## INNOVATIVE: Volume 2 Nomor 1 Tahun 2022
Research & Learning in Primary Education
Dampak Perbaikan Fasilitas dan Sistem Pelayanan Kesehatan dalam Memenuhi SMR di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surabaya
Hanin Kusuma Ardy 1 , Padmono Wibowo 2 1,2 Program Studi Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Email: haninkusuma3@gmail.com

## Abstrak
Tidak tersedianya sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung kesehatan seperti area tidur, poliklinik, kamar mandi, dan lain sebagainya yang ideal atau laik menyebabkan peningkatan jumlah orang yang sakit dan jenis penyakit yang muncul. Sarana prasarana atau fasilitas yang kurang terpenuhi ini juga mempengaruhi sistem pelayanan  kesehatan  yang  dijalankan.  Sebaik  apapun  strategi  sistem  pelayanan  disusun,  namun  apabila dalam upaya praktiknya tidak didukung oleh fasilitas yang tepat maka mustahil untuk dapat terwujud sesuai dengan  tujuan  awal.  Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  dilakukan  dengan  tujuan  untuk  mengidentifikasi  dan menganalisis  faktor-faktor  penyebab,  dampak,  beserta  solusi  yang  dapat  dibuat  untuk  meningkatkan kualitas kesehatan Tahanan. Metode yang digunakan merupakan metode  kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif dengan sumber data berupa hasil wawancara dan studi penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil wawancara,  program  perbaikan  dan  peningkatan  fasilitas  dan  sistem  pelayanan  kesehatan  berdampak secara  positif  yakni  terpenuhinya  rasa  aman  dan  nyaman  terkait  kondisi  kesehatan  pribadi  sehingga mengurangi kekhawatiran-kekhawatiran yang ada pada Tahanan.
Kata Kunci: Dampak, Fasilitas, Sistem, Tahanan

## Abstract
The  unavailability  of  health  facilities,  infrastructure,  and  supporting  facilities  such  as  sleeping  areas, polyclinics, bathrooms, and so on that ideal or good causes an increase in the number of sick people and the types of diseases that arise. Infrastructure facilities or facilities that are not fulfilled also affect the health care system that is run. No matter how well the service system strategy is prepared, but if in practice efforts are not supported by the right facilities then it is impossible to be realized in accordance with the original goal.  Therefore,  this  study  was  conducted  with  the  aim  of  identifying  and  analyzing  the  causal  factors, impacts, and solutions that can be made to improve the quality of prisoners' health. The method used is a qualitative method  and  is  explained  descriptively  with  data  sources  in  the  form  of  interview  results  and previous  research  studies.  Based  on  the  results  of  interviews,  the  program  of  improvement  and improvement  of  health  care  facilities  and  systems  has  a  positive  impact  on  the  fulfillment  of  a  sense  of security  and  comfort  related  to  personal  health  conditions  so  as  to  reduce  the  concerns  that  exist  in prisoners.
Keywords: Impact, Facilities, System, Prisoners

## PENDAHULUAN
Pada beberapa waktu ini, dunia pemasyarakatan sedang menjadi pusat perhatian masyarakat baik dari segi prestasi yang diraih maupun masalah yang dialami. Namun dibalik  pemberitaan heboh yang terjadi, masih  terdapat  banyak  masyarakat  yang  tidak  mengetahui  hakikat  pemasyarakatan  itu  sendiri.  Banyak stigma yang melekat pada masyarakat bahwa Unit Pelaksana Teknis (UPT) atau satuan kerja pemasyarakatan seperti rumah tahanan negara (rutan) dan lembaga pemasyarakatan (lapas) atau yang lebih dikenal dengan sebutan  penjara  merupakan  tempat  bagi  orang-orang  bermasalah  yang  menakutkan  dan  semacamnya. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa penjara patut memberikan treatment dengan sistem kepenjaraan kepada pelaku tindak pidana, yang mana dalam hal ini menyiratkan tentang pemberian efek jera dan pembalasan terhadap pelaku. Akan tetapi, dibalik  ini masyarakat  juga terkadang memberi label penjara  di  Indonesia  sebagai  tempat  yang  tidak  menjunjung  tinggi  Hak  Asasi  Manusia  (HAM)  dengan identifikasinya  terkait  penampakan  kondisi  penjara  yang  penuh  sesak  di  dalamnya.  Sedangkan  apabila ditelisik lebih mendalam, terdapat  hubungan yang berkesinambungan antara hukum yang mengatur dan
aparat-aparat  penegak  hukum  lainnya  yang  berwenang  seperti  kepolisian,  kejaksaan,  dan  pengadilan (Ridwan, 2016). Sehingga terkait kondisi overkapasitas maupun overcrowding yang terjadi di penjara tidak sepenuhnya  merupakan  kesalahan  dari  pemasyarakatan  itu  sendiri.  Hal  ini  karena  pemasyarakatan merupakan  proses  terakhir  dalam  sistem  peradilan  pidana  terpadu  di  Indonesia  yang  berfungsi  sebagai tempat sementara bagi pelaku tindak pidana dalam menjalani masa hukuman pidananya.
Pemasyarakatan sejatinya memiliki empat jenis UPT dengan tupoksi yang berbeda. Keempat jenis UPT tersebut adalah rupbasan yang berfungsi dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara; rumah  tahanan  negara  berfungsi  dalam  perawatan  Tahanan;  lembaga  pemasyarakatan  berfungsi  untuk memberikan  pembinaan  kepada  Narapidana,  dan  balai  pemasyarakatan  berfungsi  dalam  pembimbingan terhadap  Klien  Pemasyarakatan  (Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan,  n.d.).  UPT-UPT  tersebut  bertugas dengan  tetap  memperhatikan  tujuan  dari  sistem  pemasyarakatan  itu  sendiri,  yakni  untuk  meningkatkan kualitas WBP menjadi sosok baik dan bertanggung jawab, ikut berperan dalam pembangunan negara secara aktif, dan dapat menyadari kesalahan, serta tidak mengulangi tindak pidananya kembali (UU No. 12 Tahun 1995  Tentang  Pemasyarakatan,  1995).  Sistem  pemasyarakatan  ini  menganut  sudut  pandang  reintegrasi sosial yang berfokus pada pengembalian hidup, kehidupan, dan penghidupan WBP serta agar WBP dapat diterima kembali oleh masyarakat (Dwiatmodjo, 2013).
Dalam salah satu Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia yakni Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, Rumah Tahanan Negara (Rutan) diklasifikasikan menjadi tiga klas yang ditentukan oleh lokasi dan kapasitas  rutan,  yakni  Rutan  Kelas  I,  Rutan  Kelas  II,  dan  Rutan  Kelas  IIB  (Keputusan  Menteri  Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985, 1985). Rutan Kelas I Surabaya atau yang lebih sering disebut dengan Rutan Medaeng, merupakan rutan yang telah berdiri sejak tahun 1978. Pada periode tahun 1978  sampai  tahun  1992,  Rutan  Kelas  I  Surabaya  memiliki  fungsi  sebagai  Rumah  Tahanan  bagi  anak ( Detention  Home ),  namun  praktik  nyatanya  rutan  tersebut  digunakan  sebagai  tempat  diklat  pegawai Departemen  Kehakiman  untuk  wilayah  Indonesia  bagian  timur.  Oleh  karena  itu,  setelah  turun  Surat Keputusan  Menteri  Kehakiman  Nomor  M.04.PR.07.03  Tahun  1985,  Rutan  Kelas  I  Surabaya  difungsikan kembali sebagai rumah tahanan sebagaimana mestinya mulai dari tahun 1992 hingga sekarang.
Pada hakikatnya setiap insan manusia memiliki hak dan kewajiban dalam proses menjalani kehidupan bermasyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu diikuti dengan terjadinya perubahan situasi dan kondisi masyarakat  dalam  menjalani  kehidupan  (dinamika  masyarakat),  menyebabkan  timbulnya  berbagai  jenis tindak kejahatan atau pelanggaran terhadap aturan, baik aturan tertulis maupun norma yang diciptakan dan yang ada di masyarakat semata-mata untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pribadi atau kelompok. Hal tersebut secara tidak langsung menyebabkan perubahan dengan meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan  (Dini  Ramayani,  2020).  Jumlah  lalu  lintas  Tahanan  dan  Narapidana  yang  masuk  juga  tidak sebanding  dengan  yang  keluar  sehingga  menyebabkan overcrowding dari  jumlah  kapasitas  yang  mampu ditampung secara ideal di Rutan Kelas I Surabaya dan menyebabkan munculnya berbagai macam masalah. Berdasarkan data dari smslap.ditjenpas.go.id, overcapacity yang terjadi di Rutan Kelas I Surabaya memsuki angka prosentase sebesar 265% dengan rincian jumlah masing-masing status WBP sebagai berikut.
Tahanan Total Narapidana Total Napi Tah Kaps OC DL DP TD DL DP TD AL AP TA 1388 0 1388 1388 449 0 449 3 0 3 452 1840 504 265% Keterangan: TD : Total Dewasa DL : Dewasa Laki-Laki TA : Total Anak DP : Dewasa Perempuan Napi Tah : Narapidana dan Tahanan AL : Anak Laki-Laki Kaps : Kapasitas AP : Anak Perempuan OC : Overcapacity
Melihat angka prosentase overkapasitas yang melebihi 100%, Rutan Kelas I Surabaya dapat dikatakan sudah memasuki  fase overcrowding yang  tentunya  membutuhkan  perhatian  lebih  karena  hal  ini  dapat mempengaruhi  seluruh  komponen  rutan  baik  internal  maupun  eksternal.  Lingkungan  hidup  yang  tidak
manusiawi dapat berdampak pada keselamatan dan kesejahteraan Tahanan, serta keamanan pegawai dan manajemen di rutan (Garman et al., 2020).
Secara internasional, perawatan terhadap WBP ketika berada di dalam penjara telah diatur dalam suatu dokumen prosedur yang sering disebut sebagai Nelson Mandela Rules (Standard Minimum Rules) . Tujuan SMR adalah untuk memperbaiki kondisi penjara dan sistem penahanan maupun pemenjaraan yang ada di dunia (Mackay, 2017). Penyusunan prosedur ini didasarkan pada pengalaman yang dirasakan oleh Nelson Mandela  ketika  berada  di  dalam  penjara  selama  puluhan  tahun.  Nelson  menilai  bahwa  banyak  terjadi penyimpangan perlakuan yang dilakukan oleh petugas terhadap WBP dan hal ini bertentangan dengan nilai- nilai hak asasi. SMR mengatur setiap hal yang berhubungan dengan kebutuhan WBP sehingga HAM WBP tidak  tercabut  seutuhnya  kecuali  kemerdekaannya.  Adapun  aspek-aspek  yang  diatur  dalam  SMR  adalah prinsip-prinsip dasar;  register;  pemisahan berdasarkan kategori-kategori tertentu; akomodasi; kebersihan pribadi; perlengkapan tidur dan pakaian; makanan; olahraga dan penggerakan badan; pelayanan kesehatan; hukuman dan pendisiplinan; alat pengekang; media informasi bagi Tahanan dan pengaduan Tahanan; kontak dengan  dunia  luar;  buku;  agama  atau  religiusitas;  penyimpanan  barang  milik  Tahanan;  pemberitahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan, dan sebagainya; pemindahan Tahanan; personil lembaga penjara; inspeksi  (PBB,  1955).  Indonesia  menjalankan  sistem  pemasyarakatan  dengan  memperhatikan  komponen SMR yang menjunjung tinggi HAM dan menuangkannya ke dalam peraturan perundang-undangan yakni UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan peraturan yang lebih rinci dalam mengatur Tahanan berupa  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  1999  Tentang  Syarat-Syarat  dan  Tata  Cara  Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.
Apabila melihat kondisi overcrowding yang terjadi di Rutan Kelas I Surabaya, menyebabkan kesehatan Tahanan banyak terdampak secara signifikan dan ini menarik perhatian penulis untuk mengidentifikasi dan menganalisis  faktor-faktor  penyebab,  dampak,  beserta  solusi  yang  dapat  dibuat  untuk  meningkatkan kualitas kesehatan Tahanan. Tidak tersedianya sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung kesehatan seperti area  tidur,  poliklinik,  kamar  mandi,  dan  lain  sebagainya  yang  ideal  atau  laik  menyebabkan  peningkatan jumlah  orang  yang  sakit  dan  jenis  penyakit  yang  muncul.  Sarana  prasarana  atau  fasilitas  yang  kurang terpenuhi  ini  juga  mempengaruhi  sistem  pelayanan  kesehatan  yang  dijalankan.  Sebaik  apapun  strategi sistem pelayanan disusun, namun apabila dalam upaya praktiknya tidak didukung oleh fasilitas yang tepat maka  mustahil  untuk  dapat  terwujud  sesuai  dengan  tujuan  awal.  Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa permasalahan yang muncul mengenai kualitas kesehatan Tahanan menjadi perhatian penting karena hal ini menyangkut nyawa, kehidupan, kenyamanan, dan kesejahteraan seseorang. Tidak menutup kemungkinan pula  penyakit  yang  dialami  oleh  Tahanan  dapat  menyebabkan  tekanan  secara  psikis  sebagai  akibat  dari ketidaksiapan individu dalam menerima kondisi kesehatan yang dimiliki. Diantara berbagai jenis penyakit yang  ada,  yang  banyak  dialami  oleh  Tahanan adalah TBC,  sakit  kulit,  sakit  pernapasan,  dan  sakit  saluran pencernaan.  Melihat  masih  munculnya  kondisi  ini  mengartikan  bahwa  SMR  dalam  hal  kesehatan  dan pelayanannya  masih  belum  terpenuhi  secara  maksimal  di  Rutan  Kelas  I  Surabaya.  Sedangkan  SMR mengamanatkan bagi administrasi penjara untuk memperhatikan kebutuhan individu WBP khususnya yang berada pada kategori atau kelompok rentan sesuai dalam pengaturan penjara (Van Hout et al., 2020).

## METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ilmiah  yang  disusun  menggunakan  pendekatan  metode  penelitian  dengan  jenis  kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan berupa triangulasi data yang kemudian dipaparkan secara deskriptif. Data-data penelitian berupa data primer dan sekunder, dimana data primer berupa hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan narasumber yang terdiri dari satu orang perawat di poliklinik dan dua orang Tahanan Rutan Kelas I Surabaya. Sedangkan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait, dokumen  tertulis  yang  dimiliki  oleh  Rutan  Kelas  I  Surabaya,  dan  penelitian-penelitian  terdahulu  yang memiliki  fokus  bahasan  masalah  yang  sama.  Pengambilan  data  dan  pelaksanaan  penelitian  dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), wawancara, dan studi kasus terdahulu.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Standar Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Berdasarkan SMR
Perubahan  penggunaan  sistem  yang  diaplikasikan  dalam  dunia  penjara  dari  sistem  kepenjaraan menjadi  sistem  pemasyarakatan  memberi  harapan  masa  depan  yang  cerah  bagi  petugas  dan  penghuni penjara.  Hal  ini  tidak  lain  adalah  karena  sudut  pandang  dan  sistem  perlakuan  berubah  drastis  yang menjunjung  tinggi  nilai  HAM.  Dalam  upaya  implementasi  sistem  yang  baru  ini  dibutuhkan  proses  secara bertahap sehingga tidak dapat langsung serta merta memenuhi harapan dan tujuan sistem tersebut karena dengan dilakukannya perubahan suatu sistem maka komponen penyusun sistem yang sebelumnya secara otomatis  akan  dirubah  baik  diperbaharui  atau  bahkan  diganti  dengan  komponen  yang  baru.  Selain memperhatikan  komponen  sistem  itu  sendiri,  penting  pula  untuk  memperhatikan  hal-hal  yang  memiliki keterkaitan  atau  kesinambungan  dengan  sistem  tersebut.  Sebagaimana  yang  dimaksud  adalah  peraturan yang  berkaitan  dengan  sistem  pemasyarakatan.  Apabila  antar  komponen  tidak  memiliki  kesinambungan yang cukup baik, maka akan menyebabkan beberapa masalah seperti overcrowding dan overkapasitas. Saat ini kondisi overcrowding dan overkapasitas di penjara Indonesia sudah menjadi rahasia umum. Untuk  mengatasi  ini,  Direktorat  Jenderal  Pemasyarakatan  sudah  melakukan  berbagai  upaya  mulai  dari pembangunan  gedung-gedung  baru,  pembuatan  kebijakan  untuk  mempermudah  prosedur  pengajuan asimilasi  dan  program  integrasi,  hingga  revitalisasi  pemasyarakatan.  Namun  hingga  saat  ini  masih  belum dapat memenuhi standar-standar yang ada salah satunya dalam hal kesehatan.  Dalam konteks kesehatan, sebelumnya  Rutan  Kelas  I  Surabaya  dapat  disebut  sebagai  rutan  yang  sangat  kurang  dalam  pemberian pelayanan kesehatan kepada Tahanan. Hal ini tampak dari fasilitas kesehatan berupa poliklinik yang tidak laik sebagai tempat perawatan kesehatan (bangunan lama, kumuh), obat-obatan yang tidak lengkap, alat kesehatan yang tidak memadai (kotor, tidak lengkap), jadwal pengobatan yang kurang fleksibel, pengolahan data mengenai pasien dan riwayat penyakitnya yang kurang terakomodir, dan masih banyak lainnya. Namun, saat ini pelayanan kesehatan bagi Tahanan di Rutan Kelas I Surabaya mengalami perubahan drastis dalam arti positif, baik dari segi fasilitas maupun sistemnya. Pejabat bersama petugas Rutan Kelas I Surabaya lainnya berusaha melakukan gebrakan untuk memenuhi standar kesehatan dan pelayanannya berdasarkan SMR.
Sebagai  langkah  awal  pemenuhan  SMR  dalam  aspek  kesehatan  dan  pelayanannya,  Rutan  Kelas  I Surabaya  mencoba  mengidentifikasi  apa  saja  yang  perlu  diperhatikan  mengenai  kesehatan  dan  sistem pelayanannya. Berikut standar pelayanan kesehatan berdasarkan SMR (Observations et al., 1977):
1. Tersedianya  pelayanan  pada  setiap  lembaga  berupa  setidaknya  satu  orang  petugas  kesehatan  yang memiliki pengetahuan dan ilmu mengenai kesehatan jiwa (psikiater).
2. Pelayanan  kesehatan  harus  diselenggarakan  melalui  hubungan  yang  erat  dengan  dinas  kesehatan daerah maupun negara.
3. Pelayanan  kesehatan  harus  menyediakan  pelayanan  psikiatri  dalam  hal  pemberian  diagnosis  dan perawatan terhadap kelainan mental yang terjadi pada kasus-kasus pada umumnya.
4. Tahanan sakit yang membutuhkan perawatan khusus harus dipindahkan ke lembaga kesehatan spesialis atau rumah sakit sipil.
5. Apabila di lembaga penjara tersedia fasilitas rumah sakit, peralatan, perabotan, dan pasokan farmasi harus laik digunakan untuk penanganan dan perawatan medis terhadap Tahanan yang sakit, serta harus tersedia staf yang terdiri dari petugas terlatih.
6. Tersedianya pelayanan berupa petugas kesehatan gigi yang berkualifikasi bagi setiap Tahanan.
7. Dalam lembaga perempuan, harus ada akomodasi khusus untuk seluruh penanganan dan perawatan sebelum dan sesudah melahirkan.
8. Sedapat  mungkin  membuat  peraturan  agar  anak  dapat  dilahirkan  di  rumah  sakit  di  luar  lembaga penjara.  Apabila  anak  dilahirkan  di  dalam  penjara,  hal  ini  tidak  boleh  disebutkan  di  dalam  akta kelahirannya.
9. Apabila bayi yang masih membutuhkan ASI diizinkan untuk berada di lembaga penjara bersama ibunya, perlu disediakan ruangan khusus yang diawasi oleh seseorang yang berkualifikasi sebagai tempat ketika bayi tidak berada dalam perawatan ibunya.
10. Petugas medis harus melihat dan memeriksa Tahanan sesegera mungkin ketika masuk dan setelahnya sesuai kebutuhan, dengan melihat secara khusus untuk mendeteksi adanya sakit secara fisik ataupun
mental  dan  mengambil  tindakan  yang  diperlukan;  memisahkan  Tahanan  yang  diduga  mengidap penyakit  menular  atau  infeksi;  mencatat  kecacatan  fisik  atau  mental  yang  dapat  menghambat rehabilitasi; dan menentukan kemampuan fisik setiap Tahanan untuk melakukan pekerjaan.
11. Petugas medis sebaiknya memperhatikan kesehatan fisik dan mental Tahanan serta menjenguk semua Tahanan yang sakit, yang mengeluh sakit, dan yang menarik perhatian petugas secara khusus setiap hari.
12. Petugas  medis  harus  melapor  kepada  atasan  setiap  menyadari  bahwa  kesehatan  fisik  atau  mental Tahanan telah atau akan terkena dampak merugikan yang disebabkan oleh berlangsungnya penahanan atau kondisi penahanan tertentu.
13. Petugas medis sebaiknya memeriksa dan memberi saran secara teratur kepada atasan mengenai:
a. Kuantitas, kualitas, persiapan, dan layanan makanan;
b. Higiene dan kebersihan lembaga dan Tahanan;
c. Sanitasi, pemanasan ruangan, pencahayaan, dan ventilasi lembaga;
d. Kesesuaian dan kebersihan pakaian dan seprai Tahanan;
e. Ketaatan terhadap peraturan mengenai pendidikan jasmani dan olahraga, dalam kasus di mana tidak ada tenaga teknis yang bertanggung terhadap kegiatan tersebut.
14. Atasan  sebaiknya  mempertimbangkan  laporan  dan  pertimbangan  yang  diberikan  oleh  petugas kesehatan  sebagaimana  dimaksud  pada  poin  11  sampai  13,  dan  apabila  atasan  sependapat  dengan rekomendasi  yang  dibuat,  maka  sesegara  mungkin  mengambil  langkah  untuk  melaksanakan rekomendasi tersebut; jika rekomendasi tersebut tidak sesuai dengan kemampuan atau pendapatnya, atasan sesegera mungkin mengajukan laporan dan pertimbangan dari petugas medis tersebut kepada pemegang otoritas yang lebih tinggi.
Selain standar yang tertera pada SMR, terdapat pula standar yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan paragraf 4 pasal 21 sampai dengan pasal 33 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP pasal 14 sampai dengan pasal 25 mengenai pelayanan kesehatan dan makanan. Aturan mengenai pelayanan kesehatan dan makanan secara garis besar diatur  lebih  rinci  sebagaimana  berikut  (Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  1999,  1999)  (Republik Indonesia, 1999):
1. Tahanan berhak mendapat pelayanan kesehatan yang laik.
2. Setiap lapas/rutan menyediakan poliklinik beserta fasilitasnya dengan setidaknya menempatkan satu orang tenaga kesehatan.
3. Apabila tenaga kesehatan belum tersedia, maka untuk pelayanan kesehatan dapat meminta bantuan kepada puskesmas atau rumah sakit.
4. Pelayanan kesehatan dilakukan oleh dokter lapas/rutan, dan apabila dokter tersebut berhalangan dapat digantikan oleh tenaga kesehatan lainnya.
5. Pemeriksaan  kesehatan  minimal  dilakukan  satu  kali  per  bulan  dan  tercatat  d  alam  kartu  kesehatan. Apabila terdapat keluhan mengenai kesehatan, tenaga kesehatan wajib memeriksa, dan jika ditemukan adanya  penyakit  menular  maka  Tahanan  wajib  dirawat  khusus  yang  sesuai  dengan  peraturan perundangan.
6. Apabila Tahanan membutuhkan perawatan lebih lanjut, tenaga kesehatan merekomendasikan kepada atasan  agar  Tahanan  mendapat  pelayanan  kesehatan  di  rumah  sakit  luar  area  lapas/rutan.  Ketika kondisi  darurat,  atasan  berhak  mengirim  Tahanan  ke  rumah  sakit  luar  tanpa  izin  lembaga  yang menahan.  Namun  dalam  1x24  jam  petugas  wajib  memberitahu  lembaga  yang  menahan  terkait pengiriman Tahanan.

## Dampak dari Perbaikan Fasilitas dan Sistem Pelayanan Kesehatan
Tidak  dapat  dipungkiri  bahwa  fasilitas  atau  sarana  dan  prasarana  merupakan  komponen  vital  bagi setiap  individu  maupun  kelompok,  termasuk  organisasi.  Keberadaan  fasilitas  yang  ideal  menentukan kelancaran proses pencapaian tujuan. Rutan Kelas I Surabaya sebagai sebuah organisasi tentu menjalankan organisasinya dengan berdasar pada ilmu manajemen. Setiap program dan inovasi yang muncul akan selalu
direncanakan  secara  matang  sebelum  dilaksanakan  atau  diwujudkan.  Hal  ini  tidak  lain  adalah  untuk mewujudkan  tujuan  yang  telah  menjadi  fokus  utama  rutan  seperti  tujuan  pemasyarakatan  yang  telah disebutkan  sebelumnya  bahwa  agar  WBP  dapat  kembali  ke  masyarakat  sebagai  sosok  yang  baik, bertanggung jawab, dan aktif. Sebagai bentuk implementasi dari prinsip sistem pemasyarakatan, rutan wajib memberikan atau menyediakan hak-hak Tahanan yang telah diatur dengan jelas pada PP Nomor 32 Tahun 1999.
Pada  tahun  2021,  Rutan  Kelas  I  Surabaya  mulai  melakukan  banyak  pembenahan  terutama  pada fasilitas kesehatan yakni poliklinik beserta isinya. Pembangunan ulang polklinik dilakukan untuk memperkuat struktur bangunan lama sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Tidak berhenti sampai program tersebut, rutan juga melakukan penambahan fasilitas seperti kursi panjang, obat- obatan, dan alat kesehatan. Kursi panjang ini kemudian diletakkan di area tunggu antrean berobat. Pada wawancara yang telah dilakukan, informan menyatakan bahwa poliklinik yang ada di Rutan Kelas I Surabaya sudah  bisa  dikatakan  seperti  sebuah  puskesmas.  Kenyamanan  mulai  didapatkan  oleh  Tahanan  setelah dilakukan  pembenahan.  Selain  fasilitas  berupa  kursi,  rutan  mulai  melengkapi  jenis  obat-obatan  dan meningkatkan  kualitas  jenis  obatnya.  Sehingga  berdasarkan  informasi  dari  informan,  ketika  melakukan konsultasi kesehatan dan ternyata mengalami gangguan tidak perlu menunggu lagi kapan obat akan tersedia, karena  obat-obatan  yang  diperlukan  sudah  tersedia  secara  lengkap  dan  dengan  kualitas  yang  baik.  Alat kesehatan  yang  sebelumnya  terbengkalai  juga  sudah  mulai  diperhatikan  dengan  dilakukannya  perbaikan melalui  sterilisasi  atau  metode  perbaikan  lainnya,  dan  penggantian  alat  kesehatan  yang  tidak  laik  pakai. Poliklinik rutan saat ini juga memiliki kursi yang digunakan untuk melakukan perawatan gigi, perlengkapan bedah sederhana, dan beberapa alat kesehatan lainnya.
Menciptakan lingkungan yang nyaman berhubungan dengan kebersihan dan kerapihan lingkungan. Dengan  fakta  kondisi overcrowding yang  dialami oleh  Rutan  Kelas  I  Surabaya, lingkungan  tampak kumuh seperti  sudah menjadi  hal yang  sangat  wajar  ditemui.  Namun,  apakah kita  sebagai  fasilitator  akan  selalu terjebak dengan kata kewajaran? Oleh karena itu juga dilakukan pembenahan berupa pengecatan ulang area poliklinik  mulai  dari  area  luar  hingga  area  dalam  poliklinik.  Pengecatan  ini  juga  dilakukan  dengan mengidentifikasi  warna  yang  akan  digunakan  agar  dapat  berpengaruh  positif  terhadap  Tahanan.  Karena seperti  yang  tercantum  dalam  ilmu  psikologi,  bahwa  warna  dapat  mempengaruhi  psikis  atau  mental seseorang.  Selain  pengecatan  dinding  secara  umum,  dilakukan  pula  pembuatan  fasilitas-fasilitas  yang digunakan  untuk  Tahanan  yang  disabilitas  seperti  pembuatan  jalur  pemandu  khusus  yaitu  bagi  yang menggunakan kursi roda dan yang mengalami tuna netra. Petunjuk area dalam proses konsultasi ataupun pengobatan juga sudah dipasang dengan baik sehingga mempermudah Tahanan untuk melakukan kegiatan tersebut.
Beralih dari fasilitas, saat ini sistem pelayanan kesehatan yang digunakan oleh rutan berbeda cukup jauh  dari  sebelumnya.  Pada  saat  ini,  sistem  yang  diterapkan  adalah  bahwa  konsultasi  kesehatan  dapat dilakukan dengan waktu yang lebih fleksibel. Setiap malam terdapat dokter atau perawat jaga apabila terjadi kondisi terhadap Tahanan yang tidak memungkinkan dan membutuhkan penanganan segera. Penambahan jumlah petugas medis juga sangat mempengaruhi pelayanan yang diberikan kepada Tahanan secara positif. Pencatatan riwayat penyakit dan pengobatan selama berada di dalam Rutan Kelas I Surabaya yang semula tidak  terakomodir  dengan  baik,  sekarang  dapat  terakomodir  dengan  baik  melalui  pengumpulan  dan pencatatan data baik pada buku yang dilakukan secara manual maupun pada komputer. Meskipun saat ini zaman  mulai  berubah  dan  condong  pada  teknologi,  terkadang  tetap  membutuhkan  teknologi  tradisional dengan tujuan sebagai back-up data apabila terjadi kondisi yang memungkinkan menyebabkan kerusakan pada berkas. Data riwayat penyakit dan konsultasi ini sangat penting karena dapat mempengaruhi kesehatan seseorang yang secara otomatis mempengaruhi kehidupannya. Dengan dilakukannya pembenahan terhadap fasilitas  dan  sistem  pada  poliklinik,  kebutuhan  Tahanan  terhadap  rasa  aman  dan  nyaman  dapat  lebih terpenuhi.

## SIMPULAN
Pelayanan  kesehatan  di  Rutan  Kelas  I  Surabaya  memang  belum  berjalan  optimal.  Namun  seiring berjalannya waktu, rutan berusaha memenuhi kriteria pelayanan kesehatan yang sesuai dengan SMR dan peraturan  perundang-undangan  turunan  yang  terkait  melalui  perbaikan  dan  peningkatan  fasilitas  atau sarana dan prasarana serta sistem yang dipraktikkan dalam melakukan pelayanan. Banyak dampak positif yang dirasakan oleh Tahanan, yakni terpenuhinya rasa aman dan nyaman terkait kondisi kesehatan pribadi sehingga  mengurangi  kekhawatiran-kekhawatiran  yang  ada  pada  Tahanan.  Untuk  meningkatkan  dan menciptakan  sistem  penjara  yang  baik  pula, maka  harus  dikombinasikan  dengan  menciptakan  petugas pemasyarakatan yang lebih terlatih dan berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA
Dini Ramayani, D. R. (2020). Pelayanan Kesehatan Tahanan Pada Kondisi Over Crowded Di Rumah Tahanan Negara Klas 1 Cipinang. J-KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat , 6 (1), 52. https://doi.org/10.35329/jkesmas.v6i1.652
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, D. H. dan H. (n.d.). Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan . Departemen Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bekerjasama dengan ICJR.
Dwiatmodjo, H. (2013). PELAKSANAAN PIDANA DAN PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta). Perspektif , 18 (2), 64. https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.115
Garman, G., Weijts, W., Douw, F., Keukens, R., Liausedas, A., & van Voren, R. (2020). Reforming prison mental health services in Ukraine. Forensic Science International: Mind and Law , 1 (January), 100011. https://doi.org/10.1016/j.fsiml.2020.100011
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985, (1985). UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, (1995). www.bphn.go.id Mackay, A. (2017). The relevance of the United Nations Mandela Rules for Australian prisons. Alternative Law Journal , 42 (4), 279 – 285. https://doi.org/10.1177/1037969X17732706
Observations, P., Of, R., & Application, G. (1977). Standard Minimum Rules . 2076 (July 1957), 1 – 14. PBB. (1955). Aturan Minimum Standar tentang Penanganan Tahanan, Disetujui Dewan Ekonomi Sosial melalui Resolusi 663 C (XXIV) dan Resolusi 2076 . Mei , 1 – 19. Republik Indonesia, P. (1999). Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 . 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999, (1999). Ridwan, M. (2016). Implementasi Pembinaan Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 16 (3), 323 – 336.
Van Hout, M. C., Kewley, S., & Hillis, A. (2020). Contemporary transgender health experience and health situation in prisons: A scoping review of extant published literature (2000 – 2019). International Journal of Transgender Health , 21 (3), 258 – 306. https://doi.org/10.1080/26895269.2020.1772937