## REFORMASI KEBIJAKAN EKONOMI DAN REVITALISASI PENERAPAN

## GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

## Delly Maulana
Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Serang Raya Jalan Raya Cilegon-Serang Km. 5, Drangong, Serang, Banten
Email :delly_maulana@yahoo.com

## ABSTRAK
Tulisan  ini  dilatarbelakangi  kondisi  ekonomi  Indonesia  yang  tidak  menguntungkan,  baik  dalam tingkat  kompetisi  secara  global,  tingkat  pertumbuhan  yang  tidak  berkualitas,  dan  menjadi  negara importir.  Kondisi  tersebut  tentu  memerlukan  reformasi  kebijakan  di  bidang  ekonomi,  dengan  cara merevitalisasi peneraparn good governance dengan mengedepankan negara sebagai leading sector dan regulator dalam pembangunan ekonomi. Revitalisasi tersebut bukan berarti menciptakan negara sebagai negara  yang  otoriter  dan  memperlemah  masyarakat,  tetapi  menciptakan  negara  yang  mampu menerjemahkan keinginan dan responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, peran civil  society  dan  swasta  harus  juga  dikedepankan  dengan  mengedepankan  konsep  kemitraan  yang seimbang dan sukarela untuk menuju tujuan bersama, yakni mensukseskan penerapan good governance di Indonesia, terutama disektor ekonomi.
Kata Kunci : Reformasi Kebijakan Ekonomi, Good Governance, dan Kesejahteraan

## A. Pendahuluan
Riant  Nugroho  (2012  :  30)  dalam bukunya Public  Policy mengungkapkan  bahwa kebijakan  public  adalah  bentuk  paling  nyata  dari ideologi  suatu  negara  bangsa.  Idiologi  adalah keyakinan politik suatu kesatuan politik dari suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Ideologi akan diturunkan  menjadi  sistem  politik.  Apapun bentuknya, baik demokrasi maupun non demokrasi  adalah  tidak  penting,  yang  paling penting adalah apakah ideologi tersebut memberikan keunggulan terhadap kebijakan yang dibuat,
Jika  kita  kaitkan  dengan  aspek  filosofis dari  pendirian  negara  ini  menunjukkan  bahwa Indonesia  merumuskan  cita-cita  bernegaranya melalui  Undang-undang  Dasar  1945  tidak  bisa
lain  adalah  membentuk  negara  kesejahteraan ( welfare state ). Pembukaan UUD 1945 menunjukkan  bahwa  negara  ini  dibentuk  untuk menjadi  negara  kesejahteraan,  yakni  : “ Pemerintah  melindungi  segenap  bangsa  dan seluruh  tumpah  darah,  memajukan  kesejahteraan umum  dan  mencerdaskan  kehidupan  bangsa”. Juga  tercermin  pada  pasal  27,  dimana  setiap warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusia;  pasal 31,  setiap  warga  negara  harus  mendepatkan pendidikan  yang  layak;  pasal  33  dan  34,  yang mengamanatkan  pengelolaan  kekayaan  alam untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat serta  fakir  miskin  dan  anak  terlantar  dipelihara negara.
Sementara  itu,  Peter  F.  Drucker  (1976) mengungkapkan  bahwa  : the  developing  countries are  not  underdeveloped,  they  are  undermanaged . Jadi  dalam  konsep  menajemen  modern,  memanej negara tidak hanya mengendalikan, tetapi menciptakan  nilai  atau value  creation .  (Riant, 2012  :  28)  Oleh  karena  itu,  dalam  merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi tidak hanya mengejar  rasionalitas  semata,  tetapi  harus  juga memasukan  aspek  ideologis  sebagai  nilai  dari sebuah bangsa.
Sebetulnya Indonesia bisa menjadi negara maju bahkan menjadi negara kaya, jika dimanajemeni  dengan  baik  dan  disentuh  dengan value atau  nilai.  Data  kekayaan  alam  Indonesia dalam  bentuk  tambang  pada  rangking  dunia menunjukkan gold atau  emas  berada  di  peringkat 7, natural gas berada di peringkat 10, nikel berada di  peringkat  3, rubber atau  karet  (natural  & synthetic)  berada  di  peringkat  3, coal atau  batu bara  berada  di  peringkat  6,  dan copper atau tembaga  berada  di  peringkat  6.  (The  Economist Pocked Word in Figurer)
Tetapi  dengan  kekayaan  alam  yang berlimpah,  Indonesia  saat  ini  masih  terbelit dengan  beberapa  persoalan,  seperti  : Pertama ,
Indonesia saat ini masih rendah dalam hal tingkat kompetisinya.  Data The  Global  Competitiveness Index  2014–2015 menunjukkan  bahwa  Indonesia berada  di  posisi  34  (4.57),  sedangkan  negara Asean  lainnya,  seperti  Malaysia  berada  di peringkat 20 (5,16), Thailand berada di peringkat 31  (4,66),  dan  Singapura  berada  di  peringkat  2 (5,65).    Ada  beberapa  indikator  yang  mengukur tingkat  kompetisi  secara  global,  yakni  :  tingkat
korupsi, birokrasi yang tidak efesien, infrastruktur yang tidak memadai, ketidakstabilan politik, akses pada  pembiyaan,  tenaga  kerja  terdidik  yang memadai,  etika  kerja  yang  buruk,  ketidakstabilan pemerintah, inflasi, peraturan pajak, tingkat pajak, peraturan buruh yang membatasi, kriminalitas dan pencurian, kesehatan umum yang buruh, peraturan mata uang asing. (Word  Economic Forum, 2014 : 13)
Kedua , tingkat pertumbuhan yang kurang berkualitas, Ada beberapa indikator yang menyebabkan  hal  tersebut,  yakni  pertumbuhan yang  tinggi  tidak  secara  signifikan  menurunkan angka  kemiskinan  dan  pengangguran,  ditambah dengan  angka  gini  ratio  yang  menunjukkan tingkat  ketimpangan  di  Indonesia  semakin melebar.  Data  tahun  2007  menunjukkan  bahwa persentase  angka  kemiskinan  Indonesia  sekitar 16,58 persen, dan angka penganggurannya sekitar 9,11  persen,  sedangkan  angka  pertumbuhan  PDB sekitar 6,3 persen dan angka gini ratio sekitar 0,35 persen. Sementara itu, data tahun 2014 menunjukkan angka kemiskinan 11 persen, angka pengangguran  sekitar  5,9  persen,  sedangkan pertumubuhan  PDB  sekitar  5  persen  dan  angka gini ratio sekitar 0,41 persen. (BPS.go.id)
Dan Ketiga ,  banyak  impor  dibandingkan ekspor.  Keunggulan  dan  kemajuan  suatu  negara bisa dilihat dari produktivitas ekspornya, Indonesia  saat  ini  menjadi  negara  importir. Contoh  yang  paling  nyata  adalah  disektor pertanian,  Data  BPS  tahun  2014  menunjukkan bahwa  Impor  tanaman  pangan  ke  negara  kita menembus  angka  2,770,157,101  US$,  sedangkan ekspornya  hanya  sekitar  82,865,056  US$.  Selain
tanaman pangan, impor perternakan ke negara kita juga  besar,  yakni  sekitar  15,385,845,433  US$, sedangkan ekspornya hanya sekitar 6,842,093,987 US$. (BPS.go.id)

## B. Pembahasan
1. Penerapan  Konsep Good  Governance dan

## Reformasi Kebijakan Ekonomi
United  Nations  Development  Programme (UNDP) mendefinisikan governance sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority  to  manage  a  nation’s  affair  at  all levels” . Menurut definisi ini, governance mempunyai tiga kaki ( three legs ), yaitu economic, political , dan administrative. Economics governance meliputi  proses-proses  pembuatan keputusan  ( decision-making  processes )  yang memfasilitasi  aktivitas  ekonomi  di  dalam  negeri dan  interaksi  diantara  penyelenggara  ekonomi. Economic  governance mempunyai  implikasi terhadap equity,  poverty  dan  quality  of  life .
Political governance adalah proses-proses pembuatan  keputusan  untuk  formulasi  kebijakan, sedangkan administrative  governance adalah sistem  implementasi  proses  kebijakan.  Oleh karena  itu  institusi  dari governance meliputi  tiga domain,  yaitu state ( negara  atau  pemerintahan ),
private  sector ( sektor  swasta  atau  dunia  usaha ), dan society ( masyarakat ), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing (LAN, 2000 : 5).
Konsep good  governance sejak  tahun 1991 dipromosikan oleh beberapa agensi multilateral  dan  bilateral  seperti  JICA,  OECD, GTZ  (Keban,  2000  :  52).  Mereka  memberikan tekanan  pada beberapa indikator,  antara  lain  :  (1)
demokrasi, desentralisasi dan peningkatan kemampuan  pemerintah;  (2)  hormat  terhadap  hak asasi  manusia  dan  kepatuhan  terhadap  hukum yang  berlaku;  (3)  partisipasi  rakyat;  (4)  efisiensi, akuntabilitas,  transparansi  dalam  pemerintah  dan administrasi  publik;  (5)  pengurangan  anggaran militer;  dan  (6)  tata  ekonomi  yang  berorientasi pasar.  OECD  dan  World  Bank  (LAN,  2000  :  6) mensinonimkan good governance dengan penyelenggaraan  manajemen  pembangunan  yang solid  dan  bertanggungjawab  yang  sejalan  dengan demokrasi  dan  pasar  yang  efisien,  penghindaran salah  alokasi  dana  investasi  yang  langka,  dan pencegahan  korupsi  baik  secara  politik  maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal  and  political  frameworks bagi tumbuhnya  aktivitas  kewiraswastaan.  Sedangkan UNDP dalam workshop yang diselenggarakannya (Widodo,  2001  :  24)  menyimpulkan  “ that  good governance  system  are  participatory,  implying that all members of governance institutions have a voice  in  influencing  decision  making” .  Namun dalam  perkembangan  berikutnya  lembaga  ini (LAN,  2000  :  7)  memberikan  definisi good governance sebagai  hubungan  yang  sinergis  dan konstruktif  di  antara  negara,  sector  swasta  dan masyarakat ( society ).
Lembaga  Administrasi  Negara  (2000  :  6) medefinisikan good governance sebagai penyelenggaraan  pemerintahan  negara  yang  solid dan  bertanggung  jawab,  serta  efisien  dan  efektif dengan  menjaga  “kesinergisan”  interaksi  yang konstruktif  di  antara  domain-domain  negara, sector  swasta  dan  masyarakat  ( society ).  Pada tataran  ini, good  governance berorientasi  pada  2 (dua)  hal  pokok,  yakni  : Pertama, orientasi  ideal
negara  yang  diarahkan  pada  pencapaian  tujuan nasional. Pada tataran ini, good governance mengacu  pada  demokratisasi  dalam kehidupan  bernegara  dengan  elemen-elemen konstituennya,  seperti legitimacy,  accountability, scuring of human right, autonomy and devolution of  power  dan  assurance  of  civilian  control ;
Kedua ,  pemerintahan  yang  berfungsi  secara  ideal yaitu  secara  efektif  dan  efisien  dalam  melakukan upaya  mencapai  tujuan  nasional.  Dalam  konteks ini, good governance tergantung pada pada sejauh mana  struktur  serta  mekanisme  politik  dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien.
Dari beberapa pengertian good governance diatas,  maka  dapat  diidentifikasi indikator-indikator  yang  terkandung  didalamnya. UNDP (LAN, 2000 : 7) mengajukan karakteristik good governance , sebagai berikut :
1. Participation  ; Setiap  warga  negara mempunyai  suara  dalam  pembuatan keputusan,  baik  secara  langsung  maupun secara  intermediasi  institusi  legitimasi yang mewakili kepentingannya.
Partisipasi seperti ini  dibangun  atas  dasar keabsahan  berasosiasi  dan berbicara  serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. Rule of law ; Kerangka hukum  harus adil dan  dilaksanakan  tanpa  pandang  bulu, terutama hukum untuk hak azasi manusia.
3. Transparancy ;  Transparansi  dibangun atas  dasar  keabsahan  arus  informasi. Proses-proses,  lembaga  dan  informasi yang  secara langsung  dapat  diterima  oleh mereka yang membutuhkan.
4. Responsive ;  Lembaga-lembaga  dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders .
5. Consensus Orientation ; Good governance
menjadi  perantara  kepentingan  yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi  kepentingan  yang  lebih  luas,  baik dalam kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. Equity ;  Semua  warga  negara,  baik  laki- laki  maupun  perempuan  mempunyai kesempatan  untuk  meningkatkan  atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. Effectiveness  and  effeciency ;  Proses- proses dan lembaga-lembaga menghasilkan  sesuai  dengan  apa  yang telah  digariskan  dengan  menggunakan sumber-sumber  yang  tersedia  sebaik mungkin.
8. Accountability ;  Para  pembuat  keputusan dalam  pemerintahan,  sektor  swasta  dan masyarakat (civil  society) bertanggung jawab  kepada  publik  dan  lembaga- lembaga stakeholders .  Akuntabilitas  ini tergantung  pada  organisasi  dan  sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut  untuk  kepentingan  internal  atau eksternal organisasi.
9. Strategic  vision ;  Para  pemimpin  dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan  Pembangunan  yang  luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan  untuk  pembangunan  semacam ini.
Sementara  itu,  United  Nations  (Keban, 2000 : 52) merumuskan indikator good governance yang meliputi : (1) kemampuan, yaitu kemampuan  yang  cukup  untuk  melaksanakan kebijakan dan fungsi-fungsi pemerintah, termasuk sistem  administrasi  publik  efektif  dan  responsif; (2)  akuntabilitas  dalam  kegiatan  pemerintah  dan transparan  dalam  pengambilan  keputusan;  (3) partisipasi  dalam  proses  demokrasi,  dengan memanfaatkan  sumber  informasi  dari  publik  dan dari  swasta  ;  (4)  perhatian  terhadap  pemerataan dan  kemiskinan;  dan  (5)  komitmen  terhadap kebijakan  ekonomi  yang  berorientasi  kepada pasar.
Dari  beberapa  indikator  di  atas  jika dikaitkan  bagaimana  penting  reformasi  kebijakan ekonomi dengan mengedepankan penerapan good governance di Indonesia maka persoalan
bagaimana  untuk  meningkatan  pertumbuhan, menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran, memberikan pemerataan pembangunan  dan  lain-lain  tidak  akan  terhindar dari  kemampuan  yang  cukup  dari  semua stakeholders  pembangunan  yang  merupakan bagaian  dari  logika  penerapan good  governance untuk  merumuskan  dan  melaksanakan  suatu kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi. Selain itu,    pemerintah  harus  mengedepankan  nilai-nilai responsifitas  dan  akuntabilitas  dalam  kegiatan pemerintah  dan  transparan  dalam  pengambilan keputusan.  Selanjutnya  kemitraan  antara  swasta, negera,  dan civil  society harus  menjadi  pijakan dalam  pelaksanaan  kebijakan  ekonomi  sebagai dari komitmen dalam menerapkan good governance di Indonesia.

## 2. Konsep Kemitraan
Farazman (2004:81 dan 82)
menggambarkan  bahwa  kemitraan  secara  implisit sebagai usaha bersama dan sukarela untuk menuju tujuan  bersama.  Dalam  konteks  penerapan good governance ,  kemitraan  sangat  penting  dan membutuhkan partisipasi yang murni dari seluruh pemangku kepentingan, yang berarti semua warga negara  yang  memiliki  sumbangsih  dalam  proses pemerintahan.  Peran  utama  dari  negara  adalah sangat penting untuk mendorong dan membangun kemitraan  yang  signifikan  antara  berbagai  sektor masyarakat di semua tingkatan.
Oleh  karena  itu,  inti  dari  efektifitas kemitraan adalah pembagian kekuasaan, tanggung jawab,  dan  prestasi.  Ini  adalah  ide  yang  mulia dicita-citakan  oleh  banyak  peradaban.  Ini  juga merupakan tanggung jawab negara untuk
menyediakan  lingkungan  yang  mendukung  dan memberdayakan  warganya  untuk  memainkan peran  kemitraan  yang  efektif  dalam  proses pemerintahan. Kemitraan yang melibatkan penggabungan  dan  saling  tukar  pengetahuan, informasi, dan pengalaman di antara mitra.
Berbagi pengalaman dari pemerintah yang sedang  melakukan  perubahan  yang  mutahir merupakan hal yang penting untuk diketahui oleh pemerintah dan civil society lainnya. Konsep yang berbasis  kemitraan,  menyadari  bahwa  partisipasi, inisiatif,  responsibilitas,  dan  akuntabilitas  harus dilakukan  secara  bersamaan.  Bukan  hanya menjadi tangggung jawab pada pemerintah, tetapi juga menjadi tanggung jawab semua stakeholders , termasuk  dalam  memperkuat  warga  masyarakat. Kerangka  kerja  dalam  penerapan  konsep good governance ,  baik  dalam  hal  proses  dan  manfaat diharapkan  dapat  meningkatkan  pembangunan, meningkatkan  kapasitas  dan  kelembagaan,  serta mengakatifkan  seluruh stakeholders ,  seperti pemerintah  lokal,  NGOs,  masyarakat,  dan organisasi sektor swasta.

## 3. Pentingnya  Keseimbangan  Antar  Aktor- aktor Kebijakan Ekonomi di Indonesia
Sebagaian  besar  masalah  negara-negara berkembang  hampir  sama,  termasuk  Indonesia. Mengapa  Indonesia  tidak  bisa  unggul  dalam  hal pembangunan ekonomi, padahal Indonesia mempunyai potensi yang besar. Saya melihat pada kondisi ini disebabkan karena kebijakan-kebijakan ekonomi  yang  dirumuskan  dan dilaksanakan oleh pemerintah kita tidak bisa terhindar dari intervensi politik  global.  Dalam  bukunya Confession  of  an Economic Hit man yang ditulis oleh Jhon Perkins
(2004) sebagai pelaku dari Word Bank menggambarkan  bahwa  kejatuhan  negara-negara berkembang  diantaranya  Indonesia  adalah  karena kebijakan-kebijakan  yang  dibuat  diarahkan  untuk kepentingan negara-negara maju atau multinational  cooperation’s  (MNC’s)  melalui agen-agennya, baik government to government atau  melalui  lembaga-lembaga  donor lainnya,  seperti  word  bank,  IMF,  ADB,  dan  lain- lain.
Ishak  (2008)  mengungkapkan  bahwa tidak  ada  negara  menengah  yang  berhasil meningkatkan kesejahteraannya dengan mengikuti paket  model  ala  IMF  dan  World  Bank, kemerosotan selama tiga dekade di Amerika Latin (1970-2000)  adalah  contoh  monumental  dari kegagalan  tersebut,  justru  negara-negara  yang melakukan  peyimpangan  model  tersebut  seperti Jepang,  Taiwan,  Korea  Selatan,  Malaysia,  dan China  berhasil  meningkatkan  kesejahtraan  dan memperbesar  kekuatan  ekonominya.  Negara- negara  yang  berhasil  tersebut  mengikuti  model pembangunan  Asia  Timur  yang  memberikan keseimbangan  peranan  antara  negara  dengan swasta, serta ketergantungan utang yang minimal.
Tentu  kondisi  tersebut  tidak  akan  terjadi jika  tidak  adanya  kemitraan  yang  seimbang  antar aktor  pembangunan  (swasta,  negara,  dan civil society ) dengan menggunakan instrumen- instrumen  yang  terkandung  dalam  prinsip  konsep tersebut,  yakni,  : Competence,  Transparency,
Accountability,  Participation,  Rule  of  Law,  and Social Justice. Instrumen-instrumen tersebut harus menjadi  azas  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dalam mengelola suatu negara. Ada beberapa peran dari
aktor-aktor pembangunan yang menjadi dasar dari penerapan good  governance dalam  memberikan kontribusi  untuk  memformulasikan  kebijakan- kebijakan  di  bidang  ekonomi,  yakni  : Pertama , negara  atau  pemerintah  memiliki  peran  sebagai regulator atau pembuat kebijakan. Untuk memberikan  kesemimbangan  yang  baik  maka negara harus diperkuat karena memperkuat negara bukan  berarti  menciptakan  negara  sebagai  negara yang  otoriter  dan  memperlemah  masyarakat, tetapi mencipatakan negara yang mampu menerjemahkan  keinginan  dan  responsif  terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya;
Kedua ,  Sektor  Swasta.  Sektor  swasta diharapkan berperan dalam memberikan sumbangsih  pembangunan  di  bidang  ekonomi. Misalnya ikut serta dalam memberikan pelayanan kesehatan  dan  pendidikan  kepada  masyarakat tanpa  mengedepankan profit  oriented ,  ikut  serta dalam membantu pembanguanan infrastruktur dan fasilitas  lainnya,  ikut  serta  menurunkan  angka pengangguran  dan  kemiskinan  di  Indonesia dengan  cara  membuka  peluang  pekerjaan,  dan yang  tidak  kalah  pentingnya  adalah  ikut  serta mendorong peneraparan good governance sehingga  tidak  ada  lagi  fenomena  korupsi  yang didorong  juga  oleh  setor  ini,  karena  ingin mendapatkan project dari  pemerintah  dengan cara-cara yang melanggar aturan. Oleh karena itu, hanya  pihak  swasta  yang  tidak  baik  saja  yang tidak  mengingingkan  diterapkannya  konsep good governance di Indonesia.
Dan Ketiga , Civil  Society dan  NGO’s. Organisasi ini merupakan bagian dari penyeimbang  yang  berada  di  pihak  masyarakat
dalam  mempengaruhi  dan  mengawasi  kebijakan- kebijakan yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Oleh  karena  itu,  pemahaman  penguatan  negara harus ditopang juga dengan memperkuat kekuatan masyarakat  sebagai  bagian  dari  elemen civil society dan  NGO’s.  Masyarakat  diciptakan  untuk menjadi  kekuatan  agar  dapat  memahami  subtansi isi  dari  pondasi  dasar  negara  kita,  selanjutnya masyarakat  kita  harus  melek  terhadap  kebijakan- kebijakan  ekonomi  yang  dibuat  oleh  pemerintah sekaligus dapat mengawasinya sehingga kebijakan-kebijakan  ekonomi  yang  dibuat  dapat memberikan  hasil  dan  dampak  yang  positif terhadap pembangunan ekonomi, yakni mensejahteraakan  masyarakat,  baik  di  tingkat nasional maupun di tingkat daerah.
Menurut  Matinuseen  dalam  Firmansyah (2010  :  7)  menggambarkan  bahwa  hubunngan antar  aktor  kebijakan  dengan  konsep  triangulasi aktor  kebijakan  memiliki  kekuatan  yang  berbeda dan saling mempengaruhi. Kekuatan dan kelemahan masing-masing aktor akan menimbulkan  garis  hubungan  yang  cenderung satu  arah.  Oleh  karena  itu,  hubungan  yang  saling mendukung dan bersifat sukarela serta menempatkan posisinya masing-masing merupakan  syarat  utama  dalam  keberhasilan penerapan  konsep good  governance untuk mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia.

## C. Penutup
Sampai  saat  ini  Indonesia  mengalami staganansi bahkan mengalami kemunduran dalam pembangunan  ekonomi.  Kondisi  ini  jelas  harus ada  keberanian  untuk  mereformasi  kebijakan, khususnya  di  bidang  ekonomi.  Tentu  reformasi
kebijakan ekonomi tidak akan signifikan jika tidak ada revitalisasi penerapan good governance , yakni dengan cara memposisikan negara sebagai leading sector dan regulator dalam pembangunan ekonomi.  Revitalisasi  tersebut  bukan  berarti menciptakan  negara  sebagai  negara  yang  otoriter dan memperlemah masyarakat, tetapi mencipatakan negara yang mampu menerjemahkan  keinginan  dan  responsif  terhadap kebutuhan-kebutuhan  masyarakatnya.  Selain  itu, peran civil  society dan  swasta  harus  juga dikedepankan  dengan  mengedepankan  konsep kemitraan  yang  seimbang  dan  sukarela  untuk menuju  tujuan  bersama,  yakni  mensukseskan penerapan good governance di Indonesia sehingga menjadi  dasar  dalam  penerapan  kebijakan- kebijakan yang berkaitan dengan bidang ekonomi.

## Daftar Pustaka dan Referensi Lainnya
Farazman.  Ali.  2004. Building  Partnerships  for Sound  Governance  dalam  bukunya
Sound Governance: Policy and Administrative  Innovations. Praeger Publications. London
Nugroho,  Riant.  2012. Public  Policy  :  Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan. Elexmedia
Kompetindo. Jakarta.
Triwibowo,  Darmawan  &  Bahagijo,  Sugeng. 2006 .  Mimpi  Negara  Kesejahteraan  : Peran  Negara  dalam  Produksi  dan Alokasi  Kesejahteraan  Sosial .  LP3ES. Jakarta.
Keban, T, Yeremias. 2000. Good Governance dan Capacity  Building  sebagai  Indikator Utama  dan  Fokus  Penilaian  Kinerja Pemerintahan.
Dalam Jurnal
Perencanaan Pembangunan . Jakarta
Firmasyah.  Herry.  2010. Jejaring  Advokasi Kebijakan  dalm  Mendukung  Gerakan Anti Korupsi di Daerah (Studi Tentang Aktor  dan  Strategi  Kelompok). Jurnal Kebijakn  dan  Administrasi  Publik.
Program  Administrasi  Publik  UGM.
Yogyakarta.
Lembaga Administrasi Negara. 2000. Akuntabilitas  dan  Good  Governance ,
Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja  Instansi  Pemerintah  (AKIP).
Jakarta.
Rafick,  Ishak.  2007. Catatan  Hitam  Lima Presiden Indonesia . Ufuk Press. Jakarta.
Word  Economic  Forum.  2014. The  Global Economic Report 2014-2015 .
Widodo,  Joko.  2001. Good  Governance  :  Telaah dari  Dimensi  Akuntabilitas  dan  Kontrol Birokrasi  pada  Era  Desentralisasi  dan
Otonomi Daerah. Insan Cendekia,
Surabaya.
www.BPS.go.id
The Economist Pocked Word in Figures, 2010