## JIUBJ
Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(1), Februari 2022, 517-521 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat universitas Batanghari Jambi

## Optimalisasi Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

## Susanto
Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta Correspondence email: susanto@ptiq.ac.id
Abstrak. Seiring  dengan  adanya  mandat  negara  melalui  sejumlah  regulasi  terkait  pentingnya  pemenuhan  hak  pendidikan  bagi anak  usia  sekolah  yang  menjadi  warga  binaan  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  di  Indonesia,  konsekuensinya optimalisasi  pemenuhan  hak  pendidikan  anak  harus  dipastikan  berjalan  dengan  baik.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui situasi pemenuhan hak pendidikan anak usia sekolah di LPKA serta pentingnya optimalisasi pemenuhan hak pendidikan bagi anak LPKA  di  Indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara,  observasi, kuesioner  menggunakan google  form dan  studi  dokumen.  Analisis  dalam  penelitian  dilakukan  secara  deskriptif.    Penelitian  ini menemukan bahwa situasi pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA dari aspek sistem layanan pendidikan terdapat 15% kategori kurang,  aspek  ketersediaan  pendidik  24  %  kategori  kurang  dan  aspek  ketersediaan  sarana  dan  prasarana  18%  kategori  kurang. Sebagai  solusi,  optimalisasi  layanan  pendidikan  anak  di  LPKA  sebaiknya  dilakukan  melalui  4  (empat)  strategi  utama  yaitu pertama, peningkatan  kualitas  sistem  pendidikan  baik  memastikan  kualitas  layanan  pendidikan  formal  maupun  pendidikan life skill;  kedua, peningkatan  kualitas  pendidik  dengan  mempertimbangkan  pemenuhan  rasio  serta  relevansi  disiplin  pendidikan pendidik; ketiga, peningkatan  sarana  dan  prasarana; keempat, mewujudkan  ekosistem  lingkungan  yang  berkarakter,  melalui berbagai upaya pembiasaan positif
Kata kunci : Optimalisasi; Pemenuhan Hak Pendidikan; Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Abstract.  Along  with  the  state  mandate  through  a  number  of  regulations  related  to  the  importance  of  fulfilling  the  right  to education  for  school-age  children  who  are  fostered  by  the  Child  Special  Guidance  Institution  (LPKA)  in  Indonesia,  the consequence  is  that  optimizing  the  fulfillment  of  children's  education  rights  must  be  ensured  to  run  well.  This  study  aims  to determine the situation of fulfilling  the right to  education of school-age children in LPKA and the importance of  optimizing  the fulfillment  of  the  right  to  education  for  LPKA  children  in  Indonesia.  This  study  uses  a  qualitative  method.  Data  collection techniques through interviews, observations, questionnaires using google forms and document studies. The analysis in the study was carried out descriptively. This study found that the situation of fulfilling children's education rights in LPKA from the aspect of the education service system was 15% in the poor category, the aspect of the availability of educators 24% in the less category and  the  aspect  of  the  availability  of  facilities  and  infrastructure  in  the  18%  less  category.  As  a  solution,  optimizing  children's education  services  at  LPKA  should  be  carried  out  through  4  (four)  main  strategies,  namely  first,  improving  the  quality  of  the education system, both ensuring the quality of formal education services and life skills education; second, improving the quality of educators  by  considering  the  fulfillment  of  the  ratio  and  the  relevance  of  the  educational  discipline  of  educators;  third, improvement  of  facilities  and  infrastructure;  Fourth,  to  create  an  environmental  ecosystem  with  character,  through  various positive habituation efforts.

## Keywords: Optimization; Fulfillment of Educational Rights; Special Child Development Institutions

## PENDAHULUAN
Anak  adalah  amanah  sekaligus  karunia  Tuhan Yang  Maha  Esa,  yang  senantiasa  harus  dijaga  karena dalam  dirinya  melekat  harkat,  martabat,  dan  hak-hak yang  melekat  sebagai  manusia  utuh.  Anak  berhak  atas kelangsungan  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945. Disisi  lain  anak  sebagai  tunas,  potensi,  dan  generasi muda  penerus  cita-cita  perjuangan  bangsa  memiliki peran  strategis,  ciri,  dan  sifat  khusus  sehingga  wajib dilindungi dan dipastikan pemenuhak hak dasarnya.
Sesuai  dengan  ketentuan  Konvensi  Hak  Anak ( Convention on the Rights of the Child ) yang diratifikasi oleh  pemerintah  Indonesia  melalui  Keputusan  Presiden Nomor  36  Tahun  1990,  kemudian  juga  dituangkan
dalam  Undang  -  Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan  Anak  dan  Undang  -  Undang  Nomor  35 tahun  2014  tentang  Perubahan  atas  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  dan dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak.  Sejumlah  regulasi tersebut, mengacu pada prinsip-prinsip umum perlindungan  anak,  yaitu  non  diskriminasi,  kepentingan terbaik  bagi  anak,  kelangsungan  hidup  dan  tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.
Memastikan  layanan  pendidikan  anak  yang berkualitas merupakan bagian dari kewajiban negara hak yang  harus  ditunaikan,  termasuk  bagi  anak  binaan  yang selanjutnya  disebut  sebagai  anak  usia  sekolah  yang berkonflik dengan  hukum di Lembaga Pembinaan  Anak (LPKA).  Dengan  layanan  Pendidikan  yang  memadai, diharapkan  kelak  terjadi  perubahan  perilaku  dan
pembentukan  pribadi  yang  unggul.  Hal  ini  sejalan dengan  tujuan  pendidikan  nasional  bahwa  pendidikan nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan membentuk  watak  serta  peradaban  bangsa  yang bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan  kehidupan bangsa,  bertujuan  untuk  berkembangnya  potensi  peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada  Tuhan  Yang  Maha  Esa,  berakhlak  mulia,  sehat, berilmu,  cakap,  kreatif,  mandiri,  dan  menjadi  warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Maka  menciptakan  ekosistem  LPKA  yang  syarat dengan  spirit  rehabilitasi  perilaku  anak  diperlukan lingkungan  yang  mendukung.  Karena  pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, pada umumnya dipengaruhi  oleh  dukungan  lingkungan  yang  rendah. Jika menggunakan pendekatan resiliensi, maka ada 3 hal yang  dapat  dilihat  yaitu  I  have,  I  Can  dan  I  am.  Faktor untuk  membangun  I  Can  dan  I  am  dapat  dikembengkan di  LPKA  melalui  assessment.  Sementara  faktor  I  can ditentukan  oleh  lingkungan  sosial  anak,  orangtua, masyarakat  termasuk  peran  Pendidikan.  (Yuliyanto, 2020).
Namun  demikian,  layanan  Pendidikan  bagi  anak usia  sekolah  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  LPKA saat  ini  masih  perlu  perbaikan,  meski  sebagian  LPKA telah  memiliki  layanan  Pendidikan  memadahi,  namun secara  umum  masih  memiliki  sejumlah  hambatan  dan kendala,  baik  aspek  manajemen  layanan,  keterbatasan pendidik dan tenaga kependidikan, keterbatasan anggaran  serta  sarana  dan  prasarana  untuk  menunjang layanan Pendidikan yang diperlukan.
Menurut  Catatan  Tahunan  Komisi  Perlindungan Indonesia (KPAI), ragam pelanggaran hak anak di tahun 2021  masih  terjadi  baik  pelanggaran  terkait  pemenuhan hak  maupun  terkait  perlindungan  khusus  anak. Berdasarkan data pengaduan masyarakat cukup fluktuatif,  tahun  2019  berjumlah  4.369  kasus,  tahun 2020  berjumlah  6.519  kasus,  dan  tahun  2021  mencapai 5.953 kasus, dengan rincian kasus Pemenuhan Hak Anak 2971  kasus,  dan  Perlindungan  Khusus  Anak  2982. Lemahnya  pemenuhan  hak  pendidikan  anak  bagi  anak usia  sekolah  yang  berkonflik  dengan  hukum  di  LPKA, merupakan  bagian  dari  catatan  pelanggaran  yang  harus dicarikan  solusinya,  apalagi  kehadiran  LPKA  memiliki spirit rehabilitasi bagi anak, sehingga diperlukan layanan Pendidikan  yang  tersistem  dan  optimal  agar  harapan terjadinya  perubahan  perilaku  dapat  tercapai  dengan baik. (KPAI, 2021).
Penelitian  terkait  anak  di  LPKA  telah  dilakukan oleh  sejumlah  peneliti,  diantaranya Yuliyanto  Yuliyanto, Pembinaan  Anak  yang  Berkonflik  dengan  Hukum  di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  Kelas  II  Bandung diterbitkan oleh Jurnal Penelitian Dejure, Balitbang Ham Kementerian  Hukum  dan  Ham  Tahun  2020.  Penelitian ini  menekankan  terkait  pembinaan  secara  umum  bagi Anak Berkonflik dengan Hukum. Selanjutnya, penelitian Mochammad Kevin Andry Rezaliano, Rahesli Humsona,
Strategi  Pembinaan  Anak  Didik  Pemasyarakatan (Andikpas)  Di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA)  Kutoarjo  (Studi  Kasus  di  Lembaga  Pembinaan Khusus  Anak  Kutoarjo,  Kabupaten  Purworejo,  Jawa Tengah), diterbitkan  oleh The  Journal  of  Development and  Social  Change, Universitas  Sebelas  Maret  tahun 2018. Studi ini mirip dengan studi tersebut diatas namun memiliki  lokus  berbeda  yaitu  fokus  terkait  pembinaan secara  umum  bagi  ABH  di  LPKA  Kutoarjo.  Kemudian, penelitian Eric  lambue  Tampubolon,  Chalid  Sahuri tentang  Efektivitas  Pembinaan  Narapidana  Anak  di Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA)  Pekanbaru diterbitkan  oleh  Jurnal  FISIP  Universitas  RIAU  Tahun 2017.  Penelitian  ini  fokus  melihat  seberapa  efektif pembinaan  Narapidana  Anak  terhadap  perubahan perilaku positif pada anak.
Berdasarkan  hal  tersebut  di  atas,  meskipun  studi terkait  anak  berhadapan  dengan  hukum  telah  dilakukan oleh sejumlah peneliti, namun memiliki perbedaan fokus dengan  penelitian  lainnya.  Penelitian  ini  berfokus  pada bagaimana situasi anak di LPKA, situasi pemeluhan hak pendidikan  anak  usia  sekolah  di  LPKA  dan  solusi terbaik  terkait  optimalisasi  pemenuhan  hak  pendidikan bagi anak usia sekolah di LPKA di Indonesia. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut; pertama ,  Pendidikan  merupakan  pilar  penting  untuk perubahan  dan  pembentukan  karakter  positif  pada  usia anak yang berada di LPKA. Kedua, beragam kasus anak hingga  berakhir  di  LPKA  dilakukan  oleh  anak  usia sekolah  yang  masih  memerlukan  stimulasi  tumbuh kembang;

## METODE
Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan metode kualitatif. Studi dilakukan pada bulan Januari s/d Mei  2020  di  5  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA)  di  Indonesia.  Responden  LPKA  berjumlah  10 orang  dan  anak  binaan  20  usia  anak,  12  laki-laki,  8 perempuan. Rentang usia responden anak binaan 15 – 17 tahun.    Teknik  pengumpulan  data  melalui  wawancara, observasi,  kuesioner  menggunakan google  form dan studi  dokumen.  Analisis  dalam  penelitian  dilakukan secara  deskriptif.    Analisis  menggunakan  metode analisis  deskriptif  yaitu  metode  yang  digunakan  untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi  tidak digunakan  untuk membuat  kesimpulan  yang lebih  luas  (Sugiyono,  2017).  Dalam  hal  ini  data dideskripsikan  dengan  apa  adanya,  disajikan  dalam bentuk grafik serta dideskripsikan secara naratif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN Situasi Anak Usia Sekolah di LPKA
Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia  (KPAI)  Tahun  2020,  Anak  usia  sekolah  yang berada  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  dapat dilihat  dari  sisi  kasus,  usia  anak,  latar  belakang pendidikan anak serta kondisi pendidikan orangtua.
Dari  sisi  kasus,  berdasarkan  survei  KPAI,  anak usia sekolah yang berkonflik dengan hukum di 15 LPKA di  Indonesia  didominasi  oleh  kasus  pencurian  sebesar 23,9%,  kemudian  kasus  narkoba  sebesar  17,8%,  kasus asusila  sebesar  13,2%,  kasus  persetubuhan  sebesar 12,7%,  kasus  pembunuhan  sebesar  12,2%,  kasus penganiayan  sebesar  9,1%,  kasus  pencabulan  sebesar 7,1%,  kasus  kepemilikan  senjata  tajam  sebesar  2%  dan kasus lainnya sebesar 2%.
Sementara  dari  sisi  umur,  anak  usia  sekolah  yang menjadi  warga  binaan  LPKA  didominasi  usia  17  tahun, selanjutnya  usia  16  tahun,  kemudian,  18  tahun  dan  di bawah  15  tahun.  Hal  tersebut  tergambar  dalam  grafik sebagai berikut:
Gambar 1. Umur Anak Berkonflik dengan Hukum di LPKA
Berdasarkan  gambar  1  dapat  dilihat  bahwa  anak usia  sekolah  yang  berkonflik  dengan  hukum  atau melakukan  tindak  pidana  dan  dilakukan  pembinaan  di LPKA  paling  tinggi  berumur  17  tahun  sebesar  41.1%. Selanjutnya  adalah  Anak  yang  telah  berumur  16  tahun sebesar  23.9%,  hal  ini  dapat  di  telah  bahwa  pada  umur 16 tahun dan 17 tahun merupakan usia anak mencari jati diri  dan  tingkat  emosi  Anak  belum  stabil  sehingga mudah tersulut.
Sementara  dari  sisi  pendidikan,  umumnya  warga binaan  LPKA  didominasi  oleh  usia  Sekolah  Menengah Pertama (SMP), selanjutnya disusul usia Sekolah Dasar, kemudian  usia  Sekolah  Menengah  Atas  dan  tidak  tamat SD. Hal ini tergambar dalam grafik berikut:

## Gambar 2. Pendidikan Anak Berkonflik Hukum
Pada  gambar  2  dapat  dilihat  bahwa  tingkat pendidikan usia sekolah  yang berkonflik dengan hukum terdapat  41,1%  berpendidikan  tamat  SD/Sederajat. Tingkat  SLTP/Sederajat  sebesar  36,5%  dan  sebanyak
6,6% anak tidak sekolah.
Potret  tersebut  menggambarkan  seseorang  yang berpendidikan  rendah,  memiliki  kerentanan  menjadi pelaku  tindak  pidana,  karena  Pendidikan  merupakan pilar  strategis  untuk  membentuk  sikap  menuju  pribadi yang unggul dan berkualitas.
Dilihat  dari  sisi  pendidikan  orangtua  anak berkonflik  dengan  hukum,  umumnya  didominasi orangtua  berpendidikan  tamat  SLTA,  selanjutnya berpendidikan  tamat  SD/sederajat  dan  orangtua  yang tamat  SLTP.  Potret  tersebut,  sebagaimana  tergambar dalam grafik di bawah ini:
Gambar 3. Tingkat Pendidikan Orangtua dan Wali Anak Berkonflik Hukum
Berdasarkan gambar  3  tingkat  pendidikan orangtua  anak  yaitu  ayah  paling  tinggi  sampai  tamat SLTA/sederajat  sebesar  26,7%  dan  tamat  SD/sederajat sebesar  26,7%.  Tingkat  Pendidikan  Ibu  paling  tinggi adalah tamat SLTA /sederajat sebesar 31,3% dan Tamat SD/Sederajat sebesar 28,6%. Sedangkan tingkat pendidikan  wali  Anak  berkonflik  hukum  paling  tinggi Tamat  SLTA/sederajat  sebesar  19%  dan  tamat SLTP/sederajat sebesar 14,3%.

## Situasi Pemenuhan Hak Pendidikan
Berdasarkan  telaah  peneliti,  situasi  pendidikan anak  di  LPKA  dapat  dilihat  dari  sistem  layanan, ketersediaan pendidik, sarana dan prasarana  pendidikan. Dari  telaah  layanan  Pendidikan  di  5  LPKA,  situasi pendidikan bagi anak  usia  sekolah yang menjadi binaan LPKA  dapat  digambarkan  ke  dalam  3  (tiga)  kategori yaitu baik, cukup dan kurang:
Berdasarkan  gambar  4  sistem  layanan  pendidikan bagi anak usia sekolah yang menjadi binaan LPKA, 50% kategori baik, selanjutnya  35% kategori cukup dan 15% kategori  kurang.  Sebagian  LPKA  mengembangkan layanan Pendidikan baik formal maupun pengembangan life  skill dengan  layanan  sistem  memadahi,  namun sebagian  LPKA  masih  perlu  perbaikan  dan  peningkatan model  layanan  agar  kualitas  Pendidikan  anak  yang menjadi binaan dapat tumbuh kembang dengan baik dan kelak siap kembali ke masyarakat.
Gambar 5. Ketersediaan Pendidik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Berdasarkan  gambar  5  di  atas  ketersediaan pendidik  di  LPKA  untuk  kategori  baik  mencapai  51%, selanjutnya  kategori  cukup  berjumlah  25%  dan  kategori kurang  24%.  Sebagian  LPKA  dari  sisi  proporsi  antara ketersediaan pendidik dan kebutuhan warga binaan serta relevansi  latar  belakang  pendidikan  cukup  baik,  namun sebagian dari proporsi dan relevansi pendidikan pendidik kurang  memadai,  sehingga  diperlukan  dukungan pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah.
Gambar 6. Ketersediaan Sarana dan Prasana Untuk Layanan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak
Berdasarkan  gambar  6  ketersediaan  sarana  dan prasarana  untuk  menunjang  layanan  pendidikan  bagi warga binaan di LPKA  sebelum sepenuhnya  memadahi. Hal  ini  terlihat  dari  grafik  dimaksud  bahwa  kualitas sarana  dan  prasarana  kategori  baik  baru  mencapai  55%, selanjutnya  kategori  cukup  27%  dan  kategori  kurang mencapai  18  %.  Kondisi  ini  diperlukan  evaluasi
pembinaan  di  LPKA  secara  komprehensif,  mengingat semakin  rendah  layanan  pendidikan  bagi  anak  LPKA rentan  berdampak  bagi  ketidaksiapan  anak  saat  kembali ke masyarakat.

## Pembahasan
Berdasarkan  penelitian  diatas  ditemukan  bahwa dilihat  dari  sisi  kebutuhan  pendidikan  bagi  anak  usia sekolah  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak  (LPKA) merupakan  kebutuhan  fundamental  agar  anak  tumbuh kembang  dengan  baik  dan  siap  kembali  ke  masyarakat. Apalagi  kasus  yang  dialami  oleh  anak  usia  sekolah hingga berakhir di  LPKA merupakan  kategori berat dan sedang  yaitu  kasus  pencurian,  narkoba,  asusila, persetubuhan,  kasus  pembunuhan,  kasus  penganiayan dan  kepemilikan  senjata  tajam.  Kondisi  ini  memerlukan upaya  layanan  pendidikan  yang  serius  dan  sistem berkualitas  agar  proses  perbaikan  perilaku  yang bersangkutan berjalan dengan baik.
Meski  demikian  fakta  layanan  pendidikan  bagi anak  binaan  berkonflik  dengan  hukum  di  LPKA  masih perlu  perbaikan  baik  dari  sistem  layanan,  ketersediaan pendidik  dan  peningkatan  sarana  dan  prasarana  untuk peningkatan  kualitas  pendidikan  bagi  anak  berkonflik dengan  hukum.  Hal  ini  terkonfirmasi  dari  hasil  telaah, dari  aspek  sistem  layanan  Pendidikan  masih  terdapat 15% kategori kurang, selanjutnya dari aspek ketersediaan  pendidik  masih  terdapat  24  %  kategori kurang  dan  24%  dan  masih  terdapat  18%  kategori kurang  untuk  ketersediaan  sarana  dan  prasarana penunjang layanan pendidikan. Padahal bangunan sistem layanan,  ketersediaan  pendidik  dan  sarana  prasarana merupakan  kebutuhan  mendasar  yang  harus  dipastikan. Karena  dengan  pendidikan  dapat  membentuk  sikap positif  bagi  anak  (Özlem  et  al.,  2021).  Maka  wajar  jika Katherine  R.  Arlinghaus  (2018)  mengatakan  bahwa pendidikan  merupakan  komponen  perubahan  perilaku. Namun dengan ketidakhadiran layanan  pendidikan  yang memadahi,    akan  rentan  menghambat  proses  perbaikan perilaku  pada  anak  binaan  di  LPKA.  Hal  ini  sesuai mandat  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang Sistem  Peradilan  Pidana  Anak,  pasal  85  ayat  (3)  bahwa LPKA  wajib  menyelenggarakan  pendidikan,  pelatihan keterampilan,  pembinaan  dan  pemenuhan  hak  lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
Berdasarkan  pandangan  ahli  dimaksud,  teori Mirror  of  Effect dapat  menjadi  sudut  pandang  untuk mengkaji  upaya  perubahan  perilaku  anak  melalui Pendidikan.  Mengapa?  menurut  teori Mirrof  of  Effect yang dikemukakan oleh Wilhelm Dilthey, seorang Filsuf dan  Sosiolog  Jerman  bahwa  setiap  orang  sangat dipengaruhi  oleh  orang-orang  yang  ada  dilingkungan kesehariannya. Setiap individu merupakan cerminan dari lingkungan dimana dia berada (dalam Ismaniar & Setiyo Utoyo,  2020).  Dengan  demikian,  untuk  mensterilkan anak  dari  perilaku  negative,  diperlukan treatment perubahan perilaku yang  komprehensif, mengingat anak
berada  pada  komunitas  dari  latar  belakang  bermasalah secara  perilaku.  Agar  anak  tidak  saling  meniru  perilaku antar  anak  di  LPKA  diperlukan  pembinaan  secara memadai  agar  kualitas  karakter  anak  semakin  positif. Karena Menurut Frank Pittman (dalam Thomas Lickona, 2016), stabilitas hidup kita tergantung kualitas karakter.
Di  sisi  lain,  untuk  merubah  perilaku  anak berkonflik  dengan  hukum  di  LPKA,  peran  pendidikan sangat  menentukan.  Pendidikan  dapat  menstimulasi seseorang  untuk  membentuk  sikap  yang  positif,  mampu mengendalilan  diri  untuk  melakukan  hal-hal  kebaikan, untuk  menuju  pribadi  yang  berakhlak  mulia.  Terdapat empat  aspek  dalam  pembentukan Self  Management yakni:  pendorongan  diri  ( self  motivasion ),  penyusunan diri  ( self  organisasion ),  pengendalian  diri  ( self  control ), dan  pengembangan  diri  (self  development).  Selain  itu, pendidikan  juga  bagian  dari  salah  satu  cara  modifikasi perilaku  agar  anak  usia  sekolah  yang  menjadi  binaan LPKA  sebagai  subyek  sasaran  dapat  terstimulasi berkelakuan  baik.  Karena  lingkungan  yang  baik  akan mempengaruhi  suksesnya  upaya  modifikasi  perilaku anak yang bermasalah. Hal ini sejalan dengan pandangan Garry  Martin  dan  Joseph  Pear  (2015)  bahwa  upaya mengubah  lingkungan  seseorang  yang  selanjutnya disebut stimuli adalah manusia, obyek dan kejadian yang ada  dilingkungan  seseorang  yang  diterima  oleh  indera dan dapat mempengaruhi perilaku.
Oleh  karena  itu,  untuk  mengefektifkan  spirit rehabilitasi dan perubahan perilaku pada anak berkonflik dengan  hukum  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus  Anak (LPKA)  diperlukan  inovasi  layanan  pendidikan  yang memadai melalui 4 (empat) strategi; pertama, peningkatan kualitas sistem pendidikan baik memastikan kualitas  layanan  pendidikan  formal  di  LPKA  maupun peningkatan  kualitas  pendidikan life  skill agar  tumbuh kembang  anak  semakin  baik. Kedua, peningkatan kualitas  pendidik  untuk  menunjang  layanan  Pendidikan di LPKA. Dalam hal ini, selain mempertimbangkan rasio pendidik  dengan  kebutuhan  anak  didik  di  LPKA  juga memastikan  relevansi  disiplin  Pendidikan  sebagai  calon pendidik.  Karena  sejumlah  studi  melaporkan,  relevansi latar  belakang  pendidikan  pendidik  berpengaruh terhadap  kualitas  pembelajaran. Ketiga, peningkatan sarana  dan  prasarana  untuk  menunjang  layanan pendidikan  di  LPKA,  baik  terkait  Pendidikan  formal maupun  kebutuhan  layanan  pendidikan life  skill . Keempat, mewujudkan  ekosistem  lingkungan  yang berkarakter,  melalui  berbagai  upaya  pembiasaan  positif, baik  pembiasaan  komunikasi,  pengendalian  diri  dan pembiasaan untuk melakukan pengembangan diri sesuai bakat dan minatnya dengan dukungan  sistem layanan di LPKA.

## SIMPULAN
Berdasarkan  temuan  penelitian  dan  pembahasan tersebut  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  situasi pemenuhan  hak  pendidikan  anak  di  LPKA  dari  aspek
sistem  layanan  pendidikan  terdapat  15%  kategori kurang,  aspek  ketersediaan  pendidik  24  %  kategori kurang dan aspek ketersediaan sarana dan prasarana 18% kategori  kurang.  Sebagai  solusi,  optimalisasi  layanan pendidikan  anak  di  LPKA  sebaiknya  dilakukan  melalui 4  (empat)  strategi  utama  yaitu pertama, peningkatan kualitas  sistem  pendidikan  baik  memastikan  kualitas layanan pendidikan formal maupun pendidikan life skill; kedua, peningkatan kualitas pendidik dengan mempertimbangkan  pemenuhan  rasio  serta  relevansi disiplin pendidikan pendidik; ketiga, peningkatan sarana dan  prasarana; keempat, mewujudkan  ekosistem lingkungan  yang  berkarakter,  melalui  berbagai  upaya pembiasaan positif

## DAFTAR PUSTAKA
Gülgez,  Özlem  et.all.,  2021.  “The  effect  of  school- family  collaboration  and  parent's  behavior  on students'  ethical  behavior”,  d  22  March,  2021, https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1296939.pdf Ismaniar  &  Setiyo  Utoyo.  2020.,  “Mirror  of  Effect” dalam  Perkembangan  Perilaku  Anak  pada  Masa Pandemi  Covid  19” DIKLUS:  Jurnal  Pendidikan Luar  Sekolah  Nomor:  2  (volume:  4),  September. https://journal.uny.ac.id/index.php/jurnaldiklus . Laporan  Komisi  Perlindungan  Anak  Indonesia,  Tahun 2021.
Lickona,  Thomas. 2016, Character Matters: Persoalan Karakter , Penerbit Bumi Aksara. Jakarta. Martin, Garry & Joseph Pear. 2015, Modifikasi Perilaku: Makna  dan  Penerapannya, Penerbit  Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
R., Katherine,  Arlinghaus ed.all, 2018. “Advocating for Behavior  Change  With  Education”, American
Journal of Lifestyle Medicine, Maret https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6 124997/ Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,  dan  R&D.  Penerbit  Alfabeta,  CV. Bandung.
Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2012  Tentang  Sistem Peradilan Pidana Anak.
Undang  -  Undang  Nomor  4  Tahun  1979  tentang Kesejahteraan Anak
Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak
Yuliyanto, 2020.  Pembinaan  Anak  yang  Berkonflik dengan  Hukum  di  Lembaga  Pembinaan  Khusus Anak Kelas II Bandung Jurnal Penelitian Dejure , Balitbang Ham Kementerian Hukum dan Ham RI. Jakarta.