## PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE , WHISTLEBLOWING SYSTEM DAN RISIKO SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN SLEMAN
Syska Lady Sulistyowatie 1
syskaladys@unwidha.ac.id
Reza Widhar Pahlevi 2 rezawp@uii.ac.id
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Dharma 1
Universitas Islam Indonesia 2
Tax compliance still needs to be improved by encouraging the implementation of transparent taxation, namely the transparency of tax management in all areas, both administrative and management of the use of funds derived from tax  revenue.  The  real  effort  that  must  be  done  to  implement  the  transparency  is  through  the  bureaucracy  reform movement  in  the  service  system  and  tax  administration  that  is  through  the  implementation  and  implementation  of Good Governance.
Good governance is a well-executed organizational governance, by carrying out the principles of openness, justice and  accountability  in  order  to  achieve  the  goals  of  the  organization.  The  problems  that  will  be  studied  by  the researcher is a social and dynamic problem. Therefore, the researcher chooses to use quantitative research method to  determine  how  to  find,  collect,  process  and  analyze  the  data  of  the  research  result,  so  that  this  research  is expected  to  give  input  for  the  need  of  strengthening  of  harmony  between  Good  Corporate  Governance  and Whistleblowing  System and the need to  create system or policies and operational  procedures of taxation  sanction risk  required  for  tax  compliance  implementation.  The  results  showed  that  there  is  influence  between  the implementation  of  Good  Corporate  Governance  to  tax  compliance,  there  is  influence  between  Whistleblowing System on tax compliance, there is influence between Taxation Sanction on tax compliance.
Key Word : Good Corporate Governance, Whistleblowing System, Taxation Sanctions and Tax Compliance.

## 1. PENDAHULUAN
Dewasa  ini  pajak  merupakan  pendapatan  terbesar pada  suatu  negara  yang  digunakan  untuk  biaya operasional  pemerintahan.  Tetapi  dalam  menghimpun pajak  dari  masyarakat  tidaklah  mudah,  karena  timbal balik  yang  diterima  oleh  masyarakat  atau  wajib  pajak tidak  diperoleh  secara  langsung  sehingga  wajib  pajak tidak merasa mendapat apapun dari pembayaran pajak yang  telah  dilakukan.  Hal  inilah  yang  menyebabkan para  wajib  pajak  melakukan  penghindaran  pajak, bahkan  seringkali  terjadi  perlawanan  pajak.  Agar tujuan  penerimaan  pajak  dapat  tercapai  dengan  baik maka  perlu  ada  proses  penegakan  hukum  di  bidang perpajakan apalagi dalam menegakkan self assessment system ,  karena  hal  tersebut  sesuai  dengan  isi  dari pengertian pajak sebagai  iuran wajib  yang dipaksakan sesuai  dengan  undang-undang,  penegakan  hukum berarti  memberikan  segala  sanksi  yang  tepat  dan  adil atas  pelanggaran  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan perpajakan.
Dalam  rangka  mencegah  dan  melakukan  deteksi dini  atas  pelanggaran  yang  mungkin  terjadi  di lingkungan  Direktorat  Jenderal  Pajak  (DJP)  melalui peningkatan  peran  serta  pegawai  dan  masyarakat secara  aktif  untuk  menjadi  pelapor  pelanggaran ( Whistleblower ),  DJP  telah  menerbitkan  Peraturan Direktur  Jenderal  Pajak  Nomor  PER-22/PJ/2011 tanggal  19  Agustus  2011  tentang  Kewajiban Melaporkan  Pelanggaran  dan  Penanganan  Pelaporan Pelanggaran ( Whistleblowing ) di Lingkungan Direktorat  Jenderal  Pajak  (Perdirjen  Nomor  PER- 22/PJ/2011).  Pemahaman  mengenai Whistleblowing System Direktorat  Jenderal  Pajak  diharapkan  dapat mencegah  dan  mengurangi  pelanggaran  yang  terjadi, membentuk  budaya  baru  DJP  yang  korektif,  serta meningkatkan  kepatuhan  pegawai  DJP.  Hal  ini  pada akhirnya  diharapkan  akan  mendukung  pencapaian sasaran  penerimaan  pajak  yang  optimal.  Keputusan wajib  pajak  untuk  menjadi  patuh  atau  tidak  patuh terhadap kewajiban perpajakannya merupakan
tanggapan  atas  kondisi  faktor  internal  dan  eksternal dari wajib pajak.
Kepatuhan  wajib  pajak  masih  perlu  ditingkatkan dengan  mendorong  pelaksanaan  perpajakan  yang transparan,  yaitu  transparansi  pengelolaan  pajak  di segala  bidang,  baik  bidang  administrasi  maupun pengelolaan  penggunaan  dana  yang  bersumber  dari pendapatan  pajak  tersebut.  Upaya  nyata  yang  harus dilakukan  untuk  melaksankan  transparansi  tersebut adalah  melalui  gerakan  reformasi  birokrasi  dalam sistem  pelayanan  dan  administrasi  perpajakan  yaitu melalui  penerapan  dan  pelaksanaan Good  Corporate Governance . Good  governance merupakan  tata  kelola organisasi  yang  dilaksanakan  dengan  baik,  dengan menjalankan  prisip-prinsip  keterbukaan,  keadilan  dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka  mencapai tujuan dari organisasi (Lukviarman, 2016).

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
a.  Pengaruh  antara  penerapan Good  Corporate
Governance terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak
Kepatuhan pajak  menurut Rustiyaningsih (2011) diartikan  sebagai  suatu  keadaan  yang  mana  wajib pajak  patuh  dan  mempunyai  kesadaran  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakan.  Pada  prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi  serta  melaksanakan  kewajiban  perpajakan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan  perpajakan  (Sasmita,  2013).  Reformasi birokrasi perpajakan merupakan reformasi menyeluruh dengan menerapkan dan melaksanakan Good Governance .  Peraturan  pemerintah  No.  101  Tahun 2000, merumuskan good governance yaitu: “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntanbilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efesiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.
Rahman  (2009),  dalam  hasil  penelitiannya  yang menggunakan  indikator good governance mengatakan bahwa good  governance mempunyai  pengaruh  positif yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Alijoyo dan Subartono (2014), menyebutkan Governance pada  dasarnya  berbicara  tentang  dua
aspek  yakni, governance  structure dan governance process atau governance  mechanism pada  sebuah perusahaan. Governance  structure adalah  struktur hubungan  pertanggung  jawaban  dan  pembagian  peran di  antara  berbagai  organ  utama  perusahaan,  yakni pemilik/pemegang  saham,  pengawas/  komisaris,  dan pengelola/manajemen. Sedangkan governance process adalah  mekanisme kerja dan  interaksi aktual di  antara organ-organ  tersebut.  Kepatuhan  wajib  pajak  masih perlu  ditingkatkan  dengan  mendorong  pelaksanaan perpajakan yang  transparan, yaitu  transparansi pengelolaan  pajak  di  segala  bidang,  baik  bidang administrasi  maupun  pengelolaan  penggunaan  dana yang  bersumber  dari  pendapatan  pajak  tersebut (Siringoringo, 2015).
Upaya  nyata  yang  harus  dilakukan  untuk melaksankan  transparansi  tersebut  adalah  melalui gerakan  reformasi  birokrasi  dalam  sistem  pelayanan dan  administrasi  perpajakan  yaitu  melalui  penerapan dan pelaksanaan Good Governance . Good governance merupakan  tata  kelola  organisasi  yang  dilaksanakan dengan  baik,  dengan  menjalankan  prisip-prinsip keterbukaan,
keadilan
dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi (Lukviarman, 2016).
H 1 :  Terdapat  pengaruh  antara  penerapan Good Corporate  Governance terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak
b.  Pengaruh  antara  penerapan Whistleblowing System terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak
Selain  penerapan  dan  pelaksanaan Good Governance , juga perlu menerapkan system pengawasan  yang  lebih  baik,  yaitu  dengan  penerapan Whistle Blowing  System yang  mulai  diterapkan  pada tahun  2012  dengan  dikeluarkannya  Surat  Edaran Direktur  Jendral  Pajak  Nomor  SE-11/PJ/2011. Whistle Blowing  system (WiSe)  adalah  sebuah  aplikasi  yang disediakan  oleh  kementerian  keuangan  bagi  setiap orang  yang  memiliki  informasi  tentang  adanya pelanggaran atau penyelewangan dan tindak kejahatan korupsi  yang  dilakukan  oleh  SDM  yang  ada dilingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.  Pengadaan  aplikasi  ini  menjadi  sebuah bukti  nyata  yang  ingin  ditunjukkan  oleh  DJP  kepada wajib  pajak,  bahwa  DJP  kini  serius  menghadapi  dan memberantas korupsi maupun penyelewengan-
penyelewengan  yang  ingin  dilakukan  oleh  aparatur DJP,  yang  pada  akhirnya  diharapkan  akan  mampu mengembalikan  kepercayaan  masyarakat  sehingga akan dapat  menciptakan dan  meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Penerapan Whistle  Blowing  System menjadi suatu  alat  yang  dapat  dipergunakan  untuk  mencegah kebocoran-kebocoran  pajak  dalam  rangka  mencegah dan  melakukan  deteksi  dini  atas  pelanggaran  yang mungkin  terjadi  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal Pajak  (DJP)  melalui  peningkatan  peran  serta  pegawai dan  masyarakat  secara  aktif  untuk  menjadi  pelapor pelanggaran  ( Whistleblower ),  DJP  telah  menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER22/PJ/2011  tanggal  19  Agustus  2011  tentang
Kewajiban  Melaporkan  Pelanggaran  dan  Penanganan Pelaporan Pelanggaran ( Whistle Blowing ) di Lingkungan  Direktorat  Jenderal  Pajak  (Perdirjen Nomor  PER-22/PJ/2011), Whistle  Blowing  System DJP  juga  dimaksudkan  untuk  membangun  kembali public  trust terhadap  DJP  dan  mengajak  seluruh pegawai  DJP  untuk  mengubah  budaya  permisif menjadi  budaya  korektif  yang  berarti  tidak  akan pernah  mentolerir  adanya  pelanggaran  dengan  cara melaporkannya  ke  saluran  pengaduan  yang  telah disediakan.
H 2 : Terdapat pengaruh antara Whistleblowing System terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak

## c.  Pengaruh antara Risiko Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak
Risiko sanksi pajak merupakan suatu sanksi yang akan diterima apabila wajib pajak tidak patuh terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya, namun sebaliknya sanksi tersebut tidak akan diterima apabila wajib pajak tersebut melaksanakan kewajiban perpajakannya  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan yang  berlaku  (Siringoringo,  2015).  Penerapan  risiko sanksi  pajak  dalam  system  administrasi  perpajakan melalui  sanksi  administrasi  dilakukan  agar  tujuan penghimpunan  dana  dari  masyarakat  dapat  tetap terlaksana,  dimana  sanksi  administrasi  tidak  akan menghilangkan atau menghapus kewajiban perpajakan yang melekat pada wajib pajak yang dikenakan sanksi tersebut. Menurut Mardiasmo (2016), sanksi perpajakan  merupakan  alat  pencegah  ( preventif )  agar wajib  pajak  tidak  melanggar  norma  pepajakan.
Pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya  kewajiban  perpajakan  oleh  wajib  pajak, sehingga  wajib  pajak  akan  patuh  karena  mereka memikirkan  adanya  sanksi  berat  berupa  denda  akibat tindakan  ilegal  dalam  usahanya  menyelundupkan pajak  (Pujiwidodo,  2016).  Kepatuhan  wajib  pajak masih perlu ditingkatkan dengan mendorong pelaksanaan  perpajakan  yang  transparan,  yaitu transparansi  pengelolaan  pajak  di  segala  bidang,  baik bidang  administrasi  maupun  pengelolaan  penggunaan dana  yang  bersumber  dari  pendapatan  pajak  tersebut (Siringoringo,  2015).  Agar  tujuan  penerimaan  pajak dapat  tercapai  dengan  baik  maka  perlu  ada  proses penegakan hukum di bidang perpajakan apalagi dalam menegakkan self  assessment system ,  karena  hal tersebut  sesuai  dengan  isi  dari  pengertian  pajak sebagai  iuran  wajib  yang  dipaksakan  sesuai  dengan undang-undang, penegakan hukum berarti memberikan  segala  sanksi  yang  tepat  dan  adil  atas pelanggaran  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan perpajakan.
H 3 :  Terdapat  pengaruh  antara  Risiko  Sanksi  Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

## 3. METODE PENELITIAN

## 3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif kausalitas karena penelitian ini adalah untuk menguji  hipotesis  yang  telah  diajukan  yaitu  menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.
3.2  Lokasi Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
1. Good Corporate Govenance (GCG)
Good  Corporate  Governance (GCG)  adalah hubungan  antara  manajemen  atas  perusahaan  yaitu yang  terdiri  dari  BoD,  manajer  senior,  dan  pemangku kepentingan  yang  mana  merupakan  mekanisme  yang memberikan wewenang untuk mengendalikan perusahaan  berdasarkan  keputusan  yang  diambil  oleh manajemen atas (Tricker, 2004). Indikator pengukuran prosedur  implementasi Good  Corporate  Governance
(GCG)  adalah  (1) Integrity  and  impartiality -  bekerja secara  tuntas,  ber  etika  dan  sesuai  kepentingan Instansi. (2) Promoting the public good -menggunakan setiap  peluang  untuk  meningkatkan  nilai asset  public dan  institusi  serta  menjamin  produktifitas  dari penggunaan  sumberdaya  yang  ada  untuk  mencapai tujuan  organisasi.  (3) Commitment  to  the  system  of government -tanggap  terhadap  kebutuhan  pemerintah dan  mengimplementasikan  kebijakan  dan  keputusan secara keseluruhan dan professional. (4) Accountability  and  transparency -bertanggung  jawab pada setiap keputusan  yang diambil  dan  menyediakan mekanisme  yang  sesuai  dalam  rangka  pemahaman standar  -standar  yang  dipergunakan  serta  memiliki prosedur  yang  jelas,  peran  atau  posisi  dan  tangggung yang  jelas  dalam  pengambilan  keputusan  dan pelaksanaan  otoritas.  (5) Public  defensibility - menjamin  instansi  berkomitmen  untuk  mencapai kebutuhan  dan  keinginan public dan  memiliki mekanisme  yang  dibutuhkan  untuk  memastikan komitmen tersebut dapat dipertahankan.

## 2. Whistleblowing
Menurut  Sisingoringo  (2015), Whistleblowing didefinisikan  sebagai  sutu  tindakan  melaporkan pelanggaran dalam suatu organisasi kepada pihak  lain baik  di  dalam  maupun  di  luar  organisasi.  Indikator Whistleblowing dalam  penelitian  ini    adalah  :  (a) Mencegah  Pelaku  Melakukan  Pelanggaran  ( Asas Prevention ). (b) Mendorong antusiasme whistleblower (Asas  Early  Detection). (c)  Penanganan  yang  efektif (Asas Proper Investigation).

## 3. Risiko sanksi pajak
Risiko  sanksi  pajak  merupakan  suatu  sanksi yang  akan  diterima  apabila  wajib  pajak  tidak  patuh terhadap  pelaksanaan  kewajiban  perpajakannya, namun sebaliknya sanksi tersebut tidak akan diterima apabila wajib pajak tersebut melaksanakan kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  peraturan perpajakan  yang  berlaku  (Siringoringo,  2015). Penerapan  risiko  sanksi  pajak  dalam  system administrasi  perpajakan  melalui  sanksi  administrasi dilakukan  agar  tujuan  penghimpunan  dana  dari masyarakat  dapat  tetap  terlaksana,  dimana  sanksi administrasi tidak akan menghilangkan atau menghapus kewajiban perpajakan yang melekat pada wajib pajak yang dikenakan sanksi tersebut.

## 4. Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan perpajakan  menurut Rustiyaningsih (2011) diartikan  sebagai  suatu  keadaan  yang  mana  wajib pajak  patuh  dan  mempunyai  kesadaran  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakan . Indikator  yang digunakan  untuk  mengukur  kepatuhan  wajib  pajak (Carolina  dkk,  2011),  yakni:  (a)  Benar  dalam perhitungan  pajak  terhutang.  (b)  Benar  dalam pengisian  SPT.  (c)  Tepat  waktu  dalam  melaporkan SPT. (d) Melakukan kewajiban dengan secara sukarela (atas  kesadaran  sendiri)  sesuai  dengan  aturan perpajakan.

## 3.4 Populasi dan Sampel
Populasi  yang  digunakan  dalam  penelitian  adalah wajib  pajak  orang  pribadi  yang  memiliki  NPWP (Nomor  Pokok  Wajib  Pajak)  yang  terdaftar  di Kabupaten  Sleman.  Karena  jumlah  wajib  pajak  yang terdaftar  di  Kabupaten  Sleman  sangat  besar,  maka perlu dibuat sampling, dimana dari jumlah wajib pajak orang  pribadi  yang  terdaftar  di  Kabupaten  Sleman akan  diambil  sampel  dengan  mengunakan  teknik pengambilan  sampel  yaitu non  probability  sampling , dimana  pengambilan  sampel  tidak  memperhitungkan semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama  untuk  dipilih  secara  acak  sebagai  sampel,  dan metode  yang  digunakan  adalah convenience  sampling (Ghozali,  2013).  Metode  ini  sangat  cocok  digunakan dalam  penelitian  ini,  dikarenakan  jumlah  wajib  pajak pribadi  yang  begitu  besar  di  wilayah  Kabupaten Sleman.  Oleh  karena  itu  ada  beberapa  penulis menggunakan  istilah accidental  sampling –  tidak disengaja  –  atau  juga captive  sample ( man-on-the- street ).  Peneliti  akan  merujuk  pada  pendapat  Santoso (2004),  yang  menyatakan  bahwa  dengan  jumlah variabel  laten  (konstruk)  sampai  dengan  lima  buah, dan  setiap  konstruk  dijelaskan  oleh  tiga  atau  lebih indikator,  jumlah  sampel  100  –  150  sudah  dianggap memadai.  Hal  ini  sesuai  dengan  Ghozali  (2008) menyatakan  bahwa  pengambilam  sampel  dalam analisis  data,  membutuhkan  sampel  sebanyak  5  kali dari  banyaknya  parameter  yang  akan  diduga. Penelitian ini menggunakan 44 indikator untuk seluruh variabel,  sehingga  banyaknya  sampel  yang  memenuhi persyaratan SEM adalah 44 x 5 = 220 responden yaitu wajib pajak yang terdaftar di Kabupaten Sleman.

## 3.5 Teknik Analisis Data
Untuk  mengetahui  apakah  ada  pengaruh  yang signifikan dari  beberapa variabel  independen terhadap variabel  dependen  maka  digunakan  model  regresi linier berganda yang dirumuskan sebagai berikut: Kepatuhan =  +  1 CG+  2 WBS +  3 SANKSI + e Keterangan :  = Konstanta β1-  3 = Koefisien regresi Kepatuhan = Kepatuhan Wajib Pajak CG = Corporate Governance WBS = Whistleblowing System SANKSI = Sanksi Pajak
e
= Nilai Error

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari  hasil  uji  validitas  dan  reliabilitas  diperoleh hasil sebagai berikut :

## Tabel 1.
Uji Validitas dan Reliabilitas Variabe l Indikat or Pearso n Correla tion Sig nifi kan si Ketera ngan Cronb ach's Alpha GOOD CORP ORAT E GOVE RNAN CE Item 1 0,757 0,00 0 Valid 0,920 Item 2 0,925 0,00 0 Valid Item 3 0,775 0,00 0 Valid Item 4 0,757 0,00 0 Valid Item 5 0,775 0,00 0 Valid Item 6 0,775 0,00 0 Valid Item 7 0,467 0,00 9 Valid Item 8 0,798 0,00 0 Valid Item 9 0,925 0,00 0 Valid Item 10 0,824 0,00 0 Valid WHIS TLEBL OWIN G Item 1 0,460 0,01 1 Valid Item 2 0,870 0,00 0 Valid
SYSTE M Item 3 0,953 0,00 0 Valid 0,829 Item 4 0,561 0,00 1 Valid Item 5 0,470 0,00 9 Valid Item 6 0,460 0,01 1 Valid Item 7 0,746 0,00 0 Valid Item 8 0,396 0,03 0 Valid Item 9 0,423 0,02 0 Valid Item 10 0,953 0,00 0 Valid RISIK O
SANK
SI PAJA K Item 1 0,958 0,00
0 Valid 0,943 Item 2 0,962 0,00 0 Valid Item 3 0,682 0,00 0 Valid Item 4 0,453 0,01 2 Valid Item 5 0,802 0,00 0 Valid Item 6 0,691 0,00 0 Valid Item 7 0,903 0,00 0 Valid Item 8 0,958 0,00 0 Valid Item 9 0,453 0,01 2 Valid Item 10 0,440 0,01 6 Valid Item 11 0,903 0,00 0 Valid Item 12 0,707 0,00 0 Valid KEPA TUHA N WAJI B PAJA K Item 1 0,451 0,01 2 Valid 0,860 Item 2 0,622 0,00 0 Valid Item 3 0,782 0,00 0 Valid Item 4 0,466 0,00 9 Valid Item 5 0,908 0,00 0 Valid Item 6 0,441 0,01 5 Valid Item 7 0,580 0,00 1 Valid Item 8 0,934 0,00 Valid
0 Item 9 0,931 0,00 0 Valid Item 10 0,577 0,00 1 Valid Item 11 0,782 0,00 0 Valid Item 12 0,479 0,00 7 Valid
Sumber : Data diolah, 2018
Berdasarkan  tabel  diatas,  diperoleh  nilai  r hitung dari semua  item  kuesioner  meliputi  variabel  penelitian yaitu good  corporate  governance , whistleblowing system , risiko sanksi pajak, dan kepatuhan wajib pajak menunjukkan  nilai  angka  probabilitas  (sig)  <  0.05. Sehingga  kuesioner  dari  variabel-variabel  yaitu good corporate  governance , whistleblowing  system ,  risiko sanksi  pajak,  dan  kepatuhan  wajib  pajak  valid,  serta diperoleh  nilai  nilai Alpha  Cronbach dari  semua  hasil meliputi  variabel  penelitian  menunjukkan  lebih  besar dari  nilai  0,6.  Dengan  demikian  jawaban-jawaban responden dari  variabel-variabel penelitian  yaitu good corporate  governance , whistleblowing  system ,  risiko sanksi  pajak,  dan  kepatuhan  wajib  pajak,  sehingga kuesioner  dari  variabel-variabel  tersebut  reliabel  dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.
Untuk  menguji  hipotesis  dalam  penelitian  ini digunakan  model  regresi  linier  berganda.  Analisis regresi  linier  berganda  di  gunakan  untuk  memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai pengaruh antara good  corporate  governance , whistleblowing  system , dan  risiko  sanksi  pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak.  Hasil  perhitungan  regresi  linier  berganda disajikan pada Tabel  berikut :
Tabel 2.

## Regresi Linear Berganda
Variabel Koef. Reg t Sig ( Constant ) ,946 GCG ,242 3,298 ,001 Whistleblowing ,306 7,698 ,000 Risiko sanksi pajak ,292 6,018 ,000 F 168,851 Sig ,000 Adj R Square ,697 Sumber : Data diolah, 2018
Pengaruh  antara  penerapan Good  Corporate Governance terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  hasil  uji  t  untuk good  corporate governance memperoleh p  value sebesar  0,001,  oleh karena  itu  nilai  sig  t  (0,001)  <  0,05  yang  berarti hipotesis  diterima.  Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa terdapat  pengaruh  antara  penerapan Good  Corporate Governance terhadap Kepatuhan Wajib  Pajak. Kepatuhan perpajakan  menurut Rustiyaningsih (2011) diartikan  sebagai  suatu  keadaan  yang  mana  wajib pajak  patuh  dan  mempunyai  kesadaran  dalam memenuhi  kewajiban  perpajakan.  Pada  prinsipnya kepatuhan perpajakan adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi  serta  melaksanakan  kewajiban  perpajakan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan perpajakan (Sasmita, 2013).
Reformasi birokrasi  perpajakan merupakan reformasi  menyeluruh  dengan  menerapkan  dan melaksanakan
Good Governance . Peraturan pemerintah  No.  101  Tahun  2000,  merumuskan good governance yaitu : “Kepemerintahan yang mengembangkan  dan  menerapkan  prinsip-prinsip profesionalitas, akuntanbilitas, transparansi, pelayanan prima,  demokrasi,  efesiensi,  efektivitas,  supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.
Rahman  (2009),  dalam  hasil  penelitiannya  yang menggunakan  indikator good governance mengatakan bahwa good  governance mempunyai  pengaruh  positif yang  signifikan  terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Alijoyo dan Subartono (2014), menyebutkan Governance pada  dasarnya  berbicara  tentang  dua aspek  yakni, governance  structure dan governance process atau governance  mechanism pada  sebuah perusahaan. Governance  structure adalah  struktur hubungan  pertanggungjawaban  dan  pembagian  peran di  antara  berbagai  organ  utama  perusahaan,  yakni pemilik  atau  pemegang  saham,  pengawas  atau komisaris, dan pengelola  atau  manajemen. Sedangkan governance  process adalah  mekanisme  kerja  dan interaksi aktual di antara organ-organ tersebut.
Pengaruh  antara Whistleblowing  System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan  hasil  uji  t  untuk Whistleblowing System memperoleh p value sebesar 0,000, oleh karena itu  nilai  sig  t  (0,000)  <  0,05  yang  berarti  hipotesis
diterima.  Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  terdapat pengaruh  antara  penerapan Whistleblowing  System terhadap  kepatuhan  wajib  pajak. Whistle  Blowing System (WiSe) adalah sebuah aplikasi yang disediakan oleh  kementerian  keuangan  bagi  setiap  orang  yang memiliki  informasi  tentang  adanya  pelanggaran  atau penyelewangan  dan  tindak  kejahatan  korupsi  yang dilakukan  oleh  SDM yang  ada  dilingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Pengadaan  aplikasi  ini  menjadi  sebuah  bukti nyata  yang  ingin  ditunjukkan  oleh  DJP  kepada  wajib pajak,  bahwa  DJP  kini  serius  menghadapi  dan memberantas korupsi maupun penyelewengan- penyelewengan  yang  ingin  dilakukan  oleh  aparatur DJP,  yang  pada  akhirnya  diharapkan  akan  mampu mengembalikan  kepercayaan  masyarakat  sehingga akan dapat  menciptakan  dan  meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Penerapan Whistle Blowing System menjadi suatu alat  yang  dapat  dipergunakan  untuk  mencegah kebocoran-kebocoran  pajak  dalam  rangka  mencegah dan  melakukan  deteksi  dini  atas  pelanggaran  yang mungkin  terjadi  di  lingkungan  Direktorat  Jenderal Pajak  (DJP)  melalui  peningkatan  peran  serta  pegawai dan  masyarakat  secara  aktif  untuk  menjadi  pelapor pelanggaran  ( Whistleblower ),  DJP  telah  menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER22/PJ/2011  tanggal  19  Agustus  2011  tentang
Kewajiban  Melaporkan  Pelanggaran  dan  Penanganan Pelaporan Pelanggaran ( Whistle Blowing ) di Lingkungan  Direktorat  Jenderal  Pajak  (Perdirjen Nomor  PER-22/PJ/2011), Whistle  Blowing  System DJP  juga  dimaksudkan  untuk  membangun  kembali public  trust terhadap  DJP  dan  mengajak  seluruh pegawai  DJP  untuk  mengubah  budaya  permisif menjadi  budaya  korektif  yang  berarti  tidak  akan pernah  mentolerir  adanya  pelanggaran  dengan  cara melaporkannya  ke  saluran  pengaduan  yang  telah disediakan.
Pengaruh  antara  Risiko  Sanksi  Pajak terhadap

## Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil uji t untuk Risiko Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan  Wajib Pajak  memperoleh p value sebesar 0,000, oleh karena itu nilai sig t (0,000) < 0,05 yang  berarti  hipotesis  diterima.    Jadi,  dapat disimpulkan  bahwa  terdapat  pengaruh  antara  Risiko
Sanksi Pajak terhadap  Kepatuhan Wajib Pajak. Risiko sanksi  pajak  merupakan  suatu  sanksi  yang  akan diterima  apabila  wajib  pajak  tidak  patuh  terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya, namun sebaliknya sanksi tersebut tidak akan diterima apabila wajib pajak tersebut melaksanakan kewajiban perpajakannya  sesuai  dengan  peraturan  perpajakan yang berlaku (Siringoringo, 2015).
Penerapan  risiko  sanksi  pajak  dalam  system administrasi  perpajakan  melalui  sanksi  administrasi dilakukan  agar  tujuan  penghimpunan  dana  dari masyarakat  dapat  tetap  terlaksana,  dimana  sanksi administrasi tidak akan menghilangkan atau menghapus  kewajiban  perpajakan  yang  melekat  pada wajib  pajak  yang  dikenakan  sanksi  tersebut.  Menurut Mardiasmo  (2016),  sanksi  perpajakan  merupakan  alat pencegah ( preventif ) agar wajib pajak tidak melanggar norma  pepajakan.  Pelaksanaan  sanksi  pajak  dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib  pajak,  sehingga  wajib  pajak  akan  patuh  karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak (Pujiwidodo, 2016).
Kepatuhan wajib pajak  masih perlu ditingkatkan dengan  mendorong  pelaksanaan  perpajakan  yang transparan,  yaitu  transparansi  pengelolaan  pajak  di segala  bidang,  baik  bidang  administrasi  maupun pengelolaan  penggunaan  dana  yang  bersumber  dari pendapatan  pajak  tersebut  (Siringoringo,  2015).  Agar tujuan  penerimaan  pajak  dapat  tercapai  dengan  baik maka  perlu  ada  proses  penegakan  hukum  di  bidang perpajakan apalagi dalam menegakkan self assessment system ,  karena  hal  tersebut  sesuai  dengan  isi  dari pengertian pajak sebagai  iuran wajib  yang dipaksakan sesuai  dengan  undang-undang,  penegakan  hukum berarti  memberikan  segala  sanksi  yang  tepat  dan  adil atas  pelanggaran  yang  dilakukan  dalam  pelaksanaan perpajakan.

## 5. SIMPULAN

## Kesimpulan
1. Berdasarkan  hasil  uji  regresi  linear  berganda menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  antara penerapan Good  Corporate  Governance terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Berdasarkan  hasil  uji  regresi  linear  berganda menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  antara
penerapan Whistleblowing System terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Berdasarkan  hasil  uji  regresi  linear  berganda menunjukkan  bahwa  terdapat  pengaruh  antara Risiko  Sanksi  Pajak  terhadap  kepatuhan  wajib pajak

## Rekomendasi Penelitian Selanjutnya
Jenis  penelitian  yang  dilakukan  adalah  penelitian kuantitatif kausalitas karena penelitian ini adalah untuk menguji  hipotesis  yang  telah  diajukan  yaitu  menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variable  dependen  sehingga  banyak  informasi  yang tidak mungkin dikaji lebih mendalam untuk menginterpretasikan  pengaruh  variabel-variabel  bebas terhadap  variabel  terikatnya. Kemudian  teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan  melalui  instrumen kuesioner dalam mengukur variabel penelitian. Dalam penelitian  ini,  responden  yang  dijadikan  sebagai sampel  tidak  dipilih  secara  spesifik,  untuk  itu  bagi peneliti  berikutnya  yang  tertarik  untuk  meneliti variabel-variabel dalam penelitian ini diharapkan dapat memilih  respondennya  secara  tepat,  yaitu  responden yang  memang  tidak  memperoleh  tunjangan  pajak penghasilan  atau  pajak  penghasilannya.  Pelaksanaan corporate governance menjadi  sia-sia, oleh karena  itu sangat  penting  bagi  Direktorat  Jendral  Pajak  untuk melakukan  sosialisasi  yang  menyeluruh  kepada  wajib pajak  orang  pribadi  di  kabupaten  Sleman,  bahwa sekarang  ini  DJP  telah  menjalankan corporate governance dalam menjalankan fungsinya, serta harus diterapkan secara maksimal dan berkelanjutan.

## 6. IMPLIKASI RISET
Implikasi teoritis dalam penelitian ini yaitu bahwa perlu  adanya  kerangka  operasional Good  Corporate Governance (GCG)  untuk  menciptakan  budaya  wajib pajak  sehingga  akan  menciptakan  kepatuhan  wajib pajak.  Sedangkan  implikasi  praktis  dari  penelitian  ini bertujuan  untuk  meningkatkan  kesadaran  pada  wajib pajak  yang  dapat  diwujudkan  melalui  Djp  yang  harus mempunyai  pedoman Good  Corporate  Governance (GCG)  serta  menerapkan whistle  blowing dan  sanksi agar timbul kepatuhan wajib pajak.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Kesuksesan  dan  hasil  akhir  dari  penelitian  ini membutuhkan  banyak  bimbingan  dan  dampingan  dari berbagai pihak dan kami merasa sangat bersyukur bisa menyelesaikan  penelitian  ini  dengan  paripurna. Peneliti  juga  sangat  berterima  kasih  kepada  DIKTI atas  program  hibah  penelitian  skema  pemula  yang diberikan  serta  kepada  seluruh  pihak  yang  membantu peneliti  menyelesaikan penelitian  ini.    Segala  bantuan yang  diterima  tidak  akan  pernah  dilupakan  oleh peneliti.  Penelitian  ini  tidak  dapat  diselesaikan  tanpa adanya  koordinasi  dan  kerjasama  yang  baik  antara peneliti. Akhir kata, peneliti ingin menyampaikan rasa terima  kasih  yang  mendalam  kepada  seluruh  kolega serta responden yang telah membantu kami.

## 7. REFERENSI
Alijoyo, Antonius dan Subartono Zaini, (2004),
Komisaris Independen: Penggerak Praktik GCG di Perusahaan , PT. Indeks, Jakarta
Ghozali,  Imam.,  (2008), Model  Persamaan  Struktural dengan  Program  AMOS  16.00,  Konsep  dan Aplikasi, Semarang, BP UNDIP
Ghozali, Imam, (2013), Structural Equation Modeling Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi  Dengan  Lisrel 8.80  (Edisi  3), Universitas  Diponegoro, Semarang
Ilyas. B dan Burton, (2013), Hukum Pajak , Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta
La Porta, R. et al , (1998),  Corporate Ownership Around the World, Journal of Finance , 471-
577
Lukviarman,  Niki,  (2016), Corporate  Goernance ,  Era Adicitra Intermedia, Solo
Mardiasmo,  (2016),  Perpajakan  Edisi  terbaru  2016, Andi, Yogyakarta
Pujiwododo,  Dwiyatmoko,  (2016).  Persepsi  Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi, Jurnal  Online Insan Akuntan ,
Vol 1, No 1, Juni 2016, 92 – 116
Rahman,
Abdul, (2009), Hubungan Sistem
Administrasi  Perpajakan  Modern  Dengan Kepatuhan  Wajib  Pajak,  Jurnal  Ilmu Administrasi, Vol VI. No 1
Rustiyaningsih,  Sri,  (2010),  Faktor-faktor  yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib   Pajak .
Jurnal Akuntansi , Fakultas Ekonomi
Universitas  Katolik  Widya  Mandala  Madiun, Vol 2. No 11
Santoso,  Singgih.,  (2004), SPSS  Statistik  Parametrik.
Penerbit  PT.  Elex  Media  Komputindo,
Jakarta
Sasmita, Sentya N Arum, (2013), Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan
Fiskus,  Kesadaran  Wajib  Pajak,  dan  Sanksi Perpajakan  terhadap  Kepatuhan  Wajib  Pajak Pemilik  Usaha  Kecil  Menengah  dalam
Laporan  Kewajiban  Perpajakan  di  Semarang (Studi UMKM di Semarang), Jurnal
Akuntansi ,  Universitas  Brawijaya,  Vol  7.  No 9
Sisingoringo,  Whereson,  (2015),  Pengaruh Good Governance dan Whistleblowing
System Terhadap  Kepauhan  Wajib  Pajak Orang  Pribadi  Dengan  Risiko  Sanksi  Pajak Sebagai  Variabel  Moderating  (Studi  Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Bekasi), Jurnal Akuntansi , Volume XIX, No. 02, Mei; 207-224
Tricker,  B,  (2004), Corporate  Governance  : Principles,  Policies  and  Practices ,University Press Oxford, Oxford