Jurnal Ilmiah Keimigrasian merupakan media ilmiah bidang kebijakan keimigrasian berupa  hasil penelitian dan kajian, tinjauan, wacana ilmiah dan artikel. Terbit dua kali setahun pada bulan Maret dan Oktober
Pelindung :  Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Penasehat :  Direktur Jenderal Imigrasi Pembina :  Kepala BPSDM Hukum dan HAM Penanggung Jawab :  Direktur Politeknik Imigrasi Redaktur :  Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Mitra Bestari :  Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D. Prof. Dr. M. Iman Santoso, S.H., M.H., M.A. Prof. Dr. Faisal Santiago, S.H., M.M. Dr. Muhammad Indra, S.H., M.H.
Dr. Taswem Tarib, S.H., M.H. Dr. Asep Kurnia, S.H., M.M. Dr. M. Akbar Adinugroho, S.H., M.H. Dr. Ir. Edy Santoso, S.T., M.ITM., M.H.
Dr. Arisman, S.T., M.M. Agus Majid, M.P.A., Ph.D. Fidelia Fitriani, M.P.A. Akhmad Khumaidi, M.P.A. Editor Pelaksana :  Andry Indrady, M.P.A., Ph.D. M. Alvi Syahrin, S.H., M.H., C.L.A. Ridwan Arifin, S.S., M.Hum. Intan Nurkumalawati, M.P.A. Agung Purnomo S, M.P.A Sri Kuncoro Bawono, M.P.A. Alih Bahasa :  Mila Rosmaya, S.S., M.Hum. Design Grafis :  Wilonotomo, S.Kom., M.Si. Sekretaris Redaksi :  Nurul Vita, S.Sos., M.Si. Rasona Sunara Akbar, S.P.d, M.M. Bobby Briando, S.E., M.S.A.

## Alamat Redaksi
Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok Telepon / Faximile  :  (021) 753 00001 Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com

## DAFTAR ISI
13. Mencegah  terjadinya  kejahatan  transnasional  di  wilayah  Indonesia    (Arif Hamdi) ……………………………………………………………………
Hal 165 - 175

## KATA PENGANTAR
Puji  syukur  kehadirat  Allah  Subhanahu  Wa  Ta’ala  atas  segala  nikmat,  rahmat,  karunia  dan perlindungan  yang  telah  diberikan  kepada  Tim  Redaksi  untuk  menyelesaikan  penerbitan  jurnal  ini. Shalawat  serta  salam  semoga  selalu  tercurahkan  kepada  Uswatun  Hasanah,  Nabi  Muhammad Shallallahu  ‘alaihi  Wa  sallam,  beserta  keluarga,  sahabat  yang  telah  menyampaikan  ajaran  tauhid, sehingga membawa umat manusia beranjak dari zaman jahiliyah ke zaman hijriyah.
Untuk  pertama  kalinya,  Politeknik  Imigrasi  menerbitkan  Jurnal  Ilmiah  Kajian  Keimigasian (JIKK)  dalam  Volume  1  Nomor  1 Agustus 2018.  JIKK  merupakan  media  ilmiah  yang  diterbitkan Politeknik Imigrasi secara berkala yang bertujuan sebagai sarana pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen, peneliti, maupun praktisi keimigrasian.
Dalam edisi pertama ini, JIKK memuat 15 (lima belas) tulisan yang mengutamakan karya-karya ilmiah  berupa  hasil  penetlitian  /  pemikiran  ilmiah  dari  berbagai  kalangan  keimigrasian.  Tema  yang dibahas  meliputi:  persoalan  di  Tempat  Pemeriksaan  Imigrasi  Laut  dan  Udara,  Pengawasan Keimigrasian, Tindak Pidana Keimigrasian, Kejahatan Transnasional, Anomali Kebijakan Pengungsi Indonesia,  Penerbitan  Paspor  RI,  Izin  Tinggal  dan  Status  Keimigrasian,  serta  Manajemen  dan Pengembangan SDM Keimigrasian.
Diharapkan dari hasil penerbitan JIKK ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan sebagai bahan  hukum  regulasi  dan  non  regulasi  berupa  kebijakan  dalam  pengembangan  hukum  dan penyusunan peraturan perundang-undangan keimigrasian.
Kami  menyampaikan  terima  kasih  kepada  para  penulis  yang  telah  memberikan  kepercayaan kepada JIKK untuk menerbitkan hasil karyanya. Akhirnya, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur Politeknik Imigrasi yang telah berkenan membantu dalam penerbitan JIKK ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis dalam penerbitan ini.
Salam Takzim,
Depok,  Oktober 2018
Tim Redaksi

## MENCEGAH TERJADINYA KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI WILAYAH INDONESIA

## PREVENTION OF THE TRANSNATIONAL CRIMINAL IN INDONESIA

## Muhammad Arief Hamdi
Dosen Politeknik Imigrai ariefhamdi@gmail.com

## ABSTRAK
Kejahatan  Transnasional  sebagai  bentuk  kejahatan  yang  potensial  dapat  mengancam  kehidupan masyarakat  seperti  ekonomi,  sosial,  ketertiban  dan  keamanan  baik  nasional  maupun  regional. Perkembangan kejahatan transnasional di Indonesia baik sebagai dampak globalisasi juga faktor-faktor lainnya yang berkaitan dengan pergerakan manusia dari suatu wilayah negara ke negara lainnya atau dari suatu kawasan ke kawasan lainnya. Sehingga, sangat potensial muncul dan berkembangnya jenis kejahatan baru lintas batas negara.
Tujuan penelitian adalah untuk Menemukan berbagai bentuk/jenis kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang membedakannya dengan kejahatan lainnya; Memetakan konsep penanganan dan penanggulangan kejahatan transnasional untuk kepentingan Indonesia; Menemukan harmonisasi hukum nasional dan hukum internasional terkait dengan kejahatan lintas batas negara.
Bahwa untuk mengatasi meluasnya kejahatan tersebut, diperlukan instrumen hukum yang berkaitan dengan  jenis  kejahatan  tersebut  baik  hukum  nasional  maupun  hukum  internasional/perjanjian internasional  beserta  protokolnya.  Di  sisi  lain,  negara  sangat  berperan  untuk  mengantisipasi  akan ancaman  masuknya  kejahatan-kejahatan  tersebut  secara  lintas  batas  negara  melalui  perundingan- perundingan/diplomasi dan kerjasama-kerjasama baik bilateral maupun multilateral.
Kata kunci: kejahatan transnasional, Indonesia, lintas batas negara.

## ABSTRACT
Transnational  crime  as  a  form  of  crime  that  can  threaten  the  potential  of  community  life  such  as economic,  social,  public  order  and  the  security  of  both  national  and  regional.  The  development  of transnational crime in Indonesia, as the impact of globalization as well as other factors relating to the movement of people from one area of the country to country or from an area to another area. So, very potential appears and the development of a new type of cross border crime.
The purpose of the research was to discover different shapes or types of crimes that can be categorized as a transnational crime which differentiate it from other crimes; Map the concept of handling and tackling transnational crime for the benefit of Indonesia; Find a harmonization of national laws and international laws related to cross border crime.
That to overcome the widespread crime, the necessary legal instrument relating to the types of crime that either national law or international law/international agreements with the protocol. On the other
hand, the state was instrumental in anticipation of the influx of threats will be crimes is cross border through negotiations/diplomacy and cooperation-bilateral or multilateral cooperation is good.
Keywords: transnational crime, Indonesia, cross border.

## DASAR PEMIKIRAN
Pembangunan  adalah  suatu  usaha mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia untuk mewujudkan  masyarakat  yang  adil  dan makmur  berdasarkan  Pancasila.  Sementara, tujuan  pembangunan  itu  adalah  membangun manusia berdaya saing tinggi dalam masyarakat  yang  tumbuh  dan  berkembang dengan  kekuatan  sendiri.  Dalam  mencapai tujuan  tersebut,  dibutuhkan  sumber  daya manusia  dan  tenaga  kerja  yang  mampu bersaing  secara  efektif  dan  bijaksana  dalam penyelenggaraan pembangunan tersebut.
Pembangunan ekonomi maupun pembangunan  pada  bidang  –  bidang  lainnya selalu  melibatkan  sumber  daya  manusia sebagai  salah  satu  pelaku  pembangunan,  oleh karena  itu  jumlah  penduduk  di  dalam  suatu negara adalah unsur utama dalam
pembangunan.  Jumlah  penduduk  yang  besar tidak selalu menjamin keberhasilan pembangunan  bahkan  dapat  menjadi  beban bagi keberlangsungan pembangunan tersebut. 1
Globalisasi sebagai salah satu fenomena  yang  tidak  dapat  dihindari,  seiring berjalannya  waktu  semakin  berkembang  dan memberikan  dampak  yang  signifikan  bagi kehidupan  individu  serta  aspek-aspek  dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Namun, perkembangan serta perubahan yang menghadirkan berbagai kemudahan yang dapat meningkatkan  efisiensi  dan  efektifitas  dalam kehidupan  sebagai  dampak  dari  globalisasi kemudian  kenyataannya,  juga  mempunyai berbagai dampak negatif. Munculnya berbagai bentuk  kejahatan  dalam  dimensi  baru,  akhir-
1 Febriyanti  -  Isabella,  “Implementasi      Kebijakan Perlindungan  Tenaga  Kerja  Indonesia      (TKI)  Di Luar Negeri Pada Tahap Pra Penempatan”, Jurnal Pemerintahan Dan Politik , Vol. 1 No. 2, 2016.
akhir  ini,  menunjukkan  bahwa  kejahatan tumbuh  dan  berkembang  mengikuti  dinamika masyarakat dan pembangunan.
Menurut  Febriyanti  dan  Isabella, Pembangunan dalam ketenagakerjaan merupakan  bagian  dari  upaya  pembangunan sumber daya manusia, dimana diarahkan pada peningkatan martabat, harkat dan kemampuan serta kepercayaan pada diri sendiri. Pembangunan  ketenagakerjaan  merupakan upaya  yang  sifatnya  menyeluruh  di  semua sektor  dan  daerah  sekaligus  ditujukan  pada perluasan  lapangan  kerja  dan  pemerataan kesempatan  kerja,  peningkatan  mutu  dan kemampuan  serta  perlindungan  tenaga  kerja. 2 Menurut Basir, adanya pengaruh antara jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi:
1. Penduduk sebagai konsumen
2. Penduduk sebagai sumber tenaga kerja. 3
Peningkatan  jumlah  penduduk  yang besar memberikan dampak buruk yaitu adanya pengangguran dalam suatu negara.
Pengangguran merupakan masalah yang sangat rumit.  Angka  pengangguran  yang  besar  dan kurangnya  lapangan  pekerjaan  di  Indonesia mendorong orang – orang untuk mencari kerja di  luar  daerah  asal  mereka  dan  banyak  yang memutuskan  untuk  pergi  ke  luar  negeri  atau sebaliknya.  Hal  tersebut  dilakukan  setelah mendengar  adanya  pekerjaan  dari  agen perekrutan  dan  jaringan  kerja  sosial  dengan tawaran gaji yang lebih tinggi seperti Malaysia, Arab  Saudi,  Hong  Kong  SAR,  Kuwait, Singapura dan Emirat Arab. Menurut mereka, menjadi  TKI  satu-satunya  jalan  keluar  dari kemiskinan bagi mereka sendiri dan
2 Ibid., hlm. 22
3 B.  Basir,  “Manajemen    Sumber  Daya  Manusia”,
Bumi Akasara, Jakarta, 1999.
keluarganya. Masalah itu menimbulkan kebijakan  sehingga  pemerintah  berusaha menanggulangi  suatu  masalah  penggangguran dengan cara  menempatkan  tenaga kerja  untuk dipekerjakan ke luar negeri. 4
Salah  satu  dampak  negatifnya  ialah timbulnya  berbagai  kejahatan.  Terjadinya kejahatan transnasional bukan hanya didorong oleh  faktor  perdagangan  bebas  yang  terbuka lebar  atau  lemahnya  penegakan  hukum,  Akan tetapi,  juga  didukung  oleh  wilayah  geografis daerah  itu  sendiri.  Kejahatan  transnasional merupakan  suatu  kejahatan  yang  diatur, disiapkan melakukan lintas batas negara untuk masuk ke yuridiksi negara yang berbeda batas.
Secara  geografis,  Indonesia  dikenal memiliki wilayah yang strategis. Penilaian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Indonesia  terletak  pada  posisi  silang  diantara dua  benua,  yakni  Asia  dan  Australia.  Di samping  itu,  Indonesia  juga  terletak  diantara dua  samudra,  yakni  Samudra  Hindia  dan Samudra  Pasifik.  Posisi  Indonesia  yang strategis  seperti  ini  membawa  konsekuensi positif maupun negatif. 5
Hal  ini  menyebabkan  Indonesia menjadi  negara  yang  memiliki  sumber  tenaga kerja  yang  besar  dan  sebagai  target  untuk perkembangan  pasar  internasional.  Berbagai kendala  dihadapi  oleh  Indonesia  dalam menghadapi persoalan kejahatan transnasional, seperti  kurang  sumber  daya  manusia  yang kompeten  untuk  mengungkapnya,  kendala dalam  bidang  teknologi,  dan  lemah  secara yuridis  dan  diplomatik.  Dengan  kondisi  yang demikian,  menyebabkan  Indonesia  sebagai negara tujuan yang dituju oleh sebagian besar negara-negara  luar.  Terutama  negara-negara yang  tingkat  kehidupannya  sudah  maju,
4 Febriyanti - Isabella, op. cit. hlm 23.
5 “Brigadier Jendral Polisi Setyo Wasisto, (Direktur Keamanan Negara badan Intelijen Keamanan Polri
Markas  Besar  Kepolisisan  Republik  Indonesia) dalam  kuliah  umum  mengenai  Kerjasama
Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional di Universitas Dipenogoro pada hari
sedangkan  bagi  negara-negara  yang  masih tertinggal,  Indonesia  dijadikan  sebagai  negara transit  untuk  mencapai  negara  tujuan.  Dari tahun ke tahun, imigran gelap dan penyelundupan orang ke Indonensia dan transit melalui  Indonesia  semakin  meningkat.  Di Indonesia sendiri, hal ini terjadi rata-rata setiap tahun  sampai  dengan  tahun  2011  lebih  dari 10.000  orang  imigran  gelap  baik  yang menjadikan  Indonesia  sebagai  tempat  tujuan maupun  sebagai  transit.  Penyelundupan  ini ditujukan  untuk  memasok  pasar  perdagangan seks internasional dan buruh. 6
Selain  itu,  Indonesia  yang  juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, dan merupakan  wilayah  yang  terletak  pada  posisi silang  jalur  lalu  lintas  dagang  dunia,  terlebih lagi sarana dan prasarana kapal laut bagi polisi air dan TNI masih kalah bagus dibanding milik pelaku  kejahatan,  hal  ini  juga  menjadi  faktor utama  yang  menyebabkannya  berpotensi  kuat untuk  terjadinya  kejahatan  transnasional. Kejahatan  transnasional  menimbulkan  banyak kerugian  bagi  suatu  negara,  bahkan  bagi daerah-daerah tertentu di dalam negara-negara tersebut. Maka dari itu setiap negara khususnya Indonesia  harus  waspada  dalam  menghadapi dan  menyikapi  masalah  yang  satu  ini  yaitu, kejahatan transnasional.
Selain  menjadi  tempat  tujuan  dan transit  penyelundupan  orang,  permasalahan buruh migran di Indonesia bisa menjadi kasus penyelundupan orang dimana Indonesia menjadi pemasoknya. Permasalahan mendasar dalam pelayanan penempatan dan perlindungan terhadap buruh migran Indonesia yang  lebih  dikenal  dengan  Tenaga  Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri adalah masalah perlindungan,  baik  perlindungan  ketika  masih di dalam negeri maupun perlindungan ketika di
Senin, 18 Maret 2013 di Ruang Theater (Gedung C FISIP UNDIP)”, diakses dari http://hi.fisip.undip.ac.id/kerjasama-indonesia- dalam-menangani-kejahatan-transnasional/,  pada tanggal 30 Oktober 2015.
6 Ibid., hlm. 4
luar  negeri.  Fenomena  TKI  yang  termasuk dalam  penyeludupan  manusia  tersebut  pada masa  pra  penempatan  antara  lain  adanya perekrutan calon TKI secara illegal, pemalsuan dokumen calon TKI, banyaknya pungutan oleh oknum  yang  tidak  bertanggung  jawab,  dan penyekapan  terhadap  calon  Tenaga  Kerja Indonesia  di  penampungan.  Pada  masa penempatan, permasalahan yang dihadapi oleh Tenaga  Kerja  Indonesia  antara  lain  jenis pekerjaan  yang  tidak  sesuai  perjanjian  kerja, gaji  dipotong  oleh  Pelaksana  Penempatan Tenaga  Kerja  Indonesia  Swasta  dan  agensi yang  besarnya  melebihi  ketentuan,  gaji  tidak dibayar,  disekap  oleh  majikan  dan  masih banyak  lagi.  Bilamana  proses  rekrutmen  di dalam  negeri  sudah  menyalahi  ketentuan hukum maupun prosedur yang ada, maka dapat dipastikan  penempatan  di  negara  tujuan  akan bermasalah. Siklus permasalahan yang dihadapi  oleh  Tenaga  Kerja  Indonesia  di  luar negeri  merupakan  sebuah  jejaring  kejahatan yang  melibatkan  sindikat  lintas  negara (kejahatan transnasional lintas negara).

## PEMBAHASAN

## 1.  Kejahatan Transnasional
Kejahatan Transnasional atau
Transnasional  Organized  Crimes (TOC) adalah salah satu kejahatan terorganisir dalam cangkupan  internasional  atau  melibatkan banyak  negara. Kejahatan  ini  sama  halnya dengan sebuah organisasi internasional, namun TOC  ini  lebih  bertujuan  melakukan  hal-hal ilegal seperti terorisme, perdagangan manusia, dan lain sebagainya. Konsep ini diperkenalkan pertama  kali  secara  internasional  pada  era tahun  1990-an  dalam  pertemuan  Perserikatan Bangsa  –  Bangsa  (PBB)  yang  membahas pencegahan kejahatan transnasional. 7 Kejahatan  ini  memiliki  beberapa  definisi,  hal ini  terkait  dengan  latar  belakang  pendidikan,
7 “Kejahatan Lintas Negara”, diakses dari
pengalaman, serta kepentingan yang menyebabkan  beberapa  ahli  merumuskan definisi
Transnasional Crime serta Radikalisme  sangat  bervariasi,  namun  secara garis  besar  terdapat  kata  kunci  yang  dapat digunakan sebagai panduan dalam merumuskan  pengertian Transnational  Crime adalah :
1. Suatu perbuatan sebagai suatu kejahatan.
2. Terjadi antar negara atau lintas negara.
Kemampuan  untuk  memasuki suatu  negara  tanpa  batas  adalah  faktor yang  menyebabkan  munculnya  kejahatan modern  ini.  Selain  itu,  tidak  terlepas dengan  perkembangan  teknologi  dan informasi  yang  menjadi  bagian  dari kehidupan  masyarakat  saat  ini.  Unsur internasional  ini  meliputi  unsur  ancaman secara  langsung  terhadap  perdamaian dunia, ancaman secara tidak langsung atas perdamaian  dan  keamanan  di  dunia  dan menggoyahkan perasaan kemanusiaan.
Menurut G.O.W. Mueller, “Kejahatan  transnasional  adalah  istilah yuridis  mengenai  ilmu  tentang  kejahatan, yang  diciptakan  oleh  perserikatan  bangsa –  bangsa  bidang  pencegahan  kejahatan dan peradilan pidana dalam hal mengidentifikasikan  fenomena  pidana tertentu  yang  melampaui  perbatasan internasional,  melanggar  hukum  dari beberapa  negara,  atau  memiliki  dampak pada negara lain.
Bassiouni dalam bukunya
International  Criminal  Law mengatakan bahwa kejahatan transnasional atau transnational crime adalah kejahatan yang mempunyai dampak lebih dari satu negara, kejahatan yang melibatkan atau memberikan  dampak  terhadap  warga negara  lebih  dari  satu  negara,  sarana  dan prasarana  serta  metoda-metoda  yang
www.kemlu.go.id/Pages/lissueDisplay.aspx?IDP =20&l=id, pada tanggal 16 Maret 2018.
dipergunakan melampaui batas-batas
teritorial  suatu  negara. 8 Jadi  istilah kejahatan transnasional untuk menunjukkan adanya kejahatan –
kejahatan  yang  sebenarnya  nasional  (di dalam batas wilayah negara), tetapi dalam beberapa hal terkait kepentingan negara - negara lain. Sehingga tampak adanya dua atau  lebih  negara  yang  berkepentingan atau yang terkait dengan kejahatan itu.
Kejahatan  yang  melintasi  batas negara ternyata memberikan ancaman bagi stabilitas  suatu  negara,  kawasan  bahkan sistem internasional.
Salah satu munculnya kejahatan transnasional adalah kedekatan  geografis  sebuah  wilayah negara. 9 Adanya perjanjian mutlak diperlukan oleh negara-negara untuk dapat menuntut pelaku tindak
pidana transnasional  yang  melewati  lintas  batas negara. 10 Kejahatan  transnasional  hampir selalu berkaitan dengan kejahatan dengan motif  finansial,  yang  membawa  dampak terhadap  kepentingan  lebih  dari  satu negara.  Mereka  membuat  aliansi  dan bekerjasama  dalam  melakukan  kejahatan negara.
Kejahatan  transnasional,  menurut
pendapat yang dikemukakan oleh Bassiouni  adalah  bahwa  suatu  tindak pidana  internasional  harus  mengandung tiga unsur yakni : unsur-unsur internasional,  unsur  transnasional,  dan unsur kebutuhan.
2. Jenis-Jenis

## Kejahatan

## Transnasional
Beberapa  bentuk  kejahatan  lintas negara  yang  dapat  dikemukakan  sebagai berikut. Menurut Undang-Undang Nomor 5  Tahun  2009  Tentang  Retifikasi United
8 Bassiouni,  M.  C.,  “International  Criminal  Law”, Dobbs Ferry, New York, 1986.
9 Irdayanti,  “Penguatan  Hubungan  Kerjasama Indonesia-Malaysia  dalam  Menangani  Kejahatan
Nation  Convention  on  Transnational Organized  Crime (UN  TOC)  kategori kejahatan lintas negara   yakni:
a. Pencucian uang
b. Korupsi
c. Perdagangan manusia
d. Penyelundupan
e. Migran gelap serta produksi
f. Perdagangan gelap senjata api
Konvensi  –  konvensi  mengakui kejahatan terorisme dan narkoba termasuk dalam  kategori  kejahatan  lintas  negara. Menurut  ASEAN Plan  of  Action  to Combat  Transnational  Crime  (ASEAN PACTC) bentuk  bentuk  kejahatan  lintas negara yakni:
a. Perdagangan gelap narkoba
b. Perdagangan manusia
c. Sea Piracy (Pembajakan Laut)
d. Penyelundupan senjata
e. Pencucian uang
f. Terorisme
g. International Economic Crime
h. Cyber Crime
yang terbaru sejak pemerintahan era Jokowi,  illegal  fishing  juga  termasuk kedalam  TOC.  Semua  bentuk  kejahatan lintas  negara  di  atas  berkembang  sesuai dengan dinamika masyarakat
internasional, dan semakin tidak terkendali  jika  tidak  ditempuh  langkah  – langkah  strategis  dalam  mencegah  atau meminimalisir  ruang  gerak  dari  para pelopor  dan  pengikutnya.   Perubahan paradigma berpikir atau cara pandang juga membutuhkan sentuhan –  sentuhan
Transnasional”, Jurnal Transnasional , Vol. 5 No.
1, Juli 2013. hlm. 2.
10 Tolib  Effendi,  “Hukum  Pidana  Internasional, Pustaka Yustisia”, Yogyakarta, 2015, hlm.126.
tertentu  melalui  cara  –  cara  yang  elegan dan  tidak  frontal  semata.  Aktivitas kelompok  kejahatan  terorganisasi  ini memerlukan  tingkat  kerjasama  yang  baik dan  untuk  menyediakan  barang-barang haram  dan  jasa.  Dalam  melakukan  bisnis kejahatan,  diperlukan  keterampilan  dan kemampuan untuk koordinasi. 11

## 3.   Penyebab  terjadinya  Kejahatan Transnasional
Penyebab terjadinya  kasus  –  kasus Kejahatan Transnasional di seluruh dunia terjadi karena berbagai alasan yaitu: 12
a. Keterbatasan Persepsi
Menurut  John  G.  Stoesingger, manusia  itu  terbatas  kemampuan  untuk mengetahui  dan  memikirkan  sesuatu. Mereka  hanya  akan  menerima  sesuatu yang  sesuai  dengan  pemikiran  atau presepsi  mereka  dan  menolak  sesuatu yang  di  anggap  berbeda.  Sebab  itu  yang menyebabkan terjadinya konflik. 13
b. Struktur Internal Negara
Menurut  Immanuel  Kant,  negara harus  membuat  aturan-aturan  yang  benar karena  tugas  negara  adalah  membuat orang-orang  berindak  sesuai  prinsip Moral. 14

## c. Kemiskinan dan kesenjangan
Menurut  Quincy  Wright,  negara- negara miskin berusaha memenuhi kebutuhan  mereka  dengan  menginvasi negara lain. 15
11 M.  Arief  Amrullah,  “Tindak  Pidana  Pencucian Uang ( Money Laundering )” , Bayumedia Publishing, Malang, 2004, hlm.19-20.
12 Daniel  Joko  Prasetyo,  Thesis:  "Analisis  Strategi Dalam  Menghadapi  Toc,  Kejahatan  Siber,  Dan Terorisme Di Filipina" (Jawa Barat: UPI, 2017).
13 John  G.  Stoessinger.  “Why  Nations  Go  To  War, Nine Edition”, Wadsworth Thomson, 2005.
4.   Upaya
internasional untuk menanggulangi  kejahatan  lintas negara
Sekjen  PBB  Ban  Ki  Moon, mengatakan  bahwa  ancaman  kejahatan lintas  negara  meningkat  dari  waktu  ke waktu, namun  kemampuan  negara  – negara  terbatas.  Ironis  memang,  jika dikatakan  bahwa  negara  –  negara  sulit menghadapi  kekuatan  terorganisir  yang terkadang sulit dideteksi karena kecanggihan  teknologi  informasi  dan sebagainya. Di sini, sebenarnya dibutuhkan  keterlibatan  berbagai  pihak termasuk  masyarakat,  untuk  senantiasa siaga  dan  waspada terhadap  tantangan, hambatan,  ancaman  dan  gangguan serta peduli terhadap keamanan nasional maupun internasional.
Menghadapi  ancaman  kejahatan internasional  membutuhkan  komitmen yang  kuat  dan  kemuan  bersama  dari seluruh negara  dan  berbagai  komponen terkait,  yang  mempunyai  kepentingan untuk terciptanya keamanan global keamanan pada kawasan tertentu,
maupun keamanan  dalam  negeri  masing masing negara. Upaya – upaya internasional  yang  dilakukan  selama  ini antara lain :
a. Kerjasama
b. Kemiteraan  dan  solidaritas  negara negara mitra dialog
Oleh  karena  itu,  dalam  upaya mencegah  dan  memberantas  kejahatan transnasional  yang  terorganisir  ini,  kerja sama di antara negara – negara, baik yang sifatnya  bilateral  maupun  multirateral
14 Kant,  Immanuel,  “Menuju  Perdamaian  Abadi: sebuah  Konsep  Filosofis,  terj.  Harun  Arpani  dan Setiadi Hendarto”, MIZAN, Bandung, 2005.
15 Sayidiman  Suryohadiprojo,  “Suatu  Pengantar Dalam Ilmu Perang, Masalah Pertahanan Negara”, Intermasa, Jakarta, 1981.
merupakan hal yang sangat penting untuk direalisasikan. 16
Kemitraan  dan  solidaritas  selalu dilaksanakan oleh berbagai negara dengan tujuan  utama  adalah  memberantas  dan mencegah  meluasnya  kejahatan  lintas negara.  Jika  dicermati  ternyata  terdapat kemajuan  yang  cukup  berarti,  namun  di sisi  lain  terdapat  banyak  hambatan  yang patut ditanggulangi secara bersama.
Dengan demikian diperlukan sebuah tindakan atau aksi cepat untuk memprioritaskan  isu  tersebut  agar  segera ditangani  dengan  menggunakan  sarana- sarana  yang  tersedia  agar  tidak  akan menyebabkan  terganggunya  keamanan dan stabilitas suatu negara. 17
5.   Pandangan Material dalam Negara  Hukum  Indonesia  dalam Memandang perbuatan Penyelundupan  Manusia  beserta korban (Victim)
Philip  Martin  dan  Mark  Miller 18 menyatakan bahwa smuggling merupakan suatu istilah yang biasanya diperuntukkan bagi  individu  atau  kelompok,  demi keuntungan,  memindahkan  orang-orang secara  tidak  remsi  (melanggar  ketentuan
Undang-Undang) untuk melewati perbatasan suatu negara. Penulis berpendapat,  bahwa People  Smugling adalah  korban  dari  suatu  kejahatan  yang dilakukan  oleh  penyelundup  tersebut. Hanya  saja,  kebijakan  hukum  pidana belum menyentuh mengenai penyelundup ini  sebagai  suatu  pelaku  yang  masuk
16 Febby  Brian  Fernandes,  “Dampak  ratifikasi Mutual Legal Assistance (MLA) ASEAN terhadap angka          kejahatan  transnasional  di  Indonesia”, skripsi S-1Hubungan Internasional FISIP UNPAS, 2013, hal. 3.
17 Buzan,  Barry,  “People,  States  and  Fear:  An
Agenda  for  International  Security  Studies  in  The Post-Cold  War  Era”,  2nd  ed.  Boulder:  Lynne
Rienner, Hemel Hempstead, Harvester Wheatsheaf, 1991.
dalam kategori orang yang menyuruh atau memaksa seseorang atau orang lain untuk memasuki suatu Negara.
Meskipun  demikian,  orang  yang diselundupkan  sebagai  korban.  Juga memang, karena kultur kita yang ramah ini dijadikan  tujuan  utama.  Apalagi  secara hukum melalui kebijakan pemerintah yaitu dengan  dikeluarkannya  Surat  Edaran Direktur  Jenderal  Imigrasi  Nomor:  F- IL.01.10-1297  tanggal  30  September 2002 19 yang  selama  ini  mengatur  tentang imigran  yang  mencari  status  sebagai pencari suaka atau pengungsi, sudah tidak relevan  dengan  kondisi  saat  ini,  dimana kedatangan dan keberadaan orang asing di wilayah Indonesia yang semakin meningkat telah menimbulkan dampak di bidang  ideologi,  politik,  ekonomi,  sosial budaya, keamanan nasional, dan kerawanan keimigrasian.
Dalam pelaksanaannya, surat edaran tersebut  kurang  menegaskan  eksistensi fungsi  penegakan  hukum  di  bidang keimigrasian  sesuatu  ketentuan  peraturan perundang-undangan.  Usaha  yang  baru dilakukan  saat  ini  baru  berupa  penetapan peraturan  Direktur  Jenderal  Imigrasi Nomor  IMI1489.UM.08.05  Tahun  2010 tanggal  17  September  2010  Tentang Penanganan  Imigran  Ilegal. 20 Namun, usaha ini baru berupa penanganan imigran ilegal  dengan  ketentuan  keimigrasian, belum secara khusus tentang tindak pidana dari people smuggling .
Menurut penulis, Indonesia sebagai negara  yang  terletak  di  antara  dua  benua
18 Martin  Philip  -  Mark  Miller,  “Smuggling  and Trafficking:  A  Conference  Report.  International Migration Review”, Vol. 34 No. 3, Autumn 2000, hal. 969-975.
19 Sam Fernando, et al., “Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia”, Jurnal Fakultas Hukum , Vol. 1 No. 1, 2013, hal. 9.
20 Ibid. , hal. 9.
terkena  imbas  dan  kemalangan  dalam menghadapi  para  imigran  gelap.  Hal  ini disebabkan  negara  seperti  Australia  dan Malaysia  memiliki  Undang  –  Undang yang  tegas  dalam  menangani people smuggling sementara  Indonesia  tidak memilikinya.
Posisi  lemah  hukum  yang  dimiliki oleh  Indonesia  dalam  menanggulangi masalah people  smuggling ini  kemudian menyebabkan Indonesia tidak lagi menjadi negara  transit  bagi  para  imigran  yang berasal  dari  Timur  Tengah  menuju Australia.  Indonesia  yang  dikenal  ramah dan  baik  dalam  menangani  para  imigran kemudian  malah  menjadi  negara  tujuan dan target untuk mencari suaka bagi para imigran,  agen-agen  penyelundup  pun memang  sengaja  menjadikan  Indonesia sebagai  negara  tujuan  penyelundupan manusia.
Para  imigran  gelap  memanfaatkan kelemahan  yang  dimiliki  Indonesia. Seperti,  memanfaatkan  medan  geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan  dengan  memasuki  pintu-pintu yang  tidak  resmi.  Bahkan  menjadikan korban perang sebagai alasan dan berkilah bahwa  Indonesia  hanya  sebagai  negara transit  sebelum  ke  Australia,  padahal sesungguhnya  tujuannya  memang  ke Indonesia.
Berikut  ini  merupakan  kebijakan Pemerintah  Indonesia  dalam  menangani Imigran  ilegal  yang  transit  menuju Autralia, yaitu sebagai berikut:
a.   Pemerintah Indonesia Meningkatkan  Pengawasan  di wilayah Perbatasan
Illegal  migration merupakan  suatu usaha  untuk  memasuki  suatu  wilayah
21 Iman Santoso,  “Lintas  Sejarah  Imigrasi Indonesia”,  Jakarta,  Direktorat  Jenderal  Imigrasi Departemen Hukum dan HAM RI, 2005, Hal. 25.
tanpa izin. Imigran gelap dapat pula berarti menetap  di  suatu  wilayah  melebihi  batas waktu  berlakunya  izin  tinggal  yang  sah atau  melanggar  atau  tidak  memenuhi persyaratan untuk masuk ke suatu wilayah secara  sah.  maka  pemerintah  telah mengambil  suatu  kebijaksanaan  yaitu, Kartu  Izin  Masuk/  Sementara  hanya diberikan  kepada  tenaga  ahli  asing  yang datang ke Indonesia dalam rangka bantuan teknik  luar  negeri  beserta  keluarganya yang  didatangkan  ke  Indonesia  dalam rangka penanaman modal asing.
Di  samping  itu,  Kartu  Izin  Masuk/ Sementara  juga  dapat  diberikan  kepada mahasiswa/  pelajar  yang  datang  ke Indonesia dalam rangka pertukaran pelajar/ mahasiswa, juga orang asing yang melakukan  pekerjaan  kerohanian  dan orang asing yang melakukan penelitian ke Indonesia.  Kartu  Izin  Masuk/  Sementara diberikan  dalam  jangka  waktu  sesuai dengan  visa  tinggal  sementara  dan biasanya  diperpanjang  maximum  satu tahun  dan  disesuaikan  dengan  izin  kerja dari Departemen Keimigrasian. 21 Pengawasan oleh Imigrasi
dilakukan  dengan  Pihak  imigrasi  dapat pula  menemukan  indikasi  terjadinya people  smuggling dan  bersama  dengan aparat  kepolisian  sesuai  Pasal  107
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian  melakukan  pemeriksaan awal  serta  memastikan  status  hukum mereka  yang  terlibat  di  dalamnya,  baik sebagai  pelaku  maupun  orang  yang diselundupkan.  Para  pencari  suaka  dan pengungsi  akan  ditempatkan  di  Rumah Detensi  Imigrasi  (Rudenim)  sementara menunggu proses dari UNHCR.
Sedangkan  bagi  yang  bukan,  khususnya para  pelaku  akan  ditahan  oleh  kepolisian
dan  orang  yang  diselundupkan  akan ditempatkan di Rudenim dan pengawasan oleh  Kementerian  Luar  Negeri  dilakukan dengan  koordinasi  antar  negara  dalam menangani permasalahan imigran ilegal. 22 b.   Pemerintah Indonesia Menyepakati Kerjasama Biliateral dengan negara Autsralia Komunikasi bilateral antara Australia  dan  Indonesia  sangat  penting sebagai salah satu upaya dalam pemberantasan  imigran  gelap.  Terlalu banyak  imigran  gelap  yang  masuk Indonesia dengan alasan ingin ke Australia tetapi, kenyataannya berdiam di Indonesia. P. M. Australia, Julia Gillard menyatakan Australia akan bekerjasama dengan Indonesia  dan  lembaga  penyelamatan untuk  memperkuat  komunikasi  kapal  di perairan perbatasan kedua negara.
Keberhasilan  dalam  penerapan  proyek komputerisasi peringatan lintas perbatasan utama  (sistem  CEKAL).  Sistem  CEKAL (Cegah  dan  Tangkal)  adalah  sistem Indonesia  yang  digunakan  di  pelabuhan- pelabuhan dan kantordi Indonesia dan juga di kedutaan dan konsulat di seluruh dunia untuk memeriksa nama-nama yang mengajukan  permohonan  visa  atau  izin masuk. Sistem CEKAL merupakan kemitraan antara Dinas Imigrasi Australia dan Indonesia merupakan contoh kerjasama erat antara kedua negara untuk meningkatkan keamanan perbatasan. 23

## c.   Indonesia Melakukan Kerjasama dengan UNHCR
Pemerintah  Indonesia  menyepakati kerjasama  dengan Commisioner  for Refugee (UNHCR),  dengan  dukungan Angkatan  Laut  Republik  Indonesia  (AL) dan Australian  Federal  Police (AFP),
22 Ilham  Maulana,  “Upaya  Pemerintah  Indonesia Dalam Menangani Masalah  Imigran Ilegal Yang Menuju Australia Tahun 2012-2015”, JOM FISIP , Vol. 3 No. 2, 2016.
berupaya  keras  menangani  masalah  ini mulai dari proses penangkapan, verifikasi, perlindungan, pendeportasian, hingga penempatan  bagi  yang  dinyatakan  layak.
Sasaran yang diinginkan dari
penyelenggaraan  program Australian-
Indonesian Partnership for Justice dengan UNHCR adalah:
1) Perbaikan  system      peradilan  dalam memberikan suatu pelayanan penyelesaian sengketa; 2) Perbaikan
sistem-sistem dan kapasitas  teknis  di  dalam  badan- badan  penuntutan  untuk  memproses kasus korupsi;
3) Meningkatnya  akses  publik  terhadap informasi  hukum  terutama  terkait dengan HAM dan anti korupsi;
4) Perbaikan  dialog  kebijakan  antara masyarakat sipil, pemerintah Indonesia dan DPR. 24 d.   Kerjasama Indonesia dengan International  Organization  for Migration Organisasi Internasional untuk Migrasi  ( The  International  Organization for  Migration–  IOM )  berupaya  untuk menjamin  penanganan  migrasi  secara tertib  dan  manusiawi  untuk  memajukan kerjasama menyangkut permasalahan migrasi  guna  membantu  pencarian  solusi praktis  terhadap  permasalahan  migrasi serta  memberikan  bantuan  kemanusiaan kepada para imigran yang membutuhkan, termasuk  para  pengungsi  dan  pengungsi internal. Langkah-langkah untuk
memerangi  migrasi  ilegal  secara  efektif menggabungkan penegakan hukum
dengan  pencegahan  dan  pendidikan,  baik dalam negara maupun secara internasional.
23 Ibid. , hlm. 10.
24 Ibid. , hlm. 10.

## PENUTUP
1. Permasalahan Transnational  Crime telah begitu  populer  di  dunia  internasional. Permasalahan  yang  tidak  bisa  diselesaikan oleh  satu  negara  tanpa  adanya  kerjasama dengan  negara  lain  baik  secara  bilateral, multilateral  maupun  internasional.  Isu keamanan  tradisional  telah  sedikit  digeser oleh  ancaman  baru  dengan  aktor  non- statenya. Kerjasama dalam berbagai tingkatan  telah  dilakukan  sebagai  respon dari kejahatan pembajakan, human trafficking , penjualan obat-obatan terlarang, terorisme, illegal fishing dan seterusnya.
2. Melihat  Kejahatan  transnasional  yang melibatkan  jaringan-jaringan  di  beberapa negara  mengakibatkan  perlunya  kerjasama regional  dan  internasional  di  tingkat regional  dan  internasional.  Diperlukan kerjasama  pertukaran  data  dan  informasi dengan rekayasa dengan negara lain. Dalam kaitan  ini,  peningkatan  kerjasama  antar penegak  hukum  di  tingkat  nasional  seperti kepolisian,  kejaksaan,  imigrasi,  bea  cukai, serta  kementerian  keuangan  terutama berkaitan  dengan  pemantauan  dan  analisa pergerakan arus keluar masuk warga negara asing  dan  aliran  dana  yang  mungkin digunakan
membiayai
kejahatan
transnasional  juga  menjadi  kebutuhan. Selain  itu,  peningkatan  kerjasama  antar penegak hukum di tingkat internasional
3. Pemerintah  Indonesia  harus  secara  ketat
melakukan pengawasan aktifitas keimigrasian  di  Indonesia  dan  lebih memaksimalkan  kerja  sama  dengan  pihak lainnya serta perlu meninjau ulang mengenai pemberian bebas visa.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku-buku
Arief, M. A., 2004. Tindak Pidana Pencucian Uang  (Money  Laundering), Bayumedia Publishing, Malang.
Basir,  B.,  1999, Manajemen    Sumber  Daya Manusia , Bumi Akasara, Jakarta.
Bassiouni, M. C., 1986, International Criminal Law , Dobbs Ferry, New York.
Buzan, B., 1991, People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies  in  The  Post-Cold  War  Era , 2nd Ed ,  Harvester  Wheatsheaf,  Hemel Hempstead.
Febby, B. F., 2013, Dampak Ratifikasi Mutual
Legal Assistance (MLA) ASEAN Terhadap Angka Kejahatan Transnasional  di  Indonesia ,  Hubungan
Internasional FISIP UNPAS.
Santoso,  Moch.  Iman,  2005, Lintas  Sejarah Imigrasi  Indonesia ,  Direktorat  Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.
John  G.  S.,  2005, Why  Nations  Go  To  War , Nine  Edition ,  Wadsworth  Thomson, USA.
Kant,  Immanuel,  2005, Menuju  Perdamaian Abadi: sebuah Konsep Filosofis , Terjemahan  Harun  Arpani  dan  Setiadi Hendarto, Mizan, Bandung.
Sayidiman,  S.,  1981, Suatu  Pengantar  Dalam Ilmu  Perang,  Masalah  Pertahanan Negara . Jakarta.
Intermasa,  Dendy,  Sugiyono,  dkk.,  2008.
Kamus  Pusat  Bahasa ,  Pusat  Bahasa,
Jakarta.
Tolib, E., 2015, Hukum Pidana Internasional , Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

## Jurnal Ilmiah
Daniel,  J.  P.,  2017,  ‘Analisis  Strategi  Dalam Menghadapi TOC, Kejahatan Siber, dan Terorisme  Di  Filipina’. Jurnal  Ilmiah UPI .
Febriyanti,  &  Isabella,  2016,  ‘Implementasi
Kebijakan  Perlindungan  Tenaga  Kerja
Indonesia  (TKI)  Di  Luar  Negeri  Pada
Tahap Pra Penempatan’. Jurnal Pemerintahan Dan Politik , vol.1, nomor
2.
Ilham, M., 2016, ‘Upaya Pemerintah Indonesia Dalam  Menangani  Masalah    Imigran Ilegal  Yang  Menuju  Australia  Tahun 2012-2015’, JOM FISIP , vol.3, nomor 2.
Irdayanti, 2013, ‘Penguatan  Hubungan
Kerjasama  Indonesia  –  Malaysia  dalam Menangani  Kejahatan  Transnasional’.
Jurnal Transnasional , vol. 5, nomor 1.
Martin,  P.,  Mark,  M.,  2000,  ‘Smuggling  and
Trafficking:  A  Conference  Report’,
International Migration Review , vol. 34, nomor 3,hal. 969-975.
Sam  Fernando,  et  al.,  2013,  ‘Politik  Hukum
Pemerintah (Direktorat Jenderal Imigrasi) Dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia’.
Jurnal Fakultas Hukum , vol. 1, nomor 1, hal. 9.

## Internet
Brigadir  Jenderal  (Pol)  Setyo  Wasisto,  2013,
Direktur  Keamanan  Negara  Badan Intelijen  Keamanan  Polri  Markas  Besar
Kepolisian  Republik  Indonesia  dalam kuliah  umum  mengenai  ‘Kerjasama Indonesia  Dalam  Menangani  Kejahatan
Transnasional’ di Universitas Dipenogoro  pada  hari  Senin,  18  Maret 2013. Diakses
dari http://hi.fisip.undip.ac.id/kerjasama- indonesia-dalam-menangani-kejahatan
transnasional/  diperoleh  pada  tanggal  1 Februari 2018.
Direktorat  KIPS,  2018,  ‘Kejahatan  Lintas Negara’. Diakses dari www.kemlu.go.id/Pages/lissueDisplay.a spx?IDP=20&l=id diperoleh pada tanggal 16 Maret 2018.
Mas  Min,  2016,  ‘Pengertian  Penelitian
Kualitatif dan Metode Penelitian Menurut  Para  Ahli  Lengkap’.  Diakses dari
www.pelajaran.co.id/2016/18/pengertia n-penelitian-kualitatif-dan-metode- penelitian.html/ diperoleh pada tanggal 1 Februari 2018.

## BIODATA PENULIS
Muhammad Arief Hamdi, dilahirkan di Pangkalpinang pada tanggal, 11 Maret 1983, Dosen Tetap pada  Politeknik  Imigrasi  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia. Menyelesaikan  Sarjana  Hukum  (S.1)  di  Universitas  Ekasakti,  padang  (2007)  dan  Magister Administrasi Publik di Universitas Pendidikan Nasional Denpasar (2012). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : ariefhamdi@politeknikimigrasi.ac.id

## PEDOMAN PENULISAN NASKAH JURNAL ILMIAH KAJIAN KEIMIGRASIAN
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian merupakan majalah ilmiah yang telah  terakreditasi oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jurnal ini memfokuskan pada bidang Keimigrasian. Terbit sebanyak 2 (dua) nomor dalam setahun (Maret dan Oktober). Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian menerima naskah karya  tulis  Imiah  hasil  Penelitian di  bidang  dan  tinjauan  keimigrasian  yang  belum  pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Redaksi  menerima  naskah/karya  ilmiah  bidang  Keimigrasian  dari  dalam  dan  luar  lingkungan Politeknik Imigrasi;
2. Jurnal Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian mengunakan sistem Peer- Review dan Redaksi. Dewan redaksi dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang masuk ke Redaksi dan berhak menolak naskah yang dianggap tidak memenuhi ketentuan;
3. Naskah  Tulisan  dapat  berupa  :  Artikel  hasil  Penelitian  (penelitian  empiris  maupun  penelitian normatif atau studi dokumenter); Artikel hasil Kajian; Artikel Konseptual (tulisan lepas/Karya tulis pendek)  di  bidang  Kajian  Keimigrasian,  baik  dalam  lingkungan  Kementerian  Hukum  dan  Hak Asasi Manusia maupun dari luar;
4. Naskah  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia   atau  bahasa  Inggris,  dikirim  dalam  bentuk soft file melalui e-mail menggunakan  program  aplikasi office MS-Word atau  dalam  bentuk print- out (hard copy) yang dikirimkan ke alamat redaksi dan di sertai Curriculum Vitae;
5. Jumlah halaman naskah minimal 10 halaman dan maksimal 20 halaman, termasuk abstrak gambar, table dan daftar pustaka, bila lebih dari 20 halaman, redaksi berhak menyunting ulang dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis.
6. Sistematika artikel hasil Penelitian / Kajian harus mencakup : Judul; Judul di tulis dalam 2 bahasa,
Bahasa  Indonesia  mengunakan  huruf  kapital   12  untuk  bahasa  Indonesia,   judul  bahasa  inggris mengunakan huruf kecil Times New Roman 11.5. Judul ditulis maksimal 14 kata.
7. Nama Penulis (diketik dibawah judul ditulis lengkap tanpa menyebutkan gelar. Jika penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung “dan” (bukan lambang ‘&’). Nama Instasi Penulis (tanpa menyebutkan  jabatan atau pekerjaan di instasi) ditulis mengunakan huruf kecil font Times New Roman 11.5.

## Sistematika Penulisan:

## A.   NASKAH ARTIKEL HASIL PENELITIAN EMPIRIS:

## ABSTRAK
Abstrak ditulis dalam dua bahasa,  Indonesia dan Inggris disertai kata kunci minimal 3 (tiga) kata dan maksimal 5 (lima) kata. Abstak berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata  (10-30  baris/  satu  (1)  paragraf)  diketik  menggunakan  huruf Times  New  Roman ; font  11.5 italic ; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

## PENDAHULUAN
Berisi latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan, kegunaan, kerangka Teori/Konsep, Metode  (metode  penelitian  yang  digunakan,  di  antaranya  meliputi  jenis  penelitian,  lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data).

## PEMBAHASAN
Berisi, pembahasan terhadap masalah yang diteliti.

## ANALISIS
Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

## PENUTUP
Berisi  Kesimpulan  dan  saran.  Kesimpulan  dan  saran  ditulis  dalam  bentuk  uraian  bukan  dalam bentuk angka.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Daftar Pustaka  : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan.
Contoh..... Hamzah.  Andi,  Bantuan  Hukum  suatu  Tinjauan  Yuridis. Ghalia  Indonesia, Jakarta, 1983 .

## B.   NASKAH ARTIKEL ULASAN HASIL PENELITIAN NORMATIF (STUDI DOKUMENTER), PEMIKIRAN DAN INFORMASI LAIN YANG BERSIFAT ILMIAH:

## JUDUL AKTUAL
Menggambarkan isi naskah dan maksimal 14 kata ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

## NAMA PENULIS
Tanpa gelar akademik, jabatan, kepangkatan, alamat lembaga/instansi dan e-mail.

## ABSTRAK
Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Kegunaan, Metode, Isi Pembahasan, Analisis, Kesimpulan dan Saran Temuan ditulis dalam satu spasi; 150 kata (10-30 baris/ satu (1) paragraf) diketik menggunakan huruf Times New Roman; font 11 italic; ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

## KATA KUNCI
Mengandung  yang  di  indekskan  ditulis  dalam  bahasa  Indonesia  dan  Inggris  minimal  3  kata maksimal 5 kata.

## PENDAHULUAN
Latar belakang masalah dan rumusan masalah.

## PEMBAHASAN
Berisi, pembahasan terhadap masalah yang dikaji.

## ANALISIS
Berisi analisis dari semua pokok pembahasan.

## PENUTUP
Berisi Kesimpulan dan Saran. Ditulis dalam bentuk uraian bukan dalam bentuk angka.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN
Daftar Pustaka  : ditulis berdasarkan abjad, dengan urutan : Nama pengarang. Judul buku. Kota penerbit : nama penerbit, tahun penerbitan. Contoh..... Hamzah. Andi, Bantuan Hukum suatu Tinjauan Yuridis. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983 .

## C.   PERSYARATAN LAINNYA:
1. Naskah dilengkapi dengan indeks;
2. Naskah diketik rapi 1.15 spasi di atas kertas A4; menggunakan huruf Times New Roman; Font 11.5 ;  antara  10-20  halaman;  Ukuran  margin  kanan,  kiri,  atas  dan  bawah  2.25  cm;  di print- out atau soft-copy ;
3. Penulisan kutipan sumber rujukan dengan sistem bodynote, yaitu menuliskan nama pengarang (tanpa gelar akademik); tahun penerbitan dan no halaman, yang ditulis dalam kurung; diletakan dibelakang kutipan. Contoh : ........................(Hamzah, 2007: 15);
4. Isi  tulisan  di  luar  tanggungjawab  redaksi.  Dan  redaksi  berhak  mengedit  redaksional  tanpa merubah arti;
5. Naskah  yang  belum  memenuhi  syarat  akan  dikonfirmasikan  atau  dikembalikan  untuk diperbaiki;
6. Naskah yang diusulkan wajib dikirim melalui  email ke: jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
7. Komunikasi  terkait  Karya  Tulis  Ilmiah  yang  diusulkan  dapat  menghubungi  redaksi   Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian melalui email : jurnal.keimigrasian@gmail.com ;
Selanjutnya, Naskah yang di print-out dapat dikirim atau diserahkan secara langsung kepada  :

## Redaksi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jalan Raya Gandul Cinere Nomor 4 Kota Depok Telepon / Faximile  :  (021) 753 00001 Email : jurnal.keimigrasian@gmail.com