## Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Kosariza, Netty, Meri Yarni
Universitas Jambi Email. kosarizanoer@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat ini  dilaksanakan  di      Desa  Purwobakti  Kecamatan Bathin  III    Kabupaten  Bungo.  dengan  tujuan  dari  pelaksanaan  kegiatan  penyuluhan  hukum ini  adalah  untuk  meningkatkan  pengetahuan  dan    kesadaran  serta  kompetensi  pemerintah desa  dan  masyarakat  tentang  manfaat  Badan  Usaha  Milik  Desa    (BUMDES)  dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini  adalah  memberikan  pengetahuan  kepada    pemerintah  desa  dan  masyarakat  desa  tentang konsep    Badan  Usaha  Milik  Desa  sebagai  wadah  perekonomian  masyarakat  desa  dan bagaimana  mekanisme  pendirian  dan  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa    serta  manfaat Bumdes    dalam  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  dan  dalam  mewujudkan  kesejahteraan masyarakat desa dengan metode yang dilakukan adalah penyuluhan, sosialisasi, ceramah dan tanya jawab dan diskusi. Adapun hasil yang diharapkan dalam kegiatan  penyuluhan ini  agar Mitra  memahami  arti  pentingnya    Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  ,Mitra  memahami prosedur  pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Mitra  memahami  pentingnya keberadaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Mitra    dapat    meningkatkan  kualitas  dan kuantitas    tertib  administrasi  desa  pemerintah  desa.  Dan  profesionalitas  pengetahuan, pemahaman  dan  ketrampilan  dari  pemerintah  desa,  Mitra  mampu    melaksanakan  Badan Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  dalam  bentuk  tertib  administrasi  desa  melalui  penciptaan peraturan  desa,  Mitra  dapat  melaksanakan  pemerintahan  desa  tentang    Badan  Usaha  Milik Desa  (Bumdes)  yang  baik  melalui  peraturan  desa  yang  mengatur  tentang  Bumdes    dan peraturan  perundang-undang  lainnya.,  Mitra  dapat.  melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya sesuai perundang-undangan yang berlaku., Mitra dapat meningkatkan pendapatan asli melalui Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes),    Dengan  adanya  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes) pemerintah  desa  dapat  meningkatkan  perekonomian  masyarakat  desa  dan  mewujudkan kesejahteraan  masyarakat  desa.  Kesimpulan  dalam  kegiatan  ini    adalah  (a)    Mitra  dapat memahami  tentang  pentingnya  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes);  (b)  Mitra  mampu meningkatkan  pemahamannya  tentang  tata  cara      pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa (Bumdes);.(3)  Mitra  mampu  merencanakan  dan  merancang  serta  membentuk  rancangan peraturan  desa  tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes):    (4)  Mitra  memahami  dengan Peraturan  Desa  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)    dapat  meningkatkan  pendapatan  asli desa.  Saran  :  (1)  Perlu  sosialisasi    secara  umum  dari  pihak  terkait  tentang  pelaksanaan  dan pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di pemerintahan desa  (2) Perlu kegiatan lebih lanjut  tentang  penyuluhan    mengenai  permasalahan  dan  manfaat  Badan  Usaha  Milik  Desa (Bumdes) guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Kata Kunci : Penyuluhan,  Pemerintah Desa, Bumdes

## PENDAHULUAN
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  menyatakan:  “Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi  atas  daerah-daerah  Provinsi  dan  daerah  Provinsi  itu dibagi  atas  daerah  kabupaten  dan  kota,  yang  tiap-tiap  provinsi  kabupaten  dan  kota  itu mempunyai  pemerintahan  daerah  yang  diatur  dengan  UU”.  Ini  dapat  dikatakan  bahwa masyarakat  Negara  Indonesia  majemuk  dengan  berbagai  keragaman  maka  disusun  suatu ketatanegaraan  yang  dirasa  tepat  bagi  bangsa  yaitu  dengan  nentuk  Negara  kesatuan  di  atas. Pasal  di  atas  merupakan  dasar  hukum  pembentukan  pemerintah  daerah,  menghendaki pembagian  wilayah  Indonesia  atas  dearah  provinsi  dibagi  atas  daerah  kabupaten  dan  kota dengan  susunannya  ditetapkan  dengan  UU.  Dalam  pembentukan  tersebut  tetap memperhatikan hak-hak asal-usul satu daerah.
Dalam  konteks  ini,  otonomi  daerah  akan  memungkinkan  lahirnya  berbagai  prakarsa pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi memudahkan proses perizinan usaha membangun  berbagai  infrastraktur  yang  menunjang  perputaran  ekonomi  didaerahnya Sehubungan  dengan  hal  di  atas  Bagir  Manan  dalam  Juanda  menyatakan  bahwa    otonomi daerah  dalam konsep ekonomi, memberi wewenang kepada daerah-daerah menggali potensi baik  potensi  alam,  ekonomi  dan  manusia  yang  mekanisme  dan  aturan  mainnya  ditetapkan melalui  peraturan  daerah  Mengingat  kenyataan  wilayah  Negara  dan  kemajemukan  yang dimiliki  bangsa  Indonesia  tercipta  hasrat  untuk  memberikan  kesempatan  seluas-luasnya kepada daerah-daerah dan berbagai kesatuan peramahan Negara kesatuan Indonesia merdeka, perlu  sendi  penyelenggaraan  pemerintahan  baru  yang  lebih  sesuai  yaitu  desentralisasi  yang berinti  pokok  atau  bertumpu  pada  otonomi  Pemberian  kewenangan  tersebut  dilakukan melalui asas  desentralisasi   atau melalui otonomi  asli  sebagaimana  yang  dimiliki oleh  Desa dengan  menggali  dan  memberdayakan  potensi  desanya  alaha  satu  cara  yang  secara  fakta dapat berkembang adalah dengan  mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Pasal  1  angka    6  UU  No.  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang  dimaksud  degan  Badan Usaha  Milik  Desa,  yang  selanjutnya  disebut  BUM  Desa  adalah:  badan  usaha  yang  seluruh atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  Desa  melalui  penyertaan  secara  langsung  yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya  untuk  sebesarbesarnya  kesejahteraan  masyarakat  Desa.  Adapun  tujuan  didirikan BUMDes  dalam  rangka  peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa  (PADesa).  Berdasarkan  sudut pandang cara  ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “goodwill” dalam merespon pendirian BUMDes dengan mengeluarkan pengaturannran dalam bentuk peraturan menteri  (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa)
Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik  Desa  menyatakan  bahwa:  BUMDES    merupakan    suatu  lembaga  ekonomi  modal usahanya  dibangun  atas  inisiatif  masyarakat  dan  menganut  asas  mandiri.  Ini  berarti pemenuhan  modal  usaha  BUMDes  harus  bersumber  dari  masyarakat.  Meskipun  demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.
Sebagai  salah  satu  lembaga  ekonomi  yang  beroperasi  dipedesaan,  BUMDES    harus memiliki  perbedaan  dengan  lembaga  ekonomi  pada  umumnya.  Ini  dimaksudkan  agar keberadaan  dan  kinerja  BUMDes  mampu  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  terhadap peningkatan  kesejahteraan  warga  desa.  Di  samping  itu,  supaya  tidak  berkembang  sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.
Pendirian  dan  pengelolaan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  merupakan perwujudan  dari  pengelolaan  ekonomi  produktif  desa  yang  dilakukan  secara  kooperatif, partisipatif,  emansipatif,  transparansi,  akuntabel,  dan  sustainable.  Dan  untuk  menjadikan pengelolaan  badan  usaha  tersebut  dapat  berjalan  secara  efektif,  efisien,  profesional  dan mandiri  Untuk  mencapai  tujuan  BUMDES  dilakukan  dengan  cara  memenuhi  kebutuhan (produktif  dan  konsumtif)  masyarakat  melalui  pelayanan  distribusi  barang  dan  jasa  yang dikelola  masyarakat  dan  Pemdes.  Pemenuhan  kebutuhan  ini  diupayakan  tidak memberatkan masyarakat,  mengingat  BUMDes  akan  menjadi  usaha  desa  yang  paling  dominan  dalam menggerakkan ekonomi desa.
Peran  pemerintah  desa  dalam  pembentukan  BUMDES  sebagai  badan  hukum  yang berpijak  pada  tata  aturan  perundangan  yang  berlaku.,  pemerintah  desa  juga      merupakan penyerta  modal  terbesar  atau  sebagai  pendiri  bersama  masyarakat  diharapkan  mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi)  atas  intervensi  yang  merugikan  dari  pihak  ketiga  (baik  dari  dalam  maupun  luar desa).
“Kaupaten  Bungo  adalah  salah  satu  kabupaten  dalam  wilayah  Provinsi  Jambi  Kabupaten yang terbentuk  dari hasil pemekaran Kabupaten Bungo Tebo pada tanggal 12 Oktober 1999. Luas  wilayahnya  4.659  km²  dengan  populasi  374.770  jiwa.  Dengan  ibu  Kota  Kabupaten Muara  Bungo.  Batas  wilayah    kabupaten  Bungo  sebelah  Utara  dengan,  Kabupaten  Dhamas Raya  Sumatera  Barat            Selatan  dengan  Kabupaten  Merangin  ,  sebelah    Barat  dengan Kabupaten Kerinci dan sebelah  Timur dengan Kabupaten Tebo.  Kabupaten Bungo memiliki 17  kecamatan,  12  kelurahan  dan  141  desa    Kecamatan  Bathin  III  merupakan  salah  satu kecamatan  di  Kabupaten  Bungo,  dengan  batas  wilayah    sebelah  Utara  dengan  Kabupaten Tebo  sebelah Barat dengan  Kecamatan Tanah Sepenggal, Sebelah Timur dengan Kecamatan Bathin  II  Babeko  dan  Sebelah  Selatan  dengan  Kecamatan  Pasar  Muaro  Bungo.  Kecamatan Bathin  III  terdiri  dari  3  Kelurahan  (  Keluarahan  Bungo  Taman  Agung,  Kelurahan  Manggis dan keluarahan sungai Binjai) dan 5 Desa ( Desa Air Gemuruh, Desa  Lubuk  Benteng, Desa Purwo Bakti, Desa Teluk Panjang dan Desa Sarana Jaya
Pada awalnya  Dusun  Purwo  Bhakti belum berdiri sendiri, karena merupakan kawasan pemukiman  yang  administrasinya  dahulu  masuk  kewilayah  Tanjung  Gedang  dan  sebagian masuk wilayah  Air  Gemuruh dalam Marga  Bathin III,  Kecamatan Muara Bungo  Kabupaten Bungo  Tebo  (Bute).  Selanjutnya  atas  dasar  keinginan  Pasirah  Kepala  Marga,  maka pemukiman  Kampung  Jawa  Pal  Empat  menjadi  Kawasan  Dusun  Baru  yang  diberi  nama Dusun Purwo Bhakti. Kawasan ini dalam sejarah administrasi pemerintahan masuk ke dalam wilayah  Kecamatan  Muara  Bungo,  saat  itu  masih  dalam  Kabupaten  Bungo  Tebo  (Bute). Seiring  berajalannya  waktu,  setelah  wilayah  kecamatan  Muara  Bungo  Kabupaten  Bungo Pasca Pemekaran kabupaten Tebo. Kecamatan Muara Bungo dimekarkan menjadi Kecamatan Pasar Muara Bungo (Kecamatan Induk), Kecamatan Bungo Dani, Kecamatan Rimbo Tengah dan  Kecamatan  Bathin  III. Sehingga  secara  admnistratif,  Pemerintahan  Dusun  Purwo  Bakti masuk dalam wilayah Kecamatan Bathin III yang beribu kota di Kelurahan Manggis.
Sejak terbentuknya Desa Purwo Bakti  sampai sekarang berdasarkan profil desa Purwo Bakti    sangat  berpotensi  dari  sumber  daya  alam  maupun  sumber  daya  manusia.  Tetapi sebaliknya tetap ada  permasalahan  yang dihadapi oleh Desa Purwo Bakti  antara lain:
1. Kurangnya  partisifasi  dan  inisiatif  warga  desa  untuk  menyampaikan  buah  pikiran terhadap permasalahan yang ada di desa.
2. Kurangnya kemampuan SDM dan kemampuan aparat desa dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi sebagai aparat desa terutama sekali dalam pembuatan peraturan desa.
3. Kurang SDM  atau tidak adanya kemampu SDM dalam  penguasaan  BUMDES.
4. Kurangnya  perhatian  pemerintah  dalam  Usaha  makanan  olahan  belum  mendapatkan perhatian yang cukup terutama soal permodalan, disain/kemasan dan pemasaran.
5. Belum  maksimalnya  peran  dan  fungsi  kelembagaan  yang  ada,  baik  di  tingkat  Desa maupun Dusun.
Sesuai  dengan    permasalahan  yang  dihadapi  desa  Purwobakti  Kecamatan  Bathin  III Kabupaten Bungo tentang  Badan Usaha  Milik Desa (BUMDES)   maka permasalahan dapat dirumuskan  dan  dipertanyakan  sebagai  berikut:  Bagaimana  bentuk  dan  konsep  dasar  Badan Usaha  Milik  Desa  sebagai  wadah  perekonomian  masyarakat  desa  dan  Apa    manfaat  dan kegunaan Bumdes  sebagai wadah perekonomian desa dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

## METODE

## Persiapan Pengabdian Kepada Masyarakat
Sebelum pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat  dilakukan persiapan-persiapan terlebih dahulu.,  mulai    dari  perencanaan  sampai    pelaksanaan  dengan  tujuan  supaya  supaya pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar.
a. Perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
Persiapan    kegiatan  ini  dimulai  melalui  penjajakan  terhadap  kemungkinan  pelaksanaan penyuluhan  hukum  disalah satu desa di Kabupaten  Bungo.  yang dinyatakan sebagai  desa mitra.  Setelah  observasi  ke  lapangan    maka  tim  pengabdian    memilih  kegiatan  ini dilaksanakan  di  Desa  Purwobakti    Kecamatan  Bathin  III  Kabupaten  Bungo.  dengan  alasan bahwa  mitra tersebut perlu mendapatkan sosialisasi dan penyuluhan hukum manfaat Bumdes dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
b. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Pengabdian  kepada  masyarakat  dalam  bentuk  penyuluhan    hukum  setelah    adanya kesepakatan  antara  penyuluh  hukum  (Tim  Pengabdian  Pada  Masyarakat  Fakultas  Hukum Universitas  Jambi)  dengan  Kepala  Desa    (Rio)  tentang  penentuan  hari,tanggal  dan  waktu penyuluhan.  Berdasarkan  kesepakatan  tersebut  diadakanlah  penyuluhan  hukum  pada  hari Sabtu tanggal  1  Juli 2021, Jam 14.00 – 18.30. di Ruang Pertemuan Kantor Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo dengan tim penyuluhan hukum :
1. Dr. Kosariza, SH.,MH.
2. Hj. Netty, SH.,MH
3. Meri Yarni, SH.,MH.
c. Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat
Penyuluhan hukum ini dihadiri oleh  peserta yang terdiri dari :
1. Rio Desa PurwoBakti
2. Sekretaris Rio Desa PurwoBakti
3. Perangkat Desa PurwoBakti
4. Kepala Dusun
5. BPD  Desa PurwoBakti
6. Organisasi Masyarakat

## Partisipasi Mitra
Adapun  permasalahan  yang  dikemukakan  dalam  kegiatan  pengabdian  ini  adalah  hasil pembicaraan bersama dengan pemerintah desa  (kepala desa dan aparat-aparatnya) dan Badan Perwakilan  Desa  serta  lembaga  desa  lainnya.  Dimana  selama  ini  memang  menjadi  kendala adalah  belum  maksimalnya  Badan  Usaha  Milik  Desa,  yang  selanjutnya  disebut  BUMDesa dalam  menjalankan  tujuannya.  Karena  Bumdes  adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah  lembaga  usaha  desa  yang  dikelola  oleh  masyarakat  dan  pemerintahan  desa  dalam upaya  memperkuat  perekonomian  desa  dan  dibentuk  berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi desa. 5
Pendirian    dan    pengelolaan    BUMDes    adalah  merupakan    perwujudan    dari pengelolaan    ekonomi    produktif    desa    yang  dilakukan    secara  kooperatif,    partisipatif, emansipatif,    transparansi,    akuntabel,  dan    sustainable.    Oleh    karena    itu,    perlu    upaya serius  untuk  menjadikan pengelolaan  badan  usaha  tersebut  dapat  berjalan  secara  efektif, efisien,  profesional  dan  mandiri.    Untuk  mencapai  tujuan  BUMDes  dilakukan  dengan  cara memenuhi  kebutuhan  produktif  dan  konsumtif  masyarakat  melalui  pelayanan  distribusi barang dan jasa  yang  dikelola  masyarakat  dan  Pemerintah Desa.  Pemenuhan  kebutuhan ini diupayakan  tidak  memberatkan  masyarakat,  mengingat  BUMDes  akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa.

## Jenis Luaran
Melalui program  kegiatan ini penyuluhan hukum ini  melibatkan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa serta  semua aparat desa  dan lembaga-lembaga yang ada di desa. Ini merupakan  esensi  pemberdayaan  aparat  desa.  Melalui  kegiatan  ini  maka  luaran  yang diharapkan  dapat  tercapai  yaitu:  (a)  Pemerintah  Desa    Purwobakti    mampu  melaksanakan tugasnya    dalam  pelaksanaan  Bumdes  sesuai  perintah  perundang-undangan.;  (b)  Badan Permusyawaratan  Desa  Purwobakti  mampu  melaksanakan  tugasnya  sesuai  perintah perundang-undangan.;  (c)  Semua  aparat  desa    dan  lembaga-lembaga  yang  ada  di  desa Purwobakti  dapat  memamahami  manfaat  Bumdes  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa.;  (d)  Pemerintah  desa  Purwobakti  dan  BPD  Purwobakti  yang  profesional  d;  (e)  Desa Purwobakti  yang  memiliki  administrasi  desa    sesuai  yang  dikehendaki  oleh  pemerintah khususnya  pemerintah  daerah  sesuai  perundang-undangan  yang  berlaku,  dengan  tata administrasialam peningkatan perekonomian masyarakat desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Tinjauan Umum tentang Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Adapun  yang  dimaksud  dengan  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  adalah  lembaga  usaha desa  yang  dikelola  oleh  masyarakat  dan  pemerintahan  desa  dalam  upaya  memperkuat perekonomian  desa  dan  dibentuk  berdasarkan  kebutuhan  dan  potensi  desa.  Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dimaksud degan Badan Usaha  Milik  Desa,  yang  selanjutnya  disebut  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  adalah: badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar  modalnya  dimiliki  oleh  Desa  melalui penyertaan  secara  langsung  yang  berasal  dari  kekayaan  Desa  yang  dipisahkan  guna mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha  lainnya  untuk  sebesarbesarnya  kesejahteraan masyarakat Desa.
5 Pusat  Kajian  Dinamika  Sistem  Pembangunan, Desa  Mandiri ,  Sekjen  Kementerian  Desa  PDTT,  Jakarta,    2007, hal. 102
Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)    didirikan  antara  lain  dalam  rangka  peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari  Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), maka kondisi itu akan mendorong setiap  Pemerintah  Desa  memberikan  “goodwill”  dalam  merespon  pendirian  Badan  Usaha Milik Desa (Bumdes). Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)  sebagai suatu lembaga ekonomi modal  usahanya  dibangun  atas  inisiatif  masyarakat  dan  menganut  asas  mandiri.  Ini  berarti pemenuhan  modal  usaha  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)    harus  bersumber  dari masyarakat.  Meskipun  demikian,  tidak  menutup  kemungkinan  Badan  Usaha  Milik  Desa (Bumdes)    dapat  mengajukan  pinjaman  modal  kepada  pihak  luar,  seperti  dari  Pemerintah Desa  atau  pihak  lain,  bahkan  melalui  pihak  ketiga.  Ini  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  14 Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  39  Tahun  2010  tentang  Badan  Usaha  Milik  Desa (Bumdes)
1.1.1 Maksud dan Tujuan Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
A. Tujuan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)  adalah :
1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk untuk kesejahteraan desa
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengeloaan potensi ekonomi desa
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
5. Menciptakan  peluang  dan  jaringan  pasar  yang  mendukung  kebutuhan  layanan umum warga
6. Membuka lapangan pekerjaan
7. Meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  melalui  perbaikan  pelayanan  umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.
B. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
1. Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa
2. Potensi usaha ekonomi desa
3. Sumber daya alam di desa
4. Sumber daya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
5. Penyertaan  modal  dari  pemerintah  desa  dalam  bentuk  pembiayaan  dan  kekayaan desa yang diserhakan untuk dikelola sebagai bagaian dari usha Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
C. Tata  Cara  Pendirian  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Melalui  musyawarah  desa merumuskan:
1. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) sesuai dengan kondisi ekonomi dan social budaya masyarakat
2. Organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
3. Modal  Usaha  Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  Anggaran  Dasar  Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
4. Berdasarkan  musyawarah  desa  tersebut  Menetapkan  Peraturan  Desa  tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
1.1.2 Permodalan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
Badan  Usaha  Milik  Desa  (Bumdes)  adalah  badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian  besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung  yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan.

## 1.1.3 Manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
Dampak dari pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)  yaitu meningkatkan kesejateraan mayarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Tujuan  bagi  pemerintah  desa  yaitu  meningkatkan  peningkatan  Pendapatan  Asli  Desa  yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan  untuk  masyarakat  miskin  melalui  hibah,  bantuan  social  dan  dana  bergulir.  Bagi Masyarakat Desa bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

## 1.1.4 Jenis Usaha Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)
Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)  terdiri atas jenis-jenis usaha :Jasa, Penyaluran Sembilan bahan pokok, Perdagangan hasil pertanian; dan/atau, Industry kecil dan rumah tangga.

## Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan  penyuluhan  hukum  yang    merupakan  pengabdian  pada  masyarakat  dalam pelaksanaan dihadiri oleh Kepala Desa (Rio) , Sekretais Desa (sekretaris rio ), Perangkat Desa , Kepala  Dusun , Anggota  Badan  Permuyawaratan  Desa    (BPD) , Ketua  RT  dan  organisasi masyarakat ( sebanyak 16 Peserta).  Selama kegiatan ini dilaksanakan, Pemerintah Desa dan BPD sudah dapat memahami manfaat dari Badan Usaha Milik Desa Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan,  Badan Usaha Milik Desa harus  memiliki  perbedaan  dengan  lembaga  ekonomi  pada  umumnya.  Ini  dimaksudkan  agar keberadaan  dan  kinerja  Badan  Usaha  Milik  Desa      mampu  memberikan  kontribusi  yang signifikan  terhadap  peningkatan  kesejahteraan  warga  desa.  Di  samping  itu,  supaya  tidak berkembang  sistem  usaha  kapitalistis  di  pedesaan  yang  dapat  mengakibatkan  terganggunya nilai-nilai  kehidupan  bermasyarakat.  Pemerintayh  Desa  dapat  memahami  perbedaan  ciri utama yang membedakan Badan Usaha Milik Desa  dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:
1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal ( local wisdom );
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntunganyangdiperolehditujukanuntukmeningkatkan  kesejahteraananggota(penyerta modal)dan masyarakatmelalui kebijakan desa ( village policy );
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota masyarakat)

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
a. Mitra dapat memahami  manfaat Badan Usaha Milik Desa
b. Mitra  dapat  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  desa  yang  dituju  agar memahami  konsep  dasar  Badan  Usaha  Milik  Desa  sebagai  wadah  perekonomian masyarakat desa
c. Mitra  dapat  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  desa  yang  dituju  agar memahami secara mendalam bagaimana mekanisme pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa menurut peraturan perundang-undangan;
d. Mitra  dapat  memberikan  pengetahuan  kepada  masyarakat  desa  yang  dituju  agar memahami  secara  mendalam  aturan  apa  yang  diperlukan  untuk  pengelolaan  Badan Usaha  Badan  Usaha  Milik  Desa  sebagai  wadah  perekonomian  desa  dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa
e. Mitra dapat   mengetahui, memahami secara mendalam bagaimana Pengelolaan Badan Usaha  Badan  Usaha  Milik  Desa  sebagai  wadah  perekonomian  desa  dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

## Saran
a. Perlu sosialisasi  secara umum dari pihak terkait tentang tentang  manfaat dan tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di pemerintahan desa.
b. Perlu  kegiatan  lebih  lanjut  tentang  penyuluhan,  pelatihan  dan  pendampingan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di pemerintahan desa.

## Ucapan Terimakasih
Segala  puji  bagi  Allah  Subhanalllah  Ta’ala  atas  segala  rahmat  dan  karuniaNya  yang  tak henti-hentinya  dilimpahpahkan  kepada  umatNya.  Atas  rahmatNya  pula,  laporan  penelitian ini  dapat    diselesaikan.  Melaksanakan  penelitian  artinya  melaksanakan  tugas  pokok  di samping  tugas  pokok  lainya  yaitu  pengajaran  dan  pengabdian  kepada  masyarakat. Terlaksananya  kegiatan  pengabdian  pada  masyarakat  ini  dalam  bentuk  penyuluhan  hukum ini  tidak  terlepas  dari  bantuan  dan  dukungan  dari  berbagai  pihak.  Oleh  karena  itu  dalam kesempatan ini Tim Peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:
1. Rektor Universitas Jambi;
2. Dekan Fakultas Hukum  Universitas Jambi;
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jambi;
4. Kepala Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo;
5. Semua Pihak yang terlibat dan tidak bisa ditulis satu persatu. Untuk  sempurnanya  penelitian  ini,  kritik  dan  saran  konstruktif  akan  kami  terima dengan senang hati. Akhirnya semoga hasil penelitian ini bermanfaat, amin.
Jambi,     September 2021
Tim

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas dan Issu  FederalismeSebagai suatu Alternatif, Cet. 2 Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000. Huda, Ni’matul, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Kansil,  C.S.T.  Desa  Kita  Dalam  Peraturan  Tata  Pemerintahan  Desa,  Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1988.
Marbun, BN. Proses Pembangunan Desa, Erlangga, Jakarta, 1980. Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan, Desa Mandiri , Sekjen Kementerian Desa PDTT, Jakarta,  2007. Sarundajang, Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2002. Syaukani dkk, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Jakarta 1999.

## Perundang-undangan
Republik  Indonesia,  Undang-undang  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  UU  Nomor  32  Tahun 2004.
-----------------------,  Undang-undang  Tentang  Pemerintahan  Daerah,  UU  Nomor    12  Tahun 2008. -----------------------, Undang-undang Tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor  6 Tahun 2014 -----------------------, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Tentang Desa, PP Nomor 72 Tahun 2005.