Perlindungan Hak Reseller Online Shop Terkait Perbuatan Melawan Hukum Dengan Cara Pembatalan Sepihak Yang Dilakukan Oleh Konsumen
Aprilia Pitri NR apriliaapitri@gmail.com
Umar Hasan umarhasan@unja.ac.id
Ageng Triganda Sayuti agengtrigandasayuti@unja.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Jambi
Article History:
Submitted : 24 Maret 2022; Accepted: 14 Juni 2022; Published: 16 Juni 2022

## Abstract
Protection  of  consumers  in  buying  and  selling  agreements  is  very  necessary,  but  recently there has been a lot of consumer behavior that does not have good intentions by consumers by  unilateral  cancellation  without  explaining  the  reason,  resulting  in  losses  for  online  shop business  actors  and  is  included  in  acts  against  the  law  because  consumers  violate  their obligations to always in good faith in the agreement. The problem in this research is how to regulate  the  protection  of  the  rights  of  online  shop  business  actors  regarding  unilateral cancellations by consumers of the ius constitutum and ius constituendum. The method used in this  research  is  the  normative  juridical  method  by  conducting  a  literature  study  of  the applicable  laws  and  regulations.  The  results  of  this  study  indicate  that  the  cancellation conditions are contained in Article 1266 of the Civil Code which states that cancellations can be  made  if  there  are  3  conditions,  namely  a  reciprocal  agreement,  there  must  be  a  default and the cancellation must be asked to the judge (court). However, unilateral cancellation of the  agreement  without  a  good  reason  is  included  in  an  unlawful  act,  does  not  meet  the conditions  specified  in  Article  1266  of  the  Civil  Code,  it  is  necessary  to  reform  civil  law  to prevent unilateral cancellation of the agreement.
Keywords : buying and selling, business actors, unilateral cancellation, unlawful acts

## Abstrak
Perlindungan  terhadap  konsumen  dalam  perjanjian  jual  beli  sangat  diperlukan  namun belakangan  ini  banyak  terjadi  perilaku  konsumen  yang  tidak  beriktikad  baik  yang dilakukan  konsumen  dengan  cara  pembatalan  sepihak  tanpa  menjelaskan  alasanya, mengakibatkan  kerugian  bagi  pelaku  usaha  online  shop  dan  termasuk  dalam  perbuatan melawan hukum karena konsumen melanggar kewajibannya untuk selalu beriktikad baik dalam  perjanjian.  permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  pengaturan perlindungan hak pelaku usaha online shop terkait pembatalan sepihak oleh konsumen ius
Volume 3 Nomor 2 Juni 2022 Halaman 266 - 284 Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Jalan
Lintas Sumatera, Jambi 36122, Indonesia. zaaken@unja.ac.id http://online-journal.unja.ac.id/zaaken
ISSN Print   : 2721-5318 ISSN Online: 2721-8759
constitutum dan ius  constituendum .  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah metode  yuridis  normatif  dengan  melakukan  studi  kepustakaan  terhadap  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Hasil  penelitian  ini  menunjukan  bahwa  pengaturan syarat batal  terdapat  dalam Pasal 1266  KUHPerdata  yang  menyatakan pembatalan dapat dilakukan jika terdapat 3 syarat yaitu perjanjian timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya  harus  dimintakan  kepada  hakim  (pengadilan).  Namun  pembatalan perjanjian  secara  sepihak  tanpa  alasan  yang  baik  termasuk  dalam  perbuatan  melawan hukum,  tidak  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan  dalam  Pasal  1266  KUHPerdata, maka perlu adanya pembaharuan hukum perdata untuk mencegah terjadinya pembatalan sepihak dalam perjanjian.
Kata Kunci: jual beli, pelaku usaha, pembatalan sepihak, perbuatan melawan hukum

## A. PENDAHULUAN
Perkembangan  teknologi  informasi  memberikan  pengaruh  besar  dalam  bidang perdagangan  khususnya  dalam  hal  jual  beli  secara  online.  Perkembangan  teknologi  ini banyak  dimanfaatkan  oleh  masyarakat  untuk  menjalankan  berbagai  macam  transaksi demi memenuhi kebutuhan sehari hari. Kemudahan jual beli secara online telah mengubah kebiasaan  masyarakat  yang  kini  beralih  ke  belanja  online,  dimana  penjual  dan  pembeli tidak harus bertemu untuk bertransaksi.
Kegiatan  perdagangan  dengan  memanfaatkan  media  internet  ini  dikenal  dengan istilah electronic  commerce atau  disingkat e-commerce . 1 Perdagangan  elektronik  atau e- commerce merupakan  peluang  besar  bagi  para  pelaku  usaha  online  shop  untuk mengembangkan usahanya dengan memanfaatkan media online sebagai media pemasaran jual beli online dalam media pelayanannya.
Menurut subekti jual  beli adalah suatu perjanjian dengan perjanjian itu pihak yang satu  mengikat  dirinya  untuk  menyerahkan  hak  milik  atas  suatu  barang  dan  pihak  lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. 2 Bagi pelaku usaha online shop, e-commerce dianggap  menarik  karena  tidak  memerlukan  modal  yang  besar  untuk  membeli  atau menyewa  tempat  usaha,  pasar  yang  besar  karena  internet  dapat  diakses  oleh  para konsumen dari seluruh dunia, dan keuntungan-keuntungan lainnya. 3
Jual beli online memberikan kemudahan bagi masyarakat karena mudah digunakan serta  dapat  dijangkau  oleh  semua  masyarakat  terutama  di  masa  pandemi  covid-19.  Jual beli  menurut  Pasal  1457  KUHPerdata:  “Jual  beli  adalah  suatu  persetujuan  dengan  mana
1 Hanim, Lathifah, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi”, Jurnal pembaharuan hukum, vol 1, No 2, (2014), hlm 192 2 Subekti, Hukum Perjanjian , PT Intermasa, Jakarta, 1987, hlm 79 3 Amila Desiani, Muhammad Amirulloh, and Agus suwandono. “Implementasi Atas Iktikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik.” Acta diurnal jurnal ilmu hukum kenotariatan, vol 2, no.1, (2018), hlm 57
pihak  yang  satu  mengikatkan  dirinya  untuk  menyerahkan  suatu  kebendaan,  dan  pihak yang lain untuk bayar harga yang telah dijanjikan".
Saat  ini  salah  satu  model  perdagangan  elektronik  muncul  dengan  istilah reseller . Reseller adalah menjual kembali suatu produk yang dilakukan oleh penjual setelah penjual tersebut  membelinya. 4 Reseller dapat  diartikan  sebagai  pelaku  usaha  online  shop  yang menjual  barang  milik supplier atau  pemasok  (bukan  barang  miliknya), reseller bekerja sama  dengan supplier dalam  memasarkan  barang.  Media  sosial  yang  sering  digunakan pelaku  usaha  online  shop  dalam  mempromosikan  usahanya  antara  lain  facebook, instagram dan whatsapp.
Reseller menggunakan  sistem pre  order atau  pemesanan  terlebih  dahulu,  dimana pelaku  usaha  online  shop  (pengecer)  tidak  melakukan  persediaan  (stok  barang),  barang didapat  dari  jalinan  kerja  sama  dengan supplier atau  pemasok  yang  memiliki  dan memproduksi barang. Pelaku usaha online shop hanya bermodalkan foto atau vidio barang milik supplier ,  yang  kemudian  dipasarkan  oleh  pelaku  usaha  online  shop  kepada konsumen  melalui  media  sosial,  jika  terjual  maka  pelaku  usaha  online  shop  membeli barang  dari supplier .  Untuk  memasarkan  produk  yang  akan  ditawarkan  pelaku  usaha online  shop  mengunggah  foto  produk,  stok  produk  dan  rincian  produk  yang  ditawarkan seperti harga, ukuran, bahan, dan sebagainya.
E-commerce sendiri  merupakan  aktivitas  pembeli  dan  penjual  melalui  jaringan internet  dimana  pembeli  dan  penjual  tidak  bertemu  secara  langsung,  melalui  media internet. 5 Tidak  diragukan  lagi  bahwa  berdagang  melalui  sarana  internet  akan  sangat memudahkan  orang  untuk  membeli  produk  atau  produk  yang  diinginkan  tanpa  batasan ruang  dan  waktu.  Jual  beli  melalui e-commerce dapat  dilakukan  kapan  saja  dan  dimana saja,  sehingga  memungkinkan  para  pelaku  usaha  online  shop  untuk  melakukan  aktivitas lainnya.  Perkembangan  internet  yang  semakin  maju  merupakan  salah  satu  faktor pendorong berkembangnya e-commerce di Indonesia. 6
Hubungan  antara  pelaku  usaha  online  shop  dan  konsumen  merupakan  suatu hubungan  hukum  yang  dapat  digolongkan  sebagai  perbuatan  hukum.  Perbuatan  hukum antara  pelaku  usaha  online  shop  dan  konsumen  adalah  adanya  suatu  perjanjian.  Suatu perjanjian  adalah  suatu  perbuatan  dengan  mana  satu  orang  atau  lebih  mengikatkan
4 Arum Pramesti, “Perancangan Website E-commerce Express Order System For Reseller Dropshipper Menggunakan Hypertext Preprocrssor” jurnal vokasional teknik elektronika & informatika, vol 2, No. 2, (2014), hlm 15 5 Novianto Languyu, “Kedudukan Hukum Perjanjian Penjual Dan Pembeli Dalam Bisnis Jual Beli online”, Lex et Societatis, vol 3, no 9, (2015), hlm 94 6 Setia Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce”, jurnal ilmu hukum, vol 5, no.2, (2014), hlm 290
dirinya  terhadap  satu  orang  lain  atau  lebih  (Pasal  1313  KUHPerdata).  Pasal  ini menerangkan  secara  sederhana  tentang  pengertian  perjanjian  yang  menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. 7
Perikatan menurut Sudikno Mertokusumo dalam Firman  Floranta perikatan adalah hubungan  antara  dua  pihak  yang  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  atas  suatu  prestasi. 8
Menurut  Subekti,  pengertian  perikatan  yang  dimaksud  dalam  buku  ketiga  KUHPerdata adalah “suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu”. 9
Dalam  rumusan  Pasal  1338  Ayat  (1)  KUHPerdata  yang  berbunyi:  “Perjanjian  yang dibuat  secara  sah  akan  memiliki  kekuatan  hukum  karena  akan  berlaku  sebagai  undang- undang bagi para pihak yang telah membuatnya.”
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Sesuatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal
Transaksi jual beli online melalui perdagangan elektronik merujuk pada Pasal 1338 KUH Perdata yang menganut asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan kebebasan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian untuk memutuskan bentuk dan isi kontrak. Oleh karena  itu,  para  pihak  dalam  perjanjian  dengan  demikian  dapat  mengatur  hubungan hukum  di  antara  mereka.  Hubungan  hukum  antara  pelaku  usaha  online  shop  dengan konsumen  telah  terjadi  ketika  adanya  kesepakatan  antara  para  pihak.  Dalam  Pasal  1458 KUH  Perdata:  “Jual  beli  dianggap  telah  terjadi  antara  kedua  belah  pihak,  segera  setelah orang-orang  itu  mencapai  kesepakatan  tentang  barang  tersebut  beserta  harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”
Hubungan  hukum  merupakan  hubungan  yang  menimbulkan  akibat  hukum,  akibat hukum  adalah  timbulnya  hak  dan  kewajiban. 10 Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  hubungan hukum  antara  pelaku  usaha  online  shop  dengan  konsumen  telah  terjadi  ketika  pelaku usaha  memberikan  janji-janji  serta  informasi-informasi  terkait  barang  dan/atau  jasa,
7 Ahmadi Miru, Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW, PT (RajaGrafindo Persada, Jakarta,  2011), hlm 63
8 Firman Floranta Adonara, Aspek Aspek Hukum Perikatan, ( Bandung:CV Mandar Maju , 2014), hlm 3 9 Subekti, Pokok Pokok Hukum Perdata, ( Intermasa, Jakarta, 2001), hlm 122-123 10 HS Salim, Hukum Kontrak : Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak , Cet. 11, (Sinar Grafika, Jakarta, 2017), hlm 27
karena  sejak  saat  itulah  timbul  hak  dan  kewajiban  para  pihak,  baik  pelaku  usaha  dan konsumen. 11
Hubungan  hukum  tersebut  didasarkan  pada  Pasal  1320  dan  Pasal  1338  Kitab Undang-Undang  Hukum  Perdata  (KUHPerdata),  dimana  pelaku  usaha  telah  sepakat terhadap apa yang dijanjikan pada saat memberikan janji-janji pada sebuah iklan, ataupun selebaran  atau  brosur, sehingga  janji-janji  tersebut  akan  berlaku  sebagai  undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. 12
Jual  beli  online  menganut  prinsip  kepercayaan  saat  melakukan  jual  beli  secara online.  Perjanjian  terjadi  pada  saat  pelaku  usaha  online  shop  menawarkan  produk  dan konsumen  menyetujui  penawaran  tersebut  dilakukanlah  kesepakatan  antara  para  pihak yaitu  pelaku  usaha  online  shop  dan  konsumen  berupa  kesepakatan  harga,  cara pembayaran dan penyerahan barang. Hak dan kewajiban timbul setelah transaksi jual beli online disetujui  oleh konsumen. Momentum terjadi perjanjian, yaitu  pada saat terjadinya persesuaian antara pernyataan dan kehendak antara kreditor dan debitur. 13 Namun dalam praktiknya,  sikap  percaya  saja  tidak  cukup  untuk  memberikan  kepastian  hukum  bagi pelaku  usaha  online  shop  dan  konsumen  yang  melakukan  perjanjian  jual  beli  secara online.
Dalam transaksi jual beli online sering terjadi pelanggaran terhadap  hak para pihak sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen maupun pelaku usahanya. Oleh karena itu,  perlindungan  hukum  merupakan  sesuatu  yang  sangat  dibutuhkan  masyarakat  ketika hak-haknya  dilanggar.  Pada  kenyataannya  justru  konsumen  tidak  beritikad  baik  dalam kewajibannya.  Konsumen  yang  telah  memesan  barang  melalui  sistem pre  order membatalkan  pesanan  secara  sepihak  setelah  pelaku  usaha  online  shop  memesankan barang yang diinginkan konsumen.
Pemerintah  Indonesia  mengeluarkan  undang-undang  yang  mengatur  mengenai perlindungan  konsumen  yaitu  undang-undang  No.  8  Tahun  1999  tentang  perlindungan konsumen  atau  biasa  disingkat  UUPK  guna  melindungi  konsumen  yang  sering  dirugikan. Dengan  adanya  undang-undang  tersebut,  adanya  hak  dan  kewajiban  baik  itu  bagi konsumen  dan  pelaku  usaha.  Apabila  terjadi  wanprestasi,  konsumen  dapat  menuntut haknya karena kelalaian dari pihak pelaku usaha dalam jual beli. Namun, faktanya bukan hanya  konsumen  yang  bisa  dirugikan  dari  transaksi  online.  Saat  ini  pelaku  usaha  onine
11 Dewa Gede, Ari Yudha Brahmanta, dan Anak Agung Sri Utari, “hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen”, jurnal fakultas hukum universitas udayana, ( 2016),  hlm 4 12 Dewa Gede, “hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen”, hlm 4 13 H. Salim HS, H Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, Perancang Kontrak & Memorandum Of Understanding (Mou), ( Sinar Grafika, Jakarta, 2008), hlm 26
shop  sering  mengalami  kerugian  akibat  pembatalan  sepihak  oleh  konsumen,  karena pelaku  usaha  online  shop  telah  memproses  barang  yang  telah  dipesan  oleh  konsumen menggunakan uang pribadinya, dan jika konsumen secara sepihak membatalkan dan tidak melanjutkan  pembayaran  maka  akan  menyebabkan  kerugian  bagi  pelaku  usaha  online shop.
Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen menyebutkan hak pelaku usaha adalah:
a. Hak  untuk  menerima  pembayaran  yang  sesuai  dengan  kesepakatan  mengenai kondisi barang dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan;
b. Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  tindakan  konsumen  yang beriktikad baik;
c. Hak untuk melakukan  pembelaan diri  sepatutnya di  dalam penyelesaian  hukum sengketa konsumen;
d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. Hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Pengaturan  mengenai  jual  beli  online  di  Indonesia  juga  terdapat  dalam  Undang- Undang  Nomor  11  tahun  2008  tentang  informasi  dan  transaksi  elektronik  yang  telah diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  19  tahun  2016  tentang  perubahan  atas  Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Terdapat pada Pasal  19  menyatakan  bahwa:  “para  pihak  yang  melakukan  transaksi  elektronik  harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati.”
KUHPerdata  mengatur  tentang  syarat  batal  suatu  perjanjian  terdapat  dalam  Pasal 1266  KUHPerdata  mengatur  syarat  batal  suatu  perjanjian  dianggap  selalu  dicantumkan dalam  persetujuan  persetujuan  yang  bertimbal  balik,  manakala  salah  satu  pihak  tidak memenuhi kewajibannya. 14 Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim, selain itu pendapat pertimbangan lain dapat  dilihat  dari  alasan  pembatalan  perjanjian,  jika  pembatalan  tersebut  mengandung kesewenang wenangan atau menggunakan posisi domainnya untuk memanfaatkan posisi lemah  (keadaan  merugikan)  pada  pihak  lawan,  maka  hal  tersebut  termasuk  dalam perbuatan  melawan  hukum,  karena  kesewenang  wenangan  atau  memanfaatkan  posisi lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan di luar dari pelaksanaaan kewajiban yang
14 Gerry R. Weydekam, “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum”, Jurnal Lex Privatum, Vol 1, No. 4, (2013), hlm 148
diatur  dalam  perjanjian,  sehingga  bukan  merupakan  wanprestasi,  namun  lebih  kearah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beriktikad baik dalam perjanjian. 15
Pasal 1266:
“Syarat  batal  dianggap  selalu  dicantumkan  dalam  persetujuan-persetujuan  yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
Dalam  hal  demikian  persetujuan  tidak  batal  demi  hukum,  tetapi  pembatalan  harus dimintakan kepada Hakim.
Permintaan  ini  juga  harus  dilakukan,  meskipun  syarat  batal  mengenai  tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.
Jika  syarat  batal  tidak  dinyatakan  dalam  persetujuan,  Hakim  adalah  leluasa  untuk, menurut  keadaan,  atas  permintaan  si  tergugat,  memberikan  suatu  jangka  waktu untuk  masih  juga  memenuhi  kewajibannya,  jangka  waktu  mana  namun  itu  tidak boleh lebih dari satu bulan”.
Dalam pasal 1266 KUHPerdata yang menyatakan syarat batal suatu perjanjian dapat dilakukan jika terdapat 3 syarat yaitu perjanjian timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya  harus  dimintakan  kepada  hakim  (pengadilan).  Dimana  jika  pembatalan sepihak  tanpa  alasan  yang  jelas  termasuk  perbuatan  melawan  hukum  mengakibatkan tidak  terpenuhinya  syarat  yang  terdapat  dalam  Pasal  1266  mengakibatkan  pembatalan tidak dapat dilakukan dan dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum.
Penelitian  ini  bermaksud  untuk  mengkaji  permasalah  pengaturan  terkait pembatalan  sepihak  oleh  konsumen ius  constitutum dan ius  constituendum .  Oleh  karena itu,  untuk  menyelesaikannya  diperlukan  analisis  hukum  untuk  melindungi  hak reseller online  shop  atas  tindakan  perbuatan  melawan  hukum  dengan  cara  pembatalan  sepihak oleh  konsumen. Maka  penulis  tertarik  melakukan  kajian  lebih  lanjut  tentang  pembatalan perjanjian secara sepihak dengan judul “Perlindungan hak reseller online shop terkait perbuatan  melawan  hukum  dengan  cara  pembatalan  sepihak  yang  dilakukan  oleh konsumen”
B. PEMBAHASAN
1. Pengaturan  perlindungan  hak  pelaku  usaha  online  shop  terkait  pembatalan sepihak oleh konsumen ( ius constitutum )
Ius constitutum adalah hukum positif suatu negara, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu  negara  pada  suatu  saat  tertentu. 16 Bisa  disebut  juga  hukum  yang  berlaku  saat  ini
15 Gerry R. Weydekam, “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum”,  hlm 148
atau  yang  telah  ditetapkan.  Pengaturan  terkait  perlindungan  pelaku  usaha  dapat  dilihat dari  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata,  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999 Tentang  Perlindungan  Konsumen,  Dan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dimana peraturan perundang-undangan ini dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan untuk perlindungan pelaku usaha pada saat ini ( ius constitutum ).
Perjanjian  tidak  hanya  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  masyarakat,  tetapi  juga membantu  masyarakat  khususnya  pelaku  usaha  untuk  memperoleh  keuntungan  secara finansial.  Fungsi  kontrak  dapat  dibedakan  menjadi  dua  macam,  yaitu  fungsi  yuridis  dan fungsi  ekonomis. 17 Fungsi  yuridis  kontrak  adalah  dapat  memberikan  kepastian  hukum bagi para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. 18
Subjek hukum dalam transaksi e-commerce atau jual beli online adalah pihak pelaku usaha  online  shop  dan  konsumen.  Subjek  hukum  adalah rechtsperson,  rechtsperson diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban. 19 Subjek hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting didalam bidang hukum, khususnya hukum keperdataaan karena subjek hukum itulah nantinya yang dapat mempunyai wewenang hukum. 20
Pada umumnya perjanjian jual beli online hampir sama dengan perjanjian jual beli di pasar,  namun  perbedaannya  hanya  pada media  yang  digunakan,  jika  di  pasar  para  pihak harus  bertemu  langsung  di  satu  tempat  untuk  menyepakati  apa  yang  akan  diperjual belikan  dan  apa  yang  akan  diperjual  belikan  dan  harga  barang  atau  jasa  tersebut. Sedangkan  dalam  jual  beli  online,  proses  transaksi  yang  terjadi  membutuhkan  media internet  sebagai  media  utama,  sehingga  proses  transaksi  jual  beli  terjadi  tanpa  perlu adanya pertemuan langsung antara para pihak.
Secara umum transaksi e-commerce hampir sama dengan jual beli di  pasar,  namun terdapat  perbedaan  media  yang  di  gunakan.  Dalam e-commerce juga  terdapat  perbedaan antara  marketplace  dengan  online  shop.  Marketplace  merupakan  tempat  yang memfasilitasi  para  pelaku  usaha  online  shop  untuk  berjualan.  Secara  sederhana sebenarnya marketplace dapat disamakan dengan konsep jual beli dipasar namun bedanya
16 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum , (Rajawali Pers, Jakarta 1991) hlm 163
17 Salim HS, Hukum kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak , hlm 45
18 Salim HS, Hukum kontrak, hlm 45 19 Salim HS, Hukum kontrak, hlm 5 20 Salim HS, “Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)”, (Sinar Grafika, Jakarta,  2013) hlm 23
marketplace  dilakukan  melalui  internet,  melalui  marketplace  konsumen  dapat menemukan  berbagai  jenis  produk  yang  diinginkan  dari  online  shop  yang  berbeda. Sedangkan online shop hanya menjual berbagai jenis barang dari satu akun bisnis di media sosial seperti facebook, instagram dan whatsaap dan hanya terdapat satu online shop.
Perjanjian  jual  beli  online  dibuat  berdasarkan  kehendak  para  pihak  menggunakan media  elektronik,  juga  merupakan  salah  satu  syarat  subjektif  untuk  sahnya  suatu perjanjian menurut KUHPerdata. Kesepakatan harus mengarah pada konsensus di antara para pihak yang terlibat. Dengan kata lain, apa yang diinginkan pihak satu adalah apa yang diinginkan  oleh  pihak  lain.  Maka  untuk  mengikatkan  diri  dalam  suatu  perjanjian,  para pihak  harus  terlebih  dahulu  mencapai  suatu  kesepakatan.  Pertanyaan  yang  kemudian muncul adalah kapan terjadinya perjanjian dalam suatu perjanjian e-commerce , mengingat perjanjian e-commerce dibuat tanpa menghubungkan para pihak secara langsung.
Hukum  positif  yang  berlaku  saat  ini  ( ius  constitutum )  mengenai  kapan  terjadinya perjanjian diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdata menyebutkan bahwa: “Jual beli dianggap telah  terjadi  antara  kedua  belah  pihak,  segera  setelah  orang-orang  itu  mencapai kesepakatan  tentang  barang  tersebut  beserta  harganya,  meskipun  barang  itu  belum diserahkan  dan  harganya  belum  dibayar.”  Dan  dalam  Pasal  20  Ayat  (1)  UU  ITE menyatakan  bahwa  “kecuali  ditentukan  lain  oleh  para  pihak,  transaksi  elektronik  terjadi pada  saat  penawaran  transaksi  yang  dikirim  Pengirim  telah  diterima  dan  disetujui Penerima”  Dengan  demikian  transaksi  jual  beli  online  melalui  perdagangan  elektronik telah  terlaksana  setelah  penawaran  dan  penerimaan  yang  dilakukan  secara  elektronik. Dalam  hal  ini  merujuk  pada  Pasal  1338  KUHPerdata  yang  menganut  asas  kebebasan berkontrak.
Menurut  teori  pernyataan,  kesepakatan  ( toesteming )  terjadi  pada  saat  pihak  yang menerima  penawaran  menyatakan  bahwa  ia  menerima  penawaran  itu. 21 Produk  yang ditawarkan  kepada  konsumen  oleh  pelaku  usaha  online  shop,  jika  sebelum  dibuatnya perjanjian  hanya  merupakan  ajang  tawar  menawar.  Jika  konsumen  menerima  informasi dan  menyetujui  rincian  barang  dan harga  barang  yang  ditawarkan,  kesepakatan  tercapai antara pedagang dan konsumen pada saat ini.
Tempat  pembayaran  dalam  jual  beli  ditentukan  dalam  Pasal  1393  KUHPerdata. Merupakan  unsur  penting  dalam  pemenuhan  prestasi  dengan  konsekuensinya,  apabila pembayaran  tidak  dilakukan  ditempat  yang  seharusnya,  maka  “pembayaran”  seperti  itu
21 Salim H.S, Hukum Kontrak : Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak, hlm 40
belum  atau  tidak  membebaskan  debitur  dari  kewajiban  perikatannya. 22 Pada  dasarnya, tempat  pembayaran  dilakukan  ditempat  yang  ditetapkan  di  dalam  perjanjian  antara pelaku  usaha  online  shop  dan  konsumen  tetapi  apabila  kedua  belah  pihak  tidak menentukan  secara  tegas  pembayaran  maka  pembayaran  dapat  dilakukan  ditempat tempat berikut: 23
1. Tempat barang berada sewaktu perjanjian dibuat.
2. Tempat  tinggal  kreditor,  dengan  syarat  kreditor  harus  secara  terus  menerus berdiam dan bertempat tinggal ditempat tersebut.
3. Tempat tinggal debitor
Apabila  diteliti  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan  perlindungan konsumen  maka  Saat  melakukan  transaksi,  kedua  belah  pihak  harus  beritikad  baik  saat melakukan  transaksi  jual  beli  online.  Dalam  Undang-Undang  No  8  Tahun  1999  Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 6 disebutkan mengenai hak-hak pelaku usaha :
a. Hak  untuk  menerima  pembayaran  yang  sesuai  dengan  kesepakatan  mengenai kondisi barang dan nilai tukar barang dan/jasa yang diperdagangkan;
b. Hak  untuk  mendapatkan  perlindungan  hukum  dari  tindakan  konsumen  yang beriktikad baik;
c. Hak  untuk  melakukan  pembelaan  diri  sepatutnya  di  dalam  penyelesaian  hukum sengketa konsumen;
d. Hak  untuk  rehabilitasi  nama  baik  apabila  terbukti  secara  hukum  bahwa  kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
e. Hak hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Berdasarkan  pembatalan  sepihak  yang  dilakukan  konsumen,  hal  ini  dapat  dilihat sebagai  pelanggaran  terhadap  hak-hak  pelaku  usaha  online  shop  karena  tidak  beritikad baik dalam perjanjian dimana konsumen tidak menjelaskan alasan pembatalan pembelian barang. Pelaku usaha online shop yang bertindak sebagai reseller memiliki hak, antara lain hak  untuk  menerima  pembayaran  sesuai  dengan  kesepakatan  mengenai  syarat  dan  nilai tukar  barang  dan  jasa  yang  diperdagangkan,  serta  hak  untuk  memperoleh  perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Perlindungan  hukum  bagi  pelaku  usaha  online  shop  yang  dirugikan  dengan pembatalan  sepihak  oleh  konsumen  saat jual  beli online  dapat  didasarkan pada  Undang- Undang Perlindungan Konsumen karena melanggar hak-hak pelaku usaha yang dijelaskan
22 J. Satrio, “hukum perikatan tentang hapusnya perikatan ” (PT Citra Bakti, Bandung, 1996), hlm 121 23 J. Satrio, “hukum perikatan tentang hapusnya perikatan , hlm 190
dalam  Pasal  6  Ayat  (1)  dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen.  Perlindungan  ini  berkaitan  dengan  tindakan  konsumen  yang tidak beriktikad baik. Selama ini pemerintah telah menerapkan perlindungan hukum bagi pelaku  usaha  dengan  menggunakan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen,  namun implementasinya masih belum efektif.
Pengaturan mengenai syarat batal perjanjian terdapat dalam   Pasal 1266 KUH Perdata  mengatur  syarat  batal  suatu  perjanjian  dianggap  selalu  dicantumkan  dalam persetujuan persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.  Syarat  batal  suatu  perjanjian  terdapat  dalam  Pasal  1265  dan  Pasal  1266 KUHPerdata:
Pasal 1265: “Suatu  syarat  batal  adalah  syarat  yang  apabila  dipenuhi,  menghentikan  perikatan, dan  membawa  segala  sesuatu  kembali,  pada  keadaan  semula,  seolah-olah  tidak pernah ada suatu perikatan.
Syarat  ini  tidak  menangguhkan  pemenuhan  perikatan,  hanyalah  ia    mewajibkan  si berpiutang  mengembalikan  apa  yang  telah  diterimanya,  apabila  peristiwa  yang dimaksudkan terjadi”
Pasal 1266: “Syarat  batal  dianggap  selalu  dicantumkan  dalam  persetujuan-persetujuan  yang timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
Dalam  hal  demikian  persetujuan  tidak  batal  demi  hukum,  tetapi  pembatalan  harus dimintakan kepada Hakim.
Permintaan  ini  juga  harus  dilakukan,  meskipun  syarat  batal  mengenai  tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan.
Jika  syarat  batal  tidak  dinyatakan  dalam  persetujuan,  Hakim  adalah  leluasa  untuk, menurut  keadaan,  atas  permintaan  si  tergugat,  memberikan  suatu  jangka  waktu untuk  masih  juga  memenuhi  kewajibannya,  jangka  waktu  mana  namun  itu  tidak boleh lebih dari satu bulan”.
Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terjadi, akan menimbulkan akibat yaitu penghentian  perjanjian  dan  membawa  segala  sesuatu  kembali  seperti  keadaan  semula, seolah-olah  tidak  pernah  terjadi  suatu  perjanjian  di  antara  kedua  belah  pihak. 24 Artinya dengan  membatalkan  perjanjian,  maka  akan  menghilangkan  segala  kewajiban  atau  hak yang  timbul  dari  perjanjian  yang  dibuat  sebelumnya.  Pembatalan  sepihak  tidak  dapat dilakukan  mengingat  Pasal  1266  yang  menyatakan  perjanjian  tidak  batal  demi  hukum tetapi harus dimintakan kepada hakim.
24 Gerry, “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum”, hlm 155
Menurut  Mariam  Badrulzaman  dalam  I  Ketut  Oka  Setiawan  menyatakan  ketentuan Pasal  1265  dan  Pasal  1266  KUH  Perdata  banyak  mengandung  kelemahan  karena  satu dengan lain mempunyai sifat yang bertentangan. 25 Ketentuan ini mengandung kelemahan karena  bisa  terjadi  ketidakadilan,  yaitu  pihak  yang  tidak  lalai,  dibebankan  pula  dengan suatu kewajiban untuk menerimanya kembali segala apa yang mungkin diserahkannya. 26
Pembatalan  sepihak  tidak  didasarkan  pada  perjanjian  pembatalannya  dan  dapat dianggap  telah  melanggar  kewajiban  hukum  yang  juga  ada  di  luar  perjanjian  apa  pun. Pembatalan  sepihak  itu  sebenarnya  diatur  oleh  KUHPerdata,  khususnya  Pasal  1266, dengan  syarat  adanya  perjanjian  timbal  balik,  tidak  ada  pembayaran  yang  jelas,  dan pemutusan  kontrak  harus  meminta  kepada  hakim  (pengadilan).  Namun  apabila pembatalan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pembatalan  tersebut  merupakan  suatu  pelanggaran  hukum,  khususnya  Pasal  1266 KUHPerdata.
Selain  pelanggaran  kewajiban  hukum  dengan  itikad  baik,  pembatalan  sepihak merupakan  tindakan  kesewenang-wenangan/  memanfaatkan  kelemahan  pihak  lain  juga dapat  dikatakan  melanggar  kepatutan.  Kepatutan  itu  tergantung  pada  pertimbangan masyarakat  dalam  menilai  tindakan  tersebut.  Dengan  demikian,  pemutusan  perjanjian secara  sepihak  tanpa  alasan  yang  baik  tidak  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan dalam  Pasal  1266  KUHPerdata,  termasuk    perbuatan  melawan  hukum,  apalagi  jika pembatalan  perjanjian  secara  sepihak  tersebut  sebagai  akibat  memanfaatkan  posisi dominannya untuk melakukan kesewenang-wenangan kepada pihak lain yang lebih lemah atau mempunyai kedudukan yang merugikan.
Dalam pasal 1266 KUHPerdata yang menyatakan syarat batal suatu perjanjian dapat dilakukan jika terdapat 3 syarat yaitu perjanjian timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya  harus  dimintakan  kepada  hakim  (pengadilan).  Pembatalan  perjanjian secara sepihak tanpa alasan yang baik termasuk dalam perbuatan melawan hukum, tidak memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan  dalam  Pasal  1266  KUHPerdata  menimbulkan ketidakpastian hukum.
Dapat  dilihat  dari  alasan  pembatalan  perjanjian,  jika  pembatalan  tersebut mengandung  kesewenang  wenangan  atau  menggunakan  posisi  domainnya  untuk memanfaatkan  posisi  lemah  (keadaan  merugikan)  pada  pihak  lawan,  maka  hal  tersebut termasuk  dalam  perbuatan  melawan  hukum,  karena  kesewenang  wenangan  atau memanfaatkan  posisi  lemah  atau  keadaan  merugikan  dari  pihak  lawan  di  luar  dari
25 I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan , Sinar Grafika, Jakarta, 2016 hlm 156
26 I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan , Sinar Grafika, Jakarta, 2016 hlm 156
pelaksanaaan  kewajiban  yang  diatur  dalam  perjanjian,  sehingga  bukan  merupakan wanprestasi, namun lebih kearah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beriktikad baik  dalam  perjanjian. 27 Menimbulkan  banyak  penafsiran  tentang  keadilan  dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Dimana Pasal 1266 KUHPerdata dan Pasal 1267 KUHPerdata digunakan untuk melindungi kepentingan pihak yang merasa dirugikan karena pembatalan perjanjian secara sepihak, juga tidak tepat.
Pihak yang telah memenuhi kewajiban ataupun  pihak  yang melakukan pembatalan sepihak,  maka  bagi  pihak  yang  dirugikan  harus  mendapat  perlindungan  hukum, perlindungan dapat dilihat dari segi ekonomi bagi pihak yang dirugikan. Meskipun sama- sama  bersifat  jual  beli,  namun  jual  beli  antara  pelaku  usaha  online  shop  dan  konsumen lebih  memberikan  kemudahan  kepada  konsumen  (pembeli)  dibandingkan  perlindungan pelaku usaha online shop dalam jual beli pada umumnya.
Perlindungan hukum bagi pelaku usaha online shop terkait pembatalan sepihak oleh konsumen  dianggap  merupakan  resiko  bisnis  yang  bisa  saja  diputuskan  sepihak  tanpa adanya pertanggungjawabanan oleh konsumen yang seharusnya dapat dituntut oleh pihak yang  dirugikan  yakni  pelaku  usaha  online  shop.  Hal  ini  jelas  tidak  patut  dan  tidak mencerminkan  keadilan  yang  telah  dilakukan  pihak  pelaku  usaha  online  shop  yang dirugikan  oleh  perilaku  konsumen  yang  tidak  bertanggung  jawab,  yang  dengan membatalkan  perjanjian  secara  sepihak  atau  tanpa  itikad  baik..  Dalam  pembentukan hukum  harus  selalu  berpedoman  pada  rasa  keadilan.  Sehingga  akan  dapat  menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. 28
Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dilihat bahwa pengaturan yang ada pada saat  ini  ( ius  constitutum )  terhadap  pelaku  usaha  terkait  pembatalan  sepihak  yang dilakukan  oleh  konsumen  masih  belum  efisien  karena  aturan  hukum  yang  lebih memprioritaskan  konsumen,  sehingga  masih  banyak  terdapat  pembatalan  sepihak  yang dilakukan oleh konsumen, tidak ada payung hukum berupa hukum tegas yang melindungi pelaku usaha.
2. Pengaturan  perlindungan  hak  pelaku  usaha  online  shop  terkait  pembatalan sepihak oleh konsumen kedepannya ( ius consitituendum )
Ius  constituendum adalah  hukum  yang  dicita-citakan  oleh  pergaulan  hidup  dan negara,  tetapi  belum  merupakan  kaedah  dalam  bentuk  perundang-undangan  atau
27 Gerry R. Weydekam, “Pembatalan Perjanjian Sepihak Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum”,  hlm 148
28 Amila, Desiani, Muhammad Amirulloh, and Agus suwandono. “Implementasi Atas Iktikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik.” Acta diurnal jurnal ilmu hukum kenotariatan, vol 2, no.1, (2018), hlm 64
berbagai  ketentuan  lain. 29 Dalam  arti  lain ius  constituendum adalah  hukum  yang diharapkan pada priode berikutnya tetapi belum ditetapkan atau belum dibentuk sebagai undang-undang. Perlu adanya pengaturan terhadap kemungkin yang akan terjadi di masa mendatang,  sehingga  dapat  digunakan  untuk  menyelesaikan  permasalahan  antara  para pihak dalam perjanjian.
Hukum  perjanjian  berlaku  suatu  asas,  yang  dinamkan  asas  konsesualitas.  Arti  asas konsesualitas  ialah  pada  dasarnya  perjanjian  dan  perikatan  yang  timbul  karenanya  itu sudah  dilahirkan  sejak  detik  tercapainnya  kesepakatan. 30 Perjanjian  menimbulkan hubungan  hukum.  Hubungan  hukum  ialah  hubungan  yang  terhadapnya  hukum melekatkan “hak” pada satu pihak dan melekatkan “kewajiban” pada pihak lainnya. 31 Jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, undang-undang mengharuskan kewajiban itu dipenuhi.
Dalam  transaksi e-commerce jual  beli  online,  ada  banyak  kemungkinan. Kemungkinan  yang umum  terjadi  adalah salah satu  pihak  tidak  memenuhi  akad  atau    isi perjanjian yang  disepakati antara pelaku usaha online shop dengan konsumen. Dalam jual beli  online,  pelaku  usaha  online  shop  mengiklankan  barang  melalui  postingan  foto  atau vidio barang dengan menjelaskan harga barang, stok barang, spesifikasi barang dan waktu pengiriman  di  media  sosial  seperti  instagram,  whatsapp  dan  facebook.  Konsumen  yang tertarik  dengan  barang  tersebut  dan  setuju  melakukan  pembelian  barang  maka dilakukanlah  kesepakatan  antara  para  pihak  yakni  pelaku  usaha  dan  konsumen  berupa kesepakatan  harga,  cara  pembayaran  dan  pengiriman  barang.  Setelah  dilakukan kesepakatan  pelaku  usaha  online  shop  langsung  membeli  barang  dari supplier atau pemasok  lain  sesuai  pesanan  konsumen  dan  proses  pembayaran  terjadi  setelah  barang datang atau sistem cash on delivery (COD).
Namun  kenyataannya  justru  konsumen  tidak  beritikad  baik  dalam  kewajibannya. Konsumen  yang  telah  memesan  barang  melalui  sistem pre  order membatalkan  pesanan secara  sepihak  setelah  pelaku  usaha  online  shop  memesankan  barang  yang  diinginkan konsumen. Perbuatan pembatalan secara sepihak oleh konsumen sanggat merugikan bagi pelaku usaha online shop karena telah dirugikan dalam hal waktu dan modal. Pelaku usaha online  shop  yang  telah  memesankan  barang  dari supplier atau  pemasok  sesuai  pesanan konsumen ternyata secara tiba-tiba dibatalkan secara sepihak oleh konsumen.
29 Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum hlm 164 30 Subekti, Hukum Perjanjian , hlm 15
31 Taryana Soenandar et all, Komplikasi Hukum Perikatan , (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016),  hlm 1
Maka  jika  tidak  ada  alasan  yang  jelas  untuk  membatalkan  sebuah  perjanjian  maka pelaku  usaha  online  shop  dan  konsumen  tidak  dapat  membatalkan  perjanjian  jual  beli secara sepihak. Konsumen yang membatalkan perjanjian secara sepihak atau hilang kabar tidak beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya.
Perbuatan pembatalan sepihak oleh konsumen bertentangan dengan asas keadilan, karena  dalam  hal  ini  banyak  pelaku  usaha  online  shop  dalam  jual  beli  online  tidak mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Prinsip ini pada prinsipnya harus dihormati sepenuhnya  untuk  memberikan  kesempatan  kepada  konsumen  dan  pelaku  usaha  online shop untuk memenuhi kewajibannya dan menjalankan haknya secara adil. Hak-hak pelaku usaha kalau terjadi ingkar janji: 32
a. Hak menuntut pemenuhan perikatan
b. Hak  menuntut  pemutusan  perikatan  atau  apabila  perikatan  itu  bersifat  timbal balik, menuntut pembatalan perikatan
c. Hak menuntut ganti rugi
d. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
e. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi
Apabila  undang-undang  menyebutkan  rugi  ( schade )  maka  yang  dimaksud  adalah kerugian  nyata  yang  dapat  diduga  atau  diperkirakan  pada  saat  perikatan  itu  di  adakan, yang  timbul  sebagai  akibat  ingkar  janji. 33 Dimana  mengatur  pertanggungjawaban  yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum.
Perlindungan  hukum,  dalam  rangka  penegakan  peraturan  hukum  bentuk perlindungan  dibedakan  menjadi  2  macam  yaitu  baik  dalam  bentuk  preventif (pencegahan)  maupun  represif  (pemaksaan).  Perlindungan  hukum  preventif  adalah perlindungan  hukum  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dengan  tujuan  untuk  mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. 34 Menurut penelitian ini hukum preventif yang dilakukan untuk  mencegah  terjadinya  pembatalan  sepihak  yang  dilakukan  oleh  konsumen,  dengan cara  pelaku  usaha  online  shop  dan  konsumen  saat  perjanjian  jual  beli  online  melakukan kesepakatan  dengan  mengadakan down  payment (dp)  atau  uang  muka  diawal  sebelum dilanjutkan proses jual beli online. Dengan cara ini meminimalisir terjadinya pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen namun tidak dapat disangkal pembatalan sepihak oleh konsumen tetap akan terjadi.
32 Taryana, Komplikasi Hukum Perikatan , hlm 21 33 Taryana, Komplikasi Hukum Perikatan , hlm 21
34 Rani, Amalia dan Anak Agung Ngurah Wirasila, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Persaingan Curang” kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, vol 4, no 1, (2015), hlm 2
Perlindungan  hukum  represif  merupakan  upaya  hukum  yang  dilakukan  untuk menyelesaikan  permasalahan  yang  telah  terjadi  antara  pelaku  usaha  dan  konsumen. 35 Hukum  represif  yang  dilakukan  pemerintah  untuk  mencegah  terjadinya  pembatalan sepihak  yang  dilakukan  oleh  konsumen  dengan  cara  dilakukan  pembaharuan  hukum perdata  mengenai  pembatalan  sepihak  guna  memberikan  perlindungan  hukum  bagi reseller online  shop  terkait  pembatalan  sepihak  yang  dilakukan  oleh  konsumen  dalam transaksi e-commerce dimasa yang akan datang ( ius constituendum ).
Dibentuknya pembaharuan hukum tersebut memberikan perlindungan hukum bagi pelaku  usaha,  untuk  lebih  menegakan  keadilan  bagi  pelaku  usaha  dalam  menghadapi konsumen yang membatalkan perjanjian secara sepihak. Juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya  kerugian  dan  pemulihan  keadaan  yang  telah  dirugikan  oleh  konsumen.  Yang mana  didalam  pengaturan  yang  akan  datang  terdapat  ketentuan  yang  menjamin  hak pelaku usaha online shop untuk mengajukan perkaranya secara hukum.
Pengaturan yang tegas diperlukan agar tidak terjadi kembali pembatalan perjanjian secara  sepihak.  Karena  permasalahan  yang  dihadapi  pelaku  usaha  online  shop  masih disepelekan  dan  dianggap  maklum  untuk  tidak  di  besar  besarkan,  padahal  pelaku  usaha online  shop  telah  banyak  merugi  mulai  dari  waktu,  pembungkusan  barang  yang menggunakan  sistem cash  on  delivery (COD)  terkadang  barang  kembali  dengan  keadaan tidak bagus lagi.
Pembatalan  sepihak  yang  dilakukan  oleh  konsumen  tak  jarang    ketentuan  undang- undang  yang  terkait  dengan  kegiatan  pembatalan  sepihak  saat  ini (ius  constitutum) mengalami  hambatan  dalam menentukan  besaran tanggung jawab masiing-masing  pihak serta kepada siapa beban tanggung jawab harus diarahkan ketika pelaku usaha dirugikan baik secara materil maupun immateril terhadap pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen.  Maka  perlunya  pembaharuan  hukum  perdata  terkait  pembatalan  sepihak dimasa yang akan datang (ius constituendum).
Sehingga masih banyak terdapat pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen karena pengaturan yang ada tidak membuat efek jera bagi konsumen yang membatalkan perjanjian  secara  sepihak.  dengan  adanya  pembaharuan  hukum  perdata  terkait pembatalan  sepihak  dapat  melindungi  hak  pelaku  usaha  dan  mendapat  keadilan  yang sama bagi para pihak.
35 Roberto Ranto, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Media Elektronik”, Jurnal Ilmu Hukum: Aletha, vol 2, no.2, (2019), hlm 157

## C. KESIMPULAN
Dengan mengacu pada undang-undang (ius constitutum) yang berlaku di Indonesia saat  ini  syarat  batal  dalam  pasal  1266  KUHPerdata  yang  menyatakan  syarat  batal  suatu perjanjian  dapat dilakukan  jika terdapat 3 syarat yaitu  perjanjian timbal balik,  harus  ada wanprestasi  dan  pembatalannya  harus  dimintakan  kepada  hakim  (pengadilan).  Namun pembatalan perjanjian secara sepihak tanpa alasan  yang  baik termasuk  dalam perbuatan melawan  hukum,  tidak  memenuhi  syarat-syarat  yang  ditentukan  dalam  Pasal  1266 KUHPerdata.  Terdapat  kekaburan  norma  mengakibatkan  pihak–pihak  dalam  perjanjian khususnya  pelaku  usaha  dalam  jual  beli  online  menjadi  ragu  untuk  bertindak  secara hukum.  Dimana  peraturan  yang  ada  pada  saat  ini  masih  belum  efisien  karena  aturan hukum  yang  lebih  memprioritaskan  konsumen,  sehingga  masih  banyak  terdapat pembatalan  sepihak  yang  dilakukan  oleh  konsumen,  tidak  ada  payung  hukum  berupa hukum tegas yang melindungi pelaku usaha online shop.
Banyak  terdapat  pembatalan  sepihak  yang  dilakukan  oleh  konsumen  karena pengaturan  yang  ada  tidak  membuat  efek  jera  bagi  konsumen  yang  membatalkan perjanjian  secara  sepihak.  dengan  adanya  pembaharuan  hukum  perdata  terkait pembatalan  sepihak  dimasa  yang  akan  datang  ( ius  constituendum )  dapat melindungi  hak pelaku usaha online shop untuk mendapat keadilan yang sama bagi para pihak.

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Adonara  Firman  Floranta, Aspek  Aspek  Hukum  Perikatan, CV  Mandar  Maju,
Bandung, 2014
Dirdjosisworo Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum , Rajawali Pers, Jakarta 1991 HS  Salim, Hukum  Kontrak  :  Teori  Dan  Teknik  Penyusunan  Kontrak, Cet.  11,  Sinar Grafika, Jakarta, 2017
-------. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2013
-------. H Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, Perancang Kontrak & Memorandum Of Understanding (Mou), Sinar Grafika, Jakarta, 2008
Miru ahmadi, Hukum Perikatan : Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW , PT RajaGrafindo Persada , Jakarta, 2011
Satrio  J, “hukum  perikatan  tentang  hapusnya  perikatan ”  PT  Citra  Bakti,  Bandung, 1996, hlm 121
Setiawan I Ketut Oka, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
Soenandar  Taryana  et  al, Komplikasi  Hukum  Perikatan, PT  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 2016
Subekti, Hukum Perjanjian , PT Intermasa, Jakarta, 1987
-------. Pokok Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2001

## B. Jurnal
Amalia  Rani  dan  Anak  Agung  Ngurah  Wirasila,  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen  Akibat  Persaingan  Curang”, kertha  Semaya:  Journal  Ilmu Hukum, vol 4, no 1, 2015
Desiani,  Amila,  Muhammad  Amirulloh,  and  Agus  suwandono,  “implementasi  atas iktikad  baik  dalam  perlindungan  konsumen  atas  pembatalan  transaksi yang  dilakukan  oleh  situs  belanja  elektronik”, Acta  diurnal  jurnal  ilmu hukum kenotariatan, vol 2, No 1, 2018
Gede  Dewa,  Ari  Yudha  Brahmanta,  dan  Anak  Agung  Sri  Utari,  “hubungan  hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, ” jurnal fakultas hukum universitas udayana, 2016
Gerry  R.  Weydekamp,  “Pembatalan  Perjanjian  Sepihak  Sebagai  Suatu  Perbuatan Melawan Hukum”, lex privatum , vol.1, No.4, 2013
Hanim,  Lathifah,  “Perlindungan  Hukum  Bagi  Para  Pihak  Dalam  E-Commerce Sebagai Akibat Dari Globalisasi Ekonomi”, Jurnal pembaharuan hukum, vol 1, No 2, 2014
Languyu,  Novianto,  “kedudukan  hukum  perjanjian  penjual  dan  pembeli  dalam bisnis jual belionline”, Lex et Societatis, vol. 3, no 9, 2015
Pramesti  Arum,  “Perancangan  Website  E-commerce  Express  Order  System  For Reseller  Dropshipper  Menggunakan  Hypertext  Preprocrssor” jurnal vokasional teknik elektronika & informatika, vol 2, No. 2, 2014
Putra, setia, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce”, jurnal ilmu hukum, vol 4, no.2, 2014
Ranto,  Roberto,  “Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Konsumen Dalam  Transaksi  Jual  Beli  Melalui  Media  Elektronik”, Jurnal  Ilmu  Hukum: Aletha, vol 2, No 2, 2019

## C. Peraturan perundang-undangan
Kitab Undang Undang Hukum Perdata
Undang Undang Dasar Tahun 1945
Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
Undang Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No.
11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik