Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022

## HUKUM PERKAWINAN PASANGAN BEDA AGAMA DI INDONESIA
Sofiya Nuryanti 1 , Muh. Jufri Ahmad 2 1,2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Email: Sotildamcavor@gmail.com, djufriahmad@untag-sby.ac.id

## Abstract
This  study  discusses mixed  marriages  between  those  of  different  nationalities,  different  ethnicities, races or religions, which often occurs in Indonesia, namely interfaith marriages. This has become a controversial issue in Indonesia, where the rules regarding marriage are not clear and more and more interfaith marriage practices occur, so research is needed. The type of research used in this research is normative legal research by conducting research on legal norms that apply in Indonesia related to the proposed legal issues. It can be concluded that marriages to interfaith couples often occur and cause problems in the administration due to the absence of clear rules and set out as a prohibition, although in  Indonesia  marriage  to  interfaith  couples  is  not  justified,  but  the  Population  Administration  Law provides  an  opportunity  but  the  civil  registry  office  does  not.  record  interfaith  marriages.  So  it  is necessary to clarify the laws governing it so that the Indonesian people get legal certainty regarding this interfaith marriage.
Keywords : Marriage between religions, Population Administration, Legal Certainty .

## Abstrak
Dalam  penelitian  ini  membahas  tentang  perkawinan  campuran  antara  mereka  yang  berbeda kebangsaan, berbeda suku, ras atau agama, yang sering terjadi di Indonesia yakni perkawinan beda agama.  Hal  ini  menjadi  permasalahan  yang  kontroversi  di  Indonesia  yang  dimana  aturan  terkait perkawinan tersebut belum jelas serta semakin banyak praktik perkawinan beda agama terjadi maka perlu adanya penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif  dengan  melakukan  penelitian  terhadap  norma  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  terkait dengan  permasalahan  hukum  yang  diajukan.  Dapat  disimpulkan  bahwa  perkawinan  terhadap pasangan  beda  agama  ini  sering  terjadi  dan  menimbulkan  permasalahan  pada  administrasi  yang diakibatkan  karena  belum  adanya  aturan  yang  jelas  dan  ditetapkan  sebagai  larangan  meskipun  di Indonesia perkawinan terhadap pasangan beda agama ini tidak dibenarkan namun UU Administrasi Penduduk memberikan peluang tetapi kantor catatan sipil tidak mencatat perkawinan beda agama. Maka perlu diperjelas hukum yang mengaturnya agar masyarakat Indonesia mendapatkan kepastian hukum terkait perkawinan antar agama ini.
Kata kunci : Perkawinan antar agama, Administrasi Penduduk, Kepastian Hukum

## PENDAHULUAN
Perkawinan  adalah  sebuah  kebutuhan  melanjutkan  hidup  untuk  itu  kelanjutan dari kehidupan  manusia,  khususnya  pemahaman  terkait  perkawinan  sebagai  upaya regenerasi. Seorang manusia yang lahir di dunia akan tumbuh seiring dengan berjalannya waktu, sampai satu  waktu  hidupnya  akan  berakhir  di  dunia  ini.  Karenanya,  melahirkan  sebuah  khalifah (sebagai  pengganti)  adalah  mutlak  diperlukan  untuk  kelangsungan  hidup  manusia.  Dalam Islam,  perkawinan  dimaksudkan  untuk  membenarkan  seksual  hubungan  sebagai  kodrat manusia  serta  untuk  membentuk  keluarga  berdasarkan  cinta  yang  tidak  hanya  bertujuan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
untuk  regenerasi  proses  tetapi  juga  untuk  mendapatkan  keturunan  yang  sah.  Setiap perkawinan  yang  dilakukan  manusia  harus  didasarkan  dengan  keimanan  yang  kuat  dalam membentuk rumah tangga yang kekal. Berbeda dengan perkawinan lintas agama atau beda agama  hal  ini  memiliki  tentangan  tambahan.  Didalam  Agama  memiliki  peran  dalam menentukan dan mengatur perkawinan Oleh karena itu, perkawinan tidak bisa hanya dilihat sebagai  hubungan  keperdataan  yang hanya berimplikasi  sosial,  tetapi  harus  juga  dipahami sebagai bagian dari konsep peribadatan yang didasarkan pada sifat religiusitas. Selain legal norma,  norma  agama  sebagai  salah  satu  norma  sosial  berperan  peran  penting  dalam pembentukan  keluarga  melalui  pernikahan  suci  institusi.  Indonesia  adalah  negara  dengan Pancasila filsafat, yang di mana memiliki nilai yang menegaskan bahwa segala perbuatan yang dilakukan  oleh  bangsa  Indonesia  harus  berdasarkan  nilai  Keagamaan,  Hal  ini  secara  tegas tergambar dalam Pasal 1 angka 1 UU Perkawinan.(Dardiri and others 2013)
Dalam  perkembangannya,  perkawinan  diakui  sebagai  HAM  yang  secara  tegas dinyatakan  dalam  UU  No.39/1999.  Hal  ini  menekankan  bahwa  membentuk  keluarga  dan melanjutkan  perkawinan  dalam  suatu  lembaga  perkawinan  merupakan  HAM  yang  harus dijunjung  lebih  tinggi  sebagai  hak  dasar  (pengakuan  mendasar  atas  keberadaan  dan kelangsungan hidup manusia).(Mamuji Sri 2017) Indonesia memiliki banyak ragam suku juga ras dan beragam agama, agama di Indonesia memang beragam namun mayoritas beragama Islam, maka dari itu hukum perkawinan berasaskan hukum agama islam. Namun beragamnya agama  di  Indonesia  menyebabkan  terjadinya  perkawinan  beda  suku  dan  agama.  Di  dalam hidup  berkeluarga  apabila  ada  perbedaan  pendapat  merupakan  suatu  hal  yang  dianggap normal, namun beda halnya apabila dalam perbedaan itu di ruang lingkup agama yang dipeluk antara isteri dan suami, perbedaan agama juga di larang dalam UU Perkawinan karena dapat menimbulkan  suatu  permasalahan.  Perkawinan  berhubungan  dengan  agama  yang  dimana setiap  agama  memiliki  tradisi  dalam  melangsungkan  perkawinan  yang  sah,  seperti  halnya dalam agama islam, agama islam memberikan larangan bagi setiap orang yang melaksanakan perkawinan yang berbeda agama karena hal tersebut tidak dibenarkan dalam aturan agama Islam.  Agama  islam  memandang  perkawinan  yang  terjadi  antara perempuan  dan  laki-lakin tidak sah apabila dilakukan berbeda agama.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Pertimbangan keras mengenai perkawinan pasangan beda agama ini menjadi pijakan dalam  menetapkan  status  hukum  perkawinan  yang  beda  agama  karena  memicu  potensi konflik  dan  ketegangan  dalam  hidup  berkeluarga,  banyaknya  kegagalan  dalam mempertahankan  keharmonisan  perkawinan  berbeda  agama,  maka  hal  ini  menjadi  dasar penetapan hukum.(Ulfa 2014) Kenyataannya jikapun perkawinan beda agama ini tetap terjadi juga  akan  kesulitan  dalam  mengurus  surat-surat  keluarga,  hal  tersebut  merupakan  sanksi secara  tidak  langsung,  hal  ini  menandakan  bahwa  pemerintahan  Indonesia  mengenai perkawinan  beda  agama  memberikan  sifat ambivalensi yang  dalam  kenyataannya  dapat dilihat  adanya  tidak  diterima  oleh  KUA.  Meskipun  perkawinan  beda  agama  tersebut  tetap dilakukan oleh masyarakat dan dengan ketentuan UU Administrasi yang dimana perkawinan beda agama dapat meminta penetapan di Pengadilan Negeri setempat namun, pada kantor pencatatan  sipil  dibeberapa  wilayah  melakukan  pencatatan  perkawinan  beda  agama dicatatkan  dan  di  beberapa  wilayah  ada  yang  menolak  adanya  kawin  beda  agama  dan kenyataan  di  Kantor  Urusan  Agama,  perkawinan  beda  agama  ini  tidak  diterima,  hal  ini menimbulkan masalah hukum pada administrasi dan masalah terjadi ketidakpastian hukum kepada  masyarakat  karena  peraturan  Perundang-undangan  yang  dipakai  tidak  selaras sehingga  terdapat  ketidakpastian  bagi  yang  melakukan  perkawinan  beda  agama  tersebut seperti  halnya  pada  Putusan  PN  Surabaya  No.  916/Pdt.P/2022/PN  Sby.  Perkawinan  beda agama  atau  antar  agama  ini  juga  dapat  menimbulkan  permasalahan  hukum  dalam perkawinan  beda  agama  seperti  halnya  keabsahan  perkawinan  yang  dimana  perkawinan antar agama tersebut dapat dilakukan atau tidak.(Syakur 2014)
Dalam penulisan jurnal ilmiah dari peneliti terdahulu dapat dilihat bahwa penelitian terkait  perkawinan  beda  agama  menjadi  penelitian  yang  perlu  untuk  diperjelas.  Pada penulisan jurnal terkait perkawinan oleh Muhammad Ilham pada tahun 2020 Meneliti terkait perkawinan  beda  agama  dalam  segi  pandangan  islam  dan  MUI  Bahwa  perkawinan  beda agama merupakan suatu larangan untuk dilakukan karena berstatus hukum haram(Ilham and others 2020). Pada jurnal perkawinan beda agama oleh Aulil Amri meneliti terkait perkawinan beda agama yang dilihat dari segi hukum positif serta hukum islam serta menekankan pada perkawinan beda agama dengan menentukan status hukumnya dilihat dari segi doktrin, dan multicultural (Amri 2020). Pada jurnal perkawinan beda agama oleh Zulfadhli dan Muksalmina
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
meneliti  pada  praktik  perkawinan  beda  agama  tidak  boleh  melihat  atau  berpacu  pada  UU Perkawinan saja namun perlu berpegang pada aturan lain yang mengatur perkawinan beda agama.(Zulfadhi and Muksalmina 2020)
Berdasarkan hal tersebut maka penulis kemudian memiliki pemikiran untuk dilakukan penelitian terkait kawin beda agama dengan mengangkat judul hukum perkawinan pasangan beda  agama  di  Indonesia  yang  akan  meneliti  dan  membahas  mengenai bagaimana  hukum perkawinan pasangan berbeda agama yang diterapkan di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Metode  dalam  meneliti  jurnal  ini  yakni  penelitian  hukum  secara  normatif  yang  di Indonesia  dengan  cara  meneliti  norma  pada  hukum  yang  berhubungan  dengan  isu  pada hukum  yang  akan  diteliti.  Tujuan  dari  penelitian  ini  yakni  penemu  aturan  didalam  hukum, prinsip  didalam  hukum  atau  doktrin  pada  hukum  sebagai  jawaban  isu  pada  hukum  yang diteliti.  Hasil  daripada  penelitian  ini  guna  sebagai  solusi  mengenai  segala  yang  berkaitan dengan  isu  hukum  dalam  penelitian  ini.    Pada    penelitian  ini  menggunakan  metode pendekatan  perundang-undangan,  konseptual  dan  Case  Approach.  Pendekatan  pada perundang-undangan merupakan metode pendekatan terhadap norma-norma hukum dalam segala  peraturan  yang  berkaitan  pada  permasalahan  penelitian  yang  akan  dikupas  secara tuntas dengan menelaah pada Undang-Undang danjuga regulasi yang bersangkutan dengan isu dalam hukum yang sedang diteliti. Pendekatan secara konseptual yakni metode dengan pendekatan pada norma hukum, kerangka konsep, kerangka pikir, atau landasan teori pada legal  issue  dalam  penelitian.  Pendekatan  konseptual  ini  diteliti  dari  pandangan  dan/atau doktrin yang terlahir didalam keilmuan hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

## Hukum perkawinan pasangan beda agama di Indonesia.
Perkawinan di Indonesia, hal mengenai sahnya suatu perkawinan telah di atur didalam Pasal  2  dalam  UU  perkawinan  telah  secara  jelas  apabila  perkawinan  dilakukan  menurut agama  masing-masing  juga  kepercayaannya  hal  tersebut  maka  sah.  Suatu  perkawinan dinyatakan  tidak  sah  jika  dinyatakan  tidak  sah  berdasarkan  agama  dan  perkawinan  akan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dianggap sah jika agama menganggapnya sah. Pasal 2 UU Perkawinan memasukkan norma agama sebagai salah satu penentu keabsahan perkawinan di depan hukum. Dengan kata lain, aturan hukum adalah aturan yang bersumber dari aturan moral, agama, dan/atau kesopanan sehingga norma hukum juga norma moral, agama dan kesopanan. Dalam jenis aturan hukum ini,  Hukum perkawinan  bisa dan  dapat dipahami  aplikasinya.  Atas  dasar  aturan  hukum  ini, diketahui dasarnya tidak ada agama yang dapat membenarkan perkawinan beda agama yang menyatakan perkawinan lintas agama dapat terjadi dan diterima sebagai sebuah perkawinan yang sah.(Amin Suma 2015)  Berdasarkan  Pasal 2 ayat 1 pada UU Perkawinan, tidak hanya agama yang menyatakan kawin beda agama tidak sah namun negara juga. Maka pasangan beda agama tidak bisa melakukan perkawinan terjadi di Indonesia. Setiap agama menuntut itu perkawinan dilakukan berdasarkan agama masing-masing. Islam yang pada awalnya hanya ada larangan pada wanita untuk menikah dengan laki-laki Ahlul Kitab atau non-Ahlul Kitab , pada  akhirnya,  tidak  lagi  membedakan  antara  agama samawi dan  agama ardhi .  Majelis Ulama Indonesia telah memutuskan bahwa lintas agama perkawinan tidak diakui. Begitu juga dengan perkawinan pria muslim dengan perempuan Ahlul Kitab , menurut qaul mu'tamad , tidak sah. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4 tentang Penyusunan Hukum Islam, itu bisa  menjadi  menyimpulkan  bahwa  lintas  agama  perkawinan  di  Islam  adalah  sangat dilarang.(Majelis Ulama Indonesia 2014)
Kawin  beda  agama  yang    dilaksanakan di  luar negeri  yang tunduk  pada prinsip-prinsip yang dikenal dalam hukum internasional perdata. Maka Pasal 56 UU Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang terjadi di luar negeri antara WNA dan WNI adalah sah apabila hukum tempat perkawinan dilangsungkan menyatakan sah dan WNI tidak melanggar ketentuan UU ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa  Politik hukum Indonesia menganut Asas keempat yang dikenal dalam hukum perdata internasional, yaitu lex  loci  celebrationis ,  dengan  tidak  mengabaikan  keabsahan  materiil  perkawinan  yang ditentukan  dalam  UU  perkawinan  yang  berlaku  di  Keadaan  pasangan  tersebut.(Soemiyati 2007)  Dengan  demikian,  perkawinan  yang  berlangsung  baik  di  Indonesia  maupun  di  luar negeri memiliki syarat yang harus di penuhi yang ditetapkan oleh negara tersebut. (Setiabudi 2016)
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Pada dasarnya, hukum perkawinan yang ada di Indonesia tidak ada aturan secara khusus terkait  perkawinan  pasangan  yang  berbeda  agama.  Dalam  agama  islam  wanita  tidak diperbolehkan melakukan kawin beda agama (al-Baqarah (2): 221).(Soemiyati 2016) Selain itu juga sama halnya didalam ajaran Kristen perkawinan beda agama juga dilarang sebagaimana (II Korintus 6: 14-18). Namun apabila laki-laki yang beragama muslim, dan dalam ajaran islam nashi diperbolehkan untuk menikahi perempuan yang beragama lain yang masih termasuk ahli  kitab.  Namun,  didalam  ajaran  katolik  prinsipnya  melarang  adanya  perkawinan  beda agama.
Dalam kenyataannya, pada praktik yang terjadi pada pasangan beda agama di Indonesia perkawinan  beda  ini  dapat  meminta  penetapan  pengadilan  sebagaimana  dalam  UU Administrasi  yang  dimana  memberikan  kesempatan  bagi  pasangan  beda  agama  untuk melakukan  perkawinan,  Sebagian  besar  pasangan  berbeda  agama  melakukan  suatu perkawinan  dengan  dilakukan  menurut  agama  masing-masing  dengan  menundukkan sementara  pada  hukum  agama  salah  satu  dan  melakukan  perkawinan  di  luar  negara. Pasangan yang melakukan hal ini disebut penyelundupan pada hukum.
Seperti  halnya  kasus  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  A.Vonny  G.  P.  yang  merupakan seorang  wanita  pemeluk  agama  islam  melakukan  perkawinan  dengan  P.Hendrik  N.  yang merupakan  pria  pemeluk  agama  Kristen  yang  dimana  pada  saat  itu  diketahui  bahwa yurisprudensi  Mahkamah  Agung  bahwa  kantor  catatan  sipil  saat  itu  telah  jika  akan melangsungkan  suatu  perkawinan  beda  agama  dapat  diperkenankan.  Didalam  putusan tersebut  MA  telah  dinyatakan  bahwa  pengajuan  pencatatan  perkawinan  di  kantor catatansipil,  maka  pasangan  beda  agama  tersebut  telah  menentukan  untuk  melakukan perkawinannya  tidaklah  langsung  menurut  agama  islam.  Dengan  itu  agama  Petrus  dipilih untuk  di  ikuti  oleh  Andi  dan  melangsungkan  perkawinan  dan  telah  dicatatkan.  Saat  ini perkawinan berlain agama telah diatur dalam Pasal 35 hurut a jo. Pasal 34 UU Administrasi Kependudukan  yang  dimana  menetapkan  Pengadilan  juga  dapat  menetapkan  perkawinan yang berlainan agama.(Dahwal 2016)
Perkawinan pasangan berbeda agama yang telah dilakukan di luar negara sebagaimana di   atur dalam  Pasal  56 UUP  jika  hukum  di  negara  tersebut  telah  menetapkan perkawinan tersebut adalah sah maka perkawinan tersebut dapat dilakukan namun ketentuan tersebut
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
tidak  boleh  melanggar  UUP  di  Indonesia.  Perkawinan  yang  dilakukan  diluar  negeri  untuk pasangan  beda  agama  setelah  perkawinan  tersebut  selesai  dilangsungkan  dan  setelah kembali ke Indonesia setidaknya paling dekat 1 tahun setelah menikah dengan surat bukti (akta  kawin)  telah  melakukan  perkawinan.    Namun  di  Indonesia  ada  kompensasi  karena adanya  UU  Administrasi  yang  dimana  pasangan  yang  berbeda  agama  dapat  memohon penetapan di Pengadilan baru dilakukan perkawinan dan pencatatannya.  (Sudarsono 2010) Sebenarnya di Indonesia belum ada aturan jelas terkait larangan dalam perkawinan secara lintas  agama,  namun  UUP  mengartikan  suatu  perkawinan  tidak  dapat  dilakukan  diluar ketentuan hukum agama.
Jika dilihat dari perkawinan pasangan berbeda agama dalam dalam pandangan agama, seperti  halnya  dalam  ajaran  islam  wanita  tidak  boleh  menikah  dengan  laki-laki  yang  tidak beragama islam sebagaimana dalam ketentuan islam (surat Al-Baqarah (2) : 221). Selain itu ada juga ajaran yang tidak memperbolehkan perkawinan beda agama seoerti ajaran Kristen bahwa perkawinan beda agama dilarang sebagaimana ketentuan dalam kitab umat Kristen (II Korintus  6:  14-18)(Sution  2012).  Namun  ada  kondisi  yang  tidak  dapat  di  hindari  dimana pasangan  beda  agama  memiliki  keinginan  kuat  untuk  membangun  rumah  tangga,  maka Gereja  memberikan  kompensasi  bersyarat  yakni    perkawinan  beda  agama  berlangsung  di Gereja  dengan  surat  pernyataan  perkawinan  tersebut  dilaksanakan  di  Gereja  serta memberikan  izin  anak-anaknya  untuk  dididik  secara  Kristen.  Begitu  juga  dengan    Gereja Katolik juga memberikan dispensasi pada perkawinan orang yang memiliki agama yang tak seiman dengan persyaratan yang sama. Berbeda dengan agama Kristen Protestan yang tidak melarang umatnya untuk kawin tidak seiman dengan ketentuan yang sama dengan Gereja Katolik karena ajaran didalamnya sama-sama bertujuan untuk saling mengasihi.
Dalam  agama  hindu,  hal  terkait  perkawinan  antar  agama  diatur  di  dalam  Manawa Darmasastra  atau  disebut  dengan  Wda  Smrti,  yakni  kitab  hukum  perkawinan  bagi  orang Hindu. Hindu menentukan bahwa perkawinan itu erat dengan agama. Apabila pasangan yang akan  melangsungkan  perkawinan  merupakan  antar  agama,  maka  perkawinan  tidak  dapat dilaksanakan,  dan  Brahmana  (Pendeta)  akan  mengesahkan  perkawinan  tersebut  apabila pasangan tersebut sudi untuk beragama Hindu Maka dapat disimpulkan bahwa sebenarnya agama Hindu melarang umatnya melakukan perkawinan beda agama.(Djaja 2020)
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Perkawinan  antar  agama  dalam  agama  budha  mengenal  perkawinan  tersebut.  Dalam ajaran budha pasangan tersebut diberikan surat keterangan agama, dengan maksud untuk keperluan  melaksanakan  perkawinan  pada  Kantor  Catatan  Sipil  dengan  disertai  janji  dari kedua  mempelai  untuk  mempertahankan  agamanya.  Larangan  dalam  perkawinan  tidak diajarkan  oleh  agama  Budha.  Penganut  Budha  diajarkan  kebebasan  serta  diperbolehkan mengikat  perkawinan  dengan  iman  yang  berbeda,  maka  dengan  itu  dalam  ajaran  agama Budha  diperbolehkan  memilih  pasangan  hidup  siapa  saja  meski  berbeda  keimanan  tanpa adanya memandang apa agamanya.
Budha mengajarkan bahwa pasangan yang telah kawin yakni harus memiliki hubungan yang  harmonis  saling  cinta,  kasih,  dan  merawat  serta  saling  berbakti  satu  sama  lain.  Jadi menurut agama budha perkawinan beda agama sah dan diperbolehkan dalam ajaran budha.

## Pandangan Pengadilan terkait perkawinan beda agama di Indonesia.
Pada  bab-bab  terdahulu  sudah  diuraikan  pada  praktiknya  banyak  pasangan  beda agama yang melakukan penyelundupan hukum dalam melangsungkan perkawinannya. Salah satu  bentuk  penyelundupan  hukum  tersebut  adalah  dengan  meminta  penetapan  pada pengadilan agar dapat mencatatkan perkawinan tersebut di kantor catatan sipil. Permohonan penetapan pengadilan ini akhir nya menjadi lebih populer ketimbang bentuk penyelundupan hukum yang lain setelah UU Adminduk. Pasal 35 UU Administrasi kependudukan menyatakan bahwa pencatatan terhadap perkawinan yang berlaku pula bagi perkawinan beda agama yang harus  melewati  penetapan  pengadilan.  Dari  praktik  dan  ketentuan  dalam  UU  Adminduk tersebut,  para  pasangan  beda  agama  akan  mengajukan  permohonan  perkawinan  ke pengadilan. Isinya meminta agar pengadilan menyetujui dan menetapkan perkawinan beda agama agar dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Bila dikabulkan, Kantor Catatan Sipil akan mencatat sehingga, perkawinan tersebut dapat dikatakan sah menurut hukum. Sepintas, cara permohonan  penetapan  pengadilan  ini  memang  terlihat  legal  dan  mudah  ditempuh  oleh pasangan beda agama. Namun ternyata pengadilan masih belum seragam dalam memeriksa dan mengadili permohonan seperti ini. Ada yang menerima, tapi ada juga yang menolak.
Penetapan  pada  Pengadilan  Negeri  Surakarta  No.112/Pdt.P/2008/PN.Ska, Permohonan  penetapan  dalam perkara  ini  adalah  A, wanita  yang memeluk  agama  Katolik, dan B, yang memeluk agama Islam. Dalam penetapan ini, hakim memberikan pertimbangan
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
bahwa Kedua calon pasangan beda agama ini saling kasih dan sayang, perbedaan pada agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan suatu perkawinan yang disebut dalam Pasal 8  pada  UU  Perkawinan,  pada  dasarnya  kedua  calon  mempelai  berhak  mempertahankan agamanya sesuai Pasal 29 UUD 1945, dasar hukum yang dipakai hakim dalam mengeluarkan penetapan  ini  adalah  Peraturan  yang  mengatur  Perkawinan  Campuran  (Regeling  op  de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), Intinya UU Perkawinan mengatakan bahwa jika ada permasalahan  sejauh  yang  dimana diatur didalam  UU  Perkawinan,  maka  Peraturan terkait Perkawinan Campuran tersebut dinyatakan tidak berlaku.(Nur 2012)
Akan  tetapi,  aturan  mengenai  perkawinan  beda  agama  itu  ada  di  Regeling  opde gemengde  Huwelijken  S.  1898  No.  158  tentang  Peraturan  terkait  perkawinan n campuran. Kedua calon pasangan yang memenuhi syarat materiil suatu perkawinan, yakni perkawinan dengan persetujuan pasangan yang akan melangsungkan n perkawinan, kedua pasangan yang akan melangsungkan perkawinan telah mencukupi usia perkawinan, dalam Pasal 6 ayat (2) ditentukan  pelaksanaan  perkawinan  beda  agama.  Apabila  hukum  menyatakan  perkawinan tidak menentukan pelaksanaannya di hadapan siapa perkawinan m tersebut dilaksanakan, dan pada kenyataannya hukum pada suami terkait perkawinan beda agama tidak mengatur hal tersebut, oleh karena itu PN Surakarta memerintahkan agar pejabat Dinas ke pendudukan dan Catatan Sipil m Kota Surakarta Surakarta agar permohonan dikabulkan dan dicatatkan.
Hakim  mempertimbangakan  Pasal  35  (a)  UU  Administrasi  Kependudukan  yang menyatakan bahwa pencatatan terkait perkawinan juga berlaku pula bagi perkawinan yang berbeda agama dengan penetapan dari pengadilan. Maka hakim mengabulkan permohonan tersebut untuk melangsungkan perkawinan yang berbeda agama. Adapun hal unik dan tidak dapat  dielakkan  yang  menjadi  pertimbangan  hakim  di  sini.  Yaitu,  hakim  sendiri  mengakui bahwa perkawinan ini tidaklah sah menurut agama para pemohon. Hubungan para pemohon terkait dosa yakni ditanggung para pemohon tersebut merupakan tanggung jawab pemohon kepada  Tuhan.  Hakim  tak  mau  ikut  menanggungnya.  Hakim  juga  menimbang  terkait peraturan  perundang-undangan  yakni  negara  hanya  memberikan  solusi  bagi  perkawinan antar  calon  pasangan  yang  menikah  tersebut.  Dalam  praktik  diperadilan,  jarang  sekali  di temukan  semacam  'disclaimer'  dari  hakim  yang  mengadili.  Apalagi  menyangkut  hubungan antara manusia dan Tuhannya.
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
Pada  Penetapan  PN  Bogor  No.  527/Pdt/P/2009/PN/Bgr,  pada  Penetapan  ini  Hakim memberikan penolakan terkait permohonan tersebut untuk mencatatkan perkawinannya di hadapan  kantor  catatan  sipil.  Untuk  memberikan  penetapan,  hakim  mempertimbangkan bahwa A beragama Islam dan  B beragama Katolik, Pemohon B merupakan seseorang yang sudah pernah kawin dengan upacara Katolik dan sudah cerai, dilihat dari pandangan agama Islam, bahwa orang muslim tidak diperbolehkan kawin dengan seseorang yang bernotaben non-muslim.  MUI  perkawinan  itu  harus  didasarkan  pada  al-Qur'an  dan  juga  Hadits,  yakni seorang muslim tidak diizinkan untuk melakukan suatu perkawinan dengan nonmuslim, Pasal 35 (a) UU Administrasi Kependudukan memberikan jalan untuk di catatkannya perkawinan diantara  kedua  orang,  secara  jelas  berlainan  agama,  sedangkan  untuk  pelaksanaan  suatu perkawinan yang dimaksud didalam UUP dan juga PP pelaksanaannya tidaklah diatur secara jelas  didalam  ketentuannya  tersebut  maka  segala  hal  yang  berhubungan  pada perkawinan yang masih terpacu pada peraturan keduanya tersebut, menurut pandangan agama Katolik, jika mereka sudah menikah lalu terjadilah suatu perceraian dan kemudian seseorang tersebut telah  menikah  lagi,  maka  hal  itu  merupakan  pelanggaran  keimanan  Katolik,  selanjutkan seseorang yang beragama Katolik jika pernah melakukan perkawinan dengan cara Katolik dan telah  bercerai,  maka  apabila  melakukan  perkawinan  lagi,perkawinan  tersebut  tidak dibenarkan dan tidak diberkati.(Nur 2015)
Pasal  2  ayat  (1)  UUP  mengenai  sahnya  daripada  perkawinan  jika  dilakukan sebagaimana tatacara yang sesuai dengan agama dari pasangan calon suami isteri yang akan menikah  pada  hakikatnya a merupakan  ketentuan  saling  berhubungan  dengan  tatacara melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan daripada agama pasangan yang secara langsung  tidak  dapat    dilakukan  oleh  pasangan  tersebut  yang  keduanya  ada  perbedaan keyakinan,Hakim  disini  menghormati  daripada  hukum  agama  pasangan  tersebut,  dengan pertimbangan tersebut permohonan tersebut tidak berdasar pada hukum sehingga tidak bisa dikabulkan.  Maka,  hakim  menolak  permohonan n penetapan  perkawinan  berlainan  agama tersebut.
Pada  penetapan  Nomor  916/Pdt.P/2022/PN.Sby  di  Surabaya  dengan  Permohonan penetapan  dalam  perkara  ini  adalah  A,  wanita  pemeluk  agama  Kristen,  dengan  B,  laki-laki pemeluk  agama  Islam.  Penetapan  ini  mengabulkan  semua  permohonan  pemohon  yang
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
meminta  untuk  pengadilan  memberikan  izin  para  pemohon  pasangan  beda  agama  untuk melangsungkan  prosesi  perkawinan  beda  agama  yang  akan  dilakukan  di  Kantor  Dinas Kependudukan  dan  Catatan  Sipil.  Dalam  penetapan  ini,  hakim  memberikan  pertimbangan bahwa  dengan  pertimbangan  Hakim  merujuk  pada  UUD  1945  pada  Pasal  27  jo.  Pasal  29 dengan pertimbangan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan sama dimata hukum yang dimana melangsungkan perkawinan mempelai beda agama termasuk hak asasi setiap manusia yang dimana keduanya tidak berkeinginan untuk melepaskan keyakinan yang sudah mereka  peluk  sejak  kecil.  Mengenai  perkawinan di  Indonesia diatur dalam  UU  Perkawinan dan PP No. 9/1975, yakni menegaskan mengenai suatu sahnya perkawinan. Namun, didalam UU Administrasi Kependudukan, dimana dalam pasal tersebut memberikan dispensasi bagi pasangan  yang  berbeda  agama  dapat  melakukan  perkawinan  dengan  syarat  adanya penetapan dari pengadilan maka hal ini menjelaskan bahwa perbedaan keyakinan bukanlah suatu larangan untuk terjadinya perkawinan. Maka ketentuan tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan keputusan dengan berdasarkan hukum. Dalam pasal 29 UUD 1945 juga menerangkan terkait kebebasan memeluk agama dan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945  memberikan  ketentuan  membentuk  agama  dengan  tujuan  yang  sejalan  dan  Dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) PP No. 9/ 1975  memberikan peluang dan kemungkinan dapat dilaksanakannya a perkawinan  tersebut.  Didalam  persidangan  Para  Pemohon  juga menerangkan  berserta  saksinya  bahwa  perkawinan  kedua  mempelai  ini  telah  mendapat persetujuan  orang  tua  dan  meski  keduanya  tidak  mau  melepaskan  keyakinannya  serta sepakat  untuk  membentuk  rumahtangga  yang  kekal.  Maka  hakim  memberikan  putusan dikabulkan.

## KESIMPULAN
Perkawinan  pasangan  yang  beda  agama  di  Indonesia  memang  secara  jelasnya  tidak  diatur dalam  Undang-Undang g Perkawinan. Namun  dalam  dengan  melihat  UU Perkawinan  bahwa sahnya suatu perkawinan dilihat dari segi agama masing-masing yang dimana setiap agama memiliki  syarat  dan  ketentuan  yang  berbeda  terkait  perkawinan  sah.  Dengan  itu,  maka hukum  perkawinan  pasangan  yang  berbeda  agama  ditentukan  menurut  ketentuan  agama masing-masing.  Di  Indonesia  terkait  perkawinan  yang  berbeda  agama  memang  tidak
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621 Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
dibenarkan  untuk  dilakukan  dan  menjadi  pertimbangan  keras  mengenai  perkawinan  beda agama  ini  menjadi  pijakan  atau  dasar  dalam  menetapkan  bagaimana  status  hukum perkawinan berbeda agama. Setiap agama menuntut itu perkawinan dilakukan berdasarkan agama masing-masing. Akan tetapi, dalam UU Administrasi Kependudukan telah memberikan peluang  bagi  pasangan  yang  akan  kawin  secara  berlainan  agama  dilaksanakan.  UU Administrasi  Kependudukan  yang  dimana  menetapkan  Pengadilan  juga  dapat  menetapkan perkawinan yang akan dilakukan antar umat yang berlainan agama.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  ucapkan  terimakasih  untuk  Universitas  17  Agustus  1945  Surabaya  karena  telah berpartisipasi dan membantu dalam penyusunan jurnal ilmiah ini. Karena penulis menyadari tanpa partisipasi dan bantuan pihak lain, jurnal ilmiah ini tidak akan selesai tepat waktu.

## DAFTAR PUSTAKA
Amin Suma, Muhammad. 2015. Kawin Beda Agama Di Indonesia , 1st edn, ed. by Faiq Ihsan Anshori (Tangerang: Lentera Hati)
Amri, Aulil. 2020. Perkawinan Beda Agama  dalam Hukum-Positif Dan Hukum-Islam , Media Syari’ah , XXII Dahwal,  Sirman.2016. Hukum  Perkawinan  Beda  Agama  pada  Teori  Dan  Praktiknya  Di Indonesia , 1st edn, ed. by RedaksiMandarMaju (Bandung: CV. Mandar Maju) Dardiri,Ahmadi Hasanuddin,Marzha Tweedo,andMuhammad Irham
Roihan.2013.‘Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham’, Khazanah Djaja,Benny.2020. Perjanjian Kawin Sebelum,Saat,DanSepanjangPerkawinan , 1st edn, ed. by yayat sri hayati (depok: PT. TAJAGRAFINDO PERSADA)
Ilham,  Muhammad,  Stain  Sultan,  and  Abdurrahman  Kepulauan  Riau.  2020. NIKAH  BEDA AGAMA DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN TATANAN HUKUM NASIONAL , II Majelis Ulama Indonesia. 2014. Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975 , ed. by Sekretariat MUI (Jakarta: Sekretariat MUI) Mamuji Sri. 2017. Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Press) Nur,  Asiah. a 2015.  ‘Kajian h Hukum  Terhadap h Perkawinan h Beda c Agama b Dalam h Undang- Undang Perkawiinan Dan Hukum-Islam ’ , Jurnal Hukum Samudhra keadiilan , 10.2: 214 Nur,  Siti  Fina  Rosiana.  2012.  ‘Perkawinan h Beda a Agama  Menurut i Undang-Undang Perkawinan n Serta Akibat Hukumnya a Terhadap p Anak Yang g Dilahirkan n Terkait Masalah h Kewarisan’: 71 Setiabudi,Lysa.2016. ‘Analisis s Perkawinan n Beda a Agama, Universitas s Negeri Semarang Soemiyati.2007. Hukum h Perkawinan n Islam  Dan  Undang-Undang g Perkawinan ,  2007th-edn (Yogyakarta: Liberty)
Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance p-ISSN : 2797-9598 | e-ISSN : 2777-0621
Vol. 2  No. 1 Januari - April 2022
——— .  2016. Hukum n Perkawinan  Islam m Dan  Undang-Undang p Perkawinan (Yogyakarta: Liberty)
Sudarsono.2010. HUKUM m PERKAWINAN NASIONAL (Jakarta: PT. RINEKA CIPTA)
——— . 2014. Hukum m Pernikahan Nasional (Jakarta: Pradnya Parmita) Sution, Aji. 2012. Kawin n Lari Dan n Kawin Antar r Agama (Yogyakarta: Liberty) Syakur,Abdul.  2014. Tanya  Jawab b Tentang  Nikah h Beda  Agama a Menurut  Hukum m Di Indonesia , 1st-edn, ed. by Literati (Tangerang: PT. Justika Siar Publika) Ulfa,  Mariar.  2014. Perjuangan n Untuk  Mencapai u Undang-Undang  Perkawinan (Jakarta: Idayu)
Zulfadhi,  and  Muksalmina.  2020.  ‘Document  (1)’, LEGALITAS  HUKUM m PERKAWINAN BEDA a AGAMA DI INDONESIA , 2