E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perkawinan Sejenis Dalam...(Otong Syuhada) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 87-102 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3168
PERKAWINAN SEJENIS DALAM PRESFEKTIF ALIRAN EKSISTENSIALISME DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA
Otong Syuhada Fakultas Hukum Universitas Majalengka
Jl. K.H. Abdul Halim No. 103 Majalengka Kulon, Majalengka – Jawa Barat
Email: otsyu130270@gmail.com

## Abstrak
Perkawinan pada umumnya disahkan di beberapa negara untuk pasangan yang terdiri dari satu pria  dan  satu  wanita.  Tetapi  pernikahan  yang  serupa  adalah  masalah  yang  berbeda.  Jenis pernikahan ini sering dilakukan antara pria dan wanita dan wanita. Perkawinan ini dianggap sebagai  hak  individu  untuk  membentuk  hidupnya  sendiri,  sehingga  siapa  pun  tidak  dapat melarangnya,  demikian  juga  aliran  eksistensialisme  yang  menyatakan  bahwa  setiap  individu diberi  kebebasan  terbesar.  Tentu  saja,  kebebasan  ini  membuat  seseorang  melakukan  hal-hal yang  menurutnya  benar  karena  berasal  dari  haknya  sendiri  sebagai  individu.  Dalam  HAM juga  disebutkan  bahwa  hak  atas  kebebasan  berserikat  mengandung  unsur-unsur  hak  atas kebebasan dan hak-hak sosial dan kebebasan beragama menunjukkan hak pribadi dan kolektif yang  berbeda,  tetapi  jika  kita  memeriksanya  lebih  dalam,  jelas  bahwa  kebebasan  yang dimaksud  adalah  kebebasan  yang  memiliki  batasan  yang  harus  dipenuhi  juga;  apakah  itu melanggar kesusilaan, agama, atau integritas bangsa? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  pernikahan  sesama  jenis  dalam  aliran  eksistensialisme  dan  untuk  mengetahui perspektif  hak  asasi  manusia  dalam  mengkritik  pernikahan  sesama  jenis.  Penelitian  ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis.

## Kata Kunci:  Perkawinan, Sejenis, Eksistensialisme, Hak, Asasi

## Abstract
A  marriage  is  generally  legalized in  some  countries  for  couples  consisting  of  one  male  and one  female.  But  similar  marriage  is  a  different  matter.  This  type  of  marriage  is  often  done between  men  and  women  and  women.  This  marriage  is  considered  as  the  right  of  the individual  to  shape  his  own  life,  so  that  anyone  cannot  forbid  it,  so  does  the  existentialism flow which states that every individual is given the greatest freedom. Of course, this freedom makes  an  individual  do  things  he  thinks  are  right  because  it  is  from  his  own  right  as  an individual.  In  HAM  also  states that  the  right  to  freedom  of  association  contains  elements  of the right to freedom and social rights and freedom of religion shows the distinctive personal and collective rights, but if we examine it more deeply it  is clear that freedom in question is freedom that has boundaries that must be met as well ; does it violate decency, religion, or the integrity  of  the  nation?  The  purpose  of  this  study  is  to  find  out  same-sex  marriage  in  the existentialism  flow  and  to  know  the  human  rights  perspective  in  criticizing  same-sex marriage. This  study uses a normative juridical approach and the nature of this research is descriptive analytical.
Keywords: Similar, Marriage, Existentialism, Human, Rights
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perkawinan Sejenis Dalam...(Otong Syuhada) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 87-102 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3168

## PENDAHULUAN
Perkawinan  merupakan  salah  satu  hal  penting  dalam  kehidupan  manusia,  dan  melalui lembaga  perkawinan  jumlah  manusia  di  muka  bumi  akan  semakin  bertambah,  karena keturunan manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya perkawinan. Perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan melalui keturunan tentunya tercipta keluarga yang berkembang menjadi masyarakat, sedangkan masyarakat dapat diartikan sebagai bentuk kehidupan bersama yang di dalam nya terdapat individu dan/atau kelompok sebagai anggotanya yang saling mengadakan interaksi untuk kelangsungan hidupnya (Tengku Erwinsyahbana, 2012, h. 1).
Sebuah  perkawinan    umumnya  dibeberapa  Negara  dilegalkan  untuk  pasangan  yang terdiri dari satu laki-laki dan satu perempuan. Namun perkawinan sejenis merupakan hal yang berbeda.  Perkawinan  sejenis  ini  kerap  dilakukan  antara  pria  dengan  pria  maupun  wanita dengan  wanita.  Perkawinan  ini  dianggap  sebagai  hak  dari  individu  untuk  membentuk hidupnya  sendiri,  sehingga  siapapun  tidak  dapat  melarangnya  .  Hal  tersebut  didasari  atas aliran  Eksistensialisme  yang  menekankan  pada  manusia  yang  bertanggung  jawab  atas kemauannya  yang  bebas  tanpa  memikirkan  secara  mendalam  mana  yang  benar  dan  mana yang  tidak  benar.  Dari  pandangan  inilah  maka  lahir  pemikiran-pemikiran  mengenai Perkawinan sesama jenis.
Namun  di  Indonesia  belum  terdapat  pengaturan  yang  menjelaskan  mengenai Perkawinan  sejenis,  hanya  dalam  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  mengenai perkawinan,  menyatakan  bahwa  perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria dengan  seorang  wanita.  Berkaitan  dengan  paparan  di  atas,  filsafat  merupakan    ilmu  yang berupaya  untuk  memahami  hakikat  realitas  yang  ada  dengan  mengandalkan  akal  budi  (Jan Hendrik  Rapar,  2010,  h.  15).  Karena  filsafat  mencoba  memahami  segala  realitas  yang  ada, sehingga objeknya melingkupi segala yang ada termasuk juga manusia.
Ketika filsafat berobjekkan manusia, filsafat menjadi ilmu yang mengaji tentang seluk- beluk  manusia.  Dalam  artian,  filsafat  akan  membahas  mengenai  manusia  secara  mendalam, baik  dari  unsur  dan  fungsi  hidupnya.  Dalam  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia,  manusia disebutkan sebagai alam kecil yang merupakan bagian dari alam besar yang ada di atas alam. Ia  adalah  makhluk  yang  bernyawa,  makhluk antromorphen dan  merupakan  binatang  yang menyusui,  akan  tetapi  juga  merupakan  makhluk  yang  dapat  mengetahui  dan  menguasai kekuatan-kekuatan alam di luar dan di dalam dirinya, baik lahir maupun batin. ( Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1987, h. 291).
Al-Qur‟an menyebutkan manusia dengan beberapa istilah, yaitu basyar, insân dan nâs. Istilah basyar mempunyai  arti  bahwa  manusia  merupakan  makhluk  yang  terdiri  dari karakteristik  fisiologis,  biologis  dan  psikologis  (Charles  Kurzman,  2003,  h.    300.).  Istilah insân digunakan  dalam  Al-Qur‟an  untuk  menunjuk  kepada  manusia  dengan  seluruh totalitasnya, yaitu jiwa dan raga dan Allah menciptakan manusia dari tanah kemudian dari air mani,  kemudian  Allah  menjadikan  manusia  berpasangan  (laki-laki  dan  perempuan).  Namun semenjak keberadaan manusia hingga sampai saat ini masalah kesusilaan sering menjadi topik penting dan menarik untuk didiskusikan.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perkawinan Sejenis Dalam...(Otong Syuhada) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 87-102
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3168
Kesusilaan  sangat  terkait  erat  dengan  hakikat  manusia  sebagai  mahluk  ciptaan  Tuhan yang bermoral. Nilai kesusilaan sebagai hasil dari penghayatan manusia atas keberadaan diri dan relasinya dengan masyarakat menciptakan sebuah tatanan hidup masyarakat yang berbeda antara  yang  satu  dengan  lainnya  (Hwian  Christianto,  2015,  h.  61).Dengan  demikian  sejak dahulu  nilai  moral  merupakan  hal  yang  paling  esensial  dalam  menata  kesedapan  hidup bersama di masyarakat.
Lahirnya  filsafat  (B.  Arief  Sidharta,  2008,  h.  23)  di  abad  ke-enam  tidak  terlepas  dari pemikiran  bahwa  manusia  ( hominis )  itu  bukanlah  dewa-dewa  ( deus )  dan  bukanlah  juga binatang/  serigala  ( lupus ),  ia  berada  diantara  ( in  between )  kedua  mahluk  tersebut,  karena berada diantara keduanya kadang sering terjadi tarik menarik posisinya, akibatnya konon ada hominis yang  saking  bijaksananya  menjaga  kehidupannya  dalamkesucian  ia  diumpamakan bagaikan deus (dewa/malaikat), dan sebaliknya ada juga hominis yang saking mengikuti sifat evil  things di  dalam  dirinya  sehingga  menjadi  terdegradasi  kelakuan  dan  tindak-tanduknya bagaikan lupus hingga  melahirkan  adagium  „manusia  menjadi  serigala  buat  manusia  yang lain‟ ( homo homini lupus ).
Dengan  konteks  realitas  manusia  bukanlah deus dan  bukan  jugalah lupus maka  Plato dalam karyanya Phaidros, menerangkan bahwa;
Kata  „makhluk  bijak‟  (Sophos)  terlalu  luhur  untuk  seorang  manusia.  Kata  itu  pantas untuk  Dewa.  Bagi  Plato  lebih  baik  manusia  dijuluki  sebagai  pencinta  kebijakan  atau philosphos.  Sejak  saat  itulah  philosophos  berkembang  sebagai  sebuah  sebutan  bagi manusia  yang  mencari  dan  mencintai  kebijaksanaan”  (Antonius  Cahyadi,  dan  E. Fernando M. Manullang, 2008, h. 5).
Di  dalam  proses  mencintai  kebijakan  inilah,  maka  manusia  akan  memahami  apa  itu manusia ( ontologi ), dari mana ia datang ( epistemologi ) dan hendak kemanakah ia pergi atau apa  fungsi  dan  manfaat  manusia  ada  ( aksiologi ).  Itulah  sebabnya  dalam  berfilsafat  ontologi dan  epistemologi,  harus  diakhiri  dengan  aksiologi,  karena  dengan  demikian  manusia  akan memahami  maknanya  sebagai  manusia.  Oleh  karena  filsafat  juga  membicarakan  “manfaat” (aksiologi)  sebagai  salah  satu  sub  penyelidikannya,  maka  pada  akhirnya  keinginan  dan harapan  kelompok  LGBT  agar  perkawinan  sesama  jenis  ( same  sex  marriage )  dapat dilegalisasi  setara  di  dalam  hukum  perkawinan  Indonesia  sebagaimana  sudah  terjadi  di berbagai  negara  Eropa  dan  Amerika  Serikat,  harus  digali  secara  radikal  aksiologinya  yaitu seberapa  „bermanfaatkah‟  kedalaman  realitasnya  perkawinan  sesama  jenis  bermanfaat  untuk kemaslahatan humana dan humanisme.
Mengkaji  perkawinan  sejenis  yang  dianggap  menyimpang  ini,  sebelumnya  perlu dipahami  terlebih  dahulu  apa  yang  dimaksud  dengan  perilaku  menyimpang  itu  sendiri. Tingkah laku abnormal atau menyimpang adalah tingkah laku yang tidak adekutat, tidak bisa diterima  oleh  masyarakat  pada  umumnya,  dan  tidak  sesuai  dengan  norma  sosial  yang  ada (Kartini Kartono, 2007:14). Seorang individu atau kelompok yang dalam mencapai tujuannya tidak dapat menyesuaikan dengan norma  yang berlaku maka disebut deviasi. Deviasi adalah penyimpangan  terhadap  kaidah  dan  nilai-nilai  masyarakat  (Soerdjono  Soekanto,  2007,  h.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perkawinan Sejenis Dalam...(Otong Syuhada) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 87-102 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3168
189).  Fenomena  penyuka  sejenis  di  Indonesia  merupakan  suatu  fenomena  yang  dianggap suatu perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat namun perilaku ini masih  saja  ada  dan  terjadi.  Dalam  pandangan  kita,  kehidupan  yang  ideal  (dalam  konteks seksual) adalah pasangan yang berbeda jenis atau antara laki-laki dan perempuan akan tetapi di  samping  itu  ada  kecenderungan  untuk  pasangan  yang  bukan  berbeda  jenis  seperti  halnya homoseksual  ini  (laki-laki  dan  laki-laki).  Tentunya  fenomena  ini  masih  sulit  diterima  oleh masyarakat akan tetapi dikehidupan lain itu memang benar-benar ada.
Saat ini kaum penyuka sesama jenis tidak lagi malu untuk menunjukkanidentitasnya dan bahkan  mereka  tidak  ragu  lagi  untuk  menggalang  massa  agarvkomunitas  diantara  mereka semakin  banyak  dan  dapat  diterima  di  masyarakat  luas.  Contohnya,  saat  ini  para  netizen penikmat media sosial dihebohkan dengan  adanya account Instagram  yang menamai dirinya adalah gay_bandung ,  dimana  di  dalam account Instagram  tersebut  berisikan  foto-foto  lelaki yang  sedang  melakukan  hubungan  “intim”  sesama  jenis  dan  di  Instagram  tersebut  langsung terkoneksi dengan aplikasi Line, sehingga para followers bisa berkomunikasi langsung dengan pemilik account tersebut.
Selain  Instagram,  banyak website yang  kini  sangat  terang-teranganmemfasilitasi  para penyuka sesama jenis untuk menemukan komunitasnya seperti www.jakartagaypersonal.com dan www.gayxchange.com .  Hal  ini  adalah  contoh  nyata  dimana  kaum  penyuka  sesama  jenis semakin  hari  semakin  merdeka  mengembangkan  sayapnya  di  kehidupan  bermasyarakat. Bahkan,  banyak  berita  yang  menyebutkan  bahwa  kaum  tersebut  mengincar  anak-anak dibawah umur sebagai korban.
Legalitas  Perkawinan  sesama  jenis  adalah  kewajiban  hukum  dalam  melindungi  setiap individu  tanpa  membedakan  gendernya,  pada  dasarnya  homoseksualitas  maupun  lesbian dimata  hukum  semuanya  sama,  mereka  mendapat  kebebasan  memeluk  agama,  berpendapat, memiliki hak untuk hidup dan mendapat perlindungan hukum, dan sebagainya. Demikianlah legalitas  Perkawinan  sesama  jenis  jika  mereka tidak merugikan  ataupun  menggangu  mereka yang  normal,  dan  kita  yang  normal  bukan  membuat  mereka  menderita  dan  merasa  tidak diakui karena tindakan penyimpangan itu. Karena  Homoseksual adalah suatu penyakit maka kita harus melakukan upaya untuk penyembuhan terhadap perilaku itu bukan pada penolakan terhadap penyakitnya tetapi pada tindakannya lah yang harus dibenahi dan diarahkan pada hal yang  sewajarnya.  Maka  pentingnya  kita  untuk  memahami  Hak  asasi  manusia  sebagai  nilai- nila moral yang universal paling luhur (Ahmad Ramali, 2012, h. 73).
Pakar  HAM  seperti  Van  Boven  dalam  tulisannya  yang  menyatakan  bahwa  hak  untuk bebas  berserikat  mengandung  unsur  hak  kebebasan  maupun  hak  sosial  dan  kebebasan beragama menunjukkan ciri khas hak pribadi maupun kolektif (Theo C. Van Boven, 1982, h. 59).  Selain  itu,  Peter  R.  Baehr  dalam  bukunya  yang  berjudul  mengatakan  bahwa Hak  Asasi Manusia (HAM) ialah hak dasar yang bersifat mutlak dan juga harus dipunyai pada tiap insan untuk  perkembangan  dirinya  tersebut(Peter  R.  Baehr,  2001,  h.  178).  Tetapi  jika  kita  telaah lebih  dalam  sudah  jelas  dikatakan  bahwa  kebebasan  yang  dimaksud  adalah  kebebasan  yang memiliki  batasan-batasan  yang  harus  dipenuhi  pula  seperti;  apakah  melanggar  kesusilaan,
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perkawinan Sejenis Dalam...(Otong Syuhada) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 87-102 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3168
agama, maupun keutuhan bangsa?
Mengenai  hal  itu,  Indonesia  telah  mengaturnya  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor  39  Tahun  2009  tentang  HAM  dalam  Pasal  30    yang  menyatakan:  “Setiap orang  berhak  atas  rasa  aman  dan  tenteram  serta  perlindungan  terhadap  ancaman  ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu” dan Pasal 35 bahwa “Setiap orang berhak hidup di dalam  tatanan  masyarakat  dan  kenegaraan  yang  damai,  aman,  dan  tenteram  yang menghormati,  melindungi,  dan  melaksanakan  sepenuhnya  hak  asasi  manusia  dan  kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Di dalam agama Islam, dimana agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia, Allah SWT melarang keras hamba-Nya agar tidak masuk ke dalam golongan orang-orang  yang menyukai sesama jenis, seperti lesbi ataupun gay , biseksual , dan transgender .
Perkawinan  sejenis  ini  juga  tidak  lepas  kaitannya  dari  aliran  eksistensialisme dikarenakan dalam aliran ini setiap individu diberikan kebebasan sebesar-besarnya. Tentu saja kebebasan  tersebut  membuat  individu  melakukan  hal-hal  yang  dianggapnya  benar  karena merupakan  dari  haknya  sendiri  sebagai  seorang  individu.  Begitu  halnya  juga  dengan perkawinan  sejenis  yang  dilakukan  oleh  pria  dengan  pria  maupun  wanita  dengan  wanita, mereka  menganggap  Perkawinan  adalah  hak  dari  individu,  dan  mereka  bebas  untuk menentukan  jalan  hidup  mereka  sendiri  seperti  yang  diinginkan,  sehingga  tidak  salah  jika mereka berkehendak untuk menikah dengan sesamanya.
Melihat  aliran  Eksistensialisme  yang  menjungjung  tinggi  kebebasan  dan  hak-hak individu  maka  Perkawinan  sesama  jenis  tidak  merupakan  sebuah  pelanggaran.  Perkawinan sesama  jenis  merupakan  hak  dan  kebebasan  dari  individu  tersebut  tidak  ada  yang  dapat menghalangi  ataupun  mengurangi  hak  individu  tersebut  selama  kebebasan  dari  individu tersebut tidak mengganggu kebebasan dari individu lain, sehingga baik itu pemerintah melalui peraturan  perundang-undangan  ataupun  agama  melalui  aturan-aturannya  tidak  dapat melarangnya.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  Penelitian    termasuk  jenis  penelitian  deskriptif-analitis.  Menurut  Soejono Soekanto, yaitu:
Penelitian  yang  bersifat  deskriptif-analitis,  dimaksudkan  untuk  memberikan  data  yang seteliti mungkintentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu.Maksudnya adalah untuk  mempertegas  hipotesa,  agar  dapatmemperluas  teori-teori  lama  atau  didalam kerangkamenyusun teori-teori baru (Soejono Soekanto, 1986, h. 119 ).
Sifat  penulisan  yang  digunakan  adalah  deskriptif  analistis,  yaitu  menggambarkan permasalahan  yang  diteliti  berupa  fakta-fakta  dan  permasalahan  seputar  perkawinan  sejenis dengan  teori-teori  hukum  dan  aliran  eksistensialisme  dikaitkan  dengan  Hak  Asasi  Manusia. Jenis  penelitian  ini adalah yuridis  normatif ,  karena  kajian  dalam  penelitian  ini  adalah  kajian ilmu  hukum,  oleh  karena  itu  harus  dikaji  dari  aspek  hukumnya.  Penelitian yuridis  normatif disebut  juga  penelitian  hukum  kepustakaan  (Ronny  Hanitijo  Soemitro,  1988,  h.  11),  atau
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perkawinan Sejenis Dalam...(Otong Syuhada) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 87-102 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3168
dikategorikan  sebagai  penelitian  yang  mengkaji  asas-asas  dan  kaidah-kaidah  hukum  (Ronny Hanitijo  Soemitro,  1990,  h.  11-12).  Digunakannya  penelitian  hukum  normatif,  karena permasalahan pokoknya mengenai perkawinan sejenis dikaitkan dengan aliran eksistensialisme  dan  Hak  Asasi  Manusia,  dan  pendekatannya  menggunakan  pendekatan perundang-undangan  ( statute  approach )  yaitu  dilakukan  dengan  menelaah  semua  undang- undang dan regulasi yang berkaitan dengan perkawinan sejenis.
Di  dalam  memperoleh  data  yang  relevan  dengan  permasalahan  yang  diteliti,  maka penelitian  ini  dilaksanakan  dalam  2  (dua)  tahap,  yaitu: pertama ,  penelitian  kepustakaan  dan kedua ,  studi  lapangan.  Penelitian  kepustakaan  dilakukan  dalam  rangka  memperoleh  data sekunder,  baik  yang  berupa  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  maupun  bahan hukum tertier (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, h. 13). Bahan hukum primer adalah bahan  hukum  yang  bersifat autoritatif (mempunyai  otoritas),  dan  bahan-bahan  hukum  yang mengikat,  yakni  norma  (dasar)  atau  kaidah  dasar  dan  peraturan-peraturan  dasar,  seperti Undang-Undang  Dasar  1945,  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  berkaitan  dengan perkawinan sejenis.
Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan  mengenai bahan hukum primer, berupa hasil-hasil penelitian, karangan ilmiah dari kalangan hukum, dan penelitian-penelitian lain yang relevan dengan penelitian ini, sedangkan bahan hukum tertier adalah  bahan  yang  memberikan  petunjuk  ataupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya yang  dipergunakan  untuk  melengkapi  ataupun  menunjang  data  penelitian  ini.  Selanjutnya studi  lapangan  dilakukan  dalam  rangka  memperoleh  data  primer  yang  menunjang  data sekunder, sehingga dari data primer akan diketahui pelaksanaan penanggulangan perkawinan sejenis.
Teknik pengambilan data yang dilakukan adalah dengan menggunakan teknik:
1. Teknik  pengambilan  data  dalam  penelitian  kepustakaan  berupa  catatan-catatan  hasil inventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum tersebut juga dapat berupa  dokumentasi,  yaitu  pengambilan  data-data  dengan  melakukan  review  terhadap dokumen yang berkaitan dengan masalah tersebut.
2. Teknik  pengambilan  data  dalam  penelitian  lapangan  yang  berupa  interview,  yaitu pengambilan  data  yang  dilakukan  dengan  mengadakan  tatap  muka  atau  wawancara  pada anggota  komunitas lesbi,  gay,  biseksual, dan transgender (LGBT)  maupun  pada  warga masyarakat  setempat  untuk  menganalisis  mengenai  penyebab  seseorang  melakukan perkawinan sejenis.
Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara yuridis kualitatif, yaitu menganalisis data berupa uraian-uraian yang sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumus statistik.

## PEMBAHASAN
Perkawinan Sesama Jenis Dalamaliran Eksistensialisme
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perkawinan Sejenis Dalam...(Otong Syuhada) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 87-102
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3168
Filsafat eksistensialisme adalah salah satu aliran filsafat  yang  mengguncang-kan  dunia walaupun  filsafat  ini  tidak  luar  biasa  dan  akar-akarnya  ternyata  tidak  dapat  bertahan  dari berbagai  kritik  (Tafsir,  Ahmad.  1992,  h.  190).  Filsafat  selalu  lahir  dari  suatu  krisis.  Krisis berarti  penentuan.  Bila  terjadi  krisis,  orang  biasanya  meninjau  kembali  pokok  pangkal  yang lama dan mencoba apakah ia dapat tahan uji (R.F.  Beerling, 1966, h. 11). Dengan demikian filsafat  adalah  perjalanan  dari  satu  krisis  ke  krisis  yang  lain.  Begitu  juga  filsafat eksistensialisme lahir dari berbagai krisis atau merupakan reaksi atas aliran filsafat yang telah ada sebelumnya atau situasi dan kondisi dunia, yaitu:

## Materialisme
Menurut  pandangan  materialisme,  manusia  itu  pada  akhirnya  adalah  benda  seperti halnya kayu dan batu. Memang orang materialis tidak mengatakan bahwa manusia sama dengan  benda,  akan  tetapi  mereka  mengatakan  bahwa  pada  akhirnya,  jadi  pada prinsipnya,  pada  dasarnya,  pada  instansi yang  terakhir manusia  hanyalah  sesuatu yang material;  dengan  kata  lain  materi;  betul-betul  materi.  Menurut  bentuknya  memang manusia lebih unggul ketimbang sapi tapi pada eksistensinya manusia sama saja dengan sapi (Tafsir, Ahmad. 1992, h. 192).

## Idealisme
Aliran  ini  memandang  manusia  hanya  sebagai  subyek,  hanya  sebagai  kesadaran; menempatkan aspek berpikir dan kesadaran secara berlebihan sehingga menjadi seluruh manusia,  bahkan  dilebih-lebihkan  lagi  sampai  menjadi  tidak  ada  barang  lain  selain pikiran. (Tafsir, Ahmad. 1992, h. 193).

## Situasi dan Kondisi Dunia
Munculnya eksistensialisme didorong juga oleh situasi dan kondisi di dunia Eropa Barat yang secara umum dapat dikatakan bahwa pada waktu itu keadaan dunia tidak menentu. Tingkah  laku  manusia  telah  menimbulkan  rasa  muak  atau  mual.  Penampilan  manusia penuh  rahasia,  penuh  imitasi  yang  merupakan  hasil  persetujuan  bersama  yang  palsu yang  disebut  konvensi  atau  tradisi.  Manusia  berpura-pura,  kebencian  merajalela,  nilai sedang  mengalami  krisis,  bahkan  manusianya  sendiri  sedang  mengalami  krisis. Sementara  itu  agama  di  sana  dan  di  tempat  lain  dianggap  tidak  mampu  memberikan makna pada kehidupan. (Tafsir, Ahmad. 1992, h. 194).
Soren  Aabye  Kierkegaard  salah  satu  tokoh  eksistensialisme  menyatakan  bahwa  bagi manusia, yang terpenting dan utama adalah keadaan dirinya atau eksistensi dirinya. Eksistensi manusia  bukanlah  statis  tetapi  senantiasa  menjadi,  artinya  manusia  itu  selalu  bergerak  dari kemungkinan  kenyataan.  Proses  ini  berubah,  bila  kini  sebagai  sesuatu  yang  mungkin,  maka besok akan berubah menjadi kenyataan. Karena manusia itu memiliki kebebasan, maka gerak perkembangan ini semuanya berdasarkan pada manusia itu sendiri. Eksistensi manusia justru terjadi  dalam  kebebassannya.  Kebebasan  itu  muncul  dalam  aneka  perbuatan  manusia. Baginya  bereksistensi  berarti  berani mengambil  keputusan  yang  menentukan  bagi  hidupnya. Konsekuensinya, jika kita tidak berani mengambil keputusan dan tidak berani berbuat, maka kita tidak bereksistensi dalam arti sebenarnya.(Dagun, 1990, h. 51)
Kierkegaard membedakan tiga bentuk eksistensi, yaitu estetis, etis, dan religius dengan
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perkawinan Sejenis Dalam...(Otong Syuhada) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 87-102 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3168
uraian sebagai berikut; (Harun Hadiwijono,1980, h. 125)
a. Eksistensi  estetis  menyangkut  kesenian,  keindahan.  Manusia  hidup  dalam lingkungan dan masyarakat, karena itu fasilitas yang dimiliki dunia dapat dinikmati manusia  sepuasnya.  Di  sini  eksistensi  estetis  hanya  bergelut  terhadap  hal-hal  yang dapat  mendatangkan  kenikmatan  pengalaman  emosi  dan  nafsu.  Eksistensi  ini  tidak mengenal ukuran norma, tidak adanya keyakinan akan iman yang menentukan.
b. Eksistensi  etis.  Setelah  manusia  menikmati  fasilitas  dunia,  maka  ia  juga memperhatikan  dunia  batinnya.  Untuk  keseimbangan  hidup,  manusia  tidak  hanya condong  pada  hal-hal  yang  konkrit  saja  tapi  harus  memperhatikan  situasi  batinnya yang  sesuai  dengan  norma-norma  umum.  Sebagai  contoh  untuk  menyalurkan dorongan seksual (estetis) dilakukan melalui jalur perkawinan (etis).
c. Eksistensi religius. Bentuk ini tidak lagi membicarakan hal-hal konkrit, tetapi sudah menembus  inti  yang  paling  dalam  dari  manusia.  Ia  bergerak  kepada  yang  absolut, yaitu  Tuhan.  Semua  yang  menyangkut  Tuhan  tidak  masuk  akal  manusia. Perpindahan  pemikiran  logis  manusia  ke  bentuk  religius  hanya  dapat  dijembatani lewat iman religius.
Menurut Kierkegaard, antara Tuhan dengan alam, antara pencipta dan makhluk terdapat jurang yang tidak terjembatani. Ia menjelaskan bahwa Tuhan itu berdiri di atas segala ukuran sosial  dan  etika.  Sedangkan  manusia  jauh  berada  di  bawah-Nya.  Keadaan  seperti  ini menyebabkan manusia cemas akan eksistensinya. Tetapi dalam kecemasan ini, seseorang itu dapat  menghayati  makna  hidupnya.  Jika  seseorang  itu  berada  dalam  kecemasan,  maka  akan membawa dirinya pada suatu keyakinan tertentu. Perilaku ini memperlihatkan suatu loncatan yang dahsyat di mana manusia memeluk hal yang tidak lagi masuk akal (Dagun, 1990, h. 52).
Para  filsuf  eksistensialis  adalah  mereka  yang  paling  gagah  berada  pada  garda  depan ketika  membicarakan  hak  dan  kebebasan  universal  manusia.  Sebut  saja  misalnya  Jean-Paul Sartre,  ada  diktum  Satre  yang  sangat  terkenal, human  is  condemned  to  be  free (manusia dikutuk untuk bebas).Kebebasan menjadi semacam kutukan yang melekat pada diri manusia. Karena  ada  pengandaian  ruang  eksistensial  yang  tak  terbatas  dalam  dunia.  Keterlemparan manusia pada dunia, yang oleh Martin Heidegger disebut sebagai faktisitas, diharapkan dapat seutuhnya menghadirkan manusia merdeka dengan ruang eksistensialnya.
Hanya  ada  yang  tak  boleh  dilupa,  seberapapun  kebebasan  didengungkan  oleh  para eksistensialis atas nama hak kemanusiaan, mereka tetap secara utuh menyadari bahwa ketika kebebasan merupakan satu-satunya universalitas manusia, maka kebebasan dari individu yang lain  adalah  batasan  terhadap  kebebasannya.  Itu  artinya,  para  eksistensialis  ingin  hadir seutuhnya  ke  dalam  dunia,  tak  hanya  atas  nama  dirinya  namun  juga  orang  lain.  Karakter monodualis manusia sebagai makhluk individual dan sosial, tak akan terelakkan dalam kehi- dupan kita.
Pada kondisi ini, kita dapat melihat kenyataan tentang LGBT di Indonesia dalam sudut pandang  keterkaitan  eksistensialis  dalam  perkawinan  sejenis  sebagai  basis  humanisme universal.  Kita  selalu  mengandaikan  kebebasan  dapat  hadir  dalam  diri,  hanya  kadang kealpaan  kita  terlampau  besar  terhadap  hak-hak  kebebasan  orang  lain.  Saya  sebagai  pribadi
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perkawinan Sejenis Dalam...(Otong Syuhada) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 87-102 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3168
sesungguhnya  tak  ada  masalah  dengan  pelaku  LGBT,  itu  hak  personal  setiap  orang.  Hanya ketika LGBT hadir dalam ruang komunal kita, persoalan yang bakal muncul kemudian adalah rusaknya  sistem  kehidupan  sosial  kita  berkaitan  dengan  reproduksi  dan  regenerasi kemanusiaan di masa depan  (Masduri, 2018 ).
Hubungan  antar  lawan  jenis  dalam  agama-agama  sangat  diatur  secara  ketat,  karena berkaitan  dengan  reproduksi  dan  regenerasi  kemanusiaan.  Maka  aturan  perkawinan merupakan  jalan  sakral  yang  memiliki  dimensi  transendental,  sebagai  pembenar  terhadap perilaku  seksual  dalam  kehidupan  manusia.  Karena  itu,  ketika  hadir  LGBT,  sesungguhnya kita  dihadapkan  pada  paradoks  masa  depan  kemanusiaan  kita.  Tak  terbayang,  bagaimana ketika  perilaku  menyimpang  LGBT  direproduksi  sedemikian  rupa  dalam  pentas  sosial  kita. Kemudian  hal  itu  menjadi  perilaku  sosial  yang  berpengaruh  secara  masif  terhadap kecenderungan  perilaku  seksual  masyarakat.  Bukan  tak  mungkin  masa  depan  regenerasi kemanusiaan kita semakin kelabu hingga titik nadir.
Penolakan mayoritas masyarakat terhadap pelaku LGBT harus dapat ditempatkan dalam kerangka  pemanusiaan  manusia.  Bukan  sebaliknya  dinilai  sebagai  perangkap  dan pengekangan  hak  kemanusiaan.  Kalau  kita  hendak  berpikir  jernih,  perilaku  menyukai  dan melakukan  hubungan  seks  pada  sesama  jenis,  sesungguhnya  mengingkari  kodrat  transen- dental  kemanusiaan  kita,  sebagai  makhluk  yang  diciptakan  berpasang-pasangan  antara  laki- laki  dan  perempuan.  Perbedaan  alat  kelamin  merupakan  kenyataan  seksual  guna menghadirkan  reproduksi  dan  regenerasi  keturunan  manusia.  Kalau  perilaku  menyukai sesama  jenis  dibiarkan,  ancamannya  adalah  masa  depan  kemanusiaan  kita  bersama  di  bumi (Masduri, 2018).
Perkawinan  sejenis  jika  dikaitkan  dengan  Hukum  progresif  yang  menyatakan  bahwa hukum  untuk  manusia,  bukan  manusia  untuk  hukum.  Manusia  yang  mana  tentunya  manusia Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Perkawinan sejenis jelas dilarang dilakukan di Negara Indonesia.  Hal  ini  dikarenakan  bertentangan  dengan  nilai-nilai  Pancasila  terutama  sila  ke satu/pertama  dari  Pancasila  yaitu  ke-Tuhanan  Yang  Maha  Esa.  Di  dalam  sila  pertama  ini mengatur tentang kehidupan berkeagamaan yang didalam nya terdapat 6 agama yang di akui di  Negara  Repubulik  Indonesia  ini  dan  semuanya  sepakat  tidak  menghendaki  adanya perkawinan sejenis.
Hukum progresif bermakna hukum yang  peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas  dogmatis  belaka.  Secara  spesifik  hukum  progresif  antara  lain  bisa  disebut  sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak  ada  untuk  kepentingannya  sendiri,  melainkan  untuk  suatu  tujuan  yang  berada  di  luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek .
Aliran-aliran  tersebut  hanya  melihat  ke  dalam  hukum  dan  membicarakan  serta melakukan  analisis  ke  dalam,  khususnya  hukum  sebagai  suatu  bangunan  peraturan  yang dinilai  sebagai  sistematis  dan  logis.  Hukum  progresif  bersifat  responsif  yang  mana  dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3168
sendiri .
Kehadiran  hukum  dikaitkan  pada  tujuan  sosialnya,  maka  hukum  progresif  juga  dekat dengan sociological  jurisprudence dari  Roscoe  Pound.  Hukum  progresif  juga  mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut.  Satu  moment  perubahan  yang  monumental  terjadi  pada  saat  hukum  pra  modern menjadi  modern.  Disebut  demikian  karena  hukum  modern  bergeser  dari  tempatnya  sebagai institusi  pencari  keadilan  menjadi  institusi  publik  yang  birokratis.  Hukum  yang  mengikuti kehadiran  hukum  modern  harus  menjalani  suatu  perombakan  total  untuk  disusun  kembali menjadi  institusi  yang  rasional  dan  birokratis.  Akibatnya  hanya  peraturan  yang  dibuat  oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.
Progresifisme  hukum  mengajarkan  bahwa  hukum  bukan  raja,  tetapi  alat  untuk menjabarkan  dasar  kemanusiaan  yang  berfungsi  memberikan  rahmat  kepada  dunia  dan manusia.  Asumsi  yang  mendasari  progresifisme  hukum  adalah  pertama  hukum  ada  untuk manusia  dan  tidak  untuk  dirinya  sendiri,  kedua  hukum  selalu  berada  pada  status law  in  the making dan  tidak  bersifat  final,  ketiga  hukum  adalah  institusi  yang  bermoral  kemanusiaan. Oleh  karena  itu  perkawinan  sejenis  merupakan  suatu  tindakan  penyimpangan  prilaku  dan bertentangan dengan moral yang hidup di negeri ini.Berdasarkan asumsi-asumsi di atas maka kriteria hukum progresif adalah:
a. Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia.
b. Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat.
c. Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori.
d. Bersifat kritis dan fungsional.
Perkawinan  Sesama  Jenis  jika  dikaitkan  dengan  Aliran  Eksistensialisme  ada  diktum Satre  yang  sangat  terkenal, human  is  condemned  to  be  free (manusia  dikutuk  untuk bebas).Kebebasan  menjadi  semacam  kutukan  yang  melekat  pada  diri  manusia.  Karena  ada pengandaian ruang eksistensial yang tak terbatas dalam dunia makasetiap individu yang akan melakukan  perkawinan  termasuk  perkawinan  sejenis  diberikan  kebebasan  sebesar-besarnya dan  tentu  saja  kebebasan  tersebut  membuat  individu  melakukan  hal-hal  yang  dianggapnya benar  karena  merupakan  dari  haknya  sendiri  sebagai  seorang  individu.  Begitu  halnya  juga dengan  perkawinan  sejenis  yang  dilakukan  oleh  pria  dengan  pria  maupun  wanita  dengan wanita,  mereka  menganggap  perkawinan  adalah  hak  dari  individu,  dan  mereka  bebas  untuk menentukan  jalan  hidup  mereka  sendiri  seperti  yang  diinginkan.  Namun  perkawinan  sejenis itu  bila  ditinjau  dari  teori  hukum  progresif  dan  tujuan  hukum  secara  sosiologi  perbuatan perkawinan  sejenis  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  hidup  ditengah-tengah  masyarakat, misalnya adat istiadat dan 6 (enam ) agama yang dianut di Negara kita.

## Perspektif HAM Dalam Mengkritisi Perkawinan Sesama Jenis.
Isu pelegalan perkawinan  sesama jenis seringkali berkedok atas nama HAM (Hak Asasi Manusia). Mereka berdalih bahwa manusia berhak untuk menentukan kehidupannya sendiri.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perkawinan Sejenis Dalam...(Otong Syuhada) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 87-102 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3168
dalam  kaitan  tentang  perkawinan,  manusia  berhak  menentukan  dengan  siapa  ia  akan melangsungkan perkawinan baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis kelaminnya.
Para kaum LGBT ( Lesbi-Gay Biseksual dan Transgender ) mengklaim bahwa kelompok mereka  sering  mendapatkan  perilaku  diskriminasi  dari  masyarakat  tentang  perilaku menyimpangnya.  Dengan  dasar  ini  mereka  sering  meminta  perlindungan  atas  nama  HAM. Tak segan mereka juga mendatangi Komnas HAM untuk mengajukan beberapa tuntutan agar eksistensi  dan  status  mereka  diakui  oleh  masyarakat.  Meskipun  usulan  mereka  belum mengarah pada legalisasi perkawinan sesama jenis tetapi jika terus-terusan diakomodir bukan tidak  mungkin  suatu  saat  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  di Indonesia  dan  bukan  tidak  mungkin  juga  nantinya  perkawinan  sesama  jenis  di  Indonesia menjadi  legal.Prinsip-prinsip  dalam  HAM  memang  sangat  universal  atau  menekankan kebebasan  secara  umum.  Namun  dalam  implementasi,  HAM  sama  sekali  tidak menghilangkan unsur realitas lokal.
HAM  tidak  merupakan  persamaan  kata  dengan  pelampiasan  kepuasan.  Penafsiran secara  substansial  tentang  HAM  bukan  mutlak  datang  dari  pemahaman  aliran  liberal- ultitarian-hedonis.  Hak  Asasi  Manusia  memang  menjamin  kemerdekaan  dan  kebebasan  tiap individu,  namun  yang  perlu  diingat  adalah  kebebasan  tersebut  bukan  kebebasan  yang  tanpa batas.  Patokan  penegakan  HAM  di  Indonesia  yang  merupakan  hasil  dari Declaration  of Human  Right tentunya  sudah  diratifikasi  terlebih  dahulu  dan  disesuaikan  agar  tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Khairudin Aji Laksono, 2018).
Pasal-pasal  dalam  Deklarasi  Universal  Hak  Asasi  Manusia  (DUHAM)  itu  ada  yang ketat, ada pula yang longgar. Contohnya, Pasal 16 DUHAM tentang hak untuk menikah dan berkeluarga. Dalam pasal itu, tidak ada indikasi dibolehkannya perkawinan sejenis. Sehingga dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dalam konvensi dan hukum nasional. DUHAM PBB dalam pelaksanaannya bergantung pada hukum nasional suatu negara (walaupun sudah meratifikasi DUHAM PBB) karena hukum yang paling mengikat adalah hukum nasional. Oleh karena itu negara  seperti  Indonesia  tidak  secara  otomatis  seluruhnya  mengikuti  isi  setiap  pasal  dari DUHAM PBB, walaupun Indonesia telah meratifikasi DUHAM PBB. Semua isi pasal harus disesuaikan dengan hukum nasional dan kondisi Indonesia (Maneger Nasution, 2018).
Indonesia adalah salah satu negara yang tidak membolehkannya berlakunya perkawinan sejenis. Di negara lain, ada yang membolehkan, seperti Belanda dan Amerika. Jadi, DUHAM PBB merupakan perangkat hukum internasional yang bertindak sebagai payung dalam bidang HAM.  Namun  Indonesia  tidak  dapat  memberlakukan  perkawinan  sesama  jenis  ke  dalam bentuk  regulasi.  Sebab,  Perkawinan  sesama  jenis  bertentangan  dengan  ideologi  negara, Pancasila,  dan  konstitusi  Indonesia.  Konstitusi  Indonesia  menganut  asas  Ketuhanan  Yang Maha Esa sebagai core Pancasila yang menunjukkan bila bangsa Indonesia merupakan bangsa beragama.  Sebagai  bangsa  beragama,  sudah  sejatinya  menolak  Perkawinan  sesama  jenis karena perilaku menyimpang. Di samping DUHAM PBB, landasan filosofis HAM-nya adalah sila  kedua  Pancasila,  Kemanusiaan  yang  Adil  dan  Beradab.  Sebagai  bangsa  beradab,  tentu Indonesia  menolak  penyimpangan  seksual  komunitas lesbian , gay , biseksual , transgender
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perkawinan Sejenis Dalam...(Otong Syuhada) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 87-102 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3168
(LGBT) (Maneger Nasution, 2018).
Posisi hukum Perkawinan sesama jenis di Indonesia tidak diakui bukan karena landasan hak  asasi  manusia  yang  tidak  terbatas,  tetapi  dibatasi  oleh  norma  agama. Lesbian,  Gay, Biseksual danTranseksual (LGBT) sejatinya bukanlah hak asasi, melainkan penyakit. Karena itu  jangan  ditolerir,  tapi  harus  diobati.  Bukannya  melegalkan  keinginan  mereka,  tetapi berupaya  mengarahkan  orientasi  seksual  yang  merupakan  penyimpangan  terhadap  ajaran agama dan kodrat manusia.
Kelompok  LGBT  di  bawah  payung  „Hak  Asasi  Manusia‟  meminta  masyarakat  dan Negara  untuk  mengakui  keberadaan  komunitas  ini,  bila  melihat  dari  Konstitusi  Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 J yang menyatakan sebagai berikut :
a. Setiap  orang  wajib  menghormati  hak  asasi  manusia  orang  lain  dalam  tertib  kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
b. Dalam  menjalankan  hak  dan  kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan  moral,  nilai-nilai  agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Di dalam konstiusi Indonesia memandang HAM memiliki batasan, dalam menjalankan hak  dan  kebebasannya  setiap  orang  wajib  tunduk  pada  undang-undang,  dimana  batasanya adalah  tidak  boleh  bertentangan  dengan  moral,  nilai-nilai  agama,  keamanan  dan  ketertiban umum;  Indonesia  memang  bukan  Negara  yang  berdasarkan  agama  namun  Pancasila  jelas menyatakan  dalam  sila  pertamanya  „Ketuhanan  Yang  Maha  Esa‟  sehingga  nilai-nilai  agama menjadi  penjaga  sendi-sendi  konstitusi  dalam  mewujudkan  kehidupan  demokratis  bangsa Indonesia.
Begitu juga ditegaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi  Manusia  Pasal  70  yang  menyatakan  sebagai  berikut  “Dalam  menjalankan  hak  dan kebebasannya,  setiap  orang  wajib  tunduk  kepada  pembatasan  yang  ditetapkan  oleh  undang- undang  dengan  maksud  untuk  menjamin  pengakuan  serta  penghormatan  atas  hak  dan kebebasan  orang  lain  dan  untuk  memenuhi  tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan  pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”, dan  Pasal 73 Undang-Undang  Nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia  yang  menyatakan  “Hak dan  kebebasan  yang  diatur  dalam  undang-undang  ini  hanya  dapat  dibatasi  oleh  dan berdasarkan  undang-undang,  semata-mata  untuk  menjamin  pengakuan  dan  penghormatan terhadap  hak  asasi  manusia  serta  kebebasan  dasar  orang  lain,  kesusilaan,  ketertiban  umum, dan kepentingan bangsa”. Pembatasan-pembatasan HAM memungkinkan demi penghormatan kepada  hak  asasi  manusia  oleh  karenanya  Negara  hadir  dalam  melakukan  batasan-batasan tersebut untuk kepentingan bangsa.
Mengingat Indonesia memang tidak memiliki celah hukum untuk pelegalan Perkawinan sejenis tersebut dan ini di atur secara tegas oleh konstitusi kita yaitu  Undang-Undang Dasar 1945  begitu  juga  halnya  falsafah  negara  kita  yaitu  Pancasila  di  sila Ketuhanan  Yang  Maha
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ )

## DE LEGA LATA
Jurnal Ilmu Hukum FAKULTAS HUKUM UMSU
Perkawinan Sejenis Dalam...(Otong Syuhada) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 87-102 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3168
Esa ,  maka  sudah  seharusnya  segala  aspek  kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  haruslah berlandaskan ketuhanan yang maha esa. Ini berarti jika ingin melegalkan Perkawinan sejenis maka  kita  harus  mengubah  UU  Perkawinan  yang  telah  ada  dan  yang  sangat  di  cintai  oleh rakyat Indonesia, terbukti ketika ada pihak yang menguji pasal serupa yaitu Pasal 1 Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  kemudian  menimbulkan  gejolak  di tengah-tengah  masyarakat  hingga  akhirnya  Mahkamah  Konstitusi  memutuskan  bahwa  pasal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi Indonesia, itu artinya ketika negara memberikan status pelegalan untuk Lesbi Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) maka pemerintah akan berhadapan dengan massa yang jauh lebih besar yaitu rakyat Indonesia sendiri.
Belum  lagi  jika  hal  ini  terjadi  maka  kita  harus  mengubah  Pancasila  yang  merupakan ideologi bangsa dan juga konstitusi kita UUD 1945. Maka sungguh  sebenarnya hal ini tidak memiliki tingkat keurgenan yang sesungguhnya karena pada hakikatnya tidak ada pihak yang di  diskriminasi  dan  juga  dilanggar  haknya  termasuk Lesbi  Gay  Biseksual dan Transgender (LGBT),  ini  dikarenakan  hukum  yang  sesungguhnya  ialah  hukum  yang  dibentuk  sesuai dengan  keinginan  masyarakat  banyak  maka  selama  kaum  minoritas  tidak  dikesampingkan haknya  maka  mereka  harus  tunduk  dan  patuh  terhadap  hukum  yang  berlaku  (Dakwatuna, 2018). Jika dikaitkan dengan teori progresifyang menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia.
Dengan  filosofis  tersebut,  maka  manusia  menjadi  penentu  dan  titik  orientasi  hukum. Hukum  bertugas  melayani  manusia,  bukan  sebaliknya.  Oleh  karena  itu,  hukum  itu  bukan merupakan  institusi  yang  lepas  dari  kepentingan  manusia.  Mutu  hukum  ditentukan  oleh kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia yang berpancasilais bukan untuk mengabdi  pada  sekelompok  orang  yang  prilakunya  bertentangan  dengan  Pancasila  termasuk perkawinan  sejenis  dalam  artian  bahwa  perkawinan  sejenis  telah  melanggar  tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berideologikan Pancasila.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Setiap Individu  yang ingin melakukan Perkawinan Sesama Jenis jika dikaitkan dengan Aliran  Eksistensialisme  tidak  merupakan  sebuah  pelanggaran  dan  Kebebasan  menjadi semacam  kutukan  yang  melekat  pada  diri  manusia,  maka  setiap  individu  yang  akan melakukan  perkawinan  termasuk  perkawinan  sejenis  diberikan  kebebasan  sebesar- besarnya,namun  perkawinan  sejenis  itu  bila  ditinjau  dari  teori  hukum  progresif  dan  tujuan hukum  secara  sosiologi  perbuatan  perkawinan  sejenis  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang hidup  ditengah-tengah  masyarakat  dan    agama  yang  dianut  di  Negara  kita.  DUHAM  PBB merupakan  perangkat  hukum  internasional  yang  bertindak  sebagai  payung  dalam  bidang HAM.  Namun  Indonesia  tidak  dapat  memberlakukan  Perkawinan  sesama  jenis  ke  dalam bentuk  regulasi.  Sebab,  Perkawinan  sesama  jenis  bertentangan  dengan  ideologi  negara, Pancasila,  dan  konstitusi  Indonesia.  Konstitusi  Indonesia  menganut  asas  Ketuhanan  Yang Maha.  Sebagai  bangsa  beragama,  sudah  sejatinya  menolak  Perkawinan  sesama  jenis  karena
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 100

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Perkawinan Sejenis Dalam...(Otong Syuhada) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 87-102 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3168
perilaku menyimpang itu bertentangan dengan ajaran agama manapun yang ada di Indonesia.

## Saran
Setiap  manusia  bebas  melakukan  sesuatu  sesuai  dengan  keingginanya,  namun kebebasan  manusia  itu  harus  dibatasi  dengan  peraturan  perundang-undangan  agar  tidak berbenturan  dengan  orang  lain  begitu  pula  dengan  perkawinan  sejenis  harus  berlandaskan kepada tuntunan agama dan Negara serta Negara Indonesia harus membuat peraturan khusus yang  mengatur  masalah  perkawianan  sejenis.  DUHAM  PBB  dalam  pelaksanaannya bergantung  pada  hukum  nasional  suatu  negara  karena  hukum  yang  paling  mengikat  adalah hukum  nasional.  Negara  Indonesia  adalah  Negara  hukum  Pancasila  dan  Bangsa  Indonesia adalah bangsa yang beragama, yang sudah sepatutnya perkawinan sejenis tidak boleh tumbuh dan  berkembang  di  Negara  Indonesia.  Oleh  karena  NegaraIndonesia  harus  membuat  sanksi yang tegas bagi pelaksanaan perkawinan sejenis.
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 101

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Perkawinan Sejenis Dalam...(Otong Syuhada) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 87-102 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3168

## DAFTAR PUSTAKA
Baehr, Peter R. (2001). Human Rights Universality in Practice. London: Palgrave. Beerling, R.F. (1966). Filsafat Dewasa Ini . Djakarta: Balai Pustaka.
Cahyadi,  Antonius.,  &  E.  Fernando  M.  Manullang.  (2008). Pengantar  ke  Filsafat  Hukum . Jakarta: Kencana.
Dagun, Save M. (1990) . Filsafat Eksistensialisme . Jakarta:Rineka Cipta.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1987). Kamus Besar Bahasa Indonesia .  Jakarta: Cet. Ke-1Balai Pustaka.
Kartono, Kartini. (2007). Patologin Sosial Jilid I . Jakarta: RajaGrafindo Persada. Kurzman, Charles. (2003). Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu- isu Glogal, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaidi . Jakarta: Paramadina. Kusuma,  Mahmud.  (2009). Menyelami  Semangat  Hukum  Progresif;  Terapi  Paradigmatik Atas  Lemahnya  Penegakan  Hukum  Indonesia .  Yogyakarta:  Antony  Lib  bekerjasama LSHP.
Ramali, Ahmad. (2012). Memelihara Kesehatan dalam Hukum Islam . Jakarta: Balai Pustaka. Rapar, Jan Hendrik. (2010). Pengantar Filsafat . Yogyakarta: Cet. Ke-14, Kanisius.
Sidharta, B. Arief. (2008). Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu ?. Bandung: Pustaka Sutra. Soekanto,  Soerjono.,  &  Mamudji,  Sri.  (2003). Penelitian  Hukum  Normati  fSuatu  Tinjauan Singkat . Jakarta: RajaGrafindoPersada .
Soekanto,  Soerjono.,  &  Mamudji,  Sri.  (1981). Pengantar  Penelitian  Hukum .  Universitas Indonesia. Press.
Soekanto,  Soerjono.,  &  Mamudji,  Sri.  2007. Sosiologi  Suatu  Pengantar . Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Soemitro,  Ronny  Hanitijo.  (1990). Metodologi  Penelitian  Hukum  dan  Jurimetri .  Jakarta: Ghalia Indonesia.
Tafsir, Ahmad. (1992). Filsafat Umum: Akal dan Hati Sejak Thales sampai James. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
Theo  C.  Van  Boven.  (1982). Distinguishing  Criteria  of  Human  Rights,  in  Karel  Vasak,  ed., The International Dimensions of Human Rights,  Westport .  Conn: Greenwood Press fo UNESCO.
Christianto, Hwian. (2015).  Eksistensi Hak Atas Materi Pornografi Berdasarkan Norma Kesusilaan. Jurnal Veritas et Justitia. Volume 1. No. 1. Juni,
Erwinsyahbana,  Tengku.  (2012).  Perspektif  Hukum  Perkawinan  Antar  Agama  yang  Berkeadilan Dikaitkan  dengan  Politik  Hukum  Perkawinan  Indonesia  dalam  Rangka  Pembangunan  Hukum Keluarga  Nasional.  ( Disertasi .  Fakultas  Hukum  Program  Doktor  Ilmu  Hukum  Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung).
Sugiarto,  Ahmad.  (2018). Hubungan  Antara  Sila-Sila  Pancasila .  Diakses  pada    tanggal  27 November 2018 melalui http://pend-pancasila. blogspot. com .
E-ISSN: 2477-7889 I ISSN: 2477-653X I URL: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum is licensed under a CC-BY-SA lisence ( https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ) 102

## DE LEGA LATA

## Jurnal Ilmu Hukum
FAKULTAS HUKUM UMSU
Perkawinan Sejenis Dalam...(Otong Syuhada) Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, 87-102 DOI: https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3168
Dakwatuna.  (2018). Apakah  Negara  Melanggar  HAM  Jika  Tidak  Melegalkan  Perkawinan Sejenis?
Diakses pada tanngal 3 Desember 2018 melalui
https://www.dakwatuna.com/2015/ .
Wibowo, Falazuardika Imantara. (2018). Filsafat Eksistensialisme & Fenomenologi . Diakses tanggal 28 November 2018 melalui http://falazuardika.blogspot.com.
Laksono,  Khairudin  Aji.  (2018). Perkawinan  Sesama  Jenis:  Antara  Penegakan  HAM dan  Ajaran Agama .  Diakses  pada  tanggal  2  Desember https://anfieldvillage. wordpress.com
Nasution, Maneger. (2018). Perkawinan Sesama Jenis Perspektif HAM Yang Adil Dan Beradab . Diakses pada tanggal 26 November 2018 melalui https://rmol.co/read.
Maneger  Nasution,  “ P erspektif  HAM  Perkawinan  Sesama  Jenis ”. https://www . republika.co.id Diakses Tanggal 20 November 2018.
Masduri.  (2018). Masa  Depan  Kita  Dan  LGBT .  Diakses  pada  tanggal  2  Desember  2018 melalui http:// kotakata.id
Tamtam, Tamy. (2018). Eksistensi Perkawinan Sejenis Ditinjau Dari Aliran Eksistensialisme . Diakses pada tanggal 1 Desember 2018 melalui http://www.academia.edu .