Jurnal Hukum POSITUM Vol.6, No.1, Juni 2021, Hal.90-112 E-ISSN  : 2541-7193 P-ISSN  : 2541-7185

## ASPEK HUKUM PELANGGARAN ATAS TINDAKAN POLIGAMI TERHADAP ISTRI YANG SAH MENURUT HUKUM PERKAWINAN DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA
Ayu Danti Noviyani, Margo Hadi Pura Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang dantiayu12@gmail.com , Oficiumnobile@gmail.com

## ABSTRAK
Dalam  perkembangan  yang  moderen  ini  masih  banyak  penomena  poligami  di  masyarakat  oleh karena  itu  penulis  bermaksud  membuat  penelitian  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  faktor-faktor yang  menyebabkan  dilanggarnya  ketentuan  tindakan  poligami,  adapun  akibat-akibat  yang  akan timbul dari pelanggaran tindakan poligami, serta perlindungan hukum terhadap istri dan anak yang sah atas tindakan poligami yang melanggar ketentuan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif,  Penetilian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder.  Adapun maksud penggunaan metode pendekatan yuridis  normatif  dalam  penelitian  ini  adalah  disamping  meneliti  bahan-bahan  pustaka  yang  ada (buku,  majalah,  surat kabar,  media,  internet,  hasil  penelitian  yang  diterbitkan, dan  lain-lain,  juga melihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pelengkap. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan mengenai perlindungan hukum terhadap istri dan anak yang sah atas tindakan poligami yang melanggar ketentuan sudah dilindungi oleh peraturan Perundang-undangan tetapi  perlindungan  terhadap  istri  masih  belum  cukup  memiliki  perlindunga  hukum  yang  di  atur secara khusus, sedangkan perlindungan terhadap anak sudah di atur secara khusus.
Kata kunci : Poligami,  Perlindungan Hukum, Isti dan Anak yang sah

## ABSTRACT
In  the  modern  development  there  are  still  many  polygamists in  the  community,  hence  the  writer intended  to  make  research  with  a  view  to  the  factors  that  led  to  the  violation  of  the  practice  of polygamy, as for the consequences that would result from the violation of the practice of polygamy, and the legal protection of a lawful wife and child for an unlawful act of polygamy. The approach method used is the normatif juridical approach method, the normatif law suppository is the legal study by examining library material and secondary data. As for the purpose of the use of normatitic juridical approach methods in this study, there is in addition to examining existing library materials (books,  magazines,  newspapers,  media,  the  Internet,  published  research,  and  so  forth,  of  also developing cases in society as a supplement. Studies could conclude that legal protection of a lawful wife and child for unlawful ACTS of polygamy was protected by regulations of the law  but that protection of the wife was not enough to have a specially arranged law protection, whereas child protection was specifically regulated.
Key words: polygamy, legal protection, wife and a valid child
Ayu Danti Noviyani: Aspek Hukum...

## A. PENDAHULUAN
Sebagai  makhluk  sosial  manusia  tidak  dapat  hidup  sendiri  dalam menjalani kehidupannya, ia selalu membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Selain  itu  juga  sudah  menjadi  kodrat  bahwa  manusia  diciptakan  oleh  Allah SWT  di  dunia  ini  untuk  hidup  berpasangan  antara  laki-laki  dan  perempuan dalam  lembaga  yang  disebut  dengan  perkawinan.  Hukum  perkawinan  di Indonesia  tunduk  pada  peraturan  yang  berlaku  dimana  perkawinannya menganut sistem atau asas monogami yaitu dalam satu waktu yang bersamaan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Tetapi pada praktiknya banyak sekali kaum pria yang menyalahi asas yang terkandung dalam hukum perkawinan Indonesia yaitu banyaknya perkawinan dengan sistem atau asas yang berlawanan dengan monogami yaitu poligami, dimana seorang pria yang masih terikat perkawinan dengan  seorang  wanita  melakukan  perkawinan  untuk  yang  kedua  kalinya dengan wanita lain.
Persoalan poligami merupakan hal yang sangat berkaitan erat dengan hukum perkawinan dimana manusia tidak bisa lepas dari fitrahnya untuk selalu mencari teman hidupnya. Semua ini wajar-wajar saja karena manusia dianggap sempurna kemanusiaannya ketika hidup berdampingan dengan lawan jenisnya. Seperti yang dinyatakan dalam Q.S Ar-Rum : 21 yang artinya:
"Dan  diantara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia  menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung merasa tentram  kepadanya,  dan  dijadikannya  diantaranya  rasa  kasih  sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda bagi kaumyang berpikir". 1
Dari ayat tersebut di atas, maka jelaslah bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri baik dalam memenuhi kebutuhan batiniah maupun lahiriah. Akan tetapi pada  kenyataannya  kebutuhannya  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidupnya
1 Al-Qur’an dan terjemahannya. Assalamah.

## POSITUM, Vol.6, No.1, Juni 2021
manusia tidak pernah puas dengan apa yang sudah dimiliki atau menikah lagi dengan wanita lain padahal ia masih terikat perkawinan terdahulu.
Poligami merupakan salah satu persoalan dalam perkawinan yang paling banyak  dibicarakan  dan  merupakan  suatu  hal  yang  kontroversial.  Hal  ini terbukti ada beberapa pendapat yang menyatakan diperbolehkan dan juga ada yang  menyatakan  hal  tersebut  dilarang.  Dalam  perspektif  Fikih  Poligami mempunyai histori yang cukup panjang mulai dari sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, saat  itu poligami merupakan suatu yang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Arab, akan tetapi saat itu kondisinya sangat berbeda dengan masa kini. Saat itu masih sering terjadi peperangan dimana banyak sekali istri yang ditinggalkan perang oleh suaminya dan tidak kembali lagi 2 (meninggal saat  perang)  oleh  karena  itu  saat  itu  dengan  tujuan  untuk  melindungi  dan menaikkan  derajat    wanita    (janda)    yang    telah  ditinggal    suaminya    maka dinikahkanlah wanita tersebut. 3
Masa  sekarang  ini  adalah  poligami  tersebut  disalahgunakan  sebagian besar suami melakukan poligami tanpa memenuhi alasan yang jelas. Bahkan si suami melakukan poligami tanpa adanya izin dari istri terdahulu dan mengaku- ngaku bahwa ia masih jejaka. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum positif Indonesia serta ketentuan-ketentuan Sya'ra karena memperoleh izin dari istri terdahulu merupakan syarat utama bagi suami yang akan melakukan poligami.
Persoalan  poligami  di  Indonesia  dapat  dipandang  melalui  dua pandangan,  antara  lain  menurut  pandangan  Islam  dan  menurut  pandangan Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan.  Menurut pandangan  Islam  di  dalam  Al-Qur'an  Q.S.  An-Nisa  ayat  3  dan  129  tersurat mengenai poligami, dimana QS. An-Nisa ayat 3 berbunyi:
"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan  yatim  (bilamana  kamu  mengawininya),  maka  kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang
2 Undang-Undang, Pokok Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 17.
3 Murtadha Muthahhari, Duduk Perkara Poligami, (Jakarta: Serambi, 2007), 17.
saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya ". 4
Hal  ini  menunjukkan  bahwa  perkawinan  menurut  Islam  menganut prinsip monogami tidak tertutup artinya Islam memberi kemungkinan adanya poligami  sebagai  pintu  darurat  dengan persyaratan  yang  berat  salah  satunya adalah harus dapat berlaku adil. Dalam praktiknya ayat ini dipakai tidak secara keseluruhan hanya berhenti pada kalimat "maka kawinilah wanita" (lain) yang kamu  senangi  dua,  tiga  atau  empat".  Kalimat  tersebut  menunjukkan  seolah- olah  Islam  memberi  anjuran  untuk  beristri  lebih  dari  satu  dengan  batasan maksimal  empat  orang  istri  tetapi  dengan  syarat  yang  berat.  Syarat  tersebut diwujudkan dalam QS. An-Nisa ayat 129 yang menyatakan bahwa:
"Dan  kamu  sekali-kali  tidak  akan  dapat  berlaku  adil  diantara  istri-istri (mu),  walaupun  kamu  sangat  ingin  berbuat  demikian,  karena  itu janganlah kamu terlalu cenderung (Kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadukan perbaikan  dan  memelihara  diri  (dan  kecurangan)  maka  sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ". 5
Berdasarkan  ayat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  poligami  dalam Islam  dapat  digunakan  sebagai  pengecualian  terhadap  hukum  perkawinan Indonesia akan tetapi memiliki syarat-syarat tertentu yaitu salah satunya yang harus  terpenuhi  adalah  harus  dapat  berlaku  adil  terhadap  istri-istri  tetapi sesungguhnya  tidak  ada  seorang  pun  di  dunia  ini  yang  dapat  berlaku  adil terhadap istri-istrinya.
Selain itu menurut pandangan hukum positif Indonesia yaitu Undang- Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  pada  Pasal  3  ayat  1 disebutkan bahwa Hukum Perkawinan kita menganut Monogami tidak mutlak yaitu seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya  boleh  mempunyai  seorang  suami.  Akan  tetapi  dalam  ayat  berikutnya Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan  memberikan
4 Al-qur’an dan terjemahannya, Loc. Cit.
5 Ibid.
pengecualian yaitu pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.
Berdasarkan  beberapa  pernyataan  di  atas  telah  jelas  bahwa  praktik poligami saat ini dilarang dan termasuk dalam salah satu larangan perkawinan. Praktik poligami yang dilakukan oleh seorang suami dapat dilakukan dengan memenuhi  persyaratan  yang  berlaku,  antara  lain  (pasal  5  ayat  (1)  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) :
1. adanya persetujuan dari istri/istri-istri;
2. adanya  kepastian  bahwa  suami  mampu  menjamin  keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. adanya  jaminan  bahwa  suami  akan  berlaku  adil  terhadap  istri-istri  dan anak-anak mereka.
Ketiga  syarat  tersebut  merupakan  syarat  kumulatif,  artinya  syarat tersebut  harus  dipenuhi  semua.  Tetapi  pada  Praktiknya  masih  ada  beberapa orang  yang  melakukan  poligami  tanpa  memenuhi  persyaratan  yang  berlaku. Sebagai contoh dalam hal ini adanya praktik poligami tanpa izin istri terdahulu yaitu  seorang  suami  melakukan  perkawinan  yang  kedua  dengan  wanita  lain tetapi identitasnya menyatakan bahwa ia berstatus masih jejaka. Hal ini sangat bertentangan  dengan  aturan  hukum  yang  berlaku  padahal  di  dalam  hukum positif  Indonesia  telah  tertulis  secara  jelas  bahwa  syarat  untuk  melakukan poligami salah satunya adalah harus ada izin atau persetujuan dari istri terdahulu dan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi. 6
Mengenai adanya persetujuan istri untuk memberi izin kepada suami untuk  menikah  lagi,  persetujuan  ini  tidak  diperlukan  atau  dapat  ditinggalkan bagi suami apabila istri mendapat penyakit keras, gila, hilang ingatan, tidak ada kabar  berita  selama  dua  tahun  atau  karena  sebab  lain  yang  perlu  mendapat penilaian dari hakim. Jika si istri tidak dalam keadaan seperti yang disebutkan maka suami harus mendapatkan persetujuan dari istri terdahulu untuk menikah lagi  dengan  wanita  lain.  Yang  terjadi  di  dalam  praktik  adalah  si  suami
6 Abdurahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia , (Jakarta: Akademi Presindo, 2010), 78.
melakukan  pelanggar  terhadap  ketentuan  tentang  tindakan  poligami  yang  di lakukan oleh suami. 7
Berdasarkan  uraian  mengenai  latar  belakang  di  atas  maka  terdapat beberapa permasalahan  yang   dapat   dirumuskan   dalam  penelitian   ini   dan akan  dikemukakan  rumusan  masalah  Apa  sajakah  faktor-faktor  yang menyebabkan  dilanggarnya  ketentuan  tentang  tindakan  poligami  yang  di lakukan  oleh  suami  dan  Bagaimanakah    akibat-akibat  yang  timbul  dari pelanggaran  tindakan  poligami  yang  dilakukan  oleh  suami  serta  Bagaimana upaya  perlindungan  terhadap istri dan anak yang sah atas tindakan poligami oleh suami yang melangar ketentuan yang berlaku  ?

## B. METODE PENELITIAN
Dalam  rangka  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  metode-metode sebagai berikut:
1. Metode Pendekatan
Metode  yang  dipergunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  merupakan  bahan  sekunder. 8 Tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaedah-kaedah hukum yang berlaku di masyarakat.
2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, objek penelitian menggambarkan bagaimana perkembangan serta keadaan Praktik  perkawinan  poligami  tanpa  ijin  dari  isteri  terdahulu  yang  terjadi dewasa ini.
3. Jenis Dan Sumber Data
Jenis data yang digunakan dalam peneliltian ini adalah data sekunder yang mencakup :
7 Hasan Aedi, Poligami Sayriah dan Perjuangan Perempuan , (Bandung: Alfabeta, 2007), 20.
8 Rony Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
, 1983), 9.
a. Bahan  Hukum  Primer  adalah  bahan  hukum  yang  mempunyai  otoritas (autoratif).  Bahan  hukum  tersebut  terdiri  atas  peraturan  perundang- undangan.  catatan-catatan  resmi,  putusan  hakim10,  namun  hanya beberapa  saja  yang  tercantum  dibawah  ini  selebihnya  ada  dalam pembahasan:
1) UUD 1945
2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan
b. Bahan  Hukum  Sekunder  yaitu  bahan  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer.  Dimana  bahan  hukum  tersebut memberikan  informasi  atau  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  isi  bahan hukum primer dan impelementasinya.
c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan  atas  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  misalnya  kamus, ensiklopedia, dan bibliografi yang terkait dengan pembahasan penelitian ini
4. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan penelitian ini adalah : 9
a. Studi kepustakaan
Melakukan proses, cara, perbuata pengumpulan data, yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematika buku-buku, peraturan perundangundangan dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan materi  perkawinan  yang  dibahas  penulis  dalam  skripsi  ini.  Kaitannya guna  mendapatkan  landasan  teoritis  dan  memperoleh  informasi  dalam bentuk ketentuan formal.
b. Wawancara
Dengan  mengadakan  wawancara  tanya  jawab  untuk  memperoleh informasi  (data  primer)  bentuknya  adalah  wawancara  terarah.
9 Ibid, 51.

## Ayu Danti Noviyani: Aspek Hukum...
Wawancara  itu  dimaksudkan  sebagai  bahan  penunjang  untuk  bahan- bahan hukum primer yang telah diperoleh.
5. Teknik Analisis Data
Setelah data terakomodasi, baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian  lapangan,  penulis  menggunakan  metode  analisis  normatif kualitatif yang menganalisis dengan tidak menggunakan daftar angka dan perhitungan-perhitungan,  hanya  melakukan  deskriptif  dan  interpretasi secara  verbal  saja  yang  digambarkan  secara  deduktif.  Tindak  lanjut  dari metoda ini adalah pertama-tama mengklasifikasi, mensritimaksi kemudian memilah-milah. 10
6. Lokasi Penelitian
Lokasi  atau  tempat  yang  di  lakukannya  penelitian,  adapun  penelitian  ini dilakukan di wilayah Kabupaten Subang.

## C. PEMBAHASAN
1. Faktor-Faktor  Yang  Menyebabkan  Di  Langgarnya  Ketentuan Tentang Tindakan Poligami
Faktor  pendorong  yang    mempengaruhi  terjadinya  poligami sebagai berikut :
a. Status sosial, adat dan budaya
Status  sosial  laki-laki  menentukan  jumlah  istri  yang dimiliki.  Banyak  orang  tua  yang  rela  dan  menawarkan  anak perempuannya untuk diperistri oleh laki-laki yang dewasa, mapan dan mempunyai jabatan tentunya sudah mempunyai istri. Dengan tujuan  untuk  meningkatkan  derajat  dan  status  sosial,  masih kentalnya  adat  dan  budaya  dalam  masyarakat,  merupakan  salah satu sebab terjadinya poligami. Berbagai faktor penyebab poligami dalam  masyarakat  berakibat  tidak  dilakukan  permohonan  izin poligami melalui Pengadilan Agama karena dengan alasan merasa
10 Sutrisno Hadi, Metodologi Penelitian , (Yogyakarta: Yayasan Penerbit UGM, 1985), 40.
malu dan tidak berani untuk meminta persetujuan dari istri yang sah
b. Agama
Pelaku  poligami  berpendapat  bahwa  poligami  dibolehkan oleh  agama,  sebenarnya  islam  tidak  menyuruh  seseorang  untuk berpoligami  tetapi  Hukum  Islam  hanya  memberikan  aturan, ketentuan tentang persyaratan poligami yang wajib dipatuhi. Saat ini banyak sekali yang berdalih untuk melakukan poligami dengan membawa  nama  agama.  Padahal  dalam  islam  sudah  jelas ditegaskan  boleh  berpoligami  apabila  sesuai  dengan  yang disebutkan  dalam  Pasal  3  ayat  (2)  dan  Pasal  4  ayat  (2)  Undang- Undang  Perkawinan  dan  ketentuannya  juga  terdapat  dalam Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Dalam  Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) suami melakukan poligami harus atas persetujuan istri  tetapi kenyataannya saat ini istri  justru  tidak  mengetahui  suaminya  berpoligami  dengan melakukan  pernikahan  kedua  kalinya  yang  sangat  berdampak buruk serta merugikan istri dan anak-anak.
c. Mengikuti Sunnah rasul
Ini adalah alasan mendasar yang sering diajukan para suami yang beragama Islam . Mereka beranggapan bahwa poligami adalah sunnah  Rasul  yang  memiliki  landasan  teoloogis,  yaitu  Surah  an- Nisaa’ ayat 3. 11
d. Istri pertama tidak dapat memberikan keturunan atau mandul
Seorang suami berusaha untuk mendapatkan keturunan, laki- laki  yang  berpoligami  karena  istri  tidak  dapat  memberi keturunan/anak atau istri mandul dan sudah berkali-kali berusaha untuk mengatasi penyakitnya agar bisa meneruskan keturunan dan akan tetapi usahanya belum juga berhasil, bahkan suami juga ikut
Ayu Danti Noviyani: Aspek Hukum...
membantu mengethaui sebabnya. Dalam hal ini sangat tidak adil jika suami tidak di ijinkan untuk menikah lagi. Sedangkan suami melakukan  perkawinan  poligami  dengan  harapan  agar  madunya nanti dapat memberikan anak atau keturunan sebagai penerusnya.
e. Istri Terkena Penyakit
Istri  menderita  penyakit  yang  sulit  sekali  disembuhkan  sehingga mengakibatkan  istri  tidak  dapat  menjalankan  tugasnya  sebagai istri.  Dalam  keadaan  ini  ada  dua  alternatif  bagi  suami. Pertama, menceraikan  istrinya  yang  dalam  keadaan  sakit. Kedua, suami menikah lagi dengan tetap merawat istri yang sakit tersebut sebagai istri yang sah dan di pelihara hak-hak nya sebagai istri. Alternatif yang  kedua  inilah  yang  tampaknya  lebih  sesuai  dengan  rasa keadilan dan jiwa kemanusiaan.
f. Pengaruh Lingkungan
Mereka yang melakukan poligami sebagian besar ikut-ikutan untuk berpoligami  di  tengah-tengah  kenyataan  lingkungan  seperti  ini laki-laki  yang  mempunyai  seorang  istri  (monogami)  menjadi ejekan  laki-laki  yang  memiliki  istri  lebih  dari  seorang  yang monogami dikatakan tidak jantan sehingga ejekan-ejekan tersebut akan mendorong para suami untuk mencari istri lagi. Mereka ingin memberikan bahwa mereka juga bisa beristri dari seorang seperti mereka,  bisa  lebih  jantan  walau  kedengarannya  “egois”  cuma karena  ingin  pembuktian  terhadap  ejekan,  perasaan  wanita  atau istrinya disakiti dengan melakukan poligami.
g. Adanya Suatu Kebanggaan
Poligami  yang  dilakukan  bagi  seorang  suami  merupakan  suatu kebanggaan tersendiri. Untuk seorang suami yang beristrikan lebih dari  seorang  akan  merasakan  dirinya  lebih  jantan  dan  hebat. Disamping  itu,  dalam  pandangan  masyarakat,  bahwa  semakin bertambah istrinya semakin dipandang bahwa dia semakin banyak tingkat kekayaannya dalam kehidupannya di masyarakat. Dengan
cara  beristri  lebih  dari  satu  (berpoligami)  kadang-kadang  dia memamerkan harta kekayaannya.
2. Akibat-akibat  atas tindakan pelanggaran Poligami
Dalam  melakukan  praktik  poligami  khususnya  atas  tindakan pelanggaran  poligami  tentu  akan  membawa  beberapa  akibat  hukum, baik  bagi  kehidupan  suami,  istri,  anak  dan  ekonomi  ataupun  bagi kehidupan  rumah  tangga.  Akibat  hukum  tersebut  antara  lain  akan berdampak sebagai berikut: 12

## 1. Dampak terhadap istri
Praktek  perkawinan  poligami  yang  terjadi  di  masyarakat sangat memperihatinkan, karena perkawinan poligami itu dilakukan secara  diam-diam  tanpa  melibatkan  istri  pertamanya  terlebih dahulu,  dan  juga  dilakukan  dengan  alasan  diluar  ketentuan- ketentuan  yang  berlaku,  sehingga  implikasi  perkawinan  poligami itu secara psikologis istri akan merasa sakit hati, dengan demikian dapat  dipastikan  bahwa  perkawinan  poligami  yang  terjadi  dapat menimbulkan  dampak poligami yang  akan dialami oleh istri,  istri akan  merasa  sakit  hati  bila  mengetahui,  mendengar  dan  melihat suaminya  menikah  dengan  perempuan  lain.  Seorang  istri mengetahui  suaminya  menikah  dengan  perempuan  lain,  istri langsung mengalami stres berkepanjangan, sedih, sakit hati, kecewa dan  benci  bercampur  menjadi  satu.  Selain  itu,  istri  pun  merasa bingung  hendak  mengadu  kepada  siapa,  karena  istri  berpikir  ini merupakan  aib  keluarga,  sedangkan  membuka  aib  itu  merupakan hal  yang  dilarang  oleh  agama.  Kemudian  istri  hanya  memendam apa  yang  di  rasakannya  sehingga  dengan  keadaan  tertekan  batin yang seperti ini, istri mengalami gangguan emosional yaitu mudah tersinggung, mudah curiga, serta kehilangan rasa kepercayaan pada
12 Dinata Nia Iskandar, Fenomena Poligami Di Indonesia . (PT Gramedia Utama, Jakarta, 2006)
Ayu Danti Noviyani: Aspek Hukum...
dirinya  sendiri,  namun  karena  tidak  mampu  menanggung  beban hidup di madu serta rasa ketidak adilan suami terhadap hak-haknya.
2. Dampak poligami terhadap anak
Sudah  menjadi  keharusan  sebagai  orang  tua  untuk membimbing dan mendidik anak-anaknya, karena anak-anak yang tidak  mendapatkan  bimbingan  dan  pendidikan  yang  wajar  dari orang tuanya akan menimbulkan kelemahan pada diri anak dalam perkembangan  dan  pertumbuhan  psikologisnya,  anak  dalam perkembangan  dan  pertumbuhan  psikologisnya,  anak  menjadi pemalas  dan  kehilangan  semangat  dan  kemampuan  belajarnya. Disamping  itu  tidak  jarang  menimbulkan  terjadinya  kenakalan- kenakalan  dan  termasuk  dan  traumatik  bagi  anak  hingga  mereka berkeluarga.  Terjadinya  tindakan-tindakan  atau  kasus-kasus tersebut merupakan akibat negatif dari keluarga yang berpoligami yang disebabkan karena hal-hal sebagai berikut: 13
a. Anak merasa kurang disayang
b. Tertanamnya kebencian pada diri anak
c. Tumbuhnya tidak percayaan pada diri anak
d. Timbulnya traumatik bagi anak
3. Dampak ekonomi dati poligami
Finansial menjadi salah satu kebutuhan yang harus terpenuhi dalam  kehidupan  rumah  tangga,  dengan  adanya  uang,  individu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, lebih-lebih dalam kehidupan berumah  tangga,  kebutuhan  hidup  akan  semakin  banyak  sesuai banyaknya anggota keluarga. 14
Poligami  sedikit  banyaknya  memberikan  dampak  pada bidang  ekonomi  rumah  tangga.  Dampak  tersebut  dapat  berupa kurangnya pemberian nafkah suami karena pada pemberian nafkah
13 Baiq  Ety  Astriana  “Dampak  poligami  terhadap  keberlangsungan  pendidikan  anak”.  (Mataram: EL-Hikmah), Volume 6, Nomor 2.
14 Munir Fuady, Paradigma Hukum Poligami di Indonesia , (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 40.
dari  suami  yang  berkurang  dari  sebelumnya  dan  ketergantungan pada  istri  yang  tidak  bekerja  karena  harus  menghemat  uang pemberian  dari  suaminya.  Ketergantungan  ekonomi  yang  terjadi akibat  poligami  seperti  ketergantungan  istri  kepada  suami  akan terjadi ketika suami menikah dengan perempuan lain. Terlebih bagi istri  yang  tidak  mempunyai  pekerjaan,  karena  dalam  praktiknya lebih sering
Akibat Hukum poligami tanpa adanya izin dari istri pertama dapat dikenakan berbagai sanksi, antara lain :
a. Pasal  45  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun  1975  Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:
(1) Kecuali  apabila  ditentukan  lain  dalam  perundang-undangan yang berlaku, maka :
a) Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan  hukuman  denda  setinggi-tingginya  Rp.  7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
b) Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9,10 ayat (1), 11, 12, 13, 44 Peraturan Pemerintah  ini  dihukum  dengan  hukuman  kurungan selama-lamanya  3  (tiga)  bulan  atau  denda  setinggi- tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
(2) Tindak  pidana  yang  dimaksud  dalam  ayat  (1)  di  atas merupakan pelanggaran.
b. Pasal 279 dan Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): KUHP tidak mengenai istilah poligami secara umum dan  khusus.  Mengenai  masalah  perkawinan  KUHP  hanya mengatur hubungan hukum apabila terjadi perkawinan antara seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang dalam kurun  waktu  bersamaan  dan  perkawinan  tersebut  dilakukan tanpa sepengetahuan istri terdahulunya.
Ayu Danti Noviyani: Aspek Hukum...
Hal ini dapat dilhat dalam
- Pasal 279 KUHP yang menyatakan :
(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
a) Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa  pernikahan  atau  pernikahan  pernikahannya  yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
b) Barangsiapa  mengadakan  pernikahan  padahal  diketahui bahwa  pernikahannya  atau  pernikahan-pernikahan  pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.
(2) Jika  yang  melakukan  perbuatan  yang  diterangkan  dalam  a, menyembunyikan  kepada  pihak  lainnya  bahwa  perkawinan- perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Dari  uraian  Pasal  279  KUHP  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal tersebut, antara lain :
a. Adanya  perkawinan  ganda,  padahal  terdapat  penghalang  dari perkawinan tersebut;
b. Penyembunyian perkawinan yang telah ada kepada pihak lain.
- Pasal 280 KUHP yang menyatakan :
Barangsiapa  mengadakan  perkawinan,  padahal  sengaja  tidak memberitahu  kepada  pihak  lainnya,  bahwa  ada  penghalangnya yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila  kemudian  berdasarkan  penghalang  tersebut  perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.
Berdasarkan ketentuan yang telah disebutkan di atas maka baik kedua mempelai yang melangsungkan perkawinan untuk yang kedua  maupun  pegawai  pencatat  dapat  terkena  akibat  hukum berupa pengenaan sanksi pidana seperti yang telah disebutkan.
3. Perlindungan Terhadap Istri dan Anak Yang Sah Atas Tindakan Pelanggaran Poligami

## a. Perlindungan Terhadap Istri yang Sah
Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang   Nomor  16 Tahun  2019  tentang  Perubahan  atas  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  pada  prinsipnya  menganut asas monogami dalam  perkawinan  kecuali  hukum  agama  yang dianut menentukan lain. Bentuk pengecualian dalam agama Islam berdasarkan  ketentuan  Pasal  4  dan  5  adalah  bahwa  suami  yang menghendaki  beristeri  lebih  dari  satu  orang  atau  poligami  wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama dengan  syarat-syarat  adanya  persetujuan  istri  sebagaimana  pada pasal  5  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tidak  bisa diberlakukan secara mutlak. Oleh karena itu harus dipenuhi unsur hukum    yaitu  adanya  alasan  atau  syarat  untuk  poligami, dipertimbangkan sebagai berikut :
1) Bahwa  Al-Qur’an  sebagai  dasar  hukum  utama  dalam  Islam tidak menyebutkan adanya beberapa alasan untuk berpoligami,  sebagaimana  tersebut  dalam  pasal  4  Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam,  kecuali  syarat  untuk  berlaku  adil  terhadap  isteri- isterinya sebagaimana dalam QS An-Nisa’/4:3
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak perempuan yatim ( jika kamu mengawininya ), maka kawinilah wanita-wanita  lain  yang  kamu  senangi,  dua,  tiga  atau  empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu lebih dekat dengan kepada tidak berbuat aniaya.” 15
2) Bahwa syarat adanya jaminan suami akan berlaku adil dalam Islam telah tercantum dalam pasal 5 ayat 1c Undang-Undang
15 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, hlm. 376.

## Ayu Danti Noviyani: Aspek Hukum...
Nomor  1  Tahun  1974,  bahkan  lebih  ditegaskan  lagi  dalam pasal  55  ayat  2  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menyatakan bahwa  suami  harus  mampu  berlaku  adil  terhadap  isteri  dan anak-anaknya menjadi syarat utama.
3) Bahwa  untuk  menyeleraskan  konsep  hukum  Islam  dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dalam pasal 59 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak tidak hanya sebagai syarat utama akan  tetapi  sekaligus  menjadi  salah  satu  alasan  untuk melakukan poligami, yang bunyi lengkapnya Dalam hal istri tidak  mau  memberikan  persetujuan  dan  permohonan  untuk beristri  lebih  dari  orang  berdasarkan  atas  salah  satu  alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan.”
Bahwa  putusan  Pengadilan  Agama  Suami  yang  ingin berpoligami di atur dalam ketentuan Pasal 4 ayat 2 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Terkait seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari Pengadilan, khusus bagi yang beragama Islam maka izin itu harus diajukan  ke  Pengadilan  Agama.  Pemberian  izin  disini  bukan merupakan  suatu  perbuatan  mengadili  suatu perkara berdasarkan suatu  gugatan  karena  adanya  suatu  kepentingan  tertentu,  tetapi merupakan suatu tindakan administratif yang diberikan pengadilan.  Dalam  pasal  40  Peraturan  Pemerintah  No.  9  Tahun 1975  memberikan  penjelasan  bahwa  seorang  suami  yang berpoligami,  maka  diwajibkan  memohon  izin  tertulis  dari pengadilan. Pengadilan akan meneliti terkait alasan pemohon yakni sang  suami  untuk  melakukan  poligami  telah  sesuai  dengan ketentuan  Undang-undang  Perkawinan  dan  untuk  memastikan
bahwa  sang  suami  telah  mendapatkan  izin  atau  persetuan  untuk melakukan poligami.
Kewajiban adanya persetujuan atau izin sang istri bagi suami yang  ingin  berpoligami  serta  adanya  kepastian  suami  mampu menjamin  keperluan  hidup  istri-istri  dan  anak-anak  mereka dimaksudkan  untuk  melindung  harkat  dan  martabat  istri  kedua. Izin harus dibuat secara hitam di atas putih, maksud untuk dibuat secara  tertulis,  agar  adanya  kepastian  dan  perlindungan  hukum terhadap sang istri, apabila tidak bisa dibuat secara tertulis maka dapat  dilakukan  secara  lisan,  tetapi  bila  secara  lisan  maka  harus dilakukan  didepan  pengadilan.  Berdasarkan  persyaratan  tersebut, pada  dasarnya  Undang-Undang  sudah  melakukan  langkah preventif  untuk  memberikan  perlindungan  hukum  bilamana  ada suami yang beritikad buruk berpoligami.
Adapun perlindungan Hukum istri di atur dalam Pasal 55 ayat 2 dan 3 kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:
(1) Beristri  lebih  satu  orang  pada  waktu  bersamaan,  terbatas hanya sampai empat istri
(2) Syarat Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
(3) Apabila  syarat  utama  yang  disebut  pada  ayat  (2)  tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.
Akan  tetapi  di  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  di Indonesia  pemberian  Perlindungan  Hukum  terhadap  istri  sebagai korban  Poligami  yang  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan belum cukup memiliki perlindungan hukum dan atur secara khusus.
b. Perlindungan Terhadap Anak Yang Sah Atas Tindakan Pelanggaran Poligami.
Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak diatur dalam pasal Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Ayu Danti Noviyani: Aspek Hukum...
Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar  dapat  hidup,  tumbuh,berkembang,  dan  berpartisipasi,  secara optimal  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat  kemanusiaan,  serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 16
Kemudian dalam ayat (12) juga disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. 17
Hak-hak  anak  dalam  UU  Nomor  23  tahun  2002  tentang Perlindungan  Anak  diatur  dalam  bab  III.  Beberapa  hak-hak  anak diantaranya;
a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi  secara  wajar  sesuai  dengan  harkat  dan  martabat kemanusiaan,  serta  mendapat  perlindungan  dari  kekerasan  dan diskriminasi. 18
b. Setiap  anak  berhak  memperoleh  pendidikan  dan  pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. 19
c. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
1) diskriminasi;
2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
3) penelantaran;
4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
5) ketidakadilan; dan
16 Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
17 Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
18 Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
19 Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
6) perlakuan salah lainnya. 20
Selain dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor  39  tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia,  sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), yaitu:
1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga masyarakat dan Negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingan-nya hak  anak  itu  diakui  dan  dilindungi  oleh  hukum  bahkan  sejak dalam kandungan.
Berdasarkan penelitian yang diperoleh, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam keluarga poligami ditinjau dari  hukum  islam  dan  hukum  positif.  Sebelum  melakukan  analisis, akan  dipaparkan  kaitan  pelaksanaan  perlindungan  hukum  terhadap anak dalam keluarga poligami ditinjau dari hukum islam dan positif. Dalam  Islam  terdapatbeberapa  petunjuk  tentang  perlindungan terhadap hak anak yaitu sebagai berikut:
1. Hak Anak untuk Hidup
2. Hak Anak dalam Kejelasan Nasabnya
3. Hak Anak dalam Pemberian Nama yang Baik.
4. Hak Anak dalam Memperoleh ASI.
5. Hak Anak dalam Kepemilikan Harta Benda.
6. Hak Anak dalam Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran.
20 Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Ayu Danti Noviyani: Aspek Hukum...

## D. PENUTUP
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  dalam  bab-bab sebelumnya  dan  berhubungan  dengan  rumusan  masalah,  maka  dapat  ditarik kesimpulan  yakni,  Faktor-faktor  yang  menyebabkan  dilanggarnya  ketentuan tentang  tindakan  poligami  yang  di  lakukan  oleh  suami  diantaranya,  Status sosial,  adat  dan  budaya,  Agama,  masa  kesuburan,  poligami  memberikan pengayoman bagi anak-anak yatim, mengikuti Sunnah rasul, istirahat pertama tidak  dapat  memberikan  atau  mandul,  istri  terkena  penyakit,  pengaruh lingkungan,  adanya  suatu  kebanggan,  berbuat  baik  kepada  wanita  yang terlantar. Serta Akibat-akibat yang timbul  dari pelanggaran tindakan poligami yang dilakukan oleh suami adalah akibat dari segi keluarga, istri akan merasa sakit hati bila mengetahui, mendengar dan melihat suaminya menikah dengan perempuan  lain,  dan  anakpun  akan  terkena  dampaknya,  merasa  kurang disayang,  tertanamnya  kebencian  pada  diri  anak,  timbulnya  traumatik  pada anak, anak akan terganggu psikis dan mentalnya. Sedangkan Akibat dari segi ekonomi,  kurangnya  pemberian  nafkah  dari  suami,  karena  pada  pemberian nafkah  tersebut  berkurang  dari  sebelumnya,  dan  ketergantungan    istri  yang tidak  bekerja  karena  harus  menghemat  uang  pemberian  dari  suaminya. Ketergantungan ekonomi yang terjadi akibat poligami seperti ketergantungan istri kepada suami akan terjadi ketika suami menikah dengan perempuan lain, terlebih bagi istri yang tidak mempunyai pekerjaan. Dalam upaya perlindungan terhadap  istri  dan  anak  yang  sah  atas  tindakan  poligami  oleh  suami  yang melangar  ketentuan  yang  berlaku  adalah    perlindungan  hukum  istri  di  atur dalam Pasal 55 ayat 2 dan 3 kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:
a. Beristri  lebih  satu  orang  pada  waktu  bersamaan,  terbatas  hanya sampai empat istri
b. Syarat Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
c. Apabila  syarat  utama  yang  disebut  pada  ayat  (2)  tidak  mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.
Sedangkan  Perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  anak  diatur  dalam Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak.  Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk  menjamin  dan  melindungi  anak  dan  hak-haknya  agar  dapat  hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Ayu Danti Noviyani: Aspek Hukum...

## DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku
Abdurahman. Kompilasi  Hukum  Islam  di  Indonesia .  Jakarta:  Akademi Presindo, 2010
Aedi,  Hasan. Poligami  Sayriah  dan  Perjuangan  Perempuan .  Bandung: Alfabeta, 2007
Al-Qur'an dan terjemahannya, Assalamah.
Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya. Faqih, Khozin Abu. Poligami Solusi Atau Masalah, Jakarta: Al- I'tishom, 2007 Faridl, Miftah. Poligami, Bandung: Pustaka, 2007 Fuady, Munir. Paradigma Hukum Poligami di Indonesia . Bandung: PT Citra Aditya  Bakti,  2003Husein,  Abdurrahman. Hitam  Putih  Potigami, Jakarta:  Lembaga  Penerbit  Fakultas  Ekonomi  Universitas  Indonesia, 2007
Iskandar, Dinata Ni. Fenomena Poligami Di Indonesia , Jakarta: PT Gramedia Utama, 2006
Makmun, H.A. Rodli. Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrul
Moh. Idris Romulyo, Hukum Perkawinan Islam Muthahhari, Murtadha. Duduk Perkara Poligami. Jakarta: Serambi, 2007 Mursalain, Supardi. Menolak Poligami, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007

## B. Jurnal, Makalah, Artikel
Abdullah Gani, “tidak memenuhi hukum perkawinan positif berarti keluar dari sistem perkawinan yang berlaku” dalam majalah Mimbar Hukum No 28  Tahun  VII,  Jakarta  Al-Hikmah  dan  Direktorat  Badan  Pradilan Agama  Islam  Depag,  1996  (di  akses  pada  10-10-2020,  Pukul  17.20 Wib)

## C. Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kompilasi Hukum Islam, Bandung, Fokusmedia, 2005. Penjelasan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974.
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang  No.  9  Tahun    1975  Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 Tentang perkawinan

## D. Internet
Iis ( Anak Suami yang Berpoligami ), Jounal Education Hukum Universitas Muhammadiyah.

## E. Sumber-Sumber Lain
Hasil wawancara bersama suami yang melakukan pelanggaran poligami di Desa Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang.
Hasil  wawancara  dengan  masyarakat  Desa  Ciasem  Girang,  Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang.