DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4 Received: 27 Mei 2024, Revised: 9 Juni 2024, Publish: 10 Juni 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Tinjauan Tentang Peran Dewan Pengawas KPK Atas Tindak Pidana Pungli di Rutan KPK Jakarta
Aurelia Meagan Tan 1 , R. Rahaditya 2
1 Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, aurelia.205200026@stu.untar.ac.id
2 Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, rahaditya@fh.untar.ac.id
Corresponding Author: aurelia.205200026@stu.untar.ac.id
Abstract: The supervisory board of the Corruption Eradication Commission, as an institution that was born based on Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (hereinafter referred to  as  the  "Corruption  Eradication  Commission  Law"),  has  the  task  of  supervising  the implementation  of  the  Corruption  Eradication  Commission's  duties  and  authority  and following up on reports from the public regarding alleged violations of the code of ethics by Corruption  Eradication  Commission  leaders  and  employees.  However,  there  are  articles  in the adult regulations which can be said to have not been effective in dealing with the forms of criminal acts of extortion that occur. This research aims to analyze what role the Corruption Eradication  Commission  adults  have  in  following  up  on  criminal  acts  of  extortion  in Indonesia,  especially  those  carried  out  by  law  enforcers.  The  research  method  in  this research is analysis of statutory regulations and other related regulations. The results of this research  analysis  provide  an  understanding  of  what  the  performance  and  duties  are  and whether  there  is  any  urgency  regarding  the  Corruption  Eradication  Commission's  adult regulations.  The urgency relates  to  code of  ethics sanctions, in  this case  whether they have had  a  deterrent  effect  on  suspects  of  criminal  extortion  or  not.  And  also  the  results  of  this research  can  provide  further  information  regarding  what  solutions  can  be  provided  to improve  the  performance  of  the  Corruption  Eradication  Commission  adults  in  relation  to extortion in Indonesia.

## Keyword: Supervisory Board, Corruption Eradication Commission, Illegal Levies
Abstrak: Dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai lembaga yang  lahir  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Kedua atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2002  tentang  Komisi  Pemberantasan  Tindak  Pidana Korupsi  (selanjutnya  disebut  “UU  KPK”),  mempunyai  tugas  dalam  hal  untuk  mengawasi pelaksanaan  tugas  serta  wewenang  KPK  dan  menindak  lanjuti  laporan  dari  masyarakat mengenai  jika  adanya  dugaan  pelanggaran  kode  etik  oleh  pimpinan  dan  pegawai  KPK. Namun,  terdapat  pasal  dalam  peraturan  dewas  tersebut  yang  bisa  dibilang  belum  efektif dalam  menanggulangi  bentuk  tindak  pidana  pungli  yang  terjadi.  Penelitian  ini  bertujuan untuk menganalisis apa saja peran yang dimiliki dewas KPK dalam menindak lanjuti tindak
pidana  pungli  di  Indonesia  khususnya  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukumnya.  Metode penelitian dalam penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta peraturan terkait lainnya. Hasil analisis penelitian ini memberikan pemahaman mengenai apa saja kinerja serta tugas dan apakah ada urgensi atas peraturan dewas KPK tersebut. Urgensi yang  berkaitan  dengan  sanksi  kode  etik  yang  dalam  hal  ini  apakah  sudah  memberikan  efek jera  kepada  para  tersangka  tindak  pidana  pungli  atau  belum.  Dan  juga  kemudian  hasil penelitian ini untuk dapat memberikan informasi lagi berkaitan dengan apa saja solusi yang dapat  diberikan  untuk  meningkatkan  kinerja  dewas  KPK  dalam  kaitannya  dengan  pungli  di Indonesia.
Kata Kunci: Dewan Pengawas, Komisi Pemberamtasan Korupsi, Pungutan Liar

## PENDAHULUAN
Di Indonesia, hukum  merupakan sesuatu  hal  yang menjadi  fondasi  dalam kehidupan bernegara  dan  bermasyarakat.  Di  Indonesia  semakin  marak  juga  terjadinya  kasus  tindak pidana  korupsi  termasuk  didalamnya  tindak  pidana  pungutan  liar  (selanjutnya  disebut pungli). Banyaknya kasus pungli yang terjadi, tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa, namun  juga  semakin  marak  kasus  pungli  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukumnya.  Meski tindak  pidana  pungli  ini  berdampak  sangat  buruk  terhadap  perekonomian  dan  kesejahteraan bangsa, sangat disayangkan kasus ini kembali terulang setiap tahunnya dengan kerugian yang bahkan dapat semakin meningkat.
Pada umumnya, Pungutan liar atau lebih sering disebut pungli  dikenal juga  dengan sebutan  lain  yang  sering  dipergunakan  yaitu  uang  sogokan,  uang salam  tempel,  dan yang lainnya (Arleta, 2019). Dalam hal ini, uang-uang tersebut dimanfaatkan untuk keinginan pribadi  dan  tentunya  bertentangan  dengan  petauran  yang  sudah  ada.  Lebih  lanjut,  pungli termasuk  suap  dan  pemerasan  merupakan  salah  satu  kejahatan  yang  sangat  merugikan  dan berdampak  buruk  setiap  pihak  mulai  dari  masyarakat  biasa  sampai  kepada  negara.  tindak pidana  pungli  khususnya  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukumnya  tidak  dapat  dibiarkan begitu  saja,  karena  pungli  adalah  salah  satu  penyebab  muncul  dan  terjadinya  tindak  pidana korupsi.
Secara  umum, kita dapat mendefinisikan pungli sebagai suatu bentuk kejahatan yang dilakukan  oleh  setiap  orang  dalam  hal  ini  termasuk  juga  sang  Pegawai  negeri  (Kembuan, Senewe, dan Wewengkang, 2023). Tindak pidana pungli memerlukan suatu penanggulangan yang  serius  dan  ketat  dengan  salah  satu  caranya  mengikutsertakan  peran  dewan  pengawas KPK  dalam  hal  menegakan  keadilan  terhadap  setiap  pegawainya  yang  melakukan  tindak pidana pungli. Hal  ini guna menegakkan setiap  sanksi etik bagi  setiap pelaku tindak pidana pungli dalam hal ini yang dilakukan oleh penegak hukumnya. Pungli adalah suatu kejahatan yang  menggambarkan  penyalahgunaan  jabatan  yang  disandang  oleh  setiap  penegak hukumnya. Sebagai penegak hukum, mereka seharusnya dapat menegakkan keadilan namun malah melakukan tindak pidana pungli tersebut.
Beberapa  tahun  belakangan  ini  banyak    kasus  pungli  yang  terjadi  baik  yang  viral  di media  sosial  maupun  yang  tidak,    baik  yang  dilakukan  oleh  mayarakat  biasa,  bahkan  yang juga  dilakukan  oleh  para  penegak  hukumnya.  Kita  ketahui,  meskipun  pungli  (korupsi) merupakan  salah  satu  bentuk  kejahatan  luar  biasa  ( extraordinary  crimes )  (Suroto,  2015). Namun,  sangat  disayangkan  kejadian  yang  merugikan  berbagai  pihak  ini  pun  kembali terulang  dan  bahkan  semakin  merajalela  tanpa  melihat  status  yang  disandang  si  pelaku kejahatan tersebut. Pada kenyataannya di lapangan, tindak pidana pungli adalah suatu bentuk kejahatan yang dicekam  berbagai pihak dan kalangan. Maka dari itu, pungli sangat dilarang karena  dapat  merugikan  banyak  pihak  serta  perekonomian  dan  kesejahteraan  negara Indonesia dimasa sekarang sampai yang akan datang.
Tindak  pidana  pungli,  khususnya  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukumnya,  biasanya dipengaruhi  oleh  faktor  utama  yakni  karena  adanya  suatu  keuntungan  serta  sesuatu  yang ditawarkan  lebih  dari  apa  yang  seharusnya  ia  biasanya  dapatkan.  Namun,  meskipun  tindak pidana  pungli  adalah  suatu  bentuk  kejahatan  yang  merugikan  banyak  pihak,  seringkali tindakan ini dianggap normal oleh beberapa kalangan. Namun, selain daripada itu seharusnya para  pihak  yang  terlibat  atau  tidak  tetaplah  harus  lebih  waspada  dan  bersikap  adil  dengan melapor setiap bentuk pungli yang terjadi baik yang dilakukan oleh masyarakat biasa ataupun penegak hukumnya.
Penjatuhan  sanksi  baik  sanksi  kode  etik  maupun  snaksi  pidana  dalam  hal  tindak pidana  pungli  ini  menjadi  suatu  kewajiban  serta  urgensi  yang  harus  terus  diterapkan  dalam setiap bentuk tindak pidana terkait. Kita ketahui, Indonesia mempunyai hukum positif terkait dengan  tindak  pidana  pungli,  seperti  Undang-undang  Nomor  20  Tahun  2021  tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (selanjutnya  disebut  “UU  Tipikor”),  kemudian Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Kedua  Atas  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut  “UU  KPK”)  serta  Peraturan  Dewan  Pengawas  Komisi  Pemberantasan  Korupsi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penegakan Kode Etik Dan Kode Perilaku Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (selanjutnya  disebut  “Perdewas  KPK”)  namun implementasinya  di  lapangan  masih  jauh  dari  kata  efektif  dalam  hal  menanggulangi  tindak pidana  pungli  yang  terjadi  serta  pemberian  sanksi  yang  memberikan  efek  jera  kepada  para tersangka.
Sanksi  yang  dimaksud  diatas  melibatkan  segala  bentuk  penjatuhan  sanksi  kepada setiap  tersangka  tindak  pidana  pungli.  Sanksi  tersebut  baik  sanksi  kode  etik  sampai  kepada sanksi  pidananya  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku.  Sanksi-sanksi  tersebut  wajib dijatuhkan kepada setiap tersangka baik masyarakat biasa sampai ke penegak hukum. Lebih lanjut,  sanksi  tersebut  perlu  dikaji  apakah  sudah  memenuhi  standar  untuk  memberikan  efek jera terhadap para tersangka. Dan kemudian, jika memang kurang efektif maka perlu adanya penemuan  solusi  yang  paling  baik  dan  tepat  untuk  dapat  meningkatkan  peran  dewan pengawas  KPK  dalam  menjalankan  setiap  kinerjanya  di  lapangan  dalam  kaitannya  untuk memberanytas serta menanggulangi tindak pidana pungli yang terjadi di Indonesia.

## METODE
Dalam  penelitian  jurnal  ilmiah  ini,  peneliti  menggunakan  jenis  penelitian  normatif yang  bersumber  terhadap  peraturan  yang  ada  dan  melihat  implementasinya  di  lapangan dengan  menggunakan  pendekatan  undang-undang  serta  kasus.  Hal  ini  untuk  lebih  dalam menggali  mengenai  implementasi  penjatuhan  sanksi  kode  etik  bagi  para  penegak  hukum selaku  para  tersangka  tindak  pidana  pungli.  Kemudian,  proses  analisis  dalam  penelitian  ini menggunakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta peraturan terkait lainnya yang mana bertujuan untuk mencari tahu setiap informasi yang detail yang berkaitan dengan peran dewas KPK dalam hal kaitannya dengan pemberian sanksi kode etik tersangka tindak pidana  pungli.  Dengan    melibatkan  peraturan-peraturan  yang  resmi,  diharapkan  agar  dalam penelitian  ini  dapat  menghasilkan  suatu  fondasi  yang  kuat  untuk  menghasilkan  suatu masukan yang baik dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Apakah  Dewan  Pengawas  (Dewas)  KPK  memiliki  peran  yang  tepat  dalam  hal memberikan sanksi kode etik terhadap penegak hukum yang melakukan tindak pidana pungli,  serta  bagaimana  urgensi  yang  diperlukan  dalam  kaitannya  dengan  sanksi pidana.
Penjatuhan sanksi kode etik menjadi suatu hal yang sangat penting, hal ini mengingat bahwa  setiap  pegawai  yang  bekerja  dan  menjadi  seorang  pegawai  negeri,  maka  kode  etik
menjadi  suatu  hal  yang  sangat  penting  dan  harus  dijaga  dengan  baik.  Setiap  dewas  KPK memiliki  peran  dan  wewenang  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja  KPK, kemudian    menyusun  kode  etik  KPK,  serta  juga  melakukan  penindaklanjutan  laporan  dari masyarakat jika adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh setiap pegawai dalam ranah KPK sesuai dengan peraturan ini.
Korban  tindak  pidana  pungli  di  Indonesia  pada  umumnya  meliputi  berbagai  pihak. Pihak tersebut bisa baik dari orang biasa, kemudian para pengusaha, dan bahkan para tahanan yang ada di rutan dan juga lapas. Para tahanan yang ada di rutan dan lapas memiliki potensi menjadi korban pungli yang cukup besar. Hal ini dikarenakan setiap tahanan dalam rutan dan lapas memikiki keterbatasan dalam segala hal. Tentu hal ini menjadi hal yang sangat baik dan dapat  dimanfaatkan  oleh  oknum  serta  penegak  hukum  yang  tidak  bertanggung  jawab  atas jabatan yang dimilikinya.
Bentuk  kejahatan  yang  biasanya  dilakukan  seperti  segala  bentuk  pemerasan  yang dilakukan  oleh  penegak  hukumnya.  Pemerasan  yang  dilakukan  tersebut  lagi-lagi  dilakukan karena  para  korban  memiliki  keterbatasan  yang  cukup  besar  dalam  berbagai  hal.  Tentunya hal  ini  sangat  merugikan  korban  apalagi  jika  nominal  kejahatannya  cukup  besar.  Setiap kejahatan  tersebut  sangatlah  bertentangan  dengan  ketentuan  yang  sudah  jelas  ada  didalam peraturan perundang-undangan ataupun peraturan terkait lainnya. Maka dari itu para penegak hukum  harus  dapat  bertindak  tegas  untuk  menindaklanjuti  setiap  kejahatan  serupa  baik sekarang sampai dimasa yang akan datang.
Dalam  hal  tindak  pidana  pungli  yang  dilakukan  oleh  penegak  hukumnya,  seringkali terjadi bentuk pemerasan dengan akumulasi nominal yang fantastis. Tentunya hal ini sangat merugikan  berbagai  pihak.  Tindak  pidana  pungli  seperti  ini  pasti  memerlukan  suatu  sanksi yang harus dan wajib dijatuhkan tak hanya sanksi kode etik namun juga keikutsertaan sanksi pidananya.  Kemudian,  untuk  kaitannya  dengan  pelanggaran  yang  dilakukan  pegawai  KPK, maka  ada  sanksi  kode  etik  yang  dapat  dijatuhkan,  yang  mana  terdapat  3  (tiga)  tingkatan sanksi. Tingkatan sanksi kode etik tersebut mulai dari rendah, sedang, sampai berat. Menurut analisis  peneliti,  ketiga  tingkatan  ini  dapat  menimbulkan  suatu  kerancuan  oleh  karena  tidak ada spesifikasi jelas terkait apa bentuk dan dasar pelanggaran kode etiknya. Dalam peraturan tersebut tidak terperinci bentuk pelanggaran apa maka akan masuk dalam kategori tingkatan sanksi apa. Dengan demikian, lebih baik dilakukan suatu evaluasi serta pembaharuan terkait peraturan  tersebut.  Kemudian,  untuk  jenis  sanksi  kode  etik  yang  paling  berat  dalam  hal peraturan  ini  ialah  berupa  permintaan  maaf  secara  terbuka  dan  langsung  sesuai  dengan ketentuan yang sudah ada dalam Pasal 11 angka (3) Peraturan Dewas KPK.
Jika  kita  membahas  mengenai  sanksi  kode  etik  yang  paling  berat,  maka  muncul pertanyaan apakah hal ini sudaf efektif berkaitan dengan peran dewas KPK dalam kaitannya dengan penanggulangan tindak pidana pungli di  Indonesia. Menurut analisis peneliti, sanksi kode etik paling berat berupa permintaan maaf terbuka dan langsung dihadapan media masih belum bisa menekan maraknya angka tindak pidana pungli yang mungkin akan terjadi dimasa yang  akan  datang.  Sanksi  kode  etik  berat  akan  dapat  efektif  jika  memang  tindak  pidana pungli  yang  dilakukan  hanyalah  tindak  pidana  pungli  yang  tidak  berdampak  sangat merugikan. Kemudian, sanksi kode etik berat juga akan dapat efektif jika memang dibarengi dengan adanya penjatuhan sanksi pidana kepada tersangka tindak pidana pungli tersebut.
Mengapa  demikian?  Perlu  kita  ketahui  pemidanaan  bertujuan  sebagai  dasar pembenaran ( justification ) mengapa seseorang dijatuhi pidana (Aditya, 2015). Terkait dengan pemidanaan, ada beberapa faktor serta alasan yang memberikan pembenaran dijatuhkan nya suatu  pidana.  Alasan-alasan  tersebut  diantaranya  seperti  alasan  karena  pelaku  pantas mendapatkannya untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban, serta juga untuk menghentikan pelaku melakukan tindak pidana berikutnya ( Ibid., 2015). Teori pemidanaan khususnya teori absolut diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Menurut teori ini pemidanaan adalah pembalasan atas  kesalahan  yang  telah  dilakukan,  jadi  berorientasi  pada  perbuatan  dan  terletak  pada
kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu atas kesalahannya  (Efritadewi,  2020).  Seperti  kita  tahu,  korupsi  merupakan  suatu  bentuk  tindak pidana yang luar biasa. Oleh karenanya, korupsi termasuk harus dan pasti tunduk pada teori pemidanaan.  Namun,  pada  kenyataannya  masih  banyak  kasus  pungli  yang  terjadi  dengan tanpa diberikannya sanksi pemidanaan yang tepat.
Dengan  demikian,  berdasarkan  analisis  peneliti  maka  munculah  urgensi  dalam kaitannya  dengan  penjatuhan  sanksi  pidana.  Seperti  kita  tahu  untuk  mencapai  suatu keberhasilan dalam memberikan efek jera pelaku tindak pidana, maka perlu adanya andil dari sanksi  pidana.  Jika  suatu  bentuk  tindak  pidana  pungli  dalam  hal  ini  hanya  diberikan  sanksi kode  etik  saja  maka  dipastikan  peran  dewas  KPK  akan  bisa  dibilang  sia-sia.  Kesia-siaan tersebut ialah dikarenakan permintaan maaf saja akan membuat banyak orang berpikir sanksi yang dijatuhkan belum dapat memberikan efek jera kepada para pelaku. Hal ini juga menjadi suatu  urgensi  kepada  para  dewas  KPK  untuk  sekiranya  dapat  mengevaluasi  serta memperbaharui peraturan dewas KPK agar tentunya dapat menambahkan efek jera serta juga meningkatkan peran dewas KPK dalam kaitannya untuk mencegah serta memberantas tindak pidana  pungli  yang  terjadi  dan  bahkan  mungkin  akan  terjadi  dimasa  yang  akan  datang, khususnya yang dilakukan oleh para penegak hukumnya yang ada di Indonesia.

## Bagaimana  keefektivitasan  peraturan  dewan  pengawas  KPK  dalam  memberantas tindak pidana pungli yang dilakukan oleh pegawai rutan KPK Jakarta
Jika  kita  membahas  mengenai  tindak  pidana  pungli,  maka  hal  ini  tidak  terlepas  dari siapa  pelakunya.  Dalam  hal  tindak  pidana  pungli  yang  dilakukan  oleh  para  penegak  hukum atau pejabat negara maka harus banyak hal-hal yang ditegakkan dan diperbaiki lagi. Jika kita melihat  kasus-kasus  tindak  pidana  yang  paling  banyak  ada  sampai  saat  ini  adalah  salah satunya tindak pidana korupsi yang termasuk di dalam nya pungli. Akan sangat menyedihkan apabila  tindak  pidana  pungli  yang  terjadi  malah  dilakukan  oleh  sang  penegak  hukumnya sendiri.
Berbicara mengenai dewas KPK, tentu terdapat peraturan yang dijadikan acuan dalam menjalankan  setiap  kinerjanya.  Hal  ini  sesuai  dengan  yang  terdapat  dalam  peraturan  dewas KPK  Nomor  3  Tahun  2021.  Dewas  KPK  berfungsi  sebagai  suatu  lembaga  pengawas  yang bertujuan  mengawasi  kinerja  setiap  pegawai  KPK  agar  tetap  sesuai  arah  dan  terhindar  dari pelanggaran yang mungkin terjadi. Lebih lanjut, dewas KPK masih belum bisa dikategorikan sebagai  suatu  lembaga  yang  sudah  efektif.  Hal  tersebut  dikarenakan  masih  adanya  berbagai masalah  serta  persoalan  yang  muncul  berkaitan  dengan  isi  peraturan  dewas  KPK  tersebut. Seiring waktu pun masih banyak ditemukan penegak hukum yang juga turut berkontibusi atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.
Jika  kita  membahas  mengenai  efektivitas  peraturan  dewas  KPK,  maka  menurut analisis  peneliti  jawabannya  masih  belum  bisa  dikategorikan  sebagai  suatu  peraturan  yang efektif memberikan efek jera kepada para tersangka tindak pidana pungli tersebut. Mengapa demikian?  Hal  ini  bisa  kita  buktikan  dengan  perdewas  KPK  Nomor  3  tahun  2021  tentang penegakan  kode  etik  pegawai  KPK  yang  mana  di  dalam  peraturan  tersebut  masih  terdapat beberapa pasal  yang bersifat  abu-abu. Misalnya  seperti sudah disampaikan di  atas berkaitan dengan  sanksi  kode  etik  yang  terdapat  tingkatan  sanksi  sesuai  dengan  Pasal  9  Peraturan Dewas  KPK  tersebut.  Menurut  peneliti  hal  tersebut  kurang  efektif  karena  tidak  terdapat spesifikasi yang menjelaskan dengan rinci apa bentuk pelanggarannya sehingga masuk dalam kategori sanksi ringan, sedang, ataupun berat.
Kemudian  juga,  dalam  Peraturan  Dewas  KPK  Nomor  4  Tahun  2021  tentang  Tata Cara Pemeriksaan Dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik Dan Kode Perilaku KPK, dalam peraturan  tersebut  peneliti  tidak  menemukan  ketentuan  pasal  yang  mengatur  kewajiban putusan dewas KPK setelah putusan untuk kemudian diteruskan kepada pihak yang berwajib.
Dalam  hal  ini  balik  lagi  pihak  yang  berwajib  ialah  dilanjutkan  melalui  proses  peradilan dengan urgensi penjatuhan sanksi pidana kepada tersangka tindak pidana pungli tersebut.
Kemudian,  perlu  diperhatikan  meski  “UU  Tipikor”  dan  “UU  KPK”  telah  resmi berjalan,  sangat  disayangkan  bahwa  masih  saja  terdapat  banyak  kasus  tindak  pidana  serupa yang terjadi dan dilakukan oleh penegak hukumnya. Hal ini karena, “UU Tipikor” dan “UU KPK” tidak akan berfungsi dengan baik jikalau tidak ada andil serta peran dari dewas KPK maupun  isi  substansi  peraturan  dewas  KPKnya.  Salah  satu  kritikan  dan  masukan  atas peraturan dewas  KPK ini  ialah tidak  adanya spesifikasi  dalam kaitannya  dengan wewenang dewas  KPK  untuk  dapat  menindaklanjuti  setiap  tindak  pidana  pungli  yang  dilakukan  oleh penegak hukumnya ke ranah pihak berwajib dalam hal ini pengadilan.
Dengan pernyataan di atas, peneliti berasumsi bahwasanya akibat dari ketidaksesuaian di  atas,  maka  seringkali  peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  ada  menjadi  sia-sia. Apalagi berkaitan dengan sanksi pidananya yang kemudian tidak akan diberikan kepara para tersangka  tindak  pidana  pungli  tersebut.  Padahal  juga  kita  ketahui,  seharusnya  peraturan perundang-undangan terkait sudah ada dengan baik dapat mengatur setiap sanksi pidana yang sepantasnya  dijatuhi  kepada  setiap  tersangka  tindak  pidana  tersebut.  Tentu  hal  ini  menjadi suatu hal yang dapat menjadi masukan kepada pihak dewas KPK untuk dapat mengevaluasi lebih dalam ketentuan serta peratutan tersebut.
Berdasarkan  hal  di  atas,  peneliti  menganggap  bahwasanya  peraturan  dewas  KPK Nomor  4  tahun  2021  tentang  tata  cara  pemeriksaan  dan  persidangan  pelanggaran  kode  etik dan kode perilaku KPK, serta peraturan dewas KPK Nomor 3 tahun 2021 tentang  penegakan kode etik dan kode perilaku KPK masih belum efektif. Menurut pendapat peneliti, seharusnya dalam  peraturan  tersebut  dapat  ditambahkan  pasal  mengenai  kelanjutan  setiap  pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penegak hukumnya dalam hal ini pegawai rutan KPK Jakarta harus  dan  wajib  segera  dibawa  ke  pengadilan.  Hal  ini  agar  peraturan  perundang-undangan dalam hal  ini  “UU Tipikor” tidak menjadui suatu peraturan yang sia sia.  Kemudian hal  ini juga agar supaya teori pemidanaan yang menjadi fondasi penjatuhan sanksi pidana tetep juga dapat berjalan dengan baik.
lebih  lanjut,  dalam  hal  untuk  meningkatkan  keefetivitasan  peran  dewas  KPK, diperlukanlah  suatu  evaluasi  dan  penambahan  terhadap  setiap  peraturan  dewas  KPK. Kemudian, hal yang perlu ditingkatkan ialah sebuah sosialisasi apa saja peran serta tugas dan wewenang yang dimiliki oleh dewas KPK dalam hal memberantas  tindak pidana pungli yang dalam  hal  ini  dilakukan  oleh  pegawai  rutan  KPK  Jakarta.  Menurut  peneliti, pengoptimalisasian  peran  dewas  KPK  sebagai  suatu  struktur  hukum  serta  lembaga  yang menjaga  kinerja  setiap  pegawai  KPK  harus  dijunjung  tinggi  dan  diperbaiki.  Maka  dari  itu, dengan beberapa upaya di atas tentunya diharapkan agar dapat memperbaiki serta mencegah dan  juga  menekan  angka  tindak  pidana  pungli  yang  mungkin  terjadi  dan  dilakukan  oleh pegawai rutan KPK Jakarta. Dengan adanya suatu evaluasi yang lebih dalam serta beberapa peningkatan  kinerja  tentu  hal  ini  sangatlah  diperlukan  untuk  mencapai  sesuatu  bentuk  yang bisa  dikatakan  efektif  dalam  hal  penekanan  tindak  pidana  pungli  yang  mungkin  terjadi dimasa yang akan datang dan dilakukan oleh penegak hukumnya seperti yang dilakukan oleh pegawai rutan KPK Jakarta.

## KESIMPULAN
Setiap  dewas  KPK  memiliki  peran  untuk  melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja KPK.  Korban  tindak  pidana  pungli  di  Indonesia  pada  umumnya  meliputi  berbagai  pihak. Bentuk  kejahatan  yang  biasanya  dilakukan  seperti  segala  bentuk  pemerasan  yang  dilakukan oleh pegawai rutan KPK Jakarta. Dewas KPK mengatur sanksi yang berkaitan dengan kode etik  tindak  pidana  pungli  yang  dilakukan  oleh  pegawai  rutan  KPK  Jakarta.  Tindak  pidana pungli memerlukan suatu sanksi yang harus dan wajib dijatuhkan tak hanya sanksi kode etik tadi  namun  juga  keikutsertaan  sanksi  pidananya.  Kemudian,  untuk  kaitannya  dengan
pelanggaran yang dilakukan pegawai KPK, maka ada sanksi kode etik yang dapat dijatuhkan, yang mana terdapat 3 (tiga) tingkatan sanksi. Tingkatan sanksi kode etik tersebut mulai dari rendah,  sedang,  sampai  berat.  Menurut  analisis  peneliti,  ketiga  tingkatan  ini  dapat menimbulkan suatu kerancuan oleh karena tidak ada spesifikasi jelas terkait apa bentuk dan dasar pelanggaran kode etiknya. Jika kita membahas mengenai sanksi kode etik yang paling berat,  maka  sanksi  kode  etik  paling  berat  berupa  permintaan  maaf  terbuka  dan  langsung dihadapan  media  masih  belum  bisa  menekan  maraknya  angka  tindak  pidana  pungli  yang mungkin akan terjadi dimasa yang akan datang. Sanksi kode etik berat akan dapat efektif jika memang dibarengi dengan adanya penjatuhan sanksi pidana kepada tersangka tindak pidana pungli tersebut.
Berbicara mengenai keefektivitasan peraturan dewan pengawas KPK dalam menekan angka tindak pidana pungli oleh penegak hukumnya di Indonesia, maka yang dijadikan acuan dalam  menjalankan  setiap  kinerjanya  adalah  sesuai  dengan  yang  terdapat  dalam  peraturan dewas  KPK  Nomor  3  Tahun  2021  serta  Nomor  4  Tahun  2021.  Hal  ini  bisa  kita  buktikan dengan perdewas KPK Nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik pegawai KPK yang mana  di  dalam  peraturan  tersebut  masih  terdapat  beberapa  pasal  yang  bersifat  abu-abu. Misalnya  berkaitan  dengan  sanksi  kode  etik  yang  terdapat  tingkatan  sanksi  sesuai  dengan Pasal  9  Peraturan  Dewas  KPK  Nomor  3  tahun  2021  tersebut.  Menurut  peneliti  hal  tersebut kurang  efektif  karena  tidak  terdapat  spesifikasi  yang  menjelaskan  dengan  rinci  apa  bentuk pelanggarannya  sehingga  masuk  dalam  kategori  sanksi  ringan,  sedang,  ataupun  berat. Kemudian  juga,  dalam  Peraturan  Dewas  KPK  Nomor  4  Tahun  2021  tentang  Tata  Cara Pemeriksaan  Dan  Persidangan  Pelanggaran  Kode  Etik  Dan  Kode  Perilaku  KPK,  dalam peraturan  tersebut  peneliti  tidak  menemukan  ketentuan  pasal  yang  mengatur  kewajiban putusan dewas KPK setelah putusan untuk kemudian diteruskan kepada pihak yang berwajib. Dalam  hal  ini  balik  lagi  pihak  yang  berwajib  ialah  dilanjutkan  melalui  proses  peradilan dengan  urgensi  penjatuhan  sanksi  pidana  kepada  tersangka  tindak  pidana  pungli  tersebut. Kemudian,  dalam  hal  untuk  meningkatkan  keefetivitasan  peran  dewas  KPK,  diperlukanlah suatu  evaluasi  dan  penambahan  regulasi  terhadap  setiap  peraturan  dewas  KPK  agar kedepannya  dapat  menekan  angka  tindak  pidana  pungli  yang  dilakukan  oleh  penegak hukumnya khususnya pegawai rutan KPK Jakarta.

## REFERENSI
Arleta,  Gustitia.  “Upaya  Penindakan  Pemberantasan  Pungli  Oleh  Satgas  Saber  Pungli,”
Jurnal Litigasi , 20. 1 (2019), 148-171. Efritadewi, Ayu. Modul Hukum Pidana . (Tanjungpinang: Umrah Press, 2020). Firmansyah, Hery. Menuju Keadilan Substantif . (Yogyakarta: Genta Publishing, 2022).
Indonesia. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  31  Tahun  1999  Tentang Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1999  Nomor  140,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor 3874).
Indonesia. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  20  Tahun  2001 Tentang  Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  (Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
Indonesia. Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  19  Tahun  2019 Tentang  Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak  Pidana  Korupsi  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409).
Nehemia  Kembuan,  Bierhoff.,  Senewe,  Emma  V.T.,  Wewengkang,  Feiby  S.  “Kesadaran Hukum  Masyarakat  Terhadap  Pungutan  Liar  Dalam  Pelayanan  Publik  Oleh
Penyelenggara  Negara  (Studi  Kasus  Di  Desa  Wolaang  Kecamatan  Langowan  Timur Kabupaten Minahasa),’’ Lex Administratum , 10.4 (2023), 2.
Suroto., “Terapi Penyakit Korupsi: Peran Pkn,” Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan , 5. 10 (2015), 766-772.