## IMPLIKASI RESTORATIVE JUSTICE PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP
Muhammad Yahya 1 , Deli Bunga Saravistha 2
1 Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Politik Universitas Terbuka, e- my887869@gmail.com
2 Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, e-delisaravistha@gmail.com
Abstrak – Salah  satu  agenda  hukum  nasional  adalah  pembaharuan  KUHP,  yang  telah muncul  sejak  tahun  60-an.  KUHP  yang  sekarang  digunakan  di  Indonesia  berasal  dari hukum  kolonial  Belanda  ( Wetboek  van  Strafrecht ),  yang  pada  praktiknya  sudah  tidak sesuai dengan keadaan Indonesia saat ini. Sebagai Negara hukum Indonesia menjunjung tinggi  supremasi  hukum,  perubahan  dari  KUHP  lama  ke  KUHP  baru,  khususnya perubahan yang dibuat dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum  Pidana.  Dikatakan  oleh  beberapa  ahli  bahwa  pembaharuan  hukum  KUHP  ini dibuat  untuk  memperbaiki  masalah  dan  melindungi  orang  miskin.  Undang-Undang Republik  Indonesia  No.1  tahun  2023  tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) menggunakan sistem pemidanaan dua jalur, yang memungkinkan di antara lain pelaku tindak pidana untuk dijatuhi sanksi pidana Penelitian ini  akan  menentukan  bagaimana  kebijakan  restoratif  yang  dimaksud  diterapkan  dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena apakah restorative  justice yang  tertuang  dalam  undang-undang  terkait  restorasi  diatur  dalam undang-undang  terkait  restorasi.  Penelitian  ini  akan  menentukan  apakah  restorasi keadilan yang diinginkan masyarakat telah dimasukkan dan diterapkan dalam setiap pasal baru  dari  Konstitusi  Republik  Indonesia  (KUHP).  Ini  karena  terciptanya  restorasi keadilan berdampak pada kehidupan masyarakat di masa mendatang. Hasil penelitian ini adalah  Konsep restorative  justice berfokus  pada  pemulihan  dan  menolak  pemidanaan sebagai pembalasan. Dalam hal politik hukum nasional, hukum yang berlaku harus sesuai dengan  kebutuhan  masyarakat.  Melalui restorative  justice dalam  Undang-Undang Hukum  Pidana,  kehendak  tuntutan  masyarakat  telah  dipenuhi.  Namun,  seperti  yang dinyatakan  dalam  Pasal  54  ayat  (1)  dan  (2),  penerapan restorative  justice belum sepenuhnya diterapkan. hukum menurut Undang-Undang Hukum.
Kata kunci: Implikasi, Keadilan Restoratif, KUHP, Pembaharuan
Abstract –One of the national legal agendas is the reform of the UNCCD, which has emerged since the 1960s. The KUHP that is now used in Indonesia derives from the Dutch colonial law (Wetboek van Strafrecht), which in practice no longer corresponds to the current conditions of Indonesia. As the rule of law of Indonesia upholds the supremacy of law, the change from the old to the new, in particular the changes made in the Law No. 1 of 2023 on the Code of Criminal Law. It is said by some experts that this reform of the UNHCR law was made to fix the problem and protect the poor. The Republic of Indonesia Act No. 1 of 2023 on the Code of Criminal Law (hereinafter referred to as the National Code of Penal Law) uses a two-way funding system, which allows, inter alia, perpetrators of  crimes  to  be  convicted  of  criminal  sanctions.  This  study  will  determine  how  the restorative policy in question is implemented in the Law No. This research will determine whether  the  restoration  of  justice  that  people  want  has  been  incorporated  and
implemented  in  every  new  chapter  of  the  Constitution  of  the  Republic  of  Indonesia. (KUHP).  It's  because  the  restoration  of  justice  has  an  impact  on  people's  lives  in  the future.  The  result  of  this  research  is  a  concept  of  restorative  justice  that  focuses  on recovery and rejects reprisals. In the case of national law politics, the law in force must be in line with the needs of the people. Through restorative justice in the Criminal Code, the  will  of  the  public's  demands  has  been  fulfilled.  However,  as  stated  in  article  54, paragraphs  (1)  and  (2),  the  application  of  restorative  justice  has  not  been  fully implemented. law according to the law.
Keywords: Implications, Restorative Justice, KUHP, Reformation

## PENDAHULUAN
Perubahan  dari  KUHP  lama  ke KUHP  baru,  khususnya  perubahan  yang dibuat  dalam  UU  No.  1  Tahun  2023 Tentang  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana.  Penelitian  ini  akan  menentukan bagaimana  kebijakan  restoratif  yang dimaksud  diterapkan  dalam  UU  No.  1 Tahun  2023  Tentang  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Pidana,  karena  apakah restorative  justice yang  tertuang  dalam undang-undang  terkait  restorasi  diatur dalam  undang-undang  terkait  restorasi (Edi,  N.,  Pieris,  J.,  &  Simanjuntak,  N., 2023).
Penelitian  ini  akan  menentukan apakah restorasi keadilan yang diinginkan masyarakat  telah  dimasukkan  dan diterapkan  dalam  setiap  pasal  baru  dari Konstitusi  Republik  Indonesia  (KUHP). Ini  karena  terciptanya  restorasi  keadilan berdampak pada kehidupan masyarakat di masa  mendatang.  Keinginan  masyarakat nasional  untuk  membuat  hukum  yang memenuhi  kebutuhan  saat  ini  dan  masa depan  dikenal  sebagai  restorative  justice (Flora,  H.  S.,  2017).  Oleh  karena  itu, penelitian  ini  harus  dilakukan  untuk mengaitkan teori politik hukum pidana.
Negara hukum Indonesia menjunjung  tinggi  supremasi  hukum. Pada
dasarnya, dalam proses pembangunan  hukum  nasional,  hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial ( law
as  a  tool  of  social  engineering ),  alat penyelesaian masalah ( dispute resolution ),  dan  alat  pengendalian perilaku masyarakat.
Menurut  Pembukaan  UUD  1945, pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari sistem pembangunan nasional (Flora,  H.  S.,  2017).  Salah  satu  agenda hukum  nasional  adalah  pembaharuan KUHP, yang telah muncul sejak tahun 60- an.  KUHP  yang  sekarang  digunakan  di Indonesia  berasal  dari  hukum  kolonial Belanda  ( Wetboek  van  Strafrecht ),  yang pada  praktiknya  sudah  tidak  sesuai dengan  keadaan  Indonesia  saat  ini  (Edi, N.,  Pieris,  J.,  &  Simanjuntak,  N.,  2023). KUHP  ini  diadopsi  dengan  beberapa penyesuaian  dari  KUHP  Kerajaan Belanda,  dan  menurut  Soedarto,  hingga saat  ini  masih  dalam  bahasa  Belanda (Gulo, N., Frans, M. P., Dayanti, K. C. P., & Paembonan, D. A., 2024).
Hasil Kongres Perserikatan
Bangsa-Bangsa  tahun  1976  tentang pencegahan  kejahatan  dan  perlakuan kepada  pelaku  kejahatan  menyatakan bahwa  hukum  pidana  di  berbagai  negara sering  berasal  dari  hukum  kolonial  yang asing  dan  tidak  adil  ( obsolete  and unjustice ),  ketinggalan  zaman  dan  tidak sesuai  dengan  kenyataan  ( outmoded  and unreal ),  karena  tidak  berakar  pada  nilai- nilai  budaya  dan  bahkan  tidak  memiliki dasar  yang  kukuh.  Selain  itu,  UU  No.  1 tahun  1946  tentang  KUHP  (juga  dikenal
sebagai  KUHP  Lama)  belum  mengatur ketentuan-ketentuan  tentang  kejahatan yang  baru,  yang  menyebabkan  hukum menjadi  lemah  dan  terdapat  kekosongan hukum.  Oleh  karena  itu,  diperlukan pembaharuan KUHP yang berfokus pada nilai-nilai  sosiopolitik,  sosiofilosofi,  dan sosiokultural  sehingga  dapat  memenuhi kebutuhan  penegakan  hukum  meskipun KUHP  lama  tidak  dapat  memenuhi kebutuhan  penegakan  hukum  (Nur,  F., 2024).
Barda Nawawi mengatakan bahwa pembaharuan  hukum  KUHP  ini  dibuat untuk memperbaiki masalah dan melindungi  orang  miskin.  Undang- Undang  Republik  Indonesia  No.1  tahun 2023  tentang  Kitab  Undang-Undang Hukum  Pidana  (selanjutnya  disebut KUHP  Nasional)  menggunakan  sistem pemidanaan dua jalur, yang memungkinkan  di  antara  lain  pelaku tindak pidana untuk dijatuhi sanksi pidana (Nur, F., 2024).
Selain itu, jenis pemidanaan dalam Undang-Undang  Hukum  Pidana  ini berkembang  karena  pidana  pengawasan dan  pidana  kerja  sosial  menjadi  bagian dari  pidana  pokok,  jenis  tindak  pidana yang  sebelumnya  belum  pernah  dikenal dalam  KUHP  Indonesia  (Aminah,  S.,  & Rafsanjani,  O.,  2023).  Namun,  Undang- Undang  Hukum  Pidana  masih  mengatur ketentuan  yang  selama  ini  menjadi kontroversi,  misalnya  tentang  hukuman mati  dan  pemidanaan  (denda)  adat  yang mempunyai  rumusan  tidak  rinci  dan sangat tergantung.
Tony Marshall menyatakan bahwa restorative  justice  adalah  proses  di  mana pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran  tertentu  berkumpul  untuk memutuskan cara terbaik untuk menangani  akibat  pelanggaran  dan konsekuensi  yang  akan  datang  dari pelanggaran  tersebut.  Keadilan  restoratif
adalah proses di mana semua orang yang terlibat  dalam  pelanggaran  tertentu berkumpul untuk memutuskan bagaimana menyelesaikan  akibat  dari  pelanggaran tersebut  demi  kebaikan  masa  depan (Aminah, S., & Rafsanjani, O., 2023).
PBB menetapkan beberapa prinsip yang  mendasari  program  keadilan restoratif,  termasuk  bahwa  respons terhadap  kejahatan  harus  memperbaiki kerusakan  yang  dialami  korban  dan semaksimal mungkin (penanganan kejahatan  harus  membawa  pemulihan bagi korban semaksimal mungkin), bahwa pelaku  kriminal  harus  disadarkan  bahwa tindakannya  tidak  dapat  diterima  dan bahwa  itu  memiliki  konsekuensi  yang nyata  bagi  korban  dan  masyarakat (pendekatan  keadilan  restoratif  hanya dapat  membawa  pemulihan  bagi  korban dan  masyarakat)  (Sanjaya,  I.  P.  A.  E., Rodliyah, R., & Ufran, U., 2024).
Proses  penyelesaian  perkara  di luar  pengadilan  yang  dikenal  sebagai restorative  justice  bertujuan  untuk mencapai keadilan atau jalur damai untuk pemulihan  pelaku  dan  korban  serta harmonisasi  hubungan  antara  mereka (Wijana, I. N., & Saravistha, D. B., 2023). Restorative justice jelas memiliki manfaat ketika  diterapkan  masyarakat  diberi kesempatan  untuk  menangani  masalah hukum  yang  mereka  anggap  lebih  adil. Perlu diketahui bersama bahwa restorative justice  menekankan  Hak  Asasi  Manusia (HAM).  Jika  budaya  hukum  sebuah negara  menginginkan  pemberlakuan restorative  justice dalam  semua  kasus tertentu,  sistem  restorative  justice  dapat dimulai. Dalam hukum pidana, restorative justice menjadi pertimbangan, khususnya dalam  hal  delik  pidana  aduan,  yang bertujuan  untuk  mencapai  keadilan  dan keseimbangan  perlakuan  hukum  bagi pelaku  dan  korban  tanpa  harus  selalu
diselesaikan  dengan  hukuman  pidana (Wijana, I. N., & Saravistha, D. B., 2023).
Metode restorative justice berpusat  pada  kebutuhan  korban  dan pelaku kejahatan. Banyak hukum adat di Indonesia  yang  dapat  menjadi  hukum restoratif, tetapi tidak diakui oleh negara atau  dikodifikasikan  dalam  hukum nasional. Hukum adat dapat menyelesaikan konflik di masyarakat dan membuat  semua  pihak  puas. Restorative justice muncul  sebagai  kritik  atas penggunaan sistem peradilan pidana yang melibatkan  pemenjaraan,  yang  dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan konflik sosial.  Ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  konflik tersebut  tidak  terlibat  dalam  proses penyelesaian konflik (Widya, I. G. A. M. M.,  Savitri,  G.,  Suyasa,  S.  I.  G.  N.  W., Saravistha,  D.  B.,  &  Suryana,  K.  D., 2023).
Korban tetap menjadi korban, dan pelaku  yang  dipenjara  menimbulkan masalah  baru  bagi  keluarga. Restorative justice pada  dasamya  dilakukan  melalui diskresi  (kebijaksanaan),  dan  diversi  ini adalah upaya untuk memindahkan proses peradilan  pidana  ke  luar  proses  formal untuk  diselesaikan  secara  musyawarah Widya, I. G. A. M. M., Savitri, G., Suyasa, S.  I.  G.  N.  W.,  Saravistha,  D.  B.,  & Suryana,  K.  D.,  2023).  Penyelesaian melalui  musyawarah  sebenarnya  bukan hal  baru  di  Indonesia.  Bangsa  kita  telah memiliki  hukum  adat  sendiri  sebelum pendudukan Belanda.
Tidak  ada  perbedaan  antara penyelesaian  kasus  pidana  dan  perdata, semua  kasus  dapat  diselesaikan  secara musyawarah  dengan  tujuan  mencapai keseimbangan  atau  pemulihan  keadaan. Tujuan  akhir  dari  konsep  peradilan restoratif  ini  adalah  untuk  mengurangi jumlah  tahanan  di  dalam  penjara, menghilangkan stigma, cap, dan
mengembalikan pelaku kejahatan menjadi orang  normal  sehingga  mereka  dapat menyadari kesalahan mereka dan menghindari  melakukan  kesalahan  yang sama lagi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep Restorative  Justice Dan Eksistensinya Dalam KUHP
Dalam  sistem  peradilan  hukum pidana  kontemporer,  konsep  r estorative justice muncul sebagai standar. Sebenarnya, restorative  justice adalah prinsip  yang  menentukan  bagaimana kejahatan ditangani dan akibatnya. Proses penjatuhan  hukuman  terhadap  pelaku tindak  pidana  yang  dianggap  tidak memenuhi  rasa  keadilan  dan  tidak memenuhi  hak-hak  korban  yang  harus dipulihkan  sebagai  akibat  dari  tindak pidana  tersebut  menentukan  penerapan restorative  justice sebagai  penangganan tindak pidana.
Pengembalian keadilan sebenarnya  tidak  hanya  berfokus  pada memperbaiki kerugian yang telah disebabkan oleh tindakan yang melanggar hukum  dan  komunitas  demi  kepentingan masyarakat yang berkembang, tetapi juga perlu mempertimbangkan hukuman yang diberikan  kepada  pelaku  yang  merusak rasa keadilan. Restorative justice mencakup  pemulihan  hubungan  antara korban  dan  pelaku;  pemulihan  atau penyembuhan  kerusakan  atau  kerugian yang disebabkan oleh tindakan pelaku dan keadilan  individu  keadilan  untuk  korban dan pelaku.
Beberapa istilah, termasuk "keadilan komunitarian" (keadilan komunitarian), "keadilan positif"
(keadilan  positif),  "keadilan  relasional" (keadilan relasional), "keadilan reparatif"
(keadilan  reparatif),  dan  "keadilan
masyarakat" (keadilan masyarakat). Oleh karena  itu,  tujuan  utama  dari  proses restorative justice adalah untuk menggunakan  hukum  sebagai  pemulihan untuk mencapai keadilan, khususnya bagi pelaku. Pada dasarnya, konsep pemulihan adalah  pemulihan,  di  mana  pemidanaan dipandang  sebagai  pemulihan  daripada sebagai pembalasan, dengan mempertimbangkan tujuan hukum restoratif  keadilan,  kepastian  hukum, keadilan, dan keuntungan akan dihasilkan, sehingga  hukum  yang  hidup  dalam masyarakat akan mendukungnya.
Sebenarnya, hukum pidana klasik, yang  lebih  mengutamakan  pembalasan melalui  penerapan  pemidanaan  yang dianggap  tidak  menciptakan  keadilan, adalah  dasar  dari  gagasan restorative justice sebagai pemulihan pelaku. Marian
Liebmann  menggambarkan  asas  ini sebagai  suatu  sistem  hukum  yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan  pelaku,  korban,  dan masyarakat  yang  rusak  oleh  kejahatan, dan  untuk  mencegah  pelanggaran  atau tindakan kejahatan lebih lanjut.”
Asas ini diterapkan melalui proses kolaboratif yang melibatkan semua pihak, termasuk pelaku, korban, dan komunitas. Konsep restorative  justice bertujuan untuk  mengimbangi  kepentingan  pelaku dan  korban.  Pemikiran  ini  digunakan untuk  menunjukkan  bahwa  pelaku bertanggung  jawab  atas  tindakannya karena mereka pasti menyadari apa yang mereka lakukan dan akibatnya. Mens rea dan actus reus dalam pertanggungjawaban pidana berbeda.
Dalam  kasus  ini,  subjek  disebut melakukan  tindak  pidana,  dan  jika seseorang mengetahui dan memahami apa yang  dilakukannya,  dia  pantas  dikenai tanggung  jawab  hukum.  Actus  reus kemudian  harus  diperhatikan  karena merupakan  bukti  paling  kuat  bahwa
tersangka  tidak  hanya  memahami  tetapi juga memiliki kemampuan untuk melakukan  perbuatan  yang  disangkakan. Namun, perlu diperhatikan bahwa pelaku juga memiliki martabat manusia, sehingga sanksi  yang  dijatuhkan  terhadap  mereka lebih  merupakan  "obat  sosial"  daripada pembalasan.
Dalam  adagium  hukum  yang mengatakan,
" Lex samper dabit remidium ",  yang  berarti  bahwa  hukum harus  mengobati  "penyakit"  sosial  yang ada  di  masyarakat,  orientasi  hukum pidana  dikenal  sebagai  obat.  Menurut Satjipto  Rahardjo, restorative  justice didefinisikan  sebagai  "obat  sosial"  dan merupakan  hukum  yang  berlaku  di masyarakat yang berfungsi untuk menciptakan keadilan masyarakat melalui substansi  dan  institusi  formal  prosedur. Tujuannya adalah untuk menghindari atau menyembuhkan ketidakadilan yang digambarkan sebagai "penyakit". Sebenarnya, implementasi asas ini adalah upaya  untuk  mewujudkan  keadilan. Dalam  pelaksanaan,  perlu  diperhatikan aspek proposionalitas: pelaku yang harus bertanggung  jawab  atas  tindakannya tetapi  harus  diobati  untuk  diterima kembali di masyarakat, korban yang harus membayar kerugian atas tindakannya; dan komunitas masyarakat untuk memperbaiki  situasi  dan  mencegah  hal- hal buruk terjadi (Putra, A. D., 2020).
Terlepas dari perkembangan hukum  pidana  kontemporer, restorative justice tetap  ada.  Hukum  pidana mengadopsi  konsep  tersebut.  Diawali dengan terjadinya evolusi pola masyarakat. Barda Nawawi  Arief menyatakan  bahwa  pembaruan  pidana ( penal  reform )  merupakan  bagian  dari kebijakan/politik  hukum  pidana  ( penal policy) .  Dalam  kajian  politik  hukum, disebutkan bahwa perkembangan masyarakat  yang  menjadi  subjek  dan
objek  hukum  memengaruhi  perubahan hukum (Putra, A. D., 2020).
Bellefroid menggambarkan politik hukum sebagai "bagian dari ilmu hukum yang  meneliti  perubahan  hukum  yang berlaku  yang  harus  dilakukan  untuk memenuhi  tuntutan  baru  kehidupan masyarakat ( De rechtpolitiek onderzoekt, welke  veranderingen  in  het  bestaande recht moeten worden gebracht om aan de nieuwe  eisen  van  het  maatschappelijk leven te voldoen )".Sebagai sistem hukum yang  selalu  berubah,  hukum  harus berubah  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat  saat  ini  dan  masa  depan  ( ius constituedum ) (Safa’at, M. A., & Negara, T. A. S., 2024).
Aturan  hukum  yang  sudah seharusnya diubah telah ditunjukkan oleh perkembangan  hukum  di  Indonesia, terutama hukum pidana yang terkandung dalam  Kitab  Undang-Undang  Hukum Pidana peninggalan Belanda. Pemidanaan yang  berpusat  pada  konsep  pembalasan ( Lex  Talionis )  ditetapkan  dalam  KUHP sejak lama dan dianggap tidak memenuhi kebutuhan  masyarakat  untuk  keadilan. Akibatnya,  sistem  peradilan  pidana  dari sudut  kriminologi  tidak  lagi  dianggap sebagai sistem penanggulangan kejahatan;  sebaliknya,  dianggap  sebagai "masalah  sosial  yang  harus  dilakukan reformasi  peraturan  dalam  KUHP  lama dengan perkembangan masyarakat." Dengan  disahkannya  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2023  tentang  Kitab Undang-Undang  Hukum  Pidana,  dibuat tatanan  hukum  yang  dibutuhkan  oleh masyarakat saat ini dan masa depan untuk menerapkan restorative justice .
Salah  satu  perubahan  yang dibutuhkan  oleh  masyarakat  untuk memperoleh  keadilan  adalah restorative justice . Dalam hukum pidana
kontemporer, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:  keadilan  kolektif,  yang
berarti  keadilan  dalam  menangani tindakan pelaku; keadilan restoratif, yang berarti  hak  korban  dilindungi  dan dipulihkan;  dan  keadilan  rehabilitatif, yang  berarti  bahwa  pelaku  diharapkan dapat  diterima  kembali  oleh  masyarakat dan  dihindari  dari  melakukan  kesalahan yang  sama.dengan  tindakan  kriminal  itu sendiri.
Menurut  disiplin  ilmu  hukum pidana,  pemidanaan  berfungsi  sebagai pemulihan  pelaku  daripada  pembalasan. Tujuan  dari  pemidanaan,  menurut  teori pemidanaan relatif, adalah untuk memperbaiki  pelaku  kejahatan.  Ketika Konstitusi Hukum Pidana Nasinal diubah menjadi  Konstitusi  Hukum  Pidana  Baru. Sangat  jelas  bahwa  sistem  pemidanaan dua  jalur  telah  diterapkan  dalam  Hukum Pidana. Sistem ini memungkinkan pelaku yang  melakukan  pelanggaran  untuk dijatuhi sanksi pidana dan juga dikenakan berbagai  tindakan.  Selain  itu,  sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Hukum Pidana ini menunjukkan penerapan  keadilan  restoratif  karena pidana  pengawasan  dan  pidana  kerja sosial menjadi bagian dari pidana pokok, jenis  tindak  pidana  yang  sebelumnya belum pernah dikenal dalam KUHP lama.
Namun, restorative justice dianggap  tidak  berlaku  dalam  Undang-
Undang Hukum Pidana karena pemidanaan  dalam  bentuk  pidana  mati dan  pidana  (denda)  adat,  yang  memiliki rumusan  yang  tidak  jelas  dan  sangat bergantung  pada  keputusan  hakim.  Ini menunjukkan  ketidaksesuaian  dalam implementasi restorative  justice karena pidana  mati  dan  denda  adat  masih digunakan.
Restorative justice berbeda dengan pemidanaan terhadap pelaku tanpa mengutamakan pembalasan dan
mempertahankan martabat manusia. Pemidanaan  mati  terhadap  pelaku
merupakan  pelanggaran  terhadap  Hak Asasi  Manusia,  yang  diatur  dalam  UUD RI  1945  mengenai  hak  untuk  hidup. Memberikan  kesempatan  kepada  pelaku untuk diterima kembali dalam masyarakat ( rehabilitative  justice )  adalah  tujuan  dari pengurangan restorative  justice .  Namun, karena pidana mati tetap berlaku, hukum yang  berlaku  tetap  menerapkan  konsep retributive  justice sebagai  pemidanaan bagi pelaku.
Penerapan restorative  justice menjadi sangat penting dalam pelaksanaan  pasal-pasal  yang  tercantum dalam  Undang-Undang  Hukum  Pidana. Hal  tersebut  harus  sesuai  dengan  tujuan hukum,  yaitu  memberikan  kepastian hukum  bahwa  pelaku  akan  dihukum sesuai  dengan  hukum  yang  berlaku  atas perbuatannya  (Ramadhan,  M.  R.,  & Indawati, Y., 2024).
Keadilan, penempatan atau pemenuhan  hak-hak  pelaku  dan  korban dilakukan  berdasarkan  proposionalitas. Dengan  adanya  hukum,  keuntungan diharapkan  dapat  mencegah  tindakan yang  sama  terjadi  di  masa  depan. Sehingga tujuan hukum sendiri terpenuhi, restorative justice harus diterapkan secara keseluruhan  dalam  pasalpasal  Undang-
Undang Hukum Pidana. Konsep penyelesaian  masalah  berdasarkan  asas tersebut  dapat  melengkapi  sistem  pidana saat ini dan mencapai ketiga tujuan hukum (Ramadhan, M. R., & Indawati, Y., 2024).
Tidak  ada  ketentuan  yang  jelas tentang  asas  tersebut  di  Indonesia  dalam KUHP Nasional. Namun, Pasal 54 ayat (1) KUHP  Nasional  mengatakan  bahwa dalam
pemidanaan
harus dipertimbangkan  jenis  kesalahan  pelaku tindak  pidana,  motif  dan  tujuan melakukan  tindak  pidana,  sikap  batin pelaku  tindak  pidana,  apakah  tindak pidana  dilakukan  dengan  direncanakan atau  tidak  direncanakan,  dan  apakah
tindak  pidana  tersebut  dilakukan  dengan cara  yang  direncanakan  atau  tidak direncanakan. Hakim harus
mempertimbangkan  pengaruh  terhadap korban  dan  pemaafan  korban  saat menjatuhkan  pidana,  seperti  yang dijelaskan  pada  ayat  (1).  Ini  dilakukan agar  hakim  dapat  memastikan  bahwa ketika korban memberikan pemaafan, ada kesepakatan  antara  korban  dan  pelaku tindak  pidana.  Hal  ini  kemudian dipertegas bahwa dengan mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan, keringanan perbuatan pelaku,  keadaan  pribadi  pelaku,  atau keadaan  pada  saat  tindak  pidana dilakukan dapat digunakan sebagai dasar untuk menolak untuk menjatuhkan pidana atau  melakukan  tindakan.  Menurut  ayat (2),  hakim  juga  dapat  memutuskan  tidak pidana jika pelaku meyadari kesalahannya dan  akibat  dari  perbuatan  relatif  kecil yang  diterima  korban.  Sangat  jelas  dari penjelasan bahwa ayat (1) dan (2) Pasal 54 berfokus  pada  semangat Restorative Justice ( Meliala, N. M., & Sahlepi, M. A., 2024).

## SIMPULAN DAN SARAN
Dalam  kesimpulannya,  Konsep restorative justice berfokus pada pemulihan  dan  menolak  pemidanaan sebagai  pembalasan.  Dalam  hal  politik hukum  nasional,  hukum  yang  berlaku harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan menerapkan asas ini dalam substansi Undang-Undang Hukum Pidana,  kehendak  tuntutan  masyarakat telah  dipenuhi.  Namun,  seperti  yang dinyatakan  dalam  Pasal  54  ayat  (1)  dan (2),  penerapan restorative  justice belum sepenuhnya  diterapkan.  hukum  menurut Undang-Undang Hukum.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardi, M. K., Nurwinardi, N., & Musa, A.
A. M. (2024). Policy Formulation for Indonesia's Criminal Action of Corruption as Ius Constituendum. Wacana Hukum , 30(1), 53-70.
Aminah,  S.,  &  Rafsanjani,  O.  (2023). Implementasi  Restorative  Justice Untuk  Menanggulangi  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga:  Antara Konsep  dan  Praktik. Restorative: Journal  of  Indonesian  Probation and Parole System , 1(1), 55-73. Edi,  N.,  Pieris,  J.,  &  Simanjuntak,  N. (2023).  ANALISA HUKUM PENERAPAN  RESTORATIVE JUSTICE DALAM UPAYA MEREFORMASI SISTEM PERADILAN UMUM DI INDONESIA. Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online), 4(3), 1092-1099. Flora,  H.  S.  (2017).  Pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pidana dalam  sistem  peradilan  pidana  di Indonesia. Law Pro Justitia , 2(2).
Gulo, N., Frans, M. P., Dayanti, K. C. P., &  Paembonan,  D.  A.  (2024).
PENERAPAN  RESTORATIVE JUSTICE  DALAM  POLITIK HUKUM PIDANA NASIONAL. RIO LAW JURNAL , 5(1). Meliala, N. M., & Sahlepi, M. A. (2024). Penerapan Restorative Justice oleh Pengadilan  Negeri  Medan  untuk Mewujudkan  Kepastian  Hukum dalam Penyelesaian Tindak Pidana. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik , 4(3), 459- 470. Nur,  F.  (2024).  Penegakan  Hukum  yang Berkeadilan  Melalui  Penerapan Prinsip Restorative Justice. Innovative:  Journal  Of Social  Science  Research , 4(3), 5937-5951.
Putra,  A.  D.  (2020).  Restoratif  Justice Sebagai  Alternatif  Penyelesaian Perkara  Tindak  Pidana  Anak, Sesuai Dalam Uu Sistem Peradilan Pidana  Anak. Jurnal  Restorative Justice, 4(1), 1-10.
Ramadhan, M. R., & Indawati, Y. (2024). Penerapan  Restorative  Justice Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan pada Masyarakat  (Studi  Kasus  Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya). Jurnal Pendidikan Tambusai , 8(2), 17927-17940. Safa’at, M. A., & Negara, T. A. S. (2024). IUS CONSTITUENDUM CONTROL  OF  PRESIDENT’S
AUTHORITY  IN  ENACTING GOVERNMENT
REGULATIONS  IN  LIEU  OF LAWS  TO  MINIMIZE  ABUSE OF
POWER. International Journal  of  Educational  Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) , 4(1), 124-134.
Sanjaya, I. P. A. E., Rodliyah, R., & Ufran, U.  (2024).  Peran  Jaksa  Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Orang Dewasa Melalui Proses  Restorative  Justice  (Studi di:  Kejaksaan  Negeri  Lombok Timur). Innovative:  Journal  Of Social  Science  Research, 4(1), 7246-7258.
Wijana, I. N., & Saravistha, D. B. (2023). Keberadaan  Awig-Awig  dalam Mengatasi  Aksi  Tindak  Pidana Ringan di Desa Marga Kabupaten Tabanan,  Bali. AL-DALIL:  Jurnal
Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum , 1(2), 23–29. https://doi.org/10.58707/aldalil.v1 i2.452 Widya, I. G. A. M. M., Savitri, G., Suyasa, S. I. G. N. W., Saravistha, D. B., & Suryana, K. D. (2023). Efektifitas Pembentukan Kampung Restorative Justice dalam Penanganan  Kasus  Pidana  di Kejaksaan Negeri Tabanan. Journal  of  Education and Culture , 3(2), 16-21.