## Ika setiana

## Mahasiswa Manajemen Perbankan Syari’ah STAIN Purwokerto
Email: ikasetiana525@gmail.com

## a.  PENDaHULUaN
Pembiayaan talangan haji merupakan produk yang memiliki potensi yang cukup besar, ini dikarenakan haji yang merupakan rukun Islam yang kelima ini berbeda dengan rukun Islam yang lain yang dapat dilakukan secara  individu  dan  tidak  ada  spesifikasi  khusus.  Ibadah  haji  harus dilakukan di tempat tertentu dan waktu tertentu, yaitu di bulan z{ulhijjah dan di kota Makkah. 1 Karena  hal itu, maka haji hanya diperintahkan bagi mereka yang mampu, baik secara materi , bekal dan kemantapan hati. Hal tersebut pada kenyataannya mengundang banyak permasalahan yang  muncul  bagi  masyarakat  yang  ingin  menunaikan  ibadah  haji, salah satunya adalah masalah keuangan, belum lagi animo masyarakat untuk menjalankan ibadah haji dari tahun ketahun semakin meningkat, 2 akibatnya  antrian  daftar  calon  jemaah  haji  semakin  panjang.  Ini  tentu akan  menjadi  masalah  besar  bagi  masyarakat  yang  ingin  menunaikan haji, namun belum memiliki dana yang cukup.
Undang–undang  No.  17  tahun  1999  tentang  penyelenggarakan ibadah  haji,  mengamanatkan  pemerintah  agar  melibatkan  peran  serta masyarakat  luas  dalam  hal  pelayanan  dan  pengorganisasian  serta pengawasan,  penyelenggaraan  ibadah  haji,  memberikan  perlindungan hukum yang tegas bagi jamaah haji serta upaya meningkatkan pelayanan dengan menghilangkan monopoli . 3
Dalam kegiatan ini, Dewan Syariah Nasional memberikan kesempatan pada  Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  untuk  merespon  kebutuhan masyarakat  dalam  berbagai  produknya,  termasuk  pengurusan  haji dan  talangan  perlunasan  Biaya  Perjalanan  Ibadah  Haji  (BPIH).  Hal  ini membuat  bank–bank  di  Indonesia  banyak  yang  mengeluarkan  produk pembiayaan dana talangan haji (yang mulai berlaku tahun 2009) 4 karena dilihat pembiayaan ini memiliki prospek yang sangat bagus, dilihat dari

## ANALISIS PENERAPAN AKAD QARD} WAL IJA>RAH  PADA PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG PURWOKERTO

## Ika Setiana

## Mahasiswa Manajemen Perbankan Syari’ah STAIN Purwokerto
Email: ikasetiana525@gmail.com

## A. PENDAHULUAN
Pembiayaan  talangan  haji  merupakan  produk  yang  memiliki potensi yang cukup besar, ini dikarenakan haji yang merupakan rukun Islam yang kelima ini berbeda dengan rukun Islam yang lain yang dapat dilakukan secara individu dan tidak ada spesifikasi khusus. Ibadah haji harus dilakukan di tempat tertentu dan waktu tertentu, yaitu di bulan z{ulhijjah dan  di  kota Makkah. 1 Karena    hal  itu,  maka  haji  hanya diperintahkan bagi mereka yang mampu, baik secara materi , bekal dan kemantapan hati.
Hal  tersebut  pada  kenyataannya  mengundang  banyak permasalahan  yang  muncul  bagi  masyarakat  yang  ingin  menunaikan ibadah haji, salah satunya adalah masalah keuangan, belum lagi animo masyarakat  untuk  menjalankan  ibadah  haji  dari  tahun  ketahun semakin  meningkat, 2 akibatnya  antrian  daftar  calon  jemaah  haji semakin  panjang.  Ini  tentu  akan  menjadi  masalah  besar  bagi masyarakat  yang  ingin  menunaikan  haji,  namun  belum  memiliki  dana yang cukup.
Undang – undang  No.  17  tahun  1999  tentang  penyelenggarakan ibadah  haji,  mengamanatkan  pemerintah  agar  melibatkan  peran  serta masyarakat  luas  dalam  hal  pelayanan  dan  pengorganisasian  serta pengawasan,  penyelenggaraan  ibadah  haji,  memberikan  perlindungan
banyaknya masyarakat Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji, termasuk Bank Syariah Mandiri.
Dasar dikeluarkannya pembiayaan ini adalah Q.S. al Hadid ayat 11: ٌميِرَىك ٌرْج َى أ ُ َى لَىو ُ َى ل ُهَىفِعا َىضُيَىف اًن َىسَىح ا ًضْرَىق َىللها  ُضِر ْقُي يِ َّلا اَىذ ْنَىم
Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”
Namun  sekarang banyak bank yang menutup pembiayaan talangan haji,  dikarenakan  isu  pelarangan  pembiayaan  talangan  haji  oleh Kementrian  Agama.  Hanya  Bank  Syariah  Mandiri  yang  sampai  saat  ini masih  mengeluarkan  pembiayaan  talangan  haji.  Akan  tetapi  waktu pelunasan  pembiayaan  talangan  haji  dibatasi,  yang  sebelumnya  waktu pelunasan  tiga  tahun,  sekarang  mulai  awal  tahun  2013,  pembiayaan talangan  haji  oleh  Bank  Indonesia  hanya  diperbolehkan  dalam  jangka waktu  satu  tahun. 5 Ini  merupakan  peluang  besar  bagi  Bank  Syariah Mandiri,  karena  keinginan  masyarakat  untuk  menunaikan  ibadah  haji sangat tinggi, sedangkan bank lain telah menghapus pembiayaan talangan haji.
Pembiayaan  talangan  haji  di  Bank  Syariah  Mandiri  menggunakan akad qard} wal ija>rah , diberikan kepada  nasabah calon haji dalam rangka memperoleh  nomor  porsi  haji  atau  pelunasan  BPIH  (Biaya  Pelunasan Ibadah Haji). Qard} wal ija>rah adalah akad  yang terjadi antara bank dengan nasabah calon haji sehubung dengan pemberian pinjaman  uang oleh bank kepada  nasabah  untuk  memenuhi  syarat  mendapatkan  porsi  haji  atau pelunasana  BPIH.  Bank  memungut  biaya/ fee administrasi  yang  wajar atas  jasa  Bank  dalam  pengurusan  kepentingan  nasabah. 6 Penggunaan akad ini berdasarkan fatwa pembiayaan pengurusan haji yaitu, fatwa DSN 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji LKS. 7
Qard sendiri adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapakan imbalan. Dalam ketentuan fiqih klasik, qard} dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersial . 8 Sedangkan ija>rah adalah  pemindahan  hak  guna  atas  barang  atau  jasa  melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. 9 Jadi pada dasarnya prinsip ija>rah sama saja dengan
prinsip  jual  beli,  tapi  perbedaanya  terletak  pada  objek  transaksinya. 10
Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada ija>rah ini objek transaksinya adalah jasa.
Penggunaan  akad qard} pada  pembiayaan  talangan  haji  ini  pada dasarnya adalah pinjaman kebajikan atau lunak tanpa imbalan. Namun, bank tidak mengambil keuntungan dari akad ini, tetapi bank mengambil keuntungan dari penggunaan akad ija>rah , dengan mengambil upah jasa (fee ujrah) dari biaya–biaya administrasi pengurusan haji.

## B.  Pembahasan
Qard{ wal ija<rah adalah akad  yang terjadi antara bank dengan nasabah calon  haji  sehubungan  dengan  pemberian  pinjaman    uang  oleh  bank kepada  nasabah  untuk  memenuhi  syarat  mendapatkan  porsi  haji  atau pelunasana  BPIH.  Bank  memungut  biaya/ fee administrasi  yang  wajar atas jasa Bank dalam pengurusan kepentingan nasabah.
Pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri ini, mengacu pada fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  19/DSN-MUI/IV/2001  tentang Qard{ dan  fatwa  Dewan  Syariah  Nasional  No.  29/DSN-MUI/VI/2002  tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah.
Talangan  haji di Bank Syariah  Mandiri ini menggunakan  akad qard{ karena dalam pembiayaan ini, bank membantu memberikan dana talangan kepada nasabah untuk memndapatkan porsi haji. Pembiayaan talangan haji  ini  tanpa  menggunakan  agunan  (jaminan),  jaminannya  langsung dari Kementrian Agama, yaitu berupa porsi keberangkatan haji, yang jika nasabah  tidak  dapat  melunasi,  maka  akan  dibatalkan  keberangkatan hajinya. 11 Namun,  untuk  mengikat  diri  atas  pinjaman  yang  diberikan bank, maka nasabah menyerahkan dokumen sebagai berikut:
1.  Tabungan bank syariah mandiri atau lembar 1 bukti setoran tabungan (setelah di entry ke SISKOHAT).
2.  Lembar asli BPIH atau SPPH warna abu-abu.
3.  Surat pernyataan batal dari calon jemaah haji.
4.  Surat permohonan batal kepada kantor Kementrian Agama.
5.  Surat  kuasa  kepada  bank  untuk  mengurus  pembatalan  dari  calon jemaah haji. 12
Akad qard{ pada pembiayaan talangan haji digunakan atas persetujuan
bank untuk memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar jumlah talangan yang diberikan 13 . Sedangkan akad ija<rah digunakan atas persetujuan bank untuk  memberikan  jasa  pengurusan  sistem  komputerisasi  haji  terpadu (SISKOHAT) kepada nasabah, sehingga nasabah membayar ujrah sesuai yang telah disepakati. 14
fatwa  DSN  MUI  No.29/DSN-MUI/VI/2002,  tentang  Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah: 15
1.  Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS memperoleh imbalan jasa (ujrah )  dengan  menggunakan  prinsip ija<rah sesuai  fatwa  DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2000.
2.  Apabila  diperlukan,  LKS  dapat  membantu  menalangi  pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip qard{ sesuai fatwa DSN- MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001.
3.  Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan.
4.  Besar imbalan jasa ija<rah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan qard{ yang diberikan LKS kepada nasabah.
Berdasarkan  fatwa  DSN  MUI  tersebut,  pada  fatwa  yang  pertama, menyebutkan  bahwa  dalam  pengurusan  haji  bagi  nasabah,  LKS  dapat memperoleh  imbalan  jasa  ( ujrah )  dengan  menggunakan  prinsip al-ija<rah sesuai fatwa DSN-MUI No.9/DSN-MUI/IV/2002. 16
Pada dasarnya ija<rah dibedakan menjadi 2, yaitu ija<rah atas benda dan ija<rah atas jasa.
1)  Ija<rah terhadap suatu benda (Sewa-menyewa)
Barang  yang  boleh  disewakan  adalah  semua  barang  yang  halal atau  mubah,  tetapi  tidak  diperbolehkan  atas  barang  haram.  Dengan dijalankannya akad Ija<rah , maka pemilik barang berkewajiban menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan.
2)  Ija<rah atas tenaga (Upah-mengupah)
Upah mengupah yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal  seperti  menjahit  pakaian,  mengurus  porsi  haji  atau  membangun rumah. Pada kasus Ija<rah seperti ini tidak ada sama sekali pemanfaatan barang. Pembayaran kepada pihak yang menjual tenaga ini biasa disebut dengan ujrah. Besar  nilai ujrah yang  diberikan  sangat  tergantung  pada jenis  pekerjaan  yang  dilakukannya. 17 Ija<rah inilah  yang  digunakan  pada pembiayaan talangan haji.
Pada pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Purwokerto
akad ija<rah dikenakan atas jasa pengurusan haji untuk memperoleh porsi haji melalui SISKOHAT, jadi nasabah menggunakan fasilitas/sistem yang dimiliki  oleh  bank,  sehingga  nasabah  membayar ujrah atas  jasa  bank tersebut. 18
Hal  ini  disebutkan  juga  dalam  akad ija<rah pembiayaan  haji  BSM, yaitu  akad ija<rah digunakan  atas  persetujuan  bank  untuk  memberikan jasa pengurusan sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) kepada nasabah, sehingga nasabah membayar ujrah sesuai yang telah disepakati. 19
Jadi ija<rah merupakan akad atas jasa bank dalam mengurus haji nasabah, bukan akad atas pemberian pembiayaan talangan haji.
Kemudian  dalam  fatwa  ke  dua  DSN  MUI  tentang  pembiayaan pengurusan haji bank syariah, disebutkan bahwa apabila diperlukan, LKS dapat  membantu  menalangi  pembayaran  BPIH  nasabah  sesuai  dengan prinsip qard{ sesuai  fatwa  No  19/DSN-MUI/IV/2001. 20 Menurut    fatwa tersebut, akad qard{ adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan. 21 Pada pembiayaan ini, qard{ merupakan akad atas bantuan yang  diberikan  bank  kepada  nasabah  untuk  melunasi  BPIH,  dengan tujuan membantu nasabah. Ini berarti bahwa qard{ disini murni sebagai akad tolong menolong.
Karena pada dasarnya qard{ merupakan pinjaman lunak yang diberikan bank kepada nasabah yang kurang mampu, dengan pengembalian tanpa adanya imbalan. Bahkan dalam fatwa DSN-MUI No 19/DSN-MUI/IV/2001 disebutkan  bahwa  jika  nasabah  tidak  dapat  mengembalikan  sebagian atau seluruhnya dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya maka LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus ( write off ) sebagian atau seluruh kewajibannya. 22
Namun,  dalam  pembiayaan  talangan  haji  di  Bank  Syariah  Mandiri Purwokerto,  akad qard{ di  gabung  dengan  akad ija<rah ,  sehingga  nasabah dikenai ujrah atas  pembiayaan  talangan  haji  tersebut.  Padahal qard{ diperbolehkan  dengan  2  syarat,  yaitu  pinjaman  itu  tidak  memberikan nilai  manfaat  (bonus  atau  hadiah  yang  dipersyaratkan)  bagi  si  pemberi pinjaman dan akad qard{ tidak digabung dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus atau hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan. 23
Dengan digabungnya akad qard{ dan ija<rah , sehingga dikenakan ujrah , maka  akan  menimbulkan  kesimpulan  bahwa  akad qard{ mensyaratkan tambahan  pada  pengembaliannya,  dan  ini  tidak  diperbolehkan  dalam hukum ekonomi Islam.
Hal tersebut juga dijelaskan dalam fatwa DSN MUI pada poin ketiga yang  menyebutkan  bahwa  jasa  pengurusan  haji  ( ujrah )  yang  dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Dengan demikian maka akad qard{ dan akad ija<rah pada pembiayaan talangan haji merupakan akad terpisah, dimana qard{ sebagai akad tolong menolong atas pemberian pinjaman dana untuk pelunasan BPIH, dan akad ija<rah sebagai akad atas jasa bank dalam pengurusan pendaftaran haji. 24
Seperti  yang  disebutkan  dalam  akad ija<rah pengurusan  pendaftaran haji  Bank  Syariah  Mandiri  Purwokerto,  bahwa  bank  setuju  untuk memberikan jasa pengurusan pendaftaran SISKOHAT atas nama nasabah, oleh  karenanya  nasabah  membayar fee/ujrah kepada  bank  sebesar Rp.2.900.000,- untuk satu tahun. 25
Dari  hal  tersebut  ini  membuktikan  bahwa  seharusnya  pembayaran ujrah dibebankan  atas  jasa  bank  dalam  pengurusan  pendaftaran  haji melalui SISKOHAT dalam akad ija<rah , bukan dibebankan atas pembiayaan talangan haji akad qard{ . Karena, qard{ merupakan pinjaman lunak, maka nasabah seharusnya hanya dikenai biaya administrasi.
Pemisahan  kedua  akad  tersebut  juga  dijelaskan  dalam  fatwa  DSN MUI  pada  poin  keempat,  yang  menyebutkan  bahwa  besarnya  imbalan jasa ija<rah (ujrah) tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan qard{ yang diberikan  LKS  kepada  nasabah. 26 fatwa  ini  menjelaskan  bahwa  antara biaya ujrah dalam  akad ija<rah , dengan  jumlah  dana  talangan  dengan menggunakan akad qard{ , merupakan dua hal yang tidak boleh dikaitkan. Sehingga besarnya ujrah tidak boleh berdasarkan pada besarnya talangan yang diberikan oleh bank.
Namun,  dalam  pembiayaan  talangan  haji  di  Bank  Syariah  Mandiri Purwokerto,  terdapat  perbedaan  dalam  pengambilan ujrah .  Untuk pembiayaan  talangan  haji  reguler,  semua ujrah yang  dibebankan seragam  yaitu  Rp.  2.900.000,-  untuk  satu  tahun.  Hal  ini  dikarenakan dalam pembiayaan talangan haji reguler hanya ada satu jenis talangan, dan  jangka  waktu  yang  diperbolehkan  oleh  BI  juga  hanya  satu  tahun. Perubahan ini berlaku mulai tahun 2013. 27
Sedangkan  untuk  pembiayaan  haji  khusus , terdapat  tiga  jenis talangan dengan ujrah dan jangka waktu yang berbeda pula. Hal inilah yang tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI tersebut diatas, karena akad qard{ merupakan pembiayaan yang berdasarkan atas tolong menolong, dalam hal ini LKS membantu dalam menalangi pembiayaan BPIH. Sedangkan ija<rah merupakan bantuan bank atas pengurusan haji, sehingga besarnya ujrah
tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan. Apalagi dalam perbedaaan jumlah talangan tersebut, terdapat jangka waktu yang berbeda, sehingga ujrah yang dikenakan juga berbeda-beda. Maka, ujrah tersebut akan jatuh ke dalam riba yang tidak diperbolehkan oleh hukum ekonomi Islam.
Mengenai  hal  ini,  Bank  Syariah  Mandiri  mengungkapkan  bahwa perbedaan ujrah pada  talangan  haji  khusus  dikarenakan,  pada  haji khusus,  bank  bekerjasama  dengan  Biro  Perjalanan  Ibadah  Haji,  bukan dengan Kementrian Agama, jadi besarnya ujrah tidak tetap. 28
Pada  dasarnya  menurut  fatwa  DSN  MUI  tentang  pembiayaan pengurusan  haji  LKS,  akad qard{ dalam  pembiayaan  talangan  haji merupakan akad tolong menolong, yaitu bank membantu dalam menalangi kekurangan  dana  nasabah  untuk  mendaftarkan  haji,  sedangkan  akad ija<rah merupakan akad atas jasa yang diberikan bank dalam pengurusan pendaftaran  haji.  Sehingga ujrah dikenakan  atas  jasa  bank  dalam pengurusan haji, bukan atas pemberian talangan haji. Pada pembiayaan haji reguler di Bank Syariah Mandiri, jumlah ujrah semuanya sama, namun pada pembiayaan haji khusus, ujrah dikenakan berdasarkan  pada  jumlah  talangan  pada  pembiayaan  haji  khusus. Jika  melihat  pada  fatwa  DSN  MUI,  maka  jumlah ujrah yang  diberikan seharusnya  sama  untuk  semua  jenis  talangan,  baik  itu  haji reguler maupun haji khusus.
Akan tetapi, jika hal tersebut diterapkan, maka akan menimbulkan kerugian  bagi  bank,  karena  bank  merupakan  lembaga  keuangan  yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dimana dana yang dipakai untuk pembiayaan talangan haji ini adalah dana komersil, bukan dana kebajikan. Apalagi melihat pengguna pembiayaan talangan haji ini sangat banyak,  bahkan  menjadi  pembiayaan  talangan  haji  terbesar  di  Bank Syariah Mandiri Purwokerto, maka kerugian akan semakin besar. Dengan memperhatikan penerapan akad qard{ wal ija<rah di Bank Syariah Mandiri cabang Purwokerto diatas, maka bank perlu meninjau kembali penggunaan  akad  pada  pembiayaan  talangan  haji  tersebut.  Penerapan kedua akad tersebut belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No.29/DSN- MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, karena ada beberapa hal yang kurang sesuai, yaitu:
1. Adanya  penggabungan  dua  akad,  yaitu  akad qard{ dan  akad ija<rah . Penggabungan akad ini tidak diperbolehkan karena qard{ merupakan pinjaman tanpa tambahan sedangkan ijarah merupakan sewa yang dikenakan ujrah.
2. Ujrah yang dikenakan atas jasa bank dalam mengurus haji nasabah berbeda-beda,  masih  berdasarkan  pada  jumlah  talangan  yang diberikan.  Ini  tidak  diperbolehkan  dalam  fatwa  No  29/DSN-MUI/ VI/2002.

## C. Kesimpulan
Setelah  mengadakan  penelitian  serta  pembahasan  dengan membandingkan antara teori dan praktek sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Penerapan akad qard{ wal ija<rah pada  pembiayaan  talangan  haji  ini,  belum  sesuai  dengan teori dan fatwa No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang pembiayaan pengurusan haji, karena :
a.  Adanya penggabungan dua akad yaitu akad qard{ (pinjam meminjam) dan akad ija<rah (sewa). Hal ini tidak diperbolehkan karena qard{ merupakan pinjaman lunak tanpa adanya tambahan saat pengembalian, sedangkan ija<rah merupakan akad sewa yang dikenakan ujrah.
b.  Pengambilan ujrah yang dilakukan oleh BSM berbeda-beda, berdasarkan jumlah  talangan  yang  diberikan.  Sedangkan  dalam  fatwa  disebutkan bahwa  jumlah  ujrah  tidak  boleh  dikaitkan  dengan  jumlah  talangan yang diberikan.

## Endnotes
1 Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Beragama, Kepuasan Jamaah Haji Terhadap Kualitas Penyelenggaraa Ibadah Haji Tahun 1430 H , (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011), hlm. 1
2 Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Beragama, Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2007), hlm. 2.
3 Ibid ., hlm. 1.
4 Wawancara dengan Ragil Wahyu Utomo, Customer Service di BSM Kc Purwokerto, hari Selasa, 28 Januari 2014, pukul 16.30.
5 Ibid., hari Selasa, 28 Januari 2014, pukul 16.30.
6 Ibid. , hari Rabu, 15 Januari 2014, pukul 16.30.
7 Abdul  Ghofur  Ansori, Payung  Hukum  Perbankan  Syariah  di  Indoneisa ,  (yogyakarta:  UII Press, 2007), hlm. 121.
8 Muhammad  Syafii  Antonio, Bank Syariah, dari Teori ke Praktik (Jakarta:  Gema  Insane, 2001), hlm. 131.
9 Ahmad Dahlan, Bank  Syariah,Teoritik, Praktik dan Kritik , (yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 181.
10 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan , (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.137.
11 Wawancara dengan Ragil Wahyutomo, Customer Service BSM Purwokerto, hari Selasa, 28 Januari  2014, pukul 16.10.
12 Dokumen Bank Syariah Mandiri Purwokerto, Akad Qard Talangan Haji , hlm. 2.
13 Ibid ., hlm. 1.
14 Dokumen Bank Syariah Mandiri Purwokerto, Akad Ijarah Talangan Haji , hlm. 2.
15 Abdul Ghofur Ansori, Payung Hukum Perbankan Syariah di Indoneisa , (yogyakarta : UII Press, 2007),  hlm. 121.
16 Abdul Ghofur Ansori, Payung Hukum Perbankan Syariah di Indoneisa , (yogyakarta : UII Press, 2007),  hlm. 121.
17 Syamsul Hadi&Widyarini, Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek LKS), ( online ), Vol. 45 No. 2, http://journal.uin-suka.ac.id/, 2011, (Selasa, 29 April 2014 pukul 8.26).
18 Dokumen Bank Syariah Mandiri cabang Purwokerto, Penjelasan tentang Talangan Haji oleh Asbisindo, hlm. 23
19 Dokumen Bank Syariah Mandiri Purwokerto, Akad Ijarah Talangan Haji , hlm. 2.
20 Abdul  Ghofur  Ansori, Payung Hukum Perbankan Syariah di Indoneisa ,  (yogyakarta:  UII Press, 2007),  hlm. 122.
21 Ibid., hlm. 105.
22 Ibid., hlm. 105.
23 Dimyauddin  Djuwaini, Pengantar  Fiqh  Muamalah ,  (yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2010), hlm. 257.
24 Gufron Ajib, Fee Ijarah dalam Pembiayaan Talangan haji, ( online ), Vol. 4 edisi 2, http:// febi.walisongo.ac.id/, 2013, (Selasa, 29 April 2014 pukul  8.22).
25 Dokumen Bank Syariah Mandiri Purwokerto, Akad Ijarah Talangan Haji , hlm. 1.
26 Abdul Ghofur Ansori, Payung Hukum Perbankan Syariah di Indoneisa , (yogyakarta : UII Press, 2007),  hlm. 121.
27 Wawancara dengan Ragil Wahyutomo, Customer Service BSM purwokerto, hari Senin, 20 Januari  2014, pukul 16.10.
28 Ibid., hari Senin, 20 Januari  2014, pukul 16.10.

## Daftar PUstaKa
Ajib, Gufron, Fee Ijarah dalam Pembiayaan Talangan haji, ( online ), Vol. 4 edisi 2, (http://febi.walisongo.ac.id/, 2013, diakses 29 April 2014).
Anshori,  Abdul  Ghofur, Hukum  Perbankan  Syariah (UU  No.  21  tahun  2008) , Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
___________________, Payung Hukum Perbankan Syariah di Indoneisa , yogyakarta : UII Press, 2007.
Antonio, Muhammad Syafii, Bank Syariah, dari Teori ke Praktik Jakarta: Gema Insane, 2001.
Dahlan, Ahmad, Bank Syariah, Teori, Praktik, Kritik , yogyakarta: Teras, 2011.
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahan , Bandung:
PT. Syaamil cipta Media, 2005.
Djuwaini,  Dimyauddin, Pengantar  Fiqh  Muamalah ,  yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010.
Dokumen Bank Syariah Mandiri Purwokerto, Akad Ijarah Talangan Haji ,
___________, Akad Qard Talangan Haji ,
___________, Penjelasan tentang Talangan Haji oleh Asbisindo
Hadi, Syamsul, dan Widyarini, Dana Talangan Haji (Fatwa DSN dan Praktek LKS), ( online ),  Vol.  45  No.  2,  (http://journal.uin-suka.ac.id/,  2011, diakses 29 April 2014).
Hasan, Ali M., Tuntunan Haji Suatu Pengalaman dan Kesan Menunaikan Ibadah Haji, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Kencana, 2011. Karim, Adiwarman Azwar, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, yogyakarta: Ekonisia, 2004.
_________ , Manajemen Pembiayaan Bank Syariah, yogayakarta: UPP AMP yKPN yogyakarta, 2005.
_________, Model-Model  Akad  Pembiyaan  di  Bank  Syariah, yogyakarta:  UII Press, 2009.
_________, Sistem dan Operasional Bank Syariah , yogyakarta:UII Press, 2000.
Rasjid, Sulaiman, Fiqh Islam , Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga keuangan Syariah , yogayakarta: Ekonisia, 2004.
Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalat , Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008.
Suwikyo,  Dwi, Jasa-Jasa  Perbankan  Syariah ,  yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2010.
Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Beragama, Kepuasan Jamaah Haji Terhadap Kualitas  Penyelenggaraa  Ibadah  Haji  Tahu  1430  H ,  Jakarta:  Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2011.
_______, Ibadah Haji Dalam Sorotan Publik Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2007.
68 Analisis Penerapan Akad Qard} Wal Ija>rah pada Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri Caba