## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402

## Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Realitas Sosial-Budaya Perspektif Wael B. Hallaq
Ecep Ishak Fariduddin
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama (STISNU) Nusantara Tangerang E-mail: ecepfarid2@gmail.com

## Pendahuluan
Hukum  Islam  ( syariah )  merupakan  elemen  integral  yang  menempati posisi  penting  dalam  kehidupan  umat  Islam.  Sehingga,  tidaklah berlebihan  jika  dikatakan  bahwa  dinamika  internal  yang  terjadi  dalam
Abstrak: Hukum  Islam  ( syariah )  merupakan  elemen  integral yang  menempati  posisi  penting  dalam  kehidupan  umat Islam.  Sehingga,  tidaklah  berlebihan  jika  dikatakan  bahwa dinamika internal yang  terjadi  dalam  disiplin  keilmuan  ini, berperan  signifikan  dalam  membentuk  alur  fluktuasi perkembangan  sejarah  peradaban  Islam.  Lebih  dari  itu peradaban  Islam  sesungguhnya  bisa  diidentikkan  dengan peradaban  hukum Islam  ( syariah )  itu  sendiri,  sama  seperti peradaban  Yunani  yang  identik  dengan  filsafat.  Penulisan artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan tipologi hukum Islam  Perspektif  Wael  B  Hallaq  dan  memetakan  konstruksi kontekstualisasi  hukum  Islam  dalam  realitas  sosial-Budaya perspektif Wael B Hallaq. Metode penelitian yang digunakan dalam  penulisan  artikel  ini  adalah  deskripsif-kualitatif dengan  kajian  pustaka  ( library  research )  dengan  sumber  data berupa  buku,  jurnal,  dan  media  online, serta  bahan  rujukan lainnya yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  kontekstualisasi  hukum Islam  dengan  perspektif  Wael  B.  Hallaq  dalam  mengkaji hukum  Islam  yang  bersumber  pada  Al-Qur’an  dan  Al- Hadits  sebagai  sumber  primer  sangat  tergantung    pada konteks    sosio-budaya  suatu  masyarakat  dan  bangsa. Hukum-hukum  di  dalam  Al-Qur  ’an  dan  Al-Hadits menurutnya bersifat elastis yang bisa ditarik dan disesuaikan dengan  konteks  tempat  dan  zaman.  Oleh  sebab  itu,  maka kemurnian  hukum  Islam  bagi  sebagian  besar  kelompok Muslim  sebagai  warisan  sejarahnya  dan  hasil  karya intelektual yang dibangun lebih dari seabad yang lalu, harus dilihat  secara  proporsional,  sehingga  akan  dilindungi  dari pemahaman statis tentang pola, eksklusif, beku dan kaku.
Kata  Kunci: Kontekstual  hukum  Islam,  Realitas  Sosial- Budaya, dan Wael B. Hallaq.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
disiplin  keilmuan  ini,  berperan  signifikan  dalam  membentuk  alur fluktuasi  perkembangan  sejarah  peradaban  Islam.  Lebih  dari  itu peradaban  Islam  sesungguhnya  bisa  diidentikkan  dengan  peradaban hukum Islam ( syariah )  itu  sendiri,  sama  seperti  peradaban  Yunani yang identik dengan filsafat. 1 Para sarjana ( scholar ) baik dari  kalangan muslim ( insider )  maupun  dari  kalangan  non-muslim  ( outsider ) , tidak  kurang memberikan  pengakuan  terhadap  pentingnya  hukum  Islam  dalam menentukan  gerak  langkah  dan  mengarahkan  pemikiran  umat  Islam dalam  mewujudkan  peradaban  Islam.  Joseph  Schacht  misalnya mengatakan  bahwa  Hukum  Islam  adalah  ikhtisar  pemikiran  Islam, manifestasi  paling  tipikal  dari  pola  hidup  muslim  serta  merupakan  inti dari  saripati  Islam  itu  sendiri. 2 Di  samping  itu,  kekayaan  khazanah intelektual  sebagai  artikulasi  karakter  peradaban  Islam,  merupakan representatif  hukum  Islam  sebagai  sentral  afiliasi  begi  seluruh  ulama dari berbagai disiplin keilmuan. 3
Sejarah  hukum  Islam  dimulai  dari  masa  yang  sangat  lampau, tepatnya  seiring  dengan  turunnya  ayat-ayat  Al-Qur’an  dan  ketika pertama kali Muhammad SAW. diangkat sebagai  seorang  rasul.  Hal  ini karena  hukum  yang  lahir  dalam  ilmu syariah ,  terutama  di  masa awalnya  tidak  lain  adalah  produk  dari  metode  derivasi  ( istikhraj, istinbath )  dari  ayat-ayat  Al-Qur’an  dan  Sunah  Nabi.  Metode  yang digunakan  dalam  ilmu syariah kemudian  memasuki  perkembangan  dan menjadi  lebih  terstruktur  setelah  Imam  Syafi’i  (204  H)  dengan  karya monumentalnya al-Risalah resmi  mendeklarasikan  lahirnya  ilmu  ushul fikih. 4 Hal ini turut melahirkan  problematika  baru  yang  ditemui  dalam kehidupan  umat  Islam, yang memunculkan ragam model dan pola dalam berijtihad, sehingga menggiring sejarah hukum Islam berakumulasi pada terbentuknya berbagai macam mazhab, yang  masing-masing mempunyai corak fikir yang berbeda, sehingga melahirkan perubahan hukum Islam. Perubahahan  hukum  Islam  juga  turut  dipengaruhi  oleh  kemajuan
1 Muhammad Abid al-Jabiri, Takwînu’l ‘Aqli’l ‘Araby, (Beirut: Markaz Dirasah al- Wahdah al-Arabiyyah, 1990), hlm. 97.
2 Syamsul  Anwar, Hukum  Perjanjian  Syariah  Studi  Tentang  Teori  Akad  Dalam  Fikih Muamalah , (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 147
3 Muhammad Abid al-Jabiri, Takwînu’l…, hlm. 97
4 Wael  B.  Hallaq, A  History  of  Islamic  Legal  Theories:  An  Introduction  to  Sunni  Ushul  Fiqh, Cambridge: Cambridge University Press, 1997. Terj. E. Kusnadiningrat dan Abdul Haris bin  Wahid, Sejarah  Teori  Hukum  Islam:  Pengantar  untuk  Studi  Usul  Fiqh  Mazhab  Sunni , (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 587

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
dan pluralitas sosial-budaya serta politik dalam suatu masyarakat. Kalau dicermati  keadaan  di  masa  yang  sangat  awal  misalnya,  mengambil contoh  wilayah  yang  sekaligus  dianggap  sebagai  mazhab,  yakni  Hijaz, Irak,  dan  Siria,  maka  jelas  sekali  peran  dan  pengaruh  elemen-elemen sosial-budaya  dan  politik  terhadap fuqahā’ dalam  merumuskan  hukum Islam.  O l e h   k a r e n a n y a ,   seringkali mereka merumuskan tafsiran ayat al-Qur’an dan Sunnah dalam konteks sosial-budaya dan politik. 5 Hal  itu menunjukkan bahwa berubahnya hukum terjadi karena perubahan waktu dan sosial-budaya suatu masyarakat. 6 Konsep tersebut senada dengan apa yang  dikemukakan  oleh  Bakker  SJ  bahwa  kebudayaan  itu  terus berkembang  seirama  dengan  perubahan  hidup  masyarakat  di  suatau tempat,  yang  tentunya  dipengaruhi  oleh  faktor  situasi  dan  kondisi  yang berbeda dalam suatu masyarakat. 7
Perubahan  sosial-budaya  yang  dihadapi  oleh  umat  Islam  di  era modern  ini  telah  menimbulkan  sejumlah  masalah  serius  yang  berkaitan dengan  hukum  Islam.  Di  lain  pihak  metode  yang  dikembangkan  para pembaharu  dalam  menjawab  permasalahan  tersebut  terlihat  belum memuaskan. 8 Perkembangan dalam perubahan hukum tersebut biasanya mempunyai  dimensi  yang  berbeda  dalam  memberikan  semangat continuity  and  change yang  berlangsung  secara  berkesinambungan. Sehingga  peninjauan kembali terhadap  kontekstual  hukum dalam  aspek kemasyarakatan  dapat  dilakukan  dengan  penalaran  intelektual,  dengan menempatkan  konteks  kepentingan  masyarakat  sebagai  dasar pertimbangan dan tolak ukur yang utama.
Penekanan  terhadap  perlunya  peninjauan  kembali  prinsip-prinsip dasar,  nilai-nilai,  dan  norma-norma  keislaman,  yang  akan  dihidupkan kembali di era modern saat ini, tentunya menjadi acuan para pemikir muslim dan  pengamat  sosial  keagamaan  dalam  melahirkan  istilah-istilah  yang diartikan  untuk  memaknai  pembaruan  Islam,  terutama  di  kalangan para  intelektual  muslim  baik  di  Indonesia  maupun  di  luar  negeri. Istilah  tersebut  antara  lain  yaitu,  reinterpretasi  (penafsiran  ulang), reaktualisasi  (mengangkat  dan  menghidupkan  kembali),  reorientasi
5 A.  Qodri  Azizy, Eklektisisme  Hukum  Nasional:  Kompetisi  antara  Hukum Islam dan Hukum Umum , (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 32-33
6 Al-Suyuti, Asbah wa al-Nazair. (Mesir: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, t.t.), hlm. 63
7 J.W.M. Baker SJ. Filsafat Kebudayaan . (Yogyakarta: Kanisius, 1984), hlm. 113.
8 Amir  Mu’allim  dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 49

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
(memikirkan kembali),
revitalisasi (membangkitkan kembali), kontekstualisasi (mempertimbangkan konteks kehidupan sosial-budaya), 9 dan lian sebagainya.
Diskursus  kontekstualisasi  hukum  Islam  dalam  bangsa  yang multikultural seperti Indonesia ini, tentunya telah menjadi perhatian dan penelitian  berbagai  pihak.  Hal  ini  menjadi  perhatian  mengingat  hukum Islam,  berkenaan  dengan  keyakinan  keagamaan  dan  kesempurnaan ajarannya, yang tidak hanya bersifat profan tetapi juga bersifat sakral. Di samping  itu,  konteks  Indonesia  sebagai  negara  yang  mayoritas penduduknya  beragama  Islam,  namun  secara  konstitusional  Indonesia bukan  Negara  Islam.  Namun,  eksistensi  hukum  Islam  telah  membumi bagi  sebagian  masyarakat  Indonesia,  dan  dari  fakta  historis,  politik, sosiologis dan hukum positif, hukum Islam merupakan bagian dari sistem tata hukum nasional, yang sebagian sudah dimuat dalam hukum positif, dan  akan  tetap  berperan  sebagai  faktor  penting  yang  memberikan kontribusi  ( contribution  factor )  dalam  pembangunan  kodifikasi  hukum nasional.
Pergumulan  Islam  dengan  kondisi  sosial-budaya  yang  tidak  tunggal ditambah faktor realitas kesejarahan masyarakat Islam di Indonesia yang heterogen, menghadapkan masyarakat Islam pada berbagai pilihan corak dalam  membumikan  ajaran-ajaran  Islam.  Setidaknya  dua  corak  yang dijadikan  pendekatan  perkembangan  masyrakat  Muslim  dalam pembumian  ajaran-ajan  Islam,  yaitu;  corak  ideal-normtif-ideologis  dan corak  ideal-historis-ideologis,  di  mana  eksistensi  keduanya  saling bersinggungan dalam mempertahankan keyakinannya. Hal ini juga terjadi pada penerapan syariah dalam kehidupan modern kini, di mana perlunya kontekstualisasi  hukum  Islam  dalam  menghadapi  problematika kehidupan umat yang sangat beragam dan berkembang secara universal, terlebih menghadapi era disrupsi.
Pada  kenyataannya,  sekarang  ini  kontinuitas  ( taqlid )  lebih  dominan dibandingkan  dengan  perubahan  sehingga  hokum  Islam  seakan  jumud atau tidak berkembang seiring dengan perkembangan sosial-budaya. Oleh karena itu, kajian kontekstual hukum Islam merupakan suatu keniscayaan pada saat ini. Dalam hal inilah, Wael B. Hallaq sebagai outsider berusaha
9 M.  Amin  Abdullah,  “Telaah  Hermeneutis  terhadap  Masyarakat  Muslim  Indonesia”, dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed.), Kontekstualisasi Ajaran  Islam,  70  Tahun  Prof.  Dr.
Munawir Sjadzali, MA ., (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 537

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
untuk  mengkaji  hukum  Islam  secara  objektif  guna  memahami  isi  dan dimensi  hubungan  antara  keberlanjutan  dan  perubahan  melalui konstruksi diskursif yang relatif singkat yakni tipologi hukum. Kapasitas Hallaq  yang  konsen  dalam  kajian  hukum  Islam  dari  aspek  teori  hukum Islam ( Ushul Fiqh ), mempu mengetengahkan pandangan-pandangan yang relevan  terhadap  kitab-kitab thabaqat. Berdasarkan  penelisikan  dengan pendekatan  sejarah  ( historical  approach) terhadap  kitab-kitab thabaqât tersebut, Wael B. Hallaq menunjukkan bahwa hukum Islam tidak pernah sama  sekali  stagnan.  Dalam  pengertian  lian,  Hallaq  menentang  klaim bahwa pintu ijtihad telah tertutup yang kemudian memasuki pada ruang kejumudan  hukum  Islam,  argument  ini  kemudian  ia  tuangkan  secara detail  dalam  karyanya  yang  menjadi  antithesis  teori  sebelumnya, karyanya  ini  berjudul Authority,  Continuity  and  Change  in  Islamic  Law . Pandangan Wael B.  Hallaq  ini  menarik  dikaji  karena  temuan-temuannya sangat orisinil, jika selama ini kitab-kitab thabaqât hanya dianggap korpus yang  merekam  sejarah  dan  biografi  tokoh-tokoh  mazhab,  Wael  mampu mengubahnya dari sekedar ‘dokumen mati’ dan memanfaatkannya untuk mengkonstruksi  sebuah  fakta  bahwa  kitab-kitab  tersebut  merupakan rekaman  yang  menunjukkan  adanya  sisi  progresifitas  dan  kreatifitas hukum Islam.
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  maka  tulisan  ini  berusaha  mengkaji pemikiran  Wael  Bahjat  Hallaq  di  tengah-tengah  perdebatan  kontroversi dalam  kajian  hukum  Islam.  Hal  ini  didasarkan  pada  kenyataan  bahwa paradigma  keilmuan  Hallaq  yang  merombak  sejumlah  tesis  lama  dan mapan,  yang  dibangun  sejak  lahirnya  kajian  hukum  Islam  di  Barat,  dan pada  kajian  berikutnya  berusaha  mensinergikan  konsep  kajian  hukum Islam Hallaq dengan kontekstual sosial-budaya masyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative research dan jenis penelitiannya  adalah library  research terkait  konstruk  kontekstualisasi hukum  Islam  dalam  realitas  sosial-budaya.  Desain  penelitian  kualitatif adalah proses  riset dan  pemahaman metodologi  yang meneliti  fenomena sosial  dalam  segala  permasalahan  manusia.  Sumber  data  penelitian  ini berupa studi literatur dari buku, jurnal serta bahan rujukan lainnya yang relevan, sedangkan dalam melakukan analisis data kualitatif terdapat tiga macam  kegiatan  yaitu;  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan.
Penelitian  terhadap  kontekstualisasi  hukum  Islam  tentunya  telah

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
banyak  dilakukan,  seperti  penelitian  Akhmad  Rudi  Maswanto  dengan judul  “Reaktualisasi  dan  Kontekstualisasi  Pemahaman  Hukum  Islam  di Era  Industri  4.0, 10 Samsuddin  “Kontekstualisasi  Teologi  Keadilan  dalam Hukum  Qisash  dan  Poligami, 11 dan  Muhammad  Ainun  Najib  “Legal Policy  of  Formalization  of  Islamic  Sharia  in  Indonesia. 12 Berdasarkan literature  review  tersebut,  maka  penelitian  ini  berbeda  karena  berusaha menyajikan  konstruk  kontekstualisasi  hukum  Islam  dalam  pandangan Wael B Hallaq.

## Pembahasan Skesta Biografi Wael Bahjat Hallaq
Wael Bahjat Hallaq adalah seorang professor di McGill University di Kanada yang lahir pada 26 November 1955. Ia merupakan seorang Kristen yang  berdarah  Arab  dan  lahir  di  Nazaret  Palestina,  dengan  jenjang akademik doktoralnya ia raih dari University of Washington tahun 1985. Sejak  tahun 1994 ia diangkat menjadi guru besar pada almamaternya dan pada tahun 2005 ia mendapat jabatan guru  besar di McGill University .  Ia adalah seorang pemikir dan penulis yang produktif dalam menghasilkan karya-karya  di  bidang Islamic  Studies, terutama  dalam  kajian  hukum Islam.  Sampai  tahun  2008,  ia  telah  menyusun  delapan  buku  tentang hukum  Islam  yang  meliputi  aspek  sejarah,  otoritas  (doktrin),  analisis terhadap pemikiran  tokoh  dan  berbagai  aspek  lainnya. 13
Bekal pendidikan yang baik menghantarkannya pada kehidupan dan karir akademik yang tergolong baik pula. Hal ini antara lain terlihat pada karya-karya  ilmiah  yang  tergolong  banyak  sehingga  bisa  digolongkan sebagai penulis yang amat produktif ( prolific ). Karya-karya berupa buku, makalah,  resensi  buku,  dan  juga  karier  akademik  seperti  dosen  tamu, pembaca  dan  penentu  makalah  ( referee )  dan  sekaligus  sebagai  anggota
10 Akhmad  Rudi  Maswanto,  “Reaktualisasi  Dan  Kontekstualisasi  Pemahaman  Hukum Islam  Di  Era  Industri  4.0”,  CENDEKIA:  Jurnal  Studi  Keislaman,  (2020),  DOI: 10.37348/cendekia.v5i2.79
11 Samsuddin,  “Kontekstualisasi  Teologi  Keadilan  Dalam  Hukum  Qisash  dan  Poligami, Al-Tafaqquh:  Journal  of  Islamic  Law,  Vol.  2,  No.  2,  (Juli  2021).  DOI: 10.33096/altafaqquh.v2i2.109
12 Muhammad  Ainun  Najib,  “Legal  Policy  of  Formalization  of  Islamic  Sharia  in Indonesia”,  Prophetic  Law  Review,  Vol.  2,  Issue  2,  December  2020.  DOI: 10.20885/plr.vol2.iss2.art3
13 Wael  B.  Hallaq, The  Impossible  State:  Islam,  Politik,  and  Modernity’s  Moral  Predicament, New York: Columbia University Press, 2013. Terj. oleh Akh. Minhaji, Ancaman Paradigma Negara-Negara: Islam, Politik, dan Problem Moral Modernitas, (Yogyakarta: Suka Press, 2015), hlm. 2

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Editor  Board  sejumlah  Jurnal  Internasional.  Di  samping  itu,  dari  posisi akademik di sejumlah perguruan tinggi yang ia emaban, seperti, anggota Institute of Comparative Law, Faculty of Law, McGill University, referee International Journal of Meddle East Studies, The Journal of American Oriental Society, The Journal of Islamic Social Sciences, Journal of Islamic Studies, McGill Law  Journal, dan  sebagai  exsternal  evaluator  ( assessor )  for  hiring  and promotions University of Malaya, Kuala Lumpur (1996-1999). 14
Karya-karya akademik Hallaq tidak bisa dilewatkan begitu saja bukan hanya oleh mereka yang menekuni kajian hukum Islam tetapi juga kajian Islam  pada  umumnya.  Sebagian  karya-karyanya  telah  diterbitkan  ke dalam sejumlah Bahasa, antara lain: Bahasa Arab, Cina, Jepang, Indonesia, Persia,  Urdu,  Rusia,  dan  Italia.  Bahkan  karya-karyanya  menjadi  magnet bukan  hanya  kalangan  pengkaji  Islam  tetapi  juga  para  pengkaji  agama dan sosial-budaya pada umumnya. Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri bahwa  keberhasilan  dalam  meniti  karirnya  kadangkala  membawanya pada  sikap  yang  sulit  dipahami. 15 Ia  juga  seringkali  menyarankan  para mahasiswanya  agar  tidak  menggunakan  kitab-kitab  yang  ditulis  oleh Samir  Aliyah,  Abd  Aziz  al-Bukhari,  dan  Abu  al-Ainain  Badran  sebagai referensi.  Dalam  pandangan  Hallaq,  karya-karya  tersebut  ditulis  dengan tidak  ditopang  pengetahuan  sejarah  yang  memadai  sehingga  sulit dipertanggungjawabkan secara historis. 16
Dari  beberapa  karya  Hallaq  tersebut,  s e t i d a k n y a   ada  tiga  buku yang  khusus  ia  susun  sebagai  kesatuan  trilogy,  yaitu;  buku The  Origins, and  Evolution  of  Islamic  Law, buku Authority,  Continuity,  and  Change  in Islamic Law, dan buku A History of Islamic Legal Theories. Buku pertama ia tulis  untuk  membantah  tesa  beberapa  orientalis  yang  enggan  mengakui adanya  unsur  Al-Qur’an  dan  Sunah  terhadap  kemunculan  dan  lahirnya hukum  Islam.  Buku  tersebut  menyimpulkan  bahwa  hukum  Islam sangatlah  responsif  terhadap  perkembangan  masyarakat.  Pada  buku kedua  ia  mengelaborasi  kitab-kitab thabaqât sebagai  dokumen  yang mendeskripsikan  hirarki  otoritas  fukaha  pada  masing-masing  mazhab fikih.  Sumbangsih  pemikirannya  pada  buku  itu  adalah    pernyataannya bahwa taklid adalah salah satu bentuk ijtihad kreatif yang dilakukan para
14 Wael B. Hallaq, The Impossible…, hlm. 3 15 Wael  B.  Hallaq,  review Principles  of  Islamic  Jurisprudence, oleh  Muhammad  Hashim Kamali, Islamic Law and Society 2, (1995), hlm. 209-210
16 Wael B. Hallaq, The Impossible…, hlm. 4

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
fukaha pada  era  setelah  abad  k e - 4  hijriyah.  Melalui  karyanya  tersebut ia  ingin  mengatakan bahwa teori pintu ijtihad telah dan pernah tertutup yang telah lama bergaung, tidaklah memiliki landasan analitis yang kuat. Pada  buku  ketiga  ia  mengulas  tentang  sejarah  lahir  dan  evolusi  hukum Islam.  Tema  sentral  yang  ia  kemukakan  di  buku  ini  adalah  tentang mazhab-mazhab  fikih  Islam  dari  aspek  sejarah  kemunculan,  analisis terhadap  keberhasilan  empat  mazhab  masyhur  dan  menghilangnya mazhab-mazhab yang lain.

## Pembaharuan Hukum Islam
Pembaruan  hukum  Islam  bersinergi  dengan  perkembangan pemikiran  di  dunia  muslim  kontemporer.  Pola-pola  perkembangan pemikiran  Islam  kontemporer  yang  bercorak  pembaruan  secara metodologis  maupun  wacana  tentu  juga  berimplikasi  pada pembaharuan  hukum  Islam.  Oleh  sebab  itu,  wacana  pembaruan hukum  Islam  terhadap  sesuatu  hal  yang  dianggap  kurang  efektif  dan signifikan,  harus  di upgrade karena  perkembangan  zaman  yang  ada  di tengah-tengah  masyarakat dengan tetap tidak  merubah sifat dan watak aslinya.  Sehingga,  pada  esensinya  pembaruan  ini  adalah  sebuah  proses pengembangan  terhadap  pemikiran  yang  sudah  ada  untuk  diselaraskan dengan konteks keadaan masyarakat tanpa meninggalkan karakteristiknya. Sebagaimana dekemukkan oleh Harun Nasution  bahwa Pembaruan  dalam  Islam  sangat  diperlukan  untuk  menyesuaikan paham-paham  keagamaan  Islam  dengan  perkembangan  baru  yang ditimbulkan akibat  kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. 17 Tuntutan  inilah  menjadikan  pembaruan  hukum  Islam  dalam  ranah kontekstualisasi  menjadi keniscayaan sebagai hukum yang  selalu  harus bisa  kompatibel  dengan  ruang  dan  waktunya.  Hal  ini  senada  dengan kerangka  teorinya  Wael  B.  Hallaq  dalam  sejarah  perkembangan metodologi  hukum  Islam  ( ushul  fiqh ) yang dikutip oleh Amin Abdullah untuk  menguraikan  paradigma  metodologi  hukum  Islam  ke  dalam pradigma literalistik , utilitarianistik, dan liberalistik . 18
17 Harun  Nasution. Pembaharuan  dalam  Islam:  Sejarah  Pemikiran  dan Gerakan ,  Cet.  XII. (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 11-12
18 Dalam tulisan ini Amin Abdullah menjelaskan ketiga konsep paradigma tersebut, yaitu; Pertama,  paradigma literalistik, paradigma  yang  dominannya  pembhasan  tentang  teks Ar-Risalah karya Imam As-syafi’i yang dianggap sebagai buku rintisan pertama tentang metodologi  hukum  Islam, yang  kemudian  diikuti  oleh  para  ahli  ushul  mazhab mutakallimun ( Syafiiyah, Malikiyah, Hanabilah  dan  Mu’tazilah ).  Setelah  lebih  kurang  lima abad  (dari  abad  ke-2H-7H) baru mengalami  perbaikan dengan  munculnya  Asy-Syatibi

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Beragam  persepsi  perkembangan  dan  perubahan  atas  hukum  Islam  atau bahkan  sampai  pada  batas  tertentu  bisa  juga  disebut  mispersepsi  tentang hukum  Islam. Hal itu disebabkan oleh kekeliruan dalam pemahaman kontekstual hukum  Islam  oleh  non-Muslim  maupun  kekeliruan  kaum  Muslimi  sendiri  dalam model penerapan hukum Islam. Multi-pendekatan dan multi-model dalam tataran aplikasinya,  menunjukkan  bahwa  tidak  ada  keseragaman  pemahaman tentang  kontekstualisasi  hukum  Islam,  baik  di  kalangan  umat  Islam sendiri,  terlebih  di  kalangan  non-Muslim.  Di  mana,  bagi  sebagian  umat Islam,  hukum  Islam  ( syariah )  adalah  hukum  Tuhan  yang  mutlak diterapkan secara penuh. Ia dianggap sebagai norma hukum yang harus diterapkan  tanpa  mempertimbangkan  kondisi  sosial-politik  di  mana  ia akan  diimplementasikan.  Sebagian  Muslim  yang  lain  memahami  nilai hukum  Islam  ( syariah )  bisa  diadaptasikan  dengan  kondisi  sosial-budaya masyarakat  atau  negara.  Sedangkan  bagi  sebagian  non-Muslim,  hukum Islam  ( syariah )  identik  dengan  wacana  dan  praktik  yang  represif.  Atau dalam pengertian yang lain, hukum  Islam  ( syariah ) dianggap sebagai wacana yang  akan  menggerakkan  mesin  politik  orang-orang  Islam  guna  meraih kekuasaan  Islam  di  negara-negara  Barat  melalui  aplikasi  hukum  Islam secara bertahap.
Dalam  pandangan  Hallaq,  sebagai outsider yang intensif mengkaji sejarah awal  hukum  Islam  (syariah),  perkembangannya  sampai  kondisinya  di  era modern,  seperti  halnya  sarjana  Muslim,  memahmainya  sebagai  total discourse ,  ia  mengatakan  bahwa  “f or  over  a  millennium,  and  until thenineteeth  century,  the  Shari’a  represented  a  complex  set of social, economic, moral, educational, intellectual and cultural practice. It was not just about law ”. 19
(w.1388  M)  yang  menambahkan  teori maqasyid  syari’ah yang  mengacu  pada  maksud Allah  yang paling mendasar sebagai pembuat hukum; Kedua, Paradigma utilitarianisme, paradigma  para  pembaharu  metodologi  hokum  Islam  di  dunia  modern,  seperti Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Abdul Wahab Khallaf, Allal al-Fasi, dan Hasan Turabi, yang  merevitalisasi  sumbangan  Asy-Syatibi  karena  dianggap  tidak  menawarkan  teori baru,  hanya  pada  tataran  revitalisasi  prinsip  maslahah  melalui  teori maqashid -nya;  dan Ketiga, paradigma liberalisme, paradigma yang cenderung  berdiri pada  paradigma yang terlepas dari pada paradigma klasik yang berpijak pada prinsip masla ḥ ah . Dalam hal ini,
Muhammad  Iqbal,  Mahmud  Muhammad  Taha,  Abdullah  Ahmed  An-Naim, Muhammad Said Ashmawi, Fazlur  Rahman dan Muhammad Syahrur, di mana mereka beranggapan  prinsip masla ḥ ah tidak  lagi  memadai  untuk  membuat  hukum Islam tetap relevan  di  dunia  modern.  Lebih  lenjut  bisa  baca  M.  Amin  Abdullah,  “Paradigma Alternaftif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer”. Dalam Riyanta,  Dkk  (Editor). Neo  Ushul  Fiqh:  Menuju  Ijtihad  Kontekstual .  (Yogyakarta:  Fakultas Syariah Press-Forum Studi Hukum Islam (FSHI) UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 137-140. 19 Wael  B.  Hallaq, An  Introduction  to  Islamic  Law .  (Cambridge:  Cambridge University Press,

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Lebih lanjut Hallaq mengungkapkan bahwa kesulitan dalam memediasi hukum  Islam  (baca:  syariah)  dengan  tantangan  modernitas  adalah karena syariah dipandang sebagai karya ideal ahli hukum (mujtahid dan mufti) dan bukan oleh hakim. Artinya syariat merupakan hasil kreativitas sarjana-sarjana  Muslim  yang  berpikiran  idealis  dan  mereka  itu independen  dari  negara.  Mereka  ini  (mujtahid  dan  mufti)  dalam pandangan  yang  lazim  disebut  sebagai  para  konseptor  syariah  yang sebenarnya. Mereka ini  merupakan  ulama  idealis  yang  mengembangkan keilmuannya di luar  kontrol  negara.  Di  samping  itu, mereka juga terikat dengan aturan dan prosedur berperkara di pengadilan.  Ketegangan  inilah yang membuat syariah sulit berkembang, terutama di era modern. 20
Menurut  Hallaq,  perubahan  konteks  sosial  dan  pergeseran  politik yang  menyangkut  hubungan  agama  dan  negara  telah  mengubah  masa depan hukum Islam. Sehinga hukum Islam merupakan entitias unik yang dibangun  oleh  landasan  epistimologis  dan  ontologis  sumber  Islam  yang sakral dan otentik. 21 Dalam hal ini, maka para ulama-lah yang dianggap paling  cocok  untuk  mengemban  misi  yuridis.  Kendati  demikian  posisi negara  di  atas  segalanya  dalam  era  post  kolonialisme,  turut  mereduksi pemberlakuan hukum  agama (baca: hukum  Islam).  Di mana, hukum agama bukan lagi menjadi domain ulama semata, akan tetapi jatuh dalam  kuasa negara.  Dengan  kata  lain,  masa  pasca  kolonialisme  telah  melahirkan tradisi  dan  perkembangan  hukum  yang  baru  di  negara-negara  atau masyarakat Islam. Dampaknya adalah  negara-negara  tersebut  mengadopsi sistem  hukum  Barat  dan  menggeser  dominasi  hukum  Islam  yang  kuat sebelumnya.
Modernitas  yang  ditandai  dengan  lahirnya  konsep  negara-bangsa dalam  kontek negara-negara Muslim pasca-kolonialisme telah merenggut naturalitas hukum Islamt sebagai entitas hukum agama yang dibangun atas landasan berfikir yang  otonom  kalangan  ahli  hukum  agama.  Modernitas negara-bangsa,  menurut  Hallaq,  telah  merampas  dan  memangkas dinamika  hukum  Islam  sebagaimana  yang  tampak  pada  masa  sebelum negara-negara Islam jatuh dalam kontrol dan dominasi Barat pada abad 18
2009), hlm. 57
20 Wael B. Hallaq, Authority, Continuity and Change in Islamic Law . (Cambridge. UK: Cambridge University Press, 2004), hlm. 63
21 Wael  B.  Hallaq, Sharia:  Theory,  Practice  and  Transformation .  (Cambridge:  Cambridge University Press, 2008), hlm. 25-26

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
paruh pertama abad 20. 22 Oleh  karena  itu,  segala  bentuk  penemuan  dan pengembangan metode dan teknik mempertinggi kualitas hidup manusia lewat  proses modernisme kebudayaan merupakan langkah-langkah yang pararel dengan pewujudan kemaslahatan umum, dan dalam waktu yang singkron  dengan  cita-cita  kultural  Islam,  dalam  hal  ini  mengharuskan pembaruan pemahaman terhadap  dirinya, sebagai upaya aktualisasi dan fungsionalisasi hukum Islam dalam menghadapi dinamika kebudayaan. 23

## Tipologi Hukum Islam Perspektif Wael B. Hallaq
Untuk memahami isi dan dimensi hubungan antara keberlanjutan dan perubahan,  Wael  B.  Hallaq  memilih  untuk  meneliti  konstruksi  diskursif yang  relatif  singkat  disebut  tipologi  hukum,  dengan  menggunakan metode  hermeneutik.  Metode  ini  memiliki  fungsi  ganda  yaitu  dapat mempresentasikan  diri  pengarang  (pemegang  otoritas  tertinggi)  dan menelusuri tradisi terdahulu dimana struktur fiqh dibentuk. Oleh karena kritik dari luar tradisi dan literature yang bervariasi dan dapat dipercaya sangat  diperlukan  untuk  menghasilkan  realitas  yang  objektif,  sehingga terjadi perkembangan suatu hukum dan tidak terjadi kejumudan.
Tipologi hukum merupakan suatu bentuk wacana yang mengurangi komunitas  khusus  hukum,  sehingga  mudah  diatur  dengan mempertimbangkan seluruh sejarah, kegiatan dan fungsi hukum tersebut. Salah  satu  karakteritik  fundamental  sebuah  tipologi  adalah penggabungan  dari  struktur  otoritas  di  mana  semua  unsur  yang membentuk  tipologi  dihubungkan  satu  sama  lain.  Sinkronis  sebuah tipologi memberikan sinopsis terhadap unsur-unsur sejarah yang berkerja dalam tradisi hukum dan komunitas ahli hukum. Dengan demikian, maka evolusi  pengertian  tantang  tipologi  sebagai  konstruksi  teoretis  harus menggambarkan realitas tertentu secara logis dan historis. 24
Tipologisasi dalam kajian hukum Islam diperlukan untuk mengetahui peta  penelitian  ( framework  for  enquiry )  para  orientalis  ( outsider ).  Beberapa orientalis  pada  masa  awal  tidak  dipungkiri  jelas  memulai  kajian hukum Islam  karena  kepentingan  ideologis,  sehingga  apa  yang  mereka hasilkan cenderung reduksionis, tendensius dan tidak obyektif. Misalnya, Mustafa  Abdul  Raziq  merekam  temuan  orientalis  yang  hidup  pada masanya  tentang  hukum  Islam  dalam  karyanya al-Tamhîd  fî  Târîkh
22 Wael B. Hallaq, Sharia…, hlm. 28 23 M. Din. Syamsudin,  “Mengapa Pembaharuan Islam”, Jurnal Ulumul Qur`an, Nomor I. Vol. IV. 1993. hlm. 69
24 Wael B. Hallaq, Authority…, hlm. 75

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Falsafati’l  Islâmiyyah. Raziq  merupakan  sosok  intelektual  yang  sejak  awal menyadari  bahwa  proyek  orientalisme  tidak  selalu  murni  untuk kepentingan  ilmu  pengetahuan.  Dalam  buku  tersebut  ia  membantah pandangan Carra de Vaux, yang menyatakan bahwa fiqh lahir dari masa pemerintahan  Islam  berpusat  di  Damaskus,  sehingga  banyak bersinggungan  dengan  Undang-Undang  Byzantium  (Romawi  Timur), 25 Ignadz  Goldziher,  yang  menyatakan  bahwa  fiqh  adalah  produk intelektual  Islam  yang  lahir  karena  pengaruh  ( influence )  dari  agama Kristen  dan  Agama  Yahudi. 26 Demikian  juga  dengan  Joseph  Schacht, yengmerupakan  murid  Ignadz  Goldziher  yang  mempunyai  argument yang sama. Jika ditarik benang merah dari penelitian ketiga orientalis itu ditemukan adanya kesamaan titik tolak ( point of departure ) kajian mereka, yaitu pada isu autensitas dan orisinalitas hukum Islam. Berdasarkan pada geneologi  (asal-usul)  hokum  Islam  mereka  meyakini  bahwa  produk intelektual  di  masa  selanjutnya  adalah  khazanah  yang  lahir  dari inferioritas peradaban Islam terhadap peradaban-peradaban sebelumnya. Implikasi  dari  kesalahpahaman  ini  adalah  adanya  keyakinan  bahwa hukum Islam idealistik tulen dan tidak mengandung positivisme. 27
Berdasarkan implikasi kesalahpahaman para orientalis tersebut, maka Hallaq  merumuskan  lima  tesis  yang  diajukan  sekaligus  berhasil merombak, minimal menggugat tesis-tesis yang sudah mapan sejak awal kajian Islam dan hukum Islam di Barat. Pertama, tesis tentang tertutupnya pintu  ijtihad, insidad  bab  al-ijtihad,  the  close  of  the  gate  of  ijtihad. Dimotori terutama oleh Joseph Schacht, tesis yang berkembang di kalangan sarjana Barat  adalah  setelah  munculnya  empat  mazhab  yang  dibangun  Malik, Syafi’i,  Abu  Hanifah  dan  Ahmad  ibn  Hambal,  dengan  prinsip  hukum Islam  telah  selesai  dalam  decade  abad  ke-4  Hijriyah/  ke-10  Masehi. Berbagai  kajian  hukum  Islam  berikutnya  selalu  berlandaskan  dan merupakan  pengembangan  dari  pemikiran-pemikiran  yang  secara mendasar  telah  dibahas  ulama  mazhab  di  atas,  yang  pada  gilirannya membawa  kepada  tertutupnya  pintu  ijtihad.  Sebagai  konsekuensi  logis, upaya kajian hukum pada masa-masa berikutnya diyakini sebgai aktivitas
25 Mustafa  Abdul  Raziq, al-Tamhîd  fî  Târîkh  Falsafati’l  Islâmiyyah, (Kairo:  Maktabah  al- Tsaqafah al-Islamiyah, 2007), hlm. 133
26 Mustafa Abdul Raziq, al-Tamhîd…, hlm. 134 27 Muhammad  Muslehuddin, Philosophy  of  Islamic  Law  and  The  Orientalist  A  Comparative Study  of  Islamic  Legal  System ,  1991.  Terj.  Yudian  Wahyudi, Filsafat  Hukum  Islam  dan Pemikiran Orientalis , (Yogyakarta. Tiara Wacana, 1991), hlm.xi

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
taklid semata.
Kenyataan  di  atas  mendorong  Hallaq  untuk  mengkaji  lebih  jauh tentang pintu ijtihad. Kritiknya terhadap Schacht terkait bertentangannya pandangan  ijtihad  yang  bertentangan.  Satu  saat  Schacht  mengatakan bahwa  pintu  ijtihad  telah  ditutup  sedang  pada  saat  yang  lain  ia mengatakan  bahwa  setelah  abad  ke-4/  ke-10,  banyak  ulama  yang melakukan  ijtihad  dalam  menghadapi  masalah  kehidupan  sehari-hari. Hallaq  kemudian  memutuskan  untuk  menjadikan  masalah  tersebut sebagai topik utama disertasinya dengan judul The Gate of Ijtihad: A Study of Islamic Legal Theory (1983), yang diserikan ke dalam dua makalah, yaitu; on the Origins of the Controvercy About the Exiztence of Mujtahids and the Gate of  Ijtihad dan Was  the  Gate  of  Ijtihad  Closed?. Dua  makalah  ini  terutama yang  kedua,  berhasil  menarik  perhatian  para  sarjana  dan  menyadarkan mereka  pada  kenyataan  bahwa  tesis  yang  menyatakan  bahwa  pintu ijtihad  telah  ditutup  yang  berkembang  selama  ini  bertentangan  dengan realitas  sejarah  sehingga  tesis  tersebut  perlu  dipertanyakan.  Sejak munculnya  karya  Hallaq,  perdebatan  tentang  pintu  ijtihad  terangkat kembali dan untuk yang kesekian kalinya menjadi topik kontroversial di kalangan  para  penulis  berikutnya;  akibatnya,  berbagai  kajian  berikutnya menyangkut ijtihad selalu melibatkan nama Schacht and Hallaq. 28
Untuk  mendukung  tesis  di  atas,  Hallaq  mengajukan  tesis  ke  dua, yakni:  adanya  dialektika  antara  teori  dan  praktik  dalam  hukum  Islam. Seperti dalam tesis sebelumnya, ia mengoreksi tesis yang sudah mapan di kalangan sarjana sebelumnya, suatu tesis yang juga dibangun Schacht. Di mana,  ia  mulculnya  doktrin hilah-hiyal (fiksi  hukum)  atas  reaksi banyaknya  rumusan  teori  yang  lahir  dari  para  pakar  hukum  (fuqaha), namun tidak sesuai dengan realitas yang ada atau dalam pengertian yang lain,  teori-teori  itu  tidak  teraplikasikan  ke  dalam  kehidupan  sehari-hari. Berdasarkan  doktrin  hilah,  satu  tindakan  hukum  bisa  dipandang  benar secara  formal  walaupun  dalam  kenyataan  hal  itu  bertentangan  dengan teks  Al-Qur’an  atau  Al-Hadits  Nabi  SAW.  Contoh  dalam  hal  ini  adalah yang dikenal dengan nikah muhallil dan hutang rente dengan cara bai’atan fi bai’ah yang  terjadi  di  tengah-tengah  masyarakat  Islam  termasuk  di Indonesia. 29
28 Wael B. Hallaq, The Impossible…, hlm. 5-6
29 Mir  Siadad  Ali  Khan,  “The  Mohammad  Laws  Against  Usury  and  How  They  Are Evaded,“ Journal of Comparative of Legislation , 1929, hlm. 233-244

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Berbeda dengan keyakinan di atas, Hallaq berpendapat bahwa proses dialektika  antara  teori  yang  terdapat  dalam  kitab-kitab  fikih  dengan praktik  hukum  di  tengah-tengah  masyarakat  Islam  terjadi  secara  terus menerus. Banyak contoh yang dikemukakan Hallaq untuk membuktikan kebenaran  tesis  ini.  Pertama,  misalnya,  adanya  karya-karya  komentar ( syarh ),  komentar  atas  komentar  ( hasyiyah ),  dan  ringkasan  ( mukhtashar ) dalam  kitab-kitab  fiqh.  Hal  ini,  menurut  Hallaq,  merupakan  aktivitas intelektual yang didasarkan bukan hanya pada teks-teks yang ada tetapi juga  merupakan  hasil  dialog  para  penulisnya  dengan  persoalan  konkret yang  dihadapi  umat  Islam.  Misalnya,  ada  satu  kitab  yang  ditulis  oleh sorang ahli hukum Islam (faqih); kemudian ada penulis lain yang menulis ringkasan ( mukhtashar ) dari kitab tersebut. Tahap berikutnya, ada seorang faqih  lain  menulis  komentar  ( syarh ) terhadap  kitab  mukhtashar tersebut. Ternyata, isi kitab syarh ini jauh berbeda dari isi kitab pertama darimana kitab mukhtashar tersebut ditulis. Hal ini terjadi karena antara lain, adanya perbedaan  kondisi  (misalnya  adalah  tempat  dan  waktu)  yang  dihadapi oleh  penulis  kitab syarh dan  penulis  kitab  pertama.  Rumusan-rumusan pemikiran  dalam  kitab  fiqh  dipengaruhi  waktu,  tempat,  dan  keadaan yang  berbeda,  itulah  gagasan  Hallaq.  Sejarah  membuktikan,  bahwa ketentuan hukum menyangkut masalah tertentu seringkali berbeda bukan hanya  antara  ulama  penganut  satu  mazhab  dengan  ulama  penganut mazhab  yang  lain,  tetapi  di  antara  satu  ulama  dengan  ulama  yang  lain dalam  satu  mazhab.  Sebenarnya,  tesis  Hallaq  yang  kedua  ini dimaksudkan  untuk  menunjang  tesis  dia  yang  pertama;  yakni,  adanya dialog dan dialektika antara teori dan praktik dalam sejarah hukum Islam membuktikan secara kuat bahwa pintu ijtihad selalu terbuka di kalangan umat Islam. 30
Tesis  Hallaq  yang  ke  tiga  adalah  tentang  pengaruh  asing  terhadap rumusan  hukum  Islam. 31 Masalah  pengaruh  asing  ini  telah  menjadi polemik yang berkepanjangan sejak awal kajian Islam di Barat. Orientalis besar  sekaliber  Ignaz  Goldziher  berusaha  meyakinkan  para  pengkaji hukum Islam bahwa rumusan-rumusan hukum Islam yang ada sekarang ini  sangat  dipengaruhi  oleh  rumusan-rumusan  hukum  yang  sudah  ada
30 Wael B. Hallaq, The Impossible…, hlm. 8 31 Untuk  kajian  ringkas  tentang  problem  pengaruh  asing  terhadap  hukum  Islam,  baca Akh.  Minhaji,”  The  Problem  of  Foreign  Influence  of  Islamic  Law,” Al-Jami’ah 49,  1992, hlm. 1-16.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
sebelumnya,  terutama  hukum  Agama  Kristen  dan  Agama  Yahudi.  Tesis Goldziher  ini  dielaborasi  lebih  jauh  oleh  sarjana  berikutnya  seperti Schacht  dan  diikuti  kemudian  oleh  Patricia  Crone.    Melalui  karya- karyanya, Crone berusaha membuktikan bahwa praktik hukum di Syiria (pusat  Islam  saat  itu),  hukum  Romawi  dan  hukum  Yahudi  sangat mempengaruhi  formulasi  hukum  Islam,  tertutama  misalnya  dalam  hal sistem sumpah ( qasamag ) dan institusi perkawinan ( patronate wala’ ). 32
Pikiran  Crone,  yang  kemudian  diikuti  Judith  Romney  Wegner,  telah mendorong Hallaq untuk mengoreksi tesis yang sudah berkembang lama tentang pengaruh asing terhadap hukum Islam. Melalui satu artikel cukup panjang, 33 ia  mangeritik  bahwa  pandangan  Crone  itu  ahistoris . Menurut Hallaq  masyarakat  di  Timur  Tengah  sama  seperti  masyarakat  lainnya, dalam  totalitas  hukum  yang  digunakan  dalam  kehidupan  sehari-hari. Termasuk didalamnya adalah sistem hukum, satu sistem yang kemudian dikembangkan  berdasarkan  keyakinan  “baru”  berlandaskan  Al-Qur’an dan Al-Hadis Nabi SAW. dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. 34
Tesis  Hallaq  yang  keempat  adalah  tentang  posisi  Syafi’i  (w.  820) sebagai  pendiri  ilmu  ushul  fiqh.  Schacht,  sekali  lagi,  mempunyai  peran penting  dalam  membangun  tesis  ini,  terutama  melalui  karyanya The Origins  of  Muhammadan  Jurisprudence .  Kenyataan  ini  telah  mendorong Majid  Kadduri  untuk  menerjemahkan  karya  Syafi’i Ar-Risalah ,  dan  juga Philip  K.  Hitti  untuk  memberi  judul  salah  satu  makalahnya  “ Al-Syafi’i: Founder  of  the  Science  of  Islamic  Law “. 35 Secara  singkat,  bahwa  Syafi’i sebagai pendiri ilmu ushul fiqh telah mendapat tempat secara meluas di kalangan penulis hukum Islam, suatu pandangan yang juga berkembang di kalangan masyarakat Islam. 36
Pada  perkembangan  berikutnya,  tesis  tentang  peran  Syafi’i  dalam perkembangan  ushul  fiqh  semakin  dipertanyakan;  sebagian  penulis bahkan menunjukkan satu indikasi bahwa, walaupun peran Syafi’i sangat
32 Wael B. Hallaq, The Impossible…, hlm. 8-9 33 Akh.  Minhaji,  “Penggunaan  dan  Penyalahgunaan  Bukti  Sejarah:  Problem  tentang Pengaruh  Hukum  Provinsi  dan  Hukum  Romawi  terhadap  Masa  Awal  Pertumbuhan Hukum Islam”, dalam K e Arah Fiqh Indonesia , ed. Yudian W. Asmin (Yogyakarta: Forum Studi Hukum Islam, Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga,1994), hl.m 33-70.
34 Wael B. Hallaq, The Impossible…, hlm. 10 35 Philip  K.  Hitti, Makers  of  Arab  History (London  Macmillan,  1968), hlm.167-83.
36 Muhammad Hashim Kamali, Principles of  Islamic  Jurisprudence (Cambirge: The  Islamic Texts Society,1991), hlm. 5.

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
besar  dalam ushul  fiqh ,  ia  bukanlah  pendiri  ilmu  tersebut. 37 Namun demikian,  Hallaq  yang  pertama  kali  membahas  masalah  tersebut  secara panjang  lebar  melalui  karyanya  “ Was  al-Syafi’i  The  Master  Architect  of Islamic  Jurisprudenc? ”.  Setelah  menelusuri  perjalanan  sejarah ushul  fiqh ,
Hallaq  sampai  pada  kesimpulan  bahwa  tesis  tentang  Syafi’i  sebagai pendiri  ilmu ushul  fiqh tidak  didukung  oleh  kenyataan  sejarah.  Antara lain, ia beralasan bahwa karya Syafi’i Ar-Risalah , yang dipandang sebagai karya  monumental  dalam  bidang  ushul  fiqh,  tidak  menawarkan metodologi  yang  sistematis,  padahal  kajian  metodologi  yang  sistematis dipandang sebagai topik dasar untuk satu karya ushul fiqh . Lebih dari itu,
Risalah menurut Hallaq tidak menarik perhatian para sarjana semasanya, baik  untuk  mendukung  atau  mengeritik  pemikiran  yang  ada  di  dalam kitab  tersebut.  Dalam  hal  ini,  Hallaq  “berhasil”  membuktikan  bahwa Syafi’i bukan bapak ushul fiqh , suatu pandangan yang hingga kini belum ada  penulis  lain  yang  membantah.  Jika  benar  demikian,  lantas  siapa pendiri ilmu ushul fiqh ? Ini adalah pertanyaan yang Hallaq sendiri belum menjawabnya dalam karya-karyanya yang telah diterbitkan. 38
Tesis  terakhir  Hallaq  tertuang  dalam  buku  yang  sedang  di  tangan pembaca,  yakni:  syari’ah  merupakan  paradigma  umat  Islam  yang melahirkan  moral  dan  hukum  dan  sekaligus  anti-tesis  terhadap paradigma Barat yang menempatkan manusia sebagai awal dan akhir dari semuanya  sekaligus  memisahkan  antara  Sesuatu  yang  seharusnya  ( Das Sollen ) berupa nilai-nilai moral dan sesuatu yang kenyataannya ( Das Sein ) berupa  ralitas  dan  kehidupan  nyata.  Dalam  bentuk  kongkritnya,  Hallaq kemudian  menegaskan  bahwa  umat  Islam  yang  mendasarkan  diri  pada syari’ah  tidak  mungkin  membangun  negara  yang  pada  dasarnya merupakan kreasi dunia modern-Barat yang didasarkan pada paradigma Enlightenment,  satu  paradigma  yang  berbeda  bahkan  bertentangan paradigma  syari’ah.  Ia  mengatakan:  “Warisan  umat  Islam  menyediakan contoh yang baik dan sekaligus menjadi model untuk suatu pemerintahan yang  baik,  bahkan  lebih  baik  dari  pemerintahan  yang  didasarkan  pada Enlightenment berupa negara-bangsa ( nation-state ) yang ada saat ini.”
37 Bernard Lewis, The  Search for God’s Law: Islamic Jurisprudence in the Wrthings of Sayf al- Dîn al-Amidî (Salk Lake City: University of Utah Press,1992), hlm. 18
38 Wael B. Hallaq, The Impossible…, hlm. 11-12

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402

## Kontekstual Hukum Islam dalam Realitas Sosial-Budaya
Keragaman  budaya  dan  karakter  masyarakat  Indonesia  berimplikasi pada  warna  Islam  itu  sendiri.  Dalam  istilah  Azyumadi  Azra,  Islam Indonesia disebut sebagai flowery Islam , bila dilihat dari konteks pemikiran Islam,  dan  jika  dikaji  secara  mendalam  akan  ditemukan  berbagai  corak yang melekat pada Islam Indonesia. 39 Pertama, dari segi pemahaman dan pengamalan;  Islam  Indonesia  bercorak  kultural.  Pendekatan  budaya dalam konteks Indonesia sangat efektif, hal ini karena (1) pendekatan ini sudah menjadi warisan para wali yang menyebarkan Islam, (2) keragaman budaya  yang  ada  pada  bangsa  Indonesia  semakin  memperlancar penyebaran  Islam  dengan  pendekatan  tersebut,  sekaligus  yang membedakan dalam corak Islam di Timur Tengah.
Kedua, dari segi pandangan, Islam Indonesia bercorak pluralis. Sikap toleransi  ajaran  Islam  di  Indonesia  menjadi  fotret  penyebaran  Islam  di Indonesia sejak awal kedatangan. Sikap ini searah dengan spirit Al-Qur’an pada  Surat  al-Hujurat  ayat  13,  bahwa  keberagaman  suku  merupakan kekayaan  bangsa  yang  perlu  dijaga  dengan  sikap  saling  kenal  dan menyayangi satu sama lain. Selain itu, umat Islam Indonesia sebagaimana pernyataan  Azra,  memiliki  tiga  landasan  ortodoks; pertama ,  kalam-nya adalah Asy‘ariyah; kedua, fiqh-nya adalah Syafi’i; dan ketiga , tasawuf-nya adalah al-Ghazali. Ketiga landasan ini kemudian semakin memberi warna tersendiri bagi umat Islam Indonesia dari umat Islam pada bangsa-bangsa lain. 40
Ketiga,  dari  segi  hubungan  antar  tradisi  dan  modernisasi,  Islam Indonesia  bercorak  neo-modernis.  Sebagaiman  pernyataan  Azra sebelumnya,  bahwa  kalam  umat  Islam  Indonesia  adalah  Asy‘ariyah, namun  kemudian  pandangan  modernis  Abduh  mulai  merambah  ke Nusantara dan diperkuat oleh Harun Nasution dengan pandangan yang bercorak rasional dan modernis, sehingga Islam Indonesia  bercorak neo- modernis. Penerimaan atas modernisasi dan/ sekaligus tetap memegang teguh  tradisi  sebagai  sebuah  kearifan  lokal  menjadi  daya  tarik  dan  ciri khas Islam di Indonesia. 41
39 Mujamil  Qomar, Fajar  Baru  Islam  Indonesia,  Kajian  Komprehensif  Atas  Arah  Sejarah  dan Dinamika Intelektuan Islam Nusantara (Bandung: Mizan, 2012), hlm. 51-58
40 Azyumardi  Azra, Surau  Pendidikan  Islam  Tradisional  dalam  Transisi  dan  Modernisasi (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003), hlm. 147
41 Mujamil Qomar, Fajar…, hlm. 53

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Keempat,  Islam  normatif  menjadi  ciri  pemikiran  umat  Islam  di Indonesia. Di  mana,  corak  ini  tidak  lepas  dari  peranan  para  mubaligh yang  sering  menyampaikan  wahyu  secara  tekstual-normatif  yang  belum tersentuh  oleh  penalaran  dan  strategi  yang  rasional.  Kelima,  Islam nasionalis  menjadi  ciri  dari  kepartaian  Islam  di  Indonesia.  Islam  tidak dijadikan sebagai partai politik ideologis, kendati umat Islam merupakan umat terbesar di Indonesia. Dengan landasan ideologi Pancasila, populasi umat  Islam  tersebar  di  berbagai  partai  politik  dan  tetap  menjaga  nilai nasionalisme. Meskipun pada era reformasi muncul partai-partai “Islam”, namun semua berazas pancasila dan UUD 45.
Modernisasi  dalam  Islam  sebagai  upaya  untuk  melakukan  re- interpretasi  terhadap  pemahaman,  pemikiran,  dan  pendapat  tentang masalah  keislaman  yang  telah  dilakukan  oleh  pemikir-pemikir sebelumnya untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Perubahan Islam  Indonesia  yang  terjadi  sejak  awal  abad  ke-20  tergambar  sebagai kebangkitan,  pembaruan,  bahkan  dapat  dikatakan  sebagai  pencerahan ( renaissance ).  Gerakan  pencerahan  ( renaissance )  di  Indonesia  tidak  hanya terjadi  pada  aspek  intelektual  dan  pemikiran  saja,  tapi  juga  terjadi  pada hukum Islam.
Al-Qur’an  dalam  wujudnya  sebagai  teks  yang  pada  hakikatnya memerlukan  pemahaman,  penjelasan,  dan  interpretasi  mendalam. Perkembangan  ilmu  pengetahuan  tentunya  turut  berpengaruh  dalam pemahan  atas  teks-teks  Al-Qur’an  yang  berbasa  Arab,  yang  dipilih oleh  Tuhan  dalam  menyampaikan  pesan  trasenden-Nya.  Ketika pemahaman terhadap  Al-Qur’an selalu  bergerak,  kita  akan  lebih  mudah membingkai setiap persoalan dengan merujuk pada konteks sosial-budaya suatu masyarakat. Dalam pengertian yang lain,  ketika semakin banyak perampasan  hak  atas  nama  agama  dan  teks  suci  oleh  segelintir  orang, maka  harus  dilawan  dengan  memahami  Al-Qur’an  dalam  bingkai kekinian yang  mengedepankan rasa keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks sosial-budaya di Indonesia.
Dalam  dimensi  kajian  terdahulu,  Al-Quran  yang  sejak  awal pewahyuanya  telah  bersentuhan  dengan  realitas  sosial-budaya  yang melingkupinya,  pada  perkembangannya  sering  diposisikan  sebagai “bahasa  langit”  yang  absolut,  sehingga  cukup  dengan  pemaknaan  atau penafsiran  tunggal  untuk  semua  zaman.  Padahal  perkembangan  zaman yang  terus  berubah  dihadapkan  dengan  penafsiran  teks  yang  monoton

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
inilah yang melahirkan sebuah kesenjangan. Kesenjangan antara teks dan konteks, dalam hal ini persoalan-persoalan kemanusiaan, dapat diartikan sebagai  ketidakmampuan  ummat  Islam  untuk  mengaitkan  ajaran-ajaran Islam  dalam  kitab  sucinya,  Al-Qur’an  dengan  isu-isu  aktual  sekaligus krusia  kemanusiaan,  seperti  kemiskinan,  diskriminasi,  eksploitasi, kebodohan dan lain sebagainya. 42
Di sinilah urgensi upaya mendialogkan teks Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai  sumber  hukum  primer  dengan  realitas  sosial  yang  dinamis  atau disebut dengan kontekstualisasi hukum Islam. Perubahan zaman dengan beragam tantangannya membutuhkan sebuah metode yang sesuai dengan perkembangan  peradaban  manusia.  Diperlukan  sebuah  upaya pembaharuan  dalam  pemahaman  teks-teks  keagamaan  sehingga  tidak terkesan  bahwa  pemikiran-pemikiran  ulama  klasik  sudah  mencapai  titik kesempurnaan sehingga tidak layak untuk dirubah baik dari segi metode ataupun  isi.  Al-Qur’an  bukanlah  spekulasi  teoretis,  monograf-monograf gramatikal, atau kutipan-kutipan ilmiah di luar bimbingan Al-Qur’an itu sendiri.  Setiap  Muslim  harus  meyakini  bahwa  Al-Qur’an  bukan  sekedar dibaca  secara  laf ḍ iah  tetapi  harus  selalu  direnungkan  kandungan maknanya,  sehingga  Al-Qur’an  benar-benar  berfungsi  menyentuh berbagai  dimensi  persoalan  kehidupan  manusia  secara  faktual  sebagai petunjuk kehidupan yang dinamis dan harmonis. 43
Pernyataan  tersebut  bukan  berarti  bahwa  pemahaman  tekstual  tidak diperlukan,  namun  yang  perlu  diluruskan  dalam  memahami  teks-teks keagamaan  bahwa  muatan-muatan  kebahasaan  yang  sangat  berlebihan sehingga  meninggalkan  kesan  bahwa  analisa  bahasa  itulah  yang dikehendaki  oleh  makna  sebuah  ayat  juga  melahirkan  kejumudan pemikiran  hukum  Islam.  Sehingga  memerlukan  prodak  pemikiran  yang sistematis,  objektif,  dan  realistis  sebagai  tawaran  dalam  metode  baru. Pewahyuan  Al-Qur’an  tidak  sekaligus  melainkan  secara  bertahap bertujuan  agar  bersentuhan  dengan  problem  realitas  sosial-budaya  pada saat  itu.  Oleh  sebab  itu,  upaya  untuk  menemukan  jawaban  terhadap permasalahan  realitas  saat  ini  akan  menemui  kesulitan  jika  hanya mengandalkan  pemahaman  Al-Quran  secara  leksikal  semata  tanpa
42 M.  Hilaly  Basya,  “Mendialogkan Teks  Agama  dengan  Makna  Zaman”  jurnal al-Huda , volume III, nomor 11. 2005. hlm. 10-11
43 Muhammad  Ibrahim  Syarif, Ittijahat  al-Tajdid  fi  al-Tafsir  al-Qur’an  al-Karim  fi  Mishr , (Kairo: Dar al-Turast, 1982), hlm. 185-187

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
melibatkan pemahaman terhadap konteks realitas sosial-budaya.
Berdasarkan  pemaparan  tersebut,  maka  hukum  Islam  sebagai  hasil dari proses ijtihad tidak lepas dari pengaruh subyektivitas pelaku ijtihad (mujtahid) beserta lingkungan  yang  melingkupinya.  Hasil  ijtihad  ini  jika ditempatkan  pada  posisi  yang  proporsional  akan  mampu  memberi inspirasi  dari  produk  pemikir  terdahulu  yang  telah  memberi  jawaban terhadap  permasalahan  atau  tantangan  zaman  pada  masanya.  Atau menjadi  contoh  pemahaman  dan  interpretasi  ulama  masa  lalu  terhadap wahyu,  lantaran  di  kelilingi  oleh  situasi  dan  kondisi  sosial  yang  ada. Sehingga dapat dipahami upaya kontekstualisasi merupakan keniscayaan dan  bahkan  sebagai  suatu  keharusan.  Oleh  sebab  itu,  penelusuran menggunakan  pendekatan  sejarah,  baik  sejarah  sosial  hukum  Islam, sejarah  hidup  para  mujtahid  atau  faqih,  menjadi  sebuah  konsekwensi untuk melakukan kontekstualisasi hukum Islam.

## Penutup
Kontekstualisasi  hukum  Islam  terletak  pada  kerangka  metodologi penafsiran  melalui  berbagai  pendekatan  dalam  menemukan  rumusan hukum Islam  yang  tidak  hanya  terbatas  mengacu  pada  teks,  tetapi  juga tidak mengesampingkan realitas sosial-budaya sebagai sudut pandangnya atau  melihat  dan  mempertimbangkan  aspek  kontekstualnya.  Sehingga, hukum Islam itu hadir sebagai respon atas dinamika sosial-budaya yang terus  mengalami  laju  perkembangan  secara  terus-menerus.  Atau  dalam perspektif Wael B. Hallaq konstruksi kontekstual hukum Islam dirancang melalui  pertimbangan  realitas  sosial-budaya  sebagai  bagian  yang  tidak bisa  terpisahkan  dalam  upaya  pencapaian  kemaslahatan.  Karena  pada dasarnya  suatu  hukum  diciptakan  semata-mata  untuk  menghantarkan pada tujuan kemaslahatan.
Kajian  multidisipliner  dalam  pendekatan  hukum  Islam  hendaknya tidak  mengesampingkan  pada  kajian  hitoris,  sosial,  dan  budaya,  yang menjadi karakter khas yang terakumulasi dalam gagasan kontekstualisasi hukum  Islam.  Pemahaman  kontekstual  sebagai  pengembangan didasarkan  atas  keyakinan  bahwa  hukum  Islam  harus  dibaca  dan dipahami berdasarkan kontesnya, sehingga ia tetap  relevan  dan  menjadi tata  aturan  hukum  yang senantiasa diupgrade mengikuti perkembangan zaman.  Tanpa  pemahaman  itu,  maka  hukum  Islam  hanyalah  sebatas aturan mati yang tidak bernilai  sama sekali, yang pada gilirannya justru keluar  dari  tujuan  awalnya,  yaitu  pemenuhan  tiga  jenis  kebutuhan

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
manusia yang meliputi: (1) kebutuhan dlaruriyah (primer); (2) kebutuhan hajjiyah (sekunder); dan (3) kebutuhan tahsiniyah (tersier).

## Daftar Pustaka
A.  Qodri  Azizy. Eklektisisme  Hukum  Nasional:  Kompetisi  antara  Hukum Islam dan Hukum Umum . Yogyakarta: Gama Media, 2002.
___. Reformasi  Bermazhab:  Sebuah  Ikhtisar  Menuju Ijtihad  Saintifik-Modern. Cet. V. Jakarta: Teraju Mizan. 2006.
Amir  Mu’allim  dan  Yusdani. Konfigurasi  Pemikiran  Hukum  Islam. Yogyakarta: UII Press, 2001.
Akh. Minhaji. “Penggunaan dan Penyalahgunaan Bukti Sejarah: Problem tentang  Pengaruh  Hukum  Provinsi  dan  Hukum  Romawi  terhadap Masa  Awal  Pertumbuhan  Hukum  Islam”,  dalam K e Arah  Fiqh Indonesia ,  ed.  Yudian  W.  Asmin.  Yogyakarta:  Forum  Studi  Hukum Islam, Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga. 1994.
Akhmad  Rudi  Maswanto.  “Reaktualisasi  Dan  Kontekstualisasi Pemahaman  Hukum  Islam  Di  Era  Industri  4.0”,  CENDEKIA:  Jurnal Studi Keislaman. 2020. DOI: 10.37348/cendekia.v5i2.79
As-Suyuti. Asbah wa al-Nazair. Mesir: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah,t.t. Azyumardi  Azra. Surau  Pendidikan  Islam  Tradisional  dalam  Transisi  dan Modernisasi . Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003. Bernard  Lewis. The  Search  for  God’s  Law:  Islamic  Jurisprudence  in  the Wrthings  of  Sayf  al-Dîn  al-Amidî. Salk  Lake  City:  University  of  Utah Press, 1992.
David Shaw. “Restating Orientalism: A Critique of Modern Knowledge by Wael B. Hallaq”, The Journal of Religion , Vol. 51, No. 1. January 2020. pp. 167-170; 10.1353/ari.2020.0009
Guntoro.    “Transformasi  Budaya  Terhadap  Perubahan  Sosial  Di  Era Globalisasi, Jurnal Asketik: Agama dan Perubahan Sosial”, Vol. 4 No.
1. Juli 2020. DOI: 10.30762/ask.v4i1.2122
Harun Nasution. Pembaharuan  dalam  Islam: Sejarah  Pemikiran dan Gerakan , Cet. XII. Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
M. Amin Abdullah. “Telaah  Hermeneutis  terhadap  Masyarakat Muslim Indonesia”,  dalam  Muhammad  Wahyuni  Nafis  (ed.), Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof. Dr. Munawir Sjadzali . Jakarta: Paramadina, 1995.
___. “Paradigma  Alternaftif  Pengembangan Ushul  Fiqh  dan  Dampaknya pada  Fiqh  Kontemporer”.  Dalam  Riyanta,  Dkk  (Editor). Neo  Ushul Fiqh:  Menuju  Ijtihad  Kontekstual .  Yogyakarta:  Fakultas  Syariah  Press- Forum Studi Hukum Islam (FSHI) UIN Sunan Kalijaga. 2004.
M.  Hilaly  Basya.  “Mendialogkan  Teks  Agama  dengan  Makna  Zaman” jurnal al-Huda , volume III, nomor 11. 2005.
Muhammad  Abid  Al-Jabiri. Takwînu’l  ‘Aqli’l  ‘Araby. Beirut.  Markaz

## The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law
Vol. 3, No. 1, April, 2022, ISSN. 2809 - 3402
Dirasah al- Wahdah al-Arabiyyah, 1990. Muhammad Ainun Najib, “Legal Policy of Formalization of Islamic Sharia in Indonesia”. Prophetic Law Review , Vol. 2, Issue 2. December 2020. DOI: 10.20885/plr.vol2.iss2.art3
Muhammad Hashim Kamali. Principles of Islamic Jurisprudence. Cambirge:
The Islamic Texts Society, 1991.
Muhammad  Ibrahim Syarif. Ittijahat al-Tajdid  fi al-Tafsir al-Qur’an al-Karim fi Mishr . Kairo: Dar al-Turast, 1982. Muhammad Muslehuddin. Philosophy of Islamic Law and The Orientalist A Comparative  Study  of  Islamic  Legal  System .  Terj.  Yudian  Wahyudi, Filsafat  Hukum  Islam  dan  Pemikiran  Orientalis .  Yogyakarta:  Tiara Wacana, 1991.
Mujamil Qomar. Fajar Baru Islam Indonesia, Kajian Komprehensif Atas Arah Sejarah  dan  Dinamika  Intelektuan  Islam  Nusantara .  Bandung:  Mizan, 2012.
Mustafa  Abdul  Raziq. al-Tamhîd  fî  Târîkh  Falsafati’l  Islâmiyyah. Kairo: Maktabah al-Tsaqafah al-Islamiyah, 2007.
Samsuddin.  “Kontekstualisasi  Teologi  Keadilan  Dalam  Hukum  Qisash Dan  Poligami”.    Al-Tafaqquh:  Journal  of  Islamic  Law,  Vol.  2,  No.  2 (Juli 2021); DOI: 10.33096/altafaqquh.v2i2.109
Syamsul Anwar. Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah . Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Wael B. Hallaq.  review Principles of Islamic Jurisprudence, oleh Muhammad Hashim Kamali, Islamic Law and Society 2. 1995.
___. A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Ushul Fiqh, Cambridge:  Cambridge  University  Press,  1997. Terj.  oleh  E. Kusnadiningrat  dan  Abdul  Haris  bin  Wahid, Sejarah  Teori  Hukum Islam:  Pengantar  untuk  Studi  Usul  Fiqh  Mazhab  Sunni .  Jakarta.  Raja Grafindo Persada, 2000.
___. Authority, Continuity and Change in Islamic Law . Cambridge. UK: Cambridge University Press, 2004.
___. Sharia:  Theory,  Practice  and  Transformation .  Cambridge:  Cambridge University Press, 2008.
___. An Introduction to Islamic Law . Cambridge: Cambridge University Press. 2009.
___. The  Impossible  State:  Islam,  Politik,  and  Modernity’s  Moral  Predicament, New York: Columbia University Press, 2013. Diterjemahkan oleh Akh. Minhaji, Ancaman  Paradigma Negara-Negara:  Islam,  Politik, dan Problem Moral Modernitas. Yogyakarta: Suka Press, 2015.
Yuli  Roisatul  Afifah.  “Pelaksanaan  Zakat  Susu  Perah  di  Desa  Bendosari Kecamatan  Sanan  Kulon  Kabupaten  Blitar  Ditinjau  dari  Fikih  Zakat Yusuf Qardlawi”. Jaksya: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 2, No. 1. April 2020.