## Intervensi Kemanusiaan ke Libya: Refleksi Politik

## Jerry Indrawan
Mahasiswa Pascasarjana IC-Paramadina, Jakarta. Anggota Lingkar Studi Islam dan Kebudayaan (LSIK), Ciputat
Abstract: Judging  from  humanitarian  reasons,  indeed  at  that  time  there  have  been  quite  a number of casualties, therefore intervention in Libya can be justified to prevent victims from increasing.  So  morally,  intervention  in  Libya  was  done  to  save  Libyan  civilians  from Moammar  Gaddafi's  cruelty.  However,  the  problem  is  not  that  simple.  Resolutions  issued regarding  the  legality  of  humanitarian  intervention  to  Libya  by  the  UN  Security  Council, namely  numbers  1970  and  1973,  not  only  refer  to  articles  41  and  article  42,  but  must  also consider article 39 of the United Nations Charter. Based on article 39 it is emphasized that the word peace must refer to international peace. Because, there will be a contradiction if the UN  Security  Council  interferes  with  a  civil  dispute  that  is  not  classified  as  an  international peace threat. In addition, of course political and economic motives, clearly such actions are a violation of international law.
Kata Kunci: Libya; Moammar Gaddafi; Kemanusiaan; NATO

## Pendahuluan
Perang  telah  menjadi  bagian  dari  peradaban  manusia,  bahkan  ada  yang  mengatakan bahwa perang merupakan kebudayaan tertua dari umat manusia. Perang telah menjadi bagian dari  peradaban  umat  manusia.  Tirani,  tekanan  terhadap  minoritas,  dan  penganiayaan  selalu berjalan  sejalan  dengan  perang.  Setelah  menyaksikan  dua  perang  dunia  yang  sangat menakutkan, manusia memasuki era konflik yang baru. Konflik bersenjata internasional sudah semakin menurun, terutama pasca Perang Dunia II. Perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur  menunjukkan  sebuah  fakta  bahwa konflik  dewasa  ini terjadi di dalam  negara (konflik bersenjata non- internasional), bukan antar negara.
Rezim  despotik,  yang  berujung  pada  tirani,  adalah  salah  satu  sebab  utama  mengapa banyak  terjadi  konflik  bersenjata  non-internasional.  Indonesia  mengalami  rezim  seperti  ini ketika  32  tahun  Soeharto  berkuasa.  Libya  sebenarnya  mengalami  hal  yang  sama  dengan Indonesia  ketika  berkuasanya  Kolonel  Moammar  Gaddafi  selama  42  tahun  di  sana. Terkadang, perang dibenarkan memang untuk membebaskan manusia dari cengkraman tirani. Keyakinan  seperti  ini  menjadi  lebih  kuat  dewasa  ini  daripada  masa-masa  sebelumnya,  dan doktrin  intervensi  kemanusiaan    dalam    bentuk    tertentu,  dapat    lebih  diterima  untuk digunakan.  Sebelum  melangkah  lebih  jauh,  kita  terlebih  dahulu  akan  melihat  situasi  yang melatarbelakangi kondisi di Libya sebelum invasi NATO pada tanggal 29 Maret 2011.
Libya  sendiri  terletak  di  Afrika  Utara  berbatasan  dengan  Mesir  di  sebelah  Timur, Tunisia  di  bagian  Barat,  Chad  dan  Niger  di  sebelah  Selatan  serta  Aljazair  di  Barat  Daya. Sebagian  besar  wilayah  Libya  merupakan  gurun  pasir.  Ini  yang  menjadikan  alasan  mengapa populasi  penduduk  lebih  banyak  terkonsentrasikan  di  wilayah-wilayah  sepanjang  laut Mediterania.  Komposisi  etnis  Libya  terdiri  dari  mayoritas  etnis  Arab,  atau  campuran  etnis Arab-Berber.  Selain  itu  terdapat  pula  etnis  lain  seperti  Berber,  Tuareg,  Toubou.  Konflik  di Libya  ini  menarik  untuk  kita  pelajari  karena  tidak  seperti  umumnya  konflik  yang  terjadi  di Afrika yang didasari oleh masalah-masalah seperti kemiskinan, perebutan sumber daya, etnis, agama, kedaulatan, pemerintahan yang tidak stabil, dan lain-lain.
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan ke Libya: Refleksi Politik DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Fenomena  Arab  Spring  yang  awalnya  terjadi  lebih  dulu  di  Tunisia,  Yaman,  dan  Mesir yang  mengawali  konflik  Libya  (Salma,  2012).  Demokrasi  yang  mulai  masuk  di  Libya membawa  angin  perubahan  terhadap  negara  berpenduduk  sekitar  5,6  juta  jiwa  ini  (Index Mundi, 2013). Kejadiannya ini berawal dari demonstrasi yang dilakukan oleh sebagian warga Libya di Benghazi pada tanggal 15 Februari 2011, yang dipicu penahanan seorang pengacara yang  dikenal  kritis  terhadap  kebijakan  pemerintah  (BBC,  2011).  Meski  dikabarkan  polisi sudah membebaskan pengacara itu, namun aksi unjuk rasa terus berlanjut, malah  berkembang menjadi  bentuk  protes  terhadap  pemerintah  mereka  secara  umum  dan  terhadap  pemimpin mereka  yang  telah  berkuasa  selama  lebih  dari  42  tahun,  Kolonel  Moammar  Gaddafi,  secara khusus.  Para  demonstran  menyerukan  pergantian  kepemimpinan  dan  dilangsungkannya pemilihan    umum    yang    demokratis.    Awalnya,    protes  berlangsung  dengan  damai,  namun dalam beberapa hari jumlah warga yang protes semakin banyak.
Pada  tanggal  tersebut,  terjadi  protes  besar-besaran  dan  dalam  kurun  waktu  sekitar seminggu, protes merebak hampir ke seantero negeri. Meningkatnya jumlah warga yang turun ke  jalan  untuk  melakukan  protes  ini  tentu  saja  membuat  Gaddafi  khawatir.  Oleh  sebab  itu, Gaddafi  memerintahkan  pasukannya  untuk  menghalau  massa  yang  protes.  Protes  yang  pada awalnya berlangsung damai pun berbuah kerusuhan.
Demi  mempertahankan  kendalinya  atas  kepemimpinan  di  negara  tersebut,  Gaddafi bahkan  tidak  segan-segan  memerintahkan  pasukannya  untuk  mengambil  tindakan  apapun yang  diperlukan.  Di  samping  dengan  menggunakan  kekuatan  militer,  Gaddafi  juga  berusaha membatasi  ruang  gerak  warga  yang  protes  dengan  melakukan  sensor  dan  memutus  jalur komunikasi.  Dipicu  eskalasi  yang  semakin  tinggi,  ketegangan  lalu  meningkat  menjadi pemberontakan dan konflik bersenjata.
Pihak pemberontak lalu mendirikan pemerintahannya  sendiri  yang dinamakan  Libyan National  Council  atau  National  Transitional  Council  (NTC)  pada  tanggal  27  Februari  2011. NTC dipimpin oleh mantan Menteri Keadilan Mustafa Abdel Jalil, dan berpusat di Benghazi, kota  yang  terletak  di  bagian  timur  Libya  (The  International  Institute  for  Strategic  Studies, n.d.). Oleh  karena  itu,  Benghazi  kemudian   menjadi   identik   dengan   kaum pemberontak. Merasa  kekuasaannya  semakin  terancam,  Gaddafi  tanpa  ampun  memerintahkan  pasukannya untuk menembak dan menghabisi siapa saja yang melawannya. Sampai dengan akhir februari bahkan dilaporkan angka kematian sudah mendekati 1000 jiwa (BBC, 2011).
Menyikapi  tindakan  brutal  rezim  Gaddafi,  Dewan  Keamanan  PBB  kemudian mengeluarkan  Resolusi  1970  untuk  memberlakukan  embargo  senjata,  membekukan  aset Gaddafi,    dan  melarang  mereka  melakukan  perjalanan,  serta  himbauan  untuk  memberikan bantuan kemanusiaan  bagi  Libya. Resolusi tersebut juga menyerukan kepada Gaddafi untuk diperiksa  di ICC, namun ia bergeming. Dewan Keamanan PBB berdasarkan Piagam PBB bab VII  pasal  42,  kembali  mengeluarkan  sebuah  resolusi  setelah  mendapat  desakan  Liga    Arab. Resolusi  yang dikenal sebagai Resolusi 1973 itu berisi tentang perlindungan  terhadap  warga sipil,  no-fly  zone  (zona  larangan terbang)  di  wilayah   Libya,   dan   pelaksanaan   dari hal-hal  yang  telah  disebutkan  dalam  Resolusi  1970.  No-fly  zone  ditujukan  untuk  mencegah pesawat tempur pasukan Gaddafi melakukan misi pembunuhan dari udara.

## Masalah Muncul
Masalah  utama  muncul  ketika  pada  19  Maret  dini  hari,  pasukan  koalisi  yang  dipimpin oleh  Amerika  Serikat,  Inggris,  dan  Perancis  melancarkan  operasi  Odyssey  Dawn.  Mereka mulai  memasuki  dan  menyerbu  target-target  pemerintahan  di  Libya    dengan    alasan    untuk
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan ke Libya: Refleksi Politik DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
menegakkan  Resolusi  1973.  Setelah  sekitar  lima  hari,  tongkat  kendali  humanitarian intervention  di  Libya  diambil  alih  oleh  pasukan  koalisi  NATO  melalui  Operation  Unified Protector.  Pada  tanggal  24  Maret,  NATO  mengambil  alih  komando  operasi  laut  dan  sehari sesudahnya  mengambil  alih  komando  operasi   udara. Pertempuran   di   Libya   berakhir pada bulan Oktober akhir menyusul
tewasnya Muammar Gaddafi. Secara resmi NATO mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan operasi militernya di Libya pada  31  Oktober 2011.  Pemerintah  Libya  yang baru (NTC) meminta misi NATO di negaranya untuk diperpanjang sampai akhir tahun 2011, tetapi  pada  27  Oktober,  Dewan  Keamanan  PBB  mengambil  suara  untuk  mengakhiri  mandat operasi militer NATO di Libya pada 30 Oktober 2011.
NATO  (North  Atlantic  Treaty  Organization)  adalah  sebuah  organisasi  yang  berdiri berdasarkan  Perjanjian  Atlantik  Utara  (North  Atlantic  Treaty),  yang  ditandatangani  pada tanggal  4  April  1949.  Anggota  awal  NATO  terdiri  dari  Amerika  Serikat,  Inggris  Raya, Belanda,    Luxemburg,  Perancis,  Kanada,  Portugal,  Italia,  Norwegia,  Denmark,  dan  Islandia. Yunani dan Turki bergabung pada tahun 1952. Sekarang NATO memiliki 28 negara anggota, di  mana  sisa  14  negara  yang  lain  bergabung  setelahnya  (NATO,  n.d.).  Di  dalam  Perjanjian Atlantik Utara, terkenal Pasal 5, yang berbunyi:
...  the  new  Allies  agreed  “an  armed  attack  against  one  or  more  of  them…  shall  be considered an attack against them all” and that following such an attack, each Ally would take “such  action  as  it  deems  necessary,  including  the  use  of  armed  force”  in  response  (NATO, n.d.).
Terkait operasi  militer, tidak  ada operasi  militer  yang dilakukan NATO selama Perang Dingin  berlangsung.  Setelah  berakhirnya  era  Perang  Dingin,  operasi  militer  pertama  NATO dimulai. Operasi  Anchor Guard tahun 1990 dan  Ace Guard tahun 1991 adalah akibat  invasi Irak terhadap Kuwait. Dilanjutkan pada tahun  1993  lewat  operasi  Deny  Flight  di  Bosnia dan Herzegovina,  dan  Operasi   Allied   Forces   di   bekas   Yugoslavia    (sekarang  Kosovo) tahun  1999.  Di  abad  baru,    menanggapi    peristiwa    9/11,    NATO  menerapkan  Pasal  5  dari Piagam NATO untuk pertama kali dalam sejarah. Operasi militer yang dikirim adalah Operasi Eagle Assist dan Operasi Active Endeavour di Afghanistan tahun 2001. Setelah itu, datanglah intervensi kemanusiaan NATO di Libya melalui Operasi Unified Protector tahun 2011.
Masalah  intervensi  kemanusiaan  muncul  dalam    kasus-kasus    di    mana  pemerintah sebuah negara sudah menggunakan kekuatan senjata terhadap rakyatnya sendiri, atau di mana sebuah negara telah kolaps dan hukum tidak berlaku lagi (Wheeler, 2000, p. 27). Pelanggaran berat  terhadap  hak  asasi  manusia  dewasa  ini  sudah  berkembang  menjadi    masalah internasional,    tetapi  apakah  legitimasi  menggunakan  kekuatan  senjata    untuk    mencegah pelanggaran  itu terjadi dibenarkan atau tidak, itu yang menjadi permasalahan.
R.J. Vincent  mengatakan apabila sebuah  negara secara sistematis dan  masif  melanggar hak  asasi  manusia,  masyarakat  internasional  mempunyai  tugas  untuk  melakukan  intervensi kemanusiaan (Vincent, 1986,  p.  127).  Kritik yang  mempertanyakan  tentang  pelanggaran kedaulatan  Libya dengan melakukan serangan dapat ditepis melalui pernyataan Koffi Annan:
… if humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how should we respond to a Rwanda, to a Srebrenica – to gross and systematic violations of human rights that offend every precept of our common humanity? (Guraizu, 2008, p. 7)
Pernyataan  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  kemanusiaan  merupakan  prioritas  utama yang seharusnya melandasi setiap operasi intervensi. Jika tragedi kemanusiaan terjadi di suatu negara,  maka  sudah  merupakan  tanggung  jawab  dunia  internasional  untuk  bergerak
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan ke Libya: Refleksi Politik DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
menghentikan  kejadian  tersebut.  Ini  sejalan  dengan  prinsip  responsibility  to  protect  (R2P) yang  menyatakan  bahwa,  kedaulatan  negara  mensyaratkan  tanggung  jawab,  dan  tanggung jawab  utama  terkait  perlindungan  terhadap  warga  negaranya  terletak  di  negara  itu  sendiri, akan  tetapi,  ketika  sebuah  populasi  masyarakat  menderita  dari  situasi  yang  membahayakan sebagai akibat dari perang saudara, pemberontakan, represi, atau kegagalan negara, dan negara tersebut  tidak  mampu  menghentikan  atau  menghindarinya,  prinsip  non-  intervensi  membuat dunia  internasional  memiliki  kewajiban  untuk  melindungi.  Kedaulatan  suatu  negara  berarti tanggung  jawab  untuk  melindungi  warganya  dari  kekerasan  terhadap  kemanusiaan.  Apabila negara  gagal  memerankan  tanggung  jawab  tersebut  maka  komunitas  internasional-  lah  yang mengambil  alih  tanggung  jawab  tersebut.  Pada  saat  tersebut,  masalah  kedaulatan  negara bersangkutan dapat ditangguhkan sementara.
Menurut  Walzer,  justifikasi  terhadap  aksi  intervensi  dapat  digolongkan  menjadi  tiga bagian.  Pertama  institusi  internasional.  Suatu  intervensi  dapat  dikatakan  legal  apabila mendapatkan mandat dari lembaga internasional. Kedua, atas permintaan representasi sah dari negara  yang  akan  diintervensi  untuk  mempertahankan  kedudukan  mereka  menghadapi ancaman  dan  serangan      baik      internal      maupun      eksternal.      Ketiga      adalah      alasan kemanusiaan.      Intervensi  dilakukan  dengan  tujuan  menyelamatkan  nyawa  manusia  dari kekerasan yang dilakukan pemerintah ataupun gerakan pemberontak atau  sebagai  akibat  dari anarki  di internal negara tersebut (Walzer, 1977, p. 86-108).
Apabila      tiga      alasan        intervensi        dari        Walzer        di        atas        mendapatkan justifikasinya,  maka  untuk  alasan  pertama  dan  kedua  intervensi  di  Libya  bisa  dibilang  tidak sah. Di Libya, intervensi dilakukan atas inisiatif pasukan koalisi dan bukan atas mandat PBB atau  institusi  internasional  yang  berwenang.  Sedangkan  pihak  Libya  (pemerintahan  Gaddafi) sendiri jelas tidak meminta negaranya diintervensi, sama sekali berbeda dengan kasus Perancis yang    dimintai    bantuannya    oleh    Pemerintah      Mali      untuk  menghadapi    pemberontak    di Mali      Utara  (Aljazeera,  2013).  Berbeda  jika  dilihat  bahwa  pada  saat  itu  representasi  yang mewakili  rakyat  Libya  adalah  NTC  (National  Transition  Council)  maka  intervensi  yang dilakukan  bisa dikatakan  sah. Ditinjau dari alasan kemanusiaan,  memang saat  itu telah  jatuh cukup banyak korban, karena itu intervensi di Libya dapat dibenarkan untuk mencegah korban semakin  bertambah.  Jadi  secara  moral,  intervensi  di  Libya  dilakukan  untuk  menyelamatkan warga  sipil  Libya  dari  kekejaman  Gaddafi.  Akan  tetapi,  masalahnya  tidak  sesederhana  itu. Resolusi  yang  dikeluarkan  terkait  legalitas  intervensi  kemanusiaan  ke  Libya  oleh  DK  PBB, yaitu  nomor  1970  dan  1973,  tidak  hanya  mengacu  pada  pasal  41  dan  pasal  42,  tetapi  harus juga mempertimbangkan pasal 39 Piagam PBB. Berdasarkan pasal 39 ditegaskan bahwa kata perdamaian yang dimaksud harus mengacu kepada perdamaian internasional (Bellamy, 2003, p.  263-264).  Sebab,  akan  terjadi  kontradiksi  jika  DK  PBB  mencampuri  secara  paksa  suatu persengketaan  sipil  yang tidak tergolong kepada  ancaman perdamaian  internasional (Kolb  & Hyde, 2008, p. 12). Selain  itu, tentunya   motif politik dan ekonomi,  jelas tindakan demikian adalah pelanggaran hukum internasional.
Pasal  2  ayat  (7)  Piagam  PBB  menegaskan  prinsip  non-intervensi.  Begitu  pula  dengan Resolusi  1973  dalam  konsideransnya  menegaskan  bahwa  resolusi  diterbitkan  dengan memperhatikan  kedaulatan,  keutuhan  dan  persatuan  dari  Libya.  Di  lain  pihak,  karena  PBB tidak  mampu  mengatasi    konflik    di  Libya    maka    DK    PBB      mendukung      para      anggota para   anggota Pakta Pertahanan  Atlantik  Utara  (NATO),  menandatangani  perjanjian  untuk mengambil      alih  komando  operasi  militer  di  Libya    melalui    pasukan    koalisi  pimpinan Inggris,    Perancis,  dan  Amerika  Serikat.  Memang  terkait  dengan  NATO  menurut    Piagam
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan ke Libya: Refleksi Politik DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
PBB  pasal  43  tidak ada salahnya untuk menjaga perdamaian dunia. Namun pada prakteknya sama  sekali  tidak  seperti  yang  diharapkan.  Serangan  tentara  koalisi  justru  menimbulkan korban  jiwa  dari  masyarakat  sipil  yang  tidak  terlibat  pertempuran.  Resolusi  1973  yang  pada mulanya  ditujukan  sebagai  instrumen  “penjaga”  agar  Gaddafi  tidak  semakin  kejam, diterjemahkan  menjadi  serangan  militer  masif di  wilayah teritorial Libya. Selain  itu  jatuhnya korban    di    kalangan    penduduk  sipil  dan  awak  media  juga  menjadi  target  kecaman  banyak kalangan.
Sejauh  NATO,  yang  adalah  anggota  tetap  DK  PBB  peduli,  situasi  ini  memperumit masalah legalitas dari penggunaan kekuatan internasional. Pasal 27 dari Piagam PBB, seperti yang sudah disebut di atas, secara tidak langsung adalah sebuah “penjelmaan” dari asas ius ad bellum. Pasal tersebut memberikan anggota tetap dari DK PBB sebuah hal veto khusus, yang mana tidak  mewajibkan  mereka untuk abstain dari pemungutan suara apabila  mereka sendiri terlibat dalam sengketa internasional.
Kekebalan  secara  de  facto  dari  segala  upaya-upaya  penegakan  hokum  (termasuk penggunaan angkatan bersenjata) terhadap tindakan agresi yang dilakukannya sendiri (maupun sekutunya)    sekarang    telah    meningkat  menjadi    “hak    khusus”    yang    diperoleh  NATO sebagai  organisasi  militer  regional,  dan  juga  untuk  mendukung  klaim    globalnya  terhadap kekuasaan.  Dan,  memang  faktanya  seperti  ditunjukkan  ketika  NATO  mengintervensi Yugoslavia,  masyarakat  internasional  tidak  bisa  mengambil  tindakan  yang  efektif  terhadap “intervensi  kemanusiaan”  sepihak  oleh  NATO,  selama  anggota  tetap  DK  PBB  terus menggunakan hak vetonya (Kochler, 2000, p. 25).
Argumen-argumen  di  atas  memang  menarik  karena  masing-masing  secara  akademis memiliki  alasan  yang  dapat  dipertanggung  jawabkan.  Tetapi,  secara  praktis  biasanya  sebuah negara  tidak  akan  mengambil  resiko  untuk  berperang  di  perang  orang  lain  hanya  karena alasan-alasan  kemanusiaan.  Negara  akan  selalu  dimotivasi  oleh  kepentingan  nasionalnya ketika  mereka  menjalankan  politik  luar  negerinya.  Selain  itu,  negara  juga  tidak  ada  urusan membahayakan  nyawa  pasukannya  tempur,  maupun  personel  non-  militernya  untuk menyelamatkan nyawa orang asing. Kepentingan pasti bermain di sini, untuk itu akan penulis jelaskan  pada  bab  empat  terkait  motivasi  apa  yang  melandasi  NATO  melakukan  intervensi kemanusiaan ke Libya.
Sebelumnya,      keberadaan      NATO      di        Libya        terlihat        sebagai        bentuk perpanjangan tangan    Amerika     Serikat     yang    hampir    selalu mengatasnamakan HAM dan  demokrasi  sebagai  basis  instrumen  untuk  melakukan  intervensi.  Padahal,  bukti-bukti tentang pelanggaran  HAM  dan demokrasi  yang  dilakukan  Amerika  Serikat  sesungguhnya tidak sulit ditemukan. Dalam setiap peristiwa kekerasan atau konflik pada umumnya Amerika Serikat selalu mengambil peran. Jika konflik telah meluas menjadi perang terbuka, seperti di Libya,  maka  pemerintah  Amerika  Serikat  akan  terjun  dan  memainkan  standar  ganda (intervensi kemanusiaan atau  minyak?). apalagi,  jika konflik terjadi di wilayah atau kawasan yang  strategis  dan  kaya  dengan  sumber-sumber  daya  alam,  maka  hampir  dipastikan  di  situ Amerika Serikat mengambil peran untuk intervensi (Shoelhi, 2007, p. 71).
Kepentingan Amerika Serikat menguasai cadangan minyak tampak terlalu jelas di balik posisinya membela hak sipil. Pasalnya, tindakan penyerangan ke Libya bukanlah bentuk dari collective security karena tidak ada satu pun dari anggota NATO yang mendapatkan ancaman, bahkan serangan  dari Libya (Barash & Webel, 2009, p. 323). NATO justru seakan menyulut api  terlebih  dahulu  dan  Amerika  Serikat  seolah  mencari  dasar  yang  legal-formal  untuk menggunakan legitimasinya melalui pengajuan isu tersebut ke Dewan Keamanan PBB.
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan ke Libya: Refleksi Politik DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Upaya-upaya  suatu  negara  dalam  mempertahankan  perekonomian  dari  krisis  yang memiliki pengaruh  besar terhadap stabilitas kehidupan  bernegara dapat  mempengaruhi  aspek lain seperti pertahanan dan keamanan, politik dan lain sebagainya pada era globalisasi saat ini. Kebutuhan  negara-negara  maju  seperti  Amerika  Serikat  akan  minyak  secara  tidak  langsung dapat  mempengaruhi  segi  ekonomi  suatu  negara.  Seperti  di  jelaskan  oleh  beberapa  kalangan teoritis ekonomi  yang  menjelaskan secara umum  mengenai kepentingan segi ekonomi dalam kehidupan  bernegara  berkaitan  erat  dengan  supply  atau  kebutuhan  dan  ketersediaan  minyak sebagai komoditor yang menggelobal dan dibutuhkan saat ini.
Dalam hal ini Libya sebagai penyedia pasokan minyak untuk negara-negara maju seperti Amerika  Serikat  memiliki  peranan  penting  dalam    supply  minyak,    beberapa    perusahaan minyak yang ada di libya seperti; Waha Oil Company (WOC), diikuti oleh Arabian Gulf Oil Company  (Agoco),  dan  Sirte  Oil  Company  (SOC)  memiliki  hubungan  yang  erat  terhadap ketersediaan minyak global khususnya terhadap supply ke Amerika Serikat dan negara- negara dunia  pertama  (Chossudovsky,  2011).  Faktanya  adalah  sumber  kekayaan  Libya  dan  minyak negara ini selalu menjadi perhatian Amerika, bahkan kehadiran pasukan NATO dalam proses revolusi  Libya  dengan  dalih  melindungi  warga  sipil  untuk  menggulingkan  rezim  Muammar Gaddafi  tidak  tanpa  alasan.  NATO  dan  AS  sebenarnya  mengincar  sumber  energi  negara  ini (Iran Indonesian Radio, 2012).
Selama puluhan tahun perusahaan-perusahaan  minyak Eropa  mendapat  kontrak  yang membuat  mereka  mampu  mengakses  sampai  setengah  produksi  minyak  mentah  di  ladang- ladang minyak Libya (Faucon, 2012). Beberapa perusahaan minyak besar berharap Libya mau membuka  investasi  lebih  lanjut  pasca  sanksi  dari  Washington  dicabut  tahun  1994  dan perusahaan-perusahan  minyak  besar  asal  AS  mulai  memasuki  negara  Afrika  Utara  tersebut. Akan  tetapi,  keinginan  tersebut  sepertinya  tidak  terlaksana.  Pemerintah  Libya,  di  bawah Gaddafi, merenegoisasi ulang jatah perusahaan- perusahaan tersebut. Pembagian jatah minyak dari  masing-masing  ladang  hanya  sekitar  12%,  dari  awalnya    50%.    Gaddafi    menyuarakan alasannya mengapa  pemerintahannya   berusaha   untuk   mengalirkan   keuntungan minyak dari Libya untuk rakyatnya sendiri. Perusahaan-perusahaan tersebut mengontrol bisnis minyak di  Libya,  dan  mereka  mendapat  keuntungan  yang  sangat  besar  karenanya.  Untuk  itu,  mulai sekarang rakyat Libya-lah yang harus mendapat keuntungan dari minyak mereka sendiri.

## Intervensi NATO ke Libya
Intervensi NATO ke Libya adalah efek  dari keberatannya negara-negara Barat terhadap kebijakan ekonomi pemerintahan Gaddafi. Gaddafi terbukti  menjadi  mitra  yang  menyulitkan bagi perusahaan-perusahaan  minyak  internasional. Ia sering kali  menaikkan  biaya dan pajak, serta  meminta  tuntutan-tuntutan  yang  sulit  dipenuhi.  Kejahatan  Gaddafi  bukanlah  terhadap kemanusiaan, tetapi karena kebijakannya. Reputasi Gaddafi pun dihancurkan, pemerintahannya  diturunkan,  negaranya  dikepung  dari  luar  dan  digoyahkan  dari  dalam, hidupnya berakhir karena keberaniannya menyampaikan ide-ide radikal. Penguasaan ekonomi diserahlan kepada orang-orang Libya sendiri, daripada kepada penguasaan kepentingan bisnis orang asing.
Intervensi NATO ke  Libya  memiliki kepentingan  yang  sama  seperti  intervensi  AS dan sekutunya  di  Afghanistan  Irak  tahun  satu  dekade  lalu  (Engdahl,  2011,  p.  304-307).  Tujuan utamanya adalah untuk mengambil alih cadangan minyak negara itu, destabilisasi perusahaan minyak  nasional  (NOC),  dan  akhirnya  memprivatisasikan  industri  minyak,  dengan  transfer kendali dan kepemilikan kekayaan minyak Libya kepada tangan-tangan asing (Chossudovsky,
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan ke Libya: Refleksi Politik DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
2011). Karena  itu,  minyak adalah sumber kekuasaan  yang  memiliki  efek  luar  biasa dan  juga sangat  kompleks  di  era  globalisasi  ekonomi  ini  (Nye,  2009,  p.  225).  Terminologi  intervensi kemanusiaan  di  Libya,  negara  di  mana  sumber  daya  energinya  telah  menjadi  obyek  intrik imperialis  selama  beberapa  dekade,  kini  sedang  disalahgunakan  untuk  mengamankan  akses minyak (Rakyat Merdeka Online, 2011).
Minyak mentah asal Libya yang memiliki kadar belerang rendah dihargai tinggi karena lebih mudah dan lebih murah diproses menjadi bahan bakar, sementara sebagian besar minyak asal  Arab  Saudi  kualitasnya  lebih  rendah  dan  lebih    sulit    untuk    dimurnikan.    Karena kualitasnya  itu,  minyak  Libya  menjadi  incaran.  Tak  kurang  banyak  negara  besar  yang mengimpor minyak Libya. Tujuan ekpor minyak Libya pada tahun  2009  di  antaranya  Italia (32%),  Jerman  (14%), Perancis (10%), China (10%), Spanyol (9%), dan AS (5%).
Sebagai  salah  satu  negara  di  kawasan  Timur  Tengah,   Libya   memiliki kekayaan alam yang memadai salah satunya adalah ketersediaan sumber alam berupa minyak bumi yang di perkirakan  memiliki  cadangan  minyak untuk keperluan  minyak  internasional dalam   skala besar, Libya memiliki cadangan minyak terbesar ketujuh dari negara-negara lain di dunia dan produksi minyak tertinggi ketujuh belas (Annual Statistical Bulletin, 2004). Di Afrika, Libya ketiga  yang  paling  produktif,  di  bawah  Angola  dan  Nigeria  (Williams,  2011,  p.  85),  dengan menghasilkan sampai 1,8 juta barel perhari (kira-kira dua persen dari total permintaan dunia), bahkan,  tahun  1970-AN  produksi  minyak  di  Libya  mencapai  rekor  3  juta  barel  perhari (Vandewalle, 1998, p. 74). Selain itu, Libya juga diprediksi memiliki lebih dari 60 tahun pasokan  minyak  mentah  (The  Southwest  Initiatives  for  the  Study  of  Middle  East Conflict,  2011).  Karena  itulah,  menurut  Perdana  Menteri  Turki  Recep  Tayyip  Erdogan, Sumber daya alam dan minyak Libya menjadi penyebab krisis dan konflik terjadi di negara itu

## Penutup
Selanjutnya,  muncul  pertanyaan  di  benak  kita  terkait  motivasi  dari  intervensi kemanusiaan  yang  dilakukan  NATO  ini.  Motivasi  apa  yang  melandasi  NATO  untuk melakukan  intervensi  kemanusiaan  di  Libya.  Apakah  mereka  memiliki  justifikasi  untuk melakukan  tindakan  tersebut?  Apakah  benar-benar  karena  ingin  menegakkan  hak  asasi manusia  dan  mencegah  meluasnya  genosida?  Ataukah,  memang  ada  faktor-faktor  lain  yang menjadi  penyebab,  seperti  adanya  pihak-  pihak  tertentu  di  dalam  internal  NATO  yang menggunakan  organisasi  tersebut  untuk  mengejar  kepentingan  mereka  semata?  Selain  itu, apakah  intervensi  kemanusiaan  dapat  mempengaruhi  sistem  perdamaian  dan  keamanan internasional?
Penelitian lebih lanjut dari para ahli, akademisi dan periset, termasuk penulis sendiri di masa  depan,  mungkin  bisa  menjawab  pertanyaan-  pertanyaan  di  atas  secara  komprehensif. Semoga!.

## Daftar Pustaka
Amnesty International, The  Battle  for Libya:  Killings, Disappearances and Torture (London: Amnesty International, 2011).
Badescu,  C.  G.,  Humanitarian  Intervention  and  The  Responsibility  to  Protect:  Security  and Human Rights
(New York: Routledge, 2011).
Barash,  D.  P.,  &  Webel,  C.  P.,  Peace  and  Conflict  Studies  (California:  Sage  Publications,
2009).
Jerry Indrawan, Intervensi Kemanusiaan ke Libya: Refleksi Politik DOI: - http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2
Chesterman, S., “Hard Cases Make Bad Law,ˮ in A. Lang (Ed.), Just Intervention (Washington: Georgetown University Press, 2003), pp. 46-61. Chomsky, Noam, The New Military Humanism: Lessons from Kosovo (Monroe: Common Courage Press, 1999).
Cipto, B., Hubungan internasional di Asia Tenggara: Teropong Terhadap Dinamika, Realitas dan Masa Depan
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
Chossudovsky, M., “Operation Libya and the Battle for Oil:  Redrawing the Map of Africa,ˮ
article, Global Research. Diakses 9 Oktober 2013, dari
http://www.globalresearch.ca/operation-libya-and-the-battle-for- terbagi dalam “strong and distinctive subcultures” (Dahl 1989: 264).