## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 378-395 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## KEDUDUKAN AKUN TRADING SEBAGAI OBJEK WARIS MENURUT PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

## POSITION OF TRADING ACCOUNTS AS INHERITED OBJECTS ACCORDING TO LEGAL PERSPECTIVES IN INDONESIA AND ISLAMIC LAW

## Aqiilah Dahayu Aristawati
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi’i Jember Email: aqiilahdahayu145@gmail.com

## Muhammad Yogi Galih Permana
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah (STDI) Imam Syafi’i Jember Email: muhammad_yogi@outlook.com
Keywords : ABSTRACT law, Trading Account, Inherited Object The  state  of  cyberspace  or  the  virtual  world  is  increasingly  advanced because globalization conditions have now reached 5.0, which is able to minimize  economic  problems,  with  the  help  of  existing  technological developments so that trading can be realized. Consideration of the law in its  use  and  even  the  position  of  the  trading  account  as  an  inheritance object  is  still  something  that  has  not  been  answered  in  detail.  This research aims to determine the position of trading accounts as objects of inheritance according to Indonesian law and Islamic law. With normative research methods, this research uses a statutory approach. The results of this research found that trading in Indonesian law is permitted, but there is  still  an  overlap  in  Islamic  law  which  prohibits  trading  of  any  kind.
Regarding  the  position  of  the  trading  account  itself,  it  is  allowed  to become an object of inheritance because the trading account is a digital object, where digital objects are included in the type of object that can be used as an object of inheritance, in accordance with legal provisions in Indonesia. According to Islamic law, the position of a trading account as an object of inheritance requires differentiation of assets. Kata kunci : ABSTRAK hukum, Akun Trading , Objek Waris Keadaan cyberspace atau  dunia  maya  yang  makin  maju  karena  kondisi globalisasi  sekarang  ini  sudah  mencapai  5.0,  yang  mana  hal  tersebut mampu meminimalisir  masalah ekonomi, dengan dibantu perkembangan teknologi yang ada sehingga terwujudlah adanya trading . Pertimbangan terhadap hukum dalam penggunaannya bahkan kedudukan akun trading sebagai objek waris sendiri masih menjadi hal yang belum terjawab secara rinci. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan akun trading sebagai  objek  waris  menurut  hukum  di  Indonesia  dan  hukum  Islam. Dengan  metode  penelitian  normatif,  penelian  ini  menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa trading dalam hukum di Indonesia diperbolehkan, namun masih menjadi tumpang tindih dalam hukum Islam yang melarang trading dalam segala jenis  apapun.  Adapun  terkait  kedudukan  akun trading sendiri,
diperbolehkan menjadi objek waris karena akun trading masuk ke dalam benda digital, dimana benda digital masuk ke dalam jenis kebendaan yang dapat dijadikan objek waris, sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Adapun  menurut  hukum  Islam,  kedudukan  akun trading sebagai  objek waris diperlukan adanya pembedaan harta.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 378-395 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Diterima :  26  Mei  2023; Direvisi :  9  Oktober  2023; Disetujui :  31  Oktober  2023; Tersedia  online :  15 Desember 2023
How to cite: Aqiilah Dahayu Aristawati, Muhammad Yogi Galih Permana, “Kedudukan Akun Trading sebagai Objek Waris Menurut Perspektif Hukum di Indonesia dan Hukum Islam”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam Vol. 4, No. 3 (2023): 378-395. doi: 10.36701/bustanul.v4i3.960.

## PENDAHULUAN
Seiring berkembangnya zaman, berkembang juga teknologi yang ada. Salah satu bukti  kemajuan  teknologi  tersebut  adalah  munculnya  dunia  maya  dengan  jangkauan internet.  Internet mampu menjangkau berbagai macam  aktivitas daring, internet sangat membantu  manusia  dalam  berbagai  hal,  hal  ini  berawal  dari  internet  yang  mampu membantu manusia dalam komunikasi dua arah baik dalam keadaan jauh atau dekat. Tak hanya  itu  kini  internet  juga  mampu  menjangkau  manusia  dalam  beraktifitas  daring. Melihat keadaan cyberspace atau dunia maya yang makin maju karena kondisi globalisasi sekarang ini yang bahkan sudah mencapai 5.0 atau dapat dikatakan society 5.0 ini, kini mampu  meminimalisir  masalah  ekonomi  di  kemudian  hari,  bukti  nyata  salah  satunya adalah akun trading yang mampu membantu dalam mencapai kekayaan secara cepat.
Trading adalah  kegiatan  untuk  melakukan  jual  beli  dengan  keuntungan  dalam jangka  pendek.  Kegiatan trading sendiri  dapat  dilakukan  secara  daring,  hal  ini  dapat mempermudah  pengguna  atau trader (selaku  orang  yang  melakukan trading )  dalam kegiatan jual beli. 1 Agar lebih mudah dimengerti May juga mengatakan bahwa trading merupakan suatu bentuk bisnis, yang berupa aktivitas jual beli, layaknya orang berjual- beli  di  pasar  buah  atau  swalayan.  Jika  diibaratkan  seperti  sebuah  pasar  yang  mana memperjualbelikan  berupa  buah-buahan,  maka  dalam trading yang  diperjualbelikan adalah saham, mata uang asing, dan lain sebagainya. 2
Oleh  karenanya,  dapat  dikatakan  bahwa trading adalah  kegiatan  beli  di  harga rendah dan jual di harga lebih tinggi yang dilakukan dalam rentang waktu yang relatif cukup singkat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang berlebih secara mudah dan cepat. Trading sendiri memiliki berbagai macam sesuatu yang diperjualbelikan,  di antaranya dapat berupa saham, mata uang asing, komoditas, dan sebagainya. Jenis trading bermacam-macam,  yakni: Trading  Forex , Trading Saham, Trading Bitcoin, Trading Emas, Trading Binary. Meskipun trading sendiri memiliki banyak macam namun trading mempunyai tujuan yang sama yakni mengumpulkan keuntungan dari selisih harga beli dan  harga  jual.  Aktivitas trading secara online mampu  menghubungkan  masyarakat dengan  antarnegara  lainnya,  hal  tersebut  mampu  membuat  manusia  mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu yang cepat karena luasnya jangkauan.
Dalam  penggunaan trading diperlukan  sebuah  akun  yang  harus  dimiliki  oleh trader agar memudahkan dalam proses trading , akun itulah yang dinamakan akun trading . Namun  perlu  diketahui,  suatu  penentu  keberhasilan  dalam trading untuk  mendapatkan keuntungan yang diinginkan dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi dan faktor lainnya
1 Desmond Wira, “Belajar Forex Untuk Pemula,” t.t., 8.
2 Ivan Jonathan Tjendra, Arief Agung Suwasono, dan Jacky Cahyadi, “Perancangan Buku Panduan Dasar Trading Untuk Pemula,” Jurnal DKV Adiwarna 1, no. 8 (2016): 9.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 378-395 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
yang memengaruhi fluktuasi nilai pasar. Namun hal itu tidak lepas dari perantara melalui broker. Broker adalah orang atau perusahaan yang menjadi perantara terjadinya transaksi valas, brokerlah yang membantu pembeli dalam pencarian proses kelancaran trading . 3 Harta  warisan  atau  harta  peninggalan  ( mawrūṡ )  adalah  segala  sesuatu  yang ditinggalkan pewaris, yang dapat dibagi secara individual kepada ahli waris, yang mana sesuatu tersebut pemilik memiliki hak sepenuhnya namun dapat dialihkan ahli warisnya, setelah  dikurangi  harta  bawaan  suami  istri,  dikurangi  lagi  dengan  sakit  pewaris,  biaya kematian  dan  hutang. 4 Objek  waris  adalah  harta  peninggalan  yang  ditinggalkan  oleh pemilik harta untuk diberikan kepada ahli waris, atau dapat dimaknai dengan sesuatu yang dapat  dipindah  tangankan  kepada  ahli  waris.  Harta  peninggalan  adalah  harta  yang ditinggalkan oleh pewaris, harta tersebut mencakup harta benda milik pewaris maupun hak-haknya. 5
Harta  warisan  yang  berada  dalam  akun trading sendiri  masih  dipertanyakan terkait kedudukannya sebagai objek waris. Padahal jika dilihat penggunaan trading sudah banyak digunakan oleh sebagian besar masyarakat yang mana hingga saat ini, trading di dunia telah memiliki lebih dari 10.000.000 trader yang tersebar di berbagai negara dimana 3.200.000 trader berasal dari benua Asia. 6
Di Indonesia sendiri, akun trading bukan menjadi hal yang asing bagi beberapa orang, namun dalam implementasi penggunaan akun trading dinilai bukanlah hal yang mudah,  dimulai  dari  beberapa  tahapan  yang  dilalui,    hingga  hasil  keuntungan  yang didapatkan. Akun trading sendiri sempat mengalami pro dan kontra ketika diterapkan di Indonesia dengan adanya ketidak jelasan hukum terkait akun trading itu sendiri. Dalam  proses  pewarisan  aset  digital  akun trading sendiri  terlihat  tidak  cukup mudah.  Melihat  dari  sisi  pihak  pencipta trading tersebut  membuat  privasi  yang  sangat ketat  bagi  pemilik  akun trading itu  sendiri,  yang  mana  hal  itu  membuat  tidak  secara mudah  diakses  oleh  orang  lain.  Tentu  hal  ini  akan  menjadi  masalah  di  kemudian  hari apabila seseorang mewarisi aset digital akun trading namun belum ditemukan kebenaran secara  hukumnya,  bahkan  ketidak  jelasan  harta  yang  tersimpan  di  dalam  akun trading tersebut masih menjadi hal yang membingungkan apakah harta tersebut dapat dikatakan sebagai objek waris.
Mengingat hal tersebut adalah hal yang sangat rawan untuk terjadi di kemudian hari, untuk mencegah hal tersebut peneliti tergerak untuk membuat suatu karya ilmiah ini dalam penelitian yang berjudul “Kedudukan Akun Trading sebagai Objek Waris Menurut Perspektif  Hukum  di  Indonesia  dan  Hukum  Islam”  dengan  rumusan  masalah:  (1) Bagaimana  hukum  di  Indonesia  dan  hukum  Islam  menanggapi  terkait  adanya  akun trading ? (2) Apa saja yang menjadi syarat klasifikasi akun trading sebagai objek waris? dan (3) Bagaimana tata cara waris dengan objek akun trading ditinjau secara hukum di
3 H.  Sudirman, Fiqh  Kontemporer  (contemporery  studies  of  fiqh) ,  1  cetakan  1  (Yogyakarta: Deepublish, t.t.), 384.
4 “Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (e),” Jakarta 2018.
5 H.M Athoillah, Fikih Waris Metode Pembagian Waris Praktis , cetakan 1 (Bandung: Yrama Widya, 2018), 145.
6 Hody Setiawan Monica, “Peran Facebook Fan Page Untuk Meningkatkan Brand Awareness Pada PT Java Pusat Edukasi,” 2021, 2.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 378-395 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Indonesia  dan  hukum  Islam.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk:  (1) Menganalisis  dan  menemukan  hukum  akun trading menurut  hukum  di  Indonesia  dan hukum Islam, (2) Menganalisis dan menemukan apa saja yang menjadi syarat klasifikasi akun trading sebagai  objek  waris,    dan  (3)  Menganalisis  dan  menemukan  tentang bagaimana tata cara waris dengan objek akun trading ditinjau secara hukum di Indonesia dan hukum Islam.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif  ( legal  research ).  Menurut  Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan hukum ( legal research ) atau istilah ( legal research ) atau bahasa Belanda rechtsonderzoek selalu normatif. 7 Penelitian normatif  yaitu  dengan  mempelajari,  meneliti  lebih  dalam  data  sekunder  yang  tertulis namun tetap berkaitan dengan pembahasan yang menjadi objek penelitian karya ilmiah ini,  seperti:  peraturan  perundang-undangan    yang  berlaku  sebagai  data  primer, kepustakaan, jurnal, artikel, skripsi, makalah, buku-buku, internet, doktrin para ahli, dan teori terdahulu sebagai data sekunder.
Dalam  penyusunannya  penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  perundang- undangan,  yang  mana  dilakukan  untuk  menentukan  sebuah  hukum  dengan  menelaah peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga penelitian ini mampu menghasilkan penelitian  yang  bersifat  preventif.  Hasil  dari  penelitian  preventif  inilah  yang  nantinya mampu  memberikan  tindakan  pencegahan  terhadap  suatu  hal  negatif  agar  hal  buruk tersebut tidak terjadi. Tindakan preventif dinilai sangat penting agar dapat menghindarkan sesuatu yang fatal yang akan terjadi di kemudian hari.
Akun trading sendiri yang dinilai baru di kalangan masyarakat atau dapat dikatakan sebagai  perkara  kontemporer,  tentu  belum  ditemukannya  pembahasan  yang  membahas tentang hukum akun trading secara tuntas dan baik dalam hukum di Indonesia dan hukum Islam,  tidak  hanya  itu  sejauh  ini  belum  ditemukannya  pembahasan  adanya  peraturan spesifik  mengenai  pewarisan  akun trading .  Hal  inilah  yang  membuat  pembahasan kedudukan  akun trading sebagai  objek  waris menurut hukum  di  Indonesia dan hukum Islam menarik untuk diteliti.
Sebagai upaya untuk membuktikan kebaruan ( novelty ) tersebut antara penelitian ini dengan penelitian sebelum-sebelumnya, penulis berusaha untuk membandingkan metode penelitian,  dan  hasil  penelitian  yang  sudah  dilakukan  berdasarkan  tema  hukum  akun trading sebagai objek waris menurut hukum di Indonesia dan hukum Islam. Berikut data penelitian yang memiliki keterkaitan erat dengan penelitian yang akan peneliti lakukan:
Pertama,  Kosman  Samosir,  Djamanat  Samosi,  Christopher  Panal  Lumban  Gaol meneliti  tentang  “Perbedaan Trading Saham  dan Binary  Trading bedasarkan  Hukum Indonesia”  yang  dilakukan  pada  tahun  2023.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam penelitian  tersebut  pendekatan  penelitian  hukum.  Hasil  penelitian  tersebut  menyatakan bahwa trading saham dikatakan legal dikarenakan adanya kejelasan suatu barang dalam proses jual beli tersebut, sedangkan binary option dikatakan illegal atau biasa disebut judi online. Sisi persamaanya adalah membahas hukum trading saham bedasarkan hukum di Indonesia.  Sisi  perbedaannya  adalah  penelitian  ini  tidak  hanya  melakukan  penelitian hukum trading bedasarkan  hukum  di  Indonesia  saja,  namun  bedasarkan  hukum  Islam
7 Prof Dr Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi (Prenada Media, 2017), 55.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 378-395 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
juga. Tidak hanya itu penelitian ini melakukan penelitian dengan meninjau semua jenis trading yang ada.
Kedua, Ita Rosita meneliti tentang “Investasi Saham Menurut Pandangan Hukum Islam” yang dilakukan pada tahun 2020. Pendekatan yang digunakan dalam  penelitian tersebut adalah pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan investasi saham dinilai makruh karena adanya unsur gharar di dalamnya. Sisi persamaannya adalah membahas dalam tema yang sama yakni terkait dengan hukum sebuah investasi menurut pandangan hukum Islam. Sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji lebih dalam dan terfokus pada hukum trading menurut hukum di Indonesia dan hukum Islam. Serta mengkaji lebih dalam kedudukan akun trading sebagai  objek waris menurut  hukum  di Indonesia dan hukum Islam.
Ketiga, Kharis Fadlullah Hana meneliti tentang “Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia” yang dilakukan pada tahun 2018. Metode penelitian yang  digunakan  dalam  penelitian  tersebut  adalah  metode  penelitian  kualitatif.  Hasil penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  hukum  investasi  dan  transaksi  di  pasar  modal adalah  mubah  atau  dalam  kata  lain  diperbolehkan,  namun  tetap  harus  didasarkan  pada ketentuan yang ada. Sisi persamaan adalah membahas dalam tema yang sama mengenai hukum trading saham  syariah.  Sisi  perbedaannya  adalah  penelitian  ini  mengkaji  lebih dalam mengenai hukum trading dari semua jenis trading yang ada bedasarkan hukum di Indonesia dan hukum Islam.Tidak hanya itu penelitian ini meninjau lebih dalam terkait kedudukan akun trading sebagai objek waris.
Keempat, Ivana Laura Paparang meneliti tentang “Perlidungan Hukum Terhadap Investor/  Nasabah  yang  Mengalami  Kerugian  Dalam  Transaksi Trading  Forex ”  yang dilakukan pada tahun 2020. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian  deskriptif  analisis.  Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  cara  agar terpenuhinya  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  dengan  sangat  ketat  mengacu  pada perundang-undangan, serta adanya sanksi yang nyata dan tegas dari pihak bappeti. Sisi persamaannya  adalah  pada  sisi  pembahasan  terkait trading  forex .  Sisi  perbedaannya adalah  penelitian  ini  mengkaji  tentang  hukum  kedudukan  akun trading sebagai  objek waris menurut perspektif hukum di Indonesia dan hukum Islam.
Kelima,  Titin  yang  meneliti  tentang  “Analisis  Pengambilan  Keputusan  dalam Transaksi Trading  Forex di  FXindo  Regional  Lamongan”  dilakukan  pada  tahun  2014. Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  tersebut  adalah  pendekatan  kuantitatif. Hasil  penelitian  tersebut  menunjukkan  bahwa  dengan  banyaknya  minat  dalam pengambilan  keputusan  transaksi trading  forex tetap  harus  berhati-hati  dalam menganalisis  harga  untuk  memantapkan  memutuskan  keputusan  bertransaksi trading forex. Sisi  persamaannya  adalah  pada  sisi  pembahasan  membahas  tentang  banyaknya minat  seseorang  dalam  bertransaksi  dengan trading  forex ,  serta  prinsip  ke  hati-hatian dalam  penggunaan  transaksi trading  forex .  Sisi  perbedaanya  adalah  penelitian  ini mengkaji tentang hukum trading forex sendiri dalam penggunaaannya menurut perspektif hukum  di  Indonesia  dan  hukum  Islam,  tidak  hanya  itu  penelitian  ini  mengkaji  ini kedudukan akun trading sendiri sebagai objek waris.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 378-395 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## PEMBAHASAN Hukum Trading menurut Perspektif Hukum di Indonesia dan Hukum Islam
Dengan melihat keadaan cyberspace atau dunia maya yang makin maju karena kondisi globalisasi saat ini yang sudah mencapai generasi 5.0, kini sangat memengaruhi aspek  kehidupan  manusia.  Internet  yang  mampu  menjangkau  aktivitas  manusia  secara daring  kini  tak  hanya  mempermudah  sebagai  komunikasi  jarak  jauh,  namun  mampu menghubungkan  manusia  dalam  berbagai  hal  antara  satu  dengan  yang  lainnya,  hal  ini membuat seolah dunia ini tidak lagi berjarak.
Internet  telah  dijadikan  standar  resmi  dalam  aktivitas  sehari-hari,  mulai  dari hanya sebagai sarana penunjang bagi terlaksananya sebuah bisnis maupun core bisnis itu sendiri. 8 Menurut  Huff  dalam  Sutabri, e-bussiness meliputi  semua  hal  yang  harus dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan kegiatan bisnis  antar  organisasi  maupun  dari  organisasi  ke  konsumen. 9 Yang  mana  jelas  dalam manfaat  nya e-bussiness sendiri  mampu  membantu  meraih  keuntungan  bagi  seseorang yang menjalankannya. Adanya istilah baru e-bussiness dibantu dengan teknologi terbaru yang cukup memadai saat ini, tentu memunculkan hal baru dalam aktivitas transaksi jual beli  hingga  keuntungan  dari  transaksi  jual  beli  tersebut  mampu  dipergunakan  manusia untuk  melakukan  investasi.  Salah  satu  bukti  nyata  kemunculan e-bussiness tersebut adalah trading.
Trading yang merupakan kegiatan transaksi secara daring dengan harga rendah dan dijual dengan harga yang lebih tinggi dalam rentang waktu yang relatif singkat yang mana  dalam  prosesnya  berlangsung  di  pasar  modal  untuk  memperoleh  keuntungan dengan  cepat. Trading yang  dinilai  mampu  membawa  keuntungan  tersendiri  bagi penggunanya, hasil keuntungan tersebut mampu dijadikan investasi dalam jangka waktu panjang.
Dalam  penggunaan trading ,  seseorang  membutuhkan  sebuah  akun  dalam penggunaannya,  inilah  yang  dinamakan  dengan  akun trading. Tujuannya  seseorang tersebut mempunyai kepemilikan atas akun trading yang dia miliki. Hal ini merupakan kebijakan yang sangat menarik ditawarkan oleh platform trading , membuat aset digital yang orang lain tidak mampu menembus dinding privasi penggunanya.
Bahkan trading sendiri  mampu  menawarkan  kelebihan  yang  tidak  dimiliki produk finansial lainnya, beberapa kelebihannya antara lain: 10
1. Profit atau keuntungan yang besar
2. Dalam  penggunaannya  mampu  dilakukan  secara  online  yang  mana  memudahkan pengguna melakukan kapanpun dan dimanapun
3. Cepat dan mudah dilakukan
8 Didik  Wahyu  Pratama  Saputra,  “EFEKTIVITAS  E-COMMERCE  AGRIBISNIS  PADA PEMASARAN DI ‘DD ORCHID NURSERY’ KOTA BATU” (PhD Thesis, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1.
9 Hifzhan  Frima  Thousani  dan  Achmad  Fauzi,  “UPAYA  PENGEMBANGAN  E-BUSINESS DALAM  PEMASARAN  PRODUK  SECARA  INTERNASIONAL  (Studi  pada  Akademi  Bisnis Online Indonesia Surabaya),” 2015 23, no. 1 (1 Juni): 4.
10 Sukses Trading Untuk Pemula (Indonesia’s leading fx platform, 2020), 3.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 378-395 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Namun  dengan  adanya  keuntungan  yang  didapatkan  dalam trading dari  semua jenis trading yang ada, dalam sistemnya trading sendiri merupakan perdagangan margin. Margin adalah jumlah dana minimum yang dibutuhkan untuk membuka suatu posisi.
Trading sendiri  yang  masuk  kedalam  perdagangan  berjangka  dan  telah  diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka komoditi serta diawasi penggunannya dalam pengawasan ketat oleh BAPPETI atau biasa disebut Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. BAPPETI sendiri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.

## Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1997
Dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  1997  Pasal  6 menjelaskan tentang kewenangan BAPPETI, salah satunya adalah memberikan izin usaha kepada  bursa  berjangka,  lembaga  kliring  berjangka,  Pialang  Berjangka,  Penasehat Berjangka,  Pengelola  Sentra,  dan  Dana  Berjangka.  Dalam  pasal  6b  no.  3  disebutkan bahwa  BAPPETI  juga  berwenang  memberikan  sertifikat  pendaftaran  kepada perdagangan berjangka. 11
Maka  dapat  dikatakan  bahwa  hukum trading menurut  perpektif  hukum  di Indonesia  tertuang  pada  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.32  tahun  1997  yang mengatur perdagangan berjangka diperbolehkan, namun dengan tetap mempertimbangkan banyak hal, salah satu di antaranya adalah sebuah platform trading tersebut sudah mendapatkan izin dari BAPPETI dalam penggunaannya.  Karena melalui pengawasan dari BAPPETI, serta melihat unsur undang-undang yang berlaku inilah yang akan  menentukan  apakah  berkegiatan trading dalam  sebuah  platform trading tersebut diperbolehkan. Maka bentuk kehati-hatian dalam memilih trading yang sudah mendapat izin  dari  BAPPETI  merupakan  hal  yang  sangat  penting,  dengan  meninjau  kini  sudah banyak bermunculan aplikasi  akun trading yang mampu diakses dengan  cukup mudah untuk semua orang.
Jika  dalam  hukum  di  Indonesia trading adalah  bukan  sesuatu  kegiatan  yang terlarang, hal ini berbeda dengan hukum  Islam, bahwa trading yang merupakan suatu transaksi  jual  beli  kontemporer  jika  ditinjau  dari  hukum  Islam, trading tersebut dianalogkan dengan aqad buyu’/tijarah. Jika trading dianologikan dengan demikian maka untuk menentukan hukum Islam dari trading harus meninjau lebih dalam dari sisi rukun jual beli, objek yang diperjual belikan, serta sistem pelaksanaannya.
Jika ditinjau dari sisi rukun jual beli dalam Islam, para ulama memang berbeda pendapat terhadap rincian rukun dan syarat jual beli, namun secara substansi mereka tidak ada perbedaan.
Berikut rukun jual beli yang harus terpenuhi dalam transaksi jual beli:
1. Pihak yang terkait
a. Penjual, ( ma’quudu alaihi ) yaitu orang yang yang menerima akad. 12
b. Pembeli, yaitu orang yang mampu dalam membelanjakan (uangnya) sehingga ia mendapat sesuatu dari apa yang dibelanjakan.
11 “UNDANG-UNDANG  REPUBLIK  INDONESIA  NOMOR  32  TAHUN  1997  TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,” t.t.
12 Fiqih Muyassar: Bedasarkan Al-Quran dan As-Sunnah , 1 ed. (Jakarta: Pustaka Ibnu Umar, t.t.).

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 378-395 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
‘ Aaqid (orang yang berakad) ialah mencakup penjual dan pembeli. 13 Yang mana akad jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:
1) Beragama Islam 2) Berakal 3) Dengan kehendaknya sendiri 4) Balig 2. Objek
Dalam transaksi jual beli suatu objek yang diperlukan harus memenuhi syarat-syarat berikut: 14
1) Barang tersebut barang yang suci bukan najis
2) Barang tersebut dapat diperjual belikan
3) Barang tersebut dapat diambil manfaatnya
Jika  dilihat  dari  sisi  produk  yang  diperjualbelikan  dalam trading dapat dikelompokkan menjadi:
1. Trading Forex , forex sendiri merupakan perdagangan terbesar yang ada saat ini. Forex sendiri dapat dimaknai dengan jual beli mata uang.
2. Trading saham, merupakan jual beli saham pada waktu tertentu.
3. Trading emas, merupakan jual beli emas atau investasi emas.
Jika trading dianalogikan sebagai akad jual beli buyū’ / tijārah dengan melihat dari sisi objek yang diperdagangkan, terlihat sangat jelas seperti apa yang telah dipaparkan di atas, secara objek tidak mengandung suatu unsur yang diharamkan, namun trading yang merupakan  hal  kontemporer  ini  masih  menjadi  tumpang  tindih  dalam  hukum  Islam sebagaimana yang difatwakan Dewan Syari’ah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang ( al-Ṣarf ). Fatwa Dewan Syari’ah Nasional tersebut berkaitan dengan hukum trading forex .

## Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 28/DSN-MUI/III/2002
Dalam menetapkan tentang jual beli mata uang tertuang pada Fatwa DSN MUII No: 28/DSN-MUI/III/2002. Fatwa ini merupakan fatwa baru yang dikeluarkan sebagai acucan tentang transaksi saham syariat. Isi fatwa tersebut menyatakan menetapkan pada poin  pertama  bagian  (a)  bahwa  transaksi  jual  beli  mata  uang  pada  prinsipnya  boleh dengan ketentuan: 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untung) atau dalam makna lain tidak untuk mencari keuntungan. 2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga (simpanan). 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (at-taqabudh). 4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saa transaksi dilakukan dan secara tunai. 15
13 Fiqih Muyassar: Bedasarkan Al-Quran dan As-Sunnah .
14 Amir Syarifuddin, “Garis-Garis Besar Fikih” (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010),
177.
15 “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al- Sharf),” 28 Maret 2022.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 378-395 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Jika ditinjau lebih dalam mengenai Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 28/DSN- MUI/III/2002 hal ini memperkuat bahwa hukum trading ditinjau dari perspektif hukum Islam adalah tidak diperbolehkan dengan  sebab dan alasan sebagai berikut:
1. Tidak untuk spekulasi (untung-untung) atau dalam makna lain tidak untuk mencari keuntungan
Pada  ketentuan  Fatwa  MUI  ini  jelas  bahwa  transaksi  mata  uang  diperbolehkan dengan syarat tidak untuk mencari keuntungan. Namun nyatanya platform trading yang banyak ditemui mereka akan selalu menawarkan keuntungan yang lebih dari hasil trading tersebut.  Hal  inilah  yang  menjadikan trading tersebut  tidak diperbolehkan  dalam  hukum  Islam,  karena  keuntungan  tersebut  dapat  dikatakan sebagai harta riba.
2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga (simpanan). Pada  ketentuan  Fatwa  MUI, trading juga  sangat  jauh  dari  kata  diperbolehkan dengan  syarat  yang  di  keluarkan  oleh  Fatwa  MUI.  Niat  hati  ingin  menjadikan investi  atau  simpanan  namun  malah  mendapatkan  kerugian.  Hal  ini  bisa  terjadi dengan  didasarkan  pada  resiko,  penipuan,  fluktuasi  harga  yang  kuat  dan  cepat dengan  tujuan  agar  menjadi  seorang  broker  dapat  menjadi  kaya  dari  keuntungan tabungan trader melalui cara ilegal, inilai yang dapat menyebabkan kerugian dalam masyarakat yang ikut serta dalam penggunaan trading .
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai ( al-taqābuḍ ).
Pada  ketentuan  Fatwa  MUI  ini  jelas  dinyatakan  apabila  transaksi  dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilai harus sama, dalam trading tentu tidak akan sama  karena  akan  ada  keuntungan  yang  didapatkan  seorang  trader,  keuntungan yang ada inilah yang menjadikan transaksi terhadap mata uang sejenisnya nilainya tidak sama. Hal ini dapat dikatakan riba.
4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.
Dalam penerapan beberapa platfrom trading menerapakan beberapa syarat dalam sistem implementasi trading . Dapat dikatakan semisal seorang trader menjual maka tidak  akan  secara  langsung  akan  mendapatkan  pembeli  pada  hari  yang  sama, jikapun  memungkinkan  maka  mungkin  terjadi  namun  biasanya  dapat  dipastikan seseorang membeli pun melihat nilai naik turunnya mata uang secara fundamental dan analisa yang benar.
Dengan  adanya  hasil  Fatwa  Dewan  Syari’ah  MUII  No:  28/DSN-MUI/III/2002 yang  ada  dalam  hal  ini  belum  menjawab  secara  keseluruhan  tentang  hukum  trading menurut perspektif hukum Islam. Hal ini dikarenakan bahwa hasil dewan fatwa syari’ah tersebut hanya mencakup dalam trading forex saja, yang mana hal tersebut terkait dengan jual beli mata uang saja.

## Dewan Fatwa Majma Fikih Islam dari Liga Muslim Dunia
Namun telah didapati dari Dewan Majma Fikih Islam dari Liga Muslim Dunia, dalam sesi ke-18 . Diadakan di Mekah al-Mukarramah yang bertepatan dengan 8-12 April 2006 M, dalam pembahasannya membahas tentang perdagangan margin.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 378-395 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Majelis  Dewan  Majma  Fikih  Islam  menilai  bahwa  transaksi  ini  tidak diperbolehkan menurut syariat Islam karena alasan-alasan berikut: 16
1. Termasuk  kedalam  riba  eksplisit,  karena  dalam trading terdapat  peningkatan besaran  keuntungan  dari  jumlah  uang  yang  ada  dalam  transaksi,  yang  disebut rollover, dan itu adalah riba yang diharamkan.
2. Kondisi trader yang mana bahwa perdagangannya melalui broker  hal ini mengarah pada  kombinasi  uang  muka  dan  kompensasi  (perantaraan)  yaitu  menggabungkan uang  muka  dan  penjualan,  syariat  melarang  hal  itu  sebagaimana  Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda,’Tidaklah halal transaksi hutang piutang yang dicampur  jual  beli….’  Hadits  diriwayatkan  oleh  Abu  Dawud  (3/384)  dan  At- Tirmidzi (3/526).
Dengan demikian, dengan mendapatkan keuntungan dari pinjamannya, dan para ahli hukum telah sepakat bahwa setiap pinjaman yang membawa manfaat termasuk riba yang diharamkan.
3. Perdagangan  yang  terjadi  dalam  transaksi trading di  pasar  global  sering  kali mencakup banyak akad jual beli yang dilarang oleh syariat, antara lain:
a. Perdagangan  obligasi,  perdagangan  ini  merupakan  perdagangan  yang diharamkan. Hal ini diatur dalam keputusan Majma Fikih Islam di Jeddah No.60 dalam sesi ke-enam.
b. Perdagangan  saham  tanpa  diskriminasi,  resolusi  keempat  Dewan  Fikih  Islam Liga  Muslim  Dunia  dalam  sesi  ke14  tahun  1415H  menetapkan  larangan perdagangan saham perusahaan yang tujuan utamanya dilarang, atau beberapa transaksi yang dilarang. Dalam hal ini merupakan riba.
c. Dalam beberapa kasus, broker menjual apa yang bukan menjadi miliknya, dan yang menjual bukan miliknya dilarang oleh Islam.
Jika dilihat dari rukun jual beli sendiri, trading tidak mendapati masalah dalam persoalan  diperbolehkan  atau  tidak.  Namun  jika  melihat  dari  sistem trading sendiri ternyata ditemukan banyaknya pertentangan sebagaimana atas keputusan dan ketetapan dari  hasil  Fatwa  Dewan  Syariah  MUII  No:  28/DSN-MUI/III/2002  yang  ada,  lalu diperkuat dengan adanya Dewan Majma Fikih Islam dari Liga Muslim Dunia, dalam sesi ke-18 yang diadakan di Makkah Al-Mukarramah terkait perdagangan margin, maka dapat disimpulkan bahwa trading dalam segala jenis dan macam apapun dilarang dalam hukum Islam.

## Kedudukan Akun Trading sebagai Objek Waris
Dengan  semakin  majunya  perkembangan  yang  ada,  teknologi  juga  mampu mendorong menghadirkan segala bentuk aktivitas secara digital yang dapat diakses oleh banyak orang, salah satunya adalah trading , yang mana dalam penggunaan trading sendiri seseorang akan memiliki akun trading sebagai hak milik untuk beraktivitas trading .
Akun trading merupakan  bentuk  digitalisasi    dalam  dunia  bisnis  atau  investasi. Artinya, trading sendiri adalah salah satu hasil dari dunia investasi yang menimbulkan
16 “سكروف ربع شماهلاب ةرجاتملاو ةصروبلا يف لوادتلا مكح,” Ijtihad.org , 23 April 2023, https://bit.ly/40A3Bal.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 378-395 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
perubahan  fisik  kedalam  bentuk  digital.  Sebagaimana  Indonesia  sendiri  sudah memfasilitasi akses digital dalam memanfaatkan segala bidang teknologi yang ada.
Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang ditambah dengan harta yang digunakan untuk keperluan pewaris terhitung sejak sakit apabila pewaris sakit, meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang. 17
Sedangkan  pengertian  dari  objek  waris  sendiri  adalah  harta  peninggalan  yang diwariskan  dari  seseorang  yang  telah  meninggal  untuk  ahli  warisnya  yang  mana  harta tersebut  dapat  berupa  aktiva 18 .  Aktiva  sendiri  mencakup  harta  yang  berwujud  maupun tidak berwujud. Dalam pewarisan atau proses beralihnya harta kekayaan, harta kekayaan yang beralih harus memenuhi 2 syarat. yaitu: 19
1.Syarat umum:
a. Ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUHPerdata) 20 b. Ada ahli waris yang ditinggalkan (Pasal 836 KUHPerdata) 21
c. Ada harta kekayaan yang ditinggalkan (Pasal KUHPerdata)
2.Syarat Mutlak:
Harus ada yang meninggal dunia, kecuali dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (Pasal 467 jo 470 KUHPerdata) bahwa pewaris belum meninggal.
Dalam trading ,  keberhasilan  penjualan  seseorang trader dalam  menjalakan trading dapat  dikatakan  sebagai  harta kekayaan seseorang. Jika ditinjau kembali  maka harta  kekayaan  dalam  akun trading sendiri  memenuhi  unsur  kebendaan,  sebagaimana masuk  kedalam  benda  tidak  berwujud  namun  memiliki  hak  milik  dan  harta  kekayaan didalamnya secara digital. Namun yang menjadi permasalahan disini adalah keuntungan yang diperoleh dalam system trading sendiri, karena dalam system trading tersebut yang menjadikan keuntungan dari hasil trading tersebut menjerumuskan kedalam harta riba. Maka dalam hal ini apabila dikaitkan dengan klasifikasi objek waris atau harta warisan dapat dimaknai atau disimpulkan bahwa trading dapat diklasifikasikan sebagai objek waris berupa harta benda bergerak tak berwujud, namun dengan tidak mengambil harta keuntungan yang didapatkan.  Jadi dapat dikatakan bahwa hanya dengan mengambil harta pokok murni pemilik akun trading tersebutlah yang berada pada akun trading yang dapat  dijadikan  sebagai  objek  waris,  dengan  tidak  memasukkan  harta  riba  yakni  harta keuntungan yang di dapat sebagai objek waris.
Jika melihat dari sisi harta dari hasil trading tersebut dibedakan dalam menjadi objek waris, maka perlu dijelaskan secara rinci terkait tata cara pemindahan akun trading sebagai objek waris dalam sistem hukum Islam.
Tata Cara Pemindahan Akun Trading sebagai Objek Waris dalam Sistem Hukum di Indonesia
17 “Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (e).”
18 Hamdani dan Ilyas Yunus, “Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Perdata,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan 3 no.2 (Mei 2019): 292.
19 Eman Suparman, “Hukum Waris di Indonesia” (Refika Aditama, Bandung, 2019), 92.
20 “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830,” t.t.
21 “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 836,” t.t.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 378-395 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Jika berbicara tentang waris tentu kerap kali akan dikaitkan dengan hukum waris yang ada, hukum waris adalah (hak dan kewajiban) dari seseorang yang meninggal dunia kepada  seorang  atau  lebih,  dalam  pengertian  lain  hukum  waris  adalah  ketentuan  yang mengatur  tentang  pemindahan  atau  peralihan  harta  kekayaan  semua  peraturan  hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut. Dari kedua definisi tersebut dapat dikenal dengan istilah, yaitu: 22 1. Pewaris: ialah orang yang meninggal dunia, dan meninggalkan harta kekayaan kepada orang lain.
2. Ahli Waris: Orang yang berhak atas hak warisan.
3. Harta Warisan: Kekayaan yang ditinggalkan berupa aktiva
4. Pewarisan: Proses beralihnya harta kekayaan (hak dan kewajiban) seseorang kepada para ahli warisnya.
Istilah-istilah  tersebut  merupakan  sesuatu  yang  pasti  ada  dalam  tata  cara pemindahan  kekayaan  setelah  kematian  seseorang.  Karena  dalam  kematian  seseorang tentu  ada  pemindahan  harta  yang  ditinggalkan  oleh  orang  yang  meninggal  dan konsekuensi dari pengalihan ini adalah dengan adanya orang yang menerimanya, orang tersebut mencakup dalam hubungan antara mereka saja maupun dalam hubungan mereka dengan pihak ketiga. 23
Sebagaimana  dalam  hukum  waris  memiliki  prinsip  bahwa  setiap  kali  setelah kematian seseorang, 24 maka hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal  itulah beralih  kepada  ahli  warisnya. 25 Itu  sebabnya  pewarisan  merupakan  hal  yang  perlu diperhatikan setiap orang, karena sejatinya manusia akan mendapati kematian dan akan meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki selama dunia.
Jika ditinjau dari hukum waris di Indonesia sendiri, terdiri atas tiga sistem hukum, yakni  hukum  waris  Islam,  hukum  waris  barat,  dan  hukum  waris  adat.  Pewaris  dapat memilih salah satu dari sistem hukum waris di Indonesia ini sesuai keinginannya. Namun dalam ketiga sistem hukum waris di Indonesia ini memiliki kesamaan dalam mengenal keberadaan cara-cara untuk mendapatkan warisan, yakni dengan hibah, dengan wasiat, atau dengan pewarisan bedasarkan peraturan yang berlaku. 26
Munculnya trading sebagai  hal  baru  dalam  kemajuan  digital,  dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada kini sudah menyebar luas dalam masyarakat. Sistem  hukum  waris  tidak  dapat  menyalahkan  adanya  kebendaan  digital  salah  satunya adalah trading ini. Suatu kebendaan digital dapat ditentukan dengan apakah kebendaan tersebut  memiliki  nilai  sebagai  harta  yang  dapat  diwariskan  atau  tidak.  Maka  apabila
22 Meliala, D. S. (2018). Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
23 Syarif,  S.  A.  (1983).  Intisari  Hukum  Waris  Menurut  Burgerlijk  Wetboek.  Jakarta:  Ghalia Indonesia.
24 Ahmad Zaky, “Penemuan Hukum di Peradilan Agama: Pekembangan Norma dan Praktik Terbaik” (Yogyakarta: UII Press, 2020), 185.
25 Tim Penyusun, “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II” (Jakarta: Dirjen Badilag MARI, 2013).
26 Nicolas Mario Gunawan, “PEWARISAN AKUN DIGITAL,” Lex Patrimonium 1, no. 1 (2022):
7.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 378-395 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
seseorang meninggalkan suatu harta kekayaan berupa kebendaan digital maka kebendaan tersebut akan berubah kepemilikan menjadi milik ahli waris dalam hal pewarisan. 27
Adanya perpindahan hak dari pewaris kepada ahli waris yang dikarenakan adanya kematian dan peristiwa hukum tertentu maka yang beralih tidak hanya objeknya tetapi juga haknya. Sebagaimana Hal terdapat dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut dengan UUPA)  bahwa  pewarisan  dapat  terjadi  karena  ketentuan  perundang-undang  an  atau bahkan karena adanya wasiat dari orang-orang yang telah mewariskannya. 28
Maka  dengan  adanya  analisis  penjabaran  diatas,  dapat  dikatakan  bahwa kepemilikan  aset  digital akun trading milik  pewaris  akan  beralih  menjadi  kepemilikan ahli waris saat  pewaris tersebut  meninggal  dunia dengan menyesuaikan pembagiannya yang telah diatur dalam undang-undang sendiri. Namun apabila di dapati dari surat wasiat atau hibah bahwa seorang pewaris mewarisi kepemilikan benda digital miliknya kepada ahli waris maka hal tersebut harus dilakukan dihadapan notaris, dan saksi, dibuatkannya bukti  secara  tertulis  oleh  notaris,  dan  diatur  dibawah  pengawasan  notaris.  Tapi  jika ditinjau  dengan  hukum  waris  Islam,  Batasan  harta  yang  dapat  diwariskan  dapat didasarkan kepada ahli waris, yang diatur dalam Legitime Portie (bagian mutlak) dalam pembagian waris menurut kitab undang-undang hukum perdata.
Jika  pada  pembahasan  sebelumnya  telah  dijelaskan  terkait  kedudukan  akun trading sebagai  objek  waris,  di  perjelas  dengan  pengalihan  hak  akun trading sebagai objek waris kepada ahli waris dalam sistem hukum kewarisan yang telah menghasilkan hasil analisis sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan maka sebagai bentuk kehati-hatian  di  masa  mendatang  perlu  diperjelas  terkait  dengan  tata  cara  pemindahan akun trading akun trading sebagai objek waris dalam sistem hukum waris di Indonesia. Benda  digital  sendiri,  tidak  disebutkan  secara  terang-terangan  dalam  peraturan yang ada di Indonesia. Namun dalam hal ini bukan berarti benda digital tidak memiliki dasar hukum.  Sebagaimana dalam buku Sri Soedewi “hukum perdata: hukum benda” berpedapat  bahwa  pada  benda  sendiri  tidak  dapat  dipisahkan  menjadi  hanya  berisikan barang berwujud dan hak saja, akan tetapi harus melihat pada perkembangan hukum yang akan datang. 29
Penjelasan lebih dalam terkait keberadaan aset digital dalam hal mencakup aset yang  berwujud  dan  tidak  berwujud  yang  disimpan  secara  digital  dalam  benda  fisik dijelaskan  oleh  Rex.  M.  Anderson,  maka  dalam  hal  kebendaan  digital  dapat  dimaknai dengan benda  pada umumnya. Jika demikian maka akun trading yang masuk kedalam salah  satu  kebendaan  digital  dapat  dianalogikan  sebagai  benda  pada  umumnya,  akun trading yang  dimaknai  dengan  benda  yang  bergerak  memiliki  makna  bahwa  benda tersebut dapat bergerak kepemilikannya.
Lalu terkait tata cara pengalihan objek waris akun trading sebagai benda digital perlu dirinci lebih dalam, yaitu dengan melihat lebih dalam terhadap prinsip pewarisan. Dalam  prinsip  pewarisan  diperkuat  dengan  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata
27 Ulil Uswah Aminuddin, dan Ahmad Syafi’i, “Beberapa Peraturan Dalam Lingkungan Peradilan Agama” (Yogyakarta, 2013), 414.
28 Urip Santoso, S. H. (2019). Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah. Prenada Media.
29 Gunawan, “PEWARISAN AKUN DIGITAL.”

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 378-395 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
(KUHPerdata)  yang  menjelaskan  dalam  proses  waris  akan  dilakukan  setelah  pewaris tersebut meninggal dunia.
Dalam  hukum  waris  perdata  terdapat  dua  jalur  yang  menentukan  sebab  bahwa ahli waris tersebut mendapat warisan. Dua jalur tersebut adalah:
1. Absentantio, yakni ahli waris tersebut ditetapkan bahwa ahli waris mendapatkan warisan karena sebab keluarga (terdapat 4 golongan dalam sebab absentantio) 30 .
2. Testamentair, yakni ahli waris ditetapkan bahwa ahli waris tersebut mendapatkan warisan  karena  sebab  adanya  warisan  yang  yang  telah  dibuat  oleh  pewaris sebelum pewaris tersebut meninggal dunia.
Dalam  sebab  absentantio  yang  menetapkan  bahwa  ahli  waris  tersebut mendapatkan warisan terbagi menjadi 4 golongan secara berurutan sebagai berikut:
1. Golongan I
Dalam  I  pertama  inilah  golongan  yang  memiliki  hak  paling  tinggj  di  antara golongan  setelahnya,  dikatakan  demikian  karena  dalam  ahli  waris  golongan  II,  III,  IV akan  mendapatkan  haknya  jika  golongan  pertama  ini  telah  mendapatkan  haknya.  Di antaranya  yang  termasuk  dalam  golongan  I  adalah  anak-anak    beserta  turun  menurun dalam garis lurus ke bawah seperti suami dan istri yang telah hidup lama.
2. Golongan II
Yang termasuk kedalam golongan II ini, yaitu: keluarga yang berada pada garis lurus  ke  bawah,  mencakup  orang  tua,  saudara  kandung  laki-laki,  saudara  kandung perempuan, keterunan saudara perempuan, dan keturunan saudara laki-laki.
3. Golongan III
Golongan ahli waris ke III ini adalah keluarga garis lurus  ke atas, mencakup di dalamnya adalah: kakek, nenek, sesudah orang tua.
4. Golongan IV
Golongan IV ahli waris ini adalah keluarga dalam garis ke samping dan keluarga lain hingga derajat ke enam.
Maka dengan adanya sebab dari penjelasan diatas, suatu kebendaan digital seperti akun trading dapat teralihkan hak milik akun trading pewaris tersebut kepada ahli waris setelah  pemilik  akun trading atau  pewaris  tersebut  meninggal  dunia.  Dengan  syarat seorang ahli waris tersebut harus memenuhi salah satu di antara 2 sebab ahli waris yaitu karena sebab warisan, atau karena sebab keturunan darah (keluarga) atau sebab adanya wasiat.
Apabila  ahli  waris  tersebut  adalah  ahli  waris  yang  mendapatkan  harta  waris kebendaan digital akun trading melalui wasiat, selayaknya seorang pewaris menuliskan secara  jelas  dalam  surat  wasiat  tersebut  yang  berisikan  tentang  dokumen  kepemilikan serta petunjuk penggunaannya, mencakup di dalamnya nama pengguna pasword, email yang nantinya akan membantu ahli waris mengajukan permohonan pengalihan hak milik kepada  sebuah  platform trading .  Sebagaimana  pewaris  memiliki  hak  atas  hartanya, seperti  itulah  ahli  waris  memiliki  hak  untuk  mengetahui  dokumen  kepemilikan.  Hal tersebut bertujuan agar memudahkan dalam kepindahtangan an atau pengalihan hak milik
30 Udin Nasrudin, “Keterangan Waris : Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum di Indonesia (Dalam Perspektif Kewenangan Notaris)” (Tangerang Selatan: Gaung Persada Press, 2017), 215.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 378-395 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
akun trading sebagai  objek  waris.  Namun  sebelumnya,  perlu  diketahui  bahwa  ada  3 macam  sikap  ahli  waris  terhadap  harta  warisan.  Dari  ketiga  pilihan  tersebut  ahli  waris berhak memiliki salah satu di antaranya. Di antaranya yaitu: 31
a. menerima seutuhnya  (hak dan kewajiban);
b. menerima dengan syarat yaitu hutang hutangnya;
c. menolak harta warisan;
Jika  ahli  waris  menolak  pewarisan  akun trading ,  ahli  waris  diperbolehkan mengajukan  kepada  pengadilan  setempat,  yang  mana  hal  ini  memungkinkan  bahwa pewarisan akun digital kepada ahli waris akan terhapuskan, hal ini sesuai dengan pasal 1001 KUHPerdata.
Jika ahli waris menerima harta warisan akun trading tersebut namun tidak ingin meneruskan penggunaan akun trading maka ahli waris berhak mengajukan pencairan aset harta  kekayaan  kepada  sebuah  platform trading disertai  dengan  penutupan  akun.  Hal tersebut tentu melalui prosedur yang ada menyesuaikan aturan platform sebuah trading yang diikuti.

## Tata Cara Pemindahan Akun Trading sebagai Objek Waris dalam Sistem Hukum Islam
Jika ditinjau menurut hukum Islam maka proses tata cara pemindahan harta akun trading sebagai  objek  waris  terdapat  ketentuan  tertentu 32 ,  yang  mana  perlu  diketahui bahwa  harta  yang  tersimpan  dalam  akun trading terbagi  menjadi  harta  pokok  murni pemilik, dan harta keuntungan trading . Apabila ahli waris tidak mengetahui berapa harta murni  milik  pewaris,  alangkah  baiknya  ahli  waris  mengambil  dana  pewaris  secara keseluruhan.  Namun  dalam  penggunaannya  objek  waris  dari  harta  benda  digital  akun trading ,  selayaknya  pewaris  menggunakan  harta  pokok  murni  pewaris  tidak  dengan keuntungannya.  Jika  tidak  dapat  diketahui  oleh  ahli  waris  dalam  membedakan  harta murni  dan  harta  keuntungan  yang  didapat  dari  hasil  keuntungan trading maka  bisa menanyakan pada sebuah platform trading tersebut, namun sebagai bentuk kehati-hatian karena harta keuntungan yang didapat dari hasil trading adalah harta riba, maka dalam Islam dianjurkan agar harta tersebut dapat disalurkan kepada orang yang membutuhkan mencakup fakir miskin salah satunya, dan yang menjadi pengingat harta tersebut tidak untuk masjid.

## KESIMPULAN
Jika  ditinjau  dari  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  tahun  1997 hukum trading sendiri ditinjau dari hukum di Indonesia diperbolehkan, hanya saja dalam pelaksanan trading tersebut harus ada pada sebuah platform trading yang berada dibawah pengawasan BAPPETI, bahkan sudah mendapatkan izin dari BAPPETI.
31 Usman, “Ikhtisar Hukum Islam Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata” (Seran : Darul Ulum Press, 1993), 122–23.
32 Zulkarnain, “Hukum Kompetensi Peradilan Agama : Pergeseran Kompetensi Peradilan Agama dalam Hukum Positif di Indonesia” (Jakarta: Kencana, 2021), 72.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 378-395 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Hukum trading menurut  perspektif  hukum  Islam  adalah  terlarang,  Larangan hukum trading ini mencakup dari keseluruhan jenis trading yang ada. Sebab terlarangnya hukum trading ditinjau dengan dua aturan yang ada.
1. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 28/DSN-MUI/III/2002.
Jika  ditinjau  fatwa  DSN  berkaitan  dengan  hukum  jual  beli  mata  uang  maka  hukum trading menurut  perspektif  hukum  Islam  sendiri  tidak  memenuhi  syarat  untuk diperbolehkannya.
2. Dewan Fatwa Majma Fikih Islam dari Liga Muslim Dunia.
Trading yang masuk ke dalam kategori perdagangan margin, yang mana dalam system trading menggunakan  margin  yaitu  dana  minimum  yang  dibutuhkan  untuk melakukan trading . Dewan Fatwa Majma Fikih Islam dari Liga Muslim Dunia dalam pembahasannya  membahas  tentang  perdagangan  magin  yang  dinilai  bahwa  dalam transaksinya tidak diperbolehkan menurut syariat Islam.
Kedudukan  akun trading sebagai  objek  waris  sendiri  diperbolehkan,  karena trading dapat  diklasifikasikan  sebagai  objek  waris  berupa  harta  benda  bergerak  tak berwujud,  namun  karena  dalam  sisstem trading sendiri  tidak  diperbolehkan  maka, kedudukan harta dalam akun trading sendiri diperbolehkan namun hanya dengan harta murni milik pemilik sendiri bukan dengan harta keuntungan yang didapat saat trading , karena harta tersebut merupakan harta riba.
Jika kedudukan akun trading sendiri sebagai objek waris diperbolehkan dengan bersyarat  secara  hukum  Islam  maka  dalam  tata  cara  pengalihan  akun trading sebagai objek  waris  ditinjau  dari  sistem  hukum  Islam  adalah  Jika  ahli  waris  ingin  mengambil harta  hak  miliknya  dari  pewaris  yang  tersimpan  dalam  akun trading ,  maka  perlu dilakukan terhadap pembagian harta. Karena dalam penggunaan trading sendiri akan ada dua harta yang berbeda yakni harta murni milik pemilik yang dimasukkan kedalam saldo akun trading ,  dan  harta  keuntungan  yang  didapat  saat trading .  Harta  yang  boleh dipergunakan oleh ahli waris adalah harta murni dari pewaris yang berada dalam akun trading ,  sedangkan  untuk  harta  keuntungan  bisa  disalurkan  kepada  orang  yang  tidak mampu, tidak untuk masjid. Namun dalam bentuk kehati-hatian apabila ahli waris tidak dapat  membedakan  harta  murni  dan  harta  keuntungan  maka  ahli  bisa  tidak mempergunakan  harta  pewaris  dari  akun trading tersebut,  namun  langsung  bisa disakurkan ke orang yang tidak mampu, dan tidak untuk masjid.
Dengan  adanya  hasil  penelitian  ini  diharapkan  pemerintah  mampu  memberi kejelasan  dan  ketegasan  dalam  penggunaan  akun trading ,  melihat  sebagaimana  jika ditinjau bedasarkan hukum Islam melarang trading dalam semua jenis trading yang ada. Serta  diharapkan  hasil  penelitian  ini  mampu  menjadi  rujukan  kepada  pembaca  untuk mengetahui secara pasti hukum di Indonesia dan hukum Islam terkait akun trading dalam pewarisannya.

## DAFTAR PUSTAKA
Aminuddin, dan Ahmad Syafi’i, Ulil Uswah. “Beberapa Peraturan Dalam Lingkungan Peradilan Agama,” 414. Yogyakarta, 2013.
“Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf),” 28 Maret 2022.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 378-395 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id
Fiqih  Muyassar:  Bedasarkan  Al-Quran  dan  As-Sunnah .  1  ed.  Jakarta:  Pustaka  Ibnu Umar, t.t. Gunawan, Nicolas Mario. “Pewarisan Akun Digital.” Lex Patrimonium 1, no. 1 (2022):
7.
H. Sudirman. Fiqh Kontemporer (contemporery studies of fiqh) . 1 cetakan 1. Yogyakarta: Deepublish, t.t.
H.M  Athoillah. Fikih  Waris  Metode  Pembagian  Waris  Praktis .  Cetakan  1.  Bandung: Yrama Widya, 2018.
Ijtihad.org .  “ مكح لوادتلا يف ةصروبلا ةرجاتملاو شماهلاب ربع
سكروف .” 23 April  2023.
https://bit.ly/40A3Bal.
Ilyas Yunus, Hamdani dan. “Perbandingan Tanggung Jawab Ahli Waris terhadap Hutang Pewaris  Menurut  Hukum  Islam  dan  Kitab  Undang-Undang  Perdata.” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan 3 no.2 (Mei 2019): 292. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 830,” t.t. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 836,” t.t. “Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 (e),” Jakarta 2018. Marzuki, Prof Dr Mahmud. Penelitian Hukum: Edisi Revisi . Prenada Media, 2017.
Nasrudin, Udin. “Keterangan Waris : Keterangan Ahli Waris Dalam Pluralisme Sistem Hukum di Indonesia (Dalam Perspektif Kewenangan Notaris),” 215. Tangerang Selatan: Gaung Persada Press, 2017.
Penyusun, Tim. “Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II.” Jakarta: Dirjen Badilag MARI, 2013.
Saputra, Didik Wahyu Pratama. “Efektivitas E-Commerce Agribisnis Pada Pemasaran Di ‘Dd  Orchid  Nursery’  Kota  Batu.”  PhD  Thesis,  Universitas  Muhammadiyah Malang, 2020.
Setiawan,  Hody,  Monica.  “Peran  Facebook  Fan  Page  Untuk  Meningkatkan  Brand Awareness Pada PT Java Pusat Edukasi,” 2021.
Sukses Trading Untuk Pemula . Indonesia’s leading fx platform, 2020. Suparman, Eman. “Hukum Waris di Indonesia,” 92. Refika Aditama, Bandung, 2019. Syarifuddin,  Amir.  “Garis-Garis  Besar  Fikih,”  177.  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media Grup, 2010.
Thousani, Hifzhan Frima, dan Achmad Fauzi. “Upaya Pengembangan E-Business Dalam Pemasaran  Produk  Secara  Internasional  (Studi  pada  Akademi  Bisnis  Online Indonesia Surabaya).” 2015 23, no. 1 (1 Juni): 4.
Tjendra, Ivan Jonathan, Arief Agung Suwasono, dan Jacky Cahyadi. “Perancangan Buku Panduan Dasar Trading Untuk Pemula.” Jurnal DKV Adiwarna 1, no. 8 (2016):
9.
“Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  1997  Tentang  Perdagangan Berjangka KomoditI,” t.t.
Usman. “Ikhtisar Hukum Islam Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata,” 122– 23. Seran : Darul Ulum Press, 1993.
Wira, Desmond. “Belajar Forex Untuk Pemula,” t.t., 8. Zaky, Ahmad. “Penemuan Hukum di Peradilan Agama: Pekembangan Norma dan Praktik Terbaik,” 185. Yogyakarta: UII Press, 2020.

## BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM
Vol. 4 No. 3 (2023): Hal. 378-395 EISSN: 2723-6021 Website: https://journal.stiba.ac.id

## Zulkarnain. “Hukum Kompetensi Peradilan Agama : Pergeseran Kompetensi Peradilan
Agama dalam Hukum Positif di Indonesia,” 72. Jakarta: Kencana, 2021.