## PARADIGMA PENGADILAN PEMILU DALAM RANGKA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILUKADA
Oleh: Agus Widjajanto
Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia, Jakarta
E-mail:
Awandpartnerslawfirm@gmail.com

## ABSTRACT
The  Constitutional  Court's  electoral  model  is  constrained  by  the  presence  of  institutional pluralism in the remainder of the electoral process. The resolution of disputes related to the election of regional heads is contrary to the spirit of justice and legal certainty. Because the court process is layered and divided into several different courts. It is also difficult to reach a timely dispute resolution in such a short time. The objectives are 1. What is the position of the Constitutional  Court  in  resolving  state  election  disputes,  can  it  create  fair  legal  certainty? Legal,  conceptual  and  anecdotal  approaches.  The  source  of  survey  data  is  secondary  data with  a  qualitative  analysis  approach.  Courts  should  be  established  to  institutionalize  the handling of regional head elections. The Constitutional Court is concerned about fraud that the Constitutional Court may not be able to resolve. The establishment of an electoral court is very important to ensure the implementation of a fair election and legal certainty. So the position of Bawaslu is just one of those mistakes. The Constitutional Court no longer handles disputes  over  election  results.  the  availability  of  evidence  of  an  integrated  oral  dispute resolution.
Key words: Regional Election Disputes, Multilism, Election Courts

## ABSTRAK
Model pemilu MK terkendala dengan hadirnya pluralisme institusional di sisa proses pemilu. Penyelesaian  sengketa  terkait  pemilihan  kepala  daerah  bertentangan  dengan  semangat keadilan  dan  kepastian  hukum.  Karena  proses  peradilannya  berlapis  dan  terbagi  dalam beberapa  pengadilan  yang  berbeda.  Juga  sulit  untuk  mencapai  penyelesaian  sengketa  yang tepat  waktu  dalam  waktu  sesingkat  itu.  Tujuannya  adalah  1.  Bagaimana  kedudukan  MK dalam menyelesaikan sengketa pemilu negara, dapatkah menciptakan kepastian hukum yang adil?  Pendekatan  legal,  konseptual  dan  anekdotal.  Sumber  data  survei  adalah  data  sekunder dengan  pendekatan  analisis  kualitatif.  Pengadilan  harus  dibentuk  untuk  melembagakan penanganan  pemilihan  kepala  daerah.  Mahkamah  Konstitusi  prihatin  dengan  kecurangan pemilu  yang  mungkin  tidak  dapat  diselesaikan  oleh  Mahkamah  Konstitusi.  Pembentukan pengadilan pemilu sangat penting untuk menjamin terselenggaranya prinsip penyelenggaraan pemilu  dan  kepastian  hukum  yang  adil.  Jadi  posisi  Bawaslu  hanyalah  salah  satu  kesalahan itu.  Mahkamah  Konstitusi  tidak  lagi  menangani  sengketa  hasil  pemilu.  Keberadaan pengadilan memungkinkan adanya penyelesaian sengketa lisan secara terpadu.
Kata Kunci:  Perselisihan Pemilukada, Multilisme, Pengadilan Pemilu

## 1. PENDAHULUAN
Pemilu dalam demokrasi merupakan  bentuk  kedaulatan  masyarakat yang  mengangkat  pejabat  terpilih.  Pemilu
sebagai  sarana  demokrasi  harus  selalu tunduk  pada  supremasi  hukum.  Pemilu merupakan  elemen  yang  sangat  penting dalam  demokrasi.  Salah  satu  parameter
yang  mengukur  demokratis  atau  tidaknya suatu  negara  adalah  bagaimana  negara  itu melakukan  proses  pemilihannya.  Pemilu kini  diakui  sebagai  bagian  sah  dari lembaga demokrasi dan sebagai parameter berfungsinya  forum  politik  demokrasi. Melalui pemilu, suara dan kehendak rakyat menjadi  dasar  penentuan  jabatan  publik. Suatu  sistem  politik  dikatakan  demokratis jika  memiliki  prosedur  pemilihan  umum yang  teratur  untuk  sirkulasi  elit.  Senada dengan  Asshiddiqie,  Fahmi  mengatakan salah  satu  tujuan  pemilihan  umum  adalah untuk menjaga kedaulatan rakyat di forum- forum  perwakilan.  Oleh  karena  itu,  cara- cara demokratis diperlukan untuk mewujudkan  prinsip  kedaulatan  komunal. Salah satunya adalah permohonan pemilihan  kepala  daerah  (pemikada). Pemilihan  walikota  lokal  merupakan sarana untuk melibatkan warga secara aktif dalam  proses  politik  dan  mencerminkan prinsip-prinsip  dasar  kehidupan  nasional yang  demokratis.  Pemilu  juga  secara intrinsik terkait dengan konsep pendelegasian urusan.
Pengalihan kekuasaan (desentralisasi) serta administrasi (desentralisasi) di pemerintahan daerah.
Pemilu  sebagai  proses  politik  rentan terhadap  pelanggaran  aturan  pemilu, khususnya kecurangan pemilu,  yang dapat mempengaruhi kampanye pemilu, kejahatan  pemilu,  kebijakan  moneter,  dan
hasil  pemilu.  Pelanggaran  yang  berujung pada sengketa pemilu. Kecurangan pemilu bersifat  sistemik,  struktural,  dan  massal (STM),  seperti  yang  sering  terjadi  pada pemilihan  kepala  daerah.  Oleh  karena  itu, perselisihan tentang hasil pemilihan walikota harus diselesaikan menurut hukum  (proses  hukum  yang  sesuai)  dan, tentu  saja,  oleh  otoritas  yang  berwenang. Terkait  hal  itu,  Mahkamah  Konstitusi melalui  Putusannya  Nomor  97/PUU- XI/2013 menyatakan tidak lagi berwenang memutus  sengketa  hasil  pemilihan  kepala daerah.  Pasal  24C  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 (UUD 1945) hanya memberikan kekuasaan  untuk  memutus  perkara  pemilu dan  tidak  termasuk  pemilihan  kepala daerah.  Namun,  Mahkamah  Konstitusi dalam  putusannya  mengatakan  bahwa meskipun tanpa pengadilan khusus pemilihan  gubernur,  perselisihan  hasil pemilihan gubernur akan tetap disidangkan di pengadilan.
a.  Juga  Hasil  Pemilu  atas  Putusan  Pasal 157  (3)  Undang-Undang  Nomor  10
Tahun  2016  tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2015 Tentang Pengambilan Keputusan Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,  dan  Walikota.  Menahan pembentukan  yurisdiksi  khusus  di Mahkamah
Konstitusi dan
membawanya  ke  pengadilan.  Teks lengkap Pasal 157(3) adalah:
b. Pemilihan presiden bersifat sementara.
Ini berarti bahwa di bawah KUHP dan Majelis  Khusus  Nasional  saat  ini, undang-undang  yang  agresif  telah diberlakukan  untuk  menyelesaikan perselisihan  tentang  hasil  pemilihan gubernur,  dan  masalah  tersebut  tetap tidak terselesaikan. Model ini menunjukkan  bahwa  penyelesaian sengketa  pemilihan  kepala  daerah terbagi  di  antara  berbagai  lembaga. Model  arbitrase  ini  mempersulit penyelesaian  sengketa  secara  tepat waktu,  bertentangan  dengan  norma- norma  penyelesaian  sengketa  dalam pemilihan walikota, dan memungkinkan batas-batas dapat
dibubarkan dengan  cepat. Dari uraian
di atas,  sulit dikatakan  bahwa penyelesaian  sengketa  pemilu  sejalan dengan  rasa  keadilan  dan  kepastian hukum.  Dikatakan  demikian  karena sidang akan dipentaskan dan didistribusikan di beberapa pengadilan yang berbeda.
Kewenangan  Pengadilan  Pemilihan sebagai badan hukum khusus diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan tentang pemilihan Gubernur,  perwujudan  kedaulatan nasional,  dan  prinsip  "kepastian hukum  yang  adil"  menurut  Pasal
28(4)(1). sangat penting untuk ) ). Hal ini  dipandang  penting  dan  strategis bagi UUD 1945.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Mahkamah Konstitusi harus membatasi  diri  pada  kasus-kasus  dengan komponen  politik  yang  kuat  agar  tidak dipolitisasi  oleh  kekuatan  lain.  Hakim konstitusi pasti akan menjaga keseimbangan
antara keadilan, transparansi,  dan  ketepatan  waktu  saat menggugat hasil pemilu, terutama mengingat  tingginya  jumlah  kasus  yang menggugat  hasil  pemilu.  Tentu  saja, kegagalan  Mahkamah  Konstitusi  untuk mengadili  sengketa  hasil  pemilu  secara adil  dan  tidak  memihak  akan  memiliki dampak politik yang serius.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian pendidikan  atau  penelitian  normatif. Mengajarkan studi tentang aturan membantu  kita menemukan sumber fakta ini. Ini adalah sumber aturan positif yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang membutuhkan dukungan berdasarkan  pendekatan  konseptual  dan anekdot. Sumber dan jenis data penelitian adalah  data  sekunder.  Data  sekunder adalah  data  bahan  pustaka  yang  terdiri dari tiga jenis yaitu dan bahan teregulasi. Bahan kontrol sekunder
berfungsi sebagai bahan pelengkap relatif terhadap bahan kontrol utama.
SM  Sumber-sumber  sekunder  yang dirujuk  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari berbagai  buku,  laporan  penelitian,  jurnal, media  massa,  internet  (hipotetis),  dan lain-lain  yang  secara  pribadi  relevan dengan topik penelitian.
c. Sumber peraturan tersier adalah sumber peraturan,  yaitu  Kamus  Besar  Bahasa Indonesia  (KBBI),  kamus  hukum  dan ensiklopedia, yang memuat petunjuk atau informasi  tentang  sumber  peraturan primer dan sekunder.
Data dari studi yang ada dikumpulkan oleh penulis melalui pencarian  literatur.  Data  perpustakaan termasuk  bahan  pustaka  yang  berupa sumber  primer  atau  fakta.  Sumber  atau fakta  primer  terdiri  dari  buku,  jurnal, artikel,  laporan  penelitian,  dll.  Keduanya berkaitan  erat  dengan  penggunaan  topik penelitian. Teknik pengumpulan data juga menggunakan  survei  virtual.  Sebagai langkah  selanjutnya,  setelah  menerima data,  analisis  non-statistik  dilakukan  dan skor  kualitatif  dibuat  dan  ditetapkan sebagai  hasil  dari  penelitian  ini.  Teknik analisis  data  adalah  proses  sistematis pengumpulan data yang membantu peneliti menarik kesimpulan.
Menurut Bogdan Sugishirono, analisis  data  adalah  proses  menemukan dan  menyusun  data  secara  sistematis
berdasarkan  wawancara,  catatan  lapangan, dan  sumber  informasi  lain  sehingga hasilnya  dapat  dengan  mudah  dipahami dan dibagikan kepada orang lain. Menurut Miles  &  Huberman,  analisis  terdiri  dari tiga jenis aktivitas bersamaan.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Pemilukada  Oleh  Mahkamah Konstitusi
Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106(1)  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, Mahkamah Agung  berwenang  memutus  perselisihan hasil  pemilihan  kepala  daerah.  Protokol Surat Kuasa Kehakiman yang ditandatangani  oleh  Ketua  Mahkamah Agung tentang Pengesahan dan Pengesahan  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2008  tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  Pemerintah  Daerah  pada tanggal  28  April  2008.  Mahkamah  Agung Tunjuk  Ketua  Pada  tanggal  29  Oktober 2008,  Mahkamah  Konstitusi  secara  resmi memperkuat kewenangannya untuk menyelesaikan  sengketa  pemilu  dalam pemilihan  parlemen  dan  presiden  serta menyelenggarakan pemilihan presiden daerah.
Peningkatan  hak  istimewa  memiliki dua  arti.  Pertama,  pernyataan  bahwa  MK bukan hanya penjaga konstitusi, tetapi juga penjaga  demokrasi. Dalam  membela
demokrasi, Mahkamah
Konstitusi memiliki kewenangan final dalam sengketa pemilihan walikota lokal. Dengan peran  seperti  itu,  Mahkamah  Konstitusi menegaskan bahwa keputusan tidak hanya akan  mempengaruhi  calon  yang  bersaing, tetapi  juga  menentukan  nasib  rakyat  dan demokrasi,  terutama  di  daerah-daerah tempat  diadakannya  pemilihan  walikota. UUD  1945,  dan  hanya  sengketa  pemilu yang  menjadi  kewenangan  Mahkamah Konstitusi.  Di  sini,  MK  harus  lebih mampu  melakukan  proses  rekonsiliasi. Oleh karena itu, agar pelaksanaan kewenangan  tersebut  dapat  dilaksanakan secara  optimal,  Mahkamah  Konstitusi harus memberikan bantuan  yang memadai dalam segala hal.
Di antara sekian banyak putusan MK tentang  hasil  pemilihan  gubernur,  MK memperluas  pokok  permasalahan  MK tentang  hasil  pemilihan  gubernur  menjadi KIP:
1) Identifikasi  pasangan  calon  yang berhak  mengikuti  pemilukada  putaran kedua.  Atau  pasangan  calon  tri  line sebagai Pemimpin Wilayah dan Wakil Pemimpin Wilayah 2.
2) SM Proses pemilu yang mempengaruhi perolehan suara pasangan  calon  karena  pelanggaran pemilukada yang sistematis, terstruktur,  massal,  dan  pascakonflik yang  dilakukan  sebelum,  selama,  dan
setelah pemilu. Pelanggaran pemilihan walikota  ini  perlu  ditelusuri  kembali ke  peristiwa  pra-pemilu,  bukan  hanya pada  saat  pemilihan.  Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan  pemilihan  umum kepala  daerah  akan  mempengaruhi hasil  pemungutan  dan  penghitungan suara,  dan  akan  dianggap  sebagai bagian dari sengketa pemilihan kepala daerah,  termasuk  persyaratan  calon kepala  daerah.  kepala  daerah  Ada kasus. Wakil Direktur Wilayah.
Penyelidikan terhadap isu-isu tersebut  mengungkapkan sejumlah insiden yang  sangat  terkonsentrasi  yang  tidak hanya  melanggar  aturan  tetapi  juga  dapat mengancam kelangsungan demokrasi Indonesia. Tingginya pengawasan serentak dalam Pilcada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi menunjukkan rendahnya  standar  agama  dan  hukum  di balik hasil pemilu. Artinya, peserta Pilcada masih belum puas dengan kinerja, isi, dan hasil  akhir  Pilcada.  Namun  sebaliknya, pengaduan pemilih, bahkan untuk pelanggaran  tahapan  pemungutan  suara dan  angka  serupa,  harus  diteruskan  ke aparat  penegak  hukum  lain  yang  mungkin merupakan  tanda  kesalahpahaman,  bukan ke Mahkamah Konstitusi.
Pemilu  Dalam  beberapa  perselisihan hasil,  pejabat  menyebutkan  pelanggaran
administrasi,  kecurangan  pemilu,  dan kontroversi  di  tahapan  pemilu  sebagai alasan  keberatan  mereka.  Padahal,  ketiga hal  tersebut  bukanlah  kewenangan  MK. Kejahatan  pemilu  dapat  diselesaikan melalui  sistem  peradilan  pidana,  termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
Di sisi lain, pelanggaran administratif  dapat  diselesaikan  oleh komisi pemilihan lokal. Perselisihan dalam proses  atau  tahapan  pemilu,  sebaliknya, diselesaikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawasul)  atau  Komisi  Pengawas  Pemilu (Panwasr).  Namun  karena  pelanggaran struktural,  sistemik,  dan  merajalela,  MK harus mengabulkan mosi pembatalan hasil pemilu  dan  menjaga  nilai-nilai  demokrasi. Pendapat ini harus kita dukung. Mengingat sengketa pemilu merupakan sengketa yang sensitif  dan  membutuhkan  partisipasi masyarakat yang luas, penyelesaian sengketa  pemilu  secara  hukum  di  daerah diharapkan  dapat  menjadi  preseden  yang baik  bagi  penegakan  hukum  di  Indonesia. demokrasi  secara  keseluruhan.  Ke  depan, jika  sengketa  serupa  berhasil  diselesaikan, proses  penguatan  demokrasi  Indonesia akan  menjadi  lebih  jelas,  percaya  pada "rule  of  law"  sebagai  satu-satunya  prinsip demokrasi  yang  harus  diikuti  oleh  semua elemen, dan pemerintahan yang demokratis  akan  menjadi  hal  yang  baik. ..Skor.  Godaan  untuk  menggunakan  non- kekerasan.
Tentang  pelaksanaan  kewenangan MK  dalam  menyelesaikan  sengketa  hasil pemilu,  Satrio  mengatakan  kewenangan tersebut  merupakan  bentuk  legitimasi politik.  Hal  ini  membuka  kemungkinan MK  menjadi  sasaran  politisasi  ranah kekuasaan  lain.  Karena  pemilihan  itu sendiri adalah kesalahan prosedural, dikatakan  bahwa  peserta  juga  dapat mengambil  alih  kekuasaan  lain,  seperti legislatif  dan  eksekutif.  Potensi  politisasi MK terlihat dari banyaknya kasus sengketa hasil  pemilu  yang  diajukan  kepadanya. Banyaknya  gugatan  terkait  hasil  pemilu membuat  Mahkamah  Konstitusi  kesulitan memprosesnya.
Dramanda menunjukkan bahwa fakta  legalisasi  politik  dan  penanganan perkara  sengketa  pemilu  yang  berada  di bawah  yurisdiksi  Mahkamah  Konstitusi tidak dapat dipisahkan dari tujuan didirikannya  Mahkamah  Konstitusi  itu sendiri. Pembentukan Mahkamah Konstitusi  bersifat  politis.  Hal  ini  terlihat pada  debat  amandemen  UUD  1945.  Pada tahun  2000  dan  2001,  MK,  Komisi  I  Ad Hoc  Pokja  Dewan  Pertimbangan  Rakyat, memperdebatkan, masih ada tiga pendapat tentang amandemen konstitusi MK. posisi. Pertama, Mahkamah Konstitusi merupakan  bagian  dari  Dewan  Rakyat (Dewan Rakyat).
Kedua, Mahkamah Konstitusi melekat atau menjadi bagian dari
Mahkamah  Agung.  Ketiga,  Mahkamah Konstitusi  diposisikan  sebagai  lembaga negara yang mandiri. Usulan penggabungan  Mahkamah  Konstitusi  ke dalam  MPR  didasarkan  pada  kenyataan bahwa  Mahkamah  Konstitusi  nantinya akan menangani kasus-kasus  yang bersifat politik dan akibatnya harus dimasukkan ke dalam  MPR  dan  perubahannya,  serta keputusan tentang hal-hal mendasar seperti penghapusan  dari  Presiden  dan  Wakil Presiden.
Menurut
Tom Ginsberg, pembentukan MK sangat dipengaruhi oleh tatanan  politik  yang  ada  pada  saat pembentukannya.  Semakin  terfragmentasi lingkungan  politik,  di  mana  banyak  partai memperebutkan  kekuasaan,  semakin  kuat peran  MK.  Sebaliknya,  ketika  ada  partai politik  yang  kuat  dan  lingkungan  politik secara  keseluruhan  mendominasi,  peran pengadilan melemah. Banyaknya sengketa hasil pemilu yang ditangani MK memunculkan  pertanyaan  penting  tentang independensinya.  Pertanyaannya  di  sini adalah apakah sidang paripurna Mahkamah  Konstitusi  yang  memutus sengketa hasil pemilu, benar-benar persoalan  politik.  Mahkamah  Konstitusi harus  membatasi  diri  pada  kasus-kasus dengan  komponen  politik  yang  kuat  agar tidak  dipolitisasi  di  wilayah  kekuasaan lain.  Selain  itu,  memanfaatkan  banyak kontroversi  yang  tersisa  seputar  hasil
pemilu memastikan bahwa hakim konstitusi dituntut untuk menyeimbangkan keadilan,  transparansi,  dan  batasan  ketika memutuskan  kontroversi  seputar  hasil pemilu.
Tentu  saja,  kegagalan  Mahkamah Konstitusi  untuk  menilai  keserentakan hasil  pemilu  secara  adil  dan  tidak memihak  akan  memiliki  konsekuensi politik yang serius.
Banyaknya perkara yang diajukan ke Mahkamah  Konstitusi  merupakan  hasil dari  interpretasi  TSM  yang  diberikan  oleh Mahkamah  Konstitusi  dalam  Putusan  No. 41/PHPU.D-VI/2008  dalam  hal  pemilihan Presiden  Wilayah  Jawa  Timur.  keputusan terobosan.  Dengan  putusan  ini,  MK menawarkan  berbagai  interpretasi  ketika berhadapan  dengan  paralelisme  pilcada. Mahkamah Konstitusi mengadili nir hanya konkurensi  output  pemilu,  namun  jua konkurensi  mekanisme  pemilu  dimana sudah  terjadi  pelanggaran  sifat  TSM  yg dalam  akhirnya  menghipnotis  output pemilu.  Penafsiran  ini  adalah  ekspansi makna,  bahwa  perselisihan  nir  hanya ditinjau  berdasarkan  segi  output,  namun jua  berdasarkan  segi  proses.  Salah  satu pertimbangan  aturan  yg  dipakai  MK  pada penafsirannya merupakan nir boleh membiarkan  kaidah  keadilan  normatif (atau prosedural) lebih diutamakan daripada  keadilan  substantif.  Sebab  kabar aturan pada perkara ini kentara
inkonstitusional,  khususnya  Pasal  18(4) Undang-Undang
Dasar
1945 yg mengamanatkan  pemilihan  ketua  wilayah secara  demokratis  &  asas-asas  pemilihan yg terkandung pada Pasal 22E lantaran nir dilanggar. Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945  mengharuskan  pemilihan  generik dilakukan  secara  langsung,  universal, bebas, rahasia, jujur, & adil.
Menurut putusan ini, dalam praktiknya  banyak  kasus  yang  tidak  boleh ditangani  oleh  Mahkamah  Konstitusi. Banyak  kasus  ditolak  karena  kondisi  ini. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaktahuan masyarakat terhadap alasan di balik proses hukum  sezaman  sebenarnya  didasarkan pada  ketidakjelasan  definisi  penafsiran TSM  yang  dilontarkan  MK.  Penafsiran TSM memungkinkan Mahkamah Konstitusi  untuk  memutuskan  tidak  hanya perselisihan  hasil,  tetapi  juga  pelanggaran prosedur pemilu. Proses pemilu itu sendiri memiliki  komponen  politik  yang  kuat. Selanjutnya, dengan menggunakan interpretasi MK terhadap TSM, kewenangan Bawaslu dan Panwaslu direduksi  menjadi  badan  yang  memiliki kewenangan untuk menentukan paralelisme dalam proses pemilu.
Menurut  Bawaslu,  putusan-putusan dalam  bentuk  persetujuan  dianggap  final dan  mengikat  dalam  proses  pemilu,  tetapi seringkali diabaikan karena tidak memiliki kredibilitas  yang  sama  dengan  putusan-
putusan  Forum  Yudisial,  yaitu  Mahkamah Konstitusi.  Oleh  karena  itu,  Mahkamah Konstitusi  dapat  dituduh  dengan  sengaja menggunakan  "yudialisasi  politik"  dalam kasus  hasil  pemilu  yang  diperebutkan. Memang,  dengan  kedok  mendukung keadilan substantif, tujuan akhirnya adalah mereduksi kewenangan lembaga lain yang diberdayakan  untuk  mengatur  paralelisme pemilu  sehingga  MK  bisa  mempolitisasi kekuasaan  lain.  Paralelisme  hasil  pemilu akan diajukan ke MK.
Safa'at  mengatakan  ada  berbagai lembaga dalam hiruk pikuk pemilu, antara lain  Bawasr,  PTUN,  Dewan  Kehormatan Penyelenggara  Pemilu,  dan  Mahkamah Konstitusi. masalah sekitarnya.
Menurut  Julian  Dori,  pluralisme institusional  memiliki  kekuatan  untuk menyelesaikan sengketa pemilu dan merupakan  sumber  masalah  yang  harus dikaji  secara  mendalam  untuk  pemulihan dan desain sistem pemilu masa depan yang ideal.  ,  itu  juga  mengatur  pembentukan badan peradilan khusus untuk pemilihan di Mahkamah  Agung,  yang  membedakan sistem pemilihan kepala daerah dari sistem pemilihan ini. dari kepala daerah. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi kehilangan  kekuasaan  untuk  memutuskan masalah  pemilihan  gubernur.  Mendirikan pengadilan  pemilu  tertentu  memerlukan pembuatan aturan program yang terpisah.
Batas waktu penyelesaian kasus juga
bermasalah. Menurut Fadjar, dalam sengketa  hasil  pemilu,  semua  pemohon selalu  mempersoalkan  tidak  hanya  jumlah suara  yang  ditentukan  penyelenggara pemilu,  tetapi  juga  berbagai  pelanggaran dalam  tata  cara  dan  di  setiap  tahapan pemilu di sawah.
Akibatnya,  jumlah  masalah  perselisihan output  Pemilu  yg  masuk  &  ditangani Mahkamah  Konstitusi  demikian  banyak. Kondisi demikian nir sebanding menggunakan  ketika  yg  sangat  pendek. Tenggang ketika Pileg selama 30 hari, buat Pilpres & Pemilukada selama 14 hari. Hal yg  sama  dinyatakan  sang  Zoelva  pada penyelesaian perselisihan Pemilukada pada Mahkamah  Konstitusi  merupakan  tenggat ketika yg dibatasi selama 14 (empat belas) hari  kerja  yg  pada  praktiknya  hanya berlaku  efektif  selama  7  hari  kerja, lantaran  adanya  mekanisme  pemanggilan. Jika  perkara  tenggat  ketika  ini  (speedy trial)  dikaitkan  menggunakan  tentang penyelenggaraan  Pemilukada  serentak, penyelesaian  masalah  Pemilukada  pada Mahkamah Konstitusi mengalami kesulitan.
Penyelesaian Perselisihan
Pemilukada Melalui Pengadilan Pemilu Proses penegakan aturan Pemilu merupakan  proses  yg  paling  krusial  pada setiap penyelenggaraan Pemilu. Dikatakan demikian, sang lantaran galat satu indikator  Pemilu  demokratis  merupakan dipandang  bagaimana  proses  penegakan
aturan  sepanjang  Pemilunya  berjalan. apabila  proses  penegakan  aturan  Pemilu berjalan  secara  free  and  fair,  maka  boleh jadi  galat  satu  kondisi  buat  proses penyelenggaraan  Pemilu  yg  demokratis tercapai.  Tetapi,  buat  bergeser  pada jalannya  proses  penegakan  aturan  Pemilu yg  berjalan  secara  free  and  fair,  ditinjau perlu  dibangun  sistem  penegakan  aturan Pemilu yg bertenaga & sanggup dilaksanakan  yakni  menggunakan  adaya
Pengadilan
Pemilu.
Rahardjo menyebutkan, sesungguhnya forum peradilan merupakan loka buat menuntaskan masalah-masalah aturan supaya nir berkembang sebagai perseteruan  yg  membahayakan  keamanan &  ketertiban  masyarakat.  Namun,  fungsi itu  hanya  akan  efektif  jika  pengadilan mempunyai 4 (empat) prasyarat:
a. Kepercayaan  (masyarakat)  bahwa di tempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti mereka kehendaki;
b. Kepercayaan  (masyarakat)  bahwa pengadilan  merupakan  lembaga yang  mengekspresikan  nilai-nilai kejujuran,  mentalitas  yang  tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya;
c. Bahwa  waktu  dan  biaya  yang mereka keluarkan tidak sia-sia;
d. Bahwa pengadilan merupakan tempat  bagi  orang  untuk  benar-
benar  memperoleh  perlindungan hukum.
Peran  yang  dilimpahkan  Rahardjo berharap hak-hak pencari keadilan terjamin. Seperti diketahui, pemilu dilakukan  dalam  beberapa  tahapan  besar, dan  pada  setiap  tahapan  penyelenggaraan pemilu sangat mungkin terjadi paralelisme atau  pelanggaran.  ,  kesalahan  (error),  dan taktik  pemenangan  pemilu  yang  tidak melanggar aturan tetapi mengurangi agama umum (non-fraudulent cheating). Pengadilan Pemilu adalah elemen terpenting  dalam  menegakkan  prinsip- prinsip pemilu dan konstitusional. Menurut UUD 1945,
aksioma pemerintahan,  “kepastian  pemerintahan yang  adil”,  dirumuskan  dengan  jelas. Sebagaimana  dinyatakan  dalam  paragraf 28D (1):
“Setiap orang berhak atas pengakuan,  hak,  perlindungan,  kepastian aturan  yang  wajar  dan  perlakuan  yang sama dalam hal aturan Atmaja mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan bersifat formal (prosedural) dan melibatkan  kepastian  dan  keadilan  yang sederhana. .Keadilan prosedural diungkapkan melalui penggunaan mekanisme penyelesaian atau pengambilan keputusan  secara  simultan.  Tolok  ukurnya adalah kepatuhan terhadap aturan acara.Penghakiman yudisial adalah praktik hukum,  memaksakan  atau  menghukum
hukum  dan  tata  cara  yang  dilanggar. Standar  keadilan  hukum  adalah  asas legalitas.
Menurut undang-undang, kepentingan hukum yang dilindungi adalah  semua  kepentingan  yang  harus dilindungi  dari  pelanggaran,  semuanya ditujukan untuk kepentingan umum. Pentingnya  aturan  berjalan  seiring  dengan impian aturan itu sendiri, selalu membutuhkan  realisasi  tiga  elemen  dasar aturan:
Keadilan (Fairness), Kepastian (Security  of  Rules)  &  Kenyamanan (Zwechtmassigket).  Dalam  berfungsinya Forum  Penegakan,  ketiga  pilar  regulasi tersebut  harus  melandasi  baik  tahapan legislasi maupun implementasi.
Perkembangan  fungsi  yudikatif  tidak selalu  tentang  pengambilan  keputusan tentang  konkurensi,  tetapi  keputusan pengadilan  juga  dapat  menetapkan  prinsip dan  aturan  yang  harus  diikuti  ketika menyelenggarakan  pemilu.  Peran  lembaga yudikatif,  kata  Barent,  tidak  hanya  untuk meniadakan  pemilu  sela  biasa,  tetapi  juga memastikan  penegakan  prinsip-prinsip pemilu dapat diperbaiki sebagai akibat dari upaya  penyalahgunaan  dan  pelanggaran sistem  pemilu.  .  Perlunya  pengadilan pemilu  juga  terkait  dengan  penegakan aturan pelanggaran pemilu yang tidak bisa diselesaikan  oleh  MK.  Menurut  Junaidi, keberadaan pengadilan pemilu juga
penting  untuk  mengurangi  kewajiban ekstra  Bawasl,  baik  penetapan  maupun pelaporan  dugaan  pelanggaran  harus memulai  prosesnya  dengan  penyelenggara pemilu.  Artinya,  penyelenggara  pemilu harus  menanganinya  terlebih  dahulu, apakah itu perilaku yang diduga pelanggaran  atau  laporan  yang  dibuat berdasarkan  komunitas,  pemilih,  dan pengamat. Pengadilan  Pilcada  adalah pengadilan umum khusus untuk Mahkamah Agung. Nama Peradilan Khusus  ini  disahkan  dengan  Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Peradilan.  Pengadilan  arbitrase  tertentu hanya  dapat  dibentuk  di  salah  satu  divisi hukum  Mahkamah  Agung.  Mengingat kompleksitas pemilihan umum kabupaten/kota dan negara bagian, lingkungan  peraturan  yang  paling  relevan digunakan  oleh  Pengadilan  Pilcada  adalah lingkungan peraturan umum. Sistem manajemen  kasus  yang  terintegrasi  juga penting untuk memenuhi kebutuhan administratif. Dengan demikian, mengikuti penjabaran uraian MK di bawah ini, aspek teknis  seperti  aturan  program  yang berlaku,  interaksi  kelembagaan  dengan badan  lain  seperti  Bawasr,  pembuktian makna  alat  bukti,  dan  sistem  pembuktian yang dikandungnya. Mengenai penggunaan kontrol teknis dalam penanganan kasus, kami mendesak pengadilan  pemilu  untuk  meningkatkan
sistem  penyelesaian  kasus  mereka  untuk menjadi  bagian  dari  administrasi  pemilu yang  berwibawa,  bermartabat,  jujur,  adil dan demokratis. saya di sini.

## 5. SIMPULAN
Aturan  pemungutan  suara  sering berubah untuk menemukan sistem manajemen  yang  ideal.  Cita-cita  ini  harus memenuhi  keinginan  para  politisi  dan legislator.  Situasi  ini  mengarah  pada pluralisme institusional dalam penyelesaian  sengketa  pemilu.  Pengadilan Pemilu  adalah  elemen  terpenting  dalam mengamankan prinsip-prinsip pemilu federal dan aksioma konstitusional: “kepastian  hukum  yang  adil”  dalam  arti Pasal  28(1)  UUD  1945.  Pengadilan  harus dibentuk sebagai badan pembuat keputusan. Urgensi pembentukan pengadilan pemilu bermula dari keberadaannya sebagai salah satu komponen  terpenting  dalam  menjamin terselenggaranya  prinsip  penyelenggaraan pemilu.  Jadi  posisi  Bawaslu  hanyalah salah  satu  kesalahan  itu.  Mahkamah Konstitusi  tidak  lagi  menangani  sengketa hasil  pemilu.  Keberadaan  pengadilan pemilu memungkinkan penyelesaian sengketa pemilu secara terpadu.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

## Buku-Buku
Arief  Barda  Nawawi  Arief.  Kebijakan
Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara. Yogyakarta:  Genta  Publishing, 2010. Asshiddiqie Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata  Negara.  Jakarta:  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006. Atmadja  I  Dewa  Gede.  Filsafat  Hukum,
Dimensi  Tematis  dan  Historis.
Malang: Setara Press, 2013.
Fahmi  Khairul.  Pemilihan  Umum  & Kedaulatan  Rakyat.    Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012. Gaffar Janedjri M. Politik Hukum Pemilu.
Jakarta: Konstitusi Press, 2013. Huntington  Samuel  P.  Third  Wave:
Democratization  in  The  Late Twentieth  Century.  Norman  and
London:
University of Oklahoma, 1976.
Junaidi  Veri,  Arifin  Firmansyah,  dan Ramadhanil Fadli. Evaluasi
Penegakan  Hukum  Pemilu  2014.
Jakarta: Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, 2014.
Kusumaatmadja  Mochtar.  Fungsi  dan Perkembangan  Hukum  Dalam
Pembangunan Nasional. Bandung: Bina Cipta, 1970. Mahkamah  Konstitusi.  Panduan  Teknis Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2011. __________. Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Buku VI Kekuasaan
Kehakiman).  Jakarta:  Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
__________. 10 Tahun Mahkamah Konstitusi-Jejak  Langkah  Satu Dasawarsa. Jakarta: Kepaniteraan dan
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2014.
Mahfud  MD  Moh.  Politik  Hukum  di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
Mertokusumo  Sudikno  dan  Pitlo  A.  Bab- Bab  tentang  Penemuan  Hukum. Bandung:  Citra  Aditya  Bakti,
1993.
Mertokusumo  Sudikno.  Mengenal  Hukum Suatu  Pengantar.  Yogyakarta: Liberty, 1990.
Milles  dan  Huberman.  Analisis  Data Kualitatif.  Jakarta:  Universitas Indonesia Press, 1992.
Rahardjo  Satjipto.  Hukum  dan  Perubahan
Sosial. Bandung. Alumni, 1986. __________.  Masalah  Penegakan  Hukum,
Suatu Tinjauan Sosiologis.
Bandung: Sinar Baru, 1993.
Pramono  Sidik.  Penanganan  Sengketa Pemilu.  Jakarta:  Kemitraan  Bagi
Pembaharuan  Tata  Pemerintahan
di Indonesia, 2011.
Ramadhan Abdul Chair Ramadhan.
Panduan  Singkat  Tesis-Disertasi: Metode Penelitian & Teori
Hukum. Jakarta: Lisan Hal, 2020.
Roejito dan Winahyu Titik Ariyati. Bunga Rampai  Putih  Hitam  Pengadilan
Khusus. Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013. Sorensen G. Demokrasi
dan
Demokratisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
Safa’at  Muchammad  Ali,  dkk.  Hukum
Acara Mahkamah Konstitusi.
Jakarta:  Sekretariat  Jenderal  dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi  Republik  Indonesia bekerjasama  dengan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010. Soimin  dan  Mashuriyanto.  Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta:  UII Press, 2013. Soekanto  Soerjono  &  Mamudji  Sri. Penelitian Hukum Normatif-
Suatu Tinjauan Singkat.   Jakarta: Rajawali, 1985.
Sudarto.  Kapita  Selekta  Hukum  Pidana.
Bandung: Alumni, 1986.
Sugiyono.
Memahami
Penelitian Kualitatif.  Bandung:  Alfabeta, 2009.
Thaib,  Dahlan.  Implementasi  Sistem Ketatanegaraan  Menurut  UUD 1945. Yogyakarta: Liberty, 1993. Artikel, Jurnal dan Makalah
C  Cnossen.  and  Veronica  M  Sith.
“Developing  Legal  Research Methodology to Meet the Challenge of New
Technologies”.  Dimuat  dalam The  Journal  of  Information  Law and  Technology  (JILT),  Volume 2, 1997.
Fadjar  Abdul  Mukthie.  “Memahami
Original Intent Makna
Pelanggaran  Pemilukada  Yang Bersifat  Sistematis,  Terstruktur, dan  Masif”.  Makalah  Diskusi Terbatas  Mahkamah  Konstitusi, tanggal 29 Maret 2011.
Ginsburg  Tom.  “Constitutional  Courts  in New Democracies:
Understanding  Variation  in  East Asia”.  Global  Jurist  Advance, Vol. 2, Issue 1, 2002.
Prasetianingsih  Rahayu.  “Perselisihan Hasil  Pemilihan  Umum  (PHPU) di  Mahkamah Konstitusi Sebagai
Upaya  Hukum  Terakhir  Dalam
Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Umum”. Jurnal
Konstitusi
Volume  I,  Nomor  1,  November
2009. Putra  Hendra  Setyadi  Kurnia.  “Grand Design  Peradilan  Khusus  Pemilu Dan Kewenangan Bawaslu Dalam  Penyelesaian  Sengketa Pilkada.”  Jurnal  Ilmu  Hukum Legal  Standing,  Vol.3  No.1,
Maret 2019.
Satrio Abdurrachman. "Kewenangan Mahkamah  Konstitusi  Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization 0f Politics”. Jurnal Konstitusi, Volume  12,  Nomor  1,  Maret 2015. Tordoff William. “Decentralization:
Comparative Experience in
Commonwealth Africa”. The
Journal  Of  Modern  African Studies 1994.
Umar Hasbi. “Paradigma Baru Demokrasi
di
Indonesia:
Pendekatan terhadap  Pemilu  DPR/DPRD.” Jurnal  Innovatio,  Vol.VII,  No.14 Edisi Juli-September 2008. Zoelva Hamdan. “Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil
Pemilukada oleh Mahkamah
Konstitusi”.    Jurnal  Konstitusi, Volume 10, Nomor 3, September
2013.
Internet (Virtual) http://www.tribunnews.com/2011/03/19/m k-bukan-keranjang-sampah- penegakanhukum-Pemilukada. Diakses  tanggal  13  Agustus 20222, Jam: 23.00 WIB. http://pleads.fh.unpad.ac.id/?p=152.
Diakses  tanggal  13  Agustus 20222, Jam: 23.35 WIB. http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/ 2014/05/20/clock-watching-and- election-complaints-in- indonesias-constitutional-court. Diakses  tanggal  13  Agustus 20222, Jam: 23.00 WIB.
Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
Republik Indonesia, Undang-Undang
Nomor  26  Tahun  2000  Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2008  Tentang Perubahan  Kedua  atas  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor  48  Tahun  2009  Tentang Kekuasaan Kehakiman
Republik  Indonesia,  Penetapan  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang- Undang  Nomor  2  Tahun  2020

## Tentang  Perubahan  Ketiga  atas  Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  2015
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-
Undang  Nomor  1  Tahun  2014
Tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati,  dan  Walikota  Menjadi Undang-Undang  menjadi  Undang-
Undang.
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  072- 073/PUU-II/2004.
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor 97/PUU-XI/2013.