## KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP STATUS PERUBAHAN JENIS KELAMIN DALAM PERSFEKTIF HAK AZASI MANUSIA DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

## OLEH :

## RISDALINA, SH. MH Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

## ABSTRAK
Penelitian ini tentang Kedudukan Hukum Terhadap Status Perubahan Jenis Kelamin dalam perspektif  Hak  Azasi  Manusia dan  Administrasi Kependudukan . Dilakukan dengan cara metode penelitian  yuridis  normatif  ,  yaitu  dengan  mengkaji  data  sekunder,  dalam  hal  ini    aturan-aturan yang berkaitan dengan Perubahan / Pergantian Jenis Kelamin  yang bertujuan mencari kaedah dan asas  hukum,  dengan  tahapan  dilakukan  dengan  kepustakaan  dan  penelitian  lapangan  sebagai penunjang  dan  selanjutnya  data  dianalisis  dengan  menggunakan  metode  yuridis  kwalitatif,    dalam penelitian  ini  penulis  membahas  dua  permasalahan  yaitu  :  1.  Bagaimana  pengaturan  Regulasi/ Kebijakan Hukum terhadap seorang agar dapat melakukan perubahan jenis kelamin di Indonesia, 2. Bagaimana  Kedudukan    Hukum  bagi  seorang  yang  telah  beralih  Status  Jenis  Kelamin  dalam perspektif  HAM dan Administrasi Kependudukan.
Berdasarkan    analisis  kajian  dari  kedua  permasalahan  yang  dikemukakan  diatas,  pertama, Regulasi atau Kebijakan hukum terhadap seorang agar dapat melakukan perubahan jenis kelamin di Indonesia  diatur  dalam  konstitusi  Undang-Undang  Dasar  1945  yaitu  Pasal  1  ayat  (3)  yang menempatkan  warga  Negara    sesuai  dengan  kemanusiaannya  sudah  sepatutnya  menghormati  dan menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa perbedaan satu sama lain dan juga sebagaimana diatur dalam sila kedua Pancasila, “ Kemanusiaan  yang adil dan beradab”, juga diakomodir dalam UUD 1945 tentang HAM dari Pasal 28 A - 28J ayat (1) dan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor : 33 Tahun 1999 tentang  HAM  ,  UU  Nomor  :  48  tahun  2009  tentang  Kekuasaan  Kehakiman  dan  UU  Nomor  :  23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
Kedua,  Kedudukan  Hukum  bagi  seorang  yang  telah  beralih  status  jenis  kelamin  mengacu kepada Pasal 10 UU Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijadikan dasar oleh Hakim  dalam  menangani  permohonan  perubahan  atau  pergantian  Jenis  Jelamin  Kelamin  di Pengadilan  dan  Pasal  77  UU  Nomor  23  tahun  2006  tentang  Administrasi  Kependudukan  tidak seorang dapat merubah,mengganti menambah identitas tanpa izin Pengadilan , dan dalam merubah jenis kelamin diwajibkan melaporkan kePengadilan Negeri dan selanjutnya diCatatkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga kedudukannya mendapat jaminan dan kepastian hukum.
Kata  Kunci  :  Kedudukan  Hukum,  Perubahan  Jenis  Kelamin,  HAM  dan  Administrasi Kependudukan.

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Pada  hakikatnya  Tuhan  Yang Maha  Esa  menciptakan  manusia terdiri  dari  dua  jenis  kelamin  yaitu laki-laki dan perempuan, yang merupakan  bagian  manusia  yang
ditentukan secara biologis yang melekat pada dirinya, namun faktanya kedua  jenis  kelamin  tersebut  muncul keraguan  dalam  menentukan  jenis kelaminnya disebabkan tidak sesuainya  jenis  kelamin  dan  kejiwaan yang  terjadi  pada  diri  eseorang  yang
terlahir  dengan  alat  kelamin  pria  atau wanita  atau  sebaliknya    tetapi  dia bukan  pria  atau  wanita  atau  ada  juga yang memiliki alat kelamin ganda.
Tuhan telah menciptakan manusia  terlahir  sebagai  makhluk yang  memiliki  hak  dan  martabat merupakan  hak  yang  asasi  dimiliki oleh  manusia  sejak  ia  lahir  dimuka bumi.  Oleh  karena  itu  Hak  Asasi Manusia  (  HAM  )  menjadi  yang esensial  yang  dimiliki  oleh  setiap individu,  dimana  hak  tersebut  tidak boleh  diganngu  dan  dirampas  oleh siapapun.
Hak-hak  tersebut  mencakup hak atas kehidupan, keamanan, kebebasan  berpendapat  dan  merdeka dari  segala  bentuk  penindasan  yang wajib  dijunjung  tingggi  oleh  setiap individu  baik  dari  suatu  Negara  yang mengakui keberadaan dan penghargaan HAM itu sendiri. Jaminan yang diberikan
Negara  atas  hak  tersebut  merupakan tanggung jawab Negara dalam menjamin  hak-hak  yang  dimiliki setiap warganya secara kodrati bersamaan  dengan  lahirnya  manusia sebagai  individu  yang  merdeka.  Oleh karenanya setiap manusia memilikinya dan  hak  itu  tidak  dapat  dicabut  oleh siapapun, bahkan oleh dirinya sendiri.
Jeremi  Bentam  menyebutkan, hak  itu  sendiri  menjadi  keuntungan
dan manfaat bagi orang yang memperolehnya, sebaiknya kewajibannya adalah tugas dan keharusan  yang  dirasa  berat  bagi orang yang menunaikannya.
Hak asasi  manusia merupakan hak kodrati yang datangnya dari Allah SWT, yang melekat pada diri manusia sebagai  makhluk  ciptaan  Allah  SWT, sehingga  menjadi  dasar  kemerdekaan yang  tidak  dapat  dilanggar  oleh siapapun,  termasuk  pemerintah  dan individu lainnya.
Dalam kamus bahasa Indonesia menyebutkan bahwa “ hak “ adalah  1.  yang  benar,  2.  milik/
kepunyaan, 3. Kewenangan, 4.
Kekuasaan  untuk  berbuat  sesuatu,  5. Kekuasaan  yang  besar  atas  sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, 6. Derjat atau martabat, 7. Hukum atau kewenangan  menurut  hukum.  Hak asasi  adalah  kebutuhan  yang  bersifat mendasar dari umat manusia. Pengertian  yang  luas  dan  beragam tersebut  pada  dasarnya  mengandung prinsip bahwa, hak adalah sesuatu dan oleh sebab itu dipenuhi atau diingkari, maka orang tersebut dapat memperlakukan
sebagaimana dikehendaki sesuai yang dimilikinya. Indonesia sebagai Negara hukum    dalam  Pasal  1  ayat  (3) menempatkan  warga  Negara  sesuai dengan harkat kemanusiaannya
menghormati  dan  menjunjung  tinggi hak  asasi  manusia  tanpa  perbedaan sebagaimana  tercantum  dalam  sila kedua  Pancasila  yaitu”  kemanusiaan yang  adil  dan  beradab  “,  serta pengakuan ini juga diatur dalam Pasal 28 A-28J UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (1)  UU  No:  39  tahun  1999  tentang Hak  Asasi  Manusia,  yang  dimaksud dengan  Hak  Asasi  Manusia  adalah  “ Seperangkat  hak  yang  melekat  pada hakikatnya keberadaan manusia sebagai  makhluk  Tuhan  Yang  Maha Esa  merupakan  anugrah  dari  Tuhan wajib  dihormati  dan  dijunjung  tinggi dan  dilindungi  oleh  hukum  dan pemerintah”.
Dilain pihak menyatakan bahwa setiap individu memiliki martabat,  kebebasan  dan  hak  tanpa harus  membedakan  latar  belakang suku,  ras,  agama,  jenis  kelamin, bahasa,  usia,  orientasi  sexual  atau perbedaan  status  lainnya.  Dalam konsep  HAM  dimaksudkan  untuk melindungi setiap individu dari tindakan diskriminatif
yang
menimbulkan ketidak adilan. Seseorang dapat merubah prilaku antara laki-laki dan perempuan (  gender  )  artinya  perbedaan  yang diciptakan  manusia  melalui  proses kultur  dan  social  bukan  dari  ciptaan tuhan,  hal  ini  dapat  dilakukan  untuk
merubah jenis kelamin melalui operasi pergantian jenis kelamin.
Pergantian jenis kelamin menimbulkan  pertentangan  berbagai kalangan  sehingga  upaya  pergantian jenis  kelamin  sering  menimbulkan ketidak  adilan  dan  ketidak  jelasan, sehingga  dalam  hal  ini  diperlukan payung  hukum  agara  dapat  mengatur permasalahan  tentang  pergantian jenis kelamin  agar  mendapat  jaminan  dan kepastian hukum.
Penulis dalam hal ini membahas  tentang  bagaimana  dasar hukum  bagi  orang  yang  melakukan pergantian  jenis  kelamin  dari  segi kebijakan  hukum  di  Indonesia  serta kedudukan  hukum  bagi  orang  yang melakukan  pergantian  jenis  kelamin khususnya dari UU No. 39 tahun 1999 tentang  HAM  dan  UU  No.  23  tahun 2006  serta  perubahan  UU  No.  24 Tahun  2013  tentang  Administrasi Kependudukan ( UU Adminduk ).
1.2 Permasalahan
1. Bagaimana regulasi atau kebijakan hukum  di  Indonesia  tentang  status peralihan  jenis  kelamin  menurut UU No:39 tahun 1999 dan UU No: 23 tahun 2006?
2. Bagaimana kedudukan hukum mengenai  status  peralihan  jenis kelamin  dalam  perspektif  HAM dan Administrasi Kependudukan?

## II. PEMBAHASAN
Indonesia  sebagai  Negara  hukum (recht  staat)  sebagaimana  tercantum dalam  UUD  1945  pasal  1  ayat  3  dimana semua  warga  Negara  sesuai  harkat martabatnya sebagai manusia harus dihormati  dan  dijunjung  tinggi  hak  asasi manusia  tanpa  ada  diskriminasi  ,  oleh karena itu juga berkaitan dengan Pancasila yaitu  sila  kedua  :  kemanusiaan  yang  adil dan  beradab”,  selain  itu  juga  pengakuan hak  asasi  manusia  diatur  dalam  pasal  28- A-28J  UUD  1945  dan  pasal  1  ayat  1  UU No: 39 tahun 1999, bahwa yang dimaksud dengan  Hak  Asasi  adalah  “  Seperangkat hak  yang  melekat  pada  hakikat  dan keberadaan  manusia  sebagai  makhluk ciptaan  Tuhan  Yang  Maha  Esa  merupana anugrah  Tuhan  yang  wajib  dihormati  dan dijunjung  tingggi  dan  dilindungi  oleh negara , hukum dan pemerintah.
Menurut  Laddy  Lesmana,  HAM secara  umum  diartikan  sebagai  hak-hak yang  bersifat  kodrati  dan  universal, kemudian  hak-hak  itu  sudah  melekat dengan  sendirinya  pada  diri  manusia sejak lahir.
Pada  dasarnya  terdapat  dua  dasar hak . manusia yaitu : hak manusia (human right)  yaitu  hak  yang  melekat  pada manusia dan hak asasi  yang dibawa  sejak lahir . Hal ini berkaitan dengan eksistensi /  kedudukan  hidup  manusia.yang  bersifat tetap  dan  utama,  tidak  dapat  dicabut
dalam  sekla  lebih  luas  hak  asasi  manjadi asas  undang-undang.  Wujud  hak  ini berupa  kebebasan  bathin,  beragama, kebebasan  hidup  pribadi  ,  kedua  hak undang-undang ( legal rights ) berupa hak yang  diberikan  undang-undang  secara khusus kepada pribadi manusia.
Oleh karenanya sifat dan pengaturannya  harus  jelas  tertuang  dalam peraturan perundang-undangan.
Kekuasaan  atau  otoritas  dalam  bentuk apapun tidak dapat  dicabut  dan dirampas, untuk  itu  Negara bertanggung jawab   dan memiliki  kewajiban  untuk  menghormati (to  promote),  melindungi  (  to  protect  ), dan untuk memenuhi untuk pelaksanaannya ( to fulfill ).
Mengenai tanggung jawab pemerintah  untuk  melindungi  hak  asasi manusia  diatur  Pasal  5  ayat  (1),  (2),  (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  mengatur  bagaimana    mendapat perlindungan yang sama di depan hukum, dan  UUD  1945  Pasal  28-c  ayat  (2),  28-d ayat  (1),  bahwa  setiap  orang    berhak  atas pengakuan,  jaminan    serta  kepastian hukum  yang  adil  dengan  perlakuan  yang sama di hadapan hukum.
Bahwa,  dalam  UU  No.  39  tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan  tentang  hak  dasar  serta kebebasan  manusia  yang  melekat  hakikat dan  keberadaan  manusia,  dalam  hal  ini juga  erat  kaitannya  dengan  pasal  1  UU No.  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan
yang  mengatakan    perkawinan  hanya dilakukan oleh seorang pria dan wanita.
Pasal  77  UU  No.  23  tahun  2006
tentang Administrasi Kependudukan menyatakan  :  “  setiap  orang  dilarang mengubah,  menambah,  atau  mengurangi tanpa  hak,  isi  data  pada  dokumen Kependudukan,  dan  Pasal  32  dan  82 mengatakan  “  tentang  perubahan  dan kejadian apa saja yang dapat dicatatkan di dokumen  kependudukan,  sedang  Pasal  52 ayat (1) menyatakan “ pencatatan perubahan  nama  harus  dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri“. Secara eksplisit mengenai
perlindungan  hak  asasi  manusia  dan kebebasan dasar manusia termasuk kebebasan memilih pasangan hidup untuk berkeluarga  diatur  Pasal  2  UU  No.  39 tahun  1999  tentang  Hak  Asasi  Manusia dan  Pasal  1  UU  No.  1  tahun  974  tentang Perkawinan.
Oleh karenanya pengaturan hukum tentang  pergantian  atau  peralihan  jenis kelamin  di  Indonesia  segera  diatur perundangannya  agar tidak menimbulkan promblematik  jika  dikaji  dari  hak  asasi manusia.
Manusia memiliki keragaman salah  satunya  dilihat  dari  jenis  kelamin yaitu  jenis  laki-laki  dan  perempuan,  akan tetapi  faktanya  dalam  masyarakat  sering terjadi ketidak jelasan status jenis kelamin dengan sifat biologisnya, sehingga mereka
berbeda  dengan  laki-laki    maupun perempuan  normal,    meskipun  mereka berbeda akan tetapi mereka juga merupakan  warga  negara  yang  memiliki hak yang sama dimata hukum.
Saat ini banyak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia melakukan pergantian  jenis  kelamin  (  transeksual  ), Transeksual  adalah  suatu  gejala  tentang ketidak puasan seseorang karena tidak ada kecocokan    antara  bentuk  fisik    dan kelamin dengan kejiwaan ataupun ketidak puasan    dengan  alat  kelamin  yang dimilikinya.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari bentuk  gaya  maupun  tingkah  laku, dandanan maupun make up  yang  dipakai, sehingga  menimbulkan  asumsi  ketidak jelasan  antara  status  jenis  kelamin  yang dimilikinya.  Misalnya,  ada  jenis  kelamin kali-laki tetapi dia dominan memiliki jiwa perempuan dari  pada jiwa laki-laki sesuai dengan  jenis  kelamin  yang  dimilikinya, demikian  juga  sebaliknya    dan  ada  yang memiliki  alat  kelamin  ganda,    hal  ini merupakan  gejala  ketidak  sesuaian  antara alat  kelamin  yang  dimiliki  dengan  fisik ataupun kejiwaannya.
Oleh karena perasaan tidak nyaman  dan  tidak  puas  dengan  salah  satu anatomi seksnya, menyebabkan
penderitaan terus menerus atas ketidakpastian  terhadap  jenis  kelaminnya maka  seseorang    berharap  dapat  berganti kelamin  dan  hidup  dengan  jenis  kelamin lain,  sehingga  ia  dapat  berkembang
sebagai  manusia  yang  wajar  ditengah- tengah masyarakat.
Tidak dapat dipungkiri keberadaan mereka  dimasyarakat  tidak  mempunyai kepastian  status  jenis  kelamin  sehingga cendrung dimarginalkan ,dikucilkan ataupun dihina dilingkungannya.
Oleh  karenanya  pergantian  jenis kelamin  (  transeksual  )  dilakukan  akibat dari  transisi  dua  alat  kelamin,  sehingga jalan  satu  satunya  untuk  menentukan status  ketidak  jelasan  jenis  kelamin  yang dibawa  sejak  lahir  akan  tetapi  adanya kesalahan  pencitraan  pada  dirinya  maka dilakukan melalui  operasi kelamin.
Berdasarkan Keputusan Muktamar NU  ke  26  di  Semarang  tanggal  10-16 rajab  1399  /  tahun  2011  mengatakan  “ seorang laki-laki/pr yang kelamin dalamnya  normal  akan  tetapi  kelamin luarnya  tidak  normal  tetapi  bentuknya tidak  sempurna,  lalu  dioperasi  untuk disempurnakan,  hukumnya  boleh  bahkan lebih utama.
Pergantian  jenis  kelamin  dikenal dalam    dunia  ilmu  kedokteraan.  Dalam ilmu  kedokteran  dapat  terjadi  keadaan dimana dalam tubuh seseorang kromosom perempuannya  lebih  berkembang  dalam tubuh  yang  berbentuk  laki-laki  hal tersebut  ditandai  dengan  organ  kelamin tidak berkembang maksimal baik dari segi ukuran maupun fungsi selain itu  biasanya tanda-tanda kelaki-lakian yang lain seperti jakun  biasanya  tidak  nampak  atau  suara
yang  lebih  tinggi  yang  disebabkan  faktor hormonal  yang  tidak  diproduksi  tubuh dengan  cukup  akibat  kromosom  yang dominan adalah kromosom perempuan.
Di  Indonesia  saat  ini  belum  ada mengatur tentang regulasi hukum  tentang tata  cara    pergantian  jenis  kelamin  atau kedudukan hukum transeksual, akan tetapi saat ini banyak dilakukan bagi transeksual menuntut  hak  dan  kepastian  hukum mereka  dengan  alasan  mereka  memiliki hak    atas  pengakuan,  jaminan    serta kepastian  hukum  yang  adil  bagi  dirinya dimata hukum.
Dalam rangka memberi perlindungan  ,  pengakuan,  penentuan status  pribadi  dan  status  hukum  setiap peristiwa  setiap  pristiwa  kependudukan dan  pristiwa  penting  yang  dialami  oleh penduduk  Indonesia  dan  warga  negara Indonesia  telah  diatur  oleh  Undang- Undang  Nomor    23  Tahun  2006 perubahan  Undang-Undang  Nomor    24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ( UU Adminduk ).
Pergantian  jenis  kelamin  tidak termasuk  peristiwa  penting  sebagaimana disebut  dalam  Pasal  1  angka  17  UU Adminduk dimana menyatakan “ peristiwa  penting  adalah  kejadian  yang dialami  seseorang  meliputi  kelahiran, perkawinan, kematian, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan  anak,  perubahan  nama  dan status kewarganegaraan “.
Akan  tetapi  pasal  56  ayat  (1)  UU Adminduk  mengatur  bahwa  pencatatan peristiwa  penting  lainnya  dilakukan  oleh pejabat  Pencatatan  Sipil  atas  permintaan penduduk  yang  bersangkutan  setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah  memperoleh  kekuatan  hukum  tetap, sedangkan  yang  dimaksud  peristiwa penting lainnya, dijelaskan dalam Pasal 56 ayat (1) UU Adminduk sebagai berikut : “ yang  dimaksud  dengan    “  peristiwa penting  lainnya  “  adalah  peristiwa  yang ditetapkan  oleh  pengadilan  negeri  untuk dicatatkan  pada  instansi  pelaksana  antara lain perubahan jenis kelamin “.
Adapun  yang  dimaksud  instansi pelaksana  adalah  pemerintah  kabupaten  / kota yang  bertanggung  jawab  dan
berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan
Administrasi Kependudukan. Laporan perubahan status jenis  kelamin  merupakan  kewajiban semua  penduduk  sebagaimana  diatur dalam  Pasal  3  UU  Adminduk  yaitu  :    “ setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa  kependudukan  dan  peristiwa penting  yang  dialaminya  kepada  instansi pelaksana  dengan  memenuhi  persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil “.
Bahwa,  selain  Pasal  56  ayat  (1)
UU Adminduk tentang pencatatan peristiwa penting lainnya , maka Pasal 97 ayat (2) Perpes Nomor 25 tahun 2008 juga disebutkan
peristiwa penting
dimaksudkan  adalah  perubahan  jenis kelamin  dilakukan  melalui  permohonan penetapan  perubahan  status  jenis  kelamin melalui  Pengadilan  Negeri  berdasarkan keterangan  ahli  serta  bukti-bukti  serta syarat-syarat yang harus dipenuhinya.
Mengacu  kepada  UU  No.  23 Tahun  2006  dalam  hal  melakukan perubahan  jenis  kelamin  diwajibkan kelaporkan  ke  Pengadilan  Negeri  dan selanjutnya  di  catatkan  pada  Kantor Catatan  Sipil,  meskipun  belum  ada peraturan  yang  mengatur  secara  jelas mengenai  tata  cara  dari  perubahan  jenis kelamin  akan  tetapi  dapat  di  akomodir
Pasal 10 ayat (1) UU No:48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman  menyatakan  “  Pengadilan dilarang  menolak    untuk  memeriksa, mengadili  dan  memutus  suatu  perkara yang  diajukan  dengan  alasan  bahwa hukum  tidak  ada,  melainkan  wajib  untuk memeriksa  dan  mengadilinya”,  meskipun belum ada aturan  yang mengaturnya akan tetapi  tidak  ada  proses  hukum  yang  tidak dapat diselesaikan.
Dalam  hal  ini  penulis  mendapati sebuah  kasus yang pernah penulis tangani yaitu  melalui  Permohonan  Penetapan Peralihan Status Jenis Kelamin atas nama Suradi yang di tujukan kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat berdasarkan permohonan Penetapan Nomor : 8 / Pdt.P /2010 / PN-Rap tanggal 12 januari 2011.
Pergantian  jenis  kelamin  tidak serta  merta  dapat  dilakukan,  menurut keterangan  saksi  ahli  dr.  H.  RUSMAN LUBIS, Sp.B, sebelum Pemohon melakukan  operasi  penyesuaian  kelamin, berdasarkan  Ilmu  Kedokteran  Pemohon mengalami  kelainan  jenis  kelamin  yang disebut dengan Hermaprodik yaitu memiliki kelamin ganda tetapi pertumbuhannya  tidak  sempurna,  kasus
Hermaprodik  bukan  hal  baru  dikalangan medis dan masyarakat, operasi penyesuaian kelamin sudah banyak terjadi.
Operasi  perubahan  jenis  kelamin harus  dilakukan  sesuai  standar  IDI  harus didahului  oleh  observasi  oleh  Tim  dokter yang meliputi tes psikologi, tes hormonal, tes  kepribadian,  tes  kesehatan  yang dilakukan  oleh  ahli-ahli  seperti  Psikiater, Psikolog, Bedah, Penyakit Dalam,
Genetikal,  Obstetry  dan  Ginecology,
Seorang dapat melakukan operasi perubahan kelamin maka dapat dipastikan bahwa  orang  tersebut  telah  melampau proses  tersebut  dan  dikatakan  layak melakukan  perubahan  kelamin  (  vide penetetapan  Nomor:  88/Pdt.P/2010/PN- Rap tanggal 12 januari 2011).
Sebagai  salah  satu  contoh  kasus diatas    Suradi  (  Pemohon  )  dilahirkan dengan  jenis  kelamin  laki-laki.  Hal  itu tercantum dalam Surat keterangan Penduduk  (  No:  470/1425/Pem.SS/2010), Surat  Kenal  Lahir,  Surat  Tanda  Tamat
Belajar. bahkan dalam kartu keluarga juga tercantum  nama  Suradi    berkelamin  laki- laki.  Namun  Suradi  mengatakan  sejak kecil alat kelaminnya mengalami kelainan, dimana alat kelaminnya ukurannya  sangat  kecil  dan  bentuknya berbeda  dengan  anak  laki-laki  lain,  dan sering  bermain  boneka  dengan  anak perempuan,  akibatnya  Suradi  kecil  sering dihina  dan  diejek  oleh  teman-temannya dengan sebutan bencong.
Dalam  melakukan  sholat  Suradi sering  mengenakan  mukena  ibunya  dari pada mengenakan peci untuk melaksanakan  sholat,  jika  buang  air  kecil selalu jongkok seperti kebiasaan perempuan,  hal  ini  dilakukan  sehingga usia  dewasa.  Oleh  karena  ketidak  jelasan status jenis kelaminnya maka pada usia 35 tahun  Suradi  melakukan  pegantian  jenis kelamin  dan  payudara  pada  Rumah  Sakit Cipto  Mangunkusumo  berdasarkan  Surat Keterangan  Nomor  :  I  /  KS/XI2010, Jakarta  tanggal  8  Nopember  2010,  di tanda tangani dr. Yefta Moenadjat, Sp.BP (K),  merupakan  dokter  yang  menangani operasi pergantian jenis kelamin Suradi.
Bahwa, dasar pertimbangan Hakim  untuk  mengabulkan  permohonan Pemohon  perlu  adanya  pengakuan  atas status  jenis  kelamin,  serta  Pemohon  juga mendapat  perlindungan  hukum    juga memiliki  hak  dan  kewajiban  sebagai warga  negara  sehingga  dapat  hidup
tentram dan keberadaannya dapat diterima oleh masyarakat .
Landasan  psikologis  terhadap  diri Suradi  (  yang  sekarang  namanya  telah diganti  menjadi  Diana  Susilawaty  bahwa dirinya  cendrung  tertarik  pada  laki-laki karena  merasa  dirinya  adalah  perempuan, oleh  karena  perubahan  hormon  maupun prilakunya  sekaligus  menentukan  status kedudukannya  secara  subjektif  maka Suradi berketetapan hati melakukan perubahan jenis kelamin.
Dengan  perubahan  jenis  kelamin tentunya mempunyai konsekwensi dimana seluruh  data  yang  ada  terjadi  perubahan mengenai data kependudukan. Dan berdasarkan  ketentuan  tersebut,  sangat wajar apabila seorang yang telah melakukan operasi ganti kelamin mengajukan  perubahan  data  identitas kependudukannya kepada pengadilan melalui sebuah Permohonan.
Oleh  sebab  itu  berdasarkan  UU No. 39 Tahun 1999 berbagai pertimbangan,  bukan  hanya  dari  segi medis  tetapi  dari  sudut  pandang    agama, psikologi  diri  pemohon,  dari  segi  yuridis merujuk  Pasal  23  Tahun  2006  tentang Administrasi  Negara  dan  UU  No.  39 Tahun 1999 tentang HAM Pasal 3 ayat (2) mengatakan  “  setiap  orang  berhak  atas pengakuan  jaminan,  perlindungan  dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang  sama  didepan  hukum,  sedangkan
Pasal  17  UU    Hak  Asasi  Manusia menyatakan “ setiap orang tanpa diskriminasi,  berhak  untuk  memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara pidana dan perdata maupun administrasi  melalui  proses  peradilan yang  bebas  sesuai  hukum  acara  yang menangani  pemeriksaan  yang  objektif oleh  hakim  yang  jujur  dan  adil  untuk memperoleh  putusan  yang  adil  dan  benar “.
Perubahan  status  hukum  dari seorang  yang  berjenis  kelamin  laki-laki menjadi  seorang  yang  berjenis  kelamin perempuan atau sebaliknya sampai dengan    saat  ini    belum    ada    pengaturan dalam  hukum,  dengan    demikian    dalam masyarakat  yang    tidak  diatur    oleh hukum,  sehingga  menimbulkan  suatu kekosongan hukum.
Berdasarkan  Pasal  10  ayat  (1)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Pengadilan  dilarang  menolak  untuk memeriksa,  mengadili,  dan  memutus suatu perkara  yang diajukan  dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan  wajib  untuk  memeriksa  dan mengadilinya".
Bahwa,  dengan  mengacu  Pasal  10 ayat  (1)  UU  No.  48  Tahun  2009  tersebut mengamanatkan bahwa Pengadilan melalui  Hakim  sebagai  dari  representasi
Pengadilan  sebagai  pilar  terakhir  untuk menemukan solusi keadilan bagi masyarakat  dan  demi  kepentingan  hukum yang  beralasan  kuat,  wajib  menjawab kebutuhan  hukum  masyarakat  dengan menemukan  hukumnya  jika  tidak  ada pengaturan  hukum  terhadap  perkara  yang ditanganinya, sepanjang tidak bertentangan  dengan  hukum  yang  ada, kepatutan dan kesusilaan, sehingga
Penetapan  ganti  jenis  kelamin  merupakan sebuah jawaban;

## III. KESIMPULAN
1. Penggantian  jenis  kelamin    dapat dibenarkan untuk memberikan penegasan  status  kepada  subjek  yang bersangkutan  dalam  hal  terjadi  jenis kelamin  ganda.  Namun  jika  hanya untuk  menuruti  kemauan  dan  hasrat seseorang,  maka  sebaiknya  tidak dilakukan  karena  pada  dasarnya  yang bersangkutan  telah  menyalahi  kodrat yang  dianugerahkan  Tuhan,    regulasi hukum  tentang  perubahan  status  jenis kelamin secara khusus belum ada yang mengaturnya  akan  tetapi  ada  berbagai peraturan  yang  mengatur    berkaitan dengan pergantian jenis  kelamin  yaitu :  pasal  28-c  dan  28-d  UUD  1945, pasal  5  UU  Nomor  :  39  tahun  1999, tentang  HAM,  pasal  52  ayat  1  dan pasal  77  UU  Nomor  :  23  tahun  2006 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Penetapan  Pengadilan  tentang  ganti kelamin  merupakan  sebuah  jawaban dan  sebuah  penemuan  hukum,  karena belum ada suatu aturan yang mengatur tentang  hal  tersebut,  sehingga  tidak terjadi  kekosongan  hukum.  Oleh sebab  itu  berdasarkan  Pasal  10  ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor  48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan  "Pengadilan  dilarang menolak untuk memeriksa,
mengadili, dan memutus suatu perkara  yang  diajukan  dengan  dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".
3. Dengan  perubahan  jenis  kelamin tersebut  terjadi  perubahan  status kedudukan hukum baik secara subjektif  maupun  data  administratif Kependudukan  oleh  sebab  itu  segera mengajukan  perubahan  data  identitas kependudukannya  kepada  pengadilan melalui  sebuah  Permohonan,  agar permohonan  yang  dikeluarkan  oleh Pengadilan melalui Penetapannya segera  dirubah  secara  administratif oleh  Kepala  Kantor  Catatan  Sipil  dan Kependudukan.
DAFTAR PUSTAKA;
Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam  Persfektif  Hukum  Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, Mei 2010.

## B.  Arif  Sidharta,  Hak  Asasi  Manusia  Dalam
Proses  peradilan,  PT.  Rifika  Aditama, Bandung 2007.
Muladi, HAM, Kakekat, Konsep dan Implikasinya  Dalam  Perspektif  Hukum
dan  Manusia,  PT.  Rifika  Aditama,
Bandung 2007
.
R. Abdussalam, HAM Dalam Proses Peradilan PTIK, Penerbit Jkt 2010.
Penetapan  Pengadilan  Negeri  Rantauprpat Nomor.88/Pdt.P/2010/PN-Rap,  tanggal
22 Desember 2010.
Undang  –  Undang  Nomor    39  Tahun  1999, tentang HAM
Undang  –  Undang  Nomor    23  Tahun  2006, tentang Administrasi Kependudukan
Undang  -  Undang  Nomor    48  Tahun  2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Zulham  Umar,  Kedudukan  Pergantian  Jenis Kelamin Dalam Hukum Islam,http://zulpiero.wordpress.
com/2010/06/11/77  tanggal  11  06
2010;