## SESERAHAN DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG

## Agung Tri Nugroho

## Agungtri0011@gmail.com
Institut Agama Islam Agus Salim Metro Lampung

## Abstract
Delivery  or  delivery  money  is  money  given  by  the  male  to  the  prospective  in-laws  for  marital needs with its positive and negative impacts. The negative impact of delivery money is seen when it is set at a high amount by the prospective in-laws to be paid, making it difficult to be met. Not a few also couples who want to establish a household are forced to postpone marriage  because of  the  high  amount  of  money  that  has  been  determined  from  the  woman  side.  The  research question in this paper is how the implementation of the practice of conducting delivery money in marriage  customs  in  Lampung,  is  it  true  that  the  determination  of  very  high  sums  of  money influences  the  delay  in  marriage  in the  community  and  how  the  Islamic  law views  the  delivery money  which  causes  delays  in  marriage.  By  using  field  research  methods,  the  data  have  been grouped into two forms, namely quantitative data and qualitative data. Quantitative data is the data  of  the  results  of  the  questionnaire  while  the  qualitative  data  is  the  data  of  the  results  of interviews  and  observations.  Then  from  the  quantitative  data  tables  are  then  analyzed  and concluded  while  the  qualitative  data  is  connected  between  one  fact  and  the  other  facts,  then analyzed  using  a  descriptive  analysis  approach.  The  results  of  the  study  found  that  the indigenous  people  of  Lampung  all  practiced  giving  money  and  stipulated  it  by  looking  at  the education  of  women,  their  work  and  the  number  of  stipulated  habits  in  the  village,  and  eight pending  marriages  from  several  cases  due  to  high  cash,  to  the  impacts  arising  from  the stipulation of high and contradictory money with valid ‘urf terms; it can be  concluded that the law of high passing money is not appropriate as it should apply. And many have charged men whose economies are middle to lower and who have dependents to carry out marriages resulting in delays in marriage.
Key words : Delivery money, Traditional marriage, Lampung, Seserahan .

## 1. Pendahuluan
Di dalam adat masyarakat Lampung, praktik perkawinan mengenal adanya sistem perkawinan  yang  menjadikannya  berbeda dari  masyarakat  suku  lain  yang  berada  di Nusantara. Berbagai macam sistem pernikahan  masyarakat  Lampung  pada  saat ini  dapat  kita  kelompokkan  menjadi  dua. Pertama,   perkawinan  yang  melalui  proses lamaran yang dapat dilakukan dalam bentuk upacara  adat  besar  ( gawei  balak )  atau upacara  adat  yang  sederhana  ( gawei  lunik );
kedua,  perkawinan  yang  dilakukan  tanpa melalui proses lamaran yang dikenal dengan nama larian atau sebambangan terdapat budaya  kawin  lari  yang  masih  dilakukan pada saat ini (Saputra, 2010: 2).
Budaya larian atau ngakuk mulei merupakan perkawinan yang dilakukan  oleh  seorang meghanai (bujang laki-laki) dan seorang mulei (gadis) di mana sang meghanai membawa  lari  terlebih dahulu si mulei sebelum adanya akad nikah. Dalam larian keluarga  pihak  gadis  tidak
mengetahui  atau  tidak  dibicarakan  terlebih dahulu.  Praktik larian dalam  masyarakat Lampung  dilakukan  dengan  cara  sebagai berikut.
1). Mulei yang  dilarikan  oleh meghanai ,  menaruh  surat  yang  ditulis  dan ditanda  tangani  oleh mulei itu  sendiri.  Isi surat tersebut menerangkan nama meghanai ,  asal  kampung meghanai serta meninggalkan uang.
2).  Apabila meghanai berasal  dari kelompok Pepadun , meghanai akan membicarakan  kepada  keluarganya  serta mengundang pemangku adat untuk bermusyawarah (ngukhaw muakhian). Keluarga  si meghanai meminta  maaf  atas kesalahan  karena  keluarga meghanai tidak memberitahukan sebelumya.
3).  Apabila meghanai tidak  berasal dari  kelompok Pepadun Lampung  maka ngukhaw muakhian tidak wajib dilaksanakan.  Selain  itu  keluarga meghanai pun  wajib  menyelesaikan  masalah  atau melaksanakan acara ngantak salah (meminta maaf kepada keluarga pihak mulei ).
4).  Praktik  yang  terjadi  di  dalam masyarakat,  setelah  proses  diatas  telah dilaksanakan,  maka  perkawinan  dengan segera dilaksanakan.
Hadikusuma menyatakan latar belakang  terjadinya sebambangan (praktik larian )   antara  laki-laki  dan  perempuan untuk  maksud  pernikahan,  antara  lain sebagai berikut (Angkupi, 2015).
1). Syarat-syarat pembayaran, pembiayaan,  dan  upacara  perkawinan  yang diminta  pihak  gadis  tidak  dapat  dipenuhi pihak bujang.
2). Si gadis belum diizinkan orangtuanya  untuk  bersuami,  sehingga
akhirnya  si  gadis  memutuskan  untuk bertindak sendiri.
Fenomena larian merupakan  bentuk ritual  proses  perkawinan  yang  dilakukan tanpa  izin  keluarga  kedua  belah  pihak sebelumya.  Secara  filosofi  praktik  tersebut dilakukan karena biaya lamaran perkawinan masyarakat  Lampung  sangatlah  tinggi.  Jika menggunakan ritual proses lamaran, meghanai wajib  memberikan seserahan serta uang yang jumlahnya ditetapkan sangat besar  oleh  pihak  keluarga mulei .  Oleh karena  itu meghanai melakukan  inisiatif dengan  cara  kawin  lari. Larian pada awalnya  hanya  untuk  menjembatani  antara dua  orang  laki-laki  dan  perempuan  yang memang  saling  cinta  tetapi  mereka  tidak memiliki dana yang cukup untuk menyelenggaraan  sebuah  pesta  pernikahan. Permasalahan  yang  terjadi  saat  ini  adalah praktik larian sebagian besar telah disalahgunakan  oleh  para meghanai .  Fakta yang  terjadi  dalam  masyarakat  Lampung saat ini adalah sebagai berikut.
1). Larian dilakukan tanpa pertimbangan  terlebih  dahulu. Meghanai melakukan  larian  hanya  karena  ingin  cepat menikah,  keluarga meghanai adakalanya tidak  tahu,  tetapi  karena  terlanjur  sudah melarikan mulei ,  maka  perkawinan  terpaksa dilakukan.
2). Sebaliknya banyak dari  keluarga mulei yang  anak  gadisnya  dilarikan  tidak setuju, tetapi karena terlanjur dilarikan maka terpaksa  keluarga mulei menerima.  Hal demikian  terjadi  ketika  keluarga meghanai telah  melakukan undur  senato (Angkupi, 2015).
3).  Terdapat  anggapan  masyarakat bahwa mulei (gadis)  yang  telah  melakukan
larian sudah  dianggap  janda  dalam  adat, oleh  karena  itu  jika  keluarga  menolak perkawinan,  keluarga mulei akan  malu karena  anak  gadisnya  sudah  mengalami “aib” (tidak ada yang mau mengawini), oleh karena  itu  anak  gadisnya  harus  segera dikawinkan.
4). Larian banyak  dilakukan  oleh pasangan  yang  masih  usia  sekolah,  hal  ini karena  tidak  dilakukan  dengan  persetujuan orang  tua,  sehingga  banyak  pasangan  yang terpaksa kawin muda dan putus sekolah.
5).  Pada  kasus  yang  lebih  ekstrim banyak larian yang  dilakukan meghanai bahkan  tanpa  persetujuan mulei . Mulei diajak  pergi  dan  tidak  dipulangkan  ke rumahnya. Mulei terpaksa  menerimanya karena  tidak  mungkin  menolak,  jika menolak  maka  tidak  ada  yang  akan  mau mengawini mulei karena  sudah  dianggap ternodai.  Kasus  seperti  ini  dapat  memenuhi unsur tindak pidana penculikan dan pelanggaran  hukum  perkawinan  dalam hukum positif.
6).  Pihak  dari  keluarga  wanita  yang tidak setuju untuk pernikahan tersebut, maka pihak  keluarganya  akan  berusaha  untuk mengambil  wanita  tadi  dari  tangan  laki- lakinya.  Namun  menurut  adat  yang  berlaku di  Lampung,  wanita  yang  sudah  dilarikan tidak  dapat  dikembalikan  lagi  kepada keluarga  perempuan.  Pihak  keluarga  laki- laki  akan  mempertahankan  wanita  tersebut demi  kehormatan  adat.  Jika  seorang mulei (perempuan)  tidak  mencintai  seorang  laki- laki, namun laki-laki tersebut membawa lari dia, biasanya trik  yang digunakan oleh laki- laki  adalah  dengan  menjanjikan  akan membawanya jalan-jalan keliling kota tetapi setelah itu dibawa ke rumah pihak laki-laki.
Ketika  keluarga  dari  perempuan  hendak menjemput  sang  perempuan,  pihak  laki-laki akan  mempertahankan  perempuan  tersebut supaya tidak bisa meninggalkan rumah laki- laki tersebut. Lebih baik mati daripada harus menanggung  malu,  itulah  semboyan  pihak keluarga  laki-laki,  sehingga  wanita  tersebut harus mengiyakan dari pada keluarganya jadi  korban  penganiayaan  di rumah laki-laki tersebut.
7). Larian dianggap  oleh  kaum remaja  sebagai trend dan  ikut-ikutan, sehingga  merusak  masa  depan  remaja  usia sekolah. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab tingginya tingkat kejahatan remaja di Provinsi Lampung.
Bentuk  perkawinan larian pada dasarnya  tidak  layak  untuk  dilaksanakan dengan  kondisi  sosial  masyarakat  Lampung saat  ini,  karena  telah  terjadi  perubahan makna, larian yang  berubah  menjadi pelanggaran  hukum  dan  pelanggaran  hak- hak  konstitusi  wanita. Larian saat  ini kehilangan  nilai  filosofinya,  sebagian  besar masyarakat Lampung kurang nyaman dengan  proses  perkawinam larian ,  yang hanya  dimanfaatkan  oleh  orang-orang  yang ingin mengambil jalan pintas untuk mendapatkan wanita.
Kondisi  tersebut  diperburuk  oleh munculnya Pasal 16, Perda Tentang Pemeliharaan  Kebudayaan  Lampung  yang kemudian  dijadikan  dasar  hukum  oleh orang-orang  yang  merasa  diuntungkannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam Perda yang justru  mengatur  bahwa  Adat  Budaya Lampung yang berkenaan dengan perkawinan  adat,  keberadaannya  wajib dijaga,  dipelihara  dan  dikembangkan  (Pasal 16,  2008).  Perda  yang  justru  mengabsahkan
hal-hal  yang  diresahkan  masyarakat,  yang sesungguhnya  layak  untuk  dikaji  ulang  asas kemanfaatannya. Banyak permasalahan terjadi seperti permasalahan konflik masyarakat  dan  pelanggaran  pidana  karena melibatkan  anak  di  bawah  umur  (Saputra, 2010: 8).
2. Pengertian Seserahan dalam Praktik Perkawinan Masyarakat Lampung
Seserahan atau  hantaran  menurut Kamus Besar  Bahasa  Indonesia berasal  dari perkataan  “antaran”  yang  bermaksud  uang sebagai  pemberian  dari  pihak  laki-laki kepada  calon  mertua  (Kebudayaan,  1990). Pada zaman dahulu “antaran” diartikan oleh masyarakat  yang  beragama  Hindu  sebagai penjualan  gadis  kepada  laki-laki.  Manakala pada  masa  sekarang  “antaran”  mengalami perselisihan  makna  yang  bermaksud  adalah hadiah perkawinan untuk  calon  istri (Jafizham, 2010: 202).
Praktek  uang  hantaran  tidak  hanya berlaku di Lampung tetapi turut dipraktekkan oleh kaum Muslim di Indonesia.  Dikarenakan  faktor  perbedaan bahasa, ras, suku dan kelompok masyarakat, maka istilah yang digunakan pun bervariasi. Masyarakat  Bugis  Makassar  menggunakan istilah “ uang panai ” bagi uang hantaran dan bagi masyarakat Bugis di Jambi menggunakan istilah “ doi nmenre ” sedangkan  masyarakat  Aceh  menggunakan istilah  “ uang  hangus. ”  Meskipun  berbeda cara  pelaksanaan  yang  disesuaikan  menurut adat dan budaya masyarakat setempat tetapi maksudnya  adalah  sama  sebagai  maksud hadiah atau pemberian dalam acara pernikahan.
3. Pandangan  Tokoh  Tentang  Hukum Adat  dalam  Perkawinan  Masyarakat Lampung
Pandangan  tentang  Hukum  Adat  dalam persoalan  perkawinan  bisa  merupakan urusan  kerabat,  persekutuan,  martabat,  bisa merupakan  urusan  pribadi,  bergantung kepada  tata  susunan  masyarakat  yang bersangkutan. Perkawinan merupakan sarana dalam melangsungkan hidup kelompok masyarakat  adat  secara  tertib  dan teratur  serta  dapat  pula  dilakukan  untuk mempertahankan gengsi  atau martabat kelas di  dalam  dan  di  luar   persekutuan  (Sudiyat, 1981:  107-108).  Walaupun  perkawinan dapat  dikatakan  sebagai  urusan  keluarga, urusan kerabat, dan urusan masyarakat, pada dasarnya  perkawinan  tetap  urusan  hidup perseorangan  juga  dari  pada  pihak-pihak perseorangan  yang  kebetulan  bersangkutan dengan itu. Proses perkawinan yang berjalan terutama  dalam  bentuk  perkawinan  lari bersama  ( vluchthuwelijk )  dan  perkawinan bawa lari ( schaakhuwelijk ) yang mencerminkan  ketegangan  antara  golongan masyarakat dan manusia sebagai perseorangan (Pesponoto, 2013: 160). Perkawinan  masih  selalu  diliputi  hukum adat  sebagai  hukum  rakyat  yang  hidup  dan tidak  tertulis  dalam  perundang-undangan Negara (Hazairin, 1975: 5).
Nani  Soewondo  (1984)  menegaskan bahwa  dalam  masyarakat  adat,  perkawinan tidak  hanya  menjadi  kepentingan  orang- orang  yang  bersangkutan,  tetapi  seluruh keluarga  dan  masyarakat  adat  juga  ikut berkepentingan. Perkawinan harus merupakan perbuatan yang “terang,” karena pelanggaran  adat  yang  mungkin  dilakukan oleh  salah  satu  anggota,  dapat  mengganggu
kebahagiaan  hidup  dan  ketertiban  seluruh keluarga dan masyarakat yang bersangkutan. Inilah  sebabnya,  kepala  adat  selalu  turun tangan  langsung  dalam  proses  pelaksanaan perkawinan (Soewondo, 1984: 42).
Berbeda  dengan  Soewondo  yang memposisikan  perkawinan  adat  sebagai kepentingan  keluarga  yang  bersangkutan dan masyarakat adat sekaligus, Iman Sudiyat memahami bahwa perkawinan adat adakalanya
menjadi
kepentingan persekutuan  adat  atau  klan,  dan  bisa  juga menjadi  kepentingan  pribadi,  tergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok yang menyatakan  diri  sebagai  sebuah  kesatuan, klan,  kaum,  kerabat  misalnya,  perkawinan merupakan sebuah sarana untuk melangsungkan  hidup  kelompoknya  secara teratur,  sarana  yang  dapat  melahirkan generasi  baru  yang  melanjutkan  garis  hidup kelompoknya.  Perkawinan  juga  merupakan sarana  untuk  meneruskan  garis  keturunan keluarga dalam persekutuan tersebut (Sudiyat, 1981: 123).
Bagi  kelompok  yang  tidak  lagi terikat dalam persekutuan kerabat, perkawinan pada awalnya memang merupakan urusan keluarga, namun perlahan mereka melepaskan diri dan hanya meneruskan  garis  hidup  orang  tuanya. Shofwan  menyatakan  sulitnya  memahami penjelasan Iman Sudiyat, khususnya pada   bagian  yang  menyatakan  perkawinan sebagai  urusan  pribadi  dalam  hukum  adat, terlebih ia tidak memberikan contoh tentang hal  ini.  Sehingga  dengan  melihat  dua pernyataan  tentang  perkawinan  adat  di atas, penulis  lebih  memilih  untuk  memposisikan
perkawinan  sebagai  kepentingan  keluarga dan suku sekaligus (Taufiq, 2010: 44).
Senada dengan pandangan ini, Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa menurut  hukum  adat  pada  umumnya  di Indonesia,  perkawinan  bukan  saja  berarti sebagai  perikatan  Perdata,  tetapi  juga merupakan  perikatan  adat  dan  sekaligus perikatan  kekerabatan  dan  ketetanggaan. Dengan  kata  lain,  terjadinya  suatu  ikatan perkawinan  bukan  semata-mata  membawa akibat  terhadap  hubungan  keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan adat-istiadat, kewarisan, kekeluargaan,  kekerabatan,  ketetanggaan serta  menyangkut  upacara-upacara  adat  dan keagamaan  (Hadikusuma,  1990:  8-10). Beberapa  istilah  perkawinan  adat  menurut Bewa  Ragarino  adalah  sebagai  berikut (Ragawino, 2008: 72-73).
1).  Kawin  lari.  Kedua  calon  suami isteri  bersama-sama  melakukan  perkawinan sendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari  dari  suatu  keharusan  misalnya membayar  “jujur,”  atau  orang  tua  tidak setuju  dan  menghindari  dari  prosedur  yang berbelit-belit.
2).  Perkawinan  bawa  lari.  Seorang pemuda melarikan seorang gadis yang sudah ditunangkan atau seorang wanita yang sudah bersuami  dan  wanita  itu  dipaksa  oleh pemuda  tersebut.  Jadi  seolah-olah  suatu penculikan.
3).
Perkawinan “ Nyalindung kegelung .” Perkawinan seorang wanita kaya dengan pemuda miskin.
4).  Perkawinan  “ Manggi  Kaya .” Perkawinan  antara  seorang  suami  dengan isteri miskin.
5).  Perkawinan  “ Ngarah  gawe .” Perkawinan antara sorang gadis yang belum dewasa dengan pemuda yang sudah dewasa. Setelah  menikah  suami  yang  sudah  dewasa bertempat  tinggal  di  rumah  mertuanya, mereka  belum  dapat  hidup  sebagai  suami isteri selama isteri belum dewasa.
6).  Kawin  “ Gantung .”  Perkawinan yang  dilaksanakan  oleh  kedua  orang  tua, sedangkan  kedua  mempelai  sama-sama belum dewasa.
7).  Perkawinan  “ Semendo  Ambil Anak .“ Perkawinan agar menantu lakilaki itu menjadi anaknya sendiri.
Dalam pendekatan antropologi bahwa  pada  adat  masyarakat  Lampung dalam
pelaksanaan perkawinan menggunakan  sebuah  kebiasaan lelarian , yaitu  perempuan  yang  akan  dinikahinya harus  dibawa  laki-laki  pergi  dari  rumahnya dikarenakan  hantaran  atau seserahan yang harus  dipenuhi  pihak  laki-laki  kepada  pihak perempuan  berjumlah  besar,  sehingga  pihak laki-laki tak mampu memenuhinya.

## 4. Manfaat dan Dampak Seserahan Dalam Perkwaninan Masyarakat Lampung
Perkawinan  merupakan  jalan  alami  dan biologis  yang  paling  baik  dan  sesuai  untuk menyalurkan  dan  memuaskan  naluri  seks karena  naluri  seks  merupakan  naluri  yang paling  kuat  yang  selamanya  menuntut adanya  jalan  keluar.  Dengan  kawin  badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari  melihat  yang  haram  dan  perasaan tenang  menikmati  barang  yang  halal
(Ghozali,  2008:  69;  Thalib,  1995:  34-36). Demikianlah  hikmah  dari  perkawinan.  Jika perkawinan  ada  hikmahnya,  uang  hantaran pun  ada  manfaatnya.  Walaupun  praktek pemberian uang hantaran mempunyai manfaat,  tetapi  tetap  mempunyai  dampak negatif.  Di  antara  manfaat  dan  dampak negatif  praktek  uang  hantaran  adalah sebagai berikut.
1).  Mempertahankan  adat  (Mustafa, 2018:  63).  Ungkapan  pepatah  “biar  mati anak jangan mati adat” menunjukkan betapa pentingnya  adat  dalam  mengatur  kehidupan masyarakat  Lampung  (Kasimin,  1989:  53). Sebagai suatu usaha untuk memastikan adat yang  diwarisi  secara  turun-menurun  tidak hilang  ditelan  zaman,  masyarakat  lampung tetap mempraktekkannya walaupun terkadang  praktek  tersebut  memberikan beban  kepada  sebagian  pihak.  Dikarenakan itulah  bagi  sebagian  masyarakat  lampung, adat  bukan  hanya  tradisi  setempat,  tetapi merupakan  undang-undang  yang  perlu dipatuhi (Md, 2006: 162).
2). Menunjukkan keseriusan laki-laki yang ingin menikah. Keseriusan tidak hanya dapat  digambarkan  dengan  lisan  saja,  tetapi keseriusan  haruslah  disertakan  dengan perbuatan. Pemberian uang hantaran merupakan salah satu keseriusan yang nyata bahwa  laki-laki  tersebut  ingin  menikah dengan pasangannya. Praktek uang hantaran juga  merupakan  satu  bukti  bahwa  laki-  laki dapat  menanggung  hidup  pasangannya sehingga  memberikan  kepercayaan  kepada orang  tua  perempuan  untuk  melepaskan anak mereka dengan senang hati.
3). Mempersiapkan pasangan. Waktu yang  digunakan  oleh  laki-laki  untuk mengumpul  uang  hantaran  adalah  waktu
yang  terbaik  yang  boleh  digunakan  oleh pasangannya untuk mempersiapkan diri dari segi  mentalmaupun  kemampuan  melakukan kerja  rumah  seperti  memasak  ataupun menyiapkan persiapan rumah sebelum pesta misalnya mengecat rumah.
4).  Membantu  ekonomi  keluarga perempuan  (Prawiro,  2013:  60). https://mail- attachment.googleusercontent.com/attachmen t/u/0/?view=att&th=169ff560e48eeb5c&attid= 0.1&disp=vah&realattid=169ff55c92133d49493 1&safe=1&zw&saddbat=ANGjdJ912- WhNRjKodYGQLVNK4g5j6c4CkrPfl8qxRQ0EaSHl 4fRpKnHh4XyRjfQtrQZCgCYSHSlfkfh- 9Zaqsv8UKM8CLttflLWf46tKOx- MYmxP6JpCdKsUBerV9FLJrkzxC2sr76bZjkonBkG dIOrrtDDABQfCB4f01KLv-x52hCFGq- MObiNGCJeDZzqW1nlwmH5Sf2pTfmVCdhZSNh 7HBeph1vAK0lwSKGKUI8IsGyNsKzE53UGvOtL8 HFtOZo9N_BbPGAK4zGW8M6H7FyIVxoeTAeg0 56OAZ6wqjdYa1nk8rrbpPxGHXq6dCC9dAHtaP1 cYBGs0oDIwRvRb4MzpmdzjgE5bWkFZXCC06G3 0Gw3TSJ53o1n7awH3XHZXgyPHpj1s8F7iqnaIq WD1BjjSdDoPXS9HbXP5d6xR0zZSu4etwwVGfzt DkRUt6yJZfHhzksDB6EUjOBJ6WZcZKdLIaE_sQW aRQEzLtU6ISjfUM57blcsWxnredeY0LWDlJn1xYL 2x2ARTvMUgMdGtAOHEYmiVoxbUE2pO9JK7O WsGQEt_Acj8nE- AJclqX5WNxacZFxjjXt6o59RlyE9mBmMiJKEsnN9 Kpk6QSmPMKJBJwxyIwDVveHF3iftdQAw0D0U mBcfg8pREoRyx0VajTMlLWJgoOIswug69Mh4d w  -  0.1_footnote21 Pemberian uang hantaran sangat  membantu  keluarga  perempuan  dari segi ekonomi sesuai dengan tujuan diberikan,  apa  lagi  jika  perempuan  tersebut adalah anak yatim. Terkadang uang tersebut dapat  membiayai  seluruh  pesta  pernikahan perempuan  dan  terkadang  ada  sisanya  yang boleh digunakan oleh perempuan tergantung dengan jumlah yang disepakati.
5). Menambah motivasi dalam mencari  atau  melakukan  kerja.  Laki-laki akan  berusaha  dengan  bersungguh-sungguh dalam  mengumpul  uang  yang  diperlukan untuk  mendapatkan  apa  yang  dihajati. Dengan  motivasi  nikah,  laki-laki  yang pemalas  akan  mencari  kerja  dan  bagi  laki- laki yang sudah mempunyai kerja berkemungkinan  akan  melakukan  kerja sampingan  serta  lebih  fokus  dan  semangat dalam melakukan kerja.
6).  Mendidik  diri  berhemat.  Latar belakang  setiap  orang  yang  berbeda-beda membuat  adanya  ketidak  samaan  dari  segi ekonomi.  Ada  yang  kaya  dan  ada  yang kurang  berkecukupan.  Bagi  laki-laki  yang kaya  tetapi  boros  akan  mendidik  mereka untuk  berhemat  dalam  menggunakan  uang sebagai upaya menabung dalam mengumpul uang hantaran.
5. Dampak  Tingginya  Uang Seserahan atau Hantaran
1). Membebankan  kepada  laki-laki yang kelas  ekonominya  menengah-ke-bawah (Mustafa,  2018:  64).  Praktik  uang  hantaran memang tidak dinafikan bahwa membebankan laki-laki apalagi jika laki-laki tersebut  memang  dari  keluarga  yang sederhana  ataupun  pendapatan  bulanannya hanya  cukup  untuk  dirinya  saja.  Mempelai laki-laki  bukan  hanya  perlu  memberikan uang  kepada  pihak  perempuan,  malahan mereka  juga  harus  mengeluarkan  uang sendiri  untuk  pesta  pernikahan  mereka. Beban  ini  jelas  terlihat  apabila  mereka terpaksa berhemat, melakukan kerja sampingan  ataupun  kerja  lebih  dalam mengumpul jumlah yang diperlukan.
2). Adat  lebih  diutamakan  dari pada  agama .  Penetapan  kadar  mahar  yang
lebih  rendah  daripada  uang  hantaran menempatkan  seolah-olah  mahar  tidak  ada nilainya  padahal  mahar  merupakan  salah satu  rukun  perkawinan  yang  apabila  tidak sempurna  salah  satu  rukun  maka  tidak sahnya perkawinan tersebut. Sebaiknya uang hantaran  disatukan  ke  dalam  mahar  dengan kata  lain  tidak  ada  uang  hantaran  dan  yang ada  hanyalah  mahar  untuk  menunjukkan bahwa  mahar  lebih  berjumlah  dari  uang hantaran.
3). Kawin  lari .  Keinginan  yang tinggi  untuk  menikah  tetapi  terhalang disebabkan uang hantaran membuatkan laki- laki  maupun  pasangannya  mencari  jalan alternatif  untuk  membenarkan  perkawinan sekalipun terpaksa membelakangkan keputusan  dan  mencoreng  nama  baik keluarga.  Walaupun  kawin  lari  bukanlah suatu  perbuatan  yang  boleh  dibanggakan tetapi  lebih  baik  dari  pada  melakukan perzinaan  yang  sudah  terlarang  lagi  nyata (Prawiro, 2013: 63).
4). Berhutangan .  Siapa  pun  yang mempunyai  masalah  keuangan  pasti  akan meminta pertolongan. Cara termudah meminta  tolong  dalam  masalah  keuangan adalah dengan meminjam. Peminjaman uang boleh  dilakukan  dengan  meminjam  dari keluarga,  kawan-kawan  terdekat  ataupun pihak bank. Apabila terjadi proses peminjaman  maka  terjadinya  perutangan. Banyak kasus di mana setelah bernikah laki- laki  terpaksa  membayar  utangnya  sehingga membuat belanja perbulan keluarga terpaksa dikurangkan.  Jika  dilihat  dari  aspek  agama, seandainya  peminjaman  dibuat  dari  bank sebenarnya hanya mengandung unsur riba di mana  jika  proses  perkawinan  berlangsung
menggunakan  uang  tersebut  maka  tidak ada keberkatan di dalamnya.
5). Perzinaan .  Salah  satu  hikmah perkawinan adalah dapat menyalurkan nafsu syahwat.  Apabila  terdapat  suatu  hal  yang menghalang kepada melakukan perkawinan, secara  tidak  langsung  hal  tersebut  telah menghalang  manusia  dalam  melepaskan syahwatnya  melalui  prosedur  yang  benar. Tingginya  uang  hantaran  merupakan  salah satu  penyebab  kepada  perzinaan  di  waktu laki-laki  tidak  mampu  menyediakan  uang hantaran  dan  nafsu  untuk  melakukan hubungan suami istri tidak lagi dapat ditahan (Q.S. Al-Israa’ 17: 32).
6). Penggadaian  atau  penjualan barang  berharga .  Di  saat  desakan  waktu dalam  mengejar  sesuatu,  tidak  ada  yang mustahil  akan  dilakukan  sekalipun  terpaksa melepaskan  barang  yang  paling  disayangi ataupun menggadaikannya untuk mendapatkan  sesuatu  yang  lebih  berjumlah.
Sama  halnya  di  dalam  mengumpulkan  uang hantaran. Laki-laki yang ingin memperistrikan perempuan yang disukainya akan  memilih  untuk  menjual  apa  saja  yang dia miliki ataupun menggadaikannya sekalipun barang tersebut mempunyai maksud dan nilai tersendiri bagi si laki-laki.
7).
Penundaan pernikahan . Pernikahan  akan  ditunda  apabila  uang  yang diminta  oleh  orang  tua  perempuan  tidak dapat disediakan pada waktunya. Kebiasaannya  orang  tua  perempuan  akan memberikan  waktu  kepada  pihak  laki-laki untuk  mengumpulkan  jumlah  yang  diminta. Jangka  waktu  yang  diberi  berdasarkan ketentuan  orang  tua  perempuan  ataupun kesepakatan  kedua  belah  pihak.  Seandainya pihak  laki-laki  tidak  dapat  menyediakan
uang  setelah  tiba  masa  yang  dijanjikan, besar kemungkinan akan terjadinya pembatalan  nikah  ataupun  penambahan waktu  sekiranya  diberi  izin  oleh  orang  tua perempuan.
8). Pembatalan  nikah .  Banyak orang banyak ragamnya. Tidak semua orang tua  perempuan  yang  sanggup  melihat anaknya terlambat menikah dan tidak semua laki-laki  sanggup  memberikan  apa  yang  dia tidak  miliki  walaupun  bisa  dicapai  jika disertakan dengan usaha. Sekalipun laki-laki sudah  berusaha  untuk  mengumpul  jumlah yang  diminta,  dikarenakan  keterbatasan dalam banyak hal, kemungkinan untuk tidak dapat  memenuhinya  juga  ada.  Rasa  cinta dan  sayang  terpaksa  dikorbankan  apabila uang  menjadi  penunjang  utama  dalam mendirikan perkawinan.
9). Anak  gadis  tua (Kamsah  dan Omar,  2007:  69). Penetapan  uang  hantaran yang  dipengaruhi  oleh  pendidikan  dan pekerjaan  membuat  sebagian  perempuan yang  sukses  dalam  hidupnya  menjadi  anak gadis  tua.  Kesuksesan  yang  seharusnya dibanggakan  ibarat  menjadi  mimpi  ngeri apabila tidak ada atau kurang laki-laki yang berani  untuk  mendekati  karena  takut  akan jumlah  uang  hantaran  yang  terlalu  tinggi terhadapnya.
10). Pihak laki-laki tidak melangsungkan  pesta  pernikahan .  Uang yang  telah  banyak  dihabiskan  kepada  pihak perempuan  membuat  mempelai  laki-laki tidak  melangsungkan  pesta  pernikahan  bagi pihaknya  dan  terdapat  juga  mempelai  laki- laki  yang  membuat  pesta  pernikahan  hanya sekadar  memberi  makan  kue  kepada tamunya berbeda dengan kebiasaan dilakukan, yaitu dengan menjamu nasi.
6. Simpulan Praktek uang Seserahan atau hantaran  merupakan  suatu  praktek  yang dilakukan  oleh  masyarakat  adat  Lampung. Penetapan  jumlah  uang seserahan dalam masyarakat adat Lampung ditetapkan dengan melihat kepada pendidikan, pekerjaan  perempuan  dan  kebiasaan  jumlah yang  ditetapkan  di  kampung  adat  di Lampung.  Penetapan  jumlah  dan  waktu uang   hantaran  diberikan  ditentukan  dengan cara  kesepakatan  dari  kedua  belah  pihak, tetapi  tetap  saja  keputusannya  dari  pihak perempuan.  Pihak  laki-laki  akan  meminta jumlah  uang  hantaran  dikurangi  seandainya tidak  ada  kemampuan  untuk  memenuhinya. Praktek pemberian uang hantaran membebankan  mempelai  laki-laki  yang kelas  ekonominya  menengah-ke-bawah  dan yang  mempunyai  berbagai  tanggungan sehingga berakibatkan penundaan perkawinan  dan  berbagai  kasus  lainya, namun  pengaruh  tingginya  uang Seserahan atau hantaran terhadap penundaan perkawinan  ini,  penulis  dapat  memberikan saran sebagai berikut:
1). Uang hantaran sebaiknya ditetapkan  pada  jumlah  yang  lebih  rendah supaya  tidak  ada  penundaan  perkawinan yang terjadi dan seandainya pihak perempuan  masih  saja  mau  agar  uang hantaran  diberikan,  sebaiknya  hal  itu dimasukkan  ke  dalam  mahar.  Hal  ini  akan membuat  tidak  ada  uang  hantaran  dan  yang ada hanyalah mahar saja.
2). Tokoh Adat harus mengkaji ulang jumlah uang hantaran dari segi penetapannya dengan menetapkan maksimal jumlah  yang  paling  tinggi  sebagaimana kerajaan  menetapkan  jumlah  mahar  yang
paling minimal dan laki-laki haruslah hemat dalam  kebutuhan  dan  mulailah  menabung dari  awal  agar  tidak  ada  kesulitan  di  masa yang  akan  datang  serta  orang  tua  mempelai perempuan  sebaiknya  memperhatikan  gaji perbulan  calon  mempelai  laki-laki  dan tanggungannya sebelum menetapkan jumlah uang hantaran
3).  Sebaiknya  jumlah  uang  hantaran lebih rendah dari mahar untuk memperlihatkan bahwa agama lebih diutamakan  dari  pada  adat  dan  laki-laki seharusnya  melihat kafa’ah yang  berarti serupa,  sama,  seimbang  atau  serasi  agar penetapan  jumlah  uang  hantaran  tidak  akan memberatkannya.

## Daftar Pustaka
Abbas,  Ahmad  Sudirman.  2004. Qawaid  Fiqhiyyah  dalam  Perspektif  Islam . Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
Agustino,  Leo.  2011. Sisi  Gelap Otonomi  Daerah:  Sisi  Gelap  Desentralisasi di Indonesia Berbanding  Era  Sentralisasi .  Bandung: Widya Padjadjaran.
Ali, Achmad. 2009. Menguak Teori Hukum ( Legal Theory ) dan Teori Peradilan ( Judicial Prudence ) . Jakarta: Kencana. Al-Qur’an. Surat Al-Israa’ (17): 32. Anderson,  James.  1979. Public Policy-Making .  Second  edition.  New  York: Holt, Rinehart and Winston.
Angkupi,  Prima.  2015.  “Formulasi Perkawinan  Adat  Lampung  dalam  Bentuk Peraturan Daerah dan Relevansinya terhadap Hak  Azasi  Manusia, Jurnal  Ilmu  Syari’ah dan Hukum , Vol. 49, No. 2, Desember.
Bentham, Jeremy. 2006. Teori Perundang Undangan . terj. Nurhadi.
Bandung: Penerbit Nusa Media.
Ghaffar,  Ahmad  Muhammad  Abdul. 2005. Pengurusan  Harta. Kuala  Lumpur: Pustaka Syuhada.
Ghozali,  Abdul  Rahman.2008. Fiqh Munakahat , Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana.
Hadikusuma,  Hilman.  1990. Hukum Perkawinan  Indonesia .  Bandung:  Mandar Maju.
Hazairin,  April.  1975.  “Tinjauan Mengenai  UU  Perkawinan  Nomor  1  Th 1974.” Lentera  Hukum .  Vol  I  (1).  Jakarta: Tintamas.
Jafizham,  T.  2010. Persintuhan Hukum  di  Indonesia  dengan  Hukumk Perkawinan  Islam. Cet.  Ke-3.  Jakarta:  PT
Mestika.
Kamsah, Mohd. Fadzilah dan Noralina Omar. 2007. Soal Jawab
Praperkahwinan .  Kuala  Lumpur:  PTS
Millennia.
Kasimin,  Amran.  1989. Istiadat Perkahwinan Melayu: Satu Kajian Perbandingan .  Kuala  Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan, Malaysia. Kebudayaan, Departemen Pendidikan  dan.  1990. Kamus  Besar Bahasa Indonesia . Cet.Ke-3. Jakarta: Balai Pustaka.
Khallaf,  Abdul  Wahhab.  1994. Ilmu Ushul Fiqh . terjemahan Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Toha Putra Group.
Md,  Mohd.  Salleh  Haji.  2006. Nilai- Nilai  Adat  dan  Budaya  dalam  Amal  Ibadat Masyarakat Melayu . Kuala Lumpur: Universitas Malaya.
Mudjib, Abdul. 2001. Kaidah-kaidah Ilmu  Fiqih .  Cet.  Ke-2.  Jakarta:  Kalam Mulia.
Muhammad,  Abu  Abdullah  bin Yazid  bin Abdullah  bin  Majah  Al Quzwaini.1952. Sunan  Ibnu  Majah .  Riyadh: Darussalam.
Muhammad, Ahmad bin bin Hanbal. 1995. Musnad  Ahmad  bin  Muhammad  bin Hanbal . Juz Ke 3. Kaherah: Darul Hadis.
Mustafa,  Muhammad  Azhaa  bin Haji.  2018.  “Uang  Hantaran  dalam  Adat Perkawinan  Menurut  Hukum  Islam.” Skripsi.  Banda  Aceh:  Universitas  Islam Negeri Ar-Raniry.
Pasal  16.  2008.  “Perda  Nomor  2
Tahun 2008 tentang Pemeliharaan Kebudayaan Lampung, Adat Budaya Lampung
yang Berkenaan dengan Perkawinan  Adat,  Keberadaannya  Wajib Dijaga,  Dipelihara  dan  Dikembangkan (Pasal 16).
Pesponoto,  K.Ng.  Soebekti.  2013. Asas-Asas  Dan  Susunan  Hukum  Adat .
Jakarta: Balai Pustaka.
Prawiro, Dimas. 2013.
“Implementasi  Penetapan  Uang  Hantaran Nikah  dalam  Perspektif  Hukum  Islam.”
Skripsi.  Riau:  Universitas  Islam  Negeri Sultan Syarif Kasim.
Ragawino,  Bewa.  2008. Pengantar dan  Asas-Asas  Hukum  Adat  Indonesia .
Bandung:  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran.
Saputra,  Lucky  Irwan.  2010.  “Adat Larian  di  Provinsi  Lampung.”  Skripsi.
Jakarta: FISIP Universitas Indonesia.
Soewondo,  Nani.  1984. Kedudukan Wanita  Indonesia  dalam  Hukum  dan
Masyarakat . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sudiyat,  Imam.  1981. Hukum  Adat Sketsa Azas . Yogyakarta: Liberty.
Sulaiman,Abu  Daud.  2009. Sunan  Abi Daud . Juz Ke-3. Beirut: Al-Risalah Al-A’limiah.
Syarifuddin, Amir. 2008. Ushul Fiqh 2 . Cet. Ke-4. Jakarta: Prenada Media Group.
Taufiq, M. Shofwan. 2010. “Perkawinan Non-Adat di kalangan Masyarakat  Lampung  Keratuan  Melinting.” Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
Thalib,  M.  1995. 40  Petunjuk
Menuju  Perkawinan Islami .  Bandung: Irsyad Baitus Salam. Thontowi, Jawahir, Irfan Nur
Rachman,  Nuzul  Qur’aini  Mardiya,  Titis Anindyajati.  2012. Aktualisasi  Masyarakat Hukum Adat (MHA): Perspektif Hukum dan Keadilan  Terkait  Dengan  Status  MHA  dan Hak-hak Konstitusionalnya . Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,