EKSISTENSI PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA SYARIAH

## Khoirul Huda
Pengadilan Agama Banjarbaru, Kalimantan Selatan E-mail: yhuda7khoirul@gmail.com

## Abstract :
The purpose of this study was to analyze the ratio legislation given authority to the Religious Courts to resolve sharia banking disputes and analyze the implementation of sharia principles in resolving sharia banking cases in decisions in the Religious Courts.
First, the ratio legislation of the Religion Court in resolving sharia banking disputes in terms of philosophy as a manifestation of the first principle of practice, namely the One Godhead which is the soul and spirit of national law. Juridical aspects can be seen from several laws and regulations such as the 1945 Constitution, Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power, Law No. 7 of 1989 Jo. UU no. 3 of 2006 Jo. UU no. 50 of 2009 concerning Religious Courts and Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking. Socio-logically the issues related to sharia economic transactions.
Secondly, the principles and principles of Islamic sharia in. resolving sharia banking disputes have been  manifested  in  the  decisions  of  religious  courts.  Some  decisions  of  religious  courts  in  general  the judges  have  based  their  decisions  on  considerations  that  refer  to  the  Qur'an,  Sunnah  and  statutory regulations such as the Civil Code, Compilation of Sharia Economic Law and the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council
Keywords: Religious Courts, Dispute Resolution, Sharia Banking

## Abstrak :
Penelitian ini adalah menganalisis ratio legis diberikannya kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah dan implementasinya prinsip syariah dalam putusan di Pengadilan Agama.
Pertama, ratio legis kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah dari segi filsafat sebagai wujud pengamalan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan jiwa dan ruh hukum nasional. Aspek yuridis dari beberapa peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Secara sosilogis persoalan yang terkait dengan transaksi ekonomi syariah di dalam. masyarakat muslim Indonesia.
Kedua, azas dan prinsip-prinsip syariah Islam dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah telah diwujudakan di dalam putusan pengadilan agama.
Beberapa  putusan  pengadilan  agama  pada  umumnya  mejelis  hakim  telah  mendasarkan  putusannya dengan  pertimbangan-pertimbangan  yang  merujuk  pada  Al-Quran,  As-Sunnah  dan  peraturan perundang-undangan  seperti  KUHPerdata,  Kompilasi  Hukum  Ekonomis  Syariah  dan  Fatwa  Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
Kata kunci: Pengadilan Agama, Penyelesaian Sengketa, Perbankan Syariah.

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang
Salah  satu  pelaksanaan  kekuasaan kehakiman dan inherent dengan pemberlakuan  Hukum  Islam  dalam  rentan waktu  10  tahun  (1999-2009),  Peradilan Agama  mengalami  perubahan  yang  berarti. Bahkan  mengalami  perubahan  yang  sangat signifikan  ketika  Badan  Peradilan  Agama berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan  perkara  di  bidang  ekonomi syariah  tanpa  kontroversi.  Sementara  itu, ekonomi  syariah  merupakan  entitas  baru bagi masyarakat Muslim Indonesia. 1
Prinsip  Perbankan  Syariah  merupakan bagian  dari  ajaran  Islam  yang  berkaitan dengan  ekonomi.  Salah  satu  prinsip  dalam ekonomi  Islam  adalah  larangan  riba  dalam berbagai  bentuknya,  dan  menggunakan sistem antara lain prinsip bagi hasil. Dengan prinsip  bagi  hasil,  Bank  Syariah  dapat menciptakan  iklim  investasi  yang  sehat  dan adil karena semua pihak dapat saling berbagi baik keuntungan maupun potensi risiko yang timbul  sehingga  akan  menciptakan  posisi yang berimbang antara bank dan nasabahnya.  Dalam  jangka  panjang,  hal  ini akan mendorong  pemerataan  ekonomi nasional  karena  hasil  keuntungan  tidak
1 Aden  Rosadi.  2015. Peradilan  Agama  di Indonesia  :DinamikaPembentukanHukum .  Bandung :SimbiosaRekatama Media. hlm. 17.
hanya  dinikmati  oleh  pemilik  modal  saja, tetapi juga oleh pengelola modal. 2
Peranan  Pengadilan  Agama  dalam menyelesaikan  sengketa  ekonomi  pada lembaga  keuangan  syariah merupakan sebuah kajian penting dalam hal implementasi perekonomian syariah. Belakangan  ini  banyak  lembaga  syariah muncul dalam memberikan pelayanan sesuai dengan  kebutuhan  yang  diinginkan  dengan pelaksanaan yang berdasarkan prinsip syariah.  Kehadiran  ekonomi  syariah  yang berlandaskan  pada  prinsip  syariah  dalam menangani  kasus-kasus  sengketa  ekonomi pada  lembaga  syariah  sangat  menarik  untuk dikaji.  Apalagi  masih  ada  beberapa  pihak yang terlibat dalam perbankan syariah masih mempertanyakan  atau  bahkan  meragukan tentang kesyari’ahan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

## Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang masalah  di  atas,  maka  yang  menjadi  isu hukum  di  dalam  penelitian  ini  adalah:  Apa ratio legis diberikannya kewenangan kepada Pengadilan  Agama  untuk  menyelesaikan sengketa  perbankan  syariah  ?  dan  Apakah prinsip  syariah  dalam  penyelesaian  perkara perbankan  syariah  sudah  diwujudkan  dalam putusan di Pengadilan Agama ?
UndangNomor 21 Tahun 2008 tentangPerbankanSyariah

## PEMBAHASAN
RASIO LEGIS KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA

## PERBANKAN SYARIAH
A. Landasan  Pemikiran  Pengadilan
Agama  Dalam  Menyelesaikan  Sengketa Perbankan Syariah
Perjuangan  umat  Islam  Indonesia terhadap  tanah  airnya  dan  catatan  sejarah hukum Islam yang sudah membumi di bumi nusantara ini semenjak masa pra-penjajahan hingga sekarang, karenanya eksistensi hukum  Islam  keberlakuannya  tergantung pada umatnya untuk menegakannya. 3
Eksistensi  hukum  Islam  di  Indonesia dalam  pembentukan  peraturan  perundang- undangan dapat melihat pada teori eksistensi yang dikemukakan oleh Ichtijanto, penafsiran teori ini mengungkapkan eksistensi  hukum  Islam  dalam  hukum nasional sebagai berikut: 4
1. Hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia. 2. Hukum  Islam  adalah  hukum  yang mandiri  dan  diakui  keberadaannya,  dan karena  kekuatan  dan  wibawanya,  maka hukum  nasional  memberikan  status  sebagai hukum  nasional.  Norma  hukum  Islam berfungsi  sebagai  penyaring  bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
3 Abdurrahman,  1992, Kompilasi  Hukum Islam  di  Indonesia, Jakarta:  Akademika  Pressindo, hlm. 1 4 Ichtijanto, 1990, Hukum Islam dan Hukum Nasional Jakarta: Ind-Hill Co, hlm. 86-87.
3. Hukum  Islam  sebagai  bahan  utama  dan unsur utama hukum nasional Indonesia. Pemikiran yang memberikan kewenangan  kepada  Pengadilan  Agama dalam  penyelesaian  sengketa  perbankan syariah  dapat  dilihat  dari  beberapa  aspek, yaitu  dari  aspek  filosofis,  aspek  sosiologis dan  aspek  yuridis.  Penjelasan  dari  aspek- aspek tersebut adalah :
1. Aspek filosofis
Aspek filosofis merupakan pertimbang- kan  atau  alasan  yang  menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran  dan  cita  hukum  yang  meliputi suasana  kebatinan  serta  falsafah  bangsa Indonesia  yang  bersumber  dari  Teks Proklamasi,  Pancasila,  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945  dan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Politik  hukum  Negara  Indonesia  yang didasari Pancasila menghendaki agar berkembang kehidupan beragama dan hukum  agama  dalam  kehidupan  bangsa  dan negara Indonesia. Muhammad Hatta menyatakan bahwa dalam pengaturan negara hukum  Republik  Indonesia,  Syariah  Islam berdasarkan  al-Qur’an  dan  Hadits  dapat dijadikan  peraturan  perundang-undangan Indonesia. 5
5 Ichtijanto, “Kontribusi Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional” dalam Mimbar Hukum No. 13 Thn V, Jakarta; Yayasan al-Hikmah, hlm. 17
Pancasila sebagai falsafah negara, dasar negara  dan  sumber  dari  segala  sumber hukum  mendudukkan  agama  dan  hukum agama pada kedudukan fundamental. Dalam hukum  nasional  hukum  agama  sebagai wujud  pengamalan  sila  pertama  yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan jiwa dan  ruh  hukum  nasional.  Karenanya,  secara sosiologis dan kultural, hukum Islam adalah hukum  yang  mengalir  dan  berurat  berakar pada  budaya masyarakat.  Salah  satu faktornya  adalah  karena  fleksibilitas  dan elastisitasnya.  Artinya,  kendatipun  hukum Islam  tergolong  hukum  yang  otonom  akan tetapi  dalam  tataran  implementasinya  ia sangat aplicable dan acceptable dengan berbagai jenis budaya lokal. Karena itu, bisa dipahami bila dalam sejarahnya di Indonesia ia  menjadi  kekuatan  moral  masyarakat ( moral force of people ) yang mampu vis avis hukum  positif  negara,  baik  tertulis  maupun tidak tertulis. 6
Penambahan  Kewenangan  pengadilan Agama tersebut sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum  masyarakat,  khususnya  masyarakat muslim,  sebagaimana  dinyatakan  Eugien Ehrlich  bahwa  “...hukum  yang  baik  adalah hukum  yang  sesuai  dengan  hukum  yang
6 Taufiq Abdullah (ed.). 1987. Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia.
Jakarta: PustakaFirdaus, hlm. 104.
hidup  di  masyarakat”. 7 Ia  juga  menyatakan bahwa,  hukum  positif  hanya  akan  efektif apabila  selaras  dengan  hukum  yang  hidup dalam masyarakat, dalam istilah antropologi dikenal sebagai pola-pola kebudayaan ( culture pattern ). 8
Dilihat  aspek  filosofis,  Kewenangan absolut  dari  Peradilan  Agama  menunjukan bahwa  perkembangan  kebutuhan  hukum masyarakat  muslim  (khususnya)  terhadap kesadaran menjalankan syariat Islam semakin  tinggi.  Artinya,  pluralisme  hukum harus  diterima  sebagai  realitas  ( real  of entity )  yang  majemuk  ( legal  fluraly )  dalam kehidupan bermasyarakat, sebagaimana diungkapkan  oleh  Cotterral,  ” We  should think of law as a phenomenon pluralistically, as a regulation of many krud existing in a veriety of relationships, same of the  quit  tenuous,  with  the  primary  legal institutions of the centralized state ”. 9
2. Aspek sosiologis
Aspek sosilogis ini merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan  bahwa  peraturan  yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis  sesungguhnya  menyangkut  fakta
7 Soerjono Soekanto. 1985. Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali,hlm. 19
8 Soerjono Soekanto. 2012. Pokok-pokok Sosiologi Hukum . Jakarta: Raja Gravindo, hlm. 37
9 M.  Ali  Mansyur.  “Aspek  Hukum Perbankan Syariah Dan Implementasinya di Indonesia”, dalam Jurnal  Dinamika  Hukum ,  Vol.  11
Edisi Khusus Februari 2011. Hlm. 69
empiris  mengenai  perkembangan  masalah dan  kebutuhan  masyarakat  dan  negara. Dalam  kondisi  yang  demikian  inilah,  maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin  dilepaskan  dari  gejala  sosial  yang ada  di  dalam  masyarakat.  Oleh  sebab  itu agar  diperoleh  suatu  pengaturan  (melalui produk  hukum)  yang  komprehensif  dan integral,  maka  dalam  pembentukan  suatu peraturan  perundang-undangan  persoalan- persoalan yang ada di dalam masyarakat dari bidang  politik  sampai  dengan  sosial  budaya harus menjadi pertimbangan utama. 10
3. Aspek yuridis
Aspek yuridis merupakan
pertimbangan atau alasan yang menggambarkan  bahwa  peraturan  yang dibentuk  untuk  mengatasi  permasalahan hukum  atau  mengisi  kekosongan  hukum dengan  mempertimbangkan  aturan  yang telah ada, yang akan dirubah atau yang akan dicabut  guna  menjamin  kepastian  hukum dan rasa keadilan masyarakat. Aspek yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur  sehingga  perlu  dibentuk  peraturan perundang-undangan yang baru.
Terdapat  beberapa  peraturan  yang menjadi  dasar  kewenangan  Pengadilan
10 Bagir  Manan.  1992. Dasar-Dasar Perundang-Undangan  Indonesia .  Jakarta  :  Ind-Hill Co,  hlm.  16.  Lihat  juga  di  dalam  B.  Hestu  Cipto Handoyo.  2008. Prinsip-Prinsip  Legal  Drafting  dan Desain  Naskah  Akademik .  Yogyakarta  :  Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 67.
Agama  di  dalam  penyelesaian  sengketa perbankan syariah, yaitu :
a. UUD 1945
Ketentuan  yang  terdapat  di  dalam  UUD 1945  yang  mengatur  tentang  keberadaan Peradilan  Agama  adalah  Pasal  1  ayat  (3), Pasal  24  ayat  (1)  dan  (2).  Aspek  yuridis  ini secara nyata menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman  yang salah satunya dilaksanakan oleh  Peradilan  Agama  merupakan  bagian dari  agenda  reformasi  yang  dengan  tegas memberikan  legitimasi  konstitusional  bagi kekuasaan  kehakiman  sebagai  bagian  dari kekuasaan  negara  yang  merdeka  dalam rangka  menyelenggarakan  sistem  peradilan yang  profesional  guna  menegakkan  hukum dan  keadilan  demi  terciptanya  negara hukum.
b. UU  No.  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan Kehakiman
Di  dalam  Pasal  25  ayat  (1)  dijelaskan bahwa  “Badan  peradilan  yang  berada  di bawah  Mahkamah  Agung  meliputi  badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum,  peradilan  agama,  peradilan  militer, dan peradilan tata usaha negara”.
Selanjutnya  pada  ayat  (3)  dikatakan  bahwa “Peradilan  agama  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  berwenang  memeriksa, mengadili,  memutus,  dan  menyelesaikan perkara  antara  orang-orang  yang  beragama Islam  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundangundangan”.
Setiap  perubahan  yuridis  kekuasaan kehakiman harus menyentuh berbagai peraturan perundang-undangan yang dipayungi,  termasuk  berbagai  bentuk  aturan kebijakan ( beleidsregels ) dan praktek peradilan yang  didapati  dalam  berbagai yurispurdensi atau putusan hakim. 11
c. UU No. 3 Tahun 2006
Kewenangan Peradilan Agama di dalam menerima, memeriksa dan memutus sengketa  perbankan  syariah  diatur  secara khusus  di  dalam  Pasal  49  huruf  i  yang berbunyi  “Pengadilan  agama  bertugas  dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan  perkara  di  tingkat  pertama antara  orang-orang  yang  beragama  Islam  di bidang:  ekonomi  syariah”.  Penjelasan  Pasal 49  huruf  i  UU  No.  3  Tahun  2006 menerangkan  bahwa  “Yang  dimaksud dengan "ekonomi syari'ah" adalah perbuatan atau  kegiatan  usaha  yang  dilaksanakan menurut prinsip syari'ah.
d. UU No. 21 Tahun 2008
Dari keseluruhan  kegiatan  ekonomi  syariah, perbankan  syariah  sudah  mendapatkan payung hukum yang relatif lengkap dibandingkan  dengan  kegiatan  ekonomi syariah  lainnya.  Perbankan  syariah  diatur dalam  Undang-Undang  No.  21  Tahun  2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2008 berbunyi :
11 Bagir  Manan.  2005. Suatu  Tinjauan Terhadap  Kekuasaan  Kehakiman  Indonesia  dalam UU  No.  4  Tahun  2004. Jakarta  :  Mahkamah  Agung RI, hlm. v
(1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
(2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan  penyelesaian  sengketa selain  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1),  penyelesaian  sengketa  dilakukan sesuai dengan isi Akad.
(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  tidak  boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.
B. Eksistensi  Pengadilan  Agama  Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah . Perkembangan ekonomi syariah tentunya  membawa  implikasi  terhadap aktifitas  ekonomi  di  Indonesia,  khususnya kesiapan  Indonesia  dalam  mengantisipasi perkembangan  ekonomi  syariah,  salah satunya dengan melakukan reformasi hukum ke  arah  hukum  ekonomi  syariah.  Hukum asal  syariah  terhadap  ibadah  dan  muamalah mempunyai kedudukan yang berbeda. Dalam  ibadah  kaidah  hukum  yang  berlaku adalah  bahwa  semua  hal  dilarang,  kecuali yang  ada  ketentuannya  berdasarkan  Al- Qur‟an  dan  Al-Hadist,  sedangkan  dalam urusan  muamalah,  semuanya  diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. 12
Menurut data statistik Perbankan Syariah  yang dikeluarkan oleh Otoritas  Jasa keuangan  (OJK)  pada  April  2018,  terdapat
12 Adiwarman  Karim.  2004. Bank  Islam, Analisis  Fiqih  dan  Keuangan .  Jakarta:  Raja  Grafindo, hlm. 29.
13  Bank  Umum  Syariah  (BUS),  21  Unit Usaha Syariah (UUS) dan 168 BPRS dengan total  aset  BUS  dan  UUS  sebesar  Rp. 423.944 Miliar. Sedangkan jumlah perusahaan  asuransi  syariah  sebanyak  13, perusahaan  asuransi  UUS  sebanyak  50, lembaga  pembiayaan  syariah  sebanyak  7 dan  UUS  sebanyak  40,  Dana  Pensiun Syariah  sebanyak  1,  Lembaga  Keuangan Khusus  Syariah  sebanyak  4,  dan  Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebanyak 42: 13
Berdasarkan pada data di atas kehadiran ekonomi  syariah  khususnya  perbankan syariah sangat dipercayai masyarakat sehingga  dengan  dasar  kepercayaan  itu harus diimbangi dengan bentuk perlindungan  hukum  melalui  regulasi  yang tidak  hanya  berisi  tentang  jenis,  produks atau  struktur  ekonomi  syariah,  namun  juga kepastian  di  dalam  lembaga  penyelesaian sengketa ekonomi syariah .
Salah  satu  sarana  pendukung  vital adalah  adanya  pengaturan  yang  memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam  Undang-Undang  Perbankan  Syariah. Pengaturan  mengenai  Perbankan  Syariah dalam  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 1992  tentang  Perbankan  sebagaimana  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  10 Tahun  1998  belum  spesifik  dan  kurang mengakomodasi  karakteristik  operasional Perbankan  Syariah,  dimana,  di  sisi  lain
13 Ibid
pertumbuhan  dan  volume  usaha  Bank Syariah berkembang cukup pesat. 14 Selain regulasi tentang sistem perbankan  syariah,  terdapat  juga  regulasi yang mengatur tentang penyelesaian sengketa  ekonomi  syariah  yang  diatur  di dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2006  tentang  Perubahan  Atas  Undang- Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang Peradilan Agama. Pada Pasal 49 huruf i UU No.  3  Tahun  2006  menerangkan  bahwa Pengadilan  agama  bertugas  dan  berwenang memeriksa,  memutus,  dan  menyelesaikan perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang- orang  yang  beragama  Islam  di  bidang: ekonomi syariah
Perluasan kewenangan peradilan agama di bidang ekonomi syariah dan khususnya di perbankan  syariah  tersebut,  tidak  hanya terbatas  pada  sengekta  yang  terjadi  antara orang-orang  yang  beragama  Islam  saja, melainkan  juga  meliputi  sengketa  yang terjadi  antara  orang  Islam  dengan  yang  non Islam,  bahkan  termasuk  juga  sengketa  yang terjadi  antara  sesama  non  Islam  sekalipun, sepanjang  mereka  itu  menundukkan  diri terhadap  hukum  Islam  dalam  hal  yang menjadi  kewenangan  lingkungan  peradilan agama  tersebut.  Sekalipun  penganut  agama lain  di  luar  Islam,  tidak  tunduk  dan  tidak dapat  dipaksakan  tunduk  kepada  kekuasaan
lingkungan  peradilan  agama. 15 Atau  dengan kata  lain  kompetensi  absolut  peradilan agama di bidang perbankan syariah sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  49 huruf  i UU No.  3  Tahun 2006  dan Pasal  55 ayat  (1)  UU  No.  21  Tahun  2008 menunjukkan  bahwa  tatkala  perbuatan  atau kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah terdapat sengketa maka muara penyelesaian sengketa secara  litigasi  adalah  menjadi  kompetensi peradilan agama.
Hal  tersebut  diperkuat  lagi  dengan adanya  Putusan  Mahkamah  Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 membatalkan penjelasan  Pasal  55  ayat  (2)  UU  No.  21 Tahun  2008,  maka  tidak  ada  lagi  dualisme dalam  penyelesaian  sengketa  Perbankan Syariah.

## IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DI DALAM PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA  DALAM  PENYELESAIAN

## SENGKETA PERBANKAN  SYARIAH
A.    Bentuk-Bentuk  Sengketa  Perbankan

## Syariah
Kebanyakan terjadinya sengketa perbankan syariah  adalah  karena  adanya  ketidakseriusan antara  pribadi-pribadi  atau  kelompok-kelompok yang  mengadakan  hubungan.  Sengketa  yang merupakan conflict atau dispute dapat berbentuk perselisihan atau disagreement on a point of law or  fact  of  interest  between  two  person yang memiliki  arti  suatu  kondisi  di  mana  tidak  ada
15 M.  Yahya  Harahap.  1993. Kedudukan, Kewenangan  dan  Acara  Peradilan  Agama .  Jakarta  : Pustaka Kartini, hlm.37
kesepahaman  di  antara  kedua  belah  pihak. Timbulnya  sengketa  berawal  dari  situasi  dan kondisi  yang  menjadikan  pihak  yang  satu merasa dirugikan oleh pihak yang lain. 16
Hubungan  yang  terjadi  di  dalam  kegiatan perbankan syariah baik antara lembaga perbankan  dan  nasabah  atau  antara  lembaga perbankan  didasari  oleh  akad,  maka  dapat dikatakan bahwa sengketa terhadap hukum akad adalah  suatu  kondisi  terjadinya  ketidaksepaha- man  atau  perbedaan  di  antara  para  pihak  yang membuat akad atau kontrak maupun perjanjiaan hukum  yang  terkait  dengan  fakta  tidak dipenuhinya  hak  atau  tidak  dilaksanakannya kewajiban  yang  ditentukan  atau  pemutusan hubungan  hukum  kontraktual  yang  dilakukan oleh  salah  satu  pihak  tanpa  persetujuan  dari pihak lainnya. 17
Menurut Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, terjadinya sengketa dalam pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah dapat berasal dari pihak bank, pihak nasabah dan pihak eksternal. Hal ini tentu saja didasarkan pada motif ataupun alasan yang berbeda dan bermacam-macam. Sebab-sebab munculnya permasalahan dalam pembiayaan antara bank dan nasabah adalah dari Pihak Internal Bank, Nasabah dan Pihak Eksternal dengan penjelasan sebagai berikut: 18

## 1. Pihak internal bank
16 Neneng  Nurhasanah  dan  Panji  Adam. 2017. Hukum  Perbankan  Syariah  :  Konsep  dan Regulasi . Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 294.
17 Amran  Suadi.  2017. Penyelesaian Sengketa  Ekonomi  Syariah  :  Teori  dan  Paraktik . Jakarta : Kencana Prenada Media Group, hlm. 6 18 Muhammad Asro dan Muhammad Kholid. 2011. Fiqih Perbankan . Bandung: Pustaka Setia, hlm.
Hal ini biasanya terkait dengan Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat, misalnya : a. Terdesak  dalam  suatu  keadaan  di  mana bank harus mencapai target yang ditetapkan  maka  memungkinkan  bank tidak memperhitungkan kondisi kemampuannya dalam menyaturkan pembiayaan kepada nasabah;
b. Aspek  kondisi  perekonomian  dan  kondisi sosial  politik  daerah  maupun  negara kurang diperhatikan dengan seksama;
c. Kuantitas  nasabah  menjadi  lebih  utama untuk mernenuhi target dibanding kualitas nasabah itu sendiri;
d. Prinsip prudentialbanking practice
menjadi  tidak  ditetapkan  sebagaimana yang seharusnya;
e. Pihak Bank kurang teliti dalam pembuatan akad pembiayaan yang ternyata  banyak  cela  atau  multitafsirnya bunyi  klausu-klausul  akad,  sehingga dimanfaatkan  untuk  hal-hat  yang  tidak baik  oleh  nasabah,  atau  dengan  kata  lain dapat  disamipangi  oleh  nasabah  demi keuntungan dirinya sendiri;
f. Kuantitas,  kualitas  dan  integritas  Sumber Daya Manusia yang kurang memadai.
2. Pihak nasabah
Sengketa yang timbul bersumber dari pihak nasabah seperti aspek karakter (itikad tidak baik) nasabah,  aspek  operasionalisasi  dan  manajemen usaha  nasabah,  aspek  legal  yuridis  dan  Aspek agunan.  Menurut  H.  Taufiq  (Mantan  hakim agung,  sengketa  ekonomi  antara  lain  terjadi karena  penipuan  dan  ingkar  janji.  Lebih  lanjut
beliau menegaskan bahwa yang dimaksud ingkar janji adalah: 19
a. Pihak-pihak  atau  salah  satu  pihak  tidak melakukan  apa  yang  dijanjikan/disepakati untuk dilakukan;
b. Pihak-pihak  atau  salah  satu  pihak  telah melaksanakan  apa  yang  telah  disepakati, tetapi tidak ”sama persis” sebagaimana  yang dijanjikan;
c. Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa  yang  telah  dijanjikan,  tetapi  terlambat; dan
d. Pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu  yang  menurut  perjanjian  tidak  boleh dilakukan.
3. Pihak eksternal
Sedangkan  faktor  yang  berasal  dari  pihak eksternal  adalah  Krisis  ekonomi  atau  terjadinya perubahan  makro  ekonomi,  Adanya  perubahan regulasi oleh pemerintah maupun instansi terkait yang  berwenang  lainnya  yang  diberlakukan untuk bank dan nasabah, Bencana alam dan/atau gangguan keamanan (kerusuhan) yang menimpa nasabah,  Nasabah  tiba-tiba  sakit  keras  sehingga tidak  dapat  menjalan  usaha  dan  nasabah meninggal  dunia  padahal  tidak  memiliki  ahli Waris  atau  memiliki  ahli  waris  namun  tidak mampu membayar hutangnya.
Pada  dasarnya,  terdapat  banyak  hal  yang menyebabkan  terjadinya  sengketa  secara  umum di dalam perbankan syariah, yaitu : 20
1. Proses  terbentuknya  akad  disebabkan  pada ketidaksepahaman  dalam  proses  bisnis  karena terjebak  pada  orientasi  keuntungan,  karakter
19 Jaih Mubarak, Penyelesian Sengketa Ekonomi Shari’ah di Indonesia, dalam www. Badilag.net
20 Amran Suadi, Op. Cit , hlm. 7-8
coba-coba,  karena  ketidakmampuan  mengenali mitra  bisnis  dan  mungkin  tidak  adanya  legal cover.
2. Akad atau kontrak sulit dilaksanakan karena :
a. Para  pihak  kurang  cermat  atau  kurang  hati- hati ketika melakukan perundingan
pendahuluan;
b. Tidak memiliki keahlian untuk mengkonstruksikan  norma-norma  akad  yang pasti, adil dan efisien;
c. Kurang  mampu  mencermati  risiko  yang potensial  akan  terjadi  atau  secara  sadar membiarkan potensi itu akan terjadi; dan d. Tidak jujur dan tidak amanah.
B. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Putusan Pengadilan Agama.
Dalam  sejarah  Islam,  ketika  terjadi  beda pendapat  atau  sengketa  antara  para  pihak  baik dalam  bidang  keluarga  ( al-ahwal  al-syahsiyah ) maupun dalam bidang bisnis ( muamalah ), maka lembaga  yang  dapat  menyelesaikan  sengketa tersebut  adalah  melalui  mekanisme  perdamaian ( al-sulh ), arbitrase ( al-tahkim ), dan/atau pengadilan ( al-qadha ). 21
Di dalam proses dan mekanisme penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah  yang dilakukan  oleh  hakim  di  Pengadilan  Agama tentunya  harus  sesuai  dengan  kaidah-kaidah syariah. Oleh karena itu Asas dan prinsip-prinsip syariah  menjadi  dasar  dalam  penyelesaian sengketa perbankan syariah.
21 Faturrahman Djamil,2012, Penyelesaian Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah , Jakarta, sinar grafika, hlm. 106
Di dalam hukum Islam memiliki karakteristik  dalam  menerapkan  hukumnya. Karakteristik  tersebut  diantaranya  adanya  azas- azas hukum Islam antara lain: 22
1. Meniadakan Kepicikan/tidak memberatkan;
2. Menyedikitkan Beban;
3. Penetapkan Hukum Secara Bertahap;
4. Memperhatikan Kemaslahatan Manusia;
5. Mewujudkan Keadilan yang Merata.
Disamping selain berdasarkan azas-azas syariah Islam juga adanya prinsip-prinsip syariah (prinsip-prinsip hukum Islam). Baharuddin Ahmad telah merangkum menjadi 9 prinsip hukum Islam, sebagai berikut:
1. Prinsip Tauhid.
Tauhid (ketuhanan Yang Maha Esa) adalah suatu prinsip yang menghimpun seluruh manusia kepada  Tuhan.  Inilah  prinsip  umum  atau universal sebagai landasan prinsip-prinsip hukum  Islam  lainnya.  Prinsip  tauhid  ini  ditarik dari firman Allah surah Ali Imran ayat 64: Juhaya menjelaskan: “Prinsip tauhid ini pun menghendaki  dan  mengharuskan  manusia  untuk menetapkan  hukum  sesuai  dengan  apa  yang diturunkan  Allah  dan  Rasul-Nya”. Begitu  pula Al-Jurjani  menjelaskan  bahwa  seluruh  hukum syari’ah  (hukum  Islam)  tertumpu  pada ma’rifatullah dan tauhidullah.
Prinsip  umum  ini  melahirkan  pula  prinsip khusus,  misalnya  prinsip-prinsip  ibadah,  yakni prinsip  berhubungan  langsung  dengan  Allah tanpa  perantara  atau  prinsip  berkomunikasi langsung dan prinsip beban hukum ( taklif ) yang melahirkan  prinsip-prinsip:  memelihara  akidah
22 Hasbi  Ash-  Shiddiqie.  1982. Fakta Keagungan  Syariat  Is lam.  Jakarta:  Bulan  Bintang, hlm. 25-26
dan  iman,memelihara  agama,  penyucian  jiwa ( tazkiyat al-nafs ) dan pembentukan pribadi yang luhur. 23
2. Prinsip al-Adl (Keadilan).
Pengertian  adil  dalam  Al-Quran  disebut dengan  dua  kata.  Pertama,  adl.  Kedua,  qisth. Kata adl dari akar kata a-d-l, sebagai kata benda. Keadilan  dalam  konteks  Al-Quran  tidak lepas dari moralitas. Realisasi keadilan, pertama- tama  berpedoman  pada  wahyu  Ilahi.  Allah, sebagai  yang  Maha  Adil,  memerintahkan manusia bersikap adil, baik terhadap diri sendiri maupun  orang  lain.  Keadilan  adalah  sendi pergaulan  sosial  yang  paling  fundamental.  Jika keadilan  dilangar,  sendi-sendi  masyarakat  akan goyah.
Mufassirin  mengertikan  adil  dalam  Al- Quran,  paling  tidak  pada  empat  makna: Pertama, adil  dalam  arti  sama. Kedua, adil dalam  arti  seimbang. Ketiga, adil  dalam  arti perhatian pada hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya atau menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Keempat, adil yang dinisbatkan kepada Allah. 24
3. Prinsip al-Musawwah (Persamaan).
Dasar  ketiga  yang  menjadi  tumpuan bangunan  hukum  Islam  ialah  bahwa  semua rakyat  mempunyai  persamaan  hak  di  hadapan undang-undang  yang  harus  dilaksanakan  atas mereka  semua,  dari  yang  paling  rendah  dalam Negara  sampai  pejabat-pejabat  dan  pimpinan- pimpinan  dengan  derajat  atau  tingkatan  yang
23 Baharuddin Ahmad, Illy Yanti, 2015, Eksistensi Dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia: Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.39
24 Ibid , hlm. 39-40
sama,  tanpa  memandang  warna,  suku,  bahasa, atau tanah air. Tidak seorang pun atau kelompok mana  pun  dalam  batas-batas  Negara  Islam, memiliki  keistimewaan  hak  ataupun  perbedaan dalam kedudukan. Landasan prinsip ini dijumpai dalam Al-Quran surah Al-Hujarat ayat 13. 25
4. Prinsip Al-Hurriyah (Kemerdekaan).
Konsep al-hurriyah yang  dimaksud  adalah kebebasan atau kemerdekaan secara umum, baik kebebasan individual maupun kelompok. Prinsip al-hurriyah dapat  ditemukan  dalam  beberapa ayat  dalam  Al-Quran,  di  antaranya  terdapat dalam  surah  Al-Baqarah  ayat  256,  Dalam  ayat lain,  surah  Al-Kaafirun  ayat  6:,  Ayat-ayat tersebut mengandung petunjuk bahwa kebebasan yang  dimaksud  meliputi  kebebasan  individu, kebebasan  beragama,  kebebasan  berpolitik,  dan kebebasan  berinisiatif.  Kebebasan amar  ma’ruf nahi munkar. 26
5. Prinsip Amar Makruf Nahi Munkar.
Amar makruf berarti hukum Islam digerakkan  untuk  merekayasa  umat  manusia menuju  tujuan  yang  baik  dan  benar  yang dikehendaki  oleh  Allah.  Ia  berfungsi  sebagai social  engineering hukum.  Nahi  munkar berfungsi  sebagai social  control Prinsip  tampak terlihat  dari al-ahkam  al-khams :  wajib,  haram, sunat,  makruh  dan  mubah. Prinsip  ini  besar sekali  peranan  dan  faedahnya  bagi  kehidupan beragama,  bermasyarakat,  dan  bernegara.  Baik buruknya  kondisi  kehidupan  tersebut,  amar bergantung pada ada tidaknya prinsip ini. 27
6. Prinsip Al-Ta’awun (Tolong–menolong).
Prinsip  ini  merupakan  tindak  lanjut  yang nyata sebagai prinsip membantu sesama. Prinsip
26 Ibid, hlm 43
27 Ibid , hlm 44
saling  menolong  atau  gotong  royong  sesuai dengan  tradisi  bangsa  Indonesia  yang  dikenal secara  sejarah.  Islam  mengajarkan  prinsip  ini dalam  surah  Al-Maidah  ayat  2  dan  Al- Mujadalah ayat 9:
Prinsip  ini  dalam  hukum  Islam  bias diterapkan dalam bentuk bahu-membahu merumuskan  dan  menggali  hukum  Islam,  baik secara  antar  individu  atau  antar  lembaga  dan atau  antar  negara  dalam  bentuk  ijtihad  atau konferensi atau perkumpulan intelektual. 28
7. Prinsip Tasamuh (Toleransi).
Suatu prinsip  yang menjamin kemerdekaan dan  kebebasan  beragama  dan  kepercayaan  dan menjamin  kebebasan  beribadah  menurut  agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh arena itu, prinsip  ini  menekankan  umatnya  untuk  hidup rukun  dan  damai  tanpa  memandang  ras,  warna kulit  (beda  paham/aliran),  dan  Negara.  Prinsip ini  diambil  dari  ayat  256  dari  surah  Al-Baqarah dan surah Al-kafirun ayat 6 . 29
8. Prinsip Al-Tha’ah (Ketaatan  pada  Ulil Amri).
Dalam  Al-Quran  terdapat  beberapa  ayat yang menjelaskan prinsip-prinsip ketaatan kepada  Ulil  Amri,  antara  lain  dalam  surah  Al- Nisa’  ayat  59  dan  83:  Muhammad  Ali  dalam tafsirnya, The  Holy  Qur’an ,  sebagaimana  yang dikutip oleh Dedi Supriyadi, merumuskan ayat  59  surat  Al-Nisa  dengan  tiga  wujud ketaatan. Pertama, taat  kepada  Allah  dan utusan-Nya. Kedua, taat kepada yang memegang kekuasaan  dia  antara  kaum  muslim. Ketiga, mengembalikan    kepada  Allah  jika  terjadi perselisihan  dengan  pihak  yang  berkuasa.  Kata
28 Ibid.hlm. 44 29 Ibid .hlm.45
ulil amri menurutnya  mempunyai arti  yang luas sehingga perkara apa saja yang bertalian dengan kehidupan  manusia,  mempunyai ulil  amri sendiri-sendiri. 30
9. Prinsip Al-Syura (Musyawarah).
Kata  musyawarah  terambil  dari  akar  kata sy-w-r, yang  pada  mulanya  bermakna“ mengeluarkan  madu  dari  sarang  lebah”.  Makna ini  kemudian  berkembang,  sehingga  mencakup segala  sesuatu  yang  dapat  diambil  atau dikeluarkan  dari  yang  lain  (termasuk  pendapat). Musyawarah  dapat  juga  berarti  “mengatakan atau  mengajukan  sesuatu”.  Kata  musyawarah pada  dasarnya  hanya  digunakan  untuk  hal-hal yang  baik,  sejalan  dengan  makna  dasar. Dalam  surat  Ali  Imran  ayat  159:  Ayat  ini  dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad  SAW.  Agar  memusywarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota  masyarakatnya.  Tetapi,  ayat  ini  juga merupakan  petunjuk  kepada  setiap  muslim, khususnya  kepada  setiap  pemimpin,  agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya. Dalam  surat  al  sura  ayat  38:  Ayat  tersebut turun  sebagai  pujian  kepada  kelompok    muslim madinah  (Ansor)  yang  bersedia  membela  Nabi Muhammad, SAW dan menyepakati hal tersebut melalui  musyawarah  yang  mereka    laksanakan di rumah Ayyub Al-Ansori. 31
Rifyal  Ka’bah  menyebut  ada  3  (tiga) bentuk  keadilan  yang  harus  diwujudkan  : Legal Justice, Moral Justice dan Social Justice . Legal Justice. (Keadilan  Hukum)  adalah  keadilan berdasarkan  undang-undang  yang  dapat  dilihat dari peraturan perundang-undangan yang
30 Ibid .hlm 47
31 Ibid. hlm. 53
berlaku dan dari putusan hakim pengadilan yang mencerminkan  keadilan  hukum  Negara  dalam bentuk  formal. Moral  Justice (Keadilan  Moral) tidak  lain  dari  keadilan  berdasarkan  moralitas. Moralitas  adalah  standar  baik  dan  buruk. Moralitas  berasal  dari  berbagai  sumber,  yang terpenting adalah agama. Social Justice (Keadilan  Sosial)  sebagai  salah  satu  dasar Negara  (sila  kelima  Pancasila)  digambarkan dalam  3  bentuk  keadilan  sosial  yang  meliputi keadilan  ekonomi,  kesejahteraan  rakyat  dan keadilan  yang  diinsafi  (disadari)  oleh  mayoritas rakyat yang dapat berkembang. 32
Idealnya, sebuah putusan harus mencerminkan  tiga  bentuk  keadilan  tersebut. Keadilan hukum negara yang merepresentasikan keadilan  moral  dan  keadilan  sosial  yang  ada dalam masyarakat Indonesia. Tetapi permasalahannya  tidak  berhenti  sampai  disitu, menyelaraskan  tiga  bentuk  justice  itu  dalam sebuah  putusan  memang  bukan  hal  yang  tidak mungkin,  tapi  dalam  prakteknya  sangat  sulit sekali  diwujudkan. 33 Pada  prakteknya  hakim terkadang  harus  dihadapkan  pada  dua  pilihan yang sulit antara Legal Justice itu sendiri dengan Moral  Justice dan Social  Justice .  Menerapkan salah satu justice dan meninggalkan justice yang lainnya.  Ada  saatnya  ketika  berdasarkan  fakta- fakta  yang  terungkap  di  persidangan  dan  untuk memenuhi  keadilan  moral  dan  keadilan  sosial, hakim harus “melompat” dengan menyingkirkan ketentuan  perundangan.  Dalam  kondisi  seperti
32 Muntasir  Syukri. Hakim  :  Antara  Legal Justice,
Moral Justice dan Sosial Justice, https://muntasirsyukri.wordpress.com/2
011/09/01/hakim-antara-legal-justice-moral-justice- dan-sosial-justice/,  diakses  pada  tanggal  1  Oktober 2018
33 Ibid .
ini, legal justice (keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan) harus dikorbankan. 34
Putusan  Hakim  adalah  merupakan  suatu hukum  atau  undang-undang  yang  mengikat antara para pihak yang bersangkutan, sedangkan menurut  hukum  Islam  adalah  suatu  hak  bagi mahkum-lah  (pihak  yang  dimenangkan)  dari mahkum-alaih  (pihak  yang  dikalahkan),  jadi tidaklah  ada  perbedaan. 35 Mengambil  suatu putusan  oleh  para  hakim,  dalam  hukum  Islam adalah merupakan suatu perintah dan begitu juga isi  dari  pada  putusan  itu  haruslah  ditaati  oleh para muslim, hal ini sesuai dengan firman Allah pada  surat  An-Nisaa'  ayat  58,  yang  berbunyi artinya "Sesungguhnya  Allah  memerintahkan kepada  kamu  supaya  menunaikan  amanat kepada ahlinya (rakyat umum) dan apabila kamu (para  hakim)  hendak  memutuskan  sesuatu hukum diantara manusia hendaklah memutuskan itu  adil.  Berdasarkan  pada    bunyi  Friman  Allah SWT  tersebut,  dapat  disimpulkan  bahwa  hakim dalam  mengambil  suatu  putusan  itu,  disamping berdasarkan  kepada  ketentuan  yang  terdapat dalam  Al-Qur'an  dan  Hadist  juga  melihat ketentuan  yang  dibuat  oleh  para  pemuka  agama atau  pimpinan,  dan  apabila  terjadi  pertentangan kembalilah  kepada  hukum  Allah  (Al-Qur'an). Disamping  dasar  untuk  mengambil  suatu putusan  pada  ayat  tersebut  diuraikan  tentang kewajiban  untuk  mentaati  hukum  atau  putusan yang  ditetapkan  oleh  hakim.  Dengan  demikian jelas bahwa putusan hakim itu mempunyai daya ikat atas orang yang bersengketa.
34 Ibid.
35 Muhammad Salam Madku. 1990.
Peradilan  Dalam  Islam .  Surabaya  :  Binas  Ilmu,  hlm.
Korelasi  apakah  azas  dan  prinsip  syariah Islam  telah  diwujudkan    dalam  putusan Pengadilan  Agama  yang  mengadili  sengketa perbankan  syariah,  maka  dapat  dilihat  di beberapa  putusan  pengadilan  agama  yang mengadili  perkara  sengketa  perbankan  syariah, antara lain:
1. Putusan Pengadilan Agama Surakarta No.0519/Pdt.G/2013/PA.Ska tanggal 19
Januari 2015M, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1436 H.
2. Putusan  Pengadilan  Agama  Purbalingga  No. Nomor:1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg  tanggal  07 Mei  2014  M,  bertepatan  dengan  tanggal  07 Rajab 1435 H.
3. Putusan  Pengadilan  Agama  Mentok  Nomor
0136/Pdt.G/2017/PA.Mtk tanggal 19 September  2017  M  bertepatan  dengan
tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H 4. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru
Nomor  0672/Pdt.G/2013/PA.Pbr  tanggal    06 Nopember  2013  M.  bertepatan  dengan tanggal 02 Muharram 1435 H.
5. Putusan  Pengadilan  Agama  Purwokerto
Nomor  2440/Pdt.G/2014/PA.Pwt  tanggal  30 Desember  2014  M.  bertepatan  dengan tanggal 08 Rabi’ul Aawal 1436 H.
Dari  beberapa  putusan  sengketa  perbankan syariah  tersebut  diatas,  maka  ada  beberapa  hal yang dapat dikomparasikan dengan yang berlaku di  lingkungan  Peradilan  Agama  dalam  kajian fiqh  al-qadha.. Dilihat  dari    aspek  gugatan, syarat  mengajukan  gugatan,,  formulasi  gugatan, pembuktian  gugatan  secara  umum  tidak  jauh berbeda  antara    hukum  positif/hukum  acara perdata dengan fiqih alqadha;
Beberapa  putusan  tersebut  diatas  majelis  hakim Pengadilan  Agama  telah  mempertimbangkan dengan  berdasarkan  pada  Al-Quran,  As-Sunnah dan,  Kompilasi  Hukum  Ekonomis  Syariah  dan Fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia  serta  peraturan  perundang-undangan seperti KUHPerdata

## PENUTUP
Ratio  legis  kewenangan  Pengadilan Agama  dalam  menyelesaikan  sengketa perbankan  syariah  dapat  dilihat  dari  segi filsafat,  yuridis  dan  sosilogis.  Dari  segi filsafat dalam hukum nasional hukum agama sebagai  wujud  pengamalan  sila  pertama yaitu  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa  yang merupakan  jiwa  dan  ruh  hukum  nasional. Hukum  Islam  yang  berlaku  di  Indonesia dalam kaitannya dengan penyelesaian sengketa  perbankan  syariah  telah  diadopsi dan dinirmakan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan..  Aspek  yuridis  secara nyata  telah  termaktub  di  dalam  beberapa peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya  sudah  tepat  dengan  memberikan kompetensi  perkara  perbankan  dan  lembaga keuangan syariah kepada Peradilan Agama. Secara sosiologis masyarakat Indonesia sangat  dekat  dengan  berbagai  organisasi sosial kemasyarakatan baik yang berorientasi nasional maupun agama.
Prinsip-prinsip  syariah  Islam  dalam penyelesaian  sengketa  perbankan  syariah telah  diwujudakan  di  dalam  putusan pengadilan  agama  dalam  bentuk  berupa
tidak  memberatkan,  menyedikitkan  beban, penetapkan hukum secara bertahap, memperhatikan  kemaslahatan  manusia  dan mewujudkan  keadilan  yang  pada  umumnya mejelis hakim telah mendasarkan putusannya dengan pertimbangan- pertimbangan yang merujuk pada Al-Quran, As-Sunnah dan peraturan perundang- undangan  seperti  KUHPerdata,  Kompilasi Hukum  Ekonomis  Syariah  dan  Fatwa Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia.
.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Taufiq (ed.). 1987. Sejarah dan Masyarakat: Lintasan Historis Islam di Indonesia. Jakarta: Pustaka Firdaus.
Abdurrahman,  1992, Kompilasi  Hukum
Islam di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo.
Ahmad Baharuddin, dan Illy yanti,
2015, Eksistensi  dan  Implementasi Hukum Islam di Indonesia. yogyakarta: Pustaka Pelajar Ash- Shiddiqie, Hasbi. 1982. Fakta Keagungan  Syariat  Is lam.  Jakarta:
Bulan Bintang
Asro,  Muhammad  dan  Muhammad  Kholid.
2011. Fiqih  Perbankan .  Bandung:
Pustaka Setia
Bintania Aris, 2012. Hukum Acara Peradilan Agama Islam dalam kerangka Fiqh Alqadla .Jakarta: Rajawali Pers Harahap,  M.  Yahya.  1993. Kedudukan, Kewenangan  dan  Acara  Peradilan Agama . Jakarta :Pustaka Kartini Jamil Fathurrahman,2012, Penyelesaian Pembiayaan  Bermaslah  di  Bank Syariah .Jakarta: Sinar Grafika
Juhaya, 2011 , Teori Hukum dan Aplikasinya , Bandung : CV.
Pustaka Setia -----------------------,2012, Ekonomi  Syariah , Bandung : Pustaka Setia
Karim,  Adiwarma.  2004. Bank  Islam, Analisis  Fiqih  dan  Keuangan . Jakarta: Raja Grafindo Madku, Muhammad Salam. 1990. Peradilan Dalam Islam . Surabaya :Bina Ilmu Manan,  Abdul,  2006, Penerapan  Hukum Acara  Perdata  di  Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana
Manan, Bagir. 1992. Dasar-Dasar
Perundang-Undangan Indonesia . Jakarta :Ind-Hill Co ------------------. 2005. Suatu Tinjauan
Terhadap  Kekuasaan  Kehakiman Indonesia  dalam  UU  No.  4  Tahun 2004. Jakarta  :  Mahkamah  Agung RI
Nurhasanah, Neneng dan Panji Adam. 2017.
Hukum Perbankan Syariah :Konsepdan Regulasi . Jakarta
:Sinar Grafika
Ichtijanto,  1990, Hukum  Islam  dan  Hukum Nasional Jakarta: Ind-Hill Co
Rosadi,  Aden,  2015, Peradilan  Agama  di Indonesia  :Dinamika  Pembentukan Hukum , Bandung : Simbiosa Rekatama Media
Soekanto, Soerjono. 1985. Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam
Masyarakat. Jakarta: Rajawali
------------------------.  2012. Pokok-pokok
Sosiologi  Hukum .  Jakarta:  Raja Gravindo
Suadi, Amran. 2017. Penyelesaian Sengketa
Ekonomi Syariah :Teori dan
Paraktik . Jakarta :Kencana Prenada Media
Ichtijanto, “ Kontribusi Hukum Islam
Terhadap  Hukum  Nasional ”  dalam Mimbar  Hukum  No.  13  Thn  V, Jakarta; Yayasan al-Hikmah Mansyur, M. Ali, “ Aspek Hukum Perbankan Syariah  Dan  Implementasinya  di Indonesia ”, dalam Jurnal Dinamika Hukum ,  Vol.  11  Edisi  Khusus Februari 2011
Mubarak, jaih. Penyelesian
Sengketa
Ekonomi  Shari’ah  di  Indonesia, dalam www. Badilag.net Syukri,  Muntasir. Hakim  :  Antara  Legal
Justice, Moral Justice dan
Sosial Justice,
https://muntasirsyukri.wordpress.co m/2011/09/01/hakim-antara-legal- justice-moral-justice-dan-sosial-
justice/,  diakses  pada  tanggal  1 Oktober 2018
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7  Tahun  1989  tentang  Peradilan Agama
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3  Tahun  2006  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  7  Tahun  1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21  tahun  2008  tentang  Perbankan Syariah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50  tahun  2009  tentang  Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang
Nomor  7  Tahun  1989  tentang
Peradilan Agama. Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0519/Pdt.G/2013/PA.Ska
Putusan  Pengadilan  Agama  Purbalingga Nomor 1721/Pdt.G/2013/PA.Pbg Putusan  Pengadilan  Agama  Mentok  Nomor 0136/Pdt.G/2017/PA.Mtk
Putusan  Pengadilan  Agama  Pekanbaru Nomor  672/Pdt.G/2013/PA.Pbr Putusan  Pengadilan  Agama  Purwokerto Nomor  2440/Pdt.G/2014/PA.Pwt