Volume 7 Issue 1 (2023) Pages 149-156 Golden Age : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini ISSN: 2580-5843 (Online) 2549-8371 (Print) https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/golden_age/article/view/12835

## MEMBANGUN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI LEMBAGA PAUD
Nan Rahminawati 1 
Pendidikan Guru PAUD, Universitas Islam Bandung DOI: 10.29313/ga:jpaud.v7i1.12835

## Abstrak
Akreditasi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat menentukan pada kualitas lembaga PAUD. Namun masih banyak lembaga PAUD yang masih terakreditasi C, sehingga diperlukan beberapa tahapan untuk membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lembaga PAUD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, peneliti berupaya  untuk  menggambarkan  peristiwa  dan  kejadian  tanpa  memberikan  perlakuan  khusus terhadap  mereka.  Hasil  dari  penelitian  ini  memberikan  informasi  bahwa  masih  banyak  lembaga PAUD yang memiliki akreditasi C dan hanya sedikit lembaga PAUD yang memiliki akreditasi A. Lebih  dari  90%  lembaga  PAUD  membutuhkan  tahapan  untuk  mengimplementasikan  Sistem Penjaminan Mutu (SPMI) pada lembaga PAUD. Proses Implementasi SPMI di lembaga PAUD dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dengan Pemetaan mutu, Penyusunan rencana peningkatan mutu berdasarkan pemetaan mutu, Pelaksanaan rencana peningkatan mutu meliputi kegiatan pengelolaan lembaga PAUD dan kegiatan proses pembelajaran. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan  rencana  peningkatan  mutu,  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  pelaksanaan peningkatan mutu berjalan sesuai rencana yang telah disusun. Diakhiri dengan Penetapan standar mutu baru dan penyusunan strategi peningkatan mutu.
Kata Kunci: Membangun; SPMI; Lembaga PAUD.
Copyright (c) 2023 Nan Rahminawati.
 Corresponding author : Email Address: nan@unisba.ac.id Received April 07, 2023, Accepted July 22, 2023. Published July 24, 2023.

## PENDAHULUAN
Pemerintah Indonesia telah mengatur standar mutu pada pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui Permendikbud Nomor 137 tahun 2014 yang disebut Standar Nasional Pendidikan Anak Usia  Dini  (SN  PAUD).  Setiap  institusi  pendidikan  anak  usia  dini  (TK/RA,  KB/TPA)  wajib mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Dalam rangka melaksanakan SN PAUD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengharuskan setiap Lembaga PAUD untuk  melakukan penilaian yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional PAUD (BAN PAUD) guna memperoleh informasi tentang sejauh mana kualitas pendidikan Lembaga tersebut telah memenuhi Standar mutu yang telah ditetapkan (Edward Sallis, 2007).
Pasal  60  ayat  (1)  Undang-Undang  Sistem  Pendidikan  Nasional  nomor  20  tahun  2003 menyatakan bahwa: Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. (Kementerian Riset, Teknologi, 2016). Dalam bagian lain, pada pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005  yang  telah  diubah  beberapa  kali  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2015, disebutkan bahwa penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dilakukan melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Hal ini berarti bahwa setiap program lembaga pendidikan, baik yang tergolong dalam pendidikan formal maupun nonformal, harus  ditingkatkan agar  dapat  mencapai  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  (Hanum  Asrohah, 2014).
Data nasional yang dirilis oleh BAN-PAUD dan Pendidikan Non Formal (PNF) pada tahun 2019 menunjukkan bahwa terdapat total 34.763 lembaga PAUD yang telah mendapatkan akreditasi di  Indonesia.  Dari  jumlah  tersebut,  terdapat  2.972  lembaga  PAUD  yang  mendapatkan  nilai akreditasi  A,  20.322  lembaga  PAUD  mendapatkan  nilai  akreditasi  B,  11.422  lembaga  PAUD mendapatkan nilai akreditasi C, dan terdapat 44 lembaga PAUD yang belum mendapatkan  nilai akreditasi.  Data  yang  diperoleh  dari  BAN-PAUD  dan  PNF  Provinsi  Jawa  Barat  menunjukkan bahwa terdapat total sebanyak 4.906 lembaga PAUD yang tercatat. Sebagai informasi lebih lanjut, berikut adalah rincian berdasarkan nilai akreditasi yang telah diperoleh. Untuk institusi yang meraih nilai akreditasi A, ada sebanyak 306 lembaga PAUD. Kemudian, terdapat 2.890 lembaga PAUD yang memperoleh nilai akreditasi B. Selain itu, ada 1.772 lembaga PAUD yang mendapatkan nilai akreditasi C. Terakhir, terdapat 1 lembaga PAUD yang belum terakreditasi (Ban PAUD dan PNF, 2019). Secara keseluruhan, rata-rata nilai akreditasi lembaga PAUD di tingkat nasional adalah B sebesar 58,45% dan nilai akreditasi C sebesar 34,76%. Di tingkat provinsi Jawa Barat, akreditasi lembaga PAUD memiliki nilai B sebesar 58,16% dan nilai akreditasi C sebesar 35,7%. Berdasarkan data di atas, jumlah lembaga yang masih mendapatkan nilai akreditasi C cenderung tinggi jumlahnya dikarenakan  kurangnya  kesiapan  Lembaga  PAUD  dalam  memenuhi  standar  mutu  yang  telah ditetapkan. Akibat langsung dari nilai akreditasi yang rendah adalah penurunan jumlah siswa yang mendaftar,  karena  orangtua  telah  menyadari  pentingnya  memilih  Lembaga  PAUD  dengan akreditasi "A".
Sistem penjaminan mutu (SPM) pada tingkat PAUD telah mulai dirancang sejak tahun 2015 dan  diterapkan  secara  eksternal  oleh  BAN  PAUD.  Namun,  untuk  mendukung  pelaksanaan akreditasi secara eksternal, perlu didukung dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). SPMI yang dilaksanakan secara mandiri dan berkelanjutan pada setiap Lembaga PAUD akan  membantu  menyelenggarakan  proses  kegiatan  Lembaga  PAUD  yang  berkualitas,  serta mendukung  terlaksananya  akreditasi  secara  eksternal.  Proses  akreditasi  dilakukan  untuk menentukan kriteria kecocokan program dan lembaga pendidikan dalam pendidikan formal dan nonformal di semua jenjang dan jenis pendidikan. Hasil akreditasi dibagi menjadi tiga kategori, yaitu Akreditasi  A,  Akreditasi  B,  dan  Akreditasi  C.  Hal  ini  dinyatakan  dalam  Peraturan  Pemerintah Nomor 19 pasal 2 ayat 2, dimana disebutkan bahwa evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi dilakukan untuk memastikan dan mengawasi kualitas pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).  Oleh  karenanya  sistem  penjaminan  mutu  PAUD  diperlukan  agar  dapat  mendukung pencapaian Standar Nasional PAUD.
Data terkait pentingnya Lembaga PAUD melaksanakan sistem penjaminan mutu internal, diawali dengan pelaksanaan survei yang bertujuan untuk mengevaluasi kebutuhan akan penilaian
mutu pendidikan anak usia dini (PAUD). Dari 59 orang Kepala Sekolah , sebanyak 58  orang Kepala Sekolah  menyatakan  bahwa  lembaga  PAUD  membutuhkan  adanya  sistem  penjaminan  mutu internal.  Hal  ini  menjadi  alasan  kuat  bagi  tim  peneliti  untuk  mengembangkan  suatu  sistem penjaminan mutu internal di Lembaga PAUD. Juga sebanyak 55 orang Kepala Sekolah menyatakan pentingnya  memiliki  dokumen  yang  harus  disiapkan  sebagai  dokumen  sistem  penaminan  mutu internal yang dapat dijadikan pedoman pelaksanaannya. (Hakim, 2022).
Sampai saat ini SPMI baru dijalankan di jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Perguruan  Tinggi.  Pada  jenjang  PAUD  sampai  saat  ini  penjaminan  mutu  baru  dikelola  oleh ekstrenal yaitu melalui BAN PAUD. Adapun di dalam lembaga PAUD itu sendiri belum ada legal formal yang menanungi tentang implementasi SPMI. Hal ini berdampak pada kualitas Lembaga PAUD di Indonesia yang masih sangat jauh dari harapan. Oleh karena itu peneliti memandang perlu untuk membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan tujuan setiap Lembaga PAUD mampu memenuhi standar nasional PAUD (Islami, 2018; Kusnandi, 2017; Nasehuddin, 2022; Sagala S., 2009; Zahrok, 2020). Agar Lembaga PAUD menjadi lebih baik, perlu dilakukan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Anak Usia Dini (SPMI PAUD). Pengembangan SPMI PAUD sangat penting karena persaingan antar lembaga akan semakin kompetitif di masa depan.

## METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, seperti  yang  dijelaskan  oleh  McMillan  dalam  penelitian  deskriptif,  peneliti  berupaya  untuk menggambarkan peristiwa dan kejadian tanpa memberikan perlakuan khusus. Salah satu langkah yang dilakukan dalam prosedur penelitian adalah mengidentifikasi masalah. Pembatasan masalah adalah  tentang  penilaian  akreditasi  Lembaga  TK  di  daerah  Kabupaten  Bandung  Barat  (Hakim, 2022).
Masalah  yang  difokuskan  adalah  seberapa  besar  pemahaman  dan  kebutuhan  SPMI  di lembaga  PAUD.  Selain  itu,  pengumpulan  data  juga  dilakukan  melalui  penyebaran  angket menggunakan Format Google Form. Langkah ini perlu diambil mengingat kondisi saat ini yang mengharuskan adanya pembatasan dalam interaksi sosial. Pengolahan dan pemberian arti pada data dilakukan setelah data berhasil dikumpulkan atau setelah kegiatan pengumpulan di lapangan selesai. Selanjutnya laporan dan kesimpulan penelitian telah disusun sebagai tanggapan terhadap tujuan penelitian  yang  ingin  menganalisis  sejauh  mana  rancangan  SPMI  PAUD  di  Lembaga  TK  di Kabupaten Bandung Barat.
Dalam  penelitian  ini,  60  kepala  sekolah  atau  guru  dari  lembaga  TK  yang  berada  di Kabupaten  Bandung  Barat  telah  terlibat.  Teknik  Pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  studi  dokumentasi.  Pada  studi  dokumentasi,  peneliti  mengumpulkan  data melalui kajian literatur yang berkaitan dengan penjaminan mutu pada satuan pendidikan. Selain itu, data  primer  yang  terkait  dengan  demografi  TK  dan  guru,  serta  data  akreditasi  sekolah  juga diumpulkan. Sebuah kuesioner, diberikan melalui platform google form. Agar data hasil angket dapat dikonfirmasi, dilakukanlah wawancara untuk melakukan triangulasi data.
Pada  proses  analisis  data,  peneliti  melakukan  tahap  deskripsi  untuk  menganalisis  hasil jawaban angket yang terkumpul, hasil wawancara dengan pimpinan IGTK Kabupaten Bandung Barat,  serta  data  dokumentasi  primer  yang  diberikan  kepada  tim  peneliti.  Pada  tahap  reduksi, peneliti mengurangi semua informasi yang diperoleh pada tahap sebelumnya untuk berkonsentrasi pada masalah yang telah ditetapkan. Pada tahap triangulasi, peneliti berusaha untuk mengaitkan atau memverifikasi temuan yang diperoleh dari pengumpulan data melalui angket, wawancara, dan dokumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem penjaminan mutu pendidikan di Indonesia biasanya dilaksanakan secara  eksternal (lembaga  akreditasi  nasional)  dan  internal  (oleh  satuan  pendidikan  secara  independen)(Fadhli, 2020). Sampai saat ini SPMI pada satuan Pendidikan baru dilegalkan secara formal didalam PP No.19 Tahun 2005 pasal 49 adalah pengelolahan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (Permendikbud, n.d.). Program ini dilaksanakan dengan memilih beberapa sekolah SD, SLTP dan SLTA untuk menjadi sekolah model bagi pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan  Internal  (Ridwan  Abdullah  Sani,  2015).  Sistem  penjaminan  mutu  ini  memiliki keunggulan, yakni mutu produk yang dihasilkan terjamin dengan baik karena pencegahan kesalahan dalam proses yang dilakukan secara ketat. Tujuan melakukan penjaminan mutu pendidikan adalah untuk meningkatkan mutu kinerja, memperbaiki produktivitas dan efisiensi, dan meningkatan mutu pendidikan sesuai dengan SNP (Opan Arifudin, 2019; Sufa & Setiawan, 2020).
Penjaminan  Mutu  Internal  diartikan  dengan  kegiatan  evaluasi  diri  lembaga  PAUD  oleh Lembaga  PAUD  itu  sendiri  untuk  memenuhi  atau  melampaui  SN  PAUD  secara berkelanjutan/ continuous improvement . SPMI bersifat mandiri ( internally driven ) tanpa campur tangan atau instruksi dari lemabaga lain termasuk pemerintah (Asbeni, 2001). Sistem Penjaminan Mutu Internal  (SPMI)  dipandang  sebagai  salah  satu  solusi  permasalahan  PAUD  di  Indonesia.  SPMI bertujuan untuk menjamin mutu lembaga Pendidikan di Indonesia agar mampu menyelenggarkan Pendidikan  sesuai  dengan  atau  melampaui  Standar  Nasional  Pendidikan  (SNP)  yang  telah ditetapkan. Pencapaian tujuan mutu melalui SPMI ini pada gilirannya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi  satuan  pendidikan  melalui  sistem  penjaminan  mutu  eksternal  (SPME)  oleh  Badan Akreditasi  Nasional  (BAN).  (Huda,  2016;  Jono,  2016;  Nanang  Fattah,  2012;  Rifai,  2015;  Uhar Suharsaputra, 2010; Yahya, 2015).
Kegiatan penelitian Membangun Sistem Penjaminan Mutu Internal PAUD diawali dengan studi  literatur  terkait  peraturan  perundangan-undangan  yang  kemudian  diturunkan  kedalam peraturan  kementrian  Pendidikan  dan  kebudayaan  terkait  Sistem  Penjaminan  Mutu  di  PAUD. Hasilnya  menunjukkan  pada  jenjang  PAUD,  sama  halnya  seperti  jenjang  Pendidikan  keatasnya diharuskan melaksanakan proses penjaminan mutu, yaitu monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pengawas atau penilik dari dinas Pendidikan setempat, pun diharuskan mengikuti akeditasi sekolah yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (BAN PAUD). Hasil Studi pendahuluan di Kabupaten Bandung Barat (KBB), seperti yang disampaikan oleh ketua Ikatan  Guru  Taman  Kanak- kanak  (IGTK)  “Sebagian  besar  pihak  sekolah  masih  kebin gungan dalam menghadapi akreditasi, meskipun sudah diberikan pedoman pengisian dokumen akreditasi”. Selanjutnya adalah kendala SDM dari guru dan Kepsek di wilayah KBB yang masih minim, sehingga perlu adanya peningkatan kompetensi yang intensif kepadanya.
Untuk mendapatkan infromasi terkait Sistem Penjaminan Mutu Internal PAUD, maka tim peneliti melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan pihak pengurus IGTK yang diwakili oleh Ketua. Diskusi menghasilkan kesepahaman terkait. (1) standar mutu Pendidikan pada jenjang PAUD di wilayah KBB masih perlu ditingkatkan, masih banyak TK yang terakreditasi “C” dan belum terakreditasi. (2) Masih banyak sekolah yang masih kebingungan dalam menghadapi akreditasi, persiapan dari setiap Lembaga TK terkesan mendadak apabila menghadapi akreditasi, (3)  perlu  adaya  suatu  sistem  penjaminan  mutu  internal  yang  dapat  menuntun  Lembaga  PAUD dalam mencapai Standar Nasional PAUD, hal ini diharapkan memantu miningkatkan nilai mutu akreditasi Lembaga PAUD.
Berdasarkan data awal tersebut disimpulkan bahwa implementasi SPMI di lembaga PAUD sangat diperlukan. Berdasarkan data yang diperoleh dari narasumber, disusunlah beberapa tahapan untuk mengimplementasikan SPMI di lembaga PAUD. Secara garis besar membangun SPMI dilalui dengan tahapan sebagai berikut:
Pertama, menyusun dokumen/Buku Kebijakan Mutu yang berisi (a) Visi, Misi, Tujuan Sauan PAUD (b) Latar Belakang Satuan PAUD menjalankan SPMI. (c) Ruang lingkup kebijakan SPMI (misal: akademik & nonakademik) (d) Daftar dan Definisi Istilah dalam dokumen SPMI (e) Garis besar kebijakan SPMI (f) Tujuan dan Strategi SPMI (g) Prinsip atau Asas-Asas Pelaksanaan SPMI dan  (h)  Manajemen  SPMI  (misal:  Plan,  Do,  Check,  Action);  (i)  Unit  atau  pejabat  khusus
penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI) dan (j) Jumlah dan nama semua standar dalam SPMI. Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI, (k) Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Akreditasi PAUD yang dilaksanakan oleh BAN PAUD;
Kedua, menyusun dokumen/Buku Manual SPMI yang berisi (a) Tujuan dan maksud Manual SPMI. (b)  Ruang lingkup Manual SPMI. (Manual Penetapan Standar; Manual Pelaksanaan Standar; Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar; Manual Peningkatan Standar.) (c)  Rincian tentang hal yang  harus  dikerjakan  pihak  yang  bertanggungjawab  mengerjakan  sesuatu.  (d)  Uraian  tentang pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai manual SPMI. (e) Rincian formulir/borang/proforma yang  harus  dibuat  dan  digunakan  sebagai  bagian  dari  manual  SPMI.  (f)  Rincian  sarana  yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual SPMI;
Ketiga, menyusun  Dokumen/Buku Standar SPMI yang berisi: (a) Definisi Istilah (istilah khas yang  diinginkan  agar  tidak  menimbulkan  multi  tafsir);  (b)  Rasionale  Standar  SPMI  (alasan penetapan standar tersebut); (c) Pernyataan Isi Standar SPMI (misal: mengandung unsur A,B,C; (d) Strategi Pencapaian Standar SPMI (bagaimana mencapai standar); (e) Indikator Pencapaian Standar SPMI (apa yang dicapai, bagaimana mencapai, dan target pencapaian); (f) Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar SPMI; dan
Keempat, menyusun Formulir SPMI. Dapat dipastikan bahwa setiap standar membutuhkan berbagai  macam  formulir  sebagai  alat  untuk  mengendalikan  pelaksanaan  standar  dan  merekam mutu hasil pelaksanaan standar (Rahminawati, 2021).
Implementasi SPMI PAUD mengadopsi siklus SPMI yang telah dilakukan pada pendidikan dasar melalui tahapan sebagai berikut:

## Gambar 1. Siklus Implementasi SPMI di Lembaga PAUD
Tahap  pertama  yaitu  Pemetaan  mutu  dilaksanakan  melaui  kegiatan  evaluasi  diri  sekolah (EDS) berdasarkan Standar Nasional PAUD. Hasil dari kegiatan ini adalah peta capaian standar nasional  pendidikan  disatuan  pendidikan.  sebagai  baseline,  masalah-masalah  yang  dihadapi  dan rekomendasi  perbaikannya.  Tujuan  disusunnya  analisis  peta  mutu  pendidikan  (capaian  Standar Nasional Pendidikan) adalah untuk mengetahui gambaran ketercapaian mutu pendidikan sekolah serta analisisnya, dan untuk menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan di  sekolah  berdasarkan  pemetaan  mutu  pendidikan  dengan  harapan  dapat  mendorong  satuan lembaga  PAUD  maupun  pemerintah  daerah  mengimplementasikan  SPMI  dengan  baik  dan berkelanjutan (Suarnaya & Murnayasa, 2019).
Tahap  selajutnya  yakni  Penyusunan  rencana  peningkatan  mutu  berdasarkan  pemetaan mutu. Luaran dari kegiatan perencanaan ini adalah Dokumen Perencanaan Pengembangan Sekolah dan Rencana Aksi yang didasarkan pada peta mutu, kebijakan Pemerintah (kurikulum dan SNP), serta  rencana  strategis  pengembangan  sekolah  (Barnawi  &  M.Arifin,  2017).  Upaya  peningkatan mutu membutuhkan sekurang-kurangnya tiga faktor utama, yaitu (1) kecukupan sumber-sumber pendidikan dalam arti kualitas tenaga kependidikan, biaya dan sarana belajar; (2) mutu proses belajar mengajar yang mendorong siswa belajar efektif; dan (3) mutu keluaran dalam bentuk pengetahuan, sikap keterampilan, dan nilai-nilai.
Tahap  yang  ketiga  yaitu  Pelaksanaan  rencana  peningkatan  mutu  meliputi  kegiatan pengelolaan satuan PAUD dan kegiatan proses pembelajaran. Hasil kegiatan pelaksanaan Rencana Peningkatan Mutu ini adalah tercapaianya mutu pendidikan dan capaian Standar Nasional Lembaga PAUD yang ditetapkan (Uhar Suharsaputra, 2010). Pelaksanaan rencana peningkatan mutu juga merupakan realisasi program yang dilaksanakan oleh masing-masing devisi sesuai dengan tugas dan tanggung  jawabnya  sebagai  mana  yang  tertuang  dalam  rencana  strategis  masing-masing  satuan lemabaga PAUD (Romadlon et al., 2022).
Tahap  keempat  yaitu  monitoring  dan  evaluasi  pelaksanaan  rencana  peningkatan  mutu, dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan peningkatan mutu berjalan sesuai rencana yang telah disusun baik berupa Hal-hal yang berkaitan dengan manajamen, proses pembelajaran dan hasilnya, dampak penjaminan mutu, keterlibatan pemangku pendidikan dan masyarakat (Romadlon et  al.,  2022).  Luaran  kegiatan  ini  adalah  laporan  pelaksanaan  pemenuhan  standar  nasional pendidikan dan implementasi rencana pemenuhan mutu oleh satuan pendidikan. Selain itu juga rekomendasi tindakan perbaikan jika di temukan adanya ketidaksesuaian antara rencana dan aksi. Dan tahap terakhir yaitu penetapan standar mutu baru dan penyusunan strategi penigkatan mutu, Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, lembaga PAUD melakukan penetapan standar mutu  baru  yang  lebih  tinggi  dari  standar  baseline  guna  membangun  budaya  mutu  di  satuan pendidikan. (Rahminawati, 2021)
Keberhasilan SPMI di lembaga PAUD dapat dilihat dari tiga indikator. Pertama, indikator keluaran, meliputi kemampuan satuan pendidikan menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu serta keberadaan organisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Kedua, indikator hasil, yaitu apakah proses pembelajaran serta pengelolaan satuan pendidikan sudah berjalan sesuai standar. Ketiga, indikator dampak, di antaranya terbangunnya budaya mutu di satuan pendidikan serta  adanya  peningkatan  mutu  hasil  belajar.  Terdapat  beberapa  faktor  penentu  keberhasilan pelaksanaan SPMI di lembaga PAUD, yaitu budaya organisasi, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif,  partisipasi  pemangku  kepentingan,  komitmen  dan  konsistensi  seluruh  pemangku kepentingan, akuntabilitas, transparansi, dan integritas (Barnawi & M.Arifin, 2017).

## SIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil analisis terkait pengetahuan para kepala sekolah terhadap Sistem Penjaminan Mutu di Lembaga PAUD, menunjukkan para kepala sekolah memerlukan  adanya  sistem  penjaminan  mutu  internal  PAUD.  Untuk  mengatasi  permasalahan tersebut perlu dibuatkan suatu sistem penjaminan mutu Internal, dimana SPMI ini dapat dijadkan sebagai  bahan  pemetaan  mutu,  penyiapan  dokumen  mutu  dan  pemenuhan  dokumen  mutu lembaga.
Proses Implementasi SPMI di lembaga PAUD dilakukan dengan beberapa tahap pertama Pemetaan mutu, Penyusunan rencana peningkatan mutu berdasarkan pemetaan mutu, Pelaksanaan rencana  peningkatan  mutu  meliputi  kegiatan  pengelolaan  satuan  PAUD  dan  kegiatan  proses pembelajaran. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana peningkatan mutu, dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan peningkatan mutu berjalan sesuai rencana yang telah disusun. serta terakhir adalah Penetapan standar mutu baru dan penyusunan strategi penigkatan mutu. Keberhasilan SPMI di lembaga PAUD dapat dilihat dari tiga indikator. Pertama, indikator keluaran, meliputi kemampuan satuan pendidikan menjalankan seluruh siklus penjaminan mutu serta keberadaan organisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Kedua, indikator
hasil, yaitu apakah proses pembelajaran serta pengelolaan satuan pendidikan sudah berjalan sesuai standar. Ketiga, indikator dampak, di antaranya terbangunnya budaya mutu di satuan pendidikan serta adanya peningkatan mutu hasil belajar

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  Fakultas  Tarbiyah  dan  Keguruan  Unisba  serta  Jurnal  Golden  Age Prodi  PG  PAUD  Unisba  yang  telah  memberikan  kesempatan  untuk  menuliskan  artikel  pada platform yang telah disediakan. Serta kepada puhak LPPM Unisba yang telah mendanai penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Asbeni.  (2001).  Implementasi  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  Perguruan  Tinggi  (Suatu  Studi Tentang Standar Operasional Prosedur) Di Politeknik Negeri Sambas. Jurnal Program Magister Ilmu Sosial Universitas Tanjungpura , Vol 1 , No 0001 (2013): ILMU ADMINISTRASI NEGARA ,
1 – 19. http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpmis/article/view/4150 Barnawi & M.Arifin. (2017). Sistem Penjamin Mutu Pendidikan. In Ar-Ruzz Media . Edward Sallis. (2007). Total Quality Management in Education Manajemen Mutu Pendidikan . Ircisod. Fadhli,  M.  (2020).  Sistem  Penjaminan  Mutu  Internal  Dan  Ekstenal  Pada  Lembaga  Pendidikan Tinggi. AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 4 (2), 53 – 65. https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v4i2.1148 Hakim, A. dkk. (2022). Analisis Tingkat Kebutuhan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Anak Usia Dini. Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini , 6 (3), 1605 – 1614. Hanum Asrohah. (2014). Manajemen Mutu Pendidikan . UIN Sunan Ampel Press. Huda,  K.  (2016).  Problematika  Madrasah  Dalam  Meningkatkan  Mutu  Pendidikan  Islam. Jurnal Dinamika Penelitian , 16 (2). https://doi.org/10.21274/dinamika.2016.16.2.309-336
Islami, N. (2018). Desain Sistem Penjaminan Mutu Pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (Tk). Early Childhood: Jurnal Pendidikan , 2 (1), 31 – 46. Jono, A. A. (2016). Studi Implementasi Kurikulum Berbasis Kkni Pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Di Lptk Se-Kota Bengkulu. Manhaj: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat , 5 (1), 57 – 68. https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/148 Kementerian Riset, Teknologi,  dan P. T. (2016). Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Dikti. Dikti . Kusnandi.  (2017).  Konsep  Dasar  dan  Strategi  Penjaminan  Mutu  Pendidikan:  Sebagai  Review Kebijakan Mutu Pendidikan. Indonesian Journal of Education Management & Administration Review , 1 (2), 107 – 118. Nanang Fattah. (2012). Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan . Remaja Rosdakarya.
Nasehuddin,  D.  (2022).  IMPLEMENTASI  SISTEM  PENJAMINAN  MUTU  INTERNAL  ( SPMI  )  SEBAGAI  UPAYA  MENINGKATKAN  MUTU  PENDIDIKAN  DI  MTSN  5. Edulead : Journal of Education , 4 , 56 – 73. Opan Arifudin. (2019). MANAJEMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN MUTU PERGURUAN TINGGI. Manajemensistem Penjaminan  Mutuinternal  (Spmi)Sebagai  Upayameningkatkan  Mutu  Perguruan  Tinggi , 3 (1),  1 – 6. https://doi.org/10.31955/mea.vol3.iss1.pp161-169 Permendikbud.  (n.d.). Nomor  28  Tahun  2016  tentang  sistem  penjaminan  mutu  pendidikan  dasar  dan menengah . Rahminawati,  N.  (2021a). Implementasi  Sismtem  Penjaminan  Mutu  Internal  di  Sekolah  Dasar .  Unisba Press.
Rahminawati, N. (2021b). Sistem Penjaminan Mutu Internal Dalam Peningkatan Kualitas Sekolah Dasar. JAMP :  Jurnal  Administrasi  Dan  Manajemen  Pendidikan , 4 (3),  212 – 219. https://doi.org/10.17977/um027v4i32021p212 Ridwan Abdullah Sani. (2015). Penjaminan Mutu Sekolah . PT Bumi Aksara. Rifai,  A.  (2015).  Peningkatan  Capaian  Standar  Nasional  Pendidikan  Melalui  Model  Penjaminan Mutu  Internal  SMK. Jurnal  Pendidikan , VI (1),  1 – 8.  http://lpmpjogja.kemdikbud.go.id/wp-
content/uploads/2017/03/April-2015-1.pdf Romadlon,  D.  A.,  Bagus,  A., &  Kurniawan,  H.  (2022).  Implementasi  Sistem  Penjaminan  Mutu Internal di Sekolah Dasar. Procedia of Social Sciences and Humanities , 3 (c), 678 – 685. Sagala S. (2009). Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan . Alfabeta. Suarnaya,  I.  K.,  &  Murnayasa,  I.  W.  (2019).  Peta  Mutu  Pendidikan.  In Blogspot.Com . http://tankaedukasi.blogspot.com/2016/10/pengembangan-peta-mutu-pendidikan.html Sufa, F. F., & Setiawan, M. H. Y. (2020). Implementasi Penjaminan Mutu pada Lembaga PAUD di Solo  Raya. Jurnal  Obsesi :  Jurnal  Pendidikan  Anak  Usia  Dini , 4 (2),  559. https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.408 Uhar Suharsaputra. (2010). Administrasi Pendidikan . PT. Rafika Aditama. Yahya,  F.  A.  (2015).  PROBLEM  MANAJEMEN  PESANTREN,  SEKOLAH  DAN MADRASAH: Problem Mutu dan Kualitas Input-Proses-Output. El-Tarbawi , 8 (1), 93 – 109. https://doi.org/10.20885/tarbawi.vol8.iss1.art6 Zahrok, A. L. N. (2020). Implementasi sistem penjaminan mutu internal di Sekolah Menengah Kejuruan  (SMK). Jurnal  Akuntabilitas  Manajemen  Pendidikan , 8 (2),  196 – 204. https://doi.org/10.21831/jamp.v8i2.31288