## ANALISA YURIDIS SOSIOLOGIS  TENTANG PENERAPAN ASAS RESMI DAN PATUT DALAM PERKARA PERCERAIAN  DITINJAU
DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 201

## TENTANG PEMBENTUKAN PERUNDANG UNDANGAN

## SOCIOLOGICAL JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF OFFICIAL AND DECISIVE PRINCIPLES IN THE PROVINCE OF DIVORCE REVIEWED FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 12 OF 2011 CONCERNING ESTABLISHMENT OF LAW REGULATIONS
Saifuddin 1 , Jamaluddin 2 , Ramziati 3
1 Mahasiswa Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh/Panitera Muda Permohonan pada Mahkamah Syar’iyah Takengon Kelas I.B
2 Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh
3 Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh Email: saifuddinbireuen9@gmail.com

## Abstract
This study aims to conduct a sociological juridical analysis of the application of official  and  appropriate  principles  in  the  perspective  of  Law  No.  12/2011 concerning  the  Formation  of  Legislation,  using  the  normative  juridical sociological research method. The results of the research that have been carried out show that the application of official and proper principles in the settlement of civil  divorce  cases  in  the  Syar'iyah  Court  experiences  sociological  constraints, where  summons  or  willingness  to  summons  tend  to  be  more  often  received  by village officials: the village secretary, hamlet head or even the chief hallway, this happens because the village head/village is often not in the place, so the summons or the court summons are often handed over and received by the village secretary, hamlet head or even the head of the hall. This fact shows that the legality norm of a  subpoena  or  divorce  in  a  civil  divorce  trial  (Article  390  HIR,  Article  718 paragraph  (1)  RBg,  Article  26  paragraph  (3)  PP  Number  9  of  1975  and  Article 138 Compilation of Islamic Law), which all this time it has become a guideline for implementing  parties'  summons,  it  is  no  longer  appropriate  to  be  applied  in  the jurisdiction  of  the  Syar'iyah  Court  due  to  changes  in  social  structure,  so  there needs to be a redefinition of the standard of validity of a subpoena or a summons.
Keywords : Analysis,  sociological  juridical,  official  and  appropriate  principle, divorce, act

## Intisari
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  melakukan  analisa  secara  yuridis    sosiologis terhadap penerapan asas resmi dan patut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif sosiologis. Hasil penelitian yang telah  dilakukan  menunjukkan  bahwa  penerapan  asas  resmi  dan  patut  dalam penyelesaian  perkara  perdata  perceraian  di  Mahkamah  Syar’iyah  mengalami kendala  secara  sosiologis,  dimana  surat  panggilan  sidang  atau  relaas  panggilan
cenderung lebih sering diterima oleh aparat kampung: sekretaris kampung, kepala dusun  atau  pun  kepala  lorong,  hal  tersebut  terjadi  karena  kepala  desa/kampung sering  tidak  berada  di  tempat,  sehingga  surat  panggilan  sidang  atau  relaas panggilan sidang sering diserahkan dan diterima oleh sekretaris kampung, kepala dusun  atau  pun  kepala  lorong.  Fakta  tersebut  menunjukkan  bahwa  norma keabsahan  sebuah  surat  panggilan  sidang  atau  relaas  panggilan  sidang  perkara perdata perceraian (Pasal 390 HIR, Pasal 718 ayat (1) RBg, Pasal 26 ayat (3) PP Nomor  9  Tahun  1975  dan  Pasal  138  Kompilasi  Hukum  Islam),  yang  selama  ini menjadi  pedoman  pelaksanaan  pemanggilan  para  pihak,  sudah  tidak  sesuai  lagi diterapkan  dalam  wilayah  yurisdiksi  Mahkamah  Syar’iyah  akibat  adanya perubahan  struktur  sosial  kemasyarakatan,  sehingga  perlu  adanya  redefinisi tentang standar keabsahan sebuah surat panggilan sidang atau relaas panggilan. Kata  Kunci: Analisis  yuridis  sosiologis,  asas  resmi  dan  patut,  perceraian, undang-undang

## A. Pendahuluan
Pemanggilan  para  pihak  adalah  salah  satu  bagian  terpenting  dalam  proses pemeriksaan  dan  penyelesaian  perkara  perceraian  di  Mahkamah  Syar’iyah (Pengadilan  Agama),  dan  hal  tersebut  dilakukan  setelah  adanya  penetapan  dan penunjukan  oleh  Ketua  Mahkamah  Syar’iyah  (Pengadilan  Agama)  tentang Majelis  Hakim  yang  ditunjuk  untuk  menangani  sebuah  perkara  perceraian,  dan setelah Ketua Majelis Hakim membuat penetapan tentang hari dan tanggal sidang pertama.
Dasar  hukum  dan  tata  cara  pemanggilan  para  pihak  dalam  perkara perceraian  di  Mahkamah  Syar’iyah  (Pengadilan  Agama)  mengacu  kepada ketentuan  yang ditetapkan dalam Pasal  122, 388  dan Pasal  390 H.I.R, Pasal  146 dan Pasal 148 RBg, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27  dan Pasal 28 PP Nomor 9 Tahun 1975,  dan  Pasal  138  sampai  dengan  Pasal  140  Kompilasi  Hukum  Islam 1 . Pemanggilan terhadap para pihak dalam perkara perceraian menganut  asas resmi dan patut ,  yaitu  sasaran  atau  objek  pemanggilan  harus  tepat  menurut  tata  cara yang telah ditentukan (resmi) dan memenuhi tenggang waktu yang patut (patut) 2 . Artinya bahwa surat panggilan sidang atau relaas panggilan itu harus diserahkan dan diterima lansung oleh para pihak yang bersangkutan di tempat kediamannya, atau kalau perkara tersebut dikuasakan, maka diserahkan kepada kuasanya dengan dialamatkan  ke  alamat  kantornya,  atau  kepala  kampung  setempat,  dan  waktu pemanggilan  itu  dilaksanakan  minimal  3  (tiga)  hari  sebelum  hari  dan  tanggal sidang  yang  telah  ditetapkan,  dengan  mempertimbangkan  letak  jauh  dekatnya tempat tinggal para pihak yang berperkara 3 .
Sebuah  putusan  yang  dibuat  oleh  hakim  dalam  perkara  perdata  perceraian sangat  dipengaruhi  oleh  keabsahan  surat  panggilan  sidang  atau relaas panggilan dari  perkara  tersebut,  sehingga  tidak  jarang  Majelis  Hakim  terpaksa  harus
1 M. Yahya Harahap, 2007, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama , Jakarta: Sinar Grafika, hlm..226-227.
2 Ibid ,.
3 Abdul Manan, 2008, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama , Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 136-137.
menunda  sidang  dan  memerintahkan  kepada  jurusita/jurusita  pengganti  yang ditunjuk  untuk  melakukan  pemanggilan  ulang  terhadap  para  pihak,  dan  hal tersebut  dengan  pertimbangan  bahwa  surat  panggilan  tidak  sah  karena  belum memenuhi  unsur  resmi  dan  patut,  serta  pihak  yang  dipanggil  pun  ternyata  tidak datang  menghadap  di  persidangan  sesuai  dengan  hari  dan  tanggal  yang  telah ditentukan.
Salah  satu  penyebab  tidak  sahnya  surat  panggilan  sidang  atau relaas panggilan  yang  disampaikan  kepada  para  pihak  yang  berperkara  adalah dikarenakan  surat  panggilan  atau relaas panggilan  tersebut  tidak  diterima    dan ditanda  tangani  langsung  oleh  para  pihak  atau  kepala  kampung  setempat  namun diterima  dan  ditanda  tangani  oleh  sekretaris  kampung,  kepala  urusan  (Kaur) kantor  kepala  kampung,  atau  kepala  dusun  setempat.  kondisi  tersebut  terjadi akibat  adanya  perubahan  dalam  struktur  pranata  sosial  dan  struktur  organisasi pemerintahan  desa/kampung  yang  mengenal  adanya  struktur  jabatan  sekretaris kampung,  kepala  urusan  (Kaur)  dan  kepala  dusun,  sehingga  saat  mana  kepala kampung  tidak  berada  di  tempat,  maka  segala  urusan  administrasi  yang menyangkut dengan kepentingan warga masyarakat, diambil alih dan diselesaikan oleh sekretaris kampung, kepala urusan (Kaur) dan kepala dusun. Demikian juga saat  mana  adanya  penyampaian  surat  panggilan  sidang  atau  relaas  panggilan sidang  yang  dilakukan  oleh  jurusita  atau  jurusita  pengganti  dari  Mahkamah Syar’iyah  (Pengadilan  Agama),  bilamana  ternyata  para  pihak  atau  kepala kampung tidak berada di tempat, maka sekretaris kampung, kepala urusan (Kaur) dan  kepala  dusun,  atas  dasar  perintah  dan  mandat  yang  diberikan  oleh  kepada kampung  menerima  dan  menanda  tangani  surat  panggilan  atau relaas panggilan tersebut.
Fakta  tersebut  di  atas  menjadi  latar  belakang  dari  penulisan  artikel  ini, dengan  tujuan  untuk  membahas  tentang:  penerapan  asas  resmi  dan  patut  dalam proses  pemeriksaan  perkara  perdata  perceraian  di  Mahkamah  Syar’iyah,  dan analisa yuridis sosiologis tentang penerapan asas resmi dan patut dalam perspektif Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  Tentang  Pembentukan  Perundang- Undangan.
Artikel  ini  adalah  murni  sebagai  penelitian  pertama  dan  belum  ada penelitian  sebelumnya  yang  memiliki  kesamaan  dengan  penelitian  ini,  baik  dari segi  judul  maupun  rumusan  permasalahan  yang  menjadi  topik  kajiannya.  Dari hasil penelusuran  yang dilakukan didapatkan fakta bahwa para peneliti lain telah melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut:
1. Efektifitas  sistem  peradilan  sederhana,  cepat  dan  biaya  ringan  di  lingkungan Pengadilan  Umum,  dengan  rumusan  masalah:  apakah  fakor-faktor  yang mempengaruhi efektifitas sistem peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;
2. Kedudukan  relaas  panggilan  terhadap  putusan  verstek  di  Pengadilan  Agama Makassar,  dengan  rumusan  masalah:  bagaimana  proses  pemanggilan  para pihak berperkara di pengadilan agama, bagaimana proses pemeriksaan putusan verstek di Pengadilan Agama, bagaimana kedudukan relaas panggilan terhadap putusan verstek di Pengadilan Agama Makassar;
3. Tata cara pemanggilan para pihak yang berperkara Pengggugat/Tergugat  yang terlibat  dalam  perkara  perkara  di  Pengadilan  Negeri  (Penerapan  Pasal  388  jo
Pasal  390 HIR), dengan  rumusan masalah: bagaimana prinsip-prinsip  gugatan perdata,  bagaimana  prosedur  mengajukan  gugatan  di  Pengadilan  Negeri, bagaimana  tata  cara  pemanggilan  yang  sah  dalam  persiapan  persidangan perkara menurut undang-undang;

## B. Pembahasan

## 1. Kajian Yuridis Sosiologis
Pelaksanaan  pemanggilan  para  pihak  dalam  perkara  perceraian  yang dilakukan  oleh  jurusita  atau  jurusita  pengganti  di  lingkungan  Mahkamah Syar’iyah  cenderung  mengalami  hambatan  secara  tehnis,  hal  tersebut  terjadi karena  petugas  jurusita  atau  jurusita  pengganti  yang  ditugaskan  mengantarkan surat panggilan sering tidak bertemu dengan para pihak atau pun kepala kampung setempat,  namun  bertemu  dengan  aparatur  kampung  lainnya,  seperti  sekretaris kampung, Kaur kantor kepala kampung maupun kepala dusun tempat tinggal para pihak  yang berperkara 4 . Sampai dengan saat ini  pedoman  yang dijadikan ukuran keabsahan sebuah surat panggilan sidang atau relaas panggilan sidang adalah jika surat panggilan sidang atau relaas panggilan tersebut diterima dan ditanda tangani oleh  para  pihak  secara  langsung  atau  kepala  kampung  setempat  bilamana  tidak bertemu  langsung  dengan  para  pihak  yang  berperkara  (Pasal  122,  388  dan  Pasal 390 H.I.R, Pasal 146 dan Pasal 148 RBg, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 dan Pasal 28 PP  Nomor  9  Tahun  1975,  dan  Pasal  138  sampai  dengan  Pasal  140  Kompilasi Hukum Islam) 5 .
Fakta  tersebut  di  atas  menjadi  bukti  bahwa  jurusita  atau  jurusita  pengganti yang  bertugas  mengantarkan  surat  panggilan  sidang  atau relaas panggilan mengalami kendala secara tehnis administratif. Seharusnya kendala tersebut tidak perlu  terjadi  bilamana  surat  panggilan  sidang  atau relaas panggilan  secara normatif  dibenarkan  dan  menjadi  sah  jika  diterima  dan  ditanda  tangani  oleh sekretaris  kampung,  Kaur  kantor  kepala  kampung  maupun  kepala  dusun.  Norma yang mengatur bahwa surat panggilan sidang atau relaas panggilan sidang hanya sah  jika  diterima  oleh  para  pihak  atau  kepala  kampung ,  telah  membuat  jurusita atau jurusita pengganti merasa kesulitan menjalankan tugasnya, padahal idealnya sebuah  aturan  yang  dibuat  itu  harus  dapat  memberikan  kepastian  secara  hukum dan keadilan bagi masyarakat.
Dalam  konteks  kajian  filsafat,  hukum  diharapkan  mampu  memberikan  dan memenuhi  aspek ontologi yaitu  menciptakan  ketentraman  dan  kebahagiaan  bagi hidup  manusia,  sebagai  sutau  tujuan  yang  ingin  dicapai  setiap  manusiadan merupakan hakikat dari hukum itu sendiri. Menurut Theo Huijbers hakikat hukum juga  menjadi  sarana  bagi  penciptaan  suatu  aturan  masyarakat  yang  adil  ( rapport du droit, inbreng van recht ). Dalam aspek epistimologi hukum dilahirkan melalui suatu  metode  tertentu  yang  sistematis  dan  objektif  serta  selalu  dilakukan pengkajian-pengkajian, sehingga melahirkan ilmu hukum yang merupakan bagian dari  ilmu  pengetahuan.  Dari  aspek aksiologi hukum  memiliki  nilai-nilai  yang
4 Hasil  wawancara  dengan  Hefa  Lizayanti  dan  Desi  Maulidar,  jurusita  pengganti Mahkamah Syar’iyah Takengon, pada tanggal 05 Juli 2019.
5 M. Yahya Harahap, 2007, Op.Cit, hlm. 226-227.
harus  ditaati  dan  dilaksanakan  oleh  setiap  manusia  dalam  kehidupan  berbangsa dan bernegara 6 .
Norma dalam hukum  adalah sebuah nilai  yang berfungsi  sebagai  sifat  atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun bathin. Ada 4 (empat) nilai yang terkandung dalam hukum, yaitu nilai teori , nilai sosial , nilai ekonomi, dan nilai dalam pengambilan putusan. Dalam konteks nilai teori :  bahwa  hukum  melahirkan  teori-teori  yang  terus  tumbuh  dan  berkembang sesuai  dengan  perubahan  dan  perkembangan  manusia  dan  perkembangan  ilmu pengetahuan lainnya, termasuk teknologi dan informasi. Teori-teori tersebut akan selalu  mengilhami  di  dalam  setiap  pembentukan  setiap  peraturan  perundang- undangan  yang  dibuat.  Dalam  konteks  nilai sosial :  bahwa  hukum  memberikan dampak  yang  luar  biasa  dalam  pergaulan  sosial  manusia,  manusia  bisa  saling menghargai,  manusia  dapat  melaksanakan  kewajiban  dan  memperoleh  haknya dengan  baik,  manusia  dapat  hidup  bersama  di  tengah-tengah  masyarakat.  Dalam konteks nilai ekonomi : bahwa hukum memberikan jaminan kepada manusia untuk hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik, baik kebutuhan sandang, pangan,  papan  dan  kebutuhan-kebutuhan  lainnya.  Manusia  dapat  bekerja  dan mengejar  tingkat  ekonomi  kehidupannya  dengan  baik  tanpa  diganggu  oleh manusia  lainnya.  Dalam  konteks  nilai  pengambilan  keputusan:  bahwa  hukum dijadikan  dasar  oleh  para  pengambil  keputusan  dalam  mengeluarkan  setiap keputusan  dan  kebijakan  yang  dibuat,  sehingga  terhindar  dari  kesewenang- wenangan.  Hukum  dijadikan  sebagai  landasan  berpijak  oleh  setiap  pejabat  di negara ini. Nilai ini sejalan dengan konsep negara yang dianut di Indonesia 7 . Dari aspek nilai teori, norma keabsahan panggilan sidang perkara perceraian sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  122,  388  dan  Pasal  390  H.I.R,  Pasal  146  dan Pasal 148 RBg, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 dan Pasal 28 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan  Pasal  138  sampai  dengan  Pasal  140  Kompilasi  Hukum  Islam, ternyata  tidak dapat  mengakomodir  dan  menyesuaikan  dengan  perubahan  dan  perkembangan yang terjadi dalam pranata sosial kemasyarakatan dan tatanan  struktur organisasi pemerintahan desa/kampung yang ada saat ini di Indonesia. hal tersebut dikuatkan dengan  kenyataan  bahwa  sampai  saat  ini  tidak  ada  satu  pun  aturan  atau  regulasi normatif  yang  dapat  dijadikan  sebagai  payung  hukum  untuk  membuka  peluang bagi  sekretaris  kampung,  kepala  urusan  (Kaur)  pemerintahan  kampung  atau  pun kepala dusun untuk dapat menerima dan menanda tangani surat panggilan sidang atau relaas panggilan. Sekali pun dalam forum-forum internal Mahkamah Agung Republik  Indonesia  sering  dibahas  tentang  kemungkinan  untuk  merubah  dan memperluas  tentang  defenisi  keabsahan  suatu  surat  panggilan  sidang  atau  relaas panggilan, namun sampai saat ini belum ada satu peraturan perundang-undangan pun  yang  dapat  dijadikan  sebagai  dasar  hukum  untuk  membenarkan  sekretaris kampung,  kepala  urusan  (Kaur)  kantor  kepala  kampung  maupun  kepala  dusun, menerima dan menanda tangani surat panggilan sidang.
Suatu  aturan  hukum  yang  dibuat  tentu  tidak  terlepas  dari  aspek  yuridis, historis,  filosofis  dan  sosiologis.  Oleh  karenanya  untuk  dapat  memahami  suatu
6 Theo Huijbers, 1995, Filsafat Hukum , Yogyakarta: Kanisius, hlm. 75.
7 Muchammad  Ali  Safa’at,  2014, Anotasi  Pemikiran  Hukum  (Dalam  Perspektif  Filsafat Hukum) , Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), hlm. 90-91..
hukum  yang  ada  maka  haruslah  dilihat  dan  dipahami  secara  utuh,  yaitu  harus dilihat  tidak  hanya  dari  aspek  yuridis  dan  historis  saja,  namun  juga  harus  dilihat dan  dipahami  dari  aspek  filosofis  dan  sosiologisnya  juga.  Demikian  halnya  juga dengan  aturan  hukum  yang  mengatur  tentang  standar  keabsahan  sebuah  surat panggilan  sidang  atau relaas panggilan.  Lahirnya  sejumlah  aturan  tentang keabsahan  panggilan,  yaitu:  Pasal  122,  388  dan  Pasal  390  H.I.R,  Pasal  146  dan Pasal 148 RBg, Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 dan Pasal 28 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan  Pasal  138  sampai  dengan  Pasal  140  Kompilasi  Hukum  Islam,  juga  sangat dipengaruhi  oleh  kondisi  historis  dan  sosiologis  yang  ada  saat  sejumlah  aturan tersebut  dibuat.  Oleh  karenanya  wajar  jika  sejumlah  norma  yang  ditetapkan tersebut,  saat  ini  terasa  sudah  tidak  sesuai  lagi  dengan  kondisi  sosiologis masyarakat  Indonesia  saat  ini,  sehingga  kemudian  dirasakan  perlu  untuk dilakukan  langkah-langkah  untuk  memperbaharui  dan  melakukan  redefenisi  agar aturan  tersebut  dapat  efektif  berlaku,  karena  menurut  Hans  Kelsen,  suatu  aturan hukum baru dapat dikatakan efektif jika dapat diterapkan dan dapat diterima oleh masyarakat  luas  secara  terus  menerus 8 ;  “... A  legal  norm  becomes  valid  before becomes effective, that is, before it is applied and obeyed; a law court that applies a statute immediatly after promulgation-therefore before the statute had a chance to become “effective”- applies a valid legal norm. But a legal norm is no longer considered  to  be  valid,  if  it  remains  permanently  ineffective.  Effectiveness  is  a condition  of  validity  in  the  sense  that  effectiveness  has  to  join  the  positing  of  a legal norm if the norm is not to lose its validity.. ”.
Ada  2  (dua)  syarat  yang  harus  dipenuhi  agar  suatu  aturan  hukum  yang dibuat itu dapat efektif, yaitu 9 :
1. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan;
2. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat. Menurut  J.W  Haris,  parameter  yang  daapat  digunakan  untuk  mengukur apakah  suatu  aturan  hukum  itu  dapat  efektif  berlaku  dalam  masyarakat,  dapat dipedomani kepada beberapa asumsi sebagai berikut:
1. Apakah aturan hukum tersebut bersesuaian ( conformity ) dengan aturan tertentu yang  tingkatnya  lebih  tinggi.  Aturan  hukum  tersebut  tidak  dalam  keadaan  “di luar jalur” ( ultra vires );
2. Apakah  aturan  hukum  tersebut  merupakan  bagian  yang  konsisten  (subsistem) dengan bidang pengaturan yang sudah ada saat ini;
3. Apakah  aturan  hukum  tersebut bersesuaian  dengan  kenyataan  sosial  dalam masyarakat (aspek sosiologis), sehingga berlaku efektif dalam masyarakat;
4. Apakah  dalam  aturan  hukum  tersebut  terdapat  kecenderungan  internal  untuk dihormati (atas dasar moral dan politik);
5. Apakah  aturan  hukum  tersebut  merupakan  bagian  dari  kenyataan  normatif yang transedental (aspek ontologis) 10 .
Menurut  hemat  penulis,  aspek  sosiologis  merupakan  aspek  prioritas  yang harus  benar-benar  diperhatikan  dari  setiap  aturan  hukum  yang  dibuat,  sehingga
8 Munir Fuady, 2013, Teori Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory) , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 117.
9 Ibid ,.
10 Ibid , hlm. 111.
aturan  hukum  yang  dibuat  itu  akan  benar-benar  menyentuh  rasa  keadilan  bagi masyarakat  sebagai  subyek  hukum.  Menurut  Samuel  Mermin,  dalam  konteks kajian  sosiologi  hukum,  hukum  itu  ditempatkan  sebagai  objek  hukum  dengan meneropong dari luar hukum dengan menggunakan konsep-konsep berbagai ilmu sosial.  Menurut  Samuel  Mermin:  “ The  life  of  the  law  has  not  been  logic,  it  has been  experience ”(hukum  bukan  sekedar  sebagai  sesuatu  yang  logis  saja, melainkan yang lebih penting lagi hukum merupakan sesuatu yang dialami secara nyata dalam kehidupan) 11 .
Menurut Rescoe Pound, problem utama yang menjadi perhatian utama saat ini  dari  para  yuris  sosiologis  adalah  untuk  memungkinkan  dan  mendorong pembuatan  hukum,  dan  juga  menafsirkan  dan  menerapkan  aturan-aturan  hukum serta  untuk  membuat  lebih  berharganya  fakta-fakta  sosial  di  atas  mana  hukum harus  berjalan  dan  untuk  mana  hukum  itu  diterapkan,  (“... the  main  problem  to wichh  socioogical  jurists  are  addering  them  selves  today  is  to  enable  and  to compel  law  making,  and  also  interpretation  and  application  of  legal  rules,  to make more account, an more intelegent account, of the social fact upon which law must proceed and to which it is to be applied.” ) 12 .
Menurut Vilhelm  Aubert,  kajian aspek sosiologi  dari sebuah aturan hukum sangatlah  penting  karena  merupakan  alat  bantu  dari  suatu  studi  hukum.  analisa tentang  fenomena-fenomena  yang  diatur  oleh  hukum,  dapat  membantu  para pembuat  undang-undang  atau  pengadilan  dalam  membuat  putusannya,  dan  yang benar-benar  penting  adalah  fungsi  kritis  dari  sosiologi  hukum  adalah  sebagai suatu  penolong  dalam  meningkatkan  kesadaran  kaum  profesional  hukum  dalam menjalankan fungsi-fungsi kemasyarakatannya 13 .
Menurut penulis, konsep pemikiran Vilhelm Aubert tersebut sangat relevan dengan  apa  yang  sekarang  menjadi  salah  satu  asas  yang  harus  dipedomani  oleh hakim  di  Pengadilan  dalam  menangani  dan  memutuskan  sebuah  perkara,  yaitu asas  yang  mewajibkan  bagi  hakim  untuk  memperhatikan  hal-hal  yang  hidup dalam  masyarakat,  dan  semua  itu  dimaksudkan  adalah  rangka  memberikan keadilan  yang  hakiki  bagi  masyarakat  sebagai  subyek  hukum.  Demikian  halnya juga  dengan  aturan  hukum  yang  dibuat  tentang  tata  cara  dan  keabsahan  sebuah surat  panggilan  atau relaas panggilan  sidang,  harus  benar-benar  memperhatikan nilai-nilai  yang  hidup  dan  berkembang  dalam  masyarakat,  baik  dalam  konteks perubahan  pranata  sosial  kemasyarakatan  maupun  perubahan  struktur  organisasi pemerintahan desa atau kampung, sehingga 2 (dua)  jenis perubahan tidak menjadi penghalang  bagi  majelis  hakim  yang  menangani  dan  memutuskan  perkara perceraian  di  Pengadilan  Agama  atau  Mahkamah  Syar’iyah.  Menurut  Rescou Pound,  yang  terpenting  dari  sebuah  aturan  hukum  yang  dibuat  adalah  tidak semata-mata  studi  tentang  doktrin  yang  telah  dibuat  dan  telah  dikembangkan, melainkan  apa  efek  sosial  dari  doktrin-doktrin  yang  telah  dibuat  dan dikembangkan, tetapi apa efek sosial dari doktrin hukum yan telah dihasilkan dari masa  silam  dan  bagaimana  memprodukkan  mereka  Inti  dari  kajian  sosiologi
11 Achmad  Ali-Wiwie  Heryani,  2012, Menjelajahi  Kajian  Empiris  Terhadap  Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 7-8.
12 Ibid , hlm. 9. 13 Ibid ,.
hukum  menurut  Rescou  Pound  adalah  menitik  beratkan  pada  usaha  untuk  lebih mengefektifkan tercapainya tujuan hukum 14 .
Menurut  Satjipto  Rahardjo,  untuk  dapat  memahami  karakteristik  dari sosiologi hukum, maka dapat dipahami dengan penjelasan sebagai berikut: untuk dapat  memahami  permasalahan  yang  dikemukakan  dalam  kitab  ujian  ini  dengan seksama,  orang  hanya  dapat  melakukan  melalui  pemanfaatan  teori  sosial mengenai  hukum.  Teori  ini  bertujuan  untuk  memberikan  penjelasan  mengenai hukum dengan mengarahkan pengkajiannya keluar dari sistem hukum.  Kehadiran hukum  di  tengah  tengah  masyarakat,  baik  itu  menyangkut  soal  penyusunan sistemnya,  memilih  konsep  atau  pengertian,  menentukan  subjek  yang  diaturnya, maupun soal bekerjanya hukum itu, dicoba untuk dijelaskan dalam hubungannya dengan tertib sosial  yang lebih luas. Apabila disini boleh dipakai  istilah “sebab- sebab sosial”, maka sebab-sebab yang demikian itu hendak ditemukan baik dalam kekuatan budaya, politik, ekonomi, atau sebab-sebab sosial yang lain 15 .
Kajian  sosiologi  hukum  menitik  beratkan  tentang  bagaimana  hukum melakukan  interaksi  dalam  masyarakat  dan  menekankan  perhatian  terhadap kondisi-kondisi  sosial  yang  berpengaruh  bagi  pertumbuhan  hukum,  bagaimana pengaruh  perubahan  sosial  terhadap  hukum,  dan  bagaimana  hukum mempengaruhi  masyarakat.  Oleh  karenanya,  adalah  hal  menarik  untuk  dianalisa saat  mana  aturan  hukum  tentang  keabsahan  pemanggilan  terhadap  para  pihak, yang  mengatur  batasan  sah  atau  tidaknya  suatu  panggilan  sidang  atau  relaas panggilan,  ternyata  dalam  perkembangan  dan  fakta  perubahan  pranata  sosial kemasyarakatan  dan  perubahan  struktur  tata  pemerintahan  desa/kampung,  telah menjadi  sebuah  kendala  sendiri  bagi  jurusita  atau  jurusita  pengganti  dalam menjalankan tugas pemanggilan  terhadap para pihak yang berperkara.

## 2. Kajian  Perspektif  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Perundang-Undangan
Saat mana kita bermaksud untuk  menganalisa tentang efektifitas penerapan suatu  aturan  hukum,  maka  hal  penting  yang  senantiasa  harus  menjadi  perhatian adalah  unsur-unsur  penting  dalam  pembentukan  suatu  aturan  hukum,  sehingga aturan  hukum  yang  dibuat  dapat  benar-benar  bermanfaat  dan  menjadi  sebuah jawaban atas masalah yang ada dalam masyarakat sebagai subyek hukum.
Dalam konteks pembahasan tentang  aturan hukum pemanggilan para pihak dalam  perkara  perceraian,  maka  menurut  penulis,  hal  yang  sangat  relevan  untuk dilakukan guna memahami, menilai dan mengukur apakah norma yang mengatur tentang  keabsahan  sebuah  panggilan  sidang  atau  relaas  panggilan,  sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 390 HIR, Pasal 718 ayat (1) RBg, Pasal 26 ayat (3) PP  Nomor  9  Tahun  1975  dan  Pasal  138  Kompilasi  Hukum  Islam,  apakah  masih relevan  dengan  perkembangan  sosial  kemasyarakatan  bangsa  Indonesia  dan  juga perkembangan  serta  perubahan  struktur  organisasi  pemerintahan  desa/kampung yang ada dewasa ini, adalah melakukan kajian dengan  menggunakan pendekatan
14 Ibid , hal. 11-12.
15 Ibid , hal. 12.
analisa  dari  sudut  pandang  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang Pembentukan Perundang-Undangan.
Pasal  5  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan Perundang-Undangan  menegaskan  bahwa  suatu  aturan  hukum  yang  dibuat haruslah didasarkan kepada asas-asas dan penjelasan per pasal sebagai berikut:
a. Asas kejelasan tujuan; Bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
Bahwa  setiap  jenis  peraturan  perundang-undangan  harus  dibuat  oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.  Peraturan  perundang-undangan  tersebut  dapat  dibatalkan  atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang.
c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan; Bahwa  dalam  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  harus  benar- benar  memperhatikan  materi  muatan  yang  tepat  dengan  jenis  peraturan perundang-undangan.
d. Asas dapat dilaksanakan; Bahwa dalam setiap pembentukan perundang-undangan harus memperhitungkan  efektifitas  peraturan  peraturan  perundang-undangan tersebut  di  dalam  masyarakat,  baik  secara  filosofis,  yuridis,  maupun sosiologis.
e. Asas kedayagunaan dan kehasilangunaan; Bahwa  setiap  peraturan  perundang-undangan  yang  dibuat  karena  memang benar-benar  dibutuhkan  dan  bermanfaat  dalam  mengatur  kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
f. Asas kejelasan rumusan; Bahwa  setiap  peraturan  perundang-undangan  harus  memenuhi  persyaratan teknis  penyusunan  peraturan  perundang-undangan,  sistematika  dan  pilihan kata atau terminologi,  serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga  tidak  menimbulkan  pelbagai  macam  interpretasi  dalam pelaksanaannya.
g. Asas keterbukaan; Bahwa  dalam  proses  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  mulai dari  perencanaan,  persiapan,  penyusunan,  dan  pembahasan  bersifat transparan  dan  terbuka,  sehingga  seluruh  lapisan  masyarakat  mempunyai kesempatan  yang seluas  luasnya untuk  memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.
Sementara  Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2004  Tentang Pembentukan  Perundang-Undangan  menjelaskan  bahwa  ada  beberapa  asas  yang harus  diperhatikan  dalam  penentuan  materi  muatan  peraturan  perundang- undangan, beserta penjelasan per pasal yaitu:
a. Asas pengayoman;
Bahwa  setiap  peraturan  perundang-undangan  harus  berfungsi  memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman dalam masyarakat.
b. Asas kemanusiaan; Bahwa  setiap  materi  muatan  peraturan  perundang-undangan  harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat  dan  martabat  setiap  warga  negara  dan  penduduk  Indonesia  secara proposional.
c. Asas kebangsaan; Bahwa setiap materi muatan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan  watak  bangsa  Indonesia  yang  pluralistik  (kebinekaan)  dengan  tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
d. Asas kekeluargaan; Bahwa  setiap  materi  muatan  perundang-undangan  harus  mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e. Asas kenusantaraan; Bahwa setiap materi muatan perundang-undangan senantiasa memperhatikan  kepentingan  seluruh  wilayah  Indonesia  dan  merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.
f. Asas  bhineka tunggal ika; Bahwa  materi  muatan  perundang-undangan  harus  memperhatikan keragaman  penduduk,  agama,  suku  dan  golongan,  kondisi  khusus  daerah, dan  budaya  khususnya  yang  menyangkut  masalah-masalah  sensitif  dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
g. Asas keadilan; Bahwa  setiap  materi  muatan  perundang-undangan  harus  mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Bahwa setiap materi muatan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang  sifatnya  membedakan  berdasarkan  latar  belakang  antara  lain  agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.
i. Asas ketertiban dan kepastian hukum; Bahwa setiap materi muatan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
j. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan; Bahwa  setiap  materi  muatan  perundang-undangan  harus  mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.
Dalam  konteks  aturan  hukum  tentang  keabsahan  pemanggilan  para  pihak dalam  perkara  perceraian,  maka  menurut  hemat  Penulis  materi  muatan  yang  ada dalam  sejumlah  pasal  dan  aturan  hukum  yang  terkait  (Pasal  390  HIR,  Pasal  718 ayat (1) RBg, Pasal 26 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum  Islam),  sudah  saatnya  untuk  dilakukan  pembaharuan,  hal  tersebut mengingat bahwa ternyata efektifitas peraturan tersebut di dalam masyarakat, baik secara  filosofis,  yuridis,  maupun  sosiologis,  sudah  tidak  relevan  lagi,  akibat adanya perubahan dan perkembangan dalam strata sosial kemasyarakatan dan tata struktur organisasi pemerintahan desa/kampung di Indonesia dewasa ini.
Menurut  Yuliandri,  untuk  dapat  memahami  secara  baik  tentang  muatan materi  sebuah  aturan  hukum  yang  ada,  maka  perlu  dibaca  dan  dipelajari  tentang
Naskah Akademik dari aturan hukum tersebut, karena di dalam Naskah Akademik dapat  ditemukan  sejumlah  keterangan  tentang  pertimbangan,  alasan,  tujuan  dan substansi  suatu  aturan  hukum.  Naskah  Akademik  merupakan  salah  satu  bentuk perwujudan  asas-asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan  yang  baik, khususnya terkait pelaksanaan asas tujuan yang jelas ( het beginsel van duidelijke doelstelling), asas perlunya pengaturan ( het noodzakelijkheids beginsel), dan asas dapat  dilaksanakan  ( het  beginsel  van  uitvoerbaarheid), karena  sebuah  aturan hukum  yang  baik  adalah  aturan  hukum  yang  dapat  memperhitungkan efektifitasnya  dalam  masyarakat,  baik  secara  filosofis,  yuridis  maupun sosiologis 16 .  Dengan  kata  lain  bahwa  sebuah  aturan  hukum  yang  dibuat  itu sejatinya  memang  karena  benar-benar  dibutuhhkan  dan  diharapkan  akan memberikan  manfaat  dalam  mengatur  kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan bernegara 17 . Demikian halnya juga, menurut penulis, terkait dengan aturan hukum yang  mengatur  tentang  keabsahan  sebuah  surat  panggilan  atau  relaas  panggilan dalam  perkara  perceraian,  harus  benar-benar  memberikan  manfaat  dalam  proses pemeriksaan  perkara  dalam  perkara  perceraian  di  Pengadilan  Agama/Mahkamah Syar’iyah,  sehingga  pada  gilirannya  akan  memberikan  rasa  keadilan  bagi  para pihak  yang  berperkara  atau  para  pencari  keadilan  terkait  dengan  proses  perkara yang dihadapinya, Amiin.

## C. Penutup
1. Muatan materi  aturan normatif tentang keabsahan sebuah panggilan sidang atau relaas panggilan  (dalam  perkara  perdata  perceraian),  dalam pembentukannya  sangat  dipengaruhi  oleh  aspek  yuridis,  historis,  filosofis dan  sosiologis,  sehingga  sangatlah  bisa  dimaklumi  jika  kemudian  saat  ini terasa  kurang  sesuai  untuk  diterapkan  terkait  dengan  adanya  perubahan pranata sosial kemasyarakatan dan tata struktur pemerintahan desa/kampung;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan  Perundang- Undangan  mengamanatkan  bahwa  setiap  materi  muatan  aturan  hukum haruslah  terkandung  di  dalamnya  asas  tujuan  yang  jelas  dan  asas  dapat dilaksanakan, agar setiap materi aturan hukum yang dibuat dapat efektif dan dapat dirasakan manfaatnya di dalam masyarakat.

## DAFTAR  PUSTAKA
M. Yahya Harahap, 2007, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama , Jakarta: Sinar Grafika
Abdul Manan, 2008, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama , Jakarta: Prenada Media Group
16 Yuliandri,  2013, Asas-Asas  Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan  Yang  Baik, Gagasan Pembentukan  Undang-Undang  Berkelanjutan , Jakarta:  RajaGrafindo  Persada, hlm.169- 170.
17 Ibid ., hlm. 170.
Theo Huijbers, 1995, Filsafat Hukum , Yogyakarta: Kanisius Muchammad  Ali  Safa’at,  2014, Anotasi  Pemikiran  Hukum  (Dalam  Perspektif Filsafat Hukum) , Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press) Munir  Fuady,  2013, Teori  Teori  Besar  Dalam  Hukum  (Grand  Theory) ,  Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Achmad Ali-Wiwie Heryani, 2012, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum , Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Yuliandri,  2013, Asas-Asas  Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik,  Gagasan  Pembentukan  Undang-Undang  Berkelanjutan ,  Jakarta: RajaGrafindo Persada