## Jurnal Pengabdian Multidisiplin
Volume 3 Nomor 3, 2023
Penyuluhan Hukum Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Bagi Peserta Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Daud Rismana, Yunita Anisatuzzuhriya, Rifi Maria Laila Fitri, Ali Maskur* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia alimaskur@walisongo.ac.id*
Abstrak
Kemiskinan  menjadi  permasalahan  nasional.  Program  pengentasan  kemiskinan  terus  digalakkan  untuk mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan. Program Bantuan Pangan Non Tunai yang diinisiasi oleh Kemanterian Sosial RI merupakan terobosan dan percepatan bagi penerima program di Gedangan Grobogan. Fokus program dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan dirasa kurang karena tidak didukung oleh kesadaran hukum. Kasus kekerasan seksual di dalam rumah tangga dialami oleh masyarakat lapisan atas, menengah dan bawah terjadi karena lemahnya pemahaman, wawasan dan kesadaran hukum, terutama di kalangan masyarakat miskin. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi sehingga hasil yang diharapkan adalah adanya pengetahuan hukum, wawasan hukum dan kesadran hukum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada peserta penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang akan  memunculkan  pengetahuan  tentang  berbagai  macam  tindak  kekerasan  seksual,  penanganan  dan pelaporan.
Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Miskin, Kesadaran Hukum

## PENDAHULUAN
Kemiskinan akibat pandemi covid-19 belum teratasi dengan baik (Izzaty, 2021). Ketidakmampuan dalam  mencukupi  kebutuhan  pokok  berupa  sandang,  pangan,  dan  papan  untuk  kebutuhan  keluarga. Kemiskinan juga keadaan serba kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan pokok maupun kebutuhan non pokok  (Ndaumanu,  2018).  Pemerintah  sebagai  pelayan  masyarakat  mempunyai  peran  penting  dalam pembangunan dan pemberdayaan dalam kondisi tertentu yaitu dengan cara memberikan bantuan sosial dalam rangka mengurangi kemiskinan.
Tahun  1998  saat  krisis  ekonomi  pemerintah  melakukan  penanggulangan  kemiskinan  dengan program Beras Sejahtera (Rastra) untuk membantu ketahanan pangan masyarakat berpenghasilan rendah. Program  tersebut  hanya  dijalankan  di  beberapa  wilayah  tidak  di  seluruh  wilayah  Indonesia.  Kemudian program tersebut digantikan dengan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) tahun 2017(Rachman, Agustian, & Wahyudi, 2018).
Penerima  bantuan  disebut  Keluarga  Penerima  Manfaat  (KPM)  Bantuan  Pangan  Non  Tunai (BPNT).  Besaran  bantuan  yang  diberikan  adalah  Rp.  200.000,-/KPM/bulan  yang  dibagikan  ke  berbagai wilayah.  Ketentuannya adalah para penerima bantuan dalam bentuk makanan pokok seperti beras, telur, minyak dan sebagainya. Apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan tersebut akan  kembali  sebagai  bantuan  pangan(Rismana,  2019).  Program  ini  bertujuan  untuk  mendorong
meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga mampu mencukupi kebutuhan pokoknya secara mandiri. Pada akhirnya seiring pertumbuhan dan terpenuhinya kebutuhan ekonomi dasar akan mengurangi jumlah angka kemiskinan (Hidayat, 2018). Upaya peningkatan kesejahteraan kepada Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)  berdasar  arahan  Kementerian  Sosial  RI  fokus  bidang  ekonomi,  sosial,  pendidikan  dan  bidang kesehatan (Miskin, 2018).
Peningkatan kesejahteraan akan tercapai seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum. Ini tidak bisa diabaikan bagi masyarakat penerima BPNT, terutama dalam bidang tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2022, pada tahun 2021 tercatat sebagai tahun dengan jumlah kasus kekerasan seksual berbasis gender tertinggi sejumlah 338.496 kasus. Kekerasan merata di strata masyarakat baik kalangan atas, menengah, bawah dan perempuan penyandang disabilitas (Perempuan, 2022). Berdasarkan data tersebut, Jawa Tengah dengan jumlah korban 1539.
Fenomena ini menambah daftar kasus kekerasan seksuak di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat berbagai tindak kekerasan yakni: kekerasan fisik, psikis, seksual,  penelantaran,  perdagangan  orang,  dan  eksploitasi  (Christian  &  Edenela,  2019),  (Pratiwi.,  2022). Seringkali juga terjadi kekerasan pada anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, bahkan oleh orang tua kandungnya sendiri.(Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020)
Di masyarakat penerima program BPNT wilayah Gedangan Grobogan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi kepada pasangan suami-istri dan anak-anak menjadi tidak kentara karena dianggap sebagai hal yang wajar. Kekerasan secara verbal dan fisik berupa bentakan, makian, umpatan dikalangan masyarakat miskin pedesaan berbasis pertanian dianggap lumrah. Eksploitasi anak dengan mengajak bekerja di sawah, kebun, menjaga ternak adalah pekerjaan yang biasa dilakukan. Tidak ada waktu untuk menikmati waktu senggang, bermain dan uang seperti yang mereka inginkan (Fernanda, 2022). Anak laki-laki dan perempuan, dipaksa mengambil bagian dalam pekerjaan orang dewasa (Suyanto, 2017).
Oleh karena itu, kekerasan seksual kepada perempuan dan anak perlu diberikan perhatian khusus dengan pemberian wawasan dan kesadaran hukum tentang kekerasan seksual kepada masyarakat miskin agar mengetahui haknya. Hal ini menjadi tujuan dari pengabdian terhadap masyarakat utamanya para penerima program BNPT di Gedangan Grobogan dengan pemberian penyuluhan mengenai Undang-Undang Nomor 12  Tahun  2022  Tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  (Undang-Undang  Republik  Indonesia,  2022) sehingga diharapkan mampu memahami dan menjaga kewaspadaan dalam tindak pidana kekerasan seksual.

## METODE
Kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilakukan  dengan  pendekatan participatory  action research (PAR) melalui observasi dengan melihat, mendengar dan memahami gejala sosial yang ada dalam masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terutama pada fenomena tindak pidana kekerasan seksual.
Pengabdian fokus kepada pendampingan keluarga penerima manfaat Bantuan Non Tunai di Desa Gedangan Kecamatan Wirosari berjumlah 29 peserta dengan pendamping 1 orang. Kegiatan diwujudkan dalam penyuluhan dengan memberikan wawasan tentang ilmu hukum agar memunculkan kesadaran hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual. Langkah penyuluhan dilaksanakan di rumah salah satu peserta penerima manfaat BPNT Bantuan Pangan Non Tunai yaitu :
1. Sosialisasi
Sosialisasi dengan memaparkan rencana kegiatan tim pengabdi dengan mitra pendamping program BPNT dengan mengundang 29 peserta.
2. Penyululuhan dan Diskusi
Penyuluhan dan diskusi keilmuan dan wawasan hukum tentang Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang  Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan narasumber Ali Maskur, SHI. M.H. dan Dr. Daud Rismana, S.HI, MH. Dimulai dengan pengenalan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, langkah-langkah dalam pelaksanaan pencegahan, dan contoh kasus permasalahan hukum tentang UU  Tindak  Pidana  Kekerasan.  Dipandu  pula  oleh  Kiswanto,  S.Pd.I  (pendamping  BPNT  desa Gedangan)
3. Evaluasi
Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkatan perkembangan dan pemahaman hukum hasil dari pembekalan keilmuan hukum dan wawasan hukum tentang Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi keluarga penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Tim pengabdi  memberikan  post  tes  untuk  mengetahui  hasil  dari  penyuluhan  hukum  yang  telah dilaksanakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengalami sedikit kendala pada saat perjalanan menuju tempat tujuan kegiatan. Kondisi jalanan berupa jalan setapak berupa bebatuan yang runcing dan licin. Jalan alternatif  yang  melewati  tengah  hutan  tersebut  merupakan  jalan  utama  ketika  musim  kemarau  menuju Gedangan. Ini merupakan tantangan awal karena penentuan lokasi oleh pengabdi berdasar data masyarakat penerima program BPNT tidak melakukan surveu terlebih dahulu.
Langkah pertama yang dilakukan di lokasi pengabdian adalah koordinasi dengan pihak perangkat Desa Gedangan, Fasilitator Pendamping program BPNT dan tokoh masyarakat untuk menyusun kegiatan penyuluhan (Yunita Anisatuzzuhriya, 2022a). Rencana kegiatan disusun dalam tiga tahap yaitu; pertama, sosialisasi kepada penerima program BPNT oleh perangkat desa, pendamping/fasilitator program BPNT dan pengabdi  kepada  ketua  paguyuban  penerima  program  BPNT.  Disaat  bersamaan  pengabdi  melakukan observasi,  penggalian  data  dan  informasi  tentang  potret  desa,  kondisi  sosial,  ekonomi,  pendidikan  dan wawasan hukum khususnya kepada masyarakat penerima program BPNT. Kedua, penyuluhan dan diskusi dengan menghadirkan narasumber Ali Maskur, MH dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang melakukan sosialisasi Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Pidana Kekerasan Seksual. Kegiatan ini diawali dengan pemberian undangan lisan melalui ketua paguyuban penerima  program  BPNT  kepada  seluruh  anggota.  Ini  dilakukan  karena  merupakan  cara  yang  efektif dibanding dengan undangan resmi dengan tulisan di kertas.
Gambar 1. Penyuluhan dan diskusi Undang-undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Penyuluhan tentang UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada para peserta penerima BPNT didahului dengan post test sederhana dengan mengisi form yang disediakan pengabdi. Materi penyuluhan meliputi  sejarah  penyusunan  Undang-Undang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  berawal  dari  rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang disusun sejak tahun 2014, melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI (Sri, Andi Aryani, 2021). Seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan  seksual  terhadap  perempuan  dan  anak,  RUU  PKS  menjadi  penting  untuk  segera  disahkan (Nurmalasari & waluyo, 2022).
Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dibuat sebagai respon atas rekomendasi 70 anggota DPR agar RUU PKS dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas pada tahun  2016.  Ditambah  peningkatan  jumlah  kasus  kekerasan  seksual,  banyaknya  pengaduan  yang  tidak mendapatkan penyelesaian dan tidak adanya landasan hukum mendorong disahkannya UU Tpindak Pidana Kekerasan Seksual (Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2021).
Diharapkan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual akan melindungi korban dan mencegah kekerasan seksual bagi semua lapisan masyarakat. RUU PKS masuk dalam Prolegnas tahun 2021 pada tanggal 30 Agustus 2021. Selanjutnya, draf awal RUU PKS, yang terdiri dari 11 bab dan 40 pasal, disampaikan oleh tim ahli pada rapat pleno pada tanggal 30 Agustus 2021. Pada rapat pleno tersebut, RUU PKS diubah menjadi RUU TPKS (Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, 2021).
Berbagai  macama  tindak  kekerasan  seksual  yang  merupakan  pelanggaran  hak  asasi  manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Tindakan verbal ataupun fisik yang mengacu pada makna seksual yang dilakukan secara eksplisit maupun implisit seperti: berkomentar tentang penampilan, memperlihatkan kata-kata atau foto yang menjurus ke fotografi, unwanted touching/physical kontak dan rape and sexual assault (Purwanti & Zalianti, 2018). Bentuk kekerasan menurut temuan Komnas Perempuan diantaranya yaitu: 1) Perkosaan; 2) Intimidasi Seksual atau Percobaan Perkosaan; 3)  Pelecehan  dan  eksploitasi  Seksual;  5)  Perdagangan  Perempuan  dan  anak;  6)  Prostitusi  terbuka  atau terselubung; 7) Perbudakan Seksual; 8) Kawin paksa 9) Kehamilan yang tidak direncanakan; 10) Aborsi; 11) Penggunaan Kontrasepi dan Sterilisasi yang tidak sesuai aturan; 12) Penyiksaan Seksual; 13) Penghukuman bernuansa seksual 14) Praktik tradisi yang mendeskriminasi perempuan; dan 15) Kontrol seksual (Perempuan, 2022).
Materi penyuluhan hukum tentang UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga diberikan tips, solusi atau  langkah  cepat  yang  harus  dilakukan  saat  menjumpai  hal  tersebut.  Melaporkan  kepada  orang  yang dipercaya, pihak berwajib adalah langkah tepat apabila menemukan tindak kekerasan seksual. Speak up your problem terhadap orang tua atau orang yang kita percayai dalam hal ini para penegak hukum yang ada seperti Komnass Perempuan dan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (NHRI, National Human Rights Institusion) adalah solusi terbaik (Dachlan, 2022).
Peserta penerima manfaat program Bantuan Pangan Non Tunai yang hadir mayoritas para ibu yang memiliki anak. sehingga materi penyuluhan ditekankan pada Perlindungan Anak sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual (Purwanti & Zalianti, 2018). Ancaman hukuman dalam Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disusun mekanisme pemidanaan berdasarkan teori komtemporer sehingga dimungkinkan perumusan ancaman pidana penjara lebih tinggi, termasuk kewajiban rehabilitasi khusus (Riya Ayu Novita, 2017).
Sessi dilanjutkan dengan diskusi berbagai permasalahan yang ada di kalangan penerima program BPNT Gedangan. Persoalan tindak kekerasan seksual menjadi perbindangan menarik karena kasus yang disampaikan dianggap hal biasa dan menjadi kewajaran bersama. Di sisni, narasumber mempertegas bahwa  kebiasaan  tersebut  akan  berakibat  tidak  baik  bagi  korban;  laki-laki,  perempuan,  anak  karena  akan
menjadikan rendah diri dan menyingkir dari pergaulan karena merasa rendah dan hina. Tidak ada orang yang ingin dianggap rendah dan hina, disinilah hukum menjadi pengawal keadilan dan kesejahteraan (Maskur, 2019).
Kegiatan penyuluhan dan diskusi diakhiri dengan pembagian form post tes sederhana untuk mengetahui pemahaman hukum dan wawasan hukum tentang tindak pidana kekerasan seksual setelah diberikan materi penyuluhan. Hasilnya ada peningkatan signifikan 83% pemahaman hukum tentang kekerasan seksual sebelum dan sesudah diberikan materi penyuluhan (Yunita Anisatuzzuhriya, 2022).
Tahap akhir dari kegitan pengabdian adalah evaluasi, kegiatan ini dilakukan dalam dua tahap. Pertama dilaksanakan bersama peserta penyuluhan secara langsung. Evaluasi dalam penyelenggaraan kegiatan,  pemberian  akomodasi,  materi  dan  kegiatan  pengabdian  secara  umum.  Peserta  secara  umum menyatakan senang dengan kegiatan penyuluhan Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena dirasa penting bagi pemahaman hukum dan kesadaran hukum. Penerima program BPNT sangat jarang didatangi pengabdi untuk penyuluhan hukum (Yunita Anisatuzzuhriya, 2022a). Kedua evaluasi dengan perangkat desa Gedangan, fasilitator atau pendamping program BPNT dan tokoh masyarakat.

## KESIMPULAN
Pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  dengan  judul  Penyuluhan  Hukum  Undang- Undang  No  12  Tahun  2022  Tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual  bagi  penerima  manfaat  program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan berjalan dengan baik. Terlaksananya kegiatan pengabdian dengan lancar dengan materi pengetahuan, wawasan dan kesadaran hukum tentang UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual kepada 29 peserta diwujudkan dalam kegiatan penyuluhan dan diskusi. Sehingga diharapkan para peserta penerima program BPNT di Desa Gedangan Grobogan memiliki pemahaman, wawasan dan muncul kesadaran hukum tentang bahaya tindak pidana kekerasan seksual dan memiliki solusi ketika hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  dihaturkan  kepada  LPPM  UIN  Walisongo  dan  Program  Studi  Ilmu  Hukum  UIN Walisongo  yang  telah  memberikan  kesempatan  kepada  pengabdi.  Perangkat  Desa  Gedangan,  fasilitasor pendamping program BPNT dan masyarakat penerima program BPNT.

## DAFTAR PUSTAKA
Christian, J. H., & Edenela, K. (2019). Terampasnya Hak-Hak Perempuan Akibat Diskriminasi Batas Usia Perkawinan. Lex Scientia Law Review, 3(1), 1–14. Dachlan, A. Z. (2022). Analisis Hukum Pidana Islam Dan HAM terhadap hak korban dan saksi dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. UIN Walisongo Semarang.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  Indonesia.  (2021). Naskah  Akademik  Rancangan  Undang-Undang  Republik Indonesia Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Badan Legislasi. 1–140.
Fernanda, D. A. (2022). Survey Pengetahuan Seks Dan Perilaku Seksual Pada Remaja Sub Urban Di Sekolah Berbasis Umum Dan Agama, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara.
Hidayat, S. (2018). Optimalisasi Program Keluarga Harapan (PKH): meliputi Partisipasi, Pemberdayaan, dan Kinerja  Program  Keluarga  Harapan  di  Kecamatan  Pulau  Panggung. Prosiding Seminar Nasional Darmajaya, 1.
Izzaty, R. (2021). Situasi Kemiskinan Selama Pandemi. SMERU Research Institute.
Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. Esensi Hukum, 2(1), 27–48. https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20 Maskur,  A.  (2019).  Islam  Dan  HAM.  In  Fithriyatus  Sholihah  (Ed.), Academia.Edu.  Retrieved  from https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/63359028/ISLAM_DAN_HAM_Mengurai_Polemik_HAM _Perspektif_Islam20200519-121827-141bzdg-libre.pdf?1589888574=&response-content- disposition=inline%3B+filename%3DISLAM_DAN_HAM_Mengurai_Polemik_HAM_Persp.pdf &Expires=16893556 Miskin,  D.  J.  P.  F.  (2018). Kenali  Lebih  Dekat  Bantuan  Pangan  Non  Tunai.  Retrieved  from https://kemensos.go.id/uploads/topics/15664651387355.pdf
Ndaumanu,  F.  (2018).  Kebijakan  Pemerintah  Daerah  terhadap  Upaya  Perlindungan  dan  Penghormatan Masyarakat  Hukum  Adat  di  Kabupaten  Alor  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur. Jurnal  HAM.
https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.37-49
Nurmalasari, N. C., & waluyo. (2022). Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia. Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional |, 1(1), 57.
Perempuan, K. (2022). CATAHU 2022 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan. In Komnas Perempuan. Jakarta.
Pratiwi., F. S. (2022). Sebanyak Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022.
Purwanti, A., & Zalianti, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan  Anak  Melalui  Ruu  Kekerasan  Seksual. Masalah-Masalah  Hukum,  47(2),  138. https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148
Rachman, B., Agustian, A., & Wahyudi, N. (2018). Efektivitas dan Perspektif Pelaksanaan Program Beras
Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Analisis Kebijakan Pertanian, 16(1), 1.
https://doi.org/10.21082/akp.v16n1.2018.1-18
Rismana,  D.  (2019).  Penyuluhan  Kesadaran  Hukum  Tentang  Regulasi  Alasan  Perceraian  dalam  Hukum Perkawinan Islam bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten  Grobogan. Dimas:  Jurnal  Pemikiran  Agama  Untuk  Pemberdayaan,  19(2),  119. https://doi.org/10.21580/dms.2019.192.4174
Riya Ayu Novita, A. B. P. dan S. (2017). Efektifitas Pelaksanaan Undang-ndang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. Diponegoro Law Jurnal, Vol. 6 No.
Sri, Andi Aryani, R. (2021). Analisis Polemik Pengesahan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ( TPKS ).
Najwa: Jurnal Muslimah Dan Studi Gender, 1(1), 30–49.
Suyanto, B. (2017). Grey Chicken: Di Pusaran Uang dan Penderitaan. Airlangga University Press.
Undang-Undang Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang  Tindak  Pidana  Kekerasan  Seksual. Kementerian  Sekretariat  Negara  Republik  Indonesia, 1(69), 5–24. Retrieved from https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176736/Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022.pdf Yunita  Anisatuzzuhriya,  R.  M.  L.  F.  (2022a). Notulen  Kegiatan  Pengabdian  UU  TPKS  di  Gedangan.
Grobogan.
Yunita Anisatuzzuhriya, R. M. L. F. (2022b). Tabulasi Data Pre Test dan Post Tes Penyuluhan UU TPKS. Grobogan.