## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Tahun Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

## EVALUASI PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI NAGARI KAYU TANAM KECAMATAN 2X11 KAYUTANAM
Wahib Assyahri 1 , Mercya Vaguita 2
1, 2 Magister Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia
Email: wassyahri.wa@gmail.com, mercyavaguita@gmail.com

## ABSTRAK
Aplikasi  Siskeudes ini  merupakan  suatu  sistem  yang  dikembangkan  oleh  BPKP  dalam meningkatkan  kualitas  tata  kelola  keuangan desa.  Pemerintah  Padang Pariaman  sudah menetapkan Siskeudes  untuk  diaplikasikan  namun  pada  kenyataannya  masih  banyak  nagari  yang  ada  di Kecamatan  2x11  Kayutanam  khususnya  nagari  kayu  tanam  ini  mengalami  kendala  dalam mengaplikasikannya.  Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengevaluasi  pelaksanaan  aplikasi Siskeudes  di Nagari  Kayu  dalam  mewujudkan  pengelolaan  keuangan  nagari  yang  transparan  dan  secara akuntabel. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Data penelitian didapatkan melalui observasi, studi dokumentasi, dan wawancara secara mendalam, kemudian  dianalisis  dengan  tiga  tahapan  untuk  penelitian  ini.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa (1)  Penerapan  Aplikasi  Siskeudes  di  Nagari  Kayu  Tanam  sudah  cukup  baik  dalam  penggunaannya, dilihat dari aspek efisiensi, efektif, dan kesesuaian dalam aplikasi tersebut melalui tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan, sedangkan belum efektif dan belum ada kesesuaian pada tahap pelaporan dan tahap  pertanggungjawaban,  tetapi  masih  banyak  kendala  yang  dihadapi  dalam  pelaksanaannya, yaitu; kurangnya  sumber  daya  manusia  yang  ada ; pelatihan-pelatihan  dari  pihak  kabupaten  belum maksimal;  keterlambatan  dalam  penyusunan  laporan  pertanggungjawaban;  dan  partisipasi masyarakat  yang  masih  kurang.  (2)  Faktor-faktor  penyebab  kendala  yang  ditemukan  dalam penggunaan  sistem  keuangan  desa  tersebut,  yaitu  adanya  kesalahan  teknis,  adanya  gangguan lingkungan,  dan  adanya  kelalaian  manusia.  Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan,  dapat disimpulkan  bahwa  penggunaan  aplikasi  sistem  keuangan  desa  (Siskeudes)  di  Nagari  Kayu  Tanam Kecamatan  2x11  Kayutanam  sudah  cukup  baik  diterapkan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  masih  ada kendala-kendala yang terjadi.
Kata Kunci: Evaluasi, Keuangan Desa, Siskeudes, Sistem Informasi Manajemen.

## PENDAHULUAN
Setelah diberlakukan UU RI Nomor 6  Tahun  2014  Tentang  Desa  (Diamantina 2016). Desa kemudian memiliki kewenangan  sebagai  daerah  otonom.  Desa diberikan  peluang  untuk  mengelola  tata pemerintahannya,
termasuk dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa.  Pengelolaan  keuangan  desa  ini
mewujudkan  tata  pemerintahan  yang  baik, sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 (Pemerintah  Republik  Indonesia  2014) pasal  2  secara  partisipasi,  akuntabilitas, transparansi,  dan  keadilan.  Aplikasi  ini digunakan  untuk  membantu  pekerjaan pemerintah desa dalam mengelola keuangannya  mulai  dari  perencanaan, pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Tahun Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
sampai dengan pertanggungjawaban keuangan  desa.  Aparatur  desa  di  seluruh Indonesia  khususnya  di  Nagari  Kayu
Tanam Kecamatan 2x11 Kayutanam mempunyai  tugas  mengelola  keuangan desa  seharusnya  sudah  menggunakan aplikasi  Siskeudes  yang  dapat  membantu pelaksanaan  tugas  tersebut  mengingat aplikasi  tersebut  sudah  diluncurkan  pada tahun 2015.
Berdasarkan penelitiannya Eka
Puspita,  Dian  (2019),  menyatakan  bahwa di  Desa  Nogosari  dalam  melakukan penerapan aplikasi siskeudes telah menjalankan secara menyeluruh dan dalam proses  pengimputan  dan  pelaporannya sudah melakukan proses
pertanggungjawaban  yang  sudah  relevan sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014  dan  dalam  menjalankan  aplikasi tersebut  sudah  terstruktur  dengan  baik. Sedangkan  menurut  Lengkong  and  Tasik (2018), bahwa Kabupaten Minahasa
memiliki  skor  tertinggi  dengan  nilai  2,75, diikuti  Kabupaten  Minahasa  Utara  dan Minahasa  Selatan  dengan  skor  2,54  dan 2,53.  Pada  dimensi  pembangunan  sarana prasarana  desa,  terlihat  bahwa  dana  desa cenderung  difokuskan  untuk  pendanaan pembangunan  Sarpras  transportasi.  Pada dimensi pemberdayakan masyarakat, desa- desa  yang  diteliti  kurang  mendanai program pemberdayakan masyarakat.
Pada  penelitian  lain  membuktikan bahwa  aplikasi  siskeudes  belum  maksimal dalam  pelaksanaannya,  menurut  Novirania (2018),  bahwa  aplikasi  Siskeudes  dalam pelaksanaan  masih  terdapat  masalah  yang terjadi  adalah  kurangnya  sumber  daya manusia  sehingga  SDM  masih  banyak memiliki kekurangan tiap-tiap desa. Kemudian,  terdapat  memasukan  data  dan
hukum ini masih belum diterima penjelasannya.  Jadi,  penerapan  aplikasi Siskeudes ini belum tepat dalam pelaksanaannya  dan  desa  ini  masih menggunakan  secara  manual.  Penelitian selanjutnya  Armala,  Sari  Musfita  (2019) meneliti tentang mekanisme
pertanggungjawaban  Dana  Desa  dalam kerangka  implementasi  salah  satu  agenda dari  Nawa  Cita  Jokowi-JK  di  desa Berumbung  Baru  yang  diklasifikasikan sebagai Desa Maju dan Desa Tumang yang diklasfikasikan  sebagai  Desa  tertinggal  di Kabupaten  SIAK,  Provinsi  Riau.  Hasil penelitian  menunjukan  bahwa  terdapat beberapa  kesamaan  dan  perbedaan  dalam proses  pelaporan  dan  pertanggungjawaban antara  kedua  desa  yang  menjadi  poin penilaian  terhadap  implementasi  agenda Nawa  Cita  Jokowi-JK,  diantara  adalah mekanisme  penyusunan  laporan,  tahapan pelaporan, dinamika yang terjadi, penilaian terhadap kebijakan.
Pelaksanaan  aplikasi  Siskeudes  di Nagari  Kayu  Tanam  Kecamatan  2x11 Kayutanam ini sudah ada pada tahun 2015, tetapi baru ini diterapkan ditahun 2018 dan saat  ini.  Menurut  Bapak  Ali  Mukni  dalam Ari  (2018),  bahwa  diadakan  sosialisasi  di Pemerintah  Kabupaten  Padang  Pariaman, dihadiri  oleh  Camat  dan  Wali  Nagari  se- Kabupaten Padang Pariaman, Ketua DPRD
Kabupaten Padang Pariaman, Kajari Pariaman,  Kapolres  Padang  Pariaman, Kapolres Pariaman, Dandim Pariaman, dan Kepala  Pemkab  Padang  Pariaman,  dengan mengemukakan  bahwa  tahun  2017  sekitar 43  nagari  pemekaran  belum  mendapat kucuran  dana  desa,  sedangkan  pada  tahun 2018  sekitar  43  nagari  tersebut  telah mendapat  kucuran  dana  desa  sehingga dana  desa  pada  tahun  2017  berjumlah  Rp.

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Tahun Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
50,5  Miyar  untuk  60  nagari,  maka  pada tahun  2018  naik  menjadi  Rp.  81,9  Milyar untuk 103 nagari dengan rata-rata pernagari  sebesar  Rp.  795  juta.  Ditambah dengan ADD yang diterima dari Pemerintah  Kabupaten  dengan  angka  rata- rata  sebanyak  Rp.  785  juta  per  nagari, sehingga rata-rata untuk nagari ini memiliki  pendapatan  Rp.  1.5  Milyar pertahun.
Pemerintah Padang Pariaman sudah menetapkan Siskeudes untuk diaplikasikan namun  pada  kenyataannya  masih  banyak nagari  yang  ada  di  Kecamatan  2x11 Kayutanam  khususnya  nagari  kayu  tanam ini mengalami kendala dalam mengaplikasikannya.  Berdasarkan  hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari  pada  tanggal  21  Agustus  2019, menyatakan  bahwa  laporan  keuangan nagari dan pertanggungjawaban pemerintah  nagari  kayu  tanam  masih menggunakan manual dan sudah menggunakan  sistem  keuangan  desa  yang terkomputerisasi  secara  online, akan tetapi penerapan sistem keuangan desa ini sering mengalami  kendala  seperti  gangguan jaringan  apabila  terjadi  listrik  mati, perangkat yang mendukung sistem tersebut masih  terbatas,  dan  masih  mengalami kekeliruan dikarenakan setiap tahun sistem keuangan  desa  ini  mengalami  perubahan versi,  tetapi  penerapan  Siskeudes  tersebut sudah  ada  disosialisasi  pada  tahun  2016 dan tahun 2017.
Berdasarkan  latar  belakang  penulis di  atas,  maka  penulis  tertarik  untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi  Penggunaan  Aplikasi  Sistem Keuangan  Desa  (Siskeudes)  di  Nagari kayu Tanam Kecamatan 2x11
Kayutanam”.  Rumusan  masalah  yang dikemukakan  dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana  evaluasi  penggunaan aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa (Siskeudes) di Nagari Kayu Tanam Kecamatan 2x11 Kayutanam.
2. Apa saja kendala dalam penggunaan Sistem Keuangan
Desa  di  Nagari  Kayu  Tanam Kecamatan 2x11 Kayutanam.

## KERANGKA TEORI Evaluasi
Menurut  Mulyadi,  Deddy  (2016), secara  umum  evaluasi  diartikan  sebagai penaksiran,  suatu  angka,  dan  nilaian, biasanya  kata  yang  menyatakan  usaha menganalisis  hasil  kebijakan.  Dalam  arti spesifik, evaluasi informasi suatu nilai dari hasil  kebijakan.  Fungsi  evaluasi  ialah menyediakan  suatu  informasi  berguna untuk  pihak  penentu  kebijakan  yang diambil  berdasarkan  evalusi  yang  telah dilakukan.  Tujuan  dari  evalusi  adalah untuk  mengetahui  tingkat  keberhasilan suatu pengguna/kegiatan, menentukan tindak lanjut hasil penilaian dan memperbaiki  pertanggungjawaban.  Proses dalam melakukan evaluasi kegiatan menurut  Wirawan  (2011)  bahwa  evaluasi sebagai  riset  untuk  menganalis  dan menilainya  dengan  cara  membandingkan dengan  indikator  evaluasi  dan  hasilnya untuk mengambil suatu keputusan.
Sedangkan  menurut  Budi  Winarto  dalam Usman  dan  Habib  (2016),  evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional.  Artinya,  evaluasi  kebijakan tidak  hanya  dilakukan  pada  tahap  akhir saja,  melainkan  dilakukan  dalam  seluruh proses kebijakan. Dengan demikian,

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Tahun Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
evaluasi  kebijakan  bisa  meliputi  tahap perumusan  masalah  kebijakan,  program yang  diusulkan  untuk  menyelesaikan masalah  kebijakan,  implementasi,  maupun tahap dampak kebijakan.
Indikator  yang  digunakan  untuk mengevaluasi kebijakan dalam penggunaan aplikasi siskeudes,
berdasarkan  teorinya  Orville  F.  Porland (dalam  Vyara,  2017),  yaitu  (1)  Efisiensi yaitu  masukan  ke  dalam  perkerjaan  sesuai dengan keluarannya. Program  yang efisien ditandai dengan perbaikan program sehingga  menjadi  lebih  murah  dan  lebih cepat. (2) Efektif yaitu ukuran sejauh mana suatu  proses  pengembangan  mencapai tujuan  khusus  yang  ditetapkan.  Semakin tinggi  pencapaian  tujuan  sebuah  program maka  dikatakan  program  tersebut  semakin efektif.  Program  yang  efektif  ditandai dengan perbaikan program sehingga menjadi  baik  dan  lebih  aman.  (3) Kesesuaian  yaitu  apakah  sebuah  program layak untuk dilakukan kesesuaian program salah  satu  dilihat  dari  kecocokan  atau penempatan  atau  pelaksanaan  program dengan  tempat  atau  sasaran  program tersebut.  Sedangkan  menurut  Mulyadi, Deddy  (2016),  keberhasilan  implementasi kebijakan  dilihat  dari  empat  indikator yaitu;  (1)  Komunikasi,  menekankan  pada setiap  kebijakan  akan  dapat  dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif terhadap pelaksanaan program dengan para kelompok  sasaran.  (2)  Sumber  Daya, menekankan setiap kebijakan harus didukung  dengan  sumber  daya  yang memadai,  baik  sumber  daya  manusia maupun  sumber  daya  finansial.  (3)
Disposisi,
menekankan terhadap karakteristik yang erat kepada implementor kebijakan/program.  (4)  Struktur  Birokrasi,
struktur  birokrasi  menjadi  penting  dalam implementasi kebijakan.

## Keuangan Desa
Keuangan  desa  merupakan  semua yang  terkait  tentang  hak  dan  kewajiban desa  yang  dinilai  dengan  uang  dan  segala sesuatu  berupa  uang  dan  barang  yang berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban  desa  tersebut.  Menurut  Perbub Padang  Pariaman  Tentang  Pengelolaan Keuangan  Nagari  adalah  keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,  penatausahaan,  pelaporan, dan  pertanggungjawaban  keuangan  nagari. Menurut Permendagri tentang asas pengelolaan  keuangan  desa,  yaitu:  a) Transparan, yaitu memungkinkan
masyarakat untuk mengetahui dan mendapat  akses  informasi  seluas-luasnya tentang keuangan desa, serta membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur, dan tidak
diskriminatif tentang penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  b) Akuntabel, yaitu mempertanggung- jawabkan  pengelolaan  dan  pengendalian sumber  daya  dan  pelaksanaan  kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. c) Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemeritahan  desa  yang  mengikutsertakan kelembagaan  desa  dan  unsur  masyarakat desa.  d)  Tertib  dan  disiplin,  yaitu pengelolaan  keuanga  desa  harus  mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Aplikasi Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes)
Aplikasi  Sistem  Keuangan  Desa disebut  Siskeudes  ini  berdasarkan BPKP (dalam  Welley,  Koleangan,  and  Kawung

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Tahun Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
2019) merupakan  suatu  aplikasi  melalui pengembangan Badan Pengawasan
Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP) dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  tata kelola  keuangan  desa.  Dalam  aplikasi Siskeudes  terbagi  menjadi  4  modul, diantaranya  yaitu  sebagai  berikut,  yaitu
Perencanaan,  Penganggaran,  Pelaksanaan/ Penatausahaan dan
Pelaporan/
Pertanggungjawaban.
Menurut  Eko  Nugroho  dalam Hidayat  (2011)  faktor-faktor  kendala dalam  penerapan  sistem  terutama  pada penggunaan  aplikasi  siskeudes,  ada  tiga indikator  yang  digunakan,  yaitu:  a) Kesalahan  teknis,  dapat  terjadi  karena permasalahan-permasalahan perangkat kerasnya,  kesalahan  dalam  penulisan sintak.  b)  Gangguan  lingkungan,  dapat berupa gempa bumi, kegagalan arus listrik, api,  tempeatur  tinggi,  debu  dan  air, kemudian  banjir  dan  angin  ribut.  c) Kelalaian  manusia,  yang  tidak  sengaja termasuk  kedalam  gangguan  lingkungan, karena menggunakan data yang salah, serta menghapus data tanpa sengaja.

## Sistem Informasi Manajemen
Sistem  informasi  menurut  Sutabri (2016) adalah suatu sistem suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasional yang bersifat manajerial dengan kegiatan srategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan  kepada  pihak  luar  tertentu dengan  laporan-laporan  yang  diperlukan.
Menurut George M. Scott dalam Darmawan,  Deni  (2013),  sifat-sifat  dari SIM, yaitu a) sistem yang komprehensif, b)
sistem terkoordinasi, c) memiliki subsistem  informasi,  d)  sistem  yang
terintegrasi  secara  rasional,  e)  mengubah data  menjadi  informasi  dengan  berbagai macam cara, f) meningkatkan produktivitas, g) sesuai gaya dan karakteristik  manajer,  h)  menggunakan criteria kualitas yang telah ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil  penelitian  tentang  evaluasi penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes)  di  Nagari  Kayu  Tanam Kecamatan 2x11 Kayutanam, dapat dijelaskan sebagai berikut. Evaluasi Penggunaan Aplikasi
Sistem  Keuangan  Desa  (Siskeudes)  di Nagari  Kayu  Tanam  Kecamatan  Kayu Tanam
1. Perencanaan
Tahap  perencanaan  ini  diawali dengan  membuat  Rencana  Pembangunan Jangka  Menengah  Nagari  (RPJMNagari). Berpedoman  RPJM  Nagari  yang  telah dibuat, pemerintah nagari membuat rencana  kerja  tahunan  disebut  (RKP
Nagari).  RKP  Nagari  yang  telah  disusun akan menjadi  dasar pembuatan Rancangan Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Nagari (APB Nagari). Berdasarkan hasil wawancara  dengan  Ibuk  Rina  sebagai Sekrertaris Nagari, menyatakan bahwa:
“Aplikasi  SISKEUDES  ini  sangat membantu dalam mewujudkan
transparansi  dan  akuntabilitas  dalam pengelolaan  APB  Nagari  ini,  mulai perencanaan dengan adanya pengusulan rencana kegiatan pemerintah  oleh  tiap-tiap  korong  ini sesuai dengan RPJMNagari Kayutanam Tahun 2018-2024. Selanjutnya disusun RKPNagari
Nomor  05  Tahun  2019  tentang RKPNagari  Tahun  2019.  Aplikasi  ini

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Tahun Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
untuk menimalisir masalah yang terjadi  dalam  pengelolaan  keuangan nagari,  hal  ini  menghindari  kesalahan ataupun kekeliruan dalam penginputan.” Jadi, setiap kegiatan yang diusulkan  masing-masing  jorong  dan ditetapkan  melalui  musyawarah  nagari sudah efisiensi dalam perencanaan kegiatan  nagari  yang  diusulkan  langsung oleh masyarakat. Sebagai gambar di bawah ini merupakan salah satu bentuk musyawarah, yaitu:
Gambar 1. Musyawah Nagari Limo kaum Tahun 2019 Kemudian, pihak nagari mengundang Bapak Camat 2x11
Kayutanam,  Bapak  Anggota  DPRD  Kab.
Padang  Pariaman,  Bhabinkantibmas  2x11 Kayutanam,  Bhabinsa  2x11  Kayutanam, Ketua  Bamus  beserta  anggota,  Kepala Instansi Kecamatan, Kepala TK/SD/MTS/SMA, KAN, Ketua Lembaga Nagari, Wali Jorong, Tim Verifikasi RKP, Tokoh Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Tenaga Ahli Pendamping
Desa,  Pendamping  Desa,  Pendamping Lokal  Nagari  untuk  menetapkan  kegiatan yang  akan  dilaksanakan  selama  satu  tahun kerja pemerintahnagari. Hal tersebut sudah efektif  dalam  proses  penetapan  usulan
kegiatan  dalam  penempatan  anggaran, karena penganggaran ini disusun oleh wali nagari  beserta  perangkat  nagari  kemudian bamus  nagari  yang  menyetujui  dan menyepakatinya.  Selanjutnya,  ditetapkan Peraturan  Nagari  Nomor  02  Tahun  2019 tentang APB Nagari tahun anggaran 2019, lalu  diinputkan  dalam  aplikasi  Siskeudes, proses  ini  sudah  sesuai  dengan  anggaran kegiatan  yang  diusulkan  tersebut  diinput secara  langsung  dalam  aplikasi  siskeudes dan juga dilakukan secara manual.

## 2. Pelaksanaan
Pelaksanaan  realisasi  APB  Nagari Kayu Tanam tahun 2018 sudah terealisasikan satu tahun anggaran. Kemudian,  pelaksanaan  APBNag  tahun 2019  ini  sedang  dalam  pelaksanaan khusunya  dibidang  pembangunan.  Pada bidang  penyelenggaraan  pemerintah  sudah efisiensi direalisasikan, seperti Pembayaran Hasil Tetap/Tunjangan, Kegiatan  Operasional  Kantor  Nagari,  dan Kegiatan  Penyelenggaraan  Musyawarah Nagari  ini  sudah  direalisasikan  sesuai ketetapannya.  Terdapat  Tim  Pelaksanaan Kegiatan  (TPK)  dan  Tim  Penerima  Hasil (TPH)  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya, dijadikan sebagai penanggungjawab dalam pelaksanaan  kegiatan  ini.  Kemudian, kegiatan  dilaksanakan  sudah  cukup  efektif dilakukan  oleh  setiap  Tim  Pelaksana Kegiatan dengan membuatkan SPJ kegiatan  dan  bukti  yang  jelas,  hal  ini digunakan  dalam  pencairan  dana  melalui Bendahara Nagari. Pembukuan yang wajib dimiliki  Bendahara  sudah  ada  kesesuaian dengan  pedoman  yang  ditetapkan  untuk pegangan  bendahara  nagari,  diantaranya yaitu;  Buku  Kas  Nagari,  Buku  Pajak,  dan Buku Bank, Buku Rincian Pendapatan, dan

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Tahun Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Buku Rincian Pembiayaan. Laporan pelaksanaan  kegiatan  yang  dibuat  oleh Bendahara  ini  kemudian  disampaikan kepada  Sekretaris  untuk  diverifikasi  dan lanjut kepada Wali Nagari. Dalam penerimaan  dan  pengeluaran  anggaran tersebut  dipertanggungjawabkan oleh TPK
dan  TPH,  dan  Bendahara  harus  mencatat dan  membukukan  secara  manual  dan melalui  aplikasi  SISKEUDES  ini.  Sebagai berikut tabel kegiatan pada bidang pembangunan  nagari  kayu  tanam  tahun
2019, yaitu; Tabel 4.1 Kegiatan Pembangunan Nagari Limo Kaum tahun 2019 No. Kegiatan Lokasi Kegiatan 1. Pembuatan Drainase Pasa Usang 2. Rehap Jalan Korong Pasa Usang/Pasa Gelombang 3. Pembuatan Jalan Usaha Tani Pasa Usang/Pasa Gelombang 4. Pemasangan Bronjong Batang Anai Pasa Usang
5. Pembuatan Saluran Irigasi Bandar Baru Pasa Usang/Pasa Tangah/Pasa Gelombang 6. Rehap Irigasi Banda Baru Pasa Gelombang 7. Rehab Irigasi Banda Pulau Pasa Gelombang 8. Pembangunan DAM DPT Jalan Tabiang dan Perawatan Pasa Usang/ Pasa Gelombang 9. Pembangunan Pagar Kantor KB Pasa Usang 10. Pengaspalan Jalan Padang Mantuang Titian Panjang 11. Pengaspalan Jalan Padang Kabau Pasa Gelombang 12. Pembukaan Jalan Baru Pasa Gelombang
Sumber: RKJM-Nagari Kayu Tanam Tahun 2018-2024
3. Pelaporan Tahap  pelaporan  ini,  pemerintah nagari kayu tanam
sudah bertanggungjawab  dalam  laporan  kepada Bupati  melalui  persetujuan  Bamus  nagari selaku  perwakilan  masyarakat.  Sesuai dalam  RKP  Nagari  Tahun  2019  , berdasarkan  isi  laporan  kegiatan  nagari tahun 2018 telah direalisasikan. Pada tahap pelaporan  ini  sudah  cukup  efisien  dan efektif  melalui  spanduk  yang  dipasangkan dekat  depan  kantor  Wali  Nagari  di  Kayu Tanam,  spanduk  ini  merupakan  salah  satu bentuk  keterbukaan  pemerintah  nagari dalam  laporan  keuangan  nagari  kayu tanam  kepada  masyarakat.  Tetapi  pada realisasinya,  masih  ada  juga  yang  belum
sesuai  antara  kegiatan  yang  dilaksanakan dengan anggaran  yang ditetapkan. Sebagai berikut gambar spanduk yang ada di depan Kantor Wali Nagari Kayu Tanam, yaitu:
Gambar 4.2 Musyawarah Nagari Kayu Tanam 2018

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Tahun Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

## 4. Pertanggungjawaban
Kemudian,  tahap  pertanggungjawaban di  nagari  kayu  tanam  pada  tahun  2018 sudah cukup baik direalisasikan dan sudah cukup efisien dilihat dari laporan pertanggungjawaban,  baik  dalam  laporan
rutin  atau  laporan  bulanan,  laporan semester,  dan  laporan  akhir  semester kepada  Wali  Nagari,  tingkat  Kecamatan, dan  pada  tingkat  Kabupaten.  Laporan Realisasi  Pelaksanaan  APBNagari  Kayu Tanam  Tahun  Anggaran  2018,  sebagai berikut;
Tabel 2. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Nagari  Kayu Tanam Tahun Anggaran 2018 NO Uraian Anggaran Realisasi Lebih Kurang 1 Pendapatan Pendapatan Asli Nagari Lain-lain Pendapatan Nagari Yang Sah Dana Transfer Dana Desa Hasil Pajak dan Retribusi Aloksi Dana Desa Bantuan Keuangan Kabupaten 0,00 0,00 4.967.452.600,00 752.400.000,00 60.698.600,00 1.230. 354.000,00 2.924.000.000,00 9.516.157,00 9.516.157,00 4.972.964.255,00 752.400.000,00 66.210.255,00 1.230. 354.000,00 2.924.000.000,00 9.516.157,00 9.516.157,00 5.511.655,00 0,00 5.511.655,00 0,00 0,00 JUMLAH PENDAPATAN 4.967.452.600,00 4.982.480.412,00 15.027.812,00 2 Belanja Belanja Nagari Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal 5.771.570.242,00 334.172.600,00 1.604.217.857,00 3.833.179.785,00 5.071.249.677,00 318.151.744,00 1.287.920.892,00 3.465.177.041,00 700. 320.565,00 16.020.856,00 316.296.965,00 368.002.744,00 JUMLAH BELANJA SURPLUS/DEFISIT 5.771.570.242,00 804.117.642,00 5.071.249.677,00 88.769.265,00 700. 320.565,00 715. 348. 377,00 3 Pembiayaan Penerima Pembiayaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal 904.117.642,00 904.117.642,00 100.000.000,00 100.000.000,00 904.117.642,00 904.117.642,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 JUMLAH PEMBIAYAAN 804.117.642,00 904.117.642,00 100.000.000,00 SISA LEBIH (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 815. 348. 377,00 815. 348. 377,00

## Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Pelaksanaan APB Nagari Tahun 2018
Jadi,  laporan  realisasi  pelaksanaan APB  Nagari  ini  sudah  efektif  yang  dilihat dari  hasil  SILPA  yang  dihasilkan  9.8  % direalisasikan  di  nagari  kayu  tanam,  tetapi laporan  realisasi  APB  Nagari  tahun  2019 belum adanya kesesuaian hasil pertanggungjawaban  dikarenakan  masih belum selesainya laporan akhir tahunnya.
Sesuai dengan penemuan penulis di atas  bahwa  penggunaan  aplikasi  siskeudes di  Nagari  Kayu  Tanam  Kecamatan  2x11 kayu  tanam  sudah  cukup  efisien,  efektif dan  kesesuaian  dalam  pelaksanaannya, melalui  tahap  perencanaan,  pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
Berdasarkan  hasil  penelitian  lain  bahwa bentuk  evaluasi  keuangan  desa,  menurut

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Tahun Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Devi,  Kadek  Dwi  Purnama  (2017),  bahwa laporan  keuangan  menggunakan  PSAK
No.45 masih terkendala dalam pelaksanaannya,  yaitu  pertama;  tidak adanya  pelatihan  mengenai  penyusunan laporan  keuangan  yang  menggunakan PSAK  No.  45,  dan  kedua;  sumber  daya manusia  yang  tidak  mendukung,  karena tidak  semua  yang  berlatang  belakang pendidikan dibidang akuntansi. Sedangkan menurut  Abdullah,  Muksin  Hi.,  &  Samad, A  (2019),  bahwa  aplikasi  ini  belum memberikan  kontribusi  yang  signifikansi terhadap  kinerja  kepala  desa  selaku penyelenggaraan  pemerintahan  di  desa. Kemudian,  menurut  (Vaguita,  Mercya.,  & Adnan,  M.  F.  (2019),  bahwa  pengelolaan keuangan  belum  maksimal  disebabkan karena  sumber  daya  manusia  yang  kurang mendukung,
rendahnya swadaya masyarakat, pengawasan masyarakat masih kurang, masih rendahnya partisipasi masyarakat, dan adanya perubahan anggaran pada pelaporan
pertanggungjawaban.
Kendala  dalam  Penggunaan  Sistem Keuangan  Desa  di  Nagari  Kayu  Tanam Kecamatan 2x11 Kayu Tanam
1. Adanya Kesalahan Teknis
Adanya  kesalahan  teknis  pada penginputan data kegiatan nagari dilakukan  oleh  1  (satu)  orang  yaitu  Kaur Perencanaan  itu  sendiri.  Dengan  adanya perubahan  aturan  Siskeudes  pasti  versi aplikasi  Siskeudes  ikut  juga  berbeda, sehingga  sering  terjadi  perubahan  dalam sub bidang dan juga pengkodean rekingnya.  Misalnya,  adanya  kegiatan nagari  seperti  pembangunan  irigasi  nagari biasanya  di  versi  Siskeudes  yang  lama masuk dalam bidang Pembangunan Nagari
sekarang  diversi  terbaru  sesuai  dalam Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  20  Tahun 2018  termasuk  pada  bidang  Pembinaan Nagari,  hal  ini  juga  mengakibatkan kekeliruan dan kebingungan dalam penginputan. Karena isi menu-menu dalam item  kegiatan  yang  ada  terdapat  4  (empat) bidang  yaitu  bidang  penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa,
pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat  yang  belum  sinergi  dengan aturan Kemendagri sehingga dapat membingungkan  operator  ataupun  kaur keuangan  yang  ada.  Aplikasi  Siskeudes tersebut  memberikan  kemudahan  pegawai dalam mengelola keuangan nagari.
Aplikasi  Siskeudes  ini  hanya  memiliki  1 (satu)  master  dengan  1  (satu)  buah komputer  yang  ada  disediakan  tanpa menggunakan  akses  internet,  sehingga pegawai  dapat  menginput  menggunakan laptop  masing-masing  dengan  memiliki program  Siskeudes  dan  memiliki  kode password melalui Sekretaris Nagari.
2. Adanya Gangguan Lingkungan
Aplikasi Siskeudes ini menggunakan komputer, terjadinya
gangguan  seperti  faktor  cuaca  apabila hujan  hal  tersebut  mengakibatkan  listrik mati  dan  urusan  dalam  penginputan  pada aplikasi tersebut menjadi terhambat karena  arus  listrik.  Selain  itu,  komputer ataupun laptop yang  digunakan  pegawai pada  umumnya  sering  mengalami error dalam  penginputan,  dan  pada  akhirnya masih  dilakukan  secara  manual  dalam pengelolaan  keuangan  nagari  ini,  tetapi untuk  perincian  keuangan  nagari  ini  tetap menggunakan  aplikasi  Siskeudes  tersebut sesuai  dalam  Perbup  APB  Nagari  yang dimulai sejak Januari hingga bulan Maret.

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Tahun Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

## 3. Adanya Kelalaian Manusia
Aplikasi Siskeudes ini dikendalikan dan  dipegang  oleh  Sekretaris  Nagari,  dan dibantu oleh operator lainnya seperti Kaur Perencanaan dan Kaur Keuangan.
Kegiatan  yang  dinput  sesuai  anggarannya kemudian akan diverifikasi oleh Sekretaris Nagari  dan  dikunci  kembali  program tersebut  oleh  Sekretaris  agar  memberikan keamanan  dalam  pengelolaan  keuangan nagari.  Hal  tersebut  tidak  luput  dari kesalahan  pegawai  dalam  penginputan, terdapat kendala bagi pegawai yang masih pemula,  hal  ini  masih  ada  terjadi,  karena ilmu  Siskeudes  ini  tiap  tahun  berbeda- beda  versi.  Jadi,  bagi  pegawai  pemula pasti terbatas ilmunya dan lama prosesnya dalam memahami dan mempelajari aplikasi  tersebut  dan  perlu  dilakukan pelatihan  untuk  pegawai  pemula  tersebut. Berbeda dengan pegawai yang sudah lama ataupun  sudah  pernah  menggunakan aplikasi  versi  lama  sebelumnya,  adapun versi yang baru akan mudah disesuaikannya  dengan  kebutuhan  yang ada  diperlukan  nagari  tersebut,  misalnya biasanya  ATK  dianggarkan  sekitar  13 kotak,  terjadi  menambahan  kebutuhan maka tinggal ditambahkan dalam Siskeudes,  karena sudah ada diatur dalam aplikasi tersebut dan tinggal diinput.
Sesuai dengan hasil penulis di atas, ditemukan  bahwa  adanya  tiga  faktor  yang menjadi kendala dalam penggunaan aplikasi  siskeudes  di  Nagari  Kayu  Tanam Kecamatan 2x11 Kayutanam, yaitu; Pertama  adanya  kesalahan  teknis  dilihat dari  pengelola  admin  dalam  penginputan data,  Kedua  gangguan  lingkungan,  dilihat dari  faktor  internal  dan  eksternal,  dan Ketiga  kelalaian  manusia,  dilihat  dari
keahlian  dari  operator  yang  mengelola aplikasi  siskeudes  ini.  Sedangkan  dilihat dari  hasil  penelitiannya  Sulina,  G.  A.  T., Wahyuni,  M.  A.,  &  Kurniawan,  P.  S. (2017), bahwa  adanya  kelemahan  dalam siskeudes  ini,  yaitu  sulitnya  memahami penggunaan aplikasi ini karena aplikasi ini masih baru diterapkan sehingga sulit untuk mengaplikasinnya,  kurangnya  pelatihan untuk  pegawai  dalam  aplikasi  Siskeudes. Kelemahan  tersebut  menimbulkan  kendala dalam penerapan aplikasi Siskeudes diantaranya  adalah  sistem  keuangan masih terbilang  rumit  bagi  sebagian  pegawai, kurangnya  pelatihan  dan  terjadinya  eror pada  sistem.  Kemudian  dilihat  dari penelitiannya  Malahika,  J.  M.,  Karamoy, H.,  &  Pusung,  R.  J.  (2018),  bahwa penerapan  di  Desa  Suwaan  ini  juga terdapat  beberapa  kendala,  yaitu  (1) aplikasi  Siskeudes  sering  terjadi  masalah error  saat  proses  penginputan.  (2)  Masih terdapat  beberapa  laporan  yang  belum terinput ke sistem dan masih menggunakan pelaporan secara manual.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan pembahasan  yang  telah  diuraikan  di  atas, maka penulis menyimpulkan bahwa aplikasi  sistem  keuangan  desa  (Siskeudes) di  Nagari  Kayu  Tanam  Kecamatan  2x11 Kayutanam  sudah  cukup  baik  dalam penggunaannya, dilihat dari aspek efisiensi,  efektif,  dan  kesesuaian  dalam aplikasi tersebut melalui tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan, sedangkan  belum  efektif  dan  belum  ada kesesuaian pada tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban. Tetapi, dalam pelaksanaannya  masih  ada  kendala  yang ditemukan,  diantaranya  yaitu;  kurangnya sumber daya manusia; pelatihan dari pihak

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Tahun Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
kabupaten  belum maksimal; terdapat keterlambatan  dalam  penyusunan  laporan pertanggungjawaban; dan partisipasi masyarakat  yang  masih  kurang,  hal  ini disebabkan  karena  tiga  faktor,  yaitu; adanya kesalahan teknis, gangguan lingkungan,  dan  kelalaian  dari  manusia dalam pemerintahan nagari limo kaum.
Diharapkan  hasil  penelitian  ini dapat  berkontribusi  sebagai  masukan  serta sumbangan  pemikiran  dalam  kajian  Ilmu Pemerintahan  khususnya  Pemerintahan Nagari dan Tata Kelola Keuangan Pemerintah. Berdasarkan  hasil  penelitian  dan kesimpulan tersebut, maka penulis mengemukakan saran-saran
sebagai
berikut: 1. Perlu  dilakukan  perekrutan  sumber daya  yang  kompeten  pada  bidang keahlian  dan  pengetahuan  operator dalam penggunaan sistem di Kecamatan 2x11 Kayutanam.
2. Perlu  pengembangan  sistem  dan tolak  ukur  dalam  evaluasi  sistem untuk  kemudahan dan kenyamanan dalam  menggunakan  Siskeudes  di Kecamatan 2x11 Kayutanam.
3. Perlu  dilakukan  pelatihan  setiap versi  dalam  tampilan  baru  aplikasi
Siskeudes dan memberikan
pendamping  operator  nagari  ini agar  dapat  mengontrol  kesalahan apabila  terjadi  kekeliruan  dalam penginputan data.

## DAFTAR PUSTAKA
Darmawan, Deni. 2013. Sistem Informasi Manajemen. ed. Remaja Rosdakarya. Bandung.
Mulyadi, Deddy. 2016. Carbohydrate
Polymers Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik Sutabri, Tata. 2016. Sistem Informasi Manajemen. ed. Andi Offset. Yogyakarta Wirawan. 2011. Evaluasi Teori Model Standar Aplikasi Dan Profesi, Contoh Aplikasi Evaluasi Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Kurikulum, Perpustakaan, Dan Buku Tes. ed. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

## Jurnal
Abdullah Muksin Hi., & Samad, A. (2019). Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Desa Tokaka, Kecamatan Gane Barat Utara, Kabupaten Halmahera Selatan )IJIS Indonesian Journal on Information System ISSN 2548-6438. IJIS-Indonesia Journal on Information System , 4 (April), 69–76. https://doi.org/10.1021/jp5128578 Sari, M. A., Aini, N., Islami, A., & Febrina, R. (2019). Aktualisasi Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Di Kabupaten Siak Tahun 2017. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 18 (31), 47–53.
https://doi.org/10.35967/jipn.v18i31.7
805
Sulina, G. A. T., Wahyuni, M. A., &
Kurniawan, P. S. (2017). Peranan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa ( Studi Kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri ,

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Tahun Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN
Kabupaten Tabanan ). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal Akuntansi, 1(2).
Dwi, K., Devi, P., Atmadja, A. T., & Julianto, P. (2017). Evaluasi Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Di Desa Pedawa . e- Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal Akuntansi, 1(45). Puspita, D. E., Sholihin, M. R., & Andrianti, S. R. (2019). Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Nogosari Kecamatan Rowo Kangkung Kabupaten Lumajang). Prosiding Seminar Nasional dan Call For Paper. 2019, 168–175.
Lengkong, V. P. K., & Tasik, H. H. D.
(2018). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Dengan Instrumen Dimensi Pengukuran Pengelolaan Dana Desa ( Dp2d2 ) Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jurnal Manajemen Bisnis Dan Inovasi, 5(1), 15–28.
Malahika, J. M., Karamoy, H., & Pusung, R. J. (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi , 14 (1), 578–583. https://doi.org/10.32400/gc.13.04.215 14.2018 Novirania, Aziza. 2018. Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Bogorejo, Kecamatan Gedong Tataan,
Kabupaten Pesawaran. Skripsi . Lampung: Universitas Lampung. Usman, Syarifuddin, & Asrul Sani Habib. 2016. Evaluasi Kebijakan Satu Desa Satu Milliar Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai (Studi Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Dan Desa Bere-Bere Kec. Morotai Utara). Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 1 (2).
Vaguita, M., & Adnan, M. F., & Padang, U. N. (2019). Inhibited Factors In Management Government Finance Of Nagari : Case Study In Nagari Kamang Hilir , Kamang Magek Subdistrict, Agam Regency. JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 9(2), 256–264.
Vyara, Nadya Rizky. 2017. Evaluasi Pelaksanaan Program (CSR) PT.PLN (Persero) P3BS UPT Padang Dalam Budidaya Jamur Tiram Di Nagari Tanjung Alam Kabupaten Tanah Datar . Skripsi. Padang: Universitas Negeri Padang Welley, M. M., Koleangan, R. A. M., & Kawung, G. M. V. (2019). Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Aplikasi Siskeudes Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Desa. Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah , 19 (8), 1–16. https://doi.org/10.35794/jpekd.23431. 19.8.2018

## Peraturan Perundang - Undangan
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 B Ayat (2) Pemerintah Republik Indonesia. 2014.
“Permendagri Nomor 113 Tahun

## NAKHODA: JURNAL ILMU PEMERINTAHAN
Edisi Juli-Desember 2019 Tahun Volume: 18 Nomor: 2 ISSN : 1829-5827 | E-ISSN : 2656-5277 DOI : https://doi.org/10.35967/jipn https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIPN

## 2014.” Respiration Physiology.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa