## DAMPAK PEMEKARAN WILAYAH DESA TERHADAP
PELAYANAN PUBLIK

## (Studi Di Desa Kaumbu Kecamatan Wolowa Kabupaten Buton)
Oleh: Mega Ardana Anaisa, Juhaepa, dan Sarpin

## Abstrak
Permasalahan  dalam  penelitian  ini  adalah  1).  Bagaimanakah  dampak pemekaran  Desa  Kaumbu  terhadap  pelayanan  publik  setelah  terbentuk menjadi  Desa  baru    dan  2).  Apakah  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pelayanan  publik  di  Desa  Kaumbu  Kecamatan  Wolowa  Kabupaten Buton. Tujuan dari penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui dampak pemekaran  Desa  Kaumbu  terhadap  pelayanan  publik  setelah  terbentuk menjadi  Desa  baru  dan  2).  Untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang mempengaruhi  pelayanan publik  di  Desa  Kaumbu  Kecamatan  Wolowa Kabupaten  Buton.  Penelitian  ini  telah  dilaksanakan  di  Desa  Kaumbu, Kecamatan  Wolowa,  Kabupaten  Buton.  Informan  penelitian  diperoleh dengan  menggunakan  purposive  sampling  (disengaja).  Informan  yang telah diambil dalam penelitian ini sebanyak 15 orang dan data penelitian ini deproleh melalui observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan dianalisis  secara  deskriptif  kualitatif.  Dampak  pemekaran  wilayah  Desa terhadap  pelayanan  publik  pada  Desa  Kaumbu  berdampak  positif  dan negatif  terhadap  masyarakat  Desa  Kaumbu  terkait  pelayanan  di  bidang administrasi.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelayanan  publik  di Desa  kaumbu  adalah  1).  Rendahnya  tingkat  pendidikan  dan Keterampilan  Aparat  dan Masyarakat  Desa  kaumbu  dan  2).  Kurangnya sarana dan prasarana di Kantor Desa Kaumbu.
Kata Kunci: Pemekaran Wilayah, Pelayanan Publik.

## PENDAHULUAN
Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibagi dalam daerah, provinsi,  kabupaten,  dan  kota  diartikan  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum yang  mempunyai  batas  daerah  tertentu,  berwenang  mengatur  dan  mengurus segala  bentuk  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri berdasarkan  aspirasi  masyarakat  dalam  ikatan  wadah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI).  Sampai  pada  tahun  1998,  wilayah  NKRI  dibagi kedalam 27 Provinsi. Namun demikian, berdasarkan aspirasi yang berkembang di  masyarakat  mengenai  demokratisasi  dan  pemekaran  wilayah,  saat  ini  di Indonesia telah di bagi dalam 33 Provinsi dan 349 daerah kabupaten serta 91 kota  dalam  satu  provinsi  yang  mengalami  pemekaran.  Dengan  demikian daerah dapat berprakarsa sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki dan dapat mengembangkan  semua  yang  menjadi  potensi  daerah  dalam  rangka
memajukan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  tetap  mengedepankan  menjaga persatuan dan kesatuan bangsa (Bappenas dan Litbang Kompas).
Otonomi  daerah  memberikan  kewenangan  kepada  daerah  untuk mengatur  urusan  rumah  tangganya  sesuai  dengan  potensi  yang  dimiliki  oleh daerah.  Menurut  Manan:  “Otonomi  adalah  kebebasan  dan  kemandirian (vrijheid  dan  zelfsatndigheid)  satuan  pemerintahan  lebih  rendah  untuk mengatur  dan  mengurus  sebagian  urusan  pemerintahan”.  Otonomi  ditujukan untuk  meningkatkan  pelayanan  publik,  ketersediaan  fasilitas  umum  yang memadai  dan  terjangkau  oleh  seluruh  lapisan  masyarakat,  peningkatan kesejahteraan  hidup  bagi  seluruh  masyarakat  di  daerah,  serta  partisipasi masyarakat  dalam  menciptakan  suasana  yang  demokratis  di  daerah  semakin berkembang,  juga  keterjalinan  komunikasi  yang  seimbang  dan  berkualitas antara  pemerintah  daerah,  DPRD  dan  masyarakat,  dalam  mendorong kesuksesan daerah itu sendiri.
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah telah membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan  itu  adalah  adanya  ruang  dan  kesempatan  bagi  pemerintah  daerah untuk  melakukan  pemekaran  wilayah  sebagai  suatu  wujud  dari  proses pelaksanaan  otonomi.  Pemekaran  wilayah  tersebut  berupa  pemekaran kecamatan dan pemekaran Desa/kelurahan.
“Tujuan  pembentukan,  pemekaran,  penghapusan  dan  penggabungan daerah  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  rakyat  melalui  peningkatan pelayanan,  percepatan  demokrasi,  percepatan  perekonomian  daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, serta  peningkatan  hubungan  serasi  antara  pusat  dan  daerah”.  Tekait  dengan pemekaran  Desa,  dalam  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  28  Tahun 2006  tentang  Pembentukan,  Penghapusan,  Penggabungan  Desa  dan Perubahan  Status  Desa  menjadi  Kelurahan,  Pasal  2  menyatakan  bahwa: “Pembentukan  Desa  bertujuan  untuk  meningkatkan  pelayanan  publik  guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat”.
Menurut  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  2009 Tentang  Pelayanan  Publik,  pelayanan  publik  adalah  kegiatan  atau  rangkaian kegiatan  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan  bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas barang,    jasa,    dan/atau    pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara  negara,  korporasi,  lembaga independen yang dibentuk berdasarkan  undang-undang  untuk  kegiatan  pelayanan  publik,  dan  badan hukum  lain  yang  dibentuk  semata-mata  untuk  kegiatan  pelayanan  publik. Standar pelayanan merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan  pelayanan  dan  acuan  penilaian  kualitas  pelayanan  sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
Dengan  adanya  pemekaran  Desa,  diharapkan  pelayanan  terhadap masayarakat  akan  menjadi  lebih  baik.  Dari  perubahan  tersebut  dampak  yang dapat  dinikmati  oleh  masyarakat  dengan  adanya  pemekaran  Desa  adalah masyarakat  dapat  lebih  cepat  dalam  pelayanan  dan  lebih  efisien  dalam melakukan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Desa  Kaumbu  Kecamatan  Wolowa  Kabupaten  Buton  merupakan sebuah  Desa  yang  telah  terbentuk  menjadi  sebuah  Desa  baru  setelah pemekaran dari Desa Wolowa, Kecamatan Pasarwajo pada tahun 2002 dengan jumlah penduduk sebanyak  782 jiwa. Keadaan ekonomi di Desa Kaumbu ini memang tidak stabil karena kebanyakan penduduk setempat bekerja dibidang pertanian  dan  nelayan  (yang  bersifat  tradisional  dan  berskala  kecil  dengan tingkat  pendapatan  rendah)  yang  juga  merupakan  potensi  sumberdaya  alam dari  Desa  Kaumbu  (pertanian  dan  perikanan).  Alasan  dimekarkannya  Desa Kaumbu ini adalah pertama, karena jarak dari Desa induk terlalu jauh sehingga sulit untuk ditempuh masyarakat setempat, yang kedua adalah agar pelayanan kepada masyarakat dapat lebih cepat dan efisien serta tidak berbelit-belit, dan yang ketiga adalah agar bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada tiap-tiap  Desa  dapat  dibagikan  secara  merata  kepada  masyarakat  yang membutuhkan.
Tetapi  dari  terbentuknya  Desa  ini  hingga  sekarang  tidak  begitu  jelas terlihat  perkembangannya  baik  pada  masyarakat  setempat  ataupun  Desa  itu sendiri,  apakah  karena  pelayanan  dari  Desa  yang  tidak  begitu  maksimal  atau merata  kepada  masyarakat  ataukah  ada  faktor  penghambat  lain  yang menghambat  kemajuan  Desa  Kaumbu  ini.  Berdasarkan  observasi  awal  yang dilakukan oleh penuslis dilapangan, penulis melihat bahwa ada sebuah masalah yang ada pada Desa Kaumbu ini, yakni masyarakat setempat sering mengeluh atas jarak tempuh yang begitu jauh antara Kantor Desa dari tempat bermukim warga sehingga menyebabkan masyarakat pada Desa Kaumbu ini malas untuk mengurus sesuatu di Kantor Desa.
Berdasarkan  uraian  di  atas    maka  dirumuskan  masalah  sebagai  berikut yang  pertama  adalah  bagaimanakah  dampak  pemekaran  Desa  Kaumbu terhadap  pelayanan  publik  setelah  terbentuk  menjadi  Desa  baru    dan  yang kedua  apakah  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelayanan  publik  di  Desa Kaumbu  Kecamatan  Wolowa  Kabupaten  Buton.  Tujuan  dari  penelitian  ini adalah    pertama  untuk  mengetahui  dampak  pemekaran  Desa  Kaumbu terhadap  pelayanan  publik  setelah  terbentuk  menjadi  Desa  baru  dan  yang
kedua  untuk  mengetahui  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelayanan  publik di Desa Kaumbu Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Kaumbu,  Kecamatan  Wolowa, Kabupaten  Buton.  Dipilihnya  Desa  ini  karena  Desa  kaumbu  ini  merupakan salah  satu  Desa  pemekaran.  Peneliti  memilih  Desa  ini  karena  berdasarkan observasi awal, dapat dilihat bahwa mayarakat pada Desa ini sering mengeluh tentang  pelayanan  yang  diberikan  oleh  perangkat  Desa  selain  itu    masyarakat dan Desa ini  juga tidak terlihat berkembang baik itu dari segi ekonomi, sosial, pendidikan  dan  sebagainya  sehingga  peneliti  menetapkan  penelitiannya  pada Desa Kaumbu ini.
Subyek  dalam  penelitian  ini  dibagi  atas  dua  yaitu  aparat  ditingkat  Desa dan masyarakat setempat yang pernah mendapatkan pelayanan di Kantor Desa Kaumbu  (berdasarkan  data  registrasi  Desa  Kaumbu).  Informan  penelitian diperoleh  dengan  menggunakan  purposive  sampling  (disengaja)  dengan pertimbangan  bahwa  informan  penelitian  bersedia  memberikan  keterangan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Informan yang telah diambil dalam penelitian ini sebanyak 10 orang dari masyarakat setempat dan 5 orang dari perangkat Desa. Sehingga jumlah informan pada penelitian ini adalah 15 orang.
Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Jenis  data kualitatif    adalah    data    yang  dinyatakan  dalam  bentuk  kata,  kalimat  atau gambar.  Namun  pada penelitian  ini  juga  menggunakan  data  kuantitatif  tetapi tidak cenderung melainkan data dalam bentuk tabel seperti data kependudukan dan sejenisnya.
Sumber data pada penelitian ini adalah 1). Data  primer  yaitu  data  yang diperoleh    langsung    dari    objek  penelitian  yang    berhubungan    dengan permasalahan penelitian dan 2). Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dengan memanfaatkan sumber-sumber  yang berkaitan dan dapat mendukung objek yang akan di teliti.
Dalam  penelitian  ini,  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  berbagai teknik  yaitu  sebagai  berikut:  Studi  kepustakaan,    yaitu    dengan  mempelajari buku-buku  literatur peraturan perundang-undangan  dan  dokumen-dokuman lainya  yang  ada  hubungann dengan penelitian ini. Penelitian lapangan, yaitu dengan  mengumpulkan  data  dan  fakta  secara  langsung  guna  mendapatkan data-data primer, melalui: Wawancara,  yaitu  dengan  melakukan  tanya  jawab kepada    sasaran  penelitian  untuk  memperoleh  data  yang  lebih  akurat  dari informan.  Pengamatan  langsung  (observasi)  yaitu  melakukan  pengamatan
secara langsung  terhadap obyek yang akan diteliti  serta memperhatikan hal- hal mendukung lainnya.
Teknik    analisis    data    yang    digunakan    dalam    penelitian    ini    adalah metode deskriptif kualitatif, yaitu data yang telah dihimpun dan dikumpulkan baik primer maupun sekunder selanjutnya disusun dan dianalisis dengan  cara dideskripsikan  untuk  kemudian  dapat  diambil  sebuah  kesimpulan  sebagai jawaban  atas  permasalahan  yang  diteliti.  Sehingga  Pengambilan  keputusan dalam  penelitian  ini  dilakukan  secara  induktif,  yaitu  dari  data  dan  fakta  yang khusus,  peristiwa-peristiwa  yang  kongkret  lalu  kemudian  dideskripsikan  dan disimpulkan.

## PEMBAHASAN Dampak Pemekaran Terhadap Pelayanan Administrasi Desa
Kebijakan  pemekaran  Desa  pada  dasarnya  bertujuan  untuk  lebih mendekatkan  jarak  antara  pemerintah  sebagai  pelaksana  pelayanan  publik dengan  masyarakat  sebagai  penerima  pelayanan,  meningkatkan  kualitas pelayanan  kepada  masyarakat  guna  mempercepat  terwujudnya  kesejahteraan masyarakat  Desa,  dengan  kata  lain  meningkatnya  tingkat  kesejahteraan masyarakat Desa yang di mekarkan.

## 1. Dampak positif
Tujuan  dilaksanakannya  pemekaran  daerah  adalah  diharapkan  dapat meningkatkan  pelayanan  publik  kepada  masyarakat.  Tujuan  akhir  kepada masyarakat  melalui  seluruh  instansi  atau  lembaga-lembaga  pemerintah  pada hakekatnya  adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  khususnya  dalam bidang  administrasi  atau  kepengurusan  dokumen  (surat-surat)  seperti pelayanan administrasi kependudukan yang diterima masyarakat.
Terjadinya  suatu  pemekaran  dapat  menimbulkan  dampak  yang  positif dan negatif.namun pada dasarnya dimekarkannya suatu Desa adalah agar Desa yang  dimekarkan  dapat  menjadi  sebuah  Desa  yang  lebih  baik  lagi  dari  yang sebelumnya. Dari hasil penelitian Aparat Desa telah menunjukan bahwa pihak Aparat  Desa  Kaumbu  telah  berusaha  memenuhi  kebutuhan  layanan  yang  di keluhkan  oleh  masyarakat  khususnya  di  bidang  pengurusan  administrasi  dan antusias  masyarakat  Desa  Kaumbu  cukup  meningkat  setelah  Kantor  Desa berada  ditengah  pemukiman  warga.  Setelah  adanya  pemekaran  wilayah  Desa, salah  satu  dampak  positif  yang  dapat  dirasakan  oleh  masyarakat  adalah kepengurusan dibidang administrasi yang cukup baik di mata masyarakat yakni prosesnya berjalan cepat dan hasilnya dapat langsung diterima oleh masyarakat yang membutuhkannya.
Pada  saat  melakukan  wawancara  dengan  para  responden,  peneliti menemukan  beberapa  hasil  penelitian  terkait  pelayanan  administrasi  secara
khusus seperti: pembuatan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk), pembuatan surat pengantar,  surat  keterangan  tidak  mampu,  dan  sertifikat  kepemilikan  atau penguasaan tanah.
Dalam  penelitian  dari  4  bidang  administrasi  tersebut  diatas  adalah berdasarkan hasil wawancara dengan responden terkait pelayanan administrasi yang  pernah  diterima  oleh  responden  dan  dampak  yang  masyarakat  rasakan cukup  memuaskan  tidak  ditemui  hambatan  yang  sulit  atas  apa  yang  mereka butuhkan sehingga dapat terselesaikan dengan cepat.
2. Dampak negatif
a. Pelayanannya belum optimal
Namun  dilain  pihak  ada  beberapa  responden  yang  mengatakan  bahwa pelayanan administasi yang diberikan oleh Aparat Desa Kaumbu masih belum terlaksana  dengan  baik  karena  masih  ada  beberapa  pihak  masyarakat  yang belum  puas  dengan  pelayanan  administasi  yang  diberikan  meskipun  ada beberapa  dari  responden  mengatakan  bahwa  setelah  terjadinya  pemekaran pelayanan  administasi  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  Desa  Kaumbu  sudah cukup baik terlaksana.
Hal  tersebut  di  atas  dikarenakan  ada  beberapa  masyarakat  yang  ingin kepengurusannya  langsung  terselesaikan  sementara  untuk  mendapatkan pelayanan  harus  melalui  prosedur-prosedur  yang  telah  ditetapkan,  jika permintaan  yang  bersangkutan bias  langsung  ditindak  lanjuti  maka  prosesnya akan cepat terselesaikan begitu pula sebaliknya.

## Faktor Yang Memengaruhi Pelayanan Publik Di Desa  Kaumbu

## 1. Latar  Belakang  Pendidikan  Dan  Keterampilan  Masyarakat  Dan Aparat Desa
Kurangnya sumber daya manusia aparat pemerintah  Desa Kaumbu dan masyarakat  secara  umum  yang  ada  di  Desa  Kaumbu  merupakan  salah  satu penghambat  terbentuknya  masyarakat  yang  sejahtera  dan  Desa  yang berkembang.  Dan  berdasarkan  penelitan  yang  diperoleh  ada  beberapa  anak putus  sekolah,  dan  kenakalan  remaja  cenderung  meningkat.  Oleh  karena  itu sangat  diharapkan  peran  pemerintah  Desa  Kaumbu  bekerjasama  dengan pemerintah  kecamatan  dalam  menangani  masalah  pembangunan  di  bidang pendidikan  tersebut  khususnya  dalam  pengembangan  sumberdaya  manusia, meningkatkan pengetahuan keterampilan masyarakat, melalui berbagai bentuk pelatihan dan sosialisasi. Sehingga ada pengalaman, wawasan, dan keterampilan yang  luas  bagi  pemerintah  Desa  Kaumbu  dalam  menjalankan  pemerintahan dan begitu juga dengan masyarakat secara umum.
Menurut    hasil  penelitian,  yang  menjadi  akibat  dari  rendahnya  tingkat pendidikan  adalah  terbentuknya  sumber  daya  mausia  yang  tidak  memiliki potensi diri untuk mengembangkan diri sendiri terlebih lagi untuk orang lain.
Sehingga  mengakibatkan  pola  kehidupan  yang  tidak  berkembang  menuju kesejahteraan. Rendahnya pendidikan akan mempengaruhi rendahnya wawasan dan  pengetahuan.  Contohnya  dalam  pengambilan  kebijakan  untuk menyelesaikan permasalahan pemerintahan yang ada di Desa, pemerintah Desa Kaumbu  harus  memiliki  sumberdaya  manusia  yang  berkualitas,  dan  tentunya dengan latar belakang pendidikan yang memadai.
Namun  bukan  hanya  tingkat  pendidikan  dari  Aparat  Desa  saja  yang menjadi  kendala  dalam  memaksimalkan  pelayanan  yang  ada  di  Kantor  Desa tetapi tingkat pendidikan dari masyarakat setempat juga dapat mempengaruhi terlaksananya suatu pelayanan. Dari hasil penelitian dilapangan juga ditemukan beberapa  pernyataan  dari  nara  sumber  yang  dapat  menghambat  pelayanan karena kurangnya tingkat pendidikan dari masyarakat itu sendiri.
Selain  tingkat  pendidikan,  kendala  lainnya  juga  terdapat  pada keterampilan  yang  dimiliki  oleh  Aparat  Desa  Kaumbu  terkait  pemberian pelayanan yang tidak optimal kepada masyarakat. Salah satu keterampilan yang harus  dimiliki  oleh  pihak  aparat  desa  adalah  pengoperasian  komputer  dan printer  karena  dalam  melaksanakan  pelayanan  administrasi  selalu menggunakan  kedua  barang  elektronik  ini  sehingga  dibutuhkan  ketrampilan dan  kemampuan  yang  lebih  dibidang  ini.  perlu  adanya  sosialisai  dari  instansi terkait  agar  keterampilan  pihak  Aparat  Desa  Kaumbu  dapat  bertambah sehingga  kendala-kendala  yang  ada  khususnya  dibidang  administrasi  dapat teratasi.
2. Kurangnya Sarana Dan Prasarana di Kantor Desa
kurangnya  sarana  dan  prasarana  di  Kantor  Desa  Kaumbu  juga  menjadi salah  satu  factor  terhambatnya  pelayanan  karena  sarana  dan  prasarana merupakan  salah  satu  pendukung  berjalanya  suatu  pelayanan  publik.  Sudah selayaknya  sarana  dan  prasarana  yang  ada  di satu  Desa  harus  dilengkapi  agar pelayanan yang diberikan dapat terlaksana sesuai yang di harapkan.
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  penulis  selama  melakukan penelitian di Desa Kaumbu masih ada beberapa sarana  di Kantor Desa yang perlu di lengkapi seperti pengadaan lemari arsip, penambahan satu unit printer, satu unit komputer dan satu unit TV sebagai hiburan untuk Aparat Desa ketika melaksanakan tugas mereka di Kantor Desa.

## PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, maka dapat ditarik kesimpulkan bahwa:
1. Dampak  pemekaran  wilayah  Desa  terhadap  pelayanan  publik  pada  Desa Kaumbu  berdampak  positif  dan  negatif  terhadap  masyarakat  Desa Kaumbu.  Namun  dampak  yang  paling  dirasakan  oleh  masyarakat  adalah dampak  positif  mengingat  tujuan  utama  dimekarkannya  Desa  Kaumbu adalah  karena  jarak  tempuh  ke  kantor  Desa  sebelum  pemekaran  sangat jauh.  Sehingga  mengakibatkan  masyarakat  setempat  sulit  untuk  mengurus sesuatu di kantor Desa. Pelayanan publik setelah pemekaran Desa Kaumbu yang diterima oleh masyarakat mengalami perubahan dan dapat dirasakan langsung  oleh  masyarakat  setempat  walaupun  pelaksanaannya  belum maksimal. Setelah adanya pemekaran wilayah pelayanan publik masyarakat mengalami perubahan dan peningkatan baik itu dibidang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan dan pelayanan administrasi.
2. Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelayanan  publik  di  Desa  kaumbu adalah:  rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  keterampilan  aparat  dan masyarakat Desa Kaumbu, dan Kurangnya sarana dan prasarana di Kantor Desa Kaumbu.
Saran
1. Kepada Aparat Desa Kaumbu diharapkan dengan adanya pemekaran Desa ini,  agar  lebih  memperhatikan  peningkatan  dan  pengarahan  terhadap masyarakat  dalam  berbagai  bidang  kehidupan  sosial  terutama  dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta mempertimbangkan suara mayoritas  masyarakat  guna  terbentuknya  masyarakat  yang  sejahtera  dan Desa yang berkembang.
2. Kepada  Aparat  Desa  Kaumbu  diharapkan  agar  selalu  meningkatkan semangat  untuk  mengembangkan  pelayanan  publik  sebagai  usaha  untuk memajukan  kehidupan  sosial  masyarakat  serta  berupaya  meningkatkan sumberdaya manusia (SDM),  keterampilan dan  kemampuan Aparat Desa, dan melengkapi sarana dan prasarana di Kantor Desa  sehingga hambatan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik dapat teratasi.

## DAFTAR PUSTAKA Buku
Betteng,  M.  2010, Upaya  Peningkatan  Kualitas  Pelayanan  Publik  Pada  PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sektor Pembangkitan Kendari . UHO Kendari..
Beratha,  I  Nyoman,  1992, Pembangunan  Desa  Berwawasan  Lingkungan .  Bumi Aksara Jakarta.
Desy Tri Unjung Sari, 2010, Terbentuknya Suatu Wilayah Kecamatan : Studi Kasus Kecamatan Sempol di Kabupaten Bondowoso, Fakultas Sastra Universitas Jember.
Elvike,  M.  D.  2010, Kebijakan  Pemekaran  Desa  Dalam  Meningkatkan  Pelayanan Kepada Masyarakat . UGM,Yogyakarta.
Huda, N. 2009. Otonomi Daerah. Cet. Kedua. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Juanda. 2007. Hukum Pemerintahan Daerah . Cet. Pertama. Balai Pustaka. Jakarta.
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  1995. Kamus  Bahasa  Indonesia .  Depdikbud. Balai Pustaka Jakarta.
Koentjaraninggrat, 2001, Kebudayaan Dan Mentalitas Pembangunan , PT Gramedia.
Lukman,  S.  2000, Manajemen  Kualitas  Pelayanan  Publik ,  STIA-LAN  Press, Jakarta.
Manan,  Bagir.  2002. Menyongsong  Fajar  Otonomi  Daerah .  Penerbit  Pusat  Studi Hukum
Moenir,  H.A.S., 2002  Manajemen  Pelayanan  Umum  di  Indonesia ,  Bumi  Aksara,, Jakarta.
Mohtar. 1997 Politik Birokrasi dan Pembangunan . Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Parera, F.M, dkk. 2000, Demokrasi Dan Otonomi, Mencegah Disintegrasi Bangsa . PT. Kompas Media Nusantara Jakarta.
Puspitosari. 2012. Filosofis Pelayanan Publik. Cet. Kedua. Setara Press. Malang.
Purwadarminto, 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Balai Pustaka, Jakarta.
Raharjo,  1999, Pengantar  Sosiologi  Pedesaan  Dan  Pertanian .  Gadjah  Mada University Press.Yogyakarta.
Ratnawati,  T.  2009. Pemekaran  Daerah .  Cet.  Pertama.  Pustaka  Pelajar.
Yogyakarta.
Rianto,  D.R.  2007. Peranan  Teknologi  Informasi  Dalam  Peningkatan  Pelayanan  di
Sektor Publik . Jurnal Nasional Teknologi . ISSN : 1978 – 9777.
Sadu, W. Tahir, I. 2006. Prospek Pembangunan Desa. Balai Pustaka Jakarta.
Syukuri,  F.  A.    2010. Standar    Pelayanan    Publik    Pemerintah    Daerah,Indonesia Quality Reserch Agency (IQRA). Kreasi Wacana. Tangerang, Banten Usman., 1995. Metode Penelitian Sosial . Bumi Aksara, Jakarta
Wasitiono, S. 2002. Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan. Citra Pindo,
Bandung.
Wijaya,  Rina,  2003, Forum  Pengambilan    Keputusan  dalam    Proses    Perencanaan Pembangunan  di  Era  Otonomi  Daerah  (Studi  Kasus  Di  Kelurahan  Jebres Kecamatan.,  Jebres    Kota    Surakarta), Tesis,    Magister  Perencanaan
Kota  dan  Daerah,  Universitas Gaaadjah Mada, Yogyakarta.
Waworuntu,    1997. Dasar-Dasar    Keterampilan    Abdi    Negara    Melayani Masyarakat . Gramedia, Jakarta.
Zainal,  M.  H.  2013. Pelaksanaan  Pemekaran  Desa  dan  Pengaruhnya  Terhadap Pelayanan Publik (Studi di Desa Kuang Baru Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur). Jurnal Ilmiah. 3 (4).

## Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia. Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 23 Tahun 2014.
------------.  Undang-Undang  Tentang  Pelayanan  publik.  UU  No.  25  tahun 2009.
------------.Keputusan  Menteri  Pendayagunaan    Aparatur  Negara  (MENPAN) Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
------------.Keputusan  Menteri  Pendayagunaan    Aparatur  Negara  (MENPAN)
Nomor  28  Tahun  2006  Tentang  Pembentukan,  Penghapusan, Penggabungan  Desa  Dan  Perubahan  Status  Desa  Menjadi Kelurahan.
-----------. Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 Tentang Desa.
-----------. UU No.6 tahun 2014 tentang Desa.