Pemanfaatan Dana Tabungan Haji Untuk Pengembangan Wakaf Produktif (Studi Perbandingan Pembangunan Commercial Building Diatas Tanah Wakaf – Gedung Imara Wakaf Di Kuala Lumpur 1

## Oleh : Helza Nova Lita

## Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran helzanova@yahoo.com
1 Artikel ini merupakan salah satu bagian hasil penelitian Research Kompetensi Dosen Unpad (RKDU) dana Hibah Internal Unpad Tahun anggaran 2017.

## Abstract
Waqf utilization management and management system is one of important aspect in developing the new paradigm of wqf in Indonesian. Including the construction and management of commercial building on the land of waqf. In relation to the provisions of the Waqf Act, the management of waqf assets must be in accordance with the principles of sharia. This also applies to the financing and management of commercial building on waqf.
This article examines how the utilization of funds for the saving pilgrimage productive waqf through the construction of commercial buildings on the land of endowments. Approach used is normative juridical approach method. The need for partnership synergy especially with the business world in the development of waqf land for commercial building development. Nazhir under Article 11 of the Wakaf Law shall administer, administer and develop waqf property in this case waqf land in accordance with its purpose, function and appropriation, including supervising and protecting waqf property, and reporting the implementation of duties to the Indonesian Waqf Board. Utilization of the economic potential of the waqf asset for the result gives a great benefit for mauquf alaih/to advance the general welfare
Keywords: Commercial Building, Endowment, Saving Pilgirameg

## Abstrak
Sistem manajemen pemanfaatan dan pengelolaan wakaf merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Termasuk pembangunan dan pengelolaan commercial building diatas tanah wakaf.  Terkait dengan ketentuan UU Wakaf, pengelolaan aset wakaf harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini juga berlaku dalam Pembiayaan dan Pengelolaan commercial building diatas tanah wakaf.
Artikel ini mengkaji bagaimana pemanfaatan dana tabung haji untuk pengelolaan wakaf produktif melalui pembangunan commercial building diatas tanah wakaf. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis  normatif. Perlunya sinergi kemitraan khususnya dengan dunia usaha dalam Pengembangan tanah wakaf untuk pembangunan commercial building.  Nazhir berdasarkan Pasal 11 UU Wakaf melakukan pengadministrasian, pengelolaan dan pengembangan  harta benda wakaf dalam hal ini tanah wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi,dan  peruntukannya, termasuk mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Pemanfaatan potensi ekonomis aset wakaf tersebut untuk kemudian hasilnya memberikan manfaat yang besar untuk mauquf alaih/ untuk memajukan kesejahteraan umum.
Kata Kunci: Commercial Building, Wakaf, Tabung Haji.

## A. Pendahuluan
Wakaf sangat erat kaitannya untuk meningkatkan kemaslahatan manusia. Hal ini juga erat kaitannya dengan tujuan syari’ah Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. al-Maslahāḥ sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa landasan dan tolok ukur dalam menetapkan hukum. Jumhur ulama berpendapat bahwa setiap hukum yang ditetapkan oleh nash atau ijma’ didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan mafsadah ( muḍarat ). 2
2   Ali Hasbullah dalam Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh , (Jakarta: Amzah, Cetakan Kedua, 2011), hlm. 206.
3 Zakiyudin Baidhawi, Rekonstruksi Keadilan Etika Sosial-Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Universal , (Salatiga: Stain Salatiga Press, 2007), hlm. 166.
Berbeda dengan prinsip berbasis kesejahteraan atau utilitarianisme yang berupaya memaksimalkan kesejahteraan masyarakat dengan mengorbankan sekelompok kecil lainnya, institusi wakaf bekerja dengan logika kepentingan publik ( al-mashlahāh al-ammah ). Artinya, demi kepentingan publik individu diperkenankan mewakafkan hartanya/kekayaannya dengan pengorbanan tulus. Dengan kata lain, individu berkorban demi kesejahteraan masyarakat, bukan sebaliknya atas nama kesejahteraan masyarakat kepentingan individu atau kelompok kecil dikorbankan. 3 Jadi, wakaf   memiliki sejumlah
Volume 10 No. 2 Edisi Desember 2017 Hal 134 -141
manfaat berkaitan dengan ketentuan kebutuhan dan kesejahteraan publik. Sementara derma sukarela dilakukan untuk memenuhi kebutuhan temporal, wakaf dirancang untuk tujuan-tujuan utilitas publik yang abadi. 4
Wakaf secara bahasa adalah al-habs (menahan). Kata al-Waqf adalah bentuk masdar ( gerund ) dari ungkapan waqfu  al-syai’ , yang berarti menahan sesuatu. 5 Sedangkan menurut istilah ( syara ’) yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama diantaranya menurut  Muhammad al-Syarbini al- Khatib berpendapat bahwa:
yang dimaksud wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharruf (penggolongan) dalam penjagaannya atas mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya. 6
Lembaga wakaf sebagai salah satu pilar ekonomi Islam sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat. 7 Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf. Hal itu memungkinkan pengelolaan harta benda wakaf dapat memasuki wilayah kegiatan ekonomi dalam arti luas sepanjang pengelolaan tersebut sesuai dengan prinsip manajemen dan ekonomi Syariah. Untuk mengamankan harta benda wakaf dari campur tangan pihak ketiga yang merugikan kepentingan wakaf, perlu meningkatkan kemampuan profesional Nazhir.
4 Ibid.
5 Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf , diterjemahkan dari Ahkam  Al-Waqf  fi  al-Syari’ah  al-Islamiyah oleh Ahrul Sani Faturrahman,dkk, (Jakarta: Dompet Dhuafa Republika dan IIman Press, 2004), hlm. 37.
6   Muhammad al-Syarbini al-Khatib dalam Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ,(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010),  hlm. 239.
7  Kementerian Departeman Agama RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia ,Penerbit Direktorat Wakaf, Jakarta, 2008, hlm. 10.
Pemanfaatan tanah wakaf untuk tujuan pembangunan commercial adalah merupakan salah satu bentuk pemberdayaan peningkatan aset ekonomi wakaf agar semakin memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan umat. Pemberdayaan tanah wakaf untuk pembangunan commercial building dapat merupakan salah satu bentuk pengelolaan wakaf yang menguntungkan secara ekonomi, dimana hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengembangan pengelolaan aset wakaf yang dapat dilakukan berdasarkan undang-undang wakaf. Namun demikian dalam pelaksanaannya memerlukan kajian hukum yang lebih mendalam yang tidak semata-mata meneliti ketentuan hukum positif semata namun juga aspek syariah dari pengelolaan commercial building itu sendiri.

## B. Pembahasan
Lembaga wakaf merupakan potensi ekonomi dalam Islam sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat. Wakaf mempunyai peran dalam pendistribusian kesejahteraan kepada masyarakat disamping lembaga zakat, infaq, dan sedekah.  Di negara tetangga, lembaga wakaf sudah berkembang dan mampu memberi kontribusi terhadap persoalan- persoalan ekonomi dan sosial. Di negara tetangga pengelolaan wakaf secara produktif telah berhasil dilaksanakan, antara lain di negara Mesir dan Singapore . Di Mesir, harta wakaf berbentuk gedung-gedung dan tanah-tanah pertanian yang disewakan atau dibagi-bagi pengolahannya pada orang-orang yang bersedia mengerjakannya
dengan sistem bagi hasil, pemberian saham- saham diberbagai bidang usaha 8 .
Pengertian Wakaf secara otentik terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.
Berdasarkan ketentuan  Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak yang dimaksud meliputi : hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi tanah yang sudah maupun yang belum terdaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadi tuntutan yang tidak bisa dihindari lagi. 9 Nazhir pengelola wakaf memerlukan kerja sama kemitraan dengan berbagai lembaga profesional.  Dalam perumusan kerja sama kemitraan itu harus memperhatikan prinsip-prinsip  syariah/fikih  Islam  menurut wakaf 10 , yaitu prinsip keabadian ( ta’bidul ashli ) dan prinsip kemanfaatan ( tashbilul manfaah ) yang memberi konsekuensi bahwa harus adanya jaminan perlindungan benda wakaf sekaligus mampu meningkatkan produktivitas benda wakaf untuk kemanfaatan peribadatan dan kesejahteraan
8   “Wakaf di Singapura dan Mesir”, dalam Majalah Sharing , (Edisi 52, Thn V, April 2011): 19.
9    Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyar, Menuju Era Wakaf Produktif , (Depok: Mumtaz Publishing, Cetakan kelima, Januari 2008), hlm. 90. 10 Kementerian Agama Republik Indonesia, Proses Lahirnya Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Penerbit Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2008, hlm.62.
11  Tholhah Hasan, Istibdal Harta Benda Wakaf , dalam Al – Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Badan Wakaf Indonesia (Volume II, No.3 Agustus, 2009, hlm.3
umum 11 .
Prinsip keabadian benda wakaf ( ta’bidul ashli ) dan prinsip kemanfaatan ( tashbilul manfaah ) dalam pengelolaannya dijadikan aset yang menghasilkan produk barang atau jasa dan aset yang berbentuk investasi usaha yang mampu menghasilkan keuntungan berupa uang yang kemudian dapat diinvestasikan dalam bentuk musyarakah maupun mudlarabah kepada lembaga keuangan syariah yang kredibel maupun pengusaha dan pihak-pihak lain yang amanah dan professional.
Pembangunan gedung komersial yarng memang secara resmi didirikan diatas tanah wakaf pada saat ini di Indonesia belum menunjukan perkembangan yang berarti dibandingkan dengan beberapa negara yang telah berhasil mengembangkan aset wakaf melalui pembangunan komersial building antara lain di Arab  Saudi,  Mesir,   Turki,  Singapore,  Malaysia dan   sebagainya. Pada umumnya pendirian gedung komersial diatas tanah wakaf di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta merupakan pengembangan dari pemanfaatan lahan diatas tanah wakaf yang didirikan mesjid, yang juga disertakan dengan pembangunan lainnya yang dikelola dan disewakan secara komersil, dimana hasil uang sewa dimamfaatkan untuk kegiatan mesjid dan sosial lainnya sesuai ikrar wakaf.
Ada beberapa konsep pembangunan commercial building diatas tanah wakaf dalam praktiknya, diantaranya adalah Penyediaan tanah wakaf oleh wakif , dimana dalam konsep ini wakif mewakafkan tanahnya untuk kemudian di kelola dan dikembangkan operasionalnya oleh Nazhir.

## Volume 10 No. 2 Edisi Desember 2017 Hal 134 -141
Untuk meningkatkan manfaat tanah wakaf sesuai ikrar wakaf, nazhir dapat mengelolanya dengan melakukan pendirian bangunan komersial diatas tanah wakaf, dimana hasil pengelolaan bangunan komersial tersebut akan disalurkan untuk tujuan wakaf sebagaimana tertuang dalam ikrar wakaf. Namun dalam hal ini, nazhir harus berupaya untuk mencari dana guna pembangunan gedung tersebut. Dalam hal ini Nazhir dapat melakukan kerjasama dengan mitra lainnya dalam upaya pembiayaan gedung tersebut, antara lain melalui bank. Namun demikian dari hasil survey dan wawancara yang peneliti dapatkan, pihak nazhir mengalami kesulitan dalam pendanaan bangunan diatas tanah wakaf, antara lain karena faktor risiko yang sangat dipertimbangkan oleh pihak bank. Pihak bank biasanya meminta jaminan untuk pembiayaan tersebut. 12 Sementara dalam ketentuan UU Wakaf, Tanah wakaf bersifat abadi dan kekal, tidak bisa dijadikan jaminan, disewakan, dialihkan, ataupun diperjualbelikan. Tanah wakaf tidak dapat menjadi jaminan untuk memperoleh pinjaman dari bank. Sehingga untuk mengatasi hal ini, nazhir harus berupaya untuk mencari jaminan dalam bentuk lain guna memperoleh pinjaman dari bank.

## 1.  Penggunaan Dana Tabungan Haji untuk Pengembangan Wakaf   Produktif
Pemanfaatan Dana Tabungan Haji berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU PKH), sangat relevan jika  diinvestasikan melalui kerjasama dalam rangka pengembangan aset wakaf secara produktif. Pemanfaatan Dana Haji yang diinvestasikan melalui pengembangan aset- aset wakaf produktif pada pada dasarnya sangat
12 Wawancara dengan junaesih, manager marketing YWBNB, 20 Juli 2017 dan wawancara dengan Ascarya, Peneliti Senior Bank Indonesia, Juli 2017.
bersinergis dengan ketentuan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 tahun 2004, karena kedua aturan undang-undang tersebut memiliki tujuan yang sama untuk kemaslahatan umat Islam.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU PKH), Dana haji adalah dana setoran biaya penyelenggaaan ibadah haji, dana efisiensi penyelenggaraan haji, dana abadi umat, serta nilai manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggara ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Sementara itu dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU wakaf), bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Ketentuan ini juga dipertegas dalam Pasal 22 UU Wakaf bahwa dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:
1. sarana dan kegiatan ibadah;
2. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
3. bantuan kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu, bea siswa;
4.  kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau
5.  kemajuan kesejahteraan umum
lainnya yang tidak bertentangan dengan syari’ah dan peraturan perundang- undangan.
Dalam aturan UU Wakaf ini mencerminkan upaya untuk memenuhi kebutuhan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam masyarakat sebagai wujud implementasi keadilan sosial
dalam Islam.
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berdasarkan Pasal 22 UU PKH, BPKH memiliki kewenangan untuk menempatkan dan menginvestasikan keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat, serta melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.  Berdasarkan ketentuan ini BPKH dapat menginvestasikan keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, hal ini sangat tepat jika disinergikan dengan investasi pada proyek-proyek wakaf produktif, karena berdasarkan Pasal 43 UU Wakaf bahwa setiap pengelolaan aset wakaf juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Disamping itu pula selain keuntungan dari investasi dana haji melalui pengelolaan wakaf produktif ini selain digunakan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan haji tapi juga memberi manfaat bagi kemaslahatan umat Islam sebagaimana disebutkan dalam  Pasal 3 UU PKH, bahwa pengelolaan Keuangan Haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.
Dalam ketentuan UU Wakaf diatur agar aset wakaf dikelola secara produktif yang dapat meningkatkan hasilnya secara ekonomis. Ketentuan dalam Pasal 5 UU Wakaf yang menyebutkan wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk kepentingan kesejahteraan umum. Ketentuan ini menunjukan agar aset-aset wakaf   dikelola secara produktif sehingga dapat memberikan peningkatan  secara ekonomis dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketentuan Pasal 5 UU
13  Siti Mashithoh mahamood, Law of Waqf in Malaysia: Recent Developments , dalam Essential Reading in Contemporary Waqf Issues , (Kuala Lumpur: CERT Publications Sdn. Bhd, 2011), hlm. 78.
Wakaf ini sangat sejalan dengan implementasi Prinsip wakaf itu sendiri yang tidak hanya mengandung prinsip keabadian ( ta’bidul  aṣli ), namun juga  prinsip kemanfaatan ( tasbilul manfāh ), yakni bagaimana mengupayakan agar aset wakaf  dapat dinikmati oleh masyarakat luas, sehingga diperlukan upaya pengelolaan yang optimal dan produktif. Karna semakin meningkat hasil pengelolaan aset wakaf, semakin besar manfaat yang dapat diberikan pada masyarakat. Dengan demikian pemanfaatan wakaf akan sangat memberikan kontribusi yang besar bagi upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat.

## 2.   Contoh Pemanfaatan Dana Tabung Haji untuk Pembangunan Imara Wakaf di Kuala Lumpur.
Berdasarkan kerangka hukum yang ada Malaysia,  wakaf  sebagai salah satu kepentingan umat Islam telah menjadi urusan negara dan telah mendapat pengakuan yang cukup besar dari pemerintah. Penyebutan kata wakaf dapat ditemukan dalam konstitusi federal yang memberikan posisi fundamental sebagai salah satu urusan negara. Berdasarkan ketentuan  konstitusi, berlakunya hukum wakaf baik ketentuan yang bersifat substantif maupun administratif telah diatur dalam peraturan perundang-undangan negara. 13 Berdasarkan ketentuan peraturan di Malaysia, Akta  Pentadbiran  Undang-Undang Islam  (Wilayah-wilayah  Persekutuan  1993 Akta 505), menyebutkan :
“ Maka hendaklah ada suatu badan yang di kenali sebagai Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk menasihati Yang  Di  Pertuan Agong  dalam  perkara-

## perkara yang berhubung dengan Agama
Islam”.
Majelis Agama Islam masing-masing negara bagian di Malaysia bertindak selaku Nazhir untuk masing-masing wilayahnya. Demikian pula dengan Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) yang bertindak sebagai nazhir di wilayah persekutuan. Sebagai contoh MAIWP menjadi nazhir untuk Gedung Imara Wakaf di Kuala Lumpur. Dalam melakukan Pembangunan gedung Imara Wakaf ini MAIWP bekerja sama dengan Tabung Haji. Gedung Imara Wakaf ini didirikan diatas tanah wakaf, dimana MAIWP berkedudukan sebagai Nazhir, melakukan kerjasama dengan Yayasan Tabung Haji sebagai Penyedia pembiayaan. Bangunan yang dikenal dengan Menara Imara Wakaf ini setinggi 34 tingkat dengan 2 tingkat bawah tanah dan 7 tingkat parkir kendaraan dibangun diatas tanah wakaf seluas 52.838 meter persegi menjadi salah satu ikon wakaf di Malaysia. Letaknya bersebelahan dengan Menara Kembar Petronas yang merupakan  urat nadi bandaraya Kuala Lumpur Malaysia. Menara wakaf tersebut diresmikan penggunaannya pada bulan Oktober 2011, dan disewakan sepenuhnya oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Hasilnya diperuntukan bagi para mustahik wakaf. 14
Lokasi Menara Bank Islam berada di pusat perbelanjaan KLCC. Posisinya yang strategis dipusat bisnis kota Kuala Lumpur menjadikan ikon kemewahan yang menarik untuk menjadi contoh pengembangan wakaf produktif yang tepat. Demikian pula lokasi yang mudah dijangkau oleh berbagai akses kemudahan transportasi, dan kawasan komersial lainnya menjadikan gedung
14  Muhammad Abbas Aula, Pemberdayaan Umat Melalui Lembaga Wakaf, http://bwi.or.id/index.php/en/publikasi/artikel/1077- pemberdayaan-umat-melalui-lembaga-wakaf.html , diunduh tanggal 01 Agustus 2017.
imara wakaf ini  juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
Keberhasilan pembangunan gedung Imara Wakaf di Kuala Lumpur dapat menjadi contoh pemanfaatan dana haji di Indonesia. Dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Haji dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga wakaf yang profesional termasuk Badan Wakaf Indonesia (BWI), karena sesuai ketentuan UU Wakaf, BWI tidak hanya memiliki kewenangan sebagai regulator namun juga sebagai Nazhir. Dalam hal ini sangat tepat jika BWI dapat melakukan kerjasama dengan Badan Pengelola Dana Haji dalam upaya mengembangkan aset-aset wakaf produktif, termasuk keikutsertaan pihak-pihak lain yang terkait khususnya perbankan syariah. Secara umum pendirian gedung komersial diatas tanah wakaf di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta masih merupakan pengembangan dari pemanfaatan tanah wakaf yang dibangun mesjid, dalam hal ini pihak nazhir juga menambah pembangunan lainnya yang kemudian disewakan secara komersil, dimana hasil yang didapat digunakan untuk pembiayaan operasional mesjid dan sosial lainnya.  Keberhasilan pembangunan imara wakaf melalui pemanfaatan dana tabung haji di Kuala Lumpur, dapat menjadi contoh bagi nazhir dalam memproduktifkan aset wakaf berupa tanah melalui pendirian commercial building diatas tanah wakaf. Sehingga dengan demikian aset wakaf diupayakan tidak hanya terjaga utuh, namun juga produktif dan berkembang, sehingga nilai dan hasilnya semakin meningkat. Karena pada dasarnya semakin baik dan produktif seorang nazhir dalam menjaga dan mengelola benda wakaf, maka semakin besar pula manfaat
yang diperoleh oleh mauquf a’laih atau pihak penerima wakaf.

## C. Kesimpulan Dan Saran
Pemanfaatan Dana Tabungan Haji untuk pengembangan aset wakaf produktif khususnya dalam pembiayaan commercial building diatas tanah wakaf sangat dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.  Investasi Dana Haji melalui pengembangan aset-aset wakaf produktif pada pada dasarnya sangat bersinergis dengan pengembangan wakaf produktif sebagaimana diatur dalam  Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, karena kedua aturan undang- undang tersebut memiliki tujuan yang sama untuk kemaslahatan umat Islam. Dengan demikian Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga wakaf secara profesional, khususnya Badan Wakaf Indonesia (BWI), untuk dapat menjalankan fungsinya yang lebih luas tidak hanya sebagai regulator namun juga sebagai nazhir.

## Daftar Pustaka
Buku Abd. Rahman Dahlan, 2011, Ushul Fiqh , Amzah, Cetakan Kedua, Jakarta.
Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyar, 2008,
Menuju Era Wakaf Produktif ,  Penerbit Mumtaz Publishing, Cetakan kelima, Januari, Depok.
Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, Hukum Wakaf , diterjemahkan dari Ahkam Al-Waqf fi al-Syari’ah al-Islamiyah oleh Ahrul Sani Faturrahman,dkk, 2004, Dompet Dhuafa Republika dan IIman Press, Jakarta.
Hendi Suhendi, 2010, Fiqh Muamalah , PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta. Zakiyudin Baidhawi, 2007, Rekonstruksi Keadilan  Etika  Sosial-Ekonomi  Islam untuk Kesejahteraan Universal , Stain Salatiga Press, Salatiga.

## Peraturan Perundang-undangan :
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
Instansi/Lembaga Kementerian Agama Negara RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia , Penerbit Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2008.
------------------------------------------, Proses Lahirnya Undang-Undang  Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Penerbit Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Jakarta, 2008.

## Sumber Lain :
Muhammad Abbas Aula, Pemberdayaan Umat Melalui Lembaga Wakaf, http://bwi.or.id/index. php/en/publikasi/artikel/1077-pemberdayaan- umat-melalui-lembaga-wakaf.html, diunduh tanggal 01 Agustus 2017.
Wakaf di Singapura dan Mesir”, dalam Majalah Sharing , (Edisi 52, Thn V, April 2011):