Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara dan Implementasinya Dalam Pembangunan Karater Bangsa
Sutan Syahrir Zabda Dosen PPKN-FKIP UMS e-mail: ssz196@ums.ac.id

## Abstract
The  problems  discussed  in  this  paper  were;  1)  why  the  Pancasila  (the  five Indonesian National Principles) values had not been fully understood and acted in the  Indonesian,  2)  how  Pancasila  Values  could  be  revitalised  so  that  it  could  be characteristically  internalised  in  the  daily  society  activities. Based  on  the  deep review  from  some  theories,  the  conclusions  were:  1)  the  tentative  manners  were the main problems of unimplemented Pancasila values in the most Indonesian. 2) The  Pancasila  values  must  be  revitalised  trough  seriously  dissemination  process with the appropriate strategies and scientifically instead of doctrine. Every effort of Pancasila values internalisations must use persuasion approach.
Keywords : Pancasila values, Philosophy, Nation

## PENDAHULUAN
Ada yang salah dalam kehidupan masyarakat modern  kita  saat  ini, halmana  gejala  menunjukkan  bahwa kita sebagai  penghuni  bumi ini seharusnya  menjadi  khalifah  bumi yang tugasnya mengelola dan memelihara,  namun justru manusia menjadi penghancur rumah bumi kita sendiri. Perilaku kebiasaan tersebut berkontribusi terhadap degradasi atau kerusakan lingkungan fisik dan lenyapnya bentuk kehidupan  yang sangat berharga / bernilai.
Penyalahgunaan  narkoba  sudah menjadi  perilaku banyak orang  dari semua lapisan  masyarakat bahkan semakin merajalela dan sulit mengontrolnya. Di jalan-jalan telah banyak menjadi tempat-tempat berbahaya di  mana predator atau pemangsa berkeliaran mengintai
remaja dan terjebak dalam telikungan
yang  menjerat  para  remaja didorong untuk  menjual tubuh mereka dengan imbalan obat-obatan/narkoba.
Di  sisi  lain  orang  tua  sudah banyak  yang  kehilangan  kontrol terhdap  putera-putera  mereka  atau keturunan  mereka. Sudah  sudah menjadi  pengetahuan  kita  bersama bahwa pertikaian antar remaja hanya karena  perkara sepele,  anak  saling mangsa  satu  sama  lain. Terlalu banyak bayi yang lahir  dari ibu menikah usia remaja bahkan  di  luar nikah  akibat  pergaulan  bebas,  seks bebas yang  mengabaikan  nilai-nilai kehidupan  yang  berharga. Terlalu banyak anak muda  yang menipu dan melanggar hukum tanpa penyesalan. Terlalu banyak media  berita kita justru  mengajarkan  generasi  muda menjadi  pahlawan  pahlawan  maya yang dimplementasikan dalam
perilaku kekerasan, pragmatis,
berpikir  pendek,  sikat  dulu  urusan belakang,  mereka  menjadi  budak industri  dunia  maya,  sehingga  para remaja  asik  dengan  dirinya  sendiri dalam  permainan games  on  line, pornografi  dan  lain  sebagainya.  Hal ini membuat generasi  muda  pasif, reksioner negatif,  dan tidak  kreatif positif.
Terlalu banyak para pemimpin atau  tokoh politik,  para profesional dan bisnis telah meninggalkan etika, menghalalkan  cara  demi  tujuan. Banyak  fakta  yang  membuktikan perilaku pemimpin kita yang mengabaikan nilai dan etika disegala bidang  seperti:  bidang  politik  para politisi kita banyak yang mengabaikan  etika  berpolitik,  dalam bidang ekonomi, sudah bukan rahasia lagi para pembisnis melanggar etika bisnis; dalam bidang sosial  sudah  terlalu  banyak  para tokoh,  para  remaja,  bahkan  awam yang mengabaikan etika sosial, tidak ada  lagi  sopan  dan  santun  dalam pergaulan sehari-hari, semua dihitung  pada  keuntungan  materi semata.
Gejala di atas melahirkan pertanyaan,  bahwa Apakah gejala perilaku  masyarakat mengisyaratkan nilai-nilai  kehidupan  yang  menjadi landasan  moral  etik  sudah  tidak  ada. Secara  sosiologis,  setiap  masyarakat memiliki  tata  nilai  mereka  sendiri. Secara  kebangsaan,  Indonesia  masih tetap
berlandaskan nilai-nilai Pancasila  sebagai  dasar  falsafah bangsa,  sebagai way  of  life ,  namun kenyataannya  nilai-nilai  Pancasila belum  mencerminkan  karakter  dan perilaku  kehidupan  bermasyarakat dan  berbangsa  tidak  sesuai  antara dass sollen dan dass  sein antara idealisnya dengan kenyataannya.
Permasalahan  yang  muncul  dalam tulisan ini adalah:
Mengapa  nilai-nilai  Pancasila belum  sepenuhnya  dapat  diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara Indonesia? Bagaimana  Nilai-nilai  Pancasila dapat direvitalisasi agar dapat diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkarakter?

## ARGUMEN TEORITIS
Gejala dalam masyarakat di  atas menurut Pat Duffy Hutcheon sebagaimana dinyatakaannya di bawah ini: There is a dawning recognition among ordinary people that something is dreadfully  wrong  in modern industrial society. We are destroying  our  earthly  home.
Too  many  of  our  habitual behaviors  contribute  to  the degradation  of  our  physical surroundings and the
disappearance of valuable forms of  life.  We  are  losing  control  of our lives. Too many people from all  walks  of  life  are  abusing drugs.  We  are  losing  control  of our  cities.  Too  many  of  our streets  have  become  dangerous places  where  predators  lurk  in the dark and pre-adolescents are encouraged to sell their unformed  bodies  in  return  for drugs.  We  are  losing  control  of our offspring. Too many children  prey  on  one  another, with guns and knives. Too many babies  are  being  born  to  unwed teen-aged  mothers.  We  are losing  the  precious  core  of values necessary for keeping any
society  workable.  Too  many youngsters  cheat  and  break  the law  without  compunction.  Too many  of  our  news  media  make heroes  of  ruthless  commercial exploiters  and  serial  murderers. Too  many  of  our  political leaders  and  professional  and business people have abandoned ethics (Hutcheon,1999:1).
Eric  Fromm  menyatakan  bahwa perkembangan Eropa sebagai perkembangan  peradaban  modern, yang  berpangkal  pada  timbulnya kebebasan  (freedom)  yang  terjadi pada level individu maupun masyarakat (Budimansyah,2010:14). Lebih  lanjut From menyatakan bahwa pada level individu kebebasan itu  diawali  timbulnya  “diri”  ( self) dalam  proses  individuasi  sejak  lahir, sedang  pada  level  masyarakat,  kebe- basan  menentukan  perkembangan kepribadian melalui proses individuasi sepanjang sejarah, seperti yang  dialami  masyarakat  Barat sebagai  hasil  perjuangan  kebebasan individu Budiman,201).  Kebebasan Individu  dalam  dimensi  masyarakat mengakibatkan lepasnya ikatan- ikatan nilai  dalam  masyarakat  atau kelompok.    Lepasnya  individu  den- gan  nilai-nilai  kemasyarakatannya berakibat  pada  munculnya  pribadi anggota masyarakat yang mengalami gangguan kejiwaan seperti: kegelisaan (anxiety), perasaan kesendirian  (aloneness). Perasaan tercabut  dari  akar  kemasyarakat, berkembangnya perasaan saling curiga, negative  prejudice dengan orang  lain  atau  kelompok  lain yang berujung  pada  saling permusuhan (hostility).
Gejala tersebut di atas sebenarnya  dapat  berpangkal  pada kegagalan dalam proses pembangunan karakter banga.
Hutcheon,1999) menyatakan:
“ In  the  face  of  all  this  it  may seem trite to say that it all comes down  to  a  matter  of  character, and  how  that  character  is formed,  and  to  a  matter  of culture,  and how  that  culture  is formed. But it is true. Character and  culture  are  what  it  is  all about. Until we understand what it  means  to  be  a  human  being capable of acquiring a character and participating in and contributing to a culture, .......... ”
Pernyatan  Hutcheon di  atas walau  mungkin pernyataan klise, bahwa itu semua bermuara pada soal karakter, dan bagaimana karakter yang terbentuk, dan masalah budaya, dan bagaimana budaya terbentuk. Tapi itu memang benar,  itulah kenyataannya. Semua tentang Karakter dan  budaya sehingga kita memahami apa artinya  menjadi manusia yang cakap memiliki karakter dalam/dan  berpartisipasi dalam dan  memberikan  kontribusi untuk berbudaya. Penulis sependapat bahwa  persoalan  yang dihadapi bangsa Indonesia dalam kontek krisis peradaban  di  atas  lebih  karena bangsa  Indonesia  sudah  atau  sedang mengalami  krisis atau  degradasi karakter bangsa.
Membangun Karakter Bangsa Indonesia Membangun karakter bangsa sebenarnya sudah  terpikirkan  oleh bangsa  Indonesia  melalui  para  the founding  father nya jauh  sebelum
bangsa  Indoensia  merdeka.  Bung Karno  amat  sering  menyampaikan pentingnya membangun karakter bangsa  (nation  character  building). Awal  rintisan  membangun  bangsa
Indonesia  sebelum  sumpah  pemuda 28  Oktober  1928 dalam  lagu kebangsaan hasil gubahan WR Supratman Indonesia raya menyatakan  bahwa  Indonesia  Raya dapat  dibangun  melalui  membangun jiwanya.  Simaklah  bunyi  syair  lagu
Indonesia  Raya “bangunlah  jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya”. Syair lagu kebangsaan Indonesia  Raya tersebut tidak  cukup cuma dinyanyikaan melainkan ditindak lanjuti dengan aksi membangun  bangsa ini  mulai  dari membangun  Jiwa  atau  karakter Bangsanya.  Namun,  yang  terjadi pada bangsa Indonesia dalam pembangunannya justru  dimulai  dan menitik  beratkan  pada  aspek  fisik material.  Dan  tidak  aneh  kalau hasilnya  adalah  lahirnya  anak-anak bangsa  yang berorientasi pada faktor fisik material, individualistis. Hal ini tercermin dalam kurikulum Pendidikan  Nasional,  bahkan  dalam Ujian  Nasionalnya. Artinya,  walau amanat para pendiri bangsa mengedepankan pembangunan karakter bangsa, namun yang dilakukan  bangsa  ini  justru  aspek fisik material.
Pengertian  dan  Konsep  Mem- bangun Karakter Bangsa
Berdasarkan
perspektif
pendidikan kewarganegaraan dikenal tiga  kompetensi  yaitu:  pengetahuan kewarganegaraan  (civic  knowledge), kecakapan  kewarganegaraan  (civic skill),  dan watak  kewarganegaraan / civic disposition(Budimansyah,2010)
atau character.
Pengetahuan kewarganegaraan  berkenaan  dengan apa  yang  seharusnya  diketahui  oleh seorang warganegara mengenai negaranya  seperti  kehidupan  politik, undang-undang kewarganegaraan, pemerintahan, konstitusi dan seterusnya. Kecakapan kewarga- negaraan berkenaan dengan kecakapan  intelektual,  kecakapan emosional  dan  kecakapan  spiritual. Sedang  watak  kewarganegaraan  atau karakter  kewarganegaraan/ bangsa berkenaan  dengan  nilai-nilai  unik yang  terinternalisasi  dan  terintegrasi dalam diri seseorang yang melandasi dan mengarahkan sikap dan tindakannya sehingga termini- festasikan  dalam  perilaku  seseorang warganegara. Nilai-nilai unik
tersebut  dari  berasal  dari  nilai budaya,  ajaran  agama,  atau  dasar filsafat  yang  dimiliki  dan  disepakati oleh bangsa tersebut.
Furqon (2010:12-13), menulis dalam  bukunya  Pendidikan  Karakter membangun peradaban bangsa bahwa  karakter  adalah  kualitas mental  atau  moral,  kekuatan  moral, nam,  reputasi;  sifat-sifat  kejiwaan, akhlak  atau  budi  pekerti  yang membedakan  dari  orang  lain;  watak, tabi ’ at, mempunyai kepribadian.
Lebih lanjut menurut Furqon, seseorang    berkarakter  jika  telah berhasil menyerap nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyaarakat serta digunakan sebagai kekuatan  moral  dalam  hidupnya (Furqon,2010). Dalam
kontek karakter bangsa, maka kualitas mental  atau  moral,  kekuatan  moral seseorang  warga  bangsa  mampu berperilaku  berbasis  nilai  dasar bangsa  dalam wujud  kegiatan hidup dan kehidupan bermasyarakat,
berbangsa  dan  bernegara  Indonesia di segala bidang..
Oleh  karena  itu  membangun karakter  bangsa  merupakan  proses internalisasi  nilai-nilai  kehidupan luhur  bangsa  indonesia ke  dalam jiwa  setiap  warga  bangsa  Indonesia sehingga nilai-nilai tersebut terwejantahkan / termanifestasi dalam  perilaku  bagi  pribadi  masing- masing  dan  dan  bagi  kehidupan bersama  bermasyarakat,  berbangsa, dan  bernegara  Indonesia. Dalam  hal ini, Hutcheon menyatakan:
‘‘ Where  does  character  come from?’’  The  search  for answers takes  us  into  the  sources  of popular beliefs about whether or not people learn to be sinners or saints. Religious and philosophical world  views  that imply an ethical role for humans in the universe.................(Hutcheon,19 99) (Dari mana karakter berasal? Mencari jawaban membawa kita ke dalam sumber keyakinan populer tentang apakah atau tidak orang belajar untuk menjadi orang  berdosa atau orang-orang  suci    Pandangan dunia keagamaan  dan filosofis yang  menyiratkan peran etis untuk manusia di alam semesta.......)
Sedang  menurut  Dasim,  karakter secara  koheren  memancar  dari  hasil olah  pikir,  olah  hati,  olah  rasa,  dan oleh  karsa,  serta  olah  raga  yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi  kesulitan  dan  tantangan (Budimansyah,1999).
Berkenaan  dengan  tema  atau topik  di  atas,  sudah barang  tentu sasaran  pembahasan  di  sini  adalah Pancasila sebagai  dasar  falsafah bangsa dan negara Indonesia sebagai acuan yang  akan  direvitalisasi  untuk membangun karakter bangsa. Namun, persoalannya adalah bagaimana  Pancasila  di  derivasi dalam implementasinya bagi pembentukan karakter bangsa tersebut. Banyak pendapat dan
pemahaman  dikalangan  para  tokoh bangsa  ini  mengenai  Pancasila.  Baik dari  aspek  sejarah,  politik,  yuridis, maupun  aspek  kultural. Oleh  karena menyepakati  lebih  dahulu  konsep revitalisasi  Pancasila  sebagai  dasar falsafah  negara  Indonesia harus dilakukan  secara  terbuka  namun berada dalam koridor staatsside yang digagas  oleh  para  pendiri  negara yang  menginginkan  Dasar  falsafah Pancasila  sebagai  dasar  pemikiran filsafati
dalam membangun masyarakat,  bangsa  dan  negara Indonesia baik untuk kekinian maupun  untuk  masa  depan  bangsa dan negara Indonesia.

## Mencari  jabaran Pancasila dan Implementasinya.
Menjabarkan Pancasila ke dalam implementasinya  untuk  membangun karakter bangsa adalah bagian upaya merevitalisasi  Pancasila  ke  dalam bentuk fungsional dalam membentuk karakter  bangsa  Indonesia.    Dengan kata  lain  menjadikan  Pancasila sebagai  paradigma  karakter  bangsa. Keberadaan  Pancasila  dapat  dilihat dari dua sudut, pertama secara hitoris dan  secara  kultural. Kaelan  yang mengutip pendapat Notonagoro menyatakan  bahwa  “ Secara  historis
Pancasila  adalah  merupakan  suatu pandangan  hidup  bangsa  yang  nilai- nilainya  sudah  ada  sebelum  secara yuridis bangsa Indonesia membentuk negara.  Bangsa  Indonesia  secara historis  ditakdirkan  oleh  Tuhan YME,  berkembang  melalui  suatu proses  dan  menemukan  bentuknya sebagai  suatu  bangsa  dengan  jati- dirinya  sendiri. Secara  kultural dasar-dasar pemikiran tentang Pancasila  dan  nilai-nilai  Pancasila berakar  pada  nilai-nilai  kebudayaan dan  nilai-nilai  religius  yang  dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri sebelum mendirikan negara ”
(Kaelan,2011:8).
Nilai-nilai  Pancasila  sebelum terbentuknya  negara  dan  bangsa Indonesia  pada  dasarnya  terdapat secara  sporadis  dan  fragmentaris dalam  kebudayaan  bangsa  yang tersebar di seluruh kepaulauan nusantara  baik  pada  abad  kedua puluh  maupun  sebelumnya,  di  mana masyarakat Indonesia telah mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dan berakulturasi dengan  kebudayaan  lain.  Nilai-nilai tersebut merupakan  suatu local genius dan  sekaligus  sebagai  suatu local wisdom bangsa Indonesia(Kaelan,2011) yang kemudian disintesiskan secara dialektis  kemudian  dituangkan  ke dalam  sebuah  dasar  negara  yang sering  disebut  sebagai  dasar  falsafah negara (staats philosofiche grondslag). Pancasila yang sebab materialnya (causa materialis)
bersumber  pada bersumber  pada nilai-nilai budaya bangsa ini, menurut  Kaelan  yang  meminjam meminjam  istilah  Margareth  Mead,
Ralp  Linton,  dan  Abraham  Kardiner dalam Anthropology  to  Day,  disebut sebagai National Character. Selanjutnya  Linton  lebih  condong dengan  istilah Peoples  Character, atau  dalam  suatu  negara  disebut sebagai National Identity
(Kaelan,2011) ,  sehingga  nilai-nilai kebudayaan  dan  nilai  religius  yang telah  ada  pada  bangsa  Indonesia, kemudian  dibahas  dan  dirumuskan oleh the  founding  fathers bangsa Indonesia, yang kemudian disepakati dalam suatu konsensus sebagai dasar hidup  bersama  dalam  suatu  negara Indonesia.
Sebagai dasar falsafah, Pancasila  yang  merupakan suatu pilihan bangsa Indonesia melalui The Founding Fathers adalah core philosophy bangsa  Indonesia,  bahwa dalam hidup kenegaraan dan kebangsaan  Pancasila  sebagai  dasar filsafat  negara  yang secara  yuridis tercantum dalam tertib hukum
Indonesia,  yaitu  dalam  Pembukaan
UUD  1945.  Oleh  karena  itu  nilai- nilai Pancasila adalah sebagai sumber nilai dalam realisasi normatif dan praksis dalam kehidupan kenegaraan  dan  kebangsaan.  Dalam pengertian  seperti  ini  nilai-nilai
Pancasila merupakan das sollen bagi bangsa  Indonesia,  sehingga  seluruh derivasi normatif dan praksis berbasis pada nilai-nilai Pancasila(Kaelan,2007:10). Dalam
kedudukannya  yang  demikian  ini, maka Pancasila sebagai dasar negara yang  tercantum  dalam    Pembukaan UUD  1945,  adalah  merupakan  suatu cita-cita hukum  (Rechtsidee),  yang menguasai hukum dasar, baik hukum dasar  tertulis  maupun  hukum  dasar tidak tertulis. Sebagai cita-cita
hukum Pancasila merupakan konstruksi  pikir  yang  merupakan suatu  keharusan  untuk  mengarahkan hukum dan  perilaku  masyarakat kepada  cita-cita  yang  diinginkan masyarakat. Oleh karena itu,
integritas  Pancasila  sebagai  sistem filsafat  menjadi  asas  kerohanian bangsa harus dijadikan basis dan inti dalam  membangun  karakter  bangsa (nation  and  haracter  building)  yang sinergi  dengan  sistem  pembangunan nasional(Syam,2009).
Mengngingat pembangunan karakter harus bersifat berlanjut terus menerus  (sustainable), maka nilai yang  dijadikan  paradigma  karakter haruslah  nilai  (values) yang  bersifat berlanjut. Membangunan  karakter
merupakan  pembangunan  manusia,, maka sustainable values merupakan core dari  pembangunan  adalah Pancasila sebagai nillai-nila kemanusia yang  dapat  dirumuskan sebagai berikut(Sastraprateja,1998:72): 1. Hormat menghormati terhadap  keyakinan  regius orang lain 2. Hormat  terhadap  martabat manusia  sebagai  pribadi  atau subyek  yang  tidak  boleh direduksi sebagai obyek.
3. Kesatuan sebagai bangsa yang mengatasi segala sektarianisme 4. Nilai-nilai terkait dengan demokrasi konstitusional
5. Keadilan  sosial  persamaan
(equlity) dan (equity) Dalam kontek revitalisasi Pancasila tersebut, akan  lebih efektif jika terimplementasikan dalam bentuk  budaya  perilaku  masyarakat.
Dengan demikian membangun karakter  bangsa  berbasis  falsafah Pancasila  adalah  menjadikan  nilai- nilai  Pancasila  tercermin  dalam perilaku hidup dan  kehidupan setiap orang  anggota  masyarakat. Jika  nilai
Pancasila telah terimplementasi dalam  karater  setiap  orang,  secara outmatif  membudaya  dalam  perilaku masyarakat bangsa, dan penyelenggara negara. Persoalannya adalah, bagaimana wujud kongrit nilai-moral Pancasila tersebut yang secara universal  dapat  dilaksanakan. Lima Sila  dari  Pancasila  diderivasikan  ke dalam  bentuk  nilai  operasional  yang secara  aplikatif  dapat  dilaksanakan. Dulu di zaman orba, ada eka persetya pancasikarsa  pernah  dirinci  menjadi tiga  puluh  enam  butir;  bahkan  juga pernah  dirinci  menjadi  45  butir. Secara  tentatif,  rumusan  operasional nilai Pancasila dapat saja disusun dan debatable.
Sila Ketuhanan Yang Mahaesa, dapat dioperasionalkan seperti: setiap orang  Indonesia  seharusnya  beriman kepada  Tuhan  Yang  Mahaesa,  yang wujud perilakunya adalah menjalankan perintah ajaran agamanya masing, bertoleransi terhadap  orang  lain  yang  menjalani ajarannya agamanya. Kemudian mengamalkaan  ajaran  agama  betul memberi  manfaat  baagi  kepentingan orang  lain/banyak.  Sila  Kemanusian yang  adil  dan  beradab,  diwujudkan dalam  bentuk  perilaku  yang  saling menghargai  harkat  dan  martabat manusia,
kesamaan dalam
kemasyarakatan  dan  hukum,  saling mengasihi,  dan  menyayangi  satu sama lain hingga mewujudkan kondisi  yang  serasi  selaras  dalam
masyarakat. Sila Persatuan Indonesia, diwujudkan tiadanya diskriminasi  individu  dan  antar golongan,  kesedian  bekerjsasama untuk kepentingan bersama, bergotong  royong,  rela  berkorban, senantiasa sama berupaya menciptakan  kerukunan,  mencitai tanah  air  dengan  cara  mencintai karya  bangsa  sendiri,  dan  lain-lain. Sila  Kerakyatan  yang  dipimpin  leh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila itu  diwujud  ke  dalam  menyelesaikan masalah dengan musyawarah, demokrasi  substansial,  dan  tidak memaksakan kehendak, dan seterusnya. Sila  keadilan  sosial  bagi seluruh rakyat Indonesia, diwujudkan dalam  bentuk  perilaku  menghargai hak  orang  lain,  karya  cipta  orang lain, mengedepankan kewajiban kemudian  hak  yang  dilaksanakan secara seimbang.
Sekali  lagi  bentuk  perilaku  di atas masih bersifat tentatif, dan dapat dirinci lebih detil lagi sehingga betul- betul  menjadi  pedoman  perilaku sebagai kaarakter setiap anak bangsa. Dalam  implementasinya,  pedoman tersebut  harus  bersifat  penuntun perilaku  bukan  perilaku  paksaan, harus bersifat manusia, sesuai dengan  kodrat  manusia,  serta  selaras
dalam implementasi manusia sebagai indidu  dan  masyarakat. Nilai-nilai Pancasila tersebut perlu direvitalisasikan melalui proses deseminasi secara serius dan menggunak strategi metode pendekat yang tepat dan rasional ilmiah, bukan indoktrinasi.  Jangan  pernah  ada unsur pemaksaan,
melalinkan pendekatan persuasive educkatif Disamping itu, praktek
kehidupan  dalam  segala  bidang tercerminkan  dalam  etika  setiap orang  dan kelompok.  Misal  nilai kejujuran adalah selaras dengan Nilai Pancasila.  Oleh  karena  itu  dalam bidang  politik,  maka etika  politik melahirkan perilaku  politik yang jujur.  Dalam  bidang  ekonomi,  jujur dalam  berbisnis,  dalam  sosial  jujur sehingga dapat dipercai oleh sesama, dalam  bidang  hukum,  jujur  dalam penegaakan  hukum,  maka  tercegah mafia hukum, dalam bidang hankam, bahwa  jujur  melahirkan  kepercayaan masyarakat  pada  penegak  hukum, dan seterusnya.
Tuntunan  operasional  tersebut di  atas  perlu  dikaji  secara  bersama dan  terbuka  sehingga  hasil  rumusan operasional  nilai  Pancsila  dapat diterima oleh semua laapisan masyarakat bangsa Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Budimansyah,  Dasim,  2010, Penguatan  Pendidikan  Kewarganegaraan  untuk Membangun Karakter Bangsa, Bandung: Widya Aksara Press.,

## Furqon Hidayatullah, 2010, Pendidikan Karakter Membangun Peradaban
Bangsa,Surakarta: UNS Press.
Hutcheon, Pat Duffy, 1999, Building Character dan Culture, London: Greenwood Publishing Group, Inc.
Kaelan,  2011, Fungsi  ancasila  sebagai  Paradigma  Hukum  dalam  Menegakkan Konstitusionalitas Indonesia, Yogyakarta: Sarasehan Nasional Pancasila,
Mahkamah Konstitusi RI dan Universitas Gajah Mada, 2-3 Mei 2011
Kaelan, 2007, Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma, Yogyakarta.
Sastraprateja,  M.,  1998,  Pancasila  sebagai  Etos  Pembangunan  Nasional,  Jurnal Filsafat  Pancasila: Nasionalisme  dala  m  Perspektif  Historis,  Politis, Yuridis,  dan  Filosofis, Yogyakarta:Pusat  Studi  Pancasila  Univesitas Gajah Mada
Syam,  Mohammad  Noor,  2009,  Sistem  Filsafat  Pancasila  (Tegak  sebagai  sistem Kenegaraan  Pancasila-UUD  Proklamasi  1945, dalam    Kongres Pancasila: Pancasila dalam berbagai Perspektif, Jakarta: Setjend MK RI