## Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam
Volume 1 Tahun 2020, p. xx-xx p- ISSN : 2086-1281  e-ISSN : 2657-2079 https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/tathwir
DEMONSTRASI DAN  DAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI; JALAN PENGABDIAN DI BAWAH TEKANAN DAN POLITISASI

## Muhamad Fajri, Siti Bunnayah
Dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi e-mail: muhammadfajri.kpi@gmail.com Mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi e-mail: sitymawaddah@yahoo.com

## ABSTRACT
Demonstrations  are  the  arteries  in  a  democratic  country.  In  a  democratic  state  system  there  is freedom of expression in public, one of which can be in the form of demonstrations. However, in the course  of  democracy  still  faces  many  obstacles  in  its  application.  Demonstrations  have  been  and have been carried out by the people in controlling the running of the government in Indonesia, but not  a  few  of  the  treatments  of  the  demonstrators  and  demonstration  activities  have  come  under pressure.  If  demonstrations  are  held  against  the  government,  they  are  often  politicized  and  the chain suppression is carried out. In fact, in the context of a democratic state, demonstrations are protected  by  the  Law  and  there  are  rules.  And  so  it  is  with  demonstrations  outside  of  the (anarchist)  Corporations  Act  also  has  set  sanctions.  The  method  used  in  analyzing  by  collecting some  reading  and  factual  data,  then  analyzed  how  the  actual  position  of  the  demonstration  in  a country  that  adheres  to  a  democratic  system.  By  understanding  the  nature  of  a  democracy,  a democratic state and demonstrations and the substance of the Tri Dharma of higher education, the demonstration  is  "halal"  in  the  context  of a  democratic  state,  and  that  is  also  part  of  the  form  of community service as contained in the Tri Dharma College. So, the Demonstration is one place for students to do one of the Tri Dharma of higher education, namely "Community Service", as well as being an instrument for community empowerment.
Keywords: Demonstration,  Democracy,  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi,  Community  Service, Empowerment.

## ABSTRAK
Demonstrasi  merupakan  urat  nadi  dalam  sebuah  negara  demokrasi.  Dalam  sistem  negara demokrasi  adanya  kebebasan  penyampaian  pendapat  di  depan  umum,  salah  satunya  bisa  dalam bentuk demonstrasi. Namun, dalam perjalanannya demokrasi masih menemui banyak kendala dalam penerapannya.  Demonstrasi  telah  dan  banyak  dilakukan  rakyat  dalam  mengontrol  jalannya pemerintahan  di  Indonesia  ini,  tapi  tidak  sedikit  pula  perlakuan  terhadap  para  demontsran  dan kegiatan  demonstrasi  mengalami  tekanan.  Jika  demonstrasi  dilakukan  terhadap  pemerintah,  maka sering  dipolitisasi  dan  dilakukan  penekanan  berantai.  Padahal  dalam  konteks  negara  demokrasi, demonstrasi  dilindungi  Undang-Undang  dan  sudah  ada  aturannya.  Metode  yang  digunakan  dalam menganalisis  dengan  mengumpulkan  beberapa  bacaan  dan  data  faktual,  kemudian  dianalisis bagaimana  sebenarnya  kedudukan  demonstrasi  dalam  sebuah  negara  yang  menganut  sistem demokrasi. Dengan memahami hakikat sebuah demokrasi, negara demokrasi dan demonstrasi serta substansi Tri Dharma perguruan tinggi, maka demonstrasi itu adalah “halal” dalam konteks negara demokrasi, dan itu juga bagian dari bentuk pengabdian masyarakat sebagaimana yang terkandung dalam Tri Dharma Perguruan tinggi. Jadi, Demonstrasi merupakan salah satu wadah bagi mahasiswa untuk melakukan salah satu Tri Dharma perguruan tinggi yaitu “Pengabdian Masyarakat”, sekaligus bisa menjadi salah satu instrumen untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.
Kata  Kunci: Demonstrasi,  Demokrasi,  Tri  Dharma  Perguruan  Tinggi,  Pengabdian  Masyarakat, Pemberdayaan.

## PENDAHULUAN
Pembunuhan
democration
enthusiastic kita akhir-akhir ini disebabkan  oleh  pandangan-pandangan, pemahaman,  dan  pernyataan  dari  pihak- pihak  yang  memegang  otoritas  terkait hangatnya  masalah  politik  di  Indonesia. Kerancuan  yang  terjadi  saat  ini  adalah cara  pandang  dan  memperlakukan “demonstrasi”  sebagai  instrumentasi demokrasi.  Mulai  dari  pandangan  yang berpijak  dengan  pemahaman  doktrin agama, seperti sebagian umat Islam yang memegang  otoritas  agama  (ustadz, ulama)  menyuarakan  dengan  lantang bahwa  demonstrasi  haram,  dilarang  dan menyelisihi  ajaran  Islam.  Kemudian  ada juga  tanggapan  terhadap  demonstrasi berupa  pernyataan  dari  pihak  otoritas negara,  yaitu  Mohammad  Nastir  sebagai Menristekdikti  (menteri  riset,  teknologi dan  pendidikan  tinggi)  Negara  Kesatuan Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia, memberikan tekanan kepada pihak rektor perguruan tinggi sehubungan dengan aksi demonstrasi  mahasiswa  turun  ke  jalan dalam  rangka  menyikapi  situasi  politik terkini. Tekanan itu, agar rektor melarang mahasiswanya  turun  ke  jalan  melakukan demonstrasi yang anarkis, dan dan ajakan dialog.  Namun  diucapkan  lagi  “ Saya harapkan  mahasiswa  dewasa  melihat  ini, bukan hanya menghadapi sesuatu dengan emosi. Saya harap mahasiswa mencermati apa yang didemo, saya harap jangan  kita  melakukan  gerakan  demo. Mahasiswa  kembali  ke  kampus  belajar dengan
baik” (Selasa, 24/09/2019).(Republika:2019)
Jelas dalam  ucapan  dia  “ saya  harap  jangan melakukan  gerakan  demo ”  ada  tendensi memberi  tekanan  untuk  demonstran, hingga  seruan  juga  diarahkan  kepada rektor.  Demonstrasi  adalah  hak  umum bagi  setiap  warga  negara,  dan  sudah memiliki  SOP  menurut  undang-undang, artinya demonstrasi adalah hak dan boleh dilakukan  oleh  setiap  warga  negara,  dan
jika  anarkis  sudah  ada  aturan  yang mengatur itu.
Sistem negara Indonesia dijalankan  dengan  demokrasi,  yang  di dalamnya tersedia salah satu wadah yaitu demonstrasi  merupakan alat  yang direstui dalam negara demokrasi. Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung segala instrumen yang musti ada  dalam  sebuah  negara  demokrasi. Salah satu adalah kebebasan menyampaikan  pendapat  dan  pikiran  di depan  umum,  seperti  dituangkan  dalam UUD  1945  pasal  28  dan  UU  No.  9  tahun 1998.  Artinya  demonstrasi  itu  legal dilakukan  oleh  siapa  saja  oleh  warga negara Indonesia.
Perguruan  tinggi  identik  dengan Tridharma, karena ini merupakan amanat negara  tertuang  dalam  UU  No.12  Tahun 2012  Pasal  1  Ayat  9.  Dosen  maupun mahasiswa dituntut agar bisa menjalankan Tridharma perguruan tinggi secara  proporsional.  Ilmu-ilmu  yang dikembangkan  di  dunia  kampus  serta dinamikanya  memberikan  pengetahuan baru kepada masyarakat kampus melalui kegiatan pendidikan. Kemudian pengetahuan  yang  didapat  di  kampus dijadikan  alat  menganalisis  fenomena dalam  lingkungan  dan  masyarakat  yang lebih  luas  bisa  dalam  bentuk  penelitian, maka diharapkan bisa memberikan angin segar dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat luas dalam bentuk pengabdian.
Berjalannya Tridharma perguruan  tinggi  dengan  harmonis  dan memberikan efek nyata kepada masyarakat  luas,  inilah  inti  dari Tridharma perguruan tinggi tersebut.
Pendapat  dan  pernyataan  yang punya  substansi  dan  tendensi  melarang, menekan  bahkan  mengharamkan,  tentu ini berlawanan dengan sistem demokrasi Negara  Kesatuan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia.  Kesenjangan,  antara idealnya  sebuah  negara  demokrasi  yang menjamin  lewat  UU  bahwa  demonstrasi
adalah  “halal”  dengan  fakta  dilapangan, berkenaan  dengan  beberapa  pernyataan, pendapat  dan  tekanan  dari  sebagian otoritas  tertentu.  Penulis  ingin  melihat dimana  pusaran  akar  masalah  sehingga kesenjangan  ini  muncul  ke  permukaan, dan  tidak  ada  respon  akademis  yang mencoba  mendudukkan  problem  ini dalam  kerangka  ilmiah,  seakan  dibiarkan kesenjangan  ini  muncul  dan  eksis  ke permukaan begitu saja.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian
dalam penelitian ini adalah melakukan pengumpulan  data,  analisis  data  dengan olahan  secara  filosofis  dan  teoritis.  Data- data  dikumpulka  dari  teks  bacaan  dan kejadian  faktual  yang  terdokumentasi baik dalam berbagai sumber bacaan, baik itu berita, jurnal amupun buku. Penelitian dengan  mertode  ini  disebut  dengan metode library  research ,  yaitu  peneliian literatur (kepustakaan). Setelah dianalisis maka  akan  ditarik  kesimpulan  dengan penejelasan yang argumentatif.

## PEMBAHASAN
1. Demokrasi
Etimologi  “demokrasi”  berasal dari  kata demos dan cratein. Kata demos maknanya rakyat atau penduduk dan sedangkan cratein atau cratos artinya kekuasaan atau kedaulatan.  Terjemahan  sederhana dari  gabungan  dua  kata  “ demos ”  dan
“ cratein ”    adalah  kekuasan  dan kedaulatan rakyat. Demokrasi merupakan  pemerintahan  kekuasaan, kedaulatan,  kebijakan,  dan  keputusan dan  yang  dijalankan  pemerintah berada  di  tangan  rakyat.  Para  ahli telah menyumbangkan buah pikirannya tentang apa itu demokrasi? dalam  konteks  terminologi,  sebagai berikut. (Rahmita Fauziana: 2006) Joseph A.Schmeter menyatakan, demokrasi adalah
sesuatu  keadaan  yang    telah direncanakan  dan  didesain,  bersifat institusional, dengan maksud tercapainya sebuah keputusan politik, yang  mana  rakyat  (individu)  diberi kekuasaan  untuk  memutuskan  cara perjuangan yang kompetitif berdasarkan  suara  rakyat.  Makna umum  disini  tampak  jelas,  bahwa demokrasi  adalah  kekuasaan  yang bersumber  dari  rakyat  dalam  artian dengan  memberikan  ruang  setiap rakyat  (individu)  untuk  ikut  andil dalam membuat keputusan politik.
a. Sidney Hook berpendapat, demokrasi  merupakan  sistem  yang dijalankan,  dan  itu  merupakan muara  dari  kesepakatan  dan keputusan  bersama  atas  nama rakyat  mayoritas.  Baik  keputusan rakyat  itu  bersifat  langsung  atau melalui  sistem  dan  siklus  tertentu secara  tidak  langsung.  Keputusan itu  bersifat  merdeka,  bebas  dari intervensi  apapun.  Berasal  dari rakyat yang telah dianggap dewasa baik  secara  psikologis  maupun konstitusional. Sidney Hook menekankan pada keputusan mayoritas  rakyat,  bebas,  baik langsung  maupun  tidak  langsung, dan rakyat dewasa.
b. Phillippe  C.  Schmitter  dan  Terry Lynn  Karl  mengatakan,  demokrasi adalah  suatu  sistem  pemerintahan yang  dijalankan,  dan  orang  yang diamanahkan untuk mengendalikan pemerintahan  tersebut  diberikan wewenang untuk bisa mempertanggujawabkan di hadapan  rakyat.  Tindakan  yang dimintai  pertanggungjawabannya oleh  rakyat  adalah  segala  yang dilakukannya  dalam  artian  selama dalam  ranah  kepentingan  publik dan  wilayah  publik.  Saluran  yang ditempuh rakyat dalam mengontrol pertanggungjawaban  pemerintah tersebut  bisa  melalui  persaingan
dan  kerjasama  dengan  beberapa perwakilan  yang    telah  ditunjuk mereka (rakyat).
c. Henry  B.  Mayo  menjelaskan, demokrasi  adalah  sebuah  sistem perpolitikan  yang  mana  kebijakan- kebijakan umum dibuat berdasarkan mayoritas suara rakyat  melalui  perwakilan  mereka, yang  diawasi  dan  dikontrol  secara efektif.  Kontrol  efektif  itu  salah satunya  melalui  pemilihan  secara periodik atas  dasar hak  persamaan dan kesamaan politik, dilangsungkan dalam suasana bebas  dan  terjaminnya  dalam kebebasan menentukan politiknya.
Pendapat  pakar  yang  telah diuraikan  di  atas,  dapat  diambil makna secara global bahwa demokrasi itu  adalah  keputusan  politik  bersama dalam sebuah negara atau pemerintahan, ditentukan oleh mayoritas suara rakyat melalui sistem dan  wakil  yang  telah  dipilih  dan dikontrol  langsung  ataupun  tidak langsung  oleh  rakyat  sesuai  dengan aturan yang disahkan secara konstitusional. Berarti negara demokrasi  adalah  negara  yang  mana kekuasaan  tertinggi  berada  di  tangan rakyat.  Segala  keputusan-keputusan politik  dalam  koridor  publik  sangat dipengaruhi  dan  ditentukan  oleh rakyat.
Abraham  Lincoln  mengatakan bahwa demokrasi adalah goverment of the  people,by  the  people,  and  for  the people.
Sebuah negara yang dijalankan dengan  sistem  demokrasi  hakikatnya adalah bahwa negara adalah pemerintahan rakyat, yang dijalankan oleh rakyat dengan dan melalui sistem yang  telah  ditentukan  dan  digariskan dalam  aturan  bernegera,  seperti perwakilan  rakyat  yang  ditunjuk secara  demokratis  dalam  sebuah
wadah  pemilihan  umum.  Kemudian kontrol dilakukan secara berkelanjutan  agar  tetap  terjaga keseimbangan  politik  dalam  sebuah negara  dalam  memenuhi  tujuan- tujuan  bernegera  yang  optimal. Negara demokrasi adalah menjalankan  segala  sesuatu  atas perintah rakyat dan semua keputusan kembali untuk kepentingan rakyat itu sendiri.
Memastikan keterkontrolan sebuah  negara  demokrasi  berjalan dengan  baik  perlu  dibuat  wadah  dan lembaga yang dianggap bisa menjalankan  keputusan  publik.  Silfia Hanani  dan  Susi  Ratna  Sari  mengutip Robert  A  Dahlan  dalam  Getara, setidaknya  ada  6  lembaga  yang dianggap perlu dan dibutuhkan untuk menjalankan negara dan pemerintahan dengan sistem demokrasi. (Silfi Hanani: 2015) a. Pejabat yang dipilih. Pemegang atau kendali  terhadap  segala  keputusan pemerintahan  mengenai  kebijakan secara konstitusional berada ditangan  pejabat  yang  dipilih  oleh warga  negara.  Jadi,  pemerintah demokrasi  modern  ini  merupakan demokrasi  perwakilan.  Orang  yang akan menjalankan roda pemerintahan  sebuah  negara  tentu ada  pejabat  yang  harus  ditunjuk dan  dipilih  rakyat  secara  legal  dan sah,  dan  konstitusional.  Zaman modern ini demokrasi yang banyak dijalankan adalah demokrasi perwakilan,  artinya  pejabat  yang ditunjuk oleh rakyat dianggap wakil yang  dipilih  rakyat,  dipandang cakap  dalam  mengurus  negara  dan menjalankan pemerintahan.
b. Pemilihan  umum  yang  jujur,  adil, bebas,  dan  berperiodik.  Mencapai hasil yang maksimal dalam berdemokrasi perlu diadakan sebuah saluran untuk mengungkapkan  kehendak  rakyat
dalam  keadaan  bebas  dan  tidak diintervensi.  Pemilu  (pemilihan umum)  dipandang  sistem  yang mumpuni  sebagai  saluran  yang menjamin transparansi dalam penyelenggaraan, jujur dalam pelaksanaan,  terpenuhinya  rasa keadilan  dalam  menyuarakan  hak politik,  bebas  menentukan  pilihan tanpa  gangguan  dan  tekanan  dari pihak manapun, dan serta dilakukan  secara  berkala  untuk menghindari  sistem  pemerintahan yang absolut, kontra dari demokrasi itu sendiri.
c. Kebebasan  berpendapat.  Rakyat harus dipastikan bebas dari tekanan serta intimidasi dari pihak manapun, agar kebebasan berpendapat  bisa  dilakukan  dalam negara demokrasi.
d. Akses informasi-informasi alternatif.  Rakyat  tidak  dikekang dalam  menerima  informasi  atau diharuskan  menerima  informasi dari  satu  corong,  lebih  parah  lagi corong itu ditentukan dan dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu. Rakyat memiliki alternatif dalam  memperoleh  informasi  dan kebebasan  itu  diberikan  seluas- luasnya.
e. Otonomi  sosialisasi.  Negara  harus menjamin  kebebasan  dalam  rakyat membentuk organisasi, perkumpulan  baik  berupa  partai atau perkumpulan kelompok- kelompok  tertentu.  Hak  kebebasan berserikat dan
berkumpul dipastikan  tidak  boleh  dicederai dalam sistem negara demokrasi
Hak  kewarganegaraan  yang inklusif.  Keadilan  sosial  dan  tanpa memandang  suku,  ras  turunan  harus diberlakukan  kepada  setiap  rakyat atau  warga  negara.  Sehingga  dalam kacamata  demokrasi  perlakukan
kepada  setiap  rakyat  adalah  sama dalam hak dan kewajibannya.
2. Sejarah demokrasi
Sistem demokrasi dalam sebuah  negara  diperkirakan  pertama kali  di  Yunani  pada  abad  ke-4  M. Corak  demokrasi  yang  diperlakukan saat itu oleh penduduk Yunani adalah demokrasi  langsung.  Rakyat  memiliki hak  untuk  membuat  aturan  dan kemudian  melaksanakan  aturan  yang telah  dibuat.  Orang-orang  yang memiliki hak pilih dan bisa menikmati dan  melaksanakan  sistem  demokrasi ini  hanya  bagi  penduduk  terdaftar sebagai  warga  negara  resmi  Yunani. Ada  beberapa  kalangan  yang  tidak diperbolehkan  ikut  serta  dalam demokrasi  langsung  yang  diterapkan saat  itu,  yaitu  anak-anak,  pedagang dan  pendatang  asing,  serta  budak. Demokrasi  langsung  ini  berjalan  di Yunani  dengan  penduduk  jumlahnya relatif  sedikit,  sekitar  300.000  orang. Sehingga,  demokrasi  di  sana  berjalan dengan  baik,  namun  akhirnya  sistem demokrasi langsung berakhir,
dikarenakan perebutan kekuasan oleh elit politik di kalangan pemerintah.
Eropa abad pertengahan, bercirikan dengan sistem dan struktur sosial  yang  feodal.  Perkembengan demokrasi  saat  itu  ditandai  dengan lahirnya sebuah piagam magna charta (piagam  besar).  Isi  piagam  tersebut, yang  mana  raja  Inggris  serta bangsawan  harus  mengakui  bahwa rakyat punya hak, dan kekuasaan raja dan  bangsawan  itu  terbatas  yang dilaksanakan  pemerintah  dan  hak asasi  manusia  merupakan  yang  lebih penting dari kekuasaan pemerintahan. Eropa  mengalami  perubahan  sosial budaya  dan  muncul  negara  nasional modern  pada  awal  abad-16  M. Reformasi dan renaissance adalah dua kejadian  yang  menandai  Eropa  abad awal  Eropa  dengan  negara  modern.
Eropa  barat  sudah  mulai  mengawali pemikiran rasionalisme akibat reformasi  dan renaissance tersebut. Dan  hal  ini  membuat  kebebasan berpikiran  semua  orang  dan  terbuka jalan  tentang  gagasan  di  bidang politik,  dengan  pernyataan  raja  dan bangsawan  tidak  boleh  mengabaikan dan  menyelewengkan  hak-hak  rakyat dalam politik. (Panjalu: 2017) Deklarasi kemerdekaan Amerika  tahun  1776  dan  Prancis tahun  1789  mempunyai  pengaruh besar  kepada  perkembangan  konsep demokrasi  di  Indonesia.  Konsep demokrasi  dalam  perkembangannya tidak  terlepas  dari  persamaan  hak  di depan  hukum  dan  hak  asasi  manusia, dan akhirnya menjurus  ke pemisahan eksekutif,  legislatif  dan  yudikatif.  Hal ini  juga  berkaitan  dengan  konsep negara  hukum.  Istilah  negara  hukum antara  negara  yang  menganut  hukum continental dan anglo-saxon itu berbeda,  yang  mana rechstaat bagi negera  hukum continental dan rule  of law bagi negara penganut anglo-saxon . (Benny Bambang: 2006)
Perkembangan  demokrasi  di Indonesia  sudah  melalui  perjuangan yang  sangat  panjang  dan  telah mengalami  beberapa  kali  perubahan. Perubahan  ini  dilakukan  untuk mendapatkan  suatu    jenis  sistem demokrasi  yang  paling  efektif  dalam pelaksanaan  pemerintahan  Indonesia yang  diharapkan  dapat  memperbaiki tatanan  kehidupan  negara.  Saat  ini Indonesia  memakai  sistem  demokrasi Pancasila,  adapun  perkembangan demokrasi  di  Indonesia  dapat  dilihat dari  beberapa  masa  sebagai  berikut: (Yudi Suparyanto: 2018)
a. Periode 1945-1949 Detik-detik  awal  merdeka serta terbentuknya Negara Kesatuan Negara Kesatuan Republik  Indonesia,  periode  awal tokoh pendiri bangsa dan
penyelenggara memiliki komitmen  yang  kuat  untuk menjadikan  negara  Indonesia bersistem demokrasi dalam politik.  Pendiri  bangsa  yakin bahwa  demokrasi  bukan  sekedar ide yang tidak terwujud,
melainkan  harus  diaplikasikan dalam  kehidupan  berbangsa  dan bernegara dalam Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Bicara demokrasi  pada  masa  awal  tidak banyak  bicara  hal-hal  yang  detail dan  bersifat  abstrak,  konsep  dan teoritis,  akan  tetapi  berbicara demokrasi  dalam  hal-hal  yang mendasar, seperti; pertama bagaimana demokrasi dalam politik,  bisa  memberikan  hak kepada  seluruh  warga  negara Indonesia  untuk  berperan  serta dan  punya  hak  dalam  politik tanpa  dibedakan  satu  dengan yang  lain. Kedua presiden  secara konstitusional  ada  kemungkinan menjadi  seorang  diktator. Ketiga , terbuka kemungkinan akan adanya  banyak  partai  politik untuk  menjadi  dasar  bagi  sistem partai yang berlaku di Indonesia.
b. Periode 1949-1959
Periode  selanjutnya,  tahap ini  dibuat  semacam  acuan  dasar dalam  hal  undang-undang  yang dikenal  dengan  Undang-Undang Dasar  Sementara  (UUDS)  untuk dijadikan sebagai landasan kosntitusional.  Ciri  dan  corak pemerintahan  pada  periode  ini adalah  corak  parlementer  dan juga  merupakan  masa  kejayaan parlementer dalam bingkai sejarah perpolitikan di Indonesia. c. Periode 1459-1965 Rentang tahun 1959 sampai  1965  corak  demokrasi  di Indonesia dikenal dengan pemerintahan  sistem  demokrasi terpimpin.  Ciri  khas  pada  era  ini
dengan dominasi presiden, peranan  parti  yang  terbatas, komunis  dan  pengaruhnya  begitu kuat,  dan  ABRI  sebagai  sistem pertahanan  Indonesia  memiliki peran  yang  luas  dalam  unsur sosial  dan  politik.  Kemudian tahun  1959  tanggal  5  Juli  keluar dekrit presiden
yang membubarkan konstituante dan memberlakukan  UUD  1945  yang sebelumnya  UUDS  1950,  dan  ini bertujuan untuk mengakhiri kebuntuan  politik.  Dalam  UUD 1945  jelas  tertuang  pernyataan bahwa  presiden  terpilih  bisa memimpin pada jabatannya selama  sekurang-kurangnya  lima tahun. MPRS No. III/1963 merestui presiden Soekarno menjadi  presiden  seumur  hidup, otomatis  melanggar  pembatasan waktu  lima  tahun  yang  tertulis dalam UUD 1945. Dan banyak lagi tindakan yang meyalahi ketentuan-ketentuan atas ketentuan  dasar  yang  telah disepakati.
d. Periode 1965-1998
Orde  baru  adalah  dimana masa pemerintahan yang dipegang oleh Soeharto. Pemerintahan  Soeharto  dimulai sejak  tahun  1967  atau  antara tahun  1966  dan  1968  setelah masa transisi yang dilalui pemerintah  Indonesia.  Demokrasi pada pemerintahan Soeharto tidaklah  berjalan  sesuai  dengan ruh-demokrasi  yang  seharusnya, karena paramater-parameter mencatat  bahwa  demokrasi  pada masa ini hanyalah semu. Instrumen-instrumen  demokrasi tetap  dijalankan  seperti  Pemilu,
yang  diadakan  secara  berkala sekedar hanya menunjukkan bahwa pemilihan presiden dengan cara  demokrasi.  Namun  hal  itu
sudah  direkayasa  sedemikian rupa  sehingga  hasilnya  selalu Soeharto  yang  terpilih  dan partainya  yang  selalu  menang dalam pemilihan umum. Dibentuk pula  badan  yudikatif  dengan maksud  bahwa  Pemilu  berjalan demokratis,  tapi  badan  yudikatif pun  sudah  dicampuri  dan  di bawah kendali presiden Soeharto. Pemerintahan Soeharto ini berjalan  sejak  tahun  1967  dan tumbang  tahun  1998.  Masa  ini demokrasi  secara  keseluruhan sangat  buruk,  dicederai  oleh pemerintah yang otoriter.
e. Masa Reformasi Tumbangnya Soeharto sebagai tampuk pimpinan
(presiden) negara Indonesia tahun 1988  oleh  demo  besar-besaran dari  rakyat  dan  mahasiswa  telah mengantarkan Indonesia ke dalam suasana  baru  dalam  melanjutkan perjuangan demokrasi.
Masa setelah  runtuhnya  rezim  Soeharto dikenal dengan reformasi. Semangat reformasi adalah merubah  bentuk  sistem,  tatanan suatu  institusi  dalam  hal  ini negara, alias meninggalkan tatanan  kuno  dan  memunculkan tatan  baru  dengan  harapan  bisa membawa  dampak  perubahan yang  signifikan  dalam  sebuah institusi negara.
Seiring munculnya  reformasi,  namun  di sisi lain rakyat dan elemen negara belum  begitu  paham  dengan demokrasi dan prakteknya, sehingga pengelolaan negara masih  belum  bagus  dalam  hal demokrasi. Memang, harapan baru akan  perubahan  terhadap  negara Indonesia  berada  di  pundak- pundak  warga  negara,  namun usaha  belum  membuahkan  hasil yang  ideal  bagi  sebuah  negara demokrasi. Sejak reformasi
Indonesia terus membangun
kembali
instrumen-instrumen demokrasi  yang  kuat,  dinamis dalam  mencapai  cita-cita  luhur bangsa yang berdemokrasi.
Demokasi  Indonesia  dalam kurun  70  tahun  terakhir,  bisa  kita gambarkan  dalam  beberapa  fase. (Jasu Ismadi : 2019)
a. Tahun1945-1949 harusnya negara Indonesia berlandaskan dengan  demokrasi  Pancasila dengan  UUD  1945,  realitanya demokrasi liberal.
b. Tahun  1949-1950  Indonesia dalam  format  konstitusi  RIS dengan demokrasi liberal.
c. Tahun 1950-1959 dengan memakai UUDS bercorak demokrasi liberal dengan banyak partai (multi-partai)
d. Tahun 1959-1965 dengan memberlakukan  kembali  UUD
1945  seharusnya  demokrasi Pancasila  bisa  berjalan  dengan baik,  tapi  wujudnya  malah dengan  demokrasi  terpimpin yang cenderung otoriter.
e. Tahun 1966-1968 dengan UUD
1945 masih menjalankan demokrasi Pancasila yang cenderung otoriter, dan:
f. Tahun  1998  hingga  sekarang berpondasikan  UUD  1945 diterapkan demokrasi pancasila, walau belum seperti demokrasi  yang  diinginkan, setidaknya menuju ke arah itu.
3. Demonstrasi Demokrasi bisa berjalan
dengan  baik  karena  ada civil  society.
Masyarakat madani atau yang disebut dengan civil  society merupakan gabungan individu yang seimbang dan bisa  menyelaraskan  diri  antara personal  dan  anggota  masyarakat. Demokrasi  bukan  disetir  penguasa sesuai selera personal atau
golongannya,  melainkan  dihidupkan dengan  kebersamaan  dan  andil bersama  masyarakat.  Instrumen  yang biasa  dan  umum  digunakan  dalam konsep  demokrasi  adanya  Pemilu, para  legislator,  perwakilan,  dan demonstrasi,  saluran  aspirasi  dan lainnya.  Sehingga  saran,  koreksi,  ide, dan kritik yang konstruktif merupakan  sebuah  keharusan  dalam demokrasi  demi  keberlangsungan demokrasi  dalam  sebuah  institusi (negara).  Artinya  demokrasi  adalah kepunyaan  publik,  bukan  pemerintah apalagi penguasa. (Jasu Ismadi : 2019, 44)
Salah  satu  jalan  partisipasi politik  yang  mendapatkan  perhatian besar  dari  publik  adalah  demonstari sebagai  wujud  aspirasi  dalam  skala besar.  Demonstrasi  berasal  dari bahasa  Inggris demonstration yang berarti  unjuk  rasa.    Di  dalam  Kamus Besar  Bahasa  Indonesia  demonstrasi memiliki  dua  arti,  yaitu  sebagai pernyataan  protes  yang  dikemukakan di  muka  umum,  dan  suatu  peragaan atau  pertunjukkan  tentang  cara melakukan dan melaksanakan sesuatu.  Demonstrasi  dapat  pula diartikan  sebagai  suatu  pergerakan protes yang dilakukan di muka umum untuk  menentang  suatu  kebijakan pemerintah
yang dianggap bertentangan bahkan merugikan masyarakat.  Demonstrasi  biasanya dilakukan  oleh  sekelompok  orang, seperti para petani, buruh,
masyarakat, dan sering dilakukan oleh mahasiswa.  Hal  ini  dikarenakan mahasiswa  merupakan  sekelompok massa  yang  memiliki  peran  dalam menyampaikan  aspirasi  masyarakat kepada pemerintah.
Pada  dasarnya  demonstrasi merupakan pilihan dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.  sesuai  dengan  UU  No.  9 tahun  1998  tentang  kemerdekaan
menyampaikan  pendapat  di  muka umum,  dapat  dilaksanakan  dengan unjuk rasa atau demonstrasi.  Undang- undang ini menjadi alasan utama para demonstran,  bahwa  demonstrasi  di negara Indonesia memang diperbolehkan  dan  telah  diatur  di dalam  undang-undang  tersebut  dan juga dijamin dalam pasal 8 UUD 1945 yang berbunyi “ Kemerdekaan berserikat dan
berkumpul, mengeluarkan  pikiran  dengan  lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan  undang-undang ”.  Di  dalam negara  demokrasi  setiap  individu berhak untuk menyampaikan aspirasinya  sendiri-sendiri.  Namun, demonstrasi  merangkul  masyarakat untuk meyampaikan aspirasinya secara  bersama  di  muka  umum, mengingat  apabila  aspirasi  dilakukan secara  individu  maka  bisa  dikatakan apa  yang  disampaikan  oleh  aspirator tersebut  tidak  akan  di  terima  begitu saja. Hal ini dikarenakan, demonstrasi biasanya  dilakukan  untuk  menentang kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan tujuan
negaranya  sehingga  apabila  aspirasi dilakukan  hanya  satu  orang  atau beberapa  orang  maka  bisa  saja  itu tidak dianggap atau tidak berarti apa- apa. Namun, jika aspirasi itu dilakukan oleh sekelompok massa dalam jumlah besar, maka itu merupakan peringatan kepada  pemerintah  bahwasanya  ada masalah  dalam  sistem  pelaksanaan pemerintahan  yang  akan  berdampak kepada kehidupan masyarakat. Sehingga pemerintah perlu mengoreksi kembali tentang bagaimana  sistematika  pelaksanan yang telah mereka lakukan selama ini.
Kehadiran demonstrasi di negara  demokrasi  bukanlah  sebuah masalah  melainkan  sebuah  hal  yang sangat wajar. Karena di dalam negara demokrasi,  demonstrasi  merupakan anak  kandung  dan  memang  harus
dilaksanakan  sebagai  bukti  bahwa masyarakat  peduli  terhadap  segala sesuatu  yang  terjadi  di  negaranya. Demonstrasi  tidak  hanya  terjadi  di negara Indonesia tapi juga di negara- negara lain. Sebab kehadiran demonstrasi  tidak  mutlak  berasal dari  negara Indonesia  sebagai penganut  sistem  politik  demokrasi.
Demokrasi telah dulu hadir di negara- negara luar yang dalam pelaksanaannya juga terjadi demonstrasi oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi dan juga penyampaian  hak  mereka  terhadap kebijakan pemerintah. Beberapa waktu terakhir, Indonesia menghadapi  aksi  demonstrasi  besar- besaran yang dilakukan mahasiswa di seluruh  penjuru  tanah  air.  Aksi  ini terjadi  karena  adanya  kebijakan pemerintah  yang  melemahkan  suatu peraturan hukum seperti RKUHP dan UU KPK. Sebagaimana kaum intelektual dan berpendidikan mahasiswa  merasa  bahwa    RKUHP dan  UU  KPK  ini  melemahkan  tugas KPK  dalam  pemberantasan  korupsi. Untuk  itu  mereka  menyuarakan pendapat bahwa mereka tidak setuju dengan  peraturan  yang  dibuat pemerintah, karena ini jelas berdampak  negatif  bagi  negara Indonesia. Selain  di  indonesia,  salah  satu contoh  negara  yang  dalam  beberapa waktu terakhir melakukan demonstrasi adalah negara
Hongkong.  Demonstrasi  ini  juga dilakukan  oleh  para  mahasiswa sebagai  pelopor  gerakan  yang  pro- demokrasi  dan  penolakan  RUU ekstradisi.
Ini menjadi suatu gambaran bahwa mahasiswa memiliki  peran  yang  sangat  besar terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah  yang  tidak  transparan dan merugikan kehidupan masyarakat.

## 4. Sistem  pemerintahan  politik  di Indonesia
Dalam
melaksanakan pemerintahan  politik,  suatu  negara menggunakan sistem yang membantu proses  pelaksanaan  pemerintahan. Sistem  yang  digunakan  suatu  negara berbeda-beda.  Penggunaan  sistem pemerintahan  politik  memberikan dampak  kepada  kemajuan  suatu negara  untuk  menjadi    lebih  baik. Maka  menjadi  hal  yang  wajar  jika suatu  negara  mengalami  perjuangan yang sangat panjang demi mendapatkan suatu sistem pemerintahan yang baik.
Ada  beberapa  macam  bentuk pemerintahan  yaitu:  (Jayadi  Nas: 2015)
a. Monarki, yaitu sistem pemerintahan  satu  orang  yang diabdikan untuk kepentingan umum atau seluruh rakyat.
b. Tirani,  yaitu  sistem  pemerintahan satu  orang  yang  diabdikan  untuk kepentingan pribadi.
c. Aristokrasi, yaitu sistem pemerintahan  oleh  sekelompok orang  yang  diabdikan  untuk kepentingan  masyarakat  umum atau seluruh masyarakat.
d. Oligarki, yaitu sistem pemerintahan  oleh  sekelompok orang  yang  diabdikan  untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu.
e. Demokrasi, yaitu sistem pemerintahan  oleh  banyak  orang yang diabdikan untuk kepentingan bersama bagi seluruh rakyat.
f. Mobokrasi, yaitu sistem pemerintahan  oleh  banyak  orang yang diabdikan untuk kepentingan sendiri  dan  cenderung  bersifat anarkis.
Indonesia  adalah  negara  yang menganut sistem pemerintahan
politik  demokrasi.  Dimana  sistem pemerintahan  dijalankan  oleh  orang banyak  demi  mencapai  kesejahteraan kehidupan    bersama  bagi  seluruh rakyat  Indonesia.  Dalam  pelaksanaan sistem  pemerintahan    demokrasi, rakyat  memiliki  kedudukan  tertinggi karena kekuasaan pemerintahan berada  di  tangan  rakyat.  sistem  ini pun didapatkan dari perjalanan politik pemerintahan  yang  cukup  panjang. Pada  akhirnya,  reformasi  menjadi langkah  awal  berjalannya  sistem pemerintahan  politik  demokrasi  di negara Indonesia.
Cerminan  praktik  demokrasi dalam masyarakat bisa dilihat apabila mempunyai nilai-nilai sebagai berikut. (Jayadi Nas: 2015)
a. Pertentangan, perselisihan pendapat diselesaikan secara damai dan melembaga. Demokrasi memberikan  ruang  atas  banyak pendapat dan perbedaaan pandangan, dan jalan penyelesaiannya  dengan  dialog dan permufakatan serta musyawarah. Sehingga perselisihan,  pertentangan,  silang pendapat  dan  pandangan  yang diselesaikan  musyawarah  bisa melahirkan  konsensus  baru  yang disepakati bersama.
b. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam  masyarakat  harus  dijamin berjalan damai dan tidak menimbulkan gejolak dan pertikaian  yang  dekonstruktif  dan merusak.
c. Pergantian pemimpin harus melalui mekanisme yang jelas dan berskala  berlandaskan  bahwa semua  masyarakata  mempunyai hak yang sama. Demokrasi menganggap  tidak  wajar  jika pergantian pemimpin berdasarkan ketururan,  ras,  suku,  otoriter  dan coup d’feat (perebutan kekuasaan).
d. Mengurangi  tensi  intimidasi  dan tekanan aktif maupun masif dalam menyelenggaakan demokrasi. Sehingga  kaum  minoritas  tidak menjadi  korban  dan  pasif  dalam penyelenggaraan demokrasi.
e. Memandang  dan  mengakui  bahwa perbedaan  dan  keanekaragaman adalah hal wajar.
f. Menjamin tegaknya keadilan. Dalam  masyarakat  demokratis, keadilan merupakan cita-cita bersama yang menjangkau seluruh anggota masyarakat.
g. Keadilan  dan  menciptakannya adalah  tujuan  sistem  demokrasi. Tidak  membedakan  keadilan  satu dengan yang lain, semua mendapatkan  hak  yang  sama dalam keadilan.
5. Tri dharma perguruan tinggi Perguruan tinggi adalah tempat bagi  mahasiswa  untuk  menambah pendidikan  dan  juga  sebagai  tempat mengembangkan  kemampuan  diri untuk  diimplementasikan  ke  dalam kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa dan  bernegara.  Perguruan  tinggi memiliki  tiga  tugas  yang  harus diwujudkan dalam pelaksanaan perubahan  generasi  bangsa  menuju Indonesia yang lebih baik. Tri Dharma perguruan  tinggi    merupakan  tiga pilar yang harus dilakukan oleh dosen maupun  mahasiswa  sebagai  generasi muda,  intelektual  dan  berpengaruh besar  terhadap  kemajuan  bangsa Indonesia.  Sehingga  mahasiswa  perlu menyadari  dan  memahami  serta melaksanakan  Tri  Dharma  perguruan tinggi sebagai ideologi hidup mahasiswa. Setiap  perguruan tinggidi Indonesia  harus  mampu  melahirkan orang yang mampu mengiplementasikan Tri Dharma perguruan  tinggi    dalam  kehidupan sosial.
Salah  satu  tujuan  nasional bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alenia keempat,    bahwa  salah  satu  tujuan nasional  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan  bangsa.  Mencerdaskan bangsa bukan hanya sekedar memberikan  pendidikan  saja,  yang paling penting dari pendidikan adalah bagaimana orang-orang terdidik merealisasikan  hasil  didikan  yang  dia dapat  di  dalam  kehidupan,  sehingga berdampak  baik  bagi  kehidupan bangsanya.  Mengenai  Tri  Dharma perguruan tinggi telah diatur didalam UU  No.12  Tahun  2012.  Untuk  itu  kita perlu  mengenal    lebih  luas  mengenai Tri Dharma perguruan tinggi.
Tri Dharma perguruan tinggi tersebut adalah sebagai berikut. (Bukman Lian : 2020) a. Pendidikan Pendidikan merupakan salah  satu  investasi  yang  sangat penting untuk menyiapkan sumber  daya  manusia  (SDM) khususnya  dalam  persaingan  di era
globalisasi. Melalui pendidikan,  bangsa  Indonesia akan  mampu  merencanakan  dan menyiapkan  tenaga  terdidik  yang mempunyai kemampuan bersaing dengan  negara  lain.  Dengan begitu,  perguruan  tinggi  memiliki peran  yang  sangat  penting  dalam menyiapkan sumber daya manusia  (SDM)  yang  bermutu guna memenuhi kebutuhan pembangunan.
b. Penelitian
Penelitian  dalam  dunia perguruan tinggi, kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan  menggunakan  kaidah dan metode ilmiah secara sistematis  untuk  memperoleh informasi,  data,  dan  keterangan yang berkaitan dengan
pemahaman  dan  pembuktian kebenaran  atau  ketidakbenaran suatu  asumsi  atau  atau  hipotesis di bidang ilmu pengetahuan.  Ilmu yang  dikuasai  melalui  proses pendidikan  di  perguruan  tinggi harus  diimplementasikan  dan diterapkan. Salah satunya caranya yaitu dengan melakukan penelitian.  Penelitian  mahasiswa bukan hanya akan mengembanggkan diri mahasiswa itu sendiri,namun juga memberikan manfaat bagi kehidupan bangsa.
c. Pengabdian masyarakat Mahasiswa  adalah  lapisan kedua dalam relasi kemasyarakatan,  yaitu  berperan sebagai penghubung antara masyarakat    dan  pemerintah. Mahasiswa  sebagai  yang  paling dekat dengan masyarakat memahami  secara  jelas  kondisi masyarakat tersebut. Maka mahasiswa akan menjadi pelindung  serta  pembela  segala sesuatu  yang  terjadi  di  dalam kehidupan bermasyarakat.
6. Analisa  hubungan  antara  demokrasi, demonstrasi dan Tri Dharma perguruan tinggi
Hangatnya  permasalahan  politik yang terjadi di negara  Indonesia pada saat  ini  mengakibatkan  adanya sebagian pihak-pihak pemegang otoritas  negara  maupun  agama  yang membuat  perlakuan  dan  pandangan buruk  mengenai  demonstrasi  dalam sistem pemerintahan demokrasi
Republik  Indonesia.  Bahkan  beredar pula  ceramah  agama  oleh  sebagian ustadz  di  youtube  (2020)    bahwa demonstrasi sama
dengan pemberontakan  dan  tidak  boleh dilakukan  dengan  mengemukakan hadits  yang  intisarinya  bahwa  untuk menasehati  penguasa  bukan  di  depan
umum  tapi  dengan  empat  mata. Pemahaman demonstrasi sama dengan  pemberontakan, sama dengan (selalu)  anarkis,  dan  sama  dengan gangguan dan pengrusakan merupakan  pemahaman  yang over generalisasi. Keberagaman pandangan terhadap  demonstrasi,  baik  pendapat yang dilatarbelakangi doktrin (keyakinan)  atau  politik  boleh  saja terjadi.  Namun,  pandangan  itu  tidak boleh  sampai  mengganggu  makna bahkan melabrak hakikat demonstrasi  yang  sah  menurut regulasi yuridis dalam Negara Kesatuan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia, yaitu kemerdekaan menyampaikan  pendapat  di  muka umum  dalam  UU  No.  9  Tahun  1988. Pada  pasal  9  ayat  1  (a)  dinyatakan salah  satu  bentuk  penyampaian pendapat di muka umum adalah unjuk rasa atau demonstrasi.
Memang dalam sejarah Indonesia, telah dari awal mengikrarkan  diri  untuk  menjadi negara pemerintahan berbentuk demokrasi. Walaupun perjalanan demokrasi terseok-seok, jatuh bangun untuk  benar-benar  atau  setidaknya memaksimalkan
penerapaan demokrasi  di  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  dari  waktu  ke waktu.  Namun  penodaan  demokrasi dalam  perjalanan  sejarah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  selalu ada  baik  kategori  berat  sedang  dan ringan, salah satunya berkutat dengan perlakukan terhadap pelaku demonstrasi.    Sejak  zaman  orde  baru (orde baru), sampai sekarang, demonstrasi  selalu  menjadi  momok bagi  penguasa,  walau  kita  tidak pungkiri  bahwa  demo  ada  yang anarkis, tapi jangan sampai melakukan  penekanan  kepada  semua pendemo bahkan menekannya dengan
segala  instrumen  yang  dimiliki penguasa.
Terlepas  pandangan  terhadap demonstrasi  dari  sisi  penguasa  dan sisi  sebagian  doktrin  agama,  kita harus  pahami  bahwa  demonstrasi merupakan alat yang “dihalalkan” oleh Negara  Kesatuan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  sebagai  negara dengan  sistem  demokrasi.  Tegas  dan jelas,  menyampaikan  pendapat  di depan  umum,  salah  satunya  dalam bentuk  demonstrasi  dibolehkan  oleh UU  dan  bagi  yang  anarkis  berlaku hukuman  tertentu  sesuai  dengan aturan  yang  belaku.  Jika,  UU  telah mengatur  demonstrasi  denan  SOP yang  ada,  dan  begitu  pula  bagi  yang anarkis,  maka  tidak  perlu  rasanya memberi  tekanan  “berantai”  kepada masyarkat,  khususnya  mahasiswa. Tekanan  berantai  disini  Penguasa  - Menteri  -  Rektor  -  Mahsiswa  (objek). Mungkin  terkesan  hanya  berupa himbauan,  namun  himbauan  yang mencoba mencederai makna demonstrasi dan
bertendensi mengamankan  “kekuasaan”,  tentulah bukan  pilihan  yang  bagus.  Baiknya biarkan  saja  demonstrasi  dilakukan, dan jika ada yang anarkis biarkan juga hukum yang memprosesnya. Ibaratnya,  jika  ada  tebu  yang  “busuk” satu ruas, jangan dihimbau pula orang untuk  tidak  makan  tebu,  biarkan  saja mereka  yang  akan  memisahkan  ruas yang  bagus  dengan  ruas  busuk tersebut.
Dalam  menganlisis  hubungan demokrasi,  demonstrasi  dan  Tri Dharma  perguruan  tinggi,  akan disusun  beberapa  premis  untuk menemukan hubungan-kait satu dengan yang lain. Premis  pertama,  Indonesia merupakan
negara demokrasi. Pernyataan  ini  tertuang  dalam  UUD 1945  bahwa  “ Kedaulatan  berada ditangan  rakyat  dan  dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar”. Jelas Indonesia  adalah  negara  demokrasi, yang  mana  kedaulatan  di  tangan rakyat,  dan  ini  merupakan  hakikat demokrasi  yang  mengatakan  bahwa demokrasi  adalah  dari,  untuk  dan dikendalikan oleh rakyat.
Premis  kedua,  demonstrasi merupakan  salah  satu  bagian  dari demokrasi.  Demonstrasi  adalah  salah satu jalan rakyat untuk mempengaruhi kebijakan dan putusan pemerintah  yang  telah  dipilih  rakyat, jika  jalan  lain  menemui  jalan  buntu dan  tidak  efektif.  Jadi,  demonstrasi dan  demokrasi  adalah  dua  hal  yang berkelindan , dan tidak dapat dipisahkan, kalau demonstrasi dipisahkan  dengan  demokrasi,  maka itu  adalah pseudo -demokrasi,  alias demokrasi semu.
Premis ketiga, Perguruan tinggi wajib melakukan Tri Dharma perguruan tinggi. Tri Dharma peguruan tinggi terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian  masyarakat.  Umumnya, pengabdian  masyarakat  diartikan turun  kepada  masyarakat  memberi penyuluhan,  ceramah, skill untuk menambah wawasan dan produktifitas  masyarakat,  itu  tidak salah,  namun  tidak  hanya  itu. Pengabdian  masyarakat  hakikatnya karena  ilmu  dan  pengetahuan  yang didapat  di  kampus  sebuah  perguruan tinggi, masyarakat kampus harus bisa memberikan  efek  perbaikan  kepada kehidupan  masyarakat  luas  lewat jalan yang disebut pengabdian masyarakat. Jika ruh pengabdian masyarakat  itu  adalah  memberikan perbaikan  dan  manfaat  kepada masyarakat, maka memberikan pembelaan, bantuan dan menyampaikan  suara  masyarakat kepada  pemerintah  lewat  jalan demonstrasi  adalah  bentuk  sebuah
“Pengabdian  masyarakat”  yang  bisa dilakukan  oleh  masyarakat  kampus dalam  konteks  ini  yaitu  mahasiswa. Contoh, tidak cukup misalnya mahasiswa  pertanian  memberikan penyuluhan  tentang  bagaimana  cara bertani  yang  baik,  sedangkan  di  sisi lain  petani  malah  terganggu  dan terancam oleh regulasi-regulasi pemerintah  yang  ada,  katakanlah regulasi  tidak  pro-rakyat  (petani), sehingga  bisa  merugikan  masyarakat petani.  Misalnya  jika  pemerintah membuat  regulasi  impor  beras  yang melebihi  kebutuhan  dalam  negeri,  ini tentu  berdampak  bagi  petani  beras, karena harga beras bisa anjlok. Dalam kasus ini yang dibutuhkan petani tidak saja  penyuluhan,  dan  pemberian skill bagaimana  cara  bertani,  tapi  juga adalah  bagaimana  regulasi-regulai pemerintah  memihak  petani  dan menguntungkan  petani.  Hal  ini  bisa diwujudkan  jika  ada  “corong”  yang bisa menyampaikan kebutuhan realita petani  di  lapangan  kepada  pihak pembuat  regulasi  (DPR,  Pemerintah). Corong  ini  bisa  dibuat  dalam dilakukan  oleh  mahasiswa  lewat demonstrasi kepada pihak pemerintah (yang  membuat  regulasi),  sehingga suara  petani  bisa  disalurkan  dan disampaikan  kepada  pemerintah,  dan (harapan)  bisa  merubah  regulasi  dan (mungkin) mengganti dengan regulasi yang  lebih  menguntungkan  petani. Pemerintah  yang  telah”diingatkan” melalui  demonstrasi  oleh  mahasiswa, bisa memberikan respon baik terhadap  tuntutan  dan  kebutuhan petani  di  lapangan,  sepanjang  logis dan  terukur.  Pemerintah  yang  telah “diingatkan”,  tentu  terbuka  juga peluang pemerintah akan lebih paham dan  bisa  merancang  regulasi,  dan skema  aturan  yang  bisa  lebih memberdayakan  masyarakat  tepat sasaran dan berdaya guna.
Kajian-kajian  pemberdayaan juga telah membahas bahwa pemberdayaan  adalah  memberikan daya  kepada  masyarakat  yang  “tidak berdaya” sehingga menjadi “berdaya”. Salah  satu  penyebab  masyarakat tidak  berdaya  karena  daya  yang  ada dipegang  atau  diambil  banyak  oleh pemerintah.  Ibarat  energi,  ⅔  energi diambil dan dipegang pemerintah dan ⅓  energi  diberikan  ke  rakyat, sehingga  rakyat  tidak  bisa  leluasa melakukan penguatan untuk kehidupannya  jika  energi  yang  dia punya hanya sedikit. Maka salah satu tugas  oleh  pelaku  pemberdayaan adalah  menekan  pemerintah  untuk bisa  mentransfer  dan  memberikan “daya”  yang  lebih  besar  lagi  kepada masyarakat,  sehingga  masyarakat dengan energi baru yang ditambahkan  bisa  lebih  berdaya dalam meningkatkan kualitas kehidupan dengan sumber daya yang ada. Dan, demonstrasi yang dilakukan untuk menekan pemerintah agar bisa membagi  “daya”  kepada  masyarakat disisi  lain  adalah  bentuk  pengabdian masyarakat
kampus (oleh mahasiswa)  sebagai  wujud  dari  Tri Dharma perguruna tinggi.

## KESIMPULAN
Beberapa  kesimpulan  yang  dapat ditarik  dalam  tulisan  ini,  antara  lain adalah:
1. Demonstrasi  merupakan  salah  satu bentuk  dan  wadah  pengabdian masyarakat  yang  bisa  dilakukan mahasiswa  dalam  memperjuangkan perubahan-perubahan  ke  arah  yang positif  bagi masyarakat dan rakyat.
2. Demonstrasi mempunyai nilai signifikansi yang kuat dalam pengabdian kepada masyarakat,
karena  bersifat  luas,  dan  bisa mempengaruhi  kebijakan  yang  lebih besar  dan  luas,  sehingga  bisa  juga membawa  perubahan  yang  besar
kepada  masyarakat  dalam  skala  luas baik secara kuantitas maupun kualitas.
3. Demonstrasi  merupakan  salah  satu instrumen untuk melakukan pemberdayaan  masyarakat,  dalam artian  sebagai  alat  untuk  menekan pemerintah dalam
membuat kebijakan  yang  membuat  masyarakat yang  awalnya  “tidak  bedaya”  menjadi berdaya  lewat  pembagian  “daya”  dari pemerintah dsb.
4. Penekanan  yang  dilakukan  menteri atau  pihak  otoritas  ke  pihak  kampus, merupakan suatu yang paradoks  atau bertentangan  dengan  UU  tentang demonstrasi.
5. Melarang  dan  memberikan  sanksi ataupun penekanan kepada mahasiswa atau kampus yang menyelenggarakan demonstrasi merupakan  bukti  bahwa  pemerintah atau  otoritas  tertentu  tidak  mengerti dengan prinsip demokrasi.
6. Pemerintah,  masyarakat,  mahasiswa dan perguruan tinggi harus memahami dan mempraktikkan budaya  demokrasi  dengan  baik  dan benar,  terutama  memandang  dan menyikapi demonstrasi secara proporsional.
7. Demonstrasi  adalah  urat  nadi  dari demokrasi. Untuk itu harus dibebasakn  dari  belenggu  tekanan, intimidasi  dan  politisasi  sebagian penguasa dan elit politik.
8. Jika  para  demonstran  melakukan pelanggaran  dari  tatacara  melakukan demonstrasi,  Undang-udangan  telah mengatur  itu,  dan  biarkan  saja penegak  hukum  yang  memproses sesuai dengan  ketentuan hukum yang berlaku. Tidak perlu ada seruan untuk tidak  melakukan  demonstrasi,  karena itu  adalah  hak  dasar  rakyat  di  dalam negara demokrasi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Bukman
Lian, “ Tanggung Jawab Tridharma Perguruan Tinggi Menjawab  Kebutuhan  Rakyat” Prosiding Seminar Nasional Program  Pascasarjana  Universitas
PGRI Palembang, 2019
Hanani, Silfia, Susi Ratna Sari, Ilmu Sosial Budaya  Dasar, Buku  belum diterbitkan (Batusangkar, 2015) https://www.republika.co.id/berita/nasi onal/politik/pybq4m377/menristek- minta-rektor-arahkan-mahasiswa-balik- ke-kampus,  diakses  tanggal  18  Maret 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=7I9a XoO3GvI, diakses 5 April 2020
Irawan,  Benny  Bambang, “Perkembangan Demokrasi  Di  Negara  Indonesia” , Hukum Dan Dinamika Masyarakat , Vol.5 , No . 1, 2006
Ismadi,  Jasu, Demokrasi  Tiang  Negara ,
(Tangerang: Delta Edukasi Prima,2019) Nas,  Jayadi,  “ Diskursus  Kepemimpinan PemerintahanKontemporer” Goverment: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 8 No. 1, 2015 Panjalu Wiranggani, Demokrasi , (Yogyakarta: Relasi Inti Media,2017)
Rahmita  Fauziana,  Demokrasi, Hak  Asasi Manusia,  dan  Masyarakat  Madani , (Jakarta  Selatan:  ICCE  UIN  Syarif Hidayatullah, 2006)
Suparyanto, Yudi , Demokrasi di Indonesia, (Klaten: Cempaka Putih,2018)