## IZIN PRAKTEK KEPERAWATAN MANDIRI SEBAGAI PELAKSANA FUNGSI PERAWAT DALAM UPAYA PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
DIHUBUNGKAN DENGAN UU KESEHATAN No. 36 TAHUN 2009
1 Aceng Ali Awaludin

## Abstrak
Ketidaktersediaan  dokter  di  daerah  terpencil  menjadi  cikal-bakal terjadinya  pendelegasian tindakan medis dari dokter kepada perawat secara menahun. Akibatnya sudah tidak dapat lagi dipisahkan wilayah (grey  area)  mana  saja  yang  patut  dikerjakan  oleh  perawat  dan wilayah mana  pula  yang  dilarang  untuk  dilakukan  oleh  perawat.  Inilah  salah  satu  pemicu  dari penolakan  atau  keberatan  dari  kalangan  dokter  terkait  legislasi  RUU  Keperawatan  yang didalamnya  membolehkan  perawat  melakukan  Praktek  Keperawatan  Mandiri  (PKM).  Oleh karena itu, paradigma  keperawatan  harus  dirubah  bahwa  keperawatan  adalah  pelayanan profesional,  bukan  hanya  membantu  pelaksanaan  tugas  dokter,  tetapi  menjadi  bagian  dari upaya mencapai tujuan asuhan medis dalam bentuk izin pelayanan atau praktek keperawatan mandiri sebagai upaya mencapai tujuan asuhan keperawatan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keadaan jalannya praktek perawat mandiri serta  akibat dari adanya praktek  tersebut,  serta  untuk  mengetahui  batasan-batasan  praktek  perawat  mandiri  agar sejalan dengan praktek dokter dan tidak merugikan profesi bidang kesehatan yang lain. Jenis penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  melalui  pendekatan  induktif  secara  deskriptif untuk  menjelaskan  fenomena-fenomena  yang  terjadi,  serta  hubungan dan  pengaruh  antar fenomena  yang  satu  dengan  atau  terhadap  yang  lain.  Adapun  teknik  analisis  data  yang digunakan  adalah  kredibilitas,  transferabilitas,  dependabilitas,  dan  konfirmabilitas  untuk mendapatkan data yang lebih obyektif dengan tingkat validitas yang tinggi. Hasil penelitian menyimpulkan,  bahwa  peraturan  Praktek  Keperawatan  Mandiri  di  Sarana  Pelayanan Kesehatan Puskesmas atau Rumah Sakit, khususnya di Kabupaten Garut, sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, di antaranya pemberlakukan perizinan SIP, SIK, dan SIPP, serta telah memiliki  Kode  Etik  Profesi  sehingga  mampu  menerapkan  SOP  sebagaimana  mestinya,  dan bersedia  meningkatkan  kemampuan  dan  kualitas  profesionalnya  sebagai  perawat  dalam kondisi dan situasi apapun. Para perawat juga telah mampu dan mendapat kewenangan untuk melakukan tindakan keperawatan secara komplementer untuk menggantikan ketiadaan dokter atau  tenaga  medis  lain  dalam  kondisi  darurat  tertentu,  serta  sudah  mampu mengimplementasikan  aspek  manajemen  keperawatan  melalui  perencanaan program kesehatan  di  wilayah  kerjanya,  serta  melaksanakan  tindakan  keperawatan  sesuai  dengan kewenangannya. Selain itu, pengawasan terhadap Kewenangan Praktek Keperawatan Mandiri dihubungkan  dengan  UU  No.  36  Tahun  2009  tentang  Kesehatan  menunjukkan,  bahwa para perawat  yang  sudah  mendapatkan  kewenangan  praktek  mandiri  sebagian  besar  telah melakukan  registrasi  dan  mendapatkan  lisensi  dan  legalitas  atau  kepastian  hukum  dengan penatalaksanaan  yang  objektif  sesuai  bidangnya.  Hal  ini  merupakan  indikator  adanya kerjasama antara tenaga keperawatan dengan tenaga kesehatan lain dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Kata kunci : praktek keperawatan mandiri, fungsi perawat, UU Kesehatan

## Abstract
Unavailability  of  doctor  in  secluded  areas  became  the  factors  of  the  medical  action delegation  of  doctors  to  nurses  chronically.  As  a  result,  could  no  separated  region  (gray area) that should be done by nurses and oppositely. This is one of the triggers of rejection or objection among doctors and nurses therein associated with the Act of Independent Nursing Practice (PKM). Therefore, the nursing paradigm must change that nursing is a professional
service, not only to help the tasks of doctor, but to be a part of efforts to achieve the goals of medical  care  services  in  the  form  of  license  or  independent  nursing  practice  as  an  effort  to achieve the goal of nursing care.  This research was conducted in order to determine the state of  the  nurses  practice  independently  as  well  as  a  result  of  such  practices,  as  well  as  to determine  the  boundaries  of  independent  nurse  practices  in  line  with  the  practice  of  the doctor and not detrimental to the health of the other health profession   The research uses a qualitative  method  through  inductive-descriptive  approach  to  explain  the  phenomena occured,  the  relationship  and  influence  between  or  against  ones  to  the  other  phenomenon. The  data  analysis  techniques  used  are  credibility,  transferability,  dependability,  and confirmability  to  obtain  more  objective  data  with  a  high  degree  of  validity. The  research concluded,  that  the  regulation  of  Independent  Nursing  Practice  in  Public  Health  Care Facilities  or  hospital,  especially  in  Garut  District,  has  implemented  properly,  including the owner  of  licensing  SIP,  SIK,  and  SIPP,  and  Professional  Ethics  Code  so  implementing  the SOP as it should, and are willing to improve their professional capabilities and the quality of nursing in more conditions and situations. The nurses have the authority to perform nursing actions  as  complementary  agents  to  replace  the  absence  of  a  doctor  or  other  medical personnel  in  certain  emergency  conditions,  and  have  been  able  to  implement  the  aspects  of nursing management through the planning of health programs in their working area, as well as carry out nursing actions in accordance with their authority. In addition, supervision of the Independent  Nursing  Practice  authority  associated  with  Act  No.  36/2009  about  Health showed  that  nurses  have  authority  independent  practice  mostly  registered  and  obtained  a license  and  the  legality  or  the  rule  of  law  with  the  management  objective  according  to  the field.  These  are  indicators  of  cooperation  between  nursing  staff  with  other  health professionals agents in order to improve public health status.
Keywords : Independent nursing practice, nurse function, act of healthy

## PENDAHULUAN
Kesehatan  merupakan  hak  semua orang  dan  wajib  diperjuangkan  oleh  siapa pun  demi  mencapai  kesehatan  yang diharapkan  untuk  memenuhi B hajat hidupnya.  Pasal  23  ayat  2  UU  Kesehatan No.36  tahun  2009  menerangkan  bahwa tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan  pelayanan  kesehatan. Termasuk  dalam  hal  ini  perawat  yang merupakan  bagian  dari  tenaga  kesehatan berhak  memberikan  pelayanan  kesehatan dalam  segala  upaya  kesehatan. Pelayanan kesehatan  masyarakat  merupakan  fungsi dari profesi perawat.
Saat  ini  masyarakat  menganggap bahwa perawat bisa memberikan
pengobatan  seperti  di  Puskesmas  namun perawat  tidak  dibolehkan  memberikan pelayanan pengobatan mandiri tanpa pendelegasian  dari  pihak  yang  berwenang. Keefektifan pendelegasian sangatlah penting dalam merealisasikan upaya kesehatan dalam pengobatan atau kuratif.
Pelayanan  kesehatan  diselenggara- kan  dengan  kewajiban  memiliki  izin  dari pemerintah  yang  tertuang  dalam  Pasal  23 Ayat  3  UU  Kesehatan  No.36  tahun  2009. Dalam  hal  ini Ketentuan  mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)  diatur  dalam  Peraturan  Menteri. Pemerintah  dalam  hal  ini  wajib  untuk membenahi  sistem  aturan  perizinan  harus melakukan  perubahan  yang  memberikan
keadilan bagi semua tenaga kesehatan. Izin pemerintah  haruslah  bersih  dari  unsur politik dan rumitnya birokrasi.
Hampir dua dekade profesi perawat Indonesia  mengkampanyekan  perubahan paradigma. Pekerjaan perawat yang semula vokasional  digeser  menjadi  pekerjaan profesional.  Perawat  berfungsi  sebagai perpanjangan tangan dokter, kini berupaya menjadi  mitra  sejajar  dokter  sebagaimana para perawat di negara maju.
Tuntutan  perubahan  paradigma  ini tentu  mengubah  sebagian  besar  bentuk hubungan  perawat  dengan  manajemen organisasi  tempat  kerja.  Jika  praktik keperawatan dilihat sebagai praktik profesi,  maka  harus  ada  otoritas  atau kewenangan,  ada  kejelasan  batasan,  siapa melakukan apa. Karena diberi kewenangan maka  perawat  bisa  digugat,  perawat  harus bertanggung jawab terhadap tiap keputusan dan tindakan yang dilakukan.
Wacana tentang perubahan paradigma  keperawatan  bermula  dari Lokakarya  Nasional  Keperawatan  I  tahun 1983,  dalam  pertemuan  itu  disepakati bahwa  keperawatan  adalah  pelayanan profesional. Mengikuti perkembangan keperawatan dunia, perawat menginginkan perubahan mendasar dalam kegiatan profesinya.  Dulu  membantu  pelaksanaan tugas  dokter,  menjadi  bagian  dari  upaya mencapai  tujuan  asuhan  medis,  kini mereka menginginkan pelayanan
keperawatan mandiri sebagai upaya mencapai tujuan asuhan keperawatan.
Sebagai ilustrasi, berdasarkan bukti hasil  evaluasi  peran  dan  fungsi perawat  di  Puskesmas  di  daerah  terpencil tahun 2005 yang dirilis oleh Kemenkes dan Universitas Indonesia (UI), bahwa tindakan  medis  yang  sering  dilakukan perawat, antara lain:
1. Menetapkan diagnosis penyakit (92.6%), 2. Membuat resep obat (93.1%), 3. Melakukan tindakan tindakan pengobatan  di  dalam  maupun  di  luar gedung Puskesmas (97.1%),
4. Melakukan  pemeriksaan  kehamilan (70.1%), dan
5. Melakukan pertolongan persalinan (57.7%).
Ilustrasi  di  atas  menunjukkan bahwa  ketidaktersediaan  dokter  di  daerah terpencil  menjadi  cikal-bakal  terjadinya pendelegasian  tindakan  medis  dari  dokter kepada perawat secara menahun, akibatnya sudah  tidak  dapat  lagi  dipisahkan wilayah (grey  area)  mana  saja  yang  patut dikerjakan oleh perawat dan wilayah mana pula  yang  dilarang  untuk  dilakukan  oleh perawat.  Inilah  salah  satu  pemicu  dari penolakan  atau  keberatan  dari  kalangan Dokter  terkait  legislasi  RUU  Keperawatan yang  didalamnya  membolehkan  Perawat melakukan  Praktek  Keperawatan  Mandiri (PKM).

## METODE PENELITIAN
Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif, dengan  spesifikasi  yang  digunakan  adalah penelitian  yang  bersifat  deskriptif  analitis, karena  hasil  penelitian  akan  memaparkan tentang  fakta-fakta  hukum  yang  kemudian dianalisis secara sistematis. Dalam penelitian ini penulis mencoba memberikan gambaran secara jelas, sistematis  dan  menyeluruh  mengenai  izin praktek  keperawatan  mandiri  sebagai pelaksana  fungsi  perawat  dalam  upaya pelayanan kesehatan masyarakat dihubungkan dengan UU Kesehatan No 36 Tahun  2009  beserta  permasalahan  yang dihadapinya, juga berbagai bentuk perlindungan  hukum  yang  diperlukan untuk  melaksanakan  tanggung  jawab  dan kewenangan  perawat  untuk  kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum dan dapat  dipertanggungjawabkan. Data  yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.  Adapun  teknik  Pengumpulan data  yang  digunakan  dalam  pengumpulan data ini adalah dengan cara : a. Studi  dokumen,  disini  penulis  akan melakukan  pencarian,  pengumpulan, penggologan,  dan  penelaahan dari  data sekunder  yang  ada  dan  berhubungan dengan izin praktek keperawatan mandiri sebagai pelaksana fungsi perawat dalam upaya pelayanan kesehatan masyarakat dihubungkan
dengan  UU  Kesehatan  No  36  Tahun 2009.. Data dapat berbentuk tulisan atau gambar.
b. Wawancara,  disini  penulis  melakukan wawancara kepada Ketua PPNI Kabupaten  Garut,  Kepala  Dinkes,  dan Pemda Kabupaten Garut bagian Hukum dan  HAM  atas  data  sekunder  yang diperoleh penulis pada studi kepustakaan untuk memastikan kebenaran  dari  data  sekunder  tersebut. Wawancara juga dilakukan untuk memperoleh data primer dengan bertanya  langsung  kepada  responden 1 atau instansi yang terkait.
Lokasi  Penelitian  dilakukan  pada Seluruh  unit  terkait  dengan  pendapaian Indeks  Pembangunan  Kesehatan  Manusia di  Kabupaten  Garut  khususnya  dalam  hal ini  uapaya  kesehatan  yang  dilakukan  oleh perawat. Tugas dan praktik perawat dalam UU  No.  38  Tahun  2014  Pasal  2,  bahwa “praktek  keperawatan  berasaskan  pada: perikemanusiaan,  nilai  ilmiah,  etika  dan profesionalitas, manfaat, keadilan, perlindungan, serta kesehatan dan keselamatan  klien”.    Data  yang  diperoleh dari  hasil  penelitian  kemudian  di  analisa dengan  menggunakan  metode  deskriptif kualitatif/yuridis  kualitatif,  berdasarkan disiplin ilmu hukum dengan memperhatikan  fakta-fakta  yang  ada  di lapangan. Kemudian dikelompokkan,
dihubungkan  dan  dibandingkan  dengan ketentuan  hukum  yang  berkaitan  dengan lelang  eksekusi  hak  tanggungan  maupun kebijakan-kebijakan yang diambil
Alat analisis yang digunakan dalam penelitian  ini  berupa  silogisme deduksi artinya  menyimpulkan dari  ketentuan peraturan  perundang-undangan kemudian dikaitkan    dengan    fakta    yang    ada.  Dari hasil  analisis  tersebut  dapat  diketahui permasalahan yuridis izin praktek keperawatan  mandiri  sebagai  pelaksana fungsi  perawat  dalam upaya  pelayanan kesehatan masyarakat dihubungkan dengan UU Kesehatan No 36 Tahun 2009.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  terdiri  dari  hasil wawancara  dengan  Kepala  Dinas,  Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Cabang Garut, serta seorang perawat yang  aktif  secara  institusional  maupun profesional. Hasil penelitian juga merupakan  rangkuman  dari  beberapa penelusuran dokumen dan observasi peneliti  selama  di  lapangan  atau  objek penelitian.
Secara  keseluruhan  unit  analisis yang  menjadi  kajian  penelitian  ini  terkait dengan  izin  praktek  keperawatan  mandiri, sebagaimana  yang  tercantum  dalam UU No.  23  Tahun  1992  jo  UU  No.  36  Tahun 2009  tentang  Kesehatan;  Permenkes  RI No. HK.02.02/MENKES/148/I/2010
tentang  Izin  dan  Penyelenggaraan  Praktik Perawat;  serta  UU  No.  38  Tahun  2014 tentang Keperawatan.
Hasil  penelitian  yang  tercantum merupakan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia  Cabang  Garut,  dan  salah  satu perawat  yang  bekerja  di  Rumah  Sakit; hasil  penelusuran  dokumen,  dan  hasil observasi  didapatkan  deskripsi  sebagai berikut:
1. Peraturan Praktek Keperawatan Mandiri di Sarana Pelayanan Kesehatan
Puskesmas  atau  Rumah  Sakit. Fokus inkuiri  atau  kajian  dari  unit  analisis tersebut terdiri dari:
a. Pendidikan Minimal D III Keperawatan, menunjukkan,  bahwa  hampir  95% perawat  yang  ada  bekerja  di  bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Garut telah memiliki  latar  belakang  pendidikan minimal  Diploma  III  Keperawatan, bahkan  beberapa  di  antaranya  ada  yang sudah Sarjana dan Pascasarjana.
b. Kompetensi  Keperawatan,  mengingat sudah  memiliki  latar  belakang  atau kualifikasi pendidikan minimal Diploma  III  Keperawatan,  maka  dari sisi  kompetensi,  para  perawat  yang bekerja  di  bawah  Dinas  Kesehatan Kabupaten Garut juga memiliki kompetensi yang memadai untuk
melayani  pemenuhan  kesehatan  warga masyarakat Kabupaten Garut. c. Perizinan SIP, SIK, dan SIPP, menunjukkan baru sekitar 65% perawat di  Kabupaten  Garut  memiliki  izin  dan rekomendasi  dalam  bentuk  SIP,  SIK, dan  SIPP.  Artinya,  baru  lebih  dari sebagian perawat terdaftar resmi
sebagai tenaga perawat profesional.
d. Pemasangan Papan
Nama,
menunjukkan, bahwa hanya 65% perawat  yang  sudah  membuka  praktek mandiri  dan  memasang  papan  nama yang  bersangkutan  sebagai  perawat serta kualifikasi pendidikan keperawatannya.
e. Kode Etik Perawat dan Standar Operasional Prosedur atau SOP, menunjukkan,  bahwa  perawat  yang sudah  bekerja  di  berbagai  sektor layanan  kesehatan  telah  memiliki  Kode Etik Profesi sehingga mampu menerapkan SOP sebagaimana mestinya, serta  bersedia  meningkatkan kemampuan dan kualitas profesionalnya sebagai  perawat  dalam  kondisi  dan situasi apapun.
f. Hak  dan  Kewajiban,  menunjukkan, hampir  seluruh  perawat  di  Kabupaten Garut memahami hak dan kewajibannya sebagai  salah  satu  tenaga  kesehatan yang diperbantukan untuk meningkatkan  layanan  kesehatan  bagi masyarakat Garut.
Hal ini
menunjukkan,  para  perawat  telah  diberi kesempatan  untuk  menerima  haknya sebagai perawat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian  pula  kewajibannya  terhadap pasien atau masyarakat yang membutuhkan  layanan  kesehatan  dari yang  bersangkutan.  Para  perawat  juga telah  mampu  menyampaikan  kepada pasien  tentang  hak  dan  kewajiban pasien pada saat atau sesudah mendapatkan  layanan  kesehatan  dari para perawat.
2. Kewenangan Praktek  Perawat  Mandiri Dihubungkan dengan Kebutuhan Masyarakat terhadap Layanan
Kesehatan  di  Rumah,  Berkelompok, atau Individu. Fokus inkuiri atau kajian dari unit analisis tersebut terdiri dari: a. Praktik Keperawatan, dalam hal praktek keperawatan, para perawat sudah mampu menerapka kewenangannya dengan memberikan asuhan keperawatan  kepada  warga  masyarakat yang  membutuhkan  layanan  kesehatan, baik  di  rumah  maupun  di  sarana kesehatan lain. Para perawat juga sudah mampu  menerapkan  upaya  promotif dalam  rangka meningkatkan  derajat kesehatan  masyarakat,  serta  tindakan preventif  mencegah  penularan  bibit penyakit,  pemulihan  pasien  yang  sudah terdampak, dan pemberdayaan masyarakat  dalam  kesehatan  keluarga
dan lingkungan. Para perawat juga telah mampu  dan  mendapat  kewenangan untuk  melakukan  tindakan  keperawatan secara komplementer untuk menggantikan  ketiadaan  dokter  atau tenaga medis lain dalam kondisi darurat tertentu.
b. Asuhan  Keperawatan,  secara  khusus, para  perawat  di  Kabupaten  Garut  telah mendapatkan kewenangan untuk melakukan  pengkajian  penyakit  yang diderita  masyarakat,  baik  perorangan maupun  kelompok  komunitas  tertentu. Kemudian berwenang melakukan diagnosa penyakit tersebut, dan berwenang  melakukan  tindakan  medis, baik dalam kapasitasnya sebagai perawat  mandiri,  maupun  kapasitas sebagai  pembantu  tenaga  medis  lain atau dokter.
c. Implementasi Keperawatan, para perawat  sudah  berwenang  melakukan perencanaan  program  kesehatan  di wilayah  kerjanya,  serta  melaksanakan tindakan  keperawatan  sesuai  dengan kewenangannya  atau dikonsultasikan dengan pihak terkait.
d. Tindakan  Keperawatan,  menunjukkan bahwa  para  perawat  sudah  mampu melaksanakan  prosedur  keperawatan secara  baik,  demikian  pula  pelaksanaan observasi kesehatan individu atau lingkungan. Hal ini dilakukan
bersamaan dengan pemberian
pendidikan  kesehatan  dan  melayani konseling  kesehatan  bagi  masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
3. Pegawasan terhadap Kewenangan Praktek Keperawatan Mandiri
Dihubungkan dengan UU No. 36 Tahun 2009  tentang  Kesehatan. Fokus  inkuiri atau  kajian  dari  unit  analisis  tersebut terdiri dari:
a. Registrasi. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa para perawat  yang sudah mendapatkan kewenangan praktek  mandiri  sebagian  besar  telah mencantumkan  nama  perawat  dalam register  lembaga  layanan,  termasuk papan  nama praktek  mandiri  yang dilakukannya.  Hasil  pengawasan  juga menunjukkan adanya penjaminan kualitas  kemampuan  perawat  yang sudah membuka praktek mandiri. Sementara penatalaksanaan sudah dilakukan secara objektif sesuai dengan kompetensi  dan  kualifikasi  pendidikan yang  dimiliki  oleh  para  perawat.  Hasil pengawasan juga telah berhasil mengidentifikasi  jumlah  dan  kualifikasi profesional dan vokasional yang dimiliki  tiap  perawat,  sehingga  dapat membantu  mempermudah  pemetaan kebutuhan  perawat  di  berbagai  wilayah di Kabuapten Garut.
b. Legislasi. Hasil pengawasan menunjukkan,  bahwa  hampir  seluruh perawat  yang  sudah  membuka  praktek
mandiri  telah  mengantongi  izin  praktek perawat  dengan  berbagai  kriterianya. Beberapa  catatan  juga  menunjukkan, bahwa  setiap  perawat  yang  membuka praktek  mandiri  telah  siap  bertanggung jawab melindungi kepentingan masyarakat  atas  pelayanan  kesehatan yang  didapatkannya.  Hasil  pengawasan juga menunjukkan, bahwa setiap perawat yang membuka praktek mandiri sanggup  memelihara  kualitas  layanan perawatan kesehatan  yang  diberikan. Selain itu, para perawat telah memahami  kewenangannya  yang  agak terbatas  sesuai  dengan  kategori  bidang garapannya.  Para  perawat  juga  telah mendapatkan  jaminan  kepastian  hukum atas  pelaksanaan  tugasnya  sebagai perawat.
c. Kursus  Lanjutan.  Hasil  pengawasan menunjukkan, bahwa para perawat telah mendapatkan  motivasi  dan  kesempatan meningkatkan  wawasan  pengetahuan dan keterampilan perawat serta pengembangan  diri  dari  pimpinan  dan dinas  terkait  agar  profesionalismenya meningkat  dan  lebih  baik  dalam melayani kesehatan masyarakat. d. Hubungan  dengan  Tenaga  Kesehatan Lain.  Hasil  pengawasan  menunjukkan, bahwa jalinan kerjasama dengan tenaga medis  utama,  yaitu  dokter,  serta  tenaga kesehatan  lain  telah  berjalan  secara hierarki  dan  sesuai  aturan  perundang-
undangan yang berlaku. Hal ini merupakan indikator keberhasilan pembangunan  kesehatan  di  bidang administrasi  dan  manajemen  kesehatan, khususnya di lingkungan Dinas Kesehatan  Kabupaten  Garut.  Artinya, antara  tenaga  keperawatan  dengan tenaga kesehatan lain, khususnya tenaga medis  (dokter),  saling  bahu-membahu mengisi  kekosongan  dan  kekurangan masing-masing dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Berdasarkan  uraian  permasalahan tersebut,  tersirat  sejumlah  hal  yang  belum sejalan dengan aturan perundang-undangan tentang  kesehatan  dan  tenaga  kesehatan yang berlaku, di antaranya belum terimplementasikannya:
1. UU  RI  No.  38  Tahun  2014  tentang Keperawatan  BAB  I  tentang  Ketentuan Umum  Pasal  3  ayat (d),  bahwa: “Pengaturan keperawatan bertujuan untuk meningkatkan  derajat  kesehatan masyarakat ”.
2. BAB  IV  tentang  Regristrasi,  Izin Praktik,  dan  Registrasi  Ulang  Pasal  17, bahwa:  “Untuk  melindungi  masyarakat penerima  jasa  pelayanan  kesehatan  dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan  yang  diberikan  oleh  Perawat, Menteri dan Konsil Keperawatan bertugas  melakukan  pembinaan  dan
pengawasan mutu Perawat sesuai dengan kewenangan masing- masing”.
3. BAB  V  tentang  Praktik  Keperawatan Pasal  28  ayat (3)  dan  (4),  bahwa:
‘ Praktik Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan  pada  kode  etik,  standar pelayanan,  standar  profesi,  dan  standar prosedur operasional. Praktik Keperawatan  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (2)  didasarkan  pada  prinsip kebutuhan pelayanan kesehatan
dan/atau Keperawatan masyarakat dalam suatu wilayah”.
4. BAB  VI  tentang  Hak  dan  Kewajiban
Pasal  31,  bahwa:  “Perawat  dalam melaksanakan Praktik Keperawatan berkewajiban: a) melengkapi sarana dan prasarana Pelayanan Keperawatan sesuai dengan standar Pelayanan Keperawatan  dan  ketentuan  Peraturan Perundang-undangan;  b)  memberikan Pelayanan  Keperawatan  sesuai  dengan kode etik, standar Pelayanan Keperawatan,  standar  profesi,  standar prosedur  operasional,  dan  ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c) merujuk  Klien yang  tidak  dapat ditangani  kepada  Perawat  atau  tenaga kesehatan  lain  yang  lebih  tepat  sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya;  d)  mendokumentasikan Asuhan  Keperawatan  sesuai  dengan standar;  e)  memberikan  informasi  yang
lengkap,  jujur,  benar,  jelas,  dan  mudah dimengerti mengenai tindakan Keperawatan  kepada  Klien  dan/atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya; f) melaksanakan tindakan  pelimpahan  wewenang  dari tenaga  kesehatan  lain  yang  sesuai dengan  kompetensi  Perawat;  dan  g) melaksanakan  penugasan  khusus  yang ditetapkan oleh Pemerintah ”.
5. BAB X tentang Pengembangan,
Pembinaan,  dan  Pengawasan,  Pasal  53 ayat (2) dan (4), bahwa: “Pengembangan  Praktik  Keperawatan bertujuan  untuk  mempertahankan  atau meningkatkan  keprofesionalan  Perawat. Dalam hal meningkatkan keprofesionalan  Perawat  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (2)  dan  dalam memenuhi kebutuhan pelayanan, pemilik atau pengelola Fasilitas
Pelayanan Kesehatan harus memfasilitasi  Perawat  untuk  mengikuti pendidikan  berkelanjutan.”  Kemudian Pasal  56,  bahwa:  “Pembinaan  dan pengawasan Praktik Keperawatan sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  55 diarahkan untuk: a) meningkatkan mutu Pelayanan  Keperawatan;  b) melindungi masyarakat  atas  tindakan  Perawat  yang tidak  sesuai  dengan  standar;  dan  c) memberikan  kepastian  hukum  bagi Perawat dan masyarakat.”

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  uraian  hasil  penelitian
dan analisis
pembahasan dapat
disimpulkan, bahwa:
1. Peraturan  Praktek  Keperawatan Mandiri  di  Sarana  Pelayanan  Kesehatan Puskesmas  atau  Rumah  Sakit  sudah dilaksanakan  sebagaimana  mestinya,  di antaranya pemberlakukan  Izin  Praktek Perawat Mandiri harus memiliki Pendidikan  Minimal  D  III  Keperawatan. Hal ini dilakukan agar kompetensi keperawatan yang dimiliki perawat memadai  untuk  melayani  pemenuhan kesehatan  warga  masyarakat  Kabupaten Garut. Sementara dalam hal perizinan SIP, SIK,  dan  SIPP,  baru  lebih  dari  sebagian perawat  terdaftar  resmi  sebagai  tenaga perawat  profesional,  dan  rata-rata  sudah memasang papan nama yang bersangkutan sebagai perawat serta kualifikasi pendidikan  keperawatannya.  Dari  segi Kode Etik Perawat dan Standar Operasional Prosedur
atau SOP,
menunjukkan,  bahwa  perawat  yang  sudah bekerja di berbagai sektor layanan kesehatan telah memiliki Kode Etik Profesi sehingga mampu menerapkan SOP sebagaimana  mestinya,  serta  bersedia meningkatkan  kemampuan  dan  kualitas profesionalnya  sebagai  perawat  dalam kondisi  dan  situasi  apapun.  Hal  ini  sangat membantu para perawat dalam melaksanakan  hak  dan  kewajibannya
meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat Garut. 2. Kewenangan Praktek Perawat
Mandiri  Dihubungkan  dengan  Kebutuhan Masyarakat  terhadap  Layanan  Kesehatan di  Rumah,  Berkelompok,  atau  Individu, menunjukkan  bahwa  dalam  hal  praktek keperawatan,  para  perawat  sudah  mampu menerapkan kewenangannya dengan memberikan asuhan keperawatan, menerapkan  upaya  promotif  dalam  rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta tindakan preventif mencegah penularan bibit penyakit, pemulihan  pasien  yang  sudah  terdampak, dan  pemberdayaan  masyarakat  dalam kesehatan  keluarga  dan  lingkungan.  Para perawat  juga  telah  mampu  dan mendapat kewenangan  untuk  melakukan  tindakan keperawatan  secara  komplementer  untuk menggantikan ketiadaan dokter atau tenaga medis  lain  dalam  kondisi  darurat  tertentu. Selain itu, para perawat juga sudah mampu mengimplementasikan  aspek  manajemen keperawatan melalui perencanaan program kesehatan  di  wilayah  kerjanya,  serta melaksanakan tindakan keperawatan sesuai dengan kewenangannya.
3. Pegawasan  terhadap  Kewenangan Praktek Keperawatan Mandiri
Dihubungkan  dengan  UU  No.  36  Tahun 2009  tentang  Kesehatan  menunjukkan hasil  pengawasan  terhadap  aspek-aspek perizinan  seperti  registrasi,  lisensi,  dan
legalitas, para perawat yang sudah mendapatkan kewenangan praktek mandiri sebagian  besar  telah  mencantumkan  nama perawat  dalam  register  lembaga  layanan, termasuk  papan  nama praktek.  Hal  ini menjamin  kualitas  kemampuan  perawat dilihat dari aspek kepastian hukum dengan penatalaksanaan  yang  objektif  sesuai bdang  perawatnya.  Hasil  pengawasan  juga telah berhasil mengidentifikasi jumlah dan kualifikasi  profesional  dan  vokasional yang dimiliki tiap perawat, sehingga dapat membantu mempermudah pemetaan kebutuhan  perawat  di  berbagai  wilayah  di Kabuapten  Garut.  Sementara  dari  sisi legislasi,  hasil  pengawasan  menunjukkan, bahwa hampir seluruh perawat yang sudah membuka praktek mandiri telah mengantongi  izin  praktek  perawat  dengan berbagai  kriterianya.  Artinya,  perawat yang  membuka  praktek  mandiri  telah  siap bertanggung jawab melindungi kepentingan  masyarakat  atas  pelayanan kesehatan yang didapatkannya, serta sanggup  memelihara  kualitas  layanan perawatan  kesehatan  yang  diberikan.  Para perawat  juga  telah  mendapatkan  jaminan kepastian hukum atas pelaksanaan tugasnya  sebagai  perawat.  Bahkan  para perawat  telah  mendapatkan  motivasi  dan kesempatan meningkatkan wawasan pengetahuan  dan  keterampilan  perawat serta pengembangan diri dari pimpinan dan dinas  terkait  agar  profesionalismenya
meningkat  dan  lebih  baik  dalam  melayani kesehatan  masyarakat.  Sedangkan  dari  sisi hubungan  dengan  tenaga  kesehatan  lain, jalinan  kerjasama  dengan  tenaga  medis utama, yaitu dokter, serta tenaga kesehatan lain  telah  berjalan  secara  hierarki  dan sesuai  aturan  perundang-undangan  yang berlaku.  Hal  ini  merupakan  indikator keberhasilan  pembangunan  kesehatan  di bidang administrasi dan manajemen kesehatan sebagai gambaran adanya kerjasama  antara  tenaga  keperawatan dengan  tenaga  kesehatan  lain,  khususnya tenaga  medis  (dokter)  dalam  rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Berdasarkan temuan dan kesimpulan di atas, ada  beberapa hal  yang merupakan tantangan dalam upaya meningkatkan  mutu  layanan  kesehatan masyarakat di Kabupaten Garut. Untuk itu diperlukan suatu perubahan paradigma dan konsep pembangunan kesehatan yang lebih objektif,  efektif,  efisien,  akuntabel,  dan transparan. Terkait dengan hal ini disarankan kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar:
1. Lebih  mendistribusikan  jumlah  perawat yang ada di sejumlah pelosok wilayah
2. Lebih mensosialisasikan perilaku masyarakat yang mendukung pola hidup bersih dan sehat.
3. Lebih  meningkatkan  kegiatan  lintas sektor  dan  mengelola  suatu sistem kesehatan kewilayahan.
4. Lebih  menguatkan  dukungan  peraturan perundang-undangan, kemampuan sumber  daya  manusia,  standarisasi, penilaian hasil penelitian produk, pengawasan  obat  tradisional,  kosmetik, produk terapetik/obat, obat asli
Indonesia, dan sistem informasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Ameln  F. Kapita  Selekta  Hukum  Kedokteran. Grafikatama Jaya. Jakarta. 1991.

## Appelbaum.  Paul  Charles. Informed  Consent
Legal  Theory  and  Clinical  Practice. Oxford  University  Press.  New  York. 1987.
Aziz  Alimul  Hidayat. Pengantar  Konsep Dasar Keperawatan. Salemba  Medika. Jakarta. 2007.
Azwar A. Profesi Kedokteran. Tantangan  dan Harapan.  Ikatan  Dokter  Indonesia. Jakarta. 1991.
Barneveld. Pengantar  dalam  Pengetahuan Umum Asuransi. Bhratara Karya Aksara. Jakarta. 1980. Bertens. Persfektif Etika. Kanisius.
Yogyakarta. 2001.
D mutiara Tata Negara Hukum. Pustaka Islam.
Jakarta. 1999.

## Dinas Kesehatan. Profil Kesehatan Kabupaten
Garut  Tahun  2013.  Dinas  Kesehatan Kabupaten Garut. 2013.
Djoko  Prakoso,  Bambang  Riyadi. Dasar
Hukum Persetujuan Tertentu di
Indonesia. Bina Aksara. Jakarta. 1987.
Effendi,  Ferry  dan  Makhfudli. Keperawatan Kesehatan  Komunitas  :  Teori  dan Praktek  dalam  Keperawatan.  Penerbit Salemba Medika. Jakarta. 2009.
Gunawan. Memahami  Etika  Kedokteran. Kanisius. Yogyakarta. 1992 Guwandi  J. Dokter  dan  Hukum. Monella. Jakarta. 1988.
Hans  Kelsen. Pure  Theory  of  Law.  University of Press. Los Angeles. 1967.
Helm Ann. Malpraktek
Keperawatan Menghindari  Masalah  Hukum.  EGC. Jakarta. 2008. Hendrik. Etika  dan  Hukum  Kesehatan.  EGC.
Jakarta. 2008.
Julianus
Ake. Malpraktek Dalam
Keperawatan. EGC. Jakarta. 2008.
Kaihatu. Asuransi  Pengangkutan.  Djambatan.
Jakarta. 1980.
Koeswadi  Hermein  Hadiati. Hukum  dan Masalah  Medik. Airlangga  University Press. Surabaya. 1994.
Kusnanto. Pengantar  Profesi  dan  Praktik Keperawatan Profesional. EGC :
Jakarta. 2008. Leibo. Bunga  Rampai  Hukum  dan  Profesi Kedokteran dalam Masyarakat Indonesia. Liberty. Yogyakarta. 1986.
M  Jusuf  Hanafiah  dan  Amri  Amir. Etika Kedokteran  dan  Hukum  Kesehatan. EGC. Jakarta. 2008.
Mashudi.  Moch  Chidir.  Ali. Hukum  Asuransi.
Mandar Maju. Bandung. 1998.
Mimin  Emi  Suhaemi. Etika  Keperawatan  dan Aplikasi  Pada  Praktek.  EGC.  Jakarta. 2008.
Moehadjir, N.H. Metodologi Penelitian
Kualitatif. Edisi  IV.  Penerbit  Rake Sarasin. Yogyakarta. 2002. Moleong, L.J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit  Remadja  Rosda Karya. Bandung. 2002.
Muhamad Tahir Azhari. Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari  segi  Hukum  Islam.  Bulan  Bintang.
Jakarta. 1992.
Munir  Fuadi.  Teori  Negara  Hukum  Modern (Rechstaat). PT Reflika Aditama. Bandung. 2009.
Nazir,  Moh. Metode  Penelitian.  Cetakan Ketujuh.  Penerbit  Ghalia  Indonesia. Jakarta. 2011.
Padmo  Wahyono. Membudayakan  Undang- undang  Dasar  1945.  Ind Hild-co. Jakarta. 1991.
Perry and Potter. 2008. Buku Ajar Fundamental  Keperawatan,  Konsep, Praktek dan Teori. EGC. Jakarta.
Picard,  Ellen. Legal  Liability  of  Doctor  and
Hospital  in  Canada.  Carswell  Legal Publications. 1984.
Poedjosoebroto. Beberapa  Aspek  tentang
Hukum Pertanggungan Jiwa di Indonesia. Karya Aksara. Jakarta. 1980. RPJMD Pemkab Garut. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah  (RPJMD)  Kabupaten  Garut 2014-2019.  Perda  Kabupaten  Garut  No.
3 Tahun 2014 tanggal 2 Juli 2014. Reg. Perda  Kabupaten  Garut  pada  Propinsi Jabar No. 65/2014, Garut, 2014.

## 1. Dosen STIKes Karsa Husada Garut
Satori,  D.,  dan  Komariah,  A. Metodologi Penelitian  Kualitatif. Penerbit  Alfabeta. Bandung. 2009.
Setiawan  dan  Rahmat. Tinjauan  Elementer Perbuatan  Melawan  Hukum.  Alumni. Bandung. 1982.
Simajuntak,  Emmy Pangaribuan. Hukum Pertanggungan  dan  Perkembangannya. Fakultas  Hukum  UGM.  Yogyakarta. 1980.
Slevin  and  Basford. Teori  dan  Praktek Keperawatan. EGC. Jakarta. 2008.
Soekidjo  Notoadmodjo. Etika  dan  Hukum Kesehatan. Rineka Cipta. Jakarta. 2010.
Stevens  Paul. Pengantar  Riset  Pendekatan Ilmiah  Untuk  Profesi  Kesehatan.  EGC. Jakarta. 2008.
Subandi. Penuntutan  Angkutan  Laut. Karya Aksara. Jakarta. 1993.
Subekti,  R  Tjitirtosudibio. Kitab  Undang-
undang Hukum Perdata. Pradnya Paramitha. Jakarta. 1992. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif
Kualitatif  dan  R&D. Cetakan  Ke  6, Penerbit CV Alfabeta. Bandung. 2006.
Suharsimi  Arikunto. Prosedur  Penelitian  : Suatu  Pendekatan  Praktik.  Edisi  Revisi
2010.  Cetakan  Ke-14.  Penerbit  PT Rineka Cipta. Jakarta. 2010.

## Templeman, and Greenarce. Marine Insurance
Its  Principle  and  Practices. Evan  Ltd. London. 1998.
Theo  Hujibers. Filsafat  Hukum.  Kanisius. Yogyakarta. 1995.
Yahya  Harahap. Hukum  Acara  Perdata. Jakarta. 1987.
Yudha Pandu, dkk. Undang-Undang Kesehatan dan  Praktek  Kedokteran.  Indonesia Legal Center Publishing. Jakarta. 2010.

## Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang  No  38  Tahun  2014  tentang Keperawatan.
Undang-Undang  No  36  Tahun  2009  Tentang Kesehatan.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Internet http://samanui.wordpress.com/2008/09/07/bayi -meninggal-diduga-akibat-kelalaian- perawat/diakses pada hari jumat tanggal 09 Mei 2014
.