## Penanggulangan Psikologi Bagi Narapidana Hukuman seumur hidup dengan program Mindfulness for prisoners
Yudhistira Ilham Ihza Fadilla, Mitro subroto 2 Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Teknik Pemasyarakatan Yudhistirafadilla@gmail.com , subrotomitro07@gmail.com

## Abstrak
Sering  terjadi  kepada  narapidana  diseluruh  Indonesian  khususnya  bagi  para  narapidana hukuman  mati  dimana  mereka  merasa  sudah  tidak  ada  harapan  hidup  kembali  karena  telah diberikan  vonis  seumur  hidup  oleh  pengadilan  yang  membuat  mereka  mengalami  gangguan psikologi.  Kondisi  ini  sangatlah  memperhatinkan,  dimana  Lembaga  Pemasyarakatan  harus berperan  aktif  dengan  memberikan  beberapa  fasilitas  serta  layanan  yang  harus  disediakan, namun  ketersidaan  layanan  yang  masih  kurang  memadai  ini  menimbulkan  para  tahanan  atau narapidana , khususnya terpidana hukuman seumur hidup rentan terserang masalah psikologis. Metode  penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitain  normatif,  dimana  dengan  memandanga hukum  selaku  kaidah  dan  dalam  mendapatkan  informasi  dengan  menggunakan  beberapa  studi literatur  hukum  yang  berhubungan  dengan  pokok  pembahasan  pada  tulisan  ini.  Adanya kekurangan di lapangan seperti overcrowded lapas, kurangnya jumlah petugas, dan tenaga ahli dari  luar  lembaga  yang  belum  maksimal  menjadikan  faktor  yang  menyebabkan  penurunan semangat yang berpengaruh kepada kondisi kejiwaan narapidana dan Depresi adalah salah satu dari  sekian  banyak  masalah  yang  timbul  akibat  sector  rumah  tahanan  yang  belum  memiliki layanan konseling. Mindfulness for Prisoners di kembangkan oleh para peneliti terdahulu untuk mengatasi  hal  hal  seperti  ini  terjadi.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  depresi  yang dialami oleh para narapidana , khususnya terpidana hukuman seumur hidup.
Kata  kunci: depresi;  mindfulness  for  prisoners  (mindfulners);  narapidana;  hukuman seumur hidup

## Abstract
It often happens to prisoners throughout Indonesia, especially to prisoners on death row where they feel that there is no hope of living again because they have been given a life sentence by the court  which  makes  them  experience  psychological  disorders.  This  condition  is  very  worrying, where  Correctional  Institutions  must  play  an  active  role  by  providing  several  facilities  and services  that  must  be  provided,  but  the  availability  of  services  that  are  still  inadequate  makes prisoners  or  convicts,  especially  those  sentenced  to  life  imprisonment  vulnerable  to psychological  problems.  This  research  method  uses  a  normative  research  method,  where  by looking  at  the  law  as  a  rule  and  in  obtaining  information  by  using  several  studies  of  legal literature  related  to  the  subject  matter  of  this  paper.  The  existence  of  deficiencies  in  the  field such  as  overcrowded  prisons,  the  lack  of  a  number  of  officers,  and  experts  from  outside  the institution that have not been maximized make the factors that cause a decrease in morale that affect the mental condition of prisoners and depression is one of the many problems that arise due to the housing sector that has not have counseling services. Mindfulness for Prisoners was developed  by  previous  researchers  to  deal  with  things  like  this  happening.  This  study  aims  to reduce depression experienced by inmates, especially those sentenced to life imprisonment. Keywords: depression; full attention to prisoners (mindfulners); determined; life sentence

## 1. PENDAHULUAN
Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut oleh masyarakat Lapas merupakan  tempat  bagi  Narapidana/  terpidana  yang  menjalani  hukuman  yang  telah mereka  perbuat.  Seperti  halnya  yang  diketahui  oleh  masyarakat  bahwasanya  para narapidana  tersebut  akan  menjalani  hukumannya  didalam  lembaga  pemasyarakatan. Para  narapidana  yang  akan  menjalani  hukuman  mereka  dilapas  adalah  narapidana yang  sudah  mendapat  vonis  dari  pengadilan  dan  berkekuatan  hukum  tetap.  Selama mereka      berada  di  lapas  (lembaga  Pemasyarakatan)  akan  mendapatkan  pembinaan dari petugas yang ada dilapas tersebut dalam proses menjalani hukumannya.
Selama  narapidana  yang  menjalani  masa  hukumannya  didalam  sel  lapas (lembaga  pemasyarakatan)  pastinya  mendapat  banyak    tekanan  baik  dari  fisik maupun mental mereka dikarenakan ada beberapa larangan/batasan yang harus wajib mereka  patuhi  selama  menjalankan  hukuman  di  lapas.  Dari  batasan  tersebut  napi masih mendapatkan hak-hak mereka.
Narapidana  yang  berada  dilapas  dan  sedang  menjalani  hukumannya  ada berbagai  macam  dari  yang  anak-anak,  dewasa,  dan  perempuan  bahkan  lansia,  Dari masyarakat  biasa  hingga  para  pejabat  yang  terjerat  kasus  pidana.  Dari  sejumlah narapidana  tersebut  mereka  juga  memiliki  kasusnya  masing-masing  seperti perampokan,  pembunuhan,  narkoba,  korupsi,dll.  Dari  barbagai  macam  kasus  itu mereka  juga  mendapat  hukuman  yang  berbeda-beda  tergantung  dari  vonis  yang diberikan pada saat mereka siding dipengadilan.
Di  KUHP  sudah  dijelaskan  berapa  hukuman  yang  dapat  diberikan  kepada para  pelanggar  pidana.  Hukuman  ada  yang  berupa  hukuman  kurungan,  bulanan, tahunan,  seumur  hidup,  bahkan  hingga  hukuman  mati  dapat  diberikan  kepada pelanggar hukum dan itu tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Dari  sini  banyak  dampak  yang  ditimbulkan  dari  akibat  hukuman  yang dijatuhkan  kepada  terpidana  oleh  hakim,  faktor  yang  sangat  berpengaruh  salah satunya  adalah  dampak  psikologis  yang  terjadi  setelah  menerima  hukuman  tersebut apalagi  yang  menerima  hukuman  penjara  yang  cukup  lama  bahkan  bisa  seumur hidup dan hukuman mati. Dengan kondisi yang ada dari keputusan yang dijatuhkan kepada  narapidana  apa  lagi  narapidana  seumur  hidup  pastinya  akan  menganggu psikologi  narapidana  tersebut,  serta  seperti  yang  terjadi  dilapangan  bahwasanya diseluruh  lembaga  pemasyarakatan  di  Indonesia  kondisi  didalam  lapas  juga  banyak sekali  mengalami  over  kapasitas  yang  memperburuk  kondisi  psikologi  bagi narapidana yang sedang menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan.
Penelitian  ini  mencoba  untuk  mengetahui  bagaimana  kondisi  yang  sesuai untuk  menangani  masalah  psikologi  dari  para  narapidana  yang  berada  dilapas  serta penanganan  yang  tepat  yang  harus  diambil  guna  mengurangi  gangguan  psikologi oleh  para  narapidana.  Dengan  metode Mindfulness  for  prisoners yang  bertujuan untuk  menciptakan  emosi  yang  stabil  bagi  narapidana  dapat  menjadi  alternative terbaik  untuk  menanggulangi  masalah  psikologi  yang  ditimbulkan  dari  efek pemenjaraan  kepada  narapidana.  Oleh  karena  itu  penulis  mencari  tau  apakah Mindfulness for prisoners adalah langkah yang tepat untuk menanggulangi psikologi narapidana.

## 2. METODE PENELITIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum empiris dimana penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta  empiris  yang  diambil  dari  perilaku  manusia,  baik  perilaku  verbal  yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.  Penelitian  ini  juga  menekuni  literatur  hukum  yang  berhubungan  dengan pokok  kasus,  himpunan  peraturan  perundang-  undangan,  postingan  hukum  dan bermacam  sumber  tertulis  yang  yang  lain.  Bahan  yang  sudah  terhimpun  berikutnya dicoba  analisis  dengan  memakai  tata  cara  analisis  kualitatif  dimana  riset  yang digunakan  buat  mempelajari  pada  keadaan  objek  yang  alamiah  serta  periset  jadi kunci  utama.  Penelitian  kualitatif  menjadi  penelitian  yang  mempunyai  tujuan diperuntukan  mempelajari  peristiwa  apa  saja  yang  sedang  dialami  diantaranya perilaku,  motivasi,  presepsi,  tindakan  secara  holistic  dengan  digambarkan  melalui kata-kata.
Selain  itu  juga  pengumpulan  sumber  data  pendukung  ini  menggunakan metode  studi  literature  dimana  dengan  mengumpulkan  literature  dapat  memberikan pandangan yang luas kepada penulis.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1 Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dirumuskan Dalam KUHP
Sampai  dengan  saat  ini  KUHP  sebagai  sumber  utama  hukum  pidana Indonesia  dan  undangundang  di  luar  KUHP  tidak  memiliki  pengaturan  tertulis yang  jelas  dan  lengkap  mengenai  tujuan  dan  pedoman  pemidanaan.  Hal  ini menjadi  penting  untuk  diingat  dikarenakan  pemberlakuan  pidana  tanpa  didasari tujuan yang jelas dapat mengakibatkan hukum pidana tersebut tidak bekerja sesuai dengan  fungsinya.  Sebagai  contoh  keberadaan  Undangundang  Otonomi  yang melahirkan  undang-undang  khusus  dan  memberi  daerah  wewenang  untuk membuat  Hukum  Pidananya  sendiri  seperti  dalam  kasus  hukum  Qonun  di Acehdan Peraturan Daerah yang mengatur tentang hukum pidana di daerah. 1
Ada beberapa pertimbangan perlunya kajian kebijakan formulatif/legislative terhadap  tujuan  dan  pedoman  pemidanaan  dalam  pembaharuan    sistem pemidanaan  di Indonesia antara lain :
1)  Bahwa  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  yang  saat  ini  berlaku  tidak secara  eksplisit  merumuskan  tujuan  dan  pedoman  ke  dalam  sistem pemidanaan;
2)  Bahwa  strategisnya  kedudukan  dari  tujuan  dan  pedoman  pemidanaan dimaksud  untuk  memberikan  arah,  petunjuk  dan  cara  bagi  penyelenggara hukum untuk menerapkan ketentuan pemidanaan;
3)  Bahwa  merumuskan  tujuan  dan  pedoman  merupakan  prasyarat  yang fundamental dalam merumuskan suatu cara, metode atau tindakan;
4)  Bahwa  Bangsa  Indonesia  saat  ini  sedang  mempersiapkan  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana yang akan mengganti KUHP (WvS), oleh  karena itu
1 Mubarok, N. (2015). Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqih Jinayah. Jurnal Al- Qanun, Vol.18, (No.2), pp.296-323
perlu pengkajian terhadap tujuan dan pedoman pemidanaan yang disesuaikan dengan  perkembangan  masyarakat  masa  kini  dan  falsafah  serta  pandangan hidup yaitu Pancasila.
Kebijakan  legislatif  tujuan  dan  pedoman  pemidanaan  ini  merupakan  hal paling strategis dalam penjatuhan pidana karena pada tahap ini dirumuskan batas- batas/garis/arah/  petunjuk  kebijakan  tujuan  dan  pedoman  pemidanaan  yang sekaligus  merupakan  landasan  legalitas  bagi  Hakim  (Aparat  Pelaksana  Hukum) dalam  menerapkan  pidana  sehingga  dapat  berfungsi  secara  efektif  dalam  upaya penanggulangan kejahatan.
Tujuan  pemidanaan  mengemban  fungsi  pendukung  dari    fungsi  hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan  dan  perlindungan  masyarakat  ( social  defence dan social  welfare ), yang  diorientasikan  pada  tujuan  perlindungan  masyarakat  untuk  mencapai kesejahteraan sosial.
Salah  satu  usaha  penanggulangan  kejahatan  adalah  dengan  menggunakan sarana  Hukum  Pidana  beserta  dengan  sanksi  pidananya.  Penggunaan  hukum pidana  sebagai  suatu  upaya  untuk  mengatasi  masalah  kejahatan  termasuk  dalam bidang  kebijakan  penegakan  Hukum.  Di  samping  itu  karena  tujuannya  untuk mencapai  kesejahteraan  masyarakat  pada  umumnya  maka  kebijakan  penegakan hukum inipun termasuk kebijakan dalam bidang sosial. Dengan demikian masalah pengendalian  dan  atau  penanggulangan  kejahatan  dengan  menggunakan  sarana hukum pidana merupakan masalah kebijakan ( the problem of policy ). Oleh karena itu tidak boleh dilupakan bahwa hukum pidana atau lebih tepat sistem  pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal.  Kebijakan sosial  dapat  diartikan  sebagai segala  usaha  yang  rasional  untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  dan sekaligus  mencakup  perlindungan  masyarakat.  Jadi  di  dalam  pengertian  “ social policy ”,  sekaligus  tercakup  di  dalamnya  “ social  welfare  policy ”  dan  “ social defence policy ”. 2
RUU KUHP Tahun 2019 menyebutkan tujuan pemidanaan dalam Pasal 52 yang berbunyi: Pemidanaan bertujuan:
a)  Mencegah  dilakukannya  Tindak  Pidana  dengan  menegakkan  norma  hukum demi pelindungan dan pengayoman masyarakat;
b)  Memasyarakatkan  terpidana  dengan  mengadakan  pembinaan  dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan,  serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
d)  Menumbuhkan  rasa  penyesalan  dan  membebaskan  rasa  bersalah  pada terpidana.  Pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk  merendahkan  martabat manusia.
Menurut Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM, perumusan empat  tujuan  pemidanaan  dalam  RUU  KUHP  tersimpul  pandangan  mengenai perlindungan masyarakat ( social defence ), pandangan rehabilitasi dan resosialisasi
2 Irmawati  Noveria  D.  Urgrnsi  Tujuan  dan  Pedoman  Pemidanaan  Dalam  Rangka  Pembaharuan  Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. Volume 3, Nomor 2, Hal.222-223
terpidana.  Pandangan  ini  dipertegas  lagi  dengan  mencantumkan  tentang pemidanaan  tidak  dimaksudkan  untuk  menderitakan  dan  merendahkan  martabat yang  mengerucut  pada  dua  kepentingan,  yakni  perlindungan  masyarakat  dan pembinaan bagi pelaku. 3
Dihubungkan  dengan  teori  pemidanaan,  tujuan  yang  dirumuskan  dalam Konsep  RUU  KUHP  di  atas  nampak  berlandaskan  pada  teori  pemidanaan  relatif yang  mempunyai  tujuan  untuk  mencapai  manfaat  untuk  melindungi  masyarakat dan  menuju  ksejahteraan  masyarakat.  Tujuan  pemidanaan  bukan  merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah  agar  orang  tidak  melakukan  kejahatan.  Tujuan  ini  juga  sesuai  dengan pandangan utilitarian sebagaimana  diklasifikasikan  oleh  Herbet  L.Paker,  yaitu untuk  menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana,  memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
Dengan demikian, tujuan pemidanaan dalam konsep RUU KUHP adalah berorientasi  ke  depan  ( forwardlooking ).  Serta  pedoman  pemidanaan  dalam  Pasal 53 yang berbunyi:
1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan;
2)  Jika  dalam  menegakkan  hukum  dan  keadilan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  terdapat  pertentangan  antara  kepastian  hukum  dan  keadilan,  hakim mengutamakan keadilan.
Dalam  Pasal  54  ayat  2  Rancangan  Kitab  UndangUndang  Hukum  Pidana tahun 2019 dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan, antara lain:
a) kesalahan pelaku tindak pidana;
b) motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
c) sikap batin pelaku tindak pidana;
d) tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
e) cara melakukan tindak pidana;
f) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
g) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana;
h) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana;
i) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
j) pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
k) nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. 4
Berdasarkan  ketentuan  yang  dirumuskan  dalam  konsep,  nampaknya landasan pelaksanaan pemidanaan lebih condong pada penerapan teori relatif dan mengarah  padateori  integratif.  Pandangan  teori  ini  menganjurkan  adanya kemungkinan  untuk  mengadakan  artikulasi  terhadap  teori  pemidanaan  yang mengintegrasikan  beberapa  fungsi  sekaligus  retribution  yang  bersifat  utilitarian dimana  pencegahan  dan  sekaligus  rehabilitasi  yang  kesemuanya  dilihat  sebagai
3 Gunarto,  Marcus  P.  (2009).  Sikap  Memidana  Yang  Berorientasi  Pada  Tujuan  Pemidanaan. Jurnal Mimbar Hukum, Vol.21, (No.1), pp.93-108.
4 Irmawati  Noveria  D.  Urgrnsi  Tujuan  dan  Pedoman  Pemidanaan  Dalam  Rangka  Pembaharuan  Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. Volume 3, Nomor 2, Hal 225-226
sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Selain pertimbangan - pertimbangan sebagaimana disebut dalam Pasal 54, didalam penjelasan ketentuan mengenai  pedoman  pemidanaan  juga  dikatakan  bahwa  hakim  dapat menambahkan  pertimbangan  lain  yang  dengan  maksud  agar  pidana  yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana.  Hakim  juga  mempunyai  kekuasaan  untuk  memberikan  maaf, berdasarkan  asas rechtelijke  pardon ,  seseorang  yang  bersalah  melakukan  tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius). Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan  hakim  dan  tetap  harus  dinyatakan  bahwa  terdakwa  terbukti  melakukan tindak  pidana  yang  didakwakan  kepadanya.  Dari  orientasi  pemidanaan  tersebut, pemidanaan  terpidana  dalam  RUU  KUHP  2019  bertujuan  menyeimbangkan perlindungan masyarakat dan perlindungan individu terpidana 5
Dalam  pasal  12  ayat  (1)  tersebut  telah  mejelaskan  peraturan  mengenai pidana  penjara  seumur  hidup.  Ketentuan  dari  pasal  12  ayat  (1)  tersebut  menunju pada pidana penjara yang terdiri dari pidana sementara waktu tertentu dan pidana penjara  seumur  hidup.  Dalam  ketentuan  umum  tersebut  tidak  dijelaskan bagaimana pengaturan terhadap pidana seumur hidup. Pada pasal 15 KUHP tidak mengatur  tentang  narapidana  seumur  hidup  untuk  memperoleh  hak  pelepasan bersyarat, dimana pada pasal 15 KUHP menjelaskan:
a) Apabila terpidana telah menjalai 2/3 dari lamanya masa pidana penjara yang dijatuhkan,  dimana  sekurang  kurangnya  9  (Sembilan)  bulan,  maka  untuknya dapat  diberikan  pelepasan  bersyarat.  Apabila  terpidana  tersebut  diharuskan menjalaknakn  pidana  berturut  turut,  pidana  tersebut  dianggap  sebagai  satu pidana;
b) Pemberian peleoasan bersyarat ditentukan pada masa percobaan, serta adanya syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan tersebut;
c) Masa percobaan lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani serta ditambahn dengan 1 (satu) tahun.
Seseorang  yang  dijatuhi  hukuman  pidana  akan  merasakan  pengaruhnya secara langsung, dimana pidana tersebut dapat dirasakan ketika penjatuhan pidana dikehendaki  oleh  terpidana  supaya  tidak  melakukan  tindak  pidana  kembali. Penjatuhan  pidana  tersebut  benar  benat  memberikan  arti  dan  memberikan  efek kepada  terpidana,  dengan  demikian  penjatuhan  pidana  diharapkan  dapat memberikan  pengaruh  kepada  orang  lain  untuk  tidak  melakukan  perbuatan  yang sama.

## 3.2 Tujuan Pemasyarakatan
5 Saragih, Desran Joko Waguslar. (2014). Kebijakan Pidana Penjara Semur Hidup: Analisis Yuridis Sosiologis  Dalam  Kerangka  Tujuan  Pemidanaan  Di  Indonesia. Unnes  Law  Journal, Vol.3, (No.2), pp.34-41.
Sistem  Pemasyarakatan  merupakan  satu  rangkaian  kesatuan  penegakan hukum  pidana,  oleh  karena  itu    pelaksanaannya  tidak  dapat  dipisahkan  dari pengembangan  konsepsi  umum  mengenai  pemidanaan.  Bagi  negara  Indonesia yang  berdasarkan  Pancasila,  pemikiran-pemikiran  baru  mengenai  fungsi pemidanaan  yang  tidak  lagi  sekedar  penjeraan  tetapi  juga  merupakan  suatu usaha  rehabilitasi  dan  reintegrasi  sosial  Warga    Binaan    Pemasyarakatan  telah melahirkan  suatu  sistem  pembinaan  yang  sejak    lebih    dari    tiga    puluh    tahun yang  lalu  dikenal  dan  dinamakan  sistem  pemasyarakatan.  Walaupun  telah diadakan  berbagai  perbaikan  mengenai  tatanan  (sel-  sel)  pemidanaan  seperti pranata  pidana  bersyarat  (Pasal  14  a  KUHP),  pelepasan  bersyarat  (Pasal  15 KUHP),dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45,  46,dan  47  KUHP),  namun  pada  dasarnya  sifat  pemidanaan  masih  bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur    balas    dendam  dan  penjeraan,  sehingga  institusi  yang  dipergunakan sebagai  tempat  pembinaan  adalah  rumah  penjara  bagi  narapidana  dan  rumah pendidikan  negara  bagi  anak  yang  bersalah.  Sistem  pemenjaraan  yang  sangat menekankan  pada  unsur  balas  dendam  dan  penjeraan  yang  disertai  dengan lembaga  “rumah  penjara”  secara  berangsur-angsur  dipandang  sebagai  suatu sistem dan sarana yang tidak  sejalan dengan konsep rehabilitasi  dan reintegrasi sosial,  agar  narapidana  menyadari  kesalahannya,  tidak  lagi  berkehendak  untuk melakukan  tindak  pidana  dan  kembali  menjadi  warga    masyarakat  yang bertanggung  jawab  bagi  diri,  keluarga,  dan  lingkungannya.  Berdasarkan pemikiran  tersebut,  maka  sejak  tahun  1964  sistem  pembinaan  bagi  narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara  mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi  sistem  pemasyarakatan.  Begitu  pula  institusinya  yang  semula  disebut rumah  penjara  dan  rumah  pendidikan  Negara  berubah  menjadi  Lembaga Pemasyarakatan  berdasarkan  Surat  Instruksi  Kepala  Direktorat  Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964. 6
Dalam  Sistem  Pemasyarakatan,  tujuan  dari  pemasyarakatan  adalah bahwa  pemidanaan  terhadap  seorang  terpidana  disamping  menimbulkan  rasa derita  karena  hilangnya  kemerdekaan  bergerak,  juga  membimbing  terpidana agar  bertobat,  mendidik  supaya  menjadi  seorang  anggota  masyarakat  sosialis Indonesia  yang  berguna.  Dan  pemidanaan  tidak  lagi  berorientasi  pada  tujuan pembalasan  /  penjeraan  yang  bertentangan  dengan  nilai  –  nilai  kemanusiaan melainkan  berorientasi  pada  rehabilitasi  (perbaikan,  penyembuhan)  dengan mengarahkan  pemidanaan  pada  tata  perlakuan  yang  bertujuan  bukan  saja  agar para  narapidana  bertobat  dan  tidak  melakukan  tindak  pidana  lagi,  tetapi  juga melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.
Istilah Pemasyarakatan dipergunakan secara resmi sejak tanggal 27 april 1964 melalui Amanat Presiden pada Konferensi Dinas Kepenjaraan di Lembang Bandung,    menghasilkan  10  (sepuluh)  Prinsip  Pemasyarakatan  –  Reintegrasi Sosial yaitu :
1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
6 Situmorang  Victoria.  H,  LEMBAGA  PEMASYARAKATAN  SEBAGAI  BAGIAN  DARI PENEGAKAN HUKUM (Corerectional Institutional as Part of Law Enforcement),2018, hal.93
2. Bahwa penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara.
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat.
4. Negara  tidak  berhak  membuat  mereka  menjadi  lebih  buruk  dari  sebelum dijatuhi pidana.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para warga binaan pemasyarakatan harus dikenalkan dengan masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada  warga binaan  pemasyarakatan tidak boleh sekedar mengisi waktu, tetapi lebih diprioritaskan untuk bekal hidup setelah nanti kembali ke masyarakat .
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan harus berdasarkan Pancasila.
8. Warga  binaan  pemasyarakatan  sebagai  orang  –  orang  yang  tersesat  adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Warga  binaan  pemasyarakatan  hanya  dijatuhi  pidana  hilang  kemerdekaan sebagai satu – satunya derita yang dialaminya.
10. Disediakan dan dipupuk sarana
– sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan. 7
Hakekat  dari  Sistem  Pemasyarakatan  pada  dasarnya  merupakan  buah pikiran untuk menerapkan konsep “Treatment of Offender” (perlakuan terhadap pelanggar  hukum)  dan  dapat  dianggap  menggantikan  system  kepenjaraan. Menurut  kajian  penology  bahwa  system  kepenjaraan  tidak  sesuai  dengan pengakuan  terhadap  hak  dan  kebebasan  kodrat  manusia  dalam  kehidupan “personality,  sexuality,  security  ”  selama  yang  bersangkutan  menjalani  pidana penjara.  Dengan  demikian,  tujuan  pemidanaan  berorientasi  pada  rehabilitasi  ( perbaikan, pemulihan, penyembuhan), dimana pemidanaan diarahkan lebih pada ketata  perlakuan  yang  bertujuan  bukan  saja  agar  narapidana  bertobat  dan  tidak melakukan  tindak  pidana  lagi,  melainkan  juga  melindungi  masyarakat  dari tindak  kejahatan.  Lembaga  Pemasyarakatan  sebagai  ujung  tombak  pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan melalui pendidikan, rehabilitasi  dan  reintegrasi.  Sehingga  tepatlah  jika  petugas  lembaga pemasyarakatan  yang  melaksanakan  tugas  pembinaan  dan  pengamanan  warga binaan pemasyarakatan ditetapkan sebagi pejabat fungsional penegak hukum.
Pemasyarakatan  yang  berarti  memasyarakatkan  kembali  narapidana sehingga  menjadi  warga  yang  baik  dan  berguna  pada  hakekatnya  adalah Rehabilitasi.  Dalam  proses  Resosialisasi  narapidana  sering  mendapat  halangan karena  di  dalam  Lembaga  Pemasyarakatan  (Lapas)  terjadi  juga  proses
7 Wulandari  Sri. FUNGSI  SISTEM  PEMASYARAKATAN  DALAM  MEREHABILITASI  DAN MEREINTEGRASI SOSIAL WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN ..Hal 90-91
Prisonisasi.  Resosialisasa  merupakan  suatu  proses  interaksi  antara  narapidana, petugas  Lapas  dan  masyarakat.  Proses  interaksi  termasuk  merubah  sistem  nilai dari narapidana sehingga akan dapat dengan baik dan efektif beradabtasi dengan norma – norma dan nilai – nilai yang berlaku di masyarakat
Resosialisasi  dilaksanakan  melalui  proses  Rehabilitasi  dan  Reintegrasi terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pemasyarakatan sebagai proses bukan  hanya  tujuan  pemidanaan,  maka  fokus  pemasyarakatan  tidak  hanya individu  terpidana  secara  eksklusif  melainkan  merupakan  kesatuan  hubungan antara  terpidana  dan  masyarakat  sehingga  sistem  pemasyarakatan  mengenal aspek pembinaan institusional dan non institusional. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan  tersebut  diperlukan  keikutsertaan  masyarakat  baik  dengan mengadakan  kerjasama  dalam  pembinaan  maupun  dengan  sikap  bersedia menerima kembali warga binaan pemasyarakatan setelah menjalani pidananya. 8

## 3.3 Faktor yang mempengaruhi psikologi narapidana
Berdasarkan  data  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  kapasitas  Lapas di  seluruh  Indonesia  sekitar  125  ribu  jiwa,  tapi  realisasinya  dihuni  oleh  249 ribu  narapidana  atau  kelebihan  kapasitas  sebesar  99% 9 . Lembaga Pemasyarakatan  (Lapas)  di  Indonesia  banyak  melebihi  kapasitas  sehingga sering  terjadi  kasus  tahanan/  narapidana  yang  kabur  akibat  kurangnya pengawasan.  Dari  33  Kantor  Wilayah  (Kanwil)  Direktorat  Jenderal Pemasyarakatan  (Ditjen  PAS)  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia (Kemenkumham), 30 di antaranya mengalami kelebihan kapasitas. Artinya  kondisi  penghuni  Lapas  saat  ini  mengalami  kelebihan  199%
dari kapasitas. Kalimantan Timur merupakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM  dengan  kelebihan  penghuni  Lapas  terbesar.  Dari  kapasitas  2.998  jiwa, Lapas  di  wilayah  tersebut  dihuni  11.845  jiwa,  yang  berarti  mengalami kelebihan  kapasitas  sebesar  295%.  Kanwil  Kementerian  Hukum  dan  HAM yang di wilayah kerjanya Lapas mengalami kelebihan kapasitas terbesar kedua adalah  DKI  Jakarta.  Dengan  kapasitas  tahanan  sebanyak  5.851  jiwa  namun dihuni  oleh  17.645  jiwa  tahanan,  artinya  kelebihan  penghuni  202%  dari kapasitas. Kemudian diikuti Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara  dengan  kapasitas  Lapas  sebanyak  11.277  jiwa,  tapi  dihuni  32.768  jiwa narapidana  atau  kelebihan  kapasitas.  Namun  ada  juga  Lapas  yang  jumlah Warga  Binaan  Pemasyarakatannya  di  bawah  kapasitas,  yaitu      untuk sementara      penghuni      Lapas  di  Kanwil  Kementerian  Hukum  dan  HAM Maluku, D. I. Yogyakarta dan Maluku Utara masih di bawah kapasitas hunian. Data lainnya menampilkan kondisi perbandingan tingkat hunian jumlah
Warga  Binaan  Pemasyarakatan  dengan  kapasitas  yang  ada  yaitu  Lapas Narkotika  Jakarta  memiliki  kapasitas  1084  orang  berbanding  tingkat  hunian 2656  orang,  Lapas  Pemuda  Kelas  IIA  Tangerang  memiliki  kapasitas  kurang lebih  1400  orang  dengan  tingkat  hunian  2005  orang,  serta  Lapas  Kelas  I Tangerang  memiliki  kapasitas  600  orang  dengan  tingkat  hunian  1051  orang.
8 Wulandari  Sri. FUNGSI  SISTEM  PEMASYARAKATAN  DALAM  MEREHABILITASI  DAN MEREINTEGRASI SOSIAL WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN..Hal 92
9 Katadata.co.id, “Lembaga Pemasyarakatan Di 30
Lapas  Kelas  IIA  Bogor  memiliki  kapasitas  634  orang  dengan  tingkat  hunian 1039 orang. 10
Hal  kelebihan  kapasitas  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  di  Lapas, merupakan salah satu hambatan dalam penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan  yang  ideal.  Dalam  Undang-Undang      Nomor      12      Tahun 1995  tentang  Pemasyarakatan  pasal  45  angka  4  tertulis  “Tim  Pengamat Pemasyarakatan  yang  terdiri  dari  pejabat-pejabat  Lapas,  Bapas  atau  pejabat terkait lainnya bertugas:
1) Memberi  saran  mengenai  bentuk  dan  program  pembinaan  dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
2) Membuat  penilaian  atas  pelaksanaan  program  pembinaan  dan pembimbingan”.
Studi  lebih  lanjut  tentang  topic  ini  adala  factor  factor  yang  beresiko menyerang  psikologis  serta  mental  narapidana  yang  berada  dalam  Lapas. Factor  yang  di  maksud  adala  sesak  dan  padatnya  yang  berhubungan  dengan volume  dan  ruang  ( overcrowding )  ,  kekerasan  serta  privasi  dalam  penelitian Lawrence, C. & Andrew, K. (2004) 11 . Dimana yang dimaksudkan itu:
- Sesak  yang  disebabkan  karena  kondisi  sel  yang  hanya  ada  terbatas kemudian  diisi  oleh  narapidana  dengan  jumlah  sangat  banyak  yang menyebabkan paranarapidana pada berdempetan
- Padatnya  jumlah  narapidana  dan  tahanan  yang  semakin  lama  semakin banyak yang membuat lapas menjadi overcrowding karena banyak yang masuk kelapas dan hanya sedikit yang keluar itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi psikologi narapidana
- Seringnya  terjadi  kekerasan  juga  didalam  lapas  yang  timbul  dari  situasi overcrowding  dan  bias  juga  dari  masalah  para  narapidana  yang  terjadi diluar kemudian dibawa kedalam lapas itu juga menyebabkan pengaruh mental kepada narapidana.
Selain  itu,  seperti  yang  kita  ketahui  rata-rata  persentase overcrowded seluruh lapas di Indonesia mencapai 102%. Permasalah yang bias dikatakan tak kunjung  usai  ini  dapat  menjadi  suatu  dampak  psikologis  kepada  narapidana, dimana  keadaan  yang  penuh  sesak  dapat  menimbulkan  pikiran  yang  negatif dan dapat mengancam kesehatan mental dari narapidana. Dalam praktiknya di lapangan,  ternyata  dukungan  sumber  daya  manusia  yang  mengerti  akan psikologis ini tidaklah merata di seluruh lapas dan rutan yang ada di Indonesia. Dengan overcrowded yang  terjadi  di  seluruh  indonesia  ketepatan  dalam perawatan, penanganan, dan pembinaan narapidana adalah kunci utama. Selain memunculkan  potensi  gangguan  ketertiban  dan  keamanan,  kelebihan  muatan yang  terjadi  membuat  pembinaan  narapidana  tidak  berjalan  maksimal.  Saling
10 Sanusi, Ahmad. “Aspek Layanan Kesehatan
Bagi  Warga  Binaan  Pemasyarakatan  Dan  Tahanan  Di  Lembaga  Pemasyarakatan  Dan  Rumah  Tahanan Negara.” Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 10, no. 1 (2016): 37 Lembaga  Pemasyarakatan  Dan  Rumah  Tahanan  Negara,” Jurnal  Ilmiah Kebijakan Hukum 10, no. 1 (2016): 37–56.
11 Lawrence, C. & Andrew, K. (2004)
berebut ruang untuk sejenak memejamkan mata hingga berebut nafas akhirnya tak bisa dihindari. 12
Selain itu juga ketatnya isolasi yang mempengaruhi jaringan social dan yang  paling  fundamental  dari  poin  poin  diatas  adala  ketakutan  akan  prospek masa  depan  (anindita)  serta  jaminan  akan  kesehatan  mental  narapidana  yang jauh dari kata memadai 13 .
Narapidana memiliki hak atas kesejahteraan , baik mental maupun fisik selama  masa  tahanan  yang  luput  dari  perhatian  dari  pihak  Lapas.  Kesiapan lapas  juga  diuji  ketika  jumlah  dari  narapidana  yang  makin  hari  makin meningkat.  Cemas  ,  stress  hingga  depresi  ringan  atau  bahkan  hingga  berat dalam  penelitian 14 .  Seperti  yang  pada  pasal  14  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dalam hal pemenuhan hak-hak narapidana meliputi perawatan, pelayanan kesehata. Namun  ternyata  fenomena ini terjadi jauh  ketika  individu  masuk  ke  Lapas  ,  yaitu  terjadinya  gangguan  gangguan mental  yang  memunculkan  masalah  demi  masalah  dalam  penjara.  Dan  hal tersebut  dapat  menjadi  semakin  buruk  selama  terpidana  berada  di  Lapas  , dimana kondisi mental yang buruk itu akan dialami oleh para terpidana akibat dari pelayanan kesehatan mental dari Lapas yang jauh dari kata memadai 15
Dalam  studi  yang  dilakukan  Hadjam 16 di  Lembaga  Permasyarakatan Yogyakarta  menggambarkan  permasalahan  yang  terjadi  di  berbagai  aspek  , antara lain kognitif , emosi , fisik serta perilaku social. Dalam aspek kognitif , masalah  yang  timbul  adalah  munculnya  pikiran  negative  karena  bayangan kehidupan yang tidak indah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan atau bahkan selama  berada  disana.  Kekhawatidan  terhadap  pekerjaan  yang  ditinggal  serta keluarga yang dicintai oleh terpidana. Dalam aspek emosi , permasalahan yang muncul adalah emosi yang berbentuk perasaan bersalah dan menyesal terhadap kesalahan  atau  kejahatan  yang  sudah  dilakukan  yang  membuat  narapidana terkurung  dipenjara.  Dalam  aspek  fisik  ,  permasalahan  yang  muncul  adalah perubahan  berat  badan  yang  signifikan  yang  di  akibatkan  nafsu  makan  yang berkurang  ,  kondisi  kelelahan  hingga  masalah  sulit  tidur.  Lalu  dalam  aspek social  adalah  fenomena  sulitnya  adaptasi  ,  kesenjangan  atau  bahkan  hal  yang buruk  seperti  kekerasan  antar  narapidana.  Selama  menjalani  masa  pembinaan di  Lapas  ,  narapidana  sering  mengalami  banyaknya  tekanan  yang  muncul. Masalah  yang  kompleks  ini  muncul  dalam  hasil  studi  eksplorasi 17 ,  dimana didalam  lapas  juga  kurangnya  tempat  untuk  konsultasi  dalam  hal  beban  yang dideritanya  itu  juga  mengakibatkan  gangguan  psikologi  yang  dialami narapidana semakin lama semakin buruk.
Dalam  permasalahan  psikologis  ,  narapidana  adalah  salah  satu  objek yang  rentan.  Tidak  hanya  mengalami  hukuman  secara  fisik  ,  narapidana  juga mengalami hukuman yang lebih berat yaitu psikologis. Tidak hanya kehilangan
12 http://www.ditjenpas.go.id/problematika-kesehatan-mental-narapidana
13 World Health Organization (WHO), & International Committee of the Red Cross (ICRC). 2014
14 Cooper, C. & Berwick, S. 2001
15 World Health Organization (WHO), & International Committee of the Red Cross (ICRC). 2014
16 Hadjam,  M.  N.  R.  (2014).  Studi  eksplorasi  lapas  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Yogyakarta:  Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
17 Anindita & Dahlan, W. W. 2008. Pengalaman dan penghayatan seorang mantan narapidana  terhadap kehidupan di penjara. Jurnal Psikologi Sosial, 14(3), 243-251.
sebuah  kemerdekaan  ,  namun  narapidana  kehilangan  juga  kehilangan kebebasan  atau  bahkan  hal  yang  paling  menyakitkan  adalah  putusnya komunikasi dengan keluarga tercinta. Perasaan rendah diri atau tidak bermakna ( meaningless )  tidak  dapat  terhindari  yang  muncul  dengan  indikasi  perasaan hampa  ,  kosong  serta  putus  asa 18 ,  dimana  hal  itu  tidak  dapat  dihindari  karena memang kondisi yang harus dia jalani dari akibat perbuatannya.
Kondisi  stress  yang  dialami  oleh  para  narapidana  muncul  karena tekanan psikologis yang ekstrim yaitu kepercayaan diri yang turun drastis , atau bahkan rasa rendah diri yang sangat tinggi. Sikap dan pemikiran yang negative menilai  diri  sendiri  dengan  perasaan  gagal  dalam  menjalani  hidup  serta perasaan  menyesal  telah  hidup  didunia 19 .  Dalam  studi  lanjut  ,  peneliti  juga menemukan  sebuah  fenomena  bahwa  para  pidana  mempunyai  kecenderungan yaitu  menarik  diri  dari  masyarakat  atau  disini  adalah  lingkungan  sosialnya  , yang  dapat  diamati  dalam  perilaku  menjalani  waktu  dalam  sel  atau  dengan berinteraksi  dengan  teman  dekat  dalam  sel  masing  masing 20 .  Kecenderungan depresi yang dialami oleh para narapidana adalah sebuah kelumrahan , masalah masalah  yang  dialami  ini  adalah  sebuah  dampak  dari  ( cultural  shock )  yang terjadi  ketika  masa  transisi  dari  kehidupan  normal  menjadi  bagian  dari  Lapas yang penuh dengan tekanan.
Sebuah  studi  dari  Gussak,  D.  (2009)  dari  tahun  2003  ke  2009  di Florida,  menjelaskan  bahwa  depresi  adalah  salah  satu  masalah  psikologis utama  dalam  rumah  tahanan.  Sejumlah  25%  narapidana  diindikasikan mengalami  depresi  berat,  lalu  30%  sisanya  diindikasikan  menderita  depresi ringan hingga sedang 21 .
Adanya  perasaan  tertekan  ,  kosong  atau  hampa  ,  hilang  minat  dengan aktifitas  yang  biasanya  menyenangkan  baginya  ,  berubahnya  selera  makan yang  ekstrim,  hiper  insomnia  dan  insomnia,  gangguan  terhadap  motoric  atau agitasi  motorik,  lelah  dan  lesu  ,  perasaan  hidup  tidak  bermakna,  perasaan berlebih  dalam  berharganya  hidup  dan  rasa  bersalah,  kemampuan  berpikir rasional  yang  menurun  dan  berkurangnya  kemampuan  konsentrasi  serta munculnya pemikiran ingin mengakihiri hidup atau bahkan bunuh diri 22 . Dari rasa tidak berdaya dalam hidup , atau bahkan depresi yang dialami yang  berakibat  pada  pandangan  hidup  yang  tidak  ada  harapan  lagi  di  masa depan.  Dalam  penelitan  yang  dilakukan 23 ,  menggambarkan  depresi  menjadi lebih presisten  pada individu  karena munculnya  pola berpikir yang cenderung negative  yang  memicu  reaktifitas  stress  dan  membuat  suasana  hati  menjadi
18 Nurrahma,  E.  2015.  Perbedaan  self-  esteem  pada  narapidana  baru  dan  residivis  di  Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang. Jurnal Psikologi UNIBRAW, 1-12.
19 Snyder,  C.  R.  &  Lopez,  S.  J.  2007.  Positive  psychology:  the  scientific  and  practical  explorations  of human strengths. Lawrence: SAGE Publications.
20 Pratiwi,  S.  &  Utami,  R.  R.  (2011).  Tingkat  depresi  pada  narapidana  wanita:  Studi  deskriptif  pada narapidana Lapas Kelas IIA Semarang. Jurnal Asvattha, 1(4), 40-47.
21 Gussak, D. (2009). The arts in psychotherapy comparing the effectiveness of art therapy on depression and  locus  of  control  of  male  and  female  inmates.  The  Arts  in  Psychotherapy,  36(4),  202–207.  doi: 10.1016/j.aip.2009.02.004
22 Neale,   J.  M.,   Davidson,   G.C.   & Haaga,
D.A.F. 1996. Exploring abnormal psychology. New York: John Wiley & Sons.
23 Morgan, S. 2015. Neuroscience of depression: A review. Caribbean Journal of Nursing, 2(1), 28-37.
negative. Maka dari itu penulis menawarkan dengan terapi mindfulness sebagai salah  satu  cara  untuk  meminimalisir  terganggunga  kesehatan  mental  para tahanan Lapas , khususnya narapidan hukuman seumur hidup.
Metode  terapi mindfulness ini  dapat  di  terapkan  dalam  berbagai masalah  fisik  dan  psikologis  kepada  para  narapidana  di  penjara  tidak  hanya narapidana  seumur  hidup  tapi  bagi  seluruh  narapidana  yang  mengalami gangguan psikologi 24 .
Dalam penelitian Nyklíček, I., Dijksman S. C., Lenders, P. J , Fonteijn, W.  A.,  Koolen,  J.  J.  (2014).  Efektivitas  dari  metode  ini  terbukti  menurunkan berbagai  resiko  masalah  psikologis  maupun  fisik  ,  khususnya  depresi.  Dalam penelitian  lebih  lanjut  dapat  dibuktikan  bahwa  metode  ini  sangatlah  efektif menurunkan indikasi indikasi negative dari gangguan psikologis. 25

## 4. PENUTUP Kesimpulan
Dari pembahasan diatas penulis berkesimpulan sebagai berikut:
1. Dalam  keadaan  saat  menjalankan  pidana  penjara,  tentunya  narapidana memiliki  perasaan  emosional  yang  tidak  stabil,  cenderung  merasakan kekecewaan,  kesedihan,  dan  amarah  karena  efek culture  shock yang diterimanya
2. Petugas  pemasyarakatan  ternyata  memiliki  tugas  dan  peran  yang  sangat penting untuk meredam emosi tersebut, menciptakan emosi yang stabil, dan menjadi tempat berkeluh kesah bagi narapidana.
3. Program  atau  latihan Mindfulness  for  prisoners adalah  solusi  yang  tepat yang  dapat  dijalankan  dari  petugas  untuk  narapidana  seumur  hidup  karena bukan  hanya  berpengaruh  terhadap  emosi,  ini  juga  berpengaruh  terhadap kesehatan  psikologi  dan  fisik  dari  narapidana.  Sehingga  dapat  meredam segala  penyakit  psikologis  yang  ditimbulkan  dari  efek  pemenjaraan  yang dirasakan.
Saran
Saran penulis terhadap kesimpulan diatas adalah sebagai berikut :
1. Masih banyaknya lembaga pemasyarakatan yang Overcrowded dimana sangat memungkinkan pemikiran negative kepada para narapidana dan menyebabkan  tekanan  kepada  psikologinya.  Pemerintah  harus  dapat memecahkan  atau  mendapatkan  solusi  terbaik  untuk  permasalahan  ini khususnya  untuk  narapidana  pidana  seumur  hidup  yang  tentunya  mendapat tekanan lebih besar dari keadaan yang dirasakan.
2. Harus  ada  penambahan  jumlah  petugas  pemasyarakatan  untuk  dapat mengimbangi jumlah narapidana yang cukup banyak terutama pada dibagian
24 Crane, R. 2009. Mindfulness-based cognitive therapy: The CBT distinctive features series. London: Routledge.
25 Nyklíček, I., Dijksman S. C., Lenders, P. J , Fonteijn, W. A., Koolen, J. J. (2014). A brief mindfulness based  intervention  for  increase  in  emotional  well-being  and  quality  of  life  in  percutaneous  coronary intervention (PCI) patients: the MindfulHeart randomized controlled trial. Journal of Behavioral
petugas  konseling  dimana  perlunya  pelayanan  konsul  untuk  para  narapidana yang mengalami banyak tekanan baik fisik maupun psikisnya.
3. Harus  ada  pelatihan  yang  berkelanjutan  kepada  petugas  untuk  melakukan penerapan  latihan Mindfulness  for  prisoners agar  dapat  menjadi  program unggulan  dalam  upaya  menciptakan  kondisi  psikologis  yang  stabil  bagi narapidana

## DAFTAR PUSTAKA
Anindita  &  Dahlan,  W.  W.  2008.  Pengalaman  dan  penghayatan  seorang mantan  narapidana    terhadap  kehidupan  di  penjara .  Jurnal  Psikologi Sosial, 14(3), 243-251.
Crane,  R.  2009. Mindfulness-based  cognitive  therapy:  The  CBT  distinctive  features series. London: Routledge.
Gunarto,  Marcus  P.  (2009).  Sikap  Memidana  Yang  Berorientasi  Pada  Tujuan Pemidanaan. Jurnal Mimbar Hukum, Vol.21, (No.1), pp.93-108 Gussak,  D.  2009.  The  arts  in  psychotherapy  comparing  the  effectiveness  of  art therapy on depression and locus of control of male and female inmates. The Arts in Psychotherapy, 36 (4), 202–207.
Hadjam,  M.  N.  R.  2014. Studi  eksplorasi  lapas  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
Irmawati  Noveria  D. Urgensi  Tujuan  dan  Pedoman  Pemidanaan  Dalam  Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana . Volume 3, Nomor 2, .222- 223
Mubarok,  N.  2015.  Tujuan  Pemidanaan  Dalam  Hukum  Pidana  Nasional  dan  Fiqih Jinayah. Jurnal Al-Qanun, Vol.18, (No.2), pp.296-323 Morgan,  S.  2015.  Neuroscience  of  depression:  A  review. Caribbean  Journal  of Nursing, 2 (1), 28-37.
Nurrahma, E. 2015. Perbedaan self- esteem pada narapidana baru dan residivis di Lembaga  Pemasyarakatan  Kelas  I  Malang. Jurnal  Psikologi UNIBRAW , 1-12.
Nyklíček, I., Dijksman S. C., Lenders, P. J , Fonteijn, W. A., Koolen, J. J. 2014. A brief mindfulness based intervention for increase in emotional well-being and quality of life in percutaneous coronary intervention (PCI) patients: the MindfulHeart randomized controlled trial
Saragih, Desran Joko Waguslar. 2014. Kebijakan Pidana Penjara Semur Hidup: Analisis Yuridis
Sosiologis  Dalam  Kerangka  Tujuan  Pemidanaan  Di  Indonesia . Unnes  Law  Journal,
Vol.3, (No.2), pp.34-41.
Situmorang  Victoria,  H.2018. LEMBAGA  Pemasyarakatan  Sebagai  Bagian  Dari Penegakan  Hukum  (Corerectional  Institutional  as  Part  of  Law  Enforcement) , 93
Tamimy  Muhamad,    P,  2021,    Problematika  Kesehatan  Mental  Narapidana  ,
http://www.ditjenpas.go.id/problematika-kesehatan-mental-narapidana ,
diakses tgl 10 Maret 2022
Wulandari  Sri. Fungsi  Sistem  Pemasyarakatan  Dalam  Merehabilitasi  Dan Mereintegrasi SOSIAL WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN ,  90-91 Wulandari  Sri. Fungsi  Sistem  Pemasyarakatan  Dalam  Merehabilitasi  Dan Mereintegrasi Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan, 92
World  Health  Organization  (WHO),  &  International  Committee  of  the  Red  Cross (ICRC). 2014
Pratiwi, S. & Utami, R. R. 2011. Tingkat depresi pada narapidana wanita: Studi deskriptif  pada  narapidana  Lapas  Kelas  IIA  Semarang. Jurnal  Asvattha, 1 (4), 40-47.
World Health
Organization  (WHO).  2008. Correcting  gender  inequities  in prison heatlh. Consultative document for discussion at the WHO International Conference on Womens’s Health in Prison . Diakses melalui http://jabraza.es/who1_old/pdfs/Pub lications/correcting_gender_inequiti es.pdf
World  Health  Organization  WHO,  &  International  Committee  of  the  Red Cross  (ICRC).  2014. Information  sheet:  Mental  health  and  prison. Geneva: World Health Organization.