## PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN MEDIASI PENATAUSAHAAN ASET TETAP

## Emy Dwi Trisnani
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNEJ emydwitrisnani@gmail.com
Moh. Dimyati Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNEJ dim_ekounej@yahoo.co.id

## Hadi Paramu
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNEJ

## hadi.feb@unej.ac.id
Abstract:  This  study  aims  to  analyze  the  influence  of  Internal  Control System (SPI) on the reliability of  financial statements, with  fixed assets administration  as  the  intervening  variable,  in  the  Government  of Bondowoso Regency. Data were analyzed by using Structural Equation Modeling  (SEM).  Results  shows  that  Internal  Control  System  has  a significant positive effect on the reliability of financial statements and fixed assets  administration,  fixed  assets  administration  has  a  significant positive  effect  on  the  reliability  of  financial  statements,  and  the  fixed assets  administration  has  a  significant  role  in  mediating  the  effect  of Internal Control System on the reliability of financial statements.
Keywords:  SPI,  Administration  of  Fixed  Assets,  Financial  Statements Reliability.
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pengaruh  Sistem Pengendalian  Internal    (SPI)    terhadap  keandalan  laporan  keuangan dengan  penatausahaan  aset  tetap  sebagai  variabel intervening pada Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso.  Metode  analisis  data  yang digunakan  adalah  SEM.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  SPI berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan laporan keuangan dan penatausahaan  aset  tetap,  penatausahaan  aset  tetap  berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan laporan keuangan, penatausahaan aset tetap mempunyai peranan penting dalam memediasi pengaruh  SPI terhadap keandalan laporan keuangan.
Kata  Kunci: SPI,  Penatausahaan  Aset  Tetap,  Keandalan  Laporan Keuangan.

## Pendahuluan
Manajemen pada instansi pemerintah harus  memberikan informasi kepada publik, salah  satunya  adalah  informasi  dalam  laporan  keuangan  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan  Negara/Daerah  (APBN/APBD).  Laporan keuangan  mempunyai  tujuan  untuk  menyajikan  informasi  yang  bermanfaat  bagi  para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Informasi dalam laporan
keuangan tidak akan memiliki manfaat jika penyajian dan penyampaian informasi keuangan tersebut tidak andal. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa keandalan  adalah  informasi  dalam  laporan  keuangan  bebas  dari  pengertian  yang menyesatkan  dan  kesalahan  material,  menyajikan  setiap  fakta  secara  jujur,  serta  dapat diverifikasi.  Informasi  laporan keuangan juga harus  lengkap dengan mempertimbangkan materialitas dan biaya.
Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)    harus  dapat  diandalkan    agar bermanfaat  bagi para pengguna, maka harus disusun berdasarkan SPI  yang baik. Sistem Pengendalian  Intern  (SPI)  adalah  suatu  proses  yang  dijalankan  oleh  eksekutif    (kepala daerah, intansi/dinas, pimpinan organisasi sektor publik dan segenap personel yang ada didalamnya) didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku serta  efektifitas dan efisiensi operasional (Bastian, 2014: 253). SPI  yang baik diharapkan  meningkatkan  keandalan  laporan  keuangan,  sehingga  dapat    menyakinkan para stakeholder maupun publik tentang keakuratan laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah daerah (Karmila, dkk . 2014).
Neraca    adalah  salah  satu  komponen  LKPD  yang  menyajikan  posisi  keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset tetap  merupakan  unsur  neraca  yang    mempunyai  nilai  yang  cukup  signifikan  bila dibandingkan  dengan  unsur  neraca  lainnya  (Halim  dan  Kusyufi,  2014:  305).  Aset  tetap harus  disajikan  secara  transparan  dan  akuntabel  pada  LKPD  maka  perlu  adanya penatausahaan aset tetap. Penatausahaan adalah kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset tetap. Penatausahaan aset tetap bertujuan untuk menghasilkan informasi mengenai keadaan aset tetap suatu entitas yang akurat dan informatif. Penatausahaan aset tetap merupakan bagian dari sistem akuntansi pemerintah daerah maka harus dilaksanakan berdasarkan  SPI  yang  memadai.  Harrison  dkk.  (2011:  235)  juga  menyatakan  bahwa informasi  keuangan  yang  dihasilkan  oleh  sistem  akuntansi  merupakan  informasi  yang penting  bagi para  pemakai  laporan keuangan maka perlu adanya  SPI  yang  layak untuk memastikan catatan akuntansi  akurat dan  dapat diandalkan.  Penatausahaan  yang  tertib akan  berdampak  pada  tersedianya  database  yang  memadai  sehingga  menghasilkan laporan aset daerah di neraca dengan angka yang tepat dan akurat.
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan  Semester  (IHPS) I BPK  Tahun 2016 atas 533 LKPD Tahun Anggaran 2015 mengungkapkan adanya  kelemahan  SPI sebanyak  6.150  temuan yang  terdiri  atas  kelemahan  sistem  pengendalian  akuntansi  dan  pelaporan,  kelemahan sistem  pengendalian  pelaksanaan  APBD,  dan  kelemahan  struktur  pengendalian  intern. BPK RI juga mengungkapkan terdapat  118 pemerintah daerah yang belum memperoleh opini  wajar  tanpa  pengecualian  (WTP)  karena  adanya  permasalahan  ketidaksesuaian
penyajian asset tetap dengan Standar Akuntansi pemerintahan (SAP). Hasil temuan BPK RI  ini  menunjukkan  bahwa  kelemahan  SPI  dan  penyajian  aset  tetap  yang  tidak  sesuai dengan SAP mengakibatkan laporan keuangan  belum disajikan secara andal.
Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso  sebagai  entitas  pelaporan  mempunyai kewajiban menyusun LKPD.  Aset  tetap merupakan komponen  yang cukup besar dalam LKPD Kabupaten Bondowoso dengan prosentase lebih dari 80%. Hasil pemeriksaan BPK- RI  atas  LKPD  Kabupaten  Bondowoso  Tahun  Anggaran  2015  mengungkapkan    bahwa penatausahaan aset yang dilakukan oleh SKPD  belum tertib yaitu  pembukuan/pencatatan sebagian aset tetap tanah  belum informatif dan penyajian aset tetap belum lengkap dan andal. Permasalahan penatausahaan aset tetap tersebut disebabkan SKPD belum optimal dalam  melakukan  pengendalian  atas  pencatatan,  invetarisasi  dan  pelaporan  aset  tetap sehingga nilai aset tetap pada neraca belum disajikan secara andal (BPK RI, 2016).
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh SPI terhadap keandalan laporan keuangan, pengaruh SPI penatausahaan aset tetap, pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap  keandalan laporan keuangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis komparasi  pengaruh  langsung  SPI    terhadap  keandalan  laporan  keuangan  dengan pengaruh SPI terhadap keandalan  laporan keuangan dengan mediasi penatausahaan aset tetap.
Teori Sinyal ( Signaling Theory )  menjelaskan bahwa pemerintah sebagai pihak yang diberi amanah oleh rakyat akan memberikan sinyal kepada publik dengan menyediakan laporan keuangan yang andal (Monika, dkk. 2016). Laporan keuangan yang semakin andal dan penerapan SPI  yang semakin baik merupakan bentuk sinyal yang baik dari pemerintah kepada  para  pengguna  laporan  keuangan (Hendriyani  dan  Tahar,  2015).  Peraturan Pemerintah  Nomor  60  Tahun  2008  menyatakan  bahwa  salah  satu  tujuan  SPI    adalah keandalan  laporan  keuangan.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  (Permendagri)  Nomor  4 Tahun 2008 juga menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diukur dari  kesesuaian  dengan  SAP  dan  SPI,  maka  pemerintah  daerah  harus  mendesain  dan melaksanakan  SPI yang baik untuk meningkatkan keandalan informasi keuangan. Hasil penelitian Afiah dan Azwari (2015), Widyaningsih dkk . (2011), Desmiyawati (2014), dan Sari dan Witono (2014) menunjukkan bahwa SPI  berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat diambil adalah: H 1 : SPI  berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa salah satu tujuan dari SPI  yaitu memberi keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah  melalui  pengamanan  administrasi  aset  daerah.  Penatausahaan  aset  tetap merupakan kegiatan pengamanan administrasi aset  tetap maka harus ditangani dengan baik  dan  dilaksanakan  berdasarkan  SPI    yang  memadai  agar  tercipta  transparansi  dan
akuntabilitas  pengelolaan  keuangan    daerah.  Penelitian  Bleskadit  (2015)  dan  Bangun (2012) menunjukkan  bahwa  SPI mempunyai pengaruh yang signifikan positif terhadap penatausahaan    aset  tetap.  Hal  ini  berarti  peningkatan  SPI  akan  meningkatkan penatausahaan  aset  tetap  sebaliknya  melemahnya  SPI    akan  menurunkan  proses penatausahaan aset tetap daerah. Berdasarkan hal tersebut, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H 2 : SPI berpengaruh terhadap  penatausahaan aset tetap
Keandalan  informasi  LKPD  salah  satunya  ditentukan  oleh  keakuratan  penyajian aset  tetap.  Peraturan  Pemerintah  Nomor  27  Tahun  2014  menyatakan    bahwa  hasil penatausahaan aset tetap digunakan sebagai dasar menyusun neraca pemerintah daerah dan mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib, efektif, dan optimal. Penatausahaan yang  dilaksanakan  secara  tertib  sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  akan berdampak  pada  laporan  aset  daerah  di  neraca  dengan  angka  yang  tepat  dan    akurat sehingga  laporan  keuangan  dapat  diandalkan.  Penelitian  Tangke  dkk . (2015),  Febrianti (2016), Mukmin dkk. (2015), dan Priyono (2013) menunjukkan bahwa penatausahaan  aset berpengaruh terhadap keandalan  laporan keuangan. maka hipotesis yang ketiga adalah : H 3 : Penatausahaan aset tetap berpengaruh terhadap  keandalan laporan keuangan

## Metodologi
Rancangan  penelitian  ini  termasuk  jenis  penelitian  eksplanatori.  Penelitian  ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel (Noor, 2015: 38). Populasi dalam penelitian ini  adalah  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso dengan responden Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Proportionate Stratified Random Sampling yaitu pengelompokkan populasi dengan kriteria tertentu kedalam beberapa strata dan setiap kelompok digunakan sebagai unit pemilihan sampel yang dilakukan secara random (Noor, 2015: 152).
Data  dalam  penelitian  ini  dikumpulkan  dengan  menggunakan  kuesioner,  yaitu memberikan  secara  langsung  sejumlah  pernyataan  tertulis  secara  berstruktur  kepada resoponden berkaitan dengan tanggapannya terhadap beberapa variabel yang  digunakan dalam penelitian ini. Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini  terdiri variabel eksogen yaitu SPI, variabel intervenig yaitu penatausahaan aset tetap dan variabel endogen yaitu keandalan laporan keuangan.
Sistem  Pengendalian  Intern  adalah  persepsi  responden  terhadap  proses  yang dijalankan oleh SKPD untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan instansi yang berkaitan dengan keandalan  laporan  keuangan.  Variabel    SPI      diukur dengan  18
indikator yang mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2008. Penatausahaan aset tetap adalah persepsi responden terhadap kegiatan  pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset tetap pada SKPD. Variabel Penatausahaan aset tetap diukur dengan 5 indikator mengacu pada Permendagri  Nomor  19  Tahun  2016.  Keandalan  laporan  keuangan  adalah  persepsi responden tentang informasi dalam laporan keuangan yang menyajikan setiap fakta secara jujur, lengkap, dan dapat diverifikasi. Variabel   keandalan laporan keuangan diukur dengan 8 indikator yang mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2010.
Teknik analisis data yang digunakan untuk mengolah dan menguji hipotesis yang diajukan  adalah Structural  Equation  Modeling  (SEM). Sebelum  dilakukan  analisis  data dengan Structural Equation  Modelling (SEM), perlu dilakukan uji validitas dan  reliabilitas terhadap  data  yang  penelitian  dan  uji  asumsi  SEM.  Uji  validitas  dilakukan  dengan menggunakan  analisis  faktor  konfirmatori  ( confirmatory  factor  analysis )  pada  masing- masing variabel laten. Indikator-indikator dari suatu variabel dikatakan valid jika mempunyai loading  factor  0,5  (Ghozali,  2014:  138).  Uji  reliabilitas  dengan  menghitung Construct Reliability, jika  nilai Construct  Reliability 0,70  atau  lebih  maka  suatu  variabel  dinyatakan reliabel (Ghozali, 2014: 140).
Prasyarat  yang  harus  dipenuhi  adalah  asumsi  SEM  adalah  tidak  terjadi  outlier, multivariat  normal,  dan  tidak  terjadi  multikolinieritas.  Uji  normalitas  dilakukan  dengan menggunakan nilai statistik z untuk skewness dan kurtosisnya dan secara empirik dapat dilihat Critical Ratio (CR) skewness value . Jika digunakan tingkat signifikan 5%, maka nilai CR yang berada diantara -1,96 sampai dengan 1,96   dikatakan data berdistribusi normal, baik secara univariat maupun multivariat. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel eksogen  sehingga  uji  multikolinieritas  tidak  digunakan  dalam  uji  asumsi  SEM.  Deteksi terhadap multivariat outliers dilakukan dengan memperhatikan nilai mahalanobis distance, berdasarkan nilai Chi-square pada derajat kebebasan ( degree of freedom ) pada tingkatan signifikan p<0,05 (Ghozali, 2014: 227).

## Hasil dan Pembahasan
Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 164 responden, penentuan ukuran sampel menggunakan  rumus Slovin sehingga jumlah sampelnya sebanyak 118 responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan memilih SKPD secara random, setiap SKPD yang terpilih  mempunyai  3  calon  responden    kemudian  kuesioner  diberikan  secara  langsung kepada  responden  sebanyak  118  kuesioner  sehingga  seluruh  kuesioner  yang  diberikan terisi secara lengkap dan dapat diolah. Sebagian besar responden berada pada usia sangat produktif yaitu rentang usia 31 – 50 tahun (74,65%) dan  memiliki masa kerja diatas 15 tahun (50,8%). PPK dan Pengurus  Barang sebagian besar adalah pria sedangkan Bendahara Pengeluaran  sebagian  besar  adalah  wanita.  PPK  sebagian  besar  berpendidikan  S2
(19,5%), Bendahara Pengeluaran sebagian besar berpendidikan S1 (17,8%) sedangkan Pengurus Barang mayoritas memiliki tingkat pendidikan SLTA (22%). Mayoritas Bendahara Pengeluaran  dan  Pengurus  Barang  sering  mengikuti  bimbingan  teknis  (45,8%)  berbeda dengan  PPK  yang  cenderung  jarang  mengikuti  bimbingan  teknis  tentang  pengelolaan keuangan daerah (13,6%).

## Analisis Data
Hasi uji validitas dengan c onfirmatory factor analysis untuk konstruk SPI terdapat 9 dari 18  indikator yang memiliki loading factor dibawah 0,5, konstruk penatausahaan aset tetap  dari  5  indikator  ada    satu    indikator  yang  memiliki loading  factor dibawah  0,5  dan konstruk  keandalan  laporan  keuangan  dari  8  indikator  ternyata  ada  dua  indikator  yang memiliki loading  factor dibawah  0,5.  Indikator  yang  memiliki loading  factor dibawah  0,5 tersebut harus dibuang karena tidak valid. Hasi uji reliabilitas menunjukkan nilai reliabiltas konstruk  SPI    sebesar  0,872,  penatausahaan  aset  tetap  sebesar  0,807,  dan  keandalan laporan    keuangan  sebesar  0,889.  Nilai  reliabilitas  konstruk  tersebut  berada  diatas  nilai minimal yang disyaratkan yaitu 0,70 sehingga dapat disimpulkan ketiga variabel penelitian adalah reliabel.
Hasil uji normalitas semua indikator mempunyai nilai Critical Ratio (CR) skewness berada antara -1,96 sampai dengan 1,96 sehingga data secara univariat terdistribusi secara normal.  Uji  normalitas multivariate memberikan  nilai  -1,688  yang  berada  diantara  -1,96 sampai dengan 1,96, ini menunjukkan  data  multivariat normal. Jadi dapat disimpulkan data berdistribusi normal secara univariat dan multivariat. Uji outlier dalam penelitian ini adalah berdasarkan nilai Chi-square pada derajat kebebasan ( degree of freedom ) 19  yaitu jumlah indikator ( observed variable ) pada tingkat signifikansi p < 0,05. Nilai mahalanobis distance X 2 (0,05;19)  adalah  sebesar  30,144.  Hasil  uji  outlier  menunjukkan  tidak  ada  data  yang memiliki nilai mahalanobis distance lebih  besar dari 30,144 dan memiliki  nilai  p  > 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multivariate outlier s dalam data yang dianalisis.
Uji validitas dan reliabilitas dan uji asumsi SEM telah dilakukan pada semua variabel laten dan memberikan hasil valid dan reliabel, data multivariate normal, tidak terjadi data outliers maka langkah selanjutnya dilakukan uji kesesuaian model dan uji kausalitas. Hasil pengujian  kesesuaian  model  didapatkan  nilai  Chi  square  120,953  dengan  probabilitas sebesar 0,955 yang jauh di atas signifikansi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model telah fit terhadap data. Jika dilihat dari kriteria fit yang lain nilai yaitu CMIN/DF 0,812, GFI 0,905,  RMSEA  0,000,  TLI  1,032,  dan  CFI  1,000  sudah  memenuhi  standar  yang direkomendasikan dan  AGFI 0,879 masih dibawah nilai yang direkomendasikan. Hal ini menunjukkan bahwa model dapat diterima karena ada kesesuaian antara model dengan data.
Uji kausalitas digunakan untuk menguji hipotesis mengenai hubungan kausalitas antar  variabel  laten  (konstruk).  Uji  kausalitas  dilakukan  setelah  uji  asumsi  SEM  dan  uji kelayakan model SEM terpenuhi. Hasil pengujian kausalitas dalam penelitian ini disajikan pada Tabel  1.

## Tabel 1. Hasil pengujian kausalitas
Variabel Koefisien Jalur C.R Probabilitas Keterangan SPI           KLK 0,366 5,304 *** Signifikan SPI           PAT 0,672 3,374 *** Signifikan PAT          KLK 0,632 4,769 *** Signifikan
*** Signifikan pada 0,01
Sumber:  Data primer diolah dengan software Amos
Sistem Pengendalian Intern  dan  Keandalan Laporan Keuangan
Hasil uji kausalitas pada Tabel 1 menunjukkan  koefisien jalur dari pengaruh SPI  terhadap keandalan laporan keuangan sebesar 0,366 dan bernilai positif, dengan nilai Critical Ratio (CR) > 2,58 dan probabilitas signifikan yaitu lebih kecil dari taraf signifikansi (α ) yang disyaratkan  sebesar 0,01. Hasil analisis data membuktikan bahwa SPI berpengaruh signifikan  terhadap  keandalan  laporan  keuangan  dengan  arah  hubungan  positif.  Hal  ini berarti  SPI    yang  memadai  akan    meningkatkan  keandalan  laporan  keuangan,  dan sebaliknya jika SPI  semakin lemah maka akan menurunkan keandalan laporan keuangan. Hasil penelitian ini bermakna apabila pimpinan SKPD bersikap responsif dan berperan serta dalam  proses  pelaporan  keuangan,  pegawai  pengelola  keuangan  dan  aset  tetap melaksanakan  tugas dan  tanggungjawabnya  secara optimal akan mendorong penyajian laporan keuangan yang  wajar dan lengkap sesuai dengan SAP. Transaksi  telah diotorisasi oleh  pegawai  yang  berwenang,  dicatat  secara  akurat  dan  tepat  waktu,  dokumen  dan catatan akuntansi lengkap dan akurat akan memudahkan proses verifikasi atas informasi yang  disajikan  dalam  LKPD.  Hasil  analisis  ini  membuktikan  hipotesis  pertama  yang menyatakan bahwa SPI berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan diterima.
Temuan  ini  secara  empiris  didukung  oleh  fakta  bahwa  sebagian  besar responden memiliki masa kerja  diatas 15 tahun baik  PPK, Bendahara  Pengeluaran  dan Pengurus  Barang  mengindikasikan  bahwa  responden  telah  memahami  pentingnya penerapan  unsur  SPI  secara  efektif  dalam  pertanggungjawaban  pelaksanaan  anggaran belanja  dan  pendapatan  SKPD.  Hasil  penelitian  ini  mebuktikan  Teori  Sinyal (Signaling Theory), PP  Nomor  60  tahuan  2008 dan  mendukung  hasil  penelitian  terdahulu  yang dilakukan oleh Afiah dan Azwari (2015), Sari dan Witono (2014), Widyaningsih dkk . (2011),
dan Desmiyawati (2014)  yang menyimpulkan bahwa SPI  berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan.

## Sistem Pengendalian Intern  dan Penatausahaan Aset Tetap
Hasil uji kausalitas  pada Tabel 1 menunjukkan koefisien jalur dari pengaruh SPI terhadap penatausahaan  aset  tetap  0,672  dan bernilai positif, dengan nilai Critical  Ratio (CR)  >  2,58    dan  probabilitas  signifikan  yaitu  lebih  k ecil  dari  taraf  signifikansi  (α)  yang disyaratkan    sebesar  0,01.  Hasil  analisis  data  membuktikan  bahwa  SPI  berpengaruh signifikan terhadap penatausahaan aset tetap dengan arah hubungan positif. Hal ini berarti SPI      yang  memadai  akan    mendorong  pelaksanaan  penatausahaan  secara  tertib,  dan sebaliknya jika SPI  semakin lemah maka akan menurunkan pelaksanaan penatausahaan aset tetap. Hasil penelitian ini  bermakna bahwa pengendalian atas penggunaan aset tetap oleh kepala SKPD selaku Pengguna Barang yang dilakukan secara optimal, pendelegasian tugas  pengurus  barang  pada  pegawai  yang  kompeten,  adanya    pemantauan  atas pelaksanaan  tugas  Pengurus  Barang,  aset  tetap  dilengkapi  dengan  bukti  kepemilikan, rekonsiliasi  aset  tetap  secara  berkala  dengan  pembantu  pengelola  aset  daerah  akan mendorong  penatausahaan  aset  tetap  semakin    tertib.  Hasil  analisis  ini  membuktikan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa SPI  berpengaruh terhadap penatausahaan aset tetap diterima..
Temuan ini secara empiris didukung oleh fakta bahwa sebagian besar responden berada pada usia produktif dan Pengurus Barang sebagian besar adalah pria. Responden dengan karakteristik tersebut cenderung mampu melaksanakan tugasnya secara optimal dan menunjukkan pentingnya penerapan SPI  dalam penatausahaan aset tetap.
Temuan ini mendukung PP Nomor 60 Tahun 2008 yang berkaitan dengan salah satu tujuan dari SPI  yaitu memberi keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah  daerah  melalui  pengamanan  administrasi  aset  daerah.  Hasil  penelitian  ini sejalan  dengan  hasil  penelitian  Bleskadit  (2015)  dan  Simamora  dan  Halim  (2012)  yang menyimpulkan  bahwa  SPI    merupakan  salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi penatausahaan  aset tetap.

## Penatausahaan Aset Tetap dan Keandalan Laporan Keuangan
Hasil uji kausalitas menunjukkan koefisien jalur dari pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap keandalan laporan keuangan 0,362 dan bernilai positif, dengan nilai Critical Ratio (CR) > 2,58 dan probabilitas signifikan yaitu lebih kecil dari taraf signifikansi (α ) yang disyaratkan  sebesar 0,01. Hasil analisis data membuktikan bahwa penatausahaan aset tetap berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan dengan arah hubungan positif. Hal ini berarti penatausahaan aset tetap yang tertib akan  meningkatkan keandalan laporan keuangan, dan sebaliknya jika penatausahaan aset tetap kurang baik maka akan
menurunkan keandalan laporan keuangan. Hal ini bermakna bahwa pencatatan aset tetap pada Kartu Iinventaris Barang (KIB) secara lengkap dan akurat, inventarisasi yang optimal, dan pelaporan  yang  tepat  waktu   akan berdampak pada penyajian aset  tetap di neraca dengan angka yang tepat dan  akurat. Temuan ini secara empiris didukung oleh fakta terkait dengan karakteristik responden yaitu Pengurus Barang sering mengikuti bimbingan teknis atau diklat tentang pengelolaan aset tetap. Pengurus Barang dengan karakteristik tersebut cenderung dapat melaksanakan administrasi penatausahaan aset tetap secara tertib. Hasil analisis  ini  membuktikan  hipotesis  ketiga  yang  menyatakan  bahwa  penatausahaan  aset tetap berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan diterima.
Temuan  ini  membuktikan  PP    Nomor  27  Tahun  2014  dan  mendukung  hasil penelitian Tangke dkk . (2015), Febrianti (2016), Mukmin dkk. (2015), dan Priyono (2013) yang menyimpulkan  bahwa penatausahaan  aset tetap berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan.

## Komparasi Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung
Pengaruh langsung terjadi antara variabel laten SPI terhadap  penatausahaan aset tetap dan  keandalan laporan keuangan, penatausahaan aset tetap terhadap keandalan laporan  keuangan  sebesar  koefisien  jalur  dari  masing-masing  variabel  sebagaimana disajikan  Tabel  1.    Hasil  pengujian  pengaruh  langsung  menunjukkan  bahwa  SPI mempunyai  pengaruh  langsung  lebih  kecil  terhadap  keandalan  laporan  keuangan  yaitu sebesar  0,366  jika  dibandingkan  dengan  pengaruh  langsung  penatausahaan  aset  tetap terhadap  laporan  keuangan  yaitu  sebesar  0,632.  SPI    mempunyai  pengaruh  terbesar terhadap penatausahaan aset tetap yaitu sebesar 0,672. Hal ini berarti SPI  memberikan kontribusi yang besar dalam mempengaruhi pelaksanaan penatausahaan aset tetap.
Pengaruh  tidak  langsung  dalam  penelitian  ini  adalah  pengaruh  SPI terhadap keandalan laporan keuangan dengan penatausahaan aset tetap sebagai variabel intervening  dalam  satu  model  kausal.  Besarnya  pengaruh  tidak  langsung  SPI  terhadap keandalan laporan keuangan sebesar 0,425. Hasil tersebut menunjukkan pengaruh tidak langsung  SPI  terhadap keandalan    laporan keuangan  lebih besar  dibandingkan  dengan pengaruh  langsung  SPI    terhadap  keandalan    laporan  keuangan.  Hal  ini  berarti  bahwa penatausahaan aset tetap mempunyai peranan yang lebih penting dalam mempengaruhi keandalan laporan keuangan sehingga diperlukan penerapan SPI yang efektif untuk lebih meningkatkan  pelaksanaaan  penatausahaan  aset  tetap  secara  tertib  sebagai  upaya peningkatan keandalan laporan keuangan.
Hal  ini  didukung  fakta  bahwa  aset  tetap  jumlahnya  paling  besar  dibandingkan dengan akun lainnya dalam LKPD Kabupaten Bondowoso yaitu lebih dari 80% dari total aset    sehingga  keakuratan  dan  kesesuaian  penyajian  aset  tetap  dengan  SAP  akan
berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan. Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2015 menunjukkan bahwa penatausahaan aset sangat  penting  peranannya  dalam  mempengaruhi  keandalan  laporan  keuangan.  Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Bangun (2015)  yang menyimpulkan bahwa penatausahaan  aset  tetap  dapat  memediasi  hubungan  antara  SPI  dengan  keandalan laporan keuangan. Penelitian ini juga  mendukung penelitian Simamora dan Halim (2012) yang  menemukan  bahwa  SPI    berpengaruh  terhadap  penatausahaan  aset  dan penatausahaan aset yang tertib dapat meningkatkan keandalan laporan keuangan.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan sebagai berikut:
a.  SPI  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  keandalan  laporan  keuangan  artinya efektifitas  penerapan  SPI  dapat  meningkatkan  keandalan    laporan  keuangan.
Temuan ini membuktikan Teori Sinyal (Signaling Theory dan sesuai hasil penelitian Afiah dan Azwari (2015), Sari dan Witono (2014), Widyaningsih dkk . (2011), dan Desmiyawati (2014).
b.  SPI  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  penatausahaan  aset  tetap  artinya penerapan SPI yang efektif akan mendorong pelaksanaan penatausahaan secara tertib. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Bleskadit (2015) dan Simamora dan Halim (2012).
c.  Penatausahaan  aset  tetap  berpengaruh  signifikan  positif  terhadap  keandalan laporan  keuangan  artinya  semakin  baik  pelaksanaan  penatausahaan  aset  tetap akan  meningkatkan  keandalan  laporan  keuangan.  Temuan  ini  mendukung  hasil penelitian Tangke dkk . (2015), Febrianti (2016), Mukmin dkk. (2015), dan Priyono (2013).
Pengaruh  tidak  langsung  SPI    terhadap  keandalan    laporan  keuangan  dengan mediasi penatausahaan aset tetap lebih besar  dibandingkan dengan pengaruh langsung SPI  terhadap  keandalan    laporan  keuangan.  Hal  ini  berarti  penatausahaan  aset  tetap mempunyai  peranan  yang  lebih  penting  dalam  mempengaruhi  keandalan  laporan keuangan dibandingkan pengaruh langsung SPI  terhadap keandalan laporan keuangan.
Penelitian ini masih mempunyai beberapa keterbatasan yaitu jumlah variabel dan responden.  Responden  penelitian  ini  hanya  terbatas  pada  pengelola  keuangan  dan pengelola  aset  tetap  tidak  termasuk  kepala  SKPD  selaku    pemegang  kewenangan penggunaan anggaran dan penggunaan barang pada SKPD yang dipimpinnya.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  dan  keterbatasan  dalam  penelitian  ini,  maka  peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut :
a.  Memberikan  informasi  pada  Pemerintah  Kabupaten  Bondowoso  tentang pentingnya  pengaruh  SPI  terhadap  penatausahaan  aset  tetap  dan  keandalan laporan  keuangan  ditingkat  SKPD  dengan  melakukan  pengawasan  intern, pembinaan penyelenggaran SPI ditingkat SKPD dan reviu LKPD.
b.  Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian selanjutnya tentang SPI, penatausahaan aset tetap dalam kaitannya dengan keandalan laporan keuangan dengan memperluas jumlah sampel  sehingga dapat dilakukan generalisasi  yang lebih luas.
c.  Penelitian ini perlu dikembangkan lebih jauh lagi terutama pada sektor publik untuk mendapatkan hasil empirik yang lebih kuat dengan menambah variabel penelitian seperti kualitas SDM, dan pemanfaatan teknologi informasi.

## DAFTAR REFERENSI
Afiah, N.N. dan  P.C. Azwari. 2015. The Effect of the Implementation of Government Internal Control System (GICS) on the Quality of Financial Reporting of  the Local Government and Its Impact on the Principles of Good Governance: A Reseacrh in District, City, and Provincial Government In South Sumatera. Global Conference on Business and Social Science. 17-18  September  2015. Procedia-Social  and  Behavioral  Sciences  Elsevier : 811-818.
Bangun, V. 2015. Analisis Pengaruh SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota  Tebing  Tinggi  dengan  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah  sebagai  Variabel Intervening . Tesis. Program  Study  Magister  Akuntansi  Universitas  Sumatera  Utara. Medan.
Bastian, I. 2014. Audit Sektor Publik, Edisi 3., Jakarta : Salemba Empat.
Bleskadit,  E.B.  2015.  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempegaruhi  Pengelolaan  Aset  Tetap (Tanah dan Bangunan) Studi Pada Pemerintah Daerah Kota Jayapura. Tesis. Program Study Magister Ekonomika Pembangunan Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
Desmiyawati.  2014.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  keandalan  dan  ketepatan  waktu pelaporan keuangan. Jurnal Akuntansi , 2 (April): 163-178.
Febrianti,  S.  2016.    Analisis  pengaruh  penatausahaan  aset  tetap  terhadap  kualitas  laporan keuangan Pemerintah Daerah  Kabupaten Kubu Raya. Jurnal Ekonomi Manajemen , 1 (Januari): 151-170.
Ghozali,  I.  2014.  Model Persamaan  Struktural  Konsep  dan  Aplikasi  dengan  Program  Amos 22.0 ., Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Halim, A. dan M.S.Kusyufi. 2014 . Akuntansi Keuangan Daerah ., Jakarta: Salemba Empat.
Harrison Jr, W.T., C.T. Hongren, C.W. Thomas, dan T. Suwardy. 2011. Akuntansi Keuangan , Edisi 8.  Jilid I., Jakarta : Erlangga.
Hendriyani,  R.,  dan  A.Tahar.  2015.  Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat pengungkapan laporan  keuangan  pemerintah  propinsi  di  Indonesia. Jurnal  Bisnis  dan Ekonomi , 22(Maret): 25-33.
Karmila,  A.R.Tanjung.,  dan  E.  Darlis.  2014.  Pegaruh  kapasitas  sumber  daya  manusia, pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  pengendalian    intern    terhadap  keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada Pemerintah Provinsi Riau). Jurnal Sorot , 9 (April): 25-42.
Monika, P., A.Syahroza, dan V. Diyanti. 2016. The Effect of Audit Opinion and Corruption on Local  Government  Performance. Simposium  Nasional  Akuntansi  19 .  Universitas Lampung: 1-26.
Mukmin,  Darwanis,  dan  S.  Abdullah.  2015.    Pengaruh  sistem  akuntansi  keuangan  daerah, penatausahaan  keuangan  daerah,  dan  pengelolaan  barang  milik  daerah  berpengaruh terhadap  kinerja  SKPD. Jurnal  Magister  Akuntansi  Pascasarjana  Universitas  Syiah Kuala, 4(Mei): 32-44.
Noor, J. 2015. Metode Penelitian ., Jakarta : Prenadamedia Group.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 . Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah .
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008. Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah .
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. SPI  Pemerintah.
Peraturan Pemrintah Nomor 71 Tahun 2010 . Standar Akuntansi Pemerintahan
Priyono,  K.  2013.  Keandalan  informasi  laporan  keuangan  daerah  berbasis  akrual:  Kajian pengelolaan aset tetap daerah Kabupaten Sampang. El Muhasaba Jurnal Akuntansi, 4(Januari): 1-21.
Sari, S.P.  dan B. Witono. 2014. Keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah ditinjau  dari  sumber  daya  manusia,  pengendalian  internal  dan  pemanfaatan  teknologi informasi. Seminar Nasional dan Call for Paper Research Methods and Organitational Studies , 418-425.
Simamora, R., dan A. Halim. 2012. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset pasca pemekaran wilayah dan pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuanganpemerintah di Kabupaten Tapanuli Selatan. Jurnal Ekonomi dan Bisnis , 10 (Maret): 47-61.
Tangke,  J.G.,  Halim,  dan  G.  Lucita.  2015.  Pengaruh  optimalisasi  manajemen  aset  daerah terhadap  kualitas  laporan  keuangan  Pemerintah  Kota  Makassar. Jurnal  Administrasi Negara , 21(April): 1-5.
Widyaningsih,  A.,  A.  Triantoro,  dan  L.S.  Wiyantoro.    2011.  Hubungan  efektifitas  sistem akuntansi  keuangan  daerah  dan  pengendalian  intern  dengan  kualitas  akuntabilitas keuangan : Kualitas informasi laporan keuangan sebagai variabel intervening (Penelitian pada  Laporan  Realisasi  Anggaran  di  Pemda  Kabupaten/Kota  Wilayah  Propinsi  Jawa Barat. Simposium Nasional Akuntansi 14 . Universtas Syiah Kuala Banda Aceh: 1-35.