## OTONOMI KHUSUS PAPUA SEBUAH UPAYA MERESPON KONFLIK DAN ASPIRASI KEMERDEKAAN PAPUA

## Azmi Muttaqin

## ABSTRACT
The  political  aspirations  of  independence  is  part  of  the  aspirations  of  the  Papuan people and students to function as a democratic civil society which includes the supervision of  the  course  of  state  policy  as  stated  in  his  political  aspirations  associated  with  the implementation  of  special  autonomy  for  Papua,  Papua  stimulate  public  awareness  of  the history of politics and political rights, become an alternative channel for people to articulate their political views, given the existing political parties are found to be accommodating to the independence  issues  that  developed  in  some  communities  in  Papua.  Papua  Special Autonomy is intended to respond to the Papuan independence movement and nationalism, in essence it has two opposite sides. On one side of the answer calls for independence, to give greater attention to the development of indigenous Papuans, the recognition of Papuan cultural identity, providing big room to do the local authority, but on the other hand can be a kind of institutionalization of the further strengthening of Papuan nationalism, in the meaning of continuing strengthen the spirit of nationalism and ethnic identity of Papua, which may be contra-productive to the aim of strengthening the sentiment of nationalism and Indonesiaan identity.
Keyword : autonomy, conflict, freedom

## A.  PENDAHULUAN
Sudah  lebih  dari  40  tahun,  Provinsi  Papua  diserahkan  dari  Pemerintah Belanda  melalui  UNTEA  ( United  Nations  Temporary  Executives  Authority) kepada Pemerintahan  Republik  Indonesia;  tetapi  rakyat  Papua  belum  pernah  merasakan sebagai  warga  yang  bebas  dari  penderitaan.  Segala  bentuk  penyalahgunaan kekuasaan  sebenarnya  tidak  saja  dilakukan  oleh  pemerintah  pusat  yang  ada  di Jakarta tetapi juga pemerintahan daerah yang semakin turut memperburuk keadaan ekonomi,  sosial  dan  budaya  masyarakat  Papua  melalui  sikap  dan  prilaku  yang sangat melukai batin masyarakat Papua yaitu Korupsi.
Konflik  yang  terjadi  di  Papua  berakar  dari  sebuah  ketidakadilan  yang bersumber  dari  ketidakmerataan  distribusi  hasil-hasil  pembangunan  ekonomi  yang dijalankan  oleh  orde  baru.  Proses  ketidakmerataan  distribusi  hasil-hasil pembangunan  ekonomi  ini  pada  akhirnya  terlembaga  menjadi  sebuah  upaya pemiskinan  yang  sifatnya  terstruktur  dan  permanen  apakah  itu  memang  disengaja atau secara otomatis konsep pembangunan ekonomi yang dijalankan  dan sekaligus berfungsi  sebagai  sebuah  ideologi  negara  mau  tidak  mau  harus  lebih memperhatikan  kebutuhan  pusat  daripada  daerah  sebagai  sumber  kekuatan  dana pembangunan (Rathgeber, Theodor, 2006, h. 52).
Ketika  rezim  orde  baru  berakhir  pada  pertengahan  tahun  1998,  konflik  ini semakin  manifest  dan  upaya  untuk  memerdekaan  diri  juga  semakin  intensif. Persoalan  ini  membawa  seluruh  pemerintahan  paska  rezim  orde  baru  berupaya keras  untuk  memikirkan  sebuah  solusi  alternatif    bagi  penyelesaian  konflik  yang terjadi di Papua. Desakan dunia Internasional turut mempengaruhi seluruh kebijakan politik  pemerintah  Indonesia  terhadap  Papua.  Pendekatan  Militer  yang  dianggap menjadi  solusi  paling  tepat  dengan  mengedepankan  cara-cara  dan  tindakan-
tindakan  kekerasan  oleh  aparat  keamanan,  perlahan-lahan  ditarik  dari  tengah- tengah masyarakat Papua.
Dalam  hal  ini  Pemerintah  Indonesia  mulai  menggunakan  pendekatan- pendekatan  yang  lebih  elegan  dan  terhormat  seperti  pendekatan  politik  dalam konteks  domestik  dan  pendekatan  diplomasi  atau  negosiasi  dalam  konteks mempengaruhi  dunia  Internasional  dengan  maksud  agar  dunia  Internasional  tetap mengakui bahwa Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Desakan  Internasional  sendiri  mengharapkan  agar  Pemerintah  Indonesia segera  mempersiapkan  masa  depan  Papua  dengan  meratifikasi  dan    menjalankan kedua  Konvenan  Internasional  (ICCPR  dan  ICESCR)  yang  mengakui  hak  -  hak ekonomi, sosial, budaya, politik masyarakat Papua. Kedua kovenan itu mengangkat hak - hak rakyat miskin dan yang terpinggirkan untuk memungkinkan mereka terlibat dalam  hal  pengambilan  keputusan  terhadap  masalah-masalah  ekonomi,  sosial  dan politik, khususnya keputusan - keputusan yang berdampak langsung pada mereka.
Kebijakan  otonomi  khusus  Papua  yang  diundangkan  melalui  UU  21/2001, November  2001,  mempunyai  banyak  perbedaan  yang  penting  dan  mendasar dibandingkan  dengan  UU  otonomi  daerah  yang  berlaku  untuk  daerah  -  daerah lainnya.    Undang-undang  ini  adalah  kompromi  politik  yang  sangat  penting  dan mendasar  dan  memang  dimaksudkan  untuk  merespon  tuntutan  kemerdekaan  di Papua.    Proses  penyusunannya  sendiri  dilakukan  sangat  partisipatif,  melalui konsultasi berbagai stakeholders di Papua dan diskusi yang cukup intens di antara tim perumusnya di Papua untuk kemudian dibawa ke dalam proses legislasi DPR di Jakarta.
Substansi  penting  dari  kebijakan  otonomi  khusus  itu  juga  dirumuskan  oleh Tim  Asistensi  yang  dibentuk  oleh  pemerintah  Provinsi  Papua  sebagai  masukan dalam  pembahasan  draft  RUU  Otsus  Papua  sebagai  berikut    (Sollosa,  Perviddya, 2005):
Pertama,  penerapan  desentralisasi  pemerintahan.    Otonomi  khusus merupakan  bentuk  dari  desentralisasi  politik  asimetris  menengahi  konflik  yang melanda  Papua.    Di  satu  sisi,  masyarakat  tetap  dapat  melaksanakan  hak  -  haknya untuk  menentukan  nasib  sendiri  dengan  memanfaatkan  ruang  politik,  sosial ekonomi,  dan  kebudayaan  yang  telah  diciptakan  melalui  otonomi  khusus  tanpa harus menjadi ancaman bagi Negara yang berdaulat.  Di sisi lain, pemerintah pusat, tidak  perlu  merasa  khawatir  bahwa  pelaksanaan  otonomi  khusus  akan  mengarah pada disintegrasi.
Kedua,  perlindungan  terhadap  hak-hak  dasar  penduduk  asli  Papua.    Hal  ini dimaksudkan  untuk  memungkinkan  masyarakat  Papua  dapat  mengembangkan kemampuan diri yang dikaruniakan Tuhan kepadanya secara baik dan bermartabat, sehingga  dalam  waktu  secepat  -  cepatnya  rakyat  Papua  dapat  menjadi  warga Negara Indonesia dan anggota masyarakat dunia yang modern dan sejajar dengan bangsa  -  bangsa  maju  manapun  dengan  tidak  meninggalkan  identitas  dan  jati dirinya.
Ketiga, demokrasi dan kedewasaan berdemokrasi.  Melalui Otsus ini hendak didorong kemampuan masyarakat Papua untuk memanfaatkan perangkat demokrasi yang  tersedia  dalam  negara  modern  seperti  partai  politik,  pemilihan  umum,  dan lembaga  -  lembaga  perwakilan  rakyat  agar  berbagai  aspirasi  yang  dimiliki  dapat disalurkan secara baik dan memiliki legalitas yang kuat dan efektif demi tercapainya kehidupan berdemokrasi secara dewasa dan bertanggungjawab.
Keempat,  penghargaan  terhadap  etika  dan  moral.    Mendorong  aparat pemerintah  dan  seluruh  masyarakat  Papua  mempraktekan  ajaran  agama  masing- masing  dalam  kehidupan  sehari-hari.    Hanya  dengan  cara  inilah  seluruh  rakyat Papua  dapat  menikmati  kesejahteraan  yang  sesungguhnya  baik  jasmani  maupun rohani.
Kelima,  penghormatan  terhadap  HAM.    Pelaksanaan  pembangunan  Papua akan  dilakukan  dengan  mengubah  cara  -  cara  dan  praktek  pembangunan  dimasa lalu yang berpeluang menimbulkan pelanggaran HAM.  Pendekatan keamanan dan militer yang berlebihan akan dikesampingkan melalui mekanisme dialog.
Keenam, penegakan supremasi hukum.  Supremasi hukum menjadi landasan dalam  penyelenggaraan  pemerintahan,  proses  peradilan  dan  penegakan  HAM. Hukum dijalankan secara adil dan efektif tanpa memihak kepentingan kekuasaan.
Ketujuh,  penghargaan  terhadap  pluralisme.    Toleransi  terhadap  pluralitas akan  dipromosikan  sebagai  instrument  membangun  masyarakat  Papua  meski secara  mayoritas  merupakan  rumpun  kebudayaan  Melanesia  yang  bercampur dengan denominasi gereja.
Kedelapan,  persamaan  kedudukan,  hak  dan  kewajiban  sebagai  warga Negara.    Pengakuan  atas  kesamaan  hak  dan  kewajiban  sebagai  warga  Negara  ini perlu  dilaksanakan  secara  bijaksana  dan  peka  terhadap  kondisi  objektif  sebagian masyarakat  Papua  yang  kondisi  sosial  ekonomi  dan  politiknya  memerlukan perlindungan  tertentu.  Perlindungan  itu  diharapkan  dapat  mengembangkan kemampuan  diri  masyarakat  Papua  untuk  dalam  waktu  yang  secepat  -  cepatnya dapat  terlayani  hak  -  hak  dan  memenuhi  kewajiban  -  kewajibannya  sama  seperti semua warga Negara.
Secara  umum  dapat  dikatakan  bahwa  UU  Otsus  dalam  tataran  ide  -  ide normatif sangat ideal.  Hal itu mestinya dapat merespon tuntutan kemerdekaan dan semangat  nasionalisme  Papua,  serta  mengurangi  tekanan  tuntutan  dan  gerakan pemisahan diri.  Kesenjangan antara ide normatif dengan realitas barangkali muncul akibat  implementasi  yang  belum  berjalan  secara  efektif.    Meski  Undang-Undang Otonomi  Khusus  No.  21  tahun  2001  telah  diberlakukan,  gerakan  kritis  terhadap berbagai  persoalan  di  Papua  seperti  pelanggaran  HAM,  ketidakadilan  tidak  lantas berhenti sama sekali.  Sebagian masyarakat melihat  bahwa otonomi khusus bukan jawaban  memuaskan  atas  persoalan  dan  keinginan  mereka.    Sikap  kritis  ini dilakukan  oleh  berbagai  kelompok  yang  memiliki  latar  belakang  beragam,  baik masyarakat  adat,  intelektual maupun  sektor lainnya,  termasuk didalamnya  terdapat elemen mahasiswa.

## A.  1. RANGKUMAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS 1.  Otonomi Daerah dan Desentralisasi
Kebijakan  otonomi  daerah  selain  banyak  dikaitkan  dengan  tujuan  untuk mewujudkan  kesejahteraan  masyarakat  dengan  lebih  mendekatkan  pelayanan kepada  publik,  mendorong  proses  demokratisasi  dan  partisipasi  publik  yang  lebih luas  memperkuat  kapasitas  dan  tanggung-jawab  daerah  dalam  menyelesaikan masalah-masalah  lokal  dengan  segala  potensi  dan  kreativitas  yang  dimiliki  daerah, juga  sering  dihubungkan  dengan  tujuan  untuk  mempertahankan  bahkan memperkuat integrasi nasional.
Menurut Scott A. Bollens (2001), otonomi daerah dilihat mempunyai kelebihan atau  manfaat  dalam  masyarakat  yang  heterogen.    Melalui  otonomi  kalangan minoritas dapat lebih terlibat aktif dalam politik, menawarkan prospek bagi minoritas untuk mempertahankan kebudayaannya, meningkatkan kesempatan untuk lahir dan
terbangunnya  koalisi  antar-etnis,  dan  memberikan  kesempatan  yang  luas  bagi negara-negara  yang  berpotensi  terpecah-belah  untuk  mengusahakan  jalan  keluar secara  konstitusional.    Tetapi  otonomi  dapat  pula  menghadapi  resistensi  dan menghasilkan  dampak  negatif,  termasuk  kekhawatiran  bahwa  otonomi  bisa merupakan  “batu  loncatan”  untuk  pemisahan  diri,  kekhawatiran  dari  pimpinan- pimpinan mayoritas bahwa mereka mungkin saja akan kehilangan dukungan suara, menguatnya identitas etnis atau terciptanya bentuk-bentuk identitas baru, terjadinya kompromi terhadap apa yang dianggap sebagai nilai-nilai fundamental suatu negara, dan  adanya  resistensi  untuk  berlangsungnya  konsultasi  dan  kompromi  bagi kesuksesan devolusi kekuasaan pemerintahan.
Otonomi daerah lebih jauh dikategorisasikan kedalam dua kelompok oleh Van Houtten  sebagai  berikut:  Pertama,  otonomi  yang  bersifat  umum  yang  berlaku  dan diterapkan  disemua  wilayah.    Otonomi  ini  biasanya  diterapkan  pada  negara  yang memiliki  stabilitas  politik  terkendali  dan  tidak  dalam  potensi  konflik  separatisme. Kedua,  otonomi  yang  bersifat  khusus  atau  disebut  juga  dengan  desentralisasi asimetris, dimaksudkan untuk memberikan perlakuan berbeda,  yang pada akhirnya akan  memungkinkan  terjadinya  koherensi/persatuan  nasional  yang  lebih  kokoh karena  masalah  -  masalah  yang  spesifik  dapat  diselesaikan  dengan  damai  dan disepakati oleh semua pihak.  Desentralisasi asimetris ini lazim diterapkan didaerah yang  memang  memiliki  potensi  perbedaan  tinggi  dan  mengalami  ketimpangan  luar biasa hingga dapat memicu terjadinya gejolak.  Manfaat dari desentralisasi asimetris ini adalah; (1). Menjadi solusi atas kemungkinan terjadinya konflik etnis atau konflik sosial  lainnya.    Sebagai  contoh  adalah  wilayah  otonom  Hongkong  dari  China,  dan (2).  Sebagai  respon  demokratis  dan  damai  terhadap  keluhan  /  masalah  -  masalah kaum minoritas yang hak - haknya selama ini dilanggar dan diabaikan.
Temuannya  menyarakankan  bahwa  otonomi  atau  bentuk  lain  dari  devolusi dalam  suatu  negara  berhasil  menyatukan  negara  tersebut  dan  dapat mengakomodasi  perbedaan-perbedaan  teritorial  dan  etnis.    Dia  juga  mengamati bahwa devolusi yang berlangsung di negara-negara tersebut mempunyai kesamaan, yaitu berlangsungnya proses menuju demokrasi yang fungsional, walaupun terdapat perbedaan etnis dan adanya potensi konflik.  Konflik-konflik dengan kekerasan dapat dicegah  karena  minoritas  mempunyai  jalur-jalur  politik  yang legitimate untuk digunakan  dan  tidak  mesti  menggunakan  cara-cara  kekerasan  untuk  memajukan kepentingan  mereka.    Pada  waktu  yang  sama,  pendekatan  ini  harus  dibarengi dengan  dorongan  untuk  terbangunnya  aliansi  antar-etnis  supaya  tidak  terjadinya politik  etnis.    Otonomi  mempunyai  potensi  bagi  pelembagaan  dan  pelestarian akomodasi  timbal  balik  antara  pemerintah  dan  minoritas.    Tetapi  pada  waktu  yang sama,  pengaturan  ini  bukanlah  semacam  obat  mujarab,  tidak  bisa  menciptakan harapan untuk berkompromi, tetapi bisa mempengaruhi isinya.
Dalam  konteks  Indonesia,  otonomi  daerah  telah  menjadi  bagian  dari  sistem pemerintahan  nasional.    Undang-Undang  tentang  pemerintah  daerah  diatur berdasarkan  Undang-Undang  nomor  32  tahun  2004.  Undang-Undang  tersebut menggantikan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang  sudah  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  keadaan,  ketatanegaraan,  dan tuntutan  penyelenggaraan  otonomi  daerah.  Pasangan  dari  Undang-Undang  nomor 32 tahun 2004 adalah Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 menggantikan Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 yang juga dianggap tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah.
Otonomi  daerah  menurut  Undang-Undang  adalah  hak,  wewenang,  dan kewajiban  daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  sesuai  dengan  peraturan perundang-undangan.  Daerah  otonom  didefinisikan  sebagai  kesatuan  masyarakat hukum  yang  mempunyai  batas-batas  wilayah  yang  berwenang  mengatur  dan mengurus  urusan  pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat  menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem NKRI.

## 2.  Resolusi Konflik
Konflik  dapat  diartikan  sebagai  setiap  pertentangan  atau  perbedaan pendapat  diantara  minimal  dua  orang  atau  dua  kelompok.  Konflik  yang seperti  ini  dapat  dinamakan  konflik  lisan  atau  konflik  non-fisik.    Jika  konflik tersebut  tidak  dapat  diselesaikan,  maka  status  konflik  meningkat  menjadi konflik  fisik,  yaitu  dengan  dilibatkannya  benda-benda  fisik  dalam  perbedaan pendapat.    Konflik  lisan  dapat  dikategorikan  sebagai  suatu  konflik,    karena terlihat  pertentangan  di  dalamnya,  meskipun  tindakan  kekerasan  yang melibatkan  benda-benda  fisik  belum  terjadi.  Jika  konflik  terbatas  pada tindakan kekerasan  secara fisik, maka  sebenarnya tidak perlu  adanya istilah conflict of  interest , conflict  ideas ,  yang  lebih  banyak  mengacu  pada  konflik lisan.
Leopald Wiese dan Howard Belker menjelaskan bahwa konflik atau pertikaian adalah  suatu  proses  sosial  dimana  individu  atau  kelompok  berusaha  untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai anacaman atau  kekerasan  (Sahidin,  2004,  h.  137-138).  Sementara  menurut  Stephen  K Sanderson konflik adalah pertentangan kepentingan antara berbagai kalangan atau individu  dan  kelompok  sosial  baik  yang  mungkin  dapat  terlihat  secara  mudah  atau tidak ,baik yang mungkin menjadi pertentangan terbuka atau kekerasan fisik. Adapun  faktor-faktor  penyebab  timbulnya  konflik  di  masyarakat,  terutama perbedaan posisi dan wewenang (Sahidin, 2004, h.3-7):
“ konflik  sosial  bersumber  dari  adanya  distribusi  kekuasaan  yang  tidak  merata, sehingga  konflik  menjadi  suatu  keniscayaan.  Konflik  juga  dapat  berasal  dari  tidak tunduknya  individu-individu  sebagai  pihak  yang  dikuasai  terhadap  sanksi  yang diberikan  oleh  pihak  yang  sedang  berada  pada  posisi  menguasai.  Konflik  juga merupakan  fungsi  dari  adanya  pertentangan  antara  penguasa  dengan  yang dikuasai,  dimana  penguasa  senantiasa  ingin  mempertahankan  set  of  properties yang melekat pada kekuasaannya, sementara yang dikuasai selalu terobsesi untuk mewujudkan perubahan yang dianggapnya jalan untuk perbaikan posisinya.”
Saat  kekuasaan  merupakan  tekanan  ( coersive )  satu  sama  lain,  kekuasaan dalam  hubungan  kelompok-kelompok  terkoordinasi  ini  memeliharanya  menjadi legitimate dan  oleh  sebab  itu  dapat  dilihat  sebagai  hubungan  “ authority ”,  dimana, beberapa  posisi  mempunyai  hak  normatif  untuk  menentukan  atau  memperlakukan yang lang lain (Turner, 1991: 144).
Ted  Robert  Gurr  (1980)  menjelaskan  bahwa  konflik  mempunyai setidaknya empat persyaratan yang harus dipenuhinya. Keempat persyaratan itu  adalah;  (1)  ada  dua  atau  lebih  pihak  yang  terlibat,  (2)  mereka  terlibat dalam tindakan-tindakan yang saling memusuhi, (3) mereka menghancurkan, melukai,  dan  menghalang-halangi  lawannya,  dan  (4)  interaksi  yang bertentangan ini bersifat terbuka sehingga terdeteksi secara mudah oleh para pengamat independen.

## 3.  Nasionalisme
Studi  tentang  nasionalisme  memberikan  kesulitan  tersendiri  mengingat manifestasi  dan  cakupan  dari  nasionalisme  dan  etnisitas  ini  sangat  luas  dan kompleks.  Tidak ada definisi yang seragam dalam berbagai literatur politik tentang nasionalisme.    Namun  demikian,  agaknya  menarik  bagi  kita  untuk  lebih  jauh memahami  gagasan  yang  dirumuskan  oleh  Kellas  dalam  studinya  tentang nasionalisme dan etnisitas.  Dalam bukunya ini Kellas mencoba memberikan sebuah analisis  yang  cukup  mendalam  mengenai  apa  yang  disebut  dengan  “ Nation”, “Nationalism”,  “Ethnic  Group”  and  “Race”. Kellas  juga  memberikan  sebuah  uraian yang  padat  tentang  bagaimana  nasionalisme  berperan  sebagai  ideologi  dan bagaimana  kita  dapat  melihat  gerakan-gerakan  nasionalisme  dalam  kehidupan politik.  Tentunya  upaya  yang  sulit  untuk  memberikan  sebuah  pengertian  atau defenisi  yang  cukup  baku  dan  dapat  dengan  mudah  dipahami  atas  terminologi  - terminologi  diatas,  mengingat  di  dalam  prakteknya  defenisi  yang  diberikan  bisa menjadi kabur dan tidak mempunyai batasan  - batasan yang cukup tegas.   Namun dengan  tetap memberikan  pengertian dan definisi  terhadap  istilah-istilah  diatas  kita mampu meletakkan sebuah kerangka berpikir untuk terus menggali dan memberikan sebuah penafsiran yang lebih sempurna.
Menurut Kellas (1998) “Nation” adalah sekelompok orang yang menyatakan diri mereka sebagai bagian dari masyarakat dan secara bersama-sama dibatasi oleh pertalian sejarah, budaya dan keturunan. Nation memiliki beberapa karakteristik baik yang  sifatnya  objektif  maupun  subjektif.  Karakteristik  objektif  meliputi  teritory (wilayah),  bahasa,  agama.  Sedangkan    karakteristik  subjektif  adalah  kesadaran orang  terhadap  kebangsaannya  dan  rasa  cintanya  terhadap  kebangsaannya  itu. Istilah nation ini  umumnya  dipakai  untuk  menyebutkan state ,  contohnya United Nations. Kata nation yang dipakai dalam kata “ united nation ” adalah bangsa dalam pengertian negara. Istilah nation juga dipakai untuk menyebutkan ethnic group atau ethnic nation.
“Nationalism” dalam  pengertian  Kellas  adalah  ideologi  dan  bentuk  dari perilaku  atau  tindak  -  tanduk  sebuah nation. Ideologi  ini  dibangun  atas  kesadaran rakyat  terhadap  bangsanya  dalam  hal  pernyataan  sebuah  sikap  dan  perilaku ( programme  of  action ).  Ketika  seseorang  atau  sekelompok  orang  menunjukkan sikap  dan  prilaku  demi  kepentingan nation- nya,  maka  seseorang  atau  sekelompok orang tersebut telah menunjukkkan nasionalismenya ( nationalism). Hampir  pada  setiap  bentuknya, nationalism ini  diperuntukkan  untuk mempertahankan atau mempromosikan kepentingan bangsa ( nation ). Dalam aspek politik, nationalism ini  sering  digunakan  dalam  upayanya  untuk  menentukan  diri sendiri  ( self-determination) sebagai  sebuah  bangsa  yang  berdaulat  ( national sovereignty). Dalam  konteks  politik  inilah  nasionalisme  sebagai  sebuah  ideologi menemukan substansinya.
Sebagai sebuah bentuk perilaku, nasionalisme (nationalism) lebih cenderung diartikan  sebagai ethnocentrism dan patriotism yang  menuntut  kesetiaan  kepada negara. Sebagai bentuk perilaku nasionalisme berdasarkan perasaan memiliki oleh rakyat  sebagai  sebuah bangsa.  Nasionalisme  tampak  dalam  bentuk  “ supreme sacrifice”, dimana  sebuah  nilai  pengorbanan  - bahkan  dalam  bentuk  „rela  mati‟  - menjadi sesuatu yang tertinggi dalam setiap sikap dan perilaku.
Pengertian “Ethnic  Group” bagi  Kellas  adalah  bagian  yang  paling  kecil  dari nation. Ethnic  Group  ini  sifatnya  lebih  ekslusif  dibanding  dengan nation. Dalam konteks  politik  kontemporer,  penggunaan  istilah ethnic  group ini  lebih  cenderung untuk  menyebutkan minority  group dalam  sebuah  bangsa.  Sedangkan  pengertian “Race” lebih  diartikan dari pendekatan biologi, dengan penekanan pada perbedaan warna kulit, tinggi badan seseorang dan sifat-sifat biologis lainnya.
Dalam pengertian yang lebih kontekstual nasionalisme berasal dan dibangun dari  berbagai  hubungan-hubungan  seperti ethnocentrism and  ethnicity    dan berevolusi  menjadi    sebuah nationhood. Nasionalisme  menentukan  pola  hubungan antara  politik,  ekonomi  dan  budaya.  Di  dalam  hubungannya  dengan  politik, nasionalisme  berupaya  mendapatkan  kekuasaan  untuk  membentuk  atau mempertahankan  sebuah nation, melawan  semua  kekuatan  yang  melakukan diskriminasi . Prinsipnya adalah menentukan diri sendiri sebagai sebuah bangsa dan keluar  dari  kekuasaan  yang  menindas  dan  diskriminasi.  Secara  ekonomi, nasionalisme  tumbuh  dari  adanya  perlawanan  terhadap  ancaman  dan  diskriminasi terhadap  ekonomi.  Sementara  dalam  konteks  budaya  ( culture) nasionalisme  dilihat dari  hasil  pola  kekuatan  politik  antara  posisi superior dan subordinate di  dalam negara.
The Ethnic Origins of Nations adalah buku Smith yang ia terbitkan pada tahun 1986,  yang  dalam  bukunya  ini  ia  katakan  bahwa ethnicity merupakan  perintis  bagi terbentuknya  nasionalisme. Ethnicity menjadi  embrio  bagi  perkembangan nasionalisme  dan  dalam  hal  ini  negara  modern  memainkan  peranan  penting  bagi keberlangsungan nasionalisme. Bagi Smith nasionalisme senantiasa memperhatikan tiga  hal  utama  yaitu:  otonomi  nasional,  kesatuan  nasional  dan  identitas  nasional. Berangkat  dari  tiga  hal  utama  inilah  Smith  memberikan  pengertian  (ideologi) nasionalisme sebagai suatu gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan  otonomi,  kesatuan  dan  identitas  bagi  suatu  populasi.    Seperti dikatakan  sebelumnya  bahwa ethnicity merupakan  perintis  bagi  terbentuknya nasionalisme.  Ini  berarti  ada  korelasi  yang  sangat  kuat  antara  keduanya. Ethnicity (ethnie) diartikan Smith sebagai suatu komunitas manusia yang memiliki nama, yang berkaitan  dengan  satu  tanah  air,  memiliki  mitos  leluhur  bersama,  kenangan bersama, satu atau beberapa unsur budaya bersama dan solidaritas tertentu

## A.  2. Metode Penelitian

## 2. I. Tipe Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  deskriptif analitik.    Yang  dimaksud  dengan  deskriptif  adalah  metodologi  yang  menemukan pengetahuan  tentang  obyek  penelitian  pada  suatu  masa  tertentu  dengan  cara mengumpulkan  data  berupa  kata  -  kata,  gambar  dan  bukan  angka –  angka (Moleong, 1998, h.6).
Ide  penelitian  kualitatif  adalah  dengan  sengaja  memilih  informan  atau dokumen  atau  bahan  -  bahan  visual  yang  dapat  memberikan  jawaban  terbaik pertanyaan penelitian (Cresweell, Jon W., 2002, h.144). Penelitian dilakukan dengan teknik  pengumpulan  data  kepustakaan  ( library research ),  dengan  data-data  seperti buku,  makalah,  terbitan-terbitan  berkala,  surat  kabar,  undang-undang,  surat keputusan  atau  ketetapan  pemerintah,  hasil  -  hasil  penelitian,  laporan  -  laporan peristiwa, kliping dan sebagainya.

## 2.  2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data
Data  untuk  penelitian  ini  menggunakan  sumber  data  primer  dan  sekunder. Data  primer  dikumpulkan  melalui  teknik  pengumpulan  data  kepustakaan  ( library research )  pencarian  dan  pengumpulan  dokumen  atau  data-data  seperti  buku, makalah,  terbitan-terbitan  berkala,  surat  kabar,  undang-undang,  surat  keputusan atau  ketetapan  pemerintah,  hasil  -  hasil  penelitian,  laporan  -  laporan  peristiwa, kliping  dan  kemudian dilengkapi  dengan  wawancara  mendalam terhadap  beberapa informan  yang  merupakan  anggota  organisasi  kemahasiswaan  Papua  yaitu  Ikatan Pelajar  Mahasiswa  Papua  Semarang  (HIPMAPAS),  Ikatan  Mahasiswa  Papua (IMAPA).  Informan ini tersebar di perguruan-perguruan tinggi di Semarang.

## B.  PEMBAHASAN
Salah  satu  persoalan  penting  yang  menjadi concern dari  gerakan  reformasi tahun  1998  adalah  upaya  untuk  membangun  suatu  sistem  politik  dan  tata pemerintahan yang lebih demokratis.  Gagasan perubahan ini beranjak dari refleksi pengalaman  hidup  masa  Orde  Baru  di  mana  sentralisasi  telah  menutup  ruang partisipasi  masyarakat  dalam  pengembangan  pembangunan  daerah.    Model sentralistik juga menyebabkan adanya ketimpangan distribusi kue pembangunan ke daerah  sehingga  pada  akhirnya  menimbulkan  berbagai  persoalan,  diantaranya kekecewaan  dan  protes  yang  sering  kali  disikapi  secara  represif  oleh  pemerintah pusat.
Pengalaman  di  Papua  memperlihatkan  berbagai  persoalan  pembangunan yang  sarat  dengan  ketimpangan  dan  perlakuan  represif  terhadap  kelompok  kritis terhadap kebijakan pemerintah.   Bagi pemerintah pusat, aktivitas kelompok kritis ini dianggap sebagai gejala sosial politik yang dapat berpotensi menimbulkan ancaman terhadap  stabilitas  sosial  politik  dan  integrasi  nasional.    Sehingga,  perlu  untuk disikapi  secara  tegas  dengan  mengedepankan  pendekatan  keamanan (security approach) .   Hal inilah yang kemudian justru semakin memperuncing permasalahan dan mengakibatkan berbagai pelanggaran HAM di Papua.
Momentum  perubahan  yang  dibawa  oleh  arus  reformasi  memberikan kesempatan  bagi  seluruh  pihak  untuk  menata  ulang  hubungan  pusat  dan  daerah, termasuk  konsep  pembangunan  daerah  diseluruh  tanah  air.    Secara  nasional,  tata pemerintahan  demokratis  ini  diwujudkan  dalam  bentuk  perubahan  UU  No  5  Tahun 1974  yang  sebelumnya  dianggap  sebagai  landasan  legal  bagi  dominasi  pusat Undang  -  Undang  No  22  Tahun  1999  tentang  Otonomi  Daerah  kemudian  muncul sebagai bentuk penyempurnaan.  Dalam konteks Papua, penerapan otonomi daerah merupakan  bagian  dari  langkah  maju  yang  dibuat  untuk  menterjemahkan  prinsip desentralisasi  pemerintahan  dalam  UU  No.  22  Tahun  1999  yang  disesuaikan dengan  dinamika  dan  kekhususan  potensi  dan  penanganan  masalah  Papua  yang kemudian  ditindaklanjuti  dengan  dirumuskannya  UU  No  21  Tahun  2001  tentang Otonomi Khusus Papua. Perubahan itu dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan  pembangunan menjawab  tuntutan  masyarakat  Papua,  sekaligus  sebagai strategi  kebijakan  politik  dan  hukum  untuk  tetap  merangkul  Papua  dalam  konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## B.  2. Nasionalisme Papua dan Aspirasi Kemerdekaan
Lahirnya  nasionalisme  Papua  bisa  dirunut  melalui  sejarahnya.    Kekuasaan kolonial  Belanda  yang  berkuasa  di  Papua  sampai  sebelum  berada  di  bawah kekuasaan  Indonesia  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  lahirnya nasionalisme  Papua.    Tidak  hanya  bahwa  Papua  mengalami  sejarah  kolonialisme sebagaimana  Indonesia  juga  mengalaminya  di  bawah  kekuasaan  Belanda,  sejarah
kolonialisme  tersebut  juga  telah  mempersatukan  elit-elit  Papua  melalui  pendidikan, termasuk  pendidikan  tinggi,  dan  proses  “Papuanisasi”  dalam  penyelenggaraan urusan  pemerintahan  di  Papua.    Bahkan  dalam  rangka  dekolonisasi,  Belanda  juga mempersiapkan  institusi  dan  sumberdaya  manusia  bagi  penduduk  Papua  sendiri untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.
Dalam persepsi orang Papua, kemerdekaan Papua pertamakali dideklarasikan  dengan  pengibaran  bendera Morning  Star (Bintang  Kejora)  pada tahun  1  Desember  1961.    Akan  tetapi,  pernyataan  kemerdekaan  ini  diabaikan  atau “dibatalkan”  oleh  perjanjian  antara  Belanda  dan  Indonesia  yang  ditanda-tangani  di New  York  tahun  1962,  di  mana  Belanda  sepakat  mentransfer  penyelenggaraan pemerintahan  di  Papua  kepada  Indonesia  di  bawah  pengawasan  PBB  (dikenal sebagai misi UNTEA-United Nations Temporary Excecutive Authority).
Orang-orang  Papua  yang  tidak  merasa  terlibat  dalam  proses  perjanjian  itu mengganggap  bahwa  Papua  semata-mata  sebagai  obyek  persengketaan internasional.    Anggapan  ini  termasuk  terhadap  pelaksanaan  Pepera  (Penentuan Pendapat  Rakyat)  di  bawah  pengawasan  PBB  pada  tahun  1969  dimana  kemudian menjadi  legitimasi  bahwa  Papua  merupakan  bagian  dari  Indonesia.    Mereka memandang  bahwa  kekuasaan  Indonesia  atas  Papua  tidaklah legitimate. Hal  ini kemudian ditegaskan kembali ketika Presidium Dewan Papua (PDP) menyelenggarakan  kongresnya  pada  tahun  2000,  dengan  penolakan  terhadap persetujuan New York yang dianggap tidak mempunyai dasar moral dan legal yang kuat  karena  tidak  terlibatnya  wakil-wakil  masyarakat  Papua  dalam  proses  tersebut, dan juga menolak hasil Pepera pada tahun 1969 karena dilaksanakan secara tidak demokratis,  pemaksaan,  dan  intimidasi  terhadap  wakil-wakil  masyarakat  yang menjadi  peserta  Pepera  tersebut  yang  sebenarnya  juga  dipilih  sendiri  oleh Indonesia.  Presidium Dewan Papua juga menyatakan bahwa kemerdekaan Papua telah diproklamirkan pada tahun 1961.
Sikap politik dalam Kongres Presidium Dewan Papua di atas hanyalah salah satu bentuk ekspresi tuntutan kemerdekaan Papua yang dinyatakan secara terbuka dan sering sejak sesudah jatuhnya kekuasaan Orde Baru.  Tuntutan serupa pernah juga  terjadi  pada  tahun  1998,  FORERI  (Forum  Rekonsiliasi  Masyarakat  Irian  Jaya) dalam dialognya dengan Pemerintah Indonesia menyampaikan tuntutan kemerdekaan  Papua  atas  Indonesia.    Dengan  demikian,  tuntutan  politik  atas kemerdekaan  Papua  semakin  mengalami  eskalasi  bersamaan  dengan  perubahan politik  akibat  reformasi  1998.    Tuntutan  itu  termanifestasi  dalam  berbagai  bentuk yang  acap  kali  berujung  pada  konflik  yang  melibatkan  kekerasan,  sebagaimana berlangsungnya  demonstrasi  mahasiswa  besar  -  besaran  disertai  dengan  pelarian lebih dari 30 orang Papua meminta suaka ke Australia.
Survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga internasional pada tahun 2002 di 12  kabupaten  di  Papua,  dengan  sampel  hampir  2.000  orang,  menunjukan  bahwa mayoritas  orang-orang  asli  Papua  (75%  dari  kelompok  sampel  orang  Papua  yang berjumlah 60% dari total sampel) menyadari ada aspirasi kemerdekaan Papua dan meyakini bahwa kemerdekaan tersebut akan terwujud. Kesadaran terhadap aspirasi tersebut  dapat  dikatakan  merata  sampai  ke  daerah-daerah  pedalaman.    Temuan lainnya  adalah  rendahnya  penghormatan  terhadap  institusi  pemerintahan,  dan  juga kuatnya  persepsi  mengenai  kemiskinan  yang  mereka  alami,  dan perasaan  ketidak- yakinan akan perbaikan tingkat kesejahteraan di masa yang akan datang.
Perkembangan  nasionalisme  Papua  ini  mengalami  dinamika  yang  cukup berarti  sesudah  reformasi,  jauh  lebih  kuat  dan  lebih  meluas  ketimbang  pada  tahun 1961.    Chauvel  menjelaskan  bahwa  menguatnya  nasionalisme  Papua  dipengaruhi
oleh  empat  faktor  berikut; Pertama ,  banyak  orang  Papua  mempunyai  pandangan dan  perasaan  yang  sama  mengenai  ketidak-adilan  sejarah  mengenai  proses terintegrasinya  tanah  air  mereka  ke  dalam  Indonesia. Kedua ,  banyak  elit  Papua merasa rivalitas dengan pejabat-pejabat Indonesia (yang bukan orang Papua) yang telah mendominasi pemerintahan di Papua bahkan sejak di masa Belanda, apalagi kemudian  sesudah  penyerahan  kekuasaan  oleh  Belanda  pada  tahun  1963,  dan kemudian  di masa  Orde  baru  sampai  sekarang. Ketiga ,  pembangunan ekonomi  di wilayah  Papua  dan  juga  pembangunan  administrasi  pemerintahan,  yang berlangsung  bersamaan  dengan  menguatnya  kesadaran  akan  perbedaan  antara Papua  dengan  bagian-bagian  Indonesia  lainnya,  telah  memperkuat  perasaan Pan- Papuans dengan basis yang lebih luas dibandingkan pada awal 1960-an. Keempat , transisi  demografis  di  Papua,  yang  ditandai  dengan  masuknya  warga  “pendatang” dalam jumlah besar, baik melalui kebijakan transmigrasi maupun secara “sukarela,” telah menimbulkan perasaan bahwa orang Papua termarjinalisasi dan tersingkirkan di  tanah  mereka  sendiri.    Sebagai  ilustrasi  lebih  lanjut  dari  argumentasinya; walaupun  Papua  sendiri  terdiri  dari  begitu  banyak  kelompok  etno-linguistik  dengan berbagai ukuran, tetapi evolusi nasionalisme yang terjadi telah berkembang menjadi nasionalisme  dan  identifikasi  identitas  sebagai Pan-Papuan .    Dikemukakan  pula bahwa  di  dua  daerah yang  semula  dapat  dikatakan  sebagai  basis  “pro-Indonesia”, yaitu  di  Serui  dan  Fak-Fak  pun,  telah  berkembang  secara  meluas  identitas  dan loyalitas Pan  -Papuan tersebut  dan  dengan  demikian  perasaan  perbedaan  dan bahkan anti Indonesia.

## B.  3.  Otonomi  Khusus  Papua  Sebagai  Kebijakan Desentralisasi  dan  Resolusi Konflik
Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  bagi Provinsi  Papua  adalah  suatu  kebijakan  yang  bernilai  strategis  dalam  rangka peningkatan  pelayanan (service) ,  dan    akselerasi  pembangunan (acseleration development) ,  serta  pemberdayaan (empowerment) seluruh  rakyat  di  Provinsi Papua,  terutama  orang  asli  Papua.  Melalui  kebijakan  ini  diharapkan  dapat mengurangi kesenjangan antar Provinsi Papua dengan Provinsi-Provinsi lain dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia,  serta akan memberikan peluang bagi orang  asli  Papua  untuk  berkiprah  di  wilayahnya  sebagai pelaku  sekaligus    sasaran pembangunan.
Otonomi  Khusus  bagi  Provinsi  Papua  pada  dasarnya  adalah  pemberian kewenangan  yang  lebih  luas    bagi  Pemerintah  Provinsi/Kabupaten/Kota  dan  rakyat Papua  untuk  mengatur  dan  mengurus  diri  sendiri  di  dalam  kerangka  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Sebagai  akibat  dari  penetapan  Otonomi  Khusus  ini, maka  ada  perlakuan  berbeda  yang  diberikan  Pemerintah  kepada  Provinsi  Papua. Dengan  kata  lain  terdapat  hal-hal mendasar  yang  hanya  berlaku di  Provinsi  Papua dan  tidak berlaku di Provinsi lain di Indonesia, seiring dengan itu terdapat pula  hal- hal yang berlaku di daerah lain yang tidak diberlakukan di Provinsi Papua;
Sebagaimana  saya  sampaikan  sebelumnya,  undang-undang  ini  adalah kompromi  politik  yang  sangat  penting  dan  mendasar  dan  memang  dimaksudkan untuk  merespon  tuntutan  kemerdekaan  di  Papua.    Proses  penyusunannya  sendiri dilakukan  secara sangat partisipatif, melibatkan konsultasi berbagai stakeholders di Papua  dan  diskusi  yang  cukup  alot  di  antara  tim  perumusnya  di  Papua  untuk kemudian  dibawa  ke  dalam  proses  legislasi  di  DPR  nasional  di  Jakarta.  Elemen- elemen penting apakah yang terkandung di dalamnya?
 Adanya  afirmasi  bahwa  “orang  asli  Papua”  berasal  dari  rumpun  ras  Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua
 Sistem  legislatif  yang  bersifat  bikameral,  yaitu  DPR  Papua  yang  dipilih  melalui Pemilu, dan MRP (Majelis Rakyat Papua), ”yang merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak  orang  asli  Papua,  dengan  berlandaskan  pada  penghormatan  terhadap adat  dan  budaya,  pemberdayaan  perempuan,  dan  pemantapan  kerukunan  hidup beragama.”  MRP  beranggotakan  orang-orang  asli  Papua  yang  terdiri  atas  wakil- wakil  adat,  wakil-wakil  agama,  dan  wakil-wakil  perempuan  yang  jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP.
 Bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur haruslah orang asli Papua
 Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik. Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua.
 Bahwa  Provinsi  Papua  akan  memperoleh  Penerimaan  khusus  dalam  rangka pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan  dan  kesehatan.    Selain  itu  juga  Provinsi  Papua  memperoleh  proporsi bagi  hasil  dari  pendapatan  yang  berasal  dari  sumberdaya  alam  lebih  besar dibandingkan daerah-daerah lainnya
 Penghormatan hak-hak azazi manusia, dengan kewajiban pemerintah membentuk perwakilan  Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia,  Pengadilan  Hak  Asasi  Manusia, dan  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi  di  Provinsi  Papua  sesuai  dengan peraturan  perundang-undangan.  Tugas  Komisi  Kebenaran  dan  Rekonsiliasi adalah  untuk  melakukan  klarifikasi  sejarah  Papua  untuk  pemantapan  persatuan dan  kesatuan  bangsa  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia;  dan merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi.
 Pengerahan  militer  melalui  pertimbangan  pemerintahan  daerah  (legislatif  dan eksekutif) dan polisi yang bertanggung-jawab kepada gubernur
Penerapan  otonomi  khusus  melalui  UU  NO  21  Tahun  2001  merupakan bagian  dari  pelaksanan  otonomi  daerah  yang  diadopsi  dalam  sistem  pemerintahan nasional Indonesia.  Merujuk pada penjelasan Scott A. Bollens, penerapan otonomi khusus  sebagai  wujud  pelaksanaan  otonomi  daerah  merupakan  upaya  pemerintah pusat  untuk  memberi  kesempatan  bagi  kalangan  minoritas  dapat  lebih  terlibat  aktif dalam  politik,  menawarkan  prospek  bagi  minoritas  untuk  mempertahankan kebudayaannya,  meningkatkan  kesempatan  untuk  lahir  dan  terbangunnya  koalisi antar-etnis,  dan  memberikan  kesempatan  yang  luas  bagi  daerah  -  daerah  yang berpotensi  terpecah-belah  untuk  mengusahakan  jalan  keluar  secara  konstitusional. Oleh  karenanya,  merujuk  pada  klausula-klausula  yang  berbeda  dengan  penerapan otonomi  daerah  diwilayah  Provinsi  lainnya  maka  UU  No  21  Tahun  2001  tentang Otsus Papua ini dapat dikategorikan sebagai bentuk otonomi daerah asimetris yang dimaksudkan  untuk  menghargai  kekhasan  yang  dimiliki  dan  meminimalisir  potensi resistensi  dan  yang  dapat  menghasilkan  dampak  negatif,  termasuk  kekhawatiran bahwa otonomi bisa merupakan “batu loncatan” untuk pemisahan diri.

## B. 4. Kendala dan Kelemahan dalam Penerapan Otonomi Khusus
Undang-undang  Otonomi  Khusus  Papua  adalah  sebuah  aturan  atau kebijakan  yang  diberikan  oleh  Pemerintah  Pusat  dalam  upaya  meningkatkan pembangunan dalam berbagai aspek dengan empat  prioritas utama yaitu ekonomi, pendidikan,  kesehatan  dan  infrastruktur  -  secara  filosofis  UU  Otsus  ini  dibuat
sebagai  langkah  untuk  mensejajarkan  Papua  dengan  wilayah  lainnya  di  Indonesia serta juga sebagai langkah proteksi bagi hak-hak dasar Orang asli Papua yang sejak berintegrasi  dengan  NKRI  hak-hak  dasar  mereka  terabaikan  dan  termarginalkan. Ringkasnya,  tujuannya  adalah  kemakmuran  dan  kesejahteraan  yang  sebesar  - besarnya bagi orang asli Papua.
Akan  tetapi  penerapannya,  Otsus  hingga  kini  belum  berjalan  optimal. Berbagai kendala menghinggapi perjalanannya diantaranya; distrubusi kewenangan dan aliran dana yang tidak jelas, inkonsistensi pemerintah pusat dan Pemda Papua, hingga konflik kepentingan dan kekuasaan di antara elit lokal Papua, yang akhirnya mengakibatan menurunnya kepercayaan masyarakat Papua.
Hal  senada  mengenai  kelemahan  penerapan  Otsus  juga  diungkapkan  oleh Rektor  Universitas  Cenderawasih  Prof.  Dr.  Berth  Kambuaya  dan  Ketua  Majelis Rakyat  Papua (MRP) Agus Alue Alua yang menyatakan bahwa penerapan  UU No. 21  Tahun  2001    belum  efektif  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  warga  Papua yang sebagian besar tetap miskin dan banyak yang kelaparan,  serta  dana otonomi khusus  seakan  belum  menyentuh  masyarakat  kecil.  Bertha  Kambuaya  juga menjelaskan  bahwa  setidaknya  ada  empat  hal  yang  menyebabkan  UU  belum memenuhi harapan masyarakat, yaitu belum ada penguat hukum (peraturan daerah Provinsi dan peraturan daerah khusus), belum ada kesesuaian fungsi pemerintahan, belum  ada  sumber  daya  manusia  (SDM)  yang  memadai,  dan  terbatasnya  fasilitas pemerintahan.
Selanjutnya,  kendala  yang  muncul  dan  mengganggu  efektifitas  dalam penerapan Otsus itu dapat dijelaskan lebih jauh sebagai berikut :
Pertama ,  lambatnya  penerbitan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No  54  Tahun 2004  tentang  Pembentukan  Majelis  Rakyat  Papua  (  MRP  ).    Sejak  Pemerintah Provinsi Papua memasukkan Draft PP tentang pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP)  Tahun  2002,  implementasi  pembentukan  Majelis  Rakyat  Papua  baru dilaksanakan  pada  Bulan  November  2005,  padahal  berdasarkan  aturan  yang  ada lembaga ini harus dibentuk paling lambat satu tahun setelah UU Otsus diberlakukan.
Kedua, minimnya  aturan  pelaksanaan  dalam  bentuk  Perdasi  dan  Perdasus. Dalam  kurun  penerapan  UU  Otsus  bagi  Provinsi  Papua  khususnya  penyusunan peraturan pelaksanaan dalam bentuk Perdasi dan Perdasus belum berjalan optimal padahal  untuk  mengejawantahkan  UU  No  21  Tahun  2001  diperlukan  adanya Perdasi  dan Perdasus  sebagai  instrumen  operasionalisasi dalam mewujudkan  cita- cita  pembangunan  yang  berorientasi  pada  perlindungan  dan  penegakan  hak-hak dasar orang asli Papua.   Hal ini dipertegas dalam pasal 75 UU No  21/2001 bahwa "peraturan  pelaksanaan  yang  dimaksud  dalam  Undang-undang  Otonomi  Khusus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkan".
Ketiga , lemahnya konsistensi atas perlindungan dan penegakan HAM.  Harus diakui  implementasi  UU  Otsus  tidak  serta-merta  mampu  membawa  perubahan signifikan  dalam  proses  penegakan  HAM  di  Papua.  Selama  penerapan  UU  Otsus sejumlah  kasus  pelanggaran  HAM  di  Papua,  semisal  kasus  Wamena  2003,  Kasus Puncak  Jaya  (2004),  pasca  persidangan  kasus  filep  Karma  (2005)  Kasus  Abepura (Maret  2006)  Kasus  penembakan  Mako  Tabuni  Ketua  I  KNPB    dan  masih  banyak kasus  lainnya  yang  belum  tuntas  diselesaikan.    Sejatinya  Undang-undang  ini diharapkan mampu menjawab persoalan atau meminimalisir pelanggaran HAM yang terjadi  selama  ini  di  Papua.    Terlepas  dari  segala  kekurangan  dan  kelemahannya. Paling  tidak  Otsus  Papua  masih  dipandang  sebagai  salah  satu  peluang  strategis atau  pintu  masuk  bagi   penyelesaian  pelanggaran  dan  HAM  di  Papua  baik  pada
masa lampau maupun saat ini. Walaupun  hal ini tidak menjadi alasan pembenaran yang diterima oleh berbagai pihak di Papua.
Keempat , konflik pemekaran wilayah. Hal ini muncul akibat ketergesa-gesaan pemerintah dalam menjalankan kebijakan pemekaran yang sebenarnya dimaksudkan untuk mengefektifkan fungsi pelayanan pemerintahan dan pemerataan pembangunan  di  wilayah  Papua.    Namun  demikian,  kebijakan  pemekaran sebagaimana  dimaksud  pemerintah  justru  memicu  terjadinya  konflik  mengingat terbitnya  Inpres  Nomor  1/2003  pada  tanggal  27  Januari  2003  tentang  percepatan pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  45  Tahun  1999  yaitu  pembentukan  Provinsi Irian  Jaya  Barat,  Irian  Jaya  Tengah,  Kabupaten  Paniai,  Kabupaten  Mimika, Kabupaten  Puncak  Jaya,  dan  Kota  Sorong,  dibuat  tanpa  melibatkan  MPRP sebagaimana amanat UU Otsus.
Konflik yang terjadi baik akibat pemekaran wilayah maupun proses pergantian kekuasaan  yang  melibatkan  elit  lokal  di  Papua  ini  mengganggu  efektifitas penyelenggaraan  pemerintahan  di  beberapa  daerah  di  Papua  dan  pada  akhirnya mempengaruhi  penerapan  Otonomi  Khusus.    Sebagaimana  tersirat  di  dalam Undang-undang  Otonomi  Khusus  Papua  yang  menegaskan  bahwa  keberhasilan pelaksanaan Undang-undang Otonomi Khusus sangat tergantung sejauh mana tata pemerintahan  yang  baik (good  governance) berjalan  dengan  efektif  dan  efisien dalam  kerangka  melayani  kepentingan  publik  yang  lebih  adil,  demokratis  dan acountabilty .
Kelima, keterbatasan  dan  lemahnya  sumber  daya  manusia  (SDM)  Papua dalam  merespon  kewenangan  dan  tanggungjawab  yang  lebih  besar  sebagaimana terkandung  dalam  UU  Otsus.    Secara  objektif  harus  dilihat  bahwa  efektifitas pelaksanaan  Otsus  tidak  hanya  terkait  dengan  pendekatan  yang  dilakukan  oleh pemerintah  pusat,  tetapi  juga  melibatkan  kesiapan  SDM  Papua  yang  merupakan perangkat  pelaksana  kebijakan  Otsus  di  lapangan.    Berbagai  konflik  ditingkat  lokal serta  berkembangnya  praktek  korupsi  memperlihatkan  bahwa  persoalan  Otsus memiliki kaitan erat dengan kapasitas lokal dalam menerima alokasi tanggungjawab dan kewenangan yang lebih besar sesuai dengan tuntutan masyarakat selama ini.

## C.  PENUTUP
Berbagai  kendala  pelaksanaan  Otsus  sebagaimana  deskripsi  diatas memperlihatkan  bahwa  keberhasilan  penerapan  Otsus  dalam  merespon  tuntutan masyarakat  akan  suatu  tata  penyelenggaraan  pemerintahan  dan  kehidupan  di Papua  yang  lebih  baik  dari  masa  sebelumnya  serta  meredam  gejolak  dan  tuntutan kemerdekaan,  tidak  hanya  tergantung  pada  sikap  dari  pemerintah  pusat  semata, tetapi  juga  sangat  terkait  dengan  kemampuan  dan  daya  dukung  daerah  Papua. Berbagai kelemahan dan kendala pelaksanaan Otsus ini jika tidak segera diperbaiki dapat  berimplikasi  pada  menurunnya  kepercayaan  masyarakat  akan  kesungguhan pemerintah  dalam  memenuhi  tuntutan  rakyat  dan  sangat  memungkinkan  justru semakin menyemai suara-suara kritis yang menghendaki pemisahan Papua menjadi wilayah merdeka yang terpisah dari NKRI.
Dengan demikian,  jika tercipta sinergi antara idealitas normatif sebagaimana terkandung dalam substansi UU Otsus dengan sikap nyata dan konsistensi baik dari pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  Papua  beserta  segenap  komponen masyarakat  Papua,  maka  niscaya  Otsus  dapat  menjadi  suatu  penyelesaian  dan kebijakan alternatif terbaik dalam mewujudkan seluruh keinginan masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN
Theodor  Rathgeber.  2006.  Hak -hak  Ekonomi,  Sosial  dan  Budaya  di  Papua  Barat,  Studi Realitas Sosial dan Perspektif Politis , Sinar Harapan, Jakarta. hal 52
Agus Sumule (ed), “Mencari  Jalan  Tengah, Otonomi  Khusus Provinsi  Papua,”  Jakarta,  PT
Gramedia, 2003
Jacobus  Perviddya  Sollosa.  2005. Otonomi  Khusus  Papua:  Mengangkat  Martabat  Rakyat Papua di Dalam NKRI, Sinar Harapan.Jakarta Prof  Scott  A.  2001. Bollens,  “Regional  and  Local  Authonomy  in  Transitioning  Societies,” dalam  International  IDEA, “Continuing  Dialogues  towards  Constitutional  Reform  in Indonesia,” , International IDEA. Jakarta
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintah  Daerah.2005  Media  Abadi, Yogyakarta
Undang-Undang  nomor  33  tahun  2004  tentang  Perimbangan  Keuangan  Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, 2005. Media Abadi, Yogyakarta
Sahidin .2004. Kala Demokrasi Melahirkan Anarki . Penerbit Logung Pustaka. Jogjakarta. hal. 137-138
Ted  Robert  Gurr.1980.  Introduction  dalam Handbook  of  Political  Conflict,  Theory  and Research ,  Ted  Robert  Gurr,  penyunting  New  York:  The  Free  Press  dalam  Maswadi, Op.cit., hal. 7. James G. Kellas.1998. The Politic of Nationalism and Ethnicity, Maccmillan Press Ltd, hal 3 - 9 Lexi J Moleong.1998. Metodologi Penelitian Kualitatif . Remaja Rosda Karya, Bandung.hal 6 John W. Creswell, 2002.Research Design, KIK Press.Jakarta. hal 144 Donald  K  Emerson, Indonesia  Beyond  Soeharto;  Negara,  Ekonomi,  Masyarakat,  Transisi , PT. Gramedia Pustakan, Jakarta, 2001, hal 122 Richard  Chauvel, “Constructing  Papuan  Nationalism:  History,  Ethnicity,  and  Adaptation,”
East-West Center, Policy Studies 14, Washington, 2005, hal. 8-11
IFES  (International  Foundation  for  Election  Systems ),  “Papua  Public  Opinion  Survey  - Indonesia,” Jakarta, February 2003
UU Otsus Papua Belum Berjalan Sempurna, Kompas, 10 Maret 2006