PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ISTERI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Sulastri, Satino, Yuliana Yuli W
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Email: qhikatri@yahoo.co.id, satinowonogiri@gmail.com, yuli080706@gmail.com

## Abstrak
Istri  yang  menjadi  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  harus  mendapatkan perlindungan  hukum  sesuai  dengan  amanat  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2004 tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Pasal  10  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga menyatakan  “bahwa  korban  kekerasan  dalam  rumah  tangga  berhak  mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial,  atau  pihak  lainnya  baik  sementara  maupun  berdasarkan  penetapan  perintah perlindungan  dari  pengadilan,  pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan  kebutuhan  medis, penanganan  secara  khusus  berkaitan  dengan  kerahasiaan  korban,  pendampingan  oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan  peraturan  perundang-undangan  dan  pelayanan  bimbingan  rohani.”  Metode penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif  melalui penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan  putusan  pengadilan  serta  norma-norma  yang  hidup  dan  berkembang  dalam masyarakat, khususnya yang dalam hal ini berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian  ini.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Isteri, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## Abstract
Wives who are victims of domestic violence must get legal protection in accordance with the mandate of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Article 10 of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence states that  victims  of  domestic  violence  are  entitled  to  protection  from  family,  police, prosecutors, courts, advocates, social institutions, or other parties both temporarily and based  on  the  stipulation  of  protection  orders.  from  the  court,  health  services  in accordance  with  medical  needs,  handling  specifically  related  to  the  confidentiality  of victims, assistance by social workers and legal assistance at each level of the inspection process  in  accordance  with  statutory  provisions  and  spiritual  guidance  services.  The research  methods  conducted  in  this  study  are  by  using  qualitative  research  methods through normative legal research. Qualitative normative research is research that refers to legal norms contained in legislation and court rulings as well as norms that live and develop in society, especially those related to the main issues to be discussed in this study.
Keywords: Legal Protection, Wife, Domestic Violence

## A. Pendahuluan

## 1. Latar Belakang
Keluarga  merupakan  lingkup  terkecil  dari  masyarakat  yang  terdiri  dari  kepala keluarga dan  anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah dimana antara yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan dan saling membutuhkan yang diperkuat dengan  adanya  perkawinan.  Secara  yuridis  pengertian  perkawinan  termaktub  dalam “Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1  Tahun  1974,  yang  menyatakan  bahwa  Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Perkawinan mempunyai 3 (tiga) aspek yaitu aspek hukum, aspek sosial dan  aspek keagamaan.    Aspek  hukum  dapat  diartikan  bahwa  ada  ikatan  lahir  atau  formal  yang merupakan  suatu  hubungan  hukum  antara  suami isteri.  Aspek  sosial  berarti  hubungan yang  mengikat  diri  mereka  maupun  orang  lain  atau  masyarakat.  Aspek  agama  yaitu dengan berarti bahwa perkawinan dilaksanakan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 1 Ikatan perkawinan secara langsung menimbulkan akibat hukum dan muncul adanya hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Tujuan dalam membentuk rumah tangga adalah  untuk  membentuk  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu dalam kehidupan rumah tangga harus diciptakan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Oleh karena  itu  di  dalam  rumah  tangga  tidak  boleh  ada  kekerasan  karena  kekerasan  dalam
1 P.M.H, Simanjunak, ,Hukum Perdata Idonesia,edisi ke I, Kencana ,Jakarta,2015, hal 37
rumah  tangga,  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  kejahatan  terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.
Korban kekerasan dalam rumah tangga kebanyakan adalah isteri yang dilakukan oleh suami dengan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan khususnya martabat isteri. Kenyataan yang seharusnya isteri harus mendapatkan perlindungan dari suaminya berupa rasa aman dan rasa nyaman serta memperoleh rasa keadilan demi terpeliharanya keutuhan rumah tangga yang harmonis. Gelles 2 menyebutkan beberapa faktor penyebab terjadinya KDRT yaitu :
a. Status  sosial  ekonomi,  menunjukkan  keluarga  dari  status  ekonomi  lemah cenderung untuk mengalami KDRT;
b. Ras/suku, kekerasan terhadap anak lebih sering dialami oleh anak yang berkulit hitam termasuk juga kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri;
c. Stres, KDRT sangat tergantung pada kecenderungan pasangan suami yang tidak bekerja sama sekali atau kerja paruh waktu;
d. Isolasi sosial, kekerasan sangat beresko tinggi pada anak atau antar pasangan yang terisolasi dari lingkungan sekitarnya.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B Ayat (1)  menyatakan  bahwa  “setiap  orang  berhak  membentuk  keluarga  dan  melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” dan pada Ayat (2) menyatakan ”setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. 3 Selain itu, Pancasila dalam Sila Kedua menyatakan kemanusiaan  yang  adil  dan  beradab  artinya  bahwa  setiap  manusia  melakukan  segala
2 Weiner, Neil Alam, dkk, Violence, Patterns, Causes, Public Policy, Harcourt Brace javanovich Inc, USA, 1990, hlm. 114-116.
3 Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B ayat (1) – ayat (2).
tindakannya harus secara beradab, tidak boleh menyakiti antara yang satu dengan yang lain.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai :
a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap isteri korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami?
b. Bagaimana  upaya    pemerintah  dalam  mencegah  terjadinya  kekerasan  dalam rumah tangga?

## 3. Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan menggunakan metode penelitian kualitatif melalui penelitian hukum normatif. Penelitian normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan  putusan  pengadilan  serta  norma- norma  yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat,  khususnya  yang  dalam  hal  ini berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian  ini. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) , yaitu dengan menggunakan studi dokumen atau bahan-bahan pustaka baik dari media cetak, elektronik, serta buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. 4

## B. Hasil dan Pembahasan

## 1. Gambaran Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga
4 Soekanto, Soerjono, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, UI- Press, Jakarta.,2010, hal 21
Owen  Wicaksono  Biya  bin  H  Abdul  Wazir  Biya,  seorang  terpidana  kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap isterinya sendiri yang bernama Karlia Efanri. Kejadian tersebut berlangsung pada  hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2018 sekitar  pukul  10.30  WIB  bertempat  di  Jalan  Pratidina  Gandaria  Town  House  Kav.  99 Blok  A1  RT.  06  RW.  03  Kelurahan  Harjamukti  Kecamatan  Cimanggis  Kota  Depok. Perbuatan Owen dilakukan dengan cara Owen yang tadinya sedang berada di lantai 2 (dua) rumahnya hendak turun ke bawah menuju ruang tamu, ketika di tangga menuju ruang tamu Owen melihat isterinya menggunakan pakaian ketat seperti pakaian renang, kemudian Owen berkata kepada isterinya “Kenapa pakai bajunya begitu? Kamu pakai baju begitu kaya lonte, udah kaya mau jual diri, ngumbar pantat sama memek” lalu sang isteri langsung naik ke atas untuk ganti baju, setelah itu Owen pergi ke dapur duduk di samping  meja  makan.  Tidak lama  kemudian,  setelah  ganti  baju,  sang  isteri  turun  lagi menghampiri Owen sambil berkata “Maunya sekarang seperti apa, gak usah diperpanjang kan  saya  sudah  ganti  baju,  kemudian  Owen  berkata  anjing  lu  ga  usah  nanya-nanya bukannya  minta  maaf  udah  salah  dasar  anak  babi.  Karlia  merasa  tidak  terima  dengan perkataan suaminya, sehingga dia berkata “Saya udah cape gak dihargai terus, saya minta maaf kalau saya salah, mau lu apa? Bukannya ditanggapi dengan baik, sebaliknya pada saat itu juga Owen langsung meludahi isterinya, sehingga sang isteri berteriak dan berkata “Saya  tidak  pernah  kasar  sama  kamu  tapi  kamu perlakukan  saya  terus  terusan  seperti binatang, kalau saya salah saya minta maaf tapi jawaban kamu masih kasar, kalau kamu yang salah kamu tidak pernah minta maaf kepada saya tapi saya harus terima,  sedangkan saya hanya salah sepele kamu maki-maki saya.” Tidak terima dengan yang diucapkan Karlia, Owen mendorongnya dan muncullah Diah Rukmana seorang pembantu rumah tangga  yang  kebetulan  berada  disitu  dan  spontan  Diah  berusaha  untuk  memisahkan.
Owen  yang  sedang  marah  pergi  ke  dapur,  dimana  Diah  mengikuti  Owen  ke  dapur menutup laci yang isinya benda tajam, karena Diah takut Owen mengambil pisau untuk menyakiti  Karlia.  Tidak  mendapatkan  apa  yang  dicari,  Owen  justru  mengambil  botol yang  berisi  air  minum  lalu  melemparkannya  ke  Karla  dengan  menggunakan  tangan kirinya hingga mengenai dahi sebelah kanan Karla hingga luka dan bercucuran darah. Perbuatan Owen mengakibatkan Karla menderita luka-luka yang berdasarkan Visum Et Repertum Rumah  Sakit  Mitra  Keluarga  Depok  yang  tercantum  dalam  surat  hasil pemeriksaan visum No.  114/VER/RM.MKD/VII/2018  tanggal  29  Agustus  2018  yang ditandatangani oleh dr. Triyanto Agung PW didapatkan keterangan bahwa pada tubuh Karla Efanri ditemukan luka robek pada atas pelipis mata kanan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter. Sehingga kesimpulan dari pemeriksaan  tersebut,  terhadap  Karla Efari  ditemukan  luka  robek  di  atas  pelipis  mata kanan akibat kekerasan menggunakan benda tumpul. Cedera tersebut telah menyebabkan penyakit  atau  halangan  dalam  menjalankan  pekerjaan  jabatan/pencaharian  untuk sementara waktu. Sehingga perbuatan Owen Wicaksono Biya Bin H Abdul Wazir Biya merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya meliputi :
a) Unsur “Setiap orang”;
Dalam kasus ini unsur setiap orang terpenuhi karena subjek pelaku ( dader) adalah  ditujukan  kepada  subyek  hukum  manusia  sebagai  pendukung  hak  dan kewajiban sehingga pelaku (Owen Wicaksono Biya bin H Abdul Wazir Biya) dapat dimintai  pertanggungjawaban  pidana  atas  akibat    dari  tindak  pidana  yang  telah dilakukanya.

## b) Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;
Menurut  ketentuan  “Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat,” sehingga dalam hal ini unsur kekerasan fisik yang dilakukan pelaku (Owen Wicaksono Biya Bin H Abdul Wazir Biya) terpenuhi.
Menurut  ketentuan  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lingkup rumah tangga  meliputi :
1) “Suami, isteri dan anak;
2) Orang-orang  yang  mempunyai  hubungan  keluarga  dengan  orang sebagaimana  dimaksud  pada  huruf  (a)  karena  hubungan  darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga;
3) Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.”
Berdasarkan  uraian  tersebut  di  atas  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Depok dalam Putusan Perkara berpendapat unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terbiukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum. Putusan Pengadilan  Negeri  Depok  Nomor  :  154/Pid.Sus/2019/PN.Dpk,  Majelis  Hakim Pengadilan Negeri Depok mengadili bahwa :
1) Menyatakan Owen Wicaksono Biya Bin H Abdul Wazir Biya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
2) Menjatuhkan  pidana  terhadap  Owen  Wicaksono  Biya  Bin  H  Abdul
Wazir Biya dengan pidana penjara 4 (empat) bulan
3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa  dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan
5) Menetapkan  agar  barang  bukti  berupa  1  (satu)  buah  botol  plastik dirampas untuk dimusnahkan
6) Membebankan kepada  Owen Wicaksono Biya Bin H Abdul Wazir Biya untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

## 2. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Isteri  Korban  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga yang Dilakukan Suami
Secara yuridis, pengertian Perkawinan termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahhun 1974, yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai  suami  istri  dengan  tujuan  membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berlandaskan pada pengertian tersebut, bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk menciptakan  kehidupan  berumah  tangga  yang  bahagia  artinya  tercipta  suasana  yang nyaman,  damai  dan  tentram.  Di  samping  itu  juga  terjalin  hubungan  yang  baik  antara suami, isteri dan anak.” 5
Awal  terbentuknya  rumah  tangga  adalah  dengan  adanya  suatu  perkawinan, Adapun lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga meliputi suami, isteri, anak, orang-orang yang  mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak,  karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah
5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1
tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. 6
Suami adalah sebagai kepala keluarga atau kepala rumah tangga yang mempuyai kewajiban  untuk  memberikan  nafkah,  baik  nafkah  lahir  maupun  nafkah  batin.  Nafkah lahir  dapat  berupa,  pemenuhan  kebutuhan  sandang,  pangan  dan  papan  bagi  isteri  dan anaknya.  Sedangkan  nafkah  batin  dapat  dikatakan  bahwa  sebagai  orang  tua  wajib hukumnya  melindungi  anaknya,  suami  memperlakukan  isteri  dan  anaknya  dengan sebaik-baiknya, tidak melakukan kekerasan terhadap isteri dan anaknya sehingga akan tercipta suasana batin yang tenang dalam rumah tangganya.
Namun demikian tidak menutup kemungkinan dalam rumah tangga terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Kekerasan terhadap isteri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi.
Implementasi  Undang-Undang  Perlindungan  Saksi  dan  Korban  beserta  peraturan pelaksanaannya  memberi  peran  yang  penting  kepada  LPSK.  Dalam  Pasal  1  butir  3  Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dinyatakan LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penjelasan singkatnya adalah sebagai berikut : 7
1) LPSK  merupakan  lembaga  mandiri  berkedudukan  di  ibu  kota  negara  RI  dan  dapat mempunyai perwakilan –perwakilan di daerah sesuai keperluan.
6 Moerti  H.  S, Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dalam  Perspektif  Yuridis-Viktimologis, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 40
7 Bambang Waluyo,VIKTIMOLOGI : Perlindungan Korban & Saksi,,2018, Sinar Grafika, Cet.6, Jakarta,h.99-100
2) LPSK  bertanggungjawab  menganani  pemberian  perlindungan  dan  bantuan  pada  saksi dan korban. LPSK bertanggung jawab kepada Presiden, LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada DPR paling sedikit dalam 1 tahun.
3) Kenggotaan  terdiri  dari  7  (tujuh)  orang  berasal  yang  dari  unsur  professional  yang mempunyai  pengalaman  di  bidang  hokum,HAM,  akademisi  dan  sebagainya,  masa jabatan anggota LPSK 5 tahun, anggota LPSK diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR  dan  dapat  diajukan  kembali  hanya  1  (satu)  kali  masa  jabatan  berikutnya.  LPSK terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua merangkap anggota) dan anggota.
4) Sekretariat, yang membantu LPSK dalam pelaksanaan tugasnya.
Jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga meliputi : 8
a) Kekerasan fisik;
“Kekerasan  fisik  adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan  rasa  sakit,  jatuh  sakit,  atau luka berat.”
b) Kekerasan psikis;
“Kekerasan  psikis  adalah  perbuatan  yang  mengakibatkan  ketakutan,  hilangnya rasa percaya  diri,  hilangnya  kemampuan  untuk  bertindak,  rasa  tidak  berdaya,  dan/atau penderitaan psikis berat  pada seseorang.”
c) Kekerasan seksual;
“Kekerasan seksual  meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut dan pemaksaan hubungan seksual  terhadap  salah  seorang  dalam  lingkup  rumah  tangganya  dengan  orang  lain untuk tujuan komersial  dan/atau tujuan tertentu.”
8 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 5 - 9
d) Penelantaran rumah tangga.
“Penelantaran rumah tangga artinya bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian  ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali  orang  tersebut.  Penelantaran  rumah  tangga  artinya  suami  melakukan kekerasan  ekonomi  dengan  cara  termasuk  di  dalamnya  adalah  tidak  memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup isteri dan anaknya.”
Isteri  merupakan  bagian  dari  lingkup rumah  tangga  yang  harus  dilindungi  dan disayangi khusunya oleh suami, bukan malah sebaliknya dimana sesuai dengan gambaran kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  atas,  seorang  suami  dengan  sengaja  melakukan kekerasan  fisik  dalam  rumah  tangga  dengan  cara  melemparkan  botol  yang  berisi  air mineral yang menyebabkan pelipis isterinya terluka sebagaimana tercantum dalam surat hasil Visum  Et  Repertum Rumah  Sakit  Mitra  Keluarga  Depok  dengan  Nomor  : 114/VER/RM.MKD/VII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang ditandatangani pemeriksa dr. Triyanto Agung PW. Sehingga perbuatan Owen Wicaksono Biya Bin H Abdul Wazir Biya merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga.  Perbuatan  yang  dilakukan  oleh  Owen  Wicaksono  Biya  Bin  H Abdul  Wazir  Biya  termasuk  kekerasan  fisik,  Pasal  6    diatur  dalam  Pasal  merupakan kekerasan fisik Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga  menyatakan  bahwa  kekerasan  fisik  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit,  atau  luka  berat  dan    dalam  hal ini  unsur  kekerasan  fisik  yang  dilakukan  pelaku (Owen Wicaksono Biya Bin H Abdul Wazir Biya) terpenuhi.
Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap isteri, maka pada kasus di  atas,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Depok  berpendapat  unsur  melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok mengadili bahwa Owen Wicaksono Biya Bin H Abdul Wazir Biya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana  kekerasan  dalam  lingkup  rumah  tangga  sehingga  yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara 4 (empat) bulan.
Kasus di atas menurut analisa penulis bahwa suami tidak memahami makna dari perkawinan. “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  menyatakan  bahwa Perkawinan  adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita  sebagai suami  isteri  dengan  tujuan membentuk  keluarga atau  rumah  tangga  yang  bahagia  dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Hal  ini  berarti  bahwa  ketika  dua  orang  sudah  mengikatkan  diri  dalam  suatu perkawinan  masing-masing  harus  memahami  bahwa  perkawinan  mereka  harus  dapat dipertanggungjawabkan selain kepada para pihak baik suami maupun isteri, harus juga dapat  dipertanggungjawabkan  dihadapan  Tuhan  Yang  Maha  Esa.  Untuk  dapat mewujudkannya  maka  dalam  perkawinan  atau  rumah  tangga,  antara  suami  dan  isteri harus saling hormat menghormati dan menciptakan suasana rumah tangga yang aman, nyaman dan harmonis.
Pasal 6  ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  menyatakan  bahwa Perkawinan  didasarkan  atas  persetujuan  kedua  calon  mempelai.  Dengan  adanya persetujuan kedua calon mempelai tersebut maka ketika sudah terikat dengan perkawinan yang sah . Oleh karena itu baik suami maupun istri mempunyak hak dan kewajiban yang seimbang.
Hak  dan  kedudukan  isteri  adalah  seimbang  dengan  hak  dan  kedudukan  suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing- masing  pihak  berhak  untuk  melakukan  perbuatan  hukum  dan  suami  adalah  kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. 9 Suami sebagai kepala rumah tangga yang wajib memberikan perlindungan terhadap isteri dan anaknya. Suami wajib memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap isteri dan anak-anaknya. Nafkah lahir berupa memberikan tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Disini jelas bahwa suami tidak boleh menelantarkan isteri dan anak-anaknya. Nafkah batin adalah terkait dengan kenyamanan dan ketentraman hati di dalam rumah tangga. Terhadap nafkah batin bahwa antara suami isteri tidak boleh saling menyakiti  hatinya  dan  tidak  boleh  melakukan  keekrasan  dalam  rumah  tangga,  baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis diantara suami isteri. Isteri sebagai ibu rumah tangga maka isteri wajib  mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat untuk mengadakan perubahan atau merekayasa  suatu  keadaan  sesuai  dengan  yang  diharapkan  oleh  masyarakat.  Hal  ini mensyaratkan  hukum  harus  berkembang  seiring  dengan  perkembangan  masyarakat. 10
9 Undnag-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undnag-Undnag Nomor 1  Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (1) – Ayat (3)
10 Lili Rasidi, 1992, Dasar-Dasar Filsafat Hukum, Bandung: Alumni, hal. 52.
Dalam konteks penghapusan kekerasan terhadap perempuan, untuk melakukan sosialisasi keadilan  jender  dalam  aturan-aturan  hukum,  maka  perspektif  jender  haruslah diperhatikan.  Dalam  hal  ini  persoalan  yang  mendasar  adalah,  bagaimana  caranya membangun hukum di Indonesia agar mengakomodasi perspektif jender. Persoalan ini muncul, disebabkan adanya kaitan erat antara perbedaan jender ( gender differences ) dan ketidak-adilan  jender  (gender  inequalities)  dengan  struktur  ketidak-adilan  masyarakat secara lebih luas. 11
Dengan  adanya  keterkaitan  ini,  pemahaman  dan  perbedaan  yang  jelas  antara konsep  seks  dan  jender  sangat  diperlukan  dalam  membahas  masalah  ketidak-adilan jender. Perbedaan jender, sebagaimana dikemukakan oleh Mansour Fakih, sesungguhnya tidak  menjadi  masalah  sepanjang  tidak  melahirkan  ketidak-adilan  jender  (gender inequalities). Namun yang menjadi persoalan, ternyata perbedaan jender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki maupun kamum perempuan. Ketidak- adilan jender merupakan sistem dan struktur dalam mana baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan menjadi korban darisistem tersebut. Pemahaman mengenai bagaimana perbedaan  jender  yang  menyebabkan  ketidak-adilan  jender,  dapat  dilihat  melalui berbagai manifestasi ketidak-adilan yang ada di dalam masyarakat. Ketidak-adilan jender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidak-adilan, yakni: 12 (1) Marginalisasi atau proses  pemiskinan  ekonomi;  (2)  Subordinasi  atau  anggapan  tidak  penting  dalam keputusan  politik;  (3)  Pembentukan  stereotipe  atau  melalui  pelabelan  negatif;  (4) Kekerasan (violence) berupa serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental – psikis; dan (5) Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak ( burden) .
11 Lusi Margiyanti dan Moh. Yasir Alimi (ed.), 1999, Sosialisasi Gender:Menjinakkan “Takdir” Mendidik Anak Secara Adil Yogyakarta: LSPAA, hal. 115.
12 Mansour Fakih, 1998, Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan: Perspektif Gender, Yogyakarta: CIDESINDO, h. 12-24.
Undang-undang  yang  mengatur  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga adalah Undang-Undnag Nomor 23 tahun 2004. Undang-undang ini antara lain sebagai upaya mencegah,menanggulangi dan mengurangi tindak kekerasan ataupu, tetapi sering kln kejahatan yang semakin marak di lingkungan keluarga.Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan membentuk rimah tangga/keluarga adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. Apabila rumah tangga baghagia serta negara menjadi aman , damai. Oleh karena  itu,  pemahaman  dan  pelaksanan  undang-undang  dimaksud  merupakan  suatu keharusan 13
Dalam  pelaksanaan  Undang-undang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah tangga, seringkali menemui hambatan, baik dari masyarakat,penegak hukum dan bahkan dari pihak korban. Hambatan yang ditemui dari pihak korban seperti berikut : 14
1. Korban  malu  dan  bahkan  tidak  mau  untuk  melapor,  karena  berkaitan  dengan keluarga
2. Korban  kurang  memeahami  jika  perbuatan  pelaku  merupakan  tindak  pidana  atau pelanggaran hukum’
3. Korban merasa ragu berhubungan atau melapo ke kepolisian
4. Tenggang waktu kekerasan dengan melapor ke kepolisian lama , sehingga tidak bisa dilakukan visum et repertum
5. Korban takut balas dendam dengan pelaku
6. Korban merasa takut apabila keadaan rumah tangganya semakin menderita dengan diadlinya atau dipidananya pelaku.
13 Bambang Waluyo, 2018 VIKTIMOLOGI, ,Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika,Cet. 6, Jakarta, h.86-87
14 Ibid, h.91

## 3. Upaya    Pemerintah  Dalam  Mencegah  Terjadinya  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga
Kekerasan dalam rumah tangga bisa saja dicegah. Upaya pencegahan terjadinya kekerasan  dalam  rumah  tangga  menjadi  kewajiban  bersama  baik  pemerintah  maupun masyarakat.  Berbagai  upaya  dilakukan  oleh  pemerintah  dalam  rangka  mencegah terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga antara lain membuat kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, mengadakan sosialisasi atau penyuluhan dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.
Upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas  kemampuannya  untuk  mencegah  berlangsungnya  tindak  pidana,  memberikan perlindungan  kepada  korban,  memberikan  pertolongan  darurat  dan  membantu    proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”
Menurut penulis bahwa adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan,  khusunya dalam Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dengan umur keduanya baik suami maupun isteri 19 (sembilan belas) tahun dapat mencegah terjadinya kekerasan dalam  rumah  tangga.  Karena  usia  19  (sembilan  belas)  tahun,  suami  dan  isteri  sudah
dewasa  sehingga  setiap  ada  permasalahan  dalam  rumah  tangganya  dapat  diselesaikan dengan kepala dingin dan dapat di musyawarahkan dengan sebaik-baiknya. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan  memberikan  pembekalan  kepada  calon  pasangan  suami  isteri  sebelum melangsungkan  perkawinan  serta  diadakan  sosialisasi  terkait  dengan  Undang-Undang Perkawinan.  Dengan  adanya  sosialisasi  diharapkan  bahwa  masyarakat  pada  umumnya dan  pasangan  suami  isteri  khususnya  dapat  memahami  makna  dari  suatu  ikatan perkawinan.

## C. Simpulan
Isteri  merupakan  bagian  dari  lingkup rumah  tangga  yang  harus  dilindungi  dan disayangi khusunya oleh suami, bukan malah sebaliknya dimana sesuai dengan gambaran kekerasan  dalam  rumah  tangga  di  atas,  seorang  suami  dengan  sengaja  melakukan kekerasan  fisik  dalam  rumah  tangga  dengan  cara  melemparkan  botol  yang  berisi  air mineral yang menyebabkan pelipis isterinya terluka sebagaimana tercantum dalam surat hasil Visum  Et  Repertum Rumah  Sakit  Mitra  Keluarga  Depok  dengan  Nomor  : 114/VER/RM.MKD/VII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 yang ditandatangani pemeriksa dr. Triyanto Agung PW. Sehingga perbuatan Owen Wicaksono Biya Bin H Abdul Wazir Biya merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam  Rumah  Tangga.    Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004  tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat, sehingga dalam hal ini unsur kekerasan fisik yang dilakukan pelaku (Owen Wicaksono Biya Bin H Abdul Wazir Biya) terpenuhi.
Dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap isteri, maka pada kasus di  atas,  Majelis  Hakim  Pengadilan  Negeri  Depok  berpendapat  unsur  melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok mengadili bahwa Owen Wicaksono Biya Bin H Abdul Wazir Biya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak  pidana  kekerasan  dalam  lingkup  rumah  tangga  sehingga  yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara 4 (empat) bulan.
Upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menjadi kewajiban bersama  baik  pemerintah  maupun  masyarakat.  Berbagai  upaya  dilakukan  oleh pemerintah  dalam  rangka  mencegah  terjadinya  tindak  kekerasan  dalam  rumah  tangga antara  lain  membuat  kebijakan  tentang  penghapusan  kekerasan  dalam  rumah  tangga, mengadakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, mengadakan sosialisasi atau penyuluhan dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga  serta  menyelenggarakan  pendidikan  dan  pelatihan  isu  kekerasan  dalam  rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender. Upaya pencegahan  yang  dapat  dilakukan  oleh  masyarakat  berdasarkan  ketentuan  Pasal  15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah “bahwa setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan  dalam  rumah  tangga  wajib  melakukan  upaya-upaya  sesuai  dengan  batas kemampuannya  untuk  mencegah  berlangsungnya  tindak  pidana,  memberikan perlindungan  kepada  korban,  memberikan  pertolongan  darurat  dan  membantu    proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.”
Menurut analisa penulis bahwa kerasan yang dilakukan oleh Owen Wicaksono Biya  Bin  H  Abdul  Wazir  Biya  terhadap  Karla  Efanri  sangat  bertentangan  dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan  Pasal 34  Ayat  (1) menyatakan bahwa “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai  dengan  kemampuannya”.  Dalam  hal  ini  suami  wajib  memberikan  nafkah  baik nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap isteri dan anak-anaknya. Nafkah lahir berupa memberikan  tempat  tinggal  dan  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga  sesuai  dengan kemampuannya.  Disini  jelas  bahwa  suami  tidak  boleh  menelantarkan  isteri  dan  anak- anaknya. Nafkah batin adalah terkait dengan kenyamanan dan ketentraman hati di dalam rumah  tangga.  Terhadap  nafkah  batin  bahwa  antara  suami  isteri  tidak  boleh  saling menyakiti  hatinya  dan  tidak  boleh  melakukan  kekerasan  dalam  rumah  tangga,  baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis diantara suami isteri.

## Daftar Pustaka
Buku
Bambang Waluyo, 2018,Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika,Cet. 6, Jakarta Dwi, Putri, Ika, 2009. Kajian Viktimologis Terhadap Kejahatan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Sinar Grafika,Jakarta
E.Y  Kanter  dan  S.R.  Sianturi,2002,  Asas-asas  Hukum  Pidana  di  Indonesia.  Storia, Grafika, Jakarta.
Lili Rasidi, 1992, Dasar-Dasar Filsafat Hukum,  Alumni,Bandung Lusi Margiyanti dan Moh. Yasir Alimi (ed.), 1999, Sosialisasi Gender:Menjinakkan “Takdir” Mendidik Anak Secara Adil ,LSPAA, Yogyakarta.
Mansour Fakih, 1998, Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan: Perspektif Gender, CIDESINDO, Yogyakarta
Moerti  H.S.  2010.  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga  dalam  Perspektif  Yuridis- Viktimologis. Sinar  Grafika, Jakarta.
P.M.H, Simanjunak, 2015,Hukum Perdata Idonesia,edisi ke I, Kencana Jakarta

## Peraturan Perundang-undangan
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Rrepublik Indonesia tahun 1945 ---------, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
----------Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2004,  Tentang  Penghapusan  Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
----------Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2006  Tentang  Perlindungan  Saksi  dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64