Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015

## ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAN FUNGSI HAKIM SEBAGAI PENEGAK HUKUM DAN KEADILAN
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1176 K/Pid/2007)
Oleh:

## ABDUL HAKIM Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  kedudukan  dan  fungsi  hakim  sebagai  penegak  hukum  dan keadilan.  Penelitian  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif-empiris.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa dalam putusannya hakim lebih mengedepankan kedudukan dan fungsi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, dimana di satu pihak hakim membuat putusan sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  tetapi  dilain  pihak  hakim  menerapkan  keadilan  pada pihak-pihak yang berperkara yaitu kepada terdakwa dan saksi korban.
Kata kunci: Kedudukan dan fungsi hakin, penegak hukum dan keadilan

## I. PENDAHULUAN
Sistem
peradilan pidana berdasarkan  sistem  hukum  di  Indonesia menempatkan  hakim  sebagai  "tokoh sentral"    dalam    penyelenggaraan peradilan   pidana. Sebagai  tokoh sentral dapat diindikasikan  dengan  kemampuan dan  kewenangannya  untuk  memberikan putusan, memidana pelaku tindak pidana,    membebaskan  atau    melepaskan dari    tuntutan  hukuman  terhadap  yang tidak  bersalah.  Tetapi  dengan  kedudukan dan  peranan  hakim  yang    demikian penting  tersebut,  tidak  begitu  saja mewujudkan adanya  "kebebasan  hakim" dalam perkara pidana. Hal itu  tergantung dari  bagaimana  sistem  hukum  suatu negara  memberikan    keleluasaan    pada hakimuntuk
menyelenggarakan
peradilan    yang  bebas  dalam  rangka menemukan/mencapai
"kebenaran
material".
Menurut  Kadri  Husin 1 apabila sistem  yang  digunakan  suatu  negara berdasarkan  pendekatan    de  normative, maka    hakim  hanyalah    sebagai pelaksana undang-undang tanpa mengerti  "untuk  apa"  dan  "mengapa". Hakim    tidak  perlu    mengemukakan "What's    the  laws  does    not    says"    atau "What's  behind of the law",karena hakim berpandangan    bahwa  hukum  adalah sebagai  blacks  letter  saja  dan  sudah sempurna,sedangkan    apabila  digunakan pendeatan    lainnya,yaitu  pendekatan    de
1 Kadri Husin, 1993. “Kebebasan Hakim dalam Perkara  Pidana”.  JUSTISIA,  Jurnal  Ilmu  Hukum Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung.
instrumentele yang mengutamakan ditekankannya keuntungan  dan  kerugian yang  diprediksikan  akan  terjadi sebagai akibat  terhadap  pemidanaan  yang  akan dijatuhkan  berdasarkan    pertimbangan- pertimbangan  ilmiah,  kemanusiaan, dan rasional, maka hakim tidak hanya sebagai pelaksana undang-undang semata.
Pendekatan  de  instrumentele  diarahkan pada  tujuan  dan  masa  depan  dilingkari dengan peryimbangan-pertimbangan ilmiah, kemanusiaan dan rasional.
Pembalasan  sebagai  dasar  hukuman sedapat  mungkin  harus  dihilangkan. Pendekatan  de  instrumentele  ditopang oleh  asas  oportunitas,  suatu  dasar  yang diberikan  oleh  undang-undang  untuk melakukan  kebijaksanaan  secara  hukum pidana instrumentele.
Apabila suatu perkara dikesampingkan  karena  pertimbangan terhadap  suatu  kasus  yang  menyangkut baik  dari  segi  pelakunya  maupun  dari segi  perbuatannya,  dihadapkan  dengan hukum yang harus diterapkan karena asas persamaan hukum, pembalasan yang khas dan  normatif  karena  menjamin  kepastian hukum,  maka  hal  ini  memerlukan pembenaran  dan  alasan  yang  dapat diterima 2 .
2 Ibid, Hal. 2
Kedudukan  dan  peranan  hakim dapat    dilihat  pada  Undang-Undang  No. 48  Tahun  2009  tentang  Pokok-Pokok Kekuasaan  Kehakiman  (UPKK) yaitu: 1. Hakim sebagai   penegak   hukum  dan keadilan  wajib  menggali,  mengikuti, dan  memahami    nilai-nilai  hukum yang hidup dalam masyarakat;
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya    pidana  hakim    wajib    pula mempertimbangkan  sifat-sifat  yang baik dan yang jahat dari tertuduh.
Berdasarkan pasal di atas dimungkinkan hakim memberikan interpretasi    dari    ketentuan  yang  ada dalam    undang-undang.  Mengenai  apa dan  bagaimana  peranan  yang  dilakukan oleh    hakim  sebagai  penegak  hukum secara  asumtif  telah  sesuai  dengan    hak dan  kewajiban  serta  wewenang  mereka sebagaimana  telah    ditentukan    dalam hukum  acara pidana, tetapi  dilain  pihak ada kemungkinan hak-hak serta kewajiban yang menggambarkan peranan itu    akan  berkembang  sesuai  dengan situasi dan  kondisi  yang terdapat dalam penyelenggaraan  peradilan  pidana  sesuai dengan  nilai-nilai  hukum  yang  hidup dalam masyarakat.
Peranan  hakim  dapat  diibaratkan bagaikan  "harimau    dalam  kurungan". Bagi    orang    awam,  hakim    tampak seperti    seekor  harimau    yang    tidak kenal  takut  dan    tidak    mempunyai    rasa
kasihan,    tetapi  ia  sebenarnya  hanyalah seekor  harimau    dalam  kurungan  karena kekuasaannya  dibatasi  oleh  sejumlah prosedur  tertentu  berdasarkan  peraturan perundang-undangan.
Tugas    utama    seorang  hakim adalah    memberikan    keadilan  sesuai dengan hukum. Prinsip yang bersahaja ini dikendalikan  oleh    sejumlah    aksioma yang  ketat.  Semua    terdakwa    dianggap tidak  bersalah  sampai  ia  dibuktikan bersalah  oleh    penuntutan  berdasarkan hukum,    oleh  keyakinan  yang  mantap, bukti    yang  terpercaya,  dan  keputusan yang mempunyai kekuatan tetap.
Beban    pembuktian  ada  pada penuntut,  kesalahan    terdakwa  harus dibuktikan  jauh  dari  keraguan  yang masuk akal.  Apabila bukti yang terekam terdapat  kekurangan  untuk  memuaskan sidang  pengadilan    mengenai    kesalahan terdakwa,    keuntungan    adanya  keraguan harus  diberikan  kepada  terdakwa  dan  ia harus  dibebaskan dari dakwaan (in dubio proreo).
Pembuktian dapat diterima terhadap  suatu  kejahatan  meskipun  oleh orang  awam    dirasakan    relevan.  Bukti yang  kurang  jelas  dilarang  karena  tidak menjamin    untuk  mendakwa  seorang terdakwa atas dasar kesaksian yang samar dan  meragukan.  Untuk  melindungi  si lemah dari si kuat dan untuk menghukum yang  jahat  adalah  tugas  seorang  hakim.
Dalam  hal  memberikan  pidana  hakim dibatasi  oleh  sejumlah  norma  berupa maksimal hukuman yang dapat dijatuhkan. Dalam melaksanakan pertimbangan    terletak      keberanian seorang    hakim.    Dalam  mengeluarkan sebagian    besar    perintah  pendahuluan atau  perintah pada persidangan,  seorang hakim  harus  menjalankan  wewenang untuk  memberikan  pertimbangan  yang hendaknya dilaksanakan secara bijaksana.  Seorang  hakim    diharapkan pula  memberikan  pertimbangan  tentang salah    tidaknya  seseorang    atau  benar tidaknya  peristiwa    yang    bersangkutan, dan kemudian memberikan atau menentukan  hukumnya.    Mengingat makin  pesatnya  lalu  lintas  hukum,  maka dianggap  hakim    mengetahui  akan hukumnya  (ius  curia  novit).  Berdasarkan uraian  di  atas  terlihat  adanya  dikotomi, di    satu  pihak    hakim  terikat  pada undang-undang  (formalitas),    tetapi  pada pihak  lain  hakim  diharapkan  memenuhi kebutuhan kepentingan hukum masyarakat (realitas) yang lebih
memberikan  kebebasan pada hakim.
Hakim dalam kehidupan
masyarakat  dipandang   sebagai pemberi keadilan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, keadilan yang
bagaimanakah?  Apakah  keadilan  identik dengan    menerapkan  hukum    secara formal.  Karena  terdapat    kemungkinan
penerapan hukum formal justru
menimbulkan ketidakadilan. Dengan demikian  hakim  bukan  hanya  sekedar pelaksana  dari  undang-undang    saja  (de normative)  tetapi    dimungkinkan    bagi hakim  untuk  memberikan pertimbangan berdasarkan    keyakinan  hakim  dan pengalamannya  dalam  masyarakat  (de instrumentele),  sehingga    hakim  dituntut untuk  benar-benar    berperan    sebagai penegak  hukum  dan  sekaligus  keadilan sesuai  dengan  nilai-nilai  dan  rasa keadilan  yang  berkembang  di  kalangan masyarakat.
Menurut  Barda  Nawawi  Arief 3 , penegakan  hukum  pidana  (penggunaan sarana  penal)  adalah  bagian  dari  politik kriminal (criminal policy), dimana dalam politik  kriminal  juga  digunakan  sarana- sarana  non-penal  (di  luar  hukum  pidana) untuk  menanggulangi  kejahatan.  Politik kriminal  sendiri  merupakan  bagian  dari kebijakan perlindungan masyarakat (social  defence  policy)  yang  bersama- sama  dengan  kebijakan  kesejahteraan masyarakat (social welfare policy) merupakan kebijakan sosial (social policy) yang direncanakan dan dilaksanakan  oleh  negara  dalam  rangka untuk mewujudkan pembangunan nasional.
3 Barda  Nawawi  Arief,  1996.    Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana.  PT.  Citra  Aditya  Bakti, Bandung. Hal. 25
Politik  kriminal  penanggulangan kejahatan dilakukan melalui tahap kebijakan legislatif, aplikatif dan eksekutif.  Kebijakan  legislatif  adalah kebijakan  dalam  pembuatan  peraturan perundang-undangan  pidana,  sedangkan aplikatif dan eksekutif merupakan kebijakan dalam penerapan dan penegakan hukum pidana.
Kebijakan legislatif merupakan suatu  keputusan  politik  yang  dibuat  oleh pemerintah  dengan  Dewan  Perwakilan Rakyat. Begitu pula dalam penerapan dan penegakannya merupakan kebijakan politik pemerintah (dalam tahap aplikatif) dan  kebijakan  politik  yudikatif  (dalam tahap  eksekutif).  Oleh  karena  itu,  dapat dikatakan  bahwa  terdapat  hubungan antara “peradilan” dengan “politik”.
Tetapi  terdapat  anggapan  yang selama  ini  berkembang  dan  diakui sebagai suatu mitos bahwa “peradilan dan politik”  tidak  mempunyai  hubungan  satu sama  lainnya.  Menurut  pola  pikiran  ini, tidak  saja  hakim  sebagai  individu  yang seharusnya  tidak  berpolitik  tetapi  juga pelaksanaan  hukum  sebagai  suatu  proses harus dipisahkan dari politik.
Pola pikir demikian dianggap keliru oleh  A.J.  Cnoop  Koopman 4 dengan
4 Dikutip dari Kadri Husin, 1993. “Kebebasan Hakim dalam Perkara Pidana”. JUSTISIA, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung. Hal. 3
menyatakan  Kita  dapat  melihat  secara umum  dan  juga  sebagai  kenyataan  yang terjadi  bahwa  bagian  penting  dari aktivitas-aktivitas  peradilan  sangat  erat hubungannya  dengan  gejala-gejala  dan perkembangan masyarakat. Untuk menentukan  suatu  tindakan/perbuatan (feiten),  tugas  pertama  dari  hakim  ini memang  merupakan  tugas  yang  tidak bersifat politik, tetapi penerapan undang-
undang/hukum terhadap
tindakan/perbuatan tersebut dengan memberikan  putusan  pengadilan  (vonis) merupakan  tugas  kedua  hakim,  karena tugas  tersebut  dipengaruhi  pendapat umum dari masyarakat yang ikut bermain dan  unsur-unsur  politik  ada  didalamnya. Tetapi  bukan  politik  dalam  artian  partai politik, melainkan dalam artian
pemerintah negara, kebijakan pemerintah menanggulangi kejahatan. Apabila kekuasaan  kehakiman  ingin  menegakkan suatu  prevensi  umum,  artinya  ingin menentang  atau  membatasi  kebijakan- kebijakan  pejabat  eksekutif  yang  banyak mengeluarkan  executive  legislation  yang tidak  dapat  diuji  (yudicial  review)  oleh pengadilan, maka melalui putusan pengadilan  dalam  suatu  perkara  yang merugikan  masyarakat  karena  adanya kebijakan  pejabat  eksekutif  tersebut, hakim  dapat  memenangkan  masyarakat yang  dirugikan  tersebut,  dimana  hal demikian  merupakan  sepotong  kegiatan
politik.  Begitu  pula,  dalam  kaitannya dengan  gerakan  nasional  pemberantasan korupsi,  dimana  hakim  menjatuhkan pidana  yang  berat  pada  pelaku  tindak pidana  korupsi,  sedangkan  pada  waktu yang  lain  dengan  menggunakan  pasal undang-undang yang sama hakim menjatuhkan  pidana  yang  lebih  ringan, maka  hakim  itu  sedang  menjalankan politik.
Oleh  karena  itu,  dapat  dikatakan bahwa  apa  yang  kita  namakan  dengan straftoemeting  atau  sentencing  dalam suatu  proses  peradilan  pidana  tidak  lain merupakan manifestasi atau suatu pendapat  dari  kompleks  nilai-nilai  dalam penegakan hukum.
Persoalannya  seringkali  nilai-nilai yang  dianut  penguasa  yang  membuat undang-undang dan penegak hukum yang melaksanakan  undang-undang  sebagai kelompok  kelas  atas  (the  rulling  class) tidak  sama  dengan  nilai-nilai  dari masyarakat  yang  pada  umumnya  berada pada  kelas  bawah  (the  lower  class).  Hal yang demikian, seyogianya tidak menyebakan  kekuasaan  kehakiman  dan hakim  khususnya  dianggap  sebagai sesuatu yang terpisah (hakim yang bebas) betul-betul  memisahkan  hakim  dari masyarakat.
Hakim  dalam  kedudukan  dan
fungsinya harus mencerminkan kehidupan masyarakat yang
sesungguhnya.  Kekuasaan  kehakiman  di alam  demokrasi  mencakup  didalamnya kekuasaan  hakim  sebanyak  mungkin berasal  dari  masyarakat,  serta  sedapat mungkin menyatu dengan pikiran rakyat.
Berdasarkan pengamatan, pada umumnya  putusan-putusan  Mahkamah Agung  R.I.  diputuskan  oleh  hakim dengan  hanya  sebagai  penerap  undang- undang  semata  (de  normative),  tetapi terdapat  beberapa  putusan  hakim  yang mengutamakan keadilan berdasarkan pengalaman dan keyakinannya (de instrumentele)  sesuai  dengan  hukum yang  berkembang  dalam  masyarakat sehingga  putusan  tersebut  memuaskan rasa  keadilan  masyarakat.  Salah  satu putusan  Mahkamah  Agung  R.I.  tersebut adalah  dalam  perkara  Ir.  Juli  Purwanto bin  Subur  Purwanto  No.  Perkara:  1176 K/Pid/2007  yang  didakwa  melakukan tindak  pidana  pemalsuan  tanda  tangan (Pasal 263 ayat 1 KUHP).
Adapun  identifikasi  masalah  dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Apakah hakim dalam membuat putusan  pengadilan  berperan  sebagai pelaksana undang-undang atau
sebagai penegak hukum dan keadilan?
2. Apakah putusan pengadilan
mempertimbangkan  hal-hal  khusus untuk  mewujudkan  peran  hakim
sebagai penegak hukum dan keadilan?

## II.  METODE PENELITIAN
Untuk mengkaji permasalahan pada uraian di atas, dilakukan dengan melakukan  studi  penelusuran  pustaka (library research), baik menurut pendapat para sarjana maupun yurisprudensi dalam menyelesaikan berbagai  kasus  yang  terkait,  dengan  cara membaca, mengutif, dan menyadur. Data yang  terkumpul  kemudian  diolah  dengan cara  editing,  mengklasifikasikan,  dan menyusun data sesuai dengan peruntukannya,  kemudian  dideskripsikan dan  dianalisis  dengan  menggunakan metode  analisis  data  kualitatif,  yaitu menguraikan  data    dalam  bentuk  kalimat secara  sistematis,  logis,  rinci,  dan  jelas, sehingga  memudahkan  pemberian  arti terhadap  data.  Pemberian  arti  terhadap data dilakukan dengan teknik interpretasi, analogi, kemudian penarikan kesimpulan.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.2 Putusan  Pengadilan    yang  Berperan Sebagai Penegak Hukum dan Keadilan Penelitian  tentang  putusan  pengadilan yang  mempertimbangkan  hukum  yang  hidup dan  berkembang  dalam  masyarakat  sebagai wujud  peran  hakim  sebagai  penegak  hukum dan  keadilan  menggunakan  data  yang
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 01. Maret 2015
diperoleh dari putusan Mahkamah Agung R.I. No. Perkara 1176 K/Pid/2007.
3.2.1 Putusan Mahkamah Agung R.I. No.
Perkara 1176 K/Pid/2007
(1) Kasus Posisi
Terdakwa  Ir.  Juli  Purwanto  bin  Subur Purwanto  pada  tanggal  10  Maret  2005 bertempat  di  kantor  PT.  Bumi  Rejo  Bandar Lampung (wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas  IA  Tanjungkarang)  membuat  surat palsu  atau  memalsukan  surat  yang  dapat menerbitkan  hak,  sesuatu  perjanjian  atau sesuatu  pembebasan  hutang  atau  yang  boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksud akan menggunakan atau  menyuruh  orang  lain  menggunakan surat-surat  itu  seolah-olah  surat  itu  asli  dan tidak  dipalsukan,  jikalau  pemakaian  surat  itu dapat  mendatangkan  kerugian,  sebagaimana ketentuan  Pasal  263  ayat  (1)  KUHP. Perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut:
- Terdakwa diangkat oleh Soegeng
Budhiarto selaku Kepala Cabang PT. Bumi Rejo  Bandar  Lampung  pada  tahun  2001, dimana  terdakwa  membuka  rekening  atas nama  PT.  Bumi  Rejo  di  Bank  Danamon Cabang Telukbetung dengan No. Rekening
0023331754;
- Pada  tanggal  10  Maret  2005  terdakwa membuat surat kuasa yang isinya mengatasnamakan Soegeng Budhiarto untuk  membuka/menutup  rekening  USD, menyetor,  menarik,  menandatangani  cek
dan  menandatangani  surat-surat  yang berhubungan  dengan  pembukaan  rekening pada  PT.  Bank  Mandiri  Cabang  Bandar Lampung  atas  nama    PT.  Bumi  Rejo Bandar  Lampung  dan  terdakwa  kemudian menandatangani  di  atas  nama  Soegeng Budhiarto;
- Atas  perbuatan  terdakwa  saksi  Soegeng Budhiarto  menderita  kerugian  sebesar Rp14 Milyar.
(2) Pertimbangan Hakim
Putusan  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA Tanjungkarang  menyatakan  bahwa  terdakwa terbukti  melakukan  perbuatan  sebagaimana dakwaan penuntut umum, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
Pertimbangan hakim melepaskan terdakwa  dari  tuntutan  hukum  berdasarkan bahwa  memang  terbukti  terdakwa  membuat surat  kuasa  yang  tanda  tangan  Soegeng Budhiarto,  di  atas  surat  kuasa  tersebut dipalsukan  oleh  terdakwa,  akan  tetapi  dalam hal  ini  terdakwa  hanya  menjalankan  perintah atasan  (Boedhi  Yuwono)  dan  dijadikan perantara  atau  alat  untuk  kelancaran  bisnis perusahaan.
Putusan Mahkamah Agung (MA) menyatakan terdakwa  terbukti  secara sah dan meyakinkan  telah  bersalah  melakukan  tindak pidana  membuat  surat  palsu.  Menghukum terdakwa  dengan  pidana  penjara  1  (satu) tahun. Memerintahkan bahwa pidana tersebut
tidak  usah  dijalani  kecuali  jika  dikemudian hari  ada  putusan  yang  menentukan  lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak  pidana  sebelum  lewat  masa  percobaan 2 (dua) tahun.
Pertimbangan hakim memidana terdakwa  menyatakan  bahwa  yang  dimaksud membuat  surat  palsu,  memalsu  surat  dapat terjadi  selain  terhadap  sebagian  atau  seluruh isi  surat,  dapat  juga  pada  tanda  tangan  si pembuat surat. Dalam hal ini ada suatu arrest HT  (14-4-1913)  yang  menyatakan  bahwa “barang  siapa  di  bawah  suatu  tulisan membubuhkan  tanda  tangan  orang  lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah melakukan tulisan itu”.
Berdasarkan  pengertian  membuat  surat palsu/memalsu surat di atas, MA berpendapat perbuatan  terdakwa  membubuhkan  tanda tangan  atas  nama  Soegeng  Budhiarto  dalam surat  kuasa  tetap  merupakan  perbuatan “membuat surat palsu/memalsu surat sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  263  ayat (1) KUHP.
Dalam  kaitan  dengan  unsur  “jika pemakaian  tersebut  dapat  menimbulkan kerugian”  dari  tindak  pidana  sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  263  ayat  (1)  KUHP, MA memperhatikan hal hal sebagai berikut:
1) Arrest HR 22 April 1907 “yang disyaratkan  bukanlah  timbulnya  kerugian, akan tetapi kemungkinan untuk itu”;
2) Arrest  HR  24  Juni  1952  “kemungkinan kerugian  tidak  perlu  timbul  hanya  karena
pemakaiannya untuk benar-benar timbulnya  kerugian  selalu  diperlukan adanya faktor-faktor lain”;
3) Pasal  1792  KUHPerdata  menentukan “pemberian kuasa mana seorang memberikan kekuasaan  kepada orang  lain, yang  menerimanya,  untuk  atas  namanya menyelenggarakan  suatu  urusan”  maka membuat  surat  palsu  dalam  bentuk  surat kuasa  mempunyai  kemungkinan  untuk dapat  menimbulkan  kerugian  bagi  si pemberi kuasa.
Pertimbangan  MA    menyatakan  bahwa perbuatan  terdakwa  telah  memenuhi  unsur- unsur  yang  didakwakan  dan  berdasarkan alasan-alasan di atas MA menjatuhkan pidana yang dirasa akan memenuhi tujuan pemidanaan  yang  bersifat  edukatif,  korektif dan preventif.
Berdasarkan  uraian  putusan  di  atas dapat dianalisis hal-hal sebagai berikut: 1. Putusan  pengadilan  dalam  perkara  tindak pidana  membuat  surat  palsu/memalsu surat mendasarkan pada terpenuhinya atau tidak  terpenuhinya  unsur-unsur  perbuatan (strafbaarfeit) dari pasal yang didakwakan dan  adanya  kesalahan  pembuat  (schuld) serta hal-hal khusus yang dipertimbangkan  hakim.  Pertimbangan hakim  Pengadilan  Negeri  Kelas  IA Tanjungkarang  yang  melepas  terdakwa dari  segala  tuntutan  hukum,  sekalipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak  pidana  adalah  dengan  alasan
terdakwa  tidak  bersalah  karena  perbuatan terdakwa dilakukan atas perintah atasannya dan untuk melancarkan kegiatan  bisnis  perusahaan,  sedangkan MA berpendapat bahwa perbuatan terdakwa  telah  memenuhi  unsur  tindak pidana,  sekalipun  perbuatan  terdakwa membuat  surat  palsu/memalsu  surat  atas perintah  atau  persetujuan  orang  yang dipalsukan tanda tangannya.
2. Dalam  kaitan  dengan  teori  A.J.  Cnoop Koopman  dapat  diketahui  yaitu  bahwa hakim  menggunakan  "politik  hukum" dalam  membuat  putusan  pengadilan, dimana  pada  putusan  di  atas  MA  tetap memidana  terdakwa  yang  membuat  surat palsu/memalsu  surat,  sekalipun  perbuatan atas  perintah  dan  persetujuan  dari  orang yang  dipalsukan  tandatangannya  dengan pertimbangan  yang  bersifat  “preventif” bahwa  perbuatan  membubuhkan  tanda tangan  di  atas  nama  orang  lain  dengan alasan  apa  pun  merupakan  perbuatan membuat  surat  palsu/memalsu  surat, sehingga  dengan  pertimbangan  ini  akan mencegah  siapa  pun  untuk  melakukan perbuatan  yang  sama,  karena  perbuatan itu merupakan tindak pidana.
3. MA  juga  mempertimbangkan  faktor- faktor  yang  bersifat  edukatif  dan  korektif dalam  menjatuhkan  pidana  terhadap terdakwa, dimana terdakwa hanya dikenakan  pidana  1  (satu)  tahun  dalam masa  percobaan  2  (dua)  tahun.  Hukuman
demikian mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa yang dilakukan atas perintah dan persetujuan atasannya, sehingga hukuman yang  dijatuhkan  adalah  suatu  hukuman yang  sifatnya  untuk  mendidik  dan mengoreksi  kesalahan-kesalahan  yang dilakukan terdakwa.
Menurut  pendapat  responden  hakim  - Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Tanjungkarang bahwa  dasar  pertimbangan  hakim  dalam memutus  perkara  tindak  pidana    adalah sebagai berikut:
a. Adakah alasan-alasan pemaaf dan pembenar  dalam  menentukan  hukuman, ini dianalisis dar alat-alat bukti.
b. Putusan-putusan hakim dalam kasus  yang sama  di  pengadilan    tersebut    selama  ini (standard sentencing).
c. Faktor dari si pelaku.
d. Faktor korban.
e. Pengaruh tindak pidana terhadap masyarakat,  apakah  sangat  mengganggu atau tidak.
f. Faktor  mendidik  dan  membina,  sebagai prospek  untuk  politik  hukum  pidana terhadap pelaku dan masyarakat.
Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan  hakim  dalam  menetapkan pidana  atas  perkara  tindak  pidana  didasarkan pada:
1. Tuntutan jaksa penuntut umum.
2. Alat bukti.
3. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
4. Petunjuk-petunjuk lain dalam persidangan dan barang bukti.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan, putusan  pengadilan  mendasarkan  pada  tindak pidana yang dilakukan (strafbaarfeit), kesalahan  pembuatan  (schuld)  dan  hal-hal yang  memperingan  dan  memperberat  tindak pidana  saja,  maka hakim  berdasarkan keahlian dan pengalamannya, serta keyakinannya  memutuskan    pidana  yang dijatuhkan.
Dengan  demikian  apabila  hakim  akan menjatuhkan suatu pemidanaan dalam putusan pengadilan terhadap pelaku, meskipun terdapat kemungkinan menimbulkan  kerugian  kemasyarakatan  yang luas  mempunyai  tujuan  agar  masyarakat terlindungi  dari  adanya  perbuatan  yang merugikan  masyarakat  dan  kepentingan masyarakat    dapat  berjalan  sebagaimana mestinya,
tetapi hakim juga mempertimbangkan kesalahann yang dilakukan terdakwa, dimana perbuatan membuat surat palsu/memalsu surat dilakukan atas  perintah  dan  persetujuan  atasannya.  Di sini  terlihat  bahwa  hakim  Pengadilan  Negeri Kelas IA Tanjungkarang lebih mengutamakan adanya perlindungan kepada terdakwa,
dimana  dengan  melepaskan  terdakwa  dari segala  tuntutan  hukum  pidana,  sekalipun perbuatan  terdakwa  telah  memenuhi  unsur tindak pidana. Tetapi, MA lebih
mengutamakan perlindungan hukum terhadap korban  dengan  menjatuhkan  pidana  terhadap terdakwa  dengan  hukuman  yang  bersifat edukatif, korektif dan preventif.
Putusan MA di atas lebih mengedapankan kedudukan dan fungsi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, dimana di  satu  pihak  MA  membuat  putusan  sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang- undangan, tetapi dilain pihak MA menerapkan  keadilan  pada  pihak-pihak  yang berperkara  yaitu  kepada  terdakwa  dan  saksi korban.
Dengan  demikian  dapat  dikatakan bahwa  putusan  MA  mempertimbangkan adanya  tujuan pemidanaan,  yaitu tujuan  yang bersifat  perlindungan  masyarakat  (social defence).  Tujuan  perlindungan  masyarakat berupa  preventie  generale,  yaitu  hukuman dijatuhkan  agar  masyarakat  terlindungi  dari kejahatan  dan  orang  lain  takut  untuk melakukan  kejahatan,  sedangkan  tujuan pembalasan  berupa  preventie  speciale  yaitu agar pelaku merasakan suatu penderitaan atas hukuman  yang  dijatuhkan  kepadanya  dan  ia tidak akan mengulangi perbuatannya.
Dalam  Naskah  Rancangan  KUHP  Baru Tahun  1999/2000  terdapat  ketentuan  tentang tujuan  pemidanaan  dalam  Pasal  51  ayat  (1) yaitu:
1. Mencegah  dilakukannya  tindak  pidana dengan  menegakkan  norma  hukum  demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya  orang  yang  baik  dan berguna;
3. Menyelesaikan  konflik  yang  ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan,  dan  mendatangkan  rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Pasal 51 ayat (2) menyatakan “Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”.
Latar belakang pemikiran adanya tujuan pemidanaan  yang  selama  ini  tidak  tercantum dalam  KUHP  karena  pada  hakekatnya undang-undang  merupakan  suatu  sistem hukum  yang  bertujuan  (purposive  system). Dirumuskannya pidana dan aturan pemidanaan  dalam  undang-undang  pada hakekatnya  hanya  merupakan  sarana  untuk mencapai  tujuan.  Dilihat  secara  fungsional dan  operasional,  pemidanaan  merupakan suatu  rangkaian  proses    dan  kebijakan  yang konkretisasinya sengaja direncanakan melalui beberapa tahap. Dimulai dari tahap formulasi, tahap  aplikasi  dan  tahap  eksekusi.  Agar  ada keterjalinan  dan  keterpaduan  antara  ketiga tahap  itu  sebagai  satu  kesatuan  sistem pemidanaan,  diperlukan  perumusan  tujuan dan  pedoman  pemidanaan.  Adanya  sistem pemidanaan  yang  bertolak  dari  paham individualisasi  pidana,  tidak  berarti  memberi
kebebasan  sepenuhnya  kepada  hakim  dan aparat-aparat  lainnya  tanpa  pedoman  atau kendali/kontrol. Perumusan tujuan dan pedoman  pemidanaan  dimaksudkan  sebagai fungsi  pengendali/kontrol  dan  sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan  motivasi  pemidanaan  yang  jelas  dan terarah.
3.2  Pertimbangan  Hakim  terhadap  Hal-
Hal Khusus
Menurut responden hakim pada Pengadilan  Negeri  Kelas  IA  Tanjungkarang sekalipun  tidak  terdapat  dalam  peraturan perundang-undangan, para hakim
mempertimbangkan hal-hal yang
memperingan pidana antara lain:
1. Perbuatan  merupakan  percobaan  atau pembantuan tindak pidana;
2. Pelaku  tindak  pidana  dengan  suka  rela menyerahkan diri kepada yang berwajib;
3. Pelaku tindak pidana seorang wanita yang sedang hamil muda;
4. Pelaku  tindak  pidana  dengan  suka  rela memberi  ganti  kerugian  yang  layak  atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya;
5. Pelaku  melakukan  tindak  pidana  karena kegoncangan  jiwa  yang  sangat  hebat sebagai  akibat  yang  sangat  berat  dari keadaan pribadi atau keluarganya;
6. Pelaku  tindak  pidana  tindak  mampu bertanggungjawab.
Hal-hal  yang  memperberat  pidana  antara  lain adalah:
1. Pelaku  adalah  seorang  pegawai  negeri atau pejabat negara;
2. Pelaku  dalam  melakukan  tindak  pidana menyalahgunakan keahlian atau profesinya;
3. Pelaku  dewasa  yang  melakukan  tindak pidana bersama anak di bawah umur;
4. Pelaku  melakukan  tindak  pidana  dengan bersekutu, bersama-sama atau berencana;
5. Tindak  pidana  dilakukan  pada  waktu  ada huru-hara atau bencana alam;
6. Tindak pidana dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya;
7. Pelaku adalah residivis;
Tetapi  dengan  hanya  berpatokan  pada hal-hal yang memperingan dan yang memperberat  pidana,  maka  hakim  dalam membuat  putusan  yang  menjatuhkan  pidana belum  dapat  memberikan  dasar  filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi yang jelas dan terarah,  sehingga  putusan  pengadilan  akan dirasakan  tidak  adil,  tidak  rasional  dan  tidak mempunyai  tujuan  yang  jelas  bagi  para pencari keadilan.
Rancangan KUHP Baru Tahun
1999/2000  yang  mengatur  tentang  pedoman pemidanaan membuat beberapa macam pedoman:
1. Ada  pedoman  pemidanaan  yang  bersifat umum untuk memberi pengarahan kepada hakim  mengenai  hal-hal  apa  yang
sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana;
2. Ada  pedoman  pemidanaan  yang  lebih bersifat khusus untuk memberikan pengarahan  pada  hakim  dalam  memilih atau  menjatuhkan  jenis-jenis pidana tertentu.
3. Ada pedoman bagi hakim dalam menerapkan  sistem  perumusan  ancaman pidana  yang  digunakan  dalam  perumusan delik.
Pedoman  pemidanaan  yang  bersifat umum  dirumuskan  dalam  Pasal  52  sebagai berikut:
Dalam  pemidanaan  hakim  wajib mempertimbangkan:
ke-1    kesalahan pembuat; ke-2 motif  dan  tujuan  dilakukannya  tindak pidana;
ke-3 cara melakukan tindak pidana; ke-4 sikap batin pembuat;
ke-5 riwayat  hidup  dan  keadaan  sosial ekonomi pembuat;
ke-6 sikap  dan  tindakan  pembuat  sesudah melakukan tindak pidana;
ke-7 pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
ke-8 pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
ke-9 pengaruh  tindak  pidana  terhadap korban atau keluarga korban; ke-10  apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.
Dengan  adanya  daftar  atau  semacam check-list  yang  sepatutnya  dipertimbangkan oleh  hakim  sebelum  menjatuhkan  pidana  itu,
diharapkan  dapat  memudahkan  hakim  dalam menetapkan  takaran  atau  ukuran  berat ringannya  pidana  (strafmaat),  sedangkan pedoman  pemidanaan  yang  bersifat  khusus dalam  memilih  atau  menjatuhkan  jenis-jenis pidana  (strafsoort)  tertentu  tersebar  di  dalam pasal-pasal  yang  mengatur  jenis  pidana  itu masing-masing.
Menurut  responden    sekalipun  KUHP yang    berlaku  sekarang  belum  mengadakan pedoman pemidanaan, tetapi hakim mempertimbangkan  hal-hal  di  atas  dalam membuat putusan pengadilan. Putusan pengadilan  yang  melepaskan  terdakwa  dari segala tuntutan hukum pidana, karena Majelis Hakim  berkeyakinan  bahwa  terdakwa  tidak mempunyai  kesalahan,    karena  perbuatan dilakukan  atas  perintah  atasannya  dan  untuk melancarkan  kegiatan  bisnis  perusahaan. Tetapi, MA berpendapat lain bahwa perbuatan membuat surat palsu/memalsu surat merupakan tindak pidana sekalipun perbuatan tersebut  atas  perintah  dan  persetujuan  orang yang  dipalsukan  tanda  tangannya.  Meskipun hukuman  yang  dijatuhkan  bersifat  edukatif, korektif dan preventif.
Rancangan  KUHP  Baru  juga  mengatur pedoman penerapan sistem perumusan ancaman pidana terutama untuk mengimbangi dan  menghindari  sifat  kaku  dan  absolut  dari sistem  perumusan  tunggal.  Pedoman  ini merumuskan:
1. Kewenangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana penjara (yang dirumuskan secara tunggal);
2. Keadaan-keadaan atau syarat-syarat untuk tidak menjatuhkan pidana penjara; dan
3. Jenis alternatif sanksi yang dapat dijatuhkan  oleh  hakim  sebagai  pengganti dari pidana penjara  yang tidak dijatuhkan itu.
Berdasarkan  beberapa  pedoman  yang telah  dirumuskan  dalam  Rancangan  KUHP Baru tersebut, maka terlihat bahwa pertimbangan  hakim  dalam  menjatuhkan pemidanaan  terhadap  pelaku  tindak  pidana membuat  surat  palsu/memalsu  surat  di  atas belum sempurna, sehingga putusan pengadilan  tersebut  kurang  sesuai  dengan tujuan pemidanaan. Tetapi, karena pengaturan perundang-undangan mengenai hal-hal khusus  tersebut  belum  diatur  dalam  KUHP, maka  putusan  pengadilan  di  atas  dapat dimaklumi.
IV.  KESIMPULAN
1. Putusan  pengadilan  dalam  perkara tindak  pidana  mendasarkan  pada terpenuhinya  atau  tidak  terpenuhinya unsur-unsur  perbuatan  (strafbaarfeit) dari  pasal  yang  didakwakan  dan adanya  kesalahan  pembuat  (schuld) serta hal-hal khusus yang dipertimbangkan hakim. Pertimbangan hakim Pengadilan
Negeri  Kelas  IA  Tanjungkarang  yang
melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum,  sekalipun  perbuatan  terdakwa telah  memenuhi  unsur  tindak  pidana adalah  dengan  alasan  terdakwa  tidak bersalah  karena  perbuatan  terdakwa dilakukan  atas  perintah  atasannya  dan untuk  melancarkan  kegiatan  bisnis perusahaan, sedangkan MA
berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana,  sekalipun  perbuatan  terdakwa membuat  surat  palsu/memalsu  surat atas  perintah  atau  persetujuan  orang yang dipalsukan tanda tangannya.
2. Putusan  MA  lebih  mengedepankan kedudukan  dan  fungsi  hakim  sebagai penegak  hukum  dan  keadilan,  dimana di  satu  pihak  MA  membuat  putusan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan, tetapi dilain pihak  MA  menerapkan  keadilan  pada pihak-pihak  yang  berperkara  yaitu kepada terdakwa dan saksi korban.

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  Barda  Nawawi,  1996.    Bunga  Rampai Kebijakan  Hukum  Pidana.  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung.
----------,  1996.  Kebijakan  Legislatif  dalam Penanggulangan  Kejahatan  dengan Pidana Penjara. Badan Penerbit Undip,
Semarang.
----------,  1998.  Beberapa  Aspek  Kebijakan Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum
Pidana.  PT.  Citra  Aditya  Baktyi,
Bandung.
----------,  2001.  Masalah  Penegakan  Hukum dan  Kebijakan  Hukum  Pidana.  PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Husin,  Kadri,  2002.  “Bahan  Kuliah  Politik Hukum” Program Pascasarjana Magister Hukum Unila, Bandar Lampung.
----------,  1993.  “Kebebasan  Hakim  dalam Perkara  Pidana”.  JUSTISIA,  Jurnal Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Unila, Bandar Lampung.

## Hamzah,  Andi,  1983.  Hukum  Acara  Pidana
Indonesia. Ghalia Indonesia. Jakarta.
Muladi,  1985.  Lembaga  Pidana  Bersyarat.
Alumni, Bandung.
Rahardjo,  Satjipto,  1982.  Ilmu  Hukum.
Alumni. Bandung.
----------,  tt.  Masalah  Penegakan  Hukum. Sinar Baru. Bandung, Alumni, Bandung.