Muhammadiyah Law Review  5 (1), Januari 2021, ISSN 2549-113X (print), ISSN 2580-166X (online) Journal Homepage: http://ojs.ummetro.ac.id/index.php/law
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM KEJAHATAN YANG DIATUR KAIDAH HUKUM TERTULIS: TELAAH KEJAHATAN YANG DIATUR KAIDAH HUKUM TERTULIS KORUPSI

## Feby Tamara Rahmadhani, Dauri

## Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung

## ABSTRACT
Dikehidupan  ini  kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis  semua  kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis korupsi merupakan kejahatan luar biasa di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun kejahatan yang diatur kaidah hukum  tertulis  semua  kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis  korporasi  namun  masih  jarang  diangakat  ke Pengadilan. Dalam praktiknya hanya pidana denda yang dikenakan kepada korporasi kurang memiliki efek jera. Dan banyak  terdapat  perbedaan  para  ahli  hukum  terhadap  yang  memiliki culpa adalah  person  kemudian  sedikit  yang mengatakan bahwa korporasi juga. Pada hubugan pekerjaan dalam perusahaan dan lainnya tidak diatur pemberataan pidana korporasi dimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 UUPTK. Oleh karena itu penulis ingin  mengangkat  masalah pertanggungjawaban  korporasi  dalam  pelaku  kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis  semua  kejahatan  yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi serta Variabel penghambat dalam pertanggungjawaban kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korporasi tersebut. Metodelogi yang dipakai Tipe  penulisan  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  dalam  kaitan  dengan  pendekatan  normatif  yang  digunakan  (a) pendekatan  Per  kaidah  hukum  tertulis  itu  sendirian (statute  approach )  yaitu  pendekatan  beberapa  aturan  hukum bersangkutan (b) pendekatan Konsep (Conceptual approach) untuk memahami konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindakan korupsi korporasi. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Dalam hal ini mekanisme subjek hukum dalam  bertanggungjawab  atas  kejahatan  korporasi  mematuhi  metode  pertanggungjawaban  hukum  yang  mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis  pada standar yang berlaku atas culpa. Akan tetapi akibat korporasi ialah subyek hukum tidak cakap atas culpa oleh karenanya menggunakan metode pertanggungjawaban yang tidak hakiki  dalam  culpa  sebagai  mutlak.  Metode  subjek  hukum    dalam  tanggugjawab  kejahatan  kiranya  adalah Strict Liabilty, Vicorious Liability, Sucsessive Liability , Teori Identifikasi, dan Teori delegasi. Variabel penghambat antara lain  penggunaan  metode  pertanggungjawaban  berupa  individual,  direct,  dan  based  on  schuld  (sistem pertangungjawaban pidana konvensional), verivikasi culpa korporasi sukar dilakukan, belum ada peraturan korporasi yang  menyatakan bahwa subyek kejahatan  yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan  yang diatur kaidah hukum tertulis formil maupun materiil.
Kata kunci: Pertanggungjawaban korporasi, Penghambat, Korporasi, Pidana Korupsi

## 1. PENDAHULUAN
Telah menjadi rahasia umum bahwa korupsi merupakan salah satu kejahatan yang menjadi perhatian di berbagai kalangan sehinnga harus dicegah h dan d diberantas. Dilema masalah h korupsi bukan kejatan terkini melainkan kejahatan dibidang hukum serta dibidang ekonomi dalam suatu negara  yang  sudah  terjadi  ribuan  tahun.  Akan  tetapi  korupsi  korporasi  jarang  di  hadapakan  di Pengadilan.
KPK memeriksa kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi dan diputus oleh Pengadilan Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis TIPIKOR, dimana kejahatan yang di *Coresponding author.
E-mail address Peer reviewed under reponsibility of Universitas Muhammadiyah Metro © 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, All right reserved,
Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

## Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis:
Telaah Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis Korupsi Feby Tamara Rahmadhani, Dauri
atur  kaidah  hukum  tertulis  semua  kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis  korupsi  yang dimasuksud  dalam subjek individu  seperti aparatur sipil  negara, orang  yang menyelenggarakan tugas  yang dimandatkan  oleh negara, direksi  dan pegawai  perusahaan. Dengan kata lain belum menjangkau  orang  perseorangan  lainnya  diluar  individu  yang  dikenal  sebagai  organisasi persukutuan yang dilegalkan kaidah hukum negara indonesiaatau korporasi. 1 Kaidah hukum yang tertulis  nomor  31  Tahun  1999  jo  Kaidah  hukum  yang  tertulis  nomor  20  Tahun  2001  tentang pemberantasan  korupsi  UUPTPK K telah  menetapkan  korporasi  sebagai  subjek  kejahatan  yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi.
Dalam kongres  PBB ke 9 tahun 1995 menyatakan bahwa individu  dapat diduga terlibat dalam  penyuapan  terhadap  para  pejabat  dengan  tujuan  untuk  membujuk  pejabat  memberikan perlakuan special, seperti mempermudah dalam kontrak, memperlancar segala bentuk perizinan serta  memberikan  keleluasaan  terhadapat  segala  suatu  bentuk  pelanggaran. 2 Dengan mempertanggungjawabkan  memiliki  manfaat  seperti  :  (1)  Dapat  memberikan  efek  jera  dalam kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korporasi sehingga tidak melakukan korupsi (2) akan lebih berkeadilan dalam penegakkan hukum melibatkan para pelaku yang harus betanggungjawab dalam korporasi seperti : komisaris , direksi, pegawai,  pihak  terafiliasi. 3 Dan holding company 4 .  (3) Pemberian  pidana  tambahan  selain memberikan  uang  ganti  rugi  serta  penyitaan  barang  bergerak  maupun  barang  tidak  bergerak; pelepasan sebagian atau seluruh hak-hak yang didapat oleh pemerintah 5 .
Untuk  menciptakan  suatu  lingkungan  yang  transparan,  akuntabel,  dan  responsif  adalah sesuatu yang sangat sulit. Adanya upaya melakukan pemberantasan kejahatan yang diatur kaidah hukum  tertulis  semua  kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis  korupsi  dengan  melakuakn berbagai  cara  memberikan  suatu  harapan  bagi  bangsa  Indonesia  untuk  terlepas  dari  kejahatan kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis Korupsi.
A.Z Abidin menyatakan bahwa korporasi dilihat dari faktanya dalam kelompok populasi negara  indonesia  menerima  hak  beberapa  bagian  hukum,  yang  diberikan person hukum,  untuk tujuan  khusus. 6 Dalam  keberadaannya  korporasi  memanglah  sangat  diperlukan.  Adapun beberapa a teori yang diserap penjelasaannya a mengapa korporasi perlu ada , , yang didasarkan pada 2 pendekatan yaitu
1. Interpertasi yang lebih bertumpu pada pendekatan permufakatan yang terdiri dari 3 teori, yaitu  teori  neo  institusi  bea  perundingan, t teori  agensi  ,  dan  teori i kontrak  yang  tidak ekstensif .
2. Negosiasi  bersumber  pada  teori  kapabilitas.  Didalam    prinsipnya,  negosiasi  kapabilitas menjadi prisdiposisi dari negosisasi kapabilitas yang menjadikan strategi unggul yang jitu dalam  ulasan  sebuah  organisasi.  Dengan n kata  lain  ,  strategi  bersumber  kepandaian bersifat kesesatan namun, sementara itu strategi kapabilitas lebih bersifat kolot. 7
1 Henry  Donald  Lbn.  Toruan , Pertanggungjawaban  Pidana  Korupsi  Korporasi ,  dalam  Rechts  Vending , Vol  3,  No  3 (2014) , 398
2 Eddy  Rifai’, Perspektif  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Sebagai  Pelaku  Kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis semua tindak pidana Korupsi . Dalam Mimbar Hukum ,  Vol 26, No 1 (2014) doi  https://doi.org/10.22146/jmh.16056  84-97,86
3 Pihak terafiliasi adalah pihak yang turut bertaggungjawab dalam korporasi perbankan. Lihat pasal 40  kaidah hukum tertulis itu sendiri  No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan  kaidah hukum tertulis itu sendiri No. 7 tahun 1992 tentang Pebankan
4 kaidah hukum tertulis itu sendiri No. 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas Mengatur tentang Pertanggungjawaban pemegang saham (Pasal 3)
5 Eddy Rifai’, Pemberantasan  Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua tindak pidana Korups, PPS magister Hukum Unila, Bandar Lampung, 2002,  h 62
6 A.Z Abidin, Bunga Rampai Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis , Pradnya Pramitha, Jakarta, 1983, h 52
7 A. Prasetyo, Corporate Governance: Pendekatan Institusional, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 18-20.
Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis: Telaah Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis Korupsi Feby Tamara Rahmadhani, Dauri
Karakter dari kejahatan korporasi berbeda dari kejahatan pada umumnya. Yaitu (1) (low visibility) kejahatan    yang  sulit  terlihat  dikarenakan  dilakukan  secara  tertutup  dari  kegiatan normal,  (2) (complexity) kejahatan  tepandang  sangatlah  pelik  karena  kerap  kali  bertaut  dengan kedustaan,  penyaruan  dan  penggarongan  serta  saling  sangkut  paut  dengan  hal-hal  yang saintik k , t teknologis,  moneter r ,  sah hhh , t tersusun,  dan  mengimplikasikan  bejibun  person  dan berproses  selama a bertahun-tahun.  (3) (diffusion  of  responsibility) tanggungjawab  menyebar karena  semakin  luas  akibat  sistem  yang  pelik.  (4) (diffusion  of  victimization) penyebaran  yang meluar seperti polusi dan penipuan (5) (detection and prosecution) rintangan mengidentifikasi dan penagihan sebab pengalaman  yang tidak seimbang  antara aparat  ASN  yang diberi mandat  oleh kaidah  hukum  tertulis  INDONESIA  untuk  menegakkan  hukum  dengan  pelaku  kejahatan  (6) (ambiguitas law ) peraturan yang problematis sehingga menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum  (7)  prinsip  ganda  dalam  status  pelaku  kejahatan n kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis. Sebenarnya memanglah tidak terlalu melanggar  suatu u peraturan  per  kaidah  hukum  tertulis  itu  sendirian n ,  akan  tetapi i perbuatan tersebut  terlarang g . 8 Korporasi  dilihat  dari  kenyataannya  gerombolan  person  yang  memperoleh kepemilikan n dari  separuh  elemen  norma  hukum m ,  dimana  hal  itu  diperoleh  person  hukum, kehendak  harapan  tersendiri.  Perubahan  dan  kemajuan  korporasi  berimbas    negatif  ,  korporasi muali bergulir  hanya subyek hukum yang mengatur tentang person menjadi masuk dalam subyek hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis.
Untuk daripada itu ditengah langkanya korporasi dijadikan  sebagai person yang menjadi tersangka  atau  menjadi  terdakwa  dalam  perbuatan  kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis semua kejahatan  yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi i ini adalah kekhasan kejahatan yang diatur  kaidah  hukum  tertulis  semua  kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis  korupsi  nan terdampak  kerugian  finansial l negara  jua  mempesona  untuk  diselidiki  dan  dikupas  dikarenakan hingga  sampai  saat  ini  meskipun  secara  segi  normatif  korporasi  sudah  ditetapkan  sebagai pengemban  kewajiban  hukumsebagai  person  yang  menjadi  tersangka  atau  menjadi  terdakwa dalam kejahatan  yang diatur kaidah hukum  tertulis  semua kejahatan  yang  diatur kaidah hukum tertulis korupsi seperti sebagaimana diatur pada UUPTPK k , akan tetapi beberapa lapisan besar yuris masih  ada  yang  ajek  mengenggam  tetap  dogma  (badan n hukum/korporasi i tidak  dapat  melakukan  hal  perbuatan kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis). Menurut t pandangan mereka  presensi  korporasi  terkandung pada hukum  yang  mengatur tentang  kejahatan dalam  kaidah  hukum tertulis sekadar  fantasi  dalam  hukum,  sampai-sampai  elemen culpa (mens  rea) tidak  dimilikinya  pada korporasi seperti yang dimiliki oleh person n . Sementara itu didalam lemen elemen perbuatan yang diatur  dalam  kaidah  hukum  yang  berlaku  (kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis  semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis) mewajibkan harus adanya culpa (mens rea) kecuali adanya  perbuatan (actus  reus). Doktrin  pertanggungjawaban  korporasi  dalam  penerapannya berkaitan  erat  dengan  peraturan  per  kaidah  hukum  tertulis  itu  sendiri.  Lantaran  prinsip korporasi i menumbuhkan  suatu  gambaran  vokabuler i yang  kukuh  berkesinambungan  kaitan dengan n organisasi persukutuan yang dilegalkan kaidah hukum negara indonesia (rechstpersoon) dan organisasi persukutuan yang dilegalkan kaidah hukum negara indonesiaitu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan n bidang hukum yang mengatur tentang person a . Moeljatno
8 Rony Saputra, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua tindak pidana Korupsi, dalam Jurnal Cita Hukum, Vol.3 No.2(2015),269-288 ,DOI:10.15408/jch.v2i2.2318.2015.3.2.269-288272 h 272
Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis: Telaah Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis Korupsi Feby Tamara Rahmadhani, Dauri
yang memilah makna dari perbuatan yang diatur dalam kaidah hukum tertulis ( criminal act) dan pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility atau criminal liability). 9
Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi yang dilakukan korporasi sepertinya kejahatan yang menyeret suatu u sistem yang tersistematis s serta komponen yang didalamnya yang begitu maha kondusif. Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis dalam pelbagai modus dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku guna menguntungkan korporasi. Menurut Fisse dan Braithwaite  tiga  hal  penting  yaitu,  mewujudkan  penegakan  hukum  yang  adil  dan  efektif  bagi kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korporasi. 10 (1)  diperuntukan  tanggung  jawab  terhadap  kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korporasi berpatokan pada pengertian maka  tindakan  korporasi  tidak  hanya  sekedar  banyak  dari  tindakan  individu-individu  di  dalam korporasi,  namun  juga  dapat  merupakan  tindakan  dari  korporasi  itu  sendiri  (2)  diperuntukan tanggungjawab terhadap kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah  hukum  tertulis  korporasi  semestinya  sanggup  menditribusikan  tanggungjawab  terhadap pihak  yang  harus  bertanggungjawab,  individu,  sub  unit  dari  korporasi,  korporasi,  perusahaan induk, asosiasi  industri, atau mereka  yang semestinya mengawasi  korporasi  contohnya akuntan atau bahkan regulator. (3) diperuntukan tanggungjawab terhadap individu wajib dapat mengatasi peluang  dikorbankannya  pihak  tertentu  dalam  korporasi  sebagai  mempertanggungkan. Berdasarkan  hal  ini  selaku  pihak  korban  seharusnya  mendapatkan  suatu  tanggungjawab  atas kerugian  yang  dilakukan  oleh  pihak  korporasi.  Dalam  penyelesaiannya  mengalami  beberapa kesulitan sehingga dalam penyelesaiannya mengalami penghambatan.
Berdasarkan uraian latar belakang pendahuluan diatas, maka masalah dalam penulisan ini adalah  Bagaimana  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dalam  kejahatan  yang  diatur  kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi? 2. Variabel apa saja penghambat  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  dalam  kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi?

## 2. METODE
Tipe  penulisan  ini  bersifat  deskriptif  analitis,  dalam  kaitan  dengan  pendekatan  yuridis normative, dengan menggunakan pendekatan  (a) Perkaidah hukum tertulis itu sendirian (statute approach )  yaitu  pendekatan  beberapa  aturan  hukum  bersangkutan  (b)  pendekatan  Konsep (Conceptual approach) untuk  memahami  konsep  pertanggungjawaban  pidana  dalam  tindakan korupsi korporasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pertanggungjawaban korporasi dalam kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi
a. Tanggungjawab pidana
Dalam keseluruhan dalam mendapatkan penjatuhan hukuman memiliki factor melanggar hukum (actus reus) dan juga factor pertanggungjawaban (mens rea), dirangkap menjadi dua dapat dikatakan tindakan tersebut melanggar aturan hukum atau memenuhi elemen culpa dalam  kaidah hukum tertulis itu sendiri. Dilihat dari pondasi hukum yaitu asas legalitas (nulla poena sine lege)
9 Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Sudarto, dalam Sudarto, Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis  I, Cetakan ke II, (Semarang: Yayasan Sudarto, 1990), h. 40
10 Brent Fisse dan John Braithwaite, “Corporations, Crime and Accountability”, (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), h. 135-136.
Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis: Telaah Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis Korupsi Feby Tamara Rahmadhani, Dauri
dan  asas  culpabilitas (nulla  poena  sine  culpa) dengan  begitu  kedua  asas  tersebut  berlaku bersamaan bersikap komulatif. Oleh sebab itu, maka tidak seluruh perbuatan pelanggaran dapat diberi hukuman namun untuk itu membutuhkan culpa dan pertanggungjawaban sebagai elemen dari  syarat  dipidana.  Suatu  perbuatan  dapat  dikatagorikan  sebagai  factor culpa atau pertanggungjawaban kemudia dipertimbangan oleh sikap batin seseorang yang dikatakan sebagai pelanggar  ketentuan  maka  dapat  dicela  secara  yuridis.  Hal  ini  dapat  dilihat  secara  signifikan elemen culpa atau  pertanggungjawaban  jika  telah  dibuktikan  sikap  person  tersebut  terbukti melakukan pelanggaran dalam hukum.
Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis  mengenal elemen “bersalah” jika terdapat elemen culpa yaitu: 11
1. Memiliki elemen pertanggungjawaban
2. Memiliki koneksi dengan sanubari dengan pelaku dan perbuatan
3. Tidak memiliki argumentasi penagmpunan dalam melenyapkan perbuatan culpa .
Pertanggungjawaban pidana adalah salah satu elemen pengemban kewajiban hukumdalam sikap hati nurani, karena tanpa adanya culpa makan sesorang tidak dapat dipidana. Sampai saat ini di Indonesia tidak mengenal liability without fault dari segi strict liability dan juga vicarious liability . Dengan begitu harus disimpulakan dengan kebenaran secara objektif. Sifat individu dari pertanggungjawaban adalah orang lain tidak dapat dipidana apabila orang lain yang melakukan. Sepeti  dalam  pasal  58  KUHPidana  hal  hal  yang  dapat  memberatkan,  meringankan  atau menghapuskan suatu perbuat yaitu orang atau pribadi itu sendiri, sehinnga pasal 103 KUHpidana juga  termasuk  dalam  ketentuan  untuk  UU  kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis  semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi.
Dalam ketentuan kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi tidak semua memakai asas pembuktian terbalik pasal 37 A ayat 3 UU nomor 20 tahun 2001 tentang kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum  tertulis  korupsi.  Kemudian daripada itu penjatuhan hukuman pidana tambahan mencakup fakultatif ditambah pidana pokok yaitu mengunakan metode komulatif dan alternative  komulatif.  Tidak  mengapa  jika  dilakukan  penjatuhan  bersamaan  akan  tetaapi  jika pidana tambahan tidak digunakan jika lebih baik digunakan bersamaan. Pendapat dari muladi 12 adapun hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis  dijalankan untuk menangkis perbuatan sulit, dengan begitu menggunakan doktrin asas strict liability pada perkara kejahatan prihal ketertiban umum.

## b. Tanggungjawab Pidana Korporasi
Permulaannya, dalam pembuatan peraturan perkaidah hukum tertulis itu sendirian n beranggapan sesungguhnya person n saja yang hanya dapat t dijadikan subjek kejahatan yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis  semua  kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis.  Jadi korporasi  mulanya  tidak  menjadi  subjek  kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis  semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis. Dalam perkembangan kejahatan yang diatur kaidah
11 RB budi Prastowo, delik formil? Materill, sifat melawan hukum formil/ materiil dan pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua tindak pidana korupsi kajian teori hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis  terhadap putusan mahkamah konstitusi RI perkara Nomor 003/Puu-IV/2006, dlama jurnal hukum pro justicia, juli 2006, volume 24 no. 3 212-226 h 223
12 Hamzah Hatrik, 1996. Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis  Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada h 96

## Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis:
Telaah Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis Korupsi Feby Tamara Rahmadhani, Dauri
hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korporasi dalam kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi ternyata dapat  menimbulkan,  sebuah  kekhawatiran n karena  dapat  menggangu  stabilitas  perekonomian. Dilihat kembali dari aspek dan motifnya dapat diklasifikasi sebagai white collar crime kejahatan yang teroganisir kemudian daripada itu metode segi yang rumit dan bersikap ekonomis 13 .
Kemudian daripada itu dilihat melalui rumusan n pasal 59 9 Kitab b kaidah hukum tertulis itu sendiri  hukum  yang  mengatur  tentang  kejahatan  dalam  kaidah  hukum  tertulis    terutama  dalam penggunaan  frasa  barang  siapa,  dalam  faktanya  tidak  dapat  menjurus  menuntut  korporasi  ke hadapan instansi yang berwenang mengadili kejahatan yang diatur dalam kaidah hukum tertulis. Dengan sebab itu u , penyusun kaidah hukum yang tertulis dalam merumuskan elemen perbuatan yang diatur dalam kaidah hukum yang berlaku kerap kali terdesak guna turut memperhitungkan kebenaran  maka  person  melaksanakan  prilaku    di  dalam  atau  menggunakan n lembaga  yang terdapat  dalam  hukum  persona  maupun  diluarnya,  tampak  sebagai  keutuhan  dan  karena  itu disepakati serta mendapat perlakuan selaku badan hukum/korporasi. Dalam Kitab Kaidah hukum yang tertulis Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis , penyusun kaidah  hukum  yang  tertulis  akan  melihat  pada  orang  yang  mengemban  hak  dan  kewajiban korporasi  bila  mereka  bertentangan  dengan  keadaan  sesuai  itu. 14 Pertanggungjawaban  pidana korporasi hal utama karena sangat tidak objektif jika korporasi tidak mengidahkan peraturan  yang disahkan bebas  jeratan hukum sedangkan sikap korporasi itu menghasilaknkerugian bagi populasi negara indonesia. 15
Pengertian  korporasi  Hukum  yang  mengatur  tentang  kejahatan  dalam  kaidah  hukum tertulis  memiliki arti yang luas dan berbeda dengan hukum yang mengatur tentang person. Makna dalam hukum  yang mengatur tentang person pengemban kewajiban hukummerupakan hal  yang bisa  atau  hal  yang  berhak  diimplementasikan  perbuatan  hukum  di  dalam  bidang  hukum  yang mengatur  tentang  person,  contohnya  membuat  perjanjian,  tedapat  dua  jenis,  yakni  orang perseorangan (individu atau natural person ) dan organisasi persukutuan yang dilegalkan kaidah hukum  negara  indonesia (legal  person ).  Berdasarkan  hukum  yang  mengatur  tentang  person korporasi  ialah  organisasi  persukutuan  yang  dilegalkan  kaidah  hukum  negara  indonesia (legal person). 16
Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis atau strafbaarfeit dijatuhkan dalam korporasi sekiranya arahan oleh orang-orang korporasi dengan  elemen  pertanggungjawaban  pidana.  Perihal  pertanggungjawaban  pidana,  bahwa  tidak dapat dilepaskan dengan kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis Dasar adanya kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis adalah asas legalitas, sedangkan dasar kejahatan mengahasilkan asas culpa bahwa hasil kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis hanya akan dipidana jika ia mempunyai culpa dalam melakukan kejahatan yang diatur kaidah hukum  tertulis  semua kejahatan  yang diatur kaidah hukum  tertulis  tersebut. Bila person disebutkan memiliki culpa . Maka dalam hal ini  pembuat kejahatan yang diatur kaidah hukum  tertulis  semua  kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis  hanya  akan  dihukum  secara
13 Andhy yanto, tesis berjudul dakwaan terhadap pelaku kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua tindak pidana korporasi dibidang lingkungan hidup, medan, USU Respository, 2004
14 Jan Remmelink, Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis  : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab  kaidah hukum tertulis itu sendiri Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab  kaidah hukum tertulis itu sendiri Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis  Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h 97
15 Jimmy Tawalujan PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN dalam lev crimen Vol 1, No 3 (2012 5-22 8
16 Eva Syahfitri Nasution, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua tindak pidana Pencucian Uang, dalam Mercatoria Vol. 8 No. 2/Desember 2015, 132-144. H 137
DOI : https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.652
Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis: Telaah Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis Korupsi Feby Tamara Rahmadhani, Dauri
pidana jika ia mempunyai culpa dalam melakukan kejahatan  yang diatur kaidah hukum tertulis semua  kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis  tersebut  sesuai  peraturan  hukuman  yang berlaku 17
Bersumber dari de Maglie, diulas terpaut pertanggungjawaban korporasi dibagi 3, yaitu : 1) diulas perihal penentuan lembaga sebagai bentuk pengharapa suatu hal pertanggungjawaban;
2) golongan kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis segala yang diduga dapat dibuat oleh korporasi ;
3) kualifikasi  segala  yang  semestinya  harus  menghubungkan  pertanggungjawaban  pidana bagi i korporasi. 18
Hukuman atau sanksi yang dipakai hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis  dibedakan dengan untuk menjaga keamanan dan lingkungan yang terarah. Ada 3 teori alasan adanya hukuman : 19
1. Teori imbalan
Menurut teori ini motif hukuman perlu diraba pada kejahatannya, sebab kejahatan itu telah menyebabkan kesulitan untuk person selaku pemberian pelaku juga harus diberi kesulitan.
2. Teori maksud dan tujuan
Sumber  teori  ini  yaitu,  hukuman  diberikan  untuk  memenuhi  kemauan  atau  sasaran  dari hukuman tersebut, untuk mengubah rasa kekecewaan populasi negara indonesia sebagai efek kejahatan itu. Target hukuman harus dilihat secara teladan. kecuali, target hukuman untuk menangkis kejahatan
3. Teori gabungan n
Prinsip  teori  gabungan  yakni  adalah h perpaduan  atas d dari  teori  sebelumnya.  Gabungan antara  kedua a teori  tersebut  mengarahkan  bahwasannya  pemberian  hukuman n memiliki sebuah  tujuan  untuk  menjaga  tatanan  hukum  dalam  populasi  negara  indonesia  dan mengubah personalitas sipenjahat.
Selain  itu  ada  Simons  merumuskan n berkesimpulan  bahwa  pelanggaran  kejahatan  yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis a (strafbaar feit) bermakna e een  strafbaarr  gestelde,  onrechtmatige e met  schuld d verband  staande e handeling  van een toerekeningsvatbaat t persoon n , pointnya yaitu , adalah
1. Perbuatan  person  ( positif  atau  negative , berbuat  atau  tidak  berbuat  atau  dilakuakn pembiyaran)
2. Diancam dengan pidana ( strafbaar r gesteld )
3. Melawan kaidah tertulis (onrechmatig g )
4. Dilakukan dengan  adanya elemen culpa (met schuld in n verband staand)
5. Oleh person yang bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar r person
Dalam  hal  ini  pertanggungjawaban  korporasi  dibatasi  pada  perorangan (natuurlijk persoon) , pengurus diberikan kewajiban yang harus dilakukan korporasi jika pengurus korporasi
17 Teguh Prasetyo, Kriminalisasi Dalam Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis , (Bandung: Nusa Media, 2011), h 48-49
18 Cristina de Maglie, Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law, “Washington University Global Studies Law Review”, Vol. 4(3), 2005, h. 550.
19 Leden Marpaung, Asas-asas,  Teori, Praktik  Hukum  yang  mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis . Jakarta. Sinar Grafika, 2009. H 47

## Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis:
Telaah Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis Korupsi Feby Tamara Rahmadhani, Dauri
tidak terpenuhinya apa yang seharusnya menjadi kewajiban maka diberi hukuman pidana. Akan tetapi  suatu  korporasi  tidak  dipertanggungjawabkan  oleh  suatu  elemen  perbuatan  yang  diatur dalam  kaidah  hukum  yang  berlaku  namun  penguruslah  yang  menjalani  elemen  perbuatan  yang diatur  dalam  kaidah  hukum  yang  berlaku  diancam  ataupun  dijatuhi  pidana.  Masalah pertanggungjawaban  pidana  berkaitan  erat  dengan  elemen culpa ,  beerbicara  mengenai culpa dalam  hukum  yang  mengatur  tentang  kejahatan  dalam  kaidah  hukum  tertulis n berarti  mengenai inti.  Menurut Sauer ada  tiga  pengertian  dasar  dalam  hukum  yang  mengatur  tentang  kejahatan dalam kaidah hukum tertulis , yaitu : Sifat melawan hukum (unrecht) terdiri dari Culpa (schuld) dan Pidana (strafe) 20 .
Diberbagai  pendapat  memberikan  pengenalan  mengenai, identification  doctrine, aggregation  doctrine,  reactive  corporate  fault,  vicarious  liability,  management  failures  model, corporate  mens  rea  doctrine,  specific  corporate  offences  dan  strict  liability .  Dengan  kata  lain, pertanggungjawaban korporasi timbul karena saling eratnya pertanggungjawaban untuk perilaku person terhadap korporasi. Jika perilaku seseorang dengan mutlak bermaksud profitable untuk diri sendiri  atau  seandainya  korporasi  sebagai  korban  tindakan  pelaku  (contohnya  penyelewengan dana  korporasi),  lalu  orang  tersebut  bertanggungjawab  secara  pribadi  atas  perbuatannya.  Oleh karnanya korporasi bertanggungjawab akibat kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis  oleh  pengelola,  atau  akibat  kejahatan  yang  diatur kaidah  hukum  tertulis  semua  kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis  suatu  korporasi  itu sendiri.  Sebab  pengelola  merupakan  person  yang  posisinya  memiliki  tanggungjawab  dalam korporasi,  sehingga  tindakan  suatu  korporasi  merupakan  tingkah  laku  person  yang  memiliki tanggungjawab tersebut.
Menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan menerapkan metode yang bisa disuruh penjelasan contoh, yaitu 21 :
1) berkenaan  dengan  perannya  yaitu:  sikap  dibuat  atau  disuruh  oleh  seseorang  pelanggar, namun sikap itu tidak memiliki keterikatan pada perintah dan urusan pengelola korporasi, oleh  karena  itu  pengelola  tidak  memiliki  wewenang  mencatut  ketentuan  yang membelenggu pada korporasi dalam perbuatan pelanggaran pidana.
2) pengelola atau staf korporasi yang tidak memiliki perintah dan kedudukan pengurus tidak mempunyai  kewajiban  untuk  mencomot  kebijakan  yang  mengancing  korporasi  dalam pelaksanaan atau tak melaksanakan perilaku tersebut  supaya dilaksanakan untuk  person lain, tapi tak sama oleh destinasi dan kemauan korporasi seperti mana yang tertera dalam bujet latarnya oleh karenanya korporasi tak boleh termuat pertanggungjawaban kejahatan pidana.  Korporasi  selaku  penyusun  pelanggar  Kejahatan  pelanggaran  pidana a dan  staf korporasi i dimana berkewajiban ala kejahatan criminal P pidana.
c. Tatanan  pertanggungjawaban  korporasi i dalam  kejahatan  yang  diatur  kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi
Adanya kehilafan dalam suatu kegiatan dimana hal tersebut kontradiktif atas sistem hukum tertulis. Dalam kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum  tertulis  korupsi  muladi  berpendapat  bahwasannya  pola  pertanggungjawaban  korporasi yaitu : 22
1. Staf korporasi menjadi pelaksana dan staflah sebagai pengemban responsibilitas:
20 Yudi Krismen, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi, dalam JURNAL ILMU HUKUM, VOLUME 4 NO. 1 tahun 2014 1-15 h3
21 Mulyadi, Mahmud, Hakekat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelestarian Lingkungan Hidup, Medan: Pustaka Bangsa Pers, 2004. 52
22 Mualdi dan priyatno, dwidja pertanggungjwaban pidana korporasi Jakarta, prenadamedia, 2013 86
Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis: Telaah Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis Korupsi Feby Tamara Rahmadhani, Dauri
2. Korporasi selaku perumus dan staf memiliki responsibility;
3. Korporasi selaku perumus dan pula selaku memiliki responsibility.
Karakter  tingkah  laku  pelanggar  ketentuan  kaidah  hukum  tertulis  itu  sendiri  ialah onpersoonlijk. Dalam  uu  Nomer  7  Drt  1995  ttg  pengusutan n , , penuntutan  serta  peradilan kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis ekonomi  (UUTPE)  dapat  dilihat  didalam  pasal  15  ayat ( 1 ) terkandung  bermakana  mengenai pelanggaran kejahatan ekonomi yang dibuat oleh suatu badan hukum, suatu perusahaan dan lain- lain  dapat  di  hukum  yang  mengatur  tentang  kejahatan  dalam  kaidah  hukum  tertulis    dan  dapat diberi  hukuman  disiplin dari  pesuruh  maupun  direksi  pada  tingkah  laku  atau  kealpaan  maupun keduanya.  Mengenai  itu  dalam  ketetapan  segi  perbankan,  pasar  modal  dan  seterusnya  telah dilakukan.
Dilayangkannya  hukuman  dalam  pelanggaran  peraturan  tertulis  dimaksudkan penanggungjawaban  tersebut  diimbuhkan  tambahan  hukuman dwangsom, pengambilan  paksa harta bergerak maupun tidak bergerak memutuskan konsensi dan lainnya. Dalam hal ini membuat permasalahan  semakin  bertambah  dikarenakan  dampaknya  yang  meluas,  hal  ini  yang menyebabkan  hakim  langka  dalam  memberikan  hukuman  terhadap  korporasi.  Berlainan kesukaran merangkap korporasi bisa dilihat dalam UUPTK mayoritas naskah KUHpidana lebih kurang mencaplok 13 pasal dengan UUPTK dalam pemberian sanksi hukuman. Namun, terdapat banyak kerancuan dalam hal ini, pengemban kewajiban hukumyang di kenal dalam KUHpidana tidak  saling  berkesinambungan  dengan  korporasi  yang  bukan  sebagai  pengemban  kewajiban hukumsehingga  menyebabkan  kegalauan  dalam  perbedaan  konsepsi  menghasilkan  sukar  diikat saat direalisasi.
Sahuri  menyatakan  dalam  disertasinya 23 kalau  mempertanggungjawabkan  korporasi  ala pidana terdapat 4 pokok masalah, yakni
1. persoalan definisi tindakan yang harusnya dicegah;
2. persoalan penetapan kekhilafan korporasi
3. persoalan penentuan hukuman oleh korporasi, serta
4. karakter pertanggungjawaban korporasi.
Hingga Saat ini masih belum ada yurisprudensi terkait korporasi dari segi tertuntut dari tersangka, maka dari itu perlu telaah eksperimen pada per kaidah hukum tertulis itu sendirian itu, sehingga  menghasilkan    kaidah  hukum  tertulis  itu  sendiri  lempem.  Lain  dati  itu,  perlu  adanya prosedur  pemberian  pemidanaan  dan  pertanggungjawaban  korporasi  pada  aspek  kecakapan hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis  Indonesia dengan keinginan supaya  terungkap  permasalahan  hukum  yang  menjurus  padapertanggungjawaban  korporasi. Sistem  pertanggungjawaban  korporasi  meyakini  dalil vicarious  liability. Akibatnya  butuh menganjurkan  tatanan  perumusan  ulang  prosedur  mengenai  sistem  pertanggungjawaban  pidana korporasi dan menganut kesimpulan pada buku kodifikasi kaidah hukum tertulis itu sendiri yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis. Adaptasi ulang dan perumusan ulang subjek hukum yang mempertanggungjawabkan pada sasaran persekutuan antara lain:
1) Ketetapan perihal perbuatan dianggap sebagai kejahatan yang diperbuat persekutuan
2) mengenai penjatuhan dan penentuan sanksi pidana yang dilakukan persekutuan
23 Sahuri L. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis  Indonesia , Disertasi Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya. 2004,

## Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis:
Telaah Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis Korupsi Feby Tamara Rahmadhani, Dauri
3) penentuan hukuman yang relevan berkaitan dengan korporasi serta efisien ganti kerugian kepada korban.
Reformulasi    adalah  kecondongan    antara  ketentuan        mengenai        person    yang  bisa diberatkan dalam subjek hukum yang mempertanggungjawabkan pada sasaran persekutuan antara atau  yang  dapat  dituntut  dan dijatuhi pidana 24 Dalam peraktik pertanggungjawaban pidana yang dianut selaras dengan peraturan per kaidah hukum tertulis itu sendirian yang berlaku di Indonesia lebih  mengarah  ke  prinsip  teori  identifikasi  dan  doktrin  delegasi.  Tidak  hanya  dilihat  dari  segi culpa namun  juga  melihat  dari  letak  sumber  kewenangan.  Secara  global,  suatu  ketentuan  dari ketentuan  yang  lain  berbeda-beda.  Contohnya,  seperti  Terduga,  jika  person  yang  melakukan pelanggaran atas korporasi bukan bearti pengurus melainkan siapapun bertanggungjawab dalam korporasi atau menggarap untuk relevansi korporasi.
Pembentukan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  tidak  melulu  berbicara  mengenai persektuan  sebagai  subjek  kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis  semua  kejahatan  yang diatur  kaidah  hukum  tertulis,  ada  juga  dalam  menentukan  peraturan  dalami  segi  penjeraan  dan membuat  jeranya,  jadinya  harus  mengedepankan  cara  penyesuaian  kembali  dan  perumusan kembali  pertanggungjawaban  pidana  yang  didapatkan  korban  kejahatan  korporasi  nantinya. penyesuaian  kembali  dan  perumusan  kembali  pertanggungjawaban  pidana  oleh  korban  pidana korporasi contohnya aturan tentang :
1) Aturan  untuk  dapat  dikatan  sebagai  rindak  pidana  pelanggaran  yang  di  lakukan  oleh korporasi
2) Siapa saja yang dapat dikatakan sebagai pelaku kejahatan korporasi dan diberi
3) pengelopokan  yang  selaras  subjek  kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis  semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korporasi yang berorientasi untuk penggantian ganti rugi pada pihak yang mengalami kemalangan. 25
Dalam  argumentasi  bawaan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  keistimewaan menancap  pada  pengurus  dan  korporasi  sselaku  person  yang  melakukan  kejahatan  yang  diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis dan bertanggung jawab ataupun keduanya:
1. Andai  kata  jika  pengurus  diberatkan  oleh  pertanggungjawaban  pelanggaran  pidana, sehingga tidak adil bagi rakyat pada umumnya menilik kesengsaraan akibat tingkah laku staf  yang  melakukan  untuk  dan  atas  nama  korporasi  kemudian  harapan  untuk  dapat memberikan keuntungan suatu korporasi;
2. Andai  kata  cuma  korporasi  diberatkan  pertanggungjawaban  pidana  padahal  pengurus tidak  menemban  tanggung  jawab,  kemudian  metode  ini  berharap  pengurus  beropini melakukan sesuatu (kegiatan dan sebagainya) , tetapi kemudian berdiam diri seolah-olah tidak tahu-menahu ;
3. Pemberatan  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  tampaknya  dikerjakan  seperti vicarious liability
4. Seluruh prilaku hukum yang dikerjakan oleh person dalam mengemban tanggungjawab korporasi  tidak  hanya  dibebankan  oleh  korporasi  saja  namun  staf  korporasi  juga  dan sebaliknya. 26
24 Jegesson P. Situmorang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Menanggulangi Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua tindak pidana Perikanan Diponegoro , dalam Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 1-17. H 12
25 Agus Sularman, mar Ma’ruf, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI KEPADA KORBAN KEJAHATAN YANG DIATUR KAIDAH HUKUM TERTULIS SEMUA TINDAK PIDANA, dalam Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 2 Juni 2017 h 394
26 Andika Try Anantama, Zaini Munawir & Rafiqi, Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua tindak pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN. MBO) dalam JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum , Vol 2 No.(2) 2020: 119-131 h126

## Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis:
Telaah Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis Korupsi Feby Tamara Rahmadhani, Dauri
Konsep  hukum  yang  mengatur  tentang  kejahatan  dalam  kaidah  hukum  tertulis    tentang pertangungjawaban korporasi mengalami sebuah perkembangan 27
1) Teori  Fiksi  Hukum  oleh  perusahaan  atau  korporasi  adalah  hal  samar  yang  bukan merupakan  suatu  hal  hakiki,  oleh  karena  itu  mustahil  menjadi  subyek  hukum  dalam hubungan  hukum.  korporasi  suatu  hal  tidak  nyata  yang  sebernya  tidak  ada  tapi  buat menjadi  ada  oleh  populasi  negara  indonesia  untuk  menjelaskan  sesuatu  abstrak.  Person mengambil  keputusan  bersikap  bersikap  memiliki  subyek  hukum  berbeda,  namun bentuknya tidak nyata yang membiarkan suatu perilaku yang diwakilkan oleh person.
2) Pendapat Ultra  Virez apabila  salah  satu  korporasi  tak  memiliki  hak  melakukan perbuatandiluar  jalur  fokusnya  dalam  melakukan  anggran  dasar,  kemudian  perlakukan tersebut dapat dibatalkan dan tidak tiperkuat oleh para pemegang saham.
3) Teori  Identifikasi (Alter  Ego  Theory)  The  will  power  of  the  corporation’s  manager represented  the  will  power  of  corporation. Suatu  perbuatan  korporasi  yang  dapat dipertanggungjawabkan adalah perbuatan individu yang mengatasnamakan korporasi dan person tersebut memiliki kekuasaan penuh dalam korporasi. Dalam teori ini yang dijadikan pelaku tindak perbuatan ini adalah person sedangkan pelakunya person yang melakukan untuk  perbuatan  korporasi (directing  mind) oleh  karena  itu  korporasi  bisa bertanggungjawab.
4) Strict  Liability Pertanggungjawaban  yang  bersifat  mutlak  atau mens  rea orang  yang melanggar. Sistem pertanggungjawaban ini merupakan yang paling simple.
5) Vicorious  Liability  (Respondent  Superoir) adalah  taanggungjawab  atas  perbuatan  orang lain  yaitu  pertanggungjawaban  pengganti.  Metode  ini  berdasarkan  dari  petinggi  dengan staf,  yang  mana  jika  petinggi  diminta  mempertanggungjawabkan  perbuatan  staf  dalam lingkup pekerjaan.
6) Sucsessive  Liabilty Pertanggungjawaban  pidana  yang  bisa  dipindahkan  terhadap  orang lain.
7) Teori  Delegasi adalah  transformasi  dari  teori  identifikasi.  Dimana  dalam  pengambilan kebijakan memiliki sikap fragmented. Pengemban kewajiban hukumdisini diperluas selagi orang itu masih memiliki kewenangan korporasi
Potensi bertanggungjawab dalam diri seseorang tersebutlah yang bisa jadi dijatuhi pidana dari  perspektif  orangnya  maupun  di  luar  pribadinya 28 Perumusan  mengantisipasi  terjadinya korporasi melarikan diri dari tanggungjawab atas perbuatan kejahatan yang dilakukannya. Tidak mungkin  pemberian  ganti  rugi  yang  dilakukan  korporasi  terhadap  korban,  jika  korporasi berkemauan tidak dapat dijerat, dituntut, dan dijatuhi pidana sesuai dengan regulasi hukuman yang berlaku.

## d. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Masa Yang Akan Datang
Mengenai  sistem  pidana  dan  pemidanaannya  tidak  hanya  subjek  kejahatan  yang  diatur kaidah  hukum  tertulis  semua  kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis  namun  juga membutuhkan  upaya  reorientasi  dan  reformulasi.  Dapat  melakukan  pengkajian  dari  berbagai
27 Warih Anjari, PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN YANG DIATUR KAIDAH HUKUM TERTULIS SEMUA TINDAK PIDANA , dalam Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia , Volume 1 Nomor 2 November 2016, 116-121 h119
28 ibid 118

## Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis:
Telaah Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis Korupsi Feby Tamara Rahmadhani, Dauri
negara untuk  menjadi  perbandingan sehingga suatu  kebijakan formulasi  hukum  yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis  dan memperbaiki kebijakan yang terdapat dalam peraturan  kaidah hukum tertulis itu sendiri, seperti halnya Inggris telah melakukan pengaturan dengan  jelas  tentang  pertanggungjawaban  korporasi.  Dan  jika  teori VicariousLiability, StrictLiability, dan Identification dimasukan  dalam  peraturan  kitab    kaidah  hukum  tertulis  itu sendiri  Indonesia sehingga  pertanggungjawaban  korporasi  semakin  akurat  dalam  menjatuhkan hukuman dimasa yang akan dating.
2. Variabel penghambat pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis  semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi
a. Penghambat pertanggungjawaban
Diatur dalam UU Tipikor bahwa korporasi merupakan pengemban kewajiban hukumdalam kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi korporasi. Pada saat itu UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis Korupsi didalam nya belum adanya pengaturan kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korporasi hanya dalam  isinya mengatur tentang personnya. Dalam pengajuan  Rancangan    kaidah  hukum  tertulis  itu  sendiri  UU  No.  31  Tahun  1999  yang  saat  ini dengan  menggantikan  yang  sebelumnya  berpandangan  bahwa  ( corporate  liability )  sudah  tidak menjadi persoalan lagi. Pasal 20 dalam UU Tipikor mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi  yang  menjadikan legal  standing. Namun,  jika  dikaji  ulang  bahwa  UU  Tipikor sepenuhnya belum diatur dengan spesifik pertanggungjawaban pidana korporasi
Menurut  Soejono  Soekanto, Variabel - Variabel yang  mempengaruhi  penegakan  hukum adalah sebagai berikut t :
1. Variabel kaidah yang tertulis dalam penegakan kejahatan itu sendiri
2. Variabel  aparat,  yaitu  orang  yang  mengatur  hingga  yang  mengaplikasikan  kejahatan tersebut
3. Variabel cara atau prasarana yang berkontributif dalam kebijakan penegakan hukum
4. Variabel  populasi  rakyat,  yaitu  lingkungan  di  mana  hukum  tersebut  teraktul  atau diterapkan berkesinambungan
5. Vriabel  peradaban,  kemudian  daripad  itu  hasil  perbuatan,  membuat,  dan  pendapat  yang didasarkan pada niat person di dalam pergaulan hidup sehari-hari. 29
Menyoal dalam segi hukum itu sendiri yakni belum secara rinci pidana korporasi itu. Dan hal  segi  aparat  yang  mengalami  kesulitan  dalam  menjerat  pelaku  kejahatan  yang  diatur  kaidah hukum  tertulis  semua  kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis  korupsi  di  dalam  korporasi kurang lengkapnya peraturan dalam korporasi sebagai pengemban kewajiban hukum dalam UU Tipikor  Selain  itu,  ASN  yang  diberi  mandat  oleh  kaidah  hukum  tertulis  INDONESIA  untuk menegakkan hukum kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan elemen dalam menentukan pelaku korporasi.  Adapun  dalam  Peraturan  Jaksa  Agung  Nomor  PER-028/A/JA/10/2014  tentang Pedoman  Penanganan  Perkara  Pidana  dengan  Pengemban  kewajiban  hukumKorporasi  dan Peraturan MA No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Kejahatan yang diatur kaidah hukum  tertulis  semua  kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis  oleh  Korporasi,  menjadi petunjuk  untuk  para  ASN  yang  diberi  mandat  oleh  kaidah  hukum  tertulis  INDONESIA  untuk menegakkan hukum dalam menjatuhkan sanksi pada korporasi dan mengisi kekosongan hukum terkait proses penanganan tindak pidan kurang kuat untuk dijadikan dasar acuan bagi ASN yang
29 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, H 8

## Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis:
Telaah Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis Korupsi Feby Tamara Rahmadhani, Dauri
diberi mandat oleh kaidah hukum tertulis INDONESIA untuk menegakkan hukum pada umumnya Oleh karena itu, perlu diatur dalam UU Tipikor secara khusus dan secara umum diadopsi dalam revisi KUHAP.
Faktor  penghambat  dalam  pertanggungjawaban  pidana  korporasi  kejahatan  yang  diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi terdapat dalam kelemahan  perturan  per  kaidah  hukum  tertulis  itu  sendirian  di  Indonesia  yang  berlaku  saat  ini, dimana hal itu tidak menjelaskan bagaimana dan kapan person akan melakukan kejahatan yang diatur  kaidah  hukum  tertulis  semua  kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis  pelanggaran korupsi.  Sehingga  hal  itu  menyebabkan  tidak  jelasnya  orang  yang  akan  melakukan pertanggungjawaban  pelangaran  korporasi.  Seperti  apa  tanggung  jawab  korporasi  dan  staf korporasi  dalam  mengemban  tanggungjawab  dan  klasifikasi  hukuman  pidana  terhadap pelanggaran yang dilakukan perseorangan (person).  Terdapat adanya asas nulla poena sine culpa walaupun begitu hukuman tetap harus dilaksanakan dalam pertanggungjawaban kejahatan  yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis pelaku oleh sebab itu  sangat  tidak  memungkinkan  bahwa  pelanggaran  kejahatan  suatu  korporasi  atau  perusahaan dikarenakan  pengemban  kewajiban  hukumalamiahnya  tidak  tergolong  dalam mens  rea. Dalam pemaparan  global  orang  yang  melakukan  kejahatan  korporasi  belum  memiliki  suatu  hukuman yang tegas. Memiliki kendala untuk penggunaan hukuman pidana yang mana telah diatur dalam kaidah hukum tertulis itu sendiri tertulis terhadap korupsi dalam korporasi.Penghambat tersebut ialah:
1. Sanksi pidana pokok bersifat denda tidak maksimum oleh karena itu efisien memerangkap dan menganjar efek jera bagi pelaku korupsi,
2. Sanksi pidana addendum bersifat final keseluruhan atau sebagian korporassi dalam jangka waktu  paling  lama  1  (satu)  tahun  terdapat  dalam  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  c,  seharusnya menjadi pertinmbangan karena akan mnegakibatkan pergolakan didalam populasi negara indonesia  dan  menjadi  runyam  dalam  pengaruh  pekerjaan  pemerintah  dalam  segi ketenagakerjaan
3. Kaidah  tertulis  yang  mengatur  mekanisme  penegakan  hukum  Pidana  (KUHAP)  belum diaturnya peraturan dalam acara pidana korporasi.
Kendala  lain  pemberantasan  kejahatan  korupsi  lainnya  adalah  substansi  dari  undang- undang kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi itu sendiri yang sedang mengalami perubahan. Kendala dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi adalah:
1) Dalam praktik metode pertanggungjawaban individual, terkait, dan based on schuld (sistem pertangungjawaban pidana konservatif) ;
2) Pembuktian culpa korporasi sangat sulit ;
3) Belum  ada  pengaturan  korporasi  sebagai  subyek  kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum tertulis  semua  kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis  baik  dalam  hukum  yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis  materiil maupun hukum  yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis  formil;
4) Revisi uu TIPIKOR yang tidak mengarah pada penguatan eksistensi KPK.

## Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis:
Telaah Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis Korupsi Feby Tamara Rahmadhani, Dauri

## Perkara penghambat contohnya
1) penentuan  ada  tdaknya  kejahatan  yang  diatur  dalam  kaidah  tertulis  negara  Indonesia berkaitan  dengan  korporasi  tdaklah  dapat  dilihat  dengan  metode  sederhana  biasa  sepert pada kejahatan yang diatur dalam kaidah tertulisumumnya, karena kejahatan yang diatur dalam  kaidah  tertulis korporasi/ corporate  crime seringkali  merupakan  bagian  dari kejahatan kerah putih.
2) penentuan  pengemban  kewajiban  hukum  yang  dipertanggungjawabkan  secara  pidana berkaitan dengan culpa korporasi.
3) penentuan culpa (schuld,  mens  rea) korporasi  tdak  mudah h ,  karena  terhubungan  yang begitu  kompleks  dalam  kejahatan  yang  diatur  dalam  kaidah  tertuli s terorganisasi ( organizatonal crime) di antara dewan direksi (boards of f directors), eksekutf dan manager pada  satu  sisi  dan  perusahaan  induk  (parent corporatons), divisidivisi perusahaan (corporate divisions) dan cabang-cabang perusahaan (subsidairies) pada sisi lainnya. 30
Jika dilihat dari UU no. 3 tahun 1971 kelemahannya yakni ;
1. Didalam  ketentuan  rumusan  elemen  perbuatan  yang  diatur  dalam  kaidah  hukum  yang berlaku tidak ada kejelasan namun harus diartikan elemen perbuatan yang diatur dalam kaidah hukum yang berlaku formil.
2. Dalam penjatuhan hukuman hanya maksimum khusus yang diberikan.
3. Dalam pengemban kewajiban hukumkarena dalam pidana tidak dijelaskan  dengan pasti korporasi sebagai subjek hukum.
4. negative wettelijk beginsel diberlakukan dalam segi pembuktian sedangkan asas praduga tak bersalah merugikan bagi populasi negara indonesia
4. PENUTUP
a. Kesimpulan
1. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi Dalam hal ini mekanisme subjek hukum dalam bertanggungjawab atas kejahatan korporasi mematuhi  metode  pertanggungjawaban  hukum  yang  mengatur  tentang  kejahatan  dalam kaidah hukum tertulis  pada standar yang berlaku atas culpa . Akan tetapi akibat korporasi ialah  subyek  hukum  tidak  cakap  atas culpa oleh  karenanya  menggunakan  metode pertanggungjawaban yang tidak hakiki dalam culpa sebagai mutlak. Metode subjek hukum dalam  tanggugjawab  kejahatan  kiranya  adalah Strict  Liabilty,  Vicorious  Liability, Sucsessive Liability, Teori Identifikasi , dan Teori delegasi.
Pertanggungjawaban  pidana  sebenarnya  tidak  melulu  hanya  menyoal  tentang  hukum saja,namun juga tentang segi moral ataupun kesusialaan pada umumnya yang berpedoman dalam populasi negara indonesia atau suatu komunitas di populasi negara indonesia.
2. Variabel penghambat pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi Terdapat Variabel penghambat  antara  lain  penggunaan  metode  pertanggungjawaban berupa individual,  direct,  dan  based  on  schuld (sistem  pertangungjawaban  pidana konvensional), verivikasi culpa korporasi sukar dilakukan, belum ada peraturan korporasi yang  menyatakan  bahwa  subyek  kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis  semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis formil maupun materiil.
30 Eddy O.S. HiariejPrinsip-Prinsip Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis , (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014)161-162.
Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis: Telaah Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis Korupsi Feby Tamara Rahmadhani, Dauri

## Daftar Pusataka
A. Jurnal
Anjari, Warih ,PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN YANG DIATUR  KAIDAH  HUKUM  TERTULIS  SEMUA  KEJAHATAN  YANG  DIATUR KAIDAH HUKUM TERTULIS , dalam Jurnal Ilmiah WIDYA Yustisia, Volume 1 Nomor 2 November 2016, 116-121 119
De Maglie, Cristina ,Models of Corporate Criminal Liability in Comparative Law, “Washington University Global Studies Law Review ”, Vol. 4(3), 2005, hal. 550.
Donald Lbn. Toruan , Henry , Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Korporasi , dalam Rechts Vending , Vol 3, No 3 (2014) , 398
Krismen, Yudi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi, dalam JURNAL ILMU HUKUM VOLUME 4 NO. 1-15. H 3
P. Situmorang Jegesson, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Menanggulangi Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis Perikanan Diponegoro , dalam Law Journal Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 1-17. H 12
Prastowo, RB budi ,elemen perbuatan yang diatur dalam kaidah hukum yang berlaku formil? Materill, sifat melawan hukum  formil/  materiil  dan  pertanggungjawaban  pidana  dalam  kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis korupsi kajian teori hukum yang mengatur tentang  kejahatan  dalam  kaidah  hukum  tertulis    terhadap  putusan  mahkamah  konstitusi  RI  perkara Nomor 003/Puu-IV/2006, dlama jurnal hukum pro justicia , juli 2006, volume 24 no. 3 212-226 h 223 Rifai’, Eddy Perspektif Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis Korupsi . Dalam Mimbar Hukum , Vol 26, No 1 (2014) doi https://doi.org/10.22146/jmh.16056 84-97 h 86
Saputra,  Rony  Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis  semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis Korupsi, dalam Jurnal Cita Hukum , Vol.3 No.2(2015).269- 288, h 268 DOI:10.15408/jch.v2i2.2318.2015.3.2.269-288272
Sularman, Agus, Umar Ma’ruf, Umar PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI KEPADA  KORBAN  KEJAHATAN  YANG  DIATUR  KAIDAH  HUKUM  TERTULIS SEMUA  KEJAHATAN  YANG  DIATUR  KAIDAH  HUKUM  TERTULIS,  dalam  Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12. No. 2 Juni 2017 394
Syahfitri  Nasution,  Eva  ,Pertanggungjawaban  Pidana  Korporasi  Dalam  Kejahatan  yang  diatur  kaidah hukum  tertulis  semua  kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis  Pencucian  Uang, dalam
Mercatoria Vol. 8 No. 2 2015, 132-144. h 137
DOI: https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i2.652
Tawalujan, Jimmy PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI TERHADAP KORBAN KEJAHATAN dalam lev crimen Vol 1, No 3 (2012 ) 5-22 h 8
Kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis  semua  kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum tertulis Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN. MBO) dalam JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum , 2(2) 2020: 119-131 126
Try Anantama, Andika, Munawir Zaini & Rafiqi, Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi

## B. Buku
Abidin, A.Z, Bunga Rampai Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis , Jakarta, Pradnya Pramitha, 1983
Braithwaite,  John  “Corporations,  Crime  and  Accountability”,Cambridge,  Cambridge  University  Press, 1993
Fisse, Brent dan Mulyadi, Mahmud, Hakekat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelestarian Lingkungan Hidup, Medan: Pustaka Bangsa Pers, 2004
Hatrik,  Hamzah,  Pertanggungjawaban  Korporasi  Dalam  Hukum  yang  mengatur  tentang  kejahatan  dalam  kaidah hukum tertulis  Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability), Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1996
Pertanggungjawaban Korporasi dalam Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis: Telaah Kejahatan yang Diatur Kaidah Hukum Tertulis Korupsi Feby Tamara Rahmadhani, Dauri
L. Sahuri , Pertanggungjawaban Korporasi dalam Perspektif Kebijakan Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis  Indonesia , Disertasi Ilmu Hukum, Surabaya. Universitas Airlangga, Surabaya. 2004
Marpaung,  Leden Asas-asas, Teori, Praktik Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis . Jakarta. Sinar Grafika, 2009
Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Sudarto, dalam Sudarto, Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis  I, Cetakan ke II, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990
Mualdi dan priyatno, dwidja pertanggungjwaban pidana korporasi Jakarta, prenadamedia, 2013 Mulyadi, Mahmud, Hakekat Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pelestarian Lingkungan Hidup,

## Medan: Pustaka Bangsa Pers, 2004.
O.S.  Hiariej  Eddy  ,Prinsip-Prinsip  Hukum  yang  mengatur  tentang  kejahatan  dalam  kaidah  hukum  tertulis  , Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, 2014
Prasetyo, A. Corporate Governance: Pendekatan Institusional, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
Prasetyo,  Teguh  Kriminalisasi  Dalam  Hukum  yang  mengatur  tentang  kejahatan  dalam  kaidah  hukum tertulis , Bandung: Nusa Media, 2011
Remmelink, Jan, Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis  : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab  kaidah hukum tertulis itu sendiri Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab  kaidah hukum tertulis itu sendiri Hukum yang mengatur tentang kejahatan dalam kaidah hukum tertulis  Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003
Rifai’, Eddy , Pemberantasan Kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis Korups, Bandar Lampung,PPS magister Hukum Unila, Ba2002
Soekanto, Soerjono Variabel - Variabel yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008
Yanto, Andhy tesis berjudul dakwaan terhadap pelaku kejahatan yang diatur kaidah hukum tertulis semua kejahatan  yang  diatur  kaidah  hukum  tertulis  korporasi  dibidang  lingkungan  hidup  medan,  USU Respository, 2004