Akibat Hukum Untuk Pemegang Hak Tanggungan Atas Vonis Mahkamah Konstitusi Nomor. 69/ PUU-XIII/  2015

## Tentang Perjanjian Pernikahan

## AAA. Ngurah Sri Rahayu Gorda
Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Nasional, Indonesia E-mail: srigorda @undikna s.a c.id
Info Artikel

## Abstract
Masuk:  2023-04-01
Diterima:  2023-04-20
Terbit:  2023-04-25 Keywords: Marital Agreement;  Mortgage Right; Credit This article to analize and study the position of a 3rd party which hold a Security  Right based on a decision of Constitutional  Court concerning  a Marriage Agreement,  especially between  mix-couple marriage, which was  Prenuptial Agreement  becomes  Postnuptial Agreement.  Bank as  a holder of Credit Agreement  with  Security Right, has its prudential principles when giving their credits, and is also expected to  have Legal Certainty and Justice  in relation of its  Credit  Agreement  with  Security  Right which  is made  before any Marriage Agreement  is being done. Bank as a debitor, in order of making their conditions of credit should be based on Act No. 10 of 1998 re. Banking Regulations  and Regulations from Financial Service  Authority  (OJK).  Bank  in order for giving its credit  to  a creditor,  should  find  out  the  credibility  of  creditor.  There  fore credit  agreement  shall be  given  to  Indonesian  Citizen  on  a  mix couple  marriage.  Based  on  this  research,  both  agreements  have their  contractual  basic  principles,  which  is  valid and  bind  each party;  either  mix-couple  marriage  and  also  the  3rd  party,  in purpose  to get  a legal certainty  and justice  for each  party. Good faith  occurs  Legal  Certainty  and  Justice.  Procedure  and registration  of  both  agreements  as  long  as  they  are  following regulation of the law, it will occur achievement on each agreement. Nevertheless,  practically,  bank  position as  a debitor  is not  being supported  by any  new  regulation  nor  Law  Article  which  can  be ensured  the position of the bank itself. Abstrak
Kata  kunci: Perjanjian Pernikahan, Hak Tanggungan, Kredit
Corresponding  Author: AAA.  Ngurah Sri Rahayu Gorda
E-mail:
srigorda@undiknas.ac.id DOI: 10.38043/jah.v6i1.4234 Artikel ini menganalisa dan mengkaji atas kedudukan pihak ketiga pemegang  hak  tanggungan  atas  vonis  Mahkamah  Konstitusi terkait perjanjian pernikahan yang awalnya perjanjian prenuptial menjadi perjanjian postnuptial, khususnya  pada pasangan kawin campur.  Bank sebagai pemegang hak tanggungan terhadap suatu perjanjian  kredit  jaminan,  selain  memiliki  dasar  prinsip kehati- hatian  dalam  pemberian  kreditnya,  diharapkan  pula  dapat memiliki kepastian hukum dan keadilan dalam kaitannya terhadap perjanjian kredit hak tanggungan yang dibuat sebelum  perjanjian perkawinan  dibuat  oleh  pasangan  kawin  campur.  Bank  selaku pemberi  kredit  dalam  pembuatan  persyaratan  kreditnya  harus berdasarkan  Undang  Undang  Perbankan  dan  Peraturan  dari Lembaga  Pengawas  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK).  Bank  dalam memberikan  kreditnya,  juga melihat kredibiltas si calon kreditur. Sehingga  pemberian  kredit  dengan  jaminan  hak  tanggungan
dapat  diberikan kepada  beberapa  pasangan  perkawinan  campur. Berdasarkan  penelitian  ini  perjanjian  kredit  dengan  hak tanggungan  maupun  perjanjian  perkawinan  memiliki  prinsip dasar  dari perjanjian  kontraktual,  yang  berlaku  bagi para  pihak sehingga memiliki kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Itikad baik  melahirkan keadilan dan kepastian  hukum.  Tata  cara pembuatan  dan  pendaftaran  kedua  jenis  perjanjian  ini  selama dilakukan  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  dapat pula melahirkan prestasi dari tiap perjanjian tersebut,  akan tetapi dalam  prakteknya  posisi  bank  selaku  pemberi  kredit  tidak didukung oleh perundang-undangan  yang mengaturnya. .

## I. Pendahuluan
Artikel  ini  menganalisis dan mengkaji kedudukan pihak ketiga  pemegang hak tanggungan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi mengenai perjanjian perkawinan yang  semula  perjanjian  pranikah  menjadi  perjanjian pascanikah, khususnya  pada pasangan suami istri campuran. Perkawinan menghasilkan ikatan suami istri yang sah antara seorang pria dan seorang wanita, yang menimbulkan hak dan kewajiban serta kebersamaan dalam keluarga. Dengan kata lain, perkawinan menciptakan kedudukan dan tanggung jawab suami istri  dalam keluarga, baik secara sendiri-sendiri  maupun bersama-sama. 1 Pasal  31  UU  Perkawinan menjamin  bahwa hak  peran  istri  adalah keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, artinya suami dan istri berhak atas keseimbangan dalam hubungan dimana masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum, sepanjang masing- masing pihak cakap hukum.
Membuat perjanjian pernikahan yang dulu disebut dengan perjanjian pranikah merupakan hal  yang  populer  bagi  pasangan muda  yang  ingin  menikah.  Perjanjian perkawinan membagi penegasan bahwa ada pembagian harta antara harta istri atau harta suami.
Mengabaikan  manfaat  dari  membuat  perjanjian  pranikah  ( prenuptial agreement /perjanjian pisah  harta),  pasangan Indonesia  tidak  dapat  membeli  tanah dengan status Hak Milik  atau Hak Guna Bangunan karena mereka menikah dengan warga negara  asing  dalam  perkawinan campuran ini.  Perkawinan campuran, baik suami maupun istri, yang dalam hubungan sosial atau penjual mengadakan perjanjian kredit  dengan  jaminan hak  atas  tanah, baik  berupa  hak  milik  maupun  hak  guna bangunan, kemudian  pasangan atau penerima  kredit  (debitur)  serta  kreditur  harus mendapat perlindungan dalam forum hak agunan yang kuat yang dapat memberikan kepastian hukum. Dalam hal ini  Negara telah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-Undang Pokok Agraria) Pasal 50 yang menyatakan, apabila: disediakan lembaga hak jaminan yang kuat dan yang dapat dikenakan pada Hak atas Tanah adalah Hak  Tanggungan sebagai  pengganti  Lembaga  Hak  Tanggungan  (KPR)  dan  suatu credietverband. Hak tanggungan dalam buku II  Pasal 1162 KUHPerdata adalah hak kebendaan atas benda tidak bergerak yang dijadikan jaminan dalam penyelesaian suatu
1 Rosnida r Sembiring, Hukum Keluarga: Harta-harta benda dalam perkawinan Edis 1, (Ja ka rta : Ra ja Gra findo Persa da , 2016) ha l 58 Mohonreferrensi yg lebih muta khir da n releva n.
perjanjian. Ketentuan mengenai penggantian hak tanggungan atas tanah yang terdapat dalam Novel II  KUHPerdata dan ketentuan mengenai penggantian hak tanggungan yang terdapat dalam Stb. 1908 No. 542 dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini karena ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di atas berasal dari zaman penjajahan Belanda dan didasarkan pada hukum pertanahan sebelum adanya hukum pertanahan nasional.
Perbankan memiliki  peran penting dalam perekonomian dan pembangunan di Indonesia, dimana peran bank disini adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tabungan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit.
Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah, atau segala sesuatu di atas tanah yang menjadi satu kesatuan. Hak tanggungan merupakan hak jaminan yang kuat atas benda  yang  dijadikan  jaminan, karena  memberikan  kedudukan  (keutamaan) yang tinggi bagi kreditur pemegang hak tanggungan dibandingkan dengan kreditur lainnya. 2 Perjanjian  Nikah  yang  dibuat  pada  saat  perkawinan  masih  berlangsung sebelumnya  tidak  diketahui  atau  diatur  dalam  UU  Perkawinan,  setelah  Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 29 ayat (1), (2) dan (4) menurut Mahkamah Konstitusi dapat juga dimaknai dilakukan pada saat pasangan masih dalam ikatan perkawinan. terikat oleh perkawinan dan selama ada kesepakatan bersama antara suami dan istri.
Pasal 24 (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia: “Pengadilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Kehakiman di  bawah Peradilan Umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan  Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili  tingkat  pertama dan  terakhir  yang  putusannya bersifat  final untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, memutus sengketa yang menjadi kewenangan lembaga  yang  diberikan  oleh  konstitusi,  memutus  pembubaran partai politik. dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Salah satu  fungsi  Mahkamah Konstitusi  yang  membuktikan  uji  materiil  telah memberikan kesempatan (hak konstitusional) kepada masyarakat untuk membuktikan undang-undang tersebut  bertentangan dengan  UUD  1945, jika  masyarakat  merasa undang-undang  tersebut  dianggap  bertentangan  dengan  UUD  1945.  Peninjauan kembali oleh Ibu Ike Farida yang beralamat di Perumahan Gedung Asri No. A-6/1 Jl. Raya Tengah Gedong Jati, Jakarta Timur, melalui surat kuasa khusus kepada Br. Yahya Tulis  Nani, tentang pengujian Pasal 21 ayat 1.3 dan Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 29 Ayat 1, 3 dan 4 serta UU No. 35 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Nyonya Ike  Farida merasa  dilanggar hak  konstitusional  dimana selaku  Warga Negara Indonesia  tidak diperbolehkan  membeli  rumah  susun  dengan  hak  milik  dikarenakan  melakukan perkawinan campuran dengan suami orang Jepang.
Setelah  putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XII/2015,  perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan dan berlaku dalam ikatan perkawinan sehingga telah  memberikan kepastian hukum atas suatu perjanjian perkawinan dan memberikan  kebebasan bagi  suami  istri.  dalam  menentukan kapan harus membuat perjanjian perkawinan dan isi perjanjian dengan pembatasan-pembatasan selama ikatan perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.
2 Adria n Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, Ceta kan Kedua  (Ja karta: Sina r Gra fika , 2012) ha l. 17
ISSN: 1978
Dari latar belakang tersebut  maka dapat ditemukan permasalahan diantaranya adalah:
1.  Bagaimana pembebanan hak tanggungan oleh pihak ketiga  atas perjanjian kredit oleh pasangan suami istri?
2.  Bagaimana kedudukan hukum pemegang hak tanggungan atas putusan MK tentang perjanjian perkawinan?

## II. Metode Penelitian
Tulisan  ini  menggunakan metode  penelitian  hukum  normatif karena fokus kajian berangkat  dari  konflik   norma,  menggunakan  pendekatan statute  approach dan pendekatan konseptual (conceptual approach), untuk mempelajari kesamaan atau keharmonisasian antara undang-undang yang  satu  dengan undang-undang lainnya yang  dalam  penelitian  ini, Tehnik penelusuran bahan hukum menggunakan tehnik studi  pustaka,  serta  analisis  kajian  menggunakananalisis  kualitatif,  dengan  cara melakukan  interpretasi  terhadap  bahan  hukum  dengan  tujuan  untuk  menafsirkan hukum.  Apakah terdapat kekosongan  norma, konflik  noma  ataupun norma  samar dalam bahan hukum terutama bahan hukum primer. 3

## III. Hasil Dan Pembahasan
3.1  Pengenaan Hak  Tanggungan  oleh  Pihak  Ketiga  atas  Perjanjian  Kredit  oleh Pasangan Kawin Campuran
Pasal 1 angka 11 UU Perbankan mengatur bahwa kredit adalah pinjaman uang atau  tagihan  yang  dapat  dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  perjanjian  atau perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga. Kesepakatan dan persetujuan merupakan konsep dasar hukum perjanjian dan merupakan cikal bakal perjanjian kredit. Kata sepakat dari bank selaku kreditur dan debitur merupakan syarat- syarat terjadinya suatu persetujuan yang sah, seperti terdapat Bab II Pasal 1320 KUH Perdata. Sehubungan dengan pengertian perkreditan di atas, maka menurut ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva  Bank  Umum,  kredit  adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang  dapat dipersamakan  dengan  itu,  berdasarkan  atas  persetujuan  atau  persetujuan.  pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain  yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai bunga.
Unsur  terpenting  dalam  pemberian  kredit  oleh  bank  adalah  kepercayaan. Kepercayaan timbul ketika syarat dan ketentuan untuk memperoleh kredit  dipenuhi oleh calon debitur. Unsur-unsur kredit adalah: 4
3 Muha imin, 2020, Metode Penelitia n Hukum, ed. fa tia  hijriya nti (NTB: Ma ta ra m University Press).
4 Hermansyah,  2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , Kencana  Prenadamedia  Group, hlm. 58
1.  Kepercayaan, keyakinan kreditur  bahwa prestasi yang  telah diberikannya, baik berupa uang, barang maupun jasa, akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.
2.  Masa  tenggang,  masa  pemisahan  antara  pemberian  prestasi  dan  kontra prestasi yang akan diterima di masa yang akan datang.
3.  Derajat Risiko,  tingkat  risiko  yang  akan  dihadapi  sebagai  akibat  adanya jangka waktu yang memisahkan antara penghargaan prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima di masa yang akan datang. Semakin lama kredit, semakin tinggi tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menembus  masa  depan,  selalu  ada  unsur  ketidakpastian  yang  tidak diperhitungkan.
4.  Prestasi atau objek kredit  tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat diberikan dalam bentuk jasa atau barang.
Perbankan dalam kegiatan usahanya, dalam hal ini  perjanjian kredit, diawasi oleh lembaga independen yang disebut OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK), dalam pasal 4 menyatakan bahwa OJK didirikan dengan tujuan agar segala kegiatan di sektor jasa keuangan dilakukan secara adil, tertib, transparan. dan cara yang akuntabel. Kebijakan  perkreditan  diatur  lebih  lanjut  dalam  Pasal  3  Peraturan  Otoritas  Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan  Kredit  atau  Pembiayaan  Bank  Bagi  Bank  Umum,  bahwa  kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagaimana diatur dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank adalah sebagai berikut:
1. Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau pembiayaan;
2. Organisasi dan pengelolaan kredit atau pembiayaan;
3. Kebijakan persetujuan Kredit atau Pembiayaan;
4. Dokumentasi dan administrasi Kredit atau Pembiayaan;
5. Pengawasan kredit atau pembiayaan;
6. Penyelesaian kredit macet atau pembiayaan;
Bank  dalam  perumusan  kebijakan  perkreditan  mengacu  pada  Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank pada Bab IV angka b bahwa persetujuan pemberian kredit  atau pembiayaan tidak  hanya dapat didasarkan pada pertimbangan permohonan untuk 1 (satu) transaksi atau 1 (satu) kredit atau rekening pembiayaan dari pemohon, tetapi harus berdasarkan penilaian terhadap seluruh kredit atau pembiayaan dari pemohon kredit atau pembiayaan yang telah diberikan dan/atau akan diberikan secara bersamaan oleh  Bank atau dikenal dengan konsep  hubungan total. Bank dalam memberikan kreditnya, memperhatikan pula kredibiltas dari calon kreditur selama pihak calon kreditur menjadi nasabah pada bank tersebut. Meskipun demikian, perbankan dalam pemberian kreditnya akan selalu  berhati – hati agar uang yang dipinjamkan akan selalu dikembalikan oleh  debiturnya sehingga tidak menjadi kredit macet yang akan mempengaruhi NPL ( Non Performance Loan ). Keyakinan akan kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai
dengan kesepakatan merupakan faktor penting  yang harus diperhatikan oleh  pihak ketiga, dalam hal ini bank. Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan menyebutkan bahwa penilaian yang harus dilakukan oleh bank dalam memberikan kredit adalah dengan melakukan 5 C, yaitu:
1.  Karakter atau watak calon debitur.  Penilaian perbankan terhadap keterpaduan antara keterbukaan, kejujuran, kemauan keras, rasa tanggung jawab, akhlak yang baik, rajin, tidak judi, hemat (hemat), sabar, konsultatif, dan sebagainya.
2.  Kapasitas  atau  kemampuan.  Termasuk  kemampuan  calon  debitur  dalam menghitung/menghitung pendapatan sebagai gambaran kemampuannya dalam melunasi kredit.
3.  Modal  atau modal.  Analisis modal  ini  untuk menggambarkan struktur modal. Dengan demikian bank dapat melihat besar/kecilnya rasa tanggung jawab calon debitur (risiko).
4.  Agunan atau jaminan Jaminan yang dibiayai dengan kredit dan jaminan tambahan selain jaminan utama.
5.  Kondisi, yaitu analisis situasi/kondisi yang dapat diantisipasi untuk berdampak pada jalannya kegiatan usaha debitur karena penyebab perkembangan ekonomi moneter,  keuangan/perbankan  dari  berbagai  kebijakan  nasional  dan internasional . 5
Bank  dalam  memberikan  kredit  kepada  calon  debitur  berpedoman  pada  2 prinsip, yaitu 6 :
1. Asas  kepercayaan, pemberian kredit  oleh  bank  kepada nasabah debitur  selalu dilandasi  oleh  kepercayaan.  Bank  memiliki  keyakinan  bahwa  kredit  yang diberikannya bermanfaat bagi nasabah debitur sesuai dengan peruntukannya, dan terutama bank  berkeyakinan  bahwa nasabah debitur  mampu  melunasi  utang kredit beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
2. Asas  kehati-hatian (prudential  principle),  asas  ini  diwujudkan  dalam  bentuk penerapan yang konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan.
Perjanjian kredit selalu berkaitan dengan pengikatan agunan. Hal ini dilakukan agar bank mendapat kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan kepada nasabahnya dapat digunakan sesuai kebutuhannya dan dapat dikembalikan dengan selamat.  Sifat hak jaminan adalah sebagai berikut:
1. Hak kebendaan, memberikan kuasa langsung kepada benda-benda seperti  hak gadai, hipotek dan hipotek.
2. Hak perseorangan, memberikan hak yang bersifat vershaal (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya) kepada kreditur terhadap seluruh obyek  debitur untuk memperoleh pemenuhan piutangnya, seperti perjanjian penjaminan. 7
5 Sutedi  Adrian, Hukum Hak Tanggungan , hlm. 13
6 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia , hlm. 65.
7 Sutedi  Adrian, Hukum Hak Tanggungan, hlm. 25
Perjanjian jaminan memiliki sifat accesoir , yang artinya perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok terpenting yang harus dibuat terlebih dahulu, sehingga dapat diikuti dengan suatu perjanjian jaminan. Perjanjian penjaminan tidak  akan  ada  jika  tidak  ada  perjanjian pokok  atau  dapat dikatakan  tanpa  perjanjian  kredit  tidak  akan  ada  perjanjian  penjaminan  kredit. Kedudukan perjanjian kredit adalah perjanjian pokok, sedangkan perjanjian jaminan kredit adalah perjanjian tambahan (accessoir) 8 . Perjanjian kredit merupakan perjanjian terpenting dari suatu perjanjian kredit jaminan. Bahkan apabila perjanjian kredit ini tidak  ada,  perjanjian  jaminan  tidaklah  dapat  difungsikan  sebagaimana  mestinya ( wanprestasi ), perjanjian memiliki kepentingan dari apa yang dimaksud dalam perjanjian kreditnya. Akibat hukum apabila suatu perjanjian kredit dinyatakan tidak sah atau tidak sah, maka perjanjian kredit sebagai perjanjian tambahan dengan sendirinya dianggap batal.  Kedudukan  perjanjian penjaminan kredit  sebagai  perjanjian pengakses  akan menjamin  kekuatan  lembaga  penjaminan  atas  keamanan  pemberian  kredit  oleh kreditur.
Pasal 1 angka 1 UU Hak Tanggungan menyatakan bahwa hak tanggungan atas tanah dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah disebut dengan hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dikenakan atas hak atas tanah sebagaimana dimaksud  dalam Undang-Undang Pokok  Agraria tentang Peraturan Pokok  Agraria, termasuk atau tidak termasuk benda-benda lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan  dari  tanah,  untuk  pelunasan  utang-utang  tertentu,  yang  memberikan kedudukan bahwa diprioritaskan kepada kreditur tertentu di  atas kreditur lainnya. 9 Undang-undang  Hak  Tanggungan  mengatur  tentang  penyatuan  Hukum  Tanah Nasional, khususnya di bidang hak jaminan tanah. Undang-undang Hak Tanggungan mengatur,  antara  lain,  kontrak  jaminan  hipotek,  termasuk  bagaimana membebankannya dan bagaimana mengeksekusinya jika terjadi wanprestasi. Hal ini merupakan  cerminan  dari  apa  yang  diamanatkan dalam  Pasal  51  UUPA,  untuk memberikan kepastian hukum bagi UU Keamanan Nasional. Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan tanah yang kuat dan mampu memberikan kepastian hukum bagi para pihak, memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 10
1. Droit  de  Preference .  Pasal  1  angka  (1)  Undang-Undang  Hak  Tanggungan menyatakan  bahwa  hak  tanggungan  atas  tanah  dan  benda-benda  yang berhubungan  dengan  tanah  yang  selanjutnya  disebut  hipotek  adalah  hak tanggungan yang  dibebankan  pada  hak  atas  tanah sebagaimana  dimaksud dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria, baik mengikuti maupun tidak, mengikuti benda-benda lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah, untuk pelunasan utang-utang tertentu, yang mengutamakan kreditur tertentu di atas kreditur lain. Dan dalam Pasal 20 ayat (1) UU Hak Tanggungan juga menegaskan bahwa: jika debitur ingkar janji maka berdasarkan:
a).  Hak pemegang hipotek pertama untuk menjual objek hipotek sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 atau,
8 Sutedi  Adrian, Hukum Hak Tanggungan, hlm. 26.
9 Sutedi  Adrian, Hukum Hak Tanggungan , hlm. 50
10 Sutedi  Adrian, Hukum Hak Tanggungan, hlm. 165
b).  Hak eksekutorial yang termuat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud  dalam Pasal  14  ayat  (2), obyek  hak  tanggungan dijual  melalui pelelangan  umum  melalui  tata  cara  yang  ditentukan  dalam  peraturan perundang-undangan  untuk  pelunasan  piutang  dari  pemegang  hak tanggungan dengan terlebih dahulu hak atas kreditur lainnya.
Pasal di atas memberikan definisi  bahwa pemegang hak tanggungan diberikan kedudukan yang diprioritaskan sebagai kreditur kepada kreditur lainnya (droit de preference). Selain menegaskan kedudukan pemegang hak tanggungan, pasal di  atas juga memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak tanggungan atas obyek hak tanggungan..
2. Droit de Suite . Pasal 7 Undang-Undang Hak Tanggungan menjelaskan bahwa hak tanggungan tetap mengikuti benda yang berada di tangan siapa pun benda itu berada. Hal ini  menegaskan bahwa hak  tanggungan selalu  mengikuti  benda yang dijaminkan di tangan siapa pun bendanya sehingga hak tanggungan tidak akan berakhir walaupun benda jaminan itu dialihkan kepada pihak lain dengan alasan apapun. Asas yang disebut  droit de  suite  yang memberikan kepastian hukum kepada kreditur mengenai haknya untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan tanah, penguasaan fisik atau hak atas tanah, penguasaan yuridis, yang  menjadi obyek  hak tanggungan apabila debitur  wanprestasi, sekalipun tanah atau hak atas tanah yang menjadi obyek hipotek dijual oleh pemilik atau pemberi hipotek kepada pihak ketiga.
3. Memenuhi prinsip spesialisasi dan prinsip publisitas.
4. Eksekusi yang mudah dan pasti.
Bank  dalam  menyelesaikan  kredit  bermasalah  (Non  Performing  Loans) berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang mengatur tentang penyelesaian kredit bermasalah sebelum  diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu melalui alternatif penjadwalan ulang, persyaratan rekondisi dan restrukturisasi.  Jika  restrukturisasi  sudah  tidak  efektif  lagi,  penyelesaian  kredit bermasalah dapat dilakukan melalui lembaga lain yang berkompeten dalam membantu penyelesaian kredit bermasalah, seperti melalui lembaga Arbitrase.
Perjanjian kredit dapat dilakukan oleh siapa saja selama cakap menurut hukum dan  memenuhi  persyaratan yang  diajukan oleh  perbankan. Pasangan yang  terikat dalam perkawinan, baik pihak isteri maupun suami dapat pula melakukan perjanjian kredit,  selama  mengikuti  persyaratan kredit  yang  diajukan  oleh  pihak  perbankan. Perjanjian  kredit  dengan  pemberian  hak  tanggungan  dapat  pula  dilakukan  oleh pasangan  kawin  campur  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang  berkewarganegaraan Indonesia, baik isteri  maupun suami. Perbankan dalam pemberian kreditnya, seperti penjelasan sebelumnya, berlandaskan pada prinsip  kepercayaan dan prinsip  kehati- hatian. Kepercayaan atas kredibilitas si calon kreditur sebelumnya sebagai nasabah bank tersebut  sebelum  pengajuan  kredit  dengan  hak  tanggungan  diajukan,  kredibilitas nasabah sebagai calon kreditor atas nilai deposito atau tabungan ataupun nilai transaksi yang telah dilakukan sebelumnya oleh calon kreditur pada bank tersebut. Beberapa hal tersebut  merupakan  salah  satu  bahan  pertimbangan  bank  sehingga  lahirnya kepercayaan bank terhadap calon kreditur sebelum pemberian kredit jaminan dengan
hak  tanggungan. Nilai  jaminan  yang  diberikan  oleh  calon  kreditur  juga  menjadi pertimbangan oleh perbankan dalam pemberian kreditnya.
Perjanjian  perkawinan  sebelum  adanya  putusan  Mahkamah  Konstitusi  No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan rasa ketidakadilan bagi Warga Negara Indonesia yang menikah  dengan  orang  asing  karena  banyak  yang  tidak  membuat  perjanjian perkawinan sehingga pada saat hendak membeli tanah, transaksi tidak dapat dilakukan. Bahkan pada beberapa kondisi, ada pula pasangan yang tetap mempertahankan KTP dengan statusnya belum menikah karena keinginan untuk membeli tanah atau ada pula yang melakukan perceraian, membuat perjanjian perkawinan dan menikah lagi karena keinginan untuk memiliki tanah di negaranya sendiri. Pada beberapa kasus, bank masih bisa menerima transaksi kredit dengan hak tanggungan dengan status KTP yang masih belum kawin, walaupun kreditur dalam kenyataannya sudah menikah. Penyimpangan- penyimpangan hukum banyak terjadi sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut akibat rasa ketidakadilan dan putus asa karena tidak memiliki rumah di negara sendiri.
Pasca  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  69/PUU-XIII/2015,  bahwa perjanjian  perkawinan  dapat  dibuat  sebelum,  pada  saat  dan  selama  perkawinan berlangsung, pasangan kawin campur merasa adanya keadilan sebagai Warga Negara Indonesia  untuk  memiliki  rumah di  negaranya sendiri  dengan membuat  perjanjian perkawinan  terlebih  dahulu.  Sehingga,  apabila  salah  satu  pasangan  yang berkewarganegaraan  Indonesia  hendak  melakukan  perjanjian  kredit  dengan  hak jaminan atas tanah hak miliknya, maka bank sebagai pihak ketiga, memiliki  kepastian hukum  bahwa  tanah  yang  dijaminkan  tersebut  adalah  tanah  si  calon  kreditur. Perbankan dapat memproses perjanjian kredit jaminan dengan hak tanggungan dengan memberikan  syarat akta perjanjian perkawinan yang telah  didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil setempat. Meskipun pada kenyataannya, Bank Mandiri masih menolak pengajuan kredit jaminan apabila salah satu kreditur tidak dapat melampirkan Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan syarat utama dalam pengajuan kreditnya. Hal ini berbeda  dengan  apa yang  diterapkan oleh  Bank  Danamon, yaitu  selama  pasangan tersebut telah menikah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan melampirkan bukti Akta atau Buku Nikah dan memiliki  perjanjian perkawinan yang telah didaftarkan oleh Catatan Sipil, maka tidak ada alasan pengajuan kredit ditolak.
Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan sebagian, yang mana dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak dengan persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis. yang disahkan oleh pencatat nikah atau notaris, setelah  itu  isinya  juga  berlaku  bagi  pihak  ketiga  yang  bersangkutan. Maka  terkait dengan isi  pasal tersebut, Kementerian Dalam Negeri dalam surat edarannya Nomor 472.2/5876/Dukcapil tanggal  19  Mei  2017, mengatur  tentang  syarat  dan  tata  cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan:
1. Perjanjian perkawinan dibuat pada saat atau sebelum perkawinan dilangsungkan;
2. Perjanjian perkawinan dibuat selama dalam ikatan perkawinan;
3. Perjanjian perkawinan dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinan dilakukan di negara lain;
4. Perubahan atau pencabutan perjanjian perkawinan.

## 3.2  Kedudukan Hukum Pemegang Hak Tanggungan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perjanjian Perkawinan
Perjanjian kredit jaminan dengan hak tanggungan antara debitur yang dalam hal ini  adalah  salah  satu  pasangan  yang  terikat  perkawinan,  dengan  bank  selaku krediturnya, dan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tentang perjanjian perkawinan, telah menimbulkan konflik  hukum baru bagi bank selaku kreditur. Kedudukan bank apabila dihadapkan pada perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan suami isteri dan pembuatannya itu dilakukan setelah suatu perjanjian kredit jaminan dibuat oleh salah  satu  pasangan suami  isteri  tersebut.    Namun demikian  Putusan  Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perjanjian Perkawinan yang berhubungan dengan ekstensifikasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan memberikan implikasi positif  terhadap pelaku  perkawinan. Dalam perjanjian ini  kita  tidak  perlu  melihat kewarganegaraan pelaku  perkawinan dan  waktu  dibuatnya  perjanjian perkawinan tersebut. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dan atas persetujuan bersama dan disahkan dihadapan petugas pencatat perkawinan.
Mahkamah Konstitusi menggambarkan bahwa perjanjian perkawinan memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Memisahkan harta antara suami dan istri agar harta mereka tidak bercampur. Jika suatu saat mereka bercerai, harta masing-masing pihak akan terlindungi karena tidak ada perebutan harta bersama atau gono-gini.
2. Utang masing-masing pihak yang mereka buat dalam perkawinannya, masing- masing akan bertanggung jawab atas utangnya sendiri.
3. Jika  salah  satu  pihak  ingin  menjual  hartanya, tidak  perlu  meminta  izin  dari pasangannya (suami/istri).
Jika  ada fasilitas  kredit  yang  mereka  ajukan, maka  mereka  tidak  perlu  lagi meminta  izin  kepada  pasangannya  (suami/istri)  dalam  hal  menggadaikan  harta kekayaan yang didaftarkan atas nama salah satu dari mereka. 11
Perjanjian perkawinan memberikan keadilan bagi  masing-masing pihak yang terikat dalam perkawinan, terutama bagi pihak yang berkewarganegaraan Indonesia pada  pasangan kawin  campur  yang  hendak  memiliki  rumah  dinegaranya  sendiri. Keinginan untuk memiliki  hak milik  atas tanah dengan tidak mengesampingkan asas nasionalis  yang  merupakan landasan  Undang-Undang Pokok  Agraria.  Pembatasan kepemilikan  tanah  bagi  warga  Negara  asing  dengan  dengan  adanya  perjanjian perkawinan, tanah dengan status hak milik  misalnya, dapat dimiliki  sebagai haknya pribadi oleh pasangan yang berkewarganegaraan Indonesia, dan tetap tidak menjadi hak milik bagi suami/isterinya yang berkewarganegaraan asing. Perjanjian perkawinan sebelum  adanya  putusan  mahkamah  konstitusi  mengakibatkan  tertutupnya kemungkinan untuk memiliki  tanah ataupun rumah di Negara sendiri karena banyak yang tidak  mengetahui esensi  dari  perjanjian perkawinan  yang berhubungan secara tidak langsung dengan asas nasionalis Undang-Undang Pokok Agraria, tetapi dengan
11 Oly Viana Agustine ,  Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015  Dalam  Menciptakan  Keharmonisan  Perkawinan ,  Jurnal  Rechtsvinding  Media Pembinaan  Hukum Nasional, 6(1), 2017, hal. 61.
adanya  putusan  mahkamah  konstitusi,  memberikan  keadilan  bagi  pasangan perkawinan campur untuk dapat memiliki  rumah di  Negara sendiri. Pasca putusan mahkamah  konstitusi,  pasangan  perkawinan  campur  dapat  membuat  perjanjian perkawinan sebelum, pada saat dan selama perkawinan berlangsung. Kepemilikan atas tanah ataupun rumah dengan adanya perjanjian perkawinan memberikan keleluasaan bagi salah satu pasangan tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, salah satunya adalah perjanjian kredit.
Pengikatan jaminan kredit  dengan hak tanggungan terjadi pada saat debitur mendapat  kredit  bank.  Bank  sebagai  pemegang  hak  tanggungan mempunyai  hak khusus dalam perjanjian kredit dengan debitur. Dalam pelaksanaan pengikatan jaminan kredit dengan hak tanggungan, beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh bank adalah sebagai berikut: 12
1. Hipotek  diadakan  untuk  menjamin  pelunasan  utang  debitur.  Bank  berhak mendahulukan pelunasan piutangnya kepada kreditur lain apabila barang yang dibebani hak tanggungan tersebut dijual.
2. Tanah yang  dijadikan jaminan dengan hak  tanggungan harus memenuhi  asas kekhususan dan asas publisitas.
3. Bank perlu melakukan site visit atau pemeriksaan fisik.
4. Pelaksanaan pengikatan  jaminan  kredit  harus  dilakukan  secara  otentik,  atau dilakukan di hadapan PPAT dan didaftarkan di Kantor Pertanahan.
5. Pelaksanaan pengikatan jaminan kredit, bank harus menguasai:
a) Akta Hak Tanggungan dari PPAT dan Sertifikat Hak Tanggungan dari Kantor Pertanahan.
b) Sertifikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan hak asal.
c) Jika di atas tanah tersebut terdapat bangunan, maka perlu melampirkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dari pihak yang berwenang.
d) Asuransi  terhadap  benda-benda  yang  dijadikan  jaminan  dengan  hak tanggungan.
Pentingnya  dana  kredit  dalam  proses  pembangunan  nasional,  sudah sepantasnya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak terkait lainnya mendapatkan perlindungan melalui lembaga hak penjaminan yang kuat sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan. Bank dalam memberikan kreditnya wajib memiliki  keyakinan terhadap debitur, seperti tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan. Perjanjian kredit dimulai dari permohonan kredit yang disampaikan oleh pihak debitur. Pihak debitur yang dianggap layak, dalam hal  ini  sudah  memenuhi  persyaratan  kredit  yang  diajukan  oleh  bank  dimana persyaratan  tersebut  sudah  memenuhi  Pasal  8  Undang-Undang  Perbankan  dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017. Dengan demikian, apabila
12 Oly  Via na   Agustine ,  Politik  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015  Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan , Jurna l Rechtsvinding Media  Pembina a n Hukum Na siona l, 6, 1 (2017), hlm. 89 DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.121
persyaratan telah terpenuhi dan adanya kata sepakat dari para pihak yang merupakan konsep  dasar dari perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian kredit yang kemudian melahirkan suatu hak dan kewajiban dan hubungan hukum yang adil bagi masing-masing pihak sesuai dengan apa yang sudah disepakati sebelumnya.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015 memberikan keadilan bagi  para  pihak  dalam  suatu  perkawinan untuk  membuat  perjanjian perkawinan, dimana perjanjian ini disebut juga sebagai perjanjian pisah harta. Kebijakan hukum baru ( legal policy ) ditujukan untuk memberikan keadilan bagi pasangan suami isteri sehingga terwujudnya suatu kebajikan utama, yaitu mewujudkan suatu keharmonisan dalam perkawinan. Aristoteles dalam karyanya “Nicomachean ethics” mendefinisikan keadilan sebagai berbuat baik atau dengan kata lain keadilan adalah kebajikan utama . 13 Prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal -hal yang sama diperlakukan dengan sama, dan hal- hal  yang  tidak  sama  diperlakukan  secara  tidak  sama  pula,  secara proporsionalitas.”Rawls mendefinisikan keadilan sebagai fairness (Justice as a fairness), dengan mengandung 2 prinsip keadilan, yakni keadilan akan terwujud apabila setiap orang memiliki hak dan kebebasan yang sama, dan keadilan akan terwujud pula apabila diberikan  kesempatan  yang  sama  dan  adil  atas  ketidaksamaan  secara  sosial  dan ekonomi.  Perjanjian perkawinan atau lebih  dikenal  sebagai  perjanjian pisah  harta, memberikan keadilan bagi para pihak dalam mengatur harta bendanya masing-masing dan keadilan dalam memutuskan apa yang hendak dilakukan terhadap harta benda pribadi tersebut dikemudian hari.
Adapun  sebuah  perjanjian  perkawinan  dapat  dibuat  dengan  memenuhi ketentuan-ketentuan berikut 14 :
1. Perjanjian perkawinan dapat dibuat selama perkawinan itu berlangsung.
2. Perjanjian perkawinan sejalan dengan asas kebebasan berkontrak yang termuat dalam Pasal 1338 KUH Perdata.
Amar Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya UU Perkawinan Pasal 29 ayat (1): Perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum diadakan atau selama ikatan perkawinan, kedua belah pihak dengan persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis  yang disahkan oleh  pencatat perkawinan atau notaris, yang isinya berlaku juga bagi pihak ketiga sebagai selama pihak ketiga terlibat. Secara rinci, putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Perjanjian Perkawinan memberikan 3 perubahan besar dalam pembangunan hukum di Indonesia 15 :
a)   Perjanjian perkawinan dapat dibuat selama perkawinan itu berlangsung.
13 Oly  Via na   Agustine ,  Politik  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015  Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan , Jurna l Rechtsvinding Media  Pembina a n Hukum Na siona l, 6, 1 (2017), hlm. 48 DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.121 14 Oly  Via na   Agustine ,  Politik  Hukum  Perjanjian  Perkawinan  Pasca  Putusan  Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015  Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan , Jurna l Rechtsvinding Media  Pembina a n Hukum Na siona l, 6, 1 (2017), hlm. 64 DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.121
15 Oly Viana Agustine, Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.  69/PUU-XIII/2015  Dalam  Menciptakan Keharmonisan  Perkawinan,  Jurnal  Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 6, 1 (2017) , hlm. 63. DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.121
Sepasang suami istri yang sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan tidak membuat perjanjian perkawinan kemudian hendak membuat perjanjian perkawinan, sehingga selama perkawinan mereka tidak perlu  lagi meminta penetapan  pengadilan  untuk  membuat  suatu  perjanjian  perkawinan. perjanjian pernikahan. Perjanjian perkawinan biasanya dibuat secara tertulis dengan akta notaris kemudian didaftarkan dan didaftarkan pada pejabat yang berwenang.
b)  Perjanjian perkawinan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.
Kebebasan berkontrak adalah kebebasan seluas-luasnya yang diberikan oleh hukum  kepada  masyarakat  untuk  membuat  perjanjian  tentang  apa  saja, sepanjang  tidak  bertentangan  dengan  peraturan  perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum. Kebebasan berkontrak merupakan prinsip yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan dirinya baik dalam kehidupan  pribadi  maupun  kehidupan  sosial,  sehingga  beberapa  ahli menegaskan bahwa kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati.
3. Isi  perjanjian perkawinan tidak  bertentangan dengan asas  kebangsaan dalam Undang-Undang Pokok Agraria.
Pasal 21 Undang- Undang Pokok Agraria mengatakan jika:
a) Pada ayat (1): hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki  hak milik atas tanah.
b) Pada ayat (2): pemerintah ditetapkan oleh badan hukum yang dapat memiliki hak milik dalam kondisi tertentu.
c) Pada  ayat  (3):  orang  asing  yang  setelah  berlakunya  undang-undang  ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, serta warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak  itu  dalam waktu satu  tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Apabila setelah jangka waktu tersebut hak milik  tidak dilepaskan, maka hak tersebut batal karena hukum dan  tanahnya jatuh  kepada  Negara,  dengan  syarat  hak  pihak  lain  yang membebaninya tetap ada.
d) Pada  ayat  (4):  selama  orang  selain  warga  negara  Indonesia berkewarganegaraan asing, ia tidak dapat memiliki  tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Pada amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa perjanjian perkawinan itu dapat dibuat selama perkawinan masih berlangsung dan apabila objek perjanjian perkawinan menyangkut pihak ketiga, maka sifatnya adalah seimbang/adil. Perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki  fungsi  filosofis dari  hukum  perjanjian, yaitu  keadilan.  Dalam  putusan  a  quo  terlihat  bahwa  MK memaknai dengan melihat asas keadilan agar tercipta kerukunan. Masalah harta dan kepemilikan  harta,  baik  tanah  maupun  bangunan, tidak  dapat  dipungkiri,  dapat menimbulkan  masalah  dalam  rumah  tangga, terutama bagi  mereka  yang  menikah dengan beda suku.  Aturan pemerintah dalam Undang Undang Pokok  Agraria yang
dilandasi  oleh  asas  nasionalitas,  memberikan  pembatasan-pembatasan  bagi kepemilikan  tanah  ataupun  bangunan bagi  salah  satu  pasangan  dari  perkawinan campur tersebut.
Perjanjian kredit  maupun  perjanjian perkawinan postnuptial agreement harus memiliki prinsip dasar dalam perjanjian kontraktual, yang berlaku bagi para pihak, baik itu  pihak  pasangan suami  isteri  yang  terikat  dalam  suatu  perjanjian  perkawinan, maupun  pihak  ketiga  (perbankan)  yang  merupakan  pihak  debitur  dalam  suatu perjanjian kredit jaminan dengan pelimpahan hak tanggungan. Teori ini memberikan pertimbangan adanya  kepentingan masing-masing  pihak  yang  harus  diperlakukan secara sama, adil dan terciptanya suatu itikad baik  dari masing-masing pihak dalam melakukan suatu perjanjian. Perjanjian yang demikianlah yang seharusnya dipatuhi masing-masing  pihak  untuk  mewujudkan  suatu  prestasi,  dimana  prestasi  tersebut merupakan tujuan utama dalam setiap jenis perjanjian. Apabila salah satu pihak telah terikat  dalam  suatu  perjanjian dan  melakukan  perjanjian lain  dengan  pihak  yang berbeda dalam kaitannya menyangkut objek yang sama, maka prinsip dasar atas teori keadilan harus diterapkan agar tidak  adanya wanprestasi atas salah  satu  perjanjian tersebut.
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi pasangan kawin campur yang telah terikat perjanjian  kredit  jaminan  dengan  hak  tanggungan  dapat  membuat  perjanjian perkawinan dikemudian hari dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan hukum pemegang hak jaminan, dalam hal ini adalah perbankan, berdasarkan penjelasan diatas,  harus  memiliki  keadilan  yang  sama  ( fair  and  equal ) sehingga  terciptanya suatu  prestasi  atas  semua  perjanjian tersebut,  baik  perjanjian kredit, maupun perjanjian perkawinan. Meskipun demikian, pada prakteknya masih ditemukan hambatan-hambatan tehnis dalam pencatatan perjanjian perkawinan karena ternyata pejabat kantor  catatan sipil  hanya berpegang pada  petunjuk tehnis  terkait dengan pencatatan perkawinan dan  belum  adanya peraturan perundang-undangan yang terbaru yang mendukung tata cara pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan. Dengan demikian, masih timbul keraguan bagi  beberapa bank dalam hal pemberian kreditnya  kepada warga negara Indonesia  pelaku  perkawinan campur, yang  dapat memberi resiko kredit macet bagi bank itu sendiri.

## IV. Kesimpulan
Artikel  ini  menyimpulkan,  pertama,  perjanjian  kredit  selalu  terkait  dengan pengikatan jaminan. Adanya jaminan dalam suatu perjanjian kredit diperuntukkan agar adanya kepastian hukum bagi  pihak yang meminjamkan. Perjanjian jaminan dengan hak tanggungan tidak akan ada tanpa adanya perjanjian kredit karena perjanjian kredit sendiri  mempunyai  kedudukan  sebagai  perjanjian pokok  ( principal ) dan  perbankan sebagai salah satu lembaga pemberi kredit, dalam memberikan kreditnya selalu diikuti dengan  prinsip  kehatian-hatian.   Persyaratan perjanjian kredit  sudah  diatur  dalam Peraturan OJK kepada perbankan. Setiap Warga Negara Indonesia yang cakap menurut hukum dan memenuhi persyaratan dari tiap bank dapat melakukan perjanjian kredit jaminan dengan hak tanggungan. Dengan demikian, hal ini juga berlaku bagi pasangan kawin campur apabila salah satu  pasangannya yang kerkewarganegaraan Indonesia hendak  melakukan  perjanjian kredit  jaminan  dengan  hak  tanggungan.  Tata  cara
perjanjian  kredit  dengan  hak  tanggungan  yang  dilakukan  dihadapan  pejabat berwenang, dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan akta notariatnya, dan  didaftarkan    pada  kantor  pertanahan setempat  (Badan  Pertanahan Nasional) memberikan kepastian hukum bagi para pihak, baik bank selaku pihak pemberi kredit maupun salah  satu  pasangan kawin  campur yang  terikat  dengan  perjanjian kredit jaminan atas hak tanggungan tersebut. Kedua, perjanjian perkawinan yang awalnya preunaptial  agreement menjadi postnuptial  agreement, dimana  disebut  juga  sebagai perjanjian pisah harta, memberikan keadilan bagi pasangan kawin campur yang lupa membuat  perjanjian  sebelum  perkawinan  dilakukan.  Salah  satu  pasangan  kawin campur yang terikat dalam perjanjian kredit dan dikemudian hari membuat perjanjian perkawinan dengan pasangannya, harus memiliki itikad baik dalam pembuatan setiap perjanjian tersebut. Itikad baik yang berlandaskan keadilan akan memberikan prestasi sampai  perjanjian kredit  tersebut  selesai  masa  berlakunya.  Baik  perjanjian  kredit, maupun  perjanjian  perkawinan  memiliki  prinsip  dasar  perjanjian  kontraktual. Perjanjian yang memberikan pertimbangan adanya kepentingan masing-masing yang harus diperlakukan secara sama dan adil yang kemudian melahirkan itikad baik dari masing-masing pihak. Kedudukan para pihak yang terikat perjanjian kredit jaminan dengan hak  tanggungan maupun pihak  yang  terikat dengan perjanjian perkawinan postnuptial seharusnya adalah sama  dan adil  sehingga  terwujud prestasi  atas setiap perjanjian yang telah disepakati bersama. Meskipun demikian, pada prakteknya pada beberapa  bank  tidak  dapat menyetujui  perjanjian  kredit apabila pasangan kreditur tersebut  adalah  orang  asing.  Hal  ini  didasari  oleh  adanya  peraturan perundang- undangan yang  belum  mendukung  amar  putusan  mahkamah  konstitusi  sehingga beberapa bank masih tidak adanya keadilan dan ketidakpastian hukum atas perjanjian kreditnya terhadap calon krediturnya yang menikah dengan warga negara asing.

## V. Daftar Pustaka / Daftar Referensi
Agustine Viana      Oly ,      “Politik      Hukum  Perjanjian  Perkawinan  Pasca  Putusan Mahkamah Konstitusi  No. 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan” ,  Jurnal  Rechtsvinding  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional,  6,  1 (2017), 53-67 DOI: http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.121
Aislie  Anantama  Septiawan,  “Perjanjian  Perkawinan  Pada  Perkawinan  Campuran Dalam  Kepemilikan  Tanah  Di  Indonesia”,  Jurnal  Lambung  Mangkurat  Law Journal (LamLaj), 2,1 (2017), 119-128, DOI: https://doi.org/10.32801/lamlaj.v2i1
Hermansyah, Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia, Prenadamedia  Group,  Edisi Kedua, Jakarta, 2005.
Juan  Simon  MULERO  Garcia,  “Issue  of  Family  Law  in  Spainish-Moroccan Relationships”,  International  Journal  of  Bussiness  and  Social  Science.  3  ,  13 (2012), 44-50, http://ijbssnet.com/journal/index/1360
Jonathan  W.  Leeds,  “Prenuptial  Agreements:  US  Law,  Thailand  Law  an  EU  Law Compared”,  Thailand  Journal  of  Law  and  Policy,  15,  2  (2012), http://thailawforum.com/articles/international-prenuptial.html
Kurnianingsih, Dwi, Rina, “ Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Pihak Ketiga Pada  Perjanjian  Perkawinan  Yang  Belum  Disahkan” ,  Jurnal  Hukum,  Program Studi  Magister  Kenotariatan  Fakultas  Hukum  Universitas  Brawijaya,  (2015) http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/
Muhammad Akbar  Aulia  Ramadhan,  KN.  Sofyan  Hasan,  “Perjanjian  Perkawinan Terhadap Harta Yang Diperoleh  Selama Perkawinan Pasca Perceraian”, Jurnal Repertorium, 6, 2 (2017), 157-169, https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/issue/archive
Paramita , Erdhyan, “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai  Pencatat  Perkawinan”,  Jurnal  Repertorium,  4,  2  (2017),  32-38, https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/issue/archive
Priesty Yustika Putri, Prija Djatmika, Dhiana Puspitawati, “Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan  Yang  Dibuat  Selama  Dalam  Ikatan  Perkawinan  Terhadap  Utang Bersama  Pasca  Putusan  Mahkahmah  Konstitusi  Nomor  69/Puu-XIII/2015”,
Legality : Jurnal Ilmiah Hukum, 26, 1 (2018),
https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/
Sembiring,  Rosnidar, Hukum Keluarga Harta Harta Benda Dalam Perkawinan , Raja Grafindo Persada Cetakan Pertama, Jakarta, 2016.
Sutedi, Adrian, Hukum   Hak   Tanggungan , Sinar    Grafika   Edisi Pertama, Jakarta, 2012
Peraturan dan Putusan Hukum :
Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
Undang  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  Lembaran  Negara Republik  Indonesia Nomor  1,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Nomor 3019, mulai  berlaku tahun 1974.
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  104  Tahun  1960,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043 mulai  berlaku tahun 1960.
Undang Undang Nomor 4 Tahun  1996 Tentang Hak Tanggungan  Atas Tanah Beserta Benda  Benda  Yang  Berkaitan  Dengan  Tanah,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632 mulai berlaku tahun 1996.
Undang  Undang  Nomor  10  Tahun  1998  Tentang  Perbankan,  Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790 mulai berlaku tahun 1998.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Pengujian  Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria Dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor  21  Tahun  2011  tentang Otoritas  Jasa  Keuangan,  Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.