Universitas Dharmawangsa
MEKANISME GANTI KERUGIAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA

## Oleh : Andi Maysarah

## Abstrak
Perlindungan hukum terhadap orang yang menjadi korban tindak pidana  masih  dipandang  belum  seimbang  jika  dibandingkan  dengan perlindungan  terhadap  pelaku  tindak  pidana.  Salah  satu  hal  yang dirasakan  sangat  diperlukan  oleh  orang  yang  menjadi  korban  tindak pidana  ialah  adanya  jaminan  untuk  memperoleh  ganti  kerugian  atas penderitaannya.  Permasalahan  pokok  dalam  penulisan  ini  ialah bagaimana  pengaturan  hukum  pemberian  ganti  kerugian  bagi  korban tindak  pidana,  dan  bagaimana  mekanisme  ganti  kerugian  terhadap korban tindak pidana.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengaturan  masalah ganti  kerugian  terhadap  korban  tindak  pidana  terdapat  di  dalam  Kitab Undang-undang  Hukum  Pidana  (KUHP),  Kitab  Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban.    Pengaturan  di  dalam KUHP sendiri terdapat di dalam Pasal 14c KUHP, Pengaturan tentang ganti  kerugian  ini  justru  lebih  banyak  diatur  dalam  hukum  pidana formil  (KUHAP),  dapat  dilihat  dalam  Pasal  95  dan  Pasal  96  KUHAP dan  Pasal  98  -  Pasal  101  KUHAP.  Bahwa  mekanisme  ganti  kerugian terhadap  korban  dapat  diupayakan  dengan  cara  Litigasi  dan  Non Litigasi.  Jalur  litigasi  dapat  dilakukan  melalui  tiga  cara  yaitu:  melalui Penggabungan  Perkara  Ganti  Kerugian,  melalui  Gugatan  Perbuatan Melawan Hukum, dan melalui Permohonan Restitusi. Jalur non litigasi dapat dilakukan korban dengan cara meminta langsung ganti kerugian
Universitas Dharmawangsa
terhadap  tersangka,  atau  dengan  kata  lain  penyelesaian  melalui  jalan kekeluargaan.
Kata  Kunci  :  Perlindungan  hukum,  korban,  Ganti  kerugian,  tindak pidana.
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Perlindungan  hukum  terhadap  korban  selama  ini didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai  sumber  hukum  materiil,  dengan  menggunakan  Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acaranya. Bila diperhatikan, di dalam KUHP lebih banyak diatur mengenai  tersangka  dari  pada  mengenai  korban.  Kedudukan korban  dalam  KUHP  tampaknya  belum  optimal  dibandingkan dengan kedudukan pelaku tindak pidana.
Perlindungan  hukum  bagi  korban  seharusnya  diatur secara  eksplisit  dalam  KUHP.  Misalnya  dalam  menjatuhkan pidana terhadap pelaku, perlu juga mempertimbangkan kerugian yang diderita oleh korban atau keluarga korban. Sehingga pelaku bisa  saja  diberikan  pidana  ganti  rugi  yang  mungkin  akan  lebih bermanfaat  bagi  korban  (Rena  Yulia,  2010:181).  Mengenai  ganti kerugian yang dialami korban kejahatan atau korban suatu tindak pidana,  diberbagai  negara  telah  lama  mendapat  perhatian,  di Amerika  Serikat  (USA)  misalnya,  dengan  pembayaran  ganti kerugian  terhadap  korban,  maka  perkaranya  telah  dianggap selesai dan tidak dituntut lagi. (Leden Marpaung, 1997:81)
Ada  beberapa  ketentuan  dalam  hukum  pidana  yang menyinggung  masalah  ganti  rugi,  misalnya  dalam  Pasal  14c KUHP,  apabila  hakim  menjatuhkan  pidana  percobaan,  maka disamping penetapan syarat umum bahwa terhukum tidak akan
Universitas Dharmawangsa
melakukan  tindak  pidana,  dapat  pula  ditetapkan  syarat  khusus yaitu bahwa terhukum dalam waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaannya, harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  yang dilakukannya.
Penjatuhan  pidana  berupa  kewajiban  untuk  memberikan ganti rugi kepada korban akan mengembangkan tanggung-jawab pelaku  karena  dalam  pelaksanaannya  dibutuhkan  peranan  aktif dari pelaku (J.E.Sahetapy, 1987: 43).
Penjatuhan  sanksi  pidana,  seringkali  hakim  memberikan sanksi pidana yang terlalu ringan kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan kerugian  yang  dialami  oleh  korban,  dimana  tindak  pidana  yang menimpanya  tersebut  telah  memberikan  kerugian  yang  cukup besar  kepadanya.  Penjatuhan  sanksi  pidana  yang  terlalu  ringan tersebut menyebabkan tujuan pemidanaan sebagai prevensi spesial dan  prevensi  general  tidak  tercapai  secara  optimal  seperti  yang diharapkan.
Beranjak  dari  latar  belakang di  atas  penulis  merasa  perlu dan penting untuk dilaksanakan penelitian. Oleh karena itu yang akan  dibahas  dalam  penulisan  penelitian  ini  adalah  Bagaimana pengaturan  hukum  tentang  pemberian  ganti  kerugian  terhadap korban tindak pidana dan bagaiman mekanisme Pemberian Ganti Kerugian terhadap korban tindak pidana.
1.2 Tujuan Penelitian
Adapun  yang  akan  menjadi  tujuan  penelitian  ini  adalah untuk mengetahui menganalisis perlindungan hukum pemberian ganti kerugian bagi korban tindak pidana.
Universitas Dharmawangsa

## 1.3 Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  hukum yuridis-normatif  yaitu  suatu  metode  penelitian  yang  mengkaji masalah  dengan  didasarkan  pada  analisis  peraturan  perundang- undangan.

## 2. Uraian Teoritis
2.1. Pengertian Ganti Kerugian
Istilah  ganti  rugi  dipakai  dalam  hukum  perdata  yang timbul  sebagai  akibat  dari  “wanprestasi”  dan  “perbuatan melanggar  hukum”.  Wanprestasi  berarti  tidak  dilaksanakannya prestasi  atau  kewajiban  yang  sebagaimana  mestinya  telah  di perjanjikan  dalam  hukum  perikatan  maupun  karena  undang- undang.  Ganti  kerugian  akibat  perbuatan  melanggar  hukum diatur  dalam  pasal  1365  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata (KUHPerdata)  yang  berbunyi  “tiap  perbuatan  yang  melanggar hukum  dan  membawa  kerugian  kepada  orang  lain,  mewajibkan orang  yang  menimbulkan  kerugian  itu  karena  kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut’’.
Terhadap  ganti  kerugian  ini,  Subekti  menjelaskan  antara lain: (Leden Marpaung, 1997 : 4)
Ganti  rugi  sering  diperinci  dalam  tiga  unsur:  biaya,  rugi,  dan bunga  (dari  bahasa  Belanda “kosten,  schaden  en  interessen”).  Yang dimaksud  dengan  biaya  adalah  segala  pengeluaran  atau perongkosan  yang  nyata-nyata  sudah  dikeluarkan  oleh  satu pihak.
Yang  dimaksud  dengan  istilah  rugi  adalah  kerugian  karena kerusakan  barang-barang  kepunyaan  yang  diakibatkan  karena kelalaian debitur.
Universitas Dharmawangsa
Yang  dimaksud  dengan  bunga  adalah  kerugian  yang  berupa kehilangan keuntungan (bahasa Belanda winstderving).

## 2.2. Pengertian Korban Kejahatan
Secara  etologis  korban  adalah  orang  yang  mengalami kerugian  baik  kerugian  fisik  maupun  kerugian  mental  dan kerugian  finansial  yang  merupakan  akibat  dari  suatu  tindak pidana  (sebagai  akibat)  atau  merupakan  salah  satu  faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab) .
Korban  diartikan  sebagai  seseorang yang  telah  menderita kerugian  sebagai  akibat  tindak  pidana  dan  rasa  keadilannya secara  langsung  terganggu  akibat  dari  pengalamannya  menjadi target/sasaran tindak pidana.
Menurut  Arif  Gosita  (Siswanto  Sunarso,  2012  :  31)  yang dimaksud dengan korban adalah :
Mereka  yang  menderita  jasmanih  dan  rohaniah  sebagai  akibat tindakan  orang  lain  yang  bertentangan  dengan  kepentingan  diri sendiri  atau  orang  lainyang  mecari  kepentingan  pemenuhan kepentingan  diri  sendiri  atau  orang  lain  yang  bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.
Konsepsi  korban  tindak  pidana  juga  terumuskan  dalam Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, yaitu :
a. Korban tindak pidana (Victim of Crime) meliputi
1) Korban langsung (Direct Victims) Yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan
penderitaan dengan adanya tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut:
a) Korban  adalah  orang  secara  individu  atau  secara kolektif.
Universitas Dharmawangsa
b) Menderita  kerugian  meliputi:  luka  fisik,  lika  mental, penderitaan emosional, kehilangan dan penindasan hak hak dasar manusia.
c) Disebabkan  adanya  perbuatan  atau  kelalaian  yang terumuskan dalam hukum pidana
d) Atau  disebabkan  oleh  adanya  penyalahgunaan kekuasaan.
2) Korban tidak langsung (Indirect Victims) Yaitu  timbulnya  korban  akibat  dari  turut  campurnya seseorang  dalam  membantu  korban  langsung  (direct victims)  atau  turut  melakukan  pencegahan  timbulnya korban,  tetapi  dia  sendiri  menjadi  korban  tindak  pidana atau  mereka  menggantungkan  hidupnya  kepada  korban langsung,  seperti  isteri/suami,  anak-anak  dan  keluarga terdekat.
b. Victims of abuse of power
Korban  adalah  orang  yang  secara  individual  atau  kolektif menderita  kerugian,termasuk  luka  fisik  atau  mental, penderitaan emosional, kehilangan ekonomi atau pelanggaran terhadap  pokok-pokok  hak  dasar  mereka  melalui  perbuatan- perbuatan atau kelalaian yang belum merupakan pelanggaran undang-undang  pidana  nasional  tetapi  norma-norma  diakuai secara  internasional  yang  berhubungan  dengan  hak-hak  asasi manusia (Bambang Djoyo Supeno, 1997 : 14).

## 3. Pembahasan
3.1. Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Pemberian Ganti Kerugian Bagi Korban Tindak Pidana
a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Universitas Dharmawangsa
Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, pidana semakin  di  humanisasikan  dan  sedapat  mungkin  diterapkan dengan  suatu  cara,  sehingga  juga  memberikan  sumbangan  pada resosialisasi dari pelaku tindak pidana. Pidana tidak lagi semata- mata  merupakan  suatu  penerapan  penderitaan,  tetapi  seringkali berisi  nilai  positif.  Dalam  hukum  pidana  Indonesia,  per- kembangannya terlihat antara lain dengan dimasukkannya Pasal- pasal  14a-14f  kedalam  W.v.S.  1915  pada  tahun  1926  beserta ordonansi  pelaksanaanya  tentang  pidana  bersyarat.  Pidana bersyarat tersebut bukan merupakan pidana pokok sebagaimana pidana  pokok  yang  lain,  melainkan  merupakan  cara  penerapan pidana,  sebagaimana  pidana  yang  tidak  bersyarat.  (Muladi, 1985:63)
Hal-hal yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana  (KUHP)  dalam  hubungannya  dengan  pidana  bersyarat yang  memungkinkan  seseorang  yang  menjadi  korban  tindak pidana  memperoleh  ganti  kerugian  dari  pelaku  tindak  pidana adalah sebagai berikut:
Pasal 14a KUHP
(1)  Apabila hakim menajtuhkan pidana penjara paling lama satu tahun  atau  pidana  kurungan,  tidak  termasuk  pidana kurungan  pengganti  maka  dalam  putusannya  hakim  dapat memerintahkan  pula  bahwa  pidana  tidak  usah  dijalani, kecuali  jika  dikemudian  hari  ada  putusan  hakim  yang menentukan  lain,  disebabkan  karena  terpidana  melakukan suatu delik sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah  tersebut  diatas  habis,  atau  karena  terpidana  dalam masa  percobaan  tidak  memenuhi  syarat  khusus  yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

## Universitas Dharmawangsa
(2)  Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara  apabila  menjatuhkan  pidana  denda,  tetapi  harus ternyata  kepadanya  bahwa  pidana  denda  atau  perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan terpidana.  Dalam  menerapkan  ayat  ini,  kejahatan  dan pelanggaran  candu  hanya  dianggap  sebagai  perkara mengenai  penghasilan  negara,  jika  terhadap  kejahatan  dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhi pidana denda, tidak diterapkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2).
(3)    Jika  hakim  tidak  menentukan  lain,  maka  perintah  mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
(4)    Perintah  tidak  diberikan,  kecuali  setelah  hakim  menyelidiki dengan  cermat  berkeyakinan  bahwa  dapat  diadakan pengawasan  yang  cukup  untuk  dipenuhinya  syarat  umum, bahwa  terpidana  tidak  akan  melakukan  delik,  dan  syarat- syarat khusus jika sekiranya diterapkan.
(5)  Perintah tersebut ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan- keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

## Pasal 14b KUHP
(1)  Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam Pasal- pasal 492,  504, 505,  506  dan  536,  paling  lama  tiga  tahun  dan bagi pelanggaran yang lain paling lama dua tahun.
(2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang
(3)  Masa  percobaan  tidak  dihitung  selama  terpidana  ditahan secara sah.
Universitas Dharmawangsa
Pasal 14c KUHP
(1)  Dengan  perintah  yang  dimaksud  Pasal  14a,  kecuali  jika dijatuhkan  pidana  denda,  selain  menetapkan  syarat  umum bahwa  terpidana  tidak  akan  melakukan  delik,  hakim  dapat menetapkan  syarat  khusus  bahwa  terpidana  dalam  waktu tertentu,  yang  lebih  pendek  dari  pada  masa  percobaannya, harus  mengganti  segala  atau  sebagian  kerugian  yang ditimbulkan oleh delik tadi.
(2)  Apabila  hakim  menjatuhkan  pidana  penjara  lebih  dari  tiga bulan  atau  pidana  kurungan  atas  salah  satu  pelanggaran berdasarkan  pasal  492,  504,  505,  dan  536,  maka  boleh ditetapkan  syarat-syarat khusus  yang  lain  mengenai  tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
(3)  Syarat-syarat  tersebut  diatas  tidak  boleh  mengurangi kemerdekaan  beragama  atau  kemerdekaan  berpolitik terpidana.
Pasal 14d KUHP
(1)  Yang  diserahi  mengawasi  agar  syarat-syarat  dipatuhi,  ialah pegawai  negeri  yang  berwenang  menyuruh  menjalankan putusan,  jika  kemudian  ada  perintah  untuk  menjalankan putusan.
(2)  Jika  ada  alasan,  hakim  dalam  perintahnya  boleh  mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia,  kepada  pemimpin  suatu  rumah  penampungan yang  berkedudukan  di  situ,  atau  kepada  pegawai  negeri
Universitas Dharmawangsa
tertentu,  agar  memberi  pertolongan  dan  bantuan  kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
(3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi  serta  mengenai  penunjukkan  lembaga  dan  pemimpin rumah penampungan yang dapat diserahi memberi bantuan itu, diatur dengan undang-undang.

## Pasal 14e KUHP
Atas usul pegawai negeri dalam Pasal 14d ayat (1), atau atas permintaan  terpidana,  hakim  memutus  perkara  dalam tingkat  pertama,  selama  masa  percobaan,  dapat  mengubah syarat-syarat  khusus  dalam  masa  percobaan.  Hakim  juga boleh  memerintahkan  orang  lain  daripada  orang  yang diperintahkan  semula,  agar  memberi  bantuan  kepada terpidana  dan  juga  boleh  memperpanjang  masa  percobaan satu  kali,  paling  banyak  dengan  separuh  dari  waktu  yang paling lama dapat ditetapkan untuk masa percobaan.

## Pasal 14f KUHP
(1)  Tanpa  mengurangi  ketentuan  dalam  pasal  di  atas  maka  atas usul tersebut dalam pasal 14d ayat (1), hakim yang memutus perkara  dalam  tingkat  pertama  dapat  memerintahkan  agar pidannya dijalankan, atau memerintahkan agar atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa  percobaan  melakukan  delik  dan  karenanya  ada pemidanaan  yang  menjadi  tetap,  atau  jika  salah  satu  syarat yang  lain  tidak  dipenuhi,  ataupun  jika  terpidana  sebelum masa  percobaan    habis  dijatuhi  pemidanaan  yang  menjadi tetap,  karena  melakukan  delik  sebelum  masa  percobaan
Universitas Dharmawangsa
mulai  berlaku.  Ketika  memberi  peringatan,  hakim  harus menentukan  juga  cara  bagaimana  menentukan  peringatan itu.
(2)    Setelah  masa  percobaan  habis,  perintah  agar  pidana dijalankan  tidak  dapat  diberikan  lagi,  terpidana  dituntut karena  melakukan  delik  didalam  masa  percobaan  dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap. Dalam hal itu dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan agar pidananya dijalankan karena melakukan delik tadi.
Berdasarkan  Pasal  14a  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  tersebut  di  atas  maka  pidana  bersyarat  hanya  dapat dijatuhkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Dalam  putusan  yang  menjatuhkan  pidana  penjara,  asal lamanya  tidak  lebih  dari  satu  tahun.  Dalam  hal  ini  pidana bersyarat  dapat  dijatuhkan  dalam  hubungannya  dengan pidana penjara, dengan syarat hakim tidak ingin menjatuhkan pidana  lebih  dari  satu  tahun.  Disini  penentuaannya  bukan pada  pidana  yang  diancamkan  pada  tindak  pidana  yang dilakukan,  tetapi  pada  pidana  yang  akan  dijatuhkan  oleh hakim pada terdakwa.
2. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan sehubungan dengan pidana kurungan, dengan ketentuan tidak termasuk pidana kurungan pengganti  denda.  Mengenai  pidana  kurungan  ini  tidak diadakan pembatasan, sebab maksimum dari pidana kurungan adalah satu tahun.
3. Dalam hal menyangkut pidana denda, maka pidana bersyarat dapat  dijatuhkan  dengan  batasan  bahwa  hakim  harus  yakin
Universitas Dharmawangsa
bahwa  pembayaran  denda  betul-betul  akan  dirasakan  berat oleh terdakwa.
Mengenai  syarat  yang  ditetapkan  dapat  berupa  syarat umum  dan  syarat  khusus.  Syarat  umum  yaitu  bahwa  terpidana tidak  akan  melakukan  tindak  pidana  selama  dalam  masa percobaannya.  Sedangkan  syarat  khusus  diserahkan  kepada pertimbangan hakim yang menetapkan.
Melalui  ketentuan  tentang  pidana  bersyarat  yang  diatur dalam  Pasal  14c  KUHP,  ganti  kerugian  kepada  korban  tindak pidana dimungkinkan untuk dijatuhkan oleh hakim. Berdasarkan pasal  14c  Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  tersebut,  ganti kerugian kepada korban tindak pidana hanya mungkin diberikan apabila  hakim  menjatuhkan  pidana  bersyarat  yang  menentukan penggantian  kerugian  kepada  korban  sebagai  salah  satu syaratnya.  Dalam  hal  ini  ganti  kerugian  biasanya  sebagai  syarat khusus.
b. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Hukum  pidana  formil  atau  hukum  Acara  Pidana  dalam proses  peradilan  pidana  di  Indonesia  terutama  bertumpu  pada Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981  Tentang  Kitab  Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP).  Sebagai  hukum  acara pidana,  maka  di  dalam  KUHAP  berisi  aturan-aturan  yang memberikan  petunjuk  apa  yang  harus  dilakukan  oleh  aparat penegak  hukum dan  pihak-pihak  lain yang  terlibat di  dalamnya apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar.
Kepentingan  yang  dilindungi  di  dalam  Kitab  Undang- undang  Hukum  Acara  Pidana  (KUHAP)  tidak  hanya perlindungan  terhadap  hak  dan  martabat  terdakwa  saja,  tetapi juga  memberikan  perlindungan  kepada  kepentingan  orang  lain dalam  hal  ini  kepentingan  orang  yang  telah  menderita  kerugian
Universitas Dharmawangsa
yang  diakibatkan  oleh  suatu  tindak  pidana  (korban)  yang dilakukan  oleh  terdakwa.  Sehubungan  dengan  hal  ini  korban tindak  pidana  di  dalam  KUHAP  diberi  peluang  untuk memperoleh  ganti  kerugian  dari  pelaku  tindak  pidana  secara mudah  dan  cepat,  dengan  dimungkinkannya  menggabungkan perkara  gugatan  ganti  kerugian  pada  pemeriksaan  perkara pidananya.
Pengaturan tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian  di  dalam  KUHAP  pada  perkara  pidananya  terdapat  di dalam  Pasal  98  sampai  dengan  Pasal  101,  yang  menentukan sebagai berikut:
Pasal 98 KUHAP:
(1)  Jika  suatu  perbuatan  yang  menjadi  dasar  dakwaan  di  dalam suatu  pemeriksaan  perkara  pidana  oleh  Pengadilan  Negeri menimbulkan  kerugian  bagi  orang  lain,  maka  hakim  ketua sidang  atas  permintaan  orang  itu  dapat  menetapkan  untuk menggabungkan  perkara  gugatan  ganti  kerugian  kepada perkara pidana itu.
(2)  Permintaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)  hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan  tuntutan  pidana.  Dalam  hal  penuntut  umum tidak  hadir,  permintaan  diajukan  selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

## Pasal 99
(1)  Apabila  pihak  yang  dirugikan  minta  penggabungan  perkara gugatannya  pada  perkara  pidana  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya  untuk  mengadili  gugatan  tersebut,  tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian

## Universitas Dharmawangsa
biaya  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pihak  yang  dirugikan tersebut.
(2)    Kecuali  dalam  hal  pengadilan  negeri  menyatakan  tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat  (1)  atau  gugatan  dinyatakan  tidak  dapat  diterima, putusan  hakim  hanya  memuat  tentang  penetapan  hukuman penggantian  biaya  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pihak  yang dirugikan.
(3)    Putusan  mengenai  ganti  kerugian  dengan  sendirinya mendapat  kekuatan  tetap,  apabila  putusan  pidananya  juga mendapat kekuatan hukum tetap.
Pasal 100
(1)  Apabila  terjadi  penggabungan  antara  perkara  perdata  dan perkara  pidana,  maka  penggabungan  itu  dengan  sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
(2)  Apabila  terhadap  suatu  perkara  pidana  tidak  dilakukan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti kerugian tidak diperkenankan.

## Pasal 101
Ketentuan  dari  aturan  hukum  acara  perdata  berlaku  bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.
Pengaturan  masalah  penggabungan  gugatan  ganti kerugian  dalam  proses  peradilan  pidana  di  dalam  KUHAP merupakan  hal  baru  dalam  perjalanan  peradilan  di  Indonesia. Sebelum  berlakunya  KUHAP,  masalah  gugatan  ganti  kerugian pemeriksaannya masih terpisah secara mutlak menjadi wewenang peradilan perdata.
Universitas Dharmawangsa
Dengan adanya ketentuan tersebut pada Pasal 98 ayat (1) KUHAP  di  atas,  bagi  pihak  korban  merupakan  jaminan  hukum untuk  mengajukan  gugatan  ganti  kerugian  kepada  terdakwa sekaligus dalam proses perkara pidananya. Sedangkan bagi pihak hakim,  dengan  adanya  permintaan  dari  orang  yang  dirugikan atau  korban  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  hukum  untuk menetapkan dilakukannya  penggabungan  perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana yang sedang diperiksanya.
Penggabungan  pemeriksaan  dan  putusan  gugatan  ganti kerugian  dengan  perkara  pidana  sekaligus  ini  adalah  sesuai dengan  asas  keseimbangan  yang  dikandung  di  dalam  KUHAP. Sedangkan  maksud  dari  pengaturan  tentang  penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana ini, menurut penjelasan  Pasal  98  ayat  (1)  adalah  supaya  perkara  gugatan tersebut  pada  suatu  ketika  yang  sama  diperiksa  serta  diputus sekaligus  dengan  perkara  pidana  yang  bersangkutan. Sehubungan  dengan  hal  ini,  menurut  M.Yahya  Harahap  tujuan yang paling utama dalam penggabungan gugatan ganti kerugian antara lain adalah:
1. Untuk menyederhanakan proses pemeriksaan dan pengajuan gugatan  ganti  kerugian  itu  sendiri,  sehingga  dapat  dicapai makna  yang  terkandung  dalam  asas  peradilan  yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
2. Untuk  segera  memungkinkan  orang  yang  dirugikan mendapatkan  ganti  kerugian  tanpa  melalui  prosedur  dan proses  gugatan  perdata  biasa,  serta  tidak  diharuskan  lebih dahulu  menunggu  putusan  perkara  pidananya,  baru  nanti orang  yang  dirugikan  mengajukan  gugatan  ganti  kerugian berdasar  gugatan  perdata  biasa.  Dengan  demikian  peng- gabungan  gugatan  ganti  kerugian  merupakan  jalan  pintas

## Universitas Dharmawangsa
yang dapat dimanfaatkan orang yang dirugikan untuk secepat mungkin  mendapat  pembayaran  ganti  kerugian.  (M.Yahya Harahap, 1988:604)
Dari  ketentuan  tentang  penggabungan  gugatan  ganti kerugian di atas dapat dilihat, bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia  memberi  reaksi  yang  berbeda  antara  dua  akibat  yang dihasilkan  oleh  suatu  tindak  pidana.  Akibat  yang  pertama  ialah dilanggarnya  hukum  dan  terganggunya  ketertiban  yang  ingin ditegakkan  oleh  negara.  Reaksi  sistem  peradilan  pidana  di  sini jelas  yaitu  menuntut  pelakunya.  Akibat  yang  kedua  ialah, jatuhnya  korban  dari  tindak  pidana  tersebut.  Reaksi  sistem peradilan  pidana  di  sini  ialah  memberi  kesempatan  kepada korban  untuk  mengajukan  gugatan  ganti  kerugian  terhadap terdakwa dalam tahapan persidangan di Pengadilan.
3.2. Mekanisme Ganti Kerugian Bagi Korban Tindak Pidana
a. Mekanisme  Pemberian  Ganti  Kerugian  Bagi  Korban Tindak Pidana Melalui Jalur Litigasi
1) Pada Tahap Penyidikkan
Di  dalam  KUHAP  tidak  terdapat  aturan  yang  memberi kewenangan  kepada  penyidik  untuk  menangani  masalah  ganti kerugian  terhadap  korban.  Sedangkan  dilihat  dari  kerangka sistem peradilan pidana, harapan korban untuk diperhatikan segi kerugian  yang  diakibatkan  oleh  tindak  pidana  pertama-tama adalah  pada  pihak  penyidik.  Hal  ini  karena  dengan  pihak penyidiklah  pertama-tama  korban  akan  berhadapan  dalam menyelesaikan  kasusnya.  Harapan  dari  korban  akan  sia-sia apabila ternyata penyidik tidak dapat mengungkap kasus tindak pidana  yang  menimpanya,  atau  penyidik  menghentikan penyidikan sesuai dengan salah satu wewenang yang dimilikinya.
Universitas Dharmawangsa
Hal-hal  yang  dapat  diungkap  dari  pihak  penyidik berdasarkan  berkaitan  dengan  masalah  ganti  kerugian  terhadap korban  tindak  pidana  adalah  dalam  masalah  ganti  kerugian terhadap pihak korban tindak pidana, sesuai dengan kewenangan yang  dimiliki  oleh  penyidik,  maka  tidak  dapat  memproses sekaligus  menjadi  bagian  dalam  penyidikan,  sebab  hal  itu merupakan  persoalan  perdata  yang  berada  di  luar  wewenang penyidik.
Tentang  penggabungan  gugatan  ganti  kerugian  kepada perkara  pidananya  dalam  hubungannya  dengan  proses penyidikan, kalau ternyata memang ada kerugian, biasanya pihak korban akan memberikan keterangan tambahan tentang kerugian yang  dideritanya.  Hal  ini  kemudian  dikaitkan  dengan  proses penyidikkannya. Penyidik biasanya memberikan saran-saran agar pelaku memberi ganti kerugian kepada korban, sepanjang pelaku dipandang  mampu.  Dalam  hal  seperti  ini  biasanya  dapat  terjadi perdamaian antara pelaku dan korban. Namun yang mengadakan perdamaian  bukan  pihak  kepolisian  atau  penyidik,  akan  tetapi perdamaian  tersebut  timbul  atas  kehendak  pelaku  dan  korban. Dalam hal terjadi demikian, maka pihak penyidik memperboleh- kan  dan  biasanya  dengan  pertimbangan  bahwa  kasusnya  tidak meresahkan  dan  tidak  menarik  perhatian  masyarakat  seperti pelanggaran  terhadap  Pasal  359  dan  Pasal  360  KUHP, penyidikkan tidak diteruskan. Untuk melindungi masing-masing pihak  tersebut,  maka  biasanya  diantara  mereka  membuat semacam  surat  perjanjian  atau  pernyataan  yang  ditanda  tangani oleh kedua belah pihak. Isi dari surat pernyataan tersebut antara lain adalah pernyataan bahwa pihak korban tidak akan menuntut kembali  dan  pelaku  akan  mengganti  kerugian  korban.  Dalam melaksanakan  tugas  di  lapangan  polisi  merasa  harus  fleksibel,
Universitas Dharmawangsa
artinya  tidak  terlalu  terpaku  pada  ketentuan  undang-undang yang  ada,  karena  jika  terlalu  terpaku  pada  aturan  perundang- undangan  seringkali  justru  menghadapi  kesulitan.  Namun demikian  perhatian  perhatian  terhadap  korban  juga  tetap diutamakan,  oleh  karena  justru  korbanlah  yang  mengetahui kasusnya  sehingga  sangat  diperlukan  dalam  mengungkap  suatu tindak pidana.

## 2) Pada Tahap Penuntutan
Selain  bergantung  pada  kekerhasilan dari  pihak  penyidik dalam menangani kasusnya, pihak korban selanjutnya juga sangat bergantung  pada  pihak  penuntut  umum  dalam  upayanya  untuk memperoleh  ganti  kerugian  dari  pelaku  tindak  pidana. Ketergantungan  pihak  korban  pada  tahapan  ini,  yaitu  jika penuntut  umum  melakukan  penuntutan  pidana  bersyarat,  dan berhasil membuktikan dakwaannya bahwa terdakwa bersalah.
Ketentuan  Pasal  14c  KUHP  dapat  digunakan  oleh penuntut  umum  untuk  melakukan  tuntutan  pidana  bersyarat dengan  syarat  khusus  terdakwa  harus  mengganti  segala  atau sebagian  kerugian  yang  ditimbulkan  oleh  tindak  pidana  yang dilakukan.
Dari hasil informasi yang diperoleh prosedur pembayaran ganti  kerugian  dari  terpidana  kepada  korban  atau  orang  yang dirugikan yaitu dengan jalan memanggil kedua belah pihak, baik terpidana  maupun  korban  untuk  diberi  penjelasan  seperlunya. Kepada  terdakwa  dijelaskan  bahwa  terdakwa  diwajibkan membayar  ganti  kerugian  tersebut  dalam  tenggang  waktu  yang ditetapkan hakim. Apabila tidak dipenuhi, Jaksa Penuntut Umum akan  meminta  kepada  hakim  supaya  pidana  yang  telah dijatuhkan dijalani, sesuai dengan Pasal 14f ayat (1) KUHP.
Universitas Dharmawangsa
Kesulitan-kesulitan  yang  dihadapi  oleh  pihak  Kejaksaan dalam  melaksanakan  putusan  pengadilan  tentang  pidana bersyarat yang berupa syarat khusus pembayaran ganti kerugian kepada korban antara lain adalah:
a) Jika  terpidana  tidak  mampu  membayar  dan  memilih menjalani pidananya
b) Terpidana  sering  melupakan  kewajibannya  kalau  tidak sering diingatkan oleh pihak eksekutor.
c) Melibatkan adanya peran aktif oleh pihak eksekutor.
3) Pada Tahap Pemeriksaan di Pengadilan
a) Pemberian Ganti Kerugian Melalui Pidana Bersyarat
Ketentuan  di  dalam  KUHP  yang  memungkinkan  korban tindak  pidana  untuk  memperoleh  ganti  kerugian  dalam  proses peradilan pidana atas kerugian yang dideritanya, adalah melalui penjatuhan  pidana  bersyarat  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal 14a-14f KUHP. Ketentuan yang secara tegas menyebutkan tentang dimungkinkannya  pemberian  ganti  kerugian  terhadap  korban, terdapat  di  dalam  Pasal  14c  ayat  (1)  KUHP  yang  menyatakan bahwa:  “Dengan  perintah  yang  dimaksud  Pasal  14a,  kecuali  jika dijatuhkan  pidana  denda,  selain  menetapkan  syarat  umum  bahwa terpidana  tidak  akan  melakukan  delik,  hakim  dapat  menetapkan  syarat khusus  bahwa  terpidana  dalam  waktu  tertentu,  yang  lebih  pendek  dari masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh delik tadi”.
Harapan korban untuk memperoleh ganti kerugian dapat tidak  menjadi  kenyataan  meskipun  Pengadilan  Negeri  sudah menjatuhkan  keputusan  pidana  bersyarat  dengan  syarat  khusus memberi  ganti  kerugian  kepada  korban,  jika  ternyata  terdakwa atau  penuntut  umum  mengajukan  banding  dan  oleh  Pengadilan Tinggi Terdakwa tidak dijatuhi pidana bersyarat.
Universitas Dharmawangsa
Sebenarnya pemberian ganti kerugian melalui penjatuhan pidana  bersyarat,  prosedur  pelaksanaannya  tidak  berbelit-belit, sehingga  sangat  menguntungkan  pihak  korban.  Disamping  itu juga kemungkinan  untuk  dipenuhi  oleh terpidana  adalah  sangat besar, oleh karena di dalam pidana bersyarat ada resiko, jika ganti kerugian  sebagai  syarat  khusus  tidak  di  bayar  oleh  terpidana. Terpidana akan masuk menjalani pidanannya.
b) Pemberian  Ganti  Kerugian  Melalui  Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Kepada Perkara Pidana
Berdasarkan  ketentuan  yang  diatur  di  dalam  Pasal  98 sampai  dengan  101  KUHAP,  korban  tindak  pidana  dapat berupaya  untuk  memperoleh  ganti  kerugian  atas  penderitaan yang  ditimbulakan  oleh  suatu  tindak  pidana  melalui penggabungan  gugatan  ganti  kerugian  kepada  perkara pidananya.
Berbeda dengan pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak  pidana  melalui  penjatuhan  pidana  bersyarat,  ganti kerugian  terhadap  korban  tindak  pidana  melalui  penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana adalah tergantung dari  adanya  permohonan  dari  pihak  yang  dirugikan,  dalam  hal ini korban tindak pidana.
Meskipun sudah ada ketentuan yang dapat dijadikan dasar untuk memperoleh ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dengan  cara  yang  cepat  dan  mudah  itu,  namun  penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidanannya masih sangat jarang dilakukan.
Bertolak dari ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan (2), maka ganti kerugian  yang  dapat  diminta  melalui  proses  penggabungan gugatan  pada  perkara  pidananya  hanya  terbatas  pada penggantian  biaya  yang  telah  dikeluarkan  oleh  pihak  yang
Universitas Dharmawangsa
dirugikan.  Disamping  itu  juga  hanya  kerugian  yang  bersifat materiil, sedangkan kerugian yang bersifat immateriil tidak dapat dimintakan  ganti  kerugian  melalui  prosedur  ini.  Tuntutan  yang lain  selain  dari  penggantian  biaya  yang  telah  dikeluarkan  oleh pihak yang dirugikan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus  diajukan  sebagai  perkara  perdata  biasa.  Dalam  hal  ini menurut  Pedoman  Pelaksanaan  KUHAP  gugatan  baru  melalui prosedur acara perdata tidak merupakan perkara “ne bis in idem”. (Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 1982:141) Pertimbangan  lain  yang  dikemukakan  oleh  majelis  hakim yaitu bahwa penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara  pidananya  akan  berakibat  terhambatnya  penyelesaian- nya, sedang masa penahanan terdakwa sudah hampir habis. Dari pertimbangan  ini  nampak  adanya  kekhawatiran  dari  pihak hakim, bahwa dengan memeriksa penggabungan perkara gugatan ganti  kerugian  kepada  perkara  pidananya,  maka  akan menghambat  penyelesaian  perkara  pidananya.  Dilihat  dari  segi kepentingan  pemeriksaan  di  pengadilan,  maka  pertimbangan  ini dapat  dimengerti,  oleh  karena  akan  menyangkut  masalah pembuktian yang tidak mudah, dan dapat memakan waktu yang lama.
Namun  apabila  dihubungkan  dengan  ketentuan  Pasal  99 ayat (1) KUHAP, yaitu bahwa apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan  perkara  gugatannya  pada  perkara  pidana,  maka yang  menjadi  pertimbangan  Pengadilan  Negeri  hanya menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu:
a) Tentang kewenangannya untuk mengadili
b) Tentang kebenatan dasar gugatannya
c) Tentang  hukuman  penggantian  biaya  yang  telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
Universitas Dharmawangsa
Dengan demikian pertimbangan bahwa adanya
penggabungan  perkara  gugatan  ganti  kerugian  pada  perkara pidana  akan  menghambat  penyelesaian  perkara  pidananya adalah  tidak  tepat  dan  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  99 ayat (1) KUHAP.
Dilihat  dari  kepentingan  korban  tindak  pidana  yang meminta ganti  kerugian melalui  penggabungan  perkara  gugatan pada  perkara  pidananya,  maka  dengan  diperiksa  dan  diadilinya perkara  gugatan  ganti  kerugian  melalui  penggabungan  kepada perkara  pidananya, justru  kepentingan pihak  korban  terlindungi dan dapat memperoleh ganti kerugian secara cepat dan mudah.

## 3.3. Mekanisme Pemberian Ganti Kerugian Bagi Korban Tindak Pidana Melalui Jalur Non Litigasi
Restitusi  merupakan  suatu  alternatif  penuntutan  yang memberikan  kemungkinan  penyelesaian  negosiasi  antara  pelaku tindak  pidana  dengan  korban.  Alternatif  penyelesaian  perkara (Alternative  Dispute  Resolution/ADR)  telah  dikembangkan  dalam hukum perdata, dan sebaliknya juga dapat diterapkan secara luas di bidang hukum pidana. Ide atau wacana dimasukkannya ADR dalam bidang hukum pidana antara lain terlihat dalam dokumen penunjang  kongres  PBB  ke-9/1995  yang  berkaitan  dengan manajemen  peradilan  pidana  (yaitu  dokumen  A/CONF.  169/6) diungkapkan  perlunya  semua  Negara  mempertimbangkan “privatizing  some  law  enforcement  and  justice  functions”  dan  ADR. ADR bila diterapkan dalam hukum pidana dapat berupa mediasi, konsiliasi, restitusi, dan kompensasi.
Dalam  perkara  praktik  penyelesaian  perdamaian  secara kekeluargaan  dilakukan  atau  terjadi,  karena  pada  umumnya pelaku  atau  keluarga  pelaku  meminta  kepada  penyidik  agar
Universitas Dharmawangsa
perkara  tidak  diproses  lebih  lanjut.  Pihak  pelaku/keluarga  pada umumnya  telah  memberikan  ganti  rugi  kepada  pihak  korban, sehingga hal ini sebagai upaya mengambil hati pihak korban agar tidak menuntut lebih. Pihak korban/keluarga korban menyatakan telah  mengadakan  pertemuan  sendiri  antara  korban  (keluarga korban)  dengan  pelaku  (keluarga  pelaku)  dan korban  membawa surat  penyataan  tentang  telah  ada  perdamaian  antara  korban dengan  pelaku.  Selanjutnya  korban  menyampaikan  kepada penyidik  bahwa  telah  ada  penyelasaian untuk  tidak  dilanjutkan, atau dengan kata lain kasus dimohon agar dicabut.
Penyelesaian  secara  non-litigasi  dalam  perkara  pidana merupakan  jalur  alternatif,  di  samping  jalur  utama  yaitu  :  jalur litigasi. Jalur non-litigasi sebenarnya tidak terdapat dalam aturan pokok  hukum  acara  pidana,  yaitu  KUHAP.  Namun  demikian dalam  kenyataannya  keberadaan  non-litigasi  diakui  oleh masyarakat  sehingga  digunakan.  Sebagai  salah  satu  cara penyelesaian perkara pidana.
Jika  proses  negosiasi  tidak  dapat  dicapai  kata  sepakat masih  di  luar  pengadilan  dapat  digunakan  jasa  pihak  ketiga sebagai  mediator.  Mediator  ini  yang  selanjutnya akan  memandu atau mencari cara penyelesaian yang dapat diterima oleh masing- masing  pendapat  serta  mewarkan  jalan  ke  luar  yang  baik  dan dapat ditempuh. Di dalam mediasi, mediatorlah yang mengotrol proses negosiasi, namun mediator tidak membuat keputusan dan hanya  memfasilitasi  saja.  Jika  mediasi  gagal,  maka  perkara tersebut  dapat  dibiarkan  saja  sehingga  tidak  ada  penyelesaian, dan dapat pula dilaporkan atau diadukan kepada kepolisian.

## 4. Kesimpulan dan Saran
4.1. Kesimpulan
Universitas Dharmawangsa
a. Bahwa  di  dalam  hukum  pidana  positif  Indonesia pengaturan  masalah  ganti  kerugian  terhadap  korban tindak  pidana  di  dalam  Kitab  Undang-undang  Hukum Pidana  (KUHP),  Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara Pidana (KUHAP) dan  Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  Pengaturan di dalam KUHP sendiri terdapat di dalam Pasal 14c KUHP yaitu apabila hakim menjatuhkan pidana percobaan, maka di  samping  penetapan  syarat  umum  bahwa  terhukum tidak  akan  melakukan  tindak  pidana,  dapat  pula ditetapkan  syarat  khusus  bahwa  terhukum  dalam  waktu tertentu, yang lebih pendek dari masa percobaanya harus mengganti  seluruh  atau  sebagian  kerugian  yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu.
b. Bahwa mekanisme ganti kerugian terhadap korban tindak pidana  dapat  diupayakan  dengan  cara  Litigasi  dan  Non Litigasi.  Jalur  litigasi  dapat  dilakukan  korban  apabila ditemukan  jalan  buntu  sampai  ke  tahap  pemeriksaan  di pihak  Kepolisian,  maka  korban  dapat  meminta  agar kasusnya  dilanjutkan  ke  Pengadilan.  Ganti  Rugi  untuk korban  pada  dasarnya  dapat  dilakukan  melalui  tiga  cara yaitu:  melalui  Penggabungan  Perkara  Ganti  Kerugian, melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, dan melalui Permohonan  Restitusi.  Dalam  proses  di  pengadilan, korban  dapat  mengajukan  Permohonan  Penggabungan Perkara  Gugatan  Ganti  Kerugian  kepada  majelis  hakim, agar  proses  pidana  nya  dijalankan  bersamaan  dengan proses perdatanya. Selain jalur litigasi, korban juga dapat mengupayakan  ganti  rugi  melalui  jalur  non  litigasi.  Jalur non litigasi dapat dilakukan korban dengan cara meminta
Universitas Dharmawangsa
langsung ganti kerugian terhadap tersangka, atau dengan kata  lain  penyelesaian  melalui  jalan  kekeluargaan.  Cara penyelesaian  lain  menyangkut  non  litigasi  yang  dapat dilakukan korban ialah dengan memakai perantara pihak kepolisian  sebagai  penengah  untuk  melakukan  mediasi apabila ditemukan hambatan-hambatan.
4.2. Saran
a. Untuk  mendukung  tujuan  pemidanaan,  khususnya  yang dirumuskan  di  dalam  Konsep  KUHP  Baru,  maka  perlu difikirkan  adanya  lembaga  tersendiri  yang  dapat memberikan  ganti  kerugian  terhadap  korban  tindak pidana,  sebab  tidak  semua  pelaku  tindak  pidana mempunya kemampuan untuk memenuhi ganti kerugian dalam waktu cepat.
b. Hendaknya  himbauan  dari  PBB  sebagaimana  termuat  di dalam Resolusi PBB Np. 40/34 Tentang Declaration of Basic Principles  of  Justice  For  Victims  and  Abuse  of  Power, utamanya  yang  berkaitan  dengan  perlunya  memberikan jaminan  perlindungan  terhadap  korban  tindak  pidana antara lain dalam bentuk pemberian ganti kerugian, terus diupayakan untuk sedapat mungkin dilaksanakan. Hal ini mengingat  bahwa  baik  tidaknya  pelayanan  terhadap korban  tindak  pidana  dapat  sebagai  cermin  dari peradaban suatu bangsa.

## Daftar Pustaka
Departemen  Kehakiman  R.I.,  Pedoman  Pelaksanaan  KUHAP. Jakarta: Yayasan Pengayoman.
Universitas Dharmawangsa
Harahap,  M.Yahya.  1988.  Pembahasan  Permasalahan  dan  Penerapan KUHAP. Jakarta: Pustaka Kartini.
Marpaung,  Leden.  1997.  Proses  Tuntutan  Ganti  Kerugian  Dan Rehabilitasi. Jakarta: Rajawali Pers.
Muladi.  1995.  Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana.  Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Sahetapy,  J.E.  1987.  Viktimologi  Sebuah  Bunga  Rampai.  Jakarta:
Pustaka Sinar Harapan.
Sunarso, Siswanto. 2012. Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Sinar Grafika: Jakarta.
Yulia, Rena.2010. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu.