## PENERIMAAN PBB-P2 SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
Zawil Fitra, Tri Sukirno Putro, dan Lena Farida Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru
Abstract: Admission of P2 and its Contribution to Local Original Income. This study aims to find out and analyze the implementation of PBB P2 organized by the Dumai City Revenue Service in terms of policy aspects, administrative aspects and financial aspects, the development of PBB revenue P2 and its contribution to the Original Revenue. This study used descriptive qualitative method. The research informant is the head and staff of the Dumai City Revenue Ser- vice. Data collection techniques are interviews, questionnaires and documentation. Methods of data analysis using performance measurement analysis with the approach of PBB PBB amount P2 with approach of policy aspect, administration aspect and financial aspect. The results show that the largest contribution of PBB-P2 to local taxes began in 2013 and 2014.
Keywords: local tax, PBB-P2, PAD
Abstrak: Penerimaan PBB P2 Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui dan menganalisis pelaksanaan PBB P2 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Kota Dumai ditinjau dari aspek kebijakan, aspek administrasi dan aspek keuangan, perkembangan penerimaan PBB P2 dan kontribusinya terha- dap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Informan penelitian adalah kepala dan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Dumai. Teknik pengum- pulan data adalah wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Metode analisis data  menggunakan analisis pengukuran kinerja dengan pendekatan jumlah penerimaan PBB P2 dengan pendekatan aspek kebijakan, aspek administrasi dan aspek keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstribusi terbesar PBB-P2 terhadap pajak daerah dimulai sejak tahun 2013 dan tahun 2014.
Kata kunci: pajak daerah, PBB-P2, PAD
PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 ten- tang Perimbangan Keuangan antara Pemer- intah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka daerah memiliki wewenang yang semakin luas untuk memberdayakan dirinya. Peny- elenggaraan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Terse- lenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha un- tuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri, yaitu dengan upaya meningkatkan
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Rahmawati, 2009). Upaya-upaya yang diperlukan un- tuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan profesionalisme sumber daya manusia dan lembaga-lembaga publik di daerah dalam mengelola sumber daya daerah untuk imple- mentasi desentralisasi fiskal secara dinamis dan bertanggung jawab, serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata. Disamping itu un- tuk meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah harus dilaksanakan secara kompre-
hensif dan terintegrasi mulai dari aspek per- encanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehing- ga otonomi yang diberikan kepada daerah akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian otonomi daerah me- lalui  desentralisasi  fiskal  dan  kewenangan daerah diharapkan dapat memberikan kelel- uasaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan desen- tralisasi diharapkan pemerintah daerah lebih mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat daerah sehingga dapat mengantarkan masyarakat di daerah menjadi lebih sejahtera.
UU tentang Pajak Daerah dan Retri- busi Daerah membawa banyak perubahan, salah satunya terkait dengan mekanisme pengelolaan PBB P2 yang diserahkan ke- pada masing-masing daerah. Tata cara pen- galihan PBB P2 sebagai pajak daerah telah diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No- mor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Ta- hun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pen- galihan PBB P2 sebagai Pajak Daerah. Per- aturan bersama tersebut kemudian ditinda- klanjuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD, dimana pelim- pahan kewenangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) yang pengelolaannya sebelumnya pada pemerintah pusat diserahkan sepenuh- nya kepada pemerintah daerah, sesuai pasal 182 ayat 1, dilaksanakan selambat-lambat- nya 1 Januari 2014. Pengalihan kewenan- gan pengelolaan PBB P2 dimaksudkan agar meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, transparansi dan pengawasan dari masyara- kat. Dengan pengalihan tersebut maka keg- iatan pendataan, penilaian, penetapan, pen- gadministrasian, pemungutan dan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) akan diselenggara- kan oleh Pemerintah Daerah.
Pelaksanaan persiapan pengelolaan PBB P2 di Kota Dumai sudah dilakukan sejak tahun 2012 antara lain Pemerintah Kota Dumai telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 2 Ta- hun 2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Perda ini mengatur secara rinci mengenai PBB P2 karena ke- wenangan pemungutan dan pengelolaan pajak seluruhnya ada ditangan Pemerin- tah Daerah. Sebagai tindak lanjut pengali- han tersebut Pemerintah Kota Dumai telah menerima pelimpahan pemungutan PBB P2 yang diserahkan oleh Kepala Kantor Pajak (KKP) Pratama Dumai kepada Pemerintah Kota Dumai melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BA-005/WPJ.02. KP.05/2013 tanggal 30 Januari 2013. Dalam BAST tersebut dinyatakan bahwa Pemerin- tah Kota Dumai mengelola PBB P2 sebesar Rp45.244.782.283,00. Pengelolaan PBB P2 yang diserahterimakan tersebut mengharus- kan Pemerintah Kota Dumai untuk melaku- kan validasi data, baik atas objek pajak maupun besar pajak yang dipungut. Dalam rangka validasi data Pemerintah Kota Du- mai membentuk tim percepatan validasi ob- jek pajak PBB P2 berdasarkan Surat Kepu- tusan Kepala Dinas Pendapatan Kota Dumai Nomor 26/Dispenda-Sekr/2014 tanggal 14 September 2014. Menurut data yang dilansir Kement- erian Dalam Negeri, tahun 2013 Indonesia memiliki 511 kabupaten/kota yang akan mengambil alih pengelolaan kewenangan pemungutan PBB P2. Kenyataannya pada tahun 2013 baru terdapat 123 pemda yang telah melakukan pengalihan PBB P2 men- jadi pajak daerah. Padahal sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) pe- limpahan kewenangan pengelolaan PBB P2 kepada pemerintah daerah sesuai pasal 182 ayat 1, dilaksanakan selambat-lambatnya 1 Januari 2014. Kemungkinan besar per 2014 belum semua pemda telah melakukan pen- galihan pengelolaan PBB P2.
Berdasarkan fenomena tersebut, maka pertanyaan penelitiannya adalah bagaima- na perkembangan penerimaan PBB-P2 dan konstribusinya pada pajak daerah dan pendapatan asli daerah Kota Dumai?. Desentralisasi saat ini telah menjadi perhatian pokok dan merupakan fenomena bagi negara-negara di dunia, baik di nega- ra berkembang maupun di negara-negara maju. Desentralisasi seakan menjadi suatu resep atas kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi suatu negara. Negara-negara di Eropa Timur dan Tengah saat ini banyak yang mengalami proses transisi dalam membenahi sistem keuangan pemerintah daerah dan perim- bangan keuangan pusat dan daerah. Saat ini banyak negara yang merubah tata pemer- intahannya dari sentralistik menuju desen- tralistik termasuk Indonesia (Halim, 2009). Kebijakan desentralisasi yang merupakan reformasi pada tingkat struktur pemerin- tahan dan pengelolaan pemerintah daerah disebut dengan otonomi daerah (Halim, 2009). Bentuk dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah salah sa- tunya tentang pengelolaan jenis pajak yang sebelumnya dikelola pemerintah pusat yang pada saat ini diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Abdullah (2000) kontribusi pendapa- tan asli daerah terhadap total penerimaan daerah relatif kecil dan pada umumnya total penerimaan daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumban- gan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini  menyebabkan daerah kabupaten/kota sangat tergantung pada pemerintah pusat. Rendahnya kontribusi pendapatan asli dae- rah terhadap total penerimaan daerah bukan disebabkan oleh karena secara struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang potensial, akan tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang kurang berpihak kepada daerah, contoh pajak-pajak yang gemuk menjadi kewenangan Pemer- intah Pusat, misalnya PPN dan Pajak Peng-
hasilan (PPh). Pajak Bumi dan Bangunan yang efektif akan menciptakan sumber penerimaan yang kuat bagi pemerintah daerah dan mengu- rangi ketergantungan dari pemerintah pusat, disamping Pajak Bumi dan Bangunan atau property tax mempunyai potensi pendapatan yang tinggi (Kelly, 2013). Namun demikian Pajak Bumi dan Bangunan termasuk jenis pajak yang sulit dalam pengadministrasian- nya dan mempunyai efesiensi pemungutan yang rendah karena jumlah objek pajaknya yang cukup banyak.
Penelitian ini bertujuan untuk menge- tahui perkembangan penerimaan PBB-P2 dan konstribusinya pada pajak daerah dan pendapatan asli daerah (PAD).

## METODE
Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif. Informan pene- litian adalah kepala dan pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Dumai. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Dokumen yang digunakan dalam yaitu adalah Laporan Keuangan Audited Kota Dumai sebelum dan setelah pelimpahan PBB P2 yakni TA 2011 s.d 2014 dan data pendukung yang didapatkan dari BPS;
2. Pemberian kuesioner kepada Kepala Di- nas Pendapatan Dumai Kota Dumai mau- pun pegawai di Dinas Pendapatan Dae- rah Kota Dumai; dan
3. Melakukan Wawancara kepada Dinas Pendapatan Dumai Kota Dumai maupun pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Kota Dumai.
Metode analisis data adalah kualitatif untuk menganalisis jumlah pendapatan PBB P2 dengan melihat tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Dumai dan pengelolaan pemungutan PBB P2 oleh Pemerintah Kota Dumai dan analisis kuanti- tatif untuk menganalisis kontribusi pendapa- tan PBB P2 terhadap Pendapatan (PAD) dan Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kota Dumai. Analisis kuantitatif kontribusi pendapatan PBB P2 menggunakan formu-
lasi matematis yang akan menghasilkan rasio dari kontribusi pendapatan PBB P2, adapun formula:

## HASIL
Perkembangan Pendapatan PBB P2 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kota Dumai selalu mengalami peningkatan. Perkembangan pendapatan PBB P2 Kota Dumai dapat dilihat me- lalui tabel 1 berikut ini:

## Tabel 1. Perkembangan PBB P2 Kota Dumai
No Tahun Pendapatan (Rp) Perkembangan (%) 1 2011 17.676.850.893,00 0,00 2 2012 27.981.210.696,00 58,29 3 2013 26.532.599.177,96 -5,18 4 2014 28.766.331.890,00 8,42 Sumber: LKPD Kota Dumai Berdasarkan perhitungan tabel 1 diatas menunjukkan bahwa PBB P2 selalu mengal- ami peningkatan meskipun angka peningka- tannya berfluktuasi. peningkatan paling be - sar terjadi pada Tahun 2012 yakni mencapai 58,29 persen dibandingkan dengan Tahun 2011. Pada tahun 2013 terjadi penurunan pendapatan PBB P2 disebabkan masa tran- sisi peralihan pengelolaan dan pemungutan PBB P2 dari pemerintah pusat ke Pemerin-
tah Kota Dumai. Peningkatan pendapatan PBB P2 diyakini akan melebihi tahun-tahun sebelumnya seperti yang dibuktikan pada Tahun 2014 sudah mengalami peningkatan sebesar 8,24 persen setelah PBB P2 dikelola oleh Pemerintah Kota Dumai.

## Kontribusi PBB P2 terhadap PAD
Kontribusi masing-masing struktur ter- hadap PAD Kota Dumai dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

## Tabel 2. Kontribusi struktur PAD terhadap PAD Kota Dumai
No Tahun Komponen Realisasi (Rp) Kontribusi thdp PAD (%) 1 2012 PAD 115.395.704.130,44 Pajak Daerah 18.063.484.828,0 15,65 Retribusi Daerah 45.268.787.235,73 39,23 Kekayaan Daerah yang dipisahkan 2.409.189.984,00 2,09 Lain-lain Pendapatan daerah yg sah 49.654.242.082,71 43,03 2 2013 PAD 157.466.165.080,85 Pajak Daerah 65.838.398.158,96 41,81 Retribusi Daerah 35.670.087.062,94 22,65 Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1.755.832.085,00 1,12 Lain-lain Pendapatan daerah yg sah 54.201.847.773,95 34,42 3 2014 PAD 153.223.679.194,87 Pajak Daerah 59.239.052.067,00 38,66 Retribusi Daerah 25.666.742.448,54 16,75 Kekayaan Daerah yang dipisahkan 3.068.167.380,00 2,00 Lain-lain Pendapatan daerah yg sah 65.249.717.299,33 42,58 Sumber: LKPD Kota Dumai
Berdasarkan tabel 2 tersebut menunjukkan sebagai berikut:
a. Tahun 2012 kontribusi terbesar dalam struktur terhadap PAD Kota Dumai adalah pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 43,03 persen, sedangkan pendapatan pajak daerah be- rada pada posisi ketiga kontribusi dalam struktur PAD.
Kontribusi pendapatan pajak daerah yang kecil tersebut antara lain disebabkan pendapatan PBB P2 belum dialihkan ke Pemerintah Kota Dumai. b. Tahun 2013 kontribusi terbesar dalam struktur PAD adalah pendapatan pajak daerah sebesar 41,81 persen.
c. Tahun 2014 kontribusi terbesar adalah adalah pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 42,58 persen, se- dangkan pendapatan pajak daerah berada di posisi kedua dalam kontribusi struktur PAD yakni sebesar 38,66 persen.
Untuk menghitung kontribusi PBB P2 terhadap PAD Kota Dumai dilakukan den- gan cara menghitung rasio antara jumlah PAD dan pendapatan PBB P2. secara rinci jumlah kontribusi PBB P2 terhadap PAD dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

## Tabel 3. Kontribusi PBB P2 terhadap PAD
No Tahun PAD (Rp) PBB P2 (Rp) Kontribusi (%) 1 2013 157.466.165.080,85 26.532.599.177,96 16,85 2 2014 153.223.679.194,87 28.766.331.890,00 18,77 Sumber: LKPD Kota Dumai Berdasarkan tabel 3 diatas menun- jukkan kontribusi PBB P2 terhadap PAD terbilang cukup kecil dengan kisaran sebe- sar 16,85 persen dan 18,77 persen dari to- tal pendapatan PAD. Kecilnya persentase kontribusi tersebut disebabkan kontribusi
struktur lain, khususnya dari pajak-pajak yang termasuk dalam struktur pajak daerah sebagai penyumbang tersbesar PAD Kota Dumai Tahun 2013 dan 2014. Adapun kon- tribusi masing-masing pajak dalam pajak daerah dapat dilihat dalam tabel 4 berikut:

## Tabel 4. Kontribusi PBB P2 terhadap Pajak Daerah
No Struktur Tahun 2013 Tahun 2014 Pendapatan (Rp) thd Pajak Daerah (%) Pendapatan (Rp) thd Pajak Daerah (%) 1 Pajak Hotel 1.374.085.740,00 2,09 1.747.025.947,00 2,95 2 Pajak Restoran 1.663.037.181,00 2,53 3.043.149.692,00 5,14 3 Pajak Hiburan 179.985.410,00 0,27 349.173.152,00 0,59 4 Pajak Reklame 652.363.628,00 0,99 882.048.964,00 1,49 5 Pajak Penerangan Jalan 11.564.566.552,00 17,57 13.283.397.225,00 22,42 6 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 2.980.000,00 0,00 0,00 0,00 7 Pajak Parkir 0,00 0,00 102.731.200,00 0,17 8 Pajak Air Bawah Tanah 379.277.124,00 0,58 782.504.603,00 1,32 9 Pajak Sarang Burung Walet 238.826.000,00 0,36 190.665.000,00 0,32 10 Bea Perolehan hak Atas Tanahdan Bangunan (BPHTB) 23.250.677.346,00 35,31 10.092.024.394,00 17,04 11 PBB P2 26.532.599.177,96 40,30 28.766.331.890,00 48,56 Jumlah 65.838.398.158,96 100,00 59.239.052.067,00 100,00
Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dili- hat dari jumlah pendapatan PBB P2 pada Ta- hun 2013 adalah Rp26.532.599.177,96 atau berkontribusi sebesar 40,30 persen terhadap pendapatan pajak daerah. Jumlah kontri- busi ini adalah jumlah kontribusi terbesar terhadap pendapatan pajak daerah. Pada Tahun 2014 jumlah pendapatan PBB P2 adalah sebesar Rp28.766.331.890,00 atau berkontribusi sebesar 48,56 persen terhadap pendapatan pajak daerah. Besarnya jumlah pendapatan dan kontribusi PBB P2 terhadap pajak daerah membuktikan adanya keuntun- gan yang diterima Pemerintah Kota Dumai dengan adanya peralihan pengelolaan PBB P2 dari pajak pusat menjadi pajak daerah.

## Kendala-kendala dalam pelaksanaan
PBB P2 Database PBB P2 Pengalihan pengelolaan PBB P2 men- jadi pajak daerah tidak menutup terjadinya permasalahan pada database PBB P2. Per- masalahan tentang database PBB P2 meru- pakan permasalahan yang utama, dimana Kota  Dumai  harus  melakukan  identifikasi, verifikasi,  validasi  dan  pemutakhiran  atas database PBB P2 tersebut. Database yang ada sekarang memunculkan permasalahan berkaitan dengan objek dan subjek pajak. Permasalahan yang sering dijumpai yaitu: 1) Surat Pemberitahuan Pajak ganda;
2) Wajib pajak salah nama;
3) Objek pajak tidak sesuai luasnya;
4) Objek pajak yang tidak jelas lokasinya; dan
5) Objek pajak yang seharusnya tidak di- tagih.
Pada masa sebelum pelimpahan PBB P2 ke daerah, kewenangan daerah masih ter- batas pada tugas membuat penagihan PBB P2 sehingga pelayanan keberatan wajib pa- jak, permohonan perubahan data belum tun- tas diselesaikan oleh KPP Pratama Dumai. Seiring dengan beralihnya pengelolaan PBB P2 ke daerah maka permasalahan database ini menimbulkan gelombang keberatan wa- jib pajak kepada daerah pada saat pertama kali pelaksanaan PBB P2 sebagai wajib pa- jak.

## Intensif Pemungutan
Permasalahan intensif pungutan juga berpotensi menimbulkan permasalahan dan menghambat kelancaran dan keberhasilan daerah dalam pengalihan pengelolaan PBB P2. Pemberian intensif PBB P2 berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perim- bangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditetapkan 9% se- mentara itu pada saat peralihan pengelo- laan PBB P2 menjadi pajak daerah maka pengelolaannya mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan re- tribusi daerah yang didalamnya mengatur besaran intensif pemungutan maksimal 5%. Besarnya penurunan intensif pungutan ini potensi menimbulkan penuruan kinerja pen- gelolaan PBB P2 di daerah, para kolektor yang biasanya menerima intensif pemung- utan berupa upah pungutan sebesar 9% ha- rus menerima hanya 5% akibat pengalihan pengelolaan PBB P2 di Tahun 2013.
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Permasalahan timbul pada saat ke- wenangan penetapan NJOP dialihkan ke daerah, kenaikan NJOP berdasarkan pe- nilaian dan pemutkhiran data yang dilak- sanakan oleh pemerintah daerah menimbul- kan resistensi oleh wajib pajak. Sehingga butuh sosialisasi yang gencar oleh pemer- intah daerah untuk memberikan kesadaran kepada wajib pajak untuk memahami alasan dan pemutakhiran nilai NJOP tersebut.

## Proporsi Anggaran Daerah
Dengan peralihan kewenangan pen- gelolaan PBB P2 di Tahun 2013, maka alokasi dana perimbangan khususnya dari komponen dana bagi hasil pajak akan jauh berkurang, akibat dari tidak diterimanya lagi beberapa komponen dana bagi hasil pajak Tahun 2013.

## Kesiapan Personil dan Kelembagaan
Permasalahan kesiapan personil pen- gelolaan PBB P2 menjadi pajak daerah menjadi tantangan yang harus dihadapi,
mengingat keterbatasn aparatur yang masih dimiliki daerah baik dari sisi kualitas mau- pun kapasitas personil aparatur yang akan melaksanakan pengelolaan PBB P2 mulai dari tahapan perencanaan sampai kepada penagihan dan evaluasi.

## PEMBAHASAN
Pengalihan PBB P2 a.  Lokasi Objek PBB P2 berada di daerah kota/kabupaten dan aparat pemerintah daerah jelas lebih mengetahui dan lebih memahami karakteristik dari objek dan subjeknya sehingga kecil kemungkinan wajib pajak untuk dapat menghindar dari kewajiban membayar PBB P2.
b. Objek PBB P2 yang tersebar diseluruh wilayah Republik Indonesia dengan berbagai permasalahan yang cukup menyita perhatiaan pengelola PBB P2, dengan kata lain pemerintah pusat in- gin lebih konsentrasi dalam pemenuhan target penerimaan pajak pusat tanpa di- bebani hal-hal yang ditimbulkan oleh pengelolaan PBB P2.

## Peralihan Penatausahaan PBB P2
Sebagaimana diketahui bahwa PBB yang dikelola oleh pemerintah pusat terba- gi atas lima sektor yaitu sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan dan per- tambangan. Namun dari lima sektor tersebut berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tentang PDRD, yang dilimpahkan pengelolaan- nya kepada pemerintah daerah hanya PBB sektor perdesaan dan perkotaan atau lebih dikenal dengan PBB P2. Terhitung tanggal 30 Januari 2013, PBB P2 tidak lagi dike- lola oleh Direktorat Jenderal Pajak melain- kan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Dumai sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor BA-005/WPJ.02. KP.05/2013 tanggal 30 Januari 2013. Hal tersebut mengacu kepada pada UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 77 mengenai peralihan PBB P2 dari Pemerintah Pusat ke Pemerin- tah Daerah dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pede-
saan dan Perkotaan (PBB P2). Kota Dumai telah melakukan langkah-langkah persiapan dalam rangka peralihan kewenangan PBB P2 tersebut.

## Kontribusi PBB P2 terhadap PAD
Struktur PAD terdiri atas pajak dae- rah, retribusi daerah, kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. setiap struktur tersebut memiliki jumlah kontribusi yang berbeda terhadap PAD setiap tahunnya. Seperti yang dijelas- kan sebelumnya bahwa peralihan pengelo- laan dan pemungutan PBB P2 pada Kota Dumai terjadi pada Tahun 2013. Jumlah konstribusi PBB-P2 pada pajak daerah pada tahun 2013 adalah 40,3 % dan pada tahun 2014 sebanyak 48,56 %. Hal ini menunjuk- kan konstribusi PBB-P2 cukup besar terha- dap pajak daerah, walaupun konstribusinya terhadap total pendapatan asli daerah ke- cil. Hasil penelitian ini didukung oleh ha- sil penelitian Sonny Hartono (2012), dan penelitian Subekti (2014) bahwa pengali- han PBB-P2 dapat meningkatkan pajak dan pendapatan asli daerah, walaupun mencapai persentase yang maksimal.

## SIMPULAN
Pemerintah pusat melalui KKP Prata- ma Dumai berdasarkan UU Nomor 28 Ta- hun 2009 tentang Pajak Daerah dan Re- tribusi Daerah pelimpahan penatusahaan PBB P2 kepada Pemerintah Kota Dumai yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapa- tan Daerah (Dispenda) Kota Dumai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pelim- pahan penatausahaan PBB P2 berdasarkan BAST Nomor BA-005/WPJ.02.KP.05/2013 tanggal 30 Januari 2013. Berdasarkan pe- limpahan tersebut, maka Pemerintah Kota Dumai melakukan penatausahaan atas PBB P2 yang dimulai dari pendataan wajib pa- jak, objek pajak sampai dengan dilakukan pemungutan atas PBB P2 sebagai salah satu komponen pendapatan daerah.
Adapun dasar hukum yang jadi dasar Kota Dumai melakukan penatausahaan PBB P2 yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor
Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor 3, Juli 2017 : 334-341
2 Tahun 2012 tanggal 29 Juni 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Kontribusi terbesar PBB P2 terhadap Pajak Daerah dimulai Ta- hun 2013 dan Tahun 2014 sangat besar dan selalu mengalami peningkatan. Kontribusi pada Tahun 2013 sebesar 40,30 persen dan Tahun 2014 sebesar 48,56 persen. Dalam struktur PAD, PBB P2 merupakan penyum- bang kontribusi pendapatan sebesar 16,85 persen pada Tahun 2013. Sedangkan pada Tahun 2014 kontribusi PBB P2 mengalami peningkatan yakni sebesar 18,77 persen. Pelimpahan penatausahaan PBB P2 kepada Pemerintah Kota Dumai secara langsung meningkatan penerimaan PAD Kota Dumai dan juga penyumbang kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak daerah Kota Du- mai. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan PBB P2 di Kota Dumai. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kota Dumai dengan peralihan pengelolaan PBB P2 sebagai berikut: 1) Permasalahan pemutakhiran database
PBB P2;
2)  Pemungutan PBB P2;
3)  Menurunnya intensif pemungutan (upah pungut);
4)  Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); dan
5) Keterbatasan Sumber Daya Manusia
(SDM) Akrual.

## DAFTAR RUJUKAN
Halim, Abdul, (2009). Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Rahmawati, Farida, 2008.  Desentralisasi Fiskal:  Konsep, Hambatan dan Pros- pek. Malang, Penerbit Bayumedia.
Rahmawati, Rina. 2009. Analisis Pengaruh
Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sumedang. Bogor: Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB
Sonny Hartono (2012), Evaluasi Pelaksa- naan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Salah Satu Sumber Pendapataan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo.
Nining Subekti (2012), Evaluasi Pelaksa- naan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB- P2) Di Surakarta.