## POLITIK HUKUM TERHADAP URGENSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEAMANAN NASIONAL DI INDONESIA
Aditya Azhari 1 , Bruce Anzward 2 , Roziqin 3
Pascasarjana Magister Hukum Unversitas Balikpapan

## Abstrak
Negara  merupakan  suatu  kesatuan  jati  diri  yang  mewakili  suatu  kelompok  orang, wilayah,  dan  pemerintah  yang  pada  pelaksanaannya  memiliki  suatu  kekuatan  kewenangan dalam  menjalankan ideologinya,  termasuk  memenuhi  kewajiban-kewajibannya  dalam  menjaga keutuhan  wilayahnya,  menjaga  pengakuan  statusnya  melalui  kedaulatan,  juga  menjaga rakyatnya  dari  segala  ancaman.  Rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu  bagaimanakah politik  hukum  terhadap  urgensi  rancangan  undang-  undang  keamanan  nasional  di  Indonesia. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana politik hukum terhadap urgensi rancangan undang-  undang  keamanan  nasional  di  Indonesia  berkaitan  dengan  kepentingan  lembaga  atau institusi  pelaksana  keamanan.  Metode  penelitian  yang  diguanakan  yaitu  menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melalui cara penelitian hukum dengan menggunakan konsep- konsep penerapan yang bersumber dari serangkaian peraturan atau undang-undang. Kesimpulan yaitu  Diusulkannya  Rancangan  Undang-Undang  Keamanan  Nasional  oleh  Kementerian Pertahanan  Republik  Indonesia  mengajukan  kepada  Dewan  Perwakilan  Rakyat  dalam  rangka memberikan masukan tentang penataan institusi-institusi pelaksana pertahanan dan keamanan di Indonesia  melalui  segala  upaya  secara  cepat,  bertahap,  dan  terpadu  dengan  memberdayakan seluruh  kekuatan  nasional  untuk  menciptakan  stabilitas  keamanan  melalui  suatu  sistem keamanan nasional.
Kata Kunci: Politik, Hukum, Rancangan Undang-Undang.

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Negara  merupakan  suatu  kesatuan jati  diri  yang  mewakili  suatu  kelompok orang,  wilayah,  dan  pemerintah  yang  pada pelaksanaannya  memiliki  suatu  kekuatan kewenangan dalam menjalankan ideologinya, termasuk memenuhi kewajiban-kewajibannya  dalam  menjaga keutuhan  wilayahnya,  menjaga  pengakuan statusnya  melalui  kedaulatan,  juga  menjaga rakyatnya dari segala ancaman.
Suatu  negara  dianggap  ada  apabila memenuhi  tiga  unsur,  yaitu  harus  ada wilayah  yang  jelas  batas-batasnya,  harus ada rakyat  yang menetap di wilayah negara yang bersangkutan, harus ada pemerintahan yang berkuasa terhadap seluruh wilayah dan rakyatnya 1 . Dalam  suatu  negara  pasti memiliki  sistem  pemerintahannya  masing- masing,  sebagai  suatu  tatanan  yang  terdiri dari  unsur-unsur  pemerintahan  yang  saling mempengaruhi  untuk  mencapai  tujuan  dan fungsinya.
Secara luas, sistem pemerintahan ada untuk menjaga kestabilitasan rakyat,
1 Prof. Drs. C. S. T. Kansil, S.H.,
2000, Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1 Edisi Revisi , Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 16
menjaga  dasar  ideologi,  politik,  ekonomi, keamanan,  dan  pertahanan  pemerintahan yang kemudian menjadi sistem pemerintahan yang berkelanjutan dan demokrasi yang sudah seharusnya rakyatnya sebagai masyarakat ikut berkontribusi dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan di negaranya.
Indonesia  sebagai  negara  berdaulat yang mempunyai Pancasila sebagai ideologinya  dan  telah  dirumuskannya  pada Paragraf  Keempat  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Kemudian daripada  itu,  untuk  membentuk  suatu Pemerintahan  Negara  Republik  Indonesia yang  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi  dan  keadilan  sosial,  maka  disusunlah Kemerdekaan  Kebangsaan  Indonesia  itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia  Tahun  1945,  yang  terbentuk dalam  suatu  susunan  Negara  Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha  esa,  kemanusiaan  yang  adil  dan
beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,  serta  dengan mewujudkan  suatu  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Kesejahteraan  dan  keamanan  negara merupakan  pokok  penting  terselenggaranya negara dan merupakan suatu kesinambungan,  karena  diantara  kedua  hal tersebut  saling  berkaitan  satu  sama  lain. Tidak  mungkin  suatu  negara  bisa  sejahtera jika  tidak  adanya  rasa  aman  di  dalamnya, demikian  juga  sebaliknya,  tidak  mungkin akan  tercipta  rasa  aman  jika  tidak  ada kesejahteraan  di  dalamnya.  Karena  setiap orang  dalam  hal  ini  rakyat  suatu  negara pasti  membutuhkan  rasa  aman  dalam memenuhi keberlangsungan hidupnya.
Selain itu, dalam kehidupan lebih luas lagi, setiap  orang  pasti  akan  dihadapkan  pada kehidupan sosialnya dalam bernegara.
Dalam  rangka  pemenuhan  keamanan negaranya,  Indonesia  melalui  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun  1945,  Bab  XII  tentang  Pertahanan Negara  dan  Keamanan  Negara,  Pasal  30 ayat  (1)  menyebutkan  bahwa  “Tiap-tiap warga  negara  berhak  dan  wajib  ikut  serta dalam  usaha  pertahanan  dan  keamanan
negara.” Ayat (2) bahwa “Usaha pertahanan dan  keamanan  negara  dilaksanakan  melalui sistem  pertahanan  dan  keamanan  rakyat semesta  oleh  Tentara  Nasional  Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”. Kemudian pada ayat (3)  disebutkan  bahwa  “Tentara  Nasional Indonesia  terdiri  dari  Angkatan  Darat, Angkatan  Laut,  dan  Angkatan  Udara, sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara”.  Pasal  (4)  menyebutkan  bahwa “Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”.
Mendasari  Pasal  30  Undang-Undang Dasar  Tahun  1945  tersebut,  telah  terbit Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:  VI/MPR/2000  tentang  Pemisahan Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang dijelaskan dalam  Pasal  1  yang  menyebutkan  bahwa “Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara kelembagaan  terpisah  sesuai  dengan  peran dan fungsi masing-masing”.
Selanjutnya  pada  Pasal  2  ayat  (1) menyebutkan  bahwa  “Tentara  Nasional Indonesia adalah alat Negara yang berperan dalam  pertahanan  Negara”.  Ayat  (2) menyebutkan  bahwa  “Kepolisian  Negara Republik Indonesia adalah alat Negara yang berperan  dalam  memelihara  keamanan”. Selanjutnya  pada  Pasal  3  ayat  (2) menjelaskan bahwa “Hal-hal yang menyangkut  Tentara  Nasional  Indonesia dan  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia secara  lengkap  dan  terperinci  diatur  lebih lanjut  dalam  undang-  undang  secara terpisah”. Kemudian mendasari Pasal 3 ayat (2)  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  Nomor:  VI/MPR/2000  tentang Pemisahan  Tentara  Nasional  Indonesia  dan Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia,
diterbitkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:
VII/MPR/2000  tentang  Peran  Tentara Nasional  Indonesia  dan  Peran  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia.  Pada  Bab  I, Tentara  Nasional  Indonesia,  Pasal  2 mengenai Peran Tentara Nasional Indonesia menyebutkan  bahwa  “Tentara  Nasional Indonesia,  sebagai  alat  pertahanan  Negara, bertugas  pokok  menegakkan  kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik  Indonesia  yang  berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta  melindungi  segenap  bangsa  dan seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dari ancaman  dan  gangguan  terhadap  keutuhan bangsa  dan  Negara”.  Kemudian  pada  Bab II,  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, pada  Pasal  6  mengenai  Peran  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  menyebutkan bahwa  “Kepolisian  Negara  Republik Indonesia  merupakan  alat  Negara  yang berperan  dalam  memelihara  keamanan  dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan  pengayoman,  dan  pelayanan kepada masyarakat”.
Undang-Undang  Republik  Indonesia Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  Pasal  2  bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban  masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”  Pasal  4  menyebutkan  bahwa “Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia bertujuan  untuk  mewujudkan  keamanan dalam  negeri  yang  meliputi  terpeliharanya keamanan  dan  ketertiban masyarakat,  tertib dan  tegaknya  hukum,  terselenggaranya perlindungan,  pengayoman,  dan  pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya
ketenteraman masyarakat dengan menjunjung  tinggi  hak  asasi  manusia.” Pada Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa
Dapat  disimpulkan  bahwa  peran  dan fungsi pertahanan Indonesia dijalankan oleh Tentara  Nasional  Indonesia.  Sedangkan peran  dan  fungsi  keamanan  Indonesia dijalankan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.  Pada  tahun  2005,  Kementerian
Pertahanan Republik Indonesia mengajukan  Rancangan  Undang-Undang Keamanan Nasional kepada Dewan
Perwakilan
Rakyat dalam rangka memberikan  masukan  tentang  penataan institusi-institusi  pelaksana  pertahanan  dan keamanan di Indonesia.
Adapun  hakikat  Rancangan  Undang- Undang  Keamanan  Nasional  yaitu  segala upaya  secara  cepat,  bertahap,  dan  terpadu dengan  memberdayakan  seluruh  kekuatan nasional untuk menciptakan stabilitas keamanan  melalui  suatu  sistem  keamanan nasional  agar  mampu  memberi  jaminan terhadap kepastian  tercapainya  tujuan nasional.
Penyelenggaraan  keamanan  nasional bertujuan  untuk  mewujudkan  kondisi  aman bangsa  dan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  secara  fisik  dan  psikis  setiap individu warga Negara, masyarakat,
pemerintah dan Negara, serta keberlangsungan  pembangunan  nasional yang bebas dari segala ancaman.
Rancangan Undang-Undang Keamanan  Nasional  tersebut  memiliki beberapa  isu  hukum.  Yang  pertama  yaitu fungsi  keamanan  yang  sudah  diemban  oleh Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia sesuai dengan Ketetapan Majelis.
Permusyawaratan  Rakyat  Nomor: VII/MPR/2000  tentang  Peran  Tentara Nasional  Indonesia  dan  Peran  Kepolisian Negara  Republik Indonesia  dan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  serta  isu  hukum  yang kedua yaitu pembentukan Dewan Keamanan  Nasional  yang  menurut  peneliti merupakan  suatu  upaya  penggabungan kembali  peran  dan  fungsi  Tentara  Nasional Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik  Indonesia  yang  pada  dasarnya sudah dilakukan pemisahan secara kelembagaan  sesuai  dengan  peran  dan fungsi  masing-masing  melalui  Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Nomor: VI/MPR/2000  tentang  Pemisahan  Tentara Nasional  Indonesia  dan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia.  Atas  dasar  tersebut, peneliti  berkeinginan  membahas  lebih  jauh
mengenai  politik  hukum  terhadap  urgensi rancangan undang-undang keamanan nasional di Indonesia.

## B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini permasalahan yang diteliti adalah Bagaimanakah  politik  hukum  terhadap urgensi rancangan undang- undang keamanan nasional di Indonesia?

## C. Tujuan Penelitian
Untuk  mengetahui  bagaimana  politik hukum terhadap urgensi rancangan undang- undang  keamanan  nasional  di  Indonesia berkaitan dengan kepentingan lembaga atau institusi pelaksana keamanan dalam tujuannya sesuai hakikat dibuatnya
rancangan undang-undang keamanan nasional  yaitu  segala  upaya  secara  cepat, bertahap, dan terpadu dengan memberdayakan  seluruh  kekuatan  nasional untuk  menciptakan  stabilitas  keamanan melalui  suatu  sistem  keamanan  nasional, serta  untuk  mengetahui  kepastian  hukum terhadap rancangan undang-undang keamanan  nasional  jika  dibandingkan dengan norma-norma atau peraturan perundang-undangan  lain  yang  sudah  ada terkait dengan landasan yuridis
pembentukan  rancangan  undang-undang keamanan nasional tersebut.

## D. Metode Penelitian
Pendekatan  masalah  yang  digunakan oleh  penulis  adalah  dengan  menggunakan pendekatan  Yuridis  Normatif  yaitu  melalui cara penelitian hukum dengan menggunakan  konsep-konsep  penerapan yang  bersumber  dari  serangkaian  peraturan atau  undang-undang,  untuk  selanjutnya dibandingkan dengan kenyataan pada peraturan  perundang-undangan  yang  sudah ada.

## II. PEMBAHASAN
Politik  Hukum  dalam  Rancangan Undang-Undang  Keamanan  Nasional di Indonesia
Negara sudah semestinya menyelenggarakan  fungsinya  yang  secara mendasar  yaitu  mewujudkan  kesejahteraan rakytanya  agar  selalu  tercipta  situasi  dan kondisi tenteram dalam menjalankan kehidupan  rakyatnya  dan  sekaligus  untuk menjamin  masa  depan  keberlangsungan kehidupan rakyat.
Dalam  menjalankan  fungsi  tersebut, Negara tentunya memiliki alat atau perangkatnya yang masing-masing mengemban  peran  dan  fungsi  khususnya
dalam  upaya  mendukung  ketenteraman rakyat. Tentunya dalam keadaan ketenteraman  tersebut  rakyat  akan  semakin leluasa  untuk  lebih  berkembang  melalui kegiatan-kegiatannya seperti kegiatan perekonomian  maupun  kegiatan  sosialnya. Salah  satu  wujud  tercapainya  kondisi Negara yang stabil adalah dengan penilaian keberhasilan  perekonomiannya.  Kegiatan tersebut  adalah  sebagai  upaya  dalam pemenuhan kesejahteraan rakyat itu sendiri.
Setiap  unsur  penting  yang  ada  di dalam  pemerintahan  sudah  selayaknya dapat  mengemban  dan  menyelenggarakan fungsinya masing- masing secara maksimal sesuai  dengan  norma  peraturan  perundang- undangan ada di Indonesia.
Dalam menyelenggarakan
pemerintahan, peran, fungsi dan kewenangan  masing-masing  alat  Negara atau  dalam  hal  ini  adalah  masing-  masing lembaga  atau  institusi  pada  hakikatnya adalah  untuk  mencapai  tujuan  bernegara. Khususnya  dalam  menjalankan  peran  dan fungsi  serta  kewenangan  pertahanan  dan keamanan  di  Indonesia,  saat  ini  telah berjalan norma-norma atau peraturan perundang-undangannya  sebagai  landasan kinerja  dengan  didasari  oleh  landasan konstitusi Indonesia  yaitu Undang- Undang
Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 1945,  Bab  XII,  Pertahanan  Negara  dan Keamanan  Negara,  Pasal  30  ayat  (2)  yang menyebutkan  bahwa  “Usaha  pertahanan Negara dan keamanan Negara dilaksanakan melalui  sistem  pertahanan  dan  keamanan rakyat  semesta  oleh  Tentara  Nasional Indonesia  dan  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia,  sebagai  kekuatan  utama,  dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung”.
Adanya  lembaga  atau  institusi  yang mengemban  peran  dan  fungsi  pertahanan dan  keamanan  tersebut  tentunya  untuk menyelenggarakan  Indonesia  yang  aman dan  berdaulat,  jauh  dari  segala  bentuk ancaman  dan  dapat  mewujudkan  tujuan Negara  yang  telah  termaktub  di  dalam Undang-  Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945.  Peran  pemerintah dalam rangka terciptanya sistem pertahanan Negara  dan  sistem  keamanan  Negara tersebut berjalan dengan sistemnya masing- masing  sesuai  dengan  pembagian  wilayah kerja  atau  sesuai  dengan  peran  dan fungsinya masing- masing.
Pemerintah  melalui  unsur  eksekutif yaitu  masing-masing  lembaganya  serta unsur  legislatif  yaitu  Dewan  Perwakilan Rakyat, dalam pelaksanaan tugasnya, berhak  untuk  menyelenggarakan  peran  dan
fungsinya  secara  mandiri  tetapi  tidak terlepas  dari  Pancasila  sebagai  ideologi Indonesia,  serta  menyesuaikan  dengan pokok-pokok uraian Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945 sebagai  landasan  konstitusional  negara. Penyelenggaraan  peran  dan  fungsinya secara  mandiri  tersebut  yaitu  termasuk usulan rancangan suatu peraturan perundang-undangan.
Sistem  keamanan  nasional  pada dasarnya merupakan respon sistemik terhadap  tantangan  internal  dan  eksternal. Konsepsi keamanan nasional yang dipahami secara  mikro  dan  bertumpu  pada  respon ancaman  internal  dan  eksternal  yang mengganggu  stabilitas  negara  semata  yang merupakan  konsepsi  sistem  keamanan konvensional atau tradisional mulai ditinggalkan. Sementara itu, konsepsi keamanan nasional yang dikembangkan saat ini dengan pendekatan non tradisional, amat sensitif  terhadap  pelbagai  bentuk  ancaman yang  senantiasa  mampu  mengubah  dirinya dalam  berbagai  bentuk.  Dengan  demikian, apa  yang  disebut  sebagai  isu-isu  keamanan nasional semakin beragam. Miller membedakan  secara  tegas  antara  ancaman tradisional  dengan  ancaman  non  tradisonal.
Dengan  kata  lain,  suatu  negara  selayaknya
memiliki  sistem  keamanan  nasional  yang mampu menghadapi ancaman non tradisional tersebut 2 .
Keadaan  aman  bersifat  relatif,  yaitu sampai  suatu  titik  stabil  tertentu  dimana ancaman-ancaman  dan  gangguan-gangguan yang  timbul  masih  dapat  dikendalikan dengan baik, sehingga tidak membahayakan kelangsungan  peri  kehidupan  masyarakat dan  Negara.  Namun  demikian,  seiring dengan perkembangan pemeliharaan stabilitas  politik,  ekonomi,  serta  social  dan budaya  yang  semakin  rumit,  pemeliharaan stabilitas  pertahanan  dan  keamanan  juga semakin  sulit  didekati  dari  satu  sudut  saja, yaitu  sudut  pertahanan  dan  keamanan. Masalah  pemeliharaan  stabilitas  pertahanan dan  keamanan  semakin  nyata  menjadi upaya  dan  tanggung  jawab  semua  lapisan masyarakat  dan  unsur  pemerintah  Negara, yaitu  sebagai  upaya  dan  tanggung  jawab nasional  yang  terpadu.  Bahkan  dunia internasional  pun  ikut  bertanggung  jawab atas terpeliharanya stabilitas pertahanan dan keamanan tiap Negara. Perjuangan persaingan  kepentingan-kepentingan  yang berbeda harus mengenali batas-batas dimana kepentingan golongan harus
2 Naskah Akademik Keamanan Nasional, hlm. 27
mendahulukan  kepentingan  bersama  yang lebih  luas  dan  lebih  esensial,  seperti keutuhan  dan  kelangsungan  hidup  bangsa dan Negara 3 .
Peranan  pemerintah  dalam  sistem keamanan  nasional  jika  dicermati,  mulai dari  landasan  konstitusi  di  Indonesia  yaitu Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  Tahun  1945,  pada  Pasal  30  telah membedakan  peran  dan  fungsi  masing- masing  lembaga  Negara  menjadi  peran  dan fungsi  pertahanan  serta  peran  dan  fungsi keamanan. Kemudian diterbitkan Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Nomor: VII/MPR/2000  tentang  Peran  Tentara Nasional  Indonesia  dan  Peran  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  yang  masing- masing  telah  tercantum  dengan  jelas  peran dan fungsinya masing-masing.
Kementerian  Pertahanan  Republik Indonesia  mengajukan  rancangan  undang- undang  keamanan  nasional  kepada  Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka memberikan  masukan  tentang  penataan institusi-institusi  pelaksana  pertahanan  dan keamanan  di  Indonesia  yaitu  segala  upaya secara  cepat,  bertahap,  dan  terpadu  dengan
3 Wahyono S. K., 2000, Keamanan
Nasional dalam Perspektif Baru , Jurnal Ketahanan Nasional, hlm. 32
memberdayakan  seluruh  kekuatan  nasional untuk  menciptakan  stabilitas  keamanan melalui  suatu  sistem  keamanan  nasional agar  mampu  memberi  jaminan  terhadap kepastian  tercapainya  tujuan  nasional,  yang bertujuan  untuk  mewujudkan  kondisi  aman bangsa  dan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  secara  fisik  dan  psikis  setiap individu warga Negara, masyarakat, pemerintah dan Negara, serta keberlangsungan  pembangunan  nasional yang bebas dari segala ancaman.
Upaya  tersebut  merupakan  suatu politik  hukum  yang  bertujuan  untuk membentuk  suatu  ketentuan-ketentuan  atau norma-norma  baru  yang  dinilai  akan mengisi kekosongan atau kekaburan ketentuan-ketentuan  atau  norma-  norma. Mengingat peran dan fungsi utama keamanan sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Nomor:
VII/MPR/2000  tentang  Peran  Tentara Nasional  Indonesia  dan  Peran  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  yaitu  diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka,  diusulkannnya  rancangan  undang- undang  keamanan  nasional  ini  justru  akan lebih membuat  kekaburan  peran  dan  fungsi keamanan tersebut.
Pemisahan Tentara
Nasional
Indonesia  dan  Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: VI/MPR/2000  tentang  Pemisahan  Tentara
Nasional  Indonesia  dan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  sebenarnya  sudah mengakomodir kebutuhan pelaksana pertahanan  dan  keamanan  di  Indonesia.
Peran, fungsi, dan kewenangan dari masing- masing  kedua  instansi  tersebut  sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:  VII/MPR/2000  tentang  Peran Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Peran Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia sudah  berjalan  dengan  maksimal,  dengan menerapkan  Undang-  Undang  Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002  tentang Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan Undang-Undang Republik
Indonesia
Nomor  34  Tahun  2004  tentang  Tentara Nasional Indonesia sebagai pedoman kinerjanya.
Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  lebih khusus  lagi,  telah  diterbitkan  Undang- Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2 Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia  dan  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  34  Tahun  2004 tentang  Tentara  Nasional  Indonesia.  Hal tersebut sudah dapat menjelaskan
bagaimana  peranan  pemerintah  dalam sistem  keamanan  nasional,  yaitu  dengan menempatkan  situasi  dan  kondisi  serta kategori suatu permasalahan yang terjadi di negaranya  sesuai  dengan  pembagian  peran dan  fungsi  lembaga/institusi  pemerintah  di dalam Negara.
Urgensi Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional
Draft rancangan undang-undang keamanan nasional pertama kali diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 2005.
Draft rancangan undang-undang keamanan  nasional  tersebut  berisi  7  (tujuh) bab dan 60 pasal. Waktu itu karena banyak penolakan,  draft  rancangan  undang-undang keamanan  nasional  tersebut  idak  pernah dibahas  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat periode 2004-2009. draft rancangan undang-undang keamanan nasional kemudian  diajukan  lagi  dalam  Program Legislasi Nasional tahun 2010-2014. Berdasarkan  Keputusan  Dewan  Perwakilan Rakyat  Nomor  41  Tahun  2009  tentang Program  Legislasi  Nasional,  rancangan undang-undang  keamanan  nasional  berada pada  nomor  urutan  101,  sedangkan  untuk target  prioritas  Program  Legislasi  Nasional tahun  2012  rancangan  undang-undang
keamanan  nasional  masuk  target  prioritas yang  perlu  diselesaikan.  Atas  dasar  itu, pemerintah  mengajukan  draft  rancangan undang-undang  keamanan  nasional  dan Rapat  Paripurna  Dewan  Perwakilan  Rakyat pada  masa  sidang  2010-2011  memutuskan pembahasan  dilakukan  oleh  Panitia  Kerja Komisi  I.  Selama  8  (delapan)  bulan pembahasan  Panitia  Kerja  telah  beberapa kali  melakukan  Rapat  Dengar  Pendapat Umum.  Dari  masukan-  masukan  yang diperoleh  melalui  Rapat  Dengar  Pendapat Umum  dengan  berbagai  pihak,  sebagian besar  mengusulkan  untuk  menolak  draft rancangan undang-undang keamanan nasional 4 .
Draft rancangan undang-undang keamanan  nasional  hingga  kini  masih berada dalam urutan keenam pada Program Legislasi  Nasional  periode  tahun  2015- 2019,  diusulkan  oleh  Fraksi  Partai  Amanat Nasional,  Fraksi Partai Kebangkita Bangsa, Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia, Komisi  Hukum  Nasional,  dan  Kementerian Pertahanan Republik Indonesia 5 .
Urgensi  dari  rancangan  undang-
4 Siti Nur Solechah, 2012, Jurnal dalam Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri: Kontroversi Rancangan Undang-Undang
Keamanan Nasional , hlm. 17
5 http://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/42 diakses tanggal 28 Juli 2019
undang  keamanan  nasional  belum  perlu dilakukan  penanganan  atau  perlu  tindak lanjut  sesegera  mungkin,  karena  belum terdapat  desakan  atau  alasan  yang  tepat berkenaan  dengan  situasi  dan  kondisi Indonesia saat ini maupun kedepan mengingat  sudah  ada  norma  dari  peraturan perundang-undangan  yang  masih  relevan terhadap situasi dan kondisi di Indonesia.
Keamanan  nasional,  hingga  saat  ini, masih  belum  dapat  dipastikan  konsepsinya. Hal  tersebut  terjadi  dikarenakan  unsur pertahanan  dan  keamanan  tidak  terbagi dengan  baik,  sehingga  konsepsi  keamanan nasional  tersebut  masih  terlalu  luas  untuk dijadikan  suatu  aturan-aturan  atau  norma- norma  baru,  disamping  keberadaan  aturan- aturan  atau  norma-norma  yang  telah  ada sebelumnya  yang  lebih  terperinci  peran, fungsi, dan kewenangannya,

## Kekuatan Mengikat Undang-Undang
Tentunya suatu peraturan perundang-undangan  atau  norma-norma baru harus melewati berbagai indikator atau penilaiannya  masing-masing,  sesuai  bidang dan  hubungannya  secara  keseluruhan  dan tidak  tumpang  tindih.  Agar  tercipta  tujuan pada perancangan suatu peraturan perundang-  undangan  tersebut  maka  wajib
menjalankan asas-asas yang sudah ditetapkan  pada  Undang-Undang  Negara Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, Bab II tentang Asas Pembentukan
Peraturan
Perundang-
undangan,  Pasal  5  menyebutkan  bahwa “Dalam  membentuk  peraturan  perundang- undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas  pembentukan  peraturan  perundang- undangan yang baik, yang meliputi:
1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan  atau  pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian  antara  jenis,  hierarki,  dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.
Dikarenakan  belum  terdefinisikan secara  jelas  mengenai  keamanan  nasional, maka,  unsur  kejelasan  tujuan  dan  kejelasan rumusan  dari  rancangan  undang-undang keamanan  nasional  tersebut  menjadi  tidak ada.  Demikian  juga  dengan  kesesuaian jenis,  hierarki,  dan  materi  muatan  yang termaktub di dalamnya. Masih belum dapat dipastikan  mengenai  kedudukan  rancangan undang-undang  keamanan  nasional  dengan
peraturan  perundang-  undangan  lainnya terkait  tumpang  tindih  norma  maupun kepastian  mengikatnya  jika  dibandingkan dengan  peraturan  perundang-undangan  lain yang  sudah  ada  dan  sudah  mengatur sehingga juga dapat mengaburkan kedayagunaan dan kehasilgunaannya.
Rancangan  undang-undang  keamanan nasional  belum  memiliki  kekuatan  hukum yang  mengikat,  mengingat  masih  dalam bentuk  rancangan  undang-undang  yang hingga saat ini belum ditindaklanjuti proses legislasinya.  Upaya  legislasi  ini  terutama dilakukan  oleh  Fraksi  Partai  Amanat Nasional,  Fraksi Partai Kebangkita Bangsa, Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia, Komisi  Hukum  Nasional,  dan  Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

## III. PENUTUP

## 1. Kesimpulan
Diusulkannya Rancangan Undang- Undang Keamanan Nasional oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia  mengajukan  kepada  Dewan Perwakilan
Rakyat dalam rangka memberikan  masukan  tentang  penataan institusi-institusi  pelaksana  pertahanan  dan keamanan  di  Indonesia  melalui  segala upaya  secara  cepat,  bertahap,  dan  terpadu
dengan  memberdayakan  seluruh  kekuatan nasional untuk menciptakan stabilitas keamanan  melalui  suatu  sistem  keamanan nasional  agar  mampu  memberi  jaminan terhadap  kepastian  tercapainya  tujuan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kondisi  aman  bangsa  dan  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  secara  fisik  dan  psikis setiap  individu  warga  Negara,  masyarakat, pemerintah dan Negara, serta keberlangsungan  pembangunan  nasional yang bebas dari segala ancaman. Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional tersebut  memiliki  beberapa  isu  hukum. Yang  pertama  yaitu  fungsi  keamanan  yang sudah  diemban  oleh  Kepolisian  Negara Republik Indonesia sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor:  VII/MPR/2000  tentang  Peran Tentara  Nasional  Indonesia  dan  Peran Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia  dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta isu hukum yang  kedua  yaitu  pembentukan  Dewan Keamanan  Nasional  yang  menurut  peneliti merupakan  suatu  upaya  penggabungan kembali  peran  dan  fungsi  Tentara  Nasional Indonesia dengan kepolisian Negara Republik  Indonesia  yang  pada  dasarnya
sudah dilakukan pemisahan secara kelembagaan  sesuai  dengan  peran  dan fungsi  masing-masing  melalui  Ketetapan Majelis  Permusyawaratan  Rakyat  Nomor: VI/MPR/2000  tentang  Pemisahan  Tentara Nasional  Indonesia  dan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  Rancangan  undang- undang keamanan nasional tersebut merupakan  suatu  politik  hokum  yang bertujuan untuk membentuk suatu ketentuan-ketentuan atau norma-norma baru yang  dinilai  akan  mengisi  kekosongan  atau kekaburan ketentuan-ketentuan atau norma- norma.  Mengingat  peran  dan  fungsi  utama keamanan sesuai Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Nomor:
VII/MPR/2000  tentang  Peran  Tentara Nasional  Indonesia  dan  Peran  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia,  yaitu  diemban oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka,  diusulkannnya  rancangan  undang- undang  keamanan  nasional  ini  justru  akan lebih membuat  kekaburan  peran  dan  fungsi keamanan  tersebut  dikarenakan  telah  terbit sebelumnya yaitu Undang- Undang Republik  Indonesia  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia  dan  Undang-Undang  Republik Indonesia
Nomor  34  Tahun  2004  tentang
Tentara  Nasional  Indonesia.  Hal  tersebut sudah dapat menjelaskan bagaimana peranan pemerintah dalam sistem keamanan nasional, yaitu dengan menempatkan situasi dan kondisi serta kategori suatu permasalahan  yang  terjadi  di  negaranya sesuai  dengan  pembagian  peran  dan  fungsi lembaga/institusi  pemerintah  di  dalam Negara.  Urgensi  dari  rancangan  undang- undang  keamanan  nasional  belum  perlu dilakukan  penanganan  atau  perlu  tindak lanjut  sesegera  mungkin,  karena  belum mendesak atau belum ada alasan yang tepat berkenaan  dengan  situasi  dan  kondisi Indonesia saat ini maupun kedepan mengingat  sudah  ada  norma  dari  peraturan perundang-undangan  yang  masih  relevan terhadap  situasi  dan  kondisi  di  Indonesia karena  keamanan  nasional,  hingga  saat  ini, masih  belum  dapat  dipastikan  konsepsinya. Hal  tersebut  terjadi  dikarenakan  unsur pertahanan  dan  keamanan  tidak  terbagi dengan  baik,  sehingga  konsepsi  keamanan nasional tersebut masih terlalu luas untuk  dijadikan  suatu  aturan-aturan  atau norma-norma  baru,  disamping  keberadaan aturan-aturan atau  norma-norma  yang  telah ada sebelumnya yang lebih terperinci peran, fungsi,  dan  kewenangannya.  Jika  dikaitkan dengan  situasi  dan  kondisi  Indonesia  saat
ini, belum terdapat suatu situasi dan kondisi yang mendesak sehingga harus menyegerakan  rancangan  undang-undang keamanan nasional menjadi undang- undang.  Saat  ini,  peran  dan  fungsi keamanan  dalam  negeri. masih  kompeten dilaksanakan  oleh  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia.  Urgensi  rancangan  undang-undang keamanan  nasional  belum  dapat  terlihat  karena peraturan  perundang-undangan  yang  sudah  ada masih  cukup  untuk  menyelenggarakan  sistem keamanan nasional melalui peran dan fungsinya masing-masing. Dikarenakan belum terdefinisikan secara jelas mengenai keamanan  nasional,  maka,  unsur  kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan dari rancangan undang-undang keamanan nasional  tersebut  menjadi  tidak  ada. Demikian  juga  dengan  kesesuaian  jenis, hierarki, dan materi muatan yang termaktub di dalamnya. Masih belum dapat dipastikan mengenai  kedudukan  rancangan  undang- undang keamanan nasional dengan peraturan perundang-undangan lainnya terkait  tumpang  tindih  norma  maupun kepastian  mengikatnya  jika  dibandingkan dengan  peraturan  perundang-undangan  lain yang  sudah  ada  dan  sudah  mengatur sehingga juga dapat mengaburkan kedayagunaan dan kehasilgunaannya. Rancangan undang-undang keamanan
nasional  belum  memiliki  kekuatan  hukum yang  mengikat,  mengingat  masih  dalam bentuk  rancangan  undang-undang  yang hingga saat ini belum ditindaklanjuti proses legislasinya.  Upaya  legislasi  ini  terutama dilakukan  oleh  Fraksi  Partai  Amanat Nasional, Fraksi Partai Kebangkita Bangsa, Komisi  Nasional  Hak  Asasi  Manusia, Komisi  Hukum Nasional, dan  Kementerian Pertahanan  Republik  Indonesia.  Masih terdapat  kesamaan  dalam  norma-norma hukum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang sudah berlaku  dengan  rancangan  undang-undang keamanan  nasional.  Berkaitan  dengan pembentukan peraturan perundang- undangan  dalam  hal  ini  rancangan  undang- undang keamanan nasional, belum menjangkau asas-asas yang sudah ditetapkan  pada  Undang-Undang  Negara Republik  Indonesia  Nomor  12  Tahun  2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan, Bab II tentang Asas Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan, Pasal 5, yaitu mengenai kejelasan  tujuan,  kesesuaian  antara  jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan
dan
kehasilgunaan, serta kejelasan rumusan.
2. Saran 1. Diperlukan konsepsi yang jelas mengenai  definisi  keamanan  nasional sehingga  tujuan  dirancangnya  undang- undang keamanan nasional tidak menjadi  terlalu  luas  untuk  dijadikan landasan  norma-norma  di  dalamnya. Begitu  juga  dengan  bentuk-bentuk norma  yang  lebih  spesifik  tentang bagaimana pengaturan teknis mengenai bentuk  hubungan  antar  lembaga  atau institusi  yang  hendak  dilibatkan  dalam penyelenggaraan keamanan nasional;
2. Perlu  dilakukan  pembagian  peran, fungsi dan kewenangan yang lebih baik agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  dan kekaburan norma, dengan tidak mengurangi  atau  menambah  norma- norma  pokok  yang  sudah  ada  pada masing-masing  lembaga  atau  institusi penyelenggara keamanan nasional yang diharapkan  dapat  memiliki  norma  baru jika cara yang ditempuh tetap menggunakan  struktur  baru  seperti rencana pembentukan Dewan
Keamanan Nasional.

## DAFTAR PUSTAKA
C.  S.  T.  Kansil,  S.H.,  2000, Hukum  Tata Negara  Republik  Indonesia  1  Edisi
Revisi , Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 16
Naskah  Akademik  Keamanan  Nasional,
hlm. 27.
Wahyono S. K., 2000, Keamanan Nasional dalam Perspektif Baru, Jurnal Ketahanan Nasional, hlm. 32.
Siti Nur Solechah, 2012, Jurnal dalam Info
Singkat Pemerintahan Dalam Negeri:
Kontroversi Rancangan Undang-
Undang Keamanan Nasional , hlm. 17
http://www.dpr.go.id/prolegnas/index/id/42
diakses tanggal 28 Juli 2019