## TRANSAKSI KEUANGAN DIGITAL MENGGUNAKAN QRIS DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
Fridayani 1 , Benny Cuaca 2
1 Universitas Pamulang, Banten, 2 Universitas Pelita Harapan Surabaya, Indonesia *Corresponding Author e-mail: dosen02918@unpam.ac.id, bennycuaca@yahoo.com
Article History Received: April 2
Revised: May
Published: May
Key Words: Legal Aspects, Financial Records, Digital, QRIS Abstract: One  sector  that is  experiencing  changes  in the  current  digital era  is the financial sector, where payment transactions are starting to be carried out through digital systems, some of which use the QRIS system. Payment transactions via QRIS can  speed  up transactions and  reduce  operational  costs,  especially for  commercial players. However, the use of QRIS has clearly given rise to what is called digital crime, which can harm users (QRIS consumers) by destroying the QR code and "undoing" the actions carried out by the perpetrator. This research uses qualitative research with data collection techniques through library research which is analyzed qualitatively. The results of the first research concluded that legal protection for QRIS users based on current regulations includes PJSP having valid legal status,  PJSP must create a financial innovation ecosystem with good digital credentials in the financial services sector and be registered with the Financial Services Authority. OJK and QRIS users (consumers) enjoy rights based on the provisions of the Consumer Protection Law and the  ITE  Law.  Second, the legal consequences  of  misusing consumer data in  digital transactions using QRIS make the perpetrator liable for professional misconduct. For losses incurred, QRIS users can file a civil lawsuit or compensation through PJSP, as stipulated in Article 12, paragraph 1, Law no. 27, 2022 on personal data protection. Kata Kunci: Aspek Hukum, Catatan Keuangan, Digital, QRIS Abstrack: Salah satu sektor yang mengalami perubahan di era digital saat ini adalah sektor keuangan, dimana transaksi pembayaran mulai dilakukan melalui sistem digital, beberapa  di  antaranya  menggunakan  sistem  QRIS.  Transaksi  pembayaran  melalui QRIS dapat mempercepat transaksi dan menekan biaya operasional, khususnya bagi pelaku  komersial.  Namun,  penggunaan  QRIS  jelas  telah  memunculkan  apa  yang disebut kejahatan digital, yaitu dapat merugikan pengguna (konsumen QRIS) dengan menghancurkan kode QR dan "membatalkan" tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Penelitian  ini  menggunakan  penelitian  kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data melalui  penelitian  kepustakaan  (library  research)  yang  dianalisis  secara  kualitatif. Hasil riset pertama menyimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna QRIS berdasarkan regulasi  yang  berlaku  saat  ini antara lain  PJSP  memiliki  status hukum yang  sah,  PJSP  harus  menciptakan  ekosistem  inovasi  keuangan  dengan  kredensial digital  yang  baik  di  sektor  jasa  keuangan  dan  terdaftar  di  Otoritas  Jasa  Keuangan. Pengguna  OJK  dan  QRIS  (konsumen)  menikmati  hak  berdasarkan  ketentuan  UU Perlindungan  Konsumen  dan  UU  ITE.  Kedua,  akibat  hukum  penyalahgunaan  data konsumen dalam transaksi digital menggunakan QRIS membuat pelaku bertanggung jawab atas kesalahan profesional. Atas kerugian yang terjadi, pengguna QRIS dapat mengajukan gugatan perdata atau ganti rugi melalui PJSP, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 UU No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi.

## Pendahuluan
Ketika sekelompok pemuda kelahiran tahun 1980 memulai revolusi, era digital pun mulai berkembang. Munculnya digitalisasi menandai dimulainya era informasi digital, atau terciptanya teknologi baru yang lebih maju. Digitalisasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan  modernisasi  atau  inovasi  penggunaan  teknologi.  Hal  ini  sering  dikaitkan
dengan keberadaan internet dan teknologi komputer sebagai alat yang mampu melakukan apa saja untuk memudahkan pekerjaan manusia (Setiawan, 2022).
Fenomena  global  revolusi  digital  telah  banyak  mengubah  cara  hidup  dan  interaksi masyarakat,  khususnya  di  industri  keuangan,  di  banyak  negara,  termasuk  Indonesia. Penerapan pola kehidupan dan interaksi manusia dengan menggunakan berbagai versi basis ekonomi  digital  relatif  mudah  dan  efisien.  Bagi  masyarakat  yang  biasanya  terlibat  dalam aktivitas  ekonomi  model  relasional,  hal  ini  menghadirkan  peluang  sekaligus  tantangan, terutama bagi mereka yang terlibat dalam berbagai inkarnasi basis ekonomi digital, seperti pemilik modal, penyedia layanan platform, dan konsumen (BPHN, 2022).
Teknologi  berkembang  begitu  pesat  sehingga  mengubah  perilaku  manusia  dan menjadikan transaksi sepenuhnya digital. Mengadopsi teknologi digital bukan hanya sekedar cara  untuk tetap  mengikuti  kemajuan  informasi;  yang  lebih  penting  lagi,  teknologi  digital dapat  membantu  masyarakat  dalam  berbagai  hal,  termasuk  dalam  melakukan  transaksi keuangan.  Pembayaran  terbatas  dan  layanan  sistem  keuangan,  seperti  transfer  uang, penyimpanan sejumlah uang, dan transaksi pembayaran, menguntungkan penyedia layanan dan pelanggan ketika ditawarkan melalui sistem keuangan digital. Hal ini mengurangi bahaya kerugian  bagi  nasabah  dan  membuat transaksi  keuangan  menjadi  cepat,  aman,  dan  efisien (Setiawan,  2022).Dunia  perbankan  merupakan  salah  satu  sektor  yang  membutuhkan transformasi  digital.  Setidaknya  ada  3  (tiga)  aspek  utama  yang  mendorong  perkembangan transformasi  digital  perbankan  di  Indonesia,  yaitu  peluang  digital,  perilaku  digital,  dan transaksi  digital.  Akselerasi  perbankan  digital  di  Indonesia  ditandai  dengan  semakin meningkatnya penggunaan pembayaran digital melalui QRIS (Indonesian Standard for Quick Response Codes), (Saraswati, 2023).
Dilihat dari perspektif transaksi digital yang menjadi fokus kajian ini, Bank Indonesia (BI)  mencatat  hingga  Oktober  2023,  nominal  transaksi  QRIS  akan  meningkat  sebesar 186,08% year-on-year (y-o-y) atau mencapai Rp 24,97 triliun ( Irawati, 2023). Berdasarkan data Bank Indonesia, hingga 83% volume transaksi QRIS didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan  menengah  (UMKM).  Jumlah  ini  seharusnya  meningkat  dibandingkan  tahun-tahun sebelumnya. Perdagangan melalui QRIS dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang  lebih  efektif.  Memang  transaksi  keuangan  melalui  QRIS  memungkinkan  transaksi menjadi  lebih  cepat  dan  dapat  menekan  biaya  operasional.  Menurut  Profesor  Dodi  W. Irawanto,  pakar  UMKM  dan  SDM  Universitas  Brawijaya  (UB),  mengatakan  sistem digitalisasi  semakin  memudahkan  pelaku  UMKM  dalam  meningkatkan  efisiensi  dan produktivitasnya. Dengan hadirnya QRIS, pelaku UMKM tidak perlu lagi membuat laporan
keuangan konvensional namun juga dapat terintegrasi dengan platform pelaporan keuangan yang  prosesnya  lebih  sederhana.  Selain  itu,  pencatatan  laporan  keuangan  secara  real  time dapat memberikan peluang  efisiensi dengan alokasi anggaran yang lebih akurat (Fizriyani, 2023).
Transaksi keuangan sistem digital menggunakan QRIS jelas tidak selalu memberikan dampak positif bagi konsumen keuangan digital, seperti disebutkan di atas. Memang QRIS jelas  memiliki  kelemahan  yang  bisa  dimanfaatkan  oleh  pihak-pihak  tertentu  untuk mendapatkan keuntungan ilegal, sehingga berpotensi merugikan konsumen keuangan digital. Kondisi  tersebut  sejalan  dengan  kutipan  voi.id  bahwa  penggunaan  QRIS  untuk  transaksi pembayaran  akan  menghadapi  ancaman  kejahatan  digital.  Memang  sangat  sulit  bagi  mata manusia untuk membedakan kode QR asli dan palsu. Memang ternyata QR Code resmi asli penjual bisa dimodifikasi dan ditambah link virus dan malware yang mampu mencuri akun konsumen (Voi.id, 2023)
Metode  baru  kejahatan  keuangan  digital  yang  menggunakan  sistem  QRIS  melalui kode QR disebut “quishing”, yaitu gabungan antara kode QR dan phishing, di mana pelaku “memikat” calon korban untuk mendapatkan informasi pribadi. Cara kerjanya, ketika korban memindai kode QR, akan muncul pesan teks sederhana, daftar aplikasi, bahkan alamat peta. Dengan kemampuan tersebut, calon korban akan diarahkan oleh pelaku ke website palsu yang sulit dideteksi. Pelaku kemudian mengelabui calon korban agar mengunduh sesuatu ke dalam perangkat yang justru merugikan perangkat calon korban. Selanjutnya, penyerang meminta calon korban untuk memasukkan beberapa detail login, yang kemudian diperoleh penyerang. Jenis  kejahatan  “quishing”  ini  semakin  meningkat  karena  siapa  pun  yang  tidak  memiliki keahlian khusus dapat dengan mudah membuat kode QR (Nano, 2024).
Contoh  kasus  nyata  adalah  yang  terjadi  pada  seorang  ibu  bernama  Rani,  seorang penjual  tortilla  pinggir  jalan  di  wilayah  Bekasi.  Rani  baru-baru  ini  menyadari  bahwa pendapatan  yang  ia  peroleh  dari  penjualannya  sebenarnya  terbatas,  yang  baru  diketahui setahun kemudian. Dari hasil penelusuran, diketahui ada yang menempelkan QRIS palsu di keranjang  belanjaannya.  Akibat  kejadian  tersebut,  masih  belum  jelas  siapa  pelaku pemasangan  QRIS  palsu  tersebut.  Kejadian  ini  dilaporkan  ke  polisi  setempat  oleh  korban namun tidak dapat ditangani karena kesulitan dalam  memberikan  bukti. Korban kemudian bertanya  kepada  bank  tempat  dia  menyimpan  uang  tersebut  untuk  membantu  mengetahui identitas penerima uang dari  salinan rekening korannya  namun tidak  berhasil. Sebab  bank tidak bisa memberikan informasi rahasia perbankan kepada siapapun.
Berdasarkan  permasalahan  yang  timbul  dalam  penggunaan  QRIS  sebagai  sistem transaksi pembayaran digital di atas, setidaknya dapat diidentifikasi 2 (dua) Perma Alahan dari segi hukum. Pertama, konsumen yang menjadi korban penipuan QRIS berada pada posisi yang  lemah  sehingga  pemerintah  mempunyai  kewajiban  untuk  memberikan  perlindungan hukum kepada pengguna QRIS sebagai konsumen. Kedua, sistem QRIS sebagai alat transaksi pembayaran digital menimbulkan kejahatan digital dengan memanfaatkan kelemahan yang ada berupa QRIS palsu dan memusnahkannya sehingga dapat menimbulkan akibat hukum.

## Metode Penelitian
Artikel penelitian ini berkonsultasi dengan Mamahit & Urumsah (2018) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian sastra, meliputi observasi dan telaah informasi terkait topik penelitian. Penulis kemudian menggabungkan metode tersebut dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menjelaskan suatu peristiwa yang akan datang (Arianto, 2021).
Makalah hukum primer dan sekunder berfungsi sebagai sumber data sekunder untuk pengumpulan data. Dokumen hukum utama yang dimaksud adalah: Peraturan Bank Indonesia Nomor  18/40/PBI/2016  tentang  Pembayaran  untuk  Pemrosesan Transaksi;  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  2024  tentang  Perubahan  Kedua Atas  Undang-Undang Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan  Transaksi  Elektronik;  Peraturan  Perbankan Indonesia No. 20/6/Pbi/2018 tentang Mata Uang Kripto; Peraturan Dewan Gubernur Nomor 21/18/Padg/2019 tentang Penerapan Kode Respon Cepat Standar Pembayaran Nasional; dan peraturan  terkait  lainnya  yang  berkaitan  dengan  hal  ini.  Meneliti.  Penelitian  dokumen digunakan  untuk  mengembangkan  dokumen  hukum  sekunder.  Mempelajari  buku,  makalah, jurnal  penelitian,  jurnal  online,  dan  sumber  literatur  lain  yang  berkaitan  dengan  topik merupakan cara penelitian sastra dilakukan (Rinjani, 2022).

## Hasil dan Pembahasan

## Perlindungan Hukum Bagi Pengguna QRIS
QRIS  adalah  format  kode  QR  yang  diciptakan  untuk  mempermudah  transaksi pembayaran digital menggunakan aplikasi cryptocurrency, dompet digital, dan layanan mobile banking di Indonesia. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Penyelenggaraan Respon Cepat Nasional saat ini merupakan dasar hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk penggunaan QRIS sebagai sistem pembayaran digital di Indonesia. Kode standar adalah aturan yang harus diikuti dalam menulis kode. dalam hal pembayaran (PADG
nomor  21/18/2019).  Penggunaan  QRIS  sebagai  metode  pembayaran  digital  melibatkan berbagai  pihak,  seperti  Penyedia  Jasa  Sistem  Pembayaran  (PJSP),  lembaga  switching, pengumpul merchant, Arsip Perdagangan Nasional (NMR), penerbit, konsumen, penjual, dan pengguna QRIS.
QRIS, sebagai implementasi teknologi keuangan di Indonesia, memiliki hubungan erat dengan PBI Nomor 19/12/2017 yang mengatur pelaksanaan teknologi keuangan. PBI tersebut menjelaskan  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Pada  awalnya,  guna  memperoleh  kebutuhan  yang bervariasi dari masyarakat termasuk membuka peluang akses terhadap layanan finansial dan proses  transaksi.  Selanjutnya,  mengurangi  kemungkinan  terjadinya  risiko  terhadap  sistem keuangan  melalui  langkah-langkah  pengendalian.  Ketiga,  mendukung  perkembangan  yang berkelanjutan dan penggabungan ekonomi nasional dengan menciptakan stabilitas dalam mata uang,  stabilitas  dalam  sistem  keuangan,  serta  membangun  kepercayaan  pada  sistem pembayaran  yang  efisien,  tanpa  hambatan,  aman,  dan  terpercaya.  Poin  berikutnya  adalah memastikan perlindungan konsumen saat menggunakan teknologi keuangan.
Pada saat mengadopsi QRIS sebagai metode pembayaran, konsumen yang menggunakan layanan  ini perlu  mendapatkan perlindungan hukum  yang khusus. Peraturan Bank Indonesia tanggal  19  Desember  2017  menyatakan  bahwa  penyelenggara  teknologi  keuangan  yang menggunakan  QRIS  harus  mengimplementasikan  prinsip-prinsip  perlindungan  konsumen dalam penggunaan QRIS. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan telah  dijelaskan  dalam  Pasal  2  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  1/POJK.07/2013 (POJK  No.  n  Pada  tanggal  1  Juli  2013,  tiga  prinsip  utama  telah  diberlakukan,  yaitu keterbukaan, penanganan yang adil, dan kepercayaan. Dalam rangka menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan informasi konsumen, serta menangani keluhan dan memecahkan masalah konsumen  dengan  cara  yang  mudah,  cepat,  dan  efektif.  Dilihat  dari  contoh  situasi  penipuan yang  disajikan  pada  awal  tulisan,  dapat  dilihat  dengan  jelas  bahwa  perlunya  perlindungan hukum  bagi  pengguna  QRIS  terkait  dengan  keamanan  data  dan  informasi  konsumen  serta penanganan pengaduan dalam kasus keuangan yang merugikan konsumen. Jumlah uang yang diperoleh dari tindakan pemalsuan melalui QRIS, sebuah bentuk kejahatan digital, didapatkan.
Aspek keamanan penggunaan QRIS untuk transaksi digital harus dipenuhi oleh operator QRIS  sebagai  prasyarat  utama  bagi  pengguna  QRIS  dari  sisi  keamanan.  Bank  Indonesia bertanggung jawab untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.18/40. Paragraf ini berbicara tentang Peraturan Bank Indonesia (PBI) tahun 2016 mengenai  pelaksanaan  pemrosesan  transaksi  pembayaran,  yang  ditunjukkan  sebagai  PBI Nomor. Untuk memastikan keamanan transaksi yang dilakukan melalui QRIS, terutama dalam
hal  perlindungan  data  pribadi  pengguna  QRIS  yang  dikelola  oleh  PJSP,  langkah-langkah penting  perlu  diambil.  Sertifikat  PBI  18/40/2016  mencatat  bahwa  PJSP  memiliki  tanggung jawab untuk menjaga keamanan informasi penggunaan QRIS. Di samping itu, partisipasi PJSP dalam menyediakan dan mengatur fasilitas pembayaran melalui QRIS telah diatur oleh Bank Indonesia  dengan  tujuan  menciptakan  sistem  pembayaran  yang  aman  dan  teratur,  sesuai dengan  semua  aturan  hukum  yang  berlaku  di  Indonesia  serta  memperoleh  izin  hukum. Pembenaran terhadap segala  bentuk kecerobohan dan perilaku  melanggar aturan. Sementara itu, posisi pelanggan dalam transaksi menggunakan QRIS sesuai dengan tanggung jawab dan peran PJSP. Pasal 4 Angka 1 dari Peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur bahwa  konsumen  memiliki  hak  untuk  memperoleh  informasi  yang  benar  dan  memastikan keamanan mereka.
Dalam upaya untuk memperkuat kepercayaan  masyarakat dan meningkatkan performa QRIS dalam sistem pembayaran digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan undang- undang yang mengatur keamanan penggunaan QRIS, selain tindakan yang telah dilakukan oleh Bank  Indonesia.  Dalam  Pasal  37(1)  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia Nomor  ...,  dijelaskan  bahwa...  Sesuai  dengan  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor 13/POJK.02/2018  mengenai  Inovasi  Keuangan  Digital  di  Sektor  Jasa  Keuangan,  lembaga penyedia  jasa  pembayaran  (PJSP)  diharuskan  bekerja  sama  untuk  menyusun  struktur  kerja sama  yang  memungkinkan  pengembangan  ekosistem  inovasi  keuangan  digital  untuk diterapkan  dalam  sistem  pembayaran  yang  digunakan  oleh  lembaga  keuangan.  Untuk melakukan  fungsi  dukungan  keuangan  digitalnya,  PJSP  harus  melalui  proses  pendaftaran  di OJK terlebih dahulu.
Kepentingan  menjaga  keamanan  data  pengguna  QRIS  sangat  besar,  oleh  karena  itu, pemerintah perlu melindungi data tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pengamanan Data Pribadi yang di dalam Pasal 54 ayat (2) menguraikan tentang adanya pejabat dan agen  yang bertujuan  untuk memastikan keamanan data tersebut. Pertanyaan tentang transaksi QRIS yang diadakan oleh PSJP. Sesuai dengan aturan tersebut, PJSP harus menjaga keamanan informasi pelanggan terkait dengan penggunaan QRIS dalam proses pengolahan data pribadi. PJSP perlu menyadari adanya potensi risiko terhadap informasi pelanggan  yang  terkait  dengan  pengolahan  transaksi  menggunakan  QRIS.  PJSP  juga melakukan pemeriksaan terhadap transaksi, termasuk apa yang terlibat dalam transaksi, data yang  digunakan,  konteks  transaksi  oleh  pengguna  QRIS,  serta  tujuan  dari  pemrosesan transaksi.
Terkait dengan penanganan pengaduan pengguna QRIS yang mengalami kerugian akibat pelanggaran QRIS, PJSP wajib memberikan pembinaan melalui sarana informasi yang tersedia mengenai  pengaduan  atau  tata  cara  pengaduan  yang  dapat  digunakan  konsumen  untuk menggunakan  haknya  yang dilindungi undang-undang. Upaya tersebut  merujuk pada proses sosialisasi kembali proses penyelesaian permasalahan yang muncul pada sistem pembayaran menggunakan QRIS. Hal ini terkait dengan kasus yang terjadi di lokasi kejadian, dimana masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara menggunakan QRIS yang benar dan bingung apakah  mereka  tertipu  oleh  QRIS  palsu  atau  tidak.  Oleh  karena  itu,  pengaduan  mengenai permasalahan tersebut dapat disampaikan kepada PJSP sebagai penyedia layanan pembayaran menggunakan QRIS (Telkom, 2022).
Dari  penjelasan  sebelumnya  dapat  disimpulkan  bahwa  PBI  No.18/40/2016  mengatur tentang persyaratan keamanan transaksi QRIS. Pengguna QRIS yang juga pelanggan layanan transaksi digital akan memiliki kepastian hukum selama memanfaatkan QRIS untuk membayar merchant  berkat  ketentuan  hukum  tersebut.  Selain  diatur  dalam  PBI  Nomor  18/40/2016, persyaratan  keamanan  penggunaan  QRIS  sebagai  sistem  pembayaran  juga  sesuai  dengan UUPK Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur tentang hak-hak konsumen, salah satunya adalah hak atas jaminan. —saat mengonsumsi produk atau layanan. Laporan audit sistem informasi dari auditor independen dengan menggunakan prosedur pengendalian keamanan menjadi bukti kesiapan PJSP dalam melakukan proses transaksi yang aman.
Sebagai  pengatur  sistem  pembayaran,  Bank  Indonesia  bertanggung  jawab  mengawasi implementasi  layanan  sistem  pembayaran  dan  perubahan  dalam  fungsi  organisasi  untuk melindungi  nasabah  QRIS  secara  hukum.  Dalam  rangka  mendorong  pertumbuhan  ekonomi dan  memastikan kebijakan  yang terstruktur, Bank Indonesia  sedang  melakukan pengawasan terhadap  transaksi  digital  melalui  QRIS  dengan  menyediakan  sistem  pembayaran  yang terintegrasi  dan  kerangka  kebijakan  untuk  mengatur  penggunaan  uang  rupiah.  Untuk memastikan  ketahanan  serta  memberikan  perlindungan  hukum  terhadap  pengguna  QRIS, terdapat  dua  jenis  pengawasan  yang  diterapkan,  yaitu  pengawasan  secara  langsung  dan pengawasan  tidak  langsung.  Inspeksi  rutin  (pengamatan  di  lapangan)  yang  dilakukan  oleh Bank  Indonesia  adalah  salah  satu  elemen  pengawasan  langsung.  Contoh  pemantauan  tidak langsung  adalah  ketika  kita  meminta  data,  laporan,  dokumentasi,  dan  informasi  penjelasan tentang  proses  transaksi  QRIS.  Monitoring  merupakan  indikator  utama  untuk  menentukan kesuksesan operasional perusahaan. Di samping itu, pemanfaatan QRIS Bank Indonesia juga memberikan manfaat dalam hal pengawasan terhadap perlindungan konsumen serta kejelasan dalam hal hukum.

## Penyalahgunaan Data Konsumen dalam Bertransaksi Menggunakan QRIS
Perkembangan  teknologi  informasi  dalam  kehidupan  saat  ini  tidak  dapat  dielakkan, karena perkembangan teknologi informasi akan mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap perkembangan  baru  yang  dimunculkan  bertujuan  untuk  memberikan  dampak  positif  kepada kehidupan manusia. Tidak selamanya perkembangan teknologi informasi memberikan dampak positif  kepada  masyarakat, terutama  bagi  entitas  ekonomi  yang  menggunakan  sistem  digital dalam melakukan transaksi keuangan. Sebagai respons, penjahat digital berusaha beradaptasi dengan  evolusi  teknologi  ini  untuk  menemukan  celah  dalam  sistem  pembayaran  digital. Quishing adalah salah satu bentuk kejahatan digital yang semakin marak dalam beberapa waktu terakhir. Kejahatan ini dilakukan melalui Quick Response Codes (QR Codes) dengan tujuan untuk merampas data pribadi para pengguna QRIS. Penting untuk menjaga kerahasiaan data pribadi  serta  keamanan  dana  agar  terhindar  dari  ancaman  ini.  Teks  ini  merujuk  pada penyimpanan data di Bank pengguna QRIS.
Penyalahgunaan data pribadi dapat dilakukan oleh perorangan maupun oleh PJSP sendiri karena terkait dengan data pribadi konsumen yang dikelolanya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal  40  ayat  (2)  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2016  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik  (UU  ITE),  PJSP  wajib  menciptakan  kondisi  yang  menguntungkan  bagi  transaksi keuangan  melalui  QRIS  untuk  melindungi  pengguna  QRIS.  Data  adalah  konsumen  yang menggunakan QRIS sesuai dengan hukum.
Munculnya  kasus  kejahatan  digital  dengan  istilah  "quishing"  yang  disebutkan  di pendahuluan  terjadi  karena  adanya  penyalahgunaan  data  pribadi  pengguna  QRIS.  Hal  ini secara tegas dilarang oleh undang-undang ITE yang melarang akses ilegal terhadap data orang lain  melalui  sistem  elektronik  untuk  mendapatkan  informasi  secara  melanggar.  Untuk mengungkapkan kembali isi teks ini, kita dapat menyampaikannya dengan cara berikut: Satu- satunya teks di sini adalah "n". sistem keamanan yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) UU ITE. Di samping  itu, terdapat  ketentuan  yang  jelas dalam  UU ITE yang  menyatakan  bahwa mencuri  data  pengguna  QRIS  dilarang,  kecuali  jika  dilakukan  oleh  pihak  yang  berwenang melalui proses hukum yang sah. Individu yang mengalami kerugian akibat melanggar hukum, berhak  untuk  mengajukan  tuntutan  ganti  rugi,  sementara  pelaku  pelanggaran  harus bertanggung jawab atas tindakannya. Setiap tindakan melanggar privasi data Pengguna QRIS dapat dianggap sebagai tindakan mencuri identitas. Pencurian identitas merujuk pada tindakan
yang melibatkan pengambilan data pribadi seseorang secara ilegal dan menggunakan informasi tersebut  untuk  keuntungan  pribadi  atau  kepentingan  orang  lain.  Pentingnya  keamanan  data pribadi  semakin  dipertanyakan  karena  hampir  semua  informasi  pengguna  QRIS  tersimpan secara  daring,  yang  membuat  pencurian  data  menjadi  lebih  mudah  dilakukan.  Pencurian informasi pribadi individu adalah salah satu bentuk tindakan ilegal (Hartadi, 2020).
Selain  kasus  kejahatan  digital,  contoh  dalam  kasus  ini  adalah  model  “quishing”,  yaitu pemalsuan  QRIS  yang  dilakukan  seseorang  dengan  tujuan  mengalihkan  transfer  dana  yang diterima ke rekening pelaku. Dengan  memalsukan QRIS, penulis telah  melanggar ketentuan Pasal 31 UU ITE yang  mengatur tentang pemalsuan  informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik  dengan  risiko  sanksi  pidana  berdasarkan  UU  ITE,  apabila  terbukti  membuktikan bahwa  penulis  melakukan  pemalsuan  penggunaannya.  .  oleh  QRIS.  QRIS.  Selain  itu, pemalsuan QRIS dikenakan sanksi pidana karena melanggar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 10  Tahun  1998  tentang  Industri  Perbankan  terkait  dengan  tindak  pidana  di  bidang  sistem pembayaran.
Kejadian penyalahgunaan data pribadi konsumen saat bertransaksi digital melalui QRIS dan  tindakan  pemalsuan  QRIS  menghasilkan  dampak  hukum  sebagai  tanggapan  terhadap praktek tersebut. Konsekuensi hukum yang timbul adalah tugas hukum yang harus ditanggung oleh  mereka  yang  melakukan  penyalahgunaan  data.  Tanggung  jawab  yang  diterapkan merupakan konsekuensi dari kesalahan yang dilakukan atau sebagai respons terhadap prinsip- prinsip yang telah ditetapkan, terutama berdasarkan unsur kesalahan. Menurut prinsip ini, ada kebutuhan untuk memberi pertanggungjawaban kepada individu atau kelompok yang berada di  bawah  pengawasan  hanya  jika  terdapat  bukti  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  mereka (Umboh,  2018).  Dalam  tindakan  memikul  tanggung  jawab  ini,  pengguna  data  wajib menanggung  kerugian  yang  disebabkan  oleh  kelalaian  mereka.  Bukti  bahwa  pihak  yang menggunakan data tersebut secara tidak benar harus dikemukakan oleh korban yang merugi. Tugas  ini  secara  khusus  berfokus  pada  pihak  yang  melakukan  kesalahan  dengan  melanggar data konsumen  dalam  transaksi  QRIS.  Menurut Shidarta  (2000),  prinsip  ini  mengemukakan bahwa seseorang hanya dapat dipertanggungjawabkan jika ada bukti kesalahannya.
Konsekuensi legal bagi orang perorangan atau bisnis kecil yang mengambil keuntungan dari  informasi  konsumen  dalam  QRIS  meliputi  pembayaran  kompensasi  dan  proses  hukum sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 27 Januari 2017 tentang Perlindungan  Hak  Data  Pribadi.  Pengajuan  gugatan  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang merasa  mengalami  kerugian  tidak  dapat  dinyatakan  sah.  Ayat  pertama  dan  ayat  ketiga  dari Pasal  67  Undang-Undang  Perlindungan  Data  Pribadi  (PDP)  mengatur  adanya  konsekuensi
hukum tambahan selain proses pengadilan dan kompensasi finansial. Tindak pidana tambahan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengambilan uang atau harta benda yang diperoleh melalui kegiatan kriminal dan pembayaran kompensasi (Oktavira, 2022).
Faktanya,  siapapun  yang  merasa  dirugikan  akibat  penyalahgunaan  data  akan  terkena dampak hukum tersebut. Sebagai pelanggan QRIS, setiap orang berhak menjamin keamanan hukum posisinya dan menjaga datanya. Pengajuan gugatan terhadap suatu perbuatan melawan hukum  dilakukan  melalui  Pengadilan  Negeri,  dan  pihak  yang  merasa  dirugikan  dapat mengajukan  pengaduan  untuk  mendapatkan  ganti  rugi.  Sebelum  menyampaikan  laporan pengaduan ke Bank Indonesia, nasabah terlebih dahulu menyampaikan ke PJSP.

## Kesimpulan
1. Perlindungan hukum yang diberikan negara kepada pengguna QRIS berdasarkan peraturan yang berlaku, antara lain PJSP mempunyai status hukum yang sah, PJSP wajib menciptakan ekosistem  inovasi  keuangan  digital  baik  di  sektor  jasa  keuangan  dan  terdaftar  di  OJK, pengguna  QRIS  .  (konsumen)  berhak  menikmati  haknya  berdasarkan  ketentuan  UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE
2.  Pelaku  malapraktik  menghadapi  dampak  hukum  jika  data  konsumennya  disalahgunakan dalam transaksi digital  melalui  QRIS. Pengguna QRIS dapat menuntut ganti rugi  melalui PJSP atau mengajukan gugatan perdata atas kerugian yang diderita, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  tentang  Perlindungan  Data  Pribadi,  khususnya Pasal 12 ayat 1.

## Referensi
BPHN.  (2022).  Laporan  Akhir  Analisis  Dan  Evaluasi  Hukum  Keuangan  Digital.  Jakarta:
Kementerian Hukum dan HAM RI. Fizriyani, W. (2023). Retrieved Januari 10, 2024, from
https://ekonomi.republika.co.id/berita/rykauh502/83-persen-transaksi-qris-didominasi- pelaku-umkm.
Gufran, dkk., M. (2023). Determinan Tingkat Penggunaan Quick Response Indonesian Standard Di Kota Kendari, Value Added. Majalah Ekonomi Dan Bisnis, Volume 19, Nomor 2, 91. Hartadi, R. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik,
285-299, hlm. 293. Jurnal HAM, Volume 11 Nomor 2.
Kerja, K. (2022). Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Keuangan Digital. Jakarta: Pusat Analisis  Dan  Evaluasi  Hukum  Nasional  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
Nano  , V.  (2024).  Modus  Penipuan  Pakai  Kode  QR  di  HP,  Rekening Auto  Ludes.  Retrieved Januari  16,  2024,  from  https://www.cnbcindonesia.com/tech/20240203192826-37- 511477/modus-penipuan-pakai-kode-qr-di-hp-rekening-auto-ludes
Nurohman,  dkk., Y.  (2022).  Pembayaran  Digital  Sebagai  Solusi Transaksi  Di  Masa  Pandemi Covid 19: Studi Masyrakat Muslim Solo Raya). Among Makarti, Vol. 15 No. 2 (Edisi Khusus Dies Natalis ke-38) .
Oktavira,  B.  (2022).  Terjadi  Pencurian  Data  Pribadi  (Identity  Theft)?Tempuh  langkah  ini.
Retrieved  Februari  6,  2024,  from  https://www.hukumonline.com/klinik/a/terjadi- pencurian-data-pribadi-tempuh-langkah-inilt5d904597bfa6e/
Putra, I. P. (2022). Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Volume 16, Nomor 2., 99.
Ramli, T. (2020). Aspek Hukum Platform E-Commerce Dalam Era Transformasi Digital. Jurnal Studi Komunikasi dan Media.
Rinjani.  (2022).  Peran Auditor  Internal  Dan Auditor  Eksternal  Dalam  Upaya  Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. E-Jurnal Akuntansi TSM, Vol. 2, No. 2, 1083-1098.
Saraswati, A. (2023, Februari 2). Peta Persaingan Bank Menuju Digital. Retrieved Januari 15, 2023, from https://infobanknews.com/peta-persaingan-bank-menuju-digital/.
Setiawan,  H.  (2022).  Masa  Depan  Uang  Digital  di  Indonesia  Pasca  KTT  G.20.  Pekalongan: Nasya Expanding Management.
Sinaga, d. I. (2023). Analisis  Manajemen  Resiko Penggunaan  Digital  Payment: (Studi  Kasus Pada PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk KC Medan S. Parman). Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen, Volume 3 Nomor 1, 647-685.