## Analisis Peranan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daearh (PAD) Kabupaten Poso Tahun 2017-2021
Sarah Prisillya Tiara M 1 , Muhtar Lutfi 2 , Yunus Sading 3 , Edhi Taqwa 4 , Musdayati 5 1,2,3,4,5 Universitas Tadulako E-mail: sarahprisillya@gmail.com 1 , fekonmuhtarlutfi@gmail.com 2 , yunussading@yahoo.com 3 , edhitaqwa03@gmail.com 4 , diazmus22@gmail.com 5
Article History: Received: 01 Mei 2024 Revised: 20 Mei 2024
Accepted: 23 Mei 2024
Abstract: Penelitian ini membahas peranan retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Poso. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi retribusi daerah serta efektivitas retribusi daerah terhadap PAD yang ada di Kabupaten Poso. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan mengambil data langsung ke Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Persentase kontribusi PAD dari sumber retribusi daerah dari tahun 2017 sampai 2021 yaitu rata-rata sebesar 7,37 persen saja 100 persen artinya 92,63 yaitu sumber penerimaan yang didapatkan dari pajak daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain PAD yang sah. (2) Rata-rata persentase efektivitas retribusi daerah yang diperoleh sebesar 83,24 persen dari 100 persen yang berarti bahwa cukup efektifnya retribusi daerah yang memberikan pengaruh juga terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Poso.
Keywords: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Retribusi Daerah, Kontribusi, Efektivitas.
PENDAHULUAN Otonomi daerah berperan sebagai pembiayan dan bertanggung jawab pada penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerahnya. Bentuk pelimpahan Otonomi daerah berperan sebagai pembiayan dan bertanggung jawab pada penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerahnya. Bentuk pelimpahan menurut UU No 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan daerah adalah segala penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah otonom untuk mengantur dan mengurus rumah tangganya sendiri baik urusan pemerintahan dan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bahasoan et al., 2024). Dalam pelaksanaan otonomi daerah sudah tentu daerah harus mampus menyediakan dana yang diperlukan dan berasal dari sumber pembiayaan yang dimiliki, terutama dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan pada daerah. Peningkatan dan perhatian Kabupaten Poso untuk mewujudkan pemerintah daerah dalam kemajuan pembangunan dapat ditingkatkan lagi dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengelolaan piutang pajak dan retribusi daerah, memperhatikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dengan berkurangnya tingkat pada temuan audit keuangan, peningkatan keuangan daerah, meningkatkan APBD Kabupaten poso agar terwujudnya pemerintah Kabupaten

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1386
Poso yang “Sintuwu Maroso” atau Bersatu Teguh. Kabupaten Poso merupakan “Kabupaten Tertua” yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah dengan Ibu kota tepatnya berada di Kota Poso. Luas wilayah ini 7.112 km² secara administratif daerah ini terbagi menjadi 19 Kecamatan. Kabupaten poso mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan antara lain di sektor perkebunan, pertanian, pariwisata pembangunan dan pengembangan daerah menjadi upaya dilakukan pemerintah Kabupaten Poso dalam menyejahtrakan masyarakat. Salah satunya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah Kabupaten Poso yang diperoleh dari penerimaan retribusi daerah salah satunya, selain pajak daerah. Namun, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Syamsul, 2020) penerimaan retribusi daerah Kabupaten Poso bersifat fluktuatif yaitu ada yang naik dan juga ada yang turun. Kabupaten Poso mendapat kategori kurang baik pada Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2014-2018. Nilai kontribusi ini dapat terus ditingkatkan dengan menemukan potensi penerimaan retribusi daerah yang baru dan memaksimalkan perolehan dari sumber-sumber tersedia. Ini berarti bahwa sektor retribusi daerah memberikan pengaruh yang cukup besar untuk Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso. Nilai kontribusi ini dapat terus ditingkatkan dengan menemukan potensi penerimaan retribusi daerah yang baru dan memaksimalkan perolehan dari sumber-sumber tersedia. Ini berarti bahwa sektor retribusi daerah memberikan pengaruh yang cukup besar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pendapatan retribusi daerah dan efektivitas penerimaan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Analisis Peranan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso Tahun 2017-2021”

## LANDASAN TEORI
a. Kemandirian Keuangan Daerah
Kemandirian keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan yang independen, misalnya pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu, jika daerah mampu menggali pendapatan yang membesar akan memberikan dampak dan posisi yang yang lebih baik pada sisi politis dan ekonomis dalam menentukan perencanaan dan pengelolaan pembangunan daerah daripada pemerintahan daerah yang bergantung pada pemerintahan pusat. Berdasarkan UU No 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah mencakup pembagian keuangan antara keuangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah secara proposional dan demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan pada daerah.
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Menurut (Mamesah, 1995) begitu pentingnya APBD sehingga penyusunannya harus dilakukan dan dipertimbangkan dengan baik dan seksama dengan memperhatikan skala prioritas, serta dalam pelaksanaannya harus terarah dan terkendali sesuai sasarannya sehingga benar-benar berdaya guna dan berhasil guna. Sedangkan, menurut (Kemendagri, 2020) pasal 1 bahwa APBD terdiri atas:
a) Pendapatan Daerah, berdasarkan penjelasan pada pasal 2 bersumber dari: 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
b) Belanja Daerah

## c) Biaya Daerah meliputi: Penerimaan dan Pengeluaran
c. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Menurut (Mangeswuri, 2017) secara umum sumber-sumber pendapatan daerah Sumber PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Yani, n.d.)
d. Retribusi Daerah Salah satu sumber penerimaan daerah adalah retribusi. Berbeda dengan pajak, retribusi pada umumnya berhubungan dengan kontra prestasi langsung, dalam arti bahwa pembayaran retribusi akan menerima imbalan secara langsung dari retribusi yang dibayar (R. Santoso Brotohardjo, 1993). Retribusi itu berdasarkan pula atas peraturan-peraturan yang berlaku umum dan untuk menaatinya yang berkepentingan dapat pula dipaksa, yaitu barang siapa yang ingin mendapat suatu prestasi tentu dari pemerintah harus membayar (Darwin, 2010). Menurut (Adisasmita, 2014) bahwa semakin berkembang suatu daerah semakin banyak fasilitas atau jasa pelayanan yang disediakan oleh pemerintahan daerah untuk mengembangkan kegiatan perekonomian masyarakat, sehingga semakin banyak jenis retribusi daerah yang dipungut pada daerah tersebut. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan berhubungan dengan jasa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada masyarakat

## PENELITIAN TERDAHULU
Peneliti yang dilakukan oleh (Mais & Yuniara, 2019) menunjukkan hasil: (1) Tingkat efektivitas untuk retribusi daerah selam 2015-2019 masuk ke dalam kategori cukup efektif. (2) Kontribusi retribusi daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah DKI Jakarta dari tahun 2015-2019 berkontribusi sangat kurang dan rasio kontribusinya cenderung turun setiap tahunnya
Penelitian yang dilakukan oleh (Putriani, 2016) menunjukkan hasil penilitian Retribusi daerah tidak signifikan tapi berpengaruh Positif terhadap Pendatan Asli Daerah. Maka sewajarnya jika terjadi peningkatan pada pendapatan retribusi daerah maka secara langsung akan mempengaruhi total PAD kabupaten Bulukumba pada tahun berjalan. Pengaruh positif yang ditunjukan dari nilai Beta tersebut searah dengan arah yang diajukan pada hipotesis bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.
Penelitian yang dilakukan oleh (Arezda, 2022) menunjukkan hasil pengujian hipotesis, retribusi daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin memiliki nilai t (hitung) sebesar 2,032 > t (tabel) sebesar 1,99495 dan nilai signifikansi 0,042 < 0,05 berarti bahwa H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya nilai retribusi daerah lebih rendah dari tingkat signifikan sebesar 0,05 maka retribusi daerah berpengaruh pada pendapatan asli daerah.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah. Data yang diperoleh melalui pengambilan data langsung di Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yang berlokasi di Jl. P. Sulawesi, No. 08, Kec. Poso Kota, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah deskriptif kuantitaif, metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode tersebut mengadakan

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1388
akumulasi pada data dasar. Namun, bukan hanya memberikan mengenai gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi dapat menerangkan hubungan, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi serta mendapatkan makna dan impikasi pada setiap suatu masalah yang dipecahkan (Nazir, 2003). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini sama dengan sampel target dan realisasi retribusi Daerah Kabupaten Poso, adapun target dan realisasi yang digunakan berdasarkan pada data yang tertera dalam Laporan Penerimaan Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017 sampai 2021.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Perhitungan Kontribusi Retribusi sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Poso Tahun 2017-2021 Tabel 1. Rekapan Retribusi Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017-2021 Tahun Target Retribusi (Rp) Realisasi Retribusi (Rp) 2017 8.352.352.453,00 6.486.420.312,00 2018 10.355.180.569,00 8.697.897.160,00 2019 9.189.005.783,00 8.677.172.312,00 2020 8.581.079.523,00 8.250.059.697,00 2021 9.197.120.116,00 5.868.840.357,00 Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Poso
Dari tabel. 1 diatas dapat dilihat bahwa target retribusi terjadi kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar Rp8.352.352.453,00 ke Rp10.355.180.569,00. Namun, ditahun 2019 turun menjadi 9.189.005.783,00 karena rendahnya penerimaan retribusi pada retribusi perizinan tertentu. Lalu, ditahun 2020 turun menjadi Rp8.581.079.523,00 dikarenakan penyesuaian anggaran covid-19 dan di tahun 2021 meningkatkan karena penetapan anggaran yang lebih tinggi dari tahun setelah pemerintah Kabupaten Poso melakukan penetapan anggaran yang tepat. Realisasi retribusi daerah juga mengalami kenaikan di tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar Rp6.486.420.312,00 ke Rp8.697.897.160,00 dan terjadi sedikit penurunan pada penerimaan retribusi di tahun 2019 hanya sebesar Rp8.677.172.312,00 dan di tahun 2020 hanya sebesar 8.250.059.697,00. Di tahun 2020 justru penerimaan retribusi yang diperoleh hanya sebesar Rp5.868.840.357,00 disebabkan kecilnya penerimaan yang diperoleh dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan khusus dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Tabel 2. Realisasi Retribusi Daerah dan PAD Kabupaten Poso Tahun 2017-2021 Tahun Retribusi Daerah (Rp) Pendapatan Asli Daerah (Rp) 2017 6.486.420.312,00 99.670.646.026,71 2018 8.697.897.160,00 94.166.985.594,79 2019 8.677.172.312,00 102.961.029.867,52 2020 8.250.059.697,00 110.622.054.120,56 2021 5.868.840.357,00 111.752.232.867,07
Sumber: Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Poso Dari tabel. 2 diatas dilihat bahwa realisasi retribusi daerah dan PAD di tahun 2017 sebesar
Rp99.670.646.026,71 dengan penerimaan retribusi daerah sebesar Rp6.486.420.312,00, terjadi penurunan di tahun 2018 sebesar Rp94.166.985594,79 dikarenakan penerimaan pada Lain-lain PAD yang sah dan dana perimbangan yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya, justru penerimaan retribusi daerah yang meningkat menjadi Rp8.697.897.160,00. Ditahun 2020 justru penerimaan PAD yang tinggi sebesar Rp111.752.232.867,07 namun sayangnya dari sisi retribusi hanya menghasilkan Rp5.868.840.357,00 lebih kecil dari penerimaan pajak dan lain-lain PAD yang sah yang memberikan sumber penerimaan PAD yang lebih besar.
Penerimaan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Poso dalam jangka 5 (lima) tahun dari tahun 2017 sampai 2021 mengalami fluktuatif. Dalam hal ini retribusi daerah dapat mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Poso. Untuk mengetahui berapa besaran kontribusi retribusi daerah dalam PAD dapat digunakan rumus (Fitra, 2019) Kontribusi PAD = (Retribusi Daerah)/(Pendapatan Asli Daerah) x 100% Tabel 3. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD Kabupaten Poso Tahun 2017-2021
Tahun Retribusi Daerah (Rp) Pendapatan Asli Daerah (Rp) Persentase Kontribusi Kriteria 2017 6.486.420.312,00 99.670.646.026,71 6,51 Sangat Kurang Baik 2018 8.697.897.160,00 94.166.985.594,79 9,24 Sangat Kurang Baik 2019 8.677.172.312,00 102.961.029.867,52 8,43 Sangat Kurang Baik 2020 8.250.059.697,00 110.622.054.120,56 7,46 Sangat Kurang Baik 2021 5.868.840.357,00 111.752.232.867,07 5,25 Sangat Kurang Baik Rata-Rata 7,37 Sangat Kurang Baik
Sumber: Data Diolah Peneliti (2024)
Persentase kontribusi PAD dari sumber retribusi daerah dari tahun 2017 sampai 2021 yaitu rata-rata sebesar 7,37 persen saja 100 persen artinya 92,63 yaitu sumber penerimaan yang didapatkan dari pajak daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Kontribusi retribusi daerah termasuk ke dalam kriteria sangat kurang baik disebabkan oleh kontribusi yang diberikan oleh Kabupaten Poso belum dalam pengoptimalan yang sangat kurang, pengoptimalan yang didapat dari retribusi daerah yaitu apabila telah mencapai persentase sebesar 50 persen.
Pengukuran kontribusi retribusi daerah Kabupaten Poso secara terperinci terbagi ke dalam enam tingkatan seperti:
Tabel 4. Kriteria Persentase Kontribusi Retribusi Daerah
Persentase Kriteria ≤ 10% Sangat Kurang Baik 10% - 20%
Kurang Baik 20% - 30% Cukup Baik
30% - 40% Sedang 40% - 50% Baik ≥50% Sangat Baik
Sumber: (Kepmendagri, No.690.900.327 Tahun 1997)

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1390
Penentuan retribusi daerah sudah dikategorikan memiliki kontribusi Kabupaten Poso berada dikriteria sangat kurang baik dengan rata-rata total perolehan hanya sebesar 7,37 terhadap pendapatan asli daerah, yang berarti bahwa penggunaan serta pengoptimalan pada kontribusi yang ada di Kabupaten Poso belum dalam upaya optimal.
Grafik 1. Kontribusi Retribusi Daerah sebagai Sumber PAD Kabupaten Poso Keterangan:
- Sumbu x menunjukkan kurun waktu lima tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2021 - Sumbu y menunjukkan mengenai kriteria kontribusi retribusi daerah b. Rasio Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017-2021 Rasio efektivitas pendapatan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi terhadap target (anggaran) penerimaan retribusi. Rasio tersebut menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mecapai target yang ditetapakan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Tabel 5. Rasio Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017-2021
Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Persentase Efektivitas Tingkat Efektivitas 2017 8.352.352.453,00 6.486.420.312,00 77,66 Kurang Efektif 2018 10.355.180.569,00 8.697.897.160,00 84,00 Cukup Efektif 2019 9.189.005.783,00 8.677.172.312,00 94,43 Efektif 2020 8.581.079.523,00 8.250.059.697,00 96,14 Efektif 2021 9.197.120.116,00 5.868.840.357,00 63,81 Kurang Efektif Rata-Rata 83,24 Cukup Efektif
Sumber: Data Diolah Peneliti (2024)
Persentase efektivitas di tahun 2017 dan 2021 termasuk ke dalam tingkat yang kurang efektif disebabkan persentase di tahun 2017 sebesar 77,66 persen dan di tahun 2021 hanya mencapai 63,81 persen, di tahun 2018 termasuk ke dalam tingkat cukup efektif karena persentase sebesar 84,00 dan di tahun 2019 dan tahun 2020 termasuk ke dalam tingkat efektif. Meskipun di tahun 2020 masuknya covid-19 justru realisasi penerimaan retribusi mampu mendapatkan
persentase 96,14 persen disebabkan perbandingan antara realisasi retribusi dengan target yang besar. Rata-rata persentase efektivitas retribusi daerah yang diperoleh sebesar 83,24 persen dari 100 persen yang berarti bahwa cukup efektifnya retribusi daerah yang memberikan pengaruh juga terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Poso.
Rasio efektivitas yang diharapkan sama atau 100 persen. Nilai rasio efektivitas yang sama atau 100 persen memperlihatkan bahwa pemerintah daerah mampu menujukkan realisasi pendapatan berdasarkan target yang dibuat.
Kriteria efektivitas menurut (Halim, 2008) apabalia semakin kecil efektivitas maka semakin menujukkan semakin tidak efektif dan sebaliknya. Adapun kriterianya ialah:
Tabel 6. Kriteria Persentase Efektivitas Retribusi Daerah
Persentase Kriteria >100 % Sangat Efektif 90% - 100% Efektif 80% - 90% Cukup Efektif 60% - 80% Kurang Efektif <60% Tidak Efektif >100 % Sangat Efektif
Sumber: (Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996)
Grafik 2. Tingkat Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Poso Keterangan:
- Sumbu x menunjukkan periode selama lima tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2021 - Sumbu y menunjukkan kriteria tingkat efektivitas retribusi daerah

## KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten poso tahun 2017-2021 bahwa:
1. Persentase kontribusi PAD dari sumber retribusi daerah dari tahun 2017 sampai 2021

## EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3, No.4, Mei 2024
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ISSN : 2828-5298 (online)

## 1392
yaitu rata-rata sebesar 7,37 persen saja 100 persen artinya 92,63 yaitu sumber penerimaan yang didapatkan dari pajak daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.
2. Rata-rata persentase efektivitas retribusi daerah yang diperoleh sebesar 83,24 persen dari 100 persen yang berarti bahwa cukup efektifnya retribusi daerah yang memberikan pengaruh juga terhadap pendapatan asli daerah kabupaten poso.

## DAFTAR REFERENSI
Adisasmita, R. (2014). Pengelolaan Pendapatan & Penganggaran Daerah (Edisi Kedu). Graha Ilmu. Arezda, B. (2022). Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banyuasin. Remik , 6 (4), 1013–1023. https://doi.org/10.33395/remik.v6i4.11909 Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. Ekonomis: Journal of Economics and Business , 8 (1), 43. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119 Depdagri. (1997). Kepmendagri N0.690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan . Drs. Darwin, M. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Edisi Pert). Penerbit Mitra Wacana Media. Halim, A. (2008). Akuntansi Keuangan Daerah (Edisi 3). Salemba Empat. Halkadri Fitra. (2019). Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah (C. I. Gunawan (Ed.); Cetakan Pe). CV IRDH. Kemendagri. (2020). Permendagri No 19 Tahun 2020 Tentang Pengkuruan . Mais, R. G., & Yuniara, W. (2019). Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta Periode 2015-2019 . 1177 . Mamesah, D. D. J. (1995). Sistem Administrasi Keuangan Daerah . PENERBIT PT Gramedia Pustaka Utama. Mangeswuri, D. R. (2017). Pengelolaan Penerimaan Pendapatan Daerah (A. Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph. D. (Ed.)). Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Moh. Nazir, P. . (2003). Metode Penelitian (R. A. & R. F. Sikumbank (Ed.); Cetakan Ke). Penerbit Ghalia Indonesia. Putriani, E. K. A. (2016). Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba . 12–14. R. Santoso Brotohardjo, S. . (1993). Pengantar Ilmu Hukum Pajak . PT. Eresco. Syamsul, S. (2020). Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014-2018. Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia , 5 (1), 47. https://doi.org/10.20473/baki.v5i1.17937 UU No 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2022). UU No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Pusat Dan Pemerintahan Daerah , 104172 , 1–143. Yani, A. (n.d.). Pendapatan Asli Daerah. In HUbungan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah Indonesia (pp. 73–74).