Abstrak—Kota yang baik merupakan kota yang bisa mewadahi seluruh  aktivitas  masyarakatnya.  Segala  fasilitas  penunjang bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat  kota  terus  meningkat.  Meski  demikian,  kondisi kota  yang  menjanjikan  membuat  banyak  masyarakat  desa memilih  pindah  dari  tempat  tinggalnya  di  desa  ke  kota-kota besar, salah satunya Surabaya. Arus perpindahan masyarakat desa ke kota inilah yang dikenal sebagai arus urbanisasi. Sejalan dengan semakin banyaknya penduduk dan semakin mengecilnya  lahan  untuk  dibangun  hunian,  banyak  dari masyarakat  urban  yang  berpenghasilan  rendah  terpaksa menempati  ruang-ruang  ilegal  mulai  dari  sepanjang  tepian sungai, lahan-lahan milik pemerintah, hingga sepanjang tepi rel kereta api yang membahayakan penghuni. Kondisi permukiman  ilegal  (squatter)  di  sepanjang  rel  kereta  salah satunya  ialah  permukiman  sepanjang  rel  kereta  stasiun Sidotopo.  Kebanyakan  permukiman  penduduk  menempati lahan  yang  dimiliki  oleh  PT.  Kereta  Api  Indonesia.  Pada kenyataannya, permukiman yang mayoritas dihuni oleh migran etnis  Madura  ini  tidak  sesuai  dengan  peraturan  RTRW  Kota Surabaya 2010-2030 dan RDTRK UP Tanjung Perak 2008-2018 tentang  infrastruktur.  Tujuan  dari  perancangan  yang  dibuat adalah  untuk  bisa  merancang  kembali  permukiman  yang berada  di  sekitar  rel  kereta  api  stasiun  Sidotopo  agar  tidak menyalahi  aturan  dan  keamanan  bagi  penduduk  sekitar. Permukiman yang dirancang kembali merupakan permukiman yang  terjangkau  oleh  penduduk  sekitar  stasiun  Sidotopo  yang kebanyakan dihuni oleh masyarakat berekonomi menengah ke bawah. Dengan menggunakan pendekatan Participatory Design, permukiman  yang  dibangun  kembali  diharapkan  bisa mengakomodasi  kebutuhan  masyarakat  yang  bermukim  di sepanjang jalur kereta.
Kata Kunci—Kereta, Participatory Design, Peraturan, Permukiman.

## I. PENDAHULUAN
ERMASALAHAN  urbanisasi  bermula  ketika  banyak penduduk  kota  yang  pindah  dari  desa  ke  kota  dengan harapan  mendapat  kesejahteraan  yang  lebih  baik.  Tanah- tanah  kosong  pun  ditempati  oleh  para  pendatang.  Hampir seluruh  kota  di  dunia  terutama  di  negara  berkembang memiliki  masalah  permukiman  informal  dan  kumuh.  Kota- kota  yang  memiliki  permasalahan  permukiman  ilegal diantaranya Mumbai, Dhaka, Caracas, Bogotá, Mexico City, Cairo, Lagos, Johannesburg.
Dengan  semakin  derasnya  arus  urbanisasi,  kemunculan squatter mulai  tidak  terkendali.  Mulai  dari  tanah-tanah kosong  di  belakang  gedung  besar,  rel  kereta  api,  hingga sepanjang aliran sungai dibangun rumah-rumah semipermanen  oleh  masyarakat.  Respon  dari  pemerintah setempat  tentu  menolak  dan  mengeluarkan  perintah
pembongkaran  terhadap  permukiman-permukiman  ilegal tersebut. Berbagai aturan diterbitkan, namun hanya sebagian penghuni yang mau direlokasi dengan alasan mereka sudah tinggal di  sana sejak  lama. Permasalahan baru juga muncul ketika  yang  sudah  mau  direlokasi  memilih  untuk  kembali dikarenakan  berbagai  alasan,  mulai  jarak  ke  tempat  kerja, hingga suasana yang tidak sesuai keinginan mereka.
Squatter menurut Brian C Aldrich (1995) dalam bukunya

## Aplikasi Participatory Design pada Rancangan Permukiman Sepanjang Rel Stasiun Sidotopo
Ahmad Dzikri Hamdan, dan Happy Ratna Sumartinah Departemen Arsitektur, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) e-mail : happysumartinah@gmail.com
P
Gambar 1.  Potret Permukiman Masyarakat yang Tinggal di Sekitar Rel Kereta di Indonesia.
Gambar 2.  Plang Kepemilikan Lahan oleh PT KAI.
Gambar  3.    Penampakan  Sampah  yang  Menumpuk  di  Permukiman Penduduk Sepanjang Rel Stasiun.
Housing  the  Urban  Poor ,  merupakan  daerah  perumahan  di daerah perkotaan yang dihuni oleh orang miskin yang tidak mampu memiliki tanah milik mereka sendiri, dan karenanya "jongkok"  di  tanah  kosong,  baik  milik  pribadi  atau  publik. Dengan  semakin  derasnya  arus  urbanisasi,  kemunculan squatter mulai  tidak  terkendali.  Mulai  dari  tanah-tanah kosong  di  belakang  gedung  besar,  rel  kereta  api,  hingga sepanjang  aliran  sungai  ditempati  dan  dibangun  rumah- rumah semipermanent seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar3 [1].
Salah  satu  contoh  nyata  permukiman  ilegal  di  Indonesia ada  di  sepanjang  rel  kereta  di  dekat  stasiun  Sidotopo, Surabaya  seperti  yang  ditunjukkan  pada  Gambar  4. Sepanjang  rel  kereta  ini,  banyak  permukiman  ilegal  yang sudah  ditinggali  masyarakat  selama  bertahun-tahun.  Lahan yang ditinggali sejatinya merupakan lahan milik pemerintah,
lebih tepatnya milik PT. Kereta Api Indonesia.
Lokasi  yang  akan  menjadi  lahan  objek  rancang  adalah sebagian  wilayah  RW  IX  kelurahan  Tambak  Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya yang berada pada jalan Kapasari  Pedukuhan  IX  dengan  luas  lahan  6600  meter persegi.  Di  sepanjang  rel  kereta  dari  maupun  akan  menuju stasiun Sidotopo yang berada di sebelah utara lahan, terdapat kurang  lebih  40  rumah  di  sepanjang  rel  kereta  yang  dapat mengganggu  perlintasan  kereta  dan  kesehatan  warga  yang menempatinya.  Gambar  4  menunjukkan  potret  lingkungan permukiman sepanjang rel stasiun Sidotopo.
Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  tahun  2007 tentang Perkeretaapian, ruang manfaat jalan atau jarak as rel dengan  bangunan  di  sekitarnya  minimal  harus 6  meter (Ruang Milik Jalan) seperti yang ditunjukkan pada Gambar 5. Namun, dalam permukiman ini, jarak antara rumah dan rel kereta adalah 1-2 meter saja [2].
Pada  kenyataannya,  permukiman  sepanjang  rel  stasiun Sidotopo  ini  tidak  sesuai  dengan  peraturan  RTRW  Kota Surabaya 2010-2030 tentang infrastruktur.
Tujuan  dari  perancangan  yang  dibuat  adalah  untuk  bisa merancang  kembali  permukiman  yang  berada  di  sekitar  rel
Gambar  4.    Penampakan  Lingkungan  Permukiman  Sepanjang  Rel Stasiun Sidotopo.
Gambar 5.  Batas Sempadan yang Diperbolehkan.
Gambar 6.  Lahan Rancangan pada Permukiman Penduduk Sepanjang Rel Stasiun Sidotopo.
Gambar 7.  Alur Pelaksanaan Metode Participatory Design.
Gambar  8.    Proses  Diskusi  dengan  Masyarakat  Sekitar  Rel  Stasiun Sidotopo.
Gambar 9.  Hasil Diskusi dengan Masyarakat yang Tinggal di Sekitar Rel Stasiun Sidotopo.
kereta api stasiun Sidotopo agar tidak menyalahi aturan dan keamanan  bagi  penduduk  sekitar.  Permukiman  yang dirancang kembali merupakan permukiman yang terjangkau oleh  penduduk  sekitar  stasiun  Sidotopo  yang  kebanyakan dihuni  oleh  masyarakat  berekonomi  menengah  ke  bawah seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6.
Permasalahan  perancangan  yang  penulis  angkat  di  sini adalah permasalahan safety dan tata letak permukiman yang melanggar  undang-undang  perkeretaapian.  Permukiman yang berada pada daerah sempadan rel kereta tentu berbahaya bagi  aktivitas  warga  sekitar.  Dari  pihak  PT.KAI  juga mengakui  jika  di  daerah  yang  sempadannya  difungsikan sebagai permukiman oleh penduduk sekitar, akan menyulitkan  masinis  untuk  melihat  kondisi  di  belakang ketika kereta berbelok.
Permasalahan  ini  tidak  bisa  hanya  dipandang  sebagai masalah yang bisa selesai dengan solusi relokasi penduduk, namun harus memperhatikan berbagai aspek lain mulai dari jarak  tempat  kerja  maupun  tempat  sekolah  hingga  tatanan sosial  yang  sudah  terbentuk  di  masyarakat.  Banyak  dari gagasan  relokasi  penduduk  yang  kemudian  kurang  berhasil dikarenakan  jarak  dari  tempat  tinggal  baru  ke  tempat  kerja atau  sekolah  yang  sangat  jauh  sehingga  menyulitkan penghuni beraktivitas layaknya di tempat tinggal lama.
Setelah  mengetahui  permasalahan  desain,  kriteria  desain bisa  dirumuskan  sebagai  indikator  utama  aspek-aspek  apa saja  yang  harus  dicapai.  Berikut  ini  empat  kriteria  desain yang disusun untuk menyelesaikan permasalahan desain:
A. Memastikan legalitas dan kesesuaian dengan peraturan.
Memastikan  batas  sempadan  dengan  rel  kereta  agar keamanan penghuni terjaga dan jarak pandang masinis kereta tidak terganggu.
B. Menciptakan rancangan permukiman yang sehat.
Sehat  yang  dimaksud  di  sini  kondisi  penghawaan  dan pencahayaan  yang  baik.  Perbaikan  kondisi  bisa  dilakukan dengan  berbagai  cara  diantaranya  penataan  kembali  massa bangunan.

## C. Mengurangi kebisingan akibat kereta.
Selain membahayakan keselamatan, kereta juga menimbulkan kebisingan yang cukup keras ketika melewati permukiman.
D. Membuat rancangan yang terjangkau secara ekonomi.
Rancangan  yang  dibuat  harus  bisa  terjangkau  oleh masyarakat MBR yang mendominasi permukiman.

## II. METODE DESAIN
Realita  di  lapangan  menunjukkan  bahwa  proses penggusuran  permukiman  tidak  selalu  bisa  menjadi  solusi atas permaslahan permukiman kumuh, namun bisa jadi malah menghapus  mata  pencaharian  sebelumnya.  Padahal,  salah satu  alasan  mengapa  masyarakat  menghuni  lahan  ilegal adalah  karena  posisinya  yang  berada  dekat  dengan  tempat bekerja.
Metode  desain  yang  dipakai  dalam  merancang  adalah Participatory Design seperti yang ditunjukkan diagram alur
Gambar 10.  Analisis Lingkungan Lahan.
Gambar 11.  Analisis Kebisingan Lahan.
Gambar 12.  Analisis Perekonomian di Masyarakat.
Gambar 13.  Ilustrasi Konsep Reorganizing The Building.
Gambar 14.  Ilustrasi Konsep Open Space.
Gambar 15.  Ilustrasi Konsep Noise Reductor.
pada Gambar 7. Desain partisipatif adalah seperangkat teori, praktik, dan studi terkait pengguna sebagai partisipan penuh dalam kegiatan [3]–[5].
Dengan kata lain, pendekatan ini adalah pendekatan desain yang  melibatkan  masyarakat  dalam  merancang  sebuah keputusan,  salah  satunya  adalah  keputusan  dalam  hal merancang bangunan [6].
Metode  ini  berdasar  pada  gagasan  bahwa  terkadang rancangan yang dibuat oleh perancang (dalam hal ini arsitek), tidak  selalu  bisa  mengakomodasi  keperluan  penggunanya. Oleh karena itu, pendekatan ini dipakai dengan maksud bisa membuka lagi wawasan dan memberikan masukan-masukan bagi perancang tentang apa sebenarnya yang diperlukan oleh masyarakat  sebagai  pengguna.  Participatory  design  sendiri dalam pelaksanaannya, dibagi menjadi 3 tahap yaitu: Initial exploration of work, Discovery proccess dan Prototyping [7].

## A. Initial exploration of work
Tahap  ini  merupakan  tahap  memulai  eksplorasi  dan menganalisa  aspek-aspek  apa  saja  yang  akan  berpengaruh dalam  merancang.  Pengguna  mulai  diberi  pemahaman tentang apa-apa saja yang akan menjadi kunci utama dalam proses rancang.

## B. Discovery Process
Tahap  kedua  adalah  tahap  dimana  pengguna  ikut  serta menyampaikan  prioritas  mereka  dan  sama-sama  mencoba membentuk  rancangan  yang  baik,  baik  dari  sudut  pandang perancang maupun sudut pandang pengguna.

## C. Prototyping
Pada  tahap  terakhir  ini  perancang  mencoba  membuat purwarupa  atau prototype dari  hasil  pencarian  bersama dengan  pengguna.  Hasil  purwarupa  kemudian  didiskusikan kembali dengan pengguna mengenai apakah hasil purwarupa sudah mengakomodasi kebutuhan atau masih sangat jauh dari harapan.
Pendekatan  ini  dilakukan  dengan  melakukan  diskusi dengan warga masyarakat sekitar yang tinggal di sepanjang rel kereta api stasiun Sidotopo seperti yang ditunjukkan pada Gambar  8.  Masyarakat  memberikan  masukan  apa-apa  saja yang  menurut  mereka  penting  dalam  unit-unit  hunian  yang akan dirancang. Hasil yang diperoleh dari diskusi dan hearing tentang  kebutuhan  yang  dibutuhkan  masyarakat  dirangkum dan dijadikan acuan desain ke depan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9.
Tahap  selanjutnya  ialah  analisis  lahan  untuk  mengetahui potensi dan kekurangan lahan. Cara berpikir ini juga dikenal sebagai Forced-Based  Framework yaitu  dengan  memilih bagian  mana  yang  merupakan asset dan  bagian  mana  yang merupakan constrain [8].
Setelah  mengetahui  yang  mana asset dan  yang  mana constrain ,  perancang  bisa  mengambil  pertimbangan  desain yang tepat untuk menindaklanjuti rancangnnya.
Untuk kondisi lingkungan di lahan, temperatur rata-rata di site berada  pada  angka  29  derajat  Celcius  seperti  yang ditunjukkan  pada  Gambar  10.  Kondisi  diperparah  dengan tidak adanya jarak antar rumah yang mengakibatkan sulitnya sirkulasi udara masuk. Vegetasi juga hampir tidak ada sama sekali karena keterbatasan lahan.
Untuk  aspek  kebisingan,  dari  pengambilan  data menggunakan  pengukur  kebisingan,  didapatkan  angka kebisingan  bisa  mencapai  79  dB.  (ketika  kereta  api  sedang lewat)  seperti  yang  ditunjukkan  pada  Gambar  11.  Standar
Gambar 16.  Ilustrasi Konsep Precast Material.
Gambar 17.  Proses Transformasi Desain.
Gambar 18.  Struktur Baja Profil H.
kebisingan  permukiman  seharusnya  berada  dibawah  angka 55 dB sesuai arahan aturan yang berlaku.
Untuk aspek sosial-ekonomi, kegiatan ekonomi masyarakat  didominasi  oleh  pedagang,  pegawai  pertokoan serta buruh pabrik seperti yang ditunjukkan pada Gambar 12. Sebagian pedagang memiliki gerobak sendiri untuk dijajakan dan  sebagian  yang  lain  memilih  untuk  berjualan  di  depan rumah.  Untuk  pegawai  pertokoan,  kebanyakan  berada  di kawasan  pertokoan  sepanjang  jalan  Pasar  Tambak  Rejo sedangkan  untuk  pabrik,  kebanyakan  pabrik  atau  daerah industri berada di sepanjang jalan Kenjeran.

## III. HASIL DAN EKSPLORASI

## A. Eksplorasi Formal
Setelah  mengetahui  kebutuhan  masyarakat  dan  kondisi lahan, tahap selanjutnya yaitu melakukan eksplorasi terhadap bentuk  dan  ruang  bangunan.  Berikut  ini  konsep  yang diusulkan untuk menjawab kriteria desain yang disampaikan pada bab sebelumnya:
1) Reorganizing the building
Menata kembali Bangunan liar di sekitar rel stasiun yang sudah melanggar sempadan. Oleh karena itu, para penghuni direlokasi  ke  wilayah  yang  tidak  melanggar  sempadan. Community  Housing yang  dirancang  menggunakan  sistem dua  lantai  agar  bisa  tersedia  lahan  untuk  penghijauan  dan tidak  melanggar  sempadan  seperti  yang  ditunjukkan  pada Gambar 13.
2) Open Space
Ruang  terbuka  dirancang  untuk  memperbaiki  kualitas
penghawaan  dan  penyinaran  matahari.  Ruang  terbuka  yang dirancang  bisa  berupa  taman,  tempat  bermain  anak  hingga tempat untuk sekadar duduk-duduk mengawasi anak bermain seperti yang ditunjukkan pada Gambar 14.
3) Noise Reductor Noise  Reductor bisa  digunakan  untuk  mengurangi  bising akibat kereta yang sering melewati daerah rancangan. Hal ini dilakukan  dengan  tujuan  kenyamanan  serta  keamanan penghuni seperti yang ditunjukkan pada Gambar 15.
4) Precast Material
Tiap  unit  akan  dibangun  secara precast atau  sudah terfabrikasi. Hal ini akan menunjang pembiayaan bahan dan nantinya akan dapat mengurangi biaya sewa atau beli tiap unit di community housing seperti yang ditunjukkan pada Gambar 16.
Selanjutnya  pengaplikasian  kepada  bentuk  dilakukan dengan  cara  mentransformasikan  bentuk  dari  yang  paling dasar sampai memenuhi konsep-konsep yang sudah disusun seperti yang ditunjukkan pada Gambar 17.

## B. Eksplorasi Teknis
Eksplorasi  Teknis  dilakukan  dengan  mengeksplorasi berbagai  kemungkinan  yang  bisa  diterapkan  dalam rancangan.  Eksplorasi  bisa  dimulai  dari  struktur,  material, hingga utilitas.
Untuk struktur, rancangan akan menggunakan baja profil H  seperti  yang  ditunjukkan  pada  Gambar  18.  Salah  satu alasannya  adalah  untuk  menghemat  biaya  konstruksi  dan memberikan kekuatan struktur yang stabil dan kompak.
Untuk material, digunakan noise barrier yang bisa
Gambar 19.  Hasil Layout Redesain Permukiman.
mengurangi  kebisingan  agar  masyarakat  lebih  nyaman menghuni  unit-unit  huniannya.  Penggunaan noise  barrier menggunakan tiga jenis noise barrier yaitu tempered glass , wood dan plant .
Untuk  utilitas,  terutama  listrik,  harus  dilengkapi  dengan alur  yang  tertata  dan  pemisahan  meteran  yang  baik  agar penghuni bisa mengetahui jumlah listrik yang dipakai.

## IV. KESMIPULAN
Participatory Design berfokus pada keterlibatan masyarakat  dalam  merancang  hunian  atau  bangunan  yang akan mereka jadikan tempat untuk beraktifitas. Dalam kasus ini, Participatory  Design berfungsi  untuk  menjembatani kebutuhan  masyarakat  yang  tinggal  di  permukiman sepanjang  rel  stasiun  Sidotopo  dengan  perancang  dan pemerintah  untuk  menghadirkan  hunian  yang  sesuai kebutuhan penghuni dan tidak melanggar aturan-aturan yang
ditetapkan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 19.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  B. C. Aldrich and R. S. Sandhu, Housing The Urban Poor: Policy And Practice In Developing Countries , vol. 1. Zed Books London, 1995.
[2]  P.  N.  Indonesia,  “Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2007  Tentang Perkeretaapian.” Sekretariat Negara. Jakarta, 2007.
[3]  J. Greenbaum and M. Kyng, Design at Work: Cooperative Design of Computer  Systems .  CRC  Press,  Taylor  &  Francis  Group,  London, 2020.
[4]  M.  J.  Muller  and  S.  Kuhn,  “Special  issue  on  participatory  design,” Commun. ACM , vol. 36, no. 6, pp. 24–28, 1993.
[5]  D.  Schuler  and  A.  Namioka, Participatory  Design:  Principles  and Practices . Hillsdale, New Jersey: CRC Press, 1993.
[6]  M. J. Muller and A. Druin, “Participatory Design: The Third Space in HCI,” Handb. HCI 2nd Ed. Mahw. NJ USA Erlbaum , 2007.
[7]  C.  Spinuzzi,  “The  methodology  of  participatory  design,” Tech. Commun. , vol. 52, no. 2, pp. 163–174, 2005.
[8]  P.  D.  Plowright, Revealing  Architectural  Design:  Methods, Frameworks and Tools . New York: Routledge, 2014.