AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## ANALISA TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PADA MASA NEW NORMAL UNTUK MEMENUHI HAK PENDIDIKAN MASYARAKAT AKIBAT PANDEMI
COVID-19

## Mariana Mugiono
FAKULTAS HUKUM, MAGISTER HUKUM - UNIVERSITAS SURABAYA

## moppyfong@gmail.com
Abstract :  Due  to  the  COVID-19  pandemic,  various  guidelines  have  been  established  to  break  the  chain  of  transmission  of  the  COVID-19  virus  in Indonesia. One of the government's efforts in Indonesia is to urge the public to practice physical distancing. This means maintaining distance between people, staying away from all forms of crowds and group activities, and urging people to avoid demonstrations. People are involved. This effort is aimed at the community to break the chain of the current Covid-19 pandemic outbreak. Education in Indonesia is also one of the areas affected by the Covid-19 pandemic. With restrictions on interaction, the Ministry of National Education has also instructed to close schools and replace the process of education and learning activities (KBM) with the use of an online system. The use of this online learning system can cause various problems faced by students and teachers, such as teachers failing to complete lessons or teachers changing other tasks. Another problem with this  online learning system is that education is a human right that  must be earned, so while education must remain effective, many restrict access to information. This research is descriptive analytical research, which is research that aims to provide a concrete picture or description of the state of the object or problem under study without drawing general conclusions.be people, institutions, communities and others which are currently based on visible facts or what they are.
Keyword : Education, covid-19, online learning, education rights, government
Abstrak : Akibat pandemi COVID-19, berbagai upaya penanganan khususnya dalam protokol kesehatan telah ditetapkan untuk memutus mata rantai penularan  virus  COVID-19  di  Indonesia.  Salah  satu  upaya  pemerintah  di  Indonesia  adalah  menghimbau  kepada  masyarakat  untuk melakukan  physical  distancing.  Artinya,  menjaga  jarak  antarmanusia,  menjauhi  segala  bentuk  keramaian  dan  aktivitas  kelompok,  serta mengimbau agar  menghindari  aksi unjuk  rasa. Orang-orang terlibat.  Upaya  tersebut ditujukan  kepada  masyarakat  untuk  memutus  mata rantai wabah pandemik Covid-19 saat ini. Pendidikan di Indonesia juga menjadi salah satu daerah yang terkena dampak pandemi Covid-19. Dengan pembatasan interaksi, Kemendiknas juga telah menginstruksikan untuk menutup sekolah dan mengganti proses kegiatan pendidikan dan  pembelajaran  (KBM)  dengan  penggunaan  sistem  online.  Penggunaan  sistem  pembelajaran  online  ini  dapat  menimbulkan  berbagai permasalahan yang dihadapi siswa dan guru, seperti guru gagal menyelesaikan pelajaran atau guru mengganti tugas lainnya. Masalah lain dengan adanya sistem pembelajaran online ini adalah bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia yang harus diperoleh, sehingga sementara pendidikan  harus  tetap  efektif,  banyak  yang  membatasi  akses  informasi.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  deskriptif  analitis,  yaitu penelitian  yang  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  atau  gambaran  yang  kongkrit  tentang  keadaan  objek  atau  masalah  yang  diteliti tanpa menarik kesimpulan yang bersifat umum.
Kata kunci : Pendidikan, covid-19, pembelajaran online, hak pendidikan, pemerintah

## PENDAHULUAN
Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  sistematis  untuk  menciptakan  lingkungan  dan  proses  belajar bagi  peserta  didik  untuk  secara  aktif  mengembangkan  potensi  kecerdasan  dan  keterampilan  spiritual, keagamaan,  pengendalian  diri,  kepribadian,  dan  kepribadian  yang  luhur.  Pendidikan  merupakan  hak nasional sebagai jembatan menuju pendidikan yang layak dan formal bagi seluruh warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945. Setiap orang tanpa kecuali berhak memperoleh pendidikan  yang  ditujukan  untuk  pertumbuhan  pribadi,  memperdalam  pemahaman  toleransi  dan persaudaraan  antar  semua  orang,  ras  dan  kelompok  agama,  dan  individu  itu  sendiri.  Indonesia  juga  telah meratifikasi  perjanjian  ini  dalam  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2005  tentang  Pengesahan  Kovenan
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, namun hak atas pendidikan ada dalam Pasal 13 (1) dan (2). Pada Pasal 13 (2) mensyaratkan bahwa semua jenjang pendidikan dapat diakses dan diakses oleh semua tanpa kecuali, dan perkembangan ini, baik dalam beasiswa maupun dalam kualitas guru yang berkualitas, menyatakan bahwa itu harus dipromosikan secara aktif oleh negara.
Sejak  pandemi  corona  19,  virus  tersebut  melanda  semua  lapisan  masyarakat.  Dampak  pandemi  ini bisa dirasakan tidak hanya di satu sektor saja, tetapi di banyak sektor seperti ekonomi, masyarakat, politik, pendidikan,  dan lain-lain. Sejak pandemi, situasi di  dunia pendidikan sangat  mengkhawatirkan dan virus corona  mulai  menyerang  negara  lain.  Sejak  itu,  pemerintah  pusat  dan  daerah  telah  memutuskan  bahwa sekolah, universitas, dan bahkan fasilitas kursus harus ditutup. Guru dan siswa tidak bisa lagi berinteraksi langsung di dalam kelas. Pembelajaran di sekolah berhenti, dan siswa, siswa, guru, tidak lagi keluar masuk sekolah  atau  kampus  yang  biasa  mereka  hadiri.  Saat  ini,  pembelajaran  kontekstual  menuntut  masyarakat secara keseluruhan untuk belajar secara online. Pengenalan pembelajaran jarak jauh di sekolah-sekolah baik dari  tingkat  dasar  maupun  universitas  telah  menciptakan  masalah  sosial  baru  terkait  hak  Indonesia  atas pendidikan. Seiring kemajuan teknologi, Indonesia juga akrab dengan sistem pembelajaran jarak jauh, yang diatur  dengan  peraturan  perundang-undangan.  Sistem  pembelajaran  ini  diharapkan  dapat  menjadi alternatif terbaik ketika guru dan siswa tidak dapat bertemu secara langsung.
Salah satu bentuk pembelajaran yang aman untuk dilakukan pada saat kondisi darutat covid-19 ini adalah  menggunakan  metode  pembelajaran  online.  Pembelajaran  online  adalah  pembelajaran  yang memanfaatkan  Internet  dengan  aksesibilitas,  konektivitas,  fleksibilitas,  dan  kemampuan  untuk menghasilkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. 1 Hal Ini menunjukkan bahwa penggunaan Internet dan teknologi  multimedia  dapat  mengubah  cara  pengetahuan  disampaikan  dan  memberikan  alternatif pembelajaran kelas yang sudah lama dilakukan yaitu secara konvensional. 2 Sebagai bagian dari pencegahan penyebaran  Covid19,  Kemendikbud  telah  merevisi  Surat  Edaran  Nomor  36962/MPK.A/HK/2020  untuk mendukung  pembelajaran  online  dan  protokol  kesehatan.  Surat  ini  ditujukan  kepada  semua  otoritas pendidikan.  Oleh  karena  itu,  semua  kegiatan  pembelajaran  dilakukan  secara  online  atau  online  melalui video  conference  atau  komunikasi  online  lainnya.  Sebuah  sirkulasi  yang  menunjukkan  bahwa  belajar  di rumah  dilakukan  untuk  memenuhi  hak  anak  atas  pendidikan  selama  pandemi.  Penggunaan  teknologi seluler  telah  memberikan  kontribusi  yang  signifikan  bagi  dunia  pendidikan,  termasuk  pencapaian  tujuan pembelajaran  jarak  jauh. 3 Berbagai  media  juga  dapat  digunakan  untuk  mendukung  terselenggaranya
1 Milman,  N.  B.  (2015).  Distance  Education.  In  International  Encyclopedia  of  the  Social    &  Behavioral    Sciences: Second  Edition.
2 Zhang,  D.,  Zhao,  J.  L.,  Zhou,  L.,  &  Nunamaker,  J.  F.  (2004).  Can  e-learning  replace  classroom  learning? Communications of the ACM.
3 Korucu,  A.  T.,  &  Alkan,  A.  (2011).  Differences  between  m-learning  (mobile  learning)  and  e-learning,  basic terminology and usage of m-learning in education. Procedia - Social and Behavioral Sciences.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
pembelajaran online misalnya, kelas virtual menggunakan layanan Google Classroom, Edmodo, Schoology 4 , dan  juga  aplikasi  pesan  instan  seperti  WhatsApp. 5 Pembelajaran  secara  online  bahkan  dapat  dilakukan melalui media social seperti Facebook dan Instagram. 6 Penjelasan diatas menimbulkan permasalahan yang muncul  sehingga  juga  menimbulkan  pertanyaan  seperti  Apakah  tindakan  pemerintah  telah  dikatakan maksimal dalam hal mejalankan pengajaran dengan sistem daring?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  (khusus)  data  sekunder,  yaitu  metode  hukum  preskriptif  yang dilakukan  melalui  penelusuran  kepustakaan  yang  telah  mencari  peraturan  perundang-undangan,  temuan, jurnal ilmiah, temuan, dan referensi lainnya. Metode ini juga digunakan untuk mengungkap berbagai upaya hukum  terkait  pengaturan  perlindungan  hukum  terhadap  kelompok  minoritas  Indonesia.  Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji data peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persamaan di depan hukum kelompok minoritas Indonesia dan peraturan terkait lainnya.
Sedangkan  untuk  tekhnik  pengumpulan  data  bagi  kegiatan  ini  dilakukan  melalui  penelitian kepustakaan. 7 Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  menemukan  dasar  pemikiran  (filosofis,  hukum, ekonomi) dan berbagai informasi mengenai pelaksanaan perlindungan etnis minoritas di Indonesia. Buku- buku,  karya  ilmiah  dan  hasil  penelitian  yang  berkaitan  dengan  pokok  bahasan  akan  digunakan  sebagai bahan  hukum  sekunder.  Pengumpulan  data  juga  dilengkapi  dengan  artikel  hukum  atau  artikel  akademik lainnya  dari  internet  yang  dapat  mendukung  keutuhan  data  dalam  penelitian  ini.  Selanjutnya,  kami  akan menganalisis  secara  kualitatif  data  dari  hasil  survei  ini.  Artinya,  analisis  data  perpustakaan  secara  rinci, komprehensif,  dan  komprehensif.  Penggunaan  teknik  analisis  kualitatif  didasarkan  pada  pertimbangan bahwa data yang dianalisis beragam dan berbeda satu

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia Indonesia bukan hanya hak moral, tetapi juga hak konstitusional. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28C (1) (setelah amandemen) UUD 1945, Pasal 32 (2) (setelah amandemen) UUD 1945 juga mengatur bahwa semua warga negara harus mengikuti pendidikan  dasar  dan  negara  harus  membiayainya.  Pasal  31  ayat  (3)  dan  ayat  (4)  menegaskan  bahwa pemerintah wajib mengupayakan pelaksanaan pembelajaran nasional dalam rangka kehidupan kerohanian
4 Enriquez, M. A. S. (2014). Students ’ Perceptions on the Effectiveness of the Use of Edmodo as   a   Supplementary Tool   for   Learning. DLSU   Research   Congress.
5 So,  S.  (2016).  Mobile  instant  messaging  support  for  teaching  and  learning  in  higher  education.  Internet  and  Higher Education.
6 Kumar,  V.,  &  Nanda,  P.  (2018).  Social  Media  in  Higher  Education.  International  Journal  of  Information  and Communication Technology Education.
7 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian HUkum Normatif. Suatu Tingkat Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004), Hlm.29.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## nasional dengan mengutamakan anggaran sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD
Pendidikan  adalah  hak  asasi  manusia  dan  sarana  untuk  mewujudkan  hak  asasi  manusia  lainnya. Pendidikan  memegang  peranan  penting  dalam  memberdayakan  dan  melindungi  perempuan,  sehingga sebagai  hak  atas  pemberdayaan,  pendidikan  merupakan  jalan  bagi  orang  dewasa  yang  teralienasi  secara ekonomi dan sosial, terutama anak-anak, untuk keluar dari kemiskinan dan bergabung dengan masyarakat. Anak-anak  merupakan  prioritas  utama  dalam  pendidikan  karena  mereka  sangat  rentan  terhadap pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  merupakan  salah  satu  kelompok  yang  membutuhkan  bantuan  orang dewasa untuk melindungi hak-hak mereka. Perlindungan anak menjamin dan melindungi hak untuk hidup, serta tumbuh kembang yang optimal, partisipasi dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dalam hal harkat dan martabat manusia.
Pendidikan  adalah  elemen  fundamental  dari  hak  asasi  manusia.  Hak  atas  pendidikan  terdiri  dari banyak komponen, termasuk hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. Hak atas pendidikan adalah hak asasi  manusia  dan  sarana  penting  untuk  mencapai  hak-hak  lainnya.  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat tentang Hak Asasi Manusia (MPR) No. Ketetapan XVII/MPR/1998 menegaskan kembali jaminan hak atas pendidikan.  Pasal  60  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  (Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999) tentang Hak  Asasi  Manusia memperkuat dan memberi  perhatian khusus pada hak anak atas pendidikan, sesuai  dengan  tingkat  minat,  bakat  dan  kecerdasannya.  Penegasan  serupa  tentang  hak  warga  negara  atas pendidikan juga tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 20 Tahun 2003). Karena pendidikan selalu dikaitkan dengan upaya pembangunan manusia, maka keberhasilan pendidikan  sangat  bergantung  pada  faktor  manusia  yang  menentukan  berhasil  tidaknya  pendidikan. Sekolah adalah pihak kedua yang terlibat dalam masalah pendidikan dan sama pentingnya dengan rumah dan masyarakat.
Pendidikan  merupakan  sarana  yang  sangat  penting  bagi  kelangsungan  hidup  manusia.  Karena pendidikan  merupakan  bidang  yang  dapat  membangkitkan  kecerdasan  manusia  dalam  menjalani kehidupan,  dan  pentingnya  pendidikan  untuk  memudahkan  memperoleh  segala  kebutuhan  hidup. Pendidikan  adalah  dasar  pertama  untuk  memperbarui  makna  Pancasila  dan  ideologi  dan  dasar  hukum Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI),  Oleh  karena  itu,  yang  terpenting  adalah  optimalisasi pelaksanaan  kewajiban  dan  tanggung  jawab  nasional  kepada  rakyat  Indonesia  dan  bagaimana  sektor pendidikan dapat diprioritaskan sebagai jalan untuk mencapai pembangunan nasional. Sebagaimana diatur dalam  Pembukaan  UUD  1945,  salah  satu  tujuan  bangsa  adalah  mencerdaskan  kehidupan  bangsa.  Artinya negara  dalam  hal  ini  negara/pemerintah  berperan  besar  dalam  penyelenggaraan  pendidikan  nasional,  dan pendidikan  pada  dasarnya  merupakan  ukuran  untuk  memaksimalkan  penciptaan  sumber  daya  manusia. Pemerintah  karena  pendidikan  merupakan  aspek  fundamental  untuk  menjangkau  sektor  pembangunan baik dalam arti sektor ekonomi, sektor politik, sektor hukum, sektor sosial budaya, dan sektor-sektor lain
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
yang berkaitan dengan pembangunan massal dalam penyelenggaraan negara.
Demi untuk mengantisipasi dan mengurangi penyebaran virus covid-19 ini membuat sangat banya kebijakan  diterapkan  dalam  berbagai  bidang  untuk  memutus  mata  rantai  covid-19.  Salah  satu  kebijakan yang  berkaitan  dengan  pendidikan  adalah  kebijakan  yang  dinyatakan  dalam  surat  edaran  Kementrian Pendidikan  dan  Kebudayaan  (Kemendikbud)  Direktorat  Pendidikan  Tinggi  No  1  tahun  2020  tentang pencegahan  penyebaran  Corona  Virus  Disease  (Covid-19)  di  perguruan  tinggi.  Dalam  edaran  tersebut, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi menginstruksikan universitas untuk melakukan  pembelajaran  jarak  jauh  dan  menyarankan  mahasiswa  untuk  belajar  dari  rumah. 8 Setidaknya ada 65 perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan studi di rumah untuk mencegah penyebaran Covid19.  Sebagai  bagian  dari  upaya  untuk  mencegah  penyebaran  Covid19,  WHO  merekomendasikan penghentian  sementara  kegiatan  yang  dapat  menyebabkan  keramaian.  Untuk  itu,  pembelajaran konvensional  yang  banyak  diminati  siswa  di  ruang  perlu  dicek  kembali  dalam  pelaksanaannya. Pembelajaran dilakukan dalam skenario yang meminimalkan kontak fisik antara siswa dan siswa lain, atau antara  siswa  dan  guru.  Teknologi  digital  akan  memungkinkan  mahasiswa  dan  dosen,  akan  menjadi  di lokasi, dan akan berbeda dari dalam proses pembelajaran.
Upaya  Pemerintah  Indonesia  di  antaranya  adalah  menerapkan  imbauan  kepada  masyarakat  agar kegiatan dilakukan dengan menjaga jarak dan mgnurangi kontak fisik. Upaya ditujukan kepada masyarakat karena  dapat  dilakukan  untuk  memutus  mata  rantai  wabah  pandemik  Covid-19  saat  ini.  Pemerintah menerapkan pedoman, Work from Home (WFH). Kebijakan ini merupakan upaya yang diterapkan kepada masyarakat agar mereka bisa melakukan semua pekerjaan di rumah. Pendidikan di Indonesia juga menjadi salah satu daerah yang terkena dampak pandemi Covid19. Dengan adanya pembatasan interaksi tersebut, Kementerian  Pendidikan  Republik  Indonesia  juga  telah  mengeluarkan  pedoman  untuk  menutup  sekolah dan  mengganti  proses  belajar  mengajar  (KBM)  dengan  penggunaan  sistem  online.  Pembelajaran menggunakan  sistem  online  ini  terkadang  muncul  permasalahan  siswa  dan  guru,  seperti  tugas  tertunda yang diserahkan oleh guru dan guru kemudian menggantinya dengan tugas lain.
Pembelajaran  online  ini  memiliki  banyak  kendala  yang  perlu  diselesaikan  terutama  dalam  hal kemudahan dan lambatnya akses dari internet. Masalah lain dengan sistem pembelajaran online ini adalah akses  informasi  dibatasi  oleh  sinyal  yang  menyebabkan  lambatnya  akses  informasi.  Penggunaan pembelajaran  online  juga  menyebabkan  pendidik  memikirkan  kembali  model  dan  metode  penggunaan perangkat  pembelajaran.  Pertama  seorang  guru  telah  menyiapkan  model  pembelajaran  yang  akan digunakan, kemudian harus mengubah model pembelajaran tersebut. Pasal 12 Undang-Undang Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pengembangan diri,
8 Yandwiputra,  A.  R.  (n.d.).  Kuliah  Jarak  Jauh  karena  Virus  Corona,  UI:  Bukan  Lockdown.  Retrieved  from https://metro.tempo.co/read/1319537/kuliah-jarak-jauh-karena-viruscorona-ui-bukan-lockdown
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
pendidikan,  pelatihan,  dan  kualitas  hidup.  Ketentuan  ini  merupakan  dasar  persamaan  hak  semua  warga negara,  terutama  hak  anak  atas  pendidikan  yang  layak  dan  pembangunan  yang  bebas  untuk  membangun masa depan yang lebih baik. Pasal 26 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) menyatakan bahwa setiap  orang  berhak  atas  pendidikan.  Pendidikan  harus  gratis,  setidaknya  di  tingkat  dasar  dan  dasar. Pelatihan dasar adalah wajib. Secara umum, pendidikan teknik dan kejuruan harus terbuka untuk semua, dan pendidikan tinggi berbasis prestasi harus dapat diakses secara merata untuk semua.
Dalam hal ini, pemerintah telah mengeluarkan beberapa pedoman penetapan wilayah berdasarkan zona.  Pembelajaran  tatap  muka  dilarang  karena  zona  kuning,  oranye,  dan  merah  memiliki  risiko  infeksi COVID-19  tertinggi.  Sekolah-sekolah  di  zona  tersebut  tetap  belajar  di  rumah.  Sementara  itu,  sekolah- sekolah  di  Zona  Hijau  dapat  mengadakan  kelas  tatap  muka  dengan  secara  bertahap  memperhatikan  dan memperkuat  protokol  kesehatan  yang  ketat,  masa  transisi  dua  bulan  dan  masa  kebiasaan  baru.  Sekolah- sekolah  ini  perlu  mendapat  persetujuan  dari  pemerintah  daerah/pemerintah  daerah/kementerian  agama untuk menyelenggarakan pendidikan tatap muka.
Berkaitan dengan hak Pendidikan ini bukan hanya pemerintah saja yang terlibat tetapi negara juga harus terlibat didalamnya baik dalam pengaturan, pendistribusian, penguasaan dan pengaturan. Diketahui bahwa negara bertanggung jawab memberikan akses Pendidikan bagi warganya. Agar negara dapar benar- benar  menjalankan  konstitusionalitas  hak  Pendidikan,  maka  negara  harus  mempunyai  komitmen  untuk menjalankan Pasal 31 dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang Pendidikan dan Kebudayaan. Dapat  dilihat  dari  kebijakan  pemerintah  dalam  menyediakan  Pendidikan  yang  berkualitas  yang  dapat dilihat  dari  pemberian  layanan  dan  kemudahan  Pendidikan  berkualitas  bagi  setiap  warga  negara  tanpa diskriminasi.
Kualitas Pendidikan antara daring dan tatap muka memiliki perbedaan yang sangat jauh, yang mana daring memiliki kelebihan kelemahan, seperti jaringan yang terganggu, menyebabkan materi pembelajaran yang disampaikan terganggu sehingga penerimaan materi menjadi terganggu. Oleh karena itu pembelajaran yang  disampaikan  secara  tatap  muka  akan  lebih  maksimal,  tetapi  permasalahan  covid-19  ini  mengganggu dan  menghambat semua proses yang  telah ada  sebelumya. Keadaan  seperti ini yang memaksakan seluruh masyarakat  agar  terbiasa  daring  dalam  segala  hal.  Perkiraan  pemerintah  dalam  melakukan  pembelajaran tatap  muka  akan  dilaksanakan  pada  Agustus  2021  dengan  cara  bertahap.  Dengan  melakukan  pertemuan secara  bergiliran  dengan  kapasitas  lima  puluh  persen  dari  jumlah  pelajar  atau  mahasiwa  yang  hadir, menerapkan protokol kesehatan secara ketat yaitu dengan memperhatikan 5M atau mengharapkan semua kalangan masyarakat telah mendapatkan vaksin diharapkan hal ini akan membuat proses tatap muka dapat terlaksana secara cepat.
Masyarakat  umum  terutama  anak-anak  haruslah  mendapatkan  hak  Pendidikan  yang  layak  dan pantas,  sehingga  pada  saat  covid-19  telah  mewabah  diseluruh  Indonesia  bahkan  seluruh  dunia,  maka
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
pemerintah  harus  tetap  berupaya  agar  pengajaran  tetap  dapat  berlanjut  hingga  kenaikan  tingkatan  pada sekolah  bagaimanapun  caranya,  sehingga  dilakukan  sistem  pembelajaran  jarak  jauh.  Walaupun pembelajaran  jarak  jauh  ini memiliki  kendala yang cukup besar, seperti  masalah jaringan, masalah  kuota, masalah perangkat, dan  lain sebagainya. Masalah lainnya juga bisa datang dari orang yang  kurang paham tentang  cara  penggunaan  aplikasi  daring  atau online ,  sehingga  mambuat  sistem  pengajaran  menjadi terganggu.  Kendala  lainnya  yang  muncul  adalah  masalah  biaya  yang  harus  dikeluarkan  lebih  oleh  pihak orang tua seperti pulsa kuota dan ada juga orang tua anak yang tidak dapat membelikan perangkat seperti hp atau laptop untuk daring atau online dikarenakan keterbatasan biaya.
Sekolah  jarak  jauh  telah  berjalan  selama  setahun,  tetapi  masih  saja  mengalami  kendala,  sehingga banyak  yang  lebih  memilih  untuk  sekolah  tatap  muka.  Sekolah  secara  daring  ini  terus  menerus menimbulkan  masalah  yang  tiada  henti,  bahkan  masalah  uang  sekolah  juga  menjadi  permasalahan  yang mana  para  orang  tua  merasa  sekolah  online  harusnya  tidak  perlu  membayar  uang  sekolah  secara  penuh mengingat tidak menggunakan fasilitas sekolah, tetapi kebanyakan sekolah tidak melakukan pemotongan uang sekolah sehingga membuat banyak oerang tua terutama ibu-ibu mengeluh mengingat selama pandemi tidak mendapatkan penghasilan yang pasti bahkan kerepotan dalam menemani sang anak terutama anak- anak yang masih membutuhkan pengawasan.
Pemerintah  pada  saat  ini  sudah  mulai  merubah  kebijakan  mulai  sejak  Pembatasan  Sosial  Berskala Besar (PSBB) menjadi kondisi NEW NORMAL menggunakan protokoler yang ketat berlandasan kebijakan social  distancingatau  physical  distancingyang  menjadi  dasar  pelaksanaan  kegiatan  belajar  mengajar. Berubahnya  pola  kehidupan  diakibatkan  oleh  pandemi  yaitu  penggunakan  teknologi  yang  dulunya  tidak biasa dilakukan menjadikan masyarakat terutama orang tua menjadi kaget. Berubahnya cara pembelajaran ini menjadikan tantangan tersendiri terhadap tenaga pengajar untuk memberikan metode pengajaran online yang  efektif  di  masa  pandemi  ini.  Pada  saat  ini  peran  guru/tenaga  pendidik  sedang  diuji  dimana  seorang guru  dituntut  untuk  dapat  melakukan  inovasi  dalam  metode  pengajarannya  dan  harus  bisa  melakukan improvisasi sehingga kegiatan belajar mengajar dapat menjadi lebih menarik minat peserta didik.
Pemerintah dalam hal ini juga berperan dalam membuat berbagai kebijakan terkait hak pendidikan yang juga harus memperhatikan protokol kesehatan dimana dengan adanya kebijakan tersebut dapat terjadi pemenuhan  hak  pendidikan  masyarakat  tanpa  mengesampingkan  pengurangan  penyebaran  covid  19  di Indonesia. Selain pemerintah, dalam mewujudkan hak pendidikan masyarakat khususnya pada anak harus juga  diselaraskan  dengan  peran  guru  /  tenaga  pengajar  serta  peran  orang  tua  sehingga  kegiatan  belajar mengajar  selama  pandemi  covid  19  dapat  lebih  efektif  lagi.    Sebisamungkin  juga  dilakukan  upaya  agar membelajaran  secara  langsung  dapat  segera  dilaksanakan  demi  keefektifan  bidang  pendidikan.  Diketahui pada tahun 2021, pemerintah mulai melakukan tahapan new normal dalam masalah Pendidikan, yang mana akan  direncanakan  pertengahan  tahun  2021  sekitar  bulan  Juli  atau  Agustus,  dengan  catatan  bahwa  para
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/
tenaga  pengajar  harus  telah  divaksin,  agar  dapat  memberikan  rasa  aman  kepada  orang  tua  murid,  yaitu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan 5M, sehingga dapat memutuskan rantai penyebaran covid-19.

## KESIMPULAN
Dari  penjabaran  diatas  dapat  disimpulkan  pembelajaran  online  memiliki  dampak  positif  terhadap pencegahan  penyebaran  covid  19  yaitu  bahwa  delangan  dilakukannya  kegiatan  belajar  mengajar  secara online  meka  sekarang  menjadi  mungkin  bagi  mahasiswa  dan  peserta  didik  lainnya  untuk  melakukan kegiatan  pembelajaran  dari  rumah.  Masyarakat  umum  terutama  anak-anak  haruslah  mendapatkan  hak Pendidikan yang layak dan pantas. Pemerintah harus tetap berupaya agar pengajaran tetap dapat berlanjut hingga  kenaikan  tingkatan  pada  sekolah  bagaimanapun  caranya  walaupun  pembelajaran  jarak  jauh  ini memiliki kendala yang cukup besar. Ada beberapa kendala bagi siswa, guru dan orang tua untuk terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran online. Artinya, kurangnya penguasaan teknologi, tambahan kuota internet, tambahan  pekerjaan orang tua untuk belajar bersama anaknya, siswa, guru dan orang tua berkomunikasi dengan orang tua, guru lain dan kepala sekolah. dipersingkat dan tidak terbatas. Menyikapi terhadap  kendala-kendala  tersebut  tidak  bisa  menjadi  alasan  untuk  tidak  memberikan  hak  pendidikan kepada  masyarakat  yang  sudah  diamantkan  dalam  undang-undang.  Permasalahan  dalam  hal  pemberian pendidikan  yang  layak  akibat  pandemi  covid-19  ini  pemerintah  juga  wajib  untuk  memberikan  solusi terhadap permasalahan yang terjadi. Dalam masa peralihan teknologi akibat pandemi ini diperlukan peran serta pemerintah dalam memberikan kebijakan yang membantu masa transisi ini.
AL YASINI: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan Ter-akreditasi Kemenristekdikti No.36/E/KPT/2019, ISSN: 25276603 (e), 25273175 (p) http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/alyasini/

## DAFTAR PUSTAKA
Zhang,  D.,  Zhao,  J.  L.,  Zhou,  L.,  &  Nunamaker,  J.  F.  (2004).  Can  e-learning  replace  classroom  learning? Communications of the ACM.
Moore, J. L., Dickson-Deane, C., &  Galyen, K.  (2011). E-Learning, online learning, and distance   learning environments:  Are  they  the  same? Internet  and  Higher  Education.
Gikas, J., & Grant, M. M. (2013). Mobile computing devices in higher education: Student perspectives  on learning  with  cellphones,  smartphones  &  social  media. Internet  and Higher Education.
Ronny hanitijo, Soemitro. Metodologi penelitian dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
Korucu, A. T., & Alkan, A. (2011). Differences between m-learning (mobile learning) and e-learning, basic terminology and usage of m-learning in education. Procedia - Social and Behavioral Sciences.
So, S. (2016). Mobile instant messaging support for teaching and learning in higher education. Internet and Higher Education.
Hardihan,  Rusli,  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif:  bagaimana?  Law  review,  Jakarta:  Universitas Pelita Harapan, 2006
Kumar, V., & Nanda, P. (2018). Social Media in Higher Education. International Journal of Information and Communication Technology Education.
Enriquez,  M.  A.  S.  (2014).  Students  ’  Perceptions  on  the  Effectiveness  of  the  Use  of  Edmodo  as      a Supplementary   Tool   for   Learning. DLSU   Research   Congress.
Yandwiputra,  A.  R.  (n.d.).  Kuliah  Jarak  Jauh  karena  Virus  Corona,  UI:  Bukan  Lockdown.  Retrieved  from https://metro.tempo.co/read/1319537/kuliah-jarak-jauh-karena-viruscorona-ui-bukan-lockdown