## JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA : JKKI
VOLUME 10
Artikel Penelitian
No. 01 Maret • 2021
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI, Vol. 10, No. 01 Maret 2021

## REVIEW KEBIJAKAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA SURAKARTA DENGAN PENDEKATAN SEGITIGA KEBIJAKAN DAN ANALISIS SWOT
POLICY REVIEW ON HANDLING COVID-19 IN SURAKARTA CITY WITH A POLICY TRIANGLE APPROACH AND SWOT ANALYSIS
Ayu Khoirotul Umaroh 1 , Candra Kirana Mustahziyin 1 , Paramita Boni Lestari 1 , Zulfa Kevaladandra 1 dan Hadi Pratomo 2
1 Mahasiswa Program Pascasarjana Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 2 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
ABSTRAK Pendahuluan: COVID-19 merupakan permasalahan serius yang berdampak multi-sektor. Berbagai kebijakan telah ditetapkan untuk mengatasi COVID-19 baik di tingkat pusat maupun Kota Surakarta. Tujuan: Mengidentifikasi kebijakan lintas sektor terkait COVID-19 di Kota Surakarta, membandingkan kecepatan respons kebijakan dengan pusat, dan memberikan rekomendasi model strategi. Metode: Penelitian ini merupakan Rapid Analysis dengan Media Content Analysis dengan data sekunder berupa kebijakan COVID-19 Kota Surakarta pada sektor pemerintahan, sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan keagamaan, periode Maret-Mei 2020, dan dapat diakses publik melalui situs dan akun media sosial resmi pemerintah, media lokal dan nasional. Analisis dilakukan dengan model segitiga kebijakan dan SWOT. Hasil: Terdapat 22 kebijakan dengan aktor Walikota Surakarta, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama Kota Surakarta serta konteks meliputi keenam sektor tersebut. Dirumuskan 5 model strategi utama: (1) Membentuk kebijakan turunan terkait sanksi pelanggaran; (2) Membentuk dan mensosialisasikan buku pedoman untuk masyarakat meliputi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 beserta edukasi hukum; (3) Memfokuskan strategi pada pemberdayaan masyarakat dengan kerjasama stakeholder lain; (4) Membentuk situs/ aplikasi khusus sebagai sarana informasi dan komunikasi risiko; dan (5) Memformulasikan kebijakan pada sektor ekonomi kreatif. Kesimpulan: Pemkot Surakarta telah responsif menetapkan kebijakan derivatif yang selaras dengan pemerintah pusat. Pemkot Surakarta dapat mengaplikasikan 5 model strategi utama untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan.
Kata kunci: COVID-19; Kebijakan Pemerintah; Lintas Sektor; Segitiga Kebijakan, SWOT

## ABSTRACT
Background : COVID-19 is a serious health problem that causes multi-sectoral impacts. Many of policies have been established to resolve COVID-19 in national level and Surakarta City. Aims : To identify cross-sectoral policies about COVID-19 in Surakarta City, to compare the speed of policy response with the national level, to give a strategic model recommendation. Methods : This study used Rapid Analysis by Media Content Analysis. Secondary data used is COVID-19 policies in Surakarta City in government, social, health, economy, education, and religion sector in period 1 March up to 30 Mei 2020. COVID-19 policies are public access through the site and government media social account, and also local and national media. Data analysis used Policy Triangle model and SWOT analysis. Results : This study found there are 22 policies that were released by some actors, such as Meior of Surakarta, Department of Education Surakarta City, Ministry of Religion Surakarta City and the context of these policies are described. It was formulated five points strategic model: (1) Formulate derivative policy that related to grill sanction; (2) Formulate dan sosialize a guide book of COVID-19 prevention and control to local society along with legal education; (3) Focus on strategic of community empowerment with stakeholder collaboration; (4) Form the site or application as a risk communication and information; (5) Formulate a policy of creative economy sector. Conclusion : Surakarta government has been responsive to set derivative policy in line with national government policy. Surakarta government can apply 5 points strategic model to increase the successful of policy implementation.
Keywords: COVID-19; Government Policy; Cross-sectoral; Policy Triangle; SWOT

## PENDAHULUAN
COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru yang dinamai SARS-CoV-2. 1 a previous unidentified coronavirus, currently named as the 2019 novel coronavirus#, emerged from Wuhan, China, and resulted in a formidable outbreak in many cities in China and expanded globally, including Thailand, Republic of Korea, Japan, United States, Philippines, Viet Nam, and our country (as of 2/6/2020 at least 25 countries COVID-19 dilaporkan pertama kali pada tanggal 31
Desember 2019 di Wuhan, China, dan menyebar pesat ke berbagai negara di dunia. Menurut laporan WHO, penyakit tersebut diketahui serupa dengan wabah Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome dengan penularan dari manusia ke manusia melalui droplet, kontak fisik, dan benda yang terkontaminasi virus. Sebagian besar orang yang terinfeksi COVID-19 akan mengalami gangguan pernapasan seperti batuk, kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru mulai dari kondisi ringan hingga berat. 2 Data WHO per tanggal 16
Juni 2020 menunjukkan jumlah kasus COVID-19 secara global mencapai 7,9 juta kasus di 216 negara dengan jumlah kematian sebesar 434.796 orang. 2 Sedangkan di Indonesia, kasus COVID-19 pertama dikonfirmasi pada tanggal 2 Maret 2020 dan meningkat hingga 40.400 jiwa dengan jumlah kematian mencapai 2.231 orang pada tanggal 16 Juni 2020. 3 Kota Surakarta merupakan salah satu wilayah terdampak COVID-19 dengan kasus positif pertama pada 11 Maret 2020. Dilansir dari Solopos (23 April 2020), Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah menetapkan Kota Surakarta sebagai zona merah yakni wilayah transmisi atau penularan lokal COVID-19 antar pasien. 4 Sampai dengan 16 Juni 2020, Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surakarta melaporkan terdapat 37 kasus pasien positif COVID-19 terkonfirmasi dan 4 orang yang meninggal dunia. 5 Meskipun kasus terkonfirmasi COVID-19 di Kota Surakarta hanya berada pada urutan ke-23 dari 35 daerah di Provinsi Jawa Tengah, Kota Surakarta mengalami deflasi tertinggi dibandingkan wilayah lain di Pulau Jawa. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang melambat hingga kinerja industri dan pariwisata yang menurun drastis. 6 COVID-19 merupakan permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, melainkan juga sektor ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. 7,8 107 countries had implemented national school closures by March 18, 2020. It is unknown whether school measures are effective in coronavirus outbreaks (eg, due to severe acute respiratory syndrome [SARS], Middle East respiratory syndrome, or COVID-19 Permasalahan COVID-19 diketahui lebih banyak berdampak pada sektor sosial dan ekonomi. Hal ini dikarenakan keberadaan wabah dapat menyebabkan krisis ekonomi, resesi, hingga peningkatan pengangguran. 8 Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah pembentukan kebijakan penanganan wabah baik di tingkat nasional maupun lokal. Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta telah membentuk beberapa kebijakan daerah demi mencegah penyebaran COVID-19 dan mengurangi dampak penyakit. Kebijakan multi sektor merupakan hal yang penting untuk memperkukuh ketahanan dan kesiapan daerah pada pengendalian penyakit. Berkaca dari pandemi influenza, pendekatan kebijakan multi sektor dapat membantu mengurangi kerentanan, memperkuat kapasitas dan efektivitas implementasi strategi mitigasi wabah. 9,10 Penelitian ini merupakan salah satu publikasi akademik pertama yang berfokus pada telaah kebijakan lintas sektor mengenai COVID-19 di Kota Surakarta dan sangat dibutuhkan sebagai
bahan kajian bagi Pemkot Surakarta mengenai strategi  pencegahan  dan  penanggulangan COVID-19. Pernyataan tersebut telah dikonfirmasi oleh  Taufiqurahman,  Wakil  Ketua  DPRD  Kota Surakarta dan anggota Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surakarta, melalui wawancara pada 27 Juni 2020. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan bagi semua stakeholder dalam  penyusunan  strategi maupun penetapan kebijakan terutama di tingkat daerah. Terdapat tiga tujuan penelitian, antara lain:  (1)  mengidentifikasi  kebijakan  lintas  sektor (pemerintahan, sosial, kesehatan, ekonomi, pendidikan, keagamaan) pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Kota Surakarta; (2) menganalisis perbandingan kebijakan daerah dengan pusat; serta (3) memberikan rekomendasi model strategi yang dapat dilakukan oleh Pemkot Surakarta berdasarkan kelebihan, kelemahan, peluang, dan tantangan dari kebijakan lintas sektor.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan jenis penelitian Rapid Analysis (RA) pendekatan Media Content Analysis . 11 RA digunakan dalam kajian kebijakan penanganan wabah seperti kesiapan sistem kesehatan dalam pandemi Flu Burung dan dampak kebijakan pandemi COVID-19 di sektor pariwisata dan lingkungan. 12,13 Pendekatan Media Content Analysis berfokus pada informasi publik yang dapat membantu membandingkan kebijakan dan analisa respons kebijakan. 14,15 Penelitian menggunakan data sekunder berupa kebijakan Pemkot Surakarta terkait pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota Surakarta yang diterbitkan dalam rentang waktu 1 Maret hingga 31 Mei 2020. Data penelitian diperoleh dari situs resmi Pemkot Surakarta (surakarta.go.id; dinkes. surakarta.go.id; dinaspendidikan.surakarta. go.id; kotasurakarta.kemenag.go.id; organisasi. surakarta.go.id), akun media sosialnya (Instagram @pemkotsurakarta; @humaspemkotsurakarta) dan konferensi pers Pemkot Surakarta di media lokal (Surat Kabar Harian Solopos, Tribun Solo) dan media nasional (kompas.com; tempo.co) dengan kata kunci ‘COVID-19’, ‘kebijakan’, dan ‘Surakarta’.
Analisis kebijakan menggunakan model segitiga kebijakan yang dikembangkan oleh Walt dan Gilson dengan mengidentifikasi aktor, konteks, dan konten kebijakan pemerintah daerah. Analisis kecepatan respons Pemkot Surakarta didapatkan dengan membandingkan waktu terbit kebijakan daerah dengan pusat. Segitiga kebijakan dapat
Review Kebijakan Penanganan COVID-19: Ayu Khoirotul Umaroh, dkk.
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
digunakan untuk mengkomparasi kebijakan kesehatan pada pandemi COVID-19. 16 2020, the World Health Organization (WHO Analisis SWOT diaplikasikan untuk mengulik kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan kebijakan lintas sektor terkait COVID-19 di Kota Surakarta. 17 Model SWOT telah digunakan oleh penelitian terdahulu untuk menganalisis strategi vaksin pandemi influenza dan pencegahan dan penanggulangan wabah COVID-19. 18–20 Setelah mengidentifikasi keempat aspek SWOT, peneliti merumuskan formulasi strategi yang dapat dilakukan oleh Pemkot Surakarta berdasarkan temuan penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Terdapat 22 kebijakan daerah yang diterbitkan pada bulan Maret hingga Mei 2020 terkait pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Kota Surakarta (Tabel 1). Kebijakan pertama diterbitkan pada tanggal 4 Maret 2020 mengenai kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 di Kota Surakarta. Pemkot Surakarta merespons kebijakan pemerintah pusat paling cepat 1 hari mengenai pembentukan Satuan Tugas COVID-19 dan paling lambat 15 hari mengenai peraturan bekerja di rumah untuk ASN. Tabel 1. Daftar Kebijakan di Kota Surakarta periode Maret hingga Mei 2020 Tanggal Terbit Masa Berlaku Lembaga Penerbit Judul Kebijakan Referensi 4 Maret 2020 Sampai dengan terbitnya kebijakan/ pernyataan lebih lanjut dari Walikota Walikota Surakarta Kesiapsiagaan Menghadapi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Surat Edaran Nomor 443.26/581 Tahun 2020 13 Maret 2020 Sampai Walikota Surakarta mencabut penetapan KLB COVID-19 Walikota Surakarta Penetapan Status Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Surakarta Surat Keputusan Nomor 443.76/28 Tahun 2020 13 Maret 2020 - Walikota Surakarta Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta Menghadapi COVID-19 Surat Edaran Nomor 441.1/668 Tahun 2020 14 Maret 2002 30 Maret 2020 Dinas Pendidikan Kota Surakarta Kesiagapan dan Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan Kota Surakarta Surat Edaran Nomor 443.26/489 Tahun 2020 24 Maret 2020 29 Maret 2020 Walikota Surakarta Jam Operasional Tempat Hiburan, Pusat Perbelanjaan/Mall, Mall Retail, Pasar Modern, Pusat Kuliner, Gedung Pertemuan dan Hotel Dalam Hal Tindak Lanjut Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Surakarta Surat Edaran Nomor 510/708 Tahun 2020 26 Maret 2020 - Walikota Surakarta Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Peraturan Walikota Surakarta Nomor 3.2 Tahun 2020 26 Maret 2020 13 April 2020 Dinas Pendidikan Kota Surakarta Pelaksanaan Layanan Pendidikan dalam Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan Kota Surakarta Surat Edaran Nomor 443.26/531 Tahun 2020 26 Maret 2020 Sampai Walikota Surakarta mencabut penetapan KLB COVID-19 Walikota Surakarta Pembatasan Aktivitas Pertemuan Warga Terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Kota Surakarta Surat Edaran Nomor 443.76/718 Tahun 2020 30 Maret 2020 - Walikota Surakarta Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surakarta Keputusan Walikota Surakarta Nomor 443.05/34.3 Tahun 2020 30 Maret 2020 12 April 2020 Walikota Surakarta Petunjuk Teknis Perpanjangan Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Surat Edaran Nomor 061.1/725 Tahun 2020 30 Maret 2020 12 April 2020 Walikota Surakarta Perpanjangan Pembatasan Jam Operasional Tempat Hiburan Pusat Perbelanjaan/Mall, Mall Retail, Pasar Modern, Pusat Kuliner, Gedung Pertemuan, dan Hotel dalam Hal Tindak Lanjut Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Surakarta Surat Edaran Nomor 510/726 Tahun 2020 1 April 2020 21 April 2020 Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Perpanjangan Peniadaan Sementara Kegiatan Peribadatan dan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Rangka Mencegah Penyebaran Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) Imbauan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Nomor 847 Tahun 2020 3 April 2020 Sampai status KLB COVID-19 Kota Surakarta dicabut Walikota Surakarta Pemakaian Masker Non Medis/Kain Surat Edaran Nomor 440.758 Tahun 2020 7 April 2020 21 April 2020 Walikota Surakarta Perubahan atas Surat Edaran Nomor 061.1/725 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Surat Edaran Nomor 440.1/760 Tahun 2020 8 April 2020 - Walikota Surakarta Tetap Belajar di Rumah Surat Edaran Nomor 800/767 Tahun 2020
9 April 2020 30 April 2020 Walikota Surakarta Perpanjangan Kedua Pembatasan Jam Operasional Tempat Hiburan Pusat Perbelanjaan/ Mall, Mall Retail, Pasar Modern, Pusat Kuliner, Gedung Pertemuan, dan Hotel dalam Hal Tindak Lanjut Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Surakarta Surat Edaran Nomor 510/792 Tahun 2020 9 April 2020 - Dinas Pendidikan Kota Surakarta Evaluasi Pelaksanaan Belajar dari Rumah dan Penilaian Kelulusan atau kenaikan Kelas bagi Siswa Didik di Lingkungan Satuan Pendidikan Kota Surakarta Surat Edaran Nomor 420/569 Tahun 2020 14 April 2020 Sampai dengan ditetapkannya kebijakan lebih lanjut Walikota Surakarta Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan pemerintah Kota Surakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) Surat Edaran Nomor 850/809 Tahun 2020 20 April 2020 13 Mei 2020 Walikota Surakarta Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Nomor 061.1/725 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Surat Edaran Nomor 061.1/840 Tahun 2020 28 April 2020 15 Mei 2020 Walikota Surakarta Perpanjangan Ketiga Pembatasan Jam Operasional Tempat Hiburan Pusat Perbelanjaan/ Mall, Mall Retail, Pasar Modern, Pusat Kuliner, Gedung Pertemuan, dan Hotel dalam Hal Tindak Lanjut Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Surakarta Surat Edaran Nomor 440/876 Tahun 2020 13 Mei 2020 29 Mei 2020 Walikota Surakarta Perubahan Ketiga Atas Surat Edaran Nomor 061.1/725 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Surat Edaran Nomor 061.1/930 Tahun 2020 20 Mei 2020 29 Mei 2020 Walikota Surakarta Perubahan Perpanjangan Keempat Pembatasan Jam Operasional Tempat Hiburan Pusat Perbelanjaan/Mall, Mall Retail, Pasar Modern, Pusat Kuliner, Gedung Pertemuan, dan Hotel dalam Hal Tindak Lanjut Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kota Surakarta Surat Edaran Nomor 440/955 Tahun 2020
(Sumber: peneliti, disusun dari berbagai sumber)
Analisis segitiga kebijakan menunjukkan bahwa terdapat tiga aktor kebijakan antara lain Walikota Surakarta, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama Kota Surakarta. Sebagian besar kebijakan di Kota Surakarta berkonteks pada sektor sosial
dan pemerintahan. Hanya terdapat satu kebijakan dengan konteks keagamaan (Tabel 2). Hasil segitiga kebijakan secara lengkap dijabarkan dalam Lampiran 1.
Tabel 2. Ringkasan Analisis Segitiga Kebijakan di Kota Surakarta No Konteks Aktor Konten 1 Pemerintahan Walikota Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Penerapan WFH ( Work From Home ) bagi ASN Pembatasan kegiatan bepergian, cuti dan mudik bagi ASN 2 Sosial Walikota Imbauan pegawai pemkot untuk melaksanakan protokol kesehatan Aturan untuk kegiatan seni, olahraga dan salaman Pembatasan jam operasional fasilitas/tempat umum Pembatasan aktivitas warga yang mengumpulkan banyak orang Aturan social distancing di lingkungan kerja dan masyarakat 3 Kesehatan Walikota Penetapan status KLB Imbauan penggunaan masker non medis dan penerapan PHBS di lingkungan kerja dan masyarakat 4 Ekonomi Walikota Aturan untuk kegiatan CFD, pariwisata, mal dan pasar Pembatasan jam operasional fasilitas/tempat umum 5 Pendidikan Walikota Dinas Pendidikan Kota Surakarta Imbauan kegiatan pembelajaran di rumah Teknis pelaksanaan pembelajaran di rumah Penerimaan peserta didik baru 6 Keagamaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta Peniadaan sementara kegiatan peribadatan dan keagamaan di tempat ibadah
Keterangan: Informasi lengkap terdapat di Lampiran 1 Berdasarkan analisis SWOT dari kebijakan lintas sektor di Kota Surakarta, didapatkan masing- masing 3 butir kekuatan, 1 kelemahan, 3 peluang, dan 3 ancaman dengan 10 model strategi (Tabel 3). Model strategi tersebut kemudian dirumuskan berdasarkan kesamaan topik dan diurutkan dengan
mempertimbangkan kebutuhan dan urgensi di Kota Surakarta. Didapatkan 5 model strategi utama, antara lain: (1) Membentuk kebijakan turunan terkait sanksi pelanggaran (WO1); (2) Membentuk dan mensosialisasikan buku pedoman untuk masyarakat meliputi pencegahan
Review Kebijakan Penanganan COVID-19: Ayu Khoirotul Umaroh, dkk.
dan penanggulangan COVID-19 beserta edukasi hukum (SO1; SO2; WT1); (3) Memfokuskan strategi pada aspek pemberdayaan masyarakat dengan kerja sama dari stakeholder lain (SO3; WO2; ST3); (4) Membentuk situs/aplikasi khusus sebagai sarana informasi dan komunikasi risiko (ST1; ST3); dan (5) Memformulasikan kebijakan pada sektor ekonomi kreatif (ST2; WT2).
Tabel 3. Analisis SWOT dan Model Strategi COVID-19 di Kota Surakarta
S W S1: Respons kebijakan daerah lebih cepat S2: Menjangkau seluruh aspek terdampak secara komprehensif S3: Kebijakan lintas sektor bersinergi dengan baik W: Jika terjadi pelanggaran, tidak ada sanksi hukum yang mengikat O SO WO O1: Sarana edukasi kesehatan O2: Membangun masyarakat ‘melek’ hukum O3: Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan stakeholders dalam implementasi kebijakan SO1: Kebijakan daerah ditingkatkan menjadi produk panduan atau pedoman SO2: Meningkatkan inovasi edukasi hukum di seluruh bidang SO3: Mengorganisasi LSM dan stakeholder sebagai agen pemberdayaan masyarakat WO1: Membentuk aturan turunan di masing-masing RT/RW (tiap sektor pemerintahan mengajukan sanksi administrasi maupun sosial WO2: Satgas bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menjangkau pengawasan di tingkat RT/RW T ST WT T1: Pemberitaan media yang berlebihan menciptakan keresahan di masyarakat T2: Kesadaran masyarakat masih rendah untuk menjalankan imbauan pemerintah T3: COVID-19 berdampak pada kehidupan sehari- hari masyarakat sehingga mereka tidak mematuhi kebijakan ST1: Bekerja sama dengan media lokal dan nasional untuk mempublikasikan perkembangan kebijakan ST2: Penyesuaian segera tata kelola sektor ekonomi ST3: Memperkuat keterlibatan stakeholder dalam masyarakat untuk menyebarkan informasi yang benar WT1: Meningkatkan edukasi protokol kesehatan masyarakat
WT2: Memformulasikan kebijakan sektor ekonomi kreatif Keterangan: S1-3: kekuatan W: kelemahan O1-3: peluang T1-3: tantangan SO: kekuatan-peluang WO: kelemahan-peluang  ST: kekuatan-tantangan  WT: kelemahan-tantangan

## PEMBAHASAN

## Kebijakan Lintas Sektor
Sektor Pemerintahan Pada tanggal 13 Maret 2020, Pemkot Surakarta telah menetapkan status KLB terhitung 2 hari sejak meninggalnya satu kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kota Surakarta. Menurut Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan tertentu, Walikota dapat menentukan status keadaan darurat bencana di tingkat daerah. Dilansir dari Tempo (14/03), penetapan KLB di Kota Surakarta patut diapresiasi. 21 Ketika pemerintah pusat belum mengeluarkan kebijakan pembatasan kegiatan, Pemkot Surakarta telah bereaksi cepat untuk mengendalikan penularan wabah dan meminimalkan dampak penyakit. Bahkan, Pemkot Surakarta telah membentuk Satuan Tugas COVID-19 satu hari setelah adanya Surat Edaran Mendagri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah (29 Maret 2020). Tim tersebut dipimpin oleh Walikota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, dan Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Ahyani, sebagai ketua
pelaksana, serta melibatkan berbagai lembaga pemerintahan daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Polresta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan sebagainya. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa Pemkot Surakarta surah responsif untuk menyiapkan kebijakan derivatif di daerahnya. Aksi Pemkot Surakarta dirasa tepat mengingat bahwa kecepatan respons merupakan hal krusial dalam penanganan pandemi dan termasuk dalam kriteria penilaian terkait kesiapan negara terhadap wabah. 162020, the World Health Organization (WHO
Sistem kerja pegawai pemerintahan turut berubah untuk menekan jumlah kasus COVID-19. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintahan yang efektif sejak tanggal 16 Maret 2020 dan diperpanjang hingga 29 Mei 2020 melalui Surat Edaran Nomor 50 Tahun 2020 dan Surat Edaran Nomor 54 Tahun 2020. Terhitung 15 hari sejak edaran pertama, Pemkot Surakarta menerapkan sistem bekerja dari rumah (Work from Home) mulai 30 Maret 2020 dan kembali diperpanjang sebagaimana arahan pemerintah pusat. Perubahan sistem kerja bukanlah perkara
kecil. Pemkot Surakarta perlu mengatur sistem kerja yang akuntabel dan selektif agar tetap menjamin produktivitas kinerja ASN sehingga dibutuhkan waktu untuk mempersiapkan protokol baru. Selain itu, tidak semua ASN dapat bekerja dari rumah. Dibutuhkan penentuan kelompok pekerja esensial yang harus tetap datang ke tempat kerja misalnya administrasi kependudukan yang disertai penilaian risiko meliputi kondisi kesehatan pegawai. 22 Pemkot Surakarta juga melarang ASN untuk bepergian ke luar daerah atau mudik dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1441 H sesuai konferensi pers Presiden Jokowi pada Kamis, 9 April 2020. 23 Bagi ASN yang melanggar akan dikenai sanksi disiplin sedang hingga berat mulai dari penundaan kenaikan gaji atau bahkan penurunan pangkat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah pusat dan Pemkot Surakarta mengenai sistem kerja dan larangan mudik ASN telah selaras.

## Sektor Sosial
Kebijakan dalam bidang sosial yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Surakarta untuk merespons dan menanggulangi pandemi COVID-19 yakni mengatur tentang kegiatan bepergian, pertemuan warga yang melibatkan banyak orang, social distancing di lingkungan, serta penggunaan masker kain/non medis dalam kegiatan sehari- hari. Pertama, peraturan untuk penundaan bepergian ke luar negeri dan melakukan karantina mandiri selama 14 hari terdapat dalam Surat Edaran Walikota Nomor 443.26/581 Tahun 2020 yang dikeluarkan tanggal 4 Maret 2020 sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 di Kota Surakarta. Padahal kasus pertama COVID-19 di Indonesia terpublikasi pada tanggal 2 Maret 2020 dan berlokasi di Jakarta yang menimpa warga Depok, Jawa Barat. 24 Sementara, pada tanggal 4 Maret 2020 pemerintah pusat melalui Mendagri menerbitkan Surat Edaran tentang penangguhan sementara perjalanan umrah ke Mekkah dan kunjungan ke Masjid Nabawi di Madinah bagi seluruh warga negara Arab Saudi dan seluruh ekspatriat yang tinggal di Arab Saudi sebagai respons atas kebijakan pemerintah Arab Saudi (27 Februari 2020). Kemudian pemerintah pusat secara berkala mengeluarkan imbauan untuk tidak pergi ke luar di beberapa negara yang memiliki potensi penyebaran tinggi. Melihat hal tersebut, respons kebijakan pemerintah Kota Surakarta dinilai relatif cepat dan tepat untuk mencegah
pandemi COVID-19 meluas di daerah Surakarta. Seperti hasil penelitian yang telah ada, bahwa proporsi estimasi kasus yang diimpor menurut kota tujuan sangat berkorelasi dengan proporsi dari kasus impor yang terdeteksi. 25
Kedua, peraturan terkait aktivitas atau pertemuan warga yang melibatkan orang banyak juga diatur oleh Pemkot Surakarta dalam Surat Edaran Nomor 441.1/668 Tahun 2020 (13 Maret 2020), Surat Edaran Nomor 510/708 Tahun 2020 (24 Maret 2020) dan Surat Edaran Nomor 443.76/718 Tahun 2020 (26 Maret 2020). Sementara pemerintah pusat pada tanggal 19 Maret 2020 melalui Kapolri mengeluarkan Maklumat Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19) yang salah satu poinnya berisi tidak mengadakan kegiatan kemasyarakatan yang menyebabkan berkerumun. Maklumat ini dijadikan dasar dalam SE Walikota Surakarta No. 510/708 Tahun 2020. Selain itu, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan tentang PSBB yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 (31 Maret 2020) yang mengatur tentang semua aktivitas di sebuah wilayah terinfeksi COVID-19. Namun, Pemkot Surakarta tidak memutuskan untuk melakukan PSBB. Pemkot Surakarta memilih untuk mengeluarkan perpanjangan Surat Edaran 510/708 hingga 4 kali perpanjangan masa kebijakan sampai dengan 29 Mei 2020. Kebijakan pembatasan tersebut tergolong relatif cepat dibandingkan dengan peraturan tertulis yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan patut diapresiasi. Jaringan sosial yang memiliki kepadatan tinggi memiliki peluang tinggi untuk penyebaran virus, sedangkan jaringan sosial dengan kepadatan rendah memiliki peluang lebih rendah. 26 Kebijakan pembatasan aktivitas sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dinilai cukup baik dalam pelaksanaannya. Hal ini karena sosialisasi kebijakan tersebut dilakukan terus-menerus melalui program Sirkel (siaran keliling) oleh Diskominfo Kota Surakarta dengan menggunakan bahasa Jawa, bahasa yang dianggap lebih mudah dimengerti oleh masyarakat sekitar. Sementara tantangan dari pelaksanaan kebijakan ini adalah masyarakat yang masih menganggap remeh kemudian berani mengadakan kegiatan berkumpul, sehingga harus terpaksa dibubarkan oleh pihak ketertiban Kota Surakarta.
Ketiga, kebijakan pemakaian masker non medis/ kain di dalam kegiatan sehari-hari lingkungan kerja diatur dalam Surat Edaran Nomor 440.758 Tahun
Review Kebijakan Penanganan COVID-19: Ayu Khoirotul Umaroh, dkk.
2020 (3 April 2020). Dalam peraturan ini dituliskan lengkap peraturan untuk setiap warga diimbau menggunakan masker kain yang dapat dicuci secara rutin, pimpinan perusahaan memastikan pegawai atau pengunjung menggunakan masker, dan warga diberikan kebebasan untuk memproduksi dan membagikan masker kain secara massal. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi yang dikeluarkan WHO dan Pemerintah Republik Indonesia yang mewajibkan penggunaan masker kain mulai tanggal 5 April 2020. 27 Penggunaan masker kain ini sangat berdampak bagi kehidupan sosial masyarakat. Setidaknya masyarakat dapat lebih tenang saat harus pergi keluar rumah karena menggunakan alat pelindung dan persediaan masker medis untuk tenaga kesehatan tidak lagi mengalami kelangkaan akibat terjadinya fenomena panic buyer . Selain itu, Pemkot Surakarta dengan kebijakan tersebut mendorong warganya untuk gotong royong dalam penyediaan masker kain yang berpotensi juga memunculkan sektor ekonomi baru. Sebuah penelitian mendukung penggunaan masker kain secara sederhana, ekonomis dan berkelanjutan, sebagai alternatif masker bedah untuk penggunaan masyarakat umum, sehingga masker bedah sekali pakai dan respirator N95 dapat dipesan untuk digunakan di fasilitas perawatan kesehatan. 28

## Sektor Kesehatan
Berbagai protokol kesehatan juga ditetapkan oleh Pemkot Surakarta di masa KLB sebagai upaya pencegahan, merespons serta menangani COVID-19. Beberapa kebijakan yang dilakukan antara lain penerapan karantina diri selama 14 hari terhitung sejak hari kepulangan dari luar daerah Eks-keresidenan Surakarta, penggunaan masker non medis/kain setiap hari, penerapan social distancing dan PHBS. Upaya pencegahan tersebut telah sejalan dengan protokol kesehatan dari pemerintah pusat dalam Surat Edaran Nomor HK 02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri dalam Penanganan COVID-19 (16 Maret 2020) dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/247/2020 (9 April 2020). Selain itu, Pemkot Surakarta membentuk Posko COVID-19 sejak tanggal 2 April 2020 di Balai Kota Surakarta untuk sebagai bentuk komunikasi risiko kepada masyarakat yang kemudian dipindah ke Graha Wisata Niaga di Jalan Slamet Riyadi pada tanggal 6 April 2020. Per 9 April 2020, Graha Wisata Niaga juga dimanfaatkan sebagai lokasi karantina ODP termasuk pemudik untuk menekan laju penularan virus Corona. Puskesmas sebagai perpanjangan tangan Dinas Kesehatan
melakukan pemantauan kepada ODP maupun PDP baik yang berasal dari wilayah terjangkit COVID-19 ataupun hasil tracking contact dengan pasien terkonfirmasi. Sebelum dilakukan pemantauan, dilakukan penyelidikan epidemiologi dengan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh petugas surveilans puskesmas seperti tanggal kedatangan, asal daerah kedatangan, usia, dan keluhan yang mungkin rasakan (batuk, pilek, demam, sesak nafas, atau nyeri tenggorokan). Pemantauan dilakukan melalui aplikasi WhatsApp, dimana ODP atau PDP akan ditanya tentang keluhan yang dirasakan. Pemantauan dilakukan selama 14 hari terhitung dari hari kedatangan di wilayah Kota Surakarta. Kegiatan tersebut sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dari pemerintah pusat. Pada pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19, disebutkan bahwa akan dilakukan pemeriksaan Rapid Test-Polymerase Chain Reaction selama masa isolasi mandiri untuk mendeteksi keberadaan virus Corona. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01/07/MENKES/182/2020, laboratorium Rumah Sakit Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta melayani pemeriksaan PCR yang dibuka secara resmi pada tanggal 15 April 2020. Sebagaimana protokol pemeriksaan dari Kementerian Kesehatan, konfirmasi kasus COVID-19 didapatkan melalui uji PCR. Pemkot Surakarta telah menyiapkan enam rumah sakit rujukan COVID-19 sesuai Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/46 Tahun 2020, antara lain Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta, Rumah Sakit Kasih Ibu, Rumah Sakit Dr. Oen, Rumah Sakit Umum Tingkat IV Slamet Riyadi, dan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah.

## Sektor Ekonomi
Pada sektor ekonomi, ditetapkan kebijakan pembatasan jam operasional melalui Surat Edaran Walikota Surakarta Nomor 510/708 pada tanggal 24 Maret 2020. Dalam hal ini, semua lokasi yang disebutkan dalam kebijakan hanya dapat beroperasi mulai pukul 11.00 hingga 20.00 WIB, menerapkan praktik social distancing, dan tidak diperbolehkan menyelenggarakan kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang. Hal ini sejalan dengan Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 (19 Maret 2020). Pada maklumat tersebut disebutkan bahwa tidak diizinkan untuk mengadakan kegiatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri. Meskipun kebijakan pembatasan jam operasional di Kota Surakarta disebutkan berdasar
pada Surat Edaran Mendagri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ/2020 Tentang Pencegahan COVID-19 (17 Maret 2020), secara konten, nyatanya tidak ada poin peraturan pembatasan fasilitas umum pada surat edaran Mendagri. Konten pembatasan tersebut lebih banyak merujuk pada kebijakan pemberlakuan PSBB. Namun, Pemkot Surakarta tidak dapat memberikan sanksi pelanggaran yang ketat sebagaimana dalam PSBB. Apabila terjadi pelanggaran jam operasional, Pemkot Surakarta hanya dapat menegur dan menindaklanjuti dengan pendekatan humanis. 29 Padahal, ketegasan kebijakan pun berkaitan kepatuhan masyarakat untuk mematuhi imbauan pemerintah. 30

## Sektor Pendidikan
Pengendalian COVID-19 dalam ranah pendidikan juga segera dilakukan oleh Pemkot Surakarta setelah dikeluarkannya imbauan dari Kemendikbud melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 pada tanggal 24 Maret 2020. Kebijakan tersebut direspons dua hari kemudian melalui Surat Edaran Dinas Pendidikan Kota Surakarta Nomor 443.26/531 pada 26 Maret 2020. Selain itu, Pemerintah Kota Surakarta juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 420/569 mengenai evaluasi pelaksanaan belajar di rumah pada tanggal 9 April 2020. Peraturan tersebut merupakan peraturan tambahan yang menjelaskan bahwa kegiatan belajar di rumah diperpanjang hingga 26 April 2020 serta penjelasan lebih lanjut mengenai penyetaraan lulusan program paket. Kebijakan Pemkot Surakarta di sektor pendidikan telah memenuhi poin-poin yang dikehendaki oleh Kemendikbud. Kebijakan belajar di rumah dibuat oleh pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga kesehatan fisik dan mental baik dari tenaga pendidik, petugas sekolah, dan seluruh warga sekolah, dalam hal ini termasuk juga siswa didik. Penutupan sekolah sendiri diyakini dapat mencegah kematian disebabkan oleh COVID-19 sebesar 2-4%. 7 107 countries had implemented national school closures by March 18, 2020. It is unknown whether school measures are effective in coronavirus outbreaks (eg, due to severe acute respiratory syndrome [SARS], Middle East respiratory syndrome, or COVID-19 Selain itu, penutupan sekolah juga diyakini dapat menjaga anak-anak, mengurangi kesempatan untuk penyebaran virus pada keluarga dan komunitas khususnya lansia dan kelompok berisiko lainnya. 31
Sektor Keagamaan Kemenag Surakarta telah mengeluarkan imbauan tentang peniadaan sementara kegiatan
peribadatan dan keagamaan di rumah ibadah sebagai salah satu cara pencegahan COVID-19 melalui Surat Imbauan Kemenag Surakarta Nomor 84/2020 pada 1 April 2020. Tersurat bahwa seluruh tokoh agama dan lembaga keagamaan diharapkan dapat melanjutkan peniadaan kegiatan keagamaan baik di masjid, gereja, pura, wihara, klenteng, dan tempat ibadah lainnya. Kegiatan ini dilakukan hingga 21 April 2020 dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan. Meskipun salah satu rujukan imbauan tersebut adalah Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 pada 16 Maret 2020 mengenai penyelenggaraan ibadah dalam situasi COVID-19 bagi umat muslim, tetapi Kemenag Surakarta juga turut mengimbau seluruh umat beragama di Kota Surakarta. Sementara pemerintah pusat melalui Kemenag Republik Indonesia baru mengeluarkan aturan ibadah pada tanggal 29 Mei 2020 (Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa Kemenag Surakarta telah terlebih dahulu memberikan respons dibandingkan pemerintah pusat. Baik kebijakan pusat maupun daerah, belum ada sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran dalam kegiatan beribadah. Imbauan Kemenag Surakarta telah di dilaksanakan oleh seluruh pengurus rumah ibadah dan lembaga keagamaan Surakarta. Sebagai contoh, perayaan Waisak di Vihara Dhamma Sundara Solo dilakukan secara live streaming dan diikuti jemaat dari rumahnya masing-masing. 32 Selain itu, Polresta Surakarta tidak mengizinkan penyelenggaraan Shalat Idul Fitri di lapangan dan jalan raya. Kebijakan tersebut dikeluarkan setelah adanya surat pengantar dari Kemenag agar memperpanjang ibadah di rumah saja hingga tanggal 29 Mei 2020. Sejumlah Gereja pun meniadakan ibadah Minggu dan kegiatan kebaktian bersama, serta menggantinya dengan sistem live streaming selama status KLB di Kota Surakarta. 33 Pemkot Surakarta telah berupaya untuk memutus penyebaran COVID-19 melalui regulasi yang telah dikeluarkan. Namun pada praktiknya, masih banyak masyarakat yang melanggar aturan dan tetap beribadah di luar rumah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menggaet lembaga keagamaan yang menjadi panutan masyarakat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Keefektifan program pencegahan berbasis komunitas membutuhkan kerja sama lintas sektor baik pemuka agama lokal maupun pemerintah untuk melakukan peran penting dalam implementasi dan monitoring terkait pencegahan wabah, sebagaimana aksi pemerintah Afrika Barat ketika wabah Ebola. Keikutsertaan pemuka agama dan tokoh masyarakat dapat meningkatkan
Review Kebijakan Penanganan COVID-19: Ayu Khoirotul Umaroh, dkk.
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
pemahaman dan ketaatan masyarakat dalam beribadah. 34 Model Strategi Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 di Kota Surakarta
Model strategi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Kota Surakarta berikut merupakan rekomendasi baru yang mengacu pada strategi pemerintah pusat. Strategi tersebut telah disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di Kota Surakarta. Berikut penjelasan dari masing-masing model strategi.

## Membentuk Kebijakan Turunan Terkait Sanksi Pelanggaran
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular sudah mencantumkan sanksi pelanggaran protokol pencegahan wabah di tingkat pusat. Namun, belum ada kebijakan dari Pemkot Surakarta mengenai sanksi pelanggaran protokol pencegahan COVID-19. Disebutkan dalam Pasal 14 Ayat 1 bahwa barang siapa yang dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam penjara selama 1 tahun atau denda 1 juta rupiah. Adanya kebijakan mengenai sanksi pelanggaran protokol pencegahan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk mengikuti peraturan yang ada. 35,36
Membentuk dan Mensosialisasikan Buku Pedoman untuk Masyarakat Meliputi Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Beserta Edukasi Hukum
Merujuk pada buku pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang disusun oleh Kementerian Kesehatan, perlu adanya media edukasi mengenai protokol pencegahan COVID-19 di Kota Surakarta. Pemkot Surakarta dapat menyusun buku pedoman terkait COVID-19 yang dikemas dengan desain menarik misalnya dilengkapi ilustrasi khas identitas Jawa seperti blangkon, beskap, atau batik. Pemkot Surakarta juga dapat mengadaptasi buku pedoman di tingkat pusat untuk dikembangkan dalam bahasa lokal Kota Surakarta yaitu Bahasa Jawa. Penggunaan bahasa lokal telah digunakan oleh Pemkot Surakarta dalam akun sosial media dan layanan Siaran Keliling dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surakarta. 37 Selain itu, perlu adanya edukasi hukum agar masyarakat sadar dan memahami pesan hukum yang tercantum dalam kebijakan terkait COVID-19. 38 Kemudian, penting melakukan sosialisasi efektif berbasis kearifan lokal agar masyarakat lebih menerima pesan edukasi hingga akhirnya mampu meningkatkan kedisiplinan mereka dalam pelaksanaan protokol pencegahan COVID-19. 35
Memfokuskan Strategi Pada Aspek Pemberdayaan Masyarakat dengan Kerja sama dari Stakeholder Lain Seperti halnya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat pusat, Pemkot Surakarta juga sebaiknya mengimplementasikan pendekatan pentaheliks berbasis komunitas. Pendekatan Pentaheliks telah banyak direkomendasikan untuk mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat melalui kolaborasi multi- stakeholder yaitu pemerintah, institusi pendidikan, swasta, media, dan masyarakat. 39,40 Dalam hal ini, semua sektor bersama-sama bergerak untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian masyarakat dalam melawan wabah dan mengatasi dampak COVID-19. Pemberdayaan masyarakat diketahui efektif untuk surveilans epidemiologi wabah Flu Burung 41 dan mencegah penularan HIV/AIDS 42 . Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi protokol pencegahan penyakit, tetapi juga dapat berperan sebagai sarana edukasi dan pengawas agar masyarakat turut disiplin mengimplementasikan kebijakan pemerintah mengenai pandemi COVID-19. 43 Membentuk Situs/Aplikasi Khusus Sebagai Sarana Informasi dan Komunikasi Risiko.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, termuat beberapa pasal mengenai kewajiban badan publik, salah satunya adalah pemerintah daerah, untuk mengumumkan informasi publik kepada masyarakat dengan cara yang mudah dijangkau dan bahasa yang mudah untuk dipahami. Berkaitan dengan kasus COVID-19, Pemkot Surakarta secara transparan telah mengunggah data surveilans dan berita lokal melalui rubrik khusus di situs resmi pemerintah kota (surakarta. go.id). Namun, situs tersebut masih dirasa belum lengkap dibandingkan situs Gugus Tugas COVID-19 di tingkat pusat (covid19.go.id) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (corona. jatengprov.go.id). Masyarakat masih harus mengakses informasi secara terpisah, misalnya daftar rumah sakit rujukan COVID-19 dapat diakses melalui situs Dinas Kesehatan Kota Surakarta, kemudian untuk mengunduh kebijakan terkait COVID-19 harus mencari secara manual di laman situs organisasi perangkat daerah yang lain. Selain itu, belum terdapat situs atau aplikasi khusus untuk menangkal berita palsu atau hoaks yang beredar di masyarakat. Padahal hoax buster merupakan salah satu bentuk komunikasi risiko yang disebutkan dalam Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 yang telah disusun oleh Kementerian Kesehatan. Oleh
karena itu, akan lebih baik jika seluruh informasi mengenai COVID-19 secara lengkap dikumpulkan dan dapat diakses dalam satu pintu.
Memformulasikan Kebijakan Pada Sektor Ekonomi Kreatif Kota Surakarta memiliki beragam kebudayaan dengan tradisi Jawa dan kerajinan lokal yang khas. Pemkot Surakarta dapat membantu ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif seperti membentuk wadah bersama pelaku usaha ekonomi kreatif, mendampingi, hingga memberi pelatihan strategi pemasaran yang tepat untuk diaplikasikan di masa pandemi COVID-19. Adanya payung hukum yang kuat dapat membantu masyarakat untuk tetap bertahan menghadapi dampak COVID-19 terutama di bidang ekonomi. 44

## KESIMPULAN
Pemkot Surakarta dapat dikatakan sudah responsif untuk menyiapkan kebijakan derivatif dari pemerintah pusat. Bahkan, terdapat beberapa kebijakan daerah yang diterbitkan terlebih dahulu dibandingkan kebijakan pusat. Pemkot Surakarta memiliki waktu respons tercepat yaitu 1 hari dan paling lama 15 hari. Kebijakan Pemkot Surakarta mengenai upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 telah selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, untuk dapat meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan, terdapat 5 model strategi utama yang dapat dilakukan oleh Pemkot Surakarta, antara lain membentuk kebijakan turunan terkait sanksi pelanggaran, membentuk dan mensosialisasikan buku pedoman untuk masyarakat meliputi pencegahan dan penanggulangan COVID-19 beserta edukasi hukum, memfokuskan strategi pada aspek pemberdayaan masyarakat dengan kerja sama dari stakeholder lain, membentuk situs/aplikasi khusus sebagai sarana informasi dan komunikasi risiko, dan memformulasikan kebijakan pada sektor ekonomi kreatif.

## DAFTAR PUSTAKA
1. Wu YC, Chen CS, Chan YJ. The Outbreak of COVID-19: An overview. J Chinese Med Assoc [Internet]. 2020;83(3):217–20. Tersedia pada: https://doi.org/10.1097/ JCMA.0000000000000270
2. WHO. Coronavirus Disease COVID-2019: Situation Report - 148 [Internet]. World Health Organization. 2020. Tersedia pada: https:// www.who.int/emergencies/diseases/novel- coronavirus-2019/situation-reports
3. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Peta Sebaran Covid-19 di Indonesia
[Internet]. covid19.go.id. 2020. Tersedia pada: https://covid19.go.id/peta-sebaran 4. Solopos. Awas! Solo Zona Merah Covid-19 di Jateng. Solopos.com [Internet]. 12 April 2020 [dikutip 17 Juni 2020]; Tersedia pada: https://m.solopos.com/awas-solo-zona- merah-covid-19-di-jateng-1057815
5. Pemerintah Kota Surakarta. Situasi Covid-19 Kota Surakarta [Internet]. surakarta.go.id. 2020 [dikutip 16 Juni 2020]. Tersedia pada: https://surakarta.go.id/
6. medcom.id. Solo Alami Deflasi Tertinggi Imbas Pandemi Korona [Internet]. medcom. id. Surakarta; 2020 [dikutip 16 Juli 2020]. Tersedia pada: https://www.medcom.id/ ekonomi/bisnis/GNG40Zpb-solo-alami- deflasi-tertinggi-imbas-pandemi-korona
7. Viner RM, Russell SJ, Croker H, Packer J, Ward J, Stansfield C, et al. School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: a rapid systematic review. Lancet Child Adolesc Heal [Internet]. 2020;4(5):397–404. Tersedia pada: http://dx.doi. org/10.1016/S2352-4642(20)30095-X
8. Nicola M, Alsafi Z, Sohrabi C, Kerwan A, Al- Jabir A, Iosifidis C, et al. The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review. Int J Surg [Internet]. 2020;78:185–93. Tersedia pada: https://doi. org/10.1016/j.ijsu.2020.04.018
9. Smith KM, Machalaba CC, Seifman R, Feferholtz Y, Karesh WB. Infectious Disease and Economics: The Case for Considering Multi-sectoral Impacts. One Heal [Internet]. 2019;7(100080):2352–7714. Tersedia pada: https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2018.100080 10. Wignjadiputro I, Widaningrum C, Setiawaty V, Wulandari EW, Sihombing S, Prasetyo WA, et al. Containment Exercise in Indonesia. J Infect Public Health [Internet]. 2020;1–4. Tersedia pada: https://doi.org/10.1016/j. onehlt.2018.100080
11. Bai Z, Gong Y, Tian X, Cao Y, Liu W, Li J. The Rapid Assessment and Early Warning Models for COVID-19. Virol Sin [Internet]. 2020;12250. Tersedia pada: https://doi. org/10.1007/s12250-020-00219-0
12. Adisasmito W. Health System and Pandemic Influenza Preparedness: Results from Rapid Situation Analysis (RSA) in Jakarta and Bali. OSIR [Internet]. 2010;3(1):1–9. Tersedia pada: http://www.osirjournal.net/issue.php?id=17 13. Gössling S, Scott D, Hall CM. Pandemics, Tourism and Global Change: A Rapid Assessment of COVID-19. J Sustain Tour [Internet]. 2020;9582:1–20. Tersedia pada: https://doi.org/1
0.1080/09669582.2020.1758708
Review Kebijakan Penanganan COVID-19: Ayu Khoirotul Umaroh, dkk.
14. Saraisky NG. Analyzing Public Discourse: Using Media Content Analysis to Understand the Policy Process. Curr Issues Comp Educ [Internet]. 2015;18(1):26–41. Tersedia pada: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1095584.pdf
15. Djalante R, Lassa J, Setiamarga D, Sudjatma A, Indrawan M, Haryanto B, et al. Review and Analysis of Current Responses to COVID-19 in Indonesia: Period of January to March 2020. Prog Disaster Sci [Internet]. 2020;6(100091):1–9. Tersedia pada: http://www.researchgate.net/ publication/340430688
16. Raoofi A, Takian A, Sari AA, Olyaeemanesh A, Haghighi H, Aarabi M. COVID-19 Pandemic and Comparative Health Policy Learning in Iran. Arch Iran Med [Internet]. 2020;23(4):220– 34. Tersedia pada: https://doi.org/10.34172/ aim.2020.02
17. Jasiulewicz-Kaczmarek M. SWOT Analysis for Planned Maintenance Strategy - A Case Study. IFAC-PapersOnLine [Internet].
2016;49(12):674–9. Tersedia pada: https:// doi.org/10.1016/j.ifacol.2016.07.788 18. Ramezanpour B, Pronker ES, Kreijtz JHCM, Osterhaus ADME, Claassen E. Market Implementation of The MVA Platform for Pre- pandemic and Pandemic Influenza Vaccines: A Quantitative Key Opinion Leader Analysis. Vaccine [Internet]. 2015;33(35):4349–58. Tersedia pada: http://dx.doi.org/10.1016/j. vaccine.2015.04.086
19. Davey S, Davey A, Jain R. Impact of Social Distancing on Curtailing COVID 2019 Epidemic in India: A Systematic Review by SWOT Analysis Approach. Epidemiol Int [Internet]. 2020;05(01):44–9. Tersedia pada: https://doi.org/10.24321/2455.7048.202009
20. Wang J, Wang Z. Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) Analysis of China’s Prevention and Control Strategy for The Covid-19 Epidemic. Int J Environ Res Public Health [Internet]. 2020;17(2235):1–17. Tersedia pada: https://www.mdpi.com/1660- 4601/17/7/2235
21. Tempo. Apresiasi KLB Corona di Kota Solo, YLKI: Mestinya Jakarta juga. Tempo.co [Internet]. 14 Maret 2020 [dikutip 18 Juni 2020]; Tersedia pada: https://metro.tempo.co/ read/1319443/apresiasi-klb-corona-di-kota- solo-ylki-mestinya-jakarta-juga
22. Sekretaris Kabinet RI. Inilah Kebijakan Nasional tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN [Internet]. 16 Maret 2020. [dikutip 18
Juni 2020]. Tersedia pada: https://setkab. go.id/inilah-kebijakan-nasional-tentang- penyesuaian-sistem-kerja-asn/
23. Kompas. Presiden Jokowi Larang ASN Mudik, Begini Sanksinya Jika Dilanggar [Internet]. Indonesia: Kompas TV; 2020 [dikutip 18 Juni 2020]. Tersedia pada: https:// www.kompas.tv/article/75385/presiden- jokowi-larang-asn-mudik-begini-sanksinya- jika-dilanggar
24. Kompas. Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia. Kompas.com [Internet]. 3 Maret 2020; Tersedia pada: https://nasional. kompas.com/read/2020/03/03/06314981/ fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona- di-indonesia?page=all
25. Candido DDS, Watts A, Abade L, Kraemer MUG, Pybus OG, Croda J, et al. Routes for COVID-19 importation in Brazil. J Travel Med [Internet]. 2020;27(3):1–3. Tersedia pada: https://doi.org/10.1093/jtm/taaa042
26. Mona N. Konsep Isolasi Dalam Jaringan Sosial Untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Corona Di Indonesia). J Sos Hum Terap [Internet]. 2020;2(2):117–25. Tersedia pada: https://doi. org/10.7454/jsht.v2i2.86
27. Kompas. Pemerintah: Keluar Rumah Wajib
Pakai Masker! [Internet]. Indonesia: Kompas TV; 2020. Tersedia pada: https://www. kompas.tv/article/74676/pemerintah-keluar- rumah-wajib-pakai-masker
28. Esposito S, Principi N, Leung CC, Migliori GB. Universal use of face masks for success against COVID-19: evidence and implications for prevention policies. Eur Respir J [Internet]. 2020; Tersedia pada: https://doi. org/10.1183/13993003.01260-2020
29. Solopos. Dampak Corona, Jam Operasional Toko dan Mall di Solo Dibatasi. Solopos.com [Internet]. 23 Maret 2020 [dikutip 17 Juni 2020]; Tersedia pada: https://m.solopos.com/ dampak-corona-jam-operasional-toko-dan- mal-di-solo-dibatasi-1053472
30. Rahman AA, Azizah A, Kurniadewi E, Sunardi I. Faktor-Faktor Psikososial dari Ketidakpatuhan Masyarakat pada Masa Pandemik. UIN Sunan Gunung Djati [Internet]. 2020;19. Tersedia pada: http://digilib.uinsgd. ac.id/id/eprint/30892
31. CDC. Considerations for School Closure. 2020.
32. Tribun Solo. Waisak Saat Corona, Vihara Dhammar Sundara Solo Tiadakan Perayaan, Umat Diminta Live Streaming. Tribunnews. com [Internet]. 7 Mei 2020 [dikutip 17 Juni 2020]; Tersedia pada: https://solo.tribunnews. com/2020/05/07/waisak-saat-corona-vihara- dhamma-sundara-solo-tiadakan-perayaan- umat-diminta-live-streaming?page=all
33. Solopos. Solo KLB Corona, Jemaat Gereja di Solo Ibadah Minggu via Online. Solopos. com [Internet]. 21 Maret 2020 [dikutip 17 Juni 2020]; Tersedia pada: https://m.solopos. com/solo-klb-corona-jemaat-gereja-di-solo- ibadah-minggu-via-online-1053086
34. Manguvo A, Mafuvadze B. The impact of traditional and religious practices on the spread of Ebola in West Africa: time for a strategic shift. Pan Afr Med J [Internet]. 2015;22(Supp 1):9. Tersedia pada: https://doi. org/10.11694/pamj.supp.2015.22.1.6190 35. Arditama E, Lestari P. Joko Tonggo: Membangkitkan Kesadaran dan Ketaatan Warga Berbasis Kearifan Lokal Pada Masa Pandemi COVID-19 di Jawa Tengah. J
Pendidik Kewarganegaraan Undiksha [Internet]. 2020;8(1):35–46. Tersedia pada: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/
JJPP
36. Setyawati N. Beraktivitas Di Luar Rumah Saat Terjadinya Pandemi Covid-19. J Educ Dev Inst Pendidik Tapanuli Selatan [Internet].
2020;8(2):135–40. Tersedia pada: http:// journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/ view/1671
37. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surakarta. Diskominfo SP Terus Informasikan Himbauan Walikota Lewat Sirkel. 16 April 2020; Tersedia pada: https://diskominfosp. surakarta.go.id/2020/04/16/diskominfo-sp- terus-informasikan-himbauan-lewat-sirkel/
38. Usman AH. Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia. J Wawasan Yuridika [Internet]. 2014;30(1):26–53. Tersedia pada: http://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/ article/view/74
39. Astuti RS, Asmarasari B. Collaborative Governance in Policy Advocacy of Exclusive Breastfeeding Practice in Semarang City. In: Proceedings of the Third International Conference on Social Transformation, Community and Sustainable Development (ICSTCSD 2019) [Internet]. 2020. hal. 188– 92. Tersedia pada: https://doi.org/10.2991/ icstcsd-19.2020.38
40. Nurlatif RV, Priharwanti A. Stunting: Besaran Masalah & Strategi Pencegahannya di Kabupaten Pekalongan. Kajen [Internet]. 2019;3(2):69–82. Tersedia pada: http:// jurnal.pekalongankab.go.id/index.php/ jurnalkabpekalongan/article/view/72
41. Mariner JC, Jones BA, Hendrickx S, El Masry I, Jobre Y, Jost CC. Experiences in participatory surveillance and community-based reporting systems for H5N1 highly pathogenic avian influenza: A case study approach. Ecohealth. 2014;11(1):22–35.
42. Kerrigan DL, Fonner VA, Stromdahl S, Kennedy CE. Community empowerment among female sex workers is an effective HIV prevention intervention: A systematic review of the peer-reviewed evidence from low- and middle-income countries. AIDS Behav [Internet]. 2013;17(6):1926–40. Tersedia pada: https://doi.org/10.1007/s10461-013- 0458-4
43. Adisasmito W, Suwandono A, Aisyah DN. Measuring Indonesia H1N1 Pandemic Preparedness Through Stakeholder AnalysisA Healthcare Advertising,Health care legislation. Heal Care  Curr Rev [Internet]. 2014;02(01):1–5. Tersedia pada: http://dx.doi. org/10.4172/hccr.1000119
44. Bangsawan MI. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif di Kota Surakarta Melalui Instrumen Hukum Perizinan Industri Kreatif. In: Prosiding Seminar Nasional “Perizinan sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Era Industrialisasi (Citizen Friendly)” [Internet]. 2017. hal. 318– 34. Tersedia pada: http://hdl.handle. net/11617/9428
Review Kebijakan Penanganan COVID-19: Ayu Khoirotul Umaroh, dkk.