## OPEN ACCESS

## KESIAPAN FUNGSI JALAN PERINTINS KEMERDEKAAN, PANDANARAN, NANGKA GUMULAN SETELAH ADANYA KANTOR PEMERINTAHAN TERPADU KABUPATEN BOYOLALI
Citra Ayu Permatasari 1 , Soedwiwahjono 1 , Kuswanto Nurhadi 2 1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Negeri Sebelas Maret
2 Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Sebelas Maret

## Abstrak
Transportasi  merupakan  kebutuhan  dasar  manusia  dalam  melakukan  aksesibilitas  dan  mobilitas.  Untuk  memenuhi  kebutuhan manusia  tersebut,  dibutuhkan  jalan  sebagai  fungsi  utama  dari  sistem  transportasi.  Fenomena  transportasi  di  Kabupaten  Boyolali adalah Pemindahan Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Boyolali yang terletak di antara ruas Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan  Pandanaran  dan  Jalan  Nangka  Gumulan.  Isu  pemindahan  Kantor  Pemerintahan  nantinya  akan  berdampak  pada meningkatnya arus lalu lintas. Oleh karena itu kesiapan fungsi jalan dapat diukur dari sistem jaringan jalan yang digunakan dalam melayani  kebutuhan  di  kantor  pemerintahan  terpadu  Kabupaten  Boyolali.  Tujuan  dalam  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui kesiapan  ruas  Jalan  Perintis  Kemerdekaan,  Pandanaran  dan  Nangka  Gumulan  setelah  adanya  Kantor  Pemerintahan  terpadu Kabupaten  Boyolali  dengan  beberapa  variabel  penelitian  diantaranya,  (1)  ketuntasan  dalam  pengembangan  jaringan  jalan,  (2) tingkat pelayanan jalan, (3) ketersediaan moda transportasi, (4) ketersediaan lahan parkir, (5) fungsi sarana dan prasarana jalan, (6) tingkat fungsi lembaga. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan analisis skoring. Analisis skoring dilakukan pada masing-masing variabel penelitian. Hasil akhir yang diperoleh, bahwa ke tiga ruas jalan siap mendukung keberadaan Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Boyolali. Namun terdapat beberapa variabel penelitian yang  masih  memerlukan  peningkatkan  guna  pengoptimalan  fungsi  jalan  pada  masing-masing  ruas  jalan.  Salah  satunya  adanya rekayasa lalu lintas untuk mengoptimalkan fungsi jalan pada ruas Jalan Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Boyolali.
Kata kunci : kesiapan; sistem jaringan jalan; sistem kegiatan

## Abstract
Transportation is one of human’s basic need on doing mobility and access different places. To fulfill those needs, roads were made to  fulfill  the  main  function  of  transportation.  The  transportation  phenomena  in  Kabupaten  Boyolali  is  relocation  of  the  Integrated Government’ offices of Kabupaten Boyolali onto an area located between Perintis Kemerdekaan, Pandanaran, and Nangka Gumulan street. The issue of this relocation were going to had some impacts, like the increase of traffic. Determining the readiness  of road functions  could  be  measured  by  the  road  network  system  used  to  support  the  needs  on  the  Integrated  Government’  offices  of Kabupaten  Boyolali.  The  aim  of  this  research  is  to  determine  the  readiness  of  Perintis  Kemerdekaan,  Pandanaran,  and  Nangka Gumulan’s  street  section  after  the  relocation  of  the  Integrated  Government’  offices  of  Kabupaten  Boyolali  with  some  research variables, which are (1) completeness of street network development, (2) level of road service, (3) availability of public transportation modes,  (4)  availability  of  parking  space,(5)  function  of  street  infrastructure,  (6)  level  of  government  functions.  This  research  is  a qualitative research which used quantitative descriptive analysis and scoring analysis. Scoring Analysis were used on each variables of the research. The obtained result are all three streets were ready to support the relocation and the activities of the Integrated Government’ offices of Kabupaten Boyolali. But there were some research variables whom needs more improvement to optimalize the road functions at each of the streets. One of the improvement are traffic engineering to further optimalize the road function at the streets of Kabupaten Boyolali’s Integrated Government offices.
Keywords : activity system ; readines; street network system

## 1. PENDAHULUAN
Jalan  memiliki  peranan  penting  dalam  transportasi,  karena  menjadi  penghubung  antara  suatu  pusat  kegiatan maupun antar suatu wilayah (Munawar, 2004). Dijelaskan pada sistem transportasi makro, terdapat sistem jaringan dan sistem  kegiatan  yang  keduanya  saling  berhubungan  dan  menyebabkan  adanya  sistem  pergerakan  (Tamin,  1997). Sistem jaringan akan mempengaruhi sistem kegiatan yang menghasilkan suatu pergerakan atau mobilitas, sedangkan
sistem  kegiatan  merupakan  rencana  tata  guna  lahan  seperti  kegiatan  perdagangan,  pendidikan  serta  perkantoran. Sistem  kegiatan  yang  berupa  perkantoran,  identik  dengan  kawasan  pemerintahan  maupun  swasta,  dimana  kegiatan tersebut dapat menimbulkan suatu pergerakan bagi suatu kawasan.
Komplek Perkantoran Terpadu Kabupaten Boyolali diresmikan tahun 2013 tepatnya pada bulan Agustus, berada di Desa Kemiri Kecamatan Mojosongo. Disebutkan dalam Draft RDTR Kecamatan Mojosongo Tahun 2012-2032 bahwa adanya  isu  pemindahan  kantor  pemerintahan  nantinya  akan  berdampak  pada  meningkatnya  arus  lalu  lintas.  Lokasi kantor pemerintahan terpadu juga merupakan jalur strategis yang menghubungkan Solo-Semarang sehingga memiliki potensi  pengembangan  kegiatan  sosial  ekonomi.  Dari  pemindahan  kantor  pemerintahan  terpadu  tersebut,  terdapat fenomena transportasi perkotaan Boyolali yaitu infrastruktur dan lalu lintas khususnya di perkotaan Kabupaten Boyolali.
Aktivitas pemerintahan yang dipindahkan menuju Desa Kemiri, Kecamatan Mojosongo secara tidak langsung juga memindahkan  aktivitas  atau  pergerakan  masyarakat  yang  kemudian  terdapat  fenomena  tingginya  mobilitas  peduduk dan menjadikan adanya perbedaan fungsi pada jalan. Berdasarkan Peta Rencana Struktur Ruang RTRW Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 bahwa Jalan Pandanaran merupakan jalan arteri yang berfungsi sebagai pelayanan antar kota.  Setelah  adanya  pemindahan  kantor  pemerintahan  terpadu,  fungsi  jalan  yang  awalnya  hanya  arteri,  sekarang mempunyai fungsi lokal karena melayani masyarakat sekitar untuk melakukan mobilitas di kantor pemerintahan terpadu. Untuk  Jalan  Perintis  Kemerdekaan  dan  Jalan  Nangka  Gumulan  mempunyai  fungsi  jalan  kolektor  dengan  fungsi melayani  kegiatan  wilayah  dan  lokal.  Melihat  adanya  pusat  kota  baru  di  Kabupaten  Boyolali  serta  melihat  kesiapan fungsi jalan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali, perlunya melihat kondisi kawasan sekitar Pemerintahan Terpadu Kabupaten Boyolali dari beberapa aspek, terutama masalah infrastruktur jalan. Kesiapan dapat diartikan bahwa suatu rencana untuk direalisasikan seharusnya memperhatikan ketuntasan dalam rencana, kecukupan serta ketersediaan dukungan pelayanan dan sistem.
Maka dari itu, peneliti mengkaji tentang kesiapan fungsi Jalan Perintis Kemerdekaan, Pandanaran, Nangka Gumulan setelah adanya Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Boyolali untuk mengetahui tingkat kesiapan fungsi jalan pada masing-masing ruas jalan.

## 2. KAJIAN TEORI

## 2.1. Kesiapan
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian kesiapan berasal dari kata “siap” yang berarti “sudah sedia”, dimana kesiapan merupakan kondisi dari orang, sistem atau komunitas/organisasi untuk siap dalam menghadapi situasi serta melakukan tindakan yang terencana. Kesiapan merupakan kondisi untuk menyiapkan orang, sistem atau organisasi  untuk  menciptakan  kondisi  tertentu  serta  melakukan  implementasi  dari  rangkaian  rencana.  Kesiapan didasarkan pada ketelitian rencana, kecukupan dan pelatihan dari pelaku serta ketersediaan dukungan pelayanan atau sistem (Business Dictionary, 2016).
Menurut  Cities  Readiess  Invitation  atau  CRI  menjelaskan  tingkat  kesiapan  dapat  dilihat  dari  dua  aspek  yaitu kapasitas  dan  kapabilitas.  Kapabilitas  terkait  dengan  sumber  daya  yang  digunakan  serta  kapabilitas  terkait  dengan kemampuan operasional atau ketersediaan lembaga dan perannya dalam kegiatan (Nelson, 2009).
Dalam penelitian, kesiapan dijabarkan menjadi dua pokok bahasan yaitu kesiapan dari segi fisik perencanaan dan dari segi kemampuan operasional manajemen. Oleh karena itu, kesiapan dari segi fisik dilihat dari ketuntasan dalam rencana, kapasitas serta ketersediaan dukungan pelayanan dan sistem, sedangkan kemampuan operasional dilihat dari kapabilitas atau kemampuan lembaga dalam mengakomodir seluruh rencana yang ada.

## 2.2. Sistem Jaringan Jalan
Sistem  adalah  gabungan  beberapa  komponen  atau  objek  yang  saling  berkaitan.  Dalam  setiap  organisasi  sistem, perubahan  pada  satu  komponen  dapat  menyebabkan  perubahan  pada  komponen  lainnya  (Tamin,  1997).  Jaringan merupakan simpul-simpul yang berupa persimpangan/terminal yang dihubungkan dengan ruas-ruas jalan/trayek.
Sistem  jaringan  jalan  merupakan  suatu  konsep  matematis  yang  dapat  memberikan  informasi  secara  kuantitatif mengenai  hubungan  antara  sistem  transportasi  dengan  sistem  lainnya  (Morlok  dalam  Mujihartono,  1996).  Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 menguraikan sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling
menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam  satu  hubungan  hierarki.  Sistem  jaringan  jalan  merupakan  abstraksi  dari  fasilitas  transportasi  yang  memiliki kedudukan penting, terutama apabila dihubungkan dengan penggunaan lahan akan dapat membentuk suatu pola tata guna  lahan  yang  dapat  mempengaruhi  rencana  fisik  ruang  kota  serta  peranannya  sebagai  suatu  sistem  transportasi yaitu untuk menampung pergerakan manusia dan kendaraan (Creighton dalam Mujihartono, 1996).
Menurut UU No 38 Tahun 2004, jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi seluruh bagian jalan, yang didalamnya terdapat bangunan pelengkap yang diperlukan bagi lalu lintas. Sesuai peruntukannya, jalan menurut UU No 38 tahun 2004 terdiri dari jalan umum dan jalan khusus, dimana jalan umum dikelompokkan menurut sistemnya terdiri dari fungsi jalan, status dan kelas jalan.
Fungsi jalan menurut UU Nomor 38 Tahun 2004, dibedakan menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan:
1) Jalan arteri, merupakan jalan umum yang melayani angkutan utama dalam jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi serta jalan masuk dibatasi
2) Jalan  kolektor,  merupakan  jalan  umum  yang  berfungsi  melayani  angkutan  pengumpul  dengan  ciri  perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jalan masuk dibatasi
3) Jalan  lokal,  merupakan  jalan  umum  yang  mempunyai  fungsi  dalam  pelayanan  angkutan  setempat  yang mempunyai ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
4) Jalan lingkungan, merupakan jalan umum yang mempunyai fungsi pelayanan angkutan lingkungan dengan ciri- ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah
Berikut merupakan karakteristik sistem jaringan jalan yang dalam fokus penelitian terdiri dari dua fungsi jalan yaitu fungsi jalan arteri dan kolektor, antara lain:
1) Penghubung antar pusat kegiatan
Dalam  fungsi  jalan,  memiliki  sistem  kegiatan  yang  saling  dihubungkan.  Untuk  fungsi  jalan  arteri  dan  kolektor memiliki fungsi sebagai penghubung kegiatan nasional dengan wilayah dan nasional dengan lokal.
2) Dilewati oleh kendaraan berat dan bus Kendaraan atau bus yang melewati fungsi jalan arteri  dan kolektor merupakan kendaraan berat dan bus yang melayani kebutuhan kota. Untuk kendaraan berat diperbolehkan memakai jalan kolektor namun tidak di kawasan permukiman.

## 3) Tidak terganggu oleh aktivitas lokal
Aktivitas  lokal  merupakan  aktivitas  yang  berada  di  dalam  kawasan  perkotaan,  untuk  fungsi  jalan  arteri  tidak diperbolehkan terganggu oleh aktivitas lokal atau ulang alik karena jalan arteri merupakan fungsi jalan dengan lalu lintas jarak jauh dan kecepatan rata-rata tinggi.
4) Pembatas jalan untuk fungsi arteri Untuk membedakan fungsi jalan arteri dengan jalan kolektor pada suatu kawasan diperlukan pembatas jalan atau sparator yang digunakan untuk membatasi pengguna yang masuk dalam suatu kawasan, dan untuk mengatur lalu lintas pada jalan arteri sehingga fungsi jalan tidak terganggu.
5) Pembatasan fungsi parkir di bahu jalan
Dalam fungsi jalan arteri dan kolektor diperlukan pembatasan fungsi lahan untuk parkir terutama pada bahu jalan karena  tingkat  kecepatan  rata  pada  jalan  arteri  dan  kolektor  adalah  tinggi  dan  sedang  serta  jalan  arteri  dan kolektor merupakan fungsi jalan untuk perjalanan jarak jauh dan sedang.

## 2.3. Sistem Kegiatan
Menurut Tamin, (1997) setiap tata guna lahan atau sistem kegiatan mempunyai jenis kegiatan yang nantinya akan membangkitkan pergerakan dan akan mampu menarik pergerakan dalam proses pemenuhan kebutuhan. Pergerakan dalam  sistem  kegiatan  akan  mempengaruhi  sistem  jaringan  melalui  perubahan  pada  tingkat  pelayanan  sistem pergerakan. Bangkitan pergerakan merupakan perkiraan pergerakan yang berasal dari suatu titik lokasi atau tata guna lahan dan jumlah yang tertarik ke suatu tata guna lahan atau titik lokasi lainnya. Dalam hal ini, pergerakan merupakan fungsi dari tata guna lahan yang menghasilkan pergerakan lalu lintas, baik yang meninggalkan lokasi atau menuju lokasi sering disebut dengan bangkitan. Sistem kegiatan merupakan bagian dari pergerakan suatu sistem transportasi yang dapat menghasilkan bangkitan, tarikan pergerakan.
Dalam membangkitkan pergerakan yaitu bangkitan dan tarikan tergantung pada aspek tata guna lahan yaitu : - Jenis tata guna lahan Jenis  tata  guna  lahan  terdiri  dari  jenis  permukiman,  pendidikan,  pemerintahan,  perdagangan  yang  masing- masing kegiatan mempunyai ciri-ciri bangkitan lalu lintas yang berbeda, di antaranya jumlah arus lalu lintas, jenis lalu lintas, dan lalu lintas pada waktu tertentu
- Jumlah aktivitas dan intensitas pengunaan lahan
Penggunaan  lahan  dalam  satu  lokasi  yang  padat  akan  menghasilkan  pergerakan  arus  lalu  lintas  yang  tinggi. Dalam hal ini bangkitan dan tarikan tidak hanya dipengaruhi oleh jenis tata guna lahan saja namun juga aktivitas yang  ada  di  dalamnya  seperti  aktivitas  perkantoran,  permukiman,  atau  perdagangan.  Untuk  mengukur  tingkat intensitas penggunaan lahan dalam sebidang tanah dilihat dari “kepadatannya”. Semakin tinggi tingkat aktivitas suatu tata guna lahan maka akan semakin tinggi kemampuan dalam menarik lalu lintas didalamnya.
Setiap bangkitan dan tarikan dalam sistem kegiatan, mempunyai pergerakan lalu lintas yang berbeda, tergantung dari sistem kegiatan yang ada dalam satu kawasan. Dijelaskan oleh Raonels dalam Yunus, (1999) bahwa sistem-sistem kegiatan tersebut dapat digolongkan menjadi 3 yaitu sistem kegiatan rutin, terlembaga dan organinsasi.
Berikut merupakan karakteristik untuk sistem kegiatan dalam penelitian antara lain bangkitan dan tarikan, intensitas penggunaan lahan dan guna lahan.

## 2.4. Fungsi Jalan Sebagai Hubungan Sistem Jaringan
Hubungan karakteristik antara sistem jaringan dengan sistem kegiatan merupakan hasil dari sintesa teori yang telah dilakukan  tinjauan  oleh  peneliti.  Berdasarkan  karakteristik  sistem  jaringan  jalan  dan  sistem  kegiatan  yang  telah dioperasionalkan, maka dapat dijelaskan hubungan keduanya sebagai berikut:
Tabel 1. Fungsi Jalan Sebagai Hasil Hubungan Sistem Jaringan Jalan dan Sistem Kegiatan
Sistem Jaringan Jalan Sistem Kegiatan Bangkitan dan Tarikan Intensitas Penggunaan Lahan Guna Lahan Penghubung antar pusat kegiatan Bangkitan dan tarikan antar pusat kegiatan - - Dilewati oleh kendaraan berat dan bus Moda Transportasi - - Tidak terganggu oleh aktivitas lokal - Pembatasan fungsi jalan - Pembatas jalan untuk fungsi arteri - - Pembatasan fungsi parkir di bahu jalan - - Guna lahan parkir dalam sistem kegiatan
Sumber : Permatasari, Citra Ayu, dkk., 2017
Berikut merupakan penjabaran dari fungsi sebagai hubungan sistem jaringan jalan dan sistem kegiatan:
1) Bangkitan dan tarikan antar pusat kegiatan Sistem kegiatan menghasilkan suatu pergerakan yang disebut dengan bangkitan dan tarikan yang terjadi dalam suatu kawasan. Bangkitan dan tarikan menunjukkan adanya suatu sistem kegiatan tertentu pada suatu kawasan
2) Moda transportasi
Moda transportasi berhubungan dengan adanya sistem aktivitas di suatu kawasan yang menyebabkan bangkitan dan  tarikan  kawasan.  Bangkitan  dan  tarikan  dalam  suatu  kawasan  dapat  diketahui  dari  jumlah  dan  moda transportasi yang melewati pada sistem aktivitas tertentu.

## 3) Guna lahan parkir dalam sistem kegiatan
Apabila pembatasan parkir dihubungan dengan guna lahan, serta jalan digunakan sebagai lahan parkir, maka dalam  suatu  kawasan  membutuhkan  lahan  parkir  guna  mendukung  sistem  aktivitas  dan  sistem  jaringan  agar pergerakan di kawasan tidak terganggu.
4) Pembatasan fungsi jalan
Sparator atau pembatas jalan dibutuhkan dalam membedakan fungsi jalan arteri maupun kolektor dalam suatu wilayah.  Jadi,  pembatasan  fungsi  jalan  dalam  sistem  jaringan  dapat  yang  dimaksud  adalah  pembuatan sparator/pembatas jalan yang nantinya sistem pergerakan menuju ke sistem aktivitas tidak terganggu oleh sistem jaringan jalan.

## 3. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan secara deduktif.  Dalam penelitian ini,  dilakukan  analisis skoring dari  masing-masing  indikator  yang  telah  ditentukan.  Adapun  data  yang  diperoleh berdasarkan  survey  primer  berupa  observasi  dan  wawancara  serta  survey  sekunder  berupa  studi  dokumen  yang diperoleh  melalui  instansi  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Boyolali,  Dinas  Bina  Marga  Jawa  Tengah,  Satuan  Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Provinsi Jawa Tengah, Bappeda Kabupaten Boyolali. Data-data tersebut berupa tabel, peta, gambar/foto, deskripsi yang dapat digunakan dalam mendukung kebutuhan data penelitian. Teknik sampling untuk menentukan jumlah responden dalam penelitian, menggunakan teknik sampling populasi tak terhingga karena  jumlah  pengguna  jalan  pada  ketiga  ruas  jalan  tidak  diketahui.  Responden  yang  dipilih  yaitu  pengguna  jalan dengan menggunakan teknik random sampling pada ketiga ruas jalan.
Berikut merupakan gambaran ruang lingkup penelitian yang terdiri dari 3 ruas jalan yaitu Jalan Pandanaran, Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Nangka Gumulan:
Gambar 1. Peta Ruang Lingkup Penelitian
Dalam penelitian, digunakan beberapa variabel penelitian diantaranya:
Tabel 2. Variabel Penelitian VARIABEL SUB VARIABEL DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KETERANGAN Ketuntasan dalam pengembangan jaringan jalan Menyebabkan bangkitan dan tarikan antar pusat kegiatan Menghitung jumlah pergerakan lalu lintas yang masuk dan keluar pada satu kawasan per satuan waktu Tuntas dalam rencana Bernilai 2 apabila menghasilkan lebih dari 1000 bangkitan perjalanan/jam Tidak tuntas dalam rencana  Bernilai 1 apabila menghasilkan lebih dari 1000 bangkitan perjalanan/jam Tingkat Pelayanan Kemudahan aksesibilitas Mengetahui tingkat pelayanan jalan pada Tingkat pelayanan jalan tinggi siap mendukung Nilai tingkat pelayanan jalan 10,5 ≤ nilai ≤ 18
VARIABEL SUB VARIABEL DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KETERANGAN Jalan masing-masing ruas jalan karena tingginya tingkat pelayanan jalan mempengaruhi tingkat aksesibilitas pusat aktivitas Tingkat pelayanan jalan rendah tidak siap mendukung pusat aktivitas Nilai tingkat pelayanan jalan 3 ≤ nilai < 10,5 Ketersediaan Moda Transportasi Jenis Moda Transportasi Mengetahui moda transportasi yang melewati ruang jalan, untuk di bandingkan dengan aturan fungsi jalan Siap mendukung pusat aktivitas Nilai dilewati moda transportasi 9 ≤ nilai ≤ 12 Tidak siap mendukung pusat aktivitas Nilai dilewati moda transportasi 6 ≤ nilai < 9 Ketersediaan Lahan Parkir dalam mendukung pusat Aktivitas Kebutuhan lahan parkir Mengetahui ketersediaan lahan parkir pada ke tiga ruas jalan Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Boyolali dan di dalam kantor pemerintahan terpadu Siap mendukung pusat aktivitas Nilai ketersediaan lahan parkir 48,5 ≤ nilai ≤ 72 Tidak siap mendukung pusat aktivitas Nilai ketersediaan lahan parkir 25 ≤ nilai< 48,5 Fungsi Sarana dan Prasarana Jalan Tersedia dan berfungsinya sarana dan prasarana jalan Mengetahui sarana dan prasarana fungsi jalan Tersedia sarana dan prasarana jalan yang siap mendukung pusat aktivitas Nilai fungsi sarana dan prasarana jalan 27 ≤ nilai ≤ 36 Tidak tersedia sarana dan prasarana jalan yang memadai untuk mendukung pusat aktivitas Nilai fungsi sarana dan prasarana jalan 18 ≤ nilai < 27 Tingkat fungsi lembaga untuk mengatur fungsi jalan Terdapat Kelembagaan Mengetahui Lembaga yang mengatur dalam sistem kegiatan dan sistem jaringan sehingga sistem kegiatan dapat terakomodir oleh sistem jaringan dengan baik Terdapat lembaga yang mengatur fungsi jalan dengan penegakan kuat (realisasi rencana dan program terkait dengan jalan) Nilai perhitungan variabel 4,5 ≤ nilai ≤ 6 Terdapat lembaga yang mengatur fungsi jalan dengan penegakan lemah (tidak adanya rencana dan program terkait dengan jalan setelah adanya kantor pemerintahan terpadu) Nilai Perhitungan variabel 3 ≤ nilai < 4,5
Sumber : Permatasari, Citra Ayu, dkk., 2017
Teknik  analisis  yang  digunakan  adalah  teknik  analisis  skoring,  dengan  masing-masing  variabel  menghasilkan perhitungan tingkat kesiapan yang berbeda, tergantung pada data yang diperoleh dan perhitungan yang telah dilakukan. Hasil skoring tertinggi  menandakan  bahwa  fungsi  jalan  telah  siap  melayani  kegiatan  kantor  pemerintahan  terpadu Kabupaten  Boyolali,  begitu  pula  sebaliknya  apabila  hasil skoring rendah  menandakan  bahwa  fungsi  jalan  tidak  siap mengakomodir kebutuhan pada pusat aktivitas Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Boyolali.
Masing-masing variabel memiliki skor maksimul adalah 2 dengan hasil penilaian “siap” dan skor minimum 1 dengan hasil  penilaian  “tidap  siap”.  Jadi,  pada  hasil skoring ke  tiga  ruas  jalan  dikatakan siap apabila  hasil skoring adalah  7 sampai  dengan  12,  dan  jika  fungsi  jalan  dikatakan tidak  siap apabila  hasil  perhitungan skoring kurang  dari sama dengan 6.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasar pada hasil analisis, maka dapat dijabarkan mengenai pembahasan terkait dengan analisis skoring pada masing-masing variabel. Berikut merupakan hasil penjabaran hasil analisis kesiapan fungsi jalan:

## (1) Ketuntasan dalam Pengembangan Jaringan Jalan
Dalam variabel ketuntasan dalam pengembangan jaringan jalan, menggunakan data bangkitan dan tarikan kawasan penelitian  yang  dihimpun  melalui  survey  primer  maupun  survey  sekunder  diantaranya  bangkitan  dan  tarikan  8  pintu masuk kantor pemerintahan terpadu dengan waktu pengambilan datahari senin dan jumat dengan lama waktu 1 jam yaitu pada jam 09.30 – 10.30 dan 13.30 -14.30 yang didasarkan pada jam operasional masyarakat melakukan kegiatan di  Kantor  Pemerintahan  Terpadu  Kabupaten  Boyolali.  Selain  itu,  menggunakan  data  jumlah  tenaga  kerja  di  masing- masing  OPD  yang  berada  di  dalam  kantor  pemerintahan  terpadu.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  terdapat  4.602 bangkitan perjalan dalam tiap satuan jamnya. Berdasar pada DPU Pedoman Analisis Dampak Lalu Lintas Jalan Akibat Pengembangan Kawasan di Perkotaan, 2009 maka hasil penelitian variabel ketuntasan dalam pengembangan jaringan jalan  dikatakan  siap  mendukung  keberadaan  kantor  pemerintahan  terpadu  karena  lebih  dari  1.000  bangkitan perjalanan/jam dengan skor yang diperoleh adalah 2.

## Peta 1. Titik Masuk Kantor Pemerintahan Terpadu
Dari  hasil  tersebut,  keberadaan  8  pintu  masuk  sudah  cukup  efisien,  sehingga  mampu  mengurangi  kemacetan  di pintu masuk utama yaitu boulvard Soekarno yang terletak di Jalan Pandanaran. Namun, lokasi pintu masuk yang berada di kantor pemerintahan terpadu bagian selatan, masih kurang terlihat sehingga masih perlunya penunjuk arah untuk 3 pintu masuk, diantaranya Jalan Reformasi, Jalan Republik dan Jalan Lingkungan

## (2) Tingkat Pelayanan Jalan
Tingkat  pelayanan  jalan  digunakan  untuk  mengetahui  tingkat  aksesibilitas  kawasan.  Perhitungan  tersebut  dapat diukur  dari  jumlah  kendaraan  bermotor  yang  melewati  ketiga  ruas  jalan  yaitu  Jalan  Pandanaran,  Jalan  Perintis Kemerdekaan  dan  Jalan  Nangka  Gumulan  baik  masuk  maupun  keluar  melewati  Kantor  Pemerintahan  Terpadu Kabupaten  Boyolali.  Data  yang  dihimpun  berupa  data  sekunder  yang  diperoleh  melalui  survey  instansi  serta menggunakan data pada saat jam puncak yaitu pada pukul 06.30 sampai 07.30, siang pukul 12.00 sampai 13.00 dan sore pukul 16.00 sampai 17.00.
Tabel 3. Tingkat Pelayanan Jalan Nama Jalan Volume Kendaraan(Q) Kapasitas (smp/jam) Derajat Kejenuhan (DS) Tingkat Pelayanan Nilai Jalan Pandanaran 1274.85 4272.99 0.298 B 5 Jalan Nangka Gumulan 788.8 1779.21 0.443 B 5 Jalan Perintis Kemerdekaan 458.5 1799.67 0.254 B 5
Sumber : Permatasari, Citra Ayu, dkk., 2017
Berdasarkan hasil perhitungan tingkat pelayanan jalan pada tabel 3 menunjukkan bahwa tingkat pelayanan ke tiga ruas  jalan  tergolong  dalam  tingkat  pelayanan  B  yaitu  bagus.  Volume  kendaraan  tertinggi  berada  pada  ruas  Jalan Pandanaran  yang  merupakan  Jalan  Nasional.  Adapun  hasil  perhitungan  variabel  adalah  15  tergolong  dalam  tingkat pelayanan jalan tinggi dengan interval nilai 10,5 ≤ nilai ≤ 18.

## Peta 2. Tingkat Pelayanan Jalan Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Boyolali
Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka perlunya peningkatan pelayanan jalan pada ke tiga ruas jalan agar tingkat pelayanan jalan menjadi ‘A” atau sangat baik, salah satunya dengan cara menyediakan lajur khusus untuk Jalan Perintis kemerdekaan, karena kondisi jalan yang satu arah untuk kendaraan berat namun dua arah untuk kendaraan ringan.  Dari  kondisi  tersebut,  bisa  diberlakukan  pemisah  jalan  untuk  kendaraan  ringan  sehingga  nantinya  akan  ada sparator atau pembatas jalan pada ruas Jalan Perintis Kemerdekaan. Selain itu, diperlukan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi tumpukan arus lalu lintas di masing-masing ruas jalan salah satunya adalah perubahan rute jalan di Jalan Nangka Gumulan.

## (3) Ketersediaan Moda Transportasi
Fungsi  utama  dari  perhitungan  variabel  moda  transportasi  adalah  untuk  mengetahui  apakah  ke  tiga  ruas  jalan penelitian,  mampu  dilewati  moda  transportasi  yang  dibutuhkan  sesuai  dengan  aturan  fungsi  jalan  yang  telah  ada. Berdasarkan hasil perhitungan diketahui bahwa ruas Jalan Pandanaran, Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Nangka
Vol Kendaraan (Q) = 1.274 Kapasitas (C ) = 4.272 DS = 0,298 (sedang)
Vol Kendaraan (Q) = 458 Kapasitas (C ) = 1.799 DS = 0,254 (tinggi)
Vol. kendaraan (Q)=788 Kapasitas (C) = 1.799 DS = 0,443 (rendah)
Gumulan  dilewati  oleh  moda  transportasi  roda  dua  berupa  sepeda  dan  sepeda  motor  serta  dilewati  oleh  moda transportasi roda empat sampai dengan kendaraan berat berupa bus dan truk.
Untuk  Jalan  Pandanaran  merupakan  jalan  nasional  yang  menghubungkan  Kota  Surakarta  dengan  Kabupaten Semarang via Kabupaten Boyolali, sehingga semua kendaraan bisa melewati Jalan Pandaranan, yang kemudian untuk truk dan bus mengambil jalur lingkar selatan untuk menghindari perkotaan Boyolali. Sedangkan, Jalan Nangka Gumulan merupakan  Jalan  Provinsi  yang  menghubunugkan  Kabupaten  Boyolali  dengan  Kabupaten  Klaten,  sehingga  semua kendaraan  bisa melewati  jalan  tersebut,  namun  bus  AKDP  yang  melewati  Jalan  Nangka  Gumulan  hanya  bus  AKDP Tulus Rapi, yang melayani kebutuhan masyarakat Kabupaten Boyolali bagian selatan.
Dari hasil perhitungan variabel ketersediaan moda transportasi dalam mendukung pusat kegiatan dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut siap mendukung pusat kegiatan dengan hasil perhitungan adalah 12 yang masuk dalam interval perhitungan siap yaitu 9 ≤ nilai ≤ 12.

## Peta 3. Jaringan Trayek Moda Transportasi
Ditemukan bahwa sudah tersedia moda transportasi berupa angutan orange nomor 01 yang masuk dalam Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Boyolali, namun ketersediaan angkutan tersebut belum tergolong banyak dan belum melewati seluruh jalan di dalam kantor pemerintahan terpadu, sehingga diperlukan adanya tambahan moda transportasi angkutan orange nomor 01 untuk mengakomodir seluruh kebutuhan di dalam Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Boyolali.  Penambahan  moda  transportasi  yang  dimaksudkan  agar  bisa  menjadi  terobosan  baru  adalah  ketersediaan moda  angkutan  dengan  menggunakan  bus  khusus  kantor  pemerintahan  terpadu  seperti  layaknya  bus  kampus.  Bus khusus kantor pemerintahan terpadu tersebut hanya beroperasi di dalam kantor pemerintahan terpadu agar nantinya pengguna  lebih  merasa  aman  dan  nyaman.  Hal  ini  merupakan  salah  satu  ide  gagasan  untuk  memodifikasi  operasi angkutan  umum  khususnya  di  dalam  Kantor  Pemerintahan  Terpadu  Kabupaten  Boyolali.  Hal  utama  yang  perlu dilakukan adalah, kerjasama dengan Dinas Perhubungan untuk ijin trayek dan Dinas Bina Marga untuk ijin operasional moda transportasi.

## (4) Ketersediaan Lahan Parkir dalam Mendukung Pusat Aktivitas
Dalam penelitian, pengkajian tentang ketersediaan lahan parkir dibagi menjadi dua yaitu lahan parkir di dalam Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Boyolali dan lahan parkir di bahu jalan. Jenis jalan pada ruas jalan penelitian yaitu
arteri dan kolektor. Jalan arteri diantaranya Jalan Pandanaran dan jalan kolektor adalah Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Nangka Gumulan.
Berdasarkan  data  UPT  Perparkiran,  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Boyolali  bahwa  di  kawasan  penelitian,  tidak ditemukan ijin penggunaan lahan parkir bahu jalan baik untuk kawasan perdagangan jasa maupun lainnya. Namun, saat dilakukan observasi di tiga ruas jalan, ditemukan adanya parkir di bahu jalan, yaitu di ruas jalan Pandanaran.
Selain melihat ketersediaan lahan parkir di ke tiga ruas jalan, juga melihat ketersediaan lahan parkir di dalam Kantor Pemerintahan  Terpadu  Kabupaten  Boyolali.  Mengacu  kebutuhan  ruang  parkir  yang  bersifat  tetap  untuk  pusat perkantoran  (Direkotar  Jenderal  Perhubungan  Darat,  1998)  dapat  dianalisa  bahwa  jumlah  seluruh  pegawai  kantor pemerintahan  terpadu  adalah  1.111  jiwa.  Apabila  dihitung  menggunakan  kebutuhan  ruang  parkir  menurut  Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, maka kantor pemerintahan terpadu tersebut harus menyediakan lahan parkir seluas 523 m²,  yang  terbagi  untuk  kebutuhan  administrasi  (parkir  karyawan)  sebesar  235  m²  dan  kebutuhan  parkir  pengunjung (pelayanan umum) sebesar 288 m². Namun, dalam observasi tidak ditemukan adanya parkir komunal atau parkir khusus yang  digabungkan  menjadi  satu.  Seluruh  kantor  pemerintahan  telah  mempunyai  parkir  masing-masing,  sehingga apabila diproporsi secara merata, masing-masing kantor pemerintahan minimal mempunyai lahan parkir seluas 23,7 m² baik  untuk  karyawan  maupun  pengunjung.  Berikut  merupakan  kondisi  ketersediaan  lahan  parkir  di  masing-masing kantor di dalam Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Boyolali.

## Sumber : Permatasari, Citra Ayu, dkk., 2017

## Gambar 2  Ketersediaan Lahan Parkir Kantor Dinas di Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Boyolali
Berdasarkan  pembobotan  ketersediaan  lahan  parkir  dalam  mendukung  pusat  aktivitas  yang  diperoleh  dari perhitungan  ketersediaan  lahan  parkir  di  bahu  jalan  dan  di  dalam  kantor  pemerintahan terpadu  adalah  71,  sehingga masuk dalam interval nilai 48,5 ≤ nilai ≤ 72. Oleh karena itu, variabel ketersediaan lahan parkir dalam mendukung pusat aktivitas dapat dikatakan siap mendukung pusat kegiatan.
Namun,  dalam  proses  perhitungan  variabel,  ditemukan  parkir  liar  di  ruas  Jalan  Pandanaran.  Hal  ini  tentunya, merupakan  hal  yang  perlu  diselesaikan  oleh  Dinas  Perhubungan,  khususnya  UPT  Perparkiran  untuk  lebih mensosialisasikan larangan parkir di badan jalan khususnya pada fungsi jalan arteri karena bisa mengganggu kegiatan lalu  lintas.  Sosialisasi  larangan  parkir  bisa  dilakukan  dengan  himbauan  atau  penerapan  rambu  larangan  parkir  pada ruas-ruas jalan tertentu. Untuk mendukung adanya terobosan baru yaitu moda transportasi khusus kantor pemerintahan terpadu, maka diperlukan adanya parkir komunal agar nantinya seluruh kegiatan di dalam kantor pemerintahan terpadu bisa ramah lingkungkan. Salah satunya dengan adanya parkir komunal maka keberadaan bus kantor akan bisa optimal. Hal ini juga didukung dengan adanya sarana pejalan kaki di dalam kantor pemerintahan terpadu, yang bisa mendukung keberadaan kantor pemerintahan terpadu dengan tema Kantor Pemerintahan Terpadu yang Ramah Lingkungan.

## Peta 4. Titik Parkir Ruas Jalan

## (5) Fungsi Sarana dan Prasarana Jalan
Data  terkait  sarana  dan  prasarana  jalan,  diperoleh  melalui  survey  sekunder  yaitu  ke  Dinas  Perhubungan  dan observasi  secara  langsung  pada  tiga  ruas  jalan  penelitian.  Penilaian  variabel  sarana  dan  prasarana  jalan  dilakukan berdasarakan ruas jalan. Menurut Miro, (2012) adapun kriteria yang digunakan dalam perhitungan variabel diantaranya, ketersediaan parkir di dalam kawasan/ruas jalan (untuk fungsi jalan arteri, tidak diijinkan adanya parkir di bahu jalan), tersedia dan berfungsi nya rambu penunjuk jalan, tersedia dan berfungsinya marka jalan, tersedia dan berfungsinya lajur khusus kendaraan berat, tersedia dan berfungsinya halte/tempat pemberhentian umum, tersedia dan berfungsinya batas kecepatan fungsi jalan.
Hasil analisis variabel fungsi sarana dan prasarana jalan menjelaskan bahwa skor total perhitungan adalah 26, yang masuk dalam interval 6,1  – 21 yaitu dalam parameter tidak siap. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel fungsi  sarana  dan  prasarana  jalan  tidak  siap  mendukung  pusat  aktivitas  Kantor  Pemerintahan  Terpadu  Kabupaten Boyolali.
Melihat variabel fungsi sarana dan prasarana jalan, apabila diterapkan pada ruas Jalan Pandanaran, dengan fungsi jalan arteri yang mempunyai kecepatan tinggi maka diperlukan adanya lajur khusus kendaraan berat atau bisa disebut dengan pembatas jalan/sparator. Hal ini difungsikan untuk meminimalisir angka kecelakaan akibat tingginya kecepatan pada fungsi jalan arteri. Selain itu, pada ruas Jalan Pandanaran, selain memiliki fungsi arteri, juga memiliki fungsi lokal karena manjadi pintu masuk utama menuju Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Boyolali, sehingga pembatasan jalan tersebut diperlukan pada ruas Jalan Pandanaran. Selain itu, sarana dan prasarana yang dibutuhkan di antaranya penambahan lajur khusus bus untuk Jalan Perintis Kemerdekaan, sarana fasilitas pejalan kaki untuk ruas Jalan Perintis Kemerdekaan,  rambu  untuk  jalur  satu  arah  atau with  flow  bus  lane ,  rambu  “ STOP ”  dan “YIELD” untuk  simpang  tak bersinyal di Jalan Nangka Gumulan.

## Peta 5. Sarana dan Prasarana Jalan
(6) Tingkat Fungsi Lembaga untuk Mengatur Fungsi Jalan
Lembaga yang mengatur fungsi jalan dalam penelitian ini adalah pemerintah provinsi dan nasional. Melihat fungsi dari  masing-masing  jalan  beserta  wewenangnya  antara  lain,  Jalan  Perintis  Kemerdekaan  dan  Jalan  Pandanaran merupakan  Jalan  Nasional  dengan  di  bawah  tanggung  jawab  pemerintah  pusat  sedangkan  Jalan  Nangka  Gumulan merupakan jalan provinsi di bawah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Bina Marga Jawa Tengah. Berdasarkan data yang telah dihimpun dari Dinas Bina Marga (Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional) untuk Jalan Pandanaran dan Perintis Kemerdekaan dengan batasan wilayah yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ke dua ruas  jalan  tersebut  tidak  memiliki  rencana  pengembangan  jaringan  jalan  dalam  menanggapi  adanya  pembangunan Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Boyolali.
Jalan  Nangka  Gumulan,  merupakan  Jalan  Provinsi  di  bawah  naungan  Dinas  Bina  Marga  Jawa  Tengah.  Jalan tersebut merupakan penghubung antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten. Sama halnya dengan dua ruas jalan lainnya, Jalan Nangka Gumulan dalam batas wilayah penelitian tidak memiliki rencana pengembangan jaringan jalan dalam menanggapi adanya pembangunan Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Boyolali. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat fungsi lembaga untuk mengatur fungsi jalan dengan hasil 3. Skor 3 dikatakan masuk dalam interval 3 ≤ nilai < 4,5 yang tergolong tidak siap mendukung pusat aktivitas.
Melihat  realita  di  lapangan,  bahwa  ruas  Jalan  Tape  Baru  memiliki  kondisi  jalan  yang  buruk  karena  tidak  terawat namun  sampai  saat  ini  jalan tersebut  digunakan  sebagai  jalan  alternatif  menuju  Jalan  Pandanaran. Oleh karenanya, diperlukan adanya rencana rekayasa lalu lintas untuk mengembangkan jalan tersebut. Rekayasa lalu lintas yang bisa dijadikan  terobosan  baru,  di  ataranya,  menjadikan  Jalan  Nangka  Gumulan  satu  arah  (barat  ke  timur)  pada  jam-jam tertentu seperti pagi dan sore hari saat peak hours. Apabila akan melakukan pergerakan menuju perkotaan Boyolali bisa melewati  Jalan  Pandanaran  via  jalur  alternatif  yaitu  Jalan  Tape  Baru  (selatan  ke  utara).  Untuk  mendukung  adanya rekayasa  lalu  lintas,  tentunya  membutuhkan stakeholder terkait  seperti  Dinas  Perhubungan  dan  Dinas  Bina  Marga. Sebab  perubahan  arus  yang  terjadi  akan  menyebabkan  dampak  baik  positif  dan  negatif  yang  harus  dikaji  terlebih dahulu. Selain itu, adanya perubahan rute jalan juga membutuhkan sosialisasi berupa rambu-rambu lalu lintas sehingga akan lebih memudahkan masyarakat dalam menerima informasi.
Dari hasil skoring tiap variabel, kemudian dilakukan sintesis hasil skoring yang merupakan hasil akhir dari seluruh penilaian variabel. Sintesis hasil skoring mempunyai kesimpulan apakah fungsi jalan pada ketiga ruas jalan yaitu Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Pandanaran dan Jalan Nangka Gumulan siap mendukung Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Boyolali atau tidak. Berikut merupakan tabel sintesis skoring variabel:
Tabel 4. Sintesis Hasil Skoring Variabel VARIABEL KESIAPAN 2 (SIAP) 1 (TIDAK SIAP) Ketuntasan dalam pengembangan jaringan jalan Hasil skoring variabel ketuntasan dalam rencana pengembangan pusat kegiatan adalah 2 - Tingkat pelayanan jalan Tingkat pelayanan jalan tinggi dengan hasil perhitungan 15 dari interval nilai 10,5 ≤ nilai ≤ 18 - Ketersediaan moda transportasi Jalan dilewati oleh moda transportasi tertentu dengan hasil perhitungan 12 dari interval nilai 9 ≤ nilai ≤ 12 - Ketersediaan lahan parkir dalam mendukung pusat aktivitas Tersedia lahan parkir di dalam kawasan dengan hasil perhitungan nilai ketersediaan 71 dari interval nilai 48,5 ≤ nilai ≤ 72 Fungsi sarana dan prasarana jalan - Nilai ketersediaan sarana dan prasarana 26 dari interval nilai 18 ≤ nilai < 27 Tingkat fungsi lembaga untuk mengatur fungsi jalan - Jika hasil skoring variabel tingkat fungsi lembaga adalah 3 dari interval nilai 3 ≤ nilai < 4,5
Sumber : Permatasari, Citra Ayu, dkk., 2017
Berdasarkan hasil sintesis skoring bahwa fungsi Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Pandanaran dan Jalan Nangka Gumulan  dalam  mengakomodir  adanya  pembangunan  Kantor  Pemerintahan  Terpadu  Kabupaten  Boyolali,  dapat dikatakan “ siap” mendukung Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Boyolali karena dari hasil penelitian ke tiga ruas jalan mampu berfungsi dengan optimal dengan hasil skoring 10 yang masuk dalam interval skor siap adalah 7 sampai dengan 12.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka diperoleh hasil tingkat kesiapan pada ke tiga ruas  jalan  adalah  siap  mendukung  Kantor  Pemerintahan  Terpadu  Kabupaten  Boyolali.  Dikatakan  siap  karena, berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan dengan menggunakan 6 variabel penelitian, diperoleh hasil bahwa 4 dari  6  variabel  menghasilkan  perhitungan  “siap”  dengan  hasil  skoring  adalah  10,  sedangkan  2  variabel  lainnya menghasilkan perhitungan “tidak siap”.
Tingkat  kesiapan  fungsi  jalan  dilakukan  dengan  beberapa  variabel,  dalam  variabel-variabel  tersebut  diperlukan adanya rekayasa lalu lintas terkait dengan recana pengembangan jaringan jalan untuk mendukung fungsi jalan di ruas jalan  Kantor  Pemerintahan  Terpadu  Kabupaten  Boyolali. Rekayasa  lalu  lintas  yang  diangkat  dalam  penelitian  adalah pengembangan potensi Jalan Tape Baru guna mengurangi kepadatan lalu lintas di ruas Jalan Nangka Gumulan.

## DAFTAR PUSTAKA
Business Dictionary website http://www.businessdictionary.com/definition/readiness.html Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. (1998). Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir . Jakarta. Departemen Pekerjaan Umum. (2009). Pedoman Analisis Dampak Lalu Lintas Jalan Akibat Pengembangan Kawasan di Perkotaan . Miro, Fidel. (2012) . Pengantar Sistem Transportasi. Jakarta : Penebit Erlangga Mujihartono, Eko. (1996) . Studi Sistem Jaringan Jalan Kota Semarang. Semarang: Universitas Diponegoro Munawar. Ahmad. (2004) . Manajemen Lalu Lintas Perkotaan. Jogjakarta: Beta Offset Nelson, Willis, et al . (2009). Initial Evaluation of the Cities Readiness Initiative . RAND Corporation
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 Tamin, Ofyar. Z. (1997). Perencanaan dan Pemodelan Transportasi. Bandung: ITB Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Yunus, H. S, (1999). Struktur Tata Ruang Kota . Yogyakarta: Pustaka Pelajar