## Artikel
Collaborative Governance dalam Pembangunan Masyarakat
Perbatasan di Kabupaten Merauke
Andri Irawan 1 , Aenal Fuad Adam 2
1 &2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Musamus, Merauke, Indonesia.
* Korespondensi : andriawan@unmus.ac.id

## Abstrak
Pembangunan  kawasan  perbatasan  bertujuan  untuk  mewujudkan  paradigma  perbatasan  sebagai beranda  NKRI  perlu  dilakukan  secara  komprehensif,  dalam  arti  tidak  hanya  melalui  pendekatan kesejahteraan, akan tetapi juga dilakukan dengan pendekatan keamanan dan lingkungan. Untuk itu collaborative governance menjadi salah satu konsep yang dapat diterapkan dalam membangun daerah perbatasan.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  dengan  metode  deskriptif  dan  pendekatan  kualitatif  di Distrik  Sota  merupakan  daerah  yang  berbatasan  langsung  dengan  Papua  Nugini.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  collaborative  governance  dalam  pembanguna  daerah  perbatasan  RI-PNG  di Distrik Sota belum berjalan dengan baik. Indikator starting condition dan Intermediate outcome sudah terlihat  dari  beberapa  program  seperti  terbentuknya  kelompok masyarakat  pengusaha  madu  pokos, pengolah minyak kayu putih, dan pengolah teh sarang semut. Akan tetapi, jika dilihat dari indicator collaborative process dan institusional design belum terjadi kolaborasi yang ideal antara pemerintah, swasta dan perguruan tinggi. Dimana terlihat bahwa segala kegiatan pemberdayaan masyarakat masih didominasi  oleh  pemerintah  dalam  hal  ini  Badan  Pengelola  Perbatasan  Daerah,  Balai  Konservasi Sumber Daya Alam, dan Balai Taman Nasional Wasur Kabupaten Merauke. Idealnya dalam sebuah proses collaborative harus  terlibat  pihak  perguruan  tinggi  dan  masyarakat  sebagai  pelaksana  dan penyeimbang program-program yang diberikan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kata Kunci: Collaborative Governance, Pembangunan Masyarakat, Kawasan Perbatasan.

## Abstract
The development of border areas aims to realize the border paradigm as the homeland of the Republic of Indonesia and needs to be carried out  comprehensively, in the sense not only through a welfare approach  but  also through  a  security  and environmental approach.  For this  reason, collaborative governance is one of the concepts that can be applied in developing border areas. This research was conducted using a descriptive method and a qualitative approach in Sota District, which is an area directly  adjacent  to  Papua  New  Guinea.  The  results  of  the  study  indicate  that  collaborative governance  in the development  of  the  RI-PNG border  area in  the  Sota  District has  not  gone  well. Indicators of starting conditions and intermediate outcomes have been seen from several programs such as the formation of community groups for Pokos honey entrepreneurs, eucalyptus oil processors, and ant nest tea processors. However, when viewed from the indicators of the collaborative process and  institutional  design,  there  has  not  been  an  ideal  collaboration  between  the  government,  the private sector, and universities. Where it can be seen that all community empowerment activities are still dominated by the government, in this case, the Regional Border Management Agency, the Natural Resources Conservation Center, the Wasur National Park Center, and Merauke Regency. Ideally, in a  collaborative  process,  universities  and  the  community  should  be  involved  as  implementers  and balancers of the programs provided by the government in improving the welfare of the community
Keywords: Collaborative Governance, Community Development, Merauke Border Area.
Collaborative  Governance  dalam  Pembangunan  Masyarakat  Perbatasan  di  Kabupaten Merauke

## 1. Pendahuluan
Perbatasan negara merupakan penjelmaan daripada kedaulatan bangsa dalam bangsa atau negara yang bersangkutan. Perbatasan juga mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah  kedaulatan  untuk  memanfaatkan  sumberdaya  yang  ada.  Namun  ironinya,  saat  ini sebagian  besar  wilayah  perbatasan  di  Indonesia  masih  merupakan  daerah  tertinggal  dengan sarana  dan  prasarana  sosial  dan  ekonomi  yang  masih  sangat  terbatas.  Kondisi  ini  membuat masyarakat  tidak  berdaya  sehingga  kesejahteraan  masyarakat  di  kawasan  perbatasan  rendah. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan harus dilaksanakan karena perbatasan berkaitan dengan kedaulatan dan harga diri bangsa.
Indonesia  mempunyai  tiga  provinsi  wilayah  perbatasan  darat  yang  secara  langsung bersinggungan dengan negara lain, yaitu Papua - Papua New Guena, Nusa Tenggara Timur - Timor Leste, dan Kalimantan  - Malaysia. Ketiga provinsi perbatasan darat tersebut memiliki karakter khusus, baik di lihat dari segi persoalan pembangunan maupun dari segi keamanan dan ketahanan  nasional,  terbatasnya,  sarana-prasarana  yang  tersedia,  seperti  jalan,  transportasi, telekomunikasi, mengakibatkan kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan terpencil.
Kabupaten Merauke menjadi salah satu daerah di Papua yang berbatasan langsung dengan Negara  Papua  Nugini.  Seperti  di  daerah  perbatasan  lain,  berbagai  macam  isu  ketimpangan sosial ekonomi masih sangat melekat disana. Seperti isu tentang Infrastruktur, Perekonomian, Pendidikan,  hingga  kesehatan.  Isu-isu  tersebut  sudah  tejadi    pada  rentang  waktu  yang  lama, akan  tetapi  sampai  saat  ini  permasalahan  atau  isu  tersebut  masih  relevan  terjadi  di  wilayah perbatasan dan menjadi suatu permasalahan belum dapat diselesaikan dengan baik.
Pembangunan wilayah perbatasan adalah sebuah keniscayaan karena wilayah perbatasan menjadi wilayah terdepan dari sebuah negara. Seperti halnya wilayah perbatasan yang ada di Kabupaten Merauke yaitu Distrik Sota. Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) telah selesai  dikerjakan  dan  di  resmikan  Presiden  pada  tanggal  3  Oktober  2021  dengan  harapan bahwa kawasan  perbatasan  merupakan  beranda  terdepan  Indonesia  yang  mewakili  wajah bangsa  agar  bisa  menjadi  representasi  kemajuan  Indonesia  yang  membanggakan  seluruh masyarakat  Indonesia.  Dalam  pidatonya  Presiden  mengatakan  bahwa  dengan  wajah  baru, dengan tampilan baru, dan juga yang tidak kalah penting dengan cara  - cara pelayanan yang lebih baik yang menjadi cerminan komitmen dalam membangun kawasan perbatasan.
Dengan adanya pembangunan PLBN Sota ini merupakan potensi dan peluang yang dapat berkembang di daerah tersebut. Karena dengan adanya pembangunan PLBN ini harusnya  dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dari berbagai aspek seperti Sosial, Ekonomi, dan Sumber daya alam yang dapat dikelola demi kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, yang sering terjadi di  daerah  perbatasan  Sota  ini  tidaklah  seperti  apa  yang  diharapkan.  Dimana  masih  sangat terlihat  adanya  kesenjangan  sosial taraf  hidup  masyarakat  yang  rendah  yaitu  jika  dilihat  dari angka  kemiskinan  dan  pengangguran  lebih  meningkat. Dari  data  yang  dihimpun  saat  awal penelitian adalah masih ada 300 orang lebih masyarakat yang hidup dalam garis kemiskinan dibalik megahnya bangunan PLBN Sota tersebut . Oleh karena itu, sangat diperlukan berbagai inovasi pembangunan guna mempercepat penyelesaian isu-isu yang terjadi.
Percepatan  pembangunan  kawasan  perbatasan  dapat  dilakukan  dengan  melibatkan berbagai pihak yang dalam ilmu administrasi disebut dengan konsep collaborative governance. Konsep Collaborative Governance sebagai sebuah basis alternatif dinilai mampu mewujudkan percepatan  dan  implementasi  kebijakan  pembangunan  kawasan  perbatasan. Collaborative Governance merupakan sebuah proses yang di dalamnya melibatkan berbagai stakeholder yang terkait untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama (Florini & Pauli, 2018).
Collaborative  Governance  dalam  Pembangunan  Masyarakat  Perbatasan  di  Kabupaten Merauke
Pentingnya  konsep collaborative  governance dalam  pembangunan  kawasan  perbatasan telah  diungkapkan  oleh (Keyim,  2015)(Keyim,  2018) dalam  riset  yang  dilakukannya  dan penelitian-penelitian  terdahulunya  dalam studi  kasus  dari  masyarakat  pedesaan  pinggiran  di Finlandia.  Ia  mengatakan  bahwa  pembangunan  desa  pariwisata  yang  dilaksanakan  di  daerah pinggiran Finlandia sangat dipengaruhi oleh pendekatan Collaborative Governance yaitu oleh beberapa determinan antara lain dari lembaga negara dan komunitas perdesaan yang ada disana.
Penelitian  lain  dilakukan  oleh  (Muhammad,  2017)  di  Provinsi  Kepulauan  Riau  bahwa permasalahan-permasalahan  yang  terjadi  di  daerah  perbatasan  tersebut  seperti  penangkapan ikan  ilegal,  pertambangan  serta  perdagangan  manusia  diakibatkan  oleh  minimnya  kerjasama antara  berbagai  elemen  yang  menjadi  pengelola  perbatasan.  (Florini  &  Pauli,  2018)  dalam penelitiannya  menekankan  bahwa  dalam  pembangunan  berkelanjutan  untuk  mengentaskan kemiskinan di pedesaan di Asia tenggara perlu kolaborasi lintas sector antara pemerintah dan lembaga non pemerintah.
Dengan  demikian,  tulisan  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  model  pembangunan masyarakat  kawasan  perbatasan  RI  –  PNG  dengan  menggunakan  konsep collaborative governance selaku  inovasi  kebijakan  pembangunan  kawasan  perbatasan.  Hal  ini  disebabkan karena alasan desentralisasi yang lebih menekankan dimana daerah membangun dirinya sendiri dengan  memanfaatkan  kemitraan  dengan  lembaga  negara,  pihak  swasta  serta  komunitas masyarakat  yang  ada  di  daerah  tersebut.  Sehingga  dengan  adanya  peran  serta  dari  masing- masing  elemen  akan  mempermudah  daerah  pinggiran  melaksanakan  pembangunan berdasarkan atas kearifan lokal daerah tersebut.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  dengan  pendekatan  kualitatif  karena melalui penelitian kualitatif peneliti bermaksud  untuk memperoleh gambaran yang mendalam tentang  model  pembangunan  masyarakat  perbatasan  di  Kabupaten  Merauke  dengan  melihat fenomena-fenomena  yang  terjadi  disana.  Penelitian  dilaksanakan  di  Distrik  Sota  Kabupaten Merauke  karena  beberapa  kampung  yang  ada  didalamnya  merupakan  kampung  yang berbatasan langsung dengan Negara lain yaitu Papua Nugini.
Penelitian  dilakukan  melalui  beberapa  tahapan,  yaitu;  melakukan  pengumpulan  data penelitian  melalui  observasi,  dokumentasi,  serta  memperkuat  data  dengan  melakukan  Focus Group Discussion (FGD). Data penelitian diperoleh dari informan yang terkait langsung dalam pembangunan  masyarakat  perbatasan  melalui  wawancara  yang  mendalam  diantaranya:  (1) Kepala  Distrik  Sota,  (2)  Kepala  Badan  Pengelola  Perbatasan  Daerah  (BPPD)  Kabupaten Merauke, (3) Kepala  Balai Taman Nasional Wasur, (4) Kepala Kepolisia Sektor Sota, (5) Para Pelaku  UMKM  di  Distrik Sota,  serta  (6)  masyarakat yang  menjadi  sasaran  dari  pelaksanaan pembangunan  itu  sendiri.    Teknik  analisis  data  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model analisis  data  yang  dikemukakan  oleh  Miles,  Huberman,  dan  Saldana  (2014),  dimana  dalam analisis  data  terdapat  tiga  aktifitas  yaitu: condensation  data , data  display ,  dan conclusion drawing/ verification .

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Collaborative Governance dalam Pembangunan Masyarakat Perbatasan di Kabupaten Merauke
3.1.1. Starting Condition
Starting Condition adalah keadaan awal di mana Collaborative Governance dilaksanakan. Tahap awal mencakup konteks historis dari kolaborasi masa lalu, kemungkinan, dan insentif yang  diharapkan  dari  proses Collaborative  Governance (Chris  Ansell,  2008).  Pemerintah
Collaborative  Governance  dalam  Pembangunan  Masyarakat  Perbatasan  di  Kabupaten Merauke
Kabupaten  Merauke  melalui Badan Pengelola  Perbatasan  Daerah  dan  Balai  Taman  Nasional Wasur  Kabupaten  Merauke  telah  melakukan  kegiatan pembangunan  di  sektor  perekonomian masyarakat  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  lokal  yang  ada  di daerah perbatasan. Kegiatan ‘membangun’ oleh Pemerintah Kabupaten Merauke dalam bidang perekonomian  misalnya  adalah  dengan  memberikan  pendampingan  kepada  masyarakat pengelola  UMKM  dalam  bidang  penyulingan  minyak  kayu  putih,  pengolah  madu  Pokos, Minyak buah merah, Minyak Kemiri Bakar dan Teh Sarang semut. Pemerintah berfokus pada pembangunan perekonomian UMKM karena melalui kegiatan ini dapat menjadikan usaha bagi masyarakat lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal setempat.
Selain  itu,  Kapolsek  Sota  juga  memulai  pembangunan  masyarakat  dengan  cara memberdayakan  masyarakat  lokal  asli  Papua  untuk  menanam  cabai  merah  keriting  dengan jumlah lahan yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini selain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat  yang  paling  penting  adalah  untuk  memanfaatkan  lahan  tidur  yang  dimiliki  oleh masyarakat  yang  selama  ini  tidak  terpakai.  Keuntungan  berikutnya  yang  didapat  dengan memberdayakan  masyarakat  ini  adalah  meminimalisir  terjadinya  kriminalitas  di  daerah perbatasan. Menurut penuturan Kapolsek Sota bahwa awal mula pemberdayaan itu dilakukan karena  melihat  kondisi  pembangunan  yang  begitu  megah  di  daerah  perbatasan,  akan  tetapi didalam daerah perbatasan tersebut masih ada 300 orang lebih masyarakat yang hidup dalam garis  kemiskinan.  Maka  melalui  pemberdayaan  inilah  langkah  awal  untuk  melakukan pembangunan masyarakat di kawasan perbatasan.
Kegiatan pembangunan bidang perekonomian kawasan perbatasan di Kabupaten Merauke tidak  hanya  bisa  dilakukan  oleh  pemerintah.  Keterbatasan  sumber  daya  yang  dimiliki pemerintah  menjadi  alasan  utama  pentingnya  menjalin  kerjasama  dan  elaborasi  dengan berbagai  entitas.  Diantaranya  adalah  kerjasama  dengan  instansi  pemerintah  yang  lain, organisasi swasta, akademisi dan komunitas masyarakat sipil lainnya. Konsep berjuang untuk mencapai tujuan bersama ini disebut Collaborative Governance . Peran pemerintah Kabupaten Merauke  khususnya  instansi  di  pemerintahan  daerah  masih  sangat  dominan  dibandingkan dengan pihak swasta, perguruan tinggi, serta kelompok masyarakat itu sendiri.
Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Irawan  &  Tanzil,  2020)  menyatakan  bahwa sebenarnya  program  bantuan  pengentasan  kemiskinan  di  kawasan  perbatasan  telah  banyak dilakukan  oleh  pemerintah,  akan  tetapi  program-program  tersebut  hanya  sebatas  program bantuan periodic yang setelah program selesai maka kegiatan di kampung tersebut juga selesai. Belum  lagi  program-program  yang  bersifat  bantuan  ini  seringkali  bertentangan  dengan kebutuhan masyarakat setempat karena hanya sebagai penghabisan anggaran saja.

## 3.1.2. C ollaborative Process
Proses Kolaborasi yang pertama adalah face to face dialogue atau pertemuan tatap muka. Pertemuan tatap muka adalah pertemuan pihak-pihak yang berbeda di satu tempat pada waktu yang sama, di mana terjadi interaksi langsung atau dua arah antara pihak-pihak yang berbeda untuk membahas isu-isu yang menjadi kepentingan bersama (Chris Ansell, 2008). Dari hasil penelitian pertemuan secara langsung di Distrik Sota Kabupaten Merauke sudah dilakukan akan tetapi belum maksimal. Bentuk face to face dialog tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara  lain  melalui  pertemuan  dan  rapat.  Akan  tetapi,  yang  dilakukan  adalah  pertemuan- pertemuan yang bersifat interen, hanya masing-masing instansi melakukan rapat dan pertemuan tetapi  tidak  melibatkan  instansi-instansi  lain  yang  mempunyai  kepentingan  di  wilayah perbatasan.  Pertemuan  tatap  muka  pernah  dilakukan  oleh  beberapa  instansi  pemerintah  dan masyarakat akan tetapi tidak melibatkan pihak Non-Government Organization (NGO). Padahal pihak-pihak tersebut juga menjadi bagian yang penting dalam pembangunan daerah perbatasan karena  mereka  saling  melengkapi  untuk  keberlangsungan  program  pemerintah  pada  daerah perbatasan tersebut.
Collaborative  Governance  dalam  Pembangunan  Masyarakat  Perbatasan  di  Kabupaten Merauke
Kemudian tahapan yang kedua adalah Trust building atau membangun kepercayaan. Trust building ini  adalah  strategi  manajemen  yang  berfokus  tidak  hanya    pada  saat  ini  tetapi  juga untuk  kerjasama  di  masa  depan.  Membangun  kepercayaan  memiliki  niat  yang  sama  untuk mengejar  kebijakan    terbaik  bagi  semua  pihak  (Emerson,  Nabatchi,  &  Balogh,  2015). Membangun  kepercayaan  dimulai  dengan  menjalin  komunikasi  antara  berbagai  pihak  yang terlibat  dalam  pembangunan  ekonomi  daerah  perbatasan  di  Distrik  Sota.  Membangun kepercayaan masyarakat Distrik Sota sudah dilakukan oleh pihak Distrik dengan Kapolsek Sota yang selalu mengadakan pertemuan atau musyawarah dengan masyarakat secara berkala setiap saat. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut digunakan sebagai sarana untuk menginformasikan hal-hal  yang  penting  dan  didalam  forum  tersebut  juga  warga  di  berikan  ruang  untuk menyampaikan  pendapat  dan  permasalahan  yang  sedang  dihadapi  warga.  Keterbukaan informasi ini sebagai kunci dalam membentuk kepercayaan publik.
Pembangunan kepercayaan publik ini juga dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Kapolsek  Sota  yang  selalu  menjaga  dan  berbaur  dengan  masyarakat,  bahkan  kapolsek  juga membuat masyarakat binaan di Distrik Sota dalam perkebunan kopi jenis excelsa. Petani kopi di Distrik sota dibina dan dibimbing dalam pembibitan, penanaman hingga masa pasca panen serta  mencarikan  pasar  untuk  penjualannya.  Maka  dari  itu,  dari  hal-hal  tersebut  membuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menjadi meningkat. Selain itu,
Tahapan yang ketiga dalam proses kolaborasi adalah Comitment to Process, yaitu suatu komitmen atau kesepakatan untuk melaksanakan suatu proses tertentu untuk mencapai tujuan bersama  yang  diinginkan  (Ansell  &  Gash,  2018).  Keterlibatan  bersama  berarti  bahwa  kita saling  mengandalkan  untuk  memecahkan  masalah  dan  solusi,  bahwa  proses  ini  adalah kepentingan  bersama,  dan  bahwa  kita  terbuka  satu  sama  lain  untuk  saling  menguntungkan  . Keterlibatan ini berasal dari komitmen Pemerintah Distrik Sota bekerjasama dengan Kepolisian sector  Sota  memberikan  ruang  kepada  masyarakat  setempat  untuk  turut  aktif  dalam musyawarah perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan.

## 3.1.3. Institutional Design
Apabila  kita  berkaca  pada  konsep Collaborative  Governance yang  dikemukakan  oleh (Chris  Ansell,  2008),  dengan  lebih  sedikit  kontrol  atas  pembangunan  dan  lebih  banyak keterlibatan  pemangku  kepentingan,  konsep governance menjadi  lebih  penting.  Proses governance memungkinkan  interaksi berkelanjutan antara masyarakat dan negara. Penerapan konsep governance melibatkan  unsur-unsur  di  luar  pemerintahan  yaitu  masyarakat  sipil, organisasi  swasta, kelompok masyarakat, dan gerakan sosial lainnya.
Akan  tetapi,  dari  hasil  penelitian  dilapangan  yang  didapatkan  hasil  bahwa  dalam melaksanakan  proses  pembangunan  daerah  perbatasan  tidak  hanya  cukup  elemen pemerintahan, swasta dan masyarakat saja. Dibutuhkan peran kuat dari pihak perguruan tinggi untuk menganalisis kebijakan serta program-program yang tepat untuk daerah tersebut. Hal ini disebabkan dari setiap kampung yang ada di daerah perbatasan tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda. Seperti kampung Wasur, Sota, Yanggandur, dan Rawa Biru yang masuk dalam kawasan taman nasional tentu berbeda dengan Kampung Onggaya, Tomer, Tomerau yang ada di sepanjang kawasan pesisir. Selengkapnya dapat digambarkan seperti di bawah ini:
Collaborative  Governance  dalam  Pembangunan  Masyarakat  Perbatasan  di  Kabupaten Merauke

## Gambar 1. Model Pembangunan Masyarakat Perbatasan
Seperti  yang  terlihat  dalam  gambar  bahwa  untuk  melaksanakan  program  pembangunan masyarakat  perbatasan  perlu  ada  elemen-elemen  yang  saling  menopang  dan  membangun kemitraan.  Dalam  model  tersebut,  setiap  elemen  lebih  mandiri,  masyarakat  memiliki  ruang dalam setiap program pembagunan, sedangkan akademisi (perguruan tinggi) adalah produsen pengetahuan baru, sektor swasta (industri) bertanggung jawab untuk menyerap dan menerapkan pengetahuan,  dan  pemerintah  tunduk  pada  aturan  dan  regulasi.  Mengacu  pada  konsep  ini, model  inilah  yang  lebih  tepat  menggambarkan  hubungan  antara  pemerintah,  masyarakat, swasta dan perguruan tinggi di pembanguan masyarakat di Kabupaten Merauke.
Akan tetapi, pada kenyataannya peran sektor swasta dan Perguruan Tinggi tidak signifikan dalam  pembangunan  perekonomian  di  Kabupaten  Merauke.  Hal  ini  terlihat  dari  program- program  pengentasan  kemiskinan  untuk  masyarakat  perbatasan  hanya  di  dominasi  oleh pemerintah  saja.  Dalam  sebuah  kasus  memang  akademisi  sudah  mulai  dilibatkan  dalam beberapa kegiatan pemberdayaan masayarakat, contohnya adalah dalam pembuatan teh sarang semut yang dilakukan oleh kelompok masyarakat Kampung Wasur telah meminta akademisi dalam hal perhitungan dan analisis kandungan yang ada dalam setiap kemasan teh sarang semut tersebut.  Dengan  demikian,  ini  sudah  menjadi  langkah  awal  yang  sangat  bagus  untuk melibatkan perguruan tinggi (akademisi) dalam proses kolaborasi dalam bidang perekonomian masyarakat lokal.
Seperti yang dikatakan (Cooke & Leydesdorff, 2006) penciptaan basis pengetahuan sangat bergantung  pada  sinergi  tiga  pelaku  ekonomi  utama:  akademisi,  bisnis,  dan  pemerintah. Akademisi  bertanggung  jawab  untuk menciptakan  hal  baru,  bisnis  bertanggung  jawab  untuk menghasilkan  kekayaan  dan  keuntungan,  dan  pemerintah  bertanggung  jawab  untuk mengarahkan  dialog  pemangku  kepentingan  dan  pembuatan  kebijakan.  (Organisation  for Economic Co-Operation and Development, 2013).

## 3.1.4. Intermediate outcome
Intermediate  outcome adalah  hasil  sementara  dari  proses  yang  sedang  berlangsung  dan telah  menghasilkan  manfaat  juga  nilai  strategis  (Chris  Ansell,  2008).  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Merauke  sampai  saat  ini  telah  melakukan  beberapa  kegiatan  seperti:  1) Pendampingan kelompok masyarakat pembudidaya dan pengolah Madu Pokos, Minyak Kayu Putih, Minyak Buah Merah, dan Teh Sarang Semut yang dilakukan pendampingan oleh Badan Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Balai  Taman  Nasional  Wasur  Merauke;  2)  Pendampingan petani  kopi  di  Kampung  Sota  yang  dilakukan  oleh  Kepolisian  Sektor  Sota;  dan  3) Pendampingan pelaku usaha UMKM di Pos lintas Batas Negara Sota – PNG.
Academia Public Privat Civil Society Pembangunan Masyarakat Perbatasan
Collaborative  Governance  dalam  Pembangunan  Masyarakat  Perbatasan  di  Kabupaten Merauke
Hasil sementara yang sudah didapatkan adalah peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan  pengentasan  kemiskinan  di  kampung  seperti  telah  adanya  kelompok-kelompok usaha  masyarakat  dalam  bidang  pengelolaan  hasil  dari  daerah  setempat.  Akan  tetapi,  dalam kelompok-kelompok  tersebut  hanya  sebagian  dari  masyarakat  yang  terlibat.  Padahal. Keterlibatan  masyarakat  dalam  setiap  pembangunan  adalah  sebuah  keharusan  (Newman, Barnes, Sullivan, & Knops, 2004). Seperti yang dikatakan oleh (Irawan, 2019) bahwa segala kegiatan dalam melakukan pembangunan  tidak lepas dari peran serta masyarakat itu sendiri. Rendahnya minat masyarakat juga berkontribusi terhadap minimnya kerjasama antar program dan lintas sektoral dalam pelaksanaan program ekonomi ini. Keterlibatan masyarakat diyakini menjadi  salah  satu  penyebab  rendahnya  tingkat  keberhasilan  program  peningkatan  ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat merupakan motor penggerak dalam pelaksanaan setiap program.

## 5. Kesimpulan
Penelitian  ini  membahas  tentang  peningkatan  perekonomian  masyarakat  lokal  dengan model collaborative  governance yaitu  proses  meningkatkan  program  ekonomi  masyarakat dengan lintas sector. Sebab, pemerintah sendiri tidak akan mampu untuk menjalankan segala bentuk  program  pengentasan  kemiskinian  untuk  masyarakat.  Akan  tetapi, collaborative governance pada pembangunan kawasan perbatasan belum berjalan dengan baik. Dari keempat indicator yang digunakan oleh penulis untuk menganalisis model collaborative governance di perbatasan Sota – PNG masih ada yang belum terpenuhi.
Dari  hasil  tersebut,  jika  dilihat  dari starting  condition telah  dilakukan  dengan  adanya program  lintas  sector  yang  dilakukan  oleh  Badan  Pengelola  Perbatasan  Daerah  dan  Balai Konservasi  Sumber  Daya  Alam  Kabupaten  Merauke  dengan  melakukan  pemberdayaan masyarakat  dalam  bidang  usaha  kecil  masyarakat. Intermediate  outcome sudah  terlihat  hasil yang sudah diterima atas proses yang telah dilakukan oleh pemerintah dakam mengelola daerah perbatasan  terlihat  dari  beberapa  program  seperti  terbentuknya  kelompokk  masyarakat pengusaha madu pokos, pengolah minyak kayu putih, dan pengolah teh sarang semut.
Akan tetapi, jika dilihat dari indikator collaborative process dan institusional design belum terjadi kolaborasi yang ideal antara pemerintah, swasta dan perguruan tinggi. Dimana terlihat  bahwa  segala kegiatan  pemberdayaan  masyarakat  masih  didominasi  oleh  pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, dan Balai Taman Nasional Wasur Kabupaten Merauke. Idealnya dalam sebuah proses collaborative harus  terlibat  pihak  perguruan  tinggi  dan  masyarakat  sebagai  pelaksana  dan  penyeimbang program-program  yang  diberikan  oleh  pemerintah  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.

## Referensi
1. Ansell, C., & Gash, A. (2018). Collaborative Platforms as a Governance Strategy, 16–32. https://doi.org/10.1093/jopart/mux030
2. Chris  Ansell.  (2008).  Collaborative  Governance  in  Theory,  (October  2008). https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
3. Cooke,  P.,  &  Leydesdorff,  L.  (2006).  Regional  Development  in  the  Knowledge-Based Economy :  The  Construction  of  Advantage  Regional  Development  in  the  Knowledge-
Based Economy : The Construction of Advantage, (May 2014).
https://doi.org/10.1007/s10961-005-5009-3
4. Emerson,  K.,  Nabatchi,  T.,  &  Balogh,  S.  (2015).  An  Integrated  Framework  for
Collaborative  Governance  dalam  Pembangunan  Masyarakat  Perbatasan  di  Kabupaten Merauke
Collaborative  Governance  An  Integrative  Framework  for  Collaborative  Governance, (January 2012). https://doi.org/10.1093/jopart/mur011
5. Florini,  A.,  &  Pauli,  M.  (2018).  Collaborative  governance  for  the  Sustainable Development Goals, (October 2017), 1–16. https://doi.org/10.1002/app5.252
6. Irawan, A. (2019). Model Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kampung Siaga Aktif di Kampung Salor Indah Distrik Kurik Kabupaten Merauke, 5 (1), 40–60. Retrieved from http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/6990
7. Irawan,  A.,  &  Tanzil,  L.  (2020).  Pemberdayaan  Masyarakat  Pesisir  Perbatasan  dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Oleh :, 9 (2), 129–139.
8. Keyim, P. (2015). Collaboration and rural development in a tourism context, (August).
9. Keyim,  P.  (2018).  Tourism  Collaborative  Governance  and  Rural  Community Development in Finland : The Case of Vuonislahti Tourism Collaborative Governance and Rural  Community  Development  in  Finland :  The  Case  of  Vuonislahti,  (April  2017). https://doi.org/10.1177/0047287517701858
10. Muhammad,  A.  S.  (2017).  Collaborative  Governance  Model  in  Managing  International Borders  in  Riau  Islands  Province  using  Partial  Least  Squares  Method, 21 (November), 166–179.
11. Newman,  J.,  Barnes,  M.,  Sullivan,  H.,  &  Knops,  A.  (2004).  Public  Participation  and Collaborative Governance, (April). https://doi.org/10.1017/S0047279403007499