Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.20-32                                                      Yudi Agusman.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.307 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022

## IMPLEMENTASI PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN WOLO KABUPATEN KOLAKA
Yudi Agusman 1 , La Ode Asrun 2 , Putri Yasmin 3
1,2,3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sembilanbelas November Kolaka Correspondet author : Yudiagusmanusn@gmail.com Kolaka Sulawesi Tenggara - Indonesia

## Abstract
This  research  aims  to  understand  the  implementation  of  Integrated  District  Administrative Services (PATEN) in Wolo District, Kolaka Regency. It adopts a qualitative descriptive research method and is conducted within the Wolo District area, Kolaka Regency. The participants in this  study  consist  of  community  members  in  Wolo,  the  District  Head  of  Wolo,  the  Head  of Public Services (Kasi Pelayanan Umum), and personnel involved in integrated administrative services.  The  data  used  in  this  study  involves  information  derived  from  both  primary  and secondary  sources.  The  research  findings  indicate  that  the  implementation  of  Integrated District Administrative Services (PATEN) in Wolo District, Kolaka Regency, has not yet reached an  optimal  level.  This  is  evident  across  four  implementation  aspects  encompassing communication,  resources,  disposition,  and  bureaucratic  structure.  Among  these  are insufficient socialization efforts among the community, limitations in the number of available service  personnel,  a  lack  of  friendliness  in  their  demeanor,  and  frequent  delays  in  the issuance of service documents.

## Keywords: Implementation; Services; PATEN

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  implementasi  pelayanan  administrasi  terpadu kecamatan  (PATEN)  di  Kecamatan  Wolo,  Kabupaten  Kolaka.  Penelitian  ini  mengadopsi metode penelitian deskriptif kualitatif dan dilakukan di wilayah Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka.  Informan  dalam  penelitian  ini  terdiri  dari  warga  masyarakat  di  Wolo,  Camat  Wolo, Kasi  Pelayanan  Umum,  dan  petugas  yang  terlibat  dalam  pelayanan  administrasi  terpadu. Data yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  melibatkan  informasi  yang  bersumber  dari data primer  dan  sekunder.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  di  Kecamatan  Wolo,  Kabupaten  Kolaka  belum mencapai tingkat optimal. Hal ini dapat dilihat dari empat aspek implementasi yang meliputi komunikasi,  sumber  daya,  disposisi,  dan  struktur  birokrasi.  Di  antaranya,  kurangnya  upaya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan jumlah petugas yang tersedia untuk melayani, kurangnya  keramahan  dalam  sikap  petugas,  dan  seringnya  keterlambatan  dalam penerbitan dokumen pelayanan.

## Kata Kunci: Implementasi; Pelayanan; PATEN
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  telah  menetapkan  Reformasi  Birokrasi  sebagai  salah  satu  agenda utama  dalam  pembangunan  negara.  Reformasi  Birokrasi  bertujuan  meningkatkan  kualitas pelayanan  publik  yang  lebih  cepat,  transparan,  akuntabel,  dan  responsif  terhadap kebutuhan  masyarakat.Salah  satu  langkah  yang  diambil  dalam  rangka  Reformasi  Birokrasi adalah  dengan  memperkenalkan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu.  Sebagaimana  menurut Dwiyanto  (dalam  Elwan,  2019)  bahwa  pemberian  pelayanan  publik  oleh  aparatur

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.20-32 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.307
pemerintah  kepada  masyarakat  (publik)  merupakan  perwujudan  dan  fungsi  aparatur negara  sebagai  pelayan  masyarakat  (abdi),  disamping  sebagai  abdi  negara.  Dalam konteks  ini  masyarakatlah  sebagai  aktor  utama  (pelaku)  pembangunan,  sedangkan pemerintah  berkewajiban  untuk  mengarahkan,  membimbing  serta  menciptakan  suasana yang  menunjang  kegiatan-kegiatan  dari  masyarakat  tersebut.  Pada  kondisi  ini  aparatur negara  dituntut  untuk  lebih  mampu  memperbaiki  kinerjanya  (pelayanan  prima)  dan diharapkan  lebih  mampu  merumuskan  konsep  atau  menciptakan  iklim  yang  kondusif, sehingga sumber daya pembangunan dapat menjadi pendorong percepatan terwujudnya masyarakat  yang  mandiri  dan  sejahtera.  Pelayanan  yang  telah  menunjuk  kepada  aturan formal dianggap telah memenuhi sendi-sendi pelayanan yang baik dan aparat pelayanan dianggap  telah  konsisten  dalam  menerapkan  aturan  hukum  pelayanan.  (Muhammad Elwan, 2019)
PAT  menggabungkan  layanan-layanan  dari  beragam  instansi  pemerintah  ke  dalam  satu sistem, memperbaiki kepuasan rakyat dalam menerima layanan administrasi publik.
Sebagai  penyelenggara  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN),  kecamatan diharuskan  memenuhi  beragam  kriteria  administratif,  seperti  standar  layanan  dan  deskripsi pekerjaan  anggota  tim.  Dengan  memastikan  kriteria  administratif  terpenuhi,  pemerintah dapat  menjamin  bahwa  para  stafnya  memberikan  layanan  yang  andal  dan  seragam kepada masyarakat.
Sistem  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  merupakan  inisiatif  pemerintah  untuk  menyajikan layanan yang menyatu, terintegrasi, dan didasarkan pada teknologi informasi. Melalui sistem ini,  semua  layanan  publik  yang  sebelumnya  tersebar  di  berbagai  unit  seperti  kelurahan, kantor  kecamatan,  dan  instansi  terkait,  disatukan  di  satu  lokasi,  yakni  kantor  Pelayanan Administrasi  Terpadu  Kecamatan.  Dengan  kehadiran  sistem  ini,  pemerintah  dapat meningkatkan layanan yang tersedia kepada masyarakat untuk memberikan layanan yang lebih optimal.
Berdasarkan  UU  Nomor  25  Tahun  2009  mengenai  Pelayanan  Publik,  "pelayanan  kepada masyarakat" dijelaskan sebagai rangkaian upaya atau kegiatan yang memberikan produk, layanan,  atau  bantuan  administratif  kepada  masyarakat  yang  dilakukan  oleh  lembaga pemerintah atau perusahaan yang dimiliki oleh negara.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2020tentang Pelayanan Publik  Terpadu  di  Lingkungan  Pemerintah,  peraturan  ini  mengatur  tentang  prinsip-prinsip, standar,  dan  tata  cara  pelayanan  publik  terpadu  di  lingkungan  pemerintah  serta  dapat
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.20-32                                                      Yudi Agusman.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.307 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
digunakan  sebagai  acuan  untuk  memastikan  bahwa  pelayanan  publik  yang  di  terima  di kecamatan  telah  memenuhi  standar  yang  di  tetapkan  dan  berlandaskan  pada  prinsip- prinsip yang adil dan trasnparan.
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dikonseptualisasikan dengan tujuan menjadikan kecamatan  sebagai  titik  fokus  pelayanan  yang  terpadu  bagi  wilayah  kabupaten/kota secara  lebih  efisien  dan  efektif  secara  geografis.  PATEN  diciptakan  untuk  memperpendek jarak layanan kepada masyarakat serta meningkatkan standar mutunya.
Wilayah  kecamatan  menerapkan  Program  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan (PATEN)  berdasarkan  aturan  yang  disahkan  dalam  PERMENDAGRI  Nomor  4  Tahun  2010. Program  ini  memperhatikan  prinsip-prinsip  utama  seperti  kesederhanaan,  kejelasan, keadilan, kesetaraan, dan transparansi.
Namun di Kecawatan Wolo, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan baru di laksanakan pada tahun 2014.Kecamatan Wolo merupakan salah satu wilayah kecamatan paling utara yang  ada  di  kabupaten  Kolaka.  Jarak  yang  ditempuh  untuk  menuju  ke  pusat  kabupaten Kolaka  kurang  lebih  ±5O  KM.  Kecamatan  wolo  memiliki  2  Kelurahan  dan  12  Desa  yang membentuk satu kesatuan dalam pemeritahan.
Pelayanan bidang perizinan pada PATEN merupakan pelayanan yang berkaitan dengan izin usaha  atau  izin  lainnya yang  di  berikan oleh  pemerintah.  Pelayanan  perizinan  pada  PATEN dilakukan  dengan  menyediakan  berbagai  dokumen  dan  persyaratan  yang  di  perlukan untuk  mengajukan  permohonan  perizinan  dan  membantu  proses  pengajuan  permohonan tersebut  kepada  instansi  terkait.  Sedangkan  pelayanan  bidang  non-perizinan  pada  PATEN adalah  pelayanan  yang  tidak  berkaitan  dengan  izin  usaha  atau  izin  lainnya,  namun  tetap berkaitan dengan layanan publik yang di sediakan oleh pemerintah.
Untuk  mengimplementasikan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN),  sinergi serta kolaborasi dari berbagai instansi pemerintah di tingkat kecamatan diperlukan. Karena itu,  edukasi  kepada  masyarakat  mengenai  esensi  dan  cara  memperoleh  PATEN  menjadi suatu keharusan.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  19  Tahun  2016  terkait  Pelayanan  Administrasi Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  mengatur  pembentukan  dan  manajemen  PATEN,  yang bertujuan menyediakan layanan terpadu dan akses tunggal bagi penduduk di kecamatan. Implementasi PATEN di kecamatan dapat berperan sebagai pusat layanan yang merangkul atau mengurangi proses birokrasi bagi lembaga atau kantor terkait.
Menurut Kasmir (2016), aspek yang memiliki dampak pada layanan adalah faktor manusia. Ini  mengindikasikan  bahwa  kualitas  layanan  tergantung  pada  bantuan  manusia  yang

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.20-32 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.307
terampil  dan  dapat  diandalkan.  Mengingat  bahwa  pegawai  adalah  pelaku  utama  dalam pelayanan, terutama saat berinteraksi langsung dengan publik, hal ini dapat terlihat dalam badan  atau  divisi  pemerintah.  Peningkatan  kualitas  layanan  ini  terutama  tercermin  dalam dimensi  waktu,  di  mana  masyarakat  dapat  merasakan  peningkatan  kecepatan  layanan yang bisa diukur melalui implementasi PATEN.
Beberapa  peneliti  menemukan  permasalahan  terkait  waktu.  Meskipun  prosedur  standar menetapkan  rentang  waktu  antara  tiga  hingga  tujuh  hari  untuk  menyelesaikan  dokumen layanan,  terjadi  penundaan  yang  berkisar  hingga  dua  minggu  atau  bahkan  bulanan. Dokumen  yang  sedang  diproses  oleh  staf  bagian  umum  sering  mengalami  keterlambatan, sehingga  walaupun  telah  tercatat  sebagai  surat  keluar  dalam  catatan  staf,  dokumen tersebut  belum  dapat  diakses  di  layanan  yang  tersedia.  Hasilnya,  dokumen  belum diterbitkan  dan  tak  tersedia  bagi  masyarakat  pada  jangka  waktu  yang  seharusnya.  Di samping  itu,  kekurangan  respons  dan  perhatian  dari  petugas  terhadap  kebutuhan masyarakat  dalam  mendapatkan  layanan  juga  menjadi  permasalahan.  Kurangnya pemahaman  mereka  terhadap  prosedur  dan  tahapan  layanan  di  kecamatan  turut berperan dalam hal ini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya publikasi setiap tahapan layanan secara terbuka, seperti tidak adanya informasi yang dipajang di papan pengumuman. Oleh karena  itu,  ini  masih  menjadi  permasalahan  yang  sering  terjadi.  Dampaknya  adalah ketidaknyamanan  dan  ketidakbantuan  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  dalam mendapatkan  layanan.  Hal  ini  membuat  penulis  tertarik  untuk  mengkaji  "Implementasi Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  di  Kecamatan  Wolo  Kabupaten Kolaka".

## METODE
Peneliti  menerapkan  metode  penelitian  deskriptif  kualitatif  untuk  studi  ini.  Lokasi  penelitian akan  berfokus  di  Kecamatan  Wolo  yang  berada  di  wilayah  Kabupaten  Kolaka.  Informan dalam studi ini terdiri dari Kepala Kecamatan, Petugas Administrasi, dan anggota Komunitas. Data  primer  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  dengan  staf/pegawai  kecamatan,  dan masyarakat setempat. Dalam sekunder penelitian yang akan dilakukan bersumber dari buku, jurnal-jurnal, skripsi penulis serta data yang sudah tersedia di Kantor Kecamatan Wolo. Data dari  penelitian  ini  dievaluasi  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif  melalui pemanfaatan teknik observasi, interaksi wawancara, serta pengumpulan dokumen.
Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model  interaktif  dan berlangsung secara terus menerus sampai datanya jenuh, dimulai dari pengumpulan data, reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014)  dalam
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.20-32                                                      Yudi Agusman.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.307 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
(Elwan  et  al.,  2022).  yaitu  data  dianalisis  menggunakan  beberapa  langkah,  yaitu menganalisis  data  dengan  tiga  langkah:  kondensasi  data,  penyajian  data  (data  display), dan  penarikan  kesimpulan  atau  verifikasi  (penarikan  kesimpulan  dan  verifikasi).  Kondensasi data  mengacu  pada  proses  pemilihan,  pemfokusan,  penyederhanaan,  abstraksi,  dan transformasi data. (La Ode Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Untuk  dalam  memahami  implementasi  kebijakan,  beberapa  referensi  terkadang digunakan sebagai perbandingan pada intsrumen mana sebuah kebijakan itu cocok unutk diadopsi  sesuai  studi  kasus  yang  ditemukan  di  wilayah  studi  penelitian.  Seperti  Teori implementasi Mirelee Grindle (Grindle, 2017) kemudian digunakan pada dua level: Pertama, akan  terlihat  secara  umum  bagaimana  implementasi  kebijakan  yang  dikaji  menjawab pertanyaan  “apa  yang  terjadi”  dan  “bagaimana”.  Grindle  mengatakan,  proses implementasi kebijakan perlu melihat proses kebijakan hingga tingkat program tertentu dan alokasi pendanaannya; Kedua, untuk membantu menjelaskan temuan tahap pertama yaitu menjawab  pertanyaan  “mengapa”,  dilihat  bagaimana  interaksi  proses  implementasi dengan  hal-hal  yang  secara  umum  menurut  Grindle  menentukan  keberhasilan  kebijakan. yaitu isi kebijakan dan konteks implementasinya. Kemudian menurut pendapat Grindle akan diuraikan  dengan  kajian  implementasi  model  implementasi  kebijakan  menurut  Van  Meter dan  Van  Horn  (Markulis,  1985)  yang  menggunakan  enam  (6)  indikator  implementasi kebijakan,  yaitu:  (1)  standar  kebijakan  dan  tujuan;  (2)  sumber  daya;  (3)  karakteristik organisasi pelaksana; (4) komunikasi antar organisasi terkait pelaksanaan kegiatan; (5) sikap pelaksana dan (6) lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. (Ode et al., 2023)
Namun  untuk  kasus  penelitian  ini,  penulis  menggunakan  pendapat  dari  teori  Edwards  III, bahwa untuk mengukur Keberhasilan kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat unsur tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi bagi keberhasilan implementasi kebijakan publik.
Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) merujuk pada sistem pelayanan publik di  kecamatan  yang  mengintegrasikan  seluruh  proses  administratif,  mulai  dari  permohonan hingga penerbitan dokumen, di satu lokasi atau counter pelayanan tunggal. Konsep PATEN diciptakan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap berbagai layanan administratif tanpa perlu berkunjung ke berbagai lembaga pemerintah yang berbeda.
Djamarah  (2014)  mengungkapkan  bahwa  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan merupakan suatu sistem pelayanan publik yang terkoordinasi, yang dikelola oleh pemerintah setempat,  dengan  tujuan  mempermudah  masyarakat  dalam  mengakses  layanan  publik yang dibutuhkan.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.20-32 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.307
PATEN  bertujuan  untuk  mengatasi  permasalahan  biroraksi  yang  sering  dihadapi  oleh masyarkat.  Sebelum  adanya  PATEN,  masyarakat  seringkali  harus  mengunjungi  berbagai instansi  pemerintah  yang  terpisah  untuk  mendapatkan  layanan  administrasif.  Proses  ini seringkali  memakan  waktu  dan  tenaga,  serta  dapat  menimbulkan  kebingunangan  karena berbagai persyaratan dan prosedur yang berbeda di setiap instansi.
Dengan adanya PATEN, masyarakat dapat mengurus berbagai layanan administrasif di satu tempat  yang  terpusat  di  kecamatan.  PATEN  biasanya  memiliki  petugas  administrasi  yang mewakili berbagai instansi terkait. Petugas ini akan membantu masyarakat dalam mengurus berbagai permohonan atau proses administrasif yang dibutuhkan.
Keuntungan utama dari PATEN adalah kemudahan akses bagi masyarakat. Dengan memiliki pusat  layanan  administrasif  di  kecamatan,  masyarakat  tidak  perlu  melakukan  perjalanan jauh atau menghabiskan waktu untuk mengurus berbagai layanan tersebut. Selain itu, PATEN juga dapat mengurangi birokrasi dan mempercepat waktu penyelesaian proses pelayanan, sehingga masyarakat dapat memperoleh dokumen atau izin yang di butuhkan lebih cepat.
Tabel 1. Data Masyarakat Penyelenggara PATEN (Tahun 2020-2022) No Jenis Pelayanan Capaian Pertahun 2020 2021 2022 1. Surat Izin Usaha Perdagangan Klasifikasi Kecil <200.000.000 46 51 59 2 Surat Izin Gangguan 2 5 8 3 Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nilai Investasi Rp 50.000 s.d Rp 200.000.000 31 43 54 4 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 48 54 67 5 Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah 0 0 2 6 Izin Lokasi Perumahan, Perkantoran, perusahaan 9 13 21 7 Izin Minimarket Non Waralaba 0 0 0 8 Surat Izin Keramaian 0 29 46 9 Izin Mendirikan Reklame 21 32 43 10  Rekomendasi Izin Prinsip 3 9 11 11  Pelayanan Pengaduan Masyarakat 4 8 14 12  Surat Keterangan Tidak Mampu 38 40 52 13  Rekomendasi Tower 0 2 5 14  Proposal 56 59 71
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.20-32                                                      Yudi Agusman.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.307 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
15  Surat Ahli Waris 35 41 53 16  Rekomendasi Izin Rencana Pendirian Sekolah TK,SD Swasta,SMP/SMA/SMK 0 0 0 17  Pembuatan Surat Pindah, Domisili penduduk. 33 39 47 18  Pemberian Rekomendasi izin lokasi Pendirian Pasar tradisional /pasar rakyat yang permanen. 1 0 0

## Sumber: data diolah, 2023
Dalam  konteks  ini,  peneliti  merujuk pada  teori Edwards  III  G.C.  (1980)  untuk menggali  cara implementasi  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan  di  kantor  Kecamatan  Wolo, Kabupaten  Kolaka.  Teori  tersebut  menegaskan  bahwa  kualitas  pelaksanaan  kebijakan publik  ditentukan  oleh  empat  aspek  kunci:  komunikasi,  sumber  daya,  sikap  pelaksana kebijakan, dan kerangka birokrasi.
Pada  tahun  2010,  pemerintah  pusat  merilis  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri Nomor 4  yang secara khusus menguraikan tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).  Peraturan  ini  memberikan  arahan  serta  pedoman  bagi  kecamatan  dalam mengimplementasikan  layanan  administratif  yang  terpadu.  Dokumen  ini  merinci  berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan PATEN di tingkat kecamatan, termasuk prinsip- prinsip,  prosedur,  dan  standar  yang  harus  diikuti  serta  diterapkan  oleh  setiap  kecamatan yang menerapkan sistem ini.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  ini  memainkan  peran  penting  dalam  menetapkan landasan  hukum  yang  jelas  dan  spesifik  terkait  dengan  penyelenggaraan  Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Dengan adanya pedoman ini, setiap kecamatan memiliki panduan  yang  terstandarisasi  dalam  memberikan  layanan  administratif  kepada masyarakat.  Pedoman  ini  juga  berfungsi  sebagai  instrumen  untuk  meningkatkan  kualitas layanan  publik  yang  disediakan  oleh  kecamatan,  sekaligus  memastikan  bahwa  setiap kecamatan yang menerapkan PATEN memiliki standar yang seragam dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
Peraturan  ini  menegaskan  pentingnya  integrasi  layanan  publik  di  tingkat  kecamatan  serta memberikan  arahan  yang  spesifik  untuk  mengintegrasikan  berbagai  layanan  yang sebelumnya  tersebar  menjadi  satu  layanan  terpadu  di  kantor  kecamatan.  Hal  ini  menjadi acuan  bagi  kecamatan  dalam  merancang,  mengorganisasi,  dan  menyelenggarakan layanan administratif yang terintegrasi dan terpadu bagi masyarakat di wilayahnya.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.20-32 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.307

## Komunikasi
Edward III, seperti yang dikutip dalam karya Rulinawaty pada tahun 2018, menggarisbawahi pentingnya  konsep  komunikasi  dalam  konteks  penyampaian  kebijakan.  Konsep  ini melibatkan proses komunikasi dari pelaku kebijakan (baik itu individu atau lembaga) kepada organisasi atau masyarakat yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Tidak hanya sebatas penyampaian  informasi,  konsep  komunikasi  ini  juga  menyoroti  respons  serta  tanggapan yang muncul dari para pihak yang terlibat dalam kebijakan.
Dalam  konteks  komunikasi  kebijakan  publik,  aspek  penyampaian  pesan  harus  disertai dengan pemahaman yang baik mengenai pesan yang disampaikan agar dapat dipahami dengan  jelas  oleh  penerima.  Selain  itu,  penting  untuk  mempertimbangkan  bagaimana pesan  tersebut  diterima  dan  direspons  oleh  pihak  yang  menerimanya.  Respons  dan tanggapan  dari  masyarakat  atau  organisasi  terhadap  kebijakan  tersebut  juga  merupakan bagian penting dari proses komunikasi kebijakan yang efektif.
Pernyataan Edward III ini menekankan bahwa komunikasi bukan hanya sebatas pengiriman informasi, tetapi juga melibatkan interaksi yang kompleks antara pelaku kebijakan dan pihak yang terpengaruh oleh kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kesuksesan kebijakan tidak  hanya  ditentukan  oleh  cara  pesan  disampaikan,  tetapi  juga  seberapa  baik  pesan tersebut diterima, dipahami, dan direspons oleh para penerima.
Guntur  Setiawan  menjelaskan  bahwa  implementasi  melibatkan  perluasan  aktivitas  yang menggabungkan  proses  interaksi  antara  tujuan  dan  langkah-langkah  untuk mencapainya. Upaya  tersebut  juga  membutuhkan  dukungan  dari  jaringan  birokrasi  yang  solid. Implementasi bisa diartikan sebagai usaha terencana dan sungguh-sungguh yang mengikuti standar tertentu guna meraih tujuan spesifik. Komunikasi, sebagai proses penyampaian dan pertukaran  informasi,  ide,  perasaan,  atau  pesan  antara  individu  atau  kelompok  melalui beragam  media  dan  saluran,  melibatkan  beberapa  elemen  termasuk  pengiriman, penerimaan, dan pemahaman pesan.
Komunikasi yang dilakukan pada implementasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan, antara pemerintah kecamatan dengan masyarakat penting untuk memberikan penjelasan yang jelas dan mudah di pahami tentang prosedur, persyaratan atau kebijakan yang terkait dengan layanan administrasi.
Dalam  penelitian  ini,  berdasarkan  teori  Edward  III  (dalam  Rulinawaty  2018)  pada  indikator komunikasi  yaitu  dengan  melihat  sejauhmana  kemajuan  implementasi  pelayanan administrasi  terpadu  kecamatan  Wolo  dalam  hal  komunikasi.  Berdasarkan  hasil  penelitian,
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.20-32                                                      Yudi Agusman.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.307 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
komunikasi  ini  belum  efektif.  Dari  hasil  pengamatan  peneliti  di  lapangan,komunikasi  yang baik  seharusnya  mampu  menyampaikan  informasi  dengan  jelas  dan  memastikan pemahaman  yang  cukup  dari  penerima  pesan.  Serta  harus  adanya  sosialisasi  yang berkelanjutan antara kecamatan dan masyarakat. Pertemuan yang di adakan di desa atau kelurahan  hanya  bersifat  satu  kali  atau  jarang  dilakukan.  Komunikasi  yang  efektif membutuhkan  adanya  interaksi  yang  terus-menerus,  baik  melalui  pertemuan,  publikasi, media sosial, atau sarana komunikasi lainnya, untuk memastikan informasi yang relevan dan terkini dapat diterima oleh masyarakat.

## Sumberdaya
Pelaksanaan kebijakan sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai; jika  sumber  daya  yang  diperlukan  tidak  cukup  untuk  mendukungnya,  efektivitas implementasi  kebijakan  akan  terganggu.  Tenaga  kerja,  informasi,  otoritas,  dan  fasilitas merupakan sebagian contoh dari jenis-jenis sumber daya ini.
Faktor  terpenting  dalam  pelaksanaan  kebijakan  adalah  mutu  dari  sumber  daya  manusia yang  terlibat.  Untuk  menjalankan  kebijakan  dengan  baik,  diperlukan  tenaga  kerja  yang memiliki kualifikasi, kemampuan, dan keahlian yang sesuai.
Solichin  menguraikan  implementasi  sebagai  langkah  yang  diambil  oleh  individu,  pejabat, atau  kelompok  dari  sektor  publik  atau  privat  guna  meraih  sasaran  yang  telah  ditetapkan dalam  keputusan  kebijakan.  Hal  ini  tercermin  melalui  kemampuan  implementor  dalam melaksanakan  Program  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  di  Kecamatan  Wolo,  Kabupaten Kolaka.
Temuan  dari  penelitian  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu di  Kecamatan  Wolo,  Kabupaten  Kolaka  belum  optimal.  Keterbatasan  jumlah  pegawai pelayanan menjadi faktor utama yang menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

## Disposisi
Disposisi  merujuk pada  karakteristik dan  sifat  yang  dimiliki  oleh  pelaksana  kebijakan,  seperti tingkat komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis. Sikap pelaksana kebijakan menjadi faktor yang memengaruhi sejauh mana pelaksanaan kebijakan tersebut efektif. Ketika pelaksana kebijakan  sejalan  dengan  isi  kebijakan,  mereka  cenderung  melaksanakannya  dengan antusias;  namun,  jika  terdapat  perbedaan  pendapat  antara  mereka  dan  pembuat kebijakan, kemungkinan timbulnya berbagai masalah akan meningkat. Sikap terkait dengan pekerjaan,  meliputi  sikap  terhadap  individu  lain  (termasuk  presepsi),  sikap  terhadap pekerjaan itu sendiri (dikenal sebagai kepuasan kerja), dan sikap terhadap entitas organisasi (disebut  sebagai  komitmen  organisasi)  menurut  Greeberg  (2005),  memiliki  peran  penting

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.20-32 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.307
dalam konteks ini.
Sesuai dengan hasil penelitian, disimpulkan bahwa secara umum sikap pelaksana ada yang ramah,  membantu  dan  bersedia  memberikan  informasi  yang  dibutuhkan.  Sikap  seperti  ini membuat  masyarakat  merasa  di  hargai  dan  nyaman  saat  berinteraksi  dengan  petugas. Namun  terdapat  juga  petugas  yang  kurang  ramah  dan  kurang  sabar  dalam  memberikan pelayanan.  Selain  perbedaan  sikap  petugas  ,  terkadang  masyarakat  juga  mengalami maslalah  ketika  tidakada  pegawai  yang  tersedia  di  bagian  pelayanan.  Hal  ini menyebabkan  masyarakat  harus  menunggu  pegawai  tersebut  muncul,  yang  dapat memakan waktu dan efisiensi pelayanan.

## Struktur Birokrasi
Tanggung  jawab  struktur  organisasi  dalam  menerapkan  kebijakan  memiliki  dampak  yang signifikan terhadap implementasinya. Aspek-aspek dari struktur organisasi ini terdiri dari dua elemen  utama:  struktur  birokrasi  dan  mekanisme.  Prosedur  dan  standar  kerja  berasal  dari internal organisasi, sementara fragmentasi dari luar organisasi merupakan karakteristik kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan.
Struktur  organisasi  memegang  peran  krusial  dalam  penerapan  kebijakan  PATEN,  dimana divisi  pelayanan  sudah  terstruktur  dengan  kehadiran  pemimpin  pelayanan  dan  stafnya. Keberhasilan  dari  mekanisme  kerja  yang  didesain  untuk  mengatur  pelaksanaan  kebijakan Struktur birokrasi para pelaksana dalam penyelenggaraan kebijakan pelayanan administrasi terpadu  di  Kecamatan  Blangkejeren  telah  berjalan  dengan  baik  dalam  memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Pelaksana program PATEN secara konsisten mengikuti Standar  Operasional  Prosedur  (SOP)  yang  telah  ditetapkan,  memastikan  bahwa  SOP menjadi panduan utama dalam mengatur alur kerja di antara mereka. Dari hasil penelitian dan  diskusi,  terlihat  bahwa  masyarakat  menemukan  proses  implementasi  kebijakan  PATEN menjadi lebih aksesibel. Berikut adalah uraian tentang kinerja Proses Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
Struktur organisasi yang memiliki ruang lingkup yang besar kerap menghadirkan tantangan dalam  melakukan  pengawasan  yang  efektif  dan  menyebabkan  proses  birokrasi  menjadi lebih  rumit  dan  sulit  dipahami.  Hal  ini  mengakibatkan  keterbatasan  fleksibilitas  dalam menjalankan  kegiatan  organisasi.  Dalam  konteks  ini,  kerjasama  antara  pemerintah  dan masyarakat  menjadi  krusial  untuk menerapkan  kebijakan  ini  guna  mencapai  sasaran  yang diinginkan secara bersama-sama.
Di  kecamatan,  sebuah  sistem  telah  diterapkan  untuk  mengatasi  kesulitan  yang  mungkin
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.20-32                                                      Yudi Agusman.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.307 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
dihadapi masyarakat dalam pengurusan pelayanan, baik yang bersifat izin maupun non-izin. Pada  tahap  awal,  warga  yang  mengajukan  permohonan  harus  mengajukan  formulir  atau dokumen  yang  diperlukan  ke  loket  pendaftaran.  Loket  ini  berperan  sebagai  tempat pendaftaran  bagi  warga  yang  ingin  menyelesaikan  dokumennya.  Apabila  dokumen  yang diajukan  tidak  lengkap,  pemohon  diminta  untuk  melengkapinya.  Namun,  jika  dokumen sudah  lengkap,  dokumen  tersebut  kemudian  diperiksa  di  tempat  yang  ditunjuk  untuk pemeriksaan  dokumen.  Menurut  peraturan  PERMENDAGRI  Nomor  4  Tahun  2010,  terdapat panduan umum untuk Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
Hasil  dari  serangkaian  wawancara  menegaskan  bahwa  struktur  birokrasi  yang  efisien  akan memperkuat  kesuksesan  pembangunan.  Peran  dan  fungsi  inti  birokrasi,  terutama  di kalangan  pegawai  di  Kecamatan  Wolo,  mencakup  konstruksi  organisasi  serta  wewenang yang memungkinkan mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka dalam memberikan layanan  yang  optimal  dan  efisien.  Birokrasi  memiliki  sejumlah  tujuan  dan  menjalankan tugasnya  di  lingkungan  yang  beragam  dan  kompleks.  Dari  penjelasan  di  atas,  terlihat bahwa  sistem  birokrasi  di  Kecamatan  Wolo  beroperasi  dengan  baik.  Pelaksanaan administrasi  terpadu  PATEN  di  kecamatan  ini  diawasi  dan  dikendalikan  oleh  camat  yang bertindak  sebagai  pemimpinnya.  Disamping  itu,  sekretaris  Kasi  Pelayanan  Umum  memiliki tanggung jawab atas proses administrasi PATEN. Sistem administrasi terpadu ini memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

## KESIMPULAN
hasil  dan  pembahasan  menunjukkan  bahwa  komunikasi  yang  dilakukan  oleh  pihak kecamatan  kepada  masyarakat  Kecamatan  Wolo  Kabupaten  Kolaka  belum  efektif. Sosialisasi  yang  berkelanjutan  belum  terjadi,  dengan  pertemuan  di  desa  atau  kelurahan hanya bersifat satu kali atau jarang dilakukan. Agar komunikasi mencapai hasil yang efektif, diperlukan  keterlibatan  individu  dalam  interaksi  yang  berkelanjutan  melalui  berbagai  cara seperti  pertemuan,  penyebaran  informasi,  media  sosial,  atau  alat  komunikasi  lainnya. Sementara  itu,  sumberdaya  pada  pelayanan  administrasi  terpadu  di  Kecamatan  Wolo belum  terlaksana  dengan  baik,  terutama  karena  terbatasnya  pegawai  pelayanan  dalam melayani  sehingga  masyarakat  masih  belum  merasa  puas.  Disposisi  para  pelaksana kebijakan  juga  menjadi  perhatian,  dengan  masih  ditemukannya  petugas  pelayanan  yang tidak  bersikap  ramah.  Namun,  struktur  birokrasi  pada  Kecamatan  Wolo  dinilai  sudah terlaksana  dengan  baik,  dengan  koordinasi  dan  pengendalian  penyelenggaraan  PATEN dilakukan  oleh  camat  sebagai  pemimpin,  dan  Kasi  pelayanan  umum  bertanggung  jawab dalam proses administrasi.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 7 No 1 (February-April 2024) pp.20-32 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.307

## DAFTAR PUSTAKA
Akib,  Haedar  dan Antonius  Tarigan.  ‘’Artikulasi  Konsep  Implementasi  Kebijakan  :Perspektif, model dan kriteria pengukurannya, ‘’jurnal baca volume 1 Agustus  2008 , universitas pepabari makassar, 2008, h 117.
Al  Padil,  Rahman.  2016.  Implementasi  Sistem  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan (PATEN)  di  Kecamatan  Lumbis  Induk,  Kabupaten  Nunukan.  Dalam  Jurnal  Ilmu Pemerintahan, Vol. 4 No.1 : 442-454
Budiman,  Arief.  (2017).  Evaluasi  Kinerja  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kabupaten  Solok. Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 3(2), 158-165.
Dila  Firlena,  Amni  Z.  Rahman.  (n.d.).  Implementasi  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang
Djamarah,  N.  (2014).  Pelayanan  Publik  Melalui  Penerapan  Sistem  PATEN  di  Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 7(2), hal 169.
Dwiyanto,  Agus.  2015.  Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik.  Jakarta:
Elex Media.
Fitrah Nur Cahya. (2018). Skripsi. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo .Universitas Negeri Yogyakarta
Guntur Setiawan , Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan , Balai Pustaka, Jakarta, 2004, hal 39
Kasmir.  2016. Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  (Teori  dan  Praktik). Depok:  PT.  Grafindo Persada.
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  63  Tahun  2003  Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
La Ode Muhammad Elwan, Muhammad Yusuf, & La Ode Herman Halika. (2022). MINING POLICY CONFLICT: Recruitment of Local Workers in Morosi Industrial Estate, Konawe Regency, Southeast Sulawesi. Journal Publicuho , 5 (3), 626 – 642.
https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.18
Ode, L., Elwan, M., Kadir, A., Rezkiawaty, S. U., & Qomariyah, E. (2023). Implementation of Covid-19 Budget Policy in Southeast Sulawesi ( Case Study of Budget Refocussing and Reallocation of Regional Revenue and Expenditure Budgets 2020 ). Journal of Governance and Public Policy , 10 (3), 234 – 252. https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108 Muhammad Elwan, L. O. (2019). PROBLEM BIROKRASI DALAM MENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUNA. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v2i2.7223
Pasolong, Harbani. 2016. Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta .
Peraturan  Gubernur  Sulawesi  Tenggara  Nomor  2  Tahun  2020  tentang  Pelayanan  Publik Terpadu.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Purwanto dan sulisyastuti, (1991) Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan , Bumi Aksara Jakarta, hal,21
Volume 7 Number 1 (February-April 2024), pp.20-32                                                      Yudi Agusman.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i1.307 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Rahmi Ulfah. (2018). Skripsi : Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Dalam Peningkatan Kualitas  Pelayanan  Di  Kecamatan  Tualang  Kabupaten  Siak. Fakultas  Ekonomi  Dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Ratminto dan Atik Septi Winarsih. 2016. Manajemen Pelayanan . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Rulinawati, implementasi kebijakan public Balai Pustaka,Jakarta, 2018, Hal71-79
Sri Maulidiah. (2014). Pelayanan Publik. Bandung : Cv Indra Praha.
Subarsono. (2015) Analisis kebijakan publik : konsep, Teori dan Aplikasi. Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta Tachjan. 2006. implementasi kebijakan publik, cetakan 1,Assosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (2009). Vinny  Putri  Utami.  (2020).  Skripsi  : Pelaksanaan  Pelayanan  Administrasi  Terpadu  Kecamatan (PATEN)  di  Kecamatan  Mandau  Kabupaten  bengkalis. Fakultas  Ekonomi  Dan  Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Wahab,  solichin  addul.  2008. Pengantar  Analisis  Kebijakan  Public .Malang;  Universitas Muhammadiyah Malang Press.
Winarno, Budi. (2005), Teori Dan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: Media Persindo
Wirella.  2004.  Administrsi  Publik  dan  Kualitas  Pelayanan  Publik. Jurnal  Ilmu  Administrasi  dan Kebijakan  Publik  Otonomi  Daerah ; Kerjasama  antar  Kota  Manajemen  Publik; Pelayanan Publik Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.