## MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DALAM PENANGGU- LANGAN MASALAH KEMISKINAN DI ERA OTONOMI DAERAH I Wayan Sutrisna
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mahendradatta Jl. Ken Arok No. 12, Peguyangan Denpasar E-mail: sutrisna76@yahoo.co.id
Abstrak - Pola pembangunan yang dilaksankan sejak Indonesia merdeka terus mengalami per- baikan seiring perkembangan jaman. Pada masa orde lama dan orde baru, pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih bersifat sentralistik. Se- dangkan memasuki era reformasi pola pembangunan sudah menerapkan kebijakan desentralisa- si dengan pemberlakuan aturan tentang otonomi daerah. Pembangunan nasional pada hakekatn- ya adalah pembanguan yang dilaksanakan secara merata untuk seluruh masyarakat dan wilayah Indonesia. Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kelancaran proses pembangunan. Kegiatan mas- yarakat dan pemerintah harus saling mendukung, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan gerak menuju tercapainya satu tujuan yakni tujuan pembangunan nasional. Kesejahteraan dan keadilan sosial adalah tujuan setiap bangsa. Namun hingga saat ini kemiskinan masih menjadi masalah yang klasik bagi setiap pemerintahan di dunia ini khusunya negara-negara yang sedang berkembang. Kemiskinan dibentuk melalui kondisi suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan demikian kemiskinan tidak terlepas dari bagaimana program yang dicanangkan, kebijakan alokasi sumber daya dan termasuk bagaimana kondisi yang terealisa- si melalui perjalanan sejarah bangsa, kebijakan pembangunan, kemampuan sumber daya baik natural resources, teknologi, sumber daya manusia, selain itu juga manajemen dan distribusi sumber daya tersebut.
Kebijakan desentralisasi sebagai salah satu kebijakan sentral di era reformasi memiliki tujuan mulia yakni pemertaan pembangunan. Dengan kebijakan desentralisasi, pembangunan dilaksanakan dan disesuaikan oleh masing-masing daerah dengan menggali sumber-sumber daya daerah serta memperhatikan kearifan local daerah. Pemberian wewenang kepada daerah diharapkan menjadi motivasi kepada seluruh komponen masyarakat di daerah untuk ikut serta berpartisipasi dalam seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Partisi- pasi ini akan mampu menjadi kekuatan yang luar biasa dalam mensukseskan pembangunan itu sendiri. Kesuksesan pembangunan dengan melibatkan partisipasi masyarakat merupakan waha- na yang sangat luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang secara teori akan memiliki hubungan yang bersifat negatif dengan kondisi kemiskinan.
Kata Kunci : Kemiskinan, Partisispasi Masyarakat dan Pembangunan

## PENDAHULUAN
Kesejahteraan seluruh masyarakat merupakan tujuan utama setiap pemerin- tahan yang ada di muka bumi ini. Untuk mencapai kesejahteraan ini dilakukan den- gan berbagai cara terutama melaksanakan pembangunan di segala sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indone- sia yang mendeklarasikan kemerdekaannya
pada tanggal 17 Agustus 1945 juga memi- liki tujuan untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sejak mendeklarasikan kemerdekaan dan terbentuknya pemerin- tahan Indonesia, telah dilaksanakan proses pembangunan menuju tujuan sesuai den- gan cita-cita perjuangan pada saat merebut kemerdekaan. Pembangunan Nasional yang dilak- sanakan oleh Pemerintaha Indonesia mer-
I Wayan Sutrisna
upakan usaha untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan dan pemberdayaan seluruh komponen dalam kehidupan bernegara guna mewujudkan tujuan nasional. Yang menjadi Tujuan Nasional Negara Kesat- uan Republik Indonesia adalah seperti yang tercantum dalam pembukaaan Un- dang-Undang Dasar 1945 alinia IV yaitu ....” Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang ber- dasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Definisi  Pembangunan  menurut  S.P Siagian adalah sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan peruba- han yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pe- merintah, menuju modernitas dalam rang- ka pembinaaan bangsa (Nation-Building). Ide pokok dalam pengertian pembangunan yakni  pembangunan merupakan suatu proses, usaha yang secara sadar dilaku- kan, serta dilakukan secara berencana, dan mengarah kepada modernitas. Selain itu usaha pembangunan yang dilaksanakan ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa yang terus menerus dalam rangka menca- pai tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya. Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembanguan yang dilaksanakan secara merata untuk seluruh masyarakat dan wilayah Indonesia. Pem- bangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kelancaran proses pem- bangunan. Kegiatan masyarakat dan pe- merintah harus saling mendukung, saling mengisi dan saling melengkapi dalam satu kesatuan gerak menuju tercapainya satu tujuan yakni tujuan pembangunan nasion- al. Pola pembangunan yang dilaksankan sejak Indonesia merdeka terus mengalami perbaikan seiring perkembangan jaman. Pada masa orde lama dan orde baru, pem- bangunan yang dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia leb-
ih bersifat sentralistik. Perjuangan yang dilakukan oleh mayoritas komponen bang- sa melalui tuntutan yang dilakukan oleh mahasiswa pada tahun 1998 telah berhasil mengubah tatanan negeri ini dari pemerin- tahan yang terpusat di Jakarta atau bersifat Sentralistik menuju ke arah Desentralisasi. Pada era ini yang dikenal dengan era refor- masi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) meresponnya  dengan mengaman- demen beberapa pasal dalam Undang-Un- dang Dasar 1945 termasuk pada pasal 18 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah diamandemen menjadi pasal 18, 18 A dan 18 B. Implementasi dari amandemen yang dilakukan terkait pengaturan pemerintahan daerah maka lahirlah Undang-Undang No- mor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 ta- hun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mana kedua Undang-Undang ini lebih dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Seiring perkembangan ketataneg- araan Undang-Undang tentang Otonomi Daerah terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan. Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah disebutkan bahwa Pem- berian hak otonomi kepada daerah ber- makna bahwa Pemerintah Pusat menyer- ahkan wewenang seluas luasnya kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya di luar enam urusan yang masih diatur oleh pemerintah pusat yakni : Politik luar negeri, Pertah- anan, Keamanan, Yustisi, Moneter serta fiskal nasional, dan Agama. Salah satu indikator keberhasilan proses pembangunan adalah seberapa be- sar keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan yang dilaksanakan. Keter- libatan masyarakat atau dengan kata lain partisipasi masyarakat dalam pembangu- nan akan sangat menentukan efisiensi dan efektivitas pembangunan tersebut. Karena pada prinsipnya pembangunan yang dilak- sanakan adalah untuk kepentingan mas- yarakat sehingga peran serta masyarakat menjadi hal yang utama dalam setiap pros- esnya. Partisipasi masyarakat harus dilaku- kan dalam semua tahapan baik itu proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan maupun pengawasan dalam rangka men- jamin hak masyarakat serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan keadilan
I Wayan Sutrisna 14
sosial. Kesejahteraan dan keadilan sosial adalah tujuan setiap bangsa. Namun hing- ga saat ini kemiskinan masih menjadi ma- salah yang klasik bagi setiap pemerintahan di dunia ini khusunya negara-negara yang sedang berkembang. Meskipun penanggu- langan kemiskinan selalu menjadi pokok bahasan dan janji-janji kampanye para calon legislatif maupun eksekutif seperti calon presiden dalam pilpres, gubernur dan bupati dalam pilkada, tetapi masyarakat miskin masih tetap ada dan kadang kala ‘terlupakan” pada saat sang calon sudah menduduki jabatan yang diinginkan.

## Masalah Kemiskinan, Penyebab dan
Penanggulanganya Portal berita TEMPO.CO pada tang- gal 17 Juli 2017 memuat berita bahwa Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada maret 2017 jumlah penduduk miskin yakni penduduk dengan pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan di In- donesia mencapai 27,77 juta orang (10,64 persen dari jumlah total penduduk). Hal ini menunjukkan bahwa hingga saat ini jum- lah penduduk yang masih berada dibawah garis kemiskinan di Indonesia masih san- gat tinggi. Meskipun dalam berita yang di- unggah oleh Kompas.com tanggal 08-08- 2017 disebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia Kuartal II sebesar 5,01 persen. Pertumbuhan yang dicapai ini tidak diim- bangi dengan penurunan jumlah mas- yarakat miskin. Ini menunjukan pertum- buhan ekonomi yang dibukukan ini tidak berkualitas artinya pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil mas- yarakat saja namun masih banyak mas- yarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Michael P Todaro bersama Stephen C Smith (2004) dalam bukunya Pemban- gunan Ekonomi di Dunia Ketiga menge- mukan bahwa kemiskinan adalah rendahn- ya pendapatan perkapita dan lebarnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Para ahli ekonomi pembangunan mulai mengukur luasnya atau kadar parahnya tingkat kemiskinan di dalam suatu negara dan kemiskinan relatif antar negara dengan cara menentukan atau menciptakan suatu batasan yang lazim disebut sebagai garis kemiskinan (poverty line). Konsep yang digunakan adalah konsep kemiskinan ab-
solut ( absolute poverty ) yaitu konsep untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutu- han-kebutuhan fisik minimum setiap orang berupa kecukupan makanan, pakaian serta perumahan sehingga dapat menjamin ke- langsungan hidupnya. Komite Penanggulangan Kemiskinan Republik Indonesia (2005) memberikan pandangan bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelom- pok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya secara lay- ak untuk memenuhi dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.  Dalam Buku Strategi Nasional Penanggulangan Kemi- skinan yang disusun oleh Komite Penang- gulangan Kemiskinan Republik Indonesia tersebut juga disebutkan bahwa Kemi- skinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perem- puan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati ke- hidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undan- gan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, peruma- han, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan tindak kekerasan, dan hak un- tuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Hak-hak dasar  tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lainnya sehingga tidak ter- penuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya. Lembaga penelitian SMERU menge- mukakan bahwa pengertian kemiskinan harus mencakup berbagai dimensi sebagai berikut.
1)  Ketidakmampuan memenuhi kebu- tuhan konsumsi dasar (sandang, pan- gan, papan).
2)    Tidak adanya akses terhadap kebu- tuhan hidup dasar lainnya (keseha- tan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi).
3)  Tidak adanya jaminan masa depan I Wayan Sutrisna 15
(karena tiadanya investasi untuk pen- didikan dan keluarga).
4)  Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal.
5)  Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam.
6)  Tidak dilibatkan dalam kegiatan so- sial masyarakat.
7)  Tidak adanya akses terhadap lapan- gan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.
8)  Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9)  Ketidakmampuan dan ketidakbe- runtungan sosial (anak-anak terlan- tar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok mar- jinal dan terpencil).
Kemiskinan  merupakan  kegagalan pemerintah dalam mengalokasikan sum- ber-sumber yang ada sehingga sebagian masyarakat yang “kurang beruntung” ti- dak dapat menikmati hasil dari apa yang telah dilakukan oleh pemerintah meskipun hasil itu hak seluruh masyarakat. Lemba- ga penelitian SMERU juga menyebutkan bahwa kemiskinan yang terjadi di suatu negara/wilayah disebabkan oleh banyak faktor antara lain :
1)  Kegagalan kepemilikan terutama la- han dan modal.
2)  Terbatasnya ketersediaan bahan ke- butuhan dasar, sarana dan prasarana.
3)  Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor.
4)  Adanya perbedaan kesempatan dian- tara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung.
5)  Adanya perbedaan sumber daya ma- nusia dan perbedaan antar sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern)
6)  Rendahnya produktivitas dan ting- kat pembentukan modal dalam mas- yarakat.
7)  Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungann- ya.
8)  Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (good governance).
9)  Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.
Dalam penanggulangan masalah ke- miskinan di Indonesia, Komite Penang- gulangan Kemiskinan Republik Indone- sia telah merumuskan lima strategi utama yakni:
1)  Perluasan kesempatan
Strategi yang dilakukan untuk men- ciptakan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kes- empatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan.
2)  Pemberdayaan kelembagaan mas-
yarakat
Strategi yang dilakukan untuk memperkuat kelembagaan sosial, politik, ekonomi dan budaya untuk memperluas partisipasi masyarakat miskin dalam pen- gambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghormatan, perlindungan dan hak-hak dasar.
3)   Peningkatan kapasitas
Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin agar dapat memanfaatkan perkembangan lingkungan.
4)    Perlindungan sosial Strategi yang dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat miskin yang disebabkan oleh bencan alam, dampak negatif krisis ekonomi dan konflik sosial.
5)   Penataan kemitraan global Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan dan menataulang hubun- gan dan kerjasama internasional guna mendukung pelaksanaan keempat strategi di atas. Kemiskinan dibentuk melalui kondi- si suatu negara dari waktu ke waktu. Den- gan demikian kemiskinan tidak terlepas dari bagaimana program yang dicanang- kan, kebijakan alokasi sumber daya dan termasuk bagaimana kondisi yang tere- alisasi melalui perjalanan sejarah bang- sa, kebijakan pembangunan, kemampuan sumber daya baik natural resources, te- knologi, sumber daya manusia, selain itu juga manajemen dan distribusi sumber daya tersebut. Dengan demikian masalah kemiskinan adalah merupakan hal yang sangat kompleks.
I Wayan Sutrisna 16

## Kebijakan Desentralisasi Wujudkan Pemerataan Pembangunan
Pemerataan pembangunan di seluruh negeri memang merupakan salah satu ci- ta-cita dari kemerdekaan yang diperjuang- kan dengan pengorbanan jiwa dan raga oleh para pahlawan bangsa. Untuk melak- sankan pemerataan pembangunan dilaku- kan dengan memberlakukan kebijakan desentralisasi yang memberikan sebagian kewenangan kepada daerah-daerah untuk mengurus dan melaksanakan pembangu- nan di daerah masing-masing. Kebijakan desentralisasi telah lama diselenggara- kan di Indonesia, bahkan sejak pra-ke- merdekaan, tetapi kebijakan desentralisasi yang progresif baru dilaksanakan ketika Indonesia memasuki era-reformasi  pada masa Pemerintahan Presiden B. J Habibie dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerin- tahan Daerah dan Undang-Undang No- mor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Meski Ke- bijakan ini telah dituangkan dalam Un- dang-Undang sejak tahun 1999 namun se- cara efektif diimplementasikan mulai awal 2001. Sehingga  mulai tahun 2000 pemer- intahan-pemerintahan daerah di Indonesia sudah mulai menyesuaikan setiap kebija- kan yang dikeluarkan mengarah kepada Undang-Undang tersebut. Pemberlakuan Kedua Undang-Undang itu pada dasarn- ya telah membuka perspektif dan peluang baru dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di Indonesia. Kebijakan ini telah mengubah basis pendekatan pengelo- laan pemerintahan dan pembangunan dari yang bersifat top-down  menjadi bersifat bottom-up.
Menurut I Made Leo Wiratma, dkk, 2007, Tujuan kebijakan desentralisasi ada- lah mempercepat tercapainya tujuan-tu- juan pembangunan dan demokrasi. Ini mel- ingkupi paling kurang empat hal : pertama, perluasan partisipasi dalam kegiatan poli- tik, sosial dan ekonomi yang memperkuat proses demokrasi. Kedua,  perbaikan pe- layanan  umum  yang  makin  efisien  dan efektif. Ketiga  perbaikan kinerja pemer- intah daerah melalui pertanggungjawaban publik, transparansi atas proses-proses kerjanya dan responsif atas kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Keempat, perluasan akses pada pengambilan Keputusan politik
bagi wilayah dan kelompok yang terping- girkan sehingga distribusi sumber-sumber makin merata. Undang-Undang Nomor 22 ta- hun1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah yang merupakan implementasi dari Kebi- jakan Desentralisasi lebih dikenal dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Dalam kedua Undang-Undang ini menyebutkan otonomi daerah adalah Kewenangan un- tuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan per undang-un- dangan. Hal ini menunjukkan bahwa oto- nomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelayanan terhadap mas- yarakat pada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Seiring Perkembangan demokra- si dan ketatatnegaraan menyebabkan DPR dan pemerintah telah beberapa kali melakukan perubahan dan penyempur- naan terhadap Undang-Undang tentang Otonomi daerah. Kebijakan Desentralisa- si pada prinsipnya dilaksankan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pe- merintahan dan kepentingan masyarakat dalam bingkai sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan otonomi, pemerintah daerah diberikan hak dan kewajiban agar terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera sesuai dengan harapan di bentuknya Undang-Undang tersebut. Tujuan mulia dari kebijakan desen- tralisasi ini adalah pemertaan pembangu- nan yakni pembangunan dilaksanakan dan disesuaikan oleh masing-masing daerah dengan menggali sumber-sumber daya daerah serta memperhatikan kearifan lo- cal daerah. Pemberian wewenang kepa- da daerah diharapkan menjadi motivasi kepada seluruh komponen masyarakat di daerah untuk ikut serta berpartisipasi da- lam seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Partisipasi ini akan mampu menjadi kekuatan yang
I Wayan Sutrisna 17
luar biasa dalam mensukseskan pemba- ngunan itu sendiri. Kesuksesan pemban- gunan dengan melibatkan partisipasi mas- yarakat merupakan wahana yang sangat luar biasa untuk meningkatkan kesejahter- aan masyarakat yang secara teori akan memiliki hubungan yang bersifat negatif dengan kondisi kemiskinan. Dimana apa- bila kesejahteraan masyarakat meningkat maka angka kemiskinan akan mengalami penurunan.
Penguatan Partisipasi Masyarakat da- lam Pembangunan Indonesia sebagai salah satu neg- ara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dimana saat ini penduduk Indonesia telah mencapai lebih dari seperempat mi- lyar orang merupakan potensi yang luar biasa bagi penopang proses pembangunan di negeri ini. Sumber daya manusia yang dimiliki ini apabila diarahkan dengan op- timal akan mampu menjadi kekuatan uta- ma pendukung pembangunan nasional. Bahkan para ahli memperkirakan pada tahun 2020 hingga 2035 nanti Indonesia akan mengalami bonus demografi dimana penduduk usia produktif menjadi mayor- itas penghuni wilayah Indonesia. Namun keberadaan penduduk yang banyak ini kadang juga merupakan hambatan yang sangat mengganggu proses pembangunan. Penduduk yang acuh tak acuh dan tidak peduli dengan kehidupan berbangsa dan bernegara akan menjadi hambatan dalam pembangunan ini. Partisipasi masyarakat dalam pros- es pembangunan merupak kunci utama suksesnya pelaksanaaan pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat akan men- empatkan masyarakat sebagai motor peng- gerak atau sebagai subyek pembangunan bukan hanya sebagai obyek atau peneri- ma manfaat saja. Dengan Partisispasi ini membuat masyarakat akan merasa memi- liki serta ikut bertanggungjawab terhadap setiap proses dan hasil-hasil pembangu- nan. Partisipasi masyarakat akan meng- arah kepada pemberdayaan masyarakat karena melalui partisipasi dalam seluruh proses, masyarakat akan semakin berdaya dan mampu mengendalikan proses terse- but kearah pencapaian kesejahteraan mas- yarakat itu sendiri. Dalam Undang-Undang Dasar Neg- ara Republik Indonesia Tahun 1945 pada
pasal 28C ayat 2 disebutkan bahwa seti- ap orang berhak untuk memajukan dirin- ya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Hal ini menun- jukkan bahwa negara menjamin hak mas- yarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan. Melalui partisipasi mas- yarakat dalam pembangunan akan mem- buat hasil pembangunan mampu dinikmati oleh seluruh masyarakat dan pembangu- nan itu dapat dilaksanakan secara efektif dan  efisien.  Masyarakat  yang  partisipatif dalam proses pembangunan mengandung arti bahwa masyarakat berinisiatif memu- lai proses kegiatan untuk perubahan kear- ah yang lebih baik. Pertisipasi masyarakat hanya bisa terjadi apabila warganya ikut aktif. Jumlah penduduk yang banyak serta diimbangi dengan partisipasi yang tinggi membuat penduduk menjadi kekuatan be- sar dalam segala kegiatan berbangsa dan bernegara. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Indonesia pada umum- nya saat ini masih sangat rendah. Mas- yarakat masih enggan untuk terlibat secara langgsung dalam seluruh proses baik itu perencanaan, pelaksanaan maupun eval- uasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Rendahnya partisipasi ini akibat dari kebijakan pemerintah yang masih kurang dalam memberikan ruang bagi setiap warga Negara untuk berparti- sipasi dalam pembangunan. Pelaksanaan Musyawarah perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai pada tingkat desa hingga nasional dianggap oleh sebagaian masyarakat hanya proses serimonial bela- ka. Musrenbang yang dilaksanakan selama ini hanya melibatkan segelintir elit dalam masyarakat saja dan tidak memberikan ruang yang cukup kepada mayoritas mas- yarakat. Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melalui United Nation Develepment Pro- gram (UNDP) juga telah memasukkan par- tisipasi masyarakat dalam salah satu indi- cator atau karakteristik pemerintahan yang baik (Good Governance). Hal ini men- gandung arti bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pe- merintahan dan pembangunan menunjuk- kan bahwa pemerintahan yang berkuasa telah melaksankan proses pemerintahan yang baik.
I Wayan Sutrisna 18
Untuk mewujudkan partisipasi mas- yarakat dalam proses pembangunan salah satunya dapat dilakukan dengan mendesak pemerintah memberikan ruang yang cuk- up bagi masyarakat dalam proses pemba- ngunan baik itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dari pem- bangunan yang dilaksanakan. Selain itu pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan bersama juga perlu ditingkatkan. Pembangunan yang dilaksanakan bukanlah hadiah yang harus diterima apa adanya, namun sebuah pros- es menuju kearah kehidupan yang lebih sejahtera, sehingga masyarakat harus mau dan mampu bersuara apa yang mereka per- lukan untuk menuju arah tersebut. Mewujudkan Partisipasi Masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya dan kelompok yang terabaikan lain- nya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Ini men- gandung arti bahwa masyarakat diberikan peluang serta dorongan untuk memperbai- ki kesejahteraanya secara aktif tidak hanya mengandalkan usaha dari pemerintah saja. Masyarakat yang aktif dan berdaya akan mampu meningkatkan kesejahteraanya sendiri dan pemerintah hanya memfasilita- si.
PENUTUP Kemiskinan hingga saat ini masih merupakan momok bagi sebuah pemerin- tahan di negara manapun. Tingkat kemi- skinan dapat dijadikan indikator terhadap keberhasilan maupun kegagalan bagi res- im pemerintahan yang berkuasa. Penyebab kemiskinan bukan saja karena kegagalan dari proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Kadang kala kemiskinan itu merupakan efek dari sikap para pen- duduk yang dikatagorikan miskin yang memang “tidak mau” untuk keluar dari jal- ur kemiskinan yang mereka sandang. Seti- ap program dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan komunitas yang peduli selalu akan gagal apabila tidak didukung oleh masyarakat yang dianggap miskin ini. Untuk  itu  program  fisik  saja  tidak  akan mampu menyelesaikan permasalahan ke- miskinan yang begitu kompleks tersebut. Mendorong kesadaran mereka untuk mau dan berusaha keluar dari garis kemiskinan
juga merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh pemerintah. Dengan mereka mau dan berusaha, niscaya seti- ap program fisik yang dilaksanakan akan didukung sehingga tujuan dari program pengentasan kemiskinan yakni meningkat- kan kesejahteraan masyarakat dapat terca- pai. Hasil pembangunan fisik yang gemer- lap yang kita lihat belakangan ini memang menunjukkan suatu proses pembangunan telah dapat dilakukan dengan baik. Namun keberhasilan ini ternyata belum diimban- gi dengan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri. Pemerintah saat ini masih banyak menyisakan kantong-kan- tong kemiskinan khusunya di daerah-daer- ah pedesaan dan perkampungan kumuh di dalam kota. Anggapan keberhasilan pe- merintahan dengan hanya mengukur ting- ginya pertumbuhan ekonomi setiap tahun oleh pemerintah yang berkuasa merupakan hal yang belum mampu membawa negeri ini kearah kemakmuran. Secara statistik pertumbuhan ekonomi negara kita me- mang cukup tinggi bahkan termasuk di- antara pertumbuhan ekonomi tinggi dian- tara negara-negara di dunia yang sebagain besar masih mengalami krisis ekonomi. Namun pertumbuhan yang tinggi ini be- lum dibarengi dengan pertumbuhan yang berkualitas dimana pertumbuhan ini hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat saja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi tidak berkualitas mengakibatkan semakin lebarnya jurang pemisah antara si-miskin dengan si-kaya. Para pengusaha besar mampu menikmati pertumbuhan ekonomi ini dengan semakin bertambahnya harta kekayaannya. Sedangkan rakyat miskin semakin menderita akibat keadaan yang membelenggu mereka. Berbagai program terkait penang- gulangan kemiskinan sudah dilakukan oleh pemerintah diera otonomi daerah ini. Program seperti bedah rumah, pendidikan gratis, berobat gratis, dan program lainn- ya telah dilakukan oleh pemerintah guna menanggulangi masalah kemiskinan. Pro- gram-program ini diyakini sudah mampu mengurangi tingkat kemiskinan di daer- ah. Kebijakan Desentralisasi diharapkan mampu mewujudkan pemerataan pemba- ngunan di seluruh pelosok negeri. Pem- erataan pembangunan ini sangat penting dilakukan untuk menghindari perpecahan
I Wayan Sutrisna 19
bangsa ini akibat banyak daerah merasa kurang mendapatkan porsi dalam pelaksa- naan pembangunan nasional. Penyerahan wewenang kepada masing-masing daerah dalam pemerintahan dan pembangunan diharapkan akan mampu mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke pe- losok-pelosok, sehingga mayoritas mas- yarakat dapat berpartisipasi dalam men- sukseskan pembangunan nasional. Partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan merupa- kan hal yang harus dilakukan diera pemba- ngunan yang modern ini. Partisipasi yang berarti peran aktif dan pelibatan seluruh masyarakat dalam peoses pembangunan akan mampu mewujudkan hasil pemban- gunan yang mampu dinikmati oleh seluruh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Nasional akan terwujud apabila pemerintah memiliki keinginan yang baik untuk melaksanakannya. Pe- merintah wajib mendorong dan memberi- kan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pola partisipatif ini. Pola ini membuat masyarakat semakin berdaya dan ikut menikmati kue pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari proses pembangunan yang dilaksankan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas menjadikan pembangu- nan yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen bangsa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas sesuai dengan apa yang menja- di tujuan dari pada pembangunan. Model pembangunan yang partisipa- tif merupakan pemecahan masalah dalam mengatasi ketidak merataan pembangu- nan dan permasalahan kemiskinan yang dialami bangsa dan negara saat ini. Pola ini akan mampu menekan jumlah mas- yarakat miskin karena seluruh masyarakat sudah dilibatkan dalam setiap pengambi- lan kebijakan dan proses pembangunan. Mewujudkan pembangunan yang partisi- patif harus diusahakan oleh setiap pemer- intahan daerah yang ada di seluruh Indo- nesia. Hanya model pembangunan seperti ini akan mewujudkan hasil pembangunan yang dapat dinikmati merata di seluruh negeri dan juga dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pola ini diayakini akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas sehingga tingkat kemiskinanpun akan mampu ditekan se- cara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Hakim, Lukman. 2011. Pengantar Ad- ministrasi Pembangunan. Jogjakarta. Ar-Ruzz Media. Kaho, J.R. 1997. Prospek otonomi di Negara Republik Indonesia . Jakarta. PT Raja Grafido persada.
Komite Penanggulangan Kemiskinan.
2005. Strategi Penanggulangan Ke- miskinan (SNPK) . Jakarta.
Lembaga Penelitian SMERU. tt. I nfor- masi Dasar Penanggulangan Kemi- skinan . Jakarta.
Leo Wiratma I Made, Djadijono M, Le- gowo TA.editors.2007. Membangun Indonesia Dari Daerah, Partisipasi Publik dan Politik Anggaran Daer- ah. Jakarta. CSIS.
Mandica, Notrida. 2001. D esentralisasi, Anggaran daerah, dan Akuntabilitas Publik. Jakarta. Kompas, Juni No- mor 338 tahun Ke-36, PT Kompas Media Nusantara.
Siagian. S. P. 1983. Administrasi Pem- bangunan : Konsep, Dimensi dan Strateginya. Jakarta, PT Gunung Agung.
Sumarto, Sudarno, Asep Suharyadi, Alex Arifianto. 2004. T ata Kelola Pemer- intahan dan Penanggulangan Ke- miskinan : Bukti-bukti Awal Desen- tralisasi di Indonesia. Lembaga Penelitian SMERU. Jakarta.
Todaro, Michael P. Dan Stephen C Smith. 2004. Pembangunan Ekonomi di Dunia   Ketiga , edisi kedelapan. Ja- karta. Penerbit Erlangga.
Undang-Undang Dasar Republik Indone- sia dan Perubahannya, (Amandemen I, II, III   dan IV) , Penabur Ilmu.
https://bisnis.tempo.co ekonomi.kompas.com www.bps.go.id www. kemendagri.go.id