## OPEN ACCESS

## PERAN PEMETAAN POTENSI PEMANFAATAN RUANG BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KELURAHAN (STUDI KASUS: KELURAHAN SONDAKAN, KECAMATAN LAWEYAN, KOTA SURAKARTA)
Rufia Andisetyana Putri 1 , Murtanti Jani Rahayu 1 , Erma Fitria Rini 1 , Winny Astuti 1 , Hakimatul Mukaromah 1 , Paramita Rahayu 1 dan Isti Andini 1 1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret

## Abstrak
Tampilan  digital  data  pemanfaatan  ruang  berbasis  sistem  informasi  geografis  (SIG)  memungkinkan  peningkatan  efisiensi  proses penyimpanan, pembaharuan, dan akses ulang data. Hal ini mendukung optimalisasi tugas aparat kelurahan dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Tujuan artikel ini adalah menemukenali peran pemetaan potensi pemanfaatan ruang kelurahan berbasis SIG dalam penyelenggaraan pelayanan publik kelurahan. Tujuan ini dicapai melalui 2 tahapan, yakni (1) pemetaan potensi pemanfaatan ruang kelurahan berbasis sistem informasi geografis, dan (2) analisis peran pemetaan potensi pemanfaatan ruang kelurahan berbasis SIG dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik  kelurahan.  Metode  penelitian  adalah  studi  kasus,  dengan  teknik  analisis  spasial menggunakan software ArcGIS,  serta  teknik deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa peta pemanfaatan ruang berbasis SIG memuat informasi spasial berupa lokasi, sebaran dan luasan tiap fungsi bangunan berperan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan  publik  aparat  Kelurahan  Sondakan,  baik  pada  bidang  pemerintahan,  pembangunan  dan  ketentraman  ketertiban,  dan pemberdayaan masyarakat .
Kata kunci: kelurahan; pelayanan publik; pemanfaatan ruang; pemetaan; sistem informasi geografis

## Abstract
The digital display of spatial-use data based on geographic information systems (GIS) makes the process of storing, updating, and adding data much more efficient and accessible. This supports the optimization of the duties of the sub-district staff in providing public services. The purpose of this article is to identify the role of spatial-use potential mapping based on GIS in the implementation of sub- district public services. This goal is achieved through 2 stages, namely (1) mapping the potential use of urban village space based on geographic information systems and (2) analyzing the role of spatial-use potential mapping based on GIS in the implementation of sub-district public services. The research method is case study, with spatial analysis technique using ArcGIS software and descriptive technique. The results of the analysis show that the GIS-based spatial use map contains spatial information in the form of location, distribution, and area of each building function plays a role in supporting the implementation of public services for the Sondakan sub- district staff, both in the government section, development and peace of order section, and community empowerment section.
Keywords : geographic information system; mapping; public services; spatial use; sub-district

## 1. PENDAHULUAN
Upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dapat dioptimalkan melalui dukungan teknologi informasi berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Pada Tahun 1972, SIG mulai dioperasionalkan di Indonesia dengan nama Data  Banks  for  Development  untuk  keperluan  lingkungan  pemerintahan  dan  militer  (Aini,  2007).  Selanjutnya,  SIG mengalami perkembangan yang cukup pesat karena adanya dukungan sumberdaya pada lingkungan akademis.
Dokumen pelayanan dan digitasi data merupakan salah satu input utama dalam proses pengambilan keputusan dalam lingkup pelayanan publik (Aini, 2007). Ketersediaan data digital menjadi indikator penilaian kinerja publik yang dapat dinilai secara  langsung  oleh  masyarakat.  Efisiensi  dan  efektivitas  penyimpanan,  pembaharuan,  dan  akses  data  dapat ditingkatkan dengan adanya tampilan data digital (Budiyanto, 2002). Hal ini juga berlaku pada data potensi pemanfaatan
ruang skala Kelurahan sebagai salah satu basis data penting dalam  pengambilan keputusan yang menjadi kebijakan perkotaan.
Karakter perkotaan yang dinamis yang salah satunya ditandai oleh tingginya kecepatan perkembangan pemanfaatan ruang  membutuhkan  sistem  basis  data  faktual  yang  mudah  diperbarui  dan  mudah  diakses.  Kelurahan  merupakan penyelenggara  pelayanan  publik  perkotaan  pada  skala  terkecil  yang  menjadi  pintu  masuk  utama  bagi  pencatatan perubahan pemanfaatan ruang pada level mikro. Kelurahan memegang tupoksi pelayanan publlik terkait pengendalian pemanfaatan ruang, seperti pengawasan lingkungan, dokumen pendukung pajak, dan fungsi bangunan. Oleh sebab itu, ketersediaan data digital pemanfaatan ruangan yang faktual berbasis SIG merupakan pendukung pelayanan publik skala kelurahan yang esensial.
Instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dengan konteks spasial yang detail dan adaptif merupakan hal penting yang  harus  dimiliki  pemerintah  untuk  mengatasi  kompleksitas  permasalahan  perkotaan  sebagai  akibat  tingginya perkembangan pemanfaatan ruang. Ketidaktersediaan basis data yang efektif dan efisien sebagai pendukung instrumen pengendalian dapat memicu terjadinya bentuk-bentuk penyimpangan pemanfaatan ruang. Dalam hal ini, permasalahan terkait penyimpangan pemanfaatan ruang dapat lebih cepat dideteksi melalui ketersediaan dan kemudahan akses basis data yang mampu menampilkan data faktual pemanfaatan ruang, serta mengakomodasi kepentingan pembaharuan data.
Kelurahan  Sondakan  mempunyai  luas  78,5  Ha  dengan  jumlah  penduduk  12.259  pada  tahun  2019  (Badan  Pusat Statistik Kota Surakarta, 2020). Penggunaan lahan di kelurahan didominasi oleh pemukiman,  seperti pada umumnya kelurahan di kota-kota. Lokasi Kelurahan Sondakan memiliki nilai strategis pada pusat Kota Surakarta, dengan potensi pengembangan aktivitas perdagangan dan jasa. Kelurahan Sondakan berada dekat dengan Stasiun Purwosari, kawasan perdagangan dan industri batik di samping beberapa perkantoran besar. Kegiatan industri batik yang menjadi icon utama di Kecamatan Laweyan berasal dari kelurahan ini. Dalam hal ini, tingginya peluang perubahan pemanfaatan ruang yang memicu konflik kepentingan antar aktivas dapat disebabkan oleh kompleksitas potensi kawasan. Ketidakteresediaan basis data  geografis  yang  aplikatif  juga  turut  andil  memicu  terjadinya  konflik  spasial  dan  tidak  terkendalinya  dinamika pemanfaatan ruang perkotaan. Peta pemanfaatan ruang tiap persil bangunan di Kelurahan Sondakan dapat dilihat pada Gambar 7.
Dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, Kelurahan Sondakan dipimpin oleh seorang Lurah. Lurah dibantu oleh Sekretaris dan tiga Kepala Seksi yang sekaligus menjadi ruang lingkup tugas pelayanan kelurahan, yakni Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban, Pembangunan dan Lingkungan Hidup, serta Pemberdayaan Masyarakat (Pemerintah Kota Surakarta, 2016). Ketersediaan data spasial berbasis SIG dengan pembaharuan yang bersifat dinamis dapat menjadi perangkat  dalam  inventarisasi  dan  monitoring  perubahan  penggunaan  tanah  dan  bangunan,  dan  selanjutnya memungkinkan percepatan proses menemukenali permasalahan di lapangan agar dapat segera ditangani secara optimal (Asnawati & Kusuma, 2011; Muliantara, 2009).
Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, SIG memiliki peran penting untuk mendukung peningkatan efisiensi pelayanan publik dalam lingkup perencanaan wilayah dan kota. SIG dapat dimanfaatkan sebagai basis data infrastruktur perkotaan, seperti sistem pengelolaan sampah, pengelolaan sungai dan air tanah, bahkan permodelan perawatan jaringan jalan (Adeyeye, Ikpokonte, & Arabi, 2019; Cecílio, Chiquieri, Freitas, & Gonçalves, 2019; Singh, 2019). Dalam pengelolaan penggunaan lahan perkotaan, SIG dapat berperan dalam penilaian area perkotaan layak huni,  maupun menampilkan perubahan tutupan lahan secara detail  dan akurat (Bo, Danlin, & Yaojun, 2019; Chowdhury, Hasan, & Abdullah-Al-Mamun, 2020).  Selain  itu,  SIG  juga  dapat  menjadi  alat  bantu  untuk  menemukenali  keterkaitan  antara  aktivitas  manusia  dan lingkungannya (Chowdhury et al., 2020). Besarnya manfaat SIG terkait dalam efisiensi pelayanan publik diatas mendorong peneliti  untuk  menemukenali  peran  pemetaan  potensi  pemanfaatan  ruang  kelurahan  berbasis  SIG  dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada skala kelurahan.

## 2. METODE
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yakni pendekatan suatu kasus secara detail dengan menggunakan data  kuantitatif  dan/atau  kualitatif  (Yin,  2014).  Adapun  teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  tiap  tahapan  penelitian, sebagai berikut.
a) Pemetaan potensi pemanfaatan ruang Kelurahan Sondakan berbasis sistem informasi geografis (SIG)
Pemetaan  potensi  pemanfaatan  ruang  di  Kelurahan  Sondakan  berbasis  sistem  informasi  geografis  dilakukan berdasarkan  survey  dari  data  primer  dengan  metode tracking dan marking .  Hasil  pengumpulan  data  digunakan sebagai  input  utama  dalam  pembangunan  sistem  informasi  dengan  menggunakan  perangkat  lunak  ArcGIS  10.3. Output berupa potensi kelurahan yang diwujudkan dalam bentuk peta sebaran sarana pelayanan dan peta fungsi bangunan Kelurahan Sondakan.
b) Analisis  peran  pemetaan  potensi  pemanfaatan  ruang  kelurahan  berbasis  SIG  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik kelurahan.
Analisis  yang  digunakan  adalah  deskriptif  dengan  input  data  berupa  ruang  lingkup  tugas  perangkat  Kelurahan Sondakan, meliputi Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban, Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup, serta Seksi Pemberdayaan Masyarakat. Ruang lingkup tugas dari tiap seksi di kelurahan menggunakan hasil analisis pada tahap sebelumnya. Output berupa peran pemetaan potensi pemanfaatan ruang kelurahan berbasis SIG dalam penyelenggaraan pelayanan publik kelurahan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. PEMETAAN POTENSI PEMANFAATAN RUANG KELURAHAN SONDAKAN BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG)

## 4.1.1 Pemetaan Potensi Sarana Pelayanan Umum
Ditinjau  dari  fungsinya,  sarana  dapat  diklasifikasikan  menjadi  sarana  pendidikan,  sarana  kesehatan,  sarana perdagangan, sarana  peribadataan,  sarana  kebudayaan dan  rekreasi,  dan  ruang  terbuka  hijau.  Kelurahan  Sondakan memiliki 7 sarana pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah. Tujuh sarana pendidikan, meliputi 5 sekolah dasar dan 2 perguruan tinggi. Berdasarkan informasi dalam Gambar 1, lima Sekolah Dasar berada di RW II, RW IV, RW V, RW VIII, RW  XII,  dengan  radius  pelayanan  menjangkau  seluruh  wilayah  Kelurahan  Sondakan,  bahkan  hingga  kelurahan  di sekitarnya dengan luasan buffer area 4,77Km 2 . Adapun sarana pendidikan Perguruan Tinggi berada di RW XV dan RW IV  (Gambar 1).
Gambar 1. Peta Sebaran dan Radius Pelayanan Sarana Pendidikan di Kelurahan Sondakan
Sarana kesehatan yang dimiliki oleh Kelurahan Sondakan adalah satu Puskesmas Pembantu. Puskesmas Pembantu terletak di RW VII (Gambar 2). Puskemas Pembantu ini memiliki jangkauan pelayanan ke seluruh Kelurahan Sondakan, bahkan melayani wilayah di sekitarnya yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Sondakan.
Gambar 2. Peta Sebaran dan Radius Pelayanan Sarana Kesehatan di Kelurahan Sondakan
Sarana perdagangan skala kelurahan yang dimiliki oleh Kelurahan Sondakan adalah pasar  tradisional. Kelurahan Sondakan dilayani oleh 1 pasar tradisional yang terletak di RW XV (Gambar 3). Adapun sarana peribadatan, Kelurahan Sondakan memiliki 4 masjid yang berada di RW II, RW III, RW VI, dan RW XII (Gambar 4), dengan radius pelayanan 4,94Km 2 hinga  menjangkau  kelurahan  di  sekitar  Kelurahan  Sondakan.  Kelurahan  Sondakan  tidak  memiliki  sarana peribadatan  untuk  pemeluk  agama  selain  Islam,  namun  kebutuhan  pelayanannya  sudah  terpenuhi  oleh  sarana peribadatan di sekitar Kelurahan Sondakan.

## Gambar 4. Peta Sebaran dan Radius Pelayanan Sarana Peribadatan di Kelurahan Sondakan
Sarana kebudayaan dan rekreasi di Kelurahan Sondakan dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni cagar budaya dan ruang serba guna. Kelurahan Sondakan memiliki 3 cagar budaya yang berlokasi di RW III dan RW XV, sedangkan ruang serba guna berada di RW XV (Gambar 5). Akan tetapi, jangkauan pelayanan ruang serba guna tidak menjangkau seluruh Kelurahan Sondakan, hanya seluas 0,13Km 2 . Ketidakmerataan jangkauan pelayanan ruang serbaguna sebagai sarana pertemuan  warga  dapat  menjadi  suatu  permasalahan,  sehingga  perlu  menjadi  pertimbangan  penting  untuk mengoptimalkan pelayanan publik skala kelurahan.
Sarana ruang terbuka hijau di Kelurahan Sondakan dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni makam, taman, dan lapangan. Kelurahan Sondakan memiliki 1 lapangan olahraga yang terletak di RW IX. Terdapat 2 unit taman yang berada di RW I dan RW II. Lapangan olahraga dan taman memiliki radius pelayanan yang menjangkau hingga kelurahan yang
berbatasan langsung dengan Kelurahan Sondakan, atau seluas 4,41Km 2 . Adapun makam sejumlah 5 unit yang berada di RW IV, RW VI, RW VII, RW X, dan RW XI (Gambar 6).
Berdasarkan paparan di atas, ditinjau dari sebaran pemanfaatan ruang berupa sarana publik, Kelurahan Sondakan memiliki potensi kelengkapan sarana yang dapat menjadi kekuatan bagi kelurahan untuk menyelenggarakan pelayanan publik masyarakat, terkecuali adanya isu kurangnya sarana gedung pertemuan.
Gambar 5. Peta Sebaran dan Radius Pelayanan Sarana Kebudaayan dan Rekreasi di Kelurahan Sondakan
Gambar 6. Peta Sebaran dan Radius Pelayanan Sarana Ruang Terbuka Hijau di Kelurahan Sondakan

## 4.1.2 Pemetaan Potensi Sebaran Fungsi Bangunan
Fungsi bangunan di Kelurahan Sondakan didominasi oleh permukiman. Selain itu, lokasi yang berada dekat dengan pusat Kota Surakarta, menjadikan Kelurahan Sondakan sebagai wilayah dan strategis untuk pengembangan aktivitas perdagangan pada sepanjang jalan kolektor. Adapun fungsi bangunan pendukung yang lain adalah pendidikan, kesehatan,
perkantoran, ruang terbuka hijau, dan sosial budaya yang seluruhnya mendukung kebutuhan penduduk dengan lokasi yang bercampur dengan kawasan permukiman (Gambar 7).
Gambar 7. Peta Fungsi Bangunan di Kelurahan Sondakan

## 3.2. PERAN  PETA  POTENSI  PEMANFAATAN  RUANG  BERBASIS  SIG  TERHADAP  PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK SKALA KELURAHAN
Struktur  organisasi  dan  tugas  aparatur  Kelurahan  Sondakan,  Kecamatan  Laweyan,  Kota  Surakarta  diatur  dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan,  pembangunan  dan  kemasyarakatan  serta  melaksanakan  urusan  pemerintahan  yang  dilimpahkan  oleh Walikota. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya, lurah dibantu oleh Sekretaris dan tiga Kepala Seksi, yakni Pemerintahan dan  Ketentraman  Ketertiban,  Pembangunan  dan  Lingkungan  Hidup,  serta  Pemberdayaan  Masyarakat.  Sekretaris bertugas untuk melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas  secara  terpadu,  pelayanan  administrasi  dan  pelaksanaan  di  bidang  perencanaan,  evaluasi  dan  pelaporan, keuangan,  umum  dan  kepegawaian.  Kepala  Seksi  Tata  Pemerintahan  mempunyai  tugas  melakukan  penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang tata pemerintahan, meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan  umum.  Kepala  Seksi  Pembangunan  dan  Lingkungan  Hidup  mempunyai  tugas  melakukan  penyiapan perumusan  kebijakan  teknis,  pembinaan  dan  pelaksanaan  di  bidang  pembangunan  dan  lingkungan  hidup,  meliputi pelaksanaan  program  pembangunan  dan  pembinaan  pelestarian  lingkungan  hidup.  Kepala  Seksi  Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan  masyarakat,  meliputi  pelaksanaan  program  pembinaan  kesehatan,  keluarga  berencana,  bantuan  dan pelayanan  sosial.  Berdasarkan  tugas  pokok  yang  telah  dijabarkan,  dapat  disimpulkan  bahwa  pelayanan  publik  yang diselenggarakan  oleh  Kelurahan  Sondakan  meliputi  pemerintahan,  pembangunan,  dan  kemasyarakatan.  Susunan organisasi perangkat Kelurahan Sondakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada Gambar 8, sedangkan penjabaran tugas perangkat Kelurahan Sondakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik skala kelurahan dapat dilihat pada Tabel 1.

## Sumber: Kelurahan Sondakan, 2020
Gambar 8. Susunan Organisasi Perangkat Kelurahan

## Sondakan Tahun 2020
Tabel 1. Peran Peta Potensi Pemanfaatan Ruang Berbasis SIG terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Skala Kelurahan Bidang Pelayanan Tugas Peran Peta Berbasis SIG Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban 1. Memfasilitasi  pemungutan  Pajak  Bumi  dan Bangunan (PBB). Data  spasial  berbasis  SIG  berupa persil  tanah  dan  bangunan  dapat menjadi perangkat dalam penetapan dan monitoring PBB Pembangunan dan Lingkungan Hidup 1. Pengelolaan  data  bidang  pembangunan, sarana  prasarana  umum,  jalan  dan jembatan. 2. Pengelolaan  data  usaha  konservasi  tanah, lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota serta Ruang Terbuka Hijau (RTH). 3. Fasilitasi  pembinaan  dan  pemberian bantuan terhadap usaha-usaha masyarakat di bidang perekonomian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi, peternakan,  pertanian  dan  usaha  lainnya yang diselenggarakan oleh instansi terkait. 4. Pemantauan terhadap kelancaran pengelolaan sampah. Data  lokasi  sarana  dan  jaringan prasarana  dapat  menjadi  dasar penentuan  jangkauan  pelayanan sarana prasarana, guna menemukenali isu terkait ketidakmerataan sarana prasarana. Pemberdayaan Masyarakat 1. Inventarisasi dan pengelolaan data keluarga miskin,  rumah  tidak  layak  huni,  korban bencana  alam  dan  penyandang  masalah kesejahteraan sosial lainnya. Data  persil  tanah  dan  bangunan dapat  menjadi  instrumen  dalam memetakan  lokasi  keluarga  miskin, rumah  tidak  layak  huni,  korban bencana  alam  dan  penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya

## Sumber: Pemerintah Kota Surakarta, 2016
Sistem informasi geografis memuat data berorientasi geografis berupa lokasi yang dilengkapi sistem koordinat tertentu. Aplikasi sistem informasi geografis dapat menunjukkan lokasi, kondisi, tren, pola dan pemodelan dari suatu karakteristik wilayah (Prahasta, 2002). Oleh sebab itu, akurasi data spasial yang ditunjukkan SIG dapat berperan dalam mendukung penyelengaaran pelayanan publik oleh tiap bidang aparat kelurahan.
Pada Bidang Pemerintahan, peta potensi pemanfaatan ruang berbasis SIG mendukung tugas aparat kelurahan dalam memfasilitasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini sejalan dengan pendapat Muliantara (Muliantara, 2009),  bahwa  data  spasial  berbasis  SIG  dapat  menjadi  perangkat  dalam  penetapan  dan  monitoring  PBB.  Selain  itu, ketersediaan data jaringan jalan yang relatif akurat, mempermudah aparat kelurahan mengenali lokasi objek pajak dan menentukan rute dalam kegiatan monitoring PBB, sehingga menghemat waktu petugas (Fahrudi & Hadiman, 2005). PBB dikenakan atas hak kepemilikan atas objek pajak berupa tanah dan/atau bangunan. Besaran PBB beragam tergantung

## Lurah
Drs. Prasetyo Utomo Kasi Pemerintahan & Trantib Arys Tri Margono, S.E. Kasi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Ganang Sambodo, S.E. Kasi Pemberdayaan Masyarakat Siti Baroroh, S.E., M.M. Sekretaris Yuli Harsasi, S.E.
pada jenis penggunaan lahan, luas lahan, dan harga jual tanah. Pada tanah dengan bangunan di atasnya, besaran PBB juga dipengaruhi oleh luas, jenis penggunaan, jumlah lantai, serta fasilitas pendukung tambahan yang terdapat pada bangunan tersebut. Ketersediaan data luasan persil dan jenis bangunan pada peta potensi pemanfaatan ruang berbasis SIG disini adalah sebagai acuan untuk penetapan besaran PBB, dengan dilengkapi verifikasi data lapangan. Selain itu, kemudahan  pembaharuan  data  peta  terhadap  perubahan  kondisi  di  lapangan  menjadikan  peta  berbasis  SIG  dapat menjadi  instrumen  monitoring  dalam  pemungutan  PBB  di  Kelurahan  Sondakan.  Peta  persil  bangunan  Kelurahan Sondakan dapat dilihat pada Gambar 7.
Pada  Bidang  Pembangunan  dan  Lingkungan  Hidup,  ketersediaan  peta  pemanfaatan  ruang  berbasis  SIG  mampu memberikan  data  akurat  mengenai  lokasi  sarana pelayanan  publik.  Sejalan  dengan  pendapat  Asnawati  dan  Kusuma (Asnawati  &  Kusuma,  2011)  yang  menyebutkan  bahwa  peta  sebaran  fasilitas  dapat  mempermudah  dalam  proses inventarisasi dan memantau permasalahan terkait jumlah fasilitas publik. Data ini dapat menjadi acuan aparat dalam menentuan  jangkauan  pelayanan  optimum  yang  masih  mampu  diwadahi  oleh  tiap  jenis  sarana,  sehingga  dapat ditemukenali isu terkait ketidakmerataan sarana. Data tersebut juga mempermudah aparat dalam melakukan verifikasi isu di  lapangan,  sehingga  permasalahan  pelayanan  publik  dengan  urgensi  penanganan  tinggi  dapat  diangkat  dalam musrenbangkel  dan  menjadi  dasar  penyusunan  kebijakan  Kota  Surakarta  ke  depannya.  Peta  sebaran  dan  radius pelayanan tiap jenis sarana pelayanan publik di Kelurahan Sondakan dapat dilihat pada Gambar 1, 2, 3, 4, 5, dan 6.
Selanjutnya, pada bidang pemberdayaan masyarakat, ketersediaan peta persil bangunan dapat menjadi pegangan aparat kelurahan dalam proses survey inventarisasi lokasi keluarga miskin, rumah tidak layak huni, korban bencana alam dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya. Sejalan dengan pendapat Lasena dan Tambayong (2016) yang menyatakan  bahwa  sistem  informasi  geografis  dapat  bermanfaat  untuk  mengoptimalkan  proses  pendataan  dan pelaksanaan program bantuan rumah layak huni secara tepat sasaran. Data lokasi yang relatif akurat dapat membantu aparat kelurahan dalam melakukan survey inventarisasi. Selain itu, aparat kelurahan juga dapat melakukan pembaharuan data SIG dengan memasukkan informasi terkait sebaran isu kesejahteraan sosial di Kelurahan Sondakan. Ketersediaan data lokasi yang akurat terkait permasalahan kesejahteraan sosial dapat membantu aparat kelurahan dalam menetapkan prioritas dalam menjalankan program pengendalian secara tepat sasaran.

## 4. KESIMPULAN
Peta pemanfaatan ruang berbasis SIG Kelurahan Sondakan memuat informasi spasial berupa lokasi, sebaran dan luasan tiap fungsi bangunan yang mendukung penyelenggaraan pelayanan publik oleh seluruh bidang dalam struktur organisasi kelurahan. Pada Bidang Pemerintahan, SIG berperan mendukung proses inventarisasi dan monitoring data terkait PBB. Peran dalam bidang pembangunan dan lingkungan hidup ditunjukkan oleh kemampuan SIG menjadi basis data  yang  menunjukkan  lokasi,  distribusi,  jangkauan  pelayanan,  dan  isu-isu  terkait  sarana  pelayanan  permukiman. Ketersediaan informasi ini penting agar dapat ditindaklanjuti oleh kebijakan agar pelayanan permukiman dapat berfungsi optimal dan merata. Adapun selanjutnya peran dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat ditunjukkan sebagai basis data untuk  inventarisasi  lokasi  keluarga  miskin,  rumah  tidak  layak  huni,  korban  bencana  alam  dan  penyandang  masalah kesejahteraan  sosial  lainnya.  Hal  ini  dapat  mempermudah  aparat  kelurahan  dalam  menetapkan  prioritas  dalam menjalankan program pengendalian secara tepat sasaran.

## DAFTAR PUSTAKA
Adeyeye, O. A., Ikpokonte, E. A., & Arabi, S. A. (2019). GIS-Based Groundwater Potential Mapping within Dengi Area, North Central Nigeria. Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science , 22 (2), 175–181. https://doi.org/10.1016/j.ejrs.2018.04.003 Aini, A. (2007). Sistem Informasi Geofrafis Pengertian dan Aplikasinya . Yogyakarta: STMIK AMIKOM.
Asnawati, & Kusuma, G. P. (2011). Sistem Informasi Geografis (SIG) Fasilitas – Fasilitas Yang Ada di Kota Bengkulu Berbasis WEB. Jurnal Media Infotama , 7 (2), 76–102.
Badan Pusat Statistik Kota Surakarta. (2020). Kecamatan Laweyan dalam Angka 2020 . Surakarta: BPS Kota Surakarta.
Bo, F., Danlin, Y., & Yaojun, Z. (2019). The Livable Urban Landscape: GIS and Remote Sensing Extracted Land Use Assessment For Urban Livability in Changchun Proper, China. Land Use Policy , 87 (May). https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.104048 Budiyanto, E. (2002). Sistem Informasi Geografis Menggunakan ArcView GIS . Yogyakarta: Andi.
Cecílio, I. da S., Chiquieri, J., Freitas, R. R. de, & Gonçalves, W. (2019). Holistic analysis of the Vehicle Routing Problem: an approach for  GIS-T. International  Journal  of  Advanced  Engineering  Research  and  Science , 6 (9),  116–131. https://doi.org/10.22161/IJAERS.69.13
Chowdhury, M., Hasan, M. E., & Abdullah-Al-Mamun, M. M. (2020). Land Use/Land Cover Change Assessment of Halda Watershed Using  Remote  Sensing  and  GIS. Egyptian  Journal  of  Remote  Sensing  and  Space  Science , 23 (1),  63–75. https://doi.org/10.1016/j.ejrs.2018.11.003
Fahrudi, I., & Hadiman. (2005). Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis untuk Penentuan Jalur Optimum dalam Kegiatan Verifikasi Lapangan Pajak Bumi dan Bangunan : Studi kasus di Kota Malang . Universitas Gadjah Mada.
Kelurahan Sondakan. (2020). Struktur Organisasi Kelurahan Sondakan.
Lasena, M., & Tambayong, D. (2016). Sistem Informasi Geografis Bantuan Rumah Layak Huni Berbasis Web Pada Dinas Sosial Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,. Teknosains , 10 (1), 89–103.
Muliantara, A. (2009). Sistem Informasi Geografis Dalam Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Ilmu Komputer , 2 (1). Pemerintah Kota Surakarta. (2016). Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta . Prahasta, E. (2002). Sistem Informasi Geografis Tutorial ArcView . Bandung: Informatika.
Singh, A. (2019). Remote sensing and GIS applications for municipal waste management. Journal of Environmental Management , 243 , 22–29. https://doi.org/10.1016/J.JENVMAN.2019.05.017 Yin, R. K. (2014). Case Study Research Design and Methods (5th ed.). Thousand Oaks, California: Sage.