e-ISSN: 2502-3292 Volume 7 Nomor1 (April 2022)  Halaman 22-32 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA

## Analisis Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah pada Usahatani Bawang Merah di Kabupaten Buton Selatan
( Analysis of Competitiveness and Impact of Government Policy on Shallot Farming In South Buton Regency )
Sitti Rahmah Saraswati *) ; Marsuki Iswandi **) ; La Ode Alwi **) .
1) Dinas Tenaga Kerja Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, Indonesia
1) Email: rahmahsaraswatiryha77@gmail.com
2 )Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia
2 )Email: marsuiki.iswandi@uho.ac.id
3) Universitas Halu Oleo, Kendari, Indonesia
3) Email: alwiode76@gmail.com

## Riwayat Naskah
Naskah diterima: 13 Januari 2022 Naskah direvisi: 10 Februari 2022 Disetujui diterbitkan: 15 Februari 2022
Abstrak: This study aims to analyze the competitiveness of shallot farming in South Buton Regency and the impact of government policies on that competitiveness. The research sample is 73 people. Data analysis using the Policy Analysis Matrix (PAM) shows that shallot farming in South Buton Regency  has  competitiveness  in  terms  of  competitiveness.  from  the  aspect  of  competitive  and comparative advantage with PCR and DRCR values  less than one. This is in line with the level of private  and  social  benefits  of  farming  which  has  a  positive  value.  The  impact  of  government policies  on the  output  side  causes  the  actual  price  of shallot  production  in  the  local  market  to  be higher than the price in the national market. The impact of government policies on the input side causes  shallot  farmers  in  South  Buton  Regency  to  pay  tradable  input  costs,  namely  inorganic fertilizers, which are higher than the social price. However, the seed subsidy policy has provided a positive  surplus  for  the  income  of  shallot  farmers.  Simultaneously,  input  and  output  policies  can provide  positive  incentives  for  farmers  and  support  the  development  of  shallot  farming  in  South Buton Regency
Keywords: shallot; Policy Analysis Matrix; competitive advantage, comparative advantage
Intisari : Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  daya  saing  usahatani  bawang  merah  di Kabupaten Buton Selatan dan  dampak kebijakan pemerintah terhadap daya saing tersebut, Sampel penelitian  berjumlah  73  orang  Analisis  data  menggunakan  Policy  Analysis  Matrix  (PAM) menunjukkan  bahwa  usahatani  bawang  merah  di  Kabupaten  Buton  Selatan  memiliki  daya  saing dilihat dari aspek keunggulan  kompetitif  dan  komparatif  dengan  nilai PCR dan DRCR lebih  kecil dari  satu.  Hal  ini  sejalan  dengan  tingkat  keuntungan  privat  dan  sosial  usahatani  yang  bernilai positif. Dampak kebijakan pemerintah pada sisi output menyebabkan harga aktual produksi bawang merah  di  pasar  lokal  lebih  tinggi  daripada  harga  di  pasar  nasional.  Dampak  kebijakan  pemerintah pada  sisi  input  menyebabkan  petani  bawang  merah  di  Kabupaten  Buton  Selatan  membayar  biaya input tradable yaitu  pupuk  anorganik  lebih  tinggi  daripada  harga  sosialnya.  Namun  kebijakan subsidi  benih  telah  memberikan  surplus  positif  bagi  pendapatan  petani  bawang  merah.  Secara simultan, kebijakan input dan output dapat memberikan insentif positif bagi petani dan mendukung pengembangan usahatani bawang merah di Kabupaten Buton Selatan
Kata  Kunci: bawang  merah;  kebijakan  pemerintah;  Policy  Analysis  Matrix;  keunggulan kompetitif; keunggulan komparatif
e-ISSN: 2502-3292 Volume 7 Nomor1 (April 2022)  Halaman 22-32 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA

## I. PENDAHULUAN
Kabupaten  Buton  Selatan  merupakan  daerah  otonom  baru  yang  terbentuk  pada  tahun  2014 sebagai  hasil  pemekaran  wilayah  Kabupaten  Buton.  Struktur  perekonomian  daerah  Kabupaten Buton  Selatan  sangat  didominasi  oleh  sektor  pertanian  sebagaimana  tercermin  dalam  struktur PDRB  Kabupaten  Buton  Selatan.  Pada  tahun  2019,  kontribusi  sektor  pertanian  terhadap  PDRB Kabupaten  Buton  Selatan  adalah  sebesar  30,94  persen  dan  merupakan  penyumbang  PDRB terbesar, yang diikuti oleh sektor pertambangan sebesar 29,37 persen dan sektor konstruksi sebesar 14,74  persen  (BPS Kabupaten  Buton  Selatan , 2020).  Sebagai  daerah  otonom  baru,  tentu  terjadi perubahan-perubahan  kebijakan  pembangunan  yang  disesuaikan  dengan  kondisi  dan  keunggulan lokal.  Pemekaran  wilayah  akan  berdampak  terhadap  sektor  pertanian  di  Kabupaten  Buton  Selatan sebagai  akibat  dari  beralihnya  kepemilikan  secara  administratif  beberapa  sentra  produksi,  pasar maupun  infrastruktur.  Di  sektor  pertanian,  menjadi  penting  bagi  Pemerintah  Kabupaten  Buton Selatan untuk merumuskan dan menetapkan komditas unggulannya. Penetapan komoditas ini harus dilakukan secara strategis dan mengacu kepada hasil analisa pengembangan komoditas tersebut.
Salah  satu  komoditas  pertanian  unggulan  di  Kabupaten  Buton  Selatan adalah  bawang  merah. Jika  dilihat  dari  luas  pengusahaan  tanaman  hortikultura  khususnya  sayuran  di  Kabupaten  Buton Selatan,  luas  lahan  bawang  merah  merupakan  luas  penanaman  komoditas  sayuran  terbesar. Sebagaimana  data  Statistik  Hortikultura  Kabupaten  Buton  Selatan,  luas  pengusahaan  tanaman sayuran  pada  tahun  2019  mulai  dari  yang  terbesar  berturut-turut  adalah  bawang  merah  48  Ha, kangkung 24 Ha, tomat 20 Ha, dan beberapa komoditas sayuran lainnya dengan luas pengusahaan di  bawah  20  Ha  (BPS  Kabupaten  Buton  Selatan,  2020).  Luas  areal  ini  meningkat  dengan  adanya kebijakan  perluasan  areal  hinggal  mencapai  117,8  Ha  pada  tahun  2020.  Pengembangan  bawang merah di Kabupaten Buton Selatan dilakukan dengan berbagai upaya peningkatan produksi seperti kebijakan  perluasan  areal  tanam,  bantuan  benih  unggul,  dan  perbaikan  sistem  budidaya. Berdasarkan  data  BPS  Kabupaten  Buton  Selatan  pada  tahun  2017  produksi  bawang  merah mencapai 74,90 ton dan mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2018 dengan prduksi mencapai  245,80  ton  atau  naik  sekitar  69,53  persen.  Peningkatan  produksi  ini  antara  lain  dicapai melalui peningkatan luas tanam dari 22 Ha pada tahun 2017 menjdi 44 Ha pada tahun 2018 (BPS Kabupaten Buton Selatan , 2020).
Keberlanjutan  usahatani  bawang  merah  di  Kabupaten  Buton  Selatan  menjadi  penting  jika dilihat  dari  aspek  potensi  dan  luas  lahan  usahatani,  juga  karena  merupakan  salah  satu  komoditas hortikultura  yang  telah  diusahakan  sejak  lama  dan  mempunyai  arti  penting  bagi  masyarakat. Pengembangan komoditas bawang merah dapat menjadi sumber pendapatan dan kesempatan kerja yang  memberikan  kontribusi  cukup  tinggi  terhadap  perkembangan  ekonomi  wilayah.    Pemerintah Kabupaten Buton Selatan telah  menetapkan berbagai kebijakan pengembangan komoditas bawang merah ini baik melalui APBD Kabupaten Buton Selatan maupun penguatan di level sentra produksi di  beberapa  desa  melalui  APBDes.  Pengembangan  komoditas  bawang  merah  dilakukan  dengan mengintervensi  ketersediaan  benih  unggul,  pengembangan  luas  lahan,  jaminan  ketersediaan  dan distribusi pupuk anorganik, serta pelatihan dan bimbingan produksi. Kebijakan pemerintah ini akan berpengaruh terhadap input dan output pengusahaan bawang merah di Buton Selatan
Produksi  bawang  merah  diorientasikan  selain  untuk  memenuhi  kebutuhan  pasar  lokal  juga telah  diperdagangkan  pada  daerah  sekitar  Kabupaten  Buton  Selatan  seperti  Kota  Baubau  dan Kabupaten Buton. Namun demikian, suplai dan harga bawang merah di wilayah Kabupaten Buton Selatan maupun  wilayah Kepulaun  Buton pada umumnya juga sangat dipengaruhi oleh  masuknya produksi  bawang  merah  dari  berbagai  wilayah  dari  luar  daerah  seperti  dari  Sulawesi  Selatan  dan Nusa Tenggara Barat. Terlebih lagi, posisi strategis Kota Baubau yang menghubungkan Kabupaten Buton  Selatan  dan  wilayah  di  luar  Pulau  Buton  yang  merupakan  daerah  pelabuhan  pelayaran nasional  sehingga  arus  barang  atau  komoditas  sangat  lancar.  Hal  ini  menjadikan  posisi  bawang merah dari Kabupaten Buton Selatan mendapatkan persaingan dari produk luar.  Dengan demikian, berbagai kebijakan nasional terkait dengan perdagangan komoditas dan kebijakan sektor pertanian tentu akan memberikan dampak kepada usahatani bawang merah di Kabupaten Buton Selatan.
e-ISSN: 2502-3292 Volume 7 Nomor1 (April 2022)  Halaman 22-32 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Sebagai  daerah  otonom  baru  sudah  semestinya  pengembangan  sektor  strategis  seperti  sektor pertanian,  khususnya  komoditas  unggulan  dan  strategis,  disusun  melalui  rumusan  perencanaan stragtegis  dan  dan  dilaksanakan  melalui  implementasi  kebijakan  yang  mampu  menciptakan  iklim yang kondusif bagi keberlangsungan aktivitas ekonominya, Untuk itu, diperlukan informasi sebagai bahan acuan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah tentang bagaimana kondisi usahatani komoditas  bawang  merah  tersebut,    Berangkat  dari  kondisi  ini,  peneliti  tertarik  untuk  melakukan sebuah  penelitian  dengan  judul  Analisis  Daya  Saing  dan  Dampak  Kebijakan  Pemerintah  pada Usahatani Bawang Merah di Kabupaten Buton Selatan.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  daya  saing  usahatani  bawang  merah  di Kabupaten Buton Selatan dan dampak kebijakan pemerintah terhadap daya saing usahatani bawang merah di Kabupaten Buton Selatan tersebut.

## II. METODE STUDI
Penelitian  dilakukan  di  dua  lokasi  yatu  Kecamatan  Lapandewa  dan  Kecamatan  Sampulawa yang merupakan sentra produksi bawang merah di Kabupaten Buton Selatan.  Survey dilaksanakan pada  tahun  Oktober – Desember  2020.  Penentuan  responden  dilakukan  secara  simple  random karena  kondisi  petani  dari  segi  struktur  pembiayaan  dan  sistem  pengolahan  memiliki  sifat  yang homogen.  Hampir  semua  petani  menggunakan  benih,  pupuk,  obat-obatan,  dan  sistem  pengolahan yang  sama  karena  mendapatkan  bantuan  dari  pemerintah.    Pengambilan  data  primer  dilakukan dengan  menggunakan  kuesioner.  Data  kemudian  diolah  dengan  menggunakan  metode  Policy Analysis Matrix (PAM). Metode ini dipilih karena mampu menggambarkan keunggulan  kompetitif dan  keunggulan  komparatif  komoditas  di  suatu  daerah  dan  selain  itu  PAM  biasanya  digunakan untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah pada suatu komoditas.
Perhitungan  model  PAM  dilakukan  melalui  matriks  PAM  yang  dapat  dilihat  pada  tabel  di bawah ini.
Tabel 1. Policy Analysis Matrix (PAM) Uraian Penerimaan Biaya Biaya Keuntungan Tradable Non Tradable Harga Privat A B C D Harga Sosial E F G H Dampak Kebijakan I J K L Sumber : Monke and Pearson (1989) Keterangan: A : Penerimaan Privat G : Biaya Input Non Tradable Sosial B : Biaya Input Tradable Privat H : Keuntungan Sosial (= E-F-G) C : Biaya Input Non Tradable Privat I : Transfer Output (-A-E) D : Keuntungan Privat (=A-B-C) J : Transfer Input Tradable (=B-F) E : Penerimaan Sosial K : Transfer Faktor (= C-G) F : Biaya Input Tradable Sosial L : Transfer Bersih (= D-H)
Komponen PAM terdiri atas pendapatan, biaya input tradable , biaya  input non tradable ,  dan keuntungan  (Pearson  &  Gotsch  2004).  Baris  pertama  pada  Tabel  PAM  menggambarkan  kondisi penerimaan  dan  pembiayaan  usaha  tani  bawang  merah  dengan  harga  privat  atau  harga  yang  real diterima  oleh  petani.  Pada  baris  ini  diperhitungkan  usaha  tani  dengan  harga  aktual,  seperti perolehan  benih,  pupuk,  peralatan  dan  tenaga  kerja.  Baris  kedua  menggambarkan  kondisi  usaha tani  dengan  harga  sosial.  Harga  sosial  yang  dimaksud  adalah  harga  tanpa  adanya  intervensi pemerintah, seperti subsidi atau pajak. Jika pada harga privat petani memperoleh subsidi benih dan pupuk  maka  perhitungan  pada  baris  ini  harga  yang  digunakan  adalah  harga  tanpa  subsidi.  Baris ketiga  merupakan  divergensi  selisih  antara  baris  pertama  dan  baris  kedua.  Divergensi  ini mencerminkan sejauh mana pemerintah melakukan kebijakan atas suatu komoditas.
e-ISSN: 2502-3292 Volume 7 Nomor1 (April 2022)  Halaman 22-32 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Tingkat daya saing komoditas, baik kompetitif  maupun komparatif, ditentukan  oleh beberapa indikator  dengan  menggunakan  perhitungan  pada  persamaan  (1)  sampai  dengan  (13).  Adapun makna A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan L dapat dilihat pada Tabel 1. 1. Keuntungan Privat     (D) = (A) – (B +C)
2. Keuntungan Sosial     (H) = (E) – (F + G)
3. Transfer Output          (I) = (A) – (E)
4. Transfer Input             (J) = (B) – (F)
5. Transfer Faktor           (K) = (G) – (C)
6. Transfer Bersih (L) = (D) – (H) = I – (J + K)
7. Rasio Biaya Privat (PCR) =  (C) / (A – B)
8. Rasio Biaya Sumberdaya Domestik (DRC) = G / (E-F)
9. Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO) = A / E
10. Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI) = B / F
11. Koefisien Proteksi Efektif (EPC) = (A – B) / (E – F) 12. Koefisien Keuntungan (PC) = D / H
13. Rasio Subsidi bagi Podusen (SRP)  = L / H
Adapun  keterangan  indikator  yang  digunakan pada PAM ini adalah sebagai berikut:
A. Keunggulan Kompetitif ,
1. Keuntungan Privat
KP > 0;  secara finansial layak diusahakan KP < 0; usahatani mengalami   kerugian   sehingga   tidak   layak   untuk   diteruskan,
2. Rasio Biaya Privat
PCR  <  1  ;  pengusahaan  komoditi  efisien  secara  finansial  atau  memiliki  keunggulan kompetitif  pada  kondisi  terdapat  interfensi  pemerintah.  Semakin  kecil  nilai  PCR  maka semakin berdaya saing (kompetitif).
B. Keunggulan Komparatif
1. Keuntungan Sosial
KS  >  0;    sistem      usahatani      telah      berjalan      efisien      dan      memiliki  keunggulan komparatif.
KS  <  0;  sistem    usahatani    tidak  mampu  berjalan  dengan  baik  tanpa  bantuan  intervensi pemerintah.
2. Rasio Biaya Sumberdaya Domestik
DRC < 1 ; sistem komoditas efisien dan mampu hidup tanpa bantuan atau intervensi pemerintah, sehingga lebih efisien apabila diproduksi di dalam negeri. Semakin kecil nilai DRC maka semakin berdaya saing (komparatif).
C. Kebijakan Output
1. Transfer Output
TO > 0; Kebijakan yang berlaku mengakibatkan harga output yang diterima produsen lebih tinggi dari harga seharusnya.
TO < 0; Kebijakan yang berlaku mengakibatkan harga output yang diterima produsen lebih rendah dari harga seharusnya.
2. Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO) NPCO > 1, maka usaha tani bawang merah menerima proteksi
NPCO < 1, maka usaha tani bawang merah tidak menerima proteksi
D. Kebijakan Input
1. Transfer Input TI>0; berarti produsen harus membayar inputnya lebih mahal.
TI<0 berarti produsen tidak membayar secara penuh korbanan sosial yang seharusnya dibayarkan.
2. Koefisien Proteksi Input Nominal
e-ISSN: 2502-3292 Volume 7 Nomor1 (April 2022)  Halaman 22-32 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
NPCI>1; ada proteksi Pemerintah terhadap produsen input sehingga penggunaan harga aktual domestik input tradable lebih tinggi daripada harga nasional. NPCI < 1, penggunaan harga aktual domestik input tradable lebih kecil daripada harga nasional.
3. Transfer Faktor
TF>0; ada kebijakan pemerintah yang melindungi produsen input domestik dengan pemberian subsidi.

## E. Kebijakan Input Output
1. Transfer Bersih
NT>1: terdapat tambahan surplus produsen karena ada kebijakan pemerintah pada input dan output.
2. Koefisien Proteksi Efektif
EPC>1 menunjukkan tingginya proteksi Pemerintah dalam sistem produksi bawang merah.
3. Koefisien Keuntungan (PC)
PC>1; secara keseluruhan kebijakan pemerintah memberikan insentif kepada produsen. PC<1: berarti kebijakan pemerintah mengakibatkan keuntungan yang diterima  produsen lebih kecil dibandingkan tanpa adanya kebijakan
4. Rasio Subsidi bagi Podusen (SRP)
SRP<0; kebijakan pemerintah menyebabkan produsen mengeluarkan biaya produksi lebih kecil dari biaya imbangan untuk berproduksi

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sektor pertanian merupakan salah satu sektor ekonomi andalan Kabupaten Buton Selatan. Hal ini  tercermin  dari  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Kabupaten  Buton  Selatan  dimana Sektor  Pertanian  merupakan  penyumbang  PDRB  terbesar  yang  diikuti  dengan  Sektor Pertambangan  dan  Galian.  Sementara  itu,  dari  jenis  komoditas  ertanian  yang  diusahakan,  bawang merah  merupakan  komoditas  utama  dilihat  dari  luas  lahan  pengusahaannya  yang  lebih  tinggi daripada  total  luas tanaman  lainnya.  Luas  lahan  usahatani  bawang  merah  pada  tahun  2019 adalah 48 Ha dengan total produksi mencapai 148,20 ton. Pada tahun 2020, luas usahatani bawang merah di  Kabupaten  Buton  Selatan  meningkat  signifikan  dengan  adanya  program  ekstensifikasi  lahan yang  dilaksanakan  oleh  Dinas  Pertanian  Kabupaten  Buton  Selatan  dengan  memanfaatkan  dana APBD dan APBN, maupun oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan APBDes TA. 2020. Luas pengusahaan  bawang  merah  pada  tahun  2020  meningkat  menjadi  62  hektar  di  Kecamatan Lapandewa,  50  hektar  di  Kecamatan  Sampolawa  dan  5,8  hektar  di  Kecamatan  Batauga.  Untuk mendukung  perluasan  areal  tersebut  disalurkan  bantuan  benih  sebanyak  67,5  ton  yang  bersumber dari  Pemerintah  Pusat  (Kementerian  Pertanian  Republik  Indonesia)  melalui  Dana  Tugas Pembantuan.

## A. Keuntungan Privat dan Sosial
Keuntungan  privat  merupakan  indikator  keunggulan  kompetitif  dari  sistem  komoditas berdasarkan  teknologi,  nilai output ,  biaya  input,  dan  transfer  kebijakan  yang  ada.  Keuntungan privat  dihitung  berdasarkan  nilai  pasar  yang  berlaku  atau  yang  diterima  dan  dibayarkan  petani dalam proses usahataninya.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  dengan  rata-rata  produksi  3,727.87  kg/ha  pada  tingkat  harga privat  output  bawang  merah  Rp25.000/kg  maka  penerimaan  privat  yang  diperoleh  petani  adalah sebesar  Rp.93,196,629.21/ha.  Jumlah  biaya  produksi  privat  adalah  Rp23,540,624.44/ha,  yang terdiri  atas  biaya  input Non-Tradable dan  biaya  Input Tradable yang  dihitung  pada  tingkat  harga aktual  yang  dibayarkan  oleh  petani  responden.  Dari  selisih  antara  penerimaan  dan  biaya  privat maka diperoleh keuntungan privat usahatani bawang merah di Kabupaten Buton Selatan mencapai
e-ISSN: 2502-3292 Volume 7 Nomor1 (April 2022)  Halaman 22-32 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Rp.69,656,004.77/Ha.  Dengan  demikian  usatahani  bawang  merah  di  Kabupaten  Buton  Selatan secara finansial layak dikembangkan.
Keuntungan sosial  merupakan  indikator  keunggulan  komparatif  atau  efisiensi  dari  sistem komoditas  pada  kondisi  tidak  ada  distorsi  pasar  dan  kebijakan  pemerintah.  Keuntungan  sosial mengindikasikan  keunggulan  komparatif  suatu  komoditas  dalam  pemanfaatan  sumberdaya  yang langka  di  dalam  negeri.    Pada  kondisi  ini  harga  input  dan  output  diperhitungkan  dalam  kondisi pasar  persaingan  sempurna,  dimana  segala  bentuk  subsidi  dan  proteksi  yang  bersifat  mendistorsi pasar  telah  dihilangkan.  Sistem  komoditas  dengan  tingkat  keuntungan  sosial  yang  makin  tinggi menunjukkan  tingkat  keunggulan  komparatif  yang  semakin  besar.  Berdasarkan  hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  penerimaan  usahatani  bawang  merah  dengan  menggunakan  harga  sosial adalah sebesar Rp84.876.034,16/ha/musim. Angka ini diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah rata-rata  produksi  produksi  bawang  merah  yaitu  sebesar  3.727,87kg/ha  dengan  harga  bayangan output sebesar Rp 22.768 /kg.
Adapun keuntungan sosial pada usahatani bawang merah sebesar Rp57.7077.803,40/ha/musim tanam.  Keuntungan  sosial  merupakan  indikator  efisiensi  sosial  dari  komoditas  pada  kondisi  tidak ada  penerapan  kebijakan.  Berdasarkan  hasil  analisis  maka  usatahani  bawang  merah  di  Kabupaten Buton Selatan secara ekonomi layak dikembangkan.

## B. Analisis Daya Saing
Ukuran daya saing usahatani bawang merah di Kabupaten Buton Selatan dilihat dari dua aspek yaitu  aspek  keunggulan  kompetitif  dan  aspek  keunggulan  komparatif.  Keunggulan  komparatif merupakan  ukuran  normatif  yang  mengukur  daya  saing  pada  kondisi  pasar  persaingan  bebas  dan tanpa  distorsi.  Sementara  itu,  salah  satu  indikator  keunggulan  kompetitif  yang  paling  sederhana adalah  rasio  harga  produksi  dalam  negeri  dengan  produk  yang  sama  di  luar  negeri.    Dalam penelitian ini, kedua aspek keunggulan ini dianalisis berdasarkan beberapa parameter atau indikator dalam  Tabel Policy  Analisys  Matrix (PAM).    Berikut  dikemukakan  tabel  analisis  PAM  usahatani bawang merah di Kabupaten Buton Selatan.
Tabel 2. Policy Analysis Matrix (PAM) Usahatani Bawang Merah di Kabupaten Buton Selatan
Uraian Revenue (Rp/Ha) Tradable (Rp/Ha) Non Tradable (Rp/Ha) Profit (Rp/Ha) Harga Privat 93,196,629.21 2,468,444.44 21,072,161.80 69,656,022.97 Harga Sosial 84,876,034.16 1,181,462.22 25,986,768.54 57,707,803.40 Dampak ebijakan 8,320,595.06 1,286,982.22 -4,914,606.74 11,948,219.58
Sumber: Data Primer, diolah, 2020
Tabel 3.  Nilai Keunggulan Komparatif dan Keunggulan Kompetiitif  Usahatani Bawang Merah  di Kabupaten Buton Selatan, Tahun 2020
No. Parameter Nilai 1. Keunggulan Kompetitif
a. Keuntungan Privat
b. Privat Cost Rasio (PCR) Rp.69,656,004.77 / Ha. 0,23 2. Keunggulan Komparatif
a. Keuntungan Sosial
b. Domestic Resources Cost Rasio (DRCR) Rp 57.7077.803,40 / ha 0,31
Sumber: Data Primer diolah, 2020
e-ISSN: 2502-3292 Volume 7 Nomor1 (April 2022)  Halaman 22-32 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Usahatani  bawang  merah  memiliki  keunggulan  kompetitif  dilihat  dari  dua  indikator  yaitu keuntungan  privat  yang  bernilai  positif  dan  Rasio  Biaya  Privat  atau  PCR  <  1.  Nilai  PCR  sebesar 0,23 yang berarti untuk menghasilkan satu satuan tambahan output hanya dibutuhkan biaya faktor domestik  pada  harga  privat  sebesar  0,23  satuan.  Nilai  PRC  yang  hampir  mendekati  nol  ini  juga merupakan  indikator  bahwa  penggunaan  biaya  yang  digunakan  oleh  petani  bawang  merah  sangat efisien.  Hal  ini  disebabkan  karena  petani  di  daerah  penelitian  dalam  proses  pemasaran  bawang merah  tidak  mengirim  atau  menjual  langsung  pada  pasar,  melainkan  menjualnya  pada  pedagang pengumpul yang diangkut langsung dari lahan usahatani mereka. Jadi petani tidak perlu membayar transportasi,  hal  inilah  yang  menyebabkan  petani  dapat  menghemat  biaya  dan  memperoleh keuntungan yang besar.
Demikian  pula,  usahatani  bawang  merah  di  Kabupaten  Buton  Selatan  memiliki  keunggulan komparatif  dengan  indikator  keuntungan  sosial  yang  positf  dan  DRCR  <  1. Domestic  Resources Cost  Rasio atau  Rasio  Sumbedaya  Domestik  sebesar  0,31  artinya  untuk  menambah  satu  satuan output  hanya  diperlukan  tambahan  input  sebesar  0,31  satuan.  Dengan  demikian,  secara  finansial maupun  ekonomi,  usahatani  bawang  merah  di  Kabuoaten  Buton  Selatan  layak  untuk dikembangkan.  Hasil  analisis  menunjukkan  bahwa  secara  privat  usahatani  bawang  merah  di Kabupaten  Buton  Selatan  menguntungkan  sebesar  Rp57.7077.803,40/ha  sedangkan  secara  sosial sebesar  Rp57.7077.803,40/ha.  Dengan  demikian  usahatani  bawang  merah  di  Kabupaten  Buton Selatan mampu berdaya saing dan dapat membiayai input domestiknya.

## C. Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah
Analisis  dampak  kebijakan  pemerintah  terkait  pengelolaan  kegiatan  usahatani  di  Kabupaten Buton  Selatan  terdiri  dari  tiga  komponen  yaitu  kebijakan  output,  kebijakan  input  dan  kebijakan input output. Hasil analisis indikator dampak kebijakan tersebut dikemukakan pada Tabek 4
Tabel  4.  Analisis  Dampak  Kebijakan  Pemerintah  pada  Usahatani  Bawang  Merah  di  Kabupaten Buton Selatan berdasarkan Tabel Policy Analysis Matrix (PAM)
No Indikator Rumus Nilai Kebijakan Output 1 Transfer Output (TO) A-E Rp 8,320,595 2 Nominal  Protection  Coefficient  on Tradable Output (NPCO) A/E 1.10
Kebijakan Input 3 Transfer Input (TI) B-F 1,286,982 4 Koefisien  Proteksi Input Nominal (NPCI) B/F 2.09 5 Transfer Faktor C-G -4,914,607 Kebijakan Input-Output 6 Koefisien Proteksi Efektif (EPC) (A-B)/(E-F) 1.08 7 Tingkat Proteksi Efektif (EPR) (EPC-1) x 100% 8.40 8 Transfer Bersih (TB) D-H 11,948,220 9 Koefisien Keuntungan (PC) D/H 1.21 10 Rasio Subsidi Bagi Produsen (SRP) L/H 3,86
Sumber: Data Primer diolah, 2020
e-ISSN: 2502-3292 Volume 7 Nomor1 (April 2022)  Halaman 22-32 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
Dari sisi kebijakan output, berdasarkan nilai indikator sebagaimana dikemukakan pada Tabel 4 menunjukkan  bahwa  ada  dampak  kebijakan  output  yang  dilakukan  pemerintah  terhada  usahatani bawang  merah  di  Kabupaten  Buton  Selatan.  Dampak  kebijakan  output  tersebut  adalah  harga bawang  merah  yang  diterima  petani  lebih  tinggi  daripada  harga  sosialnya  sehingga  petani memperoleh penerimaan lebih tinggi dari seharusnya. Artinya, masyarakat atau konsumen membeli dengan  harga  lebih  tinggi  dari  harga  yang  seharusnya  dibayarkan  sehingga  petani  bawang  merah diuntungkan. Harga privat output bawang merah di Kabupaten Buton Selatan sebesar Rp25.000/kg sementara  harga  sosialnya  yang  dihitung  berdasarkan  FOB  dan  SER  lebih  rendah  yaitu Rp.22.768/kg .
Kebijakan pemerintah pusat terkait dengan output bawang merah memberikan dampak positif terhadap petani bawang merah. Kebijakan pemerintah dalam output bawang merah adalah menutup impor  bawang  merah  ke  Indonesia  dan  mendorong  peningkatan  ekspor.  Seperti  diketahui,  kini Indonesia berhasil menjadi eksportir salah satu komoditas hortikultura tersebut ke berbagai negara seperti  Thailand,  Malaysia,  Singapura,  dan  Filipina.  Kebijakan  Kementerian  Pertanian  menyetop impor bawang merah dan menggencarkan ekspor ini dianggap telah menguntungkan petani. Untuk mendorong ekspor antara lain dilakukan perbaikan layanan perizinan ekspor melalui sistem Online Single  Submission (OSS)  yang  membuat  perijinan  ekspor  sebelumnya  perlu  waktu  berhari-hari, sekarang  hanya  3  jam  sudah  selesai.  Dampak  dari  semakin  meningkatnya  ekspor  tentu  adalah pasokan bawang merah dalam negeri untuk perdagangan antar pulau yang akan berkurang. Dengan demikian, persaingan di pasar lokal juga dapat semakin kecil  dan berdampak kepada sistem  harga bawang merah yang lebih menguntungkan bagi petani lokal.
Kebijakan  pemerintah  yang  diterapkan  pada input dalam  usahatani  bawang  merah  di Kabupaten Buton Selatan seperti kebijakan subsidi pupuk, subsidi bahan bakar minyak, dan subsidi benih.  Kebijakan  pemerintah  terkait  input  tersebut  ternyata  belum  sepenuhnya  dapat  memberikan insentif  positif  terhadap  petani.  Petani  bawang  merah  harus  membayar  input  lebih  mahal  dari seharusnya  karena  tingkat  proteksi  pemerintah  terhadap  input  usahatani  bawang  merah  masih lemah khususnya untuk input pupuk anorganik. Nilai Transfer input (TI) pada penelitian ini positif sebesar  Rp1,286,982/ha    yang  menunjukkan  bahwa Input  tradable yang  dikeluarkan  pada  tingkat harga  privat  lebih  tinggi  dibandingkan  biaya input  tradable yang  dikeluarkan  pada  harga  sosial. Nilai  transfer  input  positif  menunjukkan  bahwa  produsen  harus  membayar  inputnya  lebih  mahal. Nilai  TF  pada  penelitian  ini  adalah  negatif  yaitu  sebesar  -  Rp4.914.584/ha,-  yang  menunjukkan bahwa  harga input  non  tradable yang  dikeluarkan  pada  tingkat  harga  privat  lebih  rendah dibandingkan dengan biaya input non tradable yang dikeluakan pada tingkat harga sosial.  Tingkat proteksi pemerintah terhadap usahatani bawang merah masih rendah yang ditunjukkan dengan nilai NPCI > 1 yaitu 2,09.
Input tradable dalam  penelitian  ini  adalah  pupuk  anorganik.  Harga  sosial  pupuk  urea  adalah Rp3.624/kg.  pupuk  SP36  Rp.3200/Kg  dan  pupuk  KCl  Rp3.834/Kg.  Sementara  itu  harga  privat pupuk  urea adalah  Rp2.300/Kg.  pupuk SP36 Rp.  8000/Kg  dan  pupuk  KCl  Rp  12.500/Kg.. Pupuk Urea  merupakan  pupuk  bersubsidi  dan  telah  menjadi  komoditas  ekspor.    Kebijakan  pemerintah terhadap  subsidi  pupuk  menunjukkan  adanya  dampak  positif  yaitu  petani  membayar  harga  pupuk urea lebih murah dari seharusnya. Harga  pupuk urea yang dibayarkan petani lebih  murah 36,55% dari  harga  seharusnya.    Namun,  petani  harus  membayar  harga  yang  lebih  mahal  dari  seharusnya untuk  pupuk  KCl dan SP36.  Harga pupuk SP36 lebih mahal 57,5% dari harga sesungguhnya dan harga  pupuk  KCl  lebih  mahal  69,33%  dari  harga  seharusnya.  Jjenis  pupuk  SP36  dan  KCl  adalah komoditas  impor.  Harga  privat  pupuk  SP36  dan  KCl  lebih  tinggi  daripada  harga  sosialnya  yang dihitung  dengan  dasar  nilai  CIF.  SP36  merupakan  pupuk  bersubsidi  sementara  pupuk  KCl merupakan pupuk non-subsidi.
Kebijakan  pemerintah  daerah  dari  sisi  input  pupuk  adalah  penetapan  HET  (Harga  Eceran Tertinggi)  yang  dituangkan  dalam  keputusan  Gubernur  Sulawesi  Tenggara.  Penetapan  HET  ini menjadi  dasar  penjualan  pupuk  pada  distributor  ataupun  pengecer  pupuk.  Dengan  demikian, kebijakan penetapan HET yang tinggi dapat berpengaruh terhadap tingkat harga privat yang harus
e-ISSN: 2502-3292 Volume 7 Nomor1 (April 2022)  Halaman 22-32 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
dibayarkan  petani.  Selain  itu,  Pemerintah  menetapkan  kebijakan  pajak  pada  input tradable sehingga harga yang diterima lebih  besar  dari  kebijakan bea impor akan menyebabkan tingginya harga pupuk impor dan akan meningkatkan biaya produksi.
Transfer  faktor  adalah  perbedaan  harga  sosial  dan  harga  privat  yang  diterima  oleh  petani bawang merah untuk membayar faktor produksi domestik. Hasil analisis yang menunjukkan bahwa nilai  TF  pada  penelitian  ini  adalah  negatif  yaitu  sebesar  -  Rp4.914.584/ha  yang  menunjukkan bahwa  harga input  non  tradable yang  dikeluarkan  pada  tingkat  harga  privat  lebih  rendah dibandingkan  dengan  biaya input  non  tradable yang  dikeluakan  pada  tingkat  harga  sosial. Kebijakan  Pemerintah  Kabupaten  Buton  Selatan  terkait  dengan  input non  tradable adalah  subsidi benih,  Pemerintah  memberikan  bantuan  benih  bawang  merah  sebesar  50kg/petani.  Dengan demikian,  baya  input  benih  yang  harus  dikeluarkan  petani  menjadi  berkurang  dengan  adanya bantuan  tersebut.  Tingkat  penerimaan  petani  bawang  merah  di  Buton  Selatan  dengan  adanya subsidi  benih  adalah  sebesar  Rp.  93196.629,21/Ha  sementara  jika  tidak  ada  subsidi  benih  tingkat penerimaannya sebesar Rp84.876.034,16/Ha. Dengan demikian dampak kebijakan subsidi benih ini memberika  tambahan  penerimaan  bagi  petani  bawang  merah  di  Kabupaten  Buton  Selatan  sebesar Rp.8.320.595/Ha.
NPCI  adalah  rasio  antara  biaya input  tradable berdasarkan  harga  privat  dan  biaya input tradable berdasarkan  harga  sosial.  Perbedaan  antara  kedua  biaya  tersebut  menunjukkan  adanya kebijakan  yang  mengakibatkan  harga  privat input  tradable berbeda  dengan  harga  sosial input tradable . Nilai NPCI yang dihasilkan pada penelitian ini sebesar 2,09. Nilai NPCI yang lebih besar dari  1  menunjukkan  adanya  distorsi  pasar  input tradable akibat  kebijakan  pemerintah  yang melindugi  produsen  input.  Dengan  nilai  NPCI  2,09  ini  menunjukkan  bahwa  tingkat  proteksi pemerintah terhadap usahatani bawang merah di Kabupaten Buton Selatan masih rendah. Beberapa aspek  yang  masih  dapat  dibenahi  oleh  pemerintah  adalah  kebijakan  subsidi  pupuk  meliputi penataan  mekanisme  perolehan  pupuk  bersubsidi  (urea  dan  SP36),  penetapan  alokasi  pupuk bersubsidi  yang  disesuaikan  dengan  tingkat  kebutuhan  petani,  serta  penetapan  HET  pupuk  non subsidi yang dapat memberikan insentif positif bagi usahatani.
Secara  parsial,  kebijakan  pemerintah  terkait  input  juga  masih  bersifat  disinsentif  terhadap petani  bawang  merah  di  beberapa  daerah  sentra  produksi.  Hasil  penelitian  Aldila,  dkk  (2017) menunjukkan  bawah  petani  bawang  merah  di  Kabupaten  Cirebon  harus  membayar  sekitar  6 – 35% input tradable lebih  mahal  dari  yang  seharusnya  dibayar. Sementara  itu  di  Kabupaten  Brebes  dan Tegal  petani  harus  membayar  input tradable masing-masing  sebesar  8 – 31%  dan  6 – 25%  lebih mahal daripada seharusnya. Adegbite  et  al.  (2014) dalam Aldila dkk (2017) juga mengungkapkan hal  yang  sama  bahwa  adanya  pajak  pada  input  menyebabkan  petani  nanas  di  Nigeria  harus membayar input  lebih mahal dari yang seharusnya.
Kebijakan  pemerintah  terhadap  input  dan  output  secara  simultan  dapat  memberikan  insentif bagi  petani  di  Kabupaten  Buton  Selatan  yang  tercermin  dari  nilai  indikator  kebijakan  yang seluruhnya  bernilai  posiitf.  Nilai Net  Transfer atau  Transfer  Bersih  merupakan  nilai  yang menunjukkan  dampak  kebijakan  pemerintah  secara  keseluruhan  baik  untuk  input  maupun output . Nilai  Net  transfer  >  0  menunjukkan  tambahan  surplus  usahatani  yang  disebabkan  oleh  kebijakan pemerintah  terhadap input dan output seperti  terjadi  pada  usaha tani  bawang  merah  di  Kabupaten Buton  Selatan  yang  suplus  Rp11.948.201/ha.  Artinya  dengan  adanya  kebijakan  pemerintah  yang distorsif  menyebabkan  pendapatan  privat  yang  diterima  petani  lebih  besar  dari  pada  pendapatan yang  seharusnya  (pendapatan  sosial).  Nilai  EPC  usaha  tani  bawang  merah  sebesar  1,08.  berarti petani mendapatkan proteksi dari pemerintah dengan kebijakan input outputnya.
Kebijakan  pemerintah  terhadap  input  dan  output  secara  simultan  dapat  memberikan  insentif bagi  petani  di  lokasi  penelitian  yang  tercermin  dari  nilai  transfer  bersih  yang  positif.  Hal  tersebut menunjukkan adanya tambahan surplus produsen yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah pada input dan output. Tingkat proteksi pemerintah terhadap produksi bawang merah di lokasi penelitian juga  tercermin  pada  nilai  EPC  lebih  besar  dari  satu. Kebijakan  pemerintah  pada  input  dan  output
e-ISSN: 2502-3292 Volume 7 Nomor1 (April 2022)  Halaman 22-32 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA
memberikan  dukungan  dalam  pengembangan  komoditas bawang  merah  dalam  negeri  dan  mampu memberikan insentif bagi petani.
Nilai SRP yang diperoleh di lokasi penelitian menunjukkan  angka  positif.  Nilai  SRP  lebih besar  dari  satu  menunjukkan  petani  mengeluarkan  biaya  produksi  yang  lebih  kecil  dari  biaya imbangan  untuk  berproduksi.  Kebijakan  pemerintah  dapat  menurunkan  biaya  produksi  sebesar 13,35%.  Artinya,  terjadi  transfer  dari  pemerintah  atau  konsumen  kepada  petani  sehingga  petani menikmati  tambahan  keuntungan  sebesar  nilai  SRP.  Transfer  bersih  timbul  sebagian  besar  akibat proteksi  harga  bawang  merah  di  dalam  negeri  karena  kebijakan  pembatasan  impor  hortikultura yaitu penutupan impor bawang merah, subsidi benih dari Pemerintah Daerah, dan kebijakan subsidi pupuk.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  uraian,  pemaparan,  hasil  analisis  dan  tabulasi  data  di  atas,  maka  dapat disimpulkan  bahwa  usahatani  bawang  merah  di  Kabupaten  Buton  Selatan  memiliki  daya  saing dilihat  dari  aspek  keunggulan  kompetitif  maupun  komparatifnya  dengan  nilai  PCR  dan  DRCR lebih kecil dari satu. Hal ini sejalan dengan tingkat keuntungan privat dan sosial usahatani bawang merah yang bernilai positif yaitu keuntungan privat sebesar Rp.69,656,004.77/Ha. dan keuntungan sosial  sebesar  Rp57.7077.803,40/ha.  Dengan  demikian,  Usahatani  bawang  merah  di  Kabupaten Buton Selatan layak dikembangkan baik dari aspek ekonomi maupun finansial.
Adapun  dampak  kebijakan  output  pemerintah  terhadap  petani  bawang  merah  di  Kabupaten Buton  Selatan  menyebabkan  harga  aktual  produksi  bawang  merah  di  pasar  lokal  lebih  tinggi daripada  harga  di  pasar  nasional.  Kebijakan  output  ini  adalah  penutupan  impor  bawang  merah sehingga  pasokan  bawang  merah  dalam  perdagangan  antar  pulau  menjadi  relatif  lebih  sedikit dibandingkan  saat  adanya  impor  dan  pada  akhirnya  dapat  meperbaiki  harga  bawang  merah  lokal. Dampak  kebijakan  pemerintah  pada  sisi  input  menyebabkan  petani  bawang  merah  di  Kabupaten Buton  Selatan  membayar  biaya  input tradable yaitu  pupuk  anorganik  yang  lebih  tinggi  daripada harga  sosialnya.  Namun  kebijakan  subsidi  benih  telah  memberika  surplus  positif  bagi  pendapatan petani bawang merah. Secara simultan, kebijakan input dan output dapat memberikan insentif bagi petani  bawang  merah  di  Kabupaten  Buton  Selatan  yang  tercermin  dari  nilai  transfer  bersih  yang positif.  Kebijakan  input  output  ini  berupa  penutupan  impor  bawang  merah,  subsidi  benih  dari Pemerintah Daerah, dan kebijakan subsidi pupuk.
Rekomendasi yang lahi dari hasil penelitian ini adalah bahwa untuk meningkatkan daya saing usahatani bawang merah di Kabupaten Buton Selatan maka diperlukan intervensi pemerintah untuk mendorong  peningkatan  produktivitas  usahatani  melalui  pertamabahan  luas  lahan,  penerapan teknik  budidaya  bawang  merah  sesuai  SOP  dan  adopsi  teknologi  dan  mekanisasi  pertanian. Selanjutnya, terkait kebijakan input, pemerintah daerah harus dapat menata mekanisme alokasi dan distribusi  pupuk  bersubsidi  sehingga  kebutuhan  petani  terhadap  pupuk anorganik  dapat terpenuhi. Selain itu, kebijakan subsidi benih  masih  harus dilanjutkan  mengingat perluasan areal pertanaman bawang merah masih menjadi kebijakan pemerintah daerah namun dari sisi petani, tingginya harga benih unggul bermutu akan menyulitkan untuk menambah luasan usahatani sehingga dalam jangka pendek harus dibarengi dengan kebijakan subsidi benih. Dalam jangka panjang,  pemerintah daerah disarankan untuk lebih fokus pada upaya meningkatkan pasokan benih bawang merah bermutu dan subsidi  melalui  usaha  pembibitan  bawang  merah  di  daerah  melalui  pembentukan  dan  fasilitasi kelompok tani dan petani penangkar benih bawang merah.
e-ISSN: 2502-3292 Volume 7 Nomor1 (April 2022)  Halaman 22-32 http://ojs.uho.ac.id/index.php/JSA

## DAFTAR PUSTAKA
Aldila  HF,  Anna  Fariyanti  dan  Netti  Tinaprilla.    Daya  Saing  Bawang  Merah  di  Wilayah  Sentra Produksi Di Indonesia. Jurnal Manajemen & Agribisnis Volume 14 Nomor 1 Tahun 2917. Tersedia online http://journal.ipb.ac.id/index.php/jmagr Bank Indonesia. 2020. Kurs Transaksi Bank Indonesia Tahun 2020 . www.bi.go.id . BPS,  2020. Bulletin  Statistik  Perdagangan  Luar  Negeri  Ekspor  Menurut  HS  Desember  2020 (diolah) BPS, 2020. Bulletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Impor Desember 2020 (diolah) BPS, 2020. Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2020 BPS, 2020. Tabel Ekspor - Impor Tahun 2020 , BPS Kabupaten Buton Selatan, 2020. Buton Selatan Dalam Angka Tahun 2019. Batauga. Feryanto.    2010.    Analisis    Daya    Saing    Dan    Dampak    Kebijakan    Pemerintah  Terhadap Komoditas Susu Sapi Lokal di Jawa Barat [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor. Kementerian  Keuangan.  2020.  Laporan  Realisasi  APBN  Tahun  Anggaran  2020.  Tersedia  pada https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman  /153-apbn/3671-realisasi-apbn- ta-2020.html . Kesuma, R. 2016. Analisis Usahatani dan Pemasaran Bawang Merah di Kabupaten Tanggamus. . Fakultas Pertanian. Universitas Lampung Novianti,  T.  2003.  A nalisis  Dampak  Kebijakan  Pemerintah  Terhadap  Daya  Saing  Komoditas Unggulan Sayuran . Tesis. Program Pasca Sarjana. Institut Pertanian Bogor. Bogor Pearson,  S,  Carl  Gotsch  dan  Sjaiful  Bahri.  2005. Aplikasi  Policy  Analysis  Matrix  pada  Pertanian Indonesia . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Santoso AB, Maryam Nurdin, dan Ismatul Hidayah. 2020.  Daya Saing Bawang Merah di Provinsi Maluku  dan  Upaya  Peningkatannya  (Shallot  Competitiveness  in  Maluku  and  Efforts  to
Improve It). Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI), Juli 2020
Vol. 25 (3): 365 372 tersedia secara online pada http://journal.ipb.ac.id/index.php/JIPI Simatupang,   P.   2003. Analisis   Kebijakan:   Konsep   Dasar      dan   Prosedur Pelaksanaan. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Volume 1 Nomor 1,  Maret  2003.    Pusat  Penelitian dan    Pengembangan    Sosial    Ekonomi  Pertanian,  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Pertanian. Deptan. Jakarta
Wicaksono,  P,  Ratya  A,  Silvana  M.  2017.  Analsiis Daya  Saing  Komoditas  Bawang  Merah  di Kabupaten  Kediri. JEPA-Jurnal  Ekonomi  Pertanian  dan  Agribisnis  Volume  I  No.  1.E- ISSN: 2598-8174
Zuhal. 2010. Kekuatan Daya Saing Indonesia . Jakarta: Buku Kampus.