Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Nomor : 23a/DIKTI/Kep./2004 Tgl 4 Juni 2004

## KEPEMIMPINAN WANITA  MADURA
Hasil Penelitian Dukungan Sosial-Budaya Terhadap Keberhasilan Kepemimpinan wanita “Srikandi” di Desa Pademawu Barat Kabupaten Pamekasan Madura
Achmad Jamaludin Karim *

## Abstrak
Madura  memiliki  spesifikasi  budaya  yang  berbeda  dengan  etnis budaya lain di Indonesia, sekaligus menjadi aspek menarik dalam khasanah budaya  nusantara.  Sejauh  ini,  berbagai  aspek  budaya  Madura  memberi sumbangan  terhadap  konsep  kepemimpinan  termasuk  juga  adalah kepemimpinan  wanita  Madura.  Aspek-apsek  yang  menonjol  adalah  aspek dukungan sosial masyarakat, dukungan budaya dan yang berdampak kepada dukungan  politik.  Ketiga  aspek  ini  menjadi  faktor  dominan  dalam kepemimpinan wanita Madura.
Kata Kunci : Kepemimpinan wanita dan wanita Madura

## 1 Pendahuluan
Keterlibatan  wanita  dalam  bidang  politik  dan  dalam  proses pengambilan keputusan kebijakan publik di Indonesia memiliki akar historis yang  cukup  panjang  ( Prisma, 1996).    Sejarah  mencatat  adanya  dua  tokoh wanita,  yakni  Sultanah  Safiatudin  dari  Aceh  dan  Siti  Aisyah  We  Tenriolle dari  Sulawesi  Selatan.    Sultanah  Saifatudin  naik  tahta  tahun  1641, menggantikan  suaminya,  Sultan  Iskandar  Muda.  Beliau  berhasil menggabungkan    kehidupan  hukum,  kesusasteraan,    dan  ilmu  pengetahuan, sehingga  muncul  penulis besar  semacam Hamzah Fansuri dan Nuruddin ar Raniry.    We  Tenriolle  naik  tahta    tahun  1856.  Selain    sebagai  kepala pemerintahan, We Tenriolle juga merupakan sastrawan  yang mahir, dengan karyanya La-Galigo dalam  bahasa  Bugis  setebal  7000  halaman  (Baried, 1989).  Dua  contoh  di  atas  merupakan  refleksi  bahwa  negara  kita  sudah cukup  punya  bukti  sejarah  kepiawaian  atas  kepemimpinan  wanita.    Pada
* Dr. Achmad Jamaludin Karim, M.Si, adalah Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Madura
masa  kemerdekaan  tokoh-tokoh  wanita  juga  menduduki  posisi-posisi penting, baik dalam pemerintahan maupun lembaga legislatif.
Namun  demikian,  terdapat  kesan  bahwa  keterlibatan  wanita  dalam lembaga  legislatif,  lebih  dilatarbelakangi  oleh  faktor  jabatan  suaminya. Barangkali  kesan  tersebut  tidak  terlalu  salah  akibat  adanya  citra  negatif rumah,  misalnya  berburu  di  hutan,  sementara  wanita  bertugas  menyiapkan kebutuhan  keluarga di dalam rumah, seperti  memasak,  mengasuh anak, dan semacamnya. Hal ini sesuai dengan Cozens and West (ed., 1993 : 185) yang menyatakan bahwa: “historically the external world has been the business of men.  women  took  care  of  the” tentang  kehidupan  politik:  bahwa  politik  itu kotor,  keras,  penuh  intrik,  dan  semacamnya.    Kesan  tersebut  seolah membenarkan  realitas  bahwa    jumlah  wanita  yang  berkiprah    dalam    dunia politik  relatif  kecil,  termasuk  di  negara-negara  yang  tingkat  demokrasi  dan persamaan hak asasinya cukup tinggi.
Seiring  dengan  dinamika    zaman,  modernisasi,  dan  globalisasi informasi,  serta keberhasilan gerakan emansipasi dan  feminisme,  sikap dan peran wanita dalam dunia politik mulai mengalami pergeseran.  Wanita tidak lagi  hanya  berperan  sebagai  ibu  rumah  tangga  yang  menjalankan  fungsi reproduksi  dan    pekerjaan  sektor  domestik,  tetapi  sudah  aktif  berperan      di sektor    publik,    baik    sosial,    ekonomi,  maupun  politik.    Peran  peran  yang biasa  dilakukan  oleh  pria  sudah  banyak  yang  mulai    diambil  alih  oleh  para wanita.
John Naisbitt dan Patricia Aburdene (1990: 45)    pernah meramalkan mulai tahun 1990-an sebagai    dekade  kepemimpinan  wanita. Pandangan  ini tidak  terlalu  keliru  jika  melihat  realitas  tentang  banyaknya    kepala  negara atau  kepala  pemerintahan  yang  dipegang  oleh  wanita,  seperti  Perdana Menteri  Margaret Thatcher (Inggris), Presiden Corazon Aquino (Philipina), Perdana  Menteri  Indira  Gandhi  (India),  Perdana  Menteri  Benazir  Butho (Pakistan),    termasuk    presiden  kelima  Republik    Indonesia    Megawati Soekarnoputri, dan beberapa pemimpin wanita lainnya di dunia saat ini.
Masyarakat  Desa  Pademawu  Barat  merupakan  komunitas    heterogen pinggiran  kota.  Pola  pemikiran  dan  tingkat  pendidikannya  sudah  maju, sehingga  lebih  terbuka  menerima  informasi.  Tentunya,  kondisi  masyarakat yang  demikian  cenderung  lebih  rasional  dalam  menyikapi  persoalan- persoalan  kemasyarakatan  dibandingkan  dengan  masyarakat  pedesaan  yang homogen.  Masyarakat  mulai  mengalami  pergeseran  dalam  menentukan seorang  kepala  desa;  dasar  pertimbangannya    bukan  lagi    faktor  keturunan
Kepemimpinan Wanita  Madura (Achmad Jamaludin Karim) 223
dan    norma  agama,  namun  faktor  pertimbangan  rasionallah    yang menyebabkan  seorang  wanita  terpilih.    Dengan  kata  lain,    masyarakat memilih    kepala  desa  bukan  karena  faktor  keturunan  sebagai  dasarnya, namun lebih  karena kecakapan, kemampuan bersosialisasi, dan kemampuan melaksanakan  berbagai  program.  Hal  ini    menunjukkan  bahwa  wanita  juga memiliki  basis  kekuatan  dan  kekuasaan  dan  hal  tersebut  termanifestasikan melalui perilakunya pada masyarakat.
Sehubungan  dengan  itu  salah  satu  aspek  yang  dibutuhkan  didalam kepemimpinan  yang  dilakukan  oleh  wanita  adalah  dukungan  sosial-budaya dari  masyarakat  dimana  ia  melaksanakan  tugas  kepemimpinannya.  Oleh karena  itu  kajian  ini  memfokuskan  pandangannya  terhadap  persoalan dukungan sosial dan budaya terhadap kepemimpinan wanita sebagai kepada desa di Pamekasan Madura.

## 2 Basis Dukungan Sosial, Budaya Dan Politik Terhadap Kepemimpinan Wanita   Sebagai Kepala Desa
2.1 Basis Dukungan Sosial
Kepala  desa  tidak  cukup  hanya  mempunyai  kemampuan  manajerial, namun  perlu  kekuatan  dari  dukungan  basis  sosial.  Basis  dukungan  sosial merupakan  salah  satu  kunci  kesuksesan  dalam  proses  pencalonan  kepala desa. Karena dalam proses demokrasi  munculnya rekruitmen seorang tokoh masyarakat  dalam  wilayah    kultur  pedesaan  akan  sangat  berlainan  dengan munculnya  tokoh  di  wilayah  perkotaan.  Fenomena  munculnya  tokoh  di perkotaan  banyak  dipengaruhi  atau    harus  diimbangi  dengan  dukungan  sisi finansial  yang  kuat.  Dalam  pengertian  pola  rekruitmen  adanya  tokoh  di wilayah  perkotaan  harus  didukung  dengan  kekuatan  finansial  yang  bisa mengantarkan seseorang menjadi tokoh dalam pemerintahan atau elite kota.
Sementara  dalam  wilayah  pedesaan  pola  munculnya  tokoh  harus diimbangi  dengan kekuatan basis dukungan masyarakat (sosial) yang sangat kuat.  Lekatnya  perilaku  maupun  tingkah  laku  dari  seorang  tokoh  pedesaan akan  turut  mengantarkan  seseorang  menjadi  tokoh  di  pedesaan  atau  tidak. Dalam pengertian, meskipun seorang tokoh pedesaan atau elite desa dengan basis  kekuatan  finansial  yang  sangat  kuat,  namun  secara  sosial  di  hadapan masyarakat  telah  “cacat”,  maka  akan  sangat  sulit  untuk  memperoleh dukungan massa  dari masyarakat desa
Rekruitmen  tokoh  pedesaan  sangat  tergantung  dari  bentuk  atau  basis dukungan  masyarakat  seiring  dengan  tingkah  laku  seseorang  di  wilayah pedesaan.    Dengan  demikian  perilaku  seorang  tokoh  di  wilayah  pedesaan akan  sangat  mempengaruhi  dengan  munculnya  tokoh  elite    pedesaan. Seperti halnya wanita Kepala Desa  Pademawu Barat, mempunyai dukungan sosial  dari  masyarakat  dalam  proses  Pilkades.  Sebelumnya  Srikandi merupakan  istri  mantan  kepala  desa  Brotoseno  (alm).    Sebagai  istri  kepala desa,  konsekwensinya  harus  selalu  mendampingi  kegiatan  kepala  desa. Bahkan  banyak  aktivitas  yang  berbasis  wanita  pun  harus  selalu  diikuti  dan dimonitor  demi  kelanggengan  posisi  jabatan  kepala  desa.  Mulai  dari aktivitas yang diperankan sebagai istri kepala desa  seperti Ketua Pendidikan Kesejahteraan  Keluarga  (PKK),  kegiatan  sosial  keagamaan  ( yasinan, dhiba’an )  dan  juga  mengkoordinasi  kegiatan  sosial  lainnya.  Aktivitas seperti Posyandu, Dasawisma, merupakan bentuk sosialisasi istri kepala desa yang bersifat mengakar pada masyarakat bawah.
Lebih  konkret,  bahwa  rekruitmen  elite  tokoh  desa  sangat  terkait  erat dengan persoalan  nilai-nilai budaya  maupun  etika  moral. Ketika  moral atau etika  elite  desa  menunjukkan  tanda-tanda  baik  maka  akan  dengan  mudah dalam  mencari  legitimasi  dukungan  masa.  Namun  bisa  sebaliknya,  meski dari  sisi  finansial  cukup  bisa  membawa  pengaruh.  Akan  tetapi  manakala norma,  etika,  maupun  moral  telah  banyak  menyimpang  dari  ketentuan  tak tertulis  di  masyarakat,  niscaya  akan  sulit  sekali  untuk  mencari  legitimasi dalam kepemimpinan elite desa.
Perilaku  kepemimpinan  wanita  kepala  desa  yang  selalu  bisa menempatkan  diri,  bersosialisasi  dengan  warga  melalui  beberapa  aktivitas sosial maupun religius  membawa konsekwensi pada pengentalan hubungan masyarakat  dengan  kepemimpinan  wanita  kepala  desa.  Hingga  akhirnya kalaupun  wanita  kepala  desa  bisa  diterima  di  tengah  warganya  akibat  dari menyatunya  wanita  kepala  desa  dengan  masyarakat  yang  dimulai    saat menjadi  mantan  istri  kepala  desa  terdahulu  (Brotoseno).  Hasil  proses sosialisasi  tanpa  pamrih  dari  Srikandi  cukup  banyak  membantu  dalam pemilihan  calon  kepala  desa.  Saat  kepala  desa  lama  Brotoseno  –suaminya sendiri-- almarhum sebelum jabatan akhirnya tahun 1989, masyarakat secara nyata mendukung calon kepala desa wanita.
Dukungan warga atas kepemimpinan wanita kepala desa  berdasarkan pertimbangan  rasional  sekaligus  bentuk-bentuk  sosialisasi  maupun  karya nyata  dari  calon  kepala  desa  wanita.  Bentuk  legitimasi  masyarakat  atas
dukungannya  bukan  persoalan  rekayasa,  maupun  persoalan  kekuatan finansial,  namun  memilih  wanita  kepala  desa    karena  faktor  kemampuan dalam  memberikan  pengayoman  pada  masyarakat.  Dalam  arti,  bahwa kepemimpinan  kepala  desa  dan  keinginan  warga  memilih  kepemimpinan wanita  bukan  karena  pertimbangan  sesama  kelompok  wanita,  namun  lebih dari pertimbangan-pertimbangan keterlibatan kepemimpinan wanita sebelumnya dalam persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan.
Sebagai  bukti  konkret  terpilihnya  wanita  kepala  desa  secara demokratis adalah ketika terjadi pemilihan kepala desa (Pilkades, 8/2/1994). Pada saat pemilihan yang  menjadi  kompetitornya hanya satu, yakni seorang laki-laki  bernama  Sukardi  yang  berprofesi  sebagai  guru.  Praktis  yang menjadi  calon  hanya  dua  orang,  satu  pria  dan  satu  wanita.  Saat  pemilihan terjadi  dengan  lancar  dan  tertib.    Srikandi  memperoleh  suara  2.850  (78%), lebih,  dibanding    suara  Sukardi  yang  hanya  memperoleh  750  (20,5%)  dari keseluruhan  hak  pilih  sejumlah  3.650  dan  jumlah  suara  yang  tidak  sah  ada 50  (1,5%).  “Ini  merupakan  kemenangan  dari  dukungan  masyarakat  atas Srikandi,  bukan  karena  yang    lain,”  kata  salah  satu  saksi  pemilihan  kepala desa waktu itu
Ini merupakan bukti bahwa wanita kepala desa  mempunyai dukungan basis  sosial  yang  kuat  dan  mengakar  pada  masyarakat  Pademawu  Barat. Oleh  masyarakat,  Srikandi  dipandang  mampu  secara  fisik,  mental,  dan sosial. Tentu ini memberikan manfaat ganda bagi kepala desa wanita; secara mayoritas  masyarakat  telah  memilihnya  dan  selanjutnya    masyarakat  tentu mendukung segala program pembangunan desa.
Meski  sempat  isu  beredar  adanya  praktek money  politic ,  kabar tersebut  sulit  untuk  dibuktikan.  Banyak  pendukung  Srikandi  yang menengarai  bahwa  isu money  politic tingkat  desa  dihembuskan  guna menggembosi suara Srikandi.
Dari  paparan  responden  yang  ditemui  baik  tingkat  RW  maupun  para petani  menandaskan  bahwa  Srikandi  memang  mempunyai  hubungan  sosial dengan  masyarakat  sangat  baik  dan  bersahaja.  “Kalau  tanpa  dukungan masyarakat,  dan  menang  atas money  politic tentu  akan  menyulitkan  dalam pengembangan program  di  kemudian hari,” kata Srikandi. Barangkali inilah perbedaan nuansa pola rekruitmen  elite tokoh  desa dengan  elite tokoh  kota. Dalam  masyarakat  perkotaan  isu money  politic adalah  hal  yang  lumrah  dan sudah  banyak  yang  memberikan  keterangan  perihal  tersebut.  Artinya rekruitmen  kepemimpinan  masyarakat  kota  akan  selalu  identik  dibarengi
dengan nuansa-nuansa dari problema money politic . Ini bisa dipahami dalam rekruitmen  masyarakat  kota  terhadap    kepemimpinan  akan  selalu dipengaruhi  oleh  kepentingan-kepentingan  finansial,  tanpa  mempedulikan dari  perilaku elite tersebut.
Sementara,  pada  elit  desa  dalam  rekruitmen  akan  selalu  diimbangi dengan perilaku elit atau tokoh desa sendiri. Meski  dalam pemilihan kepala desa  di  Desa  Pademawu  Barat  beredar  kabar  terjadinya  isu money  politic yang dilakukan oleh Srikandi guna mempertahankan status  quo-nya sebagai penerus  keturunan  para  kepala  desa,  rupanya  juga  sangat  sulit  untuk dibuktikan.  Meskipun,  misalnya  dalam  pemilihan  tersebut  wanita  kepala desa  memang  betul  terlibat  dalam money  politic tanpa  diimbangi  perilaku yang memadai sebagai pemimpin niscaya tidak akan terpilih.
Kemudian, manakala melihat data bahwa pada Desa Pademawu Barat komposisi  penduduk  wanita  yang  tamat  PT  berjumlah  51,  sementara  pria yang  tamat  pada  PT  hanya  berjumlah  3  orang.    “Saya  lebih  memilih  ibu, karena kami sama-sama sebagai wanita,” ujar Muslikah informan yang tamat IAIN  Sunan  Ampel  yang  kini  berprofesi  sebagai  guru  ngaji.  Dari perbandingan    jumlah  wanita  dengan  pria  jelas  sangat  jauh.  Dari  data tersebut  bisa  disimak  manakala  seorang  wanita  akan  mempunyai  ikatan emosional dalam memilih wanita.

## 2.2 Basis Dukungan Budaya
Selain  dukungan  sosial,    faktor  dukungan  budaya  masyarakat  sangat penting.  Karena  untuk  menjadi  pemimpin  yang  dalam    perilakunya  harus selalu  bisa  mengajak,  mempengaruhi  orang  lain  untuk  ikut  dalam aktivitasnya,  maka  sangat  perlu  sekali  memahami    kultur  atau  budaya masyarakat yang  akan dipimpinnya. Ketika terjadi pemilihan kepala desa di Pademawu  Barat,  mulanya  pemimpin  wanita  banyak  mengalami  hambatan- hambatan  karena  faktor  kultur  atau  budaya.  Dalam  pengertian,  masyarakat Madura  yang  notabene  mayoritas  Islam  akan  selalu  memandang  dan memahami  bahwa  wanita  harus  selalu  yang  dipimpin.  Dalam  pengertian kultur Madura yang  lain bahwa  wanita  merupakan bagian  yang  nomor  dua. Stereotip yang berkembang adalah bahwa pria adalah pemimpin dan wanita merupakan second  class alias  orang  yang  selalu  dinomor  duakan  yang notabene  harus  selalu  berhubungan  dengan  masalah  tata  rumah  tangga. Urusan  dapur,  di  belakang,  dsb  merupakan  urusan  wanita.  Sementara  pria adalah urusan mencari nafkah dan berdiri di garda depan. Pemahaman kultur
semacam  ini  awalnya  memang  cukup  bisa  merepotkan  wanita  kepala  desa untuk maju berjuang memimpin Desa Pademawu Barat.
Namun,  dalam  sejarah    Madura,    saat  ketika  masih  dalam  wilayah kerajaan  pernah  dipimpin oleh seorang  wanita bernama Nyai Banu sebagai putri  tunggal  dari  kiai  Wonoratu  di  Pandingan  dengan  sebutan  Lawangan Daja. Dalam kultur Madura, sejarah merupakan sesuatu selalu melekat pada masyarakat  desa  Pademawu  Barat.  Ketika  pada  pemerintahan  Nyai  Banu ternyata  segala  roda  pemerintahan  terbukti  mengalami  suatu  kemajuan. Selain  itu  nuansa  kepemimpinannya  lebih  banyak  menerapkan  managemen “keibu-ibuan”.  Dalam  pengertian,  lebih  banyak  menyentuh  hati  warganya dengan  sentuhan-sentuhan  seorang  wanita.  Ternyata,  dalam  sejarah kepemimpinan  Nyai  Banu  cukup  sukses  dan  melekat  sekaligus  melegenda pada hati masyarakat Madura khususnya Desa Pademawu Barat.
Karena  cerita  sejarah  tersebut,  banyak  warga  Pademawu  Barat  ada harapan  akan  bisa  terulang  kembali  jaman  kemajuan  Pademawu  Barat dengan  munculnya  kepemimpinan  wanita  kepala  desa  di  Desa  Pademawu Barat.    Harapan  itu  sedikit  terkabul  manakala  Srikandi  menjadi  wanita kepala desa di Pademawu Barat. Kemajuan dan jaman keemasan ketika Nyai Banu  memimpin  saat  itu  akan  bisa  menitis  kembali  pada  kepemimpinan wanita  kepala  desa.  Tidak  berlebihan  jika  akhirnya  masyarakat  Pademawu Barat  dalam  pemilihan  Pilkades  memilih  Srikandi  menjadi  wanita  kepala desa salah satu faktornya adalah seperti tersebut di atas.
Tidaklah  mengherankan  manakala  beberapa  masyarakat  sebelumnya menyangsikan  keberadaan  kepemimpinan  wanita  kepala  desa  akhirnya  bisa melebur  karena  faktor  dari  keberadaan  sejarah  dari  kepemimpinan  Nyai Banu.  Maka  kalaupun  pada  permulaan  wanita  kepala  desa    mengalami sedikit  gangguan  dalam  perolehan  dukungan  secara  kultur,  dengan  sejarah Nyai  Banu  sedikit  banyak  menolong  terangkatnya  wanita  kepala  desa memimpin Desa Pademawu Barat.
Meskipun demikian, secara kultur di Madura masih banyak pemikiran yang  melekat  bahwa  kepemimpinan  yang    ideal  harus  dipegang  oleh  kaum pria.  Kelompok  ini  banyak  diwarnai  dari  para  ustad  atau  kiai  yang  selalu memahami  kepemimpinan  dari  konteks    Islam.  Pemahaman  akan  hal tersebut  juga  tidak  bisa  disalahkan,  hal  ini  dikarenakan  masyarakat  Madura selalu  identik  dengan    Islam  dalam  menjalani  roda  kehidupan.  Meskipun pada  akhirnya  juga  cukup  bisa  mentolelir  keberadaan  wanita  dengan memberikan  kesempatan  untuk  ikut  berkompetisi  menjadi  kepala  desa.
Bagaimanapun  budaya  masyarakat  tetap  menjadi  sendi-sendi  yang menentukan keabsahan kepemimpinan.
Pada  akhirnya  lahir  dua  kubu  dalam  memahami  realitas kepemimpinan  wanita  dari  prespektif    Islam  ini,  akhirnya  dalam  pemilihan kepala desa pun kepemimpinan wanitalah yang memenangkan kompetisi ini. Dari  kemenangan  ini  seolah-olah  membuktikan  bahwa  keberadaan kepemimpinan  wanita  di  Madura  dapat  dijalankan.  Pada  akhirnya  beberapa kiai yang kurang  mendukung, pada gilirannya hanya bisa melihat fakta. Al- hasil  kiai  pun  tak  ada  pilihan  lain  kecuali  menerima  kenyataan  kepala  desa Padewamu Barat adalah wanita.
Dimunculkannya pandangan agama tersebut bukan dalam konteks dan perspektif  teologis,  akan  tetapi  dalam  konteks  dan  perspektif  sosiologis tentang  bentuk  pemahaman  keberagamaan  yang  berkaitan  dengan kepemimpinan.    Jadi,  perspektif  agama  bukan  persoalan  benar-salah  atau halal-haramnya  wanita  menjadi  kepala  desa,  tetapi  didukung  atau  tidaknya wanita  menjadi  pemimpin  sebagai  kepala  desa.  Dengan  demikian,  terlihat bahwa  secara  etika  dan  moral  wanita  juga  didukung  untuk  menjadi  kepala desa.  Hal  demikian  dimungkinkan  oleh  keberagaman  masyarakat  desa Pademawu  Barat  yang  memberikan  peluang  bagi  wanita  untuk  tampil menjadi pemimpin.
Selain  itu,  perspektif  gender  sering  dipahami  dengan  persamaan kodrat. Padahal  gender lebih  menekankan pada bentuk peran. Artinya perlu dibedakan  peran  dengan  kodrat.  Wanita  dan  pria  jelas    mempunyai  kodrat yang  berbeda  dan    merupakan  fitrah  dari  Alloh  SWT.  Sementara  peran  ini menunjuk pada gender. Artinya antara pria dan wanita punya hak atas  peran dengan segala macam prestasi.
Sebagai  seorang  wanita,  tentunya  perilaku  kepemimpinan  Srikandi sangat  berbeda  dengan  pria  dalam  melakukan  pendekatan  kepada masyarakat.    Perilaku  yang  dimaksud  bukan  dalam  konteks  gender,  yang mempolakan  dirinya untuk  mengikuti  karakter pria, namun  dalam kerangka institusi, yang secara kebetulan kepala desanya adalah wanita.
Dalam  konteks  institusi,  sebagai  kepala  desa  dan  pemimpin  di  desa, tentunya  kepala  desa  akan  menjadi  tempat  mengadu,  tempat  semua persoalan  masyarakat  diselesaikan.    Tentu  saja,  secara  kodrati,  wanita sebagai  kepala  desa  mempunyai  keterbatasan-keterbatasan,  tetapi  moral sosial memberikannya toleransi.

## 2.3 Basis Dukungan Politik
Munculnya  wanita  kepala  desa  di  Desa  Pademawu  Barat,  awalnya, sekretaris  desa  (carek)  Moh.  Hosen,    melontarkan  nama  Srikandi  untuk dicalonkan  sebagai  kepala  desa  menggantikan  mantan  kepala  desa  (alm. Brotoseno).  Pemikiran  pribadi  tersebut  disosialisasikan  kepada  pejabat  dan aparat  desa  serta  tokoh  masyarakat.  Dasar  pertimbangan  memunculkan Srikandi, sebagaimana dijelaskan pada peneliti, adalah “bahwa selain karena istri  mantan  kepala  desa,  Srikandi  juga  mempunyai  dukungan  sosial, dukungan  budaya,  dan  mempunyai  pengalaman  dalam  organisasi pemerintahan.  Oleh  karena  itu,  Srikandi  mempunyai  peluang  dan kemampuan untuk menjadi kepala desa selanjutnya”.
Dukungan tokoh masyarakat mulai mengkristal untuk menampilkannya menjadi wanita kepala desa. Namun demikian, aparat desa masih  memberikan  kesempatan  kepada  pihak  lain  yang  ingin  ikut mencalonkan  diri.  Srikandi  dengan  terbuka  menyampaikan  kesiapannya untuk  dicalonkan,  namun  tetap  merendah  atas  kekurangan-kekurangannya sebagai  manusia.  Maka  terpilihlah  kepala  desa  wanita    dengan  mayoritas suara masyarakat
Melihat dari basis dukungan politik kepemimpinan wanita kepala desa Pademawu  Barat  antara  lain  karena  memang  secara  politis  dalam pemerintahan,  wanita  kepala  desa  Pademawu  Barat  baik  dari  pemerintahan desa  maupun  kecamatan  lain  mendukung  kepemimpinan  wanita.  Dukungan politik sebagai kepala desa dari tingkat atasan adalah pada tingkat kecamatan baik  dari  lingkungan  kecamatan  Pademawu  maupun  kecamatan  yang  lain. Kemudian dalam tingkatan kabupaten pun munculnya kepemimpinan wanita di Pademawu Barat juga bisa diterima.
Indikasi  dukungan  munculnya  kepemimpinan  wanita  kepala  desa  di desa  Pademawu  Barat,  bisa  dilihat  ketika  terjadinya  proses  pengajuan pencalonan  kepala  desa.  Paling  tidak  secara  administratif,  manakala  tidak ada  dukungan  pada  kepemimpinan  wanita  tentunya  sejak  dini  akan  selalu mengalami hambatan. Namun buktinya berkas maupun surat pengajuan dan curiculum  vitae    dari  Srikandi  bisa  sampai  pada  pemerintahan  atas  tanpa mengalami hambatan maupun kesulitan.
Dari proses awal pencalonan menjadi kepala desa, secara administrasi pun sebenarnya pihak pemerintahan tingkat kecamatan dan kabupaten cukup bisa  menerima  kehadiran  kepemimpinan  wanita.  Itu  tandanya  secara  politis
dukungan  pemerintahan  atas  terhadap  munculnya  kepemimpinan  wanita akan  terbuka  tanpa  membedakan  persoalan  gender  maupun  kodrat.    Bagi kalangan  birokrat  tingkat  kecamatan  dan  kabupaten  tidak  akan  selalu mempersoalkan wanita atau pria dalam memimpin, namun lebih pada bentuk program,  maupun  kemampuan  mengimplementasikan  program  dari  atas maupun hasil inisiatif sendiri.
Salah  satu  informan    peneliti  (Camat  Pademawu)  memberikan pernyataan  perihal  keberadaan  dan  proses  munculnya  Srikandi  menjadi wanita kepala desa di Desa Pademawu Barat. “Diterimanya Srikandi sebagai salah satu calon kepala desa dengan berbagai pertimbangan dan diskusi yang panjang,  namun  semuanya  itu  berpulang  kepada  masyarakat  Desa Pademawu  Barat  sendiri.    Meskipun  demikian,  harus  diakui  bahwa  semasa menjadi  Ketua  PKK,  Srikandi  telah  mencatat  prestasi  sebagai  penggerak PKK  terbaik  I  dan  juga  sebagai  istri  kepala  desa  yang  mewarisi  perilaku kepemimpinan sebagaimana suaminya. Atas dasar itu, kemampuannya telah teruji,  baik  sebagai  istri  kepala  desa  yang  membangun  masyarakat  melalui PKK  dan  mengkoordinasi  kegiatan  pembangunan  lainnya,  maupun  sebagai salah satu pemikir pembangunan melalui LKMD”.
Bisa  dimengerti  meskipun  kepala  desa  secara  struktur  organisasi pemerintahan di bawah naungan tingkat kecamatan maupun kabupaten, dari pihak  kecamatan  sendiri  menyerahkan  sepenuhnya    pemilihan  atas  inisiatif bawah.  Pihak  kecamatan  maupun  kabupaten  tidak  ikut  campur,  dalam pengertian mempunyai calon lain dari struktur atas.
Dari  beberapa  kelebihan  tersebut,  pihak  kecamatan  tidak  ada  alasan untuk  menolaknya.  Apalagi  didukung  secara  mayoritas  dari  para  warga Pademawu  Barat.      Walaupun  demikian,  diakui  oleh  camat  bahwa  masih banyak  suara  yang  menyangsikan.  Namun  yang  terpenting  adalah memberikan  kesempatan  dalam  rangka  mengakomodasi  suara  masyarakat. Adanya  kesangsian  sebagian  orang  lebih  terfokus  pada  keberadaannya sebagai  wanita,  bukan  pada  kemampuan  dalam  memimpin.    Jika  hanya persoalan  tersebut,  tentunya  tidak  terlalu  prinsip  untuk  melegalisasi  wanita menjadi kepala desa.
Sebelumnya,  dari  basis  dukungan  sosial,  Srikandi  pun  telah  banyak menjalin  sosialisasi  pada  pemerintahan  desa,  baik  dari  dalam  maupun  dari luar desa. Selain itu,  Srikandi juga menjalin hubungan baik dengan aparat di tingkat  kecamatan  dan  kabupaten.    Oleh  karena  itu,  kemunculannya  telah mendapat dukungan bukan saja dari dalam desa, akan tetapi juga luar desa di
tingkat  kecamatan  dan  kabupaten.    Hal  ini  memberikan  gambaran  bahwa kepala  desa  wanita  juga  mempunyai  dukungan  dari  atas,  sehingga kemunculannya tanpa hambatan. Apalagi Srikandi   merupakan satu-satunya wanita kepala desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan Madura.
Berdasarkan  ilustrasi  tersebut,  menjadi  seorang  kepala  desa  tidak cukup hanya dengan satu bentuk dukungan namun  membutuhkan  dukungan mulai  dari  sosial,  budaya,  maupun  politik.  Sebagai  bukti  atas  ilustrasi tersebut, bahwa  menjadi wanita kepala desa melalui dukungan sosial adalah dengan  basis  massa  dalam  pemilihan  kepala  desa  merupakan  satu  bukti untuk  melegalisasikan    sebagai  munculnya  kepala  desa.    Kemudian  secara kultur atau budaya, dengan munculnya Nyai Banu sebagai pemimpin wanita pertama di Madura menjadi legenda bagi masyarakat guna memilih Srikandi sebagai  kepala  desa.  Dengan  harapan  dengan  kepemimpinan  wanita  bisa memberikan  nuansa  lain  bagi  jalanya  roda  pemerintahan.  Selanjutnya  dari sisi politis, bahwa keberadaan kepemimpinan wanita pada tingkat desa yang nota  bene  masih  dibawah  “kekuasaan”  atas  haruslah  mempunyai  dukungan politik baik tingkat pemerintah atas semacam kecamatan maupun kabupaten. Hal  ini  bisa  dimengerti  karena  program-program  pemerintahan  desa seringkali  merupakan perpanjangan tangan  dari program tingkat pemerintah daerah maupun tingkat pusat.
Atas  dasar  itu,  dengan  modal  dukungan  sosial,  budaya,  dan  politik, serta  pengalaman  (Ketua  PKK  dan  Ketua  II  LKMD),  Srikandi memberanikan  diri  untuk  maju  dan  ikut  dalam  pemilihan  kepala  desa  pada tahun  1994.  Untuk  tujuan  itu,  Srikandi  juga  telah  mendapat  izin  dari  anak- anaknya, keluarga, dan tokoh masyarakat setempat.
Dalam  melaksanakan  aktivitasnya  sehari-hari  untuk  melayani masyarakat,  Srikandi  menempati  kantor  dan  balai  desa  yang  cukup representatif  untuk  ukuran  masyarakat  desa.  Dengan  ruang  yang  terpisah dengan staf lainnya, ia merasa lebih leluasa dalam berdialog, berkomunikasi dengan  masyarakat  yang  membutuhkan  pelayanannya.  Untuk  itu,  Srikandi memang  harus  dapat  membuktikan  obsesinya  sendiri  bahwa  sebagai pemimpin desa, ia harus dapat meninggalkan sesuatu yang baik dan berguna bagi  masyarakat  agar  kelak  orang  akan  mengenang  jasa-jasanya.    Di samping  itu,  dirinya    ingin  menghapus  keraguan  sementara  orang  akan kemampuan wanita menjadi pemimpin (kepala desa).
Meskipun  begitu  Srikandi  cukup  bisa  membaca  keadaan  bahwa bagaimanapun  terpilih menjadi kepala desa juga atas doa maupun dukungan dari pemerintah atas.  Kepala desa wanita bisa diterima oleh kalangan bawah juga dikenal oleh pejabat kalangan atas.
Dari  beberapa  hal  yang  telah  diuraikan  di  atas  bahwa  kepemimpinan wanita  kepala  desa  Pademawu  merupakan  kepemimpinan  yang  unik sekaligus  spesifik.  Unik  dan  spesifiknya  disebabkan  karena    disaat kepemimpinan  wanita  kepala  desa  mendapat  tantangan  keras  dengan  dalih legalitas  dari  konteks  Islam,  namun  keberadaan  wanita  di  tengah  kultur masyarakat  Madura yang identik dengan Islam justru muncul  wanita kepala desa di tengah tekanan-tekanan baik kultur dan sosial.

## 3 Kesimpulan
Kepemimpinan  wanita  Madura  merupakan  realitas  yang  ada  di Madura  saat  ini,  walaupun  dalam  konteks  keagamaan  Islam  kehadirannya masih menjadi polemik sekelompok masyarakat Islam di Madura disebabkan karena  faktor  penafsiran  nilai-nilai  keislaman  yang  berbeda,  namun  dalam konteks  sosial,  budaya  dan  politik  kepemimpinan  wanita  Madura  mendapat dukungan  sehingga  kehadiran  Srikadi  sebagai  salah  satu  pelopor  sosok pemimpin  wanita  di  Madura  dipandang  sebagai  realitas  fenomenal  sebagai jalan untuk membuka peluang terhadap lahirnya pemimpin-pemimpin wanita Madura di waktu yang akan datang.
Srikandi  dipandang  sebagai  sosok  yang  menarik  karena  di  samping sebagai  pribadi  yang  mampu  melawan  arus  budaya  patriachi,  namun  juga sosok  yang  mampu  menunjukan  bahwa  wanita  Madura  memiliki kemampuan setara dengan laki-laki dalam hal memimpin masyarakat. Dalam konteks nasional, Srikandi adalah sosok yang dapat dijadikan cermin kepada masyarakat lain di Indonesia bahwa wanita Madura telah maju dan memiliki kemampuan yang setara dengan kemampuan yang dimiliki oleh laki-laki. ()
-------------------------
Kepemimpinan Wanita  Madura (Achmad Jamaludin Karim) 233

## DAFTAR PUSTAKA
Aribowo,  1994. "Potret  Politisi  Wanita". laporan  penelitian.  Lembaga Penelitian. Universitas Airlangga.
Alfer  J.,  Khan.  1969. Theori  and  Practice  of  Social  Planning. New  York  : Russel Sage Foundation.
Bemmelen,  Van.  1993. Gender  and  Development  :  What  is  New?. Masyarakat Indonesia XX.
Beratha,  I  Nyoman.  1982. Masyarakat  Desa  dan  Pembangunan  Desa. Jakarta  : Ghalia Indonesia.
Bustami. A. Latif. 1990. Masuk dan Berkembangnya Agama Islam di Pulau Madura. Majalah IKA IKIP Malang.
Cribbin,  James  J.  1985. Leadership  :  Strategies  for  Organizational Effectiveness. New York : Amacom.
Djanaid, Djanalis, 1994. Kepemimpinan teori dan Praktek. Indonesia Multy Managemen. Malang.
Fakih, Mansur, 1996, Menggeser Konsepsi Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
Hasan,  Taman.  1979. al-Lughat al-Arabiy  Ma’naahaa  wa  Mabnaahaa. al- Haiah al-Misriyah al-Amahli al-Kutab. Mesir..
Hijab,  Nadia.  1988. Women  Power:  The  Arab  Debate  on  Women  at  Work. New York  : Cambridge University Press.
Ismani  H.P,  1991. Sosiologi  Pembangunan  Desa, PPIS  dan  FIA  Unibraw.
Malang.
Jonge,  Huub,  1989. Madura  Dalam  Empat  Zaman,  Perdagagan, Perkembangan Ekonomi dan Islam, PT, Gramedia, Jakarta.
Jordaan,  RE.  1985. Folk  Medicine  in  Madura  (Indonesia), Disertasi. Universitas Leiden, Leiden. Belanda.
Kotter, Jhon P.. 1988. The Leadership Factor, The Free Press, New York.
Lauri,  Larwood  and,  Barbara  A.  Gutek,  1984,  "Women  at  Work  in  USA", dalam Marilyn J. Davidson and Cory L. Cooper, Working Women, An International Survey, : John Wisley & Sons Ltd., New York.
Naisbitt,  John  dan  Patricia,  Aburdene.  1990. Megatrends  2000. Jakarta  : Binarupa Aksara.
Tjokrowinoto,  Moeljarto.  1996. Pembangunan  Dilema  dan  Tantangan, Yogyakarta.
Van  Meter,  Donald  S.  and  Carl  E.  Van  Horn.  1975. The  Policy Implementation  Process  a  Conceptual  Frame  Work  in Administration on Society, Sage Publication. Beverly Hills
Widodo,  Joko.  2000. Rekonstruksi  teori-teoru  sosial. Pascasarjana  Untag, Surabaya
Yukl,  Gary.  1994. Kepemimpinan  dalam  organisasi terjemahan  oleh  Jusuf Udaya, 1998. Prenhallindo. Jakarta.