## KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM
Oleh :
Barhamudin Fakultas Hukum Universitas Palembang bsuryaigama@yahoo.com

## ABSTRACT
The  purpose  of  the  research  is  to  know  the  extent  of  replacement  place  of  heirs  in  the compilation of Islamic law. Legal research is a scientific activity based on certain methods, systems, and thoughts that aim to study one or all of the laws by analyzing them and this type of research is a normative  legal  research.  (normative  juridical),  namely  legal  research  conducted  by  prioritizing research library or documents called secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The materials obtained from the research that is done secondary data, to the data is done as follows: Selecting the articles and verses and opinions of the jurists who contains the legal precepts  that  regulate  the  problem  of  replacement  heirs.  The  results  obtained  that  the  Islamic inheritance law determines, the child can replace his father's position is the son and daughter of the male lineage whose father had died first from the heir, while the boys and girls of the female lineage is not entitled entirely to replace his mother's position to obtain property from his grandfather (heir). The  grandson  of  a  new  boy  can  replace  his  parent's  position  if  the  heir  does  not  leave  the  other surviving  son.  And  the  right  of  the  surrendered  heir  is  not  necessarily  the  same  as  the  right  of  the person  to  be  replaced,  nor  should  it  be  exceeded  from  the  part  of  the  heirs  who  are  equal  to  the substituted, but may be reduced. Likewise, based on Article 185 of the Compilation of Islamic Law, grandchild may be the surrogate heir and replace the position of his parents. Grandchildren will have an inheritance equal to the share earned by his parents if he were alive. The surrogate heirs aims to safeguard the right of the beneficiary who should receive the part of the heiress who is passed on to his  successor  ie  his  son  for  continued family  survival  also strengthens  the  brotherhood between the heirs and the successor heirs.
Keywords: successor heirs, Islamic law

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  untuk  mengetahui  sejauh  mana  penggantian  tempat  ahli  waris  dalam kompilasi  hukum  Islam.  Penelitian  hukum  adalah  kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada  metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya dan  jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif. ( yuridis  normatif) ,  yaitu  penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan  mengutamakan  meneliti  bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan yaitu data sekunder, terhadap data tersebut  dilakukan  hal sebagai  berikut  :  Memilih  pasal-pasal  dan ayat-ayat  serta pendapat    para  ahli hukum yang berisi kaedah-kaedah hukum yang mengatur tentang masalah ahli waris pengganti. Hasil penelitian  diperoleh  bahwa  hukum  kewarisan  Islam  menentukan,  anak  dapat    menggantikan kedudukan  ayahnya  adalah  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  dari  garis  keturunan  laki-laki  yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan dari  garis  keturunan  perempuan  tidak  berhak  sama  sekali  menggantikan  kedudukan  ibunya  untuk memperoleh  harta  dari  kakeknya  (pewaris).  Cucu  dari  anak  laki-laki  baru  dapat  menggantikan kedudukan  orang  tuanya  apabila  pewaris  tidak  meninggalkan  anak  laki-laki  yang  lain  yang  masih hidup.  Dan  hak  yang  diperoleh  ahli  waris  pengganti  itu  belum  tentu  sama  dengan  hak  orang  yang digantikan, dan juga tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, tetapi  mungkin  berkurang.  Demikian  juga  berdasarkan  Pasal  185  Kompilasi  Hukum  Islam  tersebut, cucu  dapat  menjadi  ahli  waris  pengganti  dan  menggantikan  kedudukan  orang  tuanya.  Cucu  akan mendapat  bagian  warisan  sebesar  bagian  yang diperoleh  orang  tuanya  seandainya  ia  masih  hidup. Ahli waris pengganti bertujuan untuk menjaga hak dari ahli waris yang seharusnya menerima bagian dari  pewaris  yang  dioper  kepada  penggantinya  yaitu  anaknya  agar  kelangsungan  hidup  keluarga berjalan terus juga mempererat tali persaudaraan antara pewaris dengan ahli waris pengganti.
Kata kunci : ahli waris pengganti, hukum islam

## I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Tujuan  perkawinan  adalah  untuk membentuk  dan  membina  keluarga  yang kekal dan merupakan ibadah serta mendapatkan keturunan yang harus dipelihara  dan  dididik  dengan  baik, disamping  itu  merupaka  sarana  untuk mengalihkan harta benda kepada keturunannya  tersebut.  Adapun  peralihan harta  benda  secara  demkian  disebut pewarisan  yang  diatur  oleh  norma  hukum kewarisan.  Salah satu  bentuk  hukum  yang diterapkan  di  Indonesia  dalam  rangka mengatur hubungan hukum antara masyarakat  Indonesia  adalah  Hukum Islam.  Hukum  Islam  merupakan  hukum yang  bersumber  dari  Al  Quran  dan  Al Hadist  yang  mengatur  segala  perbuatan hukum  bagi  masyarakat  yang  menganut agama  Islam.Hukum  Kewarisan  Islam adalah  hukum  yang  mengatur  segala sesuatu  yang  berkenaan  dengan  peralihan hak  dan  atau  kewajiban  atas  harta kekayaan  seseorang  setelah  ia  meninggal dunia  kepada  ahli  warisnya.  Dengan demikian,  dalam  hukum  kewarisan  ada tiga  unsur  pokok  yang  saling  terka        it yaitu pewaris, harta waris, dan ahli waris. Hukum waris yang berlaku secara nasional ada tiga macam, yaitu hukum waris Islam, hukum  waris  barat/perdata,  dan  hukum waris  adat.  Hukum  waris  berdasarkan hukum  Islam  berlaku  bagi  mereka  yang memeluk  agama  Islam,  hukum  waris perdata  berlaku  untuk  golongan  warga negara  yang  berasal  dari  Tionghoa  dan Eropa,  sedangkan  hukum  waris  adat  yang merupakan hukum yang sejak dulu berlaku dikalangan  masyarakat,  yang  sebagian besar  masih  belum  tertulis  tetapi  hidup dalam tindakan-tindakan masyarakat sehari-hari,  dan  hukum  waris  adat  ini berlaku bagi  golongan  masyarakat  Bangsa Indonesia asli. 1
1 R.Subekti,  Pokok-Pokok  Hukum  Perdata, .Intermasa, Jakarta. 1995, hal. 10
Hukum  waris  Islam  pada  dasarnya mengatur  hal  yang  sama  dengan  hukum waris  pada  umumnya  (hukum  waris  barat dan  hukum  waris  adat),  yaitu  mengatur tentang  pembagian  harta  peninggalan  dari seseorang  yang  telah  meninggal  dunia. Dalam  hukum  Islam,  hukum  waris mempunyai kedudukan yang amat penting. Hal  ini  dapat  dimengerti  karena  masalah warisan  akan  dialami  oleh  setiap  orang, selain  itu  masalah  warisan  merupakan suatu  masalah  yang  sangat  mudah  untuk menimbulkan sengketa atau perselisihan di antara  ahli  waris.  Warga  negara  Indonesia yang  mayoritas  beragama  Islam  telah menerima  hukum  Islam  sebagai  hukum kewarisan  yang  sudah  menjadi  hukum positif  di  Indonesia.  Namun  ada  beberapa persoalan yang sering menimbulkan sengketa,  seperti  mengenai  harta  warisan atau  sengketa  yang  berkaitan  dengan  ahli waris pengganti.
Penyelesaian  masalah  kewarisan Islam  merupakan  kewenangan  peradilan agama.  Hal  tersebut  ditegaskan  dalam penjelasan umum  Undang-Undang Nomor 7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama sebagimana  telah  diubah  dengan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang Peradilan  Agama  dan  Perubahan  Kedua Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009 tentang  Peradilan  Agama.  Dalam  Pasal  1 Ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  tahun 1989  tentang  Peradilan  Agama  dijelaskan bahwa  kewenangan  Pengadilan  Agama dibatasi  khusus  bagi  orang-orang  yang beragama Islam sehingga masalah kewarisan merupakan kewenangan Pengadilan  Agama.  Sebagai  acuan  dari pelaksanaa undang-undang ini, telah diatur dalam  Kompilasi  Hukum  Islam.  Hukum kewarisan  merupakan  bagian  dari  hukum kekeluargaan  yang  memegang  peranan yang  sangat  penting,  bahkan  menentukan dan  mencerminkan  sistem  dan  bentuk hukum yang berlaku dalam masyarakat itu. Hal  ini  disebabkan  hukum  kewarisan  itu sangat  erat  kaitannya  dengan  ruang lingkup  kehidupan  manusia,  bahwa  setiap
manusia  pasti  akan  mengalami  peristiwa, yang  merupakan  peristiwa  hukum  dan lazim  disebut  meninggal  dunia.  Apabila ada suatu peristiwa hukum, yaitu meninggalnya  seseorang  akan  sekaligus menimbulkan  akibat  hukum,  yaitu  tentang bagaimana  pengurusan  dan  kelanjutan hak-hak  dan  kewajiban  seseorang  yang meninggal dunia itu. Penyelesaian hak-hak dan  kewajiban  sebagai  akibat  adanya peristiwa  hukum  karena  meninggalnya seseorang diatur dalam hukum kewarisan.
Hukum  kewarisan  Islam  pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja  di  dunia  ini.  Sungguhpun  demikian, corak  suatu  negara  Islam  dan  kehidupan masyarakat  di  negara  atau  daerah  tersebut memberi  pengaruh  atas  hukum  kewarisan di daerah itu. Salah satu konsep pembaharuan  hukum  kewarisan  Islam  di Indonesia ditandai dengan lahirnya Kompilasi  Hukum  Islam  melalui  Intruksi Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  1 Tahun  1991  tentang  Kompilasi  Hukum Islam.  Salah  satu  konsep  pembaharuan hukum kewarisan Islam dalam Kompilasai Hukum  Islam  (KHI)  adalah  diberikannya hak  seorang  ahli  waris  yang  telah meninggal  dunia  kepada  keturunannya yang  masih  hidup.  Aturan  ini  tercantum dalam  Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa: Ahli waris yang meninggal  lebih  dahulu  dari  pada  si pewaris  maka  kedudukannya  dapat  di gantikan  oleh  anaknya,  kecuali  mereka yang  tersebut  dalam  Pasal  173.  Bagian bagi  ahli  waris  pengganti  tidak  boleh melebihi  dari  bagian  ahli  waris  yang sederajat.
Kedua  ayat  dalam  Pasal  tersebut telah  mengangkat  posisi  seseorang  yang sebelumnya dipandang tidak berhak mendapatkan  warisan,  untuk  kemudian ditempatkan  sebagai  kelompok  ahli  waris yang  berhak  menerima  harta  warisan setelah diangkat untuk menempati kedudukan  orang  tuanya  yang  telah meninggal  lebih  dahulu  dari  pewaris. Namun  ketentuan  tersebut  tidak  secara
rinci  menetapkan  suatu  bagian  tertentu yang  akan  diperoleh  bagi  seorang  ahli waris pengganti serta tidak pula menentukan  apakah  segala  atribut  yang disandang  oleh  ahli  waris  yang  diganti  itu diturunkan  pula  pada  ahli  waris  yang menggantikannya,  misalnya  dalam  hal hijab mahjub (dinding mendinding).
Selain  itu,  Pasal  tersebut  juga  tidak menegaskan  apakah  ketentuan  itu  berlaku hanya pada ahli waris garis lurus ke bawah (nubuwwah), atau  berlaku  pula  pada  ahli waris  garis  lurus  ke  atas (ubuwwah), atau berlaku  juga  pada  ahli  waris  garis  ke samping (ukhuwwah) . Oleh karena itu, hal tersebut  dapat  menimbulkan  interpertasi yang berbeda tentang ahli waris pengganti ini.  Bahkan  ahli  waris  yang  sebelumnya telah  memperoleh  bahagian  berdasarkan ketentuan  yang  sudah  baku  pun  dianggap sebagai  ahli  waris  pengganti  dengan berdasar pada ketentuan Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

## B. Perumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka permasalahan  dalam  penelitian  ini  dapat dirumuskan  sebagai  berikut  :  Bagaimana kedudukan  ahli  waris  pengganti  dalam hukum kompilasi Islam?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan  penelitian  ini  secara  umum untuk mengetahui sejauh mana penggantian  tempat  ahli  waris  dalam kompilasi hukum Islam.
2. Manfaat Penelitian
Adapun  manfaat    dalam  penelitian  ini adalah  :  Sebagai  sumbangan  pemikiran  di bidang ilmu pengetahuan hukum, khususnya  hukum  waris  yang  membahas tentang ahli waris pengganti dalam hukum kewarisan Islam.
a. Memperluas pola fikir dan mengembangkan  pengetahuan  dibidang hukum kewarisan.
c. sumbangan ilmu pengetahuan agar dapat menciptakan  unifikasi  dibidang  hukum waris  untuk  menuju  kodifikasi  hukum
hingga  dapat  mewujudkan  hukum  waris nasional.

## D. Metode Penelitian
Penelitian  merupakan  salah  satu cara  yang  tepat  untuk  memecahkan masalah.  Selain  itu  penelitian  juga  dapat digunakan untuk menemukan, mengembangkan  dan  menguji  kebenaran.
Dilaksanakan  untuk  mengumpulkan  data guna memperoleh pemecahan permasalahan, sehingga diperlukan rencana yang sistematis, metodelogi merupakan  suatu  logika  yang  menjadi dasar  suatu  penelitian  ilmiah.  Oleh karenanya  pada  saat  melakukan  penelitian seseorang  harus  memperhatikan  ilmu pengetahuan  yang  menjadi  induknya. 2
Metode  penelitian  yang  tepat  diperlukan untuk  memberikan  pedoman  serta  arah dalam mempelajari serta memahami tentang  objek  yang  diteliti.  Dengan demikian  panelitian  yang  dilakukan  akan berjalan  dengan  baik  dan  lancar  sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 3
Menurut  Soerjono  Soekanto  yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan  ilmiah  yang  didasarkan  pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu  atau  segala  hukum  tertentu  dengan jalan  menganalisanya. 4 Oleh  karena  jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum  normatif. ( yuridis  normatif) ,  yaitu penelitian  hukum  yang  dilakukan  dengan mengutamakan  meneliti  bahan  pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Bahan  hukum    diperoleh  melalui studi  pustaka  atau  literatur,  Data  sekunder tersebut meliputi:
a. Bahan Hukum Primer, yang merupakan  bahan  hukum  yang  mengikat
2 Ronny Hanintijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum  dan  Jurumetri,    Ghalia  Indonesia,  Jakarta, 1998, hal 9
3 Komarudin,  Metode  Penulisan  Skripsi  dan  Tesis, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1979, hal 27
4 Ronny Hanintijo Soemitro, Op.Cit.  hal 9
berupa  peraturan          perundang-undangan yang  antara  lain  dari:  Al-Qur’an  dan Hadist; Kompilasi Hukum Islam.
b. Bahan  Hukum  Sekunder  yang merupakan  bahan-bahan  hukum  yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan hukum primer, berupa: Buku-buku; Jurnal- jurnal;  Majalah-majalah;  Artikel-artikel media; dan berbagai tulisan lainnya.
c. Bahan Hukum Tersier yang merupakan  bahan-bahan  hukum  yang memberikan  petunjuk  maupun  penjelasan terhadap  bahan  hukum primer  dan sekunder, serperti :Kamus Inggris- Indonesia; Kamus Hukum Arab-Indonesia; Kamus Besar Bahasa Indonesia;
Ensiklopedi Hukum Islam. Metode  yang  digunakan  dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif . Maksud  dari  penggunaan  metode  tersebut adalah  memberikan  gambaran  terhadap permasalahan berdasarkan pada pendekatan yuridis normatif. 5 Pada metode ini  bahan-bahan  yang  diperoleh  dari penelitian  yang  dilakukan  yaitu  data sekunder, terhadap data tersebut dilakukan hal  sebagai  berikut  :  Memilih  pasal-pasal dan  ayat-ayat  serta  pendapat    para  ahli hukum  yang  berisi  kaedah-kaedah  hukum yang mengatur tentang  masalah ahli waris pengganti  tersebut  agar  dapat  menjawab permasalahan  dari  penelitian  ini.  Bahan hukum  yang  diperoleh  dianalisis  dengan objektif,  serta  menghubungkannya  dengan pendapat  pakar  hukum  dan  penulis- penulis,  lalu  hasilnya  ditafsirkan  untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.
II PEMBAHASAN
A.  Sistem  Pembagian  Harta  Waris Menurut Islam
1. Pengertian Harta Waris
Dalam literatur fiqh Islam, kewarisan (al-mawarits kata tunggalnya al- mirats) lazim juga disebut dengan
5 Ade Saptomo, Pokok-Pokok Metodologi Penelitian  Hukum,  Unesa  University  Press, Surabaya, 2007, hal 30
fara‟idh,  yaitu  jamak  dari  kata  faridhah diambil  dari  kata  fardh  yang  bermakna “ketentuan  atau  takdir”.  Al-fardh  dalam terminologi  syar’i  ialah  bagian  yang  telah ditentukan untuk ahli waris. 6
Hukum  kewarisan  Islam  adalah hukum  yang  mengatur  segala  yang berkenaan  dengan  peralihan  hak  dan kewajiban  atas  harta  kekayaan  seseorang setelah  ia  meninggal  dunia  kepada  ahli warisnya. 7
Di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam pasal  171  (a)  dinyatakan  bahwa  hukum kewarisan  adalah  hukum  yang  mengatur tentang  pemindahan  hak  pemilikan  harta peninggalan  (tirkah)  pewaris,  menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing.
2. Syarat dan Rukun Waris
Pada  dasarnya  pesoalan  waris- mewarisi selalu identik dengan perpindahan  kepemilikan  sebuah  benda, hak  dan  tanggung  jawab  dari  pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan  pada  asas  ijbari,  yaitu  harta warisan  berpindah  dengan  sendirinya menurut  ketetapan  Allah  SWT  tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli  waris. 8 Pengertian  tersebut  akan terpenuhi  apabila  syarat  dan  rukun mewarisi  telah  terpenuhi  dan  tidak terhalang mewarisi.
Dalam  pembagian  harta  warisan terdapat  tiga    syarat  pokok  yang  telah disepakati  oleh  ulama,  ketiga    syarat tersebut adalah: 9 a.  Meninggalnya  seseorang  (pewaris)  baik secara hakiki hukumnya (misalnya
6 Muhammad  Ali  Ash-Sahabuni,    Terj.  A.  M. Basalamah,  Pembagian  Waris  Menurut  Islam, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, hal. 33.
7 Amir  Syarifudin,  Hukum  Kewarisan  Islam, Jakarta: Kencana, 2000, hal. 4.
8 Muhammad  Daud  Ali,  Asas  Hukum  Islam, Rajawali Press, Jakarta, 1990 , hal. 129.
9 Abdul  Ghofur  Anshori,  Hukum  Kewarisan  Islam di Indonesia, Ekonisia, Yogyakarta, 2005 , hal. 24- 25.
dianggap  telah  meninggal)  maupun  secara taqdiri.
b.  Adanya  ahli  waris  yang  hidup  secara hakiki  pada  waktu  pewaris  meninggal dunia.
c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti baik bagian masing-masing.
Disamping  syarat  diatas,  juga rukun  waris  harus  terpenuhi  pada  saat pembagian harta warisan. Menurut Fachtur Rahman, bahwa rukun waris dalam hukum kewarisan  Islam  diketahui  ada  tiga yaitu: 10
a.  Muwaris  yaitu  orang  yang  diwarisi  harta peninggalannya atau orang yang mewariskan     hartanya. Syaratnya adalah muwaris harus benar-benar telah meninggal dunia, baik mati hakiki maupun mati  hukmy  yaitu  suatu  kematian  yang dinyatakan  oleh  putusan  hakim  atas  dasar beberapa  sebab,  walaupun  sesungguhnya ia belum mati.
b.  Waris  (ahli  waris)  yaitu  orang  yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan  baik  hubungan  darah  (nasab), hubungan  sebab  semenda  atau  hubungan perkawinan,  atau  karena  memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya  muwaris,  ahli  waris  benar- benar  dalam  keadaan  hidup.  Termasuk dalam  hal  ini  adalah  bayi  yang  masih dalam  kandungan  (al-haml)  terdapat  juga syarat  lain  yang  harus  dipenuhi,  yaitu antara  muwaris  dan  ahli  waris  tidak  ada halangan saling mewarisi.
c.  Maurus  atau  al-Miras, yaitu  harta peninggalan  si  mati  setelah  dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat. 11

## 3. Bagian-bagian Ahli Waris
Harta waris dibagikan jika memang orang  yang  telah  mati  itu  meninggalkan harta  yang  berguna  bagi  orang  lain. Namun sebelum harta warisan itu
10 Fatchur Rahman, Ilmu Waris, .Alma’arif, Bandung. . 1981, hal. 36.
11 Ibid.,hal. 26.
diberikan  kepada  ahli  waris,  ada  tiga  hal yang terdahulu mesti dikeluarkan, yaitu: 12 a.  Segala  biaya  yang  berkaitan  dengan proses pemakaman jenazah b. Wasiat dari orang yang meninggal c. Hutang piutang sang mayit.
Ketika  tiga  hal  di  atas  telah terpenuhi  barulah  pembagian  harta  waris diberikan  kepada  keluarga  dan  juga  para kerabat yang berhak.
Menurut  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI)  pasal  171  huruf  c,  yang  berbunyi “Ahli  waris  ialah  orang  yang  pada  saat meninggal  mempunyai  hubungan  darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris,  beragama  Islam  dan  tidak terhalang  karena  hukum  utnuk  menjadi ahli waris”. 13
Hukum  waris  Islam  membagi  ahli waris menjadi dua macam yaitu:
a. Ahli waris Nasabiyah yaitu ahli waris yang hubungan  kekeluargaannya  timbul  karena ada  hubungan  darah.  Maka  sebab  nasab menunjukkan hubungan kekeluargaan antara pewaris dengan ahli waris. b.  Ahli  waris  sababiyah  yaitu  hubungan kewarisan  yang  timbul  karena  sebab tertentu.
1) Perkawinan yang sah
2)  Memerdekakan    hamba    sahaya    atau karena  perjanjian  tolong menolong.
Macam-macam  ahli  waris  dapat digolongkan  menjadi  beberapa  golongan yang  ditinjau  dari  jenis  kelaminnya,  dan dari  segi  haknya  atas  harta  warisan.  Jika ditinjau  dari  jenis  kelaminnya,  maka  ahli waris  terdiri  dari  dua  golongan  yaitu  ahli waris  laki-laki  dan  ahli  waris  perempuan. Sedangkan  jika  ditinjau  dari  segi  hak  atas harta warisan maka ahli waris terdiri dari 3 golongan yaitu al-dzawil furudl, „ashabah, dan dzawil arham. 14
Adapun besar kecilnya bagian yang diterima  bagi  masing-masing  ahli  waris
12 Ibid., hal. 26.
13 Muhammad Ali As Sahbuni, Hukum Waris., hal.
49.
14 Ahmad  Azhar  Basyir,  Hukum  Waris  Islam,  ed. revisi, UII Press, Yogyakarta, 2001, hal.34.
dapat dijabarkan sebagai berikut. Pembagian  harta  waris  dalam  Islam  telah ditentukan dalam Al-Qur’an surat an-Nisa’ secara tegas dan jelas yaitu ada pihak yang mendapatkan  setengah  (1/2),  seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3), dan seperenam (1/6). 15 a.  Pembagian  harta  waris  bagi  orang- orang yang berhak mendapatkan warisan separuh (1/2)
1.  Seorang  suami  yang  ditinggalkan  istri dengan syarat  ia tidak memiliki keturunan anak laki-laki maupun perempuan, walaupun  keturunan  tersebut  tidak  berasal dari suaminya kini (anak tiri).
2.  Seorang  anak  kandung  perempuan  dengan 2 syarat yaitu pewaris tidak memiliki anak laki-laki,  dan  anak  tersebut  merupakan anak tunggal.
3.  Cucu perempuan dari keturunan anak laki- laki  dengan  3  syarat  yaitu  apabila  cucu tersebut  tidak  memiliki  anak  laki-laki,  dia merupakan  cucu  tunggal,  dan  apabila pewaris  tidak  lagi  mempunyai  anak perempuan.
4.    Saudara  kandung  perempuan  dengan syarat:  ia  hanya  seorang  diri  (tidak memiliki  saudara  lain)  baik  perempuan ataupun  laki-laki,  dan  pewaris  tidak memiliki  ayah  atau  kakek  ataupun keturunan baik laki-laki maupun perempuan.
5. Saudara perempuan se-ayah dengan syarat: apabila  ia  tidak  mempunyai  saudara (hanya  seorang  diri),  pewaris  tidak memiliki saudara kandung naik perempuan maupun  laki-laki  dan  pewaris  tidak memiliki ayah atau kakek dan keturunan. 16 b.  Pembagian  harta  waris  dalam  Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan  warisan  seperempat  (1/4) yaitu seorang suami yang ditinggal oleh istrinya dan begitu pula sebaliknya.
15 Suhrawardi  K.  Lubis  dan  Komis  Simanjuntak, Hukum Waris Islam,: Sinar Grafika, Jakarta,  2008, hal. 24.
16 Abdul  Ghofur  Anshori,  Hukum  Kewarisan Islam..., hal. 52.
1.  Seorang  suami  yang  ditinggalkan  dengan syarat,  istri  memiliki  anak  atau  cucu  dari keturunan laki-lakinya, tidak peduli apakah cucu tersebut darah dagingnya atau bukan.
2.  Seorang  istri  yang  ditinggalkan  dengan syarat,  suami  tidak  memiliki  anak  atau cucu,  tidak  peduli  apakah  anak  tersebut merupakan anak kandung dari istri tersebut atau bukan. 17 c. Pembagian harta waris bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris seperdelapan  (1/8)  yaitu  istri  yang ditinggalkan suaminya
yang mempunyai  anak  atau  cucu,  baik  anak tersebut  berasal  dari  rahimnya  atau bukan. 18 d. Pembagian harta waris dalam Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris dua pertiga (2/3).
1.  Dua  orang  anak  kandung  perempuan  atau lebih,  dimana  dia  tidak  memiliki  saudara laki-laki (anak laki-laki dari pewaris).
2. Dua orang cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki dengan syarat  pewaris tidak memiliki  anak  kandung,  dan  dua  cuc tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
3.  Dua  saudara  kandung  perempuan  (atau lebih)  dengan  syarat  pewaris  tidak memiliki  anak,  baik  laki-laki  maupun perempuan,  pewaris  juga  tidak  memiliki ayah  atau  kakek,  dan  dua  saudara perempuan kandung tersebut tidak memiliki saudara laki-laki.
4.  Dua  saudara  perempuan  seayah  (atau lebih)  dengan  syarat  pewaris  tidak mempunyaun  anak,  ayah  atau  kakek  ahli waris  yang  dimaksud  tidak  memiliki saudara kandung. 19 e.  Pembagian  harta  waris  dalam  Islam bagi orang-orang yang berhak mendapatkan waris sepertiga (1/3)
1.  Seorang  ibu  dengan  syarat  pewaris  tidak mempunyai  anak  atau  cucu  laki-laki  dan keturunan  anak  laki-laki.  Pewaris  tidak
17 Ibid., hal. 52.
18 Ibid.,hal. 53.
19 Ibid., hal. 54.
memiliki  dua  atau  lebih  saudara  (kandung atau bukan).
2.  Saudara  laki-laki  dan  saudara  perempuan seibu,  dua  orang  atau  lebih  dengan  syarat pewaris  tidak  memiliki  anak,  ayah  atau kakek  dan  jumlah  saudara  seibu  tersebut dua orang atau lebih. 20

## 4. Sebab-sebab Seseorang Mendapatkan Warisan
Seseorang  berhak  mendapatkan sejumlah  harta  warisan  apabila  terdapat salah satu sebab di bawah ini yaitu:
a. Kekeluargaan
b. Perkawinan
c. Karena memerdekakan budak
d. Hubungan  Islam orang  yang meninggal dunia apabila tidak mempunyai ahli waris, maka  harta  peninggalannya  diserahkan  ke baitul  mal  untuk  umat  Islam  dengan  jalan pusaka. 21

## 5. Sebab-sebab Seseorang Tidak Berhak Mendapatkan Warisan
a. Hamba. Seorang hamba tindakan mendapat warisan  dari  semua  keluarganya  yang meninggal dunia selama ia masih berstatus hamba.
b.  Pembunuh.  Seorang  pembunuh  tidak memperoleh  warisan  dari  orang  yang dibunuhnya.  Rasulullah  Saw  bersabda  : “Yang membunuh tidak mewarisi sesuatupun  dari  yang  dibunuhnya”  (HR Nasai).
c.  Murtad.  Orang  yang  murtad  tidak mendapat  warisan  dari  keluarganya  yang masih beragama Islami.
d.  Orang  non  muslim.  Orang  non  muslim tidak  berhak  menerima  warisan  dari keluarganya  yang  beragama  Islam  dan begitu pula sebaliknya, orang muslim tidak berhak menerima harta warisan dari orang non muslim (kafir). 22

## 6. Pewaris Pengganti
Perihal  pewaris  pengganti,  KHI mengaturnya  dalam  pasal  185  sebagai berikut:
20 Ibid., hal. 54.
21 Ali  Parman,  Kewarisan  Dalam  Al-Qur‟an,  Raja Grafindo Persada, Jakarta,  1995, hal. 62.
22 Ibid., hal. 63.
a.  Ahli  waris  yang  meninggal  lebih  dahulu dari  pewaris  maka  kedudukannya  dapat digantikan  oleh  anaknya,  kecuali  mereka yang tersebut dalam pasal 173.
b.  Bagian  ahli  waris  pengganti  tidak  boleh melebihi dari ahli waris yang sederajat dan yang diganti. 23
Hukum  waris  adalah  semua  aturan yang  mengatur  tentang  pemindahan  hak atas  kekayaan  seseorang  yang  sudah meninggal  kepada  ahli  warisnya  dan  atau yang  ditunjuk  berdasarkan  wasiat  si pewaris. Hal-hal  yang menyangkut hukum waris adalah: 24
Pewaris  adalah  orang  yang  meninggal yang meninggalkan hartanya untuk diwariskan.  Dalam  Pasal  830  KUHPdt dinyatakan  “Pewarisan  hanya  terjadi karena kematian”.
Pasal  2  Undang-undang  Nomor  7 Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2006  tentang Peradilan  Agama  serta  perubahan  kedua Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009 tentang  Peradilan  Agama  menjelaskan bahwa  Peradilan  Agama  merupakan  salah satu  pelaksana  kakuasaan  kehakiman  bagi rakyat  pencari  keadilan  yang  beragama Islam  mengenai  perkara  perdata  tertentu yang  diatur  dalam  undang-undang  ini. Adapun  tugas  dan  wewenang  pengadilan agama  adalah  memeriksa,  memutus,  dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat  pertama  antara  orang-orang  yang beragama  Islam  di  bidang  perkawinan, kewarisan,  wasiat,  hibah,  zakat,  infaq, wakaf dan sadaqah serta ekonomi syari‟ah.
Dalam  Hukum  Acara  Perdata, selain  perkara  gugatan  dimana  terdapat pihak  penggugat  dan  tergugat,  ada perkara-perkara  yang  disebut  permohonan yang diajukan oleh seorang pemohon  atau
23 Habiburrahman, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam  di  Indonesia,  t.t.p.:  Kementrian  Agama  RI  , 2011, hal. 66-82.
24 Soesilo  dan  Pramuji  R,  Kitab  Undang-undang Hukum Perdata, t.t.p:  Wipress, 2007,hal. 194.
lebih  secara  bersama-sama.  Perbedaan gugatan dengan permohonan adalah bahwa perkara  gugatan  merupakan  sengketa  atau konflik  yang  harus  diselesaikan  dan diputus oleh pengadilan, sedangkan dalam hal permohonan tidak ada sengketa. Dalam hal  ini  hakim  sekedar  memberi  jasa- jasanya sebagai seorang tata usaha negara. Hakim  kemudian  mengeluarkan  suatu penetapan  atau  biasa  disebut  putusan declaratoir ,  yaitu  putusan  yang  bersifat menetapkan atau menerangkan saja. Dalam persoalan ini hakim tidak memutuskan  suatu  konflik  seperti  halnya dalam  perkara  gugatan.  Terhadap  putusan declaratoir atau  penetapan  upaya  hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi.
Dalam  hukum  waris  Islam,  ahli waris  laki-laki  berkedudukan  seimbang dengan  ahli  waris  wanita  sesuai  dengan kedudukan  dan  fungsinya  dalam  keluarga dimana  ahli  waris  laki-laki  dan  wanita memperoleh hak dengan perbadingan 2 : 1 (dua  banding  satu).  Perbandingan  tersebut didasarkan  bahwa  laki-laki  mempunyai tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan wanita,  misalnya  akan menjadi  kepala  rumah  tangga  keluarga. Hal  ini  sebagaimana  dijelaskan  dalam surat An-Nisa ayat  34  bahwa: yang kepadanya  dibebankan  untuk  memberikan nafkah kepada keluarganya dan anak laki- laki  itu  setelah  meninggal  orang  tuanya (bapaknya), maka ia langsung mengambilalih  tanggung  jawab  tersebut seperti memberikan nafkah kepada saudara-saudaranya,  termasuk  jika  ada saudaranya  yang  wanita  ditinggal  mati oleh suaminya .
Pembagian  harta  warisan  antara laki-laki  dan  wanita  tersebut  dijelaskan dalam surah An Nisa ayat 11 dan 176 yang terjemahannya  adalah sebagai berikut:
Ayat  11  : Allah  telah  menetapkan pembagian  harta  warisan  anak-anakmu, untuk seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak wanita.
Ayat  176  : Jika  mereka  ada  beberapa orang saudara laki-laki dan wanita, maka
bagian  untuk  seorang  anak  laki-laki sebanyak bagian dua orang wanita.
Anak-anak  pewaris  masing-masing ditetapkan    sebagai  ahli  waris  d zawwul furudh dengan  perbandingan  2  :  1  (dua banding  satu)  antara  anak  laki-laki  dan anak wanita.
Pasal  174  Kompilasi  Hukum  Islam  yang menyatakan bahwa:
Kelompok-kelompok  ahli  waris  terdiri dari:
1. Menurut  hubungan  darah:  golongan  laki- laki  terdiri  dari  :  ayah,  anak  laki-laki, saudara  laki-laki,  paman  dan  kakek  dan golongan  perempuan  terdiri  dari  :  ibu, anak  perempuan,  saudara  perempuan  dari nenek.
2. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari :  duda  atau  janda.  Apabila  semua  ahli waris  ada,  maka  yang  berhak  mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.
Kemudian  Pasal  185  Kompilasi Hukum  Islam  yang  menyatakan  bahwa: Ahli  waris  yang  meninggal  lebih  dahulu dari  pada  si  pewaris  maka  kedudukannya dapat  digantikan  oleh  anaknya,  kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173. Bagian  ahli  waris  pengganti  tidak  boleh melebihi  dari  bagian  ahli  waris  yang sederajat dengan yang diganti.
Apabila  melihat  Pasal  185  Ayat (1)    Kompilasi    Hukum    Islam,  maka ketentuan yang berlaku bahwa  harus  si  ahli  waris  yang meninggal terlebih dahulu untuk kemudian dapat  digantikan  posisinya  oleh  ahli  waris pengganti  (anak-anak  ahli  waris/cucu pewaris). Hadis yang dimaksud antara lain yang  diriwayatkan  oleh  Bukhari  (t.th., (VIII)  :7)  dari  Ibnu  „Abbas  sebagai berikut:  Berikanlah  bagian  yang  telah ditentukan  dalam  Alquran  kepada  yang berhak  menerimanya  dan  selebihnya berikanlah  kepada  keluarga  laki-laki  yang terdekat.
Hadis  ini menegaskan bahwa harta warisan  harus  diserahkan  kepada  ahli warisnya  yang  dalam  hal  ini  dibagikan
terlebih dahulu kepada kelompok d zawwul furudh dan  setelah  itu,  sisanya  diserahkan kepada  kelompok  „ asabah .  Ahli  waris asabah adalah ahli waris yang bagian yang diterimanya  adalah  sisa  setelah  harta warisan  dibagikan  kepada  ahli  waris d zawwul furudh.
Hadis  berikutnya  adalah  dari  Zaid bin Tsabit yang diriwayatkan oleh Bukhari,  (t.th.,:  VIII:  6)  sebagai  berikut: Cucu  laki-laki  dan  cucu  wanita  dari keturunan  laki-laki,  sederajat  dengan  anak jika  tidak  ada  anak  laki-laki  yang  masih hidup, maka bagian cucu laki-laki tersebut seperti  dengan  anak  laki-laki.  Sedangkan cucu  wanita  seperti  halnya  dengan  anak wanita.  Mereka menghijab seperti  halnya anak.  Hadist  ini  menegaskan  bahwa  cucu laki-laki  dari  anak laki-laki adalah sederajat  dengan  anak  laki-laki.  Demikian halnya dengan cucu perempuan setara pula dengan  anak  perempuan,  mereka  mewaris dan  mendinding  sebagaimana  halnya dengan anak.
Jika  melihat  Pasal  171  huruf  c Kompilasi
Hukum Islam dimana
dijelaskan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan  perkawinan  dengan  pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum  untuk  menjadi  ahli  waris”.  Dalam konteks  ini,  Sarwoedy  tidak  masuk  dalam kategori ahli waris. Walaupun dalam Pasal 171  huruf  c  ditentukan  bahwa  ahli  waris adalah yang mempunyai hubungan perkawinan,  namun hubungan perkawinan yang  dimaksud  adalah  kedudukannya sebagai suami/isteri.
Jika  dikaji  dengan  teliti  redaksi Pasal  185  Kompilasi  Hukum  Islam, khususnya  pada  Ayat  (1)  tersebut,  maka secara  tekstual  dapat  dipahami  bahwa tidak ada kewajiban hukum untuk menerapkan pasal tersebut terhadap semua kasus  penggantian  ahli  waris.  Pasal  itu hanya  bersifat  fakultatif.  Hal  tersebut dapat  dipahami  dari  redaksi  “… dapat digantikan …”,  kata  ini  mengisyaratkan
bahwa  pasal  tersebut bukanlah  suatu keharusan yang bersifat imperatif.
Dengan  demikian,  berarti  bahwa Pasal  185  Kompilasi  Hukum  Islam  boleh digunakan  dalam  hal  tertentu  saja,  yakni apabila  ada  ahli  waris  yang  dipandang tidak  bisa  memperoleh  harta  warisan  atau belum  berhak  memperoleh  harta  warisan, sementara yang bersangkutan sangat dekat hubungan kekerabataanya (hubungan darah) dengan pewaris, misalnya cucu dari si  pewaris.  Dalam kasus  seperti  ini timbul 2  (dua)  pendapat,  ada  yang  mengatakan mereka dapat menggantikan ahli waris dan ada  pula  yang  mengatakan  mereka  tidak dapat menggantikan ahli waris. Pandangan yang  mengatakan  bahwa  cucu  pewaris dipandang tidak berhak mendapatkan harta warisan  karena  masih  ada  kelompok  ahli waris  d zawwul  furudh yang  menutupinya. Namun demikian, ketentuan yang terpenting  adalah  bahwa  ahli  waris pengganti  dapat  menggantikan  kedudukan ahli  waris  d zawwul  furudh sepanjang  ahli waris  d zawwul  furudh yang  lebih  dulu meninggal dunia dari pada si pewaris.
Jika  Pasal  185  tersebut  dijadikan sebagai dasar dalam pertimbangan hukum, maka bagian ahli waris tersebut dapat saja memperoleh  bagian  maksimal,  yakni seperti  sedianya  akan  diterima  orang tuanya  selama  yang  bersangkutan  tidak terhalang  untuk  tampil  menjadi  ahli  waris sebagaimana  disebutkan  dalam  Pasal  173 Kompilasi  Hukum  Islam.  Dalam  pasal tersebut yang terhalang menjadi ahli waris adalah ahli waris yang telah dipersalahkan oleh  pengadilan  dan  sudah  berkekuatan hukum  tetap  karena  alasan  pembunuhan, atau  mencoba  melakukan  pembunuhan, atau  menganiaya  berat  pewaris,  atau  pun memfitnah pewaris.
Bahwa anak-anak si pewaris dianggap tidak efektif lagi untuk mendinding  atau  menutupi  ahli  waris lainnya,  dalam  hal  ini  cucu  laki-laki  dan wanita  dari  anak  perempuan  si  pewaris yang  telah  meninggal  terlebih  dahulu sehingga  mereka  ditetapkan  memperoleh
bagian  yang  berasal  dari  bagian  orang tuanya.  Cucu  dari  pewaris  masing-masing diangkat  posisinya  sebagai  ahli  waris efektif  untuk  mengganti  kedudukan  orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Setelah penempatan tersebut, posisi  cucu  tersebut  kedudukannya  tidak disejajarkan  dengan  posisi  anak-anak  si pewaris  sehingga  ahli  waris  pengganti hanya  memperoleh  bagian  dari  bagian yang  diterima  oleh  orang  tuanya.  Bagian orang tuanya inilah  yang kemudian dibagi oleh si cucu berdasarkan porsinya masing- masing.
Dalam Hukum Waris Perdata Barat dikenal  2  (dua)  cara  mewarisi,  yakni mewaris  secara  langsung  dan  mewaris secara  tidak  langsung.  Mewaris  secara langsung  yaitu  mewaris  karena  dirinya sendiri  ( uit  eigen  hoofde ),  sedangkan mewaris  secara  tidak  langsung  atau mewaris  dengan  cara  mengganti  ( bij plaatsvervulling )  ialah  mewaris  untuk orang  yang  telah  meninggal  terlebih dahulu daripada si pewaris, ia menggantikan  kedudukan  ahli  waris  yang telah  meninggal  terlebih  dahulu  dari  si pewaris. 25
Mewaris karena dirinya sendiri ( uit eigen  hoofde )  dalam  KUHPerdata  diatur dalam  Pasal  852  dimana  haknya  adalah haknya  ia  sendiri  dimana  tiap-tiap  ahli waris  menerima  bagian  yang  sama besarnya. Mewaris dengan cara mengganti ( bij  plaatsvervulling )  dalam  KUHPerdata diatur  dalam  Pasal  841-848  penggantian disini  bukan  hanya  menggantikan  dalam hal mewaris, tetapi juga menggantikan hak seperti hidupnya orang yang digantikan.
Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa kedudukan  ahli  waris  pengganti  pada prinsipnya  adalah  menggantikan  hak hidupnya  orang  yang  digantikannya  itu, bukan  terbatas  dalam  hal  mewaris. Menurut  penulis,  penggantian  tempat dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pada prinsipnya  sama  dengan  penggantian
25 Effendi  Perangin,  Hukum  Waris,  Raja  Grafindo Persada, Jakarta. 2008, hal.11
tempat  dalam  hukum  waris  perdata  barat sebagaimana diuaraikan di atas. Prinsipnya adalah  penggantian  tempat  bukan  hanya dalam  hal  mewaris,  tetapi  juga  hak hidupnya orang yang digantikannya itu.
Cucu  adalah  keturunan  garis  lurus ke  bawah  yang  dimana  kedudukannya  itu disamakan dengan anak, ia berhak menjadi ahli waris dan bahkan dalam hal tertentu ia menjadi ahli waris bersamaan dengan anak si  pewaris.  Namun  demikian,  kedudukan cucu sebagai ahli waris tidak diatur secara rinci  dalam  Al-Quran  sehingga  terdapat perbedaan  pendapat  di  antara  para  ahli mengenai  kedudukan  cucu  sebagai  ahli waris,  apakah  hanya  cucu  laki-laki  dan cucu  perempuan  dari  anak  laki-laki  atau termasuk  pula  cucu  laki-laki  dan  cucu perempuan dari anak perempuan.
Menurut  Mazhab  Syafi‟i,  ada  3 macam ahli waris, yakni Dzawwil  Furudh ,  yakni  ahli  waris  yang mempunyai bagian tertentu.
‘Ashabah , yakni ahli waris yang mempunyai  bagian,  tetapi  jika  tidak ada ahli  waris dzawwil  furudh sama  sekali, maka  mereka  menerima  seluruh  harta warisan.  Jika  ada  ahli  waris dzawwil furudh maka  ahli  waris  „ ashabah menerima sisanya.
Dzawwil  Arham ,  yakni  ahli  waris yang  mempunyai  hubungan keluarga dengan  pewaris  tetapi  tidak  masuk  ahli waris dzawwil furuhl dan ‘ashabah .  Ahli waris dzawwil  arham baru  mendapat bagian warisan sesudah ahli waris dzawwil furudh dan ‘ashabah tidak ada.
Jika melihat konsep Mazhab
Syafi‟i  ini  bisa  dikatakan  bahwa  sistem kewarisan  yang  dianut  adalah  bersifat partilineal  karena hukum kekeluargaannya menarik garis keturunan dari garis laki-laki atau garis bapak sehingga hanya anak laki- laki  yang  dapat  menjadi  penghubung. Menurut  ajaran  kewarisan  Sunni,  dalam hal  pergantian  tempat,  cucu  yang  berhak mewaris  hanyalah  cucu  laki-laki  dan  cucu perempuan  dari  anak  laki-laki  pewaris, sedangkan  cucu  laki-laki  dan  cucu
perempuan  dari  anak  perempuan  pewaris tidak  dapat  mewaris.  Sayuti  Thalib mengartikan  ajaran  ini  ke  dalam  garis hukum sebagai berikut: 26
a. Cucu  laki-laki  melalui  anak  laki-laki menempati  tempat  anak  laki-laki  kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan. Cucu laki-laki ini mewaris dan menghijab sama seperti anak lak-laki.
b. Cucu  perempuan  melalui  anak  laki-laki menempati  tempat  anak  perempuan  kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan.  Cucu  perempuan  ini  mewaris dan menghijab sama seperti anak perempuan.
c. Cucu laki-laki melalui anak laki-laki tidak mewaris jika ada anak laki-laki.
Jika  ahli  waris  terdiri  dari  seorang anak  perempuan  dan  seorang  cucu  laki- laki,  maka  anak  perempuan  itu  mendapat ½  harta  peninggalan  sedangkan  cucu  laki- laki  melalui  anak  laki-laki  itu  mendapat sisa.
Cucu  melalui  anak  perempuan, baik  laki-laki  maupun  perempuan  baru berhak  tampil  sebagai  ahli  waris  jika: Sudah  tidak  ada ashabul  furudh (orang yang berhak mewaris) atau „ ashabah sama sekali. Ashabul  furudh yang  mewarisi bersama-sama  dengan dzawwil  arham itu salah  seorang  suami  isteri,  maka  salah seorang suami isteri mengambil bagiannya lebih  dahulu,  baru  kemudian  sisanya diterimakan  kepada  mereka.  Sisa  itu  tidak boleh  di-radd-kan  kepada  salah  seorang suami  isteri  selama  masih  ada  dzawwil arham.  Sebab  me-radd-kan  sisa  lebih kepada salah seorang suami isteri dikemudiankan  daripada  menerimakan kepada dzawwil arham. 27
Dengan  demikian  dapat  dipahami bahwa  hukum  kewarisan  Sunni  dalam kaitannya  dengan  ahli  waris  pengganti sifatnya diskriminatif dan terbatas. Diskriminatif yang dimaksud disini adalah
26 Sajuti  Thalib,  Hukum  Kewarisan  Islam  di Indonesi, Bina Aksara, Jakarta. 1982, hal. 145-146. 27 Fatchur  Rahman,    Ilmu  Waris,  .Alma’arif, Bandung. 1981, hal. 357.
bahwa  dalam  hukum  kewarisan  ini  yang dapat  menjadi  ahli  waris  pengganti hanyalah  cucu  yang  melalui  garis  laki- laki/anak  laki-laki,  sedangkan  cucu  dari garis  perempuan  tidak  berhak  menerima warisan  karena  ia  adalah  dzawwil  arham. Terbatas  maksudnya  adalah  bahwa  cucu laki-laki  dari  anak  laki-laki  hanya  akan menerima  warisannya  jika  pewaris  tidak mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup,  sedang  cucu  perempuan  baru  akan menerima  warisan  jika  perwaris  tidak mempunyai  anak  laki-laki  atau  dua  anak perempuan yang masih hidup.
Selain  ajaran  Sunni  atau  ajaran Mazhab  Syafi‟i,  Hazairin  juga  memiliki ajaran  tentang  ahli  waris  pengganti. Penggantian  kedudukan  menurut  Hazairin sebenarnya  sudah  termakub  dalam  Surat An  Nisa  ayat  33  yang  artinya  “ dan  bagi tiap-tiap  orang  kami  membuat  mawali (waris  pengganti)  dari  apa  yang  telah ditinggalkan  oleh  ibu  bapaknya  dan kerabat dekatnya dan orang yang mengikat  janji  denganmu  maka  berilah mereka  bagiannya ”.  Menurut  Hazairin, maksud  mengadakan ahli  waris  untuk  si fulan  adalah  bahwa  bagian  si  fulan  yang akan  diperolehnya  seandainya  dia  hidup dari  harta  peninggalan  itu,  dibagi-bagikan kepada  mawalinya  itu,  bukan  sebagai  ahli warisnya  tetapi  sebagai  ahli  waris-ahli waris ibu atau bapaknya yang meninggalkan harta itu. 28
Berdasarkan pemaparan tersebut di atas  dapat  dipahami  bahwa  kedudukan cucu  dapat  menggantikan  posisi  orang tuanya  secara  penuh  sebagai  ahli  waris. Selain  itu,  kedudukan  kakek  dan  nenek, baik  dari  pihak  ayah  maupun  dari  pihak ibu  dapat  pula  menggantikan  posisi anaknya  sebagai  ahli  waris  pengganti. Cucu  dapat  menggantikan  kedudukan ayahnya  yang telah meninggal dunia lebih dahulu  meskipun  pewaris  mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup. Cucu
28 Hazairin,  Hukum  Kewarisan  Bilateral  menurut Qur’an  dan  Hadith,  Tintamas  Indonesia,  Jakarta. 1982.,  hal. 29
tersebut  tidak  dibedakan  apakah  ia  laki- laki  ataupun  perempuan,  baik  dari  anak laki-laki maupun dari anak perempuan.
Ajaran  kewarisan  seperti  yang dikemukakan  oleh  Hazairin  ini  adalah untuk  memperjuangkan  hak  warisan  bagi ahli  waris  yang  ditinggal  mati  lebih  dulu oleh  orang  tuanya  atau  ahli  waris  yang menghubungkannya.  Ajaran  ini  berbeda dengan  ajaran  Sunni  yang  menempatkan cucu  sebagai  dzawwil  arham  seperti  yang telah  dipaparkan  sebelumnya.  Dengan ajaran  seperti  yang  diikemukakan  oleh Hazairin  ini,  maka  seorang  anak  yang ditinggal  mati  oleh  orang  tuanya  dapat memperoleh bagian warisan sesuai dengan bagian  yang  sedianya  akan  diterima  oleh orang tuanya apabila orang tuanya tersebut masih hidup.
Teori ahli waris pengganti Hazairin juga  dapat  dipandang  sebagai  pemecahan masalah keadilan dan menghindari diskriminatif terhadap kelompok ahli waris tertentu yang berjenis kelamin perempuan, sehingga  dengan  demikian  kelompok  ahli waris  yang  dinamakan  dzawwil  arham dapat  diangkat  sebagai  ahli  waris  yang sesungguhnya, selama mereka memungkinkan  dapat  ditampilkan  sebagai ahli  waris,  karena  tidak  sama-sama mewarisi dengan orang-orang yang berada di  atasnya  atau  tidak  terdapat  larangan syara‟  yang  menghalangi  penerimaan  hak kewarisan.
Dalam perkara perdata, yang diutamakan  adalah  bagaimana  kemudian para  pihak  yang  bersengketa  dapat berdamai.  Hakim  selalu  mengupayakan perdamaian  di  antara  ke  dua  belah  pihak yang  bersengketa  dan  kalau  pun  perkara tersebut  tetap  berlanjut,  maka  hakim mengupayakan putusan yang sifatnya win- win solution sehingga tidak ada pihak yang merasa  dirugikan.  Hal  yang  demikian  itu tidak terkecuali dalam perkara pewarisan. Ketentuan  mengenai  ahli  waris pengganti  dalam  Pasal  185  Kompilasi Hukum  Islam  harus  dapat  diterapkan secara optimal untuk mewujudkan
keadilan  sebagai  salah  satu  tujuan  hukum.
Dengan memberikan harta warisan kepada ahli  waris  yang  sebelumnya  dipandang tidak berhak untuk kemudian menggantikan  kedudukan  orang  tuanya adalah perbuatan yang sangat terpuji di sisi Allah  SWT  sekaligus  sebagai  perekat dalam keluarga untuk memelihara hubungan  silaturahmi  sehingga  keakraban tetap  utuh . Di  samping  itu,  hal  tersebut juga  dimaksudkan  sebagai  ungkapan  rasa kemanusiaan,  apalagi  hal  tersebut  sudah menjadi ijma’ ulama se Indonesia.
Dalam Alquran surat al-Nisa ayat 8 sebagai  berikut:  Dan  apabila  waktu pembagian  itu  hadir  kerabat,  anak  yatim dan  orang-orang  miskin,  maka  berilah harta  dari  mereka  itu  (sekadarnya)  dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
Sedikit banyaknya bagian yang akan  diterima  ahli  waris  pengganti ditentukan  dari  jenis  kelamin  ahli  waris yang  diganti  yang  sedianya  menerima harta  warisan  dari  pewaris.  Jika  sekiranya ahli  waris  yang  diganti  itu  wanita (misalnya  anak  wanita  yang  meninggal lebih  dahulu  dari  pewaris),  maka  bagian yang  diberikan  kepada  ahli  waris  yang menggantikannya itu sesuai dengan jumlah yang  sedianya  akan  diterima  anak  wanita pewaris  tersebut  walaupun  ahli  waris pengganti itu laki-laki. Dengan cara seperti itu,  maka  ahli  waris  efektif  lainnya  tidak merasa dirugikan haknya.
Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris karena penggantian,  yaitu  orang-orang  yang menjadi  ahli  waris  karena  orang  tuanya yang  berhak  mendapat  warisan  mati  lebih dulu dari pada pewaris sehingga kedudukan orang tuanya digantikan olehnya. Jadi, Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam bermakna selain penggantian tempat, juga bermakna derajat dan hak-hak tanpa  membedakan  dari  garis  keturunan laki-laki  atau  perempuan.  Derajat  yang dimaksud  disini  adalah  bahwa  ahli  waris yang  menggantikan  kedudukan  anak  lak-
laki  memperoleh  derajat  yang  sama dengan  anak  laki-laki,  ahli  waris  yang menggantikan  anak  perempuan  maka  ia akan  memperoleh  derajat  yang  sama dengan anak perempuan yang digantikannya. Sedangkan hak yang dimaksud  adalah  bahwa  apabila  orang yang  digantikan  oleh  ahli  waris  pengganti tersebut  memperoleh  warisan  maka  ahli waris  pengganti  juga  berhak  menerima warisan.  Jika  ia  menggantikan  kedudukan anak  laki-laki,  maka  ia  akan  mendapat bagian  warisan  sebesar  bagian  anak  laki- laki,  jika  perempuan  maka  ia  akan mendapat bagian sebesar bagian perempuan yang ia ganti tersebut. Jika ahli waris  pengganti  tersebut  ada  dua  orang atau lebih maka mereka akan berbagi sama rata  atas  bagian  harta  yang  diperoleh  oleh ahli  waris  yang  ia  gantikan  dengan ketentuan  laki-laki  mendapat  dua  kali bagian  perempuan  seperti  yang  diatur dalam Surat An Nisa ayat 11.
Kompilasi
Hukum Islam memberikan  batasan  mengenai  bagian yang  diterima  oleh  ahli  waris  pengganti sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  185  ayat (2) ompilasi Hukum Islam yang menyatakan  bahwa  bagian  ahli  waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli  waris  yang  sederajat  dengan  yang diganti.  Berdasarkan  Pasal  185  Kompilasi Hukum  Islam,  bahwa  kedudukan  cucu pada  kasus  ini  dapat  menggantikan kedudukan  orang  tuanya  sebagai  ahli waris.  Berdasarkan  Pasal  185  ayat  (1) Kompilasi  Hukum  Islam,  seseorang  dapat mewaris karena penggantian tempat adalah:
a. Orang  yang  digantikan  oleh  anaknya tersebut  harus  sudah  meninggal  dunia lebih dahulu dari pewaris.
b. Orang  yang  digantikan  oleh  anaknya tersebut merupakan ahli waris andaikata ia masih hidup.
Syarat  pertama  sudah  sangat  jelas bunyinya,  sedangkan  untuk  syarat  kedua harus  dilihat  bunyi  ketentuan  yang tertuang  dalam  Pasal  173  Kompilasi
Hukum  Islam.  Pasal  173  Kompilasi Hukum  Islam  mengatur  bahwa  seseorang terhalang  menjadi  ahli  waris  apabila terdapat putusan  hakim yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tetap, dihukum  karena:  Dipersalahkan  telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya  berat  pewaris.  Dipersalahkan secara    memfitnah    telah    mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan  yang diacam  dengan hukuman  5  (lima)  tahun  penjara  atau hukuman yang lebih berat.
Syarat  lain  yang  meskipun  tidak tersurat  secara  tegas  dalam  Kompilasi Hukum  Islam  tetapi  harus  dianggap  ada adalah  bahwa  yang  digantikan  itu  harus beragama Islam karena seorang cucu yang orang tuanya beragama selain agama Islam dan telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris  (kakek  atau  nenek  si  cucu) meskipun  cucu  tersebut  beragama  Islam, maka  ia  tidak  dapat  mewaris  secara penggantian tempat oleh karena seandainya  si  orang  tua  tersebut  masih hidup sesungguhnya ia tidak dapat menjadi ahli  waris.  Hal  ini  sebagaimana  sabda Rasulullah  yang  artinya  “ Orang-orang Islam  tidak  dapat  mewarisi  harta orang kafir  dan  orang  kafir  pun  tidak  dapat mewarisi  harta  orang  Islam ”.  (HR. Muttafaq Alaih)
Menurut  hukum  kewarisan  Islam berdasarkan pendapat ahl al-sunnah, bahwa anak yang menggantikan kedudukan  ayahnya  adalah  anak  laki-laki dan  anak  perempuan  dari  garis  keturunan laki-laki  yang  ayahnya  sudah  meninggal terlebih  dahulu  dari  pewaris,  sedangkan anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  dari garis  keturunan  perempuan  tidak  berhak sama  sekali  menggantikan  kedudukan ibunya  untuk  memperoleh  harta  dari kakeknya (pewaris). 29
Menurut  hukum  kewarisan  Islam berdasarkan pendapat ahl al-sunnah bahwa  cucu  dari  anak  laki-laki  baru  dapat
29 Fatchur Rahman, Op. Cit. hal. 60-64
menggantikan  kedudukan  orang  tuanya apabila  pewaris  tidak  meninggalkan  anak laki-laki  yang  lain  yang  masih  hidup. Kalau syarat ini tidak terpenuhi maka cucu tersebut  terhijab  oleh  saudara  ayahnya  itu dan  tidak  akan  memperoleh  bagian  dari harta  warisan  kakeknya.  Namun  demikian ada wasiat wajibah yang memberi peluang kepada  cucu  dari  anak  laki-laki  yang terhijab  untuk  mendapatkan  warisan  dari kakeknya.
Menurut  hukum  kewarisan  Islam pendapat  dari ahl  al-sunnah hak  yang diperoleh  ahli  waris  pengganti  itu  belum tentu  sama  dengan  hak  orang  yang digantikan,  dan  juga  tidak  boleh  melebihi dari  bagian  ahli  waris  yang  sederajat dengan  yang  diganti,  tetapi  mungkin berkurang.
Berdasarkan  Pasal  185  Kompilasi Hukum Islam tersebut, cucu dapat menjadi ahli  waris  pengganti  dan  menggantikan kedudukan  orang  tuanya.  Bila  orang tuanya  berkedudukan  sebagai  dzawil furudl  maka  ia  akan  menjadi dzawwil furudh juga,  begitupun  jika  orang  tuanya berkedudukan  sebagai ‘ashabah maka  ia pun  menjadi ‘ashabah .  Cucu  akan mendapat  bagian  warisan  sebesar  bagian yang diperoleh orang tuanya seandainya ia masih hidup.
Ahli  waris  pengganti  bertujuan untuk  menjaga  hak  dari  ahli  waris  yang seharusnya  menerima  bagian  dari  pewaris yang  dioper  kepada  penggantinya  yaitu anaknya agar kelangsungan hidup keluarga berjalan  terus  juga  mempererat  tali persaudaraan  antara  pewaris  dengan  ahli waris  pengganti.  Hukum  kewarisan    telah melembagakan  ahli  waris  pengganti  ke dalam dan telah melaksanakannya walaupun  belum  dalam  bentuk  undang- undang,  tapi    dalam  bentuk  Kompilasi Hukum Islam.
Secara normatif, pembagian warisan  hanya  bisa  dilakukan  sesuai dengan  ketentuan  yang  tertera  secara konkrit  dalam  Al  Qur‟an  dan  Al  Sunnah. Namun  dalam  kenyataannya,  masyarakat
sering  melakukan  pembagian  warisan secara  damai.  Hal  ini  terjadi  bisa  saja karena  dalam  kenyataannya  ahli  waris yang  menerima  bagian  besar  secara ekonomi  telah  berkecukupan  sementara ahli  waris  yang  menerima  bagian  sedikit masih  kekurangan.  Kompilasi  Hukum Islam  mengakomodir  pembagian  warisan secara  damai  di  mana  dalam  Pasal  183 dijelaskan  bahwa  “para  ahli  waris  dapat bersepakat  melakukan  perdamaian  dengan pembagian  harta  warisan  setelah  masing- masing  menyadari  bagiannya”.  Kompilasi Hukum Islam menghendaki agar pembagian warisan dengan cara damai ini, para  ahli  waris  mengerti  hak  dan bagiannya  masing-masing.  Apabila  ada ahli waris yang secara ekonomi kekurangan  dan  mendapat  bagian  sedikit, kemudian  ada  pula  ahli  waris  yang menerima  bagian  banyak  ikhlas  untuk memberikan  kepada  yang  lain,  maka  hal itu dapat dibenarkan untuk dilakukan.

## II. PENUTUP
Hukum
kewarisan
Islam
menentukan, bahwa anak dapat menggantikan  kedudukan  ayahnya  adalah anak  laki-laki  dan  anak  perempuan  dari garis  keturunan  laki-laki  yang  ayahnya sudah  meninggal  terlebih  dahulu  dari pewaris,  sedangkan  anak  laki-laki  dan anak  perempuan  dari  garis  keturunan perempuan  tidak  berhak  sama  sekali menggantikan  kedudukan  ibunya  untuk memperoleh harta dari kakeknya
(pewaris).  Cucu  dari  anak  laki-laki  baru dapat  menggantikan  kedudukan  orang tuanya apabila pewaris tidak meninggalkan  anak  laki-laki  yang  lain yang masih hidup. Dan hak yang diperoleh ahli  waris  pengganti  itu  belum  tentu  sama dengan  hak  orang  yang  digantikan,  dan juga  tidak  boleh  melebihi  dari  bagian  ahli waris  yang  sederajat  dengan  yang  diganti, tetapi  mungkin  berkurang.  Demikian  juga berdasarkan  Pasal  185  Kompilasi  Hukum Islam  tersebut,  cucu  dapat  menjadi  ahli waris pengganti dan menggantikan kedudukan  orang  tuanya.  Bila  orang
tuanya  berkedudukan  sebagai  dzawil furudl  maka  ia  akan  menjadi dzawwil furudh juga,  begitupun  jika  orang  tuanya berkedudukan  sebagai ‘ashabah maka  ia pun  menjadi ‘ashabah .  Cucu  akan mendapat  bagian  warisan  sebesar  bagian yang diperoleh orang tuanya seandainya ia masih  hidup.  Ahli  waris  pengganti bertujuan  untuk  menjaga  hak  dari  ahli waris  yang  seharusnya  menerima  bagian dari pewaris yang dioper kepada penggantinya yaitu anaknya agar kelangsungan  hidup  keluarga  berjalan terus  juga  mempererat  tali  persaudaraan antara pewaris dengan ahli waris pengganti.  Hukum  kewarisan    telah melembagakan  ahli  waris  pengganti  ke dalam dan telah melaksanakannya walaupun  belum  dalam  bentuk  undang- undang,  tapi    dalam  bentuk  Kompilasi Hukum  Islam.  Kompilasi  Hukum  Islam mengakomodir  pembagian  warisan  secara damai di mana dalam Pasal 183 dijelaskan bahwa  “para  ahli  waris  dapat  bersepakat melakukan perdamaian dengan pembagian harta  warisan  setelah  masing-masing menyadari  bagiannya”.  Kompilasi  Hukum Islam menghendaki agar pembagian warisan  dengan  cara  damai  ini,  para  ahli waris mengerti hak dan bagiannya masing- masing.

## DAFTAR PUSTAKA
R.Subekti,    1995.  Pokok-Pokok  Hukum
Perdata, .Intermasa, Jakarta. Ronny Hanintijo Soemitro, 1998.
Metodologi Penelitian Hukum dan
Jurumetri,    Ghalia  Indonesia, Jakarta.
Komarudin,  1979,  Metode  Penulisan
Skripsi dan Tesis, Remaja
Rosdakarya, Bandung. Ade Saptomo, 2007. Pokok-Pokok Metodologi  Penelitian  Hukum, Unesa University Press, Surabaya.
Muhammad Ali Ash-Sahabuni, 1995, Terj. A.  M.  Basalamah,  Pembagian Waris  Menurut  Islam,  Gema Insani Press, Jakarta.
_____________  ,1995.  Hukum  Waris
Dalam  Syariat Islam,    CV Diponegoro, Bandung, Amir Syarifudin, 2000. .Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Kencana.
Muhammad  Daud  Ali,  1990.Asas  Hukum
Islam, Rajawali Press, Jakarta.
Abdul  Ghofur  Anshori,  2005.  Hukum
Kewarisan  Islam  di  Indonesia, Ekonisia, Yogyakarta. Ahmad  Azhar  Basyir,  2001.  Hukum Waris Islam,  ed. revisi, UII Press,
Yogyakarta.
Suhrawardi
K. Lubis dan Komis
Simanjuntak, 2008. Hukum Waris
Islam,: Sinar Grafika, Jakarta,
Ali  Parman,  1995.Kewarisan  Dalam  Al- Qur‟an,  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta.
Habiburrahman,
2011, Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, t.t.p.: Kementrian
Agama  RI  ,  Soesilo  dan  Pramuji R,  2007.  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata,  t.t.p:    Wipress, Effendi  Perangin,  2008,  Hukum Waris,  Raja  Grafindo  Persada,
Jakarta.
Sajuti  Thalib,  1982,  Hukum  Kewarisan Islam  di  Indonesi,  Bina  Aksara,
Jakarta.
Fatchur  Rahman,  1981,  Ilmu  Waris,
.Alma’arif, Bandung. .
Hazairin,
1964, Hukum Kewarisan Bilateral  menurut  Qur’an  dan Hadith, Tintamas Indonesia,
Jakarta.
Ahmad  Mujahidin,  2012, Pembaharuan Hukum  Acara  Peradilan  Agama ,
Ghalia Indonesia, Jakarta.
Ali  Parman,  1995, Kewarisan  Dalam  Al-
Quran  (Suatu  Kajian  Hukum Dengan
Pendekatan Tafsir
Tematik), Raja  Grafindo  Persada, Jakarta.
Abdul  Aziz,  1997, Ensiklopedi  Hukum Islam ,  .  Icthiar  Baru  Van  Hoeve,
Jakarta.
Abdul  Ghofur  Anshori,  2005, Hukum kewarisan Di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas, Ekonisia, Yogyakarta.
Bambang  Sunggono,  1997, Metodologi Penelitian  Hukum, .RajaGrafindo Persada, Jakarta. Ahmad Azhar Basyir, 2001, Hukum Waris
Islam ,  UII  Press,  Yogyakarta.
Ahmad Rafiq, 1993, Fiqih
Mawaris ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
Cik  Hasan  Bisri,  1999, Kompilasi  Hukum Islam  dan  Peradilan  Agama dalam  Sistem  Hukum  Nasional, , Logos, Jakarta.
Departemen  Agama  Republik  Indonesia, 1989, Al-Qur’an Dan Terjemahnya , .Jaya Sakti, Surabaya.
Hilman  Hadikusuma,  2003, Hukum  Waris Adat ,  .  Citra  Aditya  Bakti,
Bandung.
M.  Idris  Ramulyo,  2004, Perbandingan Hukum  Kewarisan  Islam  dengan Kewarisan  Kitab  Undang-undang Hukum  Perdata ,  Sinar  Grafika, Jakarta. ___________, 2000, Perbandingan Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan
Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab  Undang-undang  Hukum Perdata  (BW) ,  Sinar  Grafika, Jakarta.
___________,  2006, Hukum  Perkawinan, Hukum  Kewarisan,  Hukum Acara Peradilan  Agama  dan  Zakat, Sinar Grafika, Jakarta.
___________,  1993, Beberapa  Masalah Pelaksanaan  Hukum  Kewarisan Perdata Barat (Burgerlijk Wetboek), Sinar Grafika, Jakarta. ___________  ,1987, Hukum  Kewarisan Islam  (Studi  Kasus  Perbandingan Ajaran
Syafe’i/Patrilinial)
Hazairin  (Bilateral)  dan  Praktek Di  Pengadilan  Agama ,  Ind.Hilco, Jakarta.
Sajuti  Thalib,  1982, Hukum  Kewarisan
Islam  di  Indonesi, Bina  Aksara, Jakarta. Soerjono  Soekanto,  1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pres, Jakarta. ___________,Sri Mamudji, 2001, Penelitian  Hukum  Normatif, Raja
Grafindo Persada Jakarta. Sudarsono,  1991, Hukum  Waris  dan
Sistem  Bilateral ,  .Rineka  Cipta, Jakarta. Zainuddin Ali,  2008, Pelaksanaan Hukum
Waris Di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta. Hazairin, 1982, Hukum Kewarisan Bilateral  Menurut  Al  Qur’an  dan
Al Hadits , Tintamas, Jakarta. Juhaya  S.  Praja,  1993, Filsafat  Hukum
Islam, Yayasan Piara, Bandung.
Mohammad  Daud  Ali,  2000, Asas-asas
Hukum  Islam –Pengantar  Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , Rajawali Press,
Jakarta . Mukti  Arto,  2009, Hukum  Waris  Bilateral Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam, Balqis Queen, Solo. Roihan  A. Rasyid, 1990, Kewenangan dan Acara  Peradilan  Agama  Undang- Undang  No.  7  Tahun  1989,  Sinar Grafika; Bandung.