Vol. 7 No. 1 (2023)
Siti Alisah dan Omang Suparman, Peran Pemerintah dalam . . . 94

## PERAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TOKOPEDIA PADA PERKARA No. 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST.

## (THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN THE PROTECTION OF TOKOPEDIA CONSUMERS IN CASE
NO.235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST)
Siti Alisah 1 , Omang Suparman 2
1 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon Email: siti.alisah@umc.ac.id , omang.suparman@umc.ac.id

## Abstract
In 2020 the Indonesian Consumer Community is suing the Minister of Communication and Informatics and PT. Tokopedia. In this case PT. Tokopedia stores and protects the confidentiality of personal data and the privacy rights of users of the online  shopping site Tokopedia.com which are currently controlled by third parties without the consent of the account owner. In this problem the data controlled by P.T. Tokopedia has distributed as many as 106 million leaked data to third parties, causing offers to be made on the dark web for trading. This consumer data consists of email address, date of birth, gender, and telephone number. The spread of this information can lead to other cyber  crimes. Furthermore, his personal data that is controlled by consumers has the potential for Cyber crimes in the form of (Scaming, Phishing, Malware) and other criminal acts.
Keywords: Protection, Consumers, Cyber Crime.
Vol. 7 No. 1 (2023)
Siti Alisah dan Omang Suparman, Peran Pemerintah dalam . . .
95

## Abstrak
Di tahun 2020 Komunitas Konsumen Indonesia menggugat Menteri Komunikasi dan Informatika dan PT. Tokopedia dengan gugatan kesalahan PT. Tokopedia yang menyimpan dan melindungi kerahasiaan data pribadi dan hak privasi akun pengguna situs belanja online tokopedia.com yang saat ini dikuasai pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik akun. Dalam perkara ini data yang di kuasai oleh P.T. Tokopedia telah tersebar sebenyak 106 Juta data yang bocor ke pihak ketiga hingga menimbulkan terjadinya penawaran dalam situs dark web untuk diperjual belikan. Data -  data konsumen ini terdiri dari alamat e-mail, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor telefon. Telah tersebarnya informasi  - informasi ini dapat menimbulkan kejahatan cyber lainnya. Selanjutnya dikuasainya data pribadi milik para konsumen berpotensi timbulnya tindak pidana Cyber berupa (Scaming, Phising, Malware) dan tindak pidana lainnya.
Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, Kejahatan Elektronik
FH UM Cirebon
Siti Alisah dan Omang Suparman, Peran Pemerintah dalam . . .
96

## A. Pendahuluan
Di tahun 2020 Komunitas Konsumen Indonesia menggugat Menteri Komunikasi dan Informatika dan PT. Tokopedia dengan gugatan kesalahan PT. Tokopedia yang menyimpan dan melindungi kerahasiaan data pribadi dan hak privasi akun pengguna situs belanja online tokopedia.com yang saat ini dikuasai pihak ketiga tanpa persetujuan pemilik akun. Dalam kasus ini pemindah tanganan data pribadi miliki konsumen tokopedia.com dianggap merupakan suatu kebocoran data pribadi dan kesalahan dari PT. Tokopedia. Hal ini dikarenakan data pribadi yang bocor mencakup alamat, nomor telefon pribadi, dan  identitas lainnya milik konsumen
tokopedia.com.
Sehubungan dengan hal ini Komunitas Konsumen Indonesia mengajukan gugatan atas kebocoran data pribadi konsumen tokopedia.com.    Putusan perkara ini telah ditetapkan sebagai putusan yang Inkract setelah melalui 2 (dua) putusan sebelumnya dengan nomor perkara Nomor: 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST yang ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan putusan hakim menyatakan eksepsi para diterima dan dikabulkan. Lalu pada tanggal 27 Agustus 2021 ditetapkan putusan perkara atas banding yang diajukan dengan nomor perkara Nomor: 138/PDT/2021/PT.DKI dengan putusan hakim menetapkan putusan menguatkan putusan tingkat pertama. Hingga pada putusan kasasi dengan
nomor perkara Nomor: 1390 K/PDT/2020 pada tanggal 15  Juni 2022 dengan putusan hakim menetapkan untuk menolak kasasi pemohon. Dalam perkara ini KKI sebagai penuntut menuntut Tergugat I (KEMKOMINFO) atas kegagalannya mengawasi perpindahan tangan data pribadi konsumen Tergugat II (PT. Tokopedia) yang. Selanjutnya tuntutan kepada Tergugat II merupakan kesalahan yang menyebabkan bocornya informasi data konsumen Tergugat II. dalam investigasinya pada tanggal 1 sampai dengan 3 Mei 2020 telah terjadi suatu penawaran dalam suatu situs dark web bernama Raid Forums yang menjual sebanyak 15 juta akun oleh pengguna bernama Whysodank dan sebanyak 91 juta akun oleh pengguna bernama ShinyHunters dalam situs tersebut. Namun dalam perkara  ini
Tergugat II telah  mengkonfirmasi dan menyampaikan klarifikasi bahwa segala bentuk transaksi yang terjadi dalam bentuk apapun sudah aman dan tidak termasuk di dalam data yang bocor ke pihak ketiga. Serta Tergugat II juga menyampaikan bahwa kebocoran data tersebut merupakan bentuk pencurian data yang dilakukan pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab. Selanjutnya dikuasainya data pribadi milik para konsumen Tergugat II berpotensi timbulnya tindak pidana Cyber berupa ( Scaming, Phising, Malware ) dan tindak.
FH UM Cirebon
Siti Alisah dan Omang Suparman, Peran Pemerintah dalam . . .
97

## B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum dalam perkara No. 235/PDT.G/2020/PN.JKT. PST. berdasarkan selurh pertimbangan hakim terhadap para konsumen yang datanya telah dicuri ?
2. Bagaimana jika pertanggungjawaban tindak pidana
cyber yang berkaitan dengan perkara ini telah dilakukan oleh pihak - pihak tidak bertanggungjawab yang telah disebutkan sebelumnya?
C. Metode Penelitian Artikel ini bermaksud menganalisa suatu kasus mengenai perlindungan privasi. Data yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah data kuantitatif yang dikumpulkan melalui pengumpulan data yang berasal dari internet dan buku  -  buku yang berkaitan dengan inti pembahasan dari artikel ini. Data -  data yang digunakan juga berasal dari sumber - sumber tepercaya yang berkompeten di bidangnya. Peraturan perundang undangan yang digunakan untuk melandasi yurisdiksi penulisan artikel ini juga masih berbentuk RUU yang belum di sahkan namun untuk lex generalis terkait peraturan penanganan limbah yang sudah berlaku juga digunakan sebagai peraturan pembanding.
D. Hasil danPembahasan
1.
Pertanggungjawaban hukum dalam perkara No. 235/PDT.G/2020/PN.JKT .PST. berdasarkan seluruh pertimbangan hakim terhadap para konsumen yang datanya telah dicuri.
Dalam perkara a quo data yang di kuasai oleh Tergugat II telah tersebar sebenyak 106 Juta data yang bocor ke pihak ketiga hingga menimbulkan terjadinya penawaran dalam situs dark web untuk diperjual belikan. Data-data konsumen ini terdiri dari alamat e-mail, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor telefon. Telah tersebarnya informasi - informasi ini dapat menimbulkan kejahatan cyber lainnya. Dari pertimbangan- pertimbangan hakim yang tercantum pada lembar putusan perkara No. 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST.
majelis hakim mempertimbangkan bahwa dikuasainya data para konsumen oleh pihak ketiga dengan kuasa dan tindakannya yang tidak bertanggungjawab dapat menyebabkan penderitaan secara batin yang dirasalkan oleh para konsumen yang datanya telah dicuri. Oleh karena itu hakim memutuskan untuk memberlakukan denda
Rp.100.000.000.000,00 (Seratus Miliar Rupiah) kepada pihak kedua untuk dimasukan kepada kas negara, serta menghentikan kegiatan penyelenggaraan sistem elektronik sementara, mencabut tanda daftar untuk menambah konsumen baru.
FH UM Cirebon
Siti Alisah dan Omang Suparman, Peran Pemerintah dalam . . .
98
Namun putusan majelis hakim ini dirasa kurang tepat sasaran karena tidak berdampak pada konsumen yang menjadi korban kebocoran data. Walaupun Tergugat II diharuskan mempublikasikan klarifikasi atas terjadinya kasus ini. Namun publikasi tersebut juga dirasa kurang mencakup seluruh  korban. Karena publikasi ini di sampaikan melalui situs website toko pedia yang berbentuk pdf yang sulit dijangkau oleh sebagian besar masyarakat. Alternatif atas publikasi klarifikasi ini adalah mengirimkan surel secara pribadi ke para korban dengan usaha  untuk melakukan takedown terhadap informasi yang bocor ke darkweb . Serta tanggungjawab atas pengawasan hal ini harus dilakukan secara intensif oleh Tergugat I atas kewenangannya mengawasi kegiatan transaksi elektronik. Pengawasan yang dapat dilakukan antara lain mem blokade akses yang berdekatan dengan unsur dark web yang dapat mengganggu kegiatan elektronik kedepannya. Serta melakukan investigasi atas pengguna dark web yang ada di Indonesia. Selanjutnya sebagai tindakan prefentif pengawasan yang dilakukan dapat berupa pengawasan atas tiap - tiap pengguna internet di Indonesia dan tindakannya yang dilakukan. Namun hal ini harus mendapatka perlindungan hukum atas privasi yang diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia jika terjadi kesalahan atas pengawasan yang dilakukan.
Lebih lanjut lagi
KEMKOMINFO bekerjasama dengan Kepolisian Republik
Indonesia secara gencar melakukan penindakan  -  penindakan atas kejahatan cyber yang dilakukan dalam ruang lingkup pengawasannya. Pengembangan atas teknologi yang digunakan oleh para pemangku kewenangan ini harus beriringan dengan kualitas sumberdaya yang memadai. Peninjauan masalah kebijakan kriminalisasi dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini merupakan tahap yang paling strategis dari keseluruhan perencanaan proses fungsionalisasi hukum pidana atau proses penegakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan kejahatan cyber crime. 1
Dalam perkara ini memiliki kesamaan dengan kasus cyber crime pertama kali yang terjadi di Indonesia pada tahun 1990-an dengan munculnya kasus pemakaian nama domain  www.mustikaratu.com yang disidangkan di pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus ini menyeret seorang terdakwa yang bernama Tjandra Sugiono dengan dakwaan Pasal 382  bis KUHP dan Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 19 huruf b UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pemeriksaan perkara tersebut
1 Abdul Agis, “Peranan Kepolisian Dalam Penyidikan Penyalahgunaan Informasi Dan Transaksi Elektronika (Ite),”
Al Hikam 1, no. 2 (2017): 37–57.
FH UM Cirebon
Siti Alisah dan Omang Suparman, Peran Pemerintah dalam . . .
99
majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa perbuatan yang  didakwakan tidak terbukti sehingga terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. 2 Kesamaannya terdapat pada pembuktian kejahatan yang sama - sama menemukan kesulitan dalam memutuskan hukuman kepada pihak yang bersalah sehingga putusan pengadilan membebaskan pihak yang bersalah dengan hal -  hal yang tidak dapat dipenuhi oleh para pihak yang berperkara. Oleh karena itu dalam perkara ini pembuktian atas tindak pidana cyber sulit untuk membuktikan bahwa pihak yang melakukan suatu kejahatan benar -  benar bersalah. Penegakan hukum atas tindak pidana cyber mengalami kesulitan karena tindak pidana yang dilakukan tidak lagi dibatasi oleh teritori dan dapat dilakukan dalam hitungan detik dengan dampak yang ditimbulkan sangat cepat dan dahsyat. 3 Dengan objek perkara ini yang merupakan data pribadi yang menjadi alat bukti yang disetarakan dengan objek hukum yang dibuat diatas kertas karena ranah tindak pidana yang dilakukan secara elektronik. 4
2 Utin Indah and Permata Sari, “Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia,” Mimbar Jurnal Hukum 2, no. 1 (2021): 1–19, https://doi.org/10.61084/jsl.v2i01.7.
3 Abu Bakar Munir, Cyber Law: Policies and Challenges , 2nd ed. (Penang: Butterworths Asia, 1999), hlm 208.
4 Ahmad M.Ramli, “Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E-Commerce Dalam Sistem Hukum
Dalam bukunya yang berjudul
" CYBER LAW dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia" Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH., MH., FCBArb. menyampaikan bahwa terdapat tiga pendekatan  yang dapat dilakukan untuk mempertahankan keamanan di cyberspace yaitu: 5
1. Pendekatan Teknologi
2. Pendekatan Sosial Budaya-
Etika
3. Pendekatan Hukum Ketiga pendekatan ini digunakan bertujuan untuk mengatasi gangguan keamanan yang dapat digunakan oleh para pemangku kewenangan untuk mengawasi terutama pendekatan teknologi yang bersifat mutlak dilakukan, sebab tanpa  suatu pengamanan jaringan akan sangat mudah disusupi, diinterpretasi, atau diakses secara ilegal dan tanpa hak. Keputusan hakim ini juga dirasa kurang tepat karena pengenaan denda yang wajib dibayarkan oleh PT. Tokopedia dikembalikan ke kas negara. Hal ini berlawanan dengan putusan ini yang merupakan bentuk putusan yang
Indonesia,” in Commercial Law (DKI Jakarta: Komnas HAM, n.d.), perpustakaan.komnasham.go.id/opackomn as/index.php?p=show_detail&id=3999, hlm 12-19. 5 Ahmad M. Ramli, Cyber Law Dan HAKI  Dalam Sistem Hukum Indonesia (DKI Jakarta: Bandung PT Refika Aditama, 2006), kin.perpusnas.go.id/DisplayData.aspx?pId= 89695&pRegionCode=UNTAR&pClientId=6 50.
FH UM Cirebon
Siti Alisah dan Omang Suparman, Peran Pemerintah dalam . . . 100
merupakan putusan perdata yang seharusnya bersifat: 6
1. Putusan condemnatoir , putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi (kewajibannya). Misalnya, salah satu pihak dihukum untuk membayar kerugian, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara.
2. Putusan declaratoir , putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum. Putusan ini hanya bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya, putusan yang menyatakan bahwa penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa.
3. Putusan constitutif , putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Misalnya, putusan yang memutuskan suatu ikatan perkawinan. Dalam putusan ini hukuman yang dijatuhkan tidak berbentuk suatu penerapan sanksi dalam hukum perdata. Pengenaan denda ini merupakan bentuk penerapan sanksi yang identik dengan sanksi administratif pada hukum administrasi negara.
6 ADCO LAW, Bentuk  -  Bentuk Penerapan Sanksi Hukum , https://adcolaw.com/id/blog/bentuk- bentukpenerapan-sanksi-hukum, diakses pada 3 Juni 2023
Pengenaaan denda ini juga harus harus memenuhi unsur - unsur yang sesuai dengan PP nomor 24 tahun 2021 tentang ata Cara  Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. 7
Namun kembali lagi pada dasar putusan ini yang ditetapkan sebagai perkara perdata. Sudah seharusnya hakim memutuskan dengan hukuman yang sesuai dengan hukuman dari bidang hukum perdata yang mana pihak yang dirugikan dalam kasus ini konsumen tokopedia, harus menerima ganti kerugian atas kebocoran data pribadi mereka. Bukan mengenakan denda yang diberikan kepada kas negara. Namun terdapat kesulitan juga karena belum ada jurisprudensi atas kasus yang serupa sebagai pertimbangan hakim. Disisi lain karena korban yang mengalami kerugian maka terdapat kesulitan untuk melakukan ganti kerugian secara individual. Namun dalam peraturan perundang  -  undangan di Indonesia sudah diatur mengenai hal ini sebagaimana yang tercantum pada pasal 26 ayat (1) dan (2) UU ITE yang berbunyi " Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-  undangan,
7 Raharja, Ivan F., and Ratna Dewi. "Penegakan Hukum Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Perizinan." Jurnal Penelitian Universitas Jambi: Seri Humaniora, vol. 15, no. 2, 2013, hlm. 39.
FH UM Cirebon
Siti Alisah dan Omang Suparman, Peran Pemerintah dalam . . . 101
penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan." dan ayat (2) yang berbunyi "Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini". 8 Seharusnya peraturan ini dapat menjadi pertimbangan hakim dalam mengenakan putusan pada perkara ini. Dengan tujuan memenuhi hak konsumen yang mengalami kerugian atas wanprestasi yang terjadi walaupun diluar kendali tergugat II. Namun dalam perkara ini kerugian yang diderita para konsumen terkadang tidak  terasa secara langsung. Hal ini merupakan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan hakim yang mana kerugian atas perkara ini tidak terasa secara langsung oleh para konsumen. Namun secara yuridis putusan pada perkara ini tidak sesuai dengan pokok perkara yang merupakan perkara perdata bukan administrasi negara yang menerapkan denda yang akan diberikan kepada kas negara sebagai hukuman dari suatu tindakan hukum.
8 Kusumah, Raden Christantus Teja. "Analisis upaya ganti kerugian dalam kebocoran data pribadi karena penggunaan search engine menurut
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik." (2019), hlm. 4.
2. Pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana cyber yang berkaitan dengan perkara ini telah dilakukan oleh pihak - pihak tidak bertanggungjawab yang telah disebutkan sebelumnya Pertanggungjawaban hukum atas suatu tindak pidana cyber yang dilakukan oleh pihak ketiga menurut pasal 32 UU ITE ayat (1) dan (2) jo pasal 48 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan dengan hukuman penjara dan denda. Pada ketentuan pasal 32 ayat (1) telah dipenuhi unsur - unsur mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. Dengan terpenuhinya unsur  -  unsur tersebut maka dapat berlaku ketentuan pidana pada pasal 48 ayat (1) yaitu penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selanjutnya pada pasal 32 ayat (2) terpenuhinya unsur dengan  sengaja  dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak dengan di  buktikan adanya penawaran atas data pribadi milik konsumen. Dengan terpenuhinya unsur  -  unsur ini dapat dikenakan pidana yang tercantum pada pasal 48
FH UM Cirebon
Siti Alisah dan Omang Suparman, Peran Pemerintah dalam . . . 102
ayat (2) dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Ketentuan-ketentuan pidana ini dapat diberlakukan jika tiap -  tiap para pihak yang terlibat dapat dihadirkan dengan sebenar - benarnya atas setiap tindakannya. Sementara dalam kasus ini pihak yang melakukan transaksi jual beli data pribadi dalam dark web belum dapat teridentifikasi hingga pada putusan kasasi. Akan timbul pertanyaan apakah data pribadi yang bocor benar -  benar hanya bocor atau sudah terjadi suatu tindak pidana cyber terhadap kasus ini.
Tindakan pindana cyber dalam kasus ini sangat sulit dibuktikan karena dapat terjadii dalam waktu yang sangat singkat dan penyebarannya yang sangat luas. Oleh karena itu diperlukan penelitian yang lebih mendalam terhadap kasus - kasus serupa yang berkaitan dengan kebocoran data pribadi. Selain itu perlu kesadaran masyarakat sebagai pengguna internet juga perlu ditingkatkan untuk menghindari tindak pidana cyber seperti  - phising yang dapat terjadi karena kesalahan secara individual yang secara sadar memasuki website palsu yang melakukan pengumpulan data dan melakukan tindakan yang tidak bertanggungjawab dikemudian hari. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate menyatakakan bahwa "Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 71
tahun 2019, Kominfo berwewenang sebagai regulator, akselerator, dan fasilitator tata kelola data.  Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang mempunyai kewenangan-kewenangan teknis berkaitan dengan keamanan atau teknologi keamanan di semua penyelenggara sistem elektronik nasional," jelasnya dalam rapat kerja bersama Komite I Dewan Pewakilan Daerah RI, di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (21/9/2021). 9
Jadi pada dasarnya Kementerian KOMINFO memiliki kewenangan dalam mengakses tiap - tiap individu yang melakukan kegiatan di internet yang ada di Indonesia jika dalam perkara ini tidak dapat teridentifikasi individu yang melakukan tindakan pencurian data ini besar kemungkinan pengguna dark web
tersebut bukan berasal dari Indonesia. Namun perlu disadari juga bahwa penggunaan situs dark web merupakan tindakan ilegal yang diakui secar internasional karena dalam Article 1 Convention on Cybercrime dijelaskan mengenai akses ilegal sebagai berikut: 10 " Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally, the access to the whole or any part of a computer system without
9 KEMEN KOMINFO, Memastikan Data Pribadi Aman https://www.kominfo.go.id/content/detail /37332/memastikan-data-pribadi- aman/0/artikel, diakses pada 2 Mei 2023. 10 Budapest Convention on Cybercrime 2001
FH UM Cirebon
Siti Alisah dan Omang Suparman, Peran Pemerintah dalam . . . 103
right. A Party may require that the offence be committed by infringing security measures, with the intent of obtaining computer data or other dishonest intent, or in relation to a computer system that is connected to another computer system."
Dikarenakan dark web memiliki IP  address yang tidak dapat diidentifikasi maka terdapat kesulitan untuk menemukan siapa pengguna IP address tersebut. Walaupun konten yang dituju dapat diakses secara publik. Dampaknya kepastian hukum atas tindak pidana cyber yang dilakukan sulit tercapai karena dalam proses penegakan hukum atas kasus ini menemukan kesulitan atas penerapan ketentuan pidana terhadap pihak yang bersalah. Dari sudut pandang penulis putusan hakim atas kasus ini seharusnya melekat pada pihak ketiga yang melakukan kegiatan jual beli di darkweb yang merupakan perbuatan melawan hukum. Jika ditinjau dari putusan ini yang merupakan suatu putusan perdata Tergugat II dan pihak ketiga yang dilibatkan sudah seharusnya diwajibkan untuk membayarkan ganti kerugian dengan nilai yang sama kepada para korban yang datanya diperjual belikan.
Di sisi lain merupakan kewenangan dari KEMKOMINFO sendiri untuk melacak pihak ketiga agar kepastian hukum atas putusan ini tepat sasaran. Hal ini diperlukan Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa “orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah
berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri”. 11
Namun dalam kasus ini jika pihak ketiga juga terseret perkara ini dapat berubah menjadi suatu tindak pidana yang dilakukan dengan oleh pihak ketiga jika  kerugian yang ditimbulkan memenuhi unsur - unsur tindak pidana yaitu: 12
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan:
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
d. Unsur melawan hukum yang objektif;
e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

## E. PENUTUP
1. Kesimpulan dan Saran Jadi dapat disimpulkan dalam perkara No. 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST. kepastian hukum atas putusan yang dilakukan dirasa kurang tepat dikarenakan putusan dari kasus ini merupakan  putusan perdata. Namun dalam hukuman yang diberikan kepada salahsatu pihak merupakan suatu hukuman yang diterapkan dalam pelanggaran administratif
11 Simangunsong, Ceria Jeniari. "Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Pertahanan Antara Pemko Medan dengan Masyarakat (Studikasusputusannomor: 72/Pdt. G/2013/Pn. Mdn)." PhD diss., 2017.
12 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan RamAcara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. hlm. 25-27
FH UM Cirebon
Siti Alisah dan Omang Suparman, Peran Pemerintah dalam . . . 104
karena adanya pengenaan denda yang dimasukan kedalam kas negara. Lebih lanjut lagi pada kasus ini juga bukan merupakan cakupan dari huku internasional yang dapat dianalisa dengan Budapest Convention . Hal  ini dikarenakan tindak pidana cyber sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Ditambah lagi pada kasus ini belum terjadi suatu tindak pidana cyber yang terbukti dilakukan bersumber dari kasus ini maka pihak ketiga yang melakukan dealing di dalam darkweb tidak dapat dikenakan ketentuan pidana dari peraturan perundang - undangan Indonesia.
Daftar Pustaka Agis, A. (2017). PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN PENYALAHGUNAAN INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIKA (ITE) . Al-Hikam Vol 1 no 2 , 40.
Hamzah, A. (2001). Bunga Rampai hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia. Kusumaatmadja, M. (1999).
Penghantar Hukum Internasional. Bandung: Alumni. Kusumah, R. C. (2019). Analisis Upaya Ganti Kerugian Dalam Kebocoran Data Pribadi Karena Penggunaan Search Engine Menurut Undang -  Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Repositori Jurnal FH UNPAR, 4. KOMINFO. (2021, September 28). Memastikan Data Pribadi Aman. Retrieved from kominfo.go.id: https://www.kominfo.go.id/cont
ent/detail/37332/memastikan- datapribadi-aman/0/artikel LAW, A. (2022, OCT 31). Bentuk - Bentuk Penerapan Sanksi Hukum. Retrieved from https://adcolaw.com/id/blog/be ntuk-bentuk-penerapan-sanksi- hukum/ Munir, A. B. (1999). Cyber Law Policies and Challenges.
Raharja, I. F. (2013). Penegakan Hukum Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Perizinan." . Jurnal Penelitian Universitas
Jambi, 39.
Ramli, A. M. (2003). Kekuatan Akta Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Transaksi E -  Commerce Dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung.
Ramli, A. M. (2004). Cyber Law dan
Haki dalam Sistem Hukum
Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.
Sari, U. I. (2021). KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM DALAM UPAYA

## PENANGANAN CYBER
CRIME YANG DILAKUKAN OLEH VIRTUAL POLICE DI INDONESIA. Mimbar Jurnal
Hukum, Volume 2 Nomor. 1, 2. Simangunsong, C. J. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Pertahanan Antara Pemkot Medan dengan Masyarakat. Journal Repository Universitas Medan Area.