Sejak  diberlakukannya  Undang  –  Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Usaha  Milik  Desa  (BUMDes)  semakin banyak  yang  tumbuh  dan  berkembang. Kelembagaan  badan  usaha  milik  desa (BUMDes) ini sudah lama mulai diperkenalkan  oleh  pemerintah  Indonesia, sebagai upaya untuk menciptakan penguatan  institusi  sosial  ekonomi  desa, yaitu  melalui  undang-undang  nomor  32 tahun  2004  tentang  pemerintahan  daerah. Pasca  Undang-undang  tersebut,  desa-desa dimandatkan  untuk  mendirikan  BUMDes. Kemudian  diperkuat  dengan  peraturan pemerintah  nomor  72  tahun  2005  tentang desa,  dan  peraturan  menteri  dalam  negeri nomor  39  Tahun  2010  Tentang  Badan Usaha  Milik  Desa.  Serta  operasionalisasi pengelolaan  BUMDes  tersebut  diperjelas melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan  Daerah  Tertinggal,  dan Transmigrasi  Republik  Indonesia  nomor  4 tahun  2015  tentang  pendirian,  pengurusan dan  pengelolaan,  dan  pembubaran  Badan Usaha Milik Desa. (Alkadafi et al., 2021)
Sampai  saat  ini  sudah  banyak jumlah  BUMDes  yang  terbentuk,  ada yang berhasil menjalankan usaha bisnisnya,  seperti  BUMDes  Tirta  Mandiri yang berhasil mengelola dan memanfaatkan  potensi  lokal  dan  mampu meraih  omset  mencapai  10.36  Milyar dengan  laba  bersih  6,5  milyar  dari  hasil usahanya,  sehingga  BUMDes  tersebut bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat  dan  merupakan  BUMDes terbaik  nasional  saat  ini.  Sebaliknya  ada juga BUMDes yang dibekukan, contohnya BUMDes  Jaya  Aulia  di  Jawa  Barat  yang diduga  bermasalah  dan  usahanya  yang dinilai jalan ditempat atau gagal (www.dara.co.id).
Secara kuantitas pertumbuhan jumlah  BUMDes  di  Indonesia  saat  ini berjumlah  47.288.  Sedangkan  di  Provinsi Riau  merupakan  salah  satu  wilayah pertumbuhan  jumlah  BUMDes yang sangat tinggi. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Provinsi Riau  pada  tahun  2019  telah  terbentuk BUMDes  sebanyak  1.591  atau  97%  dari

## Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes: Survey Pada BUMDes Amanah Sejatera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi
NENENG SALMIAH 1 ; SATRIA TRI NANDA 2 ; INTAN ADINO 3
1,2,3 Universitas Lancang Kuning Pekanbaru Jln. Yos Sudarso KM 08 Rumbai Telp. (0761) 52581
E-mail : nenengsalmiah@unilak.ac.id (korespondensi) Submit : 2022-01-17 Review : 2022-03-06 Publish :  2022-05-26
Abstract : This research was conducted at BUMDes Amanah Sejahtera Sungai Buluh Village, Kuantan Singingi  Regency. This  study  focuses on the role of the Village Consultative Body (BPD)  in  improving the performance of  BUMDes  Amanah Sejahtera Sungai Buluh Village, Kuantan  Singingi  Regency.  As  for  the  formulation  of  the  problem,  how  is  the  role  of  the Village  Consultative  Body  in  improving  the  performance  of  BUMDes.  The  purpose  of  this study was to reveal the role of the Village Consultative Body in improving the performance of BUMDes Amanah Sejahtera Sungai Buluh Village, Kuantan Singingi Regency. This research is a qualitative research with a descriptive approach. The data analysis technique used in this research  is  an  interactive  method.  The  results  of  this  study  reveal  that  the  role  of  BPD  in improving  the  performance  of  BUMDes  is  an  indirect  role,  including  the  role  of  formation, strategic  role,  supervisory  role  of  BUMDes  through  KADes  and  a  motivator  for  BUMDes managers.
Keywords: Village Consultative Body (BPD), BUMDes Performance
Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes: Survey Pada BUMDes Amanah Sejatera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi (Neneng Salmiah, Satria Tri Nanda, Intan Adino)
Vol. 5, No. 2, Mei 2022
jumlah  1.559  desa.  Tingginya  angka pertumbuhan  BUMDes  di  Provinsi  Riau secara  umum  ternyata  belum  dibarengi dengan  kualitas  pengelolaan  yang  baik,  hal tersebut dapat diketahui belum ada BUMDes  di  Provinsi  Riau  yang  dapat dikategorikan  sebagai  BUMDes  yang  maju dan  mandiri.  Data  Dinas  Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Riau tahun 2020 menyebutkan  ada  694  BUMDes  dalam ketegori  dasar,  574  BUMDes  kategori tumbuh,  223  yang  masuk  dalam  ketegori berkembangan, selebihnya ada 68 BUMDes yang  tidak  aktif.  Data  tersebut  secara umum  mengindikasikan  bahwa  BUMDes sebagai  suatu  kelembagaan  yang  bertujuan sebagai  lembaga  untuk  meningkatkan perekonomian  desa  atau  pelayanan  umum kepada  masyarakat  desa  belum  berfungsi secara  maksimal.  Berdasarkan  data  ekspos kementerian  Desa  Pembangunan  Desa tertinggal dan transmigrasi 2019, menyebut permasalahan pengelolaan dan pengembangan BUMDes ialah iklim berusaha  belum  kondusif,  keterbatasan informasi  dan  akses  pasar,  rendahnya produktivitas  (teknologi  rendah),  SDM pengelola  rendah,  keterbatasan  permodalan dan rendahnya jiwa dan semangat kewirausahaan.  Disisi  lain,  pemerintah daerah menyebutkan bahwa BUMDes  yang berkembangan tersebut, sudah banyak yang berhasil, diantara BUMDes yang dikategorikan  berhasil  dan  dapat  dijadikan percontohan ialah BUMDes Lancang Kuning  di  Kabupaten  Indragiri  Hilir, BUMDes  Amanah  Sejahtera  di  Kabupaten Kuantan  Singingi  dan  BUMDes  Paris Mandiri di Kabupaten Bengkalis.  (Alkadafi et  al.,  2021).  Penelitian  ini  berfokus  pada BUMDes  Amanah  Sejahtera  Desa  Sungai Buluh, Kabupaten Kuantan Singigi.
BUMDes  Amanah  Sejahtera  Desa Sungai Buluh dibentuk berdasarkan Peraturan  Desa  Sungai  Buluh  Nomor  5 Tahun  2015.  BUMDes  Amanah  Sejahtera salah  satu  BUMDes  di  Indonesia  yang mendapatkan  piagam  penghargaan  dari Kementerian  Desa  Pembangunan  Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam
kategori  BUMDes  terbaik  nasional  2016 di  bidang  Eco  Agriculture.  Penghargaan ini  merupakan  salah  satu  keberhasilan dalam produksi pertanian secara berkelanjutan,  memperkuat  penghidupan masyarakat lokal (petani) serta konservasi keanekaragaman hayati dan layanan ekosistem.  BUMDes  Amanah  Sejahtera Desa  Sungai  Buluh  terus  mengalami perkembangan/pertumbuhan  unit  usaha. Jenis-jenis  usaha  yang  dikembangkan oleh  BUMDes  Amanah  Sejahtera  ini adalah  simpan  pinjam,  BRI  link,  unit perkreditan  barang,  unit  TBS  kelapa sawit, unit pupuk, dan BULOG. Keberhasilan BUMDes Amanah Sejahtera di Desa Sungai Buluh Kecamatan
Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi  dalam  memenuhi  kebutuhan  dan menambah modal usaha bagi masyarakat.
Menurut Resources  Based  View Theory ,  ada  tiga  keunggulan  kompetitif yang  dapat  mendorong  suatu  organisasi untuk  berhasil.  Keunggulan  kompetitif tersebut  adalah  oleh  modal  sosial,  modal manusia,  dan  modal  finansial  (de  Massis et al., 2013).   Modal sosial terkait dengan relasi  antar  orang  dalam  organisasi (modal sosial internal) dan antara organisasi  dengan  pihak  luar  (modal sosial eksternal).
Modal  sosial  diperlukan  nilai saling  berbagi  serta  pengorganisasian peran yang diekspresikan dalam hubungan personal,  kepercayaan,  dan  tanggung jawab  bersama.  Modal  manusia  diartikan sebagai  pengetahuan  dan  keterampilan yang  melekat  pada  orang  (de  Massis  et al.,  2013).  Sedangkan  modal  manusia dapat  diasosiasikan  dengan  dedikasi  dan komitmen,  motivasi,  dan  relasi  personal yang  tinggi.  Menurut  Bontis,  William Chua Chong, & Richardson (2000), secara sederhana modal manusia merepresentasikan individual  knowledge stock
suatu organisasi yang direpresentasikan oleh karyawannya. Modal manusia mencerminkan kemampuan  kolektif  suatu  organisasi untuk menghasilkan solusi terbaik
Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes: Survey Pada BUMDes Amanah Sejatera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi (Neneng Salmiah, Satria Tri Nanda, Intan Adino)
144
berdasarkan  pengetahuan  yang  dimiliki orang-orang dalam organisasi tersebut. Dan pengetahuan  orang-orang  dalam  organisasi tersebut akan meningkatkan modal manusia (Sawarjuwono & Kadir, 2003).
Penelitian sebelumnya sudah melihat peranan dari Kepala Desa (KADes) dan  Direktur  BUMDes  Amanah  Sejahtera dalam menguatkan modal sosial dan modal manusia  yang  dimiliki  oleh  Desa  Sungai Buluh.  Peranan  KADes  Sungai  Buluh adalah sebagai fasilitator dalam pembentukan dan pengembangan BUMDes,  sebagai  mediator  pelatihan, motivator  pengurus  BUMDes  dan  sebagai pengawas  jalannya  operasional  BUMDes Amanah  Sejahtera  dan  Direktur  BUMDes mempunyai  peran  strategis,  peran  teknis dan  peran  pendukung  dalam  meningkatkan kinerja  BUMDes.  (Salmiah,  Satria  Tri Nanda,  2021).  Penelitian  ini  ingin  melihat peran kunci lainnya yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan  Kinerja  BUMDes  Amanah Sejahtera.

## Resource Based View
Sumber  daya  yang  berasal  dari  desa diperlukan  untuk  mewujudkan  desa  yang mandiri,  oleh  karena  itu  unit-unit  usaha yang bergerak di desa haruslah mempunyai keunggulan  kompetitif  yang  khas  agar dapat memberikan kontribusi yang signifikan  pada  peningkatan  kesejahteraan desa ((Rika Fatimah, 2019).
Teori ini pertama kali dikemukakan oleh  Wernerfelt  (1984)  dalam  tulisannya yang  berjudul  “ A  Resource-based  view  of the  firm ”.  Namun  penelitian  yang  banyak dijadikan  rujukan  adalah  artikel  karya Barney  (1991)  “ Firm  Resource and
Sustained Competitive Advantage ”.
Dijelaskan firm resource membantu perusahaan  meningkatkan  efisiensi  dan efektivitas  operasi  perusahaan.  Menurut Barney (1991), desa harus memiliki sumber daya yang bernilai, langka, tidak disubstitusi, dan tidak diimitasi.
Keunggulan  kompetitif  tersebut  ditentukan oleh  modal  sosial,  modal  manusia,  dan
modal  finansial  (de  Massis,  Frattini,  & Lichtenthaler, 2013). Modal  sosial terkait  dengan  relasi  antar  orang  dalam organisasi  (modal  sosial  internal)  dan antara  organisasi  dengan  pihak  luar (modal  sosial  eksternal).  Menurut  World Bank    ( World  Dev.  Indic.  1998 ,  1998) modal  sosial  adalah  suatu  masyarakat termasuk  institusi,  relasi,  sikap,  dan  nilai yang memandu interaksi antara orang dan kontribusi pada ekonomi serta pembangunan sosial. Modal sosial diperlukan  nilai  saling  berbagi  serta pengorganisasian peran yang
diekspresikan  dalam  hubungan  personal, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama. Modal manusia diartikan sebagai  pengetahuan  dan  keterampilan yang  melekat  pada  orang  (de  Massis  et al.,  2013).  Sedangkan  modal  manusia dapat  diasosiasikan  dengan  dedikasi  dan komitmen,  motivasi,  dan  relasi  personal yang  tinggi.  Menurut  Bontis,  William Chua Chong, & Richardson (2000), secara sederhana modal manusia merepresentasikan individual  knowledge stock suatu
organisasi yang
direpresentasikan oleh karyawannya.
Modal manusia mencerminkan
kemampuan  kolektif  suatu  organisasi untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan  pengetahuan  yang  dimiliki orang-orang  dalam  organisasi  tersebut. Dan  pengetahuan  orang-orang  dalam organisasi  tersebut  akan  meningkatkan modal  manusia  (Sawarjuwono  &  Kadir, 2003).
Tidak  cukup  sampai  modal  sosial dan  modal  manusia,  modal  finansial  juga penting  sebagai  sumber  keuangan  untuk menciptakan nilai dalam organisasi. Modal  finansial  mengacu  pada  sumber- sumber  darimana  dana  diperoleh,  apakah dana  yang  diberikan  oleh  investor  atau dana  yang  disetor  pemilik  untuk  membeli peralatan yang dapat menghasilkan barang/jasa.(Oktaviani, 2016).
Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes: Survey Pada BUMDes Amanah Sejatera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi (Neneng Salmiah, Satria Tri Nanda, Intan Adino)

## Stakeholder’s Theory
Stakeholders (Pemangku kepentingan) adalah individu atau kelompok  yang  dapat  berpengaruh  pada pencapaian  tujuan  organisasi,  atau  pihak yang  terkena  dampak  dari  pencapaian tujuan organisasi (Freeman, 1988). Stakeholders juga diartikan sebagai mereka yang  memiliki  kepentingan  dan  keputusan tersendiri,  baik  sebagai  individu  maupun wakil  kelompok. Stakeholders memiliki beberapa atribut, yaitu: kekuasaan, legitimasi, dan urgensi.
Teori pemangku kepentingan menitikberatkan pada siapa yang memegang  kekuasaan,  legitimasi,  dan mempunyai kepentingan ( urgency ) di dalam  organisasi  (Mitchell,  1997).  Dalam konteks  desa,  hal  tersebut  merujuk  pada siapa  yang  memegang  kekuasaan  dan legitimasi, memiliki kepentingan dan peran khusus  dalam  dinamika  desa,  menguasai pengetahuan  serta  sumber  daya,  dan memiliki  kepentingan  pada  pembangunan ekonomi  desa.  Selanjutnya  akan  disebut sebagai key stakeholder desa .

## Teori Peran
Peran  adalah  seperangkat  tingkah laku  yang  diharapkan  oleh  orang  lain terhadap  seseorang  sesuai  kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran menurut  Soekanto  (2009)  adalah  proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya,  dia  menjalankan  suatu peranan.  Perbedaan  antara  kedudukan dengan  peranan  adalah  untuk  kepentingan ilmu  pengetahuan.  Keduanya  tidak  dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung  pada  yang  lain  dan  sebaliknya. Sedangkan  menurut  Merton  dalam  Raho (2007) mengatakan bahwa peranan didefinisikan  sebagai  pola  tingkah  laku yang  diharapkan  masyarakat  dari  orang
yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran  disebut  sebagai  perangkat  peran (role-set).  Dengan  demikian  perangkat peran  adalah  kelengkapan  dari  hubungan- hubungan berdasarkan peran yang dimiliki  oleh  orang  karena  menduduki status-status  social  khusus.  Selanjutnya Menurut  Dougherty  &  Pritchard  (1985) dalam  Bauer  (2003)  teori  peran  ini memberikan  suatu  kerangka  konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi.

## Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  adalah  lembaga  yang  memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan  desa  yang  bakal  menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa. BPD  juga  memiliki  kekuatan  untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian  aspirasi  dilakukan  melalui beberapa  tahap  kerja  yakni  BPD  harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat  yang  disampaikan  ke  BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai  sebuah  energi  positif  dalam merumuskan  langkah  kebijakan  desa. BPD  juga  menyalurkan  aspirasi  dari warga  desa  pada  Kepala  desa  yang kemudian  dijadikan  pedoman  oleh  kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya.  Hebatnya,  BPD  juga  sekaligus memiliki  kekuatan  untuk  mengawasi proses  pembangunan  desa  dalam  seluruh aspek.  Ini  menunjukkan  betapa  kuatnya BDP  dalam  ranah  politik  dan  sosial  desa. Selain itu BPD juga berhak menyenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) pada agenda-agenda yang mengharuskan  adanya  Musdes,  salah satunya Musdes membahas rencana lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).  Tanpa  persetujuan  BPD, BUMDes  tak  bisa  membentuk  diri. Sekaligus BPD adalah salah satu lembaga yang  akan  mengawasi  jalannya  proses yang  berjalan  pada  BUMDes,  sehingga BPD  menempati  posisi  yang  sangat
Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes: Survey Pada BUMDes Amanah Sejatera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi (Neneng Salmiah, Satria Tri Nanda, Intan Adino)
146
penting.  Tugas  anggota  BPD  yang  begitu penting  tersebut  telah  dijabarkan  dalam Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik Indonesia  No  110  Tahun  2016  tentang Badan  Permusyawaratan  Desa.  Dalam peraturan  tersebut  Fungsi  BPD  terdapat dalam  pasal  31,  yaitu:  a.  Membahas  dan menyepakati  Rancangan  Peraturan  Desa bersama Kepala Desa;
Badan Permusyawaratan  Desa  adalah  organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa,  yang  beranggotakan  wakil  dari penduduk  desa  bersangkutan.  BPD  juga membantu  Kepala  Desa  untuk  menyusun perencanaan  desa  dan  pembangunan  desa secara  keseluruhan.  Rancangan  peraturan desa  tersebut  ditetapkan  dengan  cara musyawarah  dan  mufakat.    b.Menampung dan  menyalurkan  aspirasi masyarakat  desa. BPD  sebagai  lembaga  legislasi  yang menetapkan kebijakan desa dan menampung  serta  menyalurkan  aspirasi masyarakat  bersama  Kepala  Desa  pada hakikatnya  adalah  mitra  kerja  pemerintah desa  yang  memiliki  kedudukan  sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan  Desa,  pembangunan  dan pemberdayaan  masyarakat.  BPD  memiliki hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui  terhadap  kebijakan  desa  yang dibuat  oleh  Pemerintah  Desa.  Lembaga  ini juga  dapat  membuat  rancangan  peraturan desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi peraturan  desa.  Disini  terjadi  mekanisme check and balance system dalam penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  yang lebih demokratis. c. Melakukan pengawasan  kinerja  kepala  desa.  Sebagai lembaga pengawasan,
Badan
Permusyawaratan  Desa  (BPD)  memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap  implementasi  kebijakan  desa, Anggaran  dan  Pendapatan  Belanja  Desa (APBDes)  serta  pelaksanaan  keputusan Kepala  Desa.  Selain  itu,  dapat  juga dibentuk  lembaga  kemasyarakatan  desa sesuai  kebutuhan  desa  untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pembangunan
(Walangitan, 2010). Dan dalam Pasal 32 BPD mempunyai tugas:
a. menggali aspirasi masyarakat; b. menampung aspirasi masyarakat; c. mengelola aspirasi masyarakat; d. menyalurkan aspirasi masyarakat; e. menyelenggarakan musyawarah BPD; f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
g.  membentuk  panitia  pemilihan  Kepala Desa;
h.  menyelenggarakan  musyawarah  Desa khusus  untuk  pemilihan  Kepala  Desa antarwaktu;
i.  membahas  dan  menyepakati  rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
j.  melaksanakan  pengawasan  terhadap kinerja Kepala Desa;
k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
l.  menciptakan  hubungan  kerja  yang harmonis  dengan  Pemerintah  Desa  dan lembaga Desa lainnya; dan
m.  melaksanakan  tugas  lain  yang  diatur dalam  ketentuan  perautran  perundang- undangan.
Dalam  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016  tentang  Badan  Permusyawaratan Desa,  hak  anggota  BPD  dalam  Pasal  55 dijabarkan  sebagai  berikut:  (1)  Anggota BPD berhak: a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. memilih dan dipilih; dan  e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan  dan  Belanja  Desa.    (2)  Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  huruf  a  sampai  dengan  huruf  d digunakan  dalam  musyawarah  BPD.  (3) Selain  hak  sebagaiman  dimaksud  pada ayat  (1)  BPD  berhak:  a.  memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan  dan  pelatihan,  sosialisasi, pembimbingan  teknis,  dan  kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan  b.  penghargaan  dari  Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah  Daerah  Kabupaten/Kota  bagi
Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes: Survey Pada BUMDes Amanah Sejatera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi (Neneng Salmiah, Satria Tri Nanda, Intan Adino)
pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.
Sedangkan  kewajiban  anggota  BPD dijabarkan  dalam  Pasal  60,  yaitu:  Anggota BPD wajib:
a. Memegang  teguh  dan  mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
serta mempertahankan dan memelihara keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. Melaksanakan  kehidupan  demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
c. Mendahulukan  kepentingan  umum  di atas  kepentingan  pribadi,  kelompok, dan/atau golongan;
d. Menghormati  nilai  sosial  budaya  dan adat istiadat masyarakat Desa;
e. Menjaga  norma  dan  etika  dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah  Desa  dan  lembaga  desa lainnya; dan
f. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga  kewibawaan  dan  kestabilan penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa serta  mempelopori  penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  berdasarkan  tata kelola pemerintahan yang baik.
Serta  kewenangan  BPD  tertuang dalam  pasal  63,  yaitu:  BPD  berwenang:  a. mengadakan  pertemuan  dengan  mayarakat untuk mendapatkan aspirasi; b. menyampaikan  aspirasi  masyarakat  kepada Pemerintah  Desa  secara  lisan  dan  tertulis; c.  mengajukan  rancangan  Peraturan  Desa yang menjadi kewenangannya; d. melaksanakan  monitoring  dan  evaluasi kinerja Kepala Desa; e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  kepada  Pemerintah Desa; f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan
Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan  kemasyarakatan  Desa,  dan pemberdayaan masyarakat Desa; g. mengawal  aspirasi  masyarakat,  menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa  serta
mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan  Desa  berdasarkan  tata kelola pemerintahan yang baik; h. menyusun  peraturan  tata  tertib  BPD;  i. menyampaikan  laporan  hasil  pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati/Wali  kota  melalui  Camat;  j. Menyusun  dan  menyampaikan  usulan rencana  biaya  operasional  BPD  secara tertulis  kepada  Kepala  Desa  untuk dialokasikan  dalam  Rancangan  Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;

## Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
Dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 72  tahun  2005  diamanatkan  bahwa  dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa,  pemerintah  desa  dapat  mendirikan Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUMDes). Secara garis besar, BUMDes dapat dilihat sebagai  badan  usaha,  yang  tidak  semata- mata  mencari  keuntungan,  tetapi  juga muatan  pelayanan  kepada  masyarakat (sebagai  kepanjangan  tangan  PEMDes) dan  menjalankan  upaya  pemberdayaan masyarakat  dan  menggerakkan  ekonomi desa (Suryanto, 2018).
Dalam  kaitannya  dengan  tujuan negara,  BUMDes  adalah  bagian  dari  cara mencapai kemakmuran rakyat. Kedepannya BUMDes diharapkan mampu melaksanakan  semangat  kedaulatan  dan kemandirian ekonomi desa. Yang menjadi titik  penting  pendirian  BUMDes  adalah 1).  Meningkatkan  perekonomian  desa; 2). Meningkatkan  PADes;  3).  Meningkatkan pengelolaan  potensi  desa  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat,  dan  4).  Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Misi pembangunan
BUMDes adalah menggerakkan perekonomian desa dengan mengoptimalkan potensi (Suryanto, 2018).

## Kinerja BUMDes
Kinerja  BUMDes  adalah  proses yang  digunakan  untuk  mengukur  dan menilai  suatu  kegiatan  organisasi  dalam
Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes: Survey Pada BUMDes Amanah Sejatera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi (Neneng Salmiah, Satria Tri Nanda, Intan Adino)
148
hal ini Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) apakah kinerja dari BUMDes tersebut telah mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, kinerja BUMDes merupakan  suatu  gambaran  mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan,  program,  kebijaksanaan  dalam mewujudkan  sasaran,  tujuan,  visi  dan  misi yang  telah  ditetapkan.BUMDes  adalah Badan  usaha  yang  seluruh  atau  sebagian besar  modalnya  dimiliki  oleh  Desa  melalui penyertaan  secara  langsung  yang  berasal dari  kekayaan  Desa  yang  dipisahkan  guna mengelola  aset,  jasa  pelayanan,  dan  usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan  masyarakat  Desa.  Dengan tujuan  meningkatkan  perekonomian  desa, mengoptimalkan  aset  desa,  meningkatkan usaha masyarakat, mengembangkan rencana  kerja,  menciptakan  peluang  dan jaringan  pasar,  membuka  lapangan  kerja, meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat, pertumbuhan  dan  pemerataan  ekonomi desa, meningkatkan pendapatan masyarakat desadan  pendapat  asli  desa.  Penelitian  ini berfokus  pada  kinerja  keuangan  yang dilihat dari laba yang diperoleh BUMDes.

## METODE
Objek  penelitian  ini  adalah  peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap  peningkatan  kinerja  BUMDes Amanah Sejahtera. Penelitian yang dilakukan adalah  penelitian  kualitatif  yang  dilakukan dengan  pendekatan  deskriptif.  Penelitian kualitatif  menurut  (Kirk  &  Miller,  2012) adalah suatu bentuk tradisi tertentu pada ilmu sosial  yang  berdasarkan  pada  pengamatan terhadap  manusia  baik  dalam  kawasannya maupun  dalam  peristilahannya.  Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menginterpretasikan suatu keadaan, peristiwa, obyek atau segala sesuatu terkait variabel-variabel yang dapat dijelaskan dengan angka-angka maupun kata- kata.
Untuk memperoleh data dan informasi yang  tepat,  pengumpulan  data  dilakukan dengan  cara:  Observasi,  memperhatikan keadaan  desa  secara  langsung.  Telaah
Literatur,  mempelajari  dokumen-dokumen milik  desa  yang  menjadi  data  sekunder. Personal  interview, Wawancara  dengan orang-orang kunci ( key stakeholder ) desa. Jenis  data  yang  penulis  gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data  sekunder.  Sumber  data  primer,  yaitu data  yang  diperoleh  dan  harus  diolah terlebih  dahulu  sebelum  dipergunakan  atau data  yang  dalam  bentuk  belum  jadi.  Data primer  dalam  penelitian  ini  bersumber  dari wawancara dengan personel kunci BUMDes  Amanah  Sejahtera  yaitu  KADes Sungai  Buluh,  Sekretaris  Desa,  Direktur BUMDes dan Tokoh Masyaratkat Desa dan data  sekunder  bersumber  dari  laporan keuangan  BUMDes  Amanah  Sejahtera Desa Sungai Buluh.
Analisis  data  menggunakan  Model Interaktif  menurut  Miles,  Hubberman,  & Saldana  (2013).  Analisis  model  interaktif ini  melalui  3  tahap  yakni  reduksi  data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL
Dari  Laporan  Laba  Rugi  Gabungan, diketahui  sejak  satu  tahun  BUMDes Amanah  Sejahtera  didirikan  memperoleh laba sebagai berikut:
Tabel 1: Laba BUMDes Amanah Sejahtera
Tahun  Laba (Rugi) Kenaikan (Penurunan) Persentase 2016 Rp. 435.105.969 Rp. 83.999.784 23,90% 2017 Rp. 694.972.373 Rp. 259.866.404 59,72% 2018 Rp. 811.725.136 Rp. 116.752.763 16,80% 2019 773.549.419  (38.175.717)  -5% Sumber: BUMDes Amanah Sejahtera
Dari  tabel  diatas  diketahui  bahwa sejak  didirikan  sampai  dengan  tahun  2018 BUMDes Amanah Sejahtera selalu mengalami  kenaikan  laba.  Laba  ini  didapat dari  enam  unit  usaha,  yaitu  unit  usaha simpan  pinjam,  unit  usaha  BRILink  unit usaha perkreditan barang , unit usaha TBS, unit  usaha  penjualan  pupuk  dan  unit  usaha lain-lain.  Dan  pada  tahun  2019  mengalami
Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes: Survey Pada BUMDes Amanah Sejatera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi (Neneng Salmiah, Satria Tri Nanda, Intan Adino)
Vol. 5, No. 2, Mei 2022
sedikit  penurunan  namun  tidak  signifikan yaitu sebesar 5%.

## PEMBAHASAN
Dari  tabel  pendapatan  hasil  usaha diatas dapat dilihat bahwa setelah satu tahun sejak  BUMDes  Amanah  Sejahtera  didirikan yaitu  tahun  2016  sampai  dengan  tahun  2019 selalu  mengalami  kenaikan  laba,  dengan demikian  dapat  diartikan  kinerja  BUMDes terus  meningkat.  Selain  dari  laba  yang meningkat, BUMDes Amanah Sejahtera juga beberapa  kali  mendapat  penghargaan.  Mulai dari  apresiasi  yang  diberikan  oleh  Bapak Gubernur pada Musyawarah
Pertanggungjawaban Tahunan BUMDes
(MPTB)  yang  ke-2  tahun  2017,  dalam sambutannya  beliau  mengatakan  bahwa perkembangan  Desa  Sungai  Buluh  sangat baik dan terbukti dengan telah
dilaksanakannya musyawarah
pertanggungjawaban  dan  BUMDes  Amanah Sejahtera
mampu meningkatkan perekonomian  dengan  mengelola  dana  desa dengan  secara  baik.  Kemudian  tahun  2018 mendapat  penghargaan  dari  Bupati  Kuantan Singingi sebagai BUMDes terbaik, dan tahun 2019  BUMDes  Amanah  Sejahtera  tetap mempertahankan  gelarnya  sebagai  BUMDes Terbaik.  Penghargaan  ini  diberikan  oleh Dinas  Sosial  Pemberdayaan  Masyarakat Desa  Pemerintahan  Kabupaten  Kuantan Singingi (Syahra, 2020). Pencapaian- pencapaian  BUMDes  Amanah  Sejahtera  ini tidak  terlepas  dari  peran  beberapa  personel kunci,  baik  yang  terjun  langsung  dalam pengelolaan  maupun  yang  tidak  terjun langsung.
Peran  Badan  Permusyawaratan  Desa (BPD)  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan desa  sangatlah  penting,  termasuk  yang berkenaan dengan Bumdes. Sebagai lembaga yang  mensahkan  Peraturan  Desa  (Perdes), artinya  Perdes  tidak  akan  sah  jika  tidak dibahas  bersama  antara  pemerintah  desa dan BPD,  maka  perdes  tentang  pembentukan Bumdes di sebuah desa, tentu tidak akan sah jika  tidak  dibahas  dan  tidak  disetujui  oleh BPD.  Sebab  dasar  pembentukan  Bumdes adalah Perdes. Inilah peran BPD dalam tahap
pembentukan  BUMDes.  Selanjutnya  dalam pengelolaannya  BPD  tidak  terjun  langsung namun membuka diskusi, menerima aspirasi  dari  masyarakat  dan  memberi masukan kepada pengelola untuk kemajuan BUMDes.  Dalam  hal  pertanggungjawaban pelaksanaaan  bumdes,  peran  BPD  juga sangat penting, yakni melakukan pengawasan  terhadap  kinerja  Pemerintah Desa  dalam  membina  pengelolaan  BUM Desa.   Dalam  hal  ini  Pemerintah  Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan  terhadap  Bumdes  kepada  BPD yang  disampaikan  melalui  Musyawarah Desa.
Dari hasil wawancara yang terangkum pada Tabel 5.2 diatas, ada empat informan  yang  juga  merupakan  personel kunci menuju peningkatan kinerja BUMDes,  yaitu:  Kepala  Desa,  Sekretaris Desa,  Direktur  BUMDes  dan  Tokoh Masyarakat,  dapat  diketahui  peranan  BPD dalam  meningkatkan  kinerja  BUMDes adalah sebagai berikut:
1). Peran Pembentukan
Dari  hasil  wawancara  diketahui bahwa  BPD  Bersama  dengan  Kepala  Desa merancang  Peraturan  Desa  dan  kemudian disahkan  oleh  BPD,  termasuk  Peraturan Desa No.05 tahun 2015 tentang pembentukan  Badan  Usaha  Milik  Desa (BUMDes) Amanah Sejahtera, yang dibentuk  melalui  musyawarah  desa  pada tanggal 15 Desember 2015.
Peraturan desa merupakan salah satu jenis  peraturan  yang  ada  di  desa.  Peraturan lainnya  ialah  Peraturan  Kepala  Desa  dan Peraturan  Bersama  Kepala  Desa.  Peraturan Desa  merupakan  kerangka  hukum  dan kebijakan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan  Desa  dan  Pembangunan Desa. Peraturan di desa dilarang bertentangan  dengan  kepentingan  umum dan/atau  ketentuan  Peraturan  Perundang- undangan  yang  lebih  tinggi.  Rancangan Peraturan  Desa  dapat  diusulkan  oleh  BPD atau  Kepala  Desa.  Rancangan  Peraturan Desa  dibentuk  dengan  alasan  merupakan perintah  Peraturan  perundang-undangan yang  lebih  tinggi,  atau  aspirasi  masyarakat
Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes: Survey Pada BUMDes Amanah Sejatera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi (Neneng Salmiah, Satria Tri Nanda, Intan Adino)
150
yang  disampaikan  kepada  BPD  dan/atau Kepala  Desa.  Aspirasi  tersebut  dapat disampaikan secara langsung ataupun melalui Lembaga Kemasyarakatan Desa.
Rancangan  Peraturan  Desa  baik  yang diusulkan  oleh  BPD  maupun  Kepala  Desa, wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada masyarakat  desa  dan camat  sebelum  dibahas oleh  BPD  dan  Kepala  Desa.  Rancangan Peraturan  yang  berasal  dari  BPD  diserahkan kepada  Kepala  Desa  untuk  dikonsultasikan kepada  masyarakat  dan  camat.  Setelah konsultasi  selesai  dilakukan,  Kepala  Desa menyerahkan Rancangan Peraturan Desa dan hasil  konsultasi  kepada  BPD.  Kemudian BPD  mempersiapkan  Musyawarah  BPD dengan  mengundang  Kepala  Desa  untuk membahas Rancangan Peraturan Desa tersebut.  Tujuan  dari  pembahasan  ini  adalah untuk  mendapatkan  persetujuan  dari  BPD. Bentuk  persetujuan  BPD  berupa  Keputusan Ketua  BPD  mengenai  hasil  pembahasan suatu  Rancangan  Peraturan  Desa.  Apabila pembahasan  rancangan  Peraturan  Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata  sepakat,  musyawarah  bersama  tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati (Pasal 45 ayat  (1)  Permendagri  Nomor  110  Tahun 2016  tentang  BPD).  Rancangan  Peraturan Desa  tesrebut  kemudian  dapat  diajukan  oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat  disertai  catatan  permasalahan  yang tidak  disepakati  paling  lambat  7  (tujuh)  hari sejak  musyawarah  pembahasan  terakhir untuk  mendapatkan  evaluasi  dan  pembinaan (Pasal  45  50  ayat  (2)  Permendagri  Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD). Tindaklanjut evaluasi  dan  pembinaan  tersebut  dapat berbentuk  penghentian  pembahasan  atau pembinaan  untuk  tindaklanjut  pembahasan dan  kesepakatan  rancangan  Peraturan  Desa (Pasal  45  ayat  (3)  Permendagri  Nomor  110 Tahun 2016 tentang BPD). Jika dalam proses pembahasan  BPD  menyepakati  Rancangan Peraturan  Desa,  maka  selanjutnya  Kepala Desa  menetapkan  Peraturan  Desa.  Peraturan Desa  dinyatakan  berlaku  sejak  diundangkan oleh  Sekretaris  Desa.  Setelah  diundangkan, Peraturan  Desa  masih  harus  melewati  tahap
evaluasi  atau  klarifikasi  Bupati/Walikota melalui camat.
2). Peran Strategis
Peran  kedua  yang  dapat  diketahui dari hasil wawancara adalah peran strategis. Walaupun BPD tidak terjun langsung dalam mengelola BUMDes, namun BPD berperan dalam  menggali  dan  menampung  aspirasi masyarakat  desa.  Menurut  Sekretaris  Desa, sudah  banyak  aspirasi  masyarakat  desa yang  diterima  secara  lisan  maupun  secara tulisan  dalam  musyawarah  desa,  kemudian BPD dapat menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Sebagai  represantasi  masyarakat desa,  BPD  ditugasi  untuk  menampung  dan menggali  aspirasi  masyarakat  desa,  untuk kemudian  disalurkan  ke  dalam  bentuk kebijakan  pemerintah  desa.  Melalui  tugas ini  diharapkan  BPD  dapat  mengetahui  dan memahami  apa  yang  menjadi  kebutuhan desa,  masyarakat  desa,  atau  kelompok tertentu masyarakat desa. Perbedaan mendasar antara menggali dan menampung terletak pada keaktifan dalam menyampaikan aspirasi. Pada tugas menggali  aspirasi,  BPD  berperan  aktif mencari  tahu  dan  mendalami  kebutuhan masyarakat. Sedangkan dalam tugas menampung  aspirasi,  BPD  secara  pasif menerima  aspirasi  masyarakat.  Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan  dalam  agenda  kerja  BPD. Badan Permusyawaratan Desa dapat menggali  aspirasi  masyarakat  melalui lembaga masyarakat desa dan atau langsung kepada masyarakat desa. Penggalian aspirasi  dilaksanakan  pada  suatu  kegiatan yang  memuat  maksud,  tujuan,  dan  uraian kegiatan. Hasil penggalian aspirasi masyarakat desa disampaikan dalam musyawarah BPD.
Pelaksanaan  kegiatan  menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.  Berbeda  dengan  menggali  aspirasi rakyat  yang  menuntut  keaktifan  anggota BPD,  menampung  aspirasi  oleh  BPD menuntut  keaktifan  masyarakat  untuk menyampaikan aspirasinya. Aspirasi
Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes: Survey Pada BUMDes Amanah Sejatera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi (Neneng Salmiah, Satria Tri Nanda, Intan Adino)
151
masyarakat  kemudian  diadministrasikan  dan disampaikan dalam musyawarah BPD. Kemudian  aspirasi  masyarakat  dari  hasil menggali dan menampung dikelola oleh BPD melalui  pengadministrasian  dan  perumusan aspirasi.  pengelolaan  ini  dilakukan  dalam forum  musyawarah  BPD.  Yang  dimaksud pengadministrasian, yaitu aspirasi masyarakat desa dibagi berdasarkan pembidangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat  desa.  Yang  dimaksud  dengan perumusan  aspirasi  adalah  hasil  analisa aspirasi  masyarakat  desa  yang  dirumuskan oleh  BPD  untuk  disampaikan  kepada  kepala desa. Hasil pengadiministrasian dan perumusan  tersebut  kemudian  disalurkan oleh  BPD  kepada  Kepala  Desa  dalam musyawarah BPD  yang diikuti Kepala Desa. BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk  tulisan  apabila  aspirasi  tersebut merupakan penyampaian Rancangan Peraturan  Desa  yang  berasal  dari  usulan BPD.
Dari  hasil  wawancara  juga  diketahui bahwa  BPD  sering  melakukan  diskusi bagaimana  meningkatkan  sumber-sumber pendapatan asli desa dan juga membicarakan rencana kerja untuk meningkatkan pembangunan  fisik  desa  dan  melakukan replanting  kebun  kelapa  sawit.  Dalam kaitannya dengan BUMDes, menurut Sekretaris  Desa,  BPD  berperan  dalam memberi  arahan  mana  unit  usaha  BUMDes yang menguntungkan dan mana yang kurang menguntungkan agar bisa ditindaklanjuti dan mencapai keseimbangan.
3).   Peran  Pengawasan  BUMDes  melalui
KADes.
Kepala Desa adalah kepala pemerintahan  desa  yang  bertugas  memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan  pembangunan  desa,  pembinaan kemasyarakatan  desa,  dan  pemberdayaan masyarakat  desa.  Kepala  Desa  dipilih langsung  oleh  penduduk  desa  melalui pemilihan  yang  bersifat  langsung,  umum, bebas,  rahasia,  jujur,  dan  adil.  Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di
seluruh  wilayah  Kabupaten/Kota.  Badan Permusyawaratan  Desa  membentuk  panitia pemilihan  Kepala  Desa  yang  bersifat mandiri  dan  tidak  memihak.  Panitia pemilihan  Kepala  Desa  terdiri  atas  unsur perangkat  desa,  lembaga  kemasyarakatan desa,  dan  tokoh  masyarakat  desa.  Hal  ini sudah  dilakukan  oleh  BPD  Sungai  Buluh Kabupaten Kuantan Singingi.
Sebagai  perwakilan  penduduk  desa, BPD  diberi  amanat  untuk  mengawasi kinerja kepala desa. Rumusan pasal 46 ayat (2)  Permendagri  Nomor  110  Tahun  2016 tentang  Badan  Permusyawaratan  Desa mengatur mengenai pelaksanaan pengawasan  tersebut, yaitu  dilakukan melalui perencanaan kegiatan pemerintahan desa,  pelaksanaan  kegiatan,  dan  pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam Permendagri  yang  sama pada pasal 46 ayat (3)  disebutkan  bahwa  bentuk  pengawasan BPD  berupa  monitoring  dan  evaluasi. Evaluasi  adalah  kegiatan  untuk  menilai tingkat  kinerja  suatu  kebijakan.  Evaluasi baru  dapat  dilakukan  saat  suatu  kebijakan sudah  berjalan  cukup  waktu  atau  telah cukup  lama  dilaksanakan.  Monitoring adalah  aktifitas  yang  ditujukan  untuk memberikan  informasi  tentang  sebab  dan akibat  dari  suatu  kebijakan  yang  sedang dilaksanakan.  Monitoring  dilakukan  ketika sebuah
kebijakan sedang diimplementasikan. BPD menjalankan peran
pengawasan
melalui
pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam hal  ini,  BPD  melakukan  evaluasi  terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan desa  selama  1  (satu)  tahun  anggaran. Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan  prinsip  demokratis,  responsif, transparansi,  akuntabilitas  dan  objektif. Kepala  Desa  merupakan  penyelenggara pemerintahan  desa  yang  dapat  dianggap sebagai koordinator yang bertanggungjawab  dalam  pembangunan desa. Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga  di  desa  yang  berkedudukan sebagai  pengawas  kinerja  Kepala  Desa memiliki peranan penting untuk memonitor
Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes: Survey Pada BUMDes Amanah Sejatera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi (Neneng Salmiah, Satria Tri Nanda, Intan Adino)
152
dan mengevaluasi kegiatan dan hasil kegiatan pembangunan desa.
Dari  hasil  wawancara  diketahui  BPD Sungai  Buluh  sejak  awal  sudah  membentuk pantia  pemilihan  Kepala  Desa,  yang  mana Kepala  Desa  terpilih  menjalankan  tugasnya sesuai  Undang-Undang.  Kemudian  BPD melakukan  pengawasan  terhadap  kinerja Kepala  Desa  dan  melakukan  evaluasi terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa. 4). Peran Motivasi
Dalam  peranannya  sebagai  perangkat desa,  BPD  juga  berperan  sebagai  motivator. Dari  hasil  wawancara  kita  dapat  mengetahui bahwa  BPD  berhubungan  baik  dengan Lembaga  desa  lainnya,  seperti  LPM  dan selalu  memberikan  masukan  atau  arahan kepada  pengelola  BUMdes  sehingga  dapat bersama-sama  memajukan  desa.  Selain  itu BPD  juga  mengajak  masyarakat  untuk menggunakan  layanan  yang  disediakan BUMDes,  membeli  barang  serta  menyimpan dan  meminjam  uang  sehingga  BUMDEs Amanah  Sejahtera  dapat  terus  aktif  dan berkembang..

## SIMPULAN
Peran  BPD  dalam  meningkatkan kinerja BUMDes adalah sebagai berikut:
1. Peran  Pembentukan.  BPD  Bersama dengan  Kepala  Desa  merancang Peraturan Desa dan kemudian
disahkan oleh BPD, termasuk Peraturan  Desa  No.05  tahun  2015 tentang  pembentukan  Badan  Usaha Milik  Desa  (BUMDes)  Amanah Sejahtera,  yang  dibentuk  melalui musyawarah  desa  pada  tanggal  15 Desember 2015.
2. Peran Strategis. Walaupun BPD tidak terjun  langsung  dalam  mengelola BUMDes,  namun  BPD  berperan dalam  menggali  dan  menampung aspirasi  masyarakat  desa.  Menurut Sekretaris Desa, sudah banyak
aspirasi masyarakat desa yang diterima  secara  lisan  maupun  secara tulisan  dalam  musyawarah  desa, kemudian BPD dapat menindaklanjuti
aspirasi tersebut.
3. Peran  Pengawasan.  BPD  Sungai
Buluh sejak awal sudah membentuk pantia pemilihan Kepala Desa, yang mana Kepala Desa terpilih menjalankan tugasnya sesuai
Undang-Undang.  Kemudian  BPD melakukan  pengawasan  terhadap kinerja Kepala Desa dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
Pemerintahan Desa.
4. Peran  Motivasi.  BPD  berperan sebagai motivator dengan berhubungan  baik  dengan  Lembaga desa  lainnya,  seperti  LPM  dan selalu  memberikan  masukan  atau arahan  kepada  pengelola  BUMdes sehingga dapat bersama-sama memajukan  desa.  Selain  itu  BPD juga  mengajak  masyarakat  untuk menggunakan layanan yang disediakan BUMDes, membeli barang serta menyimpan dan meminjam uang sehingga BUMDEs Amanah  Sejahtera  dapat  terus  aktif dan berkembang.

## DAFTAR RUJUKAN
Alkadafi, M., Tauby, S., & Lovi, N. (2021). Pengembangan
Kelembagaan Badan  Usaha  Milik  Desa  Dalam Menggerakkan  Ekonomi  Desa  di Provinsi Riau. Jurnal Ilmu
Administrasi  Publik , 7 (1),  1–18. https://doi.org/10.25299/jiap.2021. vol7(1).6562
Barney,  J.  (1991).  Firm  Resources  and
Sustained  Competitive  Advantage. Journal of
Management . https://doi.org/10.1177/014920639 101700108
Bontis,  N.,  William  Chua  Chong,  K.,  & Richardson,  S.  (2000).  Intellectual capital  and  business  performance in Malaysian industries. Journal of
Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Meningkatkan Kinerja BUMDes: Survey Pada BUMDes Amanah Sejatera Desa Sungai Buluh Kabupaten Kuantan Singingi (Neneng Salmiah, Satria Tri Nanda, Intan Adino)
Jurnal Akuntansi Kompetif, Online ISSN : 2622-5379 Vol. 5, No. 2, Mei 2022 153 Intellectual Capital . https://doi.org/10.1108/1469193001 0324188
de  Massis,  A.,  Frattini,  F.,  &  Lichtenthaler,
U. (2013). Research on Technological  Innovation  in  Family Firms:  Present  Debates  and  Future
Directions.  In Family  Business
Review .
https://doi.org/10.1177/0894486512 466258
Freeman,  E.  R.  (1988).  A  Stakeholder Theory  of  the  Modern  Corporation:
Kantian  Capitalism.  In Ethical theory and business .
Kirk, J., & Miller, M. (2012). Reliability and Validity  in  Qualitative  Research.  In Reliability and Validity in Qualitative Research . https://doi.org/10.4135/9781412985 659
Miles, M. B., Hubberman, M., & Saldana, J.
(2013). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook 3rd edition. In SAGE Publications . https://doi.org/10.1016/S0301- 4622(98)00172-0
Mitchell, R. . et al. (1997). Towards a theory of  stakeholders  identification  and salience:  defining  the  principle  of who  and  what  really  counts. The Academy  of  Management  Review , 22 .
No.32,  U.-U.  R.  (2004).  Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia .
Oktaviani, E. R. (2016). MODAL
INTELEKTUAL TERHADAP KINERJA  BPRS  DI  PROVINSI JAWA  TIMUR  (  PERIODE  2013- 2015 ) .
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang  Desa,  Peraturan  Pemerintah Republik  Indonesia  Nomor  26
Tahun  1985  Tentang  Jalan  (2005). https://doi.org/10.1016/j.aquacultu re.2007.03.021
Rika  Fatimah,  P.  (2019).  Mengembangkan Kualitas  Usaha  Milik  Desa  (Q- BUMDes) untuk Melestarikan Ketahanan  Ekonomi  Masyarakat dan Kesejahteraan Adaptif: Perancangan Sistem Kewirausahaan Desa dengan Menggunakan Model Tetrapreneur. Jurnal Studi Pemuda . https://doi.org/10.22146/studipemu daugm.39551
Salmiah,  Satria  Tri  Nanda,  I.  (2021).
Peranan KADes
dalam Meningkatkan  Kinerja  BUMDes:
Survey  pada  BUMDes  Amanah Sejahtera  Desa  Sungai  Buluh Kabupaten Kuantan Singingi.
Akuntansi Kompetif , 4 .
Sawarjuwono,  T.,  &  Kadir,  A.  P.  (2003). Intellectual  Capital :  Perlakuan, Pengukuran  dan  Pelaporan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan .
Suryanto,  R.  (2018). Peta  Jalan  BUMDes Sukses . Syncore Indonesia.
Walangitan,  S.  (2010). Peranan  Badan
Permusyawaratan Desa (BPS) Dalam Perencanaan Pembangunan  Desa  (Suatu  Study di  Desa  Kanonang  II  Kecamatan Kawangkoan Barat) . 1–11.
Wernerfelt,  B.  (1984).  A  resource ‐ based view  of  the  firm. Strategic Management Journal . https://doi.org/10.1002/smj.425005 0207 World development indicators 1998.
(1998).  In World  development indicators 1998 .