History: Re ce ived : 25 Fe bruari 2023 Re vise d  : 10 Oktobe r 2023 Acce pte d : 23 Oktobe r 2023 Publishe d: 31 Oktobe r 2023
Publisher:  LPPM  Unive rsitas Darma Agung Licensed:  This work is lice nse d unde r Attribution-NonComme rcial-No
De rivative s 4.0 Inte rnational (CC BY-NC-ND 4.0)

## Jurnal Darma Agung
Volume: 31, Nomor: 5, (2023), Oktober: 432 - 439 https://dx.doi.org.10.46930/ojsuda.v31i5.3751
CAVEAT EMPTOR DAN CAVEAT VENDITOR BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERTANDINGAN SEPAK BOLA PADA TRAGEDI KANJURUHAN
Jerry  Saut P. Sihotang 1) , Parulian  Paidi  Aritonang 2)
Fakultas  Hukum  Universitas  Indonesia,  Jakarta, Indonesia 1,2)
Corresponding Author : jerry.saut@ui.ac.id 1) , aritonang.parulian@gmail.com 2)

## Abstrak
Sepak  bola  merupakan olah raga yang memiliki sejarah cukup panjang dan memiliki penggemar dari berbagai latar belakang dan juga usia, baik sebagai penonton dan/atau sebagai suporter. Sepak bola di Indonesia,  diantaranya  kompetisi  profesional  dan  amatir,  bernaung  di  bawah  organisasi  Persatuan Sepak  bola  Seluruh  Indonesia  (“PSSI”),  sementara  PSSI  itu  sendiri  bernaung  di  bawah  Fèdèration Internationale  de  Football  Association  (“FIFA”)  sebagai  organisasi  pusat  sepak  bola  secara  global.  Dalam perjalanan sejarah kompetisi sepak bola di Indonesia, pernah diwarnai oleh beberapa kasus yang begit u menyita  perhatian,  terutama  kasus yang berkaitan dengan tindak kekerasan yang dialami k onsumen sepak bola. Selain itu, yang juga tidak luput dari perhatian adalah standarisasi keselamatan, keama n a n , dan  ketertiban  dalam  stadion.  Dalam  hal  ini,  standarisasi  tersebut  merupakan tanggung jawab dari penyelenggara  pertandingan.  Kelalaian  atau  kesengajaan  terhadap  pelanggaran  standarisasi keselamatan,  keamanan,  dan  ketertiban  dalam  stadion  oleh  penyelenggara  pertandingan  juga  dapat menimbulkan  potensi terjadinya tindak kekerasan terhadap konsumen. Artikel ini akan menguraikan lebih  lanjut  mengenai  doktrin  Caveat  Emptor  dan  Caveat  Venditor  dalam pertandingan sepak bola pada tragedy Kanjuruhan.
Kata Kunci: Perlindungan Konsumen; Caveat  Emptor;  Caveat  Venditor;  Sepak Bola

## Abstract
Football  is  a  sport  that  has  a  long  history  and  has  fans  from  various  backgrounds  and  ages,  both  as  spectators and/or  as  supporters.  Football  in  Indonesia,  including  professional  and  amateur  competitions,  is  under  the  auspices of  the  Indonesian  Football  Association  ("PSSI"),  while  PSSI  itself  is  under  the  auspices  of  the  Fèdèration Internationale  de  Football  Association  ("FIFA")  as  the  global  soccer  center  organization.  .  In  the  course  of  the history  of  the  football  competition  in  Indonesia,  it  has  been  colored  by  a  number  of  cases  which  have  drawn  great attention,  especially  cases  related  to  acts  of  violence  experienced  by  football  consumers.  In  addition,  what  also  does not  escape  attention  is  the  standardization  of  safety,  security  and  order  in  the  stadium.  In  this  case,  the standardization  is  the  responsibility  of  the  match  organizer.  Negligence  or  intentional  violation  of  standardization of  safety,  security  and  order  in  the  stadium  by  match  organizers  can  also  lead  to  the  potential  for  acts  of  violence against  consumers.  This  article  will  explain  more  about  the  Caveat  Emptor  and  Caveat  Venditor  doctrines  in  the football match  on the Kanjuruhan  tragedy.

## Keywords:  Consumer  Protection;  Caveat  Emptor;  Caveat  Vendors;  Football

## PENDAHULUAN
Sepak  bola  merupakan  salah  satu  olahraga  yang  paling  banyak  diminati  di    dunia, termasuk    Indonesia.  Sebagai  olahraga  paling  bergengsi,  sepak  bola  dimainkan  di
setiap  benua,  di  setiap  negara,  dan  di  tingkat  yang  berbeda-beda.  Olahraga  ini memiliki  sejarah  yang  panjang  dan  memiliki  penggemar  dari  berbagai  latar  belakang dan    usia,  baik  sebagai  penonton  maupun  pendukung.  Para  pecinta  sepak  bola, terutama  yang  mencintai  tim,  antusias  mengikuti  pertandingan  sepak  bola.  Sembari menyaksikan  pertandingan,  para  pecinta  sepak  bola  dapat  menyaksikan  secara langsung  di  stadion,  baik  secara  langsung  maupun  tunda  melalui  TV  atau  gawai. Sepak  bola  di  Indonesia,  termasuk  liga  profesional  dan  amatir,  diselenggarakan  oleh Persatuan  Sepak  Bola  Seluruh  Indonesia  (“PSSI”).  PSSI  sendiri  berada  di  bawah payung  organisasi  Asian  Football  Clubs  (“AFC”)  di  benua  Asia  dan  juga  pusat organisasi    sepak  bola  global  yaitu  Fédération  Internationale  de  Football  Association (“Football  Association”).FIFA”).  Sebagai  satu-satunya  organisasi  sepak  bola  nasional di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia,  PSSI  mempunyai  peraturan  untuk menggunakan  hak  mengatur,  mengurus,  dan  menyelenggarakan  seluruh  kegiatan atau  turnamen  sepak  bola  di  Indonesia.  Dalam  melaksanakan  hak  penyelenggaraan turnamen  sepak  bola  di  Indonesia,  PSSI  dapat  melimpahkan  hak  tersebut  kepada Federasi.  Sebagai  badan  hukum    berbentuk  Perseroan  Terbatas,  Federasi  mempunyai fungsi  menyelenggarakan  turnamen  sepak  bola  profesional  yang  diselenggarakan  di berbagai  tingkat  kompetisi  yang  diakui    PSSI  dan  sesuai  dengan  Peraturan  PSSI, termasuk  termasuk  Kode  Disiplin.  Sebagai  pengelola  turnamen  sepak  bola  profesional, Federasi  memiliki  hak  komersial.  Sebagai  penyelenggara  turnamen  sepak  bola profesional  yang  menampung  delegasi    FIFA,  Federasi  wajib  mematuhi  Kode  Etik, peraturan,  ketentuan  dan  instruksi  atau  surat  edaran  yang  dikeluarkan  oleh  PSSI. Sehubungan  dengan  penyelenggaraan  kompetisi  sepak  bola  dan  keanggotaan organisasi  FIFA,  peraturan  PSSI,  kode  disiplin,  kode  etik,  peraturan,  ketentuan  dan pedoman  atau  Surat  Edaran  yang  dikeluarkan  oleh  PSSI  yang  dikeluarkan  juga mengacu  pada  peraturan  FIFA.  Sebagaimana  diatur  dalam  Statuta  FIFA,  anggota  FIFA juga  wajib  menaati  peraturan  terkait  peraturan  yang  ditetapkan  FIFA,  termasuk Peraturan  Keselamatan  dan  Keamanan  Stadion  FIFA    (“FIFA  SSSR”).  FIFA  SSSR didirikan  dengan  tujuan  untuk  memastikan  bahwa  penyelenggara  acara  di  bawah naungan  FIFA  memahami  dengan  jelas  tugas  dan  tanggung  jawabnya  sebelum, selama,  dan  setelah  pertandingan,  dalam  konteks  keselamatan  dan  keamanan  di  venue stadion.  Peraturan  tersebut  juga  dengan  jelas  menyebutkan  bahwa  ketentuan  yang diatur  dalam  SSSR  FIFA    merupakan  standar  minimal  bagi  penyelenggara  acara  untuk menjamin  keselamatan,  keamanan,  dan  ketertiban  di  dalam  stadion.  Dengan  aturan tersebut,  berarti  FIFA  telah  menetapkan  bersama  seluruh  anggotanya  bahwa  dalam menyelenggarakan  turnamen  sepak  bola  harus  mematuhi  SSSR  FIFA,  standar keselamatan,  keamanan,   ketertiban  di stadion.
Selama  pertandingan  sepak  bola,  perlu  adanya  standarisasi  keselamatan,  keamanan dan  ketertiban  di  dalam  stadion  sesuai  dengan  ketentuan  Peraturan  Keselamatan  dan Keamanan  Stadion  FIFA    (“FIFA  SSSR”).  Standar  ini  dibuat  dengan  tujuan  untuk memastikan  penyelenggara  pertandingan  sepak  bola    di  bawah  naungan  FIFA memahami  tugas  dan  tanggung  jawabnya  sebelum,  selama,  dan  setelah  pertandingan, dalam  konteks  keselamatan  dan  keamanan    stadion.  Kelalaian  atau  pelanggaran  yang
disengaja  terhadap  standar  keselamatan,  keamanan,  dan  ketertiban    stadion  yang dilakukan  oleh  penyelenggara  pertandingan  dapat  berujung  pada  tindakan  kekerasan terhadap  konsumen.  Salah  satu  peristiwa  kekerasan  terhadap  konsumen  adalah tragedi  yang  terjadi  pada  pertandingan    Arema  FC  melawan  Persebaya  di  Stadion Kanjuruhan  Malang  (“Tragedi  Kanjuruhan”).  Pertandingan  sepak  bola  yang  dibahas dalam  penelitian  ini  adalah  pertandingan  sepak  bola  yang  disaksikan  secara  langsung di  stadion  oleh  para  penggemar  atau  konsumen  sepak  bola.  Pada  tragedi  Kanjuruhan perlu  dikaji  lebih  detail  mengenai    pelanggaran    hak  dan  kewajiban  konsumen  dan pelaku  ekonomi  terkait  doktrin  Caveat  Emptor  dan Caveat  Venditor.

## METODE PENELITIAN
Berangkat  dari  pokok  permasalahan  tersebut  di  atas,  maka  artikel  tersebut menggunakan  metode  penelitian  hukum  normatif,  mengacu  pada  norma  hukum    dan data  literatur  positif.  Metode  ini  menggunakan  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui penelitian  kepustakaan  berupa  undang-undang  empiris,  buku-buku,  karya  ilmiah berupa  jurnal,  statuta  dan dokumen-dokumen  lain yang diperoleh  secara  online.
Pengumpulan  data  dilakukan  secara  kualitatif  melalui  pencarian  dan  analisis dokumen  hukum,  terutama  melalui  pengumpulan  data sekunder  antara lain:
1. Bahan  Hukum  Primer  berupa  Undang-Undang  dan  peraturan  terkait  lain, diantaranya  adalah  Undang-Undang  Nomor  8  tahun  1999  tentang  Perlindungan Konsumen  dan Undang-Undang  Nomor  11 tahun  2022 tentang  Keolahragaan.
2. Bahan  Hukum  Sekunder  yang  merupakan  penjelasan  terhadap  bahan  hukum primer  berupa  bahan  pustaka  terkait,  diantaranya  adalah  buku-buku,  jurnal- jurnal,  termasuk  Statuta  FIFA  dan  regulasi  terkait,  serta  Statuta  PSSI  dan  regulasi terkait,  serta  literatur  terkait  lainnya.
3. Bahan  hukum  Tersier  yang  merupakan  penunjang  terhadap  bahan  hukum primer  dan  bahan  hukum  sekunder,  diantaranya  adalah  kamus  umum,  kamus hukum,  kamus besar  bahasa Indonesia,  dan  kamus bahasa Inggris.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Teori  perlindungan  hukum  menitikberatkan  pada  perlindungan  hukum  yang diberikan  kepada  masyarakat.  Dalam  hal  ini,  masyarakat  yang  dimaksud  adalah masyarakat  yang  berada  pada  posisi  yang  lebih  lemah,  baik  secara  ekonomi  maupun hukum. Masing-masing ahli mempunyai pandangan tersendiri mengenai perlindungan  hukum,  termasuk  Satjipto  Rahardjo  dan  Maria  Theresia  Geme.  Satjipto Rahardjo  menjelaskan  bahwa  perlindungan  hukum  yang  bertujuan  untuk  melindungi Hak  Asasi  Manusia  (“HAM”)    dirugikan  oleh  pihak  lain  dan  perlindungan  yang dimaksud  adalah  untuk  masyarakat  agar  dapat  menikmatinya.  Maria  Theresa  Geme, perlindungan  hukum  merujuk  pada  tindakan  yang  dilakukan    negara  untuk melakukan  sesuatu  dengan  tujuan  menjamin  hak  seseorang  atau  sekelompok  orang. Penggunaan  istilah  hukum  konsumen  dan  hukum  perlindungan  konsumen merupakan  penggunaan  istilah  yang  seringkali  dipahami  secara  berbeda.  Pendapat pertama,  hukum  konsumen  identik  dengan  hukum  perlindungan  konsumen.  Namun,
ada  juga  yang  membedakannya  dengan  alasan  bahwa  isi  umum  dan  ruang  lingkup penekanannya  berbeda.  Perlindungan  konsumen  adalah    istilah  yang  digunakan untuk  menggambarkan    perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada  konsumen untuk  memenuhi  kebutuhannya  dari  faktor-faktor  yang  dapat  merugikan  konsumen. Dalam  bidang  hukum  istilah  ini  masih  tergolong  baru  khususnya  di  Indonesia, sedangkan  di  negara-negara  maju  mulai  disebutkan  seiring  dengan  berkembangnya industri  dan teknologi.
Untuk  memberikan  perlindungan  hukum  kepada  konsumen,  terdapat  prinsip- prinsip  perlindungan  konsumen  yang  tertuang  dalam  UUPK  yang  dapat  menjadi landasan  penerapan  perlindungan  konsumen.  Ketentuan  mengenai  asas-asas  yang berkaitan  dengan  perlindungan  konsumen  diatur  dalam  UUPK.  Prinsip  yang dipermasalahkan adalah kesejahteraan konsumen, keadilan, keseimbangan, keselamatan  dan  keamanan    serta  kepastian  hukum.  Penjelasan  asas  yang  disebutkan dalam  penjelasan  UUPK antara lain:
a. Asas  Manfaat
b. Asas  Keadilan
c. Asas  Keseimbangan
d. Asas  Keamanan  dan Keselamatan  Konsumen
e. Asas  Kepastian  Hukum
Prinsip-prinsip  perlindungan  konsumen  yang  tertuang  dalam  UUPK  mempunyai landasan  dalam  hubungan  antara  pelaku  ekonomi  dan  konsumen.  Selain  itu,  juga mencerminkan    peran  negara  dalam  menciptakan  kondisi  yang  menguntungkan  bagi terjaminnya  kepastian  hukum  dalam  perlindungan  konsumen.

## 1. Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Pertandingan Sepak Bola
Berkat  perkembangan  teknologi  saat  ini,  pembelian  tiket  tidak  lagi  harus    melalui loket  tiket  fisik,  melainkan  bisa  dilakukan  secara  online  sehingga  para  pecinta  sepak bola  dapat  menyaksikan  pertandingan  secara  langsung  di  stadion.  Pergerakan  menjadi lebih  mudah.  Dalam  hal  para  penggemar  sepak  bola  membeli  tiket  untuk  dapat menyaksikan  pertandingan  secara  langsung  di  stadion,    berdasarkan  Undang-undang Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (“UUPK”),  maka  para penggemar  sepak  bola  tersebut  dapat  digolongkan  sebagai  konsumen,  khususnya sebagai  pengguna.  barang-barang.  dan/atau  jasa  yang  tersedia  di  masyarakat  untuk kepentingan  sendiri  dan  bukan  untuk  tujuan  komersil.  Merujuk  pada  status  PSSI disebutkan  bahwa  PSSI  merupakan  satu-satunya  organisasi  sepak  bola    di  Indonesia yang  bersifat  nasional  dan  berwenang    mengatur,  mengurus,  dan  menyelenggarakan seluruh  kegiatan  atau  kompetisi  sepak  bola  di  Indonesia.  Terkait  kewenangan  tersebut, selama  beberapa  dekade  terakhir,  PSSI  melimpahkan  pengelolaan,  penyelenggaraan, dan  penyelenggaraan  turnamen  sepak  bola  di  Indonesia  kepada  pihak  selain  PSSI. Berdasarkan  ketentuan  statuta  PSSI,  partai  yang  dimaksud  disebut  Federasi.  Federasi ini  merupakan  badan  hukum  berbentuk  perseroan  terbatas  yang  menyelenggarakan turnamen  sepak  bola  profesional  di  Indonesia  yang  berlangsung  di  berbagai  tingkat kompetisi,  juga  diakui  oleh  PSSI  dan  mengikuti  peraturan  PSSI,  sesuai  peraturan  PSSI.
peraturan,  Kode  Etik,  peraturan,  ketentuan  dan  pedoman  atau  surat  edaran  juga diterbitkan  oleh  PSSI.  Uraian  tersebut  telah  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  1  Angka  3 UUPK  tentang  Pengertian  Badan  Ekonomi.  Badan  Usaha  adalah  badan  usaha  yang berbentuk  badan  hukum  atau  bukan  badan  hukum  yang  didirikan,  berkantor  pusat, dan  menjalankan  kegiatan  usahanya  dalam  wilayah  hukum  Negara    Republik Indonesia  dalam  rangka  Perekonomian.  kegiatan.  Hal  ini  dijelaskan  lebih  rinci  pada bagian  Penjelasan  UUPK  yang  meliputi  badan  usaha  seperti  badan  usaha, badan usaha milik  negara, importir,  pedagang,  distributor,  korporasi,  koperasi  dan obyek lainnya.

## 2. Hak  dan  Kewajiban  Konsumen  serta  Pelaku  Usaha  dalam  Pertandingan  Sepak Bola
UUPK  telah  mengatur  secara  khusus  hak  dan  kewajiban    konsumen  pada  Pasal  4 dan    5  UUPK.  Ketentuan  terkait  hak  dan  kewajiban    konsumen  dalam  pertandingan sepak  bola adalah  sebagai  berikut:
a. Hak dan kewajiban  konsumen  dalam  pertandingan  sepak  bola Berkaitan  dengan  hak  konsumen  adalah  hak  memperoleh  kenyamanan, keselamatan,  dan  keamanan  dalam  menikmati  barang  dan/atau  jasa.  Dalam kaitannya  dengan  pertandingan  sepak  bola,  maka  konsumen  berhak  untuk  dapat menikmati  pertandingan  sepak  bola  dalam  keadaan  nyaman,  aman,  serta  adanya jaminan  keselamatan.  Yang  kedua,  hak  memperoleh  kompensasi  atau  ganti  rugi atau  penggantian  jika  barang  dan/atau  jasa  yang  diterimanya  tidak  sesuai dengan perjanjian  atau  sebagaimana  mestinya.  Hal  ini  ini  berkaitan  dengan  kejadian yang  dialami  oleh  konsumen  ketika  menyaksikan  pertandingan  sepak  bola  dan terjadi  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  kenyamanan,  keselamatan,  dan  keamanan dari  konsumen  itu  sendiri.  Berkaitan  dengan  kewajiban  konsumen  adalah membaca  atau  mengikuti  informasi  dan  prosedur  pemanfaatan  barang  dan/atau jasa  untuk  keselamatan  dan  keamanan  konsumen.  Konsumen  perlu  memiliki kemampuan  untuk  memahami  petunjuk  informasi  yang  telah  disediakan  oleh pelaku  usaha  dalam  menggunakan  barang  dan/atau  jasa.  Tindakan-tindakan yang  diperbolehkan  atau  tidak  diperbolehkan  dalam  pertandingan  sepak  bola tentu  saja  diatur  demi  keselamatan  dan  keamanan  konsumen.  Pelanggaran terhadap  hal  tersebut  tentu  saja  dapat  menjadi  pelanggaran  bagi  kewajiban konsumen.
b. Hak dan kewajiban  pelaku  usaha  dalam  pertandingan  sepak  bola Berkaitan  dengan  hak  pelaku  usaha  adalah  mendapat  perlindungan  hukum  dari tindakan  konsumen  yang  tidak  memiliki  itikad  baik.  Dalam  pertandingan  sepak bola,  tindakan-tindakan  konsumen  yang  dapat  menimbulkan  potensi  terjadinya kekerasan  perlu  dianalisis  lebih  lanjut,  terutama  jika  tindakan  konsumen  tersebut berkaitan  dengan  tindakan  yang  tidak  diperbolehkan.  Berkaitan  dengan kewajiban  pelaku  usaha  adalah  menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang diperdagangkan  sesuai  dengan  standar  mutu  yang  berlaku.  Liga  sebagai  badan hukum  yang  telah  menerima  delegasi  dari  PSSI  sebagai  penyelanggara pertandingan  seharusnya  tunduk  kepada  Statuta  PSSI  yang  berlaku  secara
nasional  dan  Statuta  FIFA  yang  berlaku  secara  global.  Hal-hal  yang  berkaitan dengan  keselamatan,  keamanan,  dan  ketertiban  dalam  Statuta  FIFA  seharusnya telah menjadi standar baku atau  standar  mutu  bagi  Liga  dalam menyelenggarakan  kompetisi  sepak  bola profesional  di  Indonesia.

## 3. Relevansi  Caveat  Emptor  dan  Caveat  Venditor  terhadap  Konsumen  dan  Pelaku Usaha dalam Tragedi Kanjuruhan
Doktrin  Caveat  Emptor  dan  Caveat  Venditor    erat  kaitannya  dengan  perlindungan konsumen.  Menurut  Black's  Law  Dictionary,  Caveat  Emptor  memperbolehkan  pembeli berhati-hati,  sedangkan  Caveat  Venditor  memperbolehkan  penjual  berhati-hati. Doktrin  Caveat  Emptor  mengandung  arti  bahwa  konsumen  atau  pembeli  harus berhati-hati  dalam  membeli  suatu  barang  dan/atau  jasa,  selain  itu  juga  mewajibkan konsumen  untuk  terlebih  dahulu  memeriksa  dan  mengidentifikasi  cacat  pada  barang dan/atau  jasa  tersebut  sebelum  membeli.  Sedangkan  Caveat  Venditor  mempunyai  arti bahwa  pelaku  usaha  atau  penjual  harus  berhati-hati  terhadap  barang  dan/atau  jasa yang  dijualnya,  yang  secara  tidak  langsung  dapat  menimbulkan  kesadaran  dikalangan pelaku  usaha  untuk  bersikap  jujur,  bertanggung  jawab,  menyediakan  barang  dan/atau jasa  yang  bermutu  sehingga  menjamin  kenyamanan  dan  kesehatan.  keselamatan  dan keamanan  bagi  konsumen.  Pelaku  usaha  sebagaimana  dimaksud  dalam  UUPK mempunyai  kewajiban,  antara  lain  menjamin  mutu  barang  dan/atau  jasa  yang dipertukarkan  sesuai  dengan  standar  mutu  yang  berlaku.  Berdasarkan  kewajiban  ini, badan  ekonomi  yang  memasarkan  barang  dan/atau  jasa  tertentu  harus  memenuhi standar  mutu    barang  dan/atau  jasa  tersebut.  PSSI  merupakan  satu-satunya  organisasi sepak  bola    di  Indonesia.  Bersifat  nasional  dan  berhak  mengatur,  mengurus,  dan menyelenggarakan  seluruh  kegiatan  atau  turnamen  sepak  bola  di  Indonesia.  Terkait kewenangan  tersebut,  selama  beberapa  dekade  terakhir,  PSSI  melimpahkan pengelolaan,  penyelenggaraan,  dan  penyelenggaraan  turnamen  sepak  bola  di Indonesia  kepada  pihak  selain  PSSI.  Berdasarkan  ketentuan  statuta  PSSI,  partai  yang dimaksud  disebut  Federasi.  Federasi  ini  merupakan  badan  hukum  berbentuk perseroan  terbatas  yang  menyelenggarakan  turnamen  sepak  bola  profesional  di Indonesia  yang  berlangsung  di  berbagai  tingkat  kompetisi,  juga  diakui  oleh  PSSI  dan mengikuti  peraturan  PSSI,  sesuai  peraturan  PSSI.  peraturan,  Kode  Etik,  peraturan, ketentuan  dan  pedoman  atau  surat  edaran  juga  diterbitkan  oleh  PSSI.  Sebagai organisasi  afiliasi  yang  didirikan  dan  diakui  oleh  PSSI,  Federasi  mempunyai kewenangan    menyelenggarakan  turnamen  sepak  bola  di  Indonesia.  Pada  tahun  2020, Federasi  yang  disebut  PT  Liga  Indonesia  Baru  (“LIB”)  beroperasi  sebagai  suatu perusahaan  yang  didirikan  berdasarkan  hukum  Negara  Republik  Indonesia  dan  telah mendapat  persetujuan  dari  Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik Indonesia.  menggambar.  Indonesia  diberi  wewenang  oleh  PSSI  untuk  mengelola  liga dan  turnamen  sepak  bola  profesional  di  Indonesia.  Sebagai  pengelola  turnamen  sepak bola  profesional,  Federasi  memiliki  hak  komersial.  Sebagai  penyelenggara  turnamen sepak  bola  profesional  yang  menerima  delegasi    FIFA,  Federasi  wajib  mematuhi  Kode Etik,  peraturan,  ketentuan  dan  instruksi  atau  surat  edaran  yang  dikeluarkan  oleh  PSS I.
Sehubungan  dengan  penyelenggaraan  kompetisi  sepak  bola  dan  keanggotaan  dalam organisasi  FIFA,  peraturan  PSSI,  kode  disiplin,  kode  etik,  peraturan,  ketentuan  dan pedoman  atau  Surat  Edaran  yang  dikeluarkan  oleh  PSSI  yang  dikeluarkan  juga mengacu  pada  peraturan  FIFA.  Sebagaimana  diatur  dalam  Statuta  FIFA,  anggota  FIFA juga  wajib  menaati  peraturan  terkait  peraturan  yang  ditetapkan  FIFA,  termasuk Peraturan  Keselamatan  dan  Keamanan  Stadion  FIFA    (“FIFA  SSSR”).  FIFA  SSSR didirikan  dengan  tujuan  untuk  memastikan  bahwa  penyelenggara  acara  di  bawah naungan  FIFA  memahami  dengan  jelas  tugas  dan  tanggung  jawabnya  sebelum, selama,  dan  setelah  pertandingan,  dalam  konteks  keselamatan  dan  keamanan  di  venue stadion.  Peraturan  tersebut  juga  dengan  jelas  menyebutkan  bahwa  ketentuan  yang diatur  dalam  SSSR  FIFA    merupakan  standar  minimal  bagi  penyelenggara  acara  untuk menjamin  keselamatan,  keamanan,  dan  ketertiban  di  dalam  stadion.  Dengan  aturan tersebut,  berarti  FIFA  telah  menetapkan  bersama  seluruh  anggotanya  bahwa  dalam menyelenggarakan  turnamen  sepak  bola  harus  mematuhi  SSSR  FIFA,  standar keselamatan,  keamanan,    ketertiban  di  stadion.  FIFA  SSSR    telah  menjadi  standar kualitas  dalam  pertandingan  sepak  bola  profesional,  termasuk  yang  diselenggarakan oleh  Federasi.  Dengan  normalisasi  tersebut,  seharusnya  para  pelaku  usaha  dalam tragedi  Kanjuruhan    mengacu  pada  doktrin  pemasok  cadangan.  Berdasarkan peraturan  terkait  konsumen  akhir    UUPK  dan  proses  pembelian  tiket  pertandingan sepak  bola  bagi    yang  ingin  menonton  pertandingan  sepak  bola  secara  langsung  di stadion,  maka  pihak    pembelian  untuk  keperluan  pribadi  memasuki  stadion  yang  telah selesai  dibangun.  kondisi  kategori    konsumen  akhir    pertandingan  sepak  bola  yang bersangkutan.  Dengan  digolongkan  sebagai  konsumen  akhir,  maka    hak-hak konsumen  juga  melekat  padanya  sebagaimana  telah  dijelaskan  pada  bagian sebelumnya.  Hak-hak  konsumen  ini  juga  secara  langsung  meningkatkan  perlindungan yang    melekat  pada  status  konsumen.  Selain  hak,  UUPK  juga  mengatur  kewajiban konsumen  selama  pertandingan  sepak  bola.  Diantaranya,  kewajiban    membaca  dan mengikuti petunjuk  informasi,  termasuk  prosedur  yang  berlaku  mengenai penggunaan    barang  dan/atau  jasa  dalam  rangka  menjamin  keselamatan  dan keamanan  konsumen.  Sesuai  ketentuan  UUPK,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2022  tentang  Olahraga  (“UUK”)    mengatur  bahwa  suporter  dalam  Pasal  55  ayat  (6), wajib  menjaga  ketertiban  dan  keamanan  di  dalam  atau  di  luar  pertandingan  yang sedang  berlangsung.  Penjelasan  ini  lebih  lanjut  menjelaskan  hubungan  antara kewajiban  konsumen  dengan  Doktrin  Kaisar  dengan  reservasi,  sehingga  konsumen dalam  tragedi  Kanjuruhan   juga harus  mengacu  pada  doktrin  caveat  emptor.

## SIMPULAN
Tragedi    Stadion  Kanjuruhan  Malang,  di  mana  terjadi  kerusuhan  usai  pertandingan sepak  bola  antara  Arema  dan  Persebaya  pada    1  Oktober  2022,  terjadi  karena kurangnya  profesionalisme  PSSI  dan  anggota  Federasi  Sepak  Bola  Indonesia,  tidak memahami  secara  jelas  tugas  dan  perannya.  dan  cenderung  peduli.  mengabaikan berbagai  peraturan  dan  standar  yang  telah  dibuat  sebelumnya,  serta  mengalihkan tanggung  jawab  kepada  pihak  lain.  Secara  khusus  LIB  sebagai  pelaku  komersil  dalam
pertandingan  sepak  bola  mempunyai  kewajiban  sebagai  pelaku  komersil  sebagaimana diatur  dalam  UUPK  dan  dalam    perdagangan  barang  dan/atau  jasa,  perlu  mengacu pada  mutu  dan  standardisasi  yang    ditetapkan  oleh  Statuta  FIFA.  dan  peraturan.  serta peraturan  dan  ketentuan  PSSI.  Pelanggaran  terhadap  kualitas  dan  standar sebagaimana  didefinisikan  oleh  Statuta  dan  Peraturan  FIFA  dan  Statuta  dan  Peraturan PSSI.

## DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang  Tentang  Perlindungan  Konsumen,  UU  Nomor  8  tahun  1999,  LN  Tahun
1999 No. 22 TLN No. 3821.
Undang-Undang  Tentang  Keolahragaan,  UU  Nomor  11  tahun  2022,  LN  Tahun  2022  No. 71 TLN No. 6782.
Barkatullah,  Abdul  Halim.  Framework  Sistem  Perlindungan  Hukum  bagi  Konsumen  di Indonesia. Bandung:  Penerbit  Nusa  Media.  2016.
Dewi,  Eli Wuria.  Hukum Perlindungan Konsumen. Yogyakarta: Graha Ilmu,  2015.
H.S.,  Salim,  dan  Erlies  Septiana  Nurbani.  Penerapan  Teori  Hukum  pada  Penelitian  Tesis dan Disertasi. Jakarta: Rajawali  Pers, 2014.
Siahaan,  N.H.T.  Hukum  Konsumen  dan  Perlindungan  Konsumen  di  Indonesia.  Jakarta: Panta Rei,  2005.
Sidabalok, Janus. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
Q.C.,  Ian  Paget-Brown.  “Consumer  Protection:  Entrenching  Consumer  Supremacy  in Cayman  Islands  Legislation”.  Makalah  disajikan  oleh  Cayman  Island  Law Reform  Commission,  2015.
The  International  Football  Association  Board.  Laws  of  the  Game  21/22.  Zurich:  The International  Football  Association  Board,  2021.
Fèdèration  Internationale  de  Football  Association.  FIFA  Stadium  Safety  and  Security Regulations.  14 Desember  2012.