## KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK EKOWISATA DI KALIMANTAN TENGAH
Kebijakan Penataan Kawasan Ekowisata Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya

## Bhayu Rhama

## Abstrak
Ecotourism is an activity that relies on the daily lives of people and their natural combinations in sustainable conditions. Ecotourism is also an economic foundation of  the  region  that  is  not  own  by  all  regions.  The  government,  surrounding community and the tourists who visit the place is also responsible for maintaining the location’s sustainability and harmony. Central Kalimantan province that has a lot  of  potential  to  develop  eco-tourism  should  start  immediately  so  the  region’s natures and daily lives is not damaged by mismanagement. Local governments are obliged to issue a Public Policy for ecotourism to improve societies’ welfare that can be started to choose Kahajan River in Palangkaraya as an icon of ecotourism in Central Kalimantan.

## Kata – kata Kunci:
Ecotourism Public Policy; Kahayan River; Palangka Raya

## Pengantar
Indonesia adalah Negara Kepulauan (Deklarasi Djuanda, 1957 dan UNCLOS, 1982) yang memiliki  pemandangan  alam  yang  luar  biasa.  Hal  ini  membuat  ekowisata  di  Indonesia  sangat potensial dikarenakan pulau-pulau yang ada memiliki keunikan tersendiri.
Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia di Pulau Kalimantan yang memiliki potensi besar untuk ekowisata juga. Ia memiliki beberapa sebutan seperti The Heart of Borneo (Deklarasi HoB, 2007), The Jewel of Central Kalimantan (WWF, 2011), REDD+ Province Pilot Project (REDD+, Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan, 2011), bahkan menjadi  Paru-Paru Dunia dengan kekayaan hutan alami  yang memproduksi  oksigen bagi  dunia dan menjadi perhatian global. Hal ini membuat Kalimantan Tengah secara alami memiliki modal dasar yang cukup besar untuk mengembangkan ekowisata.
Kalimantan Tengah terletak di  111º BT hingga 116º BT dan 0º 45´ LU serta 3º 30´ LS. Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 5 / 2003 Provinsi Kalimantan Tengah sejak tahun 2002 mempunyai 13 Kabupaten dan 1 Kota. Kalimantan Tengah juga memiliki wilayah lautan yang luas dengan garis pantai sepanjang 750 km di pesisir Laut Jawa (Biro Pusat Statistik Kalimantan, 2007). Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas ketiga di Indonesia setelah  dengan hasil tambang yang serupa (Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, 2005).
Tetapi  sangat  disayangkan  bahwa  dengan  kekayaan  sumber  daya  alam  yang  begitu melimpah seperti batu bara, biji besi, emas, nikel, kayu, karet, rotan dan perkebunan besar swasta sawit  membuat  Pemerintah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  secara  tanpa  sadar  masih menggantungkan diri pada penjualan komoditi mentah untuk memacu pertumbuhan ekonominya, dimana hal ini dapat membahayakan keberlanjutan  generasi  yang  akan datang karena rusaknya ekologi  dan  ekosistem  alam  di  Kalimantan  Tengah.  Dengan  adanya  kekayaan  alam  yang  dapat dijual  secara  langsung  (bahan  mentah)  dengan  mudah,  tanpa  harus  memerlukan  kemasan  yang
menarik, menyebabkan perhatian pemerintah untuk mendorong pemasukan dan kegiatan ekonomi yang lebih aman seperti dari sektor pariwisata khususnya ekowisata sedikit terpinggirkan.
Ekowisata mempunyai andil yang cukup besar dalam menjaga ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan di sebuah daerah. Tentunya dengan melakukan ekowisata yang berkelanjutan dan tidak  merusak  lingkungan  (Xavier  Font  dan  Janet  Cochrane,  2005).  Akan  tetapi  kebijakan pemerintah di Provinsi Kalimantan Tengah jarang menyentuh langsung permasalahan ekowisata kalau boleh dikatakan tidak ada. Sebagai  contoh  adalah Taman Nasional Tanjung  Putting  yang terkenal  dengan  orang  utan  dan  Taman  Nasional  Sebangau  yang  terkenal  dengan  daerah konservasi hidrologi dalam pengelolaannya masih dilakukan oleh pemerintah pusat. Contoh yang lain adalah kondisi Sungai Kahayan yang berada di tengah kota dan menjadi ikon Palangka Raya sebagai ibukota  Provinsi Kalimantan Tengah juga dalam kondisi yang memprihatinkan. Sungai besar  yang  tercemar  karena  limbah  mercuri  dari  penambang  emas  di  hulu  sungai  (Bappedalda Kalteng, 2005) dan tercemar karena aktifitas masyarakat disekitarnya untuk kehidupan sehari-hari juga belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah. Padahal di lingkungan global, kondisi alam berupa sungai tersebut merupakan sebuat aset  yang tidak ternilai harganya karena tidak dimiliki oleh semua daerah.
Tentunya  untuk  menata  pembangunan  ekowisata  di  Kalimantan  Tengah  tidak  dapat dilakukan dengan membabi buta dikarenakan potensi SDA yang sangat luas dan kebutuhan biaya yang cukup besar dengan anggaran terbatas. Maka perlu dipilihlah sebuah ikon ataupun ciri khas yang dapat menunjukkan identitas Kalimantan Tengah dengan Ecotourismnya. Dengan banyaknya sungai  yang  membelah  Provinsi  Kalimantan  Tengah  seperti  Sungai  Barito,  Sungai  Kahayan, Sungai Katingan, Sungai Kapuas, Sungai Mentaya dan Sungai Seruyan maka dapat dipilih Sungai Kahayan yang membelah kota Palangka Raya sebagai ibu kota Kalimantan Tengah dapat mewakili potensi  ekowisata  sungai  yang  ada  untuk  ditunjukkan  kepada  masyarakat  regional  maupun internasional.

## Perencanaan Penataan Kawasan Flamboyan Bawah
Sungai  Thames  di  London,  Sungai  Rheines  di  Jerman,  Sungai  Mutiara  (Pearl  River)  di Guangzhou  merupakan  daya  tarik  wisata  sungai  (River  Cruise)  yang  menjadi  unggulan  di negaranya  masing-masing.  Biaya  yang  harus  dikeluarkan  wisatawan  juga  lebih  besar dibandingkan dengan obyek wisata darat lain. Tetapi obyek wisata sungai tetap ramai dipadati oleh pengunjung. Sungai-sungai itu bersih, menarik dan dikelola dengan baik. Banyaknya wisatawan yang memadati River Cruise dapat kita pahami juga karena tidak banyak kota yang dibelah oleh sungai besar dimana aktivitas harian yang unik tercipta disana.
Pemerintah Kalimantan Tengah dalam hal ini pemerintah kotamadya yang mempunyai aset alam tersebut tentunya juga tidak akan tinggal diam. Salah satu upaya Pemerintah Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah untuk menjadikan kawasan Wisata Bantaran Sungai Kahayan Palangka Raya yakni dengan membangun sarana dan prasarananya pendukungnya termasuk memindahkan permukiman  warga  yang  saat  ini  banyak  berdiri  di  jalur  hijau  bantaran  sungai  diperkirakan memerlukan dana hingga mencapai setengah triliun. Sebuah dana yang cukup banyak untuk dapat merealisasikan  rencana  tersebut.  Kepala  Dinas  Tata  Kota  Bangunan  dan  Pertamanan  Pemko Palangka  Raya,  Adirama  Bahan,  Kamis  (2/2/2012)  mengatakan,  dalam  merealisasikan pembangunan  kawasan  wisata  bantaran  sungai  tersebut,  Pemko  Palangkaraya  menerapkannya secara bertahap dan memerlukan bantuan pendanaan dari pihak ketiga.
Dasar alasan pemindahan penduduk di Bantaran Sungai Kahayan sangat kuat dikarenakan Kawasan  Bantaran  Sungai  Kahayan  akan  dijadikan  sebuah  kawasan  wisata  ekologi  yang
merupakan salah satu kawasan hijau yang sudah tertuang dalam tata ruang wilayah kota. Apabila ada permukiman maka permukiman tersebut ilegal karena penduduk yang mendirikan rumahnya di sana tidak memiliki bukti kepemilikan tanah dikarenakan status kepemilikan tanah di daerah ini tidak ada. (RP4D Palangka Raya, 2003)
Akan  tetapi  sehubungan  dengan  aspirasi  masyarakat,  pertimbangan  sosial  politis  dan mengingat  kawasan  permukiman  Kawasan  Bantaran  Sungai  Kahayan  merupakan  daerah  hunian dalam  kurun  waktu  lama  maka  di  dalam  Rencana  Detail  Tata  Ruang  Kota  (RDTRK)  Kota Palangka  Raya  melalui  Peraturan  Daerah  (Perda)  Nomor  08  Tahun  2001  disebutkan  bahwa Kawasan  Danau  Seha  sebagai  Kawasan  Permukiman  Terbatas . Dikatakan  sebagai  Kawasan Permukiman  Terbatas  karena  masyarakat  bermukim  di  sana  dibatasi  dalam  penggunaan  luasan lahan dan  peruntukannya terhadap  Garis  Sempadan Sungai dan Jalur hijau.  Dari Uraian  diatas terdapat  dua kepentingan yaitu, kepentingan penduduk sekitar yang sudah merasa terikat dengan lokasi  dalam  hubungannya  dengan  kehidupan  sosial  ekonomi,  serta  kepentingan  pemeliharaan bantaran sungai yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan dan sumber daya air.
Tentunya  program  penataan  ini  akan  memperoleh  hasil  yang  sangat  maksimal  untuk mewujudkan kawasan wisata di Sungai Kahayan. Efek lain dari program tersebut adalah relokasi penduduk yang telah menetap di wilayah tersebut sehingga terkadang terjadi ketidaksepahaman masyarakat  dengan  pemerintah.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  kendala  dalam  mengembangkan potensi kawasan wisata Sungai Kahayan di Kota Palangka Raya.

## Menciptakan Komunitas Masyarakat Bantaran Sungai Kahayan yang Berwawasan Wisata
Sungai  Kahayan  yang  membelah  kota  Palangka  Raya  memiliki  banyak  penduduk  yang bermukim  di  pinggiran  sungai  tersebut.  Pada  jaman  dahulu  keberadaan  sebuah  kota  di  wilayah Kalimantan  dan  Kalimantan  Tengah  pada  khususnya  ditunjang  oleh  keberadaan  sungai.  Hal tersebut dikarenakan sungai merupakan transportasi utama dan sumber kehidupan bagi masyarakat Dayak.  Masyarakat  di  pinggir  Sungai  Kahayan  tepatnya  yang  berada  di  Kota  Palangka  Raya sebenarnya bukanlah penduduk asli melainkan pendatang yang menggantungkan hidupnya pada perdagangan.  Artinya  lingkungan  masyarakat  permukiman  Flamboyan  Bawah  ini  bersifat heterogen.  Adapun  pendatang  yang  mendominasi  suku  adalah  kebanyakan  suku  Banjar,  suku Banjar ini memiliki karakter budaya yang biasa hidup bermukim di tepian sungai. Disamping itu juga  pengaruh  tingkat  pendapatan  yang  kecil,  sehingga  mereka  tidak  mampu  membeli  tanah  di daratan atau membangun rumah di daratan karena sangat mahal. (Tari Budayanti Usop, 2003)
Mereka telah hidup turun temurun dan membentuk komunitas di bantaran Sungai Kahayan. Ada  yang hidup  di  atas lanting (sejenis  rumah terapung) ada pula  yang telah hidup  di  bantaran sungai dengan konsep rumah panggung untuk menghindari pasang surutnya air sungai. Lokasi merupakan faktor penentu mengapa suatu kawasan tetap eksis  keberadaannya. Ditinjau dari karakteristik kawasan di tepian sungai, bahwa lokasi permukiman di tepian sungai memiliki aksesibilitas yang sangat tinggi sebab dapat dicapai dari darat dan dari air (Iwan Suprijanto, 2001). Permukiman  Flamboyan  Bawah  ini  berada  pada  lokasi  yang  letaknya  sangat  strategis,  dekat dengan  pusat  pelayanan  kota  (tempat  bekerja,  pendidikan,  pasar,  dan  akses  jalur  transportasi umum).  Memiliki  nilai  aksesibilitas  yang  tinggi  tepat  lokasi  yang  dituju,  baik  lokasi  bekerja, perkantoran, sarana pendidikan, rumah sakit, pelabuhan, dan pasar.
Masyarakat yang memilih tinggal di permukiman ini adalah karena lokasi bekerja dekat dengan sumber usaha sehingga sangat mudah dan murah untuk menjangkau seluruh akses pelayanan kota.
Dari sudut pandang keunikan dan kepariwisataan, kehidupan di bantaran Sungai Kahayan yang ditempati penduduk cukup menarik. Dengan modal utama Daerah Aliran Sungai Kahayan dan dibangunnya jalan-jalan serta bangunan dari kayu menambah daya tarik untuk menjadikannya sebuah kawasan wisata. Akan tetapi kondisinya cukup memprihatinkan. Kurangnya kebersihan, penataan rumah dan sanitasi menjadi tantangan utama untuk menjadikannya sebuah desa wisata. Di satu sisi, meskipun padat dengan penduduk, keamanan di lingkungan tersebut cukup terjaga. Hal  ini  sangat  positif  untuk  menjadi  sebuah  nilai  pendukung  dalam  mengembangkan  kawasan wisata  dan  pihak  Pemerintah  Daerah  paham  serta  mengerti  akan  potensi  tersebut.  Program- program  mulai  dijalankan  untuk  membuat  kawasan  sungai  tersebut  indah  dipandang  dan  dapat menarik wisatawan.
Pada  umumnya  apabila  sebuah  kawasan  dijadikan  sebuah  daya  tarik  wisata  maka  akan mendatangkan  banyak  keuntungan  untuk  semua  pihak  baik  langsung  maupun  tidak  langsung. Demikian  juga  apabila  Kawasan  Bantaran  Sungai  Kahayan  menjadi  kawasan  wisata  atau  desa wisata, maka hal tersebut tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Meskipun keberadaan masyarakat di bantaran Sungai Kahayan tidak mempunyai ijin mendirikan bangunan  dari  pemerintah,  di  sisi  yang  lain  secara  manusiawi  kita  juga  tidak  dapat memindahkannya begitu saja dari lingkungan yang sudah mereka diami sejak puluhan tahun lalu. Program sosialisasi sadar wisata untuk membuat masyarakat sadar wisata dapat diandalkan untuk keadaan ini. Keterlibatan minimal 1 kelurahan diwajibkan agar proses ini dapat berjalan dengan lancar. Tujuan yang diharapkan dari hal ini pada awalnya adalah supaya setiap keluarga  menjaga lingkungannya masing-masing, baik dari segi kebersihan dan keramahan terhadap lingkungan.
Langkah konkret pertama yang dapat dilakukan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat di Bantaran Sungai Kahayan yang khususnya tepat berada di pinggir sungai supaya tidak membangun rumah tinggalnya membelakangi sungai. Hal tersebut bertujuan supaya setiap keluarga  secara  sadar  bahwa  sungai  adalah  halaman  depan  mereka  yang  berarti  menjaga kebersihannya dan tidak membuang kotoran apapun di depan rumah.
Pengelolaan sampah rumah tangga di lingkungan masyarakat juga merupakan salah satu program sosialisasi yang dapat dilakukan.
Program  selanjutnya  apabila  memungkinkan  adalah  dengan  membangun  jembatan/titian baja termasuk kelengkapannya (lampu, pengaman dll) di bagian paling luar di sepanjang Sungai Kahayan (lihat  ilustrasi)  untuk  pejalan kaki  atau  sepeda, mulai  dari Tugu Proklamasi Soekarno sampai  dengan  Pelabuhan  Rambang.  Dimana  ada  pos-pos  istirahat  dan  pos  untuk  dapat  keluar masuk  kawasan  wisata  seperti  Tugu  Proklamasi/Jembatan  Kahayan,  Desa  wisata  Flamboyan Bawah,  Pasar  Kahayan,  Sandung  Kaharingan  dan  Pelabuhan  Rambang.  Tentunya  akan  ada retribusi  yang  ditarik  untuk  masuk  titian  tersebut.  Pengelolaan  retribusi  dikembalikan  kepada masyarakat  setempat  yang  dapat  digunakan  untuk  menunjang  kebersihan  dan  keamanan lingkungan dengan pengembalian pajak kepada pemerintah daerah.

## Kesimpulan
Pemerintah perlu menyadari bahwa pembangunan ekowisata harus dilakukan secara runtut dan focus. Apapun pilihan penataan kawasan Flamboyan Bawah yang akan diambil pemerintah daerah pasti memiliki nilai positif dan negatif yang tidak dapat dihindari. Penataan dengan opsi relokasi memberikan sesuatu yang indah dan tertata dengan waktu yang cukup cepat tanpa dapat menghindari  konflik  yang  mungkin  terjadi.  Adapun  sosialisasi  pemindahan  masyarakat flamboyant bawah tidak dapat dilakukan hanya sekali atau dua kali, puluhan kali dan berbulan-
bulan  harus  dilakukan  seperti  yang  bisa  dicontoh  dari  Walikota  Solo  Joko  Widodo  dalam memindahkan pedagang kali lima ke lokasi yang baru (Joko Widodo, 18 Juni 2010)
Penataan  dengan  opsi  Membangun  Komunitas  Sadar  Wisata  juga  mempunyai  dampak yang serupa. Dampak positif yang diberikan yaitu memanusiakan penduduk yang sudah berada di tempat tersebut turun temurun dan terciptanya kesadaran dari diri sendiri untuk dapat memelihara lingkungan  dan  kawasan  Sungai  Kahayan.  Akan  tetapi  dampak  negatif  yang  dapat  menyertai adalah  proses  sosialisasi  memakan  waktu  yang  cukup  lama  sehingga  terkadang  tidak  dapat diselesaikan  dalam  satu  periode  kebijakan  pemimpin  daerah  dan  disisi  yang  lain  adalah  tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang dan tata wilayah yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Namun  demikian  apapun  pilihan  yang  diambil  oleh  pemerintah  daerah,  pilihan  tersebut harus  mensejahterakan  masyarakat  dan  hasilnya  benar-benar  dapat  diunggulkan  untuk  menjadi ikon ekowisata di Palangka Raya pada khususnya dan Kalimantan Tengah pada umumnya. dengan membangun semua destinasi yang ada hubungannya dengan alam di wilayah Kalimantan Tengah.
Hal  utama  yang  paling  mendasar  di  dalam  mengambil  pilihan  kebijakan  adalah  dengan menyadari dan memahami kecenderungan di pasar global bahwa pariwisata akan menjadi sebuah industry  besar  yang  berdampingan  dengan  majunya  teknologi  komunikasi  dan  transportasi (Wawan  Ridwan,  2000).  Oleh  karena  itu  perlu  kiranya  pemerintah  daerah  Kalimantan  Tengah beserta  masyarakatnya  menyadari  pentingnya  asset  dan  posisi  yang  dimiliki  sehingga  dapat memberikan  kebijakan  ekowisata  yang  merangkul  semua  pihak  untuk  mensejahterakan masyarakat.

## Referensi
Fandelli, C (2000) Ecotourism Development , Gadjah Mada University, Indonesia
Damanik,  J  and  Weber,  FH  (2006), Ecotourism  Planning:  From  theory  to  application ,  Andi Offset, Yogyakarta, Indonesia
Font,  X  and  Cochrane,  J  (2005) Integrating  Sustainability  into  Business ,  United  Nations Environment Programs, France.
Parson, W (1995) An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis , Edward Elgar, Surrey, UK Widodo, J. (2010). Tips Menata PKL di Kota Solo . Makalah disajikan pada pertemuan di Gedung Badan Pemenangan Presiden PDI Perjuangan di Jalan Teuku Cik Ditiro, Jakarta
Usop,  T.  B.  (2003). Evaluasi  Rencana  Tata  Tenik  Ruang  Kawasan  Khusus  Permukiman Flamboyan  Bawah  Danau  Seha  Kota  Palangka  Raya ,  Tesis  Program  Master,  Semarang: Universitas Diponegoro