## KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERADILAN PIDANA E-LITIGASI BERLANDASKAN NILAI KEADILAN
Nadya Widiawati 1 , Achmad Solikhin Ruslie 2 1,2 Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Email: nadyawidiawati1@gmail.com , solikhin@test.com

## Abstrak
Terdapat persoalan untuk menjalankan asas nan berada di selang KUHAP, di karenakan akemudianya kemunculan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 di akhir musim 2019 lalu membawa dampak besar bagi dunia. Virus ini sudahmenantin banyak korban di sejumlah negara tak terkecuali Indonesia nan memiliki jumlah korban terinfeksi kemudian meninggal terbanyak di Asia Tenggara. Virus Covid- 19 ini sendiri menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ditularkan dengan salah satunya melalui droplet orang nan sudahterinfeksi Nan mana pastinya menimbulkan kendala disejumlah aktifitas nan bersifat tatap  muka, salah  satunya  selang  hal  penegakan  aturan  pikemudiana  di  Indonesia. Seiring dengan  perkembangan  virus ini  nan  belum  menunjukkan  angka  penurunan,  ketiga  forum  akhirnya juga  sempat  membuat Momerandum  of  Understanding (MoU)  nan  tertuang  selang  perjanjian kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung RI, Kementrian Aturan Kemudian Hak Asasi Manusia  RI  Nomor:  402/DJU/HM.01.1/4/2020,  Nomor  :  KEP-17/E/Ejp/04/2020,  Nomor  :  PAS- 08.HH.05.05  Musim  2020  Tentang  Pelaksanaan  Perhimpunan  Melalui Teleconference .  Akibat semenjak akemudianya MoU ini menyebabkan terdapat perubahan diselang prosedur aturan acara perhimpunan nan ada di musyawarah. Pengembangan E-Court nan selama ini baru sebatas melayani administrasi  sangkaan  menurut  elektronik  dengan  menambahkan  layanan  perhimpunan  menurut elektronik  sudahmendapat  payung  Aturan  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1 Musim  2019  Tentang  Administrasi  Sangkaan  kemudian  Perhimpunan  di  Musyawarah  Menurut Elektronik  E-court  ialah  sebuah instrumen  musyawarah  sebagai  bentuk  pelayanan  terhadap  warga negara selang hal pendaftaran sangkaan menurut Sejalan dengan pemfaktaan selang perhimpunan menurut elektronik nanti jika kita merujuk di Aturan pikemudiana keharusan pemfaktaan selang suatu sangkaan  Dengan  akemudianya  perhimpunan  online  atau  nama  lainnya  disebut  dengan E-Litigasi tersebut tidak sesuai dengan teori keadilan, dimana teori keadilan sendiri menurut Aristoteles yakni memahami keadilan selang pengertian kesamaan.
Kata Kunci: Covid-19, E-court, Keadilan

## Abstract
There  are  problems  applying  the  principles  contained  in  the  Criminal  Procedure  Code,  where  the emergence of the Corona Virus Disease 2019 or Covid-19 at the end of 2019 had a major impact on the world. This virus has claimed many lives in Indonesia, which has the highest number of infected and dead in Southeast Asia. The Covid-19 virus itself, according to the World Health Organization (WHO) is transmitted through one of them  through  droplets  of  people  who  have  been  infected  which cause obstacles  in  a  number  of  face-to-face  activities,  one  of  which  is  in  terms  of  law  enforcement  in Indonesia. Along with the development of this virus which has not shown a decline, the three finally had time to make a Memorandum of Understanding (MoU) contained in the cooperation agreement between the Supreme Court of the Republic of Indonesia, the Attorney General's Office of the Republic of  Indonesia,  the  Ministry  of  Law  and  Human  Rights  of  the  Republic  of  Indonesia  Number: 402/DJU/HM.01.1 /4/2020, Number : KEP-17/E/Ejp/04/2020, Number : PAS- 08.HH.05.05 Year 2020 concerning the Implementation of Trials Through Teleconference. As a result of this MoU, there is a change in the procedural law process in court. The development of the E-Court, which so far has only been limited to  serving the  administration  of  cases  electronically  by  adding  electronic  services,  has received legal protection based on the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia
Number 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts Electronically. E-court is a court instrument as a form of service to the community in terms of registering cases simultaneously with evidence in electronic courts, so if we refer to the criminal law of proof in a case, the existence of online or other names called E-Litigation is not in accorkemudiance with the theory of justice, where the theory of justice itself according to Aristotle understands justice in understanding equality.
Keywords: Covid-19, E-court, Justice

## PENDAHULUAN
Indonesia  ialah  Negara  Aturan  nan  dimana  sudahdi  jelaskan  di  artikel  1  ayat  (3) Unkemudiang – Unkemudiang  Dasar  Republik  Indonesia  di  musim  1945,  terkait  dengan penegasan  ini,  isi  konstitusi  bermakna  nanti  semua  aspek  selang  kehidupan  berwarga negaraan,  kenegaraan  serta  pemerintahan  harus  berlandaskan  aturan.  Terkait  dengan hubungan  manusia  dengan  manusia  sudahdi  atur  juga  oleh  aturan,  setiap  warga  negara Indonesia nan melakukan suatu  tindak pikemudiana  akan di berikan  aturan  sesuai  dengan keyakinan nan ada.
Peradilan  merupakan  kekuasaan  Negara  selang  menerima,  memeriksa,  memutus kemudian menyelesaikan sangkaan selang menegakkan Aturan kemudian keadilan. adapun kekuasaan  Negara  ialah  kekuasaan  keJurian  nan  mempunyai  kebebasan  semenjak  campur tangan pihak manapun, kemudian bebas semenjak paksaan, perintah ataupun rekomendasi nan  datang  semenjak  pihak  ekstra  yudisial,  kecuali  selang  hal  -  hal  nan  dibolehkan  oleh keyakinan.
Musyawarah juga dapat diartikan sebagai forum Aturan nan buat oleh Negara sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menegakkan  Aturan guna mencapai tujuan Aturan yaitu  terciptanya  keadaan  aman,  tertib  kemudian  adil.  Selang  pelaksanaannya,  mulai semenjak  menerima,  memeriksa,  memutus  kemudian  menyelesaikan  sangkaan  oleh musyawarah merupakan bagian atau prosedur semenjak penegakan Aturan. Terkait dengan bagaimana seseorang akan di vonis suatu tindak pikemudiana nan ia lakukan sudahdi jelaskan di KUHAP, KUHAP sendiri sudahditetapkan aturan acara pikemudiana dengan Unkemudiang – Unkemudiang No. 8 Musim 1981 tentang Kitab Unkemudiang – Unkemudiang Aturan Acara Pikemudiana  kemudian  diunkemudiangkan  selang  lembaran  Negara  (LN)  No.76/1981 kemudian Penjelasan selang tambahan lembaran Negara (TLN) No. 3209. Terkait Pelaksanaan KUHAP  sebelum  Peraturan  Pemerintah  No.27  Musim  1983  tentang  pelaksanaan  kitab Unkemudiang – Unkemudiang  Aturan  acara  Pikemudiana  di  unkemudiangkan,  nanti  di
tanggal  4  Febuari  1982  sudahdikeluarkan  Keputusan  Menteri  Kejurian  tentang  pedoman pelaksanaan ini bertujuan untuk menjamin akemudianya kesatuan pelaksanaan aturan acara pikemudiana berdasarkan KUHAP itu sendiri, yaitu sejak  semenjak penyidikan, Penuntutan, Pemutusan sangkaan, sampai di penyelesaian tingkat (Forum) pewarga negaraan.
Di selang KUHAP terdapat asas – asas nan berlaku salah satunya ; “ Investasi diakukan menurut  langsung  kemudian  lisan,  terdakwa  wajib  hadir  di  saat  perhimpunan  kemudian sebagainya”. Era  Baru  Peradilan  Modern  Berbasis  Teknologi,  Mahkamah  Agung  RI sudahmeluncurkan aplikasi E- Court nan melayani administrasi sangkaan menurut elektronik bagi para pencari keadilan, meliputi pendaftaran sangkaan (e-filing), penunaian (e- payment), kemudian panggilan/pemberitahuan (e-summons) menurut elektronik (online).
Terdapat persoalan untuk menjalankan asas nan berada di selang KUHAP, di karenakan akemudianya kemunculan Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 di akhir musim 2019 lalu membawa  dampak  besar  bagi  dunia.  Virus  ini  sudahmenantin  banyak  korban  di  sejumlah negara tak terkecuali Indonesia nan memiliki jumlah korban terinfeksi kemudian meninggal terbanyak di Asia Tenggara. Virus Covid-19 ini sendiri menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ditularkan dengan salah satunya melalui droplet orang nan sudahterinfeksi . Nan mana pastinya menimbulkan kendala disejumlah aktifitas  nan bersifat tatap muka, salah satunya selang hal penegakan aturan pikemudiana di Indonesia.
Seiring  dengan  perkembangan  virus  ini  nan  belum  menunjukkan  angka  penurunan, ketiga  forum  akhirnya  juga  sempat  membuat  Momerandum  of  Understanding  (MoU)  nan tertuang  selang  perjanjian  kerjasama  antara  Mahkamah  Agung  RI,  Kejaksaan  Agung  RI, Kementrian  Aturan  Kemudian  Hak  Asasi  Manusia  RI  Nomor:  402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor : KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor : PAS- 08.HH.05.05 Musim 2020 Tentang Pelaksanaan Perhimpunan Melalui Teleconference. Akibat semenjak akemudianya MoU ini menyebabkan terdapat perubahan diselang prosedur aturan acara perhimpunan nan ada di musyawarah. Prosedur perhimpunan nan mula-mula dilakukan menurut langsung di musyawarah dirubah bentuknya menjadi menurut elektronik atau Online.
Selang  pelaksanaan  perhimpunan  pikemudiana  semenjakng,  sering  terjadi  kendala kemudian  hambatan.  Salah  satunya  ialah  nan  dimana  Pemfaktaan  selang  Aturan  Acara Pikemudiana  merupakan hal sangat penting selang prosedur perhimpunan. Pengembangan E-Court  nan  selama  ini  baru  sebatas  melayani  administrasi  sangkaan  menurut  elektronik
dengan  menambahkan  layanan  perhimpunan  menurut  elektronik  sudahmendapat  payung Aturan  berdasarkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  RI  Nomor  1  Musim  2019  Tentang Administrasi  Sangkaan kemudian Perhimpunan di Musyawarah Menurut Elektronik E-court ialah  sebuah  instrumen  musyawarah  sebagai  bentuk  pelayanan  terhadap  warga  negara selang  hal pendaftaran  sangkaan  menurut  online  (e-filing),  taksi  ran panjar biaya  menurut elektronik (e-SKUM), penunaian panjar biaya menurut online (epayment), pemanggilan pihak menurut  online  (e-summons)  kemudian  perhimpunan  menurut  online  (e-litigation)  nan sudahdinyatakan selang PERMA no. 1 musim 2019.
Seperti  nan  diketahui  PERMA  nomor  03  musim  2018  terbit  kemudian  nanti  diubah selang  PERMA  nomor  01  musim  2019  tentang  administrasi  kemudian  perhimpunan  di musyawarah  menurut  elektronik,  hal  tersebut  ditenggarai  oleh  keberlangsungan  prosedur peradilan nan selama ini dilaksanakan agaknya banyak hambatan terkait kesediaan kondisi situasi orang orang nan butuh prosedur Aturan terssebut, seperti kendala kehadiran karena letak  geografis,  kesehatan,  kendala  isidentil  sekemudiangkan  sudahkita  ketahui  bersama nanti selang prosedur peradilan ada asas nan sangat fundamental yaitu peradilan nan cepat, sederhana  kemudian  biaya  ringan  agar  semuanya  dapat  memperoleh  kepastian  Aturan dengan kemerataan kemudian kesamaan.
Prosedur  penyelesaian  selang  perhimpunan  nan  paling  penting  selang  tingkatan penyelesaian  sengketa  menurut  litigasi  ialah  masalah  pemfaktaan.  Oleh  sebab  itu,  esensi semenjak  pemfaktaan  sangatlah  penting,  karena  hal  ini  akan  bermuara  kedi  benar  atau tidaknya  dalil-dalil nan disangkakan,  kemudian  terungkapnya  fakta  Aturan di  perhimpunan kemudian  nan  akan  dikukuhkan  dengan  putusan  Juri  nan  menyatakan  pihak  nan  kalah kemudian pihak nan menang selang suatu sangkaan.
Di  artikel  4  perma  nomor  1  musim  2019  tentang  administrasi  sangkaan  kemudian perhimpunan  di  musyawarah  menurut  elektronik  nan  mengatakan  nanti “ perhimpunan menurut elektronik selang peraturan ini berlaku untuk prosedur perhimpunan dengan acara penyampaian gugatan/keberatan/bantahan/perlawanan/ intervensi beserta perubahannya, jawaban,  replik,  duplik,  pemfaktaan,  kesimpulan,  kemudian  pengucapan  putusan  / penetapan.
Namun  artikel  26  PERMA  Nomor  1  musim  2019  nan  menyatakan  nanti putusan/penetapan  diucapkan  oleh  juri/juri  ketua  menurut  elektronik  menurut  Aturan
sudahdilaksanakan dengan menyampaikan salinan putusan/ penetapan elektronik kedi para pihak melalui sistem  petunjuk kemudian didukung oleh  Artikel 27 PERMA Nomor 1  musim 2019 nan menyatakan nanti perhimpunan menurut
Elektronik  melalui  sistem  petunjuk  musyawarah  sudahmemenuhi  asas  kemudian keyakinan perhimpunan terbuka untuk umum. Artinya semenjak hadirnya media elektronik selang  perhimpunan  di  musyawarah  asas  terbuka  untuk  umum  tetap  berlaku  selang perhimpunan  elektronik,  hanya  saja  kehadiran  para  pihak  selang  perhimpunan  dialihkan dengan  melalui  media  teleconference/audio  visual.  Selang  hal  ini  perhimpunan  elektronik menurut Aturan dianggap sudahmemenuhi asas terbuka untuk umum.
Sejalan  dengan  pemfaktaan  selang  perhimpunan  menurut  elektronik  nanti  jika  kita merujuk  di  Aturan  pikemudiana  keharusan  pemfaktaan  selang  suatu  sangkaan  Dengan akemudianya perhimpunan online atau nama lainnya disebut dengan E-Litigasi tersebut tidak sesuai dengan teori keadilan, dimana teori keadilan sendiri menurut Aristoteles

## METODE PENELITIAN
jenis  peenelitiian  nan  peroleh  digunakan  selang  observasi  aturan  yakni  obeservasi aturan presriptif (normative legal research), ialah observasi aturan fungsi menemukan aturan aturan, norma-norma aturan, atau aliran-alirannnorma untuk mennankal rumor norma nan dihadapi. observasi aturan normative dijalankan untuk menelaah rute mengalir problem akan rumur norma (legal issues) nan kelihatan. kegunaan semenjak observasi ini ialah mewariskan pelajaran  prihal  segala  sesuatu  nan  sepantasnya.  prihal  rseume  persoalan  nan  di  ulas. observasi  aturan  normative  semata  mata  meriset  norma  aturan  nan  siap,  jangan  melihat penerapan selang kondisi (law in action atau iussconstituendum). bagi Peter Mahmud “peran observasi aturan ialah menggali satu nang ekonomis kemudian bermanfaat selang melahirkan produk  anggapan.  analitis  kondisi  serupa  itu,  memgang  tafsir  nang  sebagai  via  ajaran pembolehannkohorensi, persoalan persoalan jumlah maupun satu nan jangan memasrahkan fungsi selakualahirinya tiidaklah kena merupakan diskusi semenjak rancangan kebetulan ini”

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengertian  pemfaktaan,  KUHAP  hanya  berisi  jenis-jenis  alat  fakta  nan  sah  menurut aturan, nan tertuang selang Artikel 184 ayat (1) KUHAP. Walaupun KUHAP tidak memberikan
pengertian mengenai pemfaktaan, akan tetapi banyak ahli aturan nan berusaha menjelaskan tentang  arti  semenjak  pemfaktaan.  Definisi  Pemfaktaan  Menurut  Para  Ahli  Martiman Prodjohamidjojo mengemukakan memfaktakan mengandung maksud kemudian usaha untuk menyatakan  kebenaran  atas  sesuatu  peristiwa,  sehingga  dapat  diterima  akal  terhadap kebenaran  peristiwa  tersebut.  Darwan  Prinst  berpendapat  nanti  pemfaktaan  ialah  nanti benar  suatu  peristiwa  pikemudiana  sudahterjadi  kemudian  terdakwalah  nan  bersalah melakukannya sehingga harus mempertanggung jawabkannya.
M.  Yahya  Harahap  Pemfaktaan  ialah  keyakinan-keyakinan  nan  berisi  penggarisan kemudian  pedoman  tentang  cara-cara  nan  dibenarkan  keyakinan  memfaktakan  kesalahan nan didakwakan kedi terdakwa. Pemfaktaan juga merupakan keyakinan nan mengatur alat- alat  fakta  nan  dibenarkan  keyakinan  kemudian  boleh  dipergunakan  juri  memfaktakan kesalahan nan didakwakan (Subekti, 2001:1)
Sumber-sumber aturan pemfaktaan selang aturan acara pikemudiana ialah:
a) Keyakinan
b) Doktrin atau ajaran
Dikaji semenjak perspektif sistem peradilan pikemudiana di umumnya kemudian aturan acara pikemudiana (formeel strafrecht/ strafprocessrecht) di khususnya, aspek“pem fakta an” memegang  peranan  menentukan  untuk  menyatakan  kesalahan  seseorang  sehingga dijatuhkan  pikemudiana  oleh  juri.  Juri  di  selang  menjatuhkan  suatu  putusan,  tidak  hanya selang bentuk pemikemudianaan, tetapi dapat juga menjatuhkan putusan bebas  kemudian putusan  lepas  semenjak  segala  tuntutan  aturan.  Putusan  bebas  akan  dijatuhkan  oleh  juri apabila  musyawarah  (juri)  berpendapat  nanti  semenjak  hasil  investasi  di  sikemudiang musyawarah,  kesalahan  terdakwa  atau  perbuatan  nan  didakwakan  kedinya  tidak  terfakta menurut sah kemudian meyakinkan. Nanti putusan lepas semenjak segala tuntutan aturan, akan  dijatuhkan  oleh  juri  apabila  musyawarah  (juri)  berpendapat  nanti  perbuatan  nan didakwakan  kedi  terdakwa  terfakta,  tetapi  perbuatan  itu  tidak  merupakan  suatu  tindak pikemudiana  (Sari,  2014:35).  Aturan  pemfaktaan  ialah  sebagian  semenjak  aturan  acara pikemudiana nan mengatur macam-macam alat fakta nan sah menurut aturan, sistem nan dianut selang pemfaktaan, syarat-syarat kemudian tata cara nan mengajukan fakta tersebut serta wewenang juri untuk menerima, menolak kemudian menilai suatu pemfaktaan.
Pengertian Pemfaktaan Elektronik kemudian Keyakinan nan Mengaturnya
Istilah  pemfaktaan  elektronik  mulai  dikenal  selang  dunia  Aturan  sejak  munculnya Keyakinan Nomor 11 Musim 2008 Tentang Petunjuk kemudian Transaksi Elektronik juncto Keyakinan  Nomor  19  Musim  2016  Tentang  Perubahan  Atas  Keyakinan Nomor  11  Musim  2008  Tentang  Petunjuk  Kemudian  Transaksi  Elektronik..  Selang  Artikel  5 ayat (1) UU ITE dijelaskan nanti Alat Fakta Elektronik ialah Petunjuk Elektronik kemudian/atau Naskah Elektronik kemudian/atau hasil cetaknya merupakan alat fakta aturan nan sah, nan memenuhi persyaratan formil kemudian persyaratan materil nan diatur selang UU ITE.
Berdasarkan  keyakinan  tersebut  nanti  terdapat  penambahan  jenis  alat  fakta  di perhimpunan yakni petunjuk elektronik kemudian/atau naskah elektronik. Selang keyakinan umum UU ITE dapat diketahui nanti jenis data elektronik seperti tulisan, foto, suara, gambar merupakan petunjuk elektronik, jenis fakta elektronik tersebut sudahdijelaskan selang Artikel 5 Unkemudiang Unkemudiang ITE dikatakan nanti:
a) Petunjuk  Elektronik  kemudian/atau  Naskah  Elektronik  kemudian/atau  hasil  cetaknya merupakan alat fakta aturan nan sah.
b) Petunjuk  Elektronik  kemudian/atau  Naskah  Elektronik  kemudian/atau  hasil  cetaknya sebagaimana   dimaksud   di   ayat   (1)   merupakan perluasan semenjak alat fakta nan sah sesuai dengan Aturan Acara nan berlaku di Indonesia.
Unkemudiang – unkemudiang ITE Nomor 11 Musim 2008 masih terlalu umum selang menjelaskan jenis-jenis alat fakta elektronik, nanti selang perubahannya di Keyakinan Nomor 19  Musim  2016  dijelaskan  lebih  rinci  terkait  apa  saja  macam-macam  alat  fakta  elektronik berupa Petunjuk Elektronik kemudian Naskah elektronik, antara lain:
Artikel 1
Selang Keyakinan ini nan dimaksud dengan:
1) Petunjuk  Elektronik ialah satu  atau sekumpulan data  elektronik,  termasuk  tetapi  tidak terbatas  di  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  electronic  data  interchange (EDI), dokumen elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi nan sudahdiolah nan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang nan mampu memahaminya.
2) Transaksi  Elektronik  ialah  perbuatan  aturan  nan  dilakukan  dengan  menggunakan Komputer, jaringan Komputer, kemudian/atau media elektronik lainnya.
3) Teknologi Petunjuk ialah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memprosedur, mengumumkan, menganalisis, kemudian/atau menyebarkan petunjuk.
4) Naskah  Elektronik  ialah  setiap  Petunjuk  Elektronik  nan  dibuat,  diteruskan,  dikirimkan, diterima,  atau  disimpan  selang  bentuk  analog,  digital,  elektromagnetik,  optikal,  atau sejenisnya,  nan  dapat  dilihat,  ditampilkan,  kemudian/atau  didengar  melalui  Komputer atau  Sistem  Elektronik,  termasuk  tetapi  tidak  terbatas  di  tulisan,  suara,  gambar,  peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi nan  memiliki  makna  atau  arti  atau  dapat  dipahami  oleh  orang  nan  mampu memahaminya.
Selang sistem pemfaktaan di Indonesia, Juri terikat di alat-alat fakta nan sah, nan berarti nanti Juri hanya boleh mengambil keputusan atau menjatuhkan putusan berdasarkan alat- alat fakta nan ditentukan oleh Keyakinan saja, fakta selang acara perdata nan disebutkan oleh keyakinan diatur selang Artikel 164 HIR/284 RBg mengatur menurut limitatif mengenai alat fakta selang sangkaan perdata alat fakta, antara lain:
1) Fakta dokumen
2) Saksi
3) Persangkaan
4) Pengakuan
5) Sumpah
Di  luar  itu,  terdapat  alat-alat  fakta  nan  dapat  dipergunakan  untuk  memperoleh kepastian  mengenai  kebenaran  suatu    peristiwa  nan    menjadi    sengketa,    yaitu  investasi setempat  ( descente )  nan  diatur  selang  Artikel  153  HIR/180  RBg,   kemudian  keterangan ahli/saksi ahli ( expertise ) nan diatur selang Artikel 154 HIR/181RBg.
Menurut yuridis, Aturan pemfaktaan di Indonesia, baik HIR maupun KUH Perdata belum mengakomodir  naskah  elektronik  sebagai  alat  fakta,  selang  beberapa  Keyakinan  nan  baru sudahmengatur kemudian mengakui fakta elektronik sebagai alat fakta nan sah, yaitu antara lain:
1) Keyakinan No 8 Musim 1997 Tentang Naskah Perusahaan
2) KeyakinanNomor 36 Musim 1999 Tentang Telekomunikasi
3) Keyakinan Nomor 40Musim 1999 Tentang Pers, Unkemudiang Unkemudiang Nomor 31 Musim  1999  jo  Keyakinan  Nomor  20  Musim  2001  Tentang  Pemberantasan  Tindak Pikemudiana Korupsi
4) Keyakinan Nomor 19 Musim 2002 Tentang Hak Cipta
5) Keyakinan Nomor 30 Musim 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pikemudiana Korupsi
6) Keyakinan  Nomor  24  Musim  2003  Tentang  Mahkamah  Konstitusi,  kemudian Unkemudiang Unkemudiang Nomor 11 Musim 2008 Tentang Petunjuk kemudianTransaksi Elektronik
Namun demikian, meskipun   sudah  ada   Keyakinan   Naskah Perusahaan kemudian UU ITE serta beberapa peraturan lainya, tidak dapat dikatakan nanti Aturan Acara Indonesia baik perdata maupun pikemudiana sudahmengatur menurut jelas mengenai alat fakta elektronik selang  pemfaktaan  perdata,  karena  pengaturan  alat  fakta  elektronik  nan  sudahdilakukan merupakan  Aturan  materiil  nan  seharusnya  dilengkapi  juga  dengan  Aturan  formilnya  atau Aturan acaranya.

## Pemfaktaan sebelum berlakunyaPERMA No 1 Musim 2019
Sesudahmerdeka  sampai  sekarang  Indonesia  masih  belum  mempunyai  Aturan  Acara sendiri. Oleh sebab itu, Aturan acara perdata nan berlaku di Musyawarah Negeri masih tetap menggunakan  Aturan  warisan  kolonial  Belanda,  yaitu  Het  Herziene  Indonesisch  Reglement (HIR) kemudian Reglement Buitengewesten (RBg).
Selain  diberlakukannya  HIR  kemudian  RBg,  di  Musyawarah  Negeri  juga  berlaku keyakinan keyakinan nan bersumber semenjak Kitab Aturan Perdata (KUH.Perdata) kemudian keyakinan lain nan menurut khusus mengatur Aturan acara perdata. Untuk setiap perubahan atau penambahan keyakinan Aturan acara perdata di Musyawarah Negeri, Mahkamah Agung (MA)  sudahmenerbitkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (PERMA),  atau Dokumen  Edaran  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  (SEMA).  Di  samping  itu,  terdapat jawaban resmi MA atas masalah nan dihadapi selang praktek beracara di Musyawarah Negeri nan  dirangkum  kemudian  diterbitkan  selang  bentuk  buku.  Baik  PERMA,  SEMA, kemudian/atau  buku  tersebut  seringkali  digunakan  sebagai  pegangan,  tidak  hanya  oleh advokat melainkan juga oleh juri ketika menyelesaikan sangkaan di Musyawarah Negeri.
Salah  satu  pelaksanaan  Aturan  acara  nan  dilakukan  oleh  MA,  khususnya  untuk menghadapi  arus  digitalisasi  di  segala  bikemudiang,  di  tanggal  19  Agustus  2019  MA sudahmenerbitkan  PERMA  No.  1  Musim  2019  tentang  Administrasi  Sangkaan  kemudian Perhimpunan Musyawarah Menurut Elektronik (PERMA No. 1/2019) Pemberlakuan PERMA tersebut sudahmemberikan beberapa kontraversi terhadap keyakinan penting di selang HIR nan sebelumnya masih dipertahankan selang prosedur beracara di Musyawarah. Perubahan keyakinan beracara di musyawarah antara lain mengenai Asas perhimpunan terbuka untuk umum sebagaimana dianut oleh HIR Berdasarkan asas tersebut menurut teknis perhimpunan harus  dilakukan  menurut  terbuka  untuk  umum,  selang  arti  warga  negara  diizinkan  untuk menghadiri, menyaksikan, kemudian mendengarkan prosedur perhimpunan di Musyawarah. demikian pula pembacaan putusan musyawarah negeri wajib dilakukan selang perhimpunan nan terbuka untuk umum (Waluyo, 2020).
Sebagaimana  diatur  selang  artikel  13  UU.  No.  48  musim  2009  tentang  Kekuasaan Kejurian nan menyatakan:
a. Semua sikemudiang investasi musyawarah ialah terbuka untuk umum, kecuali keyakinan menentukan lain
b. Putusan  musyawarah  hanya  sah  kemudian  mempunyai  kekuatan  Aturan  apabila diucapkan selang sikemudiang terbuka untuk umum
c. Tidak  dipenuhinya  keyakinan  sebagaimana  dimaksud  di  ayat  (1)  kemudian  ayat  (2) mengakibatkan putusan batal demi Aturan.
Berdasarkan  asas  tersebut,  semua  investasi  perhimpunan  kemudian  pembacaan putusan  di  mahkamah  konstitusi,  peradilan  umum,  peradilan  agama,  peradilan  tata  usaha negara,  kemudian  peradilan  militer  wajib  dilakukan  selang  sikemudiang  menurut  terbuka. apabila frasa “terbuka untuk umum” dimaknai sebagai “jalannya perhimpunan dapat dihadiri menurut fisik kemudian disaksikan menurut langsung” nanti prosedur perhimpunan menurut elektronik jelas sudahmeniadakan kondisi tersebut.

## Kedudukan PERMA selang hierarki Peraturan Perkeyakinanan
Produk-produk  Aturan  Mahkamah  Agung  bisa  kita  lihat  bagaimana  peraturan perkeyakinanan mengatur kemudian memberi keweangan di Mahkamah Agung (MA) selang artikela 24 A keyakinan dasar Negara RI 1945 nan mengatur MA berhak mengadili di tingkat kasasi, menguji peraturan perkeyakinanan di bawah keyakinan terhadap
unkemudiangunkemudiang,  kemudian  mempunyai  wewenang  lainnya  nan  diberikan keyakinan. Ini juga sejalan dengan pankemudiangan nanti peraturan perkeyakinanan hanya dapat  dibentuk  oleh  forum  nan  memperoleh  wewenang  perunkemudiangunkemudiangan (wetgevingsbevoegheid),  yaitu  kekuasaan untuk  membentuk  Aturan  atau  rechtsvorming  di antaranya:
a. MA memberikan pertimbangan Aturan kedi Presiden selang permohonan grasi kemudian rehabilitasi (Artikel 14 ayat 1 UUD jo. Artikel 35 UUMA).
b. MA  dapat  memberikan  pertimbangan-pertimbangan  selang  bikemudiang  Aturan  baik diminta maupun tidak kedi forum tinggi Negara nan lain (Artikel 37 UUMA).
c. MA berhak memberikan petunjuk di semua kondisi peradilan selang rangka pelaksanaan keyakinan UU Kekuasaan KeJurian (Artikel 38 UUMA).
d. MA berhak memberikan petunjuk, teguran, atau peringatan nan dipankemudiang perlu kedi musyawarah di semua kondisi peradilan.
Peraturan  Mahkamah  Agung  (PERMA)  di  dasarnya  ialah  bentuk  peraturan  nan  berisi keyakinan bersifat Aturan acara. Sekemudiangkan, Dokumen Edaran MA atau SEMA bentuk edaran  pimpinan  MA  ke  seluruh  jajaran  peradilan  nan  berisi  bimbingan  selang penyelenggaraan peradilan, nan lebih bersifat administrasi. Fatwa MA berisi pendapat Aturan MA  nan diberikan  atas  permintaan  forum  Negara.  Dokumen  Keputusan  Ketua MA  atau SK KMA ialah dokumen keputusan (beschikking) nan dikeluarkan Ketua MA mengenai satu hal tertentu.  Menurut  Jimly  Asshiddiqie  peraturan  MA  sebagai  peraturan  nan  bersifat  khusus sehingga tunduk di prinsip lex specialis derogat legi generalis. Namun, Jimly mengkritik bentuk dokumen  edaran  nan  materinya  bersifat  pengaturan.  Jika  materinya  berisi  peraturan, sebaiknya  bentuk  produk  Aturannya  ialah  peraturan.  Sekemudiangkan,  HAS  Natabaya mengatakan nanti rumusan Artikel 7 ayat (4) kemudian penjelasan UU 10/ 2004 mengandung arti  tidak  lagi  dibedakan  peraturan  perkeyakinanan  nan  murni  kemudian  nan  semu  atau pseudo (Natabaya, 2008:299).
Keyakinan Nomor 10 Musim 2004 jo. Keyakinan Nomor 12 Musim 2011 jo. Keyakinan Nomor  15  Musim  2019  Tentang  Pembentukan  Peraturan  Perkeyakinanan  menyebutkan Artikel  7  nanti  jenis,  hierarki,  berdasarkan  tata  urutan  tertingginya  yaitu:  Keyakinan  Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945,  Ketetapan  Musyawarah  Permusyawaratan  Rakyat, UnkemudiangUnkemudiang/Peraturan Pemerintah Pengganti
Keyakinan,  Peraturan  Pemerintah,  Peraturan  Presiden,  Peraturan  Daerah  Provinsi, kemudian  Peraturan  Daerah  Kabupaten/Kota  Artikel  tersembut  memberikan  pemahaman dasar  nanti  PERMA  tidak  termasuk  selang  hierarki  perkeyakinanan.  Namun  perlu dilihat  di artikel  selanjutnya  nan  menyatakan  nanti  PERMA  sebagai  salah  1  peraturan  nan keberadaannya  diakui.  Pernyataan  tersebut  tertuang  halam  Artikel  8  ayat  (1)  Keyakinan Nomor 10 Musim 2004 jo. Keyakinan Nomor 12 Musim 2011 jo. Keyakinan Nomor 15 Musim 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perkeyakinanan. Pengakuan status PERMA tersebut dibarengi oleh pemenuhan syarat nan termuat selang Artikel 8 ayat (2), yaitu “diperintahkan oleh peraturan nan lebih tinggi” kemudian “dibentuk berdasarkan wewenang ”.

## Mekanisme Pemfaktaan selang perhimpunan menurut elektronik
Selang wewenangnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia terus melakukan prosedur perbaikan  daalam  pelayanan  publik  di  musyawarah  sesuai  dengan  tuntutan  kemudian perkembangan  kebutuhan  warga  negara,  menumbuhkan  semangat  pembaruan  kemudian daya kreativitas selang hal pelayanan publik di musyawarah, memberikan kontribusi terhadap perbaikan  kemudian  peningkatan  kualitas  kepercayaan  publik  terhadap  forum  penegak Aturan, serta mendorong prosedur perbaikan kemudian pembelajaran sistem pelayanan di musyawarah.
Menurut  umum  perhimpunan  elektronik  merupakan  suatu  bentuk  perhimpunan dengan memanfaatkan fasiitas teknologi petunjuk kemudian telekomunikasi selang prosedur pelaksanaannya. Di selang PERMA tersebut nan dimaksdu perhimpunan menurut elektronik ialah serangkaian prosedur memeriksa kemudian mengadili sangkaan oleh musyawarah nan dilaksanakan dengan dukungan teknologi petunjuk kemudian komunikasi
Menurut  PERMA  Nomor  1  Musim  2019  disebutkan  nanti  Administrasi  sangkaan menurut elektronik ialah serangkaian prosedur penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan penunaian, penyampaian  panggilan/pemberitahuan,  jawaban,  replik,  duplik,  kesimpulan,  penerimaan upaya  Aturan,  serta  pengelolaan,  penyampaian  kemudian  penyimpanan  naskah  sangkaan perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha Negara dengan menggunakan sistem elektronik  nan  berlaku  dimasingmasing  kondisi  peradilan.  Selain  itu,  berdasarkan  PERMA tersebut  diatur  mengenai  subjek  Aturan  selain  advokat  nan  memenuhi  syarta  untuk
menggunakan sistem petunjuk peradilab dengan hak kemudian kewajiaban nan diatur oleh Mahkamah Agung.
Di  dasarnya  alur  di  perhimpunan  elektronik  ini  sama  saja  halnya  dengan  alur perhimpunan biasa di musyawarah nan merujuk di perhimpunan konvensional namun selang persdikemudiangan elektronik dilakukan menurut e-litigasi
1) Tingkatan Investasi naskah awal
Melihat syarat formil kemudian materil investasi merupakan pemfaktaan nan sah selang Aturan acara selang perhimpunan. Melihat fakta nan biasa dikenal misalnya saja fotokopi naskah-naskah penting nan dicocokkan dengan aslinya oleh musyawarah Juri. Fakta  elektronik  butuh  perlakuan  lebih  untuk  memastikan  keotentikannya  sekalipun Keyakinan  ITE  telah  menyebutkan  nanti  petunjuk  elektronik  atau  naskah  elektronik kemudian/atau  hasil  cetaknya  merupakan  alat  fakta  Aturan  nan  sah.  Selang  Aturan perdata sebagaimana artikel 164/24 R.Bg/1866 KUHPer, dikenal 5 alat fakta yaitu : fakta tertulis,  sakti-saksi, persankaan, pengakuan,  kemudian  sumpah. Fakta  tertulis sendiri dikategorikan  selang  dokumen,  dokumen  dibagi  selang  dua  macam  :  akta  kemudian dokumen-dokumen  lain  nan  bukan  akta.  Untuk  melihat  kekuatan  pembuatan  suatu fakta tertulis terletak di keasliannya sebagaiman selang artikel 301 R.Bg/1888 KUHPerd. Beriringan  dengan  perkembangan  zaman,  pemfaktaan  nan  diatur  selang  HIR/Rbg maupun selang KUHPerdata mengalami pergeseran dengan laHIRnya PERMA nomor 1 musim  2019  tentang  administrasi  sangkaan  kemudian  perhimpunan  di  musyawarah menurut elektronik.e
Peraktek investasi selang pemfaktaan menurut elektronik diperhimpunan perdata di dasarnya sama dengan investasi pemfaktaan biasa. Hanya saja pemfaktaan elektronik memiliki  beragam  bentuk,  misalnya  saja  selang  penguploakemudian  naskah-naskah lewat aplikasi nan sudahdisediakan oleh musyawarah yaitu e-litigasi. Untuk mengetahui fakta tersebut merupakan fakta elektronik ialah dengan cara melihat cara transaksi nan dihasilakan  fakta  tersebut.  Selang  prakteknya,  alat  fakta  elektronik  nan  diajukan dimusyawarah  terlebih  dahulu  dicocokkan  dengan  naskah  aslinya  musyawarah  Juri harus jeli melihat apakah fakta-fakta tersebut memang dihasilkan dengan naskah.
naskah fakta aslinya nanti diyakini sebagai fakta elektronik sebagimana dimaksud selang  Keyakinan  ITE.  Kalau  misalnya  fakta  elektronik  nan  ajukan  tidak  memiliki
landasan nan kuat kemudian tidak bisa meyakinkan musyawarah Juri, dapat dihadirkan pakar atau ahli nan membikemudiangi masalah tersebut.

## 2) Panggilan sikemudiang
Melakukan  panggilan  ialah  tugas  jurusita/jurusita  pengganti,  sebagaimana keyakinan  Artikel  103  Keyakinan  Nomor  7  Musim  1989  Tentang  Peradilan  Agama  nan sudahdiubah dengan  Keyakinan Nomor 3 Musim 2006 kemudian Keyakinan Nomor 50 Musim 2009.
Panggilan  harus  disampaikan  menurut  resmi  kemudian  patut.  Selang  artikel  146 Rbg  dijelaskan  nanti  Panggilan  nan  resmi  ialah  panggilan  nan  dilaksanakan  oleh jurusita/jurusita  pengganti  nan  sudahditunjuk,  di  hari  kemudian  jam  kerja,  di  wilayah yurisdiksi musyawarah jurusita/jurusita pengganti nan melakukan panggilan, kemudian disampaikan  langsung  kedi  para  pihak  atau  jika  tidak  bertemu  langsung  dengan  para pihak,  panggilan  disampaikan  melalui  kepala  desa/kelurahan.  Adapun  panggilan  nan patut  ialah  panggilan  nan  dilaksanakan  minimal  3  (tiga)  hari  sebelum  perhimpunan, dengan  catatan  hari  memanggil  kemudian  hari  sikemudiang  tidak  termasuk  hari  nan dihitung.
Keyakinan  pokok  pemanggilan  tersebut  merupakan  keyakinan  pemanggilan menurut  biasa  nan  berlaku  nan  menurut  penulis  merujuk  di  prosedur  perhimpunan konvensional.  Seiiring  dengan  pemberlakuan  layanan  administrasi  sangkaan  kemudian perhimpunan  menurut  elektronik  di  musyawarah,  nanti  prosedur  pemanggilan  ialah aspek bersangkaan nan dapat dilakukan menurut elektronik. Panggilan nan dilaksanakan menurut  elektronik  ialah  panggilan  nan  sah,  selama  panggilan  ditujukan  ke  alamat domisili  elektronik  para  pihak  nan  disampaikan  oleh  jurusita/jurusita  pengganti. pemanggilan  menurut  elektronik  dilakukan  oleh  jurusita/jurusta  pengganti  nan disampaikan  kedi  penggugat  nan  sudahmendaftarkan  sangkaan  menurut  elektronik kemudian  tergugat  atau  pihak  lain  nan  sudahmenyatakan  persetujuannya  untuk dipanggil  menurut  elektronik.  Panggilan  menurut  elektronik  dikirim  melalui  aplikasi  E- Court ke domisili elektronik para pihak nan dipanggil
3) Prosedur tingkatan upaya damai
Sesudahdilakukannya  pemangilan  menurut  resmi  kemudian  patut  oleh jurusita/jusita  pengganti  Sikemudiang  pertama  dilangsungkan  di  selang  ruang
sikemudiang musyawarah di hari, tanggal, kemudian jam kerja nan sudahditetapkan. Di perhimpunan  pertama  nan  dihadiri  oleh  para  pihak,  Musyawarah  Juri  berupaya mendamaikan kedua belah pihak nan bersangkaan. Jika upaya damai nan dilakukan oleh Musyawarah Juri tidak berhasil, nanti Musyawarah Juri memerintahkan para pihak untuk menempuh prosedur mediasi, sebagaimana nan sudahdiatur selang keyakinan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Musim 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Musyawarah. Di perhimpunan  pertama  nan  dihadiri  oleh  para  pihak,  ketua  musyawarah  dapat memberikan  penjelasan  tentang  hak  kemudian  kewajiban  para  pihak  terkait perhimpunan  menurut  elektronik.  Perhimpunan  menurut  elektronik  dapat dilangsungkan atas persetujuan para pihak, sesudahselesai prosedur perundingan antra kedua belah pihak
4) Tingkatan jawab merespon menurut elektronik
Juri menetapkan jadwal perhimpunan untuk agenda penyampaian jawaban, replik, kemudian  duplik  melalui  SIPP.  Jadwal  perhimpunan  nan  ditetapkan  oleh  Ketua Musyawarah  melalui  SIPP  terintegrasi  dengan  E-Court,  sehingga  para  pihak  dapat mengetahui jadwal kemudian agenda perhimpunan melalui aplikasi ECourt. Para pihak wajib  untuk  menyampaikan  naskah  jawaban,  replik,  kemudian  duplik  sesuai  dengan jadwal  kemudian sebelum  perhimpunan nan sudahditetapkan  dimulai.  Para  pihak  nan tidak  mengirim  naskah  elektronik  sesuai  dengan  agenda  perhimpunan  nan sudahditetapkan,  tanpa  alasan  nan  sah  menurut  Aturan,  nanti  dianggap  tidak menggunakan  haknya,  namun  apabila  disertai  alasan  nan  sah  menurut  Aturan,  nanti sikemudiang ditunda satu kali.
Sesudahmenerima naskah elekronik nan dikirimkan oleh para pihak, Musyawarah Juri memeriksa naskah tersebut melalui E-Court. Naskah elektronik nan belum diverifikasi oleh  Musyawarah  Juri  tidak  dapat  dilihat  oleh  pihak  lawan.  SesudahMusyawarah  Juri selesai  memeriksa  naskah  tersebut,  nanti  Musyawarah  Juri  memverifikasi  naskah tersebut  melalui  menu  nan  sudahtersedia  di  E-Court.  Naskah  elektronik  akan  terkirim kedi pihak lawan seiiring dengan Musyawarah Juri menutup serta menetapkan tundaan perhimpunan.
5) Intervensi pihak ketiga menurut elektronik
Selang prosedur perhimpunan Pihak ketiga dapat mengajukan intervensi terhadap sangkaan  nan  sekemudiang  disikemudiangkan  menurut  elektronik.  Pihak  ketiga  nan mengajukan  intervensi  wajib  untuk  mengikuti  prosedur  perhimpunan  menurut elektronik. Apabila pihak ketiga tersebut tidak bersedia untuk bersikemudiang menurut elektronik,  nanti  Musyawarah  Juri  menyatakan  permohonan  intervensi  tersebut  tidak dapat  diterima  melalui  sebuah  penetapan.  Prosedur  investasi  gugatan  intervensi dilakukan menurut elektronik sesuai dengan keyakinan Aturan acara. Gugatan intervensi serta tanggapan para pihak terhadap gugatan tersebut disampaikan menurut elektronik. Ketua  Musyawarah  mengeluarkan  penetapan  nan  menolak  atau  menerima penggugat intervensi untuk menjadi para pihak selang sangkaan tersebut. Atas penetapan demikian, tidak dapat dilakukan upaya Aturan
6) Perhimpunan di tahap pemfaktaan menurut elektronik
Di tahap pemfaktaan menurut elektronik dilangsungkan sesuai dengan keyakinan Aturan acara nan berlaku. Teknis bagaimana prosedur pemfaktaan selang perhimpunan elektronik.
a. Alat fakta dokumen
Para  pihak  diwajibkan  mengunggah/mengupload  naskah  faktafakta  dokumen  nan bermaterai keselang sistem petunjuk, naskah asli semenjak dokumen-dokumen fakta tersebut  diperlihatkan  di  muka  sikemudiang  nan  sudahditetapkan  selang Perhimpunan.
b. Alat fakta saksi
Di hakikatnya, pemfaktaan menggunakan
teleconference  oleh  saksi  sebagai  alat  fakta  sah  harus  memperoleh  persetujuan terlebih  dahulu  semenjak  Juri,  Jaksa  Penuntut  Umum  kemudian  Advokat.  Apabila selang  praktiknya  selang  perhimpunan  antara  saksi  nan  satu  dengan  saksi  lainnya selang memberikan keterangan terdapat akemudianya ketidaksesuaian, nanti dapat dilaksanakan  kembali  cross  check  menurut  langsung.  Saksi  nan  menyampaikan keterangannya  melalui  media  teleconference  dapat  memenuhi  pengertian  sebagai saksi nan memberikan kesaksiannya menurut langsung di musyawarah
c. Alat fakta Persangkaan
Persangkaan
juri merupakan
lawan semenjak persangkaan unkemudiangunkemudiang,  yaitu  persangkaan  nan  diserahkan  kedi  pertimbangan juri. Selang Common Law disebut presumption of fact atau provisional presumption, nan keadaannya tidak lain semenjakdi circumstantial evidence, yakni fakta semenjak suatu fakta kemudian kejadian. Misalnya, menyimpulkan seseorang berada di suatu tempat  atau  tidak,  berdasarkan  keadaan  atau  fakta  tertentu.  Persangkaan  selang perhimpunan  elektronik  yaitu  bagaimana  juri  menilai  fakta  nan  sudahdismapaikan melalui media elektronik oleh pihak nan bersangkaan
d. Alat fakta pengakuan
Pengertian  Pengakuan  nan  mempunyai  kekuatan  pemfaktaan  sebagai  alat  fakta dijelaskab di Artikel 174-176 HIR kemudian 1923 KUH Perdata ialah alat fakta berupa pernyataan/keterangan  nan  dikemukakan  salah  satu  pihak  kedi  pihak  lain  selang prosedur investasi nan dilakukan dimuka juri selang perhimpunan, dimana pengakuan tersebut  berisi  keterangan  nanti  apa  nan  di  dalilkan  lawan  benar  sebagian  atau seluruhnya.  Pengakuan  selang  perhimpunan  elektronik  mahkamah  agung sudahmenjelaskan  selang  petunjuk  teknis  perhimpunan  nan  menyatakan  nanti Pemfaktaan  dengan  acara  investasi  keterangan  saksi  kemudian/  atau  ahli  dapat dilakukan menurut jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, sehingga semua pihak  saling  melihat  mendengar  menurut  langsung  serta  berpartisipasi  selang perhimpunan ’
e. Alat fakta sumpah
Selain  fakta-fakta  nan  sudahdisebutkan  selang  Aturan  acara  perdata  akemudianya fakta  tambahan  jika  tidak  ditemukan  fakta-fakta  nan  memdukung  untuk  membuat suatu  keputussan  yaitu  fakta  sumpah.  Sumpah  merupakan  suatu  keterangan  atau pernyataan nan dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan agar orang nan bersumpah selang  memberi  keterangan  atau  pernyataan  nan  takut  atas  murka  Tuhan  jika  dia berbohong, kemudian Takut kedi murka atau Aturanan Tuhan dianggap sebagai daya pendorong bagi nan bersumpah untuk memberikan keterangan nan sebenarnya.
7) Perhimpunan tahap kesimpulan menurut elektronik
Penyampaian  kesimpulan  oleh  para  pihak  berupa  naskah  elektronik  melalui  E- Court.  SesudahMusyawarah  Juri  menerima  kemudian  meneliti  naskah  tersebut,  nanti
Musyawarah Juri melakukan verifikasi atas naskah melalui menu nan sudahtersedia di E- Court.  Naskah  kesimpulan  akan  terkirim  kedi  pihak  lawan,  ketika  Ketua  Musyawarah menutup kemudian menetapkan tundaan sikemudiang untuk pembacaan putusan
8) Perhimpunan untuk tingkatan pembacaan putusan menurut elektronik
Pengucapan Putusan/penetapan oleh Musyawarah Juri menurut elektronik selang perhimpunan  nan  terbuka  untuk  umum.  Pengucapan  putusan/penetapan  ini  melalui aplikasi  E-Court  di  jaringan  internet  publik,  menurut  Aturan,  sudahmemenuhi  asas perhimpunan terbuka untuk umum sesuai dengan keyakinan peraturan perkeyakinanan. Pembacaan  putusan/penetapan  dianggap  sudahdilaksanakan  menurut  Aturan  dengan menyampaikan  putusan/penetapan  elektronik  kedi  para  pihak  melalui  E-Court  selang format Pdf.
9) Upaya Aturan menurut elektronik
Upaya Aturan merupakan upaya nan diberikan oleh keyakinan kedi seseorang atau bakemudian Aturan untuk hal tertentu untuk melawan putusan juri sebagai tempat bagi pihak-pihak nan tidak puas dengan putusan  juri nan dianggap tidak sesuai dengan apa nan  diinginkan,  tidak  memenuhi  rasa  keadilan,  karena  juri  juga  seorang  manusia  nan dapat melakukan kesalaha/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.
Bagi  para  pihak  nan  bersangkaan  menurut  elektronik  semenjak  awal,  dapat mengajukan  upaya  Aturan  menurut  elektronik.  Upaya  Aturan  dapat  diajukan  selang tenggang waktu nan sesuai dengan keyakinan nan berlaku. Semua tingkatan penangan terhadap  upaya  Aturan  nan  dilakukan  menurut  elektronik,  juga  diprosedur  menurut elektronik
pemfaktaan fakta elektronik menjadi alat fakta nan sempurna agar dapat memenuhi nilai keadilan
Selang pemfaktaan elektronik harusnya menjadi alat fakta nan sempurna sesuai dengan 184  KUHP  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  dokumen,  petunjuk  kemudian  keterangan terdakwa.  Serta  harus  berisi  Nilai – Nilai  keadilan  bagi  terdakwa  kemudian  tersangka sebagaimana Unkemudiang Unkemudiang Dasar 1945 kemudian Pancasila
Keabsahan Alat Fakta Elektronik Berdasarkan UU ITE
Seiring  dengan  kemajuan  teknologi  petunjuk  kemudian  telekomunikasi,  alat  fakta mengalami perkembangan dengan munculnya alat  fakta selang bentuk petunjuk elektronik kemudian/atau  naskah  elektronik  nan  dikenal  dengan  istilah  alat  fakta  elektronik.  Fakta elektronik pertama kali diatur di Musim 1997 yaitu selang Unkemudiangunkemudiang No. 8 Musim  1997  tentang  Naskah  Perusahaan.  Selang  keyakinan  tersebut,  tidak  disebutkan menurut  tegas  kata  fakta  elektronik,  namun  selang  artikel  15  disebutkan  nanti  data  nan disimpan selang mikrofilm atau media lainnya dianggap sebagai alat fakta nan sah
Kata  elektronik  pertama  kali  dimunculkan  di  Unkemudiangunkemudiang  Nomor  20 Musim  2001  nan  merupakan  perubahan  semenjak  Keyakinan  No.  31  Musim  1999  tentang Tindak Pikemudiana Korupsi. Di artikel 26 A disebutkan nanti petunjuk nan disimpan menurut elektronik merupakan alat fakta petunjuk. Hal ini ditekankan kembali di keyakinan ITE selang Artikel  5  nan  menyatakan  nanti  petunjuk  elektronik,  naskah  elektronik  kemudian  hasil cetaknya  diakui  sebagai  alat  fakta  nan  sah.  Berdasarkan  peraturan  tersebut  definisi  fakta elektronik  merupakan  data  nan  tersimpan  kemudian/atau  ditransmisikan  melalui  sebuah perangkat  elektronik,  jaringan  atau  sistem  komunikasi.  Data  inilah  nan  dibutuhkan  untuk memfaktakan  sebuah  kejahatan  nan  terjadi  di  perhimpunan,  bukan  bentuk  fisik  semenjak perangkat elektroniknya
Teknologi  petunjuk  sendiri  diartikan  sebagai  suatu  teknik  untuk  mengumpulkan, menyiapkan,  menyimpan,  memprosedur,  mengumumkan,  menganalisis  kemudian/atau menyebar  petunjuk,  sebagaimana  ditentukan  selang  Artikel  1  ayat  (3)  UU  ITE.  Dengan diberlakukannya UU ITE nanti terdapat suatu pengaturan nan baru mengenai alat-alat fakta naskah elektronik. Berdasarkan keyakinan Artikel 5 ayat 1 UU ITE ditentukan nanti petunjuk elektronik kemudian/atau naskah elektronik kemudian/atau hasil cetaknya merupakan alat fakta aturan nan sah. Selanjutnya di selang Artikel 5 ayat 2 UU ITE ditentukan nanti petunjuk elektronik atau  naskah elektronik  kemudian/atau  hasil  cetaknya sebagaimana dimaksud  di ayat  1  merupakan perluasan  alat  fakta nan sah  kemudian sesuai dengan  aturan acara  nan berlaku di Indonesia.  Dengan  demikian,  nanti  UU  ITE  sudahmenentukan  nanti  naskah elektronik  kemudian/atau  hasil  cetaknya  merupakan  suatu  alat  fakta  nan  sah  kemudian merupakan  perluasan  alat  fakta  nan  sah  sesuai  dengan  aturan  acara  nan  sudahberlaku  di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat  fakta di muka perhimpunan. Selanjutnya, berdasarkan  keyakinan  Artikel  5  ayat  3  UU  ITE  ditentukan  nanti  petunjuk  elektronik
kemudian/atau  naskah  elektronik  dinyatakan  sah  apabila  menggunakan  suatu  sistem elektronik sesuai dengan  keyakinan-keyakinan nan ada di dialam UU ITE. Dengan demikian penggunaan  naskah  elektronik  sebagai  suatu  alat  fakta  nan  dianggap  sah  apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan  keyakinan sebagaimana diatur  selang Artikel 6 UU ITE, nan menentukan nanti naskah elektronik dianggap sah sepanjang petunjuk nan  tercantum  di  selangnya  dapat  diakses,  ditampilkan,  dijamin  keutuhannya  kemudian dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu, naskah elektronik  nan  kedudukannya  dapat  disetarakan  dengan  naskah  nan  dibuat  di  atas  kertas, sebagaimana ditentukan selang Penjelasan Umum UU ITE.
Semenjak apa nan sudahdiuraikan di atas, dapatlah disimpulkan nanti menurut umum bentuk  semenjak  alat  fakta  elektronik  itu  ialah  petunjuk  elektronik,  naskah  elektronik kemudian keluaran komputer lainnya, Artikel 1 ayat (3) UU ITE. Semenjak penjelasan di atas, nanti dapat disimpulkan nanti alat fakta elektronik ialah petunjuk elektronik kemudian/atau naskah elektronik nan sudahmemenuhi persyaratan formil kemudian persyaratan materil nan diatur  selang  UU  ITE.  Walau  demikian,  karena  sifat  alamiahnya  fakta  digital  sangat  tidak konsisten  nanti  fakta  digital  tidak  dapat  langsung  dijadikan  alat  fakta  untuk  prosedur perhimpunan  sehingga  dibutuhkan  standar  agar  fakta digital dapat  digunakan sebagai  alat fakta di perhimpunan yaitu (Hilman, 2012) :
1) Dapat  menampilkan  kembali  petunjuk  elektronik  kemudian/atau  naskah  elektronik menurut  utuh  sesuai  dengan  masa  retensi  nan  ditetapkan  dengan  peraturan perkeyakinanan;
2) Dapat  melindungi  ketersediaan,  keutuhan,  keotentikan,  kerahasiaan  kemudian keteraksesan petunjuk elektronik selang penyelenggaraan sistem elektronik tersebut;
3) Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk selang penyelenggaraan sistem elektronik tersebut
4) Dilengkapi  dengan  prosedur  atau  petunjuk  nan  diumumkan  dengan  bahasa,  petunjuk atau simbol nan dapat dipahami oleh pihak nan bersangkutan dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut; kemudian
5) Memiliki mekanisme nan berkelanjutan untuk menjaga kebaharuan, kejelasan kemudian kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
Nanti, selang UU ITE keyakinan tersebut dikecualikan, sebagaimana termaksud di selang Artikel 5 ayat 4 UU ITE, nan menentukan nanti ada beberapa jenis naskah elektronik nan tidak dapat dijadikan alat fakta nan sah apabila terkait dengan pembuatan. Dokumen nan menurut keyakinan  harus  dibuat  selang  bentuk  tertulis  kemudian  Dokumen  beserta  naskahnya  nan menurut keyakinan harus dibuat selang suatu bentuk akta notariil atau akta nan dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Syarat materiil tersebut diatur selang Artikel 6, Artikel 15 kemudian Artikel 16 UU ITE, nan  di  intinya  petunjuk  kemudian  naskah  elektronik  harus  dapat  dijamin  keotentikannya, keutuhannya kemudian ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil nan  dimaksud  selang  banyak  hal  dibutuhkan  digital  forensic13  .  Berkaitan  dengan  digital forensic,  merupakan  syarat  mutlak  nan  harus  dilakukan  supaya  naskah  elektronik  dapat digunakan  sebagai  alat  fakta  di  perhimpunan.  Tanpa  melalui  digital  forensic,  nanti  suatu naskah  elektronik  tidak  dapat  digunakan  sebagai  alat  fakta  karena  tidak  dapat  dijamin kesahihan  semenjak  naskah  elektronik  tersebut  (Wachjoe,  2016).  Pemfaktaan  Penerapan Alat-Alat Fakta Elektronik
Perkembangan  teknologi  petunjuk  memiliki  dampak  nan  cukup  signifikan  terhadap perkembangan  aturan.  Salah  satu  implikasi  ialah  diakuinya  keberadaan  fakta  elektronik selang  pemfaktaan  di  perhimpunan.  Namun  perkembangan  tersebut  dapat  pula meningkatkan tindakan pelanggaran norma-norma aturan atau perbuatan melanggar aturan, nanti  sudah  seharusnya  peraturan  juga  ditingkatkan  sesuai  dengan  berkembangnya kemajuan teknologi nan ada, terutama selang hal pengajuan alat fakta nan digunakan sebagai sarana  pemfaktaan  di  musyawarah.  Terkait  dengan  aturan  pemfaktaan,  hal  tersebut memunculkan sebuah posisi dilema, di salah satu sisi diharapkan agar aturan dapat mengikuti perkembangan  zaman  kemudian  teknologi,  di  sisi  nan  lain  perlu  juga  pengakuan  aturan terhadap  berbagai  jenis-jenis  perkembangan  teknologi  digital  untuk  berfungsi  sebagai  alat fakta di Musyawarah.
Mahkamah  Agung  sudahmenjalankan  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Musim 2019  tentang  Administrasi  Sangkaan  kemudian  Perhimpunan  di  Musyawarah  menurut elektronik,  namun  selang  pelaksanaannya  khususnya  mengenai  Pemfaktaan,  di  umumnya masih  tetap  dilakukan  perhimpunannya  menurut  manual,  oleh  karenanya  aturan  acara
pemfaktaan  khususnya  selang  penerapan  alat-alat  fakta  elektronik  sangat  penting  untuk dibahas selang tulisan ini.
Pemfaktaan merupakan salah satu tingkatan di perhimpunan nan menentukan selang prosedur sangkaan, karena semenjak hasil pemfaktaan dapat diketahui benar atau tidaknya suatu  sangkaan  atau  persengketaan  diantara  para  pihak.  Pengaturan  alat  fakta  elektronik harus  didasarkan  di  sistem  kemudian  prinsip  pemfaktaan  aturan  acara  nan  berlaku  di Indonesia. Subekti menyatakan nanti aturan pemfaktaan ialah suatu rangkaian peraturan tata tertib nan harus diindahkan selang melangsungkan pertarungan di muka juri, antara kedua belah  pihak  nan  sekemudiang  mencari  keadilan  kemudian  Hari  Sasangka  mendefinisikan aturan pemfaktaan ialah merupakan sebagian semenjak aturan acara nan mengatur macam- macam  alat  fakta  nan  sah  menurut  aturan,  sistem  nan  dianut  selang  pemfaktaan,  syarat- syarat  kemudian  tata  cara  mengajukan  alat  fakta  tersebut  serta  wewenang  Juri  untuk menerima, menolak kemudian menilai suatu pemfaktaan.
Selang tingkatan pemfaktaan terdapat 2 (dua) unsur nan memegang peranan penting yaitu:  Pertama,  unsur-unsur  alat  fakta.  Para  pihak  selang  tingkatan  pemfaktaan  harus menggunakan  alat  fakta  nan  sah  menurut  aturan  pemfaktaan  kemudian  tidak  boleh menggunakan alat fakta nan tidak diatur selang peraturan perkeyakinanan. Kedua, Peraturan Pemfaktaan.  Nanti  alat-alat  fakta  nan  diatur  selang  peraturan  perkeyakinanan  dianggap sebagai alat fakta nan sah kemudian dapat dipergunakan sebagai alat fakta di perhimpunan, hal  tersebut  dikarenakan  di  selang  peraturan  perkeyakinanan  mengatur  cara  pembuatan, penggunaan kemudian kekuatan pemfaktaannya sebagai alat fakta.

## ALAT FAKTA ATURAN ACARA PERDATA
ALAT FAKTA ATURAN ACARA PIKEMUDIANA ALAT FAKTA ATURAN ACARA TUN Artikel  164  HIR  kemudian 284 Rbg Artikel 184 KUHAP Artikel 100 UU PTUN Tulisan atau Dokumen Keterangan Saksi Dokumen atau Tulisan Saksi – saksi Keterangan Ahli Keterangan Ahli Persangkaan Dokumen Keterangan Saksi Pengakuan Petunjuk Pengakuan para pihak

## Sumpah
Keterangan Terdakwa Pengetahuan Aturan
Mengacu  kedi  keyakinan-keyakinan  mengenai  pemfaktaan  nan  diatur  selang  Aturan Acara nan berlaku di Indonesia, harus ada alat penguji terhadap alat fakta elektronik agar alat fakta  tersebut  dapat  dinyatakan  sah  di  perhimpunan,  sama  seperti  terhadap  alat  fakta lainnya,  yaitu  persyaratan  formil  kemudian  persyaratan  materiil.  Persyaratan  tersebut ditentukan berdasarkan jenis alat fakta elektronik nan dimaksud selang bentuk original atau hasil cetaknya. Persyaratan materiil alat fakta elektronik diatur selang Artikel 5 ayat (3) UU ITE yaitu Petunjuk kemudian Naskah Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan keyakinan nan diatur selang UU ITE.
Persyaratan formil alat fakta elektronik diatur selang Artikel 5 ayat (4) kemudian Artikel 43 UU ITE yaitu :
1) Petunjuk atau Naskah Elektronik tersebut tidak berlaku untuk:
a) Dokumen nan menurut UU harus dibuat selang bentuk tertulis;
b) Dokumen  beserta  naskahnya  nan  menurut  keyakinan  harus  dibuat  selang  bentuk akta notariil atau akta nan dibuat oleh pejabat pembuat akta
2) Penggeledahan  atau  penyitaan  terhadap  Sistem  Elektronik  harus  dilakukan  atas  izin ketua musyawarah negeri setempat.
3) Penggeledahan  atau  penyitaan  kemudian  tetap  menjaga  terpeliharanya  kepentingan pelayanan umum.
Artikel 30 UU ITE mengatur larangan melawan aturan kemudian tanpa hak mengakses komputer kemudian sistem elektronik orang lain. Hal ini menyebabkan tidak ada mekanisme nan  bisa  dilakukan  jika  seseorang  menolak  memberikan  akses  password  di  perangkatnya. Ketiadaan  aturan  kemudian  prosedur  nan  jelas  mengenai  alat  fakta  elektronik  ini  dapat membuat  ketidakpastian  aturan bagi penyidik  maupun  ahli digital  forensik  nan melakukan penyitaan atas perangkat nan mengandung fakta elektronik kemudian membuat musyawarah sulit untuk menilai integritas data/naskah elektronik nan dihadirkan selang pemfaktaan. Kendala Pemfaktaan Alat-Alat Fakta Elektronik
Alat  fakta  elektronik  mempunyai  kelemahan  semenjak  segi  pemfaktaan  karena dokumen/akta nan bersifat virtual itu sangat rentan untuk diubah, dipalsukan atau bahkan dibuat oleh orang nan sebenarnya bukanlah dibuat oleh orang nan sebenarnya bukanlah para
pihak  nan  berhak  membuatnya  tetapi  bersikap  seolah-olah  sebagai  para  pihak  nan sebenarnya, seperti sering terjadi selang berita hoax.
Petunjuk/data elektronik sebagai alat fakta nan bukan saja belum terakomodasi selang sistem  aturan  acara  di  Indonesia,  tetapi  selang  kenyataannya  data  dimaksud  juga  sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan kemudian dikirim ke berbagai penjuru dunia selang waktu  hitungan  detik.  Sehingga  dampak  nan  ditimbulkannya  juga  demikian  cepat,  bahkan sangat dahsyat.
Fakta elektronik nan dihadirkan ke perhimpunan haruslah terjamin integritasnya. Salah satu  nan  dapat  menjamin  ialah  fakta  elektronik  itu  sudahdiperiksa  dengan  prosedur  nan benar.  Apabila  fakta  elektronik  sudahdiperiksa  dengan  prosedur  nan  benar,  nanti  dapat disimpulkan tidak terjadi perubahan atas fakta tersebut atau dengan kata lain integritas fakta elektronik  tersebut  masih  terjaga  sehingga  memiliki  nilai  pemfaktaan  di  perhimpunan. Namun saat ini tidak ada prosedur investasi fakta elektronik nan berlaku menurut umum di Indonesia.  Praktiknya,  prosedur  investasi  fakta  elektronik  diserahkan  kedi  masing-masing forum nan memeriksa fakta elektronik tersebut. Hal ini dapat menyebabkan tidak samanya prosedur nan dimiliki oleh setiap forum. Selain itu, hal tersebut dapat menyulitkan Juri selang melihat apakah sebuah fakta elektronik sudahdiperiksa dengan prosedur nan tepat sehingga memiliki nilai pemfaktaan.
Pengakuan  terhadap  petunjuk  elektronik  sebagai  alat  fakta  di  Musyawarah,  selang beberapa  kasus  masih  dipertanyakan  validitasnya,  seperti  di  penetapan  No.  1751/P/1989 Musyawarah  Agama  Jakarta Selatan  tertanggal  18  Mei  1990,  nan sudahmemutuskan nanti dokumen/akta nikah nan dikeluarkan/dibuat oleh Kantor Urusan Agama atas perkawinan nan ijab-qobul nya dilakukan dengan media elektronik, dimana satu mempelai berada di Amerika kemudian  satunya  berada  di  Indonesia  ialah  sah  kemudian  mempunyai  kekuatan  aturan, namun  perkembangannya  terhadap  kasus  tersebut  kurang  dapat  diterima.  Praktik perhimpunan lainnya ialah Penggunaan media elektronik teleconference untuk investasi saksi juga  sudahdilakukan  selang  praktik  peradilan  di  Indonesia  di  kasus  pikemudiana  Korupsi BULOG dengan memeriksa saksi mantan Presiden RI BJ. Habibie nan berada di Jerman selang perhimpunan dilakukan di Musyawarah Jakarta Selatan. Persoalannya ialah apakah investasi saksi  melalui  teleconference  ini  dapat  memenuhi  syarat  atau  cara  investasi  saksi  menurut aturan pemfaktaan selang sistem aturan acara nan berlaku atau tidak.
Saat ini, tidak terdapat aturan mengenai bagaimana cara menampilkan fakta elektronik di perhimpunan. Di praktiknya, fakta elektronik ditampilkan dengan cara nan berbeda-beda, seperti  menghadirkan  hasil  cetaknya,  sampai  menghadirkan  perangkat  pembawa  fakta elektronik  tersebut  kemudian  menunjukkan  data  di  selangnya  menurut  langsung.  Tidak akemudianya  aturan  ini  menyebabkan  ketidakpastian  aturan  mengenai  bagaimana seharusnya  fakta  elektronik  ditampilkan  di  perhimpunan.  Selang  praktik  selain  persoalan pemfaktaan  di  perhimpunan  seperti  diuraikan  di  atas  terdapat  beberapa  kendala  selang penerapan alat-alat fakta Elektronik di Kondisi Peradilan ialah :
1) Kendala Pemfaktaan selang Aturan Acara.
2) Sikap juri nan masih beragam selang memankemudiang alat fakta elektronik
3) Cara penyerahan kemudian cara memperlihatkan alat fakta elektronik (Rachman, 2012).
4) Autentikasi Alat fakta elektronik.
5) Tanda tangan Elektronik.
Berdasarkan pemaparan di atas, menurut pendapat Penulis kendala nan terbesar selang pelaksanaan atau pemfaktaan alat fakta elektronik di perhimpunan ialah belum diaturnya alat fakta kemudian pemfaktaannya selang aturan acara sebagai aturan formal. Pengaturan alat fakta  elektronik  baru  diatur  di  aturan  materiil.  Di  antara  cara  pembedaan  aturan  ialah pembedaan  aturan  substantif  (materiil,  substantive  law)  kemudian  aturan  acara  (formal, adjective  law,  procedural  law).  Soerjono  Soekanto  kemudian  Purnadi  Purbacarakan mendefinisikan  Aturan  Substantif  sebagai  aturan  nan  merumuskan  hak-hak  kemudian kewajiban-kewajiban  subjek  aturan,  sekemudiangkan  Aturan  Acara  ialah  aturan  nan memberikan  pedoman  bagaimana  menegakkan  atau  mempertahankan  Aturan  Substantif tersebut selang praktik (Soekanto & Purbacakara, 1989:27-28).
Sudikno Mertokusumo menyebutkan Aturan Materiil merupakan pedoman bagi warga warga negara tentang bagaimana selayaknya orang berbuat atau tidak berbuat selang warga negara,  sekemudiangkan  Aturan  Acara  ialah  peraturan  aturan  nan  mengatur  bagaimana caranya  menjamin  ditaatinya  Aturan  Materiil  dengan  perantaraan  juri,  nan  konkretnya mengatur  tentang  bagaimana  caranya  mengajukan  tuntutan  hak,  memeriksa  serta memutuskannya kemudian pelaksanaan semenjak putusan tersebut (Mertokusumo, 2006:1- 2).
Aturan  Acara  bukanlah  sekedar  pelengkap  saja,  tetapi  mempunyai  kedudukan  nan penting selang melaksanakan atau menegakkan Aturan Materiil.
Bentuk  pengaturan  aturan  acara  harus  selang  Keyakinan  (in  de  wet).  Sebagaimana sudahdigariskan selang Artikel 28 Keyakinan Kekuasaan Kejurian sebagai berikut:
“Susunan, kekuasaan kemudian aturan acara Mahkamah Agung kemudian bakemudian peradilan  nan  berada  di  bawahnya  sebagaimana  dimaksud  selang  Artikel  25  diatur  selang Keyakinan ”
Berdasarkan  keyakinan  tersebut,  pengaturan  Aturan  Acara  tidak  boleh  diatur  selang bentuk peraturan perkeyakinanan selain Keyakinan. Peraturan Mahkamah Agung dapat berisi keyakinan nan bersifat Aturan Acara jika ada attributie/delegatie van wetgevings semenjak Keyakinan  atau  dibentuk  berdasarkan  wewenang  Mahkamah  Agung  untuk  mengisi kekosongan aturan (Fakhriah, 2017:95).
Pembaharuan Aturan Acara.
Perubahan  atau  pembaharuan  terhadap  beberapa  peraturan  aturan  Acara  sangat dibutuhkan  untuk  merespon  perkembangan  teknologi  petunjuk  kemudian  menyelesaikan kendala-kendala  terhadap  penerapan  alat  fakta  elektronik,  antara  lain  nan  mennankut pengaturan  mengenai  pemfaktaan  nan  semula  bersifat  tertutup  menjadi  bersifat  terbuka, sebagaimana termuat selang RUU Aturan Acara Perdata nan menyebutkan nanti “pem faktaan dapat dilakukan dengan semua alat fakta kecuali keyakinan menentukan lain”
Di  samping  itu  juga  mengenai  pengaturan  terhadap  alat  fakta  nan  semula  diatur menurut limitatif kemudian berurutan selang satu artikel, menjadi diatur  menurut terbuka kemudian terpisah selang beberapa artikel tersendiri, kemudian hanya memberikan batasan kemudian persyaratan tentang alat fakta tersebut. Dengan demikian juri tidak lagi terikat di alat-alat  fakta  nan  sudah  disebutkan  selang  keyakinan  saja  untuk  memeriksa  kemudian memutus  suatu  sangkaan.  Demikian  pula  halnya  investasi  saksi  dengan  menggunakan teleconference  nan  harus  dilakukan  saat  ini  di  masa  pandemi  COVID  19,  sekalipun  tidak disebutkan menurut limitatif selang pengaturannya, namun dapat diterima sebagai fakta di perhimpunan.  Karenanya  melalui  perubahan  aturan  Acara,  diharapkan  dapat  terjadi perubahan selang sistem pemfaktaan, semenjak nan semula bersifat tertutup menjadi sistem pemfaktaan terbuka dengan pembatasan sebagaimana ditentukan oleh keyakinan itu sendiri Dengan  dicantumkannya  pengaturan  menurut  tegas  terhadap  alat  fakta  elektronik  selang
aturan  acara  perdata  nan  baru,  diharapkan  juri  dapat  memeriksa  sangkaan  (nan menggunakan  fakta  elektronik  sebagai  alat  faktanya)  sampai  tuntas  kemudian  nanti menjatuhkan putusan, sehingga dapat diperoleh kepastian aturan melalui putusan juri guna memberikan  rasa  adil  bagi  warga  negara.  Oleh  karena  keadilan  dapat  tercapai  atas  dasar kepastian  aturan  nan  diterapkan  di  peristiwa-peristiwa  tertentu  atau  sebaliknya  suatu kepastian aturan tercapai atas dasar keadilan.

## KESIMPULAN
Semenjak pembahasan di atas nanti dapat ditarik dua (2) kesimpulan:
1. Selang  PERMA  peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  01  Musim  2019  Tentang Admisnistrasi  Sangkaan  Kemudian  Perhimpunan  Di  Musyawarah  Menurut  Elektronik nanti  mekanisme  nan  dibuat  selang  perhimpunan  elektronik  di  dasarnya  masih  sama dengan  Aturan  acara  biasa  (konvensional)  hanya  saja  setiap  prosedur  perhimpunan, ataupun  tahap-tahap  perhimpunan dilakukan  selang bentuk  elektronik  (e-litigasi),  baik berupa teknis ataupun administrasi lainnya (hanya dialaihkan).
2. Berdasarkan  hasil  kemudian  pembahasan  diatas  nanti  dapat  disimpulkan  nanti Teleconference belum diakui selang KUHAP, karena di masa UnkemudiangUnkemudiang dibuat hal demikian itu tidak dapat diperkirakan. Revolusi semenjak ilmu pengetahuan, teknologi,  petunjuk  kemudian  komunikasi  nan  saat  ini  berlangsung  sedemikian  pesat, mengakibatkan  timbul  keadaan  keadaan  baru  nan  seharusnya  dapat  dipertimbangkan selang  prosedur  penyelesaian  sangkaan,  termasuk  selang  penerapan  KUHAP.  Selang analisis  aturan  legalistik,  nan  cenderung  bersifat  kaku  atau  formal  legalistik, teleconference  tidak  dapat  diterima  sebagai  media  investasi  sangkaan  sesuai  dengan keyakinan nan terdapat di Artikel 160 ayat (1) huruf a kemudian Artikel 167 KUHAP nan menghendaki kehadiran saksi di ruang perhimpunan. Namun, artikel 5 ayat (1) Keyakinan Nomor 48 Musim 2009 tentang kekuasaan kejurian mewajibkan Juri menggali kebenaran materiil,  sehingga  terbuka  peluang  bagi  juri  untuk  mengesampingkan  aspek  formal. Adapun  kedudukan  alat  fakta  selang  perhimpunan  sangkaan  pikemudiana  melalui teleconferensi di masa pandemi covid19 ditinjau semenjak teori keabsahan pemfaktaan nanti  praktik  perhimpunan  online  di  kondisi  mahkamah  agung  tidak  akan  berlaku menurut  efektif  apabila  keyakinan  nomor  8  musim  1981  tentang  aturan  acara
pikemudiana  (KUHAP)  tidak  mengalami  perubahan.  asas  kehadiran  terdakwa  (in absentia) di kuhap bertentangan dengan praktik elitigation, jika e-litigation diterapkan di sangkaan pikemudiana.

## DAFTAR PUSTAKA
Fakhriah, E, L. (2017). Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata . Bandung: Refika Aditama, Hlm. 95.
Mertokusumo, S. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia . Yogyakarata: Liberty, Hlm.1-2.
Natabaya,  H.  (2008). Sistem  Peraturan  Perundang-Undangan  Indonesia .  Jakarta: Konstitusi Press Dan Tata Nusa, Hlm. 299.
Sari, K. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana , 2014, Hlm. 35. Soekanto, O., Purbacaraka, P. (1989). Aneka Cara Pembedaan Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 27-28.
Subekti , Hukum Pembuktian , Jakarta: Pradnya Paramita, 2001, Hlm 1.
Hilman,  M,  N.  (2012).  Pemeriksaan  Alat  Bukti  Digital  Dalam  Proses  Pembuktian,  Seminar tentang Digital Forensik, Semarang.
Rachman,  M.  (2012).  Penggunaan  Informasi  Atau  Dokumen  Elektronik  Sebagai  Alat  Bukti Dalam Proses Litigasi, Surabaya, Hlm. 17.
Wachjoe, S. (2016). Penggunaan Informasi Elektronik Dan Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Persidangan, Jurnal Hukum dan Peradilan , Hlm. 13.
Waluyo,  B,  M.,  Asas  terbuka  untuk  umum. Jurnal  Fakultas  Hukum ,  Universitas  Katolik Parahyangan, Vol. 6, No.1, 2020.