## RIBA DAN BUNGA DALAM KONTRAK SYARIAH

## Moh. Syifa’ul Hisan
Fakultas Syariah IAIN Jember e-mail: m.syifaulhisan@gmail.com

## ABSTRAK
Pada  dasarnya,  semua  bisnis  dapat  dikatakan  syariah  apabila  telah  terbebas  dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Salah satu di antara yang dilarang terjadi dalam bisnis syariah adalah munculnya praktik riba. Istilah riba sendiri telah banyak disinggung  dalam  karya-karya  ulama  klasik  dan  semua  sepakat  atas  keharaman praktik riba. Namun belakangan yang diperdebatan bukan soal riba yang sudah jelas larangannya,  melainkan  status  bunga  bank,  apakah  bunga  bank  merupakan representasi dari riba ataukah bukan. Muncul berbagai tanggapan dari ulama terkait dengan  status  bunga  bank.  Tulisan  singkat  ini  mencoba  mengulas  kembali pandangan  Islam  terhadap  riba,  serta  pandangan  para  ulama  terhadap  isu  bunga bank dan implikasinya terhadap kontrak syariah.
Kata Kunci : Riba, Bunga, Kontrak Syariah

## A. PENDAHULUAN
Sekitar 14 abad yang lalu, kehidupan umat  Islam  tergolong  masih  dapat berjalan  dengan  baik.  Tidak  pernah muncul  perbedaan  paham  yang  dapat memecah  belah  kesatuan  umat  Islam. Walaupun muncul perbedaan paham atau pendapat  di  antara  umat  Islam  (para sahabat),  itu  pun  terjadi  tidak  sampai berlarut-larut atau hanya bersifat temporer saja. Sebab, adanya Rasulullah SAW  di  tengah-tengah  umat  Islam  pada saat itu selalu menjadi sosok  yang dapat menyelesaikan  segala  bentuk  sengketa atau  permasalah  ( problem  solver ),  serta keputusan yang dihasilkan pun tidak satu pun  yang berani  menggugatnya. Dengan caranya  yang  cukup  arif  dan  bijaksana dalam  mencari  jalan  keluar  untuk  suatu
permasalahan, masyarakat muslim selalu merasa damai apabila berada di dekat dan di  samping  beliau.  Menjadi  wajar  jika pada  saat  itu  para  sahabat  dan  kaum muslim pada umumnya selalu menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam hidup dan selalu memegang  teguh  prinsip sami‘nâ  wa aṭa‘nâ. Segala  hal  yang  diperintahkan oleh Rasulullah SAW dijalankan dengan totalitas  dan  ikhlas,  begitu  pula  hal-hal yang dilarang.
Permasalahan  dalam  hidup  memang tidak  akan  pernah  ada  habisnya  dan manusia  pun  tidak  akan  mampu  untuk selalu  menghindar  darinya.  Selama kurang lebih 23 tahun, umat Islam selalu dimanjakan  oleh  Rasulullah  SAW. Ketika  muncul  suatu  permasalahan,
selalu  saja  langsung  diadukan  kepada Rasul. Mereka memandang hanya Rasulullahlah  yang  memiliki  otoritas tertinggi  untuk  memutuskan  segala bentuk  perkara.  Seandainya  terdapat suatu  perkara  hanya  diputuskan  oleh kaum  muslim  sendiri  tanpa  melibatkan Rasulullah  di  dalamnya,  maka  masalah tersebut  bukan  menjadi  terselesaikan, justru  kemungkinan  besar  malah  bisa menjadi  lebih  runyam  dan  berakibat fatal.
Suasana pun jauh berbeda di saat Al- Qur`an  turun  genap  menjadi  30  juz.  Ini bertanda  bahwa  sosok  yang  selama  ini dikagumi,  dihormati,  dan  dipandang sebagai satu-satunya sosok yang mampu menyelesaikan  segala  macam  persoalan tidak  berselang  lama  akan  beranjak  dari tengah-tengah kaum muslimin.
Kegelisahan  ini  semakin  mencapai puncaknya  pada  saat  Rasulullah  SAW meninggal dunia. Pasca wafatnya Rasulullah  SAW,  umat  Islam  dituntut untuk  lebih  mandiri  dalam  menghadapi segala persoalan yang datang berikutnya. Sejak saat itu pula, benih-benih perselisihan  yang  dapat  berakibat  pada perpecahan  di  kalangan  kaum  muslim pun muncul. Untuk menghindari terjadinya  perpecahan  di  antara  kaum muslim dalam menyikapi suatu persoalan, Rasulullah pun telah memberikan  satu  pesan  yang  cukup
berarti untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Isi pesan tersebut berbunyi:
ِهْي َ ل َع  ُللها ى َّ ل َص  ِللها َ لو ُس َر َّ ن َ أ  ُه َغ َ لَب  ُهَّن َ أ  ٍكِلا َم  ْن َع ا َم  او ُّ ل ِض َت  ْنَل ، ِن ْي َر ْم َ أ  ْم ُ ك ْي ِف  ُت ْ كَرَت  "  : َ لا َ ق  َم َّ ل َس َو ِهِ يِب َن َةَّن ُسَو ِللها  َباَتِك :اَم ِهِب ْمُت ْ ك َّ س َمَت
Dari Mâlik, telah disampaikan bahwasanya  Rasulullah  SAW  pernah bersabda: “ Aku  telah  mewariskan  dua hal kepada kalian, dan kalian tidak akan pernah  sesat  ketika  kalian  berpegang pada dua tersebut, yaitu Kitab Allah (Al- Qur`an)  dan  Sunnah  Nabi-Nya ”  (al- Hadits) (al-Aṣbahiy al-Madaniy,
1985:899).
Secara  tegas,  Rasulullah  SAW memang  telah  menyatakan  bahwa  kaum muslimin  diharuskan  selalu  memegang teguh  keputusan  yang  ditetapkan  di dalam  Al-Qur`an  dan  al-Hadits.  Namun dalam  memahami  keputusan  tersebut, masing-masing  kaum  muslim  terkadang berbeda  pemahaman.  Lebih  dari  itu, dengan  persoalan  yang  dialami  kaum muslim  semakin  komplek,  muncul  opsi pro dan kontra terhadap suatu pandangan tentu tidak dapat dihindarkan.
Tampaknya, dalam beberapa dekade terakhir,  di  kalangan  kaum  muslim semakin  mengalami  perdebatan  sengit terkait  isu-isu  kontemporer  belakangan ini.  Itu  kontemporer  yang  hangat-hangat menjadi  bahan pembicaraan seputar  riba dan  bunga.  Sebenarnya,  perdebatan ulama mengenai riba bukahlah merupakan  hal  yang  baru  lagi,  sebab diskusi  panjangan  mengenai  riba  sudah
muncul  sejak  muncul  Islam.  Karena diskusi  yang  pelik  tersebut  sungguh melelahkan dan belum juga menuai  titik temu,  diskusi  tersebut  seakad  seperti menjadi  surut.  Hanya  saja,  semenjak institusi keuangan barat mulai merambah masuk  di  masyarakat  muslim,  diskusi kembali  memanas,  namun  bukan  untuk mendiskusikan  masalah  riba  lagi,  akan tetapi  bunga  yang  dikenakan  pihak institusi keuangan dari barat tersebut.
Riba  dan  bunga  seolah  merupakan dua  term  yang  tiada  habisnya  menjadi perbincangan  di  tengah  masyarakat. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tidak  dapat  dipisahkan,  sehingga  ketika berbicaranya tentang bunga, maka pembahasan riba secara otomatis menjadi ikut  terbahas.  Namun  di  masyarakat nampaknya  perbincangan  seputar  riba dan bunga belum pernah selesai menjadi bahan  perdebatan.  Oleh  karena  itu, tulisan ini mencoba untuk mendiskusikan kembali  masalah  riba  atau  bunga,  serta implikasinya dalam suatu kontrak syariah.

## B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN
1. Riba
a. Definisi Riba
Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas  tentang  riba,  ada  baiknya jika  mengerti  terlebih  dahulu  apa  yang dimaksud  dengan  riba.  Secara  bahasa,
riba  ( اَب ِّ رلا)  merupakan  bentuk maṣdar
dari اَب َر - رَي وُب yang artinya sama dengan
lafadz َدا َز dan َعَفَت  رِّإ,  yakni  bertambah dan  meningkat  (as-Syarbâṣiy, 1981: 190). Sedangkan pengertian riba secara istilah  syara`,  Alî  Jum‘ah  (2000:  277) mengatakan: ي ِّر جَي  ِّن يَئ يَش  ِّع يَب  ىِّف  ُةَداَي ِّ زلا اَب ِّ رلا  اَمِّه يِّف  (suatu tambahan  yang terjadi dalam  jual  beli  ‘tukar  menukar’  dua barang yang di dalamnya berlaku riba). Namun dalam memberikan definisi riba secara  syara’,  ia  tidak  berhenti  pada pernyataan  tersebut.  Namun  untuk menghindari salah paham bahwa setiap ada  tambahan  dapat  dimungkinkan terjadi riba, ia melanjutkan perkataannya dengan mengatakan:
ىِف ٍة َداَي ِز ُّ ل ُ ك  َسْي َ ل َو ، ِعْر َّ شلا ىِف اًب ِر ٍة َداَي ِز ُّ ل ُ ك  َسْي َ ل َ ف ُة َداَي ِ زلا ِهْيِف ُزْوُج َت اَِّمِ  ِنا َعْيِبَم ْ لا َ نا َ ك ا َذ ِإ َ ف ،اًب ِر  ٍعْيَب
َو ا َذِإا ًم : َي ِه اًب ِر ُ ن ْو ُ كَت ى ِت َّ لا  ُة َداَي ِ زلا َو ، َس ْ أَب ا َ ل َ ف َ ق َع . ُ ل ُضا َ فَّتلا اَم ُهَنْيَب  ُمُر ْح َ ي  ِنْي َئْي َش  َنْيَب  ُدْق َعْلا Tidak  setiap  bentuk  tambahan  itu dikatakan  riba  menurut  syara`,  dan bukan pula setiap tambahan dalam jual beli dikatakan riba. Apabila dua barang yang  ditransaksikan  itu  termasuk barang yang diperbolehkan mengambil tambahan, maka tidak masalah.
Tambahan yang disinyalir mengandung unsur  riba  adalah  tambahan  yang apabila  terjadi  akad  dalam  tukar menukar  kedua  barang  tersebut,  maka haram melebihkan di antara kedunya . Dalam  bagian  tidak  diurai  secara panjang  lebar  mengenai  definisi  riba, sebab  uraian  lebih  jelasnya  mengenai
riba  dapat  dilihat  pada  pembahasan berikutnya.  Terkadang  definisi  tidak menjelaskan tentang banyak hal,
sehingga lebih tepat dan akan mempertajam  hasil  pemahaman  jika memahami  sebuah  konsep  berangkat dari  penjelasan  atau  uraian  yang  di dalamnya  dijelaskan  unsur-unsur  yang membentuk  konsep  tersebut  atau  juga macam-macamnya.
b. Larangan Riba
1) Larangan  Riba  dalam  Al- Qur`an
Banyak ulama menyebutkan bahwa  pelarangan  riba  yang  tertera dalam Al-Qur`an turun dengan empat tahapan.  Tahapan  demi  tahapan  yang dimaksud adalah sebagai berikut:
Tahap pertama: Al-Qur`an menurunkan  surat  al-Rûm  [30]:  39 yang  kandungannya  berisi  tentang upaya  Al-Qur`an  untuk  menyadarkan masyarakat bahwa praktik riba
bukanlah jalan yang dapat
mendatangkan kekayaan berlipat.
Ayat tersebut berbunyi:
ٓا َم َو ْمُتْيَت ٰ ا ْن ِ م اًب  ِر ا َوُب ْرَي ِل ْٓيِف ِلا َو ْم َ ا ِساَّنلا ا َ ل َ ف ا ْوُب ْرَي َدْن ِع ِ ٰ للها ۚ ٓا َم َو ْمُتْيَت ٰ ا ْن  ِم ٍةو ٰ كَز ْو ُدْي ِر ُت َ ن َه ْج َو ِ ٰ للها َكِٕىٰۤلو ُ ا َ ف ُم ُه َ ن ْو ُ ف ِع ْض ُم ْ لا ٣٩
“ Dan  sesuatu  Riba ( tambahan ) yang kamu  berikan  agar  Dia  bertambah pada  harta  manusia,  Maka  Riba  itu tidak menambah pada sisi  Allah. dan apa  yang  kamu  berikan  berupa  zakat
yang kamu maksudkan untuk mencapai  keridhaan  Allah,  Maka ( yang berbuat demikian ) Itulah orang- orang yang melipat gandakan ( pahalanya ) . ”
Tahap kedua:
Al-Qur`an menurunkan  surat  an-Nisâ’  [4]:  160- 161 yang kandungan ayatnya menyatakan  secara  tegas  bahwa  riba termasuk  sesuatu  yang  buruk,  dan bahkan  telah  diharamkan  dalam hukum-hukum agama terdahulu, terutama kaum Yahudi.  Ayat tersebut berbunyi:
ٍتٰبِ ي َط ْم ِهْي َ ل َع اَن ْم َّر َح ا ْو ُدا َه  َنْي ِذ َّ لا  َن ِ م  ٍم ْ ل ُظِب َ ف ْت َّ ل ِح ُ ا ِ ٰ للها  ِلْيِب َس  ْن َع  ْم ِه ِ د َصِبَو  ْمُه َ ل ا ًرْيِي َ ك ١٦٠ َ لا َو ْم َ ا  ْم ِهِل ْ ك َ ا َو  ُهْن َع ا ْو ُهُن  ْد َ ق َو اوٰب ِ رلا  ُم ِه ِذ ْخَاَّو اًبا َ ذ َع  ْم ُهْن ِم  َنْي ِرِف ٰ ك ْ لِل  اَن ْدَت ْع َ ا َوۗ ِل ِطاَب ْ لاِب  ِسا َّنلا اًم ْيِل َ ا
١٦١
“ Maka  disebabkan  kezaliman  orang- orang  Yahudi,  Kami  haramkan  atas ( memakan  makanan ) yang  baik-baik ( yang  dahulunya ) Dihalalkan  bagi mereka,  dan  karena  mereka  banyak menghalangi  (manusia)  dari  jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka  telah  dilarang  daripadanya, dan  karena  mereka  memakan  harta benda  orang  dengan  jalan  yang  batil. Kami telah menyediakan untuk orang- orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. ”
Tahap ketiga: Al-Qur`an menurutkan surat Ali  ‘Imrân  [3]:  130 yang  isinya  melarang  masyarakat mempraktikkan riba yang pada umumnya  terjadi  dengan  bentuk
berlipat  ganda.  Bunyi  ayat  yang diturunkan  dalam  konteks  Perang Uhud tersebut adalah:
ا ً فا َع ْض َ ا  آوٰب ِ رلا  او ُ ل ُ ك ْ أَت  ا َ ل  ا ْوُن َم ٰ ا  َنْي ِذ َّ لا  اَهُّي َ آٰي ۚ َ ن ْو ُحِل ْ فُت ْم ُ ك َّ ل َع َ ل َ ٰ للها او ُ قَّتا َّوۖ ًة َ ف َع ٰض ُّم ١٣٠
“ Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat  ganda  dan  bertakwalah  kamu kepada  Allah  supaya  kamu  mendapat keberuntungan. ”
Ayat  inilah  yang  sering  kali dijadikan untuk melegitimasi
pembolehan pengambilan riba sedikit.
Itu  sebabnya  ayat  ini  mengundang banyak komentar ulama karena ditakutkan banyak orang salah paham dalam memaknai maksud ayat tersebut,  dan  bahkan  dapat  berakibat fatal. Ali aṣ-Ṣâbûniy misalnya,
menyatakan  secara  tegas  bahwa frasa  “berlipat  ganda”  bukanlah merupakan qayyid ataupun syarat.
Frasa tersebut sebenarnya hanya ingin menginformasikan bahwa praktik riba yang  berlipat  ganda  merupakan  suatu tradisi  di  masyarakat  Jahiliyyah.  Di samping itu, kaum muslimin juga telah bersepakat bahwa riba sedikit ataukah banyak  hukumnya  sama-sama  haram. Ini  masuk  dalam  wilayah sadd aż-żarî‘ah, dimana seandainya
diperbolehkan  dengan  menggunakan sedikit, maka dapat diduga kuat suatu ketika  akan  membolehkan yang
banyak.  Selain  itu,  keharamanan  riba itu  sejatinya  sama  dengan  keharaman khamr,  baik  sedikit  atau  banyak hukumnya  sama  (aṣ-Ṣâbûniy,  2007: 367).
Tahap keempat atau terakhir: Al- Qur`an  menurunkan  surat  al-Baqarah [2]:  275-280  yang  kandungannya semakin  melarang  keras  terhadap praktik riba dan bahkan riba dipandang  sebagai  tindakan  kriminal. Dengan  turunnya  ayat  ini  berarti menutup peluang bagi seseorang yang hendak memakai mafhûm mukhâlafah dalam memberikan toleransi  terhadap pengambilan riba sedikit. Karena riba dipandang  suatu  tindakan  kriminal, maka  pihak  yang  tetap  menjalankan praktik riba akan dipengari oleh Allah dan  juga  Rasul-Nya.  Bunyi  ayat  riba tahap tersebut adalah:
َنْي ِذ َّ ل َ ا ُم ْو ُ قَي اَم َ ك ا َّ ل ِا َ ن ْو ُم ْو ُ قَي ا َ ل اوٰب ِ رلا َ ن ْو ُ ل ُ ك ْ أَي ْم ُه َّ ن َ اِب َكِلٰذ ۗ ِ سَم ْ لا  َن ِم  ُن ٰطْي َّشلا ُه ُطَّب َ خَتَي  ْي ِذ َّ لا َعْيَب ْ لا  ُ ٰ للها َّ ل َح َ ا َو ۘاوٰب ِ رلا ُ لْي ِم  ُعْيَب ْ لا  اَمَّنِا  آ ْو ُ لا َ ق ِ م ٌة َظ ِعْوَم ٗهَءۤا َج  ْنَمَف ۗاوٰب ِ رلا َمَّرَحَو َتْنا َ ف ٖهِ ب َّر  ْن ٰهٰ َكِٕىٰۤلو ُ ا َ ف  َدا َع  ْن َم َو ۗ ِ ٰ للها ى َ ل ِا ٓٗه ُر ْم َ ا َو ۗ َ ف َ ل َس ا َم  ٗه َ ل َ ف َ ن ْو ُدِل ٰخ اَهْيِف ْم ُه ۚ ِرا َّنلا  ُب ٰح ْصَا ٢٧٥ ُ ٰ للها  ُق َح ْمَي ٍرا َّ ف َ ك َّ ل ُ ك  ُّب ِح ُ ي ا َ ل  ُ ٰ للها َو ۗ ِت ٰ ق َد َّ صلا ىِب ْرُي َو اوٰب ِ رلا
ٍمْيِث َ ا ٢٧٦ َّ لا َّ ن ِا ِت ٰحِل ٰصلا  او ُ ل ِم َعَو  اْوُنَمٰا  َنْي ِذ َدْن ِع  ْم ُه ُر ْجَا ْمُهَل َةوٰكَّزلا اُوَتٰاَو َةوٰل َّصلا اوُماَقَاَو َ نْوُن َز ْح َ ي ْم ُه ا َ ل َو ْم ِهْي َ ل َع ٌ ف ْو َخ ا َ ل َو ْۚم ِهِ ب َر ٢٧٧ اَهُّي َ آٰي
ٰب ِ رلا  َن ِم  َي ِقَب ا َم ا ْو ُر َذَو َ ٰللها اوُقَّتا اوُنَمٰا  َنْي ِذ َّ لا ٓو ا َنْيِن ِم ْؤ ُّم ْمُت ْ ن ُ ك ْ ن ِا ٢٧٨ ٍبْر َح ِب اْوُنَذ ْ أ َ ف ا ْو ُ ل َع ْ فَت ْم َّ ل ْ نِا َ ف ْۚم ُ كِلا َو ْم َ ا  ُس ْو ُء ُر ْم ُ ك َ ل َ ف ْمُتْبُت ْ ن ِا َو ٖۚهِل ْو ُس َر َو ِ ٰ للها  َن ِ م َ ن ْو ُم َ ل ْظُت ا َ ل َو َ ن ْو ُم ِل ْظ َت اَل ٢٧٩ ٍة َر ْس ُع  ْو ُذ َ نا َ ك ْ ن ِا َو ۗ ٍة َر َسْي َم ى ٰ ل ِا  ٌة َر ِظ َنَف ْ ن ِا  ْم ُ ك َّ ل  ٌرْي َخ ا ْو ُ ق َّد َصَت ْ ن َ ا َو َ ن ْو ُم َ ل ْعَت ْمُت ْ ن ُ ك ٢٨٠ Orang-orang yang Makan
( mengambil ) riba  tidak  dapat  berdiri melainkan  seperti  berdirinya  orang yang  kemasukan  syaitan  lantaran ( tekanan ) penyakit  gila.  Keadaan mereka  yang  demikian  itu,  adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),  Sesungguhnya  jual beli  itu  sama  dengan  riba,  Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan  riba.  orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan  dari  Tuhannya,  lalu  terus berhenti ( dari mengambil riba ) , Maka baginya  apa  yang  telah  diambilnya dahulu ( sebelum  datang  larangan ) ; dan  urusannya ( terserah ) kepada Allah. orang yang kembali ( mengambil  riba ) ,  Maka  orang  itu adalah  penghuni-penghuni  neraka; mereka  kekal  di  dalamnya.  Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah.  dan  Allah  tidak  menyukai Setiap  orang  yang  tetap  dalam kekafiran,  dan  selalu  berbuat  dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman,  mengerjakan  amal  saleh, mendirikan  shalat  dan  menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya.  tidak  ada  kekhawatiran terhadap  mereka  dan  tidak ( pula ) mereka  bersedih  hati.  Hai  orang- orang  yang  beriman,  bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba ( yang  belum  dipungut ) jika  kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan
(meninggalkan  sisa  riba),  Maka ketahuilah,  bahwa  Allah  dan  Rasul-
Nya  akan  memerangimu.  dan  jika kamu  bertaubat  (dari  pengambilan riba),  Maka  bagimu  pokok  hartamu; kamu  tidak  Menganiaya  dan  tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang  itu)  dalam  kesukaran, Maka  berilah  tangguh  sampai  Dia berkelapangan.  dan  menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.
2) Larangan  Riba  dalam  Hadits Nabi
Kalau  kita  melacak  dalam  kitab- kitab hadis, maka kita akan menemukan banyak hadis yang membicarakan  tentang  riba.  Menurut Syamsul  Anwar  (Anwar,  2007:  97), para ahli telah mengklasifikasikannya ke dalam empat macam, yaitu:
Pertama : hadis yang mengharamkan riba secara umum dan memandangnya  sebagai  suatu  dosa besar.  Di  antara  hadis  yang  masuk dalam kategori ini adalah;
ُ َّ للها ى َّ ل َص ِللها ُ لو ُس َر  َن َع َ ل : َ لا َ ق  ٍدو ُع ْس َم  ِنْبا  ِن َع ، ُه َ ل ِكو ُم َو  ،اَب ِ رلا َ ل ِكآ  َم َّ ل َس َو  ِهْي َ ل َع ،ِهْي َد ِها َشَو ُه َبِتا َ كَو (at-Tirmîżi, 1998:50)
ُللها ى َّ ل َص  ِ ي ِب َّنلا ِن َع ،ُهْن َع ُللها َي ِض َر َة َرْيَرُه يِب َ أ  ْن َع
: َ لا َ ق  َم َّ ل َس َو  ِهْي َ لَع « ِتا َ قِبوُملا  َعْب َّسلا اوُبِن َ ت ْجا » ، : َ لا َ ق ؟ َّنُه ا َم َو ِ َّ للها َ لو ُس َر اَي :او ُ لا َ ق « ِللهاِب ُك ْر ِ شلا ، ، ِ قَحلاِب ا َّ لِإ ُللها  َم َّر َح ي ِت َّ لا  ِس ْ فَّنلا ُ لْت َ ق َو ، ُر ْح ِ سلا َو
َم ْوَي  ي ِ ل َوَّتلا َو  ، ِميِتَيلا  ِلا َم ُ ل ْ ك َ أ َو  ،اَب ِ رلا ُ ل ْ ك َ أ َو
ِتاَن ِم ْؤ ُملا  ِتاَن َص ْح ُملا ُ ف ْ ذ َ ق َو  ، ِف ْح َّزلا ِت َ ال ِفا َغلا » (al-Bukhâriy, 1422 H:10)
Kedua : hadis yang memaknai riba dalam  pengertian  segala  perbuatan haram  (riba  dalam  arti  kiasan).  Di antara  hadis  yang  masuk  dalam kategori ini adalah:
َم َّ ل َس َو  ِهْي َ ل َع  ُللها ى َّ ل َص  ِ ي ِب َّنلا ِن َع ،ِ َّللها  ِدْب َع  ْن َع : َ لا َ ق « ْي ِم ا َه ُر َسْي َ أ ،اًباَب َ نو ُع ْب َس َو ٌة َ ثا َ ل َ ث اَب ِ رلا ُ ل ْ ن َ أ ُض ْر ِع  اَب ِ رلا  ى َب ْر َ أ َّ ن ِإ َو  ،ُه َّم ُ أ ُ ل ُج َّرلا  َح ِك ْنَي ِمِل ْس ُم ْ لا  ِل ُج َّرلا » ى َ ل َع  ٌحي ِح َص ٌ ثي ِد َح  ا َ ذ َه ا  ِط ْر َش ا َج ِ ر َخ ُي ْمَلَو ِن ْي َخْي َّشل ُه (an-Naisâbûriy, 1990: 43) ُللها ى َّ ل َص  ِللها ُ لو ُس َر َ لا َ ق : َ لا َ ق  َة َما َم ُ أ يِب َ أ  ْن َع ِهْي َ ل َع ى َد ْه َ أ َ ف ،ًة َعا َ ف َش  ٍد َح َ أ ِل  َع َ ف َش  ْن َم " :َم َّ ل َس َو " اَب ِ رلا  َن ِم ا ًمي ِظ َع اًباَب ىَت َ أ  ْد َ ق َ ف ،ا َه َ لِب َ ق َ ف ًةَّيِد َه ُه َ ل
. (as-Syaibâniy, 2001: 558).
Ketiga : hadis  yang melarang riba Jahiliyyah.  Di  antara  hadis  yang menjelaskan masalah ini adalah:
ُت ْع ِم َس : َ لا َ ق ، ِهيِب َ أ  ْن َع ،و ٍر ْم َع ِن ْب  َناَمْيَل ُس  ْن َع
ِة َّج َح  يِف  َم َّ ل َس َو  ِهْي َ ل َع  ُللها  ى َّ ل َص  ِ َّ للها َ لو ُس َر : ُ لو ُ قَي  ِعا َد َو ْ لا « ْ لا اَب ِر  ْن ِم اًب ِر َّ ل ُ ك َّ ن ِإ ا َ ل َ أ ِل ِها َج ِةَّي ْم ُ ك َ ل  ، ٌعو ُض ْو َم ، َ نو ُم ِل ْظ َت اَل ،ْمُكِلاَوْم َ أ  ُسو ُء ُر ا َ ل َو َ نو ُم َ ل ْظُت . (as-Sijistâniy, t.th: 244)
اَناَب ِر  ُع َض َ أ اًب ِر ُ ل َّو َ أ َو ، ٌعو ُض ْو َم ِةَّيِل ِها َجْلا اَب ِر َو . . .
ه ُّ ل ُ ك  ٌعو ُض ْو َم ُهَّنِإ َ ف ، ِبِل َّ ط ُم ْ لا  ِدْب َع ِن ْب  ِساَّبَع اَب ِر
(an-Naisâbûriy, t.th: 886).
Keempat : hadis  yang  melarang riba jual beli (riba khafi).
: َ لا َ ق َ ف  ، َما َ ق َ ف  ، ِت ِما َّصلا  َنْب  َة َداَب ُع  َغَلَبَف :َم َّ ل َس َو  ِهْي َ ل َع  ُللها ى َّ ل َص  ِللها َ لو ُس َر  ُت ْع ِم َس ي ِ نِإ «
ِة َّض ِف ْ لا َو  ، ِب َه َّذلاِب  ِبَهَّذلا  ِعْيَب  ْنَع    َهْٰنَي ْمَّتلا َو ، ِري ِع َّ شلاِب  ِري ِع َّ شلا َو ، ِ ر ُبْلاِب ِ رُب ْ لا َو ، ِة َّض ِف ْ لاِب ِر َو َسِب  ًءا َو َس  ا َّ ل ِإ  ، ِح ْ ل ِم ْ لاِب  ِح ْ ل ِم ْ لا َو  ، ِر ْم َّتلاِب ا ، ٍء ىَب ْر َ أ  ْد َ ق َ ف ، َدا َد ْزا  ِو َ أ ، َدا َز  ْن َم َ ف ، ٍنْي َعِب اًنْي َع » ( an-Naisâbûriy, t.th: 1210).
3) Riba dalam Pandangan
Fuqahâ`
Secara  garis  besar,  interpretasi ulama fiqh mengenai terminologi riba terbagi  menjadi  dua,  dalam  arti  kata benda dan dalam arti kata kerja. Dalam arti kata benda, yang dimaksud dengan riba  adalah  suatu  tambahan  atau kelebihan  yang  diperoleh  salah  satu pihak.  Sedangkan  dalam  arti  kata kerja, riba berarti perbuatan melakukan  riba.  Kesimpulan  ini sebagaimana  yang  pernah  disinggung oleh  Syamsul  Anwar.  Menurutnya, dasar interpretasi ulama yang mengakibatkan
terbaginya terminologi  riba  ialah  karena  ayat yang membicarakan
riba mengindikasikan  atas  dua  makna. Kata  riba  dalam  ayat  130  surat  Ali Imran  [3]  yang  berbunyi “Janganlah kamu  makan  riba” mengindikasikan bahwa  yang  dimaksud  dengan  riba dalam ayat  tersebut  adalah dalam arti
kata  benda,  yaitu  tambahan  atas jumlah yang dibayarkan dalam hutang-piutang, serta kelebihan dalam tukar  menukar  benda  ribawi  dalam akad jual beli. Sedangkan pengerti riba yang  menunjukkan  kata  kerja  terlihat dalam firman Allah
“Dan  Allah  menghalalkan  jual  beli dan mengharamkan riba”.
Kata  kerja  yang  dimaksud  adalah suatu  perbuatan  yang  di  dalamnya terjadi  pengambilan  tambahan  atas jumlah  yang  dibayarkan  dalam  utang piutang  atau  peminjaman,  atau  juga memberikan  kelebihan  suatu  jumlah yang  tidak  ada  imbalannya  dalam tukar menukar barang ribawi (Anwar, 2007: 102).
Dengan  mengetahui  dua  makna riba  yang  dimunculkan  dari  ayat  Al- Qur`an  di  atas, maka selanjutnya kita dapat  menilai  bagaimana  pendapat ulama mazhab mengenai maksud riba. Menurut  as-Sarkhasiy  (1993:  109), salah  satu  pengikut  mazhab  H{anafi tersebut  menyampaikan  pengertian riba menurut istilah syara‘ dengan:
ِعْيَب ْ لا يِف  ِطو ُر ْشَمْلا  ِضَو ِع ْ لا  ْن َع ي ِلا َخْلا  ُل ْضَفْلا
( suatu  kelebihan  yang  tidak  ada imbalannya  yang  disyaratkan  dalam jual beli .)
Pengertian  riba  yang  ajukan  oleh al-Sarkhasiy  lebih  mengarah  pada pengertian dalam arti kata benda sebab
yang ia maksud dengan riba ada suatu tambahan, bukan perbuatan pengambilan tambahan.
Di  antara  ulama  mazhab  maliki yang  ikut  berkomentar  tentang  riba adalah Ibn Rusyd (2004: 166). Dalam kitabnya  ia  mengilustrasikan  praktik riba dengan mengatakan:
ى َ ل َع  َريِنا َنَد َة َر َش َع ي ِن ِط ْع َ أ : ٍل ُج َرِل ٌ ل ُج َر َ لو ُ قَي ْ ن َ أ ا َه َ ف ْع ِض ا َ ذ َ ك  ِة َّدُم ى َ ل ِإ َكَل  َعَفْد َ أ ْ ن َ أ ( seseorang  berkata  kepada  orang lain: berikan aku 10 dinar, maka akan aku  kembalikan  pada  waktu  tertentu dengan kelipatannya ).
Dalam  ilustrasi  tersebut,  terlihat bahwa kalau ibn Rusyd memaknai riba dalam arti kata kerja karena memperlihatkan suatu proses traksaksi yang  di  dalamnya  mempersyaratkan munculnya lipat ganda uang pokok.
Menurut  ulama  mazhab  Syafi‘i yang  dalam  hal  ini  diwakili  oleh Zakariyâ  al-Anṣâriy  (w.  926  H),  riba secara  istilah  syara’  diterjemahkan dengan:
ِم ْو ُ ل ْع َم رْي َ غ  ٍ ص ْو ُصْخ َ م  ٍ ض َو ِع ى َ ل َع  ٌد ْ ق َع ِل ُ ثاَمَّتلا يِف  ٍرْي ِخْْ ْ أَت  َع َم  ْو َ أ  ِد ْ ق َع ْ لا َ ة َ لا َح  ِعْر َّ شلا  ِراَي ْع ِم يِف .اَم ِه ِد َح َ أ  ْو َ أ  ِنْي َ ل َد َب ْ لا
( melakukan suatu transaksi atas objek tertentu, namun tidak diketahui kesamaan  menurut  syara`  pada  saat terjadi  akad,  atau  dengan  menunda penyerahan  kedua  atau  salah  satu obyek ) (al-Anṣâriy, 1994: 190).
Pendapat  di  ini  mengindikasikan bahwa  riba  yang  maksudkan  adalah riba  dalam  arti  kata  kerja  karena  di dalam pernyataan tersebut terkandung unsur  tukar  menukar  barang  namun tidak  ada  kesamaan  ukuran  menurut syara`  pada  waktu  akad  atau  terjadi penundaan  penyerahan.  Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah (dalam Anwar,  2007:  104),  salah  satu  ulama mazhab Hanbali yang bergelar syaikh al-Islâm sebagaimana yang disitir oleh Syamsul Anwar, ia mengatakan bahwa kata  “riba”  meliputi  pengertian ribâ al-faḍl (riba kelebihan), ribâ al-nasâ’
(riba penundaan), dan riba kredit yang mendatangkan  keuntungan  (memberi bunga).  Riba  yang  dimaksudkan  oleh Ibn Taimiyyah lebih menitik beratkan pada riba dalam arti kata benda.
Melihat  dari  uraian  yang  telah disampaikan  oleh  para  ulama  fiqh, menurut  Syamsul  Anwar  (2007:  105) secara  garis  besar  riba  dibedakan menjadi dua bagian, yaitu a) Riba  hutang  piutang  ( ribâ  al- duyûn ),  dan  terkadang  diistilahkan dengan  riba  kredit  ( ribâ  al-qarḍ ),
riba Jahiliyyah, riba nasiah, atau riba Al-Qur`an  karena  keharamannya dinyatakan  secara  tegas  oleh  Al- Qur`an secara langsung.
b) Riba  jual  beli  ( riba  al-buyû‘ ),  dan pelarangannya hanya ditegaskan di
dalam  hadis  Nabi  saw  saja.  Riba yang  masuk  dalam  kategori  ini dibedakan  menjadi  dua  macam, yaitu; Riba kelebihan ( ribâ al-faḍl ), dan  Riba  penangguhan  ( ribâ  al- nasâ` ).
Dari  kategori  riba  di  atas,  maka secara  keseluruhan  tipologi  riba terbagi menjadi tiga macam, yakni riba hutang  piutang  atau ribâ  al-nasî`ah , riba  kelebihan  atau ribâ  al-faḍl ,  dan riba penangguhan atau ribâ al-nasâ` .
4) Hikmah Larangan Riba
Ketika agama melarang pemeluknya  melakukan  sesuatu,  itu bukan  karena  tanpa  adanya  alasan. Dengan kata lain, apa yang oleh agama itu  dilarang,  tentu  selalu  akan  ada hikmahnya  di  balik  semuanya.  Tidak terkecuali  dalam  masalah  riba,  sudah barang  tentu  ada  hikmah  yang  bisa dipetik  dan  dapat  dijadikan  sebagai ibrah bagi  kita.  Menurut  Muḣammad Abû Syahbah (1996: 51), hikmah yang dapat  dicapai  dari  pelarangan  Islam terhadap  riba  sekurang-kurangnya karena tiga faktor, yaitu;
a) Faktor moral, di mana riba menurut semua  orang  dan  bahkan  semua agama  samawi  adalah  perbuatan yang tercela. Oleh karena itu, Islam lebih menganjurkan untuk meminjamkan  modal  secara  suka
rela ( qarḍ al-ḣasan ) bagi seseorang yang  memang  ingin  menampilkan atau  menghiasi  dirinya  dengan akhlak yang mulia.
b) Faktor  sosial.  Sebagai  makhluk sosial, manusia hidup hingga detik ini tidak bisa tidak akan melibatkan orang  lain.  Itu  sebabnya  Islam sangat  menjunjung  tinggi  ukhwah Islamiyyah,  kasih  sayang,  dan saling  tolong  menolong  dalam kebaikan,  bukan  justru  malah menzalimi  dan  mengeksploitasi sesama saudara.
c) Faktor  ekonomi.  Kehadiran  riba dalam  suatu  kontrak  ternyata  juga dapat  menimbulkan  dampak  yang cukup serius dalam sektor ekonomi.
Terbukti, adanya riba dapat menghambat kelancaran suatu
perdagangan,  perindustrian,  atau bahkan pertanian. Untuk
melancarkan  kegiatan  di  sektor
ekonomi,  tentu  hal-hal  yang  pada akhirnya dapat
menjadi penghambat harus dihapuskan.

## 2. Bunga dan Problematikanya
Menurut  beberapa  kamus,  istilah “bunga” yang biasa banyak dijumpai di dunia perbankan konvensional diartikan
dengan “imbalan jasa untuk
penggunaan  uang  atau  modal  yang dibayar pada waktu tertentu
berdasarkan ketentuan atau kesepakatan, umumnya dinyatakan sebagai  persentase  dari  modal  pokok (Tim  Balai  Pustaka,  1995:  156). Menurut Ali Riza Gul (2008: 1), dalam bahasa  Inggris  ada  dua  istilah  yang biasa  dipakai  untuk  menunjukkan bunga, yaitu interest dan usury. Namun istilah  yang  lebih  mendekati  bunga adalah interest, bukan usury. Menurut Joseph  Persky,  Bunga  atau interest didefinisikan  sebagai  harga  sewa  uang (the  rental  price  of  money) (Joseph Persky, 2007: 227).
Di sisi lain, dalam bahasa Arab juga dikenal  dua  istilah  yang  juga  cukup problematis.  Dalam  masalah  ini,  Ali Riza Gul mengatakan:
In the same way, there are two words in contemporary Arabic; one of them is  ribâ  and  the  other  is  fâidah.  But while  ribâ  is  a  religious  concept, fâidah  is  an  economical  term belonging  to  modern  ages  like interest.
(Di samping itu, ada dua term yang juga bisa ditemui dalam istilah Arab kontemporer;  salah  satunya  adalah ribâ dan  yang  lain  adalah fâidah. Akan  tetapi  istilah  riba  lebih mengarah  pada  istilah  religinya, sementara fâidah lebih kepada istilah ekonomi  yang  muncul  pada  zaman modern sebagaimana istilah interest ) (Ali Riza Gul, 2008: 1).
Melihat  pernyataan  di  atas,  kita dapat  menyimpulkan  bahwa interest lebih mendekati kepada bunga (fâidah) sedangkan usury lebih  mendekati
kepada ribâ .  Jadi,  perbedaan  antara interest dan usury hanya  terletak  pada tingkat  jumlah  uang  yang  dikenakan kepada  peminjam,  di  mana usury melebih  suku  bunga  yang  sah.  Dengan kata  lain,  bunga  yang  dikenakan  pada peminjam  amatlah  tinggi.  Walaupun demikian,  Syamsul  Anwar  menolak untuk  membedakan  antara interest maupun usury. Sebab  dalam  sejarah umat  Islam,  baik fuqahâ’,  mufassir.
Ataupun muhaddis\ dalam  literature mereka tidak membeda-bedakan antara riba  yang  sedikit  ataupun  riba  yang banyak.  Dengan  bersandar  pada  surat al-Baqarah [2]: 279 “… dan jika kamu bertaubat  (dari  pengambilan  riba), maka  bagimu  pokok  hartamu,  kamu tidak  menzalimi  dan  tidak  pula dizalimi…”. Dengan  dasar  ayat  ini, berarti riba merupakan setiap tambahan, berapa pun jumlahnya (besar atau kecil) yang  dikenakan  atas  pokok  modal (Anwar, 2007:117).
Istilah  “bunga”  sampai  saat  ini masih  tetap  menjadi buah  bibir di kalangan  para  ahli  hukum  Islam. Pasalnya,  para  ahli  hukum  akibat polemik  bunga  terpecah  menjadi  dua kelompok, kelompok pertama memandang  bahwa  bunga  itu  tidaklah sama  dengan  riba  sehingga  hukumnya tidak  haram,  sedangkan  kelompok  lain lebih ekstrim dalam memandang bunga,
yakni  mutlak  haram  karena  sejatinya tidak  ada  bedanya  dengan  riba  yang diharamkan.
3. Riba dan Bunga dalam

## Perspektif Syari’ah
Perdebatan yang terjadi antar pakar hukum  Islam  dan  para  ulama  ternyata tidak  berhenti  pada  bagaimana  hukum riba baik dalam arti kata benda maupun kata  kerja,  dan  juga  status  dari  bunga bank.  Masalah  riba  ataupun  bunga tampaknya  menurut  sebagian  dapat berimplikasi  pada  status  kontrak  yang telah  dibentuk  oleh  kedua  belah  pihak. Keberadaan  riba  atau  bunga  dapat berpengaruh  terhadap  keabsahan  suatu kontrak.  Bagi  orang  yang  memandang bahwa  keabsahan  suatu  kontrak  hanya terbatas  pada  pemenuhan  atas  syarat maupun rukun suatu kontrak, tentu tidak menjadi  masalah  walaupun  dalam kontrak  tersebut  terdapat  unsur  riba  di dalamnya.  Hanya  unsur  ribalah  yang diharamkan, namun kontrak yang dibuat secara keseluruhan tetap dikatakan sah.
Pada  dasarnya,  hal  yang  paling fundamental dalam sebuah akad adalah terpenuhinya  syarat  dan  rukun  akad. Oleh  sebab  itu,  ketika  salah  satu  dari dua  hal  yang  menjadi  fundamental dalam akad tidak terpenuhi, maka ulama menganggap bahwa akad yang dilakukan  menjadi  tidak  sah.  Dalam fiqh  klasik,  rukun  itu  sekurang-
kurangnya terdiri dari tiga hal. Pendapat demikian  pernah  dinyatakan  oleh Menurut  al-Ghazâli  (1417h:  8)  dalam kitabnya yang berbunyi:
ُد ِقا َع ْ لا  ٌة َ ثا َ ل َ ث  َي ِه َو  ِعْيَب ْ لا  ِنا َ كْر َ أ يِف ُ ل َّو َ أ ْ لا  ُبا َب ْ لا َّدُب ا َ ل َ ف  ِد ْ ق َع ْ لا ُة َغ ْي ِص َو ِهْي َ ل َع ُد ْو ُ ق ْع َم ْ لا َو ا َهْن ِم ِدو ُج ُول ِد ْ ق َع ْ لا  ِة َر ْو ُص
“ Bab  yang  pertama  ialah  mengenai rukun  suatu  kontrak  (jual-beli).  Rukun suatu  kontrak  itu  ada  tiga,  1)  al-‘âqid (orang  yang  berakad),  2)  al-ma‘qûd ‘alaih  (objek  akad)  atau  juga  dikenal dengan  istilah  al-mabî‘  (barang  yang dijual belikan), 3) al-ṣîghat (pernyataan kehendak  para  pihak).  Ketiga  rukun tersebut  harus  dipenuhi  dalam  rangka membentuk suatu akad .”
Namun menurut fiqh kontemporer, jumlah  rukun  akad  mendapat  suatu tambahan,  yaitu al-maqṣad  al-aṣliy  li al-‘aqdi (tujuan  asal  dari  suatu  akad)
(az-Zuḣailiy,  t.th:  3076).  Pendapat  ini sebagaimana  yang  disampaikan  oleh Wahbah al-Zuḣailiy. Dengan demikian, rukun  yang  membentuk  suatu  akad berjumlah empat. Sedangkan dari aspek syarat suatu akad, setidaknya dibedakan menjadi  empat  macam,  1) syurûṭ  al- in‘iqâd (syarat  terbentuknya  akad),  2) syurûṭ  al-ṣiḣḣah (syarat  keabsahan akad),  3) syurûṭ  al-nafâdz (syarat berlakunya  akibat  hukum  akad),  4) syurûṭ  al-luzûm (syarat  mengikatnya akad) (Anwar, 2010: 95).
Seperti  penjelasan  sebelumnya, penetapan riba atau bunga dalam sebuah
kontrak  oleh  ulama  dipandang  sebagai sesuatu  yang  dapat  mendatangkan masalah.  Masalah  yang  dimaksud adalah  tidak  dianggap  telah  terjadi kontrak menurut syara’ sekalipun secara lahiriyah memang telah terjalin kontrak seperti ungkapan wujûduhu ka‘adamihi (adanya  kontrak  seperti  tidak  adanya kontrak).  Salah  satu  alasan  yang mengakibatkan kontrak tersebut dinyatakan tidak pernah terjadi menurut syara’  karena  dalam  kontrak  tersebut telah  dimasuki  unsur  batil,  yaitu  riba atau  bunga  (Abû  al-H{asan  Alî  al- Wâḣidiy, 1994:38).  Pendapat  semacam ini  juga  pernah  dikemukakan  oleh Veithzal  Rivai  dkk  dalam  bukunya dengan mengatakan:
“ Keterlibatan  riba  dalam  sebuah kontrak bisnis, akan berakibat bisnis tersebut  tidak  sah  (batil).  Kontrak bisnis  yang  batil  dipandang  tidak pernah  terjadi  menurut  syariah Islam,  sehingga  tidak  mempunyai akibat hukum sama sekali, meskipun secara  materiil  pernah  terjadi ” (Riva’i dkk, 2012: 97).
Kehadiran  riba  atau  bunga  dalam suatu  akad  atau  kontrak  tampaknya dipandang  cukup  serius  pengaruhnya oleh banyak pakar hukum. Adanya riba atau bunga ternyata mampu menggugurkan salah satu macam syarat yang  ada  dalam  akad,  yaitu syurûṭ  al- ṣiḣḣah (syarat  keabsahan akad). Syarat sah akad yang telah tercederai oleh riba
atau bunga adalah dari sisi objek akad. Seperti  yang  dikatakan  oleh  Syamsul Anwar (2010: 95), di antara syarat suatu obyek akad adalah dapat ditransaksikan, sehingga obyek harus memiliki kualifikasi  penyempurna,  yaitu  harus bebas  dari  syarat  fasid  dan  bagi  akad atas  beban  harus  bebas  dari  riba. Kebatilan  atau  kefasidan  yang  terjadi dalam  suatu  akad  mengakibatkan  tidak terjadinya naql  al-milkiyyah (tidak terjadinya  pemindahan  kepemilikan). Oleh  sebab  itu,  barang  yang  sudah diterima  oleh  pembeli  ( mabî‘ )  harus dikembalikan  kepada  pihak  penjual karena  status  barang  tersebut  masih milik  sah  penjual  dan  pembeli  belum boleh  memilikinya  menurut  syara‘. Begitu pula dengan pihak penjual, uang
yang  telah  dibayarkan  ( ṡaman) oleh pembeli  belum  dapat  ia  pergunakan karena statusnya masih milik pembeli.
Untuk  menghindari  tidak  sahnya suatu  akad  atau  tidak  terjadinya pemindahan  kepemilikan,  maka  jalan keluar satu-satunya
adalah meninggalkan dan bahkan harus menjauhkan  diri  dari  riba  atau  bunga sebagaimana yang telah diserukan oleh Al-Qur`an  surat  al-Baqarah  [2]:  278 yang  artinya: Hai  orang-orang  yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan  sisa  Riba  (yang  belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Keharusan meninggalkan riba, berarti mengharuskan pula untuk beralih  ke  akad  atau  kontrak  yang memang benar-benar dilegalkan Bunga Bagi Hasil 1. Penentuan  bunga  dibuat  pada  waktu akad dengan asumsi usaha akan selalu menghasilkan keuntungan
2. Besarnya  persentase  didasarkan  pada jumlah dana/ modal yang dipinjamkan
3. Bunga  dapat  mengambang/variable, dan  besarannya  naik  turun  sesuai dengan  naik  turunnya  bunga  patokan atau kondisi ekonomi
4. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah usaha  yang  dijalankan  peminjam untung ataukah rugi
5. Jumlah  pembayaran  bunga  tidak meningkat walaupun keuntungan naik berlipat ganda
6. Eksistensi  bunga  diragukan  dan bahkan dikecam oleh semua agama 1. Penentuan  besarnya  rasio/nisbah  bagi hasil  disepakai  pada  waktu  akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi 2. Besarnya  rasio  bagi  hasil  didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh 3. Rasio  bagi  hasil  tetap  tidak  berubah selama  akad  masih  berlaku,  kecuali diubah atas kesepakatan bersama
4. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha  yang  dijalankan.  Ketika  usaha merugi,  kerugian  akan  ditanggung bersama
5. Jumlah  pembagian  laba  meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan
6. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil
Tabel 1. Perbedaan Bunga dan bagi hasil (Sumber: Ascarya, 2010)
menurut  syariah.  Legalitas  kontrak menurut syara’ tentu tidak terlepas dari harus  terpenuhinya  rukun  maupun syarat kontrak.
Sebenarnya,  fiqh  juga  telah  sedari awal  telah  menyiapkan  model-model akad  yang  sesuai  dengan  prinsip syariah. Bila kita melihat literatur fiqh, ada  sejumlah  akad  yang  barang  tentu bebas dari riba atau bunga dan lebih adil karena  menganut  sistem  bagi  hasil seperti muḍârabah,  musyârakah, atau yang lain di mana keuntungan maupun kerugian  dibagi  dengan  proporsional. Berikut ini adalah tabel yang membandingkan  antara  sistem  bunga dan bagi hasil (Ascarya, 2010:3)

## C. SIMPULAN
Praktik riba sebenarnya sudah berjalan  cukup  lama  bahkan  sebelum Islam muncul. Terbukti Al-Qur`an secara lansung  telah  menegur  dan  bahkan melarang  praktik  tersebut.  Al-Qur`an memang tidak secara langsung mengharamkan  riba,  namun  larangan tersebut  terjadi  dengan  cara  bertahap hingga  empat  kali.  Begitu  pula  dengan hadits yang mengecam keras praktik riba. Kandungan  yang  ada  dalam  beberapa hadits  dapat  diklasifikasikan  menjadi
empat,  yakni  memandang  riba  sebagai suatu dosa besar, perbuatan yang haram, larangan  terhadap  riba  Jahiliyyah,  dan riba  jual  beli.  Riba  menurut  pandangan para  ahli  hukum  Islam  ( fuqaha) pada dasarnya  dapat  dipahami  dengan  dua makna,  riba  dalam  arti  kata  benda  dan riba  dalam  arti  kata  kerja.  Sedangkan macam-macam  riba  dapat  dibedakan menjadi  dua  bagian,  riba  utang  piutang dan  riba  jual  beli.  Semua  bentuk  riba dilarang dalam agama. Beberapa dekade terakhir, kaum muslim dunia digegerkan dengan  munculnya  bunga.  Oleh  karena itu  mereka  menghukuminya  dengan haram  karena  tidak  berbeda  dengan  riba yang dilarang. Namun ada pula kalangan yang  menolak  pendapat  tersebut  karena mereka  beranggapan  bahwa  riba  dan bunga adalah berbeda. Dengan munculnya  riba  atau  bunga  dalam  suatu kontrak,  ternyata  dapat  berimplikasi terhadap  status  kontrak  yang  buat. Bahkan  ada  yang  menyatakan  bahwa kontrak yang dibuat apabila di dalamnya terkandung  unsur  riba,  maka  menurut syara`  dipandang  tidak  pernah  terjalin kontrak  sebab  kontrak  tersebut  tidak memenuhi syarat sah suatu akad. []
***

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Anṣâriy,  Zakariyâ  ibn  Muḣammad ibn Aḣmad ibn Zakariyâ. 1994. Fatḣ al-Wahhab  bi  Syaḣ  Manhâj  aṭ- Ṭullâb. t.t: Dâr al-Fikr. Juz 1.
Al-Bukhâriy,  Muḣammad  ibn  Ismâ‘il Abû  ‘Abdullâh.  1422  H. Ṣaḣîh  al- Bukhâriy. Cet.  1.  t.t:  Dâr  Ṭûq  an- Najâh. Juz 4.
Al-Ghazâliy,  Abû  Hâmid  Muḣammad ibn  Muḣammad  al-Ṭûsiy.  1417. al- Wasîṭ  fi  al-Mażhab. Kairo:  Dâr  al- Salâm. Juz. 3.
Al-Jum‘ah,  Alî  ibn  Muḣammad.  2000. Mu‘jam al-Muṣṭalahâh al- Iqtiṣâdiyyah wa al-Islâmiyyah.
Riyâḍ: Maktabat al-‘Abîkân.
Al-Madaniy, Mâlik ibn Anas ibn ‘Amir al-Aṣbahiy.  1985. Muwaṭṭa’  al- Imâm  Mâlik. Beirut:  Dâr  Iḣyâ’  at- Turâts al-‘Arabiy. Juz 2.
Al-Naisâbûriy, Abû Abdullâh al-Hâkim. 1990. al-Mustadrak ‘alâ  al- Ṣaḣîḣain. Cet.1 . Beirut:  Dâr  al- Kutub al-‘Ilmiyyah. Juz 2.
Al-Naisâbûriy, Muslim Abû al-Hasan al- Qasyîriy.  T.th. al-Musnad  al-Ṣaḣîḣ al-Mukhtaṣar  bi  Naql  al-‘Adli  ‘an al-‘Adli  ilâ  Rasûlillâh. Beirut:  Dâr Ih{yâ’ al-Turâts al-‘Arabiy. Juz 2.
Al-Ṣâbûniy,  Muḣammad  Ali.  2007.
Rawâ’i‘ al-Bayân fi Tafsîr Ayât al- Aḣkâm min al-Qur’ân. Juz 1. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah.
Al-Sarkhasiy,  Muḣammad  ibn  Aḣmad ibn  Abî  Sahl  Syams  al-A’immah. 1993. al-Mabsûṭ. Beirut:  Dâr  al- Ma‘rifah. Juz 12.
Al-Sijistâniy, Abû Dawud Sulaimân ibn al-Asy’ats. T.th. Sunan Abî Dâwud. Beirut:  al-Maktabah  al-‘Aṣriyyah. Juz 3.
Al-Syaibâniy, Abû Abdullâh Aḣmad ibn Muḣammad  ibn  Hanbal  ibn  Hilâl ibn  Asad.  2001. Musnad  al-Imâm Aḣmad  ibn  Hanbal. Cet  1.  t.t: Muassisat al-Risâlah. Juz 36.
Al-Syarbâṣiy, Aḣmad. 1981. al-Mu‘jam al-Iqtiṣâdiy  al-Islâmiy .  t.t:  Dâr  al- Jail.
Al-Tirmîżi,  Muḣammad  ibn  ‘Isa  ibn Saurah  ibn  Mûsâ  ibn  al-Ḍaḣak.
1998. al-Jâmi‘ al-Kabîr. Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmiy. Juz 2.
al-Wâḣidiy, Abû al-Hasan Alî. 1994. al- Wasîṭ  fi  Tafsîr  al-Qur’ân  al-Majîd. Beirut:  Dâr  al-Kutub  al-‘Ilmiyyah. Juz 2.
Anwar,  Syamsul.  2007. Studi  Hukum Islam  Kontemporer. Jakarta:  RM Books.
Anwar, Syamsul. 2010. Hukum Perjanjian  Syariah:  Studi  tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat.
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Ascarya.  2008. Akad  &  Produk  Bank Syariah. Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada.
Gul,  Ali  Riza.  2008. Ribâ  (Usury) Prohibition in the Qur’ân in Term of its  Historical  Context (Frankfurt: Universität Frankfurt am Main. No. 116.
Ibn  Rusyd,  Abû  al-Walîd  Muḣammad ibn  Aḣmad.  2004. Bidâyat  al- Mujtahid  wa  Nihâyat  al-Muqtaṣid.
Kairo: Dâr al-Hadîs. Juz 3.
Persky,  Joseph.  2007. Retrospectives From Usury To Interest. Journal of Economic Perspectives. Volume 21. Number 1. Winter.
Riva’i,  Veithzal,  dkk.  2012. Islamic Business  and  Economic  Ethics. Jakarta: Bumi Aksara.
Syahbah, Muhammad Abû. 1996. Bayân min ‘Ulama’ Al-Azhâr fi Makkah al- Mukarramah li al-Raddi ‘ala Mufti Miṣr  Allażi  Abâḣa  al-Ribâ  wa Ma‘ahu H{ulûl li Musykilat al-Ribâ.
Kairo: Maktabat al-Sunnah.
Tim Balai Pustaka. 1995. Kamus Besar Bahasa  Indonesia. Cet.  2.  Jakarta: Balai Pustaka.