How to cite: Faradhi, A. A. (2024). Pemikiran Tokoh Islam Tentang Pendirian Negara Bangsa. Syntax Literate . (9)4. http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4
E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e-ISSN: 2548-1398 Vol. 9, No. 4, April 2024

## PEMIKIRAN TOKOH ISLAM TENTANG PENDIRIAN NEGARA BANGSA

## Abdul Aziz Faradhi
Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia Email: ziziouw@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pandangan beragam ulama Islam tentang pendirian negara  bangsa  serta  konsep  yang  mereka  tawarkan,  dengan  fokus  pada  faktor-faktor  yang memengaruhi perbedaan pendapat di antara mereka, seperti hubungan antara Islam dan politik, pengaruh  pemikiran  Barat,  dan  faktor  internal  ulama.  Pendekatan  deskriptif  dengan  analisis kualitatif digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur politik dan konsep negara, yang kemudian dianalisis dengan pendekatan analitis, konseptual, dan historis untuk memahami keragaman pandangan ulama Islam tentang topik ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama Islam memiliki pandangan yang beragam tentang pendirian negara bangsa, tercermin dalam konsep-konsep yang mereka tawarkan seperti khilafah, sekularisme, dan  pemikiran  tradisionalis.  Perbedaan  pendapat  ini  dipengaruhi  oleh  pandangan  mereka terhadap  hubungan  antara  Islam  dan  politik,  serta  pengaruh  pemikiran  Barat.  Meskipun demikian,  mereka  sepakat  bahwa  agama  Islam  mendorong  terbentuknya  suatu  lembaga pemerintahan atau negara yang memperhatikan kepentingan, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh masyarakat.
Kata kunci: ulama Islam, pendirian negara bangsa, konsep negara, perbedaan pendapat, hubungan Islam dan politik

## Abstract
This  study  aims  to  investigate  the  diverse  views  of  Islamic  scholars  on  the  establishment  of nation-states  and  the  concepts  they  offer,  focusing  on  factors  influencing  differences  among them, such as the relationship between Islam and politics, the influence of Western thought, and internal  factors  among  scholars.  A  descriptive  approach  with  qualitative  analysis  is  used  to gather and analyze data from various sources of political literature and state concepts, which are  then  analyzed  using  analytical,  conceptual,  and  historical  approaches  to  understand  the diversity  of  Islamic  scholars'  perspectives  on  this  topic.  The  research  findings  indicate  that Islamic  scholars  have  diverse  views  on  the  establishment  of  nation-states,  reflected  in  the concepts they offer such as caliphate, secularism, and traditionalist thought. These differences are  influenced  by  their  views  on  the  relationship  between  Islam  and  politics,  as  well  as  the influence of Western thought. However, they agree that Islam encourages the formation of a governing  institution  or  state  that  considers  the  interests,  welfare,  and  justice  for  the  entire society.
Keywords: Islamic scholars, establishment of nation-states, state concepts, differences of opinion, relationship between Islam and politics

## Pendahuluan
Perbedaan pemikiran ulama Islam dalam banyak hal adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan. Keragaman pemikiran dalam Islam adalah fitrah alamiah yang justru merupakan aset penting dalam kerangka diskusi dan refleksi yang mendalam tentang agama Islam itu sendiri. Perbedaan pemikiran ini dapat disebabkan banyak faktor seperti : faktor keragaman  teks,  faktor  hermeneutika  /  penafsiran,  faktor  internal  ulama,  bahkan  faktor eksternal yang mengelilingi ulama tersebut. Perbedaan pendapat ulama yang bersifat dinamis dan variatif seiring berjalannya konteks sosial, budaya, bahkan politik ini dapat memberikan wawasan  yang  berharga  dan  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  tentang  Islam  (Lubis, 2021).
Salah  satu  kajian  yang  menarik  adalah  perbedaan  pemikiran  ulama  Islam  tentang pendirian negara bangsa (Nation State) , tentang bagaimana konsep negara, bahkan tentang keterkaitan antara agama dan politik kenegaaan itu sendiri. Fakta sejarah mengungkapkan bahwa keterkaitan Islam dan politik kenegaraan tidak dapat dinafikan. Menafikannya sama saja dengan mengingkari fakta sejarah yang ada. Faktanya, salah satu persoalan besar yang muncul pasca wafatnya Rasulullah SAW. adalah persoalan politik kenegaraan. Ranah seperti inilah yang menjadikan kajian tentang agama Islam berbeda dari agama lainnya (Firdaus, 2018).
Konsep-konsep  tentang  pendirian  negara  bangsa (Nation  State) sistem  politik  dan pemerintahan juga muncul dari ulama Muslim. Sebagian ulama Muslim ada yang bersikap apriori terhadap pemikiran Barat; ada juga yang menerima konsep pemikir Barat. Dan ada yang berusaha mempelajari konsep pemikir Barat yang kemudian mengambil nilai positif dan menfilter konsep yang bertentangan dengan syariat Islam. Mereka yang bersikap apriori dan  anti  pemikiran  Barat  biasanya  mengajukan  konsep  Khilafa  sebagai  cikal  bakal pemerintahan  suatu  Negara  khususnya  negara  Islam.  Sementara  kelompok  kedua  yang berseberangan  dengan  kelompok  pertama  beranggapan  bahwa  pemikiran  Barat  dalam masalah  ini  patut  untuk  dijadikan  rujukan,  sebab  mereka  merupakan  representasi  negara maju.  Adapun  kelompok  ketiga,  adalah  mereka  yang  menilai  bahwa  konsep  negara merupakan  masalah  ijtihad  yang  bertujuan  untuk  mencapai  kemaslahatan  masyarakat. Sehingga,  perlu  mempertimbangkan  penyesuaian  kondisi,  perkembangan  pemikiran,  dan kemaslahatan dalam konsep negara bangsa (Iqbal & Nasution, 2010).
Dari  pemaparan  yang  penulis  sampaikan  di  atas,  menggambarkan  bahwa  pemikiran ulama Islam juga tidak luput dari persoalan politik yang menyelimuti Islam. Dan salah satu wacana utamanya adalah mengenai pendirian Negara Bangsa (Nation State) dengan segala perbedaan  konsep  yang  ditawarkan.  Dalam  makalah  ini,  penulis  ingin  memaparkan pandangan tentang pendirian negara dan konsep yang ditawarkan oleh beberapa tokoh Islam yang  pakar  dalam  bidang  politik  yang  mewakili  tiga  konsep  pemikiran  ulama  Islam Kontemporer di atas. seperti Muhammad Husayn Haikal, Fazlur Rahman, Taha Husain, Ali Abdurraziq, M. Rasyid Ridho, Syekh Hasan Al Banna dan Sayyid Quthb. Sekaligus mencoba menganalisa penyebab perbedaan pendapat mereka. Adapun penelitian ini adalah penelitian deskriptif.  Dalam  penelitian  ini  penulis  mencoba  menggambarkan  dan  mengungkapkan tentang pandangan ulama Islam tentang pendirian negara bangsa beserta konsep mereka, dan
penyebab perbedaan pendapat. Berdasarkan rumusan  masalah, maka dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah secara analitis (analytical approach ), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan historis (historical approach).

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  deskriptif  untuk  menggambarkan  dan menganalisis  pandangan  ulama  Islam  tentang  pendirian  negara  bangsa  serta  konsep  yang ditawarkan  oleh  beberapa  tokoh  Islam  kontemporer.  Pendekatan  analitis,  konseptual,  dan historis digunakan untuk memahami perbedaan pendapat yang ada. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber politik  dan  konsep  negara,  termasuk  literatur-literatur,  dokumen-dokumen,  dan  tulisan- tulisan ulama Islam yang relevan dengan objek penelitian.
Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu  pengumpulan  data  dari  berbagai  bahan  politik  dan  konsep  Negara  dengan  cara mempelajari  litratur-literatur,  dan  dokumen-dokumen  yang  mendukung  objek  penelitian. Bahan yang  diperoleh  dianalisis  secara  kualitatif.  Analisis  kualitatif  digunakan untuk menganalisis  makna  dari  data  yang  tampak  dipermukaan,  artinya  analisis  kualitatif digunakan tidak digunakan untuk menjelaskan sebuah fakta tetapi hanya untuk memahami fakta tersebut (Zainal, 2004).

## Hasil dan Pembahasan

## Konsep Negara Bangsa
Ada banyak pengertian dari negara yang dikemukakan para ahli. Dari segi terminologi istilah  negara  merupakan  terjemahan  dari  beberapa  kata  asing  yaitu, state (Inggris), staat (Belanda  dan  Jerman),  atau  etat  (Perancis).  Secara  etimologi  negara  diartikan  sebagai organisasi  tertinggi  di  antara  satu  kelompok  masyarakat  yang  memiliki  cita-cita  untuk bersatu,  hidup  di  dalam  suatu  kawasan  dan  mempunyai  pemerintahan  yang  berdaulat. Pengertian  ini  mengandung  nilai  yang  konstitutif  yang  pada  lazimnya  dimiliki  oleh  suatu negara berdaulat. Lebih lanjut dari pengertian ini, negara identik dengan kedaulatan, tujuan bersama, hak dan kewajiban (Ubaidillah, 2016).
Terbentuknya  sebuah  negara  tidak  luput  dari  beberapa  unsur  penting  di  dalamnya, seperti  adanya  rakyat  atau  masyarakat,  wilayah,  pemerintah,  dan  pengakuan  negara  lain. Terbentuknya negara juga tak lepas dari fungsi dan tujuan. Fungsi negara secara umum ada 4,  yakni  untuk      melaksanakan  ketertiban  dan  keamanan,  meraih  kemakmuran  dan kesejahteraan,  fungsi  pertahanan  serta  menegakkan  keadilan.  Sedangkan  tujuan  negara secara umum dapat dilihat pada perwujudan beberapa unsur, seperti keadilan, kemakmuran, keamanan dan kesejahteraan rakyat (Mahfud, 1999).
Adapun konsep dan bentuk negara bangsa mulai terlihat dan dikenal pada masa Yunani kuno.  Pada  waktu  itu  pengertian  dari  negara,  pemerintahan  dan  masyarakat  masih  belum dibedakan,  hal  ini  disebabkan  karena  susunan  negara  masih  sangat  sederhana  sekali,  bila dibandingkan  dengan  luas  daerah  negara  dan  jumlah  penduduknya  belum  sebesar  masa sekarang  ini.  Negara  hanya  seluas  kota  saja  oleh  karena  itu  pada  hakikatnya  hanya merupakan negara-kota saja. Negara-kota ini ada istilahnya yaitu “polis”. Selai itu sifat dari urusan negara masih sangat sederhana sekali. Dalam pandangan masyarakat dan para ahli
negara,  belum  ada  perbedaan    antara    pengertian    negara,    pengertian    masyarakat    dan pengertian  pemerintahan.  Saat  itu  ada  3  bentuk  dan  konsep  negara  yaitu  : Monarchi, Oligarchi, dan Demokrasi . Dipergunakan sebagai ukuran untuk membedakan bentuk-bentuk tersebut diatas yaitu: jumlah dari pemegang kekuasaan.  Jika  yang memegang kekuasaan  itu satu    oarang    aka  bentuk  negaranya  Monarchi  (bahasa  Yunani  “monos”  berarti  “satu” sedangkan  “archien”  berarti    “memerintah”).  Jika  memegang  pemeritahan    itu    beberapa orang maka bentuk negaranya disebut Oligarchi dalam bahasa Yunani berarti pemerintahan yang dikuasi beberapa orang. Jika yang memegang pemerintahan rakyat maka bentuk negara nya disebut Demokrasi (bahasa Yunani “Demos” bararti “rakyat”). Ketiga bentuk ini juga menjadi pembagian bentuk negara berdasarkan pelaksanaan dan mekanisme pemilihannya (Ubaidillah, 2016).
Sedangkan dalam konsep teori modern, negara terbagi menjadi dua bentuk yaitu negara kesatuan ( unitarianisme ) dan negara serikat ( federasi ) (Prasetyo & Bernard, 2005). Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Dalam pelaksanaannya terbagi menjadi sistem pemerintahan sentral yang sistem pemerintahannya dipimpin oleh pemerintah pusat. Seperti model pemerintahan Orde Baru di Indonesia dan sistem otonomi atau desentralisasi, di  mana  kepala  daerah  diberikan  kesempatan  dan  kewenangan  untuk  mengurus  urusan pemerintah di  wilayahnya sendiri seperti Indonesia pada masa sekarang. Negara Serikat
Negara  serikat  atau  federasi  merupakan  bentuk  negara  gabungan  yang  terdiri  dari beberapa  negara  bagian  dari  sebuah  negara  serikat.  Pada  mulanya  negara-negara  bagian tersebut  merupakan  negara  yang  merdeka,  berdaulat,  dan  berdiri  sendiri.  Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan sebagian  dari  kekuasaannya  dan  menyerahkannya  kepada  negara  serikat.  Penyerahan kekuasaan dari negara-negara bagian kepada nagara serikat tersebut dikenal dengan istilah limitatif  (satu  demi  satu)  dimana  hanya  kekuasaan    yang    diberikan    oleh    negara-negara bagian    saja    (delagated  powers)  yang  menjadi  kekuasaan  Negara  Serikat.  Namun  pada perkembangan  selanjutnya,  negara  serikat  mengatur  hal  yang  bersifat  strategis  seperti kebijakan  politik  luar  negeri,  keamanan  dan    pertahanan  negara.  Adakalanya  dalam pembagian kekuasaan antara pemerintahan federasi dan pemerintahan negara-negara bagian yang  disebut  adalah  urusan-urusan  yang  diselenggarakan  oleh  pemerintah  negara-negara bagian, yang berarti  bahwa  bidang  kegiatan  federal  adalah  urusan-urusan  kenegaraan selebihnya (reseduary powers).
Adapun  konsep  negara  bangsa  ( nation-state )  muncul  dikarenakan  beberapa  latar belakang,  di  antaranya;  pertama,  tuntutan  dan  semangat  kemerdekaan.  Kedua,  adanya kolonial  bangsa  Barat.  Ketiga,  penyebaran  pemikiran,  dan  keempat  adanya  kepentingan, fungsi  dan  tujuan  dalam  membentuk  suatu  pemerintahan.  Hal  ini  terlihat  dari  kenyataan bahwa istilah Nation-State sendiri baru lahir pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Pada saat itu, kebanyakan negara-negara yang lahir karena adanya semangat nasionalisme untuk mendapatkan kemerdekaan. Semangat nasionalisme yang pertama muncul di Eropa adalah  nasionalisme    romantis  (romantic  nationalism)  demi  kehidupan  tani  yang  murni, sederhana dan tidak korup yang kemudian dipercepat oleh munculnya Revolusi Perancis dan penaklukan daerah-daerah selama era Napoleon Bonaparte. Yang dengan pesat pemikiran ini
tersebar di penjuru dunia. Begitu pula revolusi Yunani tahun 1821-1829 dimana Yunani ingin melepaskan diri dari dibelenggu kekuasaan Kekaisaran Ottoman dari Turki. Sementara di belahan Erop lain,  nasionalisme muncul sebagai kesadaran untuk menyatukan wilayah atau daerah yang terpecah-belah. Misalnya, Italia di bawah pimpinan Giuseppe Mazzini, Camillo Cavour, dan Giusepe Garibaldi, yang mempersatukan dan membentuk Italia menjadi sebuah negara-kebangsaan tahun 1848 (Dault, 2005).

## Pandangan dan Konsep Tokoh Islam Tentang Pendirian Negara
Dalam  konteks  pemikiran  politik  Islam  kontemporer,  respon  umat  Islam  dalam menghadapi hal yang baru, yang disebabkan kemajuan barat di satu sisi dan kemunduran umat Islam di sisi yang lain, memunculkan tipologi ideologi politik Islam kontemporer, yaitu ideologi mutualis (menerima sistem barat dengan kritis dan mencari titik temunya dengan ajaran Islam), ideologi sekularis (menerima sistem barat sepenuhnya), dan ideologi integralis (menolak sistem barat sepenuhnya) (Syah, 2017).
Dalam pembahasan ini, penulis akan memaparkan pandangan beberapa tokoh Islam kaitannya dengan pendirian dan konsep negara bangsa berdasarkan tipologi ideologi politik Islam di atas antara lain : Pendukung ideologi reformis, yaitu Muhammad Husayn Haikal dan Fazlur Rahman. Pendukung ideologi sekularis yaitu, Taha Husain dan Ali Abdurraziq. Dan pendukung ideoligi tradisionalis yaitu, M. Rasyid Ridho, Syekh Hasan Al Banna, Sayyid Quthb.

## Tokoh Ideologi Mutualis
Para pendukung  dari ideologi mutualis antara  lain adalah Muhammad Husayn Haikal (1888-1956  M)  dan  Fazlur  Rahman  (1919-1988  M).  Dalam  pemikiran  politik  Haikal,  di dalam  Qur’an  dan  Sunnah  tidak  ditemukan  aturan-aturan  langsung  dan  rinci  mengenai persoalan kenegaraan, Qur’an dan Sunnah hanya memberikan seperangkat nilai yang dapat digunakan sebagai pijakan dasar bagi pengaturan kehidupan  bersama, termasuk  dapat  juga dijadikan landasan  dasar bagi pengelolaan negara.
Menurut Haikal prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang diberikan oleh Al-Qur’an dan Sunah tidak ada yang langsung berkaitan dengan ke- khalifahan . Kehidupan bernegara    bagi  umat  Islam  itu  baru  mulai  pada  waktu  Nabi  berhijrah  dan  menetap  di Madinah.  Nabi  mulai  meletakkan  ketentuan-ketentuan  dasar  bagi  kehidupan  keluarga, pembagian waris, usaha dan jual beli. Ayat-ayat yang diwahyukan dalam periode Makkah terbatas  pada ajakan untuk menegaskan Tuhan dan keimanan, serta nilai-nilai kemanusiaan yang  tinggi.  Bahkan  ketentuan-ketentuan  dasar  tentang    kehidupan    bermasyarakat, kehidupan  ekonomi dan budi pekerti  tersebut  belum menyentuh  secara rinci dasar-dasar bagi  kehidupan    bernegara,  apalagi  langsung  menyinggung  sistem  pemerintahan  (Syah, 2017).
Dalam konsepsi Fazlur Rahman masyarakat  Islam adalah masyarakat  yang moderat dan para penguasanya  (ulil al-amri) adalah elitnya. Masyarakat Islam juga adalah masyarakat yang  egaliter,  terbuka      (inklusif),    saling    berbuat      baik    dan    bekerjasama,    dan    tidak melakukan   diskriminasi berdasarkan  gender atau kulit. Dalam konsepsi Rahman, Shura (musyawarah) yang menjadi dasar dari demokrasi adalah proses timbal balik melalui diskusi. Rahman menerima  konsep demokrasi, namun demokrasi yang dia maksud adalah demokrasi
yang  berorientasi  pada  etika  dan  nilai  spiritual  Islam,  bukan    demokrasi    yang  bersifat material  seperti  di Barat (M. Mulia, 2019).

## Tokoh Ideologi Sekularis
Para pendukung  dari ideologi sekularis antara lain adalah : Taha Husain (1889-1973 M) an ‘Ali ‘Abd Al-Raziq (1888-1966 M). Dalam pemikiran Taha Husain bahwa cara untuk memajukan  Islam  adalah  dengan  perubahan-perubahan  total  dengan  semangat  liberalisme dan sekularisme dengan meniru Barat, Husain juga berpendapat  bahwa dalam sejarahnya Islam dan negara selalu terpisah, sedangkan pengaturan konstitusi negara didasarkan pada landasan-landasan praktis (Nurdin, 2019).
Sedangkan  Raziq  berpendapat  bahwa  mendirikan  khilafah  bukanlah  merupakan kewajiban umat  Islam, pemerintahan tidak harus berbentuk khilafah, dan Nabi Muhammad SAW adalah semata-mata adalah utusan Allah SWT yang bertugas mendakwahkan agama murni tanpa maksud mendirikan negara/kerajaan (S. M. Mulia, 2014). Kalaupun Nabi SAW memiliki  kekuasaan,  kekuasaanya  bersifat  umum  mencakup  persoalan  dunia  dan  akhirat. Kekuasaan  ini  diperlukan    sebagai  sarana  mendukung  tugas  beliau.  Gagasan  Raziq  ini tertuang  dalam karyanya al-Islam wa al-usul al-hukm (M. Mulia, 2019).
Selanjutnya  Raziq  berpendapat  bahwa  dalam  hidup  bermasyarakat  tiap  kelompok manusia memerlukan penguasa yang mengatur dan melindungi kehidupan mereka, lepas dari agama  dan  keyakinan  mereka,  apakah  Islam,  Nasrani,  Yahudi  atau    mereka  yang  tidak beragama    sekalipun.  Penguasa  itulah  pemerintah.  Namun  pemerintah  itu  tidak  harus berbentuk  khalifah,  melainkan  dapat  beraneka  ragam  bentuk  dan  sifatnya,  apakah konstitusional  atau  kekuasaan  mutlak,  apakah  republik  atau  diktator  dan  sebagainya. Tegasnya, tiap bangsa harus mempunyai pemerintahan, tetapi baik bentuk  maupun sifatnya tidak harus satu dan boleh beragam (Syah, 2017).

## Tokoh Ideologi Integralis
Pada posisi yang berseberangan dengan ideologi sekuler tersebut di atas ditempati oleh ideologi integralis. Para pendukung ideologi ini antara lain adalah: Muhammad Rashid Rida (1865-1935 M), Al-Ikhwan Al-Muslimun dan para tokohnya; Hasan Al-Banna (1906-1949 M) dan Sayyid Qutb (1906-1966 M) (Sjadzali, 2022).
Dalam  pemikiran  kelompok  ini  tuntutan  untuk  penerapan  syariah  adalah  penerapan hukum  (fikih)  yang  telah  diformulasikan  (dibentuk)  oleh  para  ahli  fikih  pada  masa  awal (Salaf al-Salih). Dalam pandangan Rasyid Rida (1865-1935 M), kekhilafahan Turki Usmani harus  terus  dipertahankan.  Kekhalifahan  Turki  ini  perlu  terus  didukung  dan  diperkuat wibawa  serta    kemampuanya    dalam  menghadapi  kekuatan  asing.  Sebagai  reaksi  atas tindakan  Mustafa  Kamal  At-Taturk  yang  membekukan  kekuasaan  Sultan  pada  1922  M, Rasyid  Rida  mengeluarkan    gagasan  untuk  menghidupkan  kekhalifahan  baru.  Gagasan Rasyid Rida tentang kekhilafahan tertuang dalam karyanya Al-Khilafah yang ditulis antara tahun 1922-1923 M (Black, 2006).
Untuk  merealisasikan  gagasanya  menghidupkan  kekhalifahan,  Rida  membuat program-  program    yaitu:  Pertama,    menentukan  tempat  kedudukan  khalifah  baru.  Dia mengusulkan  agar  tempatnya  secara  geografis  terletak  di  tengah-tengah  dunia    Islam, misalnya di kota Masul, Irak. Kedua,cara mempersiapkan khalifah. Seorang khalifah harus
memiliki  keilmuan  yang  mendalam  dan  wawasan  yang  luas,  oleh  sebab  itu  perlu diselenggarakan lembaga pendidikan calon-calon khalifah. Calon khalifah dipilih dari dan oleh para lulusan pendidikan tersebut, setelah terpilih  khalifah dikukuhkan oleh Ahlu al-halli wa  al-‘aqdi .  Ketiga,  Muktamar  akbar.  Untuk  membentuk    kekhalifahan  baru  dia mengusulkan diselenggarakan muktamar akbar. Muktamar ini diselenggarakan  pada tahun 1926 di Mesir, namun muktamar ini tidak menghasilkan keputusan apapun (Sjadzali, 2022).
Sedangkan dalam pemikiran Hasan Al-Banna, Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap  dengan  segala  sistem  yang  dibutuhkan  oleh  kehidupan  umat  Islam  baik  sistem politik, ekonomi, dan sosial. Umat Islam tidak perlu meniru barat untuk menggapai kemajuan Islam  kembali.  Sebagaimana  gurunya  (Rasyid  Rida),  Al-Banna  menekankan  perlunya didirikan  pemerintahan  (negara)  Islam  dan  diberlakukannya  hukum  Islam.  Pemikiran  Al- Banna  inilah  yang  kemudian  menjadi  landasan  ideologis  bagi  organisasi Al-Ikhwan  Al- Muslimun yang didirikannya pada 1928 M (Sjadzali, 2022). Dalam ideologi Al-Ikhwan Al-Muslimun , pemerintahan (negara) bukanlah sesuatu yang terpisah dari agama, sebaliknya pemerintahan (negara) adalah salah satu pilar dari agama. Islam  adalah  hukum  sekaligus  penerapannya.  Oleh  karena  itu  diamnya  para  pembaharu Islam terhadap  pemberlakuan hukum Islam adalah dosa besar yang tidak terampuni, kecuali dengan  mengambil  alih  pemerintahan  dari  tangan  orang  yang  tidak  mau  menegakkanya. Islam  tidak  diturunkan  dalam  keadaan  tanpa  undang-undang,  sebaliknya  secara  lengkap Islam telah menjelaskan asas-asas perundang-undangan dan perincian hukum baik perdata, pidana, hukum perdagangan, maupun hukum kenegaraan (Al-Banna, 2006).
Al-Ikhwan al-Muslimun secara lebih khusus mendefinisikan ideologinya dalam tiga hal sebagai  berikut  :  Pertama,  Islam  adalah  agama  yang  menyeluruh  dan  lengkap  dengan sendirinya ( mutakamil bi zatihi ), Islam adalah muara dari seluruh ruang lingkup kehidupan. Kedua,  Islam  terpancarkan  dan  didasarkan  pada  dua  sumber  utama;  Qur’an  dan  Hadis. Qur’an  dan  Hadis  ini  mencakup  seluruh  aspek  kehidupan  manusia  termasuk  persoalan politik. Ketiga, Islam adalah agama yang dapat diterapkan pada setiap zaman dan tempat. Dalam pemikiran Al-Ikhwan Al-Muslimun negara Islam yang diidealkan adalah negara yang didasarkan  pada  tiga  keyakinan  tersebut.  Umat  Islam  berkewajiban  berjuang  untuk mendirikan  negara Islam, sehingga jika tidak maka seluruh  umat Islam berdosa dihadapan Allah (Al-Banna, 2006).
Dalam  pemikiran  Sayyid  Qutb  (1906-1966  M)  Qur’an  sesungguhnya  telah  memuat segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Dia menolak pandangan bahwa Islam harus belajar dari barat tentang bagaimana membangun masyarakat dan politik, dia juga menolak pandangan  tentang    persamaan  antara  nilai-nilai  Islam  dan  Barat.  Dalam  konteks  ini pemikiran Qutb sama dengan pandangan para pemikir tradisionalis lainya. Dalam konsep Al- hakimiyyah -nya, Qutb menyatakan bahwa ketauhidan berarti adalah revolusi melawan segala bentuk  pemerintahan manusia beserta segala pengaturannya, hal ini bertujuan dalam rangka menegakkan  kekuasaan  Tuhan  di  bumi  (Black,  2006).  Dengan  kata  lain,  manusia  harus mampu  membebaskan  ketertundukanya  kepada  sesama  manusia  dan  hanya  tunduk  pada pemerintahan Tuhan.
Ada tiga hal pokok yang menjadi dasar pemikiran politik Qutb, yaitu : Pertama, negara atau  pemerintahan  Islam  berbentuk  supra  nasional  yang  meliputi  seluruh  wilayah  Islam dengan  sentralisasi  kekuasaan  pada  pemerintahan  pusat  yang  dikelola  atas  prinsip
pemerataan dan persamaan penuh antara semua umat tanpa membedakan suku, ras, bahkan agama. Kedua, persamaan hak antara para pemeluk berbagai agama. Negara Islam menjamin sepenuhnya hak-hak orang-orang zimmi dan kaum musyrik yang terikat dalam perjanjian damai dengan ummat Muslim. Ketiga, politik pemerintahan Islam didasarkan  pada tiga asas yaitu: keadilan penguasa, ketaatan  rakyat, dan permusyawaratan antara penguasa dan rakyat (Sjadzali, 2022).
Dalam  pemikiran  Qutb  pemerintahan  Islam  tidak  harus  menganut  sistem  tertentu, pemerintahan  Islam  bisa  menganut  sistem  apapun  karena  yang  terpenting  adalah melaksanakan  syariat  Islam.  Jika  pemerintahan  yang  berlabel  Islam  namun  tidak melaksanakan  syariat  Islam,  maka  pemerintahan  tersebut  tidak  dapat  dikatakan  sebagai pemerintahan Islam.
Munculnya  pemikiran  politik  Islam  kontemporer,  banyak  dilatarbelakangi  oleh  tiga faktor.  Pertama,  faktor  kemunduran  dan  kerapuhan  dunia  Islam  yang  disebabkan  faktor- faktor internal, dan yang berakibat munculnya gerakan-gerakan pembaharuan dan pemurnian Islam.  Kedua,  karena  hegemoni  Barat  terhadap  keutuhan  kekuasaan  politik  dan  wilayah dunia Islam yang berujung dengan dominasi atau penjajahan oleh negara-negara Barat atas sebagian besar wilayah dunia Islam, hingga runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani. Ketiga, karena keunggulan  Barat dalam bidang ilmu, teknologi, organisasi dan politik. Tiga hal di atas  sangat  mewarnai  orientasi  para  pemikir  politik  Islam  kontemporer.  Umumnya  yang orientasi pemikirannya pada  wilayah pembaharuan dan pemurnian Islam dengan berbagai nuansanya.  Namun  demikian    dalam  gagasan  pemerintahan  terdapat  visi  yang  beragam (Syah, 2017).
Tabel 1. Ringkasan Pemikiran Tokoh Islam Tentang Negara No. Nama Ideologi Bentuk Negara Konsep Negara 1 M.  Husayn Haikal Mutualis Pemerintahan (bervariatif) Elaborasi  konsep  Islam  dan  barat,  atas asas keadilan, ketaatan dan shura. 2 Fazlur Rahman Mutualis Pemerintahan (bentuk bervariatif) Elaborasi  konsep  Islam  dan  barat,  atas asas keadilan, ketaatan dan shura. 3 Taha Husain Sekularis Negara Liberal Pemisahan  agama  dengan  kebijakan negara. 4 Ali Abdurraziq Sekularis Pemerintahan (bervariatif) Pemisahan  agama  dengan  kebijakan negara. 5 M.  Rasyid Ridho Integralis Khilafah Strategis,  khalifah  yang  berkompeten diangkat lewat lembaga khusus, menjunjung tinggi nilai dan ajaran Islam. 6 Hasan  Al Banna Integralis Negara Islam Berlandaskan    dan  memberlakukan hukum Islam secara kaffah. 7 Sayyid Quthb Integralis Negara Islam Berlandaskan    dan  memberlakukan hukum Islam secara kaffah. Berlandaskan asas keadilan, ketaatan dan permusyawaratan.

## Penyebab Perbedaan Pendapat Para Tokoh
Dalam Al-Qur’an, tidak ditemukan ayat yang menetapkan tentang sistem dan bentuk pemerintahan serta bagaimana mewujudkannya secara eksplisit . Nabi SAW dalam haditsnya juga tidak memfatwakan sistem dan bentuk pemerintahan yang baku bagi umat (Pulungan, 2016). Kendati demikian, ada beberapa ayat Al-Qur’an yang secara implisit dapat dipahami telah menuangkan konsep pemerintahan dan negara. Seperti konsep kedaulatan pada surah Yusuf ayat 40, konsep keadilan  pada surah An Nisa ayat 58 dan 135, konsep musyawarah pada surah Ali Imran ayat 159 dan surah As-Syura ayat 38, konsep persamaan/egaliter pada surah Al Hujurat ayat 10 dan 13, konsep hak dan kewajiban pada surah An Nisa 59, dan konsep amar  ma’ruf  nahi  mungkar pada  surah  Ali  Imran  ayat  104.  Sebagaimana  yang dikemukakan Muhammad Salim ‘Awwa dalam bukunya (Fahmi, 2017).
Konsepsi  pemerintahan  dalam  suatu  negara  harus  dibangun  berdasarkan  asas-asas normatif dan mengacu kepada prinsip-prinsip yang dituangkan dalam ayat-ayat Al-Qur’an. Penerapan  asas-asas  itu  secara  konsisten  diharapkan  dapat  menjamin  dan  mewujudkan kehidupan sosial politik pemerintahan suatu negara yang dinamis, stabil dan harmonis yang berwawasan  kemaslahatan  umat.  Seseorang  yang  dipilih  oleh  rakyat  menjadi  penguasa, menjadi Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati atau apapun istilahnya, untuk memimpin suatu wilayah tertentu, harus meyakini bahwa pada dasarnya kedudukan tersebut adalah anugerah Allah  Swt  yang  berfungsi  sebagai  amanah.  Ia  berkewajiban  tidak  saja  mewujudkan masyarakat yang sejahtera adil dan makmur secara material, tetapi juga membangun suatu masyarakat yang memiliki hubungan spiritual dengan Tuhan-Nya secara vertikal (habl min Allah)  maupun  hubungan  sosial  yang  harmonis  dengan  sesama  umat  manusia  secara horizontal (habl min al-nas) yang berkeadilan dan demokratis (Pulungan, 1996).
Selain  itu,  dalam  beberapa  hadits  juga  dikemukakan  konsep  pemerintahan  seperti dalam Al-Qur’an, contohnya pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Sa’id dan Abu Hurairah yang menegaskan tentang keharusan untuk mengangkat seorang pemimpin meskipun itu dalam suatu kelompok kecil. Hadis ini seperti yang dipaparkan oleh Ibrahim Hosen,  melalui dalalat  al  al  nash (fahwal  khitob,  qiyas  awlawi)  juga  memerintahkan pengangkatan  seorang  pemimpin  dalam  suatu  komunitas  (masyarakat)  besar,  dengan argumentasi ini, maka mendirikan negara dianggap sebagai salah satu yang prinsip dalam Islam (Hosen, 2002).
Tidak adanya konsep pemerintahan negara yang dikemukakan secara eksplisit oleh dua sumber utama agama Islam ini menjadi isyarat bahwa sistem dan bentuk suatu pemerintahan atau negara tidak begitu penting, yang terpenting adalah selama asas-asas, prinsip, dan norma agama  senantiasa  dijadikan  pondasi,  tumbuh,  dan  ditegakkan  dalam  suatu  pemerintahan. Sebab sistem dan institusi lebih bersifat temporer dan bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman  dan  perkembangan  tuntutan  kebutuhan  manusia  yang  cenderung  kompleks.  Dan bahwa Al-Qur’an dan Sunnah adalah petunjuk etik, bukan kitab politik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh A. Syafii Ma’arif (Ma’arif & Wahid, 2009).
Sebagaimana  dipaparkan  di  atas,  bahwa  potensi  perbedaan  pemikiran  tokoh  Islam dalam masalah ini sangat terbuka. Di antaranya disebabkan karena tidak adanya nash Al- Qur’an maupun hadits yang secara eksplisit menjelaskan bentuk dan hukum pendirian suatu negara.  Dan  juga  perbedaan  pandangan  mereka  dalam  melihat  hubungan  Islam  dengan politik kenegaraan.
Di  kalangan  para  tokoh  politik  Islam,  tidak  terdapat  perbedaan  pendapat  mengenai kewajiban untuk mendirikan negara. Hanya saja, letak perselisihannya adalah pada derajat kewajiban tersebut, yakni apakah itu berada dalam kategori wajib syar’i , wajib ‘aqli atau keduanya  (Nurhayati  &  Oktavia,  2022).  Yang  menganggapnya  sebagai  wajib syar’i menyatakan  bahwa  kewajiban  itu  berdasarkan  dalil syar’i ,  misalnya  perintah  untuk menegakkan norma agama dalam pemerintahan sebagaimana konsep kedaulatan pada surah Yusuf ayat 40, konsep keadilan  pada surah An Nisa ayat 58 dan 135, konsep musyawarah pada surah Ali Imran ayat 159 dan surah As-Syura ayat 38, konsep persamaan/egaliter pada surah Al Hujurat ayat 10 dan 13, konsep hak dan kewajiban pada surah An Nisa 59, dan konsep amar ma’ruf nahi mungkar pada surah Ali Imran ayat 104.
Sementara yang melihat hal itu wajib ‘aqli melihat bahwa keharusan itu tidak dapat diderivasi dari nash-nash yang ada, baik Al-Qur’an maupun As-Sunnah, tetapi kewajiban itu lebih  merupakan  suatu  imperatif  logis,  yakni  demi  terwujudnya  kemaslahatan  umum diperlukan institusi politik agar al amr bil ma’ruf wa an nahy ‘ani al munkar (perintah untuk berbuat kebaikan dan menjauhi dari segala larangan) dapat ditegakkan. Dengan kata lain, bahwa penciptaan negara dalam bangunan Islam merupakan suatu keharusan logis sejauh itu dimaksudkan sebagai sarana untuk tegaknya prinsip-prinsip sosio-politik dalam masyarakat politik Islam. Tentang bagaimana konsep negara itu sendiri tidak dijelaskan secara terperinci di dalam Al-Qur’an maupun As-Sunnah.

## Kesimpulan
Realitas tentang hubungan Islam dan politik tidak dapat dinafikan. Hal ini jugalah yang menjadi  salah  satu  faktor  utama  perbedaan  pemikiran  tokoh  Islam  tentang  konsep  dan pendirian negara bangsa. Selain juga dipengaruhi faktor lain seperti faktor keragaman teks, faktor hermeneutika/penafsiran, faktor internal ulama, dan faktor eksternal seperti konteks sosial, budaya, dan politik. Beberapa tokoh Islam yang pakar dalam bidang politik seperti Muhammad Husayn Haikal, Fazlur Rahman, Taha Husain, Ali Abdurraziq, M. Rasyid Ridho, Syekh  Hasan  Al  Banna  dan  Sayyid  Quthb  memiliki  pandangan  berbeda  satu  sama  lain mengenai konsep negara bangsa. Hal tersebut disebabkan oleh pandangan dan posisi mereka melihat hubungan Islam dengan politik dan pengaruh barat. Terlebih lagi karena ketiadaan nash Al-Qur’an dan Hadits yang secara eksplisit dan lugas memerintahkan pendirian negar bangsa atau pemerintahan dengan sistem dan corak tertentu. Melainkan hanya memberikan asas, norma, dan prinsip dasar dalam membangun suatu pemerintahan. Sehingga muncullah tipologi pemikiran tokoh di atas berkenaan hal tersebut. Yaitu ideologi reformis, sekularis dan tradisionalis. Namun, di tengah perbedaan tersebut, mereka sepakat bahwa agama Islam menghendaki  terbentuknya  suatu  lembaga  pemerintahan  atau  negara.  Sebab  ajaran  Islam memerintahkan untuk memperhatikan kepentingan golongan minoritas, mengakui hak-hak mereka, terutama semua hak yang termasuk dalam lingkaran hak asasi manusia, tegaknya keadilan,  kemaslahatan,  kesejahteraan  dan  kesetaraan  dalam  kehidupan.  Dan  itu  dapat direalisasikan  dengan  pendirian  negara  bangsa.  Yang  pada  akhirnya,  perdebatan  panjang mengenai  Negara  dalam  Islam  telah  memberikan  aura  untuk  mempersatukan  umat  dalam satu wadah yang dinamakan “negara”. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para pemimpin setelahnya.

## BIBLIOGRAFI
Al-Banna,  H.  (2006). Risalah  Pergerakan  Al-Ikhwan  Al-Muslimun  jilid  2 .  Solo:  Era Intermedia.
Black,  A.  (2006). Pemikiran  politik  Islam:  dari  masa  Nabi  hingga  masa  kini .  Penerbit Serambi.
Dault,  A.  (2005). Islam  dan  Nasionalisme:  Reposisi  Wacana  Universal  Dalam  Konteks Nasional . Pustaka al-Kautsar.
Fahmi, M. (2017). Prinsip Dasar Hukum Politik Islamdalam Perspektif Al-Quran. Petita , 2 ,
33.
Firdaus,  R.  (2018).  Nasionalisme  ‘jalan  tengah’:  Mengurai  potensi  benturan  ideologi nasionalisme dan sentimen ummah di era nation state. Akademika: Jurnal Pemikiran Islam , 23 (2), 313–338.
Hosen, I. (2002). Fiqh Siyasah Dalam Pemikiran Islam Klasik. Ulumul Al-Qur’an , 2 . Iqbal, M., & Nasution, H. (2010). Pemikiran politik Islam: dari masa klasik hingga Indonesia kontemporer. (No Title) . Lubis,  H.  M.  R.  (2021). Merawat  Kerukunan:  Pengalaman  di  Indonesia .  Elex  Media Komputindo.
Ma’arif, A. S., & Wahid, A. (2009). Ilusi Negara Islam. Ekspansi Gerakan Transnasional Di Indonesia, Ahmad Saifuddin .
Mahfud, M. D. (1999). Hukum dan pilar-pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gama Media , 5 . Mulia,  M.  (2019).  Perempuan  dalam  gerakan  terorisme  di  Indonesia. Al-Wardah:  Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama , 12 (1), 80–95.
Mulia, S. M. (2014). Kemuliaan perempuan dalam Islam . Elex Media Komputindo.
Nurdin,  M.  (2019).  Legalitas  Lembaga  Adat  Dalam  Sistem  Hukum  Nasional  di  Aceh.
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam , 6 (1), 90–111.
Nurhayati, D. A. W., & Oktavia, N. T. (2022). Relevance of Al Mawardi’s Reflection In The Development of Islamic Economic Activities. Journal of Nusantara Economy , 1 (1), 48– 58.
Prasetyo, D. I., & Bernard, L. (2005). Ilmu Negara . Surabaya: Srikandi.
Pulungan, J. S. (1996). Prinsip-prinsip pemerintahan dalam Piagam Madinah. Jakarta: Raja Grafindo Persada .
Pulungan, J. S. (2016). Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran . Sjadzali, M. (2022). Islam dan tata Negara .
Syah, I. A. (2017). Pergeseran Dari Sistem Khilafah Ke Nation State Dunia Islam. UIR Law Review , 1 (2), 201–212. Ubaidillah,  A.  (2016). Demokrasi,  Pancasila,  dan  Pencegahan  Korupsi .  Jakarta: Prenadamedia Group.
Zainal,  A.  (2004). Amiruddin.  Pengantar  metode  penelitian  hukum .  Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada.
Copyright holder:
Abdul Aziz Faradhi (2024)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: