Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 01. No. 01. Maret 2013

## TELAAH TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA (AL IJARAH) DALAM

## PERBANKAN SYARIAH
Oleh : Sriono, SH, M.Kn Dosen tetap STIH Labuhanbatu

## ABSTRAK
Perkembangan  ekonomi  disuatu  Negara  tidak  dapat  dilepaskan  dari  perkembangan  dunia perbankan.  Untuk perkembangan perbankan di  Indonesia sendiri saat  ini  sedang baik, dan dengan dukungan dari peraturan perundangan yang cukup. Perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa bank secara umum dibedakan menjadi dua yaitu bank umum dan Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan bank umum tersebut dibagi menjadi dua yaitu bank konvensional dan bank syariah.
Khusus untuk bank syariah saat ini telah ada aturan sebagai dasar hukum operasional bank tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang mengatur seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah tersebut.
Bank  syariah  sendiri  di  Indonesia  sedang  mencapai  posisi  tinggi  dalam  bisnis  perbankan. Salah satu produk dari perbankan syariah yaitu pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa (Ijarah). adapun transaksi yang dilakukan oleh bank syariah khususnya tentang sewa, yaitu: transaksi sewa- menyewa  yang  didasarkan  atas  Akad  Ijarah  dengan  opsi  perpindahan  hak  milik  (Ijarah Muntahiyyah Bittamlik) sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah.  Transaksi  ijarah  muntahiya  Bittamlik merupakan  perkembangan  dari  transaksi  ijarah  untuk  mengakomodasikan  kebutuhan  pasar  dan kebutuhan  konsumen. Karena  transaksi  tersebut  merupakan  pengembangan  dari  transaksi  ijarah, maka ketentuannya juga mengikuti ketentuan Ijarah
Kata Kunci: Perjanjian, Ijarah, Bank Syariah

## I. PENDAHULUAN
Kebutuhan  manusia  yang  beraneka ragam  sesuai  dengan  harkatnya  yang  selalu meningkat,  sedangkan  kemampuan  untuk mencapai  sesuatu  yang  diinginkannya  itu terbatas.  Hal  ini  menyebabkan  manusia memerlukan  bantuan  untuk  memenuhi  hasrat dan  cita-citanya.  Dalam  hal  ini  berusaha, maka  untuk  meningkatkan  usahanya  atau untuk  meningkatkan  daya  guna  suatu  barang, manusia  memerlukan  bantuan  dalam  bentuk permodalan.  Sedangkan  untuk  mendapat
permodalan  hanya  dapat  dilakukan  pada perbankan.
Di  Indonesia  sendiri  saat  ini  telah terbagi  antara  bank  konvensional  dan  bank syariah,  sehingga  masyarakat  telah  banyak pilihan  untuk  menggunakan  jasa  bank  yang akan dipilihnya. karena kurangnya pemahaman  yang  ada  pada  masyarakat terhadap  bank  syariah  ini  sehingga  banyak masyarakat  yang  masih  menggunakan  jasa bank  konvensional.  Walaupun  demikian  saat ini  karena  dukungan  dari  pemerintah  yang cukup  dengan  adanya  aturan  tersendiri sebagai  payung  hukum  serta  banyaknya
perbankan khususnya bank-bank syariah yang membuka  cabang-cabang  sampai  kedaerah sehingga masyarakat mulai memahami. Adapun  bentuk  dukungan  yang  lain  yaitu Bank  Indonesia  telah  mengeluarkan  PBI No.8/3/PBI/2006  tanggal  30  Januari  2006 yang  membolehkan  bank  konvensional  yang memiliki Unit Usaha Syariah untuk membuka layanan syariah pada kantor cabang kovensional bank dimaksud.
Menurut  laporan  Bank  Indonesia  ada tiga  Bank  Umum  Syariah  (BUS),  26  UUS (Unit  Usaha  Syariah),  26  UUS  (Unit  Usaha Syariah), dan 114 BPRS. Dengan kekuatan ini perbangkan syariah berhasil membukukan 2,8 juta  rekening  nasabah,  sedangkan  volume usaha  bank  syariah  hingga  akhir  2007  baru mencapai  Rp.  36,5  triliun  atau  sekitar  1,8 persen dari aset perbankan nasional. Sehingga wajar  jika  kemudian  banyak  bank-bank konvensional  yang  membuka  cabang  syariah secara  langsung  maupun  melalui  konversi cabang-cabang syariah secara langsung maupun melalui konversi cabang konvensionalnya  menjadi  cabang  syariah. Tentu  saja,  kondisi  saat  ini  membutuhkan adanya  dukungan  yang  kuat  dari  berbagai pihak  agar  sistem  ekonomi  berdasarkan syariah  Islamiyah  dapat  terus  tumbuh  dan berkembang di Indonesia.
Bank syariah secara kuantitatif tumbuh  dengan  pesat  tanpa  diikuti  dengan peningkatan kualitas ternyata telah menimbulkan  dampak  negatif  yang  tidak
kecil.  Banyak  keluhan  masyarakat  tentang pelayanaan  yang  tidak  memuaskan  dari lembaga  keuangan  syariah,  bahkan  sudah mulai  banyak  Bank  Perkreditan  Rakyat Syariah yang menghadapi kesulitan. Menghadapi kenyataan ini ada sebagian umat Islam  yang  mulai  goyah  keyakinanya  akan kebenaran  konsep  lembaga  keungan  syariah. Namum  syukur  alhamdullilah,  masih  banyak umat  islam  yang  tetap  percaya,  bahwa kesulitan-kesulitan  yang  di  hadapi  lembaga keuangan syariah bukanlah kesalahan konsep, tetapi  semata-mata  karena  pada  awalnya kurang  istiqomah  sehingga  menimbulkan salah urus di kemudian hari.
Perbankan Syariah dalam  kegiatannya untuk membantu perekonomian rakyat memberikan  pembiayaan  bagi  masyarakat sehingga  bank  syariah  termasuk  salah  satu lembaga pembiayaan konsumen.  Pembiayaan Bank  Syariah  dalam  penyaluran  dana  kepada masyarakat  dalam  bentuk  barang  atau  jasa untuk  nasabahnya.  Selain  itu,  kegiatan pembiayaaan  Bank  Syariah  juga  melakukan transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah, transaksi sewa- menyewa  dalam  bentuk  ijarah  atau  sewa  beli dalam  bentuk  ijarah  muntahiya  bittamlik; transaksi  jual  beli  dalam  bentuk  piutang murabahah  (salam  dan  istishna’),  transaksi pinjam  meminjam  dalam  bentuk  piutang (qardh),  dan  transaksi  sewa-menyewa  jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.
Perbankan syariah dalam menjalankan usaha  dalam  bentuk  pembiayaan,  belum terbuka terhadap masyarakat sehingga masyarakat  masih  berasumsi  bahwa  semua bank  itu  adalah  sama.  Khusus  untuk pembiayaan  ijarah  ini  banyak  masyarakat yang tidak atau belum memahaminya, karena bank  dalam  menawarkan  pembiayaan  sudah dalam  bentuk  tabel  yakni  sudah  ditentukan besarnya  pinjaman  serta  besaran  pembayaran setiap  bulannya  tanpa  mencantumkan  jenis pembiayaan yang akan diperjanjikan.

## II. RUMUSAN MASALAH
Dari  uraian-uraian  diatas  dapat  kita ambil  permasalahan  yang  akan  kita  bahas yaitu:
1. Bagaimana  bentuk-bentuk  dari  akad ijarah pada bank syariah ?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian (akad) dengan  menggunakan  akad  ijarah  pada bank syariah ?

## III. PEMBAHASAN
3.1 Bentuk akad Ijarah pada bank syariah Landasan  ijarah  disebut  secara terang dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dalam Al-Qur'an Surat Al
Baqarah  Ayat  233  Allah  menjelaskan bahwa: "dan  jika  kamu  ingin  anakmu disusukan  oleh  orang  lain,  Maka  tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan  pembayaran  menurut  yang patut. bertakwalah  kamu  kepada  Allah
dan  ketahuilah  bahwa  Allah  Maha melihat apa yang kamu kerjakan".
Ijarah  merupakan  salah  satu  jenis pembiayaan  yang  ada  pada  perbankan syariah. Al-ijarah adalah akad pemindahan  hak  guna  atas  barang  dan jasa, melalui pembayaran upah sewa,tanpa  diikuti  dengan  pemindahan kepemilikan.  Definisi  mengenai  prinsip Ijarah  juga  telah  diatur  dalam  hukum positif  Indonesia  yakni  dalam  Pasal  1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005  yang  mengartikan  prinsip ijarah  sebagai  transaksi  sewa  menyewa atas  suatu  barang  dan  atau  upah mengupah  atas  suatu  usaha  jasa  dalam waktu  tertentu  melalui  pembayaran  sewa atau  imbalan  jasa.  Dengan  skim  Ijarah, bank  syariah  dapat  pula  melayani nasabah yang hanya membutuhkan jasa.
Menurut  Fatwa  Dewan  Syarah Nasional
No.09/DSN/MUI/IV/2000, Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat)  atas  suatu  barang  atau  jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran  sewa/upah,  tanpa  diikuti dengan  pemindahan  kepemilikan  barang itu  sendiri,  dengan  demikian  dalam  akad ijarah  tidak  ada  perubahan  kepemilikan, tetapi  hanya  pemindahan  hak  guna  saja dari yang menyewakan kepada penyewa.
Kegiatan  pembiayaan  perbankan Syariah melalui Ijarah, dibedakan menjadi dua yaitu :
a. Didasarkan  atas  periode  atau  masa sewa biasanya sewa peralatan. Peralatan  itu  disewa  selama  masa tanam hingga panen. Dalam perbankan  Islam  dikenal  sebagai Operating Ijarah.
b. Ijarah  Muntahiyyah  Bit-Tamlik  di beberapa negara menyebutkan
sebagai  Ijarah  Wa  Iqtina  yang artinya  sama  juga  yaitu  menyewa dan  setelah  itu  diakuisisi  oleh penyewa.
Fatwa  DSN  tentang  ijarah  ini kemudian  diadopsi  kedalam  Pernyataan Standar  Akuntansi  Keuangan  (PSAK) yang  menjelaskan  bahwa  bank  dapat bertindak  sebagai  pemilik  objek  sewa, dan  bank  dapat  pula  bertindak  sebagai penyewa  yang  kemudian  menyewakan kembali.  Namun  tidak  seluruh  fatwa DSN  diadopsi  oleh  PSAK  59,  misalnya fatwa DSN mengatur bahwa objek ijarah adalah  manfaat  dari  penggunaan  barang dan/atau jasa; sedangkan PSAK 59 hanya mengakomodir  objek  ijarah  yang  berupa manfaat dari barang.
Dengan  semakin  berkembangnya lembaga  pembiayaan,  maka  ijaraah    ini kemudian  dapat  digunakan  dalam  hal pembiayaan  kendaraan  dengan  opsi dimiliki  diakhir  sewa  yang  disebut dengan Ijarah Muntahia Bittamlik. Ijarah Muntahia
Bittamlik
(sewa dan pembelian)  adalah  perjanjian  antara
perusahaan pembiayaan (Muajjir) dengan konsumen  sebagai  penyewa  (Mustajir). Penyewa  setuju  akan  membayar  uang sewa selama masa sewa yang diperjanjikan  dan  bila  sewa  berakhir perusahaan  (muajjir)  mempunyai  hak opsi  untuk  memindahkan  kepemilikan obyek sewa tersebut.
Ijarah Muntahiya Bittamlik (financial  leasing  dengan  pembelian option)  merupakan  aqad  sewa  menyewa yang berakhir  dengan  kepemilikan. Aqad ini  merupakan  jaringan  dua  aqad  yaitu aqad ijarah (sewa menyewa) dan aqad al- bai  '(jual  beli). Istilah  ini  tersusun  dari dua kata; at-ta'jir / al-ijarah (sewa) dan at- Tamlik  (kepemilikan).   Al-Ijarah  berasal dari  kata  al-ajru  yang  berarti  al-'iwadhu (ganti). Ijarah secara bahasa berarti upah, sewa,  jasa  atau  imbalan. Ijarah  adalah akad  pemindahan  hak  guna  atas  barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa  diikuti  dengan  pemindahan  hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Sedangkan  menurut  istilah,  para ulama berbeda-beda mendefinisikan ijarah, antara lain adalah sebagai berikut:
1. Menurut  ulama  Hanafiah  bahwa ijarah adalah: "aqad untuk memungkinkan kepemilikan manfaat yang  diketahui  dan  disengaja  dari suatu  zat  yang  disewakan  dengan imbalan".
2. Menurut  ulama  Syafi'iah  ijarah adalah:  "Transaksi  terhadap  manfaat yang  diinginkan  secara  jelas  harta yang  bersifat  mudah  dan  dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu".
3. Menurut ulama Malikiah dan
Hanabilah  ijarah  adalah:  "menjadi milik suatu kemanfaatan yang mudah dalam waktu tertentu dengan pengganti".
4. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah  adalah:  "Aqad  yang  objeknya adalah  penukaran  manfaat  untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat  dengan  imbalan,  sama dengan menjual manfaat".
Dalam  konsteks  Perbankan  Islam ijarah  adalah  suatu  transaksi  sewa- menyewa  (lease  contract)  dimana  bank atau lembaga keuangan bertindak sebagai penyewa  yang  menyewakan  peralatan (equipment),  bangunan,  rumah,  mesin- mesin,  dan  barang-barang  lain,  kepada nasabah  berdasarkan  beban  biaya  yang sudah  ditentukan  secara  pasti  di  awal akad. Berikutnya  kata  At-Tamlik  berarti membuat orang lain memiliki sesuatu. Adapun  menurut  istilah  adalah kepemilikan  seseorang  terhadap  suatu benda,  kepemilikan  terhadap  menfaat baik  yang  diperoleh  dengan  adanya penggantian atau tidak. Milik atau kepemilikan  adalah  hubungan  antara
manusia  dengan  harta  yang  diakui  oleh syara' dimana harta itu hanya dikhususkan kepada manusia dan memungkinkan  manusia  memiliki  harta terebut  selama  tidak  bertentang  dengan ketentuan  syara  '. Selain  dari  penjelasan di  atas  kata  milik  (al-mulk)  juga digunakan untuk "sesuatu yang dimiliki", misalnya:  seseorang  mengatakan  bahwa “barang  ini  milikku  atau  barang  ini kepunyaank”,  makna  ini  telah  dipakai dalam kehidupan sehari-hari yang mendifinisikan  bahwa  milik  itu  adalah sesuatu  yang  dimiliki  oleh  seseorang, baik  itu  kepemilikan  atas  barang  itu sendiri ('ain) maupun kepemilikan terhadap  manfaat  barang  tersebut. Jadi jelas  bahwa  milik  lebih  umum  dari  pada harta, karena harta melekat kepemilikannya kepada pemiliknya sedangkan  milik  belum  tentu  melekat sepenuhnya  kepada  pemiliknya,  seperti memiliki  manfaat  untuk  menggunakan barang  tertentu. Maksud  inilah  yang dipahami  oleh  Imam  Hanafi  sebagai  hak milik dalam Islam yaitu manfaat merupakan milik bukan harta. Berdasarkan ada tidaknya
pengganti untuk aqad yang menyebabkan kepemilikan  ini  dapat  dibedakan  kepada beberapa hal, yaitu:
1. Jika  kepemilikan  terhadap  sesuatu terjadi dengan adanya sesuatu sebagai  pengganti  maka  ini  desebut
jual  beli.Suatu  barang  yang  ingin menjadi  seseorang  maka  ditukar dengan uang (alat tukar) dengan cara membeli  dan  barang  itu  menjadi miliknya.
2. Jika  kepemilikan  terhadap  suatu manfaat  dengan  adanya  ganti  maka disebut persewaan. Orang yang menyewakan bisa mengambil manfaat  dari  pada  barang  tersebut sesuka  hatinya  asalkan  tidak  keluar dari  kesepakatan  kedua  pihak  yang telah  disepakati  setelah  membayar sewa terhadap manfaat tersebut.
3. Jika  kepemilikan  terhadap  sesuatu tanpa  adanya  ganti  maka  ini  adalah hibah  /  pemberian. Pemberian  tidak harus  memberikan  barang  pengganti karena  ini  pemberian  gratis  dari seseorang, seperti: atasan memberikan  hadiah  /  pemberian kepada  keryawan  yang  rajin,  maka karyawan  tidak  perlu  mengganti dengan sesuatu agar menjadi miliknya,  hadiah  itu  sudah  menjadi miliknya.
Adapun jika kepemilikan terhadap suatu  manfaat  tanpa  adanya  ganti  maka disebut  pinjaman. Memberi  semangat kepada orang lain untuk menggunakannya dengan niat
meminjamkan  barang  tersebut,  maka  itu dibolehkan  dengan  tidak  ada  barang
pengganti,  hal  ini  dibolehkan  oleh  Imam Syafi'I dan Imam Hambali.
Berdasarkan penjelsan diatas definisi  ijarah  Muntahiya  Bittamlik (persewaan yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan) adalah kepemilikan  suatu  manfaat  (jasa)  berupa barang  yang  jelas  dalam  tempo  waktu yang  jelas,  diikuti  dengan  adanya pemberian  kepemilikan  suatu  barang yang bersifat khusus dengan adanya ganti yang  jelas. Maka  ini  yang  disebut persewaan yang diakhiri dengan pemindahan  kepemilikan  yang  disebut ijarah muntahiya
Bittamlik
(IMBT). Dalam  buku  panduan  praktis transaksi perbankan syari'ah juga dijelaskan  bahwa ijarah muntahiya Bittamlik  adalah  transaksi  ijarah  yang diikuti  oleh  proses  perpindahan  hak kepemilikan  atas  barang  itu  sendiri. Transaksi  ijarah  muntahiya  Bittamlik merupakan  perkembangan  dari  transaksi ijarah untuk mengakomodasikan kebutuhan pasar dan kebutuhan konsumen. Karena transaksi tersebut merupakan  pengembangan  dari  transaksi ijarah, maka ketentuannya juga mengikuti  ketentuan  Ijarah. Di  beberapa Negara  dan  juga  dalam  bank  Syariah Ijarah  Muntahiya  Bittamlik  juga  dikenal dengan  sebutan  Ijarah  Wa  Iqtina  yang artinya  sama  dengan  ijarah  Muntahiya Bittamlik  yaitu  pengalihan  /  perpindahan
hak  kepemilikan  dangan  opsi  menjual atau  menghibahkan  pada  akhir  masa sewa.
Ijarah  Wal  Iqtina  tidak  terlalu dikenal  oleh  ilmuwan-ilmuwan  muslim tradisional,  meskipun  sebenarnya  tidak ada hal yang melanggar hukum (unlawaful)  pada  penggabungan  dua konsep  tersebut  yaitu  ijarah  dan  wa'ad untuk  menjual  atau  hibah,  asalkan  riba bukan  tujuan  dari  para  pihak  yang membuat  perjanjian  itu. Ijarah  wal  iqtina merupakan  konsep  hire  purchase,  dalam lembaga  keuangan  Islam  disebut  dengan financial leasing dengan purchase option. Ijarah  wal  iqtina  adalah  suatu kombinasi  dari  kegiatan  sewa-menyewa atas  barang-barang  bergerak  (moveble) dan barang-barang tidak bergerak (immovable)  dengan  memberikan  kepada penyewa  (lessee)  suatu  pilihan  atau  opsi (option)  pada  akhirnya  untuk  membeli barang  yang  disewa. Lembaga-lembaga Keuangan Islam menggunakan ijarah wal iqtina  dengan  cara,  lembaga  keuangan yang  bersangkutan  menyewakan  barang- barang yang bergerak atau barang-barang tetap  seperti:  perlengkapan  (equipment), bangunan,  rumah,  alat-alat  rumah  tangga dan  sebagainya  kepada  salah  satu nasabah  yang  akan  membayar  sejumlah uang yang telah disetujui pada awal pada lembaga yang bersangkutan.
3.2 Pelaksanaan  perjanjian  akad  ijarah pada bank syariah
Sewa-menyewa dalam bahasa arab diistilahkan dengan al-ijarah. Menurut  pengertian  hukum  islam,  sewa- menyewa  diartikan  sebagai  suatu  jenis akad  untuk  mengambil  manfaat  dengan jalan penggantian.
Dari  pengertian  diatas  terlihat bahwa  yang  dimaksud  sewa-menyewa adalah  mengambil  manfaat  dari  suatu benda. Jadi, dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, terjadinya sewa-menyewa, yang berpindah  hanyalah  manfaat  dari  benda yang  disewakan  tersebut,  dalam  hal  ini dapat  berupa  manfaat  barang  seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya.
Pada  pembiayaan  ijarah,  bank berkedudukan  sebagai  penyedia  uang atau  tagihan  yang  dipersamakan  dengan itu  dalam  rangka  penyewaan  barang berdasarkan  prinsip  ijarah.  Mengikuti penjelasan  ijarah  dalam  PSAK  59,  maka pembiayaan ijarah dapat digunakan untuk membiayai  penyewaan  barang  yang kemudian  disewakannya  kembali  kepada nasabah, dan dapat pula digunakan untuk membiayai pembelian barang yang kemudian disewakannya kepada nasabah.
Fatwa  Dewan  Syari’ah  Nasional No  :  09/DSN-MUI/IV/2000  Tentang pembiayaan ijarah memuat tentang:
a) Rukun dan Syarat Ijarah:
1. Sighat  Ijarah,  yaitu  ijab  dan
qabul  berupa  pernyataan  dari
kedua belah pihak yang berkontrak,  baik  secara  verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad
(berkontrak): terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa, dan
penyewa/pengguna jasa.
b) Obyek akad Ijarah, yaitu:
1. manfaat barang dan sewa; atau
2. manfaat jasa dan upah.
c) Ketentuan Obyek Ijarah:
1. Obyek  ijarah  adalah  manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat  barang  atau  jasa  harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat  barang  atau  jasa  harus yang  bersifat  dibolehkan  (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat  harus  nyata  dan  sesuai dengan syari’ah.
5. Manfaat  harus  dikenali  secara spesifik  sedemikian  rupa  untuk menghilangkan  (ketidaktahuan)
yang akan mengakibatkan
sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas,
termasuk jangka waktunya.  Bisa
juga  dikenali  dengan  spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa  atau  upah  adalah  sesuatu yang  dijanjikan  dan  dibayar nasabah  kepada  bank  sebagai pembayaran  manfaat.  Sesuatu yang  dapat  dijadikan  harga (tsaman)  dalam  jual  beli  dapat pula  dijadikan  sewa  atau  upah dalam Ijarah.
8. Pembayaran  sewa  atau  upah boleh  be  rbentuk  jasa  (manfaat lain)  dari  jenis  yang  sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan  dalam  menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.
d) Kewajiban Lembaga Keuangan
Syariah  (LKS)  dan  Nasabah  dalam Pembiayaan Ijarah:
1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
a. Menyediakan  barang  yang disewakan  atau  jasa  yang diberikan
b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
2. Menjamin  bila  terdapat  cacat pada barang yang disewakan.
a. Kewajiban  nasabah  sebagai penerima  manfaat  barang atau jasa:
b. Membayar  sewa  atau  upah dan bertanggung jawab
untuk  menjaga  keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak). c. Menanggung biaya pemeliharaan  barang  yang sifatnya ringan (tidak materiil).
d. Jika  barang  yang  disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima  manfaat  dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan didepan bahwa Ijarah Muntahia Bittamlik disebut dengan istilah sewa  dan  pembelian.  Maka  dalam  Ijarah Muntahia  Bittamlik,  pemindahan  hak milik  barang  terjadi  dengan  salah  satu dari dua cara berikut ini :
a) Pihak  yang  menyewakan  berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa. menjual  barang  diakhir  masa  sewa hal ini dilakukan apabila kemampuan finansial  penyewa  untuk  membayar sewa  relative  kecil.  Karena  sewa
yang  dibayarkan relative  kecil, akumulasi  nilai  sewa  yang  sudah dibayarkan  sampai  akhir  periode sewa  belum  mencukupi  harga  beli barang tersebut dan margin laba yang ditetapkan  oleh  bank.  Karena  itu, untuk mengurangi kekurangan tersebut,  bila  pihak  penyewa  ingin memiliki  barang  tersebut,  ia  harus membeli barang itu di akhir periode.
b) Pihak  yang  menyewakan  berjanji akan  menghibahkan  barang  yang disewakan  tersebut  pada  akhir  masa sewa.
menghibahkan barang di akhir periode masa sewa dilakukan apabila kemampuan financial penyewa  untuk  membayar  sewa relatif lebih besar. Karena sewa yang dibayarkan  relatif  besar,  akumulasi sewa  di  akhir  periode  sewa  sudah mencukupi  untuk  menutupi  harga barang  dan  margin  laba  yang ditetapkan oleh bank. Dengan demikian,  bank  dapat  menghibahkan barang tersebut diakhir masa periode sewa kepada pihak penyewa.
Transaksi  Ijarah dilandasi  adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip  Ijarah  sama  saja  dengan  prinsip jual  beli,  namun  perbedaannya  terletak pada  objek  transaksinya.  Bila  pada  jual beli  objek  transaksinya  adalah  barang, maka  pada  Ijarah  objek  transaksinya
adalah  jasa.  Pada  akhir  masa  sewa,  bank dapat saja menjual barang yang disewakannya  pada  nasabah.  Karena  itu dalam  perbankan  Syariah  dikenal  Ijarah Muntahhiyah Bittamlik (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.
Pada aal-Bai’ wal Ijarah Muntahia  Bittamlik  (IMBT)  dengan sumber  pembiayaan  dari  Unrestricted Investment  Account  (URIA),  pembayaran oleh  nasabah  dilakukan  secara  bulanan. Hal  ini  disebabkan  karena  pihak  bank harus  mempunyai  cash  in  setiap  bulan untuk  memberikan  bagi  hasil  kepada nasabah  yang  dilakukan  secara  bulanan juga.  Yang  jelas  pembiayaan  IMBT adalah penyediaan uang untuk membiayai  transaksi  dengan  prinsip IMBT, bukan akad IMBT itu sendiri 1
Proses  pembiayaan  ijarah  adalah sebagai berikut :
a.  Nasabah  mengajukan  pembiayaan ijarah ke bank syari’ah b.  Bank  Syari’ah  membeli/menyewa barang yang diinginkan oleh nasabah sebagai objek ijarah, dari supplier/penjual/pemilik.
c.  Setelah  dicapai  kesepakatan  antara nasabah dengan baik mengenai objek
1 Muhammad.  2009.  ”Model-model Akad Pembiayaan di  bank  Syariah  (Panduan  Teknis  Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan di Bank Syariah”). UII Press. Yogyakarta. Hal. 49
ijarah, tarif ijarah, periode ijarah dan biaya  pemeliharaannya,  maka  akad pembiayaan  ijarah  ditandatangani. Nasabah  diwajibkan  menyerahkan jaminan yang dimiliki.
d.  Bank  menyerahkan  objek  ijarah kepada  nasabah  sesuai  akad  yang disepakati.  Setelah  periode  ijarah berakhir,  nasabah  mengembalikan objek ijarah tersebut kepada Bank. e.  Apabila  bank  membeli  objek  ijarah tersebut, setelah periode ijarah berakhir objek ijarah tersebut dismpan  oleh  bank  sebagai  asset yang dapat disewakan kembali.
f. Bila  bank  membeli  objek  ijarah tersebut,  setelah  periode  ijarah berakhir objek ijarah tersebut dikembalikan  oleh  bank  kepada penjual/pemilik.

## IV. KESIMPULAN
1. Bentuk-bentuk  dari  akad  ijarah  pada bank Syariah yaitu:
a) Didasarkan atas periode atau masa sewa biasanya sewa peralatan.
Peralatan  itu  disewa  selama  masa tanam  hingga  panen.  Dalam perbankan  Islam  dikenal  sebagai Operating Ijarah.
b) Ijarah Muntahiyyah Bit-Tamlik  di beberapa  negara  menyebutkan sebagai  Ijarah  Wa  Iqtina  yang artinya  sama  juga  yaitu  menyewa
dan  setelah  itu  diakuisisi  oleh penyewa.
2. Pelaksanaan  dari  sistem  pemibiayaan
ijarah  yaitu  dilaksanakan  dengan proses sebagai berikut :
a. Nasabah  mengajukan  pembiayaan ijarah ke bank syari’ah
b. Bank  Syari’ah  membeli/menyewa barang  yang  diinginkan  oleh
nasabah sebagai objek ijarah, dari supplier/penjual/pemilik.
c. Setelah dicapai kesepakatan antara nasabah dengan baik
mengenai objek ijarah, tarif ijarah,  periode  ijarah  dan  biaya pemeliharaannya, maka akad pembiayaan ijarah ditandatangani. Nasabah
diwajibkan  menyerahkan  jaminan yang dimiliki.
d. Bank  menyerahkan  objek  ijarah kepada  nasabah  sesuai  akad  yang disepakati.  Setelah  periode  ijarah berakhir, nasabah mengembalikan objek ijarah tersebut kepada Bank.
e. Apabila  bank  membeli  objek ijarah  tersebut,  setelah  periode ijarah berakhir objek ijarah
tersebut dismpan oleh bank sebagai asset yang dapat disewakan kembali.
f. Bila  bank  membeli  objek  ijarah
tersebut,  setelah  periode  ijarah berakhir  objek  ijarah  tersebut
dikembalikan  oleh  bank  kepada penjual/pemilik

## DAFTAR PUSTAKA
Djumhana  D.  2005.  Perbankan  Indonesia. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Karim.  1990.  Bank  Indonesia:  Analisis  Fiqih dan  Keuangan.  The  International Institute of Islamic Thought. Jakarta.
Muhammad. 2009. Model-model Akad
Pembiayaan di bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian  Pembiayaan  di  Bank
Syariah). UII Press. Yogyakarta.

## Muhammad  Syafii  Antonio.  2001.  Bank
Syariah  sebagai  Bankir  dan  Praktisi Keuangan. Bank Indonesia dan Tazkia Institute. Jakarta.
Wiroso.  2005. Hukum  Ekonomi  Dan  Ekonomi Islam. Mandar Maju. Bandung.
Undang  -  Undang  Nomor  10  Tahun  1998 tentang Perbankan
Undang  -  Undang  Nomor  Nomor  21  Tahun 2008  tentang  Perbankan  Syariah Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor
6/24/PBI/2004  Tentang  Bank  Umum Yang  Melaksanakan  Kegiatan  Usaha Berdasarkan Prinsip syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang
pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan  penghimpunan  dan  penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank syariah.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN- MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan ijarah