyalahgunaan  narkotika  merupakan  permasalahan  kompleks,  yang  tidak bisa diselesaikan  oleh  satu  kementerian  lembaga  saja,  diperlukan  suatu  sinergitas  dan komitmen dari semua pemangku kepentingan agar pemulihan pengguna narkotika dapat memberikan hasil yang optimal (Utami, 2019). Salah satu kelemahan dalam menangani permasalahan  narkotika  kurangnya  kesadaran  dalam  membangun  komitmen  antar lembaga  dan  belum  terbangunnya  paradigma  yang  sama  antar  stakeholder  dalam  hal tersebut.  Permasalahan  narkotika  masih  dipandang  sebagai  permasalahan  sektoral  satu lembaga saja, bukan dipandang sebagai masalah bangsa (Supratman dan Simon, 2019).
Harwood  mengatakan  bahwa  “sinergi  berasal  dari  bahasa  Yunani  ‘ synergo s’ yang artinya bekerja bersama”. Naude, Heyns, Bester, Puig dan Tucker mendefinisikan sinergi  sebagai  kemampuan  dua  atau  lebih  unit  bisnis  atau  organisasi  untuk menghasilkan  nilai  yang  lebih  besar  dari  pada  bekerja  sendiri.  Harris  menjelaskan sinergi sebagai suatu proses yang dinamis yang melibatkan adaptasi dan pembelajaran, menciptakan  solusi  yang  terintegrasi,  memerlukan  aksi  bersama  yang  mana  efek  yang dihasilkan  lebih  besar  dibandingkan  bekerja  sendiri  (Benecke,  Schurink,  &  Roodt, 2007).  Menurut  Doctoroff  (1977)  persyaratan  utama  untuk  membangun  sinergitas adalah  mencakup  indikator  komunikasi  yang  efektif,  umpan  balik  yang  cepat, kepercayaan, dan kreativitas.
Berdasarkan  Peraturan  Presiden  No.  23  Tahun  2010,  BNN  mempunyai  fungsi untuk  melaksanakan  rehabilitasi  pemulihan  penyalahguna  narkotika  dan  berkoordinasi
dengan kementerian dan lembaga terkait (Utami, 2019).  Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, BNN juga di dukung oleh terbentuknya struktur vertikal di wilayah provinsi (BNN Provinsi), dan Kabupaten/Kota (BNNK). Salah satu sasaran  strategis  BNN  setiap  tahunnya  adalah  menahan  laju  peningkatan  prevalensi penyalahgunaan narkotika (Pandjaitan, 2020).
Dalam menanggulangi permasalahan narkotika  nasional, Presiden Joko Widodo telah  mengeluarkan  Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia    Nomor  2  Tahun  2020 tentang  Rencana  Aksi  Nasional  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan Peredaran  Gelap  Narkotika  dan  Prekursor  Narkotika  tahun  2020-2024  (RAN  P4GN). Dalam  RAN  tersebut,  BNN  diberi  tugas  untuk  “mengkoordinasikan  kementerian  dan lembaga  serta  berkoordinasi  dengan  pemerintah  daerah  dalam  melaksanakan  Rencana Aksi  Nasional  P4GN  tahun  2020-2024,  memantau,  mengevaluasi,  dan  melaporkan pelaksanaan RAN P4GN kepada Presiden”. Adapun anggaran pelaksanaan dibebankan kepada APBN masing-masing kementerian dan lembaga, dan APBD pemerintah daerah.
RAN  P4GN  tentang  penyelengaraan  rehabilitasi,  sesuai  standar  nasional melibatkan    instansi  pelaksana  yaitu:  Kementerian  Koordinator  Bidang  Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian dalam  Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian  Kesehatan,  Kementerian  Sosial,  Kepolisian  Negara,  BNN,  Pemerintah Daerah.  Untuk  dapat  melaksanakan  rencana  aksi  nasional  P4GN  khususnya  dibidang penyelenggaraan  rehabilitasi  narkotika  dibutuhkan  sinergi  antar  lembaga.  Setiap kementerian  lembaga  harus  berkomitmen  bahwa  menempatkan  masalah  narkoba menjadi masalah bangsa, mencari solusi terbaik melalui sinergitas.
Dalam  melakukan  rehabilitasi  terhadap  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP) kasus  narkotika  di  Indonesia,  BNN  sebagai leading  secto r  tentu  tidak  bisa  bekerja sendiri,  begitu  juga  dengan  lapas  (Kemenkumham).  Sinergitas  antara  lembaga  terkait dalam  hal  upaya  penyelenggaraan  rehabilitasi  WBP  Narkotika  di  lapas  sangat dibutuhkan. Covey dalam Najiyanti & Rahmat, 2011 memandang sinergitas akan lebih mudah terwujud jika setiap elemen yang ada mampu berjalan dengan sinergi, memiliki kesamaan persepsi  dan  saling  menghargai  sehingga penyelenggaraan  rehabilitasi  WBP narkotika dapat diwujudkan dengan maksimal.
Penelitian  sebelumnya  mengevaluasi  tentang  sinergitas  antara  kementerian lembaga  (K/L)  dalam  meningkatkan  program  rehabilitasi.  Adapun  K/L  yang  diteliti adalah BNN, Kementerian Sosial, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan dan  Kementerian  Komunikasi  dan  Informasi.  Menurut  penulis  artikel,  dalam menyelenggarakan suatu negara diperlukan kerjasama antar pemangku kepentingan baik pada  tatanan  eksekutif,  legislatif  maupun  yudikatif.  Hasil  evaluasinya  sinergitas  masih belum optimal, kewenangan yang dimiliki oleh  K/L sering menjadi kendala sinergitas. Selain  itu  antar  K/L  yang  merupakan  kumpulan  organisasi  belum  memiliki  kesamaan persepsi  tentang  maslaah  P4GN  yang  merupakan  masalah  nasional,  karena  masih tampak egosektoral yang kuat dari masing-masing instansi  (Utami, 2019).
Keterbaruan  penelitian  ini  adalah  penelitian  terkait  dengan  sinergitas  dalam bidang  rehabilitasi  terhadap  WBP  kasus  narkotika  di  lapas  masih  sedikit.  Pembahasan sinergitas  dalam  upaya  rehabilitasi  di  lapas  pada  penelitian  terdahulu  masih  dibahas secara  umum.  Di  dalam  penelitian  ini,  penulis  mencoba  untuk  membahas  sinergitas antara  BNN  dengan  Kemenkumham  terutama  pada  upaya  rehabilitasi  terhadap  WBP Kasus Narkotika.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sinergitas antara BNN dan Kemenkumham dalam penyelenggaraan rehabilitasi  narkotika di lapas dan kendala yang dihadapi.
Tujuan  penelitian  ini    untuk  memberikan  gambaran  tentang  sinergitas  antara BNN  dan  Kemenkumham  dan  Kendala  yang  dihadapi.  Diharapkan  dapat  memberikan sumbangsih terhadap instansi terkait untuk optimalisasi kebijakan dan sinergitas dalam upaya rehabilitasi narkotika di lapas.

## Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik analisis deskriptif. Penelitian  kualitatif  digunakan  untuk  memahami  lebih  mendalam  atas fenomena sosial yang belum tereksplorasi. Teori yang digunakan adalah teori sinergitas dan konsep rehabilitasi narkotika. Dalam menentukan indikator-indikator utama dalam sinergitas,  rujukan  utama  penulis  menggunakan  teori  dari  Doctoroff  (1977)  yaitu persyaratan utama untuk membangun sinergitas adalah mencakup indikator komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, kepercayaan, dan kreativitas.
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  diperoleh  melalui  sumber  primer  dan sekunder.  Data  primer  didapat  dengan  melakukan  wawancara,    dan  observasi.  Data sekunder didapat melalui analisis dokumen dan literatur. Adapun Informan yang akan di wawancara    adalah    Koordinator  Rehabilitasi  BNN  Provinsi  DKI  Jakarta,  Fasilitator Rehabilitasi di Kedeputian Rehabilitasi BNN, Petugas BNNK Prabumulih.  Setelah data terkumpul lalu diolah dan dianalis untuk mendapatkan jawaban akhir mengenai masalah yang diteliti. Dalam hal analisis data dilakukan proses penyederhanaan dan interpretasi data (Miles & Huberman, 2007).

## Hasil dan Pembahasan
A. Hubungan  Sinergitas  antara  BNN  dan  Kemenkumham  dalam  Upaya Rehabilitasi di Lapas
Banyaknya  penyalahguna  narkotika  yang  ditempatkan  di  lapas  menjadi tantangan sendiri bagi BNN dan Kemenkumham dalam memenuhi hak rehabilitasi bagi mereka.  BNN  sebagai  leading  sektor  pelaksanaan  P4GN  dan  Kemenkumham  sebagai instansi pelaksana perlu bersinergi  dalam upaya rehabilitasi penyalahguna narkotika di UPT  Pemasyarakatan  agar  dapat  menekan  laju  prevalensi  penyalahgunaan  narkotika nasional.
Instruksi  Presiden  No.2  Tahun  2020  tentang  Rencana  Aksi  Nasional  di  bidang P4GN  juga  memerintahkan  penyelenggaraan  rehabilitasi  terhadap  pecandu  dan penyalahguna  narkotika.  Dimana  dalam  Inpres  tersebut  BNN  diperintahkan  untuk mengkoordinasikan  seluruh  K/L  dalam  pelaksanaan  RAN,  memonitor,  mengevaluasi dan melaporkan kepada Presiden. Sedangkan K/L bertindak sebagai instansi pelaksana. Dengan  adanya  sinergitas  akan  terlihat  fungsi  dan  kerjasama  dari  masing-masing instansi dalam pelaksanaan rehabilitasi.
Gambar 1. Skema Hubungan Sinergitas BNN dan Kemenkumham dalam Upaya Rehabilitasi WBP Narkotika di Lapas

## B. Sinergitas BNN dan Kemenkumham dalam Upaya Rehabilitasi di Lapas
Sinergitas  BNN  dan  Kemenkumham  dalam  inisiasi  dan  dorongan  terhadap pelaksanaan  layanan  rehabilitasi  di  lapas  dimulai  sejak  tahun  2002,  saat  itu  BNN menginisiasi  pelaksanaan  rehabilitasi  di  lapas  dengan  memberikan  dukungan capacity building ,  fasilitas  vokasional,  dukungan  obat-obatan,  dan  test  urine.  Pada  tahun  2003, mulai ditetapkan dan dibangun lapas khusus narkotika di beberapa provinsi. Pada tahun 2009,  BNN  memberikan capacity  building dalam  bentuk  pelatihan Therapeutic Community (TC),  magang,  dan  asistensi  konselor.  Pada  tahun  2013,  pemerintah mencanangkan program lapas reform tetapi tidak terealisasi karena tidak ada dukungan anggaran.  Pada  tahun  2014,  tahun  penyelamatan  pecandu  dan  korban  penyalahguna narkotika.  Rehabilitasi  terhadap  pecandu  dan  korban  penyalahguna  narkotika  terus digalakan  termasuk  pecandu  yang  merupakan  narapidana  sesuai  dengan  ketentuan peraturan bersama. Pada tahun 2015, Gerakan Rehabilitasi 100.000 pecandu dan korban penyalahgunaan  narkotika.  Pada  tahun  ini  mulai  ditandatangani  MOU  BNN  dengan Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan,  BNN  memberikan  dukungan  anggaran pelaksanaan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahguna narkotika yang ada di lapas dengan mekanisme crash program dan grasi. Tahun 2016, BNN memberikan dukungan anggaran  pelaksanaan  rehabilitasi  WBP  pecandu  dan  korban  penyalahguna  narkotika yang  diberikan  melalui  penangung  jawab  wilayah  yaitu  BNN  Provinsi  atau  BNN Kab/Kota. Pada tahun 2017, Terbitnya Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan  Layanan  Rehabilitasi  Narkotika  bagi  Tahanan  dan  WBP.  Pada  tahun 2018  terbit  perjanjian  kerjasama  Deputi  Rehabilitasi  BNN  dengan  Dirjenpas  Nomor: PKS/60/VIII/2018  tentang  Rehabilitasi  Narkotika  bagi  Tahanan,  WBP,  dan  Petugas Pemasyarakatan (wawancara Fasilitator Rehabilitasi BNN, 23 Mei 2021)
Berdasarkan wawancara dengan fasilitator rehabilitasi BNN “Pihak-pihak  yang terlibat  dalam  pelaksanaan  rehabilitasi  di  lapas,  yang  pertama  pihak  kemenkumham sebagai fokal point pembinaan dalam lapas, untuk masalah narkotika leading sector nya
BNN. Salah satu tupoksi BNN adalah mendorong pemanfaatan rehabilitasi, mendorong sebanyak-banyaknya  penyalahguna  untuk  di  rehabilitasi.  Salah  satu  sasaran  BNN  bisa melalui  program  rehabilitasi  di  lapas.  BNN  bisa  membantu  memberi  dukungan peningkatan kemampuan petugas lapas, selain itu juga bisa mengirimkan konselor juga. Selain  BNN,  bisa  dari  Kemenkes  juga  karena  di  LAPAS  mereka  tidak  hanya  sakit secara fisik saja namun ada juga gangguan kejiwaan dan juga rentan terhadap penyakit penyerta. Kemenkes harusnya juga hadir “. (Wawancara, 23 Mei 2021)
Adapun dukungan BNN terhadap pelaksanaan rehabilitasi di lapas dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1. Pelaksanaan Rehabilitasi Pada Lapas Dukungan BNN 2015-2019 Tahun Target Capaian % Jumlah Lapas Keterangan 2015 7.640 3.485 46,84 57 dari 62 lapas yang ditetapkan Dukungan anggaran dan peningkatan kemampuan petugas 2016 4.760 4.613 96,9 63 dari 69 lapas yang ditetapkan Dukungan anggaran dan peningkatan kemampuan petugas 2017 3.810 2.563 - - Peningkatan kemampuan petugas 2018 6.600 2.424 - - Peningkatan Kemampuan Pertugas (Sumber: BNN, 2019) Tabel 2. Peningkatan Kemampuan  Petugas Lapas dalam Bidang Rehabilitasi Tahun Magang (Orang) Rehabilitasi dengan Modalitas TC (Orang) Konseling Adiksi (Orang) Pengetahuan Dasar Adiksi Kurikulum 1 & 2 (Orang) 2015 62 522 124 30 2016 30 72 - - 2017 30 60 - 30 2018 21 - - - 2019 10 - - - (Sumber:BNN, 2019)
Menurut Koordinator Rehabilitasi BNNP DKI Jakarta “Untuk sinergitas tingkat wilayah,  khususnya  kerja  sama  antara  BNNP  DKI  Jakarta  dan  Kantor  Wilayah Kemenkumham  DKI  Jakarta,  Pelaksanaan  program  rehabilitasi  terhadap  WBP  terus meningkat tidak hanya di Lapas Narkotika saja,  namun juga lapas umum yang banyak kasus  penyalahgunaan  narkotikanya.  Pada  tahun  2020  tercatat  ada  3  lapas  yang  telah menyelenggarakan program rehabilitasi yaitu Lapas Klas IIA Narkotika sebanyak 1400 orang, Lapas Salemba sebanyak 160 orang, Lapas Pondok Bambu sebanyak 150 orang sehingga  totalnya  1710  orang.  Sedangkan  di  tahun  2021  mengalami  peningkatan, Jumlah  WBP  yang  direhabilitasi  di  Lapas  Klas  IIA  Narkotika  sebanyak  1100  orang, Lapas  Klas  1  Cipinang  744  orang,  Lapas  Pondok  Bambu  70  orang,  Rutan  Klas  1 Cipinang  500  orang,  dan  Rutan  Klas  1  Jakarta  Pusat  500  orang  sehingga  total  2914
orang.  Adapun  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  BNNP  DKI  Jakarta  beserta  jajaran untuk  mendorong  efektifitas  program  rehabilitasi  di  rutan/lapas  adalah  ikut  membantu dalam  proses  rehabilitasi,  memberikan  rekomendasi  oleh  Tim  Asesmen  Terpadu sehingga hakim dapat memutuskan rehabilitasi, pelaksanaan asesmen awal dan asesmen akhir di lapas/rutan, serta memberikan  pelatihan bagi petugas rehabilitasi di lapas/rutan. Meskipun  terdapat peningkatan jumlah peserta  rehabilitasi,  namun belum  semua  WBP dapat direhabilitasi karena terbatas quota, baik anggaran maupun kemampuan petugas” (Wawancara, 28 Mei 2021).
Untuk  tingkat  nasional,  berdasarkan  data  Laporan  Monitoring  dan  Evaluasi Penyelanggaraan  Layanan  Rehabilitasi  Narkotika  bagi  Tahanan  dan  WBP  di  UPT Pemasyarakatan  tahun  2018,  Pada  tahun  2018  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan menetapkan 128 UPT Pemasyarakatan sebagai penyelenggara rehabilitasi dengan target peserta sebanyak 6000 orang. Namun implementasinya pelaksanaan layanan rehabilitasi hanya  diikuti  oleh  2.735  Tahanan  dan  WBP  di  63  UPT  Pemasyarakatan,  hal  ini mengindikasikan bahwa belum semua tahanan dan WBP yang merupakan pecandu atau penyalahguna  narkotika  yang  mendapatkan  rehabilitasi.  Adapun  faktor  penghambat utamanya adalah: 1) Keterbatasan anggaran, dan 2) Kurangnya Petugas Pemasyarakatan yang terlatih melakukan asesmen, dan minimnya bantuan dari instansi terkait.

## C. Program Rehabilitasi di Lapas Dukungan BNN
Dalam  pelaksanaan  program  rehabilitasi  di  lapas  dukungan  BNN,  terdapat beberapa  kriteria  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  (WBP)    yang  dapat  dilakukan rehabilitasi yaitu:
1) Merupakan penyalahguna narkotika,
2) Sisa Masa pidana maksimal 3 bulan,
3) Putusan pasal 127 atau Jo. Atau pidana lain,
4) Proses Pembebasan bersyarat.
Gambar 2. Program Rehabilitasi di Lapas Dukungan BNN
(Sumber, BNN 2019)
WBP  yang telah memenuhi kriteria dapat dilakukan asesmen, dan ditempatkan pada blok/ruangan khusus.  Jika  dari  lapas  umum,  dipindahkan  ke  lapas  yang  memiliki program rehabilitasi.
WBP  yang  merupakan  peserta  rehabilitasi  tersebut,  melakukan  serangkaian treatment menggunakan metode Theraupetic Community (TC), menjalani evaluasi fisik dan  psikis  selama  dua  minggu,  menjalani  program  inti  selama  8  minggu,  persiapan pasca rehabilitasi selama 2 minggu.
Setelah  menjalani  rehabilitasi  di  lapas,  peserta  dapat  mengikuti  program  paska rehabilitasi  di  balai  pemasyarakatan  (bapas)  berupa  pendampingan, group  theraphy , Family Support Group , Vokasional.

## D. Kendala  Sinergitas  BNN  dan  Kemenkumham  dalam  Pelaksanaan  Rehabilitasi di Lapas
Dalam  pelaksanaan  rehabilitasi  di  lapas  (tabel  1)  terlihat  bahwa  capaian pelaksanaan  belum  mencapai  target  yang  diharapkan.  Menurut  Fasilitator  Rehabilitasi BNN  “Pada  tahun  2015,  saat  itu  rehabilitasi  di  lapas  baru  diinisiasi,  setelah  dilakukan pelatihan  ternyata  belum  semua  lapas  siap  untuk  menjalankan  rehabilitasi,  salah  satu kendalanya  adalah  over  kapasitas.  Biasanya  kalau  program  rehabilitasi,  para  peserta seharusnya  ditempatkan  pada  blok  khusus,  namun    terkendala  sarana  dan  prasarana. Selain  itu  banyak  dari  WBP    yang  belum  sesuai  dengan  kriteria  yang  ditentukan sehingga tidak dapat memenuhi target” (wawancara, 23 Mei 2021).
Pelaksanaan  rehabilitasi  narkotika  belum  menjangkau  seluruh  lapas  di Indonesia,  kendalanya  karena  program  rehabilitasi  butuh  SDM  petugas  yang  terlatih, sarana  dan  prasarana,  dan  anggaran,  belum  tentu  semua  lapas  siap  untuk  itu (wawancara, 23 Mei 2021).
Pada  tahun  2015  pelaksanaan  rehabilitasi  di  lapas  masih  dipegang  oleh  BNN Pusat, pada tahun 2016 tanggung  jawab baik anggaran maupun pelaksanaan diserahkan kepada  wilayah  (BNNP/BNNK).  Namun  pada  tahun  2017,  merupakan  momen  yang sangat  penting  dimana  BNN  mengeluarkan  kebijakan  mengevaluasi  dulu  program rehabilitasi  di  lapas,  sehingga  BNN  tidak  lagi  menurunkan  anggaran  untuk  program rehabilitasi di lapas, sehingga program terhenti, namun untuk peningkatan kemampuan petugas  tetap  ada.  Akhirnya  dari  Kemenkumham  sendiri  muncul  terobosan  untuk melanjutkan  program  rehabilitasi  yang  sudah  diinisiasi  BNN  tersebut  dengan menggunakan  anggaran  sendiri.  Kemenkumham  juga  mengeluarkan  produk-produk hukum  dan  petunjuk  teknis  mengenai  rehabilitasi  terhadap  WBP  narkotika  di  lapas. Sejak saat itu BNN berperan dalam peningkatan kemampuan petugas lapas, dan sebagai tempat konsultasi pelaksanaan rehabilitasi di lapas (wawancara, 23 Mei 2021).
Pelatihan  rehabilitasi  narkotika  yang  diselenggarakan  BNN  terhadap  petugas lapas  sangat  bermanfaat  dalam  penyelenggaraan  rehabilitasi  di  lapas,  meskipun petunjuk  teknis  pelaksanaan  rehabilitasi  bagi  tahanan  dan  WBP  narkotika  sudah  ada, namun  petugas  pemasyarakatan  masih  butuh  ilmu  dan  pengetahuan  dalam mempraktekannya.  Dari  temuan  di  lapangan  di  sebagian  besar  rutan/lapas  masih kekurangan petugas  yang  terlatih  dan  rata-rata petugas  lapas  mendapat pelatihan  BNN pada tahun 2015-2016, dan banyak dari mereka yang sudah di rotasi ke bagian lain. Di beberapa  rutan  /lapas  petugas  lapas  yang  masuk  kedalam  tim  rehabilitasi,  mereka belajar  sendiri  tentang  cara  memberikan  materi  rehabilitasi  berdasarkan  metode  yang pernah  mereka  pelajari  saat  pelatihan  yang  diberikan  oleh  BNN.  Untuk  mengatasi  hal tersebut, beberapa lapas telah melakukan kerjasama dengan BNNP dan BNNK setempat
meskipun kerjasama tersebut tidak berdasarkan MOU tertulis namun dipengaruhi faktor hubungan  baik  antar  instansi.  Bentuk  kerjasama  tersebut  berupa  bantuan  tenaga konselor  ketika    melakukan  asesmen  dan  menjadi  narasumber  saat  pengisian  materi rehabilitasi.  Namun  demikian,  ada  juga  rutan  dan  lapas  yang  belum  mendapatkan bantuan  dari  instansi  terkait  (Hasil  penelitian  Puslidatin  BNN  dan  Pusjianbang Balitbang Kemenkumham, 2019).

## E. Analisis Teori
Harwood  mengatakan  bahwa “ sinergi  berasal  dari  bahasa  Yunani synergos yang  artinya  bekerja  bersama ” (Benecke,  Schurink,  &  Roodt,  2007).  Sinergi  atau kerjasama  yang  terbangun  antara  BNN  dan  Kemenkumham  dalam  Upaya  Rehabilitasi Narkotika  di  Lapas  sudah  berlangsung  sejak  lama  bahkan  sebelum  Inpres  No.2  Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN di keluarkan. Namun  Inpres  tentang RAN P4GN  tersebut  tetap  sebagai  pengingat  masing-masing  instansi  untuk  lebih mengoptimalkan  sinergitas  dalam  pelaksanaan  RAN  P4GN  disegala  bidang  dalam bentuk inovasi-inovasi baru.
Harris menjelaskan  sinergi  sebagai  suatu proses  yang  dinamis  yang  melibatkan adaptasi  dan  pembelajaran,  menciptakan  solusi  yang  terintegrasi,  memerlukan  aksi bersama yang mana efek yang dihasilkan lebih besar dibandingkan bekerja sendiri, tidak berkompromi, dan membuang energi tim (Benecke, Schurink, & Roodt, 2007). Sinergi antara BNN dan Kemenkumham dalam upaya rehabilitasi di lapas, bukan sesuatu yang terjadi secara instan. BNN menginisiasi program  rehabilitasi di lapas sejak tahun 2002 sebagai  bentuk  kepedulian  terhadap  WBP  korban  penyalahgunaan    narkotika.  Tahun 2014  yang  dikenal  dengan  tahun  penyelamatan  pecandu  dan  korban  penyalahgunaan narkotika,  program  rehabilitasi  gencar  dilaksanakan  termasuk  di  lapas.  Tahun  2015- 2016  BNN  memberikan  dukungan  penuh  termasuk  anggaran  dan  peningkatan kemampuan  petugas  untuk  program  rehabilitasi.  Manfaat  dan  semangat  rehabilitasi yang  dicanangkan  oleh  BNN  ini  pun  dapat  dirasakan  oleh  Kemenkumham.  Sehingga ketika  BNN  menghentikan  anggaran  di  tahun  2017,  Pihak  Kemenkumham  tetap melanjutkan  program  tersebut  meskipun  menggunakan  anggaran  sendiri.  Dari  sejarah sinergitas  diatas  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  antara  BNN  dan  Kemenkumham telah  memiliki  persepsi  yang  sama  terhadap  pentingnya  rehabilitasi  WBP  yang merupakan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika yang ada di lapas.
Berdasarkan  indikator  sinergi  yang  digagas  oleh  Doctoroff  (1977)  persyaratan utama  untuk  membangun  sinergitas  adalah  mencakup  indikator  komunikasi  yang efektif, umpan balik yang cepat, kepercayaan, dan kreativitas. Antara BNN (Kedeputian Rehabilitasi)  dan  Kemenkumham  (Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan)  sudah  terjalin komunikasi  yang  baik,  namun  belum  diwadahi  dengan  forum  komunikasi  atau  satuan tugas  (satgas)  khusus  yang  menangani perihal  rehabilitasi  di  lapas.  Umpan  Balik yang cepat,  untuk  tingkat  pusat  baik  pihak  BNN  ataupun  Kemenkumham  sangat  responsif menanggapi  masalah  rehabilitasi  di  lapas,  kepercayaan  sudah  mulai  terjalin  sejak dimulainya kerjasama antara BNN dan Kemenkumham. Perihal kreatifitas, masih belum optimal,  karena  masih  belum  semua  BNN  tingkat  wilayah  mampu  bersinergi  dengan lapas setempat dalam memenuhi kebutuhan rehabilitasi untuk WBP Narkotika yang ada di wilayah tersebut.
Sinergitas  antara  BNN  dan  Kemenkumham  di  tingkat  pusat  sudah  cukup  baik, namun  sinergitas  antara  BNNP/BNNK  dan  Lapas  setempat  memberikan  hasil  yang berbeda-beda. Untuk pelaksanaan rehabilitasi narkotika untuk WBP, pihak lapas masih butuh  dukungan  Petugas  yang  terlatih  dari  pihak  BNN  baik  berupa  peningkatan kemampuan  petugas  ataupun  bantuan  tenaga  konselor.  Ada  rutan/lapas  yang  sudah mendapatkan  dukungan  dari  BNN  setempat  dan  ada  yang  belum.  Faktor  penghambat utama  adalah  keterbatasan  anggaran  dan petugas  yang  terlatih.  Kendala  di pihak  BNN pun terutama BNN Kab/Kota, masih sedikit sekali petugas rehabilitasi yang terlatih dan bersertifikasi selain itu juga ketidaktersediaan anggaran.
Jika  mengacu  pada  indikator  kreatifitas,  tanpa  anggaran  pun  sebenarnya pendampingan  rehabilitasi  di  rutan/lapas  dapat  dilakukan.  Berdasarkan  observasi  dan wawancara  penulis  terhadap  petugas  BNNK  Prabumulih  yang  berada  di  provinsi Sumatera  Selatan,  petugas  rehabilitasinya  dapat  memberi  dukungan  rehabilitasi terhadap  rutan  setempat  (Rutan  Kelas  IIB  Prabumulih)  meskipun  tidak  ada  anggaran dari kedua belah pihak. Adapun jumlah klien yang direhabilitasi sebanyak 40-50 orang, frekuensi pelaksanaan dua kali dalam sebulan, petugas rehabilitasi dari BNNK sebanyak tiga  orang  konselor  dan  layanan  yang  diberikan  berupa  Skrining,  Asesmen,  konseling individu,  dan  terapi  kelompok  (Wawancara  Petugas  BNNK  Prabumulih,  17  Februari 2021).
Dalam  penyelenggaran  rehabilitasi  WBP  Narkotika,  baik  dari  pihak  lapas ataupun  BNN    harus  benar-benar  harus  mengoptimalkan  sinergitas,  disertai  dengan komitmen  dan  kepedulian  yang  kuat,  integritas  dan  solidaritas  dalam  upaya menyelamatkan  WBP  pecandu  atau  korban  penyalahguna  narkotika  yang  berada  di lapas  agar  dapat  pulih,  setelah  kembali  kemasyarakat  mereka  memiliki  ketahanan  diri yang  tangguh,  sehingga  tercipta  ketahanan  keluarga,  ketahanan  masyarakat  dan ketahanan  nasional.  Seperti  quote  yang  digagas  oleh  Dr.  Sahardjo  “ Tiap  orang  adalah manusia  dan  harus  diperlakukan  sebagai  manusia,  meskipun  ia  telah  tersesat,  tidak boleh  selalu  ditunjukan  pada  narapidana  bahwa  ia  itu  penjahat,  sebaliknya  ia  harus merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia ” (Sujatno, 2008).

## Kesimpulan
Sinergitas  antara  BNN  dan  Kemenkumham  dalam  upaya  rehabilitasi  terhadap WBP  Narkotika  di  lapas  sudah  berjalan  cukup  baik,  namun  dalam  pelaksanaan  teknis nya  masih  belum  optimal  karena  belum  menjangkau  semua  WBP  pecandu  atau penyalahguna narkotika di Indonesia. Adapun beberapa kendalanya yaitu kesiapan lapas berupa SDM petugas rehabilitasi yang terlatih, sarana prasarana dan anggaran.
Rekomendasinya,  agar  BNN  lebih  mengoptimalkan  sinergitas  dengan Kemenkumham  hingga  tingkat  wilayah  (BNNP/BNNK)  sehingga  dapat  menjangkau seluruh lapas yang banyak kasus penyalahgunaan narkotikanya, memperbanyak petugas rehabilitasi  di  BNN  Kabupaten/Kota  agar  dapat  memberikan  dukungan  SDM Rehabilitasi    terhadap  WBP  Narkotika  di  lapas  setempat.  Untuk  mengoptimalkan program  pemulihan  klien  narkotika  di  lapas,  baik  pihak  BNN  ataupun  Lapas  perlu memiliki  data  yang  terintegrasi,  agar  setelah  keluar  dari  lapas,  para  WBP  dapat melanjutkan program pasca rehabilitasinya di BNN terdekat.

## BIBLIOGRAFI
BNN.  (2019).  Narapidana  Narkotika  Membeludak  dimana  Letak  Kesalahannya.  Di akses  dari:  https://bnn.go.id/narapidana-narkotika-membeludak-dimana-letak- permasalahannya/
BNN.  (2020).  Press  Release  Akhir  Tahun  2020:  Sikap  Tegas  Wujudkan  Indonesia Bebas  Dari  Narkoba.  Diakses  dari:  https://bnn.go.id/press-release-akhir-tahun- 2020/
BNN.  (2020).  Potret  Efektivitas  Rehabilitasi  Penyalahguna  Narkotika  di  Lembaga Pemasyarakatan. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
Beneke,  G.,  Schurink,  W.,  &  Roodt,  G.  (2007).  Towards  a  substantive  theory  of synergy. SA  Journal  of  Human  Resource  Management,  5 (2),  9.  doi: https://doi.org/10.4102/sajhrm.v5i2.115.
Doctoroff, Michael. (1977). Synergistic Management. New York: AMACOM Press Instruksi  Presiden  Republik  Indonesia    Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Rencana  Aksi Nasional  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika tahun 2020-2024.
LBHM.  (2019).  Pasar  Gelap  Narkotika  di  Penjara,  Imbas  Kebijakan  Punitif.  Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
Lebowitz, David. (2012). "Proper Subjects for Medical Treatment?" Addiction, Prison- Based  Drug  Treatment,  and  the  Eighth  Amendment ,  14 DePaul  J.  Health  Care L. 271
Miles,  Matthew  dan  Huberman  A.  Michael  (2007).  Analisis  Data  Kualitatif  :  Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta : UI Press.
Najiyanti,  Sri  dan  Slamet  Rahmat  Topo  Susilo.  (2011).  Sinergitas  Instansi  Pemerintah dalam  Pembangunan  Kota  Terpadu  Mandiri.  Jurnal  Ketransmigrasian:  Vol.  28, No.2 Desember, P. 113-124
NIDA.  (2010). Strategic  Plan  National  Institue  on  Drug  Abuse. Maryland:  National Institute on Drug Abuse, National Institute of Health, US Departemen of Health and Human Service.
O’Hagan  A,  Hardwick  R.  (2017).  Behind  Bars:  The  Truth  about  Drugs  in  Prisons. Forensic Res Criminol Int J 5(3): 00158. DOI: 10.15406/frcij.2017.05.00158
Pandjaitan,  Sinca  IP.  (2020).  BNN  Bubar  atau  Sangar,  Leading  Sector  Yang  Tak Leading. Jakarta: PT Semesta Rakyat Merdeka.
Partiningsih,  dan  Dwi  Susanto.  (2017).  Seri  Pendidikan  Anti  Narkoba:  Mengenal narkoba,  Jenis,  dan  Pencagahan  Penyalahgunaannya.  Yogyakarta:  Genius Publisher.
Simatupang,  Taufik  H,  dkk.  2019.  Karakteristik  Narapidana  dan  Potensi Penyalahgunaan  dan  Peredaran  Narkotika  di  Lembaga  Permasyarakatan. BalitbangkumhamPress : Jakarta
Simon, AJ dan Thomas Sunaryo. (2011). Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Bandung: Penerbit Lubuk Alung.
Simon,  A.  Josias.  (2012).  Budaya  Penjara:  Pemahaman  dan  Implementasi.  Bandung: CV. Karya Putra Darwati.
Sujatno,  Adi.  (2008).  Pencerahan  di  Balik  Penjara,  Dari  Sangkar  Menuju  Sanggar Untuk Membangun Manusia Mandiri. Teraju: Jakarta.
Supratman,  Dindin  dan  A.  J.  Simon  R.  (2019).  Sinergitas  Badan  Narkotika  Nasional Melalui  penggiat  Anti  Narkoba  Dalam  Upaya  Formulasi  Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Administrasi Publik, Vol. XV, No.1.
Utami,  Diah  Setia.  (2019).  Sinergitas  Antar  Kementerian  dan  Lembaga  Guna Meningkatkan  Program  Layanan  Rehabilitasi  Penyalahguna  Narkotika  Sesuai Inpres  No.6  tahun  2018.  Jurnal  Kajian  Stratejik  Ketahanan  Nasional,  Vol.2, No.1. UNODC. (2009). Drug Dependence Treatment: Intervention for Drug User in Prison.