Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 1 | Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian | Vol 5 | No. 2 | 2022

## Disharmonisasi Pelaksanaan Antara Ekstradisi Dan Deportasi Dalam Hal Penegakan Hukum Di Indonesia
P-ISSN 2622-4828 E-ISSN 2774-9592
https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/view/305
DOI: 10.52617/jikk.v5i2.305
Masdar Bakhtiar masdar.bakhtiar.kemenkumham@gmail.com
Politeknik Imigrasi Awaluddin Kadriah awaluddin.kadriah.kemenkumham@gmail.com Politeknik Imigrasi
Abstrak
Ekstensifikasi  penegakan  hukum,  dalam  kancah  internasional  memasuki  cara  pandang modern,  dimana  dipengaruhi  arus  migrasi  manusia  yang  semakin  mudah,  menyebabkan banyak pelaku kejahatan yang berpindah ke negara lain untuk menghindarkan hukuman di negara tempat mereka melakukan kejahatan. Sehingga penegakan hukum mengharuskan dimungkinkannya dilakukan penegakan hukum terhadap kejahatan diluar territorial negara tempat kejahatan tersebut terjadi, atau pengembalian pelaku ke negara dimana kejahatan tersebut  dilakukan  olehnya.  rumusan  masalah  yang  diteliti  adalah  bagaimanakah disharmonisasi  dalam  pelaksanaan  antara  instrumen  ekstradisi  dan  instrumen  deportasi dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian adalah penelitian normative. Kesimpulannya  bahwa  terdapat  disharmonisasi  pelaksanaan  antara  instrumen  ekstradisi dan instrumen deportasi dalam hal penegakan hukum di Indonesia bahwa terhadap kasus yang seharusnya dilakukan ekstradisi namun dilaksanaan deportasi,  sehingga pelaksanaan deportasi tidak sesuai dengan asas dan tujuan ekstradisi itu sendiri dalam pelaksanaannya, Pada pasal 36 ayat (2) UU Ekstradisi kewenangan pelaksanaan ekstradisi berada di tangan presiden,  sementara  secara  umum  pengaturan  keimigrasian  di  UU-Imigrasi  termasuk didalamnya  deportasi  berada  didalam  kewenangan  Menteri.  Dalam  jenjang  kewenangan tentunya kewenangan Presiden harus lebih didahulukan pencapaian tujuan dan asas yang ingin dicapai dibanding dengan kewenangan Menteri.
Kata Kunci: Disharmonisasi, Pelaksanaan, Ekstradisi, Deportasi,

## Abstract
The  extensibility  of  law  enforcement,  in  the  international  arena  enters  a  modern  way  of viewing, influenced by the easier flow of human migration,many criminals to move to other countries  to  avoid  punishment  in  the  country  where  they  committed  the  crime.that  law enforcement requires that law enforcement be possible against crimes outside the territorial of the country where the crime occurred,the return of the offender to the country where the crime was committed by him.The formulation of the problem studied is how disharmonization in the implementation between extradition instruments and deportation instruments in terms of law enforcement in Indonesia.The research method is normative research.The conclusion is that there is a disharmonization of implementation between extradition instruments and deportation instruments in terms of law enforcement in Indonesia against a case for which extradition should have been carried out but carried out deportation, so that the execution of deportation is not in accordance with the principles and purposes of extradition itself in
its implementation, In article 36 paragraph (2) of the Extradition Law, the authority to carry out extradition is in the hands of the president, in general immigration arrangements in the Immigration Law, including deportation, are within the authority of the Minister. At the level of  authority,  of  course,  the  authority  of  the  President  must  take  precedence  over  the achievement  of  the  goals  and  principles  to  be  achieved  compared  to  the  authority  of  the Minister.
Keywords: disharmonisation, implementation, Extradition, Deportation,

## 1.  PENDAHULUAN
Persoalan keimigrasian saat ini tidak hanya terbatas dengan kaitan keluar masuk orang dari wilayah  Indonesia,  tetapi  juga  lalu  lintas  kepentingan  negara  lain  pada  wilayah  Indonesia. Kepentingan tersebut salah satunya terkait orang asing yang melakukan pelanggaran di negara tertentu kemudian masuk ke wilayah Indonesia. Sebagai negara hukum, penegakan hukum harus dijunjung tinggi, baik itu kejahatan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia, maupun yang dilakukan  oleh  Warga  Negara  Asing.  Ekstensifikasi  penegakan  hukum  ini,  dalam  kancah internasional memasuki cara pandang modern, dimana dipengaruhi arus migrasi manusia yang semakin mudah, menyebabkan banyak pelaku kejahatan yang berpindah ke negara lain untuk menghindarkan hukuman di negara tempat mereka melakukan kejahatan. Sehingga penegakan hukum mengharuskan dimungkinkannya dilakukan penegakan hukum terhadap kejahatan diluar territorial negara tempat kejahatan tersebut terjadi, atau pengembalian pelaku ke negara dimana kejahatan tersebut dilakukan olehnya.
Penegakan  hukum  tersebut  kemudian  bersinggungan  dengan  persoalan  kedaulatan  dari suatu negara. Penghormatan kedaulatan dari suatu negara mengharuskan penegakan hukum harus sesuai dengan standar hubungan antar negara dan penghormatan terhadap kedaulatan negara lain. Olehnya dalam kacamata hukum pidana internasional, hadir standarisasi ekstradisi terhadap  orang  asing  yang  dimintakan  untuk  dikembalikan  ke  negara  tempat  yurisdiksi penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakuan orang tersebut. Standar ekstradisi tersebut memberikan  beberapa  syarat  yang  harus  dipenuhi  oleh  negara  peminta  kepada  negara  yang dimintakan ekstradisi.
Terdapat beberapa saluran yang harus digunakan oleh negara peminta ekstradisi kepada negara dimintakan ekstradisi, selain itu terdapat syarat subtantif terkait tindak pidana yang harus dipenuhi agar pelaksanaan ekstradisi kepada termohon ekstradisi dapat dipenuhi oleh  negara yang dimintakan ekstradisi. Selain itu terdapat subjektifitas dari pemangku kepentingan, dalam hal  ini  kepala  negara,  apabila  terdapat  pertimbangan-pertimbangan  diluar  pertimbangan subtantif, kepala negara sebagai pemegang kewenangan menerima atau menolak permohonan suaka, tetap dapat mempertimbangkan hal-hal lainnya. Tentunya negara peminta suaka, melihat halangan-halangan tersebut, akan menggunakan jalur lain untuk mengembalikan pelaku tindak pidana  ke  wilayahnya  agar  dapat  dilakukan  penegakan  hukum.  Salah  satu  yang  digunakan adalah  deportasi.  Salah  satu  kasus  yang  terjadi  adalah  Warga  Negara  Jepang  berinisial  MT, sebagai  terduga  pelaku  tindak  pidana  di  negaranya,  tidak  dipulangkan  berdasarkan  proses ekstradisi, namun menggunakan proses deportasi 1 . Dapat dilaksanakannya deportasi terhadap kasus  yang  seharusnya  dilaksanakan  ekstradisi  memberi  peluang  permasalahan  hukum tersendiri  kedepannya.  Selain  itu,  sebagai  pembanding,  terdapat  putusan  Mahkamah  Agung Nomor  4399  K/Pid.Sus/2021  terhadap  warga  negara  berinisial  GML  yang  berdasarkan  surat permintaan  ekstradisi  dari  pihak  Amerika  Serikat,  telah  diputuskan  di  tingkat  Kasasi  untuk
1 Admin- dev, “Siaran Pers : MT, Terduga Penipuan Bansos Covid 19 Di Jepang Dideportasi Hari Ini - Direktorat.”
menolak  permohonan  ekstradisi  GML  dari  pihak  Kedutaan  Besar  Amerika  Serikat  melalui Kejaksaan  Negeri  Jakarta  Selatan.  Setelah  penolakan  ekstradisi  tersebut  dilaksanakan,  pihak kedutaan  Korea  Selatan  meminta  untuk  dilaksanakan  deportasi  GML  kepada  pihak  direktorat Jenderal  Imigrasi.  Apabila  dibandingkan  dengan  kasus  pertama  tentunya,  kasus  kedua  ini menunjukkan peluang  dapat dilaksankanannya deportasi kepada seseorang, setelah keputusan ekstradisi  keluar.  Kedua  kasus  ini  memberi  pertanyaan  bagaimana  posisi  ekstradisi  terhadap deportasi,  dan  bagaimana  kedua  instrumen  ini  dapat  diselaraskan  agar  tidak  terjadi  tumpang tindih pelaksanaan yang tentunya dapat menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.
Berdasarkan  uraian  diatas,  rumusan  masalah  yang  diteliti  adalah  bagaimanakah disharmonisasi  pelaksanaan  antara  isntrumen  ekstradisi  dan  instrumen  deportasi  dalam  hal penegakan hukum di Indonesia?

## 2.  METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif berupa pendekatan teori-teori,  konsep-konsep,  asas-asas  hukum  serta  peraturan  perundang-undangan  yang berhubungan  dengan  penelitian  ini.  Penelitian  ini  mengkaji  data    berupa  kasus  serta mengumpulkan bahan-bahan hukum seperti peraturan perunang-undangan dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansi dengan isu hukum dalam penulisan yang diangkat

## 3.  PEMBAHASAN.

## 3.1 Ekstradisi dan Penegakan Hukum di Indonesia
Ekstradisi adalah sebuah instrumen formal dimana seseorang diserahkan oleh satu negara kepada  negara  lain  berdasarkan  pada  perjanjian,  asas  resiprokal,  atau  berdasarkan  kepada legislasi nasional sebuah negara 2 . Hukum internasional telah mengatur sedemikian rupa subjek dari ekstradisi yang secara spesifik menyasar kepada tindak pidana umum dan mengecualikan fungsinya  terhadap  tindak  pidana  politik,  serta  menggunakan  jalinan  hubungan  perjanjian bilateral  untuk  permintahan  penyerahan  dari  termohon  ekstradisi 3 .  Sebagai  alat  dalam penegakan hukum, ekstradisi pada dasarnya adalah saluran penegakan hukum internasional 4 . Dalam  hal  ekstradisi,  penegakan  hukum  yang  dimaksud  berarti  ketaatan  kepada Rule  of  law sesuai dengan standar hukum internasional dan nasional yang berintegritas agar legitimasi dan kredibilitas intrumen penegakan hukum, dalam hal ini ekstradisi dapat terjaga. Output yang paling penting dari penegakan hukum ekstradisi tersebut tentunya keamanan dan stabilitas masyarakat internasional yang terbebas dari peluang konflik atas hasil keputusan ekstradisi 5 .
Selain dari konsepsi penegakan hukum secara umum, konsepsi penegakan hukum dalam kejahatan-kejahatan spesifik yang dikecam secara hukum internasional seperti terorisme, norma hukum yang dibangun dalam penegakan hukum melalui ekstradisi adalah untuk mengantarkan keadilan  terhadap  korban,  dalam  hal  ini  korban  terorisme 6 .  Selain  penegakan  hukum,  sifat perlindungan  hukum  menjadi  bagian  dari  instrumen  ekstradisi 7 ,  oleh  karenanya  didalamnya
2 M. Cherif Bassiouni, International Estradition, United States Law and Practice (New York: Oxford University Press, 2014).
3 Manuel R Garcia- mora, “The Present Status of Political Offenses in The Law of Extradition and Asylum,” Universtiy Of Pittsburgh Law Review 927 (1951).
4 Ananya Chakraborty, Extradition Laws in the International and Indian Regime: Focusing on Global Terrorism , Extradition Laws in the International and Indian Regime: Focusing on Global Terrorism , 2019.
5 Cherif Bassiouni, International Estradition, United States Law and Practice .
6 Chakraborty, Extradition Laws in the International and Indian Regime: Focusing on Global Terrorism .
7 M Watney, “A South African Perspective on Mutual Legal Assistance and Extradition in a Globalized World,” Potchefstroom Electronic Law Journal/Potchefstroomse Elektroniese Regsblad 15, no. 2 (2012).
norma perlindungan  hak asasi manusia internasional menjadi bagian prasyarat  dari  pemberian ekstradisi seperti norma pidana non-hukuman mati dan asas non-diskriminasi. Selain itu subjek termohon ekstradisi harus dijamin akan mendapatkan peradilan yang adil 8 .
Ekstradisi  di  bawah  hukum  internasional,  salah  satunya  diatur  dalam  ketentuan  Konvensi Wina  1969  tentang  Hukum  Perjanjian  (untuk  selanjutnya  disebut  Konvensi  Wina  1969)  pada Pasal  53  Konvensi  Wina  1969,  suatu  perjanjian  dianggap  batal  sejak  awal  jika  bertentangan dengan norma hukum internasional yang ditaati.  Sehingga perjanjian hak asasi manusia lebih unggul,  dan  mengendalikan,  perjanjian  lain,  termasuk  perjanjian  ekstradisi,  di  bawah  hukum internasional publik perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi internasional tersebut mengikat para pihak berdasarkan syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuan yang merupakan norma-norma hak asasi manusia mengikat sebagai Jus Cogens atau prinsip-prinsip utama  dapat memberikan pedoman  dalam  menentukan  norma-norma  hak  asasi  manusia  kontemporer  yang  harus menginformasikan keputusan pengadilan dalam proses ekstradisi 9 .
Selain dari konsepsi penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia kepada korban kejahatan dan kepada tersangka dalam instrumen ekstradisi, ekstradisi juga menyeimbangkan antara  kepentingan  nasional  salah  sataunya  kedaulatan  dan  ketertiban  dunia,  dengan  cara pandang  bahwa  kepentingan  masyarakat  dunia  dianggap  berada  dalam  lingkup  kepentingan nasional.  Serta  memposisikan  individu  yang  subjek  yang  akan  dikenai  ekstradisi  bukan berhadapan dengan kedaulatan negara, tetapi berhadapan dengan pertanggung jawaban pribadi kepada masyarakat dunia terhadap pelanggaran yang  dilakukan kepada hukum  internasional. Sehingga individu tidak hanya diposisikan vis-à-vis negara peminta ekstradisi 10 .
Didalam  penjelasan  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1979  tentang  Ekstradisi  (untuk selanjutnya disebut sebagai UU ekstradisi) rezim pengaturan dari UU Ekstradisi masuk kedalam kewenangan eksekutif, sehingga muara UU ekstradisi tetap ditangan Presiden. Memang diatur didalamnya terkait keterlibatan pengadilan, baik terkait penolakan ekstradisi jika kejahatan yang dimintakan ekstradisi telah diputus di Indonesia dan telah memiliki ketetapan hukum. Diatur juga terkait proses acara pemeriksaan di kejaksaan dan acara pemeriksaan di pengadilan. Putusan pengadilan  atas  ditolak  atau  diterimanya  permintaan  ekstradisi,  pada  pasal  36  UU  Ekstradisi, putusan  pengadian  tersebut  disetarakan  dengan  pertimbangan-pertimbangan  Menteri  Hukum dan  HAM,  Menteri  Luar  Negeri,  Jaksa  Agung  dan  Kepala  Kepolisian  RI  sebagai  bahan pertimbangan  dalam  memutuskan menerima atau menolak ekstradisi  dari  termohon  ekstradisi oleh negara peminta ekstradisi.

## 3.2 Deportasi dan Perbandingannya dengan Extradisi dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Deportasi apabila dilihat secara definisi merupakan seperangkat aturan dan atau tindakan untuk  memindahkan  seseorang  dari  wilayah  negara  ke  negara  lain  dan  terkait  dengan  orang asing, imigrasi 11 . Sementara pada definisi ekstradisi mengandung pengertian proses serah terima dari satu negara ke negara yang lain dari orang asing yang dikeluarkan dari wilayahnya, dimana alasan  dari  serah  terima  tersebut  berdasarkan  adanya  tindak  pidana  dari  orang  yang  akan dikeluarkan dari wilayah negara tertentu 12 .
8 Ibid.
9 Powers Ann, “Justice Denied? The Adjudication of Extradition Applications,” Texas International Law Journal 37 (2002): 277 – 327. 10 Cherif Bassiouni, International Estradition, United States Law and Practice .
11 Bryan A Garner, Black’s Law Dictionary 10th Edition , West Group , 2014.
12 Ibid.
Kesamaan antara ekstradisi dan deportasi adalah secara teoritis, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ekstradisi merupakan instrumen penegakan hukum, sama seperti deportasi pada Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2011  Tentang  Keimigrasian  (untuk  selanjutnya  disebut  UU Imigrasi)  sebagai  salah  satu  bentuk  dari  penegakan  hukum,  karena  pada  pasal  75  ayat  (2) deportasi sebagai bagian dari Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK), sementara pada pasal 1  angka  31  TAK  sendiri  merupakan  sanksi  yang  diberikan  dalam  rangka  penegakan  hukum. Kesamaan lainnya antara ekstradisi dan deportasi adalah karena deportasi sebagai bagian dari TAK, maka kesamaan kedua instrumen ini adalah sebagai rezim kewenangan eksekutif Karena hubungan  antara  TAK  dan  deportasi  inilah  yang  juga  membedakan  antara  deportasi  dan ekstradisi,  karena  deportasi  tidak  membutuhkan  proses  peradilan  atau  diluar  peradilan, sementara  pada  ekstradisi  dua  pilar  antara  proses  eksekutif  dan  proses  yudikatif  merupakan pilihan  dan  dapat  dilakukan kedua proses  yudikatif  dan  eksekutif  dalam  runtutan  proses yang saling berhubungan.
Pada dasarnya,perbedaan utama dari ekstradisi dan deportasi adalah tujuan dari keduanya, yaitu  ekstradisi  dilaksanakan  karena  seorang  warga  negara  asing  melakukan  tindakan  tindak pidana di luar negara yang ditempati saat ini, sementara deportasi karena orang asing tersebut melakukan tindakan yang dianggap illegal di wilayah negara tempatnya saat ini berada.

## 3.3 Disharmonisasi Pelaksanaan Ekstradisi dan Deportasi dalam kasus MT dan GML
Disharmonisasi  dari  sisi  teori  hukum  internasional  adalah  apabila  dua  instrumen  yang tersusun  secara  vertikal  maupun  horizontal  dari  perjanjian-perjanjian  ataupun  sumber  hukum lainnya,didalam aplikasinya tidak dapat secara bersamaan memenuhi kewajibannya berdasarkan kedua  perjanjian  atau  sumber  hukumnya 13 .  Selain  syarat  tersebut,  termasuk  norma  permisif (norma yang memberikan izin sesuatu dilaksanakan) berpotensi bertentangan dengan kewajiban dan larangan 14 . Dari hal tersebut, disharmonisasi di dalam pelaksanaan dalam sudut pandang dimana tidak dapat terpenuhinya asas dan tujuan dari satu instrumen hukum dalam pelaksanaan disebabkan digunakannya instrumen hukum lainnya setelahnya. Kedua instrumen ini digunakan secara berurut pada subjek hukum yang sama.
Rumusan modern tentang ekstradisi pada dasarnya dirancang untuk menutup kemungkinan celah hukum dari pelaku kejahatan yang terus berpindah-pindah dan berada diluar jangkauan yurisdiksi  alami  dari  sebuah  kasus,  khususnya  negara  tempat  pelaku  memegang  kewarga negaraan.15  Tentunya  dengan  memastikan  adanya  pengadilan  yang  adil  dan  terbuka  bagi tersangka.  Sehingga  harus  benar-benar  dipastikan  bahwa  negara  peminta  bertujuan  untuk menyelidiki dan mengadili kasus dari pelaku kejahatan. Hal ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyiksaan dan perbuatan kejam lainnya oleh organ tertentu secara sistematis kepada seseorang.16    Selain  itu tujuan  ekstradisi  adalah menjaga kepentingan  individu,  olehnya atas dasar tujuan tersebut, asas-asas tertentu diterapkan dalam permintaan suatu negara terhadap ekstradisi  seseorang,  seperti  larangan  ekstradisi  kepada  warga  negara  sendiri,  harus berdasarkan kepada tujuan keadilan dan keterbukaan yang fundamental, pelaku yang dimintakan ekstradisi tidak diancam dengan pidana mati di negara pemohon ekstradisi, pengecualian atas
13 Erich Vranes, “The Definition of ‘Norm Conflict’ in International Law and Legal Theory,” The European Journal of International Law 17, no. 2 (2006): 395 – 418. 14 Ibid.
15 Vanessa K Hofman, “Aut Dedere, Aut Judicare: U.S. Obligations to Prosecute or Extradite Under The Convention Against Torture,” Unoversity of California, Davis Journal of International Law & Policy 28, no. 2 (2022): 105 – 137, accessed December 18, 2022, https://www.justice.gov/.
16 Stoyan Minkov Panov, “The Obligation Aut Dedere Aut Judicare (‘Extradite or Prosecute’) in International Law: Scope, Content, Sources and Applicability of The Obligation ‘Extradite or Prosecute,’” 2016, accessed December 18, 2022, https://www.mendeley.com/catalogue/7784bfef-b590-3a27-b1f2-4efd3115366f/.
dasar  hak  asasi  manuisa,  permintaan  ekstradisi  bukan  merupakan  kejahatan  militer  dan kejahatan politik.17
Oleh  karenanya  tujuan  pelaksanaan  dan  turunan  dari  asas  pelaksanaan  ekstradisi kesemuanya berada pada dua sisi, sisi pertama perlindungan terhadap korban kejahatan dengan cara  menegasikan  impunitas  kejahatan  yang  diakui  secara  internasional  dan  perlindungan individu dari penyiksaan dan kesewenang-wenangan apparatus tertentu.
Secara umum, dapat dilihat bahwa dalam UU Ekstradisi lebih superior dimana pada pasal 36  ayat  (2)  UU  Ekstradisi  kewenangan  pelaksanaan  ekstradisi  berada  di  tangan  presiden, sementara secara umum pengaturan keimigrasian di UU-Imigrasi termasuk didalamnya deportasi berada  didalam  kewenangan  Menteri.  Dalam  jenjang  kewenangan  tentunya  kewenangan Presiden  dapat  dianggap  lebih  superior  dibanding  dengan  kewenangan  Menteri.  Karena didalamnya terkait dua tujuan sebelumnya tentang ekstradisi, sehingga kewenangannya harus diletakkan kepada pimpinan  tertinggi  dari  suatu negara  karena sifat  proses ekstradisi  sebagai sebuah  hubungan  bilateral  dalam  gagasan  teoritis  civitas  maxima. 18 Civitas  maxima  yang dimaksud  berhubungan  dengan  interkoneksi  antar  Negara  seperti  di  mulai  dari  yang  paling makmur hingga negara berkembang, yang menyatukan internalitas dan eksternalitas penegakan hukum  nasional  dan  internasional.  Dalam  kerangka  tersebut,  peran  tanggung  jawab  pidana individu, akuntabilitas dan perwujudan keadilan melalui penuntutan dapat diartikan sebagai alat yang efektif, diwujudkan melalui kerja sama yudisial secara bilateral yang erat, yang bertujuan untuk kebaikan bersama dalam menekan kejahatan. 19
Pada  kasus  MT,  dia  melakukan  penipuan  bansos  Covid  19  di  Jepang 20 .  Sesuai  dengan Lampiran  UU  Ekstradisi,  tindakan  yang  dilakukan  oleh  MT  merupakan  tindakan  yang  masuk daftar kejahatan yang pelakuknya dapat diekstradisi. Seharusnya pelaksanaan yang tepat adalah pelaksanaan  ekstradisi,  karena  dari  sisi  kewenangan,  yang  harus  didahulukan  adalah kewenangan  yang  dipegang  oleh  presiden,  yaitu  dengan  instrumen  ekstradisi  bukan  dengan instrumen deportasi, walaupun negara peminta meminta untuk proses yang dilaksanakan adalah proses  imigrasi.  Karena  pelaksanaan  deportasi  dari  MT  bertentangan  dengan  tujuan  dari ekstradisi  dalam  hal  perlindungan  individu  yang  tentunya  dapat  menyebabkan  potensi pelanggaran hak asasi manusia, baik dalam hal pengeluaran secara paksa individu dari wilayah tertentu, maupun asas peradilan yang adil dan terbuka yang dikandung oleh ekstradisi tidak dapat dilaksanakan.
Kemudian terkait dokumen perjalanan yang sah, dalam UU Imigrasi diatur pada pasal 8 ayat (1)  UU-Imigrasi  dengan  norma  bahwa  keluar  masuknya  orang  asing  harus  dengan  dokumen perjalanan yang sah, dan pada pasal 13 ayat (1) huruf b UU-Imigrasi, orang asing tersebut dapat ditolak masuk dan pada pasal 16 ayat (1) huruf a dapat ditolak keluar, pada pasal 42 huruf a UU- Imigrasi  orang  asing  permohonan  visanya  dapat  ditolak,  apabila  tidak  memiliki  dokumen perjalanan  yang  sah.  Dari  ke  empat  norma  pengaturan  tersebut  mengatur  terkait  dokumen perjalanan yang sah yang dihubungkan dengan keluar dan masuknya orang asing di Indonesia. Pada dasarnya deportasi adalah tindakan pelanggaran pada saat berada di wilayah Indonesia dan  dilakukan  TAK  berupa  deportasi,  sementara  pada  terkait  dengan  pelanggaran  pada  sah tidaknya dokumen perjalanan orang asing lebih terkait kepada pencegahan dan penolakan orang asing  sebelum  masuk  ke  wilayah  Indonesia,  serta  penolakan  persetujuan  visa.  Sementara tindakan yang terkait dengan pelanggaran dokumen perjalanan yang sah pada pasal 83ayat (1)
17 Chakraborty, Extradition Laws in the International and Indian Regime: Focusing on Global Terrorism .
18 Panov, “The Obligation Aut Dedere Aut Judicare (‘Extradite or Prosecute’) in International Law: Scope, Content, Sources and Applicability of The Obligation ‘Extradite or Prosecute.’”
19 Ibid.
20 Admin- dev, “Siaran Pers : MT, Terduga Penipuan Bansos Covid 19 Di Jepang Dideportasi Hari Ini - Direktorat.”
huruf b UU-Imigrasi diatur tindakan yang diberikan adalah penempatan pada rumah detensi atau ruang detensi imigrasi.
Pada kasus MT paspor yang dipegang pada saat masuk ke Indonesia masih berlaku, terbukti dari dapat masuknya MT di wilayah Indonesia, kemudian setelah di wilayah Indonesia paspor kebangsaannya  dicabut 21 .  Dikarenakan  hubungan  antara  dokumen  perjalanan  yang  sah  dan pelanggaran keimigrasian berada pada ranah ketidaksahan dokumen saat masuk dan saat akan keluar  serta saat  akan mengajukan  visa,  maka dapat  disimpulkan jika  ketidaksahan  dokumen perjalanan MT bukan pelanggaran keimigrasian yang memenuhi rumusan pasal 8 ayat (1), pasal 13 ayat (1) huruf b, pasal 16 ayat (10 huruf a, pasal 42 huruf a UU-Imigrasi. Kemudian pada pasal 75  ayat  (1)  UU-Imigrasi,  rumusan  delik  yang  harus  dipenuhi  dalam  pelanggaran  keimigrasian oleh  orang  asing  adalah  pada  kata  “melakukan”, “membahayakan”,  dan  pada  frasa  “tidak menghormati” yang ketiganya  mengharuskan unsur kesengajaan dari pelaku. Sementara tidak sahnya dokumen perjalanan MT bukan karena kesengajaan maupun karena kelalaian dari MT sendiri, tapi karena tindakan sepihak dari pemerintah Jepang yang membatalkan passport MT. sehingga unsur pelanggaran pada pasal 75 ayat (1) UU-Imigrasi sebagai alasan untuk dilakukan deportasi belum terpenuhi unsur-unsurnya.
Sementara  pada  kasus  GML,  di  putusan  Mahkamah  Agung  Nomor  4399  K/Pid.Sus/2021 pada amar putusannya hakim berpendapat bahwa permintaan ekstradisi dari GML oleh Amerika Serikat Harus ditolak. Dan pada Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Penolakan Permintaan Ekstradisi (untuk selanjutnya disebut Kepres Penolakan Ekstradisi), senada dengan isi putusan hakim, pada Kepres Penolakan Ekstradisi menyatakan menolak permintaan ekstradisi dari Amerika Serikat. Pada Laporan Hasil Rapat Koordinasi Tindak Lanjut penanganan Ekstradisi LGM tanggal 16 Agustus 2022, didalam laporan tersebut dijelaskan bahwa LGM, setelah Kepres Penolakan  Ekstradisi,  dilakukan  pendeportasian  LGM  ke  Korea  Selatan  dan  pihak  Kedutaan akan mencabut passport LGM agar dapat dilakukan pendeportasian ke Korea Selatan.
Negara peminta ekstradisi pada kasus LGM berbeda dengan negara tempat pendeportasian LGM, namun dalam hal hadirnya dua keputusan penolakan ekstradisi dan keputusan deportasi sebagai  tindak  lanjutnya  tidak  menunjukkan  adanya  singkronisasi.  Karena  pada  dasarnya sebuah  keputusan  sifatnya  mengikat  dan  final,  jika  dia  menolak  suatu  upaya,  maka  tentunya upaya  lainnya  tidak  dapat  dilakukan  lagi  dikarenakan  sifat  final  dari  sebuah  keputusan administrasi negara 22 .

## 3.4  Potensi Permasalahan Hukum Pelaksanaan Deportasi yang Tidak Mengindahkan Norma Ekstradisi (Belajar dari kasus Deportasi MT dan GML)
Dari  kasus  MT  dan  GML,  potensi  permasalahan  umum  yang  dapat  terjadi  dalam  hal pelaksanaan  deportasi  kedepannya  adalah,  digunakannya  instrumen  deportasi  oleh  pihak negara  lain  untuk  memudahkan  pemulangan  tersangka  di  negara  peminta  pada  negara termohon,  dalam  hal  ini  Negara  termohon  Indonesia.  Dimana  pada  dasarnya  tujuan  dari ekstradisi, selain dari penegakan hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia dari setiap orang. Selain itu tentunya gangguan terhadap kedaulatan Indonesia dimana dilanggarnya asas non intervensi yang juga dilindungi dengan dilaksanakannya ekstradisi.

## 4.  KESIMPULAN
Terdapat  disharmonisasi  pelaksanaan  antara  instrumen  ekstradisi  dan  instrumen  deportasi dalam  hal  penegakan  hukum  di  Indonesia  bahwa  terhadap  kasus  yang  seharusnya  dilakukan ekstradisi  namun  dilaksanaan  deportasi  (seperti  kasus  MT  dan  LGM)  ,  sehingga  tidak  sesuai
21 Ibid.
22 M Rakhmat, Hukum Administrasi Negara Indonesia , Buku & Jurnal , 2017.
dengan  tujuan  ekstradisi  dan  berpotensi  menghambat  tujuan  ekstradisi 23 ,  UU  Ekstradisi  lebih superior  dimana  pada  pasal  36  ayat  (2)  UU  Ekstradisi  kewenangan  pelaksanaan  ekstradisi berada  di  tangan  presiden,  sementara  secara  umum  pengaturan  keimigrasian  di  UU-Imigrasi termasuk  didalamnya  deportasi  berada  didalam  kewenangan  Menteri.  Dalam  jenjang kewenangan tentunya kewenangan Presiden dapat dianggap lebih superior dibanding dengan kewenangan Menteri.

## 5.  DAFTAR PUSTAKA
Admin- dev. “Siaran Pers : MT, Terduga Penipuan Bansos Covid 19 Di Jepang Dideportasi Hari Ini - Direktorat.”
Ann, Powers. “Justice Denied? The Adjudication of Extradition Applications.” Texas International Law Journal 37 (2002): 277 – 327.
Chakraborty,  Ananya. Extradition  Laws  in  the  International  and  Indian  Regime:  Focusing  on Global  Terrorism . Extradition  Laws  in  the  International  and  Indian  Regime:  Focusing  on Global Terrorism , 2019. Cherif Bassiouni, M. International Estradition, United States Law and Practice . New York: Oxford University Press, 2014.
Garcia- mora, Manuel R. “The Present Status of Political Offenses in The Law of Extradition and Asylum.” Universtiy Of Pittsburgh Law Review 927 (1951). Garner, Bryan A. Black’s Law Dictionary 10th Edition . West Group , 2014. Hofman, Vanessa K. “Aut Dedere, Aut Judicare: U.S. Obligations to Prosecute or Extradite Under The  Convention  Against  Torture.” Unoversity  of  California,  Davis  Journal  of  International Law  &  Policy 28,  no.  2  (2022):  105 – 137.  Accessed  December  18,  2022. https://www.justice.gov/.
Mustika, Cindyva  Thalia,  Suprapto  Suprapto,  and  Achmad  Faishal.  “Penerapan  Asas  Lex Superior Derogat Legi Inferior Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.” Banua Law Review 3, no. 1 (2021): 87 – 97.
Panov,  Stoyan  Minkov.  “The  Obligation  Aut  Dedere  Aut  Judicare  (‘Extradite  or  Prosecute’)  in International Law: Scope, Content, Sources and Applicability of The Obligation ‘Extradite or Prosecute,’” 2016. Accessed December 18, 2022.
https://www.mendeley.com/catalogue/7784bfef-b590-3a27-b1f2-4efd3115366f/. Rakhmat, M. Hukum Administrasi Negara Indonesia . Buku & Jurnal , 2017.
Vranes,  Erich.  “The  Definition  of  ‘Norm  Conflict’  in  International  Law  and  Legal  Theory.” The European Journal of International Law 17, no. 2 (2006): 395 – 418.
Watney,  M.  “A  South  African  Perspective on  Mutual  Legal  Assistance  and  Extradition  in  a Globalized  World.” Potchefstroom  Electronic  Law  Journal/Potchefstroomse  Elektroniese Regsblad 15, no. 2 (2012).
23 Cindyva Thalia Mustika, Suprapto Suprapto, and Achmad Faishal, “Penerapan Asas Lex Superior Derogat Legi Infer ior Dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik,” Banua Law Review 3, no. 1 (2021): 87 – 97.