## PENDEFINISIAN MASALAH TENAGA KERJA ASING ILEGAL SEBAGAI WICKED PROBLEM

## Sri Kuncoro Bawono
Asisten Ahli pada Politeknik Imigrasi BPSDM HUKUM DAN HAM Telepon : 08176906069, e-mail: kuncoro.bawono@politeknikimigrasi.ac.id

## ABSTRACT
The  issue  of  Illegal  foreign  worker  existence  in  Indonesia  has  attracted  the  government  to  react  to  this problem  since  this  issue  has  made  a  restlessness  in  public.  The  existence  of  the  illegal  foreign  workers considered  could  bring  threats  to  the  national  security.  Accordingly,  the  Directorate  General  of Immigration  has  tried  to  overcome  this  problem  by  strengthening  the  Immigration  Law  Enforcement; However, this effort seems do not really solve the problem. This is because the intricacy of the problem that makes the solution which implemented did not bring an intended outcome. Therefore, to find the appropriate solution, this problem should be framed differently by defining this as a wicked problem. This research will describe the complexity, the uncertainty, and the value diversity in this problem that construct this problem as a wicked problem.

## Keywords : Wicked Problems, Public Policy, Illegal Foreign Workers, Immigration

## ABSTRAK
Keberadaan  tenaga  kerja  asing  illegal  di  Indonesia  saat  ini  telah  menarik  atensi  pemerintah.  Hal  ini  tidak terlepas  dari  ketakutan  masyarakat  akan  ancaman  yang  ditimbulkan  oleh  masuknya  mereka  ke  wilayah Indonesia.  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  sebagai  instansi  penegak  hukum  di  bidang  Keimigrasian  telah berupaya  untuk mengatasi permasalahan ini dengan memperkuat  penegakan  hukum  keimigrasian.  Namun, hal  tersebut  belumlah  dapat  mengatasi  masalah ini.  Hal  ini  disebabkan  oleh  begitu  rumit  dan  kompleknya masalah ini  sehingga solusi  yang  diterapkan  belum membuahkan  hasil . Oleh sebab  itu,  untuk menemukan solusi  yang  tepat,  permasalahan  ini  harus  dipandang  dalam  sudut  pandang  yang  berbeda  yaitu  dengan mendefinisikan masalah ini sebagai sebuah Wicked Problem . Dalam penelitian ini akan dibahas unsur-unsur yang  membentuk  masalah  ini  menjadi  sebuah  Wicked  Problems  diantaranya  kompleksitas  masalah, ketidakpastian solusi, serta perbedaan pandangan.
Kata kunci: Wicked Problems, Kebijakan Publik, Tenaga Kerja Asing Ilegal, Imigrasi

## PENDAHULUAN
Pada  tahun  2016  yang  lalu,  pemberitaan terkait  masuknya  ribuan  Tenaga  Kerja  Ilegal  ke Indonesia  menjadi  buah  bibir  di  masyarakat. Berita  tersebut  beredar  tidak  hanya  pada  media dalam  jaringan  tetapi  juga  media  cetak  maupun televisi.  Diberitakan  pada  saat  itu  terdapat  jutaan tenaga  kerja  asal  Tiongkok  yang  bekerja  secara illegal di Indonesia 1 .
Meskipun pemberitaan tersebut telah dibantah  langsung  oleh  Presiden  Joko  Widodo 2 , hal ini telah menjadi isu publik dan telah menarik perhatian  pemerintah,  tidak  terkecuali  Direktorat Jenderal  Imigrasi.  Berdasarkan  Undang-undang No.6  Tahun  2011,  Direktorat  Jenderal  Imigrasi merupakan  instansi  pemerintah  yang  menangani langsung  pemberian  izin  tinggal  orang  asing  dan pengawasan  terhadap  keberadaan  serta  kegiatan mereka selama di Indonesia. 3
Lebih  lanjut,  dalam  Undang-undang  No.6 Tahun  2011  tentang  Keimigrasian  dijelaskan bahwa  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  adalah  unsur pelaksana  tugas  dan  fungsi  Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian 4 . Dalam  undang-undang  tersebut  juga  dijelaskan pengertian  Keimigrasian  yaitu  “hal  ihwal  lalu lintas  orang  yang  masuk  atau  keluar  wilayah Indonesia  serta  pengawasannya  dalam  rangka tegaknya  kedaulatan  negara” 5 .  Sehingga  secara tidak  langsung  permasalahan  tenaga  kerja  illegal ini  juga  menjadi  tanggung  jawab  Direktorat Jenderal Imigrasi sebab berkaitan erat dengan izin tinggal  yang  dimiliki  oleh  para  tenaga  kerja illegal.
1 C Johnson, ‘Indonesia: New Task Force to Monitor Foreigners. Global Legal Monitor’, 2017.
2 H.S Soepardi, ‘Jokowi Sebut Isu “Serangan” Tenaga Kerja China Sebagai Fitnah’, 2016.
3 Republik Indonesia, Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian , 2011 <http://www.imigrasi.go.id/phocadownloadpap/Undan g-Undang/uu-6-tahun-2011.pdf> [accessed 11 December 2018].
4 Ibid 5 Ibid
Terkait  dengan  tanggung  jawab  tersebut, masyarakat  awam  banyak  yang  beranggapan bahwa  permasalahan  Tenaga  Kerja  Ilegal  ini disebabkan  oleh  lemahnya  penegakkan  hukum oleh  Direktorat  Jenderal  Imigrasi.  Widagso berpendapat  bahwa  pengawasan  keimigrasian yang  dilakukan  oleh  Imigrasi  lemah.  Hal  inilah yang  dijadikan  celah  bagi  Orang  Asing  untuk melakukan  pelanggaran  hukum  maupun  tindak pidana di wilayah Indonesia. 6
Dalam  hal  pengawasan  dan  penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi melalui  Kantor-Kantor  Imigrasi  di  seluruh Indonesia  sesungguhnya  telah  berupaya  untuk menegakkan hukum keimigrasian. Upaya pemberantasan tenaga kerja illegal telah dilakukan  melalui  proses  tindakan  administrasi keimigrasian  seperti  deportasi  maupun  pro yustisia.  Tercatat  selama  tahun  2016  sebanyak 7.787  orang  asing  yang  diduga  telah  melakukan pelanggaran  izin  keimigrasian  telah  dipulangkan ke  negara  asal  melalui  proses  deportasi  dan berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Imigrasi,  pada  tahun  2017  telah  dilakukan Tindakan  Administratif  Keimigrasian  berupa deportasi  kepada  11.307  orang  asing  pelanggar izin  tinggal  keimigrasian 7 .  Hal  ini  menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi telah berupaya  untuk  melaksanakan  kewajibannya dalam penegakkan hukum keimigrasian sebagaimana diamanahkan oleh undang-undang.
Namun  demikian,  permasalahan  terkait Tenaga  Kerja  Asing  Ilegal  tetap  terjadi.  Terbukti hingga  bulan  Maret  tahun  2018  sebanyak  1358 orang telah dipulangkan ke negara asalnya akibat penyalahgunaan  izin  tinggal 8 .  Hal  tersebut menandakan bahwa pendekatan hukum keimigrasian  yang  selama  ini  dilakukan  belum berhasil menekan masalah ini.
6 Kahfi Dirga Cahya, ‘Kinerja Keimigrasian Dipertanyakan Terkait Kasus 33 WNA Asal Tiongkok’, 2015.
7 Muhammad Agil Aliansyah, ‘Imigrasi Sebut Hingga Maret Ada 1.358 Tenaga Kerja Asing Dideportasi’, 2018 <https://www.merdeka.com/peristiwa/imigrasi- sebut-hingga-maret-ada-1358-tenaga-kerja-asing- dideportasi.html>.
8 Ibid
Terkait  dengan  hal  tersebut,  perlu  adanya kebijakan  lain  sebagai  solusi  alternatif  untuk mengatasi  permasalahan  Tenaga  Kerja  Asing Ilegal.  Dan  dalam  prosesnya  pembuat  kebijakan harus  dapat  mendefinisikan  permasalahan  ini dalam  sudut  pandang  yang  berbeda.  Edwards mengungkapkan  bahwa  kebijakan  publik  dibuat untuk mengatasi permasalahan sosial yang terjadi di  masyarakat.  Dan  untuk  dapat  mengatasi permasalahan  tersebut  maka  pembuat  kebijakan harus  memahami  permasalahan  yang  terjadi 9 . Namun  yang  kerap  terjadi  adalah  pembuat kebijakan  hanya  merespon  permasalahan  yang terlihat  saja.  Sehingga  kebijakan  yang  dilakukan tidak  dapat  mengatasi  permasalahan  yang sesungguhnya.
Demikian juga halnya dengan permasalahan  Tenaga  Kerja  Asing  Ilegal  yang terjadi  di  Indonesia.  Kebijakan  yang  selama  ini dilaksanakan  untuk  mengatasi  permasalahan tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan hukum  keimigrasian  yang  bersifat  represif. Tindakan  administratif  keimigrasian  maupun projustitia  yang  dilakukan  oleh  Direktorat Jenderal  Imigrasi  hanya  sebuah  sanksi  atas pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  Orang  Asing dalam  hal  ini  Tenaga  Kerja    Ilegal.  Hal  ini terbukti  tidak  dapat  mengatasi  permasalahan Tenaga Kerja Ilegal hingga ke akarnya.
Oleh  sebab  itu,  maka  permasalahan  tenaga kerja  asing  illegal  ini  harus  didefinisikan  dengan sudut pandang dan dimensi yang berbeda. Hal ini dilakukan agar pembuat kebijakan dapat memformulasikan  solusi  yang  tepat  untuk permasalahan  ini.  Sehingga,  permasalahan  yang terjadi  dapat  diatasi  tanpa  menimbulkan  suatu permasalahan baru.
Jika  ditinjau  lebih  lanjut  penanganan permasalahan  ini  bukanlah  hanya  menjadi tanggung jawab  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  saja sebab permasalahan tenaga kerja illegal ini begitu rumit.  Kerumitan  permasalahan  ini  disebabkan oleh  berbagai  macam  permasalahan  yang  saling terkait serta terdapat nilai-nilai yang
9 Meredith Edwards, Narrowing the Divide , 2004 <https://www.assa.edu.au/wp- content/uploads/2013/11/2004_No2_Social_science_re search.pdf> [accessed 11 December 2018].
bersinggungan  satu  dengan  lainnya.  Bahkan bukan tidak mungkin permasalahan Tenaga Kerja Asing  illegal  hanyalah  merupakan  suatu  gejala permasalahan  sosial  lain  yang  lebih  besar sehingga  dapat  dianggap  sebagai  sebuah Wicked problem .
Wicked  problem dapat  diartikan  sebagai suatu  permasalahan  sosial  yang  sangat  rumit untuk  dipecahkan  akibat  adanya  beberapa permasalahan terkait satu sama lain dan memiliki nilai-nilai  berbeda.  Horst  Rittel 10 menyampaikan bahwa  upaya  pemecahan  permasalahan  dengan metode  tradisional  tidak  dapat  digunakan  untuk memecahkan permasalahan yang tergolong Wicked Problem. Sehingga terkadang upaya yang dilakukan  tidak  menyelesaikan  permasalahan tersebut  dan  bahkan  memperburuk  keadaan  yang terjadi.
Melalui penelitian ini penulis akan membahas  bagaimana  permasalahan  tenaga  kerja asing  illegal  di  Indonesia  dalam  sudut  pandang wicked problem .

## METODE PENELITIAN
Metode  deskriptif  analisis  akan  penulis gunakan  sebagai  pendekatan  dalam  melakukan penelitian  ini.  Dengan  metode  ini  penulis  dapat menggali  informasi  dan  fakta-fakta  yang  berkaitan dengan permasalahan yang terjadi. Metode deskriptif analisis  bertujuan  untuk  menjelaskan  suatu  gejala sosial dengan sistematis dan memuat fakta-fakta yang ada 11 .
Dalam  penelitian  ini  penulis  mengurai permasalahan  Tenaga  Kerja  Asing  Ilegal  dan mengkajinya dalam bingkai konsep Wicked Problem yang  dikemukakan  oleh  Brian  Head.  Terdapat  tiga unsur  utama  permasalahan Wicked  Problem yang akan  penulis  analisis  dalam  penelitian  ini  yakni kompleksitas,  ketidakpastian,  serta  perbedaan  nilai atau pandangan dalam masyarakat.
10 Horst Rittel and Melvin Webber, ‘Dilemmas in a General Theory of Planning’, Policy Sciences , 4
(1973), 155–69 <http://www.ask- force.org/web/Discourse/Rittel-Dilemmas-General- Theory-Planning-1973.pdf> [accessed 11 December 2018].
11 Sumarso
Sedangkan  dalam  pengumpulan  data  serta informasi,  penulis  melakukan  studi  literatur  yang didapatkan  melalui  buku,  jurnal,  maupun  situs internet.  Selain  itu  penulis  juga  melakukan  tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang terjadi.

## PEMBAHASAN

## A. WICKED PROBLEM
Perhatian  terhadap  permasalahan Wicked Problem mulai  muncul  menjadi  pembahasan  di kalangan  cendekia  dan  pembuat  kebijakan  pada akhir  era  60-an.  Konsep  ini  pertama  kali dikemukakan  oleh  Horst  Rittel  dalam  sebuah seminar 12 . Ia mengungkapkan bahwa pada saat ini pengambil  kebijakan  menghadapi  permasalahan sosial  baru  dengan  tingkat  kesulitan  lebih  tinggi yang  disebut  dengan Wicked  Problem .  Ia  juga menyebutkan bahwa permasalahan tersebut begitu  kompleks  dan  solusi  yang  ditawarkan terkadang memperburuk keadaan yang ada.
Kemudian  melalui  tulisan  yang  ia  susun bersama dengan Melvin Webber, mereka mengkritisi  pendekatan  ilmiah  yang  sudah  tidak relevan untuk menjawab permasalahan- permasalahan  saat  ini.  Dalam  tulisannya,  Rittel dan Webber 13 berargumen bahwa dalam perencanaan  publik  kontemporer,  saat  ini  para pengambil  kebijakan  menghadapi  permasalahan sosial  yang  sama  sekali  berbeda  dengan permasalahan  sosial  yang  sebelumnya  ada. Mereka  beranggapan  bahwa  metode  pemecahan masalah  tradisional  dengan  pendekatan  ilmiah tidak  akan  dapat  mengatasi  permasalahan  sosial yang  ada  saat  ini.  Hal  ini  disebabkan  oleh permasalahan  sosial  yang  semakin  kompleks, sulit  didefinisikan,  samar,  dan  terkait  dengan permasalahan-permasalahan sosial lain 14 .
Pada tulisannya,
Mereka juga menyebutkan bahwa terdapat beberapa karakteristik  permasalahan  sosial  yang  dapat dikategorikan  sebagai Wicked  Problem, antara lain:
12 Churchman W, ‘Wicked Problems’, Management
Science , 14.4 (1967), 141–42.
13 Horst Rittel and Melvin Webber.
14 Horst Rittel and Melvin Webber.
1. Tidak  ada  formula  yang  pasti  dan  solusi yang  baku  untuk  setiap  permasalahan
Wicked Problem .
2. Solusi untuk permasalahan Wicked Problem bukanlah  benar  atau  salah, melainkan baik atau buruk.
3. Tidak ada hasil yang seketika atau instan untuk  setiap  solusi  dari  permasalahan Wicked Problem .
4. Setiap  permasalahan Wicked  problem adalah permasalahan yang unik.
5. Wicked  Problem  bisa  juga  merupakan sebuah gejala dari permasalahan lain.
Pembahasan terkait wicked problem tidak hanya  dibahas  pada  era  saat  itu.  Dalam  literatur modern, beberapa cendekia juga masih membahas permasalahan Wicked Problem . Mereka berupaya untuk  mencari  pendekatan  yang  tepat  guna mengatasi  permasalahan  yang  dianggap  sebagai Wicked Problem. Ini membuktikan bahwa hingga saat  ini  permasalahan Wicked  Problem masih relevan.
Dalam  karyanya,  Conklin  dan  Weil 15 membahas  permasalahan wicked  problem dalam sebuah  organisasi.  Mereka  mengungkapkan bahwa  terdapat  beberapa  permasalahan  yang disebut Wicked Problem yaitu permasalahan yang tidak  dapat  dipecahkan  dengan  menggunakan metode  pemecahan  masalah  sederhana.  Mereka beranggapan  bahwa Wicked  Problem sulit  untuk diselesaikan karena tidak adanya masalah maupun solusi  yang  pasti.  Hal  tersebut  disebabkan  oleh banyaknya stakeholders yang terkait dan masalah yang terkait satu dengan yang lainnya 16 .
Roberts 17 dalam tulisannya turut mengembangkan  konsep  karakteristik Wicked Problem yang  didasarkan  pada  konsep  yang ditulis oleh Conklin dan Weil. Roberts berpendapat  bahwa  kerumitan  Wicked  Problem tidak  terlepas  dari  adanya  situasi  politik  dan sumber  daya  yang  selalu  berubah.  Dalam
15 J Conklin and W Weil, ‘Wicked Problems: Naming the Pain in Organizations’, 1998.
16 Conklin and Weil.
17 Nancy Roberts, ‘Wicked Problem and Network Approaches to Resolution’, International Public Management Review , 1.1 (2000).
tulisannya,  ia  membedakan  permasalahan  sosial menjadi  3  (tiga)  jenis  yaitu simple  problems , complex  problems ,  dan wicked  problems .  Simple problems  merupakan  permasalahan  yang  mudah diatasi  akibat  adanya  konsensus  para  pengambil keputusan terkait permasalahan dan solusi. Dalam complex  problems permasalahan  telah  disepakati namun  belum  ada  kesepakatan  apa  penyebab permasalahan  tersebut.  Sedangkan  pada  Wicked problems belum ada kesepakatan apa permasalahan  yang  sebenarnya  terjadi  dan  apa solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut.
Karakteristik Wicked Problem yang lebih komprehensif  dikembangkan  oleh  Brian  Head. Dalam  penelitiannya,  Ia  mengungkapkan  bahwa Wicked  Problem terbentuk  dari  3  (tiga)  elemen yang saling terikat satu sama lain. Ketiga elemen itu adalah Complexity (kompleksitas),
Uncertainty (Ketidakpastian), dan Value Divergence (Perbedaan Nilai/pandangan) 18 .
Gambar  1. Wicked  Problem sebagai kompleksitas,  ketidakpastian,  dan  perbedaan pandangan  yang  saling  berkaitan  (Head,
2008)
Dalam hal Kompleksitas, Head 19 berpendapat  bahwa  Wicked  Problem  terbentuk akibat  adanya  kompleksitas  unsur-unsur  atau elemen-elemen  yang  saling  terkait  antara  yang satu dengan lainnya.
Karakteristik
berikutnya adalah
Ketidakpastian . Ketidakpastian  dalam Wicked
18 Brian W Head, ‘Wicked Problems in Public Policy’,
Public Policy , 3.2 (2008), 101–18.
19 Head.
Problem dapat  dimaknai  sebagai  keterbatasan pengetahuan  ilmiah  untuk  memprediksi  hasil  apa yang  akan  diperoleh  atas  solusi  yang  diterapkan. Dalam  tulisan  yang  berbeda,  Head  dan  Alford 20 mengungkapkan bahwa celah dalam pengetahuan juga berdampak pada keterbatasan untuk mengetahui  resiko  maupun  hasil  atas  sebuah kebijakan.  Selain  daripada  itu,  Ketidakpastian dalam Wicked  Problem juga  terkait  dengan resiko, konsekuensi atas kebijakan, serta perubahan  yang  akan  terjadi  di  masa  yang  akan datang 21 . Keterbatasan ini mengakibatkan pengambil  kebijakan  tidak  bisa  menentukan strategi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
Karakteristik terakhir yang juga berkontribusi  dalam  memperumit  permasalahan Wicked  Problem adalah  adanya  perbedaan  nilai atau  pandangan  terhadap  suatu  permasalahan. Perbedaan pandangan di sini terjadi akibat adanya beberapa stakeholders berbeda yang berkontribusi terhadap permasalahan ini dan setiap stakeholders memiliki pandangan yang berbeda terhadap suatu permasalahan. Head 22 berpendapat bahwa wicked problem  juga  terbentuk  akibat  adanya  perbedaan yang besar terkait cara pandang, nilai dan rencana stategis. Kemudian, Head dan Alford 23
menyampaikan  bahwa  wicked  problem  sangat dipengaruhi  oleh  berbagai  kepentingan  dan  nilai- nilai yang dipegang oleh masing-masing stakeholders.
Lebih  lanjut,  suatu  permasalahan  dapat didefinisikan  sebagai  wicked  problem  apabila memenuhi ketiga unsur tersebut yakni kompleksitas, ketidakpastian, dan perbedaan nilai. Meskipun kompleksitas permasalahan yang tinggi dapat  membentuk wicked  problem namun  hal tersebut  tidak  cukup  untuk  menjadikan  suatu permasalahan  sebagai Wicked  Problem apabila tidak ada perbedaan nilai antar stakeholders yang terlibat dalam permasalahan tersebut, serta resiko atas  solusi  yang  diharapkan  sudah  jelas. Kemudian,  adanya  perbedaan  nilai  juga  tidak akan  membuat  permasalahan  tersebut  menjadi
20 Brian W Head and J Alford, Wicked Problems: The Implications for Public Management . 21 Head.
22 Head.
23 Head Alford 2013
Wicked Problem Uncertainty (Ketidakpastian) Value Divergence (Perbedaan Nilai) Complexity (Kompleksitas)
Wicked  Problem  apabila  permasalahan  itu  tidak kompleks  dan  resiko  atau  hasil  dari  solusi  yang ditetapkan sudah jelas.

## B. TENAGA  KERJA  ASING  ILEGAL  DI INDONESIA SEBAGAI WICKED PROBLEM
Berdasarkan  konsep  wicked  problem menurut  Brian  Head  di  atas,  maka  permasalahan Tenaga  Kerja  Asing  illegal  di  Indonesia  dapat didefinisikan sebagai suatu Wicked Problem. Jika dianalisis,  kompleksitas  permasalahan  tenaga kerja asing illegal di Indonesia yang begitu tinggi, diperburuk dengan ketidakpastian atas solusi yang diharapkan  oleh  pembuat  kebijakan  serta  adanya perbedaan nilai dan pandangan stakeholders yang berkaitan menjadikan permasalahan Tenaga Kerja asing  illegal  di  Indonesia  sebagai Wicked Problem .

## a. Kompleksitas
Permasalahan  Tenaga  Kerja  Asing  Ilegal yang  terjadi  di  Indonesia  dapat  dianggap begitu  kompleks.  Permasalahan  ini  terjadi akibat beberapa permasalahan multidimensional yang saling bersinggungan dan melibatkan beberapa pemangku kepentingan.  Hal  tersebut  mengakibatkan pemerintah  selaku  pengambil  kebijakan kesulitan untuk mendefinisikan akar permasalahan Tenaga Kerja Asing Ilegal ini. Permasalahan itu antara lain adalah ketatnya peraturan  untuk  mempekerjakan  Orang Asing  di  Indonesia,  adanya  peraturan  terkait pembebasan visa kunjungan bagi 169 negara, dan lemahnya pengawasan Keimigrasian.
Untuk dapat mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia, perusahaan atau pengguna tenaga kerja dan tenaga kerja asing itu  sendiri  harus  memenuhi  sejumlah persyaratan  dan  kewajiban  sesuai  dengan peraturan yang berlaku. Tidak dapat dipungkiri  bahwa  persyaratan  pengajuan tenaga  kerja  asing  yang  rumit  juga  dapat berkontribusi terhadap permasalahan Tenaga Kerja  Asing  Ilegal.  Menurut  Boswell  dan Straubhar 24 permasalahan  Tenaga  Kerja
24 Christina Boswell and Thomas Straubhaar, ‘The Illegal Employment of Foreign Workers: An
Ilegal  disebabkan  oleh  peraturan  perundang- undangan  yang  begitu  ketat  sehingga membatasi  kesempatan  bagi  Tenaga  Kerja Asing untuk bekerja secara legal.
Ketatnya prosedur mempekerjakan
Tenaga  Kerja  Asing  di  Indonesia  bukanlah tanpa  tujuan.  Dengan  adanya  peraturan tersebut, Pemerintah berupaya untuk memberikan  prioritas  lapangan  pekerjaan kepada tenaga kerja asli Indonesia. Diharapkan  dengan  peraturan  yang  ketat tersebut  dapat  melindungi  hak-hak  warga negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan.
Namun,  di  sisi  lain,  peraturan  dan kebijakan  yang  ketat  tersebut  memberikan dampak terhadap terhadap keberadaan Tenaga  Kerja  Asing  yang  bekerja  secara Ilegal.  Dalam  sudut  pandang  pengguna tenaga  kerja,  kebijakan  ini  mempersulit mereka  untuk  mempekerjakan  Tenaga  Kerja Asing  yang  mereka  perlukan  secara  legal. Sebab  tidak  semua  keterampilan  yang dibutuhkan  oleh  pengguna  tenaga  kerja dimiliki  oleh  tenaga  kerja  asli  Indonesia. Sehingga,  mereka  menggunakan  cara  lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan  untuk  mendatangkan dan  mempekerjakan  Tenaga  Kerja  Asing yang mereka butuhkan.
Hal  lain  yang  turut  berkontribusi  dalam kompleksitas  permasalahan  Tenaga  Kerja Ilegal  di  Indonesia  adalah  adanya  kebijakan bebas  visa  kunjungan  bagi  169  Negara. Berdasarkan  Peraturan  Presiden  No.  69 Tahun  2015  dan  telah  direvisi  melalui Peraturan  Presiden  No.  21  Tahun  2016 tentang  Bebas  Visa  Kunjungan,  Indonesia memberikan  kebebasan  dari  kewajiban memiliki  visa  bagi  Orang  Asing  dari  169 negara  yang  masuk  dalam  daftar.  Dengan adanya  kebijakan  ini,  Orang  Asing  dari  ke- 169  negara  tersebut  tidak  lagi  memerlukan
Overview’, Intereconomics , 39.1 (2004), 4–7 <https://doi.org/10.1007/BF03032198>.
Visa  untuk  dapat  masuk  dan  tinggal  di Indonesia selama 30 hari 25 .
Kebijakan  bebas  visa  ini  sesungguhnya merupakan rangkaian dari 16 paket kebijakan  ekonomi  yang  bertujuan  untuk menstimulasi
pertumbuhan ekonomi Indonesia.  Paket  kebijakan  ekonomi  ini dilakukan  melalui  program  deregulasi  dan pemangkasan  birokasi  pada  sektor-sektor terkait. Sebagai contoh antara lain pemberian kemudahan
persyaratan perizinan, penyederhanaan
prosedur ekspor, menstimulasi aktifitas bisnis. Tercatat sepanjang periode 2015-2017 telah dilakukan penghapusan  terhadap  11  regulasi  di  bidang ekonomi 26 .
Terkait  hal  tersebut,  pemberian  bebas visa  kunjungan  juga  diharapkan  dapat mendongkrak perekonomian Indonesia melalui  sektor  pariwisata. Berdasarkan konsideran Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016,  selain  untuk  meningkatkan  hubungan negara  Indonesia  dengan  negara  lain, kebijakan  bebas  visa  kunjungan  juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara.  Terbukti,  pada  satu  tahun penerapannya  kebijakan  ini  diklaim  telah berhasil  meningkatkan  jumlah  wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia 27 .  Data  resmi  dari  kementerian pariwisata  juga  membuktikan  bahwa  selama tahun  2017  terdapat  kenaikan  jumlah wisatawan  apabila  dibandingkan  dengan tahun  sebelumnya 28 .  Dengan  peningkatan jumlah  wisatawan  tersebut  diharapkan  dapat ikut meningkatkan pemasukan negara.
25 BAPPENAS, ‘Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 1’,
2015.
26 Shintaloka Pradita Sicca, ‘Pemerintah Kaji Ulang
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 1 Sampai 15 - Tirto.ID’, 2018.
27 Handoyo, ‘Menpar: Bebas Visa Berhasil Tingkatkan Wisatawan’, 2016 <https://nasional.kontan.co.id/news/menpar-bebas- visa-berhasil-tingkatkan-wisatawan> [accessed 11 December 2018].
28 Kementerian Pariwisata, ‘Statistik Wisatawan Mancanegara’, 2018.
Meskipun di satu sisi kebijakan ini dapat menguntungkan  negara,  namun  di  sisi  lain kebijakan  ini  dapat  memberikan  ekses negatif terhadap keamanan negara 2930 . Erdian 31 mengungkapkan  bahwa  ada  dugaan pemerintah telah mengorbankan aspek keamanan dalam upaya meningkatkan perekonomian.
Lebih  lanjut,  kebijakan  pemberian  bebas visa  kunjungan  terhadap  169  negara  juga telah  berkontribusi  terhadap  permasalahan Tenaga  Kerja  Asing  Ilegal.  Pambagio 32 berpendapat  bahwa  kasus  ditemukannya ribuan buruh dari tiongkok merupakan akibat dari  kebijakan  bebas  visa  ini.  Kebijakan  ini dapat dijadikan celah bagi pengguna Tenaga Kerja Asing untuk dengan mudah mendatangkan  Tenaga  Kerja  Asing  tanpa menggunakan visa untuk bekerja sebagaimana  diatur  dalam  Undang-undang Keimigrasian.
Hal  lain  yang  juga  mempengaruhi kompleksitas  permasalahan  adalah  adanya keterbatasan penegak hukum untuk melakukan pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terkait.
Terdapat  dua  instansi  yang  sama-sama dikatakan bertanggung jawab terhadap permasalahan  Tenaga  Kerja  Asing  Ilegal yakni  Kementerian  Ketenagakerjaan  dan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Pengawasan  terhadap  pemberi  tenaga kerja  yang  dilakukan  oleh  Kementerian
29 Indonesia Investments, ‘Tourism in Indonesia: Growing but Not Reaching Its Potential’, 2014.
30 F Pujiharini and M Ichihashi, ‘The Impact of Visa- Free Entry on the Determinants of Inbound Tourism Demand in Indonesia’, IDEC , 6.5 (2016).
31 Erdian, ‘Efektivitas Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dikaitkan Dengan Selective Policy Keimigrasian Indonesia’, 2018 <https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat- informasi/artikel/efektivitas-penerapan-kebijakan- bebas-visa-kunjungan-dikaitkan-dengan-selective- policy-keimigrasian-indonesia-erdian> [accessed 11 December 2018].
32 Agus Pambagio, ‘Bebas Visa Kunjungan Ternyata Bermasalah’, 2016 <https://news.detik.com/kolom/3258993/bebas-visa- kunjungan-ternyata-bermasalah> [accessed 11 December 2018].
Ketenagakerjaan masih bisa dianggap lemah. Dalam  Undang-undang  No.  13  tahun  2013 tentang  ketenagakerjaan  telah  jelas  diatur segala  ketentuan  yang  berhubungan  dengan tenaga  kerja  pada  waktu  sebelum,  selama, dan  sesudah  masa  kerja.  Aturan  ini  pun berlaku  tidak  hanya  bagi  Tenaga  Kerja Indonesia,  termasuk  juga  Tenaga  Kerja Asing  di  Indonesia.  Dalam  Undang-undang ini juga diatur segala kewajiban para pemberi kerja untuk mempekerjakan Orang Asing.
Namun  yang  masih  menjadi  kendala adalah keterbatasan pengawasan Ketenagakerjaan.  Berdasarkan  pasal  134, Undang-undang Ketenagakerjaan pemerintah memiliki  kewajiban  untuk  melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan dan
menegakkan peraturan ketenagakerjaan. Dan setelah era desentralisasi, pengawasan ketenagakerjaan  yang  semula  dilakukan secara  terpusat  kini  dilakukan  oleh  Dinas Ketenagakerjaan di masing-masing kota/kabupaten.
Terkait  dengan  hal  tersebut  Prasetyo 33
beranggapan  bahwa  baik  dari  segi  kualitas maupun
kuantitas pengawasan ketenagakerjaan  di  daerah  masih  dikatakan kurang.  Dari  segi  kualitas  Ia  berpendapat bahwa  latar  belakang  pendidikan  dan pengalaman para pengawas Ketenagakerjaan di daerah tidak mendukung sehingga mereka tidak mengetahui permasalahan ketenagakerjaan  secara  mendalam.  Dari kuantitas,  Prasetyo  berpendapat  bahwa jumlah  yang  ada  saat  ini  tidak  efektif  untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan secara  menyeluruh.  Berdasarkan  data  dari Kementerian  Ketenagakerjaan  dari  216.000 perusahaan  di  Indonesia,  hanya  terdapat 2.400 orang pengawas ketenagakerjaan yang tersebar di 34 Provinsi.
Keadaan tersebut juga diperparah dengan adanya  keterbatasan  Direktorat  Jenderal Imigrasi  dalam  melaksanakan  pengawasan keimigrasian  khususnya  terhadap  Orang
33 Bagus Prasetyo, ‘Menilik Kesiapan Dunia Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi MEA’,
RechtsVinding , 2014.
Asing  pengguna  Bebas  Visa  Kunjungan  ini. Hal  ini  disebabkan  tidak  adanya  dokumen lain  selain  paspor  yang  dibutuhkan  untuk dapat  masuk  ke  wilayah  Indonesia  bagi Orang  Asing  yang  akan  masuk  Indonesia dengan  menggunakan  fasilitas  bebas  visa kunjungan. Berdasarkan Undang-undang No.6  Tahun  2018  tentang  Keimigrasian, untuk  memperoleh  Visa,  Orang  Asing diwajibkan melengkapi persyaratan administratif  seperti  surat  penjaminan  dari penjamin,  bukti  memiliki  biaya  hidup,  tiket kembali  serta  mengisi  permohonan  visa. Keberadaan  Dokumen  administratif  tersebut sangatlah  penting  sebagai  objek  dalam pengawasan  administratif  Keimigrasian  di Indonesia.
Ketiadaan  dokumen  administratif  tentu saja menjadi sebuah kendala dalam melaksanakan  pengawasan  keimigrasian. Sebab  dalam  dokumen  tersebut  memuat beberapa  informasi  penting  terkait  dengan identitas  Orang  Asing,  keberadaan  Orang Asing,  kegiatan  apa  yang  akan  dilakukan oleh  Orang  Asing  selama  keberadaannya  di Indonesia,  serta  identitas  lengkap  penjamin. Sehingga,  tanpa  adanya  informasi  tersebut, pengawasan  yang  dilakukan  oleh  jajaran Direktorat Jenderal Imigrasi tidak optimal.
Hal lain yang terjadi saat ini adalah tidak dipergunakannya  lagi  pencatatan  manual melalui  kartu  embarkasi  dan  debarkasi. Sebelumnya,  setiap  orang  yang  masuk  atau keluar  wilayah  Indonesia  diwajibkan  untuk mengisi  kartu  embarkasi  dan  debarkasi. Dalam  kartu  embarkasi  dan  debarkasi tersebut  tertera  beberapa  informasi  penting terkait  keberadaan  serta  kegiatan  apa  yang dilakukan  oleh  orang  asing  di  Indonesia. Dalam  Sistem  Border  Control  Management yang  dimiliki  oleh  Direktorat  Jenderal Imigrasi  pun  tidak  mencatat  hal  tersebut. Inilah  yang  mengakibatkan  pengawasan terhadap  Orang  Asing  khususnya  yang masuk  tanpa  menggunakan  visa  sulit  untuk dilakukan.
Hal-hal  tersebut  di  ataslah  yang  secara langsung  maupun  tidak  langsung  telah
berkontribusi terhadap kompleksitas permasalahan  Tenaga  Kerja  Ilegal.  Di  satu sisi  pemerintah  mencoba  untuk  melindungi kesempatan  bekerja  bagi  warga  negaranya dengan peraturan yang begitu ketat namun di sisi  lain  pemerintah  seolah  memberikan celah untuk melakukan pelanggaran.
Keadaan  tersebut  juga  tidak  terlepas  dari beberapa kebijakan yang tidak
memperhatikan faktor keamanan serta keterbatasan yang dimiliki oleh para penegak hukum yang terkait.

## b. Ketidakpastian
Dalam  suatu  permasalahan  sosial  yang dikatakan  Wicked  Problem,  ketidakpastian menjadi  salah  satu  faktor  yang  tidak  dapat dipisahkan. Ketidakpastian ini berkaitan erat dengan keterbatasan ilmu pengetahuan untuk mengukur sejauhmana dampak yang dihasilkan  oleh  suatu  kebijakan.  Sehingga apa  yang  akan  terjadi  di  masa  yang  akan datang  atas  kebijakan  yang  diambil  menjadi tidak  pasti.  Dengan  adanya  keterbatasan tersebut  terkadang  kebijakan  yang  diambil untuk mengatasi permasalahan belum mengatasi permasalahan, tetapi juga menyebabkan timbulnya permasalahan baru.
Demikian  juga  dengan  permasalahan Tenaga  Kerja  Asing  Ilegal  di  Indonesia. Beberapa  kebijakan  telah  diambil  untuk mengatasi permasalahan Tenaga Kerja Ilegal ini, namun upaya tersebut belumlah membuahkan  hasil.  Salah  satu  kebijakan yang telah diambil adalah melalui penegakan hukum keimigrasian.
Penegakan hukum keimigrasian
merupakan salah satu upaya represif terhadap  permasalahan  Tenaga  Kerja  Asing Ilegal  di  Indonesia.  Diketahui  bahwa mayoritas  Tenaga  Kerja  Asing  Ilegal  di Indonesia  ini  adalah  para  pelanggar  izin tinggal  keimigrasian.  Mereka  masuk  ke Indonesia  dengan  menggunakan  bebas  visa kunjungan,  maupun  visa  kunjungan  yang bukan  untuk  bekerja  di  Indonesia.  Namun, pada  kenyataannya  mereka  datang  untuk bekerja  dengan  menggunakan  visa  tersebut. Tindakan  ini  sudah  jelas,  bahwa  mereka
telah menyalahgunakan izin tinggal keimigrasian yang diberikan.
Berdasarkan  Undang-Undang  No.  6 Tahun  2011 tentang  Keimigrasian  Pasal  122 huruf a, telah diatur ancaman pidana penjara 5  (lima)  tahun  dan  pidana  denda  paling banyak Rp.500.000.000 kepada Orang Asing yang terbukti menyalahgunakan Izin Keimigrasian.  Selain  itu,  berdasarkan  pasal 124  huruf  a  Undang-undang  No.6  Tahun 2011  tentang  Keimigrasian,  pemerintah  juga memberikan  sanksi  pidana  penjara  terhadap penjamin.  Sanksi  pidana  tersebut  berupa pidana  penjara  selama  2  (dua)  tahun  atau denda paling banyak Rp.200.000.000 terhadap  penjamin  yang  dengan  sengaja melindungi atau memberi pemondokan orang asing  yang  berada  di  wilayah  Indonesia secara  tidak  sah.  Hal  ini  menunjukkan bahwa,  pemerintah  telah  memberikan  sanksi yang  cukup  berat  bagi  Orang  Asing pelanggar  izin  keimigrasian  dan  juga penjamin.
Dengan  adanya  ancaman  yang  berat  bagi Orang  Asing  maupun  Penjamin,  pemerintah berharap  dapat  menekan  jumlah  pelanggar izin  keimigrasian.  Namun,  sanksi  tersebut belumlah benar-benar dapat mengatasi permasalahan  ini.  Berdasarkan  laporan tahunan  Direktorat  Jenderal  Imigrasi,  pada tahun  2016  terdapat  265  Orang  Asing  yang terbukti bersalah melakukan pelanggaran izin keimigrasian  yaitu  orang  yang  bekerja  tanpa menggunakan visa untuk bekerja. Sedangkan pada  tahun  sebelumnya  terdapat  215  orang yang terbukti bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi tersebut belum dapat mengatasi permasalahan ini.
Alternatif kebijakan lain seperti pemberian  kemudahan  bagi  Tenaga  Kerja Asing  untuk  bekerja  di  Indonesia  telah  coba diterapkan oleh Pemerintah Republik
Indonesia.  Melalui  Peraturan  Presiden  No. 20  Tahun  2018  tentang  Penggunaan  Tenaga
Kerja
Asing, Pemerintah berupaya
melakukan  penyesuaian  terhadap  aturan penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing.  Dalam Peraturan
Presiden ini, Pemerintah
memberikan  beberapa  kemudahan  kepada Tenaga  Kerja  Asing  untuk  dapat  bekerja  di Indonesia melalui antara lain tidak diwajibkannya  Rencana  Penggunaan  Tenaga Kerja Asing bagi Pemberi Kerja pada sektor tertentu yang dibutuhkan pemerintah.
Selain  mengatur  beberapa  hal  terkait kemudahan kepada Tenaga Kerja Asing yang bekerja  pada  sektor  dan  jabatan  tertentu, dalam  peraturan  ini  juga  diatur  terkait penyederhanaan  prosedur  memperoleh  Izin Tinggal  Terbatas  bagi  Tenaga  Kerja  Asing. Melalui  peraturan  ini,  pemberian  Izin Tinggal  Terbatas  yang  semula  dilaksanakan di  Kantor  Imigrasi,  kini  dapat  langsung dilaksanakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.  Kemudian,  permohonan  Visa Tinggal  Terbatas  dilakukan  dengan  system yang terintegrasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan.
Apabila  ditelaah  lebih  lanjut.  Dengan adanya  peraturan  ini  diharapkan  pemberi kerja  dapat  mempekerjakan  Tenaga  Kerja Asing dengan mudah sesuai dengan peraturan  yang  berlaku  baik  sesuai  Undang- undang  Ketenagakerjaan  maupun  Undang- undang  Keimigrasian.  Sehingga,  diharapkan tidak  ada  lagi  kasus  -kasus  penggunaan Tenaga Kerja Ilegal yang terjadi.
Namun demikian, masih menjadi pertanyaan  besar,  apakah  kemudahan  ini dapat
benar-benar menyelesaikan permasalahan  Tenaga  Kerja  Ilegal  di Indonesia.  Atau  mungkin,  dengan  adanya kemudahan  ini  akan  menimbulkan  dampak lain  dengan  masuknya  Tenaga  Kerja  Asing dalam  jumlah  besar  seperti  permasalahan- permasalahan  sosial  di  masyarakat.  Hingga saat  ini  dari  sejumlah  literatur  yang  telah penulis  baca,    belum  ada  penelitian  yang membahas  terkait  dampak  nyata  dari kebijakan ini. Yang ada hanyalah opini-opini dari  masyarakat  terkait  dengan  dampak positif maupun negatif kebijakan ini.
Ini  menunjukkan  bahwa  pemerintah  saat ini  dirundung  ketidakpastian  atas  solusi permasalahan  Tenaga  Kerja  Ilegal.  Upaya yang diterapkan Pemerintah seperti
penegakkan  Hukum  Keimigrasian  masih belum membuahkan  hasil. Kemudian,  upaya lain  yang  dilakukan  dengan  mempermudah prosedur  penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing juga belum diketahui bagaimana dampaknya dikemudian  hari.  Hal-hal  inilah  yang  juga berkontribusi membentuk permasalahan Tenaga  Kerja  Ilegal  di  Indonesia  menjadi Wicked Problem.
c. Perbedaan nilai atau pandangan
Faktor lain yang membentuk permasalahan  Tenaga  Kerja  Asing  Ilegal  di Indonesia adalah adanya perbedaan nilai atau pandangan atas permasalahan ini. Perdebatan atas  pandangan  yang  berbeda  di  masyarakat maupun  instansi  -intansi  terkait  terhadap suatu masalah tentu saja akan mengakibatkan pemerintah selaku pembuat kebijakan kesulitan  untuk  memutuskan  kebijakan  apa yang harus diambil. Sebab, apabila pemerintah mengambil kebijakan yang salah akan memicu konflik dalam masyarakat.
Dalam  kasus  ini  yang  sering  menjadi perdebatan adalah terkait keberadaan Tenaga Kerja  Asing.  Di  satu  sisi  masyarakat beranggapan  bahwa  keberadaan  Tenaga Kerja  Asing  akan  mengambil  lapangan pekerjaan  yang  diperuntukan  bagi  Warga Negara  Indonesia.  Keberadaan  Tenaga  kerja Asing  dianggap  akan  mengancam  sebab dalam  beberapa  kasus  diketemukan  bahwa terdapat  Orang  Asing  yang  bekerja  sebagai tenaga  kasar 34 .  Yang  seharusnya  posisi tersebut  dapat  diisi  oleh  pekerja  lokal. Randang 35 berpendapat bahwa Tenaga Kerja Indonesia  masih  belum  mampu  bersaing dengan  Tenaga  Kerja  Asing.  Terkait  hal tersebut, Pemerintah seharusnya dapat melindungi  kesempatan  kerja  bagi  Tenaga Kerja Indonesia.
Namun  di  sisi  lain  keberadaan  Tenaga Kerja  Asing  dibutuhkan  oleh  pemberi  kerja
34 Marlinda Oktavia Erwanti, ‘Ombudsman: Banyak TKA Asal China Jadi Buruh Kasar’, 2018.
35 Frankiano B Randang, ‘Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Persiapan Dengan Tenaga Kerja Asing’, Servanda Jurnal Ilmiah Hukum , 5.1 (2011), 66–73.
karena  keahliannya  yang  tidak  dimiliki  oleh tenaga  kerja  dalam  negeri.  Tenaga  Kerja Indonesia  dianggap  masih  belum  mampu bersaing  dengan  Tenaga  Kerja  Asing 36 .  Ia menyebutkan  apabila  dibandingkan  dengan Tenaga  Kerja  Asing,  terdapat  beberapa  hal yang  harus  ditingkatkan  antara  lain  tingkat Pendidikan, dan tingkat Keterampilan.
Secara  umum  tingkat  Pendidikan  dan keterampilan  yang  dimiliki  oleh  Tenaga Kerja  Indonesia  masih  di  bawah  Tenaga Kerja  Asing  yang  bekerja  di  Indonesia.  Hal ini  mengakibatkan  para  pemberi  kerja  lebih memilih  Tenaga  Kerja  Asing  dibandingkan dengan Tenaga Kerja Indonesia.
Lebih  lanjut,  perbedaan  pandangan  pun tidak  hanya  terjadi  di  kalangan  masyarakat, debat  pun  terjadi  pada  tingkatan  instansi pemerintah. Sebagai sebuah organisasi, tentu saja  setiap  instansi  memiliki  nilai  maupun pandangan  yang  mendasari  kebijakan  yang mereka ambil. Hal ini terlihat jelas pada saat Presiden Joko Widodo, mengeluarkan Peraturan  Presiden  No.  21  Tahun  2016 tentang Bebas Visa Kunjungan. Kementerian Pariwisata  berpendapat  bahwa  kebijakan  ini akan  meningkatkan  pertumbuhan  ekonomi melalui sektor pariwisata. Namun,
Kementerian Hukum dan HAM beranggapan bahwa  kebijakan  ini  perlu  dievaluasi  sebab dianggap memberikan ekses negative khususnya  meningkatnya  Tenaga  Kerja Ilegal.
Hal  di  atas  menunjukkan  bahwa  kedua instansi  memegang  nilai  yang  berbeda. Kementerian  memegang  nilai  ekonomi karena  berpandangan  bahwa  kebijakan  itu akan membawa keuntungan bagi negara dari segi perekonomian. Sedangkan, Kementerian Hukum dan HAM memegang nilai keamanan sebab beranggapan bahwa kebijakan  tersebut  akan  memberikan  celah tenaga  kerja  asing  masuk  menggunakan fasilitas bebas visa kunjungan.
Perbedaan  nilai  maupun  pandangan masyarakat  dan  instansi  pemerintah  ikut berkontribusi dalam kompleksitas
36 Randang.
permasalahan  Tenaga  Kerja  Ilegal.  Hal  ini mengakibatkan  pemerintah  pusat  kesulitan untuk  memutuskan  kebijakan  apa  yang diambil  tanpa  menimbulkan  konflik  di masyarakat.

## KESIMPULAN
Permasalahan  Tenaga  Kerja  Asing  Ilegal yang  terjadi  di  Indonesia  saat  ini  perlu didefinisikan  sebagai  Wicked  Problem.  Hal  ini perlu dilakukan agar pemerintah dapat memformulasikan solusi yang tepat agar permasalahan  ini  dapat  teratasi  dengan  baik. Terbukti  dengan  pendekatan  yang  selama  ini dilakukan seperti penegakkan hukum keimigrasian belum dapat menyelesaikan permasalahan Tenaga Kerja Asing Ilegal.
Berdasarkan uraian pada pembahasan telah jelas  dijabarkan  betapa  rumitnya  permasalahan Tenaga Kerja Asing Ilegal di Indonesia ini. Tidak hanya  kompleksitas  permasalahan  yang  terkait unsur  satu  dengan  lainnya  tetapi  juga  adanya perbedaan  sudut  pandang  yang  dimiliki  baik  di masyarakat  maupun  instansi  pemerintah.  Hal tersebut  juga  diperumit  dengan  ketidakpastian akan  dampak  dari  solusi  yang  ditawarkan. Sehingga  permasalahan  Tenaga  Kerja  Ilegal  ini tidak  dapat  dianggap  sebagai  permasalahan  biasa tetapi sudah merupakan sebuah Wicked Problem .
Dengan  melihat  permasalahan  ini  sebagai sebuah Wicked  Problem. Pemerintah  diharapkan dapat  mengambil  kebijakan  dengan  cara  maupun pendekatan  yang  berbeda.  Sehingga,  kebijakan yang  diambil  dapat  mengatasi  permasalahan Tenaga Kerja Asing Ilegal yang terjadi saat ini.
Dan  hal  lain  yang  tidak  kalah  penting adalah  masyarakat  menjadi  paham  bahwa permasalahan  Tenaga  Kerja  Asing  Ilegal  yang terjadi  saat  ini  bukan  hanya  menjadi  tanggung jawab  dari  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  saja. Selama  ini  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  tidak menutup  mata  terhadap  setiap  pelanggaran- pelanggaran  Keimigrasian.  Namun  dalam  kasus ini  terdapat  unsur-unsur  lain  yang  menjadikan permasalahan ini begitu rumit sehingga penegakkan  hukum  keimigrasian  yang  dilakukan
oleh  Direktorat  Jenderal  Imigrasi  tidak  dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Oleh sebab itu, sungguh tidak adil apabila Direktorat Jenderal Imigrasi  selalu  menjadi  “kambing  hitam”  dalam permasalahan ini.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Agus Pambagio, ‘Bebas Visa Kunjungan Ternyata Bermasalah’, 2016 <https://news.detik.com/kolom/3258993/beb as-visa-kunjungan-ternyata-bermasalah> [accessed 11 December 2018]
Aliansyah, Muhammad Agil, ‘Imigrasi Sebut Hingga Maret Ada 1.358 Tenaga Kerja Asing Dideportasi’, 2018 <https://www.merdeka.com/peristiwa/imigr asi-sebut-hingga-maret-ada-1358-tenaga- kerja-asing-dideportasi.html>
BAPPENAS, ‘Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 1’, 2015
Boswell, Christina, and Thomas Straubhaar, ‘The Illegal Employment of Foreign Workers: An Overview’, Intereconomics , 39 (2004), 4–7 <https://doi.org/10.1007/BF03032198>
Cahya, Kahfi Dirga, ‘Kinerja Keimigrasian Dipertanyakan Terkait Kasus 33 WNA Asal Tiongkok’, 2015
Churchman W, ‘Wicked Problems’, Management Science , 14 (1967), 141–42
Conklin, J, and W Weil, ‘Wicked Problems: Naming the Pain in Organizations’, 1998
Erdian, ‘Efektivitas Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dikaitkan Dengan Selective Policy Keimigrasian Indonesia’,
2018 <https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat- informasi/artikel/efektivitas-penerapan- kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dikaitkan- dengan-selective-policy-keimigrasian- indonesia-erdian> [accessed 11 December 2018]
Erwanti, Marlinda Oktavia, ‘Ombudsman: Banyak TKA Asal China Jadi Buruh Kasar’, 2018
Handoyo, ‘Menpar: Bebas Visa Berhasil
Tingkatkan Wisatawan’, 2016 <https://nasional.kontan.co.id/news/menpar- bebas-visa-berhasil-tingkatkan-wisatawan> [accessed 11 December 2018]
Head, Brian W, ‘Wicked Problems in Public Policy’, Public Policy , 3 (2008), 101–18
Head, Brian W, and J Alford, Wicked Problems: The Implications for Public Management
Horst Rittel, and Melvin Webber, ‘Dilemmas in a General Theory of Planning’, Policy Sciences , 4 (1973), 155–69 <http://www.ask- force.org/web/Discourse/Rittel-Dilemmas- General-Theory-Planning-1973.pdf> [accessed 11 December 2018]
Indonesia Investments, ‘Tourism in Indonesia: Growing but Not Reaching Its Potential’,
2014
Johnson, C, ‘Indonesia: New Task Force to Monitor Foreigners. Global Legal Monitor’, 2017
Kementerian Pariwisata, ‘Statistik Wisatawan Mancanegara’, 2018
Meredith Edwards, Narrowing the Divide , 2004 <https://www.assa.edu.au/wp- content/uploads/2013/11/2004_No2_Social_ science_research.pdf> [accessed 11
December 2018]
Prasetyo, Bagus, ‘Menilik Kesiapan Dunia Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi MEA’, RechtsVinding , 2014
Pujiharini, F, and M Ichihashi, ‘The Impact of Visa-Free Entry on the Determinants of Inbound Tourism Demand in Indonesia’,
IDEC , 6 (2016)
Randang, Frankiano B, ‘Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Persiapan Dengan Tenaga Kerja Asing’, Servanda Jurnal Ilmiah Hukum , 5 (2011), 66–73
Republik Indonesia, Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian , 2011
<http://www.imigrasi.go.id/phocadownload pap/Undang-Undang/uu-6-tahun-2011.pdf>
[accessed 11 December 2018]
Roberts, Nancy, ‘Wicked Problem and Network
Approaches to Resolution’, International Public Management Review , 1 (2000)
Shintaloka Pradita Sicca, ‘Pemerintah Kaji Ulang Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 1 Sampai 15 - Tirto.ID’, 2018
Soepardi, H.S, ‘Jokowi Sebut Isu “Serangan”
Tenaga Kerja China Sebagai Fitnah’, 2016