AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,

## KUALITAS HASIL PEMERIKSAAN DAN VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI

## SUBHAN

## Universitas Madura

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  latar  belakang  pendidikan, kompetensi tehnis, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pengalaman kerja, kecermatan profesi,  obyektifitas,  independensi  dan  kepatuhan  pada  kode  etik  terhadap  kualitas  hasil pemeriksaan pada Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep.
Data  dalam  penelitian  ini  merupakan  data  primer  yang  diperoleh  dari  penyebaran kuesioner  secara  langsung  kepada  seluruh  auditor  Inspektorat  Kabupaten  Pamekasan, Kabupaten  Sampang  dan  Kabupaten  Sumenep.  Model  analisis  yang  digunakan  untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda, analisis ini didasarkan pada data dari 98 responden yang penelitiannya melalui kuesioner.
Hasil  penelitian  menunjukkan  latar  belakang  pendidikan,  kompetensi  tehnis, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pengalaman kerja, kecermatan profesi, obyektifitas, independensi dan kepatuhan pada kode etik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas  hasil  pemeriksaan  pada  Inspektorat  Kabupaten  Pamekasan,  Kabupaten  Sampang dan  Kabupaten  Sumenep.  Secara  parsial,  pendidikan  dan  pelatihan  berkelanjutan  dan obyektifitas yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan, tetapi  yang  memiliki  pengaruh  terbesar  terhadap  kualitas  hasil  pemeriksaan  adalah kecermatan profesi.
Kata  Kunci : Latar  Belakang  Pendidikan,  Kompetensi  Teknis,  Pendidikan  dan Pelatihan  Berkelanjutan,  Pengalaman  Kerja,  Kecermatan  Profesi, Obyektivitas, Independensi dan Kepatuhan Pada Kode Etik, Kualitas Hasil Pemeriksaan

## PENDAHULUAN
Implikasi penting pelaksaan otonomi daerah dan desentralisasi terhadap permasalahan bagaimana pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah serta hasilnya akan tercermin dalam  bentuk  laporan  keuangan  daerah.  Untuk  mewujudkan  pelaksanaan  otonomi  dan desentralisasi  pengelolaan  keuangan  diperlukan  aparat  pengawas  daerah  yang  mampu mengontrol  kebijakan pengelolaan keuangan secara ekonomis, efesien, efektif, transparan dan  akuntabel.  Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  79  Tahun  2005  (pasal  24) pengawasan terhadap urusan pemerintahan di  daerah dilaksanakan  oleh  Aparat  Pengawas Intern  Pemerintah  adalah  Inspektorat  Jenderal  Departemen,  Unit  Pengwasan  Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat  Kabupaten/Kota.
Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang terdapat dalam  Sistem  Pengendalian  Intern  Pemerintah  (SPIP)  terdiri  dari  audit,  review,  evaluasi,
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
pemanatauan  dan  kegiatan  pengawasan  lainnya.  Pengawasan  bersifat  membantu  agar sasaran  yang ditetapkan  organisasi  dapat  tercapai, dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan  pelaksanaan,  penyalahgunaan  wewenang,  pemborosan  dan  kebocoran (Sukriah et al , 2009: 2).
Standar  Audit  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  menyatakan  bahwa    dalam melakukan  kegiatan  audit  APIP  harus  independen,  obyektif,  memiliki  keahlian  (latar belakang pendidikan, kompetensi teknis dan sertifikasi jabatan dan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan), kecermatan profesional dan kepatuhan terhadap kode etik.
PERMENPAN No: PER/05/M.PAN/03/2008 menyatakan; latar belakang pendidikan Auditor  APIP  mempunyai  tingkat  pendidikan  formal  minimal  strata  satu  (S-1)  atau  yang setara. Hal itu agar tercipta kinerja audit yang baik maka APIP harus mempunyai kriteria tertentu dari auditor yang diperlukan untuk merencakan audit, mengidentifikasi kebutuhan professional  auditor  dan  untuk  mengembangkan  teknik  dan  metodologi  audit  agar  sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi unit yang dilayani oleh APIP.
Namun dalam prakteknya peraturan pemerintah tersebut dirasakan masih belum bisa maksimal  mengingat  masih  minimnya  sumber  daya  manusia  yang  kompeten  di  bidang pemeriksaan,  sehingga  tidak  hanya  yang  berlatar  pendidikan  auditing,  akuntansi, administrasi  pemerintahan  dan  komunikasi  yang  melaksanakan  tugas  pemeriksaan melainkan latar belakang pendidikan sosial, tehnik dan lainnya dapat melaksanakan tugas dan fungsi aparat pengawasan intern pemerintah.
Sertifikasi  jabatan  dan  pendidikan  dan  pelatihan  berkelanjutan,  antara  lain  sebagai berikut:    Pemeriksa  harus  mempunyai  sertifikasi  jabatan  fungsional  auditor  (JFA)  dan mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  profesioanal  berkelanjutan  ( continuing  professional education ).  Untuk  itu  pemeriksa  wajib  mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan  sertifikasi jabatan fungsional auditor yang sesuai dengan jenjangnya untuk meningkatkan kompetensi dan  kredibilitas  auditor  yang  baik  dan  pada  akhirnya  berpengaruh  terhadap  kualitas  hasil pemeriksaan.
Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini  adalah,  “Apakah  Latar  Belakang  Pendidikan,  Kompetensi  Teknis,  Pendidikan  dan Pelatihan  Berkelanjutan,  Pengalaman  Kerja,  Kecermatan  Profesi,  Obyektifitas, Independensi  dan  Kepatuhan  pada  Kode  Etik  berpengaruh  terhadap  Kualitas  Hasil Pemeriksaan?”
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  Latar  Belakang  Pendidikan, Kompetensi  Teknis,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Berkelanjutan,  Pengalaman  Kerja, Kecermatan  Profesi,  Obyektifitas,  Independensi  dan  Kepatuhan  pada  Kode  Etik  terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan.

## TINJAUAN TEORI Latar Belakang Pendidikan
Aparat  pengawas  intern  pemerintah  merupakan  auditor  internal  di  lingkungan pemerintah memiliki pesan yang luas, sehingga dalam melakukan rekrutmen terhadap tenaga auditor  internal  selain  dapat  diambil  dari  karyawan/staf  dari  bagian/defisi  lain,  juga diperoleh dari pihak luar organisasi, baik yang telah berpengalaman maupun yang baru lulus dari  perguruan  tinggi  ( fresh  graduate ).  Persaingan  untuk  memperebutkan  posisi  auditor internal  ternyata  lebih  ketat  dibandingkan  posisi  tenaga  staf  akuntansi  ( accounting  staf ), sebab  auditor  internal  dapat  diperebutkan  oleh  lulusan  dari  berbagai  disiplin  ilmu  serta berbagai pengalaman kerja.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
Menurut  Peraturan  Materi  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  : PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern  Pemerintah,  Latar  belakang  pendidikan  pemeriksa  adalah  Auditor  APIP  harus mempunyai pendidikan formal minimal adalah : Strata satu (S-1) atau yang setara, Hal itu agar  tercipta  kinerja  audit  yang  baik  maka  APIP  harus  mempunyai  kriteria  tertentu  dari auditor yang diperlukan untuk merencanakan audit, mengidentifikasi kebutuhan profesional auditor dan untuk mengembangkan teknik dan metodologi audit agar sesuai dengan situasi dan  kondisi  dan  kondisi  yang  dihadapi  unit  yang  dilayani,  untuk  itu  diperlukan pengembangan teknik dan metodologi  pemeriksaan melalui pelatihan, dan pelatihan  yang diperlukan harus dievaluasi secara periodik.

## Kompetensi Teknis
Kompetensi merupakan kemampuan individui seorang pekerja yang memungkinkan ia mencapai kinerja yang berkualitas. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara  (BKN)  Nomor:  43/KEP/2001,  20  Juli  2001  tentang  Standar  Kompetensi  Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil pasal 1 menyatakan sebagai berikut.
1. Kompetensi:  kemampuan  dan  karakteristik  yang  dimiliki  oleh  seorang  PNS  berupa pengetahuan,  keahlian,  dan  sikap  perilaku  yang  diperlukan  dalam  pelaksanaan  tugas jabatannya.
2. Kompetensi  umum:  kemampuan  dan  karakteristik  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang PNS berupa pengetahuan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya.
3. Kompetensi  khusus:  kemampuan  dan  karakteristik  yang  harus  dimiliki  oleh  seorang PNS berupa keahlian untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang dipangkunya.

## Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan
Pemeriksa  yang  melaksanakan  pemeriksaan  menurut  standar  pemeriksaan  harus memelihara kompetensinya melalui pendidikan profesional berkelanjutan. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara menyatakan, Setiap pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan menurut standar  pemeriksaan,  setiap  2  (dua)  tahun  harus  menyelesaikan  paling  tidak  80  (Delapan puluh)  jam  pendidikan  yang  secara  langsung  meningkatkan  kecakapan    profesional pemeriksa untuk melaksanakan pemeriksaan. Sedikitnya 24 (Dua puluh empat) jam dari 80 (Delapan  puluh)  jam  pendidikan  tersebut  harus  dalam  hal  yang  berhubungan  langsung dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di lingkungan pemerintah atau lingkungan yang khusus dan unik dimana entitas yang diperiksa beroperasi. Sedikitnya  20  (Dua  Puluh)  jam  dari  80  (Delapan  Puluh)  jam  tersebut  harus  diselesaikan dalam 1 (Satu) tahun dari 2 (Dua) periode 2 (Dua) tahun.
Berdasarkan  Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern  Pemerintah.  Sertifikasi  jabatan  dan  pendidikan  dan  pelatihan  berkelanjutan,  antara lain  sebagai  berikut:  Pemeriksa  harus  mempunyai  sertifikasi  Jabatan  Fungsional  Auditor (JFA), Pemeriksa harus mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, dan Pemeriksa wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur, dan teknik pemeriksaan.

## Pengalaman Kerja
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
Pengalaman  merupakan  ukuran  lamanya  pekerjaan  auditor  dalam  melaksanakan tugasnya.  Boner  (1990)  menyatakan,  secara  psikis  pengalaman  akan  membentuk  pribadi seseorang,  yaitu  akan  membuat  seseorang  lebih  bijaksana  baik  dalam  berpikir  maupun bertindak, karena pengalaman seseorang akan merasakan posisinya saat dia dalam keadaan baik  dan  saat  dia  dalam  keadaan  buruk.  Seseorang  akan  semakin  berhati-hati  dalam bertindak ketika ia merasakan fatalnya melakukan kesalahan. Dia akan merasa senang ketika berhasil  menemukan  pemecahan  masalah  dan  akan  melakukan  hal  serupa  ketika  terjadi permasalahan yang sama. Dia akan puas ketika memenangkan argumentasi dan akan merasa bangga ketika memperoleh imbalan hasil pekerjaannya.

## Kecermatan Profesi
Auditor mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik- baiknya  sesuai  dengan  kemampuannya,  demi  kepentingan  pengguna  jasa  dan  konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik (Mulyadi, 2002). Sikap kehati-hatian dalam profesi  auditor  diharuskan  untuk  merencanakan  dan  mengawasi  secara  seksama. Penggunaan  kemahiran  profesional  dengan  cermat  dan  seksama  menuntut  auditor  untuk melaksanakan  skeptisme  profesional.  Sikap  skeptisme  profesional  merupakan  sikap  yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit.
Dalam  Peraturan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  No.  01  Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan dinyatakan dalam pelaksanaan pemeriksaan serta  penyusunan  laporan  hasil  pemeriksaan,  pemeriksa  wajib  menggunakan  kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Kemudian dalam standar audit aparat pengawas intern pemerintah dinyatakan bahwa Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama ( due professional care) dan secara berhati-hati ( prudent ) dalam setiap penugasan. Due professional care dapat diterapkan dalam pertimbangan profesional ( professional judgement ), walaupun dalam prakteknya masih terjadi penarikan kesimpulan yang belum tepat saat proses audit telah dilakukan.

## Obyektifitas
Pusdiklatwas BPKP (2005), menyatakan obyektifitas sebagai bebasnya seorang dari pengaruh  pandangan  subyektif  pihak-pihak  lain  yang  berkepentingan,  sehingga  dapat mengemukakan  pendapat  menurut  apa  adanya.  Unsur  perilaku  yang  dapat  menunjang obyektifitas  antara  lain  (1)  dapat  diandalkan  dan  dipercaya,  (2)  tidak  merangkap  sebagai panitia  tender,  kepanitiaan  lain  dan  atau  pekerjaan-pekerjaan  lain  yang  merupakan  tugas operasional obyek yang diperiksa, (3) tidak berangkat tugas dengan niat untuk mencari-cari kesalahan orang lain, (4) dapat mempertahankan kriteria dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang  resmi,  serta  (5)  dalam  bertindak  maupun  mengambil  keputusan  didasarkan  atas pemikiran yang logis.

## Independensi
Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau tidak dapat diduga memihak, sehingga tidak merugikan pihak manapun (Pusdiklatwas BPKP, 2005). Aren dkk (2008) menyatakan nilai auditing sangat tergantung pada persepsi publik atas independensi auditor.  Independensi  dalam  audit  berarti  mengambil  sudut  pandang  yang  tidak  biasa. Auditor tidak hanya independen dalam fakta ( independence in fact ) tetapi juga independen dalam penampilan ( independence in appearance ).
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
Peraturan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia  No.  01  Tahun  2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara dinyatakan dalam semua hal yang berkaitan dengan  pekerjaan  pemeriksaan,  organisasi  pemeriksa  dan  pemeriksa,  harus  bebas  dalam sikap  mental  dan  penampilan  dari    gangguan  pribadi,  ekstern  dan  organisasi  yang  dapat mempengaruhi independensinya.

## Kepatuhan Pada Kode Etik
Kode  etik  pada  prinsipnya  merupakan  sistem  dari  prinsip-prinsip  moral  yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi yang ditetapkan secara bersama. Kode etik suatu profesi  merupakan  ketentuan  perilaku  yang  harus  dipatuhi  oleh  setiap  mereka  yang menjalankan tugas profesi.
PERMENPAN  No:  PER/04/M.PAN/03/2008  menjelaskan  bahwa  maksud ditetapkannya  Kode  Etik  APIP  adalah  tersedianya  pedoman  perilaku  bagi  auditor  dalam menjalankan profesinya dan bagi atasan auditor APIP dalam mengevaluasi perilaku auditor APIP, Dengan Tujuan adalah:
1. Mendorong sebuah budaya etis dalam profesi APIP;
2. Memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
3. Mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.

## Kualitas Hasil Pemeriksaan
Menurut Arens et al (2008) auditing adalah suatu kegiatan pengumpulan dan evaluasi bukti  tentang  informasi  kuantitatif  untuk  menentukan  dan  melaporkan  derajat  kesesuaian antara  informasi  kuantitatif  tersebut  dengan  kriteria  yang  telah  ditetapkan.  Audit  harus dilakukan oleh institusi atau orang yang kompeten dan independen.
Kualitas hasil pemeriksaan adalah pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern dan  kepatuhan  terhadap  ketentuan,  tanggapan  dari  pejabat  yang  bertanggung  jawab, merahasiakan  pengungkapan  informasi  yang  dilarang,  pendistribusian  laporan  hasil pemeriksaan dan tindak lanjut dari rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

## METODE PENELITIAN
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  staf  Inspektorat  Kabupaten  Sampang, Kabupaten  Pamekasan  dan  Kabupaten  Sumenep.  Penentuan    sampel    penelitian menggunakan   teknik purposive   sampling. Kriteria-kriteria dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Seluruh staf Inspektorat Kabupaten Sampang, Pamekasan dan Sumenep.
2. Pendidikan minimal Strata Satu (S1). Model  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  model  regresi  linier berganda ( Multiple Regression Analysis ) yang dijabarkan dibawah ini: Y =α + β 1 X 1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + β 5 X 5 + β 6 X 6 + β 7 X 7 + β 8 X 8 + e Dimana: Y = Kualitas hasil pemeriksaan X 1 = Latar belakang pendidikan X 2 = Kompetensi teknis X 3 = Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
X 4 = Pengalaman kerja X 5 = Kecermatan profesi X 6 = Obyektifitas X 7 = Independensi X 8 = Kepatuhan pada kode etik β = Koefisien Regresi e = Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji  asumsi  klasik  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  uji  Normalitas,  uji Multikolinearitas,  dan  uji  Heterokedastisitas.  Setelah  perhitungan  uji  asumsi  klasik, diperoleh hasil bahwa seluruh variael yang diteliti telah memenuhi syarat asumsi klasik.
Penghitungan uji Kolmogorov-Smirnov (pada uji Normalitas) menunjukkan bahwa signifikansi  di  atas  5%  yaitu  0.130  yang  mengindikasikan  bahwa  residual  data  telah terdistribusi secara normal. Demikian pula untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas pada model regresi di uji dengan parameter nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10. Berdasarkan perhitungan menunjukkan bahwa nilai Variance Inflation Factor masih berada di sekitar 1.056 dan 2.809, nilai tolerance berkisar 0.356 sampai 0.947, sehingga nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1.  Selanjutnya,  pengujian  heretoskedastisitas  dilakukan  untuk  mengetahui  ada  tidaknya hubungan antara variabel pengganggu dengan variabel bebasnya. Gejala heretoskedastisitas ini diketahui dengan menggunakan analisis Rank Spearman. Jika nilai signifikansi pada hasil korelasi  lebih  besar  dari  0,05  (p>0,05)  maka  dapat  dikatakan  item  bebas  dari  gejala heretoskedastisitas  atau  terjadi  homokedastis.  Hasil  pengujian  heretoskedastisitas  dalam penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  nilai  signifikasi  untuk  semua  variabel  lebih  besar  dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi gejala homokedastisitas atau tidak terjadi  hubungan  antara  variabel  pengganggu  dengan  variabel  bebas,  sehingga  variabel tergantung benar-benar hanya dijelaskan oleh variabel bebas.

## Pengujian Hipotesis
Pengujian  hipotesis  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  menggunakan  analisis regresi  berganda.  Tujuan  digunakannya  persamaan  regresi  adalah  untuk  melakukan pendugaan  atau  taksiran  variasi  variabel  tergantung  yang  disebabkan  oleh  variasi  nilai variabel  bebas.  Berdasarkan  data  yang  telah  dikumpulkan  maka  diperoleh  hasil  olahan sebagai berikut :
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
Tabel 1 Analisis Regresi Linier Berganda Variabel Independen Koefisien Regresi Beta t-Value Sig (Constant) -1.251 -1.864 Latar Belakang Pendidikan 0.121 0.087 2.777 0.007* Kompetensi Tehnis 0.169 0.226 10.528  0.000* Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan 0.062 0.044 1.605 0.112 Pengalaman Kerja 0.042 0.124 3.897 0.000* Kecermatan Profesi 0.441 0.416 11.904  0.000* Obyektifitas 0.030 0.057 1.648 0.103 Independensi 0.075 0.225 8.930 0.000* Kepatuhan pada Kode Etik 0.204 0.268 8.258 0.000* F Hitung 276.437 Sig. F 0.000
Sumber: Hasil Output SPSS diolah
Berdasarkan tabel 1 persamaan regresi yang dapat dibuat adalah sebagai berikut : Y = -1.251  + 0.121 X 1 + 0.169 X 2 + 0.062 X 3 + 0.042 X 4 + 0.441 X 5 + 0.030 X 6 + 0.075 X 7 + 0.204 X 8 .
Koefisien  regresi  yang  bertanda  positif  menunjukkan  perubahan  searah  antara variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan koefisien regresi yang bertanda negatif menunjukkan arah perubahan yang berlawanan arah antara variabel bebas terhadap variabel terikat.  Dalam perhitungan menunjukkan semua variabel bebas memiliki koefisien bertanda positif, sehingga persamaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: Apabila latar belakang pendidikan, kompetensi tehnis, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pengalaman kerja, kecermatan  profesi,  obyektifitas,  independensi  dan  kepatuhan  pada  kode  etik  semakin ditingkatkan  maka  akan  meningkatkan  kualitas  hasil  pemeriksaan  dan  sebaliknya  apabila latar  belakang  pendidikan,  kompetensi  tehnis,  pendidikan  dan  pelatihan  berkelanjutan, pengalaman kerja, kecermatan profesi, obyektifitas, independensi dan kepatuhan pada kode etik diturunkan maka akan menurunkan kualitas hasil pemeriksaan.

## Uji Regresi Secara Parsial (Uji t)
Uji  t  digunakan  untuk  menguji  pengaruh  masing-masing  variabel  independen terhadap variabel dependen, dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan. Kriteria pengujian uji t adalah:
a. Jika signifikansi t < α, maka Ho ditolak dan Ha tidak ditolak.
b. Jika signifikansi t ≥ α, maka Ho tidak ditolak dan Ha ditolak. Berdasarkan data hasil regresi pada tabel 6 diketahui bahwa nilai t dengan penjelasan sebagai berikut:
1. Nilai uji t untuk variabel Latar belakang pendidikan adalah sebesar 2.777 dengan tingkat signifikansi 0.007. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel latar belakang pendidikan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
2. Nilai  uji  t  untuk  variabel  Kompetensi  teknis  adalah  sebesar  10.528  dengan  tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel kompetensi tehnis secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
3. Nilai uji t  untuk  variabel Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan  adalah sebesar 1.605 dengan tingkat signifikansi 0,112. Nilai signifikansi ini lebih besar dari 0.05, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel pendidikan dan pelatihan berkelanjutan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
4. Nilai  uji  t  untuk  variabel  Pengalaman  kerja  adalah  sebesar  3.897  dengan  tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel pengalaman kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
5. Nilai  uji  t  untuk  variabel  Kecermatan  profesi  adalah  sebesar  11.904  dengan  tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat dinyatakan bahwa  variabel  kecermatan  profesi  secara  parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
6. Nilai uji t untuk variabel Obyektifitas adalah sebesar 1.648 dengan tingkat signifikansi 0,103.  Nilai  signifikansi  ini  lebih  besar  dari  0.05,  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa variabel obyektifitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
7. Nilai uji t untuk variabel Independensi adalah sebesar 8.930 dengan tingkat signifikansi 0,000.  Nilai  signifikansi  ini  lebih  kecil  dari  0.05,  sehingga  dapat  dinyatakan  bahwa variabel  independensi  secara  parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  hasil pemeriksaan.
8. Nilai uji t untuk variabel Kepatuhan pada kode etik adalah sebesar 8.258 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel kepatuhan pada kode etik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

## Uji Regresi Secara Simultan (Uji F)
Pengujian  hipotesis  regresi  secara  simultan  (uji  F)  ditunjukkan  untuk  mengetahui pengaruh variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat dalam satu model. Kriteria pengujian uji F ini adalah:
a. Jika signifikansi F < α, maka Ho ditolak dan Ha tidak ditolak.
b. Jika signifikansi F ≥ α, maka Ho tidak ditolak dan Ha ditolak. Berdasarkan  data  hasil  regresi  pada  tabel  6  diketahui  bahwa  nilai  F  hitung  hasil regresi adalah sebesar 276.437, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini  lebih  kecil  dari  0,05  sehingga  variabel  latar  belakang  pendidikan,  kompetensi  tehnis, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, pengalaman kerja, kecermatan profesi, obyektifitas, independensi dan kepatuhan pada kode etik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

## Pembahasan
Hasil uji F menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen dalam penelitian ini  mempengaruhi  variabel  dependen.  Artinya  Latar  belakang  pendidikan,  Kompetensi tehnis,  Pendidikan  dan  pelatihan  berkelanjutan,  Pengalaman  kerja,  Kecermatan  profesi, Obyektifitas,  Independensi  dan Kepatuhan pada kode etik secara simultan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
Hasil pengujian ini terbukti menolak Ho.
Penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Batubara  (2008)  yang  menyatakan  bahwa Latar  belakang  pendidikan,  Kecakapan  professional,  Pendidikan  berkelanjutan  dan Independensi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Penelitian lain  dilakukan  Sukriah  (2009)  yang  menyatakan  Pengalaman  Kerja,  Independensi, Obyektifitas dan Integritas secara simultan, kelima variabel tersebut berpengaruh terhadap kualitas  hasil  pemeriksaan  dengan  kemampuan  menjelaskan  terhadap  variabel  dependen sebesar 58%. Hal ini berarti masih banyak variabel-variabel independen lainnya yang dapat menjelaskan variabel kualitas hasil pemeriksaan.
Hasil pengujian hipotesis secara parsial mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap kualitas  hasil  pemeriksaan.  Selanjutnya  hasil  pengujian  masing-masing  variabel  akan dijelaskan sebagai berikut:

## Latar Belakang Pendidikan
Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh aparat pemeriksa hendaknya disesuaikan dengan  tugas  yang  dilaksanakan.  Menurut  Peraturan  Menteri  Negara  Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah.  Menyatakan  bahwa  auditor  APIP  harus mempunyai  tingkat  pendidikan  formal  minimal  strata  satu  (S-1)  atau  yang  setara.  Hal  itu agar  tercipta  kualitas  hasil  pemeriksaan  yang  baik,  maka  APIP  harus  mempunyai  kriteria tertentu dari auditor yang diperlukan untuk merencanakan audit, mengidentifikasi kebutuhan profesional  auditor  dan  untuk  mengembangkan  teknik  dan  metodologi  audit  agar  sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi unit yang dilayani oleh APIP.
Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  Latar  Belakang  pendidikan  secara  parsial berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  hasil  pemeriksaan.  Hasil  pengujian  mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil ini mendukung penelitian Mulyono (2009) yang menyatakan bahwa secara parsial latar belakang pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kinerja inspektorat. Selanjutnya  Mulyono  menjelaskan  bahwa  kinerja  merupakan  kualitas  dan  kuantitas  dari suatu  hasil  kerja  ( output )  individu  maupun  kelompok  dalam  suatu  aktifitas  tertentu  yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan  untuk  berprestasi  lebih  baik.  Berbeda  dengan  penelitian  Batubara  (2008)  dan Lubis  (2009)  yang  menyatakan  bahwa  Latar  belakang  pendidikan  secara  parsial  tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
Dengan  demikian  untuk  menghasilkan  kualitas  hasil  pemeriksaan  dan  untuk meningkatkan  kinerja  aparat  pengawasan  intern  pemerintah  serta  untuk  mendukung Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah maka auditor APIP harus mempunyai tingkat pendidikan formal minimal strata satu (S-1) atau yang setara, hal ini diperlukan agar tercipta kualitas hasil pemeriksaan yang baik bagi aparat pengawasan intern pemerintah.

## Kompetensi Teknis
Kompetensi merupakan kemampuan individu seorang pekerja yang memungkinkan ia mencapai  kinerja  yang  berkualitas.  Hasil  pengujian  statistik  secara  parsial  menunjukkan variabel  kompetensi  tehnis  secara  parsial  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  hasil pemeriksaan.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
Hasil  pengujian  mendukung  hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  kompetensi  tehnis berpengaruh  terhadap  kualitas  hasil  pemeriksaan.  Penelitian  ini  mendukung  penelitian Mabruri et  al (2010)  yang  menyatakan  bahwa  pengetahuan  berpengaruh  positif  terhadap kualitas  hasil  pemeriksaan  di  lingkungan  pemerintahan  daerah,  semakin  banyak pengetahuan seorang auditor maka semakin baik kualitas hasil audit yang dilakukan. Senada dengan penelitian  yang dilakukan Mulyono (2009) menyatakan secara parsial kompetensi tehnis  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  inspektorat  serta  memiliki  pengaruh  yang paling  besar  dibandingkan  variabel  lainnya.  Lubis  (2009)  dalam  hasil  penelitiannya  juga menjelaskan bahwa keahlian secara parsial berpengaruh terhadap kualitas auditor.
Berdasarkan  hasil  pengujian  dan  bukti  empiris  menunjukkan  bahwa  kemampuan tehnis yang dimiliki auditor APIP semakin meningkat maka kualitas hasil pemeriksaan akan semakin  meningkat  pula.  Temuan  empiris  ini  sekaligus  mendukung  Peraturan  Menteri Negara  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor:  PER/05/M.PAN/03/2008  tanggal  31 Maret  2008  tentang  Standar  Audit  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah  tentang Kompetensi teknis.

## Pendidikan dan Pelatihan Berkelanjutan
Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan merupakan salah satu faktor penentu kualitas hasil  pemeriksaan.  Pemeriksa  yang  melaksanakan  pemeriksaan  menurut  standar pemeriksaan  harus  memelihara  kompetensinya  melalui  pendidikan  profesional berkelanjutan.    Hasil  uji  statistik  menunjukkan  bahwa  variabel  pendidikan  dan  pelatihan berkelanjutan  secara  parsial  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  hasil pemeriksaan. Hasil pengujian menolak hipotesis yang menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan berkelanjutan berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.
Hasil  ini  mendukung  hasil  penelitian  Batubara  (2008),  Mulyono  (2009)  dan  Lubis (2009)  yang  menyatakan  bahwa  pendidikan  dan  pelatihan  berkelanjutan  berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Di samping  itu, penelitian ini sesuai  dengan Standar Profesi  Audit  Internal  (1230;11)  yang  menyatakan,  auditor  internal  harus  meningkatkan pengetahuan,  keterampilan,  dan  kompetensinya  melalui  pengembangan  profesional  yang berkelanjutan dan juga Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern  Pemerintah.  Sertifikasi  jabatan  dan  pendidikan  dan  pelatihan  berkelanjutan,  antara lain  sebagai  berikut:  Pemeriksa  harus  mempunyai  sertifikasi  Jabatan  Fungsional  Auditor (JFA), Pemeriksa harus mengikuti Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, dan Pemeriksa wajib memiliki pengetahuan dan akses atas informasi teraktual dalam standar, metodologi, prosedur, dan teknik pemeriksaan.

## Pengalaman Kerja
Pengalaman  merupakan  ukuran  lamanya  pekerjaan  auditor  dalam  melaksanakan tugasnya.  Hasil  pengujian  menunjukkan  bahwa  variabel  pengalaman  kerja  secara  parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil ini mendukung penelitian Zulaikha  (2006)  yang  menguji  pengaruh  pengaruh  interaksi  gender  dengan  pengalaman terhadap keakuratan audit judgment dengan hasil menunjukkan bahwa pengalaman sebagai auditor berpengaruh langsung ( main effect ) terhadap audit judgment. Sama halnya dengan penelitian  Lehman dan  Norman (2006) menunjukkan bahwa auditor  yang berpengalaman ( expertise ),  akan  lebih  jelas  merinci  masalah  yang  dihadapi  dibandingkan  auditor  yang kurang berpengalaman, yang nantinya berpengaruh pada auditor judgment.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
Hasil  studi  dan  bukti  empiris  ini  mendukung  Standar  Profesioal  Akuntan  Publik menyatakan  bahwa  auditor  disyaratkan  memiliki  pengalaman  kerja  yang  cukup  dalam profesi  yang  ditekuninya,  serta  dituntut  untuk  memenuhi  kualifikasi  teknis  dan berpengalaman  dalam  industri-industri  yang  mereka  audit.  Pengalaman  juga  memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga dharapkan setiap  keputusan  yang  diambil  merupakan  keputusan  yang  tepat.  Hal  tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor maka auditor akan baik pula kualitas audit yang dihasilkan.

## Kecermatan Profesi
Kecermatan profesioanal dari seorang pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan akan mempengaruhi  kualitas  hasil  pemeriksaannya.  Auditor  harus  menggunakan  keahlian profesionalnya  dengan  cermat  dan  seksama  ( due  professional  care )  dan  secara  hati-hati ( prudent )  dalam  setiap  penugasan. due  professional  care dapat  diterapkan  dalam pertimbangan profesional ( professional judgment ).
Kemahiran  profesional  menuntut  pemeriksa  untuk  melaksanakan  skeptisme profesional, yaitu sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi  secara  kritis  terhadap  bukti  pemeriksaan.  Pemeriksa  menggunakan  pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang dituntut oleh profesinya untuk melaksanakan pengumpulan bukti dan evaluasi obyektif mengenai kecukupan, kompetensi dan relevansi bukti. Karena bukti  dikumpulkan  dan  dievaluasi  selama  pemeriksaan,  skeptisme  profesional  harus digunakan selama pemeriksaan. Dalam penggunaan skeptisme profesional, pemeriksa tidak boleh  puas  dengan  bukti  yang  kurang  meyakinkan  walaupun  menurut  anggapannya manajemen entitas yang diperiksa adalah jujur. Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kecermatan profesi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil  pemeriksaan.  Hasil  pengujian  ini  mendukung  hipotesis  yang  menyatakan  bahwa kecermatan  profesi  berpengaruh  terhadap  kualitas  hasil  pemeriksaan.  Penelitian  ini didukung  oleh  Lubis  (2009)  menyatakan  kecermatan  profesi  secara  parsial  berpengaruh terhadap kualitas auditor.
Hasil studi dan bukti empiris ini mendukung Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan dinyatakan dalam  pelaksanaan  pemeriksaan  serta  penyusunan  laporan  hasil  pemeriksaan,  pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya ecara cermat dan seksama.

## Obyektifitas
Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus memiliki sikap mental yang objektif, tidak memihak dan menghindari kemungkinan timbulnya pertentangan kepentingan  ( conflict of interest ). Dalam PERMENPAN No: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah dinyatakan Auditor harus memiliki sikap netral dan tidak bisa serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pekerjaan yang dilakukannya. Auditor harus obyektif dalam melaksanakan dan melaporkan hasil pemeriksaannya.
Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Obyektifitas secara parsial tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  hasil  pemeriksaan.  Hasil  pengujian  ini menolak hipotesis yang menyatakan bahwa obyektifitas berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan.  Ketidaksignifikanan  disebabkan  oleh  masih  adanya  sikap  yang  kurang obyektifitas  auditor  inspektorat  Kabupaten  Pamekasan,  Sampang  dan  Sumenep  dalam melakukan fungsi dan tugasnya disebabkan karena:
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
a. Internal auditor (Inspektorat) merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten  Pamekasan  sehingga  wilayah  kerjanya  juga  di  wilayah  tersebut,  sehingga hubungan kekeluargaan, komunikasi dan emosional sangat erat dan kental serta interaksi masing-masing  personal.  Hal  inilah  yang  menyebabkan  obyektifitas  internal  auditor Kabupaten Pamekasan dirasa masih sangat kurang.
b. Kondisi  budaya  dan  politik  sangat  berperan  dalam  menentukan  tingkat  obyektifitas internal  auditor Kabupaten Pamekasan. Budaya  dan politik  yang terjadi  adalah  adanya ancaman-ancaman  dan  tekanan-tekanan  tertentu  terhadap  internal  auditor  Kabupaten Pamekasan.
c. Ketidakobyektifan  biasanya  terjadi  pada  saat  pekerjaan  lapangan  terutama  pada  saat auditor  mengkomunikasikan  temuan-temuan  hasil  pemeriksaan,  pada  kondisi  inilah tingkat obyektifitas internal auditor (inspektorat) Kabupaten Pamekasan sangat kurang. Atas dasar inilah yang menyebabkan internal auditor obyektifitasnya sangat kurang.
Lain  halnya  ketika  pemeriksaan  dilakukan  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)  atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hubungan emosional, kekeluargaan dan tekanan-tekanan tidak terjadi pada saat pemeriksaan.

## Independensi
Auditor yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau tidak dapat diduga memihak,  sehingga  tidak  merugikan  pihak  manapun.  Independensi  dalam  audit  berarti mengambil  sudut pandang  yang tidak biasa. Auditor tidak  hanya independen dalam  fakta ( independence  in  fact )  tetapi  juga  independen  dalam  penampilan  ( independence  in appearance ).
Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel independensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil pengujian ini mendukung hipotesis  yang  menyatakan  bahwa  independensi  berpengaruh  terhadap  kualitas  hasil pemeriksaan. Pengujian ini didukung oleh penelitian Alim et al (2007) yang menunjukkan bahwa  kompetensi  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  audit  dan  independensi berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  audit.  Hal  yang  dilakukan  Wati et  al (2010) menguji  pengaruh  independensi  terhadap  kinerja  auditor  pemerintah.  Hasil  pengujian menunjukkan  bahwa  variabel  independensi  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  auditor pemerintah, hal ini menunjukkan bahwa semakin independensi seorang auditor maka akan semakin mempengaruhi kinerjanya.
Dengan demikian hasil studi dan bukti empiris ini mendukung Standar Auditing Seksi 220.1 (SPAP : 2001) menyebutkan bahwa independen bagi seorang akuntan publik artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Pusdiklatwas  BPKP  (2008)  menyatakan  bahwa  independensi  pada  dasarnya  merupakan state of mind atau sesuatu yang dirasakan oleh masing-masing menurut apa yang diyakini sedang berlangsung. Sehubungan dengan hal tersebut, independensi auditor dapat ditinjau dan dievaluasi dari dua sisi, independensi praktisi dan independensi profesi. Oleh karena itu ia tidak dibenarkan memihak kepada siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis  yang  dimilikinya,  ia  akan  kehilangan  sikap  tidak  memihak  yang  justru  sangat diperlukan untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,

## Kepatuhan Pada Kode Etik
Kode  etik  pada  prinsipnya  merupakan  sistem  dari  prinsip-prinsip  moral  yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi yang ditetapkan secara bersama. Kode etik suatu profesi  merupakan  ketentuan  perilaku  yang  harus  dipatuhi  oleh  setiap  mereka  yang menjalankan tugas profesi. APIP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan  dan  norma  yang  berlaku  agar  tercipta  aparat  pengawasan  yang  bersih  dan berwibawa. Norma dan ketentuan yang berlaku bagi auditor intern pemerintah terdiri dari Kode Etik APIP dab Standar Audit APIP.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepatuhan pada kode etik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil pengujian ini mendukung hipotesis yang menyatakan bahwa kepatuhan pada kode etik berpengaruh terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hasil ini mendukung penelitian Lubis (2009) yang menyatakan bahwa interaksi  kompetensi  dan  etika  auditor  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas auditor.  Berbeda  dengan  penelitian  Alim et  al (2007)  yang  menyatakan  bahwa  interaksi kompetensi dan etika auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas auditor.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan,  maka  simpulan  yang dapat diambil adalah:
1. Berdasarkan  hasil  uji  F  menunjukkan  bahwa  secara  simultan  variabel  latar  belakang pendidikan,  kompetensi  tehnis,  pendidikan  dan  pelatihan  berkelanjutan,  pengalaman kerja, kecermatan profesi, obyektifitas, independensi dan kepatuhan pada kode etik secara simultan mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan.
2. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa variabel Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan dan  obyektifitas  secara  parsial  tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  hasil  pemeriksaan karena  sertifikasi  jabatan  fungsional  auditor  dianggap  tidak  penting  bagi  auditor  APIP yang jabatannya merupakan jabatan struktural dan untuk memperoleh sertifikasi jabatan fungsional  auditor  harus  mengikuti  diklat  dan  harus  lulus  ujian  sertifikasi  jabatan fungsional  auditor,  hal  inilah  menyebabkan  auditor  APIP  Inspektorat  Kabupaten Pamekasan malas dan enggan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan berkelanjutan serta ujian sertifikasi jabatan fungsional auditor, sedangkan untuk variabel Obyektifitas disebabkan karena hubungan kekeluargaan, emosional, budaya dan politik.
3. Variabel  kecermatan  profesi  merupakan  variabel  yang  berpengaruh  paling  dominan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Hal ini disebabkan karena sudah menjadi kewajiban auditor  intern  pemerintah  dalam  melaksanakan  pemeriksaan  serta  penyusunan  laporan hasil  pemeriksaan,  pemeriksa  wajib  menggunakan  kemahiran  profesionalnya  secara cermat  dan  seksama.  Kecermatan  dan  keseksamaan  dalam  penggunaan  kemahiran profesional  menuntut  auditor  untuk  melaksanakan  skeptisme  profesional,  yaitu  suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit hal ini untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa  laporan  keuangan  bebas  dari  salah  saji  material,  baik  yang  disebabkan  oleh kekeliruan maupun kecurangan.
Saran
1. Kecermatan  profesi  merupakan  variabel  yang  berpengaruh  paling  dominan,  maka sebaiknya auditor APIP berupaya untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat  dan  seksama  dan  secara  hati-hati  dalam  setiap  penugasan  untuk  menghasilkan kualitas hasil pemeriksaan.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
2. Untuk  menghasilkan  kualitas  hasil  pemeriksaan  yang  baik  dan  untuk  memelihara kompetensi  auditor  APIP  Kabupaten  Pamekasan  maka  pendidikan  dan  pelatihan berkelanjutan lebih ditingkatkan mengingat perkembangan standar, metode, prosedur dan tehnik  pemeriksaan  terutama  auditor  internal.  Pendidikan  dan  pelatihan  berkelanjutan dapat dilakukan melalui: Pertama , adanya penekanan khusus dari pimpinan Inspektorat terutama  Peraturan  Bupati  yang  mewajibkan  auditor  APIP  mengikuti  pendidikan  dan pelatihan  berkelanjutan  dan  dalam  melaksanakan  tugas  dan  fungsginya  auditor  harus menjunjung  tinggi  nilai-nilai  obyektifitasnya. Kedua ,  Bupati  Pamekasan  bisa  merubah seluruh staf Inspektorat dari jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Ketiga , Pola rekrutmen staff Inspektorat didasarkan pada PERMENPAN No: PER/05/M.PAN/03/2008  tentang  Standar  Audit  Aparat  Pengawasan  Intern  Pemerintah terutama kompetensi tehnis yang harus  dimiliki Auditor APIP yaitu auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi. Keempat , Perputaran staf Inspektorat dapat dilakukan  antar  staff  Inspektorat  se-Madura  hal  ini  untuk  mempertahankan  dan meningkatkan  pemahaman,  pengetahuan,  pengalaman,  prosedur  dan  tehnik-tehnik pemeriksaan bagi staff baru sehingga pendidikan dan pelatihan dapat diminimalisir.
3. Variabel  Obyektifitas,  untuk  menghasilkan  kualitas  hasil  pemeriksaan  yang  sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  auditor  APIP  Kabupaten  Pamekasan  dalam merencanakan,  melaksanakan  melaporkan  audit  dilaksanakan  dengan  jujur  dan  tidak memkompromikan  hasil  pemeriksaan  sehingga  laporan  hasil  pemeriksaan  dapat dihandalkan dan sebagai salah satu cara untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintahan.
4. Menambah  jumlah  sampel  yang  diteliti  dengan  memperluas  lokasi  penelitian  sehingga diharapkan  tingkat  generalisasi  dari  analisis  akan  lebih  akurat  dan  dalam  pemilihan sampel  sebaiknya  staf  inspektorat  yang  memiliki  latar  belaksang  pendidikan  formal minimal  strata  satu  atau  yang  setara  dan  yang  memiliki  latar  belakang  pendidikan auditing, akuntansi, administrasi pemerintahan dan komunikasi.
5. Kategori responden yang digunakan juga sebaliknya ditambah, bukan hanya pemeriksa (auditor)  tetapi  juga  yang  diperiksa  ( auditee )  sehingga  pengambilan  kesimpulan  dapat dilakukan dengan lebih baik.
6. Penelitian berikutnya dapat mengembangkan variabel-variabel lain seperti akuntabilitas dan tekanan anggaran waktu sebagai variabel pemoderasi.

## DAFTAR PUSTAKA
Alim,  M.  Nizarul,  Trisni  Hapsari  dan  Liliek  Purwanti,  2007.  Pengaruh  Kompetensi  dan Independensi  terhadap  Kualitas  Auditor  dengan  Etika  auditor  sebagai  Variabel Moderasi. Makalah. Simposium Nasional Akuntansi X.
Arens,  A.  Alvin,  Randal  J.E  dan  Mark  S.B.,  2008. Auditing  and  Assurance  Services  An Integrated Approach . Edisi Keduabelas. Jakarta. Erlangga.
Batubara, Rizal Iskandar, 2008. Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Kecakapan Profesional,  Pendidikan  Berkelanjutan,  dan  Independensi  Pemeriksa    Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan (Studi Empiris Pada Bawasko Medan). Tesis. Sumatera Utara: Ilmu Akuntansi, Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
Subhan
Bonner,  Sarah  E.,  1990.  Experience  Effects  in  Auditing:  The  Role  of  Task-Specific Knowledge. The Accounting Review , 72-79.
Ghozali,  Imam.  2006.  Aplikasi  Analisis  Multivariate  Dengan  Program  SPSS.  Edisi  IV Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Keputusan  Badan  Kepegawaian  Negara  (BKN)  No:  43/KEP/2001  Tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural . Badan Kepegawaian Negara Tahun 2001.
Lubis,  Haslinda,  2009.  Pengaruh  Keahlian,  Independensi,  Kecermatan  Professional  dan Kepatuhan  Pada  Kode  Etik  Terhadap  Kualitas  Hasil  Auditor  Pada  Auditor  Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Tesis. Sumatera Utara: Ilmu Akuntansi, Pasca Sarjana, Universitas Sumatera Utara.
Mabruri,  Havidz  dan  Jaka  Winarna,  2010.  Analisis  Faktor-Faktor  Mempengaruhi  Hasil Audit di Lingkungan Pemerintah Daerah. Makalah . Simposium Nasional Akuntansi XIII.
Muhidin, A. Sambas dan Maman Abdurrahman, 2007. Analisa Korelasi, Regresi dan Jalur Dalam Penelitian . Bandung. Pustaka Setia.
Mulyadi, 2002. Auditing . Buku I, Edisi 6, Jakarta. Salemba Empat.
Peraturan  Badan  Pemeriksa  Keuangan  RI  Nomor  01  Tahun  2007  tentang Standar Pemeriksaan  Keuangan  Negara ,  Badan  Pemeriksa  Keuangan  Republik  Indonesia Tahun 2007.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur
Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008  tanggal  31  Maret  2008  tentang Standar  Audit  Aparat Pengawasan Intern Pemerintah .
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  79  Tahun  2005  tentang Pedoman Pembinaan  Dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah .  Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165.
Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  Pengawasan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangaunan,  2005.  Diklat  Sertifikasi  JFA  Tingkat  Pembentukan  Auditor  Ahli. Edisi Keempat, Jakarta.
Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  Pengawasan  Badan  Pengawasan  Keuangan  dan Pembangaunan,  2008.  Diklat  Pembentukan  Auditor  Ahli,  Kode  Etik  dan  Standar Audit, Edisi Kelima, Jakarta.
Sukriah,  Ika,  Akram,  dan  Biana  Adha  Inapty,  2009.  Pengaruh  Pengalaman  Kerja, Independensi,  Obyektifitas,  Integritas  dan  Kompetensi  Terhadap  Kualitas  Hasil Pemeriksaan. Makalah . Simposium Nasional Akuntansi XII.
Solimun,  2000. Multivariate  Analysis,  Structural  Equation  Modelling,  Lisrel,  dan  Amos . Malang. Fakultas MIPA Universitas Brawijaya.
Wati,  Elya,  Lismawati  dan  Nila  Aprilia,  2010.  Pengaruh  Independensi,  Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan Pemahaman Good Governance terhadap Kinerja  Auditor  Pemerintah  (Studi  Pada  Auditor  Pemerintah  di  BPKP  Perwakilan Bengkulu). Makalah . Simposium Nasional Akuntansi XIII.
AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol 1, No 1,
Subhan
Zulaikha, 2006. Pengaruh Pengalaman Auditor Terhadap Penggunaan Bukti Tidak Relevan Dalam Auditor Judgement (Studi Kajian Eksperimental Dalam Audit Saldo Akun Persediaan). Makalah . Simposium Nasional Akuntansi IX.