## SOLUSI STRATEGIS KEMISKINAN KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN
Ipah Ema Jumiati*) Ayuning Budiati**), Riny Handayani***) Rahmawati****) *) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
**) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
***) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ****) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Email: *) ipah.ema@untirta.ac.id , **) ayoekomara@gmail.com , ***) gmriny@yahoo.co.id , ****) rahmawati@untirta.ac.id

## ABSTRACT
It  is  not  easy  to  build  understanding  of  poverty  because  it  involves  various  dimensions. Understanding poverty is very diverse, ranging from the inability to meet basic consumption needs  and  improve  conditions  to  a  broader  understanding  that  includes  social  and  moral components. According to Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 131 Year 2015 concerning Determination of Underdeveloped Regions in 2015 - 2019. Pandeglang Regency and Lebak Regency are included in the category of disadvantaged areas. Pandeglang Regency  has  a  poverty  rate  of  9.74  percent,  followed  by  Lebak  Regency  8.64  percent, Tangerang Regency 5.39 percent, Serang Regency 4.63 percent, Tangerang City 4.95 percent, Cilegon City 3.52 percent, Serang City 5, 57 percent, and South Tangerang City 1.76 percent. For the Solidarity Line in Pandeglang District the latest data is in the range of 267,752 rupiah /  capita  /  month,  the  sixth  lowest  after  Lebak  Regency  (246,389)  and  Serang  Regency (256,660). This research was conducted to analyze the causal factors and explore the potential for  poverty  alleviation  in  Pandeglang  Regency,  Banten  Province.  In  this  study  using quantitative methods and supported by qualitative. Quantitative methods have the advantage of  validating  natural  science:  explicit,  standardized  procedures;  precise  numerical measurement;  and  replication.  (Neuman,  2006).  While  the  qualitative  approach  used  as  a support is a process of research and understanding based on a methodology that investigates a social phenomenon  and human problems in which this approach, the researcher makes a complex  picture,  examines  words,  detailed  reports  from  the  viewpoint  of  respondents  and conducts studies on situations which is natural (Creswell 1998). Research Results Show that the  regional  gap  index  represented  by  the  Gini  Ratio  in  Pandeglang  District  obtained  an average  Gini  Ratio  of  0.20  which  can  be  categorized  as  Low  Inequality,  below  the  2017 Province Gini Ratio in Banten which is 0.380 and the National Gini Ratio of 0.320. With Low Inequality indicates that most households have income that does not differ greatly from one another.  However,  other  data  obtained  from  observations  and  data  collection  in  the  field, critical area 1 is much lower Gini Rationya (0.15) compared to critical area 3 represented by Karangtanjung  District  (0.32).  This  means  that  in  Sobang  District  the income  gap  between communities  is  relatively  lower  than  in  Karangtanjung  District.  Furthermore,  a  concerted effort is needed so that the gap does not get worse so that it triggers social jealousy among the community. The factors causing poverty gap in Pandeglang Regency, Banten Province are: a) Low Level of Education; b) Community life patterns; c) Skill limitations; d) Low population mobility; e) Number of family dependents.
Keywords: Potential, Poverty Alleviation.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang Masalah
Peningkatan  kualitas  sumber  daya manusia  tidak  mungkin  dapat  dicapai  bila penduduk  masih  dibelenggu  kemiskinan. Sebagaimana diungkap oleh Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi 1997, akar masalah yang  menyebabkan  kemiskinan  adalah ketiadaan  akses  dan  kontrol  orang  miskin atas  sumber  daya  yang  ada.  Maksudnya, karena monopoli oleh kelompok dan negara tertentu dengan sistem ekonomi neoliberalnya,  maka  yang  mempunyai akses  terhadap  segala  macam  kekuasaan, baik  ekonomi,  politik,  budaya,  maupun sosial  adalah  mereka-mereka  yang  kaya dan berpunya.
Penelitian  ini  dilakukan  untuk menganalisis  ketimpangan  kemiskinan  di Kabupaten Pandeglang. Diantaranya dengan mengukur Index Kedalaman Kemiskinan  Menurut  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017,
Indeks  Kedalaman  Kemiskinan (Poverty Gap  Index )  merupakan  ukuran  rata-rata kesenjangan  pengeluaran  masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.  Semakin  tinggi  nilai  indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
Kabupaten  Pandeglang  merupakan salah  satu  kabupaten  yang  ada  di  Provinsi Banten  dengan  luas  2.746,31  km2  atau 29,98%  dari luas  wilayah  Provinsi  Banten
dan terbagi dalam 35 kecamatan. Menurut Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah  Tertinggal  Tahun  2015  –  2019. Kabupaten  Pandeglang  dan  Kabupaten Lebak  masuk  dalam  kategori  daerah tertinggal.  Kabupaten  Pandeglang  terdata memiliki  tingkat  kemiskinan  sebesar  9.74 persen,  disusul  Kabupaten  Lebak  8,64 persen, Kabupaten Tangerang 5,39 persen, Kabupaten  Serang  4,63  persen,  Kota Tangerang 4,95 persen, Kota Cilegon 3,52 persen, Kota Serang 5,57 persen, dan Kota Tangerang  Selatan  1,76  persen.  Untuk Garis Kemiskinan di Kabupaten
Pandeglang  data  terbaru  berada  pada kisaran 267.752 rupiah/kapita/bulan, terendah keenam setelah Kabupaten Lebak
(246.389) dan Kabupaten Serang (256.660). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. (Banten Dalam Angka, BPS Provinsi Banten 2017).

## Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  adalah  sebagai berikut :
a. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab  kemiskinan  di  wilayah Kabupaten Pandeglang;
b. Mengidentifikasi  potensi-potensi  di wilayah  Kabupaten  Pandeglang  yang dapat dijadikan sebagai faktor pendorong  peningkatan  kesejahteraan masyarakat;

## Urgensi (Keutamaan) Penelitian
Urgensi penelitian ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi  publik,  khususnya  tentang pengentasan  kemiskinan  di  Kabupaten Pandeglang  Provinsi  Banten.  Dari  aspek terapan,  hasil  penelitian  ini  diharapkan bermanfaat  untuk  menangani  masalah- masalah yang berkaitan dengan perencanaan  strategis  yang  efektif  bagi pemerintah  Kabupaten  Pandeglang  serta guna dijadikan bahan refleksi model untuk
pengentasan
kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat dengan perencanaan strategis yang efektif.

## STUDI PUSTAKA
Konsep Implementasi Kebijakan Publik.
Berkenaan  dengan  uraian  studi implementasi,  maka  setidaknya  perlu diuraikan terlebih dahulu pengertian implementasi  sebagaimana  dikemukakan oleh  Presmann  dan  Wildavsky  (1979:21)
juga mengurai makna implementasi dengan menyatakan  bahwa implementation  maybe viewed  as  process  of  interaction  between the  setting  of  goals  and  action  geared  to achievement  them .  Implementasi  dapat dipandang  sebagai  proses  interaksi  antara tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan- tindakan yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Presmann dan Wildavsky melihat implementasi kebijakan sebagai  mata  rantai  yang  menghubungkan titik  awal  “setting  of  goal”  dengan  titik akhir “achievement them.
Selanjutnya,  untuk  implementasi kebijakan  publik,  maka  Dwidjowijoto, (2004:  159)  melihat  ada  dua  pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan      dalam      bentuk program-program  atau   melalui   formulasi kebijakan  derivat  atau  turunan  dari kebijakan  publik  tersebut.  Secara  umum dapat digambarkan sebagai berikut:
Kebijakan Publik Penjelas Program Intervensi Proyek Intervensi Kegiatan Intervensi
Publik/masyarakat/Beneficiaries

## KEBIJAKAN PUBLIK
Gambar 2.1.
(Sumber: Dwidjowijoto, 2004:159) Gambar 2.1. tersebut menunjukkan  dengan  jelas  susunan implementasi kebijakan dalam bentuk program, ke proyek dan ke kegiatan.
Pandangan serupa dari  Gordon  yang
dikutip Keban (2006) bahwa Implementasi berkenaan dengan berbagai  kegiatan  yang  diarahkan pada realisasi program.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  implementasi  kebijakan  adalah Dinamika kegiatan yang merupakan pelaksanaan  dari  keputusan  politik,  dalam bentuk  peraturan  perundangan  maupun program kegiatan dengan melibatkan tidak hanya aparat pelaksana sampai pada tingkat street  level  bureaucracy,  tetapi  juga melibatkan  masyarakat,  kegiatan  mana menciptakan  peluang  bagi  masyarakat melibatkan  dirinya  dalam  mengakses kepentingannya dan tercapainya kepentingan pengambil kebijakan.

## Konsep Kemiskinan.
Pelbagai  usaha  telah  dilaksanakan untuk  mengatasi  masalah  kemiskinan. Dalam konteks yang demikian, maka untuk memahami  kemiskinan  dapat  dilihat  dari pandangan  Sudibyo  (1995:11)  bahwa kemiskinan  adalah  kondisi  deprivasi terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan  dasar  seperti  sandang,  papan, pangan,  kesehatan  dan  pendidikan  dasar. Pandangan  serupa  dari  Badan  Pusat Statisitik  (BPS)  mengartikan  kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi
standar  minimum  kebutuhan  dasar  yang meliputi kebutuhan makanan maupun non- makanan. Sedangkan dari BKKBN (1996:10)  kemiskinan  dianggap  sebagai Suatu  keadaan  dimana  seseorang  tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf  kehidupan  yang  dimiliki  dan  juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental,  maupun  fisiknya  untuk  memenuhi kebutuhannya.
Disamping  pandangan  ahli  yang telah  diuraikan  sebelumnya,  beberapa  ahli juga  memetakan  penyebab  kemiskinan dalam  3  (tiga)  kategori  yaitu  kemiskinan natural, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan natural dapat  dikatakan  sebagai  kemiskinan  yang disebabkan oleh keterbatasan alamiah baik pada segi sumberdaya manusianya maupun sumberdaya  alamnya  atau  kemiskinan konsekuensial meminjam istilah David Cox (dalam Suharto, 2004:132), namun, Galbraith  (1979:13)  menganggap  faktor- faktor  alamiah  kurang  bisa  dijadikan penjelasan mengenai terjadinya kemiskinan. Ia menunjuk Jepang, Singapura,  Taiwan,  Hongkong  dan  Korsel
sebagai  bukti.  Secara  alamiah  negara- negara  tersebut  bukanlah  negara-negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun demikian,  dalam  kenyataannya,  kelima negara  di  atas  tidak  termasuk  negara miskin. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan  yang  disebabkan  oleh  faktor- faktor  kebudayaan,  yang  menyebabkan terjadinya  proses  pelestarian  kemiskinan didalam masyarakat itu. (Suharto, 2004:137;  Baswir,  1995:20;  Mas’oed 1994:135). Kemiskinan model ini menurut Oscar  Lewis  dapat  muncul  sebagai  akibat adanya  nilai-nilai  atau  kebudayaan  yang dianut  oleh  orang-orang  miskin  seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki  etos  kerja  dan  sebagainya  atau faktor  internal  yang  datang  dari  diri  si miskin  itu  sendiri.  (Suharto,  2004:138). Pandangan tersebut oleh Chambers (1988:132) dianggap sebagian besar melesat,  karena  banyak  studi  kasus  yang menunjukkan  bahwa  orang-orang    miskin pekerja  keras,  cerdik,  dan  ulet.  Mereka harus  memiliki  sifat-sifat  seperti  itu  untuk dapat  bertahan  hidup  dan  melepaskan  diri dari belenggu rantai kemiskinan.

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan  penelitian  kuantitatif  tehnik deskriptif yang didukung dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan
kuantitatif,  ditekankan  netralitas  dan objektivitas.  Studi  kuantitatif,  diandalkan pada  mengandalkan  prinsip  replikasi, mematuhi  standarisasi  prosedur,  ukuran dengan  angka,  dan  analisis  data  dengan statistik  dalam  hal  meminimalkan  atau menghilangkan  hal  yang  subjektif.  Isu integritas  dalam  penelitian  kuantitatif mencerminkan  pendekatan  sains  alami. Riset sosial kuantitatif memiliki keunggulan  validasi  sains  alami:  eksplisit, prosedur  standar;  pengukuran  numerik yang tepat; dan replikasi. (Neuman, 2006). Sedangkan  pendekatan  kualitatif  yang digunakan  sebagai  pendukung  penelitian merupakan  suatu  proses  penelitian  dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena  sosial  dan  masalah  manusia dimana  pendekatan  ini,  peneliti  membuat suatu  gambaran  kompleks,  meneliti  kata- kata,  laporan  terinci  dari  pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami (Creswell 1998).

## 3.2. Metode Pengumpulan Data
Data  yang  dikumpulkan  dalam penelitian ini, terdiri atas : data primer dan data  sekunder.  Data  primer  diperoleh  dari wawancara  langsung  kepada  responden. Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  dari instansi  atau  dinas  yang  terkait  dengan penelitian. Selain itu dikumpulkan juga dari buku-buku dan laporan penelitian

## 3. 3 Populasi Dan Sampel Penelitian
Jumlah  sampel  yang  digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Slovin dengan rumus sebagai berikut :
Jumlah sampel berasal dari populasi Rumah Tangga Miskin (RTM) yang terdata sebagai  wilayah  kantong  kemiskinan  di Kabupaten Pandeglang dengan kategorisasi RTM  Kritis 1 adalah Kecamatan Cikeusik dan  Kecamatan  Panimbang,  Cigeulis, Bojong, Angsana, Mandalawangi,
Sukaresmi, Labuan,
Karangtanjung,
Cibaliung,  Cibitung  dan  Sobang  sebagai kecamatan dengan kategorisasi RTM Kritis 2  yang  berjumlah  15.898  RTM  (Sumber  : Pemutakhiran Basis Data Terpadu Provinsi Banten,  2015).  Wilayah  tersebut  selain merupakan  kantung  kemiskinan  kritis  1 sampai  kritis  3  di  Kabupaten  Pandeglang juga  mewakili  secara  geografis  wilayah Kabupaten Pandeglang
Dengan  margin  error  e  =  5%, setelah dihitung dan digenapkan diperoleh jumlah  sampel  sebanyak  400  Rumah Tangga  Miskin  (RTM).  Jumlah  masing- masing  sampel  RTM  di  setiap  kecamatan secara  jelas  dapat  dilihat  pada  tabel  di bawah ini :

## Tabel 3.1. Jumlah Populasi dan Sampel
Kecamatan Jumlah RTM (Rumah Tangga Miskin) Sampel Tingkat Presisi 5% Cikeusik 1.015 25 Panimbang 4.214 104 Cigeulis 2.431 60 Bojong 827 21 Mandalawangi 2.207 55 Angsana 624 16 Sukaresmi 1.397 35 Labuan 663 17 Karangtanjung 665 17 Cibaliung 647 16 Cibitung 532 14 Sobang 676 17 Total 15.898 397
Sumber : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Banten 2015, Pengolahan Data 2019.

## PEMBAHASAN
Gambaran Umum Kabupaten Pandeglang Kabupaten Pandeglang terdiri dari 35 kecamatan dari 335 desa/kelurahan (13 kelurahan dan 322
Desa)  dengan  luas  wilayah  daerah sebesar  2.746,89  kilometer  persegi
(km²). Kecamatan Cikeusik merupakan  kecamatan  terluas  di
Kabupaten  Pandeglang  dengan  luas sekitar 322.76 km² sedangkan Kecamatan Labuan merupakan kecamatan  terkecil  dengan  luas sekitar 15,66 km²
Jumlah  Penduduk  Kabupaten Pandeglang  sebesar  1.205.203  jiwa, dengan  komposisi  615.297  jiwa penduduk  laki-laki  dan  589.906 penduduk  perempuan.  Kecamatan Labuan  merupakan  wilayah  yang penduduknya paling banyak di
Kabupaten  Pandeglang  yakni  56.947
jiwa, sedangkan Kecamatan
Koroncong  paling  sedikit  jumlah penduduknya  yakni  18.720  jiwa.
Wilayah yang paling padat
penduduknya  terdapat  di  Kecamatan
Labuan  yakni  3.636,46  jiwa/km² sedangkan
Kecamatan Sumur merupakan  wilayah  yang  paling jarang  penduduknya  yakni  93,21
jiwa/km²  (Kabupaten  Pandeglang Dalam Angka, 2018)
Berdasarkan rasio jenis kelamin, hanya Kecamatan
Mekarjaya  yang  memiliki  nilai  Sex Ratio  dibawah  100  yaitu  99,87  yang berarti terdapat 99 penduduk laki ‐ laki untuk setiap 100 penduduk
perempuan.  Jumlah  penduduk  laki ‐ laki dan perempuannya hampir sama. Se dangkan  kecamatan  lainnya memiliki sex ratio di atas 100, dengan sex  ratio  terbesar  di  Kecamatan Cadasari yaitu sebesar 111,80.
Gambaran Ketimpangan Kemiskinan di Kabupaten
Pandeglang Provinsi Banten
Sejak  tahun  2011  sampai tahun  2016,  pola  kemiskinan  di Provinsi Banten secara umum mengalami penurunan. Hal ini dijelaskan oleh data semakin meningkatnya batasan garis kemiskinan di Provinsi Banten. Pada Maret  2011  garis  kemiskinan  di Provinsi  Banten  adalah  226.662 rupiah  dan  pada  September  2016 terdata  sebesar  373.365  rupiah  dan pada Tahun 2017 mengalami peningkatan lagi menjadi 386 753.
Selengkapnya angka kemiskinan di Provinsi  Banten  adalah  sebagai  berikut  : Kabupaten Pandeglang 9.74 persen,
Kabupaten  Lebak  8,64  persen,  Kabupaten Tangerang 5,39 persen, Kabupaten Serang 4,63  persen,  Kota  Tangerang  4,95  persen, Kota  Cilegon  3,52  persen,  Kota  Serang
5,57  persen,  dan  Kota  Tangerang  Selatan 1,76  persen.  Untuk  Garis  Kemiskinan  di Kabupaten Pandeglang data terbaru berada pada  kisaran  285.822  rupiah/kapita/bulan, terendah keenam setelah Kabupaten Lebak (261.880) dan Kabupaten Serang.
Tingkat Kemiskinan Pada Tingkat Rumah Tangga Desa di Kabupaten

## Pandeglang
Berdasarkan hasil yang diperoleh  dari  penyebaran  kuesioner di wilayah penelitian,  dapat diketahui karakteristik  responden  mayoritas adalah  rumah  tangga  dengan  kepala
keluarga  yang  berada  pada  rentang usia produktif mendekati non produktif (dominasi pada umur 40-49 tahun  sebanyak  27,5%)  Sedangkan dari tingkat pendidikannya, mayoritas kepala keluarga hanya menyelesaikan pendidikan dasarnya (52,8%) bahkan sebanyak 14,3% responden
tidak menamatkan
pendidikan
dasarnya.
Masih  belum  memadainya tingkat pendidikan masyarakat, dimana  angka  rata-rata lama  sekolah di Kabupaten Pandeglang tahun 2016 adalah 6,82 tahun jauh di bawah rata- rata  Provinsi  Banten  sebesar  8,37 tahun  (standar  nilai  maksimum  15
tahun,  UNDP).  dan  jumlah  total warga  buta  aksara  di  Kabupaten Pandeglang relatif  tinggi yakni 19.000 jiwa, paling banyak di daerah Selatan  yaitu  Kecamatan  Sumur, Cimanggu,  Cibitung,  Cibaliung  dan sekitarnya.
Pengaruh antara ketimpangan distribusi pendapatan terhadap kemiskinan dipengaruhi  oleh  adanya  peningkatan jumlah  penduduk.  Pertambahan  penduduk cenderung  berdampak  negatif  terhadap penduduk  miskin,  terutama  bagi  mereka yang  sangat  miskin.  Sebagian  besar keluarga  miskin  memiliki  jumlah  anggota keluarga  yang  banyak  sehingga  kondisi
perekonomian mereka yang berada di garis kemiskinan  semakin  memburuk  seiring dengan memburuknya ketimpangan pendapatan  atau  kesejahteraan.  Salah  satu penyebab  dari  kemiskinan  adalah  adanya ketidaksamaan  pola  kepemilikan    sumber daya  yang  selanjutnya  akan  menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Berdasarkan  data  di  atas  diperoleh  fakta
bahwa  di  sekitar  wilayah  responden terdapat  penduduk  pendatang  (migran). Sebanyak  61,8%  responden  membenarkan hal  tersebut,  dapat  dipastikan  terjadi penambahan jumlah penduduk yang diakibatkan oleh migrasi dan hal ini harus diperhatikan  pemerintah  setempat  karena telah  disebutkan  sebelumnya  penambahan jumlah  penduduk  akan  berkontribusi  pada keadaan kemiskinan yang semakin timpang.
Faktor-Faktor  Penyebab  Kesenjangan Kemiskinan Di  Kabupaten Pandeglang;
Faktor-faktor  penyebab  kesenjangan kemiskinan  di  Kabupaten  Pandeglang, dillihat  berdasarkan  wilayah  kantong kemiskinan  di  Kabupaten  Pandeglang dengan kategorisasi Rumah Tangga Miskin (RTM) Kritis  1  adalah Kecamatan Cikeusik,  Ciguelis  dan  Mandalawangi. Kecamatan  Panimbang,  Bojong,  Angsana, Sukaresmi,  Labuan,  Cibaliung,  Cibitung sebagai RTM Kritis 2. Kecamatan  Sobang dan  Karangtanjung  sebagai  kecamatan dengan  kategorisasi  RTM  Kritis  3  dengan jumlah  total  sebanyak  15.898  RTM (Sumber  :  Pemutakhiran  Basis  Data Terpadu  Provinsi  Banten,  2015).  Wilayah tersebut selain merupakan kantung kemiskinan di Kabupaten Pandeglang yang juga mewakili secara geografis  wilayah di Kabupaten Pandeglang. Pertimbangan pembagian  wilayah  di  atas  juga  dilakukan
dengan  membagi  wilayah  sesuai  dengan tipologinya  yaitu:  1)  berdasarkan  jenis usaha  (pertanian  dan  non  pertanian);  2) jumlah penduduk jarang, sedang dan padat; dan  3)  letak  geografis  (pesisir  dan  non pesisir).  Dengan  pembagian  wilayah  tadi, diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalam program-program pengurangan kemiskinan  dan  pencegahan  pertambahan penduduk miskin.
Melihat ketiga wilayah di atas, faktor yang  menjadi  penyebab  kemiskinan  di wilayah pedesaan dan faktor penciri rumah tangga  miskin  di  Kabupaten  Pandeglang tentunya  akan  beragam,  berbeda  dari  satu masyarakat  ke  masyarakat  yang  lain,  dari satu wilayah ke wilayah yang lain, bahkan dari satu waktu ke waktu yang lain. Dalam hal ini perlu disesuaikan dengan karakteristik  tipologi  desa  dan  faktor penciri  rumah  tangga  miskin  Kabupaten Pandeglang,  agar  dapat  dijadikan  dasar dalam  merumuskan  strategi  ke  depan secara efektif dan efisien, serta memberikan kontribusi  untuk  menjawab  permasalahan dan  keterbatasan-keterbatasan  penelitian tentang kemiskinan.
Berdasarkan  hasil  yang  didapat  di lapangan  dan  didukung  oleh  data-data sekunder sebelumnya, maka dapat diidentifikasi faktor-faktor penyebab kemiskinan  di  Kabupaten  Pandeglang Provinsi Banten adalah sebagai berikut :
1. Rendahnya Tingkat Pendidikan
Masalah pendidikan adalah masalah yang  sangat  penting  dalam  menentukan kualitas  sumber  daya  manusia  dalam  hal pola pikir. Dengan pendidikan yang rendah tidak  mampu  untuk  merubah  pola  pikir seseorang  untuk  berorientasi  ke  depan (Todaro  :  2000).  Berdasarkan  wawancara yang  dilakukan  dengan  beberapa  aparat kecamatan  dan  pihak  yang  terkait,  terdata bahwa  faktor  utama  penyebab  umumnya kemiskinan di wilayah Kabupaten Pandeglang adalah  masih rendahnya tingkat  pendidikan  masyarakat.  Hal  ini didukung  oleh  beberapa  hasil  wawancara yang  berhasil  peneliti  lakukan  yakni sebagai berikut :
“Ya  faktor  utamanya  yaitu  masalah pendidikanya  ( Kasie  Kessos  Cigeulis,  2 Nov 2018)
“Itu dari pendidikan karena bagaimanapun pendidikan akan berpengaruh  pada  kualitas  sumber  daya manusia, minimal untuk lulusan SMA akan mendapatkan  pekerjaan  yang  layak  yang tentunya  itu  akan  berpengaruh  pada penghasilannya.  Untuk  masyarakat  yang muda-muda  rata-rata  lulusan  SMA,  yang tua-tua  adalah  lulusan  SD  atau  sekolah rakyat.” (Kasie  Kessos  Panimbang,  3 November 2018) “Yang  paling  pertama  yaitu  dari  segi sumber  daya  manusianya  yang  memiliki pendidikan  rendah.  40%  masyarakat  di Mandalawangi yaitu berpendidikan Sekolah  Dasar,  sedangkan  sisanya  SLTP, SLTA  dan  perguruan  tinggi.“ (Aparat Kecamatan Mandalawangi, November
2018)
2. Pola Hidup/Budaya/Kultural
Pola hidup masyarakat yang cenderung  santai  atau  dapat  dikatakan memiliki  motivasi  yang  rendah  menjadi salahsatu penyebab kemiskinan di wilayah ini.  Masih  rendahnya  arus  migrasi,  baik migrasi  masuk  maupun  migrasi  keluar ternyata juga berpengaruh pada pola hidup masyarakat. Berikut hasil wawancara yang peniliti dapatkan :
“faktor  lingkungan  yang  menunjang karena  di  sini  kan  kebanyakan  pribumi belum  banyak  pendatang  sehingga  masih belum adanya persaingan.” ( Kasie Kessos Cigeulis, 2 November 2018)
Selain pola hidup seperti yang telah dijelaskan di atas yakni rendahnya motivasi masyarakat  yang  salahsatunya  akibat rendahnya  arus  migrasi  di  wilayah Pandeglang,  pola  hidup  yang  setidaknya menyebabkan  kemiskinan  masih  relatif tinggi  di  wilayah  ini  adalah  kemiskinan kultural.  Kemiskinan  kultural  mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan  oleh  gaya  hidup,  kebiasaan hidup,  budayanya  yang  merasa  sudah berkecukupan dan tidak merasa kekurangan akan  kondisi  kemiskinan  mereka.  Hal  ini diperkuat dengan salahsatu hasil wawancara  yang  dilakukan,  yakni  sebagai berikut:
“kadang dikita ini yang disebut kemiskinan turunan,  jadi  kadang,  bukan    turunan artinya  dari  dulunya  miskin  nggak  jadi maksudnya  orangtuanya  miskin,  ketika orang  tuanya  meninggal  bantuan-bantuan kemiskin  turun  ke  anaknya,  kemiskinan turunan  itu  ya  anaknya  jadi  penerimaan
bantuan.“ (Kasie Kessos Karangtanjung, 3 November 2018)

## 3. Keterbatasan Keterampilan/Skill
Sebagian  responden  yang  diminta pendapatnya,  menunjukkan  hasil  sebagian besar  tidak  memiliki  usaha  sampingan karena  terbatasnya  keterampilan,  Mereka tidak memiliki skill untuk bisa mengembangkan keterampilan yang mereka  miliki.  Dengan  demikian  jumlah produksi  yang  relatif  rendah  sehingga mempengaruhi rendahnya pendapatan.
Fakta  ini  diperkuat  juga  dengan  hasil wawancara yakni sebagai berikut :
“Penyebab utamanya kemungkinan di sini itu  tidak  ada  lapangan  kerja,  tidak  ada orang  yang  punya  skill  masih  dibilang sedikitlah  baru  ada  juga.” Kasi  Kessos Kecamatan  Sobang  (IH)  wawancara  1 November 2018
“Mungkin yang pertama karena kurangnya SDM,  pola  pikir  yang  masih  rendah,  bisa jadi  juga  karena  pemalas  nggak  mau berfikir,  terus  dia  nggak  punya  inovatif, terus mungkin karena lapangan kerja yang kurang,  setelah  itu  dianya  tidak  mau inovatif  dan  tidak  punya  kreativitas .” (Kasie Kessos Labuan, 4 November 2017) Yang  paling  utama  adalah  faktor  sumber daya manusia, terutama dengan keterampilan  termasuk  dengan  lapangan pekerjaan tetapi ketika lapangan pekerjaan ada tetapi karena tidak memiliki keterampilan  makanya  susah  kalah  saing dengan  orang  lain (Kasie  Kessos Karangtanjung, 1 November 2018).
Keterbatasan  keterampilan/skill  juga berpengaruh  terhadap  tingginya  angka pengangguran  di  Kabupaten  Pandeglang.
Artinya  masih  rendahnya  kualitas  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  turut  berkontribusi dalam  menunjang  terjadinya  kesenjangan kemiskinan di wilayah penelitian.

## Mobilitas Penduduk Rendah
Faktor penyebab kesenjangan kemiskinan  lainnya  adalah,  mobilitas pekerjaan  di  Kabupaten  Pandeglang. Mobilitas  adalah  berpindah-pindah  atau bergerak. Di Kabupaten Pandeglang mobilitas  pekerjaannya  rendah,  sehingga menyebabkan  banyaknya  pengangguran akibat kurang variatifnya lapangan pekerjaan.
Migrasi  dalam  arti  luas  ialah perubahan tempat tinggal secara permanen, tidak  ada  pembatasan  baik  pada  jarak perpindahan maupun sifatnya yaitu apakah tindakan itu bersifat sukarela atau terpaksa, serta tidak ada perbedaan antar perpindahan di dalam negeri dan/atau keluar negeri.
Todaro  dalam  (khodijah,  2008) menyatakan  migrasi  merupakan  suatu proses  yang sangat selektif mempengaruhi setiap  individu  dengan  ciri-ciri  ekonomi, sosial, pendidikan, dan demografi tertentu, maka  pengaruhnya  terhadap  faktor-faktor ekonomi  dan  non  ekonomi  dari  masing- masing individu juga bervariasi.

## 4. Jumlah Tanggungan Keluarga
Berdasarkan  data  yang  didapat sebelumnya, rata-rata keluarga di Kabupaten  Pandeglang  memiliki  jumlah
anak  di  atas  3  seperti  yang  terdata  di Kampung  Muncang  Labuan,  Kampung Bantar Panjang Desa Banyubiru, Kampung Hasem Desa Kiara Payung, Kampung Kuta Desa  Kuta  Karang  Kecamatan  Cibitung, Desa  Cikalong  dan  beberapa  wilayah lainnya  yang  juga  teridentifikasi  sebagai wilayah dengan RTM wilayah kritis 1,2 dan 3.  Penduduk  yang  memiliki  jumlah  anak lebih dari 3 juga berkaitan langsung dengan prosentase tinggi untuk kategori menikah di usia yang relatif muda. Dari 35 Kecamatan yang  ada  di  Kabupaten  Pandeglang terdapat 8 Kecamatan yang perlu mendapatkan perhatian besar untuk menurunkan  Usia  Kawin  Pertama  (UKP) adalah:  Kecamatan  Sumur,  Cimanggu, Patia, Munjul, Cibaliung, Kaduhejo, Panimbang dan  Karang Tanjung .

## PENUTUP

## Simpulan
Berdasarkan  analisis  yang  telah peneliti  lakukan,  maka  dapat  ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : Indeks  kesenjangan  daerah  yang  diwakili oleh  Gini  Ratio  di  Kabupaten  Pandeglang diperoleh  rata-rata  Gini  Ratio  0,20  yang dapat dikategorikan termasuk Ketimpangan  Rendah, di  bawah  Gini Ratio  Provinsi  Banten  Tahun  2017  yakni 0,380 dan Gini Ratio Nasional yakni 0,320. Dengan Ketimpangan Rendah menandakan sebagian  besar  rumah  tangga  memiliki
pendapatan  yang  tidak  berbeda  jauh  satu sama  lain.  Namun  data  lain  yang didapatkan  dari  hasil  pengamatan  dan pendataan di lapangan, wilayah kritis 1 jauh lebih rendah Gini Rationya (0,15) dibandingkan  wilayah  kritis  3  yang diwakili  oleh  Kecamatan  Karangtanjung (0,32).  Artinya,  di  Kecamatan  Sobang kesenjangan  pendapatan  antar  masyarakat relatif  lebih  rendah  dibandingkan  di Kecamatan  Karangtanjung.  Selanjutnya perlu  upaya  bersama  agar  kesenjangan yang terjadi tidak semakin parah sehingga memicu  kecemburuan  sosial  diantara masyarakat.
Faktor-faktor penyebab kesenjangan  kemiskinan  di  Kabupaten
Pandeglang Provinsi Banten adalah sebagai berikut : a) Rendahnya Tingkat
Pendidikan .  Masalah  pendidikan  adalah masalah  yang  sangat  penting  dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dalam  hal  pola  pikir.  Rendahnya  tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak mempunyai  akses  yang  baik  terhadap informasi,  pengetahuan  dan  teknologi. Sehingga akan mempengaruhi kemampuannya  dalam  berpikir  untuk mengembangkan  usahanya  agar  memiliki pendapatan  yang  lebih  tinggi;  b) Pola hidup  masyarakat yang cenderung santai atau  dapat  dikatakan  memiliki  motivasi yang  rendah  menjadi  salahsatu  faktor penyebab kemiskinan di wilayah ini. Masih
rendahnya  arus  migrasi,  baik  migrasi masuk maupun migrasi keluar ternyata juga berpengaruh  pada  pola  hidup  masyarakat. Selain  pola  hidup  seperti  yang  telah dijelaskan di atas yakni rendahnya motivasi masyarakat  yang  salahsatunya  akibat rendahnya  arus  migrasi  di  wilayah Pandeglang, pola hidup yang menyebabkan kemiskinan masih relatif tinggi di  wilayah ini adalah kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat  yang  disebabkan  oleh  gaya hidup,  kebiasaan  hidup,  budayanya  yang merasa  sudah  berkecukupan  dan  tidak merasa kekurangan akan kondisi kemiskinan  mereka.;  c) Keterbatasan keterampilan/skill juga berpengaruh terhadap tingginya angka pengangguran di Kabupaten  Pandeglang.  Artinya  masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) turut berkontribusi dalam menunjang terjadinya kesenjangan kemiskinan  di  Kabupaten  Pandeglang;  d) Mobilitas  penduduk  yang  rendah juga menjadi  salah  satu  faktor  penyebab kesenjangan  kemiskinan.  Mobilitas  adalah kegiatan  berpindah-pindah  atau  bergerak dari  penduduk.  Di  Kabupaten  Pandeglang mobilitas  penduduk  rendah  dicirikan  oleh mobilitas  pekerjaan  yang  juga  rendah, sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran  akibat  kurang  variatifnya lapangan pekerjaan; e) Jumlah Tanggungan
Keluarga. Rata-rata
keluarga di Kabupaten Pandeglang memiliki jumlah anak di atas 3 seperti yang terdata  di  Kampung  Muncang  Labuan, Kampung Bantar Panjang Desa Banyubiru, Kampung  Hasem  Desa  Kiara  Payung, Kampung  Kuta  Desa  Kuta  Karang Kecamatan  Cibitung,  Desa  Cikalong  dan beberapa  wilayah  lainnya  yang  juga teridentifikasi  memiliki  penduduk  yang menikah di usia yang relatif muda. Dari 35 Kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten Pandeglang    terdapat  8  Kecamatan  yang perlu  mendapatkan  perhatian  besar  untuk menurunkan  Usia  Kawin  Pertama  (UKP) yakni Kecamatan Sumur, Cimanggu, Patia, Munjul,  Cibaliung,  Kaduhejo,  Panimbang dan  Karang Tanjung.

## Saran
Berdasarkan simpulan di atas, maka saran  yang  dapat  peneliti  berikan  berupa rekomendasi, berikut:
1. Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia (SDM) terutama prioritas pada peningkatan pendidikan penduduk miskin.  Salah  satu  program  yang  dapat dilakukan  adalah  merancang  paket pelatihan yang menekankan pada peningkatan  skill  dan  praktek  untuk dapat  bekerja  dan  berusaha  lebih produktif.  Target  sasaran  dari  program ini adalah kepala Rumah Tangga Miskin yang memiliki tingkat pendidikan SLTP ke bawah.
2. Pelibatan penduduk (masyarakat) dalam setiap aspek pembangunan dan program pemerintah.
3. Membentuk champion (orang lokal yang memiliki  pengalaman  dan  ilmu)  di tingkat desa/ kecamatan sebagai
penggerak.
4. Mengembangkan  peluang  usaha  di  luar pertanian  ( home  industries) .  Untuk
mendukung  strategi  yang  tepat  dalam memerangi kemiskinan diperlukan intervensi-intervensi  pemerintah  yang sesuai  dengan  sasaran  atau  tujuan perantaranya  dapat  dibagi  menurut waktu,  yakni  jangka  pendek,  jangka menengah dan jangka panjang. Intervensi jangka pendek adalah terutama pembangunan sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan.
5. Untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin, pemerintah bisa melakukan peningkatan minat wirausaha  melalui  pemberian  modal kerja dan pembinaan bagi rumah tangga miskin yang berusaha disektor informal. Dengan bantuan tersebut, usaha yangdilakukan  rumah  tangga  miskin secara ekonomis dapat berkembang dan menguntungkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Sumber Buku :
Chambers,  Robert.  1988. Pembangunan Desa Mulai dari Belakang . Jakarta : LP3ES.
Creswell,  John  W.  1998. Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing  Among  Five  Traditions . California: Sage Publication.
Gilbraith,  Jhon  Kenneth.  1979. Hakekat Kemiskinan  Massa ,  (Terj.  Tom Anwar). Jakarta :  Sinar harapan.
Keban, T. Yeremias. 2006. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik,
Konsep, Teori dan Isu. Gava Media.
Yogyakarta.
Nugroho,  I  &  Rochimin  Dahuri.  2004. Pembangunan  Wilayah:  Perspektif Ekonomi,  Sosial,  dan  Lingkungan.
Jakarta: LP3ES.
Pemutakhiran Basis Data terpadu Provinsi Banten Tahun 2015 Tentang Standar Nilai Maksimum 15 Tahun, UNDP.
Remi  S.  dan  Tjiptoherijanto.  2002. Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta.
Soetrisno, Lukman. 1995. Menuju Masyarakat  Partisipatif .  Jakarta  :
Kanisius.
Suharto,  Edi.  2004. Analisis  Kebijakan Publik . Bandung : Alfabeta.
Todaro, Michael P, dan Smith, Stephen C. 2004. Pembangunan  Ekonomi  di Dunia  Ketiga  Edisi  Kedelapan . Jakarta: Erlangga.
Pressman,  J.L.  and  Wildavsky,  1979. Implementation. Barkley  and  Los
Angeles:  University  of  California Press
Sumber Dokumen:
BPS  Provinsi  Banten.  2017. Perhitungan Dan  Analisis  Kemiskinan  Makro Indonesia .  Badan  Pusat  Statistik Provinsi Banten.
BPS Provinsi Banten. 2017. Banten Dalam Angka . Badan Pusat Statistik Provinsi Banten.
BPS Kabupaten Pandeglang. 2017. Pandeglang  Dalam  Angka .  Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang. BPS Kabupaten Pandeglang. 2017. Statistik
Kesejahteraan  Daerah .  Badan  Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang.
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia Nomor  131  Tahun  2015  Tentang Penetapan  Daerah  Tertinggal  Tahun 2015-2019.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun  2017  Tentang Tata  Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara  Evaluasi  Rancangan  Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah  dan  Rencana  Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka  Menengah  Daerah,  dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.