## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1537-1548 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.298

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUTAN DI INDONESIA
Suyono Makruf 1 , Iqbal Miftakhul Mujtahid 2 , Pardamean Daulay 3
Public Administration Program, Universitas Terbuka Correspondet author : suyonomakruf@gmail.com Kendari, Sulawesi Tenggara, Indonesia

## Abstract
This  research  examines  the  implementation  of  forest  protection  policies  in  North  Konawe Regency,  Southeast  Sulawesi  Province,  by  the  Gakkum  LHK  Kendari  Post,  with  the  aim  of making  a  significant  contribution  to  the  broader  improvement  of  forest  policy implementation in Indonesia. The study involves an analysis of implementation effectiveness, factors influencing implementation, and policy characteristics as well as environmental issues. The  research  employs  a  qualitative  research  method,  detailing  findings  through  interviews, observations,  and  document  analysis.  The  results  indicate  personnel  imbalance,  budget limitations,  deforestation  due  to  illegal  mining,  and  challenges  in  infrastructure  and coordination  as  the  primary  obstacles  to  policy  implementation.  Applying  Mazmanian  and Sabatier's  policy  implementation  theory  provides  insights  into  the  crucial  roles  of environmental factors, policy characteristics, and issue specifics in achieving successful forest protection policy implementation.

## Keywords: Forest Protection; Gakkum LHK Kendari Post; Policy Implementation

## Abstrak
Penelitian  ini  mengkaji  implementasi  kebijakan  perlindungan  hutan  di  Kabupaten  Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, oleh Pos Gakkum LHK Kendari dalam rangka memberikan kontribusi  signifikan  untuk  perbaikan  implementasi  kebijakan  hutan  secara  lebih  luas  di Indonesia.  Fokus  penelitian  melibatkan  analisis  terhadap  efektivitas  implementasi,  faktor- faktor  yang  memengaruhi  implementasi,  dan  karakteristik  kebijakan  serta  masalah lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan merinci hasil  temuan  melalui  wawancara,  observasi,  dan  analisis  dokumen.  Hasil  penelitian menunjukkan  ketidakseimbangan  jumlah  personil,  keterbatasan  anggaran,  deforestasi akibat tambang ilegal, serta kendala infrastruktur dan koordinasi sebagai tantangan utama dalam  implementasi  kebijakan.  Dengan  menerapkan  teori  implementasi  kebijakan Mazmanian dan Sabatier, temuan ini memberikan wawasan terhadap peran penting faktor lingkungan,  kebijakan,  dan  karakteristik  masalah  dalam  mencapai  keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan hutan.

## Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Perlindungan Hutan; Pos Gakkum LHK Kendari
Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index Journal Publicuho is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

## PENDAHULUAN
Kebijakan  perlindungan  hutan  bertujuan  untuk  memberi  pedoman    arah  guna  mencapai penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam yaitu menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara  optimal  dan  lestari,  sehingga  tercapai  kemakmuran  rakyat  yang  berkeadilan  dan berkelanjutan. (Fitriani, 2021).
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1537-1548                                                        Suyono Makruf.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.298 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Kebijakan  perlindungan  hutan  di  Indonesia  diatur  oleh  Undang-Undang  Nomor  18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-undang ini mengedepankan  prinsip  keadilan,  kepastian  hukum,  keberlanjutan,  tanggung  jawab negara, partisipasi masyarakat, tanggung gugat, prioritas, serta keterpaduan dan koordinasi dalam  upaya  melawan  perusakan  hutan.  Selain  aspek represif ,  undang-undang  ini  juga mempertimbangkan  aspek restoratif untuk  memberikan  payung  hukum  yang  lebih  tegas dan lengkap. Perubahan signifikan terjadi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja,  yang  memodifikasi  beberapa  aspek  kebijakan perlindungan  hutan.  Salah  satu  terobosan  utama  adalah  penerapan  prinsip ultimum remedium ,  di  mana  pengenaan  sanksi  administratif  didahulukan  sebelum  sanksi  pidana untuk  pelanggaran  yang  bersifat  administratif  dan  tidak  mengancam  kesehatan, keselamatan,  atau  lingkungan.  Penerapan  prinsip  ini  terlihat  dalam  Pasal  110A  dan  Pasal 110B,  khususnya  terkait  kegiatan  usaha  perkebunan  kelapa  sawit  dan  kegiatan pertambangan,  perkebunan,  dan  kegiatan  lain  di  dalam  kawasan  hutan.  Perubahan  ini memberikan  kesempatan  penyelesaian  melalui  pembayaran  Provisi  Sumber  Daya  Hutan dan  Dana  Reboisasi,  serta  memberlakukan  sanksi  administratif  sebelum  sanksi  pidana. (Republik Indonesia, 2020)
Penting  untuk  memahami  luasnya  kawasan  hutan  yang  perlu  dilindungi  di  Provinsi Sulawesi  Tenggara,  data  Badan  Pusat  Statistik  mencatat  luas  kawasan  hutan  mencapai 3.743.670,80  hektar.  Dalam  konteks  ini,  Kabupaten  Konawe  Utara  memiliki  berbagai  jenis kawasan  hutan,  termasuk kawasan  konservasi  perairan, hutan  lindung,  dan hutan  produksi. (BPS, 2022b)
Seiring  dengan  implementasi  kebijakan  perlindungan  hutan,  evaluasi  kejadian  setelah disahkannya  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  menjadi  penting.  Data deforestasi Provinsi  Sulawesi  Tenggara  menunjukkan  fluktuasi  laju deforestasi dari  tahun  2013  hingga 2020.  Peningkatan  signifikan  terjadi  pada  periode 2013-2018,  mencapai  20.382,1 hektar per tahun,  namun  mengalami  penurunan  pada  tahun  2018-2020  menjadi  2.794,5  hektar  per tahun. Evaluasi ini memainkan peran kunci dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan perlindungan hutan. (BPS, 2022a)
Penelitian  pendahuluan  menyajikan  temuan-temuan  kunci  terkait  implementasi  kebijakan perlindungan hutan di Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu pertama ketidakseimbangan  Jumlah  Personil  dan  Luas  Kawasan  Hutan:  Studi  wawancara  dengan pihak KPH Unit XIX Laiwoi Utara, Kabupaten Konawe Utara, menunjukkan ketidakseimbangan antara jumlah personil (3 orang) dengan luas kawasan hutan yang perlu dijaga (351.371,40 hektar),  menjadi  hambatan  utama  dalam  implementasi  kebijakan  perlindungan  hutan. Kedua keterbatasan  anggaran  :  Selain  jumlah  personil  yang  minim,  wawancara  dengan Kepala  KPH  Unit  XIX  Laiwoi  Utara  mencerminkan  keterbatasan  anggaran  yang

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1537-1548 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.298
mempengaruhi  efektivitas  kegiatan  perlindungan  hutan  di  wilayah  tersebut. Ketiga Deforestasi Akibat Tambang Illegal : Permasalahan deforestasi di Kabupaten Konawe Utara salah  satunya  disebabkan  oleh  kegiatan  pertambangan illegal yang  terorganisir  dengan dukungan  dana  besar  dan  sarana  yang  memadai.  Kegiatan  ini  memberikan  hambatan signifikan terhadap implementasi kebijakan perlindungan hutan. Keempat Tidak Tersedianya Kantor Pos Gakkum yang berkedudukan di Kabupaten Konawe Utara : Kabupaten ini tidak memiliki  Kantor  Pos  Gakkum,  yang  bertugas  menyelenggarakan  pengamanan  dan penegakan  hukum  di  bidang  lingkungan  hidup  dan  kehutanan.  Ini  memberikan  dampak negatif pada efektivitas kebijakan perlindungan hutan di tingkat lokal. Kelima Keterbatasan Personil  Kantor  Pos  Gakkum  LHK  Kendari:  Meskipun  Kantor  Pos  Gakkum  LHK  Kendari melibatkan  28  personil,  termasuk  25  Polisi  Kehutanan  dan  3  Pejabat  Pengawas  Lingkungan Hidup, jumlah ini dianggap tidak sebanding dengan luas kawasan hutan yang perlu diawasi di  Sulawesi  Tenggara. Keenam Lemahnya  Penegakan  Hukum:  Kelemahan  dalam penegakan  hukum  di  bidang  lingkungan  hidup  dan  kehutanan  menyebabkan  dampak negatif terhadap kelestarian hutan di Kabupaten Konawe Utara.
Telah ada beberapa penelitian terdahulu dengan topik yang cukup relevan dengan penelitian  ini.  Berikut  uraian  mengenai  penelitian  terdahulu  dengan  topik  yang  relevan terhadap  penelitian  ini  yaitu  penelitan  Wenny  Ira  Reverawaty  dan  M.  Yusuf  (2021)  yang berjudul  “Analisis  Implementasi  Kebijakan  Perlindungan  Lahan  Gambut  Untuk  Tanaman Pangan  Berkelanjutan”.  Hasil  penelitiannya  adalah  penerapan  Peraturan  d esa  (perdes) perlindungan lahan gambut untuk tanaman pangan pada skala desa mampu mengurangi ancaman  kerusakan  lahan  gambut  akibat  pembersihan  lahan  dengan  pola  bakar.  Perdes mampu  menghentikan  konversi  lahan  pertanian  pangan  menjadi  lahan  perkebunan  yang tidak  ramah  lingkungan.  Akan  tetapi  pelaksanaan  kebijakan  tersebut  belum  mampu menjamin  ketersediaan  pangan  pokok  (padi)  bagi  masyarakat  desa  Jebus.  (Wenny  Ira, 2021).  Berbeda  dengan Saipul  Bahri, et al  (2021)  dalam  penelitiannya  dengan  judul  “Politik Kebijakan: Sebuah Studi Pada Implementasi Kebijakan Politik Ekologi Terhadap Perlindungan dan  Pelestarian  Hutan  di  Kabupaten  Rokan  Hilir”,  menghasilkan  sebuah  penelitian  bahwa Faktor  Penyebab  Tidak  Berjalannya  Kebijakan  adalah  Pertama,  Lemahnya  penegakan hukum. Kedua, Money Politics di proses Pemilukada yang berefek pada tersandranya kepala daerah dan elit politik terhadap kepentingan koorporasi. Dan Ketiga, Apatisme pemerintah daerah  terhadap  sosialisasi  guna  mendidik  masyarakat  untuk  menguatkan  pemahaman terhadap  keutuhan  hutan.  (Saipul,  Bahri,  Heri  Kusmanto,  Fredrik  Broven,  2021).  Penelitian lainnya  oleh  Te gar  Imannabila,  et  al  (2022)  melakukan  riset  dengan  judul  “Implementasi Kebijakan  Perlindungan  Hutan  di  Kawasan  Hutan  Lindung  Sungai  Pulai  Kelurahan  Gunung Lengkuas  Kabupaten  Bintan”,  dengan  hasil  bahwa  proses  implementasi  kebijakan
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1537-1548                                                        Suyono Makruf.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.298 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
perlindungan  hutan  di  Kawasan  Hutan  Lindung  Sungai  Pulai  Kabupaten  Bintan  belum berjalan secara maksimal karena masih banyak hambatan-hambatan dalam implementasi kebijakan  seperti  kurangnya  komunikasi,  minimnya  sumber  daya,  dan  Standar  Operasional Prosedur  yang  kurang  jelas.  Selanjutnya  pada  proses  implementasi  kebijakan  terdapat  3 (tiga) indikator yang belum berjalan secara intensif seperti komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi,  serta  1  (satu)  indikator  yang  sudah  dijalankan  dengan  baik  yaitu  disposisi.  (Tegar Imannabila, Ibrahim, Rudi Subiyakto, 2022)
Perbedaan  utama  penelitian  ini  dengan  penelitian  terdalulu  sebagaimana  kami jelaskan di atas terletak pada locus, objek, permasalahan akademik, dan teori implementasi kebijakan yang digunakan penulis dalam menganalisis implementasi kebijakan perlindungan hutan  di  Kabupaten  Konawe  Utara.  Perbedaan  ini  memberikan  sentuhan  kebaruan  atau novelty pada penelitian penulis. Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dipilih sebagai  lokasi  penelitian  karena  kompleksitas  permasalahan,  mulai  dari  illegal  logging hingga  illegal  mining,  menjadikannya  fokus  penelitian  yang  relevan.  Jumlah  pengaduan masyarakat  kepada  Balai  Pengamanan  dan  Penegakan  Hukum  Lingkungan  Hidup  dan Kehutanan  (BPPHLHK)  Wilayah  Sulawesi,  terutama  di  Kabupaten  Konawe  Utara, memperlihatkan urgensi penelitian di wilayah ini.
Tujuan  penelitian  mencakup  analisis  terhadap  implementasi  yang  belum  efektif, peningkatan  efektivitas  implementasi,  dan  faktor-faktor  yang  memengaruhi  implementasi perlindungan hutan di Kabupaten Konawe Utara. Manfaat penelitian  ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan  perlindungan  hutan  di  Kabupaten  Konawe  Utara.  Dengan  menganalisis tantangan  khusus  yang  dihadapi  dalam  konteks  lokal,  penelitian  ini  menyoroti  faktor-faktor yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan. Evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan juga menjadi fokus utama, memberikan wawasan kritis terhadap keberhasilan dan kelemahan  yang  perlu  diperbaiki.  Selain  itu,  artikel  ini  tidak  hanya  bersifat  deskriptif,  tetapi juga  memberikan  rekomendasi  konkret  untuk  perbaikan  kebijakan  di  masa  mendatang. Temuan-temuan  penelitian  ini  tidak  hanya  bermanfaat  secara  lokal,  tetapi  juga  memiliki dampak  pada  literatur  akademis  terkait  implementasi  kebijakan  perlindungan  hutan.  Oleh karena itu, hasil penelitian ini bukan hanya menjadi kontribusi penting pada tingkat lokal di Konawe Utara, tetapi juga membuka diskusi yang lebih luas untuk pembaruan kebijakan di tingkat regional dan nasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjadi tinjauan mendalam  terhadap  realitas  setempat,  tetapi  juga  berperan  sebagai  sumber  informasi berharga yang dapat diadopsi secara luas untuk memperbaiki strategi perlindungan hutan secara keseluruhan.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1537-1548 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.298

## METODE
Penelitian  ini  memilih  pendekatan  kualitatif  dengan  tujuan  mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena atau konteks yang kompleks, terutama dalam bidang  sosial  dan  perilaku  manusia.  Metode  ini  memungkinkan  eksplorasi  yang  mendalam terhadap perspektif subyektif partisipan/informan. Keunggulan lain dalam penelitian kualitatif adalah  fleksibilitas  dalam  pengumpulan  data  melalui  wawancara  mendalam,  observasi partisipan,  dan  analisis  dokumen,  serta  kemampuan  untuk  memahami  konteks  sosial  dan suatu  fenomena.  Pendekatan  holistik  dan  kemampuan  mengembangkan  teori grounded juga merupakan aspek penting dari penelitian kualitatif.
Narasumber  penelitian  dipilih  melalui  teknik  purposive  sampling,  dengan  informan utama termasuk pejabat dan personel terkait seperti Kepala Seksi BPPHLHK Wilayah Sulawesi, Kepala  Pos  Gakkum  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Kendari,  serta  personel  lain  yang terlibat  langsung  dalam  implementasi  kebijakan.  Selain  itu,  data  primer  diperoleh  melalui wawancara  mendalam,  sedangkan  data  sekunder  bersumber  dari  dokumentasi  seperti surat-surat, laporan, dan peraturan yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan hutan di Kabupaten  Konawe  Utara.  Instrumen  penelitian  bersifat  internal  subyektif,  dengan  peneliti sebagai  instrumen  utama  yang  melakukan  wawancara  mendalam.  Proses  pengumpulan data  dilakukan  melalui  wawancara  dan  analisis  dokumen.  Analisis  data  dilakukan  dengan pendekatan  deskriptif  kualitatif,  melibatkan  reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan  atau  verifikasi.  Hasil  penelitian  diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman yang mendalam tentang implementasi kebijakan perlindungan hutan di daerah tersebut.
Data  yang  diperoleh  selanjutnya  dianalisis  secara  kualitatif  dengan  model  interaktif dan  berlangsung  secara  terus  menerus  sampai  datanya  jenuh,  dimulai  dari  pengumpulan data,  reduksi  data,  penyajian  data  dan  kesimpulan  Miles,  Huberman  &  Saldaña  (2014) dalam  (Elwan  et  al.,  2022).  Kondensasi  data  merujuk  pada  proses  seleksi,  fokus  studi, penyederhanaan,  ringkasan  dan  transformasi  data  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  dan memberikan  pemahaman  yang  mendalam  tentang  implementasi  kebijakan  perlindungan hutan di daerah.(Muhammad Elwan et al., 2022)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Deskripsi Objek Penelitian
Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Kabupaten  Konawe  Utara,  berlokasi  di  Provinsi  Sulawesi Tenggara, yang didirikan pada tanggal 2 Januari 2007 melalui Undang – Undang Nomor 13 Tahun  2007.  Ibu  kota kabupaten  ini  adalah  Wanggudu,  dan  wilayahnya  meliputi  total luas 5.101,76  km2  dengan  13  kecamatan  (BPS  Kabupaten  Konawe  Utara,  2022).  Kabupaten  ini memiliki  ekosistem  beragam,  termasuk  hutan  hujan  tropis,  hutan  mangrove,  dan  hutan
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1537-1548                                                        Suyono Makruf.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.298 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
pegunungan,  yang  memainkan  peran  kunci  dalam  menjaga  keseimbangan  alam  dan keanekaragaman  hayati.  Ekonomi  Konawe  Utara  sangat  bergantung  pada  sumber  daya alam,  terutama  pertanian,  perikanan,  kehutanan,  dan  sektor  pertambangan  nikel  dan bauksit.  Pentingnya  perlindungan  hutan  dan  lingkungan  menjadi  kunci  untuk  menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistem yang kaya di wilayah ini dari potensi kerusakan dan degradasi.
Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan perlindungan hutan pemerintah pusat di Kabupaten Konawe Utara. Salah satu pelaksana utamanya adalah Balai Pengamanan dan Penegakan  Hukum  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (BPPHLHK)  Wilayah  Sulawesi,  yang dipimpin  oleh  kepala  dan  berada  di  bawah  Direktur  Jenderal  Penegakan  Hukum Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan.  Kantornya  terletak  di  Kota  Makassar,  Sulawesi  Selatan. Tugas  BPPHLHK  Wilayah  Sulawesi  adalah  penurunan  gangguan,  ancaman,  dan pelanggaran  hukum  lingkungan  hidup  dan  kehutanan.  Untuk  meningkatkan  efektivitas penegakan  hukum  di  Sulawesi  Tenggara,  Seksi  Wilayah  I  dibantu  oleh  Pos  Gakkum  LHK Kendari, dengan jumlah personil 28 orang.
Implementasi  Kebijakan  perlindungan  Hutan  di  Kabupaten  Konawe  Utara  Provinsi  Sulawesi Tenggara oleh Pos Gakkum LHK Kendari.
Kebijakan  publik  adalah  serangkaian  tindakan/kegiatan  yang  diusulkan  oleh seseorang,  kelompok  atau  pemerintah  dalam  suatu  lingkungan  tertentu  dimana  terdapat hambatan-hambatan  (kesulitan-kesulitan)  dan  kemungkinan-kemungkinan  (kesempatan- kesempatan)  dimana  kebijakan  tersebut  diusulkan  agar  berguna  dalam  mengatasinya untuk  mencapai  tujuan  yang  dimaksud,  Carl  Friedrich  (dalam  Agustino,  2008).  Sedangkan Implementasi  kebijakan  dibatasi  sebagai  menjangkau  tindakan-tindakan  yang  dilakukan oleh  individu-individu  pemerintah  dan  individu-individu  swasta  (kelompok-kelompok)  yang diarahkan  untuk  mencapai  tujuan-tujuan  yang  telah  ditetapkan  dalam  keputusan- keputusan kebijaksanaan sebelumnya (Winarno, 2002).
Menurut  Jones  (1991)  dalam  La  Ode  Muhammad  Elwan,  (2011:  18)  menjelaskan  bahwa Implementasi  kebijakan  mudah  dimengerti  secara  teoritik  dan  konseptual,  namun  tidak senantiasa demikian dalam bentuknya yang kongkrit, karena pelaksanaannya secara nyata bukanlah  sesuatu  yang  mudah  (Supriadin  et  al.,  2020).  Pendekatan  implementasi  menurut Mirelee  Grindle  (Grindle,  2017)  dalam  menentukan  keberhasilan  suatu  kebijakan,  yaitu  isi kebijakan dan konteks implementasi. (Ode et al., 2023)
Dalam  pelaksanaan  kebijakan  perlindungan  hutan  di  Kabupaten  Konawe  Utara Provinsi  Sulawesi  Tenggara,  Pos  Gakkum  LHK  Kendari,  sebagai  perpanjangan  tangan BPPHLHK  Wilayah  Sulawesi,  menghadapi  sejumlah  tantangan  yang  mempengaruhi efektivitas implementasinya. Meskipun organisasinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, keterbatasan  anggaran,  kendala  waktu,  dan  ketergantungan  pada  laporan  masyarakat

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1537-1548 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.298
mengenai potensi gangguan lingkungan hidup dan kehutanan telah membuat inventarisasi dan  identifikasi  kurang  efektif.  Selain  itu,  kepemimpinan  Pos  Gakkum  LHK  Kendari  yang hanya  dipegang  oleh  Pejabat  Fungsional  tanpa  keberadaan  pejabat  struktural mempengaruhi  kebijakan  strategis.  Sosialisasi  penegakan  hukum  juga  terhambat  oleh keterbatasan  anggaran,  dilaksanakan  secara  individu,  dan  tidak  mencapai  seluruh masyarakat.  Koordinasi  dengan  aparat  penegak  hukum  dan  pihak  terkait  di  tingkat  atas mengalami  hambatan  karena  proses  koordinasi  harus  menunggu  kedatangan  pejabat struktural dari Makassar. Selain itu, kegiatan pengumpulan data dan informasi, pencegahan dan  operasi  pengamanan  hutan,  serta  penyidikan  terhadap  pelanggaran  hukum  masih terkendala  oleh  birokrasi  yang  panjang,  kondisi  sarana  dan  prasarana  yang  kurang memadai,  serta  kurangnya  kebijakan  otonom.  Penyelesaian  sengketa  lingkungan  hidup, pengawasan  penaatan  terhadap  pemegang  izin,  dan  pengawasan  rutin  terhadap perusahaan juga belum optimal karena kewenangan dan tata kelola keuangan yang masih terpusat  di  Makassar.  Analisis  terhadap  temuan  ini  secara  keseluruhan  mencerminkan keterkaitan dengan teori Mazmanian dan Sabatier, yang menekankan pentingnya konteks, koordinasi  antar  organisasi,  peran  aktor,  dan  dinamika  interaksi  pemangku  kepentingan dalam implementasi kebijakan perlindungan hutan.
Efektifitas Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan di Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Pos Gakkum LHK Kendari.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan perlindungan hutan di  Kabupaten  Konawe  Utara,  Provinsi  Sulawesi  Tenggara  belum  berjalan  sesuai  yang diharapkan.  Adapun  factor-faktor  yang  mempengaruhi  ketidakefektifian  implementasi kebijakan  perlindungan  hutan  yaitu: Pertama ,  Kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat merupakan  faktor  pertama  yang  mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  kebijakan perlindungan  hutan.  Jika  masyarakat  memiliki  pemahaman  yang  baik  dan  terlibat  aktif dalam  kegiatan  konservasi,  implementasi  kebijakan  dapat  menjadi  lebih  efektif.  Namun, kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti pendidikan  dan  informasi.  Temuan  ini  didukung  dengan  teori  dan  hasil-hasil  penelitian sebelumnya.  Keterlibatan  masyarakat  juga  menjadi  elemen  penting  dalam  kesuksesan kebijakan  perlindungan  hutan.  Melibatkan  masyarakat  dalam  pengambilan  keputusan terkait  pengelolaan  hutan  dapat  meningkatkan  rasa  tanggung  jawab  mereka  terhadap kelestarian hutan.
Temuan  penelitian  yang  menyatakan  bahwa  kesadaran  dan  partisipasi  masyarakat mempengaruhi  keberhasilan  implementasi  kebijakan  perlindungan  hutan  dapat  dikaitkan dengan  konsep  teori  implementasi  kebijakan  oleh  Daniel  A.  Mazmanian  dan  Paul  A. Sabatier.  Menurut  teori  tersebut,  keberhasilan  implementasi  kebijakan  dipengaruhi  oleh
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1537-1548                                                        Suyono Makruf.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.298 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
sejumlah  faktor,  termasuk  peran  serta  masyarakat  dan  tingkat  keterlibatannya.  Kesadaran dan partisipasi masyarakat dianggap sebagai elemen kunci dalam proses implementasi.
Dalam konteks perlindungan hutan, masyarakat dapat membentuk kelompok kepentingan atau koalisi untuk mendukung kebijakan tersebut. Kesadaran yang baik tentang kebutuhan perlindungan  hutan  dan  partisipasi  aktif  dalam  kegiatan  konservasi  dapat  menciptakan koalisi yang kuat, yang pada gilirannya dapat memengaruhi implementasi kebijakan.
Dengan  demikian,  temuan  ini  secara  substansial  mendukung  prinsip-prinsip  teori implementasi kebijakan oleh Mazmanian dan Sabatier, terutama dalam konteks hubungan antara  kesadaran,  partisipasi  masyarakat,  dan  keberhasilan  implementasi  kebijakan perlindungan  hutan. Kedua ,  kurangnya  anggaran.  Meskipun  pendidikan  dan  informasi penting  dalam  meningkatkan  kesadaran,  kurangnya  anggaran  untuk  kegiatan  sosialisasi penegakan  hukum  oleh  Pos  Gakkum  LHK  Kendari  menyebabkan  kurangnya  efektivitas dalam  menyampaikan  informasi  ke  masyarakat.  Namun,  temuan  penelitian  menunjukkan bahwa  pelibatan  masyarakat  dalam  kegiatan  perlindungan  hutan  di  Kabupaten  Konawe Utara  belum  optimal  karena  keterbatasan  anggaran  dan  kurangnya  kewenangan pengelolaan anggaran di Pos Gakkum LHK Kendari.
Temuan penelitian menyoroti tantangan serius dalam implementasi kebijakan perlindungan hutan  di  Kabupaten  Konawe  Utara,  khususnya  terkait  kurangnya  anggaran  yang memengaruhi  kegiatan  penegakan  hukum  oleh  Pos  Gakkum  LHK  Kendari.  Dalam  konteks teori  implementasi  kebijakan  oleh  Daniel  A.  Mazmanian  dan  Paul  A.  Sabatier,  kurangnya anggaran  menciptakan  hambatan  signifikan  dalam  mencapai  efektivitas  kebijakan. Kekurangan  anggaran  dapat  menghambat  sumber  daya  organisasi,  sedangkan  konsep desain  institusional  dan  implementasi  kebijakan  menunjukkan  bahwa  struktur  organisasi dapat terpengaruh secara negatif. Kurangnya anggaran dapat membatasi keputusan dan tindakan optimal Pos Gakkum LHK Kendari. Oleh karena itu, pemahaman terhadap dampak kurangnya  anggaran  ini  tidak  hanya  relevan  untuk  tantangan  praktis,  tetapi  juga menggambarkan  dinamika  kompleks  implementasi  kebijakan  perlindungan  hutan  yang perlu diperhatikan dalam rangka meningkatkan efektivitas upaya perlindungan tersebut.
Ketiga, Aspek  manfaat  ekonomi  juga  turut  mempengaruhi  partisipasi  masyarakat  dalam kegiatan perlindungan hutan. Meskipun manfaat ekonomi dari perlindungan hutan mungkin tidak langsung terlihat dalam jangka pendek, kelestarian hutan dapat memberikan dampak positif  pada  masyarakat  dalam  jangka  waktu  yang  lebih  panjang.  Namun,  penelitian menunjukkan  bahwa  manfaat  ekonomi  yang  dirasakan  oleh  masyarakat  Kurang  langsung dirasakan secara langsung, dan ini dapat mempengaruhi motivasi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan perlindungan hutan.
Temuan  penelitian  menyoroti  pentingnya  aspek  manfaat  ekonomi  dalam  memengaruhi partisipasi masyarakat dalam kegiatan perlindungan hutan. Meskipun manfaat ekonomi dari

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1537-1548 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.298
perlindungan hutan mungkin tidak langsung terlihat dalam jangka pendek, kelestarian hutan dapat  memberikan  dampak  positif  pada  masyarakat  dalam  jangka  waktu  yang  lebih panjang.  Penelitian  mencatat  bahwa  manfaat  ekonomi  yang  dirasakan  oleh  masyarakat kurang terasa secara langsung, dan hal ini dapat mempengaruhi motivasi masyarakat untuk terlibat  dalam  kegiatan  perlindungan  hutan.  Dalam  konteks  teori  implementasi  kebijakan oleh  Daniel  A.  Mazmanian  dan  Paul  A.  Sabatier,  hal  ini  menyoroti  pentingnya  mendesain kebijakan  dengan  mempertimbangkan  dampak  langsung  dan  tidak  langsungnya  pada masyarakat. Desain kebijakan yang memadai harus memperhitungkan persepsi masyarakat terhadap  manfaat  ekonomi,  memastikan  keterlibatan  sektor  ekonomi,  dan  membangun jaringan  yang  efektif  antarorganisasi.  Keseluruhan,  pemahaman  mendalam  terhadap keterkaitan  antara  manfaat  ekonomi,  desain  kebijakan,  dan  partisipasi  masyarakat memperkuat landasan implementasi kebijakan perlindungan hutan yang berkelanjutan.
Keempat, Penegakan  hukum  yang  tegas  terhadap  pelanggaran  kebijakan  perlindungan hutan  juga  diakui  sebagai  faktor  penting  dalam  meningkatkan  kesadaran  dan  partisipasi masyarakat.  Meskipun  penegakan  hukum  oleh  BPPHLHK  Wilayah  Sulawesi  melalui  Pos Gakkum LHK Kendari terbilang cukup efektif, kendala birokrasi dan kurangnya ketersediaan anggaran  mempengaruhi  kuantitas  penanganan  kasus,  sehingga  penegakan  hukum  di Kabupaten Konawe Utara belum mencapai tingkat efektivitas yang diinginkan.
Penelitian  mengemukakan  bahwa  penegakan  hukum  yang  tegas  terhadap  pelanggaran kebijakan  perlindungan  hutan  menjadi  faktor  kunci  dalam  meningkatkan  kesadaran  dan partisipasi  masyarakat.  Meskipun  Pos  Gakkum  LHK  Kendari,  yang  menjalankan  penegakan hukum  atas  kebijakan  ini  di  Kabupaten  Konawe  Utara,  terbilang  cukup  efektif,  namun kendala  birokrasi  dan  keterbatasan  anggaran  menghambat  kuantitas  penanganan  kasus, sehingga pencapaian tingkat efektivitas yang diinginkan masih menjadi tantangan. Analisis konsep  teori  implementasi  kebijakan  oleh  Daniel  A.  Mazmanian  dan  Paul  A.  Sabatier membuka pemahaman tentang hambatan dalam implementasi, di mana  ketergantungan sumber  daya,  desain  institusional  yang  kurang  efektif,  dan  keterbatasan  rasionalitas berperan dalam menghambat efisiensi penegakan hukum. Lebih jauh, konsep jaringan dan hubungan  antarorganisasi  menunjukkan  pentingnya  kerjasama  antarlembaga  untuk mencapai  penegakan hukum  yang efektif. Keseluruhan,  temuan  ini  memberikan wawasan yang  kaya  tentang  dinamika  dan  tantangan  dalam  implementasi  kebijakan  perlindungan hutan,  yang  dapat  membimbing  upaya  peningkatan  keefektifan  penegakan  hukum  di masa depan.
Kelima, Keterlibatan organisasi masyarakat, kapasitas institusi, dan koordinasi antar lembaga juga  menjadi  faktor-faktor  kunci  dalam  implementasi  kebijakan  perlindungan  hutan. Kurangnya  keterlibatan  organisasi  masyarakat,  kapasitas  institusi  yang  terbatas,  dan
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1537-1548                                                        Suyono Makruf.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.298 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
koordinasi yang belum optimal antar lembaga dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan keterlibatan organisasi masyarakat,  memperkuat  kapasitas  institusi  Pos  Gakkum  LHK  Kendari,  dan  meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait.
Temuan  penelitian  menyoroti  beberapa  faktor  kunci  dalam  implementasi  kebijakan perlindungan hutan, yang dapat dianalisis melalui lensa konsep teori implementasi kebijakan oleh  Daniel  A.  Mazmanian  dan  Paul  A.  Sabatier.  Keterlibatan  organisasi  masyarakat, kapasitas  institusi  yang  terbatas,  dan  kurangnya  koordinasi  antar  lembaga  diidentifikasi sebagai  elemen-elemen  krusial  yang  dapat  mempengaruhi  efektivitas  implementasi. Pemahaman terhadap dinamika ini menjadi kunci dalam merancang strategi implementasi kebijakan  yang  lebih  efektif  dan  berkelanjutan,  dengan  mempertimbangkan  dukungan masyarakat,  kapasitas  institusi,  dan  koordinasi  antar  lembaga  sebagai  elemen-elemen integral.  Analisis  ini  menggambarkan  kompleksitas  dan  tantangan  dalam  implementasi kebijakan perlindungan hutan, membuka jalan untuk upaya peningkatan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

## Faktor-faktor  yang  berpengaruh  dalam  Implementasi  Perlindungan  Hutan  di  Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Pos Gakkum LHK Kendari
Dalam penelitian ini, penulis menerapkan teori implementasi dari Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, yang dikenal sebagai "teori implementasi," untuk mengevaluasi faktor-faktor yang  mempengaruhi  keberhasilan  atau  kegagalan  implementasi  kebijakan  perlindungan hutan  di  Kabupaten  Konawe  Utara,  Provinsi  Sulawesi  Tenggara.  Berdasarkan  teori  tersebut, terdapat  analisis  mengenai  faktor-faktor  yang  memengaruhi  keberhasilan  implementasi kebijakan perlindungan hutan (Subarsono, 2011) yaitu :

## Karakteristik dari Masalah (tractability of the problems)
Karakteristik  masalah  perlindungan  hutan  di  Kabupaten  Konawe  Utara  melibatkan deforestasi  dan  degradasi  hutan,  konflik  penggunaan  lahan,  kurangnya  kesadaran  dan pendidikan,  kurangnya  pengawasan  dan  penegakan  hukum,  keterbatasan  sumber  daya, dan dampak perubahan iklim. Masalah ini memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi untuk mencapai keberhasilan implementasi kebijakan perlindungan hutan.
Karakteristik Kebijakan/Undang-Undang (ability of statute to structure implementation) :
Kebijakan/undang-undang  perlindungan  hutan  di  Kabupaten  Konawe  Utara  harus memberikan kepastian hukum, keterpaduan, dan koherensi. Hal ini melibatkan pengaturan yang  jelas  terkait  definisi  hutan,  hak  dan  kewajiban  aktor  terkait,  serta  sanksi  yang  tegas terhadap  pelanggaran.  Keterlibatan  stakeholder,  pengaturan  penggunaan  lahan, pengawasan,  penegakan  hukum,  dan  insentif  juga  perlu  diperhatikan  untuk  menciptakan kerangka kerja yang efektif.

## Journal Publicuho
ISSN 2621-1351 (online), ISSN 2685-072 9 (print) Volume 6 No 4 (Nov-Jan 2023) pp.1537-1548 Accredited SINTA 4 , SK.NOMOR 105/E/KPT/2022 Open Access at: https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.298

## Lingkungan (non-statutory variables affecting implementation)
Faktor  lingkungan  yang  mempengaruhi  implementasi  kebijakan  melibatkan  kondisi geografis,  keanekaragaman  hayati,  ketergantungan  masyarakat  terhadap  sumber  daya hutan,  konflik  sosial,  perubahan  iklim,  dan  ketersediaan  infrastruktur  dan  teknologi. Memahami konteks lingkungan yang unik ini diperlukan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam upaya perlindungan hutan yang berkelanjutan.
Dengan  mempertimbangkan  analisis  faktor-faktor  di  atas,  implementasi  kebijakan perlindungan hutan di Kabupaten Konawe Utara dapat berhasil melalui pendekatan holistik, kebijakan  yang  tegas  dan  mendukung,  serta  keterlibatan  aktif  dari  berbagai  pihak  terkait. Keselarasan  antara  karakteristik  masalah,  kebijakan,  dan  lingkungan  menjadi  kunci  untuk mencapai  keberhasilan  dalam  melestarikan  hutan  dan  menjaga  keberlanjutan ekosistemnya.

## KESIMPULAN
Implementasi kebijakan perlindungan hutan di Kabupaten Konawe Utara oleh Pos Gakkum LHK Kendari tidak efektif karena masalah anggaran, sarana, prasarana, dan ketergantungan pada  Balai  PPHLHK  Wilayah  Sulawesi.  Efektivitas  dipengaruhi  oleh  kesadaran  masyarakat, kapasitas  Pos  Gakkum,  koordinasi,  dan  sosialisasi.  Faktor  lingkungan,  karakteristik  masalah, dan  kebijakan/undang-undang  juga  memengaruhi  implementasi.  Saran  meliputi  penelitian mendalam,  peningkatan  koordinasi,  penyediaan  anggaran,  peningkatan  kapasitas  SDM, dan  pemanfaatan  teknologi  informasi.  Rekomendasi  termasuk peningkatan  kerjasama dan peran Pos Gakkum LHK Kendari dalam pengambilan keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA
Agustino, L. (2006). Politik dan Kebijakan Publik . Bandung: AIPI.
Agustino, L. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Alfabeta. Arikunto, S. (2016). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Rineka Cipta.
BPS. (2022a). Angka Deforestasi Netto Indonesia Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Hutan Tahun 2013-2020 (Ha/Th) .
BPS. (2022b). Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan . Badan Pusat Statistik. BPS Kabupaten Konawe Utara. (2022). Kabupaten Konawe Utara dalam Angka 2022 . BPS Kabupaten Konawe Utara.
Dunn, W. N. (1998). Pengantar Analisis Kebijakan Publik . Gadjah Mada University Press.
Fitriani, A. dan Y. P. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Balantak Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Admistrator , 3 (1996), 6. Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja .
Volume 6 Number 4 (Nov - Jan 2023), pp.1537-1548                                                        Suyono Makruf.et.al DOI: https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i4.298 Accredited SINTA 4 , SK. NOMOR 105/E/KPT/2022
Muhammad Elwan, L. O., Rahman, R., & Fitri Cahyani, E. (2022). IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGGAN PRAVELANSI STUNTING ANAK BALITA PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KONAWE. Journal Publicuho , 5 (2). https://doi.org/10.35817/jpu.v5i2.25130 Ode, L., Elwan, M., Kadir, A., Rezkiawaty, S. U., & Qomariyah, E. (2023). Implementation of Covid-19 Budget Policy in Southeast Sulawesi ( Case Study of Budget Refocussing and Reallocation of Regional Revenue and Expenditure Budgets 2020 ). Journal of Governance and Public Policy , 10 (3), 234 – 252. https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.16108 Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja . Sabatier, P. (1986). Top down and Bottom up Approaches to Implementation Research. In Journal of Publick Policy .
Saipul, Bahri, Heri Kusmanto, Fredrik Broven,  dan M. A. (2021). Politik Kebijakan: Sebuah Studi Pada Implementasi Kebijakan Politik Ekologi Terhadap Perlindungan dan Pelestarian Hutan di Kabupaten Rokan Hilir. Jurnal Transformative , 7 (2), 241 – 260. https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2021.007.02.5
Subarsono, A. (2011). Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi) . Pustaka Pelajar.
Supriadin, R., Alam, S., & Elwan, L. O. M. (2020). IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI. Journal Publicuho . https://doi.org/10.35817/jpu.v3i1.11506
Tegar Imannabila, Ibrahim, Rudi Subiyakto,  dan O. (2022). Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan Di Kawasan Hutan Lindung Sungai Pulai Kelurahan Gunung Lengkuas Kabupaten Bintan. Student Online Journal , 3 (2022), 327 – 337.
Wenny Ira, R. dan M. Y. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Gambut Untuk Tanaman Pangan Berkelanjutan. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik , 6 (April), 173 – 192. https://doi.org/10.25077/jakp Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik . Yogyakarta: Media Pressindo.