## HABITAT PERKOTAAN DI KOTA KUPANG
Yoseph Liem 1 , Rilia Rigina Mahagarmitha 2 1,2. Program Studi Magister Arsitektur, Fakultas Arsitektur dan Desain,
Universitas Kristen Duta Wacana Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo No. 5-25 Yogyakarta Email: 1 liem_architects@yahoo.com, 2 mahagarmitha.08@gmail.com

## Abstrak
Isu perebutan ruang kota di Indonesia tidak hanya pada pemanfaatan ruang saja, tetapi juga pada hilangnya  habitat  pembentuk  kota  atau  ruang  kota,  khususnya  di  Kota  Kupang  yang  merupakan ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekaligus daerah perbatasan dengan negara Timor Leste. Kota Kupang yang berkembang saat ini terus melakukan pembangunan hingga ke kawasan pesisir pantai  dan  sangat  bertentangan  dengan peraturan  yang  sudah  dibuat  sebelumnya.  Kawasan  yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini ialah pantai Pasir Panjang – Kelapa Lima, dimana lokasi ini sebelumnya merupakan habitat koloni nelayan di wilayah pesisir dalam Kota Kupang. Selain itu, lokasi ini merupakan ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan dan konflik  ruang  di  Kota  Kupang  dengan  menggunakan  metode  penelitian  deskriptif,  melalui  studi kepustakaan, dokumen pemerintah Kota Kupang, observasi, serta wawancara dengan masyarakat setempat. Berdasarkan hasil analisis terdapat penyimpangan fungsi ruang perkotaan, yang awalnya sebagai ruang publik berubah menjadi kawasan komersil. Dengan demikian, dalam penelitian ini dapat  disimpulkan  bahwa  sebuah  ruang  dalam  perkotaan  dapat  dinilai  dari  segi  fungsi  maupun perannya  di  dalam  kota  dan  dapat  dipengaruhi  oleh  perkembangan  kota  dimana  terdapat  proses adaptasi,  negosiasi,  serta  kekuasaan.  Perubahan  fungsi  pada  ruang  Kota  Kupang  dapat menimbulkan berbagai macam masalah perkotaan, diantaranya adalah masalah sosial, lingkungan dan pertumbuhan kota yang tidak seimbang.
Kata kunci: habitat, perkotaan, ruang publik, Kota Kupang.

## Abstract

## Title: Urban Habitat in Kupang City
The issue of urban space clash in Indonesia is not only in the level of space occupation but also in the loss of habitat-driving force in the city. It is also happening in the city of Kupang as capital of East Nusa Tenggara Province, and also as the border region with the state of Timor Leste. The city of Kupang developing at this time, continues to carry out the growth to the coastal areas . It is in fact contradictory  to the regulations that have been made before. The area in this case study of the research is Pasir Panjang Beach - Kelapa Lima, where it is locate in previously a habitat for fishermen colonies in the coastal area of Kupang City. Next to this location is a public space. This study aims to determine the conflict of interest in the space utilization  in the city of Kupang. The descriptive  research  methods  will  be  used,  through  literature  studies,  Kupang  City  government documents,  observations,  and  interviews  with  local  communities.  Based  on  the  results  of  the analysis, there are deviations in the function of urban space, which initially is a public space, then turned into a commercial area. Thus, in this study, it can be concluded that urban space can be assessed in terms of its function and role within the city in reallity can be influenced through the process of adaptation, negotiation, and power play. Changes in function of the urban space can cause various kinds of urban problems, including social issues, the environment, and unbalanced city growth.
Keywords: habitat, urban, public space, Kupang City.

## Pendahuluan
Pertumbuhan  dan  perkembangan  Kota Kupang  akhir-akhir  ini  merupakan konsekuensi dari pesatnya pembangunan  di  wilayah  perbatasan negara  Republik  Indonesia  yang digalakkan oleh pemerintah pusat. Saat ini  perlu  mendapat  perhatian  lebih besar  agar  pada  saatnya  nanti  tidak kembali  mengekor  kepada  kondisi kota-kota yang telah lebih dahulu maju dan  terlambat  menyadari  kondisi  yang terjadi  di  kotanya,  kemudian  berusaha untuk  merubah  paradigmanya  agar dapat menyiasati laju pertumbuhan dan perkembangan  kota.  Kota  Kupang yang  terletak  di  pesisir  pantai merupakan  kota  perdagangan  yang telah  tumbuh  dan  berkembang  sejak zaman  Belanda.  Hal  tersebut  ditandai dengan  adanya  pelabuhan  sebagai sarana  pendaratan  waktu  itu  yang kemudian  juga  dijadikan  sebagai sarana  pelayaran  dan  perdangangan oleh  bangsa  kolonial.  Wilayah  sekitar pantai  Kupang  kemudian  berkembang karena  pertumbuhan  perdangangan warga  Tionghoa  yang  kemudian  juga membentuk  pecinan  sebagai  koloni, dengan  mata  pencaharian  berdagang disekitar pesisir pantai Kupang.
Kemudian  Kota  Kupang  berkembang dari waktu ke waktu sebagai perluasan dan pemekaran tata pemerintahan yang membentuk wilayah administrasi baru, sebagai  pengembangan  kota  dan  tata pemerintahan  sesuai  dengan  struktur tingkatan  pemerintahan  yang  ada  dan terbentuk.
Berkembangnya Kota
Kupang  dengan  pola  pengembangan kota  ini  juga  semakin  lama  semakin luas  dikarenakan  oleh  kebutuhan  akan permukiman  dan  lokasi  komersial lainnya.  Sebagai  kota  utama  di  Pulau Timor  yang  berbatasan  langsung dengan  negara  baru  Timor  Leste sekaligus  sebagai  ibukota  Provinsi Nusa  Tenggara  Timur,  Kota  Kupang
kemudian  menjadi  salah  satu  fokus pengembangan  kawasan  perbatasan  di Pulau Timor dengan Timor Leste. Saat ini  Kota  Kupang  yang  terdiri  dari  4 (empat)  kecamatan  dan  49  (empat puluh  sembilan)  kelurahan  memiliki status  sebagai  salah  satu  kota  PKN (Pusat  Kegiatan  Nasional)  di  Wilayah Timur  Indonesia.  Selain  itu,  Kota Kupang  juga  menjadi  salah  satu akselerator bagi pembangunan
Kawasan  Timur  Indonesia  (KTI), karena  keberadaan  Pelabuhan  Tenau sebagai  pelabuhan  laut  internasional. Dengan  demikian,  Kota  Kupang menjadi  pilihan  sebagai  kawasan permukiman, sumber mata
pencaharian,  kawasan  pendidikan, kawasan  perdagangan  dan  kawasan industri.  Kondisi  ini  memberikan dampak  yang  luas  bagi  Kota  Kupang, baik  dalam  tatanan  kemasyarakatan, perekonomian dan kondisi lainnya.
Pola  permukiman  di  Kota  Kupang pada  umumnya  terbentuk  karena adanya  tarikan-tarikan  aktivitas  yang muncul  sebagai  pendukung  fungsi kawasan perkotaan seperti pemerintahan, perdagangan, perhotelan maupun aktivitas kepariwisataan lainnya.  Hal  ini  terlihat  dari  kondisi permukiman yang banyak berkembang mengikuti  pusat  kegiatan  kota  dan terletak  pada  struktur  jaringan  utama kota. Sebaran permukiman yang cukup padat  berada  di  sekitar  pusat  kota.
Mulai padatnya permukiman- permukiman  di  pusat  kota  tersebut menyebabkan perkembangan
permukiman  juga  mulai  mengambil ruang  di  sepanjang  pantai  yang mengikuti  jalur  utama  menuju  ke Kabupaten  Kupang  dan  terus-menerus berkembang dari tahun ke tahun tanpa henti.
Lalu  bagaimana  Kota  Kupang  bisa relevan bagi warganya, bagaimana kita menciptakan  Kota  Kupang  yang
nyaman  dan  layak  huni?  Peremajaan kota  dan  bangunan  yang  ketat, penciptaan  ruang  publik  berkualitas dan  sarana  prasarana  pro-warga  yang nyata  adalah  jawabannya.  Seperti apakah  kota  layak  huni?  Bagaimana kita melepaskan diri dari cengkeraman kekuatan  pemodal  yang  berselingkuh dengan elite? Kalau saja kita terlambat menyikapi  hal  ini,  tidak  mustahil pertumbuhan  kota  saat  ini  akan  juga berujung pada suatu suasana kota yang tidak  layak  huni,  sebagaimana  kota- kota  terdahulu  yang  kemudian  berada pada  situasi  stagnan.  Ruang  luar  yang dulunya  masih  bisa  dimanfaatkan secara maksimal dan bebas oleh warga kota,  seperti  area  pesisir  pantai  dari Oeba  sampai  Kelapa  Lima,  yang tadinya  masih  dengan  mudah  dapat diakses dan dinikmati oleh masyarakat luas  di  Kota  Kupang  perlahan-lahan mulai dikooptasi oleh berbagai kepentingan.

## Metode
Penelitian  ini  dilakukan  melalui  studi kepustakaan ( library research ). Metode analisis yang digunakan adalah metode  deskriptif.  Analisis  deskriptif adalah  suatu  metode  dengan  jalan mengumpulkan  data,  mengklarifikasi dan  menginterpretasikannya  (Natsir, 1999).  Tahapan  yang  dilakukan  dalam penelitian yaitu : 1.  Pengumpulan kajian pustaka mengenai kota dan habitat perkotaan. 2.  Pengumpulan  data  dan  klarifikasi data  dan  temuan  fakta  tentang Kota  Kupang  dan  pesisir  pantai Kupang. 3.   Membandingkan atau mencocokkan fakta obyek penelitian dengan kajian pustaka. 4.  Melakukan penarikan kesimpulan. Sedangkan data atau dokumen penelitian diperoleh dengan cara: 1. Survey/ pengamatan lapangan.
2. Dokumen  dari  kepustakaan  dan literatur, maupun buku-buku literasi pemerintah Kota Kupang. 3. Wawancara  dengan  masyarakat setempat dan sekitar obyek pengamatan,  diantaranya  nelayan pesisir  pantai  Kelapa  Lima  Kota
Kupang.

## Hasil dan Pembahasan
Dilema  Ruang  Kota  Kampung Nelayan Kelapa Lima dan Penggunaan Ruang Kota Kupang Salah  satu  bagian  kota  yang  sedang berkembang  dengan  cukup  pesat  di Kota  Kupang  saat  ini  adalah  kawasan pesisir  pantai  Kelapa  Lima  yang termasuk  dalam  wilayah  Kelurahan Pasir  Panjang,  Kecamatan  Kelapa Lima,  Kota  Kupang.  Hal  tersebut memiliki  daya  tarik  untuk  dilakukan penelitian  terhadap  dilema  dan  proses adaptasi serta negosiasi dalam pemanfaatan ruang kota di wilayah ini, yang dulunya adalah kampung nelayan dengan  keseharian  mereka  setiap  hari mencari  nafkah  dengan  menjalani kegiatan  melaut  di  sepanjang  pesisir pantai  berpasir  putih  dan  sekaligus sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat kota lainnya. Pantai  Kelapa  Lima  selalu  menarik perhatian  masyarakat  Kota  Kupang dan sekitarnya. Kota Kupang merupakan  kota  karang  yang  terkenal dengan  suhu  udaranya  yang  cukup panas  dan  sangat  beruntung  memiliki pantai pesisir yang landai dan berpasir putih,  sehingga  seringkali  digunakan masyarakat  Kota  Kupang  sebagai tempat  melepas  lelah  dan  rekreasi, karena  aksesnya  yang  sangat  mudah dan  cukup  luas.  Selain  melepas  lelah sekaligus  berekreasi  masyarakat  juga dapat  memperoleh  kebutuhan  akan ikan  segar  dari  para  nelayan  Pasir Panjang  yang  melaut  dan  pulang
dengan  membawa  hasil  tangkapannya untuk  dijual  di  sepanjang  pantai Kelapa  Lima.  Dengan  adanya  garis pantai  di  sepanjang  jalur  Kelapa  Lima yang  ditunjang  dengan  adanya  ruas jalan Timor Raya yang menghubungkan  Kota  Kupang  dengan jalur  lintas  Timor  ke  Kabupaten
Kupang  sampai  ke  Timor  Leste,  yang bersisian  dengan  pantai,  membuat kawasan  ini  kemudian  tumbuh  dan berkembang  menjadi settlement kota yang  terbentuk  secara  linear  dengan diisi  oleh  para  nelayan  pesisir  pantai. Dengan berkembangnya Kota Kupang, maka  semakin  banyak  investor  yang tertarik  untuk  menanamkan  modalnya di kota ini, terutama untuk menunjang industri pariwisata. Perlahan tapi pasti, kawasan ini mulai dilirik sebagai salah satu kawasan potensial dengan pembangunan industri perhotelan yang semakin hari semakin pesat pertumbuhannya  dan  berkembang, kontestasi pun mulai terbangun karena koloni nelayan yang tadinya membentuk settlement kota  mulai dikooptasi  oleh  adanya  bangunan hotel.
Bermula  dari  satu  hotel,  kemudian berkembang dan disusul dengan hotel- hotel  berikutnya  sampai  akhirnya  mau tidak  mau  masyarakat  kampung nelayan  yang  tadinya  sudah  memiliki habitat  yang  tepat  dan  sesuai  sebagai koloni  mereka  mulai  tergantikan dengan  industri  yang  tidak  memiliki keterkaitan  langsung  dengan  aktivitas dan  mata  pencaharian  mereka  sebagai nelayan.  Ironisnya,  penguasa  atau pemerintah  daerah  sendiri  tidak menyadari  bahwa  mendorong  industri pariwisata dengan menghadirkan hotel- hotel  di  sepanjang  pantai  ini  berakibat meniadakan  ruang  atau space bagi kawasan  wisata  itu  sendiri  karena pembangunan hotel yang mengokupasi lahan  pesisir  pantai  ini  juga  diamini oleh  pemerintah  daerah  dengan
membangun jogging  track di  pesisir pantai  yang  tersisa.  Masyarakat  yang tadinya adalah nelayan, selain kehilangan kegiatan untuk bisa melaut dengan  bebas  juga  tidak  bisa menyesuaikan  diri  dengan  hadirnya industri  perhotelan  yang  memerlukan tenaga kerja dengan kualifikasi tersendiri, sehingga masyarakat nelayan  kemudian  dengan  sendirinya tergeser dan terpinggirkan dari settlement yang  terbentuk  dari  koloni mereka.
Gambar 1. Pantai Kelapa Lima Sumber: Dokumentasi pribadi, 2017
Kondisi sepanjang pantai Pasir Panjang yang tumbuh menjadi kawasan perhotelan kemudian menggambarkan  “kuasa”  atas  ruang yang  benar-benar  tidak  bisa  dielakkan lagi. Bukan hanya mengganti permukiman  nelayan  yang  tadinya menempati  kawasan  tersebut  dengan bangunan-bangunan hotel dan restaurant, tetapi secara tidak langsung menghilangkan  ruang  publik  bagi masyarakat  kota.  Ruang  publik  yang selama  ini  orang  bisa  dengan  mudah menjangkau  kawasan  pantai  tersebut untuk  berekreasi  dan  menikmati pemandangan  pantai  yang  indah,  saat ini hanya disisakan jalan setapak yang tidak  memadai  sebagai  ruang  publik maupun akses ke ruang publik. Ruang publik dalam perkembangannya terbagi  menjadi  dua  dimensi,  dimensi pertama  adalah  ruang  publik  ( public
space ),  yakni  sebuah  lokasi  yang didesain  seminimal  apapun,  memiliki akses  yang  besar  terhadap  lingkungan sekitar,  tempat  bertemunya  manusia/ pengguna  ruang  publik  dan  perilaku masyarakat  pengguna  ruang  publik yang satu sama lain mengikuti norma- norma yang berlaku setempat (Scurton, 1984).  Dimensi  yang  kedua  adalah ruang  publik  ( public  sphere )  yang menurut Habermass ialah suatu realitas kehidupan sosial dimana terdapat suatu proses  pertukaran  informasi  dan berbagai pandangan berkenaan dengan pokok  pokok  persoalan  yang  tengah menjadi  perhatian  umum  sehingga dalam  proses  tadi  terciptalah  pendapat umum (McQuail, 2003).

## Gambar 2. Rumah nelayan pantai di pesisir Kelapa Lima
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2017
Selain  perkembangan  pembangunan hotel  dan  restaurant  yang  terjadi  di kawasan  pesisir  pantai  Pasir  Panjang dan Kelapa Lima, terlihat juga kondisi permukiman yang banyak berkembang mengikuti  pusat  kegiatan  kota  dan terletak  pada  struktur  jaringan  utama kota. Sebaran permukiman yang cukup padat  berada  di  Kecamatan  Oebobo dan Kecamatan Kelapa Lima, terutama yang  berada  di  sekitar  pusat  kota.
Padatnya  permukiman-permukiman  di pusat  kota  yang  terus  meningkat menyebabkan perkembangan
permukiman  juga  mulai  mengambil ruang  di  sepanjang  pantai  yang
mengikuti  jalur  jalan  utama  menuju kabupaten.
Selanjutnya,  dengan  kondisi  dan permasalahan  tersebut  akan  dikaitkan dengan penerapan teori-teori perancangan  perkotaan  yang  sudah ada.  Dengan  melihat  dan  mengamati serta  membandingkan  isu  perkotaan yang terjadi, diharapkan dapat memperoleh solusi tentang pemanfaatan  ruang-ruang  publik  di Kota  Kupang,  seperti  kegunaan  dan manfaat  yang  bisa  diperoleh  warga masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya, baik dari keberadaan ruang publik akibat adanya kebijakan pemerintah  setempat  apakah  sudah mengarah  kepada  pengembangan  kota yang  layak  huni  dan  berwawasan lingkungan.  Atau  sebaliknya  hanya akan  menciptakan  hutan  beton  dibalut jalur  hijau  yang  semakin  mengkotak- kotakkan  warga  dalam  ruang  kaku serta  digantikan  oleh  external  internal “quaci”  public  space berupa  fasilitas umum  yang  biasanya  dikelola  oleh sector  privat dan  ada  batasan  atau aturan  yang  harus  dipatuhi  warga, seperti mall, diskotik, restoran dan lain sebagainya.  (Carmona,  et  al.,  2003:  p. 111).  Kenyataan  okupasi  lahan  seperti ini  mulai  tumbuh  dan  terus  bertambah di  Kota  Kupang,  dimana  selayaknya warga  kota  juga  dapat  memiliki  hak atas  ruang  dan  ruang  terbuka  atau public  space sebagai  tempat  untuk bersosialisasi  dengan  sesama  warga kota  maupun  sebagai  tempat  untuk menjalankan  hobinya  terutama  di kawasan  pesisir  pantai  Pasir  Panjang sampai Kelapa Lima.

## Konflik Ruang
Kondisi  Kota  Kupang  yang  terus berkembang  dari  waktu  ke  waktu selalu  diwarnai  dengan  pola  kebijakan pemerintah  yang  selalu  berubah  dan berkembang  mengikuti  kebijakan  dari setiap  kepala  daerah  sebagai  pejabat
yang  berwenang  dan  menentukan pengambilan keputusan terkait
pengembangan  kota  dan  wilayahnya. Penggunaan ruang kota pun tidak lepas dari  campur  tangan  dan  kebijakkan yang  dibuat  oleh  pemimpin  daerah, dimana  fungsi  ruang  yang  telah ditetapkan  dalam  peraturan  daerah kemudian  bisa  dibuatkan  penyesuaian mengikuti  kepentingan  dan  keinginan penguasa  atau  pemilik  modal  dengan tema investasi.
Gambar 3. Pemerintah Kota membangun jalan di pesisir pantai Kelapa Lima Sumber: Dokumentasi pribadi, 2017
Seringkali perubahan peruntukan lahan dapat terjadi sekaligus dengan perubahan peraturan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya. Begitu mudahnya  penentuan  penggunaan lahan  hanya  melalui  pembahasan beberapa pihak saja.
Hal ini juga berdampak langsung pada keharusan  penyediaan  ruang  terbuka yang  selama  ini  masih  berorientasi pada  pemenuhan  akan  kebutuhan ruang  terbuka  publik  berupa  ruang terbuka hijau publik. Hal ini merupakan  salah  satu  prasyarat  di dalam  program  pembangunan  yang dicanangkan  oleh  pemerintah  pusat yaitu    30%  dari  luas  kota  harus dijadikan  sebagai  Ruang  Terbuka Hijau.  Akan  tetapi,  implementasinya masih  belum  bisa  terpenuhi  dengan adanya  perambahan  kawasan  pantai menjadi  kawasan  perhotelan  dan
komersil oleh pemerintah Kota
Kupang.
Akhir-akhir ini warga masyarakat yang menyuarakan kegelisahan mereka akan hilangnya  kawasan  pantai  Pasir Panjang  –  Kelapa  Lima  menjadi kawasan  perhotelan  semakin  nyaring terdengar dengan menggugat hilangnya ruang publik sebagaimana yang tertera di dalam peraturan daerah tentang tata ruang Kota Kupang.
Gambar 4. Jogging track di pesisir Pantai Kelapa Lima Sumber: Dokumentasi pribadi, 2017
Ruang  publik  pada  dasarnya  adalah ruang  kosong ( open  space )  yang sangat  berguna.  Dengan  adanya kekosongan,  bisa  memuat  berbagai aktivitas  di  dalamnya.  Selain  itu,  pada tata  ruang kota,  adanya open  space / ruang  terbuka  berguna  sebagai  ruang pengikat kota sehingga ada jalinan atau penghubung antar ruang di dalam kota. Ruang  kosong  ini  disebut  juga arsitektur tanpa atap, dimana ruang ini dengan  perumpamaan  lantainya  dari bumi,  dindingnya  dari  keberadaan bangunan-bangunan  dan  alam  di sekitarnya, serta atapnya berupa langit. Ruang publik ini ada kaitannya dengan open  space dan urban  space, menurut pendapat Paul D. Spreiregen mengenai open  space dan urban  space adalah sebagai berikut:
“ Open  space  is  another  type  of  space, and  one  which  we  should  be  very careful  to  understand.  Open  space generally  describes  park  like  areas  of greenery in or near the city. It is often
confused with urban space, which is a formal  focus  of  urban  activity.  Open space  is  informal,  natural,  and parklike.  It  relieves  the  harshness  of urban  form  while  complementing  it. Urban  spaces  are  the  products  of cities,  specifically  the  juxtaposition  of buildings. The larger spaces of nature in  which  cities  sit  cannot  be  enclosed by urban form, but can nonetheless be urban spaces in the sense that they are qualified  by  the  urban  presence.  The city, as a whole form, accents this vast space .” (Spreiregen, 1965).
Sebagian lahan yang telah dimanfaatkan  sebagai  lahan  komersial di kawasan pesisir pantai Pasir Panjang melalui  skema  sewa  pakai  lahan sebagai  area  komersial,  yang  telah jatuh  tempo  atau  selesai  masa kontraknya  kemudian  mulai  digagas untuk  dikembalikan  sesuai  peraturan daerah  sebagai  ruang  publik  bagi warga  kota.  Selama  ini  ada  bagian lahan yang disewa pakai oleh investor, dimana  awalnya  dengan  peruntukan untuk penyediaan ruang publik berupa taman  bermain  kota,  akan  tetapi dengan  berjalannya  waktu  kemudian beralih  fungsi  menjadi  area  komersial berupa outlet dan  area  bazar  sehingga tidak  sesuai  lagi  dengan  peruntukan awal  yang  sebenarnya.  Tidak  murni sekali tetapi masih berupa ruang publik yang  diprivatisasi  oleh  pengusaha sehingga tidak bisa dinikmati masyarakat dengan gratis.

## Habitat Perkotaan
Ruang  publik  biasanya  berupa  ruang yang  dapat  dimanfaatkan  untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif yang  biasanya  juga  dikelola  oleh pemerintah.  Bentuk  dari  ruang  ini antara  lain  ruang  alami/  semi  alami serta buatan, dan lebih dikenal dengan istilah  ruang  publik  dan  ruang  terbuka publik.  Dalam Urban  Land  Institute , ruang  publik  yaitu  ruang  yang
berorientasi  manusia  ( people  oriented spaces ).  Sebagai  habitat  perkotaan, adanya  kampung  nelayan  di  pesisir pantai Pasir Panjang dan Kelapa Lima tidak  hanya  berupa settlement, akan tetapi  juga  membentuk  ruang-ruang publik yang alami dan semi alami yang sangat  bagus  pemanfaatanya  baik secara langsung maupun tidak langsung oleh warga masyarakat kota.

## Gambar 5. Pantai Kelapa Lima dibatasi
oleh jalan ( Jogging track) Sumber: Dokumentasi pribadi, 2017
Salah  satu  indikasi  suksesnya  ruang publik  adalah  banyak  dikunjungi  oleh masyarakat.  Daya  tarik  sebuah  ruang publik  adalah  karena  sifat  manusia merupakan  makhluk  sosial  yang membutuhkan  interaksi  dengan  orang lain. Ruang publik oleh Scurton (1984) dibagi  menjadi  dimensi  publik  yakni sebuah lokasi yang didesain seminimal apapun,  memiliki  akses  yang  besar terhadap  lingkungan  sekitar,  tempat bertemunya  manusia/  pengguna  ruang publik  dan  perilaku  masyarakat pengguna  ruang  publik  satu  sama  lain mengikuti  norma-norma  yang  berlaku setempat.
Ekologi  atau  lingkungan  yang  tidak terpisahkan  satu  sama  lain  seperti adanya  kampung  nelayan  di  pesisir pantai  Pasir  Panjang  -  Kelapa  Lima dan  hamparan  pasir  yang  menghiasi sepanjang  pesisir  pantai  merupakan ruang publik alami. Kemudian
membentuk  suatu  habitat  perkotaan yang  bersentuhan  langsung  dengan akses transportasi sebagai jalur penghubung.  Hal  ini  memungkinkan perkembangan  kota  mengikuti  jalur akses tersebut tanpa harus mengganggu atau menghilangkan sekaligus  habitat  dimaksud  dengan adanya  investasi  besar-besaran  seperti yang  terjadi  di  Kota  Kupang  saat  ini. Di  Kota  Kupang  ruang-ruang  positif atau positive space sebenarnya merupakan ruang alami yang memiliki karakteristik  tersendiri,  seperti  pantai dengan  batu  karangnya  yang  unik  dan tidak  dimiliki  oleh  daerah  lain.  Akan tetapi,  karena  belum  dikelola  dan dikonsep  secara  maksimal,  sehingga memberi  kesan  tidak  terawat.  Jika potensi-potensi  tersebut  dapat  dikelola secara  maksimal,    maka  tidak  heran bahwa selain dapat memenuhi kebutuhan  masyarakatnya  akan  ruang- ruang  publik,  Kota  Kupang  juga  akan menjadi  kota  tujuan  wisata  yang potensial,  terutama  untuk  wisata- wisata  alamnya  yang  sangat  menarik. Sehingga,  dengan  sendirinya  akan menarik  wisatawan  atau tourist untuk berkunjung ke Kota Kupang. Banyaknya  wisatawan  yang  datang akan  memberi  bahkan  meningkatkan pemasukan  tambahan  bagi  pendapatan asli daerah tersebut.
Ruang  kota  secara  geometris  dibatasi oleh berbagai ketinggian tertentu yang pada  akhirnya  menjadi  bagian  yang menyatu  dan  terpisahkan  dari  konsep ruang  kota  tersebut.  Pada  umumnya, ruang kota merupakan tempat terjadinya  kegiatan  masyarakat  kota sehingga  ruang  kota  menjadi  sebuah ruang  publik.  Dengan  tidak  melihat dari  kriteria  estetikanya,  Rob  Krier (1979)  mendefenisikan  ruang  kota sebagai  semua  ruang  yang  berada  di antara  atau  luar  bangunan.  Di  Kota Kupang  pemenuhan  akan  kebutuhan aktivitas  warganya  terutama  di  ruang
luar  berupa  ruang  terbuka  atau  ruang publik  sudah  ada  dan  sudah  mulai dimanfaatkan  oleh  warga  masyarakat Kota Kupang, sebagaimana juga ruang ruang  kota  di  tempat  lain  termasuk area  pesisir  pantai.  Ada  beberapa pembentuk  fisik  ruang  kota  menurut Yoshinobu  Ashihara  (1983),  yaitu ruang  dalam  dan  ruang  luar.  Ruang dalam  yaitu  ruang  yang  dibatasi  alas, lantai  dan  dinding.  Sedangkan  ruang luar  adalah  ruang  yang  menjadikan alam  sebagai  pembatas  pada  dinding dan alas, dan pada atap dianggap tidak terbatas  (langit).  Agora  di  Yunani  dan mimbar-mimbar  Romawi  merupakan ruang  publik  yang  berfungsi  sebagai tempat berlangsungnya kegiatan perdagangan  maupun  kegiatan  politik (Catanese, 1979:105; Rubenstein, 1992:2).
Gambar 6. Ruang publik pantai

## Kelapa Lima
Sumber: Dokumentasi pribadi, 2017
Ruang publik menurut Habermas ialah suatu realitas kehidupan sosial dimana terdapat  suatu  proses  pertukaran informasi  dan  berbagai  pandangan berkenaan dengan pokok-pokok persoalan yang tengah menjadi perhatian  umum  sehingga  dalam proses tadi terciptalah pendapat umum
( public  sphere )  (McQuail,  2003). Ruang  publik  pada  dasarnya  ruang kosong  ( open  space )  yang  sangat berguna,  dengan  adanya  kekosongan bisa  memuat  berbagai  aktivitas  di
dalamnya,  termasuk  aktivitas  sosial yakni aktivitas yang dilakukan bersama-sama seperti mengobrol, melakukan  kontak  pasif  (melihat  atau mendengar)  dengan  orang  lain  yang tidak  dikenal.  Dalam  situasi  tertentu akan  mendorong  pengguna  untuk kemudian  melakukan  kontak  aktif dengan  orang  lain  tersebut.  Aktivitas ini tergantung dari kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya atau pengalaman  di  ruang  publik  tersebut. Misalnya,  anak-anak  yang  bermain atau mengobrol (Jan Gehl, 1996). Di  Kota  Kupang  pemanfaatan  ruang publik  sebagai  ruang  sosial  masih belum membudaya dikarenakan masyarakat lokal tidak terbiasa berkumpul untuk sekedar ngobrol atau bersenda  gurau,  sehingga  ruang  sosial ini  sering  diisi  pula  dengan  kegiatan lain  yang  lebih  aktif,  seperti  makan- makan  atau  minum-minum.  Kegiatan sosial  seperti  ini  lebih  cenderung diakomodir  di  dalam  internal space yang otomatis bersifat privat, seperti di mall  dan  cafe  yang  belakangan  ini mulai menjamur di Kota Kupang.
Menurut    Hakim  dan  Utomo  (2003), salah  satu  fungsi  sosial  ruang  publik atau open space adalah sebagai tempat berkomunikasi  atau  bersosialisasi, tempat  bermain  dan  berolah  raga, tempat  untuk  mendapatkan  udara segar, tempat menunggu kegiatan lain, pembatas  di  antara  massa  bangunan, menghubungkan  tempat  yang  satu dengan  yang  lain,  sarana  untuk menciptakan  kebersihan,  kesehatan, keserasian  dan  keindahan  lingkungan, sebagai sarana penelitian dan pendidikan,  serta  penyuluhan  bagi masyarakat untuk membentuk kesadaran sosial.

## Kesimpulan
Habitat  permukiman  pesisir  pantai Pasir  Panjang  dan  Kelapa  Lima  di
Kota  Kupang  yang  tadinya  masih berupa perkampungan nelayan sebenarnya  merupakan  koloni  yang juga  menjadi settlement pembentuk kota.  Kemudian,  habitat  permukiman tersebut telah melewati proses adaptasi dan  negosiasi  walaupun  diselingi  dan didominasi  oleh  kuasa  sehingga mengalami perubahan dengan hilangnya  habitat  dan  koloni  kawasan tersebut.  Saat  ini  kawasan  kampung nelayan  di  pantai  Pasir  Panjang  – Kelapa  Lima  telah  dipenuhi  oleh maraknya  pembangunan  hotel,  serta fasilitas  penunjang  wisata  lainnya. Selain fungsi ruang, kepemilikan lahan atau lokasi juga mengalami perubahan menjadi  tunggal  atau  korporasi, kemudian  membentuk  habitat  baru perkotaan.  Hal  ini  dimanfaatkan  oleh masyarakat  urban,  yaitu  masyarakat yang tinggal di tempat lain, akan tetapi setiap  waktu  bisa  berada  dan beraktivitas  di  lokasi  tersebut  karena kebutuhannya.
Selain  sebagai  habitat  permukiman, perkampungan  nelayan  Kelapa  Lima juga  membentuk  tersedianya  ruang publik dalam kota sekaligus memberikan  manfaat  bagi  masyarakat sekitarnya.  Manfaat  sebuah  ruang publik  dapat  dinilai  tercapai  atau berhasil  bisa  dilihat  dari  berbagai parameter,  baik  dari  segi  fungsi maupun  perannya  di  dalam  kota. Ruang  publik  yang  telah  ada  di  Kota Kupang  tidak  boleh  hilang  hanya karena  kepentingan  segelintir  orang atau penguasa. Sehingga, pada akhirnya  ruang  publik  tidak  berhasil dikarenakan  selain  belum  memberikan manfaat  dari  segi  fungsi  dan  dari  sisi konsepnya  masih  berorientasi  kepada pembangunan  fisik,  serta  diprivatisasi bukan  pada  pembangunan  mental  dan karakter  masyarakat  seperti  yang dicita-citakan  oleh  pemimpin  negara saat  ini,  dimana  yang  ingin  dibangun sebetulnya adalah pembangunan
mental  dalam  hal  ini character building masyarakat.
Indikator  yang  membentuk  terjadinya habitat perkotaan di pesisir pantai Pasir Panjang  –  Kelapa  Lima,  yaitu  selain adanya jalan penghubung lintas Timor adalah  adanya  kampung  nelayan dengan  potensi  alam  yang  menarik. Pada  akhirnya  berkembang  menjadi perebutan  kuasa  akan  lokasi  tersebut dengan upaya menghilangkan kampung  nelayan  dan  ruang  publik yang  tercipta  di  sekitarnya  dengan penyediaan  akomodasi  dan  fasilitas ruang-ruang privat untuk dikomersialkan sebagai buah ‘selingkuh’  antara  pengusaha  dan penguasa, dengan
melakukan penyesuaian  peruntukan  bagi  lokasi sepanjang  pesisir  pantai  Pasir  Panjang - Kelapa Lima.

## Daftar Pustaka/ Referensi
Ashihara, Y. (1983). Exterior design in Architecture. New  York:  Van Nostrand Reinhold. Carmona,  M.,  et  al.  (2003). Public spaces  –  urban  spaces:  The dimensions  of  urban  design. Boston, MA: Architectural Press. Catanese,  A.  J.  dan  Snyder,  J.C. (1979). Introduction  to  urban planning. New  York:  McGraw- Hill Book Company. Gehl,  J.  (1996). Cities  for  people . Washington DC: Island Press. Hakim,  R.  dan  Utomo,  H.  (2003).
Komponen perancangan
arsitektur  landsekap:  Prinsip- unsur  dan  aplikasi  disain. Jakarta: Bumi Aksara. Krier,  R.  (1979). Urban  space .    New York: Rizzoli. McQuail, D. (2003). Teori komunikasi massa: Suatu pengantar . Jakarta: PT. Erlangga. Natsir,  M.  (1999). Metode  penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Rubenstein,  H.M.  (1992). Pedestrian malls,  streetscapes,  and  urban spaces. USA:  John  Wiley  and
Sons Inc.
Scurton,  R.  (1984). Public  space  and the classical vernacular . Singapore: The Public Interest. Spreiregen,  P.D.  (1965). Urban design: The architecture of towns and  cities .  New  York:  McGraw- Hill Book Company.