DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i3 Received: 29 Februari 2024, Revised: 17 Maret 2024, Publish: 24 Maret 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Kebijakan Hukum Pendirian Yayasan oleh Warga Negara Asing di Indonesia
Muhammad  Rizqullah  Dany  Putranto 1 ,  Nabila  Aulia  Rizki 2 ,  Naufandiary  Bachtiar Ramzy 3 1 Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Indonesia Email: muhammad.rizqullah.dany-2022@fh.unair.ac.id
2 Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Indonesia Email: nabila.aulia.rizki-2022@fh.unair.ac.id
3 Magister Ilmu Hukum, Universitas Airlangga, Indonesia Email: naufandiary.bachtiar.ramzy-2023@fh.unair.ac.id
Corresponding Author: muhammad.rizqullah.dany-2022@fh.unair.ac.id 1
Abstract: The  dynamic  recognition  of  foundation  legal  entities  in  Indonesia  has  provided significant  legal  certainty,  in  accordance  with  Law  Number  16  Year  2001  on  Foundations which  was  amended  through  Law  Number  28  Year  2004.  However,  it  should  be  noted  that this  development  reaches  aspects  of  the  establishment  and  management  of  foundations  that relate to the participation of foreign nationals in establishing foundations in Indonesia. This research is a legal doctrinal research that adopts a statutory and conceptual approach. The findings of this research imply that Foreign Nationals who intend to establish a foundation in Indonesia  can  do  so  by  complying  with  the  provisions  set  forth  in  the  prevailing  laws  and regulations.  In  addition,  they  can  also  assume  a  role  in  the  foundation  by  fulfilling  the conditions that have been set, with serious consequences to be faced if the conditions are not complied with. A possible consequence is the deportation of Foreign Nationals back to their country of origin.
Keywords: Foundation, Foundation Establishment, Foreign Nationals, Management.
Abstrak: Pengakuan  dinamis  badan  hukum  yayasan  di  Indonesia  telah  memberikan kepastian  hukum  yang  signifikan,  sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001 tentang  Yayasan  yang  mengalami  perubahan  melalui  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun 2004.  Namun,  perlu  dicatat  bahwa  perkembangan  ini  mencapai  aspek  pendirian  dan pengelolaan  yayasan  yang  berhubungan  dengan  partisipasi  Warga  Negara  Asing  dalam mendirikan yayasan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal hukum yang mengadopsi  pendekatan  perundang-undangan  dan  konseptual.  Temuan  dari  penelitian  ini menyiratkan bahwa Warga Negara Asing  yang bermaksud mendirikan  yayasan di  Indonesia dapat  melakukannya  dengan  mematuhi  ketentuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Selain  itu,  mereka  juga  dapat  mengemban  peran  dalam yayasan  dengan  memenuhi  syarat-syarat  yang  telah  ditetapkan,  dengan  konsekuensi  serius
yang akan dihadapi jika ketentuan tersebut tidak dipatuhi. Konsekuensi yang mungkin adalah deportasi Warga Negara Asing kembali ke negara asalnya.
Kata Kunci: Yayasan, Pendirian Yayasan, Warga Negara Asing, Pengurus.

## PENDAHULUAN
Di  Indonesia,  fenomena  pertumbuhan  lembaga  hukum  dalam  bentuk  yayasan  telah berkembang  pesat.  Ini  disebabkan  oleh  fakta  bahwa  masyarakat  semakin  menyadari  betapa pentingnya  mendirikan  organisasi  yang  berfokus  pada  bidang  sosial,  agama,  dan kemanusiaan.  Ini  dilakukan  untuk  memastikan  bahwa  semua  bisnis  yang  dijalankan  oleh organisasi  tersebut  memiliki  dasar  hukum  yang  jelas  dan  diakui  secara  resmi  oleh pemerintah. Dengan adanya yayasan, diharapkan bahwa aktivitas masyarakat, terutama yang berkaitan  dengan  topik  sosial,  kemanusiaan,  serta  agama,  akan  berjalan  dengan  baik  dan terorganisir. Penting untuk diingat bahwa pertumbuhan yayasan sejalan dengan upaya untuk mengatur kegiatan masyarakat yang semakin beragam dan kompleks. Selain itu, keberadaan yayasan mendorong budaya kepatuhan terhadap peraturan dan tanggung jawab hukum. Pada akhirnya, dasar hukum dan kontribusi yayasan kepada masyarakat dan negara akan diperkuat. kegiatan  yang  dilakukan  oleh  masyarakat  khususnya  di  bidang  sosial,  kemanusiaan,  juga agama dapat berjalan secara sistematis dan terkoordinir. 1
Yayasan  didirikan  untuk  menyatukan  visi  dan  cita-cita  mulia  pendirinya  dan mengaktualisasikan  tujuan  utamanya  untuk  membantu  masyarakat.  Yayasan  memainkan peran  penting  dalam  aktivitas  sosial  dan  kemanusiaan  sebagai  salah  satu  organisasi  di Indonesia  yang juga berserikat  dan berkumpul untuk  mencapat  suatu tujuan. Hal  Ini  sejalan juga  dengan  semangat  yang  ada  dalamPasal  28E  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  yang  menetapkan  setiap  orang  berhak  atas  kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Dengan  tujuan  yang  jelas  di  bidang  sosial,  agama,  juga  kemanusiaan.  Yayasan didirikan menggunakan  prinsip dasar bahwa kegiatan dilakukan secara nonprofit. Meskipun ada  keuntungan  moneter,  tujuan  keberadaan  yayasan  ini  adalah  untuk  memberi  kontribusi yang  sangat  bermanfaat  bagi  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  yayasan  tidak  selalu  berfungsi sebagai  alat  untuk  mewujudkan  keinginan  individu.  Bentuk  yayasan  adalah  suatu  bentuk usaha/organisasi  yang  biasanya  digunakan  untuk  melakukan  usaha  yang  mempunyai philan tropis (nilai kedermawanan). 2
Yayasan Plan  International  Indonesia  adalah salah satu  organisasi  yayasan asing  yang telah  tinggal  di  Indonesia  selama  beberapa  waktu  dan  masih  aktif  hingga  saat  ini,  Plan International telah bekerja di Indonesia sejak tahun 1969 dan resmi bertransformasi menjadi yayasan nasional bernama Yayasan Plan International  Indonesia pada tahun 2017. 3 Yayasan ini fokus pada pembangunan masyarakat muda Indonesia sejak tahun 1969. Yayasan tersebut bekerja di berbagai bidang, seperti untuk kesehatan anak, kewirausahaan, perlindungan anak, dan  aspek  juga  kemanusiaan.  Dalam  melaksanakan  misinya,  Yayasan  Plan  International Indonesia  sudah  melakukan  banyak  hal.  Salah  satu  contoh  nyata  dari  upaya  ini  adalah pelaksanaan program Girls Fund , yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran akan hak  dan  kesetaraan  bagi  perempuan  muda.  Sebagai  bagian  dari  program,  Yayasan  Plan Indonesia  telah  meluncurkan Girls  Fund ,  suatu  dana  publik  yang  dimaksudkan  untuk membantu  perempuan  yang  terpinggirkan.  Fokus  utama  pengelolaan Girls  Fund adalah beasiswa,  Inisiatif Girls ,  yang  memberikan  dana  untuk  kelompok  pemuda  yang  berfokus
1 Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiad, Hukum Yayasan di Indonesia (PT Abadi 2003).[1].
2 Rochmat Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf (PT Eresco 1993).[159].
3 Plan  International  Indonesia,  ‟Rencana  Internasional  Indonesia,  <https://plan-international.org/indonesia/> diakses pada 23 Oktober 2023.
pada  pemberdayaan  ataupun  penguatan  perempuan,  dan Safe  Space  for  Girls ,  yang menyediakan  infrastruktur  untuk  anak-anak  yang  lebih  rentan,  terutama  perempuan. Keberadaan  Yayasan  Plan  International  Indonesia  dapat  menjadi  contoh  bagaimana organisasi  yayasan  asing  dapat  menyesuaikan  diri  dengan  lingkungan  Indonesia  dan membawa manfaat besar dalam berbagai bidang pembangunan sosial dan kemanusiaan juga dalam hal perempuan. 4 Hal tersebut sejalan dengan tujuan yayasan yang ada di Indonesia. Di Indonesia, kehadiran yayasan sebagai  entitas hukum  yang telah lama dan berakar kuat  dalam  sejarah.  Namun,  yayasan  di  Indonesia  belum  terdapat  peraturan  formal  yang mengelola  status  dan  peran  yayasan  Indonesia  pada  masa  tertentu.  Pada  saat  itu,  yayasan hanya  berkembang  berdasarkan  kebiasaan  umum,  dan  tidak  ada  pedoman  khusus  yang menjelaskan  bagaimana  mendirikan,  mengelola,  atau  memenuhi  kewajiban  hukum  yang mengikatnya. Ketidakjelasan mengenai elemen hukum ini mencakup berbagai hal, mulai dari cara  yayasan  didirikan  di  Indonesia  dan  prosedur  administrasi  dan  keuangan  yang digunakannya,  hingga  hubungannya  dengan  hukum  domestik  dan  internasional.  Contohnya yayasan  yang  bekerja  dengan  organisasi  internasional  atau  mengelola  dana  dari  donor internasional  mungkin  menghadapi  kompleksitas  hukum  internasional  yang  mempengaruhi operasinya,  Ketidakjelasan  dapat  terkait  dengan  bagaimana  sebuah  yayasan  mengelola administrasi dan keuangannya. Ini bisa mencakup ketidakjelasan tentang tata cara pelaporan keuangan,  perpajakan,  atau  aturan-aturan  terkait  dengan  pertanggungjawaban  dalam penggunaan dana yayasan. Keadaan ini terjadi karena saat itu belum adanya undang-undang dan/atau  peraturan  yang  mengolah  ataupun  mengatur  secara  rinci  tentang  yayasan.  Oleh karena  itu,  yayasan  sering  menghadapi  masalah  hukum,  yang  paling  utama  terkait  dengan status sebagai subjek hukum dan peran juga tanggungjawab pengurusnya.
Kondisi  serupa  juga  ditemui  pada  Yayasan  yang  dibangun  oleh  Warga  Negara  Asing (selanjutnya  disebut  ” WNA ”)  yang  ada  di  Indonesia,  yang  sering  disebut  sebagai  Yayasan asing. Walaupun demikian,  meski dikelola oleh WNA, yayasan tersebut diberikan perlakuan hukum  yang  setara  dengan  Yayasan  yang  dibangun  oleh  Warga  Negara  Indonesia (selanjutnya disebut ” WNI ”). Hal  ini mencerminkan kompleksitas hukum  yang melingkupi status  hukum  Yayasan  di  Indonesia,  di  mana  keberadaannya  yang  lama  terus  bersinergi dengan perubahan peraturan yang kemudian terjadi.
UU  No.  16  Tahun  2001  tentang  Yayasan,  yang  diubah  oleh  UU  No.  28  Tahun  2004 tentang Perubahan  atas  UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut ” UU Yayasan ”), memberi definisi yang mencakup yayasan, yang diuraikan dalam Pasal 1 angka 1.  Yayasan  adalah  entitas  hukum  yang  memiliki  tujuan  yang  berfokus  pada  sosial,  agama, dan kemanusiaan. Undang-undang mengatur proses formal yang digunakan untuk mendirikan yayasan  ini.  Pembuatan  akta  pendirian  yayasan  oleh  seorang  Notaris  adalah  salah  satu tindakan yang dilakukan saat mendirikan sebuah yayasan. Setelah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi  Manusia (selanjutnya disebut  ” Kemenumham ”), akta ini kemudian akan diproses untuk memperoleh status badan hukum yayasan. Berdasarkan hal tersebut, UU Yayasan  menetapkan  peraturan  dan  prosedur  yang  harus  diikuti  untuk  mendirikan  dan mengesahkan. Hal ini agar seluruh yayasan yang ada di Indonesia tidak menyalahi ketentuan- ketentuan yang diatur dalam UU Yayasan maupun peraturan lain yang berlaku.
Bagian hukum  yayasan terbilang unik dari entitas hukum lainnya, termasuk tindakan hukum yang membedakan aset pendiri dari tujuan yayasan. Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 5 UU Yayasan, pembagian harta kekayaan ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan  bagi  pendiri,  pengurus,  atau  pengawas.  Ini  bertentangan  dengan  struktur
4 Bella  Cynthia  Ratnasari,  „Plan  Indonesia,  Organisasi  yang  Dukung  Hak  Anak  Ulang  Tahun  ke-50‟ (KumparanMOM,  2019)  <  https://kumparan.com/kumparanmom/plan-indonesia-organisasi-yang-dukung-hak- anak-ulang-tahun-ke-50-1ruL4tK6Hho/full> diakses pada 13 Maret 2023
organisasi  Yayasan  yang  diatur  dalam  Pasal  2  UU  Yayasan. 5 Dengan  membagi  harta kekayaan  ini,  yayasan  dapat  memastikan  bahwa  uang  yang  diberikan  kepadanya  digunakan secara eksklusif untuk mencapai tujuan nobel, yang merupakan tujuan utamanya. Oleh karena itu,  fitur  ini  menekankan  sifat  non-profit  dan  tujuan  berorientasi  masyarakat  Yayasan  bagai badan hukum yang unik. Tentunya ini disebabkan secara filosofis oleh fakta bahwa yayasan tidak  dimaksudkan  untuk  bergerak  secara  komersial  atau  mencari  keuntungan.  Akibatnya, yayasan  tidak  boleh  berdiri  dengan  tujuan  yang  sama  seperti  sebuah  perusahaan perdagangan. 6
Menurut  UU  Yayasan,  Yayasan  dianggap  sebagai  subjek  hukum  dengan  hak  dan kewajiban  hukum  yang  setara  dengan  individu.  Namun,  sebelum  dapat  berfungsi  sebagai badan hukum, Yayasan wajib mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham dan memenuhi syarat-syarat  lain.  Menurut  Pasal  9  ayat  (5)  UU  Yayasan,  jelas  bahwa  Undang-Undang memberikan  izin  kepada  WNA  untuk  mendirikan  yayasan  dan  beroperasi  di  Indonesia. Setelah  melalui  proses  yang  sesuai,  yayasan  yang  didirikan  oleh  WNA  ini  diakui  sebagai subjek hukum yang memiliki status yang sah. Oleh karena itu, UU Yayasan mengakui bahwa yayasan  yang  didirikan  oleh  WNA  memiliki  hak  serta  juga  tanggung  jawab  hukum  yang setara dengan Yayasan yang didirikan oleh WNI.
Selanjutnya,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2008  tentang  Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun  2013  tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2008  Tentang Pelaksanaan  Undang-Undang  Tentang  Yayasan  (selanjutnya  disebut  “ PP  Pelaksanaan Yayasan ”),  mengatur  WNA  yang  akan  mendirikan  Yayasan  di  Indonesia,  Namun,  hingga saat ini, telah terjadi berbagai kesalahan yang dilakukan oleh Yayasan, yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan standar hukum yang ditetapkan oleh perundang-undangan Indonesia. Keadaan saat ini menunjukkan bahwa ada tindakan yang melanggar aturan pengelolaan yang seharusnya  dilakukan  oleh  Yayasan.  Contoh  pelanggaran  termasuk  konflik  internal  dan eksternal di  antara pengurus Yayasan, penggunaan peran Yayasan  yang tidak sesuai dengan tujuan  awal  pendiriannya,  dan  upaya  para  pengurus  untuk  menggunakan  sumber  daya Yayasan untuk keuntungan pribadi.
Dalam  beberapa  kasus,  juga  terjadi  ketidaksesuaian  dalam  hal  pendirian  yayasan  itu sendiri,  yang  dapat  memengaruhi  legitimasi  dan  legitimasi  operasinya.  Akibatnya,  keadaan ini menunjukkan betapa pentingnya tindakan pengawasan dan pemeriksaan yang lebih ketat untuk memastikan bahwa Yayasan menjalankan operasinya sesuai dengan peraturan.

## METODE
Tipe  penelitian  yang  digunakan  untuk  penulisan  ini  merupakan  penelitian doctrinal/doktrinal  atau  yang  biasa  dikenal  sebagai  normatif,  ditujukan  untuk  mencari ataupun  mengungkap  aturan  hukum  untuk  menghadapi  isu  yang  dihadapi.  Dalam  hal penulisan  ini  tipe  penelitian  normatif  digunakan  untuk  mencari  juga  menemukan  aturan hukum  dari  pendirian  Yayasan  oleh  WNA  di  Indonesia  dalam  kaitannya  juga  dengan  para pengurus  yang  terdapat  dalam  Yayasan  tersebut.  Pengurus  yang  terdapat  dalam  Yayasan harus memenuhi ketentuan peraturan hukum dan tidak boleh menyimpang. Dalam penulisan ini  juga  akan  mengidentifikasi  dasar  hukum  serta  akibat  hukum  yang  akan  diterima  oleh Yayasan  maupun  orang  pribadi  yang  dalam  menjalankan  Yayasan  tidak  sesuai  peraturan perundang-undangan/hukum,  yaitu  dengan  pendekatan  yang  mengidentifikasi  peraturan perundang-undangan/hukum  yang  berlaku  mengenai  isu  yang  dihadapi,  dalam  hal  ini merupakan  UU  Yayasan  dan  peraturan  lain  yang  mengangkut  tentang  keorganisasian  dan
5 Y. Sogar Simamora, „Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan hukum Yayasan di Indonesia‟ (2012) 1 RechtsVinding.[176].
6 Anwar Borahima, Kedudukan Yayasan di Indonesia (Kencana 2010).[88].
pendekatan konseptual yang merujuk pada doktrin, konsep, pandangan, dan/atau prinsip yang berkembang dalam hukum, lebih khusus terkait Yayasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pendirian Yayasan di Indonesia
Berdasarkan interpretasi dari Putusan MA RI No. 124K/Sip/1973, tanggal 27 Juni tahun 1973,  diputuskan  bahwa  pengelola  Yayasan  bertindak  sebagai  perwakilan  Yayasan  baik untuk di pengadilan maupun untuk di luar pengadilan. Harta yang dimiliki Yayasan, termasuk harta yang diberikan sebagai hibah, adalah faktor penting dalam pertimbangan ini. Akibatnya, Mahkamah  Agung  memutuskan  bahwa  yayasan  ini  secara  hukum  dianggap  sebagai  entitas hukum yang independen. Ini akan berkaitan dengan pemisahan harta yang dimiliki Yayasan.
Beberapa  alasan  mengapa  orang  lebih  suka  menggunakan  Yayasan  untuk  mencapai tujuan dan melakukan kegiatan non-profit. Salah satunya adalah proses pendirian yang relatif sederhana,  tidak  membutuhkan  persetujuan  pemerintah,  dan  kesan  bahwa  Yayasan  tidak dikenakan  pajak. 7 Dengan  statusnya  sebagai  badan  hukum,  yayasan  memiliki  kekuatan hukum  yang  sama  dengan  individu.  Faktanya,  itu  hanya  didasarkan  pada  kekayaan  yang terpisah, tidak dibagikan kepada pengurus, dan tidak memiliki tujuan yang konsisten. 8
Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Yayasan, disebutkan bahwasanya Yayasan merupakan badan  hukum  yang  terdiri  dari  kekayaannya  yang  terpisah  dan  diberikan  untuk  mencapai tujuan  sosial,  agam,  juga  kemanusiaan  juga  tidak  mempunyai  anggota.  Ini  menunjukkan bahwa Yayasan adalah usaha yang berbeda yang memiliki kekayaan sendiri. Yayasan, seperti koperasi  dan  perseroan  terbatas  yang  memiliki  karakteristik  sebagai  badan  hukum  privat. Pendiriannya,  yang  diatur  oleh  Pasal  1653  BW, membedakannya  dari  badan  hukum  publik. Proses  pendirian  yang  dibahas  berkaitan  dengan  peraturan/undang-undang  yang  juga mengatur  cara  badan  hukum  dapat  dibuat  atau  didirikan.  Status  pemerintah  suatu  yayasan tidak berubah. Selain  sebagai  pendiri, mereka adalah pejabat  publik  yang memiliki otoritas. Meskipun  modal  awal  Yayasan  berasal  dari  dana  negara,  statusnya  tetap  sebagai  badan hukum privat. 9
Berdasarkan Pasal 9 jo . Pasal 14 UU Yayasan menyebutkan bahwa Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan  awal  yang  dilakukan  dengan  akta  notaris  dan  dibuat  dalam  bahasa  Indonesia. Anggaran Dasar yayasan sekurang-kurangnya memuat:
1. Nama dan tempat kedudukan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
3. Jangka waktu pendirian;
4. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda;
5. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
6. Tata  cara  pengangkatan,  pemberhentian,  dan  penggantian  anggota  pembina,  pengurus, dan pengawas;
7. Hak dan kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas;
8. Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan;
9. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar;
10. Penggabungan dan pembubaran Yayasan; dan
11. Penggunaan  kekayaan  sisa  likuidasi  atau  penyaluran  kekayaan  Yayasan  setelah pembubaran.
7 Ali  Rido, Badan  Hukun  dan  Kedudukan  Hukum  Perkumpulan,  Koperasi,  Yayasan,  Wakaf (Alumni 1986).[123].
8 Chidir Ali, Badan Hukum (Alumni 2005).[70].
9 Lex Rieffel dan Karaniya Dharmasautra, ‟Di Balik Korupsi Yayasan Pemerintah‟ (2008) Freedom Institute.
Sebelum mendaftarkan yayasan, siapun yang akan mendirikan yayasan wajib memiliki dokuemen  Kartu  Tanda  Penduduk,  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak,  fotokopi  tanda  bukti kepemilikan  atau  sewa  domisili  yayasan,  surat  pengantar  dari  RT/RW  sesuai  domisili yayasan didirikan; dan surat pernyataan persetujuan dari struktur pengurus yang terpilih. 10
Setiap  pendirian  yayasan  pasti  memiliki  tujuan  yang  ingin  dicapai.  Tujuannya  dapat mencakup  bidang  kemanusiaan,  agama,  lingkungan,  dan  sosial.  Pada  dasarnya,  Pasal  8  UU Yayasan, bersamaan dengan Pasal 7 UU Yayasan, menyebutkan kegiatan usaha dari Yayasan tidak boleh bertentangan dengan khalayak umum, kesusilaan, ataupun peraturan perundang- undangan  yang  sedang  berlaku.  Pasal  tersebut  menjelaskan  bahwa  cakupan  kegiatan  usaha badan hukum Yayasan mencakup hal-hal seperti hak asasi manusia, seni, dan seni. Meskipun demikian, perlu ditekankan bahwa aktivitasnya tidak bertentangan dengan aturan masyarakat umum.
Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam rumusan Foundation /Yayasan yang terdapat dalam Article  285  of  Civil  Code  of  Netherlands menyebutkan  bahwa  Foundation  is  a  legal person  created  by legal  act  that  has  no  members  and  have  purpose  is  to  realize  an  object stated  in  its  articles  using  capital  allocated  to  such  purpose . 11 Ini  menunjukkan  bahwa tujuan  sebenarnya  dari  yayasan  ini  adalah  untuk  menghasilkan  sesuatu  dari  dana  yang dimilikinya.  Di  Indonesia,  yayasan  tidak  memiliki  anggota;  sebaliknya,  mereka  memiliki pembina,  pengurus,  dan  pengawas  yang  bukan  anggota.  Ini  membedakannya  dari  badan hukum  perseroan  dan  koperasi.  Setiap  bagian  Yayasan  memiliki  hak  juga  kewajiban  dan kewenangan khusus untuk melaksanakan tugas-tugasnya di bawah tanggung jawab Yayasan.
Untuk  diakui  sebagai  entitas  legal,  yayasan  harus  memenuhi  syarat-syarat  sebagai badan hukum, seperti kelompok orang yang berkomitmen untuk melakukan tindakan hukum, memiliki aset sendiri, dipimpin oleh pengurus, memiliki status hukum, dan memiliki hak dan kewajiban  yang  ditetapkan.  Selain  itu,  karena  statusnya  sebagai  badan  hukum,  Yayasan memiliki  otoritas  untuk  mengambil  tindakan  hukum  sesuai  dengan  misi  dan  visi  nya  yang ditetapkan  dalam  Anggaran  Dasarnya.  Dengan  demikian,  yayasan  mungkin  menjadi  subjek gugatan.  Jika  Yayasan  tersebut  melakukan  tindakan  hukum  diluar  batasnya,  maka  kegiatan atau perbuatan yang dilakukannya adalah batal demi hukum. 12

## Pendirian Yayasan oleh WNA di Indonesia
PP  Pelaksaan  Yayasan  mengatur  istilah  "Orang  Asing"  tepatnya  di  Pasal  1  angka  6, yang  mengacu  pada  individu  atau  badan  hukum  asing.  Oleh  karena  itu,  dalam  situasi  ini, WNA  termasuk  dalam  kriteria  Orang  Asing  yang  dijelaskan  dalam  Pasal  tersebut.  Saat  ini, Pasal  9  ayat  (5)  UU  Yayasan  mengatur  prosedur  dan  persyaratan  pendirian  Yayasan  jika didirikan atau dibuat oleh orang asing dalam hal ini WNA atau bekerja sama dengan orang asing.  Ini  secara  tegas  menunjukkan  bahwa  Yayasan  memiliki  status  entitas  hukum,  yang memungkinkannya  bertindak  sebagai  subjek  hukum  seperti  individu.  Persetujuan  dari Kemenkumham diperlukan sebelum yayasan dapat diberi status badan hukum. Regulasi yang disahkan  dalam  UU  Yayasan  ini  menunjukkan  bahwa  WNA  memiliki  otoritas  untuk mendirikan Yayasan dan terlibat dalam aktivitas di Indonesia sebagai subjek hukum.
Pasal 10 hingga Pasal 14 PP Pelaksanaan Yayasan mengatur persyaratan dan prosedur pendirian yayasan oleh WNA atau orang asing, yang menyebutkan bahwa Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia dapat mendirikan Yayasan.
10 Kandara Law,‟Panduan Lengkap Prosedur dan Syarat Pembuatan Yayasan, <https://kandaralaw.com/prosedur- dan-syarat-pembuatan-yayasan/> diakses pada 23 Oktober 2023.
11 Hans Warendorf, The Civil Code of The Netherlands (US: Kluwer Law International 2009).
12 Hasbullah Syawie, Aspek-Aspek Hukum Mengenai Yayasan di Indonesia (Varia Peradilan Tahun IX No. 98 1993).[8].
Pasal  11  PP  Pelaksanaan  Yayasan  mengatur  persyaratan  dan  prosedur  pendirian yayasan  dari  sisi  administrasi,  yang  disebutkan  bahwa  Yayasan  yang  didirikan  oleh  orang perseorangan asing harus memenuhi persyaratan dokumen seperti identitas pendiri yang sah, pemisahan  harta  kekayaan  pribadi  pendiri  yang  dijadikan  sebagai  kekayaan  awal  minimal senilai  Rp100.000.000  yang  dibuktikan  dengan  surat  pernyataan  mengenai  keabsahan  harta kekayaan tersebut; dan juga surat pernyataan bahwa kegiatan yang didirikan tidak merugikan bangsa,    masyarakat,  dan  negara  Indonesia.  Selanjutnya  dalam  Pasal  11  ayat  (2)  diatur mengenai  badan  hukum  asing  yang  ingin  mendirikan  yayasan  dari  sudut  pandang administrasi, disebutkan bahwa entitas asing tersebut perlu untuk memenuhi persyaratan yang sama dengan orang perseorangan, yang membedakan hanya identitas sebagai entitas asing.
Kerja  sama  dalam  pengelolaan  Yayasan  antara  WNI  dengan  WNA  tidak  boleh terganggu oleh pertimbangan politik, teknis, hukum, atau keamanan. Tindakan yayasan yang berdiri  di  Indonesia  harus  tepat  dengan  kebijakan  Pancasila,  Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945,  prinsip  NKRI,  dan  semangat  keragaman  masyarakat  di Indonesia.  Faktor  hukum  menunjukkan  bahwa  operasi  yayasan  dengan  entitas  asing  tidak boleh bertentangan dengan peraturan baik  hukum  maupun adat  yang berlaku. Aspek Teknis yang  dimaksud  yaitu  kegiatan  dari  yayasan  dapat  berjalan  dengan  baik  di  praktiknya,  serta Aspek Security  yang dimaksud adalah kegiatan  yayasan tidak bertujuan  untuk  intelijen luar negeri atau asing yang juga dapat merugikan bangsa, dan juga negara. 13
Dalam  Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan, sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-Undang Nomor 2  Tahun 2017  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan  (selanjutnya  disebut  ” UU  Ormas ”),  terdapat ketentuan lain yang mengatur yayasan yang didirikan oleh WNA, selain ketentuan yang telah disebutkan  sebelumnya.  Menurut  Pasal  10  jo.  Pasal  11  UU  Ormas,  Organisasi Kemasyarakatan  yang  sah  menurut  hukum  dapat  berbentuk  yayasan.  Pasal  tersebut mendefinisikan  perkumpulan  dan  yayasan  sebagai  bentuk  organisasi  berbadan  hukum. Yayasan  adalah  bagian  atau  salah  satu  bentuk  dari  ormas  yang  berbadan  hukum,  termasuk yayasan yang juga dibentuk oleh WNA. 14
Pasal 43 UU Ormas menyebutkan tentang bentuk organisasi masyarakat yang didirikan oleh  WNA  dapat  melakukan  kegiatan  di  Indonesia  yang  terdiri  atas  bahan  hukum  entitas asing,  badan  hukum  yayasan  yang  juga  didirikan  oleh  WNA  bersama-sama  dengan  WNI, ataupun  yang  didirikan  oleh  badan  hukum  asing.  WNA  dapat  membentuk  yayasan  di Indonesia  sesuai  dengan  peraturan  yang  berlaku  jika  pendirinya  adalah  individu  atau  badan hukum.  Yayasan  asing  yang  telah  diakui  juga  diizinkan  untuk  beroperasi  di  Indonesia, kegiatan  mereka  dibatasi  pada  bidang  sosial,  agama,  dan  kemanusiaan  dan  tidak  termasuk penelitian dan pengembangan. Yayasan asing juga harus bekerja sama dengan yayasan yang juga didirikan oleh orang Indonesia dengan tujuan yang sama saat beroperasi di Indonesia.

## Kepengurusan Yayasan oleh WNA di Indonesia
Pembina  dijelaskan  berdasarkan  Pasal  28  UU  Yayasan  yang  intinya  menjelaskan pembina  merupakan  organ  dari  Yayasan  yang  mempunyai  kewenangan  yang  tidak  di diserahkan  kepada  Pengurus  atau  Pengawas  oleh  Undang-undang  atau  Anggaran  Dasar. Dalam  melaksanakan  tugasnya,  Pembina  memiliki  wewenang  untuk  menetapkan  perubahan pada  Anggaran  Dasar  yang  telah  dibuat,  memilih  serta  memecat  pengurus  dan  juga pengawas,  menetapkan  kebijakan  umum  pada  Yayasan,  menyetujui  program  kerja  dan
13 Pasal  26  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas  Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.
14 Anita  Savitri,  „Pendirian  Yayasan  yang  Didirikan  oleh  Warga  Negara  Asing  Dalam  Perspektif  Keadilan Hukum‟ (2022) Repository UPH.[6].
rancangan  anggaran  untuk  tahunan,  dan  memutuskan  untuk  menggabungkan  atau membubarkan Yayasan. 15
Pengurus  berdasarkan  Pasal  31  UU  Yayasan  menyebutkan  bahwa  Pengurus  adalah organ  dai  Yayasan  yang  melaksanakan  kepengurusan  Yayasan  dan  tidak  dapat  merangkap sebagai  Pembina  ataupun  Pengawas.  Sedangkan  Pengawas  dijelaskan  pada  Pasal  40  UU Yayasan yang memiliki pengertian organ dari Yayasan yang memiliki tugas untuk melakukan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan dari Yayasan.16
Pada  dasarnya,  yayasan  terdiri  dari  organ  yang  terdiri  dari  Pengurus,  Pembina,  dan Pengawas.  Organisasi  ini  memiliki  kemampuan  untuk  melakukan  berbagai  tindakan  untuk mencapai  tujuan  dan  tujuan  yayasan,  seperti  mendirikan  bisnis  atau  berpartisipasi  dalam bisnis.  Setiap  bagian  pada  yayasan  memiliki  hak  serta  kewajiban  dan  kewenangan  khusus untuk mencapai tujuan dari yayasan.17
Syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 12 PP Pelaksanaan Yayasan mengenai WNA yang akan menjabat dalam Yayasan secara eksplisit disebutkan di sini:
1. Harus  memasukkan  minimal  satu  anggota  pengurus  yang  memiliki  status kewarganegaraan Indonesia sebagai posisi ketua, sekretaris, atau bendahara.
2. Harus  bertempat  tinggal  atau  memiliki  tempat  tinggal  di  Indonesia  sebagai  anggota pengurus dari yayasan.
3. Anggota  pengurus  yayasan  untuk  berkewarganegaraan  asing  wajib  memiliki  izin  untuk melakukan kegiatan atau usaha di Indonesia dan memiliki Kartu Izin Tinggal Sementara yang  mencakup  izin  untuk  melakukan  kegiatan  atau  usaha  seperti  izin  untuk  kerja,  izin untuk  penelitian,  izin  untuk  belajar,  izin  untuk  kegiatan  agama,  dan  izin  usaha  sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 taun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- undang.
Jika  anggota  pengurus  dari  yayasan  yang  berkewarganegaraan  asing  tidak  dapat memenuhi  persyaratan  yang disebutkan di  atas,  mereka harus diberhentikan dari jabatannya secara  hukum.  Ini  adalah  pelanggaran  terhadap  persyaratan  administratif  yang  berkaitan dengan  Yayasan.  Pasal  13  PP  Pelaksanaan  Yayasan  menetapkan  persyaratan  untuk  anggota pembina dan pengawas  yayasan untuk berkewarganegaraan asing  yang tinggal di  Indonesia. Pasal tersebut menyatakan bahwa mereka yang berkewarganegaraan asing atau entitas asing wajib memiliki izin untuk melakukan bisnis atau kegiatan di wilayah Indonesia dan memiliki Kartu Izin Tinggal Sementara. Jika tidak mengikuti ketentuan tersebut, maka secara hukum, WNA tersebut harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia, dan  yayasan tersebut harus mencari  pengganti  posisi  untuk  Anggota  Pembina  dan  anggota  Pengawas  Yayasan  tersebut yang selanjutnya diatur  dalam Anggaran Dasar  dari  yayasan tersebut  yang didasarkan Pasal Pasal 14 ayat (2) huruf f UU Yayasan.

## KESIMPULAN
Pendirian  Yayasan  di  Indonesia  telah  berkembang  melalui  evolusi  yurisprudensi  dan perubahan  hukum.  Norma-norma  hukum,  baik  dari  Belanda  maupun  Indonesia,  telah mengakui  status  badan  hukum  Yayasan.  Dalam  pandangan  hukum,  Yayasan  dianggap sebagai entitas hukum yang independen, memiliki aset terpisah, dan memiliki otoritas untuk menjalankan tindakan hukum. Pendirian Yayasan oleh WNA di Indonesia telah diatur dengan
15 Undang-Undang  Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.
16 Ibid.
17 Samsurizal, „Keabsahan Pengangkatan Pengurus Cabang Sebuah Yayasan‟ (2009) lib.UI.[4].
cermat  dalam  hukum  perundang-undangan.  Pasal  9  ayat  (5)  Undang-Undang  Yayasan  dan Pasal 11 PP Pelaksanaan Yayasan menjelaskan persyaratan pendirian Yayasan oleh individu asing  atau  bekerja  sama  dengan  individu  Indonesia.  Yayasan  asing  yang  diakui  juga diperbolehkan beroperasi di Indonesia dengan batasan sektor tertentu dan kolaborasi dengan Yayasan lokal yang memiliki tujuan serupa.
Kepengurusan  Yayasan  oleh  WNA  juga  diatur  dengan  jelas  dalam  hukum.  Pembina, Pengurus,  dan  Pengawas  memiliki  peran  yang  ditentukan  dalam  mengelola  Yayasan. Persyaratan  mengenai  pengurus  yang  berkewarganegaraan  asing,  seperti  posisi  ketua, sekretaris, atau bendahara, serta persyaratan izin tinggal di  Indonesia, diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 PP Pelaksanaan Yayasan. Dalam semua hal, kerja sama Yayasan dengan WNA didasarkan  pada  prinsip-prinsip  politik,  teknis,  hukum,  dan  keamanan  yang  mengamankan kepentingan  nasional  serta  mencegah  penyalahgunaan.  Prinsip-prinsip  ini  diterapkan  untuk memastikan bahwa Yayasan beroperasi sesuai dengan tujuan sosial, agama, dan kemanusiaan yang  telah  ditetapkan,  serta  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  dan  norma  yang berlaku.  Secara  keseluruhan,  pendirian  dan  pengelolaan  Yayasan  oleh  WNA  di  Indonesia diatur  dengan  ketat  oleh  hukum,  memastikan  bahwa  tujuan  sosial  dan  kemanusiaan  tetap tercapai dalam batasan hukum dan etika.

## REFERENSI
Abriana  Kusuma  Dewi,  ‟Implikasi  Yuridis  Badan  Hukum  Yayasan  (Suatu  Tinjauan Normatif)‟ (2022) Jurnal Hukum Novum Argumentum.
Ahmad  Probo  Sulistiyo,  ‟Problematika  Hukum  Terhadap  Kedudukan  Yayasan  Yang Didirikan  Sebelum  Undang-Undang  Yayasan‟  (2017)  Kajian  Hukum  dan  Masalah Pembangunan Perspektif.
Ali  Rido, Badan  Hukun  dan  Kedudukan  Hukum  Perkumpulan,  Koperasi,  Yayasan,  Wakaf (Alumni 1986).
Anita  Savitri,  „Pendirian  Yayasan  yang  Didirikan  oleh  Warga  Negara  Asing  Dalam Perspektif Keadilan Hukum‟ (2022) Repository UPH.
Anwar Borahima , Kedudukan Yayasan di Indonesia (Kencana 2010). Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiad, Hukum Yayasan di Indonesia (PT Abadi 2003).
Bambang  Ariyanto,  ‟  Tinjauan  Yuridis  Pembubaran  Organisasi  Kemasyarakatan‟  (2015) Perspektif Hukum.
Bella Cynthia Ratnasari, „Plan Indonesia, Organisasi yang Dukung Hak Anak Ulang Tahun ke-50‟ (KumparanMOM,  2019)  <  https://kumparan.com/kumparanmom/plan- indonesia-organisasi-yang-dukung-hak-anak-ulang-tahun-ke-50-1ruL4tK6Hho/full> diakses pada 13 Maret 2023.
Burgerlijk Wetboek Chidir Ali, Badan Hukum (Alumni 2005).
Deicy N. Karamoy, ‟Pengawasan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing‟ (2020) Lex Et Societatis.
Desi  Handayani,  „Analisis  Yuridis  Tentang  Pendirian  Yayasan  Pendidikan  Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang  Nomor  16  Tahun  2001  Tentang  Yayasan‟  (2018)  Al-Idarah  Jurnal Kependidikan Islam.
Fendi  Supriono,  ‟Implementasi  Undang-undang  Yayasan  Dalam  Mencapai  Maksud  Dan Tujuan Yayasan‟ (2015) Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion.
Hans Warendorf, The Civil Code of The Netherlands (US: Kluwer Law International 2009). Kandara  Law,‟Panduan  Lengkap  Prosedur  dan  Syarat  Pembuatan  Yayasan,
<https://kandaralaw.com/prosedur-dan-syarat-pembuatan-yayasan/>  diakses  pada  23 Oktober 2023.
Lex  Rieffel  dan  Karaniya  Dharmasautra,  ‟Di  Balik  Korupsi  Yayasan  Pemerintah‟  (2008)
Freedom Institute.
Mega Shelvy Margaretha, ‟Prosedur Pendirian Yayasan‟ (2014) Repository.UGM
Muhaimin,  M.,  Djumardin,  D.,  &  HS.,  S.,  „Pengesahan  Akta  Pendirian  Yayasan:  Sebagai Instrumen  Dalam  Penyusunan  Buku  Ajar  Teknik  Pembuatan  Akta  Badan  Usaha‟ (2020) Jurnal Risalah Kenotariatan.
Nimrot  Siahaan,  Toni  Toni,  Agus  Anjar,  dan  Panggi  Nur  Adi,  ‟  Subjek  Hukum  Dalam Pendirian  Yayasan  Menurut  Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2004  Atas  Perubahan Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2001  Tentang  Yayasan‟  (2020)  Jurnal  Ilmiah Advokasi.
N.  Putri  Islami,  P.  Prananingtyas,  and  F.  Wisnaeni,  ‟Akibat  Hukum  Yayasan  Yang  Belum Menyesuaikan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013‟ (2020) Notarius Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2013  tentang  Perubahan  atas Peraturan  Pemerintah  Nomor  63  Tahun  2008  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang tentang Yayasan.
Plan  International Indonesia,  ‟Rencana  Internasional  Indonesia,  <https://plan- international.org/indonesia/> diakses pada 23 Oktober 2023.
Regina  Maharani  Pandeirot,  ‟Kedudukan  Organisasi  Kemasyarakatan  Yang  Didirikan  Oleh Warga Negara Asing‟ (2020) Lex Et Societatis
Rochmat Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf (PT Eresco 1993). Samsurizal, „Keabsahan Pengangkatan Pengurus Cabang Sebuah Yayasan‟ (2009) lib.UI Shanti  Wulandari,  „Pertanggungjawaban  Organ  Yayasan  Terhadap  Kerugian  Bidang Pendidikan Di Indonesia‟ (2016) Kajian Hukum dan Masalah Pembangunan Perspektif Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2013  tentang  Organisasi  Kemasyarakatan,  sebagaimana diubah  oleh  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang  Nomor  6  taun  2023  tentang  Penetapan  Peraturan  Pemerintah Pengganti  Undang-undang  Nomor  2  Tahun  2022  Tentang  Cipta  Kerja  Menjadi Undang-undang.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sebagaimana diubah oleh Undang- Undang  Nomor  28  Tahun  2004  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  16 tahun 2001 tentang Yayasan.
Y. Sogar Simamora, „Karakteristik, Pengelolaan dan Pemeriksaan Badan hukum Yayasan di Indonesia‟ (2012) 1 RechtsVinding.