Pemahaman  Dosen  FAI  Unismuh  Makassar  Terhadap  Fatwa  MUI  dan  Majelis Tarjih  dan  Tajdid  Muhammadiyah  Tentang  Bunga  Bank  dan  Pengaruhnya Terhadap Penggunaan Bank Konvensional
The Understanding of FAI Unismuh Makassar Lecturers of the Fatwa of the MUI and the Tarjih and Tajdid Muhammadiyah about Bank Interest and its Effect on the Use of Conventional Banks
Andi Muhammad Aidil, Kasjim Salenda, Alimuddin Konsentrasi Syariah dan Hukum Islam Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Email: andimuhammadaidil@gmail.com
Info Artikel Abstract Diterima 20 September 2021 Revisi I 8 Oktober 2021 Revisi II 5 November 2021 Disetujui 2 Desember 2021 Penelitian  ini  membahas  tentang  bagaimana  pemahaman  dosen  FAI Unismuh  Makassar  terhadap  fatwa  MUI  dan  fatwa  majelis  Tarjih  dan Tajdid Muhammadiyah mengenai bunga bank dan pengaruhnya terhadap penggunaan  bank  konvensional.  Jenis  penelitian  dalam  tesis  ini  adalah field  research  kualitatif  deskriftif,  dengan  tiga  pendekatan  yaitu: Pendekatan syar’i, Pendekatan sosiologis dan Pendekatan yuridis empiris Sumber  data  utama  dalam  penelitian  ini  yaitu  wawancara  terhadap Dosen  di  Unismuh  Makassar.  Selanjutnya  pengumpulan  data  pada penelitian ini menggunakan wawancara, dan observasi. Sedangkan teknik pengelolahan  dan  analisis  data  dilakukan  melalui  tiga  tahapan  yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa  1)perspektif  dosen  Unismuh  Makassar  terhadap bank  konvensional  yaitu:  Mereka  semua  paham  tentang  produk  dalam bank konvensional menngandung bunga yang diharamkan dan semuanya setuju  akan  hal  itu,  namun  bank  konvensional  memilki  keunggulan  yang belum  bisa  dipenuhi  oleh  lembaga  keuanan  syariah,  seperti fasiltas/kemudahan menjaukau disetiap daerah berbeda dengan lemabaga keuangan  syariha  hanya  ada  di  kota-kota.2)kedudukan  fatwa  MUI    dan fatwa  Majlis  Tarjih  dan  Tajdid  tentang  penggunaan  Bank  Konvensional yaitu:  fatwa    mengenai  pengharaman  bunga  bank  diwilayah  kampus unismuh Makassar terkhusus untuk dosen FAI Unismuh Makassar mereka semua  sepakat  tentang  fatwa  yang  ada  dan  harus  dipatuhi,  namun  ada situasi  kondisi  tertentu  secara  individu  yang  harus  jadi  pertimbangan dalam  penerapan  fatwa  tersebut.3)Faktor  pendorong  penggunaan  bank konvensional bagi dosen UNISMUH Makassar yaitu: Faktor kemudahan/fasilitas,  faktor  gaji/pendapatan  yang  dihasilkan  dari  luar kampus  Unismuh,  dan  faktor  beasiswa  menjadi  faktor  darurat  dalam penggunaan bank konvensional.
Kata Kunci: Fatwa, Bunga Bank, Bank Konvensional
This  research  discusses  how  the  lecturers'  understanding  of  the  FAI Unismuh  Makassar  towards  the  MUI  fatwa  and  the  fatwa  of  the  Tarjih and Tajdid Muhammadiyah council regarding bank interest and its effect on  the  use  of  conventional  banks.  The  type  of  research  in  this  thesis  is
Pemahaman Dosen FAI Unismuh Makassar Terhadap Fatwa MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Bunga Bank dan Pengaruhnya
Terhadap Penggunaan Bank Konvensional
Andi Muhammad Aidil, Kasjim Salenda, Alimuddin
descriptive  qualitative  field  research,  with  three  approaches,  namely: syar'i approach, sociological approach and empirical juridical approach. The main data source in this study is interviews with lecturers at Unismuh Makassar. Furthermore, data collection in this study used interviews and observations.  Meanwhile,  data  processing  and  analysis  techniques  are carried out in three stages, namely: data reduction, data presentation and conclusion  drawing.  The  results  showed  that  1)  the  perspective  of Unismuh  Makassar  lecturers  towards  conventional  banks,  namely:  They all  understand  that  products  in  conventional  banks  contain  prohibited interest and all agree with it, but conventional banks have advantages that cannot be fulfilled by sharia financial institutions, such as facilities. / ease of  looking  at  each  region  is  different  from  syariha  financial  institutions only  in  cities  2)  the  position  of  the  MUI  fatwa  and  Majlis  Tarjih  and Tajdid  fatwas  regarding  the  use  of  Conventional  Banks,  namely:  fatwa regarding  the  prohibition  of  bank  interest  in  the  area  of  the  Makassar
Unismuh campus especially for their FAI Unismuh Makassar lecturers all agree  on  the  existing  fatwa  and  must  be  obeyed,  but  there  are  certain conditions  individually  that  must  be  considered  in  the  application  of  the fatwa.  3)  The  driving  factors  for  the  use  of  conventional  banks  for UNISMUH Makassar lecturers are: Ease / facility factors, salary / income generated  factors  from  outside  k  ampus  Unismuh,  and  the  scholarship factor is an emergency factor in the use of conventional banks.
Keywords: Fatwa, Bank Interest, Conventional Bank

## A. PENDAHULUAN
Dalam  syari’at  Islam,  riba  secara  bahasa  diartikan  sebagai  tambahan  ( ziadah ), sifatnya  komulatif  ( adh’a-fan mudha’afan )  yang  memberatkan  salah  satu  pihak.  Umat Islam tidak diperbolehkan menerima suatu hasil atau pendapatan tanpa jerih payah. Hal ini  didasarkan  pada  nas-nas  yang  dianggap  jelas  menerapkan  bunga  bank  termasuk riba. 1 Sedangkan  bunga  adalah  rente  dalam  bahasa  Belanda.  Fuad  Muhammad Fachrudin  menyebutkan  rente  adalah  keuntungan  yang  diperoleh  perusahaan  bank, karena  jasanya  meminjamkan  uang  untuk  melancarkan  perusahaan  orang  yang meminjam. 2
Riba tidak hanya dikenal  dalam Islam saja, tetapi  juga  agama lain (non-Islam). Riba telah kenal dan juga pelarangan atas perbuatan pengambil riba, bahkan riba telah ada sejak sebelum islam datang menjadi agama.
1. Masa Yunani Kuno
Bangsa Yunani kuno mempunyai peradaban tinggi,misalnya  peminjaman uang dengan  memungut  bunga  dilarang  keras.  Hal  ini  tergambar  pada  beberapa  pernyataan Aristoteles yang sangat membenci uang:
1 Abdullah  Muslih  &  Shalah  ash-Shawi,  Bunga Bank  Haram  Menyikapi  Fatwa  MUI; Menuntaskan Kegamangan Umat (Jakarta: Darulhaq, 2004), h. 1.
2 Muh. Ali Hasan, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Jakarta: IIIT, 2002), h. 40.
Pemahaman Dosen FAI Unismuh Makassar Terhadap Fatwa MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Bunga Bank dan Pengaruhnya Terhadap Penggunaan Bank Konvensional
Andi Muhammad Aidil, Kasjim Salenda, Alimuddin
a. Bunga uang tidaklah adil
b. Uang seperti ayam betina yang tidak bertelur
c. Meminjamkan uang dengan bunga adalah sesuatu yang rendah derajatnya
2. M asa Romawi
Kerajaan  romawi  melarang  setiap  jenis  pemungutan  bunga  atas  uang  dengan mengadakan  peraturan-peraturan  keras  guna  membatasi  besarnya  suku  bunga  melalui undang-undang.  Kerajaan  Romawi  adalah  kerajaan  yang  menerapkan  peraturan  guna melindungi para peminjam.
3. Menurut Agama Yahudi
Yahudi  juga  mengharamkan  seperti  termaktub  dalam  kitab  sucinya,  menurut kitab suci agama Yahudi yang disebutkan dalam perjanjian lama kitab keluaran ayat 25 pasal  22: “Bila  kamu  menghutangi  seorang  diantara  warga  bangsamu  uang,  maka janganlah  kamu  berlaku  laksana  seorang  pemberi  hutang,  jangan  kamu  meminta keuntungan  padanya  untuk  pemilik  uang” .  Namun  orang  Yahudi  berpendapat  bahwa riba  itu  hanyalah  terlarang  kalau  dilakukan  dikalangan  sesama  Yahudi,  dan  tidak dilarang  dilakukan  terhadap  kaum  yang  bukan  Yahudi.  Mereka  mengharamkan  riba sesama  mereka  tetapi  menghalalkannya  kalau  pada  pihak  yang  lain.  Dan  inilah  yang menyebabkan  bangsa  Yahudi  terkenal  memakan  riba  dari  pihak  selain  kaumnya. Berkaitan dengan kedzaliman kaum Yahudi inilah, Allah dalam QS an-Nisa/4:160-161. Secara tegas mengatakan bahwa perbuatan kaum Yahudi ini adalah riba yaitu memakan harta  orang  lain  dengan  jalan  bathil,  dan  Allah  akan  menyiksa  mereka  dengan  siksaan yang pedih.
4. Menurut Agama Nasrani
Berbeda dengan orang Yahudi, umat Nasrani memandang riba haram dilakukan bagi semua orang tidak terkecuali siapa orang tersebut dan dari agama apapun, baik dari kalangan Nasrani sendiri  ataupun non-Nasrani.
Pengambilan bunga uang dilarang gereja sampai pada abad ke-13 M. Pada akhir abad ke-13 timbul beberapa factor yang menghancurkan pengaruh gereja yang dianggap masih  sangat  konservatif  dan  bertambah  meluasnya  pengaruh  mazhab  baru,  maka pinjaman  dengan  dipungut  bunga  mulai  diterima  masyarakat.  Para  pedagang  berusaha menghilangkan  pengaruh  gereja  untuk  mengantisifikasi  beberapa  keuntungan  yang dilarang oleh gereja. Ada beberapa tokoh  gereja yang beranggapan bahwa keuntungan yang  diberikan  sebagai  imbalan  administrasi  dan  kelangsungan  organisasi  dibenarkan karena  bukan  keuntungan  dari  hutang.  Tetapi  sikap  pengharaman  riba  secara  mutlak dalam  agama  Nasrani  dengan  gigih  ditegaskan  oleh  Martin  Luther,  tokoh  gerakan protestan.  Ia  mengatatakan  keuntungan  semacam  itu  baik  sedikit  atau  banyak,  jika harganya lebih mahal dari harga tunai tetap riba.
5. Pandangan Islam terhadap Riba
Sejak zaman Nabi Muhammad saw, riba telah dikenal pada saat turunnya ayat- ayat yang mengatakan larangan terhadap transaksi yang mengandung riba sesuai dengan masa dan periode turunnya ayat  tersebut  sampai  ada ayat  yang melarang  dengan tegas tentang riba. Bahkan istilah dan persepsi tentang riba begitu mengental dan melekat di dunia  Islam.  Oleh  karena  itu,  terkesan  seolah-olah  doktrin  riba  adalah  khas  agama Islam,  akan  tetapi  menurut  seorang  Muslim  Amerika,  Cyril  Glasse,  dalam  buku ensiklopedinya,  tidak  diberlakukan  di  negeri  Islam  modern  manapun,  sementara  itu, kebanyakan  orang  tidak  mengetahui  bahwa  di  agama  Kristen  pun,  selama  satu
Pemahaman Dosen FAI Unismuh Makassar Terhadap Fatwa MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Bunga Bank dan Pengaruhnya
Terhadap Penggunaan Bank Konvensional
Andi Muhammad Aidil, Kasjim Salenda, Alimuddin
melenium,  riba  adalah  barang  terlarang  dalam  pandangan  theology,  cendekiawan maupun menurut undang-undang yang ada.
Kegiatan  transaksi  yang  mengandung  riba  merupakan  kegiatan  transaksi  yang secara tegas  diharamkan bahkan pengharamannya telah menjadi  aksioma dalam ajaran Islam.  Riba  merupakan  transaksi  yang  mengandung  unsur  eksploitasi  terhadap  para peminjam  (debitor)  bahkan  merusak  akhlak  dan  moralitas  manusia.  Pengharaman  ini tidak  hanya  berlaku  pada  agama  Islam  saja,  akan  tetapi  dalam  agama-agama  Samawi juga  melarangnya  bahkan  mengutuk  pelaku  riba. 3 QS  al-Baqarah/2:278-279, menjelaskan secara tegas terhadap pelarangan riba. Dalam ayat ini Allah menganjurkan hambanya  yang  beriman  supaya  menjaga  dirimu  dalam  taqwa,  dalam  tiap  gerak, langkah,  tutur  kata  dan  amal  perbuatan  supaya  benar-benar  dijalan  Allah  dan ditinggalkan  sisa  hartamu  (riba)  yang  masih  ada  ditangan  orang  ,  selebihnya  dari  apa yang  kalian  berikan  kepada  mereka,  jika  kalian  benar-benar  diridhainya  dan  menjauh dari semua yang dilarang dan dimurkakannya.
Bank  konvensional  menggunakan  tehnik  menaikan  suku  bunga  dengan  tujuan nasabah  tertarik  untuk  menyimpan  dananya  di  bank  konvensional.  Tingginya  suku bunga  akan  lebih  merangsang  minat  nasabah  untuk  menabung  jika  dibandingkan dengan rendahnya suku bunga. Dalam kaitannya dengan bunga bank ini, sudah menjadi perdebatan dan wacana oleh umat Islam di seluruh dunia. Keberadaan status bunga bank haram,  halal,  syubhat  dan  itupun  tidak  pernah  jelas.  Maka  dari  itu  kejelasan  tentang kandungan  riba  yang  ada  didalam  perbankan  konvensional  telah  dikeluarkan  dalam bentuk fatwa MUI bahkan Muhammadiyahpun telah mengeluarkan fatwa tarjih tentang hal  itu  walaupun  fatwanya  dibelakangan  setelah  MUI,  namun  sekiranya  fatwa  yang dikeluarkan  oleh  MUI  bisa  mewakili  semua  umat  Islam  yang  berada  diIndonesia dikarekan  didalam  MUI  terdapat  para  ulama  dari  latar  belakang  gerakan  Islam  yang berbeda termasuk juga Muhammadiyah.
Dengan  adanya  fatwa  tentang  keharaman  bunga  bank  sekiranya  dapat  menjadi panutan  dalam  wilayah  pendidikan  Islam,  sehingga  dapat  ditularkan  kemasyarakat nantinya tentang pengunaan bank konvensional. Namun yang terlihat dikalangan tenaga pendidikpun  yang  mungkin  pernah  mendengar  dan  mendapatkan  fatwa  ini  responnya biasa  saja  dikarekan  keadaan/  kondisi  ataupun  kurangnya  kepercayaan  seseorang terhadap  produk  yang  digunakan  oleh  perbankan  syariah  apakah  sudah  benar  sesuai dengan  syariah,  sehingga  muncullah  sikap  acuh  tak  acuh  terhadap  fatwa  haramnya bunga  bank  dan  himbauan  untuk  beralih  ke  bank  syariah  dari  pihak  MUI.  Inilah  yang menjadi  kendala  bagi  masyarakat  pada  umumnya  dikarenakan  diwilayah  orang berpendidikan  dalam  hal  ini  di  Universitas  yang  melarang  akan  tranksaksi  yg mengandung riba namun kenyataannya masih banyak dosen yang menggunakan produk lemabaga keuangan konvensional.
Berdasarkan observasi awal yag telah dilakukan dari data yang didapatkan  ada 777  dosen  yg  ada  di  UNISMUH  Makassar  yaitu  terdiri  dari  567  Dosen  Yayasan,  97 Dosen  Kontrak  dan  113  Dosen  Kopertais  (dpk)  ternyata  masih  rata-rata    menyimpan Atm bank Konvensional didompet mereka, walaupun sebenarnya mereka telah memiliki
3 Hasanuddin,    M.Ridwan,  dan  Alamsyah,  Fiqih  Mua’malah    1  (Makassar:  Gunadarma  Ilmu, 2018), h. 107.
Pemahaman Dosen FAI Unismuh Makassar Terhadap Fatwa MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Bunga Bank dan Pengaruhnya Terhadap Penggunaan Bank Konvensional
Andi Muhammad Aidil, Kasjim Salenda, Alimuddin
Atm bank syariah dikarenakan pemberian gaji melalui bank Syariah yang bekerjasama dengan  kampus  Unismuh  Makassar,  namun  pemberian  penggunaan  bank  Syariah kebanyakan hanya sebatas pertransaksian gaji saja sedangkan pertransaksian lain masih banyak  yang  menggunakan  bank  Konvensional,  termasuk  juga  diwilayah  Fakultas Agama Islam yang terdiri dari 6 prodi yaitu Pendidkan Agama Islam, Hukum Ekonomi Syariah,  Bahasa  Arab,  Ahwal-Syaksiyah,  Komisi  Penyiaran  Islam  dan  Bimbingan konseling  Pendidikan  Islam  yang  memiliki  dosen  57  orang  yang  semuanya menggunakan  bank  syariah  karena  kewajiban  dari  kampus  untuk  penerimaan  gaji  , namun  rata-rata  masih  menggunkan  bank  konvensional  sebagai  tempat  transaksinya. Melihat  dosen  FAI  dikampus  Unismuh  Makassar  masih  banyak  yang  menggunakan bank  konvensional  di  dalam  proses  pertransaksian  keuangan  mereka,  menandakan adanya kejanggalan dalam proses para dosen FAI Unismuh makassar memahami fatwa MUI dan fatwa tarjih tentang keharaman bunga bank, sedangkan yang terlihat didalam kampus  Unismuh  MAKASSAR  fasilitas  perekonomian  Syariah  telah  diterapkan  dan sekiranya  cukup  memadai  dengan  tidak  adanya  kerja  sama  dengan  pihak  bank konvensional namun bekerja sama hanya dengan bank syariah.

## B. METODE PENELITIAN
Jenis  penelitian  dalam  tesis  ini  adalaha field  research kualitatif  deskriftif  yang merupakan  penelitian  lapangan (field  research) maka  metode  pelaksanaan  penelitian adalah bentuk yang menggunakan kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan  yaitu  Pendekatan  syar’i,  Pendekatan  Sosiologis  dan  Pendekatan  Yuridis Empiris.  Pendekatan  syar’i  yaitu  pendekatan  dengan  melihat  beberapa  ketentuan- ketentuan  yang  terdapat  dan  telah  ditetapkan  dalam  islam  secara  menyeluruh. Pendekatan  sosiologis  yaitu  pendekatan  di  mana  penulis  memperhatikan  situasi  dan kondisi  yang  terjadi  dilingkungan  tersebut  dalam  penerapan  fatwa  MUI  dan  Fatwa Tarjih terhadap penggunaan bank Konvensional. Dan Pendekatan yuridis empiris yaitu menganalisis  pemasalahan  yang  ada  dengan  cara  memadukan  bahan-bahan  hukum (yang  merupakan  data  sekunder)  dengan  data  primer  yang  diperoleh  di  lapangan  yaitu Teologis  normatif  yaitu  merujuk  dalam  al-Quran  dan  hadis  yang  menyangkut  tentang penerapan fatwa tentang keharaman bunga bank.
Pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yakni,  penelitian lapangan  ( Field  Research ),  yaitu  salah  satu  memperoleh  data  dimana  peneliti  terjun langsung di lapangan yang menjadi sasaran peneliti, dengan menggunakan metode:
1. Observasi  adalah  teknik  pengumpulan  data  yang  menuntut  adanya  pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap objek penelitian yang diteliti. Syarat perilaku yang dapat diobservasi adalah; dapat dilihat, dapat didengar,  dapat  dihitung,  dan  dapat  diukur.  Model  observasi  yang  dilakukan penulis  adalah  observasi  partisipan. 4 Yaitu  observasi  yang  dilakukan  oleh peneliti  yang  berperan  sebagai  anggota  yang  berperan  serta  dalam  kehidupan masyarakat  topik  penelitian.  Dalam  hal  ini  penulis  bertindak  langsung  sebagai
4 Burhan  bungin, Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif (Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada,  2012),  h. 38.
Pemahaman Dosen FAI Unismuh Makassar Terhadap Fatwa MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Bunga Bank dan Pengaruhnya
Terhadap Penggunaan Bank Konvensional
Andi Muhammad Aidil, Kasjim Salenda, Alimuddin
pengumpul  data  dengan  melakukan  observasi  atau  pengamatan  terhadap  objek penelitian pada para Dosen FAI UNISMUH Makassar.
2. Wawancara (interview) yaitu teknik pengumpulan data melalui interview tentang berbagai  masalah  yang  terkait  dengan  penelitian  dalam  hal  ini  Dosen  FAI UNISMUH  Makassar,  sehingga  data  yang  di  peroleh  ada  dua  yaitu  primer  dan sekunder.  Dan  yang  menjadi  instrumen  adalah  berupa  pedoman  wawancara, menyiapkan beberapa  poin  pertanyaan  untuk  menggali informasi  dari  informan yang  dapat  menunjang  keberhasilan  penelitian  ini.  Adapun  yang  menjadi narasumber/informan yang akan diwawancara adalah Para Dosen FAI Unismuh Makassar.
3. Dokumentasi  yaitu  mencari  data  mengenai  hal-hal  atau  variabel  yang  berupa catatan,  transkrip,  buku,  surat  kabar,  majalah,  prasasti,  notulen,  agenda  dan sebagainya  yang  ada  hubungannya  dengan  topik  pembahasan  yang  diteliti. 5
Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam  penelitian  kualitatif.  Dalam  hal  ini  dokumentasi  yang  digunakan  berupa catatan  dan  kamera  yang  disertai  dengan  alat  perekam  suara  yang  digunakan. Data  yang  diperoleh  dari  hasil  dokumentasi  ini  akan  diolah  dan  dijadikan  satu dengan data yang diperoleh melalui observasi dan interview .
Untuk  melaksanakan  analisis  data  kualitatif,  maka  perlu  ditekankan  beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Reduksi  Data:  Reduksi  data,  yaitu  penulis  akan  merangkum  dan  memilih beberapa data penting yang berkaitan dengan dosen FAI UNISMUH Makassar. Data  yang  telah  direduksi  kemudian  disajikan  dalam  bentuk  teks  yang  bersifat naratif  dalam  laporan  penelitian.  Dengan  demikian,  gambaran  hasil  penelitian akan lebih jelas.
2. Penyajian Data:  Penyajian data,  yaitu  data yang  sudah diedit  diorganisir  secara keseluruhan. data yang sifatnya kualitatif seperti, sikap, perilaku, dan pernyataan disajikan  dalam  bentuk  deskriptif  naratif.  Kemudian    disaring  dan diorganisasikan  secara  keseluruhan  dalam  bentuk  tabulasi  dan  kategorisasi. Dalam penyajian data dilakukan interpretasi terhadap hasil data yang ditemukan sehigga kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih objektif.
3. Penarikan Kesimpulan  atau  Verifikasi  Data: Verifikasi  data,  yaitu  penulis  akan membuktikan  kebenaran  data  yang  dapat  diukur  melalui  informan  yang memahami masalah yang diajukan secara mendalam dengan tujuan menghindari adanya unsur subjektifitas yang dapat mengurangi bobot tesis.

## C. PEMBAHASAN

## Pengertian Fatwa
Secara  etimologis,  kata  fatwa  berasal  dari  bahasa  Arab  yakni  aftaa-yufti  yang secara  sederhana  memberi  keputusan. 6 Sedangkan  fatwa  itu  sendiri  berarti  jawaban
5 Suharsimi  Arikunto, Prosedur  Penelitian : Suatu  Pendekatan  Praktek (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2002), h. 231.
6 Muhammad Yunus, Kamus Bahasa Arab (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h. 308.
Pemahaman Dosen FAI Unismuh Makassar Terhadap Fatwa MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Bunga Bank dan Pengaruhnya Terhadap Penggunaan Bank Konvensional
Andi Muhammad Aidil, Kasjim Salenda, Alimuddin
pertanyaan  hukum  atau  petuah.  Fatwa  adalah  jawaban  resmi  terhadap  pertanyaan  atau persoalan penting menyangkut dogma atau hukum, yang diberikan  oleh seseorang yang mempunyai otoritas untuk melakukannya.
Fatwa  berasal  dari  kata al-fatwa atau al-futya ,  artinya  jawaban  terhadap  suatu permasalahan  ( musykil )  dalam  bidang  hukum.  Sehingga  dari  pengertian  ini  fatwa  juga dapat  diartikan  sebagai  memberikan  penjelasan  ( al-ibanah ).  Fatwa  juga  dikatakan al- fath  fi  al-amr yang  berarti  penjelasan  atau  memberikan  jawaban  atas  persoalan  yang diajukan. 7
Secara  terminologis,  fatwa  adalah  penjelasan  mengenai  hukum  syara’  tentang suatu  masalah  atas  pertanyaan  seseorang  atau  sekelompok  orang,  atau  pun  lembaga berupa  nasehat,  petuah,  dan  atau  jawaban  atas  pertanyaan  yang  berhubungan  dengan hukum. 8 Orang yang meminta fatwa (jawaban) disebut mustafti’ , sebaliknya orang yang memberikan fatwa disebut mufti. Sedangkan yang difatwakan disebut al-ifta’ . Menurut imam Zamakhsyari dalam bukunya al-Kasyaf pengertian fatwa adalah suatu jalan yang lempeng atau lurus. 9 Dalam ilmu Ushul Fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus  yang  sifatnya  tidak  mengikat. 10 Fatwa  juga  dapat  diterjemahkan  sebagai  petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan hukum.
Fatwa  adalah  jawaban  menyangkut  perkara  dalam  Islam  yang  diberikan  oleh mufti yakni seorang alim ulama terhadap suatu permasalahan. 11 Secara defenitif, fatwa adalah  usaha  untuk  menjelaskan  atau  memberi  jawaban  mengenai  hukum syara’ oleh ahlinya kepada yang belum mengetahui. 12 Maka dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah jawaban  atas  suatu  hukum  yang  diminta  atau  dipertanyakan,  baik  dari  seseorang maupun kelompok yang bersifat tidak mengikat.
Fatwa sendiri merupakan salah satu metode dalam Al ‐ Qur’an al ‐ Karim dan as ‐ Sunnah ketika menerangkan hukum-hukum syara’. Kadang ‐ kadang penjelasan tersebut diberikan  tanpa  adanya  pertanyaan  atau  perintah  fatwa,  dan  cara  ini  merupakan  yang dominan  terdapat  dalam  Al ‐ Qur`’an  baik  mengenai  persoalan  hukum,  nasihat  ataupun pengajaran.  Namun  demikian,  terkadang  penjelasan  itu  datang  setelah  adanya pertanyaan  dan  permintaan  fatwa  terlebih  dahulu,  dengan  menggunakan  perkataan كنولأسي (mereka bertanya kepadamu). 13
7 Muhammad  Shuhufi, Fatwa  dan  Dinamika  Hukum  Islam  di  Indonesia (Cet.  I;  Makassar: Alauddin Press, 2011), h. 95.
8 Muhammad Shuhufi, Fatwa dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia , h. 97-98.
9 Rohadi Abdul Fatah, Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fiqih Islam (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), h. 7.
10 Abdul Aziz Dahlan, et.al., Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 326.
11 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 424.
12 Mardani, Ushul Fiqh (Jakarta: Raja Wali, 2013), h. 374-375.
13 Fatwa  Antara  Ketelitian  dan Baqarah  (2):  189.  Lihat  Yusuf  Qardhawi, - Misalnya  Q.S  al
Kecerobohan (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 5-6.
Pemahaman Dosen FAI Unismuh Makassar Terhadap Fatwa MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Bunga Bank dan Pengaruhnya
Terhadap Penggunaan Bank Konvensional
Andi Muhammad Aidil, Kasjim Salenda, Alimuddin

## Metode Penetapan Fatwa
Adanya  metode  dalam  penetapan  fatwa  adalah  sangat  penting,  sehingga  dalam setiap  proses  penetapan  fatwa  harus  mengikuti  metode  tersebut.  Sebuah  fatwa  yang ditetapkan  tanpa  menggunakan  metodologi,  keputusan  hukum  yang  dihasilkannya kurang mempunyai argumentasi yang kokoh.
Ada  beberapa  metode  yang  dijadikan  pedoman  dalam  menetapkan fatwa.Adapun metode-metode tersebut adalah sebagai berikut:
1. Metode Bayan (Analisis Kebahasaan)
Metode  ini  dipergunakan  untuk  menjelaskan  teks  Al-Qur’an  dan  al-Sunnah dalam menetapkan hukum dengan menggunakan analisa kebahasan. Kaidah kebahasan adalah  kaidah-kaidah  yang  dirumuskan  oleh  para  ahli  bahasa  dan  kemudian  diadopsi oleh  para  ulama  ushul  fiqh  untuk  melakukan  pemahaman  terhadap  makna  lafadz sebagai hasil analisa induktif dari tradisi kebahasaan bangsa Arab sendiri.
Pembahasan metode bayani ini dalam kajian ushul fiqh mencakup:
a. Analisa berdasarkan segi makna lafazh.
b. Analisa berdasarkan segi pemakaian makna.
c. Analisa berdasarkan segi terang dan samarnya makna.
d. Analisa berdasarkan segi penunjukkan lafadz kepada makna menurut maksud pencipta nash.
2. Metode Ta‟lili
Metode  ini  digunakan  untuk  menggali  dan  menetapkan  hukum  terhadap  suatu kejadian  yang  tidak  ditemukan  dalilnya  secara  tersurat  dalam  nash  baik  secara  qath‟i maupun dzanni, dan tidak juga ada ijma yang menetapkan hukumnya, namun hukumnya tersirat  dalam dalil  yang ada.  Istimbath  seperti ini ditujukan untuk  menetapkan hukum suatu  peristiwa  dengan  merujuk  kepada  kejadian  yang  telah  ada  hukumnya,  karena antara  dua  peristiwa  itu  terdapat  kesamaan illat hukumnya.  Dalam  hal  ini,  mufti menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan pada kejadian yang telah ada nashnya. Istimbath jenis ini dilakukan melalui metode qiyas atau istihsan.
Berdasarkan  kegunaan  praktisnya,  illat  dapat  dibedakan  kepada  tiga  kategori, yaitu: 14
1) Illat tasyri‟i , ialah illat yang digunakan untuk menentukan apakah hukum yang dipahami  dari  nash  tersebut  memang  harus  tetap  seperti  adanya,  atau  boleh dirubah  kepada  yang  lainnya.  Dalam  illat  tasyri‟ini  tidak  dipersoalkan  adanya qiyas atau tidak, karena penekanan kajiannya adalah pada masalah itu sendiri.
2) Illat qiyasi , ialah illat yang dipergunakan untuk memberlakukan suatu ketentuan nash  pada  masalah  lain  yang  secara  zahir  tidak  dicakupnya.  Dengan  kata  lain, illat  ini  digunakan  untuk  menjawab  pertanyaan  apakah  nash  yang  mengatur masalah  “a”  juga  berlaku  untuk  menjawab  masalah  “b”  (yang  secara  harfiah tidak  dicakupnya,  namun  diantara  kedua  masalah  tersebut  terdapat  kesamaan sifat). Sifat yang sama inilah yang disebut illat.
3) Illat  istihsani ,  adalah  penalaran  yang  terfokus  kepada  dua  „illat  yang  berbeda sifat  dan  ukurannya.  Kedua  illat  yang  berbeda  tersebut  disamakan  hukumnya karena  ada  pertimbangan  khusus. Ta‟liliyah semacam  ini  oleh  para  pakar
14 Ma‟ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam (Jakarta: Elsas Jakarta, 2008), h. 48.
Pemahaman Dosen FAI Unismuh Makassar Terhadap Fatwa MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Bunga Bank dan Pengaruhnya Terhadap Penggunaan Bank Konvensional
Andi Muhammad Aidil, Kasjim Salenda, Alimuddin
hukum  Islam  dengan  istihsan  atau  qiyas  khafi.  Illat  istihsani  juga  sebagai pengecualian  maksudnya  mungkin  saja  ada  pertimbangan  khusus  yang menyebabkan  illat  tasyri‟i  tadi  tidak  dapat  berlaku  terhadap  masalah  yang seharusnya  ia  cakup,  atau  begitu  juga  qiyas  tidak  dapat  diterapkan  karena  ada pertimbangan  khusus  yang  menyebabkannya  dikecualikan.  Dengan  demikian illat  kategori  ini  mungkin  ditemukan  sebagai  pengecualian  dari  yang  pertama, sebagaimana  mungkin  juga  pengecualian  dari  kategori  yang  kedua.  Yang membedakan  ketiga  pengelompokkan  illat  ini  hanyalah  kegunaannya  dan intensitas  persyaratannya.  Sebagai  contoh  ialah  kehalalan  sisa  daging  yang dimakan burung elang.  Sebenarnya  elang adalah tergolong  jenis binatang buas. Daging  binatang  buas  juga  haram  dimakan.  Oleh  karena  itu  sisa  daging  yang dimakan elang hukumnya juga haram. 15
3. Metode Istishlahi
Metode ini dipergunakan untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum syara ‟ dengan cara menerapkan hukum kulli untuk perisiwa yang ketentuan hukumnya tidak terdapat dalam nash baik qath‟i maupun dzonni dan tidak memungkinkan mencari kaitannya  dengan  nash  yang  ada,  belum  diputuskan  dengan  ijma  dan  tidak memungkinkan dengan qiyas atau istihsan. Jadi dasar pegangan dalam ijtihad bentuk ini hanyalah jiwa hukum syara ‟ yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam  bentuk  mendatangkan  manfaat  ( jalb  al-manfaat )  ataupun  menolak  kerusakan ( dar  u  al-mafasid )  dalam  rangka  memelihara  agama,  kehidupan,  akal,  keturunan  dan harta. 16

## Kedudukan Fatwa
Kedudukan  fatwa  dalam  sistem  hukum  Islam  sangat  penting  mengingat permasalahan sosial semakin kompleks dibandingkan dengan permasalahan yang terjadi pada masa Rasulullah dan para sahabat. Permasalahan yang dialami oleh Rasulullah dan para  sahabatnya  tidak  serumit  yang  dialami  sekarang.  Di  sisi  lain  Allah  telah mencukupkan  wahyunya  dan  hadits  yang  disampaikan  oleh  Rasulullah  untuk memecahkan  permasalahan-permasalahan  yang  ada.  Islam  sebagai  agama  terakhir  dan Muhammad  sebagai  rasul  terakhir  membawa  konsekuensi  bahwa  aturan-aturan  dan hadits  yang  telah  berhenti  ketika  Rasulullah  meninggal  dunia  bisa  digunakan  untuk memecahkan permasalahan kekinian. 17
Konsekuensi  ini  merupakan  tugas  dan  tanggung  jawab  yang  besar  dan  berat yang  dipikul  oleh  umat  Islam,  khususnya  mereka  yang  memiliki  gelar  sebagai  Alim Ulama. 18 Ulama  yang  menjadi  pewaris  nabi  ini,  termasuk  didalamnya  adalah  mufti. Mufti  menjadi  pewaris  para  nabi,  karena  dia  bertanggung  jawab  untuk  memberikan jawaban  dan  memecahkan  permasalahan  yang  terjadi  di  masyarakat.  Oleh  karena  itu,
15 http://alfatahabib.co.id . penalaran-talili.html diakses pada 15 Juni 2020.
16 Ma‟ruf Amin, Fatwa dalam Sistem Hukum Islam , h. 48.
17 Abi  Zakariya  Yahya  bin  Syaraf  Al-Nawawi  Al-Dimasqi, Adab  al-Fatwa  wa  al-Mufti,  wa  al- Mustafti (Damaskus: Daar al-Fikr, 1988), h. 13.
18 Abi  Zakariya  Yahya  bin  Syaraf  Al-Nawawi  Al-Dimasqi, Adab  al-Fatwa  wa  al-Mufti,  wa  al- Mustafti , h. 19.
Pemahaman Dosen FAI Unismuh Makassar Terhadap Fatwa MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Bunga Bank dan Pengaruhnya
Terhadap Penggunaan Bank Konvensional
Andi Muhammad Aidil, Kasjim Salenda, Alimuddin
pekerjaan  memberikan  fatwa  adalah  pekerjaan  penting  dan  banyak  keutamaannya. Fatwa  adalah  kata  yang  sering  disalah  pahami.  Ada  yang  menyangka,  fatwa  adalah sejenis  dogma  yang  memiliki  daya  ikat  kuat  seperti  halnya  Al  Qur‟an,  atau  seperti konstitusi  negara  sehingga  bagi  yang  melanggarnya  dapat  dikenakan  sanksi  hukum. Tentu  sangkaan  itu  keliru  sepenuhnya.  Sebab,  fatwa  pada  hakekatnya  tidak  lebih  dari sebuah  petuah,  nasehat,  atau  jawaban  pertanyaan  hukum  dari  individu  ulama  atau institusi keulamaan, yang boleh diikuti atau justru diabaikan sama sekali.
Fatwa seorang mufti tidak mengikat siapapun, karena betapapun kesungguhannya  untuk  bersikap  obyektif,  ia  tidak  dapat  lepas  dari  unsur  subyektivitas berupa  kecenderungan  pribadi  dan  kemampuan  daya  nalarnya.  Pendeknya,  fatwa bersifat ghair mulzim (tidak mengikat). 19 Dan kebenaran fatwa bersifat relatif sehingga selalu  dimungkinkan  untuk  diubah  seiring  perubahan  ruang,  waktu,  dan  tradisi.  Jadi, mengubah teks fatwa bukanlah perkara tabu. 20
Begitu  urgennya  posisi Mufti ,  hampir  seluruh  kitab  Ushul  Fiqih  membicarakan dan  menetapkan  sejumlah  prinsip,  adab  (kode  etik),  dan  persyaratan  ketat  yang  harus dimiliki setiap mufti (orang yang akan memberikan fatwa).
Maka  dengan  demikian  fatwa  tidak  bisa  dijadikan  sebagai  sumber  ketetapan hukum. Fatwa merupakan suatu pilihan hukum yang bisa diikuti dan bisa saja dikritisi, karena  produk  hukum  hasil  fatwa  tidak  ubahnya  seperti  produk  hasil  ijtihad  lainnya yang tidak memiliki nilai kebenaran mutlak dan nilai kekuatan untuk mengikat. 21 Secara prinsipil  dan  beberapa  hal  yang  telah  diuraikan  diatas  bahwa  Kedudukan  fatwa  dalam sistem  hukum  Islam  sangat  penting  mengingat  permasalahan  sosial  semakin  hari semakin  banyak.  Walaupun  secara  substansi  bahwa  fatwa  memiliki  otoritas  hanya sebatas dalam rangka responsive, proactive, dan antisipatif yang sifatnya tidak mengikat namun  tidak  mengurangi  keluhurannya  dalam  rangka  menjalankan  dan  menunaikan tanggung  jawab  serta  tugasnya  demi  melanjutkan  perjuangan  Rasulullah  saw  dalam menegakkan  agama  Islam  menuju  kehidupan  umat  manusia  yang  berada  pada  jalan lurus dan garis yang benar.

## Perspektif Dosen FAI Unismuh Makassar Terhadap Bank Konvensional
Persfektif  merupakan  cara  pandang  manusia  dalam  menyimpulkan  suatu aktifitas  yang  diterima  melalui  pengindraan  menjadi  suatu  informasi  yang  bermakna. Persfektif  antara  individu  satu  dengan  yang  lain  berbeda  beda  terhadap  suatu  aktifitas atau  objek  yang  ia  terima  melalui  pengindraan  tersebut.  Persfektif  dosen  FAI Universitas  Muhammadiyah  Makassar  tentang    bank  konvensional. Dosen  FAI Universitas Muhammadiyah Makassar yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu Dosen yang homebase di Universitas Muhammadiyah Makassar.
19 M. Quraisy Shihab, Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdah (Jakarta: Mizan, 1999), h. 9.
20 Ibnu Qayym Al-Jauziah, I‟lam al-Muwaqi‟un (Beirut: Daar al-Jalil 1973), h. 5.
21 Ija  Suntana, Daya  Ikat  Fatwa (Bandung:  Unversitas  Islam  Negeri  Sunan  Gunung  Djati Bandung, 2009), h. 3.
Pemahaman Dosen FAI Unismuh Makassar Terhadap Fatwa MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Bunga Bank dan Pengaruhnya Terhadap Penggunaan Bank Konvensional
Andi Muhammad Aidil, Kasjim Salenda, Alimuddin
Penggunaan  bank  konvensional  dikarenakan  adanya  kemudahan  dalam  proses transaksi  keuangan  maupun  akses  didaerah  gampamg,  ini  Sesuai  dengan  yang  di kemukakan oleh bapak  jasri 22 bahwa:
“saya menggunakan bank konvensional sejak dulu bahkan jauh sebelum gabung di  Unismuh  Makassar,  saya  tinggal  didesa  Sali-Sali  perbatasan  antara  pinrang dan  polman  yang  aksesnyapun  sampai  sekarang  belum  memadai,  kemudian pastinya  pengunaan  bank  konvensional  adalah  satu-satunya  alternatif  dalam proses pengelolaan keuangan kami disana.”
Kemudian juga di ungkapkan oleh bapak Sandi Pratama 23 bahwa:
“saya  menggunakan  bank  konvensional  pada  tahun  2010  jadi  sudah  lama penggunaannya.  Menurut  saya  bank  konvensional  itu  kalau  dilihat  dari  segi penggunaannya cukup baik karena bank konvensional sangat banyak cabangnya dan mudah dijumpai walau didaerah”
Selanjutnya ibu walidah Mustamin 24
“Penggunaan  bank  konvensional  karena  mudah  dijangkau,  karna  sudah mempunyai cabang yg banyak di daerah.”
Bapak  alamsyah 25 juga  mengungkapkan  perbedaan  persfektif  tentang penggunaan  bank  konvensional  bahwa  pengunaan  yang  baik  hanya  diwilayah penanbungan saja, ini sesuai dengan wawancara  :
“Bank konvensional Saya gunakan pada saat mendapatkan Beasiswa. sedangkan bank  syariah  pada  saat  diangkat  menjadi  dosen  tetap  persyarikatan Muhammadiyah  di  Unismuh  Makassar.  Dari  segi  manfaat  Bank  Konvensional menurut saya hanya pada penabungan saja.”
Bank  konvensional  selama  ini  lebih  memberikan  promosi-promosi  yang cukup  menarik  bagi  mereka  dengan  langsung  mendatangi  mereka,  baik  untuk menawarkan  produk  baru  di  lembaga  perbankannya  ataupun  juga  menawarkan  untuk menjadi  nasabah  baru.  Setelah  menganalisis  hasil  wawancara  peneliti  mengambil kesimpulan  bahwa  penggunaan  bank  konvensional  oleh  dosen  unismuh  rata-rata menggunakan bank konvensional sebelum menjadi dosen di Unismuh Makassar adapun ketika  sudah  menjadi  dosen  namun  masih  tetap  menggunakan  bank  konvensional  itu karena beasiswa, dengan demikian dosen unismuh masih taat pada aturan fatwa yang di keluarkan  oleh  pimpinan  pusat  Muhammadiyah  tentang  bank  konvensional,  kemudian alasan  dalam  penggunaan  bank  konvensional  sebelum  menjadi  dosen  adalah  bahwa bank konvensional memiliki akses luas atau layanan, transfer beasiswa, dan fasilitas.
22 Jasri  Firdaus  adalah  dosen  kontrak  di  prodi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  wawancara  dilakukan pada tanggal 15 november 2020.
23 Sandi Pratama adalah dosen kontrak di prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Agama Islam, wawancara dilakukan pada tanggal 18 november 2020.
24 Siti  walidah  Mustamin  adalah  dosen  yayasan  di  Prodi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  wawancara dilakukan pada tanggal 19 november 2020.
25 Alamsyah  adalah  dosen  yayasan  di  prodi  Bimbingan  Konseling  Pendidikan  Agama  Islam, wawancara dilakukan pada tanggal 18 november 2020.
Pemahaman Dosen FAI Unismuh Makassar Terhadap Fatwa MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Bunga Bank dan Pengaruhnya
Terhadap Penggunaan Bank Konvensional
Andi Muhammad Aidil, Kasjim Salenda, Alimuddin
Dosen Unismuh tetap konsisten pada keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah dalam  menggunakan  bank  syariah  meskipun  masih  menggunakan  bank  konvensional, Muhammadiyah  menghimbau  masyarakat  secara  umum  dan  secara  khusus  pada  amal usaha Muhammadiyah untuk menghindari peraktek bunga bank dan sependapat dengan Yusuf Qaradhawi berkata bahwa perkataan sebagian orang dan Ulama yang melakukan justifikasi  atas  kehalalan  sistem  bunga  bank  konvensional  dengan  berdalih  bahwa  riba yang  diharamkan  Allah  dan  Rasul  Nya,  adalah  jenis  yang  dikenal  sebagai  bunga konsumtif  saja,  tidak  dapat  dibenarkan.  Sebenarnya  tidak  ada  perbedaan  di  kalangan ahli syariah pun sepanjang tiga belas abad yang silam. Ini jelas merupakan pembatasan terhadap nash-nash yang umum berdasarkan selera dan asumsi belaka.
Seuai dengan yang di kemukakan oleh jasri bahwa:
“Berkaitan dengan pengharaman bunga bank dari Fatwa MUI dan Fatwa Majelis Tarjih saya kira sangat perlu menjadi hal yang sangat urgen saat ini, kalau saja kita berkaca pada fatwa-fatwa tersebut  maka tidak ada lagi yang menggunakan atau  melakukan  transaksi-transaksi  yang  bisa  mendatangkan  riba,  bukan  saja pada  wilayah  perbankan    tapi  dalam  seluruh  aktivitas  muamalah  tidak  akan memungut riba seandainya kita berpedoman pada fatwa ini”
Sama  halnya  dengan  yang  disampaikan  oleh  bapak  Sandi  Pratama  mengenai kedudukan  fatwa  MUI  dan  Fatwa  Majelis  Tarjih  tentang  kedudukan  fatwa  MUI  dan Fatwa Majelis Tarjih tentang penggunaan bank konvensional yaitu:
“Sebagai orang Islam sih, seharusnya kita sami'na waatho'na terkait fatwa yang dikeluarkan oleh MUI atau Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait pengharaman bunga  bank  karena  sebelum  fatwa  ini  dikeluarkan  pasti  telah  melakukan pengkajian secara mendalam oleh para ualama.”
Dari  wawancara  diatas  disampaikan  tentang  para  ulama  tentunya  dalam mengeluarkan fatwa melakukan pengkajian secara mendalam ini semua bisa dilihat  di Dasar-dasar  dan  prosedur  penetapan  fatwa  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Ulama Indonesia  (MUI)  dirumuskan  dalam  Pedoman  Penetapan  Fatwa  Majelis  Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997.
Dasar-dasar  penetapan  fatwa  dituangkan  pada  bagian  kedua  pasal  2  yang berbunyi:
1) Setiap  Keputusan  Fatwa  harus  mempunyai  dasar  atas  Kitabullah  dan  Sunnah Rasul yang mu’tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
2) Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada  pasal  2  ayat  1,  Keputusan  Fatwa  hendaklah  tidak  bertentangan  dengan ijma’,  qiyas  yang  mu’tabar,  dan  dalil-dalil  hukum  yang  lain,  seperti  ihtisan, maslahah mursalah, dan saddu al-dzari’ah.
3) Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para  Imam  Madzhab  terdahulu,  baik  yang  berhubungan  dengan  dalil-dalil hukum  maupun  yang  berhubungan  dengan  dalil-dalil  yang  diperrgunakan  oleh pihak yang berbeda pendapat.
Pemahaman Dosen FAI Unismuh Makassar Terhadap Fatwa MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Bunga Bank dan Pengaruhnya Terhadap Penggunaan Bank Konvensional
Andi Muhammad Aidil, Kasjim Salenda, Alimuddin
4) Pandangan  tenaga  ahli  dalam  bidang  masalah  yang  akan  diambil  Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan. 26
Berdasarkan hasil wawancara menurut penulis pemahaman tentang fatwa secara umum  dan  secara  spesifik  sampai  ke  fatwa  pengharaman  bunga  bank  sudah  tepat arahnya, bahkan apresiasi terhadap fatwa ditunjukkan dalam wilayah ini apa lagi fatwa majlis tarjih dan penerapan dalam kelembagaan  Muhammadiyah, sampai orangnyapun seharusnya patuh terhadap fatwa dimana iya bernaung. Namun ada situasi kondisi yang mesti  dipahami  dalam  setiap  individu  yang  mempengaruhi  posisi  fatwa  dalam kehidupannya.Kedudukan fatwa jelas dan tegas dalam penyampaian para dosen sebagai responden,  bahkan  dikatakan  fatwa  itu  sangat  penting.  tidak  ada  arah  untuk bertentangan dengan pemahaman fatwa pada umumnya, bahkan sikap yang menyatakan harus  dipatuhi  merupakan  sikap  yang  sudah  sepatutnya.  Fatwa  terhadap  penggunaan bank  konvensionalpun  dikatakan  sudah  sangat  tepat  apalagi  jika  dilihat  bagaimana penerapannya  di  UNISMUH  sudah  dilakukan  dalam  kelembagaannya,  dan  secara pribadipun pada umumnya telah dijadikan bank syariah sebagai tempat transaksi paling banyak  karena  mengikuti  fatwa  yang  ada.  Mengenai  fatwa  pengharaman  bunga  bank juga seperti itu karena fatwa juga hadir berlandaskan atas Al-quran dan hadis. Ini sesuai yang terdapat pada buku ahyar A.gayo Fatwa adalah jawaban resmi terhadap pertanyaan dan  persoalan  yang  menyangkut  masalah  hukum.  Fatwa  berasal  dari  kata  bahasa  arab alifta’,  al-fatwa  yang  secara  sederhana  berarti  pemberian  keputusan.  Fatwa  bukanlah sebuah  keputusan  hukum  yang  dibuat  dengan  gampang,  atau  yang  disebut  dengan membuat hukum tanpa dasar. 27
Faktor  pertama  yang  menjadi  pendorong  penggunaan  bank  konvensional  bagi dosen  UNISMUH  Makassar  adalah  kemudahan  dan  fasilitasnya  ini  sesuai  dengan wawancara dengan beberapa dosen yaitu :
Selanjutnya Abdul Azis Muslimin; 28
“Faktor  saya  menggunakan  bank  konvensional  yaitu  Gaji  dan  Beasiswa  lewat Bank Konvensional.”
Faktor mengenai  beasiswa dalam penggunaan bank konvensional  masuk dalam kategori  darurat  itu  semua  karena  ada  kebutuhan  yang  diberiakan  dan  akan  menjadi dampak  yang  baik  jika  digunakan,  sedangkan  jika  dibiarkan  khawatirnya  akan  disalah gunakan  atau  jadi  mubazzir,  apa  lagi  digunakan  dalam  bentuk  beasiswa  dimana beasiswa  dalam  pengembangan  keagamaan  islam  pastinya  yang  digunakan  oleh  dosen Unismuh tentu dampaknya akan sangat baik. Dan pada dasarnya beasiswa tersebut dari
26 Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  Penyelenggara  Haji  Depag  RI. Himpunan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia,  Jakarta  :  Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, 2003, h. 4-5.
27 Ahyar  A.  Gayo,” Kedudukan  Fatwa  MUI  Dalam  Upaya  Mendorong  Pelaksanaan  Ekonomi Syariah” (Penelitian  Hukum  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional  Kementerian  Hukum  Dan  HAM  Ri, 2011), h. 13.
28 Abd  Azizi  Muslimin  adalah  dosen  DPK  (Kopertais)  pasca  sarjana  Manajemen  Pendidikan Islam, wawancara dilakukan pada tanggal 25 November 2020.
Pemahaman Dosen FAI Unismuh Makassar Terhadap Fatwa MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Bunga Bank dan Pengaruhnya
Terhadap Penggunaan Bank Konvensional
Andi Muhammad Aidil, Kasjim Salenda, Alimuddin
sesuatu  yang  halal  Cuma  perantara  mitra  keuangannya  adalah  bank  konvensional,  Ini seperti yang disampaikan oleh imam Ghasali :
Imam  Ghazali  mengatakan  bahwa  apabila  sesuatu  yang  haram  yang  tidak  bisa diperkirakan  telah  bercampur  dengan  yang  halal  yang  tidak  bisa  diperkirakan,  seperti hukum harta pada zaman kita ini maka tidaklah diharamkan mengambil sesuatu darinya selama harta itu mengandung yang halal dan haram kecuali ada bukti terhadap harta itu yang  menunjukkan  bahwa  ia  adalah  haram.  Dan  apabila  didalam  hartanya  itu  tidak ditemukan bukti yang menunjukkan keharamannya maka meninggalkannya merupakan diantara sifat wara’ meskipun mengambilnya adalah halal dan orang yang memakannya tidaklah dianggap fasiq.
Beginilah kondisi sekarang yang terjadi diIndonesia  dimana riba sudah menjadi hal  yang  biasa  sehingga  seberapa  besarpun  usaha  yang  kita  lakukan  kita  akan  tetap terkena  percikan  ribanya  maka  dari  itu  semaksimal  mungkin  jika  kita  benar-benar menghindari  peraktek  riba  contoh  dengan  mengalihkan  semua  bentuk  kepercayaan transaksi di perbankan syariah bukan di bank konvensional lagi, itu merupakan tindakan yang tepat walaupun kemurniaan semua peroduk bank syariah belum sepenuhnya sesuai syariah  tapi  kita  harus  mendukung  hingga  mencapai  titik  maksimalnya  produk  bank syariah  dan  percikan  riba  yang  didapatkan  dari  beberapa  produk  bank  syariah  yang belum murni inilah kategori urgen/darurat yang sebenarnya dan semuanya kita serahkan kepada yang kuasa setelah kita sudah bertindak maksimal untuk menghindari peraktek riba.

## D.   PENUTUP

## Kesimpulan
Persfektif  dosen  Unismuh  Makassar  terhadap  penggunaan  bank  konvensional sangat  beragam  mulai  dari  Ada  yang  menyatakan  Bank  Konvensional  menjangkau semua  daerah  yang  terpencil  sedangkan  lembaga  keuangan  syariah  hanya  berada  di kota-kota.  Namun  ada  juga  yang  berpersepsi  bahwa  tidak  mengapa  menggunakan  2 bank  yakni  bank  syariah  dan  konvensional  karena  hanya  bersifat    faktor  kebutuhan, serta  ada  pula  mengemukakan  bahwa  fasilitas  bank  konvensional  mudah  seperti  ATM sehingga  ia  menggunkan  bank  konvensional,  dan  dikatakan  bank  konvensional memadai,  akses  sangat  baik,  pelaayanan  juga  baik  walaupun  dari  sisi  kesyariahannya memiliki  titik  lemah  karena  produk  yang  mereka  gunakan  adalah  bunga  yang  dimana mayotitas para ulama menyamakan antara bunga dan riba. Kemudian  tidak ada ulama yang  berselisish  tentang  keharaman  Riba.  Dan  itu  sejalan  dengan  rata-rata  persfektif dosen  Unismuh  yang    mendukung  penuh  dalam  penerapan  pendapat  ulama  atau  fatwa tentang penggunaan bank konvensional.
Kedudukan  fatwa  MUI  dan  Fatwa  Majelis  Tarjih  tentang  penggunaan  bank konvensional  dalam    pemahaman  tentang  fatwa  secara  umum  dan  secara  spesifik sampai  ke  fatwa  pengharaman  bunga  bank  sudah  tepat  arahnya,  bahkan  apresiasi terhadap fatwa ditunjukkan dalam wilayah ini apa lagi fatwa majlis tarjih dan penerapan dalam kelembagaan Muhammadiyah, dikatakan sampai orangnyapun seharusnya patuh terhadap  fatwa  dimana  iya  bernaung.  Namun  ada  situasi  kondisi  yang  mesti  dipahami dalam  setiap  individu  yang  mempengaruhi  posisi  fatwa  dalam  kehidupannya. Kedudukan  fatwa  jelas  dan  tegas  dalam  penyampaian  semua  para  dosen  sebagai
Pemahaman Dosen FAI Unismuh Makassar Terhadap Fatwa MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Bunga Bank dan Pengaruhnya Terhadap Penggunaan Bank Konvensional
Andi Muhammad Aidil, Kasjim Salenda, Alimuddin
responden,  bahkan  dikatakan  fatwa  itu  sangat  penting.  tidak  ada  arah  untuk bertentangan dengan pemahaman fatwa pada umumnya, bahkan sikap yang menyatakan harus  dipatuhi  merupakan  sikap  yang  sudah  sepatutnya.    Fatwa  terhadap  penggunaan bank  konvensionalpun  dikatakan  sudah  sangat  tepat  apalagi  jika  dilihat  bagaimna penerapannya di UNISMUH sudah dilakukan dalam kelembagaannya,
Faktor  yang  menjadi  pendorong  penggunaan  bank  konvensional  bagi  dosen unismuh ada beberapa yaitu faktor kemudahan/fasilitas, faktor pekerjaan bisnis dan gaji, kemudian  faktor  terakhir  faktor  beasiswa.  Dalam  kondisi  faktor  yang  dijelaskna  oleh para  responden  merupakan  faktor  darurat  bagi  mereka  masing-masing,  mengingat  ada kebutuhan  yang  tentu  tidak  terpenuhi  jika  ia  tidak  menggunakannya,  mereka  semua paham tentang kedudukan fatwa yang ada, namun dalam perakteknya menurut mereka masih  sulit  untuk  sebisa  mungkin  menghindar  terlibat  langsung  dengan  bank konvensional.  Namun  mayoritas  penggunaan  hanya  pada  wilayah  darurat  saja selebihnya  mereka  masih  mempercayakan  lemabaga  keungan  syariah  sebagai  tempat bertransaksi.

## Saran
Setelah  melakukan  Penelitian  pada  Dosen  Unismuh  Makassar  mengenai pemahaman  terhadap  Fatwa  MUI  dan  Fatwa  Majelis  Tarjih  tentang  keharaman  bunga bank  dan  pengarunya  terhadap  penggunaan  bank  konvensional.,  maka  penyusun  dapat menyarankan  atau  mengimplikasikan  sebagai  berikut:  Hendaknya  dosen  Unismuh Makassar dalam memahami penggunaan  bank konvensiona bukan dari sisi manfaatnya saja  namun  selalu  memeperhatikan    posisi  hukum  dalam  setiap  tindakan  yang  harus dilakukan. Terkait tentang pemahaman kedudukan fatwa MUI dan Fatwa Majelis Tarjih tentang  pengharaman  bunga  bank  sekiranya  bisa  dimaksimalkan  bukan  hanya  dalam wilayah  kelembagaan  saja  namun  dalam  bentuk  perorangan/pribadi  juga  semestinya semaksimal mungkin untuk menghindari peraktek bank konvensional dengan berusaha mempercayakan pada lembaga keuangan syariah untuk pengelolaan keuangannya.

## DAFTAR PUSTAKA
A  Gayo,  Ahyar.  ” Kedudukan  Fatwa  MUI  Dalam  Upaya  Mendorong  Pelaksanaan Ekonomi  Syariah”. Penelitian  Hukum  Badan  Pembinaan  Hukum  Nasional Kementerian Hukum Dan HAM Ri, 2011.
Alamsyah  adalah  dosen  yayasan  di  prodi  Bimbingan  Konseling  Pendidikan  Agama Islam, wawancara dilakukan pada tanggal 18 november 2020.
Alamsyah,  Hasanuddin,  dan  M.Ridwan.  Fiqih  Mua’malah    1.  Makassar:  Gunadarma Ilmu, 2018.
Al-Dimasqi,  Abi  Zakariya  Yahya  bin  Syaraf  Al-Nawawi. Adab  al-Fatwa  wa  al-Mufti, wa al-Mustafti . Damaskus: Daar al-Fikr, 1988.
Al-Jauziah, Ibnu Qayym. I‟lam al-Muwaqi‟un . Beirut: Daar al-Jalil 1973.
Amin, Ma‟ruf. Fatwa dalam Sistem Hukum Islam . Jakarta: Elsas Jakarta, 2008.
Pemahaman Dosen FAI Unismuh Makassar Terhadap Fatwa MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Bunga Bank dan Pengaruhnya
Terhadap Penggunaan Bank Konvensional
Andi Muhammad Aidil, Kasjim Salenda, Alimuddin
Arikunto,  Suharsimi. Prosedur  Penelitian : Suatu  Pendekatan  Praktek. Jakarta:  Rineka Cipta, 2002.
Ash-Shawi,  Abdullah  Muslih  &  Shalah.  Bunga Bank  Haram  Menyikapi  Fatwa  MUI; Menuntaskan Kegamangan Umat . Jakarta: Darulhaq, 2004.
bungin,  Burhan. Analisis  Data  Penelitian  Kualitatif. Jakarta:  Raja  Grafindo  Persada, 2012.
Dahlan, Abdul Aziz. et.al., Ensiklopedi Hukum Islam . Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
Direktorat  Jenderal  Bimbingan  Masyarakat  Islam  dan  Penyelenggara  Haji  Depag  RI. Himpunan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia,  Jakarta  :  Direktorat  Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI, 2003.
Fatah,  Rohadi  Abdul  . Analisis  Fatwa  Keagamaan  dalam  Fiqih  Islam .  Jakarta:  PT. Bumi Aksara, 2006.
Hasan, Muh. Ali. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam . Jakarta: IIIT, 2002.
Jasri  Firdaus  adalah  dosen  kontrak  di  prodi  Hukum  Ekonomi  Syariah,  wawancara dilakukan pada tanggal 15 november 2020.
Mardani, Ushul Fiqh . Jakarta: Raja Wali, 2013.
Muslimin,  Abd  Azizi  adalah  dosen  DPK  (Kopertais)  pasca  sarjana  Manajemen Pendidikan Islam, wawancara dilakukan pada tanggal 25 November 2020.
Sandi Pratama adalah dosen kontrak di prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Agama Islam, wawancara dilakukan pada tanggal 18 november 2020.
Shihab, M. Quraisy. Fatwa-Fatwa Seputar Ibadah Mahdah . Jakarta: Mizan, 1999.
Shuhufi,  Muhammad. Fatwa  dan  Dinamika  Hukum  Islam  di  Indonesia .  Cet.  I; Makassar: Alauddin Press, 2011.
Siti  walidah  Mustamin  adalah  dosen  yayasan  di  Prodi  Hukum  Ekonomi  Syariah, wawancara dilakukan pada tanggal 19 november 2020.
Suntana, Ija. Daya Ikat Fatwa . Bandung: Unversitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2009.
Tim  Penyusun  Kamus Pusat  Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia . Jakarta:  Pusat  Bahasa, 2008.
Yunus, Muhammad. Kamus Bahasa Arab (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010.
http://alfatahabib.co.id . penalaran-talili.html diakses pada 15 Juni 2020.