## DEGRADASI AKTA OTENTIK YANG TIDAK DILAKUKAN PENANDATANGANAN PARA PIHAK SECARA BERSAMA
Oleh
Dian Dharmayanti, Rr Asfarina Izazi Razan, Nahdlotul Fadilah Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia
Email : diandharmayanti@icloud.com
Abstract :  Notary  is  a  general  officer  authorized  to  create  an  authentic  deed  of  all  actions, agreements, and statutes required by the laws and/or regulations required by the interested to be expressed in  the deed Authentically, guaranteeing the certainty of  the date  of  the deed, storing the deed, giving Grosee, copies and quotations of the deed, all of them throughout the making of the deed were not also assigned or excluded to the other officers stipulated by the law. Thus, it is described in article 1 number 1 of Law No. 2 of 2014 concerning the amendment to law Number 30 year 2004 concerning the Notary Regulation (Hereinafter called UUJN). A notary public is a noble,  independent  and  high  integrity  position,  so  it  is  only  natural  to  take  all  actions  in  their position seriously referring to the laws and regulations and the code of ethics. The law actions of the  parties  as  described  in  the  notarial  deed  is  purely  wishes  of  the  parties  and  the  notary  is limited to providing law counseling related to the contents of the deed and the law actions of the parties, without imposing the will of the parties. party or in favor of one party. After the deed is made and then read out in front of the parties and witnesses, it must be signed when it is signed by all parties present and witnesses as well, it becomes one of the notary obligations stipulated in UUJN.
Keywords : Notary; Original Deed; Degradation Deed.
Abstrak :  Notaris  adalah  Pejabat  Umum  yang  berwenang  untuk  membuat  Akta  Otentik mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan  ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan perundang-undangan  dan/atau  yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk  dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee ,  salinan  dan  kutipan  akta,  semuanya  itu  sepanjang  pembuatan  akta-akta  itu  tidak  juga ditugaskan  atau  dikecualikan  kepada  pejabat  lain  yang  ditetapkan  oleh  Undang-Undang. Demikian telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Peraturan  Jabatan  Notaris (Selanjutnya disebut UUJN). Notaris adalah jabatan yang mulia, mandiri dan berintegritas tinggi, sudah  sewajarnya  melakukan  segala  tindakan  dalam  jabatannya  dengan  sungguh-sungguh berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik. Perbuatan hukum para pihak yang  dituangkan  pada  akta  notaris,  murni  kehendak  para  pihak  dan  notaris  hanya  sebatas memberikan  penyuluhan  hukum  terkait  dengan  isi  akta  maupun  perbuatan  hukum  para  pihak, tanpa  memaksa  kehendak  para  pihak  maupun  berpihak  pada  salah  satu  pihak.  Setelah  akta tersebut dibuat lalu dibacakan dihadapan para pihak dan saksi-saksi, harus saat itu juga ditanda tangani  oleh semua pihak  yang hadir dan juga saksi,  hal  tersebut  menjadi salah satu kewajiban notaris yang diatur dalam UUJN.
Kata Kunci : Notaris, Akta Otentik, Degradasi Akta.

## PENDAHULUAN
Notaris  adalah  Pejabat  Umum  yang berwenang  untuk  membuat  Akta  Otentik mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan ketetapan  yang  diharuskan  oleh  peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan  untuk dinyatakan  dalam  akta  otentik,  menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,  memberikan grosee ,  salinan  dan  kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta- akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang lain  yang  ditetapkan  oleh  Undang-undang. Demikian telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2014 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Peraturan Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN).
Jabatan  Notaris  kehadirannya  dikehendaki oleh  aturan  hukum  dengan  maksud  untuk membantu  dan  melayani  masyarakat  yang membutuhkan  alat  bukti  tertulis  yang  bersifat otentik  mengenai  keadaan,  peristiwa  atau perbutan  hukum. 1 Atas  dasar  jabatannya tersebut  sehingga  notaris  memiliki  kewajiban untuk  turut  memberikan  penyuluhan  hukum kepada  masyarakat  sebagai  wujud  pelayanan kepada masyarakat.
1 Habib Adjie (Selanjutnya disebut Habib Adji-I). (2008). Sanksi  Perdata  dan  Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai Pejabat Publik . Bandung: Refika Aditama, h. 32.
Kerena  kewenangannya  sebagai  pembuat akta  otentik,  setidaknya  akta  yang  dibuat  oleh ( door ) notaris ada dua bentuk, yaitu akta relaas atau  akta  berita  acara  dan  akta    pihak.  Akta relaas  merupakan  akta  yang  berisi  uraian notaris  yang  dilihat  dan  disaksikan  notaris sendiri  atas  permintaan  para  pihak,  agar tindakan  atau  perbuatan  para  pihak  yang dilakukan  dituangkan  ke  dalam  bentuk  akta notaris.  Akta  yang  dibuat  ( tenoverstaan ) dihadapan  notaris,  dalam  praktek  notaris disebut  akta  pihak,  yang  berisi  urian  atau keterangan  para  pihak  yang  diberikan  atau yang  diceritakan  di  hadapan  notaris.  Para pihak berkeinginan agar urian atau keterangannya  dituangkan  ke  dalam  bentuk akta notaris. 2
Pembuatan  akta  notaris  baik  akta  relaas maupun akta pihak pihak,  yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta notaris, yaitu  harus  ada  keinginan  atau  kehendak ( wilsvorming ) dan permintaan dan para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada,  maka  notaris  tidak  akan  membuat  akta yang  dimaksud.  Untuk  memenuhi  keinginan dan  permintaan  para  pihak,  notaris  dapat memberikan  saran  dengan  tetap  berpijak  pada aturan hukum. Ketika saran notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta notaris, meskipun  demikian  tetap  bahwa  hal  tersebut
2 Habib Adji (Selanjutnya disebut Habib Adji-II). (2011). Kebatalan  dan  Pembatalan  Akta  Notaris .  Bandung:  Refika Aditama, h. 10.
merupakan  keinginan  dan  permintaan  para pihak,  bukan  saran  atau  pendapat  notaris  atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan notaris. 3
UUJN  telah  jelas  mengatur  mengenai wewenang  jabatan  Notaris,  namun  dalam jabatan  pejabat  umum  notaris  bukanlah  satu- satunya jabatan yang disandang pejabat umum untuk  membuat  alat  bukti  otentik  (akta). Dalam  pembuatan  akta  di  bidang  pertanahan dikerjakan  oleh  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah, sedangkan untuk membuat Akta risalah lelang dibuat  oleh  Pejabat  Lelang  kelas  II  yang semuanya  itu  mempunyai  dasar  aturan  dan pertanggung  jawaban  yang  berbeda  padahal sebenarnya  wewenang  tersebut  telah  ada  pada jabatan  notaris  dan  wewenang  tersebut  telah diatur secara jelas pada Pasal 15 UUJN. 4 Pasal 15  ayat  (1)  UUJN  memberikan  penjelasan tentang  kewenangan  notaris  dalam  membuat Akta  otentik  mengenai  semua  perbuatan, perjanjian,  dan  penetapan  yang  diharuskan oleh  peraturan  perundang-undangan  dan/atau yang  dikehendaki  oleh  yang  berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin  kepastian  tanggal  pembuatan  Akta, menyimpan Akta, memberikan  grosse, salinan dan  kutipan  Akta,  semuanya  itu  sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan  kepada  pejabat  lain  atau  orang
3 Ibid .
4 Artikel Jurnal: Fayakundia Putra Sufi, Rusdianto Sesung. (2017). “Pemisahan Jabatan Pejabat Umum Di Indonesia”. Jurnal Prespektif . 22(3), 192.
lain  yang  ditetapkan  oleh  undang-undang. Selain  kewenangan  sebagaimana  dimaksud pada Pasal  15 ayat  (1)  UUJN tersebut,  notaris juga berwenang dalam hal:
a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di bawah  tangan  dengan  mendaftar  dalam buku khusus;
b. membukukan  surat  di  bawah  tangan dengan mendaftar dalam buku  khusus;
c. membuat  kopi  dari  asli  surat  di  bawah tangan  berupa  salinan  yang  memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
f. membuat  Akta  yang  berkaitan  dengan pertanahan; atau
g. membuat Akta risalah lelang.
Kewajiban  notaris  telah  dijelaskan  dalam Pasal  16  ayat  (1)  sampai  dengan  ayat  (13) UUJN.  Selain  itu  notaris  juga  memiliki kewajiban  untuk  merahasiakan  isi  dari  akta kliennya  yang  telah  dibuat  oleh  notaris tersebut.  Dengan  demikian,  sesungguhnya kewajiban  merahasiakan  notaris  merupakan konsekuensi notaris sebagai profesi kepercayaan.  Kewajiban  kepercayaan  itu sesungguhnya  pula  bukan  hanya  untuk melindungi individu klien itu sendiri,
melainkan  juga  kepentingan  umum.  Maka jelaslah, bahwa perlindungan terhadap kepentingan  individu  (kepentingan  klien), selalu  mempunyai  kepentingan  umum  sebagai latar belakangnya 5 .
Dalam  melakukan  suatu  kewajiban  sebagai seorang  notaris,  notaris  juga  berpegang  teguh terhadap  kode  etik  yang  mengaturnya.  Fungsi dari etika setiap profesi dijadikan suatu pijakan dalam  melakukan  profesionalisme  antara dirinya  sebagai  notaris  dengan  kliennya.  Sifat mendasar  yang  terdapat  dalam  hubungan antara keduanya adalah sebagai berikut: 6
1. Batas-batas  hubungan  kesetaraan  antara klien dan profesional yang bersangkutan.
Batas-batas  hubungan  seorang  profesi melakukan tugas profesionalnya, memberikan  gambaran  kepada  publik sejauh  mana  profesional  itu  memberi pelayanan  terhadap  kliennya.  Penilaian publik  publik  terhadap  sebuah  profesi salah  satunya  dapat  dilakukan  melalui telaah  terhadap  kode  etiknya.  Penilaian ini  akan  menyimpulkan  sampai  sejauh mana sebuah profesi memiliki kepedulian  sosial  terhadap  masyarakat umum  yang  seharusnya  adalah  hal  yang utama;
5 Ghansham Anand. (2014). Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia . Sidoarjo: Zifatama Publisher, h. 136.
6 K.  Bartens.  (2011). Etika .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Utama, h. 24.
2. Standar  baku  evaluasi  yang  dipakai sebagai batasan minimal dalam pemberian jasa layanan profesi. Pemuatan  standar  baku  ini  menunjukan kualitas ilmiah sebuah profesi;
3. Pengembangan  jenjang  profesi,  dapat berupa  kajian  ilmiah  maupun  penelitian dan  publikasi  atau  penerbitan  lainnya. Ini  akan  menjadi  petunjuk  penilaian aktifitas  sampai  sejauh  mana  sebuah profesi  memiliki  wacana  pengembangan kajian terhadap bidang keilmuannya;
4. Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan oleh  profesi,  baik  bersifat  mandiri maupun kolegal;
5. Manajemen  pengelolaan  sebuah  profesi, baik bersifat mandiri kolegal;
6. Standar-standar untuk melakukan pelatihan.  Setiap  organisasi  profesi memberikan  persyaratan  minimal  dalam keanggotaan  maupun  dalam  kegiatan pelatihan tingkat lanjut selama seseorang tergabung dalam organisasi profesi.
Notaris  sebagai  profesi  yang  diatur  dengan kode etik sehingga menjadikan notaris sebagai suatu  profesi  yang  menjunjung  tinggi  nilai- nilai  profesionalisme.  Dalam  hubungannya dengan  klien  dia  tidak  hanya  menuangkan kehendak  para  pihak  dalam  suatu  akta,  tetapi juga  memiliki  kewajiban  untuk  memberikan penyuluhan  hukum  terkait  dengan  perbuatan hukum  para  pihak  yang  akan  dituangkan
dalam  akta  yang  dibuatnya.  Penyuluhan hukum  sehubungan  dengan  akta  yang  dibuat notaris  menjadi  kewajiban  baginya,  seperti yang dituangkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e  UUJN.  Setelah  pemenuhan  kewajiban  bagi notaris,  maka  notaris  berhak  mendapatkan honorarium  seperti  yang  telah  dijelaskan sebelumnya. Tetapi terkait dengan honorarium,  notaris  wajib  memberikan  jasa secara  cuma-cuma  bagi  masyarakat  yang kurang  mampu,  hal  tersebut  dijelaskan  dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN.
Hak  dan  kewajiban  yang  mengikat  antara notaris  dengan  kliennya  timbul  setelah penuangan  isi  akta  yang  dikehendaki  para pihak  dihadapan  notaris  yang  telah  dibacakan dan  ditandatangani  oleh  notaris,  para  pihak dan  saksi-saksi.  Hak  dan  kewajiban  tersebut harus  memiliki  porsi  yang  seimbang  untuk dijalankan  oleh  notaris  dan  kliennya.  Telah dijelaskan sebelumnya bahwa notaris memiliki kewajiban  untuk  merahasiakan  isi  akta kliennya  tersebut.  Namun  bukan  berarti sepenuhnya notaris akan merahasiakan isi akta tersebut.  Apabila  dibutuhkan  keterangan terkait  suatu  kebenaran,  misalnya  dibutuhkan sebagai pembuktian dalam persidangan.
Notaris  dapat  mengesampingkan  hal  tersebut demi  membuktikan  suatu  kebenaran,  yang mengharuskan  notaris  untuk  memberikan kesaksian 7 .  Tetapi  sebagai  upaya pro  justitia , maka  pemangginggilan  notaris  tersebut  harus
7 Ghansham Anand, Op. Cit., h. 136.
mendapatkan  persetujuan  Majelis  Pengawas Daerah,  sesuai  dengan  Pasal  66  ayat  (1) UUJN.
Seorang  Notaris  wajib  bertindak  jujur, seksama  dan  tidak  memihak.  Kejujuran merupakan  hal  yang  penting  karena  jika seorang  Notaris  bertindak  dengan  ketidak jujuran  maka  akan  banyak  kejadian  yang merugikan  klien  bahkan  akan  menurunkan ketidakpercayaan klien terhadap Notaris tersebut.  Keseksamaan  bertindak  merupakan salah satu hal yang juga harus selalu dilakukan seorang Notaris. 8
Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dalam Menjalankan Jabatannya Wajib:
a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri,  tidak  berpihak,  dan  menjaga kepentingan  pihak  yang  terkait  dalam perbuatan hukum;
b. membuat  Akta  dalam  bentuk  Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
c. melekatkan  surat  dan  dokumen  serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
d. mengeluarkan  Grosse  Akta,  Salinan Akta,  atau  Kutipan  Akta  berdasarkan Minuta Akta;
e. memberikan  pelayanan  sesuai  dengan ketentuan  dalam  Undang-Undang  ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
8 Ira  Koesoemawati  dan  Yunirman  Rijan.  (2009). Ke Notaris . Jakarta: Raih Asa Sukses, h. 41.
f. merahasiakan  segala  sesuatu  mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji  jabatan,  kecuali  undang- undang menentukan lain;
g. menjilid  Akta  yang  dibuatnya  dalam  1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak  lebih  dari  50  (lima  puluh)  Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam  satu  buku,  Akta  tersebut  dapat dijilid  menjadi  lebih dari satu  buku, dan mencatat  jumlah  Minuta  Akta,  bulan, dan  tahun  pembuatannya  pada  sampul setiap buku;
h. membuat  daftar  dari  Akta  protes terhadap  tidak  dibayar  atau  tidak diterimanya surat berharga;
i. membuat  daftar  Akta  yang  berkenaan dengan  wasiat  menurut  urutan  waktu pembuatan Akta setiap bulan;
j. mengirimkan  daftar  Akta  sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang  berkenaan  dengan  wasiat  ke  pusat daftar  wasiat  pada  kementerian  yang menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di  bidang  hukum  dalam  waktu  5  (lima) hari  pada  minggu  pertama  setiap  bulan berikutnya;
k. mencatat  dalam  repertorium  tanggal pengiriman  daftar  wasiat  pada  setiap akhir bulan;
l. mempunyai  cap  atau  stempel  yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya  dituliskan  nama,  jabatan, dan tempat kedudukan yang
bersangkutan; m. membacakan Akta di hadapan penghadap  dengan  dihadiri  oleh  paling sedikit  2  (dua)  orang  saksi,  atau  4 (empat)  orang  saksi  khusus  untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan  ditandatangani  pada  saat  itu  juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan n. menerima magang calon Notaris.
Akta otentik  yang dibuat oleh Notaris pada hakekatnya sesuai dengan apa yang diberitahukan  para  pihak  kepada  Notaris. Notaris  berkewajiban  untuk  memasukkan  ke dalam akta mengenai apa saja yang dikehendaki  para  pihak  dan  selanjutnya menuangkan  pernyataan  atau  keterangan  para pihak  tersebut  ke  dalam  akta  Notaris. Sedangkan tulisan di bawah tangan  atau biasa disebut  dengan  akta  dibawah  tangan  dibuat tidak  dibuat  dihadapan  Notaris  dan  dalam bentuk  yang  tidak  ditentukan  oleh  undang- undang serta tanpa adanya perantara berdasarkan ketentuan Pasal 1874 BW.
Akta  yang dibuat tanpa dihadiri oleh saksi- saksi,  padahal  di  dalam  akta  disebutkan  dan dinyatakan “dengan dihadiri oleh saksi-saksi.” Hal  tersebut  melanggar  Pasal  16  ayat  (1)
UUJN,  bahwa  Notaris  dalam  pembuatan  akta yang meliputi pembacaan dan penandatanganan  akta  harus  dihadiri  oleh  2 (dua)  orang  saksi  dan  penghadap.  Saksi-saksi dan  penghadap  tersebut  harus  menyaksikan Notaris  pada  waktu  membacakan  akta  dan turut  menandatangani  akta  setelah  Notaris selesai membacakan akta tersebut.
Demikian  juga  akta  yang  bersangkutan tidak  dibacakan  oleh  Notaris.  Hal  tersebut melanggar  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  UUJN, bahwa setiap akta Notaris sebelum ditandatangani harus dibacakan terlebih dahulu keseluruhannya  kepada  para  penghadap  dan saksi-saksi,  baik  itu  akta  pihak  maupun  akta pejabat.  Tetapi  jika  para  pihak  menghendaki untuk  akta  tersebut  tidak  dibacakan,  tidak menjadi masalah apabila diakhir akta disebutkan  dan  telah  ditanyakan  oleh  Para pihak, saksi-saksi dan notaris. Setelah dilakukan  pembacaan  akta,  akta  tersebut  juga harus  ditandatangani  oleh  para  pihak,  saksi- saksi  dan  Notaris.  Penandatangan  dari  suatu akta  tidak  dapat  dilakukan  pada  hari-hari lainnya.  Pembacaan  dan  penandatangan  akta merupakan suatu perbuatan yang tidak terbagi- bagi dengan perkataan lain, tidak diperkenankan  bahwa  penghadap  yang  satu menandatangani  pada  hari  ini  dan  penghadap lainnya pada hari esoknya.
Penjelasan UUJN menerangkan bahwa akta otentik  sebagai  bukti  terkuat  dan  terpenuh mempunyai  peranan  penting  dalam  hubungan
hukum  dalam  kehidupan  masyarakat.  Akta otentik  menentukan  secara  jelas  hak  dan kewajiban,  menjamin  kepastian  hukum  dan sekaligus  diharapkan  pula  dapat  dihindari terjadinya  sengketa.  Selanjutnya  dijelaskan, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta  otentik  tertentu  tidak  dikhususkan  bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik adayang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan  dalam  rangka  kepastian,  ketertiban atau  perlindungan  hukum.  Selain  akta  otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki  oleh  pihak  yang  berkepentingan untuk  memastikan  hak  dan  kewajiban  para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan  sekaligus  bagi  masyarakat secara  keseluruhan. 9 Dan  dengan  pembuatan akta  yang  dilakukan  oleh  para  pihak,  harus disaksikan  pula  oleh  para  saksi,  kerena  beban pembuktian  akta  tersebut  juga  terletak  pada pembacaan  dihadapan  para  pihak  dan  saksi dan penandatanganan setelah itu.
Apabila  tidak  dilakukan  pembacaan  dan penandatanganan  oleh  para  pihak  dan  saksi- saksi  maka  berpotensi  terjadi  tindak  pidana. Bisa  saja  dikemudian  hari  para  pihak  terjadi perselisihan  dan  tidak  mengakui  perbuatan
9 Andi  Prayitno.  (2015). Apa  dan  Siapa  Notaris  di Indonesia?. Surabaya: Perwira Media Nusantara, h. 50.
hukum yang telah mereka tuangan dalam akta, yang  menjadikan  salah  satu  pihak  mengalami kerugian.  Dan  notaris  telah  lalai  dengan  tidak melakukan  pembacaan  dan  penandatanganan oleh  para  pihak  dan  saksi-saksi.  Hal  tersebut akan menjadikan notaris turut bertanggungjawab karena kelalaiannya.

## PERUMUSAN MASALAH
1. Apakah  akta  otentik  tersebut  akan terdegradasi  apabila  tidak  dilakukan penandatanganan secara bersamaan?
2. Apakah  notaris  turut  bertanggungjawab apabila  akta  tersebut  dikemudian  hari mengalami  kerugian  akibat  tidak  ditanda tangani secara bersamaan?

## METODE PENELITIAN
Tipe  penelitian  yang  digunakan  untuk membahas  permasalahan  ini  adalah  yuridis normatif,  yaitu  penelitian  yang  didasarkan pada  peraturan  perundang-undangan  yang terkait  dengan  jabatan  notaris,  jabatan  PPAT, dan  segala  bentuk  kewenangan  notaris  dan pertanggungjawaban  notaris  atas  perbuatan hukum yang akan diwujudkan kedalam akta.
Pendekatan  pertama  dalam  penelitian  ini adalah statute  approach atau  pendekatan peraturan perundang-undangan. Statute approach adalah  suatu legal  research yang menempatkan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan. Pendekatan undang-undang
( statute approach ) dilakukan dengan menelaah semua  undang-undang  dan  regulasi  yang  ada sangkut  pautnya  dengan  isu  hukum  yang sedang  ditangani. 10 Dalam  penulisan  ini peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan  diantaranya  UUJN,  Peraturan Nomor  24  Tahun  2016  Tentang  Perubahan atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  Nomor  37 tahun 1998  Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat  Akta  Tanah,  dan  peraturan  lainnya terkait dengan jabatan notaris/PPAT.
Pendekatan  kedua  yang  digunakan  adalah Pendekatan  konseptual  ( conceptual  approach ) dilakukan  dengan  mencari  teori  serta  doktrin yang  telah  ada  untuk  dijadikan  suatu  acuan agar  dapat  memahami  suatu  pandangan- pandangan dan doktrin-doktrin dalam membangun  suatu  argumentasi  hukum  dalam memecahkan  isu  yang  sedang  dihadapi. 11
Pendekatan conceptual approach menghubungkan  konsep  yang  telah  ada dengan  isu  hukum  keterlibatan  notaris  dalam perbuatan  hukum  dan  yang  akan  diwujudkan kedalam akta.
Pendekatan  ketiga  adalah  pendekatan case study ,  yang  dilakukan  melalaui  suatu  kasus, tetapi belum memiliki putusan yang berkekuatan  hukum  tetap  ( inkraht ).  Contoh beberapa  kasus yang  digunakan  dalam penulisan  ini  belum  ada  putusan  dari
10 Peter  Mahmud  Marzuki.  (2005). Penelitian  Hukum. Jakarta: Kencana, h. 93-94.
11 Ibid., h. 95.
pengadilan,  adapun  yang  terdapat  putusannya, masih ingin dilakukan upaya hukum banding.

## PEMBAHASAN

## 1. Degradasi Terhadap Akta Otentik
Kedudukan  notaris  sebagai  pejabat  umum, dalam  arti  kewenangan  yang  ada  pada  notaris tidak  pernah  diberikan  kepada  pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut  tidak  menjadi  kewenangan  pejabat- pejabat lain. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang  untuk  membuat  akta  otentik mengenai  semua  perbuatan,  perjanjian,  dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan  dikehendaki  untuk  dinyatakan dalam suatu akta otentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak  juga  ditugaskan  atau  dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. 12 Kewenangan notaris  tersebut  telah  jelas  disebutkan  dalam Pasal  15 ayat  (1) UUJN, dalam hal  ini notaris adalah  pejabat  yang  memiliki  kewenangan untuk  menuangkan  kehendak  para  pihak  yang akan  melakukan  perbuatan  hukum  materiil yang dituangkan dalam akta notaris.
Hukum  materiil  menentukan  isi  suatu perjanjian, suatu hubungan atau suatu perbuatan.  Dalam  pengertian  hukum  materiil perhatian  ditujukan  kepada  isi  peraturan.
12 Habib  Adjie-III.  (2008). Hukum  Notaris  Indonesia, Tafsir  Tematik  Terhadap  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris . Bandung: PT Refika Aditama, h. 100.
Sumber  hukum    materiil  ialah  sumber  hukum yang  dilihat  dari  segi  isinya,  misalnya  dalam BW  yang  mengatur  tentang  orang,  benda, perikatan, pembuktian dan daluwarsa. 13
Perbuatan  hukum  materiil  ini  dilakukan  oleh para  pihak  yang  menghadap  kepada  notaris. Misalnya dalam melakukan perjanjian jual-beli kendaraan,  maka  para  pihak  tunduk  dalam ketentuan Pasal 1320 BW dan Pasal 1457 BW. Sehingga  perbuatan  hukum  materiil  tersebut yang dituangkan dalam akta notaris merupakan kehendak para pihak yang dikonstantier oleh notaris yang harus memperhatikan peraturan perundang- undangan, norma kesopanan dan kesusilaan.
Penuangan  kehendak  para  pihak  yang merupakan  perbuatan  hukum  materiil  yang dituangan  dalam  akta,  akan  menjadi  akta otentik  karena  dibuat  dihadapan  notaris.  Akta Notaris  sebagai  akta  otentik  mempunyai kekuatan  nilai  pembuktian  dalam  3  hal,  yaitu sebagai berikut: 14
1. Kemampuan lahiriah ( Uitwendige Bewijskracht )  akta  notaris  merupakan kemampuan  akta  itu  sendiri  untuk membuktikan  keabsahannya  sebagai  akta otentik  ( acta  publica  probant  seseipsa ) sebagai  akta  otentik  serta  sesuai  dengan aturan  hukum  yang  sudah  ditentukan mengenai  syarat  akta  otentik,  maka  akta
13 Achmad  Ichsan.  (1969). Hukum  Perdata. Jakarta:  PT. Pembimbing Masa, h. 67.
14 Mertokusumo.  (1998). Hukum  Acara  Perdata Indonesia . Yogyakarta: Liberty, h. 123.
tersebut  berlaku  sebagai  akta  otentik sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada  yang  membuktikan  bahwa  akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah, dalam  hal  ini  beban  pembuktian  ada  para pihak  yang  menyangkal  keotentikan  akta notaris, parameter untuk menentukan akta notaris  sebagai  akta  otentik  yaitu  tanda tangan  dari  notaris  yang  bersangkutan, baik  yang  ada  pada  minuta  dan  salinan serta  adanya  awal  akta  (mulai  dari  judul) sampai dengan akhir akta. Nilai pembuktian  akta  notaris  dari  aspek lahiriah,  akta  tersebut  harus  dilihat  apa adanya,  bukan  dilihat  ada  apa,  secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan  alat  bukti  yang  lainnya,  jika  ada yang  menilai  bahwa  suatu  akta  notaris tidak memenuhi  syarat  sebagai  akta maka yang bersangkutan wajib membuktikannya  bahwa  akta  tersebut secara  lahiriah  bukan  akta  otentik. Penyangkalan  atau  pengingkaran  bahwa secara  lahiriah  akta  notaris  sebagai  akta otentik, bukan akta otentik, maka penilaian pembuktiannya harus didasarkan kepada  syarat-syarat  akta  notaris  sebagai akta  otentik.  Pembuktian  semacam  ini harus dilakukan melalui upaya gugatan ke Pengadilan. Penggugat harus dapat membuktikan  bahwa  secara  lahiriah  akta
yang  menjadi  obyek  gugatan  bukan  akta notaris.
2. Kemampuan
Formil ( Formele Bewijskracht ), akta notaris harus memberikan  kepastian  bahwa  sesuatu kejadian  dan  fakta  tersebut  dalam  akta betul-betul  dilakukan  oleh  notaris  atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap  pada  saat  yang  tercantum dalam  akta  sesuai  dengan  prosedur  yang sudah  ditentukan  dalam  pembuatan  akta, secara formal untuk membuktikan kebenaran  dan  kepastian  tentang  hari, tanggal,  bulan,  tahun,  pukul  (jam) menghadap  dan  pihak  yang  menghadap paraf  dan  tanda  tangan  para  pihak/ penghadap,  saksi  dan  notaris,  serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar  oleh  notaris  (pada  akta  pejabat  / berita  acara),  dan  mencatat  keterangan atau  pernyataan  para  pihak  /  penghadap. Jika  aspek  formal  dipermasalahkan  oleh para  pihak,  maka  harus  dibuktikan formalitas  dari  akta,  yaitu  harus  dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal,  bulan,  tahun,  pukul  (jam) menghadap, membuktikan ketidak benaran,  para  pihak  yang  menghadap, membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris, selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan  atau  keterangan  para  pihak
yang  diberikan  /  disampaikan  dihadapan notaris,  dan  ketidakbenaran  tanda  tangan para  pihak,  saksi  dan  notaris  ataupun  ada prosedur  pembuatan  akta  yang  tidak dilakukan,  dalam  hal  para  pihak  yang mempermasalahan  akta  tersebut  harus melakukan  pembuktian  terbalik,  untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris dan  jika  para  pihak  tidak  mampu membuktikan  ketidak  benaran  tersebut, maka  akta  tersebut  harus  diterima  oleh siapapun. Dalam pengingkaran atau penyangkalan  atas  aspek  formal  akta notaris,  jika  ada  para  pihak  yang  merasa dirugikan  harus  dilakukan  gugatan  ke Pengadilan  umum  dan  penggugat  harus dapat  membuktikan  bahwa  ada  aspek formal  yang  dilanggar  atau  tidak  sesuai dalam  akta  yang  bersangkutan  atau  yang bersangkutan tidak pernah merasa menghadap  notaris  pada  hari,  tanggal, bulan,  tahun,  pukul  (jam)  yang  tersebut pada  awal  akta  atau  merasa  tanda  tangan yang  ada  dalam  akta  bukan  tanda tangannya,  jika  hal  tersebut  terjadi  yang bersangkutan  atau  penghadap  tersebut berhak  untuk  menggugat  notaris,  dan penggugat  harus  dapat  membuktikan ketidakbenaran aspek formal tersebut. 15
3. Pembuktian materi ( Materiele
Bewijskracht ),  adalah  tentang  kepastian
15 Tobing. (2004). Peraturan Jabatan Notaris . Yogyakarta: UII Press, h. 61.
tentang  materi  suatu  akta  sangat  penting, bahwa  apa  yang  tersebut  dalam  akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak  yang  membuat  akta  atau mereka  yang  mendapat  hak  dan  berlaku untuk  umum  kecuali  ada  pembuktian sebaliknya ( tegenbewijs ), keterangan yang dituangkan dalam akta pejabat (atau berita acara)  atau  keterangan  para  pihak  yang disampaikan  di  hadapan  notaris  harus dinilai  benar,  perkataan  yang  kemudian dituangkan  dalam  akta  berlaku  sebagai yang  benar  atau  setiap  orang  yang  datang menghadap notaris yang kemudian keterangannya  dituangkan  dalam  akta harus dinilai telah benar berkata demikian, jika  ternyata  pernyataan  atau  keterangan para  penghadap  tersebut  menjadi  tidak benar,  maka  hal  tersebut  tanggung  jawab para  pihak  sendiri.  Notaris  terlepas  dari hal semacam itu, dengan demikian isi akta notaris  mempunyai  kepastian  sebagai yang  sebenarnya,  menjadi  bukti  yang  sah untuk  di  antara  para  pihak  dan  para  ahli waris  serta  para  penerima  hak.  Apabila akan  membuktikan  aspek  materil  dari akta, maka yang bersangkutan harus dapat membuktikan bahwa notaris tidak menerangkan  atau  menyatakan  yang sebenarnya  dalam  akta,  atau  para  pihak yang  telah  benar  berkata  (dihadapan notaris)  menjadi  tidak  benar  berkata,  dan harus  dilakukan  pembuktian  terbalik
untuk menyangkal aspek materil dari akta notaris.  Laporan  terhadap  sebuah  akta notaris,  biasanya  dilakukan  oleh  pihak yang tidak bertanggungjawab. 16
Ketiga  aspek  tersebut  merupakan  suatu kesempurnaan akta notaris sebagai akta otentik dan  siapapun  yang  terikat  oleh  akta  tersebut. Jika dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan,  bahwa  ada  salah  satu  aspek  yang tidak  benar,  maka  akta  tersebut  hanya memiliki  kekuatan  pembuktian  sebagai  akta bawah tangan.
Penjelasan UUJN menerangkan bahwa akta otentik  sebagai  bukti  terkuat  dan  terpenuh mempunyai  peranan  penting  dalam  hubungan hukum  dalam  kehidupan  masyarakat.  Akta otentik  menentukan  secara  jelas  hak  dan kewajiban,  menjamin  kepastian  hukum  dan sekaligus  diharapkan  pula  dapat  dihindari terjadinya  sengketa.  Selanjutnya  dijelaskan, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta  otentik  tertentu  tidak  dikhususkan  bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik adayang diharuskan oleh peraturan perundang- undangan  dalam  rangka  kepastian,  ketertiban atau  perlindungan  hukum.  Selain  akta  otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki  oleh  pihak  yang  berkepentingan
16 Ibid., h. 70.
untuk  memastikan  hak  dan  kewajiban  para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan  sekaligus  bagi  masyarakat secara keseluruhan. 17
Nilai  pembuktian  akta  otentik  merupakan salah  satu  langkah  dalam  proses  beracara dalam perkara perdata dan pidana. Pembuktian diperlukan  karena  adanya  bantahan  atau penyangkalan  dari  pihak  lawan  atau  untuk membenarkan  sesuatu  hak  yang  menjadi sengketa adalah suatu peristiwa atau hubungan hukum  yang  mendukung  adanya  hak. 18 Apa yang  tersebut  mengenai  isi  dari  akta  otentik diaggap  benar  kecuali  dapat  dibuktikan sebaliknya.  Kekuatan  pembuktian  sempurna, mengandung  arti  bahwa  isi  akta  itu  dalam pengadilan  dianggap  benar  sampai  ada  bukti perlawanan  yang  melumpuhkan  akta  tersebut. Beban  pembuktian  perlawanan  itu  jatuh  pada pihak  lawan  dari  pihak  yang  menggunakan akta  otentik  atau  akta  di  bawah  tangan tersebut.
Akta otentik  yang dibuat oleh Notaris pada hakekatnya sesuai dengan apa yang diberitahukan  para  pihak  kepada  Notaris. Notaris  berkewajiban  untuk  memasukkan  ke dalam akta mengenai apa saja yang dikehendaki  para  pihak  dan  selanjutnya menuangkan  pernyataan  atau  keterangan  para
17 Ibid., h. 170.
18 Abdulkadir Muhammad. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 129.
pihak  tersebut  ke  dalam  akta  Notaris. Sedangkan tulisan di bawah tangan  atau biasa disebut  dengan  akta  dibawah  tangan  dibuat tidak  dibuat  dihadapan  Notaris  dan  dalam bentuk  yang  tidak  ditentukan  oleh  undang- undang serta tanpa adanya perantara berdasarkan ketentuan Pasal 1874 BW.
Akta  yang dibuat tanpa dihadiri oleh saksi- saksi,  padahal  di  dalam  akta  disebutkan  dan dinyatakan “dengan dihadiri oleh saksi-saksi.” Hal  tersebut  melanggar  Pasal  16  ayat  (1) UUJN,  bahwa  Notaris  dalam  pembuatan  akta yang meliputi pembacaan dan penandatanganan  akta  harus  dihadiri  oleh  2 (dua)  orang  saksi  dan  penghadap.  Saksi-saksi dan  penghadap  tersebut  harus  menyaksikan Notaris  pada  waktu  membacakan  akta  dan turut  menandatangani  akta  setelah  Notaris selesai membacakan akta tersebut.
Demikian  juga  akta  yang  bersangkutan tidak  dibacakan  oleh  Notaris.  Hal  tersebut melanggar  Pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  UUJN, bahwa setiap akta Notaris sebelum ditandatangani harus dibacakan terlebih dahulu keseluruhannya  kepada  para  penghadap  dan saksi-saksi,  baik  itu  akta  pihak  maupun  akta pejabat.  Tetapi  jika  para  pihak  menghendaki untuk  akta  tersebut  tidak  dibacakan,  tidak menjadi masalah apabila diakhir akta disebutkan  dan  telah  ditanyakan  oleh  Para pihak, saksi-saksi dan notaris. Setelah dilakukan  pembacaan  akta,  akta  tersebut  juga harus  ditandatangani  oleh  para  pihak,  saksi-
saksi  dan  Notaris.  Penandatangan  dari  suatu akta  tidak  dapat  dilakukan  pada  hari-hari lainnya.  Pembacaan  dan  penandatangan  akta merupakan suatu perbuatan yang tidak terbagi- bagi dengan perkataan lain, tidak diperkenankan  bahwa  penghadap  yang  satu menandatangani  pada  hari  ini  dan  penghadap lainnya pada hari esoknya.
Apabila  tidak  dilakukan  pembacaan  dan penandatanganan  oleh  para  pihak  dan  saksi- saksi  maka  berpotensi  terjadi  tindak  pidana. Bisa  saja  dikemudian  hari  para  pihak  terjadi perselisihan  dan  tidak  mengakui  perbuatan hukum yang telah mereka tuangan dalam akta, yang  menjadikan  salah  satu  pihak  mengalami kerugian.  Dan  notaris  telah  lalai  dengan  tidak melakukan  pembacaan  dan  penandatanganan oleh  para  pihak  dan  saksi-saksi.  Hal  tersebut akan menjadikan notaris turut bertanggungjawab karena kelalaiannya.
Tiap-tiap  akta  notaris  memuat  catatan  atau berita  acara  (verbaal)  dari  apa  yang  oleh notaris dialami atau disaksikannya, antara lain apa yang dilihatnya, didengarnya atau dilakukannya. Apabila akta hanya memuat apa yang  dialami  dan  disaksikan  oleh  notaris sebagai  pejabat  umum,  maka  akta  tersebut disebut verbalakte atau akta pejabat ( amtelijke akte ).  Misalnya,  berita  acara  dari  suatu  Rapat Umum Pemegang Saham (Selanjutnya disingkat RUPS). Selain itu ada juga akta-akta yang selain memuat berita acara dari apa yang dialami dan disaksikan oleh notaris,
Dian Dharmayanti, Rr Asfarina Izazi Razan, Nahdlotul Fadilah, Degradasi Akta Otentik Yang Tidak Dilakukan Penandatanganan Para Pihak Secara Bersama
mengandung  juga  apa  yang  diterangkan  oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan dikehendaki  oleh  mereka  supaya  dimasukkan dalam  akta  notaris  untuk  mendapat  kekuatan pembuktian  yang  kuat  sebagai  akta  otentik. Apabila  suatu  akta  selain  memuat  catatan tentang apa  yang disaksikan dan dialami, juga memuat apa yang diperjanjikan atau ditentukan  oleh  para  pihak  yang  menghadap, maka akta tersebut disebut akta partij atau akta pihak-pihak ( partij acte ).
Dalam akta pejabat  atau akta verbal,  masih tetap sah sebagai alat pembuktian apabila salah satu pihak tidak menandatangani, asal disebutkan  oleh  notaris  apa  sebabnya  ia  tidak menandatangani  akta  tersebut.  Pada  akta pihak, maka akan menimbulkan akibat hukum lain,  bahwa  ia  tidak  menyetujui  perjanjian tersebut,  apabila  dalam  hal  perjanjian,  kecuali apabila  terdapat  alasan-alasan  kuat,  terutama dalam  hal  fisik  sehingga  menyebabkan  akta tidak  dapat  ditandatangani  dan  alasan  tersebut harus  dicantumkan  jelas  oleh  notaris  dalam akta bersangkutan.
Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah  satu  kewenangan  notaris  yaitu  membuat akta  secara  umum.  Hal  ini  dapat  disebut sebagai  Kewenangan  Umum  Notaris  dengan batasan sepanjang :
1. Tidak  dikecualikan  kepada  pejabat  lain yang  telah  ditetapkan  oleh  undang- undang.
2. Menyangkut  akta  yang  harus  dibuat adalah  akta  otentik  mengenai  semua perbuatan,  perjanjian  dan  ketetapan  yang diharuskan  oleh  aturan  hukum  untuk dibuat  atau  dikehendaki  oleh  yang bersangkutan.
3. Mengenai  kepentingan  subjek  hukumnya yaitu  harus  jelas  untuk  kepentingan  siapa suatu akta itu dibuat.
Notaris  juga  memiliki  kewenangan  secara khusus,  dan  hal    ini  dapat  dilihat  dalam  Pasal 15  ayat  (2)  UUJN  yang  mengatur  mengenai kewenangan  khusus  notaris  untuk  melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :
1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan  kepastian  tanggal  surat  di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus ;
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan  mendaftarkannya  dalam  suatu buku khusus ;
3. Membuat  salinan  ( copy )  asli  dari  surat- surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat  uraian  sebagaimana  ditulis  dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan ;
4. Melakukan  pengesahan  kecocokan  antara fotokopi dengan surat aslinya ;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta ;
6. Membuat  akta  yang  berkaitan  dengan pertanahan, atau
7. Membuat akta risalah lelang Kewajiban  tersebut  diatur  dalam  Pasal  15 ayat  (1)  sampai  ayat  (3)  UUJN,  yang  mana notaris  memiliki  kewenangan  yang  dibalut dalam  kewajiban  bagi  jabatan  notaris.  Tetapi ada  bebarapa  perbuatan  yang  boleh  dilakukan oleh  notaris,  diluar  kewajibannya,  seperti misalnya  bagi  PPAT  tidak  ada  kewajiban untuk  melakukan  melakukan  pengecekan sebelum membuat AJB. Atau dalam melakukan pengecekan obyek jaminan fidusia, hal  tersebut  mengurangi  tingkat  kemungkinan wanprestasi pada debitor, karena nilai jaminan selalu  dalam  keadaan  seperti  semula.  Atau dalam  hal  pembacaan  dan  penandatanganan akta,  notaris  dapat  mengambil  gambar  (atas izin  para  pihak)  sebagai  bukti  telah  terjadi pengikatan  dihadapannya,  hal  tersebut  diluar dari  kewajiban  hukum  notaris,  tetapi  dapat menjadi  pelindung  bagi  notaris  apabila terdapat  pihak  yang  mengelak  telah  tidak melakukan perbuatan hukum dihadapan notaris.
Akta  Notaris  harus  memberikan  kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta  betul-betul  dilakukan  oleh  Notaris  atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada  saat  yang  tercantum  dalam  akta  sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, pukul (waktu) menghadap,  dan  para  pihak  yang  menghadap,
paraf  dan  tanda  tangan  para  pihak/penghadap, saksi,  dan  Notaris,  serta  membuktikan  apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan  keterangan  atau  pernyataan  para pihak/penghadap  (pada  akta  pihak). 19 Dengan kekuatan  pembuktian  formal  ini  oleh  akta otentik  dibuktikan,  bahwa  pejabat  yang bersangkutan  telah  menyatakan  dalam  tulisan itu,  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan  oleh  pejabat  dalam  akta  itu  sebagai yang  dilakukan  dan  disaksikannya  didalam menjalankan jabatannya itu. 20
Pada  akta  yang  dibuat  dibawah  tangan kekuatan  pembuktian  ini  hanya  meliputi kenyataan,  bahwa  keterangan  itu  diberikan, apabila  tanda  tangan  itu  diakui  oleh  yang menanda  tanganinya  atau  dianggap  sebagai telah  diakui  sedemikian  menurut  hukum.  Jadi aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka  harus  dibuktikan  formalitas  dari  akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran  mereka  yang  menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan,  dan  didengar  oleh  Notaris.  Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran  pernyataan  atau  keterangan para  pihak  yang  diberikan/disampaikan  di
19 Ibid., h. 45.
20 Habib Adjie I, Op. Cit., h. 56.
hadapan  Notaris,  dan  ketidakbenaran  tanda tangan  para  pihak,  saksi,  dan  Notaris  ataupun ada  prosedur  pembuatan  akta  yang  tidak dilakukan.  Dengan  kata  lain,  pihak  yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal  aspek  formal  dari  akta  Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran  tersebut,  maka  akta  tersebut harus diterima oleh siapapun. 21 Siapapun boleh untuk melakukan pengingkaran atau penyangkalan  atas  aspek  formal  akta  Notaris, jika  yang  bersangkutan  merasa  dirugikan  atas akta  yang  dibuat  dihadapan  atau  oleh  Notaris. Pengingkaran  atau  penyangkalan  tersebut dilakukan dengan suatu gugatan ke pengadilan umum, dan penggugat harus dapat membuktikan  bahwa  aspek  formal  yang dilanggar  atau  tidak  sesuai  dalam  akta  yang bersangkutan.
2.  Tanggungjawab  Notaris  Terhadap  Akta yang Tidak Ditandatangani Secara

## Bersama
Seorang  notaris  dapat  bertanggung  jawab apabila  dapat  dibuktikan  bahwa  notaris tersebut  bersalah.  Terkait  dengan  kesalahan notaris, maka yang digunakan adalah beroepsfout . Beroepsfout merupakan  istilah khusus  yang  ditujukan  terhadap  kesalahan, kesalahan  tersebut  dilakukan  oleh  para
21 Habib Adjie II, Op. Cit., h. 89.
profesional  dengan  jabatan-jabatan  khusus yaitu  dokter,  advokad  dan  notaris.  Kesalahan- kesalahan tersebut dilakukan dalam menjalankan  suatu  jabatan.  Namun  istilah kesalahan  ini  dalam  konteks berorpsfout ditunjukan kepada profesional dalam menjalankan jabatannya. Namun untuk mengkaji pengertian kesalahan pada berorpsfout  dapat  mengacu  pada  definisi kesalahan  pada  umumnya,  khususnya  dalam hukum pidana.  Di  samping  pengertian kesalahan  objektif,    juga  terdapat  persyaratan secara khusus untuk dapat mendalilkan, bahwa notaris  telah  bersalah  dalam  menjalankan jabatannya. 22
Hakikat  sanksi  sebagai  suatu  paksaan berdasarkan  hukum,  juga  untuk  memberikan penyadaran kepada pihak  yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah tidak sesuai degan aturan hukum yang berlaku, dan  untuk  mengembalikan  yang  bersangkutan agar  bertindak  sesuai  dengan  aturan  hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum. Sanksi yang ditujukan terhadap notaris juga  merupakan  suatu  penyanderaan,  bahwa notaris  dalam  melakukan  tugas  jabatannya telah melanggar ketentuan-ketentuan mengenai  pelaksanaan  tugas  jabatan  notaris sebagaimana  tercantum  dalam  UUJN,  dan untuk  mengembalikan  tindakan  notaris  dalam
22 Sjaifurrachman dan Habib Adji, Op. Cit. , h. 173.
melaksanakan  tugas  jabatannya  untuk  tertib sesuai dengan UUJN. 23
Di  samping  itu,  pemberian  sanksi  terhadap notaris juga untuk melindungi masyarakat dari tindakan  notaris  yang  dapat  merugikan masyarakat,  misalnya  membuat  akta  yang melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta notaris. Sanksi  tersebut  untuk  menjaga  martabat lembaga notaris sebagai lembaga kepercayaan, karena  jika  notaris  melakukan  pelanggaran, dapat  menurunkan  kepercayaan  masyarakat terhadap  notaris.  Secara  individu  sanksi terhadap  notaris  merupakan  suatu  nestapa  dan pertaruhan dalam menjalankan tugas jabatannya,  apakah  masyarakat  masih  mau mempercayakan  pembuatan  akta  terhadap notaris  yang  bersangkutan  atau  tidak.  UUJN yang  mengatur  Jabatan  Notaris  berisikan ketentuan-ketentuan  yang  bersifat  memaksa atau  merupakan  suatu  aturan  hukum  yang imperesif  untuk  ditegaskan  terhadap  notaris yang  telah  melakukan  pelanggaran  dalam menjalankan tugas jabatannya. 24
Hubungan  hukum  antara  notaris  dengan klien  menimbulkan  suatu  akibat  hukum  yang didalamnya  telah  terikat  masing-masing  hak dan  kewajiban.  Untuk  memberikan  landasan kepada  hubungan  hukum,apabila  terdapat pihak  yang  dirugikan,  maka  apat  ditentukan tanggunggugat  notaris  yang  berlandaskan
23 Habib Adji I, Op. Cit., h. 90.
24 Habib Adji I, Op. Cit., h. 91.
wanprestasi  maupun  perbuatan  melawan hukum (1365 BW).
Untuk menentukan bentuk hubungan Notaris dengan para penghadap harus dikaitkan  dengan  ketentuan  Pasal  1869  BW, bahwa  akta  otentik  terdegradasi  menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di  bawah  tangan  dengan  alasan  tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan, tidak mempunyai pejabat umum yang  bersangkutan,  cacat  dalam  bentuknya atau  akta  Notaris  dibatalkan  berdasarkan putusan  pengadilan  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum.  Kemudian  hal  ini  dapat dijadikan  dasar  untuk  menggugat  Notaris sebagai  suatu  perbuatan  melawan  hukum  atau dengan  kata  lain  hubungan  Notaris  dan  para penghadap  dapat  dikualifikasikan  sebagai perbuatan  melawan  hukum,  karena  Notaris tidak berwenang membuat akta yang bersangkutan  dan  akta  Notaris  cacat  dalam bentuknya.
Notaris  dapat  dikenai  gugatan  wanprestasi jika  antara  dirinya  dengan  para  pihak  terdapat hubungan kontraktual. Misalnya para penghadap  memberi  kuasa  untuk  melakukan suatu  pekerjaan  tertentu  untuk  dan  atas  nama pemberi kuasa. Sedangkan perbuatan melawan hukum,  yaitu  tidak  ada  hubungan  kontraktual antara  satu  pihak  dengan  pihak  lainnya. Perbuatan  melawan  hukum  dapat  terjadi  satu pihak merugikan pihak lain tanpa adanya suatu kesengajaan  tapi  menimbulkan  kerugian  pada
Dian Dharmayanti, Rr Asfarina Izazi Razan, Nahdlotul Fadilah, Degradasi Akta Otentik Yang Tidak Dilakukan Penandatanganan Para Pihak Secara Bersama
salah  satu  pihak.    Dalam  praktiknya,  notaris melakukan suatu pekerjaan berdasarkan kewenangannya  atau  dalam  ruang  lingkup tugas jabatan sebagai   notaris,  yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk akta notaris sesuai dengan aturan hukum  yang berlaku, dan suatu hal  yang tidak mungkin  notaris  membuat  akta tanpa ada permintaan dari siapapun. Sepanjang notaris  melaksanakan  tugas  jabatannya  sesuai dengan  UUJN,  dan  telah  memenuhi  semua tatacara  dan  persyaratan    dalam  pembuatan akta,  serta  akta  yang  bersangkutan  telah  pula sesuai  dengan  kehendak  para  pihak  yang menghadap  notaris,  maka  tuntutan  Pasal  1365 BW tidak dapat dikenakan pada notaris. 25
Praktik  sehari-hari  ditemukan  kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sebenarnya dapat dijatuhi  sanksi  administrasi  atau  perdata  atau kode  etik  jabatan  Notaris.  Notaris  dalam menjalankan  tugas  jabatannya  tidak  luput  dari kesalahan,  baik  yang  disengaja  maupun  yang tidak  disengaja.  Kesalahan-kesalahan  yang dilakukan  Notaris  tersebut  memungkinkan Notaris berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum baik secara perdata, administratif  maupun  pidana.  Jika  ternyata bahwa  dalam  akta  tersebut  ada  unsur memasukkan  keterangan  palsu,  maka  akta tersebut  batal  demi  hukum,  artinya  hukum memandang  tidak  pernah  terjadi  perjanjian
25 Habib Adji I, Op. Cit., h. 90.
atau  batal  dengan  sendirinya  tanpa  harus  ada gugatan. Keadaan dikembalikan seperti keadaan  semula  sebelum  ada  perjanjian. Dalam  hal  ini  berarti  harus  dibuktikan  dulu apakah  ada  unsur  tindak  pidana  dalam pembuatannya, berarti setelah tersangka diputus pidana. 26 Ketentuan pidana tidak diatur di  dalam  UUJN  namun  tanggung  jawab Notaris secara pidana dapat dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana.
Tanggung  jawab  Notaris  disebutkan  dalam Pasal  65  UUJN  yang  menyatakan  bahwa Notaris  bertanggung  jawab  atas  setiap  akta yang  dibuatnya,  meskipun  protokol  Notaris telah  diserahkan  atau  dipindahkan  kepada pihak  penyimpan  protokol  Notaris.  Menurut Ima  Erlie  Yuana,  tanggung  jawab  materiil terhadap  akta  yang  dibuat  dihadapan  Notaris perlu  ditegaskan  bahwa  dengan  kewenangan Notaris  dalam  pembuatan  akta  otentik  bukan berarti  Notaris  dapat  secara  bebas  sesuai kehendakya  membuat  akta  otentik  tanpa adanya  para  pihak  yang  meminta  dibuatkan akta. Akta Notaris dengan demikian sesungguhnya adalah aktanya para pihak-pihak yang  berkepentingan,  bukan  aktanya  Notaris yang  bersangkutan,  karena  itulah  dalam  hal terjadinya  sengketa  dari  perjanjian  yang termuat  dalam  akta  Notaris  yang  dibuat  bagi mereka  dan  dihadapan  Notaris  maka  yang
26 Putri  A.R.  (2011). Perlindungan  Hukum  Terhadap Notaris  (Indikator  Tugas-tugas  Jabatan  Notaris  yang Berimplikasi Perbuatan Pidana). Medan: Softmedia, h. 108.
terikat  adalah  mereka  yang  mengadakan perjanjian itu sendiri,  sedangkan Notaris tidak terikat  untuk  memenuhi  janji  atau  kewajiban apapun  seperti  yang  tertuang  dalam  akta Notaris yang dibuat dihadapannya dan Notaris sama  sekali  di  luar  mereka  yang  menjadi pihak-pihak. 27
Profesi  Notaris  merupakan  profesi  yang berkaitan  dengan  individu,  organisasi  profesi, masyarakat  pada  umumnya  dan  negara. Hubungan  profesi  Notaris  dengan  masyarakat dan  negara  telah  diatur  dalam  UUJN, sedangkan  hubungan  profesi  Notaris  dengan organisasi  profesi  Notaris  diatur  melalui  kode etik  Notaris.  Tanpa  adanya  kode  etik,  harkat dan  martabat  dari  profesinya  akan  hilang. Notaris  dalam  menjalankan  tugas  jabatannya harus  tunduk  kepada  UUJN  dan  kode  etik profesinya.  Ruang  lingkup  kode  etik  berlaku bagi  seluruh  anggota  perkumpulan  organisasi Ikatan  Notaris  Indonesia  (INI)  maupun  orang lain yang menjalankan jabatan Notaris. Sanksi sebagai  bentuk  upaya  penegakan  kode  etik Notaris atas pelanggaran kode etik dituangkan dalam Pasal 6, menyatakan bahwa sanksi yang dikenakan  terhadap  anggota  yang  melakukan pelanggaran  kode  etik  dapat  berupa  teguran, peringatan, pemecatan sementara dari keanggotaan  perkumpulan  dan  pemberhentian dengan  tidak  hormat  dari  keanggotaan
27 Ima  Erlie  Yuana.  (2010). Tanggung  Jawab  Notaris Setelah  Berakhir  Masa  Jabatannya  terhadap  Akta  yang Dibuatnya  Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris, Tesis.  Semarang:  Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, h. 50.
perkumpulan. 28 Secara  administrasi  negara, surat  pengangkatan  yang  diberikan  oleh Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia Republik  Indonesia  kepada  Notaris  dapat dicabut  dan  Notaris  diberhentikan  dari jabatannya.
Sebagai bentuk tanggung jawab, pemberian sanksi terhadap notaris  juga untuk  melindungi masyarakat  dari  tindakan  notaris  yang  dapat merugikan, misalnya membuat akta yang tidak melindungi hak-hak yang bersangkutan sebagaimana yang tersebut dalam akta Notaris. Sanksi  tersebut  untuk  menjaga  martabat lembaga  notaris  sebagai  lembaga  kepercayaan karena apabila notaris melakukan pelanggaran, dapat  menurunkan  kepercayaan  masyarakat terhadap notaris.
Agar tanggung jawab seorang Notaris dapat dilakukan  berdasarkan  UUJN  dan  peraturan Perundang-undangan lainnya, maka diperlukan juga  adanya  pengawasan  terhadap  Notaris dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai  pejabat umum pembuat akta otentik. Ada dua lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap  Notaris,  yaitu  lembaga  Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri dan  Dewan  Kehormatan  yang  merupakan salah  satu  dari  alat  perlengkapan  organisasi Notaris,  dalam  hal  ini  tentunya  Ikatan  Notaris Indonesia (INI).
28 Abdul Ghofur Anshori. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UII Press, h. 48-49.
Kewajiban Notaris dalam melakukan pembacaan  dan  penandatanganan  akta  otentik dihadapan  para  penghadap    dan  para  saksi telah  dituangkan  dalam  Pasal  16  ayat  (1) UUJN huruf m “membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri  oleh  paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah
tangan,  dan  ditandatangani  pada  saat  itu  juga oleh  penghadap,  saksi,  dan  Notaris”.  Dalam menjalankan kewajibannya tersebut dimungkinkan  akta  yang  dibuat  oleh  notaris tersebut  merugikan  salah  satu  pihak,  sehingga dapat  pula  dimintai  pertanggungjawaban apabila  salah  satu  pihak  ada  yang  dirugikan akibat kelalaian notaris tersebut.

## PENUTUP

## Kesimpulan
1. Akta  yang  dibuat  tanpa  dihadiri  oleh saksi-saksi,  padahal  di  dalam  akta disebutkan  dan  dinyatakan  “dengan dihadiri  oleh  saksi-saksi.”  Hal  tersebut melanggar Pasal 16 ayat (1) UUJN, bahwa Notaris  dalam  pembuatan  akta  yang meliputi pembacaan dan penandatanganan akta  harus  dihadiri  oleh  2  (dua)  orang saksi  dan  penghadap.  Saksi-saksi  dan penghadap  tersebut  harus  menyaksikan Notaris pada waktu membacakan akta dan turut menandatangani akta setelah Notaris selesai membacakan akta tersebut.
2. Kewajiban  Notaris  dalam  melakukan pembacaan  dan  penandatanganan  akta otentik  dihadapan  para  penghadap    dan para  saksi  telah  dituangkan  dalam  Pasal 16  ayat  (1)  UUJN  huruf  m  “membacakan Akta  di  hadapan  penghadap  dengan dihadiri  oleh  paling  sedikit  2  (dua)  orang saksi,  atau  4  (empat)  orang  saksi  khusus untuk  pembuatan  Akta  wasiat  di  bawah
tangan,  dan  ditandatangani  pada  saat  itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”. Dalam menjalankan kewajibannya tersebut  dimungkinkan  akta  yang  dibuat oleh notaris tersebut merugikan salah satu pihak,  sehingga  dapat  pula  dimintai pertanggungjawaban  apabila  salah  satu pihak ada  yang dirugikan akibat kelalaian notaris tersebut.

## Rekomendasi
Jabatan  Notaris  adalah  jabatan  yang  mulia yang diatur oleh Undang-Undang dan memiliki  tanggungjawab  penuh  terhadap jabatannya.  Selain  diatur  oleh  UUJN,  Notaris juga harus mematuhi kode etik yang mengikat seluruh  anggotanya.  Dalam  pembuatan  akta dan  setelah  itu  dibacakan,  maka  notaris  harus dengan  teliti  dan  sungguh-sungguh  mengenal para pihaknya, jangan sampai akta yang dibuat tersebut merugikan salah satu pihak. Pengaturan  tentang  pembacaan  akta  dan penandatanganan  akta  dihadapan  para  pihak dan  saksi-saksi,  juga  belum  sepenuhnya dipatuhi,  akta  tersebut  masih  menjadi  akta
otentik sekalipun tanda tangan tidak dilakukan secara  bersamaan,  masih  perlu  pengaturan yang dapat dipatuhi, gunanya agar meminimalisir  turutnya  notaris  dalam  suatu
gugatan ataupun tanggungjawab pidana apabila  diketahui  akta  tersebut  tidak  ditanda tangani secara bersamaan.

## DAFTAR BACAAN Buku
Abdul  Ghofur  Anshori.  (2009). Lembaga Kenotariatan  Indonesia  Perspektif  Hukum dan Etika . Yogyakarta: UII Press.
Abdulkadir  Muhammad.  (2004). Hukum  dan Penelitian  Hukum .  Bandung:  Citra  Aditya Bakti.
Achmad  Ichsan.  (1969). Hukum  Perdata. Jakarta: PT. Pembimbing Masa Andi  Prajitno.  (2015). Apa  dan  Siapa  Notaris di  Indonesia? .  Surabaya:  Perwira  Media Nusantara.
Ghansham Anand. (2014). Karakteristik Jabatan  Notaris  Di  Indonesia ,  Sidoarjo:
Zifatama Publisher.
Habib  Adji-I.  (2008). Sanksi  Perdata  dan Administratif  Terhadap  Notaris  Sebagai
Pejabat Publik . Bandung: Refika Aditama. Habib Adji-II. (2011). Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris . Bandung: Refika Aditama.
Habib  Adji  –III.  (2008). Hukum  Notaris
Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap
Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004 tentang  Jabatan  Notaris .  Bandung:  PT
Refika Aditama.
Ira  Koesoemawati  dan  Yunirman  Rijan.
(2009). Ke  Notaris .  Jakarta:  Raih  Asa Sukses.
K.  Bartens.  (2011). Etika .  Jakarta:  Gramedia Pustaka Utama
M.  Yahya  Harahap.  (2012). Hukum  Acara Perdata . Jakarta: Sinar Grafika.
Mertokusumo.  (1998). Hukum  Acara  Perdata Indonesia . Yogyakarta: Liberty.
Peter  Mahmud  Marzuki.  (2005). Penelitian Hukum . Jakarta: Kencana. Putri  A.R.  (2011). Perlindungan  Hukum Terhadap  Notaris  (Indikator  Tugas-tugas
Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana). Medan: Softmedia.
Sjaifurrachman and Habib Adji. (2011). Aspek
Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta . Bandung: Mandar Maju Sophar  Maru  Hutagalung.  (2010). Praktik Peradilan  Perdata  :  Teknis  Menangani Perkara  di  Pengadilan .  Jakarta:  Sinar Grafika.
Tobing.  (2004). Peraturan  Jabatan  Notaris .
Yogyakarta: UII Press.
Urip  Santoso.  (2016). Pejabat  Pembuat  Akta Tanah,  Perspektif  Regulasi,  Wewenang, dan Sifat Akta . Jakarta: Kencana.

## Artikel Jurnal
Fayakundia  Putra  Sufi , Rusdianto  Sesung . (2017). “Pemisahan Jabatan Pejabat Umum Di  Indonesia”. Jurnal  Prespektif. 22(3), 192.
Miftachul  Machsun, Kebatalan  Akta  Notaris , “Membuat  Akta  Otentik  Berujung  Terkena Tindak  Pidana  Korupsi,  Bagaimana  Bisa terjadi”, diakses pada tanggal 20 September 2017.

## Tesis
Ima  Erlie  Yuana.  (2010). Tanggung  Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya terhadap  Akta  yang  Dibuatnya  Ditinjau dari  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 2004  tentang  Jabatan  Notaris. Tesis.
Semarang: Magister
Kenotariatan, Universitas Diponegoro.