## The Ideal Model For Implementing A Proportional System in The 2024 Elections in Indonesia
Model Ideal Penerapan Sistem Proporsional pada Pemilu 2024 di Indonesia

## Lili Istianah

## Kalijaga Yogyakarta
Email: liliistianah99@gmail.com

## ARTICLE HISTORY
Received [20 Agustus 2023] Revised [28 September 2023] Accepted [04 Oktober 2023]

## ABSTRAK
Sistem  proporsional  digunakan  dalam  pemilu  di  Indonesia  yang  terbagi  atas  dua  sistem  yaitu proporsional  terbuka  dan  tertutup.  Dari  tahun  1955  hingga  1999  pemilu  diselenggarakan dengan  sistem  proposional  tertutup.  Kemudian  pada  tahun  2004  hingga  2019  menggunakan pemilu  proporsional  terbuka.  Dalam  penelitian  ini  akan  membahas  tentang  kelebihan  dan kekurangan  sistem  proporsional  dengan  mengaktualisasikan  dengan  sistem  pemilu  yang  akan datang yaitu pemilu tahun 2024 yang didasari oleh penolakan JR kepada Mahkamah Konstitusi karena  dinilai  akan  mengumah  sistem  pemerintahan  dan  sistem  perundangan  terkait  dengan pemilu. Apabila Kembali menggunakan pemilu tertutup dikhawatirkan akan Kembali kemasalalu dengan  rezim  pemerintahan  yang  otoriter  dan  mematikan  demokrasi.  Penggunaan  sistem pemilu  proporsional  terbuka  menjadi  solusi  terbaik  digunakan  di  pemilu  Tahun  2024.  Metode yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  dengan  jenis  penelitian  yurdis normative.  Metode  pengumpulan  data  menggunaka  argument  dengan  sumber  data  berupa dokumen,  jurnal,  paper  dan  berita  di  media.  Kesimpulan  dari  penelitian  ini  terletak  pada penggunaan  proprosional  terbuka  menjadi  sistem  ideal  yang  dapat  digunakan  dalam  pemilu tahun  2024.  Apabila  terjadi  perubahan  system  pemilu  akan  merubah  seluruh  tatanan  sistem dengan  penggunaan  system  distrik  dinilai  tidak  sesuai  dengan  system  negara  yang  menganut system Demokrasi terpimpin.

## ABSTRACT
The  proportional  system  used  in  elections  in  Indonesia  is  divided  into  two  systems:  open  and closed proportional. From 1955 to 1999 elections were  held with a closed proportional system. Then from 2004 to 2019, open proportional elections were used. This research will discuss the advantages  and  disadvantages  of  the  proportional  system  by  actualizing  it  with  the  upcoming election system, namely the 2024 elections based on JR's rejection to the Constitutional Court because it is considered to be at home with the government system and the legislative system related to elections. If you return to using closed elections, it is feared that you will return to the past  with  an  authoritarian  government  regime  and  kill  democracy.  The  use  of  an  open proportional election system is the  best solution to  be  used in  the  2024 elections.  The method used in this  research is qualitative research with the type of normative jurisprudence research. The  data  collection  method  uses  argument  with  data  sources  in  the  form  of  documents, journals, papers and news in the media. The conclusion of this research lies in the use of open proportional to be the ideal system that can be used in the 2024 elections. If there is a change in the electoral system, it will change the entire order of the electoral system that has been made.

## KEYWORDS
Electoral  System,  Proportional Elections, 2024 Elections
This is an open access article under the CC –BY-SA license

## PENDAHULUAN
Dalam  negara  demokrasi,  partisipasi  warga  negara  merupakan  salah  satu  aspek  utama  untuk menjaga  tujuan  negara  tetap  berjalan.  Pemegang  kekuasaan  tertinggi  dalam  sistem  demokrasi  adalah raykay,  oleh  karena  itu  pemilihan  terhadap  negara  dan  badan-badan  yang  berada  di  bawahnya memerlukan  persetujuan  rakyat,  untuk  itu  dibentuklah  sistem  pemilihan.  Hak-hak  rakyat  ditransmisikan oleh  suatu  lembaga  bernama  pemilu  yang  keberadaannya  diakui  oleh  negara  sebagai  lembaga  pemilu berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat (Sejarah Pemilu di Indonesia – Bawaslu Kota Batam, n.d.). Doktrin kedaulatan  rakyat  dan  konsep  demokrasi  menjadi  akar  permasalahan  pemilu  dalam  praktik  kehidupan ketatanegaraan  dimana  demokrasi  dan  pemilu  merupakan  perwujudan  kedaulatan  rakyat.  cerminan demokrasi (Dalimunthe, 2023). Perbaikan terhadap kelemahan sistem, proses, dan mekanisme yang ada mutlak  diperlukan  agar  hasil  pemilu  dapat  sesuai  dengan  substansi  yang  diharapkan  (Syarwi,  2022). Pada tahun 2019, sistem pemilu proporsional terbuka terbatas pertama kali diterapkan setelah diusulkan oleh  DPR.  Penggunaan  sistem  proporsional  di  negara  seperti  Amerika  Serikat  menggunakan  model daftar tertutup berdasarkan urutan, artinya penentuan calon legislatif terpilih didasarkan pada daftar yang telah ditentukan oleh partai politik. Peserta pemilu dalam sistem proporsional adalah partai politik, bukan perseorangan, sehingga akan tercipta model persaingan yang liberal, materialistis, dan memakan biaya
pemilu yang sudah dibuat. Usulan perubahan system pemilu dari system tertutup sampai
Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
dengan  tujuan  untuk memperkuat  sistem  kepartaian,  terutama  agar  partai  politik  dapat  berperan  besar. Modus  politik  persaingan  pengembalian  modal  dalam  pemilu  sering  digunakan  oleh  anggota  DPR  dan DPRD (Pratiwi, 2018).
Dalam  pertimbangan  hukum  yang  disampaikan  Wakil  Ketua MK  tersebut,  selama  ini  partai  politik masih  dan  masih  mempunyai  peran  sentral  yang  mempunyai  kewenangan  penuh  dalam  proses  seleksi dan penetapan calon, termasuk penetapan nomor urut calon legislatif. Apalagi fakta menunjukkan, sejak pelaksanaan pemilu pasca amandemen UUD 1945, partai politik menjadi satu-satunya pintu masuk bagi warga negara yang memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai calon anggota DPR/DPRD. Selain dalam proses  pencalonan,  peran  sentral  partai  politik  juga  dapat  ditelusuri  dari  partai  politik  dalam  mengelola kinerja  anggota  DPR/DPRD  terpilih.  Dalam  hal  ini,  partai  politik  mempunyai  kewenangan  untuk mengevaluasi  anggotanya  yang  duduk  di  DPR/DPRD  sewaktu-waktu  melalui  mekanisme  pergantian antar  waktu  (PAW)  atau  recall.  Menurut  Mahkamah,  sistem  pemilu  proporsional  daftar  terbuka  lebih mendekati sistem pemilu yang dicita-citakan UUD 1945. Namun demikian, secara konseptual dan praktis, sistem  pemilu  apa  pun  yang  dipilih  oleh  pembentuk  undang-undang,  baik  sistem  proporsional  dengan daftar terbuka maupun daftar tertutup, bahkan sistem daerah pemilihan, tetap mempunyai kelebihan dan kekurangan  tersendiri.  Oleh  karena  itu,  sebagai  pilihan  pembentuk  undang-undang,  tetap  terbuka kemungkinan  untuk  disesuaikan  dengan  dinamika  dan  kebutuhan  penyelenggaraan  pemilu  (Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, n.d.).
Dalam hal ini, apabila di kemudian hari ingin dilakukan perbaikan terhadap sistem yang ada, maka pembentuk undang-undang harus mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, antara lain tidak terlalu sering  melakukan  perubahan,  perubahan  dilakukan  dalam  rangka  memperbaiki  sistem  pemilu, perubahan harus dilakukan. dilakukan sejak dini sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai, tetap harus menjaga keseimbangan dan kesinambungan antara peran partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat ( 2) UUD 1945, melibatkan seluruh kelompok yang mempunyai kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu dengan  menerapkan  prinsip  partisipasi  masyarakat  yang  bermakna  (Sistem  Pemilu  2024  Tetap Proporsional  Terbuka  |  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia,  n.d.).  Dulu  pada  masa  orde  lama dimana  sistem  pemilu  menggunakan  model  sistem  tertutup,  masyarakat  hanya  memilih  partai  tanpa mengetahui  siapa  calon  presiden  dan  wakil  presidennya.  Model  tertutup  dinilai  menjadi  pintu  gerbang kemunduran  demorasi  karena  partisipasi  masyarakat  dimatikan  sehingga  terkesan  buta  arah  jalan pulang.  Pasca  lengsernya  Presiden  Soeharto,  sistem  pemilu  diubah  dari  pemilu  proporsional  tertutup menjadi  sistem  proporsional  terbuka.  Dalam  sistem  ini  masyarakat  dapat  menikmati  kampanye  dan mengetahui seperti apa calon presiden dan wakil presiden sehingga masyarakat dapat menikmati proses pemilu yang sedang berlangsung tanpa takut kehilangan hak pilihnya.
Munculnya politik identitas memicu pro dan kontra di masyarakat. Menguatnya isu politik identitas ditandai  dengan  disahkannya  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999.  Terkait  dengan  politik  identitas, menurut Gerry Van Klinken, politik identitas akan mengambil alih seluruh konstruksi institusi politik lokal dengan  mendominasi  seluruh  dimensi  local  (Maarif,  n.d.).  Politik  dalam  isu  pemilu  2024,  banyak  politik identitas  yang  dilontarkan  oleh  masing-masing  calon  presiden  dan  wakil  presiden.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  polaritas  yang  ditimbulkan  oleh  desentralisasi  memberikan  dampak  yang  luar  biasa  bagi Indonesia,  ditandai  dengan  diberikannya  otonomi  khusus  oleh  pemerintah  seperti  DKI,  DIY,  Aceh  dan Papua. Pola seperti ini akan bertahan sampai kapanpun dan akan sangat sulit diubah.
Dalam  penelitian  ini  peneliti  akan  menggali  solusi  apa  yang  terbaik  pada  pemilu  2024  dengan melihat model proporsional yang digunakan Indonesia sejak orde lama hingga saat ini dengan munculnya berbagai  kontroversi  yang  muncul  di  masyarakat.  Isu  politik  identitas  menjadi  pemicu  JR  dianggap membunuh salah satu identitas lawan politik .

## LANDASAN TEORI

## Hakikat Pemilihan Umum
Ali  Moertopo  menyatakan,  proses  demokrasi  adalah  pemilihan  wakil  atau  pejabat  pemerintah secara langsung oleh warga negara suatu negara. Tujuan utama pemilu adalah memberikan kesempatan kepada  warga  negara  untuk  memberikan  suaranya  dan  memilih  pemimpin  yang  akan  mewakili  mereka dalam  pemerintahan.  Pemilu  diselenggarakan  dengan  tujuan  melaksanakan  kedaulatan  rakyat  sesuai dengan  asas  yang  tercantum  dalam  pembukaan  UUD  1945.  Pemilu  legislatif  merupakan  sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat yang dapat mewakili aspirasinya. Asas pemilu  dalam  penyelenggaraan  pemilu  di  Indonesia  Sesuai  dengan  Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat beberapa asas pemilu (Media, 2022). Tujuan pemilu meliputi:
Memberi warga negara kesempatan untuk memberikan suara mereka dan memilih pemimpin yang akan mewakili mereka dalam pemerintahan.
1.  Sebagai  sarana representasi  politik  dimana masyarakat  dapat  memilih  wakilnya  untuk  menyuarakan aspirasi dan kepentingannya.
2.  Sebagai sarana suksesi kepemimpinan secara konstitusional.
3.  Sebagai sarana bagi para pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
4.  Sebagai sarana partisipasi masyarakat.
5.  Melaksanakan kedaulatan rakyat sesuai dengan asas yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
6.  Menentukan pemerintahan langsung dan tidak langsung.
7.  Melaksanakan  perubahan  dan  perebutan  kekuasaan  yang  dilakukan  dengan  peraturan,  norma  dan etika.
8.  Menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional, atau nasional.
9.  Mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk dalam hal jumlah pemilih, keamanan dan integritas pemilu.
10. Dilakukan secara tertib, menjaga ketertiban dan keamanan sepanjang proses berlangsung.
11. Dilakukan secara efisien, memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.
12. Dilakukan  secara  terbuka  dan  transparan,  dengan  memberikan  kesempatan  kepada  partai  politik, kandidat, dan masyarakat untuk mengawasi pemilu.

## Sistem Pemilu di Dunia
Sistem pemilu di dunia dapat dibagi menjadi tiga sistem utama:
1.  Sistem Pluralitas/Mayoritas (Sistem Kabupaten):
a.  Wilayah negara dibagi menjadi daerah pemilihan.
b.  Calon legislatif yang memperoleh suara terbanyak di suatu daerah pemilihan berhak mendapatkan kursi tersebut.
c.  Sistem ini merupakan varian yang paling banyak digunakan di dunia.
2.  Sistem Proporsional: Persentase  kursi  di  lembaga  legislatif  dibagikan  kepada  masing-masing  partai  politik  berdasarkan jumlah  suara  yang  diperoleh.  Ada  beberapa  jenis  sistem  proporsional,  seperti  sistem  proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup.
3.  Sistem Campuran: Kombinasi sistem distrik dan sistem proporsional. Contohnya adalah sistem pemilu di Jerman, dimana separuh  kursi  di  parlemen  dipilih  melalui  sistem  distrik,  sedangkan  separuh  lainnya  dipilih  melalui sistem proporsional.

## Perbedaan Sistem Proporsional dan Sistem Distrik
Sistem  pemilu  distrik  dan  sistem  pemilu  proporsional  merupakan  dua  sistem  pemilu  yang  paling banyak digunakan di dunia. Berikut perbedaan kedua Sistem Pemilu Daerah tersebut:
1.  Satu daerah pemilihan memilih daerah pemilihan beranggota tunggal.
2.  Kandidat dengan suara terbanyak akan memenangkan kursi.
3.  Sistem  ini  lebih  cocok  untuk  negara-negara  dengan  populasi  yang  relatif  kecil  dan  kesenjangan geografis yang signifikan antar daerah pemilihan.
4.  Sistem ini cenderung menghasilkan pemerintahan yang stabil dan kuat.
Sistem Pemilu Proporsional:
1.  Satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil.
2.  Pembagian kursi wakil daerah didasarkan pada perolehan suara partai politik atau calon.
3.  Sistem  ini  lebih  cocok  untuk  negara-negara  dengan  populasi  besar  dan  keragaman  geografis  antar daerah pemilihan yang signifikan.
4.  Hal ini cenderung menghasilkan pemerintahan yang lebih representatif dan inklusif.
Perbedaan  antara  kedua  sistem  ini  dapat  mempengaruhi  hasil  pemilu  dan  keterwakilan  politik  di pemerintahan.  Pemilihan  sistem  pemilu  yang  tepat  harus  mempertimbangkan  kondisi  geografis,  sosial dan politik negara tersebut.

## METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis  yaitu  penelitian  yang  menekankan  pada  kerangka pemikiran untuk menyelesaikan permasalahan hukum secara aktual dan komprehensif. Jenis pendekatan
yang  digunakan  adalah  pendekatan  Komparatif  atau  pendekatan  komprartif  yang  menekankan  pada perbandingan  sistem  pemilu  di  Indonesia.  Kemudian  dipelajari  dan  disusun  kembali  dalam  bentuk argumentasi  dan  rangkuman  dari  buku-buku  hukum  dan  jurnal  hukum  yang  telah  dipelajari  kemudian membandingkan  permasalahan  yang  telah  disimpulkan.  Kemudian  dilakukan  analisis  kualitatif  terhadap permasalahan yang telah ditemukan sehingga menghasilkan redaksi yang sesuai dengan permasalahan yang  diambil.  Penelitian  hukum  normatif  tidak  mengenal  data  sehingga  istilah  yang  digunakan  yaitu bahan  hukum  yang  diperoleh  dari  pustaka  atau  undang-undang  itu  sendiri  bukan  dari  hasil  data lapangan.  Dalam  pengumpulan  bahan  hukum  penulis  mengambil  sumber-sumber  yang  dibedakan menjadi  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  bahan  hukum  tersier.  Terdiri  dari  peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini seperti, Undang-Undang Dasar  1945  dan  Undang-Undang  No.  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu.  Bahan  sekunder  terdiri  dari dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku- buku,  artikel,  jurnal,  hasil  penelitian,  makalah  dan  lain  sebagainya  yang  relevan  dengan  permasalahan yang  akan  dibahas.  Bahan  hukum  tersier  yaitu  sebagai  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa maupun ensiklopedi.
Teknik  pengumpulan  data  dan  argumentasi  yang  dibangun  dalam  tulisan  ini  menggunakan  studi kualitatif  dengan  mengumpulkan  berbagai  sumber  referensi  ilmiah  dari  sumber  primer  dan  sumber sekunder  melalui  tulisan-tulisan  terkait  seperti  buku,  jurnal,  makalah,  dan  pemberitaan  media  massa terkait  (Amir,  2020).  Teknik  Analisis  data  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  ialah,  teknik  deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan  hipotesis,  sedangkan  kualitatif  adalah  data  yang  digambarkan  dengan  kata-kata  atau kalimat  yang  dipisah-pisahkan  menurut  kategori  untuk  memperoleh  kesimpulan.  Analisis  bahan  hukum dilakukan  dengan  pendekatan  perundang-undangan  yaitu  mengkaji  semua  undang-undang  dan pengaturan  yang  bersangkutan  dengan  isi  hukum  yang  sedang  ditangani.  Sedangkan  pendekatan konseptual membantu peneliti dalam mencari studi pustaka yang berhubungan permasalahan dan akan memperkuat penelitian yang akan dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sistem Pemilu di Indonesia
Sistem  pemilu  telah  dilatih  untuk  mengendalikan  situasi  politik  sehingga  dapat  beradaptasi terhadap  perubahan  perilaku  dan  sikap  masyarakat  di  masa  depan.  Sistem  pemilu  hendaknya diselenggarakan  secara  dialektis  dengan  pola  hubungan  antara  rakyat  dan  negara  (pemerintah),  untuk mendorong berkembangnya demokrasi. Pemilu merupakan upaya pengendalian masyarakat secara non- koersif (persuasif) melalui lobi, retorika, komunikasi massa, kehumasan, dan kegiatan lainnya. Pemenang pada saat pemilu ditentukan melalui sistem seleksi pemenang yang telah ditentukan kemudian disepakati oleh para calon dan dikoordinasikan kepada masyarakat. Hanya ada satu metode yang digunakan dalam sejarah pemilu di Indonesia.
Perkembangan sistem pelimu di Indonesia dari tahun ke tahun adalah sebagai berikut:
a.  Pemilu 1999 menggunakan sistem proporsional daftar tertutup dengan dasar hukum Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999, dengan Electoral Threshold 2%, jumlah kursi DPR di parlemen sebanyak 462. Jumlah  kursi  DPR  di  parlemen  sebanyak  462  kursi,  yaitu  ditentukan  berdasarkan  jumlah  penduduk pada setiap daerah tingkat II, dan setiap daerah tingkat II memperoleh minimal 1 kursi dengan metode kuota.
b.  Pemilu  2004  berdasarkan  nomor  calon  dan  undang-undang  pemilu,  UU  Nomor  12  Tahun  2003, menggunakan model proporsional dengan sistem Electoral Threshold 3%, dengan 550 kursi DPR dan 3-12 daerah pemilihan.
c.  Pemilu 2009 menggunakan model daftar terbuka berdasarkan nomor calon dan hanya berlaku untuk DPR  dengan  undang-undang  pemilu  UU  No.  10/2008  dan  Parliamentary  Threshold  sekitar  2,5%. Jumlah kursi DPR yang tersedia sebanyak 560 kursi, sedangkan jumlah kursi per daerah sebanyak 3- 10 kursi (DPR) dan 3-12 kursi (DPRD).
d.  Pemilu tahun 2014 menggunakan model terbuka berdasarkan perolehan suara dengan menggunakan landasan  hukum  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  2012  tentang  Pemilihan  Anggota  DPR,  DPD,  dan DPRD,  dengan  PT  sebesar  3,5%  dan  hanya  berlaku  di  DPR  yang  berjumlah  560  kursi,  kemudian untuk wakil daerah jumlah pemilihnya 3 sampai 10 kursi (DPR) dan 3 sampai 12 kursi (DPRD).
e.  Pemilu 2019 proporsional dengan daftar terbuka berdasarkan jumlah suara calon legislatif terbanyak, jumlah  PT  yang diutamakan 4%  dan hanya berlaku untuk  DPR  dengan  jumlah  kursi  DPR  berjumlah 575 maka jumlah kursi per daerah wakil adalah 3-10 kursi DPR dan 3-12 kursi DPRD.
Penggunaan  sistem  proporsional  tetap  digunakan  pada  pemilu  tahun  1955,  1971,  1977,  1982, 1987,  1992,  1997,  dan  1999.  Sedangkan  pada  sistem  penawaran  terbuka,  pemilih  dapat  mencalonkan dan  memilih  langsung  wakil  di  DPR  dan  DPRD.  Sistem  proporsional  terbuka  digunakan  pada  pemilu tahun  2004,  2009,  2014  dan  2019  (Sistem  Pemilu  Di  Indonesia  Dari  Masa  Ke  Masa,  n.d.).  Pada hakikatnya  pemilu  merupakan  perwujudan  penting  dari  sistem  demokrasi  dalam  bentuk  kegiatan rekrutmen  politik.  Secara  teori,  sistem  pemilu  biasanya  berisi  model  pemilu  yang  memberikan kesempatan  kepada  pemilih  untuk  menentukan  preferensinya,  memilih  partai  atau  individu  yang mencalonkan  diri.  Dari  keputusan  cara  memilih  itulah  ditentukan  amanat  pemilih  kepada  yang  terpilih, sehingga pemilih yang ditunjukkan dari partai atau orang yang mengangkat, sekaligus akan menentukan perkembangan  sistem  pemilu  untuk  memainkan  peran  politik.  rekrutmen,  khususnya  mengenai  aturan pemilu, seperti pembagian daerah pemilihan, model pemilu, cara pemungutan dan penghitungan suara. Sistem pemilu dalam ilmu politik digeneralisasikan menjadi sistem distrik dan sistem proporsional.

## Sistem  pemilu  proporsional  terbuka  dan  tertutup  mempunyai  pengaruh  berbeda  terhadap keterwakilan kepentingan rakyat di parlemen.
Berikut adalah efek dari masing-masing sistem:
a.  Efek  dari  sistem  pemilu  proporsional  terbuka  memaksa  para  kandidat  bersaing  untuk  mendapatkan dukungan  massa  demi  meraih  kemenangan,  sehingga  menciptakan  hubungan  antara  pemilih  dan pejabat terpilih. Sistem ini menimbulkan persaingan antar partai politik di daerah pemilihan. Pada saat yang  sama,  sistem  pemilu  proporsional  terbuka  juga  memiliki  kelemahan,  seperti  kemungkinan terjadinya  lonjakan  kebijakan  moneter  dan  kebutuhan  modal  politik  yang  besar.  Penghitungan  hasil suara  yang  rumit  dan  sulitnya  menjaga  kuota  gender  dan  etnis  (Pro-Kontra  Sistem  Pemilu Proporsional Terbuka | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, n.d.)
b.  Sedangkan pada sistem pemilu proporsional tertutup, sistem pemilu dilihat dari tidak adanya peluang kebijakan moneter, kemudahan penghitungan hasil suara, dan kemudahan penerapan kuota etnis dan gender. Namun dalam penggunaan model tertutup, kaum demokrat hanya dapat memilih partai politik dan tidak dapat memilih langsung wakil legislatifnya. Selanjutnya, dalam sistem proporsional tertutup, jumlah  kursi  parlemen ditentukan  berdasarkan  proporsi  jumlah  suara  yang  dikumpulkan partai  politik di  suatu  daerah  pemilihan.  Dengan  demikian,  keterwakilan  kepentingan rakyat  di  parlemen  mungkin kurang terwakili (Perbedaan Pemilu Sistem Proporsional Terbuka Dan Tertutup, n.d.).
Dalam sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup, terdapat perbedaan dalam cara pemilihan wakil legislatif. Perbedaan kedua model pemilu tersebut adalah sebagai berikut:
a.  Pada  model  terbuka,  pemilih  dapat  memilih  wakilnya  secara  langsung,  sedangkan  pada  model representasi tertutup, pemilih hanya memilih partai politik.
b.  Dalam  sistem  simetris  tertutup,  partai  politik  mengajukan  daftar  calon  anggota  legislatif  berdasarkan urutan  popularitas  yang  progresif.  Dalam  koalisi  dengan  sistem  pemilu  terbuka  simetris,  tidak  ada koalisi  partai  atau  koalisi  perebutan  kursi.  Sedangkan  dalam  sistem  pemilu  koheren  tertutup, dimungkinkan  adanya  penggabungan  partai  atau  koalisi  dan  perebutan  kursi.  Dalam  konteks persaingan dalam sistem pemilu terbuka simetris, terjadi persaingan antar partai politik dalam daerah pemilihan.  Sedangkan  pada  sistem  pemilu  simetris  tertutup,  tidak  terjadi  persaingan  pemilu  antar partai politik.

## Kelebihan dan Kekurangan Sistem Proporsional Terbuka dan Sistem Proporsional Tertutup
Model  proporsional  mempunyai  beberapa  kelebihan  dan  kekurangan  baik  proporsional  terbuka maupun  tertutup.  Dimana  keduanya  mempunyai  resiko  masing-masing  untuk  penggunaannya  dalam pemilu.
Kelebihan dan kekurangan sistem pemilu proporsional terbuka adalah sebagai berikut:
a.  Keunggulan sistem proporsional terbuka:
1)  Peserta  akan  memilih  calon  legislatif  tanpa  mengetahui  partai  calon  legislatif  yang  akan  dipilih karena hanya memuat gambar wajah seseorang (Rachmiatie et al., 2013).
2)  Pemilih dapat langsung memilih wakilnya yang akan memperoleh kursi parlemen.
3)  Sistem proporsional terbuka merupakan bukti kemajuan demokrasi.
4)  Membangun kedekatan antara kandidat dan pemilih.
5)  Mengikuti gerakan massa untuk mencapai kemenangan.
6)  Partisipasi masyarakat merupakan modal untuk meningkatkan kinerja partai politik di parlemen.
b.  Kurangnya proporsional terbuka:
1)  Rakyat  mempunyai  kedaulatan  penuh.  Kondisi  warga  negara  yang  rentan  terhadap  politik  uang memudahkan terjadinya serangan subuh dengan cara jual beli suara,
2)  Menciptakan  wakil  rakyat  yang  tidak  berpengalaman,  kegagalan  partai  politik  dalam  pesta demokrasi menimbulkan rasa dendam yang akhirnya menjadikan kinerja parlemen buruk,
3)  Tren  proporsional  terbuka  justru  menciptakan  wakil  rakyat  instan  yang  bermodalkan  popularitas dan akses permodalan belaka,
4)  Persaingan tidak sehat antar partai,
5)  Caleg yang menang pemilu hanya mencalonkan diri bermalas-malasan melalui pemungutan suara,
6)  Rawan kembalinya politik kapital,
7)  Kuota gender dan etnis sulit ditegakkan,
8)  Potensi berkurangnya peran partai politik,
9)  Persaingan internal partai antar kandidat,
10)  Pencetakan kertas suara membutuhkan biaya yang besar.
Lebih  lanjut  terkait  dengan  model  sistem  proporsional  tertutup,  berikut  beberapa  kelemahan  dan kelebihan system tersebut:
a.  Keunggulan sistem proporsional tertutup:
1)  Memperkuat partai politik melalui kaderisasi,
2)  Memberikan kesempatan kader yang sempurna,
3)  Peserta cukup berlogo partai politik,
4)  Mengurangi risiko politik uang,
5)  Menyederhanakan gender kuota,
6)  Meningkatkan kinerja partai politik dalam urusan pemilihan anggota,
7)  Mengurangi pencetakan kertas suara.
b.  Kelemahan sistem proporsional tertutup (Wijaya, 2024):
1)  Pemerintah mempunyai diskresi penuh dalam menentukan siapa yang menduduki kursi parlemen setelah suara partai diubah menjadi kursi,
2)  Menutup  jalur  publik  untuk  partisipasi  pemilih  yang  lebih  banyak  karena  masyarakat  tidak  bisa. memilih calon,
3)  Menimbulkan perpecahan antara calon legislatif dan pemilih,
4)  Tidak membiarkan hubungan politik berjalan dan kemungkinan terpilihnya calon semakin tidak adil,
5)  Banyak masyarakat yang berminat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif,
6)   Menghancurkan partai politik yang baru terbentuk.

## Model Sistem Pemilu Proporsional pada Pemilu 2024
Perdebatan  sistem  pemilu  tahun  2024  juga  berhadapan  dengan  uji  materiil  paralel  terhadap Undang-Undang  Nomor  7 Tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  Mahkamah  Konstitusi (MK).  Uji  materi UU  Nomor  7  Tahun  2017  membuat  isu  penerapan  sistem  proporsional  tertutup  pada  Pemilu  2024 semakin  marak.  Jika  diterapkan  model  tertutup  pada  pemilu  2024  mendatang,  menurut  sebagian  pihak akan  kembali  ke  masa  lalu  yang  penuh  konflik  dan  perebutan  kekuasaan  (Kelebihan  Dan  Kurangnya Sistem  Pemilu  Proporsional  Tertutup  Dan  Terbuka,  n.d.).  Dalam  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 55/PUU-XVII/2019,  Mahkamah  Konstitusi  menolak  permohonan  pemohon  untuk  seluruhnya  karena menilai permohonan tidak mempunyai dasar hukum. Namun Mahkamah Konstitusi menawarkan alternatif model pemilu kompetitif yang dapat dipilih dan dipertimbangkan sesuai dengan UUD 1945. Partai politik atau  gabungan  partai  kemungkinan  besar  tidak  akan  mampu  melampaui  batas  keterwakilan.  Dampak penyelenggaraan  pemilu  serentak  tahun  2019  terletak  pada  jumlah  partai  politik.  Pertimbangan  hukum dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14/PUU-XI-2013  tentang  hak  warga  negara  untuk menentukan pilihan secara rasional melalui pengembangan peta checks and balances. Pemohon menilai model pemilu serentak berdampak pada terpilihnya presiden dan wakil DPR dari partai yang sama (Amir, 2020).  Dalam  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  14/PUU-XI/2013  terdapat  beberapa  pilihan  model pemilu serentak yang tetap dapat dianggap konstitusional berdasarkan UUD 1945, yaitu (Wilma Silalahi, 2022):
a.  Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD.
b.  Pemilihan  umum  serentak  untuk  memilih  anggota  DPR,  DPD,  Presiden/Wakil  Presiden,  Gubernur, dan Bupati/Walikota.
c.  Pemilihan  umum  serentak  untuk  memilih  anggota  DPR,  DPD,  Presiden/Wakil  Presiden,  anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota.
d.  Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan beberapa waktu setelahnya, pemilihan kepala daerah serentak untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota.
e.  Pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan beberapa saat  setelah  itu  pemilu  serentak  provinsi  untuk  memilih  anggota  DPRD  Provinsi  dan  memilih Gubernur,  dan  kemudian  beberapa  saat  setelah  itu  pemilu  serentak  kabupaten/kota  untuk  memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota.
f.  Pilihan  lain  sepanjang  tetap  menjaga  sifat  pemilu  serentak  untuk  memilih  anggota  DPR,  DPD,  dan Presiden/Wakil Presiden.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu  pada  Pasal  168  ditolak Mahkamah  Konstitusi,  karena  dianggap  bertentangan  dengan  UUD  1945  yang  menetapkan  peserta pemilu adalah partai politik, artinya tatanan konstitusional proporsionalitas tertutup harus menjadi sebuah tatanan  konstitusional.  sistem  aturan  pemilu  tahun  2024  (Rantau,  2019).  Penerapan  sistem  pemilu proporsional  terbuka  dinilai  menjadi  salah  satu  teknik  yang  bisa  digunakan  pada  pemilu  2024  karena dinilai  lebih  demokratis  dibandingkan  penggunaan  proporsional  tertutup.  Pada  proporsional  tertutup, pemilih hanya akan disuguhkan nomor urut partai politik tanpa mengetahui presiden dan wakil presiden yang  akan  dipilih.  Penggunaan  proporsional  tertutup  dinilai  mencederai  hak  warga  negara  untuk menyalurkan  aspirasinya  dalam  pesta  demokrasi.  Delapan  partai  di  parlemen  yang  menolak  sistem proporsionalitas  tertutup  adalah  Golongan  Karya,  Gerindra,  Demokrat  Nasional,  Partai  Kebangkitan Bangsa, Demokrasi Rakyat, PKS, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan. Partai ekstra parlemen yang menolak proporsionalitas tertutup adalah Partai Sejahtera Indonesia yang memposisikan diri  sebagai  partai  pendukung  terkait  penolakan  Mahkamah  Konstitusi  JR.  Usulan  penerapan  sistem proporsional  tertutup  pada  pemilu  2024  menuai  perdebatan  dan  kekhawatiran  mengenai  dampak negatifnya.  Berikut  beberapa  potensi  dampak  negatif  sistem  proporsional  tertutup  pada  pemilu  2024, antara lain (Anugrah & Jalius, 2023):
a.  Dominasi pimpinan partai politik: Salah satu dampak negatif dari sistem proporsional tertutup adalah dapat  menimbulkan  dominasi  pimpinan  partai  politik  terhadap  kedaulatan  rakyat  dalam  menentukan wakilnya  di  parlemen  atau  legislatif  (Pakar  Ungkap  Dampak  Negatif  Pemilu  Sistem  Proporsional Tertutup Usulan PDIP - Nasional Tempo.Co, n.d.).
b.  Kurangnya  transparansi:  Sistem  proporsional  tertutup  tidak  transparan  dan  tidak  memungkinkan pemilih  memilih  wakilnya  secara  langsung.  Sebaliknya,  pemilih  hanya  dapat  memilih  partai  politik pilihannya, dan pimpinan partailah yang akan menentukan calonnya (Jika Benar MK Putuskan Sistem Tertutup,  HNW:  Itu  Inkonsisten  Dengan  Putusan  MK  Sebelumnya,  Mundur  Ke  Sistem  Pemilu  Era Orba, n.d.).
c.  Pelanggaran hukum: Sistem proporsional tertutup tidak diakui dalam UU Pemilu 2017 yang mengatur sistem proporsional terbuka.
d.  Mengingatkan  pada  masa  lalu:  Beberapa  orang  berpendapat  bahwa  sistem  proporsional  tertutup mengingatkan kita pada praktik tidak demokratis pada rezim Orde Lama dan Orde Baru.
e.  Biaya  tinggi:  Penerapan  sistem  proporsional  tertutup  lebih  mahal  dibandingkan  sistem  proporsional terbuka  karena  memerlukan  pencetakan  surat  suara  lebih  banyak  dan  penghitungan  suara  lebih banyak  (Pengalaman  Pahit  Penerapan  Sistem  Pemilu  Proporsional  Tertutup  |  Konstitusi  Mahkamah Republik Indonesia, n.d.).
Pada  Kesimpulannya,  usulan  penerapan  sistem  proporsional  tertutup  pada  pemilu  2024  menuai perdebatan dan kekhawatiran akan dampak negatifnya. Beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi adalah  dominasi  pimpinan  partai  politik,  tingginya  resistensi,  dan  kurangnya  keterwakilan  kepentingan masyarakat  (Sistem  Pemilu  Proporsional  Tertutup,  Kelebihan  Dan  Kekurangannya,  n.d.).  Akuntabilitas dan  transparansi  partai  juga  menjadi  salah  satu  penyebab  utama  rendahnya  kepercayaan  masyarakat, karena keuangan partai harus dipublikasikan ke publik, tidak hanya ke internal partai (Simarmata, 2018). Peraturan  mengenai  transparansi  wajib  pelaporan  keuangan,  misalnya,  dapat  membantu  mengurangi pengaruh  uang  terhadap  proses  politik,  namun  peraturan  tersebut  juga  perlu  dipersiapkan  dan dilaksanakan dengan baik.

## Solusi Pemilu 2024
Kembalinya sistem proporsional tertutup justru menjadi pemicu awal menurunnya demorasi. Dalam pemilu  proporsional  tertutup,  partai  politik  merupakan  calon  terpilih.  Hal  ini  membuat  partai-partai  kecil yang  belum  mempunyai  nama  dan  eksistensi  di  masyarakat  pasti  akan  mengalami  kekalahan  karena partai  besar  yang  mempunyai  pendukung  besar  juga  akan  mendominasi  kursi  parlemen  (Hermawan, 2020).  Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  31  Tahun  2002  Pasal  8,  isinya  antara  lain  memperoleh perlakuan yang sama, kemudian mengendalikan dan mengurus urusan rumah tangga organisasi secara mandiri, sehingga memperoleh hak cipta atas lambang partai dari Departemen Kehakiman. Penggunaan proporsional  terbuka  merupakan  salah  satu  pilihan  terbaik  pada  pemilu  2024,  berdasarkan  JR  yang ditolak  MK  jika  perubahan  dari  proporsional terbuka  ke  tertutup  akan  mengubah  sistem  ketatanegaraan dan  juga  akan  terjadi  perubahan  peraturan  perundang-undangan.  Terkait  dengan  partai  politik  dan pemilu,  sistem  distrik  menekankan geografi  sedangkan  sistem  proporsional  didasarkan  pada  akumulasi suara. Berikut beberapa potensi kelemahan penggunaan model distrik (Septian & Pratama, 2019).
a.  Mengerdilkan partai-partai baru.
b.  Munculnya asosiasi regional.
c.  Hilangnya  kesetaraan  gender  karena  laki-laki  dianggap  lebih  mampu  memimpin  dibandingkan perempuan “winner goes all”.
d.  Mengarah pada terbentuknya partai-partai berbasis etnis atau kedaerahan.
e.  Munculnya propaganda partai antar daerah.
f.  Dapat menyebabkan perpecahan suara.
g.  Tidak sensitif terhadap perubahan opini publik.
h.  Sistem FPTP bergantung pada ambang batas pemilu.
Penggunaan  sistem  distrik  akan  memecah  belah  Indonesia  dengan  terbentuknya  dewan-dewan daerah  yang  menimbulkan  konflik  antar  etnis.  Sehingga  penggunaan  sistem  distrik  dinilai kurang aktual dalam  keterwakilan  pemilu  di  Indonesia  karena  akan  memicu  perpecahan  antar  suku  dan  etnis.  Jadi penggunaan  sistem  proporsional  menjadi  pilihan  terbaik  untuk  pemilu  2024.  Jadi  dapat  disimpulkan bahwa  solusi  yang  tepat  pada  pemilu  2024  adalah  penggunaan  proporsional  terbuka  masih  menjadi alternatif  terbaik  (Septian  &  Pratama,  2019).  Karena  tidak  dapat  dipungkiri  penurunan  kepercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah  semakin  menurun,  maka  pentingnya  pendidikan  politik  dilakukan  oleh partai  politik  sesuai  amanat  konstitusi  agar  kepercayaan  masyarakat  dapat  diperoleh  Kembali (Hermawan, 2020).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Dari  pembahasan  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  sistem  pemilu  adalah  suatu  cara  yang digunakan  untuk  menampung  aspirasi  kehendak  rakyat  dengan  memilih  presiden,  wakil  presiden, gubernur,  dan  lain-lain.  Penggunaan  sistem  pemilu  proporsional  terbuka  dianggap  sebagai  cara  yang paling tepat. solusi yang tepat bagi Indonesia untuk menyelenggarakan pemilu karena merupakan sistem yang  baik  dan  mampu  menampung  aspirasi  masyarakat.  Sistem  proporsional  tertutup  diterapkan  pada tahun  1955  hingga  tahun  1999,  kemudian  sistem  proporsional  terbuka  diterapkan  pada  tahun  2004 hingga  sekarang.  Munculnya  isu  perubahan  sistem  proporsional  menjadi  pemberitaan  luas  di  kalangan akademisi  dan  masyarakat  umum.  Pro  dan  kontra  pun  dilontarkan  berbagai  pihak.  Penggunaan proporsional  tertutup  dinilai  mematikan  demokrasi  dan  aspirasi  masyarakat  dimana  masyarakat  dibuat buta  terhadap  pilihannya  sendiri.  Penolakan  terhadap  perubahan  sistem  proporsional  diniai  akan mengubah  sistem  tatanan  negara  yang  sudah  ada  sejak  dulu  dan  penggunaan  sistem  proporsional tertutup  dianggap  akan  Kembali  ke  mas  oerde  lama  dimana  pemerintah  otoriter  dan  semena-mena. Penggunaan  sistem  lain  seperti  distrik  yang  dinilai  kurang  efektif  di  Indonesia  karena  berdiskusi  akan menimbulkan  perpecahan  antar  suku  antar  etnis  di  Indonesia  karena  dalam  sistem  distrik  pembagian wilyaha geografis menjadi salah satu unsur utama, sehingga ditakutkan menimbulkan perpecahan.

## Saran
Untuk  mewujudkan  pemilu  yang  berkualitas,  idealnya  Indonesia  tetap  mempertahankan  sistem pemilu  presiden  dengan  proporsionalitas  terbuka  sebagai  jalan  pintas  yang  terbaik  karena  semua  lini masyarakat  dapat  menikmati  pesta  demokrasi.  Pembenahan  sistem  pemilu  menjadi  perhatian  penting pem erintah untuk menciptakan pemilu 2024 yang lebih baik dibandingkan pemilu sebelumnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Amir,  M.  (2020).  Keserentakan  Pemilu  2024  yang  Paling  Ideal  Berdasarkan  Putusan  Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia. Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 23(2), 115 –131. https://doi.org/10.56087/aijih.v23i2.41
Anugrah,  A.  R.  S.,  &  Jalius,  A.  A.  (2023).  Potensi  Konflik  Dampak  Penyelenggaraan  Pemilu  Serentak 2024. 1(1)
Dalimunthe, R. I. (2023). Dinamika Pemilu Serentak 2024. 1(2 ).
Hermawan, I. C. (2020). Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik Di Indonesia. 10(1).
Jika  Benar  MK  Putuskan  Sistem  Tertutup,  HNW:  Itu  Inkonsisten  dengan  Putusan  MK  Sebelumnya,
Mundur ke Sistem Pemilu Era Orba. (n.d.). Retrieved June 8, 2023, from https://www.mpr.go.id/berita/Jika-Benar-MK-Putuskan-Sistem-Tertutup,-HNW:-Itu-Inkonsisten- dengan-Putusan-MK-Sebelumnya,-Mundur-ke-Sistem-Pemilu-Era-Orba
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup dan Terbuka. (n.d.). Retrieved June 8,
2023,  from  https://nasional.kompas.com/read/2023/01/05/19235551/kelebihan-dan-kekurangan- sistem-pemilu-proporsional-tertutup-dan-terbuka
Maarif, A. S. (n.d.). POLITIK IDtENTITAS DAN MASA DEPAN PLURALISME KITA.
Media,  K.  C.  (2022,  August  31).  Pengertian  Pemilu,  Tujuan,  Asas,  dan  Prinsip  Halaman  all.
KOMPAS.com. https://www.kompas.com/skola/read/2022/08/31/163000369/pengertian-pemilu- tujuan-asas-dan-prinsip
MENILIK  TIGA  SISTEM  PEMILU  DUNIA.  (n.d  .).  Retrieved  September  20,  2023,  from https://paser.bawaslu.go.id/berita/menilik-tiga-sistem-pemilu-dunia
Pakar Ungkap Dampak Negatif Pemilu Sistem Proporsional Tertutup Usulan PDIP - Nasional Tempo.co. (n.d.).  Retrieved  June  8,  2023,  from  https://nasional.tempo.co/read/1565599/pakar-ungkap- dampak-negatif-pemilu-sistem-proporsional-tertutup-usulan-pdip
Pengalaman  Pahit  Penerapan  Sistem  Pemilu  Proporsional  Tertutup  |  Mahkamah  Konstitusi  Republik
Indonesia. (n.d.). Retrieved June 8, 2023, from
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19156&menu=2
Pengertian  Pemilu, Fungsi  dan  Prinsipnya.  (2023,  June  28).  Fakultas  Hukum Terbaik  di  Medan  Sumut.
https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/
Perbedaan  Pemilu  Sistem  Proporsional  Terbuka  dan  Tertutup.  (n.d.).  Retrieved  June  8,  2023,  from https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/01150081/perbedaan-pemilu-sistem-proporsional- terbuka-dan-tertutup
Pratiwi,  D.  A.  (2018).  Sistem  Pemilu  Proporsional  Daftar  Terbuka  di  Indonesia:  Melahirkan  Korupsi Politik? Jurnal Trias Politika, 2(1), 13. https://doi.org/10.33373/jtp.v2i1.1235
Rachmiatie,  A.,  Hasbiansyah,  O.,  Khotimah,  E.,  &  Ahmadi,  D.  (2013).  Strategi  Komunikasi  Politik  dan Budaya  Transparansi  Partai  Politik.  MIMBAR,  Jurnal  Sosial  dan  Pembangunan,  29(2),  123. https://doi.org/10.29313/mimbar.v29i2.384
Rantau,  M.  I.  (2019).  Penguatan  Sistem  Presidensial  Di  Indonesia:  Analisis  Terhadap  Undang  Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Jurnal  Penelitian Dan Karya Ilmiah, 19(2), 181 –193. https://doi.org/10.33592/pelita.Vol19.Iss2.120
Sejarah  Pemilu  di  Indonesia –  Bawaslu  Kota  Batam.  (n.d.).  Retrieved  June  8,  2023,  from https://batamkota.bawaslu.go.id/sejarah-pemilu-di-indonesia/
Septian,  I.  F.,  &  Pratama,  M.  H.  (2019).  Prospek  Penerapan  Sistem  Distrik  The  First  Past  The  Post Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Demokrasi Indonesia. Majalah Hukum Nasional, 49(1), 1 –28.
https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.91
Simarmata,  M.  H.  (2018).  Hambatan  Transparansi  Keuangan  Partai  Politik  Dan  Kampanye  Pemilihan Umum. 15(01).
Sistem  Pemilu  2024  Tetap  Proporsional  Terbuka  |  Mahkamah  Konstitusi  Republik  Indonesia.  (n.d.).
Retrieved September 11, 2023, from
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19260&menu=2
Sistem  Pemilu  Proporsional  Tertutup,  Kelebihan  dan  Kekurangannya.  (n.d.).  Retrieved  June  8,  2023, from  https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6505776/sistem-pemilu-proporsional-tertutup-kelebihan- dan-kekurangannya
Syarwi, P. (2022). Polarisasi Isu , Politik Identitias dan Keterbelahan Publik pada Pemilu Presiden Tahun 2019. Jurnal Communitarian, 4(1). https://doi.org/10.56985/jc.v4i1.228
Wilma Silalahi. (2022). Model Pemilihan Serentak Dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. Japhtn-Han, 1(1), 67 –79. https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i1.11