Volume 7 No. 1 (2023)

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK DALAM MENJALANKAN TUGAS DI WILAYAH HUKUM POLRES SALATIGA JAWA TENGAH
Dr. Irfan Rizky Hutomo, S.H., M.Kn 1 , Dr. Urip Giyono, S.H., M.H. 2 , Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H. 3 , Galih Dwi Prasetyo, S.H. 4 1,3,4 Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) 2 Universitas Muhammadiyah Cirebon
E-mail: irfansky94@gmail.com, urip.giyono@umc.ac.id, mohamadtohari.undaris@gmail.com, galihlobang8@gmail.com

## Abstract
Background to find out law enforcement against police officers who violate the code of ethics in carrying out their duties in the jurisdiction of the Salatiga Police, obstacles in law enforcement against police officers who violate the code of ethics in carrying out their duties, solutions to overcome obstacles in law enforcement against police officers who violates the code of ethics  in carrying out their duties. The results of the research are the legal basis for the Police Professional Code of Ethics, namely Law No. 2 of 2002, Article 13 paragraph (1). The ideal arrangement for resolving violations of the Code of Ethics by members of the Police within the jurisdiction of the Salatiga Police is based on Law Number 2 of 2002, Government Regulation Number 1 of 2003, Government Regulation Number 2 of 2003 and Presidential Regulation Number 52 of 2010. The process of handling Police who violate the police professional code of ethics in committing criminal offenses are basically carried out in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHAP), and the rules governing POLRI specifically. The obstacles are due to statutory factors (legal substance). Law enforcement factors, infrastructure or facilities factors and legal awareness factors. The steps for implementing the development of Human Resources (HR) in the Salatiga Polres environment through the Development of Human Resources (HR) through education and training, Development of Human Resources (HR) through assignments, through transfers and promotions, through career development, Development of Human Resources (HR) through supervision and control.
Keywords: law enforcement; police personnel; violation of the code of ethics
Volume 7 No. 1 (2023)

## Abstrak
Latar belakang untuk mengetahui penegakan hukum terhadap oknum Polisi yang melakukan pelanggaran terhadap  kode etik dalam menjalankan tugas di wilayah hukum Polres Salatiga, hambatan dalam penegakan hukum terhadap oknum Polisi yang melakukan pelanggaran terhadap  kode etik dalam menjalankan tugas, solusi mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap oknum Polisi yang melakukan pelanggaran terhadap    kode  etik  dalam  menjalankan  tugas.Hasil  Penelitian  yaitu  Dasar  Hukum  Kode  Etik  Profesi Kepolisian yaitu Undang-Undang No 2 tahun 2002, Pasal 13 ayat (1). Pengaturan  ideal atas  penyelesaian pelanggaran Kode Etik yang dilakukan anggota Polri di wilayah hukum Polres Salatiga  yaitu berdasarkan Undang-Undang      Nomor      2      Tahun  2002,  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun  2003,  Peraturan Pemerintah    Nomor    2  Tahun  2003  dan  Peraturan  Presiden    Nomor  52  Tahun    2010.  Proses  dari penanganan    Polisi  yang  melanggar  kode  etik  profesi  Kepolisian  dalam  melakukan  pelanggaran  tindak pidana  adalah  Pada  dasarnya  dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Acara Pidana  (KUHAP),  dan  aturan  yang  mengatur  tentang POLRI  secara  khusus.Hambatannya  yaitu  karena faktor perundang-undangan (substansi hukum), faktor penegak hukum, faktor prasana atau fasilitas dan faktor kesadaran hukum.Langkah-langkah pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Polres Salatiga melalui Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan,Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui penugasan, melalui mutasi dan promosi, melalui  pengembangan  karier,Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia  (SDM)  melalui  pengawasan  dan pengendalian.
Kata kunci : Penegakan Hukum, Oknum Polisi, Pelanggaran Kode Etik

## A. Pendahuluan
Penegakan  hukum  sebagai  bagian  dari legal  system  tidak  dapat  dipisahkan  dengan substansi  hukum  ( legal  substance )  dan  budaya hukum  ( legal  culture ) 1. Penegakan  hukum  ( law enforcement )  merupakan  suatu  usaha  untuk mewujudkan  ide-ide  keadilan,  kepastian hukum  dan  kemanfaatan  sosial  menjadi kenyataan. 2
Polisi  merupakan  aparat  yang  bertugas melakukan  penegakan  hukum  terhadap masyarakat yang melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan penegakan  hukum,  aparat  Kepolisian  harus memberikan contoh kepada masyarakat untuk taat  aturan  atau  hukum,  baik  yang  berlaku  di lingkungan kerja maupun hukum yang berlaku bagi  masyarakat  umum.  Apabila  ada  oknum yang  melakukan  pelanggaran  hukum,  maka harus  dilakukan  penegakan  hukum  tanpa tebang  pilih,  karena  semua  orang  dihadapan hukum  adalah  sama,  baik  aparat  penegak hukum itu sendiri atau masyarakat.
Kepolisian dalam menjalankan tugasnya ada  aturan  yang  mengaturnya  yaitu  kode  etik Kepolisian,  agar  dalam  bertugas  tidak melanggar  hukum  atau  aturan  yang  berlaku. Kode  etik  profesi  merupakan  norma  yang ditetapkan  dan  diterima  oleh  kelompok profesi,  yang  mengarahkan  atau  memberi petunjuk  kepada  anggotanya  bagaimana seharusnya  berbuat  dan  sekaligus  menjamin mutu  moral  profesi  itu  di  mata  masyarakat. Apabila  satu  anggota  kelompok  profesi  itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok  profesi  itu  akan  tercemar  di  mata masyarakat. Oleh karena itu, kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri. 3
1 Sunarso,  Siswanto. Wawasan  Penegakan  Hukum . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.110
2 Hamzah,  Andi .  Penegakan  Hukum  Lingkungan . Bandung: PT. Alumni, 2016, hlm.88
Menurut    Pudi  Rahardi  memberikan penjelasan  tentang  kode  etik  profesi  adalah suatu  tuntutan,  bimbingan  atau  pedoman moral  atau  kesusilaan  untuk  suatu  profesi tertentu  atau  merupakan  daftar  kewajiban dalam menjalankan suatu profesi yang disusun oleh  para  anggota  profesi  itu  sendiri  dan mengikat  mereka  dalam  praktek.  Dengan demikian  maka  kode  etik  profesi  berisi  nilai- nilai  etis  yang  ditetapkan  sebagai  sarana pembimbing  dan  pengendali  bagaimana seharusnya atau seyogyanya pemegang profesi bertindak atau berperilaku atau berbuat dalam menjalankan  profesinya.  Jadi,  nilai-nilai  yang terkandung  dalam  kode  etik  profesi  adalah nilai-nilai etis. 4
Kode  etik  profesi  lahir  dari  dalam lembaga atau organisasi profesi itu sendiri yang kemudian mengikat secara moral bagi seluruh anggota  yang  tergabung  dalam  organisasi profesi  yang  satu  dengan  organisasi  lainnya memiliki  rumusan  kode  etik  profesi  yang berbeda-beda,  baik  unsur  normanya  maupun ruang  lingkup  dan  wilayah  berlakunya. Demikian  pula  pada  profesi  kepolisian, mempunyai kode etik yang berlaku bagi polisi dan pemegang fungsi Kepolisian.
Kode etik bagi profesi Kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan professional, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002  tentang Polri  yang  ditindaklanjuti  dengan  Peraturan Kapolri, dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 2 Tahun  2002  menjelaskan  bahwa  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  bertujuan  untuk mewujudkan  keamanan  dalam  negeri  yang meliputi  terpeliharanya  keamanan  dan ketertiban  masyarakat,  tertib  dan  tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,
3 Abdulkadir  Muhammad, Etika  Profesi  Hukum ,  PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 77
4 H.Pudi  Rahardi,  M.H.  Hukum  Kepolisian, Profesionalisme  dan  Reformasi  Polri. Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 146.
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,  serta  terbinanya  ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,  sehingga  Kode  Etik  Profesi  Polri berlaku mengikat bagi setiap anggota Polri.
Dalam Pasal 34  Undang-Undang No. 2 Tahun  2002  Tentang  Kepolisian,  disebutkan bahwa: 5
(1) Sikap  dan  perilaku  pejabat  Polri  terikat pada Kode Etik Profesi Polri;
(2) Kode  Etik  profesi  Polri  dapat  menjadi pedoman bagi pengemban fungsi kepolisian  lainnya  dalam  melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di lingkungan polri; dan
(3) Ketentuan  mengenai  Kode  Etik  Profesi Polri diatur dengan keputusan Kapolri.
Selanjutnya  dalam  Pasal  35  Undang- Undang  No.  2  Tahun  2002  Tentang Kepolisian, disebutkan bahwa: 6
(1) Pelanggaran  terhadap  Kode  Etik  Profesi Polri  oleh  pejabat  Polri  diselesaikan  oleh Komisi Kode Etik Polri; dan
(2) Ketentuan  mengenai  susunan  organisasi dan  tata  kerja  Komisi  Kode  Etik  Polri diatur dengan keputusan Kapolri.
Polisi  merupakan  aparat  penegak hukum,    tetapi  dalam  kenyataan  yang  terjadi ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan SOP atau etika profesi kepolisian.  Atau dalam arti kata ada sebagian polisi yang menjalankan tugasnya  melakukan pelanggaran  terhadap  kode  etik  profesi kepolisian.
Anggota Kepolisian khususnya di wiayah hukum  Polres  Salatiga    dalam  menjalankan tugasnya harus berpedoman pada aturan yang
5 Pasal  34,  Undang-Undang  No.  2  Tahun  2002 Tentang Kepolisian
6 Ibid.
mengikat Polri yaitu Undang-Undang Nomor 2  Tahun  2002  tentang  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  Peraturan  Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia,  Perkapolri  No  14  Tahun  2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri.
Upaya   penegakan   disiplin   dan   Kode Etik   Kepolisian   sangat   dibutuhkan   guna terwujudnya    pelaksanaan    tugas    yang dibebankan  dan  tercapainya  profesionalisme Polri.    Sangat  tidak    mungkin    penegakan hukum  dapat  berjalan  dengan  baik,  apabila penegak    hukumnya  sendiri    (Polri)    tidak disiplin    dan    tidak    profesional. Ketidakdisiplinan    dan    ketidakprofesionalan Polri    akan    sangat    berdampak    dalam    hal penegakan    hukum    atau    pengungkapan kejahatan  yang terjadi di masyarakat.
Anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia    adalah  pegawai    negeri    pada Kepolisian   Negara    Republik    Indonesia. Sebagai      pegawai        negeri,      maka       syarat pengangkatan    dan    pemberhentian    anggota Polri    tertikat    pada    peraturan    perundang- undangan    yang    berlaku    di    lingkungan institusi    Kepolisian    Negara    Republik Indonesia.  Terkait    dengan    masalah pemberhentian    anggota    Polri    dari    Dinas Kepolisian    Negara  Republik  Indonesia, berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. Pemberhentian  Dengan  Hormat  (PDH), apabila : 7
a. mencapai batas usia pensiun;
b. pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas;
7 Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
c. Tidak  memenuhi  syarat  jasmani dan/atau rohani;
d. Gugur,  tewas,  meninggal  dunia  atau hilang dalam tugas.
2. Pemberhentian  Tidak  Dengan  Hormat (PTDH), apabila :
a. Melakukan Tindak Pidana (1) Dipidana  penjara  berdasarkan putusan  pengadilan  yang  telah mempunyai  kekuatan  hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat  yang  berwenang    tidak dapat    dipertahankan    untuk tetap    berada    dalam    dinas
Kepolisian  Negara  Republik Indonesia; (2) Diketahui kemudian memberikan  keterangan  palsu dan/atau  tidak  benar  pada  saat mendaftarkan  diri  sebagai calon anggota    Kepolisian  Negara Republik  Indonesia;
(3) Melakukan  usaha  atau  kegiatan yang    nyata-nyata  bertujuan mengubah  Pancasila,  terlibat dalam  gerakan,  atau  melakukan kegiatan yang menentang  negara dan/atau  Pemerintah  Republik Indonesia    secara    tidak      sah. Pemberhentian  Tidak      Dengan Hormat sebagaimana   dimaksud di   atas dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian  Negara  Republik Indonesia. 8
b. Melakukan   pelanggaran sumpah/janji anggota      Kepolisian      Negara Republik  Indonesia,    sumpah/janji
8 Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 1  Tahun  2003  Tentang  Pemberhentian  Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9 Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
jabatan,  dan/atau  Kode  Etik  Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pemberhentian ini dilakukan  setelah  melalui  sidang Komisi  Kode  Etik  Profesi  Kepolisian Negara Republik Indonesia. 9 c. Meninggalkan  tugasnya  secara  tidak sah  dalam  waktu  lebih  dari  30  (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut; atau  melakukan  perbuatan  dan berperilaku  yang  dapat  merugikan dinas  Kepolisian;    atau  melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari  penyidikan    dan/atau tuntutan    hukum    atau    meninggal dunia    sebagai    akibat    tindak  pidana yang    dilakukannya;    atau    menjadi anggota    dan/atau    pengurus    partai politik.  Pemberhentian  ini  dilakukan setelah  melalui  sidang  Komisi  Kode Etik  Profesi  Kepolisian  Negara Republik Indonesia. 10

## B. Metodologi
Metode yang digunakan dalam penelitian ini  adalah  yuridis  empiris.  Penelitian  yuridis empiris  dapat  disebutkan  dengan  penelitian secara  lapangan,  yang  mengkaji  ketentun hukum  yang  berlaku  serta  yang  telah  terjadi didalam  kehidupan  masyarakat.  Atau  dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap  keadaan  sebenarnya  atau  keadaan nyata  yang  telah  terjadi  di  masyarakt  dengan maksud  dengan  mengetahui  dan  menemukan fakta-fakta  dan  data  yang  dibutuhkan. Pendekatan  yang  demikian  tentunya  tepat untuk  menunjukkan  sejauh  mana  Penegakan Hukum  Terhadap  Oknum  Polisi  Yang
10 Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Melakukan  Pelanggaran  Terhadap  Kode  Etik Dalam Menjalankan Tugas Di Wilayah Hukum Polres Salatiga Jawa Tengah.

## C. Pembahasan
1. Lembaga  penegak  kode  etik  profesi Kepolisian
Tugas  dan  tanggungjawab  yang dibebankan dipundak Polri serta kewenangan  yang  begitu  luas  dan  besar, maka banyak oknum-oknum anggota Polri yang  dengan  sengaja  maupun  tidak disengaja telah menyalahgunakan kewenangan tersebut sehingga dibentuklah  KOMPOLNAS  (Komisi Kepolisian Nasional) yang secara langsung mengawasi  institusi  Polri.  Namun  itu semua  dirasa  oleh  Polri  belum  cukup, sehingga  untuk  mengawasi  pelaksanaan tugas  anggota  Polri  dalam  memelihara Kamtibmas,  Penegakan  hukum  dan melayani,  melindungi  dan  mengayomi masyarakat  maka  dibentuklah  sebuah divisi  internal  yang  bertugas  langsung mengawasi  yaitu  PROPAM  Polri  yang terdiri dari Provos Polri, Profesi Polri dan Paminal  Polri.  Tugas  dan  tanggungjawab Propam Polri berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu :
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  1  Tahun  2003 tentang  Pemberhentian  Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  2  Tahun  2003 tentang  Peraturan  Disiplin  Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor  3  Tahun  2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional  Peradilan  Umum  bagi
anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia. d. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/42/IX/2004  tentang  Atasan yang  Berhak  Menjatuhkan  Hukuman Disiplin  di  lingkungan  Kepolisian Negara Republik Indonesia.
e. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/43/IX/2004 tentang Tata Cara
Penyelesaian  Pelanggaran  Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
f. Keputusan Kapolri No.Pol.: KEP/44/IX/2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
g. Peraturan  Kapolri  No.Pol.:  7  Tahun 2006  tentang  Kode  Etik  Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. h. Peraturan  Kapolri  No.Pol.:  8  Tahun 2006  tentang  Organisasi  dan  Tata Kerja  Komisi  Kode  Etik  Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sebelum  dibentuknya  PROPAM POLRI,  Provos  Polri  bekerja  sendiri dalam  melaksanakan  pengawasan  dan penindakan  terhadap  anggota  Polri  yang bermasalah  sehingga  pengawasannya dinilai sangat kurang walaupun saat masih bergabung  dengan  ABRI  ada  yang membantu  mengawasi  yaitu  PAMSAN (Pengamanan  dan  Sandi)  dibawah Intelpam  (sekarang  berganti  Intelkam), namun  program  dan  pengawasan  tidak bisa  maksimal  dikarenakan  perbedaan tugas  pokoknya.  Setelah  dibentuknya Propam Polri, tingkat pelanggaran anggota Polri baik pelanggaran biasa, pelanggaran kode  etik  dan  tindak  pidana  yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dapat dikurangi karena pengawasan dilaksanakan  secara  berjenjang  dan melekat pada tiap-tiap kesatuan mulai dari
Mabes Polri sampai dengan Polsek. Tugas Propam  Polri  dalam  memperbaiki  citra Polri  di  masyarakat  seringkali  mendapat hambatan  baik  dari  luar  maupun  dari dalam  tubuh  Polri  sendiri.  Masih ditemukannya oknum anggota Polri yang menjadi  backing  tempat  hiburan  atau backing illegal loging adalah sebagai bukti masih  banyaknya  oknum  anggota  Polri yang belum bisa menempatkan diri sebagai abdi  negara  penegak  hukum.  Sesuai  visi Propam  Polri  terwujudnya  Pengamanan Internal, penegakan tata tertib, disiplin dan tegaknya  hukum  serta  terbinanya  dan terselenggaranya pertanggungjawaban Profesi sehingga terminimalisasinya penyimpangan  perilaku  anggota  /  PNS Polri  serta  misi  Polri  ke  depan  dalam pelaksanaan  tugas  pokoknya,  baik dibidang pembangunan kekuatan,
pembinaan  kekuatan  maupun  kegiatan operasional yaitu:
a. Menyelenggarakan  fungsi  pelayanan terhadap pengaduan/laporan masyarakat tentang sikap perilaku dan penyimpangan anggota/PNS Polri.
b. Menyelenggarakan  dan  Pengamanan Internal, meliputi Pengamanan Personil Materil, Kegiatan dan Bahan Keterangan  di  lingkungan  Polri termasuk penyelidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran dan penyimpangan  dalam  pelaksanaan tugas Polri.
c. Memberikan perlindungan,
pengayoman  dan  pelayanan  kepada masyarakat akan kinerja dan profesionalisme.
d. Menegakkan hukum secara profesional  dan  proporsional  dengan menjunjung  tinggi  supremasi  hukum dan  hak  asasi  manusia  dengan menyelesaikan perkara dan penanganan  personil  Polri  yang bermasalah supaya mendapat kepastian hukum dan rasa keadilan.
e. Meningkatkan  upaya  konsolidasi kedalam  (Internal  Divpropam  Polri) sebagai  upaya  menyamakan  Visi  dan Misi Divpropam Polri kedepan.
f. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan personil guna peningkatan pelaksanaan tugas.
2. Penegakan  hukum  terhadap  oknum polisi  yang  melakukan  pelanggaran terhadap kode etik dalam menjalankan tugas di wilayah hukum Polres Salatiga Kode Etik Profesi Kepolisian, yang merupakan bagian penting dalam penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian khususnya  di  wilayah  hukum  Polres Salatiga bahwa: “Anggota  Polri  yang  melakukan yang melakukan tindakan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri akan diperiksa, diaudit, diinvestigasi, setelah itu akan dilakukan pemberkasan perkara, untuk mendokumentasikan perkara secara tertulis, setelah pemberkasan perkara selesai, maka akan ditentukan waktu untuk melaksanakan sidang Komisi Kode
Etik Profesi Polri, dalam sidang ini lah  akan  diputuskan  sanksi  yang diterima  oleh  pelanggar.  Jika terdapat  keberatan,  atau  merasa bahwa  pelanggaran  tersebut  adalah untuk  kebenaran,  maka  anggota Polri yang melanggar tersebut dapat melakukan banding, seperti sidang- sidang hu kum pada umumnya.”
Dapat  diketahui  bahwa  secara berurutan mekanisme penyelesaian pelanggaraan Kode Etik Profesi Kepolisian  yang  dilakukan  di  wilayah hukum  Polres  Semarang    adalah  dengan
pemeriksaan  anggota  Polri  yang  diduga atau dilaporka melakukan tindakan Kode Etik Profesi Kepolisian, selanjudnya akan dilakukan audit investigasi untuk menganalisis duduk perkara, pemberkasan atau  pendokumentasian  dan  pelaksanaan sidang  Komisi  Kode  Etik  Polri  untuk memutuskan  perkara,  jika  keberatan pelanggar juga dapat melakukan banding. Dalam Peraturan Profesi Kepolisian Negara  Republikk  Indonesia  Nomor  14 tahun  2011  tentang  Kode  Etik  Profesi Kepolisian  juga  menerangkan  hal  yang sama  tentang  penyelesaian  perkara pelanggaran  kode  etik,  pada  Pasal  1  ayat (6) sampai dengan ayat (17):
Komisi  Kode  Etik  Polri  atau  lebih dikenal  dengan  singkatan  KKEP  (Kode Etik  Profesi  Kepolisian)  adalah  sebuah wadah atau lembaga yang dibentuk dalam lingkungan  Polri  yang  mempunyai  tugas memeriksa  dan  memutuskan  perkara persidangan  pelanggaran  KEPP  (Kode Etik  Profesi  Kepolisian).  Ketentuan persidangan  yang  diselenggarakan  oleh KKEP (Kode Etik Profesi Kepolisian) ini disesuaikan  dengan  jenjang  dan  pangkat yang  diemban  oleh  setiap  anggota  Polri yang  menjadi  terduga  dalam  kasus pelanggaran kode etik profesi kepolisian.
Anggota Polri yang diduga melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  6  sampai  dengan Pasal  16  dinyatakan  sebagai  Terduga Pelanggar.  Terduga  Pelanggar  yaitu melakukan pelanggaran
terhadap kewajiban  atau  larangan  dinyatakan sebagai  Pelanggar  setelah  dilakukan pemeriksaan  dan  mendapatkan  putusan melalui Sidang KKEP (Kode Etik Profesi Kepolisian).
Anggota  Polri  yang  dinyatakan sebagai  Pelanggar  dan  telah  dilakukan
pemeriksaan, dikenakan sanksi pelanggaran  KEPP  (Kode  Etik  Profesi Kepolisian) berupa:
a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
b. Kewajiban  Pelanggar  untuk  meminta maaf  secara  lisan  di  hadapan  Sidang KKEP (Kode Etik Profesi Kepolisian)  dan/atau  secara  tertulis kepada  pimpinan  kepada  pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamanaan dan pengetahuan profesi, sekurang- kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1(satu) bulan;
d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang  bersifat  Demosi  sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun;
e. Dipindahtugaskan  ke  fungsi  berbeda yang  bersifat  Demosi  sekurang- kurangnya 1 (satu) tahun;
f. Dipindah tugaskan ke wilayah berbeda yang  bersifat  Demosi  sekurang- kurangnya 1 (satu) tahu; dan/atau
g. PTDH  (Pemberhentian  tidak  dengan hormat) sebagai anggota Polri.
Sanksi  Pelanggaran  sebagaimana dimaksud  yaitu  dipindah  tugaskan  ke jabatan yang berbeda, di pindah tugaskan ke fungsi yang berbeda, dipindahtugaskan ke  wilayah  yang  berbeda,  dan  PTDH (pemberian  tidak  dengan  hormat) merupakan  sanksi  administrasi  berupa rekomendasi.
Pemberhentian tidak dengan hormat  disebabkan  oleh  hal-hal  sebagai berikut:
1. Dipidana penjara berdasarkan putusan peradilan  yang  telah  mempunyai kekuatan  hukum  tetap  dan  menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak  dapat  dipertahankan  untuk berada dalam dinas Polri;
2. Diketahui  kemudian  memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada  saat  mendaftarkan  diri  sebagai calon anggota Polri;
3. Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah
Pancasila,  terlibat  dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia;
4. Melanggar sumpah/janji anggota Polri, sumpah/janji  jabatan  dan/atau  KEPP (Kode Etik Profesi Kepolisian).
5. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
6. Melakukan  perbuatan  dn  berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa:
a. Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang  dan  tidak  menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap  sesama  anggota  Polri, penggunaan kekuasaan diluar batas, sewenang-wenang,  atau  secara salah, sehingga dinas atau peseorangan menderita ketugian;
b. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan  dengan  kesusilaan yang dilakukan di dalan atau di luar dinas; dan
c. Kelakuan  atau  perkataan  dimuka khalayak  ramai  atau  berupa  tulisan yang melanggar disiplin.
7. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari  penyidikan  dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai tindak pidana yang dilakukannya;
8. Menjadi  anggota  dan/atau  pengurus partai  yang  diketahui  kemudian  telah menduduki jabatan atau anggota partai politik dan setelah
diperingatkan/ditegur  masih  tetap mempertahankkan statusnya itu; dan Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari (3)  kali  dan  dianggap  tidak  patut  lagi dipertahankan  statusnya  sebagai  anggota Polri.

## D. Simpulan
1. Penegakan hukum terhadap kode etik di  wilayah  hukum  Polres  Salatiga berdasarkan  Undang-Undang  No.  2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menurut Undang- undang No 2 tahun 2002 tentang Kode Etika  Profesi,  Pasal  13  ayat  (1) menyatakan:  “An ggota  Kepolisian Negara  Republik  Indonesia  dapat diberhentikan  tidak  dengan  hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/ janji  anggota  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  sumpah/  janji jabatan,  dan/atau  Kode  Etik  Profesi
Kepolisian Negara Republik
Indonesia.  Pengaturan    ideal  atas penyelesaian  pelanggaran  Kode  Etik yang  dilakukan  anggota  Polri  di wilayah  hukum  Polda  Jawa  Tengah yaitu  berdasarkan  Undang-Undang Nomor   2   Tahun   2002   tentang Kepolisian        Negara        Republik Indonesia,  Peraturan          Pemerintah Nomor     1     Tahun     2003     tentang Pemberhentian    Anggota    Kepolisian Negara    Republik    Indonesia, Peraturan    Pemerintah    Nomor    2 Tahun    2003    tentang    Peraturan Disiplin        Anggota        Kepolisian Negara        Republik        Indonesia  dan Peraturan Presiden  Nomor 52 Tahun
2010 tentang Susunan Organisasi    dan Tata    Kerja    Kepolisian    Negara Republik  Indonesia.  Proses  dari penanganan    Polisi  yang  melanggar kode  etik  profesi  Kepolisian  dalam melakukan  pelanggaran  tindak  pidana adalah Pada dasarnya dilakukan sesuai dengan  ketentuan  Kitab  Undang- Undang  Hukum  Acara  Pidana (KUHAP), dengan
mengingat,
memperhatikan  dan  berpedoman kepada  ketentuan-ketentuan  yang mengatur secara khusus bagi tersangka anggota  POLRI  (Polisi  Republik Indonesia)  sebagaimana  diuraikan  di atas.
2. Dalam  penegakan  hukum  atau penegakan etika profesi Kepolisian di wilayah  hukum  Polres  Salatiga  tidak terlepas  dari  faktor-faktor  yang menghambat  sebagai  berikut:Faktor penegak  hukum  dan    Faktor  Prasana atau Fasilitas
3. Solusi dalam mengatasi hambatan yang ada dengan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia
(SDM)  di  lingkungan  Polres  Salatiga melalui : Pengembangan Sumber Daya Manusia  (SDM)  melalui  pendidikan dan  pelatihan,Pengembangan  Sumber
Daya Manusia (SDM) melalui penugasan,  Pengembangan  Sumber Daya  Manusia  (SDM)  melalui  mutasi dan  promosi,Pengembangan  Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengembangan  karier,Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengawasan dan pengendalian.

## E. Saran
1. Bagi  pihak  Kepolisian,  agar  suatu peraturan  Kode  Etik  Profesi  POLRI (Polisi  Republik  Indonesia)  dapat diterapkan dengan baik, maka sebaiknya    POLRI  (Polisi  Republik Indonesia)    lebih  meningkatkan pengawasan  kinerja  terhadap  para anggotanya  dengan  cara,  seperti melakukan  pembinaan  sesuai  dengan profesi, menekankan nilai moral dalam diri setiap individu supaya berperilaku sesuai  dengan  kode  etik  profesi  yang melekat  pada  diri  setiap  anggota POLRI  (Polisi  Republik  Indonesia) serta mengamalkan dasar dari kepolisian agar tidak terjadi pelanggaran kode etik profesi lagi. 2. Bagi masyarakat diharapkan masyarakat  lebih  dapat  memahami bagaimana  mekanisme  penanganan anggota  Polri  yang  melakukan pelanggaran  tindak  pidana  maupun disiplin  kerja,  sehingga  masyarakat mengetahui  bahwa  aparat  penegak hukum dapat ditindak secara tegas dan jauh  lebih  berat  hukumannya  dari masyarakat  umum  apabila  melakukan suatu pelanggaran.

## Daftar Pustaka

## Buku
Anton Tabah, Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia .  Jakarta:  PT.  Gramedia Pustka Utama, 1991.
Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum , Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006
Budi  Susanto,  et.al.,  (ed), Nilai-Nilai  Etis  dan Kekuasaan Utopis , 1992.
Edgar  H.  Schein, Organizational  Psychology, Prentice Hall Inc , Englewood, 2001
H. Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian Profesionalisme  dan  Reformasi  Polri . Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
Ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum Profesi tentang Profesi Hukum , Semarang
Jan  Hendrik  Rapar, Pengantar  Filsafat , Yogyakarta, Penerbit Kanisisus, 1996
Lexi J. Moleong,  Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2007
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum  Normatif  (Suatu  Tinjauan Singkat) , Rajawali Pers, Jakarta, 2001
Sidi  Gazalba, Sistematika  Filsafat ,  Buku  IV, Jakarta, Bulan Bintang, 1981.
Suhrawardi  K.Lubis,Etika  Profesi  Hukum, Jakarta, sinar Grafika, 2006
Pudi  Rahardi, Hukum  Kepolisian  Kemandirian Profesionalisme  dan  Reformasi  POLRI , Surabaya, Laksbang Grafika, 2014
Pandji  Anoraga  dan  Sri  Suyati, Perilaku Keorganisasian , Pustaka Jasa, 1995
Poerwadarminta Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia , Jakarta: Balai Pustaka 2002
Yayat  Hayati  Djatmiko, Perilaku  Organisasi , Alfabeta, 2002
Wildan Suyuti Mustofa, Kode Etik, Etika Profesi dan  Tanggung  Jawab  Hakim ,  Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2004

## Undang-undang
Undang-Undang  No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
Perkap No 14 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Polri
Peraturan  Pemerintah  No  1  Tahun  2003 Tentang  Pemberhentian  Anggota Polri
Peraturan  Pemerintah  No  2  Tahun  2003 Tentang  Peraturan  Disiplin  Anggota Polri

## Internet
http://cyberlawncrime.blogspot.com/2013/0 3/pengertian-etika-kode-etik-dan- fungsi.html
http://www.pengertianku.net/2015/02/peng ertian-kode-etik-dan-tujuannya- lengkap.html
https://www.jatikom.com/2018/01/pengerti an-kode-etik- profesipelanggaran.html#ixzz69mN 1d6nM
http://zriefmaronie.blogspot.com/2014/05/ bekerjanya-hukum-dalam- masyarakat.html
https://ngobrolinhukum.wordpress.com/201 3/02/05/memahami-kepastian- dalam-hukum/