Putri Diah Rahayu, Cs: Implementasi Kebijakan Penanganan ....            Page. 390
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN KAWASAN TELUK TOMINI DI KECAMATAN DUMBO RAYA KOTA GORONTALO
Putri Diah Rahayu 1 , Rusli Isa 2 , Rostam Tohopi 3
Universitas Negeri Gorontalo putridiahrahayu130301@gmail.com ; rusli_isa@ung.ac.id ; rustamtohopi@ung.ac.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  (1)  Implementasi  Kebijakan  Penanganan Permukiman  Kumuh  (Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya)  Dalam  Menunjang Pembangunan Kawasan Teluk Tomini di Kecamatan Dumbo Raya dengan menggunakan indikator  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan.  (2)  Faktor-faktor  yang  Menentukan Keberhasilan  Implementasi  Kebijakan  Penanganan  Permukiman  Kumuh  (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Dalam Menunjang Pembangunan Kawasan Teluk Tomini di  Kecamatan  Dumbo  Raya  dengan  menggunakan  indikator  organisasi,  interpretasi,  dan penerapan.  Metode  Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  dengan  jenis penelitian  deskriptif  kualitatif,  sedangkan  Teknik  Pengumpulan  data  yang  digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis  di  lapangan  bahwa  (1)  Implementasi  Kebijakan  Penanganan  Permukiman Kumuh  (Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya)  Dalam  Menunjang  Pembangunan Kawasan  Teluk  Tomini  di  Kecamatan  Dumbo  Raya  dengan  menggunakan  indikator perencanaan,  pelaksanaan  dan  pelaporan  sudah  dilaksanakan  dengan  baik.  Namun, berdasarkan  temuan  di  lapangan  ditemui  beberapa  kendala  yang  disampaikan  Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yakni kesulitan mencari bahan bangunan dikarenakan  banyak  antrian  pembeli,  juga  mengeluhkan  bahan  bangunan  yang dipesankan  tidak  mencukupi  untuk  pembangunan  rumahnya  sehingga  KPB menanggulangi  kekurangan  tersebut  menggunakan  uang  pribadinya.  (2)  Faktor-faktor yang  Menentukan  Keberhasilan  Implementasi  Kebijakan  Penanganan  Permukiman Kumuh  (Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya)  Dalam  Menunjang  Pembangunan Kawasan  Teluk  Tomini  di  Kecamatan  Dumbo  Raya  dengan  menggunakan  indikator organisasi, interpretasi, dan penerapan sudah dijalankan dengan baik.
Kata  Kunci :  Implementasi  Kebijakan,  Penanganan  Permukiman  Kumuh, Pembangunan Kawasan Teluk Tomini

## ABSTRACT
This  study  aims  to  determine  (1)  Implementation  of  Slum  Handling  Policy  (Self-help Housing Stimulant Assistance) in Supporting the Development of the Tomini Bay Area in Dumbo  Raya  District  by  using  planning,  implementation  and  reporting  indicators.  (2) Factors  Determining the  Success  of  Implementation  of  Slum  Handling  Policy  (Self-help Housing Stimulant Assistance) in Supporting the Development of the Tomini Bay Area in Dumbo  Raya  District  by  using  organizational  indicators,  interpretation,  and implementation.  This  research  method  uses  a  qualitative  approach  with  a  qualitative descriptive  research  type,  while  the  data  collection  techniques  used  are  observation,
Volume 11 Nomor 1, 2024
Putri Diah Rahayu, Cs: Implementasi Kebijakan Penanganan ....            Page. 391
interviews and documentation. Based on the results of research analyzed in the field that (1) Implementation of Slum Handling Policy (Self-help Housing Stimulant Assistance) in Supporting  the  Development  of  the  Tomini  Bay  Area  in  Dumbo  Raya  District  using planning,  implementation  and  reporting  indicators  has  been  carried  out  properly. However, based on findings in the field, several obstacles were encountered by Recipients of  Self-Help  Housing  Stimulant  Assistance  (BSPS),  namely  difficulty  finding  building materials  due  to  many  queues  of  buyers,  also  complaining  that  the  building  materials ordered  were  not  sufficient  for  the  construction  of  their  houses,  so  KPB  overcame  the shortage  using  his  personal  money.  (2)  Factors  that  determine  the  success  of  the implementation  of  Slum  Handling  Policy  (Self-help  Housing  Stimulant  Assistance)  in supporting  the  development  of  the  Tomini  Bay  area  in  Dumbo  Raya  District  using organizational indicators, interpretation and implementation that have been carried out properly.
Keywords : Policy Implementation, Management Of Slums, The Development Of The Teluk Tomini

## PENDAHULUAN
Kondisi topografi Kota Gorontalo berupa tanah datar yang dilalui 3 sungai yang  bermuara  di  Teluk  Tomini.  Kota  Gorontalo  diarahkan  sebagai  kota agropolitan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan nasional yang berorientasi pada upaya  mendorong  pertumbuhan  produksi  pertanian,  pusat  pengolahan  ikan tangkap,  dan  wisata  bahari  yang  memanfaatkan  potensi  Teluk  Tomini.  Teluk Tomini dengan keindahannya sangat menarik untuk dipandang mata. Potensi luar biasa  yang  dimiliki  teluk  tomini  dikembangkan  secara  terintegrasi  dengan melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekitarnya.
Kecamatan  Dumbo  Raya  merupakan  salah  satu  kecamatan  di  Kota
Gorontalo  dan  juga  merupakan  kawasan  pesisir  yang  memiliki  karakteristik lingkungan yang dinamis. Kecamatan Dumbo Raya dengan banyak potensi yang dimiliki  sebagai  kawasan  pesisir  nyatanya  juga  menjadi  wilayah  dengan perumahan  yang  padat  dan  permukiman  yang  kumuh.  Kecamatan  Dumbo  Raya termasuk  dalam  daftar  penetapan  kawasan  kumuh  sesuai  dengan  SK  Walikota Gorontalo  Nomor  341/23/XII/2020  tentang  Penetapan  Lokasi  Perumahan  dan Kawasan Permukiman di Kota Gorontalo.
Permukiman  di  kecamatan  Dumbo  Raya  termasuk  dalam  kategori permukiman  kumuh,  permasalahan-permasalahan  yang  muncul  di  lokasi  yaitu diantaranya,  tidak  teraturnya  tata  letak  bangunan,  tingkat  kepadatan  tinggi, minimnya  pasokan  air  bersih,  tidak  adanya  sistem  drainase,  rumah  tinggal  yang tidak  memiliki  jamban,  tidak  tersedianya  ruang  terbuka  publik  dan  tidak terangkutnya  sampah  yang  berpotensi  menyebabkan  timbulnya  masalah kesehatan. Dengan segala kriteria yang menjadi latar belakang beberapa kelurahan di kecamatan Dumbo Raya masuk dalam daftar wilayah dengan permukiman yang kumuh.  Maka  penting  bagi  peneliti  untuk  menganalisis  pengimplementasian kebijakan Pemerintah Kota Gorontalo dalam menangani permasalahan diatas.
Volume 11 Nomor 1, 2024
Putri Diah Rahayu, Cs: Implementasi Kebijakan Penanganan ....            Page. 392
Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas  Terhadap  Perumahan  Kumuh  dan Permukiman  Kumuh  sebagaimana  dijelaskan  dalam  PERDA  Kota  Gorontalo Nomor  19  Tahun  2017  tentang  tentang  Pencegahan  dan  Peningkatan  Kualitas Terhadap  Perumahan  Kumuh  dan  Permukiman  Kumuh  bertujuan  untuk:  (1) Mencegah  tumbuh  dan  berkembangnya  perumahan  kumuh  dan  permukiman kumuh  baru  dalam  mempertahankan  perumahna  dan  permukiman  yang  telah dibangun  agar  tetap  terjaga  kualitasnya;  (2)  Meningkatkan  kualitas  terhadap perumahan  kumuh  dan  permukiman  kumuh  dalam  mewujudkan  perumahan  dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
Berdasarkan  kewajiban  pemerintah  dalam  penanganan  serta  pencegahan perumahan  dan  permukiman  kumuh,  terdapat  satu  program  yang  digagas  oleh pemerintah  terkait  penanganan  permasalahan  tersebut  yakni  pemberian  program BSPS.  Program  tersebut  melalui  Pasal  (1),  Permen  PUPR  No.  07  Tahun  2018 tentang  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya.  Program  BSPS  merupakan akomodasi  pemerintah  dalam  bentuk  bantuan  intensif  pembangunan/perbaikan rumah  bagi  masyarakat  berpenghasilan  rendah  (MBR).  MBR  adalah  masyarakat yang  daya  belinya  terbatas,  sehingga  mebutuhkan  bantuan  negara  untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Pembangunan Baru (PB) atau Perbaikan Total  (PT)  adalah  kegiatan  membangun  rumah  layak  huni  di  atas  tanah  yang sudah  matang.  Peningkatan  Kualitas  (PK)  merupakan  kegiatan  memperbaiki komponen rumah guna memenuhi syarat rumah layak huni.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui:  (1)  Implementasi  Kebijakan Penanganan  Permukiman  Kumuh  (Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya) Dalam  Menunjang  Pembangunan  Kawasan  Teluk  Tomini  di  Kecamatan  Dumbo Raya Kota Gorontalo, dengan menggunakan indikator perencanaan, pelaksanaan, dan  pelaporan;  (2)  Faktor-faktor  yang  menentukan  keberhasilan  )  Implementasi Kebijakan  Penanganan  Permukiman  Kumuh  (Bantuan  Stimulan  Perumahan Swadaya) Dalam Menunjang Pembangunan Kawasan Teluk Tomini di Kecamatan Dumbo  Raya  Kota  Gorontalo,  dengan  menggunakan  indikator  organisasi, interpretasi, dan penerapan.
Oleh  karena  itu  studi  ini  menjadi  penting  untuk  dilakukan,  untuk menganalisis  kebijakan  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Daerah  Kota Gorontalo  untuk  penanganan  permukiman  kumuh  di  Kecamatan  Dumbo  Raya, bagaimana  kebijakan  itu  dilaksanakan  dan  faktor  apa  yang  mempengaruhi pelaksanaan  kebijakan  di  lapangan.  Berdasarkan  permasalahan  yang  diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian sebagai gagasan awal skripsi berjudul  “Implementasi  Kebijakan  Penanganan  Permukiman  Kumuh  Dalam
Volume 11 Nomor 1, 2024
Putri Diah Rahayu, Cs: Implementasi Kebijakan Penanganan ....            Page. 393
Menunjang  Pembangunan  Kawasan  Teluk  Tomini  Di  Kecamatan  Dumbo  Raya Kota Gorontalo”.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode  penelitian  yang  bersifat  deskriptif  kualitatif  yang  bermaksud  untuk mendapatka  gambaran  yang  mendalam  tentang  penelitian  yang  ditliti.  Meleong (dalam Hanapi 2017:45) mengartikan penelitian kualitatif adalah penelitian  yang digunakan  untuk  meneliti  masalah  manusia  dan  sosial.  Dimana  peneliti  akan melaporkan dari hasil penelitian berdasarkan laporan pandangan data dan analisa data  yang  didapatkan  di  lapangan,  kemudian  di  deskripsikan  dalam  laporan penelitian secara rinci.
Sumber  data  berupa  data  primer  yaitu  data  yang  diperoleh  langsung maupun  hasil  wawancara  yang  memberikan  informasi,  fakta  dan  gambaran peristiwa  yang diinginkan dalam penelitian. Responden  yang akan diwawancarai yaitu  Kepala  Bidang  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  Dinas PERKIM  Kota  Gorontalo,  Kepala  Seksi  Teknik  Tata  Bangunan  dan  Perumahan Ahli Muda Dinas PERKIM Kota Gorontalo, Camat Dumbo Raya Kota Gorontalo, Kepala  Seksi  Ekonomi  dan  Pembangunan  Kelurahan  Talumolo,  dan  Penerima Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS).  Sedangkan  data sekunder  yaitu  data  yang  mendukung  data  primer  yang  diperoleh  dari  literatur, dokumen, serta laporan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
Teknik  analisis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis dengan  menggunakan  model  interaktif  yang  dikembangkan  oleh  Miles  & Huberman  dikutip  oleh  (Sugiyono,  2018)  yakni  pengumpulan  data,  kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan  verifikasi.  Lokasi penelitian dilakukan  di  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  (PERKIM) Kota  Gorontalo,  Kecamatan  Dumbo  Raya,  dan  Kelurahan  Talumolo.  Penelitian dilakukan pada bulan April-Juni 2023.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Penelitian  ini  yang  menjadi  fokus  dan  sub  fokus  adalah  (1)  Bagaimana Implementasi  Kebijakan  Penanganan  Permukiman  Kumuh  (Bantuan  Stimulan Perumahan Swadaya) Dalam Menunjang Pembangunan Kawasan Teluk Tomini di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo, dan (2) Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) Dalam Menunjang Pembangunan Kawasan Teluk Tomini  di  Kecamatan  Dumbo  Raya  Kota  Gorontalo.  Berikut  deskripsi  hasil penelitian  berdasarkan  temuan  di  lapangan  terhadap  fokus  dan  sub  fokus penelitian tersebut.
Volume 11 Nomor 1, 2024
Putri Diah Rahayu, Cs: Implementasi Kebijakan Penanganan ....            Page. 394
Implementasi  Kebijakan  Penanganan  Permukiman  Kumuh  Dalam Menunjang  Pembangunan  Kawasan  Teluk  Tomini  di  Kecamatan  Dumbo Raya Kota Gorontalo (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
Implementasi  Kebijakan  Penanganan  Permukiman  Kumuh  (Bantuan Stimulan  Perumahan  Swadaya)  di  Kota  Gorontalo  berpedoman  pada  Peraturan Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia  Nomor 07/PRT/M/2018  tentang  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya.  Terdapat  3 indikator yang dipilih peneliti dalam proses  implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh yakni: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, dan (3) pelaporan.

## Tahap Perencanaan
Tahap  perencanaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17  ayat  (3) meliputi  kegiatan:  sosialisasi  dan/atau  penyuluhan;  verifikasi  calon  penerima BSPS; kesepakatan calon Penerima BSPS; identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal. Berikut hasil wawancara dari sebagian informan di lapangan berkenaan dengan hal tersebut.
Sosialisasi  merupakan  tahapan  pertama  dalam  proses  perencanaan program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS).  Tujuan  dari  adanya sosialisasi  ini  adalah untuk meningkatkan kesadaran  masyarakat terhadap rumah layak  huni  dan  pemahaman  konsep  BSPS.  Sosialisasi  dilakukan  sebelum  dan selama  kegiatan  dalam  rangka  memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat terkait  program  BSPS.  Cara  sosialisasi  disesuaikan  dengan  karakteristik  situasi dan kondisi masyarakat setempat, baik melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung.  Tahapan  setelah  dilaksanakannya  sosialisasi,  selanjutnya  Tenaga Fasilitator  Lapangan  (TFL)  akan  melakukan  verifikasi  calon  penerima  BSPS, verifikasi Calon Penerima Bantuan (CPB) merupakan kegiatan pemeriksaan data masyarakat  secara  administrasi  dan  faktual  untuk  memperoleh  CPB  yang memenuhi  kriteria  dan  persyaratan  pada  lokasi  kegiatan.  Tahapan  selanjutnya dalam  program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS)  yakni  adanya kesepakatan calon penerima. Kesepakatan tersebut dapat dilihat melalui kesiapan Calon  Penerima  Bantuan  (CPB)  dalam  berswadaya  dan  memenuhi  persyaratan yang  telah  ditentukan  pada  program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya (BSPS).
Berdasarkan Uraian diatas dengan demikian, dapat diketahui bahwa proses perencanaan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah dilaksanakan  dengan  baik  berdasarkan  pedoman  yang  dipergunakan  yakni Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia Nomor  07/PRT/M/2018  tentang  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya.  Namun pada  tahapan  penyusunan  proposal  terlihat  Calon  Penerima  Bantuan  (CPB) kurang  memahami  dalam  penyusunan  proposal  sehingga  Tenaga  Fasilitator Lapangan  (TFL)  harus  bolak-balik  ke  rumah  CPB  untuk  melakukan pendampingan.
Putri Diah Rahayu, Cs: Implementasi Kebijakan Penanganan ....            Page. 395
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)

## Tahap Pelaksanaan
Tahap  pelaksanaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  17  ayat  (3) meliputi kegiatan bimbingan teknis pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi  bangunan,  dan  kualitas  bangunan.  Berikut  beberapa  hasil  wawancara dari beberapa informan di lapangan terkait hal tersebut.
Berdasarkan  proposal  yang  telah  disetujui  Pejabat  Pembuat  Komitmen (PPK) melalui Koordinator Kota (Korkot) dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL), selanjutnya  TFL  program  Bantuan  Stimuan  Perumahan  Swadaya  (BSPS) melakukan  bimbingan teknis kepada Kelompok Penerima Bantuan (KPB) dalam melaksanakan  pembelian  bahan  bangunan  sehingga  pelaksanaan  pembangunan rumah  Kelompok  Penerima  Bantuan  (KPB)  sesuai  dengan  yang  direncanakan. Tahapan  selanjutnya  saat  memasuki  tahap  pelaksanaan  konstruksi,  Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) mendampingi penerima bantuan dan tukang bangunan dalam proses pembangunan rumah Kelompok Penerima Bantuan (KPB) program Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS).  Pada  saat  melaksanakan pendampingan,  TFL  sudah  dibekali  pemahaman  cara  membangun  rumah  sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan  Pembahasan  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  proses pelaksanaan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah dilaksanakan  dengan  baik  berdasarkan  pedoman  yang  dipergunakan  yakni Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia Nomor  07/PRT/M/2018  tentang  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya.  Namun berdasarkan  temuan  di  lapangan  masih  terdapat  sedikit  hambatan  yang  dialami dan dikeluhkan oleh KPB yakni terdapat keterbatasan KPB dalam melaksanakan pembangunan rumahnya sehingga KPB membutuhkan bantuan tukang dari sanak saudara mereka untuk turut berkontribusi dalam pembangunan rumahnya dan juga KPB  mengeluhkan  bahan  bangunan  yang  dipesankan  tidak  mencukupi  untuk pembangunan  rumahnya  sehingga  KPB  menanggulangi  kekurangan  tersebut menggunakan uang pribadinya.

## Tahap Pelaporan
Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi bimbingan teknis penyusunan laporan pelaporan kegiatan BSPS. Dalam kegiatan BSPS,  penerima  manfaat  merupakan  aktor  kunci  yang  terlibat  mulai  dari  tahap perencanaan hingga tahap pelaporan. Penerima Bantuan atau Kelompok Penerima Bantuan  (KPB)  mengawasi  pembangunan  rumah  mereka  untuk  secara  berkala memenuhi  kebutuhan  perumahan  yang  direncanakan  yang  memadai  melalui dokumentasi  dan  dengan  melengkapi  Kartu  Konstruksi  Mandiri  (K3M).  Selain melengkapi  K3M,  penerima  yang  didampingi  TFL  juga  menyusun  Laporan Penggunaan  Dana  (LPD)  secara  bertahap  sesuai  dengan  tahapan  pemanfaatan dana (ada 2 tahapan). Setelah progres  fisik  mencapai paling rendah 30%, paling tinggi  100%,  penerima  bantuan  didampingi  oleh  TFL  menyusun  Laporan Penggunaan Dana (LPD) Tahap 1 untuk progres 30% dan tahap 2 untuk progres 100%.
Volume 11 Nomor 1, 2024
Putri Diah Rahayu, Cs: Implementasi Kebijakan Penanganan ....            Page. 396
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  proses  implementasi program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS)  di  Kecamatan  Dumbo Raya  sudah  sesuai  dengan  prosedur  pelaporan  yang  diterapkan  berdasarkan pedoman  dalam  program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS)  yakni Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Republik  Indonesia Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Namun, berdasarkan  temuan  di  lapangan  Kelompok  Penerima  Bantuan  (KPB)  kesulitan dalam  melakukan  penyusunan  Laporan  Penggunaan  Dana  (LPD)  sehingga  yang menyusun laporan tersebut hingga selesai adalah TFL.
Faktor-faktor  yang  Menentukan  Keberhasilan  Implementasi  Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo
Implementasi  Kebijakan  Penanganan  Permukiman  Kumuh  di  Kecamatan Dumbo  Raya  Kota  Gorontalo  tentunya  tidak  lepas  dari  faktor-faktor  yang menentukan  keberhasilan  dari  kebijakan  yang  diterapkan.  Ada  tiga  variable menurut  Charles  O.  Jones  (1984:  178),  ia  menyatakan  bahwa  ada  beberapa variable  atau  yang  sering  disebut  faktor-faktor  yang  menentukan  keberhasilan implementasi  kebijakan  yakni:  Organisasi,  Interpretasi,  dan  Penerapan.  Sudah sejauh mana Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo dapat ditinjau  dari  variable-variabel  yang  akan  dideskripsikan  sesuai  hasil  wawancara bersama para informan. Serupa dengan penelitian terdahulu oleh Sri Intan Liputo (2021) “melihat faktor-faktor penentu keberhasilan suatu implementasi kebijakan dengan tiga indikator yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan.”

## Organisai (Organization)
Organisasi  menurut  Jones  (1996:  296),  dalam  konteks  implementasi kebijakan  merupakan aktivitas untuk membentuk badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan yang terkandung di dalam  kebijakan.  Menjalankan  Program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya (BSPS)  di  Kota  Gorontalo  khususnya  Kecamatan  Dumbo  Raya,  organisasi pelaksana  yang  berperan  utama  yakni  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan Permukiman Kota Gorontalo.
Berdasarkan  proses  pelaksanaannnya,  masyarakat  yang  ikut  serta  dalam program  BSPS  dikarenakan  sebelumnya  telah  memperoleh  informasi  dari  pihak Kecamatan  melalui  Dinas  Perumahan  Rakyat  dan  Kawasan  Permukiman  Kota Gorontalo.  Program  ini  awalnya  ditawarkan  kepada  Kecamatan  apakah  akan menerima program ini atau tidak. Tawaran tersebut tentu saja disambut baik oleh pihak  Kecamatan  dan  Desa  karena  program  ini  akan  membantu  masyarakat. Selanjutnya  akan  dilaksanakan  seleksi  langsung  oleh  Dinas  untuk  menentukan penerima yang benar-benar layak dan memenuhi syarat penerima manfaat.
Volume 11 Nomor 1, 2024
Putri Diah Rahayu, Cs: Implementasi Kebijakan Penanganan ....            Page. 397
Berdasarkan  uraian  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  pada  indikator organisasi  dalam  Implementasi  Penanganan  Permukiman  Kumuh  dalam Menunjang  Pembangunan  Kawasan  Teluk  Tomini  di  Kecamatan  Dumbo  Raya Kota  Gorontalo  telah  berjalan  dengan  baik  berdasarkan  pedoman  yang dipergunakan  yakni  Peraturan  Daerah  Kota  Gorontalo  Nomor  5  Tahun  2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 9 Ayat (2).
Interpretasi (Interpretation)
Interpretasi  menurut  Jones  (1996:  296),  yaitu  usaha  untuk  mengerti  apa yang  dimaksud  oleh  pembentuk  kebijakan  dan  mengetahui  betul  apa  dan bagaimana  tujuan  akhir  tersebut  harus  diwujudkan  dan  direalisasikan. Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Gorontalo  Nomor  5  Tahun  2018  tentang Penyelenggaraan  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman  Pasal  9  Ayat  (2) dijelaskan  bahwa  tujuan  dari  kebijakan  tersebut  yakni  supaya  terbangunnya hunian yang layak untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dipahami bahwa sasaran utama dari  program  Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya  (BSPS)  ini  adalah masyarakat  yang  berpenghasilan  rendah  (MBR).  Program  BSPS  di  Kecamatan Dumbo  Raya  masyarakatnya  menyambut  baik  atas  hadirnya  program  tersebut dikarenakan dapat  membantu memperbaiki rumah-rumah penerima. Berdasarkan pembahasan  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  pada  indikator  interpretasi  dalam Implementasi Penanganan Permukiman Kumuh Dalam Menunjang Pembangunan Kawasan  Teluk  Tomini  (Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya)  di  Kecamatan Dumbo  Raya  Kota  Gorontalo  telah  berjalan  dengan  baik  berdasarkan  pedoman yang diperguanakan yakni Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 9 Ayat (2).
Penerapan (Application)
Penerapan  menurut  Jones  (1996:  296),  yaitu  berkaitan  dengan pelaksanaan  kegiatan  rutin  dari  suatu  proses  dinamis  dimana  para  pelaksananya ataupun  para  petugas  diarahkan  oleh  pedoman  program  maupun  patokan- patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual.
Pedoman  yang dipergunakan dalam Implementasi Kebijakan Penanganan Permukiman Kumuh (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Kota Gorontalo khususnya  Kecamatan  Dumbo  Raya  yakni  Peraturan  Daerah  Kota  Gorontalo Nomor  5  Tahun  2018  tentang  Penyelenggaraan  Perumahan  dan  Kawasan Permukiman  Pasal  9  Ayat  (2).  Berdasarkan  hasil  wawancara  diketahui  bahwa penerapan  program  BSPS  di  Kecamatan  Dumbo  Raya  yang  dimulai  dari  tahap perencanaan hingga akhir semua didasarkan pada pedoman tersebut, dikarenakan jika  ada  penyelenggaraan  yang  tidak  sesuai  prosedur  maka  akan  menjadi hambatan dalam proses penerapan program tersebut.
Berdasarkan  pembahasan  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  pada  indikator penerapan  Implementasi  Kebijakan  Penanganan  Permukiman  Kumuh  Dalam Menunjang Pembangunan Kawasan Teluk Tomini (Bnatuan Stimulan Perumahan Swadaya) di Kecamatan Dumbo Raya telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman
Volume 11 Nomor 1, 2024
Putri Diah Rahayu, Cs: Implementasi Kebijakan Penanganan ....            Page. 398
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
yang dipergunakan yakni Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 9 Ayat (2). Penyelenggaraan  program  tersebut  berdasarkan  hasil  penelitian  dan  fakta  di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.

## SIMPULAN
Proses  Implementasi  Kebijakan  Penanganan  Permukiman  Kumuh (Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya)  Dalam  Menunjang  Pembangunan Kawasan  Teluk  Tomini  di  Kecamatan  Dumbo  Raya  Kota  Gorontalo  dengan menggunakan  indikator  perencanaan,  pelaksanaan,  dan  pelaporan  sudah dilaksanakan  dengan  baik.  Pada  indikator  pelaksanaan  berdasarkan  temuan  di lapangan masih terdapat sedikit hambatan yang dialami dan dikeluhkan oleh KPB yakni  terdapat  keterbatasan  KPB  dalam  melaksanakan  pembangunan  rumahnya sehingga  KPB  membutuhkan  bantuan  tukang  dari  sanak  saudara  mereka  untuk turut  berkontribusi  dalam  pembangunan  rumahnya  dan  juga  KPB  mengeluhkan bahan bangunan yang dipesankan tidak mencukupi untuk pembangunan rumahnya sehingga  KPB  menanggulangi  kekurangan  tersebut  menggunakan  uang pribadinya.  Pada  indikator  pelaporan  berdasarkan  temuan  di  lapangan  KPB kesulitan  dalam  melakukan  penyusunan  Laporan  Penggunaan  Dana  (LPD) sehingga yang menyusun laporan tersebut hingga selesai adalah TFL.
Faktor-faktor  yang  Menentukan  Keberhasilan  Implementasi  Kebijakan Penanganan  Permukiman  Kumuh  (Bantuan  Stimulan  Perumahan  Swadaya) Dalam  Menunjang  Pembangunan  Kawasan  Teluk  Tomini  di  Kecamatan  Dumbo Raya  Kota  Gorontalo  dengan  menggunakan  indikator  organisasi  (organization), interpretasi (interpretation), dan penerapan (application) sudah dijalankan dengan baik.
Berdasarkan  uraian  kesimpulan  diatas,  terdapat  beberapa  hal  yang  perlu disarankan dalam penelitian ini yaitu: Terkait pendataan perlu untuk dioptimalkan kembali,  sehingga  diharapkan  tujuan  dari  implementasi  kebijakan  dapat  tepat sasaran. Terkait penyediaan bahan bangunan, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) perlu meningkatkan pendampingan terhadap Kelompok Penerima Bantuan (KPB) sehingga  dalam  proses  penyediaan  bahan  bangunan  hingga  penggunaan  untuk pembangunan  benar-benar  terjamin  dan  tepat  sasaran.  Terkait  pelaporan,  TFL perlu  meningkatkan  proses  bimbingan  teknis  dala  hal  penyusunan  laporan  LPD agar  masyarakat  tidak  hanya  mengetahui  proses  awal  perencanaan  tetapi  hingga akhir pelaporan.

## DAFTAR PUSTAKA
Aneta, A. (2017). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan  (P2KP)  di  Kota  Gorontalo.  Jurnal  Ilmiah  Ilmu  Administrasi Publik. 1(1), 54, https://doi.org/10.26858/jiap.vlil.132
Ariyanti, Annisa, Revitalisasi Permukiman Kumuh di Desa Purwogondo Sebagai
Volume 11 Nomor 1, 2024
Putri Diah Rahayu, Cs: Implementasi Kebijakan Penanganan ....            Page. 399
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat          ISSN: 2008-1894 (Offline) Universitas Bina Taruna Gorontalo                                        ISSN: 2715-9671 (Online)
Kampung Wisata Minat Khusus Home Industry Tahu, September 2022. Edward III, G. C. 1980. Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press.
Fahmi,  Irham.  2018.  Perilaku  Organisasi  Teori,  Aplikasi,  dan  Kasus,  Bandung: Alfabeta.
Handayaningrat,  Soewarno.  2017.  Pengantar  Ilmu  Administrasi  dan  Mnajemen, Jakarta: CV Haji Masagung.
JDIH  BPK  RI.  (2017).  Perumahan  dan  Kawasan  Permukiman.  Retrieved  from https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39128/uu-no-1-tahun-2011
JDIH.  (2018,  March  19).  Peraturan  Menteri  Nomor  07/PRT/M/2018.  Retrieved from https://jdih.pu.go.id/detail-dokumen/2286/1
Jones, Charles O. 1984. An Introduction to the Study of Public Policy. Monterey,
CA: Brooks/Cole Publishing Company, California.
Jones, Charles O. (1996). Pengantar Kebijakan Publik. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Keban,  Y.  T.  2014.  Enam  Dimensi  Strategis  Administrasi  Publik,  Yogyakarta: Gava Media.
Liputo, Sri Intan. 2021. Implementasi Kebijakan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak  Huni  (RTLH)  Bagi  Masyarakat  Berpenghasilan  Rendah  Di Kecamatan Sipatana Kota Gorontalo.
Moleong, L. J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
Nugroho, Riant. 2019. Public Policy. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Sugiyono,  (2019).  Metode  Penelitian  Bisnis  (Pendekatan  Kuantitatif,  Kualitatif, dan R & D), Bandung: Alfabeta.
Syafiie, Inu Kencana dan Welasari. 2017. Ilmu Administrasi, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Winarno,  Budi.  2017.  Kebijakan  Publik  Teori  Dan  Proses  Edisi  Revisi.  Jakarta:
Media Pressindo.