## Dilema “Proses Belajar-Mengajar” di Dunia Pendidikan Tinggi Kita

## Djaja Hendra

## Dosen FISIP Universitas Widya Mataram Yogyakarta
Abstract: Berbeda dengan sistem pendidikan menengah, “proses belajar dan mengajar” dalam pendidikan tinggi menuntut kualitas yang lebih baik untuk keberhasilan pendidikan dan pengajaran itu sendiri. Guru (Dosen) mengeluh tentang gaji yang tidak memadai, dan demonstrasi ada di mana-mana, sekarang adanya tambahan pendapatan (melalui sertifikasi), para pendidik memilih untuk diam. Namun, sangat disayangkan bahwa pada prosesnya, kualitas pengajaran dan pembelajaran tidak berubah sama sekali. Sudah relatif sama. Bahkan tidak berubah. Semua hal pada akhirnya adalah kembali ke guru (dosen) dan siswa (mahasiswa) di mana pendidikan tinggi akan dibawa keberlangsungannya. Dalam istilah ini, teori fungsionalisme - struktural yang menjadi populer pada tahun-tahun sebelumnya, disajikan kembali; dengan harapan guru dan siswa dapat memperoleh manfaat darinya. Mungkinkah?
Kata-kata Kunci: pendidikan, proses, pembelajaran, diversifikasi, fungsionalisme-struktural

## PROBLEM "TEACHING LEARNING PROCESS" IN HIGHER EDUCATION

## Djaja Hendra

## FISIP Universitas Widya Mataram Yogyakarta
Abstract: Unlike the secondary educational system, the “learning and teaching process” in higher education demands better quality for the success of the education and teaching itself. The teacher (Lecturer) complains about the inadequate salary, and the demonstrations are everywhere, now the additional of income (through certification), the educators choose to be silent. However, it is a pity that in the process, teaching and learning quality has not changed at all. It has been relatively the same. It does not even change. All things in the end are returning to the teacher (lecturer) and the students (university students) where higher educational will be carried out. In this term, the functionalism – structural theories which became popular in previous years, is restated; with the hope that teacher and students can get the benefit of it. Could it be?
Keywords: education, process, learning, diversification, functionalism-structural

## Pendahuluan
Perbedaan yang paling mendasar dan mencolok dari pendidikan menengah ke Perguruan Tinggi -- di luar Universitas Terbuka -- adalah sistem kebebasan atau “lepas” yang diberikan kepada Pendidikan Tinggi. Modul atau materi-materi yang ada agak “longgar” diberikan kepada peserta-didik (baca: mahasiswa) dalam satu semester. Berbeda dengan pendidikan menengah (termasuk Universitas Terbuka), materi-materi atau modul harus dihabiskan pada periode waktu tertentu dalam suatu semesteran tertentu. Memang, dengan cara semacam itu, pelajar (bukan mahasiswa) diberi modul atau materi-materi yang sesuai dan cocok dengan target-target yang telah ditetapkan. Diharapkan dengan sistem
Jurnal Pendidikan by http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jp is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
demikian, kualitas pelajar dapat seragam di mana pun di seluruh wilayah nusantara, baik yang berada di Papua, Aceh dan Jawa. Tetapi apa yang kemudian terjadi? Mirip sebuah keluarga dengan anak-anaknya. Ada anak yang pintar, atau ada anak yang bodoh maupun ada anak yang sedang-sedang saja. terlihat dari hasilnya, dapat saja bervariasi satu sama lain tergantung dari banyak hal, sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing untuk menjawabnya. Ahli pendidikan mengatakan, karena perbedaan jarak tempuh menyebabkan kualitas peserta-didik menjadi tidak seragam. Demikian pula dengan ahli kesehatan mengatakan, karena asupan gizi di masa kecil yang tidak memadai menyebabkan mereka tidak terlihat pandai. Demikian pula dengan ahli olahraga mengatakan, karena kurang gerak-badan sebagai penyebab kenapa mereka tidak fokus, dan seterusnya. Terlepas dari persoalan ini, sesungguhnya problem krusial terletak pada “proses belajar-mengajar” itu sendiri, baik pada pendidikan menengah maupun Pendidikan Tinggi. Dia adalah inti atau roh di dalam dunia pendidikan, di mana pun pendidikan itu mau diselenggarakan. Selanjutnya, jika melihat sejarah, sekitar 70 tahun yang lalu di Indonesia, hanya ada tiga Perguruan Tinggi yang berhak disebut sebagai universitas dan Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi ini mewisuda kurang dari 1000 orang lulusan tiap tahun (Cummings, 1981: 34). Apakah Pendidikan Tinggi dahulu sudah memenuhi syarat- syaratnya? Mungkin, sebagian besar cukup memenuhi syarat, mengingat akan kebutuhan- kebutuhan. Walau, mungkin berbagai kekurangan-kekurangan, tetapi karena jumlah lulusan yang diminta (pasar tenaga-kerja) terlalu besar maka lulusan demikian dapat terserap. Sebagaimana dikatakan Surakhmad, persoalan ini menjadi sulit lagi oleh karena di samping masalah-masalah yang bersifat mendasar terdapat pula tidak kurang masalah-masalah buatan yang sesungguhnya melulu bersumber dari kekeliruan konsep atau cara memandang terhadap pengertian kependidikan itu (Surakhmad, 1981: 5). Jadi, sebagaimana dikatakan tadi, permasalahan di dunia pendidikan memang tidak akan pernah tuntas dalam waktu satu generasi. Terlalu bervariasi memang. Makanya yang menjadi Menteri Pendidikan, sekarang dikembangkan dengan penambahan kementerian menjadi Menteri Ristek atau siapapun namanya akan tetap gamang dan mengalami kesulitan-kesulitan.
Sebagaimana dikatakan tadi, bahwa “proses belajar-mengajar” merupakan inti dari setiap persoalan pendidikan, sesungguhnya, jika melihat penjelasan di atas, malah sebagai salah-satu saja dari permasalahan-permasalahan, apalagi mengenai Pendidikan Tinggi? Terlepas dari itu, agaknya ada benarnya, jika “proses belajar-mengajar” adalah inti dari proses pendidikan. Bagaimana tidak! Semua jenis pendidikan dipastikan ada yang namanya “proses belajar mengajar”, di mana pun, pendidikan tersebut mau disenggarakan. Entah, sekolah kejuruan, lanjutan, kedinasan maupun Perguruan Tinggi. Memang tanpa kita sadari bahwa dengan pengabaian “proses belajar-mengajar”, cepat atau lambat, sekolah tersebut akan ditinggalkan masyarakat alias gulung-tikar. Makanya, kemudian, kita mengenal sekolah yang bermutu, kurang bermutu atau tidak bermutu sama sekali. Hanya karena persoalan jarak tempuh, beaya murah, dekat rumah dan lain sebagainya, maka sekolah yang tidak bermutu pun tetap diminati. Apa yang diharapkan? Daripada tidak sekolah karena
mereka usia sekolah, misalnya. Tapi, apakah kita menyadari bahwa sekolah dan Perguruan Tinggi yang tidak bermutu adalah sangat relevan dengan guyonan rendahan, kelas murahan, omongan jorok-kotor, maupun baju seragam yang tidak disetrika-kumuh, rambut terkadang gondrong tak terurus dan perempuan atau mahasiswi awut-awutan rambutnya, pemakaian lipstik di kelas dan seterusnya. Berbicara yang baik-baik, sopan, necis, rapi, di sekolah/Perguruan Tinggi semacam itu tentu saja ada, tetapi jika kita pukul rata akan terlihat kemudian, bahwa sekolah/Perguruan Tinggi yang baik dan bermutu jauh lebih sedikit? Terbanyak, tentu sekolah/Perguruan Tinggi kebanyakan. Urusan tawuran, narkoba, beberurusan dengan polisi, kesusilaan dan mungkin wanita panggilan didominasi oleh sekolah/Perguruan Tinggi semacam ini.

## Pendidikan Tinggi di Indonesia, Mau Kemana?
Bagaimana dengan Adolf Hitler, Nero Claudius Caesar Germanieus dan lain-lain, dapat berbuat bengis dan kejam terhadap sesama umat manusia, yang diperoleh mereka dari dunia pendidikan? Adolf Hitler adalah seorang yang pemalu di sekolahnya kalau ulangan tidak pernah curang, hampir tidak pernah bolos, rapornya berderet nilai A, dia senang menggambar, tak banyak bicara, tak pernah bikin onar. Satu-satunya yang paling digemari yang membikin paraguru mengeluh karena ulah Adolf ini, terkesan kurang fokus pada pelajaran dan terlalu berbakat jadi pelamun maupun pemimpi. Hampir semua orang khawatir kalau-kalau si Adolf kelak jadi penyair. Demikian pula dengan Nero sang kaisar pembunuh, seorang yang jago bermain teater, seorang penyanyi, seorang penyair, pengubah musik yang dibenci oleh siapapun, yang dipaksa menikmati hasil karyanya sendiri dan seterusnya; apakah mereka memperolehnya dari dunia pendidikan? Semua orang sepakat, tidak (Freire, P, dkk, 1999: vii-ix). Lantas, darimana kebengisan dan kekejaman tersebut diperoleh. Sulit untuk menjawabnya. Pastinya, bukan dari dunia pendidikan. Artinya, pendidikan tidak pernah mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Tetapi, kenapa mereka dapat berbuat sedemikian rupa. Banyak faktor memang. Paling tidak, pendidikan telah mengajarkan dasar-dasarnya.
Di sini, barangkali kita belum cukup akrab untuk apa Pendidikan Tinggi di Indonesia dibangun: sementara, sebagian besar bangsa kita masih sulit mengaksesnya. Kembali kepada fokus kajian kita bahwa, Pendidikan Tinggi hanya diperuntukkan pada orang-orang yang mampu dan berpikiran jauh ke depan; di luar itu, jangan berharap terlalu banyak. Pendidikan Tinggi, seolah-olah, masih seperti dahulu saja. Tidak ada suatu perubahan yang berarti. Ia, nampaknya baru sebatas pencetak tenaga-kerja maupun prestise belaka. Mungkin, yang seperti ini, yang justru dilihat oleh masyarakat pada umumnya dan dibaca oleh dosen-dosen Pendidikan Tinggi sebagai sesuatu kebenaran yang diwujudkan dalam bentuk promosi besar-besaran guna menjaring calon mahasiswa baru sebanyak- banyaknya. Sebagaimana dikatakan, demikian juga kita, di sini dan hingga waktu ini, belum beranjak ke suatu perubahan-perubahan yang berarti. Kalau relevansi pendidikan itu masih dipersoalkan maka yang muncul adalah perdebatan klasik sekaligus klise (Prisma,
Jurnal Pendidikan by http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jp is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
1981:2). Ini yang kita dengar maupun kita rasakan pada kepentingan Pendidikan Tinggi itu dibuat.….bagian terbesar akademis di Indonesia sudah merasa puas: jika tidak sepenuhnya puas dengan penampilan Perguruan Tinggi mereka, paling tidak mereka merasa, bahwa mereka sedang mengerjakan karya yang terbaik sesuai dengan situasi yang dihadapi (Cummings, 1981: 35). Memang baru sebatas demikian. Pendidikan Tinggi yang kehadirannya dinanti untuk membawa perubahan-perubahan, nampaknya akan berjalan di tempat belaka.
Di samping, Pendidikan Tinggi diharapkan adanya gagasan-gagasan baru yang menantang, dalam kurun waktu kurang-lebih 80 kemerdekaan, nampaknya kita akan sulit mewujudkannya. Pendidikan Tinggi kita, tidak lebih sebagai pendaur-ulang setiap gagasan- gagasan usang dan ketinggalan jaman. Bahkan, dia hidup di seluruh sektor kehidupan kita. Kita masih bangga dengan itu. Kita memang masih bersemangat dan bergelora. Namun, apakah kita sadar bahwa kita belum menemukan sesuatu hal yang spektakuler. Kita baru menjuarai sebatas tingkat lokal maupun internasional di tahapan sekolah lanjutan. Tetapi tingkat Perguruan Tinggi, nanti dulu. Makanya, jangan dahulu kita berbicara tentang HAKI dan lain sebagainya di Perguruan Tinggi kita. Sementara, di tingkat lanjutan pun, mengenai promosi keberhasilan, baru sebatas di sekolah atau paling kabupaten asal sekolah, selebihnya belum terlihat. Kita baru sebatas mengidentifikasi peninggalan-peninggalan lama kita untuk dipatenkan; jika kita tidak buru-buru, dapat di klaim oleh negara tetangga. Padahal wajar memang, karena orang kita berdiaspora ke sana atau saudaranya ada di sana dan seterusnya.
Pendidikan Tinggi yang di dalamnya ada Perguruan Tinggi, lebih dalam lagi ada universitas dan sekolah tinggi; bagi masyarakat selama ini, masih dianggap sebagai prestise dan diharap nantinya akan menduduki jabatan-jabatan strategis di pemerintahan maupun di swasta. Harapan semacam ini bersemayam dalam sanubari masyarakat sehingga, dalam pengertian kita, orang tersebut nampaknya tidak mampu seperti harapan masyarakat pada umumnya, terus berupaya untuk tetap menempatkan dan mempertahankan anak-anaknya untuk ke Pendidikan Tinggi yang bersangkutan, walaupun tidak jarang kita dapatkan pula harapan-harapan itu kosong belaka, karena dalam situasi negeri yang tidak menentu serta awut-awutan belum sempat memikirkan sekolah termasuk Pendidikan Tinggi. Apa yang kemudian, kalau situasi-situasi masih seperti ini, kita berharap melalui Pendidikan Tinggi bakal menciptakan adanya perubahan-perubahan ke arah yang lebih maju dan transparan. Apakah Perguruan Tinggi negeri dan swasta sempat memikirkan perlu adanya perubahan- perubahan, sedangkan dia sendiri masih berkutat dengan dirinya sendiri. Banyak yang kita dengar suatu Perguruan Tinggi, Rektor, Ketua atau Pembantu Rektor II terlibat kasus korupsi, pengadaan alat-alat laboratoium misalnya, atau ganti pimpinan/Rektor Perguruan Tinggi tersebut tidak maju-maju bahkan kemunduran, misalnya. Hal ini menyebabkan terjadinya blunder antara harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Sikap Perguruan
Tinggi yang demikian, menyebabkan beaya tinggi dan mengambil jalan-pintas. Sudah bukan rahasia lagi, jika masyarakat berkeinginan untuk memasukan anaknya ke Pendidikan Tinggi dengan sangat mudah diperolahnya, sejauhmana uang yang bicara. Dan seterusnya …dan seterusnya.
Pertanyaan kemudian muncul adalah, mengapa Pendidikan Tinggi di Indonesia senantiasa mendapatkan tantangan dari dalam maupun dari luar, ialah oleh karena, setiap lapisan masyarakat memiliki persepsi dan antisipasi kependidikan yang berbeda-beda, kalau tidak dapat dikatakan sering kali tidak selaras atau bertentangan. Bergantung pada, apakah pendidikan itu dilihat dari kegunaannya yang praktis sebagai satu bagian usaha yang bersifat ekonomis ataupun sebagai sarana pembinaan kehidupan nilai-nilai budaya jangka berbilang generasi, implikasi kependidikan akan sangat berlainan (Surakhmad, 1981: 5). Mengacu dari pandangan Surakhmad, mungkinkah kita mampu untuk bersabar dengan kondisi-kondisi yang ada dewasa ini. Agak sulit memang kita dalam memahami konsepsi perkembangan pemikiran masyarakat. Pastinya, masyarakat selalu berkeingin-tahuan tentang apa yang terjadi dalam Pendidikan Tinggi, sejauhmana keinginan-keinginan itu dapat terpenuhi, kepuasan demi kepuasan. Dalam banyak kasus, justru pendidiklah yang mendengar suara dari masyarakatnya, bukan sebaliknya.

## Konseptualisasi “proses belajar-mengajar”
Banyak paraahli pendidikan kita mengatakan bahwa, Pendidikan Tinggi kita sudah salah arah atau bisa jadi pula sudah dianggap kebalasan atau tidak tahu ke arah mana yang bakal dituju. Sebuah Perguruan Tinggi dalam Pendidikan Tinggi dilahirkan, adalah keliru jika berupaya untuk memasuki dunia lapangan-kerja yang disediakan pemerintah maupun swasta guna menjawab tantangan-tantangan pembangunan yang disediakan di negeri ini. Hampir semua orang menyebut demikian. Padahal Perguruan Tinggi khususnya universitas didirikan untuk menjadikan manusia menjadi lebih manusia (J. Drost S.J, 1990: 3). Jadi bukan konseptualisasi yang bersifat sangat pragmatis seperti demikian. Tetapi apa mau dikata, keterjangkitan virus menular semacam ini -- hingga mengabaikan pendapat paraahli pendidikan -- menjadi sederhana dan lumrah saja. Hampir semua jenis pendidikan (padahal dahulu sudah dijenis-jeniskan) nampaknya Perguruan Tinggi mulai bergerak, ke arah yang namanya pendidikan kejuruan. Istilah siap pakai dan siap kerja sangat fungsional sifatnya. Awam tidak lagi menganggap Perguruan Tinggi adalah sesuatu barang mewah manakala seseorang setelah menamatkan pendidikan di Perguruan Tinggi dengan seketika akan masuk ke dunia kerja dan duduk di meja direktur misalnya. Seperti Sinetron saja.
Perguruan Tinggi sama halnya dengan pendidikan lanjutan tingkat atas, yang berkompetisi mencari lapangan-kerja, Perguruan Tinggi semakin tertinggal dengan kelincahan pendidikan di tingkat lanjutan dalam mendapatkan lapangan kerja, kalau itu latar-belakang dan motivasinya. Jika Anda sebagai direktur suatu perusahaan, tentu akan mencari orang yang mau dengan gaji yang dibayar rendah, setingkat pendidikan lanjutan, mana lagi Anda masih harus melatih mereka di perusahaan-perusahaan. Kalau hasilnya
Jurnal Pendidikan by http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jp is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
sama saja tidak berubah, untuk apa kemudian, kita mendapatkan mereka yang telah menamatkan pendidikan di Perguruan Tinggi? Pendidikan tingkat lanjutan pun bisa. Demikian pula dengan pendidikan kejuruan. Berdasarkan BPS (Biro Pusat Statistik) bahwa, sekolah kejuruan jauh lebih tinggi tingkat penganggurannya dari sekolah tingkat atas. Mereka setingkat, tetapi sesuatu perusahaan yang berbeda dengan disiplin ilmu yang dimiliki, sudah tentu akan ditolak. Demikian pula dengan mereka yang berpendidikan tingkat lanjut sama juga ditolak tetapi sekolah lanjutan lebih luwes diperkerjakan di mana pun di perusahaan itu ketimbang sekolah kejuruan. Tuntunan akan masa training masih mungkin dilakukan terhadap lulusan sekolah lanjutan daripada sekolah kejuruan, dengan bayaran yang sama.
Tetapi apapun alasannya, “proses belajar mengajar” itu adalah keterlibatan kedua belah pihak di dalamnya yaitu para pengajar dan peserta-didik. Pengakuan salah saja dengan tidak menyertakan yang lain maka dianggap tidak ideal kecuali hanya untuk di gugu dan di tiru belaka. Jika demikian akan menjadi satu arah dan otoriter sifatnya, para pengajar di atas segala-galanya dan seolah-olah serba tahu. Itu, dahulu. Sekarang sudah bukan jamannya lagi para pengajar menentukan. Paling tidak, tidak terjadi gejolak maupun kabar- kabur sudah cukup memadai. Birokrasi hanya mengikuti saja. Sekarang peserta-didik telah dapat menentukan kepada siapa dia hendak diajarkan. Selain, mogok kuliah/sekolah juga laporan kepada pembuat kebijakan sebagai senjata dapat menurunkan para pengajar dari singgasana kepengajarannya. Masih untung hanya sekadar mogok sekolah/kuliah tetapi jika seluruh mata kuliah/mata pelajaran tidak bersedia diajarkan oleh pengajar yang bersangkutan, atau mereka berdemonstrasi, bisa berabe kita. Kasus di beberapa Perguruan Tinggi pernah terjadi. Bahkan ada satu kasus Perguruan Tinggi diYogyakarta, karena peserta-didik tidak bersedia diajarkan oleh pengajar yang bersangkutan (nilai yang diperoleh terlalu buruk), ngurusnya sampai ke Jakarta sana (Perguruan Tinggi ini berkantor pusat di Jakarta). Akhirnya, pengajar yang bersangkutan dibebaskan/tidak boleh lagi mengajar di kelas itu untuk tahun-tahun berikutnya/d iblack list . Menganggap bahwa dia adalah segala-galanya, berakhibat fatal.
Sekali lagi bahwa, proses belajar-mengajar sesungguhnya adalah sebentuk tingkah- laku. Jadi, tingkah-laku peserta-didik (mahasiswa) dan para pengajar (dosen) yang harus dirubah kedua-duanya. Mungkin, apa yang dilakukan pemerintah melalui sertivikasi dosen (serdos) atau sertifikat guru ada benarnya, tetapi banyak bukti menunjukkan bahwa, peserta-didik tidak berubah sama sekali, masih seperti biasa saja. Pengajar pun dengan langgam yang sama, tidak punya persiapan materi yang matang, tergesa-gesa keluar kelas sebelum waktunya, datang ke kelas terlambat, ngobrol dengan teman sejawat, dan seterusnya. Padahal pemberian serdos dan sertifikat guru agar tidak menangis lagi seperti yang di Sumut. Tetapi apa yang kemudian terjadi. Di luar dugaan. Ada yang beristri lebih
dari satu, pembelian barang-barang mewah yang kegunaannya nyaris tidak ada, belum lagi kalau berbicara tentang materi/mobil melulu.
Padahal kalau berbicara “proses belajar-mengajar” adalah sebentuk tingkah-laku, tentu keduanya dapat dirubah jika kita hendak bersungguh-sungguh. Ada diskusi yang hangat, baik di dalam ruang kelas atau diluarnya. Dengan cara itu, dapat berkembang ke segala arah, yang intinya, dapat meningkatkan kualitas para pengajar dan peserta-didik. Nampaknya, perjalanan masih panjang dan berliku-liku.

## Mencoba Dengan Fungsionalime Struktural
Banyak konsep pendidikan yang pernah dilakukan di negeri ini. Semua nampaknya sepakat yaitu sangat tergantung dari materi-materi yang telah dibuat. Maka ganti menteri ganti pula kebijakan adalah tindakan yang biasa-biasa saja sebenarnya, tidak perlu diperdebatkan. Mana mungkin seorang menteri yang baru akan mengikuti kebijakan begitu saja tanpa reserve dari menteri sebelumnya. Selain kebijakan itu yang dianggap mengekor menteri sebelumnya, sehingga dapat saja dia dianggap tidak memiliki kebijakan apa-apa; juga, masalah-masalah yang dihadapi oleh menteri sebelumnya, tentu akan berbeda dengan kondisi-kondisi sekarang. Itulah sebabnya kebijakan-kebijakan pun tidak akan pernah sama. Jika memungkinkan bahwa kebijakan-
L I Sistem Budaya Sistem Sosial Organisme Behavior Sistem Kepribadian A
G
Gambar1. Struktur Tindakan Umum
kebijakan sebelumnya dihapus dari peredaran. Mengutip Talcott Parsons dalam konsep AGIL untuk memahami sebuah kebijakan. Sebagaimana dikatakan (diambil dari organisme hidup), sebuah kebijakan dibuat bermula dari tingkah-laku organisme hidup dengan segala parameternya, tentu parameter-parameter tersebut di- trial and error -kan dalam satu
Jurnal Pendidikan by http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jp is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
mekanisme yang acak. Salah satu atau salah dua keunggulan atau yang terbaik diproyeksikan untuk masuk ke sistem kepribadian ‘seseorang’. Dalam rangka pendewasaan sistem kepribadian ( malturition ), ‘seseorang’ itu menanyakan atau membayangkan diri kepada reference group berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang bakal dia buat. Tentu sifatnya tidak bertanya langsung melainkan hanya dalam bentuk ‘main-main’ belaka. Mungkin, bagi sementara dianggap betul ‘main-main’ tetapi yang sesungguhnya yang demikian itulah yang bakal dibuat. Hanya finalisasinya belum dilakukan mengingat aspek yang lebih luas belum dilakukan. Maka, kata Parsons, harus melalui dengan apa yang disebutnya sebagai sistem sosial yang lebih luas lagi ( othersgroups ). Tidak lagi teman satu kantor atau orang yang menjadi patron tetapi jauh lebih luas. Tahapan-tahapan semacam itu dilakukan (biasanya agak jarang) secara sekaligus. Baru kemudian sistem budaya bahwa, sangat tergantung dari seseorang yang bersangkutan. Pada tahapan yang semakin jarang dilakukan karena budaya seseorang dapat berbeda satu lain. Masih ingat dengan UU Lalu- lintas masa Soeharto dulu. Baru diberlakukan setelah UU tersebut disahkan. Anggota dewan hanya berpikir kendaraan roda empat, sementara roda dua tidak dianggap. Maka tidak mengherankan, kadang-kadang kebijakan seorang menteri dapat ditolak masyarakat berbondong-bondong atau atasan menteri karena dianggap telah membikin gaduh di masyarakat. Mungkin kebijakan-kebijakan tersebut benar adanya, tetapi karena telah membikin gaduh, tanpa melalui tahapan-tahapan sebagaimana dilukiskan Parsons, menjadi diabaikan.
Informasi Tinggi Informasi Tinggi (kendali-kendali) (kendali-kendali) Hierarki Hierarki Faktor-faktor yang Faktor-faktor yang Mengondisikan Mengondisikan Energi Tinggi Energi Tinggi (kondisi-kondisi) (kondisi-kondisi)
Gambar 2. Skema Tindakan Parsons (Ritzer, 2012: 411).
Dalam tahapan-tahapan ini dianggap belum cukup oleh Parsons. Sesungguhnya setiap pengambilan kebijakan haruslah mempunyai informasi yang baik dan luas. Hampir kebanyakan agak sulit mencapainya. Dekan di suatu kampus misalnya, sulit sekali menunaikan tri dharma Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan pemerintah meskipun mata kuliah-mata kuliah telah dikurangi karena menduduki jabatan struktural atau dengan kesadaran sendiri mengurnginya. Ada yang tidak bersedia melepaskan mata kuliah, atau bekerja dari pagi hingga petang hari tetapi bekerjanya kalau dilihat hanya seputar administrasi belaka atau pengabdian kepada masyarakat terus-menerus sampai mengabaikan waktu mengajar maupun penelitian, atau hanya melakukan penelitian saja tetapi mengabaikan pengabdian maupun mengajarnya, atau mengajar saja dengan menyingkirkan kegiatan olahraga sehingga peserta-didik tidak pernah mendapatkan kegiatan olahraga, dan seterusnya. Terlalu mudah memang untuk mengevaluasi kegiatan- kegiatan tersebut. Sepanjang kegiatan yang itu-itu saja, dipatikan ia telah gagal dalam memimpin sebuah organisasi kedekanan. Sayangnya, pimpinan tidak memiliki ada rasa jengah menghadapi situasi semacam ini. Tetapi memang ada juga orang yang tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai seorang pemimpin, dengan sendirinya dia akan mundur atau mencari di tempat lain yang sesuai dengan kualitas dirinya. Kebanyakan tidak mau mundur dan tetap duduk dalam jabatan itu tanpa rasa malu. Sebetulnya, apa yang dikatakan Parsons untuk mengingatkan kita semua, mulai dari pemimpin hingga bawahan. Seperti dikatakannya, bawahan penuh dengan energi-energi tetapi tidak memiliki informasi yang luas dan mendalam. Energi-energi yang dipunyai cukup berlimpah hingga membentuk hirarkhi sesuai dengan kondisi yang ada dalam organisasinya. Dari situ kemudian, seorang pemimpin tinggal memilih energi-energi mana yang sesuai dikaitkan dengan kebijakan- kebijakan yang bakal dilahirkan,

## Dilema Dalam Pendidikan Kita
Dalam pendidikan terutama di Perguruan Tinggi telah mengalami problem yang luar-biasa besarnya. Mungkin tidak terlalu serius memang, karena berbicara tentang pendidikan adalah juga berbicara tentang sebuah proses dan proses mana berjalan tiada akhir. Artinya, sampai kita mengakhiri hidup ini pun, sebagai sebuah proses tetap berjalan seperti sediakala. Seperti yang dikatakan Daoed Joesoef, proses belajar-mengajar adalah justru, menurut Aristoteles, penggunaan yang bijaksana dari waktu yang tersedia (Joesoef, 1986-5: 341). Acapkali, orang atau mungkin kita sendiri, mengenai penggunaan waktu, terasa amburadul tidak karuan serta awut-awutan. Konsep demikian yang sering menghinggapi seluruh kehidupan kita. Kita baru menyadari betapa pentingnya waktu tatkala ia mulai direncanakan dan ditata-ulang. Hampir semua orang, suka atau tidak suka, mungkin saja orang menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan. Pernahkah kita merencanakan waktu dalam proses kehidupan kita sehari-hari. Rasanya sulit untuk menjawabnya. Paling, sesuatu yang bermakna bagi kita sendiri tanpa perlu adanya orang lain turut merasakan. Padahal jika meminjam Sztomka () justru dengan waktu pulalah kita
Jurnal Pendidikan by http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jp is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
ingin menunjukkan adanya perubahan-perubahan. Manusia, hakekatnya, mengalami perubahan-perubahan betapa pun sederhananya perubahan-perubahan. Dengan adanya perubahan-perubahan menunjukan organisme itu hidup dan berubah.
Dalam kondisi adanya perubahan-perubahan pulalah berbagai unsur dapat masuk guna meningkatkan kualitas dan kuantitas seseorang atau, sebaliknya menyia-nyiakan akan waktu. Hubungan dengan Perguruan Tinggi, di samping telah terjadi perubahan-perubahan administratif juga dinamika kelembagaan. Di mana dilemanya, masyarakat telah membayar cukup mahal tetapi yang tercipta kemudian pengangguran-pengangguran. Itu yang dipikirkan masyarakat di mana pun dia berada. Sekolah yang setinggi-tingginya, lulus kemudian bekerja. Jadi tidak haruslah masyarakat mengetahui kepentingan filosofi pendidikan. Pragmatisme semacam itu kondisi yang sangat biasa dalamkehidupan ini. Orang tua mana yang berharap setelah lulus anak masih harus mencari-cari pekerjaaan? Tidak ada. Masyarakat berani membayar cukup mahal agar anaknya duduk di Perguruan Tinggi, selain pekerjaan dengan kedudukan yang baik juga prestise sehingga dapat membanggakan orang tua. Di sini kemudian, Perguruan Tinggi sering tidak dapat menyediakan perangkat seperti itu. Perguruan Tinggi biasanya tetap berjalan seperti biasa. Akibat dari keangkuhan dan kesombongan Perguruan Tinggi baru disadari setelah masyarakat luas meninggalkannya. Perguruan Tinggi akhirnya sepi dari masyarakat, ia layaknya sebagai menara-gading yang dijauhi masyarakat karena ketidak-mampuan menyerap tenaga kerja. Dengan demikian, tugas Perguruan Tinggi akan semakin berat. Kita tidak boleh bersikukuh menetapkan Perguruan Tinggi murni hanya filosofis dan mengubar gagasan-gagasan belaka. Jika demikian, sebagaimana dikatakan tadi, sebagai menara- gading yang terpisah dari masyarakatnya. Tidak bisa dilakukan dengan pola seperti itu. harusnya masyarakat dan Perguruan Tinggi saling bersinergis dan saling mengisi sehingga harapan masyarakat terhadap Perguruan Tinggi atau sebaliknya dapat tercapai. Tetapi apa yang dilakukan oleh kita selama ini? Hampir dipastikan tidak ada. Pernah pengelola Perguruan Tinggi memikirkan lulusannya mau kemana setelah lulus, tidak. Bahkan lebih konyol lagi Perguruan Tinggi hanya mampu menelorkan saja, selebihnya terserah lulusannya mau pergi kemana? Lebih celaka lagi, kalau sempat lulusannya beranjang sana ke kampusnya, sang pengajar seolah-olah justru tidak mengenali bekas mahasiswanya. Jika itu persoalannya, masih mungkinkah Perguruan Tinggi itu memilirkan bagaimana mengembangkan diri memanusiakan menjadi manusia, atau mengembangan gagasan- gagasan orisinalnya. Rasanya terlalu sulit. Perguruan Tinggi pada akhirnya juga akan bersikap pragmatis juga. Kualitas “proses belajar mengajar” yang menurun, fasilitas- fasilitas yang di Perguruan Tinggi dikurangi, tidak menjalankan dengan baik tri dharma Perguruan Tinggi dan lain sebagainya. Lambat-laun Perguruan Tinggi tersebut akan menurun pula kualitasnya.
Bukti lain, yaitu Perguruan Tinggi akan membuka jurusan/program studi baru, apa yang dilihat oleh para pengelolanya? Apakah filosofisnya? Apakah gagasan-gagasan yang mungkin bakal tercipta? Kalau ini yang dilihat, jawabnya, nanti dulu. Pengelola Perguruan Tinggi tanpa malu-malu melihat masyarakatnya sedang butuh apa dulu? Jadi kebutuhan masyarakat yang dilihat terlebih dahulu, pragmatis memang, terutama masyarakat dan Perguruan Tingginya. Bahkan, terlihat di Perguruan Tinggi yang bersangkutan. Apakah pendirian fakultas Kedokteran dengan melihat kebutuhan masyarakatnya? Tentu saja. Bahkan fakultas-fakultas kesehatan masih sangat dibutuhkan di negeri ini. Maka ramai- ramai Perguruan Tinggi membuka fakultas-fakultas kesehatan, tetapi apa yang kemudian terjadi, belakangan, dengan hanya mendirikan saja tanpa diikuti dengan fasilitas-fasilitas yang memadai, terbukti pula banyak Perguruan Tinggi-Perguruan Tinggi yang membuka fakultas kesehatan ada yang gulung-tikar atau dijauhi masyarakatnya. Bagaimana mungkin fakultas-fakultas kesehatan hanya kuliah seminggu dua kali bahkan satu kali? Masyarakat penentu segala-galanya, mereka bisa menilai mana yang baik dan bermutu mana yang kurang tidak serta tidak bermutu.

## Simpulan dan Saran
Pendidikan Tinggi di Indonesia awalnya, seperti yang tergambar dalam benak adalah, untuk memenuhi kepentingan pembangunan; sehingga masyarakat pun menjadi bersikap dan bertingkah-laku sangat pragmatis, yaitu guna memenuhi lapangan-kerja belaka. Tidak heran jika kemudian, banyak pendirian sekolah-sekolah kejuruan atau politeknik atau pendidikan tinggi dan lain sebagainya, di provinsi-provinsi; yang digunakan buat menjawab tantangan-tantangan pembangunan. Pembangunan nampak-nya menjadi kata kunci, padahal, Pendidikan Tinggi didirikan bukan sesederhana itu. Jauh lebih mulia yaitu untuk mengembangkan manusia menjadi manusia serta beradu gagasan-gagasan baru yang lebih menantang. Sikap semacam ini, belakang sudah mulai hilang atau telah hilang sama sekali. Pendidikan Tinggi, politeknik dan sekolah kejuruan kita dibentuk tidak lebih sebagai sebuah skrup dalam sebuah mesin besar. Jika hilang pun tidak apa-apa, selain, ada penggantinya; juga kehilangan satu masih banyak yang lain, sehingga dianggap menjadi tidak berarti apa-apa. Akibatnya, khalayak memukul-rata bahwa pendidikan hanya untuk memenuhi lapangan-kerja itu tadi. Mungkin karena istilah pembangunan begitu intensif dan gencar terutama masa Orde Baru sehingga khalayak menganggap bahwa diperlukannya pendidikan untuk memenuhi keperluan itu. Apalagi Pendidikan Tinggi spesifikasi yang dipunyainya nyaris tidak terpakai.
Padahal jika kita mengetahui, bahwa pendidikan tinggi diperlukan guna menjawab sesuatu yang diperlukan dalam pendidikan itu sendiri, itu idealnya. Tetapi dalam perjalanan waktu, tidak bisa lain, masyarakat sebagai konsumen dengan sendirinya harus diperhitungkan pula. Hampir kebanyakan Perguruan Tinggi Negeri dicari oleh mahasiswa.
Jurnal Pendidikan by http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jp is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License .
Sebaliknya, Perguruan Tinggi Swasta justru mencari mahasiswa. Kebalikan demikian tak jarang membuat menteri yang berkaitan dengan pendidikan akan kesulitan membuat kebijakan-kebijakan. Jika di Barat justru sebaliknya, yaitu mahasiswa yang mencari Perguruan Swasta daripada sekolah-sekolah Negeri. Menyangkut proses-belajar mengajar

## Daftar Rujukan
Cummings, William K. (1981).”Pendidikan Tinggi dan Masyarakat Indonesia”. Prisma. Drost, J, S. J,. (1990). “Untuk Apa Perguruan Tinggi Didirikan?. Prisma . Nomor 1 Joesoef, Daoed. (1986). “pendidikan Manusia dan Lingkungan Pendidikan yang Mempengaruhinya”. Analisa. Nomor 5 Freire, Paulo; Ivan Illich; Erich Fromm, dkk, (1999). Menggugat Pendidikan . Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Prisma. (1981). “Pendidikan: Pembaharuan yang Bagaimana?”. Ritzer, George. (2012). Teori Sosiologi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Surakhmad, Winarno. (1981). “Problematik Pembaruan Pendidikan Negara-negara yang Sefang Berkembang Dewasa Ini”. Prisma.