## SUMBER DAYA BERSAMA, KONTESTASI, HADIRNYA SPIRIT BERDESA : STUDI KASUS PENGELOLAAN TELAGA JONGE DESA PACAREJO, KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Agustinus Sakro
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta, Indonesia Korespondensi Penulis: Sakroagustinus96@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini menjelaskan upaya pemerintah desa dalam memproteksi Telaga Jonge dan konflik  akibat  dari  praktik  privatisasi  oleh  Kelompok  Sadar  Wisata.  Penelitian mengunakan  pendekatan  institusional  dipandu  mengunakan  metode  kualitatif  dengan strategi  studi  kasus  Pengelolaan  Wisata  Telaga  Jonge  Desa  Pacarejo,  Semanu Gunungkidul.  Data  primer  dikumpulkan  melalui  observasi,  dokumentasi,  wawancara dengan  sejumlah  pelaku  usaha,  pemerintah  desa,  pengelola  dan  masyarakat  setempat. Data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal,  dokumen, media online, dan foto. Hasil penelitian menemukan pengelolaan wisata Telaga Jonge terindikasi ada intervensi swasta. Pada  saat  yang  sama  negara  dan  desa  absen.  Sementara  Kelompok  Sadar  Wisata memperoleh kuasa melalui program desa wisata. Malpraktik sengketa antara pemerintah desa,  Pokdarwis  dan  masyarakat  tidak  terhindar.  Hal  ini  terjadi  karena,  oleh  dan  dari kehadiran  institusi  berbasis  masyarakat  yang  dikehendaki  program.  Menyikapi  hal tersebut,  pemerintah  desa  menempuh  rekayasa  sosial  untuk  memproteksi  konflik  dan mengembalikan Telaga Jonge menuju desa.
Kata Kunci : Desa, The Common, Program Desa Wisata dan Sengketa

## ABSTRACT
This study explains the efforts of the village government in protecting Telaga Jonge and the conflicts resulting from the privatization practice of the Tourism Awareness Group. The study used an institutional approach guided by using qualitative methods with a case study  strategy  of  Jonge  Lake  Tourism  Management  in  Pacarejo  Village,  Semanu Gunungkidul.  Primary  data  were  collected  through  observation,  documentation, interviews  with  a  number  of  business  actors,  village  government,  managers  and  local communities.  Secondary  data  is  obtained  through  books,  journals,  documents,  online media and photos. The results of the study found that the management of Telaga Jonge tourism  indicated  that  there  was  private  intervention.  At  the  same  time  the  state  and village were  absent.  Meanwhile, the Tourism Awareness  Group gained  power through the  tourism  village  program.  Malpractice  disputes  between  the  village  government, Pokdarwis and the community are unavoidable. This happens because, by and from the presence of community-based institutions that the program wants. In response to this, the village government took  social engineering to protect  the  conflict  and returned Telaga Jonge to the village.
Keywords : Village, the Common, Tourism Village Program and Disputes

## Informasi Artikel
Diterima: Oktober 2020, Disetujui: November 2020, Dipublikasikan: Desember 2020 DOI: https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i2.87

## PENDAHULUAN
Undang-undang dasar Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) berbunyi Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat.  Pasal  ini  telah  mengingatkan  bahwa, keberadaan kekayaan alam diutamakan untuk kepentingan hajat orang banyak. Pertama pemerintah  hadir  untuk  mengatur,  mengelola  dan  merawat  sumber  daya  alam.  Hal  ini bertujun untuk mendistribusikan keadilan kepada rakyat secara adil. Ini paralel dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kelima.
Pasca  Undang-Undang  No  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  pemerintah  desa  hadir sebagai  representasi  mandat  konstitusi  itu.  Desa  ditetapkan  empat  kewenangan  yakni menyelenggarakan,  membangun,  memberdayakan,  dan  membina  masyarakat  desa. Artinya  pemerintah  desa  berhak  untuk  mengatur  dan  mengurus  bagian  dari  hak  dan kewenangan  desa  dan  kewenangan  lokal  berskala  desa  (baca  UU  No  6/2014  tentang Desa) termasuk mengelola sumber daya milik bersama ( common pool resaurces /CPR).
Namun  dalam  realitasnya  kewenangan  desa  untuk  mengatur  dan  mengurus  tidak berjalan  sesuai  dengan  kehendak  UU  Desa.  Hal  ini  terjadi  karena  wajah  ganda pembangunan  (Refi  &  Falahi,  2014).  Pada  satu  sisi  pembangunan  membawa  niat  baik untuk  menanggulangi  kemiskinan.  Pada  saat  yang  sama  malah  melahirkan  konflik  di desa. Praktik semacam ini terjadi pada program desa wisata di Desa Pacarejo. Program mensyaratkan  pengelolaan  wisata  Telaga  Jonge  ditangan  Pokdarwis.  Karakteristik  ini menempatkan  komunitas  sebagai  pengelola  sekaligus  pengurus  wisata  Telaga  Jonge. Sementara  pemerintah  desa  sebagai  representasi  konstitusi  dan  rakyat  desa  malah diabaikan.
Praktik  dan  tindakan  program  menempatkan  Telaga  Jonge  berjalan  picang. Pokdarwis beroperasi di desa sekaligus mengunakan sumber daya milik desa. Tetapi tidak melibatkan  desa.  Desa  hanya  dijadikan  sebagai  fasilitator  program.  Padahal  semua aktivitas  wisata  mengunakan  fasilitas  publik  desa.  Pokdarwis  malah  tumbuh  secara otonom  di  bawah  kendali  Dinas  Pariwisata.  Sturuktur  birokrasi  Pokdarwis
mempertegaskan  pengalihan  kebermanfaatan  Telaga  Jonge  bukan  untuk  desa  tetapi dikendalikan  supradesa  melalui  program  desa  wisata.  Pada  konteks  ini  desa  tidak mendapatkan apa-apa tetapi desa dan rakyatnya menikmati volusi dari desa wisata.
Abai terhadap desa berbuntut pada privatisasi. Hal ini jelas membuat tanah personal dan  tanah  milik  bersama  tidak  bisa  berjalan  secara  beriringan.    Padahal  wisata  Telaga Jonge belum berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Asli Desa. Tetapi  konflik  antara  pemerintah  desa,  masyarakat  dan  Pokdarwis  sudah  memuncak berupa  abai  terhadap  Perdes,  pengaturan  hak  dan  akses  masyarakat  oleh  Pokdarwis, mengabaikan pemerintah desa dari arena wisata Telaga Jonge. Terlebih masyarakat dan kelompok tidak mampu menegosiasikan akses atas telaga. Bahkan praktik dan tindakan Pokdarwis bersifat ekslusif.
Pijakan  itu  kemudian  menjadi  basis  permasalahan  pokok  yang  dibimbing mengunakan dua pertanyaan penelitian untuk menguji sekaligus melahirkan pengetahuan baru  dalam  tata  kelola  CPR. Pertama,  mengapa  terjadi  perubahan  status  CPR menjadi  milik  privat?  bagaimana  pemerintah  desa  menyikapi  perubahan  status CPR? Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguraikan  kegagalan  Pokdarwis/pradingma pembangunan  berbasis  masyarakat  dalam  mengelola  CPR  dan  menemukan  cara  kerja pemerintah desa dalam menyikapi kegagalan itu, sekaligus mengajak kita agar tidak latah dalam menempatkan Pokdarwis sebagai mengelola CPR.

## THE COMMON DAN INSTITUSI PENGELOLA
Konsep  barang  milik  bersama/ commons  pool  resaurces (CPR)  harus  dipahami sebagai sub bagian dari barang-barang publik. Barang dapat dikatakan sumber daya milik bersama  apabila  memenuhi  keterbatasan  atau  subtraktif  dalam  konteks  barang  publik. Misalnya analogi Wade jika A menggunakan lebih banyak, lebih sedikit sisa untuk yang lain  (Wade  1997). Apabila  pengunaan  CPR  tidak  di-atur  dan  dikelola  secara  bersama rentan  membawa  konflik.  Pada  konteks  ini  CPR  biasanya  berpotensi  mengalami kemacetan, penipisan, atau degradasi, yaitu penggunaan yang didorong melampaui batas hasil yang berkelanjutan (Blomquist dan Ostrom, 1985; Randall, 1983 dikutip dari Wade, 1987).  Garet  Hardin  menjelaskan  tragedi  bersama  terjadi  akibat  dari  absenya  hak kepemilikan dan otoritas yang tinggi mengakibatkan over ekploitasi. Oleh karena itu lebih baik diprivatisasi atau diserahkan kepada tangan negara (Hardin, 1968). Berbeda, Elinor Ostrom (1990) mengajukan term (CPR) dikelola komunitas untuk menghindari tragedi bersama.
Konsep  institusi  pengelola  CPR  disini  mengacu  pada  institusi  formal versus institusi  alamiah  di  desa.  Dua  padangan  ini  memunculkan  perdebatan  antara  yang substansial  dan  normatif  (Nugroho,  AAGN  Ari  Dwipayana, et  al., 2017).  Pandangan normatif  berpijak  pada  status  formal.  Heywood  (2013)  mendefenisikan  institusi merupakan sebuah badan yang kukuh dengan sebuah peran dan status formal; lebih luas, serangkaian  aturan  yang  menjamin  perilaku  yang  teratur  dan  dapat  diprediksi.  Singkat kata,  institusi  mempegaruhi  masyarakat  bukan  masyarakat  mempegaruhi  institusi. Sementara Hodgson mendefenisikan institusi:
“… social  rule-systems,  not  simply  rules.  Institutions  are  systems  of established and embedded social rules that structure social interactions.” Hodgson kemudian  menambahkan  bahwa  institusi  tidak  hanya  dilihat  sebagai  aturan  atau norma maupun perilaku atau kebiasaan ( habit ) yang ada dalam diri seseorang, suatu organisasi, dan entitas lainnya. Namun, institusi juga merupakan suatu sistem yang sudah mapan dimana aturan-aturan sosial yang tertanam turut memengaruhi interaksi sosial (Nugroho, et al. 2017).
Pandangan alamiah ini menempatkan realitas mempegaruhi institusi. Karakteristik institusi  semacam  ini  tumbuh  secara  alamiah.  Biasanya  berpijak  pada  kepentingan bersama dengan mengandalkan prakarsa lokal. Norma, aturan, dan desain kelembagaan dibentuk  berdasarkan  kearifan  lokal  dan  kebiasaan  masyarakat  setempat.  Institusi  ini cukup  berhasil  dalam  mendistribusikan  keadilan  sebagaimana  kelompok  Penebas  di Sulawesi (Chazali dikutip dari Nugroho, et al. 2017).
Ostrom dalam karyanya Governing The Commons; The Evolution of Institusion for Collective  Actions berusaha  menjembatani  antara  komunitas  lokal,  swasta,  dan  negara dalam mengelola CPR. Atas dasar itu Ostrom (1990) mengajukan delapan desain yang harus  dipenuhi  institusi  untuk  mengatur  dan  mengelola  CPR  agar  efektif; Pertama , memperjelas  identitas  kelompok  pengelola  CPR. Kedua, manfaat  dan  biaya  yang dikeluarkan, Ketiga, kepengaturan  berpijak  pada  pilihan  kolektif .  Keempat, perlu  ada pengawasan  agar  tidak  terjadi  pencurian  dan  eksploitasi. Kelima sanksi  diawal  berupa teguran  kecuali  melampaui  batas. Keenam, mekanisme  penyelesaian  konflik  harus ditempuh  melalui  cara  yang  dianggap  adil. Ketujuh, perlu  ada  pengakuan  atas  hak berorganisasi. Kedelapan, untuk kelompok yang lebih besar harus ada koordinasi yang tepat antara kelompok yang dianggap relevan. Ostrom menekankan pada komunitas lokal homogen.
Dalam  tataran  realitas  konsep  kolaborasi  institusi  Ostrom  diterjemahkan  menjadi pradigma  pembangunan  berbasis  masyarakat/ community  driven  development . Sebagaimana diterapkan melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat / PNPM Mandiri  (Carroll,  2012).  Secara  khusus  PNPM  mengorientasikan  komunitas  sebagai pengelola dana program di desa. Tetapi konsep komunitas ini mengalami permasalahan ketika  diterjemahkan  ke  dalam  kebijakan.  Saunders  (2014)  teori  CPR  milik  Ostrom mengalami penyederhanaan dari kelembagaan lokal menjadi kelembagaan formal dalam proyek  bersama.  Proyek-proyek  milik  bersama,  seperti  manajemen  sumber  daya  alam berbasis masyarakat merupakan adaptasi yang disederhanakan oleh beberapa organisasi non-pemerintah  dan  lembaga-lembaga  pembangunan  tentang  penerimaan  yang  meluas dan  janji  untuk  memberikan  kontrol  sumber  daya  kepada  kelompok-kelompok  dan individu-individu tergantung pada mereka demikian lanjut Saunders. Mengikuti Carroll (2012)  Program  seperti  PKK  dan  PNPM  mengunakan  ideologi  yang  sama  dengan mekanime  yang  berbeda.  Model  program  ini  lahir  sebagai  bentuk  revisi  atas pembangunan  perdesaan  terpadu/ integerated  rural  development yang  digerakan  oleh negara (state led ) dan kemudian dipakai oleh pemerintah Indonesia dalam PNPM mandiri (Eko, ed al., 2017)
Pada  konteks  ini  PNPM  hanya  meminjam  konsep  identitas,  partisipasi  dan homogenitas  kelompok  tanpa  mengunakan  secara  penuh.  Hal  inilah  yang  digunakan untuk merumus program desa wisata berupa kelompok sadar wisata. Pokdarwis bertugas untuk  mengelola  dan  mengrus  program  di  desa  termasuk  CPR.  Walaupun  membawa nama  desa  wisata  tetapi  tidak  seperti village  driven  development/ desa  membangun, melainkan  hanya  kreasi  yang  menempatkan  desa  sebagai  pemerintah  semu  Eko et  al. (2017). Maka yang dihadirkan program adalah kelembagaan formal secara ad hoc seperti Pokdarwis.  Meminjam  istilah  Peluso  (2006)  kelompok  kemudian  diilmiahkan  agar mudah dihitung oleh program.
Sementara  Robert  Wade  (1987)  mengajukan  CPR  lebih  baik  dikelola  dengan  aksi kolektif desa. Aksi kolektif merupakan institusi yang menyebar kemudian menyatukan diri  dengan  membentuk  dewan  desa.  Institusi  ini  muncul  atas  dasar  kebutuhan  dan kepentingan bersama untuk menyediakan barang milik bersama tanpa intervensi negara. Dalam  cacatan  kaki  Wade  (1987)  menulis  dewan  desa  sepenuhnya  dibentuk  oleh penduduk  desa  untuk  diri  mereka  sendiri  dan  tidak  mendapatkan  otoritas  dari  negara. Desa menjadi institusi pengatur, mengurus, dan mengelola CPR untuk kebaikan bersama. Wasisto (2015) menegaskan kepengaturan memang lahir dari komunitas adat lokal. Hak
asal-usul  tersebut  bersinggungan  dengan  akses  pertama  kali  masyarakat  dalam memanfaatkan sumber daya alam (Wade 1987 dikutip Wasisto 2015). Kasus-kasus yang berhasil dari sistem aturan yang dirancang secara lokal menunjukkan bahwa tidak perlu aturan  dari  luar  (McKean,  1984;  Ostrom,  1986  dikutip  Wade,  1987).  Pada  konteks  ini penghargaan terhadap otoritas lokal dan struktur sosial merupakan nilai terpenting untuk membentuk  institusi  yang  melampaui  komunitas,  dusun,  pluralisme  yang  diikat  oleh otoritas desa bernama kolektivisme pluralistik (Geertz, 2000).
Keberhasilan  ini  ditunjukan  Wade  (1987)  melalui  studinya  di  desa-desa  di  India. Institusi  yang  berhasil  jauh  dari  intervensi  negara  dan  organisasi  yang  rumit  tetapi mengandalkan  kerjasama  antar  penduduk  desa  sesuai  dengan  konteks  desa.  Otoritas pengelola  CPR  berada  di  tangan  dewan  desa  bertugas  mengatur,  mengurus,  dan mengelola  CPR.  Seperti  dikatakan  McKean  dikutip  Wade  (1987)  menginternalisasi pelestarian commons (irigasi, kanal) sebagai tujuan vital. Pertama, tingkat konstitusional, orang  dapat  bernegosiasi  secara  sukarela  seperangkat  aturan  akses  terkendali  atau kontribusi  finansial,  insentif  mereka  untuk  melakukan  hal  itu  sebagai  keuntungan bersama  yang  prospektif. Kedua ,  Pada  tingkat  tindakan,  sebagian  besar  kepatuhan terhadap peraturan juga harus bersifat sukarela, bukan hasil dari kalkulasi penghindaran dan hukuman. Tetapi aturan harus didukung oleh sistem hukuman, yang keberadaannya membantu  meyakinkan  setiap  orang  bahwa  jika  dia  mengikuti  aturan,  dia  tidak  akan dihisap, dan yang pada saat krisis dapat langsung menghalang (Wade,1987).

## MENJELASKAN SENGKETA DAN MEMAHAMI SENGKETA
Kehadiran sengketa di desa wisata Telaga Jonge Desa Pacarejo jelas berbeda dari tragedi bersama menurut konsep Garet Hardin. Sengketa bukan karena absenya institusi dan  otoritas  pengelola,  tetapi  karena,  oleh  dan  dari  kehadiran  institusi  itu  sendiri. Kehadiran  institusi  seperti  Pokdarwis  membuat  CPR  berjalan  pincang.  Nalar  dan tindakan  Pokdarwis  berpijak  pada  basis  komunitas  dan  homogenitas  sehingga mengabaikan  desa  dan  makna  CPR.  Konsep  kolaborasi  institusi  yang  disampaikan Ostrom malah tidak relevan dan kontekstual ketika diterapkan di Desa Pacarejo. Hal ini terjadi karena konsep Ostrom hanya mengenal tradisi komunitas sehingga tidak relevan dengan derap nadi kehidupan desa. Sementara Wade menekankan pentingnya kehadiran desa sebagai cara untuk mengatur dan mengelola CPR di desa tanpa harus diintervensi oleh negara dan swasta. Berpijak pada bingkai teori tersebut ada beberapa argumen pokok untuk memahami sengketa.
Pertama, sengketa  bermula  dari  hadirnya  program  desa  wisata  yang mengorientasikan  Pokdarwis  sebagai  pengelola  dan  pengurus  CPR. Kedua, terjadi perubahan makna CPR dibawah kuasa Pokdarwis menjadi milik privat. Ketiga, praktik dan tindakan Pokdarwis melahirkan koflik vertikal dan konflik horizontal di desa. Jelas jalur ini akan mengerus struktur sosial dan otoritas lokal desa. Kelima, pemerintah desa berusaha mengembalikan CPR menuju kepemilikan desa
Gambar 1. Proses Tragedi dan Upaya Pemerintah Memproteksi Telaga Jonge.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan dari Februari – November 2020 di desa wisata Telaga Jonge  Desa  Pacarejo,  Semanu  Gunungkidul.  Penelitian  mengunakan  pendekatan kualitatif  dengan  strategi  studi  kasus.  Pilihan  studi  kasus  memiliki  kelebihan  dalam mengeksplor  kompleksitas  realitas  sosial  yang  dihadapkan  subjek.  Singkatnya  tujuan menyempurnakan atau merintis pengetahuan baru (Abisono, 2020). Sebelum melakukan studi lapangan penulis berusaha memanfaatkan buku, jurnal dan media online . Referensi tersebut  dipergunakan  penulis  untuk  menyusun  kerangka  teoritis  dalam  menghasilkan kerangka  pikir  penelitian.  Pada  akhirnya  menghasilkan  argumen  dan  jalur  untuk
Sengketa
Upaya Pemerintah Desa Untuk Mengembalikan CPR ke Desa Program Desa Wisata Negara CPR Desa Pemdes Dusun Lembaga Masyarakat Masyarakat Umum
menjelaskan  alur  dan  peta  sengketa  di  desa  wisata  Telaga  Jonge  Pacarejo,  kemudian dipandu mengunakan observasi, wawancara, dokumentasi, dan foto.
Pertama, observasi  tak  berstruktur.  Secara  khusus  penulis  melakukan  observasi secara umum di wilayah Desa Pacarejo. Karena pada bulan Juli-September 2019 penulis melakukan  Kuliah  Kerja  Nyata.  Oleh  karena  itu,  ketika  melakukan  penelitian  penulis fokus  melakukan  observasi  di  wilayah  objek  wisata  Telaga  Jonge,  posisi  bangunan, hubungan  pengelola  dengan  pemerintah  desa  dan  masyarakat,  tindakan  masyarakat setempat, hubungan antar padukuhan, dan hubungan masyarakat setempat.
Kedua, wawancara mengunakan wawancara semi terstruktur. Teknik semacam ini ditempuh melalui tatap muka dengan cara membuat janji terlebih dahulu dan tempat yang terkondisikan secara baik di rumah informan atau di tempat yang sepi. Selama di lapangan penulis  mengunakan  alat  bantu  berupa  alat  tulis, recorder ,  panduan  wawancara  dan dokumentasi. Langkah ini dilakukan agar hasil wawancara terdokumentasi secara baik. Penulis mewawancarai di antaranya kepala desa, mantan kepala desa, perangkat desa (9 orang),  Juru  Kunci  Telaga  Jonge,  Anggota  Pokdarwis  (5  orang),  masyarakat  sekitar Telaga Jonge (2 orang) dan Pelaku Usaha Objek wisata Telaga Jonge (3 orang).
Data  lapangan  kemudian  dipandu  dengan  teknik  analisis  Miles  dan  Huberman dalam Sugiyono (2017) analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan  setelah  selesai  pengumpulan  data  dalam  periode  tertentu. Pada  saat  wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa  belum  memuaskan,  maka  peneliti  akan  melanjut  pertanyaan  lagi  sampai  tahap tertentu,  diperoleh  data  yang  dianggap  kredibel  (Sugiyono,  2017:  132).  Miles  dan Habermen dikutip (Sugiyono, 2017) Proses analisis data ini dilakukan secara interaktif yang berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga data tersebut sampai jenuh. Setelah  selesai  melakukan  tugas  itu  berikutnya  penulis  melakukan  interprestasi berdasarkan  sajian  data-data  secara  kontekstual  dan  sistematis  untuk  menghasilkan temuan-temuan baru atas praktik dan tindakan Pokdarwis dalam mengelola wisata Telaga Jonge. Pada akhirnya menghasilkan suatu abstraksi dari data tersebut.

## KONTEKS LOKAL DESA
Desa  Pacarejo  merupakan  satu  diantara  lima  desa  yang  berada  di  wilayah Kecamatan  Semanu,  Kabupaten  Gunungkidul  DIY.  Pacarejo  memiliki  luas  3074,31 hektar atau 28, 38 % dari total luas Kecamatan Semanu, terbagi menjadi 28 padukuhan dan  28  Rukun  Warga    dan  140  Rukun  Tetangga.  Luas  wilayah  tersebut  menempatkan
Desa  Pacarejo  sebagai  desa  terluas  sekaligus  memiliki  padukuhan  terbanyak  di Kabupaten  Gunugkidul  (BPS  Kabupaten  Gunungkidul,  Kecamatan  Semanu  dalam Angka,  2020).  Secara  administratif  Desa  Pacarejo  terletak  di  sebelah  Selatan  Kota Wonosari.  Jarak  pusat  kota  Wonosari  dengan  kantor  pemerintahan  Desa  Pacarejo  7- kilometer sementara jarak dengan Kantor Kecamatan 4 kilometer. Sebelah barat Pacarejo merupakan  jalan  antar  kecamatan  menghubungkan  pusat  kota  degan  Kecamatan Tanjungsari.  Sebelah  Timur  terdapat  jalan  penghubung  antara  Kecamatan  Semanu dengan Kecamatan Tepus. Jalur tersebut merupakan jalan menghubung menuju daerah pantai selatan. Sementara sebelah Utara merupakan jalan penghubung antar kabupaten. Desa Pacarejo persis berada di tengah. Singkat kata, pacarejo berada pada posisi strategis sentral menuju wisata pantai selatan.
Lenskap  geografis  Desa  Pacarejo  memiliki  hamparan  melandai.  Kondisi  tanah didominasi  tanah  latosol  dan  mediteran  merah  serta  batuan  induk  batu  cadas  dengan wilayah bergelombang perbukitan. Curah Hujan Desa Pacarejo terbilang rendah. Tercatat rata-rata curah hujan pada tahun 2014 sebesar 1382 mm dengan jumlah hari hujan rata- rata 89 hari pertahun atau 4-5 bulan basah. Sementara bulan kering berkisar 7 - 8 bulan. Intensitas  bulan  kering  ini  menyebabkan  tanah  pacarejo  mengalami  retakan-retakan manakala  memasuki  musim  kemarau.  Tipoliogi  geografis  itu  menempatkan  wilayah perbukitan dipenuhi dengan tanaman keras seperti kayu jati.
Terkait  kondisi  tersebut,  pemerintah  desa  berusaha  membangun  embung bekerjasama dengan para pihak untuk  mengantisipasi  musim  kering. Tercatat Pacarejo memiliki 13 telaga tersebar di 28 padukuhan. Daya tampung air hanya bertahan 4 bulan, kecuali Telaga Jonge. Selain itu, embung tidak disertai dengan teknologi penangkap air untuk  petani.  Singkat  kata  tidak  dimaksimalkan  untuk  menopang  lahan  pertanian.  Hal tersebut  mendorong  pemerintah  desa  dan  masyarakat  setempat  untuk  mengalih  fungsi telaga mejadi unit wisata alam. Seperti Telaga Jowinantang dan Telaga Jonge.
Terkait demografis Desa Pacarejo hingga tahun 2019 berjumlah 16.415 jiwa laki- laki 8.001 jiwa dan perempuan 8.414 jiwa yang terbagi menjadi 4.818 kepala keluarga. Desa  Pacarejo  didominasi  oleh  usia  produktif  dengan  angka  59,9  jiwa.  Dominasi  usia produktif juga menunjukan rasio ketergantungan masih rendah. Tetapi bonus demografi itu  disertai  dengan  rasio  ketergantungan  mencapai  40  %  dari  total  penduduk.  Masing- masing usia sekolah 21,6 %, usia lanjut 18,5 %. Hal ini berkorelasi negatif dengan tingkat pendidikan, terhitung 12 % belum tamat SD, 26 % Tamat SLTP dan tamat SD hampir 50 % dari total keseluruhan. Sementara SLTA diangka 12%, perguruan tingggi 2%, terhitung
dari diploma D. I hingga Pasca Sarjana S2 (Perdes Pacarejo No 5 Tahun 2016 Tentang RPJMDes 2016-2021).
Selanjutnya, kondisi sosial masyarakat Desa Pacarejo masih berpegang erat dengan adat,  tradisi  lokal,  kebersamaan  dan  kehidupan  komunitas.  Hal  ini  ditopang  dengan kebiasan hidup berkelompok (komunitas pemuda, dusun, gotong royong, PKK, Karang Taruna,  Poktan,  Poknak).  Dalam  literatur  dikenal  dengan  modal  sosial  yang  bertujuan untuk menyelamat kelompok. Nilai-nilai ini tersemai melalui kegiatan kemasyarakatan dan kegiatan kemasyarakatan lain (Hasil observasi 2019-2020).
Kondisi ekonomi masih mengandalkan sektor pertanian dan sektor swasta. Tercatat 50 % warga masyarakat  berprofesi sebagai petani, 22 % swasta. Sementara sektor lain masih  berkisar  pada  angka  yang  sangat  rendah  (Buku  Monografi  Desa  Tahun  2019). Terkait  Pembangunan,  mengikuti  jalur  strategis  posisi  desa  yang  terbagi  menjadi  tiga zona. Zona pertama, bagian Selatan Kantor Pemerintahan Desa Pacarejo diprioritaskan untuk pengembangan industri dan investasi masuk desa tepatnya di Padukuhan Tonggor. Zona  kedua,  Bagian  Utara  kantor  Desa  Pacarejo  diprioritaskan  untuk  pembangunan fasilitas pendidikan dan sektor jasa. Zona tiga , bagian Timur Kantor Desa Pacarejo. Mulai dari padukuhan Jetis  sampai padukuhan Nagampo diprioritaskan untuk  pengembangan sektor wisata alam. Hingga saat ini sektor wisata membentang dari Timur menuju Barat: Wisata  Kali  Suci,  Wisata  Goa  Jomblang,  Wisata  Telaga  Jonge  dan  Wisata  Bendung Jowinantang.  Telaga  Jonge  persis  berada  di  antara  wisata  lainya  atau  posisi  strategis penghubung tiga zona tersebut.

## PEMBENTUKAN IDENTITAS
Perkembangan  pembentukan  wisata  Telaga  Jonge  tidak  dapat  dilepaskan  dari dorongan program PNPM Perdesaan. Perkembangan dimulai semenjak generasi wisata alam  Kali  Suci  dan  Goa  Jomblang.  Terutama  pengelolaan  CPR  di  Desa  Pacarejo semenjak  2009  silam  dengan  misi  menanggulangi  kemiskinan.  Program  PNPM Perdesaan  membawa  manajemen  pengelolaan  sumber  daya  alam  berupa  Desa  Wisata yang  mengorientasikan  Pokdarwis.  Meminjam  istilah  Peluso  (2006)  kehadiran manajemen  sumber  daya  alam  merupakan  proses  untuk  pengilmiahkan  CPR  melalui administrasi berupa kebijakan, regulasi, program, dan birokratisasi di Telaga Jonge.
Tindakan dan praktik Pokdarwis dipandu mengunakan aturan yang telah ditetapkan oleh Kementrian Pariwisata. Pada konteks ini program desa wisata diluncurkan melalui PNPM  Pariwisata  merupakan  representasi  pengilmiah  Telaga  Jonge  didorong  melalui
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan  Pariwisata,  kemudian  melahirkan  Peraturan  Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul Nomor  3  Tahun  2014  Tentang  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Daerah Kabupaten  Gunungkidul  Tahun  2014-2025.  Untuk  menyelenggarakan  peraturan pemerintah  itu,  Pemerintah  Kabupaten  Gunungkidul  telah  menetapkan  Petunjuk Pelaksanaan  atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gunungkidul  Nomor  5  Tahun  2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan yang memuat aturan tentang penetapan desa wisata dan desa budaya. Aturan ini juga menetapkan syarat bahwa desa budaya dan desa wisata  wajib  membentuk  lembaga  pengelola  wisata  bernama  Pokdarwis  sebagai pengelola wisata alam yang dilegalkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa dan Surat Keputusan  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Gunungkidul.  Kehendak  program  tersebut menempatkan  pengelola  objek  wisata  di  desa  harus  bersifat  formal  dan  mengacu  pada Perda Kabupaten Gunungkidul. Padahal di tahun yang sama telah lahir Undang-Undang Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa  yang  meletakan  asas  rekognisi  dan  subsidiaritas dengan empat kewenangan kepada desa. Secara historis pengelolaan Telaga Jonge dapat dipaparkan dalam Tabel 1.

## Tabel 1. Institusi Pengelola Jonge dari Tahun ke Tahun
Tahun Institusi Sistem Pengelolaan Manfaat < 2000 • Tidak ada institusi • Tahun 1992 -1997
Komunitas Jonge Raya. • Komunitas Adat dan Budaya Letari • Tidak ada • Berbasis kearifan lokal: aturan main,
rekruitmen, dan kelembagaan.
• Melestarikan Jonge
• Untuk umum: mandi, sumber air minum,
mandikan ternak, ritual adat, untuk pertanian. • Untuk membudidaya ikan, tepat pemancingan, mandi umum dan pertanian. • Melstarikan adat di Telaga Jonge 2001 – 2010 • Kelompok Masyarakat • Komunitas Adat dan Budaya Letari • Tidak ada • Berbasis: Melestarikan warisan leluhur • Untuk ritual adat, mandi, mencuci, pertanian. • Melestarikan adat di Telaga Jonge 2011> • Komunitas Adat dan Budaya Lestari • Komunitas pemuda - 2014 • Komunitas
Panguyuban Pacarejo Manunggal 2015 - 2017 • Pokdarwis bentukan program Desa Wisata 2018- Sekarang
• Tidak ada • Berbasis kearifan lokal
• Berbasis komunitas desa wisata: aturan main, akses, anggota
dan aktivitas ditentukan kelompok
• Berbasis komunitas mengacu pada aturan
program desa wisata
• Melestarikan adat di Telaga Jonge
• Telaga mulai dikelola untuk aktivitas wisata alam.
• Jonge di kelola PPM untuk aktivitas wisata alam
• Untuk aktivitas wisata alam dan ekonomi
kreatif berbasis wisata.
Sumber : Dielaborasi berdasarkan hasil wawancara.
Menurut  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Kabupaten  Gunungkidul 2014-2025  Telaga  Jonge  ditetapkan  menjadi  unggulan  pembangunan  wisata  alam berbasis  masyarakat.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari  posisi  strategis  Telaga  Jonge.  Namun perkembangan  wisata  seperti  Kali  Suci  dan  Goa  Jomblang  menyeret  Jonge  menjadi wisata  alam.  Sistem  pengelolaan  diletakan  pada  komunitas  berdasarkan  PTO  Program Desa Wisata.
Realitas pemerintah desa justru datang belakangan. Tetapi kehadiran aktor Suhadi (Kepala  Desa)  justru  membawa  misi  desa  wiata  untuk  pacarejo  sehingga  terbentuklah Panguyuban Pacarejo Manunggal (PPM) yang memiliki spirit sadar wisata. Keanggotaan terdiri  dari  seluruh  pemuda  Pacarejo  (wawancara  Muslam,  3  Maret  2020).  Namun semangat  ini  bertentangan  dengan  pengelola  wisata  terdahulu.  Atas  dasar  komunitas Pokdarwis  kemudian  komunitas  alamiah  malah  diabaikan.  Hal  ini  tidak  terlepas  dari dinasti  kelompok  yang  tumbuh  lebih  dahulu.  Pada  saat  yang  sama  malah  memicu terjadinya  konflik  antar  komunitas  dan  Padukuhan  setempat.  “Kami  tidak  rela  kalau Telaga  Jonge  itu  di  kelola  PPM,  karena  itu  berada  di  wilayah  kami”  (wawancara Mursono,  2  Maret  2020).    Pengakuan  atas  hak  milik  menjadi  basis  argumentasi  atas Telaga.  Menurut  Padukuhan  Kuwangen  kehadiran  PPM  dianggap  melupakan  sejarah kepemilikan  Jonge  secara  geografis.  Alhasil  konflik  dikelola  melalui  musyawarah bersama  antar  padukuhan,  komunitas  dan  pemerintah  desa  diantaranya:  Padukuhan Kuwangen  Lor,  Kidul,  Padukuhan  Jetis,  Padukuhan  Wilayu,  Padukuhan  Jonge, Padukuhan  Jelok  dan  Padukuhan  Jasem  (berita  acara  pembentukan  Pokdarwis,  15 Oktober  2018).  Hasilnya  adalah  terbentuknya  Pokdarwis  Jonge  Raya.  Hal  ini  tidak terlepas dari dorongan Dinas Pariwisata Gunungkidul agar segera membentuk Pokdarwis (Wawancara  Yudi,  5  Agustus  2020).  Pokdarwis  Jonge  Raya  kemudian  dikukuhkan melalui  Surat  Keputusan  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Gunungkidul  Nomor 002/KPTS/2019  Tentang  Pengukuhan  Kelompok  Sadar  Wisata  Jonge  Raya  Desa Pacarejo Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul.
Kehadiran  Pokdarwis  Jonge  raya  tidak  terlepas  dari  dorongan  aktor  kuat (penginisiasi,  juru  kunci,  aktor  penggerak  wisata  terdahulu,  polisi  dan  aktor  yang memiliki akses keluar). Aktor-aktor ini menjadi  orang kunci dalam membawa gagasan wisata di Telaga Jonge yang dipandu mengunakan Program Desa wisata. Pengalaman dan kemampuan membangun akses inilah yang coba disuntikan di Telaga Jonge. Pokdarwis membawa  asumsi  pemerintah  desa  merupakan  orang  baru.  Terlebih  partisipasi  dan kontribusi pemerintah desa sangat minim. Di sinilah letak kelemahan aksi kolektif yang
cenderung  mengorbankan  pihak  tidak  rasional  (Olson,  1971).  Hadir  belakangan  juga menjadi masalah tersendiri bagi kepala desa dalam hal ini sebagai mandat rakyat yang dipillih melalui elektoral. Tetapi nalar Pokdarwis berusaha merebut hak dan akses melalui kontribusi,  partisipasi,  tenaga,  pikiran  dan  juga  perawatan.  Hal  ini  dijadikan  untuk mengabaikan desa yang selama ini tidak memberikan sumbangan yang berarti terhadap pembangunan wisata Jonge menurut Pokdarwis. Tindakan dan praktik Pokdarwis hanya berpijak pada komunitas sesuai kehendak program. Cara pandang ini menempatkan desa sebagai masyarakat tanpa pemerintah dan pemerintahan (Eko, 2015: 20).
Realitas  itu  membuat  Pokdarwis  tumbuh  secara  otonom  dan  paling  berhak  atas CPR. Sementara pihak desa dan masyarakat  malah diabaikan. Tetapi  kuasa Pokdarwis tidak berlaku secara universal malainkan untuk melawan desa dan masyarakat setempat. Tetapi  dihadapan  supradesa  Pokdarwis  malah  tunduk  dan  tidak  mampu  bernegosiasi. “Kami  lebih  memilih  Dinas  Parwisata  dari  pada  desa”  (wawancara  Budiraharja,  8 Agustus 2020). Pilihan terhadap supradesa tidak terlepas dari kontribusi yang diberikan melalui  uang  program  desa  wisata  dan  bantuan  lain  yang  diberikan.  Kucuran  dana program  dan  dana  bantuan  dari  luar  sekaligus  mengokohkan  posisi  Pokdarwis  yang berlindung dibalik desa wisata. Tetapi operasionalnya Pokdarwis berkuasa atas sumber daya  di  desa.  Menguatnya  komunitas  merupakan  bentuk  baru  kuasa  program  melalui birokrasi  berupa  Pokdarwis.  Mengikuti  Li  (2012)  Pokdarwis  merupakan  bentuk pemerintah komunitas di tataran desa yang dikendaki program.

## SENGKETA DAN DILEMA PENGELOLAAN TELAGA JONGE
Semakin  otonom  Pokdarwis  malah  melahirkan  konflik  vertikal  dan  horizontal akibat dari menguatnya nalar komunitas yang meninggalkan desa. Konflik hadir sebagai respon terhadap tindakan dan praktik Pokdarwis. Hal ini terjadi karena pergeseran status kepemilikan Telaga Jonge menjadi milik privat. Jonge yang dibayangkan bebas seperti angin malah dikonversi menjadi milik privat. Pada saat yang sama, tanah milik personal tidak bisa berjalan secara beriringan. Di sini telah terjadi pergeseran makna bahwa “rezim kepemilikan”  seperti  yang  dikatakan  oleh  Fauzi  (2014)  benar-banar  menjelma  bukan tanpa  sebab,  melainkan  didorong  dan  digerakan  program  berbasis  masyarakat  melalui program  “desa  wisata”  yang  mengorientasikan  Pokdarwis  sebagai  tulang  punggung program.  Padahal  Pokdarwis  hanya  sebagai  pengelola.  Tetapi  realitasnya  menjelma menjadi penguasa d iatas tanah milik negara dan desa. Praktik dan tindakan ini membuat Pokdarwis tidak lebih sebagai oligarki di desa. Pada dasarnya mereka membangun dinasti
kelompok melalui desa  wisata, ucap Sutoro Eko pada saat  penarikan mahasiswa KKN September, 2019 di Balai Desa Pacarejo. Praktik dan tindakan itu dibenarkan oleh Suhadi Kepala Desa Pacarejo.
Semakin  menguatnya  Pokdarwis  malah  menyingkirkan  pemerintah  desa  dari Telaga  Jonge.  Padahal  Pokdarwis  memperoleh  SK  dari  Kepala  Desa,  tetapi  sisi  lain Pokdarwis lebih memilih tunduk kepada Dinas Pariwisata atas kucuran dana dan bantuan yang diberikan. Sementara Kepala Desa sebagai mandat konstitusi dan rakyat desa malah tidak  dilibatakan  secara  penuh.  Kepala  desa  hanya  ditugaskan  untuk  melegalisasi  dan fasilitator program.
Hal  serupa  juga  memicu  terjadinya  konflik  antar  kelompok  dan  masyarakat setempat  serta  melahirkan  perlawanan  kecil-kecilan.  Ini  terjadi  karena  tindakan Pokdarwis telah melampaui batas-batas ekonomi subsisten petani (Scott, 1981). “Itukan hak pengelolaan Kuwangen Lor dan Kidul itu kemaren nggak diajak anu musyawarah itu.  Makanya  terjadi  konflik  kayak  gitu ”  (Wawancara  Purwanto,  3  Maret  2020).
Mengikuti  postruktural  mekanisme  yang  tidak  demokratis  tidak  dapat  dilihat  sebagai ruang hampa. Absennya warga dan padukuhan lain merupakan ekspresi kuasa Pokdarwis. Menurut mereka kecemburuan sosial itu menjadi hal yang wajar antar sesama.  Bahkan kecemburuan sosial itu dianggap tidak rasional.
Pokdarwis  lupa  bahwa  kucuran  dana  pembangunan  wisata  terpusat.  Dorongan inilah  yang  mengerakan  warga  setempat  mengarahkan  perhatian  di  Telaga  Jonge. Sementara,  spot-spot  lainya  tidak  disediakan.  Kalaupun  disedikan  objek  itu  malah dimonopoli oleh Pokdarwis. Hal serupa terjadi terjadi pada Goa Jomblang dan Kali Suci. Dua unit wisata itu tidak melibatkan desa secara penuh melainkan dikelola komunitas. “Saya  itu  susah  kalau  bersikeras  malah  desa  tidak  dapat  apa-apa  dari  Goa  Jomblang” (Wawancara dengan Suhadi 3 Maret 2020).
Rezim  kepemilikan  komunitas  (Pokdarwis)  menempatkan  penduduk  setempat tereksklusi.  Masyarakat  umum  tidak  bisa  mengakses  telaga  secara  bebas.  Pokdarwis malah mengeksklusi untuk mendapat tanah pertanian yang terjadi diantara orang dekat, tetangga dan kerabat (Hall, et al . 2020: 36). Hal ini menjadi pemicu perubahan struktur sosial  masyarakat.  “ Mereka  malah  tidak  mau  tau  lagi  dengan  masyarakat,  apalagi masyarakat  udah  cukup  sana  ada  disini  tidak” (wawancara  Kriswanto,  29  Februari 2020).    Tindakan  semacam  ini  jelas  menggerus  kearifan  lokal  dan  struktur  sosial masyarakat yang berujung pada kecemburuan sosial dan hilangnya kepercayaan. Padahal niat program melalui Pokdarwis untuk memperkuat nilai kepercayaan tetapi realitasnya
malah mengabaikan hal tersebut. Maka tidak heran praktik itu memicu terjadi perlawanan secara tertutup. Masyarakat yang dirugikan berusaha membangun narasi yang bertujuan untuk merusak nama baik dan bertindak ngeyel . Seperti yang dilakukan oleh dua orang pedagang asal Padukuhan Jonge, tidak banyak bicara tetapi memperoleh hasil dagangan. Atas dasar itu kedua pedagang mengalami perlakukan tidak adil.
Realitas tersebut membuat masyarakat dan pedukuhan sekitar tidak mau melibatkan diri. Walaupun keberadaan Telaga Jonge berbatasan langsung dengan padukuhan mereka. “ Padukuhan  Wilayu  tidak  mau  melibatkan  diri  kecuali  Ketua  Karang  Taruna , (wawancara Ngatio, 2 Maret 2020). Memilih pasrah lebih baik dari pada merebut tetapi berpotensi konflik. Hal ini menandakan mereka sudah sering berhadapan dengan situasi serupa.  “ besok  masuk  neraka  karena  tidak  berbuat  senonoh” (wawancara  Tini,  29 Februari  2020).  Mengikuti  Scott  (2000)  bahwa  konteks  perlawanan  itu  merupakan sejatanya orang-orang yang kalah atau dalam porsi yang lain perlawanan di simpang jalan konteks  harian  di  desa-desa  sekitar  hutan  (Santoso,2004).  Meminjam  istilah  Scott senjatanya  orang-orang  kalah  justru  menjadi  basis  perlawanan  yang  efektif  untuk memperoleh manfaat dari kepemilikan bersama.

## UPAYA PEMERINTAH DESA UNTUK MENGEMBALIKAN TELAGA JONGE
Mengikuti Robert Wade bahwa di sini perlu menghadirkan otoritas desa yang dipiih oleh masyarakat. Pada konteks ini kepala desa merupakan representasi masyarakat untuk mengatur,  mengurus,  dan  mengelola  desanya  termasuk  sumber  daya  alam  yang  ada  di desa.  Pijakan  itu  digunakan  kepala  desa  untuk  menghadirkan  pemerintah  desa  melalui rekayasa sosial sesuai dengan konteks desa. Ketika ditanya perihal Jonge Kepala Desa menjawab “kalau  kemudian  kita  sama-sama  keras  itu  tidak  akan  ketemu.  Tapi  saya sebagai  orang  tua  berkewajiban  mengambil  celah-celah  supaya  teman-teman  itu  bisa mengerti tujuan, maksut dan manfaat pemerintah desa itu sendiri. Tapi apa sebenarnya ini saya betul betul konsen Jonge menjadi pionir untuk contoh  pengembangan potensi berdaya atau laboratorium desa wisata” (wawancara Suhadi 03, November 2020).
Untuk sampai kepada hasil dan kesepakatan bersama pemerintah desa melakukan 4  stategi  dalam  mengelola  konflik  dan  memproteksi  CPR  ke  dalam  desa.  Pertama, berusaha  melakukan  pendekatan  personal  dengan  aktor-aktor  kunci.  Pada  konteks  ini Kepala  desa  berusaha  mendekatkan  aktor-aktor  kunci  pengelola  Jonge.  Membangun persahabatan,  mendekatkan  dan  merangkul  pengelola  untuk  percaya  pada  pemerintah desa. “diskusi  formal  maupun  nonformal  itu  jalan  sekarang” (wawancara  Muslam  3,
Maret  2020).  Ruang  ini  diamnfaatkan  untuk  merasionalkan  keberadaan  Jonge  bukan dikuasai  oleh  kelompok.  Karena  pada  dasarnya  kemajuan  suatu  desa  bukan  membawa nama dusun atau kelompok tetapi membawa desa secara keseluruhan. Seperti yang terjadi sekarang walaupun pengelola membawa nama desa wisata tetapi realitas bukan desa yang mengelola  melainkan  kelompok  yang  dihendaki  program.  Praktik  dan  tindakan  inilah yang  disebut  Ferguson  (1990)  bentuk  dari  ekspansi  birokrasi  di  desa.  Mereka  tidak mementingkan hasil dan dampak, yang jelas kuasa dan kontrol politik semakin menguat. “Mindset kelompok itu selesaikan, mindset sekarang harus desa. Karena secara nasional bukan  dukuh  yang  maju  tetapi  Desa  Pacarejo  yang  maju” jelas  Suhadi.  Niat  dan kehendak  inilah  yang  terus  ditebarkan  oleh  pemerintah  desa  untuk  membangun kerjasama.  Aktivitas  ngobrol  secara  pribadi  tentang  desa  terus  dilakukan  tanpa  henti. Tetapi yang jelas pendekatan ini sesuai dengan kultur dan kebiasan masyarakat setempat. Atas  dasar  itu “pak  kades  itukan  setidaknya  mempegaruhi  lebih  banyak ”  (wawancara Sumadianto, 8 Agustus 2020).
Kedua,  melalui  pendekatan  sosial.  Pendekatan  bekerja  melalui  ruang  nonformal. Kepala Desa melakukan kunjungan langsung ke wisata dan melihat kondisi rill. Tindakan ini  bertujuan  untuk  mengumpulkan  informasi  sekaligus  membangun  siasat  terhadap pengelola melalui ngobrol bareng, naik perahu, kerja bersama. Hal ini dilakukan untuk memastikan  informasi  dan  realitas  pengelolaan  sumber  daya  milik  bersama. Mendekatkan pengelola dengan pemerintah desa. Terutama kepala desa merupakan orang baru. Kedekatan emosional sangat penting dihadirkan. Terlebih untuk melampaui tradisi komunitas  yang  cenderung  rentan  terhadap  pengaruh  ekternal.  Dalam  literatur karakteristik  modal  sosial  ini  disebut  dengan  sosial  bonding.  Jenis  modal  sosial  ini cenderung eksklusif dan hanya untuk menyelamat ke dalam (Eko 2014). Oleh karena itu pendekatan personal sangat akrab dan sesuai dengan denyut nadi kehidupan masyarakat desa. “saya  bagaimanapun  juga  sebenarnya  kultur  orang-orang  pacarejo  pada umumnya  baik  itu  di  padukuhan  mana,  sebenarnya  itu  dilakukan  mengandalkan  sisi kemanusiaan dan sosial.  Intinya dalam aspek komunikasi kita wong desa langsung saja. Walaupun butuh sekian lama waktu, tapi lama-lama juga mulai sadar. Ini terus terang dilakukan dengan penuh ketelatenan untuk mengkondisikan teman-teman” jelas Suhadi. Singkatnya, kepala desa  memahami betul karateristik masyarakat  desa termasuk untuk mengelola  Telaga  Jonge.  Realitas  itulah  kemudian  yang  mendorong  kepala  desa melakukan  pendekatan  sosial  untuk  percaya  kepada  pemerintah  desa.  Oleh  karena  itu,
pemerintah desa dan kepala desa bertindak untuk memastikan pengelola CPR bukan di tangan kelompok tetapi harus dikembalikan ke desa.
Ketiga, pendekatan  kemanusiaan  dan  pendekatan  budaya.  Pada  konteks  ini pemerintah desa berusaha membangun kepercayaan tanpa pandang bulu. Bahwa sebagai mandat  rakyat  dan  dipercayakan  oleh  rakyat  kehendak  itu  harus  dijalankan  untuk mencairkan  suasana.  Pendekatan  ini  ditempuh  untuk  mengiring  pengelola  bahwa kehadiran Pokdarwis  bukan menguasai  tetapi  harus difasilitasi  oleh desa. Hal  ini tidak terlepas  dari  semua  aktivitas  wisata  merusak  barang  publik  desa,  sehingga  desa  harus hadir.  Pemerintah  desa  berusaha  membangun  komunikaasi  yang  dirasa  retak  akibat konflik vertikal  dan horizontal. Peran komunikasi  langsung dan melibatkan diri secara penuh dengan masyarakat dan pengelola menjadi sangat penting. Hal ini sekaligus untuk menghilangkan imajinasi dan persepsi pengelola tentang absenya pemerintah desa dari Telaga Jonge. “ Datangi mereka dengan tatapan mata yang santai dan membawa senyum. Membangun  komunikasi,  kita  datang  bukan  sebagai  konteks  lurah  tetapi  berusaha menjadi  masyarakat  biasa  bepernampilan  biasa” tutur  Suhadi.  Dalam  tataran  praktik direpresentasikan  melalui  acara-acara  penting  yang  ditempatkan  di  Telaga  Jonge  dan acara kemasyarakatan di desa. Pada konteks ini “ desa terlibat yah terlibat” (wawancara Mursono 3 November  2020). Bahkan kehadiran  pemerintah desa justru sangat  penting sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kegiatan dan kemajuan desa. “Kita tidak bisa terlepas dari desa bagaimanapun juga kita membutuhkan” (wawancara Yudi, 8 Agustus 2020). Singkatnya pemerintah desa bertugas untuk memfasilitasi dan memberi rasa aman kepada masyarakat desa. Bukan membiarkan tetapi memberikan ruang.
Sebagai pemimpin rakyat kepala desa bertindak mengunakan rasa dan hati untuk menyambung  keretakan  komunikasi  dan  ketegangan  dengan  Pokdarwis.  Bahkan  rasa tindak  malu  dan  masa  bodoh  malah  mampu  mencairkan  ketegangan  untuk  menarik simpati pengelola. Setidaknya itulah jalur yang ditempuh kepala desa untuk meyakinkan kepada pengelola. “ Kemanusiaan soal rasa tumpahkan saja. Sebagai lurah, orang tua itu tong sampah jadi tidak apa-apa silahkan mereka memandang kesini. Jadi pejabat politik itu  memang  konsekuenya  seperti  itu” ,  jelas  Suhadi.  Pemerintah  desa  justru  berusaha menjadi pionir terhadap situasi desa dan masyarakatnya. Bahkan “ sekarang sudah koling dan pak kades berhak ” pungkas Purwanto salah satu pengelola.
Keempat, pendekatan  politik.  Di  sini  politik  dipahami  sebagai  tindakan  yang bijaksana  bukan  menghancurkan  tetapi  untuk  memecahkan  masalah.  “ Orang  harus bijaksana,  harus  pandai-pandai  menitip  buih.  Bukan  suka  atau  tidak  suka,  tetapi
manakala  orang  itu  berbicara  benar  atau  salah,  itu  akan  luar  biasa ”  tegas  Suhadi. Kehadiran kepala desa jelas memberikan agin segar untuk mengelola konflik dan CPR melalui  ruang  politik.  Bagaimanapun  juga  kepala  desa  dipilih  berdasarkan  hasil kesepakatan  politik.  Kesadaran  akan  nilai-nilai  politik  menempatkan  ruang  demokrasi menjadi sangat penting. Sebagai mandat rakyat yang memiliki otoritas pemerintah desa menempatkan  kontestasi  harian  sebagai  hal  yang  biasa  untuk  mewujudkan  kebaikan bersama. Strategi ini bekerja melalui pembangunan di desa, bantuan masuk desa,  media, ruang  formal  dan  menghadirkan  setiap  kegiatan  Pokdarwis  termasuk  mengarahkan kegiatan di Jonge. Tindakan semacam ini menjadi sebagai proses negosiasi. Meminjam istilah  Aristoteles  manusia  adalah  binatang  politik.  Dalam  tataran  operasional  beguna untuk mewujudkan kebaikan bersama.
Begini pengakuan pengelola “ Setelah ada pembangunan desa sudah terlibat. Mau tidak mau karena semua bantuan masuk ke Jonge itu melalui desa yang harus terlibat ” ucap  Juru  Kunci.  Menempatkan  bantuan  dan  kegiatan  di  Jonge  merupakan  bentuk kehadiran pemerintah desa. Pemerintah desa bertanggungjawab untuk mengembangkan dan memajukan Jonge melalui kegiatan desa dan pembangunan agar ekonomi masyarakat bisa menggeliat. Termasuk mempromosikan dan memperkenalkan wisata Jonge kepada kalayak  ramai.  Bagaimana  tidak  pada  saat  lomba  desa  Kepala  Desa  menjadi  garda terdepan. Bahkan hasil lomba desa wisata menempatkan  Pacarejo  sebagai juara lomba desa  wisata  Sekabupaten  Gunungkidul  (http://kalisuci.com/desa-wisata-pacarejo-juara- lomba-desa-wisata-se gunungkidul-gtf-2020/).
Selanjutnya, pemerintah desa berusaha memanfaatkan ruang formal dan nonformal untuk  memberikan  sosialisasi  dan  pemahaman  kepada  Pokdarwis.  Seperti  kalimat “pandai  menitip  buih”  sehingga  Pemerintah  Desa  penting  untuk  menghadirkan  semua kegiatan  desa  wisata.  “ Saya  dalam  semua  kegiatan  itu  selalu  hadir.  Berusaha memanfaatkan  celah  kecil,  termasuk  acara  kenduri.  Berusaha    memberikan  masukan yang  berhubugan  dengan  sistem  pemerintahan  desa ”  terang  Suhadi.  Singkatnya, menyesuaikan dengan kebudayaan dan kebiasaan masyarakat setempat. Di sini ia paham bahwa absennya pemerintah desa membuat kelompok semakin otonom seperti pengelola pendahulu.  Tindakan  semacam  ini  dilakukan  berulang  kali.  Bahwa  pemerintah  desa bukan  sebagai  simbol  tetapi  sebagai  mandat  rakyat  untuk  menata  wilayah  dan masyarakatnya.  Pemerintah  Desa  juga  hadir  dalam  rapat  dan  pertemuaan-pertemuan, terutama terkait pembangunan wisata Telaga Jonge.
Melalui mekanisme dan cara-cara inilah kemudian pemerintah desa memproteksi dan  mengembalikan  Jonge  ke  desa.  Termasuk  pemerintah  desa  juga  terlibat  dalam pengelolaan Jonge. Pemerintah desa yang dipandang sebelah mata justru menjadi aktor terpenting  untuk  kemajuan  desa  wisata.  Alhasil  konflik  dan  ketenggangan  antara pengelola, masyarakat, dan pemerintah desa mampu dicairkan. Pemerintah desa hadir dan bekerjasama dengan dengan Pokdarwis. “ Pemerintah yang sekarang juga sudah enak dan juga  mendorong  pembangunan  Jonge ”  terang  Purwanto.  Buahnya  membuat  agenda bersama. Bahwa pemerintah desa bersama, BPD dan stakeholders segera menindaklanjuti Perdesa  tentang  Telaga  Jonge  (wawancara  Suhadi,  Yudi  dan  Juru  Kunci  3,  November 2020).  Ini  artinya  pemerintah  desa  mampu  meyakinkan  aktor  kuat  dan  pengelola. Pemerintah desa juga mampu memproteksi sengketa dan mendudukan ulang makna CPR. Realitasnya hari ini para pedagang memadati setiap sudut wilayah Telaga Jonge. Padahal sebelum  ada  kerjasama  lokasi  pedagang  masih  diatur  (hasil  observasi  selama  Kuliah Kerja Nyata Juli-September 2019). Tetapi setelah pemerintah desa mempu menyakinkan pengelola dan aktor kuat Jonge kembali pada marwah sebagai kepemilikan bersama. Atas dasar itu 7 padukuhan bisa mengakses secara bersama wisata Telaga Jonge (Wawancara Suhadi  3,  November  2020,  Muslam  29,  Maret).  Kehadiran  pemerintah  desa  jelas memberikan agin segar terhadap masyarakat setepat. Telaga Jonge bisa dinikmati secara bersama  oleh  masyarakat  Pacarejo  bukan  hanya  komunitas  pengelola.  Hal  ini  sesuai dengan kehendak pasal 33 dan UU Desa.

## KESIMPULAN
Pengelolaan CPR berbasis masyarakat (Pokdarwis) yang berpijak pada pemikiran Ostrom berusaha untuk menjadi jembatan antara negara, swasta dan lokal berupa program desa  wisata.  Namun,  realitasnya  praktik  dan  tindakan  Pokdarwis  malah  menjelma menjadi penguasa CPR. Hal ini terjadi karena Pokdarwis meninggalkan desa. Praktik ini melahirkan privatisasi atas CPR. Buahnya konflik vertikal dan konflik horizontal. Tragedi Ini  terjadi  karena  Pokdarwis  bukan  milik  desa  tetapi  milik  swasta  yang  dikendalikan melalui  tekno-adminstratif  melalui  struktur  birokrasi  supradesa.  Pemerintah  desa  dan masyarakat malah diabaikan. Realitas ini sekaligus mengatakan bahwa teori Garet Hardin tentang privatisasi CPR tidak relevan dan kontekstual ketika diterapkan di negara yang memiliki tradisi berdesa. Hak kepemilikan privat malah menyumbang tragedi baru berupa konflik juga terjadi di Telaga Jonge Desa Pacarejo.
Hasil dan temuan dalam penelitian ini malah berbanding terbalik. Di tengah negara absen,  pemerintah  desa  hadir  untuk  mendistribusikan  CPR  secara  adil.  Peran  sentral pemerintah  desa  berusaha  mematahkan  nalar,  tindakan  swasta  dan  institusi  berbasis masyarakat  (Pokdarwis)  yang  melahirkan  privatisi  dan  sengketa  di  Telaga  Jonge. Pemerintah desa dan kepala desa sebagai mandat rakyat menempuh rekayasa sosial untuk meyakinkan pengelola dan mengakomodasi sengketa. Buahnya pemerintah desa mampu meyakinkan  pengelola  dan  bekerjasama  dengan  pengelola.  Hak  kepemilikan  CPR  di kembalikan ke desa.

## REKOMENDASI
Berpijak pada realitas tersebut Pertama, pengelolaan CPR harus memperhatikan konteks  lokal  desa  melalui  kesepakatan  bersama  desa.  Hal  ini  mesti  dilakukan  karena CPR berada di desa bukan milik privat atau kelompok melainkan dikuasai negara sampai di desa di serahkan kepada desa untuk mengelola dan mengurus CPR bukan masyarakat. Kedua ,  kehadiran  program  desa  wisata  harus  melibatkan  desa  secara  penuh  untuk memastikan peruntukan dan arah tujuan program. Terutama berkaitan dengan pengelola program  sehingga  tidak  ingkar  terhadap  otoritas  desa. Keempat ,  harus  percaya  kepada desa  ini  sesuai  dengan  dua  asas  yang  diletakan  pada  UU  Desa.  Desa  berhak  untuk mengelola,  membat  aturan  main,  mengurus  dan  mendistribusikan  keadilan  kepada elemen  masyarakat  melalui  pengelolaan  CPR.  Pada  konteks  ini  negara  bertugas mendistribusikan dan memproteksi.

## DAFTAR PUSTAKA
Abisono F.G, Rini. T, Sakro A. 2020. The Commons Dalam Perspektif Kewargaan: Studi Konflik  Pengelolaan  Wisata  Alam  Desa  Bleberan  Gunungkidul .  BHUMI:  Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 6 No. 1 Mei
Carroll,  T.  2012. Kebijakan  Pembangunan  Neo-Liberal  di  Asia  Pasca-Konsensus Wasington, Jakarta: INFID.
Eko  S.  M.  Barori  dan  Hastowiyono.  2017. Desa  Baru  Negara  Lama .  Yogyakarta. Pascasarjana STPMD “APMD”.
Eko S. 2015. Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa . Kementrian Desa,  Pembangunan  Daerah  Tertinggal  dan  Transmigrasi  Republik  Indonesia. Jakarta.
Fauzi A. 2010. Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Teori dan Aplikasi. Cet ke-3. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Geertz  C.  2000. Negara  Teater:  Kerajaan-Kerjaan  di  Bali  Abad  ke  Sembilan  Belas .
Yogyakarta. Yayasan Bentang Budaya.
Hal D, Hirsch P, & Li M. T.  2020. Kuasa Eksklusi: Dilema Pertanahan di Asia Tenggara . Diterjemahkan  Darmanto  Simapaea  dan  Achmad  Choirudin.  Yogyakarta:
INSISTPress.
Hardin G. 1968. Tregedy of The Commons . Jurnal Science Vol 162 No 3859
Heywood A. 2013. Politik . Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Jati R W. 2015. Memaknai Masyarakat Sipil Sebagai The Commons: Transisi dan Aksi Dalam Tata Kelola Sumber Daya Alam . Jurnal BHUMI Vol. 1 No 2 : 117-122
Li  Murray  Tania.  2012. The  Will  To  Improve:  Perencanaan,  Kekuasaan  dan Pembangunan di Indonesia, Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
Nugroho H, Dwipayana A. dkk. 2017. Potret Politik dan Ekonomi Lokal di Indonesia: Dinamika  Demokratisasi,  Pengembangan  Ekonomi,  dan  Kawasan  Perdesaan . Yogyakarta: Institute for Research and Empowerment (IRE).
Olson  M.  1971. The  Logic  Of  Collektive  Aktion;  Public  Goods  And  The  Theory  Of Groups. London England: Harvard University Press.
Ostrom E. 1990. Governing The Commons; The Evolusion Of Instutions For Collektive Action . New York: Cambridge University Press.
Ostrom  E.  Gardener  Rd  dan  Walker  J.  1994. Rules,  Games,  and  Common-Pool Resources. Michigan Press.
Peluso  L.  N.  2006. Hutan  Kaya  Rakyat  Melarat;  Penguasaan  Sumberdaya  dan Perlawanan  di  Jawa .  Diterjemahkan  Landung  Simantupang.  Yogyakarta. INSISTPress.
Publikasi  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Gunungkidul: Kecamatan  Semanu  Dalam Angka 2020.
Santoso  H.  2004.  Perlawanan  di  Simpang  Jalan:  Kontes  Harian  di  Desa-Desa  Sekitar Hutan di Jawa. Yogyakarta. DAMAR.
Saunders  P.  F.  2014. The  promise  of  common  pool  resource  theory  and  the  reality  of commons projects . International Journal of the Commons Vol. 8, no 2 August: 636– 656.
Scott C J. 1981. Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara.
Yogyakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Sorumali S. 2020. Upaya Pemerintah Desa dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Pacarejo.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif: untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif. Bandung: ALAFABETA.
Wade R. 1997. Manajemen Sumber Daya Properti Bersama: Tindakan Kolektif Sebagai Alternatif  Privatisasi  Atau  Peraturan  Negara . Cambridge  Journal  of  Economics 1987,11: 95-106.
Wicaksono  W. K. 2012. Barang Publik dan Eksternalitas Pada Era Otonomi Daerah .
Jurnal Bina Praja. Volume 4 No. 4 Desember: 281 – 286.
Wardana  Agung.  2017. Neoloberalisasi  Kawasan  Perairan  Teluk  Banoa:  Sebuah Catatan Kritis atas Praksis Perlawanan di Bali. Jurnal Transformasi Sosial. Vol No 35 Hal 55-90
________. 2000. Senjatanya Orang-Orang Yang Kalah . Diterjemah Rahman Zainuddin, Sayogyo dan Mien Joebhaar. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Wawancara dengan Kriswanto, 29 Februari 2020
Wawancara dengan Tini, 29 Februari 2020
Wawancara dengan Mursono, 2 Maret 2020
Wawancara dengan Ngatio, 2 Maret 2020
Wawancara dengan Purwanto, 3 Maret 2020
Wawancara dengan Muslam, 3 Maret 2020
Wawancara dengan Yudi, 5 Agustus 2020
Wawancara dengan Sumadianto, 8 Agustus 2020 Wawancara dengan Budiraharja, 8 Agustus 2020
Wawancara dengan Suhadi, Yudi dan Juru Kunci 3, November 2020
Wawancara dengan Mursono 3 November 2020