## PENENTUAN PRIORITAS WILAYAH KERJA UNTUK PENINGKATAN PENGAWASAN PERIKANAN DI WPP NRI 711
Priority Determination of Working Area for Surveillance Improvement in Indonesia Fisheries Management Area 711 (WPP NRI 711)
Oleh:
Yaser Krisnafi 1* , Budhi Hascaryo Iskandar 2 , Sugeng Hari Wisudo 2 , John Haluan 2
1 Program Studi Teknologi Penangkapan Ikan, Sekolah Tinggi Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan 2 Program Studi Pemanfaatan Sumber daya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor
* Korespondensi: yaser_bunda@yahoo.co.id
Diterima: 27 Januari 2017;  Disetujui: 17 Oktober 2017
The Fisheries Management Area of Republic Indonesia or often abbreviated as WPP-NRI is a  fisheries  management  area  for  fishing,  conservation,  research  and  fisheries  development covering  inland  waters,  archipelagic  waters,  territorial  sea,  additional  zones  and  the  Exclusive Economic  Zone  of  Indonesia  (ZEEI).  Priority  of  selection  work  unit  surveillance  as  the  base  pier becomes  something  very  important  because  the  pier  of  the  surveillance  vessel  becomes  a  major requirement.  The  base  pier  is  not  just  a  place  to  moor  the  vessel  but  the  base  pier  becomes  a function of ongoing surveillance operations. In this case the facilities and facilities of the base pier should  be  able  to  provide  facilities  as  well  as  ease  in  supporting  surveillance  operations activities.Problem in selection of prioritization unit of work is a complex problem, it needs a method to  overcome  them.TOPSIS  is  one  of  decision  making  method  capable  for  solving  the  problem  of multi-criteria, TOPSIS working principle is the chosen alternative should have the closest distance from the positive ideal solution and the farthest from the most negative solution.The result of testing on 11 alternatives in 6 criteria showed that development priority area for fisheries surveillance work units  in WPP NRI 711 were: Batam (score 0.672) work unit Pontianak (score 0.671),  and Natuna (score  0.647).The  results  of  the  ranking  are  to  be  used  as  a  reference  for  determining  the improvement  surveillance  strategy  and  to  minimize  losses  due  to  illegal  fishing  of  the  natural resources in the region of WPP NRI711 in Indonesia.
Keywords: TOPSIS, Work Unit, WPP NRI 711

## ABSTRAK
Wilayah  Pengelolaan  Perikanan  Negara  Republik  Indonesia  atau  sering  disingkat  dengan WPP  NRI  merupakan  wilayah  pengelolaan  perikanan  untuk  penangkapan  ikan,  konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang  meliputi  perairan  pedalaman, perairan kepulauan, laut  teritorial,  zona  tambahan,  dan  Zona  Ekonomi  Ekslusif  Indonesia  (ZEEI).  Prioritas  pemilihan UPT  Pengawasan  SDKP  (Sumber  Daya  Kelautan  dan  Perikanan)  sebagai  dermaga  pangkalan menjadi  sesuatu  yang  sangat  penting  dikarenakan  dermaga  kapal  pengawas  menjadi  suatu kebutuhan  yang  paling  utama.  Dermaga  pangkalan  bukan  hanya  sebatas  tempat  untuk  tambat kapal saja melainkan dermaga pangkalan menjadi sebuah fungsi berlangsungnya kegiatan operasi pengawasan.  Dalam  hal  ini  adalah  sarana  dan  fasilitas  dermaga  pangkalan  harus  mampu
memberikan  fasilitas  serta  kemudahan  dalam  mendukung  kegiatan  operasi  pengawasan. Permasalahan  penentuan  prioritas  pemilihan  satker  merupakan  masalah  yang  komplek  maka diperlukan  suatu  metode  untuk  membantu  mengatasinya.  TOPSIS  adalah  metode  pengambilan keputusan  yang  mampu  menyelesaikan  masalah  multi-criteria.  Prinsip  kerja  TOPSIS  adalah alternatif  yang  dipilih  harus  memiliki  jarak  terdekat  dari  solusi  ideal  positif  dan  terjauh  dari  solusi ideal negatif. Dari pengujian 11 alternatif dari 6 kriteria didapatkan prioritas pengembangan satuan kerja wilayah pengawasan perikanan di WPP 711 adalah: Satker Batam = 0,672; Satker Pontianak =  0,671  dan  Satker  Natuna  =  0,647.  Hasil  perangkingan  tersebut  akan  dijadikan  acuan  sebagai dasar  penentuan  strategi  peningkatan  pengawasanwilayah  perikanan  di  WPP  711  sehingga mampu meminimalisasi kerugian negara akibat pencurian SDA di wilayah WPP 711 Indonesia.
Kata kunci: TOPSIS, Unit Kerja, , WPP NRI 711

## PENDAHULUAN
Sektor  kelautan  dan  perikanan  memiliki peran  yang  cukup  strategis  dalam  mendukung pembangunan  perekonomian  nasional.  Berda- sarkan Keputusan Menteri Nomor 47/KEPMEN- KP/2016,  Indonesia  memiliki  potensi  sumber daya perikanan yang besar yaitu: ± 9,9 juta ton pertahun.  Kondisi  ini  menjadi  alasan  Indonesia menjadi  target  pencurian  SDA  ikan  oleh  nela- yan  dari  beberapa  negara  tetangga.  Hasil  ope- rasi  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  kapal pengawas  perikanan  KKP  dari  tahun  2005  s/d 2015  menunjukkan  angka  1494  kapal  pencuri ikan, dimana sebanyak 657 kapal adalah Kapal Ikan  Indonesia  (KII)  dan  sebanyak  837  kapal adalah  Kapal  Ikan  Asing  (KIA)  (Junaidi et  al. 2013).
Kegiatan illegal  fishing yang  terjadi  di WPP  NRI  salah  satunya  disebabkan  oleh  sis- tem penegakan hukum dilaut yang masih lemah dan  tidak  sebanding  antara  kekuatan  armada pengawasan dengan luas laut yang menjadi ob- jek  pengawasan.  Berdasarkan  data  KKP  tahun 2013-2016 berdasarkan lokasi tangkapan  pela- ku illegal fishing yang terjadi di  WPP NRI dido- minasi oleh WPP NRI 711 sebanyak 163 kapal meliputi  perairan  Selat  Karimata,  Laut  Natuna, dan  Laut  China  Selatan.  WPP  NRI  716  seba- nyak 51 kapal meliputi Laut Sulawesi dan sebe- lah  utara  Pulau  Halmahera  dan  WPP  NRI  571 sebanyak  48  kapal  meliputi  perairan  Selat  Ma- laka dan Laut Andaman. WPP NRI 711 menjadi target  para  pelaku illegal  fishing ,  bahkan  bisa disebut  sebagai  pintu  gerbang  masuknya  para pelaku illegal  fishing dikarenakan  berbatasan langsung  dengan  negara  tetangga  dan  peng- awasan  perikanan  di  wilayah  tersebut  belum maksimal.
Undang-Undang  RI  No.  31  Tahun  2004 sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang RI  No.  45  Tahun  2009  tentang  Perikanan  dan Undang-Undang  RI  No.  27  Tahun  2007  meng- amanahkan  tentang  pengelolaan  wilayah  pesi- sir  dan  pulau-pulau  kecil  merupakan  legitimasi dari  kegiatan  pengawasan  sumber  daya  per-
ikanan.  Pengawasan  dan  Perangkat  Hukum  di bidang  perikanan  merupakan  salah  satu  tugas pokok  dan  fungsi  Direk-torat  Kapal  Pengawas yang  diimplementasikan  melalui  kapal  peng- awas  dalam  melakukan  operasi  pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
Pangkalan  kapal  patroli  yang  berada  di wilayah  kerja  suatu  negara  mempunyai  peran- an  yang  sangat  penting  sebagai  tempat  peng- embangan  kekuatan  laut  ke  daerah  operasi atau “Deployment forces position” dan juga se- bagai “Home Base” yang memiliki kriteria fungsi 5  (lima)  R  yaitu Rest,  Refrest,  Refuel,  Repair and Replenishment. Dalam gelar operasi keha- diran di laut sehari-hari pangkalan juga memiliki peranan  penting berkenaan dengan  penerapan efisiensi  dan  efektifitas  operasi  menggunakan pangkalan  sebagai  titik  markas  pengamanan wilayah (Suharyo et al. 2015).
Prioritas  pemilihan  UPT  Pengawasan SDKP  sebagai  dermaga  pangkalan  menjadi sesuatu  yang  sangat  penting  dikarenakan  der- maga  kapal  pengawas  menjadi  suatu  kebutu- han  yang  paling  utama.  Dermaga  pangkalan bukan  hanya  sebatas  tempat  untuk  tambat  ka- pal saja melainkan dermaga pangkalan menjadi sebuah fungsi berlangsungnya kegiatan operasi pengawasan.  Dalam  hal  ini  adalah  sarana  dan fasilitas  dermaga  pangkalan  harus  mampu memberikan  fasilitas  serta  kemudahan  dalam mendukung  kegiatan  operasi  pengawasan. Pada  WPP  NRI  711  terdapat  11  UPT  Peng- awasan  SDKP  dimana  yang  menjadi  tempat tambat  kapal  pengawas  saat  ini  adalah  UPT Pengawasan SDKP Pontianak dan Batam. Ber- dasarkan  data  sebaran  kapal  pengawas  per- ikanan  bahwa  di  Pontianak  terdapat  2  kapal pengawas dan di Batam terdapat 3 kapal peng- awas.  Sementara  luas  area  pengamanan  sam- pai kepada Laut Natuna Utara. Hal ini dari segi ekonomis  kurang  tepat  dikarenakan  akan  ber- pengaruh terhadap biaya operasional yang ting- gi. Dipilihnya Pontianak dan Batam dikarenakan kedua  UPT  Pengawasan  SDKP  tersebut dinilai mampu memberikan pelayanan terhadap kebu- tuhan  kapal  pengawas  dalam  melaksanakan
kegiatan operasi pengawasan perikanan walau- pun  untuk  menjalankan  fungsi  kegiatan  peng- awasan belum maksimal.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memilih UPT  Pengawasan  SDKP  sebagai  dermaga pangkalan untuk peningkatan pengawasan per- ikanan  tangkap.  Penentuan  prioritas  wilayah UPT  Pengawasan  SDKP  yang  strategis  meru- pakan  permasalahan  yang discret ,  tujuannya adalah  untuk menetapkan  alternatif terbaik dari sejumlah alternatif berdasarkan beberapa krite- ria  tertentu  sehingga  permasalahan  tersebut dapat  diselesaikan  dengan  metode Multi  Crite- ria  Decision  Making  (MCDM) (Sukwadi  dan Yang 2014), (Singh et al .  2014), (Fitriana et al. 2015) .

## METODE
Penelitian dilakukan di WPP NRI 711 dari bulan Maret-November 2016. Dalam rangka pe- ngumpulan  data  dan  informasi  pada  penelitian ini, pengambilan data dilakukan di 2 (dua) tem- pat, yaitu :
1.  Kementerian Kelautan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelaut- an dan Perikanan).
2.  Unit  Pelaksana  Teknis  (UPT)  Pengawasan Sumber  Daya  Kelautan  Perikanan  (PSDKP) Pontianak.
Analisis  data  yang  digunakan  untuk  me- nentukan  UPT  Pengawasan  SDKP  sebagai dermaga  pangkalan  wilayah  adalah  dengan menggunakan Technique  for  Order  of  Prefer- ence  by  Similarity  to  Ideal  Solution (TOPSIS). Cara  kerja  metode  tersebut  adalah  mengguna- kan  prinsip  bahwa  alternatif  yang  terpilih  harus memiliki  jarak  terdekat  dari  solusi  ideal  positif dan  terjauh  dari  solusi  ideal  negatif  dengan menggunakan  jarak euclidean untuk  menentu- kan kedekatan relatif dari suatu alternatif deng- an solusi  optimal  (Torlak et al. 2011), (Gaoa et al .  2013),  (Zyoud et  al. 2016).  TOPSIS  mem- pertimbangkan keduanya, jarak terhadap solusi ideal  positif  dan  jarak  terhadap  solusi  ideal  ne- gatif dengan mengambil kedekatan relatif terha- dap  solusi  ideal  positif.  Berdasarkan  perban- dingan terhadap jarak relatifnya, susunan priori- tas alternatif bisa dicapai.
Secara umum penggunaan  metode TOPSIS sebagai sistem pendukung pengambil- an  keputusan  sudah  banyak  dilakukan  dalam berbagai bidang. Diantaranya dalam bidang pe- merintahan,  metode  TOPSIS  digunakan  untuk menentukan  lokasi  pengembangan  kawasan pedesaan  (Hermawan  2015).  Pada  bidang  in- dustri  metode  TOPSIS  digunakan  untuk  me-
nentukan  lokasi  industri  yang  layak/  memung- kinkan  untuk  didirikan  pabrik  (Murti  dan  Setya- ningsih 2016) (CristÓbal JRS 2011), serta pada bidang  kesehatan  TOPSIS  digunakan  untuk menentukan  lingkungan  yang  rentan  terjangkit penyakit  (Gumus  AT  2009)  (Zunaidi et  al. 2017).
Metode TOPSIS dalam prosesnya me- merlukan  kriteria  yang  akan  dijadikan  bahan perhitungan pada proses perengkingan. Kriteria yang  menjadi  bahan  pertimbangan  dalam  pe- ngambilan  keputusan  tentunya  harus  memiliki bobot  yang  akan  dijadikan  acuan  berdasarkan tingkat kepentingannya. Dalam proses penentu- an  kriteria  maka  dilakukan  pengambilan  data dengan  menggunakan  metode  wawancara  dan pengamatan  ( observasi )  langsung  dan  dilaku- kan  kepada  orang-orang  yang  memiliki  kewe- nangan  atau  yang  memiliki  informasi  akurat tentang illegal  fishing dan  operasional  kapal pengawas perikanan, yang terdiri dari:
1) Direktur Operasional Kapal Pengawas,
2) Kepala Bagian Logistik dan Operasional,
3) Kepala Bagian Perawatan Kapal
Pengawas,
4) Kepala Bagian Pengawakan Kapal Pengawas,
5) Kepala UPT Pengawasan SDKP,
6) Kepala Pos Pengawasan SDKP,
7) Nakhoda Kapal Pengawas,
8) ABK Kapal Pengawas,
9) Penyidik Perikanan,
10)  Saksi Ahli Perikanan dan
11)  Pelaku illegal fishing.
Hasil  data  wawancara  (tingkat  kerawan-an, jumlah  kapal,  jumlah  dermaga,  potensi  sumber daya  alam,  jumlah  pelanggaran  dan  regulasi) diatas  berupa  gambaran/informasi  tentang kriteria dalam pengambilan keputusan penentuan  prioritas  dermaga  pangkalan  deng- an  memperhatikan  aspek  politik  (posisi  strate- gis,  ancaman  dari  negara  luar  dan  kerawanan daerah),  aspek  teknis  (keadaan  geografis, oseanografi  dan  fasilitas  UPT  Pengawasan SDKP) dan aspek ekonomis (biaya operasional dan  biaya  pengembangan).  Adapun  hasil  krite- ria yang ditetapkan seperti pada Tabel 1.  Krite- ria  yang  telah  ditetapkan  dituangkan  kedalam kuisioner dan selanjutnya dilakukan pengambil- an data dengan metode sensus.
Pada  permasalahan  ini  yang  menjadi responden adalah 11 Kepala UPT Pengawasan SDKP yang berada di WPP NRI 711 yang dide- finisikan sebagai alternatif seperti pada Tabel 2. Dipilihnya Kepala UPT sebagai responden dika- renakan  Kepala  UPT  Pengawasan  SDKP  me- miliki  kewenangan,  memahami,  mengerti  dan memiliki informasi tentang persoalan illegal fish-
Gambar 1 Lokasi penelitian di WPP NRI 711

## Tabel 1 Kriteria prioritas pemilihan UPT Pengawasan SDKP
Kode Nama Kriteria K1 Daerah Perbatasan K2 Potensi Sumber Daya Ikan K3 Alur Laut Kepulauan Indonesia K4 Fasilitas Sarana dan Prasarana K5 Jumlah Armada K6 Perangkat Hukum

## Tabel 2 Alternatif prioritas pemilihan wilayah kerja
Kode Nama Alternatif A1 Pontianak A2 Pemangkat A3 Teluk Batang A4 Sungai Liat A5 Tanjung Balai Karimun A6 Moro A7 Batam A8 Tarempa A9 Natuna A10 Pulau Kijang A11 Tanjung Pinang
Setelah  mendefinisikan alternatif  dan kri- teria,  maka  dibentuk  sebuah  matrik  keputusan R yang menunjukan rating kecocokan dari seti- ap  alternatif    pada  setiap  kriteria  seperti  persa- maan (1).
𝐷 =   [ 𝑋 11 . . 𝑋 1𝑛 … . . … 𝑋 𝑚1 . . 𝑋 𝑚𝑛 ] .......................... (1)
dengan:
D = Matriks M = Alternatif N = Kriteria X ij = Alternatif ke-i dan Kriteria ke-j
Selanjutnya adalah menyelesaikan deng- an  metode  TOPSIS,  ada  beberapa  tahapan yang harus diselesaikan, yaitu:
▪ Membuat  matriks  keputusan  yang  ternor- malisasi.
▪ Membuat  matrik  keputusan  yang  ternormal- isasi terbobot.
▪ Menentukan  matriks  solusi  ideal  positif  dan ideal negatif.
▪ Menentukan  jarak  antara  nilai  setiap  alter- natif  dengan  matriks  solusi  ideal  positif  dan matriks solusi ideal negatif.
▪ Menentukan  nilai  preferensi  untuk  setiap  al- ternatif.
▪ Perangkingan.
Berikut  beberapa  tahapan  penyelesaian permasalahan dengan metode TOPSIS:
[1] .  Normalisasi Matrik Keputusan
Setiap  elemen  pada  matriks  D  dinormal- isasikan  untuk  mendapatkan  matriks  normal- isasi r . Setiap normalisasi dari nilai r dapat dila- kukan dengan perhitungan sebagai berikut:
𝑟 𝑖𝑗 = 𝑋𝑖𝑗 √∑ 𝑋𝑖𝑗 2 𝑚 𝑖=𝑗 ..................................... (2) Untuk i = 1,2,3,…..,m;
j = 1,2,3,…..,n.
[2] .  Pembobotan Matrik yang telah
dinormalisasi
Diberikan  bobot  W  =  (w 1 ,w 2 ,…,w n ),  se- hingga Weighted normalized matrix 𝑌 𝑖𝑗 dapat di- hasilkan sebagai berikut:
𝑌 𝑖𝑗 = 𝑊 𝑖𝑗 . 𝑟 𝑖𝑗 ............................................. (3)
Dengan : i = 1,2,3,..,m dan j = 1,2,3,...,n
[3] .  Menentukan  Solusi  Ideal  Positif  dan Solusi Ideal Negatif
Solusi  ideal  positif  dinotasikan  dengan A+  dan  solusi  ideal  negatif  dinotasikan  dengan A-. Menentukan solusi ideal (+) dan (-).
Dimana: 𝐴 + =   (𝑦 1 + , 𝑦 2 + , …  𝑦 𝑚 + ) ......................... (4) 𝐴 − =   (𝑦 1 − , 𝑦 2 − , …  𝑦 𝑛 − ) .........................  (5)
dengan: y ij =  Hasil pembobotan matrik
ternormalisasi  baris ke-i dan  kolom ke-j
[4] .  Menghitung Separation  Measure
Separation measure ini merupakan peng- ukuran jarak dari suatu alternatif ke solusi ideal positif  dan  solusi  ideal  negatif.  Perhitungan matematisnya adalah sebagai berikut:
▪ Separation  measure untuk  solusi  ideal positif
𝐷 𝑖 + = √∑ (𝑦 𝑖𝑗 − 𝑦 𝑗 + ) 2 𝑛 𝑗=1 .............. (6)
▪ Separation  measure untuk  solusi  ideal negatif
𝐷 𝑖 − = √∑ (𝑦 𝑖𝑗 − 𝑦 𝑗 − ) 2 𝑛 𝑗=1 ................ (7)
Dengan i=1,2,3,…,n
[5] .  Mengurutkan pilihan
Alternatif  dapat  dirangking  berdasarkan urutan Ci ,  maka  dari  itu,  alternative  terbaik adalah  salah  satu  yang  berjarak  terpendek terhadap solusi ideal dan berjarak terjauh deng- an solusi ideal negatif.

## HASIL
Penelitian  ini  diawali  dari  penyebaran kuesioner  ke  11  responden (expert) yang  pa- ham dan mengerti kondisi WPP NRI 711. Tuju- an  dari  kuesioner  ini  sebagai  input  data  untuk menguji konsistensi terhadap penilaian masing- masing  alternatif.  Setiap  responden  memberi- kan  penilaian  kepada  daerahnya  dan  juga memberikan penilaian terhadap daerah lainnya. Responden  dalam  memberikan  penilaian  ber- dasarkan kemampuan dan kapasitasnya dalam memahami permasalahan illegal fishing di WPP NRI  711  sehingga  hasil  penilaian  yang  diberi- kan  oleh  masing-masing  responden  beragam atau  tidak  sama.  Hasil  penilaian  dari  masing- masing  responden  selanjutnya  ditabulasi  dan dirata-ratakan.  Nilai  rata-rata  penilaian  kuisio- ner  berdasarkan  skala  penilaian  yang  telah  di- tetapkan dapat dilihat pada Tabel 3.
Sebagai contoh pada  alternatif [A5] yaitu alternatif  Tanjung  Balai  Karimun  memiliki  nilai rata-rata kriteria [543121], yang berarti bahwa :
▪ Daerah Perbatasan  [K1] pada  alternatif  [A5] bernilai  5  [Sangat  Baik].  Maksudnya  adalah Tanjung  balai  karimun  berdasarkan  kriteria daerah  perbatasan,  berbatasan  langsung dengan negara tetangga.

## Tabel 3 Hasil rekapitulasi kuisioner
K1 K2 K3 K4 K5 K6 A1 4 3 4 4 4 4 A2 4 2 4 3 3 1 A3 3 1 4 1 2 1 A4 3 2 3 4 2 1 A5 5 4 3 1 2 1 A6 5 1 3 3 2 1 A7 5 4 4 4 4 2 A8 4 3 4 2 2 1 A9 4 5 5 3 2 2 A10 5 3 3 2 2 1 A11 5 2 3 3 2 3
Sumber: Hasil survey

## Gambar 2 Nilai prioritas untuk setiap UPT PSDKP di WPP NRI 711
▪ Potensi  Sumber  daya  ikan  [K2]  pada  alter- natif  [A5]  bernilai  4  [Baik].  Maksudnya  ada- lah  ketersediaan  potensi  perikanan  pada Tanjung Balai Karimun melimpah.
▪ Alur Laut Kepulauan Indonesia [K3] pada al- ternatif  [A5]  bernilai  3  [Cukup].  Maksudnya adalah  jarak  Tanjung  Balai  Karimun  tidak terlalu  jauh  dengan  ALKI  yang  melintas  di perairan Tanjung Balai Karimun.
▪ Fasilitas  Sarana  dan  Prasarana  [K4]  pada alternatif  [A5]  bernilai  1  [Sangat  Buruk]. Maksudnya  adalah  fasilitas  sarana  dan  pra-
sarana  pada  Tanjung  Balai  Karimun  kurang memadai  untuk  menjalankan  fungsi  peng- awasan  perikanan,  dikarenakan  hanya  ada bangunan kantor pengawasan.
▪ Jumlah Armada [K5] pada alternatif [A5] ber- nilai  2  [Buruk].  Maksudnya  adalah  keter-se- diaan kapal pengawas perikanan pada Tan- jung  Balai  Karimun  tidak  ada,  yang  ada  ha- nyalah 1 buah speed boat pengawasan. ▪ Perangkat  Hukum  [K6]  pada  alternatif  [A5] bernilai  1  [Sangat  Buruk].  Maksudnya  ada- lah  ketersediaan  perangkat  hukum  perikan-
0,671 0,366 0,140 0,366 0,418 0,316 0,672 0,368 0,647 0,376 0,450 0,000 0,100
0,200 0,300 0,400 0,500 0,600 0,700 0,800 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 Nilai bobot prioritas untuk UPT PSDKP di WPP NRI 711 UP T P S DKP W P P NRI 71 1 NILAI PRIORITAS
an  pada  Tanjung  Balai  Karimun  sangat  ku- rang  memenuhi  untuk  menjalankan  fungsi pengawasan perikanan.
Setelah didapatkan nilai preferensi setiap kriteria pada masing-masing alternatif, selanjut- nya adalah dilakukan proses perhitungan matrik normalisasi  pada  masing-masing  alternatif  dan langkah  berikutnya  adalah  menentukan  matrik normalisasi terbobot.
Sebelum  menghitung  matrik  keputusan normalisasi  terbobot,  tentukan  terlebih  dahulu bobot  dari  masing-masing  kriteria.  Penentuan bobot pada masing-masing kriteria berdasarkan nilai rata-rata preferensi dari masing-masing kri- teria yang terboboti.
Setelah  menentukan  bobot  dari  masing- masing  kriteria,  selanjutnya  menghitung  matrik normalisasi terbobot. Langkah selanjutnya yaitu menentukan  matrik  solusi  ideal  positif  dan  ma- trik  solusi  ideal  negatif  dan  menentukan  jarak antara nilai setiap alternatif dengan  matriks so- lusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Selanjutnya langkah terakhir dalam perhitungan TOPSIS  adalah  mencari  nilai preferensi untuk setiap alternatif.
Hasil  perangkingan  nilai  preferensi  bisa dilihat  pada  Gambar  2.  Hasil  rangking  nilai preferensi pada masing-masing UPT Pengawasan  SDKP  diambil  yang  memiliki  nilai tertinggi,  adapun  3  (tiga)  UPT  Pengawasan SDKP  di  WPP  NRI  711  yang  memiliki  bobot nilai  tertinggi  diprioritaskan  sebagai  dermaga pangkalan, sehingga peningkatan pengamanan wilayah WPP NRI 711 akan lebih optimal.
Gambar 2 menunjukan bahwa 3 (tiga) wi- layah  yang  memiliki  bobot  nilai  tertinggi  adalah Batam  0,672,  Pontianak  0,671  dan  Natuna 0,647.  Ketiga  wilayah  tersebut  dapat  direko- mendasikan  untuk  dikembangkan  sebagai  der- maga pangkalan atau pusat wilayah pemantau- an  di  WPP  NRI  711  ditinjau  dari  6  kriteria  dan diharapkan  mampu  mewakili  beberapa  wilayah lainnya di WPP NRI 711.

## PEMBAHASAN
Tiga wilayah tersebut sangat cocok untuk dikembangkan  sebagai  pusat  wilayah  peman- tauan  di  WPP  NRI  711  ditinjau  dari  6  kriteria dan  sudah  mampu  mewakili  beberapa  wilayah di  WPP  NRI  711.  Adapun  gambaran  3  wilayah kerja yang menjadi prioritas di WPPNRI 711 di- sampaikan  pada  Gambar  2.  Berdasarkan  hasil penelitian dengan menggunakan metode TOPSIS  memberikan  gambaran  bahwa  ketiga satker  yang  menjadi  prioritas  sesuai  dengan kriteria sebagai berikut;
Jarak lokasi stasiun/satker terhadap wilayah daerah perbatasan dengan negara lain, semakin dekat dengan wilayah perbatasan artinya semakin baik dalam melakukan pengawasan.
Sebagai  gambaran  dari  ketiga  wilayah tersebut  berdasarkan  kriteria  daerah  perbatas- an  dapat  dijelaskan  bahwa  diantara  ketiga  wi- layah  tersebut  berbatasan  langsung  dengan Laut Tiongkok Selatan, Selat Singpura serta di- kelilingi  Selat  Karimata  dan Selat  Malaka.  Ber- dasarkan hukum internasional dewasa ini, Indo- nesia mempunyai beberapa macam perbatasan nasional:  udara,  darat,  laut,  dan  perbatasan dasar laut. Di samping itu, khusus di Indonesia, Indonesia  juga  mempunyai  persoalan  batas antar  provinsi,  antar  kabupaten,  antar  kabupa- ten  dan  kota,  dan  lain-lain,  serta  batas-batas dari  Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia  (ALKI)  dan batas  dari  hak-hak  tradisional,  khususnya  di bidang  perikanan  rakyat,  antara  Indonesia dengan  negara-negara  tetangga  yang  harus disepakati  melalui  persetujuan  bilateral.  Dalam hubungan  ini,  maka  masalah  batas  antara  pro- vinsi  dan kabupaten mungkin juga banyak  bisa menimbulkan persoalan.
Indonesia  berkepentingan  atas  kawasan di  luar  ZEE-nya  karena  kepentingan  pelayar- annya  untuk  melindungi  kapal-kapalnya  yang berlayar di samudra luas dan terhadap perikan- an  di  laut  bebas  tersebut  yang  erat  kaitannya dengan  perikanan  di  ZEE  nya,  terutama  untuk jenis  sumber  daya  ikan  yang  bermigrasi  jauh ( highly  migratory )  dan  yang  bermigrasi  antar ZEE  Indonesia  dengan  ZEE  negara-negara tetangga, ataupun antara  ZEE Indonesia deng- an  laut  bebas  di  dekatnya  ( straddling  fish stocks ). Demikian pula halnya dengan pengelo- laan dan pemanfaatan kekayaan alam  di dasar laut  bebas  di  luar  batas  landas  kontinen  (dae- rah  dasar  laut  Internasional).  Indonesia  berke- pentingan  atas  pemanfaatan  kekayaan  alam tersebut serta pengelolaannya karena akan erat kaitannya  dengan  pemanfaatan,  pengusahaan, dan  pengelolaan  kekayaan  alam  yang  sejenis di perairan dan di wilayah darat Indonesia sen- diri, seperti tembaga, nikel, dan  lain-lain.  Mem- perhatikan  hal-hal  tersebut  maka  memang terdapat  kerawanan-kerawanan  di  wilayah  per- batasan Indonesia, misalnya: Pertama, tidak je- lasnya  perbatasan  dilapangan  termasuk  di  da- rat,  walaupun  telah  ada  perjanjian  perbatasan mengenai hal itu. Kedua, di laut masalah transit dan  hak  lewat  kapal-kapal  asing  melalui  lautan Indonesia  yang  begitu  luas,  baik  yang  lewat berdasarkan prinsip innocent passage , maupun Archipelagic  Sea-lanes  Passage (ASLP)  mela- lui  ALKI,  adalah  sangat  rawan  karena  kurang- nya  kemampuan  monitoring  dan  pengawasan
terhadap  kapal-kapal  perang,  termasuk  kapal selam,  maupun  kapal  terbang  militer  asing melalui ALKI Indonesia, baik monitoring melalui radar  maupun  satelit,  serta  kemampuan  peng- amanan dan  pertahanan  di ALKI tersebut yang dapat  membawa  kerawanan-kerawanan  terten- tu bagi Indonesia. Ketiga, kekayaan alam Indo- nesia  di  laut  terutama  perikanan  banyak  yang dijarah,  dan  dirusak,  baik  melalui  pencurian- pencurian  ikan  ataupun  praktek-praktek  pe- nangkapan ikan yang bertentangan dengan hu- kum seperti penggunaan  bom ataupun sianida. Keempat, perlu  benar  kiranya  disadari  bahwa perbatasan Indonesia, baik darat, laut, maupun udara termasuk yang sangat rawan dan sensitif di  dunia,  yang  memerlukan  perhatian  yang  le- bih  besar  dari  pemerintah  baik  pusat  dan  dae- rah,  DPR  dan  DPRD,  maupun  dari  segenap lapisan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  maka  da- lam membangun sistem keamanan perbatasan, baik di darat, di laut, maupun di udara, haruslah ada (Djalal H 2013):
▪ Garis Komunikasi dan koordinasi yang man- tap  antara  pos-pos  perbatasan  dengan  Pe- merintah Pusat dan Daerah dan antara peja- bat-pejabat  terkait  dengan  masalah  perba- tasan  baik  darat,  laut,  dasar  laut,  maupun udara
▪ Adanya  pengaturan  yang  rapi  antara  pe- jabat-pejabat  perbatasan  (Polri  dan  Pemda) antara  kedua  negara  yang  berbatasan,  ter- utama  di bidang  pertukaran intelligence dan informasi,  saling  memahami  persyaratan dan  prosedur  lintas  batas  masing-masing, dan  kalau  perlu  kerja  sama  penegakan  hu- kum di perbatasan.
▪ Meningkatkan penegakan hukum di masing- masing Negara terutama di perbatasan.
Besarnya nilai produktivitas sumber daya ikan yang terdapat pada wilayah cakupan pengawasan stasiun/satker.
Dalam  melakukan  kegiatan  pengawasan perikanan  tangkap  perlu  memperhatikan  nilai produktivitas sumber daya ikan disuatu wilayah, semakin  tinggi  nilai  produktivitas  sumber  daya ikan  akan  menjadi  lahan  subur  bagi  para  pen- curi  ikan.  Selain  daripada  itu  dapat  juga  dilihat dari banyaknya jumlah kapal penangkap ikan di wilayah  tersebut  yang  menjadi  objek  penga- wasan.  Dari  data  yang  ada,  jumlah  kapal  pe- nangkap  ikan  yang  menjadi  objek  pengawasan di wilayah Stasiun PSDKP Pontianak sebanyak 8.727 unit kapal penangkap ikan, Satker Batam sebanyak  137  unit  kapal  penangkap  ikan  dan Satker  Natuna  sebanyak  115  unit  kapal  pe- nangkap  ikan.  Semakin  banyak  jumlah  unit  ka- pal  penangkap  ikan  dapat  dijadikan  indikator
bahwa diwilayah tersebut memiliki potensi sum- ber daya ikan yang berlimpah.
Jarak lokasi stasiun/satker terhadap alur laut kepulauan Indonesia, semakin dekat dengan alur laut kepulauan Indonesia artinya semakin baik dalam melakukan pengawasan.
Ditinjau  dari  kriteria  ALKI  ketiga  wilayah tersebut  masuk  kedalam  bagian  wilayah  yang dilintasi  oleh  ALKI  I  yaitu  Selat  Sunda,  Selat Karimata,  Laut  Natuna  dan  Laut  Tiongkok  Se- latan. Semakin  dekat wilayah kerja  dengan da- erah  perbatasan  dan  ALKI  maka  semakin  baik dalam  melakukan  kegiatan  pengawasan  per- ikanan tangkap.
Membaca  dinamika  dan  tantangan  pada jalur  ALKI  dan  perairan  sekitarnya,  pemerintah perlu  menyeimbangkan  pengembangan  gagas- an poros maritime dengan peningkatan kualitas keamanan  wilayah  laut.  Termasuk  pada  selat ‐ selat yang digunakan untuk lintas damai seperti selat  Malaka.  Indonesia  berpotensi  untuk mengalami  kerugian  besar  jika  laut  sebagai aset  strategis  tidak  mendapatkan  perlindungan secara  maksimal.  Perlu  diperhatikan  aspek pengawasan  dan  pengamanan  utamanya  ter- hadap  kemungkinan  infiltrasi  dan  subversi,  ter- masuk  didalamnya  jaminan  keamanan  terha- dap  pengelolaan  sumber  daya  laut  di  sepan- jang dan di sekitar ALKI. Implmentasi  dari kon- sep  ketahanan  nasional  perlu  diperhitungkan untuk  menciptakan  kondisi  dinamis,  terutama kesiapan dalam menghadapi segala bentuk an- caman  dan  gangguan  pada  seluruh  wilayah perairan Indonesia (Rustam I 2016)
Kondisi dan ketersediaan fasilitas dan sarana yang terdapat pada stasiun/satker yang mendukung kegiatan pengawasan perikanan.
Sarana  prasarana  dan  fasilitas  meme- gang  peranan  penting  dalam  kegiatan  peng- awasan  perikanan  tangkap  di  wilayah  kerja pengawasan,  semakin  baik  sarana  prasarana dan  fasilitas  diharapkan  dapat  mendukung  ki- nerja  dalam  melakukan  kegiatan  pengawasan. Adapun jenis dan standar sarana prasarana da- pat dilihat pada Tabel 4 (DJPSDKP 2013).

## Jumlah armada kapal pengawas perikan- an yang tersedia di stasiun/ satker.
Kapal  patrol  merupakan  komponen  uta- ma  dalam  menjaga  keamanan  laut.  Tanpa  ka- pal patrol dan hanya mengandalkan pengawas-
Tabel 4 Jenis dan standar prasarana pengawasan perikanan (DJPSDKP 2013).
STANDAR PRASARANA PONTIANAK BATAM  NATUNA Kantor Pelayanan Administrasi √ √ √ Rumah Dinas Pengawas dan Petugas √ √ Mess ABK dan Operator √ √ Ruang Pemeriksaan √ √ Pos Pengawas √ √ √ Gudang Penyimpanan Barang Bukti √ √ Gudang Senjata √ √ Bunker BBM Dermaga, Jetty, Causeway √ √ Fasilitas Docking Kapal Fasilitas Pendukung; rumah genset, SAB, jalan penghubung dan lingkungan fasilitas sosial, dll √ √ Tabel 5 Spesifikasi Kapal Pengawas Perikanan Tipe Kapal Panjang Kapal (m) Kecepatan (knot) Endurance (hari) Radar (NM) Penempatan Kapal Wilayah Barat Wilayah Timur A 60 25 8 64 2 2 B 42 18 4 96 1 1 C 36 24 3 48 4 3 D 23 28 3 48 8 9 E 18 15 3 48 3 2
an  dari  udara  dalam  memantau  perairan  wila- yah  operasi,  dampaknya  kurang  efektif.  Keha- diran  kapal  patroli  merupakan  suatu  yang  uta- ma  karena  akan  menunjukkan  kedaulatan    hu- kum Negara dan kemampuan kontrol  diwilayah tersebut  (Munaf  DR  2013).  Berdasarkan  Per- aturan Dirjen PSDKP Nomor 8/PER- DJPSDKP/2014  tentang  petunjuk  teknis  opera- sional kapal pengawas perikanan, Bab VI Pasal 14  Butir  3  menyebutkan  bahwa  dalam  rangka pelaksanaan  kegiatan  operasional  kapal  peng- awas perikanan yang terdiri dari tipe A, B, C, D, dan  E,  harus  memperhatikan  kondisi  laut/ sea state yang  direkomendasikan  dari sea  state skala  2  sd  skala  5.  Tipe  kapal  pengawas    dan kondisi  laut/ sea  state harus  menjadi  pertim- bangan  dalam  menempatkan  kapal  sesuai dengan  kondisi  dilapangan  dikarenakan  akan berdampak  buruk  apabila  dalam  penempatan kapal  pengawas  tidak  sesuai  dengan  perun- tukan dan kepentiangannya. Selain daripada itu faktor endurance dan  kecepatan  jelajah  juga menjadi faktor yang paling utama. Ketersediaan Kapal  Pengawas  Perikanan  yang  dimiliki  sam- pai dengan saat ini sebanyak 35 kapal yang ter- sebar  di  wilayah  barat  dan  timur  Indonesia, adapun  spesifikasi  kapal  pengawas  perikanan dapat  dilihat  pada  Tabel  5.  Sesuai  dengan  tu-
gas  pokok  dan  fungsi  kapal  pegawas,  wilayah operasi kapal pengawas dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: [1].  Wilayah  Barat (Selat Malaka,Laut Ci- na  Selatan,  Samudera  Hindia,  Mentawai  dari barat Sumatera hingga Selatan Jawa), [2] Wila- yah  Timur  (Samudera  Hindia,  sebelah  timur Laut Flores, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Ma- luku,  Teluk  Tomini,  Laut  Sulawesi  dan  Samu- dera Pasifik).

## Ketersediaan perangkat yang dapat digunakan dalam proses penindakan hukum yang tersedia pada stasiun/ satker
Ditinjau dari aspek hukum, praktek illegal fishing merupakan  tindak  pidana  dibidang  per- ikanan  yang  dikategorikan  sebagai  kejahatan diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 92, Pa- sal  93,  dan  Pasal  94  Undang-Undang  Nomor 31  Tahun  2004.  Akibat  yang  ditimbulkan  deng- an  adanya  tindak  pidana  ini,  maka  negara  dan Pemerintah  Republik  Indonesia  mengalami kerugian  serta  berakibat  terhadap  terhambat- nya  pembangunan  nasional.  Oleh  karena  itu, secara  kriminologik,  tipe  kejahatan illegal  fish- ing dapat  digolongkan  kedalam  kejahatan  eko- nomi  ( economiccrime ).  Rumusan  tindak  pidana dibidang  perikanan  memiliki  faktor  kriminogen
yang  serupa  dengan    tindak    pidana  ekonomi dan  akibat yang  ditimbulkan berdampak pada kepentingan bangsa dan negara dalam menca- pai  kemakmuran  rakyat  (Lewerissa  2010).  Se- lanjutnya  ketersediaan  perangkat  penegakan hukum dalam hal ini ketersediaan penyidik dan hakim  perikanan  berdasarkan  data  menun- jukan  jumlah  PPNS  Perikanan  sampai  dengan tahun  2013  sebanyak  424  orang  dimana  seba- nyak  17  orang  bertugas  di  Stasiun  PSDKP Pontianak.  Sedangkan  untuk  Hakim Ad  Hock
Pengadilan  Perikanan  sampai  dengan  tahun 2013  sebanyak  57  orang,  yang  bertugas  di Pontianak  sebanyak  8  orang  dan  Natuna  4 orang  serta  sisanya  bertugas  di  satker  lainnya yang  tersebar  di  seluruh  Indonesia  (DJPSDKP 2013).
Dari enam kriteria yang ditetapkan tentu- nya masih bisa ditambahkan kriteria lainnya se- suai  dengan  kebutuhan  dilapangan,  sehingga dapat  dihasilkan  perhitungan  yang  lebih  akurat guna  dijadikan  rekomendasi  dalam  penentuan wilayah kerja strategis pengawasan perikanan.
Berdasarkan Peraturan Menteri  Kelautan dan  Perikanan  Republik  Indonesia  Nomor 33/PERMEN-KP/2016  tentang  Organisasi  Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, menun- jukan bahwa adanya peningkatan wilayah kerja pengawasan  perikanan,  terdapat  penambahan unit pelaksana teknis pengawasan, yang semu- la ada dua Pangkalan PSDKP sekarang menja- di  enam  Pangkalan  PSDKP.  Diantara  keenam pangkalan  tersebut,  salah  satunya  adalah  Sat- ker  Batam  yang  berubah  statusnya  menjadi Pangkalan  PSDKP.  Hal  tersebut  menunjukan bahwa  hasil  penelitian  dengan  menggunakan metode  TOPSIS  yang  menghasilkan  tiga  wila- yah  prioritas  (Batam,  Pontianak  dan  Natuna) dapat  dijadikan  acuan  dalam  pengambilan  ke- putusan penentuan wilayah kerja strategis guna meningkatkan pengawasan perikanan.

## KESIMPULAN
Tiga  wilayah  kerja  strategis  terpilih  dari 11  alternatif  dan  6  kriteria  untuk  peningkatan pengamanan  perikanan  tangkap  di  WPP  NRI 711, yaitu; Batam, Pontianak dan Natuna.

## SARAN
Hasil perhitungan TOPSIS tersebut dapat dijadikan  pertimbangan  dalam  menentukan strategi  atau  kebijakan  dalam  penempatan  ka- pal pengawas perikanan di dermaga pangkalan yang strategis di WPP NRI 711.

## DAFTAR PUSTAKA
[DJPSDKP]  Direktorat  Jenderal  Pengawasan Sumber  Daya  Kelautan  Dan  Perikanan. 2013. Data  Dan  Informasi  Pengawasan Sumber  Daya  Kelautan  Dan  Perikanan. Jakarta (ID): PSDKP Press
CristÓbal  JRS,  2011.  Multicriteria  Decision- Making  in  the  Selection  of  a  Renewable Energy  Project  in  Spain:  The  Vikor Method. Elsavier, Renewable Energy . 36: 498-502
Djalal  Hasyim.  2013.  Pengelolaan  Batas  Mari- tim dan  Kawasan Perbatasan  : Menentu- Kan  Batas  Negara  Guna  Meningkatkan Pengawasan,  Penegakan  Hukum  dan Kedaulatan  NKRI. Jurnal  Pertahanan. 3(13).
Fitriana  AN,  Harliana,  Handaru.  2015.  Sistem
Pendukung Keputusan untuk Menentukan  Prestasi  Akademik  Siswa dengan  Metode  Topsis. Citec  Journal .
2(2): 153 –164.
Gaoa  L,  Hailub  A.  2013  Identifying  Preferred
Management  Options:  An  Integrated Agent Based Recreational Fishing
Simulation  Model  with  an  AHP-TOPSIS Evaluation  Method. Elsavier  Ecological Modell-ing . 249: 75-83
Gumus  AT,  2009.  Evaluation  of  Hazardous
Waste  Transportation  Firms  by  Using  a Two Stepfuzzy-AHP and TOPSIS Methodology. Elsavier  Expert  Systems with Appli-cations. 36: 4067-4074.
Hermawan V. 2015. Penentuan Lokasi Program
Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan Kabupaten Bulungan Provinsi  Kalimantan  Utara. Makalah.
Dalam:  Seminar  Nasional  V  Teknik  Sipil di UMS, 19 Mei.
Lewerissa  YA.  2010.  Praktek Illegal  Fishing di Perairan Maluku sebagai Bentuk Kejahat- an Ekonomi. Jurnal Sasi. 16(3): 61-68
Junaidi  J,  Supriadi  A,  Riswandi  E,  Herman.
2013. Sewindu  Operasional  Kapal  Peng- awas .  Ohairat  F,  editor.  Jakarta  (ID):
PSDKP Press.
Munaf  DR.  2013.  Studi  Analisis  Tipikal  Infra- struktur  Keamanan  Laut  di  Pusat  dan Daerah. Jurnal  Sosioteknologi. 28:  320-
339
Murti  AC,  Setyaningsih  NYD.  2016.  Kombinasi Sistem Pendukung Keputusan dan
Sistem Informasi Geografis dalam Penentuan  Lokasi  Industri  di  Kudus.
Jurnal SIMETRI. 7(1): 263-272.
Rustam I. 2016. Tantangan ALKI dalam Mewu- judkan Cita-Cita Indonesia sebagai Poros Maritim  Dunia. Indonesian  Perpective . 1(1): 1-21
Singh  R,  Kumar  H,  Singla  RK.  2014.  TOPSIS
Based  Multi  Criteria  Decision  Making  of Feature  Selection  Technique  for  Network Traffic  Dataset. International  Journal  of Engineering ang Technology (IJET). 5(6): 4598-4604.
Suharyo  Okol  Sri,  Manfaat  Djauhar,  Armono Haryo.  2015.  Aplikasi Fuzzymulti  Criteria Decision Making (FMCDM) dalam  Pemo- delan  Penentuan  Lokasi  Pengembangan Pangkalan Angkatan Laut. Seminar Nasional Sains dan Teknologi Terapan III 2015.

## SukwadiR, Yang C. 2014. Integrasi Fuzzy AHP-
TOPSIS dalam Evaluasi Kualitas
Layanan  Elektronik  Rumah  Sakit. Jurnal
Teknik  Industri. 16(1):  25 –32.  doi:
10.9744/ jti.16.1.25-32.
Torlak  G,  Sevkli  M,  Sanal  M,  ZaimS.  2011. Analyzing Business Competition  by using Fuzzy  TOPSIS Method :  An  Example  of
Turkish Domestic Airline Industry. Elsevier. 38: 3396 –3406. doi:10.1016/j.eswa.20 10. 08.125.
Zunaidi  M,  Ishak,  Sidik  MZ.  2017.  Sistem  Pen- dukung  Keputusan  dalam  Menentukan Lingkungan  yang  Rentan  Terjangkit  Pe- nyakit  DBD. Jurnal  Ilmiah  Saintikom. 16(1): 99-112.
Zyoud SH, Kaufmann LG, Shaheen H, Samhan S and Fuchs-hanusch D. 2016.  A Frame- Work  for  Water  Loss  Management  in Developing Countries Under Fuzzy En vironment :  Integration  of  Fuzzy  AHP with  Fuzzy  TOPSIS. Elsevier .  61:  86 – 105. doi: 10.1016/j. eswa.2016.05.016