## KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN DALAM PENAHANAN PENDEPORTASIAN DETENI PADA MASA COVID-19

## IMMIGRATION POLICY IN DETERMINATION DETENTION DETENTIONS IN
THE TIME OF COVID-19
https://10.0.205.137/jikk.v6i2.409 Submitted: 02-08-2023    Reviewed: 11-08-2023   Published: 05-08-2023

## Dita Ayu Nuraeni
Universitas Muhammadiyah Malang Ditaayunuraeni096@gmail.com
Abstract.  This  research  fokuses  on  discussing  the  trapping  of  detainees  who  had carried  out  the  deportation  process  during  the  Covid-19  period.  There  is  a  policy provided  by  Immigration  Officers  through  the  Government  of  Indonesia  and  in collaboration with the Ministry of Foreign Affairs, using qualitative research methods where  data  searches  are  obtained  from  document  literature,  official  websites  and several journals and even articles, this research finally got a result, namely when during the covid-19 period When this happens, the government does not only fokus on health but also the entry and exit gates for foreign nationals. When that happens, of course there are several foreign nationals who are already in Indonesian territory, not only in the interests of work and travel, there are also cases of criminal acts that endanger the stability  of  national  security.  Immigration  acts  by  transferring  the  foreigner  to  the detention  center  as  a  temporary  detention  center  awaiting  the  deportation  process. When  deportation  occurs,  these  former  detainees  are  not  immediately  released  by immigration, but they have to report regularly to immigration because they are still in the territory of Indonesia which was attacked by the epidemic, with this of course the detainees get a temporary residence permit by immigration for a specified period while waiting immediate deportation When the epidemic conditions began to improve. Keywords: Covid-19; Deportation; Immigration policy.
Abstrak.  Penelitian  ini  fokus  pada  pembahasan  terjebaknya  deteni  yang  sudah melakukan  proses  pendeportasian  Ketika  masa  covid-19.  Adanya  kebijakan  yang diberikan oleh Pejabat Keimigrasian melalui Pemerintah Indonesia dan berkolaborasi dengan Kementerian Luar negeri, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dimana  pencarian  data  diperoleh  dari  literatur  dokumen,  web  resmi  dan  beberapa jurnal  bahkan  artikel,  penelitian  ini  akhirnya  mendapatkan  sebuah  hasil  yaitu  Ketika pada  masa covid-19  terjadi, pemerintah tidak hanya  fokus kepada Kesehatan tetapi juga  gerbang  masuk  keluarnya  Warga  Negara  Asing  Ketika  itu  terjadi  tentunya  ada beberapa  WNA  yang  sudah  ada  dalam  wilayah  Indonesia  tidak  hanya  dalam kepentingan  pekerjaan  dan  berwisata,  ada  pula  dengan  kasus  tindak  pidana  yang membahayakan  stabilitas  keamanan  negara.  Keimigrasian  bertindak  dengan memindahkan WNA tersebut kerumah Detensi sebagai tempat penahanan sementara menunggu proses pendeportasian. Ketika Pendeportasian terjadi, Para mantan deteni ini  tidak  semerta  dilepas  oleh  keimigrasian,  tetapi  mereka  harus  lapor  rutin  kepada imigrasi  dikarenakan masih dalam wilayah Indonesia yang  diserang  wabah, dengan ini  tentunya  para  deteni  mendapatkan  Surat  Izin  Tinggal  Keadaan  sementara  oleh keimigrasian  dengan  jangka  waktu  yang  ditentukan  sembari  menunggu pendeportasian langsung ketika kondisi wabah mulai membaik.
Keywords : Covid-19; Kebijakan Imigrasi; Pendeportasian.

## 1.  PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang
Masa covid-19 yang terjadi pada tahun 2019 sempat mengejutkan dunia dengan penyakit baru yang berasal dari virus, masa covid-19 merupakan masa yang  mengharuskan  Indonesia  harus  bergerak  dalam  bidang  apapun  seperti bidang  ekonomi,  sosial,  budaya,  termasuk  dalam  bidang  keimigrasian  yang menjadi pintu keluar masuknya para Warga Negara Asing yang akan berkunjung ataupun  orang  Indonesia  yang  akan  kembali  ke  Indonesia.  Catur  fungsi keimigrasian  salah  satunya  terdapat  mengenai  keamanan  Negara,  dimana penyebaran virus covid-19 yang mengganggu beberapa bidang nantinya akan berdampak pada keamanan Negara. Pada masa corona virus 2019 atau covid- 19,  Indonesia  pastinya  mengeluarkan  regulasi  baru.  Wabah  yang  melanda setiap negara dengan gejala batuk dan pilek serta penyebaran melalui kontak fisik maupun tetesan kecil atau droplet  yang keluar dari hidung maupun mulut dan kemudian menempel pada suatu benda, dan ketika benda itu dipegang oleh orang lain, maka orang lain maka kemungkinan orang itu akan terinfeksi covid- 19.  Kemudian  seiring  berjalannya  waktu,  jumlah  penderita  yang  terkonfirmasi akan  semakin  banyak  dan  adanya  upaya-upaya  mencegahan  dilakukan  oleh pemerintah Indonesia.
Dalam  langkahnya,  pemerintah  Indonesia  bergerak  cepat  dalam pencegahan penyebaran  wabah  yang  terjadi  yang  mana  penanganan  itu  juga menjangkau  dalam  bidang  keimigrasian  yang  menjadi  faktor  utama  dalam menerima  Warga  Negara  Asing  dan  tugas  keimigrasian  lainnya  juga  turut menjaga  Indonesia  dalam  keamanan  dan  membantu  pemulihan  kesehatan warga negara Indonesia termasuk dalam halnya yaitu melakukan perlindungan oleh  warga  negara  asing  yang  tentunya  menjadi  bagian  tanggung  jawab keimigrasian. Dalam undang-undang Bab 1 pasal 1 (3) Undang-undang nomor 6  Tahun  2011  tentang  keimigrasian  mengatakan  adanya  fungsi  keimigrasian yaitu pelayanan keimigrasian, keamanan negara, penegak hukum dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat (Widyanto & Ardyaningtyas, 2020).
Dalam  rangka  menjaga  keamanan  Negara,  Indonesia  sendiri menerapkan selective  policy yang  merupakan  kebijakan  selektif  yang  berlaku pada Warga Negara Asing ketika melewati perbatasan untuk masuk ke Wilayah Indonesia,  dimana  hanya  Warga  Negara  Asing  yang  bermanfaat  dan  tidak membahayakan  keamanan  serta  ketertiban  yang  bisa  masuk  ke  Wilayah Indonesia. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut supaya tujuan yang hendak dicapai  berhasil,  undang-undang  tersebut  didukung  oleh  kebijakan-kebijakan selektif  yang  mana  diterbitkan  oleh  peraturan  para  Menteri  atau  peraturan lainnya yang akan disesuaikan dengan kondisi global pada waktu tersebut.
Pemerintah Indonesia dihadapkan pada strategi yang harus dibuat pada saat covid-19 berjalan, peraturan juga dibuat dengan mendadak dan efektif agar tetap  memelihara  perlindungan  untuk  warga negara  Indonesia  maupun  warga negara  asing.  Memang  dalam  regulasi  otoritas  publik  imigrasi  dapat  menolak orang  luar  untuk  memasuki  wilayah  Indonesia  jika  seseorang  itu  memiliki penyakit  yang  dapat  membahayakan  orang  lain,  kesejahteraan  umum  dalam
situasi  covid-19  ini.  Dalam  upaya  awal  menangani  penyebaran  covid-19, Pemerintah  Indonesia  juga  sempat  menutup  akses  jalur  keluar  masuk perbatasan dari setiap Negara dalam rangka menekan angka penyebaran covid- 19.
Indonesia  menerapkan  kebijakan social  distancing dan  mengurangi mobilitas satu orang ke tempat lain, tetapi masih belum memiliki kebijakan global yang efektif untuk menekan penyebaran wabah covid-19, dalam hal ini tentunya pemerintah Indonesia memainkan peran yang sangat penting dalam pergerakan keimigrasian,  termasuk  pengawasan  WNA  yang  sudah  berada  pada  wilayah Indonesia.  Kebijakan  yang  dilakukan  hanya  fokus  pada  penerimaan  maupun penolakan kunjungan warga negara asing.
Fenomena warga negara asing di Indonesia tentunya tidak selalu berjalan mulus dalam perlindungan dalam negeri yang juga mempunyai kendala seperti Warga Negara Asing yang tidak taat pemberkasan permohonan huni di wilayah Indonesia,  visa  kunjungan  tidak  diperpanjang,  dan  juga  adanya  tindak  pidana yang dilakukan oleh Warga Negara Asing di wilayah Indonesia. Adanya tindak pidana  ringan  sampai  berat  yang  dilakukan  oleh  WNA  di  wilayah  Indonesia tentunya menjadi fokus tertentu bagi keimigrasian. Tindak pidana yang dilakukan hingga  sampai  tahap  pendeportasian  memungkinkan  tahanan  atau  deteni menunggu  proses  pendeportasian  di  Rumah  Detensi  Imigrasi  atau  Rudenim. Fungsi  dari  Rudenim  sendiri  adalah  melaksanakan  tugas  penindakan, melaksanakan  tugas  pengisolasian,  melaksanakan  tugas  pemulangan  dan pengungsian  atau  deportasi  dan  yang  terakhir  adalah  melindungi  Hak  Asasi Manusia,  penegakan  hukum,  meningkatkan  upaya  perlindungan,  pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia
.
Maka  dari  itu  sehubungan  dengan  masuk  dan  keluarnya  WNA  dalam wilayah  Indonesia  dimana  orang  luar  negeri  akan  diseleksi  Ketika  ingin memasuki wilayah Indonesia, lalu bagaimana nasib para deteni ditengah covid- 19  yang  seharusnya  keluar  dari  rumah  deteni  setelah  melakukan  proses penahanan  dan  bagaimana  regulasi  pemerintah  sekaligus  keimigrasian  untuk menahan atau memperbolehkan para deteni bebas dari penahanan pada masa covid-19?

## 2.  METODE PENELITIAN

## 2.1 Pendekatan
Dalam kepenulisan, penulis menggunakan metode pendekatan menggunakan  Teknik  literatur  seperti  pembelajaran  mengenai  studi  dokumen, mencari data melalui internet web resmi, jurnal, artikel dan skripsi sebagai materi kepustakaan  yang  didapatkan  untuk  dijadikan  sebagai  acuan.  Selanjutnya, penggalian  data  diuraikan  dalam  bentuk  kalimat  yang  disebut  dengan metode pengumpulan data kualitiatif.
2.2 Metode Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah  kualitatif.  Penelitian yang  menggunakan  pendekatan  yuridis  normatif  dalam  pendekatan  penelitian hukum normatif  ini  dilakukan  sebagai  usaha  untuk menganalisis  bahan-bahan
hukum  berdasarkan  kadah-kaedah  hukum  yang  tertuang  dalam  peraturan perundangan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas (Ariana Dalla et al., 2019).
Menurut  Creswell  bahwasannya  metode  kualitatif  sendiri  yaitu  metode pengumpulan data dengan mengeksplorasi dan memahamisuatu gejala sentral. Metode  kualitatif  cenderung  fokus  pada  fakta  dan  realitas  dimana  sudah  ada gejala  sesudah  itu  lalu  menemukan  dan  merumuskan  teorinya.  Tujuan  dari penelitian berupa kualitatif ini adalah menjelaskan fenomena yang nyata dengan sedalam-dalamnya dan menunjukkan urgensi suatu data yang diteliti.

## 2.3 Teknik Analisis Data
Dengan menggunakan Teknik Analisis Data, maka data yang diolah menjadi informasi  yang  dapat  dengan  mudah  dipahami  oleh  para  pembaca  dan  akan berguna  dalam  menemukan  karakteristik  informasi  serta  adanya  pemecahan masalah dalam data yang diberikan.

## 3.  PEMBAHASAN
Menurut Nuraini, pada tahun 2019, penyebaran virus yang diduga datang dari  negeri  Tiongkok  ini  akhirnya  sampai  dengan  Asia  Timur  termasuk  di Indonesia pada bulan Maret. Penyebaran diawali oleh datangnya Warga Negara Indonesia yang mempunyai Riwayat berinteraksi dengan warga negara Jepang yang  mana  warga  negara  Jepang  tersebut  diketahui  terinfeksi  terlebih  dahulu menderita  penyakit  covid-19.  Dalam  penyebarannya  terbilang  cukup  cepat dikarenakan dalam jangka waktu berdekatan beberapa orang terjangkit dengan keluhan gejala batuk, pilek, sesak, dan demam.
Dalam  hal  penanganan  pertama,  pemerintah  bertindak  dalam  hal Kesehatan.  Upaya  yang  dipakai  oleh  pemerintah  Indonesia  adalah  adanya tanggungan biaya yang dibebankan oleh negara. Awal dari kebijakan pemerintah muncul Ketika datang fenomena dari berbagai bidang tak terkecuali keimigrasian yang Sebagian tugasnya berhubungan dengan warga negara asing.
Keimigrasian  bertanggungjawab  akan  izin  keluar  masuknya  wisatawan sesuai dengan undang-undang keimigrasian dengan menggunakan visa, seperti visa kunjungan pada pasal 38 UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian bahwa WNA yang sudah mendapatkan visa kunjungan diizinkan untuk tinggal di wilayah Indonesia dengan jangka waktu maksimal 30 hari. Izin keimigrasian ini diberikan kepada WNA merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap WNA selama berada pada  wilayah  Indonesia  dan  Izin  Tinggalnya  tidak  boleh  berbeda  dengan  Visa sesuai dengan ketentuan pada pasal 48 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian (Ambat, 2016).
Melihat adanya fenomena migrasi yang artinya seseorang akan berpindah dari  suatu  wilayah  ke  wilayah  yang  lainnya,  pada  masa  covid-19  ini  tidak dipungkiri bahwasannya akan berdampak positif dan negatif bagi Indonesia. Bagi beberapa  aspek,  perpindahan  seseorang  ke  negara  lain  akan  meningkatkan eksistensi negara pada bidang tertentu misal dalam hal pekerjaan, wisata dan perekonomian  yang  mampu  mendorong  kemajuan  suatu  wilayah  termasuk Indonesia  dan  peningkatan  sejumlah  infrastruktur  (Widyanto  &  Ardyaningtyas,
2020).
Tetapi,  bagaimana  jika  kedatangan  wisatawan  asing  akan  berdampak buruk kepada Indonesia Ketika kedatangannya WNA akan berpeluang terjadinya tindak kriminalitas di Indonesia,dikarenakan tidak semua WNA yang masuk ke Indonesia berasal dari negara-negara maju yang memiliki taraf hidup yang tinggi. Ketika WNA melakukan Tindak pidana yang dilarang oleh Indonesia, maka WNA tersebut  akan  mengalami  penegakan  hukum  di  bidang  keimigrasian  melalui  2 cara, yaitu deportasi dan proses. Deportasi merupakan alat penegakan hukum dan kedaulatan negara di bidang keimigrasian (Ginting et al., 2014). Deportasi merupakan  bagian  dari  Tindakan  Administratif  Keimigrasian  atau  TAK  yang terlampir pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1 Ayat 36 disebutkan sebagai Tindakan paksa mengeluarkan orang Asing dari wilayah Indonesia.  Hal ini dilakukan suatu negara adalah bentuk upaya dalam menjaga kedaulatan negaranya.
Pelanggaran  pidana  di  bidang  keimigrasian  menurut  Undang-Undang keimigrasian di atur dalam pasal 113 sampai dengan Pasal 136, seperti berikut:
1.  Orang yang dengan sengaja masuk atau keluar wilayah Indonesia yang tidak melalui tempat pemeriksaan imigrasi (Pasal 113 UU Keimigrasian);
2.  Penjamun  yang  dengan  sengaja  memberikan  keterangan  tidak  benar (pasal 118 UU Keimigrasian);
3.  Orang  asing  masuk  dan  berada  di  Wilayah  Indonesia  tanpa  memiliki dokumen  perjalanan,  atau  memiliki  dokumen  perjalanan  yang  patut diduga palsu atau dipalsukan (Pasal 119 UU Keimigrasian);
4.  Orang yang dengan sengaja membawa seseorang atau kelompok orang yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki atau keluar wilayah Indonesia  dipidana  karena  penyelundupan  manusia  (Pasal  120  UU Keimigrasian);
5.  Orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan visa atau tanda masuk atau izin tinggal (Pasal 121 UU Keimigrasian);
6.  Orang  asing  yang  dengan  sengaja  menyalahgunakan  izin  tinggal keimigrasian (Pasal 122 UU Keimigrasian).
Kemudian adanya sanksi yang diberikan dalam pidana Keimigrasian ada 2 jenis yaitu hukuman penjara dan sanksi denda yang diberikan kepada pelaku. Sanksi  pidana  sendiri  dijatuhkan  pada  seseorang  karena  orang  tersebut  telah melakukan  suatu  tindak  pidana.  Pidana  juga  ditujukan  untuk  membalas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang (Ginting et al., 2014).
Dalam  ranah  Keimigrasian  WNA  yang  melakukan  tindak  pidana  akan mengarah pada ‘penjara khusus’ disebut Rudenim. Pada beberapa kasus seperti WNA yang overstay, tidak memiliki izin tinggal keimigrasian, dan kasus seperti penipuan yang dilakukan oleh WNA sendiri di dalam wilayah Indonesia tentunya sudah masuk kedalam kejahatan pidana, dalam hal ini tentunya hukuman yang dilakukan oleh Rudenim akan berjalan.
Rudenim  di  Indonesia  sendiri  muncul  pada  tahun  1992,  berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pasal 1 angka 33 yang  menyebutkan  bahwasannya  Rumah  Detensi  Imigrasi  merupaka  unit
pelaksana  teknis  yang  menjalankan  fungsi  keimigrasian  sebagai  tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian.  Tindakan  Administratif  Keimigrasian  sendiri  merupakan  sanksi yang diberikan kepada Orag Asing oleh Pejabat Imigrasi diluar proses peradilan yang dapat berupa pendeportasian dan pencekalan serta Tindakan Administratif Keimigrasian sendiri bukanlah pidana.
Dalam  Kedudukan,  Tugas  dan  Fungsi  Rudenim  sendiri  dijelaskan  pada Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor:  M.HH-11.OT.01.01  tahun  2009  tentang  Organisasi  dan  Tata  Laksana Rumah  Detensi  Imigrasi  disebutkan  bahwasannya  adanya  kedudukan  yang menjadi pedoman Rudenim:
1.  Rumah Detensi Imigrasi selanjutnya dalam keputusan ini disebut Rudenim merupakan  tempat  penampungan  sementara  bagi  Orang  Asing  yang melanggar  peraturan  perundang-undangan  yang  dikenakan  tindakan keimigrasian dan menunggu proses pemulangan atau deportasi.
2.  Rudenim dipimpin oleh seorang Kepala
Tugasnya  adalah  melaksanakan  sebagian  tugas  pokok  Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia di bidang Pendentensian orang asing yang  melanggar  aturan  perundang-undangan,  kemudian  fungsi  dari  Rudenim adalah: a. Melaksanakan tugas pendentensian, pengisolasian, dan pendeportasian;  b.  Melaksanakan  tugas  pemulangan  dan  pengusulan penangkalan;  c.  Melaksanakan  fasilitasi  penempatan  orang  asing  ke  Negara ketiga; d. Melaksanakan pengelolaan tata usaha.
Fungsi  lain  dari  Rudenim  adalah  membantu  menjalankan  fungsi  dalam keimigrasian  sebagai  tempat  penampungan  sementara  bagi  orang  asing  yang dikenai  Tindakan  Administratif  keimigrasian.  Dalam  prosesnya,  para  tahanan atau disebut sebagai Detensi akan tinggal di Rudenim untuk jangka waktu paling lama 10 tahun. Apabila jangka waktu melebihi dari 10 tahun, Menteri atau pejabat keimigrasian yang ditunjuk dapat memberikan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi  kepada  Deteni  dan  tetap  dilakukan pengawasan  keimigrasian  kepada WNA  yang  bersangkutan.  Petugas  harus  tetap  mengupayakan  untuk dilakukannya  pendeportasian  kepada  WNA  yang  ditindak  pidana.  Sebaliknya, deteni  tidak  semerta-merta  akan  bebas  begitu  saja,  hal  yang  dilakukan  oleh deteni adalah diwajibkan lapor ke Rudenim secara berkala.
Hal lain yang dapat melatar belakangi seorang WNA dapat dimasukan ke dalam  Rudenim  adalah  Immigratoir  yaitu  WNA  yang  dikenai  tindakan administratif keimigrasian, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 75 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang no 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yaitu Orang Asing yang berada  di  Wilayah  Indonesia  yang  melakukan  kegiatan  berbahaya  dan  patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau  tidak  menaati  peraturan  perundang-undangan  dan  pengenaan  tindakan administratif keimigrasian terhadapnnya.
Kemudian  ada  pula  hal  lain  yang  membuat  WNA  dimasukkan  kedalam Rudenim adalah Sesuai peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 Pasal 209 yaitu:  Berada  di  Wilayah  Indonesia  tanpa  memiliki  Izin  tinggal  yang  sah  atau
memiliki Izin Tinggal yang tidak berlaku lagi; Berada di Wilayah Indonesia tanpa memiliki  Dokumen  Perjalanan  yang  sah;  maka  yang  bersangkutan  harus diperiksa  dulu  apakah  yang  bersangkutan  melanggar  pasal  pidana  atau administratif  keimigrasian.  Bila  melanggar  pasal  pidana  maka  penindakan melalui projustisia dan ditempatkan di rutan, bila melanggar pasal administratif keimigrasian  maka  yang  bersangkutan  dapat  ditempatkan  di  rumah  detensi imigrasi.
Dikenai  Tindakan  Administratif  Keimigrasian  berupa  pembatalan  Izin Tinggal  karena  melakukan  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  atau  mengganggu  ketertiban  umum;  Peraturan  yang dilanggar  tidak  hanya  mengarah  kepada  aturan  keimigrasian,  namun  juga mengarah  kepada aturan  instansi  lain  yang mana WNA  tersebut  mengganggu keamanan dan ketertiban umum Indonesia,
Menunggu  pelaksanaan  Deportasi,  misalnya  WNA  yang  telah melaksanakan  sanksi  hukuman  pidana  di  Lembaga  Pemasyarakatan,  maka petugas  Lembaga  Pemasyarakatan  memberikan  wewenang  untuk  tindakan selanjutnya  kepada  petugas  imigrasi.  Maka  WNA  tersebut  dapat  ditempatkan dalam  rumah  detensi  imigrasi  untuk  menunggu  pemproses  administrasi pendeportasian hingga pendeportasian dilaksanakan.
Pemindahan  dari  ruang  detensi  imigrasi  karena  suatu  alasan  tertentu misalkan sudah melebihi jangka waktu 30 hari yang bersangkutan ditempatkan pada ruang detensi ataupun deteni yang ditempat di ruang detensi, namun sudah melebihi kapasitas, maka deteni tersebut dapat ditempat ke rudenim.Pengungsi yang melanggar aturan disiplin dan ketertiban penanganan pengungsian selama mereka  ditempatkan  dalam  penampungan  dan  pengungsi  yang  telah  ditolak sebanyak 3 kali ( final reject ) pada negara ketiga yang meratifikasi konvensi 1951.
Orang  yang  mempunyai  dokumen  perjalanan  namun  diragukan kewarganegaraan  dan  dokumennya  pada  saat  masuk  Wilayah  Indonesia  di tempat pemeriksaan imigrasi. Maka disini terdapat keraguan kewarganegaraan dan dokumen perjalanan,  dan untuk memastikan orang tersebut  wna atau wni diharapkan  tidak  memakan  waktu  yang  lama,  bila  orang  tersebut  telah ditempatkan  di  ruang  detensi  imigrasi  dan  melebihi  30  hari  maka  yang bersangkutan  dapat  ditempatkan  di  rumah  detensi  imigrasi.  Penempatan tersebut  dilakukan  berdasarkan  keputusan  tertulis  dari  Menteri  atau  Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Sebagaimana yang diatur dalam PP 31/2013 Pasal 208 ayat (1) dan Pasal 209.
3.1. Peran Imigrasi dalam Perlindungan WNA di Indonesia
Perlindungan  WNA  di  negara  Indonesia  sebenarnya  sudah  tertera  dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu:
A.  Pasal  66  ayat  2  menyebutkan  adanya  pengawasan  terhadap  lalu  lintas Orang  Asing  yang  masuk  atau  keluar  Wilayah  Indonesia  serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.
B.  Pasal  68  menyebutkan  pengawasan  keimigrasian  terhadap  WNA dilaksanakan Ketika WNA tersebut melakukan permohonan Visa, masuk atau keluar dan pemberian izin Tinggal
C.  Pasal 69 ayat 1 menyebutkan untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap kegiatan orang asing di Wilayah Indoneisa, Menteri membentuk Tim Pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan atau instasi  pemetinah  terkait,  baik  di  pusat  maupun  di  daerah.  Ayat  2 menyebutkan  Menteri  atau  pejabat  Imigrasi  yang  ditunjuk  bertundak selaku ketua tim pengawasan orang asing.
D.  Pasal 70 menyebutkan pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam rangka pengawasan  keimigrasian  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  67  dan pasal 68 wajib melakukan: 1.  Pengumpulan data pelayanan keimigrasian, baik  warga  negara  Indonesia  maupun  warga  negara  Asing;  2. Pegumpulan data lalu lintas, baik warga negara Indonesia maupun warga negara  Asing  yang  masuk  atau  keluar  Wilayah  Indonesia;  3. Pengumpulan  data  warga  negara  asing  yang  telah  mendapatkan keputusan  pendetensian,  baik  di  Ruang  Detensi  Imigrasi  di  Kantor Imigrasi  maupun  di  Rumah  Detensi  Imigrasi  dan;  4.  Pengumpulan  data warga negara asing yang dalam proses penindakan keimigrasian.
Pada  dasarnya,  pemerintah  Indonesia  tidak  memiliki  kewajiban  dalam melindungi WNA, namun pemerintah  Indonesia  khususnya  Direktorat  Jenderal Keimigrasian memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap WNA  baik  pengawasan  terkait  keberadaan  maupun  kegiatan  Orang  Asing selama  berada  di  Indonesia.  Pengawasan  keimigrasian  sendiri  dimulai  sejak WNA  tersebut  melakukan  permohonan  visa  atau  pada  saat  di  Tempat Pemeriksaan Keimigrasian pada saat memasuki Wilayah Indonesia. Pemeritah memiliki  peran  melindungi  WNA  dalam  upaya  menghormati  dan  menjunjung tinggi hak asasi manusia yang terdapat di dalam diri setiap manusia.
3.2. Langkah Pemerintah Melalui keimigrasian dalam Kebijakan masa Covid-19
Pemerintah  Indonesia  sendiri  terus  melakukan  pemantauan  terhadap perkembangan  virus  covid-19  tersebut  agar  tidak  mengancam  kesehatan  dan keamanan  Indonesia.  Banyak  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  di  segala bidang. Adanya aturan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam merspon adanya  wabah  covid-19  yaitu  yang  pertama  adalah  mengeluarkan  Peraturan Menteri  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Nomor  3  Tahun  2020  tentang Penghentian Sementara Bebas Visa Kunjungan sisa dan Pemberian izin tinggal dalam keadaan terpaksa bagi warga negara Rakyat Tiongkok yang dikeluarkan pada tahun 2020 tepatnya tanggal 6 Februari dan berakhir pada tanggal 28 di bulan yang sama. yang kedua adalah mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2020 tentang pemberhentian Visa dan Izian Tinggal dalam Upaya Pencegahan Masuknya Virus Corona, Langkah yang dilakukan adalah dengan menutup sementara semua penerbangan yang datang dari daratan Tiongkok, mainland Tiongkok ke Indonesia yang berdampak pada konsekuensi dimana Tenaga Kerja Asing yang ada di Indonesia yang habis masa Kartu  Izin  Tinggal  Terbatas  atau  Kitas  ataupun  Kartu  Izin  Tinggal  Tetap  biasa disebut  Kitap  serta  visanya  diberikan  secara  cuma-cuma  perpanjangan  pada masa covid khusus dari Tiongkok.
Langkah selanjutnya yang di keluarkan oleh Indonesia adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2020 diakibatkan adanya peningkatan yang  terjangkit  Covid-19  di  beberapa  negara  diantaranya  ada  Iran,  italia  dan
Korea  mengenai  larangan  masuk  dan  transit  ke  Indonesia,  yang  kedua  yaitu mengenai diperlukannya surat keterangan sehat ataupun Health Certificate yang dikeluarkan di masing-masing negara yang mana surat ini harus bervalidasi dan wajib  ditunjukan  kepada  pihak  maskapai  pada  saat  akan  melakukan penerbangan.  Tindakan  selanjutnya  adalah  ketika  sebelum  mendarat, penumpang  yang  datang  wajib  kembali  mengisi Health  Alert  Card yang digunakan  untuk  mengukur  kewaspadaan  kesehatan  yang  sudah  disediakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada saat on-board yang mana berisikan  pertanyaan  dan  jika  penumpang  pernah  melakukan  perjalanan  pada daerah-daerah yang dipilih oleh pemerintah untuk didatangi maka surat tersebut akan  ditolak.  Yang  terakhir  adalah  ketika  seseorang  warga  negara  Indonesia pernah melakukan perjalanan pada 3 negara yang sudah disebutkan maka aka nada  perlindungan  lebih  matang  dan  teliti  seperti  pemeriksaan  Kesehatan tambahan di bandara pada saat tiba di Indonesia.
Kebijakan pembatasan WNA ke Indonesia yang diambil oleh Pemerintah Indonesia,  pada  dasarnya  merupakan  upaya  untuk  menjaga  kesehatan warganya,  dimana  jika  kesehatan  penduduk  Indonesia  terganggu  secara keseluruhan maka akan berdampak kepada aspek kehidupan lainnya sehingga memiliki  peluang  mengganggu  keamanan  negara  dan  berdampak  pada tegaknya kedaulatan. Pembatasan-pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan  mechanisme  yang  sudah  banyak  diterapkan  oleh  negara-negara lainnya untuk membatasi hak-hak yang sebelumnya diberikan, tanpa membatasi hak  asasi  manusia.  Pembatasan  WNA  untuk  masuk  ke  Wilayah  Indonesia tersebut  terakit  dengan  keputusann World  Health  Organization (WHO)  yang menetapkan  covid-19  sebagai  pandemik,  yang  merujuk  pada  penyakit  yang menyebar  ke  banyak  orang  di  beberapa  negara  dalam  kurun  waktu  yang bersamaan.  Penyebaran  yang  sangat  cepat  membuat  tiap-tiap  negara  yang terdampak perlu meningkatkan mekanisme tanggap darurat.
3.2. Kebijakan Keimigrasian Dalam Hal Pendeportasian ketika Covid-19
Melihat  adanya  aktivitas  keluar  masuknya  warga  negara  asing  di Indonesia, maka akan berdampak pula pada pergerakan yang terjadi pada masa Covid-19  dan  berdampak  pula  dengan  adanya  peluang  pelanggaran  yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia. Pada saat warga negara asing melakukan  pelanggaran  pastinya  ada  upaya  yang  dilakukan  oleh  pejabat keimigrasian  dalam  melakukan  penindakan  administratif  berupa  deportasi terhadap  warga  negara  asing  yang  telah  melakukan  Tindakan  pelanggaran secara paksa. Keimigrasian tentunya mempunyai wewenang yang diberikan oleh pemerintah dengan tetap berpegang pada pedoman prinsip hukum internasional sesuai  dengan  pelanggaran  yang  telah  dilakukan  bedasarkan  perjanjian  yang sudah disepakati.
Deportasi  juga  merupakan  Langkah  terakhir  pihak  keimigrasian  untuk diberikan  kepada  warga  negara  asing  agar situasi  dan  kondisi  domestik  suatu negara tetap aman. Adanya proses pelaksanaan pendeportasian adalah melalui beberapa tahap : yang pertama adalah proses penerimaan laporan, selanjutnya ada proses pemeriksaan, kemudian Proses Penyusunan Berita Acara Pendapat (Bapen) dan yang terakhir adalah proses pendeportasian.
Dalam  Prosesnya  setelah  WNA  diamankan  oleh  pihak  Rudenim,  WNA akan diproses tindak pidananya dan menunggu tanggal pendeportasian keluar
dari  pihak  peradilan. Ketika  berada  dalam  Rudenim,  WNA  yang  ‘ditahan’  ini disebut sebagai Deteni. Deteni sendiri adalah sebutan bagi orang asing penghuni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari Pejabat Imigrasi.
Pendeportasian  dilakukan  setelah  adanya  keputusan  dari  pejabat keimigrasian,  dengan  begitu  deteni  akan  tetap  berada  pada  rudenim  selama jangka waktu yang ditentukan paling lama adalah 10 Tahun. Lalu Ketika terjadi fenomena  Covid-19  datang  pada  waktu  yang  tepat  untuk  melakukan pembebasan  para  Deteni,  tentunya  deteni  akan  dibebaskan  dari  rudenim  dan diwajibkan lapor kepada pihak imigrasi secara berkala.
Dalam kebijakannya, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan Izin Tinggal Terpaksa yang mana ini adalah bagian dari visa darurat yang dikeluarkan oleh imigrasi atar aanya keadaaan darurat atau terpaksa termasuk didalamnya adalah  wabah  dan  perang.  Visa  ini  dikeluarkan  oleh  pemerintah  kepada  WNA yang terjebak pada wilayah Indonesia, dalam kasus hal ini adalah Ketika Wabah Covid-19  menyerang  wilayah  Indonesia.  Kebijakan  ini  diberlakukan  karena adanya pembatasan hingga lockdown yang ditetapkan oleh negara-negara yang terdampak covid-a9, sehingga tidak adanya alat angkut yang beroperasi untuk melakukan pendeportasian terhadap deteni.
Keputusan  pengambilan  kebijakan  ini  terhadap  pemberian  Izin  Tinggan Terpaksa  ini  diputuskan  oleh  keimigrasian  yang  berkoordinasi  dengan departemen luar negeri Indonesia mengenai keadaan di luar wilayah Indonesia. Berlakunya Izin tinggal ini diberikan kepada imigrasi selama 30 hari dan berlaku untuk semua jenis Visa. Jika Visa  Kunjungan, Visa on Arrival WNA tidak perlu datang  ke  kantor  Imigrasi,  tetapi  bagi  visa  bisnis,  kunjungan  sosial  budaya, KITAS  dan  KITAP  yang  masanya  telah  habis  diharuskan  untuk  keluar  dan mengajukan pengurusan dengan lampiran surat permohonan.
Artinya  dalam  penelitian  ini  ketika  seorang  WNA  yang  sudah  menjalani proses pendeportasian dan akhirnya keluar. Mantan Deteni ini akan dibebaskan dengan syarat. Kemudian dalam keadaan adanya Covid-19, para mantan Deteni ini akan diberikan Surat Izin Tinggal keadaan terpaksa sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penghentian  Sementara  Bebas  Visa  Kunjungan  dan  Visa  Kunjungan  saat kedatangan serta pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa nomor b. halaman pertama yang menjelaskan bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap izin tinggal bagi orang asing yang terkena dampak lockdown akibat virus corona di suatu negara perlu memberikan izin tinggal keadaan terpaksa.
Kemudian  pada  pasal  5  ayat  1  mengatakan  Bagi  Orang  Asing  yang karena  terdampak  kebijakan lockdown di  suatu  negara  sehingga  tidak  dapat memenuhi  prosedur  keimigrasian,  dapat  diberikan  Izin  Tinggal  keadaan terpaksa, Izin Tinggal terbats, Izin Tinggal Tetap, Izin Masuk Kembali dan Tanda Masuk.
Pembebasan  yang  dilakukan  oleh  pejabat  Imigrasi  dilakukan  setelah deteni  sudah  melakukan  proses  pendeportasian  sebelum  akhirnya  waktu deportasi, tetapi Ketika ada wabah yang menyerang seperti pada kasus covid- 19 ini, para deteni dibebaskan dengan memegang visa berupa surat Izin Tinggal keadaan terpaksa dan ketika masa surat izin itu sudah berakhir akan dilakukan
pendeportasian ketika sudah dalam keadaan tertentu sekiranya memungkinkan.

## 4. KESIMPULAN
Keadaan yang colaps pada masa yang terjadi adanya wabah di Indonesia membuat  pemerintah  harus  segera  mencari  cara  tercepat  untuk  menangani pencegahan  penyebarannya,  tak  hanya  bergerak  cepat  dalam  bidang Kesehatan,  pemerintah  juga mengarah  pada  gerbang masuk  dan  keluar WNA yang  datang  yaitu  bidang  keimigrasian.  Dalam  kerjanya  Keimigrasian mempunyai  peran  penting  dalam  pelaporan,  pengawasan  bahkan  sampai perlindungan  WNA.  Namun  beberapa  kasus  yang  terjadi  Ketika  WNA  dalam masa  Covid-19  melakukan  tindak  pidana,  para  pejabat  keimigrasian  akhirnya berkoordinasi dengan pihak lain selain pemerintah yaitu kementerian Luar Negeri untuk  melihat  bagaimana  kondisi  di  luar  wilayah  daerah  Indonesia.  Dengan diluncurkannya  kebijakan  Izin  Tinggal  Sementara,  para  deteni  yang  sudah melakukan proses pendeportasian dan penahanan sementara di rumah detensi akan mendapatkan Izin Tinggal Sementara dari Keimigrasian sebagai dampak adanya wabah, selama berada dalam wilayah Indonesia, para mantan Deteni ini harus melakukan pelaporan rutin kepada keimigrasian.

## REFERENSI
Ambat,  F.  Y.  (2016). Penegakan  Hukum  Terhadap  Warga  Negara  Asing  yang Menyalahgunakan
Izin Keimigrasian Yang Sah . 4 (2), 1 –23. file:///D:/imigraso/garuda3050395.pdf
Ariana  Dalla,  L.,  Kopong  Medan,  K.,  &  Wego  Tadeus,  D.  (2019).  Tanggung Jawab  Keimigrasian  Terhadap  Pemalsuan  Identitas  Pemohon  Paspor.
Jurnal Proyuris , 1 (1), 12 –27.
Consulting, M. (2020). Izin Tinggal Terpaksa . kitas.id. https://kitas.id/izin-tinggal- terpaksa/
Ginting,  G.,  Rani,  F.  A.,  &  Ali,  D.  (2014).  Pendeportasian  Orang  Asing  yang Melakukan Tindak Pidana Keimigrasian. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala , 2 (4), 62 –68.
Ham, H., Keimigrasian, K., Masa, D. I., & Ham, H. (n.d.). Hukum dan HAM . 1 – 15.
Hukum, M., Hak, D. A. N., Manusia, A., & Indonesia, R. (2020). Berita Negara Republik Indonesia . 271 , 1 –6. file:///D:/imigraso/8 Tahun 2020.pdf
Imigrasi.go.id.  (2021). Undang  Undang  Keimigrasian .  Ditjen  Imigrasi  Republik Indonesia All Rights Reserved. https://www.imigrasi.go.id/id/uu- keimigrasian-bab-6/
Imigrasi Balikpapan. (n.d.). Deteni .
Https://Kanimbalikpapan.Kemenkumham.Go.Id/.
https://kanimbalikpapan.kemenkumham.go.id/imipedia-deteni/
jakarta.kemenkumham.go.id. (n.d.). Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Jakarta . https://jakarta.kemenkumham.go.id/profil/upt/2725-profil-rudenimjakarta Jakartautara.imigrasi.go.id. (n.d.). Deportasi .
Https://Jakartautara.Imigrasi.Go.Id/. https://jakartautara.imigrasi.go.id/2022/03/26/deportasi/
Lazuardi,  A.  (n.d.). Tahukah Kamu ? Kondisi Apa Saja Yang Melatarbelakangi Seorang  WNA  Dapat  Dimasukkan  Ke  Dalam  Rumah  Detensi  Imigrasi . Https://Kanimpadang.Kemenkumham.Go.Id/. https://kanimpadang.kemenkumham.go.id/read/tahukah-kamu-kondisi-apa- saja-yang-melatarbelakangi-seorang-wna-dapat-dimasukkan-ke-dalam- rumah-detensi-imigrasi.html
Menpan.go.id.  (n.d.). Ini  Langkah-Langkah  Keimigrasian  Pemerintah  RI Antisipasi Covid-19 . Https://Www.Menpan.Go.Id/.
Nabil, H., Arthana, A., & Zahidi, M. S. (2022). Analisis Kebijakan Deportasi Warga Negara Asing Pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan, Indonesia. Jurnal Reformasi , 12 (Desember), 251 –261.
Nuraini,  R.  (n.d.). Kasus  Covid-19  Pertama,  Masyarakat  Jangan  Panik . Indonesia.Go.Id. https://www.indonesia.go.id//narasi/indonesia-dalam-
angka/ekonomi/kasus-covid-19-pertama-masyarakat-jangan-panik?lang=1 Oky  Sugianto.  (n.d.). Penelitian  Kualitatif,  Manfaat  dan  Alasan  Penggunaan . Binus.Ac.Id. https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif- manfaat-dan-alasan-penggunaan/
Rudenim jakarta.
(2021a). Kedudukan, Tugas dan Fungsi . Https://Rudenimjakarta.Kemenkumham.Go.Id/. https://rudenimjakarta.kemenkumham.go.id/profil/tugas-fungsi Rudenim jakarta. (2021b). Sejarah Rudenim di Indonesia . Https://Rudenimjakarta.Kemenkumham.Go.Id/. https://rudenimjakarta.kemenkumham.go.id/
Widyanto,  G.,  &  Ardyaningtyas,  R.  (2020).  Kebijakan  Selektif  Di  Bidang Keimigrasian  Menghadapi  Pandemi  Global  Covid-19. Jurnal  Ilmiah  Kajian
Keimigrasian , 3 (2), 51 –61.
https://journal.poltekim.ac.id/jikk/article/download/118/115/

## Peraturan-peraturan:
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penghentian  Sementara  Bebas  Visa  Kunjungan  sisa  dan  Pemberian  izin tinggal dalam keadaan terpaksa
Keputusan  Menteri  Kehakiman  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia Nomor:  M.HH-11.OT.01.01  tahun  2009  tentang  Organisasi  dan  Tata Laksana Rumah Detensi Imigrasi