## Tinjauan Hukum Pengaruh Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Efektivitas Peraturan Batas Minimum Usia Menikah
Kurniawan Dedy Permono, Achmad Busro, Anggita Doramia Lumbanraja “ Program Studi Magister Kenotariatan ” “ Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ”
Email: dedymagic@gmail.com

## “ Abstract ”
The Marriage Act has been changed, especially regarding the minimum age requirement to be able to get married. Prior to the changes of this Act, the prospective bride was required to be at least 16 years old and the groom to be at least 19 years old. Then after the changes made in 2019, the bride and groom were determined to be at least 19 years old. Even though the age requirement has been raised,  the  fact  is  that  cases  of  underage  marriage  are  still  high.  This  research  uses  a  normative juridical research method with literature study. Based on the research results, the decision issued by the Court regarding the dispensation of underage marriage has contributed to the increase in cases of  underage  marriage  in  Indonesia.  Although  the  regulation  regarding  the  minimum  age  for marriage is clearly stated in the Marriage Law, dispensation for underage marriage is still issued for several  reasons  and  judges'  considerations  that  vary  in  each  case.  The  main  factor  that  causes dispensation to be given is due to the consideration of the interests of the children of the bride and groom. This is certainly a non-juridical factor that legislators must pay attention to in reviewing the effectiveness of regulations regarding the minimum age for marriage.

## Keywords: Marriage Act; Underage Marriage; Child Protection

## Abstrak
Undang-Undang Perkawinan telah mengalami perubahan khususnya mengenai usia minimal untuk dapat  melangsungkan  perkawinan.  Sebelum  perubahan  peraturan  perundang-undangan,  calon mempelai  wanita  disyaratkan  minimal  telah  berusia  16  tahun  dan  mempelai  pria  minimal  telah berusia 19 tahun. Kemudian setelah perubahan  yang dilakukan pada tahun 2019, mempelai wanita dan  pria  ditentukan  minimal  telah  berusia  19  tahun.  Meskipun  ketentuan  usia  telah  dinaikkan, kenyataannya  kasus  perkawinan  di  bawah  umur  masih  tetap  tinggi.  Artikel  ini  menggunakan metode  penelitian  yuridis  normatif  dengan  studi  kepustakaan.  Berdasarkan  hasil  penelitian, Penetapan  yang  dikeluarkan  oleh  Pengadilan  mengenai  dispensasi  perkawinan  di  bawah  umur memiliki  andil  untuk  menambah  kasus  perkawinan  di  bawah  umur  di  Indonesia.  Meskipun peraturan  mengenai  batas  usia  minimum  menikah  telah  secara  jelas  termuat  di  dalam  Undang- Undang  Perkawinan,  namun  dispensasi  perkawinan  di  bawah  umur  masih  dikeluarkan  dengan beberapa  alasan  dan  pertimbangan  hakim  yang  berbeda-beda  pada  setiap  kasusnya.  Faktor  utama yang menyebabkan dispensasi masih diberikan adalah karena pertimbangan terhadap kepentingan si anak  dari  kedua  mempelai  tersebut.  Hal  ini  tentu  menjadi  faktor  non  yuridis  yang  harus diperhatikan  oleh  pembuat  undang-undang  dalam  meninjau  efektivitas  peraturan  mengenai  batas usia minimal menikah.
Kata kunci: Undang-Undang Perkawinan; Perkawinan Di Bawah Umur; Perlindungan Anak

## A. Pendahuluan
Hakikat manusia sebagai makhluk sosial sudah pasti ia akan hidup membentuk koloni- koloni  baru  sebagai  penerusnya  dengan  cara  melakukan  perkawinan.  Secara  sederhana, manusia dalam perjalanan hidupnya membutuhkan keberadaan manusia lainnya untuk saling bekerjasama,  tolong  menolong  sejak  terlahir  kedunia  hingga  tutup  usia.  Dilihat  dari suratannya sebagai manusia, perkawinan merupakan suatu intuisi alami setiap makhluk hidup di bumi ini yang bertujuan untuk meneruskan generasinya. Perkawinan dilihat dari definisinya dapat dikatakan sebagai persekutuan hidup antara seorang lelaki dan wanita yang dikukuhkan secara formal sesuai dengan aturan perundangan, religious serta kekal abadi selama hidupnya secara agama (Zamroni, 2018).
Zainuddin  &  Afwan  Zainuddin  mengatakan  bahwa  pernikahan  atau  perkawinan merupakan akad atau perjanjian dari seorang lelaki yang bersifat suci untuk mengikatkan diri kepada wanita untuk menempa keluarga yang abadi dan bahagia. Dapat pula dikatakan bahwa perkawinan  merupakan  sebuah  perbuatan  hukum  antara  suami  dan  istri  yang  pada  akhirnya menimbulkan akibat hokum (Zainuddin, 2017).
Sedangkan  N.  A.  Wimalasena  menjelaskan  bahwa  perkawinan  merupakan  suatu hubungan  pribadi  antara  pria  dan  wanita  baik  sebagai  hubungan  biologis  untuk  perkawinan dan  reproduksi  yang  bertujuan  bukanlah  untuk  melegalkan  persatuan  seksual,  melainkan untuk menjamin kelangsungan hidup spesies dan ras serta. sebagai lembaga sosial, hukum dan agama yang memiliki sifat permanen, tak terpisahkan, dan sakral (Wimalasena, 2016).
Pandangan  lain  tentang  pernikahan  juga  diungkapkan  oleh  Andrew  Forysth  bahwa suami-istri dalam  pernikahan telah lama menjadi dasar dari peradaban manusia. Perkawinan merupakan  suatu  persatuan  yang  komprehensif:  Menggabungkan  tubuh  dan  pikiran,  dimulai dengan komitmen dan disegel oleh janji suci bukan hanya kepada pasangan tetapi juga kepada Tuhan.  Begitu  lengkapnya  tindakan  tersebut  sehingga  diperlukan  komitmen  yang  permanen dan eksklusif (Forysth, 2014).
Diketahui  bersama,  tidak  ada  manusia  yang  menginginkan  pernikahan  yang  berumur jagung atau sementara. Setiap manusia yang menikah mencita-citakan perkawinan yang kekal dan abadi hingga maut memisahkan.  Perkawinan bukanlah suatu hubungan yang sederhana. Sebab selain harus memiliki tujuan yang jelas, suami dan istri harus menaati dan menjalankan aturan-aturan di dalamnya, termasuk rahasia dalam perkawinan. Tanpa itu semua, perkawinan akan  mudah  hancur  dan  gagal  mencapai  kebahagiaan  sebuah  keluarga.  Perkawinan merupakan suatu hubungan yang dilandasi kedalaman emosional yang kuat dari kedua pihak.
Perkawinan  adalah  tekad  untuk  memilih  tujuan  yang  suci,  sehingga  suami  dan  istri  harus saling  membangun,  melengkapi  dan  saling  memanfaatkan  untuk  kebaikan  bersama  (Sirin, 2018).
Pengesahan  UU  1/1974  yang  melalui  jalan  yang  panjang  kenyataannya  tidak  terlepas dari  kelemahan-kelemahan  yang  ada.  Salah  satu  kelemahan  adanya  perlakuan  beda  antara wanita dan laki-laki agar dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7  ayat  (1)  UU  1/1974  yang  pada  intinya  menyatakan  bahwa  usia  minimal  perkawinan  bagi laki-laki  adalah  19  (sembilanbelas)  tahun  dan  perempuan  adalah  16  (enambelas  tahun). Ketentuan  tersebut  nyata-nyata  telah  melanggar  jaminan  hak  bagi  wanita  yang  sebenarnya telah dijamin oleh UUD NRI 1945 (Ana, 2017).
Faktor-faktor  yang  menjadi  pertimbangan  terhadap  dibuatnya  penetapan  batas  umur pada  wanita  diantaranya  karena  seorang  wanita  yang  berusia  16  tahun  sedang  mengalami masa  pubertas,  sehingga  secara  fisik  dan  psikis  dapat  dipastikan  mereka  belum  siap menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga. Usia 16 berarti wanita tersebut paling tinggi baru  memperoleh  pendidikan  9  tahun,  kurang  lebih  masih  duduk  di  kelas  IX  SMP  atau  X SMA  yang  dapat  mengakibatkan  sebagian  besar  wanita  putus  sekolah,  terlebih  lagi  banyak sekolah  yang  tidak  memperbolehkan  siswinya  hamil.  Padahal,  pendidikan  bagi  wanita merupakan suatu hal yang penting karena wanita merupakan pendidikan bagi anak-anak yang dilahirkannya kelak. Wanita yang kawin di usia muda meiliki risiko tinggi dibadding wanita usia  20  tahun  keatas  dalam  hal  kehamilan  seperti  anemia,  printal,  preaklemasi,  abortus, paratur  prematus,  kematian,  oklamei,  pendarahan,  serta  tindakan  obstetrik.  Perkawinan  di usia  muda  dapat  berpengaruh  terhadap  pertumbuhan  penduduk  karena  mamperpanjang kesempatan reproduksi terhadap wanita (Candra, 2018).
Mies  Grijns,  dkk  menyebutkan  bahwa  alasan  umum  perkawinan  muda  adalah  karena kemiskinan, hamil di luar nikah, serta pendidikan rendah (Grijns, 2018). Sedangkan menurut Nur Shofa Ulfiyati, faktor pendorong kawin muda dapat diklasifikasikan menjadi dua faktor, yaitu: pertama, faktor  internal  yang  merupakan  akibat  dari  kurangnya  pendidikan  serta pengetahuan tentang perkawinan. Biasanya gadis hanya memikirkan perkawinan adalah suatu hal  yang  enak,  terlebih  lagi  banyak  drama  yang  menggambarkan  kehidupan  perkawinan selalu  bahagia  tanpa  adanya  masalah,  padahal  perkawinan  tidak  semudah  apa  yang dibaynagkan. Kedua, faktor  eksternal  yang  biasanya  adanya  perjodohan  yang  diatur  oleh orangtua untuk meringankan beban ekonomi orangtua itu sendiri (Ulfiyati, 2019).
Menurut  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  UNICEF, Bappenas, dan PUSKAPA pada tahun 2018 satu dari sembilan anak perempuan di Indonesia menikah  sebelum  berusaia  18  tahun  yang  kira-kira  berjumlah  1.220.900.  Angka  tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 10 di dunia perihal perkawinan anak tertinggi di dunia. BPS  juga  menyebutkan  bahwa  pada  tahun  2018,  kelaziman  anak  perempuan  dan  laki-laki yang  menikah  sebelum  usia  17  tahun  lebih  banyak  dilakukan  di  pedesaan  (Hakiki,  2020). Presentase perkawinan anak perempuan dan laki-laki dibawah usia 18 dan 15 tahun 2018 di Indonesia dapat dilihat dalam grafik berikut:
Gambar 1. Presentase Perempuan yang Melangsungkan Perkawinan Sebelum 18 Tahun menurut Daerah Tempat Tinggal Tahun 2018 (BPS, 2018)
Gambar 2. Presentase Laki-Laki yang Melangsungkan Perkawinan Sebelum 18 Tahun menurut Daerah Tempat Tinggal Tahun 2018 (BPS, 2018)
Pada  tahun  2019  UU  1/1974  kemudian  diperbarui  melalui  Undang-Undang  No.  16 Tahun  2019  Tentang  Perubahan  Undang-Undang  No.  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan (selanjutnya disebut UU 16/2019). UU 16/2019 meperbarui usia minimal dapat dilakukannya perkawinan  yaitu  baik  laki-laki  maupun  wanita  harus  berusia  minimal  19  (sembilan  belas tahun) dalam Pasal  7  ayat  (1). Meskipun aturan  hukumnya sudah jelas, kawin di  usia muda yang sebenarnya tidak dibenarkan oleh negara masih saja terjadi dan sulit dielakkan. Hal ini disebabkan  masih  adanya  celah  yang  digunakan  untuk  solusi  persoalan  anak  yang  ingin kawin  muda  melalui  dispensasi  kawin  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  7  ayat  (2)  UU 16/2019.
Salah satu kasus perkawinan muda yang disahkan dengan adanya dispensasi kawin ada di  Kota  Melonguane,  Sulawesi  Utara.  Kota  Melonguane  merupakan  ibukota  Kabupaten Kepulauan  Talaud  yang  merupakan  pemekaran  Kabupaten  Kepulauan  Sangihe  dan  Talaud pada  tahun  2002.  Jumlah  Penduduk  pada  akhir  tahun  2019  adalah  109.150  jiwa.  Secara
geografis,  Kabupaten  Kepulauan  Talaud  merupakan  daerah  paling  utara  di  Indonesia  yang memiliki luas  daratan  1.251,02  km 2 dan  laut  dengan  luas  kurang  lebih  37.800  km 2 .  Kondisi Kabupaten Kepulauan Talaud  yang merupakan daerah paling utara di  Indonesia menjadikan daerah tersebut termasuk daerah tertinggal di Indonesia serta sebagian wilayah masih terisolir disebabkan  daktor  geografis  dengan  berbagai  keterbatasan  infrastruktul  dasar,  ekonomi, perhubungan, sosial budaya, telekomunikasi-informasi, serta pertahanan keamanan.
Efektivitas  dalam  hukum  memiliki  arti  keberhasilgunaan  pelaksanaan  aturan-aturan hukum.  Dahlan  menyebutkan,  teori  efektivitas  hukum  merupakan  teori  yang  meninjau  dan mengungkai kegagalan dan faktor  yang mempengaruhi pelaksanaan serta penerapan hukum. Tiga aspek yang menjadi fokus efektivitas hukum adalah keberhasilan, kegagalan, serta faktor yang mempengaruhi (Dahlan, 2017).
Sedangkan  teori  perlindungan  hukum  menurut  Soetoprawiro  yang  dikutip  oleh  Hetty Panggabean sendiri merupakan pengakuan dan dukungan terhadao hak-hak pribadi, keluarga, serta  seluruh  kelompok  beserta  aspek  pelaksanaannya  (Panggabean,  2018).  Perlindungan yang dipakai disini fokus pada perlindungan hukum bagi anak, dimana menurut Pasal 1 ayat (1)  Undang-Undang  No.35  Tahun  2014  Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.23 Tahun  2002  Tentang  Perlindungan  Anak  (selanjutnya  disebut  UU  No.  35/2014)  jo  Pasal  1 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No. 23/2002), perlindungan anak merupakan semua bab melindungi serta menjamin anak dan hak-haknya untuk dapat hidup, berkembang, tumbuh, melakukan partisipasi yang optimal sesuai  dengan  harkat  dan  martabatnya  sebagai  manusia,  dan  mendapat  perlindungan  dari diskriminasi  serta  kekerasan.  Prinsip  yang  didasarkan  dalam  penyelenggaraan  perlindungan bagi  anak  adalah  non  diskriminasi,  kepentingan  terbaik  bagi  anak,  hak  untuk  hidup  dan berkembang, serta adanya penghargaan terkait pendapat anak.
Kedua  teori  tersebut  kemudian  akan  digunakan  untuk  menganalisis  dua  permasalahan yang  diteliti  dalam  penelitian  yakni  mengenai  pengaruh  penetapan  pengadilan  mengenai dispensasi  perkawinan  di  bawah  umur  terhadap  efektifitas  peraturan  mengenai  batas minimum  usia  menikah.  Selain  itu  penelitian  ini  juga  meneliti  tentang  pertimbangan  hakim dalam mengeluarkan dispensasi perkawinan di bawah umur tersebut.
Adapun  telah  banyak  peneliti  yang  telah  melakukan  penelitian  sebelumnya  yang menyoroti  tentang  pernikahan  di  bawah  umur.  Seperti  penelitian  yang  dilakukan  oleh Ana Latifatul  Muntamah,  Dian  Latifiani,  dan  Ridwan  Arifin  pada  tahun  2019  yang  meneliti
tentang pernikahan dini di Indonesia yang didasari oleh faktor serta peran pemerintah dilihat dari perlindungan serta penegakan hukum bagi anak (Muntamah, Latifiani, & Arifin, 2019).
Pada tahun 2013 Bagya Agung Prabowo yang meneliti mengenai pertimbangan hakim Pengadilan  Agama  Bantul  dalam  menetapkan  dispensasi  perkawinan  dini  sebagai  akibat hamil  diluar  nikah  (Prabowo,  2013).  Berbeda  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh Kamarusdiana  dan  Ita  Sofia  yang  memfokuskan  penelitiannya  mengenai  dispensasi  nikah yang  dilihat  dari  pandangan  Hukum  Islam,  UU  1/1974,  dan  KHI  (Sofia  &  Kamarusdiana, 2020).  Dari  ketiga  penelitian  tersebut,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Penulis  ini  memiliki kebaharuan  dengan  memfokuskan  kajian  pada  UU  No.  16  Tahun  2019  dan  PERMA  No.  5 Tahun  2019  sebagai  pisau  analisis  dalam  menyoroti  kasus  tingginya  kasus  pernikahan  di bawah umur dan fakta tentang masih banyaknya hakim yang mengeluarkan penetepan tentang Dispensasi Pernikahan di Bawah Umur.

## B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normative  dengan  studi kepustakaan  merupakan  suatu  penelitian  menggunakan  data  sekunder  yang  menitikberatkan pada norma-noma hukum yang ada dalam putusan pengadilan maupun peraturan perundang- undangan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Undang-Undang No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  No.  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak,  dan Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan Dispensasi  Kawin.  Data-data  sekunder  yang  telah  terkumpul  tersebut  akan  dikupas  dengan metode analisis kualitatif.

## C. Hasil Dan Pembahasan
1. Pengaruh  Dispensasi  Perkawinan  Di  Bawah  Umur  Terhadap  Efektivitas  Peraturan Batas Usia Minimum Menikah
Sebagaimana  diatur  oleh  hukum  dasar  Indonesia  yaitu  UUD  NRI  1945,  negara menjamin  hak  warganegara  adalah  untuk  menjamin  hakanak  atas  keberlangsungan hidupnya,  tumbuh,  kembang,  serta  melindungi  dari  segala  kekerasan  dan  diskriminasi, menjamin  masyarakat  beragama,  menjamin  pendidikan,  serta  yang  paling  utama  adalah
menjamin  warganegara  utnuk  membenruk  keluarga  serta  melanjutkan  kerutunan  melalui perkawinan  yang  sah  sehingga  dibuatlah  undnag-undnag  yang  mengatur  tentang perkawinan yaitu UU No. 1/1974 yang kemudian dirubah melalui UU No. 16/2019.
Menilik  konsiderans  UU  No.  16/2019,  pokok-pokok  pikiran  dibuatnya  UU  No. 16/2019 salah satunya adalah untuk mencegah adanya kawin dini yang marak berkembang di  masyarakat  karena  hakikatnya  kawin  dini  memiliki  segudang  dampak  negatif  bagi tumbuh  dan  kembang  anak  sehingga  dimungkinkan  akan  menyebabkan  hak  dasar  anak tidak  terpenuhi  seperti  ha  katas  perlindungan  dari  kekerasan  serta  diskriminasi,  hak kesehatan, hak sosial anak, hak pendidikan, dan hak sipil anak. UU No. 16/2019 merubah ketentuan Pasal  7 mengenai  batas minimal  melakukan perkawinan  yang semula bagi  pria 19 tahun dan wanita 16 tahun kini diubah menjadi 19 tahun bagi kedua belah pihak yaitu bagi pria maupun wanita. Usia minimum dalam perkawinan digadang-gadang pemerintah dalam  mengurangi  perkawinan  dibawah  umur,  selain  itu  tujuan  lainnya  adalah  untuk proyek unifikasi hukum perkawinan agar sesuai dengan program persatian Indonesia yang berasaskan  pancasila  serta  untuk  memenuhi  tuntutan  modernisasi  yang  juga  terjadi  di belahan dunia lainnya (Fuad, 2016).
Namun  sayang  seribu  sayang,  ketentuan  batas  usia  minimum  tersebut  masih  dapat diingkari  dengan  permohonan  dispensasi  nikah  yang  dapat  dimohonkan  oleh  orangtua salah  satu  pihak  yang  wajib  dibarengi  dengan  pendirian  calan  mempelai  baik  laki-laki maupun perempuan yang akanmelangsungkan perkawinan. Ketetapan mengenai dispensasi nikah  dapat  dipandang  bahwa  UU  No.  16/2019  masih  bersifat  sangat  longgar  dan  tidak terlalu  mengikat,  sebab  perkawinan  yang  dilakukan  dibawah  batas  usia  yang  telah ditentukan tetap dapat disahkan (Hardani, 2015).
Menurut Candra dalam bukunya, norma perlindungan anak yang ada dalam UU No. 16/2019  belum  mengedepankan  ketentingan  anak  dan  hak-hak  anak  masih  terlihat diabaikan  oleh  Negara.  Dispensasi  nikah  yang  masih  diatur  kenyataannya  menimbulkan makin  maraknya  perkawinan  muda  atau  dibawah  umur.  Padahal  diketahui  bersama, kewajiban  semua  pihak  adalah  mengedepankan  kepentingan  terbaik  bagi  anak  dengan membuat  keputusan  yang  baik  untuk  anak,  termasuk  dalam  hal  ini  pembuatan  undang- undang yang ada kaitannya dengan kehidupan serta masa depan anak di Indonesia (Candra, 2018).
Salah satu penetapan disepensasi nikah terkait umur minimal UU No. 16/2019 yang belum terpenuhi adalah Penetapan No. 19/ Pdt. P/ 2020/ PN. Mgn yang ada di Pengadilan
Negeri  Melonguane,  Kepulauan  Talaud.  Penetapan  memiliki  perbedaan  dengan  putusan, dimana  penetapan  merupakan  suatu  keputusan  pengadilan  atas  perkara  permohonan (volunteer) yang  merupakan jurisdiction  voluntoria (bukan  peradilan  sesungguhnya) karena tidak ada lawan hukum, hanya pemohon saja (Poespasari, 2017).
Hakim dalam melakukan penetapan tidak menggunakan kata “mengadili” melainkan cukup menggunakan kata “menetapkan”. Penetapan dapat berlaku pada perkara dispensasi nikah,  izin  nikah,  wali  adhal,  poligami,  perwalian,  isbat  nikah,  dan  lain-lain  (Siagian, 2017).
Pemohon  OB  dalam  Penetapan  No.  19/  Pdt.  P/  2020/  PN.  Mgn  mengajukan permohonan  pada  tanggal  21  September  2020  untuk  dilakukannya  dispensasi  nikah terhadap putrinya bernama CPL  yang berumur 17 tahun (lahir tanggal 12 Mei 2003) agar dapat  melangsungkan  pernikahan  dengan  seorang  laki-laki  bernama  VL.  Permohonan dispensasi kawin diajukan karena CPL dan VL telah memiliki seorang anak yang berusia 9 bulan  dan  berlanjut  sampai  sekarang  telah  hidup  bersama  di  luar  perkawinan  yang  sah. Atas kehadiran anak diluar nikah dan hidup bersama tersebut orangtua kedua belah pihak telah  merencanakan  perkawinan  untuk  CPL  dan  VL.  Namun,  saat  pemohon  melaporkan rencana  perkawinan  ke  Kantor  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten Talaud,  pemohon  diberi  pengarahan  bahwa  anak  pemohon  belum  mencukupi  batas  usia minimal  untuk  melangsungkan perkawinan kecuali ditetapkan dispensasi  oleh Pengadilan Negeri Melonguane.
Saat  hari  persidangan,  Hakim  telah  berusaha  menasehati  pemohon  untuk  menunda perkawinannya  hingga  usia  dewasa,  sebab  menurut  UU  No.  1/1974 jo. UU  No.  16/2019 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara lelaki dan perempuan sebagai suami istri yang memiliki  tujuan  untuk  membentuk  keluarga  yang  bahagia  serta  kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.  Hakim  juga  memberikan  nasehat  bahwa  dilakukan perkawinan  yang  dibawah  usia  minimum  akan  memberikan  dampak  ekonomi,  sosial, psikologis,  kesehatan  bagi  anak,  serta  memperbesar  risiko  terjadinya  perselisihan  serta kekerasan  di  dalam  rumah  tangga  mereka.  Selain  itu,  dengan  dilangsungkannya perkawinan  kedua  belah  pihak  juga  harus  menjadi  dewasa  sebelum  waktunya  karena tanggungjawab  mereka  sudah  bertambah,  baik  antara  suami  dan  istri  dan  juga  sebagai orangtua  bagi  anak  mereka.  Kewajiban  bagi  suami  juga  berat  karena  ia  harus  menafkahi keluarga.
Atas  nasehat  hakim  tersebut,  CPL  menerangkan  bahwa  ia  telah  lama  menjalin hubungan  dan  sangat  cinta  dengan  calon  suaminya  VL  sejak  pertama  kali  bertemu  yaitu tahun 2019. Cinta yang sangat dalam tersebut menghasilkan buah cinta yang bernama ISB yang  lahir  pada  tanggal  24  November  2019.  CPL  ingin  menikah  karena  kehendaknya sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun, selain itu ia juga yakin bahwa calon suaminya adalah  orang  yang  bertanggungjawab  dan  dapat  melaksanakan  kewajibannya  sebagai kepala  rumah  tangga  kelak.  Saat  ini,  CPL  telah  dipinang  oleh  VL  dengan  disetujui  oleh keluarga besar dari kedua belah pihak. Selanjutnya, VL pada intinya menerangkan bahwa ia akan menikah dengan CPL yang rencananya akan dilangsungkan pada bulan November atau  Desember  2020.  Saat  ini,  VL  yang  bekerja  sebagai  honorer  di  Sekretariat  Daerah Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Kepulauan  Talaud  sejak  tahun  2019  yakin  akan menjalankan  kewajibannya  secara  lahir  dan  batin  untuk  mengurus  keluarganya.  Ia menjelaskan bahwa setelah menikah dengan CPL, mereka akan tinggal di rumah orang tua VL.  Ia  juga  membenarkan  telah  lahir  seorang  anak  dari  hubungannya  dengan  CPL  yang bernama  ISB.  Permohonan  dispensasi  kawin  tersebut  dilakukan  karena  dari  pihak  VL menjelaskan  bahwa  menikah  dengan  CPL  bukanlah  paksaan  dari  pihak  manapun  dan didasarkan atas cinta diantara keduanya.
Selain  keterangan  dari  calon  mempelai  laki-laki  maupun  perempuan,  hakim  juga memeriksa  orangtua  untuk  dimintai  keterangan.  OB  ayah  dari  CPL  menerangkan  bahwa putrinya  masih  berusia  17  tahun  sehingga  perlu  dimintakan  dispensai  nikah  dari Pengadilan  Negeri  agar  dapat  melangsungkan  perkawinan  yangsah  dengan  VL.  Ia  juga membenarkan  bahwa  CPL  dan  VL  telah  dikaruniai  seorang  anak  yang  bernama  ISB  atas hubungan diluar perkawinan tersebut. OB telah membenarkan telah melakukan pertemuan dengan  keluarga  besar  dari  VL  untuk  dilangsungkannya  perkawinan  yang  sah  dimata hukum antara CPL dan VL. Ia juga membenarkan tidak adanya paksaan dan tekanan atas perkawinan  yang  akan  dilangsungkan  tersebut.  Selain  itu,  ia  mengatakan  akan  tetap bertanggungjawab untuk ikut membantu ekonomi keluarga anaknya ketika telah menikah. Berikutnya,  orangtua  dari  calon  suami  anak  pemohon  dimintai  keterangan  guna  mencari pendapat  terkait  permohonan  dispensai  nikah  tersebut.  PL  yang  merupakan  ibu  kandung dari VL menerangkan bahwa ia telah mengetahui hubungan antara CPL dan VL sejak 2019 telah  melahirkan  seorang  anak  perempuan  yang  bernama  ISB  yang  saat  ini  diasuh berasama-sama  oleh  CPL  dan  VL  dirumahnya.    PL  membenarkan  bahwa  sejak  2019 hingga saat ini anaknya VL bekerja di Sekretariat Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud. Ia
juga mengatakan tidak keberatan bahwa nantinya anak, menantu, serta cucunya tinggal di rumahnya  dan  akan  membantu  perekonomian  CPL  dan  VL.  Selain  itu,  ia  mengatakan perkawinan  antara  anaknya  dan  VL  tidak  didasarkan  atas  paksaan  dan  tekanan  dari siapapun dan pihak manapun.
Dikaitkan dengan teori efektivitas hukum yang menyatakan bahwa Efektivitas dalam hukum memiliki arti keberhasilgunaan pelaksanaan aturan-aturan hukum, UU No. 16/2019 jo  UU  No.  1/1974  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  tingkat  perkawinan  muda  belum terpenuhi karena masih adanya dispensasi kawin untuk menerobos ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 16/2019. Dispensasi kawin yang dapat dilakukan merupakan jalan bagi kaum muda untuk melegalkan perkawinan dini nantinya malah menjadi boomerang bagi negara Indonesia untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.
Efektivitas  sebuah  hukum  tidak  tanggal  dari  berlakunya  semua  materi  dari  sistem hukum, yaitu srtukrtur hukum (pihak penyelenggara hukum), subtansi hukum (norma atau aturan yang digunakan oleh penyelenggara untuk menegakkan hukum), serta buaya hukum (sikap dan keyakinan atas hukum).
Apabila substansi yang berupa aturan-aturan saja masih belum sejalan (dalam hal ini UU  No.  16/2019  jo  UU  No.  1/1974),  bagaimana  mungkin  struktur  dan  budaya  hukum dapat  berjalan  sesuai  yang  dicita-citakan  oleh  hukum  dasar  negara  Republik  Indonesia. Hakim  dalam  hal  ini  dapat  dikatakan  bimbang,  karena  disatu  sisi  ia  mempertimbangkan hak-hak  anak,  disisi  lain  ia  juga  harus  tunduk  kepada  hukum  atau  norma  yang  telah ditetapkan  oleh  negara.  Sistem  hukum  merupakan  terapan  dari  sejumlah  sub-sistem  yang saling  berkaitan  dan  berinteraksi,  dengan  demikian  sudah  saatnya  ketentuan  mengenai dispensasi kawin sendiri dihapuskan atau malah dipersulit untuk mencegah perkawinan di usia muda (Erwinsyahbana, 2012).
Mengingat  dengan  adanya  kawin  muda,  banyak  terjadi  perceraian  karena  kondisi psikis  dari  anak  yang  belum  matang  betul.  Mereka  yang  masih  muda  dimungkinkan belumdapat  secara  konsisten  dan  penuh  melakukan  tanggungjawab,  tujuan,  serta  esensi dalam  perkawinan  sebagaimana  diamanatkan  oleh  undang-undang,  meskipun  sebenarnya perceraian tidak dikehendaki dalam suatu keluarga (Prasetyo, 2017).
2. Pertimbangan Hakim Dalam Mengeluarkan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Pelaksanaan hukum merupakan dasar dari peradilan atas tuntutan atau sengketa atau pelanggaran yang dijalankan oleh badan yang berdiri sendiri dan bebas dari pengaruh siapa
atau  apapun  dengan  bentuk  mengeluarkan  putusan  yang  memiliki  sifat  mengikat  serta bertujuan  untuk  mencegah  tindakan  main  hakim  sendiri (eigenrechting). Penyelesaian suatu  perkara  yang  ditangani  oleh  Hakim  harus  diselesaikan  menurut  hukum.  Tugas pertama dan terakhir dari hakim adalah memutus menurut hukumnya (Sunarto, 2019).
Salah  satu  perkara  yang  dapat  diadili  oleh  hakim  adalah  permohonan  Dispensasi kawin.  Perkara  dispensasi  kawin  merupakan  perkara  yang  menarik,  sebab  diketahui bersama bahwa tujuan serta hakikat dari perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan sehingga  dapat  melestarikan  rumpun  dengan  generasi  selanjutnya.  Melalui  perkawinan yang sah, keturunan yang sah akan diakui dihadapan hukum (Lestari, 2017).
Hal  ini  senada  dengan  Santoso  dalam  penelitiannya  yang  menyebutkan  bahwa dengan  perkawinan  dapat  digunakan  sebagai  pemeliharaan  kerukunan  keturunan  (anak- cucu),  sebab  apabilatidak  dengan  perkawinan,  tidak  diketahui  siapa  yang  akan bertanggungjawab,  mengurus,  mendidik,  serta  menjaga  terhadap  anak  yang  dilahirkan (Santoso, 2016). Hakim Pengadilan Negeri Melonguane dalam Penetapan No. 19/ Pdt. P/ 2020/  PN.  Mgn  pada  intinya  memberikan  beberapa  pertimbangan  di  antaranya permohonan  yang  dimintakan  oleh  Pemohon  adalah  terkait  Penetapan  Dispensasi  kawin terhadap  anak  kandungnya  yang  bernama  CPL  yang  berusia  17  tahun  (masih  dibawah umur 19 tahun), sebagai syarat untuk mendaftarkan perkawinan di Kantro Pencatatan Sipil Kab.  Kepulauan  Talaud  sebagaimana  surat  permohonannya  pada  tanggal  21  September 2020. Setelah Hakim menilik bukti-bukti surat serta keterangan saksi  yang telah diajukan di persidangan, anak Pemohon memang belum mencukupi usia perkawinan sesuai dengan UU No. 16/2019 jo. UU No. 1/1974 yaitu 19 tahun karena dilahirkan pada tanggal 12 Mei 2003.
Permohonan  dispensasi  kawin  diajukan  oleh  pemohon  dengan  dalil  akan mengawinkan  anaknya  yang  bernama  CPL  dengan  VL  namun  ditolak  oleh  Kantro Pencatatan Sipil Kab. Kepulaian Talaud dengan alasan usia anak pemohon tersebut belum memenuhi  persyaratan  usia  yang  ditentukan  dalam  Pasal  7  ayat  (1)  UU  No.  16/2019  jo. UU No. 1/1974.
Berdasarkan  keterangan  Pemohon  serta  saksi-saksi,  anak  pemohon  dan  VL  telah memiliki hubungan asmara dalam jangka waktu yang lama, mereka saling mencintai serta hubungan  keduanya  sangat  erat  dan  sulit  dipisahkan.  Hubungan  antara  CPL  dengan  VL juga  telah  dikaruniai  seorang  anak  perempuan.  Sehingga  apabila  hubungan  mereka  tidak
segera  diresmikan,  dikhawatirkan  akan  terjadi  perbuatan  yang  melanggar  hukum  agama serta mengganggu psikologis anak mereka.
Kedua  belah  pihak  tidak  memiliki  hubungan  keluarga  ataupun  saudara  yang  dapat menghalangi kerkawinan mereka. Selain itu, meskipun anak pemohon yang bernama CPL belum  cukup  usia  untuk  melangsungkan  perkawinan  sebagaimana  ditur  Pasal  7  ayat  (1) UU  No.  16/2019  jo.  UU  No.  1/1974,  tetapi  secara  fisik  dan  mental  sudah  cukup  dewasa sehingga mampu menjadi calon sitri dan ibu yang baik bagi anak dan suaminya.
Anak  pemohon  yang  bernama  CPL  menyatakan  bahwa  perkawinan  ini  merupakan murni keinginannya sendiri tidak ada paksaan baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi dari  pihak  manapun  yang  mana  pernyataan  ini  juga  didukung  oleh  keterangan  pemohon dan calon suami yang bernama VL.
Antara  pemohon  dan  orangtua  calon  suami  anak  pemohon  telah  sepakat  untuk membantu  bertanggungjawab  mengenaimasalah  ekonomi,  sosial,  pendidikan,  serta kesehatan anak dari CPL dan VL.
Berdasarkan  beberapa  pertimbangan  tersebut  serta  telah  dipenuhinya  persyaratan sebagaimana Pasal 5 jo.  Pasal 13 Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pendoman Mengadili Permohonan Dispensasi  Kawin, maka permohonan  yang diajukan oleh pemohon menurut Hakim  beralasan  hukum  sehingga  dapat  dikabulkan  denga  sedikit  perbaikan  dalam redaksinya.
Atas  pertimbangan  Hakim  tersebut,  hakim  menetapkan  untuk  mengabulkan permohonan  Pemohon,  menetapkan  dispensasi/  ijin  kawin  terhadap  anak  pemohon  yaitu CPL untuk melangsungkan perkawinan dengan VL.
Putusan  hakim  yang  ideal  harus  memenuhi  dua  syarat,  yaitu  syarat  teoretis (das sollen) artinya telah memenuhi teori yang teruji kebenarannya dan syarat praktis (das sein) yaitu  telah  sesuai  dengan  kebutuhan  praktik  di  lapangan  serta  mencapai  sasaran  yang diinginkan dan dapat dipraktikkan (Arto, 2017).
Dikaitkan  oleh  teori  perlindungan  hukum  khususnya  perlindungan  anak,  hakim dalam pertimbangannya lebih mengedepankan kepentingan bagi insan baru yang telah lahir dari hubungan diluar kawin antara CPL dan VL. Andi Hartanto dalam hal ini memberikan pedapat  bahwa  seorang  anak  yang  lahir  dari  ikatan  perkawinan  yang  dah  tidak menimbulkan  masalah  karena  perkawinan  yang  dilakukan  oleh  orangtuanya  tidak bertentangan  dengan  hukum.  Namun  lain  halnya  seorang  anak  yang  dilahirkan  dari hubungan  yang  tidak  didasarkan  atas  ikatan  perkawinan  yang  sah  banyak  menimbulkan
masalah  baik  bagi  anak  yang  bersangkutan  maupun  bagi  masyarakat  sekitar  terkait kedudukan hukum anak luar kawin dalam hal pewarisan (Hartanto, 2017).
Pasal 1 ayat (1) UU No. 35/2014 jo Pasal 1 ayat (1) UU No. 23/2002, perlindungan anak adalah semua hal terkait perlindungan serta penjaminan anak atas hak-haknya untuk dapat  hidup,  berkembang,  tumbuh,  melakukan  partisipasi  yang  optimal  sesuai  dengan harkat  dan  martabatnya  sebagai  manusia,  dan  mendapat  perlindungan  dari  diskriminasi serta kekerasan. Perlindungan anak hakikatnya juga telah diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD  NRI  1945  yang  menyatakan  bahwa  setiap  orang  memiliki  hak  atas  adanya pengakuan, perlindungan, penjaminan, perlakuan, serta adanya kepastian hukum yang adil dihadapan  hukum.  Hakim  dalam  hal  ini  terlihat  lebih  mementingkan  kondisi  psikis  anak yang  telah  lahir  dari  hubungan  antara  CPL  dan  VL,  sebab  apabila  perkawinan  kedua orangtuanya  tidak  segera  dilegalkan  secara  hukum,  dimungkinkan  anak  tersebut  menjadi bahwan pergunjingan di wilayah sekitar yang mana hal tersebut memiliki dampak negatif terhadap  kondisi  psikis  anak.  Perlindungan  hukum  yang  ditonjolkan  oleh  hakim  juga mencerminkan  terlah  tercapainya  keadilan  sebagaimana  bunyi  sila  ke-5  Pancasila,  yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” (Dzanurusyamsi, 2016).
Meskipun  dalam  UU  No.  1/1974  anak  yang  dilahirkan  diiluar  perwakinan  yang resmi  hanya  memiliki  hubungan  perdata  dengan  ibu  serta  keluargakandungnya,  namun anak  tersebut  tetap  memiliki  hak  hidup  serta  hak  objektif  lainnya  salah  satunya  adalah kekuasaan  orangtua  terhadap  anaknya.  Terlepas  dari  ketentuan  mengenai  anak  yang  lahir diluar perkawinan  yang sah, sebagaimana Pasal  26  UU No. 35/2014, orantua yang terdiri dari  ibu  dan  bapak  memiliki  hak  yang  seimbang  dan  sama  sebagai  orangtua  untuk melakukan  pengasuhan,  pemeliharaan,  perawatan,  serta  perlindungan  hak-hak  anak.  Hal terpenting  adalah  terkait  kemampuan  orangtua  untuk  melakukan  pengasuhan  serta pemeliharaan anak yang telah lahir ke dunia tersebut (Lubis, 2016).

## D. Simpulan
Efektivitas  dalam  hukum  memiliki  arti  keberhasilgunaan  pelaksanaan  aturan-aturan hukum,  UU  No.  16/2019  jo  UU  No.  1/1974  yang  bertujuan  untuk  mengurangi  tingkat perkawinan  muda  belum  terpenuhi  karena  masih  adanya  dispensasi  kawin  sebagaimana terdapat  dalam  Penetapan  No.  19/  Pdt.  P/  2020/  PN.  Mgn  yang  ada  di  Pengadilan  Negeri Melonguane, Kepulauan Talaud yang memberikan dispensasi kawin terhadap CPL dan VL.
Pertimbangan  Hakim  Dalam  Memutuskan  Dispensasi  kawin  berdasarkan  studi  kasus yang dilakukan oleh Peneliti berdasarkan  Penetapan Pengadilan Melonguane No. 19/ Pdt. P/ 2020/ PN. Mgn pada intinya adalah bahwa Permohonan adalah terkait Penetapan Dispensasi kawin terhadap anak kandungnya yang bernama CPL yang berusia 17 tahun (masih dibawah umur  19  tahun),  sebagai  syarat  untuk  mendaftarkan  perkawinan  di  Kantro  Pencatatan  Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana surat permohonannya pada tanggal 21 September 2020.  CPL  dan  VL  telah  memiliki  hubungan  asmara  dalam  jangka  waktu  yang  lama  serta telah  dikaruniai  seorang  anak  perempuan.  Sehingga  apabila  hubungan  mereka  tidak  segera diresmikan,  dikhawatirkan  akan  terjadi  perbuatan  yang  melanggar  hukum  agama  serta mengganggu  psikologis  anak  mereka.  Tidak  adanya  hubungan  kekeluarga  maupun persaudaraan  antara  CPL  dan  VL.  Meskipun  masih  dibawah  usia  minimal  untuk  melakukan perkawinan,  CPL  secara  fisik  dan  mental  sudah  cukup  dewasa  sehingga  mampu  menjadi calon  sitri  dan  ibu  yang  baik  bagi  anak  dan  suaminya.  Sehingga  faktor  utama  yang  menjadi pertimbangan  mendasar  adalah  mengenai  masalah  ekonomi,  sosial,  pendidikan,  serta kesehatan anak dari CPL dan VL.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Ana,  N.  R.  (2017). Pendidikan  Advokat  Gandeng  Perguruan  Tinggi  -  Tragedi  Pernikahan  Dini . Jakarta: MK Media.
Arto, M. (2017). Teori serta Seni Penyelesaian Perkara Perdata Pengadilan . Jakarta: Kencana. Candra, M. (2018). Aspek Perlindungan Anak Indonesia . Jakarta: Kencana.
Dahlan.  (2017). Problematika  Keadilan  dalam  Penerapan  Pidana  Penyalahguna  Narkotika . Yogyakarta: Deepublish.
Grijns, M. (2018). Menikah Muda di Indonesia . Jakarta: Pustaka Obor.
Hakiki,  G.  (2020). Pencegahan  Perkawinan  Anak:  Percepatan  yang  Tidak  Bisa  Ditunda .  Jakarta: BPS.
Hartanto, A. (2017). Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK . Surabaya: Jakad Publishing. Panggabean, H. (2018). Perlindungan Hukum Praktik Klinik Kebidanan . Yogyakarta: Deepublish. Poespasari, E. D. (2017). Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia . Surabaya: Airlangga University Press.
Siagian, B. (2017). Kamus Hukum & Yurisprudensi . Jakarta: Kencana.
Sirin,  K.  (2018). Perkawinan  Mazhab  Indonesia:  Pergulatan  antara  Agama,  Negara,  dan
Perempuan . Yogyakarta: Deepublish.
Sunarto. (2019). Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata . Jakarta: Deepublish.
Ulfiyati,  N.  S.  (2019). PENDAPAT  ULAMA  PEREMPUAN  TENTANG  FENOMENA PERKAWINAN ANAK MELALUI DISPENSASI NIKAH . Pamekasan: Duta Media Publishing.
Zainuddin.  (2017). Kepastian  Hukum  Kawin  Siri  serta  Permasalahannya  Ditinjau  dari  UU  No. 1/1974 . Yogyakarta: Deepublish.
Zamroni,  M.  (2018). Prinsip-Prinsip  Hukum  Pencatatan  Perkawinan  di  Indonesia .  Surabaya: Media Sahabat Cendikia.

## Artikel Jurnal :
Dzanurusyamsi.  (2016).  Upaya  Pengadilan  Dalam  Perlindungan  Hukum  Anak  Luar  Nikah Berdasarkan Sila KeLima Pancasila. Jurnal Pembaharuan Hukum .
Erwinsyahbana,  T.  (2012).  Sistem  Hukum  Perkawinan  di  Negara  Hukum  Berdasarkan  Pancasila.
Jurnal Ilmu Hukum Riau .
Forysth, A. (2014). Defining Marriage. Soundings: An Interdisciplinary Journal .
Fuad,  A.  M.  (2016).  Ketentuan  Batas  Minimal  Usia  Kawin:  Sejarah  dan  Implikasi  Penetapan  UU Perkawinan. Petita: Jurnal Ar-Raniry .
Hardani,  S.  (2015).  Analisis  tentang  Batas  Umur  dalam  melangsungkan  Perkawinan  Menurut Perundang-Undangan di Indonesia. An-Nida’: Jurnal Pemikiran Islam .
Lestari, N. (2017). Problematika Hukum Perkawinan di Indonesia. Jurnal Mzani: Wacana Hukum, Ekonomi & Keagamaan .
Lubis,  M.  R.  P.  (2016).  Kedudukan  Hukum  Anak  Luar  Kawin  menurut  UU  No.  1/1974  Pasca Lahirnya  Putusan  MKRI  No.  46/PUU-VII/2010  terhadap  Ibu  Kandung  dan  Ayah  Biologis. Premise Law Journal .
Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor & Peran Pemerintah dalam Perspektif Penegakan & Perlindungan Hukum Bagi  Anak. Widya Yuridika Jurnal Hukum .
Prabowo,  B.  A.  (2013).  Pertimbangan  Hakim  terkait  Penetapan  Dispensasi  Kawin  Dini  Akibat “Kecelakaan” di PA Bantul. Jurnal Hukum IQI .
Prasetyo,  B.  (2017).  Perspektif  UU  Perkawinan  terhadap  Perkawinan  Dibawah  Umur. Jurnal UNTAG Semarang: Serat Acitya .
Santoso.  (2016).  Hakekat  Perkawinan  Menurut  UU  Perkawinan,  Hukum  Islam,  &  Hukum  Adat.
Jurnal Yudisia .
Sofia, I., & Kamarusdiana. (2020). Dispensasi Nikah dalam Pandangan Hukum Islam, KHI, dan UU No. 1/1974. Jurnal Salam .
Wimalasena, N. A. (2016). An Analytical Study Marriage. IJHSS .

## Laporan :
Badan  Pusat  Statistik.  (2018).  Survei  Sosial  Ekonomi  Nasional  (SUSENAS)  2018.  diakses  di https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/dasar/pdf?kd=1581&th=2018

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang  No.  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun
1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  5  Tahun  2019  tentang  Pedoman  Mengadili  Permohonan Dispensasi Kawin