Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin (Multidiciplinary Research) Vol.  7, No. 2, Agustus 2024, pp. 117 ~ 128
ISSN: 2614-6096, DOI: 10.52626/jg.v%vi%i.343 ║ 117
Analysis of default in the implementation of the Aceh health insurance program agreement

## Analisis wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian program jaminan kesehatan Aceh
Fathya Salsabila 1 , Susiana 2 1,2 Faculty of Law, Syiah Kuala University, Indonesia 1 salsabilafathya2@gmail.com , 2 susiana@usk.ac.id *Corresponding Author: salsabilafathya2@gmail.com

## ABSTRACT
The  implementation  of  the  Aceh  Health  Insurance  program  is  contained  in  the  Cooperation Agreement between the Government of Aceh and BPJS Health so that the provisions of Article 1338 of the Criminal Code apply. However, in its implementation there is a delay in payment. The purpose of  writing  this  thesis  is  to  explain  the  factors  causing  default  in  the  payment  of  Aceh  Health Insurance  contributions,  efforts  to  resolve  defaults  in  the  implementation  of  the  Aceh  Health Insurance program agreement, and obstacles faced in resolving defaults between the Government of Aceh and BPJS Health in the implementation of the Aceh Health Insurance program agreement. The method used in writing this thesis is empirical juridical method with qualitative analysis. Based on  the  results  of  the  research,  the  factors  causing  default  in  the  late  payment  of  Aceh  Health Insurance  contributions  are  due  to  a  mismatch  between  the  amount  of  the  budget  set  and  the amount  needed  within  one  year.  Efforts  made  to  resolve  the  default  are  to  carry  out  budget efficiency to be transferred to Aceh Health Insurance contributions in APBA Amendments in 2023 and  to  prevent  delays  the  Aceh  Government  has  proposed  a  budget  for  Aceh  Health  Insurance contributions  in  2024  according  to  needs.  The  obstacles  faced  in  resolving  defaults  are  the insufficient budget available in the 2023 DPA and delays in the APBA Amendment implementation process.
Keywords: health insurance agreement; default; Aceh health; insurance.

## ABSTRAK
Penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Aceh tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah  Aceh  dengan  BPJS  Kesehatan  sehingga  berlaku  ketentuan  Pasal  1338  KUH.  Namun, dalam  pelaksanaannya  terjadi  keterlambatan  dalam  pembayaran.  Tujuan  penulisan  skripsi  ini untuk  menjelaskan  faktor-faktor  penyebab  terjadinya  wanprestasi  dalam  pembayaran  iuran Jaminan Kesehatan Aceh, upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian program Jaminan  Kesehatan  Aceh,  dan  kendala  yang  dihadapi  dalam  penyelesaian  wanprestasi  antara Pemerintah  Aceh  dengan  BPJS  Kesehatan  dalam  pelaksanaan  perjanjian  program  Jaminan Kesehatan Aceh. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode yuridis empiris dengan  analisis  kualitatif.  Berdasarkan  hasil penelitian, faktor  penyebab  terjadinya  wanprestasi keterlambatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh adalah karena adanya ketidaksesuaian jumlah anggaran yang ditetapkan dengan jumlah kebutuhan dalam jangka waktu satu tahun. Upaya yang  dilakukan  untuk  menyelesaikan  wanprestasi  tersebut  adalah  dengan  melakukan  efisiensi anggaran untuk dialihkan ke iuran Jaminan Kesehatan Aceh pada APBA Perubahan tahun 2023 dan untuk  mencegah  keterlambatan  Pemerintah  Aceh  telah  mengusulkan  anggaran  iuran  Jaminan Kesehatan Aceh tahun 2024 sesuai dengan kebutuhan. Kendala yang hadapi dalam penyelesaian wanprestasi adalah ketidakcukupan anggaran yang tersedia pada DPA tahun 2023 serta adanya keterlambatan dalam proses pelaksanaan APBA perubahan.
Kata kunci: jaminan kesehatan; perjanjian, wanprestasi; aceh; APBA.
118

## 1. PENDAHULUAN
Jaminan  kesehatan  masyarakat  merupakan  suatu  bagian  dari  program  jaminan kesejahteraan  sosial  nasional  (Edy  Saputra,  2013).  Dalam  Undang-Undang  Nomor  4  Tahun 2023  tentang  Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor  Keuangan,  salah  satu  jenis  program jaminan sosial adalah jaminan kesehatan. Setiap individu yang telah melakukan pembayaran, atau yang iurannya ditanggung oleh pemerintah, diberikan asuransi kesehatan, yaitu jaminan berupa  perlindungan  kesehatan  yang  memungkinkan  pesertanya  menerima  manfaat pelayanan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
Jaminan  kesehatan  diselenggarakan  secara  nasional  agar  dapat  dinikmati  diseluruh wilayah Indonesia, kemudian diselenggarakan melalui mekanisme asuransi sosial agar sumber pendanaannya  jelas  dan  terukur.  Pemerintah  Aceh  dalam  rangka  memberikan  pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat Aceh, menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Aceh  (JKA)  melalui  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  (BPJS)  Kesehatan  (Edy Saputra, 2013).
Jaminan  Kesehatan  Aceh  yang  selanjutnya  disingkat  JKA  merupakan  jaminan  yang diberikan kepada seluruh penduduk Aceh yang iurannya ditanggung oleh pemerintah Aceh. Ini memberikan  manfaat  dan  perlindungan  kesehatan  kepada  anggotanya  dalam  memenuhi kebutuhan kesehatan dasar.
Pelaksanaan program JKA ini tentu didasari dengan adanya perjanjian antara Pemerintah Aceh  dengan  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  (BPJS)  Kesehatan  dalam  bentuk  suatu perjanjian  kerjas ama.  Pasal  1313  KUH  Perdata  menyebutkan  bahwa  “suatu  perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih dengan kewajiban dan tanggungjawab masing-masing yang wajib ditaati dan dipe nuhi”. Selanjutnya dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa “semua perjanjian  yang  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya”.
Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata maka, setiap ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut  harus  dijalankan  baik  oleh  Pemerintah  Aceh  maupun  Pihak  BPJS  Kesehatan  agar terpenuhinya  hak  dan  kewajiban  masing-masing  pihak  dalam  perjanjian.  Untuk  membuat suatu  perjanjian  yang  baik  maka  harus  dibangun  berdasarkan  asas-asas  dalam  hukum perjanjian, apabila suatu hal yang terdapat dalam suatu perjanjian tidak dapat terlaksanakan maka akan terjadi suatu ingkar janji atau wanprestasi.
Perjanjian  Kerjasama  antara  Pemerintah  Aceh  dengan  BPJS  Kesehatan  tertuang  dalam Perjanjian  Kerja  Sama  Nomor  295/PKS/2022  dan  Nomor  50/KTR/Wil-I/2022  tentang Penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan  Aceh  dalam  rangka Universal  Health  Coverage Tahun 2023  tanggal  30  Desember  2022.  Dalam  perjanjian  kerjasama  tersebut  Pemerintah  Aceh berkedudukan  sebagai  pihak  pertama  dan  BPJS  Kesehatan  sebagai  pihak  kedua.  Perjanjian kerjasama ini memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak (Izal Safrizal, 2023).
Pemerintah  Aceh  selaku  pihak  pertama  berhak  memperoleh  jaminan  kesehatan  bagi peserta  JKA  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan,  serta  berhak memperoleh  informasi  dari  pihak  kedua  berkaitan  dengan  prosedur  jaminan  pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta. Pemerintah Aceh berkewajiban untuk melakukan pembayaran iuran dan bantuan iuran kepada pihak kedua dan menaati semua ketentuan dan prosedur jaminan pelayanan kesehatan (Izal Safrizal, 2023).
Pihak kedua dalam perjanjian ini yaitu BPJS Kesehatan berhak melakukan penagihan dan menerima iuran dan bantuan iuran dari pihak pertama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  Pihak  kedua  juga  berkewajiban  untuk  memberikan  jaminan  kepada peserta  untuk  mendapatkan  pelayanan  kesehatan  sesuai  dengan  ketentuan  dan  prosedur, serta  berkewajiban  melakukan  penagihan  iuran  peserta  sebagaimana  dimaksud  dalam perjanjian  kerjasama  ini.  Namun,  dalam  pelaksanaan  perjanjian  ini  Pemerintah  Aceh  tidak memenuhi  kewajibannya,  dimana  Pemerintah  Aceh  belum  melakukan  pembayaran  iuran
119 tahun 2023 yang sedang berjalan. Pemerintah Aceh belum melakukan pembayaran iuran JKA senilai Rp.725.000.000.000 ( tujuh ratus dua puluh lima miliar rupiah ) (Izal Safrizal, 2023). Berdasarkan  Surat  Tanggapan Gubernur  Aceh  terhadap  Surat  Peringatan  Pertama dari BPJS Kesehatan Tertanggal 19 September 2023, Pemerintah Aceh menerima Surat Peringatan Pertama  (SP1)  pada  tanggal  13  September  2023  dari  BPJS  Kesehatan  yang  kemudian  SP1 tersebut  ditanggapi  oleh  Pemerintah  Aceh  dalam  surat  pemberitahuan  tertanggal  19 September  2023  yang  pada  pokoknya  menyatakan  bahwa  Pemerintah  Aceh  berkomitmen untuk  menyelesaikan  kewajiban  sesuai  dengan  yang  tertuang  dalam  Perjanjian  Kerjasama. Terkait dengan belum cukupnya alokasi anggaran Program JKA dalam Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Aceh akan berupaya memenuhinya melalui pergeseran anggaran tahun 2023 dan telah mengalokasikan pada Rancangan APBA tahun 2024 sebesar Rp.747.762.468.315 ( tujuh ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh dua juta empat ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah ) untuk menyelesaikan sisa kewajiban pada tahun anggaran 2023.
BPJS Kesehatan menilai surat balasan tersebut belum menggambarkan adanya komitmen atas  kepastian  pembayaran  iuran  tahun  2023  yang  sedang  berjalan.  Demikian  juga  dengan Perubahan  APBA  2023,  juga  tidak  menggambarkan  kepastian  pembayaran.  Oleh  karena  itu BPJS  Kesehatan  melayangkan  Surat  Peringatan  Kedua  (SP2)  kepada  Pemerintah  Aceh  pada tanggal 31 Oktober 2023.
Terjadinya wanprestasi ini BPJS Kesehatan dalam SP2 menyatakan akan memberhentikan Program JKA mulai 11 November 2023, dimana akibatnya adalah masyarakat Aceh tidak dapat lagi memperoleh pengobatan dan pelayanan kesehatan secara gratis. Hal ini tentu berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat Aceh, dimana kesehatan merupakan komponen penting bagi manusia.
Guna  menjamin  keaslian  penelitian  ini,  peneliti  telah  melakukan  penelusuran  terkait penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang mempunyai ruang lingkup atau objek penelitian yang sama. Berikut adalah penelitian yang mempunyai kaitan atau kesamaan objek kajian dengan penelitian ini:
Penelitian yang dilakukan oleh Nazirafika tahun 2022, pada Fakultas Hukum Universitas Syiah  Kuala  dalam  skripsinya  yang  berjudul  “Wanprestasi  Penunggakan  Iuran  Jaminan Kesehatan oleh Peseta Mandiri (Suatu Penelitian Pada Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan  Cabang  Kota  Langsa)”.  Skripsi  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  faktor -faktor penyebab peserta mandiri melakukan wanprestasi penunggakan iuran jaminan kesehatan dan untuk mengetahui apa akibat hukum yang timbul dari terjadinya wanprestasi penunggakan iuran  jaminan  kesehatan.  Persamaan  dalam  skripsi  ini  adalah  pada  objek  kajiannya  yaitu wanprestasi terhadap penunggakan pembayaran iuran jaminan kesehatan dalam perspektif hukum  perdata.  Perbedaannya  terletak  pada  lingkup  penelitian  dimana  penelitian  ini membahas  tentang  wanprestasi  yang  dilakukan  oleh  peserta  mandiri  BPJS  Kesehatan sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti membahas mengenai wanprestasi penunggakan pembayaran iuran yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh.
Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Uswatun Hasanah tahun 2016, pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dalam skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Dokter Apabila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Terapeutik Antara Dokter dan Pasien”. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendapatkan  pengetahuan  yang  jelas  tentang  unsur-unsur terjadinya  wanprestasi  dalam  transaksi  terapeutik  antara  dokter  dan  pasien  dan  tanggung jawab  dokter  apabila  terjadi  wanprestasi  dalam  transaksi  terapeutik  ditinjau  dari  hukum perdata. Persamaan dalam skripsi ini adalah pada objek kajiannya yaitu wanprestasi terhadap suatu  perjanjian  antara  dua  pihak.  Perbedaannya  terletak  pada  subjek  dalam  penelitian. Penelitian ini mengkaji tentang bagimanakah tanggung jawab dokter kepada pasien dalam hal terjadinya  wanprestasi  dalam  perjanjian  terapeutik,  sedangkan  penelitian  yang  akan dilakukan, peneliti akan membahas tentang wanprestasi yang terjadi antara dua instansi, yaitu Pemerintah Aceh dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
120
Terakhir,  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Muh  Indra  Purchaniago  tahun  2017,  pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam skripsinya yang berjudul “Perjanjian Kerjasama Tentang Jaminan Kesehatan Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Rumah Sakit Islam Asy- Syifaa Di Kabupaten Lampung Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan  bagaimana  karakteristik  dari  perjanjian  kerjasam  tentang  jaminan  kesehatan antara BPJS  Kesehatan  dengan  Rumah  Sakit  Islam  Asy-Syifaa dan  bagaimanakah  hubungan hukum dari pihak dalam perjanjian. Persamaan dengan skripsi ini adalah mengkaji suatu objek yang sama yaitu pelaksanaan perjanjian jaminan kesehatan. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan dalam klausula  perjanjian  yang  menyebabkan  wanprestasi,  sedangkan  pada  penelitian  yang  akan ditulis, peneliti membahas tentang bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian  program  Jaminan  Kesehatan  Aceh  yang  telah  terjadi  antara  Pemerintah  Aceh dengan BPJS Kesehatan.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menjelaskan  faktor  penyebab wanprestasi  dalam  pelaksanaan  perjanjian  program  Jaminan  Kesehatan  Aceh  antara Pemerintah Aceh dengan BPJS Kesehatan, upaya penyelesaian wanprestasi antara Pemerintah Aceh dengan BPJS Kesehatan dalam pelaksanaan perjanjian program Jaminan Kesehatan Aceh, kendala dalam penyelesaian wanprestasi pelaksanaan perjanjian program Jaminan Kesehatan Aceh.

## 2. METODE PENELITIAN
Metode yang dipakai adalah penelitian hukum empiris. Perolehan data melalui penelitian langsung  dengan  mewawancarai  responden  dan  informan  serta  penelitian  tidak  langsung dengan  membaca  bahan-bahan  hukum.  Kemudian,  analisis  kualitatif  dipergunakan  untuk menindaklanjuti hasil penelitian dan pembahasan yang ada.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Program Jaminan Kesehatan Aceh
Alokasi  dana  untuk  layanan  kesehatan terus  meningkat  dan  memberikan  manfaat  bagi pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan. Banyak negara memiliki model pembiayaan kesehatan nasional yang disesuaikan dengan kondisinya masing-masing.
Pembangunan  kesehatan  di  Aceh  didasari  pada  nilai-nilai  perikemanusiaan, pemberdayaan, kemandirian, adil dan merata, pengutamaan, dan manfaat serta terget yang sejalan  dengan  kearifan  lokal  (syariat  Islam  dan  adat  istiadat)  yang  ada.  Dalam  rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Aceh menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Aceh  (JKA)  melalui  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  (BPJS)  Kesehatan  (Cut Khairunnisa, 2016).
Jaminan Kesehatan Aceh merupakan salah satu program Pemerintah Aceh yang menjamin pelayanan kesehatan bagi penduduk Aceh yang memiliki KTP Aceh, yang diselenggarakan oleh Pemerintah  Aceh  melalui  BPJS  Kesehatan,  yang  kemudian  BPJS  Kesehatan  menjamin pemberian  pelayanan  kesehatan,  baik  itu  pelayanan  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama (FKTP)  seperti  puskesmas/klinik  maupun  di  rumah  sakit  apabila  membutuhkan  pelayanan Fasilitas  Kesehatan  Rujukan  Tingkat  Lanjut  (FKRTL)  (Ridwan,  2023).  Pembayaran  iuran Jaminan  Kesehatan  Aceh  dibayarkan  oleh  Pemerintah  Aceh  dalam  bentuk  premi  karena sifatnya seperti asuransi, walaupun nama program ini adalah jaminan.
Perbedaan antara asuransi dengan jaminan sosial ialah jaminan sosial lebih bersifat sosial, yaitu  saling  membantu  sesama  masyarakat  terutama  bagi  yang  tidak  mampu  atau  belum memiliki  jaminan  kesehatan  lainnya.  Jaminan  sosial  dapat  dicapai  melalui  bantuan  sosial. Bantuan  sosial  adalah  sarana  untuk  memberikan  bantuan  keuangan  atau  layanan  kepada individu yang tidak mampu membiayainya sendiri. Bantuan sosial dapat diberikan oleh negara
121 atau masyarakat, yang besarannya diubah berdasarkan sumber daya yang tersedia bagi negara atau masyarakat (Isak, 2015).
Jaminan Kesehatan Aceh ini terintegrasikan dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam  JKN  terdapat  beberapa  segmen,  seperti  halnya  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan karyawan  swasta  yang  sudah  ditanggung  oleh  JKN  serta  peserta  mandiri  yang  membayar iurannya sendiri. Selain itu ada juga masyarakat yang tidak mampu yang ditanggung oleh APBN (Pemerintah Pusat) yang disebut dengan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) (Futri, 2024).
Terhadap sisanya yang tidak termasuk ke dalam jaminan kesehatan lain maka termasuk dalam Jaminan Kesehatan Aceh dengan syarat memiliki KTP Aceh. Program ini telah berjalan sejak tahun 2010 yang diselenggarakan melalui PT ASKES. Kemudian pada tahun 2014 sampai dengan saat ini, Jaminan Kesehatan Aceh diselenggarakan melalui BPJS Kesehatan.
Pelayanan  serta  manfaat  yang  diperoleh  dari  peserta  Jaminan  Kesehatan  Aceh  sama dengan peserta JKN, yang membedakan hanyalah kelas rawatannya saja. Dalam JKN terdapat 3 (tiga) jenis kelas rawatan yaitu, kelas I (satu), kelas II (dua), dan kelas III (tiga). Terhadap peserta Jaminan Kesehatan Aceh yang bersifat penerima bantuan iuran (jaminan sosial) maka kelas rawatan yang diperoleh adalah kelas III. Perbedaan antara ketiga kelas rawatan tersebut adalah perbedaan jumlah tempat tidur ( bed ) dalam satu ruangan.
Pada  tahun  2022  peserta  Jaminan  Kesehatan  Aceh  mencapai  angka  tertinggi  dengan jumlah seluruh peserta sebanyak 2.190.741 ( dua juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu ) jiwa. Tingginya jumlah peserta pada tahun 2022 memunculkan jumlah iuran kebutuhan dalam satu tahun senilai Rp.725.000.000.000 (tujuh ratus dua puluh lima miliar rupiah) dimana jumlah ini tidak dapat dibayarkan pada tahun 2022. Sehingga beban anggaran di tahun 2022 dialihkan kepada tahun 2023.
Iuran  yang ditanggung  oleh  Pemerintah  Aceh  perbulannya  adalah  sebesar  Rp.  42.000,- ( empat puluh dua ribu rupiah ) per orang. Jumlah iuran ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  78/PMK.02/2020  tentang  Pelaksanaan  Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan  Penerima  Upah  Dan  Peserta  Bukan  Pekerja  Dengan  Manfaat  Pelayanan  Di  Ruang Perawatan  Kelas  III,  Dan  Bantuan  Iuran  Bagi  Peserta  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  Dan Peserta  Bukan  Pekerja  Dengan  Manfaat  Pelayanan  Di  Ruang  Perawatan  Kelas  III  Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah. Jumlah ini terbagi atas dua yaitu biaya iuran sebesar Rp.35.000,- ( tiga puluh lima ribu rupiah ) dan biaya bantuan iuran sebesar Rp.7.000,- ( tujuh ribu rupiah )” (Ridwan, 2023)
Sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Aceh dengan BPJS Kesehatan, pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh dilakukan setelah diadakannya rekonsiliasi  atara  BPJS  Kesehatan  dengan Pemerintah  Aceh  (Dinas  Kesehatan,  Dinas  Sosial, Dinas  Registrasi  Kependudukan  Aceh,  Biro  Keistimewaan  dan  Kesejahteraan  Rakyat  Setda Aceh,  dan  Bappeda).  Rekonsiliasi  yang  dilakukan  adalah  rekonsiliasi  data  kepesertaan  dan rekonsiliasi iuran Jaminan Kesehatan Aceh (Herlina, 2023).
Data kepesertaan Jaminan Kesehatan Aceh direkonsiliasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dan dituangkan  dalam  berita  acara  rekonsiliasi  peserta  yang  kemudian  ditandatangani  oleh Pemerintah  Aceh  dan  BPJS  Kesehatan.  Rekonsiliasi  ini  bertujuan  untuk  membahas  berapa jumlah seluruh peserta dan untuk melihat ke-valid-an data.
Proses  rekonsiliasi  data  ini  dimulai  dari  BPJS  Kesehatan  yang  mengajukan  data claim sejumlah  peserta  yang  harus  dibayar.  Data  tersebut  kemudian  oleh  Dinas  Registrasi Kependudukan  Aceh  (DRKA)  dilakukan  olah  data.  Untuk  tahun  2023  terjadi  sedikit keterlambatan  dalam  mengolah  data  karena  olah  data  tersebut  tidak  dapat  lagi  dilakukan langsung oleh DRKA, melainkan harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Kementerian Dalam Negeri (Herlina, 2023).
Setelah dilakukannya olah data dari Kemendagri, data tersebut dikembalikan lagi kepada DRKA,  oleh  DRKA  data  tersebut  diberikan  kepada  BPJS  Kesehatan.  Kemudian  setelah dikonfirmasi  ulang  oleh  BPJS  Kesehatan  maka  ak an  dilaksanakannya  “duduk  rekonsiliasi”.
122
Dalam  duduk  rekonsiliasi  membahas  data  peserta  mutasi  dan  peserta  tambahan  dari kelahiran. Data hasil rekonsiliasi bisa bertambah dan bisa berkurang. Setelah selesainya proses rekonsiliasi maka akan dilakukan pembayaran iuran (Herlina, 2023).
Anggaran  yang  ditetapkan  oleh  Pemerintah  Aceh  untuk  pembayaran  iuran  Jaminan Kesehatan Aceh pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 28.128.643.200 ( dua puluh delapan miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah ). Jumlah total anggaran ini terbagi atas dua (dua) yaitu, Rp. 26.045.040.000,- ( dua ratus enam puluh miliar empat puluh lima juta empat puluh ribu rupiah ) untuk iuran Jaminan Kesehatan Aceh dan Rp. 2.083.603.200,-  ( dua  miliar  delapan  puluh  tiga  juta  enam  ratus  tiga  ribu  dua  ratus  rupiah ) untuk bantuan iuran Jaminan Kesehatan Aceh. Iuran merupakan biaya mutlak yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan bantuan iuran merupakan kontribusi Pemerintah Daerah untuk melengkapi anggaran (Herlina, 2023).
Pada tahun 2023 Pemerintah Aceh telah menganggarkan sebesar Rp. 28.128.643.200 ( dua puluh delapan miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah ) dari total kebutuhan dalam setahun senilai Rp.725.000.000.000 ( tujuh ratus dua puluh lima miliar rupiah ) (Ridwan, 2023).
Setelah  proses  rekonsiliasi  pertama  di  bulan  April  2023,  pada  awal  bulan  Mei  2023 Pemerintah Aceh sudah membayarkan iuran senilai  Rp. 28.128.643.200 ( dua puluh  delapan miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah ) sesuai dengan  yang  telah  dianggarkan,  namun  jumlah  tersebut  hanya  cukup  untuk  membayar tunggakan  pada  tahun  2022  dan  juga  belum  sepenuhnya  lunas.  Sehingga  dapat  dipastikan untuk  sisa  hutang  tahun  berjalan  sampai  dengan  hasil  rekonsiliasi  3  (tiga)  bulan  belum terbayarkan (Ridwan, 2023).
Berdasarkan  hal  tersebut  muncul  Surat  Peringatan  Pertama  (SP1)  pada  tanggal  13 September 2023 dari BPJS Kesehatan yang kemudian SP1 tersebut ditanggapi oleh Pemerintah Aceh  dalam  surat  pemberitahuan  tertanggal  19  September  2023  yang  pada  pokoknya menyatakan  bahwa  Pemerintah  Aceh  berkomitmen  untuk  menyelesaikan  kewajiban  sesuai dengan  yang  tertuang  dalam  Perjanjian  Kerjasama.  BPJS  Kesehatan  menilai  surat  balasan tersebut belum menggambarkan adanya komitmen atas kepastian pembayaran iuran tahun 2023  yang  sedang  berjalan.  Oleh  karena  itu  BPJS  Kesehatan  melayangkan  Surat  Peringatan Kedua (SP2) kepada Pemerintah Aceh pada tanggal 31 Oktober 2023.
Tingginya  jumlah  peserta  Jaminan  Kesehatan  Aceh  pada  tahun  2022  menyebabkan semakin  besarnya  iuran  yang  harus  dibayarkan  pada  tahun  2022.  Ketidaksesuaian  jumlah anggaran yang ditetapkan dengan jumlah kebutuhan iuran dalam jangka waktu 1 (satu) tahun menjadi  faktor  penyebab  terjadinya  keterlambatan  pembayaran  iuran  Jaminan  Kesehatan Aceh. Selain itu ketidakcukupan anggaran yang tersedia pada DPA Aceh juga menjadi salah satu faktor  terjadinya  keterlambatan  pembayaran  iuran  Jaminan  Kesehatan  Aceh.  Namun dikarenakan kurangnya anggaran dari pemerintah Aceh, membawa jumlah angka ini ke tahun 2023 dalam bentuk hutang yang belum dibayarkan.

## b. Upaya Penyelesaian Wanprestasi antara Pemerintah Aceh dengan BPJS Kesehatan dalam Pelaksanaan Perjanjian Program Jaminan Kesehatan Aceh
Proses penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Aceh ini melibatkan beberapa pihak yaitu Dinas Registrasi Kependudukan Aceh (DRKA), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), Dinas Kesehatan, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, serta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Dinas  Kesehatan  dalam  penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan  Aceh  ini  berperan  dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Jaminan Kesehatan agar pelayanan kesehatan yang diberikan dalam jaminan kesehatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Selain itu, Dinas  Kesehatan  juga  berperan  dalam  pembayaran  iuran  jaminan  kesehatan  seluruh penduduk Aceh yang telah didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Aceh yang terdiri dari iuran dan bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta kelas III (Herlina, 2023).
123
Tidak hanya instansi pemerintahan, masyarakat Aceh juga merupakan pihak yang terlibat dalam  proses  penyelenggaraan  Jaminan  Kesehatan  Aceh.  Masyarakat  Aceh  disini  sebagai penerima  manfaat  dari  diselenggarakannya  program  Jaminan  Kesehatan  Aceh.  Menurut  dr. Rauyani,  Jaminan  Kesehatan  Aceh  merupakan  program  yang  memberikan  banyak  manfaat bagi  masyarakat  Aceh,  dimana  masyarakat  tidak  perlu  lagi  mengkhawatirkan  persoalan administrasi  yang  panjang  dan  juga  persoalan  biaya  untuk  memperoleh  pengobatan  dan mengakses  fasilitas  kesehatan.  Semangatnya  Jaminan  Kesehatan  Aceh  bertujuan  untuk memudahkan  masyarakat  yang  sedang  dalam  kondisi  sakit  untuk  mengakses  layanan kesehatan  dengan  mudah  secara  menyeluruh.  Artinya  yaitu  setiap  penduduk  Aceh  yang memiliki KTP Aceh yang belum terdaftar dalam jaminan kesehatan lainnya (Rauyani, 2024).
Penduduk Aceh yang masuk ke dalam program Jaminan Kesehatan Aceh dapat mengakses layanan kesehatan di kelas III. Penduduk yang termasuk ke dalam program Jaminan Kesehatan Aceh  dapat  mengakses  pelayanan  kesehatan  secara  gratis,  baik  itu Magnetic  Resonance Imaging (MRI), operasi jantung, rawat inap, dan lainnya (Rauyani, 2024). Komitmen  merupakan  hal  terpenting  dalam  menyelesaikan  persoalan  wanprestasi. Pemerintah Aceh akan mengupayakan semaksimal mungkin ke depannya untuk menyediakan anggaran  sesuai  dengan  angka  jumlah  kebutuhan  dalam  satu  tahun  atau  jumlah  yang mendekati angka tersebut. Perlu adanya keterbukaan dari pihak Pemerintah Aceh kepada BPJS Kesehatan terkait berapa jumlah peserta yang sanggup ditanggung oleh Pemerintah Aceh.
Program  ini  sangat diharapkan agar  tetap  dilaksanakan  secara  berkesinambungan dan berkelanjutan  agar  masyarakat  tetap  dapat  mengakses  pelayanan  dan  fasilitas  kesehatan tanpa  memikirkan  finansial.  Sangat  banyak  manfaat  yang  diperoleh  masyarakat  melalui adanya program Jaminan Kesehatan Aceh (Rauyani, 2024).
Agar  program  Jaminan  Kesehatan  Aceh  ini  tetap  berjalan  secara  berkesinambungan, Pemerintah Aceh berkomitmen untuk menyelesaikan persoalan keterlambatan pembayaran iuran  Jaminan  Kesehatan  Aceh.  Dalam  membuktikan  komitmen  tersebut,  Pemerintah  Aceh telah  melakukan  beberapa  upaya  untuk  mengatasi  persoalan  keterlambatannya  dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama.
Bentuk  tanggung  jawab  dari  Pemerintah  Aceh  dalam  menyelesaikan  keterlambatan pembayaran iuran adalah diawali dengan diadakannya rapat-rapat terkait strategi yang dapat ditempuh  agar  pembayaran  tersebut  dapat  diselesaikan.  Berdasarkan  hasil  rapat  tersebut, Pemerintah Aceh juga telah melakukan efisiensi anggaran yang bukan prioritas untuk dapat dialihkan ke iuran Jaminan Kesehatan Aceh pada APBA Perubahan tahun 2023 (Herlina, 2023)
Terhadap peserta mandiri BPJS Kesehatan terdapat ketentuan jatuh tempo pembayaran iuran  yaitu  setiap  tanggal  10  paling  lambat  setiap  bulannya.  Apabila  mulai  dari  tanggal  10 sampai dengan akhir bulan belum dibayarkan maka kepesertaan akan menjadi non-aktif serta ada potensi denda keterlambatan pembayaran iuran. Khusus untuk pemerintah, baik untuk PNS,  TNI/POLRI  dan  yang  diselenggarakan  melalui  perjanjian  kerjasama  seperti  Jaminan Kesehatan Aceh, tetap akan dihimbau setiap tanggal 10, tetapi tidak memungkinkan proses pembayarannya dilakukan setiap bulan (Ridwan, 2023).
Sesuai  dengan  Perjanjian  Kerja  Sama  antara  Pemerintah  Aceh  dengan  BPJS  Kesehatan tentang  Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan  Aceh,  proses  pembayaran  iurannya  dilakukan setelah adanya rekonsiliasi. Periode dilakukannya rekonsiliasi dalam satu tahun bisa sebanyak tiga sampai empat kali dalam satu tahun. Tidak ada pengnonaktifan kepesertaan dalam PBI JK maupun Jaminan Kesehatan Aceh (Ridwan, 2023).
Setelah  proses  rekonsiliasi  pertama  di  bulan  April  2023,  pada  awal  bulan  Mei  2023 Pemerintah Aceh sudah membayarkan iuran senilai Rp. 28.128.643.200,- ( dua puluh delapan miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah ) sesuai dengan  yang  telah  dianggarkan,  namun  jumlah  tersebut  hanya  cukup  untuk  membayar tunggakan pada tahun 2022 dan juga belum sepenuhnya lunas.
Hal  ini  disebabkan  karena  adanya  ketidaksesuaian  antara  penganggaran  dengan kebutuhan.  Kemudian  dilakukan  kembali  rekonsiliasi  pada  bulan  Oktober,  November  dan Desember,  disini  sudah  terlihat  adanya  perubahan  anggaran.  Pada  bulan  November  sudah
124 adanya APBA Perubahan, awalnya dianggarkan sekitar Rp. 167.000.000.000,- ( seratus enam puluh tujuh miliar rupiah ) kemudian berubah lagi menjadi Rp. 266.000.000.000,- ( dua ratus enam puluh enam miliar rupiah ) (Ridwan, 2023).
Pada  rekonsiliasi  di  bulan  November  telah  dibayarkan  oleh  Pemerintah  Aceh  yaitu Rp.266.000.000.000,-  ( dua  ratus  enam  puluh  enam  miliar  rupiah )  ditambah  dengan Rp.28.128.643.200,-  ( dua  puluh  delapan  miliar  seratus  dua  puluh  delapan  juta  enam  ratus empat  puluh  tiga  ribu  dua  ratus  rupiah ).  Kemudian  di  bulan  Desember  dilakukan  kembali duduk  rekonsiliasi,  dimana  sudah  ada  pergeseran  yaitu  penambahan  lagi  anggaran pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh senilai Rp.281.000.000.000,- ( dua ratus delapan puluh satu miliar rupiah ) yang kemudian langsung dibayarkan oleh Pemerintah Aceh setelah selesai rekonsiliasi (Ridwan, 2023).
Pada rekonsiliasi terakhir, Pemerintah Aceh telah membayarkan iuran Jaminan Kesehatan Aceh dengan total Rp.575.128.643.200,- ( lima ratus tujuh puluh lima miliar seratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah ). Pada proses rekonsiliasi yang keempat,  memang  masih  ada  kekurangan  untuk  tahun  2023  yaitu  sekitar Rp.242.000.000.000,- ( dua ratus empat puluh dua miliar rupiah ). Kekurangan ini adalah iuran untuk bulan Agustus sampai dengan Desember 2023 (Ridwan, 2023).
Dari segi komitmen, BPJS Kesehatan menilai bahwa Pemerintah Aceh sudah sangat baik dalam menepati komitmennya untuk segera menyelesaikan persoalan ini. Menjadi hal yang lumrah apabila Pemerintah Aceh memiliki hutang kepada pemerintah juga (BPJS Kesehatan). Surat  Tanggapan  Gubernur  Aceh  terhadap  Surat  Peringatan  yang  diterbitkan  oleh  BPJS Kesehatan  dinilai  juga  sebagai  bentuk  keseriusan  komitmen  Pemerintah  Aceh  untuk kelangsungan program Jaminan Kesehatan Aceh agar dapat terus berjalan (Ridwan, 2023).
Terdapat tiga mekanisme dalam proses upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh yaitu APBA  Awal  pada  bulan  April  yang  sudah  dibayarkan  yaitu  Rp.28.128.643.200,-  kemudian APBA  Perubahan  pada  bulan  November  terdapat  penambahan  Rp.266.000.000.000,-  dan pergeseran terakhir untuk melihat sisa anggaran yang ada dan sudah dibayarkan pada bulan Desember. Walaupun masih ada ketidakcukupan anggaran untuk melakukan pelunasan secara penuh di tahun 2023.
Angka Rp.725.000.000.000,- ( tujuh ratus dua puluh lima miliar rupiah ) merupakan angka kebutuhan  dalam  setahun.  Angka  ini  menjadi  tunggakan  apabila  sudah  melewati  bulannya. Dampak  yang  timbul  dari  keterlambatan  pembayaran  iuran  Jaminan  Kesehatan  Aceh  ini berupa adanya teguran berupa surat peringatan kepada Pemerintah Aceh untuk melaksanakan kewajibannya.  Surat  Peringatan  yang  diterbitkan  oleh  BPJS  Kesehatan  bertujuan  untuk menghimbau  kepada  Pemerintah  Aceh  agar  menganggarkan  penuh  untuk  setahun  sesuai dengan angka potensi kebutuhan dalam setahun dan potensi tagihan yang akan muncul. Selain itu juga bertujuan agar Pemerintah Aceh merubah angka Rp.28.128.643.200,- karena apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Aceh tidak merubah angka tersebut maka di tahun 2024 akan terbawa hutang Rp.725.000.000.000,- ini.
Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh untuk mengatasi keterlambatan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh ini adalah dengan mengusulkan anggaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh tahun 2024 sesuai dengan jumlah kebutuhan dalam satu tahunnya (Herlina, 2023).
Sesuai dengan hak dan kewajiban yang tertuang di dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah  Aceh  dengan  BPJS  Kesehatan,  Pemerintah  Aceh  sebagai  pihak  pertama  berhak untuk memperoleh data kepesertaan Jaminan Kesehatan Aceh yang terdaftar dari pihak kedua yaitu BPJS Kesehatan untuk dilakukan validasi pada setiap tahap rekonsiliasi data. Pemerintah Aceh  berhak  untuk  memperoleh  informasi  dari  BPJS  Kesehatan  terkait  pengurangan  atau penambahan jumlah peserta yang terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Aceh.
Hal  ini  diperlukan  guna  untuk  mengefisiensikan  jumlah  anggaran  iuran  Jaminan Kesehatan Aceh yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Aceh berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar dalam program tersebut. Pemerintah Aceh juga berhak memperoleh laporan setiap
125 triwulan dari pihak kedua yang terdiri dari laporan review pemanfaatan di fasilitas kesehatan dan progres kepesertaan. Perkembangan kepesertaan yang terdaftar dapat bertambah melalui adanya kelahiran dan dapat berkurang melalui adanya peserta yang bermutasi ke luar daerah ataupun pindah ke segmen jaminan kesehatan lainnya.
Upaya bersama dapat dilakukan dengan melihat potensi kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan  Kesehatan  (PBI  JK)  yang  masih  ada,  maka  penduduk  Aceh  yang  berpotensi dimasukkan  ke  PBI  JK  akan  dialihkan  ke  PBI  JK  melalui  Kementerian  Sosial.  Pengalihan penduduk Aceh yang tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Aceh ke PBI JK ini merupakan upaya untuk mengefisiensikan anggaran, yaitu mengalihkan anggaran Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Pusat. Seperti pada tahun sebelumya, sekitar 500.000 ( lima ratus ribu ) peserta dialihkan ke PBI JK. Maka perlu dilihat kembali kemungkinan untuk dialihkan,  walaupun  Aceh  sudah  mendapat  kuota  yang  cukup  banyak  dalam  pengalihan peserta ke dalam PBI JK. Dengan berkurangnya jumlah peserta Jaminan Kesehatan Aceh, dapat mengurangi  beban  pada  Jaminan  Kesehatan  Aceh  sehingga  Pemerintah  Aceh  dapat menganggarkan iuran Jaminan Kesehatan Aceh sesuai dengan jumlah angka kebutuhan dalam satu tahun (Ridwan, 2023).
Setelah  beberapa  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  Pemerintah  Aceh,  sejauh  ini Pemerintah  Aceh  berhasil  mencegah  terbawanya  hutang  sekitar  Rp.725.000.000.000,-  dan telah melunasi sekitar  Rp.575.128.643.200,- dan tersisa Rp.242.000.000.000,- yang  menjadi hutang. Apabila tidak ada upaya ini maka akan semakin besar jumlah hutang yang terbawa ke tahun berikutnya.
Pemerintah  Aceh  dalam  hal  terjadinya  keterlambatan  pembayaran  iuran  Jaminan Kesehatan  Aceh  ini  termasuk  dalam  salah  satu  bentuk  wanprestasi  yaitu  melaksanakan prestasi tetapi terlambat. Terkadang tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau  alpa,  karena  sering  kali  juga  tidak  diperjanjikan  dengan  tepat  kapan  sesuatu  pihak diwajibkan untuk melakukan prestasi yang dijanjikan (Ridwan, 2023).
Tidak ada penetapan tanggal jatuh tempo kapan Pemerintah Aceh harus membayarkan iuran  Jaminan  Kesehatan  Aceh  ini.  Karena  pembayaran  ini  akan  dilakukan  setelah  adanya proses  rekonsiliasi.  Yang  menjadi  wanprestasi  disini  adalah  terkait  dengan  komitmen penganggaran.  Dalam  hal  pembayaran,  selama  adanya  anggaran,  Pemerintah  Aceh  pasti membayarkan  iuran  tersebut  setelah  proses  rekonsiliasi.  Sehingga  dapat  dikatakan wanprestasi disini adalah terkait komitmen penganggaran yang tidak sesuai dengan jumlah kebutuhan (Ridwan, 2023).

## c. Kendala  dalam  penyelesaian  wanprestasi  pelaksanaan  perjanjian  program Jaminan Kesehatan Aceh
Pemerintah Aceh dalam membuktikan komitmennya, telah melakukan upaya-upaya yang maksimal  untuk  menyelesaikan  persoalan  keterlambatan  pembayaran  iuran  Jaminan Kesehatan  Aceh  ini.  Selain  menyelesaikan  persoalan  keterlambatan  pembayaran  iuran, Pemerintah  Aceh  juga  berupaya  penuh  dalam  melakukan  APBA  Perubahan  untuk  dapat menganggarkan sesuai dengan jumlah angka kebutuhan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh dalam satu tahun. Dalam proses penyelesaian keterlambatan ini tentu terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh.
Tingginya  jumlah  peserta  Jaminan  Kesehatan  Aceh  pada  tahun  2021-2022  merupakan salah  satu  kendala  yang  timbul  karena  menyebabkan  semakin  besarnya  angka  kebutuhan iuran Jaminan Kesehatan Aceh dalam jangka waktu satu tahun. Sebanyak 2.190.741 ( dua juta seratus sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh satu ) jiwa penduduk Aceh pada tahun 2022 yang terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Aceh.
Angka  jumlah  peserta  tersebut  memunculkan  angka  jumlah  kebutuhan  dalam  setahun yaitu senilai Rp.725.000.000.000,- dimana jumlah ini belum menjadi kesanggupan Pemerintah Aceh  untuk  dapat  menetapkan  anggaran  sesuai  dengan  kebutuhan  dalam  satu  tahun. Diperlukan adanya upaya lain untuk mengurangi jumlah peserta Jaminan Kesehatan Aceh agar sesuai dengan kesanggupan Pemerintah Aceh.
126
Melihat  pada  kesanggupan  Pemerintah  Aceh  pada  tahun-tahun  sebelumnya,  dapat diperkirakan  jumlah  peserta  yang  mampu  ditanggung  oleh  Pemerintah  Aceh  berkisar  pada angka idealnya adalah 1 juta penduduk agar tidak terjadi tumpukan hutang-hutang lagi. Upaya pengurangan  jumlah  peserta  Jaminan  Kesehatan  Aceh  ini  dapat  dilakukan  dengan  melihat kouta yang tersedia pada segmen PBI JK, terhadap peserta yang berpotensi untuk dialihkan maka akan dialihkan ke dalam segmen PBI JK. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi kendala ketidaksesuaian jumlah anggaran yang ditetapkan dengan jumlah kebutuhan dalam setahun.
Adanya keterlambatan pelaksanaan pembahasan APBA Perubahan. Saat munculnya surat peringatan  oleh  BPJS  Kesehatan  terkait  pembayaran  iuran  Jaminan  Kesehatan  Aceh, Pemerintah  Daerah  duduk  untuk  melakukan  anggaran  perubahan.  Dalam  pelaksanaan anggaran perubahan ini terjadi sedikit keterlambatan dalam prosesnya karena memerlukan data  dan  kesepakatan-kesepakatan.  Perlu  adanya  kepastian  serta  data  yang  valid  untuk melakukan APBA Perubahan.
Perlu  untuk  dilihat  kembali  peserta-peserta  Jaminan  Kesehatan  Aceh  yang  sebenarnya adalah pekerja, seperti pekerja toko ataupun badan usaha, yang mungkin badan usaha tersebut belum  mendaftarkan  pekerjanya  ke  dalam  jaminan  kesehatan  lainnya.  Ataupun  terhadap peserta Jaminan Kesehatan Aceh yang masih mampu untuk membayar sendiri iuran jaminan kesehatannya  di  kelas  III.  Melalui  upaya-upaya  kecil  ini  dapat  sedikit  mengurangi  beban Pemerintah Aceh dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Aceh.

## 2. KESIMPULAN
Faktor  penyebab  terjadinya  wanprestasi  oleh  Pemerintah  Aceh  dalam  pelaksanaan program JKA adalah karena ketidaksesuaian jumlah anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp.28.128.643.200,- untuk pembayaran iuran JKA dengan jumlah kebutuhan dalam setahun yaitu  senilai  Rp.725.000.000.000,-  Pemerintah  Aceh  sudah  membayarkan  iuran  JKA  sesuai dengan  yang  telah  dianggarkan,  namun  jumlah  tersebut  hanya  cukup  untuk  membayar tunggakan pada tahun 2022 dan juga belum sepenuhnya lunas. Tingginya jumlah peserta pada tahun 2022 menyebabkan semakin besarnya iuran yang harus dibayarkan, hal menjadi faktor penyebab terjadinya keterlambatan pembayaran iuran JKA serta membawa jumlah angka yang besar ini ke tahun 2023 dalam bentuk hutang yang belum dibayarkan.
Upaya  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah  Aceh  sebagai  bentuk  tanggung  jawab  dalam menyelesaikan keterlambatan pembayaran iuran adalah diawali dengan diadakannya rapat- rapat  terkait  strategi  yang  dapat  di  tempuh  agar  pembayaran  tersebut  dapat  diselesaikan. Berdasarkan hasil rapat tersebut, Pemerintah Aceh juga telah melakukan efisiensi anggaran yang  bukan  prioritas  untuk  dapat  dialihkan  ke  iuran  Jaminan  Kesehatan  Aceh  pada  APBA Perubahan tahun 2023. Pemerintah Aceh berupaya semaksimal mungkin kedepannya untuk menyediakan anggaran sesuai dengan angka jumlah kebutuhan dalam satu tahun atau jumlah yang mendekati angka tersebut. Terdapat tiga mekanisme dalam proses upaya yang dilakukan oleh  Pemerintah  Aceh  yaitu  APBA  Awal  pada  bulan  April  yang  sudah  dibayarkan  yaitu Rp.28.128.643.200,- kemudian APBA Perubahan pada bulan November terdapat penambahan Rp.266.000.000.000,-  dan  pergeseran  terakhir  untuk  melihat  sisa  anggaran  yang  ada  dan sudah  dibayarkan  pada  bulan  Desember.  Walaupun  masih  ada  ketidakcukupan  anggaran untuk melakukan pelunasan secara penuh di tahun 2023.
Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Aceh adalah tingginya jumlah peserta JKA pada tahun  2021-2022  yaitu  sebanyak  2.190.741  jiwa  penduduk  Aceh  yang  terdaftar  dalam program JKA. Angka jumlah peserta tersebut memunculkan angka  jumlah kebutuhan dalam setahun  yaitu  senilai  Rp.725.000.000.000,-  dimana  jumlah  ini  belum  menjadi  kesanggupan Pemerintah  Aceh  untuk  dapat  menetapkan  anggaran  sesuai  dengan  kebutuhan  dalam  satu tahun. Saat munculnya surat peringatan oleh BPJS Kesehatan terkait pembayaran iuran JKA, Pemerintah  Daerah  duduk  untuk  melakukan  anggaran  perubahan.  Dalam  pelaksanaan anggaran perubahan ini terjadi keterlambatan dalam prosesnya karena memerlukan data dan
kesepakatan-kesepakatan.  Perlu  adanya  kepastian  serta  data  yang  valid  untuk  melakukan APBA Perubahan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ibu  Susiana,  S.H.,  M.H  selaku  Ketua  Bagian  Hukum  Keperdataan  di  Fakultas  Hukum Universitas  Syiah  Kuala  dan  juga  selaku  Dosen  Pembimbing  yang  telah  meluangkan  waktu untuk membimbing dan memberikan arahan yang sangat baik dengan penuh pengertian, serta selalu memberi motivasi dan semangat sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014. Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
Ali  Ghufron  Mukti  dan  Moertjahjo, Sistem  Jaminan  Kesehatan:  Konsep  Desentralisasi Terintegrasi , Yogyakarta, PT. Karya Husada Mukti (KHM),
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016. Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek , Jakarta: Sinar Grafika, 2002. Dinna  Wisnu, Politik  Sistem  Jaminan  Sosial:  Menciptakan  Rasa  Aman  dalam  Ekonomi  Pasar , Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
Hardani, (et.al), Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif , Mataram: CV. Pustaka, 2020.
I Ketut Oka Setiawan, Hukum Perikatan , Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Desertasi , Bandung: Alfabeta, 2017.
Kadriah, ( et.al ), Hukum Perdata Indonesia Dalam Perkembangannya , Banda Aceh: FH UNSYIAH PRESS, 2017.
Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
___________, Konsep Hukum Perdata , Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
Nindyo Pramono, Hukum Komersil , Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003.
P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia , Jakarta: Kencana, 2022.
Qirom  Syamsudin  Meliala, Pokok-Pokok  Hukum  Perjanjian  Beserta  Pengembangannya , Yogyakarta: Liberty, 2010.
Salim, H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak , Jakarta: Sinar Grafika, 2010. Setiawan, R, Pokok-Pokok Hukum Perikatan , Bandung: Putra Abardin, 2007. Sudikno, Ilmu Hukum , Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2008. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D , Bandung: Alfabeta, 2018. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

## Jurnal/Artikel
Edy Saputra, “Tantangan Dalam Koordinasi Jaminan Kesehatan Aceh”, Jurnal Kependudukan Indonesia , Vol. 8, No. 1, 2013.
I Made Warta, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kain Tenun Songket Di Desa Sedimen” , Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , Vol. 1, No. 1, 2020.
Nur Hidayati, “Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Penerapan Prinsip Syariah P ada Produk Perbankan”, Journal Geuthee , Vol. 5, No. 1, 2022.
Nur Fadilah Amin (et.al), “Konsep Umum Populasi dan Sampel Dalam Penelitian”, Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer , Vol. 14, No. 1, 2023.
128
Yohanes  Budi  Sarwo, “Asuransi  Kesehatan  Sosial  Sebagai  Model  Pembiayaan  Kesehatan Menuju  Jaminan  Semesta  (Universal  Coverage)”,  Fakultas  Hukum  Unika Soegijapranata, MMH , Jilid 41, No. 3, 2012.
Peraturan Perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang  Nomor  4  Tahun  2023  tentang  Pengembangan  dan  Penguatan  Sektor Keuangan.
Peraturan  Menteri  Keuangan  Republik  Indonesia  Nomor  78/PMK.02/2020  tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan  Manfaat  Pelayanan  Di  Ruang  Perawatan  Kelas  III,  Dan  Bantuan  Iuran  Bagi Peserta  Pekerja  Bukan  Penerima  Upah  Dan  Peserta  Bukan  Pekerja  Dengan  Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat Dan/Atau Pemerintah Daerah.
Sumber-sumber lain I zal  Safrizal,  “Soal  JKA,  Banggar  dan  TAPA  Sepakati  Rp  266  Miliar  Bayar  Hutang  ke  BPJS Kesehatan”, 8 November 2023, < https://acehinfo.id>. [diakses 10/11/23]. Surat  Tanggapan  Gubernur  Aceh  terhadap  Surat  Peringatan  Pertama  dari  BPJS  Kesehatan,
Banda Aceh 19 September 2023.
Yocerizal, JKA Akan Disetop Mulai 11 November, BPJS Kesehatan Beri SP2 kepada Pemerintah Aceh, 5 November 2023, <https://aceh.tribunnews.com>. [diakses 10/11/2023].