## IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Rachmat Hidayat 1 , Muh Saleh Ridwan 2 , Musyfika Ilyas 3 123 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Email : hidayat.rahmat2303@gmail.com , salriduin@gmail.com , musyfikah.ilyas@gmail.com

## Abstrak
Permasalahan pada skripsi ini yaitu: Bagaimana Perspektif Hukum islam terkait izin Poligami bagi  PNS  Pengadilan  Agama  Makassar.  Permasalahan  adalah:  1)Bagaimana  pertimbangan hakim pengadilan agama Makassar dalam memutuskan izin poligami bagi PNS, 2)Bagaimana Pandangan  Hukum  Islam  Terhadap  Izin  Poligami  PNS  di  Pengadilan  Agama  Makassar. Penelitian adalah penelitian lapangan. Penelitian bermaksud menggambarkan objek penelitian saat sekarang, yaitu tentang izin poligami bagi PNS di pengadilan agama makassar perspektif hukum  islam.  Hasil  penelitian  adalah  bahwa  dalam  pertimbangan  hakim  terkait  perkara  izin poligami  PNS  diterima  karena  pemohon  memenuhi  syarat  yang  diatur  dalam  PP  Nomor  45 Tahun  1990  tentang  Perubahan  PP  Nomor  10  Tahun  1983  tentang  Izin  Perkawinan  dan Perceraian  bagi  PNS,  selain  itu  memperoleh  izin  istri  pertama.  Secara  islam  poligami  tidak dilarang selama adil. Hukum islam dalam memandang pertimbangan hakim dalam memutuskan izin  PNS  di  pengadilan  agama  Makassar  betul  karena  hakim  tidak  memutuskan  hanya memperhatikan  aturan  pemerintah  tetapi  memperhatikan  hukum  islam.  Peneliti  berharap semoga menjadi pertimbangan hakim memutuskan izin poligami tidak hanya memperhatikan peraturan  pemerintah  dan  undang-undang  tapi  juga  memperhatikan  hukum  islam.  Sehingga poligami  tidak  merusak  norma-norma  perkawinan.Untuk  para  akademisi  dan  cendekiawan Islam  memberikan  pengetahuan  yang  mendalam  tentang  poligami  dan  memahami  kelebihan dan kekurangannya agar tidak terjadi masalah saat poligami terjadi, jangan memberikan contoh yang buruk untuk poliugami.
Kata Kunci: Poligami dan PNS.

## Abstract
The  problems  in  this  thesis  are:  How  is  the  perspective  of  Islamic  law  related  to  polygamy permits for civil servants of the Makassar Religious Court. The problems are: 1) What is the consideration  of  Makassar  religious  court  judges  in  deciding  polygamy  permits  for  civil servants,  2)  What  are  the  views  of  Islamic  law  on  PNS  polygamy  permits  at  the  Makassar Religious Court. Research is field research. This study intends to describe the current object of research,  namely  about  polygamy  permits  for  civil  servants  at  the  Makassar  religious  court from  the  perspective  of  Islamic  law.  The  results  of  the  study  were  that  in  the  judge's consideration regarding the case of polygamy permits for civil servants were accepted because the  applicant  met  the  requirements  stipulated  in  Government  Regulation  No.  45  of  1990

## IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Rachmat Hidayat Muh. Saleh Ridwan, Musyfikah Ilyas
concerning Amendments to Government Regulation No. 10 of 1983 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants, in addition to obtaining permission from the first wife. In Islam  polygamy  is  not  prohibited  as  long  as  it  is  fair.  Islamic  law  in  looking  at  the  judge's considerations in deciding the permit of civil servants at the Makassar religious court is correct because the judge does not decide only to pay attention to government rules but pay attention to Islamic law. Researchers hope that the judge's consideration in deciding polygamy permits not only pays attention to government regulations and laws but also pays attention to Islamic law. So that polygamy does  not  destroy the norms of  marriage. For  Islamic academics who provide in-depth knowledge of polygamy so that there are no problems when it happens.
Keywords: polygamy and civil servants.

## A. Pendahuluan
Menurut  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  perubahan  atas  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan membentuk  keluarga  (rumah  tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa. 1
Perkawinan sah secara hukum Islam apabila perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan aturan  dalam  al-quran  dan  hadis,  sedangkan  secara  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia perkawinan  sah  apabila  melaksanakan  semua  ketentuan  peraturan  perundang-undangan perkawinan  yang  berlaku  di  Indonesia.  Perkawinan  sipil  menciptakan  kepastian  hukum  dan melindungi  kepentingan  sah  dari  orang  yang  menikah.. 2 Namun  dari  banyaknya  orang  yang melakukan perkawinan tidak semua dari mereka bisa membentuk keluarga yang bahagia, atau sakinah mawaddah warahma , ada dari mereka yang bercerai, dan adapula dari mereka yang suaminya beristri lagi atau poligami.
Dimana  perlu  diketahui  poligami  berasal  dari  bahasa  Inggris "poligamy" dan  dalam  hukum Islam disebut تاجوزلا ددعت yang berarti beristeri lebih dari seorang perempuan. 3 Begitu halnya dengan  polyandri  berasal  dari  bahasa  Inggris "polyandry" dan  dalam  hukum  Islam  disebut
1 Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Cet. IX, Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 227
2 Akhmad Munawar, Al’Adl, Volume VII Nomor 13, Januari-Juni 2015, h.1
3 Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah (Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1990), h.49.
Rachmat Hidayat, Muh. Saleh Ridwan, Musyfikah Ilyas
جاوزلاا  ددعت  atau  لوعبلا  ددعت  yang  berarti  bersuami  lebih  dari  seorang  pria.  Istilah  lain  untuk poligami di Indonesia biasa dikenal dengan mengacak atau mencampuradukkan. Dasar hukum poligami secara jelas tertuang dalam Pasal 3(2) UU Perkawinan sebagai berikut: Khusus bagi umat Islam, Pasal 56(1) KHI juga memberikan dasar hukum poligami.
Dengan mengacu pada dasar hukum poligami di atas, selama poligami dilakukan sesuai dengan hukum poligami yang berlaku di Indonesia dan memenuhi syarat-syarat poligami, maka hukum poligami  Indonesia  pada  prinsipnya.  Dapat  kita  simpulkan  bahwa  hal  itu  dapat  dilakukan sebagai  Oleh  karena  itu,  jika  istri  pertama  tidak  menyetujui  pernikahan  kembali  suami,  jika suami  ingin  memiliki  lebih  dari  satu  istri,  suami  tidak  dapat  melakukan  poligami  karena persetujuan istri harus diberikan. Namun, dalam hal permohonan izin poligami, undang-undang mengharuskan permohonan diajukan ke pengadilan agama untuk tujuan yang baik. Selain itu, ada  syarat  poligami  di  KHI  untuk  berperilaku  adil.  Mengenai  syarat  perdagangan  yang  adil, salah  satu  sumber  hukum  Islam,  Surah  an  Nisa,  al-Qur’an  ayat  129,  menyatakan  bahwa pasangan harus diperlakukan secara adil. ditekankan untuk  tidak melakukan poligami dalam rangka berdagang. QS. an-Nisa/4:129:
ْيَمْلا َّلُك ا ْوُلْيِمَت  َلََف ْمُتْص َرَح  ْوَل َو ِءۤاَسِ نلا َنْيَب ا ْوُلِدْعَت  ْنَا ا ْوُعْيِطَتْسَت  ْنَل َو َّنِاَف ا ْوُقَّتَت َو ا ْوُحِلْصُت  ْنِا َو ِةَقَّلَعُمْلاَك اَه ْوُرَذَتَف ِل
اًمْي ِح َّر ا ًر ْوُفَغ َناَك َ هاللّٰ
Terjemahnya:
“Dan kamu tidak akan berlaku adil diantara isteri-isteri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. 4
Terlepas dari dasar dan syarat poligami diatas, ternyata poligami bagi PNS berbeda dan lebih ketat karena ada peraturan pemerintah yang telah dibuat khusus bagi pegawai negeri sipil (PNS) sehingga ada syarat dan sanksi yang melekat pada seorang PNS jika ingin melakukan poligami, itu  tertuang  dalam  peraturan  pemerintah  No.  45  tahun  1990.  Oleh  karenanya,  penelitian  ini dilakukan di pengadilan agama Makassar dengan maksud untuk menelusuri beberapa putusan perkara izin poligami bagi  kalangan PNS   sekaligus mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami dalam lingkup pengadilan agama Makassar,  Hal inilah yang
4 Kementerian Agama RI., Alquran dan Terjemahnya.

## IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Rachmat Hidayat Muh. Saleh Ridwan, Musyfikah Ilyas
mendasari peneliti tertarik ingin meneliti lebih dalam Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (Pns) Di Pengadilan Agama Makassar Dalam Perspektif Hukum Islam.

## B. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  lapangan. Penelitian ini terjun langsung ke lapangan dengan menggunakan observasi lapangan dan wawancara yang relevan dengan penelitian ini.

## C. Hasil dan Pembahasan

## 1. Poligami Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam Memutus Izin bagi PNS
Pada  dasarnya,  sesuai  ketentuan  Pasal  1  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.    Undang- Undang perkawinan memberikan pengecualian, sebagaimana dapat kita lihat pada pasal 3 ayat 2 UU perkawinan, yang mana pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka suami wajib  mengajukan  permohonan  kepada  Pengaadilan  di  daerah  tempat  tinggalnya (Pasal  4  ayat  (1)  UU  Perkawinan).  Dalam  Pasal  4  ayat  (2)  UU  perkawinan dijelaskan  lebih  lanjut  bahwa  Pengadilan  hanya  akan  memberikan  izin  kepada suami untuk beristri lebih dari satu jika:
a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
b. Istri menjadi cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan
c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.
Selain  hal-hal  diatas,  suami  dalam  mengajukan  permohonan  untuk  beristri lebih  dari  satu  orang,  harus  memenuhi  syarat-syarat  sebagai  berikut  (Pasal  5  ayat 1 UU Perkawinan):
Rachmat Hidayat, Muh. Saleh Ridwan, Musyfikah Ilyas
a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya
c. Adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  terhadap  istri-istri  dan anak-anaknya.
Persetujuan istri-istrinya tidak diperlukan jika istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila  tidak  ada  kabar  dari  istrinya  selama  sekurang-kurangnya  2  tahun,  atau karena  sebab-sebab  lainnya  yang  perlu  mendapat  penilaian  dari  Hakim  Pengadilan (Pasal  5  ayat  2  UU  Perkawinan).  Hukum  Islam  pengaturan  tentang  poligami  merujuk pada  Kompilasi  Hukum Islam  (KHI). Ketentuan KHI menyangkut  poligami tidak jauh berbeda  dengan  UU  Perkawinan.  Hanya  saja  didalam  KHI  dijelaskan  antara  lain bahwa  pria  beristri  lebih  dari  satu  diberikan  pembatasan,  yaitu  seorang  pria  tidak boleh  beristri  lebih  dari  4  orang.  Selain  itu,  syarat  utama  seorang  pria  untuk mempunyai  istri  lebih  dari  satu  adalah  pria  tersebut  harus  mampu  berlaku  adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya (Pasal 55 KHI).
Menurut  KHI,  suami  yang  berhak  beristri  lebih  dari  satu  orang  harus mendapatkan  izin  dari  Pengadilan  Agama.  Jika  Perkawinan  berikutnya  dilakukan tanpa  izin  dari  Pengadilan  Agama,  Perkawinan  tersebut  tidak  mempunyai kekuatan hukum (Pasal 56 KHI).
Pasal  58  KHI  ini  juga  merujuk  pada  Pasal  41  huruf  b  Peraturan  Pemerintah No.9  tahun  1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  No.1  tahun  1974  tentang Perkawinan  (PP  9/1975),  yang  mengatakan  bahwa  persetujuan  istri  atau  istri-istri dapat  diberikan  secara  tertulis  atau  dengan  lisan,  tetapi  sekalipun  telah  ada persetujuan  tertulis,  persetujuan  ini  dipertegas  dengan  persetujuan  lisan  istri  pada sidang Pengadilan Agama.
Jika  istri  tidak  mau  memberikan  persetujuan,  Pengadilan  Agama  dapat menetapkan  tentang  pemberian  izin  setelah  memeriksa  dan  mendengar  istri  yang bersangkutan  di  persidangan  Pengadilan  Agama,  dan  terhadap  penetapan  ini  istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan

## IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Rachmat Hidayat Muh. Saleh Ridwan, Musyfikah Ilyas
Pasal 43 PP 9/1975 yang
menyatakan  bahwa:  “Apabila  Pengadilan  berpendapat  bahwa  cukup  alasan  bagi pemohon  untuk  beristri  lebih  dari  seorang,  maka  Pengadilan  memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang”.
Dalam peraturan yang ada, pegawai negeri sipil (PNS) pria dibolehkan untuk melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang. Izin untuk melakukan poligami sebagaimana yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang  Izin  Perkawinan dan Perceraian bagi  Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
a. Pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.
b. Pegawai negeri sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
c. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.
d. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. 5 Dari  peraturan  yang  diuraikan  diatas  menjadi  dasar  hukum  bagi  seorang  hakim  dalam memutuskan  perkara  poligami  yang  terjadi  baik  bagi  masyaralat  umum  maupun dikalangan pegawai negeri sipil. Seperti perkara izin poligami kepada pegawai negri sipil yang  terjadi  diPengadilan  Agama  Makassar,    yang  kemudian  diterima  oleh  hakim pengadilan agama dengan syarat tertentu;
Dari  hasil  penelitian  penulis  melalui  wawancara,  penulis  memperoleh  data  tentang pandangan hakim terhadap izin berpoligami bagi PNS, sebagaimana yang di sampaikan oleh hakim pengadilan agama Makassar bahwa: dalam proses perkara poligami bagi PNS bisa diterima dengan ketentuan memenuhi syarat poligami sebagaimana yang tercantung dalam  PP  Nomor    45  Tahun  1990  tentang  Perubahan  Atas  PP  Nomor  10  Tahun  1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, karena dalam aturan tersebut suda jelas apabila pegawai negeri sipil yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat  tersebut,  itulah yang menjadi  acuan kami  selaku hakim dalam memutuskan izin poligami bagi pegawai negeri sipil, selain dari itu kami sebagai hakim meminta kepada
5 Peraturan Pemerintah RI No. 45 Tahun 1990 Pasal 4. h.3
Rachmat Hidayat, Muh. Saleh Ridwan, Musyfikah Ilyas
istri pertama untuk membuat surat izin persetujuan secara tertulis dengan alasan untuk menjadikan  salah  satu  dasar  dalam  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  izin poligami,  tidak  hanya  itu  kami  juga  meminta  suami  harus  melampirkan  harta  selama pernikahan  pertama  dengan  alasan  supaya  tidak  bercampur  dengan  harta  bersama  istri kedua,  dalam  hal  ini  pemohon  juga  harus  melampirkan  daftar  gaji  agar  bisa dipertimbangkan apakah termohon layak atau tidak untuk melakukan poligami. Artinya tidak  ada  larangan  bagi  pegawai  negeri  sipil  untuk  melakukan  poligami  asalkan  tidak melanggar aturan yang ada. Karena dalam islam sendiri sangat jelas membolehkan laki- laki untuk berpoligami selama bisa berlaku adil. 6

## 2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Bagi PNS di Pengadilan Agama Makassar
Agama  secara  hakikatnya  diwahyukan  kepada  manusia  sebagai  makhluk  yang  lebih manusiawi dibandingkan hewan dan makhluk hidup lainnya. Salah satu  prinsip agama adalah untuk melatih orang untuk menjaga alat kelamin mereka dan tidak menyerah pada hasrat  seksual  mereka  dengan  cara  ini.  Inilah  ciri  Islam  yang  sepenuhnya  ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu cara untuk menjaga kesucian aurat adalah dengan menikah.  Ini  karena  Islam  melarang  perzinahan,  perselingkuhan  dan  segala  jenis hubungan seksual ilegal.
Islam adalah agama yang mendominasi masyarakat. Islam memiliki citra manusia yang mulia  yang  telah  dipercayakan,  ditegakkan  dan  disebarluaskan  kepada  seluruh  umat manusia.  Tidak  akan  ada  kedutaan  Islam,  tetapi  jika  kita  memiliki  kekuatan  untuk membantu,  kita  akan  memiliki  pemerintahan  yang  mengontrol  semua  bidang  yang mendukung  pembentukan  pemerintahan:  pertahanan,  keamanan,  pendidikan,  industri, perdagangan, pertanian. Itu tidak akan lengkap tanpa banyak orang yang hidup di setiap generasi. Untuk memperbanyak ummat manusia dibumi ini tentu harus dengan melalui pernikahan, namun bukan berarti mengharuskan laki-laki menikah berulang kali karena islam  mengatur  manusia  yang  ingin  melakukan  pernikahan  lebi  dari  saru  atau
6 Drs. Muhammad Yunus, 64 Tahun, Hakim Madya Utama, Wawancara, PA Makassar, 04 Oktober 2022.

## IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Rachmat Hidayat Muh. Saleh Ridwan, Musyfikah Ilyas
berpoligami.
Poligami Islam tidak dapat dilakukan oleh individu (laki-laki) saja dalam hal menimbang pro  dan  kontra.  Oleh  karena  itu,  mereka  harus  diperhitungkan  oleh  orang  atau  badan tertentu,  yaitu  hakim  atau  pengadilan.  Setelah  persidangan  dan  musyawarah  selesai, majelis hakim akan memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak  izin  poligami  pasangan.  Poligami  diperbolehkan  oleh  pengadilan  apabila keuntungan yang diperoleh lebih dominan, seperti suami dapat mengasuh istri dan anak- anaknya  serta  adil.  Namun,  jika  kerusakannya  besar,  hakim  tidak  akan  menyetujui poligami. 7
Atas  dasar  ini,  membolehkan  poligami  hanyalah  solusi  ketika  tujuan  pernikahan  tidak tercapai. Poligami tidak bisa dijadikan sebagai cara mengalah pada nafsu, apalagi jalan hidup. Oleh karena itu, selama ada target keuntungan, akan membawa kebahagiaan dan keharmonisan keluarga. Allah SWT mengizinkan hingga empat wanita untuk berpoligami selama  itu  adil  bagi  wanita  itu,  yaitu  melayaninya  dalam  semua  masalah  kehidupan, perumahan, pakaian, tagihan, dan alam. Jika tidak bisa bertemu, tidak apa-apa menjadi wanita sendirian, hal ini ditegaskan dalam Qs. An-nisa /3:3
ْنِا َو ْمُتْف ِخ َّلَّا ا ْوُطِسْقُت ىِف ى ٰمٰتَيْلا ا ْوُحِكْناَف اَم َباَط ْمُكَل َن ِ م ِءۤاَسِ نلا ىٰنْثَم َثٰلُث َو َعٰبُر َو ْنِاَف ْمُتْف ِخ َّلَّا ا ْوُلِدْعَت ًةَد ِحا َوَف ْوَا اَم ْتَكَلَم ْمُكُناَمْيَا َكِلٰذ ىٰنْدَا َّلَّا
ا ْوُل ْوُعَت
Terjemahnya:
Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim  (bilamana  kamu  menikahinya),  maka  nikahilah  perempuan  (lain)  yang  kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. 8
Oleh  karena  itu,  syarat  utama  poligami  adalah  keadilan  bagi  perempuan  dalam  hal dukungan  fisik  dan  mental  dan  dalam  hal  perhatian,  kasih  sayang,  perlindungan,  dan waktu. Pastikan Anda tidak mendapatkan cukup baik. Juga, tidak jujur jika mereka semua tidak mencari nafkah.
Hukum  perkawinan  dapat  mengambil  banyak  bentuk  hukum,  sehingga  dalam  kasus
7 Netti, Jurnal yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Izin Poligami  Karena Hypersex (Studi Putusan Nomor 0256/Pdt.G/2016/PA.Mna), Vol.5, No. 1, April 2020, h.31.
8 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan (Jakarta: Al-Huda, 2005), h.78.
Rachmat Hidayat, Muh. Saleh Ridwan, Musyfikah Ilyas
poligami pun hukumnya sangat ditentukan oleh kondisi orang tersebut. Ini tidak hanya mencakup keadaan orang tersebut, tetapi juga keadaan dan perasaan orang lain. keluarga perempuan.
Melihat pada izin berpoligami bagi pegawai negeri sipil di pengadilan agama Makassar dimana hakim pengadilan agama Makassar dalam memutuskan memberi izin berpoligami bagi  Pegawai  negeri  sipil  sebagaimana  yang  penelitih  bisa  simpulkan  dari  hasil wawancara bahwa pertimbangan hakim terkait perkara izin poligami bagi pegawai negri sipil  diterima  karena  pemohon  memenuhi  ketentuan  yang  di  atur  dalam  Peraturan Pemerintah  No.  45  Tahun  1990  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  No.  10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negri Sipil, selain dari itu memperoleh izin dari istri pertama dan secara hukum islam poligami tidak dilarang selama bisa berlaku adil.
Berdasarkan pandangan hakim tersebut penulis berpendapat bahwa hakim memberikan izin  berpoligami  bagi  pegawai  negeri  sipil  tidak  hanya  berlandaskan  pada  Peraturan Pemerinta  yang  berlaku  tapi  memperhatikan  Hukum  Islam.  Tentu  dalam  memutuskan izin  poligami  bagi  pegawai  negeri  sipil  hakim  juga  mempertimbangkan  dengan  baik maksut dan tujuan pegawai negeri sipil ingin berpoligami bisa saja karena pegawai negeri sipil  tersebut  merasa  kebutuhan  biologisnya  tidak  terpenuhi  dikarenakan  istrinya  tidak bisa  menjalankan  tugasnya  sebagai  istri  karena  dalam  keadaan  sakit  sehingga  untuk menghindari  sesuatu  yang  bisa  merugikan  dirinya  dan  orang  lain,  serta  mencegah melanggar ajaran agama islam maka dia memutuskan untuk menikah yang kedua kalinya, Dalam hal ini, kami mengikuti aturan yang berisi:
ُء ْرَد اْفَمْلا ِدِس ُمَّدَقُم ئَلَع ِبْلَج اَصَمْلا ِحِل
Artinya:
menolak  atau  menghindari  kemafsadaan  harus  didahulukan  dari  pada  menarik maslahatan.
Metode ini menekankan bahwa ketika dihadapkan pada pilihan menolak kejahatan atau kebaikan, Anda harus terlebih dahulu menolak kejahatan. Karena menolak kejahatan juga berarti  mencapai  kebaikan.  Padahal  tujuan  hukum  Islam  ialah  untuk  mencapai kemaslahatan dunia maupun akhirat

## IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Rachmat Hidayat Muh. Saleh Ridwan, Musyfikah Ilyas
Dari  penjelasan  tersebut  penelitih  bisa  menarik  kesimpulan  bahwasanya  islam  dalam memandang pertimbangan hakim memberikan izin poligami bagi pegawai negeri sipil di pengadilan agama Makassar sudah betul karena hakim tersebut tidak memutuskan hanya karena memperhatikan aturan pemerintah akan tetapi juga memperhatikan hukum islam dan  pertimbangan  yang  mernurut  hakim  pegawai  negeri  sipil  tersebut  memang  harus menikah lagi demimenghindari kemudaratan.

## D. Penutup

## A. Kesimpulan
Berdasarkan apa yang dikatakan di bagian sebelumnya, bab ini menarik beberapa kesimpulan dari semua bab yang dibahas di bawah ini.
1. Maka dalam pertimbangan hakim terkait perkara izin poligami bagi pegawai negri sipil diterima  karena  pemohon  memenuhi  ketentuan  yang  di  atur  dalam  Peraturan Pemerintah  No.45  Tahun  1990  atas  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  No.  10 Tahun  1983  tentang  Izin  Perkawinan  ataupun  Perceraian  bagi  Pegawai  Negri  Sipil, selain dari itu memperoleh izin dari istri pertama dan secara hukum  islam poligami tidak dilarang selama bisa berlaku adil.
2. Hukum  islam  dalam  memandang  pertimbangan  hakim  dalam  memutuskan  izin poligami bagi pegawai negeri sipil di pengadilan agama Makassar adalah suda betul karena  hakim  tersebut  tidak  memutuskan  hanya  karena  memperhatikan  aturan pemerintah  akan  tetapi  juga  memperhatikan  hukum  islam  dan  pertimbangan  yang mernurut  hakim  pegawai  negeri  sipil  tersebut  memang  harus  menikah  lagi  demi menghindari kemudaratan.

## B. Implementasi Penelitian
Dengan adanya Skripsi ini penelih berharap semoga skripsi ini bisa menjadi;
1. Bagi hakim dalam memutuskan izin poligami tidak hanya memperhatikan peraturan pemerintah  dan  undang-undang  saja    tapi  juga  memperhatikan  hukum  islam.  Agar poligami yang dimaksud tidak mempengaruhi norma perkawinan yang berlaku.
2. Ulama  dan  cendikiawan  muslim  memberikan  pengetahuan  yang  mendalam  tentang poligami dan memahami kelebihan dan kekurangannya agar tidak terjadi masalah saat poligami terjadi. Jangan memberikan contoh yang buruk untuk poligami.
Rachmat Hidayat, Muh. Saleh Ridwan, Musyfikah Ilyas

## Daftar Pustaka

## Al Qur’an
Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan

## Buku
Abdurahman Ibnu Qudamah, ALSyarh Al Kabiir dan Al Bahuty Kasyaaf Al Qanna Fisyarh al Iqnal, Karya Al Hajawy Beirut Daar el Fikr 1402 H.
Amiruddin  dan  zainal  abidin, pengantar  metode  penelitian  hukum ,  Jakarta:  raja  grafindo persada, 2008.
Ihami,  Sahrani  Sohari, Fiqih  Munakahat  Kajian  Fiqih  Nikah  Lengkap Jakarta  :  PT  Raja Gravindo Persada, 2013.
Kansil, Pengantar  Ilmu  Hukum  dan  Tata  Hukum  Indonesia, Cetakan  ke-9,  Jakarta:  Balai Pustaka, 2015.
Mahjuddin, Masailul Fiqhiyah Cet. I; Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
Mohsen Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam , Jakarta: 2018.
Munawar Akhmad, Al’Adl, Volume VII Nomor 13, Januari-Juni 2015.
Rofiq Ahmad, Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
Sahrani Sohari, Tihami , Fikih Munakahat , Jakarta: Rajawali Perss, 2013.
Rusyd Ibnu, Bidayah al Mujtahid Fi Nihayah, Al Muqtashid, Daar Al Fikr Juz 2.
Sadily Lihan Hassan, Ensiklopedi Indonesia , Jilid V Jakarta: Ikhtiar Baru, 1994
Syafii Imam, Al Umm Kairo: Dar Al Wafa Cet 1 Juz V,2001.
Taymiyah  Ibnu,  Majmu`  Fatawa  Ibnu  taymiyah,  tahkik  Abdurrahman  bin  Muhammad  bin Qasim An-Najdi, Beirut: Dar Al-Arabiyah , juz 32, 1398 H.

## Skripsi dan Jurnal
Astriana  aiq  Ety,  “Dampak  Poligami  Terhadap  Keberlangsungan  Pendidikan  Anak  Di  Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah”, Mataram: El-Hikmah, Volume 6, Nomor 2, Desember 2012.
Badruddin, poligami bagi pegawai negeri sipil studi pendapat judex factie Pengadilan agama kota malang, Malang, tahun 2013

## IZIN POLIGAMI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Rachmat Hidayat Muh. Saleh Ridwan, Musyfikah Ilyas
Budiharjo  Eko  Wahyu,  Skripsi  yang  berjudul  Praktik  poligami  pegawai  negeri  sipil  ditinjau dari undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990, Tahun 2013, Semarang.
Fathonah, Jurnal “Telaah Poligini, Perspektif Ulama Populer  dunia” Jurnal Studi Keislaman Volume 5 Nomor1 Maret 2015.
Harnoto, Skripsi yang berjudul Studi tentang permohonan izin poligami di pengadilan agama kudus Tahun 2014, Tahun 2016, Semarang.
Hikma  Siti,  skripsi  yang  berjudul  Fakta  poligami  sebagai  bentuk  kekerasan  terhadap perempuan, Tahun 2012, Semarang.
Imron Ali, Skripsi dengan judul Menimbang poligami dalam hukum perkawinan, Tahun 2012, Semarang.
Khoirul Abror H., Poligami dan Relevansinya dengan Keharmonisan Rumah Tangga, Lampung : LP2M  IAIN Raden Intang, 2016.
Laudje  Sintia,Skripsi  dengan  judul  “implementasi  Hukum  Terhadap  Praktek  Poligami  di kalangan Masyarakat”,  Tahun 2019, Gorontalo.
Lutfiyyah Ismi Skripsi dengan judul kesadaran masyarakat dalam pembayaran zakat pertanian di desa tiogoagung kecamatan kembangbahu kabupateng lawongan, Tahun 2016.
Maknun  A.  Rodli ,  Poligami  dalam  Tafsir  Muhammad  Syahrur Ponorogo:  STAIN  Ponorogo Press, 2009.
Sujana  Bingah  Amarwata,  “Kritik  Terhadap  Poligami:  Sebuah  Komentar  Atas  40  Tahun Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”, Padjadjaran Law Review, Vol. III, Desember 2015.

## Websites
https://suduthukum.com/2017/10/poligami-menurut-kompilasi-hukum-islam.html
https://nasional.kompas.com/read/2022/03/12/01150031/bolehkah-pns-poligami-?page=all