## Aspek Yuridis Eksplorasi Sektor Minyak dan Gas Dengan Menggunakan Norway Model

## Muhamad Azhar
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Jalan Prof Soedarto S.H., Tembalang Semarang azharundip@gmail.com

## Abstract
To achieve  good and profitable governance management, synergy is  needed between the  government  both  in  terms  of  supervision  and  regulation  with  the  exploration company,  because  if  this  synergy  does  not  exist  then  this  management  itself  will  be difficult. The purpose of this study is used to determine the extent of the concept. The Norway model or “triangle A” is the most suitable thing for this country. This study uses  a  comparative  method  to  show  advantages  over  other  methods  accompanied  by juridical  aspects  to  strengthen  the  legal  basis.  The  country  of  Indonesia  can  take  the "triangle A" method or what is more commonly known as the Norway model. This is because  it  frees  the  NOC  from  worries  about  regulating  the  industry.  This  allows companies to focus on developing their core commercial capabilities. It can also drive stronger  quality  rating  and  reporting  standards.  as  the  locomotive  of  the  economic movement that can bring excess or multiple profits later, not only profitably but also other social benefits such as labor absorption.
Keyword: Norway Model, exploration, gas and oil, governance management

## Abstrak
Untuk  mencapai  manajemen  tata  kelola  minyak  dan  gas  yang  baik  dan menguntungkan  maka  diperlukan  sinergitas  antara  pemerintah  baik  dari  sisi pengawasan  maupun  regulasi  dengan  perusahaan  pengeksplorasi  minyak  dan  gas, karena jika sinergitas ini tidak ada maka pengelolaan ini sendiri akan menjadi hal yang sulit.  Tujuan  penelitian  ini  digunakan  untuk  mengetahui  sampai  sejauh  manakah konsep Norway model atau “segitiga A” ini merupakan hal  yang paling cocok  untuk tata kelola migas. Penelitian ini menggunakan metode komparatif untuk menunjukkan keunggulan dibanding metode lain dengan dibarengi aspek yuridis untuk memperkuat landasan  hukum.  Negara  Indonesia  dapat  mengambil  metode  “segitiga  A”  atau  yang lebih  biasa  dikenal  sebagai  Norway  model  dalam  hal  tata  kelola  migas.  Hal  ini disebabkan  membebaskan  NOC  dari  kekhawatiran  tentang  mengatur  industri. Sehingga  memungkinkan  perusahaan  untuk  fokus  pada  pengembangan  intinya  untuk kemampuan komersial. Hal ini juga dapat mendorong standar pemeringkatan kualitas dan  pelaporan  yang  lebih  kuat. Sebagai  lokomotif  pergerakan  perekonoamian  yang dapat membawa keuntungan berlebih atau berganda nantinya, tidak hanya keuntungan secara  profit  melainkan  juga  keuntungan  secara  sosial  lainnya  seperti  penyerapan tenaga kerja.
Kata Kunci: Norway model, Eksplorasi, Minya dan Gas, Tata Kelola

## A. Pendahuluan
Dewasa ini eksplorasi sumber daya alam pada suatu negara merupakan hal yang menguntungkan  dan  tidak  jarang  dari  hal  tersebut  dapat  dijadikan  komoditas  utama ekspor  ke  negara  lain  yang  keuntungan  dari  hasil  ekspor  tersebut  digunakan  untuk pembagunan  atau  kesehjateraan  masyarakat.  Hal  ini  kerap  dapat  ditemui  pada komoditas  minyak  dan  gas  (migas)  yang  membawa  banyak  negara  yang  tadinya merupakan  negara  miskin  menjadi  salah  satu  negara  maju  seperti  pada  Qatar,  Uni Emirat  Arab,  Kuwait,  dan  lainnya.  Tetapi  hal  ini  harus  dibarengi  dengan  suatu manajemen  tata  kelola  yang  baik  dan  menguntungkan  maka  diperlukan  sinergitas antara  pemerintah  baik  dari  sisi  pengawasan  maupun  regulasi  dengan  perusahaan pengeksplorasi, karena jika sinergitas ini tidak ada maka pengelolaan ini akan menjadi hal yang sulit.
Sektor  hulu  migas  menghadapi  tantangan  yang  tidak  mudah.  Sebagaimana diketahui, sumber daya migas merupakan sumber energi  yang tidak dapat diperbarui. Di  sisi  lain,  lapangan-lapangan  migas  utama  di  Indonesia  sudah  berproduksi  cukup lama  sehingga  penurunan  produksi  secara  alamiah  tidak  dapat  dielakkan.  Walaupun masyarakat  mengenal  bahwa  negara  ini  kaya  akan  minyak  tetapi  pada  dasarnya  itu adalah  hal  yang  salah,  karena  berdasarkan  OPEC Annual  Report 2014,  diketahui bahwa  Indonesia  hanya  memiliki  kurang  dari  50  miliar  barrel  dimana  hal  ini merupakan  angka  yang  terbilang  sangatlah  kecil  dibanding  negara  produsen  minyak lainnya.  Disinilah  industri  dari  hulu  migas  menghadapi  suatu  tantangan  untuk  terus menggenjot produksi tetapi tetap melakukan eksplorasi baru dengan medan yang lebih sulit.  Terlebih  dengan  adanya  pandemi  Covid-19  dan  maraknya  kasus  korupsi membuat negara berharap banyak pada sektor migas ini.
Untuk melakukan pembenahan tata kelola migas ditengah konsumsi Migas yang tinggi  di  kalangan  masyarakat  tetapi  harga  fluktuasi  minyak  dunia  yang  semakin terombang-ambing maka pemerintah harus merevisi tata Kelola migas. Jadi desain tata Kelola  migas  selalu  berkaitan  dengan  penggambaran  segitiga,  dimana  tiap  sisinya dibagi menjadi 3 titik yaitu Policy (kebijakan), Regulatory (regulasi), dan Commercial
(fungsi  komersil). 1 Segitiga  tersebut  adalah  pelaku  dari  tata  Kelola  migas  itu  sendiri yakni, Ministry (kementerian), NOC/National  Oil  Company (Perusahaan  Migas)  dan Director Governmant Body/Agerncy (Badan pengawas).
Menurut  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  36/PUU-X/2012  bahwa  tata kelola migas  harus dilaksanakan oleh negara  yang meliputi  empat hal,  yaitu meliputi Pengaturan  ( Regelendaad ),  Pengurusan  ( Berstuursdaad ),  Pengelolaan  (Beheersdaad), dan  Pengawasan  ( Toezichthoudensdaad ).  Pada  saat  SKK  Migas  merupakan  lembaga sementara,  SKK  Migas  juga  tidak  berperan  sebagaimana  amanat  dari  putusan  MK Nomor  36/PUU-X/2012  tersebut.  Bahwa  sudah  berjalan  hamper  10  (sepuluh)  tahun Putusan MK tersebut belum dijalankan oleh pemerintah.
Pemerintah  mendesain  lembaga  yang  melaksanakan  tata  kelola  migas berdasarkan  pada  putusan  MK  tersebut.  Dalam  literatur  tata  kelola  migas  disebutkan bahwa  terdapat  tiga  model  tata  kelola  migas  di  dunia  dan  pernah  di  praktekkan  di Indonesia.  Ketiga  model  tata  kelola  migas  tersebut  adalah  (1)  Pemerintah  secara langsung  menjadi  pihak  dalam  Kontrak.  (2)  Pemerintah  menugasi  atau  BUMN Nasional.  (3)  Undang-Undang  tersebut  membentuk  dan  menugaskan  satu  lembaga yang diberi otoritas. 2
SKK Migas  mempunyai tugas untuk  melaksanakan pengelolaan kegiatan  usaha hulu  minyak  dan  gas  bumi  berdasarkan  Kontrak  Kerja  Sama  (KKS).  Pembentukan lembaga  ini  mempunyai  maksud  supaya  dalam  pengambilan  sumber  daya  alam minyak  dan  gas  bumi  milik  negara  dapat  memberikan  manfaat  dan  penerimaan  yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuan rakyat. 3
SKK  Migas  mempunyai  satu  peranan  penting  untuk  tetap  dapat mempertahankan  keamanan  pasokan  energi  yaitu  migas  dalam  jangka  panjang,  dan peranan tersebut merupakan suatu tugas berat di tengah kemampuan pasokan minyak dan  gas  bumi  dalam  memenuhi  kebutuhan  energi  nasional  yang  semakin  terbatas. Sebagai  institusi  yang  dipercaya  untuk  ikut  mengatur  tata  kelola  gas  bumi,  Satuan
1 Ibnu  Sina  Chandranegara,  “ Desain  Konstitusional  Hukum  Migas  untuk  Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat ”, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017. Hlm. 70.
2 Retno Saraswati, Format Ideal Pengelolaan Migas , (Semarang: Materi Focus Group Discussion, 2021), hlm. 16-18.
3 Radita Arindya, Optimalisasi Kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha  Hulu  Minyak Dan Gas Bumi (SKK-Migas) , Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian  Universitas Trisakti Vol. 3, No. 1, Januari 2018, hlm. 44.
Kerja  Khusus Pelaksana Kegiatan  Usaha Hulu  Minyak dan Gas Bumi  (SKK  Migas), terus berupaya agar keberadaan minyak dan gas bumi dapat terus dimanfaatkan secara optimal  untuk  kepentingan  masyarakat.  Tidak  hanya  dapat  dipastikan  dari  sisi penyediaan, termasuk dari sisi peluang investasi, eksplorasi dan eksploitasi, tetapi juga alokasi buat kepentingan industri, pembangkit, transportasi, dan rumah tangga. 4
Cita-cita  atau  tujuan  negara  Indonesia  dalam  sektor  migas  yaitu  tetap  dapat mempertahankan ketahanan energi terutama di sektor migas yang dimiliki oleh negara Indonesia melalui SKK Migas. Usaha atau upaya yang dapat dilaksanakan oleh SKK Migas  adalah  dengan  membuat  energi  yang  berkelanjutan,  karena  dengan  usaha tersebut  dapat  memberikan  ketahanan  energi  nasional  yang  merupakan  salah  satu pondasi ketahanan nasional. Ketahanan energi nasional tersebut mencakup pengertian kemampuan  Indonesia  untuk  memenuhi  kebutuhan  energinya  sendiri  sehingga memiliki derajat kebebasan setinggi mungkin terhadap pengaruh asing terhadap sektor yang merupakan urat nadi kedaulatan tersebut. 5
Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  mereduksi  kedaulatan  nasional  dalam kontrak-kontrak  dan  cenderung  menempatkan  negara  dan  kontraktor  migas  dalam kedudukan  yang  setara.  Pemberian  Wilayah  Kerja  (WK)  kepada  Kontraktor  Kontrak Kerja  Sama  (KKKS)  secara inheren telah  memberikan  wewenang  Kuasa Pertambangan  (KP)  kepada  KKKS  untuk  melaksanakan  kegiatan  pengusaha  migas. Oleh  karena  itu,  penyerahan  Kuasa  Pertambangan  (KP)  mempunyai  maksud  bahwa berati telah menghilangkan kedaulatan negara atas SDA Migas. 6
Latar  belakang  diterbitkannya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  36/PUU- X/2012  tentang  Pembubaran  BP  Migas  yaitu  sebagai  upaya  mengembalikan kedaulatan  Negara  Indonesia  di  bidang  minyak  dan  gas  bumi  (migas),  Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara telah mengambil langkah-langkah progresif dalam
4 https://www.skkmigas.go.id/assets/Bulletin/0b056ce01aca7b76b705d525ef7a003b.pdf   diakses  pada tanggal 18 September 2021.
5 Faisal, Urgensi  Pengaturan  Pengembangan  Energi  Terbarukan  Sebagai  Wujud  Mendukung Ketahanan Energi Nasional , Jurnal Ensiklopediaku, Vol. 3 No. 1, Februari 2021, hlm. 19 .
6 Lalang Tri Utomo, dkk., Aspek Hukum Penerapan Asas Kekuatan Mengikat Dalam Kontrak  Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia , Diponegoro Law Journal, Vol. 5,   No.  4,  Tahun  2016, hlm. 4.
putusannya  Nomor  36/PUU-X/2012  tentang  pembubaran  BP  Migas. 7 Politik  hukum putusan  MK  tersebut  merupakan  sebuah  langkah  yang  tepat,  karena  dengan  adanya putusan  MK  Nomor  36/PUU-X/2012  tentang  pembubaran  BP  Migas,  menyebabkan politik  hukum  berada  pada  jalan  konstitusi  yang  benar,  mewujudkan  cita  negara hukum  dan  demokrasi  demi  kehidupan  kebangsaan  dan  bernegara  yang  bermartabat, serta  politik  hukum  putusan  MK  tersebut  merupakan  sebuah  pilihan  bijaksana  serta langkah  maju  di  bidang  hukum  khususnya  perlindungan  terhadap  hak  asasi  manusia (HAM) rakyat Indonesia. 8
Amar Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pembubaran BP Migas atas Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang  migas  terdapat  beberapa  Pasal  yang telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. 9 Pasal-Pasal tersebut, antara lain: 1) Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, Pasal-Pasal tersebut sudah  tidak  memiliki  kekuatan  hukum  mengikat.  2)  Frasa  dengan  Badan  Pelaksana dalam Pasal 11 ayat (1), Frasa melalui Badan Pelaksana dalam Pasal 20 ayat (3), Frasa berdasarkan  pertimbangan  dari  Badan  Pelaksana  dan  dalam  Pasal  21  ayat  (1),  Frasa Badan Pelaksana dan dalam Pasal 49, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas telah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, dimana Frasa tersebut sudah tidak  mempunyai  kekuatan  hukum  mengikat.  3)  seluruh  hasil  yang  berkaitan  dengan Badan  Pelaksana  dalam  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  2001  tentang Minyak dan Gas Bumi, sudah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Menindaklanjuti atas Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pembubaran BP Migas, maka dibuatlah Perpres No. 95 Tahun 2012 dan Perpres No. 9 Tahun 2013 untuk  mengisi  kekosongan  hukum  dan  mengeliminir  ketidakpastian  hukum  yang
7 Habib  Shulton  Asnawi, Politik  Hukum  Putusan  MK  Nomor  36/PUU-X/2012  dalam  Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara dan Perlindungan HAM , Jurnal Konstitusi, Volume   13, Nomor 2, Juni 2016, hlm. 302.
8 Abdul Ghofur Ansori dan Sobirin Malian, Membangun Hukum Indonesia , dalam Mahfud MD, Politik Hukum Hak Asasi Manusia Di Indonesia , (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 259.
9 Putusan  MK  Perkara  Nomor  36/Puu-X/2012  Pengujian  UU  No.  22  Tahun  2001  Tentang Minyak  dan  Gas  Bumi  Terkait  Pembubaran  BP  Migas.  Judicial  Riview  terhadap  Undang– Undang  Nomor  22  Tahun  2001  Tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi  Terkait  Pembubaran  Bp Migas.
berpotensi  muncul  dalam  pelaksanaan  industri  hulu  migas  yang  tertuang  dalam  KKS setelah  dibubarkannya  BP  Migas.  Pasal  3  Perpres  No.  95  Tahun  2012  juga menegaskan  bahwa  seluruh  proses  pengelolaan  kegiatan  usaha  hulu  minyak  dan  gas bumi yang sedang ditangani oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas  Bumi,  dilanjutkan  oleh  menteri  yang  menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  di bidang  minyak  dan  juga  gas  bumi  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. 10
Kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi membutuhkan waktu ribuan atau bahkan sampai jutaan tahun untuk dapat terbentuk, karena sumber daya tersebut tidak mampu  untuk  melakukan  regenerasi  ( nonrenewable ).  Sumber  daya  alam  ini  sering disebut juga sumber daya alam yang memiliki stok yang tetap. 11 Memiliki stok yang tetap adalah jenis sumberdaya dengan cadangan yang terbatas, sehingga eksploitasinya terhadap sumberdaya tersebut akan menghabiskan cadangan sumberdaya, sumber stok dikatakan  tidak  dapat  diperbaharui  ( nonrenewable) . 12 Pengelolaan  migas  dapat dikelola  baik  dari  pihak  pemerintah  atau  dari  pihak  swasta  tanpa  menimbulkan dampak yang merugikan bagi kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat.
Kegiatan  industri  migas  dapat  digolongkan  menjadi  dua  kegiatan  inti  ( core business ),  yaitu  kegiatan  usaha  hulu  dan  kegiatan  usaha  hilir.  Kegiatan  usaha  hulu terbagi  menjadi  dua  macam,  yaitu  kegiatan  eksplorasi  yang  mempunyai  tujuan  dapat menemukan,  memperoleh  informasi  tentang  kondisi  geologi,  dan  memperoleh perkiraan  cadangan  migas  di  wilayah  kerja  yang  telah  ditentukan. 13 Kegiatan eksploitasi adalah suatu rangkaian kegiatan dengan tujuan untuk menghasilkan minyak dan  gas  bumi  dari  wilayah  kerja  yang  telah  ditentukan,  terdiri  atas  pengeboran  dan
10 Faizal Kurniawan, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak , Jurnal Perspektif, Vol. XVIII No. 2   Mei 2013, hlm. 77.
11 Fauzi,  Akhmad, Ekonomi  Sumber  daya  Alam  dan  Lingkungan:  Teori  dan  Aplikasi , (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 46.
12 Amiruddin  Idris, Pengelolaan  SumberDaya  Tidak  Pulih  Berbasis  Ekonomi  Sumberdaya (Studi Kasus : PT. Arun NGL ), Jurnal Lentera, Vol. 13 No. 4, November 2013, hlm. 2.
13 https://mobile.migas.esdm.go.id/post/read/Lebih-Jauh-Tentang-Kegiatan-Usaha-Hilir-Migas diakses pada tanggal 18 September 2021.
penyelesaian  sumur,  pembangunan  sarana  pengangkutan,  penyimpanan  dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan. 14
Kebutuhan  terhadap  minyak  dan  gas  bumi  setiap  tahunnya  mengalami peningkatan,  sedangkan  cadangan  minyak  di  Indonesia  semakin  menurun. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Ir. Arifin Tasrif selaku Menteri Energi dan Sumber Daya  Mineral  (ESDM)  pada  masa  Kabinet  Indonesia  Maju  periode  tahun  2019-2024 dalam Siaran Pers Nomor: 028.Pers/04/SJI/2021 tentang Cadangan Minyak Indonesia Tersedia  untuk  9,5  Tahun  dan  Cadangan  Gas  19,9  Tahun,  pada  tanggal  19  Januari 2021,  menyebutkan  bahwa  perhitungan  cadangan  migas  tersebut  berdasarkan  data cadangan  tahun  2020  dan  diasumsikan  tidak  ada  penemuan  cadangan  migas  baru. Cadangan  minyak  bumi  nasional  sebesar  4,17  miliar  barel  dengan  cadangan  terbukti ( proven )  sebanyak  2,44  miliar  barel.  Sementara  data  cadangan  yang  belum  terbukti sebesar 2,44 miliar barel. Sedangkan untuk  cadangan gas bumi mencapai 62,4 triliun kaki kubik ( cubic feet ) dengan cadangan terbukti 43,6 triliun kaki kubik ( cubic feet ). 15
Peningkatan kebutuhan minyak bumi yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi  menyebabkan  Indonesia  terancam  krisis  energi.  Sebagai  contoh  pada  tahun 2019,  produksi  migas  Indonesia  hanya  mencapai  sebesar  1.697  (seribu  enam  ratus Sembilan  puluh  tujuh)  ribu  barel  setara  minyak  per  hari  (mboepd)  dari  target  2.025 mboepd. 16 Contoh yang lain, yaitu kebutuhan LPG Indonesia mencapai 9,1 metrik ton oil equivalent (MTOE) atau 6,7 persen dari total konsumsi energi nasional. Sementara dari dalam negeri, produksi  LPG  yang bisa dihasilkan hanya sekitar 2.000 (dua ribu) ton. Akhirnya, hasil impornya mencapai hampir 6.000 (enam ribu) ton. 17
Penyebab dari berkurangnya cadangan minyak dan gas bumi disebabkan karena adanya  kegiatan  eksploitasi  minyak  selama  bertahun-tahun  dan  minimnya  eksplorasi geologi  untuk  menemukan  cadangan  minyak  yang  baru.  Bahwa  pada  sekarang  ini
14 Ridwan  Azhari, Analisis  Kesesuaian  Antara  Design  Engineering  Anjungan  Migas  Lepas Pantai  WHP  X-100  Di  PT  X  Dengan  Era  Standar  CMP ,  Jakarta:  Skripsi  Program  Studi Keselamatan Dan Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binawan, 2018, hlm 245.
15 https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/menteri-esdm-cadangan-minyak- indonesia-tersedia-untuk-95-tahun-dan-cadangan-gas-199-tahun  diakses  pada  tanggal  18 September 2021.
16 MBOEPD adalah kata singkatan atau singkatan yang didefinisikan dalam bahasa   sederhana. Defines umum MBOEPD berarti Ribu barel setara minyak per hari.
17 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201112182943-85-569169/den-sebut-ri- bisa- krisis-energi-jika-produksi-migas-tak-naik diakses pada tanggal 18 September 2021.
tingkat produksi saat ini sebanyak 700 ribu barel oil per day (bopd) dan gas 6 billion standard  cubic  feet  per  day ,  serta  perhitungan  cadangan  migas  tersebut  berdasarkan data  cadangan  tahun  2020  dan  diasumsikan  tidak  ada  penemuan  cadangan  migas baru. 18 Oleh karena itu, perlu adanya suatu hukum untuk dapat menata dan mengelola dalam kegiatan migas  nasional  yang dilaksanakan oleh SKK Migas, dan SKK Migas pada  sekarang  ini  telah  menetapkan  target replacement  reserve  ratio (RRR)  adalah 100%  setiap  tahun,  artinya  jumlah  migas  yang  diambil  dapat  digantikan  dengan penemuan  cadangan  migas  yang  baru  dengan  jumlah  sama,  serta  SKK  Migas  terus mendorong KKKS untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi di wilayah kerjanya serta menawarkan wilayah kerja baru yang potensial kepada investor dalam dan luar negeri. Sampai dengan semester I 2019 temuan cadangan 132 juta barel oil equivalent dari 13 PoD  atau  23,8%,  dan  dengan  telah  disetujuinya  Revisi  POD  Masela  maka  RRR melonjak signifikan mencapai 300%. 19
Pemerintah  dalam  melaksanakan  pengaturan  tersebut  dengan  membuat  dan menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas  Bumi  Negara, dengan maksud  bahwa pemerintah membentuk  suatu badan khusus untuk mengelola minyak dan gas bumi yaitu Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA). PERTAMINA memiliki peran ganda sebagai  regulator  bagi  mitra  yang  menjalin  kerja  sama  melalui  mekanisme  Kontrak Kerja  Sama  (KKS)  di  wilayah  kerja  (WK)  PERTAMINA.  PERTAMINA  bertindak sebagai operator karena yang menggarap sendiri sebagian wilayah kerjanya. 20
Pemerintah  membuat  dan  menetapkan  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”) mengatur Tentang Izin Usaha  Pertambangan  Khusus,  yang  selanjutnya  disebut  dengan  “IUPK”,  adalah  izin untuk  melaksanakan  usaha  pertambangan  di  Wilayah  Izin  Usaha  Pertambangan
18 https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/menteri-esdm-cadangan-minyak- indonesia-tersedia-untuk-95-tahun-dan-cadangan-gas-199-tahun diakses  pada  tanggal  18 September 2021.
19 https://www.skkmigas.go.id/berita/meningkatkan-kegiatan-eksplorasi-untuk-tingkatkan- cadangan-migas-nasional diakses pada tanggal 18 September 2021.
20 https:www.pertamina-ep.com/Tentang-PEP/Sekilas-Perusahaan/Sejarah-Kami diakses pada tanggal 04 September 2021.
Khusus  (WIUPK). 21 Pemerintah  kemudian  melakukan  perubahan  terhadap  Undang- Undang  Nomor  4  Tahun  2009  yaitu  dengan  menerbitkan  Undang-Undang  Nomor  3 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Selanjurnya, pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan  Menteri  Energi  dan  Sumber  Daya  Mineral  (ESDM)  Nomor  9  Tahun  2013 tentang  Organisasi  dan  Tata  Kerja  Satuan  Kerja  Khusus  Pelaksana  Kegiatan  Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pada tahun 2013, berdasarkan Perpres Nomor 9 Tahun 2013 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membentuk surat keputusan yaitu  Kepmen  ESDM  Nomor  9  Tahun  2013  yang  menyatakan  untuk  membentuk Satuan Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Dibentuknya SKK Migas bertujuan untuk menggantikan peran Badan Pelaksana Migas (BP Migas) dalam melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha  hulu  di  bidang  migas.  Alasan  BP  Migas  dibubarkan  berdasarkan  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yaitu karena BP Migas hanya memiliki fungsi  pengendalian  dan  pengawasan  atas  pengelolaan  migas  dan  tidak  melakukan pengelolaan  secara  langsung. 22 BP  Migas  berdasarkan  Pasal  33  UUD  NRI  1945 mempunyai  kewenagan  untuk  membina  kerja  sama  dalam  rangka  terwujudnya integrasi  dan  sinkronisasi  kegiatan  operasional  Kontraktor  Kontrak  Kerja  Sama (KKKS), merumuskan kebijakan atas anggaran dan program kerja KKKS, mengawasi kegiatan utama operasional kontraktor KKKS.
Berdasarkan  Pasal  33  UUD  NRI  1945,  dari  3  metode  yang  ada  terdapat  paling sesuai  adalah  dengan  metode norway  model dimana  terdapat  suatu balance atau keseimbangan  antara  titik  satu  dengan  yang  lain  dan  saling  bersinergi  erat  demi perkembangan migas. Sehingga penerapan dari teori  ini akan menimbulkan beberapa pertanyaan  yang  akan  dianalisis  oleh  tim  penulis  yaitu  adalah:  1)  Bagaimanakah kelebihan  konsep  metode  “Segitiga  A”  atau Norway  Model dibandingkan  dengan metode lainnya? 2) Bagaimanakah kesesuaian antara segitiga “Norway model” dengan landasan yuridis di Indonesia ?
21 https://hukumpertambangan.com/#:~:text=Pasal%201%20angka%2011%20UU,Khusus%2 0(%E2%80%9CWIUPK%E2%80%9D) diakses pada tanggal 18 September 2021.
22 Faisal Kurniawan, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Minyak Dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen Kontrak , Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 2 No. 3, November 2013, hlm. 476.

## B. Metode Penelitian
Dengan  penggunaan  metode  komparatif  akan  memberikan  gambaran  yang jelas  terhadap  perbandingan  dengan  metode  segitiga  lainnya  baik  dari  aspek keuntungan  dan  kerugian.  Seperti  layaknya  kebijakan  perekonomian  dalam menjalankan  perusahaan  maka  yang  dipilih  adalah  metode  dengan  keuntungan  lebih dibanding lainnya tetapi dengan memperhitungkan atau memperempit bentuk kerugian yang ada dibanding dengan metode yang yang lain. Hal ini akan membawa penelitian sedikit persamaan dengan penelitian lain dikarenakan metode “Segitiga A” ini sendiri sebenarnya sudah pernah digunakan oleh negara  Indonesia ini dengan  penerapan  UU No.  22  Tahun  2001  tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi.  Metode  ini  juga  digunakan  oleh banyak negara lain seperti Algeria, Brazil, Mexico, dan lainnya.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Kelebihan  Konsep Norway  Model atau  “Segitiga  A”  pada  Pengelolaan SKK Migas Dibandingkan dengan Metode Lainnya.
Pada  bagan  ini  akan  dituliskan  kelebihan  konsep  Model  Pemisahaan  Kekuatan atau biasa dikenal dengan “Model Norwegia” dalam tata kelola SKK Migas. Beberapa intisari yang akan dituliskan adalah mengenai tujuan model ini yakni di satu sisi untuk memberdayakan  pelayanan  agar  menghasilkan  kebaikan  kebijakan  dan  peraturan perminyakan untuk sektor migas. Maka NOC diperkuat untuk mengembangkan badan pengawas yang terampil dan lebih terarah dalam rangka mengawasi semua perusahaan minyak  yang beroperasi  di  suatu negara. Sedangkan keuntungan atau kelebihan  yang diuntungkan dengan adanya “Model Norwegia” ini antara lain: 23
1) Dengan  memisahkan  badan  perizinan/pemantauan/regulasi  dari  pembuat kebijakan,  pemerintah  mengistimewakan  pengembangan  keterampilan teknokratik  dan  mendorong  netralitasnya  dengan  menjaga  badan  tetap berada  di  lengan  panjang.  Juga,  penggunaan  becaagensi  tidak  memiliki partisipasi komersial dalam lisensi, mengurangi risiko konflik kepentingan,
23 Patrick  R.P.  Heller  and  Valérie  Marcel  Heller,  Patrick  RP, Institutional  design  in  low-capacity  oil hotspots (New York: Revenue Watch Institute, 2012), Page. 7.
memastikan  bahwa  prioritas  negara,  bukan  perusahaan,  dan  mendorong pengawasan
Dari  upaya  pemisahan  badan  perizinan/pemantauan/regulasi  dari pembuat  kebijakan,  Indonesia  perlu  memutuskan  Lembaga  mana  yang secara prinsip bertanggungjawab atas peraturan dan pengawasan kegiatan di hulu.  Tampaknya  saat  ini  ada  dua  opsi  utama,  yakni  untuk  memberikan tanggungjawab  pengaturan  kepada  Pertamina  (yang  disebut  pendekatan “dua-pilar”  di  mana  Pertamina  memainkan  peran  pengawasan  dan implementasi  sehari-hari,  di  bawah  pengawasan  yang  lebih  luas  dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral), atau untuk mengamanahkan tanggungjawab itu kepada satu badan usaha milik negara yang baru (BUMN Khusus),  yang  bakal  mengambil-alih  banyak  fungsi  yang  semula dilaksanakan oleh BP Migas (atau dikenal sebagai “pendekatan tiga pilar”).
Model Pola Kelembagaan dalam Pengelolaan Migas
Penelitian  global  yang  dilakukan  NRGI  mengisyaratkan  bahwa pendekatan  dua  pilar  cenderung  lebih  berhasil  di  negara-negara  yang  (1) memiliki  sistem  pembuatan  keputusan  politik  yang  tunggal  (seperti  di Malaysia);  dan/atau  (2)  memiliki  kapasitas  rendah  untuk  mengelola  sektor minyak,  dan  karena  itu  membutuhkan  konsolidasi  sumberdaya  pemerintah di  dalam  satu  lembaga.  Di  negara  yang  memiliki  kapasitas  kuat  di  sektor
Pertamina: tanggung jawab komersil &
fungsi
pengaturan/pe ngawasan Kementerian:
Penyususnan Strategi sektor secara komprehensif
2 Pilar Pertamina: Khusus Aktifitas Komersial
BUMN Khusus:
Pengawasan terhadap Kontrak Kerja Sama (KKS)
Kementerian: Penyusunan Strategi Sektor secara Komprehensif 3 Pilar
perminyakan  dan  memiliki  sistem  pengambilan  kebijakan  yang  lebih kompetitif  (seperti  Norwegia  dan  Kolombia)  maka  sistem  tiga  pilar cenderung lebih berhasil. 24
2) Model  ini  dapat  membebaskan  NOC  dari  kekhawatiran  tentang  mengatur industri,  sehingga  memungkinkan  perusahaan  untuk  fokus  pada pengembangan  intinya  untuk  kemampuan  komersial.  Sedang  badan pengawas  dapat  memfokuskan  upayanya  pada  mengembangkan  kapasitas intinya.
Setelah  memutuskan  soal  peran  dan  tanggungjawab  Pertamina  atau BUMN  Khusus,  pemerintah  harus  membentuk  suatu  sistem  yang  memberi perusahaan  tersebut  akses  kepada  pendanaan  yang  dibutuhkan  untuk melaksanakan  mandatnya.  Membiayai  BUMN  membutuhkan  suatu mekanisme yang berimbang. Memberikan kepada suatu BUMN kontrol atas bagian  dana  publik  yang  terlalu  besar  dapat  mencederai  insentif  BUMN tersebut  untuk  melakukan  kinerja  yang  efisien  sekaligus  mengurangi anggaran  negara.  Namun  di  sisi  lain  bila  BUMN  itu  tak  memiliki  akses pendanaan  yang  cukup  dan  dapat  diprediksi  guna  melaksanakan kegiatannya maka perusahaan tersebut tidak mungkin melaksanakan strategi komersilnya  secara  efektif.  Perlu  direkomendasikan  sebagai  bagian  dari peran pertamina dan privilese-privilese yang akan diperoleh, para pemimpin Indonesia  hendaknya  melakukan  suatu  penilaian  yang  rinci  mengenai kebutuhan-kebutuhan  perusahaan  tersebut  dan  menetapkan  suatu  aturan pembiayaan yang sepadan.
Bila Negara memilih pendekatan tiga pilar dan membentuk satu BUMN Khusus,  maka  perlu  juga  ditetapkan  suatu  mekanisme  pembiayaan  yang sepadan  dengan  tingkat  tanggungjawab  dan  kegiatan  komersil  BUMN tersebut. Seperti kasus Petoro di Norwegia, mengingat mandat terbatas yang dimiliki  BUMN  ‘regulator’  semacam  itu,  titik  tolak  paling  logis  untuk
24 Emanuel  Bria,  Patrick  Heller,  et  all, Indonesia’s  Oil  and  Gas  Legislation:  Critical  Issues, (Natural Resourece Governance Institute Briefing, 2006), Hlm. 15-16.
diskusi  ini  tentunya  adalah  bahwa  keuangan  BUMN  tersebut  akan beroperasi sebagai bagian dari siklus keuangan negara ( budgetary entity ).
3) Model  pemisahan  kekuasaan  dapat  mendorong  standar  pemeringkatan kualitas  dan  pelaporan  yang  lebih  kuat.  Pada  model  ini  mengharuskan pembuatan  sistem  formal  yang  kuat  untuk  pelaporan  diantara  unsur kementerian, regulator dan NOC sehingga dapat mengarah pada kinerja dan akuntabilitas yang lebih baik.
Salah  satu  sumber  informasi  yang  dijadikan  pedoman  investor  adalah laporan  keuangan.  Tujuan  utama  dari  pelaporan  keuangan  adalah  untuk memberikan informasi keuangan berkualitas tinggi mengenai sebuah entitas, terutama  yang terkait dengan ekonomi (SAK 2012). Menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas tinggi akan memengaruhi para pemilik dan atau  penyedia  modal  dan  pemangku  kepentingan  lainnya  (stakeholder) dalam melakukan investasi, kredit, dan alokasi  sumber daya kepada entitas yang  membutuhkan  dan  pada  akhirnya  akan  berguna  untuk  pengambilan keputusan  ekonomi  dan  meningkatkan  efisiensi  pasar  secara  keseluruhan. Mengenai hal ini perlu adanya suatu model pemisahan dapat mendorong hal tersebut  dengan  tujuan  pengefektifan  penerapan  pelayanan  terpadu  dengan satu pintu untuk investasi di bidang pertambangan
4) Konsep  yang  sering  disebut  norwegia  desain  ini  dapat  membantu  negara- negara  untuk  menghindari  sudut  pandang  yang  terbatas.  Mengelola  sektor minyak  melalui  tiga  aktor  terpisah  dapat  menyebabkan  seringnya perdebatan,  dan  pemerintah  dapat  menumbuhkan  inovasi  dan  menyaring ide-ide dan praktik buruk yang terkadang ada jika mengandalkan satu unsur.
Indonesia  memiliki  aturan  perundang-undangan  yang  membahas  dan mengatur  kesejahteraan  dalam  UUN  NRI  1945  dan  perubahannya,  jika melihat  negara  lain  yang  memang  mengarahkan  tujuan  negaranya  menjadi negara  Kesejahteraan  seperti  Norwegia,  Jepang,  Amerika,  dan  Malaysia dengan  Indeks  Pemangunan  Manusia  (IPM)  yang  relatif  tinggi.  Dalam aturan  perundang-undangan  Indonesia,  setidaknya  terdapat  14  pasal  yang
membahas  mengenai  kesejahteraan.  Meski  demikian,  pada  tataran  empirik tidak memiliki kemampuan dalam menciptakan  masyarakat  yang sejahtera. Norwegia yang hanya memasukkan 3 pasal dalam aturan perundangundangannya  yaitu  Pasal  110,  110a  dan  Pasal  110b  memiliki tingkat  IPM  yang  lebih  tinggi.  Jepang  bahkan  hanya  memasukkan  1  pasal dalam  aturan  perundang-undangannya.  Dan  dapat  diketahui  pula  bahwa IPM Jepang pun lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

## 2. Kesesuaian  antara  segitiga  “Norway  model”  dengan  landasan  yuridis  di Indonesia
Negara  Indonesia  sendiri  menganut  sistem  perkenomian  berlandaskan Pancasila,sehingga  negara  Indonesia  ini  tidak  menganut  paham  kapitalis  maupun sosialis di dalam konsepnya.Di mana hal ini berarti Indonesia tidak menekankan pada pencarian  keuntungan  maksimal  mungkin  yang  ada  pada  NOC  ataupun  untuk keuntungan negara belaka.Tetapi semata-mata untuk kepentingan rakyat secara umum baik itu untuk kebutuhan industry maupun untuk kebutuhan rumah tangga belaka.
Hal  ini  sesuai  dengan  amanat  Pasal  33  UUD  1945  tentang  perekonomian negara  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas  kekeluargaan.Artinya rakyatlah  sebagai  pemegang  kedaulatan  di  bidang  ekonomi.  Dalam  hal  ini  ekonomi kerakyatan  berkait  kelindan  dengan  gagasan  tentang  demokrasi  ekonomi  yang merupakan kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Yang menjadi fokus dalam ekonomi kerakyatan  adalah  pembebasan  rakyat  dari  kemiskinan,  kebodohan,  ketergantungan dan ketidakadilan 25 .
Penggunaan  konsep  segitiga  “Norway  model”  ini  dapat  dikatakan  juga  bisa menjadi penahan agar suatu pemerintahan tidak berjalan semena-mena,dimana hal ini dalam artian pengambilan keuntungan pribadi.Dimana pada praktiknya pada pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dimana frasa “dikuasai oleh negara” sering kali menjadi hal yang sering  diputar  balikkan  dan  dipahami  dengan  cara  yang  salah  oleh  beberapa pihak.Frase tersebut sangatlah sakral dalam hal maraknya liberalisasi ekonomi saat ini.
25 Rachman,  Irfan  Nur.  "Politik  Hukum  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Menurut  Pasal  33 UUD 1945." Jurnal Konstitusi 13.1 (2016): 195-212.
Mengingat  liberalisasi  ekonomi  saat  ini  mengakibatkan  pula  adanya  liberalisasi sumber daya alam yang terbungkus melalui peraturan 26 .
Hal  ini mengakibatkan banyak kebijakan saling tumpeng tindih  dan membuat pemerintah  yang  seharusnya  menjadi  bahan  pembuat  kebijakan  dan  juga  mengawasi jalannya penguasaan atau manajemen migas tersebut menjadi hal yang dikontrol oleh NOC  selaku  perusahaan  eksplorasi  migas.Hal  ini  membawa  pengaruh  dorongan perbuatan  kapitalisme  yang  membuat  harga  kian  menaik  serta  kualitas  industri menjadi  semakin  merosot  di  tengah  monopoli  yang  dimiliki  oleh  negara.Hal  ini bukannya  membawa  NOC  ke  arah  profit  malah  membuat  mereka  ke  tepi  jurang kebangkrutan.Sehingga  membuat  tujuan  negara  baik  secara  perekonomian  maupun dalam aspek usaha mensejahterakan rakyat menjadi semakin tidak terhiraukan.
Menurut Moh.Hatta sendiri rumusan tentang pengertian “dikuasai oleh negara” ini  berarti  bahwa  negara  tidak  boleh  menjadi  pengusaha,usahawan  atau ordernemer.Lebih  tepat  dikatakan  bahwa  kekuasaan  negara  terdapat  pada  membuat peraturan  guna  kelancara  jalan  ekonomi,peraturan  yang  melarang  pula  penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal 27 .
Walaupun  menurut  MK  sendiri  berdasarkan  putusan  MK  no  0001-021- 022/PUU-I/2003 telah mendefinisikan perihal hal ini tetapi sayangnya pada praktikya banyak sekali ketimpangan yang ada dan membuat masyarakat sendiri semakin geram terutama  dalam  hal  penggunaan  rumah  tangga.Sehingga  pada  konsep  segitiga “Norway  Model”  ini  mendorong  adanya  suatu  lembaga  pengawasan  yang  berdiri  di luar pemerintah selaku lembaga yang menerbitkan kebijakan,sehingga tidak ada terjadi konflik kepentingan yang merasuki para pembuat kebijakan ini.
Hal ini sendiri sebanarnya sudah tertuang didalam Pasal 2 PP no 17 tahun 1974 yaitu  Tata  usaha  dan  pengawasan  atas  pekerjaan-pekerjaan  dan  pelaksanaan  usaha pertambangan  minyak  dan  gas  bumi  dipusatkan  pada  Menteri.Dan  menteri melimpahkan  wewenangnya  untuk  mengawasi  pelaksanaan  ketentuan-ketentuan
26 Redi,  Ahmad.  "Dinamika  Konsepsi  Penguasaan  Negara  Atas  Sumber  Daya  Alam." Jurnal Konstitusi 12.2 (2016): 401-421.
27 Mawuntu,  J.  Ronald.  "Konsep  penguasaan  negara  berdasarkan  pasal  33  UUD  1945  dan putusan mahkamah konstitusi." Jurnal Hukum Unsrat 20.3 (2012): 11-21.
dalam  Peraturan  Pemerintah  ini  kepada  Direktur  Jendral  dan  Direktur  Jendral menunjuk Direktur sebagai pelaksananya 28 .Tetapi dalam hal ini kami sebagai penulis ingin  lebih mengedepankan aspek bahwa pengawasan ini seharusnya dilaksanakan di bawah  presiden  atau  DPR  bukannya  kementrian  terkait  sehingga  arus  informasi mengenai  pengawasan  ini  dapat  terus  terbuka  secara  publik  sehingga  rakyat  sebagai pemegang kedaulatan tertinggi  dapat mengerti  atau memahami mengapa  pengelolaan migas  ini  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya  di  tengah  monopoli  yang  dimiliki negara  dan  tidak  ada  perkembangan  sama  sekali  baik  di  sisi  kementriannya  maupun dari  sisi  NOC  yang  melakukan  eksploitasi.Dan  karena  ini  menyangkut  hajat  hidup orang banyak maka diharapkan akan lebih terkendali dan bermanfaat nantinya.
Dari  uraian  di  atas  telah  memberikan  gambaran  bahwa  dari  semua  konsep pengelolaan  migas  yang  ada  maka  secara  yuridis  segitiga  A  atau  Norway  model merupakan  sebuah  acuan  paling  sesuai  dengan  kepribadian  bangsa.Dimana  segala sesuatu  harus  saling  bersinergi  satu  sama  lain  tanpa  adanya  masing-masing  pihak melakukan perbuatan egois  dalam mencari keuntungan,sehingga rakyatlah  yang pada akhirnya menjadi target utama dalam kebermanfaatan pengelolaan ataupun eksploirasi migas yang ada.

## D. Simpulan
Dengan  implementasi  segitiga  “Norway  model”  ini  dapat  memberikan keuntungan  baik  secara  birokrasi  maupun  yuridis  untuk  mencapai  keuntungan  yang maksimal  terutama  dengan  sistem  perpolitikan  di  Indonesia,yaitu  adalah  mengurangi risiko  konflik  kepentingan,  memastikan  bahwa  prioritas  negara,  bukan  perusahaan, dan  mendorong  pengawasan,  memungkinkan  perusahaan  untuk  fokus  pada pengembangan  intinya  untuk  kemampuan  komersial,  Model  pemisahan  kekuasaan dapat  mendorong  standar  pemeringkatan  kualitas  dan  pelaporan  yang  lebih  kuat  dan dapat membantu negara-negara untuk menghindari sudut pandang yang terbatas.
Selain itu juga konsep ini sesuai dengan landasan yuridis Indonesia terutama di dalam  pemenuhan  tujuan  yang  ada  di  konstitusi  kita.  konsepnya.Di  mana  hal  ini berarti  Indonesia  tidak  menekankan  pada  pencarian  keuntungan  maksimal  mungkin
28 PP no 17 tahun 1974
yang  ada  pada  NOC  ataupun  untuk  keuntungan  negara  belaka.Tetapi  semata-mata untuk  kepentingan  rakyat  secara  umum  baik  itu  untuk  kebutuhan  industry  maupun untuk  kebutuhan  rumah  tangga  belaka.Karena  bahwa  negara  tidak  boleh  menjadi pengusaha,usahawan atau ordernemer.Lebih tepat dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat  pada  membuat  peraturan  guna  kelancara  jalan  ekonomi,peraturan  yang melarang pula penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.Dan akhirnya segala  sesuatu  harus  saling  bersinergi  satu  sama  lain  tanpa  adanya  masing-masing pihak melakukan perbuatan egois dalam mencari keuntungan,sehingga rakyatlah yang pada  akhirnya  menjadi  target  utama  dalam  kebermanfaatan  pengelolaan  ataupun eksploirasi migas yang ada.

## Daftar Pustaka
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Undang-Undang  No  44  Tahun  1960  tentang  Pertambangan  Minyak  Gas  dan Bumi.
Undang-Undang  No  8  Tahun  1971  tentang  Perusahaan  Pertambangan  Minyak
Gas dan Bumi
Peratruan Pemerintah Nomor 17 tahun 1974
Putusan Mahkamah Kontitusi No 0001-021-022/PUU-I/2003
Ibnu  Sina  Chandranegara,  “ Desain  Konstitusional  Hukum  Migas  untuk  Sebesar- besarnya Kemakmuran Rakyat ”, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 1, Maret 2017.
Patrick R.P. Heller and Valérie Marcel Heller, Patrick RP, Institutional design in low-capacity oil hotspots (New York: Revenue Watch Institute, 2012).
Redi,  Ahmad.  "Dinamika  Konsepsi  Penguasaan  Negara  Atas  Sumber  Daya Alam." Jurnal Konstitusi 12.2 (2016).
Mawuntu,  J.  Ronald.  "Konsep  penguasaan  negara  berdasarkan  pasal  33  UUD 1945  dan  putusan  mahkamah  konstitusi." Jurnal  Hukum  Unsrat 20.3 (2012): 11-21.
Emanuel Bria, Patrick Heller, et all, Indonesia’s Oil and Gas Legislation: Critical Issues, (Natural Resourece Governance Institute Briefing, 2006).
Sakti R, Perkembangan Dan Urgensi Instrumen Hukum Administrasi  Pasca Penetapan  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2020  Pada  Masa Pandemi Covid-19, SIGn Jurnal Hukum, Vol. 2, No. 2, Maret 2021.
Amiruddin Idris, Pengelolaan SumberDaya Tidak Pulih Berbasis
Ekonomi
Sumberdaya (Studi Kasus: PT. Arun NGL), Jurnal Lentera,  Vol.  13
No. 4, November 2013.
Bächtold, M. (2017). How should energy be defined throughout schooling?
Research in Science Education, Springer Verlag, 48(2).
Budi R Minulya, Research and Development Majalah indo Petro, Kejayaan NOC dalam Bisnis Migas dan Tantangan Global: Indonesia?  (Bagian Kedua), 2013.
Daris A., Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Badan Pelaksana Kegiatan
Usaha  Hulu  Minyak  dan  Gas  Bumi  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012,   Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 3 Juli-September 2014  .
Faisal, Urgensi Pengaturan Pengembangan Energi Terbarukan Sebagai Wujud Mendukung Ketahanan Energi Nasional, Jurnal Ensiklopediaku, Vol. 3 No. 1, Februari 2021.
Faizal Kurniawan, Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan  Minyak dan Gas Bumi Sebagai Aset Negara Melalui Instrumen   Kontrak, Jurnal Perspektif, Vol. XVIII No. 2 Mei 2013.
Habib Shulton Asnawi, Politik Hukum Putusan MK Nomor 36/PUU-  X/2012 dalam Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara dan
Perlindungan  HAM,  Jurnal  Konstitusi,  Volume  13,  Nomor  2,  Juni 2016.
Hidayat,  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Berbasis  Kelembagaan  Lokal, Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol. XV, No. 1 Februari 2011.
Ibnu  Sina,  Desain  Konstitusional  Hukum  Migas  Untuk  Sebesar-Besarnya Kemakmuran Rakyat, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 1, Maret 2017.
Indah Dwi, Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi Di Indonesia, Jurnal Arena Hukum, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2012.
Indah  Dwi  Qurbani,  Analisis  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  2001  Tentang  Minyak  dan  Gas  Bumi,  Jurnal  Hukum Lingkungan Vol. 1 Issue 1, Januari 2014.
Kuswandi,  Model  Pengelolaan  Sumber  Daya  Alam  Untuk  Sebesar-Besarnya Kemakmuran  Rakyat,  Jurnal  Mimbar  Justitia,  Vol.  I  Nomor  2,  Juli- Desember 2015.
Lalang Tri Utomo, dkk., Aspek Hukum Penerapan Asas Kekuatan Mengikat Dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Di  Indonesia,
Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 4, Tahun 2016.
Odha  Adhitama,  dkk,  Konstribusi  Sektor  Migas  Terhadap  Penerimaan Daerah  Dalam  Rangka  Meningkatkan  Pembangunan  Daerah  Di Kabupaten Bojonegoro, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2,   No. 3, 2014.
Radita Arindya, Optimalisasi Kinerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana  Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (SKK-Migas), Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti   Vol.  3,  No. 1, Januari 2018.
Subiakto  Tjakrawerdaja,  Menunggu  UU  Induk  Mengenai  Perekonomian Nasional,  Reform  Review  (Jurnal  untuk  Kajian  dan  Pemetaan  Krisis), Volume II Nomor 1 April-Juni 2008.