## TINJAUAN YURIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG DALAM KAWASAN KONSERVASI
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.8/Pid.B/2016/PN.PANGKAJENE)
Asward Asmat 1 , Ahkam Jayadi 2
1,2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

## cuwasward@gmail.com

## Abstrak
Jurnal  ini membahas Tinjauan Yuris Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan ekosistem Terumbu  Karang Dalam  Kasawan  Konservasi  (Stu  Kasus  Putusan  No.  8/Pid.B/2016/PN.Pangkajene),  Kemuan  rumuskan Kedalam  Beberapa  Rumusan  Masalah  Yaitu:  (1)  Bagaimanakah  Peraturan  Hukum  Terhadap  Pengrusakan Ekosistem  Terumbu  Karang  kawasan  Konservasi.  (2)  Bagaimanakah  Penerapan  Hukum  Terhadap  Pelaku Pengrusakan Ekosistem Terumbu Karang dalam Kawasan Konservasi Putusan No.8/pid.B/2016/PN.pangkajene. Metode Penelitian yang digunakan Adalah Kualitatif Dengan Menggunakan Pendekatan Yuris – Empiris, Serta Mengunakan  Metode  Wawancara,  Observasi,  dan  Dokumentasi  Serta  Menggambarkan  Fakta  Yang  Terja lapangan.  Hasil  Penelitian  Ini  Menunjukkan  Bahwa:  (1)  Bagaimanakah  Peraturan  Hukum  Terhadap Pengrusakan Ekosistem Terumbu Karang kawasan Konservasi dalam Undang-Undang Ini Sudah Jelas Mengatur Tentang Larangan Merusak Ekosistem Trumbu Karang Terdapat Pada Pasal 35 Huruf A,B,D dan D Yaitu Yang Pertama  Menambang  Terumbu  Karang  Yang  Menimbulkan  Kerusakan  Ekosistem  Terumbu  Karang,  Kedua Mengambil  Terumbu  Karang    Kawasan  Konservasi  Ketiga  Menggunakan  Bahan  Peledak,Bahan  Beracun  dan Atau  Bahan  Lain  Yang  Merusak  Ekosistem  Terumbu  Karang  Ke  Empat  Menggunakan  Peralatan,Cara,  dan Metode  Lain  Yang  Merusak  Ekosistem  Terumbu  Karang.  (2)  Bagaimanakah  Penerapan  Hukum  Terhadap Pelaku  Pengrusakan  Ekosistem  Trumbu  Karang    Dalam  Kawasan  Konservasi  Putusan,  Sesuai  Pernyataan Hakim  PN  Pangkajene  Mengatakan  Bahwa  Penerapan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Sudah  Sesuai Berdasarkan Atas Tuntutan Penuntut Umum dan Fakta Fakta Persidangan, Kemuan Hal Tersebut Menja Bahan Pertimbangan  Bagi  Majelis  Hakim  Untuk  Menjatuhkan  Putusan.  Pemerintah  Perlu  Mensosialisasikan  Lagi Aturan Terkait Serta Kawasan Konservasi Terumbu Karang Terkhusus  Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Agar Tidak Adalagi Kejadiaan Yang Dapat Merugikan Berbagai Pihak Dan Merusak Keindahan Alam Karena Masih  Banyak  Masyarakat  Atau  Nelayan  Itu  Senri  Yang  Tidak  Paham  Betul  Isi  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Kata Kunci : Pengrusakan Ekosistem, Kawasan Konversi, Terumbu Karang, Tindak Pidana Kelautan

## Abstract
This journal discusses the Jurisprudence Review of the Crime of Destruction of Coral Reef Ecosystems in Conservation Kasawan (Stu Case Putusan No.8 / Pid.B / 2016 / PN.Pangkajene), then formulated into several problem  formulations,  namely:  (1)  How  are  the  Legal  Regulations  against  Destruction  Conservation  Area Coral Reef Ecosystem. (2) How is the application of the law to the perpetrators of the destruction of coral reef ecosystems  in  the  Conservation  Area  of  Putusan  No.8  /  pid.B  /  2016 /  PN.pangkajene.  The  research  methods used  are  qualitative  using  a  juris-empirical  approach,  as  well  as  using  interview,  observation,  and  and Documentation and Describing Facts that Work in the field. The results of this study indicate that: (1) How are the legal regulations against  the destruction of  coral  reef  ecosystems in  conservation areas in  this law clearly regulating the prohibition of damaging coral reef ecosystems in Article 35 letters A, B, D and D, namely mining reefs. Corals that cause damage to coral reef ecosystems, secondly take coral reefs in conservation areas, third use  explosives,  toxic  materials  and  or  other  materials  that  destroy  coral  reef  ecosystems.  Fourth,  use  other tools, methods and methods that destroy coral reef ecosystems (2) How is the application of the law against the perpetrators of the destruction of the coral reef ecosystem in the conservation area of the verdict, according to the  statement  of  Judge  PN  Pangkajene  saying  that  the  application  of  the  law  against  the  perpetrators  of criminal  acts  is  appropriate  based  on  the  prosecution's  demands  and  the  facts  of  the  trial  Judge  To  Pass  a Verdict.  The  government  needs  to  disseminate  more  regulations  related  to  coral  reef  conservation  areas, especially in Pangkajene and the islands, so that there are no more incidents that can harm various parties and destroy  the  beauty  of  nature  because  there  are  still  many  people  or  fishermen,  Senri,  who  do  not  fully understand  the  contents  of  the  Republic  of  Indonesia  Law  Number  27  years  2007  concerning  Management  of Coastal Areas and Small Islands.
Keywords: Ecosystem Destruction, Conversion Area, Coral Reef, Marine Crime

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  kepulauan  terbesar  di  dunia  yang  mempunyai keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di laut, khususnya di wilayah pesisir. 1 seperti diketahui  luas  wilayah  indonesia adalah 7,7  juta  km 2 , terdiri  dari  1,9 juta  km 2 luas  daratan, 0,3 juta km 2 laut territorial, sedangkan perairan pedalaman atau perairan kepulauan seluas 2,8 juta km 2 , dan luas zona ekonomi eksklusif (zee) adalah sekitar 2,7 juta km 2 . Karena wilayah laut  lebih  luas  daripada  daratan,  dengan  begitu  sumberdaya  pesisir  dan  lautan  memiliki potensi  yang  sangat  baik  dalam  menunjang  perekonomian.  Sebab  wilayah  ini  menyediakan berbagai  sumberdaya  alam,  baik  hayati  maupun  non-hayati  yang  bernilai  ekonomis  dan ekologis yang tinggi. 2
Melindungi  sumber  kekayaan  alam  di  indonesia  adalah  kewajiban  negara  dan  tugas negara.  Hal  ini  tercantum  dalam  konstitusi  indonesia  yaitu  pasal  33  ayat  (3)  undangn  – undang  dasar  1945  amandemen  ke  empat  yang  menyebutkan  “bahwa  bumi  dan  air  dan kekayaan  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara,  dan  dipergunakan  untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
Adapun  langkah  yang  diambil  pemerintah  agar  wilayah  pesisir  tetap  terlindungi  dari kerusakan akibat ulah manusia, yaitu dengan mengeluarkan undang – undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan wilayah pesisir tetap terjaga kelestariaannya.undang  – undang nomor 27 tahun  2007  tentang  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau–pulau  kecil  meliputi  daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah laut sejauh 12  mil laut diukur dari garis pantai. 3
Berdasarkan  datamilik  dinas  perikanan  dan  kelautan  kabupaten  pangkep,kondisi terumbu  karang  di  kabupaten  pangkep  sangat  memperihatinkan.diketahui  luas  terumbu karangdi kabupaten  pangkep yaitu 37.400,0 hektar,yang mana jumlah kondisi kerusakannya lebih  tinggi  daripada  yang  kondisinya  sedang  dan  baik.adapun  kondisi  baik  berjumlah 7.480,0 hektar, yang kondisi sedang berjumlah 11.220,0 hektar, sedangkan yang kondisinya rusak berjumlah 18.700,0 hektar. 4 pada umumnya, kerusakan terumbu karang yang terjadi di wilayah  pesisir  disebabkan  oleh  tekanan  manusia,  seperti  pencemaran  air  laut  oleh  limbah
1 Supriharyono, Konservasi Ekosistem Sumber Daya Hayati di Wilayah Pesisir LautTropis ,(Pustaka Pelajar), h17.
2 Koes Irianto, Ekologi Laut Indonesia , (PT Sarana Ilmu Pustaka), h 13-14.
3 Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.
4 Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pangkep , Data Kondisi Terumbu Karang di Kawasan Konservasi
dan sampah, menangkap ikan dengan bahan peledak, membuang jangkar kapal sembarangan, menyentuh  bahkan  mengambil  keutuhan  terumbu  karang  untuk  kepentingan  kehidupan sehari-hari. Akibat rusaknya terumbu karang di indonesia maka pemerintah dan masyarakat, khususnya  masyarakat  yang  tinggal  di  wilayah  pesisir  mengalami  kerugiaan  yang  sangat berarti.oleh  karena  itu  perlunya  penegakan  hukum  yang  jelas  dalam  pengelolaan  dan perlindungan ekosistem terumbu karang di indonesia. 5
Saat  ini  ekosistem  terumbu  karang  merupakan  ekosistem  yang  terancam keberlanjutannya di indonesia. Hal tersebut disebabkan karena terumbu karang adalah salah satu  sumber ekonomi  yang  besar  dari  hasil  perikanan  dan  pariwisata,  serta  persaingan  yang semakin  meningkat,  sehinggah  kondisi  inilah  yang  menyebabkan  nelayan  melakukan kegiatan  eksploitasi  terhadap  ekosistem  terumbu  karang  secara  besar-besaran  dengan menggunakan berbagai metode yang tidak sesuai dengan kode etik pengelolaan sumber daya alam.  Hal  itulah  yang  dapat  menyebabkan  terjadinya  kerusakan  pada  ekosistem  terumbu karang.
Berbicara  mengenai  konteks  hukum  indonesia  tindak  pidana  “pengrusakan  ekosistem terumubu  karang  di  kawasan  konservasi”  telah  diatur  dalam  pasal  73  huruf  a  b  c dan  d,  uu no.27  tahun  2007  tentang  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil.  Disebutkan beberapa  ketentuan  hukum  yaitu,  bahwa  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  pulau-pulau  kecil yang berada di bawah kedaulatan dan yuridiksi negara kesatuan republik indonesia (nkri) dan zee  serta  berdasarkan  ketententuan  internasional  yang  mengandung  sumber  daya  alam merupakan  berkah  yang  di  anugrahkan  oleh  tuhan  yang  maha  esa  dan  telah  diamanahkan pada  bangsa  indonesia  berdasarkan  undang-undang  dasar  ri  1945,  dan  merupakan  kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar- besar  kemakmuran  rakyat  baik  bagi  generasi  sekarang  maupun  generasi  yang  akan datang.menilik dari apa yang terjadi pada ekosistem terumbu karang saat ini yang mana jika masyarakat  dibiarkan  mengelola  sumber  daya  alam  secara  eksploitatif  dan  destruktif,  maka akan menimbulkan kerugian pada diri sendiri, baik secara ekonomis maupun secara ekologis. Terkait dengan pengamatan penulis mengenai tindak pidana pengrusakan eksositem terumbu karang  di  dalam  kawasan  konservasi  yang  akhir-akhir  ini  cenderung  meningkat,  dan  juga karena kurangnya pihak-pihak yang membahas sekitar permasalahan pengrusakan ekosistem tersebut,  maka  penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian  dengan  mengangkat  judul
5 Zainur Rahman, 2015, Penyebab rusaknya Terumbu Karang di Indonesia Beserta Solusinya, URL: zainorrohman-rusaknya-terumbu-karang-blogspot.co.id, Diakses Kamis, 26 Juli 2018.
“tinjauan  yuridis  terhadap  tindak  pidana  pengrusakan  ekosistem  terumbu  karang  di  dalam kawasan  konservasi  (Studi  Kasus  Putusan  No.8/Pid.B/2016/PN.Pangkajene)”.  Berdasarkan uraian  diatas,  permasalahan  yang  akanpenulis  kaji  dalam  penelitian  ini  yaitu,  Bagaimana peraturan hukum terhadap pengrusakan ekosistem terumbu karang di kawasan konservasi dan penerapan hukum terhadap pelaku pengrusakan ekosistem terumbu karang di dalam kawasan konservasipada putusan no.8/pid.b/2016/pn.pangkajene.

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  penelitian  kualitatif  dengan menggunakan  pendekatan  yuridis  empiris.  Adapun  metode  pengumpulan  data  yakni  dengan metode  wawancara,  observasi,  dan  dokumentasi  serta  menggambarkan  fakta  yang  terja lapangan serta mengkaji dari berbagai literature yang berhubungan dengan rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini.

## PEMBAHASAN
A. Peraturan  Hukum  Terhadap  Pengrusakan  Ekosistem  Terumbu  Karang  di Kawasan Konservasi.
1. Peraturan Perundang-undangan
a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Dalam  UU  RI  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan,  terdapat  pasal  yang mengatur  tentang  Pengelolaan  Perikanan  yang  mana  dapat  menimbulkan  kerusakan pada ekosistem terumbu karang,yaitu pada pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dilarang  melakukan  penangkapan  ikan  dan/atau  pembudidayaan  ikan  dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau  lingkungannya  di  wilayah  pengelolaan  perikanan  Republik  Indonesia”. Adapun  ketentuan  pidana  nya  terdapat  dalam  Pasal  84  ayat  (1)  UU  RI  No.  31  Tahun 2004 tentang Perikanan, yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan  perikanan  Republik  Indonesia  melakukan  penangkapan  ikan  dan/atau pembudidayaan  ikan  dengan  menggunakan  bahan  kimia,  bahan  biologis,  bahan peledak,  alat  dan/atau  cara,  dan/atau  bangunan  yang  dapat  merugikan  dan/atau membahayakan  kelestarian  sumber  daya  ikan  dan/atau  lingkungannya  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun  dan  denda  paling  banyak  Rp  l.200.000.000,00  (satu  miliar  dua  ratus  juta rupiah)”. 6
b) Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun  2007  tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Dalam  undang-undang  ini  sudah  jelas  mengatur  tentang  larangan  merusak ekosistem  terumbu  karang,  yaitu  terdapat  pada  Pasal  35  huruf  a,  b,  c,  dan  d  yang berbunyi  “Dalam  pemanfaatan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil,  setiap  Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang: 7
a. menambang  terumbu  karang  yang  menimbulkan  kerusakan  Ekosistem  terumbu karang;
b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi;
c. menggunakan  bahan  peledak,  bahan  beracun,  dan/atau  bahan lain  yang merusak Ekosistem terumbu karang;
d. menggunakan  peralatan,  cara,  dan  metode  lain  yang  merusak  Ekosistem terumbu karang.
Ketentuan  pidana  terdapat  dalam  pasal  73  ayat  (1)  huruf  a  yaitu  “Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp2.000.000.000,00  (dua  miliar  rupiah)  dan  paling banyak  Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah)  setiap  Orang  yang  dengan sengaja: 8
a. melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan  konservasi,  menggunakan  bahan  peledak  dan  bahan  beracun,  dan/atau cara  lain  yang  mengakibatkan  rusaknya  ekosistem  terumbu  karang  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d;

## 2. Peraturan Pemerintah
Adapun  Peraturan  Pemerintah  yang  berkaitan  dengan  perusakan  ekosistem terumbu karang dalam kawasan konservasi, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
6 Kementerian kelautan dan perikanan bersama coremap II, Kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan terumbu karang (volume II), 2011, hal: 13 & 32.
7 Pasal 35 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
8 Pasal 73 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.Dalam peraturan pemerintah ini penulis akan menyebutkan beberapa pasal yang berkaitan dengan skripsi ini yaitu : 9
a) pasal  1  ayat  (1)  yaitu  “Konservasi  sumber  daya  ikan adalah  upaya  perlindungan, pelestarian  dan  pemanfaatan  sumber  daya  ikan,  termasuk  ekosistem,  jenis,  dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap  memelihara  dan  meningkatkan  kualitas  nilai  dan  keanekaragaman  sumber daya ikan”.
b) Pasal  1  ayat  (7)  yaitu  “Ekosistem  adalah  tatanan  unsur  sumber  daya  ikan  dan lingkungannya,  yang  merupakan  kesatuan  utuh  menyeluruh  dan  saling mempengaruhi  dalam  membentuk  keseimbangan,  stabilitas,  dan  produktivitas sumber daya ikan”.
c) Pasal 1 ayat (8) yaitu “Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan”.
d) Pasal 31 ayat  (1) dan (2) yaitu:
i. Pemanfaatan  kawasan  konservasi  perairan  untuk  penangkapan  ikan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  30  ayat  (2)  huruf  a  dilakukan  di  zona perikanan berkelanjutan.
ii. Setiap  orang  dalam  melakukan  penangkapan  ikan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) wajib memiliki izin.
3. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan  Nomor  4  Tahun  2010 Tentang Pengelolaan Terumbu Karang.
Dalam  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan  Nomor  4  tahun 2010  tentang  Pengelolaan  Terumbu  karang.  Dijelaskan  dalam  pasal  44  ayat  (1)  yang berbunyi “dalam rangka melindungi keberadaan ekosistem terumbu karang dalam daerah, setiap orang dilarang”:
a. Melakukan  pengambilan  terumbu  karang,  penangkapan  ikan/  terumbu  karang dengan  menggunakan  bahan  kimia,  bahan  biologis,  bahan  peledak,  alat/cara dan/atau  bangunan  yang  dapat  merugikan  dan/atau  membahayakan  kelestarian terumbu karang dan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
9 Kementerian kelautan dan perikanan bersama coremap II, Kumpulan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan terumbu karang (volume II), 2011, h. 193.
b. memiliki,  menguasai,  membawa  dan/atau  menggunakan  alat  penangkapan  ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada dikapal/perahu dengan ukuran yang  ditetapkan,  alat  penangkapan  ikan  yang  tidak  sesuai  dengan  persyaratan, atau  standar  yang  ditetapkan  untuk  tipe  alat  tertentu,  dan/atau  alat  penangkapan ikan yang dilarang ;
c. mengambil terumbu karang hasil budidaya selain untuk dijadikan hiasan/cenderamata, kecuali karang hasil budidaya ;
d. membuang  jangkar  atau  menggunakan  tongkat  pendorong  perahu  dikawasan terumbu karang ;
e. berjalan-jalan/melintas  atau  menginjakkan  kaki  dikawasan  Zona  Inti  KKLD terumbu karang  ;
f. membawa  alat  bantu  yang  dapat  digunakan  untuk  menangkap  ikan  secara destruktif.
Terkait tentang ketentuan pidana, terdapat dalam pasal 45 yang berbunyi “Setiap orang  dengan  sengaja  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  44, diancampidana  kurungan  paling  lama  3  (tiga)  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp. 50.0.00.000,- (lima puluh juta rupiah)” 10
B. Penerapan  Hukum  Terhadap  Pelaku  Tindak  Pidana  Pengrusakan  Ekosistem Terumbu  Karang  di  Dalam  Kawasan  Konservasi  Pada  Putusan  No.8/ Pid.B/2016/PN.Pangkajene.
1. Identitas Terdakwa
a) NamaLengkap
: RIZAL BIN OLLENG;
b) Tempat Lahir
: Pulau Barrang Lompo;
c) Umur / Tanggal Lahir
: 18 Tahun/Tahun 1997;
d) JenisKelamin
: Laki-Laki;
e) Kebangsaan : Indonesia;
f) TempatTinggal :  Pulau  Barrang  Lompo  Kec.Ujung  Tanah  Kota Makassar;
g) Agama
: Islam;
h) Pekerjaan
: Wiraswasta.
2. Posisi Kasus
10 Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan No. 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Terumbu Karang.
Posisi  kasus  pada  putusan  Nomor  8/Pid.B/2016/PN.Pangakejene  yaitu  sebagai berikut:
a) Bahwa  pada  hari  rabu  tanggal  04  November  2015  sekitar  pukul  12.00  wita, diperairan  Taka  BatuTa’pampang  kurang  lebih  1  mil  dari  Pulau  Sarappo  Caddi Kecamatan  Liukang  Tupabbiring  Kabupaten  Pangkep,  dengan  titik  kordinat S.04.49.062  –  E.119.14.438,  terdakwah  bersama-sama  dengan  saksi  Olleng  Bin Samad,  Ibrahim  Bin  Ismail  danAsri  Bin  Samaila,  mengambil  koral  atau terumbukarang;
b) BahwaterdakwatidakmengetahuibahwalokasitempatkejadianmerupakanKawasanK onservasi;
c) Bahwa  terdakwah  dan  saksi  Olleng  Bin Samad,  Ibrahim  Bin  Ismail  dan  Asri  Bin Samaila  berada  di  lokasi  tersebut  bertujuan  untuk  mencari  koral/terumbu  karang dan taripang di lokasi tempat kejadian;
d) Bahwa dengan menggunakan alat bantu pernafasan yakni mesin kompressor, saksi Olleng turun menyelam untuk mengambil terumbu karang dan sementara itu saksi Ibrahim  Bin  Ismail  mendayung  kapal,  dan  setelah  saksi  Olleng  berhasil mengumpulkan  beberapa  koral,  saksi  Olleng  pun  naik  kekapal  dan  menyerahkan koral-koral  tersebut  kepada  terdakwa  dan  saksi  Risal  untuk  membersihkan  koral tersebut;
e) Bahwa  saksi  Olleng  mengambil  koral  dengan  cara  menggunakan  tangan  dan/atau menggunakan alat bantu berupa palu-palu dan betel;
f) Bahwa  saksi  Ibrahim  Bin  Ismail  bertugas  selain  mendayung  bertugas  juga bergantian  menyelam  ke  laut  untuk  mengambil  koral  sedangkan  terdakwa  dan saksi Asri Bin Samaila selain juga bergantian menyelam juga bertugas mendayung dan  membuang  air  yang  masuk  ke  dalam  kapal  serta  membersihkan  koral  yang sudah diambil dan dimasukkan ke dalam plastik yang telah di beri air;
g) Bahwa  terdakwa  tidak  melakukan  aktifitas  apapun  ketika  ditemukan  oleh  Polair Pangkep;
h) Bahwa terdakwa adalah anak buah kapal yang digaji oleh saksi Olleng sebesar Rp. 50.000,- s/d Rp. 200.000,- per minggunya;
i) Bahwa  biasanya  koral  dijual  kepada  Amir  yang  tinggal  di  pulau  Barrang  Lompo seharga Rp. 1.000,- s/d Rp. 2.000,- per biji;
j) Bahwa  kapal  KMN.  Karang  Lestari  bermesin  Yanmar  15  PK  milik  saksi  Olleng yang  dicicil  sebesar  Rp.  10.000,-  per  harinya  dan  sudah  mencicil  selama  1  (satu) tahun;

## 3. Dakwaan
Dalam kasus ini jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana  diatur  dalam  pasal  73  Huruf  a  Jo  UU  RI  Nomor  27  Tahun  2007  tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.
Bahwa  ia  terdakwa  RISAL  Bin  OLLENG  secara  bersama-sama  dengan  saksi OLLENG  Bin  SAMAD,  saksi  IBRAHIM  Bin  ISMAIL  dan  saksi  ASRI  Bin  SAMAILA (masing-masing  perkaranya  diajukan  secara  terpisah).Pada  hari  rabu  tanggal  04 November  2015  sekitar  pukul  12.00  wita,  atau  setidak-tidaknya  pada  waktu  lain  masih dalam tahun 2015, bertempat di Peraitan Taka Batu Ta’pampang kurang lebih 1 (satu) mil dari  pulau  Sarappo  Caddi  Kecamatan  Liukang  Tupabbiring  Kabupaten  Pangkep,  atau setidak-tidaknya  pada  suatu  tempat  lain  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri Pangkajene,  “ dengan  sengaja  melakukan  kegiatan  menambang  terumbu  karang, mengambil  terumbu  karang  di  kawasan  Konservasi,  menggunakan  bahan  peledak  dan bahan  beracun,  dan/atau  cara  lain  yang  mengakibatkan  rusaknya  ekosistem  terumbu karang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35  huruf  a,  huruf  b,  huruf  c  dan  huruf  d, mereka  yang  melakukan,  yang  menyuruh  melakukan,  dan  yang  turut  serta  melakukan, dengan cara sebagai berikut”:
• Berwal  saksi  Supriadi  bersama  anggota  Polairut  Polres  Pangkep  lainnya  melakukan patroli  di  perairan  Kecamatan  Liukang  Tupabbiring  Kabupaten  Pangkep,  dengan melintasi  sekitar  perairan  sebelah  selatan  pulau  Sarappo  Caddi,  tepatnya  di  perairan Taka  Batu Ta’pampang  kurang  lebih  1  (satu)  mil  dari  pulau  Sarappo  Caddi  dengan titik koordinat S.04.49.062 – E.119.14.438, terlihat terdakwa berteman bersama saksi Olleng  Bin  Samad  (nahkoda  kapal),  saksi  Ibrahim  Bin  Ismail  dan  saksi  Asri  Bin Samaila  berada  di  atas  kapal  KMN.  Karang  Lestari  bermesin  Yanmar  15  PK sementara melaut diperairan tersebut, sehingga anggota Polairut Polres Pangkep pun mendekati  dan  melakukan  pemeriksaan  di  atas  kapal  dan  ditemukanlah  beberapa macam  terumbu    karang  hias  atau  koral  serta  alat  bantu  selang  berupa  mesin kompressor, selang regulkator, sepatu bebek, palu-palu dan betel;
• Bahwa saksi Olleng Bin Samad bersama saksi Ibrahim Bin Ismail turun menyelam ke dasar  laut  dengan  menggunakan  alat  bantu  pernafasan  berupa  mesin  kompressor
untuk  mengambil  terumbu  karang  yang  berada  di  dasar  laut  dengan  cara  terumbu karang  tersebut  diambil  dengan  menggunakan  tangan  namun  sesekali  saksi  Olleng Bin  Samad  bersama  saksi  Ibrahim  Bin  Ismail  menggunakan  alat  bantu  berupa  palu- palu  dan  betel  apabila  terumbu  karang  tersebut  susah  untuk  dilepaskan  dari  batu karang;
• Bahwa  ketika  saksi  Olleng  Bin  Samad  bersama  saksi  Ibrahim  Bin  Ismail  sementara berada  di  dasar  laut  mengambil  terumbu  karang,  terdakwa  bersama  saksi  Asri  Bin samaila mendayung kapal sambil menunggu terumbu karang dinaikkan ke atas kapal, dan  ketika  terumbu  karang telah  berada di  atas  kapal,  selanjutnya  terdakwa  bersama saksi  Asri  Bin  Samaila  membersihkan  terumbu  karang  tersebut  yang  kemudian dimasukkan  kedalam  kantong  plastik  yang  telah  diberi  air  agar  terumbu  karang tersebut tidak mati;
• Bahwa perairan Taka Batu Ta’pampang kurang lebih 1 (satu) mil dari pulau Sarappo Caddi  Kecamatan  Liukang  Tupabbiring  Kabupaten  Pangkep  dengan  titik  koordinat S.04.49.062  –  E.119.14.438  adalah  termasuk  Kawasan  Konservasi  Perairan  Daerah Kabupaten Pangkep, sehingga perbuatan terdakwa berteman tersebut telah melanggar ketentuan  Pasal  35  Huruf  b  UU  RI  Nomor  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Perbuatan  terdakwa  sebagaimana  diatur  dan  diancam  pidana  dalam  Pasal  73  Huruf  a UU RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

## 4. Tuntutan Penuntut Umum
a. Menyatakan  terdakwa  RISAL  BIN  OLLENG  terbukti  bersalah  melakukan  tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 73 Huruf a UU RI No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
b. Menjatuhkan  pidana  atas  diri  terdakwa  Asri  Bin  Samaila  dengan  pidana  penjara selama  2  (dua)  tahun  dan  denda  sebesar  Rp.  2.000.000.000,-  (Dua  Milyar  Rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
c. Menetapkan agar barang bukti berupa:
• 1 (satu) unit Kapal KMN. Karang Lestari Bermesin Yanmar 15 PK;
• 1 (satu) unit mesin kompressor merk Swan;
• 1 (satu) pasang kaki bebek ( pins );
• Selang regulator dengan panjang 50 meter;
• 1 (satu) palu – palu;
• 1 (satu) betel;
• 10 (sepuluh) biji batu karang atau koral;
• Surat  –  surat  atau  dokumen  kapal  berupa  pas  kecil,  sertifikat  kesempurnaan, rekomendasi  nelayan  andong,  surat  pendaftaran  kapal  nelayan,  daftar  nelayan penangkapan  ikan,  fotocopy  izin  penangkapan  satwa  liar  dari  BKSDA  (Balai Konservasi Sumber Daya Alam).
Digunakan dalam perkara yang sama atas nama terdakwa Olleng Bin Samad, DKK.
d. Menetapkan  supaya  terdakwa  dibebani  membayar  biaya  perkara  sebesar  Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

## 5. Amar Putusan
Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Pangkajene  pada  hari  senin  tanggal  15  februari 2016, oleh IRIANTO PRIJATNA UTAMA, S.H, M.Hum. sebagai Hakim Ketua, ABDUL HAKIM,  S.H,  M.H.  dan  IUSTIKA  PUSPA  SARI,  S.H,  M.H.  masing-  masing  sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal 17  februari  2016,  oleh  Hakim  Ketua  dengan  didampingi  para  Hakim  Anggota  tersebut, dibantu oleh MUH. RIDWAN, S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene serta  dihadiri  oleh  YUSNITA  SYARIEF,  S.H.  Penutut  Umum  pada  Kejaksaan  Negeri Pangkajene dan Terdakwa :
Mengadili :
1. Menyatakan  Terdakwa  RISAL  BIN  OLLENG  tebukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah  melakukan  tindak  pidana “Secara  Bersama-sama  Mengambil  Terumbu Karang Di Kawasan Konservasi” .
2. Menjatuhkan  pidana  oleh  karena  itu  terhadap  terdakwa  dengan  pidana  penjara selama  2  (Dua)  tahun  dan  denda  sejumlah  Rp.  2.000.000.000,00,-  (Dua  Miliar Rupiah),  dengan  ketentuan  apabila  denda  tidak  dibayar  maka  dapat  diganti  dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang  telah  dijalani  Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
• 1 (satu) unit Kapal KMN. Karang Lestari Bermesin Yanmar 15 PK;
• 1 (satu) unit mesin kompressor merk Swan;
• 1 (satu) pasang kaki bebek ( pins );
• Selang regulator dengan panjang 50 meter;
• 1 (satu) palu-palu;
• 1 (satu) betel;
• 10 (sepuluh) biji batu karang atau koral;
• Surat  –  surat  atau  dokumen  kapal  berupa  Pas  Kecil,  sertifikat  kesempurnaan, rekomendasi  nelayan  andong,  Surat  pendaftaran  kapal  nelayan,  daftar  nelayan penangkapan  ikan,  fotocopy  izin  penangkapan  satwa  liar  dari  BKSDA  (Balai Konservasi Sumber Daya Alam).
Dipergunakan dalam perkara lain yaitu atas nama Terdakwa Olleng Bin Samad.
6. Menetapkan  agar  Terdakwa  mebayar  biaya  perkara  sebesar  Rp.  2.000,-  (dua  ribu rupiah).

## 6. Analisis penulis
Berhasilnya  suatu  proses  penegakan  hukum  sangat  bergantung  pada  penerapan hukum  pidana,  dimana  peran  penegak  hukum  salahsatunya  adalah  bagaimana mengaktualisasikannya dengan baik di dunia nyata.
Dalam memeriksa suatu perkara tindak pidana hakim tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhkan hukuman  karena  telah  dibuktikan  dalam  persidangan  bahwa  terdakwa  telah  melakukan suatu tindak pidana pengrusakan ekosistem terumbu karang di dalam kawasan konservasi seperti  apa  yang  telah  disebutkan  jaksa  dalam  surat  dakwaannya.  Kasus  yang  penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang tindak pidana pengrusakan ekosistem terumbu karang di dalam kawasan konservasi.
Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene  Abdul  Hakim,  S.H,  M.H,  yang  menerangkan  bahwa  penerapan  hukum terhadap pelaku tindak pidana sudah sesuai berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta  yang  terungkap  dipersidangan,  kemudian  hal  tersebut  menjadi  bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan. 11 Pada perkara ini terdakwa dijerat  Pasal  73  ayat  (1)  huruf  a  Jo.UU  RI  No.  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-pulau  Kecil.  Setelah  memeriksa  segala  fakta-fakta  yang terungkap  dipersidangan  kemudian  Majelis  Hakim  berkeyakinan  bahwa  terdakwa  secara
11 Hasil wawancara dengan narasumber atas nama Abdul Hakim, S.H., M.H.
sah dan meyakinkan terbukti bersalah melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a UU RI  No.  27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil. Setelah itu Majelis Hakim menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan  pidana  atas  diri  terdakwa,  baik  alasan  pemaaf  maupun  alasan pembenar.Pada  perkara  ini  putusan  yang  dijatuhkan  Majelis  Hakim  kepada  terdakwa sudah sesuai darituntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena terdakwa tidak mengajukan  saksi-saksi  yang  dapat  meringankan  perbuatan  terdakwa  yang  menjadi pertimbangan  Majelis  Hakim  dalam  menjatuhkan  putusan.  Lebih  lanjut  menurut  Abdul Hakim, S.H.,M.H menerangkan bahwa Berdasarkan putusan kasus nomor 8/Pid.B/2016/PN.Pkj  menyatakan  bahwa  terdakwa  Risal  Bin  Olleng  terbukti  secara  sah melakukan  tindak  pidana  pengrusakan  ekosistem  terumbu  karang  di  dalam  kawasan konservasi. 12
Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 73 Ayat (1) UU No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang berbunyi:
Dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  2  (dua)  tahun  dan  paling  lama  10 (sepuluh)  tahun  dan  pidana  denda  paling  sedikit  Rp  2.000.000.000,00(dua  miliar rupiah) dan  paling  banyak  Rp  10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah)  setiap  Orang  yang dengan sengaja:
“Melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang  mengakibatkan  rusaknya  ekosistem  terumbu  karang  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.”
Terkait uraian di atas penulis berpendapat, bahwa terdakwa sudah jelas melanggar peraturan UU RI Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, lebih tepatnya melanggar ketentuan Pasal 73 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 27  Tahun  2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Terkait penerapan  hukum  terhadap  pelaku  saya  rasa  sudah  sesuai  dengan  prosedur  hukum  acara pidana.
12 Hasil wawancara dengan narasumber atas nama Abdul Hakim, S.H., M.H.

## KESIMPULAN
1. Aturan hukum yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.  Dalam  UU  RI  Nomor  31  Tahun  2004  tentang  Perikanan,  terdapat  pasal  yang mengatur tentang  Pengelolaan  Perikanan yang  mana  dapat menimbulkan  kerusakan  pada ekosistem  terumbu  karang,yaitu  pada  pasal  8  ayat  (1)  yang  berbunyi  “Setiap  orang dilarang  melakukan  penangkapan  ikan  dan/atau  pembudidayaan  ikan  dengan menggunakan  bahan  kimia,  bahan  biologis,  bahan  peledak,  alat  dan/  atau  cara,  dan/atau bangunan  yang  dapat  merugikan  dan/atau  membahayakan  kelestarian  sumber  daya  ikan dan/atau  lingkungannya  di  wilayah  pengelolaan  perikanan  Republik  Indonesia”  dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil.  Dalam  undang-undang  ini  sudah  jelas  mengatur  tentang larangan  merusak  ekosistem  terumbu  karang,  yaitu  terdapat  pada  Pasal  35  huruf  a,  b,  c, dan d.
2. Dalam  kasus  ini  jaksa  penuntut  umum  mendakwa  terdakwa  dengan  dakwaan  tunggal sebagaimana  diatur  dalam  pasal  73  Huruf  a  Jo  UU  RI  Nomor  27  Tahun  2007  tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.
a) Bahwa ia terdakwa RISAL Bin OLLENG secara bersama-sama dengan saksi OLLENG Bin SAMAD, saksi IBRAHIM Bin ISMAIL dan saksi ASRI Bin SAMAILA (masing- masing perkaranya diajukan secara terpisah).Pada hari rabu tanggal 04 November 2015 sekitar  pukul  12.00  wita,  atau  setidak-tidaknya  pada  waktu  lain  masih  dalam  tahun 2015, bertempat di Peraitan Taka Batu Ta’pampang kurang lebih 1 (satu) mil dari pulau Sarappo  Caddi  Kecamatan  Liukang  Tupabbiring  Kabupaten  Pangkep,  atau  setidak- tidaknya  pada  suatu  tempat  lain  dalam  daerah  hukum  Pengadilan  Negeri  Pangkajene, “dengan sengaja melakukan kegiatan menambang terumbu karang, mengambil terumbu karang  di  kawasan  Konservasi,  menggunakan  bahan  peledak  dan  bahan  beracun, dan/atau  cara  lain  yang  mengakibatkan  rusaknya  ekosistem  terumbu  karang sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  35  huruf  a,  huruf  b,  huruf  c  dan  huruf  d,  mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.
b) Menyatakan  Terdakwa  RISAL  BIN  OLLENG  tebukti  secara  sah  dan  meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Mengambil Terumbu Karang Di Kawasan Konservasi”, dijatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00,- (Dua Miliar Rupiah), dengan  ketentuan  apabila  denda  tidak  dibayar  maka  dapat  diganti  dengan  pidana kurungan  selama  1  (satu)  bulan,  menetapkan  masa  penangkapan  dan  penahanan  yang
telah  dijalani  Terdakwa  dikurangkan  seluruhnya  dari  pidana  yang  dijatuhkan  serta menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
Terkait  pada  permasalahan  penanggulangan  kejahatan  pengerusakan  terumbu  karang yang  berada  di  kabupaten  pangkajene  dan  kepulauan,  penulis  berharap  bahwa  adanya tindakan  tegas  baik  dalam  penerapan  aturan,  sosialisai  aturan  serta  pengawasan  dari  pihak yang  memiliki  kewenangan,  karena  jika  ditinjau  dari  segi  aturan,  semuanya  telah  diatur serinci  mungkin  akan  tetapi  tetap  juga  terjadi  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  masyarakat dengan  berbagai  alasan  mereka  dalam  melakukan  pengerusakan  tersebut  ada  yang menjadikan faktor ekonomi , mereka tidak mengetahui aturan dan sebagainya.
Penulis  berharap  kepada  pemerintah  dan  pihak  yang  berwajib  agar  kiranya  lebih mensosialisasikan lagi aturan terkait serta kawasan konservasi terumbu karang di kabupaten pangkajene dan kepualan agar tidak ada lagi kejadian yang dapat merugikan berbagai pihak dan  merusak  keindahan  alam.  Kesadaran  dari  semua  pihak  diperlukan  untuk  menciptakan ketertiban bermasyarakat, hukum dibuat untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia maupun manusia dengan alam, mencintai alam berarti kita mencintai penciptanya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin Zainal Andi, Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama , Bandung, Alumni, 2007.
Ali  Achmad, Yusril  Versus  Criminal  Juistice  System, Makassar:  PT  Umitoha  Ukhuwah Grafika, 2010.
Ali Mahrus, Dasar-DasarHukumPidana, Jakarta: SinarGrafika, 2012.
Basri  Ilham, Hukum  Pidana  dan  Regulasi  Implementasi  Indonesia ,  Bandung:  Alqaprint, 2003.
DaultAdhyaksa, TerumbuKarang, Klaten: PT IntanSejati, 2009.
DaultAdhyaksa, Wilayah Pesisir , Klaten: PT. Intan Sejati, 2009.
Erdianto  Efendi, Hukum  Pidana  Indonesia  Suatu  Pengantar, Bandung:  Reflika  Aditama, 2011.
Giyanto,dkk, Status  Terumbu  Karang  di  Indonesia  2017,  Pusat  Penelitian  Oseanografi- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia , Jakarta, 2017.
Hamzah  Andi, Asas-Asas  Hukum  Pidana  Di  Indonesia ,  Cet.4,  Jakarta:  PT  Rineka  Cipta, 2010.
Hasil wawancara dengan narasumber atas nama Abdul Hakim, S.H., M.H. http://id.m.wikipedia.org/wiki/kawasan, Diakses Selasa, 7 Agustus 2018. http://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-terumbu-karang-beserta-fungsi-dan- manfaatnya/&hl:id-ID, Diakses Sabtu, 28 Juli 2018
http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-konservasi/&hl=id-ID,  Diakses  selasa,
7 Agustus 2018.
http://www.pn-pangkajene.go.id/, Rabu, 3 Juli 2019.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pangkajene_dan_Kepulauan,  Di  akses  Rabu,  3  Juli 2019.
Ilyas Amir, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012. IriantoKoes, Ekologi Laut Indonesia , Bandung: PT. Sarana Ilmu Pustaka, 2010.
Kementerian  kelautan  dan  perikanan  bersama  coremap  II, Kumpulan  peraturan  perundang- undangan di bidang pengelolaan terumbu karang (volume II), 2011, hal: 13 & 32. Kementerian  kelautan  dan  perikanan  bersama  coremap  II, Kumpulan  peraturan  perundang- undangan di bidang pengelolaan terumbu karang (volume II), 2011, h. 193.
Levinton, J.s., 1988. Marine Ecology, Piece Hall Inc, Engle Wood Chiffs. New Jersey
MertokusumoSudikno, MengenalHukumSuatuPengantar, Yogyakarta:  CahayaAtmaPustaka, 2010.
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
MulyadiLilik, Putusan Hakim dalamHukumAcaraPidana; Teori, Praktek, TeknikPenyusunan, danPermasalahannya, Bandung: Citra AdityaBakti, 2007. NazirMohammad, Metode Penelitian, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1988.
NURLAELAH,  MALOKO,  M.  T.,  FUADY,  M.  I.  N.,  MULIYONO,  A.,  &  RAYA,  M.  Y. The Effect of the Investigative Report Learning Model on Student’s Perception of Anti- Corruption Behavior Development.
Nurlaelah.  (2020).  Aplikasi  Model  Quantum  Teaching  Dalam  Meningkatkan  Motivasi  dan Capaian Pembelajaran Siswa. Jurnal Inspiratif Pendidikan, Vol. 9 (1), pp. 152-167.
Akbar,  R.,  Rasyid,  C.  A.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  UNDANG-UNDANG  MINERBA UNTUK KEPENTINGAN RAKYAT ATAU PEMERINTAH?. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum , 15 (2), 253-262.
Raya,  M.  Y.,  Aryani,  M.,  Hidayat,  T.,  &  Fuady,  M.  I.  N.  (2021).  Government  Policy  in Establishing Halal Certification Bodies is Based on SNI ISO/IEC 17065: 2012.
Hamsir, M. I. N. F. (2021). Relation of the Covid-19 Pandemic and Perpetrators in Indonesia: A Qualitative Analysis. Hong Kong Journal of Social Sciences .
Nurlaelah. (2018). Internalisasi Nilai-Nilai Humanistik Pada Generasi Milenial. Proceedings The Third International Conference on Education and Regional Development (ICERD).
Pasal 35 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang RI Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Pasal 73  ayat  (1)  huruf  a  Undang-Undang  RI  Nomor  27  tahun  2007  tentang  Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

## Peraturan  Daerah  Kabupaten  Pangkajene  dan  Kepulauan  No.  4  Tahun  2010  tentang
Pengelolaan Terumbu Karang.
PriyatnoDwidja, Sistem  Pelaksanaan  Pidana  Penjara  di  Indonesia ,  Bandung:  PT.  Reflika Aditama, 2013.
ProdjodikoroWirjono, Asas-Asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia ,  Cet.6,  Bandung:  Reflika Aditama, 2014.
RA Hutagalung, Ekologi Dasar , Jakarta, 2010.
RahmanZainur, 2015. Penyebab Rusaknya Terumbu Karang di Indonesia Beserta Solusinya , URL:  zainorrohman-rusaknya-terumbu-karang-blogspot.co.id,diakses  Kamis,  26  Juli 2018.
Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil.
Republik Indonesia, Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 1997.
S Ahmad Dadang & FitrianaRina, Mengenalikan laut, Bandung: CV Nusantara Citra Grafika,
2007.
SoekantoSoejono  dan  Mamudji  Sri, Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinjauan  Singkat,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
SoekantoSoerjono, Penelitian  Hukum  Normatif  :  Suatu  Tinjauan  Singkat, Jakarta  :  PT.  Raja Grafindo Persada 2001.
Sudarsono, Kamus Hukum , Cet.5, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
SudirmanAntonius, Eksistensi  Hukum  &  Hukum  Pidana  dalam  Dinamika  Sosial ,  Suatu Kajian Teori dan Praktek di Indonesia, BP Undip, Semarang, 2009.
SugandhyAca, Penataan  Kawasan  Wilayah  Pesisir  Yang  Berkelanjutan,  Makalah  Seminar Nasional  Pengembangan  Wilayah  dan  Pengelolaan  Sumber  Daya  Di  Kawasan Pesisir Dalam Rangka Penataan Ruang Yang Berkelanjutan , FH UNPAD, Bandung 2000.
Sukarno, Mengenal  Ekosistem  Terumbu  Karang  Dalam  Diklat  Penelitian  Metodologi Penelitian Ekosistem Terumbu Karang, Lembaga Oseanologi LIPI. Jakarta, 1995 SunggonoBambang, Metode  Penelitian  Hukum  (Suatu  Pengantar) ,  Jakarta:  Raja  Grafindo Persada, 2001.
Suparni Niniek, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
Supriharyono, Konservasi  Ekosistem  Sumber  Daya  Hayati  di  Wilayah  Pesisir  Laut  Tropis , Pustaka Pelajar, 2009.
Syamsuddin  Rahmandan  ArisIsmail, Merajut  Hukum  Di  Indonesia, Jakarta:  Mitra  Wacana Media, 2014.
Syamsuddin. M, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
WiyonoHadiEko, KamusBesar Indonesia Lengkap, Planta, 2007.
www.masterpendidikan.com/2017/01/5-pengertian-ekosistem-menurut-para-ahli.html,
Diakses Sabtu 28 Juli 2018.