## UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME BERBASIS PERAN SERTA MASYARAKAT OLEH SATUAN BRIMOB KEPOLISIAN DAERAH SUMBAR

## M. Aulia Zikra Cheni
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia Email: mazikrac@gmail.com

## ABSTRACT
Efforts to Prevent Terrorism Crimes Based on Community Participation by the West Sumatra Police Mobile Brigade Unit are through a community approach. The activities carried out are by making folk art events such as randai, involving religious leaders with lectures in mosques. Carry out patrols and social dialogue with youth at the RT and school or campus levels. The social message contains information and appeals not to follow radicals and to be careful of all forms of activities that lead to criminal acts. Another form of participation is  that Satbrimob members embrace community leaders and traditional leaders so that every parent involved is involved  in  providing  warnings,  education,  and  knowledge  to  children.  This  effort  can  be effective  in  dealing  with  problems  because  early  detection  can  be  done  by  families.  Lack  of synergy between the Satbrimob and Ditintelkam, in relation to community development and in empowering the community in efforts to eradicate theorists. impression that the government is very important that prevention prevention is a central concern. Prevention activities that are often carried out by the West Sumatra Police Satbrimob use language that is considered too high and does not pay attention to local culture. Satbrimob also lacks direct dialogue in the community  to  convey  the  narrative  of  preventing  terrorism.  This  has  implications  for  the messages conveyed that do not reach the community level .
Keywords: Prevention, Terrorism, Community Participation

## ABSTRAK
Upaya  Pencegahan  Tindak  Pidana  Terorisme  Berbasis  Peran  Serta  Masyarakat  Oleh  Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumbar adalah melalui pendekatan kemasyarakatan. Kegiatan yang dilakukan  adalah  dengan  membuat  acara  kesenian  rakyat  seperti  randai,  melibatkan  tokoh agama dengan kegiatan ceramah pada mesjid. Melaksanakan patroli dan dialog sosial dengan pemuda di tingkat Rt dan sekolah atau kampus. Pesan sosial tersebut berisikan informasi dan himbauan agar tidak mengikuti paham radikal dan berhati hati terhadap segala bentuk kegiatan yang  mengarah  kepada  perbuatan  terorisme.  Bentuk  partisipasi  yang  lain  adalah  anggota Satbrimob  merangkul  tokoh  masyarakat  dan  tokoh  adat  agar  meminta  setiap  orang  tua  yang ada  ikut  terlibat  dalam  memberikan  peringatan,  pendidikan,  maupun  pengetahuan  terhadap anak-anak.  Upaya  ini  dapat  efektif  untuk  menghadapi  persoalan  terorisme  pasalnya  deteksi dini  dapat  dilakukan  keluarga.  Kurangnya  Sinergitas  Antara  Pihak  Satbrimob  dengan Ditintelkam,    dalam  Kaitannya  Pembinaan  ke  masyarakat  dan  dalam  memberdayakan masyarakat  dalam  upaya  pemberantasan  teorisme.  kesan  bahwa  pemerintah  sangat menekankan  bahwa  urusan  pencegahan  terorisme  adalah  urusan  pusat.  Kegiatan  pencegahan
yang  kerap  dilakukan  oleh  Satbrimob  Polda  Sumbar  menggunakan  bahasa  yang  dianggap terlalu tinggi dan kurang mengindahkan budaya lokal. Satbrimob juga minim dialog langsung di tengah masyarakat untuk menyampaikan narasi pencegahan terorisme. Hal ini berimplikasi pada acapnya pesan yang disampaikan tidak mengena di tingkat masyarakat.
Kata Kunci : Pencegahan, Terorisme, Peran Serta Masyarakat

## PENDAHULUAN
Terorisme ialah salah satu wujud kesalahan yang jadi pancaran di bumi, sebab aksi itu memakai  kekerasan  ataupun  mengecam  dengan  kekerasan  kepada  warga  ataupun  keamanan nasional  apapun  motifnya,  alhasil  menghasilkan  perasaan  rawan  serta  kekhawatiran. 1 Semenjak  berdirinya  Negeri  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI),  Indonesia  tidak  sempat bebas  dari  bahaya  teror  serta  banyak  pihak  memperhitungkan  Indonesia  hadapi  bahaya terorisme  semenjak  dini  tahun  2000-an  dan  jadi  pusat  atensi  bumi  sebab  selaku  incumbent serta follower dalam aspek terorisme. 2 Pada dasarnya, terorisme ditatap selaku kesalahan luar lazim (Extraordinary  Crime) serta  ialah  sesuatu  wujud  perang  garis  besar,  sejenis  perang dingin  dengan  kedudukan  pengganti  yang  berlainan.  Wujud  teror  sendiri  bisa  dicoba  dengan bermacam  metode  aksi,  antara  lain  ancaman  serta  bahaya,  penganiayaan,  penyanderaan, peledakan, pemboman, pemalsuan, serta pembakaran. Pada era saat ini, kejadian terorisme di Indonesia bukan ialah perihal yang asing lagi.
Memandang  banyaknya  kesalahan  terorisme,  hingga  butuh  dicoba  counter  terrorism ataupun  perang  garis  besar  melawan  terorisme.  Dalam  perihal  penyelesaian  terorisme  oleh penguasa  salah  satunya  merupakan  dengan  pemberlakukan  Hukum  No  5  Tahun  2018 mengenai  Pergantian  Atas  Hukum  No  15  Tahun  2003  Mengenai  Penentuan  Peraturan Penguasa Pengganti Hukum No 1 Tahun 2002 Mengenai Pemberantasan Perbuatan  Kejahatan Terorisme Jadi Hukum.
Ada sebagian pendekatan, Angkatan darat (AD)’ ha Aljunied menarangkan terdapat 2 pendekatan  penting  dalam  perang  garis  besar  melawan  terorisme. 3 Awal,  pendekatan  keras (Hard  Approach), membutuhkan  keikutsertaan  raga  yang  mematahkan  konsep  merusak teroris,  semacam  pengeboman.  Lewat  legislatif,  yudikatif  serta  administrator  yang membuktikan  perang  negeri  melawan  terorisme,  negeri  modern  memakai  tata  cara  semacam penahanan,  pengawasan,  intelijen  serta  penangkapan  buat  mematahkan  inisiatif  para  teroris. Kedua,  pendekatan lunak (Soft  Approach), ialah  usaha  buat mengurangkan  pandangan  hidup teroris  lewat  artikel  anti  pandangan  hidup,  kepada  pandangan  hidup  radikal  yang  mendesak kekerasan politik.
Di  bagian  yang  lain,  atas  banyaknya  peristiwa  kelakuan  teror  serta  terorisme  di Indonesia,  Penguasa  menghasilkan  Instruksi  Kepala  negara  No  4  Tahun  2002  dalam  bagan mengatasi  aksi  terorisme.  Bersumber  pada  Ketetapan  Menteri  Ketua  Aspek  Politik  serta Keamanan  No:  Kep-26  atau  Menko  atau  Polkam  atau  11  atau  2002  dibentuklah  Desk Koordinasi  Pemberantasan  Terorisme  (DKPT)  dengan  kewajiban  menolong  Menteri  Ketua Aspek  Politik  serta  Keamanan  dalam  merumuskan  kebijaksanaan  untuk  pemberantasan
1 Petrus  Reinhard  Golose, Deradikalisasi  Terorisme,  Humanis,  Soul  Approach  dan  Menyentuh  Akar Rumput ,  YPTIK,  Jakarta, 2009, hlm 12.
2 Wahid, et.all ., Kejahatan Terorisme Perspektif Agama. Hukum , Refika Utama, Bandung,  2004, hlm 9.
3 Ibid, hlm 28.
perbuatan  kejahatan  terorisme,  mencakup  penangkalan,  penangkalan,  penyelesaian, penghentian  penanganan,  serta  seluruh  aksi  hukum  yang  dibutuhkan.  Setelah  itu,  bersumber pada  Peraturan  Kepala  negara  No  46  Tahun  2010  dibangun  Tubuh  Nasional  Penyelesaian Terorisme  (BNPT).  Pendirian  BNPT  ini  men  catat  dimulainya  sesi  terkini  dalam  tata  cara penyelesaian terorisme yang memajukan tata cara soft approach .
Bisa  dibilang  usaha  pemberantasan  terorisme  tidak  dapat  dijalani  oleh  BNPT  tanpa kesertaan serta mengaitkan banyak pihak. Bermacam pihak itu salah satunya merupakan The Nusa  Institute yang  ialah  pihak  yang  berekanan  dengan  BNPT  yang  berawal  dari  bagian Badan  Swadaya  Warga  (LSM)  serta  bersangkutan  dalam  pemberantasan  terorisme  cocok keahlian  serta  kepentingannya  tiap-tiap.  Idealnya  bertugas  dengan  cara  terkoordinasi  buat membuat sesuatu sinergi. 4
Dalam kondisi penangkalan terorisme, warga memiliki berperan besar di dalam area sosial  serta  jadi  entitas  yang  amat  vital.  Warga  disini  berfungsi  memutuskan  ideologisasi, mengetahui kehadiran golongan teroris, ataupun dalam mengendalikan perbuatan cula jaringan kekerasan  ini.  Kesertaan  warga  serta  area  pula  penting  dalam  menguak  jaringan  terorisme. Semacam misalnya, penahanan jaringan Thorik di Tambora, Jakarta Barat. Penahanan itu tidak bebas dari kedudukan warga buat ikut serta memecahkan jaringan terorisme.  Tidak hanya itu, penahanan Ridwan nama lain Ismail Tiongkok yang berawal dari informasi warga. 5
Berdasarkan  beberapa  hasil  penelitian  terdahulu  yang  menunjukkan  bahwa pentingnya antisipasi pencegahan terorisme dari berbagai elemen masyarakat, maka Penulisan ini  dimaksudkan  untuk  berfokus  pada  upaya  pencegahan  terorisme  dengan  menanggulangi paham radikalisme di Masyarakat oleh Kepolisian.

## METODE PENELITIAN
Spesifikasi  penelitian  adalah deskriptif  analitis ,  dengan  metode  pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer.  Data  sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

## PEMBAHASAN
A. Upaya  Pencegahan  Tindak  Pidana  Terorisme  Berbasis  Peran  Serta  Masyarakat Oleh Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumbar
Insiden teror yang sepanjang ini terjalin di Indonesia ialah tanda kalau Indonesia sudah ialah salah satu sasaran pembedahan badan terorisme bagus  global ataupun dalam negeri.  Tingkatkan  kecermatan  dengan  cara  raga  sekedar  bukanlah  lumayan  buat mengalami  badan  terorisme  global  sebab  dengan  cara  organisatoris  golongan  itu  telah mempunyai  pemograman  serta  perencanaan  yang  amat  diperhitungkan  bagus  bidang operasional, personil, ataupun sokongan prasarana serta pendanaan.
Untuk  Indonesia,  penangkalan  serta  pemberantasan  terorisme  membutuhkan ketelitian  observasi  atas  kebudayaan,  situasi  warga,  serta  kemantapan  politik  rezim. Ketiga aspek itu amat pengaruhi daya guna hukum itu. Rancangan barat serta negeri Islam
4 Abdurrahman Pribadi, Membongkar Jaringan Terorisme , Abdika Press,  Jakarta , 2009, hlm 69.
5 Hery Firmansyah, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorime , Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 2, Juni 2011.
mengenai  arti  terorisme  amat  susah  diperoleh  oleh  Indonesia  sebab  situasi  politik  yang terjalin  di  negara-  negara  yang  berplatform  Islam  berlainan  dengan  cara  pokok  bagus bagian  kerangka  balik  serta  kemajuannya  dengan  yang  terjalin  di  Indonesia.  Sedemikian itu  pula  kebudayaan  warga  bagus  dari  negara-  negeri  itu  maupun  dari  negeri  barat berlainan  dengan  kebudayaan  warga  Indonesia.  Warga  Indonesia  membenarkan keberadaan multi agama serta multi etnik serta hidup berdampingan dengan cara rukun.
Strategi  penyelesaian  terorisme  yang  dicoba  oleh  Penguasa  diimplementasikan lewat  usaha  melindungi,  preemtif,  serta  represif.  Dalam  usaha  Melindungi,  sebab mengenang  keterbatasan  dari  usaha  penal  hingga  butuh  terdapatnya  penyelesaian kesalahan  yang  tidak  cuma  bertabiat  penal,  hendak  namun  pula  bisa  memakai  sarana- sarana  ataupun  kebijaksanaan  yang  karakternya  non-  penal.  Usaha  non-  penal  ini  ialah sesuatu penangkalan kesalahan, dimana dicoba saat sebelum kesalahan itu terjalin, alhasil usaha  ini  lebih  diketahui  dengan  usaha  yang  karakternya  melindungi  ataupun penangkalan.  Ini  sepatutnya  wajib  lebih  diprioritaskan  dari  usaha  yang  karakternya represif. Terdapat opini yang berkata kalau menghindari lebih bagus dari menyembuhkan. Diamati dari kemampuan serta efektifitas usaha penangkalan lebih bagus dari usaha yang bertabiat  represif.  Dalam  bumi  medis  pidana  sudah  disetujui  sesuatu  pandangan  kalau menghindari  kesalahan  merupakan  lebih  bagus  dari  berupaya  ceria  penjahat  jadi  bagus kembali,  lebih  bagus  disini  pula  berarti  lebih  gampang,  lebih  ekonomis  serta  lebih menggapai  tujuannya.  Bawah  hukum  kewajiban  Kepolisian  dalam  pemberantasan terorisme  merupakan  Skep  Kapolri  No  30  atau  VI  atau  2003  ialah  perbuatan  lanjut  dari diterbitkannya  Undang  Undang  Pemberantasan  Perbuatan  Kejahatan  Terorisme  yang mempertegas  wewenang  Polri  selaku  faktor  penting  dalam  pemberantasan  perbuatan kejahatan terorisme, sebaliknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Angkatan darat (AD), Angkatan  udara  (AU),  Angkatan  laut(AL))  serta  BIN  jadi  faktor  pendukung  dalam pemberantasan perbuatan kejahatan terorisme
Pemakaian  alat  nonpenal  selaku  usaha  buat  mengatasi  kesalahan  yang  dicoba oleh  Satbrimob  Polda  Sumbar  dengan  mengaitkan  warga  ialah  antara  lain  dengan penyantunan serta pembelajaran sosial dalam bagan meningkatkan tanggung jawab sosial masyarakat  warga,  kultivasi  kesehatan  jiwa  lewat  pembelajaran  resmi,  agama  serta serupanya,  kenaikan  usaha-usaha  keselamatan  anak  serta  anak  muda,  dan  aktivitas langlang serta upaya pengawasan yang lain serta serupanya.
Tujuan dari usaha-usaha non penal itu oleh Satbrimob Polda Sumbar merupakan membenarkan kondisi- kondisi sosial di area wewenang Satbrimob Polda Sumbar, tetapi dengan  cara  tidak  langsung  memiliki  akibat  melindungi  kepada  kesalahan.  Dengan  cara biasa penangkalan kesalahan bisa dicoba dengan mencampurkan sebagian tata cara. Tata cara  awal  merupakan  metode moralistic (miring)  yang  dilaksanakan  dengan penyebarluasan ajaran-ajaran agama serta akhlak, perundang- undangan yang bagus serta sarana-sarana  lain  yang  bisa  mengekang  hasrat  buat  melakukan  kesalahan.  Sebaliknya metode  kedua  merupakan  metode  abiliosinistik  yang  berupaya  buat  membasmi  sebab musababnya. Misalnya kita tahu kalau aspek titik berat ekonomi (kemelaratan) ialah salah satu  aspek  pemicu,  hingga  upaya  buat  menggapai  keselamatan  buat  kurangi  kesalahan yang  diakibatkan  oleh  aspek ekonomi  ialah  metode  abiliosinistik.  Ada  pula  penangkalan kesalahan lewat pendekatan kemasyarakatan, yang lazim diucap Community Based Crime
Prevention ,  mengaitkan  seluruh  kegiatannya  buat  membenarkan  kapasitas  warga  dalam kurangi kesalahan dengan jalur tingkatkan pengawasan sosial informal.
Beraneka  ragam  metode  dicoba  oleh  warga  dalam  aktivitas  penangkalan terorisme  di  Indonesia.  Salah  satu  perihal  menarik  yang  dicoba  merupakan  mengadopsi adat  lokal  buat  mengantarkan  catatan.  Perihal  ini  dicoba  oleh  warga  ditingkat  RT  pada beberepa  kelurahan  di  kota  Padang.  Metode  yang  dicoba  merupakan  dengan  membuat kegiatan keelokan orang randai. Semacam yang dicoba di Kelurahan Limau Manis. Dalam randai di informasikan bermacam catatan catatan sosial. Catatan social itu berisikan data serta himbauan supaya tidak menjajaki mengerti radikal serta berhati batin kepada seluruh wujud aktivitas yang membidik pada aksi terorisme. Adat- istiadat lokal randai yang teruji sanggup menguatkan daya tahan sosial di tengah warga, komunitas, serta keluarga. Tiap warga bisa ikut serta dalam adat- istiadat ini.
Wujud  kesertaan  yang  lain  merupakan  badan  Satbrimob  merangkul  figur masayarakat serta figur adat supaya memohon tiap orang berumur yang terdapat turut ikut serta  dalam  membagikan  peringatan,  pembelajaran,  ataupun  wawasan  kepada  kanak- kanak  di  kelurahan.  Baginya,  usaha  ini  bisa  efisien  buat  mengalami  perkara  terorisme alasannya  penemuan  dini  bisa  dicoba  keluarga.  Jadi,  jika  terdapat  anak  terindikasi menjajaki  mengerti  radikal  teroris,  telah  jadi  tanggung  jawab  orang  berumur  buat membahas perkara itu. Perihal ini dilaksanakan buat menjauhi tuduh- menuduh di tengah warga.
Disamping usaha represif, pula ada usaha preemtif yang bisa dicoba lewat cara- cara selaku selanjutnya:
1) Pencerahan  anutan  agama  oleh  tokoh-  tokoh  kharismatik  serta  kredibilitas  besar  di aspek keimanan buat mengeliminir ekstrimisme serta radikalisasi uraian anutan agama oleh golongan golongan fundamentalis garis keras.
2) Adaptasi kebijaksanaan politik serta rezim selaku selanjutnya:
a) Merespon  desakan  politik  teroris  dengan  kebijaksanaan  politik  yang  bisa mengakomodir harapan golongan radikal.
b) Pelibatan  kelompok-kelompok  radikal  yang  potensial  membidik  pada  aksi  teror dalam penanganan bentrokan dengan cara rukun lewat perbincangan, perundingan, serta serupanya.
c) Ijab izin politik untuk kelompok-kelompok yang beranjak di dasar tanah jadi aksi resmi dengan cara konstitusional.
3) Pelibatan  partai  politik  serta  badan  kemasyarakatan  ataupun  badan  swadaya  warga yang  memiliki  kecocokan  ataupun  kesamaan  visi  serta  pandangan  hidup  dalam perbincangan dengan kelompok-kelompok radikal.
4) Penentuan dengan cara jelas badan teroris serta badan terpaut selaku badan ilegal serta membubarkannya.
5) Program aspek sosial ekonomi, antara lain:
a) Pengentasan kekurangan.
b) Pemerataan pembangunan serta hasil- hasilnya.
c) Invensi alun- alun kegiatan.
d) Pengembangan ketenagakerjaan.
6) Pemberlakuan ganjaran mati kepada pelakon terorisme di Indonesia.
7) Pengaturan  kurikulum  pembelajaran  paling  utama  di  aspek  keimanan  buat menghindari disusupkannya ideologi-ideologi ekstrim-radikal dalam cara pembelajaran.
Usaha  penyelesaian  kesalahan  pada  hakekatnya  ialah  sesuatu  upaya  buat penjagaan  warga (social  defence) supaya  warga  bisa  bebas  dari  kesalahan  ataupun setidak-  tidaknya  mengatur  kesalahan  yang  terjalin  supaya  terletak  dalam  batas-  batas keterbukaan warga.
Terhadap  masalah  manusiawi  serta  permasalahan  kemasyarakatan  ini  sudah banyak usaha-usaha yang dicoba buat menanggulanginya. Salah satu upaya penyelesaian kesalahan  yang  dicoba  merupakan  dengan  memakai  alat  penal  ialah  memakai  hukum kejahatan  dengan  sanksinya  yang  berbentuk  kejahatan.  Penyelesaian  kesalahan  dengan memakai hukum kejahatan ialah metode yang sangat berumur, setua peradaban orang itu sendiri.  Hendak  namun  ini  tidak  bararti  kalau  pemakaian  kejahatan  selaku  salah  satu metode buat mengatasi kesalahan.
Tahap  represif  yang  dicoba  oleh  penguasa  dalam  bagan  melaksanakan penyelesaian kepada perbuatan kejahatan terorisme merupakan selaku selanjutnya:
1) Pembuatan Tubuh Penyelesaian Perbuatan Kejahatan Terorisme, dan pembuatan dasar spesial selaku tahap pemberantasan perbuatan kejahatan terorisme.
2) Invasi kepada tempat perlindungan pelakon terorisme.
3) Penjatuhan  ganjaran  kejahatan  yang  jelas  kepada  pelakon  perbuatan  kejahatan terorisme yang sudah teruji bersalah bersumber pada bukti-bukti yang terdapat.
Mengetahui  berartinya  kedudukan  personil  dalam  mengimbangi  perkembangan teknologi  serta  modus  operandi  bermacam  tipe  kesalahan  tercantum  terorisme,  Polri berusaha buat tingkatkan mutu pangkal energi orang, dengan metode membenarkan mutu pembelajaran  di  area  Polri,  tercantum  pembelajaran  reserse  serta  intelijen  di  mana  guna pelacakan serta analisa diajarkan. Polri pula melangsungkan kerjasama pembelajaran serta bimbingan dengan luar negara, AS, Inggris, Australia, Jepang, Jerman, serta lain-lain dan tingkatkan  keahlian  kemampuan  bahasa  asing  dalam  bagan  memudahkan  berbicara dengan pihak asing untuk alterasi data buat tingkatkan keahlian penemuan dini.

## B. Kendala  Dalam  Pencegahan  Tindak  Pidana  Terorisme  Berbasis  Peran  Serta Masyarakat Oleh Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumbar
Kedudukan  Penguasa  serta  warga  buat  menghindari  serta  mengatasi  terorisme telah  membuktikan  kesuksesan  yang  lumayan  berarti,  namun  sedang  banyak  yang  butuh dialami  buat  menghasilkan  perasaan  nyaman  di  warga  dari  aksi-aksi  terorisme.  Ada sebagian  aspek  penghalang  para  penegak  hukum  yang  beranjak  dibidang  penyelesaian terorisme dalam melaksanakan usaha penangkalan kepada perbuatan kejahatan terorisme antara lain, Satu, Belum Disahkannya Draft Perbaikan Hukum Terorisme terkini. Sedang terdapatnya  bahaya  terorisme  di  Indonesia  pula  diakibatkan  oleh  belum  terdapatnya parasut  hukum  yang  kokoh  untuk  aktivitas  intelijen  buat  mensupport  usaha  penangkalan serta penyelesaian terorisme. Sulitnya menata parasut hukum itu sebab terdapatnya uraian kecil sedangkan golongan pemeluk berkeyakinan, kalau perang melawan terorisme dikira melawan Islam.
Minimnya  Sinergitas  Antara  Pihak  Satbrimob  dengan  Ditintelkam,  dalam
Kaitannya  Pembinaan  ke  warga  serta  dalam  memberdayakan  warga  dalam  usaha pemberantasan teorisme. Sulitnya Melacak Jaringan Teroris serta mempunyai akses yang besar membuat kasus terorisme susah buat dituntaskan. Badan teroris bisa menggunakan bermacam  perkembangan  teknologi  garis  besar,  semacam  internet  serta  telepon  seluler buat memudahkan berbicara dengan kelompoknya. Di sisi itu, para teroris pula memiliki keringanan  buat  melaksanakan  ekspedisi  serta  pemindahan  rute  batasan  negeri  alhasil amat susah buat menyudahi kaitan jaringan terorisme garis besar itu. Alhasil kala terdapat warga yang ikut serta dalam penyelesaian teroirsme bisa dikenal oleh jaringan itu.
Hambatan  berikutnya  merupakan  opini  kalau  penguasa  amat menekankan  kalau hal penangkalan terorisme merupakan hal pusat. Perihal ini nampak dari aktivitas aktivitas yang  dicoba  oleh  Satbrimob  dimana  warga  cuma  menjajaki  saja  program  serta  aktivitas yang  diselenggarakan.  Situasi  ini  memunculkan  uraian  di  tingkatan  warga  kalau  mereka cuma jadi pemirsa serta aksesoris aktivitas yang dibawa oleh penguasa pusat.
Kala  campur  tangan  penangkalan  tidak  berawal  dari  keinginan  serta  kepekaan perkara  di  tingkatan  lokal,  hendak  timbul  eksklusivitas  program  serta  aktivitas  yang berawal  dari  pusat.  Sepanjang  ini,  warga serta  tokoh-tokoh  warga  cuma  jadi  ajakan  atau donatur modul dalam tiap aktivitas penangkalan terorisme. Mereka tidak dilibatkan dalam cara  formulasi  konten  ataupun  akar  yang  hendak  diulas  dalam  kegiatan-  kegiatan  itu walaupun  mereka  mengenali  perkara  terorisme  di  alun-alun.  Apalagi,  tidak  tidak  sering mereka memahami sebagian DPO (Catatan Pencarian Orang) yang diluncurkan oleh pihak kepolisian. Di bagian lain, aktivitas penangkalan yang sering dicoba oleh Satbrimob Polda Sumbar memakai bahasa yang dikira sangat besar serta kurang mengindahkan adat lokal. Satbrimob  pula  sedikit  perbincangan  langsung  di  tengah  warga  buat  mengantarkan deskripsi  penangkalan  terorisme.  Perihal  ini  berimplikasi  pada  acapnya  catatan  yang  di informasikan tidak mengena di tingkatan warga.
Kendala yang lain merupakan tidak terdapat keberlanjutan aktivitas penangkalan di  tingkatan  lokal  yang  dinobatkan  oleh  warga  lokal.  Sementara  itu,  dalam  kondisi kesertaan  warga,  beraneka  ragam  aktivitas  sudah  banyak  dicoba  semacam  pembangunan kepribadian, penguatan nilai-nilai Pancasila, kebangsaan, serta Garis  Besar  Arah  Negeri. Tidak cuma warga lokal yang merasakan karakter sentralistis kebijaksanaan penangkalan terorisme di Indonesia.
Perbuatan  Kejahatan  Terorime  ialah  salah  satu  perbuatan  kejahatan  yang  amat susah buat diuangkap, oleh sebab itu tidak hanya menginginkan SDM (petugas kepolisian) yang  memiliki  keahlian  yang  ahli  pula  menginginkan  bayaran  pembedahan  yang  tidak sedikit.  Oleh  sebab  itu  memerlukan  atensi  lebih  dari  penguasa  terpaut  buat  mencari pemecahan  dari  kasus  ini.  Salah  satu  Korps  Kepolisian  yang  mempunyai  andil  dalam penyelesaian  perbuatan  kejahatan  terorisme  merupakan  Korps  Bagian  Mobile  (Brimob). Bagi Artikel 2 Pesan Ketetapan Kepala Polri (Skep Kapolri) Nomor. Angket. KEP atau 53 atau  X  atau  2002  hal  Brimob,  diklaim  kalau  Korps  Brimob  ditugaskan  buat  melindungi keamanan,  paling  utama  yang  berkaitan  dengan  penindakan  bahaya  dengan  keseriusan besar, dalam usahanya buat mensupport keamanan dalam negara. Brimob jadi daya polisi yang penting dalam operasi-operasi melawan aksi separatisme bersenjata, kekerasan etnik serta agama, serta suasana bentrokan yang lain.
Dalam  menghindari  serta  mengatasi  terorisme,  Penguasa  senantiasa  berdasar
pada  prinsip  yang  sudah  didapat  tadinya,  ialah  melaksanakan  dengan  cara  melindungi serta  represif  yang  dibantu  oleh  usaha  penguatan  kerangka  hukum  selaku  bawah  aksi proaktif dalam menanggulangi kegiatan, paling utama dalam menguak jaringan terorisme. Kenaikan  kegiatan  serupa  intelijen,  bagus  dalam  negara  ataupun  dengan  intelijen  asing, lewat  tukar-  menukar  data  serta  bantuan-  bantuan  yang  lain,  lalu  ditingkatkan.  Buat mempersempit  ruang  aksi  pelakon  aktivitas  terorisme,  Penguasa  hendak  lalu  mendesak lembaga berhak buat tingkatkan razia serta pengawasan kepada kemudian rute orang serta benda  di  lapangan  terbang,  dermaga  laut,  serta  area  pinggiran,  tercantum  kemudian  rute gerakan anggaran, bagus dalam negeri ataupun antarnegara. Razia serta pengawasan pula hendak dicoba kepada aturan niaga serta pemakaian materi peledak, materi kimia, senjata api  serta  amunisi  di  area  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI),  Polisi,  serta  lembaga penguasa.  Tidak  hanya  itu,  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI),  Polisi,  serta  lembaga penguasa  pula  lalu  melaksanakan  analisis  mendalam  bertugas  serupa  dengan  akademisi, figur  warga,  serta  figur  agama.  Di  sisi  itu,  diselenggarakannya  titel  adat  serta  ceramah- ceramah  hal  pengetahuan  kebangsaan  serta  penyebaran  buku-  buku  terorisme  bisa mengganti  anggapan  minus  warga  kepada  tahap  Penguasa  buat  melawan  terorisme  di Indonesia.
Kenaikan  keahlian  bermacam  dasar  anti  teror  serta  intelijen  dalam  memakai sumber-sumber  pokok  serta  jaringan  data  dibutuhkan  supaya  bisa  membuat  petugas  anti teror yang handal serta terstruktur dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polri, serta BIN. Berikutnya,  kegiatan  serupa  global  amat  butuh  buat  ditingkatkan  sebab  terorisme  ialah kasus rute batasan yang mempunyai jaringan serta rute tidak cuma di Indonesia.

## KESIMPULAN
Pelibatan  masyarakat  pada  upaya  pencegahan  terorisme  dapat  dilakukan  pelibatan tidak  hanya  dalam  pelaksanaan  program  penanggulangan  tindak  pidana  terorisme  tapi  juga dalam  perencanaan  pelaksanaan  program  sehingga  kegiatan  yang  dilakukan  sesuai  dengan budaya  lokal  masyarakat.  Agar  Satbrimob  Polda  Sumbar  dapat  meningkatkan  kerjasama dengan  Ditintelkam  sehingga  dalam  pemberdayaan  partisipasi  guna  pencegahan  terorisme dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Petrus Reinhard Golose, Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan  Menyentuh Akar Rumput ,  YPTIK,  Jakarta, 2009.
Wahid, et.all ., Kejahatan  Terorisme  Perspektif  Agama.  Hukum ,  Refika  Utama,  Bandung, 2004.
Abdurrahman Pribadi, Membongkar Jaringan Terorisme , Abdika Press,  Jakarta , 2009.
Hery Firmansyah, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorime , Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 2, Juni 2011.