## IMPLEMENTASI TA’WIDH PADA PEMBIAYAAN KPR STUDI KASUS DI BTN SYARIAH CABANG JOMBANG
Imam Azizuddin dan Saeful Bahri
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: imamazizuddin@uin-malang.ac.id dan hanyasaeful@gmail.com

## Abstract
KPR BTN iB financing in BTN Syariah Jombang using murobahah and istishna' agreements in installments. This allows customers to experience late payment of installments, this results in BTN Syariah charging ta'widh to debtors. This study aims find: Implementation of Ta'widh on  KPR  financing  in  BTN  Syariah  Jombang  and  Review  of  fatwa  DSN-MUI  Number 43/DSNMUI/VIII/2004 in the procedure of determining ta'widh. The method used in this study is  to  take  data  according  the  facts  with  the  method  of  Observation,  Interview,  and  Library Study. The results of this study show that BTN Syariah is different from the fatwa DSN on the point of special provisions paragraph 3, in the contract should not list the value of the amount of Ta'widh. However, in practice, BTN has determined the amount of ta'widh, which is each Rp.100.000,- from the installment arrears set ta'widh amounting to Rp.67,- multiplied by the number of days of arrears.
Keywords: Ta'widh, KPR Financing, Murobahah, and Istishna’.

## Abstrak
Pembiayaan KPR BTN iB yang ada di BTN Syariah Jombang memakai akad murobahah dan istishna’ dengan cara diangsur. Hal tersebut memungkinkan nasabah mengalami telat bayar angsuran, ini mengakibatkan BTN Syariah membebankan ta’widh pada debitur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Implementasi Ta’widh pada pembiayaan KPR di BTN Syariah cabang  Jombang  dan  Peninjauan  fatwa  DSN-MUI  Nomor  43/DSNMUI/VIII/2004  dalam prosedur penentuan  ta’widh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini  yaitu mengambil data sesuai fakta yang ada dengan metode Observasi, Wawancara dan Studi Pustaka. Hasil dari  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  BTN  Syariah  berbeda  dengan  fatwa  DSN  pada  poin ketentuan khusus ayat 3, dalam akad tidak boleh mencantumpakn nilai besarnya Ta’widh, akan tetapi  pada  praktiknya  pihak  BTN  sudah  menentukan  besaran  ta'widh  yakni  tiap-tiap Rp.100.000,- dari tunggakan angsuran ditetapkan ta’widh sebesar Rp.67,- dikalikan jumlah hari tunggakan tersebut.
Kata Kunci: Ta'widh, Pembiayaan KPR, Murobahah, dan Istishna’.

## PENDAHULUAN
Setelah pemerintah menetapkan bank muamalat pada tahun 1992 sebagai perbankan penggerak dan pelopor berkembangnya  perbankan  dengan  prinsip Syariah di Indonesia, mulailah bermunculan dan lahir berbagai Lembaga yang mengikuti untuk  menjalankan  transaksi  keuangan berprinsip  Syariah.  Mula-mula  dari  hanya yang  menerima  tabungan  dengan  prinsip Syariah kemudian berkembang pada pembiayaan  Syariah,  sampai  pada  bergerak pada  usaha  Syariah.  BTN  merupakan  salah satu  bank  pemerintah  yang  juga  ikut melakukan  transaksi  keuangan  Syariah diberbagai  produk  keuangan.  Sekitar  tahun 1994 melalui Bank Indonesia telah memutuskan  PT.  Bank  Tabungan  Negara (Persero)  sudah  bisa  menjalankan  fungsi perbankan  sebagai  bank  devisa.  Selain keputusan dari BI,  ada juga keputusan dari Menteri  BUMN  sebagi  wakil  pemerintah setelah  mendapatkan  kajian  dari  konsultan independent price water house coopers untuk memberikan kepada bank BTN sebagai bank umum yang berfokus pada pinjaman dengan tanpa  subsidi  untuk  perumahan  (Bank Tabungan Negara, 2005).
Proses  pelayanan  yang  diterapkan pada  BTN  Syariah  mulai  awal  pembukaan yakni  menerapkan dual  Banking  System. Penerapan Unit usaha Syariah yang dijalankan BTN ini bisa dikatakan berpotensi untuk  berkembang  sebagai  unit  layanan bisnis KPR dengan prinsip Syariah. Kondisi seperti  ini  sudahlah  sangat  tepat  dengan mengacu  pada  peraturan  dari  Menteri perumahan  rakyat  tentang  pengadaaan perumahan dan Permukiman melalui support yang besar daripada penyedia subsidi rumah melalui  program  KPR/KPRS  bersubsidi (Bank Tabungan Negara, 2005).
BTN  Syariah cabang  Jombang Sebagian  dari  beberapa  kantor  cabang  BTN yang  juga  menerapkan  penyaluran  dengan sistem  dana  diantaranya  Kredit  pemilikan rumah  Syariah  (KPRS)  yang  sudah  sesuai dengan  kajian  Syariah.  KPR  syariah  adalah proses pemilikan rumah dengan
menggunakan  pembiayaan  secara  Syariah dengan  berbagai  macam  pilihan  akad  yang diterapkan,  yakni  penjualan  dengan  tegas denngan mendapat keuntungan (murobahah), sistem  penjualan  dengan  termin  dan kontruksi  (istishna’),  sewa  diawal  dan  akan menjadi  kepemilikan  diakhirnya  (ijarah muntahiyah  bit  tamlik),  Kerjasama  dalam sewa  (musyarokah  mutanaqishah)  (Ifham, 2017).
Produk KPR di BTN Syariah Cabang Jombang  diantaranya  KPR  BTN  Bersubsidi iB  dan  KPR  BTN  Platinum  dengan menggunakan  akad  Murobahah  (jual  beli) dan KPR BTN Indent iB dengan menggunakan  akad  Istishna’  (pesanan). Dengan  adanya  produk  Pembiayaan  KPR Tidak salah jika banyak orang yang memilih untuk  mendapatkan  rumah  dengan  cara kredit, dimana seseorang akan mendapatkan rumah  yang  dijamin  keamanannya,  dengan menggunakan layanan yang sudah pasti dan berbagai  keuntungan  yang  akan didapatkan, seperti  kepastian  kepemilikan,  uang  muka ringan,  legalitas  kepemilikan,  dan  sarana berinvestasi.
Seiring dengan perkembangan perbankan  syariah,  sekarang  banyak  orang yang  memilih  pembiayaan  syariah  untuk kepemilikan  rumahnya  (Nufus,  2006). Sebelum  mengajukan  Kredit  Pemilikan Rumah (KPR), calon debitur harus mengetahui  mengenai  syarat  dan  ketentuan kemudian  melengkapi  berbagai  macam dokumen. Setelah calon nasabah melengkapi persyaratan  tersebut  kemudian  diberikan  ke pihak bank, Proses permohonan pembiayaan Kredit  Pemilikan  Rumah  (KPR)  dimulai sejak  calon  debitur  diterima  oleh  BTN Syariah cabang Jombang, dengan menyerahkan  beragam  persyaratan  yang harus dipenuhi sampai pada melangsungkan perjanjian  kontrak  setelah  semua  dokumen dinyatakan benar dan disetujui dan selanjutnya pihak debitur tinggal melangsungkan kewajibanya membayar tiap bulan dengan besaran yang sudah disepakati waktu perjanjian KPR.
Resiko  yang  pasti  muncul  dengan model angsuran adalah timbulnya wanprestasi  (lalai  memenuhi  kewajiban membayar)  dari  pihak  nasabah  (debitur), terlambat  membayar  angsuran  KPR  rumah dapat  dipengaruhi  oleh  faktor  internal maupun  eksternal dari  masing-masing debitur. Keterlambatan membayar dari pihak debitur ini sudah diantasipasi pihak bank dari awal  pada  waktu  melangsungkan  perjanjian kontrak  dan  sanksi  harus  diterima  oleh debitur, seperti membayar denda keterlambatan  sampai  pada  yang  terparah rumah  KPR  diminta  oleh  pihak  bank  untuk diproses  jual  melalui  lelang.  Pada  dasarnya pemberlakuan  denda  itu  memang  boleh sesuai  dengan  fatwa  DSN  No:  43/DSN- MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi ( ta’widh ). Pada BTN Syariah cabang Jombang, mengaplikasikan  sanksi  berupa  ta’widh (ganti rugi) diterapkan kepada nasabah yang memang tidak bisa menunaikan kewajibannya  membayar  angsuran  baik disebabkan  karena  teledor  atau  benar-benar disengaja, maka setelah tanggungan tersebut melewati  batas  akhir  waktu  dalam  kontrak perjanjian yang sudah dibuat diawal, debitur tersebut  bisa  dikenakan  sanksi  ganti  rugi ( ta’widh ).
Dalam  kasus  yang  terjadi  di  BTN Syariah  cabang  Jombang  yakni  pada  saat penandatanganan  akad  Pembiayaan  KPR BTN  iB  antara  pihak  Bank  dan  nasabah nominal  denda  bagi  nasabah  yeng  telat membayar  disebutkan  oleh  pihak  bank, selain itu juga ada keluhan dari nasabah yang dikenakan  denda  karena  telat  membayar angsuran.
Untuk  itu  maka  peneliti  ingin mendalami  dan  mengkaji  lebih  dalam mengenai pertama, bagaimana implementasi Ta’widh (ganti rugi) pada pembayaran KPR BTN  iB  di  BTN  Syariah  cabang  Jombang. Kedua,  bagaimana  Peninjauan  fatwa  DSN- MUI Nomor 43/DSNMUI/VIII/2004 tentang Ta’widh  dalam  prosedur  penentuan  ganti rugi  ( ta’widh) pada  KPR  BTN  iB  di  BTN Syariah cabang Jombang.
Dengan demikian tujuan dari penilitian  ini  adalah  untuk  mengetahui gambaran penerapan ta’widh yang dilakukan BTN  iB  dalam  pembayaran  KPR  serta mengetahui  penerapan  fatwa  DSN_MUI dalam  prosedur  penentuan  ganti  rugi  pada pembiayaan KPR.

## LITERATURE REVIEW
Penelitian yang sudah pernah dilakukan yang memiliki kesamaan tema masalah ganti rugi dengan maksud untuk mendukung dan tidak ada  pengulangan  dalam  penelitian  yang sama,  diantaranya pertama, penelitian  oleh Umul  Khair  (2017)  dengan  judul  “Analisis Yuridis  Perjanjian  Pembiayaan  Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen di Indonesia”,  dengan  pendekatan  yuridis normatif.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk mengetahui  penerapan  dan  akibat  hukum perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia.  Berdasarkan  hasil  penelitian tersebut menerangkan  bahwa  adannya hukuman  akibat  terjadi  kelalaian  debitur (wanprestasi),  secara  otomatis  perjanjian tersebut  dinyatakan  batal  demi  hukum meskipun  tanpa  dimintakan  pembatalan (Khair, 2017).
Kedua,  penelitian  oleh  Teuku  Arie Azhari  dan  Burhanudin  Harahap  (2018) dengan judul “Analisis Penerapan Biaya Atas Keterlambatan  Pembayaran  Atau  Denda Dalam  Pembiayaan  Al  Murabahah  Pada Perbankan  Syariah”,  dengan  menggunakan metode  yuridis  normatif.  Tujuan  penelitian ini  adalah  berupaya  mengetahui  penerapan biaya  atas  keterlambatan  atau  denda  pada pembiayaan  al  murabahah  pada  perbankan Syariah. Dari penelitian tersebut memperoleh hasil  bahwa  implementasi  denda  atas terjadinya tunggakan angsuran dalam pembiayaan al murabahah pada bank Syariah tidak diperkenankan, karena dapat diasumsikan  dengan  adanya  ganti  rugi tersebut  nilai  jual  atas  barang  menjadi bertambah (Azhari, 2018).
Ketiga, hasil penelitian bentuk skripsi oleh  Nika  Rahmawati  (2019)  dengan  judul
“praktek pelaksanaan ganti rugi ( ta’widh ) di pegadaian syariah kendal permai (perspektif DSN-MUI no. 46/DSNMUI/VIII/2004 tentang  ganti  rugi  (ta’widh)”,  dengan menggunakan  metode  deskriptif.  Tujuan dalam  penelitian  tersebut  adalah  untuk mengetahui praktik serta mengetahui tinjauan  fatwa  DSN-MUI tentang Ta’widh melalui  akad Rahn pada  produk amanah di pegadaian  Syariah.  Hasil  dari  penelitian tersebut menerangkan sistem ganti rugi pada produk Amanah diterapkan  kepada  nasabah yang  lalai  dalam  pembayaran  angsuran  tapi dengan  menginfokan  terlebih  dahulu  kepda nasabah  bahwa  sudah  jatuh  tempo  tidak langsung  melakukan  penyitaan  terhadap barang (Rahmawati, 2019).
Penelitian  yang  peneliti  jalankan  ini berbeda  dengan  penelitian  yang  sudah  ada yaitu dalam hal penerapan fatwa DNS-MUI pada  ketentuan  khusus  ayat  3  dijelaskan, dalam akad tidak boleh mencantumpakn nilai besarnya Ta’widh

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif yaitu  penelitian  dengan  data  yang  diperoleh dari  penelitian  langsung  (Soekamto,  1996). Sumber datanya didapat dari kenyataan yang ada  dan  terjadi  di  BTN  Syariah  cabang Jombang.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan  metode  analisi  isi  (content analysis) yakni pembahasan yang mendalam terhadap  isi  suatu  informasi  tertulis  pada Fatwa  DSN  No.  43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (ta’widh).
Untuk analisa data terhadap penentuan  Ta’widh  maka  Penulis  akan melakukan  evaluasi  sehingga  apabila  masih ada  kekurangan  peneliti  dapat  memperbaiki kembali. Atau jika masih terdapat informasi yang  mengganjal,  peneliti  akan  menggali informasi  kembali  kepada  pihak  BTN Syariah  cabang  Jombang.  Setelah  semua terselesaikan dan permasalahan telah terjawab,  penulis  akan  menyimpulkan  hasil dari  analisa  penelitian  yang  dilaksanakan  di BTN Syariah cabang Jombang.

## KONSEP DASAR Penjelasan Ta’widh
Ta’widh  didefinisikan  adalah  biaya  yang harus  dikeluarkan  oleh  debitur  dikenakan kelalaian  atau  terlambat  dalam  melakukan kewajiban  angsuran  yang  mengakibatkan bank  mengalami  kerugian.  Kerugian  disini karena  dengan  nyata  ada  biaya  yang dialokasikan untuk penagihan kepada debitur dalam  bentuk  penagihan  langsung  (biaya transportasi),  biaya  telepon  dan  lain-lain (Ifham, 2017).
Menurut  Bagya  dalam  bukunya menerangkan bahwa Ta'widh adalah sebagai wujud  imbalan,  sanksi  yang  dikeluarkan karena adanya ketidaksesuaian akad. Ketidaksesuaian  akad  ini  adalah  ada  pihak yang  dengan  direncana  tidak  menepati kewajibanya  yang  sudah  disepakati  pada waktu kontrak yang mengakibatkan munculnya  kerugian  yang  dialamai  oleh pihak yang lain (Prabowo, 2012).
Jikalau ada indikasi dari pihak debitur dengan  sengaja  melakukan  hal  yang  sudah tidak  sesuai  dengan  kontrak  dan  membuat pihak bank mengalami kerugian, maka pihak yang  dirugikan  (kreditur)  bisa  memaksa debitur  untuk  membayar  ganti  rugi  sesuai yang  sudah  disetujui  waktu  kontrak  awal. Dewan  Syari'ah  telah  mengadopsi  konsep denda terhadap mereka yang tidak melunasi hutang  pada  tepat  waktu  khususnya  jika nasabah mampu melunasi.
Dasar Hukum Ta’widh
Surat al-Baqarah ayat 194 :
ٌصاَصِق ِتَم ُرُحْلا َو  ِم َرَحْلا  ِرْهَّشلاِب ُم َرَحْلا  ُرْهَّشْلا ىلاق
ىَدَتْعا  اَم  ِلْثِمِب  ِهْيَلَع  ا ْوُدَتْعاَف  ْمُكْيَلَع  ىَدَتْعا  ِنَمَف
ْمُكْيَلَع ىلاص َنْيِقَّتُمْلا َعَم َهللا َّنَا ا ْوُمَلْعا َو َهللا ا ْوُقَّتا َو Artinya: Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati  berlaku  (hukum)  qisas. maka  barang  siapa  melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah  ia,  seimbang  dengan kerugian  yang  telah  ia  timpakan kepadamu.  Bertakwalah  kepada Allah  dan  ketahuilah,  bahwa  Allah
beserta orang-orang yang bertakwa (Departemen Agama R. I., 2005) .
Syarat Sah Ta’widh
System  ganti  rugi  ( ta’widh )  mempunyai beberapa  ketentuan  untuk  bisa  dijalankan secara Syariah, pendapat Wahbah al-Zuhaily secara  umum  ketentuan  ta’widh  dalam lingkup:  mengganti kerugian dengan benda, seperti  membenahi  pintu  yang  dirusak dikembalikan  menjadi  utuh  lagi,  seperti halnya  mengganti  barang  yang  dipecahkan kepada bentuk yang utuh. Jikalau hal tersebut berat untuk dipenuhi, maka harus mengganti dengan  yang  sejenis  atau  dengan  uang. Namun  apabila  keuntungan  itu  tidak  bisa didapat  dan  kerugian  yang  belum  pasti diwaktu mendatang atau kerugian non benda, maka dari berbagai pendapat dalam ketentuan  fiqih  hal  seperti  itu  tidak  bisa dimintakan ta’widh. Dalam syariat yang bisa diganti  ( ta’widh )  hanya  pada  objek  harta yang wujud dan nyata serta mempunyai nilai (Prabowo, 2012)
Tujuan Ta’widh
Pembelakuan Ta’widh oleh  BTN  Syariah cabang Jombang bertujuan untuk agar semua debitur  yang  melakukan  akad  pembiayaan KPR  tidak  mengalami  keterlambatan  dalam memenuhi kewajibanya sesuai kontrak yang sudah  dijanjikan.  Denda  ini  diberlakukan agar kedua belah pihak baik nasabah maupun pihak  bank  saling  menguntukan  dan  sama- sama  memperoleh  mannfaat.  Disisi  lain model ganti rugi, akan memberikan dampak jera  pada  nasabah  untuk  tidak  melakukan Tindakan  yang  sama.  Pihak  bank  juga berharap  penerapan  ta’widh  ini  hanya sebagai  peringatan  kepada  nasabah,  dengan harapan  semua  nasabah  tidak  sampai  lalai dalam  kewajibanya,  namun  apabila  terjadi kelalaian proses ganti rugi juga bisa berjalan lancar  agar  antara  nasabah  dan  pihak  bank selalu terjalin komunikasi yang lebih baik.

## Pembiayaan KPR
Pembiayaan  KPR  untuk  tujuan  memenuhi kebutuhan  pokok  itu  masuk  dalam  jenis
kredit komsumtif, dimana kredit ini diperuntukan  untuk  pembelian  berbagai macam  barang  dan  jasa  untuk  memenuhi kepuasan  langsung  terhadap  kebutuhan konsumen. Berarti KPR bisa juga dijabarkan sebagai  kredit  yang  diminta  oleh  dibitur kepada  pihak  bank  untuk  berbagai  variasi kebutuhan missal untuk mendirikan, renovasi, beli atau memperluas lahan dengan cara bayar angsuran tiap bulan sampai waktu tertentu sesuai dengan perjanjian dari kedua belah pihak.
BTN  Syariah  cabang  Jombang  juga menyediakan  layanan  dana  khusus  KPRS sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Produk-produk KPR iB yang disediakan oleh BTN  Syariah  cabang  Jombang  diantaranya KPR  BTN  Bersubsidi  iB  dan  KPR  BTN Platinum dengan menggunakan akad Murabahah (jual beli) dan KPR BTN Indent iB  dengan  menggunakan  akad  Istishna’ (pesanan).
Akad  yang  digunakan  BTN  Syariah cabang  Jombang,  yaitu pertama, akad Murobahah adalah salah satu bentuk jual beli dalam  Syariah  Islam  dimana  penjual memberitahukan  biaya  perolehan  barang, mencakup  pembelian  barang  serta  biaya lainya  yang  dihabiskan  untuk  pemerolehan yang  dimaksud,  dan  tingkat  laba  (margin) yang diharapkan (Ascaraya, 2007).
Jual beli al Murabahah adalah model transaksi barang dengan menggunakan harga awal  dengan  imbalan  laba  yang  sudah disepakati  bersama  (Antonia,  2017).  Dalam jual beli al Murobahah, pihak penjual punya kewajiban  menginfokan  harga  barang  yang dibeli  serta  menentukan  margin  sebagai tambahannya. Margin adalah perbedaan nilai dari  harga  jual  dikurangi  harga  awal  yang merupakan sebagai penghasilan bank (Dewi, 2007).
Kedua, Istishna’  menurut  beberapa sumber  :  Dalam  Fatwa  DSN-MUI  No. 06/DSN-MUI//IV/2000  tentang  Istishna’ dijabarkan bahwa  jual  beli  Istishna’ merupakan  bentuk  jual  beli  dengan  model pemesanan  untuk  pembuatan  suatu  barang tertentu  sesuai dengan  kriteria-kriteria
tertentu yang sudah menjalin mufakat antara pembeli  (mustashni’)  dan  penjual  (shani’) (Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia (DSN-MUI), 2000).
Istishna’ merupakan termasuk pembiayaan  dalam  proses  jual  beli  dengan model anguran sebagaimana proses murobahah muajjal. Akan tetapi, tidak sama dengan  jual  beli  murobahah  yakni  barang jualbeli  diberikan  diawal  transaksi  namun uanganya  diserahkan  dengan  angsuran, dalam jual beli istishna’ barang diberikan di belakang,  meskipun  uangnya  juga  sama- sama dibayar secara angsuran (Karim, 2004).

## Fatwa DSN-MUI No. 43
Dalam Fatwa Dewan Syari’ah Nasional NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi ( Ta’widh ) memutuskan menetapkan : Fatwa Tentang  Ganti  Rugi  ( Ta’widh )  (Dewan Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia, 2004).
1. Pertama: Ketentuan Umum
a. Ganti  rugi  ( ta’widh )  hanya  boleh dikenakan  atas  pihak  yang  dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan  sesuatu  yang  menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
b. Kerugian yang dapat dikenakan ta’widh sebagaimana dimaksud dalam ayat  1 adalah kerugian riil  yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
c. Kerugian  riil  sebagaimana  dimaksud ayat  2  adalah  biaya-biaya  riil  yg dikeluarkan  dalam  rangka  penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
d. Besar  ganti  rugi  ( ta`widh )  adalah sesuai  dengan  nilai  kerugian  riil  ( real loss )  yang  pasti  dialami  ( fixed  cost ) dalam  transaksi  tersebut  dan  bukan kerugian  yang  diperkirakan  akan terjadi  ( potential loss )  karena  adanya peluang  yang  hilang  ( opportunity  loss atau al-furshah al-dha-i’ah)
e. Ganti  rugi  ( ta`widh )  hanya  boleh dikenakan  pada  transaksi  (akad)  yang menimbulkan  utang  piutang  ( dain ),
seperti salam, istishna’ serta murabahah dan ijarah.
Dalam  akad  Mudharabah  dan Musyarakah,  ganti  rugi  hanya  boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu  pihak  dalam  musyarakah  apabila bagian  keuntungannya  sudah  jelas tetapi tidak dibayarkan.
2. Kedua: Ketentuan Khusus
a. Ganti  rugi  yang  diterima  dalam transaksi  di  LKS  dapat  diakui sebagai hak  (pendapatan)  bagi  pihak  yang menerimanya
b. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai  dengan  kerugian  riil  dan  tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
c. Besarnya  ganti  rugi  ini  tidak  boleh dicantumkan dalam akad
d. Pihak  yang  cedera  janji  bertanggung jawab  atas  biaya  perkara  dan  biaya lainnya  yang  timbul  akibat  proses penyelesaian perkara
3. Ketiga: Penyelesaian Perselisihan Jika  salah  satu  pihak  tidak  menunaikan kewajibannya  atau  terjadi  perselisihan  di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiaannya dilakukan melalui
Badan  Arbitrase  Syari’ah  setelah  tidak tercapai kesepakatan melalui
musyawaroh.
4. Keempat: Ketentuan Penutup Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan  ketentuan,  jika  di  kemudian  hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Bank  Tabungan  Negara  mulai  didirikan termasuk slah satu bank yang berfokus pada pada  penyediaan  bangunan  rumah  untuk masyarakat  umum  dengan  menggunakan layanan KPR (Kredit Pemilikan Rumah). Hal yang terpenting bisa beroperasinya pembiayaan KPR oleh bank yang menjalankan  prinsip  hukum  Islam  adalah akad  yang  dijalnkan  antara  pihak  nasabah dan  pihak  bank.  Bank  Syariah  yang
menjalankan prinsip Syariah, akad merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena  memiliki  Dalam  bank  syariah,  akad yang  dilakukan  memiliki  pengaruh  dunia sampai akhirat karena akad  yang dijalankan berprinsip Syariah Islam.
Pada  surat  perjanjian  pembiayaan antara  pihak  BTN  Syariah  cabang  Jombang dan  nasabah  terdapat  perihal  yang  menjadi keharusan  dan  pembagian  masing-masing pihak.  Jadi  antara  nasabah  dan  bank  tidak diperbolehkan  menjalankan  kegiatan  yang bertentangan  dengan  surat  kontrak  tersebut. Ketika  nasabah  melakukan  pelanggaran diluar  ketentuan  maka  pihak  bank  boleh memberikan sanksi. Tindak pelanggran yang dilakukan  nasabah  diantaranya  lalai  atau sengaja tidak melakukan kewajiban angsuran sampai  jatuh  tempo  yang  sudah  disepakati, maka nasabah diberikan sanksi berupa ganti rugi (ta’widh).
Berbagai  macam  tanggapan  dari nasabah yang mendapat sanksi denda karena kelalaian dalam angsuran, ada yang menanggapi dengan komplain, ada juga yang mengajukan keringanan, mengajukan tambahan  waktu  pembayaran  tanpa  ada denda,  ada  juga  yang  mempertanyakan kenapa ada denda sampai meminta perincian denda  serta  diskon  dari  denda  tersebut. Tujuan  dari  BTN  Syariah  cabang  Jombang dalam  memberlakukan  ta’widh  supaya  para debitur  bisa  tertib  dalam  angsuran  serta membikin insaf para debitur (nasabah) yang tidak  tertib.  Adapun  sanksi  dapat  berupa denda  sejumlah  uang  yang  besarnya ditentukan pada saat akad ditandatangani.
BTN Syariah cabang Jombang menerapkan metode dalam pembiayaan KPR BTN iB menggunaka metode keterlambatan juga  menerapkan  aturan  dalam  pembayaran yakni  Pembayaran  secara  auto  debet  yaitu pembayaran  dengan  langsung  melakukan pemotongan saldo secara sistem pada jam 12 malam  sesuai  waktu  angsuran.  Tanggal pembayaran  ini  tidak  bisa  diubah,  Jadi dengan  model  atutodebet  bila  terjadi kegagalan  dalam  debet  otomatis,  bisa mengakibatkan gagal bayar yang
mengakibatkan  nasabah  dijatuhi  sanksi denda.
Perhitungan Ta’widh di BTN Syariah cabang  Jombang,  setiap  debitur  yang  lalai dalam  melakukan  angsuran  pembayaran KPR BTN iB baik disengaja atau tidak, maka setelah  lewat  waktu  tanggal  bayar  yang sudah  dijanjikan  dalam  kontrak  (akad), debitur  (nasabah)  dikenakan  ganti  rugi (ta’widh)  dengan  jumlah  yang  tetap  (flat) yaitu tiap-tiap Rp. 100.000,- dari tunggakan angsuran ditetapkan denda ( ta’widh ) sebesar Rp.  67,-  dikalikan  berapa  jumlah  hari tunggakan tersebut.

## Analisis  Fatwa  DSN  NO.  43/DSN- MUI/VIII/2004
Tindakan bank agar tidak sampai mengalami kerugian yang diakibatkan oleh tindakan dari nasabah  berupa  kelalaian  dalam  melakukan kewajiban angsuran pembayaran dari waktu yang sudah ditentukan pada akad, maka BTN Syariah cabang Jombang menerapkan adanya ta’widh. Dalam pelaksanannya BTN Syariah cabang  Jombang  memberikan ta’widh  yang jumlahnya bersifat  tetap  yaitu tiap-tiap  Rp.  100.000,-  dari  tunggakan angsuran ditetapkan denda ( ta’widh ) sebesar Rp.  67,-  dikalikan  berapa  jumlah  hari tunggakan  tersebut.  Pemberian  Ta’widh tersebut  sesuai  dengan  Fatwa  DSN  NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004  Tentang  Ta’widh (Ganti Rugi).
Pada  ketentuan  umum  ayat  1 dijelaskan  "Ganti  rugi  (ta'widh)  baru  bisa diterapkan  terhadap  pihak  yang  secara terencana  atau  lalai  sudah  melakukan Tindakan  yang  melanggar  ketentuan  akad dan mengakibatkan ada pihak yang dirugikan".  Dalam  ayat  tersebut  sudah  jelas bahwa nasabah yang dikenakan denda hanya nasabah  yang  dengan  sengaja  atau  lalai. Nasabah  di  BTN  Syariah  cabang  Jombang yang  terkena  denda  memiliki  berbagai macam  alasan  yang  tidak  sama.  Sebagian nasabah ada yang beralasan kenapa menunda pembayaran dikarenakan mengalami kebangkrutan  dalam  usaha,  sebagian  lagi nasabah  ada  yang  beralasan  dikarenakan
masih  mengalami  musibah,  dan  ada  juga yang dikarenakan akibat kesengajaan nasabah. Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No 43  ayat  1  praktik  denda  di  Bank  Tabungan Negara KCPS Jombang sesuai dengan aturan yang  ada.  nasabah  dianggap  lalai  karena sebelum jatuh tempo nasabah tidak mengkonfirmasi  kepada  bank.  Karena  tidak adanya  kejelasan  dari  nasabah  maka  bank tetap  harus  memberi  denda  pada  nasabah karena hal tersebut merupakan kelalaian dari nasabah.
Pada  ketentuan  umum  ayat  2  –  4 menjelaskan  "pihak  yang  wajib  mengganti kerugian yang dialami pihak dalam transaksi ditanggung  oleh  pihak  yang  benar-benar menimbulkan  kerugian  yang  nominalnya harus sesuai dengan jumlah kerugian”. Pada ayat  tersebut  sudah  jelas  bahwa  ketika Nasabah melakukan keterlambatan pembayaran  angsuran  maka  pihak  BTN Syariah  cabang  Jombang  perlu  membuat kebijakan  mengenai  ta’widh  sebagai  bentuk sanksi  yang  harus  diterimanya.  Kemudian untuk penetapan besarnya ta’widh ditentukan pada  besaran  kerugian  yang  sudah  dialamai pihak  BTN  Syariah  cabang  Jombang,  yakni ada  biaya  yang  memang  benar-benar dikeluarkan pada saat penuntutan pembayaran  seperti  biaya  telepon,  surat, transportasi,  dan  biaya-biaya  lain  yang memang telah dikeluarkan oleh bank syariah. Pada praktiknya Pihak BTN Syariah cabang Jombang  telah  membuat  kebijakan  besar ta’widh yang harus dibayarkan oleh nasabah. BTN  Syariah  cabang  Jombang  menetapkan ta’widh yang dicantumkan dalam akad yakni tiap-tiap  Rp.  100.000,-  dari  tunggakan angsuran ditetapkan denda ( ta’widh ) sebesar Rp.  67,-  dikalikan  berapa  jumlah  hari tunggakan  tersebut,  dimana  jumlah  biaya tersebut  sudah  melalui  proses  hitung  yang dikeluarkan oleh bagian tim collection bank BTN Syariah atas biaya yang muncul, seperti biaya  telepon,  surat,  transportasi  dan  biaya lainya.  Namun  jumlah  total  tersebut  belum kesemuanya  dari  total  biaya  yang  di keluarkan  pihak  BTN  Syariah  cabang Jombang hal ini karena interaksi bisnis tidak
sebatas  lingkup  individu  saja  tapi  sudah sampai  ranah  publik  bahkan  antar  Negara sehingga  untuk  mempermudah  pelaksanaan bisnis pembayaran dan ta’widh menggunakan  sistem  yang  secara  otomatis akan mendebet rekening.
Pada  ketentuan  umum  ayat  5 dijelaskan “Ganti rugi (ta’widh) hanya boleh dikenakan  pada  transaksi  (akad)  yang menimbulkan  utang  piutang  (dain),  seperti salam, istishna’, serta murabahah dan ijarah”. Sesuai dengan ayat tersebut yang menjelaskan transaksi (akad) yang memperbolehkan diadakannya ta’widh adalah  akad  yang  menimbulkan  utang piutang.  BTN  Syariah  cabang  Jombang menyediakan  Pembiayaan  KPR  Syariah dengan  akad  murobahah  dan  istishna’  yang pembayarannya  dilakukan  dengan  cara diangsur.  Hal  tersebut  memungkinkan nasabah  telat  membayar  angsuran  sehingga hutang  yang  harus  dibayar  sebelum  jatuh tempo menjadi utang yang menjadikan BTN Syariah  cabang  Jombang  menetapkan  ganti rugi pada debitur (nasabah).  Berarti praktik tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN No 43/DSN-MUI/VIII/2004.
Pada  ketentuan  umum  ayat  6 menjelaskan  “ganti  rugi  nasabah  yang melakukan akad Mudharabah dan Musyarokah”, sementara pada BTN Syariah cabang  Jombang  di  Pembiayaan  KPR  BTN iB tidak menggunakan akad Mudharabah dan Musyarokah.  Akad  ini  digunakan  pada produk  lain  di  BTN  Syariah  cabang Jombang.
Pada  ketetapan  Khusus  dari  fatwa DSN  43  tersebut  menjelaskan  mengenai:  1) kompensasi yang masuk pada perundingan di LKS  bisa  diakui  sebagai  pendapatan  untuk yang  meneriman.  Berdasarkan  hal  tersebut BTN  Syariah  cabang  Jombang  menerima pendapatan dari ganti rugi dan sudah menjadi hak  milik  bagi  BTN  Syariah  cabang Jombang. 2) besaran kompensasi harus sama dengan  besaran  kerugian  yang  diderita,  dan tatacara  pembayarannya  diserahkan  pada kedua  pihak  sesuai  kesepakatan.  Telah ditetapkan  berdasarkan  perhitungan  tim
collection  BTN  Syariah  mengenai  jumlah biaya ta’widh yang dikenakan pada nasabah yakni tiap-tiap Rp. 100.000,- dari tunggakan angsuran ditetapkan denda ( ta’widh ) sebesar Rp.  67,-  dikalikan  berapa  jumlah  hari tunggakan  tersebut.  Untuk  pembayarnnya juga  sesuai  dengan  prosedur  yang  telah ditetapkan  oleh  BTN  Syariah.  3)  nominal kompensasi tidak sah ditulis dalam kontrak. Dalam  bagian  ini  mekanisme  penetapan ta’widh  di  BTN  Syariah  cabang  Jombang tidak sesuai karena mencantumkan besarnya ganti  rugi.  Padahal  dalam  Fatwa  DSN-MUI No.  43/DSN-MUI/VIII/2004  tidak  boleh mencantumkan besarnya ganti rugi.

## Penyelesaian Nasabah Bermasalah
BTN  Syariah  cabang  Jombang  melakukan berbagai  cara  untuk  menyelesaikan  nasabah yang melakukan wanprestasi, di antaranya:
Menerapakan  degan  cara  negosiasi terhadap  nasabah  wanprestasi,  cara  ini dipakai  untuk  menggali  informasi  atas masalah  yang  dihadapi  nasabah.  Negosiasi tersebut  dijalankan  dengan  mendatangkan nasabah ke bank kemudian mengupas segala masalah  yang  menimpa  nasabah,  dengan demikian pihak bank segera mengetahui apa yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah, sehingga bank bisa memutuskan atau  mengambil  tindakan  yang  tepat  dalam menyelesaikannya.  Seperti  kapan  nasabah harus  menyelesaikan  pelunasan,  seperti perpanjangan  waktu  serta  nilai  angsuran yang  mungkin  berubah.  Akan  tetapi,  dalam praktiknya  tidak  berjalan  lancar  karena sebagaian  dari  nasabah  tidak  menyetujui bentuk kerjasama dalam penyelesaian masalah secara kekeluargaan. Ada juga dari nasabah  secara  nyata  berniat  tidak  mau menemui pihak bank.
BTN Syariah cabang Jombang secara intens  menagih  nasabah  dengan  berbagai cara,  seperti  menelpon  nasabah  yang mempunyai tunggakan, memberikan teguran atau peringatan melalui surat kepada nasabah KPR  BTN  iB  yang  kurang  tertib  dalam angsuran.  Surat  teguran  tersebut  akan dilayangkan  sebanyak  tiga  kali  dengan  sifat
yang berbeda, mulai dari SP1 yang berisikan peringatan  terhadap  nasabah  dengan  sanksi hanya status kurang lancar dalam kredit serta dalam  pengawasan.  Setelah  dilayangkan surat pertama masih tetap kurang ada respon dari  debitur  untuk  melakukan  angsuran, maka akan dikirimkan SP2 dengan penurunan  status  menjadi  kredit  yang diragukan.  Apabila  SP  2  tetap  juga  tidak dihiruakan  oleh  nasabah  serta  tidak  punya niat baik untuk dating ke bank, maka nasabah anak  menerima  SP3  dengan  status  kredit macet.

## Eksekusi Pembiayaan
Setelah  debitur  berstatus  kredit  macet  maka pihak  bank  akan  mengeksekusi  pembiayaan yaitu  dengan  cara  melakukan  pengambil alihan  hak  milik  jaminan  dan  menjualnya, karena  debitur  sudah  tidak  bisa  diharapkan lagi dalam pembiayaan.
Mengenai  masalah  Penguasaan  dan Penjualan  barang  jaminan  dalam  Surat Perjanjian  akad  Pembiayaan  KPR  BTN  iB Pasal  17  tentang  Penguasaan  dan  Penjualan (eksekusi) Rumah Jaminan dijelaskan : pada ayat (4) : “Hasil eksekusi dan atau penjualan Rumah  jaminan  tersebut  dalam  pasal  ini, diprioritaskan  untuk  melunasi  seluruh  sisa Utang Nasabah kepada pihak Bank, termasuk semua  biaya  yang  telah  dikeluarkan  Bank guna melaksanakan penjualan atau eksekusi Rumah  jaminan  dan  apabila  masih  ada sisanya  maka  jumlah  sisa  akan  dibayarkan kepada  Nasabah”.  Dan  pada  ayat  (5): “Apabila  dari  hasil  penjualan  atau  eksekusi Rumah  jaminan  Pembiayaan  sebagaimana tersebut  pada  ayat  4  jumlahnya  belum mencukupi  untuk  melunasi  seluruh  Utang Nasabah  kepada  Bank,  maka  sesuai  dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, Bank berhak untuk mengambil pelunasan atas sisa Utang tersebut dari penjualan harta lain milik Nasabah”.

## KESIMPULAN
Setelah  penyusun  meneliti  dan  menganalisa dapat  ditarik  kesimpulan,  sebagai  berikut pertama,  praktik  denda  di  BTN  Syariah
cabang  Jombang  dilakukan  berdasarkan Fatwa  DSN  No.  43/SN-MUI/VIII/2004, denda  tersebut  dilaksanakan  apabila  pada tanggal yang sudah ditentukan dan disepakati nasabah  tidak  dapat  membayar  hutangnya maka  nasabah  tersebut  akan  dikenakan ta’widh sebesar tiap-tiap  Rp. 100.000,- dari tunggakan angsuran ditetapkan denda ( ta’widh )  sebesar  Rp.  67,-  dikalikan  berapa jumlah hari tunggakan tersebut.
Kedua, Praktik denda pada Pembiayaan KPR BTN iB  di  BTN Syariah cabang Jombang sebagian besar sudah sesuai dengan  aturan  Fatwa  DSN  No.  43/DSN- MUI/VIII/2004  hanya  saja  pada  ketentuan khusus ayat 3 dijelaskan “Besarnya ganti rugi tidak  boleh  dicantumkan  dalam  akad.” sedangkan di BTN Syariah cabang Jombang jumlah  nominal  denda  ditentukan  dan dicantumkan  dalam  surat  perjanjian  hal  ini karena  untuk  mempermudah  pelaksanaan bisnis pembayaran dan ta'widh menggunakan  sistem  yang  secara  otomatis akan mendebet rekening.

## DAFTAR PUSTAKA
Antonia,  M.  S.  (2017). Bank  Syariah  dari teori ke praktik . Jakarta: Gema Insani. Ascaraya.  (2007). Akad  dan  Produk  Bank Syariah . PT. RajaGrafindo Persada. Azhari,  T.  A.  B.  H.  (2018).  “Analisis
Penerapan Biaya Atas Keterlambatan
Pembayaran  atau  Denda  dalam
Pembiayaan al-Murabahah pada Perbankan Syariah”. Jurnal Repertorium , 5 (2), 188–203. Bank  Tabungan  Negara.  (2005). Laporan Tahunan . Departemen Agama R. I. (2005). Al-Qur’an dan Terjemahnya . J-Art.
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama Indonesia.  (2004). Fatwa  Dewan Syari’ah  Nasional  No.  43/DSN- MUI/VIII/2004  Tentang  Ganti  Rugi (Ta’widh) . 43 , 6.
Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama
Indonesia (DSN-MUI). (2000).
Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No:
06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang JUAL BELI ISTISHNA’ . Dewi, G. (2007). Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia . Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
Ifham,  A.  (2017). Ini  Lho  KPR  Syariah! Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Karim,  A.  A.  (2004). Bank  Islam  Analisis Fiqih  dan  keuangan (V).  Bandung: PT. RajaGrafindo Persada.
Khair, U. (2017). Analisis Yuridis Perjanjian
Pembiayaan  Konsumen  Dan  Akibat Hukum  Jika  Terjadi  Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia. JCH (Jurnal  Cendekia  Hukum) , 3 (1),  32. https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.7
Nufus, H. (2006). Lebih Untung dengan KPR Syariah. Sharia Bssines Modal , 11. Prabowo,  B.  A.  (2012). Aspek  Hukum Pembiayaan Murobahah Pada Perbankan  Syariah .  Jakarta:  UII
Press.
Rahmawati, N. (2019). Praktek Pelaksanaan Ganti  Rugi  (Ta’widh)  di  Pegadaian Syariah  Kendal  Permai  (Perspektif DSN-MUI No. 46/DSNMUI/VIII/2004 Tentang
Ganti  Rugi  (Ta’widh))”.  In UIN Walisongo (Vol.  4,  Issue  1).  UIN Walisongo.
Soekamto,  S.  (1996). Pengantar  Penelitian Hukum . Jakarta: UI Press.