Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan https://jurnal.stiq-amuntai.ac.id/index.php/al-qalam P-ISSN: 1907-4174; E-ISSN: 2621-0681 DOI : 10.35931/aq.v17i4.2388

## STRATEGI BARU TENTANG PENJAMINAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCAPERCERAIAN PADA LAYANAN YAUMUNA DI PENGADILAN AGAMA JEMBER
Samina Laela
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia amysweety15@gmail.com
Ishaq
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia ishaq32@gmail.com
Moh. Lutfi Nurcahyono
Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jawa Timur, Indonesia m.lutfinurcahyono@gmail.com

## Abstrak
Meskipun  pada  dasarnya  Mahkamah  Agung  tidak  pernah  tinggal  diam  untuk  membuat  kebijakan  yang terbaik demi terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, namun masih banyak ditemukan putusan pengadilan yang tidak memuat akibat perceraian (hak-hak perempuan dan anak). Oleh karena itu, Pengadilan Agama Jember membentuk Layanan Inovasi  Yaumuna  sebagai  langkah maju untuk menjamin hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian. Bahkan, Yaumuna menjadi layanan inovasi terbaik dalam acara Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Award Tahun 2021. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang berlokasi  di  Pengadilan Agama Jember. Penelitian ini  juga  bertujuan untuk melihat strategi baru yang digunakan Yaumuna serta implikasinya dalam menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember.
Kata Kunci:  Strategi, Yaumuna, Pengadilan Agama Jember

## Abstract
Even  though  the  Supreme  Court  basically  never  stays  silent  to  make  the  best  policy  for  the  fulfillment  of women's  and  children's  rights  post-divorce,  there  are  still  many  court  decisions  that  do  not  contain  the consequences of divorce (women's and children's rights). Therefore, the Jember Religious Court established the Yaumuna Innovation Service as a step forward to guarantee women's and children's rights post-divorce. In fact, Yaumuna was named the best innovation service in the 2021 Surabaya Religious High Court Award ceremony.  Therefore,  this  research  is  descriptive  qualitative  research  located  at  the  Jember  Religious Court.  This  research  also  aims  to  see  the  new  strategy  used  by  Yaumuna  and  make  it  happen  by guaranteeing the rights of women and children after divorce at the Jember Religious Court.
Keyword: Strategy, Yaumuna, Jember Religious Court

## PENDAHULUAN
Kasus  perceraian  di  Indonesia  seolah-olah  tidak  kunjung  berhenti,  seiring  dengan tingginya angka perceraian dari tahun ke tahun. Di tahun 2021 angka perceraian naik dari 291.677
perkara  bertambah  menjadi  447.743  perkara  cerai.  Alasan  tidak  harmonis  atau  percekcokan menjadi alasan utama terjadinya perceraian di tahun 2021 dengan 279.205 kasus. 1
Mengulas  perceraian,  di  Kabupaten  Jember  sendiri  menurut  Humas  Pengadilan  Agama Jember,  Achmad  Nabani  dalam  suatu  kesempatan  menyebutkan  angka  perceraian  pada  tahun 2022 sudah tembus 4.786 per hari Selasa, 10 Oktober 2022. Angka tersebut, sudah menunjukkan kenaikan 6% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 2
Pasca  terjadinya  perceraian,  masih  terdapat  konsekuensi  hukum  yang  harus  ditanggung khususnya  bagi  suami  yang  menceraikan  istrinya,  berupa  pemberian  nafkah iddah dan  nafkah mut`ah. 3 Tidak  hanya  itu,  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  pada  Pasal  105  huruf  C  juga  diatur tentang hak anak atas nafkah.
Faktanya,  hak-hak  perempuan  (mantan  istri)  dan  anak  pascaperceraian  di  persidangan tidak diperoleh dengan baik, seperti hak nafkah iddah, nafkah mut`ah, kiswah dan semacamnya. 4
Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  strategi  baru  untuk  menjamin  hak  perempuan  dan  anak pascaperceraian pada khususnya yang dinilai berdampak banyak atas terjadinya perceraian. 5
Cukup banyak putusan pengadilan yang kurang memperhatikan terhadap hak perempuan dan  anak  pascaperceraian.  Salah  satu  contohnya  Putusan  Verstek  No.  344/Pdt.G/2020/MS.Idi. Disebutkan dalam putusan tersebut bahwa telah terjadi cerai talak karena terjadinya percekcokan terus menerus. Hakim dalam putusannya tidak menentukan nafkah iddah, nafkah mut`ah, kiswah hingga nafkah anak. Hakim hanya mengizinkan pemohon menceraikan istrinya. 6 Tidak hanya itu, Putusan  Mahkamah  Syar`iyah  No.  251/Pdt.G/2020/MS.Idi.  Dalam  putusan  tersebut  hakim  tidak memberikan  nafkah madhiah meski  suami  istri  tersebut  telah  berpisah  lahir  dan  batin  selama kurang  lebih  2  tahun  tanpa  ada  nafkah  sama  sekali.  Tentunya  masih  cukup  banyak  putusan- putusan pengadilan yang kurang memperhatikan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.
Melihat fenomena tersebut, pada dasarnya Mahkamah Agung tidak tinggal diam, lembaga tersebut  telah  menerbitkan  Peraturan  Mahkamah  Agung  No.  3  Tahun  2017  tentang  Pedoman Mengadili  Perkara  Perempuan  Berhadapan  dengan  Hukum.  Namun,  masih  sedikit  hakim  yang menerapkan Perma tersebut karena adanya perbedaan pemahaman tentang kewenangan ex officio hakim. Maka dari itu, Badilag membreakdown Perma tersebut melalui Keputusan Dirjend Badilag
1 Ningtias,  Indira  Setia.  “Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penurunan  Angka  Pernikahan  Di Indonesia.” Jurnal Registratie 4 . 2 (2022): 92. 2 Tim,  Tahun  2022,  Angka  Perceraian  di  Kabupaten  Jember  Tembus  4.786  Kasus.  2022.  Lihat: https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-nasional/6346104439932/Tahun-2022-Angka-Perceraian-di- Kabupaten-Jember-Tembus-4786-Kasus
3 Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam
4 Mansari  &  Moriyanti.  “Sensitivitas  Hakim  Terhadap  Perlindungan  Nafkah  Istri  Pasca Perceraian.” Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies 5 . 1 (2019): 46.
5 Tati  Krisnawaty,  dkk. Strategi  Nasional  Pemenuhan  Hak  Konstitusional  Perempuan (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), 17.
6 Putusan Mahkamah Syar‟iyah Idi Nomor 344/Pdt.G/2020/MS.Idi
MARI  Nomor  1959  Tahun  2021  Tentang  Pemberlakuan  Ringkasan  Kebijakan  (Policy  Brief) Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian.
Menindaklanjuti  Keputusan  Dirjen  tersebut,  Pengadilan  Agama  Jember  langsung membentuk  inovasi  peduli  perempuan  dan  anak  di  Pengadilan  Agama  Jember  diberi  nama Layanan  Khusus  Perempuan  dan  Anak  disingkat  YAUMUNA.  Inovasi  tersebut  dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Jember Nomor: W13- A4/3330/OT.01.1/SK/7/2021,  pada  Senin,  26  Juli  2021  tentang  Penetapan  Inovasi  Berbasis Aplikasi dan Non Aplikasi Pada Pengadilan Agama Jember. 7
Yaumuna menjadi strategi andalan bagi Pengadilan Agama Jember untuk menjamin  hak- hak perempuan dan anak pascaperceraian. Keputusan Dirjend Badilag MARI Nomor 1959 Tahun 2021  tersebut  tidak  hanya  berlaku  bagi  Pengadilan  Agama  Jember  saja,  melainkan  di  seluruh Pengadilan Agama /Mahkamah Syar`iyah di seluruh Indonesia.
Sejak  dibentuk  pada  Tahun  2021,  Yaumuna  telah  menorehkan  prestasi  juara  1  dalam ajang  PTA  Surabaya  Award  2021.  Yaumuna  mengalahkan  layanan  inovasi  dari  berbagai Pengadilan  Agama  se  PTA  Surabaya.  Di  mana  juara  2  diraih  oleh  Arema  Plus  (Pengadilan Kabupaten Malang) dan juara 3 diraih oleh Sapto (Pengadilan Agama Situbondo). 8
Dari  prestasi  yang  diraih  Yaumuna  tersebut,  menarik  kemudian  untuk  dilakukan penelitian  lebih  lanjut  tentang  bagaimana  strategi  dan  dampak  inovasi  Yaumuna  di  Pengadilan Agama Jember dalam menjamin hak perempuan dan anak pascaperceraian.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  adalah  penelitian  kualitatif.  Oleh  karena  itu  dalam  penelitian  ini menghasilkan  data  deskriptif  dari  informan  yang  telah  dipilih  oleh  penulis,  meliputi  pejabat Pengadilan  Agama  Jember,  Tim  Yaumuna  dan  beberapa  jasa  pengguna  Yaumuna.  Maka, penelitian ini berpusat mencari data dari hasil observasi di lapangan dan interview. 9
Sedangkan  pendekatan  yang  digunakan  yaitu  pendekatan  kualitatif  deskriptif.  Artinya memahami  apa  yang  terjadi  pada  subjek  penelitian,  baik  dari  perilaku,  tindakan,  perbuatan  dan semacamnya dalam bentuk narasi deskriptif yang alamiah. 10
Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Jember yang beralamat di Jl. Cendrawasih No. 27,  Krajan,  Jemberlor,  Kec.  Patrang,  Kabupaten  Jember,  Jawa  Timur.  Selain  itu,  analisis  data
7 PA Jember, Tentang YAUMUNA, https://Yaumuna.pa-jember.go.id/, diakses pada 26 April 2023
8 Keputusan  Ketua  Pengadilan  Tinggi  Agama  Surabaya  Nomor:  W31-A/677/Kp.05. 8/R/SK/1/2022 Tentang Penetapan Pemenang Lomba Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
9 Hamidi, Penelitian Kualitatif (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005), 14.
10 Tohirin, Metode penelitian Kualitatif  dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 3.
yang  dipakai  menggunakan  model  Miles  dan  Huberman.  Terdiri  proses data  reduction,  data display , dan Conclusion Drawing/Verification .
Peneliti menggunakan metode pengumpulan data agar data yang diperoleh sesuai dengan standar penelitian. 11 Maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi  Yaumuna  Menjamin  Hak  Perempuan  dan  Anak  Pascaperceraian  di  Pengadilan Agama Jember
Pasca  terjadinya  perceraian  antara  suami  istri  di  pengadilan,  maka  mantan  istri  wajib menjalankan masa iddah atau masa menunggu. Tidak hanya itu, pihak perempuan juga memiliki hak yang harus ia dapatkan dari mantan suaminya setelah diceraikan, berupa  nafkah mut`ah dan nafkah iddah. 12
Pada  dasarnya  di  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  yang  menjadi  salah  satu  bahan rujukan  hakim  dalam  memutus  suatu  perkara  di  persidangan,  telah  mengatur  terkait  hak-hak perempuan pasca cerai talak yang harus dipenuhi oleh mantan suaminya, antara lain: 13
a. Memberikan nafkah mut`ah yang selayaknya (uang atau barang), kecuali qobla al dukhul b. Memberi  nafkah, maskan dan kiswah selama  mantan  istri  dalam  masa iddah, kecuali mantan istri telah talak ba`in atau nusyuz serta tidak dalam masa hamil.
c. Melunasi mahar yang terhutang atau separuhnya jika qobla al dukhul.
d. Memberi nafkah anak selama belum menginjak usia 21 tahun.
Adapun  yang dimaksud dengan nafkah mut`ah yaitu nafkah  yang diberikan oleh mantan suami  kepada  mantan  istrinya  berupa  harta  dengan  tujuan  menghibur  hati  mantan  istrinya  serta menghapus rasa sedih karena baru saja bercerai. Sedangkan yang dimaksud dengan nafkah iddah, yakni  nafkah  berupa  tunjangan  hidup  atau  kebutuhan  pokok  selama  mantan  istri  menjalankan masa iddah. Besaran nafkah iddah tersebut disesuaikan dengan hasil putusan pengadilan. 14
Selain  itu,  juga  terdapat  istilah  nafkah madhiyah, yaitu  nafkah  masa  lalu  yang  diminta oleh pihak istri dalam gugatan rekonvensi saat pihak suami mengajukan cerai talak. Nafkah yang dimaksud  merupakan  nafkah  yang  belum  diberikan  oleh  suami  selama  3  (tiga)  bulan  atau  lebih,
11 Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 114. 12 Yulianti,  Devi.  “Pembebanan  Mut‟ah  dan  Nafkah  „Iddah  Pada  Perkara  Cerai  Talak  Dengan Putusan Verstek.” Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 5. 2 (2020): 289.
13 Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI).
14 Khairuddin,  Badri  &  Nurul  Auliya.  “Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Putusan  Nafkah  Pasca Perceraian  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Syar`iyah  Aceh  Nomor  01/Pdt.G/2019/MsAceh).” Journal  of Chemical Information and Modeling 53. 9 (2019): 171.
sehingga  nafkah  tersebut  sifatnya  terhutang.  Oleh  karena  itu,  pihak  istri  berhak  mengajukan gugatan nafkah kepada suaminya di Pengadilan Agama. 15
Berbeda  halnya  dengan  nafkah  anak.  Nafkah  anak  tidak  menutup  kemungkinan  juga berlaku  pada  kasus  cerai  gugat.  Nafkah  anak  merupakan  nafkah  yang  diberikan  kepada  anak pascaperceraian  untuk  biaya  hidup  sampai  usia  21  tahun  atau  sudah  mampu  untuk  berumah tangga. 16
Pihak  suami  atau  ayah  dari  anak  pascaperceraian,  wajib  bertanggungjawab  untuk senantiasa  melengkapi  segala  kebutuhan  anak  sampai  ia  dewasa.  Hal  tersebut  telah  ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 Huruf (d);
“Segala  bentuk  biaya  nafkah  anak  ( hadhanah )  menjadi  tanggung  jawab  ayah  sesuai dengan  kemampuannya,  minimal  sampai  anak  tersebut  menginjak  dewasa  dapat  mandiri (21 tahun)”
Kurang  lebih  ada  4  (empat)  macam  nafkah  yang  menjadi  hak-hak  bagi  perempuan  dan anak  pascaperceraian  di  pengadilan,  meliputi  nafkah mut`ah,  iddah,  madhiyah dan  nafkah  anak. Keempat  macam  hak  tersebut  dapat  diperoleh  kendatipun  dalam  kasus  cerai  gugat  sepanjang pihak  istri  tidak  melakukan nusyuz. Hal  tersebut  sebagaimana  telah  diatur  dalam  Surat  Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 point 3 Hasil Pleno Kamar Agama menyebutkan;
“Dalam  perkara  cerai  gugat,  istri  dapat  diberikan  nafkah mut`ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah dan nafkah anak, sepanjang tidak nusyuz ” 17
Nusyuz merupakan  tindakan  pembangkangan  atau  ketidakpatuhan  seorang  istri  kepada suaminya  dari  perbuatan-perbuatan  yang  seharusnya,  sehingga  suami  tidak  menyukainya, akibatnya gugurlah tanggungjawab suami kepada istrinya akibat perbuatan nusyuz tersebut. 18
Pemberian  nafkah  bagi  perempuan  dan  anak  pascaperceraian,  baik  pada  cerai  gugat  dan cerai  talak  harus  didasarkan  pada  penetapan  Pengadilan  Agama  di  wilayah  yang  bersangkutan. Pemberian  nafkah  pascaperceraian  salah  satu  tujuannya  demi  kepentingan  masa  depan  anak- anaknya. Karena bagi anak selamanya tidak akan pernah mengenal istilah mantan ayah atau ibu. Berbeda  halnya  dengan  pasangan  suami  istri  yang  terdapat  istilah  mantan  istri  atau  mantan suami. 19
15 Ramdani,  Riyan,  & Firda Nisa Syafithri.  “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah , Nafkah Iddah dan Mut`ah Dalam  Perkara  Perceraian  di  Pengadilan  Agama.” Adliyah:  Jurnal  Hukum  dan  Kemanusiaan 15. 1 (2021): 44.
16 Ramdani, Riyan, & Firda Nisa Syafithri.  “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah , Nafkah Iddah dan Mut`ah Dalam  Perkara  Perceraian  di  Pengadilan  Agama.” Adliyah:  Jurnal  Hukum  dan  Kemanusiaan 15. 1 (2021): 45.
17 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 point 3 Hasil Pleno Kamar Agama
18 Reni, dkk. “Nusyuz dalam Perspektif al-qur‟an (Studi Komparatif Tafsir ibn Katsir dan Quraish Shihab).” Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa 2. 1 (2022): 64.
19 Aden  Rosadi, Peradilan  Agama  Di  Indonesia  Dinamika  Pembentukan  Hukum (Bandung: Simbiosa Rakatama Media, 2015), 67.
Pemenuhan  hak-hak  perempuan  pascaperceraian,  baik  berupa  nafkah iddah,  mut`ah dan madhiyah wajib  dilakukan  sebelum  pengucapan  ikrar  talak  dan  dimasukkan  ke  dalam  amar putusan. 20 Hal  tersebut  bertujuan  agar  hak-hak  perempuan  pascaperceraian  mendapat  kepastian hukum  dan  pihak  suami  menyadari  bahwa  dirinya  masih  memiliki  kewajiban  untuk  memenuhi hak-hak  mantan  istrinya  sebelum  ikrar  talak  diucapkan.  Praktik  pemenuhan  hak  perempuan pascaperceraian  di  atas  berpedoman  pada  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  No.  1  Tahun  2017, Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 1.
Dari data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik  Indonesia  Tahun  2021,  menemukan  sebuah  fakta  yang  menyebutkan  bahwa  dari 256.003 putusan perceraian, hanya 3,10% (7.951 putusan) yang memuat pemenuhan hak istri dan anak  pascaperceraian,  bahkan  dari  7.951  putusan  tersebut,  hanya  0,26%  (22  putusan)  yang diajukan permohonan eksekusi. 21
Berkaitan  dengan  hal  itu,  fenomena  yang  terjadi  di  Pengadilan  Agama  Jember  yaitu tingginya angka perceraian. Bahkan, Kabupaten Jember menempati posisi ke-2 sebagai kabupaten dengan  angka  perceraian  tertinggi  se-Jawa  Timur. 22 Berdasarkan  hasil  observasi  yang  dilakukan oleh  peneliti,  angka  cerai  gugat  lebih  besar  daripada  angka  cerai  talak.  Artinya,  lebih  banyak pihak  istri  yang  menceraikan  suaminya  daripada  suami  yang  menceraikan  istrinya.  Untuk  lebih jelasnya dapat disimak tabel berikut ini.
Data Perkara Perceraian (Cerai Talak, Cerai Gugat) Di Pengadilan Agama Jember Tahun
2020, 2021, dan 2022 Tahun Cerai Talak Cerai Gugat Total 2020 1.604 4.205 5.809 2021 1.544 4.289 5.833 2022 1.489 4.568 6.057
Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Jember terdiri dari berbagai macam alasan, mulai dari alasan ekonomi, perselingkuhan, pertengkaran secara terus menerus, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan semacamnya. Berikut alasan paling banyak terjadi pada kasus-kasus perceraian di Pengadilan Agama Jember.
20 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 1.
21 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Perlindungan Perempuan & Anak Pascaperceraian, 2021.
22 Jawa Pos Radar Jember, 15 Maret 2023, 19.
Tiga Alasan Terbanyak Perceraian di Pengadilan Agama Jember
Tahun 2020, 2021 dan 2023 Tahun Penyebab  Perceraian Pengadilan Agama Jember Ekonomi Perselisihan dan Pertengkaran Meninggalkan Salah  Satu Pihak 2020 2.714 2.948 228 2021 2.785 2.880 163 2022 4.014 1.661 88
Sebagaimana  telah  dijelaskan  sebelumnya  bahwa  pasca  terjadinya  perceraian  antara suami  istri,  masih  terdapat  akibat  hukum  baik  bagi  mantan  suami,  mantan  istri  dan  anak  atau keturunan dari suami istri tersebut. Di mana mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah  baik  kepada  istri  dan  anak,  kemudian  istri  memiliki  kewajiban  untuk  menjalankan  masa iddah, sedangkan  anak  wajib  mendapat  nafkah  anak  untuk  kebutuhan  hidupnya  minimal  hingga beranjak dewasa atau 21 tahun.
Namun, fakta di lapangan berkata lain, masih terdapat banyak putusan yang tidak memuat hak istri dan anak yang disebabkan oleh berbagai macam hal, seperti gugatan yang diajukan tidak memuat petitum akibat perceraian, minimnya penerapan Pasal 41 huruf C Undang-Undang No. 1 Tahun  1974  tentang  Perkawinan  yang  telah  dirubah  dengan  UU  No.16  Tahun  2019,  dan  masih banyak penyebab lainnya. 23
Oleh  karena  itu,  untuk  melindungi  hak–hak  perempuan  dan  anak  pascaperceraian, Pengadilan  Agama  Jember  membentuk  Layanan  Inovasi  Istri  dan  Anak  disingkat  Yaumuna. Inovasi  ini  dirilis  berdasarkan  Surat  Keputusan  Ketua  Pengadilan  Agama  Jember  Nomor:  W13- A4/3330/OT.01.1/SK/7/2021,  tanggal  26  Juli  2021  tentang  Penetapan  Inovasi  Berbasis  Aplikasi dan Non Aplikasi Pada Pengadilan Agama Jember.
Ketua  I  Layanan  Inovasi  Yaumuna  yang  juga  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Jember, Bapak  Moh  Hosen  menyebut  bahwa  tujuan  dibentuknya  Yaumuna  yaitu  untuk  menjamin  hak perempuan dan anak pascaperceraian. Berikut penjelasan lengkapnya:
“Agar pascaperceraian kewajibannya seorang mantan suami atau kewajiban seorang ayah kepada  anaknya  itu  tidak  terbengkalai,  tetap  terpenuhi  jadi  setelah  adanya  Yaumuna  ini bisa dipaksakan bagi seorang mantan suami yang melalaikan kewajibannya.” 24
Terdapat  sejumlah  strategi  yang  dilakukan  oleh  Yaumuna  dalam  memperjuangkan  hak- hak perempuan dan anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember, antara lain berikut ini:
23 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Perlindungan Perempuan & Anak Pascaperceraian, 2021.
24 Moh. Hosen, wawancara, Jember, Rabu, 5 April 2023.

## 1. Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholder
Dalam  menjalankan  perannya,  anggota  Yaumuna  diisi  oleh  para  hakim,  pejabat  dan petugas  di  Pengadilan  Agama  Jember.  Selain  itu,  Yaumuna  juga  bekerja  sama  dengan sejumlah  stakeholder  seperti  Polres  Jember,  Perguruan  Tinggi,  Organisasi  Bantuan  Hukum (OBH)  Se-Jember,  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak  Dan  Keluarga Berencana Kabupaten Jember (DP3AKB), dan masih banyak lainnya.
Wakil  Ketua/Hakim  Pengadilan  Agama  Jember/Penasehat  Inovasi  Yaumuna,  Bapak Syafi‟  menjelaskan  bahwa  Yaumuna  merupakan  bagian  dari  program  Pengadilan  Agama Jember yang dibantu oleh mitra-mitra.
“Yaumuna ini bukan hanya dari bagian Pengadilan  Agama, tetapi ini adalah inovasi yang dibuat dan diluncurkan oleh Pengadilan Agama Jember secara langsung, bukan sekadar mitra tetapi sebagai pusat dari program Yaumuna itu sendiri. Oleh karenanya dalam  mengoptimalkan  program  Yaumuna  ini  Pengadilan  Agama  melakukan perjanjian kerja sama/MOU dengan stakeholder inilah yang disebut mitra-mitra. Kita membutuhkan mitra-mitra dalam rangka untuk mengoptimalisasi program ini.” 25
Pertama,  Polres  Jember  menjadi  mitra  Yaumuna  pada  bidang  perlindungan  terhadap perempuan  dan  anak.  Hal  ini  dapat  dilihat  dalam  Nota  Kesepahaman  antara  Pengadilan Agama Jember
Kelas 1A dengan Kepolisian Resor Jember Nomor: W13/A4/3897/HM.01.1/8/2020  atau  Nomor:  B/32/IX/HUK.8.1./2021  tentang  Pengajuan Gugatan  Perceraian  PN  pada  Kepolisian  NRI,  Pengamanan  Sidang,  Sita  dan  Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)  Serta Perlindungan Perempuan dan  Anak di Wilayah Hukum Pengadilan Agama  dan  Kepolisian  Resor  Jember.  Dalam  lampiran  petunjuk  teknisnya,  disebutkan  pada Bab V perlindungan terhadap perempuan dan anak Pasal 9 disebutkan
1) Pengadilan  Agama  Jember  bersama  Polres  Jember  melakukan  sosialisasi  kepada masyarakat  dan  para  pihak  tentang  hak-hak  perempuan  dan  anak  dalam  perkara keluarga dan pidana dalam kekerasan dalam rumah tangga
2) Pengadilan  Agama  Jember  menghimpun  permohonan  pendampingan  hukum  dari perempuan dan anak yang mendaftarkan perkaranya
Kemudian dalam Pasal 10 ayat 1 disebutkan sebagai berikut:
Pengadilan  Agama  Jember  dan  Polres  Jember  saling  bertukar  data  dan  informasi mengenai  proses  penyelesaian  perkara  dan  atau  pelaksanaan  putusan  menyangkut hak-hak  perempuan  dan  anak  yang  ditangani  serta  berkoordinasi  untuk mengupayakan  pemenuhan  hak-hak  perempuan  dan  anak  melalui  eksekusi  putusan atau penerapan hukum pidana atas dasar keadilan restoratif.
25 Safi`, wawancara, Jember, 28 Maret 2023.
Inilah  kemudian  yang  membedakan  strategi  penjaminan  hak  perempuan  dan  anak, sebelum dan sesudah adanya inovasi Yaumuna di Pengadilan Agama Jember. Di mana pihak kepolisian  dapat  membantu  proses  eksekusi  putusan  pengadilan  terhadap  kewajiban  suami dalam  memenuhi  kewajibannya  setelah  bercerai.  Hal  itu  dijelaskan  oleh  Ketua  I  Yaumuna, Bapak Hosen sebagai berikut
“Beda, karena setelah adanya Yaumuna yang mana ada mitra yang bisa memaksakan khusus  untuk  Polres  Jember  yang  bisa  memaksakan  jika  penyelesaiannya  sampai kepada Polres.” 26
Kedua,  kerja  sama  dengan  Perguruan  Tinggi  dalam  hal  ini  yaitu  Universitas Muhammadiyah  Jember.  Penguatan  kerja  sama  dengan  Universitas  Muhammadiyah  Jember berupa pendampingan psikologi khususnya bagi perempuan dan anak pascaperceraian.
Yaumuna  memahami  bahwa  perempuan  yang  baru  bercerai  karena  sebagai  korban, misalnya terjadi KDRT, kurangnya nafkah, kerugian secara ekonomi, fisik dan semacamnya, perlu  mendapatkan  penanganan  berupa  pemulihan  psikologis  akibat  problem  rumah  tangga yang  dijalaninya.  Oleh  karena  itu,  strategi  Yaumuna  dengan  menggandeng  psikolog  dari perguruan tinggi
Perempuan  wajib mendapatkan  hak  keamanan selama menjalani proses persidangan, misalnya  jika  pihak  perempuan  sedang  dalam  situasi  psikologis  yang  kurang  baik,  seperti trauma,  ketakutan  dan  gangguan  psikologis  lainnya  menurut  penilai  dokter  atau  psikolog, sehingga  tidak  dapat  hadir  ke  dalam  persidangan  dengan  alasan  yang  jelas,  maka  pihak tersebut dapat menjalani proses persidangan secara online. 27
Ketua  II  Inovasi  Yaumuna  yang  juga  Hakim  di  Pengadilan  Agama  Jember,  Ibu  Nur Sholehah  menjelaskan  bahwa  pendampingan  psikologis  bagi  perempuan  yang  baru  bercerai memang  perlu  dilakukan.  Oleh  karena  itu,  Yaumuna  bekerja  sama  dengan  Psikolog  dari Universitas  Muhammadiyah  Jember  untuk  mendampingi  pihak  perempuan  yang  sedang terganggu kejiwaannya.
“Ada  Psikolog  dari  Universitas  Muhammadiyah  Jember,  ada  pula  bimbingan keterampilan  untuk  perempuan  yang  rentan,  frustrasi  setelah  bercerai  tentunya  yang menafkahi  atau  yang  biasanya  memberikan  nafkah  suami,  sekarang  tetap  harus mandiri.” 28
Ketiga,  kerjasama  dengan  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan,  Perlindungan  Anak  dan Keluarga  Berencana  (DP3AKB)  Kabupaten  Jember.  Dalam  surat  MoU  antara  DP3AKB dan
26 Moh. Hosen, wawancara, Jember, Rabu, 5 April 2023.
27 Mansari  &  Moriyanti.  “Sensitivitas  Hakim  Terhadap  Perlindungan  Nafkah  Istri  Pasca Perceraian.” Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies 5. 1 (2019): 43.
28 Nur Sholehah, wawancara, Jember, Senin, 10 April 2023.
Pengadilan Agama Jember No. 188.45/409/35.09.317/2021 / No. W13- A4/3977/HM.01.1/9/2021  disebutkan  bahwa  para  pihak  sepakat  membuat  perjanjian kerjasama  tentang  pengarusutamaan  gender,  pembinaan  keluarga,  perlindungan  perempuan dan  anak,  pendewasaan  usia  perkawinan  serta  pencegahan  perkawinan  anak  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  dan  pembangunan  yang  responsif  gender  di  Kabupaten Jember.
Hakim  Pengadilan  Agama  Jember  yang  juga  Ketua  II  Inovasi  Yaumuna  Ibu  Nur Sholehah  menegaskan  kembali  bahwa  pengguna  Yaumuna  dapat  diarahkan  ke  DP3AKB Kabupaten Jember untuk melakukan mediasi atau negosiasi bersama pihak mantan suami.
“Karena kita sudah MOU dengan Stakeholder DP3AKB dan Polres Jember tentunya kita  arahkan  bisa  jadi  pendampingan  dan  di  sana  akan  dilakukan  negosiasi  atau mediasi  agar  putusan  itu  dilakukan  secara  sukarela.  Misalkan  tidak  ada  itikad  baik baru kekuatan kepolisian yang memilki daya paksa.” 29

## 2. Penguatan Upaya Mediasi dan Negosiasi
Mediasi  dan  negosiasi  menjadi  salah  satu  strategi  utama  yang  dilakukan  oleh Yaumuna  di  Pengadilan  Agama  Jember.  Mediasi  merupakan  penyelesaian  sengketa  dengan melakukan  perundingan  yang  dibantu  oleh  mediator. 30 Dasar  hukum  praktik  mediasi  yaitu Perma  No.  1  Tahun  2016  tentang  Mediasi.  Dalam  rangka  penjaminan  hak  perempuan  dan anak  pascaperceraian,  para  pihak  mantan  suami  dan  istri  bersama  anak  dapat  melakukan proses  mediasi  dalam  rangka  penjaminan  hak-hak  yang  seharusnya  ia  dapatkan  setelah terjadinya perceraian.
Para pihak juga dapat menggunakan teknik  negosiasi. Yaitu  antara pihak melakukan tawar  menawar  untuk  menemukan  kesepakatan  berkaitan  dengan  apa  yang  disengketakan. Tahapan  negosiasi  pun  diatur  oleh  model  komunikasi  antar  pihak,  baik  dari  pertemuan, besaran penawaran hingga keputusan diatur atas inisiatif pribadi. 31
Peran  besar  Yaumuna  tidak  terlepas  dengan  strategi  yang  dipakai  pada  saat menjalankan  tugasnya.  Salah  satunya  dengan  melakukan  mediasi  antar  pihak.  Hal  itu disampaikan  oleh  Bapak  Tahir  yang  merupakan  Sekretaris  Pengadilan  Agama  Jember  yang juga menjadi Pengarah Inovasi Yaumuna.sebagai berikut.
“Strateginya  memakai  jalan  terbaik  yaitu  musyawarah  mufakat  dan  kalau  jalan tersebut  sudah  bisa  dilaksanakan  maka  pemenuhan  hak-hak  tidak  sampai  pada  cara Eksekusi  maupun  secara  paksa.  Hak-  hak  strategi  yang  paling  manjur  insyaallah
29 Nur Sholehah, wawancara, Jember, Senin, 10 April 2023.
30 Febri Handayani, Bantuan Hukum Di Indonesia (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 205.
31 D.Y Witanto,S.H. Hukum Acara Mediasi (Bandung, Alfabeta, 2011), 17.
adalah  dengan  cara  musyawarah  mufakat  mulai  dari  Mediasi,  maupun  program Yaumuna. Kalau sudah tercapai kan sudah selesai kita tidak usah melaksanakan hak- hak secara paksa maupun eksekusi.” 32
Lebih detail lagi dijelaskan oleh Ketua II Inovasi Yaumuna Ibu Nur Sholehah terkait cara kerja Yaumuna di Pengadilan Agama Jember,
“Ketika  perkara  sudah  masuk  di  ruangan  persidangan  dan  sudah  diperiksa  oleh majelis  hakim,  tanpa  membedakan  perceraian  siapa  yang  mengajukan  baik  istri maupun  suami  dengan  adanya  Yaumuna  hak  perempuan  bisa  ditegakkan.  Bisa dilakukan mediasi secara sukarela biar tidak berlarut-larut untuk mengukur kelayakan dan  kemampuan  bisa  dilakukan  mediasi.  Bukan  hanya  perkara  pokoknya  saja  yang dimediasi  tetapi  tuntutan-tuntunan  hak-hak  perempuan  ini  dimediasi.  Kalau perceraian  tidak  bisa  didamaikan  tetapi  tentang  hak  perempuan  bisa  mediasi  artinya mediasi  berhasil  sebagian.  Misalkan  di  dalam  mediasi  tidak  berhasil,  tetapi  ketika gugat balik para pihak ingin dimediasi namanya mediasi sukarela bisa dilakukan oleh majelis, memang tidak wajib untuk rekonvensi tetapi para pihak bisa meminta kepada majelis  daripada  berlama-lama  nanti  ada  pembuktiannya.  setelah  tersepakati  baik dalam  mediasi  maupun  mereka  sendiri  di  luar  persidangan  mereka  menyepakati  itu maka dituangkan dalam putusan akhir.” 33

## 3. Nafkah Wajib Diberikan Sebelum Ikrar Talak
Strategi  Yaumuna  berikutnya  yaitu  dalam  perkara  cerai  talak,  pihak  suami  wajib membayar nafkah iddah, mut`ah dan madhiah sebelum ikrar talak diucapkan. Di mana dalam amar  putusannya  disebut  bahwa  dibayar  sebelum  ikrar  talak  diucapkan.  Hal  ini  berdasarkan sesuai  dengan  Surat  Edaran  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2017  tentang  Pemberlakuan Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno  Kamar  Mahkamah  Agung  Tahun  2017  Sebagai  Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf C angka (1). Namun, ikrar talak tetap dapat diucapkan sebelum nafkah diberikan jika pihak istri tidak merasa keberatan. 34

## 4. Menahan Akta Cerai
Pada  kasus  cerai  gugat,  Panitera  Pengadilan  Agama  Jember  menahan  akta  cerai mantan suami sampai dirinya memenuhi kewajibannya berupa nafkah pascaperceraian kepada mantan istrinya. Akta cerai yang ditahan oleh Panitera tersebut menjadi jaminan bagi mantan
32 Tahir, wawancara, Jember, Jum`at, 24 Maret 2023.
33 Nur Sholehah, wawancara, Jember, Senin, 10 April 2023.
34 Suadi, Amran. “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dialaksanakan.” Jurnal Hukum dan Peradilan 7. 3 (2018): 353- 374.
istri  agar  suami  membayar  nafkahnya.  Praktik  yang  dilakukan  oleh  Yaumuna  tersebut  juga berdasarkan pada SEMA No. 2 Tahun 2019.
Kemudian  Wakil  Ketua/Hakim  Pengadilan  Agama  Jember,  Bapak  Safi‟  sebagai berikut
“Strateginya adalah pelaksanaannya biasanya di Pengadilan Agama Jember boleh jadi menahan akta cerai gugat, sehingga suami belum memenuhi kewajibannya tidak bisa mengambil.  Dan  terhadap  cerai  talak,  kalau  suami  sebelum  melaksanakan kewajibannya maka dia tidak bisa mengikrarkan.” 35

## 5. Tenggang Waktu 6 Bulan Bagi Suami Untuk Membayar Kewajibannya
Hakim yang juga menjadi anggota Yaumuna memiliki peran penting untuk memenuhi hak perempuan dan anak pascaperceraian. Salah satunya hakim memberikan waktu maksimal 6  bulan  sejak  putusan  dijatuhkan  untuk  membayar  nafkah  istri  dan  anak.  Hal  ini  mengacu pada  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  131  angka  4  (empat)  yang  berbunyi  sebagai berikut:
“Jika  suami  tidak  mengucapkan  ikrar  talak  dalam  waktu  6  (enam)  bulan  sejak ditetapkannya  putusan  pengadilan  terkait  diijinkannya  untuk  ikrar  talak,  maka  hak suami gugur untuk mengucapkan talak sehingga perkawinan tetap utuh”
Ketua II Inovasi Yaumuna, Ibu Nur Sholehah menjelaskan, hakim memberikan waktu 6 bulan bagi suami untuk memenuhi kewajibannya sebelum mengucapkan ikrar talak. Namun, jika  ternyata  suami  tidak  membayar,  maka  dia  tidak  menggunakan  hak  cerainya.  Berikut penjelasan lengkapnya.
“Daya  paksa  pelaksanaan  hak-hak  perempuan  dan  anak  hanya  waktu  ikrar  talak  itu saja. bahkan diberikan kesempatan 6 bulan, karena barangkali itu beban yang relative berat  dengan  nilai  untuk  orang-orang  tertentu,  jika  sampai  waktu  6  bulan  dan  tidak digunakan artinya dia tidak menggunakan hak cerainya sehingga putusan dinyatakan tidak berkekuatan hukum,” 36
Dampak  Yaumuna  Menjamin  Hak  Perempuan  dan  Anak  Pascaperceraian  di  Pengadilan Agama Jember
Pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian, berupa nafkah iddah, mut`ah, madhiyah dan hadhanah, pada dasarnya dapat ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama  melalui
35 Safi`, wawancara, Jember, 28 Maret 2023.
36 Nur Sholehah, wawancara, Jember, Senin, 10 April 2023.
2 (dua) cara, diantaranya: 37
a. Penetapan  melalui ex-officio hakim.  Yaitu  di  mana  hakim  tetap  menetapkan  ketentuan hak-hak  perempuan  pasca  bercerai  meski  tidak  diminta  oleh  pihak  istri,  sepanjang  tidak terdapat  bukti  yang  menyebutkan  bahwa  istri  melakukan nusyuz sebagaimana  dalam ketentuan    Pasal  41  huruf  (c)  UU  No.  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  dan  Pasal  149 huruf (a) dan (b) KHI.
b. Penetapan  melalui  tuntutan  rekonvensi  dari  pihak  istri  kepada  mantan  suaminya  agar memenuhi hak-hak perempuan pasca perceraian tersebut.
Namun,  masih  terdapat  problem  yang  muncul  di  permukaan  tentang  minimnya  eksekusi dalam  putusan  perceraian  kaitannya  dengan  pemenuhan  hak  perempuan  dan  anak pascaperceraian.  Dengan  itu,  Yaumuna  yang  menjadi  salah  satu  strategi  Pengadilan  Agama Jember  diharapkan  memiliki  dampak  yang  signifikan  terhadap  pemenuhan  hak  perempuan  dan anak pascaperceraian.
Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Jember / Sekretaris Inovasi Yaumuna, Bapak As`ari menyebutkan, hadirnya Yaumuna semakin menguatkan para hakim dalam memberikan ex- officio dalam memenuhi hak-hak perempuan dan anak pascaperceraian.
“Kalau  sebelum  ada  Yaumuna  hak-hak  perempuan  dan  anak,  dalam  hal  ini  Hakim cenderung  relatif  ketika  tidak  diminta  maka  tidak  dijalankan  hak ex  officio atau  jarang hanya  tertentu.  Tetapi  ketika  ada  Yaumuna  dengan  program  yang  dipelopori  oleh  Ketua Pengadilan  Agama  Jember  maka  rata-rata  hakim  itu  akan  memberikan  hak-hak perempuan dan anak walaupun tidak diminta. untuk nafkah anak walaupun tidak diminta hakim akan membebankan untuk hak nafkah anak.” 38
Yaumuna  yang  bekerjasama  dengan  para  stakeholder,  seperti  Polres  Jember,  DP3AKB Kabupaten  Jember  dan  lainnya,  semakin  mempermudah  para  mantan  istri  yang  ingin  mendapat perlindungan  dalam  mencari  keadilan.  Misalnya  seperti  yang  dialami  oleh  salah  satu  pengguna Yaumuna, Ibu Nurul yang langsung berkonsultasi ke lembaga DP3AKB.
“Di  DP3AKB  ditawari  untuk  pendampingan  ke  rumah  mantan  suami  untuk  mediasi tentang  hak  asuh,  tetapi  saya  pikir  daripada  rebut  sama  mantan  suami  saya  coba  untuk mediasi sendiri. Saya hanya sebatas konsultasi tidak meminta pendampingan karena saya takut  merepotkan.  Dari  Yaumuna  saya  mendapatkan  informasi  tentang  kerjasama Yaumuna dengan DP3AKB dari situ saya bisa berkonsultasi bagaimana mendapatkan hak
37 Suadi, Amran. “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dilaksanakan.” Jurnal Hukum dan Peradilan 7. 3 (2018): 353- 374.
38 As`ari, wawancara, Jember, Jum`at, 24 Maret 2023.
asuh  anak,  dan  difasilitasi  juga  dengan  pendampingan  tetapi  saya  memilih  untuk konsultasinya saja.” 39
Ibu Lulut yang juga pengguna layanan Yaumuna mengaku merasa puas atas kinerja yang diberikan kepada para mantan istri yang baru bercerai di Pengadilan.
“Saya peroleh informasi tentang Program Yaumuna yaitu adanya kerjasama mitra untuk menjamin  hak  perempuan  dan  anak  pascaperceraian  yaitu  Pemkab  Jember,  DP3AKB, GPP, UNMUH dan Polres. Yang menarik adalah adanya pelatihan dan keterampilan kerja khusus perempuan di Kabupaten Jember.” 40
Sebagaimana  telah  dipaparkan  di  atas,  bahwasanya  angka  perceraian  di  Kabupaten Jember sangatlah tinggi. di tahun 2020, angka perceraian mencapai 5.809 perkara dengan rincian 1.604 perkara cerai talak dan 4.205 cerai gugat. Di tahun 2021 angka perceraian mencapai 5.833 perkara dengan 1.544 angka cerai talak dan 4.289 cerai gugat. Dan pada tahun 2022, cerai gugat mencapai 4.568 perkara dan cerai talak 1.489 perkara, dengan total 6.057 perkara cerai.
Dari angka perceraian tersebut, tidak semua perkara cerai yang ada di Pengadilan Agama Jember menggunakan layanan Yaumuna. Hal ini dikarenakan  hanya para mantan istri yang hak- haknya belum terpenuhi dengan baik, sehingga menggunakan layanan Yaumuna untuk mendapat perlindungan  lebih  dalam  memperjuangkan  hak-haknya  pascaperceraian.  Hal  itu  dipaparkan langsung oleh Ketua II Inovasi Yaumuna Ibu Nur Sholehah sebagai berikut.
“Alhamdulillah ada beberapa yang terealisasikan, atau bisa jadi mereka tidak langsung ke Pengadilan Agama Jember, mereka sudah paham, melihat di website apa tahapan-tahapan apa  yang  bisa  dilakukan.  Jadi  dia  langsung  ke  DP3AKB  dengan  membawa  salinan putusan dari Pengadilan Agama Jember.” 41
Secara umum, Yaumuna yang merupakan kepanjangan (Layanan Khusus Perempuan dan Anak),  tidak  hanya  dibentuk  untuk  menjamin  hak-hak  perempuan  dank  anak  pascaperceraian, melainkan  juga  edukasi  risiko  perkawinan  dini,  pendampingan  hukum  dan  sosial,  serta pendampingan  hukum  lainnya.  Jika  dilihat  dari  grafik  jumlah  layanan  pengguna  Yaumuna (Layanan Khusus Perempuan dan Anak) di website resminya, yaumuna.pa-jember.go.id. Layanan pemenuhan hak perempuan dan anak sejumlah 120. Lebih detailnya dapat disimak tabel berikut:
39 Nurul, wawancara, Jember, Senin,  10 April 2023.
40 Lulut, wawancara, Jember, Kamis, 27 April 2023. 41 Nur Sholehah, wawancara, Jember, Senin, 10 April 2023.
Tabel. Grafik Jumlah Layanan Pengguna Yaumuna No. Jenis Layanan Jumlah 1 Pendampingan Hukum dan Sosial 138 2 Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak 120 3 Edukasi Resiko Perkawinan Dini 69 4 Tindakan dan Konsultasi Kesehatan 67 5 Pelatihan Kerja (DP3AKB dan GPP) 25 6 Tindakan dan Konsultasi Psikologi 16
Pemenuhan  hak  perempuan  dan  anak  pascaperceraian  melalui  layanan  inovasi Yaumuna  telah mencapai 120  perkara,  terhitung  sejak  22  Februari  2022  sampai  15  Mei 2023.  Perolehan  nafkah mut`ah berupa  uang  yang  dititipkan  ke  Pengadilan  Agama Jember  telah  mencapai  583.350.000  (lima  ratus  delapan  puluh  tiga  juta  tiga  ratus  lima puluh ribu rupiah). Berikut hasil temuan data yang diperoleh dari observasi di Pengadilan Agama Jember.
Tabel Jumlah Perkara dan Jumlah Titipan Nafkah Mutah di Yaumuna
No. Periode Jumlah Perkara Jumlah Titipan 1 22 Februari 2022-13 Desember 2022 54 perkara Rp. 167.400.000 2 14 Desember 2022- 29 Desember 2022 13 perkara Rp. 64.550.000 3 Januari 2023 9 perkara Rp. 32.300.000 4 Februari 2023 12 perkara Rp. 35.500.000 5 Maret 2023 20 perkara Rp. 107.500.000 6 April 2023 7 perkara Rp. 114.650.000 7 1 Mei 2023-15 Mei 2023 5 perkara Rp. 63.450.000 Jumlah 120 perkara Rp. 583.350.000
Sejak  dikeluarkan  Surat  Edaran  Direktorat  Jenderal  Badan  Peradilan  Agama  Nomor 1669/DJA/HK.00/5/2021,  istri  yang  mengajukan  gugat  cerai  ke  pengadilan,  dapat  langsung menentukan  besaran  nafkah  sebagai  hak  yang  wajib  dipenuhi  pasca  perceraian  dengan pembayaran  dilakukan  sebelum  mantan  suami  mengucapkan  ikrar  talak.  Namun,  perlu  diingat bahwa mantan istri juga harus melihat tingkat kemampuan suami dalam memenuhi hak-haknya.
Selain itu, dampak adanya Yaumuna di Pengadilan Agama Jember yaitu, sosialisasi yang cukup di semua komponen yang ada di Pengadilan Agama Jember. Terlebih di bagian  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan perihal hak-hak yang bisa didapatkan bagi mantan istri yang baru bercerai di Pengadilan Agama Jember.
Sebagaimana  dialami  oleh  Ibu  Lulut  salah  satu  pengguna  layanan  Yaumuna menyebutkan,  para  istri  yang  akan  bercerai  diarahkan  oleh  Petugas  PTSP  Pengadilan  Agama Jember bagi untuk menggunakan jasa Yaumuna
“ Saya  tau  program  Yaumuna  dari  Petugas  PTSP  Pengadilan  Jember.  ketika  mau mendaftar perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Jember. Petugas PTSP memberikan informasi  tentang  Yaumuna  karena  adanya  keterkaitan  dengan  penjaminan  hak perempuan dan anak pascaperceraian.” 42

## KESIMPULAN
Angka perceraian di Kabupaten Jember sangatlah tinggi yang didominasi dengan perkara cerai gugat daripada cerai  talak. Artinya lebih banyak pihak istri  yang menggugat cerai daripada suami yang mentalak istrinya. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Jember meluncurkan program Yaumuna  (Layanan  Inovasi  Khusus  Perempuan  dan  Anak)  yang  salah  satu  tugas  utamanya menjamin  hak  perempuan  dan  anak  pascaperceraian.  Strategi  Yaumuna  dalam  menjamin  hak perempuan dan anak pascaperceraian, meliputi; 1) Penguatan kerja sama dengan stake holder, 2) Penguatan  upaya  mediasi  dan  negosiasi,  3)  Nafkah  wajib  dibayarkan  sebelum  pembacaan  ikrar talak,  4)  Menahan  akta  cerai,  5)  Tenggang  waktu  6  bulan  bagi  suami  untuk  membayar kewajibannya.
Layanan  inovasi  Yaumuna  di  Pengadilan  Agama  Jember  sebagai  representasi  dari Keputusan  Dirjend  Badilag  MARI  Nomor  1959  Tahun  2021  Tentang  Pemberlakuan  Ringkasan Kebijakan  (Policy  Brief)  Jaminan  Perlindungan  Hak-hak  Perempuan  dan  Anak  Pascaperceraian, memberikan  dampak  yang  cukup  efektif  bagi  pelaksanaan  pemenuhan  hak  perempuan  dan  anak pascaperceraian di Pengadilan Agama Jember. Dampak tersebut antara lain, gencarnya sosialisasi yang  dilakukan  oleh  pihak  pengadilan  kepada  para  istri  yang  sedang  menggugat  cerai  atau  para perempuan  tentang  hak-hak  perempuan  dan  anak  pascaperceraian.  Termasuk  juga  praktik ex- officio yang  dijalankan  oleh  hakim  semakin  efektif.  Salah  satu  bukti  dari  keefektifan  layanan Yaumuna  tersebut,  yaitu  sejak  tanggal  22  Februari  2022  sampai  dengan  15  Mei  2023  telah terkumpul nafkah mutah dan berhasil dibayarkan kepada mantan istri sebesar Rp. 583.350.000.

## DAFTAR PUSTAKA
Aden  Rosadi, Peradilan  Agama  Di  Indonesia  Dinamika  Pembentukan  Hukum, Bandung: Simbiosa Rakatama Media, 2015.
As`ari, wawancara, Jember, Jum`at, 24 Maret 2023.
Bambang Sugono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
42 Lulut, wawancara, Jember, Kamis, 27 April 2023.
D.Y Witanto,S.H. Hukum Acara Mediasi , Bandung, Alfabeta, 2011.
Devi  Yulianti,  “Pembebanan  Mut‟ah  dan  Nafkah  „Iddah  Pada  Perkara  Cerai  Talak  Dengan Putusan Verstek.” Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 5, No. 2. 2020.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Perlindungan Perempuan & Anak Pascaperceraian, 2021.
Febri Handayani, Bantuan Hukum Di Indonesia, Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
Hamidi, Penelitian Kualitatif , Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2005.
Indira  Setia  Ningtias,  “Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penurunan  Angka  Pernikahan  Di Indonesia.” Jurnal Registratie, Vol. 4 , No. 2,  (2023).
Jawa Pos Radar Jember, 15 Maret 2023, 19.
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: W31-A/677/Kp.05. 8/R/SK/1/2022 Tentang Penetapan Pemenang Lomba Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
Khairuddin,  Badri  &  Nurul  Auliya.  “Pertimbangan  Hakim  Terhadap  Putusan  Nafkah  Pasca
Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar`iyah Aceh Nomor
01/Pdt.G/2019/MsAceh).” Journal of  Chemical  Information and  Modeling, Vol. 53,  No. 9, 2019.

## Kompilasi Hukum Islam
Lulut, wawancara, Jember, Kamis, 27 April 2023.
Mansari  &  Moriyanti,  “Sensitivitas  Hakim  Terhadap  Perlindungan  Nafkah  Istri  Pasca Perceraian.” Gender Equality International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 5 , No.1, 2019.
Mansari  &  Moriyanti.  “Sensitivitas  Hakim  Terhadap  Perlindungan  Nafkah  Istri  Pasca Perceraian.” Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 5, No.1, 2019.
Moh. Hosen, wawancara, Jember, Rabu, 5 April 2023.
Nur Sholehah, wawancara, Jember, Senin, 10 April 2023.
Nurul, wawancara, Jember, Senin,  10 April 2023.
PA Jember, Tentang YAUMUNA, https://Yaumuna.pa-jember.go.id/, diakses pada 26 April 2023 Putusan Mahkamah Syar‟iyah Idi Nomor 344/Pdt.G/2020/MS.Idi
Ramdani,  Riyan,  &  Firda  Nisa  Syafithri.  “Penentuan  Besaran  Nafkah Madhiyah ,  Nafkah Iddah dan Mut`ah Dalam  Perkara  Perceraian  di  Pengadilan  Agama.” Adliyah:  Jurnal  Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 15, No.1, 2021.
Ramdani,  Riyan,  &  Firda  Nisa  Syafithri.  “Penentuan  Besaran  Nafkah Madhiyah ,  Nafkah Iddah dan Mut`ah Dalam  Perkara  Perceraian  di  Pengadilan  Agama.” Adliyah:  Jurnal  Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 15, No. 1, 2021.
Reni, dkk. “Nusyuz dalam Perspektif al-qur‟an (Studi Komparatif Tafsir ibn Katsir dan  Quraish Shihab).” Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa, Vol. 2, No. 1, 2022.
Safi`, wawancara, Jember, 28 Maret 2023.
Suadi, Amran. “Peranan Peradilan Agama Dalam Melindungi Hak Perempuan dan Anak Melalui Putusan yang Memihak dan Dapat Dialaksanakan.” Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7, No. 3, 2018.
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03 Tahun 2018 point 3 Hasil Pleno Kamar Agama
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017, Rumusan Hukum Kamar Agama, Angka 1. Tahir, wawancara, Jember, Jum`at, 24 Maret 2023.
Tati  Krisnawaty,  dkk, Strategi  Nasional  Pemenuhan  Hak  Konstitusional  Perempuan, Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.
Tim,  Tahun  2022,  Angka  Perceraian  di  Kabupaten  Jember  Tembus  4.786  Kasus.  2022.  Lihat: https://suaraindonesia.co.id/news/peristiwa-nasional/6346104439932/Tahun-2022- Angka-Perceraian-di-Kabupaten-Jember-Tembus-4786-Kasus
Tohirin, Metode  penelitian  Kualitatif  dalam  Pendidikan  dan  Bimbingan  Konseling, Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada, 2012.