## PERANAN PANITIA PEMILIHAN PERBEKEL KABUPATEN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN PERBEKEL SERENTAK DI KABUPATEN BULELENG
Oleh :
Kadek Robin Yohana 1 dan Putu Sugi Ardana 2
(putu.sugi@gmail.com)
Abstrak :  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  telah  terdapat pengaturan  tentang  Kepala  Desa.  Permendagri  Nomor  112  Tahun  2014  Tentang Pemilihan Kepala Desa  pada Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa Bupati/Walikota membentuk  Panitia  Pemilihan  di  Kabupaten/Kota.  Panitia  ini  berperan  dalam menyelenggarakan  semua  tahapan  Pemilihan Perbekel Serentak  di  Kabupaten Buleleng.  Guna  terselenggaranya  Pemilihan Perbekel Serentak  di  Kabupaten Buleleng  dapat  berjalan  lancar  aman  dan  sukses  maka  diperlukan  Peran  Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten dalam melaksanakan Pemilihan Perbekel Serentak di  Kabupaten  Buleleng.  Tentunya  terdapat  kendala-kendala  yang  akan  dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan Perbekel Serentak di Kabupaten Buleleng.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empiris  yang  bersifat  deskriptif, dilakukan  di  kantor  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten Buleleng.  Menggunakan  sumber  data  primer  dan  sekunder  melalui  teknik wawancara dan kepustakaan dengan menganalisis data yang diperoleh, disajikan dengan  menguraikan,  menjelaskan  dan  mengambarkan  tentang  Peranan  Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten  dalam  Pelaksanaan  Pemilihan Perbekel Serentak di Kabupaten Buleleng.
Panitia  Pemilihan Perbekel Kabupaten  berperan  dalam  menyelenggarakan Pemilihan Perbekel Serentak  dari  tahap  persiapan,  pencalonan,  kampanye, pemungutan  dan  penghitungan  suara  sampai  penetapan Perbekel terpilih  dan terdapat  kendala  yaitu  dugaan  pelanggaran  (politik  uang)  dalam  tahapan pemungutan  dan  penghitungan  suara  dalam  Pemilihan Perbekel Serentak  di Kabupaten Buleleng.
Kata kunci : Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten, Pemilihan Perbekel Serentak, Pelaksanaan Pemilihan Perbekel .

## PENDAHULUAN
Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan.Hal ini berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UUD NRI Tahun 1945  juga  terdapat  pengaturan  bahwa  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia
1 Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.
dibagi  atas  daerah  provinsi,  dan  daerah  provinsi  itu  dibagi  atas  kabupaten  dan kota  yang  tiap-tiap  provinsi,  kabupaten,  dan  kota  itu  mempunyai  pemerintahan daerah.  Selanjutnya  di  dalam  tiap  kabupaten  atau  kota  tersebut  terdapat  satuan pemerintahan yang disebut desa dan kelurahan.
Dasar  pengaturan  desa  adalah  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  UUD  mengatur  bahwa  negara  mengakui  dan menghormati  kesatuan-kesatuan  masyarakat  hukum  adat  beserta  hak-hak tradisionalnya  sepanjang  masih  hidup  dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  serta mengamanatkan  hal  tersebut  untuk  diatur  di  dalam  Undang-Undang.  Secara historis  desa  merupakan  cikal  bakal  terbentuknya  masyarakat  hukum  dan pemerintahan  di  Indonesia  jauh  sebelum  negara  kesatuan  yang  berbentuk Republik ini terbentuk. Struktur sosial, masyarakat adat, hukum adat, nilai-nilai lokal  yang  dikembangkan  telah  menjadi  institusi  sosial  yang  sangat  penting dalam  membangun  kehidupan  bersama  di  kalangan  warganya  (Ananto  Basuki dan Shofwan,2006: 27).
Saat ini, desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan paling bawah (bukan  kedudukannya)  dengan  status  yang  berbeda.  Desa  adalah  satuan pemerintahan  yang  diberi  hak  otonomi  adat  sehingga  merupakan  badan  hukum sedangkan  kelurahan  adalah  satuan  pemerintahan  administrasi  yang  hanya merupakan  kepanjangan  tangan  dari  pemerintah  kabupaten/kota  (Hanif Nurcholis,2011: 1). Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik  memiliki  kewenangan  meskipun  tidak  seluas  kewenangan  yang  dimiliki oleh  pemerintah  daerah.  Kewenangan  desa  adalah  hak  desa  untuk  mengatur, mengurus,  dan  bertanggung  jawab  atas  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan masyarakat setempat (Sutoro Eko,2014: 91).
Pelaksanaan  kewenangan  yang  telah  diberikan  oleh  Undang-Undang tersebut  kepala  desa  memegang  peranan  yang  sangat  strategis.  Kepala  desa merupakan pemeran utama dalam mewujudkan idealisme desa yang dimandatkan dalam Undang-Undang yakni menciptakan desa yang mandiri serta bermartabat.
Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  telah  terdapat  pengaturan tentang kepala desa yang tertuang di Pasal 26 sampai dengan Pasal 47 yang pada intinya  menjelaskan  kewenangan,  hak  dan  kewajiban,  tata  cara  pemilihan, pemberhentian  kepala  desa.  Begitu  pula  di  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat pengaturan tentang kepala desa yakni mulai Pasal 40 sampai  dengan  60  yang  intinya  kurang  lebih  sama  mengatur  kewenangan,  hak dan  kewajiban,  tata  cara  pemilihan,  dan  pemberhentian  kepala  desa  namun Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014  lebih  bersifat  teknis  dan  rinci karena merupakan peraturan pelaksana.
Dari banyak hal yang terdapat di dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kepala desa, menarik dicermati masalah pemilihan kepala desa karena  berangkat  dari  sinilah  seseorang  yang  memenuhi  persyaratan  dapat menjadi  kepala  desa.  Titik  awal  berhasilnya  roda  pemerintahan  dan pembangunan  desa  juga  dimulai  dari  pemilihan  kepala  desa.  Pemilihan  kepala desa  merupakan  wujud  demokrasi  di  desa.  Demokrasi  secara  umum  berarti pemerintahan  dari,  oleh,  dan  untuk  rakyat  (Jimly  Asshiddiqie,2012:  293). Pemilihan  kepala  desa  dikatakan  merupakan  wujud  demokrasi  di  desa  karena memastikan  rakyat  turut  serta  dalam  pemerintahan  berupa  memilih pemimpinnya.  Dalam  pengertian  yang  lebih  partisipatif  demokrasi  itu  bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, rakyatlah  yang  sebenarnya  menentukan  dan  memberi  arah  serta  yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.
Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa  pada Pasal  5  ayat  1  menyatakan  bahwa  “Bupati/Walikota  membentuk  panitia pemilihan  di  Kabupaten/Kota”.  Panitia  pemilihan  tersebut  mempunyai  tugas diantaranya merencanakan, mengkordinasikan dan melaksanakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten/Kota. Pasal 15 ayat 1 Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Perbekel menyatakan bahwa “Bupati  membentuk  Panitia  Pemilihan Perbekel Kabupaten  dengan  Keputusan
Bupati”.  Sebagai  penyelenggara  Pemilihan Perbekel di  Kabupaten  Buleleng tentunya  Panitia  Pemilihan Perbekel Kabupaten  Buleleng  berperan  dalam menyukseskan ajang Pemilihan Perbekel Serentak di Kabupaten Buleleng.
Pelaksanaan  penyelenggaran  Pemilihan Perbekel Serentak  di  Kabupaten Buleleng tentunya terdapat permasalahan yang akan dihadapi. Maka berdasarkan uraian  diatas  peneliti  sangat  tertarik  untuk  mengkaji  lebih  lanjut  hal-hal  yang berkaitan  dengan  Peranan  Panitia  Pemilihan Perbekel Kabupaten  dalam Pelaksanaan  Pemilihan Perbekel Serentak  di  Kabupaten  Buleleng  serta  kendala- kendala  yang  dihadapi  dalam  Pelaksanaan  Pemilihan Perbekel Serentak  di Kabupaten Buleleng.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  empiris.  Jenis  penelitian  ini disebut juga sebagai penelitian hukum non-doktrinal ( socio-legal research ) yang mana penekanannya adalah pada studi Law in Process ( Bambang Sunggono,2006: 102). Penelitian  yang  digunakan  adalah  jenis  penelitian  dengan  menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap pemanfaatan hukum yang  diterbitkan  oleh  pihak  yang  berwenang.  Pada  dasarnya  merupakan  fakta antara norma das sollen dengan realitas hukum das sein dan merupakan penelitian yang  membahas  bagaimana  hukum  beroperasi  dalam  masyarakat.  Penelitian  ini didesain  sebagai  penelitian  hukum  empiris,  karena  yang  di  teliti  pelaksanaan norma, dalam hal ini norma hukum mengenai Peranan Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten  dalam  pelaksanaan  Pemilihan Perbekel Serentak  di  Kabupaten Buleleng termasuk kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan Perbekel Serentak di Kabupaten Buleleng.
Penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif ( Achmad  Ali,2012:  2) .  Penelitian  deskriptif  adalah  penelitian  yang mendeskripsikan  secara  sistematis,  faktual,  dan  akurat  terhadap  suatu  populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu (Bambang  Waluyo,2008:  8).  Dimana  peneliti  sudah  mendapatkan/memiliki
gambaran berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini bertujuan  untuk  mendiskripsikan  dan  menggambarkan  apa  adanya  secara  jelas mengenai  Peranan  Panitia  Pemilihan Perbekel Kabupaten  dalam  pelaksanaan Pemilihan Perbekel Serentak di Kabupaten Buleleng serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pemilihan Perbekel Serentak di Kabupaten Buleleng.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kantor  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  dan  Desa Kabupaten  Buleleng.  Pemilihan  lokasi  penelitian  dilakukan  berdasarkan  tujuan- tujuan  tertentu,  yang  terpenting  adalah  untuk  mempermudah  proses  pencarian data.  Hal  ini  yang  menjadi  pertimbangan  adalah  mengingat  di  Kabupaten Buleleng masih terjadi permasalahan dalam Pemilihan Perbekel .
Sumber-sumber  data  yang  digunakan  untuk  mendukung  dalam  penulisan penelitian  ini  bersumber  terdiri  dari  dua  jenis  data  yaitu  data  primer  dan  data sekunder. Data Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan, yaitu sebagai data yang diperoleh langsung di lapangan, baik itu dari responden maupun informan.  Data  Primer  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari  penelitian  lapangan yang dilakukan di Kantor DPMD Kabupaten Buleleng. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dan bersumber dari penelahaan studi kepustakaan yang terdiri dari literatur-literatur,  karya  ilmiah  (hasil  penelitian)  peraturan  perundang-undangan, dokumentasi  dari  berbagai  Instansi  dan  data-data  yang  sudah  didokumenkan  di dalam  sumber  hukum  yang  ada  hubungannya  dengan  membahas  masalah  yang akan diteliti, antara lain :
1. Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  primer  yang  digunakan  dalam  penelitian  di  terdiri  dari peraturan  perundang-undangan  yaitu  data  yang  diperoleh  dari  UUD  NRI  1945, Undang-Uundang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  Desa,  Permendagri  No.  112 Tahun  2014  Tentang  Pemilihan  Kepala  Desa,  Perda  Kabupaten  Buleleng  No  3 Tahun  2015  Tentang  Pemilihan Perbekel dan  Perda  Kabupaten  Buleleng  No.13 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Buleleng No 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Perbekel .

## 2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan Hukum sekunder adalah data yang diperoleh bersumber dari jurnal, doktrin,  artikel  dan  hasil  penelitian  yang  berhubungan  dengan  Peranan  Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten dalam pelaksanaan Pemilihan Perbekel Serentakdi Kabupaten Buleleng.
3. Bahan Hukum Tersier
Bahan  hukum  yang  mendukung  bahan  hukum  primer  dan  bahan  hukum sekunder  dengan  memberikan  pemahaman  dan  pengertian  atas  bahan  hukum lainnya.  Bahan  hukum  yang  digunakan  oleh  penulis  adalah  KBBI  dan  Kamus Hukum.
Teknik  Studi  Dokumentasi/Studi  Kepustakaan  yaitu  serangkaian  usaha untuk  memperoleh  data  dengan  cara  membaca,  menelaah,  mengklasifikasikan, mengidentifikasikan  dan  dilakukan  pemahaman  terhadap  bahan-bahan  hukum yang  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  buku-buku  literatur  yang  ada kaitannya  dengan  permasalahan  yang  dibahas  dalam  penelitian  ini.  Dalam kegiatan  ilmiah,  wawancara  dilakukan  bukan  sekedar  bertanya  pada  seseorang melainkan  dilakukan  dengan  pertanyaan-pertanyaan  yang  dirancang  atau  telah dikonsep sebelumnya (interview guide ) untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan  dengan  masalah  penelitian  kepada  para  responden  maupun  informan. Dalam  hal  ini  wawancara  dilakukan  dengan  tehnik  bebas  terpimpin  kepada Sekretaris  Panitia  Pemilihan Perbekel Kabupaten  yaitu  Kepala  Bidang Pemerintahan  Desa  Dinas  PMD  Kabupaten  Buleleng  sebagai  informan  dan Kepala  Bidang  Penegakan  Peraturan  Perundang-undangan  Daerah  Kabupaten Buleleng sebagai informan.
Pengolahan  data  dilakukan  dengan  kegiatan  pengeditan  dengan  model analisis  kualitatif  yang  diambil  kesimpulan  atas  hasil  analisis  logis  dari  hasil wawancara  dengan  para  informan  dan  responden  juga  data  yang  di  peroleh  dari studi  kepustakaan  dan  di  analisis  dalam  bentuk  analisis  deskriptif.  Analisis Deskriptif  yakni  penyajian  dengan  menggambarkan  aspek-aspek  tertentu  yang bersangkutan  dengan  masalah  dan  kemudian  dianalisia  untuk  mendapatkan
kebenaran dan berusaha mendapatkan kebenaran tersebut dengan memperhatikan fenomena hukum yang ada di dalam masyarakat ( Ali,H.Z,2016: 11) . Analisis data sebagai  tindak  lanjut  proses  pengolahan  data  yang  merupakan  kerja  seorang peneliti  dengan  memerlukan  ketelitian  dan  daya  pikir  yang  optimal.  Dengan membaca  data  yang  terkumpul  dan  melalui  proses  pengolahan  data  maka dilakukanlah analisis untuk menentukan arah dari penelitian yang dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peranan Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten Dalam Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Perbekel Serentak Di Kabupaten Buleleng
Peranan  Panitia  Pemilihan Perbekel Kabupaten  Buleleng  adalah merencanakan,  mengkoordinasikan  dan  menyelenggarakan  semua  tahapan pelaksanaan  pemilihan  tingkat  Kabupaten.  Berikut  peranan  Panitia  Pemilihan Perbekel Kabupaten dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Perbekel Serentak di Kabupaten Buleleng:

## 1.1. Persiapan
a) Pendaftaran dan Penetapan Pemilih
Penyusunan  Daftar  Pemilih  Sementara  (DPS)  oleh  Panitia  Pemilihan  Desa berdasarkan  Daftar  Pemilih  Tetap  (DPT)  Pemilu  terakhir,  dilanjutkan  dengan Pemutakhiran dan validasi data sesuai dengan data penduduk desa. Pemilih yang menggunakan  hak  pilih  dalam  pemilihan Perbekel Serentak  di  Kabupaten Buleleng  harus  terdaftar  sebagai  pemilih.  Dalam  Pasal  17  Perda  Kabupaten Buleleng  Nomor  3  Tahun  2015  Tentang  Pemilihan Perbekel ,  seorang  pemilih harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Penduduk  Desa  yang  pada  hari  pemungutan  suara  pemilihan Perbekel sudah  berumur  17  (tujuh  belas)  tahun  atau  sudah/pernah  menikah ditetapkan sebagai pemilih;
b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
c. Tidak  sedang  dicabut  hak  pilihnya  berdasarkan  putusan  pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
d. Berdomisili  di  desa  sekurang-kurangnya  6  (enam)  bulan  sebelum disahkannya  daftar  pemilih  sementara  yang  dibuktikan  dengan  Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
Panitia  Pemilihan  menetapkan  dan  mengumumkan  daftar  pemilih  sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap diumumkan ditempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat. Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap  adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap. Daftar Pemilih tetap yang sudah ditetapkan dilaporkan secara tertulis oleh Panitia  Pemilihan  kepada  Panitia  Pemilihan  Kabupaten  untuk  dijadikan  dasar penyusunan  kebutuhan  kartu  pemilih,  surat  suara,  dan  perlengkapan  pemilihan lainnya.  Setelah  daftar  pemilih  tetap  diumumkan  Panitia  melakukan  pengisian Kartu Pemilih untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap.
b) Pengadaan dan Pendistribusian Kartu Pemilih, Surat suara dan Kotak suara Pasal  2  ayat  1  Perbup  Buleleng  Nomor  44  Tahun  2015  Tentang  Peraturan Pelaksanaan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Perbekel menyatakan  Pengadaan  Kartu  Pemilih  dilaksanakan  oleh  Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten. Pengadaan surat suara juga dilakukan oleh Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten.  Pengadaan  surat  suara  mengutamakan  kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas. Selama  proses  pencetakan  surat  suara  berlangsung  harus  menjaga  kerahasiaan, keamanan  dan  keselamatam  surat  suara.  Untuk  keperluan  pemungutan  suara dalam  pemilihan  disediakan  kotak  suara  sebagai  tempat  surat  suara  yang digunakan oleh pemilih. Kotak suara disediakan oleh Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten. Masing-masing TPS disediakan 1 (satu) buah kotak suara. Penyediaan kotak suara dapat dilakukan dengan pengadaan dan atau peminjaman ke Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng. Bentuk dan ukuran kotak suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten.
Panitia  Pemilihan Perbekel Kabupaten  dapat  meminta  bantuan  aparat keamanan  untuk  mengadakan  pengamanan  terhadap  surat  suara  selama  proses pencetakan  berlangsung,  penyimpanan,  dan  pendistribusian  ketempat  tujuan. Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh  pihak  pencetakan  dan  Panitia  Pemilihan Perbekel Kabupaten.  Panitia Pemilihan Perbekel Kabupaten  menetapkan  jumlah  surat  suara  yang  akan didistribusikan.  Pendistribusian  surat  suara  dilakukan  oleh  Panitia  Pemilihan Perbekel Kabupaten.

## 1.2. Pencalonan
a) Calon dari Perbekel , Perangkat desa atau Anggota BPD
Perbekel yang  akan  mencalonkan  diri  kembali  diberi  cuti  sejak  ditetapkan sebagai  calon Perbekel sampai  dengan  selesainya  pelaksanaan  penetapan  calon Perbekel terpilih.  Perangkat  Desa  yang  mencalokan  diri  dalam  pemilihan Perbekel diberi  cuti  terhitung  sejak  yang  bersangkutan  terdaftar  sebagai  bakal calon Perbekel sampai  dengan  selesainya  pelaksanaan  penetapan  calon  terpilih.
Tugas  perangkat  Desa  dirangkap  oleh  Perangkat  Desa  lainnya  yang  ditetapkan dengan  Keputusan Perbekel .  Anggota  BPD  yang  mencalonkan  diri  dalam pemilihan Perbekel wajib  mengundurkan  diri  sejak  ditetapkan  sebagai  calon Perbekel . Pengunduran diri anggota BPD ditujukan kepada Bupati melalui Camat.
b) Calon Perbekel dari Pegawai Negeri Sipil
Pegawai Negeri Sipil yang mencalokan diri dalam pemilihan Perbekel harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Dalam hal Pegawai Negeri  Sipil  terpilih  dan  diangkat  menjadi Perbekel ,  yang  bersangkutan dibebaskan sementara dari Jabatannya selama menjadi Perbekel tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
c) Calon dari TNI/POLRI
Anggota  Tentara  Nasional  Indonesia  yang  mencalonkan  diri  dalam pemilihan Perbekel wajib  mengundurkan  diri  sebagai  anggota  Tentara  Nasional Indonesia.  Salinan/foto  copy  surat  pengunduran  diri  sebagai  anggota  Tentara Nasional  Indonesia  dan  tanda  terima  pengajuan  surat  pengunduran  diri  tersebut harus sudah diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat pada hari terakhir waktu pengumuman dan pendaftaran bakal calon.
Anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  yang  mencalonkan  diri dalam  pemilihan Perbekel wajib  mengundurkan  diri  sebagai  anggota  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia.  Salinan/foto  copy  surat  pengunduruan  diri  sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tanda terima pengajuan surat pengunduran diri tersebut harus sudah diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat pada hari terakhir waktu pengumuman dan pendaftaran bakal calon.
d) Pendaftaran calon, Penelitian calon, Penetapan dan Pengumuman calon Pasal 36 Perda Kabupaten Buleleng Nomor 13 tahun 2018 tentang Perubahan
Atas  Perda  Kabupaten  Buleleng  Nomor  3  Tahun  2015  tentang  Pemilihan Perbekel, Calon Perbekel wajib memenuhi persyaratan yaitu :
a.  Warga Negara Republik Indonesia;
b.  Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.  Memegang  teguh  dan  mengamalkan  Pancasila,  melaksanakan  Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
d.  Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e.  Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
f.  Bersedia dicalonkan menjadi Perbekel ;
g.  Terdaftar  sebagai  penduduk  dan  bertempat  tinggal  di  desa  setempat  paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;(Dihapus)
h.  Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
i.  Tidak  pernah  dijatuhi  pidana  penjara  berdasarkan  putusan  pengadilan  yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima)  tahun  atau  lebih, kecuali  5  (lima)  tahun  setelah  selesai  menjalani  pidana  penjara  dan mengumumkan  secara  jujur  dan  terbuka  kepada  publik  bahwa  yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang;
j.  Tidak  sedang  dicabut  hak  pilihnya  sesuai  dengan  putusan  pengadilan  yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
k.  Berbadan sehat;
l.  Tidak pernah sebagai Perbekel selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak secara berturut;
m.  Secara nyata tidak sedang terganggu jiwanya;
n.   Bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
o.  Mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  bagi  anggota  Tentara  Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
p.    Mengundurkan  diri  sebagai  anggota  BPD  apabila  ditetapkan  sebagai  Calon Perbekel bagi anggota BPD; dan
q.   Memenuhi persyaratan administrasi.
Calon Perbekel minimal  2  (dua)  orang  maksimal  5  (lima)  orang.  Panitia Pemilihan  melakukan  penelitian  terhadap  persyaratan  bakal  calon  meliputi penelitian  kelengkapan  dan  keabsahan  administrasi  pencalonan.  Penelitian kelengkapan  dan  keabsahan  administrasi  disertai    klarifikasi  pada  instansi  yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang. Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.  Masukan  masyarakat  wajib  diproses  dan  ditindaklanjuti  Panitia Pemilihan Perbekel .  Bakal  calon Perbekel yang  telah  memenuhi  persyaratan ditetapkan  sebagai  calon Perbekel oleh  Panitia  Pemilihan Perbekel .  Calon Perbekel yang  telah  ditetapkan  diumumkan  kepada  masyarakat  desa  ditempat umum  sesuai  dengan  kondisi  sosial  budaya  masyarakat  Desa.  Penetapan  calon
Perbekel disertai  dengan  penentuan  nomor  urut  melalui  undian  secara  terbuka oleh  panitia.  Panitia  Pemilihan  mengumumkan  melalui  media  masa  dan/atau papan pengumuman tentang nama  calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.

## 1.3. Kampanye
Calon Perbekel dapat  melakukan  kampanye  sesuai  dengan  kondisi  sosial budaya masyarakat Desa. Pelaksanaan kampanye dalam jangka waktu 3 (tiga) hari yang  pelaksanaannya  sebelum  dimulainya  masa  tenang.  Kampanye  dilakukan dengan  prinsip  jujur,  terbuka,  dialogis  serta  bertanggung  jawab.  Pasal  44  Perda Kabupaten  Buleleng  Nomor  3  Tahun  2015  Tentang  Pemilihan Perbekel, Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
a. Pertemuan terbatas;
b. Tatap muka;
c. Dialog;
d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
e. Pemasangan  alat  peraga  di  tempat  kampanye  dan  di  tempat  lain  yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
Pasal  45  ayat  1  Perda  Kabupaten  Buleleng  Nomor  13  tahun  2018  tentang Perubahan  Atas  Perda  Kabupaten  Buleleng  Nomor  3  Tahun  2015  tentang Pemilihan Perbekel, untuk  Calon Perbekel ,  Pelaksana  Kampanye  dan  atau  orang lain pada saat pelaksanaan kampanye atau diluar pelaksanaan kampanye dilarang :
a. Mempersoalkan  Dasar  Negara  Pancasila,  Pembukaan  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  dan  bentuk  Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Melakukan  kegiatan  yang  membahayakan  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia;
c. Menghina  seseorang,  agama,  suku,  ras,  golongan,  calon  dan/atau  calon yang lain;
d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
e. Mengganggu ketertiban umum;
f. Mengancam  untuk  melakukan  kekerasan  atau  menganjurkan  penggunaan kekerasan  kepada  seseorang,  sekelompok  anggota  masyarakat,  dan/atau calon yang lain;
g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
i. Membawa  atau  menggunakan  gambar  dan/atau  atribut  calon  lain  selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
j. Menjanjikan  atau  memberi  uang  atau  materi  lainnya  kepada  peserta kampanye.

## 1.4. Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pemungutan  suara  dilakukan  dengan  memberikan  suara  melalui  surat  suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon. Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 Waktu Indonesia Tengah. Pemberian suara untuk  pemilihan  dilakukan  dengan  mencoblos  salah  satu  calon Perbekel dalam surat suara. Untuk melaksanakan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat  Pemungutan  Suara  (TPS).  Panitia  Pemilihan  membentuk  Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). KPPS juga dapat melaksanakan tugas lain  yang  ditugaskan  oleh  Panitia  Pemilihan  dalam  rangka  mendukung pelaksanaan pemilihan Perbekel .
Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.  Pelaksanaan  penghitungan  suara  dimulai  pada  pukul  13.00  waktu setempat sampai selesai. Sebelum penghitungan suara dimulai KPPS menghitung:
a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap, daftar pemilih susulan, dan daftar pemilih lanjutan untuk TPS;
b. Jumlah pemilih dari TPS lain;
c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai;dan
d. Jumlah  surat  suara  yang  dikembalikan  oleh  pemilih  karena  rusak  atau keliru dicoblos.
Penghitungan suara dilakukan sampai selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri  oleh  saksi  calon Perbekel ,  BPD,  pengawas,  pemantau,  dan  warga masyarakat.  Penghitungan  suara  dilakukan  dengan  cara  yang  memungkinkan saksi calon Perbekel , BPD, pengawas, pemantau, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara. Segera setelah selesai penghitungan  suara  di  TPS,  KPPS  membuat  Berita  Acara  hasil  penghitungan suara  yang  ditandatangani  oleh  ketua  dan  sekurang-kurangnya  2  (dua)  orang anggota  KPPS  serta  dapat  ditandatangani  oleh  saksi  calon Perbekel .  KPPS menyerahkan  Berita  Acara  hasil  penghitungan  suara,  surat  suara,  dan  alat kelengkapan  administrasi  pemungutan  dan  penghitungan  suara  kepada  Panitia Pemilihan  segera  setelah  selesai  penghitungan  suara.  Perlengkapan  pemungutan suara  dan  penghitungan  surat  suara  di  TPS,  disimpan  di  Kantor Perbekel atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

## 1.5. Penetapan
Panitia  Pemilihan Perbekel menyampaikan  laporan  hasil  pemilihan Perbekel kepada BPD. BPD berdasarkan laporan hasil pemilihan Perbekel menyampaikan calon Perbekel terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui camat dengan  tembusan  kepada Perbekel .  Bupati  menetapkan  pengesahan  dan pengangkatan Perbekel dengan keputusan Bupati. Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Perbekel terpilih.Dalam hal  calon Perbekel yang  memperoleh  suara  terbanyak  lebih  dari  1  (satu)  orang, calon Perbekel terpilih  ditetapkan  berdasarkan  sebaran  wilayah  perolehan  suara sah yang lebih banyak dan lebih luas. Dalam hal jumlah TPS hanya 1 (satu), calon Perbekel terpilih dari calon Perbekel yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1  (satu)  orang  ditetapkan  berdasarkan  wilayah  tempat  tinggal  calon Perbekel dengan  jumlah  pemilih  yang  lebih  besar.  Dalam  hal  belum  dapat  menetapkan calon Perbekel terpilih,  dapat  dilanjutkan  dengan  penetapan  calon Perbekel
terpilih  berdasarkan  usia  termuda  dan  pengalaman  bekerja  di  lembaga pemerintahan. Tata cara tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.
Laporan Panitia Pemilihan mengenai calon terpilih kepada BPD paling lambat 7  (tujuh)  hari  setelah  pemungutan  suara.  Laporan  BPD  mengenai  calon  terpilih kepada  Bupati  paling  lambat  7  (tujuh)  hari  setelah  menerima  laporan  panitia. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Perbekel paling  lambat  30  (tiga  puluh)  hari  sejak  diterima  laporan  dari  BPD.  Bupati  atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Perbekel terpilih paling lambat 30 (tiga puluh)  hari  sejak  diterbitkan  Keputusan  Pengesahan  dan  Pengangkatan Perbekel dengan  tata  cara  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-undangan. Perbekel memegang  jabatan  selama  6  (enam)  tahun  terhitung  sejak  tanggal  pelantikan. Perbekel dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut- turut.
2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemilihan Perbekel Serentak Di Kabupaten Buleleng
Pemilihan Perbekel serentak di Kabupaten Buleleng dari berbagai tahapan yang  dilaksanakan  tentunya  terdapat  kendala-kendala  yang  dihadapi.Adapun kendala  yang  dihadapi  yaitu  pada  tahap  pemungutan  dan  penghitungan  suara terdapat  dugaan  pelanggaran  berupa  politik  uang. Terkait  dengan  dugaan  politik uang  yang  terjadi  dalam  tahap  pemungutan  dan  penghitungan  suara  dalam pelaksanaan  pemilihan Perbekel Serentak  Kabupaten  Buleleng  tahun  2019,  dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat  dan  Desa  Kabupaten  Buleleng  I  Gusti  Putu  Ngurah  Mastika  selaku Sekretaris  I  Panitia  Pemilihan Perbekel Kabupaten  Buleleng  Tahun  2019 menyatakan bahwa membenarkan adanya dugaan pelanggaran politik uang dalam tahapan  pemungutan  dan  penghitungan  suara,  Panitia  Pemilihan Perbekel melakukan  langkah-langkah  yaitu  berkoordinasi  dengan  aparat  penegak  hukum dalam  hal  ini  pihak  Kepolisian  untuk  mencari  kebenaran  informasi  peristiwa tersebut.  Kemudian  Panitia  Pemilihan Perbekel bersama  pihak  Kepolisian  dan tokoh  masyarakat  berusaha  meredam  agar  masalah  tersebut  dapat  terselesaikan
dengan  baik  tanpa  mengganggu  tahapan  proses  pemungutan  suara  di  masing- masing  TPS.  Kemudian  laporan  tersebut  ditindaklanjuti  oleh  Panitia  Pemilihan Perbekel Kabupaten  dengan  berkoordinasi  dengan  Tim  Pengawas  Pemilihan Perbekel Kabupaten.  Berdasarkan  pada  tujuan  penegakan  hukum  pidana  maka tujuan pemidanaan adalah (I Nyoman Gede Remaja,2019.Volume 7.No 2) :
a. Mencegah  dilakukannya  tindak  pidana  dengan  menegakkan  norma hukum demi pengayoman masyarakat;
b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi  orang  yang  baik  dan  berguna,  serta  mampu  untuk  hidup bermasyarakat;
c. Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana, memulihkan  keseimbangan,  dan  mendatangkan  rasa  damai  dalam masyarakat; dan
d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Undang-Undang  Desa  tidak  mengatur  jelas  mengenai  mekanisme penanganan tindak pidana politik uang. Sangat berbeda dengan Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  dan  Undang-Undang  tentang Pemilihan Kepala Daerah yang secara detail mengatur penanganan tindak pidana politik uang. Seharusnya Undang-Undang Desa menyediakan dasar mengatasi dan menuntaskan  masalah  tersebut.  Penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran politik uang  dalam  pelaksanaan  Pemilihan  Perbekel  serentak  di  Kabupaten Buleleng telah  jelas  diatur  di  Perda  Kabupaten  Buleleng  Nomor  13  Tahun  2018 tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel yaitu  di  Pasal  45  ayat  1  huruf  j  terhadap  pelaksanaan kampanye  maupun  di  luar  kampanye  dilarang  untuk  menjanjikan  atau memberikan  uang  atau  materi  lainnya  dan  apabila  melanggar  telah  jelas  aturan sanksi yang diterima.
Ketentuan  penyidikan  tentang  pelanggaran  tindak  pidana  Pemilihan Perbekel serentak  di  Kabupaten  Buleleng  yaitu  Pasal  81  Perda  Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel :
(1) Selain  pejabat  penyidik  umum  yang  bertugas  menyidik  tindak  pidana, penyidikan  atas  pelanggaran  tindak  pidana  sebagaimana  dimaksud  dalam Peraturan  Daerah  ini  dapat  juga  dilakukan  oleh  Pejabat  Penyidik  Pegawai Negeri  Sipil  (PPNS)  di  lingkungan  Pemerintah  Daerah  yang pengangkatannya  ditetapkan  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-undangan yang berlaku.
(2) Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) berwenang :
a. Menerima  laporan  atau  pengaduan  berkenaan  dengan  tindak  pidana dibidang Pemilihan Perbekel ;
b. Melakukan  pemeriksaan  atas  kebenaran  laporan  atau  keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pemilihan Perbekel ;
c. Melakukan  pemanggilan  terhadap  perseorangan  atau  badan  usaha  untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana dibidang Pemilihan Perbekel ;
d. Melakukan  pemeriksaan  terhadap  perseorangan  atau  badan  usaha  yang diduga melakukan tindak pidana dibidang Pemilihan Perbekel ;
e. Memeriksa  tanda  pengenal  seseorang  yang  berada  di  tempat  terjadinya tindak pidana dibidang Pemilihan Perbekel ;
f. Melakukan  penggeledahan  dan  penyitaan  barang  bukti  tindak  pidana dibidang Pemilihan Perbekel ;
g. Meminta keterangan atau bahan bukti dari perseorangan atau badan usaha sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pemilihan Perbekel ;
h. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
i. Membuat dan menandatangani berita acara; dan
j. Menghentikan  penyidikan  apabila  tidak  terdapat  cukup  bukti  tentang adanya tindak pidana dibidang Pemilihan Perbekel .
(3) Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), memberitahukan  dimulainya  penyidikan  dan  hasil  penyidikannya  kepada Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia;
(4) Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1), menyampaikan  hasil  penyidikan  kepada  penuntut  umum  melalui  Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Adapun ketentuan pidana pada Pasal 82 Perda Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun  2015  tentang  Pemilihan Perbekel menyatakan  bahwa  “setiap  orang  yang melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  45  dipidana  dengan pidana  kurungan  paling  lama  6  (enam)  bulan  atau  denda  paling  banyak    Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.
Terkait  dengan  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  dalam  pelaksanaan Pemilihan Perbekel Serentak  di  Kabupaten  Buleleng  menurut  Nyoman  Juni Wardhana  selaku  Kepala  Bidang  Penegakan  Peraturan  Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Buleleng. Pihak nya dalam hal ini Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  di  SatPol  PP  Kabupaten  Buleleng  yang  bertugas melakukan  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  pelanggaran  Pemilihan Perbekel sebagaimana  tertuang  di  dalam  Perda  Kabupaten  Buleleng  Nomor  3 Tahun  2015  tentang  Pemilihan Perbekel tidak  pernah  menerima  laporan  tentang pelanggaran  tindak  pidana  Pemilihan Perbekel di  Kabupaten  Buleleng  terkait dengan laporan dugaan politik uang.

## PENUTUP
Simpulan  merupakan  jawaban  akhir  dari  rumusan  masalah.  Dari  uraian  di depan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
1. Sebagai Penyelenggara Pemilihan Perbekel Serentak di Kabupaten Buleleng Panitia  Pemilihan Perbekel Kabupaten  memiliki  peran  menyelenggarakan Pemilihan Perbekel Serentak  di  Kabupaten  Buleleng  dari    tahap  Persiapan,
Pencalonan, Kampanye, Pemungutan dan Penghitungan suara sampai dengan Penetapan Perbekel terpilih.
2. Terdapat  suatu  kendala  dalam  pelaksanaan  Pemilihan Perbekel Serentak  di Kabupaten  Buleleng  yaitu  dugaan  pelanggaran  (  politik  uang)  pada  tahap pemungutan  dan  penghitungan  suara  dimana  penyelesaian  kasus  tersebut tidak  dapat  ditindaklanjuti  sesuai  proses  hukum  yang  berlaku.  Penegakkan hukum  belum  maksimal  mengingat  sudah  ada  sanksi  tegas  terhadap  pelaku politik  uang  yaitu  sanksi  pidana  berupa  pidana  kurungan  atau  denda sebagaimana  tertuang  dalam  Perda  Kabupaten  Buleleng  Nomor  3  Tahun 2015 Tentang Pemilihan Perbekel .

## DAFTAR PUSTAKA
Ali Achmad 2012. Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
Ali,H.Z.2016. Metode Penelitian Hukum .Jakarta:Sinar Grafika Offset. Ananto  Basuki  dan  Shofwan.2006. Penguatan  Pemerintah  Desa  Berbasis  Good Governance .Malang. Bambang  Sunggono.  2006. Metodologi  Penelitian  Hukum .  Jakarta:PT.  Raja Grafindo Persada.
Bambang  Waluyo.  2008. Penelitian  Hukum  Dalam  Praktek. Jakarta:  Sinar Grafika.
Hanif  Nurcholis.2011. Pertumbuhan  dan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Desa , Jakarta: Erlangga.
I  Nyoman  Gede  Remaja  “Rancangan  KUHP  Nasional  sebagai  Rancangan Pembaharuan  Hukum  Pidana  Yang  Perlu  Dikritisi”  Kerta  Widya  Jurnal Hokum vol.7 No 2 Desember 2019.
Jimly Asshiddiqie.2012. Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi . Jakarta: Sinar Grafika.
Sutoro  Eko.2014. Kedudukan  dan  Kewenangan  Desa .Yogyakarta:Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).