INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 6628-6640 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Analisis Kinerja BPD Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Pada Pembangunan di Desa Ombulodata Kabupaten Gorontalo Utara
Fatma Utuli 1 ✉ , Saleh Al Hamid 2 , Udin Hamim 3
Prodi PPKn, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo
Email: fatmautuly@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  kinerja  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam menampung aspirasi masyarakat pada pembangunan Desa Ombulodata, Kabupaten Gorontalo Utara. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan anggota BPD dan masyarakat setempat, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku referensi, jurnal, dan sumber informasi lainnya yang  relevan.  Teknik  pengumpulan  data  meliputi  observasi,  wawancara,  dan  dokumentasi.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat dinilai cukup baik. BPD  aktif  dalam  menyuarakan  ide  dan  gagasan  masyarakat  terkait  pembangunan  desa,  meskipun tidak semua aspirasi langsung dapat terlaksana. Rapat internal dengan pemerintah desa menjadi salah satu langkah yang dilakukan BPD untuk membahas aspirasi tersebut. Tanggapan dari para anggota BPD,  aparat  desa,  dan  masyarakat  setempat  menunjukkan  bahwa  BPD  menjadi  tempat  aduan masyarakat ketika ada keluhan atau aspirasi terkait pembangunan desa. Faktor pendukung kinerja BPD meliputi  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  memberikan  masukan  dan  aspirasi  kepada  BPD,  serta responsifnya  pemerintah  desa  dalam  merespons  aspirasi  tersebut.  Namun,  terdapat  faktor penghambat dalam kinerja BPD, yaitu keterbatasan alokasi anggaran dana desa, yang menyebabkan tidak semua aspirasi masyarakat dapat terlaksana. Untuk itu, Disarankan untuk meningkatkan alokasi anggaran dana desa guna mendukung aspirasi masyarakat, melakukan sosialisasi yang lebih intensif tentang  peran  BPD  dan  pentingnya  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  pembangunan  desa,  serta meningkatkan  komunikasi  internal  dan  koordinasi  antara  BPD  dengan  pemerintah  desa.  Langkah- langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat pada pembangunan Desa Ombulodata, Gorontalo Utara, untuk kemajuan yang lebih baik.
Kata Kunci: Kinerja; BPD; Aspirasi; Desa Ombulodata

## Abstract
This study aims to analyze the Village Consultative Body’s (BPD) performance in accommodating the community’s  aspirations  in  the  development  of    Ombuladata  Vilagge,  North  Gorontalo  Regency. Primary data sources were obtained through interviews with BPD members and local residents, while secondary data were obtained from books, journals, and other relevant sources of information. Data collection  techniques  included  observation,  interviews,  and  decumentation.  The  research  findings indicate  that the  performance of  the  BPD in  accommodating community  aspirations is  considered quite good. The BPD is active in voicing the ideas and suggestions of the community regarding village development,  although  not  all  aspirations  can  be  immediately  fulfilled.  Internal  meetings  with  the village government are on of the steps taken by the BPD to discuss these aspirations. Responses from BPD  members,  village  officials,  and  local  residents  indicate  that  the  BPD  serves  as  a  forum  for community grievances when complaints or aspirations are related to village development. Supporting factors for BPD performance include the active participation of the community in providing input and aspirations to the BPD as well as the responsiveness of the village government in addressing these aspirations. However, there  are inhibiting factors in BPD performance, namely the limited allocation of village fund budgets, which prevent not all community aspirations from being reyalized. Therefore, it is recommended that the allocation of village fund budgets be increased to support community aspirations and conduct more intensive socialization about the role of the BPD and the importance of active community  participation  in  village development.  Moreover, it is  recommended  that internal communicatio and coordination between the BPD and the village governmet be inproved these steps are expected to enhance the performance of the BPD in accommodating community aspirations in the development of Ombulodata Village, North Gorontalo Regrncy, for better progress Keywords: Perforrmance;BPD;Aspirations;Ombulodata Village

## PENDAHULUAN
Undang undang No. 6 Tahun 2014 desa merupakan satu kesatuan wilayah adat yang  diberikan  kewenangan  oleh  pemerintah  pusat  untuk  mengatur  serta  mengurus wilayahnya  sendiri.  penekanan  terhadap  kewenangan  desa  ialah  mencakup  peraturan tentang  tata  kelola  desa,  perencanaan  dan  pembangunan  desa.  berkenaan  dengan  hal tersebut, (Wardana, 2019) mengemukakan bahwa, desa memiliki kapasitas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya serta menjalankan otonomi seluas-luasnya termasuk  dalam  hal  hak  asal  usul  masyarakat  desa.  Secara  historis,  konstruksi  hukum Peraturan Desa menjadi penting pasca era reformasi dengan diaturnya permasalahan ini dalam  tiga  Undang-Undang,  yaitu  Undang-Undang  Nomor  22  Tahun  1999  tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Desa memiliki hak otonom untuk mengelola dan memutuskan masalah-masalah yang  berkaitan  dengan  kepentingan  masyarakat  desa;  pertama  wewenang  untuk menentukan dan merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, kedua wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber-sumber pendapatan dan keuangan desa, seperti retribusi, pajak, dan sumber lainnya. ketiga wewenang untuk membangun dan memelihara fasilitas umum seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan lainnya,  keempat  wewenang  untuk  mengelola  dan  melestarikan  lingkungan  setempat, termasuk memantau dan membatasi aktivitas-aktivitas yang merugikan lingkungan. Yang kelima  Desa  memiliki  wewenang  untuk  mempromosikan  pendidikan  dan  kesejahteraan masyarakat  setempat,  termasuk  membantu  memfasilitasi  akses  pendidikan  dan  layanan kesehatan bagi masyarakat. Nadir, (2013).
Desa     adalah     suatu     perwujudan     geografis     yang ditimbulkan   unsur- unsur   fisiografis   sosial   ekonomi, politis,    dan    kultural    yang    terdapat  didalamnya hubungan    dan    pengaruh    timbal    balik    dengan    daerah-daerah  lain.  Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan  fungsi    pemerintahan. Desentralisasi menempatkan peran desa agak lebih besar dalam memenuhi layanan publik kepada masyarakatnya. Tentu hal ini, tidak hanya berada pada pundak pemerintah desa saja, tetapi juga lembaga pemerintahan desa, salah satunya Badan Permusyawaratan. Pada dasarnya,  Badan  Permusyawaratan  Desa  berfungsi  sebagai  lembaga  check  and  balance dalam  sistem  pemerintahan  desa  dalam  pengawasan  berupa  monitoring  dan  evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa (Agung,2020).
Badan  Permusyawaratan  Desa  merupakan  mitra  pemerintah  desa  yang  solid dalam  membangun    dan    mensejahterakan    rakyat.    Pemerintah    Desa    dan    Badan Permusyawaratan  Desa    diharapkan    bisa    membawa    kemajuan    dengan    memberikan pengarahan    dan    masukan  dalam    membangun    pemerintahan    desa    menjadi    baik (Istiqomah, 2015). Badan Permusyawaratan Desa     juga     merupakan     pemegang     dan pelaksana sepenuhnya   kedaulatan   masyarakat   desa   dan   BPD berperan   bukan sebagai   perpanjangan   tangan   dari pemerintah,     tetapi     lebih     merupakan     wakil dari masyarakat    sekaligus    perantara    antara    masyarakat dengan  pemerintah  desa. Pada  PP  No  72  tahun  2005 Pasal   35   tercantum   hak   dan   kewajiban   Badan Permusyawaratan Desa,   yakni menyerap,  menampung, menghimpun,  menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa  berfungsi membahas  dan  menyepakati rancangan  peraturan  desa bersama kepala   desa,   menyalurkan   dan   menampung aspirasi    masyarakat,    serta    melakukan    pengawasan terhadap kinerja kepala desa (Ratnasari,2008).
Badan    Permusyawaratan    Desa    merupakan    mitra pemerintah   desa   yang solid   dalam   membangun   dan mensejahterakan  rakyat. Pemerintah  Desa  dan  Badan Permusyawaratan    Desa    diharapkan    bisa    membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan  dan  masukan  dalam  membangun  pemerintahan  desa  menjadi  baik.  Badan Permusyawaratan  Desa  yang  disingkat  BPD  ini  adalah  penjelmaan  dari  segenap  warga masyarakat      dan  merupakan  lembaga  tertinggi  Desa.  Kehadiran  BPD  yang  merupakan lembaga    perwujudan  demokrasi  dalam  penyelenggaraan    pemerintahan    desa  dapat dianggap  sebagai  parlemen desa  dan  sebagai  lembaga  yang  baru  di desa  pada  era otonomi daerah di Indonesia wajarlah jika  masih terdapat kelemahan-kelemahan    dalam hal pengaturan BPD itu sendiri dan kedepannya diharapkan dapat dilakukan perubahan- perubahan    untuk    lebih menjamin   eksistensi   lembaga   Badan Permusyawaratan Desa sebagai   lembaga legislatif   desa   dan   terciptanya   pendidikan   demokrasi pada   sistem pemerintahan   desa   sebagai   instrumen terkecil dari sistem pemerintahan di Indonesia (Firdaus, 2011).
Kinerja  Badan  Permusyawaratan  Desa  adalah  penampilan  atau  unjuk  kerja  atau prestasi.  Kinerja  pada    outcome    yang    dihasilkan    yang  diperoleh          setelah          suatu pekerjaan     atau     aktivitas dijalankan   selama   kurun   waktu   tertentu (Istiqomah, 2015). Badan  Permusyawaratan  Desa  tidak  semata-mata  hanya  melakukan  pengawasan,  tetapi juga bertindak menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Terkait aspirasi ini, anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya menampung dan  menyampaikan  aspirasi  masyarakat  secara  lisan  tetapi  juga  tulisan.  Tulisan  yang dimaksud, Badan Permusyawaratan Desa harus menjalankan tata tertib administrasi dalam tata  kelola  aspirasi  masyarakat  sehingga  mereka  dapat  merumuskan  evaluasi  maupun monitoring secara terukur dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat desa (Agung, 2020). Berdasarkan  hasil  obsrvasi  awal  peneliti  didesa Ombulodata Kec. Kwandang mengenai Kinerja BPD Sejak Tahun 2018-2022 menemukan bahwa  terdapat  beberapa  hal  yang  mana  BPD  belum  dapat  melaksanakan  tugas    dan kewajiban  secara  baik.  Sebagaimana  keluhan  masyarakat  bahwa  BPD  dipandang  belum cukup baik dalam menampung aspirasi masyarakat pada program-program yang berada di desa. Dengan demikian hal ini sangat menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan kajian penelitian  yang  berkutat  pada  Kinerja  BPD  itu  sendiri.  Diketahui  secara  bersama  bahwa Badan  Permusyawaratan  Desa  merupakan  bagian  dari  penyelenggara  pelayanan  publik. Maka dari itu, mereka juga harus dapat mengimplementasi kewajibannya sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik di pedesaan.
Beberapa  bentuk  permasalahan  yang  ditemui  peneliti  adalah  bentuk  pengeluhan masyarakat tentang keadaan akses dalam desa yang selalu dikeluhkan masyarakat kepada pihak  BPD,  namun  ternyata  kurang  mendapatkan  atensi.  Selain  itu,  bentuk  aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa yang sering disampaikan masyarakat melalui BPD adalah  pembangunan  infrastruktur  dalam  desa,  Sumber  daya  alam  serta  keterlibatan masyarakat  dalam  program-program  yang  ada.  Berdasarkan  UU  Nomor  37  Tahun  2008 tentang  Ombudsman  RI,  bahwa  mereka  memiliki  kewenangan  dalam  mengawasi penyelenggaraan BPD karena merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan. Dalam Pasal  15  huruf  e,  penyelenggara  berkewajiban  memberikan  pelayanan  yang  berkualitas sesuai  dengan  asas  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Dalam  konteks  BPD,  yaitu memberikan dan melaksanakan layanan terkait aspirasi masyarakat desa.
Dengan mendorong pada salah satu tugas dan fungsi BPD terkait aspirasi masyarakat, hal  ini  bertujuan  untuk  menempatkan  lembaga  ini  kembali  pada  marwahnya.  Dalam beberapa  laporan  yang  masuk  ke  Ombudsman  RI  masih  ditemukan  dugaan  bentuk maladministrasi  yang  dilakukan  oleh  BPD  karena  bertindak  di  luar  fungsi  dan  tugasnya berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Oleh  sebab  itu,  Badan  Permusyawaratan  Desa  tidak  seharusnya  menempatkan  dirinya sebagai oposisi dari pemerintah desa maupun memutuskan sesuatu di luar ketentuan yang berlaku. Atas dasar permasalahan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat pada pembangunan desa di desa ombulodata kabupaten gorontalo utara.

## METODE PENELITIAN
Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tujuan  untuk  mengungkap  kinerja  Badan  Permusyawaratan  Desa  dalam  menampung aspirasi  masyarakat  pada  kegiatan  pembangunan  Desa  Ombulodata,  Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan responden dari Badan Permusyawaratan Desa dan masyarakat setempat, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku referensi,  jurnal,  dan sumber informasi  lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi untuk mengamati kondisi langsung di lapangan, wawancara untuk mendapatkan informasi mendalam, dan dokumentasi untuk memperoleh data dari berbagai sumber terkait. Analisis data dilakukan melalui  tahapan  pengumpulan,  reduksi,  penyajian,  dan  pemeriksaan  keabsahan  data dengan  menggunakan  ketekunan  pengamatan,  triangulasi,  dan  penarikan  kesimpulan. Penelitian dilaksanakan di Desa Ombulodata selama dua bulan sebagai lokasi penelitian
utama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kinerja  BPD  Dalam  Menampung  Aspirasi  Masyarakat  Pada  Pembangunan  Desa  di  Desa Ombulodata Kabupaten Gorontalo Utara
Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat pada  pembangunan  desa  dapat  didefinisikan  sebagai  kemampuan  dan  efektivitas  BPD dalam  menerima,  mengelola,  dan  menindaklanjuti  aspirasi,  ide,  serta  masukan  dari masyarakat terkait dengan pembangunan desa. Ini mencakup proses penerimaan aspirasi dari masyarakat, menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa atau pihak terkait, serta upaya  untuk  mewujudkan  aspirasi  tersebut  sesuai  dengan  prioritas  dan  ketersediaan sumber daya yang ada. Kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat juga mencakup responsivitas,  transparansi,  dan  akuntabilitas  dalam  mengelola  aspirasi  tersebut  demi meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan di tingkat desa.
Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat pada  pembangunan  Desa  Ombulodata,  Kabupaten  Gorontalo  Utara,  dapat  didefinisikan sebagai  kemampuan  BPD  dalam  mengakomodasi,  memahami,  dan  menindaklanjuti berbagai  aspirasi,  gagasan,  serta  masukan  yang  disampaikan  oleh  masyarakat  terkait dengan pembangunan desa. Ini mencakup  proses penerimaan aspirasi melalui berbagai mekanisme, seperti rapat-rapat musyawarah desa, forum-forum diskusi, atau komunikasi langsung  dengan  warga.  Selain  itu,  kinerja  BPD  juga  mencakup  kemampuan  untuk meneruskan  aspirasi  tersebut  kepada  pihak  terkait,  seperti  pemerintah  desa,  serta memastikan bahwa aspirasi tersebut dipertimbangkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Selama proses ini, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam menilai kinerja BPD, sehingga dapat terwujudnya pembangunan desa yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan yang sama pentingnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Sebagai lembaga legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki hak untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang  menetapkan  peraturan  desa  bersama  Kepala  Desa,  menampung  dan  menyalurkan aspirasi  masyarakat.  Anggotanya  adalah  wakil  dari  penduduk  desa  bersangkutan  yang ditetapkan  dengan  cara  musyawarah  dan  mufakat.  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan
desa dan pembangunan desa secara keseluruhan. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  mempunyai  fungsi:  (a)  Membahas  dan menyepakati  rancangan  peraturan  desa  bersama  Kepala  Desa;  (b)  Menampung  dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan (c) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Desentralisasi menempatkan peran desa agak lebih besar dalam memenuhi layanan publik kepada masyarakatnya. Tentu hal ini, tidak hanya berada pada pundak pemerintah desa saja, tetapi juga lembaga pemerintahan desa, salah satunya Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada  dasarnya,  BPD berfungsi sebagai lembaga check and balance dalam sistem pemerintahan desa dalam pengawasan berupa monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan  Desa.  Terkait  aspirasi  ini,  anggota  BPD  tidak  hanya  menampung  dan menyampaikan aspirasi masyarakat secara lisan tetapi juga tulisan. Tulisan yang dimaksud, BPD  harus  menjalankan  tata  tertib  administrasi  dalam  tata  kelola  aspirasi  masyarakat sehingga mereka dapat merumuskan evaluasi maupun monitoring secara terukur dalam rangka  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  kesejahteraan  masyarakat  desa.  Badan Permusyawaratan Desa merupakan bagian dari penyelenggara pelayanan publik. Maka dari itu,  mereka  juga  harus  dapat  mengimplementasi  kewajibannya  sebagai  salah  satu penyelenggara pelayanan publik di pedesaan (Agung, 2020).
Menyikapi  hal  di  atas,  Hasil  temuan  penelitian  menunjukkan  bahwa  kinerja  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat pada pembangunan Desa  Ombulodata,  Kabupaten  Gorontalo  Utara,  dinilai  cukup  baik.  BPD  aktif  dalam menyuarakan  ide  dan  gagasan  masyarakat  terkait  pembangunan  desa.  Meskipun  tidak semua  aspirasi  langsung  dapat  terlaksana,  BPD  melakukan  rapat  internal  dengan pemerintah desa untuk membahas aspirasi tersebut. Tanggapan dari para anggota BPD, aparat desa, dan masyarakat setempat menunjukkan bahwa BPD menjadi tempat aduan masyarakat ketika ada keluhan atau aspirasi terkait pembangunan desa. Mereka juga aktif berkoordinasi  dengan  pemerintah  desa  untuk  memastikan  bahwa  aspirasi  masyarakat disampaikan dan diwujudkan dalam kebijakan dan program pembangunan. Oleh karena itu, kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat pada pembangunan desa di Desa Ombulodata dianggap cukup baik, karena mampu menjadi perantara antara masyarakat dan  pemerintah  desa  dalam  proses  pengambilan  keputusan  yang  berdampak  pada pembangunan desa.
Indikator temuan tersebut menunjukkan kinerja yang baik. Berkenaan dengan hal itu, Sutrisno (2016:172) “Kinerja adalah hasil kerja karyawan dilihat dari aspek kualitas, kuantitas,
waktu kerja, dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Pun Menurut Fahmi (2017:188) “Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan diukur selama periode waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya.” Menurut Torang (2014:74) “K inerja adalah kuantitas atau kualitas hasil kerja individu atau sekelompok di dalam organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan  fungsi  yang  berpedoman  pada  norma,  standar  operasional  prosedur,  kriteria  dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi. Menurut Levinson dalam Marwansyah (2012:229) “Kinerja adalah pencapaian/prestasi seseorang berkenaan dengan tugas- tugas  yang  dibebankan  kepadanya”.  Sedangk an  menurut  Sudarmanto  (2011:9) “Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat di observasi. Dalam pengertian  ini,  kinerja  mencakup  tindakan-tindakan  dan  perilaku  yang  relevan  dengan tujuan organisasi.
Teori tentang kinerja yang didefinisikan oleh Sutrisno, Fahmi, Torang, Levinson, dan Sudarmanto menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja individu atau kelompok dalam mencapai  tujuan  yang  ditetapkan  oleh  organisasi.  Dalam  konteks  penelitian  ini,  kinerja Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD)  dalam  menampung  aspirasi  masyarakat  pada pembangunan Desa Ombulodata, Kabupaten Gorontalo Utara, dinilai cukup baik. Hal ini tercermin  dari  aktifnya  BPD  dalam  menyuarakan  ide  dan  gagasan  masyarakat  terkait pembangunan desa serta kemampuannya dalam mengkoordinasikan aspirasi masyarakat dengan pemerintah desa untuk diwujudkan dalam kebijakan dan program pembangunan. Dalam teori tersebut, kinerja juga mengacu pada kualitas, kuantitas, waktu kerja, kerjasama, dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa  meskipun  tidak  semua  aspirasi  langsung  dapat  terlaksana,  BPD  melakukan  rapat internal  dengan  pemerintah  desa  untuk  membahas  aspirasi  tersebut,  sehingga  masih memenuhi aspek kualitas dan kerjasama dalam mencapai tujuan pembangunan desa.
Selain itu, kinerja juga melibatkan tugas-tugas yang dibebankan kepada individu atau kelompok,  yang  dalam  konteks  ini  mencakup  fungsi  BPD  dalam  menampung  aspirasi masyarakat. Tanggapan positif dari anggota BPD, aparat desa, dan masyarakat setempat menunjukkan bahwa BPD efektif sebagai tempat aduan masyarakat terkait pembangunan desa, sesuai dengan definisi kinerja menurut Levinson. Kesimpulannya, temuan penelitian tersebut  secara  langsung  berkorelasi  dengan  teori  tentang  kinerja,  menunjukkan  bahwa kinerja  BPD  dalam  menampung  aspirasi  masyarakat  pada  pembangunan  desa  di  Desa Ombulodata sesuai dengan aspek-aspek yang didefinisikan oleh para ahli tersebut.
Dalam kapasitas tertentu,  juga harus  dipahami bahwa dalam menyalurkan aspirasi, BPD memiliki tata tertib administrasi yang harus dipatuhi dan dilaksanakan secara formal.
Dalam menyampaikan aspirasi secara lisan harus dilakukan dalam forum musyawarah BPD yang  dihadiri  Kepala  Desa.  Oleh  karena  itu,  hubungan  antara  BPD  dengan  Kepala  Desa harus  bergandengan  tangan  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  desa.  Sedangkan penyampaian  aspirasi  tertulis  dilakukan  dengan  cara  mengirimkan  surat  dalam  rangka menyampaikan  masukan  kepada  pemerintahan  desa.  Hakikat  fungsi  BPD  adalah  untuk menampung dan menyampaikan aspirasi berdasarkan harapan masyarakat. Hal ini perlu diluruskan  bahwa  aspirasi  yang  dibawa  oleh  BPD  tidak  mementingkan  suatu  kelompok tertentu. Prosedur aspirasi masyarakat harus diterapkan agar tidak ada jarak antara BPD dengan warga desa, sebagai penyambung lidah harapan masyarakat. Sebab, bila mengacu pada  Dalam  Pasal  31  dan  32  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  110  Tahun  2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa secara jelas memiliki tugas dan fungsi Anggota BPD terkait  aspirasi  masyarakat  desa.  Dalam  menindaklanjuti  aspirasi  tersebut,  BPD  memiliki empat prosedur dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, yaitu penggalian, menampung, pengelolaan, dan penyaluran aspirasi.
Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja BPD Dalam Menampung Aspirasi Masyarakat Pada Pembangunan Desa di Desa Ombulodata Kabupaten Gorontalo Utara
Faktor  Pendukung  dan  Penghambat  Kinerja  Badan  Permusyawaratan  Desa  (BPD) dalam  menampung  aspirasi  masyarakat  pada  pembangunan  desa  dapat  didefinisikan sebagai  kondisi  atau  elemen-elemen  yang  mempengaruhi  kemampuan  BPD  dalam melakukan  tugasnya  tersebut.  Faktor  pendukung  adalah  semua  hal  atau  kondisi  yang memfasilitasi  atau  meningkatkan  kinerja  BPD  dalam  menampung  aspirasi  masyarakat, seperti partisipasi aktif masyarakat, responsifnya pemerintah desa, serta adanya dukungan dan kerja sama antara BPD dan pemerintah desa. Sementara itu, faktor penghambat adalah hal-hal atau kondisi yang menghambat atau menghalangi kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran atau partisipasi masyarakat, serta kendala administratif atau regulasi yang mempersulit proses penyaluran aspirasi.  Dalam  konteks  pembangunan  desa,  faktor-faktor  ini  mempengaruhi  seberapa efektif BPD dalam mengelola dan mewujudkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan dan program pembangunan yang nyata dan berkelanjutan.
Secara khusus, faktor pendukung kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung  aspirasi  masyarakat  pada  pembangunan  desa  di  Desa  Ombulodata, Kabupaten  Gorontalo  Utara  adalah  kondisi  partisipatif  masyarakat  yang  aktif  dalam menyampaikan  aspirasi,  responsifnya  pemerintah  desa  terhadap  masukan  dari  BPD  dan masyarakat, serta adanya kerja sama yang baik antara BPD dan pemerintah desa dalam
menyusun dan melaksanakan program pembangunan. Sementara itu, faktor penghambat kinerja  BPD  dalam  menampung  aspirasi  masyarakat  di  Desa  Ombulodata  mencakup keterbatasan  anggaran  yang  membatasi  pelaksanaan  aspirasi  masyarakat,  kurangnya kesadaran atau partisipasi aktif  dari sebagian  masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, serta adanya kendala administratif atau regulasi yang memperlambat proses  penyaluran aspirasi menjadi program pembangunan yang nyata.
Terkait  dengan  hal  itu,  Tarsim  &  Yuhandra,  (2018)  menyatakan  Terdapat  beragam faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi supervisi terhadap pemerintah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam analisis tersebut, faktor-faktor tersebut terbagi  menjadi  dua  kategori  utama:  faktor  internal  dan  faktor  eksternal  yang  terurai sebagai berikut;

## 1. Faktor Internal
Faktor internal merujuk pada kendala-kendala yang timbul dari dalam BPD itu sendiri. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keterbatasan sarana yang dimiliki oleh  BPD  dalam  melakukan  fungsi  supervisi.  Sarana  yang  tidak  memadai,  seperti keterbatasan  anggaran  untuk  kegiatan  pengawasan  atau  fasilitas  yang  kurang memadai, dapat menghambat efektivitas BPD dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, pola komunikasi yang tidak berjalan dengan baik di antara anggota BPD juga menjadi kendala  yang  signifikan.  Komunikasi  yang  kurang  efektif  dapat  menghambat  aliran informasi yang penting dalam proses pengawasan terhadap pemerintah desa. Selain itu,  pemahaman  yang  kurang  dari  anggota  BPD  terhadap  fungsi  dan  peran  mereka dalam proses pengawasan juga dapat menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dengan efektif.
2. Faktor Eksternal
faktor  eksternal  merujuk  pada  kendala-kendala  yang  timbul  dari  luar  BPD,
terutama dari masyarakat desa. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi BPD. Masyarakat yang kurang memahami peran BPD dapat mengurangi dukungan mereka terhadap upaya pengawasan yang dilakukan oleh BPD. Selain itu, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa juga menjadi kendala serius. Sosialisasi yang kurang memadai dapat  menyebabkan  ketidakpahaman  masyarakat  terhadap  peran  dan  kewenangan BPD. Terakhir, kendala yang muncul dari sumber daya manusia masyarakat desa juga perlu  diperhatikan.  Kurangnya  ketersediaan  tenaga  kerja  yang  berkualitas  dan berkompeten  dalam  masyarakat  desa  dapat  menghambat  efektivitas  pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD.
Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kewenangan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, BPD harus menghadapi sejumlah kendala baik dari faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut guna meningkatkan efektivitas peran dan fungsi BPD dalam pengawasan terhadap pemerintah desa.
Menyoal  hal  diatas,  Berdasarkan  hasil  penelitian,  faktor  pendukung  kinerja  Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat pada pembangunan Desa Ombulodata, Kabupaten Gorontalo Utara, adalah partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan aspirasi kepada BPD serta responsifnya pemerintah desa dalam merespons aspirasi tersebut. Masyarakat yang aktif memberikan masukan mempermudah BPD dalam menjalankan fungsi penampungan aspirasi, sementara pemerintah desa yang responsif  membantu  dalam  mengkoordinasikan  pelaksanaan  aspirasi  tersebut.  Namun, terdapat faktor penghambat dalam kinerja BPD, yaitu keterbatasan alokasi anggaran dana desa.  Hal  ini  mengakibatkan  tidak  semua  aspirasi  masyarakat  dapat  terlaksana  karena terbatasnya sumber daya keuangan yang tersedia. Meskipun BPD melakukan seleksi dan prioritas, namun kendala anggaran sering menjadi penghambat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, faktor pendukung dan penghambat tersebut perlu dipertimbangkan  dalam  upaya  meningkatkan  kinerja  BPD  dalam  menampung  aspirasi masyarakat pada pembangunan desa.
Korelasi  dengan  teori  faktor  pendukung  dan  penghambat  kinerja  BPD  dalam pelaksanaan  fungsi  supervisi  terhadap  pemerintah  desa,  seperti  yang  diungkapkan  oleh Tarsim & Yuhandra (2018), dapat ditemukan dalam hal ini. Pertama, faktor internal yang menjadi  kendala  dalam  pelaksanaan  fungsi  supervisi  BPD  termasuk  keterbatasan  sarana yang dimiliki, seperti anggaran dan fasilitas yang kurang memadai. Korelasi dengan temuan penelitian  adalah  bahwa  keterbatasan  anggaran  dana  desa  juga  menjadi  faktor penghambat  kinerja  BPD  dalam  menampung  aspirasi  masyarakat.  Sarana  yang  tidak memadai dapat menghambat efektivitas BPD dalam menjalankan tugasnya, baik dalam hal pengawasan maupun penampungan aspirasi masyarakat.
Selanjutnya Kedua, faktor eksternal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi supervisi BPD meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran dan fungsi BPD, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa, dan kendala yang muncul dari sumber daya manusia masyarakat desa. Ini berkorelasi dengan temuan bahwa partisipasi aktif masyarakat sangat penting sebagai faktor pendukung kinerja BPD. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peran BPD dapat mengurangi dukungan mereka terhadap upaya penampungan
aspirasi  dan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  BPD.  Dengan  demikian,  terdapat  korelasi antara  faktor  pendukung  dan  penghambat  kinerja  BPD  dalam  menampung  aspirasi masyarakat dengan faktor internal dan eksternal yang menghambat fungsi supervisi BPD terhadap pemerintah desa.

## SIMPULAN
Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menampung aspirasi masyarakat pada pembangunan Desa Ombulodata, Kabupaten Gorontalo Utara, dinilai cukup baik. BPD aktif  dalam  menyuarakan  ide  dan  gagasan  masyarakat  terkait  pembangunan  desa. Meskipun tidak semua aspirasi langsung dapat terlaksana, BPD melakukan rapat internal dengan pemerintah desa untuk membahas aspirasi tersebut. Tanggapan dari para anggota BPD,  aparat  desa,  dan  masyarakat  setempat  menunjukkan  bahwa  BPD  menjadi  tempat aduan masyarakat ketika ada keluhan atau aspirasi terkait pembangunan desa. Mereka juga aktif berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk memastikan bahwa aspirasi masyarakat disampaikan  dan  diwujudkan  dalam  kebijakan  dan  program  pembangunan.  Faktor pendukung  utama  kinerja  BPD  adalah  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  memberikan masukan dan aspirasi kepada BPD, serta responsifnya pemerintah desa dalam merespons aspirasi  tersebut.  Namun,  terdapat  faktor  penghambat  dalam  kinerja  BPD,  yaitu keterbatasan  alokasi  anggaran  dana  desa.  Hal  ini  mengakibatkan  tidak  semua  aspirasi masyarakat  dapat  terlaksana  karena  terbatasnya  sumber  daya  keuangan  yang  tersedia. Meskipun BPD melakukan seleksi dan prioritas, namun kendala anggaran sering menjadi penghambat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat.
Dalam  konteks  teori,  kinerja  BPD  dapat  dipahami  sebagai  hasil  kerja  BPD  dalam menampung aspirasi masyarakat, yang melibatkan aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Faktor pendukung kinerja BPD, seperti partisipasi aktif masyarakat dan responsifnya pemerintah desa, dapat dilihat sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Di sisi lain, faktor penghambat  seperti  keterbatasan  anggaran  dana  desa  dapat  menghambat  pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu, kinerja BPD dalam menampung aspirasi masyarakat harus dianalisis dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kinerja tersebut, termasuk peningkatan pemahaman masyarakat, sosialisasi yang lebih baik dari pemerintah desa, dan alokasi anggaran yang lebih memadai.

## DAFTAR PUSTAKA
E.  Firdaus,  (2011)  “Badan  Permusyawaratan  Desa  Dalam  Tiga  Periode  Pemerintahan  Di Indonesia,” J. Ilmu Huk. Riau, Vol. 1, No. 2.
Marwansyah.(2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Pustaka Setia.
Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Jurnal Politik Profetik: Jurnal Politik Profetik, 1(1), 2013.
Prasetyo,  D.,  &  Irwansyah.  (2020).  Memahami  Masyarakat  Dan  Perspektifnya  .  Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial, 1(1), 163-175.
Sudarmanto,  (2011).  Kinerja  Dan  Pengembangan  Kompetensi  Sdm.  Yogyakarta:  Pustaka Pelajar
Sutrisno,  (2016),  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia,  Kencana  Prenada.  Media  Group, Jakarta
Tarsim, T., & Yuhandra, E. (2018). Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi Di Kabupaten Kuningan). Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 10-23.
Torang.  (2014).  Organisasi  Dan  Manajemen  (Perilaku,  Struktur,  Budaya,  Dan.  Perubahan Organisasi). Bandung: Alfabeta.
Wardana, D. J. (2019). Potik Hukum Pemerintahan Desa. In Jurnal Justiciabelen (Vol. 1, Issue 2). https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i2.827 .