Diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP – Universitas Islam Sumatera Utara, Medan Website OJS  : https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/mkd Alamat Email  : mukadimah@fkip.uisu.ac.id

## M U K A D I M A H
Volume  2 Nomor  1 Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial p-ISSN: 2614-1159 | e-ISSN: 2622-1373 Agustus 2018
Sitasi artikel ini ( APA 6 th Edition style ):
Siswanto, D. T. B., & Lestari, S. N. (2018). Afdeeling Berbek Pasca Pemindahan Ibukota: Tinjauan Historis Perkembangan Nganjuk sebagai Pusat Pemerintahan Baru, 1880-1901. MUKADIMAH , 2 (1), 1–10.
Afdeeling Berbek Pasca Pemindahan Ibukota:

## Tinjauan Historis Perkembangan Nganjuk sebagai Pusat Pemerintahan Baru, 1880-1901
Depy Tri Budi Siswanto dan Siska Nurazizah Lestari Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Kota Kediri depysiswanto@gmail.com dan siskahistoria2005@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  historis  ini  menjelaskan  perkembangan  Nganjuk  sebagai  ibukota  baru Afdeeling Berbek. Berbek merupakan daerah di bawah  kekuasaan Keresidenan  Kediri. Pada tahun 1830 hingga  1880,  ibukota  pemerintahan afdeeling ini  berada  di  Berbek,  lokasinya  berada  di  lereng Gunung Wilis yang terisolasi. Pada tahun 1878, terjadi pergantian kekuasaan di Berbek, yaitu diangkatnya  Sosrokoesomo  III  sebagai  bupati  baru.  Pemikirannya  yang  revolusioner, mencetuskan  suatu  ide  pemindahan  pusat  pemerintahan.  Pertimbangan  utamanya  adalah terisolasinya  wilayah  Berbek,  untuk  itu  dipilihlah  Nganjuk  sebagai  ibukota  baru.  Nganjuk dipilih sebagai pusat pemerintahan baru karena  jalur kereta api Surabaya-Solo  melewati kota ini  dan  sangat  potensial  untuk  dijadikan  sebagai  ibu  kota.  Sejak  ibukota  dipindahkan  ke Nganjuk  pada  tahun  1880,  perkembangan  kota  berlangsung  secara  luar  biasa.  Pembangunan Nganjuk bukan semata tentang estetika ibu kota yang baru, namun juga untuk mempermudah administrasi  pemerintahan.  Pembangunan  kota  Nganjuk  mempengaruhi  kehidupan  sosial- ekonomi masyakrakat hingga sekarang.
Kata kunci: Afdeeling Berbek, pemindahan ibukota, Nganjuk, Sosrokoesomo III.

## PENDAHULUAN
Wilayah  Berbek  dan  Nganjuk  sudah  lama  disebut  dalam  sejarah  Nusantara. Pada era kerajaan Islam misalnya, wilayah Berbek beberapa kali disebut dalam Manuskrip  Instruksi Amangkurat  II,  tanggal  2  Desember  1677  yang menyebutkan  jumlah cacah di Mancanegara 1 Wetan yang  diantaranya  terdapat Berbek  dan  Nganjuk  (Sukardi,  2014,  p.  6).  Berbek  memiliki  700 cacah 2 ,  dan Nganjuk 450 cacah (Pranoto, 2010, p. 86; Sukardi, 2014, p. 179). Wilayah-wilayah Mataram  Islam  hingga  Berbek  tidak  sulit  untuk  dipahami  sejarahnya mengingat konsolidasi awal yang dilakukan Panembahan Senopati juga sudah sampai ke wilayah Kertosono, Kediri, Mojokerto hingga Surabaya (Olthof, 1941, p. 99).
Awal  Berbek  dan  Nganjuk  masuk  wilayah  kolonial  setidaknya  dapat diketahui pada tahun 1811 (Carey, 1984). Kemungkinan sebelum tahun tersebut ada  tendensi  bahwa  kedua  wilayah  ini  sudah  dikuasai  atau  menjadi  daerah pengawasan antara kolonial dan suzereinitas pecahan Mataram Islam. Hal ini karena terjadi beberapa perjanjian seperti Perjanjian Giyanti yang menyebutkan perpecahan wilayah Nganjuk. Dalam perjanjian tersebut disebut pula wilayah di  Nganjuk  seperti  Pace  dan  Kertasana  dalam  kekuasan  Kasunanan  dan Kasultanan.  Namun  tidak  disebut  wilayah  Nganjuk  dan  Berbek.  Hal  ini dimungkinkan  bahwa  Berbek  dan  Nganjuk  kala  perjanjian  itu  sudah  masuk wilayah pengawawan kolonial (Achmad, 2016, pp. 182 – 183).
Pada  tahun  1831,  Berbek  merupakan afdeeling di  bawah  administrasi Keresidenan  Kediri,  dengan  Sosro  Koesoemo  I  sebagai  bupati.  Peninggalan bersejarah  yang  masih  ada  sampai  sekarang  adalah  Masjid  Yoni  Al-Mubarok dan alun-alun Berbek. Ibukota ini dipertahankan posisinya hingga tahun 1880. Ibukota  pemerintahan  memiliki  peran  yang  paling  esensial  jika  dilihat  pada perkembangan suatu kekuasaan. Pemerintahan daerah pada era kolonial akan sangat  merugi  jika  ibukota  pemerintahannya  terisolasi  oleh  alam  dan  sulit berkembang. Hal ini yang terjadi pada Berbek yang ibukota lamanya berada di daerah  lereng  Gunung  Wilis  yang  terisolasi  oleh  alam.  Tentunya  banyak pertimbangan lain selain masalah isolasi alam tersebut.
Pemindahan ibukota ini tidak terlepas dari pemikiran Sosrokoesomo III. Bupati  ini  menggantikan  bupati  lama  dengan  nama  Somo  Wilojo,  ayahnya yang mangkat. Pengangkatannya disahkan dalam Besluit Gubernur Jenderal, 10 April  1878.  Dalam  surat  kepustusan  tersebut  juga  dapat  diketahui  bahwa Raden  Mas  Sosrokoesoemo  III  sebelum  menjadi  bupati  merupakan  seorang Wedono Tulungagung ( Afdeeling Ngrowo). Bupati ini dikenal sangat cakapdan lebih  ungul  dari  segala  sisi  ketimbang  pada  calon-calon  lain  yang dipertimbangkan  oleh  Keresidenan  Kediri.  Gagasanya  dalam  memindahkan ibukota Afdeeling Berbek  dari  Berbek  ke  Nganjuk.  Suatu  revolusi  yang  sangat berdampak bagi berkembangnya afdeeling tersebut, di masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Sejarah Nganjuk sebelum 1880
Pemindahan  ibukota  dari  Berbek  ke  Nganjuk,  bukan  berarti  Nganjuk  sebagai tempat  kosong  dan  tidak  berpenghuni.  Nganjuk  merupakan afdeeling yang pernah  berdampingan  dengan  Berbek  sebagai  daerah  tingkat  Kabupaten  di bawah  pengawasan  Keresidenan  Kediri.  Jadi,  pemindahan  ini  menjadi membingungkan  ketika  tidak  ada  data  yang  menjelaskan  mengenai  serah terima kekuasaan antara Afdeeling Berbek dan Nganjuk ataupun proses fusi di dalamnya.
Dalam Babad  Panembangan dijelaskan  bahwa  Bupati  Nganjuk  yang mungkin  bupati  pertama  (berdasarkan  temuan  sejauh  ini)  adalah  R.M.  Arya
Jayadiningrat. Sebelum menjadi Bupati Nganjuk, dia adalah Wedana Kaparak Kiwa  Keraton  Surakarta.  R.M.  Arya  Jayadiningrat  merupakan  keturunan  dari B.R.A.  Sentul,  Putri  Pakubuwono  III,  yang  menikah  dengan  R.M.T. Sumadiningrat,  putra  Hadiwijaya  I  Kalibabu,  Pakubuwono  III  (Damari  & Efendy, 2014, p. 29). Sementara itu, secara lebih jelas Afdeeling Nganjuk dengan stakeholder -nya  dan  secara de  jure masuk  wilayah  kekuasaan  kolonial,  dapat dilihat dalam Lampiran Resolutie , 3 Juli 1830. Dalam lampiran Perjanjian Sepreh tersebut  disebut  nama Radeen  Tommongong (Raden  Tumenggung)  Broto  di Korro, Regent  van Ngandjook (Nganjuk). 3 Hal  ini  menunjukan  bahwa  Nganjuk adalah  daerah  yang  berdampingan  dengan Afdeeling Berbek.  Adapun  pejabat Inlandsche Afdeeling adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Personil Pemerintahan Afdeeling Nganjuk
Sumber: Besluit , No. 1, 31 Agustus 1830, Bijlage , Semarang, 16 Juni 1831. (w.g.) van Lawick van Pabst (Arsip Nasional Republik Indonesia).
Akhir  pemerintahan  ini  tidak  diketahui  secara  pasti.  Dalam  salah  satu foto  bersejarah  dapat  diperkirakan  bahwa Afdeeling Nganjuk  masih  bertahan sampai tahun 1860. Menurut penafsiran para sejarawan lokal, lokasi pendopo yang  tampak  pada  foto  tersebut  berada  tepat  di  belakang  pendopo  Nganjuk yang  sekarang.  Foto  tersebut  diambil  pada  tahun  1860  atau  sekitar  20  tahun sebelum ibukota dipindahkan dari Berbek ke Nganjuk. Berarti pada tahun  itu ada fakta keras bahwa Afdeeling Nganjuk masih berdiri.
Gambar 1. Pendopo Nganjuk 1860
Gelar Nama Jabatan Raden Tumenggung Brotto di Korro Bupati Mas Ngabei Mang-oon Karjo Pattih Dermo Wi Djojo Mantri Rogo Joedo Mantri Mang-oon Karso Mantri Mang-oon Prawiro Jaksa Mohamad Tahar Penghulu Raden Ngabei Karto di Korro Mantri Wedono Raden Ronggo
Poespo Ronno
Mantri Wedono
Boyongan dari Barbek ke Nganjuk, 1880
Sejauh ini faktor utama yang dapat diketahui sebagai alasan pemindahan pusat pemerintahan  dari  Berbek  ke  Nganjuk  adalah  terisolasinya  Berbek  sebagai ibukota.  Wilayahnya  berada  di  lereng  Gunung  Wilis,  permukaan  tanah  yang berbatu, dan sulit berkembang. Hal ini mempengaruhi pola hidup masyarakat Berbek.  Ini merupakan salah satu pertimbangan  bahwa isolasi bukanlah  satu- satunya sebab ibukota akhirnya dipindahkan.
Menurut  keterangan  dalam Encyclopaedie  van  Nederlandsch-Indië , disebutkan  bahwa  alasan  pemindahan  pusat  pemerintahan  dari  Berbek  ke Nganjuk adalah karena dibangunnya jalur kereta api Surabaya-Solo (Paulus & Stibbe, 1919, pp. 274 – 275). Hal ini membuat wilayah Nganjuk semakin ramai, karena  jalur  kereta  api  ini  juga  memuncukan  jalur  perdagangan  baru. Pemindahan  pusat  pemerintahan  direalisasikan  pada  tahun  1883.  Sementara itu, menurut pendapat lain seperti Harimintadji menyebut pemindahan  pusat pemerintahan dilakukan pada 21 Agustus 1880 (Harimintadji, Santoso, Suranto, &  Suwarno,  2003,  p.  82).  Momentum  inilah  yang  diyakini  oleh  masyarakat sekarang  sebagai  hari Boyongan (memindahkan)  ibukota  dari  Berbek  ke Nganjuk.
Pemindahan  tersebut  dilakukan  oleh  Sosrokoesoemo  III  berdasarkan hasil  pemikiran  yang  tentunya  dipertimbangkan  secara  matang.  Kebijakan Sosrokoesomo III sebagai Bupati Afdeeling Berbek dalam memindahkan ibukota tentu  bukan  hanya  kebijakan  pribadinya.  Dalam  hal  ini  pemerintah Keresidenan  Kediri  dan  pemerintah  kolonial  tentu  mengetahui  dan  ikut mempertimbangkan  kebijakan  tersebut.  Terkadang  dengan  subjektifitas kedaerahan  yang  tinggi  sejarawan  menafikan  hal  yang  dirasa  penting  seperti hal  diatas,  dan  memunculkan  tokoh-tokoh  yang  ia  sukai  dengan  dibubuhi superioritas tinggi mejadi tokoh utama dalam suatu peristiwa.

## Pembangunan Nganjuk sebagai Ibukota Baru
Informasi mengenai Nganjuk sebagai ibukota baru dari Afdeeling Berbek dapat dilihat dalam Staatsblad van Nederlandsch-Indië tanggal 30 Mei 1885 No. 4/ c . Di dalamnya dijelaskan bahwa Nganjuk menjadi ibukota dari Afdeeling Berbek, di mana  kampung-kampung  dan  desa-desa  di  sekitarnya  juga  disebut,  yaitu Kampung  Cina,  Desa  Mangoendikaran,  Desa  Pajaman,  dan  Desa  Kauman. Desa-desa  tersebut  merupakan  desa  awal  yang  sudah  ada  sebelum pemindahan pusat pemerintahan ini terjadi.
Menjadi perhatian utama disini, bahwa tidak ada pergantian nama dari Afdeeling Berbek  menjadi Afdeeling atau Regentschap Nganjuk  (Baru). Pemindahan  ini  bukan  menjadi  sesi  pergantian  nama  institusi  pemerintahan kolonial  terebut.  Setidaknya  hingga  pemerintahan  Sosrokoesomo  III  berakhir namanya  tetap Afdeeling Berbek,  dan  Nganjuk  adalah  ibukotanya.  Menyebut regentschap untuk  daerah  Berbek  di  Nganjuk  pasca  pemindahan  merupakan sebuah anakronisme.
Pemindahan  ini  membuat  perubahan  Nganjuk  secara  drastis. Dilakukannya  pemindahan  ini  menjadikan  Nganjuk  menjadi  lebih  besar  dari sebelumnya. Banyak bangunan-bangunan baru yang didirikan. Sebagaian dari bangun  ini  seperti  masjid,  alun-alun,  pendopo  dan  pasar  merupakan  bentuk mikro  dari  bentuk  makro  ibukota  Kerajaan  Mataram.  Pola  ini  diikuti  oleh seluruh  daerah  di  era  kolonial  khusunya  di  wilayah  Jawa  Timur  dan  Jawa Tengah. Adapun bangunan lain yang didirikan berkaitan dengan administrasi pemerintahan, seperti kantor pos, stasiun, rumah sakit. Aspek-aspek ekonomi juga  diperhatikan  dibuktikan  dengan  dibangunnya  vila  dan  perumahan pegawai  serta  pabrik  gula  yang  dapat  memobilisasi  rakyat  di  area Afdeeling Berbek untuk memiliki pekerjaan. Berikut berbagai bentuk pembangunan yang terjadi di Nganjuk.

## 1. Jalur Kereta Api
Kereta  api  di  Nganjuk  tidak  terlepas  dari  pembangunan  rel  kereta  api Surabaya-Solo.  Keadaan  politik  kolonial  setelah  Perang  Jawa,  dirasa  perlu untuk  mempermudah  distribusi  dengan  modernisasi  sarana  transportasi terutama  sejak  diberlakukannya  Sistem  Tanam  Paksa  untuk  mengangkut komoditas dalam jumlah besar.
Demikian  pula  yang  terjadi  pada  perkebunan  tebu  di  Berbek  dengan kondisi  geografis  yang  kurang  strategis  untuk  mengangkut  tebu  dari perkebunan  ke  pabrik,  sehingga  perbaikan  dan  pengembangan  transportasi mulai  dibangun  di  Nganjuk,  tujuannya  untuk  menciptakan  sarana pengangkutan yang memadai untuk memudahkan proses pengangkutan serta meningkatkan hasil perkebunan (Prasetyo, 2015, p. 91).
Jalur rel kereta api melewati Afdeeling Kertosono, Distrik Baron, hingga wilayah  Nganjuk  sendiri.    Dalam Staatsblad  van  Nederlandsch-Indië tanggal  29 September  1882  No.  234  dijelaskan  bahwa  setelah  pemindahan  pusat pemerintahan,  pembangunan  jalur  rel  kereta  api  di  Nganjuk  belum  selesai. Peresmian  jalur  kereta  api  di  wilayah  Nganjuk  dan  sekitarnya  tidak  terjadi bersamaan.  Jalur  Sembung-Kertosono  diresmikan  pada  tanggal  25  Juni  1881; jalur Kertosono-Kediri pada tanggal 13 Oktober 1881; jalur Kertosono-Nganjuk pada  tanggal  1  Oktober  1881;  dan  jalur  Nganjuk-Madiun  pada  tanggal  1  Juni 1882 (Harimintadji, 2002, p. 44). Hal demikian menandai bahwa pembangunan kereta api merupakan proyek jangka panjang, yang melewati wilayah Nganjuk. Akan lebih mudah pembangunan proyek ini jika ibukota lebih didekatkan dan supervisi yang dilakukan terhadap proyek tersebut jauh lebih mudah.

## 2. Masjid Agung Baitussalam
Masjid  berperan  penting  sebagai  tempat  ibadah  umat  Islam.  Ketika Afdeeling Berbek  belum  dipindahkan  ke  Nganjuk,  terdapat  masjid  besar  yang  sangat kental  akulturasi  Hindu,  Jawa,  China,  dan  Timur  Tengah.  Masjid  itu  menjadi monumen kejayaan Afdeeling Berbek dari era Sosrokoesomo I hingga sekarang. Masjid  tersebut  bernama  Masjid  (Yoni)  Al-Mubarok  Berbek  yang  terletak  di sebelah barat alun-alun Berbek. Masjid itu diperkirakan dibangun sekitar tahun
1831.  Ada  beberapa  masjid  lain  yang  dapat  diakui  sebagai  warisan  sejarah. Misalnya di Nganjuk, di sana terdapat Masjid Agung Baitussalam.
Masjid Agung Baitussalam Nganjuk merupakan bukti awal pemindahan pusat pemerintahan dari Berbek ke Nganjuk. Terdapat beberapa candrasangkala dalam  masjid  ini  yang  memiliki  relevansi  dalam  pemindahan  pemerintahan pada  era  Sosrokoesomo  III. Candrasangkala tersebut  adalah:  (1)  Sebelah  utara luar, “ Hingkang yasa mimbar puniko Kyai  Haji  Penghulu Bagus Alhaji Mohammad Yacub ” ; (2)  Sebelah  utara  bagian  dalam, “ Adegipun  masjid  kita  Nganjuk ” tahun Jawi 1814 tahun Jawi 1813; (3) Sebelah timur luar, “ Dal Hijrotun Nabiy dadosipun Mimbar ” ; (4) Bagian timur dalam, “ Hijrotun Ghoziyatun ” ; (5) Sebelah selatan luar “ Ngalih  ipun  negari  saking  Berbek,  Bupati  Kanjeng  Adipati  Sosrokoesoemo  Tahun Walandi 1880 ” (Harimintadji et al., 2003, p. 123).
Candrasangkala tersebut  juga  mengungkap  bahwa  pemindahan  pusat pemerintahan  benar  terjadi  pada  tahun  1880.  Sesuai  dengan candrasangkala tersebut  pula  Harimintadji,  berpendapat  bahwa  masjid  tersebut  dibangun tahun  1884  (Harimintadji  et  al.,  2003).  Tahun  ketika  ibukota  sudah dipindahkan.  Untuk  itu  masjid  ini  sangat  penting  dalam  penelusuran  sejarah pemindahan pusat pemerintahan Afdeeling Berbek ke Nganjuk.
Mengenai  pembangunan  masjid  Agung,  masjid  ini  dibangun berdasarkan  kosmologi  dan magic  religius .  Berdasarkan  konsep  tersebut, bangunan  masjid  selalu  melengkapi  bangunan  kraton,  terletak  di  dekat  alun- alun,  yan g  pada  hakikatnya  adalah  sesuai  dengan  azas  “ mocopat ”  dari zaman prasejarah. Berdasarkan azas tersebut di sekeliling alun-alun biasanya terdapat bangunan istana, masjid pasar dan rumah penjara. Kota Nganjuk jika dikaitkan dengan konsep tersebut justru lebih lengkap. Sebelah timur alun-alun terdapat Pendopo kabupaten, sebelah selatan terdapat pusat pertokoan (pasar), sebelah barat  terdapat  masjid  dan  rumah  penjara,  dan  sebelah  utara  terdapat  Kantor Polisi (keamanan) dan sekolahan (Harimintadji et al., 2003, p. 122).
Gambar 2. Masjid Agung Baitusslam 1885
Bangunan  Masjid  Agung  Baitussalam  ini  berdiri  di  atas  tanah  seluas, 2.424  m 2 dan  luas  bangunannya  1.124  m 2 .  Di  sebelah  timur  terdapat  pintu masuk,  pintu  utama  (paling  lebar)  terdapat  di  tengah-tengah,  sedangkan  di sebelah  (selatan)  pintunya  lebih  kecil.  Memasuki  halaman  depan  kita  segera memasuki  serambi  masjid  yang  disangga  oleh  tiang  beron  yang  kokoh berjumlah  6  buah.  Di  sebelah  serambi  terdapat  bedug  besar.  Dari  serambi memasuki ruang utama terdapat 5 pintu dengan motif relung yang berukuran sama. Masjid Agung ini disangga oleh 8 tiang utama, 4 tiang berbentuk persegi panjang  terbuat  dari  beton  dan  4  tang  lagi  berbentuk  bulat  panjang  yang berukuran  lebih  tinggi  dari  4  tiang  lainnya,  karena  tiang  tersebut  langsung menyangga atap utama yang tertinggi. Pada dinding kanan dan kiri terdapat 2 pintu  dan  6  jendela  yang  semuanya  dengan  motif  relung.  Di  sebelah  barat ruang  utama  terdapat  mihrab  yang  relatif  luas,  yang  di  kanan  dan  kirinya terdapat  kamar  yang  dipergunakan  sebagai  tempat  penyimpanan benda/barang yang ada kaitanya dengan kegiatan masjid.

## 3. Kantor Pos Nganjuk
Di Nganjuk tersedia akses jalan kereta api, sehingga memudahkan bagi daerah ini untuk menerima informasi dan melakukan komunikasi dengan daerah lain. Dalam  proses  surat-menyurat  di  wilayah Afdeeling Berbek  dibangun  3  kantor pos  pembantu  yang  tersebar  di  beberapa  distrik  pada  tahun  1881  (Urokhim, 2010,  p.  87).  Pembangunan  kantor  pos  pembantu  pertama  yang  berada  di Nganjuk dilakukan pada tanggal  31 Januari  1881 ( Staatsblaad van  Nederlandsch Indië tanggal  31  Januari  1881  No.  43).  Setelah  pembangunan  yang  pertama, pada  tanggal  25  Juni  1882  didirikan  pos  kuda  yang  menghubungkan komunikasi dari Nganjuk ke Kediri ( Staatsblaad van Nederlandsch Indië , tanggal 25  Juni  1882  No.  174).  Keunikan  cara  pengiriman  surat  kala  itu  adalah  kuda digunakan  sebagai  alat  transportasi  surat  antara  Nganjuk  ke  Kediri  dan sekitarnya.  Pendirian  kantor  pos  terkahir  berada  di  Kertosono  dan  sudah diresmikan penggunaanya pada tahun 1883.

## 4. Pabrik Gula Nganjuk
Beberapa wilayah Nganjuk jenis tanahnya sangat potensial dalam pengolahan tanaman  perkebunan.  Tebu  merupakan  tanaman  yang  memiliki  sejarah panjang  di  Nganjuk  sejak  masa  tanam  wajib  (tanam  paksa).  Ada  beberapa bangunan dari pabrik gula era kolonial yang masih bertahan hingga sekarang di Nganjuk.
Luas  areal  tanam  wajib  di  Keresidenan  Kediri  pada  tahun  1833  seluas 642  bau  mengalami  peningkatan  pada  tahun  1860  menjadi  1900  bau,  sampai pada  akhir  tahun  1901  jumlah  lahan  perkebunan  meningkat  tajam  hingga mencapai  20.000  bau.  Lahan  areal  tanam  wajib  di  Berbek  sampai  pada  tahun 1890  tidak  mengalami  perubahan,  demikian  juga  dengan  pembagian  wilayah administrasinya. Permasalahan lain yang muncul dari penanaman tebu secara paksa ini adalah pengangkutan hasil dari perkebunan yang dirasa sangat sulit, karena  kondisi  geografis  wilayah  Berbek  yang  berupa  pegunungan  dan
berjalan  terjal  membuat  proses  pengangkutan  ke  pabrik-pabrik  gula  dan pelabuhan berjalan lambat (Prasetyo, 2015, p. 30). Ketika ibukota dipindahkan, urusan-urusan  perkebunan,  penanaman  dan  distribusi  menjadi  lebih  mudah. Sejak itu, pabrik gula mulai banyak muncul.
Pabrik-pabrik gula di wilayah Nganjuk dikuasai oleh pengusaha swasta, di antaranya adalah Pabrik gula di District Waruja dimiliki oleh Liem Tik Koej dan  J.W.  Lucus  dengan  luas  mencapai  336  bau;  dan  Pabrik  gula  di  Distrik Gemenggeng dimiliki N.J. Land Bouw de Nam dengan luas mencapai 534 bau (Urokhim,  2010,  p.  82).  Selain  itu,  ada  beberapa  pabrik  gula  lain  seperti  di Loceret  (Godean),  dan  Patianrowo.  Pembangunan  pabrik  gula  ini  mampu meningkatkan  ekonomi  daerah  Nganjuk.  Masyarakat  bisa  bekerja  sebagai buruh tani, buruh di pabrik, hingga juru tulis di industri gula.
5. Handels Vereeniging Amsterdam (HVA) di Nganjuk
Dibangunya  pabrik  gula  berarti  ada  lembaga  kesehatan  yang  didirikan  oleh pabrik tersebut sebagai standarisasi pekerjaan. Lembaga tersebut dapat berupa klinik,  dokter  jaga,  ataupun  rumah  sakit.  Di  Hindia  Belanda  dikenal Handels Vereeniging  Amsterdam (HVA)  dan  lembaga  ini  berdiri  di  Nganjuk  dan Kertosono.  Mulanya,  pemerintahan  kolonial  membentuk  HVA  di  daerah kekuasaan kolonial yang terdapat perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1873.  Organisasi  tersebut  didirikan  untuk  mengatur  kegiatan  perdagangan, pengolahan  tanah  dan  kebutuhan  kesehatan  maupun  kebutuhan  seluruh karyawan maupun program perusahaan, yang salah satunya adalah kesehatan bagi karyawan perusahaan yang dikelola Belanda.
HVA awalnya dikhususkan untuk karyawan perusahaan, dideklarasikan oleh para tokoh agama yang peduli dengan dengan kesehatan di Jawa Tengah khususnya  di  perusahaan  penggilingan  tebu.  Tokoh  agama  bekerja  sama dengan pengusaha pabrik untuk mendirikan klinik kesehatan yang diperlukan oleh  semua  karyawan.  Dengan  berdirinya  klinik  kesehatan  di  sekitar perusahaan,  banyak  memanfaatkannya.  Selain  itu  juga  sudah  ada  klinik kesehatan yang lain namun belum bisa menyentuh rakyat kecil. Sedangkan di daerah  Nganjuk  sendiri  ketika  itu  terdapat  klinik  HVA,  juga  ada  klinik kesehatan umum yang didirikan oleh pemerintah setempat (Purwadi, Damari, Handoko, Syifa, & Pratignyo, 2014, pp. 11 – 13).
HVA di Nganjuk didirikan oleh Bupati Sosrokoesoemo III antara tahun 1890-1895,  yang  merasa  kurang  lengkap  ketika  pemerintahannya  belum  ada fasilitas  kesehatan  umum  masyarakat  Nganjuk,  yang  pada  masa  itu  masih mengandalkan  kesehatan  atau  dokter  dari  Kediri.  Klinik  kesehatan  pertama kali  berdiri  di  wilayah  timur,  yang  meliputi  pabrik  gula  Lestari,  Juwono, Purwoasri,  dan  Kujon  Manis.  Klinik  HVA  Kertosono  sendiri  berdiri diperkirakan pada tahun 1880 hampir bersamaan dengan klinik di daerah Blitar 1890 (Purwadi et al., 2014, p. 67).
Pembangunan  Nganjuk  sebagai  ibukota  baru  tidak  berhenti  sampai  di situ saja. Banyak pembangunan lain yang diteruskan. Ketika Sosrokoesomo III
dipensiunkan  sebagai  bupati  Berbek,  wilayah  Nganjuk  mulai  dibangun. Pembangunan  lanjutan  dilakukan  oleh  Sosrohadikoesoemo  sebagai  bupati pengganti Sosrokoesomo III.

## PENUTUP
Pemindahan  pusat  pemerintahan  dari  Berbek  ke  Nganjuk  pada  tahun  1880 berdampak  pada  berkembangnya  Nganjuk  sebagai  ibukota  baru. Perkembangan  tersebut  terwujud  dalam  bentuk  bangunan-bangunan administratif, ekonomi, bahkan kesehatan. Pembangunan ini adalah wujud dari perkembangan  wilayah  Nganjuk  akibat  pemindahan  pusat  pemerintahan Berbek.  Pembangunan  yang  paling  penting  adalah  jalur  kereta  api  dari Surabaya hingga Solo yang  melewati Nganjuk.  Antara tahun 1881-1883, jalur- jalur  yang  melewati  Nganjuk  tersebut  diresmikan.  Pembangunan  selanjutnya adalah  Masjid  Agung  Baitussalam  yang  dibangun  pasca  pemindahan  pusat pemerintahan.  Di Afdeling Berbek  terdapat  tiga  kantor  pos  yang  dibangun antara  tahun  1881-1883.  Adapula  kantor  pos  kuda  yang  menggunakan  kuda sebagai  alat  transportasi.  Sementara  itu,  pembangunan  di  sektor  ekonomi ditandai dengan pembangunan pabrik gula di wilayah Nganjuk,  Loceret, dan Kertosono.  Pembanguan  pabrik  gula  ini  juga  diikuti  dengan  pelayanan kesehatan yang disebut yang berada di Nganjuk dan Kertosono.

## REFERENSI
Achmad, S. W. (2016). Babad Giyanti: Palihan Nagari dan Perjanjian Salatiga . Yogyakarta: Araska. Carey, P. (1984). Changing Javanese perceptions of the Chinese Communities in Central Java 1755-1825 (Orang Jawa & Masyarakat Cina 1755-1825) . (T. P. Aset, Trans.). Jakarta: Pustaka Aset.
Damari, S. H., & Efendy, A. T. (2014). Kabupaten Pace dalam Lintas Sejarah . Nganjuk: Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Nganjuk.
Harimintadji. (2002). Menguak Tabir Boyongan Ibukota Kabupaten dari Berbek ke Nganjuk . Nganjuk: Tanpa Penerbit. Harimintadji, H. M., Santoso, Suranto, & Suwarno. (2003). Menguak Tabir Boyongan Ibukota Kabupaten dari Berbek ke Nganjuk . (H. Nurcahyo, Ed.). Nganjuk: Yayasan Salepuk.
Olthof, W. L. (1941). Poenika Serat Babad Tanah Djawi Wiwit Saking Nabi Adam Doemoegi Ing Taoen 1647 . „s -Gravenhage: Martinus Nijhoff. Paulus, J., & Stibbe, D. G. (Eds.). (1919). Benthos Berbek. In Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië (Zesde Deel).  ‟s -Gravenhage: Martinus Nijhoff. Pranoto, S. W. (2010). Jawa. Bandit-Bandit Pedesaan: Studi Historis, 1850-1942 . Yogyakarta: Graha Ilmu.
Prasetyo, M. D. (2015). Sejarah Pemindahan Ibukota Kabupaten Nganjuk Jawa Timur dari Berbek ke Nganjuk 1880: Tinjauan Historis Pemindahan Pusat Pemerintahan dan Dampaknya Hingga Tahun 1901 . UIN Sunan Ampel Surabaya. Purwadi, A. T. E., Damari, Handoko, R., Syifa, M., & Pratignyo, L. (2014). Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Kabupaten Nganjuk: Dinamika,
Pengabdian dan Kontribusi Sosial dalam Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat .
Yogyakarta: Bangun Bangsa. Sukardi, T. (2014). Tanam Paksa di Banyumas: Kajian Mengenai Sistem, Pelaksanaan, dan Dampak Sosial Ekonomi . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Urokhim, A. (2010). Afdeeling Berbek di Bawah Sosrokoesomo III, 1878-1901 . Universitas Airlangga.
1 Mancanegara adalah  sebutan  untuk  wilayah  kerajaan  (Mataram  Islam)  yang  berada  di  luar negaragung tetapi tidak termasuk daerah pantai utara. 2 Cacah adalah kelompok tenaga kerja yang menjadi tulang punggung agar sebidang tanah yang dikerjakan menghasilkan pajak dan upeti.
3 Resolutie.  Bijlage  XXV. Perjanjian  Sepreh,  3  Juli  1830.  (w.g.)  van  Lawick  van  Pabst  (Arsip Nasional Republik Indonesia).