INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 8932-8944 E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: https://j-innovative.org/index.php/Innovative
Indeks Kapasitas Fiskal Terhadap Tingkat Kemiskinan Melalui Belanja Sosial Di Kabupaten/Kota Jawa Bali Tahun 2018-2020
Tharisya Setya Pusparini 1 ✉ , Heppy Purbasari 2
Mahasiswa Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta Dosen Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: tharisyasetyapusparini@gmail.com 1 ✉

## Abstrak
Kemiskinan  merupakan  salah  satu  masalah  utama  makro  ekonomi  suatu  negara,  terutama  di Indonesia.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  signifikan  atau  tidaknya  pengaruh  indeks kapasitas  fiskal  terhadap  tingkat  kemiskinan  melalui  belanja  sosial  sebagai  variabel  intervening. Dengan menggunakan sampel Kabupaten/Kota Jawa-Bali untuk periode 2018-2020 diperoleh hasil sebagai berikut indeks kapasitas fiskal berpengaruh terhadap belanja sosial, indeks kapasitas fiskal berpengaruh  terhadap  tingkat  kemiskinan,  belanja  sosial  tidak  berpengaruh  terhadap  tingkat kemiskinan,  dan  belanja  sosial  tidak  dapat  memediasi  indeks  kapasitas  fiskal  terhadap  tingkat kemiskinan.
Kata Kunci : Indeks Kapasitas Fiskal, Tingkat Kemiskinan, dan  Belanja Sosial

## Abstract
Poverty is one of the main macroeconomic problems of a country, especially in Indonesia. This study aims to determine whether or not the fiscal capacity index has a significant effect on the poverty rate through social spending as an intervening variable. By using a sample of Java-Bali Regency / City for the  2018-2020  period,  the  following  results  were  obtained:  the  fiscal  capacity  index  affects  social spending, the fiscal capacity index affects the poverty rate, social spending has no effect on the poverty rate, and social spending cannot mediate the fiscal capacity index on the poverty rate.
Keywords: Fiscal Capacity Index, Poverty Level, and Social Spending

## PENDAHULUAN
Kemiskinan, inflasi tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang lemah adalah tantangan ekonomi umum di negara-negara berkembang. Hal ini juga berlaku di Indonesia, sebuah negara  dengan  jumlah  penduduk  yang  besar,  tetapi  tingkat  pertumbuhan  ekonominya relatif  rendah  (Ningsih  &  Andiny,  2018).  Kemiskinan  berasal  dari  kata  "miskin,"  yang menggambarkan  kekurangan  aset  dan  kondisi  yang  menghambat  seseorang  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  seperti  makanan,  pakaian,  perumahan,  pendidikan,  dan kesehatan (Rauf, 2019).
"Selama  periode  September  2017  hingga  Maret  2018,  terjadi  penurunan  jumlah penduduk yang berada dalam kondisi kekurangan di Indonesia. Data menunjukkan bahwa sekitar 128,2 ribu individu keluar dari kategori penduduk miskin (mengurangi jumlahnya dari 10,27 juta pada bulan September 2017 menjadi 10,14 juta pada bulan Maret 2018). Di daerah perdesaan, penurunan jumlah penduduk miskin lebih signifikan, dengan sekitar 505 ribu orang keluar dari kondisi tersebut (mengurangi dari 16,31 juta pada bulan September 2017 menjadi  15,81  juta  pada  bulan  Maret  2018).  Pada  bulan  Maret  2019,  terlihat  penurunan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan menjadi sekitar 6,69%, yang merupakan turun dari angka 6,56% pada bulan September 2019. Sementara itu, proporsi penduduk miskin  di  daerah  perdesaan  juga  mengalami  penurunan,  turun  dari  12,85%  pada  bulan Maret 2019 menjadi sekitar 12,60% pada bulan September 2019. Pada bulan Maret 2020, terjadi kenaikan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan, mencapai sekitar 7,38%, yang kemudian meningkat menjadi sekitar 7,88% pada bulan September 2020. Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perdesaan mencapai sekitar 12,82% pada bulan Maret 2020, yang juga mengalami kenaikan menjadi sekitar 13,20% pada bulan September 2020 (BPS, 2020).
Menurut Pratama (2022), ada beberapa faktor yang menjadi pendorong kemiskinan, termasuk  rendahnya  tingkat  upah  minimum,  standar  hidup  masyarakat  yang  terbatas, ketidakstabilan ekonomi, dan tingginya tingkat inflasi. Dampak dari kemiskinan ini berimbas pada  stagnasi  pertumbuhan  ekonomi,  sehingga  pemerintah  perlu  memberikan  bantuan dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Beberapa faktor, seperti tingkat pendapatan, akses pendidikan, kesehatan, pelayanan, dan letak geografis, berperan  dalam  meningkatkan  angka  kemiskinan  di  suatu  wilayah,  yang  pada  akhirnya memengaruhi tingkat keamanan individu (Fadila & Marwan, 2020). Ini menunjukkan bahwa kesejahteraan seseorang erat kaitannya dengan cara mereka menjalani kehidupan sehari- hari.
Menghadapi  ketidakmerataan  pertumbuhan  ekonomi,  pemerintah  berinisiatif memberikan  subsidi  anggaran  guna  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan merangsang perkembangan ekonomi (Edna Safitri et al., 2022). Upaya pemerintah untuk mendukung  warga  yang  kurang  mampu  dapat  mencakup  bantuan  finansial  langsung, penyediaan peralatan kesehatan dasar, subsidi perumahan, bantuan pangan, dan berbagai program lainnya (Rauf, 2019).
Pemerintah  mengimplementasikan  program  subsidi,  baik  dalam  bentuk  bantuan langsung  tunai  (BLT)  maupun  belanja  bantuan  sosial,  untuk  meningkatkan  pendapatan masyarakat. Belanja sosial merupakan kategori belanja pemerintah yang menyediakan dana atau barang kepada warga yang membutuhkan. Selain itu, peran Pendapatan Asli Daerah (PAD)  dalam  keuangan  daerah  menjadi  tolak  ukur  penting  dalam  pelaksanaan  otonomi daerah. Semakin besar PAD yang diperoleh dan dipungut oleh suatu daerah, semakin besar pula  pendapatan  daerah yang akan digunakan untuk mendukung  pelaksanaan otonomi daerah (Limpele et al., 2021). Kapasitas fiskal daerah mencerminkan kemampuan keuangan masing-masing daerah, berdasarkan pendapatan umum APBD, namun tidak termasuk Dana Alokasi  Khusus  (DAK),  dana  darurat,  dana  pinjaman  lama,  dan  pendapatan  lain  yang digunakan untuk tujuan tertentu (Bawono et al., 2017).
Kapasitas  fiskal  yang  kurang  memadai  dapat  merusak  kepercayaan  masyarakat terhadap  pemerintah  dan  lembaga  lainnya,  serta  berkontribusi  pada  ketidakpuasan  dan ketidakpercayaan,  terutama  di  kalangan  masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah  (Rauf, 2019).  Meskipun  kapasitas  fiskal  yang  tinggi  seharusnya  dapat  membantu  mengatasi kemiskinan di berbagai daerah, pada kenyataannya, hal ini saja tidak selalu cukup untuk mengurangi angka kemiskinan di suatu wilayah (Adriawan et al., 2022).

## Kerangka Penelitian
Hipotesis Penelitian
Hipotesis berisi dugaan yang memiliki kemungkinan benar atau juga salah (Sutrisno, 1983). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:
𝑯 𝟏 : Indeks Kapasitas Fiskal berpengaruh terhadap Belanja Sosial
𝑯 𝟐 : Indeks Kapasitas Fiskal berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan
Indeks Kapasitas Fiskal (X) Belanja Sosial (Z) Tingkat Kemiskinan (Y)
𝑯 𝟑 : Belanja Sosial berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan
𝑯 𝟒 :Indeks  Kapasitas  Fiskal  dan  Belanja  Sosial  berpengaruh  terhadap  Tingkat Kemiskinan

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  digunakan  pendekatan  kuantitatif,  termasuk  pengujian hipotesis.  Pendekatan  kuantitatif  adalah  metode  penelitian  yang  menitikberatkan  pada pengukuran variabel-variabel penelitian dan analisis data melalui proses statistik. Populasi penelitian mencakup kabupaten dan kota di wilayah Jawa dan Bali, yang terdiri dari total 122 entitas, terdiri dari 93 kabupaten dan 29 kota. Metode purposive sampling diterapkan untuk memilih sampel yang representatif berdasarkan kriteria tertentu. Beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan ukuran sampel meliputi:
1. Lokasi kabupaten dan kota yang mencakup wilayah Jawa dan Bali.
2.  Kabupaten  dan  kota  yang  memiliki  data  statistik  terkait  indeks  kapasitas  fiskal, belanja sosial, dan tingkat kemiskinan dari periode 2018 hingga 2020
Tabel 1. Definisi Operasional Pengukuran Variabel Variabel Indikator Sumber Referensi Variabel  Dependen Tingkat Kemiskinan Persentase  Penduduk  Po (BPS) Variabel Indenpenden Indikator Kapasitas Fiskal Peraturan Menteri Keuangan Variabel Intervening
Belanja Sosial

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Dalam  kerangka  survei  ini,  populasi  yang  menjadi  objek  penelitian  meliputi  122 kabupaten  dan  kota  di  wilayah  Jawa  dan  Bali,  terdiri  dari  93  kabupaten  dan  29  kota. Penentuan sampel dilakukan melalui pendekatan purposive sampling, yang menghasilkan 339 sampel dalam jangka waktu tiga tahun. Terdapat 5 kabupaten dan 4 kota yang tidak memenuhi kriteria, sehingga sampel penelitian yang sesuai dengan kriteria adalah sebanyak 113 entitas per tahun. Penelitian ini dilakukan selama periode tiga tahun, mulai dari tahun 2018 hingga 2020, sehingga jumlah total sampel penelitian mencapai 335 kabupaten dan kota.
1. Uji Asumsi Klasik
1.1 Uji Normalitas
Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji CLT (Central Limit Theorem), yang  menyatakan  bahwa  jika  jumlah  observasi  cukup  besar  (n>30),  maka  asumsi normalitas dapat dibuang (Gujarati, 2003). Jumlah total partisipan dalam penelitian ini adalah 335 > 30. Hal  ini menunjukkan bahwa  data terdistribusi secara teratur  dan mewakili sampel yang besar.

## 1.2 Uji Multikolinearitas
Dalam penelitian ini, uji multikolinearitas pada persamaan satu memberikan nilai tolerance  sebesar  1  >  0,1  dan  nilai  VIF  sebesar  1  yang  menunjukkan  1  10.  Uji multikolinearitas  untuk  persamaan  1  kemudian  dinyatakan  lolos,  yang mengindikasikan  tidak  terjadi  multikolinearitas.  Variabel  indeks  kapasitas  fiskal menghasilkan  nilai  tolerance  sebesar  0,924  dan  nilai  VIF  sebesar  1,082  untuk persamaan  dua  yang  terdiri  dari  variabel  independen  indeks  kapasitas  fiskal  dan belanja sosial dan variabel dependen tingkat kemiskinan, dan variabel belanja sosial menghasilkan  nilai  tolerance  sebesar  0,924  dan  nilai  VIF  sebesar  1,082  yang mengindikasikan tidak terjadi multikolinearitas.
1.3 Uji Heteroskedasitas
Dalam  penelitian  ini,  uji  heteroskedastisitas  dilakukan  dengan  menggunakan metode  Spearman  Rho.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  persamaan  pertama,  yang
terdiri dari variabel independen indeks kapasitas fiskal dan variabel dependen belanja sosial, memberikan nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,910. Nilai ini menggambarkan bahwa  tidak  terdapat  indikasi  adanya  heteroskedastisitas  dalam  data.  Selanjutnya, persamaan  kedua,  dengan  variabel  indeks  kapasitas  fiskal  dan  belanja  sosial, memberikan nilai signifikansi (2-tailed) masing-masing sebesar 0,738 dan 0,607. Hasil ini juga menunjukkan  bahwa tidak terdapat tanda-tanda heteroskedastisitas dalam data.

## 1.4 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan dalam penelitian ini. Ketika nilai Durbin-Watson (DW) berada  dalam  rentang  -2  hingga  2,  hal  ini  menunjukkan  bahwa  tidak  terdapat autokorelasi  dalam  data  (Santoso:  2012).  Hasil  analisis  pada  persamaan  pertama menunjukkan  bahwa  variabel  independen  indeks  kapasitas  fiskal  dan  variabel dependen  belanja  sosial  menghasilkan  nilai  Durbin-Watson  sebesar  1,933,  yang menggambarkan  ketiadaan  autokorelasi.  Sedangkan  pada  persamaan  kedua,  nilai Durbin-Watson adalah sebesar 1,135, menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam data.
2. Analisis Regresi Linier Berganda
Tabel 2. Analisis Regresi Linier Berganda
Variabel Unstandardized Coefficients B Standardized Coefficients Beta t Sig. Persamaan 1  Indeks  Kapasitas Fiskal 0.377 0.275 5.228 .000 Persamaan 2  Indeks  Kapasitas Fiskal 0.634 -0.137 2.246 .016 Belanja Sosial -0.038 -0.011 0.197 .844
Sumber : Hasil Analisis Olah Data, 2023
Persamaan 1 : Y = α + 𝛽 1 IKF + e
BS = 21,641 + 0,377 IKF Persamaan 2 : Y   = α + 𝛽 1 IKF + 𝛽 2 BS + e TK = 12,688 - 0,634 IKF - 0,038 BS
3. Uji Hipotesis
3.1 Koefisien Determinasi (R Square)
Dalam penelitian ini, variabel independen, yaitu indeks kapasitas fiskal, dan variabel dependen, yaitu belanja sosial, menghasilkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,073 atau setara  dengan  7,3%.  Hasil  ini  menunjukkan  bahwa  indeks  kapasitas  fiskal  mampu menjelaskan  sebanyak  7,3%  variasi  dalam  belanja  sosial,  sementara  sebanyak  92,7% variasi  sisanya  dijelaskan  oleh  faktor  lain  yang  tidak  termasuk  dalam  penelitian  ini. Demikian pula, Adjusted R Square pada persamaan kedua adalah sebesar 0,14 atau setara dengan 1,4%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel indeks kapasitas fiskal dan belanja sosial  dapat  menjelaskan  hingga  98,6%  variasi  dalam  tingkat  kemiskinan,  sedangkan faktor-faktor  lain  yang  tidak  dimasukkan  dalam  penelitian  ini  menjelaskan  sebagian sisanya sebesar 1,4%.
3.2 Uji T
Dalam penelitian ini persamaan satu memiliki nilai signifikansi < 0,05 maka terdapat adanya pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal terhadap Belanja Sosial.  Pada persamaan dua yang memiliki nilai signifikansi < 0,05, yaitu Indeks Kapasitas Fiskal yang berarti adanya pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal terhadap Tingkat Kemiskinan.

## 3.3. Uji F
Tabel 3. Hasil Uji F Variabel F Sig. Persamaan 1 Indeks Kapasitas Fiskal 27.327 0.000 Persamaan 2 Indeks Kapasitas Fiskal, Belanja Sosial 3.348 0.036
Sumber: Hasil Analisis Olah Data, 2023
Dalam penelitian ini persamaan satu dan dua menunjukkan nilai signifikansi F kurang dari 0,05 yang berarti model penelitian ini fit.
Hasil Interpretasi Analisis Jalur (Path Analysis)
1. Pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal terhadap Belanja Sosial.
Terdapat  suatu  pengaruh  langsung  yang  ditemukan,  yaitu  indeks  kapasitas  fiskal memberikan kontribusi sebesar 0,275 dengan signifikansi 0,005 terhadap belanja sosial. Hal ini  menunjukkan  bahwa  secara  parsial  variabel  Indeks  Kapasitas  Fiskal  berpengaruh signifikan terhadap Belanja Sosial.
Dengan demikian dapat disimpulkan H 1 diterima.

## 2. Pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal terhadap Tingkat Kemiskinan
Diketahui bahwa Indeks Kapasitas Fiskal memiliki nilai signifikansi sebesar 0,016, yang berarti kurang dari 0,05 atau 5%. Hasil ini mengindikasikan bahwa secara parsial, variabel Indeks Kapasitas Fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.
Dengan demikian dapat disimpulkan 𝐻 2 diterima.

## 3. Pengaruh Belanja Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan
Diketahui bahwa Belanja Sosial memiliki nilai signifikansi sebesar 0,884, yang lebih besar
TINGKAT KEMISKINAN (TK) BELANJA SOSIAL (BS)
Sig. 0,016 INDEKS KAPASITAS FISKAL (IKF) -0,137
E2 : 0,989
dari 0,05 atau 5%. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial, variabel Belanja Sosial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.
Dengan demikian dapat disimpulkan 𝐻 3 ditolak.
4. Pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal terhadap Tingkat Kemiskinan melalui Belanja Sosial Dalam  analisis  pengaruh  langsung  Indeks  Kapasitas  Fiskal  terhadap  Tingkat Kemiskinan, ditemukan nilai sebesar (-0,137). Sementara itu, pengaruh tidak langsung Indeks Kapasitas Fiskal melalui Belanja Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan dihitung sebagai hasil perkalian antara nilai beta (indeks kapasitas fiskal terhadap tingkat kemiskinan) dengan nilai beta (belanja sosial terhadap tingkat kemiskinan), yaitu sebesar 0,275 x (-0,011) = -0,003.
Berdasarkan  perhitungan  di  atas,  pengaruh  langsung  sebesar  (-0,137)  lebih  besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung sebesar -0,003. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara tidak langsung Indeks Kapasitas Fiskal melalui Belanja Sosial tidak memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  Tingkat  Kemiskinan.  Dalam  hal  ini,  Belanja Sosial tidak mampu berperan sebagai mediator antara Indeks Kapasitas Fiskal dan Tingkat Kemiskinan.
Dengan demikian dapat disimpulkan 𝐻 4 ditolak.

## 5. Uji Sobel ( Sobel Test)
Pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal (X) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y) melalui Belanja Sosial (Z).
Diketahui: a = 0,377 b = -0,038
S a = 0,072 S b = 0,191
S ab = √𝑏 2 𝑠𝑎 2 +   𝑎 2 𝑠𝑏 2 +   𝑠𝑎 2 𝑠𝑏 2 S ab = √(−0,038) 2 0,072 2 +   0,377 2 0,191 2 +   0,072 2 0,191 2
S ab = √0,00000728  +  0,00518665  +  0,0001898 S ab = √0,00538373
S ab = 0,0733739054432841
t  = 𝑎𝑏 𝑠𝑎𝑏 t = 0,0143 0,0733739054432841 t = 0,1948921747262518
Hasil  uji  Sobel  pada  analisis  mediasi  menunjukkan  nilai  t  hitung  sebesar 0,1948921747262518. Sementara nilai t tabel yang sesuai dengan alpha 0,05 adalah sebesar
1,96713. Dari perbandingan ini, dapat disimpulkan bahwa t hitung < t tabel. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah variabel Belanja Sosial (Z) tidak berperan sebagai mediator dalam memediasi pengaruh antara variabel Indeks Kapasitas Fiskal (X) dan Tingkat Kemiskinan (Y).

## Pembahasan Hipotesis
1. Pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal terhadap Belanja Sosial
Diketahui  bahwa  indeks  kapasitas  fiskal  terhadap  belanja  sosial  memiliki  nilai signifikansi sebesar 0,275, yang berarti kurang dari 0,05 atau 5%. Ini mengindikasikan bahwa secara  parsial,  variabel  Indeks  Kapasitas  Fiskal  berpengaruh  secara  signifikan  terhadap Belanja Sosial. Kapasitas fiskal daerah  di Jawa dan Bali memiliki  tingkat yang cenderung tinggi,  memungkinkan  Kabupaten  dan  kota  mendukung  belanja  sosial.  Semakin  tinggi kapasitas fiskal suatu daerah, semakin besar kemampuannya dalam mengalokasikan belanja pada sektor-sektor lainnya. Kapasitas fiskal yang tinggi pada tingkat kabupaten atau kota memungkinkan mereka untuk membiayai dan mengalokasikan belanja ke sektor-sektor lain.
Dengan demikian H1 diterima.
2. Pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal terhadap Tingkat Kemiskinan
Berdasarkan analisis uji T, terdapat bukti statistik yang kuat bahwa indeks kapasitas fiskal  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  tingkat  kemiskinan.  Temuan  ini  juga didukung  oleh  penelitian Rauf (2019) yang menunjukkan  bahwa kapasitas fiskal masing- masing daerah memiliki dampak pada tingkat kemiskinan. Secara konsisten, peningkatan kapasitas  fiskal  diiringi  dengan  penurunan  tingkat  kemiskinan.  Untuk  meningkatkan kapasitas fiskal,  pemerintah  dapat meningkatkan Pendapatan Asli  Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber belanja daerah.
Dengan demikian H2 diterima
3. Pengaruh Belanja Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan
Diketahui bahwa pengaruh Belanja Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan memiliki nilai signifikansi  sebesar  0,884,  yang  lebih  besar  dari  0,05  atau  5%.  Ini  menunjukkan  bahwa secara parsial, variabel Belanja Sosial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Sendouw et al. (2019) yang menunjukkan bahwa belanja sosial tidak memiliki dampak signifikan pada tingkat kemiskinan. Hal ini juga sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh Firmansyah (2019), yang menyatakan bahwa bantuan sosial belum mampu mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial, terutama  karena  manfaat  yang  diberikan  relatif  rendah  dan  tidak  mampu  membantu penduduk miskin untuk keluar dari garis kemiskinan.
Dengan demikian H3 ditolak
4. Pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal dan Belanja Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan
Indeks Kapasitas Fiskal terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan,  sejalan  dengan  temuan  penelitian  oleh  Franciari  &  Sugiyanto  (2013),  yang menunjukkan  bahwa  semakin  besar  kemampuan  fiskal  suatu  daerah,  semakin  rendah tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Untuk meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah, PAD sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dapat ditingkatkan melalui upaya untuk mendorong  pertumbuhan  ekonomi.  Dengan  pertumbuhan  ekonomi  yang  meningkat, sumber  pajak  pun  berkembang,  yang  pada  gilirannya  meningkatkan  PAD.  Telah teridentifikasi  bahwa  Belanja  Sosial  tidak  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap Tingkat  Kemiskinan.  Temuan  ini  konsisten  dengan  penelitian  Melati  dkk.  (2021),  yang menunjukkan  bahwa  manfaat  dan  dampak  yang  diberikan  oleh  Belanja  Sosial  sangat terbatas  dan  tidak  mampu  membantu  masyarakat  miskin  untuk  keluar  dari  kemiskinan. Penyebab lainnya adalah kesulitan pemerintah dalam mengidentifikasi masyarakat miskin dan dalam menentukan penerima bantuan sosial yang tepat.
Akibatnya, H4 ditolak.

## SIMPULAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal terhadp Tingkat Kemiskinan di kabupaten/kota di Jawa dan Bali pada tahun 2018-2020, dengan menggunakan Belanja Sosial sebagai variabel intervening, Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:
1. Hasil Uji F atau pengujian secara simultan menunjukkan bahwa variabel-variabel yang digunakan  dalam  penelitian  Indeks  Kapasitas  Fiskal  berpengaruh  secara  signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan sebesar 0,10 lebih kecil dari 0,05.
2. Hasil Uji T
a. Indeks Kapasitas Fiskal berpengaruh terhadap Belanja Sosial.
b. Indeks Kapasitas Fiskal berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.
c. Belanja Sosial tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan.
d. Belanja  Sosial  tidak  dapat  memediasi  Indeks  Kapsitas  Fiskal  terhadap  Tingkat Kemiskinan
A. Keterbatasan Penelitian
Ada banyak batasan studi berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh pada bab sebelumnya, yaitu:
1. Penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali dengan periode yang digunakan selama 3 tahun 2018-2020.
2. Penelitian  ini  menggunakan  Belanja  Sosial  sebagai  variabel  Intervening  yang  belum banyak menghasilkan literatur.

## DAFTAR PUSTAKA
Adriawan, R., Rahman, A., & Iwang, B. (2022). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan. Forum Ekonomi, 24(1), 226 – 234. https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.10750
Bawono, A. D. B., Fauzan, F., Kusumawati, E., & Purbasar, H. (2017). Analisis Indeks Kapasitas Fiskal terhadap Pengalokasian Belanja Wajib Bidang Pendidikan dan Kesehatan (Studi pada  Kabupaten/Kota  se-Jawa). The  6th  University  Research  Colloquium  2017 Universitas Muhammadiyah Magelang, 87 – 92.
Edna  Safitri,  S.,  Triwahyuningtyas,  N.,  &  Sugianto,  S.  (2022).  Analisis  Faktor-Faktor  Yang Mempengaruhi  Tingkat  Kemiskinan  Di  Provinsi  Banten. SIBATIK  JOURNAL:  Jurnal Ilmiah  Bidang  Sosial,  Ekonomi,  Budaya,  Teknologi,  Dan  Pendidikan,  1(4),  259 – 274. https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i4.30
Fadila,  R.,  &  Marwan,  M.  (2020).  Pengaruh  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  dan
Pertumbuhan  Ekonomi  terhadap  Tingkat  Kemiskinan  di  Provinsi  Sumatera  Barat periode tahun 2013-2018. Jurnal Ecogen, 3(1), 120.
https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i1.8531
Franciari, P. S., & Sugiyanto, F. X. (2013). Analisis Hubungan IPM, Kapasitas Fiskal, dan Korupsi Terhadap  Kemiskinan  di  Indonesia  (Studi  Kasus  38  Kabupaten/Kota  Di  Indonesia Tahun 2008 dan 2010). Diponegoro Journal Of Economics, 2(2), 1 – 14.
Https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret- 2018-turun-menjadi-9-82-persen.html
Limpele, J. J., Rotinsulu, D. C., & Rorong, I. P. F. (2021). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah  Terhadap  Pertumbuhan  Ekonomi  Daerah  Serta  Dampaknya  Terhadap Kapasitas  Fiskal  Provinsi  Sulawesi  Utara. Pembangunan  Ekonomi  Dan  Keuangan Daerah,
22(1), 84 – 99.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/34326%0Ahttps://ejournal. unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/download/34326/32280
Melati,  A.  M.,  Sudrajat,  &  Burhany,  D.  I.  (2021).  Pengaruh  Belanja  Pendidikan,  Belanja Kesehatan  Dan  Belanja  Bantuan  Sosial  Terhadap  Kemiskinan  Pada  Kabupaten  Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. Indonesian Accounting Research Journal, 1(3), 422 – 430.
Ningsih,  D.,  &  Andiny,  P.  (2018).  Pengaruh  Inflasi  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap
Kemiskinan Di Indonesia. Jurnal Samudra Ekonomika, 2(1), 53 – 61.
Pratama, Y. C. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia.
Esensi, 4(2), 45 – 53. https://doi.org/10.15408/ess.v4i2.1966
Rauf,  A.  A.  (2019).  Kapasitas  Fiskal  dan  PDRB  dengan  Tingkat  Kemiskinan:  Studi  pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. E-Jurnal Katalogis, 4(10), 64 – 81.
Sendouw,  A.,  Rumate,  V.  A.,  &  Rotinsulu,  D.  C.  (2019).  Pengaruh  Belanja  Modal,  Belanja Sosial,  Dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Tingkat  Kemiskinan  Di  Kota  Manado. Jurnal  Pembangunan  Ekonomi  Dan  Keuangan  Daerah,  19(2),  1 – 15. https://doi.org/10.35794/jpekd.15780.19.2.2017