## AKTUALISASI MAKNA SYARÎ’AH DAN FIQH DALAM KONSEP HUKUM ISLAM

## Bustami Saladin
(Calon Dosen STAIN Pamekasan, Jl. Raya Panglegur Km. 04 Pamekasan, email: bustamisaladin@yahoo.co.id)

## Abstract:
Islamic law is in accordance with its dimension in a history, that makes the content of the study in its dimension always appears any  system  or  method.  That’s  why  in  Rasulullah  saw  era, Islamic law is based on Allah swt’s revelation and Rasulullah’s judgment,  namely,  Islamic  law  in  Alquran  and  Sunnah perspectives.  The  purpose  of declaring  Islamic  law  is  applying and protecting the benefit for people. It is applied in Islamic law that  concerns  all  aspects  of  human  life  that  has  three  aspects: dharûriyah (primary),  hajiyah  (secondary),  and  tahnisiyah (complementary).
Keywords: Fiqh , syarî’ah, hukum Islâm, ijtihâd, al-Qur’ân, dan al-Hadîts

## Pendahuluan
Hukum Islâm diyakini oleh umat Islâm sebagai sumber hukum yang  bersumber  Dâri  Allâh  swt.  Keyakinan  ini  berdasarkan kenyataan bahwa sumber hukum dalam lslam adalah al-Qur’ân dan Sunnah,  Dalam  setting  sejarah  proses  terbentuknya  hukum  Islâm sudah  berlangsung  pada  masa  nabi  Muhammad  saw.  hal  ini disebabkan karena nabi mempunyai kewenangan dan otoritas penuh yang  melekat  pada  dirinya,  serta  legitimasi-legitimasi  untuk melakukan itu, sementara generasi generasi setelah nabi Muhammad saw. mengembangkan konstruksi dasar hukum yang telah dibangun sebelumnya.  Hal  ini  dapat  terlihat  dari  usaha  (ijtihâd)  para  fuqaha pada setiap periode yang telah berhasil merumuskan fiqh berdasarkan metodologi  ushul  fiqh  dengan  modifikasi-modifikasi  tertentu  yang tidak terlepas dari al-Qur’ân dan Sunnah yang tentu saja modifikasi

## Bustami Saladin
seperti  ini  merupakan  hasil  bargaining  position  antara  fiqh  dengan dinamika konstruksi sosial, budaya dan nilai nilai dalam masyarakat.
Istilah  Hukum  Islâm  sering  diidentikkan  dengan  syarî’ah, namun bila dilihat dari metodologinya mempunyai perbedaan yang signifikan. Syarî’ah adalah al-nushûs al-muqaddasah (nash-nash hukum atau norma-norma hukum yang tertulis) dalam wahyu Allâh dan al– sunnah al-mutawâtirah yang sama sekali belum atau tidak tercampuri oleh daya nalar manusia sehingga ia tetap dan tidak bisa berubah dan tidak boleh dirubah karena ia sebagai wahyu Allâh. 1
Adapun  fiqh  adalah  pemahaman  atau  hasil  pengembangan interpretasi  nalar  manusia  (ijtihâd  mujtahid)  dari  syarî’ah  (al-Qur’ân dan  al-Hadîts)  sehingga  ia  bisa  berubah  dan  berkembang  sesuai dengan  kapasitas  daya  nalar  mujtahid  dan  sesuai  dengan perkembangan  zaman.  Sedangkan  Hukum  Islâm  meliputi  norma- norma  hukum  yang  terdapat  dalam  al-Qur’ân  dan  al-Hadîts  yang belum  melibatkan  daya  nalar  manusia  dan  norma-norma  hukum yang dihasilkan  oleh daya  nalar  manusia  (fiqh  Ijtihâdî) sebagai  hasil pengembangan  pemahaman  al-Qur’ân  dan  al-Hadîts  yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan daya nalar manusia. 2 Berangkat dari pemikiran tersebut, menjadi jelas perbedaan antara  syarî’ah  dengan  fiqh.  Syarî’ah  adalah  wahyu  itu  sendiri  yang belum tercampuri oleh daya nalar manusia. Oleh sebab itu ia bersifat tsubut (tetap)  dan  tidak  berubah.  Sementara  fiqh  adalah  hasil  dari proses penalaran (pemahaman) mujtahid terhadap wahyu. karena itu ia  bersifat  tathawur  (berkembang),  bervariasi  sesuai  dengan  tingkat kemampuan  daya  nalar  mujtahid.  Adapun  hukum  Islâm  sebagai wahyu  Allâh  yang  belum  tercampuri  daya  nalar  manusia  adalah syarî’ah dan  hukum  Islâm  sebagai  pemahaman  terhadap  wahyu adalah fiqh. Dalam keterpaduan dua sifat ini (dimensi) inilah hukum Islâm  bisa  bertahan  sepanjang  masa  dan  berkembang,  tidak  kaku dalam berbagai situasi dan kondisi sosial
Hukum  Islâm  diformulasikan  sebagai  sekumpulan  aturan keagamaan  yang  mengatur  perilaku  kehidupan  kaum  muslimin dalam  segala  aspeknya  baik  yang  bersifat  individual  maupun
1 Abû Zahrah, Ushûl al-Fiqh, (Kairo: Dâr al Fikr, 1377 H/1957 M.), hlm. 344 2 Harun Nasution, Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, Jilid II, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1979), hlm. 7.
Aktualisasi Makna Syariah dan Fiqh
kolektif.  Karekteristik  yang  serba  mencakup  inilah  yang menempatkan posisi penting dalam pandangan umat Islâm. Bahkan sejak awalnya hukum Islâm telah dianggap sebagai pengetahuan par exellence ,  oleh  sebab  itulah  para  pengamat  menilai  adalah  mustahil memahami Islâm tanpa memahami hukum Islâm. 3
Seputar Konsep Syarî’ah
Secara  etimologis  syarî’ah  berarti  jalan  tempat  keluarnya  air untuk  minum, 4 atau  jalan  tenang  untuk  diikuti  (the  clear  path  to  the folowwed) . 5 Dalam  pemakaian  yang  bersifat  religius  kata  ini mempunyai  arti  "jalan  menuju  yang  baik",  yaitu  nilai-nilai  agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam makna yang kongkrit yang bertujuan untuk mengarahkan kehidupan manusia. 6
Kata syarî’ah bila dikaitkan dengan sumber air menunjukkan betapa  vitalnya  syarî’ah  tersebut  sebab  sumber  mata  air  menurut orang Arab adalah menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Sementara itu  dalam  makna  terminologis  syarî’ah  diartikan  sebagai  segala ketentuan  yang  disyariatkan  bagi  hamba-hamba-Nya  baik menyangkut ibadah, akidah dan mu’âmalah. 7 Al-Qur’ân menggunakan kata  syarî’ah  dalam  pengertian  dîn  (agama)  yang  merupakan  jalan lurus  yang  telah  ditentukan  oleh  Allâh  swt.  untuk  manusia  dan merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan sebagaimana firman Allâh swt. dalam surat al-Jâtsiyah: 18.
ﹶﻥﻮﻤﹶﻠﻌﻳ ﹶﻻ ﻦﻳﺬﱠﻟﺍ ﺀﺍﻮﻫﹶﺃ ﻊﹺﺒﺘﺗ ﹶﻻﻭ ﺎﻬﻌﹺﺒﺗﺎﹶﻓ ﹺﺮﻣَﻷﺍ ﻦﻣ ﺔﻌﻳﹺﺮﺷ ﻰﹶﻠﻋ ﻙﺎﻨﻠﻌﺟ ﻢﹸﺛ
Artinya:  Kemudian  Kami  jadikan  kamu  berada  di  atas  suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu
3 Joseph Schacht,    An  Intruduction  in  Islamic  Law  (London:  Oxford  at  the  clarendon Press, 1971), hlm.  1 4 Muhammad Farûq Nabhân,   al-Madkhal li al-Tasy'rî' al-Islâmî, Jilid VIII, (Beirut:Dâr al-Shadir, t.th), hlm.  10 5  H.A.R  Gibb  and  J.H  Krames,  Shorter  Encyclopedia  of  Islam  (London:  Luzzac  1961), hlm.  102 6 Fazlurrahman,  Islam, (Bandung: Pustaka, 1997), hlm.  140 7  Mannâ    al-Qaththân,      al-Tasyrî'  wa  al  Fiqh  fî  al-Islâm  (Beirut:  Mu’assasah  Risâlah, tth), hlm.  14

## Bustami Saladin
dan  janganlah  kamu  ikuti  hawa  nafsu  orang-orang  yang  tidak mengetahui. 8
Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang syarî’ah beliau menjawab  dengan  shalat,  zakat  dan  haji. 9 Hal  ini  membuktikan bahwa  terminologi  syarî’ah  pada  masa  Nabi  digunakan  untuk menyebut  makna–makna  yang  esensial  dari  ajaran  Islâm.  Dengan demikian, syarî’ah meliputi segala ketentuan hukum yang ada dalam sunnah  baik  yang  berkaitan  dengan  akidah,  akhlak  atau  perbuatan manusia dalam bentuk ibadah dan muamalah.
Abû  Hanîfah  membedakan  term  syarî’ah  dan  dîn  (agama), alasannya bahwa syarî’ah  bersifat dinamis dalam pengertian  bahwa syarî’ah  mengalami  perubahan  sesuai  dengan  dimensi  ruang  dan waktu  sementara  din  bersifat  statis.  Term  din  adalah  ajaran-ajaran dasar  dari  agama  yakni  percaya  kepada  kekuasaan  Allâh,  nabi, kehidupan  akhirat  dan  lain  sebagainya  sedangkan  syarî’ah  adalah kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan oleh manusia. 10 Bagi Imam Abû Hanîfah misi setiap Nabi adalah sama yaitu mengajarkan agama tauhid.  Oleh  sebab  itulah  setiap  nabi  selalu  mengajarkan  konsep monotheisme,  tetapi  pada  saat  yang  sama  juga  mengajak  kepada syarî’ah yang  diajarkannya,  tiap  generasi  periode  nabi  sebelum  dan setelahnya  terjadi  perlengkapan  syarî’ah,  sehingga  tentu  saja  tidak semua  syarî’ah  nabi-nabi  terdahulu  dibuang  begitu  saja  sebab  ada syarî’ah yang sifatnya modifkasi atau pembaharuan seperti ajaran haji yang  merupakan  warisan  ajaran  dari  nabi  Ibrahim,  untuk  itulah dalam yurisprudensi Islâm dikenal istilah konsep syar'u man Qoblanâ, dari  sinilah  wajar  jika  Gib  memandang  bahwa  Imam  Abu  Hanifah telah menyamakan term fiqh dan syarî’ah. 11
Dewasa ini terminologi  syarî’ah mencakup semua aspek dari ajaran  Islâm  baik  fiqh  maupun  kalam.  Syarî’ah  mempunyai  ruang lingkup  yang  lebih  luas  daripada  fiqh  yang  meliputi  segala  aspek kehidupan manusia  sedangkan ruang  lingkup  fiqh lebih sempit dan
8 Departemen Agama RI., Al-Qur’ân dan Terjemahannya,  (Madinah:   Majma' al-Mâlik Fahd li al-Thibâ'ah al-Mushhaf al-Syarîf, 1995). 9. Ahmad Hasan,  The  Early  Development  of  Islamic  Jurisprudence,  (Bandung: Pustaka, 1984), hlm.  7 10. H.A.R Gibb, Muhammadanism, (Jakarta: Baratha Karya Aksra,1983), hlm.  76 11.Ibid., hlm.  78

## Aktualisasi Makna Syariah dan Fiqh
menyangkut hal–hal yang pada umumnya dipahami sebagai aturan- aturan  hukum,  syarî’ah  senantiasa  mengingatkan  kita  bahwa  ia bersumber  pada  al-Qur’ân  dan  Hadîts,  oleh  sebab  itulah  arah  dan tujuan syarî’ah telah ditentukan oleh Allâh dan Nabi-Nya. Sedangkan materi  yang  tercantum  dari  fiqh  dalam  perkembangannya  disusun dan diangkat atas usaha dan ijtihâd manusia.
Dalam  fiqh  suatu  pekerjaan  bisa  saja  dikatakan  sah  atau haram, boleh atau tidak, sementara dalam syarî’ah terdapat tingkatan diperbolehkan  atau  tidaknya.  Dengan  demikian,  fiqh  merupakan terminologi tentang hukum sebagai salah satu  ilmu, dalam fiqh bisa saja  terjadi  perbedaan  interprestasi  antara  para  mujtahid  sementara syarî’ah lebih merupakan perintah ilahi yang harus diikuti. 12
Ada  suatu  perbedaan  yang  dapat  ditarik  dari  kesimpulan tersebut bahwa syarî’ah mencakup hak-hak serta prinsip-prinsip dari ajaran Islâm sedangkan fiqh berkaitan dengan aturan–aturan hukum, syarî’ah juga  mencakup  persoalan-persoalan  teologi  dan  etika sementara  aksentuasi  dan  stressing  fiqh  lebih  kepada  persoalan- persoalan  hukum  ijtihadiyah  dan  perumusan  hukum-hukumnya melalui  metode  istidlâl  sehingga  dalam  perkembangan  selanjutnya kata fiqh digunakan sebagai penunjuk hukum-hukum Islâm baik yang ditetapkan langsung oleh al-Qur’ân dan Sunnah maupun yang telah di  interprestasikan  oleh  pemikiran  manusia  (ijtihâd). 13 Selanjutnya istilah syarî’ah erat kaitannya dengan istilah tasyri', syarî’ah ditujukan kepada  materi  hukum  sedangkan  tasyri'  merupakan  penetapan materi  dari  hukum  syarî’ah  tersebut,  pengetahuan  tentang  tasyri' berarti pengetahuan tentang cara, proses, dasar dan tujuan Allâh swt. menetapkan hukum-hukum tersebut. 14

## Seputar Konsep Fiqh
Jika disimak hukum Islâm seirama dengan dimensinya dalam sejarah,  maka  isi  pengkajian  dalam  setiap  dimensinya  mutlak menampakkan  berbagai  sistem  atau  metode.  Oleh  sebab  itu,  pada zaman Rasûlullâh saw. hukum Islâm secara bersahaja dapat diperoleh
12 Hasan, The Early Development, hlm. 8-9 13 Fathurrahman Djamil Filsafat Hukum Islam  (Jakarta: Logos,1999), hlm. 8 14 Amir Syarifuddin, Pengertian dan Sumber Hukum Islam dalam Falsafah Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 10

## Bustami Saladin
berdasarkan  wahyu  Allâh  swt.  dan  ijtihâd  Rasûlullâh  saw.  yaitu hukum Islâm dalam perspektif al-Qur’ân dan Sunnah. Masing-masing diyakini  oleh  umat  Islâm  adalah  syarî’ah,  semua  tergambar  sebagai dalil  naqlî  atau  nash.  Hukum  Islâm  sejauh  di-istinbât-kan  dari keduanya disebut fiqh nushûsh. Berikut dalam istinbât-nya dengan akal atau pemikiran disebut fiqh ijtihâdî
Secara etimologis fiqh berarti pemahaman, pengetahuan yang mendalam, pengertian ini dapat ditemukan dalam firman Allâh swt. dalam surat at-Taubah: 122
ﱠﻓﺂﹶﻛ ﹾﺍﻭﺮﻔﻨﻴﻟ ﹶﻥﻮﻨﻣﺆﹸﳌﺍ ﹶﻥﺎﹶﻛ ﺎﻣﻭ
ﹾﺍﻭﺭﺬﻨﻴﻟﻭ ﹺﻦﻳﺪﻟﺍ ﻲﻓ ﹾﺍﻮﻬﱠﻘﹶﻔﺘﻴﱢﻟ ﹲﺔﹶﻔﺋﺂﹶﻃ ﻢﻬﻨﻣ ﺔﹶﻗﺮﻓ ﱢﻞﹸﻛ ﻦﻣ ﺮﹶﻔﻧ ﹶﻻﻮﹶﻠﹶﻓ ﹰﺔ

## ﹶﻥﻭﺭﹶﺬﺤﻳ ﻢﻬﱠﻠﻌﹶﻟ ﻢﹺﻬﻴﹶﻟﹺﺇ ﹾﺍﻮﻌﺟﺭ ﺍﹶﺫﹺﺇ ﻢﻬﻣﻮﹶﻗ
Artinya:  Tidak  sepatutnya  bagi  mukminin  itu  pergi  semuanya  (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka  beberapa  orang  untuk  memperdalam  pengetahuan  mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka  telah  kembali  kepadanya,  supaya  mereka  itu  dapat  menjaga dirinya. 15
Pengertian  ini  sama  dengan  pengertian  dalam  Hadîts Rasûlullâh saw:
ﹺﻦﻳﺪﻟﺍ ﻲﻓ ﻪﻬﱢﻘﹶﻔﻳ ﺍﺮﻴﺧ ﻪﹺﺑ ﻪﱠﻠﻟﺍ ﺩﹺﺮﻳ ﻦﻣ
Artinya:  Apabila  Allâh  swt  menghendaki  kebaikan  bagi  seseorang maka ia akan memberikan pemahaman agama yang mendalam kepada orang tersebut (H.R.Bukhari dan Muslim). 16 Fiqh merupakan syarî’ah yang bersifat amaliyah yang diperoleh dari  dalil-dalil  secara  terperinci. 17 Sementara  itu  al-Amidî berpendapat  bahwa  fiqh  adalah  ilmu  tentang  seperangkat  hukum
15 Departemen Agama RI., Al-Qur’ân. 16 Muhammad Bin Isma’îl bin Abî Abd Allâh al-Bukhârî, Shahîh Bukhârî, (Beirut: Dâr Ibn Katsîr al-Yamâmah, 1978) 17 Al-Allamah al-Bannânî, Hasyiyah al-Bannnânî 'alâ Syarh al-Mahallî ala Matn Jâmi' al- Jawâmi ',  Jilid  1  (Beirut:  Dâr  al-Fikr  1402  H),  hlm.  25.  Lihat  juga  Abd  al-Wahhab  al- Khallâf, 'Ilm Ushûl al-Fiqh  (Kuwait: Dâr al–Qolam, 1978), hlm. 12
Aktualisasi Makna Syariah dan Fiqh
syara' yang  bersifat  furu'iyah  yang  diperoleh  melalui penalaran  dan istidlâl . 18
Konstruksi  yang  dapat  disimpulkan  dari  definisi  tersebut  di atas  adalah  bahwa  fiqh  bukanlah  hukum  syara'  tetapi  merupakan interpretasi  terhadap  hukum  syara',  karena  fiqh  hanya  merupakan interpretasi  yang  bersifat  dzannî  yang  sangat  terkait  dengan  situasi dan  kondisi  yang  sangat  melingkupinya.  Oleh  sebab  itu  fiqh senantiasa  berubah  seiring  dengan  perubahan  ruang  dan  waktu, hakekat  fiqh  yang  dapat  dipahami  sebagaimana  definisi  tersebut  di atas sebagai: (1) fiqh adalah merupakan ilmu tentang hukum syara'; (2) fiqh membicarakan  hal–hal  yang  bersifat  ‘amaliyah  furû'iyah;  (3) pengetahuan  tentang  hukum  syara'  ditetapkan  berdasarkan  dalil tafshilî yaitu  al-Qur’ân  dan  Hadîts;  (4)  fiqh  digali  dan  dirumuskan melalui metode penalaran dan istidlâl. 19
Histiografi Fiqh
Kata fiqh  pada  mulanya dipergunakan  oleh  mayarakat  Arab untuk  menyebut  orang  yang  ahli  dalam  mengawinkan  unta  yang mampu membedakan antara unta betina yang sedang birahi dari unta betina  yang  sedang  bunting.  Itulah  sebabnya  bangsa  Arab  sangat akrab dengan ungkapan fahlun fâqihun yang merupakan suatu julukan bagi  pakar unta. 20
Dari  deksripsi  tersebut  dapat  dikembangkan  tentang pengertian  fiqh  secara  umum  yaitu  pengetahuan  dan  pemahaman tentang  sesuatu.  Namun  demikian  dalam  sejarah  perkembangan Islâm  nampaknya  kata  fiqh  lebih  banyak  digunakan  untuk memahami  agama  daripada  yang  lain.  Al-Qur’ân  sendiri mempergunakan  kata  fiqh  dalam  konteks  pemahaman  terhadap masalah-masalah agama, sebagaimana firman Allâh swt.
“liyatafaqqahu fi al-dîn" dan sabda Rasûlullâh saw. "yufaqqihu al-dîn", yang  menunjukkan  bahwa  istilah  fiqh  tidak  dimaksudkan  untuk memahami  agama  dari  aspek  hukum  semata,  melainkan  untuk memahami agama secara mendalam dari berbagai aspeknya. Kedua
18 Sayf  al-Dîn  al-Amîdî,  al-Ihkâm  fî  Ushûl  al-Ahkâm,  Jilid  1    (Kairo:  Mu’assasah  al- Halabi, 1967,), hlm. 8
19 Djamil,  Filsafat Hukum Islam,  hlm. 9 20 Hasan, The Early Development, hlm. 1

## Bustami Saladin
ungkapan tersebut menggambarkan betapa ruang lingkup istilah fiqh pada masa awal Islâm hingga abad ke-2 H masih mencakup masalah teologis  di samping masalah hukum. 21
Sebuah buku berjudul al-fiqh al-akbar yang dinisbatkan kepada Imâm  Abû  Hanîfah  (W  150  H/  767M)  yang  hampir  separuh  isinya berputar  masalah  dogmatik  dan  teologi,  buku  ini  ditulis  sebagai jawaban  atas  kepercayaan  sekte  Qodariyah  tentang  prinsip-prinsip dasar  Islâm  seperti  akidah,  kenabian,  dan  kehidupan  akhirat  yang merupakan  bahasan  dalam  teologi.  Untuk  memberikan  gambaran yang  komprehensip,  dapat  disebutkan  disini  bahwa  Imam  Abu Hanîfah mendefinisikan fiqh sebagai ma'rifat an-nafs mâ lahâ wa alayhâ
(pengetahuan seseorang tentang hukum dan kewajiban- kewajibannya). 22
Pengertian  fiqh  tidak hanya  mencakup masalah teologi  akan tetapi  pengertian  fiqh  juga  mencakup  asketisme  yang  merupakan sebuah  varian  dalam  tasawuf,  karena  ada  sebuah  riwayat  yang menguatkan  asumsi  ini.  Suatu  ketika  ada  seorang  sufi  bernama Farqad (131 H) berdiskusi dengan Hasan Bashrî (w. 110 H). Melihat gagasan-gagasan al-Bashrî yang dianggap asing ditengah masyarakat, ia  mengatakan  bahwa  para  fuqahâ’  akan  menentang  sikapnya  itu. Akan tetapi al–Bashrî menjawab, "Seorang faqih yang sebenarnya adalah seseorang yang memandang hina kepada dunia dan senang kepada kehidupan akhirat, memiliki ilmu yang mendalam terhadap agama, selalu berkata benar dan taat beribadah tidak meremehkan sesama muslim dan memperjuangkan kepentingan umat” . 23
Keterangan ini menunjukkan bahwa di samping pemahaman intelektual  murni  fiqh  juga  menunjukkan  kepada  kedalaman  dan intensitas  keyakinan,  tauhid,  hukum  peribadatan  dan  ajaran  Islâm lainnya.  Pada  periode  awal  perkembangan  Islâm  juga  dijumpai berbagai istilah seperti fiqh, ilm, imân, tawhid dan hikmah. 24 Yang sama- sama  digunakan  dalam  pengertian  umum  tetapi  kemudian berkembang menjadi lebih khusus dan spesifik.
Setelah  berlalunya  masa  kenabian  Muhammad  saw.,  kaum Muslim  dihadapkan  pada  persoalan-persoalan  yang  baru  yang
21 Sahal Mahfudh,  Era Baru Fiqh Indonesia (Jogjakarta: Cermin, 1999), hlm. 43
22 Hasan, The Early Development, hlm. 3 23 Mun'im A. Sirry   Sejarah fiqh Islam  ( Surabaya: Risalah Gusti, 1995 ), hlm.  11-12
24 Al-Ghazâlî, Ihyâ' Ulûm al-Dîn  (Kairo: Dâr al-Fiqr 1993), hlm. 38
Aktualisasi Makna Syariah dan Fiqh
menuntut  kepada  pengguanaan  rasio  (exercise  of  intellegence).  Pada saat  inilah  fiqh  dipahami  sebagai  hasil  penggunaan  opini  pribadi (opinium prudentium) yang sangat terikat oleh teks. 25 Pada saat  yang sama  banyak  orang  menghimpun  dan  menulis  tradisi-tradisi  yang diperoleh  melalui  cara-cara  periwayatan.  Jadi  pengetahuan  yang dihasilkan  dari  penggunaan  kecerdasan  dan  pendapat  pribadi  bisa juga di istilahkan dengan fiqh sedangkan pengetahuan yang diperoleh melalui rangkaian perawi disebut ‘ilm.
Berkaiatan dengan hal ini, Fazlurrahman menerangkan bahwa ilmu adalah sesuatu yang sudah diakui secara mantap dan obyektif, sedangkan fiqh adalah sesuatu yang subyektif karena ia mereflesikan pemikiran  pribadi  seseorang  ulama,  sementara  ilm  adalah  suatu proses  belajar  dan  menujukkan  kepada  data  yang  obyektif, terorganisir  dan  terdisiplin,  sedangkan  fiqh  pada  tahap  ini  adalah nama  suatu  proses  atau  kegiatan  dalam  memahami  atau meyimpulkan. 26
Jika disimak hukum Islâm seirama dengan dimensinya dalam sejarah,  maka  isi  pengkajian  dalam  setiap  dimensinya  mutlak menampakkan  berbagai  sistem  atau  metode.  Oleh  sebab  itu,  pada zaman Rasûlullâh saw. hukum Islâm secara bersahaja dapat diperoleh berdasarkan  wahyu  Allâh  SWT  dan  ijtihâd  Rasûlullâh  saw,  yaitu hukum Islâm dalam perspektif al-Qur’ân dan Sunnah. Masing-masing diyakini  oleh  umat  Islâm  adalah  syari’at  Islâm,  semua  tergambar sebagai  dalil  naqli  atau  nash-nash.  Hukum  Islâm  sejauh  di-istinbât- kan  dari  keduanya  disebut  fiqh  nushûsh.  Berikut  dalam  istinbât-nya dengan akal atau pemikiran disebut fiqh ijtihâdî
Dalam konteks sejarah Islâm pada tahun 96 H dikenal dengan istilah  sanad  al-fuqahâ’  (tahun  fuqaha).  Istilah  ini  muncul  karena sejumlah  ahli  fiqh  yang  terkemuka  di  Madinah  yakni  Sa’îd  Ibn Musayyab dan Abû Bakr Ibn al-Rahmân wafat pada tahun tersebut, oleh karena itu logis kemudian jika diasumsikan bahwa ilmu dan fiqh terpisah ketika para ahli fiqh dan spesialis Hadîts muncul.
Untuk  memperkuat  argumentasi  ini  diriwayatkan  ketika khalîfah Umar bin abd al-‘Azîz (w. 101 H) menginstruksikan kepada Abû Bakr Ibn Hazm (w. 120H) untuk  mengkodifikasi  Hadîst, Umar
25 Gibb, Muhammadanism, hlm. 102
26 Fazlurrahman, Islam,  hlm. 103

## Bustami Saladin

## mengatakan ia khawatir akan kemungkinan lenyapnya pengetahuan
(durus al-ilm) . 27 Kemudian hadis-hadis ditulis Ibn Shihâb Al-Zuhrî (w. 124H)  selanjutnya  dalam  argumentasi  lainnya  sebagaimana  yang dikatakan  oleh  Ignaz  Goldziher  bahwa  Harun  al-Rasyîd  telah mengintruksikan  kepada  gubernur  Harmatha  untuk  melakukan konsultasi.
Akhirnya dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa ‘ilm sejak awal mempunyai pengertian pengetahuan yang diperoleh melalui al- Qur'ân dan Hadîts, sedangkan fiqh dari  definisinya sangat mengacu kepada  penggunaan  rasio  dan  pemikiran,  itulah  sebabnya  khalîfah Umar bin Khaththâb suatu ketika pernah berkata "Barang siapa yang ingin belajar fiqh ia harus menemui Mu’âdz bin Jabal. 28
Mu’âdz  yang  semasa  hidup  Rasul  pernah  pernah  diutus menjadi  hakim  di  Yaman  dinilai  oleh  Umar  bin  Khaththâb  telah banyak  memiliki  pengalaman  intellegensia  dan  hukum  yang memungkinkan ia mampu memahami hukum Islâm secara memadai, dan  dari  analisis  diatas  dapat  ditegaskan  kembali  bahwa  ruang lingkup  terminologi  fiqh  secara  gradual  mulai  menyempit  dan akhirnya  diaplikasikan  spesifik  dalam  masalah-maslah  hukum  dan literatur-literaturnya,  demikian  juga  dengan  ‘ilm  mulai  hilang pengertian umumnya dan terbatas kepada Hadîts dan atsar saja, hal tersebut dikarenakan semakin lama persoalan dalam Islâm semakin luas dan kompleks

## Seputar Konsep Hukum Islâm
Setelah Islâm hadir dalam sejarah, aspek hukum sebagai salah satu obyek pengkajian di dalamnya, mempunyai pengalaman sejarah yakni waktu perjalanan sampai kini telah memasuki 5 (lima) periode, yakni; (1) periode Rasûlullâh saw., (2) periode Sahabat Besar atau al- khulafâ’  al-râsyidîn,  (3)  periode  Abbâsiyah  atau  zaman  Mujtahid klasik,  juga  disebut  masa  kehidupan  berpikir  atau  kemajuan,  (4) periode  taqlid  atau  zaman  pertengahan,  juga  disebut  masa ketertutupan dan kemunduran, dan (5) periode modern atau zaman pembaharuan.
27 Hasan, The Early Development, hlm. 6
28 Ibn Sa’âd,  Thabaqât al-Kubrâ (Beirut: Dâr al-Fikr 1957), hlm. 348
Aktualisasi Makna Syariah dan Fiqh
Para sahabat ketika menerima al-Qur’ân dan Sunnah, mereka tunduk  mengamalkannya  menurut  teks  ungkapan  semata-mata, kecuali sahabat seperti Umar bin Khaththâb. Tercatat dalam banyak hal ia  sering  mengusulkan  pendapatnya kepada  Khalîfah  Abû  Bakr untuk  dijadikan  sumber  kebijakan,  seperti  upaya  pengumpulan  al- Qur’ân  dan  sebagainya;  begitu  pula  pendapatnya  hingga pendapatnya  tersebut  akhirnya  diputuskan  melalui  dewan musyawarah  sahabat,  atau  kadang  menggunakan  kekuasaan otoriternya  dalam  kapasitas  beliau  sebagai  khalîfah;  seperti kebijakannya  mencabut  hukum  potong  tangan  pada  musim  krisis pangan,  hukum  harta  rampasan  dari  hukum  perdata  hak  milik prajurit menjadi  milik negara atau membebankan  hak bagi  khalîfah untuk menarik pajak, sehingga di samping hukum zakat ada hukum pajak, serta reinterpretasi hukum dalam pembagian zakat. Kebijakan dalam contoh di atas dalam konteksnya digali oleh ahli-ahli hukum Islâm modernisme ke dalam kerangka epistimologi baru dalam studi Islâm  disebut  fiqh  siyâsî,  di  luar  studi  Islâm  disebut  politik  hukum. Dalam hal tersebut, mungkin para pemikir kontemporer tidak sangat keliru,  jika  memang  terdapat  di  antara  mereka  mendukung  hak pemerintah  untuk  men-takhshîsh  kaidah  umum  nash-nash  dan membatasi kemutlakannya
Dengan  demikian,  persepsi  para  sahabat  dalam  budaya pemikiran,  mereka  semuanya  menganut  paham  tekstual  terhadap sumber ajaran Islâm. Mereka selain tunduk terhadap suatu kebijakan khalîfah tentang larangan ketat berdiskusi tentang agama kecuali Al- Qur’ân  dan  tradisi  umum  dari  Nabi,  juga  terdapat  petunjuk Rasûlullâh  saw.  memang  menolak  rasio  atau  ijtihâd  dalam pengembangan dan perluasan ajaran agama. Dalam pada itu, paham Dzahiriah  atau  tekstualisme,  dari  zaman  klasik  sampai  sekarang, merupakan  bahagian  dalam  sejarah  dan  budaya  pemikiran  hukum Islâm,  seirama  dan  berdampingan  dengan  paham  maknawiyah  atau kontekstualisme.  Beberapa  madzhab  klasik  dalam  bidang  hukum, seperti madzhab Dzahirî, Hanbalî dan Ibn Taymiyah serta madzhab- madzhab  kontemporer  seperti  neo-Dzahirî  dari  Wahhabi  di  Arab Saudi dan Muhammadiyah di Indonesia; semuanya adalah madzhab- madzhab  berasaskan  paham  lahiriyah  atau  tekstual,  baik  budaya pembaharuan yang merujuk kepada al-Qur’ân semata-mata, maupun

## Bustami Saladin
kepada  Sunah  yang  dilegalisir  menurut  tingkat  kualifikasinya, kemudian berikut ditetapkan sebagai mabda’ atau sumber hukum.
Hukum  Islâm yang  terdiri dari dua  rangkaian  kata "hukum" dan  "Islâm"  secara  tegas  tidak  terdapat  dalam  al-Qur’ân  walaupun kata  hukum  baik  dalam  bentuk  ma'rifat  maupun  nakirah  terdapat dalam 24  ayat  dalam al-Qur’ân. 29 Namun tidak satu pun  dari  ayat- ayat tersebut  yang merumuskan  satu  rangkaian  kata  hukum  Islâm. Untuk  memahami  kata  hukum  Islâm  maka  perlu  dikemukakan dahulu  kata  "hukum"  dan  kemudian  kata  hukum  ini  dikaitkan dengan  kata  "Islâm".  Term  hukum  secara  sederhana  dapat dirumuskan  sebagai  seperangkat  peraturan  tentang  tingkal  laku manusia  yang  diakui  oleh  sekelompok  masyarakat  disusun  oleh orang-orang  yang  diberi  wewenang  oleh  masyarakat  tersebut, berlaku  dan  mengikat  ke  seluruh  anggotanya,  kemudian  jika  kata hukum berdasarkan definisi tersebut diatas jika dihubungkan dengan kata  Islâm  maka  rumusan  hukum  Islâm  menjadi  seperangkat peraturan  berdasarkan  wahyu  Allâh  tentang  tingkah  laku  manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islâm. 30
Hukum Islâm bersifat  konstan tidak  terpengaruh oleh ruang dan  waktu,  hanya  interprestasi  dan  pengalaman  umat  saja  yang berubah  sesuai  dengaan  perubahann  sosial  dan  perkembangan zaman,  hukum  Islâm  menerima  interpretasi  sejauh  tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan syarî’ah, interpretasi inilah yang kemudian dikenal sebagai fiqh, dengan demikian hukum Islâm mencakup  hukum  syarî’ah dan  fiqh karena  arti  syara' terkandung  di dalamnya
Adapun  tujuan  disyariatkannya  hukum  Islâm  adalah merelisasikan  dan  melindungi  kemaslahatan  umat  manusia, kemaslahatan yang di wujudkan dalam hukum Islâm itu menyangkut seluruh  aspek  kehidupan  manusia  yang  meliputi  tiga  aspek  yaitu:
dharûriyah (prirmer), hajjiyah (sekunder), dan tahsiniyah (komplementer).
29 Fayd Allâh al-Husnî al–Maqdisî ,  Fath  al-Rahmân  (Beirut: Maktabah Ahliyah, 1323 H), hlm.  112
30 Amir Syarifuddin,  Ushul  Fiqh, Jilid 1, (Jakarta: Logos, 1997), hlm.  5
Aktualisasi Makna Syariah dan Fiqh

## Penutup
Ada tiga macam katagori hukum yang dikenal dalam konsep Islâm, yaitu syarî’ah, fiqh dan siyâsah. Syarî’ah adalah ketentuan Allâh yang  berkaitan  dengan  mukallaf  berupa  suatu  tuntutan  untuk melakukan dan meninggalkan suatu perbuatan, sementara fiqh adalah pemahaman  tentang  hukum-hukum  syara'  yang  bersifat  perbuatan yang  dipahami  dari  dalil-dalil  yang  terperinci,  sedangkan  siyâsah adalah  kewenangan  pemerintah  untuk  kebijakan  yang  membawa kemaslahatan berupa aturan–aturan yang tidak bertentangan dengan agama meskipun tidak ada  landasan dalil tertentu. Fiqh  sebenarnya upaya manusiawi yang melibatkan proses penalaran (reasoning) baik dalam  tataran  teoritis  maupun  praktis  dalam  memahami  dan menjabarkan  serta  mengelaborasi  hukum-hukum  agama.  Dengan menyebut manusiawi dimaksudkan untuk membedakannya dengan syarî’ah yang  secara  longgar  dipergunakan  untuk  menyebut  agama Islâm  dan  merujuk  kepada  hukum  Tuhan  sebagaimana  yang terkandung  di  dalam  wahyu  Allâh  swt.  tanpa  melibatkan  unsur manusia. Pendeknya fiqh adalah refleksi dari syarî’ah. Wallâh a’lam bi al-Shawâb.

## Daftar Pustaka
Khallâf,  Abd  al-Wahhab  al-.  'Ilmu  Ushûl  al-Fiqh  (Kuwait:  Dâr  al–
Qolam, 1978.
Hasan,  Ahmad.  The  Early  Development  of  Islâmic  Jurisprudence. terjemahan Agah Garnad i . Bandung: Pustaka: 1984.
Bannânî, Al-‘Allamah al-. Hasyiyah Al-Bannânî 'alâ Syarh al-Mahallî alâ
Matn Jâmi' al-Jawâmi '. Beirut: Dâr al-fikr 1402 H.
Ghazâlî,  al-. Ihyâ' ‘Ulûm al-Dîn. Kairo: Dâr al-Fiqr 1993.
Syarifuddin,  Amir. Pengertian dan Sumber  Hukum  Islam dalam Falsafah Hukum Islam . Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
Syarifuddin, Amir. Ushul  Fiqh. Jakarta: Logos, 1997.
Maqdisî,  Fayd  Allâh  al-Husnî  al–.  Fath  al-Rahmân.  Beirut:  Maktabah Ahliyah, 1323 H.
Djamil, Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos, 1999.

## Bustami Saladin
Fazlurrahman. Islam.. Bandung: Pustaka, 1997.
Gibb, H.A.R. Muhammadanism. Jakarta: Baratha Karya Aksra, 1983.
Gibb,  H.A.R and Krames, J. H. Shorter Encyclopedia of Islam. London:
Luzzac, 1961.
Sa’âd, Ibn. al-Thabaqât al-Kubrâ. Beirut: Dâr al-Fikr, 1957.
Schacht, Joseph. An Introduction in Islamic Law.  London: Oxford at the clarendon Press, 1971.
Qaththân,  Mannâ  al-.  al-Tasyrî'  wa  al-Fiqh  fî  al-Islâm.  Beirut: Mu’assasah Risâlah, t.th.
Nabhân, Muhammad Farûq.  al-Madkhal li  al-Tasy'rî' al-Islâmi  .  Beirut: Dâr al-Shadir, t.th .
Sirry, Mun'im A. Sejarah fiqh Islam. Surabaya: Risalah Gusti, 1995 .
Sahal Mahfudh. Nuansa Fiqh Sosial. Jogjakarta: LKIS, 1994.
Amîdî,  Sayf al-Dîn al-.  al-Ihkâm  fî Ushûl  al-Ahkâm.  Kairo:  Mu’assasah al-Halabi, 1967.
Mahfudh, Sahal. Era Baru Fiqh Indonesia. Jogjakarta: Cermin, 1999.