## RELASI NEGARA DAN AGAMA DALAM PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARIAH: PERSPEKTIF PANCASILA
Farida Patittingi, Irwansyah Irwansyah, Muhammad Hasrul, Muhammad Ilham Arisaputra, Ahsan Yunus
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Indonesia Email: farida.pada@unhas.ac.id, irwansyah@unhas.ac.id, hasrul@unhas.ac.id, ilham.arisaputra@unhas.ac.id, ahsanyunus@unhas.ac.id

## Abstract
This study aims to analyze and evaluate the Regional Regulation of Enrekang Regency Number 5 of 2005 concerning Clever Reading Al-Qur'an and its relevance to the values of Pancasila. This research  is  a  normative  juridical  research  method.  The  approach  uses  a  statute  approach, conceptual approach, and  analytical approach. The results showed that the indicators of value in Pancasila, if contextualized with the Regional Regulation on Al-Qur'an Reading Cleverness in Enrekang  District,  several  indicators  are  inconsistent  and  even  tend  to  be  discriminatory. Hence,  this  Regional Regulation  issued in  a region may not  regulate only one group, but  must reach all levels of society without recognizing differences in ethnicity, religion, race, and class. It  can  also  be  said  that  it  does  not  provide  justice  both  physically  and  mentally  to  Muslims because of several additional requirements in certain areas. There are even sanctions provisions that can abort Muslims from competing in certain sectors.
Keywords: Local Government; Local Regulation; Sharia; Pancasila.

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor  5  Tahun  2005  tentang  Pandai  Baca  Al-Qur’an dan  relevansinya terhadap  nilai-nilai Pancasila. Penelitian  ini adalah  metode  penelitian yuridis  normatif. Pendekatan  menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan  konseptual,  dan  pendekatan  analitis.  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa indikator  nilai  dalam  Pancasila,  jika  dikontekstualisasikan dengan  Peraturan  Daerah  tentang  Pandai  Baca  Al-Qur’an di Kabupaten Enrekang,  terdapat beberapa  indikator  yang  tidak  sejalan,  bahkan  dapat  dikatakan  cenderung  bernuansa diskriminatif.  Perda  yang  diterbitkan  pada  suatu  daerah  tidak  boleh  mengatur  untuk  1  (satu) golongan  saja,  namun  harus  mampu  menjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat  tanpa  mengenal perbedaan  suku,  agama,  ras,  dan  golongan. Dapat  pula  dikatakan  tidak  memberikan  keadilan secara  lahir  maupun  batin  terhadap  pemeluk  agama  Islam  oleh  sebab  adanya  beberapa penambahan  persyaratan  pada  wilayah-wilayah  tertentu. Terdapat  ketentuan  sanksi  yang  dapat menggugurkan pemeluk agama Islam untuk berkompetisi pada sektor tertentu.
Kata Kunci: Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah; Syariah; Pancasila.

## A. Pendahuluan
Hukum merupakan  manifestasi nilai yang  ada di  tengah-tengah masyarakat  dan bersifat  universal.  Untuk  itu,  maka  hukum harus menjadi rep-resentasi semua
kepentingan  masyarakat  pada  umumnya (Kurnia,  2019). Menilik  jelajah  historis, sistem  pemerintahan  di  Indonesia pasca- reformasi mengalami  beberapa  perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut dimulai dari  diamandemennya  UUD  1945  sebanyak
4  (empat)  kali  dimana  sistem  pemerintahan daerah  diperkuat,  dari  sentralisasi  menjadi desentralisasi. Sistem  pemerintahan  daerah di Indonesia kemudian mengalami perkembangan  dan  perubahan.  Hal  ini ditandai  dengan  diterbitkannya  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah  yang  menggantikan Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Konsep otonomi daerah bukan dimaknai tanpa pembatasan,  namun lebih dari itu, kerangka otonomi adalah pemerintahan  daerah-daerah  yang  masih dalam  kerangka  negara  yang  berbentuk kesatuan (Dewantara,  2015). Untuk itu, kewenangan pemerintahan daerah  dalam mengurus daerahnya sendiri mesti tetap berada pada koridor sebuah negara kesatuan layaknya  negara  federasi. Pemerintahan daerah  sejatinya  didesai  dengan 2  (dua) sistem penyelenggaraan, yakni asas sentralisasi dan desentralisasi. Asas sentralisasi  mengatur  beberapa  pembatasan akan  hal  yang  merupakan  kewenangan pemerintah  pusat  yang  tidak  boleh  diambil alih  oleh  pemerintah  daerah (Darumurti  & Rauta,  2003),  yaitu  perumusan  kebijakan ( policy  making ),  pelaksanaan  kebijakan ( policy  execution ),  dan  evaluasi  kebijakan, sedangkan asas desentralisasi adalah peralihan kewenangan dari pemerintah pusat ( central government ) ke lingkungan pemerintahan daerah ( regional government ).
Permasalahan  yang  timbul  kemudian pada tataran praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah  di  era  otonomi  daerah yang  mana  dengan  alasan  kebudayaan  dan jati  diri  atau  corak  daerah  yang  seolah menjadi  “tameng” legitimasi bagi  daerah dalam  menyusun  materi  muatan peraturan daerah  yang  memuat  materi-materi  muatan keagamaan.  Kondisi  yang  demikian  juga terjadi  di  Provinsi  Sulawesi  Selatan  dimana terdapat  beberapa  daerah  yang  kemudian membentuk peraturan daerah yang mengatur urusan  keagamaan.  Salah  satu  peraturan daerah  yang  dimaksud  adalah  Peraturan Daerah  Kabupaten  Enrekang  Nomor  5
Tahun 2005 tentang Pandai Baca Al-Qur’an Dalam  Kabupaten  Enrekang.  Peraturan daerah  ini  lahir  dengan  pertimbangan sebagai berikut:
a. Bahwa  Pendidikan  Nasional  bertujuan mencerdaskan  kehidupan  bangsa  dan mengembangkan  manusia  Indonesia seutuhnya  yaitu  manusia  yang  beriman dan  bertaqwa  terhadap  Tuhan  Yang Maha  Esa  dan  berbudi  pekerti  yang luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan,  kesehatan  jasmani  dan rohani,  kepribadian  yang  mantap  dan mandiri  serta  rasa  tanggung  jawab kemasyarakatan dan kebangsaan;
b. Bahwa  Pendidikan Agama  Islam  di Indonesia sebagai Sub Sistem
Pendidikan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem  Pendidikan  Nasional,  bercita- cita  untuk  mewujudkan  insan  islami atau Muslim
Paripurna yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya;
c. Bahwa  kemampuan  baca  Al-Qur’an bagi setiap murid Sekolah Dasar, siswa Sekolah  Lanjutan  Pertama  dan  Sekolah Lanjutan  Tingkat  Atas  merupakan bagian  dari  Pendidikan  Agama  Islam yang  memiliki  arti  strategis  untuk  ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam  rangka  menanamkan nilai-nilai iman dan taqwa bagi generasi muda  dan  masyarakat  pada  umumnya, sehingga  kemampuan  pandai  baca  Al- Qur’an  perlu  diberlakukan  pula  bagi kalangan  PNS,  karyawan/ karyawati, pelamar  pekerjaan,  calon  pasangan pengantin  bahkan kepada  calon  pejabat politis.
Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor  5  Tahun  2005 ini  mengatur kewajiban  bagi  setiap  pelajar,  siswa,  PNS, dan  calon  pejabat  yang  beragama  Islam  di dalam  wilayah  Kabupaten  Enrekang  untuk pandai membaca Al-Qur’an. Dalam perspektif  Agama  Islam,  hal  ini  tentu  saja menjadi  kewajiban  bagi  setiap  muslim.
Persoalannya  kemudian  adalah  bahwa  dari perspektif  yuridis  normatif,  urusan  agama adalah urusan  pemerintah  pusat  sebagaiman telah  ditentukan  dalam  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah.  Di  samping  itu,  dari perspektif  ideologi  Pancasila,  norma  agama tertentu  yang termuat dalam suatu peraturan daerah  dianggap  tidak  relevan  dan  bersifat diskriminatif  oleh  sebab  hanya  mengatur satu agama tertentu saja. Idealnya, peraturan daerah  yang  diibaratkan  sebagai  undang- undang  dalam  suatu  daerah  seharusnya mengikat  semua  warga  masyarakat  dalam daerah tersebut.
Negara  Pancasila  adalah  “ religious nation state ”, yakni negara kebangsaan yang bukan  negara  agama  (yang berpijak  pada salah  satu  agama  tertentu)  dan  juga  bukan negara  sekuler  (negara  yang  mengabaikan kepentingan  agama).  Negara  Pancasila justru mengakui dan mengomodir eksistensi agama-agama  yang  dianut  oleh  rakyatnya selama  sesuai  dengan  norma  keberadaban dan keadilan (Sirajuddin, 2015). Oleh sebab itu,  umat  beragama  tidak  perlu  berdebat mengenai  kafir,  zalim,  atau  fasik  atas ketidakmampuannya  dalam  memberlakukan norma  agama,  karena  umat  beragama  telah terikat  atau  mengikatkan  diri  pada  hukum nasional  yang  pemberlakuannya  harus dilakukan  secara  prosedural  oleh  rakyat (legislatif),  terutama  untuk  hukum  publik yang  sumbernya  berasal  dari  norma  hukum masyarakat  tentang  hukum  Barat,  hukum Adat, dan norma agama/hukum Islam.
Dalam  kaitannya  dengan  peraturan daerah yang memuat materi keagamaan, sila pertama  Pancasila  adalah  Ketuhanan  Yang Maha  Esa  yang  bermakna  bahwa  Indonesia mengakui keberagaman agama yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai falsafah negara berarti bahwa Pancasila mengandung pandangan,  nilai  dan  pemikiran  yang  dapat menjadi  substansi  dan  isi  pembentukan ideologi Pancasila. Satu dari lima sila dalam Pancasila  terdapat  prinsip  Ketuhanan  Yang Maha  Esa  yang  juga  telah  menjadi  dasar
negara.  Hal  tersebut  tentu  saja  bukan  hanya sekadar pandangan, melainkan Pancasila sila ke-1  hingga  ke-5  juga  merupakan  bentuk cita-cita  Indonesia  yang  perlu  diwujudkan. Begitupun  dengan  kerukunan  beragama yang  dapat  diwujudkan  dengan  memegang teguh prinsip Pancasila. Atas dasar konstruksi hukum tersebut, dipahami bahwa urusan  agama  merupakan  urusan  wajib pemerintah pusat yang tidak dapat limpahkan.

## B. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah metode penelitian yuridis  normatif. Pendekatan  menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) , pendekatan konseptual ( conceptual approach),  dan  pendekatan analitis  ( analytical  approach ) (Irwansyah, 2021). Dengan menggunakan ketiga pendekatan  tersebut  diharapkan  menjadi suatu  kesatuan  yang  saling  melengkapi  dan nantinya  dapat  memperoleh  hasil  penelitian yang komprehensif. Adapun objek penelitian  ini  adalah  Peraturan  Daerah Kabupaten  Enrekang  Nomor  5  Tahun  2005 tentang  tentang  Pandai  Baca  Al-Qur’an Dalam Kabupaten Enrekang yang akan diuji dan  dievaluasi  kesesuaiannya  dengan  nilai- nilai Pancasila.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Kerangka Filosofis,  Sosiologis, dan Yuridis Pembentukan Peraturan Daerah
Dalam  tataran  filsafat  hukum, pemahaman pemberlakuan moral bangsa  ke  dalam  hukum  (termasuk peraturan  perundang-undangan  dan Perda) ini dimasukan dalam pengertian yang  disebut  dengan rechtsidee, yaitu apa  yang  diharapkan  dari  hukum, misalnya  untuk  menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan sebagainya  yang  tumbuh  dari  sistem nilai  masyarakat  (bangsa)  mengenai baik  dan  buruk,  pandangan  mengenai hubungan  individu  dan  masyarakat,
tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita,  tentang  dunia  gaib  dan  lain sebagainya (Manan, 1995).
Berdasarkan  pada  pemahaman seperti  ini,  maka  bagi  pembentukan/ pembuatan  hukum  atau  peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berlandaskan pandangan filosofis Pancasila, yakni: a. Nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia  yang  terangkum  dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
b. Nilai-nilai  hak-hak  asasi  manusia dan  penghormatan  terhadap  harkat dan martabat kemanusiaan
sebagaimana  terdapat  dalam  sila kemanusiaan yang adil dan beradab; c. Nilai-nilai kepentingan bangsa secara  utuh,  dan  kesatuan  hukum nasional  seperti  yang  terdapat  di dalam sila Persatuan Indonesia;
d. Nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan  rakyat,  sebagaimana terdapat  di  dalam  Sila  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; dan e. Nilai-nilai  keadilan  baik  individu maupun sosial seperti yang tercantum  dalam  sila  Keadilan
Sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Kelima  dasar  filosofis  tersebut harus tersurat maupun tersirat tertuang dalam  suatu  peraturan  daerah  bahkan alasan atau latar belakang terbentuknya  suatu  peraturan  daerah harus  bersumber  dari  kelima  nilai filosofi  tersebut.  Seperti  telah  banyak disinggung  dalam  pembukaan  di  atas bahwa  landasan  filsafat  dalam  suatu Negara  yang  menganut  paham  Negara Hukum  Kesejahteraan,  fungsi  dan tugas  negara  tidak  semata-mata  hanya mempertahankan  dan  melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya  kehidupan  masyarakat yang tertib dan aman, melainkan yang
terpenting  adalah  bagaimana  dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan umum dari seluruh lapisan masyarakatnya  (warga  negara)  dapat tercapai.
Pemahaman  di  atas  merupakan implementasi  dari  negara  hukum kesejahteraan,  yang  oleh  beberapa sarjana sering disebut dengan berbagai macam istilah misalnya negara hukum modern,  negara  hukum  materiil,  atau negara kesejahteraan.  Tugas  yang terpenting  dari  suatu  Negara  yang menganut hukum kesejahteraan, menurut  Gautama  (1983), mencakup dimensi yang luas, yakni mengutamakan  kepentingan  seluruh warga  negaranya,  sudah  sewajarnya bila  dalam  melaksanakan  tugasnya tidak  jarang  bahkan  pada  umumnya pemerintah  atau  Negara  turut  campur secara  aktif  dalam  berbagai  aspek kehidupan warga negaranya.
Secara umum,
dalam penyusunan peraturan perundang- undangan  agar  dapat  berlaku  secara efektif,  setidaknya  harus  memenuhi dasar pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Suatu
peraturan
perundang-undangan dikatakan  mempunyai  landasan/dasar filosofis ( filosofische grondstag ) apabila  rumusannya  atau  normanya mendapatkan pembenaran ( rerchtvaardiging ) dikaji secara filosofis. Landasan/dasar firosofis peraturan  perundang-undangan  adalah landasan/ dasar yang berkaitan dengan filosofis/ ideologi negara.
Setiap
masyarakat
mengharapkan  agar  hukum  itu  dapat menciptakan  keadilan,  ketertiban  dan kesejahteraan.  Hal  ini  yang  disebut dengan cita  hukum, yakni yang berkaitan dengan baik dan buruk serta adil atau tidak adil. Hukum diharapkan mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan  dirasa  adil  dalam  masyarakat. Peraturan  perundang-undangan  harus
mencerminkan nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalan Pancasila.
Cita hukum merupakan konstruksi pikiran yang menjadi keharusan  untuk  mengarahkan  hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Cita  hukum  berfungsi sebagai  tolak  ukur  yang  bersifat regulatif  dan  konstruktif.  Tanpa  cita hukum,  maka hukum akan kehilangan maknanya. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang ini secara filosofis dianggap  telah memenuhi syarat pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Konsideran  “Menimbang” Peraturan Daerah tersebut yang memuat: a. Bahwa Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa  terhadap  Tuhan  Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur,  memiliki  pengetahuan  dan keterampilan,  kesehatan  jasmani dan  rohani,  kepribadian  yang mantap  dan  mandiri  serta  rasa tanggung  jawab  kemasyarakatan dan kebangsaan;
b. Bahwa Pendidikan Agama Islam di
Indonesia  sebagai  Sub  Sistem Pendidikan  berdasarkan  Undang-
Undang  Nomor  20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bercita-cita untuk mewujudkan  insan  islami  atau Muslim Paripurna yang mencerminkan  ciri-ciri  kualitas manusia seutuhnya;
c. Bahwa  kemampuan baca  Al-
Qur’an  bagi  setiap  murid  Sekolah Dasar,  siswa  Sekolah  Lanjutan Pertama  dan  Sekolah  Lanjutan Tingkat  Atas  merupakan  bagian dari Pendidikan Agama Islam yang memiliki  arti  strategis  untuk  ikut mencerdaskan  kehidupan  bangsa,
khususnya dalam rangka
menanamkan  nilai-nilai  iman  dan taqwa  bagi  generasi  muda  dan masyarakat pada umumnya,
sehingga  kemampuan  pandai  baca Al-Qur’an  perlu  diberlakukan  pula bagi kalangan PNS, karyawan/karyawati, pelamar pekerjaan, calon pasangan pengantin  bahkan  kepada  calon pejabat politis.
Bunyi Konsideran “Menimbang” tersebut di  atas  selaras  dengan  tujuan negara  sebagaimana termaktub  dalam alenia keempat Pembukaan UUD NRI 1945, yakni sebagai berikut: a. Melindungi segenap bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia b. Memajukan kesejahteraan umum c. Mencerdaskan kehidupan bangsa d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian  abadi, dan  keadilan sosial Selanjutnya mengenai dasar sosiologis. Suatu peraturan perundang- undangan dikatakan mempunyai landasan/dasar
sosiologis ( sociologische grondsIag ) apabila ketentuan-ketentuannya  sesuai  dengan keyakinan  umum  atau  kesadaran hukum  masyarakat.  Landasan/dasar sosiologis peraturan perundang- undangan  adalah  landasan/dasar  yang berkaitan  dengan  kondisi/kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi/kenyataan  ini  dapat  berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh  masyarakat,  kecenderungan  dan harapan masyarakat.
Dengan
memperhatikan  kondisi  semacam  ini, peraturan perundang-undangan
diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara  efektif. Dengan  landasan/dasar sosiologis, peraturan perundang-
undangan  yang  dibuat  dapat  di  terima oleh masyarakat secara wajar.
Peraturan  Daerah  Kabupaten Enrekang  tentang  Pandai  Baca  Al- Qur’an, secara sosiologis  dianggap telah memenuhi  syarat  pembentukan peraturan perundang-undangan.  Hal ini sebagaimana tersirat dalam Konsideran  “Menimbang”  huruf  c Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2005, yakni:
Bahwa  kemampuan  baca  Al- Qur’an  bagi  setiap  murid  Sekolah Dasar, siswa Sekolah Lanjutan Pertama dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas merupakan bagian dari
Pendidikan Agama Islam yang memiliki  arti  strategis  untuk  ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai  iman  dan  taqwa  bagi generasi  muda  dan  masyarakat  pada umumnya, sehingga kemampuan pandai baca Al-Qur’an perlu
diberlakukan pula bagi kalangan PNS,
karyawan/karyawati, pelamar
pekerjaan,  calon  pasangan  pengantin bahkan kepada calon pejabat politis. Selanjutnya
dasar yuridis ( rechtsgrond ) atau disebut juga landasan  hukum  atau  dasar  hukum atau  legalitas (Nubowo,  2015). Suatu peraturan perundang-undangan dibentuk  oleh  negara  sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan jo. Undang-Undang  Nomor 15  Tahun  2019  tentang  Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  12 Tahun  2011  tentang  Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan dengan  harapan  dapat  diterima  dan dipatuhi  oleh  seluruh  masyarakat secara  sadar  tanpa  kecuali.  Harapan seperti  ini  menimbulkan  konsekuensi bahwa  setiap  peraturan  perundang- undangan harus memperhatikan secara lebih  seksama  setiap  gejala  sosial
masyarakat  yang  berkembang. Jika pemahaman seperti ini tidak diindahkan,  maka  sudah  barang  tentu efektifitas  pemberlakuan  dari  suatu peraturan  perundang-undangan  jelas sangat diragukan. Bahkan tidak menutup  kemungkinan  jika  peraturan perundang-undangan  seperti  itu  hanya berisi  pasal-pasal  yang  tidak  ubahnya seperti  rangkaian  kata-kata.  Artinya daya  ikat  bagi  kepatuhan  masayarakat dan komponen negara lainnya sangatlah lemah.
Setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat  sendiri  akan norma  hukum  yang  sesuai  dengan realitas  kesadaran  hukum  masyarakat. Oleh  karena  itu,  dalam  konsideran harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris sehingga suatu gagasan  normatif  yang  dituangkan dalam  undang-undang  benar-benar dididasarkan  atas  kenyataan  yang hidup dalam kesadaran masyarakat.
Landasan  yuridis  adalah  alasan yang  beraspek  hukum.  Keberlakuan yuridis  adalah  keberlakuan suatu norma  hukum  dengan  daya  ikatnya untuk  umum  sebagai  suatu  dogma yang dilihat  dari  pertimbangan  yang bersifat  teknis  yuridis.  Penggunaan hukum  sebagai  sarana  perubahan sosial dimaksudkan
untuk
menggerakkan masyarakat agar tingkah  laku  sesuai  dengan  irama  dan tuntutan pembangunan, seraya meninggalkan  segala  sesuatu  yang sudah  tak  perlu  lagi  dipertahankan. Bertalian  dengan  itu, Kusumaatmaja mengatakan  bahwa  fungsi  hukum dalam  pembangunan  adalah  sebagai sarana  pembaharuan  masyarakat.  Hal ini  didasarkan  pada  anggapan  bahwa adanya  ketertiban  (stabilitas)  dalam pembangunan  merupakan  suatu  yang dipandang  penting.  Suatu  ketertiban
hukum  merupakan  suatu  ketertiban yang  dipaksa  ( dwangorde), apabila oleh  hukum  suatu  tindakan  tertentu diperkenankan, maka  jika tindakan itu dilakukan,  yang  melakukan  tindakan tersebut akan dikenakan sanksi.
Hirarki  peraturan  perundangan  sesuai dengan  ketentuan  Undang-Undang Nomor  12  tahun  2011  jo. Undang- Undang  Nomor  15  Tahun  2019 tentang Pembentukan
Peraturan Perundangan  salah  satunya  adalah
Peraturan daerah kabupaten/kota.
Dari  ketentuan  Undang-Undang
Nomor  12  tahun  2011  jo. Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 terlihat bahwa  Peraturan  daerah  merupakan bagian dari peraturan perundangan dan secara  langsung  merupakan  bagian dari hukum yang prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya yang mempunyai  sifat  konkrit  dari  nilai hukum, yaitu  mengikat  secara  umum dan  ada  pertanggungjawaban  konkret yang  berupa  sanksi  duniawi  ketika nilai hukum tersebut dilanggar.
2. Revaluasi Pertentangan  atau
Ketidaksesuaian Norma dengan Nilai-nilai Pancasila Undang-undang selalu
mengandung  norma-norma  hukum yang  diidealkan  ( ideal  norms )  oleh suatu  masyarakat  ke  arah  mana  cita- cita  luhur  kehidupan  bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Oleh karena  itu,  undang-undang  dapat digambarkan sebagai  cermin  dari cita- cita kolektif suatu  masyarakat  tentang nilai-nilai  luhur  dan  filosofis  yang hendak  diwujudkan  dalam  kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan undang-undang  yang  bersangkutan dalam  kenyataan.  Cita-cita  filosofis yang terkandung dalam undang- undang hendaklah mencerminkan cita- cita  filosofis  yang  dianut  masyarakat
bangsa  yang  bersangkutan  itu  sendiri. Dalam  konteks  kehidupan  bernegara, Pancasila  sebagai  falsafah  haruslah tercermin dalam pertimbangan- pertimbangan filosofis yang terkandung  di  dalam  setiap  undang- undang.
Pasal  18  ayat  (1)  UUD  NRI 1945  menentukan  bahwa  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi  dibagi  atas  kabupaten  atau kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten  dan  kota  itu  mempunyai pemerintahan  daerah,  yang  diatur dengan  undang-undang.  Kemudian pada  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa Pemerintahan  daerah  provinsi,  daerah kabupaten,  dan  kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan.  Dalam  pelaksanaanya Pemerintah Daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya.
Dengan  berlakunya Undang-
Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan  Daerah,  maka penyelenggaraan  pemerintahan  daerah dilakukan dengan memberikan
kewenangan yang seluas-luasnya disertai  dengan  pemberian  hak  dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan negara.  Dalam  hal ini, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi  Selatan  dapat  mengatur  dan mengurus sendiri urusan
pemerintahannya  sesuai  dengan  asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk mencapai  hal tersebut dapat dilakukan dengan  memberikan  perlindungan, pembinaan,  pelayanan,  pemberdayaan dan  peran  serta  masyarakat  guna mencapai kesejahteraan dengan memperhatikan  prinsip  demokrasi, pemerataan,  keadilan,  akuntabilitas, kekhususan  potensi  daerah  dalam kerangka  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.
Sebagaimana  telah  diuraikan pada  latar  belakang masalah bahwa dalam  Pasal  10 ayat  (1)  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah ditentukan bidang-bidang yang merupakan urusan pemerintahan pusat yang  tidak  dapat  didesentralisasikan, yakni politik  luar  negeri,  pertahanan, keamanan,  yustisi,  moneter  dan  fiskal nasional, serta urusan  agama. Keenam bidang tersebut merupakan pengecualian  dari  otonomi  seluas- luasnya,  termasuk  bidang  atau  urusan agama.
Agama sebagai ideologi manusia sering diperhadapkan dengan Pancasila  sebagai  ideologi  negara.
Agama versus  Pancasila  merupakan wacana yang sebenarnya kontra produktif bagi kemajuan suatu bangsa. Menyandingkan  agama dan  Pancasila dalam  konteks  ideologi pada  akhirnya menyebabkan terjadinya konflik dalam bernegara,  baik  konflik  yang  bersifat horisontal  maupun  bersifat  vertikal. Perda  yang  bernuansa  keagamaan beberapa tahun ini banyak bermunculan  di  Indonesia,  khususnya perda  bernuansa  syariah.  Memang tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas Islam, sehingga  tidak  sedikit  daerah  yang mengusulkan  pembentukan  peraturan daerah yang bernuansa Syariah (Salim, 2008). Perda berbasis syariah setidaknya dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kelompok, yakni (1) ketertiban masyarakat seperti pelarangan  aktivitas  pelacuran  dan pembatasan distribusi konsumsi minuman  beralkohol;  (2)  kewajiban dan  keterampilan  keagamaan  seperti pembayaran  zakat  dan  kemampuan baca  tulis  Al  Qur’an;  dan  (3) simbolisme keagamaan berupa pakaian busana Muslim. Jika dikaitkan
dengan  fokus  penelitian  ini, maka perda  yang  dikaji termasuk masuk  ke dalam kelopok kedua. Fokus kajian ini adalah  mengkaji  Peraturan  Daerah Kabupaten  Enrekang  Nomor  5  Tahun 2005  tentang  Pandai  Baca  Al-Qur’an Dalam Kabupaten  Enrekang.  Dalam Pasal  2  Perda  No.  5  Tahun  2005  ini menentukan bahwa:
Fungsi  pandai  baca  Al-Qur’an dengan  baik  dan  benar  adalah  sebagai wahana  menanamkan  keimanan  dan ketaqwaan  kepada  Allah  SWT  bagi PNS, Karyawan/Karyawati, Murid SD, SIswa  SLTP  dan  Siswa  SLTA  serta pejabat politis dalam rangka membentuk kualitas manusia seutuhnya.
Ketentuan  di  atas  memberikan penegasan  bahwa  setiap  orang  yang beragama Islam di Kabupaten Enrekang diwajibkan untuk bisa membaca  Al-Qur’an,  terkhusus  bagi orang-orang yang dikategorikan sesuai dengan Pasal 3. Ketentuan ini kemudian  diperkuat  oleh  Pasal  4 sampai dengan Pasal 10 yang menghimbau dan mengharuskan untuk dilakukannya  pengajian  rutin  1  (satu) kali  dalam  tiap  minggu  pada  setiap unit  kerja/instansi  dalam  daerah, penambahan  jam  agama  pada  setiap sekolah, penambahan bentuk tes (yakni  tes  membaca  Al-Qur’an)  bagi pelamar  pekerjaan,  calon  pejabat politis, dan calon pengantin. Ketentuan Pasal  4  Perda  No.  5  Tahun  2005 menentukan bahwa:
(1) Setiap  unit kerja/instansi  dalam daerah  melaksanakan  program pengajian  rutin  1  (satu)  kali dalam tiap minggu sebagai wahana menciptakan pribadi PNS  yang  pandai  membaca  Al- Qur’an dengan baik dan benar.
(2) Setiap  hari  Jum’at  diadakan pengajian gabungan seluruh instansi/unit kerja untuk
mengevaluasi  hasil  pelaksanaan
pengajian  dimaksud  pada  ayat (1).
(3) Setiap  PNS  harus  mendorong keluarganya  (suami/isteri  dan anak)  untuk  belajar  dan  pandai membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar.
(4) Hasil  penilaian  bagi  pelaksanaan pengajian sebagaimana dimaksud pada  ayat  (1)  dan  (2),  menjadi pertimbangan bagi masing-
masing  PNS  dalam  pemberian nilai  hasil  pelaksanaan  pekerjaan (DP3) sesuai prosedur dan mekanisme yang ada.
Ketentuan tersebut di atas kemudian  diperkuat  dengan  adanya pengaturan tentang sanksi,
sebagaimana  diatur  dalam Pasal 11,
bahwa:
(1) Bagi  PNS  yang  ternyata  belum mampu membaca Al-Qur’an dengan  baik  dan  benar,  maka yang bersangkutan akan dikenakan  sanksi  berupa  teguran lisan,  teguran  tertulis  sampai pada  pemberian  nilai  atas  Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaannya (DP3). (2) Bagi  setiap  tamatan  SD  dan/atau SLTP yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan  berikutnya,  ternyata tidak mampu membaca huruf Al-
Qur’an  maka  yang  bersangkutan dapat  dikenakan  sanksi  berupa tidak/belum  dapat  diterima  pada jenjang pendidikan tersebut
kecuali apabila siswa yang bersangkutan diketahui oleh orang  tua  walinya  menyatakan kesanggupan  untuk  mengikuti program  khusus  belajar  baca huruf Al-Qur’an baik yang
diadakan  disekolah  tersebut  atau pada tempat lain.
(3) Bagi setiap orang yang
didaftarkan  atau  mendaftarkan
diri, dicalonkan atau
mencalonkan  diri  pada  jabatan politis, jika tidak pandai baca Al- Qur’an  dengan  baik  dan  benar dianggap yang bersangkutan tidak memenuhi syarat menduduki jabatan tersebut. (4) Bagi  pelamar  pekerjaan  yang tidak  mampu  membaca  Al- Qur’an  dengan  baik  dan  benar, tidak dapat diterima permohonannya  bekerja  kecuali membuat pernyataan kesanggupan  mengikuti  program khusus belajar baca Al-Qur’an. (5) Bagi calon pengantin yang belum mampu membaca Al-Qur’an
dengan baik dan benar, penghulu/pembantu penghulu dapat  memberi  motivasi  dan pembinaan agar yang
bersangkutan tetap berusaha memiliki kemampuan pandai membaca  Al-Qur’an  sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan.
Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang ini sebenarnya  baik  untuk  meningkatkan kemampuan  membaca  Al-Qur’an  bagi pemeluk  agama  Islam  di  Kabupaten Enrekang. Namun demikian, pengaturan ini dirasa cukup mengganjal  ketika  melihat  adanya ketentuan sanksi di dalamnya. Terlebih  lagi  bahwa  sanksi  tersebut cukup dapat menghambat  atau bahkan menghalangi pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat.
Jika dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia,  maka  pengaturan  yang  ada dalam  Peraturan  Daerah  ini  pada akhirnya  terkesan  mengabaikan  hak asasi  manusia oleh  karena  terdapat diskriminasi  dan  perlakuan yang  tidak sama  di  antara  pemeluk  agama. Misalnya  saja, ketentuan  mengenai keharusan  pandai  baca  Al-Qur’an
dengan  baik  dan  benar  bagi  setiap tamatan  SD  dan/atau  SLTP  yang melanjutkan  pendidikan  ke  jenjang pendidikan  berikutnya,  jika  yang bersangkutan  ternyata  tidak  mampu membaca huruf Al-Qur’an, maka yang bersangkutan  dapat  dikenakan  sanksi berupa  tidak/belum  dapat  diterima pada  jenjang  pendidikan  tersebut kecuali apabila siswa yang
bersangkutan diketahui  oleh  orang  tua walinya menyatakan kesanggupan untuk  mengikuti  program  khusus belajar  baca  huruf  Al-Qur’an  baik yang  diadakan  disekolah  tersebut  atau pada tempat lain.
Ketentuan tersebut dapat dipandang  bertentangan  dengan  Pasal 12  Undang-Undang Nomor  39  Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan  bahwa  “Setiap  orang berhak atas perlindungan bagi
pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan
meningkatkan  kualitas  hidupnya  agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera  sesuai  dengan  hak  asasi manusia”.
Begitu  pula  dngan  ketentuan Pasal  11  ayat  (3)  Perda  Kabupaten Enrekang  Nomor  5  Tahun  2005  yang menentukan bahwa orang yang didaftarkan  atau  mendaftarkan  diri, dicalonkan atau mencalonkan diri pada jabatan  politis,  jika  tidak  pandai  baca Al-Qur’an  dengan  baik  dan  benar dianggap  yang  bersangkutan  tidak memenuhi syarat  menduduki  jabatan tersebut. Hal ini  juga dapat  dipandang bertentangan  dengan  ketentuan  Pasal 43  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun
1999 yang menentukan bahwa:
(1) Setiap  warga  negara  berhak untuk  dipilih  dan  memilih dalam pemilihan  umum  berdasarkan persamaan hak
melalui
pemungutan suara yang
langsung,  umum,  bebas,  rahasia, jujur,  dan  adil  sesuai  dengan ketentuan  peraturan  perundang- undangan.
(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas,
menurut  cara  yang  ditentukan dalam peraturan perundang- undangan.
(3) Setiap warga negara dapat diangkat  dalam  setiap  jabatan pemerintahan.
Pancasila  merupakan  ideologi negara  yang  mengandung  makna perbedaan.  Bhinneka  Tunggal  Ika memiliki  arti  berbeda-beda  tapi  tetap satu  memberikan  pemahaman  bahwa Indonesia  mengakui keberagaman, baik  suku,  agama,  ras,  dan  golongan. Namun di balik keberagaman tersebut, Indonesia  tetap  satu,  yakni  sebagai satu  bangsa (Famauri,  2019).  Untuk itu,  setiap  perlakuan  yang  bernuansa membeda-bedakan  bukanlah  sesuatu yang dapat ditolerir di negara ini.
Pancasila  merupakan  landasan filosofis  dari  setiap  pembentukan hukum  di  Indonesia.  Untuk  itu,  baik setiap peratura perundang-undang yang  dibentuk  (termasuk peraturan daerah) haruslah memperhatikan pancasila  sebagai  ideologi  negara. Pancasila  dalam  kedudukanya  ini sering  disebut  sebagai  dasar  falsafah ( Philosofische  Gronslag )  dari negara atau ideologi  negara  ( Staatsidee ). Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan  suatu  dasar  nilai  serta norma  untuk  mengatur  pemerintahan negara.  Pancasila  merupakan  suatu dasar untuk mengatur
penyelenggaraan
negara.
Konsekuensinya,  seluruh  pelaksanaan dan  penyelenggaraan  negara  terutama
segala  peraturan  perundang-undangan termasuk  proses  reformasi  dalam segala  bidang  dewasa  ini  dijabarkan dan  diderivasikan  dari  nilai-nilai Pancasila.
Pancasila  merupakan  sumber kaidah  hukum  negara  yang  secara konstitusional mengatur negara
Republik  Indonesia  beserta  seluruh unsur-unsurnya,  yaitu  rakyat,  wilayah, serta pemerintahan  negara (Fransisco, 2017). Penempatan  Pancasila  sebagai sumber  dari  segala  sumber  hukum negara, yaitu sesuai
dengan
Pembukaan UUD  NRI 1945  bahwa Pancasila  ditempatkan  sebagai  dasar dan  ideologi  negara  serta  sekaligus dasar  filosofis  bangsa  dan  negara sehingga setiap materi muatan
peraturan  perundang-undangan  tidak boleh  bertentangan  dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Pancasila menjadi bintang pemandu  atau litstern yang  lapisan- lapisan  materinya  berisi  subtansi hukum dan tiang kerangkanya struktur hukum serta lingkungan kehidupannya adalah  budaya  hukum (Mahanani, 2019). Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut:
1. Sila  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa mengandung  nilai  bahwa  segala hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan  dan  penyelenggaraan negara  bahkan  moral  negara, moral penyelenggara negara,
politik negara, pemerintahan
negara,  hukum  dan peraturan perundang-undangan negara,
kebebasan  dan  hak  asasi  warga negara  harus  dijiwai  nilai-nilai
Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Sila  Kemanusiaan  yang  Adil  dan Beradab  adalah  perwujudan  nilai kemanusiaan  sebagai  makhluk yang  berbudaya,  bermoral  dan beragama, serta adil dalam
hubungan diri sendiri, sesama dan lingkungannya.
3. Sila  Persatuan  dan  Kesatuan mengandung  nilai  bahwa  negara
Indonesia  merupakan  persekutuan diantara keberagaman yang dilukiskan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai nasionalisme harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan negara. 4. Sila  Kerakyatan  yang  Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung  nilai  bahwa  negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Nilai demokrasi mutlak diterapkan dalam kehidupan bernegara, baik menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang-undangan.
5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat  Indonesia  mengandung nilai  yang  merupakan  tujuan negara  sebagai  tujuan  bersama. Nilai  keadilan  harus terwujud dalam kehidupan bersama (keadilan  sosial)  yang  bertujuan untuk kesejahteraan seluruh warga negara.
Indikator  nilai-nilai  Pancasila tersebut,  jika  dikontekstualisasikan dengan  Peraturan  Daerah Kabupaten Enrekang,  terdapat  beberapa  indikator yang  tidak  sejalan.  Hal  ini  dapat diuraikan sebagai berikut:
 Sila  Pertama,  Ketuhanan  Yang Maha Esa.
Pada sila pertama ini, terdapat  5  (lima)  indikator  nilai dalam keterkaitannya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.  Ketentuan- ketentuan  yang  diatur  dalam Perda Kab. Enrekang No. 5 Tahun 2005 sebagaimana telah  diuraikan
sebelumnya tidaklah sesuai dengan  indikator  ke  2  dan  3  dari sila pertama ini, yakni: 2. Peraturan perundang- undangan menjamin kebebasan  dan  penghormatan bagi  tiap-tiap  pemeluk  agama dan  penganut  kepercayaan untuk beribadah melaksanakan kewajiban agama dan kepercayaanya. 3. Peraturan perundang- undangan  menjamin  setiap orang dalam menjalankan perintah agama dan kepercayaannya selaras dengan kehidupan bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara. Hal  ini  didasarkan  pada pemikiran  bahwa  setiap  produk perundang-undangan yang dilahirkan haruslah menjamin penghormatan  terhadap  tiap-tiap pemeluk  agama  dan  penganut kepercayaan. Jika ketentuan kewajiban  pandai  baca  Al-Qur’an dengan  baik  dan  benar  bagi  yang beragama  Islam  dari  kalangan PNS, karyawan/ karyawati, murid/siswa  SD,  SLTP,  dan SLTA,  pelamar  pekerjaan,  calon pengantin,  dan  calon  pejabat politik  dengan  beberapa  ketetuan sanksi  sebagaimana  diatur  dalam Pasal  11,  maka  perda  ini  pada akhirnya akan memberikan
perlakuan  yang  diskriminatif  bagi pemeluk  agama  Islam.  Misalnya saja  bagi  PNS  yang  tidak  pandai baca  Al-Qur’an  akan  dikenakan sanksi  berupa  teguran  sampai dengan
berimplikasi pada penilaian  DP3,  sedangkan  bagi pemeluk  agama non-muslim tidak dapat dikenakan peraturan
tersebut.
Belum  lagi  ketentuan  bagi
orang-orang  Islam  yang  menjadi
calon  atas  suatu  jabatan  politis diwajibkan untuk pandai baca Al- Qur’an dengan baik dan benar dan dapat digugurkan jika tidak pandai.  Ketentuan  ini  pastinya dapat  melanggengkan  orang  non- muslim yang menjadi calon karena  tidak  ada  kewajiban  bagi mereka  untuk  pandai  membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. Ketentuan  yang  demikian  jelas tidak  memberikan  penghormatan dan  dapat  dinilai  mendiskriminasi orang  Islam  sebab  pemberlakuan hukum  yang  tidak  sama  terhadap orang non-muslim.
Kemudian  terkait  dengan indikator  ke  3,  pemberlakuan Perda Kab. Enrekang No. 5 Tahun 2005  dapat  dinilai  menciptakan ketidakselarasan dengan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa  dan  bernegara  oleh sebab pemberlakuan hukum tertentu bagi golongan tertentu.
 Sila  Kedua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
Pada sila kedua ini, terdapat
5  (lima)  indikator  nilai  dalam keterkaitannya dengan pembentukan peraturan
perundang-undangan.  Ketentuan- ketentuan  yang  diatur  dalam Perda  Kab.  Enrekang  tidaklah sesuai  dengan indikator  ke  5  dari sila  kedua  ini,  yakni  “Peraturan perundang-undangan berfungsi mengembangkan sikap saling menghargai dan menghormati terhadap  perbedaan  suku,  agama, kepercayaan, ras, dan antar golongan”.  Pemberlakuan  Perda Kab. Enrekang No. 5 Tahun 2005 justru dapat dikatakan tidak menghargai pemeluk agama Islam dengan  pemberlakuan  beberapa ketentuan  yang  tidak  dikenakan kepada  pemeluk  agama  lain, bahkan  berimplikasi  pada  adanya
sanksi, seperti penilaian DP3 bagi PNS,  belum  atau  tidak  dapat diterimanya seseorang pada jenjang  pendidikan  tertentu,  dan gugurnya  seorang  calon  karena tidak memenuhi syarat tersebut.
 Sila Ketiga,
Persatuan Indonesia Pada sila ketiga ini, terdapat 5  (lima)  indikator  nilai  dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.  Ketentuan yang  diatur  dalam  Perda  Kab.
Enrekang  No.  5  Tahun  2005 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya tidaklah sesuai dengan  indikator  ke  3  dari  sila ketiga ini, yakni “Peraturan perundang-undangan menjamin bahwa setiap warga negara mengutamakan
kepentingan bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi atau golongan”.  Pemberlakuan  Perda No. 5 Tahun 2005 ini dapat dinilai sebagai “keegoisan” dari
golongan  tertentu  oleh  karena pengaturan  dalam  perda  tersebut tidaklah  bersifat  universal  dan hanya  mengatur  golongan  agama tertentu  saja,  yakni  bagi  pemeluk Agama Islam.
 Sila Keempat,
Kerakyatan Yang  Dipimpin  Oleh  Hikmad Kebijak-sanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan Pada sila keempat ini,
terdapat  5  (lima)  indikator  nilai dalam keterkaitannya dengan pembentukan peraturan
perundang-undangan.  Ketentuan- ketentuan  yang  diatur  dalam Perda Kab. Enrekang No. 5 Tahun 2005 sebagaimana telah  diuraikan sebelumnya
tidaklah sesuai
dengan indikator pertama dari sila keempat  ini,  yakni  “Peraturan perundang-undangan senantiasa
memperhatikan  bahwa  Negara Indonesia  bukan  sebuah  negara yang didirikan untuk satu golongan,  tetapi  untuk  semua yang bertanah air Indonesia dengan mendasarkan
penyelenggaraan negara pada permusyawaratan perwakilan”. Hampir  sama  dengan  sila  ketiga bahwa pemberlakuan Perda  No. 5 Tahun  2005  ini  dapat  dinilai sebagai “keegoisan” dari golongan  tertentu  oleh  karena pengaturan  dalam  perda  tersebut tidaklah  bersifat  universal  dan hanya  mengatur  golongan  agama tertentu  saja,  yakni  bagi  pemeluk Agama Islam padahal suatu peraturan perundang-undangan haruslah  bersifat  universal  dan tidak  diskriminatif.  Perda  yang diterbitkan  pada  suatu  daerah tidak  boleh  mengatur  untuk  1 (satu) golongan saja, namun harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenal perbedaan suku, agama, ras, dan golongan.
 Sila  Kelima,  Keadilan  Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Pada sila kelima ini, terdapat  5  (lima)  indikator  nilai dalam keterkaitannya dengan pembentukan peraturan
perundang-undangan.  Ketentuan- ketentuan  yang  diatur  dalam Perda Kab. Enrekang No. 5 Tahun 2005 sebagaimana telah  diuraikan sebelumnya tidaklah sesuai dengan indikator pertama dari sila kelima  ini,  yakni  “Peraturan perundang-undangan berfungsi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia  baik  lahir maupun batin”. Pemberlakuan perda tersebut  dengan  beberpa  klausul di dalamnya dapat dikatakan tidak memberikan  keadilan  secara  lahir
maupun  batin  terhadap  pemeluk agama  Islam  oleh  sebab  adanya beberapa penambahan persyaratan pada  wilayah-wilayah  tertentu.
Bahkan  terdapat  ketentuan  sanksi yang dapat menggugurkan
pemeluk  agama  Islam  untuk berkompetisi pada sektor tertentu.
Para  pendiri  negara  bangsa Indonesia  yang  mayoritas  Muslim telah merumuskan dasar negara Indonesia dalam bentuk Negara Kesatuan  yang  berideologi  Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Walaupun  ada  amandemen,  tetapi secara  substansial, UUD NRI  1945 tetap  mengukuhkan  dan  menegaskan kembali idealisme para pendiri negara. Salah  satu  nilai  penting dalam pembangunan  regulasi  hukum  di Indonesia  adalah  nilai-nilai/norma- norma  agama,  sehingga  norma-norma agama  dinilai  penting  sejal  awal berdirinya Negara Kesantuan Republik Indonesia  dan  menjadi  sila  pertama dari  Pancasila  sebagaimana  tertuang dalam  Pembukaan  UUD NRI  1945, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.
Sila pertama tersebut menerangkan bahwa setiap  warga negara berkewajiban mengakui adanya Tuhan.  Prinsip  ini  juga  ditegaskan dalam  Pembukaan  UUD NRI  1945, yaitu dengan  adanya  frasa “Atas
berkat  rahmat  Allah  Yang  Maha Kuasa”. Negara memberikan
kebebasan  untuk  menjalankan  dan mengamalkan  norma-norma  agama yang  dipeluknya  yang  berarti  segenap warga negara berhak menjalankan dan mengamalkan  norma  agama  dengan prinsip saling menghormati dan menghargai  di  antara  sesama  warga dan pemeluk agama. Sila pertama juga menjadi  dasar  kehidupan  bernegara dan berbangsa yang mengakui keberagaman  agama  dan  dimensi transendental etis-religius. Setiap
warga negara berhak untuk menunjung tinggi nilai-nilai agamanya yang secara  substansial  meliputi  nilai-nilai kemanusiaan,  persatuan,  kerakyatan dan  keadilan,  yang  mendorong  untuk mengembangkan  nilai-nilai  ketuhanan yang  toleran  dan  inklusif.  Di samping itu,  sila  pertama  juga  menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara Pancasila adalah negara religius (religious nation  state),  yang  tidak membolehkan  sikap  menolak  adanya Tuhan atau anti-agama, dengan prinsip kebebasan  sebagaimana  isi  pada  Pasal 29  ayat  (1)  dan  (2).  Pasal  28  E  juga memberikan kebebasan untuk memilih dan menjalankan agama, serta kebebasan  untuk  menyatakan  atau mengeluarkan  pikiran, pendapat,  atau sikap.
Begitu pentingnya urusan agama ini  sehingga  urusan  agama  dijadikan sebagai  urusan  pemerintah  pusat  yang tidak  diserahkan  kepada  pemerintah daerah.  Jika  urusan  agama  menjadi urusan pemerintah pusat, maka seyogyanya pengaturan hukum tentang agama  juga  tidak bisa  diatur  pada bentuk  peraturan  perundang-undangan lokal, baik dituangkan dalam peraturan daerah  maupun  peraturan  perundang- undangan  yang  lebih  rendah  di  bawah peraturan  daerah.  Di  samping  itu, Undang-Undang  Nomor  12 Tahun 2011  tentang  Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah  diubah  dengan  Undang-Undang
Nomor  15  Tahun  2019  tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor  12 Tahun  2011 Tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan, pada Pasal 6 ayat (1) huruf h mengatur  kesamaan kedudukan dalam  hukum  dan pemerintahan.  Pada penjelasnnya  disebutkan  bahwa  setiap materi muatan peraturan perundang- undangan  tidak  boleh  memuat  hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain
agama,  suku,  ras,  golongan,  gender, atau status sosial.
Pemberlakuan Peraturan  Daerah Kabupaten Enrekang ini memperlihatkan  adanya  upaya  oleh pemerintah daerah untuk  mengurusi masalah agama. Dengan adanya pengaturan tersebut menyebabkan adanya  pembedaan  perlakuan  antara pemeluk  agama  yang  satu  dengan pemeluk agama  yang  lain.  Hal  inilah yang ingin dihindari sehingga pengaturan agama tidak dapat diserahkan kepada daerah untuk mengurusinya.
Dalam  sistim  legislasi  hukum positif, pembentukan peraturan
perundang-udangan harus mencerminkan  kesejahteraan  umum sebab  kesejahteraan  masyarakat  itu menjadi tujuan utama dalam pembentukan  peraturan  perundang- undangan (termasuk Perda) dengan tetap memelihara pelaksanaan keadilan dan kepastian hukum. Secara khusus, pembentukan peraturan daerah dapat  dinilai  baik  apabila perda tersebut  dapat  memberikan  manfaat atau  kesejahteraan  yang  besar  bagi masyarakat (Jati, 2013). Prinsip
tersebut sesuai dengan tujuan pemberian  otonomi  kepada  daerah,
yakni kewenangan pembentukan perda untuk  memberikan  keleluasaan  dalam kebijakan  penyelenggaraan  otonomi daerah serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang ini sesungguhnya  memiliki  unsur  positif di  dalamnya  oleh  sebab  dari  perda tersebut  memberikan  kesan  bahwa pemerintah daerah Kabupaten Enrekang sangat serius untuk memberantas buta aksara terhadap Al-
Qur’an di daerahnya. Namun demikian, pengaturan yang dituangkan dalam perda
tersebut justru
memberikan kesan yang  diskriminatif, sehingga  tidak  sesuai  dengan  prinsip kebhinnekaan  yang  terkandung  di dalam Pancasila.
Mengingat bahwa Indonesia merupakan  salah  satu  negara  dengan penduduk  muslim  terbesar  di  dunia, maka wajar-wajar  saja  jika  ada pemimpin  dalam  suatu  daerah  ingin membuat  pengaturan  yang bernuansa syariah. Salah satunya adalah Kabupaten  Enrekang  dengan  Perda No.  5  Tahun  2005.  Dari  adanya pengaturan ini terlihat bahwa
Pemerintah Kabupaten Enrekang memiliki niat baik untuk memberantas buta aksara Al-Qur’an. Namun demikian,  pengaturan  dalam  perda tersebut  justru  terkesan  diskriminatif dan  tidak  dapat  diterapkan  secara umum bagi seluruh masyarakat Kabupaten  Enrekang,  tetapi  hanya bagi pemeluk agama Islam saja. Mayoritas penduduk Di Kabupaten Enrekang memang
beragama  Islam. Berdasarkan  data BPS  (2020), dari 226.776 jiwa jumlah penduduk, terdapat 225.391 jiwa yang beraga Islam, 1.347 jiwa  yang beragama  Kristen,  3  jiwa  yang bergama  Hindu,  5  jiwa  yang  bergama Budha,  dan  30  jiwa  yang  bergama lainnya. Meski  demikian, tidak  berarti bahwa peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah  daerah  (dalam  hal  ini peraturan  daerah)  hanya  mengatur pemeluk  agama  tertentu  saja (Yunus, 2015). Hal inilah yang harus dihindari oleh  pembentuk  peraturan  perundang- undangan  di  daerah  bahwa  suatu produk  hukum  yang  dibentuk  tidak hanya untuk golongan tertentu saja.
Urusan  agama  berikut  ajaran, hukum, dan kewajiban-kewajiban bagi pemeluknya  adalah  urusan  antara manusia dengan Sang Pencipta, sehingga  tidaklah  relevan  mengatur mengenai ajaran, hukum, dan
kewajiban  pemeluk  agama  ke  dalam peraturan perundang-undangan.

## D. Simpulan
Pancasila merupakan landasan filosofis  dari  setiap  pembentukan  hukum  di Indonesia.  Untuk  itu,  baik  setiap  peratura perundang-undang  yang  dibentuk  (termasuk peraturan daerah)  haruslah  memperhatikan pancasila  sebagai  ideologi  negara. Indikator nilai dalam Pancasila, jika dikontekstualisasikan dengan Peraturan
Daerah  Kabupaten  Enrekang  Nomor  5 Tahun 2005 tentang  Pandai Baca Al-Qur’an Dalam Kabupaten Enrekang, terdapat beberapa  indikator  yang  tidak  sejalan, bahkan  dapat  dikatakan  bahwa  Peraturan Daerah  5  tersebut  bernuansa  diskriminatif. Perda  yang  diterbitkan  pada  suatu  daerah tidak  boleh  mengatur  untuk  1  (satu) golongan  saja,  namun harus  mampu menjangkau  seluruh  lapisan  masyarakat tanpa mengenal perbedaan suku, agama, ras, dan golongan.
Untuk mendukung niat baik Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Enrekang tersebut,  pengaturan  yang  perlu  dibentuk adalah  optimalisasi  prasarana,  sarana,  dan utilitas tertentu serta memaksimalkan kegiatan-kegiatan pengajian sebagai program  khusus  dari  pemerintah  daerah merupakan  pilihan  yang  lebih  bijak  dan tepat sasaran, bukan melalui produk regulasi daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwi,  B.  2013.  "Peraturan  Daerah  Syariah Dalam  Bingkai  Otonomi  Daerah." Al-
Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan  Islam, Vol. 3  No.  2: 279-298. Amarini, Indriati. 2018. "Evaluasi Aktualisasi Pancasila Melalui Harmonisasi  Hukum." Jurnal Kosmik Hukum, Vol. 17 No. 2.
Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Enrekang.
Kabupaten  Enrekang  Dalam  Angka Tahun 2020 . Darumurti,  Krishna  D.  dan  Rauta,  Umbu. 2003. Otonomi Daerah; Perkembangan Pemikiran, Pengaturan dan Pelaksanaan . Bandung: Citra Aditya Bakti. Dewantara, Agustinus Wisnu. 2015. "Pancasila dan multikulturalisme Indonesia." Studia Philosophica  et Theologica, Vol. 15 No. 2: 109-126.
Famauri, A. (2019). The Values of Pancasila in Electronic Banking
Agreement. Hasanuddin  Law  Review, Vol. 5 No. 3: 289-298. d
Fransisco,  Wawan.  2017.  Pancasila  Sebagai Landasan Hukum Di Indonesia. Jurnal Hukum  Progresif ,  Vol.  11  No.  1: 1835-1836.
Gautama, Sudargo. 1983. Pengertian tentang  Negara  Hukum . Bandung:
Alumni.
Irwansyah, 2021. Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel , Cetakan  Keempat. Yogyakarta:  Mirra Buana Media,
Jati,  Wasisto  Raharjo.  2013.  "Permasalahan implementasi  perda  syariah dalam otonomi  daerah." Al-Manahij:  Jurnal Kajian  Hukum  Islam Vol.  7  No.  2:
305-318
Kurnia,  Titon  Slamet.  2009. Pengantar Sistem  Hukum  Indonesia . Bandung:
PT Alumni.
Mahanani,  Anajeng  Esri  Edhi.  2019. Rekonstruksi Buda Hukum
Berdimensi  Pancasila  Dalam  Upaya Penegakan  Hukum  Di  Indonesia. Jurnal Yustika , Vol. 22 No. 1: 1-8
Manan, Bagir. 1995. Kekuasaan Kehakiman Republik  Indonesia . Bandung: Pusat
Penerbitan Universitas LPPM-
UNISBA.
Nubowo, Andar. 2015. "Islam dan Pancasila di  Era  Reformasi:  Sebuah  Reorientasi Aksi." Jurnal Keamanan Nasional Vol. 1 No. 1: 61-78. Salim, Arskal. 2008. Perda Berbasis Agama dan Perlindungan
Konstitusional Penegakan  HAM. Jurnal Perempuan, No. 60: 111. Sirajuddin,  M.  2015.  Eksistensi  Norma Agama dan Pancasila Dalam
Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan. Jurnal  Nuansa  Hukum , Vol. 8, No. 1: 22-28
Yunus,  Nur  Rohim.  2015.  "Penerapan Syariat  Islam  terhadap  Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional Indonesi." Hunafa: Jurnal Studia
Islamika Vol.  12  No.  2:  253-279.