## PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN  PAJAK PADA BIDANG  PAJAK  DAERAH HOTEL DAN RESTAURANT DI

## DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG
Yelli Eka Sumadhinata,  lrma Wibiyanti
ABSTRAK
From  beginning  autnomy  region  now,  every  region must have to develop ability get source income  region  for  expenditure APBD and which one with use maximum tax assignment region. For then needed a new system development to encode  for processlng on computer tax region and to increase service  towards public. This research intend  for knowing everything about excellent  foundation income tax region and how to processrng data from  obligalion  tax report,  when tax obligation from they tax and doing  registrction, fill up SPTPD after processing will persistent value tax regron must pay  for hotel and resfaurant. Afierwards SPTPD  fo encode for processlng on computer then result data mold form SKPD. Mold SKPD will giveto obligation tax and can do payment with bing SKPD for get SSPD all of them will encode for processing with use language  program Borland  Delphi versi 7.0  and for save database use SQt SERVER  2000. Result  this  research  showed lhaf  system working as of precisety comply with a request service public, however a lot of tax obligation feel decrease concept mechanism  repoding,  process and pay for tax obligation until  enthusiastic society community less. Key words : repofting, process and pay for  tax  obligation.
1. Pendahuluan
Dalam dunia  perekonomian,  salah  satu aspek  yang mendukung maju dan berjalannya  pembangunan  suatu  daerah  adalah pendapatan daerah. Pendapatan daerah memiliki peran baik untuk mendukung penyelenggaraan  pemerintahan  maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila  dikaitkan  dengan  pembiayaan, maka pendapatan daerah masih  merupakan altematif  pilihan utama dalam  mendukung program dan kegiatan  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pelayanan  public Dengan  semakin  berkembangnya  kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi  (IPTEK) yang berlangsung sangat cepat menuntut kemampuan  sumber  daya  manusia  untuk  melakukan  penyesuaian yang bermakna, agar bangsa Indonesia  ini dapat ikut bersaing dengan bangsa lain. Memasuki era globalisasi maka  semakin mengharuskan setiap daerah mengembangkan  dan menggali  potensi  yang ada ditiap daerah masing-masing, hal ini sesuai dengan  mulai diberlakukannya otonomi oaeran.
Bina Ekonomi Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
85
Dalam  melaksanakan  otonomi  daerah  yang  nyata, dinamis, dan bertanggung jawab dengan menitik beratkan  kepada daerah Kabupaten / Kota, akan  sangat diperlukan  sumber-sumber  PAD (Pendapatan Asli Daerah) agar Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerahnya sendiri dengan segala program kerja yang telah direncanakan.  Namun tidak semua  sumber- sumber yang ada dapat dibagikan  kepada daerah, Oleh karena itu kepada  daerah  diwajibkan  menggali sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya  otonomi  daerah maka tentunya akan melibatkan banyak  pihak  yaitu pihak  pemerintah sebagai  fasilitator  dan masyarakat sebagai wajib  paiak, kondisi  seperti ini mengakibatkan diperlukannya sebuah sistem informasi untuk mengolah data  pajak  yang akan menunjang kelancaran pengelolaan pendapatan asli daerah. Kebutuhan akan kegunaan  sistem  informasi  tentunya akan meniadi sebuah alternatif jawaban  akan  segala  permasalahan  teknis terhadap pengelolaan sumber data, sehingga diharapkan akan menghasilkan informasi  yang  akurat mengenai  pengolahan  pajak secara terperinci agar dapat memudahkan pengwasan terhadap kemajuan pajak daerah.
Pemerintah daerah sudah sangat  berjuang untuk memajukan daerah  dengan meningkatkan  pendapatan daerah dengan cara memaksimalkan  sumber-sumber pendapatan daerah.  Namun pada kenyataannya di lapangan  masih banyak kendala dalam pelaksanaanya, lelas  hal ini menjadi tugas bersama untuk diatasi. Drnas  pendapatan daerah kota bandung sampai saat ini terus  berjuang meningkatkan pelayanannya  terutama dalam hal mengolah pajak, berbagai macam cara  terus  dilakukan terutama dalam hal sistem yang  digunakan terus dilakukan  perbaikan dan pengembangan demi terciptanya pelayanan yang sempurna kepada  wa,ib  pajak. Dengan ada pengembangan-pengembangan baru untuk memperbaiki  sistem  yang  sedang  berialan  diharapkan  akan  berdampak positif dengan diikuti kesadaran wajib pajak untuk menyetorkan  pajaknya karena  para wajib pajak sudah iidak khawatir lagi Oengan- jOanya penyimpangan  dana setoran pajak karena  pengolahan  palaknya sudih semakin baik dengan akurasi  data  yang  tinggi.
Berdasarkan  penjelasan  di atas penulis tertarik  untuk  melakukan penelitian serta mengembangkan sistem informasi  perpajakan yang sedang  berjalan dengan mengambil judul,  yaitu "PENGEMBANbAN SISTEM  INFORMASI PENGOLAHAN PAJAK PADA BIDANG  PAJAK DAERAH HOTEL DAN RESTAURANT DI DINAS PENDAPATAN
DAERAH KOTA BANDUNG",
86 Volume 14, Nomor 2,Agustus 2010

## 2. Metode Penelitian
Dalam  penelitian  ini, peneliti  menggunakan  rancangan penelitian berdasarkan metode kualitatif  action.
Metode  kualitatif yaitu pendekatan pada cara-cara untuk mempelajari  berbagai aspek kualitatif  dari kehidupan social dari tindakan (action) dan keadaan hingga  proses, dan peristiwa bagaimana dimengerti berdasarkan  konstruksi serta makna yang diorganisasikan melalui praktik-praktik social.
Action atau tindakan merupakan  penelitian  dimana peneliti berupaya untuk memecahkan masalah yang ada dalam kenyataan dengan kemudian mengkaji  pengalaman dalam memecahkan permasalahan terebut. Dalam  penelitian ini, peneliti mencoba menbaca situasi yang sedang terjadi pada saat ini dan mencoba untuk menawarkan sebuah solusi.
Salah satu syarat dalam melakukan  penelitian  tindakan adalah adanya keinginan dari orang yang memiliki  masalah untuk mengidentifikasi  masalah yang ada dan mempunyai  keinginan  untuk memecahkannya. Dalam penelitian tindakan, pemilik masalah adalah mitra kerja  bagi peneliti- Dan ada kalanya  pemilik  masalah juga merupakan pemecah masalah.
3. Analisis Prosedur  yang  sedang  berjalan
Analisis prosedur sangat diperlukan untuk mempermudah pembuatan  perancagan  sistem,  karena  dengan  menganalisis  mulai dari unit terkecil sampai  dengan keseluruhan,berdasarkan pengamatan penulis  dengan  melihat dan mengumpulkan data yang ada mengenai sistem  informasi  yang  sedang berjalan di DIPENDA sudah cukup bagus, namun tetap memerlukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib  paiak, untuk lebih lelasnya akan diuraikan iebagai  berikut gambaran  secara  umum  proses  pengolahan data pajak:

## Flow  Map
Prosedur  Sistem  Pengolahan  Pajak  Daerah yang sedang  berjalan 1. Petugas  pendataan memberikan formulir  pendaftaran bagi wajib paiak yang belum memiliki Nomor Pokok Waiib  Pajak Daerah it-tpwpO) dan formulir  Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak unluk kemudian  diisi.
2. Formulir data pajak yang telah selesai diisi oleh wajib paiak kemudian  dikembalikan kepada  petugas pendaftaran untuk diproses  selanjutnya.
3. Petugas  pendataan menerima melakukan  pengecekan validasi akan dikembalikan lagi ke kekurangannya  dan iika formulir
proses  selanjutnya.
formulir yang telah diisi dan formulir,  apabila formulir invalid wajib pajak  untuk dilengkaPi sudah valid maka  akan dilakukan
Bina Ekonomi Majalah llmiah Fakultas Ekonomi Unpar
e',
4. Bagian  penetapan  dan pembukuan  menerima  formulir  wajib pajak yang  sudah valid dan melakukan  proses  pembuatan  Nomor  pokok Wajib  Pajak (NPWPD) dan melakukan  pengolahan data pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SpTpD) yang diberikan wajib pajak  kemudian membuat Surat Ketetapan pajak Daerah (SKPD). 5. Bagian  penetapan dan pembukuan  menerbitkan dan mensahkan Nomor Pokok  Wajib  Pajak ( NPWPD) dan Surat Ketetapan  pajak Daerah  (SKPD)  sebanyak tiga rangkap. Satu rangkap  disimpan sebagai  arsip, satu rangkap diserahkan  kepada wajib pajak, dan rangkap terakhir dikirimkan ke bagian  bendahara. 6. Setelah  disahkan  kemudian  Nomor Pokok Wajib pajak ( NpWpD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah  (SKPD)  didistribusikan oleh seksi penetapan dan pembukuan kepada petugas  pendataan untuk diserahkan kepada  wajib  pajak. 7. Wajib pajak menerima Nomor Pokok Wajib pajak  (NpWpD) dan Surat Ketetapan Pajak  Daerah (SKpD) yang telah disahkan dari masrng-mastng petugas pendataan. 8. Wajib pajak wajib membayar ketetapan pajak sesuai dengan jumlah angka yang tertera  pada Surat Ketetapan pajak Daerah (SKpD) ke bagian  bendahara.
9. Bagian bendahara  menerima  pembayaran  palak dari wajib pajak, dan membuatkan  Surat Setoran Pajak Daerah (SSpD) sebanyak tiga rangkap.
10. Satu rangkap Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKpD)  dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSpD) diberikan  kepada wajib pajak sebagal bukti pelunasan, satu rangkap  disimpan bendahara sebagai arsip dan satu rangkap lagi diprose$ untuk pembuatan laporan  pajak  daerah.
11. Bendahara  membuat  laporan setoran  pajak  daerah  yang berisikan mengenai  wajib pajak  yang telah lunas  dan wajib pajak yang masih memiliki hutang atau kurang bayar  pajak sebanyak dua rangkap. 12. Laporan  setofan pajak daerah telah lunas  dan yang  telah selesai dibuat lalu diseahkan  kepada  kepala dinas untuk disetuiui dan ditandatangani.
13. Kepala dinas menyetujui dan menandatangani kedua rangkap laporan setoran pajak  daerah  tersebut  kemudian,  laporan  tersebut diserahkan satu rangkap  kepada  bagian penagihan dan satu rangkap lagi diserahkan kebagian bendahara untuk diarsipkan pula. 14. Bagian penagihan menerima laporan setoran pajak daerah kemudian  mengambil bagian wajib  pajak yang masih memiliki tagihan pajak , bagian penagihan  lalu membuat dan menerbitkan Surat  Ketetapan Pajak Daerah  Kurang  Bayar (SKPDKB) dan 88 Volume 14, Nomor 2,Agustus ZO10
sebanyak  dua  rangkap,  satu rangkap  disimpan  sebagai arsip  dan satu rangkap lain dikirimkan kepada  wajib  pajak terutang.
15. Bendahara  menerima  laporan setoran  pajak  daerah  yang sudah disetujui dan ditaniangani oleh kepala dinas, dan menyimpannya sebagai arsip,
Keterangan SPTPD :Surat Pemberitahuan Pajak Daerah NPWPD : Nomor  Pokok Wajib Pajak  Daerah SKPD : Surat Ketetapan Pajak Daerah
SSPD : Surat Setoran Paiak Daerah SKPDKB : Surat Ketetapan Pajak Daerah  Kurang Bayar
Untuk lebih  jelas  akan diuraikan  aliran  analisis  prosedur pengolahan data pajak  pada flowmap dibawah  ini :
Bag.  Penetapan  dan
Pembukuan Bendahara tl -l 1l I I ',1 r-----.l I t;*_1 tl mbar Flow Informasi Pengolahan
yang sedang
Bina  Ekonomi  Nlajalah llmiah Fakultas Ekonomi  Unpar ov

## 4. Evaluasi Sistem  yang Berjalan
Sistem  infonnasi  pengolahan  pajak daerah  yang  sedang berlalan ini pada umumnya telah memenuhi  kebutuhan untuk  pengolahan data, namun  masih  ada kekurangan pada beberapa proses seperti : 1. Belum optimalnya dalam pengerjaan  pengolahan data pajak walaupun sudah menggunakan media  komputer, hal ini diakibatkan karena ketidaklengkapan data  yang dimiliki oleh DIPENDA sehingga  masih memungkinkan wajib pajak  melakukan kecurangan.
2. Kurangnya  informasi bagi wajib pajak  terhadap kewajibannya dalam  membayar paiak,  sehingga tak sedikit wajib palak yang mengalami  kerugian akibat kurangnya sosialisasi petugas pendataan pajak  terhadap wajib pajak.
3. Tidak  adanya  laporan penerimaan pajak daerah untuk hotel pergolongan hotel,  sehingga menyulitkan Kepala Dinas untuk mengeluarkan  kebijakan terhadap hotel mana yang memiliki tunggakan paling  banyak  setiap  bulannya.
Prosedur Sistem Pengolahan Pajak Daerah yang diusulkan adalah sebagai berikut : 1. Petugas  pendataan  memberikan  formulir pendafiaran bagi wajib paiak yang belum  memiliki  Nomor  Pokok Wajib  Pajak Daerah (NPWPD) dan formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada wajib pajak  untuk  kemudian  diisi.
2. Formulir data  pajak yang  telah selesai diisi oleh wajib pajak kemudian  dikembalikan kepada petugas  pendaftaran untuk diproses selanjutnya.
Petugas  pendataan  menerima formulir yang telah  diisi dan melakukan  pengecekan  kelengkapan formulir,  apabila formulir invalid akan dikembalikan lagi ke wajib pajak untuk dilengkapi kekurangannya dan jika formulir  sudah  lengkap  maka akan dilakukan proses  selaniutnya.
Bagian penetapan dan pembukuan menerima formulir  wajib pajak yang  sudah lengkap  kemudian melakukan penginputan  data secara manual kedalam  database.
Mencetak Surat Ketetapan Pajak Daerah  (SKPD).
SKPD yang telah dicetak dan disahkan maka selanlutnya diberkan kepada wajib pajak.
Wajib  pajak menerima  SKPD  dari petugas,  untuk NPWPD yang tercetak dalam SKPD disimpan sebagai ld yang akan selalu
3. 4. A 7. 90 Volume 14, Nomor 2,Agustus 20i0
digunakan untuk membayar  pajak dan dapat  dijadikan sebagai arsip pribadi, Sedangkan untuk SKPD adalah sebagai pemberitahuan seberapa  paiak lumlah pajak yang harus  dibayar.
8. Walib pajak menyerahkan setoran  SKPD kepada bagian
bendahara.
9. Bendahara lalu menyinpan  kedalam  database jumlah seioran SKPD yang disetorkan  oleh  wajib  pajak.
10. Bendahara  mencetak  SSPD  yang datanya  diambil  dari  database.
1 1. Wajib  pajak menerima kartu data dan SSPD dari bendahara sebagai tanda bukti telah menyetorkan/membayar  pajak.
12. Semua data  wajib  pajak yang telah membayar  SSPD disimpan kedalam database untuk diolah dan digunakan untuk membuat laporan SSPD  untuk dilaporkan kepada  kepala  dinas.
13. Bendahara  membuat laporan SSPD lunas dan terutang yang semua  datanya diambil dari database, kemudian menyerahkan laporan tersebut kepada kepala  dinas.
14. Kepala dinas menerima laporan  SSPD lunas dan terutang' setelah diperiksa dengan  benar kemudian  menyetujuinya dan menandatangani lalu menyerahkan laporan SSPD  lunas ke bendahara dan laporan SSPD terutang ke bagian penagihan
untuk kembali  diproses.
15. Bendahara  menerima laporan  SSPD  lunas dan menyimpannya
sebagai arsip.
16. Bagian penagihan  menerima  laporan  SSPD  terutang, kemudian memprosesnya dan menerbitkan  SKPDKB.
17. Bagian penagihan  memberikan  SKPDKB kepada wajib paiak yang masih  memiliki tagihan,  dan diharapkan wajib pajak segera melunasi tagihannya setelah  menerima  SKPDKB  ini.
18. Wajib  pajak menerima  SKPDKB  dari petugas DIPENDA.
Untuk lebih jelas akan diuraikan aliran analisis prosedur pengolahan data pajak yang diusulkan  sebagai berikut :
Bina  Ekonomi  Majalah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
91
Pendataan Pembukuan
Gambar Flowmap  S.l. P€flgolahan paiak Da€rah yang Diusulkan

## 5. Kesimpulan  dan Saran
a. Kesimpulan
Berdasarkan  uraian-uraian dan pembahasan pada BAB sebelumnya,  maka dapat di simpulkan beberapa  hal sebagai  berikut:
1, Setelah dibuat sistem  informasi  pengolahan data  pajak hotel dan restaurant yang sudah terkomputerisasi,  diharapkan  penumpukan pekerjaan menjadi berkurang dan sudah dapat  membagi waktu sehingga  dapat meningkatkan  pelayanan terhadap  wajib pajak yang semakln baik dan  lebih  cepat.
Volume 14,  Nomor 2,Agustus 20.10
5.
Setelah  dibuat sistem informasi pengolahan data  pajak hotel dan restaurant yang terkomputerisasi, Kepala  Dinas dapat menerima laporan  secara  terperinci dan memudahkan dalam pengawasan kinerja para pegawainya terhadap pelayanan  penerimaan pajak daeran.
Setelah dibuat sistem  informasi  pengolahan data  pajak hotel dan restaurant yang  terkomputerisasi,  dapat  dilihat data individu waiib pajak beserta asset perusahaan  sehingga  sewaktu-waktu petugas dabat melakukan  pengecekan  terhadap apa  yang dilaporkan oleh wajib  pajak  sehingga dapat  meminimalkan  kecurangan  wajib paiak dalam melaporkan dan menghitung  sendiri  jumlah  pendapatan darl usaha yang dilalaninYa.

## b. Saran
Agar  kerja dari sistem informasi  penjadwalan  tugas dinas pegawai yang dirancang  lebih optimal,  maka  penulis  mencoba memberikan beberapa saran :
1. Sistem informasi sebaiknya dilakukan  secara ciient-se rver agal pengolahan  datanya  dapat dilakukan lebih efektif dan  efisien.
2. Laporan  sebaiknya dilakukan secara berkala agar pengeceKan laporan dapat dilakukan dengan maksimal.
3. Penugasan  pegawai  penagihan  sebaiknya  dilakukan  secara berkala agar tunggakan  wajib palang terutang  tidak terlalu menumpuk,  agar tirget penerimaan paiak akan semakin  meningkat  otomatis akan berdampak  positif terhadap pemasukan APBD daerah.

## 6. Daftar Pustaka
Ladjamuddin.B, Konsep Sistem Bas,.s Daia dan Implementasrnya.' Graha llmu,Yogyakarta, 2004.
Af-Bahra bin Ladjamuddin,, Analsis dan Desain  Sistem lnformasi., Graha llmu,Yogyakarta, 2005.
Arsio dari Dinas  Pendapatan Daerah Kota Kota  Bandung.
Bina  Ekonomi  Maialah llmiah Fakultas  Ekonomi  Unpar
VJ