PEREMPUAN MADURA PESISIR MERETAS BUDAYA MODE PRODUKSI PATRIARKAT
Achmad Mulyadi
( Dosen Jurusan Syariah STAIN Pamekasan Jl. Pahlawan Km. 4 e-mail: mulya_ach@yahoo.co.id)

## Abstrak:
Dalam  rumah  tangga,    perempuan  memberikan  semua  pelayanan  untuk suami,  anak-anak,  dan  anggota  keluarga  lainnya  dan  di  luar  rumah  tangga, laki-laki  mengendalikan  dan  membatasi  peran  publik  perempuan.  Fenomena ini  oleh  mode  produksi  patriarkat  yang  merugikan  kaum  perempuan.  Peran perempuan  dibatasi  pada  tugas-tugas  domestik,  yaitu  sekitar  “sumur,  dapur dan  kasur”.  Peran  ini  dianggap  sebagai  hal  ideal  bagi  seorang  perempuan. Walau  masih  berakar  kuat  pada  sebagian  masyarakat,  paradigma  ini  mulai ditolak  seiring  dengan gerakan  emansipasi  wanita.  Sebagaimana yang  terjadi pada  masyarakat  Branta  Pesisir,  keterlibatan  istri  nelayan  mereka  dalam wilyah  publik  sudah  mentradisi  secara  turun  tenurun.  Tulisan  ini mengekplorasi  bagaimana  mereka  menabrak  ortodoksi  dan  menakar  realitas dengan meretas budaya produksi patriarkat.

## Kata kunci:
peran, relasi, suami-istri, dan patriarkat

## Abstract:
In the family, a woman contributes her whole potencies to her husband, children, and the other family members, on the other hand, a man takes controll and limits the public role  of  woman.  Sylvia  Walby  name  this  phenomena  as  patriarchal-production  mode that disservice the woman. The role of woman has been measured up by domestic jobs, it goes around bathroom, cooking room, and bed room. These roles are considered ideal for  woman.  This  paradigm  is  deep-rooted  in  certain  community,  however,  at  the present time this has been resisted by woman emansipation movement. This article is based  on  the  study  at  Baranta  Pasisir  women  and    about  to  explore  the  role  of fishermen’s  wives  in  public  domain.  They  demonstrate  how  they  hit  orthodox  beliefs and mete the reality out by taking apart  the patriarchal-cultural products.
Key words: dynamics, relation, husband-wife, patriarchat

## Pendahuluan
Secara  tradisional,  pola  keluarga patriarki  menempatkan  istri  sebagai pihak yang mengurusi pekerjaan domestik.  Sistem  patriarki  dalam  sejarah gender merupakan sistem yang menempatkan  kekuasaan  laki-laki  atas perempuan dalam segala aspek kehidupan.
Dalam aspek ekonomi segenap
manajemen senantiasa menggantungkan  pengusahaan  (survival) keluarga kepada laki-laki (suami), sementara  perempuan  (istri)  menem- patkan  diri  pada  penerimaan  serta pembelanjaan keluarga. Perempuan dianggap  sebagai  bagian  penting  faktor domestik,  sedangkan  laki-laki  ditem- patkan pada posisi publik.
Dalam  rumah  tangga,  perem- puan  memberikan  semua  pelayanan untuk  suami,  anak-anak,  dan  anggota keluarga  lainnya.  Di  luar  rumah  tangga, laki-laki  mengendalikan  dan  membatasi peran  publik  perempuan.  Gejala  ini  oleh Sylvia  Walby  disebut  mode  produksi patriarkhat yang merugikan kaum perempuan. 1 Dalam  masyarakat  Jawa, stereotip  terhadap  perempuan  dapat dilihat  pada  ungkapan  swarga  nunut neraka  katut. Karena  nasib  perempuan sangat  bergantung  pada  suami  maka kedudukan  perempuan  dipandang  lebih rendah.  Peran  perempuan  dibatasi  pada tugas-tugas domestik, yaitu sekitar “sumur,  dapur  dan  kasur”.  Peran  ini dianggap  sebagai  hal  ideal  bagi  seorang perempuan.  Paradigma  yang  masih berakar  kuat  pada  sebagian  masyarakat Jawa  dan  penolakan  pada  stereotip tersebut terus berlangsung seiring dengan gerakan emansipasi wanita.
1 Kusnadi,  Konflik  Sosial  Nelayan:  Kemiskinan  dan Perebutan  Sumber  Daya  Perikanan, (Yogyakarta: LkiS, 2002), hlm.25
Perubahan  sosial,  ekonomi,  dan budaya  telah  mempengaruhi  pandangan sebagian masyarakat tentang perempuan. Di  daerah  perkotaan  dan  daerah-daerah yang intensif bersentuhan dengan perubahan  sosial  ekonomi,  pandangan yang  menempatkan  posisi  perempuan setara  dengan  laki-laki  lebih  cepat berkembang. Berdasarkan perubahan persepsi  itulah,  keterlibatan  perempuan dalam  ranah  publik  makin  besar.  Dalam konteks  tersebut,  kaum  perempuan  tidak semata-mata  bertanggungjawab  terhadap urusan  domestik  sehingga  perempuan tidak  lagi  dianggap  sebagai  pelengkap dalam rumah tangga, akan tetapi menjadi penentu  kelangsungan  hidup  rumah tangga.
Keterlibatan  istri  nelayan  pada wilayah  publik  dalam  keluarga  pesisir tidak hanya bermanfaat bagi kelansungan hidup rumah tangga, peningkatan kapasitas  diri,  dan  status  sosial  dalam struktur  sosial  masyarakatnya,  tetapi memberi  kontribusi  terhadap  dinamika sosial-ekonomi  masyarakat  lokal.  Karena itu,  kaum  perempuan  (istri)  tidak  hanya menjadi  potensi  sosial  budaya,  akan tetapi  juga  sangat  potensial  dalam pengembangan ekonomi. Secara psikologis  dinamika  peran  ini  akan memberikan  kepercayaan  diri,  motivasi serta  penghargaan  dan  harga  diri perempuan  yang  relatif  sama  dengan laki-laki.  Pembagian  kerja  secara  seksual ini  tetap  saja  melanggengkan  dominasi laki-laki terhadap perempuan. Realitas ini akan dijadikan bahan bandingan terhadap  konteks  pembagian  kerja  yang dibangun oleh kelompok budaya masyarakat  Branta  Pesisir,  yang  (dalam pengamatan  awal)  menyiratkan  adanya pembakuan  peran  pada  saat  musim melaut  yaitu  laut  adalah  wilayah  publik laki-laki  dan  darat  adalah  ranah  publik
perempuan  dan  sekaligus  dinamikanya ketika suami tidak melaut.

## Branta Pesisir : Wilayah Rekreasi dan Aktualissi Bagi Perempuan
Pada  awal  abad  ke  19,  Branta Pesisir  merupakan  pelabuhan  penting dalam peta perdagangan Madura. Daerah ini  memiliki  dermaga,  tempat  setiap kapal  pengangkut  barang  singgah  untuk memasok kebutuhan sehari-hari masyarakat  daerah  pedalaman  bagian tengah  pulau  Madura.  Dengan  adanya dermaga tersebut, Branta Pesisir merupakan tempat bagi peredaran barang-barang kebutuhan pokok masyarakat  Madura,  khususnya  Pame- kasan. Menurut pitutur lisan dari sesepuh desa, 2 bahwa hampir setiap hari termasuk malam  hari  beberapa  perahu  mesin bersandar  untuk  menurunkan  barang- barang  kebutuhan  pokok  yang  diangkut dari  Surabaya,  Besuki,  Penarukan  dan daerah lain di Jawa.
Daerah  ini  dikenal  pula  sebagai tempat yang indah untuk rekreasi, karena pasir  putih  terhampar  mulai  dari  timur sampai barat desa. Setiap bulan purnama anak-anak  laki-laki  dan  perempuan  serta orang  tua  bermain  serta  bersenda  gurau di  pantai  Branta  Pesisir.  Branta  Pesisir tidak  hanya  ramai  dengan  keindahan pantai,  karena  daerah  tersebut  memiliki “Sekolah  Rakyat  (SR)  Laten” 3 yang
2 Mat Samik  (bukan nama  sebenarnya), wawancara Jum’at, 31/11/08. Tulisan ini dikontruksi dari cerita dan pengalaman informan yang  dipadukan  dengan  dokumen  sejarah,  peta, majalah, serta buku-buku dan lain-lain.
3 Sekolah  Rakyat  (SR)  Laten  adalah  sekolah  yang didirikan  Belanda.  Konon,  diberi  nama  “Laten” karena sekolah tersebut hanya mengajarkan huruf latin, tidak mengajarkan huruf Arab. Menurut ahli sejarah Madura sebagai bagian dari “politik etis”, Belanda  mendirikan  sekolah  (volkschool)  di Kabupaten  Sumenep,  Pamekasan  dan  Bangkalan.
dibangun pada zaman penjajahan Belanda.  Menurut  sesepuh  desa,  sekolah ini  turut  memberikan  konstribusi  positif bagi perkembangan pendidikan di daerah Branta  Pesisir.  Meskipun  kesadaran pendidikan  masih  menjadi  bagian  yang senantiasa pasang-surut, namun Pamekasan  (kota  Kresidenan)  sebagai tempat  pendidikan  yang  kondusif  bagi keberlangsungan dunia pendidikan diakui  sejak  jaman  Belanda. 4 Branta Pesisir  dipandang  oleh  Belanda  sebagai daerah penting tidak hanya bagi perdagangan  dan  pendidikan,  namun dalam  beberapa  dekade  dan  ratus  tahun diharapkan  akan  menjadi  “kota  penting” di daerah Madura. 5
Namun  sejak  pertengahan  Orde Baru, ketika otoritarianisme negara mulai menunjukkan  kekuasaan  dan  berke- hendak  berbeda  dengan  keinginan  dan budaya  serta  kultur  masyarakat,  Branta Pesisir memilih sejarahnya sendiri. Branta yang  awalnya  memiliki  hutan  bakau dengan  pasir  yang  terhampar  dan terbentang  indah  dari  ujung  desa,  dibagi menjadi  dua  desa,  yakni  Branta  Tinggi dan  Branta  Pesisir.  Keindahan  seperti yang  terlihat  di  masa  lalu,  kini  Branta Pesisir menjadi penuh dengan tumpukan rumah (berdesak-desakan) dengan Awalnya pendirian sekolah tersebut dimaksudkan  agar  anak-anak  para  penjajah  bisa bersekolah  di  tempat  jajahan,  sedangkan  para masyarakat  pribumi  kelas  atas  saja  yang  bisa sekolah  seperti  anak-anak  raja  dan  priyayi. Kuntowijoyo,  Perubahan  Sosial  dalam  Masyarakat Agraris  Madura  1850-1940, (  Jogjakarta:  Mata Bangsa, 2002) 4 Ibid.
5 Dalam  perbincangan  dengan  tokoh  masyarakat (27/10/08)  Branta  Pesisir  adalah  daerah  penting bagi  perdagangan  dan  pendidikan  yang  didesain dalam  peta  peninggalan  Belanda  akan  menjadi daerah  perkotaan  dengan  adanya  pelabuhan, institusi pendidikan serta penjara.
jumlah  penduduk  yang  sangat  ramai. Namun  tetap  saja  menjadi  tempat  yang menjanjikan  bagi  penduduknya  dalam memberikan  sejumlah  kegiatan  dan pekerjaan.  Wilayah  darat  dan  laut menjadi wilayah perpaduan yang menjanjikan  untuk  perbaikan  kehidupan ekonomi  keluarga.  Laut  menjadi  sumber pekerjaan  dan  darat  sebagai  tempat pengolahan hasilnya.
Pengolahan  hasil  laut  menjadi andalan  penting  bagi  masyarakat  Branta. Hal  ini  bermula  dari  kenyataan  bahwa ada  berbagai  tempat  di  Madura  sebagai sentra  industri  ikan,  sehingga  terkadang hasil  tangkapan  para  nelayan  tidak terserap  pasar.  Ikan  yang  tidak  tahan lama  kebanyakan  dikeringkan  sehingga dibungkus  dan  menjadi  lauk-pauk  yang memiliki daya tahan lama. 6 Home-industri ini  biasanya  dilakukan  oleh  perempuan yang  berada  di  rumah  sejak  pagi  hari. Mereka  mengolah  hasil  laut  di  depan rumah,  pinggir  jalan,  hingga  lokasi pemakaman. Dalam konteks ini, perempuan Branta Pesisir menjadi bagian penting sebagai penggerak sektor ekonomi  rumah  tangga.  Kreativitas perempuan  dalam  memodifikasi  hasil tangkapan  laut  memberikan  ilustrasi bahwa  kehidupan  masyarakat  Branta Pesisir  menjadi  bagian  penting  bagi aktivitas, kreatifitas, dan aktualisasi kaum perempuan.
6 Menurut  Salima  –bukan  nama  sebenarnya-- bahwa  penghasilan  rumah  tangga  menjadi terdongkrak  dengan  adanya  home-industri. Dalam  satu  bulan  pengolahan  ikan  rumahan (home-industri)  ini  dapat  menghasilkan  100-200 bungkus  dengan  masing-masing  harga  sebesar 30.000/bungkus.  Sayangnya  hasil  dari  home- industri ini tidak secara langsung dapat dinikmati para nelayan, karena ibu rumah tangga/perempuan  menyetor  hasil  home-industry tersebut kepada para pengumpul/pengusaha.

## Beban Ganda: Sebuah Pembebasan atau Beban Pembelenggu
Dalam  konteks  relasi  suami-istri dalam  keluarga  terdapat  dua  wilayah peran  yang  diperhadapkan  yaitu  peran publik  (public  role)  atau  sektor  publik (public  sphere)  dengan  peran  domestik (domestic  role)  atau  sektor  domestik (dometic  sphere).  Istilah  pertama  biasanya diasumsikan  sebagai  wilayah  aktualisasi diri  kaum  laki-laki,  sementara  yang kedua  dianggap  sebagai  dunia  kaum perempuan.  Sekat  budaya  ini,  menurut kaum feminis, merupakan warisan kultural  dari  masyarakat  primitif  yang menempatkan  laki-laki  sebagai  pemburu (hunter)  dan  perempuan  sebagai  peramu (gatherer). Warisan ini selanjutnya diteruskan  oleh  masyarakat  agraris  yang menempatkan  laki-laki  di  luar  rumah (public  sphere)  untuk  mengelola  pertanian dan perempuan di dalam rumah (domestic sphere) untuk mengurus keluarga. Demikian juga, dalam masyarakat modern,  sekat  budaya  tersebut  masih cenderung  bertahan,  terutama  dalam sistem kapitalis. Padahal pembagian kerja yang  berdasarkan  jenis  kelamin  seperti ini, bukan saja merugikan kaum perempuan  itu  sendiri 7 namun  juga sangat tidak relevan lagi untuk
7 Dalam studi yang menggunakan analisis gender ternyata  banyak  ditemukan  perbagai  manifestasi ketidak  adilan,  pertama,  terjadi  masrginalisasi terhadap kaum perempuan,  kedua,  terjadi subordinasi  pada  satu  jenis  kelamin,  umumnya kepada kaum perempuan, ketiga, pelabelan negatif terhadap  (stereotipe)  dan  diskriminasi  terhadap jenis  kelamin  tertentu,  keempat,  kekerasan (violence)  terhadap  jenis  kelamin  tertentu, umumnya kepada perempuan, dan kelima, karena peran  gender  perempuan  adalah  mengelola rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung  beban  kerja  lebih  banyak  dan  lebih lama  (burden).  Lihat,  Mansour  Fakih,  Analisi Gender  dan  Transformasi  Sosial, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm 72-75.
diterapkan  di  era  sains  dan  teknologi yang serba modern ini. 8 Perbedaan  peran  antara  laki-laki dan perempuan dalam masyarakat secara umum  dapat  dikategorikan  dalam  dua kategori besar; pertama, teori nature, yang menyatakan bahwa perbedaan peran laki- laki  dan  perempuan  ditentukan  oleh faktor biologis. Menurut teori ini, sederet perbedaan  biologis  antara  laki-laki  dan perempuan  menjadi  faktor  utama  dalam penentuan  peran  sosial  kedua  jenis kelamin.  Kedua,  teori  nurture,  yang mengungkapkan bahwa perbedaan peran sosial  lebih  ditentukan  oleh  faktor budaya.  Menurut  teori  ini  pembagian peran  laki-laki  dan  perempuan  dalam masyarakat  tidak  ditentukan  oleh  faktor biologis,  melainkan  dikonstruksikan  oleh budaya masyarakat. 9 Pemahaman  ilmiah  dan  kultural terhadap perbedaan jenis kelamin tersebut  menimbulkan  perdebatan  pan- jang,  termasuk  di  kalangan  ilmuwan- teolog  dan  feminis.  Mereka  memberikan andil  penting  dalam  wacana  ini  karena penafsiran-penafsiran  mereka  terhadap kitab  suci  merujuk  kepada  kondisi objektif  lingkungan  masyarakat  tempat mereka  berada.  Tidak  sedikit  penafsiran mereka  yang  membenarkan  konstruksi budaya yang hidup di dalam masyarakat. Namun sebaliknya, tidak sedikit konstruksi  budaya  dibangun  di  atas pemahaman kitab suci, misalnya persepsi al-Qur’ân  terhadap  tiga  hal  pokok tentang  perempuan.  Pertama,  tujuan
8 Syarif  Hidayatullah  “  Al-Qur’an  dan  Peran Publik Perempuan “ dalam Gender dan Islam : Teks dan Konteks, ed. Waryono Abdul Ghafur dan Muh. Isnanto  (Yogyakarta:  PSW  IAIN  Sunan  Kalijaga), hlm. 5-7
9 Nasaruddin  Umar,  Argumen  Kesetaraan  Jender Perpsektif  al-Qur’an, (Jakarta:  Paramadina,  1999), hlm. 4-7
penciptaan  perempuan  untuk  meleng- kapi kebutuhan laki-laki (Adam) di surga. Hal  ini  mengesankan  bahwa  perempuan hanyalah  pelengkap  dan  diciptakan untuk  melayani  kebutuhan  laki-laki. Kedua, perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, ini mengesankan perempuan  subordinat.  Ketiga,  perem- puan sebagai penyebab jatuhnya manusia dari surga ke bumi. Hal ini mengesankan perempuan sebagai penyebab dosa warisan.  Ketiga  pemahaman  tersebut membentuk persepsi yang mengendap di alam  sadar  masyarakat  sehingga  mereka memandang  bahwa  perempuan  memang tidak  pantas  disejajarkan  dengan  laki- laki. 10
Dalam  pada  itu,  konsep  gender (baca:  relasi  laki-laki  dan  perempuan) dalam Islam masih menjadi perdebatan di kalangan  umat  Islam.  Sebagian  kalangan berpendapat  bahwa  gender  dalam  Islam tidak  ada  masalah,  dan  sebagian  yang menganggapnya  ada  masalah  tentang gender  sudah  saatnya  digugat 11 . Bila
10 Hidayatullah, “Al-Qur’an”, hlm. 6 11 Legitimasi  ajaran  agama  terhadap  tradisi patrialkhal dapat ditelusuri dalam dua perspektif, yaitu  perspektif  sosiologis  dan  teologis.  Dalam perspektif  sosiologis,  relasi  gender  dipahami sebagai  institusi  sosial  yang  terorganisasi  antara laki-laki dan perempuan yang meliputi hubungan personal  dan  kekeluargaan  sampai  hubungan institusi  sosial  yang  lebih  besar,  hubungan hierarkis dalam organisasi dan struktur pekerjaan. Dalam  hubungan  ini,  gender  merupakan  proses sosiologis  yang  dapat  berubah  sesuai  dengan perubahan faktor-faktor pembentuknya. Masuknya  tradisi  patrialkhal  berawal  dari pemahaman gender yang tereduksi. Relasi gender dipahami  sama  dengan  relasi  seks.  Kerangka berpikir  sex  differences  yang  diberlakukan  sama dengan    gender  differences  yang  pada  akhirnya akan melahirkan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Sedangkan dalam perspektif  teologis  meliputi  legitimasi  ajaran teologi  dan  tradisi  keagamaan    yang  masuk  dari wacana  dinamis  pembacaan  teks  keagamaan,
dicermati,  pangkal  perbedaan  pendapat mereka sebenarnya terletak pada masalah interpretasi  ayat.  Karena  itu,  persoalan krusial yang perlu dikaji adalah menimbang perspektif keislaman terhadap kedua pendapat tersebut.
Penafsiran  terhadap  al-Qur’ân surat  an-Nisa’  ayat  4  seringkali  dijadikan landasan  justifikasif  “superioritas”  laki- laki  (suami)  atas  perempuan  (istri).  Kata qawwâmûn dalam  ayat  tersebut  dipahami terlepas  dari  advokasi  quranik  lainnya tentang pembentukan kehidupan keluarga  sehingga  muncul  pengakuan (claim) adanya  relasi  gender  dalam lingkup domestik. 12 Padahal jika dihubungkan  dalam  kerangka  pemaha- man  ideal  moral  al-Qur’ân  tentang  tujuan perkawinan,  tata  pergaulan  suami-istri dan  tanggung  jawab  keluarga,  maka pengakuan di atas merupakan akibat dari pemahaman simplistik-parsialistik (menyederhanakan  dan  tidak  menye- luruh)  terhadap  al-Qur’ân.  Dominannya pola pemahaman semacam ini turut andil menutupi  “keluhuran”  Islam  orisinal dengan  “bopeng”  Islam  historis.  Lebih jauh dari pemahaman tersebut, al-Qur’ân semestinya  ditangkap  makna  substan-
yang  terdapat  dalam  tradisi  tafsîr  dan  tradisi periwayatan  tafsîr.  Dalam  kedua  tradisi  tersebut ditemukan  penafsiran  yang  patrialkhal  seperti laki-laki adalah pemimpin wanita atau perempuan  adalah  sumber  bencana.  Lihat, Kadarusman, Agama, Relasi Gender dan Feminesme, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 4-5 12 Munculnya  penafsiran  biar  gender  boleh  jadi disebabkan  oleh  beberapa  hal:  Pertama,  belum jelasnya perbedaan antara seks dan gender dalam mendefinisikan  laki-laki  dan  perempuan;  kedua, pengaruh kisah-kisah israiliyat; ketiga, menggunakan  pendekatan  tekstualistik;  dan keempat, pembacaan  terhadap  ayat-ayat  gender secara parsial. Lihat Umar, Argumen, hlm. 21
sialnya  sehingga  selalu  relevan  dengan tantangan dan perkembangan zaman. 13 Al-Qur’ân  tidak  memberikan beban  gender  secara  mutlak  dan  kaku kepada seseorang namun bagaimana agar adanya  kewenangan  manusia  untuk menggunakan kebebasannya dalam memilih  pola  pembagian  peran  laki-laki dan  perempuan  yang  saling  mengun- tungkan,  baik  sektor  domestik  maupun sektor  publik. 14 Dalam  konteks  ini, terdapat  beberapa  alasan  munculnya dorongan  al-Qur’ân  ke  arah  kesetaraan perempuan  dan  laki-laki.  Pertama,  al- Qur’ân memberikan tempat yang terhormat kepada seluruh manusia, yang meliputi  perempuan dan  laki-laki.  Kedua, secara  norma-etis  al-Qur’ân  membela prinsip-prinsip  kesetaraan  perempuan dan laki-laki. Perbedaan struktur biologis, menurut al-Qur’ân, tidak berarti ketidaksetaraan dan status yang
didasarkan pada jenis kelamin, melainkan  terdapat  perbedaan  antara fungsi-fungsi  biologis  dengan  fungsi- fungsi sosialnya. 15
Dalam kaitan ini, Islam
menegaskan
prinsip-prinsip yang
13 Hamim  Ilyas,    Studi  Kitab  Tafsir,  (Yogyakarta: Teras, 2004), hlm. 20
14 Nabi secara  radikal telah mendobrak pengurungan perempuan hanya sebagai makhluk domestik  saja  dan  ini  telah  dilakukan  oleh  umat awal. Dengan anjuran menuntut ilmu mengindikasikan  bahwa  Nabi  membuka  ruang publik  sebagai  ajang  bagi  kehidupan  laki-laki maupun  perempuan.  Ajang  pengamatan  ilmu adalah  kehidupan  bersama,  kehidupan  publik yang  tidak  mungkin  dibatasi.  Karena  itu membatasi  ruang  gerak  perempuan  hanya  dalam ruang  tembok  rumah  saja  dan  menganggapnya sebagai  dogma  agama  adalah  tidak  berdasar. Lihat  Masdar  F.  Masudi,  Islam  dan  Hak-hak Reproduksi  Perempuan, (Bandung:  Mizan,    1997), hlm. 56
15 Ali Asghar Engineer, Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hlm.  34
mendukung  eksistensi  keadilan  gender, yaitu:  Pertama,  bahwa  laki-laki  dan perempuan sama-sama memiliki peluang dan  potensi  untuk  menjadi  hamba  Allah yang  ideal,  mencapai  derajat  puncak spiritualitas  yang  paling  tinggi  yakni muttaqin.  Kedua,  bahwa  laki-laki  dan perempuan adalah sebagai khalîfah Allâh di  bumi  yang  sama-sama  memiliki  tugas untuk  memakmurkan  bumi.  Ketiga,  laki- laki dan perempuan sama-sama menerima  dan  mengemban  amanah primordial. Keempat, laki-laki dan perempuan  sama-sama  terlibat  dalam drama  kosmis.  Dan  kelima,  laki-laki  dan perempuan  sama-sama  berpotensi  untuk meraih prestasi. 16
Satu  contoh  kesetaraan  peran publik perempuan adalah wacana perempuan menjadi kepala negara. Diakui  secara  mutlak,  bahwa  dalam diskursus ini memang tidak ada pernyataan  langsung  dari  al-Qur’ân tentang  peran  publik  perempuan,  akan tetapi  juga  sebaliknya  tidak  ditemukan secara  tegas  menyatakan  penolakan terhadap  kekuasaan  Ratu  Saba  sebagai pemimpin Yaman Selatan. Bahkan, dalam al-Qur’ân, Ratu Saba digambarkan sebagai  Ratu  yang  independen,  tidak terpengaruh  dari  pejabat  laki-laki  dalam mengambil  kebijakan  politiknya,  Ratu yang sah dan bijaksana. Dengan demikian, al-Qur’ân memandang laki-laki dan perempuan dalam berbagai terminologi  kesetaraan  sebagai  makhluk manusia dalam berbagai hal.
Keseluruhan  spirit  Islam  secara  umum sangat  menegaskan  kesetaraan  kedua jenis  seks  tersebut  baik  dalam  status, posisi dan nilai.
Dari pola pikir di atas, perempuan  harus  memainkan  peranan
16 Umar, Argumen, hlm. 247-263
yang  lebih  besar  dalam  era  ekonomi industri  modern  karena  tidak  ada  ajaran al-Qur’ân  yang  menghalangi  perempuan bekerja  dan  bahkan  dianjurkan  untuk memperkuat  kiprah  publiknya.  Implika- sinya,  perempuan  memiliki  beban  ganda (double  burden),  beban  yang  muncul  dari peran  domestiknya  sekaligus  beban  baru yang  diperkuat  dalam  ranah  publiknya. Dari satu sisi, perempuan perlu berusaha sendiri,  tetapi  di  sisi  lain  harus  lebih konsisten  mengasuh  anak  dan  mengurus keluarga. 17 Sekalipun  demikian,  perlu dikaji  lebih  mendalam  apakah  peran (ganda)  tersebut  dapat  memberikan kebebasan  kepada  perempuan,  atau bahkan  semakin  menjadi  beban  yang membelenggu.
Konteks  tersebut  perlu  dilihat dengan  teori  perbedaan  antara  teks  dan realitas    dan  teori  penbedaan  antar  nilai dan  realitas.  Teori-teori  tersebut  akan digunakan  untuk  menguji  sejauh  mana teks-teks  dan  nilai-nilai  yang  adil  gender tersebut  diaplikasikan  dalam  realitas masyarakat  pesisir  Madura  sehingga dapat  terlihat  terjadinya  dinamika  peran dan  relasi  antara  suami  dan  istri. Meskipun demikian, melihat peran publik perempuan, dalam lintasan sejarah  dan  budaya,  pembagian  kerja secara seksual selalu ditemukan sehingga Michelle  Rosaldo  dan  Louise  Lamphere mengidentifikasikannya berdasarkan ciri- ciri  universal  dalam  berbagai  kelompok budaya. 18
17 Ibid, hlm. 76
18 Terdapat  berbagai  kelompok  budaya  yang memiliki karakteristiknya sendiri: Pertama, masyarakat pemburu dan peramu. Dalam kelompok  masyarakat  ini,  semakin  besar  jumlah hasil  buruan  semakin  besar  pula  kekuasaan  yang diperoleh laki-laki. Kedua, masyarakat holtikultura, yang pola relasi gendernya memiliki keseimbangan, hanya saja peran politiknya masih didominasi  laki-laki.  Ketiga,  masyarakat  agraris.
Domestik dan Publik; Antara Pertukaran, Permainan dan Pengaturan Peran
Dalam budaya masyarakat patriarkhat, 19 perempuan  (istri  nelayan) dianggap  makhluk  kedua.  Perempuan tetap  didominasi  dan  disubordinasi  oleh sistem baik yang berdasar dari penafsiran berbagai  teks  keagamaan 20 maupun  dari produk  budaya  masyarakat.  Kekuasaan laki-laki  menjadi  absolut  dan  sulit dibatasi dengan argumentasi yang rasional. Laki-laki dapat senantiasa menjadi  sumber  utama  dalam  keluarga. Kuasa  laki-laki  memperingatkan  akan ketidakbermaknaan  perempuan,  bahkan tidak  jarang  mereka  menjadikan  suara
Dalam  masyarakat  agraris,  pola  relasi  gendernya ditandai  dengan  ciri-ciri  masyarakat  patriarki, peranan  laki-laki  lebih  besar  dari  perempuannya. Dan    keempat,  masyarakat  industri.  Dalam kelompok  masyarakat  ini,  meskipun  perempuan diberikan  peluang  berkiprah  di  sektor  publik, akan  tetapi  persyaratannya  cukup  berat  karena peran  reproduksinya  tidak  dianggap  sebagai peran ekonomi (uneconomic role) sehingga  standar yang digunakan adalah standar ganda, karena itu dianggap  sebagai  era  baru  sistem  patriarki  (the neopatriarchical era ). Ibid, hlm 80-84.
19 Kata  patriarki  secara  harfiah  berarti  kekuasaan bapak  atau  “patriarkh  (patriarch)”.  Mulanya patriarki  digunakan  untuk  menyebut  suatu  jenis ”keluarga  yang  dikuasai  oleh  kaum  laki-laki” yaitu  rumah  tangga  besar  patriarch  yang  terdiri dari kaum perempuan, laki-laki muda, anak-anak, budak,  dan  pelayan  rumah  tangga  yang semuanya  berada  di  bawah  kekuasaan  laki-laki. Istilah ini kemudian  dipergunakan untuk menyebut  kekuasaan  laki-laki,  hubungan  kuasa dengan  apa  laki-laki  menguasai  perempuan,  dan untuk menyebut sistem yang membuat perempuan  tetap  dikuasai  melalui  bermacam- macam  cara.  Kamla  Bahsin,  Menggugat  Patriarki, (Jogyakarta:  Kalyanamitra  dan  Bentang,  1996), hlm.1
20 Fatima  Mernissi  dan  Riffat  Hassan,  Setara  di Hadapan  Allah ,  (Yogyakarta:  LSPPA  Yayasan Prakarsa, 1995).
utama  laki-laki  dalam  keluarga. 21 Arus utama  dalam  masyarakat  patriarkat menjadi  sistem  yang  berlangsung  dalam kurun  waktu  yang  lama. 22 Perempuan menjadi  bagian  dari  realitas  penindasan dan  dehumanisasi  pada  masyarakat patriarkat.
Sekalipun  demikian,  perubahan sosial  dan  kebutuhan  ekonomi  menjadi bagian  utama  dalam  realitas  masyarakat Branta Pesisir. Kekuasaan laki-laki menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari realitas dan kebudayaan yang  berubah.  Kekuatan  realitas  ini berhadapan  dengan  teks  dan  tafsir  yang tidak  berkembang  serta  senantiasa  tidak bergerak  dari  realitas  yang  makin dinamis.  Kekuatan  dan  kekuasaan  laki- laki menjadi unsur dialogis antara realitas dan  teks,  sehingga  tidak  mengherankan dalam  masyarakat  Branta  Pesisir  telah terbentuk  pemahaman  bahwa  masya- rakat  dapat  ”menabrak  ortodoksi  dengan menakar realitas ”.
Istri  nelayan  bekerja  merupakan realitas yang telah berlangsung lama dan menginjak  kurun  waktu  yang  tidak  bisa dihitung. 23 Dinamika  sejarah  keluarga nelayan Branta Pesisir menyiasati ortodoksi  termasuk  norma-norma  dan ajaran  keagamaan  dengan  memadukan dengan realitas masyarakat Branta Pesisir.  Bagi  masyarakat  nelayan,  istri bekerja (bahkan dengan kemauan sendiri) merupakan karunia yang patut disyukuri,
21 Penelitian  Helen  Bouvier  menemukan  bahwa ketika  mereka  (perempuan)  Madura  dimintai pendapat,  laki-laki  menjadi  ”juru  bicara”, sementara  suara  perempuan  diwakilkan  (dengan terpaksa)  kepada  laki-laki.  Helen  Bouvier,  Lebur! Seni  Musik  dan  Pertunjukan  dalam  Masyarakat Madura ,  (Jakarta:  Forum  Jakarta-Paris  dan Yayasan Obor, 2002) 22 Kamla Bahsin, Menggugat Patriarki, hlm. xi
23 Wawancara H. Subhan (65 tahun) (bukan nama sebenarnya)
bahkan  dengan  penuh  kerelaan  jika dalam  rumah  tangga  ada  kekurangan ”belanja dapur”, perempuan akan mencari  di  daerah  pelabuhan  baik dengan menjadi kuli pengangkut maupun mengangkat bak berisi ikan. 24
Dalam konsep ini tidak memungkinkan  teks  mewakili  seluruh konteks.  Dalam  pada  itu  diperlukan adanya interpretasi terhadap teks dengan takaran realitas dan kebudayaan masyarakat  Branta  Pesisir.  Meskipun tafsîr terhadap teks senantiasa memenangkan  teks  itu  sebagai  rujukan utama dalam pemahaman hukum (Islam),  akan  tetapi  ada  justifikasi terhadap  realitas  perempuan  bekerja. 25 Tafsîr realitas ini memungkin istri nelayan bekerja  dengan  tenggang  waktu  yang relatif  banyak  melebihi  waktu  bekerja kaum laki-laki. Pada pagi hari perempuan/istri  nelayan  biasanya  telah bersiap dengan segenap pekerjaan rumah mulai  dari  mencuci,  memasak,  meman- dikan  anak,  serta  mengantarkan  sekolah. Tidak  jarang  pekerjaan  ini  dilakukan dalam  waktu  yang  bersamaan  antara mengolah ikan dengan menge- ringkannya di tempat pengeringan sambil  mengasuh  anak-anak  mereka. Sekitar  jam  satu  hingga  sore  hari,  istri nelayan  menanti  suami  yang  bekerja
24 Hal  ini  dilakukan  karena  perempuan  yang bekerja  di  daerah  pelabuhan/dermaga  ikan  akan lebih  mudah  memperoleh  penghasilan  (uang) daripada laki-laki. Paradigma ini didasarkan pada realitas bahwa perempuan/istri memiliki wilayah kekuasaan  di  daratan,  sedangkan  laki-laki  lebih pantas bekerja di lautan.
25 Wawancara  Ustadz  Salim  (50  tahun).  Tokoh masyarakat ini mengatakan bahwa perempuan/istri  yang  bekerja  dibolehkan  karena ada  beberapa  alasan  yakni  perempuan/istri tersebut  tidak  mungkin  “ditaksir”  orang  lain  dan kedua,  ekabunga  karena  menambah  penghasilan, ketiga , janda
melaut dengan menghitung hasil, menjual ataupun menjadikan ikan tersebut  sebagai  bahan  olahan.  Pada malam hari, perempuan mengikuti acara- acara sosial keagamaan, misalnya kegiatan  pembacaan  yasiin,  dhiba’  dan lain sebagainya.
Berbeda  dengan  laki-laki  yang memiliki  batas  dan  ruang  bekerja    yang lebih  sempit,  perempuan/istri  dalam masyarakat pesisir memiliki ruang publik (public-sphare) yang  lebih  luas.  Mereka tidak  hanya  bekerja  dalam  sektor  rumah tangga  (homing),  namun  juga  bekerja sebagai  bagian  dari  pekerjaan  ibu (mothering) serta pekerjaan yang dianggap  dalam  sektor  publik  (public). Bagi  tokoh  agama  pekerjaan  yang dilakoni perempuan tersebut tidak menjadi  persoalan  penting  yang  paling penting bahwa pekerjaan tersebut memenuhi ekonomi rumah tangga.
Dalam konteks masyarakat Branta  Pesisir,  pekerjaam  suami  dan  istri terbagi  secara  sama  dan  adil.  Karena dianggap  pekerjaan  berat,  yakni  melaut, setelah melaut, menyandarkan dan membersihkan kapalnya, mereka
direlakan bersantai sebab mereka dianggap  telah  memenuhi  nafkah  lahir bagi  keluarga.  Secara    sadar  para  istri mengambil  peran  yang  lain  yaitu memanfaatkan  hasil  laut  suami  untuk meringankan beban ekonomi keluarga.
Bagi    masyarakat  hal  ini  meru- pakan  hal  biasa  (istri  mengerjakan pekerjaan  yang  dikonstruksikan  sebagai peran  suami).  Keterlibatan  istri  dengan membantu  suami  akan  mendapatkan barakah peningkatan kesejahteraan hidup dan  sesuai  dengan  tuntunan  agama (Islâm).  Pemahaman  ini  berangkat  dari realitas  masyarakat  pesisir  yang  keras dan  penuh  dengan  persaingan.  Tidak jarang perempuan menjadi tulang
punggung keluarga, karena istri dianggap  lebih  mudah  mencari  nafkah daripada suami.
Pola pembagian kerja bagi perempuan/istri dan laki-laki/suami pada  masyarakat  nelayan  terfragmentasi dengan  jelas.  Untuk  kaum  perempuan misalnya,  pada  waktu  pagi  antara  jam 05.00  sampai  12.00,    mereka  melakukan kegiatan  mencuci,  memasak,  meman- dikan anak, mengantar sekolah, mengolah  ikan,  pada  waktu  siang  antara jam 12.00 sampai 18.00, mereka bekerja di dermaga ikan menjadi pengangkut (panglako) ,  penjual  ikan,  balijjha,  buruh (public), dan  pada  waktu  malam  antara jam  18.00  sampai  22.00  mereka  ikut kompolan  serta  pertemuan  perempuan, menemani anak belajar (mothering/homing dan  public). Untuk  kaum  laki-laki  pada waktu pagi antara jam 05.00 sampai 12.00, mereka  melaut,  istirahat,  mencuci  kapal (dilakukan setiap selesai melaut) memperbaiki  kapal  (dilakukan  satu minggu  sekali  terutama  hari  Jumat karena  tidak  melaut),  pada  waktu  siang antara  jam  12.00  sampai  18.00,  mereka beristirahat  setelah  melaut,  berkumpul dengan anak (menemani, memberi makan  dan  mengajak  main)  dan  pada waktu  malam  antara  jam  18.00  sampai 22.00  mereka  mengikuti  kegiatan  perte- muan, dan silaturrahim.
Pola  pembagian  tersebut  dapat menembus  batas-batas  jenis  kelamin  dan gender.  Sejak  pagi  hari  buta  –sebelum matahari  terbit—baik  pada  istri  maupun suami  memiliki  aktivitas  yang  padat. Perbedaan  antara  keduanya  bahwa  istri lebih  berhubungan  pada  pekerjaan  yang disandarkan kepada pekerjaan ibu, 26 atau
26 Anke  Niehof,  The  Changing  Lives  of  Indonesian Women:  Contained  Emancipation  under  Pressure (Leiden: KILV, 1998), 246-253.
mothering serta pekerjaan yang berkenaan dengan  rumah.  Sejak  menjadi  ibu  dalam rumah  tangga,  segenap  pekerjaan  rumah dan ibu dikontruksikan sebagai pekerjaan perempuan. 27 Tidak  terkecuali  pekerjaan yang  lebih  mengarah  kepada  sektor publik  dilakoni  sebagai  bagian  dari pekerjaan  istri.  Aktivitas  semakin  padat menjelang  siang  hingga  malam  hari. Aktivitas  yang  bersifat  mothering,  homing dan  public  menjadi  bagian  yang  inhern lekat  dari  pekerjaan  perempuan  bahkan seringkali  dikerjakan  secara  bersamaan. Dalam  konteks  ini  kekuatan  perempuan seolah  melebihi  kekuatan  laki-laki.  Jika dibedakan  dari  matriks  tersebut  akan tampak  bahwa  laki-laki/suami  yang berprofesi  sebagai  nelayan  memiliki waktu  luang  yang  lebih  luas  daripada perempuan  sehingga  tidak  menghe- rankan  waktu  istirahat  lebih  banyak daripada waktu bekerja, sehingga kadangkala  pada  saat  di  darat  pekerjaan istri diambil alih oleh suami.

## Pola Pembagian Kerja Suami-Istri
Pola  pembagian  kerja  secara seksual  yang  berlaku  di  masyarakat nelayan  Branta  Pesisir  adalah  pola pembakuan  wilayah  peran  ekonomik. Dalam pola tersebut, tugas-tugas di darat sepenuhnya  menjadi  tanggung  jawab perempuan.  Sedangkan  laut  merupakan ranah  laki-laki.  Karena  itu,  pola  tersebut telah  memberikan  peluang  yang  besar bagi  perempuan  untuk  terlibat  secara intensif  dalam  kegiatan  publik  (darat) sehingga  segala  kegiatan  yang  ada  di darat  sepenuhnya  menjadi  tanggung- jawab istri dan laut menjadi wilayah kerja suami. Dalam wilayah laut tersebut tidak
satu  pun  ditemukan  perempuan  terlibat, mayoritas adalah kaum laki-laki. 28 Demikian juga, pengakuan seorang  istri  juragan  yang  sedang menunggu kedatangan perahunya.
Dalam  pemgakuannya,  dia  menyatakan bahwa  istri  nelayan bekerja  menjual ikan merupakan  suatu  kelaziman  dari  tradisi zaman dulu, demikian juga bagi laki-laki yang  harus  melaut  mencari  ikan  demi menghidupi keluarganya.
Biasanya, para nelayan (laki-laki) melaut  selama  12  jam.  Ada  yang berangkat  pukul  02.00  dini  hari  dan kembali  pada  pukul  14.00  dan  ada  juga yang brangkat pukul 16.00 kembali pukul 4.00  pagi  hari.  Semuanya  bergantung pada  kondisi  alam  yaitu  ketika  gelap bulan  (pettengan).  Setelah  mereka  datang membawa  ikan  bukan  berarti  tugas lautnya selesai, akan tetapi mereka harus terlebih  dahulu  menyandarkan  pera- hunya  sampai  aman,  lalu  membersihkan dan mengecek kembali kondisi perahunya  sampai  ada  kepastian  bisa melaut kembali.
Dalam  pekerjaan  laut  terdapat sedikitnya 3 macam perahu, yaitu perahu bentangan  (pancingan) ,  perahu  gardan  dan perahu  slerek.  Perahu  model  pertama adalah perahu kecil pencari ikan hanya di pinggir  pantai.  Perahu  model  ini  hanya membutuhkan 1 sampai 2 orang nelayan. Karena jarak tempuh yang tidak jauh dan terbatasnya tenaga dan alat yang digunakan, maka ikan yang diperolehnya juga terbatas. Perahu model kedua adalah perahu  yang  membutuhkan  tenaga  6 sampai 8 orang nelayan. Perahu model ini bentuknya  agak  besar  dan  jarak  tempuh yang  digunakan  agak  jauh  sehingga membutuhkan  waktu  12  jam.  Ikan  yang
28 Sebagaimana  pernyataan  H.  Zaini,  salah  satu jurugan ikan di desa Branta Pesisir
diperolehnya pun -kalau mujur- lumayan banyak.  Sedangkan  perahu  model  ketiga adalah  perahu besar  yang  membutuhkan tenaga  hampai  mencapai  30  orang  lebih. Jarak  dan  waktu  yang  dibutuhkan  relatif lama serta ikan yang diperolehnya –kalau beruntung-  sangat  banyak.  Mayoritas masyarakat Branta Pesisir adalah nelayan sehingga jumlah perahu yang ada sangat banyak mencapai 60 perahu lebih.
Dengan  demikian,  laut  bagi masyarakat  Branta  Pesisir  merupakan ruang  kerja  bagi  laki-laki  dan  darat menjadi  wilayah  kerja  perempuan.  Pola pembagian  kerja  semacam  ini  sudah berlangsung  lama  yang  berlaku  secara turun temurun. Di samping pola tersebut, juga  berkembang  pola  dikotomi  peran sosial  kemasyarakatan.  Dalam  pola  ini, istri  akan  melakukan  peran  secara bersamaan,  baik  peran  domestik  mapun peran  publik  terutama  jika  suami  berada di  Laut.  Sedangkan  apabila  dilihat  pola dinamika  peran  sosialnya,  maka  suami istri  telah  melakukan  pola  pembagian kerja secara adil.

## Perempuan Pesisir dalam Perspektif

## Gender Equality
Keterlibatan  istri  nelayan  Branta Pesisir  dalam  kegiatan  publik  dipersepsi secara  positif  oleh  sebagian  besar masyarakat.  Persepsi  ini  terkategori pandangan  yang  kontekstual  dinamis berdasar  gender  equality.  Pandangan  ini lebih  rasional  dalam  menilai  perempuan pesisir  yang  bekerja  sesuai  dengan kebutuhan  dan  kondisi  sosial-ekono- minya. Pandangan ini memberikan pandangan  yang  luas  bagi  istri  nelayan untuk terlibat aktif dalam kegiatan publik dengan  tidak  mengorbankan  tanggung jawab domestiknya.
Dalam  konteks  tersebut,  dasar keterlibatan  mereka  (istri-istri  nelayan)
adalah  kesadaran  dan  kemauan  sendiri tanpa  adanya  paksaan  dari  pihak  suami. Sementara  suami  memberikan  restu  atas peran  publik  istri  dengan  dasar  bahwa pendapatannya  yang  tidak  pasti  (kadang dapat  dan  kadang  tidak  dapat  apa-apa) sehingga  kebutuhan  hidupnya  kurang mencukupi.  Karena  itu,  salah  satu  jalan untuk  mengatasi  keterbatasan  ekonomi mereka  adalah  melibatkan  dan  merestui istri-istri  nelayan  bekerja  di  sektor publik. 29 Keterlibatan  istri  dalam  dunia publik, khususnya bekerja yang berkaitan dengan  ikan  baik  menjual,  menjemur, mengelola hasilnya  (home industry) , maupun yang lainnya, menjadi kebanggaan  bagi  suami.  Ini  disebabkan keterlibatan  tersebut  dapat  memberi kontribusi  yang  bermakna  bagi  keluarga mereka  dan  dapat  menopang  derajat ekonomi serta kelangsungan hidup mereka sehingga kesejahteraan hidupnya menjadi meningkat. 30
29 Sebagaimana  penuturan  seorang  tokoh,  Ustadz Asnawi,  berikut:  “  Menorot  pandangan  kaule  tak anapa  babine’  alako  ajual  juko’  napapole  tak  e  alang sareng se lake’. Molae dimin ampon daddi biasa bine’an ajual  juko  e  ka’dhinto” .  (Menurut  pendapat  saya, tidak  apa-apa  istri  nelayan  bekerja  menjual  ikan apalagi  tidak  dilarang  oleh  suaminya.  Dari  dulu sudah  menjadi  kebiasaan,  istri-istri  nelayan bekerja  menjual  ikan).  Wawancara  dilakukan  di rumahnya  sehabis  salat  jum’at,  tanggal  31 Oktober 2008 pukul 13.30.
30 Pandangan  ini  disampaikan  oleh  seorang Ustadz,  Salam,  berikut:  “Bine’an  alako  eka’dhinto ekabunga  sareng  lakena  polaepon  penghaselan  epon bisa atambe, daddi menorot kaule tak anapa. Napapole bine’an  se  alako  lakar  se  tak  ekabetere  bisa  e  ganggu oreng  laen” .  (Istri  nelayan  bekerja  dapat  menjadi kebanggaan  bagi  suami  karena  penghasilannya dapat  menambah  income  ekonomi  keluarga. Apalagi istri-istri yang bekerja tidak dikhawatirkan diganggu oleh orang lain).Wawancara dilakukan di rumahnya, tanggal 12 November 2008 pukul. 11.30.
Tuntutan ekonomi menyebabkan istri nelayan harus terlibat dalam wilayah publik.  Ini  dapat  dipahami  karena sebenarnya  dalam  Islam  tidak  ada pembatasan  yang  tegas  dan  dikotomik antara ruang gerak istri dan suami dalam menjalankan  kegiatan  publik  asalkan tidak  dalam  rangka  melakukan  maksiat dan  melanggar  ajaran  Islam.  Pandangan semacam  ini  merupakan  pendapat  yang berdasarkan  pada  realitas  masyarakat Branta  Pesisir  yang  memiliki  kesadaran baru  yang  adil  gender.  Prinsip-prinsip kesamaan  dan  kesataraan  peran  benar- benar  terlihat  dalam  pergaulan  mereka. Ini dibuktikan karena beberapa hal, yaitu; pertama, adanya  kesadaran  dan  kemauan istri  dalam bekerja  untuk  memenuhi  dan menopang  kebutuhan  keluarga,  kedua, tidak  adanya  pembatasan  ruang  gerak istri  dan  suami  dalam  menjalankan kegiatan  publik,  ketiga,  adanya  kesamaan peluang  antara  suami  dan  istri  dalam bekerja  dan  keempat,  adanya  kesetaraan peran  antara  istri  dan  suami  dalam menopang ekonomi keluarga. Pandangan semacam  ini  dinyatakan  oleh  lima  orang ustaz,  Nasrun,  Ali  Baba,  Mannan, Rahman dan Fannan. 31

## Penutup
Perempuan  seringkali  diidenti- fikasikan sebagai makhluk kedua. Pendakwaan  sejarah  (historical-claims)  ini diperkuat  dengan  semakin  terfokusnya struktur dalam masyarakat bahwa perempuan selalu dijadikan konco- winking ,  teman  belakang.  Di  balik  itu perempuan  adalah  realitas  kehidupan yang  menjadi  subordinat  dari  berbagai kepentingan, termasuk penafsiran agama
31 Wawancara  dikemas  dalam  bentuk  diskusi dilakukan  di  emperan  masjid  al-Amin  sehabis salat Jum’at tanggal 31 Oktober 2008, pukul 13.00 Wib.
yang  “dipelintir“  demi  kepentingan sesaat. Perempuan seolah tidak memiliki ruang    personal  yang  asasi  untuk mengaktualisasikan  kapabilitasnya.  Bagi istri-istri nelayan Branta Pesisir Pamekasan
Madura, upaya untuk meningkatkan derajat ekonomi dan taraf hidupnyal tidak bisa dipadamkan hanya dengan  penafsiran  yang  sempit,  ia hendaknya  menjadi  bagian  dari  proses pemberdayaan  secara  individual  dan masyarakat. Tuntutan agar bisa bertahan hidup menyebabkan mereka harus secara sadar  dan  mandiri  terlibat  dalam kegiatan publik. Untuk itu mereka harus membaginya  secara  adil,  darat  menjadi wilayah  istri  dan  laut  menjadi  wilayah suami. Pola pembagian wilayah kerja ini memunculkan dinamika peran dan relasi suami-istri. Pada suatu saat istri memerankan  diri  di  wilayah  publik  dan domestik  secara  bersamaan  dan  saat yang  lain  pada  waktu  istri  berperan  di wilayah  publik,  wilayah  domestiknya diperankan oleh keluarga dekat (Bapak/Ibu atau keluarga yang lain) saat suami  melaut  atau  bahkan  suaminya ketika  tidak  melaut.    Keterlibatan  istri nelayan  Branta  Pesisir  dalam  wilyah publik  dilatari  beberapa  faktor,  yaitu; faktor derajat ekonomik keluarga diantaranya  adalah  adanya  kesamaan peluang  kerja  antara  suami  dan  istri, adanya  ketersediaan  sumberdaya,  dan adanya  pemahaman  yang  sama  antara suami  dan  istri    tentang  tanggungjawab ekonomik keluarga; dan faktor kesadaran  mereka  untuk  meningkatkan taraf hidup keluarga/anak keturunannya Wa Allâh a`lam bi al-Sawâb

## Daftar Pustaka
Bahsin,  Kamla.  Menggugat  Patriarki.
Jogyakarta: Kalyanamitra dan Bentang, 1996.
Bogdan, R. C. dan Biklen, S.K. Qualitative Research for Education to Theory and Methods. Boston:  alllyn  and  Bacon, Inc, 1982
Engineer, Ali Asghar. Hak-Hak Perempuan Dalam  Islam. Yogyakarta:  LSPPA, 2000
Engineer, Asghar Ali. Pembebasan Perempuan. terj.  Agus  Nuryanto.
Yogyakarta: LkiS, 2003.
Fakih, Mansour. Analisi Gender & Transformasi  Sosial. Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1999.
Faqih,  Mansour.  "Posisi  Perempuan
dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender" dalam
Membincang  Feminisme:  Diskursus Gender  Pespektif  Islam. Surabaya: Risalah Gusti, 1996
Fudhaili, Ahmad. Perempuan Di Lembaran Kitab  Suci:  Kritik  Atas  Hadis-Hadis Sahih. Yogyakarta:  Pilar  Religia, 2005
Ilyas, Hamim. Studi Kitab Tafsir. Yogyakarta: Teras, 2004
Ismail,  Nurjannah.  Perempuan  dalam Pasungan:  Bias  Laki-laki  dalam Penafsiran. Yogyakarta: LkiS, 2003
Kadarusman.  Agama,  Relasi  Gender  dan Feminesme. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005
Mansurnoor,  Iik  Arifin.  Islam  in  an Indonesian  World:  Ulama’  Madura.
Yogyakarta: UGM Press, 1990.
Mas'udi,  Masdar  F.  "Perempuan  dintara Lembaran  Kitab  Kuning"  dalam Membincang  Feminisme  Diskursus Gender  Perspektif  Islam. Surabaya: Risalah Gusti, 1996
Megawangi, Ratna. "Perkembangan Teori
Feminisme Masa Kini dan
Mendatang serta Kaitannya dengan Pemikiran Keislaman" dalam Membincang Feminisme
Diskursus  Gender  Perspektif  Islam.
Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
Mernissi,  Fatima  dan  Hassan,  Riffat.
Setara di Hadapan Allah . Yogyakarta: LSPPA
Yayasan Prakarsa, 1995.
Mufidah.  Paradigma  Gender.  Malang:
Bayumedia, 2004.
Mulia,  Musdah.  Perempuan  Reformis: Perempuan  Pembaharu  Keagamaan Bandung: Mizan, 2005.
Nurbakhsh,  Javad.  Sufi  Women.  London: Yale University Press, 1983
Rosemarie Putnang Tong. Feminist Thought. Terj. Aquarini P. Yogyakarta: JALASUTRA, 1998
Schimmel,  Annemarie.  Jiwaku  adalah
Wanita: Aspek Feminin dalam Spiritualitas Islam. Bandung: Mizan, 1998
Smith,  Margaret.  Rabi'ah:  Pergulatan Spiritual  Perempuan. terj.  Jamilah Baraja.  Surabaya:  Risalah  Gusti, 1997
Subhan, Arief, et al. Citra Perempuan dalam
Islam:  Pandangan  Ormas  Keagamaan Jakarta:  PT  Gramedia  Pustaka, 2003.
Umar,  Nasaruddin.  "Perspektif  Jender dalam  Islam,"  Jurnal  Pemikiran Islam  Paramadina, Vol.  1  Nomor  1, (Juli-Desember 1998)
Umar,  Nasaruddin.  Argumen  Kesetaraan Jender  Perpsektif  al-Qur’an. Jakarta: Paramadina, 1999
Water,  Malcolm.  Modern  Sociological Theory. London:  Sage  Publications,
1994.
