## IKONOMIKA
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Economics and Business Economics Islam) Volume 1, Nomor 1, Mei 2016 ISSN: 2527-3434 (PRINT) - ISSN: 2527-5143 (ONLINE) Page: 27-39
Received :01 Februari 2016; Revised : 10 Maret 2016; Accepted :16 April 2016 Faculty of Economics and Business Islam IAIN Raden Intan Lampung Jalan Letkol Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung 35131 E-mail: rghofur@yahoo.com 27

## PERAN INSTRUMEN DISTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN DI MASYARAKAT
Ruslan Abdul Ghofur Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung rghofur@yahoo.com
Abstract- Human abstraction as the representative of God on earth that has been assigned to manage and improve the quality of life of all its inhabitants, has a great responsibility  in  achieving  the  task.  But  the  reality,  the  awareness  for  running  the obligation of zakat and create prosperity on earth only in some people.This research uses descriptive method kualitatif.Penelitian it aims to find out how much economic instruments  such  as  the  Islamic  waqf,  zakat  donation  as  one  of  the  tools mrnciptakan economic well-being of the community fair. The results of this study found that, synergies instruments such distribution zakat alms donation can be able to create a comprehensive social security for every all levels of society. In addition to the creation of prosperity will ease the burden of the government in addressing the problem of poverty and pengagangguran which has been the economic development of Indonesia homework.
Keywords : Instrument Distribution, Islamic Economics and Welfare
Abstrak- Manusia sebagai wakil Allah di muka bumi yang telah ditugaskan untuk mengelola  dan  meningkatkan  kualitas  kehidupan  bagi  seluruh  penghuninya, memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan tugas tersebut. Namun realitas yang  ada,  kesadaran  untuk  menjalankan  kewajiban  zakat  dan  menciptakan kesejahteraan  di  muka  bumi  hanya  terdapat  dalam  sebagian  orang.  Penelituan  ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.Penelitian ini betujuan untuk mengetahui seberapa besar instrumen ekonomi islam  seperti wakaf, zakat infak  sebagai salah satu  alat    mrnciptakan  kesejaheraan  masyrakat  yang  berkeadilan  ekonomi.  Hasil penelitian  ini  ditemukan  bahwa,  sinergi  instrumen  distribusi    seperti  zakat  infak sedekah  dapat  mampu  menciptakan  jaminan  sosial  yang  menyeluruh  bagi  setiap segenap  lapisan  masyarakat.  Selain  itu  dengan  terciptanya  kesejahteraan  akan meringankan  beban  pemerintah  dalam  mengatasi  permasalahan  kemiskinan  dan pengagangguran  yang  selama  ini  menjadi  pekerjaan  rumah  pembangunan  ekonomi Indonesia.
Kata kunci : Instrumen Distribusi, Ekonomi Islam dan Kesejahteraan
A. PENDAHULUAN Krisis  moneter  yang  d 1 irasakan bangsa ini pada tahun 1997, sebenarnya telah  lama  diperkirakan.  Ketika  nilai tukar  jatuh,  maka  elit  ekonomi  di Indonesia  langsung  terpukul  oleh  dua hal  yang  sangat  „mematikan‟  yakni: membengkaknya  nilai  hutang  dolar dalam  rupiah  dan  mahalnya  biaya produksi yang selama ini berbasis input impor. Perusahaan-perusahaan  elit  tidak dapat  lagi  menunjukkan  kinerja keuangan  yang  sehat,  tidak  dapat mengembalikan  hutang  dan  pada gilirannya menghancurkan sistem perbankan(Frans Magnis-Suseno,1999). Hal  ini  terjadi  karena  kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia realitasnya lebih menguntungkan kelompok elit ekonomi tanpa mementingkan keterlibatan rakyat banyak. Serangkayan kebijakan yang diambil pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan  semisal  program  IDT, KUT,  JPS,  Raskin,  dan  BLT  yang marak  dilakukan,  dengan  harapan mampu  mengangkat  ekonomi  rakyat dan  membantu  rakyat  miskin  sehingga lebih sejahtera. Pada kenyataannya tidak dapat  berjalan  dengan  baik  karena adanya penyimpangan atau ketidakmatangan dalam tataran aplikasinya  yang  memperkuat  asumsi tidak  terciptanya  keadilan  distribusi secara utuh. Pemerintah sendiri terkesan tidak  serius  pada  agenda  ekonomi kerakyatan mungkin karena pengalaman keberhasilan  pembangunan  ekonomi
negara-negara maju yang selalu merujuk pada bekerjanya mekanisme pasar. Oleh  karena  itu,  perlu  untuk menawarkan  konsep  yang  berasal  dari luar  sistem  yang  selama  ini  digunakan, serta mampu secara riil diaplikasikan di masyarakat  agar  apa  yang  diharapkan tidak  sekedar  menjadi  wacana.  Kiranya instrumen  distribusi  dalam  ekonomi Islam dapat ditawarkan bagi terciptanya kesejahteraan di masyarakat sebagaimana  yang  akan  dibahas  dalam tulisan ini.
B. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Zakat Sebagai Instrumen Distribusi Wajib Individu Kesadaran untuk menunaikan kewajiban  zakat  bagi  setiap  muslim merupakan  kata  kunci  bagi  terciptanya umat  yang  sejahtera.  Ini  karena kewajiban  membayar  zakat  merupakan poros  utama  dalam  sistem  keuangan Islam  (fiskal),  dan  sejalan  dengan prinsip distribusi dalam Islam agar harta tersebar pada seluruh rakyat. Zakat pula memiliki  dimensi  sosial,  moral  dan ekonomi,  serta  merupakan  jaminan sosial  pertama  dari  semua  peradaban yang ada. Kewajiban  membayar  zakat  secara tegas  telah  termaktub  dalam  al-Qur'an surat  At-Taubah:  103  yang  artinya sebagai berikut:
"Ambillah  zakat  dari  sebagian  harta mereka, dengan zakat kamu membersihkan  dan mensucikan  mereka. Sesungguhnya  doa  kamu  menjadi ketenteraman  jiwa  mereka.  Dan  Allah mendengar lagi maha mengetahui." Dari ayat di atas, makna bersih dan suci dalam menunaikan zakat, memiliki
makna  pensucian  bagi  hati  dan  jiwa pada  kecenderungan  egoisme  dan kecintaan  terhadap  harta  duniawi, disamping  pensucian  terhadap  harta benda  itu  sendiri.  Sedangkan  kata "ambillah"  merupakan  kata  perintah untuk mengambil  zakat  yang  dilakukan pemerintah. Ini diperkuat oleh sabda Serta  hadis  dari  Ibnu  Umar  r.a: Serahkanlah  sedekah  kamu  sekalian pada orang yang dijadikan Allah sebagai penguasa  urusan  kamu  sekalian  (HR Baihaqi).  Hadis  tersebut  diperkuat dengan fakta sejarah bahwa pengambilan zakat dilakukan pemerintah,  yang  dapat  dilihat  ketika kepemimpinan  dipegang  oleh  para khalifah  dengan  selalu  mengutus petugas untuk mengambil zakat. Zakat  memiliki  banyak  makna  dan dimensi,  dalam  dimensi sosial,  zakat merupakan  kewajiban  sosial  yang bersifat  ibadah,  dikenakan  terhadap harta  individu  yang  ditunaikan  kepada masyarakat  agar  terpenuhi  kebutuhan dan  menghilangkan  kemiskinan.  Pada dimensi moral, zakat mengikis ketamakan  dan  keserakahan  si  kaya, sedangkan  dalam  dimensi ekonomi, zakat  mencegah  penumpukan  harta kekayaan  pada  segelintir  orang  tertentu yang  pada  akhirnya  akan  berdampak pada ekonomi secara keseluruhan. Ini  sejalan  dengan  perinsip  utama tentang  distribusi  dalam  ajaran  Islam yakni  "agar  harta  tidak  hanya  beredar dikalangan  orang-orang  kaya  diantara kamu". Prinsip tersebut, menjadi aturan main  yang  harus  dijalankan  karena  jika diabaikan,  akan  menimbulkan  jurang yang dalam antara si miskin dan si kaya, serta tidak tercipta keadilan ekonomi di
masyarakat.  Walaupun  sesungguhnya tanpa disadari, diantara kedua kelompok  tersebut  memiliki  hubungan saling membutuhkan. Manusia  sebagai  wakil  Allah  di muka bumi yang telah ditugaskan untuk mengelola  dan  meningkatkan  kualitas kehidupan  bagi  seluruh  penghuninya, memiliki  tanggung  jawab  besar  dalam mewujudkan  tugas  tersebut.  Namun realitas  yang  ada,  kesadaran  untuk menjalankan  kewajiban  zakat  dan menciptakan  kesejahteraan  di  muka bumi  hanya  terdapat  dalam  sebagian orang. Mekanisme  yang  selama  ini difahami  umat  ialah  kewajiban  zakat sebagai suatu rutinitas ibadah biasa yang hampir-hampir  menghilangkan  makna zakat itu sendiri serta tanpa memahami manfaat sosial, moral dan ekonomi yang tercipta  secara  luas  bagi  umat  Islam. Sehingga  banyak  kepentingan  individu, kelompok  atau  golongan  yang  lebih diunggulkan dari kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
2. Pengertian Serta Macam-Macam
Harta Yang Wajib Di  Zakat Zakat berasal dari bahasa Arab dari akar  kata zaka,  yang  secara  etimologi berarti, berkah, bersih, berkembang dan baik.  Dinamakan  zakat  karena,  dapat mengembangkan  dan  menjauhkan  harta yang telah diambil zakatnya dari bahaya. Menciptakan  pertumbuhan  bagi  orang- orang miskin (Mustahik) dan mengembangkan  jiwa  dan  kekayaan orang-orang  kaya  (Muzaki).  Menurut Ibnu  Taimiyah,  hati  dan  harta  orang yang membayar zakat akan menjadi suci dan  bersih  serta  berkembang  secara maknawi. Makna zakat secara
terminologi  berarti,  sejumlah  harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt, untuk  diberikan  kepada  para mustahik yang  disebutkan  dalam  al-Quran.  Atau bisa  juga  berarti  sejumlah  tertentu  dari harta  tertentu  yang  diberikan  untuk orang tertentu.
Kata  Zakat  dalam  al  Quran  dan hadis  kadang-kadang  disebut  dengan sedekah,  seperti  firman  Allah  swt.  Q.S. At  Taubah,  103.  Legitimasinya diperoleh  lewat  beberapa  ayat  dalam  al Quran,  antara  lain  firman  Allah  swt. yang berarti, "Dirikanlah salat, bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang yang rukuk."  (Q.S.  Al-Baqarah,  43)  Juga dalam  firman  Allah  swt.  yang  berarti, "dan  orang-orang  yang  dalam  hartanya tersedia  hak  tertentu  buat  orang  yang meminta-minta  dan  orang  yang  tidak bernasib  baik."  (Q.S.  Al  Ma'arij,  24- 25).  Dalam  hal  ini,  Mawardi berargumen  bahwa  sedakah  itu  adalah zakat  dan  zakat  itu  adalah  sedekah: berbeda nama namun memiliki arti yang sama. Zakat  sendiri  diwajibkan  pada tahun kedua hijrah di Madinah, namun pembahasan  zakat  telah  termaktub dalam  ayat-ayat makiyah.  Perbedaan yang  nampak  dari  ayat-ayat makiyah dan madaniyah  terletak  pada  besar  dan nisab  zakat  yang  telah  ditetapkan  di Madinah.  Zakat  saat  di  Makkah  tidak ditentukan  batas  dan  besarnya,  tetapi diserahkan kepada rasa iman, kemurahan  hati,  dan  rasa  tanggung jawab  seseorang  atas  orang-orang beriman.  Ini  berbeda  dengan  di Madinah  yang  tegas  memerintahkan kewajiban  zakat  serta  telah  ditetapkan besar dan nisabnya secara jelas.
Bagi  orang  yang  enggan  membayar zakat  secara  tegas  diambil  tindakan untuk  diperangi,  karena  zakat  adalah perintah  yang  wajib  dilaksanakan sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar Siddiq  ketika  ia  diangkat  menjadi Khalifah pertama. Zakat  diwajibkan  atas  setiap  orang Islam  yang  merdeka,  dewasa,  berakal dan  memiliki  harta  satu nisab  penuh. Sedangkan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya  ialah  harta  yang  dapat dikembangkan  dan  bukan  harta  yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan, meskipun  harta  tersebut  saat  ini  belum dikembangkan.  Begitu  pula  dengan harta  yang  digunakan  untuk  memenuhi kebutuhan  rumah  tangga  maka  tidak diwajibkan atasnya zakat. Harta yang dizakati harus memenuhi  beberapa  syarat  yakni:  1. Harta  tersebut  merupakan  miliknya penuh  dan  telah  sampai  pada  batas minimal  (nisab), minimal untuk barang komoditas  diperkirakan  seharga  20 dinar emas atau berkisar 96 gram emas. 2.  harta  mencapai  nisab  dalam  satu tahun setelah digunakan untuk memenuhi  kebutuhan  pokok  seperti tempat  tinggal,  makan  dan  pakaian (Ahmad Muhammad al Assal: 1999). Untuk  harta  yang  telah  mencapai nisab  dan  haul,  namun  sedang  tidak berada ditangan atau dihutangkan, maka zakat tetap wajib dikeluarkan meskipun terdapat perbedaan diantara ulama. Pada  masa  Rasul,  harta  yang  dapat dikembangkan  serta  wajib  dizakati meliputi: 1. Binatang  ternak,  apabila  dipelihara untuk  perkembang  biakkan  dan bukan untuk dipekerjakan.
2. Emas  dan  perak,  dahulu  dijadikan mata  uang.  Untuk  emas  dan  perak sebesar 2,5% dari nisabnya (96 gram emas dan 672 gram perak). Sebagian besar ulama berpendapat bahwa uang kerta yang saat ini digunakan sebagai pengganti emas dan perak juga wajib dizakati  meskipun  hanya  sebagai simpanan.
3. Barang dagangan (perniagaan), nisabnya  20  dinar  dan  zakatnya 2,5%  apabila  terpenuhi  selama setahun.
4. Hasil  bercocok  tanam  dan  buah- buahan,  jumhur  ulama  berpendapat bahwa untuk apa yng dihasilkan oleh bumi  dan  apa  yang  dibuahkan  oleh pepohonan  tidak  memiliki  nisab tertentu,  dan  tidak  disyaratkan melewati setahun tetapi diwajibkan
5. zakat  ketika  panen,  10%  untuk lahan yang tanpa irigasi (tadah hujan) dan  5%  untuk  yang  menggunakan alat (irigasi). (Muhammad Daud Ali: 1988) Dapat  dilihat  bahwa  kewajiban zakat  pada  hasil  bercocok  tanam  (hasil bumi) memiliki tingkat peresentasi yang berbeda-beda,  terbesar  yakni  10% untuk lahan tadah hujan dan 5% untuk lahan irigasi. Sedangkan tiga jenis harta lainnya rata-rata yang wajib dikeluarkan zakatnya  sebesar  2,5%.  Besaran persentasi yang berbeda dapat dipahami dengan  melihat  ketersediaan  faktor- faktor produksi; tanah, modal, manajemen, pekerja dan teknologi, yang saat  itu  ketersediaannya  terbatas  dan membutuhkan biaya. Begitu juga dengan kebijakan  Umar,  dalam  membedakan besarnya  zakat  madu  yang  diperoleh dari  pegunungan  dengan  madu  yang
diperoleh  dari  ladang.  Madu  dari pengunungan  dikenakan  zakat  sebesar seperduapuluh  atau  5%  sedangkan madu  dari  ladang  sebesar  sepersepuluh atau 10%. Pada  Muktamar  kedua  para  ulama yang  membahas  masalah  keislaman  di tahun  1965  M  membuat  keputusan bahwa  harta  yang  tumbuh  dan berkembang,  yang  belum  ada  nash  atau dalilnya  atau  belum  ada  ketentuan  fiqh yang  mewajibkannya,  maka  hukumnya wajib  dizakati,  bukan  dari  jenis bendanya,  akan  tetapi  dari  keuntungan bersih yang didapatkannya. Harta  kekayaan  berupa  bangunan, pabrik,  kapal,  pesawat  dan  sebagainya tidak  wajib  dikeluarkan  zakatnya  yang diambil  dari  benda  tersebut,  namun keuntungan  bersihnya  jika  telah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakat. Begitu  juga  dengan  zakat  profesi  baik wiraswasta  maupun  pegawai  negeri wajib mengeluarkan zakat dari penghasilannya begitu diterima, meskipun  belum  mencapai  satu  tahun. Ini  sesuai  dengan  pendapat  sebagian sahabat  (Ibn  Abbas,  Ibn  Mas'ud,  dan Mu'awiyah), sebagaian tabiin (al Zuhri, Hasan Basri), serta  pendapat  Umar  bin Abdul  Aziz,  sehingga  akan  tercipta kesamaan antara zakat para professional dan  petani  yang  dikeluarkan  ketika panen.  Pembagian  harta  yang  wajib dizakati di atas, menjadi bahan rujukan bagi  pengembangan  zakat  dikemudian hari.
3. Distribusi Zakat Dalam Islam Disamping kewajiban untuk mengambil zakat yang telah ditetapkan,
pendistribusian  dana  zakat  pun  dalam Islam tercantum dengan jelas. Sebagaimana  yang  tertuang  dalam  Q.S at-Taubah  :  60,  yang  artinya  sebagai berikut : "Sesungguhnya  zakat-zakat  itu, hanyalah  untuk  orang-orang  fakir, orang-orang  miskin,  amil,  para  muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan)  budak,  orang-orang yang  berutang  untuk  jalan  Allah  dan orang-orang  yang  sedang  dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan  Allah  dan  Allah  Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana". Terdapat perbedaan pendapat dikalangan  ulama  akan  pendisribusian zakat,  apakah  harus  dibagikan  kepada delapan  golongan  tersebut  atau  pada salah  satu  golongan  saja.  Namun  lebih jauh, Ibn  Taimiyah  berpendapat  bahwa alokasi dana zakat tidak harus dibagikan pada delapan golongan mustahik secara menyeluruh  tetapi  pendistribusiannya diutamakan  pada  golongan  yang  sangat membutuhkan,  sebagaimana  urutan dalam  Al-Qur'an  telah  menunjukkan urutan prioritas. Dari  penjelasan  ayat  di  atas,  dapat difahami  bahwa  dari  delapan  golongan mustahik zakat yang disebutkan, urutan yang  disebutkan  lebih  dulu  merupakan golongan  yang  sangat  membutuhkan bantuan  zakat  dibandingkan  dengan golongan  yang  disebut  kemudian. Memprioritaskan  fakir  dan  miskin  juga pernah  dilakukan  oleh  Khalifah  Umar bin  Abdul  Aziz,  ketika  mengangkat seorang  amil  zakat  yang  kemudian ditempatkan di Afrika. Umar memerintahkan  amil  zakat  itu  agar memprioritaskan  pembagian  zakat
untuk  para  fakir  dan  miskin.  Tetapi setelah  semua  fakir  dan  miskin menerima  bagian,  ternyata  harta  zakat masih  banyak  dan  petugas  itu  pun  lalu berkirim  surat  kepada  Umar  untuk meminta petunjuk bagaimana membagikan  zakat  yang  masih  ada. Kemudian Umar memberi petunjuk agar harta  zakat  yang  tersisa  itu  diberikan kepada  kaum al-garimin.  Apabila sisanya  masih  ada,  supaya  diberikan kepada  hamba  sahaya  yang  ingin memerdekakan  dirinya.  Urutan  yang dahulu  menutupi  urutan  yang  datang kemudian,  baik  menutupi  secara  penuh maupun  hanya  sebagian,  seperti  sistem hijab  (penghalang)  yang  berlaku  dalam hal waris. Di  masa  Umar  Bin  Abdul  Aziz, jumlah pembayar zakat terus meningkat, sementara  jumlah  penerima  zakat  terus berkurang  bahkan  habis  atau  benar- benar  habis  secara  absolut.  Sehingga negara  mengalami  surplus.  Ketika  ini terjadi,  maka  redistribusi  kekayaan negara  selanjutnya  diarahkan  kepada subsidi pembayaran utang-utang pribadi, dan subsidi sosial dalam bentuk pembiayaan  kebutuhan  dasar  yang sebenarnya  tidak  menjadi  tanggungan negara, seperti biaya perkawinan. Pendistribusian  zakat  kepada  para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif  atau  produktif.  Zakat  secara konsumtif  sesuai  apabila  sasaran pendayagunaan adalah fakir dan miskin yang  memerlukan  makanan  dengan segera.  Apa  bila  fakir  miskin  tersebut diberikan  zakat  produktif  maka  harta zakat itu akan cepat habis. Untuk  itu,  memanfaatkan  serta mendayagunakan  zakat  memerlukan
kebijaksanaan  dan  visi  kemaslahatan dari  pemerintah  selaku  amil  zakat  atau lembaga  amil  zakat  yang  tumbuh  di masyarakat  sebagaimana  yang  ada  di Indonesia. Pendistribusian zakat saat ini dapat diberikan  pada  beberapa  golongan, sebagai berikut;
1. Bagi  fakir  dan  miskin,  jika  memiliki potensi  usaha  maka  dana  zakat  dapat diberikan untuk:
a. Pinjaman  modal  usaha  agar  usaha yang ada dapat berkembang.
b. Membangun  sarana  pertanian  dan perindustrian  untuk  mereka  yang tidak mendapatkan pekerjaan.
c. Membangun sarana-sarana pendidikan  dan  pelatihan  untuk mendidik  mereka  agar  terampil  dan terentas  dari  kemiskinan.Dalam golongan  fakir  miskin  ini  ialah  anak yatim yang tidak memiliki harta waris yang  cukup,  para  lanjut  usia  yang tidak  mampu  lagi  berusaha,  mereka yang  terkena  musibah  kehilangan harta  bendanya,  baik karena  bencana alam  atau  kecelakaan  lainnya,  para gelandangan, anak-anak terlantar dan banyak  lagi  lainnya  yang  saat  ini merupakan  akibat  dari  kesenjangan sosial/kemiskinan yang sering tercipta oleh sistem.
d. Zakat bagi Amil dialokasikan untuk:
e. Menutupi  biaya  administrasi  dan memberikan gaji bagi amil yang telah mendarmakan hidupnya untuk kepentingan umat.
f. Mengembangkan  lembaga-lembaga zakat  dan  melatih  amil  agar  lebih professional.
2. Untuk  golongan Muallaf,  zakat dapat diberikan pada beberapa kriteria :
a. Membantu kehidupan muallaf karena kemungkinan  mereka  mengalami
kesulitan  ekonomi  karena  berpindah agama.
b. Menyediakan sarana dan dana untuk membantu orang-orang yang terjebak pada  tindakan  kejahatan,  asusila  dan obat-obatan terlarang.
c. Membantu terciptanya sarana rehabilitasi kemanusian lainnya.
3. Dana  zakat  bagi  golongan Riqab (budak)  saat  ini  dapatdialokasikan untuk: a. Membebaskan  masyarakat  muslim yang  tertindas  sehingga  sulit  untuk mengembangkan  diri  terutama  di daerah-daerah minoritas dan konflik.
b. Membantu  membebaskan  buruh- buruh  dari  majikan  yang  dzolim, dalam hal ini membantu dalam biaya maupun mendirikan lembaga advokasi  para  TKW/TKI  yang menjadi korban kekerasan.
c. Membantu  membebaskan  mereka yang  menjadi  korban  trafiking sehingga  menjadi  PSK,  dan  pekerja dibahwa  umur  yang  terikat  kontrak dengan majikan.
4. Dana Zakat untuk golongan Gharimin  (orang  yang  berhutang) dapat dialokasikan untuk:
a. Membebaskan  hutang  orang  yang terlilit hutang oleh renternir.
b. Membebaskan  para  pedagang  dari hutang  modal  pada  bank  titil  di pasar-pasar tradisional yang bunganya mencekiki.
c. Pada  golongan Fi  sabilillah,  dana zakat dapt dialokasikan untuk:
d. Membantu pembiayaan dalam meningkatkan  kualitas  sumberdaya manusia.
e. Membantu  para  guru  agama/umum yang  ada  didaerah-daerah  terpencil dengan penghasilan yang minus.
f. Membantu  pembiayaan  pemerintah dalam  mempertahankan  kedaulatan negara dari gangguaan asing.
5. Zakat  untuk  golongan Ibn  Sabil dapat dialokasikan untuk:
a. Membantu  para  pelajar/mahasiswa yang tidak mampu untuk membiayai pendidikannya terutama pada kondisi dewasa  ini,  dimana  pendidikan menjadi mahal dan cenderung kearah komersial.
b. Menyediakan  bantuan  pagi  korban bencana alam dan bencana lainnya.
c. Menyediakan dana bagi musafir yang kehabisan  bekal,  ini  sering  terjadi ketika  mereka  terkena  musibah diperjalanan seperti  kehlilangan bekal,  penipuan,  perampokan  dan lain sebagainya. Negara-negara  Islam  memperoleh kemerdekaan seperti Banglades, Pakistan,  Saudi  Arabia,  Sudan,  Iran, Libya,  UAE,  Kuwait  dan  banyak  lagi lainnya.  Ini  dikarenakan  kemerdekaan telah mendukung institusi zakat menjadi institusi legal, baik dibawah pemerintah maupun lembaga independent (masyarakat) sehingga optimisme untuk mewujudkan  zakat  sebagai  salah  satu instrumen  dalam  menciptakan  keadilan distribusi  dapat  terwujud  secara maksimal.Sesungguhnya kesadaran umat Islam  akan  kewajiban  zakat  yang memiliki  banyak  dimensi  diantaranya sosial,  moral  dan  ekonomi,  akan berimbas pada meningkatnya zakat yang dikeluarkan dan menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Namun ini akan  sulit  tercapai  jika  pemahaman masyarakat  tidak  dirubah  dengan pahaman  yang  lebih  baik,  pemerintah tidak memberikan fasilitas dan kebijaksanaan  tegas  untuk  mengambil zakat. Serta meminimalkan kepentingan individu  dan  kelompok  yang  sering menghambat optimalisasi zakat, sehingga  berakibat  pada  timbulnya ketidakpercayaan  masyarakat  terhadap Institusi pengelola zakat.
4. Wakaf Sebagai Model Redistribusi Kekayaan Indvidu Untuk Masyarakat Dari  segi  istilah  wakaf  diartikan sebagai  suatu  jenis  pemberian  yang dilakukan  dengan  cara  menahan (kepemilikan) untuk dimanfaatkan guna kepentingan umum. Ajaran  wakaf  bersumber  pada pemahaman  akan  teks  al  Qur‟an  dan Hadis.  Secara  khusus  tidak  ditemukan dalam  al  Qur‟an  ayat  yang  tegas menjelaskan  tentang  ajaran  wakaf, namun  yang  ada  ialah  pemahaman kontekstual dari ayat yang menganjurkan  untuk  melakukan  amal kebajikan
agar mendapatkan kemenangan dan kebajikan. Begitu pula yang  terdapat  dalam  Hadis  yang menganjurkan  secara  langsung  maupun tidak  langsung  untuk  mewakafkan sebagaian  harta  yang  dimiliki.    Selain dasar  dari  al-Quran  dan  Hadis  di  atas, para  ulama  sepakat  (ijma‟)  menerima wakaf  sebagai  satu  amal  jariah  yang disyariatkan dalam Islam. Dari  pengertian  serta  landasan hukum  wakaf  tersebut  di  atas,  dapat difahamai bahwa harta wakaf sepenuhnya digunakan untuk kemaslahatan  masyarakat  dan  tidak diperkenankan
untuk melakukan sesuatu  tindakan  pada  harta  wakaf kecuali
untuk kemaslahatan. Pemahaman  atas  perintah  untuk melaksanakan  wakaf  secara  kontekstual yang  terdapat  dalam  al  Qur‟an  dan Hadis  di  atas,  dapat  pula  dipahami bahwa  substansi  ajaran  wakaf  terletak pada  nilai  kemanfaatan  yang  diperoleh dari  harta  wakaf  untuk  kepentingan umat.  Pemeliharaan  harta  wakaf  dan mekanisme pemberdayaan wakaf, merupakan  suatu  hal  yang  mesti dipikirkan  dengan  sebaik-baiknya  agar substansi ajaran wakaf dapat terrealisasi. Wakaf  pada  dasarnya  sejalan dengan  tujuan  ekonomi  modern;
menjadi  cara  yang  lebih  baik  untuk mendistribusikan pendapatan di masyarakat  dengan  memberikan  solusi terhadap  pemenuhan  kebutuhan  publik (under-supply  publics  good).  Ini  dapat dilakukan  dengan  memanfaatkan  wakaf bagi  kepentingan  masyarakat  luas, seperti  halnya  penggunaan  dana  wakaf untuk menyediaan air bersih, mendukung  terciptanya  institusi  riset dan perpustakaan yang akan membantu perkembangan  kualitas  sumber  daya manusia. Disamping  pemanfaatan  tersebut, secara  ekonomi  pemberdayaan  harta wakaf  juga  dapat  dilakukan  untuk meningkatkan  keterampilan  masyarakat miskin  dengan  mendirikan  lembaga- lembaga  pendidikan  dan  pelatihan, rumah  sakit,  lembaga  keuangan  mikro, bank  wakaf  dan  lain  sebagianya,  yang sepenuhnya bertujuan untuk meningkatkan  kemampuan  masyarakat agar dapat bersaing pada lapangan kerja dan terentas dari kemiskinan. Kesadaran  untuk  memahami  dan mewakafkan  sebagian  harta  baik  secara tunai  maupun  tidak,  memberikan kontribusi  yang  cukup  besar  dalam terciptanya  keadilan  distribusi  di tengah-tengah masyarakat. Karena eksistensi  wakaf  berkaitan  dengan kemanfaatan harta wakaf bagi kepentingan  umat  yang  tanpa  disadari, telah  menciptakan  jaminan  agar kesejahteraan dapat terwujud dilingkungan sosial (jaminan sosial). 5. Waris Sebagai Model Redistribusi Dalam Keluarga Lahirnya konsep waris dipresentasikan oleh teks al-Qur‟an yang rinci,  dan  sistematis  yang  menempati posisi  fundamental  dalam  ajaran  Islam. Ini dapat  dibuktikan  dengan  penjelasan dasar-dasar sistem kewarisan Islam pada ayat-ayat  dalam  al-Qur‟an  sebagaimana yang terdapat pada surat an-Nisa 11-12 dan 176 yang artinya sebagai berikut:
“Allah mensyariatkan bagimu tentang  pembagian  pusaka  untuk  anak- anakmu,  yaitu  bahagian  seorang  anak laki-laki  sama  dengan  bahagian  dua orang  anak  perempuan.  Dan  apabila anak  tersebut  semuanya  perempuan (lebih  dari  dua  orang),  maka  berilah mereka  dua  pertiga  dari  harta  yang ditinggalkan.  Jika  anak  perempuan tersebut  seorang  saja,  maka  ia memperoleh separo harta. Dan  untuk  dua  orang  Ibu  Bapa, bagai  mereka  masing-masing  seperenam dari  harta  yang  ditinggalkan,  apabila yang meninggakan itu mempunyai anak. Apabila  yang  meninggal  tersebut  tidak mempunyai  anak,  sedangkan  ahli  waris hanya  ibu  dan  bapak,  maka  bagian  ibu adalah sepertiga. Apabila  pewaris  meninggalkan saudara,  maka  bagian  ibu  adalah seperenam.  (Pembagian  pembagian tersebut)  dilakukan  setelah  pelaksanaan wasiat yang dibuat pewaris serta setelah dibayarkan  utangnya.  Tentang  orang tuamu  dan  anak-anakmu,  tidak  akan kamu  ketahui  siapa  diantara  mereka yang lebih dekat (banyak)
mendatangkan  manfaat  kepadamu. (Ketentuan)  ini  adalah  ketetapan  dari Allah.  Sesungguhnya  Allah  Maha Mengetahui  lagi  Maha  Bijaksana.  Dan bagimu  (suami-suami)  adalah  seperdua dari harta-harta yang ditinggalkan isteri isterimu, apabila mereka tidak mempunyai  anak.  Apabila  mereka mempunyai  anak,  maka  bagianmu (suami)  adalah  seperempat  dari  harta- harta  yang  ditinggalkan  isteri-isterimu, setelah  dilaksanakan  wasiat  dan dibayarkan utangnya. Para  isteri  memperoleh  seperempat bagian  dari  harta  yang  ditinggalkan apabila  kamu  tidak  mempunyai  anak. Jika  kamu  meninggalkan  anak  maka isteri-isterimu memperoleh seperdelapan bagian,  setelah  dilaksanakan  wasiat  dan dibayarkan utang-utangmu. Jika
seseorang  mati,  baik  laki-laki  maupun perempuan,  namun  tidak  meninggalkan ayah  dan  tidak  meninggalkan  anak, tetapi  meninggalkan  seorang  saudara laki-laki  (seibu  saja)  atau  seorang saudara  perempuan  (seibu  saja),  maka maka  bagi  masing-masing  dari  kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi  apabila  saudara  seibu tersebut  lebih  dari  seorang,  maka mereka  bersekutu  dalam  sepertiga tersebut,  sesudah  dilaksanakan  wasiat yang dibuat dan dibayarkan utang yang dibuat,  dengan  tidak  memberikan mudharat  (bagi  ahli  waris).  Allah menetapkan  yang  demikian  tersebut sebagai  syarai  'at  yang  benar-benar  dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”. Serta ayat 176 yangartinya: “Mereka  meminta  fatwa  kepadamu tentang kalalah  (tidak  meninggalkan ayah dan anak), maka katakanlah: Allah memberi  fatwa  kepadamu  tentang kalalah,  yaitu:  Jika  seorang  meninggal dunia  dan  tidak  mempunyai  anak (tetapi)  mempunyai  (seorang  saudara perempuan,  maka bagi saudaranya yang perempuan tersebut seperdua dari harta yang ditinggalkan, dan saudaranya yang laki-laki  mempusakai  (seluruh  harta saudara  perempuan).  Jika  ia  tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai dua orang  saudara  perempuan,  maka  bagi mereka  dua  pertiga  dan  harta  yang ditinggalkannya. Dan Jika ahli warisnya terdiri dari seorang saudara laki-laki dan saudara  perempuan,  maka  bahagian seorang  saudara  laki-laki  adalah  dua bahagian  dari  saudara  perempuan.  Alah menerangkan  hukum  ini  kepadamu supaya  kamu  tidak  sesat.  Dan  Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. Meskipun  ayat  tersebut  secara umum  menjelaskan  tentang  kewarisan Islam,  namun  pada  kalangan  tertentu hukum  kewarisa  Islam  bisa  saja ditafsirkan  dan  direkonstruksi  sesuai
dengan  kondisi  yang  memungkinkan untuk dipertimbangkan. Terkecuali  masa  berlakunya  hukum waris  yang  disebabkan  oleh  kematian seseorang, jika ia meninggalkan sejumlah  harta  dan  memiliki  ahli  waris tanpa  adanya  penujukan  sebelumnya ketika  ia  hidup,  dan  tanpa  adanya transaksi  amal  tertentu  kepada  orang lain.  Ketentuan  tersebut  membedakan waris  dengan  hukum  wakaf  dan  hibah yang  dilakukan  disaat  seseorang  hidup meski  bertujuan  untuk  amal  kebajikan. Juga  berbeda  dengan  wasiat  walau  pun masa berlakunya terjadi setelah kematian  seseorang,  meskipun  wasiat sebagai  transaksi  amal  kebajikan  yang peristiwa  terjadinya  ketika  hidup seseorang  dan  manfaatnya  setelah kematiannya. Besaran  jumlah  harta  waris  yang dibagikan  secara  berbeda-beda  dalam satu  keluarga  dapat  dimengerti  dengan melihat  besarnya  tanggung  jawab  yang diemban setiap individu dalam keluarga. Meskipun  dalam  hal    ini  terdapat perbedaan  dikalangan  ahli  hukum. Anak  laki-laki  mendapatkan  bagian yang  diterima  anak  perempuan,  seperti pendapat  Munawir  Sadjzali  (1988) yang menawarkan jumlah yang seimbang  untuk  anak  laki-laki  dan perempuan  1:1.Untuk  itu  yang  perlu dijadikan dasar dalam  memahami ialah besarnya  tanggung jawab  yang  diemban bagi setiap ahli waris. Distribusi  kekayaan  secara  adil berdasarkan  konsep  waris  dalam keluarga,  dapat  memotivasi  pewaris untuk  semasa  hidupnya  mencari  rizki sebesar-besarnya agar tidak meningalkan keturunan  yang  miskin.  Dengan  harta waris,  ahli  waris  dapat  menggunakanya untuk  kepentingan  sosio-ekonominya disaat  pewaris  telah  meninggal  dunia, seperti  harta  waris  digunakan  untuk biaya  pendidikan,  hidup,  usaha  dan menanggung  keluarga.  Secara  langsung
pewaris  tidak  meninggalkan  anak-anak (yatim  piatu)  yang  miskin  dan terbelakang  karena  pewaris  tidak meningalkan  harta  waris  yang  cukup untuk  kehidupan  mereka.  Begitu  pula bagi  ahli  waris  untuk  menjaga  dirinya agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan  terputusnya  hak  waris yang dimiliki.
6. Konstruksi Sedekah Dan Infak Sebagai Model Redistribusi Sedekah merupakan pemberian dari seorang  muslim  secara  sukarela  tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, atau  suatu  pemberian  yang  dilakukan oleh  seseorang  sebagai  kebajikan  yang mengharap  ridha  Allah  SWT  dan pahala  semata.  Berdasarkan  pengertian tersebut, infak termasuk dalam kategori sedekah. Islam  menuntun  umatnya  untuk menjadi  jiwa  yang  bersih, pemurah  dan penyantun, dengan mengajarkan kerelaan  untuk  memberikan  bantuan tanpa diminta, berinfak dan bersedekah dalam  keadaan  lapang  maupun  sempit, yang  merupakan  cerminan  dari  rasa cinta  terhadap  orang  lain  sepertia mencintai  diri  sendiri.  Memberikan kabar  gembira  pada  mereka  yang  mau berderma dan berinfak, serta sebaliknya mengecam  sikap  kikir  terhadap  harta, sehingga  mampu  membuka  hati  yang keras  dan  menggerakkan  tangan  yang terbelengguh  kekikiran  menjadi  mau memberikan  pertolongaan.  Ini  dapat tercipta  karena  Islam  mengajarkan bahwa  harta  merupakan  amanah  yang digunakan  sebagai  sarana  untuk beribadah dan bukan sebagai tujuan. Sedekah  dalam  konsepsi  Islam mempunyai  arti  luas  dan  tidak  hanya terbatas  pada  pemberian  sesuatu  yang bersifaat  matriil,  namun  lebih  dari  itu, sedekah  mencakup  semua  perbuatan kebaikan, baik secara fisik maupun non fisik.  Disamping  itu,  ada  beberapa  hal yang dapat membatalkan sedekah yaitu,
al-Mann  (mengungkit-ungkit),  al-Aza (menyakiti)  melakukan  sedekah  namun dengan sedekah ia menyakiti orang yang menerimanya, dan Ria(memperlihatkan) memamerkan  kepada  orang  lain  bahwa ia bersedekah. Penekanan  terhadap  sikap  berinfak dan  bersedekah  merupakan  sarana  yang tepat  untuk  membantu  mencipatakan masyarakat  yang  perduli  akan  kondisi sosial,  karena  pada  dasarnya  setiap manusia  harus  menyadari  bahwa  setiap individu tidak dapat hidup sendiri, dan sebaliknya  membutuhkan  orang  lain. Jika kesadaran ini terus dibangun, tidak diragukan akan memunculkan dermawan-dermawan baru yang mampu berbagi  bukan  hanya  dengan  harta, namun juga dengan perbuatan (keahlian dan kemampuan) yang mampu dilakukan.
Infak  dan  sedekah  non  matriil (keahlian), kiranya sangat sesuai dengan kondisi  masyarakat  dan  perkembangan zaman  saat  ini,  dimana  persaingan dalam sega aspek kehidupan membutuhkan keahlian dan keterampilan.  Untuk  itu,  rekonstruksi terhadap pemahaman infak dan sadakah harus  dimulai,  dengan  menyadarkan pada  masyarakat  bahwa  infak  dan sedekah bukan hanya bersifat material/tunai,  namun  infak  dan sedekah  dapat  diberikan  dengan berbagai  keahlian  dan  keterampilan. Rekonstruksi  perlu  dilakukan  karena selama  ini  model  infak  dan  sedekah yang  difahami  oleh  masyarakat  luas ialah  model  infak  dan  sedekah  yang terbatas pada harta kekayaan (material), meskipun itu dapat dilakukan. Infak  dan  sedekah  keahlian  dapat dilakukan dengan melihat profesi setiap individu dan menyumbangkan keahliannya dalam satu wadah/lembaga yang  dikelola secara bersama-sama dan didirikan  dari  harta  wakaf.  Seperti halnya  lembaga  pendidikan  SD/MI,
SMP/MTS, SMA/MA bahkan Perguruan  Tinggi  (PT)  bagi  mereka yang berprofesi sebagai guru dan dosen, dengan meluangkan sedikit waktu untuk mengajar. Bidang kesehatan bagi mereka yang  berprofesi  sebagai  dokter  dan tenaga  medis,  dengan  memberikan layanan  kesehatan  pada  klinik-klinik, dan  rumah  sakit.  Serta  memberikan bantuan  hukum  pada  masyarakat, melalui  lembaga  bantuan  hukum  bagi mereka yang berprofesi sebagai advokat dan lain sebaginya. Rekonstruksi  infak  dan  sedekah profesi secara langsung dapat meningkatkan  kemanfaatan  lebih  besar dari  sekedar  infak  dan  sedekah  yang biasa  dilakukan,  serta  mewujudkan jaminan  akan  terciptanya  masyarakat yang  lebih  baik,  serta  terselenggaranya pendidikan,  kesehatan,  hukum  dan  lain sebagainya secara gratis dan berkesinambungan. Instrumen  waris  yang  merupakan instrumen  wajib  individu  atas  keluarga, akan  membentuk  jaminan  sosial  dari individu untuk keluarga, sehingga setiap individu akan termotivasi untuk bekerja keras agar  nantinya  tidak meninggalkan anak-anak  yatim  yang  miskin  dan berkesusahan. Begitu pula dengan instrumen wakaf yang  merupakan  instrumen  amal kebajikan  individu  untuk  masyarakat, apa  bila  dikelola  dengan  baik  akan menjadi  jaminan  sosial  bagi  seluruh masyarakat  yang  tidak  hanya  terbatas bagi  golongan  tertentu  seperti  halnya zakat.  Melalui  wakaf  akan  berdiri lembaga-lembaga sosial-ekonomi masyarakat seperti; madrasah, perguruan
tinggi,  lembaga  keterampilan  dan pelatihan,  lembaga  advokasi,  rumah sakit,  bank,  koperasi  syariah  dan  lain sebagainya  yang  dapat  memberi kemanfaatan  sebesar-besarnya  untuk kepetingan  masyarakat.  Dari  instrumen infak  dan  sedekah  sebagai  amal kebajikan individu terhadap masyarakat, akan  mendukung  tercipata  para profesional  yang  dengan  ikhlas  mau berderma baik harta maupun keahliannya  untuk  mengisi  tenaga profesional pada lembaga-lembaga yang telah terbentuk dari harat wakaf di atas.

## C. SIMPULAN
Dari  pembahasan  di  atas,  dapat diambil  simpulan  bahwa  sinergi instrumen  distribusi  seperti  zakat, wakaf,  waris,  infak  dan  sedekah  dalam ekonomi Islam, akan mampu menciptakan  jaminan  sosial  yang menyeluruh  bagi  segenap  lapisan masyarakat.  Bila  jaminan  sosial  Islam dapat  diterapkan  secara  utuh  akan tercipta umat yang berkualitas, dihasilkan  dari  lembaga  pendidikan, pelatihan, rumah sakit dan lainnya, yang merupakan  hasil  dari  pemberdayaan instrumen  distribusi  dalam  ekonomi Islam. Lebih  dari  itu,  jika  seluruh instrumen  tersebut  dapat  berjalan  dan dikembangkan, akan menciptakan kesejahtera  di  masyarakat.  Selain  itu, dengan  terciptanya  kesejahteraan  akan meringangankan  beban  pemerintah dalam mengatasi permaslahan kemiskinan  dan  pengguruan  yang selama  ini  menjadi  pekerjaan  rumah pembangunan ekonomi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
A.Sukris  Sarmadi, Transedensi  Keadilan  Hukum  Waris  Islam  Transformatif, Jakarta: Raja Grafindo persada, 1997 Abdurrahman  Qadir, Zakat  Dalam  Dimensi  Mahdah  dan  Sosial,  Jakarta:  Raja Grafindo Persada, 1998 Ahmad  Muhammad  Al  Assal, Sistem,  Prinsip  dan  Tujuan  Ekonomi  Islam, Bandung: Pustaka Setia, 1999 Amir Syarifudin, Garis-garis Besar  Fiqh, Jakarta: Kencana, 2003 Bayu Krisnamurthi, Krisis Moneter Indonesia Dan Ekonomi Rakyat, disampaikan dalam seminar pendalaman Ekonomi Rakyat, Jakarta, 9 April 2002 BAZNAS, Masalah Dalam Zakat (Artikel; Baznas) Didin Hafiduddin,
Zakat Investasi Properti, (Artikel), 2 Desember 2007. www. Republika.com Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 2001 Fedrik  Benu, Ekonomi  Kerakyatan  dan  Pemberdayaan  Ekonomi  Rakyat:  Suatu Kajian Konseptual, didownload dari www. ekonomirakyat. org/edisi 5/artikel 5. Habib Ahmed, Role of Zakat and awqaf in Property Alleviation, Jedah: IRTI IDB, 2004 Ibnu Rusy, Bidayatul Mujtahid, Dar Fikr; ttp, tt, juz I Imam  Muslim, al-Jami  al-Shahih  al-Muslim,  Mesir:  Mustafa  al  Halabi  wa  al Awladuh, J. III, 1348 H M  Umer  Chapra, Islam  dan  Pembangunan Ekonomi,  Jakarta:  Gema  Insani  Press 2000
M.  A  Mannan, Teori  dan  Peraktek  Ekonomi  Islam,  Yogyakarta:  Dana  Bakti Wakaf, 1997 Muhammad  Akram  Khan, Ajaran  Nabi  Muhammad  Tentang  Ekonomi,  (Jakarta: BMI, 1997 Muhammad Akram Khan, An Intriduction To Islamic Economics, Pakistan:IIIT,
1994 Munawir Sjadzali, Reaktualisasi Ajaran Islam, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988 Murat  Cizakca,  “Awqaf  in  History  and  its  implications  for  modern  Islamic economics”,
Jurnal, Islamic Economic Studies, Vol. 6, No.1 November 1998 Rafiq Yunus Masri, An Nama' Fi Zakat al Mal, Damaskus: Dar al Maktab, 2006 Said Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1985/1405 H Sayid  Imam  Mumahammad  Ibn  Ismail  al-Kahlani, Subulu  al-Salam  (Jus  III), Bandung: Maktabah al-Dahlan, tt. Taufik Muhammad, Mengupas sejarah reformasi ekonomi Umar bin Abdul Aziz, dan mengapa kita gagal?, diakses pada Wahbah Al Zuhaily, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Bandung: Rosda Karya, 1995 Yusuf Qardawi, Hukum Zakat (Fiqh Zakah), Bogor: Litera Antar Nusa 1987 Yusuf Qardhawi, Muskilah al Fakr wakaifa Aalajaha al Islam, Alih bahasa: Syafril Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.