## JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
Volume 6 Nomor 1, September 2020 e-ISSN: 2580-1678 dan ISSN: 2355-4657 Open Access : http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/index

## PERANAN PENGHULU TERHADAP HAK ULAYAT DI MINANGKABAU 

## Eviandi Ibrahim
STIH Putri Maharaja Payakumbu
Jl. Inai Belakang SPBU/Pengadilan Agama Koto Nan IV Kota Payakumbuh e-mail: eviandi.ibrahim01@gmail.com

## Abstract
Sumatra in general and Banuhampu District in particular the existence of customary rights is decreasing day by day both in terms of quantity and quality. The reduced existence of customary rights  is  because  the  customary  rights  have  been  traded  by  the  legal  community,  in  the  case  that Minangkabau customary law prohibits the sale and purchase of customary rights, this is stated in the customary kato "Jua indak eaten by bali, pawning indak eaten sando" means that ulayat rights can  not  be  traded  and  transferred  ownership  to  parties  outside  the  legal  community  fellowship. Based on the above, the authors are interested in conducting research with the following problems: How are customary rights in Banuhampu District? What is the role of the leader / Pangatuo of the tribe / clan or the head of the inheritance of the ulayat rights in Banuhampu? What is the solution taken to defend the existence of customary rights in Banuhampu District? This research is juridical- social, because the researcher will examine how the application of law, namely customary law, in the development of the existence of customary rights among the Banuhampu community. Based on the  discussion  that  the  author  puts  forward,  the  following  conclusions  can  be  drawn:  Whereas Customary  Land  (Ulayat)  Currently  its  existence  in  Banuhampum  can  still  be  maintained.  Even though it's been much less. This can be proven that until now the Legal Alliance in the Customary Law Community, namely Nagari, Tribe, Kaum, are still alive and existent, and each Legal Alliance still has customary rights although both in terms of quantity and quality have decreased. Whereas Ninik mamak / Penghulu / Pangatuo Suku / Kaum is a person who plays a very big role in the midst of his community / association, because ninik mamak has the right and obligation to take care of his children  and  nephews  along  with  their  communal  customary  rights,  and  has  the  obligation  to preserve  their  customary  rights.  Whereas  the  customary  rights  must  be  maintained,  because  the ulayat  rights  are  the  identity  of  the  association  and  the  ulayat  rights  are  not  property  rights, therefore the ulayat rights are prohibited from being transferred or sold.
Keywords: Role; Penghulu; Hak Ulayat.

## Abtrak
Sumatera  pada  umumnya  dan  Kecamatan  Banuhampu  pada  khusunya  keberadaan  hak ulayat  semakin  hari  semakin  berkurang  baik  secara  kuantitas  dan  kualitasnya.  Berkurangnya keberadaan hak ulayat itu karena hak ulayat itu sudah diperjual belikan oleh masyakat hukumnya, pada  hal  hukum  adat  Minangkabau  melarang  terjadinya  jual  beli  hak  ulayat  itu,  hal  itu  tertuang dalam kato adat “Jua indak dimakan bali, gadai indak dimakan sando” artinya hak ulayat itu tidah boleh  diperjual  belikan  dan  beralih  kepemilikannya  kepada  pihak  diluar  persekutuan  masyarakat hukum  tersebut.  Berdasarkan  hal  diatas  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan permasalahan  sebagai  berikut:  Bagaimana    hak  ulayat  di  Kecamatan  Banuhampu  Saat  ini  ? Bagaimana peranan penghulu/Pangatuo suku/kaum atau mamak kepala waris terhadap hak ulayat di Banuhampu ? Apa jalan keluar yang ditempuh untuk mempertahankan keberadaan hak ulayat itu di Kecamatan Banuhampu ? Penelitian ini bersifat Yuridis Sosilogis, karena peneliti akan meneliti bagaimana  penerapan  hukum,  yakni  hukum  adat  dalam  perkembangan  keberadaan  hak  ulayat ditengah-tengah masyarakat Banuhampu. Berdasarkan pembahasan yang penulis kemukakan, maka dapat  di  tarik  kesimpulan  sebagai  berikut:  Bahwa  Tanah  Adat  (Ulayat)  Saat  ini  keberadannya  di
 Naskah diterima: 23 September 2020, direvisi: 28 September 2020, disetujui untuk terbit: 30 September 2020 Doi: 10.3376/jch.v6i1.296
Banuhampum  masih  dapat  dipertahankan.  Walaupun  sudah  jauh  berkurang.  Hal  ini  dapat dibuktikan  bahwa  sampai  sekarang  Persekutuan  Hukum  dalam  Masyarakat  Hukum  Adat    yaitu Nagari,  Suku,  Kaum,  masih  tetap  hidup  dan  eksis,  dan  masing-masing  Persekutuan  Hukum  itu masih mempunyai hak ulayat walaupun baik dari segi kuantitas dan kualitasnya sudah berkurang. Bahwa Ninik mamak/Penghulu/Pangatuo Suku/Kaum adalah orang yang sangat besar peranannya di tengah-tengah kaum/persekutuannya, karena ninik mamak mempunyai hak dan kewajiban untuk mengurus anak dan kemenakannya beserta hak ulayat persekutuannya, dan mempunhai kewajiban untuk melestarikan hak ulayatnya. Bahwa Hak Ulayat harus dipertahankan keberadaannya, karena hak ulayat merupakan identitas dari persekutuan dan hak ulayat bukan hak milik, maka hak ulayat dilarang untuk dialihkan atau dijual.
Keywords: Peranan; Penghulu; Hak Ulayat.

## PENDAHULUAN
Bagi  masyarakat  Minangkabau  tanah ulayat  adalah  unsur  pengikat  bagi masyarakat untuk tinggal di suatu wilayah dan merupakan identitas masyarakat yang secara  konstitusional  dilindungi  oleh UUD  1945.  Oleh  karena  itu,  sudah merupakan  kewajiban  setiap  orang  untuk menjaga  aset  tersebut  agar  tidak  tergilas oleh  perkembangan  zaman.  Hingga  hari ini,  diskursus  tanah  ulayat  tidak  kunjung selesai.  Dalam  rangka  menarik  investor untuk menanamkan investasinya di daerah. (Buan, 2017)
Hak Ulayat merupakan hak masyarakat  hukum  adat  atas  segala sumber  daya  agraria  yang  ada  dalam wilayah  kekuasaan  masyarakat  hukum adat yang bersangkutan.
Dengan
demikian  obyek  dari  hak  ulayat  meliputi segala sumber daya agraria (bumi, air dan kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya). Hak Ulayat lahir bukan karena diciptkan  oleh  keputusan  pejabat  tetapi tumbuh dan berkembang (serta juga dapat lenyap)  sesuai  dengan  keberadaan  dan perkembangan kehidupan masyarakat hukum  adat  yang  bersangkutan.  (Ismail, 2010)
Hak  ulayat  dan  hak-hak  yang  serupa itu dari masyarakat hukum adat didefinisikan  sebagai  kewenangan  yang menurut  hukum  adat  dipunyai  oleh masyarakat  hukum  adat  tertentu  atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan  hidup  para  warganya  untuk mengambil  manfaat  dar  sumber  daya alam  termasuk  tanah,  dalam  wilayah tersebut,  bagi  kelangsungan  hidup  dan kehidupannya  yang timbul dari hubungan secara  lahiriyah  dan  batiniyah  turun temurun  dan  tidak  terputus  antara masyarakat  hukum  adat  tersebut  dengan wilayah yang bersangkutan. Perihal mengenai pengakuan terhadap hak ulayat, memperhatikan  hal  tersebut  di  atas nampak  bahwa  hukum  adat  merupakan dasar dari hukum agraria.
Keberadaan tanah Ulayat telah diakui oleh  Undang-Undang  Pokok  Agraria, Pasal  3  menyatakan  bahwa  pelaksanaan hak  ulayat  dan  hak-hak  yang  serupa  itu dari  masyarakat-  masyarakat  hukum  adat sepanjang  menurut  kenyataannya  masih ada  harus  sedemikian  rupa  sehingga sesuai  dengan  kepentingan  nasional  dan Negara  yang  berdasarkan  atas  persatuan bangsa  serta  tidak  boleh  bertentangan dengan  Undang-Undang  dan  peraturan yang  lebih  tinggi.  Hal  ini  dipertegas  oleh
Pasal  5  UUPA  yang  menyatakan  bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan  ruang  angkasa  ialah  hukum  adat, sepanjang  tidak  bertentangan  dengan kepentingan  nasional  dan  Negara  yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam  Undang-Undang  ini  dan  dengan peraturan  perundangan  lainnya,  segala sesuatu  dengan  mengindahkan  unsur- unsur yang bersandar pada hukum agama.
Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau  (Sumatera  Barat)  dikenal tiga  tipe  dasar  penguasaan  atas  tanah yaitu;  penguasaan  secara  kelompok  atau nagari,  secara  komunal  dan  secara perorangan  atau  pribadi.  Penguasaan  atas tanah  dalam  masyarakat  Minangkabau diatur dalam peraturan adat yang dipelihara  dan  ditaati  serta  dilaksanakan oleh  masyarakat  secara  turn-temurun dengan  baik,  sehingga  apabila  timbul pertentangan atau sengketa yang disebabkan  oleh  tanah,  mereka  akan menyelesaikannya  dengan  peraturan  adat yang ada dalam masayarakat yang disebut sebagai  “Hukum  Acara  Perdata  Adat”. Ketentuan. (Amran, 2017)
Pasal  18  B  ayat  (2)  Undang-Undang Dasar  1945,  sebagai  hasil  amandemen, menyatakan  bahwa”  Negara  mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat  hukum  Adat  beserta  hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat dan  prinsip  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia,  yang  diatur  dalam  undang- undang.
Pasal ini merupakan pengakuan resmi yang  diberikan  Negara  dalam    konstitusi baik  terhadap  keberadaan  masyarakat hukum adatnya maupun terhadap hak-hak tradisional  yang  melekat  pada  masyakat hukum  itu.  Salah  satu  hak  yang  melekat terhadap  masyarakat  hukum  itu  adalah Hak  Ulayat,  walaupun  pengakuan  itu disertai  dengan  syarat  bahwa  hak  ulayat itu  sepanjang  masih  hidup.  Itu  artinya pengakuan  itu  diberikan  Negara  terhadap hak  ulayat  yang  masih  ada  dan  diakui oleh persekutuan hukum dalam masyarakat hukum adat tersebut. Pengakuan  itu  juga  memberi  arti  bahwa Negara  tidak  akan  menghidupkan  atau mengadakan hak ulayat baru.
Sementara  saat  ini  di  Sumatera  pada umumnya  dan  Kecamatan  Banuhampu pada  khusunya  keberadaan  hak  ulayat semakin  hari  semakin  berkurang  baik secara kuantitas dan kualitasnya. Berkurangnya  keberadaan  hak  ulayat  itu karena  hak  ulayat  itu  sudah  diperjual belikan  oleh  masyakat  hukumnya,  pada hal  hukum  adat  Minangkabau  melarang terjadinya  jual  beli  hak  ulayat  itu,  hal  itu tertuang  dalam  kato  adat  “ Jua  indak dimakan  bali,  gadai  indak  dimakan sando” artinya  hak  ulayat  itu  tidah  boleh diperjual belikan dan beralih kepemilikannya  kepada  pihak  diluar persekutuan masyarakat hukum tersebut.
Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan  permasalahan  sebagai  Berikut:
Bagaimana    hak  ulayat  di  Kecamatan Banuhampu Saat ini ? Bagaimana peranan penghulu/Pangatuo suku/kaum atau
mamak  kepala  waris  terhadap  hak  ulayat di  Banuhampu  ?  Apa  jalan  keluar  yang
ditempuh untuk mempertahankan keberadaan  hak  ulayat  itu  di  Kecamatan Banuhampu?

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini bersifat Yuridis
Sosilogis,  karena  peneliti  akan  meneliti bagaimana  penerapan  hukum,  yakni hukum adat dalam perkembangan keberadaan  hak  ulayat  ditengah-tengah masyarakat  Banuhampu.  Karena  yang menjadi  subjek  hak  ulayat  itu  adalah persekutuan  masyarakat  hukum  adat yakni  Nagari,  Suku,  dan  kaum,  maka yang  menjadi  Populasi  dalam  penelitian ini  adalah  seluruh  persekutuan  hukum tersebut. Namun untuk membantu mempermudah  peneliti  dalam  penelitian ini maka tidak seluruh populasi yang akan diteliti melainkan peneliti akan mengambil  bagian  dari  populasi  untuk dijadikan  sampel  dalam  penelitian  ini, Pengambilan  sampel  dalam  penelitian  ini dilakukan  dengan  Purposive  sample, yakni  peneliti  dengan  subjetifitasnya menentukan  sendiri  bagian  dari  populasi yang  akan  dijadikan  sampel.  Untuk  itu yang  dijadikan  sampel  dalam  penelitian ini  adalah  empat  persekutuan  hukum dalam  bentuk  Suku  (  Suku  Pisang,  guci, tanjuang,  pili)  serta  empat  persekutuan berbentuk  kaum  yang  diambil  masing- masing satu  kaum  dari suku  yang terpilih jadi sampel, serta satu Persekutuan hukum yang berbentuk Nagari. Dengan demikian diharapan  sampel  yang  terpilih  bisa menjawab  permasalahan  yang  diajukan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Hak Ulayat di Banuhampu
Hak  Ulayat  adalah  hak  persekutuan yang  dipunyai  oleh  masyarakathukum adat  tertentu  atas  suatu  wilayah  tertentu yang  merupakan  lingkungan  hidup  para warganya,  yang  meliputi  hak  untuk memanfaatkan  tanah,  hutan,  dan  air  serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Yunimar, 2017)
Menurut  Van  Vollenhoven    hak ulayat  adalah  merupakan  suatu  rangkaian dari  pada  wewenang  dan  kewajiban- kewajiban  suatu  masyarakat  hukum  adat yang  berhubungan  dengan  tanah  yang termasuk di lingkungan wilayahnya.
Masyarakat  hukum  adat  memiliki tanah-tanah adat yang diatas nya dibebani hak  ulayat,  yaitu  serangkaian  wewenang dan  kewajiban  suatu  masyarakat  hukum adat,  yang  berhubungan  dengan  tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya,  sebagai  pendukung  utama hidup  dan berkehidupan  masyarakat  yang bersangkutan sepanjang masa. Disamping itu  hak  ulayat  itu  tidak  hanya  meliputi tanah  yang  sudah  digarap,  tetapi  juga hutan  adat  sepanjang  digunakan  untuk kelangsungan hidup bagi warga masyarakat hukum adat. (Sukirno, 2018)
Hak  ulayat  mempunyai  ciri-ciri tertentu, ciri-ciri tersebut adalah (Dharmayuda, 2009):
a. Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta  para  warganya  yang  berhak dengan bebas mempergunakan tanah- tanah liar di wilayah kekuasannya.
b. Orang luar hanya boleh mempergunakan  tanah  itu  dengan izin  penguasa  persekutuan  tersebut,
tanpa  persetujuan  tersebut  dianggap melakukan pelanggaran.
c. Warga persekutuan boleh mengambil manfaat  dari  wilayah  hak  ulayat dengan tujuan untuk keperluan keluarganya sendiri, jika dimanfaatkan untuk kepentingan
orang  lain,  maka  ia  dipandang sebagai  orang  asing,  sehingga  harus mendapat izin terlebih dahulu. Sedangkan orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat di wilayah  hak  ulayat  dengan  izin
kepala adat dengan disertai pembayaran upeti kepada
persekutuan adat.
d. Persekutuan hukum bertanggung jawab  atas  segala  hal  yang  terjadi dalam  wilayahnya  terutama  yang berupa  tindakan  melawan  hukum yang merupakan delik.
e. Hak ulayat tidak dilepaskan, dipindah tangankan, diasingkan untuk selamanya.
f. Hak  ulayat  meliputi  juga  tanah  yang sudah  di  garap,  Atau  dikuasai  oleh orang perorangan.
Ada 3 (tiga) jenis tanah ulayat dalam
sistem hukum masyarakat adat Minangkabau (Edison; Nasrun DT.Marajo
Sungut, 2010 and Andiki et al., 2019):
1. Ulayat  Nagari,  yaitu  tanah  hutan diluar  kawasan  hutan  lindung  (Cagar Alam)  atau  hutan  negara  tidak termasuk kawasan yang telah menjadi ulayat suku atau ulayat kaum;
2. Ulayat  Suku,  yaitu  tanah  hutan  yang dibuat  kawasan  hutan  negara  dan ulayat  nagari,  belum  menjadi  ulayat suatu kaum dalam suku tersebut;
3. Ulayat Kaum, yaitu hutan yang sudah lepas  dari  kekuasaan  ulayat  nagari, ulayat  suku,  dan  tidak  pula  termasuk sebagai  tanah  milik  perorangan. Dengan
Jadi tanah ulayat merupakan penguasaan bersama dari suatu kaum/suku,  dan  Nagari,  oleh  karena  itu sukar  sekali  unutuk  menentukan  siapa pemiliknya,  karena  konsepnya  bukan  hak milik, tapi hak menguasai  secara kolektif.
Dalam pelaksanaannya hak ulayat ini berlaku ke luar dan ke dalam , maksudnya adalah  bahwa  orang  asing  yang  bukan anggota masyarakat hukum tidak diizinkan  memperoleh  hak  atas  tanah ulayat,  kecuali  kalau  dibayar  uang  adat dan diizinkan oleh kepala adat bersangkukan. (Sayuti Thalib, 1985)
Peruntukan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan ditentukan oleh persekutuan  masyarakat  hukum  adat.
Peruntukan  dan  penggunaan  tanah  ulayat tersebut dilakukan berdasarkan
musyawarah dan mufakat untuk kepentingan bersama anggota persekutuan dan kepentingan umum.
Tanah Ulayat dikuasai oleh persekutuan  hukum  dalam  masyarakat hukum  adat,  yang  lahir  dari  suatu kenyataan  dalam  untuk  kepentingan bersama,  dengan  mengingat  generasi terdahulu  (moyang),  sekarang  dan  yang akan  datang  (anak  cucu),sehingga  corak
religius  dan  magis  dari  tanah  tetap melekat dalam hak persekutuan tersebut.
Baik Nagari, Suku dan Kaum sebagai kelompok masyarakat hukum mempunyai hak menguasai atas tanah ulayat. Berdasarkan hak menguasai dari persekutuan tersebut dalam
pelaksanaannya  diwakili  oleh  kepala persekutuan.  Nagari  akan  diawali  oleh Wali  Nagari.  Suku  akan  diwakili  oleh Kepala  Suku/penghulu  Suku.  Kaum diwakili  oleh kepala kaum/mamak kepala waris.
Menurut  hukum  adat  dapat  diketahui bahwa tanah ulayat itu di dapat berdasarkan  warisan  (Harta  Pusaka). Pewarisan  ini  merupakan  hak  turun temurun  dan  terjadi  begitu  saja  sesuai dengan  kodrat  alam,  yang  dalam  adat dikatakan  “  patah  tumbuh  Hilang Berganti”  dan  proses  peralihan  ini  sudah tertuang  dalam  undang-undang  adat  yang mengatakan:
“ Manah yang dipacik panghulu Manah nan dari panghulu Dari niniak turun ka mamak Dari mamak turun ke kamanakan Sako turun turun temurun Pusako jawek manjawek ”
Ahli  waris/warih  menurut  Hukum adat  Minangkabau  adalah  orang-  orang atau  kemenakan  yang  harus  menerima harta pusaka peninggalan dari kaum/persekutuan seperti : sawah, ladang, rumah,  tanah,  bandar  buatan,  kuburan, Hutan/rimba serta gelar sako/pusako.
Ahli  waris  ini  dapat  dibagi  atas  dua macam:
1. Warih batali darah/ahli waris bertalih darah (Nazab)
2. Warih  batali  sabab/ahli  waris  bertali Sebab (Buatan)
Menurut  kepercayaan  masyarakat Minangkabau,  tanah  sebagai  pusaka  (hak ulayat)  dari  nenek  moyang  mempunyai sifat  religius  magis.  Sehingga  tanah sebagai pusaka harus dipelihara keberadaannya  dan  ini  telah  dipatrikan dalam  ketentuan  adat,  bahwa  terhadap tanah  ulayat  ada  rumusan  “  Jua  indak dimakan  bali  “  artinya  tanah  ulayat sebagai pusaka tinggi tidak dapat diperjual belikan.
Masyarakat
Minangkabau,
memandang  tabu  perjual  belikan  tanah ulayat ini, karena dalam anggapan mereka bila  terjadi  tanah  ulayat  diperjual  belikan maka yang melakukan itu akan mendapatkan  kutukan  dari  arwah  nenek moyang  mereka  dan  ada  saja  bencana yang  menimpa  mereka,  baik  berupa kesengsaraan  hidup  maupun  datangnya berbagai penyakit dan bencana lainnya.
Selain  itu  menurut  penelitian  di lapangan,  tidak  dapatnya  tanah  ulayat diperjual belikan adalah karena :
1. Tanah  Ulayat  sebagai  pusaka,  yang turun  temurun  mempunyai  kaitan yang  tidak  boleh  dipisahkan  antara generasi  terdahulu,  sekarang  dan yang  akan  datang.  Oleh  karena  itu suatu kewajiban bagi generasi sekarang untuk menjaga dan memeliharanya guna diwariskan pada generasi yang akan datang.
2. Merupakan  lambg  atau  simbol  dari persekutuan masyarakat adat mereka.
3. Kepemilikan  penguasaannya  secara kolektif/bersama.
4. Tanah  ulayat  menunjukan  adanya hubungan  pertalian  darah  antara generasi  sekarang  dengan  generasi sebelumnya.
Dengan  demikian  kalau  ada  yang menjual  tanah  ulayat,  selain  dapat menghilangkan  sifat  religius  magisnya juga  akan  menurunkan  martabat  dari persekutuan, bahkan dapat menghilangkan  identitas  dari  masyarakat
hukum    tersebut.  Karena  itu  sulit  untuk menjual tanah ulayat itu.
Dalam kenyataannya menurut penelitian  penulis  telah  banyak  sekali tanah ulayat di Banuhampu yang diperjual belikan atau telah beralih kepemilikannya hal ini terjadi karena :
1. Ahli    waris  merupakan  ahli  waris tunggal dari tanah ulayat tersebut, hal ini  hanya  dapat  terjadi  pada  ulayat kaum.  Sehingga  kalau  dia  mau menjual  tidak  perlu  persetujuan anggota kaum lainnya, karena memang tidak ada.
2. Semua  anggota  kaum  setuju  untuk menjual tanah tersebut karena himpitan ekonomi.
3. Kaumnya  Pupuih,  Mamak  kepala waris  tidak  mempunyai  kemenakan dibawah  daguak  (kontan),  sehingga menganggap  kaumnya  pupuih  atau tdk  punya  pewaris,  sehingga  dia berpendapat  lebih  baik  harta  dijual dari  pada  didapat  secara  percuma oleh orang lain.
4. Pengaruh tanah disertifikatkan, dengan disertifikatkannya tanah ulayat,  otomatis  nilai  ekonominya menjadi  tinggi,  dia bisa  jadi angunan hutang  dibank  dan  mudah  untuk diperjual belikan.
5. Pengaruh Letak Kecamatan Banuhampu yang berbatasan langsung  dengan  kota  Bukittinggi,
menjadikan harga tanah di Banuhampu  apalagi  yang ditepi  jalan raya  menjadi  sangat  tinggi,  sehingga menggiurkan  para  pemilik  tanah untuk menjual tanahnya.
Inilah  beberapa  hal  yang  sangat signifikan  nenpengaruhi  dan  menjadi factor  utama  menyebabkan  tanah  ulayat makin hari makin habis di Banuhampu.
2. Peranan Penghulu/Pangatuo
Suku/Kaum  atau  Mamak  Kepala Waris  Terhadap  Hak  Ulayat  Di Banuhampu.
Kecamatan  Banhampu  merupakan masyarakat hukum adat genealogis teritorial yang merupakan kesatuan masyarakat  genealogi  yang  menganut sistem  kekerabatan  matrilineal.  Sistem kekerabatan  matrilineal  adalah  sistem kekerabatan  berdasarkan  garis  keturunan ibu.
Pada  Masyarkat  Banuhampu terdapat istilah “keutuhan  tali  perpilin  tigo  atau tungku  tigo  sajarng” artinya tiga pimpinan  formal  dan  informal  yang menyatu,  terpadu  kemitraannya  dalam melancarkan kebijaksanaan menuju keutuhan  bersama.  Hal  ini  bisa  dilihat pada kopiah ninik mamak yang mempunyai 3 unsur: (Rifana, 2016)
1. Pemuka  adat,  ninik  mamak,  monti, dubalang, malin, siempu, pemuda dan cerdik  pandai,  cendikiawan,  yang disebut kapak gadai;
2. Alim  ulama  seperti  khadi  negeri, imam,  bilal,  khatib  dan  siak  mesjid, yang berperanan memelihara ketentuan hukum syara’ dengan sendi adat bersendikan  syara’,  syara’ bersendikan kitabullah; dan
3. Pemegang undang-undang/hukum negara,  badan  pemerintahan  dan lembaga pemerintahan.
Seorang penghulu/ninik mamak berhenti  karena  melanggar  hukum  yaitu:
(Rinda Rifana, 2016)
a. Tepijak  dibenang  orang ,  berarti berzinah,  membunuh,  syirik  dan melawan ibu bapak;
b. Tergantung  di  galah  yang  panjang , artinya  zalim,  tidak  adil,  merampok, mencuri, penjudi, peminum tuak/arak,  pemabuk,  meremehkan kehormatan  wanita,  korupsi  dan fitnah;
c. Terkurung  di  bilik  yang  dalam , artinya residivis, orang yang dipenjara, kerusakan moral;
d. Tamandi  sipincuran  nan  godang , artinya  gila  stress  atau  gangguan jiwa, tapasuntiong bungo nan kombang,  tapanjek  langsek  nan masak.
Aktifitas  dari  penghulu  suku  dapat dibagi  menjadi  3  (tiga),  yaitu:  (Rinda Rifana, 2016)
1. Tindakan  mengenai  urusan  tanah berhubung  dengan  adanya  pertalian
erat  antara  tanah  dan  persekutuan (golongan  manusia)  yang  menguasai
tanah itu; 2. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (preventieve rechtszorg), agar hukum dapat berjalan dengan semestinya; dan
3. Menyelenggarakan  hukum  sebagai pembetulan hukum, setelah hukum itu dilanggar (repressieve rechtszorg) .
Ninik  mamak  adalah  orang  yang sangat besar peranannya di tengah-tengah kaum/persekutuannya, karena ninik mamak  mempunyai  hak  dan  kewajiban untuk  mengurus  anak  dan  kemenakannya beserta  hak  ulayat  persekutuannya,  baik ke dalam maupun ke luar.
Harta pusaka/hak ulayat adalah merupakan  amanah  dari  nenek  moyang, karena  itu  harus  dijaga  dan  dipelihara guna diwariskan kepada generasi selanjutnya, sesuai dengan ketentuan adat yang  berlaku.  Untuk  itu  ninik  mamak harus  memelihara  dan  menjaga  tanah ulayat dan berusaha sejauh mungkin tidak menggadaikan  apalagi  menjual  atau mengalihkannya kepada pihak lain.
Menurut  penelitian  penulis    peranan ninik mamak terhadap persekutuan hukumnya suku dan atau kaumnya adalah sebagai berikut:
1. Ninik  mamak  merupakan  kepala waris  dari  pada  harta  pusaka, sehingga  dia  mempunyai  wewenang untuk mengurus harta pusaka tersebut untuk  dapat  dipergunakan  oleh  anak kemenakannya.
2. Ninik  mamak  mempunyai  kewajiban untuk  mengatur  dan  membimbing setiap anggota kaum dalam pergaulan hidup  sehari-hari  dalam  masyarakat, serta  tata  cara  berhubungan  dengan anggota  masyarakat  lain  yang  berada di  luar  suku  atau  kaumnya,  terutama yang  berkaitan  dengan  tanah  ulayat, supaya  penggunaan  tanah  ulayat  ini
tidak bertentangan dengan
kepentingan umum.
3. Memelihara harta pusaka agar jangan sampai  harta  itu  terjual  atau  beralih pada pihak lain.
4. Menegur  atau  bila  perlu  menghukum anggota kaum yang melakukan
kesalahan  dalam  hal  penggunaan tanah ulayat bila melanggar kepentingan  umum  dan  hukum  adat yang berlaku.
5. Mengatur peruntukan
dan penggunaan tanah ulayat.
6. Bertanggung  jawab  ke  luar  dan  ke dalam pengelolaan tanah ulayat.
Demikian hak, wewenang dan kewajiban  dari  ninik  mamak  terhadap persekutuan  dan  tanah  ulayatnya.  Ninik mamak  sangat  menentukan  sekali  dalam kelangsungan dan kelestarian tanah Ulayat tersebut, agar  tanah  ulayat terhindar dari hal-hal yang tidak
diinginkan  oleh  masyarakat  hukum  adat. Dalam kenyataannya peranan Penghulu/Niniak Mamak/Pangatuo Suku/Mamak Kepala Waris, dalam
pelestarian tanah ulayat tidak seperti yang digaris  oleh  hukum  adat,  karena  justru saat  ini  banyak  terjadi  peralihan  tanah ulayat itu diprakarsai oleh para
Penghulu/Niniak/Pangatuo  Suku/mamak kepala  waris.walaupun  masih ada mereka yang  masih  menunjukan  perannya  dalam melestarikan  tanah  ulayat  tersebut  tapi jumlahnya kecil.

## 3. Jalan  Keluar  Yang  Ditempuh
Untuk Mempertahankan

## Keberadaan  Hak  Ulayat  Itu  Di Kecamatan Banuhampu
Berdasarkan  hasil  penelitian  Penulis ada  beberapa  hal  yang  telah  dilakukan Pemuka  Masyarakat  Banuhampu  dan Kerapatan  Adat  Nagari  di  Banuhampu dalam rangka mempertahankan keberadaan  Hak  Ulayat/Tanah  Ulayat  di Banuhampu yakni;
1. Melakukan  Revitalisasi  Peran  dan Fungsi
Ninik Mamak/Penghulu/Pangatuo Suku/Kaum  di  Banuhampu  agar kembali  kepada  fungsi  semula  sesuai ketentuan Hukum Adat Minangkabau.
2. Memperkuat  Fungsi  Kerapatan  Adat Nagari dalam melakukan pengawasan terhadap keberadaan tanah Ulayat.
3. Memperketat  terjadinya  jual  beli Tanah  Ulayat,  dengan  membuat Peraturan  Kerapatan  Adat  Nagari yang  mengatur  bahwa  jual  beli  tanah ulayat dibolehkan hanya dalam keadaan  yang  sangat  terpaksa,  dan bila itu terjadi di sarankan agar dicari pembeli  yang  lebih  dekat  terlebih dahulu.  Pembeli  yang  sesuku,  atau senagari,  atau  sebanuhampu,  atau setidak-tidaknya masih orang minang.
4. Menghidupkan  kembali  Lembaga
Gadai sesuai ketentuan Adat Minangkabau,  agar  tanah  Ulayat
tidak terjual.
5. Memberikan penyuluhan Hukum
Adat terhadap para Niniak Mamak/Penghulu, Pengatuo Suku/kaum tentang peran dan fungsinya  dalam  pelestarian  tanah ulayat.

## SIMPULAN
1. Bahwa  Tanah  Adat  (Ulayat)  Saat  ini keberadannya di Banuhampum masih dapat dipertahankan.
Walaupun sudah  jauh  berkurang.  Hal  ini  dapat dibuktikan  bahwa  sampai  sekarang Persekutuan Hukum dalam Masyarakat  Hukum  Adat    yaitu Nagari,  Suku,  Kaum,  masih  tetap hidup  dan  eksis,  dan  masing-masing Persekutuan Hukum itu masih
mempunyai hak ulayat walaupun baik dari  segi  kuantitas  dan  kualitasnya sudah berkurang.
2. Bahwa
Ninik
mamak/Penghulu/Pangatuo
Suku/Kaum adalah orang yang sangat besar  peranannya  di  tengah-tengah kaum/persekutuannya,  karena  ninik
mamak mempunyai hak dan kewajiban  untuk  mengurus  anak  dan kemenakannya  beserta  hak  ulayat persekutuannya, dan mempunhai kewajiban  untuk  melestarikan  hak ulayatnya.
3. Bahwa Hak Ulayat harus dipertahankan keberadaannya, karena hak  ulayat  merupakan  identitas  dari persekutuan  dan  hak  ulayat  bukan
hak  milik,  maka  hak  ulayat  dilarang untuk dialihkan atau dijual.

## DAFTAR PUSTAKA
Amran, A. (2017). Penyelesaian sengketa tanah  ulayat  melalui  lembaga  adat di  minangkabau  sumatera  barat. Jurnal hukum acara perdata adhaper , 3 (2), 175–189.
Andiki,  F.,  Prabandari,  A.  P.,  Studi,  P., Kenotariatan,  M.,  Hukum,  F.,  & Diponegoro,  U.  (2019).  Peralihan Hak  Tanah  Ulayat  Di  Kabupaten Dharmasraya. Notarius , 12 (2), 856– 865.
https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.2
9130
Buan,  R.  (2017).  Kedudukan  Hak  Ulayat Dalam  Status  Kawasan  Lindung  Di
Sumatera Barat. Bina Hukum Lingkungan , 1 (2), 249–263. https://doi.org/10.24970/jbhl.v1n2.1 9
Ismail, I. (2010). Kedudukan dan Pengakuan Hak Ulayat dalam Sistem  Hukum  Agraria  Nasional.
Kanun:  Jurnal  Ilmu  Hukum , 12 (1),
49–66.
https://doi.org/10.24815/kanun.v12i 1.6287
Rifana,  R.  (2016).  Peran  Ninik  Mamak Dalam  Pemanfaatan  Tanah  Ulayat Di  Kenagarian  Lipat  Kain  Selatan. JOM  Fakultas  Hukum , 3 (2),  1–15. https://doi.org/10.1017/CBO978110 7415324.004
Yunimar.  (2017).  Pensertipikatan  Tanah Wakaf  Yang  Berasal  Dari  Tanah Ulayat  Di  Minangkabau  Dalam Rangka Mewujudkan Kepastian
Hukum. Jurnal  Normative , 5 (1),  1– 11.
Soeroso Wingjodipoero, (1982).
Pengantar  dan  Asas-Asas  Hukum
Adat, Gunung Agung, Jakarta.
Dharmayuda,  I. M.  S. (2009). Status Dan Fungsi  Tanah  Adat  Bali  Setelah
Berlakunya  UUPA.  Jakarta:  CV
Kayumas Agung
Edison; Nasrun DT.Marajo Sungut.
(2010). Tambo Minangkabau (Budaya Dan Hukum Adat Minangkabau. Bukit Tinggi: Kristal Multi Media. Sukirno. (2018). Politik Hukum Pengakuan  Hak  Ulyat.  Jakarta: Prenadamedia Group. Sutedi,
Nurmi  Taswir,  (2000). Hukum  Agraria Nasional  Indonesia, Unand  Press,
Padang.
Sayuti  Thalib, (1985). Hubungan  Tanah Adat  dengan  Hukum  Agraria  di Minangkabau, Bina Aksara, Jakarta.