## Wajah Hukum
Publisher by Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v3i2.65
Politik Hukum Pidana Pasal 240 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Membolehkan Eks Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Legislatif Dilihat Dari Undang-

## Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
Ferdricka Nggeboe 1 , Reza Iswanto 2
Fakultas Hukum Universitas Batanghari Correspondence email: ferdricka.nggeboe@yahoo.com, email: rezaiswanto17@gmail.com
Abstrak .  Tujuan  dibentuknya  undang-undang  untuk  melindungi  kepentingan  masyarakat  secara  umum,  bukan  melindungi kepentingan  diri  sendiri.  Oleh  karena  itu,  dalam  isi  Pasal  240  Ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  terkait  membolehkan  eks  narapidana  korupsi  untuk  mencalonkan  legislatif  sangat  disayangkan  karena  dalam Pasal  240  Ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  tersebut  membuka  peluang  untuk mantan  narapidana  mencalonkan  diri  sebagai  anggota  legislatif,  sedangkan  negara  Indonesia  mengharapkan  pemerintahan  yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Politik hukum pidana Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait membolehkan eks narapidana untuk mencalonkan legislatif dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  adalah  isi  materi  muatan dari Pasal 240  Ayat (1) huruf g Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  tidak  tepat  karena  telah  bertentangan  dengan  Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi. Akibat yang terjadi apabila Pasal 240  Ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  diberlakukan  adalah  mempermudah  eks narapidana korupsi untuk mengulangi perbuatannya  melakukan korupsi di dalam pemerintahan,  menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat  terhadap  pemerintah  dan  mempersulit  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dalam  menyelidiki  tindak  pidana korupsi yang ada di badan legislatif. Politik hukum pidana yang akan datang pada politik hukum pidana Pasal 240 Ayat (1) huruf g  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  terkait  membolehkan  eks  narapidana  untuk  mencalonkan legislatif adalah sebaiknya Pasal tersebut tidak digunakan lagi karena masih banyak orang yang belum terjerat sanksi pidana yang mau mencalonkan diri sebagai calon legislatif dan memberi peluang kepada  eks narapidana untuk melakukan aksinya lagi. Untuk mendapatkan  hasil  dari  penelitian  ini,  maka  digunakan  pendekatan  hukum  normatif  dengan  mengutamakan  bahan  pustaka  atau data  sekunder  yang  dilakukan  dengan  menganalisis  Pasal  240  Ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang Pemilihan Umum kemudian dikaitkan dengan pendapat ahli.
Kata Kunci : Politik Hukum Pidana, Eks Narapidana, Legislatif.
Abstract.  The  purpose  of  establishing  a  law  is  to  protect  the  interests  of  society  in  general,  not  protect  one's  own  interests. Therefore, in the content of Article 240 Paragraph (1) letter g of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections relating to allowing  corrupt  prisoners  to  nominate  a  legislative  is  very  unfortunate  because  in  Article  240  Paragraph  (1)  letter  g  of  Law Number  7  years  The  2017  General  Election  opens  opportunities  for  ex-convicts  to  run  for  legislative  membership,  while  the Indonesian  state expects a government  that is clean from corruption, collusion  and nepotism. Criminal  law politics Article 240 Paragraph  (1) letter g of Law Number 7 of 2017 concerning  General  Elections in  relation  to  allowing  ex-convicts to  nominate legislative  views of Law Number 12 of 2011 concerning  Formation  of Legislation  Regulations is the contents of the contents of Article  240  Paragraph  (1)  letter  g  of  Law  Number  7  of  2017  concerning  General  Elections  is  not  appropriate  because  it contradicts  Law  Number  23  of  1999  concerning  the  Administration  of  a  State  that  is  Clean  and  Free  of  Corruption.  The consequences  if  Article  240  Paragraph  (1)  letter  g  of  Law  Number  7  of  2017  concerning  General  Elections  is  enacted  is  to facilitate ex-convicts of corruption to repeat their acts of corruption in government, cause public distrust of the government and complicate  the  Corruption  Eradication  Commission  (KPK)  in  investigating  criminal  acts  of  corruption  in  the  legislative  body. Future  criminal  law  politics  in  criminal  law  politics  Article  240  Paragraph  (1)  letter  g  of  Law  Number  7  of  2017  concerning General  Elections  in  relation  to  allowing  ex-convicts  to  nominate  a  legislature  is  that  the  Article  should  not  be  used  anymore because there are still many people who have not been caught in sanctions criminal who wants to run for legislative candidates and provide opportunities for ex-convicts to  do the action again. To get the results of  this study, a normative legal approach is used by prioritizing library materials or secondary data  which is carried out by analyzing Article 240 Paragraph (1) letter g of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and then related to expert opinion.
Keywords: Political Criminal Law, Ex-Prisoners, Legislature.
1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari
Ferdricka  Nggeboe  dan  Reza  Iswanto,  Politik  Hukum  Pidana  Pasal  240  Ayat  (1)  Huruf  G  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017  Tentang  Pemilihan  Umum  Terkait  Membolehkan  Eks  Narapidana  Korupsi  Untuk  Mencalonkan  Legislatif  Dilihat  Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

## PENDAHULUAN
Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena hukum dibuat untuk masyarakat dengan tujuan untuk melindungi masyarakat itu sendiri dari berbagai kepentingan hal yang menjadi kebutuhan masyarakat tersebut. Hal yang Senada juga diutarakan oleh Abdoel Djamil bahwa hukum sebagai norma mempunyai ciri khusus  yaitu  hendak  melindungi,  mengatur  dan  memberikan  keseimbangan  dalam  menjaga  kepentingan umum. 3 Dengan demikian, sudah jelas bahwa tujuan diadakannya hukum yaitu untuk melindungi, mengatur dan memberi keseimbangan antara kepentingan individu satu dengan individu lainnya di dalam masyarakat sehingga tidak mengancam kepentingan masyarakat itu sendiri.
Bayangkan saja, apabila tidak ada hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, tentunya masyarakat akan bertindak sewenang-wenang terhadap satu dengan lain yang lainnya sehingga dibutuhkan hukum untuk mengatur  kehidupan  masyarakat  dan  sekaligus  melindungi  kepentingan  masyarakat  itu  sendiri  di  dalam kehidupan sosial.
Sekarang  ini,  telah  banyak  aturan  hukum  yang  mengatur  kepentingan  masyarakat  untuk  melindungi masyarakat dari berbagai ancaman yang mengancam kepentingannya. Aturan hukum adalah suatu ketentuan yang  memberikan  hak  kepada  masyarakat  khususnya  eks  narapidana  seperti  membolehkan  eks narapidana untuk  mencalonkan  diri  sebagai  anggota  legislatif.  Sedangkan  apabila  dikaitkan  dengan  pengertian  dan tujuan  hukum  yang  telah  dijelaskan  di  atas,  maka  tujuan  dari  aturan  hukum  yang  membolehkan  eks narapidana  guna mencalonkan diri sebagai  calon legislatif, dirasakan tidak mempunyai tujuan karena tidak bersifat untuk melindungi kepentingan umum, melainkan hanya untuk melindungi  kepentingan pribadi atau kepentingan anggotanya saja untuk mencalonkan dirinya untuk menjadi calon legislatif.
Apabila  dilihat  dari  Pasal  1  ayat  (2)  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  1999  tentang Penyelenggaraan Negara Yang  Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,  Kolusi Dan Nepotisme  sudah jelas bahwa penyelenggara  negara  yang  bersih  adalah  Penyelenggara  Negara  yang  menaati  asas-asas  umum penyelenggaraan  negara  dan  bebas  dari  praktek  korupsi,  kolusi,  dan  nepotisme  serta  perbuatan  tercela lainnya.
Jika  dikaitkan  dengan  Pasal  240  Ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  maka  Pasal  1  ayat  (2)  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih  Dan  Bebas  Dari  Korupsi  terjadi  pertentangan  bahwa  untuk menyelenggarakan  pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas  dari  kolusi,  korupsi  dan  nepotisme  karena  dalam pasal tersebut menyatakan bahwa tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)  tahun  atau  lebih,  kecuali  secara  terbuka  dan  jujur  mengemukakan  kepada  publik  bahwa  yang bersangkutan eks narapidana. Artinya antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lainnya ada kontra dalam pengaturannya. Oleh karena itu, sudah seharusnya untuk penyelenggaraan negara yang bersih tidak  melibatkan  eks narapidana  terutama  narapidana  yang  telah  dijerat  dengan  kasus  korupsi,  kolusi  dan nepotisme.
Tidak  hanya  itu  saja,timbulnya  Pasal  240  Ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017 tentang Pemilihan Umum dikawatirkan akan dimanfaatkan oleh  para eks narapidana, apalagi salah satu eks narapidana  adalah  narapidana  korupsi.  Hal  yang  demikian,  tentunya  akan  mempermudah  eks  narapidana korupsi  untuk  melakukan  aksinya  karena  apabila  eks narapidana  yang  terjerat  dengan  kasus  tindak  pidana korupsi  tersebut  mencalonkan  diri  sebagai  anggota  legislatif  tidak  menutup  kemungkinan  akan  memberi peluang  terjadinya  tindak  pidana  korupsi  di  badan  legislatif  itu  sendiri  sehingga  pada  akhirnya penyelenggaraan negara tidak akan bersih dan bebas dari korupsi.
Sedangkan  Indonesia  sekarang  ini  sedang  giat-giatnya  berupaya  untuk  memberantas  tindak  pidana korupsi.  Akan  tetapi,  apabila  Pasal  240  Ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  ini  tetap  digunakan  maka  untuk  apa  diadakan  pemberantasan  terhadap  tindak  pidana korupsi.  Selain  itu,  makna  dari  kata  pemberantasan  terkait  tindak  pidana  korupsi  memiliki  arti  yaitu menuntaskan tindak pidana korupsi sampai pada akar permasalahannya. Apabila Pasal 240 Ayat (1) huruf g
3 Abintoro Prakoso, Sosiologi Hukum , (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2017), halaman 250. Abdoel Djamil, Pengantar hukum Indonesia , (Jakarta : Rajawali Pers, 2004), halaman 3.
Ferdricka  Nggeboe  dan  Reza  Iswanto,  Politik  Hukum  Pidana  Pasal  240  Ayat  (1)  Huruf  G  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017  Tentang  Pemilihan  Umum  Terkait  Membolehkan  Eks  Narapidana  Korupsi  Untuk  Mencalonkan  Legislatif  Dilihat  Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  tetap  berlaku  maka  kata  pemberantasan dalam tindak pidana korupsi tidak mempunyai makna untuk menuntaskan tindak pidana korupsi sampai agar permasalahannya  dan  untuk  apa  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  membuat  undang-undang  untuk pemberantasan  tindak  pidana  korupsi  jika  ada  pengaturan  di  dalam  Pasal  240  Ayat  (1)  huruf  g  Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tetap berlaku.
Karena  itu,  ketentuan  Pasal  240  Ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  akan  menjadi  polemik  dalam  masyarakat  karena  di  lain  pihak  eks  narapidana  korupsi mempunyai  hak  untuk  di  pilih  sebagai  anggota  legislatif,  namun  di  pihak  lain  mengharapkan  Undang- Undang  Nomor  23  tahun  1999  tetap  berlaku  karena  penyelenggaraan  negara  harus  bersih  dan  bebas  dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
Berdasarkan  uraian  yang  terdapat  pada  latar  belakang  di  atas,  untuk  itu  penulis  akan  membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :
1. Apa  politik  hukum  pidana  Pasal  240  Ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang Pemilihan Umum terkait membolehkan eks narapidana korupsi untuk mencalonkan legislatif dilihat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Apa akibat yang terjadi apabila Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberlakukan terhadap eks narapidana korupsi?
3. Bagaimana politik hukum pidana yang akan datang pada politik hukum pidana Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  terkait  membolehkan  eks narapidana korupsi untuk mencalonkan legislatif ?
Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memahami politik hukum pidana Pasal 240 Ayat (1) huruf  g  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  terkait  membolehkan  eks narapidana korupsi untuk mencalonkan legislatif, mengetahui akibat yang terjadi apabila Pasal 240 Ayat (1) huruf  g  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  diberlakukan  terhadap  eks narapidana  korupsi  dan  menjelaskan  politik  hukum  pidana  yang  akan  datang  pada  politik  hukum  pidana Pasal  240  Ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  terkait membolehkan eks narapidana korupsi untuk mencalonkan legislatif.

## METODE PENELITIAN
Untuk mencapai tujuan yang diinginkan  secara objektif maka penulis memerlukan metode penelitian secara  konsisten.  Menurut  Peter  R.  Senn,  metode  merupakan  suatu  prosedur  atau cara mengetahui  sesuatu dengan  menggunakan  langkah-langkah  yang  sistematis.  Dengan  demikian,  metode  penelitian  merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian. 4 Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Metode pendekatan
Sebelum  membahasa  metode  pendekatan,  penulis  terlebih  dahulu  menjelaskan  bahwa  tipe penelitian  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Penelitian  hukum  normatif  pada  hakikatnya  nya mengkaji  hukum  yang  dikonsepkan  sebagai  norma  atau  kaidah  yang  berlaku  dalam  masyarakat  dan menjadi acuan perilaku setiap orang. 5
Sumber utama penelitian hukum normatif adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. 6 Untuk  itu,  penelitian  hukum  normatif  disebut  juga  penelitian  hukum  kepustakaan,  penelitian hukum teoritis/dogmatis. 7 Dengan demikian, mengingat penelitian ini menggunakan tipe penelitian yaitu penelitian hukum normatif, maka penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis isi dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , (Bandung : CV. Mandar Maju, 2016), halaman 3.
5 Ishaq, Metode Penelitian Hukum , (Bandung : Alfabeta, 2017), halaman 66.
6 Bahder Johan Nasution, Op.Cit , halaman 86.
7 Ishaq, Op.Cit , halaman 66.
Ferdricka  Nggeboe  dan  Reza  Iswanto,  Politik  Hukum  Pidana  Pasal  240  Ayat  (1)  Huruf  G  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017  Tentang  Pemilihan  Umum  Terkait  Membolehkan  Eks  Narapidana  Korupsi  Untuk  Mencalonkan  Legislatif  Dilihat  Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Apabila dilihat dari tipe penelitian di atas dengan menggunakan  penelitian hukum normatif, maka pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  pendekatan  perundang-undangan.  Pendekatan undang-undang  atau statuta  aproach dan  sebagian  ilmuwan  hukum  menyebutnya  dengan  pendekatan yuridis,  yaitu  penelitian  terhadap  produk-produk  hukum. 8 Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini  peneliti lebih menitikberatkan pada produk hukum yaitu isi Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Rancangan kegiatan
Dalam penelitian hukum normatif ini rancangan kegiatannya adalah menganalisis langsung produk hukum  yang  berlaku  di  dalam  masyarakat.  Hal  yang  sama  juga  dikemukakan  oleh  Meuwissen  bahwa bersifat analitis artinya  tidak  semata-mata  menjelaskan,  akan  tetapi  juga  memaparkan  dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku. 9
Dengan  demikian,  dalam  penelitian  penelitian  hukum  normatif  ini  sudah  jelas  bahwa  rancangan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti adalah menganalisis isi Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  terkait  membolehkan  eks  narapidana  korupsi  untuk mencalonkan legislatif.
3. Ruang lingkup atau objek
Objek  atau  fokus  kajian  penelitian  hukum  normatif  menurut  Soerjono  Soekanto  dan  Sri  Mamuji terdiri atas : 10
a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.
d. Penelitian sejarah hukum, dan
e. Penelitian perbandingan hukum.
Dengan demikian, ruang lingkup atau objek dalam penelitian hukum normatif ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu dasar falsafah dari Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum terkait  membolehkan  eks  narapidana  korupsi  untuk  mencalonkan legislatif.
4. Bahan dan alat utama
Bahan  yang  diteliti  pada  penelitian  hukum  normatif  adalah  bahan  pustaka  atau  data  sekunder. Bahan pustaka merupakan bahan yang berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. 11 Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :
a. Bahan  hukum  primer  yaitu  peraturan  perundang-undangan,  yurisprudensi,  traktat,  convensi  yang sudah diratifikasi, perjanjian-perjanjian keperdataan para pihak dan sebagainya. 12
b. Bahan hukum sekunder
Buku-buku ilmu hukum, jurnal ilmu hukum, laporan penelitian ilmu hukum, artikel ilmiah hukum dan bahan seminar, lokakarya dan sebagainya. 13
Dengan demikian, sumber  bahan pustaka atau data sekunder dalam penelitian hukum normatif ini adalah menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yaitu isi dalam Pasal 240 Ayat (1) huruf  g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sedangkan alat utama dalam penelitian hukum normatif ini adalah menggunakan buku-buku ilmu hukum dan artikel ilmiah hukum.
5. Teknik pengumpulan data
Pengumpulan  data  dalam  penelitian  hukum  normatif  terdapat  3  (tiga)  jenis  metode  pengumpulan data  sekunder,  yaitu  studi  pustaka,  dokumen  dan  studi  arsip. 14 Pengertian  dokumen  menurut
8 Bahder Johan Nasution, Op.Cit , halaman 92.
9 Ibid , halaman 91.
10 Ishaq, Op.Cit , halaman 66.
11 Ibid , halaman 66-67.
12 Bahder Johan Nasution, Op.Cit , halaman 86.
13 Ibid .
14 Ishaq, Op.Cit , halaman 69.
Ferdricka  Nggeboe  dan  Reza  Iswanto,  Politik  Hukum  Pidana  Pasal  240  Ayat  (1)  Huruf  G  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017  Tentang  Pemilihan  Umum  Terkait  Membolehkan  Eks  Narapidana  Korupsi  Untuk  Mencalonkan  Legislatif  Dilihat  Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Poerwadarminta  adalah  sesuatu  yang  tertulis  atau  tercetak,  yang  dapat  dipakai  sebagai  bukti  atau keterangan. 15
Dengan  demikian,  teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  hukum  normatif  ini  adalah menggunakan  dokumen  yang  berkaitan  dengan  Pasal  240  Ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  7 tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum terkait  membolehkan  eks  narapidana  korupsi  untuk  mencalonkan legislatif.
6. Teknik analisis
Analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  hukum  normatif  adalah  analisis  kualitatif,  yakni analisis  data  dengan  cara  menguraikan  data  secara  bermutu  dalam  bentuk  kalimat  yang  teratur,  runtun, logis dan efektif sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman hasil analisis. 16
Oleh karena itu, teknik analisis dalam penelitian hukum normatif ini adalah menguraikan hasil dari analisis dalam bentuk kalimat tentang Politik hukum pidana Pasal 240 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum  terkait  membolehkan  eks  narapidana  korupsi  untuk mencalonkan legislatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Politik  Hukum  Pidana  Pasal  240  Ayat  (1)  Huruf  G  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang Pemilihan Umum Terkait Membolehkan Eks Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Legislatif Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Suatu  aturan  hukum  yang  baik  dan  benar  apabila  diberlakukan  akan  memberikan  manfaat  kepada masyarakat  untuk  melakukan  tindakan  yang  benar  sehingga  perbuatan  dari  salah  satu  individu  dalam masyarakat  tidak  merugikan  atau  melanggar  kepentingan  orang  lain  di  dalam  masyarakat.  Hal  demikian senada  dengan  pendapat  Hugo  Grotius  bahwa  hukum  adalah  aturan  tentang  tindakan  moral  yang mewajibkan apa yang benar. 17
Dalam  Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan  menyatakan  bahwa  dalam  membentuk  Peraturan  Perundang-undangan  harus  dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi :
a. Kejelasan tujuan.
b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan.
d. Dapat dilaksanakan.
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
f. Kejelasan rumusan, dan
g. keterbukaan.
Apabila  dikaitkan  antara  Pasal  240  Ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  dengan  Pasal  1  ayat  (2)  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  1999  tentang Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih  Dan  Bebas  Dari  Korupsi  maka  terdapat  pertentangan  pengaturan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan di dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan  harus  benar-benar  memperhatikan  materi  muatan  yang  tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
Jika  dilihat  dari  materi  muatan  Pasal  240  Ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017 tentang Pemilihan Umum yang didasarkan kepada Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka isi materi muatan dari Pasal 240 Ayat (1) huruf g  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  tidak  tepat  karena  telah  bertentangan
15 Bahder Johan Nasution, Op.Cit , halaman 104.
16 Ishaq, Op.Cit , halaman 69.
17 Mudakir Iskandar Syah, Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan , (Jakarta : Tata Nusa, 2017), halaman 1.
Ferdricka  Nggeboe  dan  Reza  Iswanto,  Politik  Hukum  Pidana  Pasal  240  Ayat  (1)  Huruf  G  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017  Tentang  Pemilihan  Umum  Terkait  Membolehkan  Eks  Narapidana  Korupsi  Untuk  Mencalonkan  Legislatif  Dilihat  Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
dengan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih  Dan  Bebas Dari Korupsi, dimana menginginkan bahwa pemerintahan yang bersih dari korupsi.
Karena  itu,  sudah  seharusnya  aturan  hukum  harus  berisikan  tindakan  moral  yang  benar  sehingga masyarakat tidak melanggar aturan tersebut. Apabila hal ini dikaitkan dengan isi Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  yaitu  tidak  pernah  dipidana  penjara berdasarkan  putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap  karena  melakukan  tindak pidana  yang  diancam  dengan  pidana  penjara  5  (lima)  tahun  atau  lebih,  kecuali  secara  terbuka  dan  jujur mengemukakan  kepada  publik  bahwa  yang  bersangkutan  eks  narapidana.  Maka  politik  hukum  pidana  dari Pasal 240  Ayat (1) huruf  g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang  Pemilihan Umum tersebut telah mengandung  unsur  yang  tidak  benar  karena  dalam  pasal  tersebut  membolehkan  eks  narapidana  untuk melakukan berbagai macam hal yang sama seperti orang yang belum dijatuhkan pidana, dalam hal ini seperti eks narapidana korupsi boleh untuk mencalonkan dirinya menjadi anggota legislatif.
Jika dilihat secara umum, masih banyak  orang  yang belum dijatuhkan sanksi pidana  yang mau maju untuk  mencalonkan  diri  menjadi  anggota  legislatif.  Oleh  karena  itu,  untuk  apa  eks  narapidana  korupsi mencalonkan  dirinya  kembali  menjadi  anggota  legislatif  kalau  tidak  ada  tujuan  tertentu.  Tujuan  tertentu inilah  yang  patut  diduga  akan  membahayakan  kepentingan  orang  lain  maupun  bangsa  seperti  melakukan korupsi  kembali  secara  diam-diam  tanpa  diketahui  oleh  orang  lain  karena  dirinya  telah  berpengalaman dalam melakukan tindak pidana korupsi.
Memang  ada  juga  sebagian  dari  eks  narapidana  ketika  telah  menjalani  sanksi  pidana  di  lembaga pemasyarakatan, mereka menginsyafi perbuatannya sehingga kembali ke jalan yang benar. Namun, hal yang demikian  tidak  dapat  diberlakukan  secara  menyeluruh  kepada  eks  narapidana  terutama  eks  narapidana tindak  pidana  korupsi  karena  di  dalam  Badan  Legislatif  ini  akan  berbahaya  apabila  ditempatkan  oleh  eks narapidana korupsi karena ketika membuat suatu undang-undang tentunya ia akan membuat undang-undang yang  akan  melindungi  dirinya  sendiri  tanpa  melihat  kepentingan  orang  lain  atau  masyarakat.  Hal  yang demikianlah yang harus dihindari karena tidak memberi manfaat terhadap masyarakat secara umum.
Menurut  Kif  Aminanto,  hukum  pidana  dipandang  sebagai  salah  satu  alternatif  untuk  menanggulangi kejahatan,  maka  penegakan  hukum  pidana  harus  dilihat  sebagai  bagian  dari  politik  kriminal  ( criminal policy ) yang merupakan usaha rasional dengan tujuan akhir “perlindungan masyarakat”. 18 Dengan demikian, apabila  Pasal  240  Ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum dikaitkan dengan pendapat Kif  Aminanto sudah jelas isi dari pasal tersebut bukan merupakan tujuan akhir dalam  melakukan  penanggulangan  kejahatan  seperti  melindungi  masyarakat,  akan  tetapi  dalam  Pasal  240 Ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  ini  hanya  melindungi kepentingan eks narapidana saja.
Sementara  itu,  mengingat  tujuan  bangsa  Indonesia  untuk  memberantas  tindak  pidana  korupsi  di Indonesia  apabila  terdapat  Pasal  240  Ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  maka  tujuan  bangsa  Indonesia  tersebut  untuk  memberantas  tindak  pidana  korupsi  akan menjadi sia-sia. Padahal korupsi itu sendiri merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. 19
Selain itu juga, untuk apa dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) apabila Pasal 240 Ayat (1)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  diberlakukan  secara  umum termasuk  juga  tindak  pidana  korupsi  karena  untuk  apa  diadakan  pemberantasan  kalau  masih  ada  peluang atau  kesempatan  bagi  eks  narapidana  korupsi  untuk  masuk  lagi  ke  dalam  dunia  pemerintahan  untuk melakukan aksinya yaitu melakukan tindak pidana korupsi di badan legislatif.
Oleh karena itu, di dalam politik hukum pidana terkait dengan undang-undang yang akan dikeluarkan seharusnya tidak bertentangan dengan undang-undang yang lainnya sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan undang-undang tersebut dan masyarakat juga akan mudah untuk memahami dan mematuhi aturan hukum yang telah dikeluarkan tersebut.
18 Kif  Aminanto, Politik  Hukum  Pidana  1  :  Disparitas  Putusan  Hakim  Dalam  Tindak  Pidana  Korupsi ,   (Jember  :  Kata Media, 2017), halaman 50.
19 Evi Hartanti, tindak pidana, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), halaman 9.
Ferdricka  Nggeboe  dan  Reza  Iswanto,  Politik  Hukum  Pidana  Pasal  240  Ayat  (1)  Huruf  G  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017  Tentang  Pemilihan  Umum  Terkait  Membolehkan  Eks  Narapidana  Korupsi  Untuk  Mencalonkan  Legislatif  Dilihat  Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

## Akibat  Yang  Terjadi  Apabila  Pasal  240  Ayat  (1)  Huruf  G  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017 Tentang Pemilihan Umum Diberlakukan Terhadap Eks Narapidana Korupsi
Akibat yang terjadi apabila Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan  Umum  ini  diberlakukan  tentunya  akan  memberi  peluang  terhadap  eks  narapidana  terutama  eks narapidana  korupsi  untuk  mencalonkan  dirinya  sebagai  calon  legislatif  sehingga  akan  mempermudah  eks narapidana korupsi untuk mengulangi perbuatannya melakukan korupsi di dalam pemerintahan, dikarenakan mereka  memiliki  pengalaman  dan  peluang  lagi  untuk  melakukan  korupsi  dengan  modus  yang  berbeda. Akibatnya   tindak  pidana  korupsi  sulit  untuk  diberantas  di  dalam  pemerintahan  karena  eks  narapidana korupsi  tersebut  telah  mengetahui  kelemahan  dari  Pasal  240  Ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut.
Kemudian apabila Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  ini  diberlakukan  akan  menimbulkan  ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintah  karena pemerintah  yang  mengeluarkan  Pasal  240  Ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  untuk  diberlakukan  secara  menyeluruh  di  dalam  masyarakat  dan  anggapan  masyarakat juga sama yaitu untuk apa diadakan pemberantasan korupsi kalau ada peluang yang diberikan oleh undang- undang terhadap eks narapidana korupsi untuk mencalonkan diri menjadi calon legislatif karena legislatif ini yang akan membuat undang-undang sehingga apabila legislatif tersebut telah diduduki oleh  eks narapidana korupsi tentunya tindak pidana korupsi akan merajalela di legislatif serta undang-undang yang dikeluarkan tentunya  akan  melindungi  kepentingan  eks  narapidana  korupsi  yang  telah  duduk  legislatif  tersebut  bukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.
Selanjutnya jika Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini diperlakukan maka akan mempersulit Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelidiki tindak pidana korupsi yang ada di badan legislatif tersebut karena tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh eks  narapidana  korupsi  tersebut  tentunya  akan  terselubung  dan  sulit  untuk  diungkapkan  sebab  eks narapidana  korupsi  tersebut  telah  berpengalaman  dalam  melakukan  tindak  pidana  korupsi  sehingga  dapat menghilangkan jejak apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan terkait tindak pidana korupsi di legislatif.

## Politik  Hukum  Pidana  Yang  Akan  Datang  Pada  Politik  Hukum  Pidana  Pasal  240  Ayat  (1)  Huruf  G Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  Tentang  Pemilihan  Umum  Terkait  Membolehkan  Eks Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Legislatif
Tujuan  dikeluarkannya  Pasal  240  Ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  yaitu  untuk  memberikan  keseimbangan  hak  untuk  dipilih  secara  umum. Tujuan  tersebut apabila  dilihat  akan  menimbulkan  multitafsir  di  dalam  penerapannya  karena  dalam  pasal  tersebut membolehkan eks narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Tujuan inilah yang nantinya akan menimbulkan berbagai akibat sehingga tidak menimbulkan kepastian hukum di dalam penerapannya.
Seharusnya  undang-undang  dibuat  bertujuan  untuk  melindungi  kepentingan  umum  di  dalam masyarakat sehingga kepentingan tersebut apabila ada yang melanggarnya akan dikenakan sanksi terhadap orang  yang  melanggar  peraturan  tersebut,  bukan  malah  sebaliknya  memberi  kesempatan  kepada  eks  yang telah  melanggar  tersebut  untuk  mengulangi  perbuatannya  dalam  melakukan  tindak  pidana  atau  kejahatan yang  sama  seperti  dalam  hal  melakukan  tindak  pidana  korupsi  yang  tercantum  dalam  Pasal  240  Ayat  (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Kebijakan  atau  upaya  penanggulangan  kejahatan  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  integral  dari upaya  perlindungan  masyarakat  dan  upaya  pencapaian  kesejahteraan  masyarakat.  Oleh  karena  itu,  tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. 20
Apabila  dilihat  dari  pendapat  tersebut  maka  dapat  dilihat  tujuan  dari  Pasal  240  Ayat  (1)  huruf  g Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  tersebut  bertentangan  dengan  tujuan  dari
20 Barda Nawawi Arief, bunga rampai kebijakan hukum pidana : perkembangan penyusunan konsep KUHP baru, (Jakarta : Kencana, 2014), halaman 4.
Ferdricka  Nggeboe  dan  Reza  Iswanto,  Politik  Hukum  Pidana  Pasal  240  Ayat  (1)  Huruf  G  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun 2017  Tentang  Pemilihan  Umum  Terkait  Membolehkan  Eks  Narapidana  Korupsi  Untuk  Mencalonkan  Legislatif  Dilihat  Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
politik  kriminal  untuk  mencapai  perlindungan  masyarakat  dan  kesejahteraan  masyarakat  karena  apabila dilihat dari isi Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut  tujuan  akhirnya  untuk  melindungi  kepentingan  para  narapidana  untuk  mencalonkan  diri  sebagai calon  legislatif  saja,  bukan  untuk  perlindungan  masyarakat  dalam  mencapai  kesejahteraan  masyarakat karena masih banyak masyarakat yang memiliki kejujuran dan berintegritas yang tinggi untuk mencalokkan diri sebagai calon legislatif.
Karena itu sudah seharusnya politik hukum pidana Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang akan datang tidak digunakan lagi karena masih banyak orang yang  belum  terjerat  sanksi  pidana  yang  mau  mencalonkan  diri  sebagai  calon  legislatif  sebab  apabila memberi peluang kepada eks narapidana untuk melakukan aktivitas seperti orang-orang yang belum dijerat sanksi pidana maka dikhawatirkan narapidana tersebut akan berlindung di dalam pasal atau undang-undang tersebut untuk membela dirinya.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  yang  telah  dijelaskan  dalam  pembahasan,  maka  penulis  dapat  mengambil kesimpulan sebagai berikut :
1. Politik  hukum  pidana  Pasal  240  Ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang Pemilihan Umum terkait membolehkan eks narapidana untuk mencalonkan legislatif dilihat dari Undang- Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  adalah  isi  materi muatan dari Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak  tepat  karena  telah  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  1999  tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi.
2. Akibat  yang  terjadi  apabila  Pasal  240  Ayat  (1)  huruf  g  Undang-Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang Pemilihan  Umum  diberlakukan  adalah  mempermudah  eks  narapidana  korupsi  untuk  mengulangi perbuatannya  melakukan  korupsi  di  dalam  pemerintahan,  menimbulkan  ketidakpercayaan  masyarakat terhadap  pemerintah  dan  mempersulit  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK)  dalam  menyelidiki tindak pidana korupsi yang ada di badan legislatif.
3. Politik hukum pidana yang akan datang pada politik hukum pidana Pasal 240 Ayat (1) huruf g Undang- Undang  Nomor  7  tahun  2017  tentang  Pemilihan  Umum  terkait  membolehkan  eks  narapidana  untuk mencalonkan  legislatif  adalah  sebaiknya  Pasal  tersebut  tidak  digunakan  lagi  karena  memberi  peluang kepada eks narapidana untuk melakukan tindak pidana korupsi kembali.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku Abintoro Prakoso, Sosiologi Hukum , Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2017 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Bandung : CV. Mandar Maju, 2016 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru , Jakarta: Kencana, 2014
Evi Hartanti, tindak pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2012 Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi , Bandung: Alfabeta, 2017 Kif Aminanto, Politik Hukum Pidana 1 Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi , Jember: Jember Katamedia, 2016 Mudakir Iskandar Syah, Ilmu Hukum Dan Kemasyarakatan , Jakarta : Tata Nusa, 2017

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  Nomor  23  tahun  1999  tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih  Dan  Bebas  Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum