## PENERAPAN ASAS UNUS TESTIS NULLUS TESTIS DALAM PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Oleh : Riyanto S Akhmadi

## ABSTRAK
Alat  bukti  yang  sah  dalam  hukum  acara  pidana  ada  lima,  yang  salah satunya  adalah  keterangan  saksi.  Setiap  keterangan  saksi  yang  di  ucapkan  di persidangan  harus  diucapkan  di  bawah  sumpah  agar  keterangan  itu  sah  di  mata hukum  dan  dapat  dipertanggungjawabkan.  Dilain  pihak  seorang  saksi  harus didukung oleh alat bukti lain. Dalam Pasal  55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga,  satu  keterangan saksi  cukup  untuk  membuktikan  bersalah  apabila  disertai  alat  bukti  pengakuan terdakwa.  Permasalahan  yang  menarik  untuk  dikaji  adalah  bagaimanakah penerapan  azas Unus  Testis  Nullus  Testis pada  Pasal  55  Undang-undang  No  23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.
Dalam  KUHAP  keterangan  saksi  merupakan  alat  bukti  yang  sah  apabila saksi  di  dalam  memberikan  keterangannya  di  bawah  sumpah,  apabila  saksi tersebut  memberikan  keterangan  tanpa  adanya  sumpah  maka  hakim  menilai bahwa itu merupakan petunjuk saja bukan merupakan alat bukti yang sah. Adanya persesuaian  antara  keterangan  saksi  dengan  saksi  lainnya,  keterangan  saksi dengan  alat  bukti  lainnya,  alasan  yang  mungkin  dipergunakan  oleh  saksi  untuk memberikan  keterangan  tertentu,  cara  hidup  dan  kesusilaan  saksi  serta  segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi, dapat tidaknya keterangan itu dapat  dipercaya.  Penerapan  asas Unus  Testis  Nullus  Testis dalam  Pasal  55 Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  bertentangan  dengan  Pasal  185  ayat  (2) KUHAP,  dimana  keterangan  saksi  harus  didukung  dengan  alat  bukti  lainnya lainnya. Terhadap penyimpangan ini diperkenankan oleh Pasal 54 Undang-undang Nomor  23  Tahun  2004  yang  dikenal  dengan  asas Lex  Specialis  Derogat  Lex Generalis (ketentuan khusus dapat menyampingkan ketentuan umum).
Kata  Kunci  :  Alat  Bukti, Unus  Testis  Nullus  Testis,  Specialis  Derogat  Lex Generalis

## A. Pendahuluan .
Tindakan  pemerintah  dalam  mengeluarkan  berbagai  produk  hukum merupakan bukti pentingnya peranan hukum dalam pembagunan nasional. Produk hukum  yang  dihasilkan  oleh  lembaga  eksekutif  dan  lembaga  legislatif  misalnya: Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang  Hukum Acara Pidana; Undang-undang  No  48  Tahun  2009  Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan
Kehakiman  dan  Undang-undang  No  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Diadakannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, salah satu tujuannya adalah  untuk  mencari  dan  mendapatkan  atau  setidak-tidaknya  mendekati kebenaran  materil,  ialah  kebenaran  yang  selengkap-lengkapnya/sejati  dari  suatu perkara  pidana  dengan  menerapkan  ketentuan  hukum  acara  pidana  secara  jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku  yang dapat  didakwakan melakukan suatu pelangggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan  dari  pengadilan  guna  menentukan  apakah  terbukti  bahwa  suatu  tindak pidana  telah  dilakukan  dan  apakah  orang  yang  didakwakan  itu  dapat dipersalahkan.
Untuk  membuktikan  suatu  tindak  pidana  yang  telah  dilakukan  dan  dapat dipersalahkan bagi si pelaku tindak pidana. diperlukan alat bukti minimal 2 (dua) diantaranya  keterangan  saksi  yang  melihat,  mendengar  dan  menyaksikan  sendiri terhadap  tindak  pidana  yang  telah  terjadi.  Di  samping  itu  harus  ada  kesesuaian antara  saksi  yang  satu  dengan  saksi  yang  lainnya  dan  barang  bukti  yang  ada. Demikian pula keterangan terdakwa sebagai alat bukti harus dinyatakan di sidang pengadilan  tentang  perbuatan  yang  dilakukan  atau  yang  ia  ketahui  sendiri  atau alami sendiri.
Kemudian  dalam  UU    Nomor  23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan Kekerasan  Dalam  Rumah  Tangga.  Bahwa  segala  bentuk  kekerasan  terutama kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dalam pemeriksaan saksi di pengadilan yaitu satu saksi dapat dijadikan alat bukti yang  sah  tanpa  di  dukung  oleh  keterangan  terdakwa  bahwa  perbuatan  tersebut terjadi dan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana itu. Demikian hakim dapat menjatuhkan pidana.
Mengenai saksi yang membenarkan keterangan di sidang pengadilan tanpa di  dukung  oleh  saksi  lain  dikenal  dengan  azas Unus  Testis  Nullus  Testis. Keterangan  saksi  itu  sama  sekali  tidak  diperkenankan  oleh  KUHAP,  hal  ini merupakan  suatu  pelanggaran  dari  tujuan  Hukum  Acara  Pidana  yang  mencari suatu kebenaran materiil/sejati.
Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, asas unus testis nullus  testis diperkenankan  dan  keberadaan  saksi  itu  dapat  dijadikan  alat  bukti yang  sah.  Walaupun  kita  mengetahui  diadakannya  Undang-undang  Nomor  23 Tahun 2004 mempunyai maksud dan latar belakang tersendiri yang dinyatakan :
a. Bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari  segala  bentuk  kekerasan  sesuai  dengan  falsafah  pancasila  dan Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Bahwa  segala  bentuk  kekerasan,  terutama  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia  dan  kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan bentuk diskriminasi yang dihapus;
c. Bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan  harus  mendapat  perlindungan  dari  negara  dan/atau masyarakat  agar  terhindar  dan  terbebas  dari  kekerasan  atau  ancaman kekerasan,  penyiksaan,  atau  perlakuan  yang  merendahkan  derajat  dan martabat kemanusiaan;
d. Bahwa  dalam  kenyataannya  kasus  kekerasan  dalam  rumah  tangga banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga;
e. Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam  huruf a,b,c,dan  d  perlu  di  bentuk  Undang-undang  tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Berdasarkan fenomena  tersebut diatas menarik untuk dikaji bagaimanakah penerapan  azas Unus  Testis  Nullus  Testis pada  Pasal  55  Undang-undang  No  23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP.
B. Pengaturan Alat Bukti dalam Ketentuan Perundang-Undangan
Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  telah  mengatur  secara limitatif mengenai alat-alat bukti di dalam Pasal 184 ayat (1), jadi di luar alat-alat bukti ini tidak diperkenankan untuk dipergunakan alat-alat bukti lainnya. Alat-alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut adalah :
1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.
Pasal  1 angka 26  KUHAP  menentukan, bahwa  “saksi  adalah orang  yang dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan  dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia  alami  sendiri“.  Adapun  yang  dimaksud  dengan  keterangan  saksi  adalah  salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Definisi keterangan saksi ini dapat kita jumpai di dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP.
Pasal  1  Angka  28  KUHAP  menentukan  bahwa  “keterangan  ahli  adalah keterangan  yang  diberikan  oleh  seorang  yang  memiliki  keahlian  khusus  tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.  Dilihat  dari  isi  keterangannya,  antara  keterangan  saksi  dan keterangan ahli menurut R. Wirjono Prodjodikoro terdapat perbedaan yang sangat mendasar. Perbedaan ini terletak pada:  “Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri, sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian tentang hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu”.
Penjabaran  tentang  alat  bukti  surat  dapat  dilihat  di  dalam  Pasal  187 KUHAP  yang  menentukan  sebagai  berikut  :  “Surat  sebagaimana  tersebut  dalam Pasal  184  Ayat  (1)  Huruf  c  KUHAP,  dibuat  atas  sumpah  jabatan  atau  dikuatkan dengan sumpah adalah :
a. Berita  acara  dan  surat  lain  dalam  bentuk  resmi  yang  dibuat  oleh  pejabat umum  yang    berwenang  atau  yang  dibuat  dihadapannya,  yang  memuat keterangan  tentang  kejadian  atau  keadaan  yang  didengar,  dilihat  atau dialaminya  sendiri,  disertai  dengan  alasan  yang  jelas  dan  tegas  tentang keterangannya itu;
b. Surat  yang  dibuat  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  atau surat  yang  dibuat  oleh  pejabat  mengenai  hal  yang  termasuk  dalam  tata laksana  yang  menjadi  tanggungjawabnya  dan  yang  diperuntukkan  bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
c. Surat  keterangan  dari  seorang  ahli  yang  memuat  pendapat  berdasarkan keahliannya  mengenai  sesuatu  hal  atau  sesuatu  keadaan  yang  diminta secara resmi kepadanya;
d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
Mengenai  alat  bukti  petunjuk  dapat  dilihat  di  dalam  Pasal  188  KUHAP yang berbunyi :
1. Petunjuk  adalah  perbuatan,  kejadian  atau  keadaan,  yang  karena persesuaiannya,  baik  antara  yang  satu  dengan  yang  lain,  maupun  dengan tindak  pidana  itu  sendiri,  menandakan  bahwa  telah  terjadi  suatu  tindak pidana dan siapa pelakunya ;
2. Petunjuk  sebagaimana  dimaksud  dalam  Ayat  (1)  hanya  dapat  diperoleh dari :
a. keterangan saksi;
b. surat;
c. keterangan terdakwa.
3. Penilaian  atas  kekuatan  pembuktian  dari  suatu  petunjuk  dalam  setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia  mengadakan  pemeriksaan  dengan  penuh  kecermatan  dan  keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.
Alat  bukti  petunjuk  baru  diperlukan  apabila  alat  bukti  yang  lain  belum cukup  untuk  membuktikan  kesalahan  terdakwa.  Atau  perkataan  lain,  alat  bukti petunjuk  baru  dianggap  mendesak  penggunaannya  apabila  upaya  pembuktian dengan alat bukti yang lain belum mencapai batas minimum pembuktian.
Pasal 1 Angka 15 KUHAP menentukan, bahwa “terdakwa adalah seorang tersangka  yang  dituntut,  diperiksa  dan  diadili  di  sidang  pengadilan”.  Sedangkan yang dimaksud dengan keterangan terdakwa menurut Pasal 189 KUHAP adalah :
a. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
b. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu  menemukan  bukti  di  sidang,  asalkan  keterangan  itu  didukung oleh  suatu  alat  bukti  yang  sah  sepanjang  mengenai  hal  yang  didakwakan kepadanya.
c. Keterangan terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri.
d. Keterangan  terdakwa  saja  tidak  cukup  untuk  membuktikan  bahwa  ia bersalah  melakukan  perbuatan  yang  didakwakan  kepadanya,  melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.
C. Pembahasan.
Untuk  mengetahui  kekuatan  pembuktian  keterangan  saksi,  maka  hakim sebelumnya  harus  menilai  terlebih  dahulu  kebenaran  dari  keterangan  saksi. Dengan keyakinan hakim bahwa saksi berkata yang sebenarnya, hakim akan lebih mudah untuk menyelesaikan proses pemeriksaan di pengadilan.
Hakim  dalam  menilai  kebenaran  keterangan  saksi  harus  memperhatikan persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, persesuaian antara keterangan saksi  dengan alat  bukti lain,  alasan  yang  mungkin dipergunakan  oleh  saksi  untuk  memberikan  keterangan  tertentu,  cara  hidup kesusilaan  saksi  serta  segala  sesuatu  pada  umumnya  yang  dapat  mempengaruhi dapat  tidaknya  keterangan  tersebut  dipercaya.  Perlu  diperhatikan  oleh  hakim mengenai  cara  hidup  dan  kesusilaan  saksi  karena  secara  psikologis,  cara  hidup dan kesusilaan akan melatarbelakangi keterangan yang diberikan seseorang.
Alat  bukti  keterangan  saksi  sebagai  alat  bukti  yang  bebas  yang  tidak mempunyai  nilai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  tidak  menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau  tidak.  Tidak  ada  keharusan  bagi  hakim  untuk  menerima  kebenaran  setiap keterangan  saksi.  Hakim  bebas  menilai  kekuatan  atau  kebenaran  yang  melekat pada keterangan itu dan “dapat menerima” atau “menyingkirkannya”.
Lain  halnya  jika  undang-undang  sendiri  telah  menentukan  bahwa  alat bukti kesaksian mempunyai  sifat  kekuatan  yang  sempurna dan menentukan. Jika seandainya  undang-undang  menentukan  demikian,  hakim  tidak  boleh  menilai kekuatan pembuktiannya, hakim secara bulat harus terikat untuk mempergunakannya dalam putusan, tidak lagi berwenang untuk menilainya secara bebas.
Namun  demikian,  perlu  diingat  hakim  dalam  mempergunakan  kebebasan menilai  kekuatan  pembuktian  kesaksian,  harus  benar-benar  bertanggung  jawab. Jangan  sampai  kebebasan  penilaian  itu  menjurus  kepada  kesewenang-wenangan tanpa  moralitas  dan  kejujuran  yang  tinggi.  Kalau  kebebasan  penilaian  itu  tidak diawasi oleh rasa tanggung jawab, kebebasan itu akan berbalik menjadi ironi dan sekaligus  akan  bersifat  tragis.  Kebebasan  penilaian  tanpa  diawasi  rasa  tanggung jawab yang tinggi, bisa berakibat orang yang jahat akan mengenyam keuntungan. Orang  yang  tidak  bersalah  akan  sengsara  sebagai  akibat  kesewenangan  dan kecongkakan dalam mempergunakan kebebasan tersebut.  Oleh karena itu, kalau dalam  satu  kasus  telah  benar-benar  cukup  bukti  berdasar  keterangan  saksi, kebebasan  hakim  menilai  kebenaran  dan  keterangan  saksi-saksi,  harus berpedoman  pada  tujuan  mewujudkan  “kebenaran  sejati”.  Pada  perwujudan kebenaran  sejati  itulah  tanggung  jawab  moral  kebebasan  penilaian  diletakkan hakim.  Kita  percaya,  jika  peletakan  tanggung  jawab  moral  kebebasan  penilaian hakim  dititiksentralkan  pada  tujuan  perwujudan  kebenaran  sejati,  akan  terhindar dari sifat kecongkakan dan kesewenangan.
Dalam  sistem  hukum  acara  pidana  dikenal  suatu  asas Unus  Testis  Nullus Testis yang  merupakan  suatu  pepatah  dari  bahasa  romawi  atau  dalam  bahasa belanda dikenal Een Getuige is Geen Getiuge yang artinya satu saksi bukan saksi. Asas  ini  dapat  ditemukan  dalam  Pasal  185  ayat  2  KUHAP,  yang  berbunyi keterangan  seorang  saksi  saja  tidak  cukup  untuk  membuktikan  bahwa  terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
Asas Unus Testis Nullus Testis tidak berlaku jika disertai dengan alat bukti sah  lainnya.  Namun  menurut  ilmu  pengetahuan  Hukum  Acara  Pidana  dan
yurisprudensi,  keterangan  seorang  saksi  saja  dapat  dipergunakan  untuk membuktikan salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan itu.
Sebagai  bahan  perbandingan  sebelum  diberlakuakan  KUHAP,  asas  Unus Testis Nullus Testis diatur dalam Pasal 300 HIR, dimana hakim pengadilan negeri tidak  boleh  menjatuhkan  sanksi  pidana  kepada  terdakwa,  jika  terdakwa  mungkir dari kesalahannya dan hanya ada seorang saksi saja yang memberatkan terdakwa, sedang alat bukti lain tidak ada. Hal ini tidak berarti bahwa tiap-tiap peristiwa dari tuduhan harus ada dua orang saksi. Minimal dua saksi diharuskan untuk tuduhan seluruhnya.  Keterangan  dari  beberapa  saksi  yang  masing-masing  menyaksikan suatu  peristiwa  tersebut,  akan  tetapi  ada  hubungan  antara  pelbagal  peristiwa  itu. Selanjutnya beberapa keterangan saksi itu dapat digabungkan satu sama lain untuk menambah keyakina hakim.  Sedangkan asas “satu saksi bukan saksi”( Unus Testis Nullus Testis ) di dalam KUHAP diatur dalam Pasal 185 ayat (2),(3), dan (4) yang bunyi rumusannya sebagai berikut:
Ayat (2)
Keterangan  seorang  saksi  saja  tidak  cukup  untuk  membuktikan  bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
Ayat (3)
Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  ayat  (2)  tidak  berlaku  apabila  disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.
Ayat (4)
Keterangan  beberapa  saksi  yang  berdiri  sendiri-sendiri  tentang  suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan  saksi  itu  ada  hubungannya  satu  dengan  yang  lain  sedemikian  rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
Ketentuan  Pasal  185  ayat  (2),  (3),  dan  (4)  KUHAP  apabila  dihubungkan dengan Pasal 183 KUHAP yang bunyi rumusannya sebagai berikut:
Hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali  apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memperoleh keyakinan bahwa  suatu  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya.
Hal ini merupakan sarat formal dari prinsip minimum pembuktian supaya keterangan  saksi  Supaya  keterangan  saksi  dapat  dianggap  cukup  membuktikan kesalahan  terdakwa  harus  dipenuhi  paling  sedikit  atau  sekurang-kurangnya dengan  dua  alat  bukti.  Kalau  begitu  keterangan  seorang  saksi  saja,  baru  bernilai sebagai satu alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain.
Jadi,  bertitik tolak  dari ketentuan Pasal  185 ayat  (2) KUHAP,  keterangan seorang  saksi  saja  belum  dapat  dianggap  sebagai  alat  bukti  yang  cukup  untuk membuktikan kesalahan terdakwa, atau “unus testis nullus testis”. Ini berarti jika alat  bukti  yang  kemukakan  penuntut  umum  hanya  terdiri  dari  seorang  saksi  saja tanpa  ditambah  dengan  keterangan  saksi  yang  lain  atau  alat  bukti  yang  lain, “kesaksian  tunggal”  yang  seperti  ini  tidak  dapat  dinilai  sebagai  alat  bukti  yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang  didakwakan  kepadanya.  Walaupun  seandainya  keterangan  saksi  tunggal  itu sedemikian rupa jelasnya, tetapi terdakwa tetap “mungkir” serta kesaksian tunggal itu  tidak  dicukupi  dengan  alat  bukti  lain,  kesaksian  ini  harus  dinyatakan  tidak mempunyai  nilai  kekuatan  pembuktian  atas  alasan  “ Unus Testis Nullus Tetstis”.
Lain halnya jika terdakwa memberikan keterangan yang mengakui kesalahan yang didakwakan kepadanya.
Dalam  hal  seperti  ini  seorang  saksi  sudah  cukup  membuktikan  kesalahan terdakwa,  karena  di  samping  keterangan  saksi  tunggal  itu,  telah  dicukupi  alat bukti  keterangan/pengakuan  terdakwa.  Dengan  demikian  telah  terpenuhi ketentuan minimum pembuktian “the degree of evidence” , yakni keterangan saksi ditambah dengan alat bukti keterangan terdakwa.
Memperhatikan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh Pasal 185 ayat (2) KUHAP adalah :
a.  Untuk  dapat  membuktikan  kesalahan  terdakwa  paling  sedikit  harus didukung    oleh “dua orang saksi”,
b.  Atau kalau saksi  yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal  itu  harus  “dicukupi”  atau  “ditambah”  dengan  salah  satu  alat  bukti  yang lain.
Jadi,  agar  supaya  keterangan  saksi  tunggal  mempunyai  nilai  pembuktian yang  dapat  dipergunakan  hakim  membuktikan  kesalahan  terdakwa,  harus dilengkapi atau dicukupi dengan salah satu bukti lain baik berupa keterangan ahli, surat,  petunjuk  ataupun  dengan  keterangan/pengakuan  terdakwa.  Akan  tetapi, seperti  apa  yang  dijelaskan  terdahulu  ketentuan  ini  hanya  berlaku  dalam pemeriksaan  perkara  biasa.  Dalam  pemeriksaan  perkara  cepat,  keyakinan  hakim cukup didukung oleh satu alat bukti  yang sah, seperti  yang ditegaskan Pasal 184 KUHAP.  Maka  dalam  pemeriksaan  perkara  dengan  acara  cepat,  keterangan seorang saksi saja sudah cukup mempunyai alat bukti.
Bagaimana  biasanya  praktek  peradilan  menghadapi  kasus  seperti  ini? Apabila hakim menghadapi masalah seperti ini biasanya hakim ataupun penuntut umum  mencoba  mencukupi  keterangan  saksi  tunggal  dengan  alat  petunjuk. Petunjuk mana dapat ditarik atau digali dan dijabarkan hakim atau penuntut umum dari  keterangan  terdakwa  atau  dari  “kejadian”  maupun  “keadaan”  yang  ada persesuaiannya  antara  yang  satu  dengan  yang  lain.  Akan  tetapi,  tidak  mudah mencari  suatu  petunjuk  sebagai  alat  bukti,  karena  agar  petunjuk  dapat  dinilai sebagai  alat  bukti,  harus  terdapat  ”persesuaian”  antara  perbuatan,  kejadian  atau keadaan dengan peristiwa pidana.
Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. Sering terdapat kekeliruan pendapat  sementara  orang  yang  beranggapan,  dengan  adanya  beberapa  saksi dianggap  keterangan  saksi  yang  banyak  itu  telah  cukup  membuktikan  kesalahan terdakwa. Pendapat yang demikian keliru, karena sekalipun saksi yang dihadirkan dan  didengar  keterangannya  di  sidang  pengadilan  secara  “kuantitatif”  telah melampaui  batas  minimum  pembuktian,  belum  tentu  keterangan  mereka  secara “kualitatif”  memadai  sebagai  alat  bukti  yang  sah  membuktikan  kesalahan terdakwa.  Tidak  ada  gunanya  menghadirkan  saksi  yang  banyak,  jika  secara kualitatif  keterangan  mereka  saling  “berdiri  sendiri”  tanpa  adanya  saling hubungan  antara  yang  satu  dengan  yang  lain;  yang  dapat  mewujudkan  suatu kebenaran  akan  adanya  kejadian  atau  keadaan  tertentu.  Berapa  pun  banyaknya saksi  yang  diperiksa  dan  didengar  keterangannya  di  sidang  pengadilan,  hanya pemborosan  waktu  jika  masing-masing  keterangan  itu  mereka  itu  berdiri  sendiri
tanpa adanya hubungan antara yang satu dengan yang lain. Akan tetapi, jika saksi dalam  perkara  pidana  ternyata  ada  beberapa  orang  saksi  maka,  hanya  satu  saksi yang  dapat  dijadikan  sebagai  alat  bukti.  Sedang  saksi-saksi  selebihnya  hanya bersifat  keterangan  yang  berdiri  sendiri  tanpa  saling  berhubungan.  Sebagai  alat petunjuk  pun  tidak  mencukupi.  Disinilah  dituntut  kemampuan  dan  keterampilan penyidik  untuk  mempersiapkan  dan  menyediakan  saksi-saksi  secara  kualitatif dapat  memberikan  keterangan  yang  saling  berhubungan.  Bukan  hanya mengumpulkan saksi yang banyak, tapi hanya menyajikan keterangan yang saling berdiri  sendiri.  Hal  seperti  inilah  yang  diperingatkan  oleh  Pasal  185  ayat  (4) KUHAP, yang menegaskan :
(1) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, dengan syarat ;
(2) Apabila  keterangan  saksi  itu  “ada  hubungannya”  satu  dengan  yang  lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
Dari  ketentuan  Pasal  185  ayat  (4)  KUHAP  jelaslah  bagi  kita,  keterangan beberapa    orang  saksi  baru  dapat  dinilai  sebagai  alat  bukti  serta  mempunyai kekuatan  pembuktian,  apabila  keterangan  beberapa  saksi  tersebut  mempunyai hubungan serta saling menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu.  Keterangan  beberapa  orang  saksi  yang  berdiri  sendiri-sendiri  antara keterangan saksi  yang satu dengan  yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti.  Atau  paling-paling  saksi  yang  banyak  tapi  berdiri  sendiri-sendiri,  masing- masing  mereka  akan  dikategorikan  “saksi  tunggal”  yang  tidak  memiliki  nilai kekuatan  pembuktian,  karena  keterangan  saksi  tunggal  harus  dinyatakan  tidak cukup  memadai  untuk  pembuktian  kesalahan  terdakwa.  Apalagi  jika  keterangan para saksi yang banyak “saling bertentangan” itu harus disingkirkan sebagai alat bukti,  sebab  ditinjau  dari  segi  hukum  keterangan  semacam  itu  tidak  mempunyai nilai pembuktian maupun kekuatan pembuktian.
Pada  pembahasan  ini  penulis  juga  menguraikan  jenis-jenis  keterangan saksi  berdasarkan  kemampuannya  bertindak  sebagai  saksi  yaitu  dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, diantaranya :
(1) Saksi  yang  dianggap  tidak  mampu  secara  nisbi  atau  relatif,  yaitu  orang- orang  yang  tidak  dapat  didengar  keterangannya  sebagai  saksi  dan  dapat mengundurkan diri  sebagai  saksi  namun  sifatnya sama sekali tidak mutlak. Pedoman  penggarisan  dari  ketentuan  saksi  yang  tidak  mampu  secara  nisbi yaitu  :  Secara  prinsipil  orang-orang  yang  memiliki  hubungan  keluarga sedarah dan ikatan perkawinan, tidak didengar keterangannya sebagai saksi, Namun jika mereka menghendaki untuk menjadi saksi dan disetujui dengan tegas  oleh  penuntut  dan  terdakwa,  mereka  diperbolehkan  menjadi  saksi dengan  disumpah,  Sebaliknya,  jika  penuntut  umum  menghendaki  mereka menjadi  saksi  tetapi  mereka  menolak  maka  tidak  ada  kewajiban  untuk menjadi saksi,
(2) Saksi  yang  tidak  mampu  secara  mutlak  atau  absolut  adalah  mereka  yang tidak  dapat  dijadikan  saksi  secara  mutlak.  Jika  dengan  terpaksa  sekali orang-orang  tersebut  dijadikan  saksi,  mereka  hanya  boleh  didengar,  akan tetapi tidak sebagai saksi yaitu tercantum dalam Pasal 171 KUHAP yakni:
a.  Anak-anak yang belum mencapai umur 15 tahun,
b.  Orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat.
Sedangkan  mereka  yang  diletakkan  di  bawah  pengampunan  karena  boros dianggap  cakap  bertindak  sebagai  saksi.  Alasan  mereka  tidak  dapat  didengar keterangannya  sebagai  saksi  karena  tidak  dapat  dipertanggungjawabkan  secara sempurna dalam hukum  pidana. Namun  keterangan mereka dimungkinkan untuk didengar dan dipakai sebagai alat bukti petunjuk dalam batas-batas sempit bukan sebagai  alat  bukti  keterangan  saksi  dan  hukum  menilai  petunjuk  yang  diperoleh dari saksi  tersebut  harus berhati-hati. Alat  bukti tidak berdiri  sendiri sebagai  alat bukti tanpa adanya alat bukti yang lain.
Asas Unus Testis Nullus Testis selain diatur di dalam KUHAP, juga diatur pula dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yang berbunyi:
“Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi sudah cukup untuk  membuktikan  bahwa  terdakwa  bersalah,  apabila  disertai  dengan  suatu  alat bukti yang sah lainnya.”
Ketentuan  ini  untuk  dapat  dikatakan  terdakwa  bersalah  yaitu:  cukup didukung dengan satu alat bukti yang sah. Apabila disertai dengan alat bukti yang sah  lainnya  buka  pengakuan  terdakwa.  (penjelasan  Pasal  55  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004).
Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, dikenal asas Unus Testis Nullus  Testis  (satu  saksi  bukan  saksi).  Apabila  dikaitkan  dengan  Pasal  185 KUHAP, ternyata bertentangan diantaranya:
1.  Menurut KUHAP Pasal 185 ayat (6) yaitu:
Keterangan  saksi  harus  didukung  dengan  saksi  lain,  bahkan  harus  ada persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, sedangkan dalam Pasal 55    Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004,  keterangan  saksi  cukup  satu  saja tanpa didukung oleh saksi lainnya. Melainkan didukung oleh alat bukti yang sah lainnya berupa pengakuan terdakwa.
2.  Menurut KUHAP, penyebutan alat bukti yang sah untuk terdakwa dikenal “keterangan  terdakwa”  artinya  apa  yang  terdakwa  nyatakan  disidang  tentang perbuatan yang ia lakuakan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, penyebutan alat bukti terdakwa dikenal dengan “pengakuan terdakwa”.
3.  Menurut Pasal  183 KUHAP dinyatakan untuk  menjatukan pidana kepada terdakwa apabila sekurang-kurangnya minimal dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan  hakim  bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  terdakwa bersalah melakukannya.
Ketentuan  ini  dijadikan  pedoman  untuk  alat  bukti  keterangan  saksi  yang merupakan prinsip minimal pembuktian kecuali dalam perkara pemeriksaan cepat (Rool). Keyakinan hakim cukup didukung dengan satu alat bukti saja. (penjelasan Pasal  184  KUHAP).  Sedangkan  dalam  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004, Keyakinan  hakim  cukup  didukung  dengan  satu  keterangan  saksi  saja,  kemudian tindak  pidana  kekerasan  dalam  rumah  tangga  merupakan  perkara  pidana  yang diadili dan diperiksa dalam acara pemeriksaan biasa, bukannya acara cepat.
Sebagaimana hal-hal tersebut di atas, untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah  tangga  ternyata  adanya  penyimpangan  dengan  KUHAP  yang  merupakan
induknya Hukum Acara Pidana. Namun penyimpangan ini diatur dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 berbunyi:
Pasal 54
Penyidikan,  penuntutan,  dan  pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  dilaksanakan menurut  ketentuan  hukum  acara  pidana  yang  berlaku,  kecuali  ditentukan  lain dalam Undang-undang ini.
Berdasarkan  analisa  di  atas  maka  penerapan  asas  Unus  Testis  Nullus Testis  dalam  Pasal  55  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  bertentangan dengan  Pasal  185  ayat  (2)  KUHAP,  dimana  keterangan  saksi  harus  didukung dengan  saksi  lainnya.  Terhadap  penyimpangan  ini  diperkenankan  oleh  Pasal  54 Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  yang  dikenal  dengan  asas Lex  Specialis Derogat  Lex  Generalis (ketentuan  khusus  dapat  menyampingkan  ketentuan umum).
D. Kesimpulan.
Kekuatan hukum pembuktian keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah Adanya persesuaian antara keterangan saksi dengan saksi lainnya, keterangan saksi  dengan  alat  bukti  lainnya,  alasan  yang  mungkin  dipergunakan  oleh  saksi untuk  memberikan  keterangan  tertentu,  cara  hidup  dan  kesusilaan  saksi  serta segala  sesuatu  yang  pada  umumnya  dapat  mempengaruhi,  dapat  tidaknya keterangan  itu  dapat  dipercaya.  Penerapan  asas Unus  Testis  Nullus  Testis dalam Pasal  55  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  bertentangan  dengan  Pasal  185 ayat (2) KUHAP, dimana keterangan saksi harus didukung dengan saksi lainnya. Terhadap penyimpangan ini diperkenankan oleh Pasal 54 Undang-undang Nomor 23  Tahun  2004  yang  dikenal  dengan  asas Lex  Specialis  Derogat  Lex  Generalis (ketentuan khusus dapat menyampingkan ketentuan umum)
Daftar Pustaka.
Achi Sudiarti Luhulima, Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan  dan  Alternatif  Pemecahannya, Kelompok  Kerja  Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Gender Unversitas Indonesia, Jakarta, 2000.
Atang  Ranoemihardja, Hukum  Pidana  Asas-asas,  Pokok  Pengertian  dan  Teori, Bandung, Tarsito, 1984.
C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia , Jakarta, Balai Pustaka, 1984.
Departemen  Kehakiman  Republik  Indonesia,  Kamus  Hukum  Pidana,  PT.  Cicero Indonesia, Edisi I, 1988.
Departemen  Pendidikan  dan Kebudayaan, Kamus  Besar Bahasa  Indonesia, Balai Pustaka, Cetakan III, 1990.
Dwidja Priyatno, Kapita Selekta Hukum Pidana , Bandung, STHB Press, 2005.
Much.  Anwar, Hukum  Pidana  Bagian  Khusus  (KUHAP  Buku  II), Citra  Aditya Bakti, Bandung, 1994.
Mochtar  Kusumaatmadja, Pembinaan  Hukum  Dalam  Rangka  Pembangunan Nasional, Bina Cipta, Bandung, 1986.
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana , Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
Muladi  dan  Barda  Nawawi  Arif, Bunga  Rampai  Hukum  Pidana ,  Alumni, Bandung, 1992.
Nursyahbani  Katjasungkana  dan  Mumtahanah, Kasus-Kasus  Hukum  Kekerasan Terhadap Perempuan, Galang Printika, Yogyakarta, 2002.
P.  A.  F.  Lamintang, Kitab  Undang-undang  Hukum  Acara  Pidana  dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana , Sinar Baru, Bandung.
Roeslan  Saleh, Kitab  Undang-undang  Hukum  Pidana  Dengan  Penjelasan, Jakarta, Aksara Baru, 1981.
Romli  Atmasasmita, Teori  dan  Kapita  Selekta  Kriminologi ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung, 1997.
Rika Sarastika, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan  Dalam Rumah Tangga ,
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
PERUNDANG-UNDANGAN :
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2004  Tentang  Kekerasan  Dalam  Rumah Tangga