## EFEKTIVITAS JAMINAN PERORANGAN ( PERSONAL GUARANTEE ) DALAM MENUNJANG PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH DI BANK BRI CABANG SURAKARTA DAN BANK BNI SYARIAH CABANG SURAKARTA
Nur Intan Yunianti E-mail: Nurintan.yunianti@gmail.com Mahasisiwa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Ambar Budhisulistyawati Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## Abstract
This  article  aims  to  determine  the  effectiveness  of  personal  guarantees  on  the  settlement  of  non- performing loans at the Bank BRI of Surakarta Branch and Bank BNI Syariah of Surakarta Branch. This study uses empirical (nondoctrinal) legal research methods with the nature of descriptive research and qualitative approaches. The study uses qualitative methods with primary data sources and secondary data sources in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques in the form of taking primary data from interviews or interviews accompanied by  studies  of  supporting  documents.  The  results  of  the  study  indicate  that  there  is  a  guarantee  of individuals (borgtocht) in the form of coorporate guarantees and personal guarantees as an additional guarantee after the existence of material guarantees (fixed assets) but is able to be a tool for creditors in monitoring the continuity of the debtor’s business. Based on the results of the study according to the authors it can be seen that the effectiveness of individual guarantees in the settlement of non-performing loans is less effective because it is less able to guarantee the completion of credit at the BRI Branch of Surakarta Branch and Bank BNI Syariah Surakarta Branch considering the execution of the execution is too complicated. As well, these two banks have never sued the execution of individual guarantees to the District Court. During this time credit settlement uses fixed assets
Keywords: Effectivity, Credit, Persnal Guarantee

## Abstrak
Artikel ini bertujuan mengetahui efektivitas jaminan perorangan ( personal guarantee ) pada penyelesaian kredit bermasalah di Bank BRI Cabang Surakarta dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (nondoktrinal) dengan sifat penelitian deskriptif and pendekatan kualitatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa pengambilan data utama dari wawancara atau interview yang disertai dengan studi dokumen-dokumen pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya jaminan Perseorangan (borgtocht) baik berupa coorporate  guarantee maupun personal  guarantee sebagai jamminan tambahan setelah adanya jaminan kebendaan ( fixed  asset ) namun mampu sebagai alat bantu kreditur daalam memonitor kelangsungan usaha debitor. Berdasarkan hasil penelitian menurut penulis dapat diketahui bahwa efektivitas jaminan perorangan dalam penyelesaian kredit bermasalah kurang efektif karena kurang dapat  menjamin penyelesaian kredit di Bank BRI Cabang Surakarta dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta mengingat pelaksanaan eksekusi yang terlalu rumit. Serta, kedua bank ini belum pernah melakukan gugatan eksekusi jaminan perorangan ke Pengadilan Negeri. Selama ini penyelesaian kredit menggunaka jaminan kebendaan ( fixed asset ) Kata kunci: Efektivitas, Pemberian Kredit, Jaminan Perorangan
ISSN 2337-4640 (Printed)   2715-5676 (Online)

## A. Pendahuluan
Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan salah salah satunya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-4. Hal ini ditujukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum tersebut, Lembaga Eksekutif  (Pemerintah Indonesia) dan Lembaga Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) memberikan tugas kepada Lembaga Perbankan yang berada di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya rumusan Pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebut Undang-Undang Perbankan, disebutkan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
Bank berfungsi sebagai salah satu sumber pendanaan bagi masyarakat untuk kegiatan usaha mereka yang secara tidak langsung akan memberikan pengaruh positif dalam peningkatan ekonomi yang bertujuan untuk mengembangkan dan merningkatkan usaha masyarakat tersebut. Selaian itu, Bank juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga kredit atau lembaga pembiayaan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan pasal 6 b dan huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hal itulah yang menjadikan lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai faktor pendorong kegiatan ekonomi yaitu memberi jalan dengan pemberian kredit kepada masyarakat.
Permasalahan muncul ketika dalam implementasinya sering kali kredit yang diberikan oleh bank tersebut tidak bisa atau tidak mampu debitur dikembalikan secara utuh kepada kreditur. Banyak faktor yang dapat menyebabkan debitur menjadi tidak mempunyai kemampuan untuk membayar kembali kredit yang diterimanya. Faktor tersebut bisa dari internal ( managerial factor) maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang ada di dalam nasabah  sendiri. Faktor-faktor internal berupa aspek pemasaran, aspek pengaturan keuangan, aspek dana, aspek teknis dan aspek manajemen (Suyatno, 2007:117). Sedangkan faktor eksternal faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet yang berasal dari luar kemampuan debitur dan di luar kendali debitur. Faktor  eksternal nasabah yang menyebabkan kredit macet antara lain meliputi kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi dan bencana alam.
Permasalahn tersebut membawa risiko usaha bagi pihak perbankan karena bisa menimbulkan kredit macet ( dubies ) yang bisa merugikan pihak bank. Meskipun, pihak Bank telah menggunakan prinsip kehati-hatian terhadap pemberian kredit kepada debiturnya namun tidak dipungkiri bahwa resiko tersebut merupakan fenomena social yang dihadapi di dalam dunia perbankan.
Berdasarkan hal tersebut, sudah sewajarnya bahwa bank meminta jaminan atau agunan untuk pelunasan hutang debitur. Sehingga untuk menjamin pembayaran kembali kredit yang diberikan kepada debitur tersebut, maka bank meminta adanya jaminan. Jaminan disini berupa jaminan umum dan khusus. Jaminan umum merupakan jaminan dari pihak debitur yang terjadi atau timbul dari undang-undang, yaitu bahwa setiap barang bergerak ataupun tidak bergerak milik debitur menjadi tanggungan utangnya kepada kreditur. Maka apabila debitur wanprestasi maka kreditur dapat meminta pengadilan untuk menyita dan melelang seluruh harta debitur. Sedangkan jaminan khusus setiap jaminan utang yang bersifat kontraktual, yaitu yang terbit dari perjanjian tertentu, baik yang khusus ditujukan terhadap benda-benda tertentu maupun orang tertentu. Jaminan ini berupa jaminan kebendaan ( fidusia ) dan jaminan perorangan ( personal guarantee ). Jaminan umum dan jaminan khusus secara hukum mempunyai fungsi untuk melindungi hutang karena jaminan merupakan sarana perlindungan bagi kreditur yaitu kepastian akan pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau penjamin debitur. Namun, jaminan khusus lebih menjamin adanya pengembalian pinjaman karena di jaminan ada sebuah penyerahan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dan juga jaminan perorangan.
Jaminan perorangan ( personal guarantee ) adalah sesuatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditur) dengan seorang ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban si berutang (debitur). Ia
bahkan dapat diadakan diluar (tanpa) sepengetahuan si berutang tersebut. Perolehan kredit yang dijamin dengan jaminan perorangan ( personal guarantee ) adalah suatu persetujuan pihak ketiga untuk kepentingan kreditur berjanji akan mengikat diri untuk memenuhi kewajiban debitur, jika si debitur sendiri mungkin atau tidak sanggup memenuhi kewajiban yang di perjanjikan. Jaminan perorangan ( personal guarantee ) merupakan tipe kontrak tersendiri diantara kontrak yang lain.
Sedangkan Jaminan perorangan dimana yang diberikan kepada kreditur/bank bukan benda, tetapi “perorangan” yakni seseorang pihak ketiga yang tak mempunyai kepentingan apa-apa, baik terhadap nasabah debitur maupun kepada kreditur/bank, maka dengan sukarela memberikan jaminan kepada penjamin debitur. Jaminan yang diberikannya berupa pernyataan bahwa nasabah debitur dapat dipercaya dan akan melaksanakan kewajiban yang baik sesuai dengan yang diperjanjikan, dengan syarat bila debitur dengan tidak bersedia untuk melaksanakan kewajibannya. Dengan persyaratan bahwa penjaminan yang diberikan  debitur kepada kreditur, berarti  debitur telah “mengikatkan diri” untuk melaksanakan kewajiban di dalam perjanjian.
Pemberian fasilitas kredit menggunakan jaminan perorangan dianggap sebagai alternatif jaminan dalam praktek pemberian kredit dari bank kepada masyarakat karena jika menggunakan jaminan peroranagan hanya di perlukan pihak ketiga untuk mengikatkan dirinya dalam hal  hak verhaal (hak untuk meminta pemenuhan piutangnya) terhadap utang si debitur. Misalnya, dalam suatu perusahaan seorang karyawan ingin meminjam uang ke bank namun karena suatu hal karyawan tersebut tidak bisa menjaminkan hartanya sebagai jaminan fidusia, maka dari itu jaminan perorangan merupakan alternative untuk memperoleh pinjaman kredit.
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, terdapat permasalahan terkait seberapa efektifkah jaminan perorangan dalam penyelesaian kredit bermasalah di Bank BRI Cabang Surakarta dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta.

## B.  Metode Penelitian
Penulis menggunakan penelitian hukum empiris, sifat penelitiannya adalah deskriptif. Terkait dengan penelitian hukum ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam hal ini penulis perlu mencari data langsung ke lapangan sehingga penulis akan mengadakan studi khusus untuk mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahn yang diteliti. Penelitian hukum empiris yaitu peneltian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Dalam penelitian empiris, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau masyarakat (Soerjono Soekanto, 2014:52). Jenis dan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam jurnal ini adalah studi lapangan (field research) dan studi kepustakaan.

## C.  Hasil Penelitian dan Pembahasan
Jaminan Perorangan sebagai alas hak atas jaminan dapat digunakan karena jaminan ini Jaminan Perorangan merupakan salah satu tambahan atau accesoir yang berlaku di Indonesia baik di bank konvensional maupun di bank syariah. Definisi dari  jaminan ini yaitu Jaminan perorangan adalah jaminan yang hanya mempunyai hubungan langsung dengan pihak pemberi jaminan, bukan terhadap benda tertentu. Jaminan perseorangan ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang- orang tertentu. Jaminan perorangan (dalam arti yang luas) dapat diklasifikasikan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:
1.  Jaminan Pribadi ( Personal   Guarantee )
2.  Jaminan Perusahaan ( Corporate Guarantee )
3.  Garansi Bank ( Bank  Guarantee )
Perjanjian hak jaminan perorangan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan ( assecoir ) dari suatu perjanjian pinjam-meminjam yang merupakan perjanjian pokok. Jaminan perorangan itu sendiri.
Pembebanan hak jaminan perorangan harus dibuat melalui akta jaminan perorangan. Biasanya pihak bank membuat akta tersebut melalui notaris atau yang disebut sebgai akta autentik. Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih melindungi/menjamin  dan memberikan kekuatan hukum bagi para pihak dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna dlam penyelesaian setiap masalah yang muncul dikemudian hari.
Membahas akses pembiayaan, tentu tidak terlepas dari keberadaan perbankan. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana arti luas dari pihak mempunyai kelebihan dana ( surplus if fund ) dengan puihak yang kekurangan dana ( lack  of  fund )  hal  tersebut  sejalan  dengan  definisi bank dalam pasal 1 angka 1 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan disebut Undang-Undang Perbankan, disebutkan bahwa “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.
Definisi diatas menggambarkan bahwa bank diarahkan untuk dapat berperan dalam menunjang kelancaran siklus perkonomian di Indonesia pada saat ini, sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu:” Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat”. Bank dalam kaitannya sebagai penunjang perekonomian Negara, yakni pemberian kredit sebagai salah satu jasa perbankan yang dapat dilakukan oleh Bank Konvensional dan Bank Syariah. Pasal  angaka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan definisi kredit sebagai penyediaan uang atas tagihan yang dapat dipersamakan dengna itu berdasarkan persetujuan atau kesepakaatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
Keberadaan kredit sebagai salah satu jasa perbankan, tentu akan memberikan manfaat tersendiri bagi para pelaku usaha. Dengan kredit para pelaku usaha memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya, meskipun secara pribadi dana yang dimilikinya sangatlah terbatas. Namun akses pembiayaan dari bank selama ini tidak dapat menjadi solusi bagi para pelaku usaha di segala sector. Rendahnya penyaluran kredit menggunakan jaminan perorangan disebabkan karena risiko adanya wanprestasi dari debitur maupun guarantor yang masih tinggi, sedang setiap pemberian kredit ke setiap pelaku usaha atau masyarakat harus dilaksanakan  dengan hati-hati karena dana-dana yang disalurkan merupakan dana yang berasal dari nasabah yang menyimpan uangnya di bank Konvensuiona maupun bank Syariah. Sehingga bank disini harus memastikan bahwa dana yang disalurkan tersebut harus kembali sebagaimana semestinya.
Adanya jaminan kredit memiliki kegunaan salah satunya sebagai upaya terakhir apabila kreditur cedera janji, itu berarti harus ada kepastian mengenai kedudukan bank selaku kreditur penerima hak jaminan perorangan. Sekarang ini, keberadaan jaminan perorangan menjadikan jaminan perorangan hanya sebagai jaminan tambahan setelah adanya jaminan kebendaan  ( fixed asset ). Hal dikarenakan jaminan perorangan ini belum menjadikan bank berada dalam posisi yang aman karena rentan terhadap debitur ataupun  guarantor yang wanprestasi apabila si guarantor melepaskan hak jaminannya. Sehingga bank disini belum dapat memastikan mengenai resiko yang akan ditanggung pada saat bank memberikan pembiayaan dengan jaminan perorangan.
Didalam praktek pemberian kredit sekarang ini Jaminan Perseorangan atau Borgtocht dipergunakan sebagai lembaga jaminan, dengan alasan sebagai berikut:
1.  Si penanggung mempunyai kepentingan ekonomi di dalam usaha dengan si peminjam (ada hubungan kepentingan antara si peminjam dengan si penanggung), misalnya:
a.  Si penanggung sebagai direktur suatu perusahaan selaku pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut, secara pribadi ikut menjamin hutang-hutang perusahaan;
b.  Perusahaan induk ikut menjamin hutang-hutang perusahaan cabang/anak cabang.
Lembaga jaminan perorangan dalam praktek banyak digunakan karena alasan bahwa penanggung/penjamin mempunyai persamaan kepentingan ekonomi di dalam usaha debitur (ada hubungan antara penjamin dan debitur) misalnya dalam keadaan si penjamin sebagai direktur perusahaan selaku pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut secara pribadi ikut menjamin hutang-hutang dari perusahaan.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa jaminan perorangan atau penanggungan ( Borgtocht ) sebenarnya masih diperlukan akan tetapi bersifat tambahan dan dalam kondisi tertentu serta bersifat kasuistis, oleh karena manfaat perjanjian penjaminan penanggungan dalam perjanjian kredit adalah apabila pihak bank selaku kreditur ragu dengan karakter debitur tetapi jaminan yang diberikan mencukupi dan/atau sebaliknya karakter debitur baik akan tetapi jaminan kurang mencukupi dari nilai jaminan yang diinginkan oleh pihak bank, baik dari Bank BNI syariah Cabang Surakarta maupun dari pihak Bank BRI Cabang Surakarta.
Prinsipnya jaminan perorangan akan efektif apabila debitur pada tahapan kredit macet dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditur yang dalam praktek perbankan dikategorikan dalam kalsifikasi  ” collectibility  1 ” (Coll 1) yaitu apabila debitur tidak membayar kewajibannya kepada kreditur selama 1 sampai 4 bulan. Dalam kondisi yang demikian, kreditur bersama dengan penjamin melakukan upaya untuk menekan atau melakukan tindakan tertentu yang bertujuan untuk mengembalikan posisi penjamin atau kreditur menjadi lancar.
Namun demikian apabila kondisi kredit sudah macet atau debitur wanprestasi, maka kreditur akan mengalami kesulitan untuk mengeksekusi jaminan perorangan tersebut karena hambatan teknis yuridis perbankan, seperti tidak terikatnya jaminan atau harta penjamin.
Menurut Pasal 1820 KUH Perdata menyatakan bahwa:
“Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya debitur manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”
Ketentuan tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya, karena dalam kenyataannya ketika debitur membutuhkan dana maka debitur tersebut akan mencari kreditur yang bersedia memberikan pinjaman asalkan ada jaminannya. Walaupun pada asasnya setiap perjanjian obligatoir bisa dijamin dengan penanggungan akan tetapi dalam praktek bagian terbesar yang dijamin adalah kewajiban debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu.
Debitur dalam kepentingannya agar mendapatkan pinjaman dari kreditur, maka debitur membutuhkan seorang penjamin sehingga kreditur bersedia memberikan pinjaman asalkan ada yang memberikan penanggungan.
Adanya penanggung ( gurantor ) tersebut maka kedudukan kreditur menjadi lebih baik atau kuat, dengan demikian pada dasarnya penanggungan diadakan bukan untuk kepentingan debitur tetapi untuk kreditur.
Setiap perjanjian kredit maka posisi bank selaku kreditur selalu lebih tinggi atau kuat apabila dibandingkan dengan posisi debitur, hal ini dalam kenyataan debiturlah yang membutuhkan dana atau modal sedangkan kreditur yang menyediakannya. Secara psikologis apabila debitur membutuhkan dana atau modal maka akan tunduk pada syarat yang telah ditentukan kreditur agar bisa mendapatkan uang atau modal.
Sesuai dengan sifat daripada pemberian jaminan, pada dasarnya peranan penanggung dalam perjanjian penanggungan baru akan tampak apabila debitur wanprestasi . Dalam kondisi yang demikian maka kreditur pada asasnya berhak untuk menuntut antara lain ganti rugi yang dinyatakan dalam sejumlah uang, hal ini dapat ditafsirkan bahwa perjanjian penanggungan merupakan tindakan menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban kepada kreditur dan kalau tidak maka penjamin akan memenuhi kewajiban tersebut yang sebenarnya menjadi kewajiban debitur kepada kreditur. Dengan demikian dengan posisi tersebut kepentingan kreditur menjadi lebih terlindungi, sehingga modal yang dipinjamkan kepada debitur dapat kembali.

## D. Simpulan
Efektivitas jaminan perorangan ( personal guarantee) sebagai jaminan khusus pada perjanjian kredit Bank Rakyat Indonesia cabang Surakarta dan Bank Negara Republik Indonesia Syariah cabang Surakarta secara umum jaminan perorangan ( personal  guarantee ) sebenarnya kurang efektif,  karena kurang dapat  menjamin penyelesaian kredit di Bank BRI Cabang Surakarta dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta mengingat pelaksanaan eksekusi yang terlalu rumit. Serta, Bank tersebut belum pernah melakukan gugatan eksekusi jaminan perorangan ke Pengadilan Negeri.  Penyelesaian kredit bermasalah masih memakai jaminan kebendaan ( fixed asset) ataupun Hak Tanggungan karena jaminan ini bisa langsung dieksekusi oleh pihak bank itu sendiri.  Selain itu, jaminan perorangan ini  hanya digunakan oleh pihak bank untuk memperkuat penilaian bank terhadap debitur saja. Jaminan perorangan hanya bersifat sebagai moral obligation saja. Namun demikian, jaminan perorangan ( personal guarantee )  masih diperlukan akan tetapi sifatnya hanya sebagai jaminan tambahan dan  bersifat kasuistis.

## E. Saran
Meskipun jaminan perorangan hanya merupakan jaminan tambahan, seharusnya bisa diefektifan untuk melindungi kepentingan kreditur agar terhindar dari resiko kemacetan kredit pada saat debitur wanprestasi. Agar jaminan perorangan dapat efektif melindungi kreditur, maka dalam prosedur pemberian jaminan perorangan pada Bank BRI Cabang Surakarta dan Bank BNI Syariah Cabang Surakarta hendaknya dipenuhi persyaratan yuridis teknis perbankan seperti dilakukannya analisa yuridis yang mendalam terhadap penjamin.

## F.  Daftar Pustaka

## Buku
M. Bahsan. 2007. Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Indonesi a. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Munir Fuady. 2013. Hukum Jaminan Utang. Jakarta: Penerbit Erlangga Salim. 2005. Hukum Jaminan . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Soerjono Soekanto. 2014. Pengantar Penelitian Hukum . Jakarta: UI- Press.

## Jurnal dan Publikasi Ilmiah
Niken Prasetyawati, Tony Hanoraga. 2015. “Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan sebagai upaya perlindungan Hukum bagi Pemilik Piutang”. Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 8 No.1. Juni 2015

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (B.W)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7  Tahun 1992 tentang Perbankan