Jurnal Administrasi Negara Volume 28 Nomor 2, Edisi Agustus 2022 p-ISSN: 1410-8399, e-ISSN: 2615-3424

## PERAN KOMITE SEKOLAH SEBAGAI PERANTARA ANTARA LEMBAGA PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT DESA DI MADRASAH TSANAWIYAH KECAMATAN GABUS KABUPATEN GROBOGAN

## THE ROLE OF THE SCHOOL COMMITTEE AS A MEDIATOR BETWEEN EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND VILLAGE COMMUNITIES IN MADRASAH TSANAWIYAH, GABUS SUB- DISTRICT, GROBOGAN REGENCY

## Saekul Anwar
Politeknik STIA LAN Bandung email: saekul.anwar@poltek.stialanbandung.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  peran  keberadaan  komite  sekolah sebagai mediator atau  perantara  antara  Lembaga  Pendidikan  dan  Masyarakat  Desa  di  Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan  Gabus  Kabupaten  Grobogan.  Penelitian  dilaksanakan  dengan  menggunakan  metode kualitatif  dengan  pendekatan  fenomenologis.  Pemilihan  informan  menggunakan  teknik  purposive sampling, dan pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan  adalah  analisis  kerangka  berpikir  induktif.  Temuan  di  lapangan  menunjukkan  bahwa komite sekolah di Madrasah Tsanawiyah Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat Undang-Undang yaitu sebagai badan penasehat, pendukung, perantara dan pengendali dalam penyelenggaraan Pendidikan di tingkat menengah. Masih ada beberapa kendala yang  dihadapi  dalam  pengoptimalan  peran  mereka  terutama  dalam  pemenuhan  kelengkapan administrasi keorganisasian komite sekolah. Munculnya komite sekolah sebagai lembaga baru tentu akan membuat penyesuaian terhadap perubahan dan bahkan mungkin memacu beberapa konflik dan juga inovasi di tingkat sekolah. Keberadaan komite sekolah belum dapat dioptimalkan secara penuh oleh  satuan  pendidikan  dan  masyarakat  sekitar  dalam  peningkatan  kualitas  pendidikan  pada lingkungan sekitar.
Kata Kunci: Komite Sekolah, Lembaga Pendidikan, Orang tua, Masyarakat

## Abstract
This study aims to analyze and describe the role of school committee as a mediator or intermediary between educational institutions and village communities in Gabus Sub-District, Grobogan Regency, Central  Java.  This  research  was  conducted  in  Madrasah  Tsanawiyah  in  Gabus  Sub-District, Grobogan  Regency.  The  research  used  qualitative  method  with  phenomenological  approach.  The informants selected using purposive sampling technique and data collected by interviews. The data analysis technique used inductive thinking framework analysis. The Findings indicate that the school committees at Madrasah Tsanawiyah in Gabus sub-District, Grobogan Regency, have carried out its duties  properly according to  the  law's  mandate,  namely as  an  advisory,  supporting,  mediating  and controlling  agency  in  the  administration  of  education  at  the  secondary  level.  There  are  still  some obstacles faced in optimizing their role, especially in fulfilling the administrative completeness of the

## Saekul Anwar / Jurnal Administrasi Negara
school committee's organization. The existince of school committees as new institutions will certainly make alteration and maybe even spur some conflicts and innovations at the school level. The school committee  has  not  been  fully  optimized  by  the  education  unit  and  the  surrounding  community  in improving the quality of education in their environment.
Keywords : School committee, educational institution, parents, community

## PENDAHULUAN
Pendidikan pada hakikatnya
merupakan  usaha  sadar  dan  terencana untuk  mewujudkan  suasana  dan  proses belajar yang membuat peserta didik secara aktif  mengembangkan  potensi  dirinya dalam hal spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. (Sidorkin,
2012).
Pendidikan  hadir  tidak  hanya  untuk membangun  manusia  dari  bidang  kognitif saja  melainkan  juga  dari  sisi  yang  lebih mendasar.  Karakter  adalah  bagian  yang paling  mendasar  dari  pendidikan  yang perlu  mendapat  perhatian  lebih  intensif. Para  ahli  pendidikan  mempercayai  bahwa karakter  merupakan  fondasi  utama  yang harus  diperkuat  terlebih  dahulu  sebelum mengembangkan  pendidikan  dari  sisi intelektual dan aspek yang lainnya (Sultan &  Hasanuddin,  2018).  Oleh  karena  itu, kita  dapat  melihat  betapa  pentingnya pengaruh  pendidikan  ini  dalam  setiap elemen kehidupan kita.
Keberlanjutan pendidikan di Indonesia dalam  mengembangkan  potensi  peserta didik memerlukan dukungan dari berbagai pihak  yang  ada.  Salah  satu  pihak  yang berperan  sangat  besar  adalah  masyarakat. Masyarakat secara tidak langsung bertanggung  jawab  dalam  peningkatan mutu  sekolah  melalui  organisasi  mitra sekolah yang disebut komite sekolah.
Keberadaan  komite  sekolah  telah diatur  dalam  peraturan  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  Nomor  75 Tahun  2016  tentang  Komite  Sekolah sebagai  penyempurnaan  dari  Keputusan Menteri  Pendidikan  Nasional  Nomor 044/U/2002  tentang  Dewan  Pendidikan dan  Komite  Sekolah.  Menurut  (Amri  & Sahuri,  2016)  Komite  sekolah  merupakan lembaga  independen  (tidak  terikat)  yang dibentuk  untuk  berperan  aktif  dalam peningkatan mutu pelayanan dan memberikan  pertimbangan,  arahan,  dan dukungan  bagi  personel,  sarana,  dan prasarana  serta  supervisi  pendidikan  pada tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, komite  sekolah  memiliki  peran  yang sangat  penting  dalam  peningkatan  mutu
pendidikan  pada  satuan  pendidikan  di negara kita.
Kemendikbud  menyatakan  bahwa program kemitraan melalui komite sekolah bertujuan  untuk:  memperkuat  kemitraan antara  sekolah,  keluarga,  dan  masyarakat dalam  mendukung  lingkungan  belajar yang  dapat  mengembangkan  potensi  anak secara maksimal; meningkatkan keterlibatan  orang  tua  atau  wali  dalam mendukung  keberhasilan  Pendidikan  anak di rumah dan di sekolah; dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam  mendukung  program  pendidikan  di sekolah  dan  di  masyarakat    (nurwati, 2020).
Sekolah  dan  masyarakat  merupakan lingkungan  hidup  yang  tidak  dapat dipisahkan.  Mereka  saling  membutuhkan untuk  meningkatkan  kualitas  kehidupan bangsa. Sekolah merupakan tempat belajar sedangkan lingkungan masyarakat merupakan  tempat  implikasi  dari  proses pendidikan  dan  pengajaran  di  sekolah. Segala  sesuatu  yang  dipelajari  di  sekolah selalu  dikaitkan  dengan  kegunaannya untuk  meningkatkan  kehidupan  dan keberlanjutan  masyarakat  (Umar,  2016). Oleh  karena  itu,  disadari  atau  tidak, sekolah dan masyarakat hadir untuk saling melengkapi  dalam  meningkatkan  kualitas hidup  seluruh  elemen  dalam  kehidupan
kita, terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dewasa  ini,  paradigma  lama  yang memandang bahwa keluarga, sekolah, dan masyarakat  merupakan  institusi  yang terpisah  dengan  fungsi  dan  peran  berbeda yang  tidak  terhubung  dalam  batas-batas tertentu secara perlahan mulai ditinggalkan. Keluarga berhak mengetahui apa  yang  diajarkan  guru  kepada  anaknya di  sekolah  (Wardiah,  2015).  Orang  tua berhak  mengetahui  bagaimana  guru mengajar  anak-anaknya  dan mereka dapat mengajukan keberatan jika mereka merasa menemukan  proses  yang  tidak  efisien, janggal,  tidak  sesuai  norma  serta  tidak dapat  mencapai  tujuan  yang  diharapkan setelah lulus seperti menguasai kompetensi atau  keahlian  tertentu  sesuai  dengan  yang dijanjikan pihak sekolah.
Dari  fenomena  di  atas,  program kemitraan  antara  sekolah  dan  masyarakat dalam  bentuk  Komite  sekolah  hadir. Komite  sekolah  hadir  sebagai controlling agency dan  representasi  dari  berbagai unsur  yang  bertanggung  jawab  terhadap peningkatan  kualitas  proses  dan  hasil Pendidikan  di  tingkat  satuan  Pendidikan (Rahman, 2014).
Beberapa  penelitian  yang    sudah    ada sebelumnya  memiliki    hubungan    dan kesamaan dengan  penelitian  yang  sedang
berlangsung  saat    ini.    Adapun    beberapa penelitian    yang  memiliki    relevansi dengan  penelitian  ini diantaranya  adalah penelitian  oleh  Hasan  (2019)  yang menemukan  bahwa  komite  sekolah seringkali  mengalami  disfungsi  dalam pelaksanaan  peran  dan  wewenang  yang mereka  emban.  Keberadaan  komite sekolah hanya dianggap untuk melengkapi kebutuhan  administrasi  sekolah  seperti penggalangan  dana  atau  sumbangan  dari orang  tua.  Temuan  selanjutnya  juga menyatakan  bahwa  komite  sekolah memiliki  peran  kecil  dalam  menentukan kebijakan  di  sekolah  (Hasan,  2019). Menurut  perannya,  keterlibatan  komite sekolah  sangat  minim.  Peran  komite sekolah  sebatas  menerima  laporan  dari kepala sekolah terkait dengan penyelenggaran  Pendidikan  di  sekolah pada  suatu  wilayah.  Hal  ini  dikarenakan adanya  kesalahpahaman  dan  kurangnya komunikasi  antara  pihak  sekolah  dengan komite  mengenai  tugas  dan  wewenang komite  sekolah  sebagaimana  diamanatkan oleh undang-undang.
Selanjutnya,  Pardji  (2011)  dalam penelitiannya  menemukan  bahwa  terdapat perbedaan pemaknaan birokrasi
pendidikan,  pelaku pendidikan dan pengurus komite sekolah terhadap penyelenggaraan  pendidikan  dan  komite
sekolah yang disebabkan oleh posisi dalam struktur organisasi, sikap dan kepentingan dari semua stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaran  Pendidikan.  Hal  ini menjadi  salah  satu  penyebab  kurang optimalnya  peran  Komite  Sekolah  di Indonesia.
Akan  tetapi,  Yoyok  (2022)  dalam penelitiannya  menunjukkan  keterlibatan komite  sekolah  dalam  pengendalian anggaran  di  SD  Bani  Hasyim,  Malang, Indonesia. Orang tua, masyarakat dan guru saling  berkolaborasi  untuk  membuat kualitas  sekolah  menjadi  lebih  baik. Pengawasan  dari  orang  tua  merupakan bentuk  akuntabilitas  dalam  mengelola sekolah.
Beberapa penelitian yang sudah disajikan  dalam  penelitian  ini  telah  di desain  dengan  menggunakan  pendekatan deskriptif kualitaif. Namun dalam penelitian  ini,  peneliti  menggunakan pendekatan fenomenologi dan
memfokuskan pada Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Gabus Kabuaten Grobogan, Jawa Tengah. Karena berdasarkan penelusuran  penulis,  Penelitian  yang mengkaji tentang peran komite sekolah di lingkungan  Madrasah  Tsanawiyah  masih jarang  ditemukan.  Fokus  dalam  penelitian ini  adalah  kepada  semua  peran  komite sekolah  sesuai  dengan  amanah  undang-
undang untuk menjamin kualitas
penyelenggaraan  pendidikan  di  Indonesia, terutama  pada  lingkungan Madrasah Tsanawiyah.
Selain  itu,  hal  yang  membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya  adalah  informan  dalam penelitian  ini  yang  juga  melibatkan  tokoh masyarakat  sebagai  komposisi  yang  harus ada  dalam  struktur  organisasi  komite sekolah.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  mencoba untuk  melihat  peran  komite  sekolah  di Madrasah  Tsanawiyah  di  Kecamatan Gabus,  Kabupaten  Grobogan,  Provinsi Jawa  Tengah  sebagai mediator atau perantara  antara  lembaga  pendidikan  dan masyarakat  dalam  meningkatkan  kualitas Pendidikan  di  Indonesia  dan  juga  melihat apakah  peran  yang  dijalankan  komite sekolah sesuai amanah undang-undang ini mampu  memberikan  sumbangsih  nyata dalam  penyelenggaraan  pendidikan  di Madrasah  Tsanawiyah  di  Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan.

## KAJIAN LITERATUR
Sekolah  merupakan  bentuk  nyata
partisipasi
masyarakat
dalam meningkatkan kualitas Pendidikan di suatu wilayah  atau  negara  (Dimmock,  2013). Dalam  tiga  dekade  terakhir  pemerintah  di
seluruh  dunia,  telah  melakukan  berbagai upaya untuk peningkatan kualitas Pendidikan dengan memperkenalkan berbagai  strategi  yang  ditujukan  dalam meningkatkan pembiayaan dan
penyampaian  layanan  pendidikan,  dan baru-baru  ini  menambahkan  penekanan pada peningkatan kualitas serta peningkatan  kuantitas  (dalam  hal  angka partisipasi).  Desentralisasi  pengambilan keputusan  pendidikan  adalah  salah  satu strategi  tersebut.  Pendukung  strategi  ini menyatakan bahwa desentralisasi
pengambilan keputusan mendorong
permintaan  dan  memastikan  bahwa sekolah mencerminkan prioritas dan nilai- nilai budaya lokal.
Dalam menjalankan kewajibannya untuk meningkatkan  kecerdasan  bangsa  sesuai dengan  amanat  pembukaan  UUD  1945, diperlukan  partisipasi  masyarakat  dalam proses penyelenggaraan Pendidikan disuatu  wilayah.  Tujuan  dari  partisipasi masyarakat  ini  adalah  sebagai check  and balance penyelenggaraan Pendidikan, agar senantiasa  berpegang  pada  nilai-nilai moral yang berlaku.
Optimalisasi  peran  serta  masyarakat dalam pelaksanaan program sekolah dapat melalui  berbagai  cara  atau  strategi. (Sumarsono,
Triwiyanto,
et.al , 2019)menyatakan  bahwa  strategi  yang
dilakukan sekolah dalam mengembangkan kemitraan dengan orang tua antara lain: (1) memperkuat  komunikasi  dua  arah;  (2) memperkuat  asosiasi  orang  tua  melalui asosiasi  kelas;  (3)  menyediakan  program sekolah  unggulan;  dan  (4)  terciptanya iklim sekolah yang positif. Hal ini sejalan dengan  pendapat  (Firmanto  et  al.,  2020) bahwa  partisipasi  masyarakat  dapat berlangsung  secara  efektif,  ketika  sekolah dapat  berkomunikasi  dengan  masyarakat secara  jelas  dan  intensif.  Komunikasi merupakan  salah  satu  sarana  yang  sangat penting untuk membangun kerjasama atau kemitraan  yang  baik  dengan  masyarakat. Oleh karena itu, sekolah harus menyediakan  waktu  yang  cukup  untuk berkomunikasi secara teratur dengan orang tua.
Komite  sekolah  hadir  sebagai  bentuk nyata  kemitraan  antara  sekolah  dan masyarakat.  Keberadaan  komite  sekolah secara legal sudah diatur dalam Permendikbud  Nomor  75  tahun  2016 tentang Komite Sekolah sebagai penyempurnaan dari Keputusan
Mendiknas  nomor  044/U/2002  tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah.
Syam  dan  Mustamin  (2017)  dalam penelitiannya  tentang  Peran  Komite sekolah    sebagai  pemberi    pertimbangan ( advisory agency )  dalam    implementasi
manajemen  berbasis  sekolah  di  SMA Negeri  19  Bone  menyatakan  bahwa
Komite sekolah terlibat dalam memberikan  pertimbangan  dalam  hal penentuan pelaksanaan kebijakan di satuan pendidikan  melibatkan    semua    unsur, baik    dari    unsur    sekolah    ataupun    dari luar  sekolah seperti  orang  tua  siswa  dan masyarakat.
Komite  sekolah  merupakan  perwujudan nyata  dari  manajemen  berbasis  sekolah. MBS  merupakan  pendekatan  manajemen sekolah  yang  berupaya  memberikan kewenangan  maksimal  kepada  kepala sekolah untuk mengkoordinasikan, mengatur  dan  menyelenggarakan  sekolah sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat (Umar, 2016). Dengan adanya MBS  diharapkan  mampu  meningkatkan kualitas pendidikan yang juga berorientasi pada  proses  penyelenggaraan  pendidikan, tidak  hanya  berorientasi  pada  input  yang selama  ini  terjadi  di  sekolah-sekolah  di Indonesia.
Kebijakan-kebijakan  yang  terkandung dalam  konsep  Manajemen  Berbasis Sekolah  (MBS)  harus  dimaknai  sebagai bentuk  otonomi  sistem  dan  manajemen pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan  mutu  dan  mutu  pendidikan bagi  seluruh  lapisan  masyarakat,  bukan
untuk  mengalihkan  tanggung  jawab  dari pemerintah kepada masyarakat.
Dalam memperkenalkan dan menerapkan  manajemen  berbasis  sekolah di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan  Indonesia  dengan  lembaga bilateral/multilateral  internasional,  seperti UNICEF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, USAID dan AusAID, telah membantu pemerintah dalam
mendukung, memperkuat dan memperluas sekolah berbasis manajemen untuk memasukkan  tata  kelola  secara  mandiri. Secara teori, sebagai akibat dari diberlakukannya  desentralisasi  pendidikan dan  penerapan  manajemen  berbasis sekolah, ini berarti bahwa kepala lembaga sekolah  tersebut,  mulai  dari sekolah  dasar hingga sekolah menengah,  kini mengelola sekolahnya  masing-masing  sebagai  unit otonom  dalam  pendidikan  nasional. sistem,  dengan  orang  tua  dan  anggota masyarakat  yang  mengatur  sekolah melalui komite sekolah yang representatif.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  dengan menggunakan  metode  kualitatif  dengan pendekatan  fenomenologi.  Pendekatan  ini dipilih  karena  dengan  menggunakan pendekatan ini peneliti dapat mendapatkan penemuan  yang  sesuai  dengan  tujuan
penelitian berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mencoba mengamati fenomena  peran  komite  sekolah  sebagai mediator  antara  Lembaga  Pendidikan  dan masayarakat  di  sekitarnya.  Penelitian fenomenologi,  seperti  yang  kita  pahami bersama,  mencoba  memahami  makna peristiwa dan hubungannya dengan orang- orang  dalam  situasi  tertentu  (Sholeh, 2016).  Istilah  fenomena  dapat  dilihat  dari dua  sudut  pandang,  yaitu  fenomena  yang selalu  mengarah  ke  luar  ( outward )  dan fenomena  berdasarkan  kesadaran  kita ( awareness ).  Oleh  karena  itu,  dalam melihat suatu fenomena, hal yang pertama kita  lakukan  adalah  kita  harus  melihat filter atau  rasionya.  Hal  ini  kita  lakukan untuk  menemukan  kesadaran  sejati  pada diri  kita  sebagai  peneliti  (Helaluddin, 2018)
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  bulan Agustus  sampai  Desember  2021  di Madrasah  Tsanawiyah  di  Kecamatan Gabus,  Kabupaten  Grobogan,  provinsi Jawa  Tengah.  Ada  3  (tiga)  sekolah  yang dilibatkan  dalam  penelitian  ini  yaitu Madrasah  Tsanawiyah Nurul  Ikhsan Banjarejo, Madrasah  Tsanawiyah Nurul Ikhsan Sulursari dan Madrasah
Tsanawiyah Fathul Ulum Pandanharum.
Selama  penelitian,  penulis  mengamati fenomena  keberadaan  komite  sekolah
terkait keterlibatannya dalam penyelenggaraan  Pendidikan  di  tingkat pendidikan  menengah.  Pemilihan  subjek dalam  penelitian  ini  dilaksanakan  dengan purposive sampling.
Dalam pelaksanannya,  penelitian  ini  melibatkan informan  yang  terdiri  dari  kepala  sekolah (3  Informan)  ,  pimpinan  Yayasan  (9 Infroman) dan  Komite Sekolah  itu sendiri ysng terdiri dari Ketua Komite Sekolah (3 Orang) dan Perwakilan Anggota (Masing- masing  3  Orang).  Sehingga  jumlah  total informan  dalam  penelitian  ini  adalah  24 orang  Informan.  Pemilihan  subjek  ini didasarkan  pada  inti  permasalahan  yang dibahas  dalam  penelitian  ini.  Adapaun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini  dilaksanakan  dengan  wawancara dengan  menggunakan open  questionnaire dan in-depth  interview ,  dokumentasi  dan observasi.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif  yang  dikembangkan  oleh  Miles dan  Huberman  (Miles,  Huberman,  and Saldaña,  2018),  yang  terdiri  dari  3  tahap: reduksi,  penyajian  data,  dan  tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL PENELITIAN
Penelitian  ini  dilaksanakan  untuk mencoba melihat lebih dalam peran komite
sekolah  sebagai  Lembaga  independen  di satuan Pendidikan sesuai amanat Undang- Undang. Ada 3 (tiga) Sekolah yang terlibat dalam  penelitian  ini,  yaitu Madrasah Tsanawiyah Nurul  Ikhsan  Banjarejo,
Madrasah  Tsanawiyah Nurul  Ikhsan Sulursari  dan Madrasah  Tsanawiyah Fathul Ulum Pandanharum.
Pemilihan  sekolah  ini  berdasarkan pertimbangan  bahwa  tiga  sekolah  ini adalah  sekolah  swasta  yang  sudah  cukup lama  berdiri  dan  memiliki  keterikatan dengan  masyarakat  yang  kuat.  Hal  ini dibuktikan  dengan  banyaknya  masyarakat yang  lebih  memilih  menyekolahkan  anak mereka  ke  3(tiga)  lembaga  tersebut. Peneliti  tidak  memilih  sekolah  negeri dikarenakan  pengelolaan  Sekolah  swasta lebih  kompleks  jika  dibandingkan  dengan sekolah  negeri  (pemerintah),  karena mereka  dituntut  untuk  bertahan  dengan sumber  daya  yang  tersedia  dan  berbagai dinamika sosial yang dihadapi.
Temuan  di  lapangan  menjelaskan bahwa  mekanisme  pembentukan  komite sekolah  di Madrasah  Tsanawiyah (MTs)
di Kecamatan Gabus Kabupaten
Grobogan,  Jawa  Tengah  dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan  Kebudayaan  Nomor  75  Tahun  2016. Pembentukan  Komite  Sekolah  diawali dengan  pembentukan  panitia  persiapan
atas  prakarsa  masyarakat  atau  dipelopori oleh  orang  tua/wali  peserta  didik,  tokoh masyarakat/tokoh  informal,  atau  kepala satuan  pendidikan.  Panitia  persiapan paling  sedikit  5  (lima)  orang  yang  terdiri dari  praktisi  pendidikan  (guru,  kepala satuan pendidikan, penyelenggara
pendidikan),  pemerhati  pendidikan  (LSM yang  berorientasi  atau  peduli  dengan Pendidikan, tokoh masyarakat/tokoh informal,  tokoh  agama, dunia  usaha/dunia industri) , dan orang tua/wali siswa.
Namun berdasarkan temuan lapangan, pembentukan  komite sekolah  di Madrasah  Tsanawiyah di  Kecamatan Gabus  Kabupaten  Grobogan  tidak  selalu mengikuti  aturan  dari  Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan  yang  dirasa begitu  kaku  dan  melalui  banyak  proses yang  sebagian  pihak  terlalu  rumit. Menurut salah seorang informan, pembentukan  komite  sekolah  berdasarkan peraturan pemerintah merupakan awal dari pembentukan  komite  sekolah  periode pertama.  Sementara  itu,  mereka  tidak terlalu  mengikuti  peraturan  pemerintah pada  periode  kedua  penentuan  komite Sekolah ini karena merasa tidak perlu ada perubahan struktural yang sangat signifikan  pada  komite  sekolah  yang  ada karena sudah ideal.
Selain  itu,  pembentukan  komite sekolah  yang  banyak  dilakukan  di Madrasah  Tsanawiyah (MTs)  ini  adalah dengan  mengundang  orang  tua  dan  tokoh masyarakat  hanya  untuk  ada  dan  hadir dalam  rapat  dan  dipilih  bersama  oleh anggota  komite  sekolah.  Hal  ini  terjadi karena  jika  mengikuti  aturan  kaku  seperti itu sesuai instruksi Kementerian Pendidikan  dan  Kebudayaan,  komite sekolah tidak akan langsung terbentuk dan akan  memakan  banyak  waktu.  Menurut seorang  informan,  yang  terpenting  disini adalah  keberadaan  komite  sekolah  itu, bukan bagaimana proses pembentukannya.
Namun demikian, menurut pandangan peneliti, Pihak sekolah seharusnya tidak  bersifat  demikian karena bagaimanapun  juga  komite  sekolah  dan sekolah  memiliki  tanggung  jawab  secara moral  dan  administratif  kepada  semua pihak  yang  mempercayakan  proses penyelenggaraan
Pendidikan di lingkungan mereka. Akuntibilitas
merupakan  bagian  yang  tak  terpisahkan dalam penyelenggaraan administrasi Pendidikan yang efektif dan efisien.
Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa  kebijakan  yang  disampaikan  oleh
Kementerian Pendidikan Nasional tampaknya  sulit  untuk  diterapkan  bagi sebagian lembaga pendidikan. Tapi hal ini
bukan  berarti  bahwa  sekolah  harus menyerah  begitu  saja  untuk  memenuhi tuntutan  ini.  Agenda  sekolah  yang  terlalu padat  dan  sulit  untuk  mengumpulkan semua  orang  tidak  bisa  dijadikan  sebagai sebuah  alasan  untuk  tidak  berkembang. Walaupun  kebanyakan  pihak  yang  akan dilibatkan  dalam  pemilihan  ini  memiliki kesibukan  untuk  memenuhi  kebutuhan sehari-hari dan merasa pelaksanaan proses Pendidikan adalah tanggung jawab sekolah semata.  Pihak  sekolah,  terutama  kepala sekolajh  harus  menekankan  pentingnya proses kolaborasi ini.
Peran  komite  sekolah  tidak  hanya sebagai  pelengkap  formatif,  tetapi  lebih dari  itu—komite  sekolah  berfungsi  dalam meningkatkan  mutu pelayanan  pendidikan pada satuan Pendidikan ditingkat menengah.  Tugas  yang  dilaksanakan  oleh Komite  Sekolah  sesuai  dengan  pasal  3 Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.
Menurut peraturan tersebut, komite sekolah  harus,  pertama,  memberikan pertimbangan  dalam  penetapan  dan pelaksanaan  kebijakan  pendidikan  terkait dengan:  kebijakan  dan  program  sekolah; Rencana  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  termasuk  Rencana  Kerja
Sekolah dan Anggaran Sekolah
(RAPBS/RKAS);  kriteria  kinerja  sekolah; kriteria fasilitas pendidikan di sekolah; dan
kriteria  kerjasama  sekolah  dengan  pihak lain.
Kedua,  penggalangan  dana  dan sumber  daya  pendidikan  lainnya  dari masyarakat,  baik  dalam  tataran  individu, organisasi, usaha, industri maupun pemangku  kepentingan  lainnya  melalui upaya  kreatif  dan  inovatif.  Ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelayanan  pendidikan  di  sekolah  sesuai dengan  ketentuan  peraturan  perundang- undangan. Keempat, menindaklanjuti pengaduan,  saran,  kritik,  dan  aspirasi siswa,  orang  tua  atau  wali  siswa,  dan masyarakat  serta  hasil  observasi  Komite Sekolah terhadap kinerja sekolah.
Selanjutnya  dalam  Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 56 ayat 1(satu), menyatakan  bahwa  masyarakat  berperan dalam  peningkatan  mutu  pelayanan pendidikan,  yang  meliputi  perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Oleh karena itu, untuk  memanifestasikan  undang-undang ini,  Pihak  Sekolah  dan  Komite  Sekolah harus senantiasa memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan di lingkungan mereka. Terutama  di  tingkat  satuan  Pendidikan
Tsanawiyah di Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan.

## Saekul Anwar / Jurnal Administrasi Negara
Sinergi  komite  sekolah,  masyarakat,
dan sekolah diperlukan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan.
Sebagaimana  kita  ketahui  bersama, pemahaman berbagai pihak terhadap peran dan  tugasnya,  dalam  hal  ini  komite sekolah  dan  satuan  pendidikan,  akan memudahkan pelaksanaan berbagai program  yang  telah  disepakati  bersama. Untuk itu perlu dibangun komunikasi yang harmonis  agar  tidak  terjadi  disfungsi seperti  yang  terjadi  selama  ini.  Perlu  kita ketahui dan yakini bersama bahwa sinergi antara  komite  sekolah  dan  sekolah menciptakan  tanggung  jawab  bersama antara  sekolah  dan  masyarakat  sebagai mitra  dalam  membangun  Pendidikan  di Indonesia.  Dari  sini  masyarakat  dapat menyalurkan aspirasi, ide, dan partisipasinya dalam memajukan Pendidikan di daerahnya. Keberadaan organisasi komite sekolah  memiliki  tujuan  yang  sangat  baik dalam  meningkatkan  mutu  pelayanan pendidikan.  Nugraha,  (2019)  menyatakan bahwa  komite  sekolah  bertujuan  untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan inisiatif  masyarakat  dalam  menghasilkan kebijakan  operasional  dan  program pendidikan di satuan pendidikan;
meningkatkan  tanggung  jawab  dan  peran serta  masyarakat  dalam  penyelenggaraan
Pendidikan  pada  satuan  pendidikan;  serta menciptakan  suasana  dan  kondisi  yang transparan,  akuntabel,  dan  demokratis dalam penyelenggaraan dan mutu pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan. Selanjutnya
komite sekolah sebagai  perwujudan  manajemen  berbasis sekolah  dengan  model  pengendalian administratif  memperkuat  peran  kepala sekolah  agar  lebih  akuntabel.  Secara khusus,  kepala  sekolah  harus  melayani siswa  dengan  baik  dengan  penggunaan sumber  daya  sekolah  yang  efisien  dalam hal  anggaran,  personel,  dan  kurikulum. Praktik  semacam  ini  telah  dilakukan  di Distrik Edmonton  di  Alberta,  dan  Kanada merupakan  salah  satu  negara  yang menerapkan  konsep  komite  sekolah  (atau disebut juga dengan site council). Menurut beberapa  komunitas  di  sekitar  kabupaten, hal  ini  meningkatkan  daya  tanggap, akuntabilitas,  dan  efektivitas  sekolah (Brown, 1990).
Maka  sangatlah  ideal  jika  kita melihat tujuan dibentuknya komite sekolah seperti  yang  sudah  dijelaskan  di  atas. Disini  terlihat  bahwa  aspirasi  masyarakat dapat  tersalurkan  melalui  lembaga  ini dalam  menghasilkan  kebijakan  dan program operasional di satuan pendidikan. Selain  itu,  partisipasi  masyarakat  dalam

## Saekul Anwar / Jurnal Administrasi Negara
Pendidikan  juga  diharapkan  meningkat. Namun,  partisipasi  masyarakat  disini dalam  menyalurkan  aspirasi  sementara hanya  sebatas  bantuan  operasional  sarana dan  prasarana  sekolah  yang  mengadakan pertemuan  hanya  setahun  sekali,  dan pencairan  dana  BOS  (Biaya  Operasional Sekolah),  misalnya.  Alhasil,  tujuan  yang diidamkan belum sepenuhnya berhasil.
Berdasarkan temuan penulis
berdasarkan  hasil  wawancara  kepada informan  dan  observasi  fenomena  yang ada  di  lapangan,  peran  komite  sekolah  di
Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kecamatan  Gabus  Kabupaten  Grobogan, Provinsi  Jawa    Tengah  dapat  dijelaskan
sebagai berikut:
Pertama, Peran sebagai badan Penasehat.  Hasil  penelitian  menemukan bahwa Komite Sekolah Madrasah
Tsanawiyah  Kecamatan  Gabus Kabupaten Grobogan  menjalankan  perannya  sebagai lembaga  Pembina  atau  penasihat.  Mereka terlibat  dalam  pelaksanaan  program sekolah  seperti  perencanaan  sekolah dengan  memberikan  masukan  aktif  dalam penyusunan dan pengesahan RPS
(Persiapan  Pelajaran  Semester)  dan
RAPBS (rencana anggaran pendapatan dan belanja  sekolah),  mengadakan  rapat RAPBS    yang  melibatkan  sekolah,  orang tua,  dan  masyarakat  dan  memberikan
pertimbangan  atas  perubahan  RAPBS  ini, baik  perubahan  skala minor maupun massive .
Selain itu, mereka juga terlibat dalam pelaksanaan  program  sekolah  dengan memberikan masukan tentang pengelolaan pendidikan  dan  proses  pembelajaran kepada  guru.  Selanjutnya  ditemukan  juga bahwa  komite  sekolah  terlibat  dalam pengelolaan  sumber  daya  pendidikan dengan mempertimbangkan tenaga kependidikan  di  sekolah  terkait  dengan sarana dan prasarana yang dapat ditangani di  sekolah  dan  anggaran  yang  dapat dimanfaatkan.
Selain  itu,  keterlibatan  ini  juga  dapat ditemukan  dalam  pengelolaan  sumber daya  pendidikan.  Komite  sekolah  juga diundang untuk memberikan pertimbangan oleh  sekolah  dan  yayasan  mengenai  hal ini.  Komite  Sekolah  diminta  untuk mempertimbangkan kepada kepala sekolah tentang staf akademik, tenaga kependidikan  yang  akan  dipekerjakan  di sekolah.
Soal  keterlibatan  komite  sekolah dalam  anggaran  pendidikan,  komite  tidak terlalu  mencampuri  pengadaan  tenaga honorer  di  sekolah.  Keterlibatan  komite hanya  jika  diminta  pertimbangan  oleh sekolah  yang  bersangkutan.  Jika  tidak diminta, kebijakan sepenuhnya diserahkan
kepada sekolah karena komite
menganggap  sekolah  lebih  mengetahui kebutuhan  mereka.  Namun,  melalui Pembantu  Kepala  Sekolah  (PKS),  pihak sekolah selalu menyampaikan secara lisan kepada  Ketua  Komite  Sekolah  terkait kebijakan tersebut.
Ada  kasus  misalnya  seperti  yang diungkapkan  oleh  Bapak  Drs.  Muhari, M.Pd.I  selaku  Ketua  Komite  Sekolah Madrasah  Tsanawiyah Fathul  Ulum Pandanharum. Dikatakannya, komite sekolah  juga  memberikan  pertimbangan kepada  satuan  pendidikan  seperti  dalam penerimaan  siswa  baru,  dan  kelas  yang tersedia untuk kelas VII (tujuh) pada tahun 2010 hanya mampu menampung dua kelas sedangkan keinginan masyarakat menyekolahkan  anaknya ke sekolah ini di luar  kapasitas  yang  tersedia.  Akhirnya Komite Sekolah
memberikan pertimbangan kepada kepala sekolah untuk menambah  satu  kelas  lagi  dengan menggunakan  gedung  kosong  mengingat sekolah masih memiliki satu kelas kosong dan  dapat  digunakan  untuk  menampung satu  kelas  lagi  untuk  siswa  baru. Pertimbangan  komite  sekolah  langsung ditanggapi  oleh  kepala  sekolah  untuk menambah  kelas  baru  dari  satu  kelas menjadi tiga kelas.
Kedua,  Peran  komite  sekolah  sebagai badan  pendukung. Amarin,  Sunandar  and Miyono, (2016) menyatakan peran masyarakat  terhadap  sekolah  antara  lain dalam  bantuan  pembiayaan  sekolah (gedung,  sarana,  prasarana)  melalui  BP3 (sekarang  Komite  Sekolah)  atau  langsung secara  perorangan/kelompok.  Kemudian penyediaan  tempat  untuk  membangun sekolah  atau  lapangan  sekolah  dan kebutuhan sekolah lainnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang dilakukan penulis, komite sekolah
Madrasah  Tsanawiyah  Kecamatan  Gabus
Kabupaten Grobogan
menjalankan perannya  sebagai  lembaga  pendukung dengan  memberikan  dukungan  berupa pemikiran  dan  sumbangan  tenaga,  jasa, dan  barang  dalam  pelaksanaan  proses belajar  mengajar  di  satuan  pendidikan. Setidaknya,  hal  itu  dilakukan  dengan mendorong  tumbuhnya  perhatian  dan komitmen
masyarakat terhadap
penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas,  dalam  bentuk  kegiatan  antara lain:  Mengikuti  pertemuan  rutin  dengan pemangku  kepentingan  di  lingkungan sekolah; Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha/industri untuk mendukung terselenggaranya pembelajaran yang berkualitas; Memotivasi  masyarakat  kelas  menengah
atas  untuk  meningkatkan  komitmennya terhadap  upaya  peningkatan  kualitas pembelajaran  di  sekolah;  dan  mendorong orang  tua  serta  masyarakat  untuk berpartisipasi  dalam  Pendidikan  untuk meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat sekitar.
Dalam  hal  memberikan  dukungan dalam  pemikiran  dan  pelayanan,  menurut Kepala Madrasah  Tsanawiyah Nurul Ikhsan  Banjarejo,  komite  sekolah  juga berpartisipasi  aktif  dalam  kegiatan  PPD (penerimaan peserta didik) dengan mengajak  masyarakat  sekitar  untuk menyekolahkan  anaknya  ke  sekolah  yang dekat dengan lingkungannya.
Anggota komite di Madrasah Tsanawiyah di  Kecamatan  Gabus  yang
didominasi oleh tokoh masyarakat,
membuat kehadiran mereka dapat mempermudah  upaya  sekolah  dalam merekrut  siswa  baru.  Keberadaan  tokoh masyarakat  di  sini  memiliki  pengaruh yang sangat signifikan terhadap perkembangan Madrasah  Tsanawiyah di Kecamatan  Gabus  karena  masyarakat sekitar  seringkali  menyepakati  ajakan tokoh  masyarakat.  Misalnya  Pak  Kyai Syafi'i  sebagai  anggota  komite  sekolah  di Madrasah  Tsanawiyah Nurul  Ikhsan Banjarejo, Ia menjadi aktor penting dalam perjalanan Madrasah  Tsanawiyah ini
karena  ia  adalah  pemimpin  tarekat pengajian  di  desa  Banjarejo  ini.  Sehingga sebagian  besar  siswa  di Madrasah
Tsanawiyah ini adalah anak-anak jemaahnya.
Bentuk dukungan yang diberikan oleh komite  sekolah  disini  bukanlah  bentuk dukungan yang terstruktur,  artinya  bentuk dukungan  tersebut  disesuaikan  dengan kebutuhan  yang ada. Namun kenyataan di lapangan  menunjukkan  bahwa  komite yang  tampak  selalu  aktif  memberikan dukungan  adalah  orang-orang  yang memiliki posisi penting di masyarakat dan memiliki  kesadaran  untuk  meningkatkan mutu  Pendidikan  di  Kecamatan  Gabus, Kabupaten  Grobogan.  Jadi  sangat  jelas bahwa  anggota  lain  pasif  dalam  perannya sebagai pendukung.
Dari  fenomena  tersebut,  kita  ketahui bahwa  komite  sekolah  tidak  sepenuhnya menjalankan perannya sebagai pendukung kelancaran penyelenggaraan Pendidikan di satuan  pendidikan  menengah.  Hanya orang-orang  tertentu  saja  yang  melakukan semuanya  sesuai  dengan  apa  yang  telah dijelaskan pada sub bab ini.
Ketiga,  Komite  sekolah  berperan sebagai  pengendali.  Peran  komite  sekolah sebagai lembaga pengendali dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pendidikan di
lingkungan satuan pendidikan dapat dilihat dalam bentuk kegiatannya dalam Memantau  pelaksanaan  RPP  (Rencana Pelaksanaan  Pembelajaran);  Pemantauan pelaksanaan  RAPBS;  Pemantauan  output Pendidikan di sekolah dalam hasil evaluasi Pembelajaran,  dan  Tingkat  Partisipasi Sekolah.
Menurut  informasi  dari  Ketua Komite Sekolah Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan  Gabus,  Kabupaten  Grobogan, komite sekolah secara aktif memantau hal- hal  tersebut  di  atas.  Namun,  komite  yang aktif melakukan hal ini adalah komite dari guru  sekolah  tempat  mereka  mengajar. Sedangkan anggota yang lain kurang aktif karena  sibuk  dengan  urusannya  masing- masing.
Untuk mengendalikan proses pendidikan  tidaklah  mudah,  komite sekolah membutuhkan
kompetensi tambahan untuk dapat mengemban kewajiban ini dengan sempurna.
Keempat , Komite Sekolah
memiliki peran sebagai perantara. Sebagai Badan  perantara  ( mediator ),  komite sekolah  memiliki  tiga  peran  yaitu: perantara  dalam  perencanaan,  yaitu menjadi mediator antara  Sekolah  dengan masyarakat  untuk  menjaring  aspirasi masyarakat dalam perencanaan
pendidikan,  membuat  usulan  kebijakan, dan program pendidikan ke sekolah.
Dalam hal mediasi untuk perencanaan sekolah, temuan
menunjukkan  bahwa  di  lapangan  komite sekolah  telah  menjalankan  perannya, artinya  setiap  keputusan  yang  dihasilkan dalam  rapat  merupakan  aspirasi  atau keinginan  yang  muncul  dari  masyarakat. Secara  rinci,  apa  yang  dihasilkan  komite sekolah  dalam  rapat  tersebut  disampaikan kepada pihak sekolah untuk ditindaklanjuti,  dan  seterusnya  akan dilaksanakan.
Sedangkan  peran  kedua  adalah pelaksanaan program, dengan
mensosialisasikan kebijakan program sekolah  kepada  masyarakat,  menampung pengaduan terhadap kebijakan dan program sekolah, dan mengkomunikasikan pengaduan  masyarakat  (orang  tua  siswa) ke sekolah. Dalam melaksanakan program tersebut, komite sekolah selalu menginformasikan kepada orang tua siswa tentang  hasil  kesepakatan  kebijakan melalui surat kepada siswa.
Selanjutnya  semua pengaduan yang  disampaikan  oleh  orang  tua  masih ditampung  oleh  komite  sekolah,  yang selanjutnya  akan  disampaikan  kepada kepala  sekolah  atau  Pembantu  Kepala Sekolah  (PKS)  yang  membidangi  ini.

## Saekul Anwar / Jurnal Administrasi Negara
Disampaikan  Ketua  Komite  MTs  Nurul Ikhsan  Sulursari,  bentuk  keluhan  yang sering  disampaikan  orang  tua  adalah masalah  pengadaan  buku  yang  terlalu memberatkan  orang  tua.  Dalam  hal  ini komite sekolah menyampaikan pengaduan dari  masyarakat  (orang  tua  siswa)  kepada kepala  sekolah.  Beban  orang  tua  siswa berupa  pembayaran  yang  terlalu  pendek, misalnya  guru  memberikan  tenggat  waktu hanya  tiga  periode  pembayaran.  Untuk mengatasi  hal  tersebut,  komite  sekolah meminta kepala sekolah diberikan kelonggaran  dalam  membayar  buku  dari tiga  kali  menjadi  enam  kali  atau  satu semester  dan  kepala  sekolah  dapat menerima keluhan masyarakat.
Peran  ketiga  adalah  Pengelolaan sumber daya pendidikan, dengan
mengidentifikasi  kondisi  sumber  daya sekolah  dan  sumber  daya  masyarakat, menggalang  bantuan  masyarakat  untuk
Pendidikan di sekolah dan mengkoordinasikan pendampingan
masyarakat.
Dari beberapa hal yang ditemukan, temuan  lapangan  mengenai  peran  Komite Sekolah  di  atas  menunjukkan  bahwa beberapa  peran  yang  dilakukan  oleh komite  sekolah  tidak  berjalan  secara sempurna,  hal  ini  menunjukkan  bahwa
komite sekolah belum memahami sepenuhnya peran dan fungsinya.

## PEMBAHASAN
Manajemen  berbasis  sekolah (school- based management ) merupakan awal mula keberadaan komite sekolah ini. Manajemen  Berbasis  Sekolah  (MBS) adalah bentuk Pendidikan terdesentralisasi yang menggambarkan sekolah sebagai unit utama untuk perbaikan dan mengandalkan redistribusi otoritas pengambilan keputusan  sebagai  sarana  utama  untuk meningkatkan  partisipasi  dan  dukungan dari  masyarakat.(Malen,  2002);  Bentuk peningkatan  partisipasi  ini  biasanya meliputi  pembentukan  komite  sekolah (Leithwood & Menzies, 1998).
Sejalan  dengan  pengertian  di  atas, Dimmock  (2013)  menyatakan  bahwa Manajemen  berbasis  sekolah (school- based  management )  merupakan  sistem administrasi  yang  menjadikan  sekolah sebagai  unit  utama  dalam  pengambilan keputusan  pendidikan.  Tanggung  jawab atas  keputusan  anggaran,  personalia,  dan kurikulum  ditempatkan  di  tingkat  sekolah dengan  memberikan  kendali  atas  proses pendidikan  kepada  kepala  sekolah,  guru, siswa, dan orang tua atau wali siswa.
Dalam bentuk Manajemen Peningkatan  Mutu  Berbasis  Sekolah
(MPMBS),  Manajemen  berbasis  sekolah
(school-based management ) dapat
diartikan  sebagai  model  manajemen  yang memberikan otonomi lebih kepada sekolah dan  mendorong  pengambilan  keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung  seluruh  warga  sekolah  (guru, siswa,  kepala  sekolah,  karyawan,  orang tua, dan masyarakat). Untuk meningkatkan mutu  sekolah  berdasarkan  kebijakan pendidikan  nasional.  Seperti  halnya desentralisasi,  karakteristik  manajemen berbasis sekolah (school-based management )  dan  masalah  yang  terkait dengannya juga dapat bervariasi
tergantung  pada  perspektif  yang  berbeda. Misalnya,  (Murphy  &  Beck,  1995) mengklaim  bahwa  manajemen  berbasis sekolah (school-based management ) adalah fenomena kompleks yang diimplementasikan  dalam  berbagai  cara.
Dapat dipahami bahwa konsep Manajemen berbasis  sekolah  ini  dapat  menimbulkan multitafsir  di setiap daerah yang menerapkannya,  tergantung  kebijakan yang  mengaturnya.  Oleh  karena  itu, keberadaan  komite  sekolah  di  Indonesia masih banyak menghadapi kendala.
Tentang  Manajemen  berbasis  sekolah
(school-based  management )  ini,  UU  No.
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  pasal  51  ayat  (1)  menyatakan
bahwa, “Penyelenggaraan satuan pendidikan  anak  usia  dini,  pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip pengelolaan berbasis sekolah/madrasah."
Selanjutnya  penjelasan  pasal  51  ayat (1)  menjelaskan  bahwa,  “Yang  dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah  adalah  bentuk  otonomi dalam pengelolaan pendidikan pada satuan pendidikan,  dalam  hal  ini  komite sekolah/madrasah membantu kepala sekolah.  /madrasah  dan  guru  dalam mengelola kegiatan pendidikan”.
Otonomi berarti memiliki kewenangan untuk  mengelola  semua  masalah  secara mandiri.
Namun, dalam Praktik Manajemen berbasis sekolah di Indonesia,
pelaksanaannya masih terikat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,  baik  secara  nasional  maupun daerah. Artinya otonomi dalam penjelasan Pasal  51  ayat  (1)  UU  Sisdiknas  no.  23 Tahun 2003 merupakan bentuk desentralisasi  yang  bersifat  relatif  dan mengacu  pada  peraturan  perundang- undangan  yang  berlaku  baik  di  tingkat nasional  maupun  daerah.  Meski  begitu, dengan  menerapkan  Manajemen  berbasis sekolah  ini,  tanggung  jawab  sekolah menjadi  lebih  besar.  Sekolah  harus
menunjukkan  hasil  kerjanya  berkaitan dengan kewenangan yang lebih besar yang diperolehnya sebagai bentuk
pertanggungjawaban,  baik  kepada  warga sekolah maupun kepada pemerintah.
Selanjutnya  peran  komite  sekolah merupakan  cerminan  dari  pemangku kepentingan  pendidikan  (orang  tua, masyarakat,  pengguna  lulusan,  guru- kepala sekolah, dan penyelenggara pendidikan)  yang  terlibat  baik  secara langsung  maupun  tidak  langsung  dalam Manajemen  Pendidikan  di  sekolah  dapat mempengaruhi reputasi sekolah itu sendiri. Dengan  Manajemen  berbasis  sekolah, tujuan  pendidikan  yang  diharapkan  oleh para pemangku kepentingan dapat terpenuhi.  Dalam  konteks  Manajemen berbasis  sekolah,  keberadaan  komite sekolah  diharapkan  dapat  memberikan dampak  positif  bagi  terselenggaranya proses pembelajaran di satuan Pendidikan, terutama di tingkat Pendidikan menengah, dan  menjadi  jembatan  antara  sekolah dengan  masyarakat  disekitar  sekolah  itu berada.
Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional  Nomor  044/U/2002  tentang
Dewan  Pendidikan  dan  Komite  Sekolah yang  kemudian  disempurnakan  dengan Permendikbud  Nomor  75  Tahun  2016 tentang  komite  sekolah  merupakan  bukti
hukum  keberadaan  komite  sekolah  di setiap  satuan  pendidikan  di  Indonesia. Menurut  Permendikbud  nomor  75  Tahun 2016  tentang  komite  sekolah  pasal  1  ayat 2,  “Komite  sekolah  adalah  lembaga mandiri  yang  terdiri  dari  orang  tua/wali siswa,  warga  sekolah,  dan  tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan”(Permendikbud, 2016).
Berdasarkan  fakta  bahwa  manajemen berbasis  sekolah  merupakan  basis  bagi komite sekolah  pada satuan  pendidikan  di Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa komite  sekolah  idealnya  dilibatkan  dalam setiap  proses  pengambilan  kebijakan hingga  evaluasi  yang  dilakukan  oleh satuan pendidikan.
Berdasarkan temuan dilapangan, peneliti  juga  menemukan  beberapa  faktor penyebab  kurang  optimalnya  kinerja Komite  Sekolah.  MBS  (Manajemen Berbasis  Sekolah)  dapat  diartikan  sebagai model  manajemen  yang  memberikan otonomi  dan  fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah, serta mendorong partisipasi  langsung  warga  sekolah  dan masyarakat  untuk  meningkatkan  mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Komite  sekolah merupakan  salah  satu  wujud  pelaksanaan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) ini.

## Saekul Anwar / Jurnal Administrasi Negara
Munculnya  lembaga  baru  di  tingkat
sekolah tentunya akan membuat penyesuaian,  adaptasi  bahkan  mungkin memacu  munculnya  beberapa  inovasi. Namun  pada  kenyataannya  keberadaan komite  sekolah  tidak  dapat  dioptimalkan oleh  satuan  pendidikan  dan  masyarakat sekitar.  Peran  komite  sekolah  saat  ini dinilai  tidak  berjalan.  Selain  sebagian besar  diisi  oleh  mitra  sekolah,  komite sekolah  juga  tidak  menjalankan  tugas  dan fungsinya,  seperti  pengawasan  anggaran. Berdasarkan  data Indonesia  Corruption
Watch (ICW),  sekolah  menempati  urutan kedua  terbanyak  terjadinya  korupsi  di bidang pendidikan, setelah dinas pendidikan. 93 kasus korupsi
mengakibatkan  kerugian  negara  sebesar Rp  136,1  miliar  akibat  korupsi di  sekolah (Rachmaningtyas, 2016).
Selain  kasus  korupsi,  banyak  juga kasus  di  sekolah  yang  disebabkan  oleh tidak optimalnya kinerja komite sekolah di satuan pendidikan, seperti kesalahpahaman antara  wali  siswa  atau  orang  tua  dengan sekolah  mengenai  biaya  yang  dilakukan oleh  sekolah  (Simbolon,  2020).  Juga kurangnya  sosialisasi  kegiatan  satuan pendidikan  dan  kurangnya  keterlibatan komite sekolah dalam menentukan kebijakan  penyelenggaraan  Pendidikan dan pengajaran di satuan pendidikan.
Hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh (Mustadi et al., 2016), menyatakan bahwa “Pelaksanaan  program  peran  komite sekolah di SD (sekolah  Dasar) Kabupaten Bantul  belum  memenuhi  standar  100%. Dimana  ditemukan  pada  tahap  anteseden ( input dan  perencanaan)  pemahaman responden  terhadap  rancangan  program untuk melaksanakan peran komite sekolah belum  sepenuhnya  sesuai  dengan  standar dan dikategorikan cukup dengan persentase  36%,  pada  tahap  transaksi pelaksanaan  program  komite  sekolah sudah  dilaksanakan  dengan  kategori  baik (58%).47%) ".
Dari  fakta  tersebut  dapat  kita  artikan bahwa  ada  yang  salah dengan  keberadaan komite sekolah  disini.  Komposisi anggota komite  sekolah  dengan  berbagai  latar belakang secara tidak langsung mempengaruhi  kualitas  mereka  dalam menjalankan  fungsi  manajemen  di  satuan pendidikan. Selain itu, karena keanggotaan komite sekolah bersifat sukarela pada saat pengangkatannya,  maka  keterikatan  dan komitmen tanggung jawab sebagai komite sekolah dinilai kurang optimal.
Selain  memiliki  latar  belakang pendidikan dan pengetahuan yang berbeda, para  anggota  komite  sekolah  juga memiliki kegiatan yang berbeda. Sehingga tidak  jarang  ditemukan  kasus  kurangnya
keterlibatan  komite  sekolah  dalam  proses pengambilan  keputusan  yang  dilakukan oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan dan  komite  sekolah  terkadang  kesulitan untuk  mengadakan  pertemuan  untuk membahas  agenda  kegiatan dan  kebijakan yang  akan  dikeluarkan  oleh  satuan pendidikan.
Permendikbud  No  75  Tahun  2016  tidak mengatur  lebih  jelas  tentang  alokasi anggaran  dari  pemerintah  pusat  untuk komite  sekolah.  Hal  ini  secara  tidak langsung berdampak pada kurang optimalnya  kinerja  komite  sekolah  di satuan  pendidikan.  Disadari  atau  tidak, meskipun  anggota  komite  sekolah  dipilih dari  elemen  masyarakat  yang  mapan, sistem  penganggaran  yang  tidak  jelas untuk kegiatan komite sekolah secara tidak langsung  mempengaruhi  kualitas  kinerja mereka.
Tata  Kelola  Organisasi  Komite
Sekolah di Madrasah Tsanawiyah
Kecamatan  Gabus  Kabupaten  Grobogan dapat dijelaskan sebagai berikut:
Dari  hasil penelitian  yang dilakukan penulis,  semua  Komite  Sekolah  yang  ada belum memiliki perangkat organisasi yang lengkap seperti Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran  Rumah  Tangga  (ART)  karena berdasarakan  pengakuan  dari  informan penelitian pemerintah Kabupaten
Grobogan sendiri dirasa belum sepenuhnya mencurahkan perhatian kepada  Komite  sekolah  walaupun  sudah mengeluarkan Peraturan Daerah
Kabupaten  Grobogan  Nomor  2  Tahun 2013 tentang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Grobogan. Dan mungkin ini yang  menjadi  alasan  manajemen  belum menyusun AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran  Rumah  Tangga).  Selain  itu, komite sekolah juga mengalami kebingungan tentang bagaimana mempersiapkan AD/ART (Anggaran
Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga) karena  tidak  ada  pelatihan  tentang bagaimana mempersiapkan AD/ART (Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah Tangga) untuk komite sekolah.
Keberadaan  AD/ART  (Anggaran Dasar  dan  Anggaran  Rumah  Tangga) dalam  suatu  organisasi  sangat  penting karena menjelaskan segala sesuatu tentang keberadaan  organisasi, yang dalam hal ini adalah komite sekolah. AD/ART (Anggaran  Dasar  dan  Anggaran  Rumah Tangga)  merupakan  acuan  dan  pedoman umum bagi suatu organisasi.
Mengenai  masalah  rapat  atau  rapat yang diadakan Komite Sekolah juga belum terjadwal,  artinya  tidak  ada  rapat  rutin yang  diadakan  setiap  bulan  atau  triwulan, bahkan  ada  Komite  Sekolah  yang  hanya
mengadakan rapat dua kali dalam setahun. Idealnya  rapat  pengurus  diadakan  setiap bulan  atau  minimal  dua  bulan  sekali, namun  karena  banyaknya  kesibukan Pengurus  maka  rapat  tidak  diadakan, akhirnya  rapat  diadakan  tergantung kebutuhan  sekolah,  misalnya  di  waktu penerimaan siswa baru dan masalah siswa yang  memerlukan  keterlibatan  komite sekolah disini.
Rapat  komite  atau  agenda  dengan orang  tua  dan  pihak  sekolah  hanya dilakukan  sesuai  kebutuhan,  hanya  pada saat  diperlukan,  seperti  saat  tahun  ajaran baru, ketika ada masalah atau keluhan dari orang tua.
Sekolah  merupakan  organisasi sosial yang memberikan pelayanan belajar kepada masyarakat.
Sistem yang dijalankan dalam sekolah ini adalah sistem terbuka  karena  memiliki  hubungan  yang erat dengan lingkungan dimana sekolah itu berasal.  Sekolah  membutuhkan  masukan untuk
meningkatkan kualitas penyelenggaraan  pendidikan.  Masukan  ini merupakan  bahan  yang  dibutuhkan  untuk mewujudkan  generasi  yang  memiliki sumber daya manusia yang tangguh.
Komite Sekolah di MTs ( Madrasah  Tsanawiyah )  di  Kecamatan Gabus juga tidak pernah menerima subsidi dana  dari  pemerintah.  Komite  sekolah  di
sini kebanyakan adalah para relawan yang rela meluangkan waktunya untuk kemajuan Pendidikan di daerahnya. Dalam hal
perencanaan pendidikan,  Komite  Sekolah  telah  banyak memberikan  masukan  dan  saran  sesuai dengan  hasil  rapat  komite  kepada  pihak sekolah  untuk  dijadikan  sebagai  program sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran  pada  satuan  pendidikan, namun  kembali  lagi  kepada  pemangku kepentingan  apakah  masukan  dapat diterima untuk implementasi.
Dari  permasalahan  tersebut,  kita perlu  menegaskan  kembali  keberadaan komite sekolah sebagai jembatan penghubung  antara  unit  pendidikan  dan masyarakat.  Kita  harus  meyakini  bahwa kedudukan  komite  sekolah  dalam  satuan pendidikan  sangat  penting  karena  peran dan  tugasnya  sebagai  mitra  sekolah  akan meningkatkan mutu pelayanan Pendidikan, terutama  di  tingkat  satuan  Pendidikan menengah.  Apalagi  di  tengah  era  global saat  ini  di  abad  21  (dua  puluh  satu)  yang memunculkan  berbagai  tantangan,  seperti keberadaan Industry 4.0 dan society 5.0 .
Dari  hal  tersebut,  komite  sekolah dituntut  untuk  beradaptasi  ketika  terjadi perubahan  dan  perkembangan  ilmu pengetahuan  dan  teknologi.  Karena  suka atau  tidak  suka,  tantangan  globalisasi  di
lingkungan  pendidikan  harus  dihadapi. Untuk  itu,  pengelolaan  komite  sekolah harus  dioptimalkan  agar  tetap  mampu memberikan  arahan,  dukungan  dan pertimbangan kepada satuan pendidikan.
Manajemen  Komite  Sekolah  adalah “suatu cara untuk menyelenggarakan suatu program, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan
evaluasi,  dengan  memanfaatkan  sumber daya yang ada dalam rangka memaksimalkan  peran  dan  fungsi  komite sekolah  sehingga  tujuan  dibentuknya komite  sekolah  dapat  tercapai  secara efektif dan efisien” (Mursidi, 2013). Dapat kita pahami bahwa evaluasi suatu lembaga pendidikan  yang  akuntabel  melibatkan berbagai  pihak,  termasuk  komite  sekolah. Sehingga  segala  aspirasi  dari  masyarakat dapat tersampaikan kepada satuan pendidikan melalui komite sekolah ini.
Masyarakat  dan  sekolah  merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Peningkatan mutu Pendidikan memerlukan keterlibatan  banyak  pihak  mulai  dari pemerintah  hingga  masyarakat  sebagai elemen  pengguna  manfaat  pendidikan. Ketika  kualitas  Pendidikan  suatu  negara baik  dan  dikelola  dengan  baik,  maka secara  tidak  langsung  akan  meningkatkan pola  pikir  dan  kesejahteraan  negara tersebut.
Dalam  model  kontrol  profesional Manajemen  Berbasis  Sekolah,  asumsi dasarnya  adalah  guru  lebih  mengenal siswa  sebagai  pengguna  jasa  pendidikan. Model Manajemen Berbasis Sekolah yang dikendalikan  masyarakat  ada ketika orang tua  dan  anggota  masyarakat  menjadi anggota  komite  sekolah.  Keberadaan komite sekolah  disini  akan  menjadi check and balance bagi  satuan  pendidikan sehingga kendali mutu pelayanan pendidikan  di  satuan  pendidikan  tetap terjaga. Kerjasama antara
sekolah, masyarakat,  pemerintah,  dan  organisasi masyarakat  merupakan  salah  satu  solusi yang  tepat  dan  cepat  dalam  menghadapi berbagai  tantangan  yang  muncul  di  abad 21 saat ini.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Dari
pemaparan hasil dan pembahasan  di  bagian  sebelumnya  maka dapat  disimpulkan  bahwa  komite  sekolah di  lingkungan  Madrasah  Tsanawiyah  di Kecamatan  Gabus  Kabupaten  Grobogan telah  menjalankan  peran  mereka  sesuai amanat  Undang-Undang  yaitu  sebagai badan  penasehat,  pendukung,  perantara dan  pengendali  dalam  penyelenggaraan pendidikan di tingkat menengah.
Namun,  dalam  menjalankan  peran tersebut,  terdapat  beberapa  kendala  yang dihadapi komite sekolah dalam pengoptimalan  peran  mereka  misalnya dalam  usaha  untuk  pemenuhan  perangkat dan  kebutuhan  dokumen  komite  sekolah tersebut  sesuai  dengan  peraturan  yang berlaku.  Kesibukan  para  anggota  komite sekolah  juga  menjadi  penghambat  komite sekolah  dalam  menjalankan  peran  mereka secara optimal.
Keberadaan  komite  sekolah  sesuai dengan  peran  dan  fungsinya  akan memberikan  kontribusi  positif  bagi penyelenggaraan  Pendidikan  di  satuan pendidikan.  Untuk  itu,  pemerintah  juga perlu  menetapkan  kebijakan  tambahan untuk mendukung tata kelola kelembagaan komite  sekolah  ini  dan  bagaimana kaitannya  dengan  masyarakat  tempat satuan pendidikan tersebut berada.

## Saran
Rekomendasi  yang  diajukan  penulis adalah  komite  sekolah  harus  diberikan pembekalan  tentang  tata  kelola  organisasi yang  baik  agar  dapat  dimanfaatkan  oleh komite sekolah itu sendiri dan secara tidak langsung  mampu  menyukseskan  program pemberdayaan masyarakat yang diinginkan.
Kemudian,  pemerintah  harus  lebih aktif  memperhatikan  kondisi  komite  di
sekolah swasta dan perlu adanya kebijakan baru  yang  mengatur  tentang  subsidi komite  sekolah  di  Kecamatan  Gabus Kabupaten Grobogan
untuk mengoptimalkan perannya.
Terakhir,  Dewan  Pendidikan  dan Dinas Pendidikan di Kabupaten Grobogan diharapkan  dapat  memfasilitasi  komite sekolah  dalam  menjalankan  perannya. Perlu diadakan usaha untuk memberdayakan agar komite sekolah lebih mandiri  dalam  mengurus  dirinya  sendiri, membiayai dirinya sendiri dan memberdayakan dirinya sendiri.

## Daftar Pustaka
Amarin,  A.,  Sunandar,  S.,  &  Miyono,  N. (2016). Peran  Komite Sekolah  dalam Manajemen  Berbasis  Sekolah  di  SD Islam  Terpadu  Buah  Hati  Kabupaten Pemalang. Jurnal  Manajemen  Pendi- dikan (JMP) , 5 (1). Amri,  F.,  &  Sahuri,  C.  (2016). Peran Komite  Sekolah  dalam  Pengawasan Program Bantuan Operasional
Sekolah  di  SMP  Negeri  05  Rupat Kabupaten  Bengkalis (Doctoral  dis-
sertation, Riau University).
Dimmock,
C. (2013). School-based management and school effectiveness . New York: Routledge.
Esther,  J.,  &  Sidauruk,  J.  (2018). Pertanggungjawaban  Pidana  Komite
Sekolah yang Menyalahgunakan Wewenang sehingga Terjadinya Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan  Secara  Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor: 25/Pid. Sus-TPK/2017/PN.
MDN). Jurnal Hukum PATIK , 7 (1), 1-9.
Firmanto,  A.,  Sumarsono,  P.,  &  Nur,  F. (2020,  October).  A  family-school partnership  based  learning:  An  effort to organize early childhood education during  pandemic.  In International Conference on Community Development  (ICCD  2020) (pp.  100- 103). Atlantis Press. Hasan, H. (2019). Fungsi Komite Sekolah Dalam Pengembangan Dan Implementasi Program Sekolah Di Sd Negeri  19  Banda  Aceh. Jurnal
Pesona Dasar , 7 (2), 58–63. Helaluddin,  H.  (2018).  Mengenal  lebih dekat dengan pendekatan fenomenologi: sebuah penelitian kualitatif. Research Gate , 1-15. Leithwood,  K.,  &  Menzies,  T.  (1998). Forms  and  effects  of  school-based management:  A  review. Educational policy , 12 (3), 325-346.
Malen, Ogawa dan Kranz. (2002). School- based management , Yang diterjemahkan Noryamin Aini, Saputro  &  Abas  Al  jauhari.  Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
Miles,  M.  B.,  Huberman,  A.  M.,  &
Saldaña,  J.  (2018). Qualitative  data analysis:  A  methods  sourcebook .
USA: Sage publications.
Murphy, J., & Beck, L. G. (1995). School- based management as school reform:
Taking  stock .  California:  Corwin Press, Inc.
Mursidi,  A.  (2013).  Pengelolaan  komite sekolah  dalam  meningkatkan  mutu pendidikan  di SD Islam  Al  Azhar 29 Semarang. Jurnal  Manajemen  Pendi- dikan , 2 (1).
Mustadi,  A.,  Zubaidah, E.,  &  Sumardi,  S. (2016). Peran Komite Sekolah Dalam Peningkatan  Mutu  Pembelajaran  Di Sekolah  Dasar. Jurnal  Cakrawala Pendidikan , 35 (3).
Nugraha,  F.  A.  (2019). Peran  Komite Sekolah  Dalam  Peningkatan  Mutu Pengelolaan Pendidikan (Studi Kasus
Di Smp Negeri 1 Sukorejo Ponorogo) (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo). Nurwati, N. (2020). Peran Komite Sekolah Untuk Mengembangkan Mutu Pendidikan Sekaligus kebijakan dalam Peraturan Sekolah di SMPN 1 Mbeliling (Doctoral Dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Matara m). Pardji, P. (2011). Pemaknaan penyelenggaraan  pendidikan  dan komite sekolah. Jurnal Ilmu
Pendidikan , 17 (6), 469-475.
Rachmaningtyas, A. (2016, Mei 18). Peran Komite Sekolah Dinilai Tak Berjalan untuk  Hindari  Korupsi  di  Sekolah. Diambil  20  Februari  2022  dari https://nasional.kompas.com / read/201 6/05/18/08203491/peran.komite.sekol ah.di.nilai.tak.berjalan.untuk.hindari. korupsi.di.sekolah
Rahman,  B.  (2014).  Kemitraan  orang  tua dengan  sekolah  dan  pengaruhnya terhadap  hasil  belajar  siswa. Jural Pendidikan Progresif , 4 (2), 119-221. Sholeh,  F.  (2016).  Penerapan  Pendekatan
Fenomenologi  dalam  Studi  Agama
Islam. Qolamuna: Jurnal Studi Islam , 1 (2), 349-360.
Sidorkin, A. M. (2012). On the essence of education. In Making sense of education (pp. 93-99). Springer, Dordrecht.
Sumarsono,  R.  B.,  Triwiyanto,  T., Kusumaningrum, D. E., & Gunawan,
I.  (2019).  Opportunities  for  the implementation of school-based management  in  the  eastern  area  of Indonesia. Int.  J.  Innov.  Creat. Chang , 5 (4), 180-196.
Syam, A. A., & Mustamin, M. K. (2017). Peran  Komite  Sekolah  Sebagai Advisory Agency Dalam Implementasi  Manajemen  Berbasis Sekolah  Di  SMA  Negeri  19
Bone. Jurnal  Diskursus  Islam , 5 (3), 548-569.
Umar,  M.  (2016).  Manajemen  Hubungan Sekolah  Dan  Masyarakat  Dalam
Pendidikan. JURNAL EDUKASI:
Jurnal  Bimbingan  Konseling , 2 (1), 18-29. Wardiah,  S.  (2015).  Strategi  komite sekolah  dalam  peningkatan  mutu pendidikan di SD Negeri 1 Lhoknga. Jurnal  Administrasi  Pendi- dikan:  Program  Pascasarjana  Un- syiah , 3 (2). Wijaya,  H.  &  Helaluddin,  H.  (2018) (2018). Hakikat Pendidikan Karakter. Research Gate , 1-8. Yoyok, A. J. Z. M. (2022). Case Study at Primary School Bani Hasyim Malang Indonesia . EDUKASIA  ISLAMIKA 7 (1), 66–77.