## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6 No. 4 November 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i4.3612/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Jaminan Sosial Di Indonesia: Tinjauan Prinsip Syariah
1 Diantara Purnama, 2 Ana Eka Fitriani
Universitas Indonesia Article Info Abstrak Article history: Received 22 Juli 2022 Publish 5 November 2022 Salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdapat dalam UUD Tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakatnya. Salah satu  sarana  untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut  adalah  dengan  adanya  Program  BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Di dalam Islam jaminan sosial negara terhadap masyarakat juga sudah diatur  secara  jelas.  Yang  menjadi  perbedaan  adalah  pada  mekanisme  dan  tata  cara pelaksanaannya.  Pada  saat  penerapannya  pun  MUI  pernah  mengeluarkan  haramnya
BPJS Kesejatan yang dikelola oleh BPJS tersebut, sehingga menimbulkan perdebatan di masyarakat. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana jaminan sosial  menurut  hukum  Islam.  Selanjutnya,  menganalisa  bagaimana  jaminan  sosial ditinjau dari prinsip syariah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian  hukum  normatif  dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan ( statue  approach ).  Adapun  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  studi kepustakaan ( library research ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan di dalam Islam tidak hanya tanggung jawab Negara sebagai wakil Allah, namun setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, karena di dalam Islam setiap individu adalah  pemberi  perlindungan  dan  diberi  perlindungan.  Pada  jaminan  kesehatan,  yaitu program  BPJS  Kesehatan  belum  mencerminkan  konsep  ideal  jaminan  sosial  dalam Islam. Terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak. Hal itu dikarenakan dalam operasinya BPJS mengandung unsur gharar, maisir, dan riba .
Keywords:
Jaminan Sosial, Bpjs Kesehatan,
Prinsip Syariah
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Diantara Purnama, Ana Eka Fitriani Universitas Indonesia diantarapurnama96@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Indonesia sebagai salah satu negara kesejahteraan ( welfare state ) yang dalam bidang ekonomi diwujudkan  dengan  yang  pencapaian  kesejahteraan  sosialnya  melalui  prinsip  kebersamaan ( solidarity ) untuk menciptakan rasa aman ( security ) selama kehidupan manusia mulai dari lahir sampai meninggal dunia dan kemudian dikenal dengan jaminan sosial ( social security system ). Negara-negara  kapitalis  mengembangkan welfare  state dengan  kebijakan  kesejahteraan  publik ( public health ), kesejahteraan para pensiunan, kompensasi pengangguran, perumahan sederhana ( public housing ) dan kebutuhan dasar lainnya secara terlembaga.
Dalam  prakteknya,  jaminan  sosial  di  Indonesia  berupa  penjaminan  Kesehatan  bagi masyarakat diwujudkan dalam bentuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggrakan oleh  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS).    Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011 tentang  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Kesehatan  dibagi  menjadi  dua  jenis  jaminan  sosial nasional  berupa  BPJS  Kesehatan  dan  BPJS  Ketenagakerjaan.  Pengelolaan  BPJS  ini  dengan menanggung jaminan kesehatan atau ketenagakerjaan bagi setiap masyarakat diwajibkan untuk membayar berupa sejumlah iuran dengan nominal tertentu. Pengelolaan ini memiliki kesamaan dengan pengelolaan asuransi pada umumnya, perbedaannya terletak pada pihak pengelola BPJS adalah pemerintah dan bertujuan untuk menjamin hak masyarakatnya.
Islam  adalah  agama  yang  sempurna  dan  paripurna  yang  aturannya  mencakup  seluruh aspek  kehidupan  manusia.  Islam  juga  telah  mengatur  manusia  yang  berlaku  secara  universal dengan dua ciri dimensi, yaitu untuk kebagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Oleh karena
itu, dalam kehidupan bernegara pun seharusnya tidak boleh  bertentangan dengan syariat Islam termasuk  dalam  hal  jaminan  sosial.  Negara  dituntut  untuk  menjamin  kesejahteraan masyarakatnya melalui cara yang diperbolehkan syariat. Dalam Islam salah satu bentuk jaminan yang  diperbolehkan  adalah  dengan  akad tabarru’ atau  tolong  menolong  yang  umumnya digunakan dalam takafful atau asuransi syariah.
Perbedaan  mengenai  sistem  jaminan  sosial  dalam  Islam  dan  sistem  jaminan  dalam perundang-undang di Indonesia, baik itu tata cara maupun mekanisme pelaksanaannya termasuk akad, iuran, denda, dan lain sebagainya. Kehadiran BPJS ini merupakan salah satu upaya negara untuk menanggulangi masalah Kesehatan. Tetapi dalam prakteknya, banyak masalah yang terjadi seperti  mengalami  begitu  banyak  proses  yang  sulit,  ditambah  lagi  pemberian  klaimyang dikeluhkan masyarakat sebab dianggap tidak memuaskan. Ini berbeda dengan yang diinginkan dalam  Islam,  Islam  sendiri  memandang  segala  hak  masyarakat  harus  ditunaikan  sebagaimana mestinya.  Akad-akad  yang  dilakukan  harus  memiliki  kejelasan,  dan  tidak  mengandung  unsur kedzaliman dan memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti pelarangan riba, gharar, dan maysir. Penerapan  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2011  tentang  BPJS  serentak  berlaku  di seluruh  wilayah  Indonesia  baik  BPJS  Kesehatan  maupun  BPJS  Ketenagakerjaan.  Pada  saat penerapannya, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa tentang haramnya BPJS Kesehatan. Meskipun  masih  terdapat  perdebatan mengenai  fatwa  tersebut,  hal  ini  mengindikasikan  bahwa adanya permasalahan yang terdapat dalam pengelolaan BPJS Kesehatan. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik menulis artikel ini dengan judul Jaminan Sosial Di Indonesia: Tinjauan Prinsip Syariah.
Berdasarkan  latar  belakang  tersebut  diatas,  maka  adapun  rumusan  masalah  yang  akan dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana jaminan sosial dalam islam dan bagaimana jaminan sosial di Indonesia dilihat dari prinsip syariah.

## 2. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian dilakukan dengan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat dan  menjadi  acuan  setiap  orang  dalam  berperilaku.  Ishaq  dalam  bukunya  mengutip  pendapat Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamudji  bahwa  penelitian  hukum  normatif  merupakan  penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Metode penelitian  hukum  normatif  meneli  ti  hukum  dari  perspektif  internal  dan  objek  penelitiannya adalah  norma  hukum.  Penelitian  tersebut  berfungsi  untuk  memberi  argumentasi  yuridis  ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.
Pendekatan  yang  digunakan  adalah  pendekatan  undang-undang  ( statue  approach ). Pendekatan  tersebut  dilakukan  dengan  menelaah  peraturan  perundang-undangan  dan  regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Pada penelitian ini menelaah peraturan hukum positif Indonesia tentang jaminan sosial yang terdapat pada  Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Sumber data pada penelitian hukum normatif hanya didapatkan dari sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang berhubungan  dengan  objek  penelitian.  Sasaran  data  atau  materi  pada  data  sekunder  yaitu  data yang telah tersedia dan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Sumber data yang digunakan berasal dari Undang-Undang, buku-buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik yang dibahas pada penelitian ini.
Pada penelitian hukum normatif menggunakan studi dokumen atau kepustakaan dan studi arsip. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Caranya yaitu dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menelusuri Undang-Undang dan peraturan-peraturan hukum
positif  lainnya  yang  mengatur  dan  berkaitan  dengan  jaminan  sosial  yang  diselenggarakan  di Indonesia.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Jaminan Sosial dalam Hukum Islam
Jaminan  sosial  adalah  terjemahan  dari  kata social  security ,  istilah  ini  adalah  istilah yang  muncul  pertama  kali  dalam  undang-undang  Amerika  (United  State  U.S) “the  Social Security Act 1935 ”. Jaminan sosial menurut International Labour Organisation (ILO) dalam Konvensi  ILO  Nomor  102  Tahun  1952  tentang  Jaminan  Sosial  ( Minimum Standart) mensyaratkan  standar  minimal  jaminan  sosial  dan  diterapkan  dalam  undang-undang  buruh adalah  usaha  pemerintah  untuk  melindungi  masyarakat  dan  anggota-anggotanya  dengan berbagai  kebijakan  umum  untuk  menghadapi  resiko  ekonomi  dan  sosial  yang  disebabkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan karena sakit, cedera, kemalangan kerja, hilangnya pekerjaan,  usia  tua  dan  kematian  dengan  memberikan  pelayanan  medis  atau  jaminan keuangan  kepada  keluarga  dan  anak-anak  yang  ditinggalkan.  Secara  umum  pengertian jaminan  social  menurut  ILO  ini  dijadikan  pegangan  oleh  berbagai  negara  di  dunia  dalam menjalankan program jaminan sosial di negara masing-masing.
Jaminan Sosial juga disinggung di Dalam Al-Quran meskipun tidak secara eksplisit disebutkan kata jaminan sosialnya, hal ini dapat dilihat dalam ayat sebagai berikut:
ْمُكاَتآ يِذهلا ِ هاللَّ ِلاَم  ْنِم ْمُهوُتآ َو “Dan berikanah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan Nya kepadamu ”. (Q.S An-Nur: 33)
ِ هللَّاِب اوُنِمآ ِهيِف َنيِفَلْخَتْسُم ْمُكَلَعَج اهمِم اوُقِفْنَأ َو ِهِلوُس َر َو
“Berimanlah  kamu  kepada  Allah  dan  RasulNya  dan  nafkahkanlah  sebagian  dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya”. (Q.S Al-Hadid: 7)
Ayat-ayat  Al  Quran  diatas  menjelaskan  bahwa  seluruh  kesejahteraan  dan  harta  itu  adalah milik Allah dan manusia menguasainya atas kepercayaanNya. Islam mengatur bahwa jaminan atau perlindungan kesejahteraan pada dasarnya adalah tanggung jawab setiap orang. Konsep jaminan di dalam Islam secara umum memiliki beberapa kategori:
1. Jaminan antara Individu dengan dirinya sendiri
2. Jaminan antara Individu dengan Keluarga dekatnya
3. Jaminan antara Individu dengan masyarakat
4. Jaminan antara ummat dengan umat lainnya
5. Jaminan antara masyarakat dengan masyarakat lainnya.
Jaminan juga disinggung di dalam Hadist secara tidak langsung, yaitu pada hadits yang berbunyi:
“Mereka yang mentaati batas-batas yang telah digariskan oleh Tuhan dan mereka yang tidak adalah seperti orang-orang yang membeli kapal bersama sama. Sebagian mereka naik di atas dan sebagian yang lain di bawah. Mereka yang berada di bawah harus naik tangga  ke  atas  jika  ingin  mendapatkan  air:  mereka  berpikir  alangkah  baiknya  jika membuat lubang di kapal (untuk mendapatkan air), agar tidak susah payah ke atas dan tidak mengganggu orang yang berada di sana. Jika orang-orang yang berada di atas membiarkan  mereka  berbuat  demikian,  maka  akan  rusaklah  kapalnya;  tetapi  jika mereka  menghentikan  perbuatan  itu,  niscaya  yang  selamat  bukan  saja  diri  mereka sendiri, melainkan selulruh penumpang kapal.” (HR Bukhari dan Muslim).
Jaminan di dalam Islam tidak hanya tanggung jawab Negara sebagai wakil Allah, namun setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, karena di dalam Islam setiap individu  adalah  pemberi  perlindungan  dan  diberi  perlindungan.  Hal  ini  sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah:
“Setiap kamu adalah pemberi perlindungan dan bertanggung jawab atas yang kamu beri perlindungan (di hari kiamat)”. (HR Muttafaq Alaih).
Sementara  dalam  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem  Jaminan Sosial Nasional disebutkan bahwa jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Selanjutnya  dalam  Islam,  secara  umum  terdapat  tiga  istilah  yang  dikemukakan  oleh  para sarjana  muslim  untuk  menjelaskan  kaedah  perlindungan  sosial  dalam  masyarakat,  yaitu takāful  al-ijtimā’î ( social  interdependence/social  solidarity ), damān  al-ijtimā’î ( social security ) dan ta’min al-ijtimā’î (asuransi sosial).
1. Takāful Al-Ijtimā’ī
Menurut  Abdullah  Nasih  Ulwan  pengertian takaful  al-Ijtima’i yaitu  saling menjamin  dan  bergantungnya  setiap  elemen  masyarakat,  baik  antara  pribadi  dan masyarakat ataupun antara pemerintah dan warganya, baik dalam bentuk positif (seperti memelihara  anak  yatim)  atau  dalam  bentuk  negatif  (seperti  larangan  ihtikar/monopoli) yang sumbernya berasal dari perasaan simpati yang mendalam berdasarkan prinsip akidah islam, agar masyarakat menjamin kehidupan individu dan sebaliknya dalam bentuk tolong menolong  dan  saling  menjamin  secara  menyeluruh  agar  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat dan menolak kerusakan terhadap setiap anggota masyarakat.
Selanjutnya,  menurut  Muhammad  Syauqi  al-fanjari takaful  al-Ijtima’i bukan hanya  sebatas  reaksi  negative  berupa  ucapan  perasaan  simpati  atas  penderitaan  hidup orang lain, akan tetapi lebih dari itu yang merupakan reaksi positif dan diwujudkan berupa perbuatan untuk meringankan kesusahan atau kesulitan hidup manusia. Oleh karena itu, para sarjana muslim membagi ruang lingkup takaful al-Ijtima’i dari sudut bantuan yang diberikan kepada dua bahagian, yaitu: takaful madi dan takaful ma’nawiy . Takaful madi adalah  bantuan  dana  yang  diberikan  kepada  orang  miskin  yang  bisa  mengubah keadaannya  dari  kemiskinan  kepada  sekurang-kurangnya  terpenuhi  Kebutuhan  Layak Hidup  (KLH).  Adapun  takaful  ma’nawi  adalah  bantuan  moral  atau  emosional,  dimana keperluan manusia bukan sekedar uang atau materi saja, tetapi manusia juga memerlukan nasehat, persahabatan, pendidikan, simpati, kasih sayang dan lain-lain.
Berdasarkan  pengertian-pengertian  di  atas,  maka takāful  al-Ijtima’i adalah kewajiban individu dalam masyarakat untuk tolong menolong dan melakukan kerjasama untuk menghadapi bahaya yang mengancam kemashlahatan umat dengan cara memberi bantuan,  baik  bantuan  dana  dan/atau  bantuan  moral  sekaligus  untuk  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  dan  menghindari  kerusakan  yang  dialami  oleh  anggota masyarakat dengan tidak memperhatikan perbedaan agama dan bangsa.
2. Daman al-Ijtima’i
Istilah damān  al-Ijtima’i bisa  diidentikkan  dengan  istilah social  security yang dipakai dalam perundang-undangan di dunia barat, seperti di Inggris, Perancis, Amerika dan lain-lain. Istilah damān al-Ijtima’i dan social security juga dipakai dalam perundang- undangan di Arab Saudi, Mauritania, Irak, Maroko, Libia, dan lain-lain.
Secara umum daman al-Ijtima’i mempunyai pengertian yang mirip dengan takaful al-Ijtima’i .  Menurut  Muhammad  Syauqi  al-fanjari  bahwa daman al-Ijtima’i adalah tanggung jawab pemerintah kepada rakyatnya untuk memberikan kehidupan yang layak, setidaknya  tercukupi  keperluan  dasar  hidup  dengan  memberikan  bantuan  dana  yang mencukupi. Sementara menurut pendapat Al-Qadi Husin Abd al-Latîf Hamdani, jaminan sosial adalah undang-undang yang menjamin kebutuhan dasar hidup bagi masyarakat pada standar  minimum  agar  martabat  kemanusiaannya  terjaga  melalui  penyediaan  lapangan pekerjaan bagi mereka dan memberikan jaminan atas hilangnya pendapatan mereka jika mereka tidak bekerja yang disebabkan oleh cacat, sakit, kecelakaan, usia tua, melahirkan (bagi perempuan) dan kematian, semua yang termasuk kedalam golongan di atas berhak mendapatkan jaminan berdasarkan kepada undang-undang negara.
Dari  dua  pengertian  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa damān  al-Ijtima’i adalah tanggung  jawab  pemerintah  memberikan  jaminan  kehidupan  yang  layak  bagi  setiap individu  di  masyarakat  dengan  undang-undang,  pemenuhan  ini  setidaknya  terpenuhi keperluan hidup dasar rakyat yang direalisasikan melalui tiga cara, yaitu:
a. Jaminan  kesehatan  kepada  rakyat  agar  mereka  tetap  kuat  untuk  bekerja  dengan memberikan rawatan medis dan penjagaan kesehatan. Pada asasnya kehidupan rakyat sangat  bergantung  kepada  kemampuan  mereka  dalam  bekerja,  karena  pekerjaanlah yang menjamin kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, kewajiban pemerintah untuk  menyediakan  lapangan  pekerjaan  yang  cukup  bagi  rakyat  dan  menetapkan undang-undang  tentang  upah  minima  bagi  menjamin  terpenuhinya  keperluan  hidup asas bagi rakyat;
b. Jaminan  pendapatan  dalam  keadaan  terputusnya  pendapatan  disebabkan pengangguran, sakit, kecelakaan kerja, lemah, usia tua, melahirkan (bagi perempuan) dan kematian;
c. Memberikan  bantuan  keuangan  untuk  menutupi  kekurangan  dana  bagi  orang  yang menderita  penyakit  khususnya  penyakit  menahun,  lemah  fisik  terutama  yang memerlukan  bantuan  orang  lain  dalam  menjalankan  aktvitas  harian,  dan  kematian dalam hal biaya penyelenggaraan mayat (seperti kain kafan, memandikan, transpor, penguburan dan lain-lain).
3. Ta’min al-Ijtima’i
Ta’mîn dari  sudut  kontrak  dapat  diartikan  sebagai  kontrak  yang  bersifat  khusus antara dua pihak, pihak pertama memberikan perlindungan dalam bentuk keuangan atas kejadian-kejadian tertentu yang menimpa pihak kedua yang ikut serta dalam kontrak itu dengan membayar sejumlah uang (premi) kepada pihak pelaksana tersebut. Para ulama membagi ta’mīn kepada dua bentuk yaitu ta’mīn al-tijārî (asuransi komersial) dan ta’mīn al-ijtimā’î (asuransi  sosial).  Asuransi  komersial  bertujuan  untuk  mencari  keuntungan, sedangkan asuransi sosial bukan bertujuan mencari laba atau keuntungan.
Asuransi sosial ( ta’mīn al-Ijtima’i ) ialah perlindungan tertentu yang diberikan oleh pemerintah atau institusi khusus yang ditunjuk untuk itu kepada individu yang membayar premi dengan manfaat sesuai dengan jenis jaminan yang diberikan. Berdasarkan definisi ini tampak bahwa ta’min al-Ijtima’i hanya memberikan perlindungan atau jaminan kepada individu-individu  tertentu  saja  yang  menjadi  peserta  asuransi.  Di  samping  itu, perlindungannya juga terbatas kepada kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya asuransi  kesehatan  hanya  melindungi  peserta  yang  sedang  sakit  atau  perempuan melahirkan,  asuransi  pendidikan  hanya  memberikan  manfaat  untuk  kelangsungan pendidikan  peserta,  asuransi  hari  tua  hanya  memberikan  jaminan  atas  terputusnya penghasilan  disebabkan  pensiun.  Jaminan  sosial  dalam  pengertian  yang  murni sebagaimana yang dilaksanakan di negara-negara Barat identik dengan ta’min al-Ijtima’i ini.
Islam  telah  memberikan  konsep  yang  lengkap  tentang  jaminan  sosial,  di  mana konstruksi sistem jaminan sosial dalam Islam memiliki empat tahapan, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut ini:

## 1. Jaminan Individu
Jaminan  ini  menekankan  bahwa  setiap  individu  bertanggung  jawab  agar dirinya terlindung dari hawa nafsu, selalu melakukan pembersihan jiwa, menempuh jalan yang baik dan selamat, tidak menjerumuskan diri dalam kehancuran, dan bekerja keras  agar  mampu  memenuhi  kebutuhannya.  Oleh  karena  itu,  jaminan  individu  ini menuntut  supaya  seseorang  termotivasi  untuk  bekerja  keras  dalam  rangka  untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.  Hal ini didasarkan atas firman Allah swt. dalam QS. al-Taubah [9]: 105:
“Dan  katakanlah:  Bekerjalah  kalian,  maka  Allah  dan  Rasul-Nya  sertaorang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kalian akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah kalian kerjakan.”
Berdasarkan  ayat  di  atas,  Quraish  Shihab  memandang  bahwa  ayat  tersebut  sangat berkaitan  dengan  masalah  kemiskinan.  Islam  memandang  bahwa  masalah  kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Oleh karena  itu,  dengan  bekerja  keras,  maka  seseorang  akan  terhindar  dari  kemiskinan  dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Jaminan Keluarga
Jaminan  sosial  antara  individu  dengan  keluarganya  adalah  disyariatkannya  hukum waris.  Dalam  hal  ini,  waris  diartikan  sebagai  perpindahan  hak  kepemilikan  dari  orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris. Oleh sebab itu, waris merupakan salah satu sarana  memperoleh  jaminan  sosial.  Lahirnya  konsep  waris  sebagaimana  yang  telah diterangkan dalam al-Qur’an menempati posisi fundamental dalam ajaran Islam.
3. Jaminan Masyarakat
Jaminan masyarakat dapat diwujudkan melalui zakat. Untuk itu, zakat sangat erat kaitannya dengan dimensi sosial, moral, maupun ekonomi. Dalam dimensi sosial, zakat merupakan kewajiban sosial yang bersifat ibadah, karena zakat yang dikenakan terhadap harta individu ditujukan kepada masyarakat agar terpenuhi kebutuhan dan mengentaskan kemiskinan. Pada dimensi moral, zakat mengikis ketamakan dan keserakahan orang kaya. Sedangkan dalam dimensi ekonomi, zakat mencegah penumpukan harta kekayaan pada segelintir orang tertentu.
Kesadaran untuk menunaikan kewajiban zakat bagi setiap muslim merupakan kata kunci bagi terciptanya umat yang sejahtera. Kewajiban membayar zakat secara tegas telah tertulis dalam QS. al-Taubah [9]: 103:
“Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta  mereka,  dengan  zakat  itu  kalian membersihkan  dan  mensucikan  mereka  dan  berdoalah  untuk  mereka. Sesungguhnya  doamu itu  (menjadi)  ketenteraman  jiwa  bagi  mereka,  dan  Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”
Ayat  tersebut  menjelaskan  bahwa  makna  “bersih  dan  suci”  dalam  menunaikan  zakat, memiliki makna penyucian bagi hati dan jiwa pada kecenderungan egoisme dan kecintaan terhadap harta duniawi, di samping penyucian terhadap harta benda itu sendiri. Sedangkan kata “ambillah” merupakan kata perintah untuk mengambil zakat. Zakat sebagai jaminan sosial  di  dalam  masyarakat  yang  bertujuan  menciptakan  pembangunan  ekonomi  yang lebih  berkeadilan.  Zakat  sejalan  dengan  prinsip  utama  tentang  distribusi  dalam  ajaran Islam, yakni agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja.
Jaminan sosial lainnya di dalam masyarakat, juga dapat diwujudkan melalui infak dan sedekah. Dalam hal ini, infak diartikan mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan untuk  suatu  kepentingan  yang  diperintahkan  Islam.  Jaminan  sosial  lainnya  dalam masyarakat juga dapat melalui wakaf. Dalam hal ini, wakaf diartikan sebagai suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan cara menahan (kepemilikan) untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum. Wakaf pada dasarnya sejalan dengan tujuan ekonomi, yakni menjadi cara  yang  lebih  baik  untuk  mendistribusikan  pendapatan  di  masyarakat  dengan memberikan solusi terhadap pemenuhan kebutuhan publik.

## 4. Jaminan Negara
Negara bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan setiapwarga negaranya. Negara  hadir  dengan  kewajiban  menjamin  terwujudnya  suasana ta‘abbud (kemudahan beribadah),  kesejahteraan,  keamanan,  serta  memberikan  jaminan  kebutuhan  pokoknya. Oleh karena itu, jaminan sosial merupakan sebuah sistem yang sejatinya telah tercermin sejak  berdirinya  negara  Islam.  Sebagai  contoh,  adanya  sebuah  kebijakan  yang  diambil oleh  Rasulullah  Saw.  yang  menyediakan  bantuan  keuangan  bagi  orang  miskin  dan kekurangan dari lembaga keuangan rakyat. Siklus atas sistem ini adalah para pekerja yang mampu dalam bidang finansial memberi bantuan secara materi kepada mereka yang sakit, cacat, tidak mampu bekerja, sudah lanjut usia, dan lain sebagainya melalui negara sebagai penghubungnya.
Penjaminan  minimal  yang  diberikan  oleh  negara  adalah  penjaminan  dalam pemenuhan  kebutuhan  pokok  bagi  yang  tidak  dapat  memenuhinya.  Sedangkan  dalam lingkup  yang  lebih  luas,  kebutuhan  pokok  bukan  hanya  dalam  pengertian  sandang, pangan, maupun papan. Namun, seperti jaminan keadilan, keamanan, serta perlindungan merupakan suatu hak warga negara yang harus dijamin oleh negaranya.
Contoh Aplikasi Jaminan yang diberikan oleh Negara salah satunya adalah ketika Masa  Khalifah  Umar.  Beliau  menerapkan  politik  ekonomi  yang  memberikan  jaminan kepada  pemenuhan  kebutuhan  primer  rakyat.  Beliau  mengawinkan  muslim  yang  tidak mampu,  membayar  hutang  hutangnya  dan  memberikan  biaya  kepada  para  petani  agar mereka menanami tanahnya. Jaminan ini diberikan kepada seluruh masyarakat, termasuk yang tidak beragama Islam. Contoh aplikasi jaminan lainnya adalah pada masa Khalifah Abu Bakar, yakni Aqad Dzimmah, yang ditulis Khalid Bin Walid untuk penduduk Hirah di Irak yang beragama Nasrani, disebutkan:
“Saya  tetapkan  bagi  mereka,  orang  yang  lanjut  usia  yang  sudah  tidak  mampu bekerja atau ditimpa suatu penyakit, atau tadinya kaya kemudian miskin sehingga teman- temannya dan penganut agamanya memberi sedekah; maka saya membebaskannya dari kewajiban membayar jizyah. Dan untuk selanjutnya dia beserta keluarga yang menjadi tanggungannya menjadi tanggungan bait al mal kaum Muslim.”
Sedangkan tanggung jawab lain Negara Islam terhadap masyarakat sesuai dengan ayat Al- Qur’an:
a) Memberi makan tawanan
b) Orang  yang  dililit  utang;  dengan  alasan  untuk  memenuhi  kebutuhan  keluarganya, untuk membantu orang miskin lainnya, tidak untuk kegiatan yang haram
c) Orang yang menempuh perjalanan jauh
d) Bantuan bagi para penjamin
B. Jaminan Sosial di Indonesia
Upaya  yang  dilakukan  oleh  negara  (pemerintah)  dalam  memberikan  jaminan  sosial terhadap warga negaranya adalah dengan membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).  Hal  ini  didasarkan  pada  Undang-Undang  Nomor  40  Tahun  2004  tentang  Sistem Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN).  Dalam  undang-undang  tersebut,  secara  tegas  dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur.
Pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia secara umum dilakukan berdasarkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana jaminan sosial yang diterima oleh warga negara Indonesia berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  (SJSN)  meliputi  jaminan  kesehatan,  jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.
Konsep jaminan sosial yang dicanangkan pemerintah mencakup tiga pilar, yaitu: (1) Bantuan sosial yang berbentuk bantuan iuran oleh pemerintah, yang dimulai dengan bantuan iuran  jaminan  Kesehatan  kepada  penduduk  yang  kurang  mampu;  (2)  Asuransi  sosial  yang
kepesertaan dan kontribusi iuran bersifat wajib (compulsory) bagi peserta dan pemberi kerja (dalam  hal  peserta  adalah  tenaga  kerja  di  sektor  formal).  Pilar  pertama  dan  pilar  kedua merupakan kewajiban negara untuk menjamin agar setiap penduduk dapat memenuhi upaya yang  dilakukan  oleh  negara  (pemerintah)  dalam  kebutuhan  dasar  hidup  yang memungkinkannya berproduksi secara ekonomis dan sosial; (3) Asuransi sukarela (voluntary) sebagai tambahan (suplemen) setelah yang bersangkutan menjadi peserta asuransi social yang bersifat wajib. Pilar ketiga ini merupakan domain swasta dan perorangan untuk memenuhi kebutuhan kelompok dan atau perorangan di atas standar yang merupakan hak setiap orang yang dijamin negara.
1. BPJS: Ditinjau dari Prinsip Syariah
Menurut  MUI,  jika  diperhatikan  program  termasuk  modus  transaksional  yang dilakukan oleh BPJS – khususnya BPJS Kesehatan - dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu’amalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, nampaknya bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak.
Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang  tertunggak  paling  banyak  untuk  waktu  3  (tiga)  bulan.  Denda  tersebut  dibayarkan bersamaan  dengan  total  iuran  yang  tertunggak  oleh  Pemberi  Kerja.  Sementara keterlambatan pembayaran Iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak. Oleh karena itu MUI menilai Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari’ah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba.
Pemerintah telah menerbitkan UU No. 40 Tahun 2004 dan UU No. 24 Tahun 2011 guna  menjamin  dan  memperhatikan  kesehatan  sebagai  hak  dasar  setiap  orang.  Namun, UU  tersebut  dinilai  tidak  sesuai  dengan  prinsip  syariah  oleh  MUI.  Hal  tersebut dikarenakan dalam operasinya, BPJS mengandung unsur gharar, maisir, dan riba .
Program yang dipermasalahkan adalah jaminan kesehatan mandiri dari BPJS dan jaminan  keseharan  Non  PBI  (Peserta  Bantuan  Iuran)  yang  diperuntukkan  bagi PNS/TNI/POLRI, lembaga, dan perusahaan. Terdapat tiga unsur pelanggaran, yaitu:
• Gharar (ketidakjelasan) bagi peserta dalam menerima hasil dan bagi penyelenggara dalam menerima keuntungan.
• Mukhatharah (untung-untungan), yang berdampak pada unsur maisir .
• Riba fadhl (kelebihan antara yang diterima dan yang dibayarkan). Termasuk denda karena keterlambatan.
a. Pendaftaran Peserta BPJS Menurut Hukum Ekonomi Syariah Dalam  Fatwa  DSN–MUI  No.  21/DSN-MUI/X/2001  dijelaskan  bahwa dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:
1) Hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
2) Cara dan waktu pembayaran premi;
3) Jenis akad tijarah dan/atau akad tabarru‟ serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.
Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa dalam jaminan kesehatan ini (BPJS) mengandung ketidakjelasan (gharar) yang terletak pada tidak jelasnya akad yang digunakan kepada para peserta, yang dimana jika yang menjadi penanggung dan tertanggung  adalah  sesama  peserta,  maka  yang  terjadi  adalah  akad  tabarru‟ (hibah/tolong  menolong).  dan  jika  yang  menjadi  penanggung  dan  tertanggung adalah  BPJS  dan  peserta,  maka  ini  menyalahi  prinsip  dari  BPJS  yaitu  gotong-
royong  dan  juga  BPJS  menjanjikan  suatu  hal  yang  tidak  pasti  (pelayanan kesehatan) kepada masyarakat yang belum tentu akan sakit atau tidak ( gharar ).
b. Praktek Sanksi Peserta BPJS Menurut Hukum Ekonomi Syariah
Sebagaimana  dicantumkan  dalam  peraturan  BPJS  Nomor  1  tahun  2014 pasal  35  ayat  4  menyebutkan  bahwa  “keterlambatan  pembayaran  iuran  jaminan kesehatan yang di maksud pada ayat (1) oleh pemberi kerja penyelenggara negara, di  kenakan  denda  administrative  sebesar  2%  perbulan  dari  total  iuaran  yang tertunggak,  paling  banyak  untuk  waktu  3  bulan,  yang  di  bayarkan  bersamaan dengan total iuran tertunggak oleh pemberi kerja”. Seseorang yang berhutang dan terlambat  dalam  pembayarannya  tidak  boleh  dibebani  dengan  membayar  denda karena  ini  termasuk  riba  yang  diharamkan  kecuali  jika  ia  mampu  dan  tidak  ada itikad baik untuk membayar maka menurut sebagian ulama boleh dikenakan denda yang  diperuntukkan  sebagai  dana  sosial  yang  sama  sekali  tidak  boleh  diambil manfaatnya oleh yang menghutangi. Bisa dilihat di dlam fatwa MUI DSN no 17 / DSN-MUI-  IX  th  2000  (Fatwa  tentang  sanksi  atas  nasabah  yang  mampu  tapi menunda  nunda  pembayaran).  Denda  tersebut  termasuk  syarat,  syarat  bersanksi yaitu  syarat  denda  atas  keteledoran,  sebagian  ulama  membolehkan  sanksi  atas keteledoran tetapi tidak membolehkan denda di dalam hutang piutang. Dalam BPJS tidak  termasuk  kategori  denda  karena  hutang  piutang.  Apabila  karena  hutang piutang maka denda ini masuk kedalam Riba Jahiliyah.
c. Praktek Investasi dana Peserta BPJS Menurut Hukum Ekonomi Syariah Yang juga menjadi perhatian ialah riba di dalam pelaksanaan investasi oleh BPJS di sebutkan dalam Undang-undang BPJS Pasal 11 Butir menyebutkan bahwa “Menempatkan Dana Jaminan Sosial investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan  mempertimbangkan  aspek  likuiditas,  solvabilitas,  kehati  –  hatian, keamanan  dana,  dan  hasil  yang  memadai.”  Pasal  13  Butir  b  menyatakan “Mengembagkan  asset  Dana  Jaminan  Sosial  dan  Aset  BPJS  untuk  sebesar  – besarnya kepentingan peserta”. Hal ini tertuang dalam UU BPJS Nomor 24 tahun 2011  pasal  11  dan  Undang-Undang  SJSN  Nomor  40  Tahun  2004  pasal  1  ayat  7 serta Peraturan BPJS Nomor 1 tahun 2014 pasal 33, ini juga disebutkan Undang- Undang  Nomor  24  tahun  2014  bahwa  jaminan  sosial  disimpan  dalam  bank pemerintah yang ditunjuk. Pelayanan yang diterima oleh peserta BPJS adalah hasil dari  investasi  ribawi.  Pengelola  BPJS  sengaja  melakukan  akad  investasi  yang disimpan  dalam  bank-bank  konvensional  dan  hasilnya  peserta  terima  berupa pelayanan Kesehatan.
2. Solusi Permasalahan Praktek BPJS
Berdasarkan  permasalahan-permasalahan  yang  telah  dikemukakan  diatas,  maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dapat diambil solusi sebagai berikut:
a. Akad yang dapat digunakan pada BPJS adalah akad  tabarru’ pada asuransi syariah, dimana akad ini telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI. Fatwa No.53 tahun  2006  mengenai  akad  tabarru’  pada  asuransi  syariah  ini  telah  menjelaskan penggunaan akad tabarru untuk asuransi bersama antar peserta;
b. Denda Peserta BPJS atas keterlambatan pembayaran bisa tetap dipungut dengan syarat bahwa memang ada itikad tidak baik dari peserta untuk melakukan pembayaran tepat waktu.  Denda  yang  diperoleh  pun  tidak  boleh  diambil  sebagai  keuntungan  untuk penyelenggara BPJS tetapi digunakan untuk kepentingan umum dan sosial lainnya.
c. UU No. 24 Tahun 2011 Pasal 11, Pasal 13, Pasal 41, dan Pasal 43. Menurut Pasal 11 Butir  b  “Menempatkan  Dana  Jaminan  Sosial  investasi  jangka  pendek  dan  jangka panjang  dengan  mempertimbangkan  aspek  likuiditas,  solvabilitas,  kehati  –  hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.”. Dalam hal ini penempatan dana tidak di lakukan pada bank syariah, namun pada bank konvensional. Menurut ekonomi syariah bank  konvensional  di  nyatakan  haram  karena  ada  riba  di  dalamnya  maka  secara
ekonomi  syariah  investasi  pada  bank  konvensional,  bursa  efek  Indonesia  dan reksadana  non  syariah  tidak  di  benarkan,  haram  hukumnya  karena  ada  riba  di dalamnya, maka hendaknya di dalam peraturan pemerintah investasi ini di lakukan di bank syariah, walaupun pendapat tentang keharamannya belum sepenuhnya disepakati oleh semua ulama.
4. KESIMPULAN
1. Jaminan sosial di dalam Islam berlandaskan pada prinsip: 1) Bahwa kesejahteraan dan harta itu adalah milik Allah. Negara dalam hal ini adalah wakil Allah. Jaminan kesejahteraan/sosial dilakukan oleh Negara dengan dasar ketaatan pada Allah. 2). Negara memberikan jaminan sosial  kepada  seluruh  negaranya  apabila  masyarakat  mematuhi  aturan  negara.  Namun, jaminan  di  dalam  Islam  tidak  hanya  tanggung  jawab  Negara  sebagai  wakil  Allah,  namun setiap individu memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, karena di dalam Islam setiap individu adalah pemberi perlindungan dan diberi perlindungan.
2. Pelaksanaan jaminan sosial di Indonesia secara umum dilakukan berdasarkan sistem jaminan sosial  nasional  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia,  di  mana  jaminan  sosial  yang  diterima  oleh warga negara Indonesia meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Pada jaminan kesehatan, secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam. Terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak. Hal tersebut dikarenakan dalam operasinya, BPJS mengandung unsur gharar, maisir, dan riba .

## 5. DAFTAR PUSTAKA BUKU
Aedy, Hasan. Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
Dahlan, Ahmad. Konsep Negara Kesejahteraan. Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2007.
Diantha, I Made Pasek. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum . Jakarta: Kencana, 2017.
Ishaq, Metode  Penelitian  Hukum  dan  Penulisan  Skripsi,  Tesis,  Serta  Disertasi .  Bandung: Alfabeta, 2017.
Kartonegoro,  Sentanoe. Jaminan  Sosial  Prinsip  dan  Pelaksanaannya  di  Indonesia . Jakarta:Mutiara, 1982.
Mannan, Muhammad Abdul. Ekonomi Islam: Teori dan Praktik. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1993.
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum Edisi Revisi . Jakarta: Kencana, 2017.
Mujahidin, Akhmad. Ekonomi Islam . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
Noor,  Ruslan  Abdul  Ghofur. Konsep  Distribusi  dalam  Ekonomi  Islam  dan  Format  Keadilan Ekonomi di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013. Qutb,  Sayyid. al-‘Adālah  al-Ijtimā‘iyyah  fī  al-Islām. Dialihbahasakan  oleh  Afif  Muhammad. Bandung: Pustaka, 1994.
Rohman, Afzalul. Doktrin Ekonomi Islam . Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996.
Sulastomo. Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi. Jakarta: Rajawali Press, 2008. Syufa’at. Fikih Jaminan Sosial Perspektif Ibnu Hazm. Purwokerto: STAIN Press, 2015.

## JURNAL
Alfin, Aidil. “Konsep Jaminan Sosial Dalam Sistem Ekonomi Islam (Analisis Terhadap Istilah Takaful Al-Ijti ma’i, Damān Al-Ijti ma’i dan Ta’min Al-Ijti ma’i)”, Jurnal Al-Hurriyah Vol. 12, 2011: 15-33.
Aprianto,  Naerul  Edwin  Kiky.  “Kontruksi  Sistem  Jaminan  Sosial  dalam  Perspektif  Ekonomi Islam”, Economica: Jurnal Ekonomi Islam. 2017: 237-261.
Benuf,  Kornelius  dan  Muhamad  Azhar.  “Metodologi  Penelitian  Hukum  sebagai  Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” Jurnal Gema Keadilan, 2020: 26.
Mezak, Meray Hendrik. “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum.” Jurnal Law Review, 2006: 93.

## WEBSITE
Nafid,  Firdaus.  “BPJS  Tidak  Sesuai  dengan  Prinsip  Syariah”, ibTimes, doi: https://ibtimes.id/bpjs-tidak-sesuai-dengan-prinsip-syariah/ (diakses  pada  21  Desember 2020 pukul 14.00 WIB)