## STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA PANTAI TORONIPA
Mega Alma Narwasty*; Pamerdi Giri Wiloso; Gatot Sasongko Program Studi S2 Studi Pembangunan, Fakultas Interdisiplin
Universitas Kristen Satya Wacana E-mail*: almanarwasty@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian  ini  mengkaji  tentang  strategi  komunikasi  yang  dirancang  oleh pemerintah  kabupaten  Konawe.  Perancangan  strategi  komunikasi  ini bertujuan  untuk  mengajak  seluruh  masyarakat  untuk  terlibat  aktif bekerjasama  dengan  pemerintah  daerah  dalam  upaya  pengembangan kawasan wisata Pantai Toronipa. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan  penelitian  deskriptif  kualitatif  sebagai  landasan  metodologis, sedangkan  teknik  pengumpulan  datanya  adalah  observasi,  wawancara mendalam,  dan  studi  pustaka.  Strategi  komunikasi  dianalisis  dengan menggunakan  teori  strategi  komunikasi  yang  menyatakan  bahwa  strategi komunikasi  merupakan  gabungan  dari  semua  elemen  komunikasi  yang terdiri  dari  sumber  pesan,  pesan,  media,  penerima,  dan  juga  efek komunikasi  yang  dirancang  untuk  mencapai  tujuan  komunikasi  yang optimal. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa strategi komunikasi yang  dilakukan  pemerintah  melibatkan  Ketua  LPM  dan  Pokdarwis,  isi pesan komunikasi adalah ajakan untuk berpartisipasi dan informasi terkait pengembangan  pariwisata,  forum  musyawarah  sebagai  media  komunikasi, tinjauan  aspek  yang  berbeda  dalam  analisis  komunikan,  dan  komunikasi organisasi  dan  partisipatif  sebagai  pola  komunikasi.  Dengan  strategi komunikasi  ini,  pemerintah  berharap  partisipasi  masyarakat  terus meningkat dan berkontribusi dalam pengembangan dan pengelolaan pantai Toronipa.
Kata Kunci: strategi komunikasi, pariwisata, Pantai Toronipa

## ABSTRACT
This study examines the communication strategy designed by the Konawe district  government.  The  design  of  the  communication  strategy  aims  to invite  all  people  to  be  actively  involved  in  collaborating  with  the  local government  in  efforts  to  develop  the  Toronipa  Beach  tourism  area.  The research  method  used  is  a  qualitative  descriptive  research  approach  as  a
methodological basis, while the data collection techniques are observation, in-depth interviews, and literature review. The communication strategy is analyzed  using  the  communication  strategy  theory  which  states  that  the communication  strategy  is  a  combination  of  all  communication  elements consisting  of  message  sources,  messages,  media,  recipients,  and  also communication  effects  designed  to  achieve  optimal  communication  goals. Based  on  the  results  of  the  research,  it  is  known  that  the  communication strategy  carried  out  by  the  government  involves  the  Chairperson  of  the LPM and Pokdarwis ,  the  content  of  the  communication  message  is  an invitation  to  participate  and  information  related  to  tourism  development, deliberation  forums  as  a  medium  of  communication,  different  aspects review  in  communicant  analysis,  and  organizational  and  participatory communication as the communication patterns. With this communication strategy,  the  government  hopes  that  community  participation  will continue  to increase and  contribute to the development and management of Toronipa beach.
Keywords: communication strategy, tourism, Toronipa Beach

## PENDAHULUAN
Komunikasi dalam konteks pembangunan merupakan sarana penyampaian informasi  yang  berisi  ide  dan  gagasan  pembangunan  baik  yang  berasal  dari pemerintah  kepada  masyarakat  maupun  dari  masyarakat  kepada  pemerintah. Komunikasi  yang  dilakukan  dalam  upaya  pembangunan  ditujukan  untuk memberi motivasi bagi masyarakat agar dapat menerima dan melaksanakan ide- ide  pembaharuan  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dalam  program-program pembangunan.  Dengan  demikian,  tujuan  komunikasi  pembangunan  bukan hanya  agar  tercipta  perubahan  sikap,  pendapat,  atau  perilaku  individu, melainkan  juga  terjadinya  perubahan  sosial  pada  masyarakat.  Melihat  bahwa pariwisata sebagai salah satu industri andalan utama dalam menghasilkan devisa, pemerintah  maupun  masyarakat  tentu  harus  benar-benar  memperhatikan  dan merencanakan  dengan  baik  komunikasi  pembangunan  yang  diterapkan  pada suatu  daerah  wisata.  Komunikasi  dinilai  memegang  posisi  yang  penting  dalam menyukseskan  setiap  program  pembangunan,  begitu  pula  dalam  konteks pariwisata.
Di Sulawesi Tenggara, salah satu objek wisata yang dinilai memiliki daya tarik dan potensi yang cukup besar ialah Pantai Toronipa. Kawasan wisata Pantai Toronipa ini dianggap sebagai satu dari sekian banyak daerah yang mempunyai potensi  wisata  bahari  di  provinsi  tersebut.  Pantai  Toronipa  jika  diamati  dari sudut  geografisnya,  terletak  di  ujung  timur  Kabupaten  Konawe  dan  memiliki
hamparan pasir putih sekitar 4 km yang memutari teluk tanpa terputus. Lokasi Pantai  Toronipa  ini  terletak  sekitar  20  km  dari  Kota  Kendari,  Ibukota  Provinsi Sulawesi  Tenggara.  Di  sebelah  utara  Pantai  Toronipa  terbentang  lautan  luas, sementara  itu  di  sebelah  timur  ada  pulau  kecil  yang  disebut  Bokori.  Mulanya, Pantai  Toronipa  ini  hanya  dikelola  oleh  masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar kawasan pantai. Seiring berjalannya waktu, pemerintah setempat melihat adanya potensi  Pantai  Toronipa  dengan  garis  pantai  yang  cukup  panjang  sebagai kawasan  wisata  yang  dapat  dinikmati  oleh  lebih  banyak  pengunjung  baik  dari daerah Konawe maupun yang berasal dari wilayah lain di sekitar Kota Kendari. Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan peningkatan Pantai Toronipa untuk  menunjang  kebutuhan  para  pengunjung  dan  penikmat  kawasan  wisata tersebut.    Pantai  Toronipa  sendiri  sampai  saat  ini  menjadi  daerah  wisata  yang cukup populer di kalangan masyarakat yang tinggal di daerah Sulawesi Tenggara, hanya  saja  kurangnya  kesinergian  antara  pemerintah  terdahulu  dengan masyarakat  lokal  yang  mengelola  kawasan  wisata,  fasilitas-fasilitas  pendukung yang  belum  cukup  memadai  seperti  jalanan  yang  rusak,  penginapan  yang terbengkalai  perawatannya,  serta  semakin  maraknya  daerah-daerah  wisata  di provinsi  ini  menjadikan  Pantai  Toronipa  sempat  mengalami  penurunan pengunjung  wisatawan.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  merasa  perlu  untuk  terus menerus  memperbaharui  kawasan  wisata  ini  mulai  dari  pengelolaan  fasilitas maupun  relasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat  setempat  dalam  rangka meningkatkan  kinerja  dan  kualitas  pengelolaan  kawasan  wisata.  Seperti  yang telah  disebutkan  sebelumnya,  agar  tercapai  pembangunan  pariwisata  yang berkualitas  dan  stabil,  dibutuhkan  kesinergian  dan  komunikasi  yang  terjalin dengan  baik  antara  tiap  pihak  yang  turut  andil  dalam  proses  pembangunan. Dalam  hal  ini  yakni  dari  pihak  pemerintah  provinsi,  kabupaten,  kelurahan, sampai masyarakat setempat. Pemerintah setempat dalam konteks pembangunan Pantai  Toronipa  berperan  sebagai  pemimpin  dan  komunikator  utama,  yang memiliki  tanggung  jawab  besar  dalam  proses  perencanaan  pembangunan tersebut. Menurut Lantolf (Chang dan Liu, 2016), komunikasi sendiri merupakan sebuah  konteks  fenomena  yang  mengacu  pada  hubungan  dinamis  dan berlangsung antara individu dan masyarakat sosial melalui sebuah media. Pesan yang dipertukarkan melalui media kemudian akan dimaknai oleh masing-masing individu.  Dengan  begitu,  perlu  adanya  penggunaan  strategi  komunikasi  agar proses  komunikasi  dapat  diarahkan  sesuai  dengan  tujuan.  Hal  inilah  yang membuat  pemerintah  setempat  merasa  perlu  adanya  rancangan  strategi komunikasi  yang  baik  antarpihak  yang  berkepentingan  dalam  merealisasikan tujuan  pembangunan.  Dengan  terjalinnya  komunikasi  yang  baik,  maka harmonisasi sosial dalam pembangunan pariwisata ini diharapkan dapat tercapai.
Penelitian  mengenai  strategi  komunikasi  dalam  pembangunan  pariwisata juga pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Riset-riset terdahulu ini  yang  kemudian  menjadi  referensi  peneliti  dalam  melakukan  penelitian. Penelitian  yang  menjadi  referensi  pertama  menganalisis  tentang  strategi komunikasi  dalam  pengembangan  Desa  Wisata  Agro  di  Kabupaten  Bandung Barat (E. Saepudin, A. Budiono, 2016). Dalam tulisannya, peneliti menggunakan analisis data dengan teori strategi komunikasi menurut Effendy, dimana strategi komunikasi  merupakan  paduan  perencanaan  komunikasi  ( communication planning)  dan  manajemen  komunikasi  (communication  management)  untuk mencapai  suatu  tujuan.  Peneliti  menemukan  bahwa  strategi  komunikasi  yang digunakan  antara  lain  adalah  pemilihan  komunikator,  penyusunan  pesan, pemilihan dan penggunaan media, serta pengenalan khalayak. Penelitian lainnya dilakukan  di  Kabupaten  Pangandaran,  menganalisis  strategi  pengembangan pariwisata di Desa Agrowisata, juga secara khusus dalam dimensi komunikasinya (Rodiah  dan  Yusup,  2018).  Peneliti  menggunakan  metode  pendekatan  studi kasus  dan  menemukan  pada  hasil  penelitian  bahwa  strategi  komunikasi  yang digunakan merupakan strategi komunikasi pembangunan aktif yang melingkupi penentuan  komunikator,  perencanaan  dan  penyampaian  pesan,  pemilihan media,  dan  segmentasi  khalayak.  Penelitian  terakhir  yang  menjadi  referensi peneliti  adalah  penelitian  yang  dilakukan  terhadap  strategi  komunikasi pembangunan  pariwisata  di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  (Buluamang  dan Handika,  2018).  Dalam  penelitiannya,  peneliti  menggunakan  analisis  strategi komunikasi yang juga terdiri dari perencanaan dan manajemen komunikasi dan menemukan  bahwa  strategi  komunikasi  pembangunan  yang  berlangsung melibatkan pola-pola komunikasi tertentu untuk mencapai tujuan pembangunan pariwisata.
Penulis  menggunakan  beberapa  penelitian  dengan  fokus  penelitian  yang sama  yakni  strategi  komunikasi  dalam  pembangunan  pariwisata  dengan  tujuan agar dapat menjadi referensi literatur yang berkesinambungan dengan penelitian yang dilakukan. Namun tentu ada beberapa letak perbedaan antara penelitian ini dan  penelitian  sebelumnya.  Meskipun  beberapa  penelitian  sebelumnya  juga meneliti strategi komunikasi, teori analisa  strategi komunikasi yang digunakan memiliki  keterbatasan  yang  mana  di  salah  satu  penelitian  menggunakan  teori bahwa strategi komunikasi merupakan gabungan unsur-unsur komunikasi yang terlibat seperti komunikator yang berperan, pesan, media, serta komunikannya, tetapi  tidak  melakukan  penelitian  terhadap  pola  komunikasi  yang  digunakan sebagai  strategi  komunikasi  itu  sendiri.  Di  lain  penelitian,  dicantumkan  pola komunikasi yang digunakan, tetapi tidak melakukan penelitian terhadap unsur- unsur komunikasi yaitu komunikator, pesan, media, dan komunikan. Penelitian
ini  melanjutkan  tatanan  konsep-konsep  tersebut  dengan  menggunakan  teori strategi  komunikasi  yang  melingkupi  keduanya.  Selain  dari  sisi  teoritis, perbedaan pada lokasi daerah wisata yang diteliti menjadikan proses analisa data dan  hasil  temuan  antara  penelitian  ini  dan  penelitian-penelitian  sebelumnya juga  menjadi  berbeda.  Pada  akhirnya,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  melihat strategi komunikasi yang  dilakukan oleh pemerintah secara khusus pemerintah Kabupaten  Konawe  yang  memiliki  kewenangan  utama  dalam  perencanaan pembangunan Pantai Toronipa.

## TINJAUAN PUSTAKA
Pariwisata  sendiri  dalam  pengertiannya  secara  umum  (Fandeli,  1995) merupakan suatu bentuk aktivitas berpindah dalam waktu yang sementara dari tempat  tinggal  seseorang  ke  suatu  daerah  tujuan  dan  didasarkan  atas  alasan pemenuhan  keinginan  atau  kebutuhannya.  Menurut  Fandeli,  pariwisata  ialah industri  dengan  sumber  penghasilan  ekonomi  yang  cukup  besar  bagi  negara. Selain  itu,  industri  pariwisata  menjadi  cukup  digemari  oleh  masyarakat  karena turut  berkontribusi  dalam  penyediaan  lapangan  kerja  dan  peningkatan  taraf hidup  masyarakat.  Fandeli  lebih  lanjut  menjelaskan  faktor-faktor  yang  dapat berpengaruh  terhadap  aktivitas  berwisata  tiap  orang.  Faktor-faktor  tersebut terbagi menjadi dua, yakni faktor pendorong dan faktor penarik. Yang dimaksud dengan  faktor  pendorong  ialah  keinginan  seseorang  untuk  beristirahat  sejenak dan melepaskan diri dari segala aktivitas rutin yang dilakukan, ataupun keadaan jenuh  yang  disebabkan  oleh  lingkungan  dan  keramaian  kota  tempat  seseorang tinggal.  Sedangkan  faktor  penarik  merupakan  keinginan  seseorang  untuk melakukan  wisata  dikarenakan  adanya  ketertarikan  tertentu  pada  suatu  daerah wisata  baik  karena  keindahan  alamnya  ataupun  karena  tempat  tersebut  sedang popular dan ramai diperbincangkan.
Dalam perannya sebagai sumber penghasilan ekonomi negara yang cukup menjanjikan,  pembangunan  industri  pariwisata  dalam  prosesnya  perlu  benar- benar  diperhatikan  dan  dikelola  dengan  baik.  Salah  satu  faktor  penting  yang berpengaruh  terhadap  suksesnya  perencanaan  pembangunan  pariwisata  ialah berjalannya  suatu  proses  komunikasi.  Komunikasi  merupakan  satu  diantara unsur-unsur  yang  menjadi  kunci  keberhasilan  suatu  perencanaan  dan pelaksanaan  upaya  pembangunan,  tidak  terkecuali  upaya  pembangunan  dalam industri pariwisata. Mulyana (Mulyana, 2012) menjelaskan bagaimana hubungan antara  komunikasi  dan  pembangunan,  dimana  penerapan  dua  hal  ini  memiliki alasan  dan  fokus  tujuan  yang  sama,  yakni  peralihan  taraf  hidup  pada  tiap
individu  maupun  kelompok  masyarakat  ke  arah  yang  lebih  baik.  Penerapan komunikasi  dalam  konteks  pembangunan  menurutnya,  tidak  jauh  berbeda dengan  penerapan  komunikasi  dalam  bidang  kajian  lainnya,  dimana  dalam prosesnya  terdapat  pertukaran  pesan-pesan  berisi  informasi  yang  diharapkan membawa  dampak  tertentu  dan  bermanfaat  bagi  banyak  orang.  Peterson (Mulyana,  2012)  juga  menginterpretasikan  komunikasi  pembangunan  sebagai suatu  upaya  peningkatan  kualitas  hidup,  baik  ekonomi  maupun  sosial  melalui sebuah  proses  komunikasi  dan  penggunaan  media,  yang  mana  upaya  ini  telah umum  dilakukan  di  negara-negara  berkembang.  Komunikasi  pembangunan lebih  lanjut  dijelaskan  oleh  Peterson  dapat  diimplementasikan  pada  setiap kalangan,  mulai  dari  petani,  pejabat,  aparatur  negara,  pemerintah,  dan kelompok-kelompok  lainnya.  Hal  ini  dikarenakan  proses  komunikasi pembangunan dapat dilaksanakan dalam bentuk musyawarah, diskusi kelompok formal ataupun informal, lembaga resmi siaran, dan sebagainya. Oleh sebab itu, komunikasi  pembangunan  secara  komprehensif  merupakan  sebuah  proses pertukaran  informasi  berupa  ide  dan  gagasan  mengenai  pembangunan  secara bertahap  dari  proses  perencanaan,  pelaksanaan,  sampai  pada  evaluasinya  dan dilakukan  secara  timbal  balik  antara  masyarakat  dan  pemerintah.  Melalui penjelasan diatas, disimpulkan bahwa komunikasi dalam konteks pembangunan merupakan alat dan sarana untuk menyampaikan gagasan-gagasan pembangunan oleh  pemerintah  kepada  masyarakat,  maupun  sebaliknya.  Melihat  bahwa  tidak sedikit  proses  pembangunan  yang  gagal dikarenakan  kurangnya  perhatian  pada aspek  komunikasi  yang  menjadikan  proses  komunikasi  menjadi  kurang  efektif dan  berpengaruh  pada  proses  pembangunan,  komunikasi  sampai  saat  ini dianggap sebagai unsur yang penting dalam suatu proses pembangunan baik pada diri  individu,  pembangunan  pada  tahap  masyarakat,  maupun  negara  (Mulyana, 2012).
Selanjutnya,  dalam  rangkaian  proses  komunikasi  pembangunan,  tentu diperlukan  sebuah  strategi  komunikasi  yang  dalam  perencanaan  dan pelaksanaannya  disesuaikan  dengan  situasi  dan  kondisi  dimana  strategi komunikasi  tersebut  diterapkan.  Berger  (Maryani  dan  Darmastuti,  2016) menyampaikan bahwa ketika seseorang melakukan proses komunikasi, tentu ada tujuan-tujuan  yang  diharapkan  dapat  tersampaikan.  Oleh  karena  itu,  harus  ada perencanaan dan strategi dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan perencanaan strategi  komunikasi  yang  baik  dan  penggunaan  informasi  yang  tepat  sasaran, akan diperoleh efek komunikasi yang sesuai dengan harapan. Terkadang dalam upaya pembangunan suatu daerah, pemerintah lebih berfokus kepada bagaimana strategi  pemasaran  dan  pelestarian  lingkungan  yang  dilakukan,  dan  kurang memberikan  atensi  kepada  bagaimana  proses  komunikasi  yang  berlangsung,
media komunikasi, serta unsur komunikasi lainnya yang terlibat, sehingga yang terjadi  adalah  pesan-pesan  komunikasi  yang  dapat  menarik  respon  positif masyarakat  sebagai  pengelola  daerah  wisata  sekaligus  juga  pengunjung  tidak tersampaikan  dengan  efektif  (Tölkes,  2018).  Joep  Cornelissen  dalam  bukunya berjudul  Corporate  Communication  (Cornelissen,  2014),  menjabarkan  secara terperinci  pembahasan  mengenai  strategi  komunikasi,  dimana  strategi komunikasi  menurutnya  terbentuk  dari  sebuah  proses  pemikiran  yang  logis mengenai visi dan tujuan seseorang atau suatu kelompok dan dituangkan secara sistematis  ke  dalam  suatu  pola  komunikasi  sehingga  dapat  ditindaklanjuti melalui pelaksanaan program-program sebagai bagian dari strategi komunikasinya. Dengan kata lain, strategi komunikasi tidak hanya berhenti pada proses perencanaan atau taktik saja melainkan diwujudkan melalui pelaksanaan dan evaluasi terkait peluang dan ancaman eksternal yang mungkin dihadapi oleh suatu kelompok dan organisasi. Hampir sama dengan penjelasan di atas, strategi komunikasi  menurut  Effendy  ialah  perpaduan  antara  perencanaan  dan manajemen komunikasi yang dilakukan untuk sampai kepada suatu tujuan yang telah  dibuat  sebelumnya,  dengan  menggunakan  teknik  pendekatan  yang difokuskan dengan keadaan dimana strategi komunikasi tersebut diimplementasikan  sehingga  membuat  strategi  komunikasi  dalam  satu  konteks situasi, tidak akan sama persis dengan yang diterapkan dalam konteks situasi lain (Effendy, 2003).
Middleton  (Cangara,  2014)  juga  mengungkapkan  pengertian  strategi komunikasi,  bahwa  strategi  komunikasi  merupakan  gabungan  dari  seluruh unsur-unsur  komunikasi  yang  terdiri  dari  sumber  pesan  (komunikator),  pesan, media,  penerima  (komunikan),  sampai  kepada  efek  komunikasi  yang  telah dirangkai  sedemikian  rupa  sesuai  dengan  situasi  yang  ada  agar  tercapai  tujuan yang  diharapkan.  Menurutnya,  penetapan  suatu  strategi  komunikasi  harus benar-benar  dipersiapkan  dengan  matang,  karena  jika  sebaliknya,  dapat berakibat merugikan tiap pihak baik itu dari segi materi, waktu, maupun tenaga. Dengan  demikian,  seperti  yang  disebutkan  Anwar  Arifin  dalam  bukunya, menyusun sebuah strategi komunikasi harus terlebih dahulu memperhitungkan situasi-situasi  yang  akan  dijumpai  baik  pada  saat  itu  maupun  pada  waktu mendatang nantinya agar prosesnya dapat terlaksana dengan efektif. Rancangan strategi  komunikasi  tersebut  dapat  ditempuh  dengan  salah  satunya menggunakan  pola-pola  komunikasi  yang  sesuai  dengan  khalayak  masyarakat untuk menghasilkan perubahan yang bermakna (Arifin, 1994).
Beberapa  penerapan  pola  komunikasi  kerap  digunakan  dalam  strategi- strategi  komunikasi.  Diantaranya  ialah  komunikasi  organisasi  dan  komunikasi
Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Pembangunan Pariwisata Pantai Toronipa
partisipatori. Kedua pola komunikasi ini cukup sering dipakai dalam rancangan strategi  komunikasi  pembangunan  karena  dinilai  cukup  umum  dan  relevan dengan situasi dan kondisi perencanaan pembangunan. Wiryanto (Romli, 2011) menjelaskan  bahwa  komunikasi  organisasi  merupakan  proses  penyebaran  dan penerimaan  suatu  informasi  terkait  organisasi  baik  organisasi  formal  maupun informal. Perbedaannya hanya terletak pada arah tujuan pesan-pesan organisasi yang  dipertukarkan.  Komunikasi  formal  bersifat  lebih  menedepankan kepentingan  organisasi  dalam  proses  komunikasinya  sedangkan  komunikasi informal  tidak  berorientasi  pada  organisasi  melainkan  kepada  kepentingan individual  masing-masing  anggotanya  dan  disepakati  secara  sosial.  Dalam bukunya  berjudul  Teori  Komunikasi,  Djuarsa  (Sendjaja,  1994)  melihat  bahwa komunikasi  organisasi  bukan  hanya  sekedar  sebuah  proses  interaksi  yang dilakukan  oleh  sekelompok  orang,  melainkan  merupakan  rangkaian  proses pertukaran  pesan  antar  tiap  individu  ( human  communication)  yang  dilakukan dalam  suatu  organisasi  baik  dalam  bentuk  simbol,  kata-kata,  ataupun  gagasan- gagasan  baru  yang  bertujuan  untuk  dapat  saling  menyelaraskan  satu  sama  lain dan  tercapai  aksi  dan  tindakan  yang  terorganisir.  Selain  itu,  komunikasi organisasi  juga  dapat  menjadi  sarana  yang  menghubungkan  tiap  orang  dalam organisasi  untuk  saling  menopang  dalam  menghadapi  permasalahan  dan  situasi lingkungan yang selalu berubah-ubah.
Selain  komunikasi  organisasi,  komunikasi  partisipatif  menjadi  suatu  pola komunikasi  yang  kerap  dilibatkan  dalam  upaya-upaya  pembangunan.  Gagasan mengenai  komunikasi  partisipatif  meyakini  bahwa  komunikasi  partisipatif merupakan sebuah pendekatan yang dapat memfasilitasi masyarakat untuk ikut terlibat  dalam  proses-proses  pemberdayaan  sehingga  berdampak  pada peningkatan  taraf  hidup  tiap  orang  dalam  suatu  kelompok  masyarakat.  Di Indonesia  sendiri,  teori  mengenai  komunikasi  partisipatif  ini  muncul  dalam kondisi-kondisi pembangunan pada masyarakat di kawasan pedesaan, yang mana secara  khusus  diperuntukkan  untuk  pemberdayaan  masyarakat  agar  mampu menjadi pelaku utama dalam upaya pembangunan daerahnya. Penerapan konsep komunikasi partisipatif ini pada prinsipnya dilakukan dialogis, yakni bersifat dua arah  yang  mana  tiap  partisipan  atau  pelaku  komunikasinya  sama-sama  berhak berbicara dan didengarkan. Oleh sebab itu, komunikasi partisipatif kerap disebut komunikasi  konvergensi,  karena  bertujuan  untuk  mencapai  solusi  bersama  atas permasalahan  yang  terjadi  dan  menuju  kepada  keadaan  yang  sepakat.  Pada akhirnya  komunikasi  partisipatif  dalam  konteks  pembangunan  bukan  sekedar kehadiran semata dalam pertemuan, melainkan lebih pada proses dialogis dalam pengambilan  keputusan  serta  tindakan  yang  dilakukan  terhadap  keputusan tersebut (Tufte dan Mefalopulos, 2009).

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  penelitian  deskriptif  kualitatif sebagai  landasan  metodologis  dan  teknik  pengumpulan  data  yakni  observasi (pengamatan),  wawancara  mendalam,  dan  telaah  literatur  (Moleong,  2010). Penelitian  dilakukan  di  kawasan  wisata  Pantai  Toronipa,  Kabupaten  Konawe, Sulawesi  Tenggara  dan  Kantor  Dinas  Kepemudaan,  Olahraga  dan  Pariwisata Kabupaten Konawe. Berdasarkan hal tersebut, informan penelitian yang dipilih ialah  beberapa  warga  yang  bertugas  sebagai  pengelola  kawasan  wisata,  yakni Imran  S.Pd.I  dan  Musaiyen  S.H,  yang  juga  berperan  menjadi  wakil  dari masyarakat  lokal  serta  penghubung  antara  masyarakat  dengan  pemerintah. Imran  selaku  Ketua  LPM  (Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat)  bertugas memimpin  dan  mengawasi  pengelolaan  Pantai  Toronipa,  sedangkan  Musaiyen ialah Ketua POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) “Berkah Tanjung” sekaligus Sekretaris  Pengelola  Pos  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah)  di  Pantai  Toronipa. Selanjutnya,  peneliti  juga  memilih  seorang  informan  sebagai  pihak  yang mewakili  pemerintah  setempat,  yakni  Drs.  Khaeruddin  S.  Beliau  menjabat sebagai  Kepala  Bidang  Pariwisata  di  Kantor  Disporapar  Kabupaten  Konawe. Dalam  penelitian  ini,  objek  yang  akan  diteliti  ialah  strategi  komunikasi  dalam upaya  pembangunan  yang  dijalankan  di  kawasan  wisata  tersebut  dan  Pantai Toronipa sebagai subjek penelitiannya. Teknik analisa data dilakukan dengan 6 tahapan menurut Cresswell, yaitu menyusun dan mengoordinasi data yang akan dianalisis  baik  transkrip  wawancara  maupun  literatur,  membaca  dan mempelajari  data, coding  data  atau  menganalisis  data  dengan  lebih  detail, mengaplikasikan  proses coding  dalam  mendeskripsikan  setting,  orang-orang, kategori,  dan  tema-tema  yang  akan  dianalisis,  menyajikan  kembali  data  dalam narasi/laporan kualitatif, dan pada akhirnya menafsirkan data (Creswell, 2014).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Toronipa
Terbentuknya  kawasan  wisata  Pantai  Toronipa  berawal  dari  gerakan masyarakat  setempat  yang  berkerja  sama  dengan  karang  taruna.  Selanjutnya, dengan  bantuan  pemerintah  setempat  pada  saat  itu  pembangunan  Pantai Toronipa akhirnya dapat direalisasikan. Dengan mempertimbangkan keterlibatan  masyarakat  setempat  sebagai  pelaku  utama  dalam  pembangunan pariwisata,  pemerintah  yang  ada  saat  itu  akhirnya  menyerahkan  kewenangan
kepada masyarakat setempat untuk mengatur jalannya setiap proses pengelolaan dengan  tetap  dibantu  oleh  pihak  pemerintah.  Keputusan  pembentukan  ini dilakukan dengan cara musyawarah yang melibatkan pihak pemerintah dan juga masyarakat  setempat.  Dalam  proses  pembentukan  dan  pengelolaan  kawasan wisata  Pantai  Toronipa, masyarakat  sebagai  “ stakeholders ” dinilai  memiliki peran  yang  sangat  penting.  Pengelolaan  kawasan  wisata  ini  melibatkan masyarakat langsung khususnya masyarakat kelurahan dengan mengusung pihak kelembagaan,  yaitu  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  di  kelurahan Toronipa  yang  dipercayakan  untuk  memfasilitasi,  lalu  berdasarkan  aspirasi masyarakat,  lembaga  ini  yang  kemudian  membentuk  struktur  pengelolaan kawasan  wisata  Pantai  Toronipa.  Meskipun  demikian,  sehubungan  dengan pengelolaan  Pantai  Toronipa  tersebut,  peran  pemerintah  juga  menjadi  unsur yang  sangat  penting  agar proses  pengelolaannya  dapat  tetap  berlangsung  sesuai yang diinginkan.  Rahmadi  (Sjaida et al.,  2019) menyebutkan peran  pemerintah sebagai  sumber  informasi  utama  yang  memegang  peran  signifikan  sebelum akhirnya  informasi  tersebut  disampaikan  melalui  media.  Oleh  sebab  itu, dibutuhkan  kejelasan  dan  transparansi  pemerintah  dalam  menyampaikan  suatu informasi. Dalam konteks pariwisata khususnya di Pantai Toronipa, pemerintah memiliki  peran  utama  sebagai  pengambil  keputusan  yang  menentukan  dan memberlakukan undang-undang kebijakan ataupun peraturan yang berhubungan  dengan  pengelolaan  pariwisata  di  daerahnya  sebagai  salah  satu bentuk tugas dan otoritas yang diemban  pemerintah. Berikut disampaikan oleh Imran selaku ketua LPM, katanya:
“Jadi  k ebijakan  dan  keputusan  tidak  sepenuhnya  diambil  oleh pemerintah,  hanya  kebijakan-kebijakan  strategis  yang  sudah  selayaknya diputuskan  oleh  pemerintah  itu  yang  kami  serahkan  pada  pemerintah. Itupun  kami  masyarakat  harus  tetap  diberitahu  terlebih  dulu. ” (Pak Irwan, 05 September 2018, Pantai Toronipa)
Berdasarkan  wawancara  dengan  Imran,  diketahui  bahwa  sampai  saat  ini masyarakat  tetap  menaruh  kepercayaan  pada  pemerintah  terhadap  keputusan dan  kebijakan  yang  dibuat  atas  kewenangan  pihak  terkait,  artinya  bahwa keputusan  apapun  yang  diambil  selama  hal  itu  telah  didiskusikan  dengan masyarakat dan dinilai sesuai dengan harapan serta keinginan masyarakat secara keseluruhan,  masyarakat  akan  dengan  lapang  dada  menerima.  Demikian  pula dalam  upaya  pembangunan  pariwisata  di  Pantai  Toronipa.  Baik  pemerintah, lembaga  masyarakat,  maupun  pemilik  lahan  wisata  di  Pantai  Toronipa  turut berperan  mengambil  bagian.  Oleh  karena  itu,  dalam  seluruh  upaya pembangunan pariwisata, pemerintah Kabupaten Konawe mengutamakan peran dan  partisipasi  masyarakat  setempat  untuk  ikut  terlibat  dalam  prosesnya.  Akan
tetapi,  meskipun  awal  mula  pembentukan  Pantai  Toronipa  dicetuskan  oleh masyarakat, partisipasi dari masyarakat tidak semata-mata diperoleh begitu saja. Diperlukan  upaya-upaya  khusus  dalam  mengajak  masyarakat  agar  mau  ikut terlibat  dalam  proses  pembangunan  pariwisata.  Hal  inilah  yang  membuat pemerintah  setempat  pada  akhirnya  membuat  rancangan  strategi  komunikasi yang  melibatkan  seluruh  unsur-unsur  komunikasi  dalam  penerapan  suatu  pola komunikasi  dalam  prosesnya.  Pada  akhirnya,  bentuk  partisipasi  yang  diberikan oleh masyarakat dalam hal ini tentu dapat berbeda-beda tergantung kedudukan dari masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat dapat berupa ide dan gagasan dalam  pengambilan  keputusan,  saran  maupun  kritikan,  lahan  wisata  dan fasilitas-fasilitas  sebagai  bentuk  materi,  ataupun  tenaga  yang  diberikan  dalam berbagai kegiatan untuk pembangunan Pantai Toronipa.
Analisis Strategi Komunikasi dalam Pembangunan Pariwisata Pantai Toronipa
Berdasarkan  observasi  dan  wawancara  dengan  beberapa  narasumber terkait,  peneliti  menemukan  bahwa  dalam  proses  pembangunan  Pantai Toronipa,  pemerintah  berfokus  pada  pengutamaan  partisipasi  masyarakat  yang melibatkan  masyarakat  sebagai  pelaku  utama  dengan  tetap  menerima  bantuan dan  pengawasan  dari  pemerintah.  Dalam  meningkatkan  animo  masyarakat untuk  berpartisipasi  inilah,  pemerintah  merasa  perlu  merancang  strategi komunikasi  yang  dibuat  dengan  tujuan  menumbuhkan  keinginan  masyarakat agar terlibat dalam pembangunan pariwisata. Strategi komunikasi tersebut yang kemudian akan dianalisis berdasarkan teori strategi komunikasi oleh Middleton dimana  strategi  komunikasi  merupakan  penentuan  dari  seluruh  unsur komunikasi  yang  terlibat,  yang  terdiri  dari  komunikator,  pesan,  media, komunikan,  sampai  kepada  efek  komunikasi  yang  dirancang  sesuai  dengan tujuan yang diharapkan, juga termasuk di dalamnya pola-pola komunikasi yang digunakan.  Analisis  ini  juga  bertumpu  pada  teori  dasar  mengenai  strategi komunikasi menurut Cornelissen, dimana suatu strategi komunikasi terdiri atas perencanaan,  pelaksanaan,  dan  juga  evaluasi  terkait  dengan  proses  komunikasi yang dilakukan.
Pemilihan Komunikator ( Who)
Sebagaimana  diketahui  bahwa  pihak  pemerintah  berperan  sebagai fasilitator  dan  regulator  terhadap  pembangunan  pariwisata  di  wilayah  Pantai Toronipa,  pemerintah  setempat  juga  bertanggung  jawab  dalam  pemilihan komunikator  yang  akan  bertindak  sebagai  sumber  pesan.  Seorang  komunikator dalam  konteks  pembangunan  pariwisata  bertugas  sebagai  pihak  yang  akan menyampaikan pesan dan informasi berkaitan dengan rancangan pembangunan
pariwisata. Komunikator inilah yang nantinya akan turut membuat perencanaan kegiatan serta mempersuasif masyarakat yang juga merupakan stakeholders agar ikut  terlibat  dalam  kegiatan-kegiatan  pengelolaan  pariwisata.  Dalam  pemilihan komunikator,  pemerintah  Disporapar  Kabupaten  Konawe  terlebih  dahulu mengamati  dan  mempertimbangkan  orang  per  orang  yang  sekiranya  cocok dengan  kriteria  yang  ditentukan.  Berikut  disampaikan  oleh  Khaeruddin  selaku selaku Kepala Bidang Pariwisata Disporapar dalam wawancara, katanya:
“Sejak  pariwisata  Pantai  Toronipa  dibentuk,  sudah  ada  LPM  yang  kami tugaskan  untuk  membantu  dalam  pengelolaan.  Karena  memang  mereka adalah  lembaga  pengawas  yang  berkontribusi  besar  dalam  proses pembentukan.  Secara  otomatis,  Pak  Irwan  selaku  Ketua  LPM  yang bertanggung  jawab  dalam  menyampaikan  informasi  kepada  masyarakat. Lalu  ada  organisasi  POKDARWIS  yang  kami  bentuk  untuk  mengatur jadwal  dan  pengadaan  musyawarah  yang  akan  dilakukan  sekaligus  juga membantu mengkoordinir segala ben tuk kegiatan di wilayah pariwisata.”
(Pak Khaeruddin, 31 Oktober 2018, Kantor Disporapar)
Hal  tersebut  juga  dikonfirmasi  oleh  Irwan  sebagai  warga  Kelurahan  Toronipa yang  dipercaya  oleh  pemerintah  sampai  saat  ini  untuk  memimpin  proses pengelolaan kawasan wisata.
“ Jadi  pada  awalnya,  pengelolaan  kawasan  wisata  Pantai  Toronipa memang  langsung  diserahkan  oleh  masyarakat  khususnya  masyarakat kelurahan.  Sementara  pada  saat  itu,  kelembagaan  yang  ada  disini,  yaitu LPM  (Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat)  dipercayakan  untuk memfasilitasi.  Kemudian  berdasarkan    aspirasi,  lembaga  ini  yg dipercayakan  untuk  membentuk  struktur  pengelolaan  kawasan  wisata ini.  Oleh  karena  itu,  saya  selaku  ketua  LPM  yang  kemudian  turun langsung  sebagai  selanjutnya  pengawas  dan  pengelola  Pantai  Toronipa .” (Pak Irwan, 05 September 2018, Pantai Toronipa)
Komunikator  sebagaimana  telah  disebutkan  adalah  Irwan  selaku  Ketua  LPM yang  bertugas  memimpin  dan  mengawasi  jalannya  setiap  kegiatan  pengelolaan Pantai Toronipa, dan juga Musaiyen yang menjabat sebagai Ketua POKDARWIS (Kelompok  Sadar  Wisata)  dan  sekaligus  menjadi  perpanjangan  tangan  antara pemerintah  dan  masyarakat  pengelola  kawasan  wisata.  Selanjutnya,  menurut Khaeruddin, komunikator yang telah dipilih tersebut selain memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat juga memiliki kredibilitas dan kemampuan dalam berorganisasi. Dengan adanya kredibilitas, seorang komunikator sebagai sumber informasi diharapkan mampu menunjang efektivitas komunikasi yang dilakukan agar pesan-pesan dapat tersampaikan dengan maksimal, sedangkan kemampuan dalam  berorganisasi  dinilai  penting  untuk  menimbulkan  kesan  positif  dan
keakraban  dengan  masyarakat,  sehingga  komunikator  akan  lebih  mudah meyakinkan  masyarakat.  Berdasarkan  hal-hal  tersebut,  pemerintah  Disporapar kemudian  memilih  Irwan  dan  Musaiyen  untuk  berperan  sebagai  komunikator dalam  menyampaikan  pesan-pesan  terkait  rancangan  pembangunan  Pantai Toronipa. Adapun faktor-faktor lain yang kemudian mengikuti antara lain yaitu latar belakang pendidikan dan tempat tinggal, meskipun kedua hal ini dikatakan oleh  pihak  pemerintah  bukan  menjadi  faktor  utama  dalam  memilih  seorang komunikator. Selain daripada hal-hal tersebut, seorang komunikator diharapkan sudah  paham  benar  mengenai  keadaan  serta  kemampuan  kepemilikan  media masyarakat  setempat,  sehingga  komunikator  dapat  membagikan  pesan  serta informasi yang dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat.
Pesan yang disampaikan  ( Says What)
Dalam  penyusunan  pesan  yang  telah  dirancangkan  sebelumnya  dan disampaikan melalui pemerintah Kabupaten sendiri ataupun komunikator yang telah  dipilih,  pemerintah  akan  terlebih  dahulu  mengkaji  nilai-nilai  sosial  dan budaya  yang  dianut  oleh  masyarakat  setempat  dengan  tujuan  untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kesalah pahaman dan supaya pesan yang diberikan  dapat  tersampaikan  secara  efektif.  Adapun  pesan-pesan  yang disampaikan dalam proses komunikasi, menurut wawancara dengan Khaeruddin selaku Kabid Disporapar ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat serta upaya pembangunan pariwisata Pantai Toronipa, katanya:
“ Yang  kami  sampaikan  adalah  imbauan-imbauan  agar  masyarakat  yang berdomisili  di  wilayah  Pantai  Toronipa  harus  aktif  dan  ikut  berperan serta dalam mengembangkan destinasi wisata Pantai Toronipa. Selain itu kami  juga  menyampaikan  hal-hal  terkait  pengelolaan  pariwisata  agar masyarakat lebih terbuka wawasannya dalam mengelola Pantai Toronipa ini .” (Pa k Khaeruddin, 31 Oktober 2018, Kantor Disporapar)
Berdasarkan  wawancara  tersebut,  diketahui  bahwa  dalam  proses  komunikasi yang  dilakukan,  pesan-pesan  yang  disampaikan  berupa  ajakan  kepada masyarakat  agar  dapat  ikut  terlibat  dan  berpartisipasi  dalam  seluruh  upaya pembangunan  pariwisata.  Selain  itu,  pesan  dalam  proses  komunikasi  juga berisikan informasi edukatif yang ditujukan untuk memberdayakan tiap anggota masyarakat  dalam  mengelola  kawasan  wisata.  Pemerintah  dalam  pesan komunikasi  yang  dibagikan  melalui  komunikator  juga  menyampaikan  bahwa partisipasi  masyarakat  yang  dibutuhkan  dalam  pembangunan  Pantai  Toronipa bukanlah  semata-mata  hanya  sarana  untuk  mencapai  tujuan  pembangunan, melainkan  partisipasi  dari  masyarakat  setempat  juga  merupakan  tujuan  itu sendiri.
Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Pembangunan Pariwisata Pantai Toronipa
Pemilihan Media Komunikasi ( Which Channel)
Menyadari  bahwa  kemampuan  masyarakat  setempat  dalam  memiliki  dan menggunakan media  berbeda-beda,  pemerintah setempat menilai  bahwa  forum pertemuan  tatap  muka  langsung  atau  musyawarah  adalah  media  komunikasi yang  paling  efektif  dalam  menerima  ide  ataupun  saran  masyarakat  untuk kemudian  ditinjau  lebih  lanjut.  Pemerintah  menganggap  bentuk  komunikasi yang  berlangsung  secara  tatap  muka  dan  melibatkan  diskusi  langsung  dengan masyarakat  paling  sesuai  diterapkan  dalam  proses  komunikasi  untuk perencanaan  pembangunan  pariwisata  Pantai  Toronipa.  Oleh  karena  itu  dalam setiap pengambilan keputusan untuk pengelolaan Pantai Toronipa, terlebih dulu akan diadakan forum musyawarah. Berikut dijelaskan oleh Khaeruddin:
“ Untuk  menjaring  aspirasi  masyarakat  dalam  hal  penyusunan  program dan ide terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan, kami memilih forum musyawarah  atau  musrenbang  sebagai  media  dalam  melakukan  proses komunikasi.  Sebelum  memutuskan  sesuatu,  selalu  akan  terlebih  dahulu dibahas  dalam  musyawarah  ini.  Lalu,  selain  menggunakan  media  forum atau  pertemuan-pertemuan  tatap  muka  langsung,  kami  juga  sudah menggunakan  media-media  sosial  seperti  membuat  grup  facebook  dan whatsapp  untuk  menyampaikan  informasi .”  (Pak  Khaeruddin,  31 Oktober 2018, Kantor Disporapar)
Keputusan-keputusan yang diambil kemudian merupakan keputusan berdasarkan  musyawarah  atau  rapat-rapat  yang  dihadiri  dan  disetujui  oleh pemerintah dan juga masyarakat. Memang selain menggunakan musyawarah dan pertemuan  tatap  muka  langsung  sebagai  media  dalam  berkomunikasi, pemerintah beserta komunikator yang ditugaskan juga sudah membuat beberapa grup social  media  untuk  menyampaikan  informasi,  seperti  grup  facebook  dan whatsapp  yang  juga  menghadirkan  masyarakat  di  dalamnya.  Tetapi  sejauh  ini, mengadakan  pertemuan  tatap  muka  yang  melibatkan  masyarakat  untuk berdiskusi  langsung  dengan  pemerintah  dinilai  merupakan  media  yang  paling efektif  dalam  menyampaikan  setiap  informasi.  Dalam  pengadaan  forum musyawarah  tersebut,  pihak-pihak  yang  hadir  antara  lain  perwakilan  dari pemerintah  Kabupaten,  Kelurahan,  dan  anggota  masyarakat  setempat  ataupun perwakilannya.  Menurut  Khaeruddin  sebagai  Kabid  Disporapar,  sebelum mengadakan  musyawarah  masing-masing  pihak  akan  terlebih  dahulu  dikabari melalui surat ataupun via telepon langsung kepada yang bersangkutan.
Pengenalan Khalayak/ Komunikan ( To Whom)
Selanjutnya,  untuk  lebih  memahami  karakter  dasar  sasaran  komunikasi yakni tiap anggota masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan Pantai Toronipa,
pemerintah  Disporapar  Kabupaten  Konawe  juga  melihat  perlunya  pengenalan lebih jauh terhadap anggota masyarakat yang akan menjadi sasaran komunikasi nantinya.  Luoma-aho  (Sanders  dan  Canel,  2015)  mengungkapkan  bagaimana keinginan  masyarakat  atau stakeholders  yang  berperan  dalam  sebuah  upaya pembangunan  merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  dan  dapat mempengaruhi  reputasi  suatu  daerah,  oleh  karena  itu  menganalisa  masyarakat yang merupakan pemangku kepentingan merupakan bagian strategi komunikasi yang  tepat  untuk  dapat  memahami  dan  mengelola  harapan-harapan  yang diinginkan nantinya. Berikutnya, pemerintah setempat menilai bahwa akan jauh lebih  baik  menyamakan  kepentingan  antara  pemerintah  dengan  khalayak masyarakat  sebagai  pengelola  pariwisata.  Tanpa  kepentingan  dan  tujuan  yang sama, proses komunikasi juga tidak akan berlangsung dengan semestinya. Setelah mencapai  kesepakatan  mengenai  kepentingan  antar  masing-masing  pihak, barulah  komunikator  dapat  mempertimbangkan  informasi  yang  akan disampaikan, serta metode dan media yang akan digunakan dalam penyampaian pesannya  kepada  khalayak  tujuan  yakni  masyarakat.  Adapun  aspek-aspek  yang diamati oleh  pemerintah, juga disampaikan  oleh  Khaeruddin dalam  wawancara tersebut antara lain ialah jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bahasa, agama, pekerjaan,  serta  aspek  psikologis  seperti  emosi,  dan  keinginan  setiap  individu. Selain itu, profesi dan pekerjaan yang berbeda dari tiap anggota masyarakat juga berperan  dalam  membentuk  perilaku  komunikasi  mereka.  Melalui  riset  pada aspek-aspek  tersebut  kemudian  dapat  diketahui  karakteristik  khalayak  sebagai seorang  komunikan  atau  target  komunikasi,  baik  itu  berupa  keinginan,  sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang mereka pegang.
Efek Komunikasi  ( What Effect)
Adapun  efek  komunikasi  yang  diharapkan  dalam  penerapan  proses komunikasi  ini  ialah  partisipasi  masyarakat  setempat  untuk  ikut  serta  dalam upaya  pembangunan  pariwisata  Pantai  Toronipa,  baik  dalam  wujud menyuarakan aspirasi berdasarkan pengamatan mereka ataupun turun langsung dalam  kegiatan-kegiatan  pembangunan  yang  dilaksanakan.  Pada  dasarnya, prinsip  penting  dari  partisipasi  masyarakat  adalah  kerja  sama  antar  setiap anggota masyarakat yang akhirnya membawa masyarakat ke arah kemajuan dan perkembangan  yang  lebih  baik,  baik  secara  pribadi  maupun  keseluruhan (Ramadhani  dan  Prihantoro,  2020).  Moeliono  (Fahrudin,  2011)  menafsirkan partisipasi  secara  luas  sebagai  wujud  nyata  dari  inisiatif  masyarakat  yang dilakukan  karena  adanya  faktor  intrinsik  yaitu  alasan  yang  muncul  dari  diri sendiri maupun karena faktor-faktor ekstrinsik atau dari luar dirinya. Partisipasi masyarakat ini dinyatakan dalam bentuk kontribusi dan keikutsertaan berkaitan
Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Pembangunan Pariwisata Pantai Toronipa
dengan  kegiatan-kegiatan  yang dilaksanakan.  Seperti  disebutkan  oleh Cornwall dan  Gaventa  (Zainal  dan  Sarwoprasodjo,  2018)  bahwa  partisipasi  masyarakat dapat  terbagi  menjadi  3  tingkatan  yang  dapat  diukur  melalui  seberapa  besar kebebasan  dan  peluang  yang  diberikan  oleh  pemerintah,  yakni; Invited  Space, Conquered  Space,  dan  Popular  Space.  Invited  Space  merupakan  bentuk keikutsertaan karena adanya ruang yang disediakan oleh pemerintah daerah agar masyarakat  ikut  dalam  proses  penentuan  kebijakan.  Adanya  penyediaan  ruang ini  dapat  terjadi  karena  inisiatif  dari  pemerintah  sendiri  ataupun  karena dorongan-dorongan  dari  lembaga  donor  dan  pemerintah  nasional.  Akan  tetapi partisipasi  masyarakat  dalam invited  space  ini  dinilai  belum  cukup  kuat  sisi kelembagaannya. Kedua, Conquered Space dimana partisipasi masyarakat dalam proses  penentuan  kebijakan  sudah  mulai  dilembagakan  dan  dilegalisasi. Pelembagaan  diwujudkan  dalam  bentuk  Perda  Partisipasi  Publik,  Transparansi, maupun  Konsultasi  Publik  ataupun  dalam  formalisasi  mekanisme  partisipasi seperti  Musrenbang  (Musyawarah  Perencanaan  Pembangunan).  Ketiga,  yaitu Popular  Space.  Masyarakat  dalam  ruang  ini  selain  sudah  terlembagakan  secara kuat,  juga  telah  diperkenankan  ikut  terlibat  sebagai  penentu  keputusan  dan kebijakan.
Untuk  mengetahui  sejauh  dan  seluas  apa  ruang  partisipasi  publik  yang disediakan  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Konawe  khususnya  Disporapar Kabupaten  Konawe,  peneliti  melakukan  wawancara  dengan  Musaiyen  sebagai Ketua  organisasi  Pokdarwis  yang  ditugaskan  untuk  mengatur  jadwal  dan pengadaan  forum  musyawarah  yang  akan  dilakukan  oleh  masyarakat  setempat dan juga pihak pemerintah, katanya:
“ Mulai dari dibentuknya daerah wisata ini sampai pengelolaannya, kalau ada kegiatan musyawarah seluruh masyarakat pasti selalu diperkenankan hadir. Ada tokoh masyarakat, pengelola, dan pemilik lahan wisata. Dalam kegiatan  musyawarah  pun,  kami  selaku  masyarakat  selalu  diberikan ruang  untuk  menyampaikan  aspirasi  kami.  Saya  rasa  pemerintah  juga sudah  cukup  baik  dalam  mendengarkan  gagasan  kami,  karena  dari beberapa masukan tersebut sudah ada yang terealisasi. Contohnya, dalam kasus  pengelolaan  tiket  masuk.  Kami  sudah  membuat  kesepakatan- kesepakatan dalam rapat sebelumnya untuk pengaturan pembagian hasil dari  penjualan  tiket  masuk  tersebut. ”  (Musaiyen,  05  September  2018, Pantai Toronipa)
Selanjutnya,  berkaitan  dengan  pengutamaan  partisipasi  masyarakat  yang dilakukan oleh pemerintah setempat, hal ini juga dikonfirmasi oleh Khaeruddin selaku pihak pemerintah Kabupaten, seperti berikut:
“ Kami  selaku  pemerintah  dari  Kabupaten  bertugas  untuk  memfasilitasi, juga  menerima  masukan  dan  keinginan  dari  masyarakat  melalui  forum musyawarah.  Lalu  kami  yang  kemudian  memberikan  penyuluhan  dan sebagai  perantara  dalam  memberikan  bantuan-bantuan  dari  pemerintah pusat. ” (Pak Khaeruddin, 31 Oktober 2018, Kantor Disporapar)
Selain  menjelaskan  tugas-tugas  yang  diemban  oleh  pihak  pemerintah, Khaeruddin  dalam  wawancara  tersebut  juga  menjelaskan  bentuk  keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan Pantai Toronipa, katanya:
“ Seluruh masyarakat tentu terlibat dalam musyawarah, mulai dari camat, lurah, RT/RW, dan pemilik lahan. Terutama masyarakat sebagai pemilik lahan,  mereka  sangat  berperan  dalam  pengambilan  keputusan  mengenai kawasan wisata. Meskipun masyarakat tidak selalu menerima dan kadang kala  juga  menolak  hasil  keputusan  yang  diambil  oleh  pemerintah  jika tidak sesuai dengan keinginan mereka, tetapi sejauh ini masyarakat lebih banyak menerima hasil keputusan dari pemerintah. ” (Pak Khaeruddin, 31 Oktober 2018, Kantor Disporapar )
Sumber: Dokumentasi pribadi Gambar 1. Pemuda dan Masyarakat Lokal yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Sosialisasi Pariwisata di Pantai Toronipa, 2018
Sumber: Dokumentasi Pribadi Gambar 2. Pemerintah Setempat dalam Kegiatan Sosialiasi Pariwisata di Pantai Toronipa,
2018
Melalui beberapa wawancara diatas, peneliti menemukan bahwa sejauh ini masyarakat  di  sekitar  Pantai  Toronipa  sudah  terlibat  sampai  pada  tahap  yang disebut Popular  Space,  dimana  tahap  ini  seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya, merupakan  keterlibatan  masyarakat  oleh  karena  penyediaan  ruang  dari pemerintah setempat yang menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dalam pengelolaan  wisata  dan  tetap  dalam  bimbingan  serta  pengawasan  pemerintah daerah.  Secara  keseluruhan,  kontribusi  masyarakat  setempat  dalam  proses pembangunan pariwisata dinilai cukup memuaskan. Selain aktif menyampaikan aspirasi  dalam  forum  musyawarah,  bentuk  partisipasi  lainnya  yang  dilakukan masyarakat setempat dalam pengelolaan Pantai Toronipa cukup beragam, antara lain  juga  terlibat  dalam  kegiatan-kegiatan  pembangunan  pariwisata,  menjadi penyedia fasilitas wisata seperti villa, gazebo, warung makan, pun tempat mandi bilas, serta aktif mempromosikan Pantai Toronipa melalui beberapa media sosial dan melalui kerja sama dengan Karang Taruna. Lebih jauh dijelaskan oleh Musa, sampai  saat  ini  pun  masyarakat  cukup  kooperatif  dalam  menerima  keputusan pemerintah.  Adapun  jika  keputusan  pemerintah  setempat  dirasakan  belum cocok,  masyarakat  cukup  menyampaikan  hal-hal  apa  yang  menurut  mereka perlu  dibenahi,  kemudian  pemerintah  akan  kembali  berembuk  dengan masyarakat untuk membuat keputusan yang akan disepakati bersama.
Pemilihan Pola-pola Komunikasi
Strategi  komunikasi  pembangunan  pariwisata  Pantai  Toronipa  yang disusun  oleh  pemerintah  Kabupaten  khususnya  Disporapar,  selain  merupakan
penentuan unsur-unsur  komunikasi  yang  terlibat mulai dari komunikator  yang berperan,  pesan  yang  disampaikan,  media  komunikasi  yang  digunakan,  serta komunikan  sebagai  penerima  pesan,  juga  mencakup  pemilihan  pola-pola komunikasi  yang  akan  diterapkan.  Dalam  pemilihan  pola  komunikasi, pemerintah  setempat  terlebih  dahulu  mempelajari  situasi  lapangan  dimana strategi  komunikasi  akan  diimplementasikan  dengan  tujuan  meminimalisir terjadinya  konflik  yang  timbul  dalam  proses  pembangunan  pariwisata.  Pola komunikasi yang dianggap sesuai dengan keadaan masyarakat ialah komunikasi organisasi  dan  komunikasi  partisipatif,  dimana  kedua  bentuk  komunikasi  ini sesuai  dengan  kondisi  masyarakat  lokal  yang  terlibat  langsung  dalam pengelolaan  Pantai  Toronipa.  Penerapan  pola  komunikasi  organisasi  ditujukan untuk memudahkan setiap koordinasi yang dilakukan serta meningkatkan kerja sama  antar  setiap  anggota  masyarakat  yang  turut  andil  dalam  proses pembangunan  Pantai  Toronipa,  sedangkan  pola  komunikasi  partisipatif digunakan  mengingat  bahwa  masyarakat  setempat  sebagai stakeholders  yang selain berperan dalam mencetuskan pembentukan Pantai Toronipa, juga sebagai pelaku  utama  dalam  pengelolaan  pariwisata  yang  menerima  manfaat kepariwisataan  secara  langsung  baik dari  segi  ekonomi,  sosial,  budaya, maupun lingkungan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat adalah unsur utama dalam proses  pembangunan  Pantai  Toronipa.  Sehubungan  dengan  hal  itu,  untuk merealisasikan sebuah proses komunikasi tentu tidak terlepas dari setiap elemen komunikasi  yang  menjadikannya  sebagai  proses  komunikasi  yang  utuh.  Karena pada  hakikatnya,  sebuah  proses  komunikasi  mencakup  segala  sesuatu  yang dibutuhkan dalam prosesnya yakni unsur-unsur komunikasi yang lengkap untuk mencapai  tujuan  yang  diharapkan.  Oleh  karena  itu,  pemilihan  komunikator, media  komunikasi  yang  tepat,  pesan  yang  jelas  dan  persuasif,  analisa  terhadap komunikan  yang  terlibat  (masyarakat),  serta  identifikasi  efek  komunikasi  yang akan  timbul  adalah  hal-hal  dasar  yang  perlu  dilakukan  dalam  strategi komunikasi.  Pelaksanaan  pola  komunikasi  ini  dilakukan  dengan  praktek  nyata proses  komunikasi  yang  direncanakan  sebelumnya  dengan  menggunakan seluruh  unsur  komunikasi  mulai  dari  komunikatornya  (sumber  pesan),  pesan, media, dan komunikannya (penerima pesan).
Pada  penerapan  komunikasi  organisasi,  pemerintah  membentuk organisasi-organisasi  yang  ditugaskan  untuk  membantu  dalam  proses pengelolaan  kawasan  wisata  sekaligus  menjadi  perantara  antara  pemerintah Kabupaten dan masyarakat sebagai pengelola pariwisata, baik itu pemilik lahan wisata, pemiik fasilitas seperti rumah makan dan toilet umum, penyedia jasa, dan sebagainya.  Organisasi  yang  dilibatkan  antara  lain  adalah  Lembaga
Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Pembangunan Pariwisata Pantai Toronipa
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan juga Kelompok Sadar Wisata. LPM sendiri sesuai tugas dan fungsinya yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43  Tahun  2014  pasal  150  tentang  lembaga  kemasyarakatan  desa,  antara  lain adalah  1)  melakukan  pemberdayaan  masyarakat  desa;  2)  ikut  serta  dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  pembangunan;  3)  menampung  dan  menyalurkan aspirasi  masyarakat,  4)  menyusun  rencana,  melaksanakan,  mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif; dan 5) menumbuhkan  dan  mengembangkan  partisipatif  swadaya  serta  gotong  royong masyarakat.  Sehubungan  dengan  peraturan  tersebut,  hal  ini  selaras  dengan tujuan  dan  fungsi  LPM  yang  dibentuk  untuk  tujuan  pembangunan  pariwisata Pantai Toronipa di Sulawesi Tenggara. Sejalan dengan LPM, Pokdarwis dibentuk dengan  tugas  utama  yang  diemban  pada  umumnya,  yakni  menjadi  penggerak sadar  wisata  dan  sapta  pesona  di  daerah  wisata  Pantai  Toronipa  dan  menjadi mitra  pemerintah  baik  pusat  maupun  daerah  dalam  upaya  mengembangkan sadar wisata di suatu daerah.
Selanjutnya, penerapan komunikasi partisipatif dilakukan oleh pemerintah dengan  membuat  program  dan  kegiatan  pembangunan  pariwisata  yang melibatkan  masyarakat  setempat.  Kegiatan-kegiatan  yang  diagendakan  oleh pemerintah  Kabupaten  Konawe  khususnya  Disporapar  ini,  bertujuan  untuk meningkatkan  partisipasi  masyarakat  sekaligus  memberdayakan  masyarakat setempat  dalam  upaya  pembangunan  pariwisata  Pantai  Toronipa.  Adapun kegiatan-kegiatan  wajib  yang  sudah  dijalankan  dalam  beberapa  tahun  terakhir tersebut,  ialah:  1)  Sosialisasi  petugas  dan  pengelola  kawasan  wisata  Pantai Toronipa.  Kegiatan  ini  diadakan  setiap  tahun  dan  wajib  diikuti  oleh  seluruh petugas  dan  pengelola,  juga  Kepala  Desa  yang  bersangkutan,  2)  Pelatihan kebijakan kepariwisataan. Kegiatan ini juga dilaksanakan tiap tahun dan diikuti oleh  seluruh  pihak  terkait  dari  setiap  kecamatan,  termasuk  di  dalamnya perwakilan  dari  kawasan  Pantai  Toronipa,  Kecamatan  Soropia.  3)  Pelatihan Teknik  Kepariwisataan,  yang  diadakan  tiap  tahun  dan  mewajibkan  seluruh organisasi  terkait  dengan  pembangunan  pariwisata  untuk  hadir,  4)  Pelatihan Sadar  Wisata,  yang  selain  dilakukan  di  kawasan  Pantai  Toronipa,  Kecamatan Soropia,  juga  dilaksanakan  di  Kecamatan  Puriala.  Kegiatan-kegiatan  yang dilaksanakan  berkaitan  dengan  perencanaan  pembangunan  pariwisata  tersebut dibuat  oleh  pemerintah  agar  masyarakat  dapat  terlibat  secara  langsung  dalam proses penentuan keputusan dan juga tindakan yang dilakukan.
Strategi Komunikasi: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi
Tahap  perencanaan  komunikasi dalam  strategi  komunikasi pembangunan pariwisata Pantai Toronipa yang disusun oleh pemerintah Kabupaten khususnya
Disporapar,  mencakup  pertimbangan  dan  penentuan  terhadap  pola-pola komunikasi  yang  akan  diterapkan  serta  unsur-unsur  komunikasi  yang  terlibat. Dalam  pemilihan  pola  komunikasi,  pemerintah  setempat  terlebih  dahulu mempelajari situasi lapangan dimana strategi komunikasi akan diimplementasikan dengan tujuan meminimalisir terjadinya konflik yang timbul dalam  proses  pembangunan  pariwisata.  Pada  akhirnya,  pola  komunikasi  yang dianggap  sesuai  dengan  keadaan  masyarakat  ialah  komunikasi  organisasi  dan komunikasi  partisipatif,  dimana  kedua  bentuk  komunikasi  ini  sesuai  dengan kondisi  masyarakat  lokal  yang  terlibat  langsung  dalam  pengelolaan  Pantai Toronipa.  Bersamaan  dengan  hal  itu,  merealisasikan  proses  komunikasi  dalam suatu  rancangan  strategi  komunikasi  tentu  tidak  terlepas  dari  setiap  elemen- elemen yang menjadikannya sebagai proses komunikasi yang utuh. Karena pada hakikatnya,  sebuah  proses  komunikasi  mencakup  segala  sesuatu  yang dibutuhkan dalam prosesnya yakni unsur-unsur komunikasi yang lengkap untuk mencapai  tujuan  yang  diharapkan.  Oleh  karena  itu,  pemilihan  komunikator, pemilihan media komunikasi yang tepat, pesan yang jelas dan persuasif, analisa terhadap  komunikan  yang  terlibat  (masyarakat),  serta  identifikasi  efek komunikasi yang akan timbul adalah hal-hal dasar yang perlu dilakukan dalam perencanaan komunikasi.
Jika  dalam  tahap  perencanaan  mencakup  pemilihan  unsur-unsur komunikasi  yang  terlibat  serta  pola  komunikasi  yang  akan  digunakan,  tahap pelaksanaan  komunikasi  ini  merupakan  langkah  yang  dilakukan  setelah  proses perencanaan  selesai  yakni  menerapkan  konsep  yang  sudah  disepakati  di  dalam tahap perencanaan sebelumnya. Pelaksanaan pola komunikasi dilakukan dengan praktek  nyata  proses  komunikasi  yang  direncanakan  sebelumnya  dengan menggunakan  seluruh  unsur  komunikasi  mulai  dari  komunikatornya  (sumber pesan),  pesan,  media,  dan  komunikannya  (penerima  pesan).  Komunikator sebagaimana  telah  disebutkan  adalah  Irwan  selaku  Ketua  LPM  yang  bertugas memimpin  dan  mengawasi  jalannya  setiap  kegiatan  pengelolaan  Pantai Toronipa,  dan  juga  Musaiyen  yang  menjabat  sebagai  Ketua  POKDARWIS (Kelompok  Sadar  Wisata)  dan  sekaligus  menjadi  perpanjangan  tangan  antara pemerintah  dan  masyarakat  pengelola  kawasan  wisata.  Pesan  komunikasi  yang disampaikan  berupa  imbauan  kepada  seluruh  anggota  masyarakat  untuk  ikut berpartisipasi  serta  informasi  lainnya  yang  berhubungan  dengan  proses pengelolaan Pantai Toronipa dengan media komunikasi  yang digunakan adalah musyawarah  dan  forum  tatap  muka  langsung.  Sedangkan,  penerima  pesan  atau disebut  juga  komunikan mencakup  seluruh anggota  masyarakat yang  tinggal  di kawasan  wisata.  Selanjutnya,  pola-pola  komunikasi  yang  juga  telah  ditentukan
Strategi Komunikasi Pemerintah Kabupaten Konawe dalam Pembangunan Pariwisata Pantai Toronipa
dalam  tahap  perencanaan  sebelumnya,  diterapkan  pada  proses  pelaksanaan  ini. Penerapan  komunikasi  organisasi  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan membentuk  organisasi-organisasi  yang  ditugaskan  untuk  membantu  dalam proses  pengelolaan  kawasan  wisata  sekaligus  menjadi  perantara  antara pemerintah Kabupaten dan masyarakat sebagai pengelola pariwisata. Organisasi yang  dilibatkan  yaitu  Lembaga  Pemberdayaan  Masyarakat  (LPM)  dan  juga Kelompok  Sadar  Wisata,  yang  dijalankan  sesuai  tugas  dan  fungsinya  masing- masing dalam upaya pengembangan suatu daerah wisata. Sedangkan, penerapan komunikasi  partisipatif  dilakukan  oleh  pemerintah  dengan  membuat  program dan  kegiatan-kegiatan  pembangunan  pariwisata  yang  melibatkan  masyarakat setempat.  Seluruh  bentuk  keterlibatan  masyarakat  dalam  kegiatan-kegiatan pembangunan  ini  yang  kemudian  dapat  menjadi  bukti  nyata  partisipasi masyarakat terhadap upaya pengembangan wisata Pantai Toronipa.
Setelah melalui tahap perencanaan dan juga pelaksanaan, pemerintah juga menyadari  perlunya  tahapan  evaluasi  yang  dilangsungkan  untuk  melengkapi keseluruhan rancangan strategi komunikasi. Evaluasi dilakukan terhadap proses komunikasi yang terjadi dan dampaknya terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.  Evaluasi  komunikasi  ini  dilakukan  dengan  mengamati  tingkat keberhasilan penerapan komunikasi melalui animo dan keterlibatan masyarakat dalam  mengikuti  kegiatan  pembangunan,  mengidentifikasi  kendala-kendala yang  dihadapi  dalam  proses  komunikasi  melalui  diskusi  dan  rapat  terbuka dengan  masyarakat,  serta  kemudian  mencari  solusi  dan  cara  untuk  mengatasi kendala-kendala tersebut.
Kendala-kendala dalam Penerapan Strategi Komunikasi
Selama  berlangsungnya  proses  komunikasi,  ditemukan  pula  kendala- kendala  yang  muncul.  Hal  ini  diketahui  dengan  melihat  situasi  dan  keadaan selama  proses  komunikasi  berlangsung.  Kendala-kendala  yang  terjadi  dalam penerapan  strategi  komunikasi,  diantaranya  ialah  kadang  kala  masih  terjadi selisih  paham  dalam  mengkomunikasikan  keinginan  antara  masyarakat  lokal dengan  pemerintah  setempat  sehingga  menyebabkan  kurangnya  kesinergian antara  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  mengelola  kawasan  wisata.  Terlebih lagi,  lahan  wisata  Pantai  Toronipa  masih  sebagian  besar  dimiliki  oleh masyarakat, tidak seperti pantai-pantai lainnya yang pengembangannya dikelola langsung  oleh  pemerintah.  Terkadang  saat  pemerintah  menyampaikan  sesuatu yang  berhubungan  dengan  pengembangan  kawasan  wisata,  keinginan masyarakat juga berlainan dengan keinginan pemerintah. Hal tersebut membuat pemerintah  tidak  bisa  semata-mata  melakukan  apa  yang  dianggap  baik  untuk dilakukan  karena  masyarakat  adalah  pemilik  lahan  dan  memiliki  hak  penuh
terhadap  lahan  wisata.  Kondisi  seperti  ini  akhirnya  kerap  membuat  hubungan pemerintah  dan  masyarakat  kurang  harmonis  karena  keinginan  yang  tidak searah. Kendala yang lain yaitu terbatasnya anggaran atau kekuatan modal yang dimiliki  oleh  pemerintah  setempat  dalam  memfasilitasi  kegiatan-kegiatan pengelolaan  kawasan  wisata.  Mengadakan  musyawarah,  sosialisasi,  maupun kegiatan-kegiatan  lain  yang  melibatkan  partisipasi  masyarakat  tentunya membutuhkan  anggaran  dan  modal  yang  cukup.  Oleh  karena  itu,  intensitas kegiatan-kegiatan  tersebut  dinilai  masih  belum  cukup  memuaskan.  Selain  itu, kendala lain seperti adanya beberapa dari masyarakat yang masih kurang tertarik untuk hadir dalam musyawarah juga kadang terjadi. Melihat adanya persoalan- persoalan tersebut, pemerintah setempat sejauh ini telah mencoba mencari solusi dalam upaya mengatasi hal-hal tersebut meskipun belum semua persoalan dapat teratasi  sepenuhnya.  Untuk  menangani  persoalan  mendasar  seperti miskomunikasi  antara  pemerintah  dan  masyarakat,  pemerintah  setempat  akan kembali melakukan proses  perbincangan dengan  pihak  terkait  sampai akhirnya ditemukan  kesepakatan  yang  dapat  disetujui  oleh  semua  pihak.  Selanjutnya, dalam  ketidakhadiran  masyarakat,  pemerintah  akan  tetap  menginformasikan melalui rekan-rekan yang hadir pada saat kegiatan dilaksanakan, adapun jika hal itu dinilai belum cukup, pemerintah akan menyampaikan langsung kepada yang bersangkutan apa yang menjadi rencana dalam pertemuan yang sudah dilakukan agar pihak yang bersangkutan tidak merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.  Selanjutnya,  untuk  persoalan  anggaran  yang  belum  memadai, pemerintah Kabupaten khususnya Disporapar masih terus berkoordinasi dengan pemerintah  pusat  dalam  penanganannya  agar  persoalan  dapat  segera terselesaikan.
Membandingkan  penelitian  ini  dengan  penelitian  sebelumnya  yaitu  pada strategi  komunikasi  dalam  pengembangan  desa  agrowisata  di  Kabupaten Bandung  Barat  (E.  Saepudin,  A.  Budiono,  2016), peneliti  mendapati  bahwa  ada kesamaan  dengan  penelitian  ini  yakni  melihat  pemilihan  komunikator, penyusunan  pesan,  pemilihan  media  komunikasi  dan  analisa  khalayak  sebagai suatu strategi komunikasi dalam pembangunan pariwisata. Temuan pada strategi komunikasi  pengembangan  desa  agrowisata,  yakni  komunikator  yang  berperan adalah  tim  pengembangan  desa  yang  dipilih  berdasarkan  ketentuan-ketentuan yaitu  kredibilitas,  daya  tarik,  serta  latar  belakang  pendidikan.  Pesan  yang disampaikan berupa kode verbal dan nonverbal yang terlebih dahulu disesuaikan dengan buku panduan yang dimiliki oleh tim pengembangan desa. Media yang digunakan beragam mulai dari media sosial seperti grup whatsapp, ataupun radio komunitas.  Analisis  komunikan  dilihat  dari  beberapa  aspek  antara  lain  aspek
sosiodemografik,  profil  psikologis,  dan  karakteristik.  Sama  halnya  dengan penelitian  kedua  di  desa  agrowisata  Pangandaran  (Rodiah  dan  Yusup,  2018), hasil  penelitian  juga  melihat  penetapan  unsur  komunikasi  yang  terlibat  dalam proses  komunikasi  sebagai  suatu  strategi.  Hasil  penelitian  bahwa  komunikator dipilih berdasarkan daya tarik, kredibilitas, dan kekuasaannya sehingga ada dua tokoh masyarakat sebagai komunikator yang berasal dari dua golongan berbeda yaitu  tokoh  agama  dan  tokoh  pamong  desa.  Pesan  komunikasi  berupa  ide-ide yang  dikemas  dalam  bentuk  informasi  yang  dipadukan  dengan  nilai  luhur masyarakat.  Media  yang  dipilih  berupa  media  formal  pun  informal  dan dibedakan  sesuai  kategori  khalayak.  Untuk  khalayak  eksternal  digunakan spanduk  dan  poster  sedangkan  untuk  khalayak  internal  dilakukan  komunikasi lisan dan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi. Komunikan dianalisis berdasarkan kategori  kelompok  sasaran  yakni  kelompok  kesenian,  pengajian,  maupun kelompok-kelompok  lain  yang  dibentuk  sendiri  oleh  masyarakat.  Dalam penelitian  terhadap  strategi  komunikasi  di  Pantai  Toronipa,  peneliti  juga mengamati  penentuan  unsur  komunikasi  sebagai  suatu  bagian  dari  strategi komunikasi yang dilaksanakan. Di kawasan Pantai Toronipa, komunikator yang dipilih  ialah  Ketua  LPM  dan  Ketua  Pokdarwis.  Mereka  dipilih  berdasarkan kredibilitas  yang  dimiliki,  kemampuan  berorganisasi,  serta  hubungan  yang dibangun  dengan  masyarakat  setempat.  Adapun  pesan  komunikasi  yang diberikan  meliputi  ajakan  kepada  masyarakat  agar  ikut  terlibat  dalam  kegiatan pembangunan  serta  informasi-informasi  untuk  memberdayakan  masyarakat sebagai  pengelola  pariwisata.  Media  yang  digunakan  terdiri  dalam  dua  bentuk yaitu  forum  tatap  muka  langsung  seperti  musyawarah  dan  media  sosial  berupa grup facebook maupun whatsapp. Pengenalan khalayak atau komunikan dilihat melalui aspek-aspek yang mempengaruhi karakter mereka, yakni jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, bahasa, serta pekerjaan dan profesinya. Sementara itu, perbedaan  kedua  penelitian  tersebut  dengan  penelitian  ini  yaitu  temuan  akan unsur  komunikasi  yang  terlibat  dalam  strategi  komunikasinya,  mulai  dari komunikator  yang  berperan,  pesan,  media,  serta  analisis  komunikan  yang berbeda  dikarenakan  keadaan  masyarakat  dimana  strategi  komunikasi  itu diterapkan yang juga tidak sama. Hasil penelitian dari kedua penelitian tersebut juga dibatasi hanya sampai kepada pengenalan komunikan, sementara penelitian ini  mengamati  pengaruh  atau  efek  komunikasi  yang  diharapkan  terjadi,  yang juga  termasuk  dalam  lingkup  suatu  strategi  komunikasi  yaitu  partisipasi masyarakat.  Selanjutnya,  persamaan  pada  penelitian  mengenai  strategi komunikasi  pembangunan  pariwisata  di  NTT  (Buluamang  dan  Handika,  2018) dengan  penelitian  ini,  yaitu  masing-masing  penelitian  menemukan  bahwa  ada penerapan  pola  komunikasi  sebagai  bagian  dari  strategi  itu  sendiri.  Adapun
perbedaan  penelitian  ini  dengan  penelitian  tersebut  berdasarkan  temuan  yang didapatkan, adalah pola komunikasi yang diterapkan. Dalam penelitian di NTT, pola komunikasi yang digunakan yaitu komunikasi partisipatif dan konvergensi sedangkan  strategi  komunikasi  di  Pantai  Toronipa  menggunakan  pola komunikasi organisasi dan komunikasi partisipatif sebagai strateginya. Akhirnya, kebaruan  dalam  penelitian  ini  berupa  temuan  strategi  komunikasi  yang didapatkan, yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya dimana strategi komunikasi di Pantai Toronipa melibatkan Ketua LPM dan Ketua Pokdarwis, isi pesan  komunikasi  yang  berbeda,  forum  musyawarah  sebagai  media komunikasinya,  dan  peninjauan  aspek-aspek  yang  berbeda  dalam  analisa komunikan, serta komunikasi organisasi dan partisipatif sebagai pola komunikasi yang diterapkan.

## KESIMPULAN
Kawasan  wisata  Pantai  Toronipa  pada  mulanya  dibentuk  oleh  masyarakat setempat bekerja sama dengan karang taruna dan juga pemerintah daerah sebagai pengambil  keputusan.  Meskipun  pemerintah  Kabupaten  Konawe  saat  itu merupakan  pemegang  kewenangan,  masyarakat  tetap  berperan  sebagai  pelaku utama  dalam  pengelolaannya  mengingat  sebagian  besar  lahan  wisata  Pantai Toronipa adalah milik masyarakat setempat. Dalam upaya pembangunan Pantai Toronipa,  pemerintah  merancang  strategi  komunikasi  yang  dinilai  dapat membantu  memaksimalkan  upaya-upaya  pembangunan  dengan  terutama melibatkan  partisipasi  masyarakat  di  dalam  prosesnya  dengan  harapan  agar upaya tersebut dapat mendatangkan hasil yang semakin optimal. Adapun strategi komunikasi  tersebut  melalui  tiga  tahapan  yakni  perencanaan  komunikasi, pelaksanaan,  serta  evaluasi  komunikasi.  Perencanaan  komunikasi  merupakan tahapan  penentuan  pola  komunikasi  yang  akan  digunakan  dan  elemen-elemen komunikasi yang akan terlibat di dalam proses komunikasi. Dalam hal ini, pola komunikasi  yang  digunakan  ialah  komunikasi  organisasi  dan  komunikasi partisipatif, dengan elemen komunikasi yang telah ditentukan yaitu Ketua LPM dan Ketua Pokdarwis sebagai komunikator, pesan komunikasi berupa informasi- informasi  untuk memberdayakan masyarakat  sebagai  pengelola  pariwisata  serta ajakan  kepada  seluruh  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  kegiatan pembangunan  pariwisata.  Media  komunikasi  yang  dipilih  adalah  forum  tatap muka langsung atau musyawarah. Selain musyawarah, ada juga media sosial yang terkadang  digunakan  yakni facebook  dan  whatsapp.  Pada  analisis  terhadap komunikan  yaitu  masysarakat  setempat,  pemerintah  mengamati  masyarakat berdasarkan  beberapa  aspek  tertentu  dengan  efek  komunikasi  yang  diharapkan
ialah  partisipasi  seluruh  masyarakat  dalam  pembangunan  pariwisata  Pantai Toronipa.  Selanjutnya,  tahapan  pelaksanaan  komunikasi  dimana  tahap  ini merupakan praktek nyata dari seluruh rencana-rencana yang telah dipersiapkan pada tahap perencanaan komunikasi sebelumnya. Terakhir, yaitu tahap evaluasi komunikasi,  pemerintah  mengamati  tingkat  keberhasilan  penerapan  proses komunikasi  dengan  mengukur  keterlibatan  masyarakat,  mengidentifikasi kendala  yang  dihadapi  dalam  proses  komunikasi,  dan  akhirnya  mencari  solusi untuk  mengatasi  kendala-kendala  yang  telah  ditemukan.  Dengan  demikian, sesuai  dengan  tujuan  pembangunan  pariwisata,  rancangan  strategi  komunikasi dalam  pembangunan  Pantai  Toronipa  yang  melibatkan  masyarakat  ini diharapkan  dapat  terus  membantu  memberikan  sumbangan  bagi  kesejahteraan masyarakat.

## REFERENSI
Arifin, A. (1994) Strategi Komunikasi . Bandung: Armico.
Buluamang,  Y.  M.  O.  and  Handika,  L.  P.  (2018)  ‘Strategi  Komunikasi  Pembangunan dalam  Pengembangan  Pariwisata:  Studi  Kasus  pada  Dinas  Pariwisata  Provinsi Nusa  Tenggara  Timur’, Jurnal  Penelitian  Pers  dan  Komunikasi  Pembangunan ,
22(2), pp. 89 – 101. doi: https://doi.org/10.46426/jp2kp.v22i2.
Cangara, H. (2014) Perencanaan Strategi Komunikasi . Jakarta: Rajawali Pers.
Chang,  S.  Y.  and  Liu,  Y.  (2016)  ‘From  problem -orientedness  to  goal-orientedness:  Re- conceptualizing  communication  strategies  as  forms  of  intra-mental  and  inter- mental mediation’, System . Elsevier Ltd, 61, pp. 43 – 54. doi:
10.1016/j.system.2016.07.009.
Cornelissen,  J.  (2014) Corporate  Communication  (A  guide  to  Theory  and  Practice)  4th Edition . London: SAGE Publication.
Creswell,  J.  W.  (2014) Research  Design:  Qualitative,  Quantitative,  and  Mixed  Methods Approaches (4th ed.) . Thousand Oaks, CA: SAGE Publication.
E. Saepudin, A. Budiono, A. R. (2016) ‘Strategi Komunikasi dalam Pengembangan Desa Wisata  Agro  d i  Kabupaten  Bandung  Barat’, Journal  of  Library  and  Information Science , 6(2), pp. 154 – 168.
Effendy, O. U. (2003) Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi . Bandung: Citra Aditya Bakti.
Fahrudin,  A.  (2011) Pemberdayaan  Partisipasi  dan  Penguatan  Kapasitas  Masyarakat .
Bandung: Humaniora.
Fandeli,  C.  (1995) Dasar-Dasar  Manajemen  Kepariwisataan  Alam .  Yogyakarta:  Penerbit Liberty.
Maryani,  E.  and  Darmastuti, R.  (2016)  ‘The  “Bakul  Gendong”  as  a  communication strategy  to  reject  the  construction  of  a  cement  factory  in  Cen tral  Java’, Public Relations Review . Elsevier Inc., 43(1), pp. 46 – 55. doi:
10.1016/j.pubrev.2016.10.020.
Moleong, L. J. (2010) Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: Remaja Rosdakarya.
Mulyana, D. (2012) Komunikasi Pembangunan, Pendekatan Terpadu . Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Ramadhani,  R.  W.  and  Prihantoro,  E.  (2020)  ‘Strategi  Komunikasi  Pembangunan
Pemerintah  Kabupaten  Bojonegoro  dalam  Menerapkan  Nawacita  dan  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan’, Jurnal Komunikasi Pembangunan , 18(02), pp. 117 – 127. doi: https://doi.org/10.46937/18202028913.
Rodiah,  S.  and  Yusup,  P.  M.  (2018)  ‘Strategi  Komunikasi  dalam  Pengembangan  Desa Agro Wisata Di Kabupa ten Pangandaran’, Journal Signal , 6(2), pp. 1 – 13.
Romli, K. (2011) Komunikasi Organisasi Lengkap . Jakarta: Grasindo.
Sanders,  K.  and  Canel,  M.  J.  (2015)  ‘Mind  the  gap:  Local  government  communication strategies  and  Spanish  citizens’  perceptions  of  their  cities’, Public  Relations Review . Elsevier Inc., 41(5), pp. 777 – 784. doi: 10.1016/j.pubrev.2015.06.014.
Sendjaja, S. D. (1994) Teori Komunikasi . Jakarta: Universitas Terbuka.
Sjaida,  G.  M. et  al. (2019)  ‘Strategi  Komunikasi  Pariwisata  Pemerintah  Kota  Bandung
Melalui  Program  Co- working  Space’, Journal  of  Sustainable  Tourism  Research , 1(1), pp. 31 – 41.
Tölkes,  C.  (2018)  ‘ Sustainability  communication  in  tourism – A  literature  review’, Tourism  Management  Perspectives .  Elsevier,  27(April),  pp.  10 – 21.  doi: 10.1016/j.tmp.2018.04.002.
Tufte, T. and Mefalopulos, P. (2009) Participatory Communication (A Practical Guide) .
Washington D.C.
Zainal,  A.  G.  and  Sarwoprasodjo,  S.  (2018)  ‘Strategi  Komunikasi  Politik  Pemerintahan Daerah  dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  Pedesaan  (Studi  Program “Bupati  Ronda”  di  Kabupaten  Lampung  Tengah)’, Journal  Of  Communication Studies , 3(1), pp. 54 – 66.