Accepted  : 21 Juni 2024 Published  : 21 Juni 2024 Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung
Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 32, Nomor: 3, (2024), Juni: 60 - 69 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v32i3.4400

## KONSTRUKSI IDEAL PERJANJIAN PEMBIAYAAN SEWA GUNA USAHA (LEASING) YANG BERKEADILAN
Tajuddin  Noor 1) , Suhaila Zulkifli 2)
Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Sumatera Utara, Medan,  Indonesia 1)
Fakultas  Hukum  Universitas  Prima Indonesia,  Medan,  Indonesia 2)
Corresponding Author:
tajuddin.noor@fh.uisu.ac.id 1) , suhailazulkifli@unprimdn.ac.id 2)

## Abstrak
Salah  satu  dari  jenis  aktivitas  usaha    yang  dilakukan  oleh  perusahaan  pembiayaan  selaras  dengan Perpres  No.9  Tahun  2009    perihal lembaga pembiayaan serta permen keu No 84/PMK.012/2006 Perihal Perusahaan  Pembiayaan  adalah  Pembiayaan  Dalam  Bentuk  leasing  atau  Sewa  Guna  Usaha  Pada prinsipnya  leasing  hadir  ditengah-tengah  pelaku  usaha atau masyarakat adalah sebagai satu diantara alternatif yang memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha untuk menjalankan usaha n y a dalam  pengadaaan  barang-barang  atau  modal  usahanya.  Praktek  pelaksanaan  perjanjian  sewa  guna usaha    dilaksanakan  belum  sepenuhnya  mengacu  kepada  asas -asas  hukum  perjanjian  dan  prinsip leasing. Permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pengaturan perjanjian leasing dan bagaima n a konstruksi ideal perjanjian leasing yang berkeadilan . Hasil dari penelitian ini adalah  bahwa pengatur a n perjanjian  leasing  seharusnya  mengacu  kepada  asas -asas  perjanjian  pada  hukum  perjanjian  beserta beberapa  pasal  tertentu  dari  Buku  III  KUHPerdata.  Konstruksi  ideal  pembiayaan  sewa  guna  usaha (leasing)  yang  berkeadilan  harus  didasarkan  kepada  asas -asas  hukum  perjanjian    dan  prinsi-prinsip leasing.

## Kata Kunci: Konstruksi ideal, perjanjian  pembiayaan sewa guna usaha (leasing),  berkeadilan

## Abstract
One  of  the  types  of  business  activities  carried  out  by  finance  companies  is  in  line  with  Presidential  Decree  No.  9  of 2009  concerning  financing  institutions  and  Minister  of  Finance  No.  84/PMK.012/2006  concerning  financing. Companies  are  financing  in  the  form  of  leasing.  In  principle,  leasing  is  present  among  business  actors  or  the community;  it  is  one  of  the  alternatives  that  makes  it  easier  for  the  business  community  to  carry  out  their  business by  procuring  goods  or  business  capital.The  practice  of  implementing  lease  agreements  does  not  fully  comply  with  the legal  principles  of  agreements  and  leasing.  The  problem  that  will  be  studied  is  how  to  arrange  leasing  agreements and  how  to  ideally  construct  a  fair  leasing  agreement.  The  results  of  this  research  indicate  that  leasing  agreement arrangements  should  refer  to  the  principles  of  agreement  in  contract  law  along  with  certain  articles  from  Book  III  of the  Civil  Code.  The  ideal  construction  of  fair  leasing  financing  must  be  based  on  the  legal  principles  of  agreements and leasing principles.

## Keywords:  ideal  construction,  leasing  agreement,  fair

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  pembangunan  ekonomi  Indonesia,  sebagaimana  disyaratkan  oleh konstitusi,  harus  memanfaatkan  seluruh  kemampuan  yang  ada  dalam  masyarakat. UUD  Pasal  33  ayat  (4)  Tahun  1945  yang  sudah  di  amandemen mengungkapkan yakni : Perekonomian  Nasional  disusun  berdasarkan  cita-cita  demokrasi  ekonomi,  yang mengedepankan  persatuan,  kesadaran  lingkungan,  kemandirian,  dan  pendekatan  yang seimbang  terhadap  kemajuan  dan kohesi  perekonomian  nasional  (Riskiyono  2015).
Pembangunan  hukum  dilakukan  menggunakan  cara  inovasi  hukum  dengan sepenuhnya,  tidak  parsial  seperti  yang  ada  pada  saat  ini,  khususnya  dibidang  hukum perdata.  Selaku  hukum  warisan  dari  hukum  perdata  Belanda  tentu  tidak  selamanya sesuai  dengan  nilai-nilai  budaya  Pancasila.
Landasan  hukum  perdata  nasional  hendaknya  berpijak  pada  sistem  nilai  Pancasila. Sistem  nilai  budaya  yang  dimaksud  mengacu  pada  keyakinan  dan  prinsip  yang  berlaku yang  dianut  oleh  sebagian  besar  individu  dalam  masyarakat  Indonesia.  Bila  nilai-nilai
yang  diuraikan  yakni  nilai-nilai  Pancasila,  dengan  demikian  sistem  nilai  budaya tersebut  disebut  dengan  sistem  nilai  budaya  Pancasila.  Sifat  sistem  nilai  budaya  yang mengakar  dalam  diri  individu  masyarakat  menyulitkan  kita  untuk  segera menggantinya  dengan  nilai-nilai  budaya alternatif.
Lembaga  pembiayaan  dapat  menawarkan  bantuan  keuangan  untuk  mendukung pertumbuhan  dan  pencapaian  tujuan  dan  kepentingan  masyarakat.  Dengan diterimanya  bantuan  dana  dari  lembaga  pembiayaan  ini,  diinginkan  pelaku  usaha (masyarakat)  bisa  menangani  satu  diatara  kendala  utama  yang  biasa  dihadapi,  yaitu kekurangan  uang tunai.
Saat  ini  peraturan  yang  mengatur  perihal  lembaga  pembiayaan  adalah  Perpres  No  9 Tahun  2009.  Peraturan  presiden  tersebut  membatalkan  pelaksanaan  Keputusan Presiden  no  61  Tahun  1988  perihal  Lembaga  Pembiayaan.  Meskipun  demikian,  segala peraturan  perundang-undangan  yang  menjadi  peraturan  pelaksanaan  Keputusan Presiden  No  61  Tahun  1988  selalu  berlaku  sepanjang  tidak  berlawaan  dengan  ketentuan Perpres  No 9 Tahun  2009 Perihal  Lembaga Pendanaan.
Perpres  Pasal  2  No  9  Tahun  2009  disebutkan  pula  bahwa  lembaga  pembiayaan  saat melakukan  penjalanan  aktivitas  upayanya  dilakukan  satu  diantaranya  oleh  perusahaan pembiayaan.  Sedangkan  pada  Pasal  3  disebutkan  bahwa  satu  diantara  aktivitas  usaha yang  dilaksanakan  oleh  perusahaan  pembiayaan  yakni  pembiayaan  dalam  wujud leasing.
Pada  saat  ini  perusahaan  pembiayaan  pengaturannya  didasarkan  pada  Permenkeu No.  84/PMK.012/2006  perihal  perusahaan  pembiayaan.  Dalam  praktek  pelaksanaan perjanjian  leasing    dilaksanakan  belum  sepenuhnya  mengacu  kepada  asas-asas  hukum perjanjian  dan  prinsip  leasing.  Berlandaskan  latar  belakang  yang  telah  diungkapkan penulis  melaukan  pengangkatan  judul  yakni:  Konstruksi  Ideal  Perjanjian  Pembiayaan Sewa Guna  Usaha (Leasing) Yang Berkeadilan
Pada penelitian  ini  rumusan  masalah   yang akan dilakukan  pembahasan  yakni:
1. Bagaimana Pengaturan  Perjanjian leasing ?
2. Bagaimana Konstruksi  Ideal   Perjanjian  leasing yang berkeadilan  ?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  yakni  penelitian  deskriptif  analitis  yang  berupaya  menemukan pengetahuan  baru  yang  sebelumnya  tidak  diketahui.  Dalam  situasi  khusus  ini, tujuannya  adalah  untuk  mencapai  kepastian  hukum  dan  keadilan  yang  komprehensif dalam  pelaksanaan  pembiayaan  sewa  (Sulolipu  and Handoyo  2019).
Penulis  melakukan  proses  pengumpulan  data  yang  melibatkan  pengumpulan  data sekunder.  Data  sekunder  merujuk  pada  informasi  yang  tidak  dilakukan  pengumpulan langsung  oleh  peneliti,  melainkan  diperoleh  dari  sumber  yang  ada  layaknya  catatan, arsip,  peraturan  perundang-undangan,  serta  literatur  lain-lain.  Berfungsi  sebagai  guna kajian penelitian  serta  bahan hukum.  Sumber data sekunder  ini yakni:
a. Materi  Hukum  Primer,  yakni  materi  hukum  yang  mempunyai  keberlakuan universal  (perundang-undangan)  atau  keberlakuan  khusus  guna  pihak-pihak yang  terlibat  (konvensi,  kontrak,  keputusan  pengadilan,  serta  dokumen  hukum). Pada Penelitian  ini  materi  hukum  primer  yang dipergunakan  terdiri  dari  :
1) UUD 1945.
2) KUHPerdata.
3) Perpes  9 Tahun  2009 Perihal  Lembaga Pembiayaan.
4) UU No 42 Tahun  1999 Perihal  Jaminan  Fidusia.
5) Perjanjian Leasing.
6) Permenkeu  No.84/PMK.012/2006  Perihal  Perusahaan  Pembiayaan.
7) UU lain-lain  Yang Berhubungan.
b. Materi  Hukum  Sekunder,    yaitu    Sumber  hukum  yang  memberi  penjelasan  dan arahan terhadap  bahan hukum  utama, meliputi:
1) Sejumlah  Rujukan  (buku yang berkairan).
2) Sejumlah  Hasil  Simposium,  Loka  Karya,  Seminar,  Karya  Ilmiah  serta  Artikel lain  yang berhubungan.
c. Materi  Hukum  Tersier,  yaitu  Sumber  hukumnya  meliputi  kamus  hukum,  kamus bahasa  Inggris-Indonesia,  kamus  umum  bahasa  Indonesia,  serta  ensiklopedia. Materi  tersebut  memberi  penjelasan  perihal  bahan  hukum  utama  serta  dokumen hukum  sekunder.

## HASIL DAN  PEMBAHASAN

## A. Hukum Perjanjian (Kontrak)

## 1. Istilah dan Pengertian Hukum Perjanjian
Jika  di  lihat  dari  terminology  Hukum    Perjanjian    (kontrak)  yakni  arti  dari  bahasa Inggris,  yakni  contract  of  law,  sementara  itu  pada  bahasa  Belanda  diungkapkan  yakni overeenscom-strecht.  Lawrence  M.  Friedman  memberikan  arti  hukum  kontrak  yakni: “Instrumen  hukum  khusus  yang  memberikan  aturan  pada  bidang  pasar  terkhusus  serta mengendalikan  jenis  perjanjian  terkhusus."
Menurut  Salim  HS  pengertian  perjanjian  (kontrak)  adalah:  “Hukum  kontrak mencakup  semua  asas  hukum  yang  memberikan  aturan  keterkaitan  hukum  antara  dua pihak  atau  lebih,  yang  timbul  karena  suatu  perjanjian  dan  menimbulkan  akibat hukum."

## 2. Sistem Pengaturan Hukum Perjanjian   (Kontrak)
Pengendalian  hukum  atas  perjanjian  (kontrak)  merupakan  suatu  sistem  yang  tidak bersifat  tertutup  atau  dibatasi.  Hal  ini  mengandung  arti  bahwa  individu  mempunyai kebebasan  untuk  melakukan  kontrak,  baik  kontrak  tersebut  diatur  oleh  peraturan hukum  atau  tidak.  Dapat  disimpulkan  dari  aturan  yang  tercantum  dalam  Pasal  1338 ayat  (1)  KUH  Perdata,  yakni  tiap-tiap  perjanjian yang mengikat secara hukum dianggap sebagai  UU guna pihak-pihak  yang terlibat.

## 3. Asas Hukum Perjanjian
Pasa  hukum  perjanjian  secara  umum  sering  dipahami  dengan  lima  asas  penting, yakni  asas  konsensualisme,  asas  kebebasan  berkontrak,  asas  iktikad  baik,  asas  kepastian hukum,  serta  asas kepribadian.
a. Asas  Kebebasan  Berkontrak:  Asas  kebebasan  berkontrak  bisa  dilakukan  analisa dari  Pasal  1338  ayat  (1)  KUHP.  Asas  kebebasan  berkonytrak  yakni  sebuah  asas yang memberi  kebebasan  pada pihak-pihak  guna:
1) tidak  melakukan  pebuatan  atau melakukan  pembuatan  perjanjian,
2) mengadakart  perjanjian  bersama siapa  saja,
3) melakukan  penentuan  pelaksanaan,  isi  perjanjian,  serta  persyaratannya,
4) melaukan  penentuan  wujudnya  perjanjian,  yakni lisan  atau tertulis.
b. Asas  Konsensualisme:  Pengertian  konsensualisme  terangkum  dalam  Pasal  1320 ayat  (1)  KUHPerdata.  Pasal  ini  menjelaskan  yakni  satu  diantara  syarat  sahnya sebuah  perjanjian  yakni  terdapat  kesepakatan  bersama  antara  kedua  belah  pihak yang  terlibat.  Pengertian  konsensualisme  menegaskan  yakni  kesepakatan  pada umumnya  tidak  perlu  bersifat  formal,  melainkan  dapat  dibuat  melalui kesepakatan  bersama  kedua  belah  pihak.  Kesepakatan  yakni  keselarasan  timbal balik  antara  keinginan  serta  pernyataan  yang  diungkapkan  oleh  kedua  belah pihak.  Gagasan  konsensualisme  menegaskan  bahwa  perjanjian  lisan  diantara  dua orang  atau  lebih  mempunyai  kekuatan  hukum,  sehingga  membebankan kewajiban  pada satu  atau lebih  pihak yang terlibat  dalam perjanjian  tersebut.
c. Asas  Pacta  Sunt  Servanda:  Asas  pacta  sunt  servanda  yang  sering  diungkapkan dengan  asas  kepastian  hukum  mengacu  pada  konsep  dasar  bahwa  suatu perjanjian  harus  ditegakkan.  Prinsip  ini  berkaitan  dengan  dampak  perjanjian.
Gagasan  pacta  sunt  servanda  mengungkapkan  yaknuii  im  atau  pihak  ketiga  musti memberikan  junjungan  tinggi  syarat  dan  ketentuan  kontrak  yang  disepakati  para pihak,  sesuai  dengan  hukum.
d. Asas  Iktikad  Baik  (Goede  Trouw):  Pengertian  itikad  baik  berasal  dari  Pasal  1338 ayat  (3)  KUHP.  Menurut  Pasal  1338  ayat  (3)  KUHPerdata,  perjanjian  musti dipergunakan  dengan  jujur  dan  adil.  Prinsip  iman  mengacu  pada  kewajiban kreditur  dan  debitur  untuk  memenuhi  syarat-syarat  kontrak  dengan  kepercayaan, keyakinan,  dan  niat  baik  yang  tak  tergoyahkan.  Asas  yang  dikenal  dengan  asas kinerja  bonafide  ini  mengharuskan  para  pihak  yang  terlibat  untuk  memenuhi kewajiban  kontrak dengan  rasa percaya  diri,  keyakinan,  dan itikad  baik yang kuat.
e. Asas  Kepribadian  (Personalitas):  Prinsip  kepribadian  menyatakan  bahwa seseorang  hanya  akan  terlibat  atau  mengadakan  kontrak  jika  kontrak  tersebut memenuhi  kepentingan  pribadinya.  Asas  kepribadian  yang  sering  dikenal  dengan asas  perjanjian  tidak  merugikan  atau  tidak  menguntungkan  ini  mengungkapkan yakni  perjanjian  musti  berlaku  diantara  pihak-pihak  yang  perbuatannya  tidak menimbulkan  kerugian  atau  keuntungan  bagi  pihak  ketiga.  Perihal  ini  bisa diamati  pada  Pasal  1340  serta  pasal  1315  KUHP.  Pasal  1315  KUHPerdata yakni:   " Biasanya,  seseorang  tidak  bisa  terlibat  dalam  kontrak  atau  perjanjian  atas  nama orang  lain."  Selain  kelima  asas  tersebut  di  atas,  Lokakarya  Perikatan Legislasi yang dilaksanakan  oleh  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional,  Kementerian  Kehakiman pada  tanggal  17  hingga  19  Desember  1985  secara  efektif  menetapkan  delapan  asas perundang-undangan  perikatan  nasional,  sebagaimana  dikemukakan  oleh Mariam Darus  Badrulzaman.
1) Asas  persamaan  hukum
2) Asas  kepercayaan
3) Asas  keseimbangan
4) Asas  moral
5) Asas  kebiasaan
6) Asas  kepatutan
7) Asas  perlindungan
8) Asas  kepastian  hukum

## 4. Syarat Sahnya Perjanjian
Pada  Kitab  UU  Hukum  Perdata    persyaratan  sah  perjanjian  diberikan  aturan  pada Pasal 1320 KUHP, Pasal 1320 KUHP menetapkan  empat  persyaratan  sah yakni:
a) Terdapat  kesepakatan  diantara  kedua  pihak,
b) Kapabilitas  guna melaksanakan  perbuatan  hukum,
c) Terdapat  objek, serta
d) Terdapat  kausa  yang halal

## 5. Prestasi serta wanprestasi Dalam Perjanjian
Kinerja  mengacu  pada  sesuatu  yang  dapat  diklaim  oleh  kreditur  dari  debiturnya. Menurut  Pasal 1239 KUHPerdata,  prestasi  dapat  bermacam-macam  bentuknya;
a. Melakukan  pemberian  sebuah  barang.
b. Melaksanakan  sebuah  perbuatan.
c. Tidak  melaksanakan  sebuah  perbuatan.
Menurut  Pasal  1238  KUH  Perdata,  seseorang  dianggap  wanprestasi  apabila  ia dinyatakan  lalai  berdasarkan  perintah  atau  surat  yang  sejenis,  atau  jika  ia  sendiri sepakat  bahwa  ia  dianggap  lalai  karena  lewatnya  jangka  waktu  yang  ditentukan. Contoh  defaultnya  meliputi:
a. Tidak  pernah  mencukupi  prestasi
b. Salah mencukupi  prestasi
c. Tidak  tunai  mencukupi  prestasi

## d. Telat  mencukupi  prestasi

## B. Sewa Guna Usaha(Leasing)

## 1. Sumber Hukum Kegiatan Sewa Guna Usaha  (Leasing)
Kegiatan  leasing  sampai  pada  saat  ini  belum  diatur  didalam Undang-Undang. Leasing yakni  satu  diantara  wujud  lembaga  pembiayaan  yang  aktivitasnya  berbentuk penyediaan  barang  modal  guna  Lessee  untuk  melakukan  pengembangan  serta melakukan  peningkatan  usahanya  di  Indonesia.  Selanjutnya  diikuti  pula  dengan dikeluarkannya  beberpa  peraturan  lainnya  seperti  keputusan  presiden  ,  dan  peraturan pesiden  tentang  lembaga  pembiayaan  yang  satu  diantaranya  yakni  tentang  perusahaan pembiayaan  dalam  bentuk leasing.
Adapun  sumber  hukum   leasing  dilihat  dari  segi  hukum  perdata  yaitu  :
a. Asas  Kebebasan  Berkontrak  :  Asas  Kebebasan  Berkontrak  yakni  asas  yang  bisa dilihat  pada  Pasal  1338 KUHP yang menetapkan  :
1. Perjanjian  apa  pun  yang  mengikat  secara  hukum  dapat  ditegakkan  sebagai hukum  bagi pihak-pihak  yang terlibat.
2. Perjanjian-perjanjian  ini  hanya  dapat  dicabut  atas  persetujuan  bersama  atau atas dasar  hukum  yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Perjanjian ini  harus  dilaksanakan  dengan keikhlasan  dan kejujuran.
Perjanjian  sewa  guna  usaha,  disebut  juga  leasing,  dibuat  berdasarkan  gagasan kebebasan  kontrak.  Hal  ini  mencakup  keinginan-keinginan  yang  diungkapkan baik  oleh  lessor  maupun  lessee  dalam  bentuk  hak  serta  kewajiban  tiap-tiap. Perjanjian  sewa-menyewa,  yang  sering  disebut  dengan  sewa-menyewa,  adalah dokumen  hukum  pokok  yang  dibuat  menurut  syarat-syarat  yang  tercantum dalam  Pasal  1320  KUH  Perdata.  Implikasi  hukum  dari  suatu  kontrak  yang  sah adalah  mengikat  secara  hukum  baik  bagi  lessor  maupun  lessee,  dan  tidak  bisa diakhiri  secara  sepihak  oleh  satu  diantara  pihak.  Perjanjian  atau  kontrak  leasing mempunyai  fungsi  guna  dokumen  yang  mengikat  secara  hukum  yang memberikan  bukti adanya kesepakatan  antara Lessor  dan Lessee.
b. Ketentuan  Sewa  Menyewa    Pada  Buku  III  KUHPerdata:  Sumber    Hukum  Leasing yang  berasal    dari    UU  (KUHP)  yakni  sewa  menyewa  pada  Buku  III  KUHP. Perjanjian  leasing  masuk  pada  wujud  terkhusus  dari  perjanjian  sewa  menyewa layaknya pada Pasal 1548 hingga 1580 KUHP.

## 2. Peraturan Perihal Lembaga Pembiayaan
Peraturan  perihal  lembaga  pembiayaan  yang  memberikan  aturan  sewa  guna  usaha diantaranya  yakni  :
a. Surat  Keputusan  Menkeu  No.  1251/KMK.013/  1988  Perihal    Ketentuan  serta Prosedur  Penyelenggaraan  Lembaga    Pembiayaan,  lalu  dilakukan  perubahan  serta dilakukan  penyempurnaan  dengan   keputusan  Menkeu  No. 468 Tahun  1995.
b. Keputusan
Presiden No. 61 Tahun 1988 Perihal Lembaga
Pembiayaan,sebagaimana  sudah  diubah  dengan  Perpres  No. 9 Tahun  2009.
c. Peraturan  terkhusus  perihal  leasing,  yakni  Keputusan  Menkeu  No.  1169  Tahun 1991 Perihal  aktivitas  Leasing.
d. Perpres  RI  No  9  Tahun  2009  Perihal  Lembaga  Pembiayaan.  Peraturan  ini mengatur  beberapa  macam  kegiatan  usaha  dan  pembentukan  lembaga pembiayaan.  Perpres  No.  9  Tahun  2009  dilaksanakan  menggantikan  Keputusan Presiden  RI No 61 Tahun  1988 perihal  Lembaga Pembiayaan.
e. Peraturan  Menkeu  No  84/PMK.012/2006  Perihal  Perusahaan  Pembiayaan.  Pada Permenkeu  ini  diatur  Yakni  Perihal  Tata  Cata  pendirian,  Kegiatan  Usaha,  serta Izin Usaha.

## C. Pihak-pihak Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha  (Leasing)
Ada  beberapa  pihak    yang  terlibat    pada  sebuah  transaksi  atau  perjanjian pembiayaan  leasing yaitu :
1. Pihak  Perusahaan  lessor:  Lessor,  sering  disebut  sebagai  perusahaan  sewa,  adalah entitas  yang  menawarkan  jasa  keuangan  kepada  individu  atau  organisasi  yang membutuhkan  barang  modal  untuk  keperluan  pengadaan.  Praktisnya,  organisasi leasing  ini  mengkhususkan  diri  pada  pembiayaan  leasing.  Bisa  juga  perusahaan leasing  merupakan    perusahaan    pembiayaan  yang  bersifat  multi  finance      untuk kegiatan  yang  dilakukan  dalam    penyediaan  barang    modal  kepada  perusahaan yang membutuhkan    (lessee).
2. Pihak  Lessee:  Lessee  yakni  pihak  yang  memerlukan  pembiayaan  barang  modal  dari pihak    perusahaan  leasing.  Pada  bentuk  pembiayaan    Financial  Lease  pihak  lessee mempunyai  suatu  hak  yang  disebut  dengan  hak  opsi  atas  barang  modal  yang bisa pergunakan    lessee  pada  akhir  perjanjian  leasing  yang  didasarkan    kepada perhitungan  nilai  sisa    (residual      value).  Jika  bentuk  yang  dipergunakan    pada perjanjian  leasing  adalah  jenis  operating  lease  maka  pada  saat  akhir  kontrak  atau perjanjian pembiayaan leasing maka pihak leassee musti melakukan pengembalian  barang  modal  pada  pihak  lessor  .  Dalam  sewa  operasi  ini,  lessor tidak  hanya  menyediakan  barang  modal  dan  tenaga  operator  untuk  memenuhi permintaan  lessee,  namun  juga  memikul  tanggung  jawab  untuk  menanggung biaya  yang  terkait  dengan  risiko  ekonomi,  seperti  kerusakan  atau  pemeliharaan produk.
3. Pihak  Penjual  (Supplier):  Penjual,  sering  disebut  pemasok,  adalah  suatu  korporasi atau  pabrik  yang  bertanggung  jawab  menyediakan  barang  modal yang diperlukan kepada  penyewa.

## D. Hak Serta Kewajiban  Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha(  Leasing ) 1. Hak Dan Kewajiban Lessor
Perjanjian  Sewa  Guna  Usaha    yang  melibatkan  para  pihak  akan  menimbulkan hubungan  hukum  antara  para  pihak.  Dalam  kerangka  hukum  kontrak  sewa,  lessor mempunyai  kewenangan  untuk:
a. Pada  operating  lease  melakukan  penerimaan  dengan  cara  langsung  penyerahan barang modal  berasal  dari  supplier .
b. Memperoleh  imbalan  jasa berbentuk  pembayaran angsuran
1) Secara  berkala  selama  masa  sewa,  penyewa  diharuskan  melakukan pembayaran.
2) Jumlah  total  termasuk  pengembalian  jumlah  yang ditentukan.
3) Diperoleh  melalui  peminjaman  uang  dengan  biaya  tambahan  yang  disebut bunga. Pembiayaan sewa  disertakan.
4) Dengan  melakukan  pembayaran  sebesar  nilai  sisa.
Terdapat  kewajiban  Lessor  yakni :
1) Mengirimkan  pembayaran  penuh  kepada  pemasok  untuk  biaya  barang  modal yang dibutuhkan  oleh  penyewa.
2) Menawarkan  pendanaan  dalam  bentuk  barang  tahan  lama  kepada  individu atau organisasi  yang menyewakannya
3) Dalam  sewa  operasi,  lessor  bertanggung  jawab  menanggung  biaya pemeliharaan,  perbaikan,  pajak, dan perlindungan  asuransi.

## 2. Hak dan Kewajiban lessee
Didalam  korelasi  hukum  dengan  supplier  serta  lessor    pada  transaksi  leasing  lessee memiliki  hak:
a. Memperoleh  pendanaan  berupa  barang modal  dari  lessor
b. Dalam  sewa  pembiayaan,  penyewa  menerima  barang  modal  langsung  dari pemasok,  tanpa melalui  penyewa.
c. Dalam  sewa  pembiayaan,  Anda  mempunyai  pilihan  guna  melakukan  pembelian barang  modal  dengan  mempertimbangkan  nilai  sisa  barang  tersebut,  atau  Anda dapat  memilih  untuk  memperpanjang  durasi  kontrak  sewa,  atau  sebagai alternatif,  mengembalikan  barang modal  setelah  kontrak berakhir.
Sedangkan kewajiban  pihak lessee  yaitu :
a. Verifikasi  bahwa  pemasok  mengirimkan  barang  modal,  kemudian  melanjutkan untuk mengesahkan  tanda  terima  dan  perintah  pembayaran  sebelum mengirimkannya  ke pemasok.
b. Selama  masa  sewa,  penyewa  diharuskan  melakukan  pembayaran  angsuran  rutin kepada  penyewa,  yang  mencakup  jumlah  pokok  dan  bunga.  Apabila  penyewa melaksanakan  hak  opsinya,  maka  perjanjian  sewa  menyewa  menetapkan  bahwa nilai  sisa  barang modal  harus  dibayar.
c. Dalam  bentuk  sewa  pembiayaan  ini,  penyewa  diharuskan  memikul  tanggung jawab  atas  biaya  yang  terkait  dengan  pemeliharaan,  kerusakan,  pajak,  dan perlindungan  asuransi.

## 3. Hak Dan Kewajiban Supplier
Dalam  perjanjian  sewa,  pemasok  berhak  memperoleh  pembayaran  penuh  dari  lessor atas  perolehan  barang  modal  yang  diperlukan  bagi  lessee.  Dalam  sewa  operasi, kewajibannya  adalah  mengalihkan  barang  modal  secara  langsung  kepada  lessor, sedangkan  dalam  sewa  finansial,  kewajibannya  adalah  mengalihkan  barang  modal secara  langsung  kepada  penyewa.

## E. Kontruksi  Ideal Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) yang berkeadilan 1. Praktik
Sebagai  sebuah  perjanjian    maka  sudah  seharusnya  perjanjian  leasing  harus  taat kepada  asas-asas  hukum  perjanjian  yang  mendasari  lahirnya  sebuah  perjanjian  seperti asas  kepatutan  (Pasal  1320KUHPdt),asas  kebebasan  melakukan  kontrak  (Pasal  1338 KUHPdt), asas  pacta sun  servanda,asas  keseimbangan  dan  asas keadilan.
Perjanjian  (kontrak)yang  didasarkan  kepada    asas-asas  perjanjian  diharapkan  dapat melahirkan  perjanjian  kontrak  yang  berkeadilan.Pada  pelaksanaannya  keterkaitan hukum  yang  timbul  diantara  pihak-pihak    pada  perjanjian  leasing  diikat  dengan  dasar perjanjian  standar  (standart  contract).  Frasa  “perjanjian”  mengacu  pada  bahasa  lengkap perjanjian  dan  dokumen-dokumen  yang  menyertainya  yang  memberikan  bukti perjanjian,  termasuk  ketentuan-ketentuan  yang  lazim.  Kata-kata  atau  kalimat-kalimat pernyataan  wasiat  yang  termasuk  dalam  syarat-syarat  biasa,  dinyatakan  dalam  bentuk tertulis  baik  sebagai  akta  otentik  maupun  akta  di  bawah  tangan.  Perjanjian  yang memuat  ketentuan-ketentuan  baku  dibuat  secara  tertulis  dengan  menggunakan  bahasa dan  struktur  kalimat  yang  tepat.  Penggunaan  huruf  kecil  menghasilkan  teks  yang  tebal dan  menantang  sehingga  memakan  waktu  lama  untuk  dibaca  dan  berdampak  negatif pada pelanggan.
Penggunaan  perjanjian  standar    pada  perjanjian  sewa  guna  usaha  (leasing)  sangat berpotensi  akan  melahirkan  perjanjian  yang  tidak  berimbang  diantara  pihak-pihak. Perihal  ini  diakobatkan  oleh  persyaratan  perjanjian  ditetapkan  dengan  sepihak  oleh pihak  yang    menyewa  guna  usahakan  (lessor).  Perjanjian  yang  persyaratannya  hanya ditetapkan  sepihak  saja  oleh  pihak  lessor    cenderung  lebih  menguntungkan    pihak lessor  saja  daripada  pihak    lessee.  Kondisi  seperti  ini    diilustrasikan  dari  adanya klausula  eksonerasi  berbentuk  pembebasan  tanggung  jawab    pihak  lessor,  dimana tanggung jawab terkait  jadi beban lessee.
Pada  perjanjian  baku  pihak  lessee  dihadapkan  pada  dua  pilihan  pihak  lessee dilakukan  penghadapan    pada  dua  pilihan  saja  melakukan  penolakan  atau  melakukan penerimaan    perjanjian  sewa  guna  usaha  tersebut.  Idealnya  konstruksi  hukum    yang diterapkan  haruslah  mengacu  kepada  asas-asas  perjanjian  supaya  kedudukan  pihak
lessor  dan  lessee  berada  dalam  posisi  yang  seimbang.  Jadi  standar  kontrak  yang diterapkan   haruslah   yang tidak menerapkan  klausula  eksonerasi.
Pada  perjanjian  leasing    salah  satu  klausul  yang  terdapat  didalamnya  adalah  tentang hak  pilih  (opsi)  ,pada  perjanjian  leasing  khususnya  jenis  finance  lease,pihak  lease memiliki  hak  opsi    guna  melakukan  pembelian  barang  modal  yang  diperjanjikan.  Pada penggunaan  hak  opsi  ini  sering  dilakukan  pada    awal  perjanjian.Hal  ini  sangat  tidak sesuai  dengan    prinsip  dari  suatu  leasing.  Optimalnya  pemanfaatan  opsi  yang  tepat dilakukan  pada  saat  berakhirnya  waktu  perjanjian  sewa.  Harga  barang  ditentukan berdasarkan  nilai  sisa  pada  akhir  jangka  waktu  perjanjian.  Jika  penyewa  memilih  untuk tidak  melaksanakan  opsi  tersebut,  ia  mempunyai  opsi  untuk  memperpanjang  perjanjian sewa  atau mengembalikan  barang modal  kepada  penyewa.
Adanya  lembaga  hukum  opsi  pada  perjanjian  sewa  guna  usaha  (leasing) berlandaskan  ungkapan  Amin  Widjaja  Tunggal  dan  Arif  Djohan  Tunggal  bahwa  hak pilih  (option  right)  dari  pihak  lessee  guna  melakukan  pembelian  barang  maupun  untuk melakukan  perpanjangan  lease  yang  sudah  diselenggarakan  sewaktu  perjanjian  itu berakhir  yakni  sebuah  ciri  pokok  dari  perjanjian  financial  lease  membedakannya  dari perjanjian-perjanjian  lainnya.
Ketentuan  tentang  hak  pilih  (opsi)  telah  ditegaskan  dalam  Surat  Keputusan  Bersama Tiga    Menteri,selanjutnya  keputusan  bersama  tiga  menteri  ini  pada  setiap  perjanjian leasing  hak  pilih    (opsi)  itu  perlu  selalu  diperjanjikan    didalam  klausulnya,  sehingga  hal ini  merupakan  unsur  yang  selalu  harus  ada  dari  tiap-tiap  agreement.  Meskipun  hak  opsi telah  disepakati  terlebih  dahulu,  penerapannya  selanjutnya  memerlukan  kesepakatan atau  tindakan  hukum  yang  jelas.  Sebab,  pada  awalnya  perjanjian  dibuat  untuk memperbolehkan  pembelian  barang sewaan  dengan  nilai  sisa  yang telah  ditentukan.
Sekadar  menyatakan  niat  untuk  menggunakan  haknya  untuk  memperoleh  barang yang  disewakan  tidak  serta  merta  mengalihkan  hak  milik  dari  pemberi  sewa  kepada penyewa,  padahal  penyewa  sudah  lama  mengelola  dan  menggunakan  barang-barang tersebut  di  dalam  perusahaannya.  Selama  jangka  waktu  tersebut,  penyewa  telah berperan  sebagai  pengguna  atau  pemilik  dan  memperoleh  keuntungan  finansial sebagai  akibat dari pemanfaatan  barang yang disewakan.
Untuk  mengalihkan  hak  kepemilikan,  harus  dibuat  perjanjian  jual  beli  antara  lessor dan  lessee,  seperti  yang  biasa  dilakukan  dalam  perjanjian  tersebut.  Pada  saat  itu, penyewa  menjadi  pemilik  tunggal  barang  tersebut,  dengan  syarat  harga  yang disepakati  telah  dibayarkan  kepada  penyewa.  Hal  ini  menetapkan  penyewa  sebagai "pemilik  sah"  atau  pemilik  sebenarnya  dari  barang  tersebut.  Perihal  lain  yang  perlu terlaksana  konstruksi  yang  ideal  pada  perjanjian  leasing  adalah    siapakah  yang  menjadi subjek    pada  perjanjian  sewa  guna  usaha  (leasing).  Sesuai  pada  prakteknya  subjeknya dapat  berupa  pelaku  usaha  dan  dapat  pula  bukan  pelaku  usaha  tetapi  konsumen.    Hal ini  bertentangan  dengan  prinsip  leasing    sesuai  dengan  prinsip    leasing    idealnya subjek  dari  perjanjian    sewa  guna  usaha  adalah  pelaku  usaha  dengan  pelaku  usaha sebagai  lessor  maupun  sebagai  lessee.
Dalam  hal  pembatalan  perjanjian    perjanjian  sewa  guna  usaha  maka  pihak  lessor dalam  praktek  dapat  menggunakan  kekuasaannya    membatalkan  perjanjian  secara sepihak,secara  sewenang-wenang  padahal  idealnya  berlandaskan  Pasal  1338  ayat  (2) KUHPdt  :  Persetujuan  tidak  dapat  ditarik  kembali  kecuali  disepakati  bersama  oleh kedua  belah  pihak,  atau  atas  dasar  yang  dianggap  memadai  menurut  hukum.  Idealnya pembatalan  dapat  dilakukan  pihak  lessor  maupun  lessee  dan  hanya  dengan  putusan hakim,dimumgkinkan  negosiasi  ulang.Terkait  dengan  objek  yang  harus  ada  dalam perjanjian  leasing  dalam  praktek  objeknya  adalah  barang  modal  dan  juga  barang konsumsi.  Padahal  idealnya  menurut  prinsip  leasing  untuk  objek  yang  dapat  dilakukan adalah  barang modal   bukan barang konsumsi.
Selanjutnya  dalam  praktek    perjanjian  leasing  objek  perjanjian  leasing  yang  hak kepemilikannya    masih  pada  lessor  tetapi  telah    dapat  dijadikan    sebagai  jaminan  oleh
lessee  dalam  bentuk  pembebanan  secara  fidusia.Konstruksi  idealnya  sebenarnya menurut  hukum  Jaminan  Fidusia  pihak  yang  bisa  membebankan    yakni  pihak  yang mempunyai  hak milik  atas benda  objek jaminan tersebut.
Dari  uraian  diatas  tentang  bagaimana  konstruksi  perjanjian  sewa  guna  usaha  dalam praktek  dan  bagaimana  sebenarnya  konstruksi  idealnya  maka  dapat    dikatakan  telah timbul  penyimpangan  pada  asas-asas  hukum  perjanjian  serta  prinsip    dari  pembiayaan secara  sewa  guna usaha (leasing).

## SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
1. Pengaturan  pada perjanjian  leasing  mengacu  kepada:
a. Asas-asas  perjanjian  pada  Hukum  Perjanjian  dan  pasal-pasalnya    dari  Buku  III KUHPdt
b. Selain  itu  juga  diatur  dalam  beberapa  peraturan  diluar  KUHPdt  yang  bersifat administrative  dalam  bentuk  Peraturan  Presiden  dan  Peraturan  Menteri Keuangan.
2. Konstruksi  ideal    Perjanjian  pembiayaan    Sewa  Guna  Usaha(leasing)    yang berkeadilan  harus  dibangun  dalam  hubungan  hukum  yang seimbang
a. Keterkaitan    hukum  diantara  pihak  lessor  serta  pihak  lessee  pada  perjanjian leasing  harus  didasarkan  kepada  asas  keseimbangan,asas  keadilan,asas kebebasan  berkontrak,asas  konsensual  ,agar  perjanjian  sewa  guna  usaha tersebut    mencerminkan  kedudukan  yang  seimbang  diantara  pihak  lessor  dan lessee.Dari  kedudukan  yang  seimbang  ini  akan  memberikan  kelahiran  hak  serta kewajiban  yang berimbang pula  guna pihak-pihak.
b. Pemakaian  hak  opsi    harus  dikembalikan    sesuai  dengan    prinsip  dan  konsep leasing  yang diberikan   pada  akhir perjanjian.
c. Objek  yang  digunakan    dalam  perjanjian  leasing  yakni  berupa  barang modal,bukan  barang konsumsi.
d. Subjek  pada  perjanjian  sewa  guna  usaha  adalah  pelaku  usaha  dengan  pelaku usaha.Jadi  tidak pihak  yang bukan pelaku  usaha  (konsumen)
e. Pembatalan  perjanjian  dapat  dibatalkan  oleh  kedua  belah  pihak  lessor  ,maupun lessee,hanya  dalam putusan   Hakim dan dimungkinkan  adanya negosiasi  ulang

## B. Saran
Sebagai bagian akhir  maka akan disampaikan  saran yaitu :
1. Agar  konstruksi  ideal  perjanjian  sewa  guna  usaha  dapat  terlaksana  dengan  baik maka  diperlukan    adanya  kepastian  hukum  dalam  bentuk  perlunya  dibuat undang-undang   mengatur  khusus  tentang leasing.
2. Diharapkan  masyarakatdapat  memberikan    perannya    dalam  bentuk  pengawasan publik

## DAFTAR PUSTAKA
Amin  Widjaja  Tunggal,Arif  Djohan  Tunggal,Aspek  Yuridis  Dalam  Leasing,PT  Rineka Cipta,  Jakarta 1984
Eddy P.Soekadi,Mekanisme Leasing ,Ghalia  Indonesia  , Jakarta 1990
Hasanudin Rahman. 2008. Aspek – Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia,
Edisi  Revisi.  Bandung  : PT. Citra  Aditya  Bakti,
Khatibul Umam, Hukum Lembaga Pembiayaan , Penerbit Pustaka
Yustisia,Yogyakarta,2010
Kitab Undang-undang  Hukum  Perdata
Koentjaraningrat,  Kebudayaan,  Mentalitas,  dan  Pembangunan,  Penerbit  Gramedia,  Jakarta, 1982
Mariam Darus  Badrulzaman,Aneka  Hukum  Bisnis,  Penerbit  Alumi  Bandung  ,1994
Peraturan  Menteri  Keuangan  Npmpr  84/PM.012/2006  Tentang  Perusahaan  Pembiayaan Kontrak  Sewa  Guna Usaha (leasing)
Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  9  Tahun  2009  Tentang  Lembaga Pembiayaan
Riskiyono,  Joko.  2015.  “Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembentukan  Perundang- Undangan  Untuk  Mewujudkan  Kesejahteraan.”  Aspirasi:  Jurnal  Masalah-masalah Sosial 6(2): 159–76.
Sulolipu,  Andi  Baji,  and  Susilo  Handoyo.  2019.  “Perlindungan  Hukum  Terhadap Profesi  Dokter  Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Medis  Berdasarkan  Prinsip Keadilan.”  Jurnal Projudice 1(1): 60–82.
Undang-Undang  Dasar Republik  Indonesia  Tahun  1945