## Tinjauan Perikatan Mudharabah Musytarakah dalam Asuransi Syariah
Juliani 1
1 IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: juliani070707@gmail.com
Histori Naskah ABSTRACT Diserahkan: 20-09-2023 Direvisi: 26-09-2023 Diterima: 27-09-2023 One  of  the  sharia  financial  institutions  that  is  experiencing  very  rapid development  is  sharia  insurance.  In  sharia  insurance  there  is  a  mudharabah musytarakah  contract.  The  presence  of  this  contract  in  sharia  insurance  in Indonesia is basically not explained in the Al-Qur'an and Sunnah. This research is a literature review, the reading sources consist of books, journals and fatwas relating to mudharabah musyarakah contracts in sharia insurance. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The analytical techniques are used to analyze the meaning contained in the data extracted through library sources. Based on fatwa Number 51/DSN-MUI/III/2006 concerning mudharabah musytarakah contracts on sharia insurance, there are no detailed arguments in the Al-Qur'an and Sunnah regarding halal, haram and syubhat laws regarding mudharabah  musytarakah  contracts  on  sharia  insurance.  However,  its implementation must uphold the principles of Islamic law and fulfill the terms and conditions  of  engagement  to  avoid  gharar,  usury  and  maisir.  This  fatwa  is  a manifestation  of  the  seriousness  of  law  makers  to  develop  contracts  for  sharia insurance institutions which aim to bring benefits. Keywords : engagement, mudharabah musytarakah, sharia insurance, fatwa No.51/DSN-
MUI/III/2006

## ABSTRAK
Salah  satu  lembaga  keuangan  syariah  yang  mengalami  perkembangan  yang sangat  pesat  ialah  asuransi  syariah.  Dalam  asuransi  syariah  terdapat  akad mudharabah  musytarakah.  Hadirnya  akad  tersebut  pada  asuransi  syariah  di Indonesia pada dasarnya tidak dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, adapun sumber bacaan ini terdiri dari buku, jurnal, dan  fatwa  yang  berkaitan  dengan  akad  mudharabah  musyarakah  pada  asuransi syariah.  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  metode deskriptif.  Adapun  teknik  analisis  yang  digunakan  untuk  menganalisa  makna yang terdapat di dalam data yang digali melalui sumber kepustakaan. Berdasarkan fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah bahwa tidak terdapat dalil secara terperinci dalam Al-Qur’an dan Sunnah mengenai hukum halal, haram, dan syubhat mengenai akad mudharabah musytarakah  pada  asuransi  syariah.  Akan  tetapi,  implementasinya  harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum Islam serta memenuhi syarat dan rukun perikatan agar terhindar dari gharar, riba, dan maisir. Fatwa tersebut merupakan wujud  keseriusan  dari  pembuat  hukum  untuk  mengembangkan  akad  pada lembaga asuransi syariah yang bertujuan menghadirkan kemaslahatan. Kata Kunci : perikatan,  mudharabah  musytarakah,  asuransi  syariah,  fatwa  No.51/DSN- MUI/III/2006 Corresponding
Author : Juliani, e-mail: juliani070707@gmail.com

## PENDAHULUAN
Bank  maupun  lembaga  keuangan  syariah  di  Indonesia  mengalami  peningkatan,  baik secara  kuantitas  maupun  jenisnya.  Salah  satu  lembaga  keuangan  syariah  yang  ada  berupa asuransi  syariah  takaful  yang  didirikan  pada  tahun  1994.  Lembaga  tersebut  dapat  dikatakan sebagai  pionir  tumbuhnya  bisnis  syariah  di  Indonesia  (Karim,  2006).  Indonesia  sendiri memiliki penduduk mayoritas muslim yang mendorong munculnya lembaga keuangan syariah yang sesuai syariah Islam dengan ciri khas  adanya larangan riba dan praktik gharar . Sistem bisnis syariah diharapkan mampu mencegah terjadinya ketidakadilan dalam penerimaan dan pembagian sumber-sumber meteri. Hal ini amat krusial agar dapat memberikan hasil yang baik bagi  kehidupan  manusia  sebagai  implementasi  dari habluminallah dan habluminnas yang penuh kemaslahatan.
Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga yang memiliki aktifitas menghimpun dana, melaksanakan penyalurannya, dan memberikan imbalan dengan prinsip syariah dalam jual beli dan bagi hasil. Salah satu lembaga keuangan syariah yang mengalami perkembangan yang  sangat  pesat  yakni  asuransi  syariah  (Rahmawati  et  al.,  2023).  Adanya  bisnis  asuransi syariah menjadi  pertanda baik  bagi  masyarakat  untuk  menyadari pentinganya asuransi  tidak hanya untuk tolong-menolong akan tetapi juga mempunyai bisnis investasi. Kehadiran asuransi syariah  menjadi  opsi  lain  bagi  umat  muslim  khususnya  dalam  mengelola  keuangan  untuk menerapkan manajemen risiko yang mungkin akan dihadapi pada masa yang akan dating. Akad dan  transaksi  dalam  asuransi  syariah  disesuaikan  dengan  akad-akad  yang  dibolehkan  atau dilarang dalam Islam.
Tidak  dipungkiri  bahwa  asuransi  syariah  hingga  saat  ini  masih  menjadi  persoalan syariah dan menambah kebingungan masyarakat secara umum dimana ada yang membolehkan, mengharamkan dan juga mensyubhatkan bentuk dari asuransi itu sendiri (Priyatno et al., 2020). Akan  tetapi  asuransi  syariah  tidak  hanya  menerapkan  akad tabarru’ (tolong-menolong). Kenyataannya asuransi juga memiliki manfaat bisnis yang besar. Hal tersebut akan membawa pertanyaan  tersendiri  bagi  umat  Islam,  berupa  kebingungan  dalam  mengenai  landasan syariahnya.  Masyarakat  muslim  dihadapkan  pada  pilihan  hukum  yang  mungkin  sulit  untuk diikuti (Yunadi, 2020).
Semakin  berkembang  formulasi  akad  dalam  asuransi  mendorong  semakin  perlunya rambu-rambu  yang  jelas  sebagai  upaya  membentengi  umat  Islam  dari  segala  sesuatu  yang menimbulkan mafsadat atau kerusakan.  Salah satu akad yang mengalami perkembangan dalam asuransi  syariah yakni  akad mudharabah musytarakah . Akad tersebut merupakan salah satu bentuk  perkembangan  dari  akad mudharabah yang  mempunyai  perpaduan  dengan  akad musyarakah (DSN MUI, 2006; Hisamuddin, 2014).
Hal  tersebut  menjadi  problematika  ummat  Islam  sekarang  ini  juga  ialah  masih banyaknya  kalangan  ummat  Islam  awam  sampai  kaum  intelektual  yang  berpendapat  bahwa akad  mudarabah  bukan  akad  yang  bertujuan  untuk  tolong  menolong.  Akan  tetapi  akad muḍharabah  merupakan  bentuk  kerjasama  pemilik  modal  dan  pengelola  modal  dalam usaha/bisnis, yakni untuk memperoleh keuntungan dari bisnis. Perlu dipahami dalam sistem ekonomi Islam satu hal penting yang menjadi perhatian ialah mengenai larangan akan adanya praktik riba , gharar, maisir dalam bentuk usaha maupun kerja sama sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 278 dan 279.
Praktik  akad mudharabah musytarakah pada  asuransi  syariah  pada  dasarnya  tidak dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW. Bahkan ada perbedaan pendapat para ahli hukum  Islam  mengenai  hukumnya  halal,  haram, syubhat mengenai  kegiatan  asuransi.  Akad tabarru’ dan akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah dari kedua akad tersebut apakah sudah sesuai pedoman umum asuransi syariah mengenai sistem operasionalnya serta
bagaimana  akad-akad  pada  asuransi  syariah  sudah  sesuai  ketentuan  yang  berlaku  yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi praktik asuransi syariah tersendiri memiliki beberapa akad yang membentuknya yakni akad tabarru’ (tolong-menolong) dan akad tijarah ( mudharabah ).
Akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah dalam persepketif fiqh muamalah ialah terjalin antara peserta dengan asuransi syariah di mana mudharib boleh menyertakan dana ke dalam  akumulasi  modal  dengan  seizin shahibul  mal .  Peserta  asuransi  memberikan  batasan kepada  pengelola  dalam  hal  penempatan  dalam  berinvestasi.  Di  antara  batasan  ialah  jenis investasi,  tempat  investasi,  serta  pihak-pihak  yang  dibolehkan  terlibat  dalam  investasi.  Hal tersebut  menciptakan  kondisi  akan  membawa  dampak  buruk  bagi  umat  Islam,  berupa kebingungan  mengenai  status  hukum.  Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  penulis  tertarik bagaimana akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah dalam perspektif syariah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  termasuk  ke  dalam  penelitian  yang  berdasarkan  paradigma  kualitatif. Jenisnya  merupakan  penelitian  kepustakaan  atau  dinamakan  sebagai library  research . Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  perspektif  normatif  yang  fokus  pada  maksud normative dari sebuah fenomena atau data  (idtesis.com, 2013). Sumber datanya berasal dari literatur. Data utamanya adalah fatwa Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah. Sedangkan data sekundernya adalah hasil-hasil karya dan penelitian terdahulu yang bersumber dari jurnal  dan buku.  Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis.  Pendekatan  analisis  menerapkan  cara  deskriptif  dan  normatif  yaitu  mengulas maksud dari adanya akad mudharabah musytarakah dalam fatwa dan menegaskan makna yang ada di dalamnya secara deskriptif. Gaya analisis Miles dan Huberman juga dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 1994).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Perikatan (Akad)
Kata  akad  berasal  dari  bahasa arabal  aqdu dalam  bentuk  jamak  yakni al-uqud yang memiliki  arti  ikatan/tali  simpul  (Nurfaidah,  2021).  Menurut  pandangan  ulama  fikih,  Kata “akad” dimaknai sebagai “hubungan antara ijab dan kabul sesui dengan kehendak syariat yang menetapkan  adanya  pengaruh  (akibat)  hukum  dalam  objek  perikatan”  (Darmawati,  2019). Definisi  akad  berdasarkan  di  atas  bahwa  perikatan/perjanjian  ialah  perjanjian  antara  kedua belah pihak untuk mengikat diriny tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam sebuah akad perjanjian dalam hal khusus. Akad yang dilakukan pertama yakni ijab dan kabul. Kedua yakni kehendak syariat, ketiga akibat hukum suatu objek perikatan (Mardani, 2012).
Akad  dapat  diklasifikasikan  menjadi  dua  yaitu  makna  umum  dan  makna  khusus. Pengertian akad secara umum menurut pendapat ulama syaffi’iyah, malikiyah, dan Hanabilah ialah segala sesuatu  yang dikerjakan oleh seorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau suatu yang pembentuknya membutuhkan keinginan dua orang seperti  jual  beli,  perwakilan  dan  gadai,  dan  asuransi.  Sedangkan  akad  dalam  artian  khusus merupakan perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berdampak pada objeknya (Harun, 2018).
Ijab  dan  kabul  ialah  suatu  perbuatan/pernyataan  untuk  menunjukkan  suatu  keridaan dalam  berakad  antara  dua  orang/lebih,  sehingga  terhindar  dari  suatu  ikatan  yang  tidak nrdasarkan syara’. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk perjanjian/perikatan dapat
menjadi kategori sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam (Syafei, 2001).
Menurut Jumlur Ulam Fiqh, rukun akad terdiri dari pernyataan untuk mengikatkan diri ( shigahat  al-‘aqqdd), pihak-pihak yang berakad  ( al-muta’  ’aqidain ), objek akad ( al-ma’qud alaih )  (Haroen,  2007).  Adapun  syarat  perikatan  (akad)  menurut  para  ulama  fiqh  terdapat beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh perikatan (akad). Setiap perikatan memiliki syarat- syarat khusus.
Adapun syarat-syarat umum suatu akad ialah pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap  bertindak  hukum/  jika  objek  akad  itu  merupakan  milik  orang  yang  belum  cakap bertindak hukum (wajib dilakukan oleh walinya), objek akad diakui syara’ (berbentuk harta, dimiliki  seseorang,  bernilai  harta  menurut syara’ ),objek  akad  tidak  dilarang  oleh  nash  (al- qur’an/al-hadist), akad dilakukakan sesuai dengan syarat-syarat khusus, akad harus memiliki manfaat, pernyataan ijab tetap utuh sampai terjadinya qabul, ijab dan qabul wajib satu majelis, adanya tujuan akad yang jelas dan diakui syara’ (Haroen, 2007).

## B. Perikatan Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah
Kata mudharabah secara  etimologis  memiliki  arti  berjalan  di  atas  bumi  yang  biasa dinamakan  berpergian  (Mardani,  2012).  Praktik mudharabah sudah  dikenal  sejak  zaman Rasulullah SAW. Dalam Islam, mudharabah merupakan suatu bentuk bagi hasil dan investasi. Ada tiga istilah dalam bahasa Arab yang digunakan untuk bentuk organisasi bisnis ini yaitu: qiradh,  muqaradhah,  dan mudharabah (Sumaila  &  Mughits,  2022).  Tidak  ada  perbedaan prinsip  dari  ketiga  istilah  tersebut.    Menurut  Pasal  20  ayat  (4)  Kompilasi  Hukum  Ekonomi Syariah, mudharabah adalah “kerja sama antara pemilik dana dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan”.  Kepercayaan  merupakan  unsur  terpenting  dalam  akad mudharabah ,  yakni kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana (Mahkamah Agung RI, 2011).
Syirkah secara etimologi berarti percampuran. Maknanya adalah bercampurnya salah satu  dari  satu  dari  dua  harta  dengan  harta  lainnya  tanpa  dapat  dibedakan  antara  keduanya (Yarmunida, 2014). Secara terminologi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syirkah ( musyarakah )  adalah  kerja  sama  antara  dua  orang  atau  lebih  dalam  hal  permodalan, keterampilan,  atau  kepercayaan  dalam  usaha  tertentu  dengan  pembagian  keuntungan berdasarkan nisbah (Mahkamah Agung RI, 2011). Pada dasarnya syirkah dibagi menjadi dua macam, yaitu syirkah amlak (kepemilikan) dan syirkah ‘uqud/’aqd (kontrak). Syirkah amlak terjadi  tanpa  melalui  akad,  tetapi  karena  melalui  warisan,  wasiat,  atau  kondisi  lainnya  yang berakibat  kepemilikan  (Mildawati,  2021).  Sedangkan  akad syirkah tercipta  karena  adanya kesepakatan  antara  dua  orang  atau  lebih  untuk  kerja  sama  dalam  memberikan  modal  dan mereka  sepakat  berbagi  keuntungan  yang  dihasilkan. Syirkah terwujud  atas  keridaan  kedua belah pihak atau lebih yang masing mengeluarkan modal bersama, yang selanjutnya dikelola secara  menguntungkan  yang  mana  masing-masing  pihak  mendapatkan  keuntungan  sesuai besar modal yang diserahkan (Nafan, 2014).
Perpaduan  dari  akad mudharabah dan  akad musyarakah berdasarkan  fatwa  Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tertanggal 23 Maret 2006 tentang akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah bahwa mudarabah boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, kerena merupakan bagian dari hukum mudharabah ; dan juga dapat diterapkan pada produk asuransi Islam yang mengandung unsur tabungan ( saving ) maupun nontabungan (DSN MUI, 2006). Adapun kaidah fikih dalam fatwa tersebut, sebagai berikut: ’Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang  mengharamkannya’’.    Maksud  kaidah  ini  adalah  bahwa  dalam  setiap  muamalah  dan
transaksi,  pada  dasarnya  boleh,  seperti  jual  beli,  sewa  menyewa,  gadai,  kerja  sama ( mudharabah atau musyarakah ),  perwakilan  dan  lain-lain,  kecuali  yang  tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba (Maulana & Alidar, 2020).
Rukun mudharabah musytarakah sebagai  berikut:  (1)  Pemilik  barang  yang menyerahkan barang-barangnya, pemilik dana/nasabah (shahibul maal/rabbul maal); (2) Orang yang bekerja, yakni mengelola harta yang diterima dari pemilik barang, mudharib (pengelola dana/pengusaha/lembaga keuangan); (3) Ijab qabul, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang; (4) Maal, yakni harga pokok atau modal; (5) Amal, yakni pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba; (6) Keuntungan yaitu nisbah harus dijelaskan di awal akad.
Adapun  syarat-syarat mudharabah  musytarakah ,  yakni  sebagai  berikut:  (1) Modal/barang  yang  diserahkan  itu  harus  berbentuk  tunai,  apabila  barang  itu  berbentuk emas/perak  batangan  maka  syarat-syarat  itu  batal;  (2)  Bagi  pihak  yang  melakukan  akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf (tindakan). Maka dibatalkan akad anak-anak kecil, orang  gila,  orang  yang  di  bawah  kemampuan.  Modal  harus  diketahui  dengan  jelas  dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba/keuntungan dari perdagangan tersebut akan dibagikan kepada pemilik modal dan pihak lembaga keuangan sesuai dengan perjanjian di awal yang sudah disepakati; (3) Keuntungan yang akad menjadi milik pengelola dan pemilik modal  harus  jelas  persentasenya,  misalnya  setengah,  sepertiga,  atau  seperempat;  (4) Melafalkan ijab dan pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika  ada  keuntungan  akan  dibagi  dua,  dan  qabul  dari  pengelola.  Mudarabah  musyarakah bersifat  mutlak,  pemilik  modal  tidak  mengikat  pengelola  harta  untuk  berdagang  di  negara tertentu (Syafi’i & Fadllan, 2015).
Menurut ulama Syafi’iyah, rukun mudharabah ada enam yaitu pemilik barang, orang yang berkerja, akad mudarabah, harta, pekerja, dan keuntungan. Sedangkan syarat-syarat sah akad mudarabah sebagai berikut: modal diserahkan dalam berbentuk uang tunai, orang yang mampu  berakad  ( tasaruf ),  modal  harus  jelas,  keuntungan  harus  jelas  persentasenya,  adanya melafazkan ijab dan kabul kedua belah pihak, mudarabah bersifat mutlak. Adapun syarat dan rukun akad musyarakah menurut Hanafiyyah berpendapat bahwa syirkah rukunnya ada satu yaitu shighat ( ijab dan qabul ) dikarena adanya hal tersebut mewujudkan transaksi syirkah. Rukun akad musyarakah menurut kesepakatan ulama ada empat yakni terdiri dua pihak melakukan akad yang memiliki kecakapan, modal syirkah diketahui, modal syirkah harus ada pada  transaksi,  besarnya  keuntungan  yang  diketahui  jumlahnya.    Semua  syarat,  rukun  dan ketentuan  yang  telah  disebutkan  di  atas  juga  berlaku  pada  akad  muḍharabah  musyarakah karena akadnya yang merupakan kaloborasi akad muḍarabah dan akad musyarakah , sehingga ketentuan rukun dan syarat tentu sama dalam pandangan fuqaha (Maulana & Alidar, 2020).
Adapun kaidah-kaidah akad mudharabah musytarakah ada tiga yaitu: pertama, pihak pengelola  yang  sekaligus  juga  menyertakan  dananya  ( musytarik )  memperoleh  bagian keuntungan  berdasarkan  porsi  modal  disertakan.  Kedua,  keuntungan  sebelum  diambil  oleh pengelola  yang  juga  menyertakan  modal  ( musytarik )  diantara  pengelola (mudharib )  dengan pemilik  dana  berdasarkan  dengan  nisbah  yang  disepakati.  Ketiga,  apabila  terjadi  kecelakan yang berakibatkan terjadi kerugian, maka pembagian harus berdasarkan dengan persen modal yang disertakan dalam kegiatan tersebut (Sumaila & Mughits, 2022).

## C. Tinjauan  Fikih  Muamalah  terhadap  Perikatan  Mudharabah  Musytarakah  pada Asuransi Syariah
Asuransi syariah telah tumbuh dan berkembang di beberapa negara termasuk Indonesia, faktanya  tidak  menjadikan  orang  Islam  berpindah  dan  menggunakan  asuransi  syariah.  oleh
karena itu, mencari solusi  hukum  asuransi  menurut  Islam masih perlu dilakukan, dalam Al- Qur’an maupun Hadits asuransi tidak ditemukan secara jelas (eplisit). Asuransi dipahami ialah sebuah  produk  dengan  akad  untuk  mengurangi  resiko  kehidupan  sesuai  dengan  yang  dapat diperkirakan  sesuai  dengan  ketentuan,  kemudian  dapat  ditanggung  secara  merata  oleh  yang tergabung dalam asuransi tersebut. Kehadiran asuransi syariah, sebagai sebuah jawaban atas hukum diharamkanya asuransi konvensional (Sumaila & Mughits, 2022).
Berdasarkan dengan adanya akad tijarah ( mudharabah ) pada asuransi syariah, Maka Dewan  Syariah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  memberikan  status  hukum  akad  tersebut dengan  dikeluarkannya  fatwa  Nomor  51/DSN-MUI/III/2006  tentang  akad mudharabah musytarakah pada  asuransi  syariah  memberikan  kontruksi-kontruksi  dasar  dalam  akad mudharabah  musytarakah pada  asuransi  syariah  semakin  jelas  dan  berada  dalam  ketentuan syariah.  Keluarnya  fatwa  tersebut  merupakan  wujud  keseriusan  dari  pembuat  hukum  untuk mengembangkan akad pada lembaga asuransi syariah.  Bahwa bisa disimpulkan fatwa tentang akad mudharabah  musytarakah pada  asuransi  syariah  merupakan  tujuan  utama  dari  syariah ialah  memberikan  kemaslahatan  umat  manusia.  Kewajiban  syariat  ialah  memperhatikan maqashid al-syariah , yakni memiliki tujuan untuk kemaslahatan terhadap manusia. Berdasarkan  ketentuan  umum  dalam  fatwa  tentang  akad mudharabah  musytarakah pada asuransi  syariah, terdapat  diantaranya:  asuransi  jiwa, asuransi  kerugian, dan reasuransi syariah.  Ketiga  bentuk  asuransi  tersebut  merupakan  solusi  untuk  memberikan  kemaslahatan dan  menghilangkan  kemudharatan  akan  tetapi  harus  sesuai  dengan  ketetapan.  Fatwa  akad mudarabah musyarakah pada asuransi syariah yang terpenting sesuai dengan prinsip maqashid al-syariah .

## PENUTUP
Pada dasarnya akad mudharabah musytarakah pada asuransi syariah tidak dijelaskan dalam dalil terperinci Al-Qur’an dan Sunnah Nabi SAW mengenai hukum haram, akan tetapi akad mudharabah  musytarakah dalam  implementasinya  harus  memenuhi  prinsip-prinsip, syarat  dan  rukunnya  sesuai  dengan  syariat  Islam  yang  terhindar  dari gharar,  riba,  maisir . Adapun kaidah fikih dalam fatwa tersebut, sebagai berikut: ’Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya’’.
Berdasarkan  fatwa  Nomor  51/DSN-MUI/III/2006  tentang  akad mudharabah musytarakah pada  asuransi  syariah  memberikan  kontruksi-kontruksi  dasar  dalam  akad mudarabah  musyarakah  pada  asuransi  syariah  semakin  jelas  dan  berada  dalam  ketentuan syariah.  Keluarnya  fatwa  tersebut  merupakan  wujud  keseriusan  dari  pembuat  hukum  untuk mengembangkan akad pada lembaga asuransi syariah. Bahwa bisa disimpulkan fatwa tentang akad mudharabah  musytarakah pada  asuransi  syariah  merupakan  tujuan  utama  dari  syariah ialah  memberikan  kemaslahatan  umat  manusia.  Kewajiban  syariat  ialah  memperhatikan maqashid al-syariah , yakni memiliki tujuan untuk kemaslahatan terhadap manusia.

## DAFTAR PUSTAKA
Darmawati,  D.  (2019).  AKAD  DALAM  TRANSAKSI  EKONOMI  SYARI’AH. Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman , 12 (2), Article 2. https://doi.org/10.24252/sulesana.v12i2.7578 DSN MUI. (2006). Fatwa DSN 51/DSN-MUI/III/2006 . https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaf0090d25d220b9cd3133 32303235.html
Haroen, N. (2007). Fiqh Muamalah . Gaya Media Pratama. Harun,  H.  (2018).  MULTI  AKAD  DALAM  TATARAN  FIQH. Suhuf , 30 (2),  Article  2. https://doi.org/10.23917/suhuf.v30i2.7642
Hisamuddin,  N.  (2014).  Implementasi  Akuntansi  Akad  Wakalah  Bil  Ujrah  Perusahaan Asuransi  Syariah  Berdasarkan  PSAK  108:  Studi  Di  PT  Asuransi  Takaful  Keluarga. Addin , 8 (1), 54246. https://doi.org/10.21043/addin.v8i1.589
idtesis.com.
(2013). Metode
Penelitian Hukum Empiris dan Normatif . https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/
Karim, M. A. (2006). Kamus Bank Syariah . Asnaiter. Mahkamah Agung RI. (2011). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah . Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Agama. https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/02.pdf Mardani. (2012). Fiqh Ekonomi Syariah . Kencana.
Maulana, M., & Alidar, E. (2020). Model Transaksi Ekonomi Kontemporer dalam Islam . Dinas Syariat Islam Aceh.
Mildawati,  M.  (2021). Syirkah  Abdan  Menurut  Mazhab  Hanafi  dan  Mazhab  Maliki [Undergraduate, IAIN Parepare]. http://repository.iainpare.ac.id/3537/
Miles, M. B., &  Huberman, A. M.  (1994). Qualitative Data Analysis (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
Nafan. (2014). Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah (1st ed.). Graha Ilmu. Nurfaidah, -. (2021). Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Multi Akad Pada Transaksi Go-Food Di Warung Makan Wilayah Karang Mluwo Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. [Undergraduate, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah]. http://digilib.uinkhas.ac.id/5819/
Priyatno,  P.  D.,  Sari,  L.  P.,  &  Atiah,  I.  N.  (2020).  Penerapan  Maqashid  Syariah  pada Mekanisme Asuransi Syariah. Journal of Islamic Economics and Finance Studies , 1 (1), Article 1. https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927
Rahmawati,  F.  N.,  Asmarani,  H.,  Asriningtyas,  I.,  &  Sujianto,  A.  E.  (2023).  Penguatan Pertumbuhan  Ekonomi  Melalui  Asuransi  Syariah  Di  Indonesia. Jurnal  Bintang Manajemen , 1 (2), Article 2. https://doi.org/10.55606/jubima.v1i2.1459
Sumaila, B. D., & Mughits, A. (2022). Akad mudharabah musytarakah dalam asuransi syariah. Jurnal  Justisia  Ekonomika:  Magister  Hukum  Ekonomi  Syariah , 6 (1),  Article  1. https://doi.org/10.30651/justeko.v6i1.12482 Syafei, R. (2001). Fiqh Muamalah . Pustaka Setia.
Syafi’i,  S.,  &  Fadllan,  F.  (2015).  IMPLEMENTASI  PRODUK  TABUNGAN  UMUM SYARIAH  DI  KJKS  BMT  UGT  SIDOGIRI  CABANG  PEMBANTU  TLANAKAN PAMEKASAN. IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah , 2 (2), Article 2. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v2i2.846