http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/6414
eISSN 2656-8209 | pISSN 2656-1565
DOI: http://dx.doi.org/10.33474/jisop.v2i1.6414
Vol. 2 | No. 1 | 2020 | Hal. 94 - 100 Submit: 21 Feb 2020 | Accepted: 25 Mar 2020 | Publis: 1 Apr 2020

## PENDEKATAN RESOLUSI KONFLIK DALAM UPAYA PENCEGAHAN KONFLIK REGIONAL PADA ERA DIGITALISASI

## Apandi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung email: apandi.ad@gmail.com

## ABSTRACT
Several decades ago, internal conflicts in ASEAN countries became the world's spotlight. Even the  impact  is  very  alarming  because  it  causes  humanitarian  crises,  trauma  due  to  armed conflict,  violent  extremism,  and  losses  to  government.  Then  came  the  time  of  international trade tension which had an impact on the economic growth of ASEAN countries. The purpose of  this  study  is  to  reveal  the  role  of  the  conflict  resolution  approach  in  efforts  to  prevent regional conflicts in the era of digitalization. Not without reason, the still lack of mutual trust and a less proactive attitude in addressing the situation of conflict between countries made the  conflicting  ASEAN  countries  decide  to  resolve  bilaterally  or  resolve  cases  to  external parties  outside  ASEAN.  The  era  of  digitalization  is  a  hot  issue  in  the  trade  war  and  can trigger tension between ASEAN countries. Of course this is not expected, therefore prevention efforts must be made. The literature study method was chosen to examine various findings that  support  this  research  to  build  a  strategic  model  of  the  importance  of  the  conflict resolution  approach  in  the  digitalization  era.  The  results  of  the  study  stated  that  the government must show its credibility and put forward a proactive attitude, ethics in doing business,  and  building  mutual  trust  and  good  cooperation  between  ASEAN  countries.  A conflict resolution approach can be an alternative to preventing regional conflicts by means of non-violence.
Keyword: conflict resolution; regional.

## ABSTRAK
Beberapa  dekade  lalu,  konflik  internal  di  negara-negara  ASEAN  menjadi  sorotan  dunia. Bahkan  dampaknya  sangat  memperihatinkan  karena  menyebabkankrisis  kemanusian, trauma  akibat  konflik  bersenjata,  ekstrimisme  dengan  kekerasan,  dan  kerugian  bagi pemerintahan.  Kemudian  datang  masa  ketegangan  perdagangan  internasional  yang berdampak  pada  turunnya  pertumbuhan  ekonomi  negara  ASEAN.  Tujuan  penelitian  ini adalah  untuk  mengungkapkan  peran  pendekatan  resolusi  konflik  dalam  upaya  mencegah terjadinya konflik regional pada era digitalisasi. Bukan tanpa alasan, masih rendahnya rasa saling  percaya  dan  sikap  kurang  proaktif  dalam  menyikapi  situasi  konflik  antar  negara membuat negara ASEAN yang berkonflik memutuskan untuk menyelesaikan secara bilateral atau menyelesaikan  kasus kepada pihak eksternal di luar ASEAN.  Era digitalisasi menjadi isu  hangat  dalam  perang  dagang  dan  dapat  memicu  ketegangan  antar  negara  ASEAN. Tentunya ini tidak diharapkan, oleh sebab itu upaya pencegahan harus dilakukan. Metode studi literatur dipilih untuk menelaah berbagai hasil temuan yang mendukung penelitian ini untuk membangun sebuah model strategis tentang pentingnya pendekatan resolusi konflik pada era digitalisasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa pemerintah harus menunjukkan kredibilitasnya  dan  mengedepankan  sikap  proaktif,  beretika  dalam  berbisnis,  dan membangun rasa saling percaya dan kerjasama yang baik antar negara ASEAN. Pendekatan resolusi  konflik  dapat  menjadi  alternatif  mencegah  konflik  regional  dengan  sarana  tanpa kekerasan.
Kata Kunci: resolusi konflik; regional.

## PENDAHULUAN
Agenda penyelesaian konflik di negara-negara ASEAN adalah sebuah wacana  lama yang  masih  membutuhkan  pembahasan  panjang.  Serangkaian  aktivitas  untuk menyelesaikan  persoalan  konflik  melalui  jalan  damai  adalah  salah  satu  prosedur  yang kerap kali dilakukan (Kusumah et al., 2018). Saat ini, “Badan institusi milik ASEAN ( ASEAN Institute  for  Peace  and  Reconcilition (AIPR)  sedang  mencari  resolusi  konflik  yang  dapat dijadikan  semacam  pengamanan  untuk  mencegah  dan  menyelesaikan  konflik  regional ASEAN.  Cara  ini  merupakan  tantangan  dalam  proses  pembangunan  komunitas  antar- negara untuk meredam konflik dan mencegah terjadinya kembali konflik internal, sengketa hukum  dan  politik.”  (Sefriani,  2014).  Beberapa  kasus  konflik  regional  yang  terjadi  di kawasan ASEAN diantaranya sebagaimana tabel berikut.
Tabel 1. Konflik Regional Negara ASEAN
Negara yang berkonflik Kasus Langkah penyelesaian Filipina dan Bangsa Moro (1980-an) Konflik Moro yang ingin merdeka dan memisahkan diri dari Filipina Membawa kasus ke Forum Menteri Luar Negeri Negara muslim Kamboja dan Vietnam Konflik perbatasan wilayah Mediasi di Jakarta Informal Meeting (JIM) Filipina dan Malaysia (1990) Konflik di Mindanao Selatan Mengundang Organisasi Konferensi Islam (OKI) Beberapa Negara ASEAN dan Cina (1992) Sengketa kepemilikan laut cina selatan Pertemuan komite bersama Indonesia dan Malaysia (1996) Konflik perbatasan wilayah dua pulau di Sipadan dan Ligitan Membawa kasus ke Mahkamah Internasional Thailand dan Kamboja (2009- 2011) Konflik Perbatasan Negara Meminta bantuan Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Myanmar dan etnis Rohingya (2017) Konflik ketegangan di Rakhine State
Sumber: liputan6.com, 2018; kompas.com, 2011
Dalam proses penyelesaian berbagai konflik regional ASEAN, masing-masing pihak bersengketa  seringkali  menginginkan  agar  negara-negara  ASEAN  berada  dipihak  negara bersengketa.  Disinilah,  peran  pendekatan  resolusi  konflik  membantu  menyelenggarakan pemerintahan  negara  yang  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menciptakan  pemerintahan yang  efektif  dan  efisien  (Arisaputra,  2013).  Walaupun  segala  kemungkinan  dapat  saja terjadi,  namun  peran  pendekatan  resolusi  konflik  dalam  menanggulangi  konflik  internal merupakan  salah  satu  cara  penyelesaian  yang  sering  digunakan  untuk  jalan  perdamaian. Adanya  hubungan  yang  sangat  dalam  baik  dari  segi  ekonomi,  antar  pemerintahan, hubungan teknokratis dan sosial walaupun secara langsung melemahkan otonomi daerah namun disisi lain menciptakan semacam perlindungan antar negara yang terlibat (Gerrits &  Bader,  2016).  Langkah  ini  diyakini  dapat  menciptakan  iklim  yang  kondusif  sehingga diharapkan akan berlajut pada kerjasama regional.
Di  era  baru,  digitalisasi  ternyata  mendatangkan  banyak  dampak  yang  patut diwaspadai. Bukan hanya manfaat yang diperoleh dari perkembangan teknologi melainkan juga  pengaruh  negatif  yang  dapat  menimbulkan  perselisihan  antar-negara.  Sejak  lama, kemungkinan munculnya ketergantungan timbal balik yang dibangun antar-mitra dagang cukup untuk menciptakan konflik (Chatagnier & Kavaklı, 2017). Contoh kasus yang paling baru dan berpengaruh adalah persaingan perdagangan antara Amerika Serikat dan China.
Era  digitalisasi  nyatanya  memunculkan  sejumlah  konflik  baru  yaitu  konflik  perdagangan digital (Setiawan, 2017). Berbeda dari konflik regional yang pernah terjadi antara negara ASEAN. Konflik ini muncul akibat pergerakan bisnis global. Persaingan perdagangan kedua negara tersebut berimbas pada mulai bergesernya bisnis global ke wilayah ASEAN seiring munculnya bisnis e-commerce dan financial technology . Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi negara  ASEAN  ternyata  masih  belum  mampu  memanfaatkan  peluang  ekonomi  digital secara maksimal karena belum didukung oleh kerangka kerja peraturan global yang jelas.
Dampak  dari  terjadinya  perang  dagang  membuat  sejumlah  negara  ASEAN  seperti Malaysia,  Singapura,  dan  Thailand  mengalami  pertumbuhan  perekonomian  yang  cukup rendah dipandingkan dengan di luar ASEAN. Singapura melakukan efisiensi dengan kisaran prediksi pertumbuhan ekonomi negara menjadi 0,0 hingga 1,0% dari proyeksi 1,5 hingga 2,5%.  Sedangkan  Malaysia  memperkirakan  pertumbuhan  ekonomi  negaranya  berjalan stabil tanpa menunjukkan gejala signifikan yang berarti yaitu hanya pada posisi 4,5% dari Produk  Domestik  Bruto  pada  semester  kedua  2019.  Kemudian  disusul  oleh  Thailand, dimana  nilai  ekspor  selama  lima  bulan  pertama  2019  menunjukkan  penurunan  sebesar 2,7%,  dan  yang  terakhir  adalah  Indonesia  dimana  terjadi  penurunan  nilai  ekspor  pada periode Januari-Juni 2019 yang mencapai 80,32 miliar atau menurun sebesar 8,57% dari tahun  sebelumnya  (Liputan6.com,  2019).    Jelasnya,  ditengah  persaingan  ekonomi  jangan sampai  memicu  konflik  antar-negara  ASEAN.  Intinya,  untuk  mencegah  kesenjangan  dan ketegangan digital dibutuhkan aturan perdagangan digital yang benar-benar adil.
Saat ini, negara-negara di dunia melakukan penguatan strategi dan kontrol terhadap kebijakan  ekonomi  ditengah  tekanan  globalisasi.  Organisasi  Perdagangan  Dunia  (WTO) juga  berupaya  membatasi  kapasitas  negara  untuk  menghindari  manipulasi  kebijakan perdagangan agar menghindari kemungkinan muncul konflik (Davis et al., 2019). Sebagai pertimbangan,  pendekatan  resolusi  konflik  dapat  menjadi  alternatif  mencegah  konflik regional melihat dampak negatif perang dagang yang cukup besar.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pendekatan resolusi konflik merupakan penggunaan cara-cara yang demokratis dan konstruktif  untuk  menyelesaikan  suatu  konflik  yang  terjadi  disuatu  wilayah  atau  antara pihak  yang  bersengketa  (Wallensteen,  2018).  Dengan  pendekatan  ini,  maka  pihak  yang bersengketa atau berkonflik dapat memiliki kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri  dengan  melibatkan  pihak  ketiga  sebagai  juru  damai.  Pihak  ketiga  yang  dilibatkan merupakan  pihak  yang  netral,  bijaksana,  dan  adil  yang  mengambil  tanggungjawab mengatur  dalam  membuat  keputusan.  Dalam  proses  pemecahan  masalah,  yang  jelas pendekatan  resolusi  konflik  internasional  bertujuan  menyelesaikan  konflik  melalui perdamaian dengan mengedepankan keterlibatan dan dialog kebijakan antara negara. Ini adalah  salah  satu  rangkaian  yang  merujuk  dalam  perubahan  tata  dunia  (Paulsson,  2018) (Thakur, 2019).
Proses  resolusi  konflik  akan  melalui  serangkaian  tahapan  yaitu,  “Pertama,  tahap negosiasi  sebagai  bentuk  interaksi  sosial  antar-pihak  yang  berkonflik  dalam  berusaha mencari jalan damai tanpa adanya kekerasan (Sujarwanto, 2012). Dalam proses negosiasi, terjadi  tawar-menawar  untuk  menghasilkan  suatu  keputusan  yang  menjadi  dasar pembentukan  sebuah  peraturan  baru  antaradua  belah  pihak  tersebut.  Kedua,  proses mediasi dalam upaya menyelesaikan konflik melalui jalan perundingan, kesepakatan yang dilakukan dengan bermusyawarah. Ini diselenggarakan atas keinginan kedua belah pihak yang tanpa adanya keterpaksaaan. Terakhir, mengambil keputusan berdasarkan konsensus yang bersifat kolektif. Untuk menghindari perdebatan, maka persoalan yang dirundingkan
harus  mempunyai  landasan  yang  sangat  kokoh  sehingga  dapat  diterima  seluruh  pihak (Haboddin, 2019).
Apabila  menggunakan  pendekatan  resolusi  konflik,  maka  kemampuan menyelesaikan  masalah  dibutuhkan.  Aspek  terpenting  adalah  resolusi  konflik  harus mempertimbangkan masa depan, misalnya  bagaimana upaya masalah pengungsian harus ditangani (Scheindlin, 2017). Kemampuan tersebut terdiri atas beberapa macam yaitu, 1) kemampuan  orientasi  yang  meliputi  pemahaman  tentang  konflik  dan  sikap  yang menunjukkan  anti  kekerasan,  sikap  jujur,  adil,  memiliki  toleransi,  dan  harga  diri  yang tinggi; 2) kemampuan persepsi untuk dapat memahami dan melihat situasi yang terjadi; 3) kemampuan  emosi  meliputi  kemampuan  dalam  mengendalikan  emosi;  4)  kemampuan komunikasi  yaitu  dapat  mendengarkan  orang  lain  secara  profesional;  5)  kemampuan berfikir  kreatif  dalam  memecahkan  masalah;  dan  yang  terakhir  6)  kemampuan  berfikir kritis  dalam mempresiksi dan menganalisis situasi konflik yang sedang terjadi.
Untuk melakukan pendekatan resolusi konflik, maka pihak ketiga inilah yang harus mempunyai  kemampuan  yang  dibutuhkan  sebagai  juru  damai.  Sebagaimana  telah dijelaskan  bahwa  pihak  ketiga  harus  mampu  menjadi  pendengar  aktif,  memiliki kemampuan untuk menangani eskalasi, mampu membaca situasi dan kondisi yang terjadi, memahami  sudut  pandang  dan  perspektif  pihak  yang  berkonflik,  mengetahui  jalan memecahkan  permasalahan  yang  terjadi  dengan  netral  dan  adil  dan  mempunyai kemampuan negosiasi dan mediasi yang handal.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  tinjauan  literatur.  Fokus  penelitian  terhadap  aktivitas persaingan  ekonomi  di  era  digitalisasi  khususnya  dampaknya  terhadap  negara  ASEAN. Sejauh  ini,  pengungkapan  tujuan  penelitian  terbatas  pada  strategi  mencegah  terjadinya konflik regional menggunakan  pendekatan resolusi konflik. Sebagian besar literatur yang relevan  baik  secara  empiris  maupun  teorits  digunakan  untuk  mendukung  hasil  temuan. Diketahui  bahwa,  tinjauan  literatur  mengenai  catatan  sejarah  konflik  regional  di  negara ASEAN  perlu  untuk  dipaparkan  secara  singkat,  dan  secara  khusus,  penelitian  ini  dapat memberikan hasil kesimpulan yang orisinal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Studi  empiris  terbaru  mengungkapkan  hasil  yang  beragam  tentang  efek perdagangan internasional dan kemungkinan terjadinya konflik. Kemungkinan yang paling besar adalah  karena adanya faktor ekonomi, pertimbangan  politik termasuk  kemampuan kekuasaan pemerintah dan tingkat demokrasi. Chiu (2019) menemukan bahwa dukungan kuat untuk proposisi liberal pada sistem politik yang berorientasi pada perdagangan dan demokratisasilebih memungkinkan untuk mengurangi dan mencegah  konflik  terutama di bidang  ekonomi  yang  sedang  berkembang.  Lebih  lanjut,  Das  (2019)  menjelaskan  bahwa upaya  pencegahan  dan  penanggulangan  kelayakan  penyelesaian  konflik  dapat  dilakukan apabila biaya dan strategi dapat terindentifikasi sebelum ataupun sesudah konflik tersebut terjadi.
Belajar  dari  kasus  perang  dagang  di  era  digitalisasi,  dan  beberapa  konflik  yang pernah terjadi antara negara ASEAN. Mencegah konflik sejak dini tentunya akan lebih baik dilakukan  daripada  menyelesaikan  setelah  terjadi,  karena  bagaimanapun  mencari  jalan tengah  antara  kedua  belah  pihak  yang  berselisih  tidaklah  mudah.  Oleh  karena  itu,  cara terbaik  untuk  mencegah  adalah  prioritas.  Akan  tetapi  apabila  telah  terjadi  perselisihan antar-negara  ASEAN  maka  beberapa  penawaran  mengatasi  masalah  tersebut  dapat dilakukan dengan pendekatan resolusi konflik.
Serangkaian  pendekatan  resolusi  konflik  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Boistein (2018) menetapkan beberapa strategi yang digunakan untuk mencegah terjadinya konflik antar  negara  diantaranya;  1)  menetapkan  mekanisme  sub-regional  reguler  untuk kerjasama.  Adanya  konferensi  internasional  sebagai  sarana  dialog  kebijakan  yang membahas pertukaran bilateral tentang isu-isu hangat dan dapat memfasilitasi kerjasama resolusi  konflik.  Mekanisme  ini  dapat  bermanfaat  untuk  meningkatkan  kerjasama  antara kementerian  dan  parlemen  pemerintahan;  2)  membentuk  lembaga  dan/atau  konferensi regional  tahunan,  meningkatkan  stabilitas  regional  serta  memperkuat  partisipasi  dan inisiatif  regional  yang  sudah  ada;  3)  meningkatkan  forum  dialog  untuk  memecahkan tantangan  bersama;  4)  apabila  memungkinkan  untuk  melakukan  identifikasi  dan  usulan insentif  untuk  upaya  penyelesaian  konflik.  Pihak  ketiga  dapat  menawarkan  dukungan untuk kebijakan tertentu, mengindentifikasi cara untuk meningkatkan leverage kerjasama dibidang  ekonomi;  dan  5)  memfasilitasi  kerja  sama  masyarakat  sipil.  Dengan  adanya fasilits  yang  memadai,  para  ahli  dapat  saling  bertukar  pikiran  dan  ide  serta mengembangkan  rekomendasi  melalui  inovasi.  Negara  harus  mempromosikan  ikatan masyarakat sipil seperti pertukaran pelajar atau ahli dibidang ekonomi.
Fokus  utama  mencegah  konfik  regional  di  era  digital  adalah  dengan  mendukung industri  lokal.  Memberikan  akses  dan  modal  serta  berbagai  bentuk  dukungan  dari pemerintah.  Terlebih,  mungkin  perlu  untuk  membuat  kebijakan  yang  melindungi perusahaan lokal. Tanpa kebijakan yang tepat, maka persaingan dengan perusahaan asing dapat memicu konflik. Terlebih lagi, peraturan perdagangan yang bersifat global yang tidak tepat  dapat  melemahkan  perekonomian  negara  yang  sedang  berkembang  karena  kalah bersaing dengan negara maju.
Langkah  kedua  adalah  dengan  membangun  serangkaian  kerjasama  aktif  antara negara  ASEAN.  Ini  semacam  ikatan  kerjasama  ekonomi  khususnya  perdagangan  bilateral dan  membangun  keanggotaan  kelembagaan  bersama  dalam  sistem  ekonomi  digital. Dengan  adanya  hubungan  timbal  balik  dan  hubungan  diplomatik  yang  sangat  dalam mampu  membuat  sejumlah  negara  yang  kuat  akan  memberikan  perlindungan  dan  mau untuk  terlibat  secara  renposif  karena  hubungan  tersebut.  Strategi  tersebut  akan menumbuhkan  rasa  perdamaian  dan  meminimalisasi  persaingan  tidak  sehat  dan  konflik militer  antara  negara  demi  kebaikan  ekonomi  bersama  (Chatagnier  &  Kavaklı,  2017). Ditengah ketidakpastian maka kearifan lokal dan kepemimpinan yang kolektif diharapkan dapat mengarahkan pada situasi yang lebih baik di masa mendatang.
Mendukung  hadirnya  inovasi  teknologi  digital  dan  peningkatan  kualitas  sumber daya  manusia  juga  dibutuhkan.  Pemerintahan  juga  membutuhkan  aparatur  sipil  negara yang mampumenggunakan teknologi digital serta memahami pendekatan resolusi konflik, dan  penguatan  kontrol  negara  terhadap  kebijakan  ekonomi  dan  politisasi  perdagangan. Apabila masing-masing negara memahami peran penting dari pendekatan resolusi konflik dan  kemampuan  yang  dimilikinya  sebagai  bentuk  pemecahan  masalah  secara  bersama, tentu konflik di era digital dapat dihindari.
Inovasi  baru  dapat  mendukung  industri  lokal  untuk  mampu  bersaing.  Sedangkan sumber  daya  manusia  yang  kompeten  akan  meminimalisasiperselisihan  regional  antar- negara ASEAN karena memahami masyarakat akan lebih mengetahui tentang arti penting perdamaian dan etika bisnis yang baik. Melalui serangkaian edukasi dan pelatihan bisnis, bukan hanya memungkinkan masyarakat menjadi lebih  produktif tetapi juga menjadikan individu mampu mengendalikan diri dan memiliki kesadaran tentang pentingnya distribusi kekayaan untuk menciptakan kesejahteraan.
Mengadakan  pendidikan  resolusi  konflik  untuk  kalangan  generasi  milenial  juga tidak kalah penting. Sebagaimana yang dikemukan oleh Dudley, Johnson, & Jonshon (1996)
yaitu,  “Konflik  merupakan  sifat  dasar  yang  alami  dari  manusai  sehingga  daapt  menjadi kekuatan yang konstruktif apabila didekatkan dengan keterampilan; 2) proses pemecahan masalah dapat meningkatkan iklim yang baik; 3) adanya strategi konflik dapat mengurangi kekerasan,  praktik  bullying,  dan  skorsing;  4)  kehadiran  pelatihan  resolusi  konflik  dapat membantu  untuk  memperdalam  pemahaman  tentang  jati  diri;  5)  serangkaian  pelatihan dapat  mendorong  kegiatan  yang  bermanfaat;  6)  mengajarkan  pelajar  tentang  arti perdamaian, disiplin, meningkatkan keterampilan, berfikir kritis, dan mampu menghindari segala bentuk  kekerasan; 7) menciptakan sistem manajemen perilaku  yanbg lebih efektif untuk mengatasi konflik.”

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan dapat dijelaskan bahwa pendekatan resolusi konflik yang  dilakukan  untuk  mencegah  terjadinya  konflik  di  era  digitalisasi  dilakukan  melalui empat strategi. Pertama, dengan mendukung industri lokal, memperkuat kontrol kebijakan ekonomi,  dan  memberikan  perlindungan  terhadap  perusahaan  asing  dan  hak  kekayaan intelektual.  Kedua,  membangun  kerjasama  dan  menyelenggarakan  konferensi  tahunan untuk  membahas  tantangan  dan  hambatan  ekonomi  bersama.  Ketiga,  adalah  mendukung hadirnya  inovasi  teknologi  digital  dan  peningkatan  kompetensi  aparatur  negara  dalam bidang teknologi digital. Kemudian yang terakhir adalah mengadakan pendidikan resolusi konflik untuk generasi milenial.
Penelitian novel ini terletak pada, memanfaatkan pendekatan resolusi konflik dalam upaya  untuk  mengurangi  terjadinya  konflik  regional  antara  negara-negara  ASEAN  di  era digitalisasi data dan informasi. Hasil penelitian ini juga memberikan manfaat yang sangat signifikan  untuk  pengembangan  teori  mitigasi  konflik  regional,  dan  berkontribusi  pada pembuatan  kebijakan  skala  regional,  menuju  perdamaian  dan  kerja  sama  bilateral  yang saling menguntungkan.

## DAFTAR RUJUKAN
Arisaputra,  M.  I.  (2013).  Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good  Governance  Dalam Penyelenggaraan  Reforma  Agraria  Di  Indonesia. Yuridika , 28 (2),  188–216. https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881
Chatagnier, J. T., & Kavaklı, K. C. (2017). From Economic Competition  to Military Combat: Export  Similarity  and  International  Conflict. Journal  of  Conflict  Resolution , 61 (7), 1510–1536. https://doi.org/10.1177/0022002715613565
Davis,  C.  L.,  Fuchs,  A.,  &  Johnson,  K.  (2019).  State  Control  and  the  Effects  of  Foreign Relations  on  Bilateral  Trade. Journal  of  Conflict  Resolution , 63 (2),  405–438. https://doi.org/10.1177/0022002717739087
Gerrits, A. W. M., & Bader, M. (2016). Russian patronage over Abkhazia and South Ossetia: implications  for  conflict  resolution. East  European  Politics , 32 (3),  297–313. https://doi.org/10.1080/21599165.2016.1166104
Haboddin,  M.  (2019).  Populisme,  Politik  Pertahanan,  Dan  Pemimpin  Lokal. Jurnal  Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik , 1 (2), 173–180. https://doi.org/10.33474/jisop.v1i2.4802
Kusumah, R. W. P. I., Supriatna, N., & Kusmarni, Y. (2018). Jalan Damai Menuju Keamanan Regional: Pendekatan Asean Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Laut China Selatan. FACTUM: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah , 7 (2), 255–268. https://doi.org/10.17509/factum.v7i2.15610
Liputan6.com.  (2019). Selain  Indonesia,  Ekonomi  3  Negara  ASEAN  Lesu  Akibat  Perang Dagang . https://www.liputan6.com/global/read/4040417/selain-indonesia- ekonomi-3-negara-asean-lesu-akibat-perang-dagang
Paulsson,  M.  R.  P.  (2018).  Conflict  resolution  in  a  changing  world  order. Trade,  Law  and Development ,
10 (1). http://www.tradelawdevelopment.com/index.php/tld/article/view/10%281%29 TL%26D 1 %282018%29/0
Scheindlin, D. (2017). Lessons for Israel and Palestine from Conflict Comparisons (Issue July). Sefriani. (2014). Asean Way Dalam Perpektif Hukum Internasional. Yustisia Jurnal Hukum ,
3 (1), 89–96. https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i1.10128 Setiawan, W. (2017). Era Digital dan Tantangannya. Seminar Nasional Pendidikan 2017 , 1– 9. https://core.ac.uk/download/pdf/87779963.pdf
Sujarwanto, I. (2012). Interaksi Sosial Antar Umat Beragama (Studi Kasus Pada Masyarakat Karangmalang  Kedungbanteng  Kabupaten  Tegal). Journal  of  Educational  Social Studies , 1 (2). https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess/article/view/731 Thakur, R. (2019). International Conflict Resolution (1st ed.). Routledge. Wallensteen, P. (2018). Understanding Conflict Resolution . SAGE Publications Limited.