Politik Anggaran: Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
1 Rizka Amelia Armin, 2 Nurul Adliyah, 3 Ummu Habibah Gaffar 1,2 Institut Agama Islam Negeri Palopo

## Abstract
This  study  discusses  the  financial  relationship  between  the  central  government  and  regional governments. It examines the pattern of monetary authority in the implementation of regional autonomy  to  know  the  system  of  implementing  regional  autonomy  and  reviewing  financial regulations related to the performance of regional autonomy. The results of this study show that regional autonomy can be fully implemented if the central government explicitly decentralizes financial  authority  and  state  financial  laws  are  adjusted  to  the  concept  of  autonomy.  The relationship  between  central  and  regional  financial  controls  in  the  context  of  autonomy  still requires regulation. The results of this study become a reference to realize sustainable central and regional economic relations
.
Keywords : State Finance, Regional Autonomy, Budget Politics

## Abstrak
Penelitian ini membahas tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,  mengkaji  pola  kewenangan  keuangan  dalam  pelaksanaan  otonomi  daerah  dengan tujuan untuk mengetahui sistem pelaksanaan otonomi daerah dan mengkaji regulasi keuangan terkait pelaksanaan otonomi daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa otonomi daerah dapat  terlaksana  sepenuhnya  apabila  pemerintah  pusat  secara  eksplisit  melakukan desentralisasi  kewenangan  keuangan  dan  undang-undang  keuangan  negara  disesuaikan dengan  konsep  otonomi.  Hubungan  kewenangan  keuangan  pusat  dan  daerah  dalam  konteks otonomi masih memerlukan pengaturan. Hasil penelitian ini menjadi acuan untuk mewujudkan hubungan keuangan pusat dan daerah yang berkesinambungan.
Kata Kunci : Keuangan Negara, Otonomi Daerah, Politik Anggaran

## Pendahuluan
Otonomi  daerah  ialah  keistimewaan  yang  diperuntukkan  bagi pemerintah  daerah  dalam  pengaturan  dan  pengurusan  rumah  tangga daerahnya sesuai aturan perundang-undangan. Dinamika urusan pemerintah
Palita: Journal of Social Religion Research Oktober - 2023, Vol.8, No.2, hal.185-204 ISSN(P): 2527-3744; ISSN(E): 2527-3752 http://ejournal-iainpalopo.ac.id/palita
3 Universitas Palangkaraya
E-mail : rizkaameliaarmin@iainpalopo.ac.id
DOI : http://dx.doi.org/10.24256/pal.v8i2.3068
Rizka Amelia Armin, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal.185-204
daerah  dalam  bingkai  otonomi  menurut  Van  Vollen  Hoven  adalah: zelfwetgeving yakni  membentuk  perundangan  sendiri; zelfuitvoering yakni melaksanakan  sendiri; zelfrechtspraak yakni  melakukan  peradilan  sendiri;
zelfpolitie yakni melakukan tugas kepolisian sendiri. 1
Pelaksanaan otonomi daerah diadakan bukan hanya sebagai efisiensi penyelenggaraan  pemerintahan  tetapi  cara  lain  untuk  memelihara  negara kesatuan  sebab  tidak  ada  satupun  negara  yang  mampu  membelanjai kebutuhan  penyelenggaran  pemerintahan  dari  sumber-sumber  pendapatan sendiri.  Problematika  pengaturan  kewenangan  dalam  otonomi  daerah menjadi hal yang tumpang tindih, seperti dalam Pasal 18 UUD 1945 dimana pemerintah daerah merealisasikan otonomi secara luas namun tetap terbatasi oleh  Undang-undang  dalam  beberapa  urusan  pemerintahan  yang  sudah ditetapkan  menjadi  urusan  pemerintah  pusat.  Sementara  di  sisi  lain kewenangan  yang  di  desentralisasikan  pusat  ke  daerah  bersifat  terbatas dalam pengaturan keuangan. 2
Permasalahan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah  merupakan  efek  regulasi  pemerintah  yang  belum  eksplisit mendesentralisasikan  kewenangan  keuangan. 3 Pengaturan  keuangan  secara garis  besar  dituangkan  dalam  UUD  NRI  1945  yang  terfokus  pada  formula APBN  saja  seperti  yang  ditegaskan  dalam  Undang-undang Pasal  23 jo  Pasal 23E  UUD  NRI  1945  meskipun  lebih  lanjut  secara  jelas  diamanatkan  dalam Pasal 23 huruf c bahwa hal lain yang menyangkut keuangan negara akan diatur dalam  Undang-undang. 4 Penjelasan  ini  tentu  menjadi  angin  segar  terhadap desentralisasi kebijakan keuangan walaupun tidak tersirat bahwa pengaturan lebih  lanjut  yang  dimaksud  tersebut  akan  mengarah  pada  pengaturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Implementasi  otonomi  daerah  tidak  lepas  dari  peran  hubungan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dengan  daerah.  Otonomi  daerah merupakan  salah  satu  langkah  untuk  memangkas  kesenjangan  pusat  dan daerah 5 dengan  tujuan  untuk  mewujudkan  pelaksanaan  pelayanan pemerintahan yang merata. Implementasi hubungan keuangan pusat dengan
1 Kaloh J, Mencari Bentuk Otonomi Daerah (Rieneka cipta, 2002).
2 Yani Ahmad, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia (Raja Grafindo Persada, 2002).
3 Mannan Bagir, Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945 (Pustaka Pelajar, 1994).
4 Pemerintah Indonesia, “Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 (Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara, 1959).
5 M.  Tatam  Wijaya,  “11  Pesan  Rasulullah  Pada  Muadz  Bin  Jabal  Yang  Layak  Kita Pedomani,” NU Online , 2020.
Rizka Amelia Armin, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal.185-204
daerah dapat dilihat pada sebaran distribusi APBN diatas. 6 Kemudian, M. Sidik menyatakan  konsep  tentang  hubungan  keuangan  pusat  dan  daerah  dalam bingkai  otonomi  mengandung  pandangan  bahwa  dalam  hal  interaksi keuangan  pemerintah  pusat  dan  daerah  perlu  dilakukan  pengaturan  yang lebih spesifik, sehingga kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggungjawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan yang ada. Selanjutnya PP  No.  55  Tahun  2005  tentang  Dana  Perimbangan  ditegaskan  bahwa polarisasi hubungan keuangan atau yang dikenal sebagai dana perimbangan dengan  maksud  untuk  menciptakan  proporsionalitas  pengelolaan  keuangan pada pemerintah pusat dan juga di pemerintah daerah.
Beberapa  penelitian  mengenai  hubungan  pemerintah  pusat  dengan pemerintah  daerah  tentang  keuangan  dalam  bingkai  otonomi  adalah  studi tentang  peranan  otonomi  daerah  terhadap  pembangunan  ekonomi  melalui pengelolaan  keuangan  daerah, 7 perimbangan  keuangan  pusat  dan  daerah sebagai  pelaksanaan  desentralisasi  fiskal  yang  dilakukan  oleh  M.  Sidik, kemudian penelitian selanjutnya tentang pengaturan financial design antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah berdasar atas pencapaian tujuan nasional, dan penelitian terbaru yang dilakukan oleh Dadan Ramdani tentang deklinasi  kedudukan  gubernur  sebagai  kepala  daerah  dan  penyelenggara urusan  pemerintahan  konkuren  daerah  provinsi,  menunjukkan  bahwa  pola hubungan keuangan pusat dan daerah dimanapun dipandang memiliki peran fundamental  dalam  menentukan  kemandirian daerah. 8 Lebih  lanjut,  Sidik menyebutkan  bahwa  pemikiran  perlunya  legislasi  yang  menyusun  hukum tentang  keuangan,  baik  ditingkat  pusat  maupun  daerah,  khususnya  yang berkaitan dengan siklus pengelolaan dana dari Pusat ke Daerah . 9 Penelitian ini nantinya akan membahas tentang perubahan baru dalam pola alokasi dana, interaksi  keuangan  yang  belum  terungkap,  atau  dampak  kebijakan  baru terhadap hubungan tersebut.
Riset  ini  penting  dilakukan  karena  dalam  hasil  studi  mengenai hubungan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah ditemukan ketidaksinergian kebijakan pelaksanaan otonomi daerah terhadap
6 Kementerian Keuangan, “Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara 2021,” 2021.
7 Jefri Harianto Nababan and Rina S. Shahrullah, “Peranan Otonomi Daerah Terhadap Pembangunan  Ekonomi  Melalui  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,” Journal  Of  Law  and  Policy Transformation 6, no. 2 (2021): 108–16, https://doi.org/http://dx.doi.org/
10.37253/jlpt.v6i2.6322.
8 Ramdani  Dadan,  “Deklinasi  Kedudukan  Gubernur  Sebagai  Kepala  Daerah  Dan Penyelenggara  Urusan  Pemerintahan  Konkuren  Daerah  Provinsi,”  2022,  31–66, https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/kub82.
9 Betrixia Barbara, “Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Kinerja Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah” (Institut Pertanian Bogor, 2008).
Rizka Amelia Armin, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal.185-204
kebijakan  pengelolaan  keuangan  Negara.  Hal  ini  dapat  diketahui  dengan menganalisis UU No. 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pelaksanaan otonomi daerah dan mengkaji regulasi keuangan terkait pelaksanaan otonomi daerah.  Hubungan  yang  dimaksud  adalah  tentang  hubungan  keuangan pemerintah pusat dan daerah, serta pengelolaan pendapatan asli daerah yang juga menjadi penunjang mandirinya penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## Metode
Metode yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ialah studi  kepustakaan  ( library  research )  dengan  pendekatan  konsep.  Dimana substansinya  adalah  melihat  dan  memahami  bagaimana  interaksi  yang berjalan dalam hal keuangan diantara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Hubungan yang dimaksud adalah tentang hubungan keuangan antara pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah,  serta  pengelolaan  sumber pendapatan  murni  suatu  daerah,  juga  menjadi  penunjang  mandirinya penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
Studi  kepustakaan  digunakan  oleh  peneliti  untuk  membantu memahami sepenuhnya konsep-konsep yang relevan terkait topik penelitian ini.  Data-data  yang  diperoleh  dari  penelitian  sebelumnya  juga  menjadi  alat bantu dalam melakukan analisis sehingga ditemukan kesimpulan yang logis dan sesuai dengan fakta.

## Hasil dan Pembahasan
Otonomi  daerah  dapat  terlaksana  sepenuhnya  jika  pemerintah  pusat mendesentralisasikan kewenangan keuangan kepada daerah secara eksplisit. Dalam  artian  bahwa  pemerintah  pusat  memberikan  persentase  yang  lebih dominan  bagi  daerah  terkait  pengelolaan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD). Pemberian kewenangan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk membiayai urusan  pemerintahan  di  daerah,  namun  juga  sebagai  isyarat  yang merefleksikan kemandirian dan kebebasan daerah untuk menentukan sendiri dan mengatur urusan rumah tangga di daerahnya.
Pelaksanaan  desentralisasi  kewenangan  keuangan  menimbulkan  hak dan  kewajiban  bagi  daerah  untuk  mengelola  keuangannya  sendiri  dalam rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah.  Desentralisasi  dalam  sistem kelembagaan juga secara langsung memberikan kewenangan politik kepada lembaga  legislatif  yang  ada  di  daerah  pada  dua  hal  yang  paling  mendasar: desentralisasi  administrasi  dan  desentralisasi  politik.  Esensi  Perda  adalah
Rizka Amelia Armin, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal.185-204
tentang  pelaksanaan  otonomi  daerah  sesuai  dengan  prinsip  dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan . 10
Pembentukan aturan terkait perimbangan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan di tingkat  daerah  didukung  oleh  pendanaan  memadai  yang  sejalan  dengan diktum  money follow  function yakni  pendanaan  menyertai  semua  kegiatan pemerintahan  yang  wajib,  dan  tanggung  jawab  di  setiap  tingkatan pemerintahan.  Sejatinya  bahwa  perimbangan  keuangan  yang  baik  antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah senantiasa berlandaskan pada prinsip distribusi pendanaan yang berimbang, adil, demokratis, akuntabel, dan transparan dengan berdasarkan pada kebutuhan daerah serta potensi lokal. Hubungan  antara  pemerintah  daerah  dan  pemerintah  pusat  belum membaik sebagai akibat dari pesatnya pembangunan infrastruktur di daerah. Sulit bagi daerah untuk mandiri dalam mengatur dan mengelola rumah tangga daerah  mereka  karena  rendahnya  PAD  dan  dominasi  subsidi  pemerintah pusat  ke  daerah.  Oleh  karena  itu,  konsep  desentralisasi  maupun  distribusi keuangan antara pemerintah pusat dan daerah diyakini belum adil dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (3) UU No. 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah pusat dapat melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah.  Semua  hal  yang  berkaitan  dengan  pemerintah  daerah  dianggap sebagai  urusan  pemerintah  daerah,  dengan  pengecualian  hubungan internasional, keamanan nasional, peradilan, kebijakan keuangan dan fiskal, serta  masalah  negara  dan  agama.  Penyerahan  basis  keuangan  yang merupakan  sumber  utama  pendapatan  asli  daerah,  khususnya  pendapatan yang  terkait  dengan  pajak  dan  retribusi  daerah,  bukanlah  salah  satu  dari sekian  banyak  masalah  yang  berkaitan  dengan  penyelenggaraan pemerintahan  yang  telah  dipercayakan  kepada  pemerintah  daerah. 11 Pengesahan UU No. 32 tahun 2004, yang kemudian diamandemen dengan UU No.  23  tahun  2014,  menunjukkan  tingginya  tingkat  ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.
10 Jaka  Sriyana,  “Hubungan  Keuangan  Pusat-Daerah,  Reformasi  Perpajakan  Dan Kemandirian  Pembiayaan  Pembangunan  Daerah,” Jurnal  Ekonomi  Pembangunan 4,  no.  1 (1999): 102–13.
11 Pemerintah  Indonesia,  “UU  No  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan Pemerintah  Pusat  Dan  Daerah,” Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  126 (Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara, 2004).
190
Rizka Amelia Armin, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal.185-204

## 1. Politik Kebijakan Pengaturan Anggaran Daerah.
Pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai  implementasi  hubungan  pusat dan daerah sejauh ini belum berjalan efektif. 12 Penyebabnya seringkali terjadi karena kurang harmonisnya kebijakan yang ada di pusat dan kebijakan yang ada  daerah  dalam  pengaturan  kepentingan  masyarakat,  baik  dalam  hal pengelolaan SDA, kewenangan, sampai pada penganggaran daerah. Persoalan lain  yang  secara  nyata  menunjukkan  adanya  ketidakefektifan  hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah adalah adanya konsep pembangunan yang  dikembangkan  sendiri  oleh  daerah  regional  yang  tidak  mendukung program-program  nasional.  Sebagai  konsekuensi  dari  keadaan  tersebut, dukungan politik untuk pembangunan nasional tidak berlangsung dalam satu kegiatan.
Pelaksanaan desentralisasi sebagai pemberian kewenangan oleh pusat kepada  Pemda  untuk  mengurus  hal-hal  terkait  rumah  tangganya  sendiri membuat  daerah  memiliki  kontrol  terhadap  tata  kelola  sumber  daya  yang dimiliki.  Desentralisasi  juga  secara  langsung  dalam  sistem  kelembagaan memberikan kewenangan politik kepada lembaga legislatif yang ada di daerah pada dua hal yang paling dasar adalah desentralisasi secara administrasi dan desentralisasi  politik.  Inti  dari  ketidaksesuaian  tersebut  adalah  semua peraturan  Pemda  terkait  pelaksanaan  Otoda  yang  berlandaskan  pada  asas- asas otonomi yakni decentralization, deconcentration and medebewind , bukan jaminan  pelaksanaan  otonomi  daerah  bahwa  semua  peraturan  terkait kebutuhan  daerah  termuat  di  dalamnya,  namun  lebih  tepatnya  adalah bagaimana  daerah  secara  teknis  dapat  melaksanakan  fungsi-fungsi  serta kebijakan  yang  telah  di  tetapkan  oleh  pemerintah  pusat  agar  dapat disesuaikan dengan penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom.
Diamanahkan  dalam  UU  No.  23  tahun  2014  bahwa  Pemda  memiliki kewenangan dalam hal: 13
a. Pemerintahan  daerah  melaksanakan  urusan  pemerintahan  dengan mengedepankan unsur-unsur otonomi daerah serta tugas pembantuan di dalam sistem NKRI;
b. Pelaksanaan  pemerintahan  daerah  dengan  mengedepankan  prinsip pemerintahan konkuren yang diamanahkan dari pemerintah pusat menjadi dasar dalam implementasi otonomi daerah atas dasar prinsip medebewind .
12 Amelia Martira and Harsanto Nursadi, “Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional,” Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 1 (2020): 177, https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2490.
13 Pemerintah Indonesia, “Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,”  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  No.  244  (Jakarta,  Indonesia:  Sekretariat Negara, 2014).
Rizka Amelia Armin, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal.185-204
c. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan di daerah yang merupakan urusan  yang  menjadi  tugas  umum  presiden  dan  didelegasikan  kepada pemerintah  daerah    dalam  hal  pelaksanaan  pemerintahannya  bersumber dari APBN.
Urusan  Pemerintah  Daerah  yang  tercantum  pada  Pasal  9  UU  No.  23 Tahun 2014 dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : 14
a. Pemerintahan  absolut  yaitu  kegiatan  pemerintahan  yang  merupakan wewenang  pemerintah  pusat  sepenuhnya  dan/atau  kewenangan  instansi vertikal yang dilimpahkan kepada daerah, dimana kepala daerah provinsi sebagai perwakilan pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi seperti hankam, politik luar negeri, yustisi, moneter/fiskal, dan agama.
b. Pemerintahan  konkuren  merupakan  kegiatan  pemerintahan  yang dilaksanakan dengan melakukan pembagian tugas antara pemerintah pusat dengan  Pemda.  Kegiatan  pemerintahan  konkuren  ini  merupakan  dasar pelaksanaan  Otoda.  Dimana  terdapat  dua  kewenangan  daerah  di  dalam pelaksanaan pemerintahan, yang pertama urusan pemerintahan wajib dan urusan  pemerintahan  pilihan.  Urusan  pemerintahan  yang  konkuren  di provinsi bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh provinsi atau mendelegasikan kewenangan  kepada  pemerintah  bupati  atau  menugaskan  desa  berdasar pada asas tugas pembantuan.
c. Pemerintahan  komunal  adalah  kegiatan  pemerintahan  yang  sepenuhnya menjadi urusan presiden sebagai kepala pemerintahan.
Untuk  mendukung  tercapainya  kesejahteraan  masyarakat,  dipacu melalui  penerapan  asas  otonomi  dan medebewind yang  dilaksanakan  atas prinsip otonomi pada wilayah pemerintahan tingkat daerah. Dimana prinsip yang digunakan adalah otonomi yang jelas, nyata dan bertanggungjawab, serta tetap  memperhatikan  keharmonisan  interaksi  antara  pemerintah  pusat dengan  daerah.  Pemberdayaan  masyarakat,  peningkatan  pelayanan  kepada masyarakat,  serta  peningkatan  daya  saing  daerah  dilakukan  dengan  tetap memperhatikan  kekhususan  dan  keistimewaan  tiap  daerah,  prinsip-prinsip demokrasi,  pemerataan,  dan  keadilan  adalah  wujud  dari  asas  otonomi  dan medebewind yang dijalankan daerah otonom.
Tujuan dari diimplementasikannya otonomi daerah berfokus pada:
a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat;
b. Menjamin terjalinnya hubungan yang harmonis antara satu daerah dengan daerah lainnya;
c. Membangun hubungan yang harmonis antar daerah dan pemerintah;
Rizka Amelia Armin, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal.185-204
d. Terjaganya keutuhan wilayah dan tetap tegaknya NKRI. Meski  pembagian  urusan  pemerintahan  tidak  sama  dengan pelimpahan kewenangan, namun pada dasarnya pelaksanaan otonomi daerah dimaksudkan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi daerah dalam melaksanakan  roda  pemerintahan  serta  memberdayakan  dirinya  sendiri, bukan mengurangi kekuasaan pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah atau daerah otonom mendapatkan keadilan dan kemajuan yang relatif sama dengan  pemerintah  daerah  lainnya.  Menurut  Situmorang,  kewenangan merupakan  hak  serta  kewajiban  penyelenggaraan  fungsi  administrasi  yang terdiri  atas  perencanaan,  pengaturan,  pengorganisasian,  pengelolaan,  dan pengawasan objek tertentu melalui pemerintah. Di sisi lain, kewenangan juga diartikan sebagai fungsi publik pada sektor yang lebih kecil.
Kenneth  Davey  menegaskan  bahwa  polarisasi  keuangan  pemerintah pusat-daerah  selalu  menggambarkan  arah  politik  yang  paling  dasar,  sebab tujuan  politik  juga  menentukan  mutu  kekuasaan  yang  dilaksanakan  Pemda dalam  struktur  pemerintahan,  yang  juga  dituntut  agar  dapat  menjalankan peranan  sesuai  yang  diamanatkan  kepadanya.  Sejalan  dengan  hal  tersebut, terkait  sumber-sumber  keuangan,  ada  kecenderungan  bahwa  peran  pusat lebih  besar  daripada  daerah,  dimana  kecenderungan  tersebut  dapat dipengaruhi oleh: 15
a. Adanya  kekhawatiran  tentang  persatuan  nasional  dan  kekuatan perpecahan yang muncul di daerah;
b. Harmoni politik dan ketidakberpihakan perihal alokasi sumber daya antara daerah, terlebih Jawa, tempat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal, dan daerah selain Jawa, yang menghasilkan banyak pendapatan ekspor dan memiliki potensi ekonomi yang besar;
c. Pemerintah  pusat  ingin  mengontrol  ketat  kebijakan  pembangunan ekonomi;
d. Penerimaan  minyak  sangat  penting  bagi  pemerintah  pusat  sebagai penerimaan negara terbesar.
UU  No.  25  tahun  1999  tentang  Perimbangan  Keuangan  Pemerintah Pusat  dan  Daerah  merupakan  salah  satu  produk  hukum  era  reformasi. Undang-undang tersebut juga mengatur tentang sumber-sumber penerimaan daerah,  yaitu  disamping  bersumber  dari  sektor  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD),  dana  yang  diterima  daerah  juga  berasal  dari  pinjaman  daerah,  dana
15 Sutedi Adrian, Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah (Sinar Grafika, 2009).
Rizka Amelia Armin, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal.185-204
perimbangan, dan penerimaan-penerimaan lain yang sah. Dana perimbangan yang diperoleh daerah adalah sebagai berikut : 16
a. Pajak  Bumi  dan  Bangunan ;  dimana  perimbangannya  adalah  90%  bagi daerah  dan  pusat  10%.  Bagian  pemerintah  pusat  tersebut  kemudian didistribusikan kembali ke semua kabupaten dan kota;
b. Bea  Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan  Bangunan ;  dimana  pendapatan Negara yang diperoleh dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini terbagi menjadi 80% untuk daerah, dan pusat mendapatkan 20%, yang selanjutnya kembali akan dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota;
c. Sumber Daya Alam pada bidang:
1) Kehutanan;  sektor  pertambangan  umum  dan  perikanan  dibagi  atas imbangan 80% bagi daerah dan 20% pusat;
2) Pertambangan minyak bumi; sesudah dikurangi komponen pajak, maka pendapatan dari sektor ini diberi perimbangan sebesar 15%  bagi daerah dan 85% untuk pusat;
3) Pertambangan  gas  alam;  setelah  dikurangi  komponen  pajak,  maka penerimaan tersebut dibagi atas imbangan 30% untuk daerah dan 70% untuk pusat.
d. Dana Alokasi Umum (DAU); dana alokasi umum ditentukan paling sedikit 25%  dari  total  pendapatan  dalam  negeri  yang  ditetapkan  di  APBN,  yang kemudian  dibagi  dengan  besaran  DAU  provinsi  10%  dan  DAU  daerah kabupaten dan kota 90%;
e. Dana Alokasi Khusus (DAK); yaitu dana yang didistribusikan dari APBN ke daerah  pilihan  dengan  tujuan  membantu  pembiayaan  keperluan  khusus daerah tersebut dengan memperhatikan ketersediaan dana APBN, sehingga tidak semua daerah akan mendapatkan DAK setiap tahun.
Desentralisasi  kewenangan  keuangan  masih  memerlukan  perbaikan secara  mendasar  untuk  menjamin  terlaksananya  perimbangan  secara  adil antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah.  Terkait  hal  tersebut diatas,  aturan  perimbangan  tersebut  diatas  dicabut  dan  dilengkapi  dalam penerbitan  Undang-undang  No.  33  tahun  2004  tentang  Perimbangan Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  yang  mana Undang-undang ini menuntut kapabilitas pemerintah pusat dalam melakukan enforcement ,  serta  pengawasan,  juga  secara  konsisten  menekankan  prinsip money  follows  function .  Realitas  ini  kemudian  mengundang  pertanyaan, apakah pemerintah pusat masih ragu terhadap kemampuan daerah ataukah memang  pemerintah  pusat  masih  setengah  hati  memberikan  otonomi  bagi Pemerintah Daerah.
Rizka Amelia Armin, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal.185-204
UU  No.  33  Tahun  2004  yang  cenderung  sentralistik  nyatanya  sangat berbeda dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bersemangat  desentralisasi.  Urusan  pemerintahan  pemerintah  daerah dilaksanakan dengan berdasar pada prinsip otonomi, sementara urusan lain dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam hal hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah diterbitkan UU No. 1 Tahun  2022  sebagai  penyempurnaan  UU  No.  33  tahun  2004  mengenai hubungan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dengan  daerah,  dilakukan sebagai  upaya  pengalokasian  sumber  daya  nasional  secara  efisien  melalui hubungan  keuangan  yang  transparan,  akuntabel,  dan  berkeadilan,  untuk mewujudkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk mencapai hal tersebut, hubungan pusat-daerah didasarkan pada empat  pilar  utama.  Yakni  Pengembangan  sistem  perpajakan  yang  efisien, pengembangan  hubungan  keuangan  antara  pemerintah  daerah  dan  pusat untuk  meminimalkan  ketimpangan  vertikal  dan  horizontal,  mendorong kualitas belanja daerah serta harmonisasi kebijakan fiskal dalam optimalisasi penyelenggaraan layanan publik 17 .
Berdasarkan pertimbangan yang disebutkan dalam Pasal 18 A ayat (2) UUD NRI tahun 1945 menegaskan bahwa dalam hal finansial, jasa komunal, eksploitasi sumber daya alam serta sumber daya lain, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil juga selaras dengan berdasar pada Undang-undang 18 . Ketentuan yang diamanatkan dalam konstitusi  terkait  keuangan  pusat  dan  daerah  ini  dapat  menjadi  landasan filosofis  terlebih  lagi  sebagai  landasan  konstitusional  untuk  merumuskan Undang-undang  terkait  dengan  perimbangan  kewenangan  keuangan  pusat dan juga keuangan daerah.
Merujuk  pada  uraian  diatas,  ada  beberapa  aspek  yang  menentukan terjadinya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, yaitu:
a. Sedalam  apa  sumber  pendapatan  keuangan  yang  memadai  diberikan kepada daerah, terlebih pada sumber pendapatan dari retribusi serta pajak daerah?
b. Sejauh  mana  akses  pemerintahan  daerah  terhadap  pendapatan  yang bersumber dari dana bagi hasil?
17 Pemerintah  Indonesia,  “Undang-undang  No.  1  Tahun  2022  Tentang  Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah,” Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6757 (Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara, 2022).
18 Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Rizka Amelia Armin, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal.185-204
c. Sedalam  apa  pemerintahan  daerah  mendapatkan  akses  pada  pelayanan subsidi yang adil?
Diantara  permasalahan  keuangan  pemerintah  daerah  adalah  tidak mudahnya membuat daftar pasti kebutuhan keuangan daerah ( need assesmen ) secara  objektif  dan  rasional.  Adapun  permasalahan-permasalahan  yang berkaitan dengan keuangan daerah adalah:
a. Tingginya dependensi keuangan pemerintah daerah ke pemerintah pusat disebabkan oleh sumber-sumber keuangan di daerah yang rendah;
b. Dana perimbangan keuangan pemerintah daerah tidak efektif dan efisien sebab belum adanya reaktualisasi otonomi daerah serta pembuatan pakem pembiayaan guna pelaksanaan kegiatan-kegiatan otonomi tersebut. Sistem perimbangan  keuangan  secara  empiris  selama  ini  dapat  disaksikan  lebih berpijak pada sistem subsidi;
c. Secara  empiris  terjadi  bias off  allocation yang  disebabkan  oleh  sistem pendekatan perimbangan yang lebih mempersilahkan pusat mendominasi penguasaan  sumber-sumber  keuangan  seperti  memberikan  akses keuangan/pendanaan  yang  mudah  bagi  instansi  pemerintah  di  tingkat daerah  seperti  kantor-kantor  departemen,  kantor  wilayah  yang  berada didaerah untuk melaksanakan pembangunan.
d. Kebertumpuan perimbangan keuangan pusat dan daerah pada system grant akan kurang kondusif dalam memajukan kemandirian pemerintah daerah sebab  korelasi  ini  dapat  menjadikan  pemerintah  daerah  menjadi  kurang kreatif  dan  inovatif  dalam  memajukan  sumber-sumber  pendapatan daerahnya  terlebih  untuk  menghadapi  era  globalisasi  yang  mencirikan kebisaan  dalam  mengeksplorasi  daya  saing  komparatif  dan  kompetitif dalam era reformasi.
Disisi  lain,  semakin  meningkatnya  kesadaran  masyarakat  terhadap kewajiban  pembayaran  pajak  serta  iuran  retribusi  daerah  menunjukkan bahwa  pendanaan  tersebut  berpartisipasi  bagi  keberlangsungan pemerintahan  daerah.  Hal  ini  tentu  membutuhkan  transformasi  sistem birokrasi di daerah yang sejak lama hanya berorientasi pada kepentingan ke atas  untuk  menjadi  lebih  mengedepankan  kepentingan  masyarakat.  Untuk mewujudkan  iklim  birokrasi  yang  baru,  peran  DPRD  sebagai  wakil  rakyat tentu merupakan ujung tombak masyarakat di parlemen yang dituntut untuk lebih berani menyuarakan kepentingan masyarakat.
Secara  politis  pembentukan  aturan  perundang-undangan  terkait perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dimaksudkan  agar  fungsi  dari  penyelenggaraan  pemerintahan  di  tingkat daerah didukung oleh pendanaan yang memadai sesuai prinsip money follow function bahwa pendanaan mengikuti semua tugas pemerintahan yang wajib,
Rizka Amelia Armin, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal.185-204
serta tanggung jawab pada setiap tingkatan pemerintahan. Sejatinya, proporsi keuangan  yang  baik  antara  pemerintah  pusat  juga  pemerintah  daerah senantiasa  berlandaskan  pada  prinsip  distribusi  pendanaan  yang proporsional,  demokratis,  adil,  akuntabel,  transparan  dengan  berdasarkan pada kebutuhan daerah serta potensi lokal.
Pola  interaksi  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah  daerah  terkait kepemimpinan  politik  pengelolaan  daerah,  terdapat  beberapa  kondisi tertentu yang diharapkan oleh masyarakat seperti:
a. Kapabilitas  daerah  menghadapi  iklim  nasional  seperti  dinamika perpolitikan,  minimnya  sistem  pengawasan  pusat  di  daerah  serta lambatnya  penyelarasan  peraturan-peraturan  dengan  kondisi  daerah. Beberapa  hal  ini  dapat  ditekan  dengan  meningkatkan  daya  kritis  kepada pemerintah pusat.
b. Keserasian  langkah  pembangunan  daerah  bagi  kesejahteraan  rakyat melalui  program-program  nasional  yang  bersinergi  dengan  agenda pembangunan daerah.
c. Mempererat  persatuan  bangsa  yang  direfleksikan  dalam  agenda-agenda politik  presiden.  Serta  peran  penting  kepala  daerah  sebagai  bentuk integritas terhadap pembangunan nasional.
d. Harmonisasi  elemen  pemerintahan  daerah  seperti  kepala  daerah  dan DPRD.
Hasil dari harmonisasi gerak pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan memberikan energi positif dalam pencapaian tujuan nasional. Distribusi urusan secara jelas dan terarah akan lebih menjelaskan arah tujuan nasional untuk pelaksanaan tugas baik di pemerintahan pusat maupun daerah secara efektif dan efisien. Distribusi peraturan yang jelas dapat memberikan ruang dan  jaminan  kerjasama  yang  serasi  dan  saling support pada  tiap  hierarki pemerintahan baik taraf pemerintah pusat mupun di taraf daerah yang secara konkrit merupakan kewenangan yang konkuren yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing  tingkatan  pemerintahan  berdasarkan  atas  pertimbangan eksternalitas, akuntabilitas dan efisien serta adanya jaminan stabilitas politik dan  menjaga  persatuan  negara  Republik  Indonesia  sesuai  amanat  Undang- undang.
Dari  interpretasi  tersebut  dapat  dipahami  bahwa  pada  dasarnya keseimbangan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah  merupakan  representasi paling  mendasar  dari  garis  politik,  karena  eksistensinya  dapat  menentukan sedalam  apa  agenda-agenda  pemerintahan  daerah  dapat  terlaksana  dalam sistem  pemerintahan.  Hubungan  perimbangan  keuangan  antara  pusat  dan daerah  hendaknya  minitikberatkan  pada  agenda  kerja  daerah,  meski  dari semua  permasalahan  pokok  yang  dihadapi  adalah  bagaimana  merumuskan
Rizka Amelia Armin, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal.185-204
kewenangan  masing-masing  antara  pemerintah  pusat  dengan  pemerintah daerah.
Eksistensi  Pemda  sebagai  representatif  keinginan  serta  identitas masyarakat setempat menunjukkan bahwa pada dasarnya tujuan pemerintah daerah bersifat politik 19 , maknanya bahwa pemerintah setempat merupakan kebulatan  dari  tujuan  masyarakat  yang  menginginkan  penyelenggaraan urusan  daerah  berdasarkan  kebutuhan  dan  prioritas  masyarakat  setempat. Dengan  demikian  pola  hubungan  keuangan  antara  pusat  dan  daerah memungkinkan terjadinya sharing power agar setiap daerah memiliki lingkup pilihan yang otonom.
Instrumen  keuangan  yang  dapat  mendukung  peranan  pemerintah daerah secara otonom 20 dalam pengelolaan keuangan daerah mencakup:
a. Pemerintah  daerah  diberikan  kewenangan  mengelola  pajak  sebagai pemasukan daerah serta secara mandiri menentukan tarif pajak;
b. Pemerintah  pusat  bersama  pemerintah  daerah  melaksanakan  pembagian hasil penerimaan pajak nasional;
c. Kewenangan  penuh  alokasi  penggunaan  bantuan  umum  dari  pemerintah pusat.
Pada dasarnya, pemerintah daerah adalah lembaga pelaksana layanan tertentu untuk daerah. Juga sebagai fasilitator yang tepat untuk menebus biaya dalam bentuk pelayanan yang bermanfaat bagi daerah, titik perhatian Pemda lebih  kepada  ekonomi  dan  bersifat  tata  usaha  yang  lebih  fleksibel  bagi pemerintah  dalam  melaksanakan  tugasnya  serta  mewajibkan  pemahaman mengenai bidang tersebut agar dapat terlaksana dengan baik. Dalam tinjauan ekonomi  tepat  guna  dapat  dicapai  daerah  jika  sumber  pendapatan  daerah dapat  diselaraskan  dengan  kebutuhan  utama  daerah.  Terlebih  iuran  pajak daerah  dan  pemungutannya  bisa  menjadi  lebih  adil  sebagai  sumber pembiayaan  untuk  penyediaan  layanan  yang  tidak  berpengaruh  pada  pihak luar atau pengaruh sampingan yang besar.

## 2. Pengawasan Penyelengaraan Pemerintah Daerah
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terbagi atas dua jenis  yaitu  pengawasan  preventif  juga  pengawasan  represif.  Pengawasan preventif  sebagai  bentuk  representatif  pengawasan  terhadap  sesuatu  yang masih  berupa  rencana,  pengawasan  ini  dilakukan  sebelum  regulasi  produk
19 Torang  Rudolf  Effendi  Manurung,  “Perkembangan  Politik  Hukum Pertanggungjawaban  Partai  Politik  Dalam  Pengelolaan  Bantuan  Keuangan  Negara  Pasca Reformasi,” Yustisia Jurnal Hukum , 2015, https://doi.org/10.20961/ yustisia.v4i1.8636.
20 Fauzan  Muhammad, Hukum  Pemerintahan  Daerah  Kajian  Tentang  Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (UII Press, 2006).
Rizka Amelia Armin, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal.185-204
hukum  di  sahkan  oleh  pemerintah  daerah.  Pengejawantahan  hierarki peraturan  perUndang-undangan  sebelum  pemerintah  daerah  mengesahkan produk  hukum  terlebih  dahulu  melaksanakan  penyesuaian  dengan pemerintah  pusat  guna  menciptakan  kesatuan  hukum  yang  utuh  dan  tidak bertentangan  satu  sama  lain.  Sedangkan  pengawasan  represif  dilaksanakan setelah  produk  hukum  diundangkan  oleh  pemerintah  daerah.  Bentuk pengawasan yang dilaksanakan guna mengevaluasi efektivitas pemberlakuan regulasi pemerintah daerah terhadap sasarannya.
Model pengawasan sebagai gambaran pola hubungan pusat dan daerah dapat  menjadi  konstruksi  baru  yang  dapat  dijadikan  dasar  dalam  menjalin kewenangan pusat dan daerah, hal ini sesuai dengan dinamika pemahaman serta kemajuan pemikiran yang bersifat objektif terkait relasi struktural pada jenjang  pemerintah  pusat  dan  daerah  dalam  wilayah  kesatuan.  Dari  sisi objektif,  sistem  pengawasan  pusat  di  daerah  juga  merupakan  salah  satu kebutuhan  daerah  terlebih  khususnya  pengawasan  preventif  yang  secara substansinya  untuk  menjaga  keutuhan  negara  yang  semestinya  menjadikan otonomi  daerah  sebagai  bagian  dari  administrasi  pemerintahan  yang dilaksanakan  dengan  tujuan  memperkuat  keutuhan  Negara  Kesatuan Republik Indonesia.
Pengawasan  preventif  dilaksanakan  dengan  pembatasan  yang  tidak memengaruhi  kewenangan  daerah  mengembangkan  diri  sesuai  dengan keadaan objektif daerah. Hal ini dapat memperkuat prinsip otonomi daerah mengingat bahwa setiap daerah memiliki kekhususan yang beragam sehingga penting untuk memperkuat prinsip-prinsip desentralisasi. Hal ini dijelaskan dalam UU No.23 tahun 2014 bahwa pengawasan diimplementasikan berdasar PP No. 79 tahun 2005, dengan meliputi berbagai macam pembaruan, seperti pengawasan  oleh  DPRD  yakni  DPRD  memiliki  fungsi  pengawasan  terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayah kerjanya sesuai dengan amanat UU Pasal 43 PP 79 Tahun 2005. Selanjutnya, pada Pasal 20 jo Pasal 36 diatur tentang pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Pasal 37 jo Pasal 42 merupakan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. 21
Sesuai  peraturan  pemerintah  No.  79  tahun  2005,  pengawasan peraturan  daerah  dilaksanakan  terhadap  rancangan  peraturan  daerah sebelum  di  undangkan.  Secara  khusus,  dalam  pembahasan  APBD  dan rancangan  Perda  tentang  penyusunan  APBD,  terdapat  rancangan  peraturan daerah  pajak  daerah  dan  retribusi  serta  rancangan  peraturan  daerah mengenai  rencana  tata  ruang  disampaikan  paling  lama  tiga  hari  setelah  di
21 Pemerintah Indonesia, “Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.”
Rizka Amelia Armin, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal.185-204
setujui  DPRD  beserta  kepala  daerah  untuk  dilakukan  evaluasi  sebelum  di berlakukan.  Evaluasi  yang  dilakukan  oleh  pusat  tersebut  dilaksanakan  oleh Menteri  keuangan  dan  juga  Menteri  dalam  negeri,  khususnya  pada perencanaan  keuangan  daerah  yang  merupakan  kewenangan  pemerintah pusat  terhadap  pemerintah  daerah  pada  penyelenggaraan  pemerintahan  di daerah.  Berdasarkan  sistem  pengawasan  ini  pemahaman  bahwa penyelenggaraan  pemerintahan  daaerah  tidak  sepenuhnya  otonom  serta desentralisasi  belum  bulat  disebabkan  masih  dominannya  kontrol  pusat hingga menekan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya,  khususnya  terkait  pungutan  yang  dilakukan  daerah  atau yang memiliki konsekuensi dibidang keuangan.

## 3. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan  desentralisasi,  khususnya  otonomi  dan  asas-asasnya merupakan langkah baru agar daerah dapat mengatur dan mengembangkan daerahnya  secara  mandiri  sesuai  kepentingan  di  daerahnya,  sesuai  dengan aspirasi masyarakat. Konsep desentralisasi dan otonomi terkait erat dengan keuangan negara/daerah. Pada Undang-undang No. 23 tahun 2014 otonomi direpresentatifkan sebagai hak dan otoritas daerah untuk mengatur urusan pemerintahan  di  daerahnya  sendiri,  amanat  ini  dapat  dimaknai  bahwa  hak serta  kewenangan  yang  dimaksudkan  juga  termasuk  kemandirian  untuk mengelola keuangan di daerah.
Pelaksanaan  urusan  pemerintahan  daerah  terkait  erat  dengan keuangan daerah. untuk menjalankan roda pemerintahan, daerah juga wajib memiliki  sumber-sumber  pendapatan  sendiri,  karena  daerah  mendapatkan wewenang  untuk  mengatur  urusan  perpajakan  dan  retribusi  daerah  serta sumber-sumber  pendapatan  lain  yang  telah  dikelola  sebelumnya. Kewenangan  yang  dimiliki  daerah  dalam  hal  pungutan  pajak  atau  retribusi daerah  tidak  hanya  dimaksudkan  untuk  membiayai  urusan  pemerintahan daerah namun lebih kepada isyarat yang merefleksikan kemerdekaan daerah guna mengatur dan menentukan urusan rumah tangga di daerahnya.
Berdasar pada kebebasan dan kemandirian yang dimiliki daerah, lantas apakah  mampu  membiayai  kebutuhan  yang  diperlukan  guna  untuk mewujudkan  penyelenggaraan  pemerintahan  di  daerah.  Terkait  dengan sinisme ini menurut penulis, daerah-daerah yang ada, baik di Inggris maupun di  Belanda  tidak  mampu  secara  mandiri  memenuhi  kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Dana transfer dari pusat masih sangat dominan. Contohnya di Inggris dana perimbangan yang diperoleh dari penghasilan daerah hanya berkisar 34% dari total income nasional, sementara pendapatan  pemerintah  pusat  mencapai  66%  dengan  demikian  pemerintah
Rizka Amelia Armin, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal.185-204
daerah  di  Inggris  masih  membutuhkan  dukungan  dana  dari  pusat  untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang berupa bantuan ( grant ) tahunan sebesar kurang lebih 47%.
Keikutsertaan pemerintah pusat dalam membiayai kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, baik dalam bentuk DAU,  DAK  maupun  Dana  Perimbangan,  tentu  dapat  memengaruhi kemandirian  daerah  dalam  bidang  lainnya,  seperti  perencanaan  dan pengaturan  kepentingan  masyarakat  daerah.  Dalam  hubungan  ini,  nampak jelas  bahwa  daerah  tidak  memiliki  kemandirian  dalam  pembiayaan penyelenggaraan daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemda sangat bergantung kepada pemerintah pusat.
Kebijakan desentralisasi fiskal yang dijalankan oleh pemerintah pusat terkesan setengah hati. Di satu sisi, pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk  mengelola  daerahnya  secara  mandiri,  namun  disisi  lain  pemerintah memiliki  kepentingan  yang  lebih  besar,  yaitu  jaminan  bertambahnya  kas negara sebagai upaya penjagaan eksistensinya di hadapan daerah.
Berlakunya UU No. 25 tahun 1999, yang telah diperbarui dengan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dimaksudkan  agar  terjadi  hubungan  keuangan  yang  adil  dan  selaras  antara pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah.  Sebagaimana  yang  diamanatkan dalam Pasal 18A Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa hubungan keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah  diatur  dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan UU. 22
Pemberian sumber-sumber pendapatan yang cukup oleh pemerintah pusat  bagi  pemerintah  daerah  yang  berhubungan  dengan  pajak  daerah, pembagian  hasil  pajak,  dan  non  pajak  juga  bisa  menjadi  tolak  ukur  atas kemampuan dan potensi bidang keuangan ( fiscal capacity ) yang ada di daerah. Kondisi  ini  disebabkan  oleh  kapabilitas  finansial  daerah  yang  amat dipengaruhi oleh tersedianya sumber ( tax object ) serta penerimaan dari objek pajak. Demikian pula sumber-sumber perolehan yang potensial lainnya yang dimiliki oleh daerah, akan menjadi salah satu faktor yang menentukan tingkat kemampuan  di  bidang  keuangannya  dan  secara  objektif  menentukan kebutuhan  keuangan  ( fiscal  need )  dalam  penyediaan  pelayanan  masyarakat daerah.
Sebagai konsekuensi dianutnya asas desentralisasi, maka penyerahan sumber-sumber  finansial  pemerintah  pusat  kepada  daerah  sangat  relevan dengan  pelimpahan  kegiatan  pemerintahan  yang  ada  di  daerah.  Sejalan dengan  hal  tersebut,  pemerintah  pusat  menyerahkan  pengaturan  dan
22 Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
Rizka Amelia Armin, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal.185-204
pengurusan  pemerintahan  tingkat  kabupaten/kota  kepada  daerah.  Dengan kata  lain,  aturan  tentang  dana  perimbangan  sebaiknya  menunjukkan keseimbangan terkait penyerahan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi wewenang pemerintah daerah tersebut, mulai dari penyerahan, pengelolaan sampai pada pemanfaatan sumber-sumber pendapatan yang ada di daerah.
Penyerahan  kewenangan  oleh  pemerintah  pusat  kepada  pemerintah daerah,  disebutkan  dalam  Pasal  10  ayat  (1)  dan  (3)  Undang-undang  No.  33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah. Dalam  Pasal  tersebut,  semua  urusan  pemerintahan  kecuali  diplomasi, pertahanan, keamanan, keadilan, mata uang dan pajak, urusan nasional dan agama masuk dalam urusan pemerintah daerah. 23
Urusan  Pemda  adalah  segala  urusan  pemerintahan  diluar  urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta  agama. 24 Sayangnya,  dari  sekian  banyak  urusan  pemerintahan  yang diserahkan kepada Pemda, tidak diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendapatan potensial yang berada di daerah otonom, yang juga merupakan sumber  pokok  PAD,  terlebih  hal-hal  yang  terkait  dengan  pajak  daerah  juga retribusi.
Berlakunya  UU  No.  32  Tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan Pemerintah  Pusat  Dan  Daerah  ini  menggambarkan  tingginya  dependensi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Pembangunan infrastruktur yang cukup pesat di daerah, tidak serta merta menjadikan hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat terlihat serasi. Rendahnya PAD dan dominannya subsidi oleh pemerintah pusat kepada Pemda menyebabkan daerah  kesulitan  untuk  mandiri  dalam  mengatur  serta  mengurus  rumah tangga  daerahnya.  Hal  ini  kemudian  menimbulkan  persepsi  bahwa  konsep desentralisasi  yang  sesungguhnya  belum  berjalan  sebagaimana  yang diharapkan,  begitupun  keseimbangan  finansial  antara  pemerintah  pusat dengan daerah juga terlihat belum adil dan selaras dengan kebutuhan daerah. Meskipun  relasi  keuangan  antara  pusat  dan  daerah  tentang perimbangan  keuangan  bukan  sekadar  persoalan  angka  dan  persentase bagian  antara  pemerintah  pusat  dengan  daerah,  yang  terpenting  dari  itu adalah tentang beban yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Selain itu, diadakannya perimbangan keuangan tidak berarti bahwa pemerintah pusat dan daerah akan membagi secara berimbang terkait sumber
23 Pemerintah  Indonesia,  “UU  No  33  Tahun  2004  Tentang  Perimbangan  Keuangan Pemerintah  Pusat  Dan  Daerah,”  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  No.  126  (Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara, 2004).
24 Pemerintah Indonesia, “Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.”
Rizka Amelia Armin, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal.185-204
keuangan, sebab dalam Negara Kesatuan subsidi Pemerintah Pusat ke Daerah merupakan bentuk perimbangan keuangan.

## Kesimpulan
Pelaksanaan  otonomi  daerah  sebagai  implementasi  hubungan  pusat dan daerah sejauh ini belum berjalan efektif. Penyebabnya seringkali terjadi karena  kurang  harmonisnya  kebijakan  yang  ada  di  pusat  dan  kebijakan otonomi daerah, baik dalam hal pengelolaan sumber daya alam, kewenangan, sampai  pada  penganggaran  daerah.  Persoalan  lain  yang  secara  nyata menunjukkan  adanya  ketidakefektifan  hubungan  antara  pemerintah  pusat dan daerah adalah adanya konsep pembangunan yang dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah yang tidak mendukung program-program nasional. Sebagai konsekuensi dari keadaan tersebut, dukungan politik pembangunan nasional belum berlangsung dalam satu kegiatan.
Secara  politis  pembentukan  aturan  perUndang-undangan  terkait perimbangan  keuangan  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah dimaksudkan  agar  fungsi  dari  penyelenggaraan  pemerintahan  di  tingkat daerah didukung oleh pendanaan yang memadai sesuai prinsip money follow function bahwa pendanaan mengikuti semua fungsi pemerintahan yang wajib, dan tanggung jawab di setiap tingkatan pemerintahan. Sejatinya, perimbangan keuangan  yang  baik  antara  pemerintah  pusat  dan  pemerintah  daerah senantiasa  berlandaskan  pada  prinsip  distribusi  pendanaan  yang proporsional,  demokratis,  adil,  akuntabel,  transparan  dengan  berdasarkan pada kebutuhan daerah serta potensi lokal.
Keterbatasan dalam penelitian ini terdapat pada data yang digunakan. Dimana  data  yang  seharusnya  digunakan  adalah  data  informasi  transfer kepada pemerintah daerah yang didatangkan langsung dari berbagai daerah yang bersumber dari pemerintah pusat, namun karena keterbatasan peneliti, maka data yang digunakan hanya bersumber dari dari e-book Informasi APBN 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan.

## Daftar Pustaka
Adrian,  Sutedi. Implikasi  Hukum  Atas  Sumber  Pembiayaan  Daerah  Dalam Kerangka Otonomi Daerah . Sinar Grafika, 2009.
Ahmad,  Yani. Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dan  Daerah  Di Indonesia . Raja Grafindo Persada, 2002.
Barbara,  Betrixia.  “Dampak  Desentralisasi  Fiskal  Terhadap  Kinerja Perekonomian  Provinsi  Kalimantan  Tengah.”  Institut  Pertanian  Bogor, 2008.
Rizka Amelia Armin, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research,
Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal.185-204
Dadan, Ramdani. “Deklinasi Kedudukan Gubernur Sebagai Kepala Daerah Dan Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren Daerah Provinsi,” 2022, 31–66. https://doi.org/https://doi.org/10.31219/osf.io/kub82.
Fauzan Muhammad. Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah . UII Press, 2006.
Kaloh J. Mencari Bentuk Otonomi Daerah . Rieneka cipta, 2002.
Keuangan,  Kementerian.  “Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja  Negara  2021,”
2021.
Mannan Bagir. Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945 . Pustaka Pelajar, 1994.
Manurung,  Torang  Rudolf  Effendi.  “Perkembangan  Politik  Hukum Pertanggungjawaban  Partai  Politik  Dalam  Pengelolaan  Bantuan Keuangan  Negara  Pasca  Reformasi.” Yustisia  Jurnal  Hukum ,  2015. https://doi.org/10.20961/yustisia.v4i1.8636.
Martira,  Amelia,  and  Harsanto  Nursadi.  “Hubungan  Keuangan  Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional.” Jurnal  Hukum  &  Pembangunan 50,  no.  1  (2020):  177. https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2490.
Nababan,  Jefri  Harianto,  and  Rina  S.  Shahrullah.  “Peranan  Otonomi  Daerah Terhadap  Pembangunan  Ekonomi  Melalui  Pengelolaan  Keuangan Daerah.” Journal Of Law and Policy Transformation 6, no. 2 (2021): 108– 16. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/jlpt.v6i2.6322.
Pemerintah  Indonesia.  “Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945.” Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  75 .  Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara, 1959.
———. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.” Lembaran Negara Republik  Indonesia  Nomor  6757 .  Jakarta,  Indonesia:  Sekretariat  Negara, 2022.
———.  “Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah.” Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  244 .  Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara, 2014.
———. “UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat  Dan  Daerah.” Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  126 . Jakarta, Indonesia: Sekretariat Negara, 2004.
Sriyana, Jaka. “Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Reformasi Perpajakan Dan Kemandirian  Pembiayaan  Pembangunan  Daerah.” Jurnal  Ekonomi Pembangunan 4, no. 1 (1999): 102–13.
Rizka Amelia Armin, dkk / Palita: Journal of Social Religion Research, Oktober 2023, Vol.8 No.2, hal.185-204
Wijaya, M. Tatam. “11 Pesan Rasulullah Pada Muadz Bin Jabal Yang Layak Kita Pedomani.” NU Online , 2020.