Ahmad Zarkasyi, Integrasi Peran IQ, EQ dan SQ dalam Regulasi Hukum Islam

## INTEGRASI PERAN IQ, EQ DAN SQ DALAM REGULASI HUKUM ISLAM
Ahmad Zarkasyi Prodi Mu’amalah STIS Miftahul Ulum Lumajang zarkazee@gmail.com
Abstract
The  theoretical  basis  of  Islamic  law as discussed  by  theorists  of Islamic law earlier, one of the important requirements mujtahid in  understanding  the  sources  of  Islamic  law  is  the  necessity  to know the purpose (maqasid al-Shari'a) law enactment in Islam,
Therefore,  humans  must  have  a  concept  of  the  world  or emotional sensitivity and good Intelligence (EQ and IQ) and it is also  important  ruhiyah  mastery  vertical  or  SQ  (Spiritual Quotient).  Intelligence  quotient  (IQ)  plays  a  role  in understanding  the  texts  of  the  Qur'an  and  Sunnah  to  organize human  life  in  order  to  remain  relevant  in  regulating  the  law- universal  in  every  age  (time)  and  Lunch  (space).  emotional intelligence  refers  to  the  ability  to  manage  emotions  well  in ourselves  and  in  relationships  with  others,  so  that  the  legal product that is produced not only touches the cognitive domain of the texts of the Koran or hadith, but also help to understand the  psychological  needs-psychological  human  being  as  an individual and community groups. SQ is the highest intelligence of  humans  who  give  spiritual  meaning  to  thoughts,  behavior, emphasizing the faith, resulting in the wisdom of laws aimed to obtain the blessing of Allah SWT.
Keywords : IQ, EQ, SQ and Islamic law.

## Abstrak
Basis  teori  hukum  Islam  sebagaimana  dibahas  oleh  para  ahli teori  hukum  Islam  terdahulu,  salah  satu  persyaratan  penting mujtahid  dalam  memahami  sumber  hukum  Islam  adalah keharusan mengetahui tujuan (maqasid al- syari’ah) ditetapkannya hukum dalam Islam. Kecerdasan intelektual (IQ) berperan  dalam  memahami  nash  al- Qur’an  maupun  As -Sunnah untuk  mengatur  kehidupan  manusia  agar  dalam  meregulasi hukum tetap relevan-universal pada setiap zaman (waktu) dan Makan  (ruang).  kecerdasan  emosional  merujuk  kepada kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dan
dalam  hubungan  dengan  orang  lain,  sehingga  produk  hukum yang  dihasilkan  tidak  hanya  menyentuh  ranah  kognitif  dari nash-nash  Al-quran  maupun  hadits,  tapi  sekaligus  membantu memahami  kebutuhan  psikis-psikologis  manusia  sebagai individu  dan  kelompok  masyarakat.  SQ  merupakan  kecerdasan tertinggi  manusia  yang  memberikan  makna  spiritual  terhadap pemikiran, perilaku, yang menekankan pada keimanan, sehingga menghasilkan  kearifan  hukum  yang  bertujuan  untuk memperoleh ridho Allah SWT .
Kata Kunci : IQ, EQ, SQ  dan Hukum Islam.
Pendahuluan
Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  yang  penduduknya mayoritas beragama Islam tentunya tidak terlepas dari hukum Islam sebagai  seperangkat  hukum  yang  mengatur  kehidupan  warganya, baik dari masalah yang berhubungan peribadahan hingga bagaimana berinteraksi  secara  luas  dalam  kehidupan  sosial  kemasyarakatan. Secara  faktual  umat  Islam  Indonesia  bukan  hanya  sekedar merupakan kelompok mayoritas di Indonesia tetapi juga merupakan kelompok  terbesar  dari  umat  Islam  di  dunia.  Hukum  Islam menempati  posisi  sangat  strategis  bukan  saja  bagi  umat  Islam indonesia tetapi bagi dunia Islam pada umumnya dan sekaligus juga menempati posisi strategis dalam sistem hukum Indonesia.
Istilah  hukum  Islam  merupakan  istilah  khas  Indonesia, sebagai  terjemahan  dari al-fiqh  al-Islamiy ,  atau  dalam  konteks tertentu  disebut  al- syari’ah  al -Islamiy .  Istilah  ini  dalam  literatur Barat  dikenal  dengan  idiom Islamic  law . 1 Hukum  Islam  adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia  atas  nash al- Qur’an  maupun  As -Sunnah  untuk  mengatur  kehidupan  manusia yang  berlaku  secara  universal-relevan  pada  setiap zaman (waktu) dan Makan (ruang)  manusia. 2 Keuniversalan  hukum  Islam  ini sebagai  kelanjutan  langsung  dari  hakekat  Islam  sebagai  agama universal,  yakni  agama  yang  substansi – substansi  ajaran-Nya  tidak dibatasi  oleh  ruang  dan  waktu  manusia,  melainkan  berlaku  bagi
1 Zainuddin  Ali, Hukum  Islam  :  Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  di  Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 77
2 Pamela  Maher  Wijaya, Dinamika  Kompilasi  Hukum  Islam:  Dalam  Bingkai Hukum  Negara  Modern(Kajian  Penerapan  Hukum  Islam  di  Indonesia  dalam Perspektif Etika Politik dan Pemerintahan . https://jurnalpamel.wordpress.com/politik-Islam/dinamika-kompilasi-hukum- Islam/ , h. 2
Ahmad Zarkasyi, Integrasi Peran IQ, EQ dan SQ dalam Regulasi Hukum Islam
semua  orang  Islam  di  mana  pun,  kapan  pun,  dan  kebangsaan  apa pun.
Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy 3 , hukum Islam itu mengandung dua  dimensi,  pertama  hukum Islam  kaitannya  dengan syari'at yang berakar  pada nash  qath'i berlaku  universal  dan  menjadi  asas pemersatu  serta  mempolakan  arus  utama  interaksi  umat  Islam sedunia.  Kedua,  hukum  Islam  yang  berakar  pada nas  zhanni yang merupakan  wilayah ijtihadi yang  produk-produknya  kemudian disebut  dengan fiqhi .  Dalam  pengertiannya  yang  kedua  inilah,  yang kemudian  memberikan  kemungkinan  epistemologis  hukum,  bahwa setiap  wilayah  yang  dihuni  umat  Islam  dapat  menerapkan  hukum Islam  secara  berbeda-beda,  sesuai  dengan  konteks  permasalahan yang dihadapi.
Dalam  regulasi  hukum  Islam,  disamping  dilandasi  oleh epistemologisnya  yang  kokoh  juga  perlu  memformulasikan  dan merekonstruksi  basis  teorinya.  Basis  teori  hukum  Islam sebagaimana  dibahas  oleh  para  ahli  teori  hukum  Islam  terdahulu, bahwa  salah  satu  persyaratan  penting  mujtahid  dalam  memahami sumber hukum Islam adalah keharusan mengetahui tujuan ( maqasid al- syari’ah) ditetapkannya hukum dalam Islam,  yakni  kemaslahatan umat  manusia  baik  di  dunia  maupun  di  akhirat.  Oleh  sebab  itu, manusia  harus  memiliki  konsep  dunia  atau  kepekaan  emosi  dan Intellegence yang  baik  (EQ  dan  IQ)  dan  penting  pula  penguasaan ruhiyah vertikal atau SQ ( Spiritual Quotient ). Pitirim Sorokin dalam Mudzhar 4 menyatakan  bahwa  ijtihad  sebagai  sebuah  metode  legal dalam  meregulasi  hukum  Islam  mempunyai  tiga  software kecerdasan penggerak yakni penginderaan, rasional dan intuitif.
Dalam  kajian  kontemporer,  kecerdasan  manusia  tidak  lagi hanya  bertumpu  pada  aspek  kecerdasan  intelektual  atau  IQ ( intelligence  quotient ).  Manusia  ternyata  juga  memiliki  kecerdasan- kecerdasan  lain  selain  IQ,  yakni  EQ  ( emotional  quotient )  dan  SQ ( spiritual quotient ). Nggermanto menjelaskan, IQ menghasilkan cara berpikir  yang  berguna  untuk  menyelesaikan  persoalan-persoalan yang  rasional  atau  tujuan-tujuan  yang  sudah  jelas. IQ memiliki aktifitas  berpikir  yang  bersifat  linear,  logis,  dan  tidak  melibatkan perasaan. Sedangkan EQ adalah kecerdasan manusia yang terutama digunakan  untuk  berhubungan  dan  bekerjasama  dengan  manusia
3 Hasbi Ash-Shiddieqy, Filsafat Hukum Islam , (Jakarta: Bulan Bintang, 1988, cet III), h. 44
4 Mudzhar,  M.  Atho. Membaca  Gelombang  Ijtihad:  Antara  Tradisi  dan Liberasi. (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 11
lainnya. Potensi EQ manusia lebih besar dibanding IQ. Sedangkan SQ adalah  kecerdasan  manusia  yang  digunakan  untuk  berhubungan dengan  Tuhan. 5 Spiritual  Quotient  (SQ)  adalah  kecerdasan  yang berperan sebagai landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan  EQ  secara  efektif.    Bahkan  SQ  merupakan  kecerdasan  tertinggi dalam diri kita. Jadi seharusnya IQ, EQ dan SQ pada diri setiap orang mampu secara proporsional bersinergi dalam menghasilkan produk hukum  Islam  yang  membawa  maslahat  dunia-akhirat.  Oleh  karena itu,  formulasi  dan  rekonstruksi  peraturan  perundang-undangan, tawaran  teoritis  dan  metode  ijtihad  apapun  dalam  menyelesaikan persoalan-persoalan  hukum  Islam  harus  mensinergikan  tiga kecerdasan tersebut.
Berdasarkan  latar  belakang  uraian  di  atas,  tulisan  ini  bermaksud untuk  menganalisa  dan  mendeskripsikan  lebih  lanjut  bagaimana peran penting IQ, EQ, SQ dalam regulasi hukum Islam.

## Pembahasan Hukum Islam : Sebuah Tinjauan Terminologis
Istilah  hukum  Islam  merupakan  istilah  khas  Indonesia, sebagai  terjemahan  dari al-fiqh  al-Islamiy ,  atau  dalam  konteks tertentu  disebut  al- syari’ah  al -Islamiy .  Istilah  ini  dalam  literatur Barat dikenal dengan idiom Islamic law. 6 Kata hukum dalam bahasa Arab  adalah al-hukm yang  merupakan  isim  mashdar  dari fi’il (kata kerja) hakama-yahkumu yang  berarti  memimpin,  memerintah, memutuskan,  menetapkan,  atau  mengadili,  sehingg  kata alhukm berarti putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan. 7
Secara etimologis, hukum berarti aturan, pedoman, dan atau undang-undang  yang  harus  dipatuhi.  Selanjutnya,  bila  ia  dikaitkan dengan term Islam menjadi “hukum Islam”, maka sebagaimana yang telah dikemukakan ia terjemahan dari al-fiqh al-Islamiy, atau dalam konteks  tertentu  dari al- syarī’ah  al -Islami .  Masih  dalam  batasan etimologi, hukum Islam biasa disamakan artinya dengan term fikih, yakni  suatu  pengertian  yang  menunjuk  pada  pengetahuan  tentang hukum-hukum  agama,  atau  sebagaimana  yang  didefinisikan  Abu Zahrah  yakni  “Ilmu  tentang  hukum -hukum  syariat  yang  bersifat
5 Masaong,  A.K.  2011. Kepemimpinan  Berbasis  Multiple  Intelligence; Memperteguh  Sinergy  Kecerdasan  Intelektual,  Emosional,  dan  Spiritual  untuk Meraih Prestasi Gemilang . (Bandung: Alfabetha, 2011), h. 43
6 Zainuddin  Ali, Hukum  Islam  :  Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  di  Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 77
7 Ahmad  Warson  Munawwir,. Al-Munawwir:  Kamus  Arab  Indonesia. (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir Krapyak, 1984), h. 286
Ahmad Zarkasyi, Integrasi Peran IQ, EQ dan SQ dalam Regulasi Hukum Islam
amaliah,  yang  diambil  dari  dalil- dalilnya  yang  terperinci.” 8 Atau hukum  Islam  juga  bisa  menunjuk  pada  arti  perbuatan  manusia (orang-orang mukallaf ). 9 Dengan  demikian  obyek  kajian  fikih  atau hukum  Islam  adalah  pada  masalah  dalil-dalil  tentang  hukum perbuatan  itu,  dan  penerapan  hukum-hukum  amaliah.  Hukum merupakan  bagian  dari  syariah  tetapi  tidak  identik  dengan  syariat. Perbedaan  antara  keduanya adalah jelas disebabkan karena syariat itu berasal dari Allah dan Rasul-Nya sebagai pembangun ( al- Syari’ ), sedangkan hukum yang tidak lain dari kandungan syariat itu sendiri diketahui oleh para ulama, mujtahid, ahli fikih setelah sedikit banyak menggunakan  nalar,  dan  atau  pemikirannya.  Hukum  Islam  adalah hukum  yang  berlaku  dan  menyatu  dengan  kenyataan,  meskipun hukum  tersebut  belum  menjadi  penyelesaian  resmi  dalam  formal (pemerintahan seperti hukum positif yang berlaku saat ini). Namun secara defacto kenyataan  berlakunya  hukum  Islam  adalah  paralel dengan  kesadaran  umat  Islam  dalam  kehidupan  sehari-hari  dalam menyelesaikan berbagai kemelut sosial yang ada. 10
Berkenaan  dengan  itu,  M.  Daud  Ali  mengingatkan  bahwa manakala  membicarakan  hukum  Islam,  apakah  yang  dimaksud syariah  atau  fikih  Islam?  Syariah  Islam  adalah  hukum  Islam  yang berlaku sepanjang masa, sedangkan fikih adalah perumusan konkret syariah Islam untuk diterapkan pada suatu  kasus tertentu, di suatu tempat  dan  masa  tertentu.  Keduanya  dapat  dibedakan  tapi  tidak dapat dipisahkan. 11 Apa yang dikemukan oleh M. Daud Ali ini adalah sebagai  upaya  mengkofirmasikan  kembali  makna  hukum  Islam  itu sendiri,  agar  supaya  tidak  terjadi  kerancuan  dalam  melihat  Islam, baik  sebagai  ajaran  atau  sebagai  hasil  interpretasi,  pemikiran  atau kebudayaan.

## Produk Regulasi Hukum Islam
Setidaknya  ada  empat  karakteristik  yang  menjadi  produk pemikiran  hukum  Islam.  Keempatnya  juga  memiliki  otoritas penerapan yang dalam hal ini disebut fikih, fatwa, yurisprudensi, dan perundang-undangan. 12
8 Abū Zahrah, Ushul al-Fiqh (Mesir: Dār al -Fikr, al-Arabiy, t.th.) h. 7
9 Abū Zahrah, Ushul al-Fiqh...., h 11 10 Umar Syihab, Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran, (Semarang: Dina Utama, 1996), Cetakan I, h. 45.
11 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama (Cet. III; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h.28.
12 M.  Atho  Mudzhar, Membaca  Gelombang  Ijtihad:  Antara  Tradisi  dan Liberasi, (Yogyakarta: Titian
1. Fikih
Menurut  Hatib  Rachmawan,  Secara  bahasa  kata  fikih  dapat diartikan al-Ilm ,  artinya  ilmu,  dan  al-fahm,  artinya  pemahaman. Secara  istilah  fiqih  adalah  ilmu  yang  menerangkan  tentang  hukum- hukum  syar’i  yang  berkaitan  dengan  perbuatan -perbuatan  para mukalaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Mukalaf adalah orang yang layak dibebani dengan kewajiban. 13
Menurut Syaikh Islam Abi Yahya Zakariya bin Al Anshory, fikih menurut  bahasa  adalah  faham,  sedangkan  menurut  istilah  adalah ilmu tentang hukum syar’iah amaliyah yang diperoleh d ari dalil-dalil yang  terperinci.  Sementara  itu  ulama-ulama  lain  mengemukakan fiqih  adalah  Ilmu  tentang  hukum  syari’ah  amaliyah  yang  diperoleh melalui jalan ijtihad. 14
Dari definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa fikih adalah ilmu yang  menjelaskan  tentang  h ukum  syari’ah,  yang  berhubungan dengan  segala  tindakan  manusia  baik  berupa  ucapan  ataupun perbuatan.
Dalam konteks Indonesia, fikih dapat berarti hasil ijtihad para ulama  yang  kemudian  disetujui  secara  bersama  ( ijtihad  jamai ), misalnya  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Dalam  impelementasinya, fikih  merupakan  responsi  bagi  problematika  hukum  secara  umum yang  berkembang  ketika  diktum-diktum  fikih  itu  ditulis.  Biasanya kitab-kitab  fikih  meliputi  seluruh  aspek  hukum  Islam.  Ia  tidak memiliki ketentuan tentang masa dan wilayah berlakunya.
Dengan  uraian  di  atas,  dipahami  bahwa  fikih  dalam  konteks tertentu  memiliki  hak  otoritas  untuk  diberlakukan,  bila  masalah hukum  yang  dihadapi  memiliki  kesesuaian  dengan  produk  hukum dalam fikih tersebut, yang dalam konteks negara Republik Indonesia, kitab  fikih  yang  selalu  memiliki  kesesuaian  adalah  yang  bersumber dari fikih Syafii. Bilamana suatu masalah tidak sesuai dengannya, dan setelah dicari ketentuan hukumnya yang qat'iy dari kitab-kitab fikih lain belum ditemukan juga, maka diperlukan fatwa.
2. Fatwa
Secara  terminologi    fatwa  adalah  penjelasan  hukum syara’ tentang  suatu  masalah  atas  pertanyaan  seseorang  atau  kelompok. Menurut  As-Syatibi,  fatwa  dalam  arti al-iftaa berarti  keterangan-
Ilahi Press, 1998), h. 92.
13 Amir Syarifuddin Ushul Fiqh., Jilid 1. (Jakarta: Logos, 1999). Cet. I, h. 23 14 Amir Syarifuddin Ushul Fiqh..., h. 24
Ahmad Zarkasyi, Integrasi Peran IQ, EQ dan SQ dalam Regulasi Hukum Islam
keterangan tentang hukum syara’ yang tidak mengikat untuk diikuti. Istilah  fatwa  berasal  dari  perkataan  bahasa  Arab  yaitu fata , yaftu , fatwa atau futya yang  berarti  menjawab  (penjelasan  atau penerangan)  perkara-perkara  yang  menjadi  permasalahan. 15 Fatwa bersifat dinamis, karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang dihadapi masyarakat. Karena itu, setiap muncul persoalan yang sifatnya asing dan ia merupakan aktivitas baru yang belum jelas kedudukan hukumnya, diperlukan fatwa.
Fatwa  dapat  diberikan  oleh  ulama  secara  individual  maupun secara  kolektif. Hingga permulaan abad ke-20 beberapa fatwa telah mulai  diberikan  oleh  ulama  secara  kolektif,  yakni  setelah perkumpulan  Nahdlatul  Ulama  (NU)  secara  organisatoris mengeluarkan  fatwa-fatwa  yang  dirumuskan  bersamaan  dengan waktu  kongres  pertamanya  pada  tahun  1926.  Fatwa  sebagai  salah satu  karakteristik  dari  produk  hukum  Islam,  ia  bersifat  kasuistik karena merupakan respon  atau jawaban  terhadap pertanyaan  yang diajukan oleh peminta fatwa. 16 Ia tidak memiliki daya ikat, dalam arti peminta  fatwa  tidak  harus  mengikuti  rumusan  hukum  yang diberikan kepadanya. Meskipun fatwa  biasanya cenderung dinamis, karena  ia  merupakan  respon  terhadap  perkembangan  yang  sedang dihadapi  masyarakat,  akan  tetapi  dalam  kenyataannya  tidak  selalu demikian. Hal ini sangat tergantung  pada visi hukum dan visi sosial ulama pemberi fatwa tersebut.
Seorang  ulama  yang  memiliki  wawasan  Islam  dan  sosial  yang holistik sudah pasti akan memberikan  fatwa yang setidaknya dapat diterima  oleh  banyak  kalangan.  Sebaliknya  seorang  ulama  yang sektarian  dan  ekslusif,  cenderung  mempertahakan  sebuah pandangan yang menurutnya sangat mapan, fatwanya akan menjadi konsumsi  bagi  kalangan  tertentu  dan  terbatas  untuk  masyarakat tertentu pula.
3. Yurisprudensi
Menurut  A.  Ridawan  Halim  yang  dimaksud  yurisprudensi adalah  suatu  putusan  hakim  atas  suatu  perkara  yang  belum  ada pengaturannya  dalam  undang-undang  yang  untuk  selanjutnya menjadi  pedoman bagi hakim-hakim  lainnya yang mengadili kasus- kasus  serupa.  Putusan  hakim  terhadap  suatu  perkara  diambil  atau
15 KH.Ma’ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam , (Jakarta: Elsas, 2008),
h. 37
16
Faradibah, Kedudukan Fatwa MUI, sumber: http://freearsy.wordpress.com/2009/07/10/kedudukan-fatwa-mui/ , diakses
tanggal 29 Juni 2015
ditetapkan  berdasarkan  pemeriksaan  perkara  di  depan  sidang pengadilan,  atau  ketetapan  hukum  syari  yang  disampaikan  melalui seorang  qadhi  atau  seorang  hakim  yang  diangkat  untuk  itu. 17 Berbeda  dengan  fatwa,  putusan-putusan  pengadilan  agama  bersifat mengikat  kepada  pihak-pihak  yang  berperkara.  Sampai  tingkat tertentu,  ia  bersifat  dinamis  karena  merupakan  usaha  pemberian jawaban  atau  penyelesaian  suatu  perkara  yang  diajukan  ke pengadilan pada suatu masa tertentu. 18
Kontribusi  yurisprudensi  bagi  pengembangan  pemikiran hukum  Islam  di  Indonesia  adalah  penerapan  teori  akomodasi induktif  yang  dalam  prakteknya  hakim  dalam  memutus  perkara telah mengakomodir berbagai aspek baik historis, yuridis, sosiologis maupun  antropologis  agar  putusan  semakin  menjadi  valid  dan berkualitas. 19
Dari penjelasan diatas, bila dilihat dari sudut masa dan tempat berlakunya  suatu  putusan  pengadilan,  maka  putusan  pengadilan berpeluang  untuk  dapat  dipergunakan  dalam  sejumlah  masa  dan tempat  tertentu.  Hal    ini  dikarenakan,  putusan  pengadilan,  apabila telah melalui proses dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ia dapat dipergunakan oleh hakim-hakim lain untuk memutuskan suatu perkara  yang  sama  meski  berada  pada  tempat  dan  masa  berbeda. Hanya saja, dengan catatan bahwa kondisi sosial budaya  masyarakat belum banyak berubah.
4. Perundang-undangan Pengertian dari peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan  Perundang-Undangan (“UU  12/2011”) adalah  peraturan tertulis  yang  memuat  norma  hukum  yang  mengikat  secara  umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang  melalui  prosedur  yang  ditetapkan  dalam  Peraturan Perundang-undangan.
20 Sedangkan
pengertian undang- undang adalah  Peraturan  Perundang-undangan  yang  dibentuk  oleh Dewan  Perwakilan  Rakyat  (DPR)  dengan  persetujuan  bersama Presiden (Pasal 1 angka 3 UU 12/2011).
17 Noel  James  Coulson, Konflik  dalam  Yurisprudensi  Islam ,  terj.Drs.H.  Fuad, M.A. (Yogyakarta: Navila,2001), h. 33
18 Ahmad  Rofiq, Hukum  Islam  di  Indonesia (Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, 1999), h. 8.
19 Ahmad Rofiq, Hukum Islam... , h. 37
20 Undang-undang  Pasal  1  angka  2 UU  No.  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Ahmad Zarkasyi, Integrasi Peran IQ, EQ dan SQ dalam Regulasi Hukum Islam
Dari  uraian  tersebut,  kiranya  dapat  disimpulkan  bahwa undang-undang  atau  peraturan  perundang-undangan  adalah  suatu peraturan  yang  dbuat  warga  negara  di  mana  undang-undang  itu diberlakukan.  Pelanggaran  terhadap  sebuah  undang-undang  akan mendatangkan  sanksi.  Dengan  demikian  daya  ikat  undang-undang lebih  luas  dari  keputusan  pengadilan.  Karena  diputuskan  oleh lembaga,  maka  orang  ang  terlibat  dalam  perumusannya  tidaklah terbatas  pada  fuqaha  atau  ulama,  tetapi  juga  para  politisi  dan cendikiawan lainnya.
Sebagai  produk  kolektif  (ijtihad  kolektif),  undang-undang relatif  memiliki  kualitas  yang  lebih  tinggi  dan  lebih  mencerminkan kesadaran  hukum  masyarakat.  Hal  ini  disebabkan  karena  ia dirumuskan dengan pertimbangan yang lebih komprehensif. Namun disisi kedinamisan, perundang-undangan cenderung lama dinamikanya, karena untuk mengubah suatu undang- undangmemerlukan waktu, biaya dan persiapan yang matang.
Tujuan Regulasi Hukum Islam
Dalam  khazanah  ilmu  ushul  fikih,  tujuan  hukum  Islam  sering disebut maqashid  al- syari’ah. Yang  menjadi  bahasan  utama  dalam maqashid al- syari’ah adalah masalah hikmah dan ‘illah ditetapkannya suatu hukum. 21
Tujuan  hukum  Islam  harus  diketahui  oleh  mujtahid  (orang yang  melakukan  ijtihad)  dalam  rangka  mengembangkan  pemikiran hukum  dalam  Islam  secara  umum  dan  menjawab  persoalan- persoalan  hukum  kontemporer  yang  kasusnya  tidak  diatur  secara eksplisit  oleh  Alquran  dan  Sunnah.  Semua  ketentuan  hukum  Islam (syariah) baik yang berupa perintah maupun larangan, sebagaimana tertera  dalam  Alquran  dan  Sunnah,  mempunyai  tujuan  tertentu. Tidak ada satu ketentuan pun dalam syariah yang tidak mempunyai tujuan.  Hukum  Islam  datang  ke  dunia  membawa  missi  yang  sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi (QS. Yunus [10]: 57; QS. al- Anbiya’ [21]: 107). Pembuat syaria h (Allah dan Rasul-Nya)  menetapkan  syariah  bertujuan  untuk  merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia. 22 Terkait dengan ini,  Abu  Zahrah  mengatakan  bahwa  setiap  hukum  Islam  memiliki
21 Djamil,  Fathurrahman. Filsafat  Hukum  Islam  (Bagian  Pertama). (Jakarta: Logos, 1997).  Cet. I, h. 123
22 Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami. (Bandung: Al- Ma’arif, 1993). Cet. Ke -3, h.. 333
tujuan  yang  hakiki,  yaitu  kemaslahatan.  Tidak  ada  perintah  dalam Alquran dan Sunnah yang tidak memiliki kemaslahatan yang hakiki, meskipun  kemaslahatan  itu  tidak  tampak  dengan  jelas. Kemaslahatan  di  sini  adalah  kemaslahatan  hakiki  yang  bersifat umum dan tidak  didasarkan  pada pemenuhan hawa nafsu. 23 Dalam rangka  mewujudkan  kemaslahatan  di  dunia  dan  di  akhirat, berdasarkan  penelitian  para  ahli  ushul  fikih,  ada  lima  unsur  pokok yang  harus  dipelihara  dan  diwujudkan.  Kelima  unsur  pokok  itu adalah agama,  jiwa,  akal,  keturunan, dan harta .  Seorang  yang memelihara  lima  hal  tersebut  akan  memperoleh  kemaslahatan, sedang  yang  tidak  dapat  memeliharanya  akan  mendapatkan kerusakan.
Prinsip  itulah  yang  dikembangkan  oleh  al-Syathibi  dalam bukunya al- Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam. Dalam buku ini al-Syathibi memerinci dengan  panjang lebar doktrin maqashid al- syari’ah yang didasarkan  pada al-kulliyyat  alkhams (lima  kebutuhan  pokok) seperti di atas. Lima kebutuhan pokok ini masih dibagi menjadi tiga tingkatan,  yaitu dlaruriyyat (kebutuhan  primer), hajjiyyat (kebutuhan  sekunder),  dan tahsiniyyat (kebutuhan  tertier). Kebutuhan  primer  adalah  sesuatu  yang  harus  ada  untuk kemaslahatan manusia. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi kehidupan manusia akan menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai, dan kebahagiaan ukhrawi tidak akan dapat diraih.
Kebutuhan  sekunder  merupakan  kebutuhan  yang  sangat dibutuhkan  manusia  bukan  untuk  memelihara  salah  satu  dari kebutuhan pokok yang lima, tetapi untuk menghilangkan kesulitan- kesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima kebutuhan  pokok. 24 Jika  kebutuhan  ini  tidak  ada,  tidak  sampai membawa  tata  aturan  hidup  manusia  berantakan  dan  kacau,  tetapi hanya  membawa  kesulitan.  Oleh  karena  itu,  prinsip  utama kebutuhan  sekunder  ini  adalah  untuk  menghilangkan  kesulitan, meringankan  beban  taklif,  dan  memudahkan  manusia  dalam melakukan muamalah dan tukar-menukar manfaat. 25
Adapun  kebutuhan  tertier  merupakan  kebutuhan  pelengkap bagi manusia  dalam menunjang  pemenuhan  kebutuhan primer  dan sekunder.  Tujuannya  bukan  untuk  mewujudkan  eksistensi kebutuhan yang lima atau menghindari kesulitan dalam memelihara
23 Muhammad  Abu  Zahrah,. Ushul  al-Fiqh. (Kairo:  Dar  al-Fikr  al- ‘Arabiy, 1958), h. 366
24 Muhammad,. Ushul al-Fiqh... , h. 371
25 Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami. (Bandung: Al- Ma’arif, 1993). Cet. Ke -3, h.. 335
Ahmad Zarkasyi, Integrasi Peran IQ, EQ dan SQ dalam Regulasi Hukum Islam
kebutuhan  yang  lima,  akan  tetapi  untuk  menghilangkan  ketakutan dan  menjaga  kemuliaan  dalam  memelihara  kebutuhan  yang  lima. 26
Pemenuhan  terhadap  kebutuhan  tertier  ini  tidak  berimplikasi adanya hukum wajib pada yang diperintah dan hukum haram pada yang  dilarang  sebagaimana  yang  berlaku  pada  dua  tingkat  lainnya ( dlaruriyyat dan hajjiyyat ). Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan tertier ( tahsiniyyat ) ini menimbulkan hukum sunnah dan pengabaian kebutuhan ini menimbulkan hukum makruh.
Peran Kecerdasan Intelektual ( IQ ) dalam Regulasi Hukum Islam Pengertian IQ atau Inteligence Quotient , menurut Prabu Anhar adalah  kemampuan  bertindak  dengan  menetapkan  suatu  tujuan, untuk  berfikir  secara  rasional  dan  untuk  berhubungan  dengan lingkungan sekitarnya secara memuaskan. 27
Stoddard  yang  dikutip  Tasmara,  mengemukakan  beberapa karakteristik kecerdasan intelektual yaitu adanya kemampuan untuk memahami  masalah-masalah  yang  bercirikan:  (1)  mengandung kesukaran, (2)  kompleks, (3) abstrak,  (4) ekonomis, (5) di  arahkan pada  sesuatu  tujuan,  dan  (6)  berasal  dari  sumbernya.  Sedangkan Gardner  merumuskan  konsep  inteligensi  yang  dikenal  dengan multiple  intellegence dalam  tujuh  jenis  kecerdasan,  yaitu:  (1) linguistik, (2) matematik-logis, (3) spasial, (4) musik, (5) kelincahan tubuh,  (6)  interpersonal,  dan  (7)  intrapersonal.  Ciri-ciri  inteligensi yang  tinggi  antara  lain:  (1)  adanya  kemampuan  untuk  memahami dan  menyelesaikan  problem  mental  dengan  cepat,  (2)  kemampuan mengingat,  (3)  kreativitas  yang  tinggi,  dan  (4)  imajinasi  yang berkembang. 28
Dari pengertian dan indikator diatas, maka dapat disimpulkan bahwa  dengan  intelegensi,  fungsi  pikir  dapat  digunakan  dengan cepat dan tepat untuk mengatasi suatu situasi atau untuk mencegah suatu masalah. Dengan kata lain, perkataan intelegensi adalah situasi kecerdasan  berpikir,  sifat-sifat  perbuatan  cerdas  ( intelegensi ).  Pada umumnya,  intelegensi  ini  dapat  dilihat  dari  kesanggupannya bersikap  dan  berbuat  cepat  dengan  situasi  yang  sedang  berubah dengan keadaan di luar dirinya yang biasa maupun baru. Kecerdasan intelektual dibutuhkan dalam meregulasi hukum sebagai instrumen
26 Muhammad  Abu  Zahrah,. Ushul  al-Fiqh. (Kairo:  Dar  al-Fikr  al- ‘Arabiy, 1958), h. 372
27 Anwar  Prabu, Perkembangan  Intelegensi  Anak  dan  Pengukuran  IQnya,
(Bandung : Angkasa Bandung, 1993), h. 63
28 Adi  Gunawan.W, Petunjuk  Praktis  Untuk  Mencerdaskan  Accelerated Learning, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 233
yang  mempunyai  kemampuan  untuk  mengetahui  problem  serta kondisi  baru,  kemampuan  memahami  sumber  hukum  Islam, kemampuan bekerja, kemampuan menguasai tingkah laku instingtif, serta kemampuan menerima hubungan yang kompleks.
Peran Kecerdasan Emosional ( EQ ) dalam Regulasi Hukum Islam Menurut  Goleman,  kecerdasan  emosional  adalah  kemampuan seseorang  mengatur  kehidupan  emosinya  dengan  inteligensi  ( to manage  our  emotional life  with  intelligence );  menjaga  keselarasan emosi dan pengungkapannya ( the appropriateness of emotion and its expression )  melalui  keterampilan  kesadaran  diri,  pengendalian  diri, motivasi diri, empati dan keterampilan sosial, dan kecakapan dalam membina hubungan dengan orang lain. 29
Terdapat  lima  aspek  keterampilan  praktis  dalam  mengelola emosi yaitu: (1) kesadaran diri, (2) motivasi (3) pengaturan diri, (4) empati, dan (5) keterampilan sosial. 30
Ari  Ginanjar  menjelaskan  tentang  pengertian  kecerdasan emosional (EQ) yang mengutip pendapat Robert K. Cooper Phd. yang mengatakan bahwa kecerdasan emosi  “hati mengaktifkan  nilai -nilai kita yang paling dalam mengubahnya dari sesuatu yang kita pikirkan menjadi  sesuatu  yang  kita  jalani.  Hati  tahu  hal-hal  yang  tidak  atau tidak  dapat  diketahui  pikiran.  Hati  adalah  sumber  keberanian  dan semangat, integritas dan  komitmen. Hati adalah sumber  energi dan perasaan mendalam yang menuntut kita belajar, menciptakan  kerja sama,  memimpin  dan  melayani”.  Ari  Ginanjar  juga  mengatakan bahwa  hati  nurani  akan  menjadi  pembimbing  terhadap  apa  yang harus  ditempuh  dan  apa  yang  harus  diperbuat.  Artinya  setiap manusia  sebenarnya  telah  memiliki  sebuah  radar  hati  sebagai pembimbingnya. 31
Di samping itu, untuk memperoleh kecerdasan emosi ini harus melihat kepada aspek hati sebagai radar dalam hidup manusia dalam melangkah  di  kehidupan.  Seperti  dipaparkan  Ari  Ginanjar  dalam bukunya  yakni  kemampuan  melihat  sesuatu  secara  jernih  dan objektif  harus  didahului  oleh  kemampuan  mengenali  faktor-faktor yang mempengaruhinya itu. Caranya adalah dengan mengembalikan manusia  pada  fitrah  hatinya  atau god  spot ,  sehingga  manusia  akan
29 Lawrence E. Shapiro, Mengajarkan Emotional Intelegence pada anak , Terj. Alex Tri Kantono, (Jakarta: PT Gramedia Utama, cet; 6, 2003), h. 4. 30 Nata,  Abudin, Ciri-ciri  Kecerdasan  Emosional ,    (Jakarta:  Prenada  Media, 2003), h. 41
31 Ary  Ginanjar  Agustian, ESQ:The  ESQ  Way  165  (Berdasarkan  1  Ihsan  6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam) , (Jakarta: Arga, 2005) h. 62-63
Ahmad Zarkasyi, Integrasi Peran IQ, EQ dan SQ dalam Regulasi Hukum Islam
mampu  melihat  dengan  mata  hati,  mampu  memilih  dengan  tepat, memprioritaskan yang benar. Karena kecerdasan emosi menurut Ari Ginanjar  meliputi  unsur  suara  hati,  kesadaran  diri,  motivasi,  etos kerja,  keyakinan,  integritas,  komitmen,  konsistensi,  presistensi, kejujuran,  daya  tahan  dan  keterbukaan.  Inteligensi  emosional dibutuhkan  oleh  seorang  mujtahid  untuk  dapat  memahami  sumber hukum Islam hidup agar tetap terkoneksi dengan kemaslahatan yang bersifat sosial kemasyarakatan.
Di  samping  itu,  kemampuan  seseorang  untuk  mengendalikan emosinya  dengan  baik  akan  mempengaruhi  proses  berpikirnya secara positif pula. Sebagai contoh, apabila cepat merasa resah maka konsentrasinya  mudah  terganggu.  Sebaliknya,  jika  ia  dapat menenangkan  dirinya  dalam  menghadapi  tekanan  sosial, konsentrasinya  tidak  mudah  goyah  dan  akan  lebih  mampu mempertahankan  efektivitas  kerjanya.  Seorang  mujtahid  dengan taraf  inteligensi  emosional  yang  baik  cenderung  lebih  mampu mengendalikan  amarah  dan  bahkan  mengarahkan    ke  arah  yang lebih  positif,  bukan  ke  arah  ekspresi  yang  negatif  atau  destruktif. Misalnya,  akibat  rasa  kecewa  ia  justru  berusaha  memperbaiki langkah-langkah  di  dalam  hidupnya  agar  kekecewaannya  tidak  lagi terulang.  Sebaliknya,  seseorang  dengan  taraf  inteligensi  emosional yang  rendah  mungkin  bertindak  eksplosif  dan  destruktif  merasa kecewa.
Peran Kecerdasan Spiritual (SQ) dalam Regulasi Hukum Islam Danah  Zohar  dan  Ian  Marshal  mendefinisikan  kecerdasan spiritual  sebagai  kecerdasan  untuk  menghadapi  persoalan  makna atau Value ,  yaitu  kecerdasan  untuk  menempatkan  perilaku  dan hidup  seseorang  dalam  konteks  makna  yang  lebih  luas  dan  kaya, kecerdasan  untuk  menilai  bahwa  tindakan  atau  jalan  hidup seseorang  lebih  bermakna  dibandingkan  dengan  yang  lain. Kecerdasan  Spiritual  (SQ)  diperlukan  untuk  memfungsikan  IQ  dan EQ secara efektif. SQ merupakan kecerdasan tertinggi manusia yang memberikan  makna  spiritual  terhadap  pemikiran,  perilaku,  dan kegiatan. 32
Kecerdeasan  Spiritual,  menurut  psikolog  University  of Californa,  Davis  Robert  Emmons,  sebagaimana  dikutip  oleh  Agus Efendi,  memilki  komponen-komponen  kecerdasan,  yaitu  :  (1) Kemampuan  mentransendensi ,  Orang-orang  yang  sangat  spiritual
32 Ary  Ginanjar  Agustian, ESQ:The  ESQ  Way  165  (Berdasarkan  1  Ihsan  6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam) , (Jakarta: Arga, 2005) h. 46-47.
menyerap  sebuah  realitas  yang  melampaui  materi  dan  fisik.  (2) Kemampuan untuk menyucikan pengalaman sehari-hari . Orang yang cerdas secara spiritual memiliki kemampuan untuk memberi makna sakral  atau  ilahi  pada  pelbgai  aktivitas,  peristiwa,  dan  hubungan sehari-hari.  (3) Kemampuan  untuk  mengalami  kondisi-kondisi kesadaran  puncak .  Orang-orang  yang  cerdas  secara  spiritual mengalami  ekstase  spiritual.  Mereka  sangat  perseptif  terhadap pengalaman  mistis.  (4) Kemampuan  untuk  menggunakan  potensi- potensi spiritual untuk memecahkan pelbagai masalah . Transformasi spiritual seringkali mengarahkan orang-orang untuk memerioritaskan  ulang  pelbagai  tujuan.  (5) Kemampuan  untuk terlihat dalam pelbagai kebajikan . Orang-orang yang cerdas spiritual memiliki  kemampuan  lebih  untuk  menunjukkan  pengampunan, mengungkapkan  ras  terima  kasih,  merasakan  kerendahan  hati,  dan menunjukkan rasa kasih. 33
Ari Ginanjar berbeda definisi tentang kecerdasan spiritual (SQ). Dia  mengatakan  bahwa  di  dalam  SQ,  kecerdasan  spiritual  adalah kemampuan  untuk  memberi  makna  ibadah  terhadap  setiap  prilaku dan  kegiatan  melalui  langkah-langkah  dan  pemikiran  yang  bersifat fitrah  menuju  manusia  seutuhnya  dan  memiliki  pola  pemikiran tauhid serta berprinsip hanya karena Allah SWT.
Dari  pengertian  dan  indikator  diatas,  disimpulkan  bahwa kecerdasan spiritual (SQ)  adalah  kecerdasan  yang berada di bagian diri  yang  dalam,  berhubungan  dengan  kearifan  di  luar  ego  atau pikiran  sadar.  SQ  adalah  kecerdasan  yang  dengannya  kita  tidak hanya  mengakui  nilai-nilai  yang  ada,  tetapi  juga  secara  kreatif menemukan nilai-nilai baru. SQ adalah pemahaman  yang mendalam dan intuitif akan makna dan nilai.
Peram Kecerdasan IQ , EQ dan SQ dalam Regulasi Hukum Islam : Tinjauan Aksiologis
Syeikh  Mahmud  Syaltut  menjelaskan,  bahwa  syari’at  atau hukum Islam adalah hukum-hukum dan tata aturan yang ditetapkan Allah  buat  hamba-Nya  untuk  diikuti  dan  dilaksanakan  dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan manusia sesamanya yang bersumber  dari  Al- Qur’an  dan  Rasul - Nya,  Ijma’  sahabat  dan  Ijtihad dengan perantara qias, qarienah , tanda-tanda dan dalil-dalil. 34
33 Danah  Zohar  dan  Ian  Marshall, SQ (Kecerdasan  Spiritual) ,  Terj.  Rahmani Astuti dan Ahmad Nadjib Burhani, (Bandung: PT Mizan Pustaka,, 2007), cet: 11, h. 4., h.75
34 Mahmud Syaltut, Al- Islam Aqidah wa Syari’ah. (Kairo: Dar al-Qalam.  Cet. III. 1966), h. 34
Ahmad Zarkasyi, Integrasi Peran IQ, EQ dan SQ dalam Regulasi Hukum Islam
Dengan demikian, jika orang mencari sumber syariat tentu saja tidak  menemukan  selain  dari  Allah  dan  Rasul-Nya.  Sedangkan menyangkut produk hukum, salah satu sumbernya adalah nalar atau ijtihad. Suatu hal yang menarik pula untuk diketahui bahwa dari akar kata  hukum,  lahir,  lahir  pula  istilah al-hikmah ( احلكمة ).  Istilah  ini banyak dikaitkan dengan al-kitab, seperti firman-Nya dalam  QS. Al- Baqar ah (2): 129 : … ( dan Dia mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan  Al  -Hikmah …). 35 Itu  berarti  bahwa  pada  diri  manusia  telah mendapat  pengajaran  tentang  bagaimana  mereka  memproduksi hukum.  Bahkan  dalam  ayat  lain  misalnya  QS.  Al-Nisa  (4):  58 ditegaskan  bahwa  manusia  dianjurkan  untuk  menetapkan  hukum dalam artian memproduksi hukum, yakni : (… dan (menyuruh kamu) apabila  menetapkan  hukum  di  antara  manusia  supaya  kamu menetap-kan  dengan  adil …). 36 Secara  jelas  interpretasi  QS.  Al-Nisa (4):  58  di  atas  dikemukakan  oleh  Abd.  Muin  Salim  bahwa “menetapkan  hukum”  dalam  ayat  tersebut  mencakup  pengertian “membuat”  dan  “menerapkan  hukum”. 37 Di  sini  semakin  memberi pemahaman bahwa hukum itu adalah produk manusia. Dengan kata lain bahwa produk hukum bahkan penerapannya berada pada daya nalar dan pemikiran manusia, yakni mereka para ahli fikih dan atau yang  telah  memenuhi  syarat  untuk  melakukan  ijtihad  melalui  akal pemikirannya yang cemerlang.
Dalam  regulasi  hukum  Islam,  disamping  dilandasi  oleh epistemologisnya  yang  kokoh  juga  perlu  memformulasikan  dan merekonstruksi  basis  teorinya.  Basis  teori  hukum  Islam sebagaimana  dibahas  oleh  para  ahli  teori  hukum  Islam  terdahulu, bahwa  salah  satu  persyaratan  penting  mujtahid  dalam  memahami sumber hukum Islam adalah keharusan mengetahui tujuan ( maqasid al- syari’ah) ditetapkannya hukum dalam Islam. Pernyataan ini untuk pertama  kalinya  dikemukakan  oleh  Abd  al-Malik  al-Juwani, dilanjutkan  oleh  Abu  Hamid  al-Gazali,  diteruskan  oleh  Izzuddin  ibn Abd al-Salam. 38 Kajian utama dalam teori maqasid al-sya ri’ah adalah mengenai  tujuan  hukum  Islam  yang  diwujudkan  dalam  bentuk kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.
35 Departemen  Agama  RI, Al- Qur’an  dan  Terjemahnya (Jakarta:  Proyek Pengadaan Kitab Suci al- Qur’an, 1992), h. 33.
36 Departemen Agama RI, Al- Qur’an ...., h. 128 37 Abd. Muin Salim, Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al- Qur’an (Cet.II; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), h. 212.
38 Abd  Salam  Arif, Pembaruan  Pemikiran  Hukum  Islam  Antara  Fakta  dan Realita:  Kajian  Pemikiran  Hukum  Syaikh  Mahmud  Syaltut (Yogyakarta: LESFI,2003), h. 15.
Menurut  Ali  Shariati,  bahwa  manusia  adalah  makhluk  dua dimensional  yang  membutuhkan  penyelarasan  kebutuhan  akan kepentingan  dunia  dan  akhirat.  Oleh  sebab  itu,  manusia  harus memiliki  konsep  dunia  atau  kepekaan  emosi  dan Intellegence yang baik (EQ dan IQ) dan penting pula penguasaan ruhiyah vertikal atau SQ  ( Spiritual  Quotient ).  Hanya  saja  SQ  dari  barat  itu  belum  atau bahkan tidak menjangkau ke-Tuhanan. Pembahasannya baru sebatas tatanan biologis atau psikologis semata, tidak bersifat transendental.
Goleman  berkesimpulan  bahwa  setiap  manusia  memiliki  dua potensi pikiran, yaitu pikiran rasional dan pikiran emosional. Pikiran rasional digerakkan  oleh  kemampuan  intelektual  atau  “ Intelligence Quotient ” (IQ), sedangkan pikiran emosional digerakkan oleh emosi ( Emotional  Intelligence) . 39 Gandner  mendifinisikan  kecerdasan,  "as the abffity to solve problems, or to feshion products, that are valued in one or more cultural or community". 40 Definisi tersebut memberikan pengertian  bahwa  kecerdasan  merupakan  kemampuan  untuk memecahkan  problem,  atau  menciptakan  produk  hukum  yang berkaitan  dengan  nilai-nilai  moral  individu  dan  sosial kemasyarakatan.  Kecerdasan  intelektual  (IQ)  berperan  dalam menganalisis,  menentukan    hubungan  sebab-akibat,  berpikir  secara rasional untuk memahami nash al- Qur’an maupun As -Sunnah untuk mengatur  kehidupan  manusia  agar  tetap  relevan-universal  pada setiap zaman (waktu)  dan Makan (ruang).  Keuniversalan  hukum Islam  ini  sebagai  kelanjutan  langsung  dari  hakekat  Islam  sebagai agama yang membawa misi Rahmatan Lil Alamin , yakni agama yang substansi – substansi kemaslahatannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam di mana pun, kapan pun, dan kebangsaan apa pun.
Sedangkan kecerdasan emosional diartikan sebagai kemampuan untuk “mendengarkan” bisikan emosi, dan menjadikannya  sebagai  sumber  informasi  amat  penting  untuk memahami diri sendiri dan orang lain demi mencapai tujuan. Sawaf dan  Coper  menambahkan  bahwa  kecerdasan  emosional didefinisikan sebagai kemampuan merasakan, memahami dan secara efektif  menerapkan  kepekaan  emosi  sebagai  sumber  energi,
39 Daniel  Goleman, Intelegen  Emosional ,  (Jakarta:  PT.  Gramedia,  Pustaka Utama, 2006), h. 52
40 Tekkeveettil.C.P ” IQ and EQ give way to spiritual intelligence, the ultimate intelligence  that  can  add  value  and  meaning  to  your  life .  [on-line]  didapatkan: http:// lifepositive.com/mind/evolution/iqgenius/ intelligence.asp, h. 2
Ahmad Zarkasyi, Integrasi Peran IQ, EQ dan SQ dalam Regulasi Hukum Islam
informasi,  dan  pengaruh  manusiawi. 41 Keterampilan  EQ  bukanlah lawan keterampilan IQ atau keterampilan kognitif, namun keduanya berinteraksi secara dinamis, baik pada tingkatan konseptual maupun di dunia nyata.
Ary Ginanjar melakukan sebuah upaya penggabungan terhadap ketiga  konsep  tersebut  dilakukan.  Lewat  sebuah  perenungan  yang panjang, ia mencoba untuk melakukan sebuah usaha penggabungan dari  ketiganya  dalam  konsep  ESQ  ( Emotional  Spiritual Quotient ), yang dapat memelihara keseimbangan antara kutub keakhiratan dan kutub  keduniaan. 42 Oleh  karena  itu,  seorang  mujtahid  dan  para praktisi hukum Islam dalam proses formulasi dan regulasi peraturan perundang-undangan,  tawaran  teoritis  dan  metode  ijtihad  apapun dalam  menyelesaikan  persoalan-persoalan  hukum  Islam  harus mampu  mensinergikan  secara  seimbang  potensi  kecerdasan  yang dimilikinya,  yaitu  kecerdasan  unsur  jasad  (IQ),  kecerdasan  nafsani (EQ), dan kecerdasan ruhani (SQ).
Dalam upaya untuk melakukan penjernihan emosi, Ari Ginanjar mengungkapkan dengan tujuh langkah yang dapat dilakukan untuk menuju sebuah kejernihan emosi yaitu antara lain: 43
a) Hindari selalu berprasangka buruk, upayakan berprasangka baik terhadap orang.
b) Berprinsiplah selalu kepada Allah yang Maha Abadi.
c) Bebaskan  diri  dari  pengalaman-pengalaman  yang membelenggu pikiran, berpikirlah merdeka.
d) Dengarlah  suara  hati,  berpeganglah  prinsip  karena  Allah, berpikirlah  melingkar  sebelum  menentukan  kepentingan dan prioritas.
e) Lihatlah  semua  sudut  pandang  secara  bijaksana berdasarkan  suara  hati  yang  bersumber  dari  asmaul husna.
f) Periksa  pikiran  anda  terlebih  dahulu  sebelum  menilai segala  sesuatu,  jangan  melihat  sesuatu  karena  pikiran anda tetapi lihatlah sesuatu karena apa adanya.
g) Ingatlah  bahwa  segala  ilmu  pengetahuan  adalah bersumber dari Allah.
41 Cooper,  R.K  dan  Sawaf,  A. Executif  EQ,  Kecerdasan  Emosional  dalam Kepemimpinan Organisasi , alih bahasa Alex TKW, (Jakarta: Gramedia, 1998), h. 89
42 Ary Ginanjar Agustian, ESQ: Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam , (Jakarta: 2001), h. Xx.
43 Ary Ginanjar Agustian, ESQ: Berdasarkan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam , (Jakarta: 2001), h. 53
Hasil  akhir  dari zero  mind  proses atau  penjernihan  emosi adalah  seseorang  yang  telah  terbebas  dari  belenggu  prasangka negatif,  prinsip-prinsip  hidup  yang  menyesatkan,  pengalaman  yang mempengaruhi  pikiran,  egoisme  kepentingan  dan  prioritas, pembanding-pembanding yang subjektif, dan terbebas dari pengaruh belenggu  literatur-literatur  yang  menyesatkan.  Pemaknaan  ihsan seperti  ini  jelas  berbeda  dengan  seperti  pemaknaan  yang  telah dikenal sebelumnya. Karena makna ihsan yang dikenal sebelumnya merupakan  bentuk  ibadah  yang  kita  lakukan  sepenuhnya diperhatikan  oleh  Allah  dan  Allah  akan  selalu  mengawasi  kita  di manapun  kita  berada.  Rumusan  Ari  Ginanjar  tentang  ihsan  ini merupakan rumusan prinsip dari makna ihsan dihubungkan dengan realita kehidupan masyarakat yang ada.
Dari  definisi  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  kecerdasan emosional  merujuk  kepada  kemampuan  mengenali  perasaan  diri sendiri  dan  perasaan  orang  lain,  kemampuan  memotivasi  diri sendiri,  dan  kemampuan  mengelola  emosi  dengan  baik  pada  diri sendiri  dan  dalam  hubungan  dengan  orang  lain,  sehingga  produk hukum  yang  dihasilkan  tidak  hanya  menyentuh  ranah  kognitif  dari nash-nash  Al-quran  maupun  hadits,  tapi  sekaligus  membantu memahami  kebutuhan  psikis-psikologis  manusia  sebagai  individu dan kelompok masyarakat.
Kecedasan  Spiritual  ( Spiritual  Quotion )  adalah  kecerdasan untuk  menghadapi  dan  memecahkan  persoalan  makna  dan  nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan prilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa  tindakan  atau  jalan  hidup  seseorang  lebih  bermakna dibandinkan dengan yang lain. Kecerdasan yang menfasilitasi suatu dialog antara akal dan emosi, antara pikiran dan tubuh, menyediakan titik  tumpu  bagi  pertumbuhan  dan  perubahan,  menyediakan  pusat pemberi makna yang aktif dan menyatu bagi diri.
Sebagaiman  dijelaskan  oleh  Danah  Zohar  dan  Ian  Marshal, kecerdasan  spiritual  merupakan  kecerdasan  untuk  menempatkan perilaku dan hidup seseorang dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang  lebih  bermakna  dibandingkan  dengan  yang  lain. Kecerdasan  Spiritual  (SQ)  diperlukan  untuk  memfungsikan  IQ  dan EQ secara efektif. SQ merupakan kecerdasan tertinggi manusia yang
Ahmad Zarkasyi, Integrasi Peran IQ, EQ dan SQ dalam Regulasi Hukum Islam
memberikan  makna  spiritual  terhadap  pemikiran,  perilaku,  dan kegiatan. 44
Dari  penjelasan  diatas  dapat  ditarik  benang  merah  bahwa kecerdasan  intelektual  mengacu  pada  kemampuan  berpikir  kritis, logis,  mampu  mengatasi  masalah  dengan  cepat,  serta  kemampuan menganalisa  sumber  hukum  Islam  agar  bisa  menghasilkan  produk hukum  yang  mengacu  pada maqashid  al- syari’ah .  kecerdasan emosional mengacu pada penguatan kemampuan memahami emosi diri  dan  emosi  orang  lain,  kepercayaan  diri  yang  tinggi,  visioner, motivasi, tanggung jawab, komitmen, empati, pengelolaan relasi, dan keberanian  yang  kuat  sehingga  EQ  yang  dimiliki  para  mujtahid diharapkan  dapat  menghasilkan  produk  hukum  Islam  yang berdampak  positif  dalam  interaksi  sosial  kemasyarakatan. Sedangkan  kecerdasan  spiritual  menekankan  pada  keimanan  yang kuat,  ketekunan  berdoa,  kearifan  hukum  yang  bertujuan  untuk memperoleh  ridho  Allah  SWT.  Maka  penulis  berkesimpulan  bahwa ketiga  potensi  kecerdasan  tersebut  harus  terintegrasi  dan  tidak dapat dipisah-pisah dalam meregulasi hukum Islam.

## Kesimpulan
Hukum  Islam  adalah  hukum  yang  dibangun  berdasarkan pemahaman manusia atas nash al- Qur’an maup un As-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal-relevan pada  setiap zaman (waktu)  dan Makan (ruang)  manusia. Keuniversalan  hukum  Islam  ini  sebagai  kelanjutan  langsung  dari hakekat Islam sebagai agama universal, yakni agama yang substansi – substansi ajaran-Nya  tidak dibatasi oleh ruang  dan waktu manusia, melainkan berlaku bagi semua orang Islam di mana pun, kapan pun, dan kebangsaan apa pun.ijtihad sebagai sebuah metode legal dalam meregulasi  hukum  Islam  mempunyai  tiga  software  kecerdasan penggerak yakni penginderaan, rasional dan intuitif.
Kecerdasan  intelektual  (IQ)  berperan  dalam  memahami  nash  al- Qur’an maupun As -Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia agar dalam meregulasi hukum tetap relevan-universal pada setiap zaman (waktu) dan Makan (ruang). kecerdasan emosional merujuk kepada kemampuan  mengelola  emosi  dengan  baik  pada  diri  sendiri  dan dalam  hubungan  dengan  orang  lain,  sehingga  produk  hukum  yang dihasilkan tidak hanya menyentuh ranah kognitif dari nash-nash Al- quran  maupun  hadits,  tapi  sekaligus  membantu  memahami kebutuhan psikis-psikologis manusia sebagai individu dan kelompok
44 Zohar, D dan Marshall. SQ (Kecerdasan Spiritual) , Terj. Rahmani Astuti dan Ahmad Nadjib Burhani. cet: 11. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), h. 46-47.
masyarakat.  SQ  merupakan  kecerdasan  tertinggi  manusia  yang memberikan  makna  spiritual  terhadap  pemikiran,  perilaku,  yang menekankan  pada  keimanan,  sehingga  menghasilkan  kearifan hukum yang bertujuan untuk memperoleh ridho Allah SWT.
Daftar Pustaka Agustian, Ary Ginanjar. ESQ:The ESQ Way 165 (Berdasarkan 1 Ihsan 6 Rukun Iman dan 5 Rukun Islam. ( Jakarta: Arga, 2005).
Ali,  Muhammad  Daud. Hukum  Islam  dan  Peradilan  Agama. Cet.  III; (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
Ali,  Zainuddin. Hukum  Islam  :  Pengantar  Ilmu  Hukum  Islam  di Indonesia . (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
Amin,  Ma’ruf . Fatwa  dalam  Sistem  Hukum  Islam .  (Jakarta:  Elsas, 2008).
Anwar,  Prabu. Perkembangan  Intelegensi  Anak  dan  Pengukuran Iqnya. (Bandung : Angkasa Bandung, 1993).
Arif,  Abd  Salam. Pembaruan  Pemikiran  Hukum  Islam  Antara  Fakta dan  Realita:  Kajian  Pemikiran  Hukum  Syaikh  Mahmud Syaltut . (Yogyakarta: LESFI, 2003).
Ash-Shiddieqy,  Hasbi. Filsafat  Hukum  Islam .  Cet  III.  (Jakarta:  Bulan Bintang, 1988).
Cooper, R.K dan Sawaf,  A. Executif EQ,  Kecerdasan Emosional dalam Kepemimpinan  Organisasi ,  alih  bahasa  Alex  TKW  (Jakarta  : Gramedia, 1998).
Departemen Agama RI. Al- Qur’an dan Terjemahnya. (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al- Qur’an , 1992).
Djamil, Fathurrahman. 1997. Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama). Cet. I. Jakarta: Logos.
Goleman,  Daniel. Intelegen  Emosional .  (Jakarta:  PT.  Gramedia, Pustaka Utama, 2006).
Gunawan.W,  Adi. Petunjuk  Praktis  Untuk  Mencerdaskan  Accelerated Learning. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama).
Masaong,  A.K. Kepemimpinan  Berbasis  Multiple  Intelligence; Memperteguh Sinergy Kecerdasan Intelektual, Emosional, dan Spiritual  untuk  Meraih  Prestasi  Gemilang .  (Bandung: Alfabetha, 2011).
Ahmad Zarkasyi, Integrasi Peran IQ, EQ dan SQ dalam Regulasi Hukum Islam
Mudzhar,  M.  Atho. Membaca  Gelombang  Ijtihad:  Antara  Tradisi  dan Liberasi. (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998).
Munawwir,  Ahmad  Warson.  1984. Al-Munawwir:  Kamus  Arab Indonesia. (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir Krapyak, 1998).
Nata,  Abudin, Ciri-ciri  Kecerdasan  Emosional ,    (Jakarta:  Prenada Media, 2003).
Noel  James  Coulson, Konflik  dalam  Yurisprudensi  Islam ,  terj.Drs.H. Fuad, M.A. (Yogyakarta: Navila,2001)
Rofiq,  Ahmad. Hukum  Islam  di  Indonesia. (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 1999).
Salim, Abd. Muin. Fiqh Siyasah; Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-
Qur’an. Cet.II. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995).
Shapiro, Lawrence E. Mengajarkan Emotional Intelegence pada anak , Terj. Alex Tri Kantono. cet; 6. (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2003).
Syaltut, Mahmud. Al- Islam Aqidah wa Syari’ah. Cet. III. (Kairo: Dar al- Qalam, 1966).
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh., Jilid 1. Cet. I. (Jakarta: Logos, 1999).
Syihab,  Umar. Hukum  Islam  dan  Transformasi  Pemikiran. Cet;  I. (Semarang: Dina Utama, 1996).
Tekkeveettil .C.P  ” IQ  and  EQ  give  way  to  spiritual  intelligence,  the ultimate intelligence that can add value and meaning to your life . [on-line] didapatkan: http:// lifepositive.com/mind/evolution/iqgenius/  intelligence.asp.
Diakses tanggal 17 Mei 2015
Undang-undang  Pasal  1  angka  2 UU  No.  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan .
Wijaya,  Pamela  Maher. Dinamika  Kompilasi  Hukum  Islam:  Dalam Bingkai  Hukum  Negara  Modern(Kajian  Penerapan  Hukum Islam  di  Indonesia  dalam  Perspektif  Etika  Politik  dan Pemerintahan. https://jurnalpamel.wordpress.com/politik- Islam/dinamika-kompilasi-hukum-Islam/ .  Diakses  tanggal 21 Mei 2015
Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman. Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami. Cet. Ke-3. (Bandung: Al- Ma’arif , 1993).
Zahrah, Abū . Ushul al-Fiqh. ( Mesir: Dār al -Fikr, al-Arabiy, 2001).
Zohar,  D  dan  Marshall. SQ  (Kecerdasan  Spiritual) ,  Terj.  Rahmani Astuti  dan  Ahmad  Nadjib  Burhani.  cet:  11.  (Bandung:  PT Mizan Pustaka, 2007).