## PENERAPAN HUKUM TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH KABUPATEN SINTANG
Rini Safarianingsih
Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang Jalan Oevang Oeray 92 Sintang Email : rinisafarie72@ymail.com

## Abstrac
The  application  of  law  to  financial compensation  and  goods  of  Sintang  district juridically  becomes  a  model  to  solve administrative problems, especially financial losses  and  regional  goods  in  the  level  of local  government  run  by  Inspectorate  of Sintang  District.  The  position  of  the Consideration Assembly of the
Compensation  Demand  for  Finance  and Regional  Goods  is  thus  the  will  of  the regional  government  and  not  the  will  of  the legislator.
Keywords:
Implementation of Law,
Administrative, Local Government

## Abstrak
Penerapan  hukum  terhadap  ganti  rugi keuangan  dan  barang  daerah  kabupaten Sintang  secara  yuridis  menjadi  suatu  model untuk menyelesaikan permasalahan administratif  khususnya  kerugian  keuangan dan barang daerah dalam tataran pemerintah daerah  yang  dijalankan  oleh  Inspektorat Kabupaten Sintang. Kedudukan Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan  dan  Barang  Daerah  dengan demikian  menjadi  kehendak  pemerintah daerah  dan  bukan  menjadi  kehendak pembentuk Undang-Undang. bendaharawan  jika  dalam  pengurusannya terdapat  kekurangan  perbendaharaan  dan kepada  bendaharawan  yang  bersangkutan diharuskan mengganti kerugian. Yang dimaksud  dengan  kerugian  daerah  dalam Permendagri  tersebut  adalah  berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan  melanggar  hukum  atau  kelalaian bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan  dan/atau  disebabkan  oleh suatu  keadaan  di  luar  dugaan  dan  di  luar kemampuan manusia ( force majeur ).
Inspektorat  merupakan  unsur  penunjang Pemerintah  Daerah  di  Bidang Pengawasan yang  dipimpin  oleh  seorang  Kepala  Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab  kepada  Kepala  Daerah (Gubernur/ Bupati/ Walikota) melalui
Sekretaris  Daerah.  Inspektorat  mempunyai tugas  melaksanakan  pengawasan  fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya.
Kata Kunci : Penerapan
Hukum,
Administratif, Pemerintah Daerah.

## Latar Belakang
Ketentuan  mengenai  penyelesaian  maupun pengenaan  ganti  kerugian  negara/daerah diatur  dalam  Bab  IX  Undang-Undang Nomor  17  Tahun  2004  tentang  Keuangan Negara,  Bab  XI  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta  dalam  Bab  V  Undang-Undang  Nomor 15  Tahun  2004  tentang  Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.  Dalam  Undang-Undang  tersebut tidak  mengatur  atau  menyinggung  tentang keberadaan Majelis Pertimbangan.
Permendagri Nomor 5 Tahun 1997 diatur bahwa tuntutan perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dikatakan bahwa Majelis Pertimbangan TP-TGR selanjutnya disingkat Majelis Pertimbangan adalah para pejabat yang secara ex-officio (karena jabatannya) ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah yang bertugas
membantu Kepala Daerah dalam penyelesaian kerugian daerah .

## PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian
Kabupaten  Sintang  terletak  diantara  1°  05” LU,  0°  47”  LS  dan  110°  50”  BT-113°  20” BT dengan luas 21,635 Km, yang berbatasan disebelah  utara  dengan  n  Serawak  (  Negara Malaysia  Bagian  Timur  )  dan  Kabupaten Kapuas  Hulu,  sebelah  selatan  berbatasan dengan  Propinsi  Kalimantan  Tengah  dan Kabupaten Melawi, sebelah Timur berbatasan  dengan  Propinsi  Kalimantan Tengah,  dan  sebelah  Barat  berbatasan dengan  Kabupaten  Sanggau,  Kabupaten Sekadau  dan  Kabupaten  Ketapang.  Bila ditinjau  dari  struktur  keadaan  tanah  di wilayah  Kabupaten  Sintang  dengan  luas 21,635  Km2  sebagian  besar  merupakan wilayah perbukitan dengan luas 13.574 Km2 ( 62,74 % ).
Kantor Inspektorat daerah Kabupaten terletak di jalan Diponegoro nomor 1 Kota Sintang. Sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten  Sintang  Nomor  2  tahun 2008  tentang  Susunan  Organisasi  Perangkat Daerah  Kabupaten  Sintang  dan  Peraturan Bupati Sintang nomor 30 tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten  Sintang.  Tugas  pokok  adalah melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan  urusan  pemerintah  di  daerah Kabupaten,  pelaksanaan  pembinaan  atas penyelenggaraan  urusan  pemerintahan  desa dan fungsinya sebagai perencanaan program pengawasan,  perumusan  kebijakan  dan fasilitas pengawasan, pemeriksaan, pengusutan dan pengujian dan lain-lain.
Susunan  Organisasi  Tata  Kerja Inspektorat Kabupaten Sintang terdiri dari :
1. Inspektur
2. Sekretariat, membawahi ;a. Subbag Perencanaan,
b. Subbag Evaluasi dan Pelaporan,
c. Subbag Umum dan Kepegawaian
3. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Kesekretariatan, Kecamatan, Kelurahan dan Desa
4. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Dinas dan Lembaga Teknis Daerah
5. Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan
Khusus dan Evaluasi Kerja B. Penerapan Hukum Majelis Pertimbangan Dalam Kedudukan Hukumnya Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia Wawancara dengan Kepala Inspektorat  Kabupaten  Sintang,  Bapak
Antonius Biong, didapatkan hasil informasi.
Majelis pertimbangan tuntutan ganti kerugian  keuangan  dan  barang  daerah Kabupaten  Sintang  baru  terbentuk  pada tahun  2015  melalui  Keputusan  Bupati Sintang Nomor 700/1365/KEP-ITKAB/2015 tentang  Pembentukan  Majelis  Pertimbangan Tuntutan  Ganti  Rugi  Keuangan  dan  Barang Daerah  Kabupaten  Sintang  Tahun  2015. Hingga  saat  ini  Juli  2016  baru  satu  kali melakukan  sidang  pertama  namun  tata  cara persidangan  belum  diatur  lebih  lanjut, sehingga dilakukan dengan cara mengumpulkan  bukti-bukti  dan  memanggil pihak  yang  diduga  melakukan  perbuatan melawan  hukum  atau  lalai  dalam  hal keuangan/barang  dan  meminta  pertanggung jawabannya dengan mengganti akibat kerugian  yang  dilakukan  tersebut  dengan menandatangani  suatu  surat  keterangan tanggung  jawab  mutlak  (SKTJM)  sejak  di tanda tangani selanjutnya kewajiban membayar  dapat  dilakukan  secara  langsung atau  angsuran  melalui  bank  yang  ditunjuk, jika  tidak  melakukan  pembayaran  kasus akan  dilimpahkan  ke  kejaksaan  guna  proses lebih lanjut.
Dapat disimpulkan bahwa
kedudukan  Majelis  Pertimbangan  hanyalah berupa suatu model atau prosedur penyelesaian  yang  sifatnya  khusus  yaitu pada  penyelesaian  kerugian  daerah  dan keberadaannya bukanlah kehendak pembentuk  Undang-undang  namun  menjadi kehendak dari pemerintah daerah.
Apabila  dibaca  dalam  Undang- undang  terkait  dengan  pengelolaan  dan pertanggungjawaban  keuangan  negara  dan daerah, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 17  Tahun  2003  tentang  Keuangan  Negara, Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang  Nomor  15  Tahun  2004 tentang  Pertanggungjawaban  Pengelolaan Keuangan  Negara  tidak  satu  pasalpun  yang mengatur  atau  menyinggung  keberadaan Majelis Pertimbangan.
Setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan  kerja  perangkat  daerah  kepada gubernur/ bupati/walikota dan diberitahukan kepada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK) selambat-lambatnya  7  (tujuh)  hari  kerja setelah kerugian daerah itu diketahui. Segera setelah  kerugian  daerah  tersebut  diketahui, kepada  bendahara,  pegawai  negeri  bukan bendahara,  atau  pejabat  lain  yang  nyata- nyata  melanggar  hukum  atau  melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal  59  ayat  (2)  dapat  segera  dimintakan surat  pernyataan  kesanggupan  dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung  jawabnya  dan  bersedia  mengganti kerugian daerah dimaksud.
Apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan
Pemeriksa  Keuangan  menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan  yang  berlaku.  Ketentuan  lebih lanjut  tentang  pengenaan  ganti  kerugian negara  terhadap  bendahara  diatur  dalam undang-undang mengenai pemeriksaan pengelolaan  dan  tanggung  jawab  keuangan negara. Secara prosedur model regulasi yang dibuat  tidak  berbeda  dengan  substansi  pada peraturan  menteri  dalam  negeri  nomor  5 tahun  1997  yang  telah  lahir  lebih  dahulu sebelum  Undang-Undang  tersebut.  Namun tidak menyimpulkan
bahwa pertanggungjawaban kerugian daerah sebagaimana  diatur  dalam  Undang-Undang tersebut  adalah  bagian  dari  tahapan  awal pemeriksaan  pengadilan.  Dalam  Undang- Undang  Pertanggungjawaban  Pengelolaan Keuangan  Negara,  Pasal  63  disebutkan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah  terhadap  pegawai  negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota.
Oleh  karena  itu  fungsi  Majelis Pertimbangan  tampaknya  menjadi  tumpang tindih  dengan  fungsi  TPKN  tersebut.  Untuk tuntutan  ganti  rugi  yang  dilakukan  oleh pegawai  negeri  sipil  yang  bukan  bendahara,
Undang-Undang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara, telah
mengatur  bahwa  akan  diakomodasi  dalam peraturan  pemerintah.  Namun  peraturan
pemerintah
yang  dimaksud  belum  ada  hingga saat  ini.  Oleh  karena  itu,  maka  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan  Ganti  Rugi  Keuangan  dan  Barang Daerah  tetap  digunakan  sebagai  landasan yuridis yang paling terkait dengan pembentukan  Majelis  Pertimbangan  di daerah,  hingga  saat  peraturan  pemerintah yang dimaksud dalam Pasal Undang-Undang tersebut telah diterbitkan oleh Presiden.

## C. Faktor Penghambat Penerapan Hukum Majelis Pertimbangan Tuntutan
Ganti Kerugian Keuangan dan Barang Daerah
Pelaksanaan sidang majelis
pertimbangan  tuntutan  ganti  rugi  keuangan dan barang merupakan salah satu kewenangan  daerah  yang  diberikan  oleh pemerintah pusat dalam rangka penyelenggaraan  urusan-urusan  di  daerah, pemerintah  daerah  tetap  berpedoman  pada Undang  -Undang  Nomor  32  Tahun  2004. Dalam melaksanakan beragam urusan pemerintahan tersebut, kepada daerah diberikan  dua  jenis  urusan  yaitu:  urusan wajib  dan  urusan  pilihan.  Mengenai  jenis- jenis urusan tersebut lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintah Antara  Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota.
Penyelenggaraan urusan wajib dan
pilihan dilakukan berdasarkan norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria  yang di tetapkan oleh pemerintah melalui kementerian dan lembaga pemerintah terkait lainnya.  Norma,  standar,  dan  kriteria tersebut  merupakan  bagian  dari  kebijakan nasional  sebagai  pedoman  penyelenggaraan urusan  pemerintahan.  Namun  yang  menjadi dasar hukum bagaimana tata cara persidangan  yang  harus  dilakukan  belum terbit sehingga masih dilakukan dengan cara pola  penerapan  diatur  dalam  ketentuan tentang  tata  cara  tuntutan  ganti  kerugian dengan  peraturan  daerah  yang  berpedoman pada  peraturan  perundang-undangan  antara lain  Undang-undang  nomor  28  tahun  1999 tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang Bersih  dan  Bebas  dari  Korupsi,  Kolusi  dan Nepotisme. Tahapan atau tata cara penyelesaian  ganti  kerugian  dilakukan dengan cara 1) perhitungan oleh pejabat/pegawai  secara ex  officio (karena jabatannya)  ditunjuk  oleh  Kepala  Satuan Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  dengan surat  tugas.  2)  perhitungan  dilakukan  jika bendahara  meninggal  dunia,  melarikan  diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan.  3)  perhitungan  hampir  sama dengan penyelesaian kerugian negara/daerah dengan  tata  cara  penyelesaian  kerugian negara/daerah  dengan  surat  pencatatan setelah dilakukan proses penyelesaian kerugian negara/daerah melalui putusan MP
TGR berupa Surat Keterangan Tanggung  Jawab  Mutlak  (SKTJM),  Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian  Sementara  (SKP2KS)  dan  Surat Keputusan Pembebanan (SKP). 4) perhitungan  hanyalah  merupakan  sumber informasi  bahwa  telah  terjadinya  kerugian negara/daerah. 5) sumber informasi perhitungan dengan cara penyelesaian kerugian  negara/daerah  mulai  dari  SKTJM, SKP2KS  dan  SKP  hanya  berlaku  terhadap bendahara  dan  tidak  berlaku  untuk  pegawai negeri bukan bendahara.
Adapun  yang  menjadi  susunan keanggotaan  Majelis  Pertimbangan  TGR  ini sebagai  mana  Keputusan  Bupati  Nomor
Nomor 700/1365/KEP-ITKAB/2015 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan
Tuntutan  Ganti  Rugi  Keuangan  dan  Barang Daerah  Kabupaten  Sintang  Tahun  2015 (terlampir).  Sidang  Majelis  Pertimbangan TGR  tidak  terjadwalkan  karena  dapat diadakan  selama  terdapat  bukti-bukti  yang kuat  dan  tertuntut  telah  dipanggil  melalui surat, pelaksanaan sidang diadakan di kantor inspektorat  kabupaten  Sintang.  Putusan Majelis Pertimbangan TGR berlaku maksimal  2  (Dua)  tahun  dengan  jaminan barang yang bisa diuangkan.
Berdasarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 700/1365/KEP-ITKAB/2015 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan
Susunan keanggotaannya adalah terdiri dari :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang sebagai Ketua merangkap anggota
2. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang sebagai Wakil Ketua merangkap anggota
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sintang sebagai Sekretaris merangkap anggota
4. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sintang sebagai Wakil Sekretaris merangkap anggota
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sintang sebagai anggota
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah sebagai anggota
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang sebagai anggota. Namun dari keputusan Bupati
Sintang  terhadap  pembentukan  majelis pertimbangan ini tidak menyebutkan dengan tegas mengenai fungsi masing-masing anggota  majelis  serta  bagaimana  tata  cara persidangan  yang  seharusnya  dilaksanakan sebagai  pedoman  dalam menghitung  jumlah kerugian daerah. memeriksa tertuntut, saksi- saksi,  bukti-bukti  dan  memeriksa  terhadap ada  tidaknya  unsur  perbuatan  melawan hukum  yang  dilakukan  pegawai  negeri bukan bendahara serta menyelesaikan
kerugian dimaksud.

## Simpulan
Berdasarkan uraian dalam bab penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan
bahwa  Penerapan  hukum  majelis pertimbangan tuntutan ganti kerugian keuangan  dan  barang  daerah  Kabupaten Sintang  yang  mempedomani  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan  Ganti  Rugi  Keuangan  dan  Barang Daerah  digunakan  sebagai  landasan  yuridis yang  paling  terkait  dengan  pembentukan Majelis  Pertimbangan  di  daerah  jika ditujukan sebagai penyelesaian secara administratif  maka  kedudukan  Majelis Pertimbangan  hanyalah  berupa  suatu  model atau  prosedur  penyelesaian  yang  sifatnya khusus  yaitu  pada  penyelesaian  kerugian daerah dan keberadaannya bukanlah kehendak pembentuk
Undang-undang namun  menjadi  kehendak  dari  pemerintah daerah oleh karena dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukannya,  tidak  satu  ayat  pun  yang mengatur  mengenai  pola  atau  hubungan pembinaan  antara  Majelis  Pertimbangan dengan Mahkamah Agung sebagai salah satu cabang  kekuasaan  sentral  dari  kekuasaan yudisial di Indonesia dimana dalam Undang- Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang Kekuasaan  Kehakiman  diatur  bahwa  jika Majelis  pertimbangan  diakui  sebagai  bagian dari sistem peradilan maka, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik
Indonesia  adalah  peradilan  negara  yang diatur dengan undang-undang .
Faktor penghambat penerapan majelis pertimbangan tuntutan ganti kerugian keuangan  dan  barang  daerah  Kabupaten Sintang  berdasarkan  Keputusan  Bupati Nomor 700/1365/KEP-ITKAB/2015 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Tuntutan  Ganti  Rugi  Keuangan  dan  Barang Daerah  Kabupaten  Sintang  Tahun  2015. Peraturan ini tidak menjelaskan secara tegas tugas  dan  fungsi  masing-masing  anggota majelis serta tata cara persidangan majelis.

## DAFTAR PUSTAKA
Azhary.  1995, Negara  Hukum  Indonesia: Analisis  Yuridis  Normatif  tentang
Unsur-unsurnya , UI Press:Jakarta. Agussalim Andi Gadjong, 2007, Pemerintahan Daerah , Ghalia Indonesia, Bogor. Bambang Purnomo. 1983, Potensi
Kejahatan  Korupsi  di  Indonesia , Bina Aksara :Yogyakarta.
Black,  Henry  Campbell.1990. Black’s  Law Dictionary , Edisi VI, West
Publishing.St. Paul: Minesota Bagir Manan. 1999, Lembaga Kepresidenan , Pusat  Studi  Hukum  UII  dan  Gama Media: Yogyakarta.
Barda  Nawawi  Arief.  2008, Perbandingan Hukum  Pidana ,  Raja  Grafindo Persada: Jakarta.
C.S.T.Kansil  dan  Christine  Kansil,  2008, Sistem  pemerintahan  di  Indonesia Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta Hadi  Supeno.  2009, Korupsi  di  Daerah:
Kesaksian,Pengalaman, dan Pengakuan , Total Media :Yogyakarta.
Jimly Asshiddiqie. 2005, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan Dalam UUD  1945 ,  Cet.  Kedua,  FH  UII
Press: Yogyakarta.
Moh.  Kusnardi  dan  Bintan  Saragih.  1994,
Susunan  Pembagian  Kekuasaan Menurut  Sistem  Undangundang Dasar  1945 ,  Gramedia  Pustaka
Utama:Jakarta. Moh.  Mahfud  M.D.  2010, Perdebatan
Hukum Tata Negara Pasca-
amandemen  Konstitusi ,  Rajawali Pers:Jakarta.
Mukti  Fajar  dan  Yulianto  Achmad.  2010,
Dualisme Penulisan Hukum Normatif  dan  Empiris ,  Cetakan Pertama, Pustaka Relajar:Yogyakarta.
Muladi. 2005, Hak Asasi Manusia: Hakekat,
Konsep,  dan Robert  Klitgaard. 2001, Membasmi Korupsi , Yayasan
Obor Indonesia: Jakarta. Siswanto Sunarno, 2009, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta.
Teten  Masduki.  2003, Menyingkap  Korupsi di  Daerah ,  In-TRANS  Publishing :Malang. Peraturan Perundang-undangan: Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggung Jawab Keuangan Negara
Undang-Undang  No.  1  Tahun  2004  tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung
Peraturan  Pemerintah  No.  79  Tahun  2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan  dan  Tuntutan  Ganti  Rugi Keuangan dan Barang Daerah Peraturan  Bupati  Sintang  Nomor  3  tahun
2015  tentang  Hukum  Acara  Sidang  Majelis
Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan  dan  Barang  Daerah  Kabupaten Sintang