Copyright © 2024 THE AUTHOR(S). This article is distributed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International license

## Pendampingan Tata Kelola Menuju Koperasi yang Berkelanjutan di Selat Panjang

## Good Coorporate Governace toward Sustainable Koperasi
in Selat Panjang
Hafidzah Nurjannah a* , Azmansyah b , Efi Susanti c
Universitas Islam Riau a,b,c a hafidzahnurjannah@eco.uir.ac.id
Disubmit : 8 November 2023, Diterima : 21 January 2024, Dipublikasi : 21 January 2024
Abstract
A cooperative is a business entity that operates for the common good and must be managed well to achieve common goals. Apart from that, cooperatives also act as a driver of the community's economy,  which  not  only  survives  but  also (Budiyono  et  al.,  2017) strives  to  be  sustainable. Therefore, management requires human resources who have sufficient competence. The limited competence of cooperative management and the lack of support from the local government have caused cooperatives in Selat Panjang to experience stunted or stagnant growth. This assistance aims to help cooperatives manage their organizations more efficiently by focusing on long-term sustainability  aspects.  This  assistance  involves  a  series  of  activities,  including  education  and training,  implementation  of  sustainability  practices,  strengthening  organizational  structures, business  development,  as  well  as  consultation  and  mentoring.  As  a  result  of  this  assistance, cooperative administrators can make accurate financial reports as a form of accountability to all  cooperative  members  and  the  government.  Apart  from  that,  there  is  a  need  for  Standard Operating  Management  (SOM)  so  that  cooperative  management  can  work  according  to predetermined standards.
Keywords: Good Coorporate , Governance, Koperasi , Sustainable

## Abstrak
Koperasi adalah sebuah entitas bisnis yang beroperasi untuk kepentingan bersama dan harus dikelola  dengan  baik  untuk  mencapai  tujuan  bersama.  Selain  itu,  koperasi  juga  berperan sebagai  pendorong  ekonomi  masyarakat,  yang  tidak  hanya  bertahan  tetapi  juga  berusaha untuk  berkelanjutan.  Oleh  karena  itu,  pengelolaannya  memerlukan  sumber  daya  manusia yang memiliki kompetensi yang mumpuni. Keterbatasan kompetensi pengurus koperasi dan minimnya dukungan dari pemerintah setempat telah menyebabkan koperasi di Selat Panjang mengalami pertumbuhan yang terhambat atau stagnan. Tujuan dari pendampingan ini untuk membantu koperasi dalam mengelola organisasinya secara lebih efisien dengan fokus pada aspek  keberlanjutan  jangka  panjang.  Pendampingan  ini  melibatkan  serangkaian  kegiatan, termasuk  pendidikan  dan  pelatihan,  penerapan  praktik  keberlanjutan,  penguatan  struktur organisasi, pengembangan bisnis, serta konsultasi dan mentoring. Hasil dari pendampingan ini  pengurus  koperasi  dapat  membuat  laporan  keuangan  secara  akurat  sebagai  bentuk pertanggungjawaban  kepada  semua  anggota  koperasi  dan  pemerintah.  Selain  itu,  perlu adanya Standart Operating Management (SOM) agar pengurus koperasi dapat bekerja sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
Kata Kunci: Tata kelola, Koperasi, Berkelanjutan

## 1. Pendahuluan
Pembangunan kesejahteraan masyarakat melalui upaya bersama yang saling menguntungkan  bisa  direalisasikan  dengan  mendirikan  koperasi.  Koperasi,  sebagai entitas bisnis, mencerminkan mandat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menekankan penyusunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan prinsip kekeluargaan. Artinya, apabila koperasi dapat beroperasi efektif dan mencapai misi, visi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh para anggotanya, maka pengelolaan koperasi harus dijalankan secara profesional dengan prinsip tata kelola yang  baik,  akuntabilitas,  tanggung  jawab  dalam  mengelola  sumber  daya  manusia, serta  menerapkan  praktik-praktik  terbaik  dalam  pengelolaan,  berdasarkan perkembangan  yang  kooperatif  dan  tahapan  yang  sesuai  (Rachmawati  et  al.,  2023; Nurjayadi et al., 2020).
Keberhasilan  tata  kelola  koperasi  yang  baik  mencakup  transparansi  dan akuntabilitas  sebagai  elemen  penting.  Dalam  hal  ini,  koperasi  diharapkan  untuk menerapkan prinsip transparansi dalam mengelola aspek keuangan, operasional, dan pengambilan keputusan (Rahmawati & Wahyuningsih, 2022; Fadilah et al., 2024) . Semua anggota  harus  memiliki  akses  ke  informasi  yang  relevan  dan  akurat.  Selain  itu, koperasi  juga  diwajibkan  untuk  bertanggung  jawab  kepada  para  anggota  dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan, serta hasil kinerja secara menyeluruh.
Penerapan  prinsip-prinsip Good  Corporate  Governance dalam  koperasi memiliki signifikansi yang sangat penting (Zulhelmy et al., 2023; Sihombing & Hasan 2019).  Hal  ini  dilakukan  dengan  maksud  untuk  mengubah  struktur  organisasi  agar dapat meningkatkan kinerja, menjaga pengendalian internal yang efektif, mengurangi kelemahan  dalam  tata  kelola  koperasi  yang  profesional  dan  akuntabel,  serta membangun hubungan yang positif dengan stakeholder atau shareholder (NSYusma et al., 2021; Sucipta et al., 2023).
Pengelolaan  dan  manajemen  koperasi  bertujuan  untuk  meningkatkan pemahaman dan implementasi prinsip tata kelola dan praktik manajemen terbaik oleh dewan  pengawas,  pengurus,  serta  pengelola  unit  usaha  koperasi.  Hal  ini  bertujuan untuk meningkatkan tingkat profesionalisme dan kemampuan praktis bagi pihak yang mengelola koperasi (Lekvall, 2014; Haryanti et al., 2020).
Pengelola koperasi perlu melakukan perencanaan kegiatan yang masih belum dilaksanakan  secara  optimal  (Rahman  et  al.,  2021).  Selanjutnya,  penting  untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Terakhir, pengelola harus  membuat  laporan  yang  mencakup  seluruh  aktivitas  dan  penggunaan  dana (Satyanovi et al., 2022; Minullah et al., 2020). Ketiga aspek ini belum dijalankan dengan optimal oleh pengelola karena kurangnya pemahaman, oleh karena itu, pembinaan ini sangat diperlukan demi tercapainya tujuan koperasi yang berkelanjutan.
Dalam  pengelolaannya,  koperasi  seharusnya  menerapkan  prinsip-prinsip seperti  kerjasama,  partisipasi,  pemberdayaan,  keterbukaan,  akuntabilitas,  dan keberlanjutan. Namun, tidak semua dari keenam prinsip ini dipatuhi dengan baik, yang menyebabkan  koperasi  mengalami  hambatan  dalam  perkembangannya.  Salah  satu prinsip yang sering diabaikan adalah prinsip akuntabilitas, di mana pengelola tidak dapat memberikan pertanggungjawaban yang memadai terkait laporan kegiatan dan pengeluaran. Oleh karena itu, kekurangan pengetahuan pengurus dalam manajemen koperasi mengakibatkan kinerja mereka tidak optimal.

## 2. Metode
Kegiatan  ini  dijalankan  melalui  pembinaan  hubungan  komunikatif  dan  kolaboratif antara  tim  pelaksana  dengan  mitra.  Tim  pelaksana  berperan  sebagai  penyaji  informasi, sementara mitra hadir sebagai penerima materi. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan  pengetahuan  dan  keterampilan  pengelola  koperasi  dalam  mengelola koperasi dengan tata cara yang lebih efektif.
Metode ini menerapkan pendekatan Participatory Learning and Action (PLA) dengan pendekatan learning by doing . Tujuan utamanya adalah agar peserta dapat mengembangkan keterampilan  mereka  dan  memiliki  kemampuan  untuk  membantu  Dinas  Koperasi  dalam menyebarkan  informasi  dan  memberikan  pelatihan  kepada  koperasi  yang  beroperasi  di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini menerapkan tiga tahapan diantaranya:
Persiapan : Dalam tahap awal ini, dimulai dengan melakukan diskusi dengan mitra untuk  mendalami  kendala  yang  dihadapi  oleh  mitra  dalam  menjalan  aktivitas koperasi. Selain itu, proses justifikasi juga dilakukan oleh Tim Pengabdian (PkM), dan bersama mitra menentukan persoalan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan.
Pelaksanaan : Pada  tahap  ini,  materi  disajikan  dan  diikuti  oleh  sesi  tanya  jawab antara  pengelola  koperasi  dan  narasumber.  Materi  yang  disampaikan  berupa  Tata Kelola yang baik untuk Koperasi.
Evaluasi : Evaluasi kegiatan ini dilakukan melalui proses diskusi dengan mitra untuk mendapatkan masukan mengenai sejauh mana efektivitas kegiatan ini telah tercapai.

## 3. Hasil Dan Pembahasan
Pendampingan tata kelola koperasi berlangsung pada hari Senin, 11 September 2023, dimulai dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB. Acara ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah desa dan pengelola koperasi di Kota Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti.
Pendampingan  tata  kelola  menuju  koperasi  yang  berkelanjutan  merupakan sebuah inisiatif yang bertujuan memberikan bimbingan serta meningkatkan kapasitas anggota  dan  pengurus  koperasi.  Tujuan  utama  dari  program  ini  adalah  untuk membantu koperasi dalam mengelola organisasinya secara lebih efisien dengan fokus pada aspek keberlanjutan jangka panjang. Pendampingan ini melibatkan serangkaian kegiatan,  termasuk  pendidikan  dan  pelatihan,  penerapan  praktik  keberlanjutan, penguatan struktur organisasi, pengembangan bisnis, serta konsultasi dan mentoring. Selain  itu,  program  ini  juga  melibatkan  pemantauan  dan  evaluasi  berkala  untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan kinerja  koperasi,  yang  tidak  hanya  menguntungkan  secara  ekonomi,  tetapi  juga berkontribusi  pada  pembangunan  masyarakat  dan  lingkungan  yang  berkelanjutan. Koperasi  yang  telah  ditingkatkan  tata  kelolanya  akan  memiliki  fondasi  yang  kuat untuk  tumbuh  dan  berkembang  dalam  jangka  panjang,  serta  memberikan  manfaat yang lebih luas bagi anggotanya dan komunitas sekitar.
Dalam  diskusi  antara  pembicara  dan  manajemen  koperasi,  terungkap beberapa  hambatan  yang  dihadapi,  termasuk  minimnya  bantuan  finansial  dari pemerintah  daerah.  Koperasi  yang  ingin  beroperasi  secara  berkelanjutan membutuhkan dana yang memadai, namun mereka seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses pinjaman dari bank atau mendapatkan dana hibah dari pemerintah kabupaten.  Selain  itu,  ada  kalanya  jumlah  dana  yang  diberikan  tidak  memenuhi ekspektasi  pengurus  koperasi.  Untuk  mengatasi  tantangan  yang  mereka  hadapi,
mereka diberikan pelatihan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat, sehingga lembaga perbankan dan pemerintah dapat memberikan pinjaman atau hibah dengan keyakinan yang lebih besar. Selain itu, laporan keuangan yang akurat juga menjadi pertanggungjawaban  kepada  semua  anggota  koperasi  sehingga  meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengurus koperasi.
Permasalahan  lain,  frekuensi  pergantian  pengurus  koperasi  yang  tinggi menghambat koperasi dalam beroperasi secara efisien. Oleh karena itu, diperlukan Standart  Operating  Management (SOM)  untuk  memastikan  bahwa  ketika  terjadi pergantian  pengurus,  manajemen  koperasi  tetap  sesuai  dengan  standar  yang  telah ditetapkan.
Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah bahwa produk-produk yang dijual oleh  anggota  koperasi  belum  memiliki  identitas  merek  dan  logo.  Di  samping  itu, kemampuan anggota koperasi dalam memasarkan produknya juga masih terbatas di era digital saat ini. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berikutnya.

## 4. Simpulan
Beberapa  simpulan  dari  kegiatan  PkM  Pendampingan  Tata  Kelola  Menuju Koperasi yang Berkelanjutan ini antara lain:
1. Dengan  adanya  program  PkM  ini,  pengurus  koperasi  dapat  membuat  laporan keuangan yang akurat.
2. Perlu adanya Standart Operating Management (SOM).
3. Perlunya pembinaan yang berkelanjutan pada koperasi terkait pemasaran secara digital dan identitas pada produk anggota koperasi.
5. Ucapan Terimakasih
Ucapan  terimakasih  kepada  segenap  Universitas  Islam  Riau,  rekan  dosen, mahasiswa,  dan  seluruh  pengelola  koperasi  yang  telah  terlibat  dalam  kegiatan Pengabdian kepada Masayakat ini.

## 6. Daftar Pustaka
Budiyono, T., Maya, C., & Susilowati, I. (2017). Tata Kelola Koperasi di Salatiga . Fadilah, Z. K., Wahid, U., Hanifah, H., Susilowati, S., & Mulyadi, I. (2024). Pemberdayaan Umkm Menuju Kesejahteraan Keluarga: Pengembangan Tata Kelola Manajemen Di Kecamatan Kebon Pedas, Sukabumi. Blantika: Multidisciplinary Journal , 2 (3), 275-280.
Haryanti, S. S., Susila, L. N., & Kesdu, P. (2020). Pendampingan Pembentuan Koperasi Sebagai  Usaha  Mewujudkan  Kemandirian  Ekonomi  di  Grogol  Kabupaten Sukoharjo. Wasana Nyata , 4 (2), 108-114. Lekvall, P. (2014). The Nordic corporate governance model .
Minullah,  M.  (2020).  Memberdayakan  Koperasi  Sekolah  di  Madrasah  Ibtidaiyah Negeri  1  Situbondo  untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan  Peserta Didik. INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian , 4 (2), 199-210.
NSYusma,  L.,  Sakti,  D.  P.,  Furkan  Tata  Kelola  Koperasi,  L.  M.,  Nova  Saza  Yusma,  L., Putra  Buana  Sakti,  D.,  Furkan,  L.  M.,  Ekonomi  dan  Bisnis,  F.,  Akuntansi,  J.,  & Manajemen  Universitas  Mataram  Email,  J.  (2021). Tata  Kelola  Koperasi  di Lombok Timur (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam) . 9 (2), 23–33.
Nurjayadi, N., Herwin, H., Andesa, K., & Nasution, T. (2020). Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Teknologi Informasi pada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Makmur. Jurnal Pengabdian UntukMu NegeRI , 4 (2), 133-139.
Rachmawati, S., Murwaningsari, E., Diatmono, P., & Augustine, Y. (2023). Tata Kelola Koperasi  Dalam  Rangka  Mewujudkan  Peningkatan  Kinerja  SDM. Jurnal Abdikaryasakti , 3 (1), 1–22. https://doi.org/10.25105/ja.v3i1.15364
Rahman,  M.  E.,  Ahmad,  A.,  &  Musyarofah,  M.  (2021).  Pendampingan  Program Perhutanan Sosial Masyarakat Desa Hutan Burno Kabupaten Lumajang Menuju Pembangunan  Berkelanjutan  Indonesia  2030. Islamic  Management  and Empowerment Journal , 3 (2), 115-132.
Rahmawati, A., & Wahyuningsih, Rr. S. H. (2022). Peningkatan Tata Kelola Koperasi Simpan  Pinjam  Pembiayaan  Syari’ah  BUEKA  Walidah  Mulia. Berdikari:  Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks , 10 (1), 28–38.
https://doi.org/10.18196/berdikari.v10i1.13525
Satyanovi, V. A., Hanggana, S., Hananto, S. T., Murni, S., Syafiqurrahman, M., Hapsari, A. A., & Zoraifi, R. (2022). Pendampingan Penyusunan Sop Pada Unit Usaha Simpan Pinjam  Koperasi  Kelompok  Tani  Sari  Rejeki  Karanganyar. Kumawula:  Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat , 5 (1), 133-140.
Sihombing, N. L. N., & Hasan, R. (2019). Analisa kinerja pendamping usaha mikro kecil menengah kota tangerang selatan terhadap kemajuan umkm. JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam) , 7 (2), 149-158. Yuni,  H.  K.,  Ardani,  N.  N.,  Bili,  M.  Y.,  &  Kurnia,  T.  I.  (2023).  Pemberdayaan  UMKM Berbasis  Potensi  Alam  dalam  Menunjang  Pengembangan  Desa  Wisata  Taro Menuju Pariwisata Berkelanjutan. Bhakti Persada Jurnal Aplikasi IPTEKS , 9 (1),
16-25.
Sucipto,  A.  (2023).  Kajian  Tata  Kelola  UMKM  Kabupaten  Purworejo  Menuju  Daya Saing Internasional. Jurnal Bingkai Ekonomi (JBE) , 8 (2), 29-36.
Zulhelmy, Z., Yulyanti, S., Jamil, P. C., & Munashiroh, H. (2023). Pelatihan Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. In Community Engagement & Emergence Journal (Vol. 4).