## DIALOGUE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

## EVALUASI PROGRAM DESA MANDIRI ANGGUR MERAH (ANGGARAN UNTUK RAKYAT MENUJU SEJAHTERA) DI KECAMATAN LAMBOYA KABUPATEN SUMBA
Frengky Niga Awang 1 , Retno Sunu Astuti 2

## Abstract
The Government's commitment to empowering the Autonomous Region to eradicate poverty today is very beneficial to the development of a region, but the commitment must be  coupled  with  the  willingness  of  the  local  government  concerned  and  appropriate policies. The policy of the Red Grass Village Program in the form of providing capital to the  community  in  the  form  of  farmer  groups  in  Lamboya  Sub-district  is  a  form  of government commitment to eradicate poverty in the area. The problem that occurred in the policy of Red Mandiri Anggur Village Program is that the policy does not reduce the poverty rate, does not encourage the empowerment of village institutions, and the absence of new entrepreneurs. The purpose of this study is to evaluate the success of the red wine village self-service program policy by looking at Willyam Dunn's evaluation indicators of effectiveness, responsiveness, and accuracy. And to analyze the factors inhibiting the success  of  Dedy  Mulyadi  policy  that  is  the  content  of  policies,  implementers,  and environment.  This  research  uses  qualitative  approach  with  purposive  technique  to determine key informant. The results of the evaluation indicate that the policy of Mandiri Anggur Merah Village Program in Lamboya Sub-district of West Sumba Regency has not succeeded in reducing the poverty level after the policy, unsuccessful to encourage the empowerment  of  village  institutions  and  the  creation  of  new  entrepreneurs.  While  the obstacles  to  the  success  of  the  policy  are  the  lack  of  clear  policy  content  such  as organizing, the implementation of less socialized programs to the community and the lack of support from the community and government.
Keywords: Policy  Evaluation,  Independent  Village  Program,  Empowerment,  HR Capability

## PENDAHULUAN
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  sebagaimana  yang  telah  diamanatkan  di dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk memenuhi kepen-tingan bangsa secara keseluruhan demi mewujudkan
1 Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba, Nusa Tenggara Barat, Indonesia
2 Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

## DIALOGUE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
cita-cita masyarakat lebih baik,  masyarakat yang lebih adil dan makmur. Hal itu seperti yang disebutkan dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun  1945,  yaitu  melindungi  segenap  bangsa  Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan  ikut  melaksanakan  ketertiban  dunia  yang  berdasarkan  kemerdekaan,  perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Salah satu penghambat pembangunan ekonomi adalah kemiskinan yang merupakan tolak  ukur  bagi  sebuah  negara  apakah  pembangunan  yang  tengah  berlangsung  dapat dinikmati  oleh  segenap  warga  negaranya  tanpa  memandang  hal-hal  yang  bersifat atributif. Dengan kata lain,  pembangunan  yang berlangsung benar-benar  merata dalam masyarakat.  Kemiskinan  masih  merupakan  masalah  sosial  yang  dihadapi  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  hingga  kini.  Hal  itu  dapat  dilihat  dari  tingginya  tingkat kemiskinan di Indonesia sampai ke daerah-daerah. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2015 mencapai 28,51 juta orang (11,13 persen), menurun 0,08 juta orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2015 yang sebanyak 28,59 juta orang (11,22 persen).
Mencermati  tingginya  angka  kemiskinan  tersebut,  dapat  disimpulkan  upaya pemerintah  baik  pemerintah  pusat  maupun  Pemerintah  Daerah  dalam  mengentaskan kemiskinan  belum  membuahkan  hasil  yang  maksimal.  Masalah  tersebut  menjadi tantangan besar bagi pemerintah sebagai penerima amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Di  tengah  menjamurnya  program-program  pemberdayaan  dan  pengentasan kemiskinan di Pedesaan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mengeluarkan kebijakan program yang hampir serupa dengan program yang diberikan oleh pemerintah pusat,  yaitu  Program  Desa  Mandiri  Anggur  Merah  (Anggaran  Untuk  Rakyat  Menuju Sejahtera),  Program  Anggur  Merah  merupakan  kebijakan  sebagai  upaya  untuk pengentasan  kemiskinan  melalui  pengembangan  usaha  ekonomi  produktif  dengan pendekatan pemberdayaan berdasarkan potensi yang ada pada masyarakat desa. Dalam Peraturan Gubernur NTT Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembangunan Desa Mandiri “Anggur Merah” disebutkan bahwa; pemerintah provinsi mengalokasikan fresh money sebesar 250 juta yang bersumber dari APBD untuk setiap desa dan setiap desanya didampingi oleh satu orang pendamping.

## DIALOGUE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tujuan dari program ini adalah Pertama, mengurangi angka kemis-kinan melalui pengembangan usaha ekonomi produktif desa sesuai keunggulan kompetitif/komparatif desa, berupa pemberian dana hibah kepada pemerintah desa/kelurahan untuk disalurkan dalam  bentuk  pinjaman kepada  kelompok  usaha  ekonomi  masyarakat  (pokmas)  dan koperasi.  Untuk  keberlangsungan  program,  pengembalian  atas  pinjaman  dari  pokmas digulirkan kembali kepada pokmas yang lain sehingga program dari tahun 2011 s.d. 2014, dana  Program  Desa  Mandiri  Anggur  Merah telah  disalurkan  oleh  pemerintah  desa/ kelurahan  kepada  10.103  pokmas/  koperasi  dengan  berbagai  jenis  usaha,  antara  lain peternakan, pertanian, perikanan, usaha kecil, perdagangan, dan koperasi simpan pinjam. Kedua,  Program  Desa  Mandiri  Anggur  Merah  juga  bertujuan  untuk  mendorong pemberdayaan  kelembagaan  desa/  kelurahan  untuk  mendukung  pelaksanaan  tekad pembangunan  dan  agenda  pembangunan  daerah  sesuai  RPJMD  Provinsi  NTT.  Ketiga Menciptakan calon wirausahawan baru  yang dapat membuka lapangan kerja baru yang dapat  meningkatkan  produktivitas  tenaga  kerja  di  Desa/Kelurahan.  Penyelenggaraan pembangunan  di  Kabupaten  Sumba  Barat  menemui  beberapa  permasalahan,  sebagai berikut; Pertama, tingginya angka kemiskinan. Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2015 sebesar: 37.35 ribu jiwa atau 30.56%.
Kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan berimpli-kasi pada rendahnya  kualitas  sumber-daya  manusia  di  Kabupaten  Sumba  Barat  karena  dengan kondisi  tersebut  masyarakat  tidak  mampu  memperoleh  pendidikan  formal  yang  baik sehinggga SDM masyarakat masih rendah dan kondisi kesehatan masyarakat yang buruk. Ketiga, masalah rawan bencana alam. Wilayah  Kabupaten Sumba Barat sering dilanda bencana,  tanah  longsor  dan  kekeringan  yang  mengakibatkan  kerusakan  pada  lahan pertanian masyarakat.
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  Mengevaluasi  Keberhasilan  Program  Desa Mandiri Anggur Merah di Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat. Menganalisis faktor  pendukung  dan  menghambat  keber-hasilan  penyelenggaraan  Program  Desa Mandiri Anggur Merah di Kecamatan Lamboya kabupaten Sumba Barat.
Sebelum membahas lebih lanjut program tersebut perlu diulas pengertian tentang kebijakan publik. William N. Dunn (dalam Pasolong, 2007:39) mengemukakan kebijakan publik sebagai suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh

## DIALOGUE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
lembaga  atau  pejabat  pemerintah  pada  bidang-bidang  yang  menyangkut  tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.
Pengertian  lain  tentang  kebijakan  publik  dijelaskan  oleh  Thomas  R.  Dye  (dalam Winarno, 2014:20) yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.
Suatu kebijakan  yang telah dibuat perlu juga dilakukan evaluasi. Evaluasi secara sederhana  merupakan  kegiatan  untuk  mengetahui  apakah  suatu  program  dilaksanakan sesuai apa yang diinginkan dan apabila tidak sesuai apa yang perlu kita lakukan. Apakah kita  menghentikan  kebijakan  atau  memperbaikinya.  Proses  penyelidikan  inilah merupakan titik berat evaluasi. (Moekijat, 1995:180).
Sementara  itu,  Jones  (dalam  Widodo,  2007:113)  mengatakan  bahwa  evaluasi kebijakan  publik  adalah  suatu  aktivitas  yang  dirancanag  untuk  menilai  hasil-hasil kebijakan pemerintah yang mempunyai perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi objeknya, teknik-teknik pengukuran dan metode analisisnya.
Pengukuran  dan  penilaian  evaluasi  sebuah  keberhasilan  kebijakan  memerlukan kriteria atau indikator agar pengukuran atau penilaian yang dilakukan lebih objektif. Teori yang digunakan untuk mengupas perma-salahan kebijakan pembangunan rumah keluarga belum beruntung di Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat adalah teori evaluasi yang dicetuskan oleh Willyam N. Dunn (dalam Subarsono, 2008:126)
Indikator  evaluasi  menurut  Dunn  meliputi:  pertama,  efektivitas  berkenan  dengan apakah  hasil  yang  diinginkan  telah  tercapai?  Dalam  artian  bahwa  ukuran  efektivitas merupakan  suatu  standar  akan  terpenuhinya  mengenai  sasaran  dan  tujuan  yang  akan dicapai. Selain itu, menunjukan pada tingkat sejauhmana organisasi, program/ kegiatan melaksanakan fungsi-fungsinya secara optimal.
Kedua  Responsivitas,  berkenan  dengan  apakah  hasil  kebijakan  memuat preferensi/nilai  kelompok  dan  dapat  memuaskan  mereka?  Dalam  artian  bagaimana respon  atau  tanggapan  masyarakat  dari  suatu  aktivitas  kebijakan.  Ketiga  Ketepatan, berkenan  dengan  apakah  hasil  yang  dicapai  bermanfaat  dan  tepat  diberikan  kepada masyarakat yang membutuhkan?
Dalam pelaksanaan kegiatan tidak selalu tujuan yang diinginkan bisa dicapai karena terdapat faktor yang mempengaruhi. Untuk menganalisis faktor penghambat keberhasilan

## DIALOGUE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
ISSN Online: 2685-3582
kebijakan, penulis menggunakan evaluasi keberhasilan kebijakan yang dkemukakan oleh Mulyadi (2015:15), yakni: Pertama, Isi atau content kebijakan; berkenan dengan isi kebi- jakan  yang  jelas  tentang  pengorga-nisasian,  pelaksanaan  program  dan  didukung  oleh sumberdaya  finansial.  Kedua,  Implementator;  berkenan  dengan  Implementator  yang mempu-nyai  kapabilitas  dan  kompetensi  dalam  melaksanakan  kebijakan.  Ketiga, Lingkungan;  dalam  artian  bahwa  suatu  dukungan  sistem  politik  sangat  menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek  yang alamiah dengan  membuat deskripsi atau  lukisan  secara  sistematis  dan  akurat  mengenai  fakta,  sifat,  serta  hubungan  antara fenomena yang sedang diselidiki dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan penelitian yang di teliti. (Moleong, 2012:6).
Penelitian ini memfokuskan pada evaluasi program Anggur Merah di Kecamatan Lamboya  Kabupaten  Sumba  Barat.  Apakah  sudah  sesuai  dengan  tujuan  program  yang termuat  dalam  Pergub  Nomor  33  Tahun  2010.  Lokasi  Pelaksanaan  penelitian dilaksanakan  di  Kecamatan  Lamboya,  Kabupaten  Sumba  Barat.  Adanya  pembatasan lokasi dalam penelitian ini bertujuan agar peneliti dapat lebih mudah dalam mengamati permasalahan atau fenomena yang ada secara mendalam. Untuk itu diperlukan informan- informan penelitian, yaitu orang yang benar-benar tahu atau pelaku yang terlibat langsung dengan  dengan  permasalahan  penelitian.  Prasyarat  dari  informan  adalah  harus mempunyai  banyak  pengalaman  tentang  latar  penelitian  (Moleong,  2011:132).  Hal  ini menunjukan  bahwa  seorang  informan  haruslah  benar-benar  mengetahui  tentang  latar belakang  permasalahan  penelitian  atau  pelaku  yang  memiliki  keterlibatan  langsung dengan permasalahan penelitian.
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi dokumentasi.  Data  yang  diperoleh  dari  informan  selanjutnya  akan  dianalisis  secara sistematis  dengan  melakukan  tiga  langkah  secara  bersamaan,  yaitu  reduksi  data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## DIALOGUE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

## PEMBAHASAN

## Efektivitas
Efektivitas  dalam  sebuah  evaluasi  kebijakan  merupakan  hal  yang  penting  untuk mengetahui  hasil  sebuah  kebijakan.  Wahab,  (2011:27)  misalnya  mengatakan  bahwa untuk memahami makna kebijakan adalah dengan melihatnya dari sudut akhirnya, yaitu, dalam artian apa yang senyatanya telah dicapai.
Hasil  yang  diinginkan  dalam  kebijakan  Program  Desa  Mandiri  Anggur  Merah Adalah mengentaskan kemiskinan atau menekan angka kemiskinan dengan memberikan modal atau bantuan untuk digunakan.
Kebijakan program desa mandiri di Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat dinilai tidak sesuai yang diharapkan dalam tujuan kebijakan karena dari hasil penelitian kemiskinan di Kecamatan Lamboya tidak berkurang.

## Responsivitas
Menurut Dunn (dalam Subarsono, 2008:126) suatu hasil kebijakan dianggap baik jika  ada  keterlibatan  masyarakat  dalam  kebijakan  tersebut.  Responsivitas  dalam kebijakan Program Desa Mandiri Anggur Merah dapat dilihat sejauh mana program itu dapat menjawab kebutuhan masyarakat Lamboya dan bagaimana peran serta masyarakat dalam program.
Kebijakan  Program  Desa  Mandiri  Anggur  Merah  di  Kecamatan  Lamboya Kabupaten  Sumba  Barat  menunjukkan  bahwa  respon  masyarakat  dengan  program tersebut  adalah  baik  dan  menganggap  bahwa  program  ini  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat.  Namun  dalam  pelaksanaannya  di  lapangan  banyak  mengalami  kendala seperti kurangnya respon masyarakat terhadap pengembalian dana agar bisa digulirkan lagi  pada  kelompok  lain.  Partisipasi  yang  sangat  rendah  dari  masyarakat  membuat keberlangsungan  program  tersebut  menuai  kendala  dalam  hal  pengguliran  kepada kelompok lain.

## Ketepatan
Menurut  Dunn  (dalam  Subarsono,  2008:45)  kriteria  yang  dipakai  menyeleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi adalah dengan menilai apakah hasil dari alternatif  yang  direkomendasikan  tersebut:  merupakan  pilihan  tujuan  yang  layak  serta merupakan  pilihan  tujuan  yang  layak.  Ketepatan  dalam  kebijakan  Program  Anggur

## DIALOGUE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

## ISSN Online: 2685-3582
Merah  merujuk  pada  tepatnya  pemberian  bantuan  kepada  masyarakat,  apakah  sudah sesuai dengan yang masyarakat butuhkan atau tidak.
Kebijakan  Program  Desa  Mandiri  Anggur  Merah  di  Kecamatan  Lamboya Kabupaten  Sumba  Barat  dinilai  tepat  dalam  pembagian  bantuan  kepada  masyarakat, namun  masih  banyak  warga  yang  belum  mendapatkan  bantuan  tersebut  karena  sistem pengguliran dananya mengalami kemacetan di lapangan.
Faktor  Penghambat  Keberhasilan  Kebijakan  Program  Desa  Mandiri  Anggur Merah di Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat.

## Isi atau Content Kebijakan
Suatu kebijakan dapat berhasil atau tidak sangat ditentukan oleh isi kebijakan yang jelas  dan  tidak  distorsi  karena  isi  kebijakan  merupakan  arah  berpikir,  bahkan  menjadi acuan  dalam  melaksanakan  kebijakan.  Isi  kebijakan  Program  Desa  Mandiri  Anggur Merah  adalah  pada  bagaimana  pengorganisasian  program,  pelaksanaan  program  dan pembiayaan program.
Kebijakan  Program  Desa  Mandiri  Anggur  Merah  di  Kecamatan  Lamboya Kabupaten  Sumba  Barat  menemui  kendala  dalam  pelaksanaannya,  seperti pengorganisasian kurang jelas dalam hal yang melaksanakan atau menangani program. Kendala  lain  adalah  pelaksanaan  program  yang  kurang  disosialisasikan  kepada masyarakat  dengan  baik  sehingga  sebagian  masyarakat  banyak  yang  tidak  tahu  proses pelaksanaan program.

## Implementor
Implementator yang dimaksud dalam bahasan ini adalah implementator yang punya kapabilitas dan kompetensi. Dalam pelaksanaan Program Desa Mandiri Anggur Merah, kapabilitas seorang pendamping di lapangan kurang aktif dalam mendampingi kelompok masyarakat  sehingga  kontrol  terhadap  pengguliran  dana  tidak  benar-benar  dikelola dengan baik.

## Lingkungan
Lingkungan  yang  dimaksud  dalam  bahasan  ini  adalah  dukungan  lingkungan masyarakat  dalam  kebijakan  Program  Desa  Mandiri  Anggur  Merah.  Saat  penelitian menunjukkan adanya kurangnya kerja sama dan dukungan dari lingkungan masyarakat itu sendiri sehingga warga banyak yang tidak mampu bekerja sama dan saling mendukung

## DIALOGUE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
dalam  hal  pengguliran  dana.  Pemerintah  daerah  juga  kurang  dalam  mengembangkan program  yang  berjalan,  lingkungan  pemerintah  dalam  hal  ini  pemerintah  desa  kurang mendukung  pelaksanaan  program  tersebut.  Sementara  itu,  dari  dukungan  lingkungan politik,  masyarakat  tidak  begitu  mengetahuinya  karena  bagi  masyarakat  umum  yang berada  di  kecamatan  menganggap  bahwa  bantuan  yang  diberikan  kepada  mereka merupakan bantuan yang diprioritaskan kepada mereka, tanpa harus di kembalikan lagi atau digulirkan pada kelompok lain.

## PENUTUP
Kebijakan  Program  Desa  Mandiri  Anggur  Merah di  Kecamatan  Lamboya Kabupaten Sumba Barat tidak sesuai  dengan  yang diharapkan dalam tujuan kebijakan. Efektifitas  dalam  pelaksanaan  program  tidak  berjalan  dengan  baik  karena  kurangnya kerja sama yang baik antara pemerintah dengan masyarakat. Masyarakat kurang paham tentang proses pengguliran dana serta cara mengembangkan dana yang sudah dibagikan sehingga proses pelaksanaan di setiap desa lebih banyak mengalami kegagalan.
Hasil  penelitian  menunjukkan,  secara  umum  usaha  kelompok  masyarakat belum  sepenuhnya  berjalan  secara  optimal  dalam  membantu  mengembangkan ekonomi  pedesaan.  Hal  tersebut  terjadi  terutama  karena  belum  adanya  penerapan prinsip usaha bersama pada pokmas dan dana pinjaman yang diterima oleh anggota pokmas  terlalu  kecil  sehingga  tidak  memadai  untuk  pengembangan  usaha. Permasalahan  tersebut  juga  mengakibatkan  tingkat  pengembalian  pinjaman  oleh pokmas  kepada  pemerintah  desa/kelurahan  relatif  rendah  sehingga  pada  gilira nnya perguliran  dana  Desa  mandiri  Anggur  Merah  untuk  pengembangan  ekonomi  desa belum  berjalan  secara  optimal.  Program  Anggur  Merah  juga  bertujuan  untuk mendorong  pemberdayaan  kelembagaan  desa/kelurahan  untuk  mendukung pelaksanaan  tekad  pembangunan  dan  agenda  pemba-ngunan  daerah  sesuai  RPJMD Provinsi NTT.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pemerintah desa dalam pelaksanaan  Program  Anggur  Merah  belum  berperan  secara  optimal  dalam  proses penentuan dan penetapan kelompok masyarakat. Dalam proses perguliran dana dan pengawasan  atas  pokmas  dalam  pelaksanaannya,  pemerintah  desa  lebih  banyak

## DIALOGUE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
ISSN Online: 2685-3582
bersifat pasif dan hanya mengandalkan Pendamping Kelompok Masyarakat sehingga tidak mengetahui perkembangan usaha pokmas secara pasti.
Dalam menciptakan calon wirausaha baru, belum ada satu pun pendamping Desa Mandiri Anggur Merah  yang mampu merintis usaha di perdesaan sebagai pilot proyek percontohan  pengembagan  usaha  ekonomi  produktif,  juga  sekaligus  mempekerjakan tenaga kerja lokal yang menjadi calon entrepreneur hasil tempaan program Desa Mandiri Anggur Merah.
Kebijakan  Program  Desa  Mandiri  Anggur  Merah  di  Kecamatan  Lamboya Kabupaten  Sumba  Barat  tidak  memenuhi  unsur  responsivitas.  Hal  itu  ditandai  dari kebijakan  program  tersebut  menjadi  suatu  kebutuhan  masyarakat  Lamboya  dalam  hal mengentaskan kemiskinan. Selain itu, banyak masyarakat, bahkan keluarga sasaran tidak aktif  dalam  melakukan  pengembalian  dana  program  yang  sudah  dibagikan,  untuk digulirkan kepada kelompok lain. Respon masyarakat pada umumnya terlihat pada proses awal pengguliran dana pada setiap kelompok masyarakat. Yang menjadi kendala utama adalah  masyarakat  tidak  merespon  balik  dalam  hal  pengguliran  dana  untuk  disalurkan pada kelompok lain.
Kebijakan  Program  Desa  Mandiri  Anggur  Merah  Kecamatan  Lamboya Kabupaten  Sumba  Barat  tidak  memenuhi  unsur  ketepatan.  Hal  itu  ditunjukan  dari masyarakat,  bahkan  kelompok  tani  yang  tidak  mendapat-kan  dana  program,  banyak terjadi  salah  sasaran.  Pemberian  Program  dan  pembagian  dana  program  berdasarkan unsur kedekatan antara pengurus dan masyarakat serta tidak tepatnya pengembalian dana yang dipinjamkan.
Produk  Kebijakan  Program  Desa  Mandiri  Anggur  Merah  di  Kecamatan Lamboya  pengorganisasiannya  tidak  jelas,  seperti  tidak  dibentuknya  pengurus  pada tingkat  desa  sebagai  panitia  program.  Pelaksanaan  program  juga  tidak  disosialisasikan dengan  baik  dan  pembiayaan  yang  terkesan  tidak  mencukupi  dalam  pelaksanaan program.
Pelaksanaan kebijakan dalam Program Desa Mandiri Anggur Merah di Kecamatan Lamboya  berpendidikan  sarjana.  Namun,  dalam  pelaksanaannya  tidak  sesuai  dengan harapan  di  mana  mereka  sebagai  implementator  dalam  mendampingi  masyarakat  di lapangan  tidak  menjalakan  tugas  dengan  baik  karena  mengurus  lebih  dari  satu  desa. Kebijakan  Program  Desa  Mandiri  Anggur  Merah  di  Kecamatan  Lamboya  juga

## DIALOGUE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat  itu sendiri. Warga masyarakat  penerima dana program  tidak  saling  mendukung,  tingkat  pendidikannya  sangat  minim,  dan ketergantungan terhadap budaya sangat tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA
Badudu, J.S dan Sutan Mohammad Zain, 2001, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Buku Laporan Data Sosial Ekonomi Badan Pusat Statistik RI, 2016, Edisi 71.
Christopher P. Blocker, 2012, Memahami Kemiskinan dan Mempromosikan Pengentasan Kemiskinan, Journal of Business Research.
Data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016.
Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Barat 2010/2015.
Dunn, William N, 2003 , Pengantar Analisis Kebijakan Publik , Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Dwijowijoto,  Riant  Nugroho,  2004, Kebijakan  Publik  Formulasi,  Implementasi  dan Evaluasi , PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta.
Dwijowijoto, Riant Nugroho, 2006, Analisis kebijakan, Alex Media, Jakarta.
Edwards III, George C, 1980, Implementing Public Policy , Congressional Quartely Press, Texas.
Islamy,  M.  Irfan,  1995, Prinsip-Prinsip  Perumusan  Kebijakan  Negara ,  Sinar  Grafika,
Jakarta.
Juli  Panglima  Saragih,  2015, Analisis  Kebijakan  Pemerintah  Dalam  Pengentasan Kemiskinan  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta, TRANSPARANSI-Jurnal  Ilmiah Ilmu Administrasi, nomor 02, Volume/edisi VII, Yogyakarta.
Moleong,  Lexy,  J,  2010, Metodelogi  Peneltian  Kualitatif, PT.  Remaja  Rosda  Karya, Bandung.
Subarsono, AG, 2012, Analisis Kebijakan Publik, konsep, teori dan Aplikasi , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Sugiono, 2015, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.
Peraturan  Gubernur  Nusa  Tenggara  Timur  Nomor  33  Tahun  2010  tentang  Pedoman Pembangunan Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah Provinsi NTT.
Usman Sunyoto, 2010, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2003  tentang  Pedoman  Organisasi  Perangkat Daerah.
Yogyakarta. Center Of Akademic Publishing Service.