## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN KOSMETIK BERBAHAYA DI INDONESIA: SUATU PENDEKATAN KEPUSTAKAAN
Novel Dominika1)’, Hasyim2)
1) Ekonomi, Universitas Negeri Medan Email: novelsidabutar6@gmail.com
2) Ekonomi, Universitas Negeri Medan Email: Mashasyim@gmail.com

## Abstract
Seiring  dengan  berkembangnya  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  maka  kebutuhan  hidup  manusia  kian berkembang pula. Tidak hanya kebutuhan akan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan saja. Kebutuhan  akan  mempercantik  diri  pun  kian  menjadi  prioritas  utama  dalam  menunjang  penampilan sehari-hari.  Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  kosmetik  menurut  Undang-Undang  No  8  Tahun  1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  pasal  45  ayat  1  menyatakan  “setiap  konsumen  yang  dirugikan  dapat menggugat  pelaku  usaha  melalui  lembaga  yang  bertugas  menyelesaikan  sengketa  antara  konsumen  dan pelaku  usaha  atau  melalui  peradilan  yang  berada  dilingkungan  peradilan  umum.”  Upaya  pelaku  usaha mewujudkan  perlindungan  hukum  bagi  konsumen  dengan  cara  memproduksi  kosmetik  sesuai  dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang dengan memperhatikan mutu kosmetik, sarana produksi dan distribusi serta kondisi produk yang beredar di pasaran.

## Kata Kunci  : Perlindungan Hukum, Konsumen, Kosmetik Berbahaya

## PENDAHULUAN
Pada  dasarnya  manusia  diciptakan Tuhan  dalam  rupa  dan  wujud  yang  sempurna. Keinginan  manusia  untuk  tampil  lebih  cantik dan  sempurna  khususnya  kaum  wanita  juga merupakan  satu  hal  yang  wajar.  Selain  itu, kehidupan  modern,  masyarakat  saat  ini  tidak hanya  menuntut  kemajuan  yang  berkembang pesat  tetapi  juga  nilai-nilai  kecantikan  dan keindahan terhadap penampilan. Untuk mencapai  tujuan  tersebut  para  wanita  rela menghabiskan uangnya untuk membeli perlengkapan  kosmetik  dengan  tujuan  memoles wajahnya agar terlihat cantik.
Seiring  era  perdagangan  bebas  sekarang  ini berbagai  jenis  kosmetik  beredar  di  pasaran dengan  berbagai  kegunaan  dari  berbagai  merk juga.  Produk  kosmetik  yang  merupakan  hasil dari  perkembangan  industri  obat-obatan  saat  ini sudah berkembang menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat seiring dengan perkembangan gaya  hidup  masyarakat.  Para  pelaku  usaha berlomba-lomba  menghasilkan  berbagai  macam produk  kecantikan  dengan  berbagai  macam kegunaan  bagi  masyarakat  untuk  menarik konsumen sebanyak-banyaknya.
Keinginan manusia terutama wanita untuk selalu tampil  cantik,  sempurna  dalam  segala  hal kesempatan  dimanfaatkan  oleh  sekelompok pelaku  usaha  yang  tidak  bertanggung  jawab dengan memproduksi ataupun memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi  persyaratan  kepada  masyarakat. Sasaran utamanya adalah para kaum wanita yang ingin  mendapatkan  hasil  yang  cepat  dan maksimal.  Mereka  akan  mudah  sekali  tertarik untuk  membeli  produk  kosmetik  dengan  harga yang  murah  dan  cepat  terlihat  hasilnya.  Hal  ini yang  membuat  mereka  mencari  jalan  alternatif dengan.
Hal  tersebut  juga  dipengaruhi  oleh  berbagai macam obat-obatan atau kosmetik yang digunakan.  Kosmetik  merupakan  salah  satu bentuk  kebutuhan  sekunder  dalam  kehidupan masyarakat.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  1
Peraturan
Menteri Kesehatan Republik
Indonesia  Nomor  1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang  Notifikasi  Kosmetika,  yang  dimaksud dengan  “kosmetik  adalah  bahan  atau  sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar  tubuh  manusia  (epidermis,  rambut  ,kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa  mulut  terutama  untuk  membersihkan, mewangikan,  mengubah  penampilan  dan/atau
memperbaiki  bau  badan  atau  melindungi  atau memelihara  tubuh  pada  kondisi  baik”.  Dewasa ini bukan hanya kosmetik aman yang beredar di Kota  Malang  namun  juga  kosmetik-kosmetik yang  berbahaya.  Kondisi  semacam  ini  juga dialami di beberapa kota besar di Indonesia. Kosmetik  berbahaya  merupakan  kosmetik  yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan efek samping atau gangguan kesehatan bagi penggunanya. Kurangnya pemahaman  masyarakat  mengenai  bahan-bahan yang  terkandung  di  dalam  kosmetik  dan kurangnya  pemahaman  masyarakat  dalam  hal membedakan  mana  yang  kosmetik  berbahaya dan  mana  yang  bukan.  Konsumen  adalah  setiap orang  pemakai  barang  dan/atau  jasa  yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan  diri  sendiri,  keluarga,  orang  lain, maupun  makhluk  hidup  lain  dan  tidak  untuk diperdagangkan  (pasal  1  angka  2  UU  No.  8 Tahun 1999).
Di  dalam  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK) mengatur mengenai hak konsumen pada pasal 4 yang menyatakan bahwa :
a) Hak  atas  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta  mendapatkan  barang  dan/atau  jasa tersebut  sesuai  dengan  nilai  tukar  dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
c) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan barang dan/atau jasa.
d) Hak  untuk  didengar  keluhannya  atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
e) Hak  untuk  mendapatkan  advokasi, perlindungan  dan  upaya  penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
f) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
g) Hak  untuk  diperlakukan  atau  dilayani secara  benar  dan  jujur  serta  tidak diskriminatif.
h) Hak  untuk  mendapatkan  kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai  dengan  perjanjian  atau  tidak sebagaimana mestinya.
i) Hak-hak  yang  diatur  dalam  ketentuan perundang-undangan  lainnya  (pasal  4
UU  No.  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan Konsumen).
Berdasarkan  sembilan  butir  hak  konsumen yang  diberikan  di  atas,  terlihat  bahwa  masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Sebaliknya,  pelaku  usaha  bertanggung    jawab memenuhi  kewajibannya  dengan  memberikan informasi  yang  benar,  jelas  dan  jujur  mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa tersebut. Pelaku  usaha  adalah  setiap  orang/perorangan atau badan usaha baik yang bentuk badan hukum maupun bukan, yang didirikan dan berkedudukan  atau  melakukan  kegiatan  dalam wilayah  hukum  negara  Republik  Indonesia  baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi (pasal 1 poin 3 UU No 8 Tahun 1999).
Menurut  Pasal  7  UUPK  butir  (b) disebutkan  bahwa  dalam  suatu  transaksi  jual- beli,  tidak  boleh  ada  unsur  penipuan.  Pelaku usaha  harus  menyebutkan  dampak  negatif  dari barang  yang  dijual,  sehingga  informasi  yang diberikan  pelaku  usaha  kepada  konsumen  jelas dan  menjadi  tolak  ukur  konsumen  untuk membelinya.
Label  atau  barang  harus  memuat informasi  pokok  tentang  produkyang  dijual sebagaimana  yang  ditetapkan  dalam  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditempelkan atau dimasukkan di dalam kemasannya. Informasi yang benar dan bertanggung  jawab  akan  memberikan  dampak positif pada putusan pilihan konsumen. Informasi  yang  tidak  benar  atau  menipu, tentunya  potensial  dapat  menimbulkan  kerugian pada konsumen.
Dengan  demikian,  perlu  di  Lakukan  Penelitian terhadap, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen  Atas  Penjualan  Kosmetik  Berbahay Di  Indonesia  ”  penting  untuk  dilakukan mengingat  Indonesia  merupakan  negara  hukum yang segala sesuatunya diatur di dalam peraturan sehingga  hal-hal  yang  merugikan  konsumen diharapkan tidak terjadi nantinya.

## TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara  perlindungan  terhadap  konsumen dapat  dilakukan  melalui  berbagai  bentuk diantaranya  perlindungan  ekonomi,  sosial,
politik, dan perlindungan hukum. Bentuk-bentuk perlindungan  terhadap  konsumen  tersebut  yang terpenting  adalah  perlindungan  yang  diberikan oleh hukum, sebab hukum dapat mengakomodir berbagai  kepentingan  konsumen,  selain  itu hukum  memiliki  daya  paksa  sehingga  bersifat permanen  karena  sifatnya  yang  konstitusional yang  diakui  dan  ditaati  keberlakuannya  dalam kehidupan bermasyarakat.
Perlindungan  hukum  dapat  diartikan perlindungan  oleh  hukum  atau  perlindungan dengan  menggunakan  pranata  dan  sarana hukum.  Ada  beberapa  cara  perlindungan  secara hukum, antara lain sebagai berikut  :
1. Membuat  peraturan  (by  giving  regulation), yang bertujuan untuk :
2. Memberikan hak dan kewajiban;
3. Menjamin hak-hak para subjek hukum
4. Menegakkan peraturan (by the law enforcement) melalui :
a. Hukum administrasi negara yang berfungsi  untuk  mencegah  (preventif) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perijinan dan pengawasan.
b. Hukum  pidana  yang  berfungsi  untuk menanggulangi (repressive) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara
mengenakan sanksi hukumberupa sanksi pidana dan hukuman.
c. Hukum  perdata  yang  berfungsi  untuk memulihkan  hak  (curative  recovery) dengan  membayar  kompensasi  atau ganti kerugian.
Sehingga  dapat  ditarik  kesimpulan  pengertian perlindungan  hukum  adalah  suatu  perlindungan yang  diberikan  terhadap  subyek  hukum  dalam bentuk  perangkat  hukum  baik  yang  bersifat preventif  maupun  yang  bersifat  reprsif,  baik yang  tertulis  maupun  tidak  tertulis,  dengan  kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran  dari  fungsi  hukum,  yaitu  konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

## B. Tinjauan Tentang Konsumen
Menurut Az.Nasution menegaskan  beberapa batasan konsumen yaitu  :
1) Konsumen  adalah  setiap  orang  yang mendapatkan barang atau jasa
digunakan untuk tujuan tertentu.
2) Konsumen  antara  adalah  setiap  orang yang  mendapatkan  barang  dan/jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat  barang/  jasa  lain  untuk diperdagangkan (tujuan komersial).
3) Konsumen  akhir,  adalah  setiap  orang alami yang mendapat dan menggunakan barang  dan/atau  jasa  untuk  tujuan memenughi
kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan  tidakuntuk  diperdagangkan  kembali (non komersial).
Pengertian  konsumen  menurut  Undang- Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang Perlindungan  Konsumen  dalam  pasal  1  ayat  (2) yaitu  :
”Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau  jasa  yang  tersedia  dalam  masyarakat, baik  bagi  kepentingan  diri  sendiri,  keluarga, orang  lain,  maupun  makhluk  hidup  lain  dan tidak untuk diperdagangkan.”
Adapun  asas  perlindungan  Konsumen  antara lain:
1) Asas  Manfaat,  mengamanatkan  bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan
perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya
bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2) Asas  Keadilan,  partisipasi  seluruh  rakyat dapat  diwujudkan  secara  maksimal  dan memberikan  kesempatan  kepada  konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3) Asas Keseimbangan, memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen,  pelaku  usaha,  dan  pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. 4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen  dalam  penggunaan,  pemakaian dan  pemanfaatan  barang  dan/atau  jasa  yang dikonsumsi atau digunakan.
5) Asas  Kepastian  Hukum,  baik  pelaku  usaha maupun  konsumen  mentaati  hukum  dan memperoleh keadilan
dalam penyelenggaraan  perlindungan  konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.
Telah disebutkan bahwa tujuan dari Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah melindungi kepentingan konsumen yang tercantum dalam pasal 3 yaitu  :
a) Meningkatkan  kesadaran,  kemampuan,  dan kemandirian  konsumen  untuk  melindungi diri
b) Mengangkat  harkat  dan  martabat  konsumen denga  cara  menghindarkannya  dari  ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa
c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam  memilih,  menentukan,  dan  menuntut hak-haknya sebagai konsumen
d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang  mengandung  unsur  kepastian  hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
e) Menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha mengenai pentingnya perlindungan
konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha
f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan,  kenyamanan,  keamanan,  dan keselamatan konsumen.

## Tinjauan Tentang Kosmetik Berbahaya
Berdasarkan  Pasal  1  angka  1  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor 1176/MenKes/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika,  yang  dimaksud  dengan  “kosmetik adalah  bahan  atau  sediaan  yang  dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis,  rambut  ,kuku,  bibir  dan  organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama  untuk  membersihkan,  mewangikan, mengubah  penampilan  dan/atau  memperbaiki bau  badan  atau  melindungi  atau  memelihara tubuh pada kondisi baik” .
Dewasa ini bukan hanya kosmetik aman yang  beredar  di  Kota  Malang  namun  juga kosmetik-kosmetik  yang  berbahaya.  Kosmetik berbahaya merupakan kosmetik yang mengandung bahan-bahan kimia berbahaya yang dapat menimbulkan efek samping atau gangguan kesehatan bagi penggunanya. Kurangnya pemahaman  masyarakat  mengenai  bahan-bahan yang  terkandung  di  dalam  kosmetik  dan kurangnya  pemahaman  masyarakat  dalam  hal membedakan  mana  yang  kosmetik  berbahaya dan mana yang bukan.
Kosmetika  yang  beredar  di  pasaran sekarang ini dibuat dengan berbagai jenis bahan dasar  dan  cara  pengolahannya.  Menurut  bahan yang  digunakan  dan  cara  pengolahannya, kosmetika  dapat  dibagi  menjadi  2  golongan besar yaitu kosmetika tradisional dan kosmetika modern.
Kosmetika  yang  beredar  dipasaran Indonesia  ada  tiga  macam,  yaitu  kosmetika
tradisional,  kosmetika  modern,  dan  kosmedics cosmetics medicated
a. Kosmetika Tradisional
Kosmetika  Tradisional  adalah  kosmetika alamiah  atau  kosmetika  asli  yang  dapat  dibuat sendiri  langsung  dari  bahan-bahan  segar  atau yang telah dikeringkan, buah-buahan dan tanam- tanaman  disekitar  kita.  Cara  tradisional  ini merupakan kebiasaan atau tradisi yang diwariskan  turun-temurun  dari  leluhur  atau nenek moyang kita .
b. Kosmetika Modern Kosmetika  Modern  adalah  kosmetika  yang diproduksi  secarapabrik  (laboratorium),  dimana telah  dicampur  dengan  zat-zat  kimia  untuk mengawetkan  kosmetika  tersebut  agar  tahan lama, sehingga tidak cepat rusak .
1) Kosmetik yang diproduksi dan diedarkan  harus  memenuhi  persyaratan sebagai  berikut  Menggunakan  bahan yang memenuhi standart dan persyaratan mutu  serta  persyaratan  lain  yang ditetapkan.
2) Diproduksi  dengan  menggunakan  cara pembuatan kosmetik yang baik.
3) Terdaftar  pada  dan  mendapat  izin  edar dari Badan Pengawas Obat dan
Makanan  Republik  Indonesia  (BPOM
RI).

## METODE PENELITIAN
Berdasarkan permasalahan yang dihadapi  dalam  penelitian  ini,  maka  penelitian ini bersifat analitis, yang mana penulisan hukum ini  merupakan  atau  menggambarkan  mengenai Perlindungan  Hukum  Terhadap Konsumen  Atas Peredaran  Produk  Kosmetik  Berbahaya  Di Indonesia
Penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga  data  yang  digunakan  adalah  data skunder,  yaitu  data  yang  diperoleh  melalui bahan  kepustakaan  yang  erat  hubungannya dengan  bahan-bahan  hukum  primer  dan  dapat membantu  menganalisis  dan  memahami  bahan hukum primer
Dalam  penelitian  ini,  semua  data  yang terkumpul dalam penelitian ini bersifat sekunder akan  dianalisis  secara  kualitatif.  Analisis kualitatif merupakan analisis data yang menggunakan penjelasan berupa kumpulan data/ uraian  dengan  prosedur  teoritis,  serta  pikiran yang logis. Menurut umar (2000:38) menyebutkan tujuan
kualitatif adalah
memaparkan atau mendeskripsikan hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kosmetik  merupakan  salah  satu  faktor penting  bagi  masyarakat  modern  khususnya perempuan  untuk  menunjang  penampilan  dan menambah  rasa  percaya  diri  dalam  melakukan segala  aktifitas  sehari-hari.  Berbagai  cara dilakukan  masyarakat  guna  memperindah  serta mempercantik penampilannya. Kebutuhan masyarakat  yang  tinggi  akan  produk  kosmetik menjadi  peluang  besar  bagi  pelaku  usaha  untuk terus  meningkatkan  produksi  kosmetiknya,  hal ini  terbukti  dengan  semakin  gencarnya  promosi dari  pihak  produsen  melalui  berbagai  media dengan  strategi  promosi  yang  dikembangkan sedemikian  rupa  sehingga  terkadang  mengubur sikap  rasional  konsumen  yang  pada  akhirnya lengah  dalam  menyeleksi  produk-produk  yang beredar di pasaran.
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen pada  dasarnya  adalah  melindungi  hak-hak konsumen.  Hak-hak  konsumen  sebenarnya sudah  dirumuskan  secara  jelas  dan  terinci  di dalam  peraturan  perundang-undangan  yang semestinya  diperhatikan  dan  dilindungi  oleh pihak pelaku usaha, hanya dalam prakteknya hal ini  sering  terabaikan  karena  iktikad  tidak  baik dari  pelaku  usaha  serta  dalam  melakukan  usaha hanya  didorong  untuk  mendapatkan  keuntungan yang sebesar-besarnya.
A. Persyaratan  untuk  menjamin  mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik
Pelaku  usaha  yang  akan  mengedarkan kosmetik  harus  memenuhi  persyaratan  dasar untuk menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan dari kosmetik yang akan diproduksi. Persyaratannya antara lain:
1. Industri kosmetik harus memenuhi persyaratan  Cara  Pembuatan  Kosmetik yang Baik .
2. Industri  yang  memenuhi  persyaratan  Cara Pembuatan  Kosmetik  yang  Baik  diberikan Sertifikat  oleh  Kepala  Badan.  (Pasal  8 Peraturan  Kepala  Badan  POM  RI  Nomor HK.00.05.4.17.45 tentang Kosmetik).
3. Langkah  utama  untuk  menjamin  mutu, keamanan, dan kemanfaatan kosmetik bagi pemakainya  adalah  dengan  menerapkan CPKB  pada  seluruh  aspek  dan  rangkaian produksi.  CPKB  merupakan  salah  satu faktor  penting  untuk  dapat  menghasilkan produk  kosmetik  yang  memenuhi  standar
mutu  dan  keamanan.  (Peraturan  Kepala
Badan  POM  RI  Nomor  HK.00.05.4.3870 tentang Pedoman Cara Pembuatan Kosmetik Yang Baik).
Perusahaan yang akan memproduksi kosmetik  harus  mempunyai  izin  produksi terlebih  dahulu  sebelum  perusahaan  melakukan kegiatan pembuatan kosmetik. Prosedur perizinan  produksi  kosmetik  tersebut  sebagai berikut:
a) Pembuatan
kosmetika
hanya
dapat dilakukan  oleh  industri  kosmetika.  (Pasal  3 Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor  63  Tahun  2013  tentang Izin Produksi Kosmetika).
b) (1)  Industri  kosmetika  yang  akan  membuat kosmetika harus memiliki izin produksi.
(2)  Izin  produksi  sebagaimana  dimaksud pada  huruf  d  angka  (1)  diberikan  oleh Direktur  Jenderal.  (Pasal  4  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Produksi Kosmetika).
c) Izin produksi berlaku selama 5 (lima) tahun dan  dapat  diperpanjang  selama  memenuhi ketentuan  yang  berlaku.  (Pasal  5  Peraturan Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Izin Produksi Kosmetika).  (1)  Izin  produksi  kosmetika diberikan  sesuai  bentuk  dan  jenis  sediaan kosmetika yang akan dibuat.
(2)  Izin  produksi  sebagaimana  dimaksud pada  huruf  f  angka  (1),  dibedakan  atas  2 (dua) golongan sebagai berikut:
B. Pendaftaran produk kosmetik Kosmetik  yang  akan  diedarkan  harus memiliki  izin  edar  atau  nomor  pendaftaran  agar dapat  diawasi  oleh  Badan  Pengawas  Obat  dan Makanan  (BPOM).  Peraturan  yang  berkaitan dengan pendaftaran produk kosmetik yaitu:
Alat  kesehatan,  kosmetika,  dan  perbekalan rumah  tangga  yang  diedarkan  atau  dijual  di wilayah  Indonesia  harus  didaftarkan  pada Departemen  Kesehatan  cq.Direktorat  Jenderal Pengawas Obat dan Makanan. (Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor
140/Menkes/Per/III/1991  tentang  Wajib  Daftar Alat  kesehatan,  kosmetika,  dan  Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga).
C. Persyaratan produksi dan peredaran kosmetik
Kosmetik  yang  diproduksi  atau  diedarkan harus  memenuhi  beberapa  persyaratan  sebagai berikut:
a. Persyaratan produksi kosmetik 1) Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan.
2) Diproduksi  dengan  menggunakan  cara pembuatan yang baik.
3) Terdaftar  pada  dan  mendapat  izin  edar  dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Pasal 2  Keputusan  Badan  POM  RI  Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik).
D. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perlindungan  hukum  bagi  konsumen  pada dasarnya adalah melindungi hak-hak  konsumen. Hak-hak konsumen sebenarnya sudah dirumuskan  secara  jelas  dan  terinci  di  dalam peraturan  perundang-undangan  yang  semestinya diperhatikan  dan  dilindungi  oleh  pihak  pelaku usaha,  hanya  dalam  prakteknya  hal  ini  sering terabaikan  karena  iktikad  tidak  baik  dari  pelaku usaha  serta  dalam  melakukan  usaha  hanya didorong  untuk  mendapatkan  keuntungan  yang sebesar-besarnya.
E. Tujuan Perlindungan Konsumen
Pasal  3  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
menyebutkan  bahwa  perlindungan  konsumen bertujuan:
1. meningkatkan  kesadaran,  kemampuan  dan kemandirian  konsumen  untuk  melindungi diri;
2. mengangkat  harkat  dan  martabat  konsumen dengan  cara  menghindarkannya  dari  ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam  memilih,  menentukan  dan  menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang  mengandung  unsur  kepastian  hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. menumbuhkan  kesadaran  pelaku  usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. meningkatkan  kualitas  barang  dan/atau  jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi  barang  dan/atau  jasa,  kesehatan, kenyamanan,  keamanan,  dan  keselamatan konsumen.
Sehubungan  dengan  hal  tersebut,  menurut Ahmadi  Miru  dan  Sutarman  Yodo  dalam
bukunya  Hukum  Perlindungan  Konsumen, menyatakan bahwa:
Pasal 3
Undang-Undang
Perlindungan
Konsumen  ini,  merupakan  isi  pembangunan nasional  sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan  di  bidang  hukum  perlindungan konsumen
F. Perlindungan hukum bagi konsumen
terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya Kasus  tersebut  perlindungan  hukumnya dapat  menuntut  ganti  kerugian  tetapi  dalam  hal ganti  rugi  tersebut  bukan  merupakan  tugas pokok  dari  BPOM,  karena  BPOM  hanya melakukan  pengawasan.  Apabila  penyegelan terhadap  sarana,  BPOM  tidak  mempunyai kewenangan tetapi hanya melakukan pengawasan  terhadap  produk,  yang  mempunyai kewenangan  adalah  Dinas.  Perindustrian  dan Perdagangan.  Undang-Undang  Perlindungan Konsumen untuk penyelesaian sengketa konsumen ada lembaga tersendiri untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Kosmetik  merupakan  salah  satu  faktor penting  bagi  masyarakat  modern  khususnya perempuan  untuk  menunjang  penampilan  dan menambah  rasa  percaya  diri  dalam  melakukan segala  aktifitas  sehari-hari.  Berbagai  cara dilakukan  masyarakat  guna  memperindah  serta mempercantik penampilannya. Kebutuhan masyarakat  yang  tinggi  akan  produk  kosmetik menjadi  peluang  besar  bagi  pelaku  usaha  untuk terus  meningkatkan  produksi  kosmetiknya,  hal ini  terbukti  dengan  semakin  gencarnya  promosi dari  pihak  produsen  melalui  berbagai  media dengan  strategi  promosi  yang  dikembangkan sedemikian  rupa  sehingga  terkadang  mengubur sikap  rasional  konsumen  yang  pada  akhirnya lengah  dalam  menyeleksi  produk-produk  yang beredar di pasaran.
Perlindungan  hukum  bagi  konsumen pada  dasarnya  adalah  melindungi  hak-hak konsumen.  Hak-hak  konsumen  sebenarnya sudah  dirumuskan  secara  jelas  dan  terinci  di dalam  peraturan  perundang-undangan  yang semestinya  diperhatikan  dan  dilindungi  oleh pihak pelaku usaha, hanya dalam prakteknya hal ini  sering  terabaikan  karena  iktikad  tidak  baik
dari  pelaku  usaha  serta  dalam  melakukan  usaha hanya  didorong  untuk  mendapatkan  keuntungan yang sebesar-besarnya.
Perlindungan hukum terhadap konsumen kosmetik agar merasa nyaman, aman, dan selamat berkaitan dengan peredaran kosmetik  yang  mengandung  bahan  berbahaya secara  normatif  sebenarnya  sudah  diupayakan oleh pemerintah dan jajarannya dengan menetapkan peraturan-peraturan mengenai pembinaan dan pengawasan berdasarkan Keputusan Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052  Tahun  2011  tentang Pengawasan  Produksi  dan Peredaran  Kosmetika dan  sanksi  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor 36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  yang diharapkan  dapat  membuat  para  pelaku  usaha sadar sehingga melakukan usaha dengan iktikad baik.
Perlindungan  terhadap  hak  konsumen kosmetik  atas  informasi  yang  benar,  jelas,  dan jujur  mengenai  kondisi  dan  jaminan  barang dan/atau  jasa  dalam  Peraturan  Badan  POM  RI Nomor  HK.00.05.4.17.45  Tentang  Kosmetik sebenarnya  sudah  diatur  secara  jelas  berkaitan dengan  kewajiban  pelaku  usaha  untuk  memberi informasi  yang  selengkap-lengkapnya  untuk menghindari  timbulnya  kerugian  pada  pihak konsumen kosmetik.

## REFERENSI
Miru, Ahmadi, 2011, Prinsip-prinsip
Perlindungan  Hukum  Bagi  Konsumen  di Indonesia,  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umu
m/13/05/16/mmvzmy-bpom-sita- kosmetik-ilegal-mengandung-obat- terlarang
Liwe, Eklesia. 2013. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen  Terhadap  Kosmetika  Tanpa Label. Vol 1. No 1. Jurnal Edisi Khusus
Nasution,  Az,  2001,  Hukum  Perlindungan Konsumen  Suatu  Pengantar,  Jakarta: Diadit Media.
Numardjito, 2000, Kesiapan Perangkat Peraturan
Perundang-undangan tentang Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia, dalam  Husni  Syawali  dan  Neni  Sri Imaniyati, Penyunting, Hukum
Perlindungan  Konsumen,  Mandar  Maju,
Bandung.
Sidharta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Grasindo. Rumuat, Elfiaene. 2014. Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penyebaran Kosmetik Palsu. Vol II. No 6. Jurnal Lex et Societatis
Sidharta, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: PT. Grasindo Edisi