Jurnal Nukleus Peternakan (Desember 2020) Volume 7, No. 2:139-146                     pISSN : 2355-9942,    eISSN:2656-792X Keban et  al .: Struktur dan Peran Aneka Lembaga.........................

## STRUKTUR DAN PERAN ANEKA LEMBAGA DALAM RANTAI PASOK TERNAK DAN DAGING SAPI POTONG DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
(STRUCTURE AND ROLE OF OF VARIOUS INSTITUTIONS IN SUPPLY CHAIN OF CATTLE AND  BEEF COMODITIES  IN EAST NUSA TENGGARA PROVINCE)
Arnoldus Keban * , Sirilus S. Niron, Ulrikus R. Lole Fakultas Peternakan, Universitas Nusa Cendana, Jl. Adisucipto Penfui, Kupang 85001 *Correspondence author, email: arnolduskeban@yahoo.com

## ABSTRAK
Struktur  dan  peran  setiap  lembaga  yang  spesifik  dalam  manajemen  rantai  pasok  pemasaran  lokal  sapi  perlu diketahui  secara  detail  dan  komprehensif.  Tujuan:  1)  menguraikan  berbagai  peran  kelembagaan  dalam manajemen  rantai  pasok  ternak  dan  daging  sapi  di  Kabupaten  dan  Kota  Kupang  NTT;  dan  2)  merumuskan upaya  perbaikan  kinerja  kelembagaan  rantai  pasok  ternak  dan  daging  sapi  di  Kabupaten  Kupang  NTT.  Survai terhadap  sejumlah  lembaga  terkait  dalam  manajemen  rantai  pasok  ternak  sapi  potong  secara  komprehensif, mencakup seluruh stakeholder yaitu:  petani, pedagang ternak, pejagal, pedagang daging, pasar hewan, RPH, karantina  hewan,  ekspedisi  angkutan  laut,  dll.  Data  dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif  dan  kuantitatif, analisis biaya, keuntungan dan margin pemasaran masing-masing pelaku. Simpulan: 1) Peran pelaku/lembaga dalam  rantai  pasok  ternak/daging  sapi  di  Kabupaten  Kupang  perlahan  mulai  membentuk  jaringan  solid  sesuai peran para pihak. Namun masih ada persoalan dalam kelancaran komunikasi, interaksi dalam bertransaksi pada tiap titik rantai pasok, terutama titik antara peternak dan pedagang desa terkait penentuan harga; dan 2)   kinerja kelembagaan  dalam  rantai  pasok  ternak/daging  sapi  secara  keseluruhan  untuk  menjamin  kepentingan  seluruh stakeholder belum optimal, khususnya  terkait dengan:  cara transaksi kelompok, harga patokan, pengendalian penjualan  betina  bibit,  pencegahan  pemotongan  betina  produktif,  karantina  ketat,  dan  ketersediaan  kapal berkapasitas besar.
Kata kunci: struktur, peran, lembaga, rantai pasok, pemasaran, sapi potong

## ABSTRACT
The structure and role of each specific institution in the supply chain management of local cattle marketing need to be known in detail and comprehensively. The objectives were: 1)  to describe the various institutional roles in the  supply  chain  management  of  livestock  and  beef  in  Kupang  District  and  Kupang  City,  NTT;  and  2)    to formulate  efforts  to  improve  the  institutional  performance  of  the  livestock  and  beef  supply  chain  in  Kupang District,  NTT.  Surveys  of  institutions  related  to  supply  chain    management  of  beef  cattle  in  a  comprehensive manner,  covering  all  stakeholders  (farmers,  livestock  traders,  butchers,  meat  traders,  animal  markets, slaughterhouses,  animal  quarantine,  sea  freight  expeditions,  etc.).  Data  were  analyzed  descriptively- qualitatively and quantitatively, analysis of costs , benefits and margin of each marketing actor. As conclusions were: 1) The role of institutions in the supply chain management of cattle / beef in Kupang Regency is slowly starting to form a solid network according to the roles of the parties. However, they still have problems in terms of smooth communication and interaction in transactions at each point of the supply chain, especially the point between  farmers  and  village  traders  regarding  price  determination;  and  2)      the  institutional  performance  of cattle/  beef  supply  chain  as  a  whole  to  ensure  the  interests  of  all  stakeholders  not  optimal  yet,  in  particular related  to  improve  the  group  transaction  methods,  benchmark  prices,  controlling  the  sale  of  young  females, preventing the slaughter of productive females, strict quarantine, and the availability of large capacity livestock vessels.
Keywords : structure, institution, supply chain, marketing, beef cattle

## PENDAHULUAN
Jumlah  penduduk  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  (NTT)  yang  cukup  besar  telah  ikut
Jurnal Nukleus Peternakan (Desember 2020) Volume 7, No. 2:139-146                     pISSN : 2355-9942,    eISSN:2656-792X Keban et  al .: Struktur dan Peran Aneka Lembaga.........................
mengambil  bagian  dalam  bisnis  sapi  potong, yang  menjanjikan  keuntungan  finansial  dan keuntungan  sosial-budaya  lainnya.  Berbagai pihak  berkepentingan (stakeholder) mengambil peran  dalam  penyediaan  sarana  produksi, produksi,  industri,  pemasaran,  dan  konsumsi berbagai  produk  olahan  hasil  ternak  (konsumsi langsung  maupun  untuk  kebutuhan  lainnya) (Basuno  2004;  Chopra  2006;  Fatahilah et  al 2010;  Hariningsih  2012).  Seiring  berjalannya waktu,  usaha  sapi  potong  sudah  mulai  bergeser dari  sifat subsisten (memenuhi  kebutuhan sendiri)  dan social  standing (status/gengsi)  ke sifat  lebih  komersial (market  oriented) dengan memanfaatkan  surplus  produksi  yang  dapat dijual  ke  pasar  (Lence et  al 2007;  Lole  2013; Priyanto  2011).  Selajutnya,  Hadi  (2012)  dan Suryana (2008) menyatakan bahwa suatu produk pertanian  yang  mampu  menjangkau  pasar  yang makin jauh ke hilir dalam struktur vertikal rantai pasok dan makin mendekat ke arah daerah pusat konsumen,  maka  akan  mampu  berkembang lebih  cepat  dan  mempermudah  pemenuhan kebutuhan konsumen.
Populasi sapi NTT sekitar 1 juta ekor pada tahun  2019  (sekitar  4.3%  dari  populasi  sapi nasional)  dan  menempati  posisi  kelima  itu menunjukkan  bahwa  posisi  dan  peran  NTT sangat  penting  dalam  mendukung  penyediaan daging  sapi  nasional.  Apalagi  secara  nasional hingga  saat  ini  masih  memiliki  impor  yang cukup besar yaitu mencapai sekitar 35–40% dari kebutuhan daging nasional (Lole 2013). Namun demikian,  fakta  menunjukkan  bahwa  tingkat kemampuan  memasok  ternak  dan  daging  (ke pasar  nasional  dan  lokal)  masih  memiliki kendala yang perlu diidentifikasi. Hal ini terlihat pada  ketidaklancaran  atau  kesulitan  kegiatan pengumpulan  ternak (collecting) dari  desa-desa dalam upaya pemenuhan kuota untuk perdagangan antar-pulau setiap tahunnya (Arlina 1997;  Budisantoso et  al 2008;  Hartati  dan  Lole 2016).
Selain  itu,  untuk  kebutuhan  konsumsi daging  sapi  (nasional  dan  lokal);  kegiatan pengumpulan,  pengangkutan,  pemotongan,  dan distribusi daging sapi ke pasar hingga konsumen akhir mengikuti suatu rangkaian peran kelembagaan  dan  kinerja  manajemen  rantai pasok  ( supply  chain  management ,  SCM)  (Hadi 2012;  Hayami et  al 1987;  Hosami  2014).  Pada tingkat  awal  perdagangan  (tingkat  petani, pedagang  desa  dan  pedagang  kecamatan), struktur  SCM  itu  berimpit  antara  pemasaran ternak  untuk  keperluan  antar-pulau  dan  untuk keperluan  produksi  dan  konsumsi  lokal.  Pada tingkat  awal  ini,  rantai  pasok  mengalirkan berbagai  jenis  ternak  hasil  transaksi  berupa ternak jantan (hasil penggemukan, bakalan, bibit muda,  dan  afkir)  dan  ternak  betina  (dewasa produktif,  bibit  muda,  dan  afkir).  Selanjutnya pada tingkat akhir, rantai pasok terbagi menjadi dua  jalur  pasokan  yaitu  untuk  jalur  pemasaran antar-pulau  (RPH  luar  NTT)  dan  jalur pemasaran  lokal  (RPH  lokal  dan  pembibitan) (Hadi  2012;  Van  der  Vorst  2006;  Rachman 2016).
Bagaimana  peran  masing-masing  lembaga yang  spesifik  dan  fungsi  manajemen  rantai pasok  pada  kedua  jalur  pemasaran  sapi (khususnya  pemasaran  lokal)  perlu  diketahui secara  detail  dan  komprehensif.  Dengan demikian,  hasilnya  dapat  digunakan  untuk memperbaiki  peran  kelembagaan  dan  sekaligus fungsinya dalam rangka pembangunan peternakan di NTT secara menyeluruh.
Penelitian  bertujuan:  1) menguraikan berbagai  peran  aneka    lembaga  dalam  rantai pasok ternak dan daging sapi di Kabupaten/Kota Kupang,  Provinsi  NTT;  dan  2)  merumuskan upaya  perbaikan  fungsi  lembaga/kelembagaan rantai  pasok  ternak  dan  daging  sapi  di Kabupaten/Kota Kupang, Provinsi NTT.

## METODE PENELITIAN
Pengumpulan data primer melalui wawancara  pihak  terkait  melalui indeep- interogation pada  5  kecamatan  contoh  yaitu: Kecamatan  Amfoang  Selatan,  Fatuleu,  Kupang Timur,  Sulamu,  dan  Amarasi  Barat.  Survai melalui  wawancara  (berpedoman  kuisioner, indepth  interview,  PRA,  dan  FGD)  terhadap sampel  pada  lokasi  sampel.  Data  sekunder  dari
Disnak,    BPS  Kabupaten/Kota  Kupang,  Pasar Hewan Lili, RPH Oeba/ Aldia, Karantina Hewan Tenau,  Ekspedisi  Angkutan  Laut,  Administrasi Pelabuhan. dan  pihak  terkait  lainnya.
Survai  terhadap  berbagai  pihak  terkait perencanaan  dan  pengembangan  usaha  ternak dan hasil ternak sapi di tingkat Kabupaten/Kota  Kupang,    khususnya    terkait
Jurnal Nukleus Peternakan (Desember 2020) Volume 7, No. 2:139-146                     pISSN : 2355-9942,    eISSN:2656-792X Keban et  al .: Struktur dan Peran Aneka Lembaga.........................
pada  pemasaran  hasil,  pengolahan  hasil,  dan konsumsi. Responden di tingkat kabupaten/kota  yaitu  Disnak  dan  Bappeda, camat/kepala  desa,  LSM,  koperasi,  petani, pedagang (desa/kecamatan/kabupaten/antar pulau),  pejagal,  pemodal,  lembaga  keuangan, dan  pihak  lain (key  persons) .  Oleh  karena  itu, digunakan  pendekatan  institusional  dengan harapan dapat terjaring data yang lengkap.
Melalui  kajian  empirik-statistik  digunakan pendekatan  kuantitatif  untuk  memecahkan masalah,  dilengkapi  pendekatan  deskriptif- kualitatif  sesuai  kebutuhan.  Berbagai  deskripsi
tentang  struktur,  peran,  dan  fungsi  dari  masing- masing  lembaga  dan  individu/perusahaan  yang berada dalam mata rantai pemasaran ternak sapi potong  sebagai  suatu  manajemen  rantai  pasok (Preckel et  al 2004;  Marimin  dan  Maghfiroh 2011;  Monczka et  al 2011).  Keunggulan  dan kelemahan  dari  berbagai  lembaga  dan  pihak terkait  akan  diuraikan  dengan  detail  dan diharapkan  dapat  ditemukan  upaya  untuk memperbaiki peran dan fungsinya, yang terjalin dalam suatu sistem rantai pasok yang efisien dan efektif (Paul 2014; Saaty 2004).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Kelembagaan Rantai Pasok
1. Struktur Vertikal Rantai Pasok
Secara umum, struktur vertikal rantai pasok ternak  dan  daging  sapi  di  Kabupaten/  Kota Kupang)  ditunjukkan  Gambar  l  (Lole  2013; Hadi  2012).  Rantai  pasok  ternak  sapi  di Kabupaten  Kupang  dimulai  dari  peternak  di desa  sampai  kepada  pedagang  pemotong  sapi
untuk  pemasaran  lokal  atau  sampai  kepada pedagang  ternak  antarpulau  untuk  ekspor. Sementara  itu,    untuk  rantai  pasok  daging  sapi segar  dimulai  dari  pedagang  pemotong  atau pejagal  ternak  sapi  (di  RPH  dan  non  RPH) sampai  ke  konsumen  lokal  di  Kabupaten Kupang dan Kota Kupang.
Gambar 1. Rantai Pasok Ternak dan Daging Sapi di Kabupaten/Kota Kupang
Umumnya, peternak menjual ternak sapinya  kepada  pedagang  ternak  desa  (PTTD), baik  dihubungi  petani  ataupun  didatangi  PTTD, sehingga  tempat  transaksi  terjadi  di  rumah  atau kebun. Namun, sebagian kecil menjual di tempat lain  (pasar  biasa,  pasar  hewan,  atau  tempat tinggal  pedagang).  Data  menunjukkan  bahwa transaksi  jual-beli  sapi  yang  besar  terjadi  di Pasar  Hewan  Lili,  dimana  pelaku  transaksi adalah: PTTD, pedagang ternak tingkat kecamatan/kabupaten  (PTTK),  pedagang  ternak antar-pulau  (PTAP),  dan  pedagang  pemotong ternak sapi/pejagal (PPTS). Ternak sapi di Pasar Hewan Lili berasal dari 5 kabupaten yaitu Timor Tengah  Selatan  dan  Kupang  (paling  dominan), serta  Timur  Tengah  Utara,  Belu,  dan  Malaka (jumlah sedikit karena jauh).

## 2. Pedagang Ternak Tingkat Desa (PTTD)
Di dalam pemasaran sapi, PTTD bertindak sebagai  pengumpul  di  desanya  atau  desa tetangganya.  PTTD  ini  akan  menjual  sapinya kepada  PTTK  yang  kemudian  juga  menjualnya di  Pasar  Hewan  Lili.  Pedagang  ternak  sapi  di Kabupaten  Kupang  memperjualbelikan  ternak sapi  bali,  karena  disesuaikan  dengan  pasokan dan  permintaan  di  wilayah  ini.  Pembayaran dalam  transaski  jual-beli  sapi  dilakukan  tunai ( cash  and  carry ),  karena  merupakan  motivasi awal dari menjual sapi yaitu untuk mendapatkan uang tunai.
Penentuan harga sapi dalam transasksi jual- beli  antara  peternak  dengan  PTTD  dilakukan melalui  dua  cara  yaitu  dengan  cara  penaksiran harga berdasarkan kondisi tubuh ternak sapi dan cara  penimbangan  ternak  sapi  lalu  dihitung harganya.  Keunggulan  dan  kelemahan  dari kedua  cara  penentuan  harga  tersebut  telah diuraikan  pada  bagian  terdahulu  (Lole  2013; Hadi 2012).

## 3. Pedagang Ternak Tingkat Kecamatan (PTTK)
Umumnya  PTTK  berdagang  sapi  untuk dipotong  atau  bibit/bakalan.  Jumlah  penjualan per  PTTK  per  bulan  untuk  sapi  yang  dipotong dan sapi untuk bibit/bakalan relatif sama. Seperti pada PTTD, para PTTK memperjualbelikan sapi karena  jumlah  pasokan  dan  permintaan  sapi. Permintaan  sapi  bakalan  penggemukan  lebih banyak  sapi  jantan  daripada  sapi  betina,  tetapi jumlah  sapi  yang  dipotong  lebih  banyak  sapi betina  daripada  sapi  jantan.  Adapun  ternak  sapi yang diperdagangkan berasal dari Belu, Malaka, TTU,  TTS,  dan  Kupang  (Kecamatan  Amfoang,
Sulamu,  Amarasi,  dan  Fatuleu) yang  dibeli  dari pedagang  ternak  desa.  Pembayaran  kepada PTTD dilakukan secara tunai ( cash and carry ).

## 4. Pedagang Pemotong Ternak Sapi (PPTS)
PPTS  (pejagal)  membeli  sapi  untuk dipotong  dari  PTTK  di  Pasar  Hewan  Lili.  Sapi umumnya  dari  Kabupaten  Kupang  dan  TTS (jarak  40–60  km).  Harga  sapi  dengan  berat hidup  300  kg  atau  berat  daging  100  kg  sekitar Rp  9  juta  per  ekor.  Pedagang  lebih  suka menentukan  harga  berdasarkan  taksiran  berat daging  yang  akan  dihasilkan,  dan  bukan  berat hidup  (Hadi  2012;  Wiyatna  2007).  Hal  ini  juga disebabkan  oleh  masih  rusaknya  timbangan  di Pasar  Lili    Pembayaran  kepada  PPTK  juga dilakukan secara tunai ( cash and carry ).

## 5. Pedagang Pengecer Daging Sapi (PPDS)
PPDS  menjual  daging  sapi  pada  pasar tradisional (Pasar Oeba, Naikoten, dan Oebobo) di  Kota  Kupang.  PPDS  membeli  daging  sapi seluruhnya  dari  PPTS/pejagal  di  RPH  Oeba Kupang  dan  menjual  di  pasar  tradisional. Daging  segar  berupa  daging  murni  atau  utuh (tidak  tercampur  jenis  daging  lain).  Daging segar ada yang dibedakan menurut kategori dan ada  yang  tidak  dibedakan  (misalnya  daging  has dan  daging  paha)  (Wiyatna  2007;  Rachman 2016; Hodi et al 2011).
Ada juga sebagian daging segar/beku (serta hasil  olahannya)  yang  dijual  pada  toko  daging (meatshop/butcherry)  di  Kota  Kupang  seperti Toko Aldia dan lainnya. Namun, seluruh daging berasal  dari  RPH  Aldia  sendiri  (di  Desa  Belo) dan  merupakan  daging  murni  serta  dijual berdasarkan  kategori/kualitas  daging  dengan harga  berbeda.  Toko  ini  sudah  dijalankan  25 tahun  (sejak  1995),  dengan  tingkat  pemotongan 5–7 ekor per hari atau 160 ekor per bulan (pada awal  usaha  memotong  8  ekor  sapi  per  bulan  di RPH Oeba).

## 6. Pedagang Ternak Antar Pulau (PTAP)
Semua  PTAP  berkantor  pusat  di  Kota Kupang,  dan  umumnya  memiliki  kandang penampungan  sementara  di  Kabupaten  Kupang sambil  menunggu  pengangkutan  dengan  kapal laut (kapal ternak atau modifikasi kapal barang). PTAP  sudah  berpengalaman  puluhan  tahun dalam  perdagangan  sapi.  Umumnya  sapi  jantan penggemukan  (paron)  untuk  dipotong  (Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan)  dan  sebagian  kecil  sapi  betina  untuk
Jurnal Nukleus Peternakan (Desember 2020) Volume 7, No. 2:139-146                     pISSN : 2355-9942,    eISSN:2656-792X Keban et  al .: Struktur dan Peran Aneka Lembaga.........................
bibit  (khusus  ke  Flores  dan  kabupaten  lain  di NTT).
Pembelian  sapi  oleh  PTAP  dari  PTTK untuk  tujuan  ekspor  sebulan  terakhir  345  ekor dengan  harga  Rp9–10  juta  per  ekor  untuk  sapi paron dengan taksiran berat 275–300 kg. Ternak ini dijual ke Jawa dan Kalimantan menggunakan nama perusahaan dengan harga Rp32.500 per kg berat  hidup.  Biaya  pengiriman  Rp650.000– 750.000  per  ekor  mulai  dari  Karantina  Kupang sampai Samarinda/Banjarmasin atau Jakarta/Surabaya. Susut berat badan sapi selama perjalanan  sampai  ke  pelabuhan  tujuan  sebesar 13–15%.

## 7. Proyek Lembaga Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Selain  transaksi  jual-beli  sapi  paron  antar para  pedagang  untuk  tujuan  pemotongan,  ada pula  transaksi  jual-beli  bibit  dan  bakalan  untuk pembibitan  dan  penggemukan  oleh  berbagai kalangan,  baik  individual  maupun  institusional. Ada  berbagai  program  dan  proyek  pemerintah (pusat,  provinsi,  dan  kabupaten),  lembaga swadaya  masyarakat  (lokal,  regional,  nasional, dan internasional), koperasi/KUB, serta perusahaan  swasta;  yang  mengembangkan  sapi, baik untuk pembibitan maupun penggemukan.

## B. Peran dan Fungsi Penyedia Jasa Penunjang 1. Pasar Hewan
Ternak  sapi  dipasarkan  di  pasar  umum (jumlah  kecil)  dan  pasar  hewan  (jumlah  besar). Pasar hewan utama di NTT adalah Pasar Hewan Lili.  Pasar  beroperasi  sekali  per  minggu,  tetapi dalam  praktiknya  antara  Rabu–Sabtu,  dimana skala  besar terjadi pada Kamis dan Jumat. Pada Rabu  dan  Kamis  didominasi  ternak  besar  (sapi, kerbau  dan  kuda),  sedangkan  Jumat  dan  Sabtu didominasi  ternak  kecil  (kambing,  babi,  dan anjing)  dan  unggas  (ayam  kampung).  Daerah asal  sapi  adalah  lima  kabupaten  yaitu  Kupang (23%),  TTS  (57%),  TTU  (9%),  Belu  (5%),  dan Malaka (6%).
Fasilitas penunjang:
1)
kandang penampungan kapasitas  500 ekor; 2) timbangan
ternak, tetapi tidak berfungsi. Timbangan sangat bermanfaat bagi semua pihak (khususnya petani) untuk  penentuan  harga  obyektif  dan  bisa mendapatkan  keuntungan  terbaik;  3)  tempat bongkar-muat  ternak;  4)  tempat  makan/minum ternak; dan 5) kantor. Fasilitas pendukung harus semakin  baik  dalam fungsinya  sehingga menguntungkan semua pihak yang menggunakan jasa pasar ini, khususnya operasionalaisasi  timbangan  dan  penyediaan pakan/air minum.
Daerah  tujuan  pemasaran  sapi  dari  Pasar Hewan  Lili:    Provinsi  NTT  60%  (Kota  Kupang dan  lain-lain)  dan  sisanya  Kalimantan  20%  dan Jakarta  20%.  Ternak  jantan  penggemukan (paron) diperdagangkan antarpulau (ke Kalimantan  Timur/Selatan  dan  Jakarta/Jawa Barat),  sedangkan  sapi  betina  umumnya  dibeli untuk  Rumah  Potong  Hewan  Oeba/Aldia  di Kota Kupang.

## 2. Rumah Pemotongan Hewan (RPH)
RPH  Oeba  merupakan  UPTD  Bidang Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan  (Dinas Pertanian  dan  Kehutanan  Pemerintah  Kota Kupang).  Lokasi  RPH  Oeba  sekitar  10  m  dari pemukiman dan 40 m dari Pasar Oeba. Kegiatan penciptaan nilai tambah (value addition activities) mulai terjadi di RPH yang mengubah ternak  hidup  menjadi  daging  dan  hasil-hasil lainnya  (berupa  industri  pengolahan  produk ternak,  baik main  product maupun by-product ). Jenis  fasilitas  di  RPH:  tempat  bongkar/muat ternak,  kandang  penampungan  ternak,  ruang pemotongan  (menyatu  antara  ruangan  kotor, ruang  bersih,  ruang  pelayuan,  dan  ruang  cuci jeroan),  alat  transportasi  daging,  dan  kantor RPH.
Jumlah  pemotongan  sapi  di  RPH  Oeba 10.548  ekor  (2019)  dan  7.751  ekor  (hingga September  2020).  Jumlah  pemotongan  selama Januari–September  2019  sebanyak  7.734  ekor, yang  berarti  jumlah  pemotongan  selama Januari–September  2020  cukup  stabil.  Adapun jumlah  PPTS  yang  memotong  sapi  di  RPH  ini adalah 16 orang.
Gambar  1  Jumlah pemotongan sapi menurut jenis kelamin di RPH Oeba, Kota Kupang, pada bulan Januari- Agustus 2020 (ekor).  Sumber: RPH Oeba Kupang Oktober 2020
Pembangunan  RPH  Bimoku  (pengganti RPH  Oeba)  dengan  fasilitas  lebih  moderen  dan kapasitas  lebih  besar  sudah  mendekati  tahapan operasional.  Saat  ini  masih  menanti  proses pengalihan  pengelolaan  kepada  Pemda  Kota Kupang  sambil  terus  melengkapi  berbagai fasilitas, termasuk penyediaan air dan listrik.

## 3. Balai Karantina Pertanian
Balai  Karantina  Pertanian  Kelas  1  Kupang berlokasi  200  meter  dari  Pelabuhan  Laut Tenau (Kota Kupang). Balai Karantina ini melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsinya (tupoksi)  yaitu  pengawasan  lalu-lintas  ternak antarpulau,  baik  yang  masuk  maupun  keluar Provinsi  NTT,  khususnya  di  Kawasan  Timor Barat.
Pengeluaran  sapi  melalui  Balai  Karantina tahun  2019  sesuai  kuota  adalah  69.650  ekor (frekuensi  pengapalan  928    kali),  sedangkan pada  tahun  2020  sampai  bulan  September mencapai  58.746  ekor  (frekuensi  pengapalan 652 kali). Jika dibandingkan Januari–September 2019  sebesar  48.712  ekor,  maka  pengapalan untuk periode yang sama tahun 2020 meningkat sekitar  21%.  Jumlah  pengeluaran  lebih  banyak pada  musim  kemarau,  yaitu  bulan  Agustus– Oktober  sesuai  jumlah  pasokan  sapi  yang  besar pada periode ini.
Pemantauan  penyakit  di  Balai  Karantina perlu  terus  dilakukan  dengan  intensitas  yang lebih tinggi dan melayani setiap ekor ternak dan setiap  pelanggan  yang  menggunakan  jasa  Balai Karantina.  Hal  ini  termasuk  penyediaan  tempat penampungan,  pelayanan  kesehatan,  pakan  dan
air,  dan  sebagainya.  Izin  ekspor  sapi  ke  luar NTT  disesuaikan  dengan  kuota  yang  disepakati antara  Pemda  NTT  dengan  beberapa  Pemda penerima  ternak  sapi.  Hal  ini  dilakukan  untuk menjaga  keseimbangan  permintaan,  penawaran, dan harga yang wajar (Lole 2013; Herera 2007; MacArthur 2004; Arlina 1997)

## 4. Ekspedisi Angkutan Laut
Ekspedisi  laut  tugasnya  melayani  jasa pengurusan angkutan sapi dari Pelabuhan Tenau (Kupang)  hingga  ke  tempat  tujuan.  Di  Kupang hanya  ada  2  pemilik  jasa  ekspedisi  laut pengangkut  ternak,  yang  selalu  bekerja  sama setiap  melakukan  pengapalan  sapi.  Perusahaan ekspedisi  laut  tersebut  tidak  memiliki  kapal sendiri. Selama beberapa bulan terakhir (Agustus  sampai  Oktober  2020),  pengiriman sapi  ke  Jawa  dan  Kalimantan.  Pengapalan menggunakan  Kapal  Hewan  Camara  Nusantara dan  kapal  barang charteran sekali  jalan (berangkat saja) yang sudah dimodifikasi. Masih dibutuhkan  kapal  hewan  dengan  kapasitas  lebih besar dengan biaya yang lebih terjangkau. Kapal hewan  khusus  mampu  menurunkan  angka  susut badan  menjadi  8–10%  (dengan  kapal  barang modifikasi  memiliki  angka  susut  sekitar  13– 15%).

## 5. Administrator Pelabuhan (ADPEL)
Kantor  Administrator  Pelabuhan  (ADPEL) Kupang  berada  di  bawah  Direktorat  Jenderal Perhubungan  Laut  (Kementerian  Perhubungan). Sesuai  dengan  tugas  pokok  dan  fungsinya, ADPEL  bertanggung  jawab  atas  keselamatan
0 471 533 596 1 ,1 1 5 2 ,7 1 5 0 3 2 .1 3 %
3 1 .5 4 %
3 2 .0 6 %
6 7 .0 5 % 4 0 .6 6 % 0
995 1 ,1 5 7 1 ,2 6 3 584 3 ,9 6 3 0 6 7 .8 7 % 6 8 .4 6 % 6 7 .9 4 % 3 5 .1 2 % 5 9 .3 4 % 1 ,4 6 6 1 ,6 9 0 1 ,8 5 9 1 ,6 6 3 6 ,6 7 8 Januari-Februari Maret-April Mei-Juni
Juli-Agustus Total Jantan Betina
Total (Ekor)
Jurnal Nukleus Peternakan (Desember 2020) Volume 7, No. 2:139-146                     pISSN : 2355-9942,    eISSN:2656-792X Keban et  al .: Struktur dan Peran Aneka Lembaga.........................
kapal dan isi kapal (barang dan penumpang) dari pelabuhan keberangkatan sampai dengan pelabuhan kedatangan.
Sehubungan  pengangkutan  ternak  hidup antarpulau, pihak ADPEL menginginkan tersedia  kapal  khusus  ternak  dengan  kapasitas memadai. Oleh karena itu, ADPEL mensyaratkan  jika  menggunakan  kapal  barang maka  harus  dimodifikasi  dengan  membuat kandang  sementara,  dan  kapal  hanya  berisi ternak saja (tidak boleh dicampur dengan barang lain dan penumpang).
Menurut  ADPEL  Tenau,  jumlah  kapal keluar  dan  masuk  NTT  untuk  mengangkut  sapi sebanyak  94  buah,  yaitu:  5  buah  kapal  hewan
(5.3%), 80 buah (85.1%) kapal motor (KM) dan 9  buah  (9.6%)  kapal  layar  motor  (KLM).  Berat kotor  kapal  berkisar  30–1.600  GT  dengan jumlah  sapi  yang  dimuat  berkisar  10–650  ekor sekali  angkut.  Jurusan  kapal  bervariasi  yaitu Kalimantan  (Samarinda  dan  Banjarmasin), Sulawesi  (Makassar,  Tuju-tuju,  Sinjai,  dan Kendari),  serta  Jawa  (Jakarta  dan  Surabaya). Semua  kapal  tersebut  mempunyai  jadwal keberangkatan  dan  kedatangan.  Pada  dasarnya, ketersediaan  kapal  diyakini  cukup  untuk melayani  angkutan  ternak  sapi  dari  Provinsi NTT ke daerah-daerah lain.

## SIMPULAN
1. Peran  kelembagaan  dalam  rantai  pasok ternak  dan  daging  sapi  di  Kabupaten/Kota Kupang  secara  perlahan  mulai  membentuk jaringan  yang  solid  sesuai  peran  dari masing-masing  pihak.  Namun  masih  ada persoalan  dalam  lancarnya  komunikasi  dan interaksi dalam bertransaksi pada setiap titik rantai  pasok,  terlebih  pada  titik  pertama antara peternak dan pedagang ternak tingkat desa  (PTTD),  khususnya  terkait  penentuan harga ternak.
2. Kinerja kelembagaan rantai pasok ternak/daging sapi secara keseluruhan untuk menjamin  kepentingan  seluruh  stakeholder masih  belum  optimal,  Hal  ini  ditunjukkan beberapa hal, yaitu: perbaikan cara transaksi berkelompok,  harga  patokan  pemerintah, pengendalian  penjualan  betina  bibit,  dan pencegahan  pemotongan  betina  produktif, karantina yang ketat, dan ketersediaan kapal ternak berkapasitas besar.

## DAFTAR PUSTAKA
Arlina  F.  1997.  Kajian  kebijakan  pemerintah mengenai kuota pengeluaran ternak terhadap  perkembangan  populasi  sapi  bali dan analisis sapi bali bibit di Provinsi Nusa Tenggara  Barat.  [tesis].  Bogor: SPs IPB.
Basuno E. 2004. Mengembalikan status wilayah  Nusa  Tenggara  sebagai  gudang t ernak. Analisis Kebijakan Pertanian Vol 2 No 4, Desember 2004: 354-368.
Budisantoso  E,  Triastono  J,  Fernandez  P, Marawali H, Deblitz C. 2008. Strategies to Reduce  Weight  Loss in  Inter-Island  Trade .
ACIAR SMAR 2007/202. Australia Indonesia Partnership.
Chopra  S,  Meindl.  2006.  Supply  Chain Management: Strategy, Planning and Operation.  New  Jersey:  Pearson  Prentice Hall.
Fatahilah  YH,  Marimin,  Harianto.  2010. Performance  analysis  of  supply  chain  for beef cattle: Case study at PT Kariyana Gita Utama,  Jakarta. Jurnal  Teknologi  Industri Pertanian . 20(3):193–205
Hadi PU. 2012. Manajemen rantai pasok ternak dan  daging  Sapi  Sapi  di  Nusa  Tenggara Timur.  Di  dalam:  Lokollo  EM,  editor. Bunga  Rampai  Rantai  Pasok  Komoditas Pertanian Indonesia . Bogor: IPB Pr.
Hariningsih  E.  2012.  Peran  teknologi  informasi bagi  hubungan  inter  organisasional  dalam supply  chain  management  system. Jurnal Bisnis Manajemen dan Akuntansi . 1(1):27– 36
Hartati  E,  Lole  UR.  2016.  Feasibility  study pembangunan  dan  pengembangan  pabrik pakan  skala  kecil  di  Provinsi  NTT.
Kupang: Disperindag NTT
Hayami Y, Kawagoe T, Morooka Y, Siregar M. 1987. Agricultural Marketing and Processing  in  Upland  Java  A  Perspective from a Sunda Village. Bogor: The CPGRT Centre.
Herera  GE.  2007.  Dynamic  use  of  closures  and imperfectly enforced quotas in a metapopulation. American Jounal  of  Agric
Jurnal Nukleus Peternakan (Desember 2020) Volume 7, No. 2:139-146                     pISSN : 2355-9942,    eISSN:2656-792X Keban et  al .: Struktur dan Peran Aneka Lembaga.........................
Economics . Malden: Feb 2007. 89(1):176– 189.
Hoddi  AH,  Rombe  MB,  Fahrul.  2011.  Analisis pendapatan  peternakan  sapi  potong  di Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru (Revenue  Analysis  Cattle  Ranch  In  Sub Tanete  Rilau  Barru). Agribisnis (10) 3:98109.
Hosami  GA.  2014.  Supply  chain  management scenario  in  India. International  Journal  of Reasearch  in  Management  and  Business Studies. 1(3):18–22
Lence  SH,  Marette  S,  Hayes  DJ,  Foster  W. 2007.  Collective  marketing  arrangements for geographically differentiated
agricultural  products:  Welfare  impacts  and policy  implications. American  Jounal  of Agricultural  Economics .  Malden:  Nov 2007. 89(4); 947–957.
Lole  UR.  2013.  Dampak  kebijakan  produksi dan  perdagangan  sapi  terhadap  produksi sapi  dan  kesejahteraan  petani  di  Provinsi Nusa  Tenggara  Timur  [disertasi].  Bogor: SPs IPB.
MacArthur   M.    2004.    Cattle    industry  slowly considers  national  quota  system. Western Producer. Saskatoon : Jul 1, 2004. 82(26):15. Marimin, N Maghfiroh. 2011. Teknik
Pengambilan Keputusan dalam Manajemen
Rantai Pasok. Bogor: IPB Press
Monczka  R,  Trent  RJ,  Handfield  RB.  2011.
Purchasing  and  Suplly  Chain  Management 5th  Edition.  Ohio,  South-Western  (US): Cengage Learning
Paul  J.  2014.  Panduan  Penerapan  Transformasi Rantai Suplai dengan Model SCOR. Nurul R, Zalsa AD, Wahyudi H (editor). Jakarta: Penerbit PPM
Preckel  PV,  Gray  A,  Boehlje  M,  Kim  S.  2004. Risk  and  value  chains:  participant  sharing of  risk  and  rewards. Journal  Chain  and Network Services . 4 (1): 25–32.
Priyanto D. 2011. Strategi pengembangan usaha ternak  sapi  potong  dalam  mendukung program  swasembada  daging  sapi  dan kerbau tahun 2014. Jurnal Litbang Pertanian . 30(3):108–116 Rachman NM. 2016. Efisiensi jaringan distribusi  rantai  pasok  daging  sapi  di  Kota Bogor. [tesis]. Bogor: SPs IPB
Saaty TL. 2004. Decicion making-the Analytical
Hierarchy and Network
Processe (AHP/ANP). Journal  of  Systems  Science and System Engineering . 13(1):1–35
Suryana. 2008. Pengembangan usaha ternak sapi potong  berorientasi  agribisnis  dengan  pola kemitraan. Jurnal  Litbang  Pertanian . 28(1):29–37
Van  der  Vorst  JGAJ.  2006.  Performance measurement  in  agrifood  supply  chain networks: an overview. In: Quantifying the Agri-food Aupply Chain 13–24.
Wegenigen  (NL):  Logistic  and  Operation Research Group.
Wiyatna  MF.  2007.  Perbandingan  indek perdagingan  sapi-sapi  Indonesia  (sapi  bali, madura,  dan  PO)  dengan  sapi  australian commercial  cross  (ACC). Jurnal  Ilmu Ternak. 7(1):22–25.