## Membangun Budaya Hukum Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat

## Nuriyanto
Asisten Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur
nuriyanto@ombudsman.go.id

## A B S T R A K
Reformasi birokrasi telah menjadi kebutuhan untuk memperbaiki sistem  penyelenggaraan  pelayanan  publik  dan  mendorong  iklim investasi  di  Indonesia  pada  khususnya  dan  untuk  memajukan kesejahteraan  umum  sebagaimana  diamanatkan  oleh  konstitusi. Kebijakan  tersebut  sebelumnya  juga  disepakati  antara  Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam bentuk diundangkannya Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman Republik  Indonesia  dan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009  tentang  Pelayanan  Publik.  Kedua  undang-undang  tersebut merupakan  perangkat  perlindungan  hukum  pelayanan  publik  di Indonesia yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang baik. Selain itu, dalam pertimbangan UU Ombudsman menekankan bahwa pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan merupakan bagian  integral  dari  upaya  untuk  menciptakan  pemerintahan
\DQJ EDLN EHUVLK GDQ H¿VLHQ GDODP UDQJND PHQLQJNDWNDQ kualitas pelayanan publik yang menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi semua warga negara sebagaimana ditetapkan dalam UUD 1945.
Kata Kunci: Budaya, pelayanan publik, pemerintahan

## A B S T R A C T
Reform  of  the  bureaucracy  has  become  a  necessity  to  improve the system of public services held and to encourage the investment climate in Indonesia in particular and to promote the general welfare as  mandated  by  the  constitution.  The  policy  previously  also  be agreed  between  the  Government  and  the  House  of  Representatives (DPR) in the form of promulgation of Law No. 37 Years 2008 on the Ombudsman of the Republic of Indonesia and the Law No. 25 Years 2009 on the Public Service. Both of these laws on the legal protection of  public  service  in  Indonesia  and  as  an  instrument  for  achieving good governance. Moreover, in consideration of the Ombudsman Act emphasized  that  service  to  the  public  and  law  enforcement  carried out in the framework of the implementation of state and government LVDQLQWHJUDOSDUWRIWKHHɣRUWWRFUHDWHJRRGJRYHUQDQFHFOHDQDQG HɤFLHQW LQ RUGHU WR LPSURYH WKH ZHOOEHLQJ DQG FUHDWH MXVWLFH DQG OHJDOFHUWDLQW\IRUDOOFLWL]HQVDVGH¿QHGLQWKH&RQVWLWXWLRQ
Keywords: Culture, public service, governance

## L A T A R   B E L A K A N G
Para pendiri ( the founding fathers and mothers ) Negara Kesatuan Republik  Indonesia  (NKRI)  telah  mengamanatkan  arah  dan tujuan  penyelenggaraan  pemerintahan  yang  telah  tertuang  dalam pembukaan  ( preambule )  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia  tahun  1945  (UUD  1945)  paragraf  ke-empat  yang  salah satunya yaitu memajukan kesejahteraan umum.
Sejak  awal  mereka  telah  memahami  secara  mendalam  struktur sosial  ekonomi  dan  budaya  masyarakat  Indonesia  yang  mayoritas tinggal  di  pedesaan  dan  terjerembap  dalam  kemiskinan.  Mereka juga memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup luas mengenai teori dan aliran pemikiran yang berkembang di dunia pada masa itu
(Limbong  dan  Bernhard,  2012).  Hingga  saat  ini  tujuan  pendirian negara tersebut masih belum berubah, masih tetap seperti pada saat dikumandangkannya UUD 1945 tersebut, akan tetapi kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana dicita-citakan belum juga terealisasi.
Fakta  yang  menggambarkan  rendahnya  tingkat  kesejahteraan tersebut dapat diamati dalam hasil riset United Nations Development Programme (UNDP)  yang  tersaji  dalam  Laporan  Pembangunan Manusia 2014 yang berjudul “Mempertahankan Kemajuan Manusia; Mengurangi  Kerentanan  dan  Membangun  Ketahanan”,  yang dirilis  pada  tanggal  24  Juli  2014.  Laporan  ini  secara  komprehensif memaparkan  kinerja  187  negara  dalam  menjaga  kesejahteraan rakyatnya  dengan  menerapkan  metode  kombinasi  dari  indikator- indikator  kesehatan,  kekayaan  dan  pendidikan.  Dalam  hasil  riset tersebut  peringkat  Indonesia  ditempatkan  pada  posisi  ke-108.  Dan pada riset tersebut dipaparkan negara paling sejahtera di dunia adalah Norwedia, sedangkan negara berperingkat tertinggi di kawasan Asia Tenggara  masing-masing  ditempati  Singapura  (9),  Brunei  (30), Malaysia (62) dan Thailand (89). Sedangkan negara-negara anggota ASEAN  lainnya  yang  tidak  lebih  sejahtera  dari  Indonesia  adalah Myanmar  (150),  Laos  (139),  Kamboja  (136),  Vietnam  (121)  dan Filipina (117) (Suharto 2006).
Hasil  riset  IPM  tersebut  juga  hampir  selaras  dengan  hasil survei  oleh World  Bank’s  Report  On  Doing  Business 2014  yang menggunakan indikator pelayanan publik dan kemudahan berusaha (investasi), menempatkan Indonesia berada di urutan ke-114 dari 189 kawasan ekonomi dan negara. Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara-negara  kecil  seperti  Singapura  (1),  Malaysia  (18),  Thailand (26), Vietnam (78) serta Filipina (95). Persepsi internasional masih menyetarakan  negara  kita  dengan  Mesir  (112)  yang  sedang  dalam prahara  politik  dan  negara  terbelakang  lainnya  (doingbusiness.org 2015).
Memang  sangat  erat  kaitannya  antara  tingkat  kesejahteraan dengan  indeks  persepsi  pelayanan  publik.  Hasil  survei  tingkat kesejahteraan menurut UNDP merupakan realitas cita-cita dan survey ease of doing bussines oleh World Bank tersebut merupakan ikhtiar yang sedang kita upayakan. Hasil dan upaya tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan rakyat Indonesia saat ini yang masih terpuruk, hal ini juga menunjukkan upaya kita untuk meraih cita-cita konstitusi juga  belum  optimal.  Oleh  karena  itu  upaya  prioritas  yang  harus
dilakukan  oleh  Pemerintah  adalah  memperbaiki  pelayanan  publik dan meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
Di  sisi  lain,  buruknya  sistem  penyelenggaraan  pelayanan  publik sangat berpengaruh terhadap daya saing investasi dan juga berujung pada perkembangan perekonomian Indonesia di mata internasional, karena di antara faktor-faktor yang merupakan kelemahan daya saing untuk menarik investasi langsung di suatu negara adalah “hambatan birokrasi”.  Sebagai  contoh  adalah  pelayanan  administrasi  perijinan investasi di Indonesia, rentang birokrasi yang terlalu panjang (harus melalui  12  prosedur),  prosesnya  selama  152  hari,  2  kali  lebih  lama dibandingkan  dengan  negara  lain  di  kawasan  Asia  Tenggara  dan membutuhkan  biaya  yang  lebih  mahal  serta  diiringi  maraknya praktek korupsi dan pungutan liar (Supancana 2006).
Kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya hukum pelayanan publik  yang  sudah  mengakar  dalam  praktek  birokrasi  mulai  dari orde lama, orde baru, bahkan sampai orde reformasi saat ini. Hal ini yang  melatarbelakangi  politik  pembaruan  hukum  pelayanan  publik dengan  diterbitkannya  beberapa  peraturan  perundang-undangan antara lain:
1.  TAP  MPR  Nomor  XI/MPR/1998  tentang  Penyelenggara  Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.
2.  UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
3.  UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4.  UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5.  UU  Nomor  46  Tahun  2009  tentang  Pengadilan  Tindak  Pidana Korupsi.
6.  UU  Nomor  37  Tahun  2008  tentang  Ombudsman  Republik Indonesia.
7.  UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Sederet  perangkat  peraturan  perundang-undangan  yang  sudah ditetapkan  tidak  berjalan  sebagaimana  mestinya,  karena  budaya
hukum pelayanan publik tidak mendukung politik hukum yang telah dicanangkan stake  holders .  Menurut  analisis  Saleh-Akhmad  2010: 14, budaya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah masih terdapat persoalan antara lain:
1)  Masih kuatnya budaya “dilayani” daripada budaya melayani.
Hal ini tampak dari perilaku aparatur pelayanan yang cenderung mengesampingkan  kebutuhan  masyarakat  untuk  medapatkan pelayanan  yang  baik.  Aparatur  pemerintah  terkesan  bertindak lamban  dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat.  Hal  ini disebabkan beberapa faktor: pertama mereka menganggap bahwa masyarakatlah  yang  membutuhkan  kehadiran  mereka,  kedua adanya  monopoli  pelayanan,  yaitu  hanya  lembaga  pemerintah yang  menyediakan  layanan  tersebut,  misalnya  pembuatan  KTP. Sehingga  masyarakat  terpaksa  bertindak  sebagaimana  yang diinginkan oleh petugas.
2)  Budaya pelayanan yang ditampilkan masih cenderung birokratis. Prosedur pelayanan yang masih terkesan rumit dan berbelit-belit. Misalnya  untuk  mengurus  surat  ijin  masyarakat  harus  melalui beragam prosedur yang sangat rumit mulai dari tingkat RT hingga yang lebih tinggi di atasnya.
3)  Persepsi  publik  untuk  mendapatkan  pelayanan  yang  baik  dan cepat harus melalui beragam jalur pintas. Hal ini juga disebabkan perilaku  aparatur  pelayanan  yang  masih  membeda-bedakan pemberian pelayanan (Saleh 2010).
Fenomena  tersebut  sudah  mengakar  sangat  dalam  dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Bahkan budaya feodal yang  negatif  tersebut  sudah  menjadi  tradisi  pemerintahan  sejak pemerintahan zaman kolonial Belanda, yang tujuan utamanya bukan menyejahterakan  rakyat,  melainkan  mengeksploitasi  kekayaan Indonesia  untuk  kemakmuran  dan  kesejahteraan  bangsa  Belanda yang melangsungkan praktek kolonialisme selama +350 tahun atas tanah  air  Indonesia  tercinta.  Fenomena  tersebut  dapat  langgeng dan berjaya di bumi pertiwi, karena dilatarbelakangi oleh nilai-nilai budaya  feodal,  diantaranya  budaya alon-alon  asal  kelakon (Saleh 2010).
Nilai-nilai  budaya  feodal  tersebut  dapat  lestari  beratus-ratus tahun  lamanya  dalam  praktek  penyelenggaraan  pemerintahan
di  Indonesia  karena  integritas  moral  yang  rendah  yang  dimiliki oleh  penyelenggara  pemerintahan.  Di  samping  itu  dalam  sistem pemerintahan yang berlaku juga masih terdapat celah untuk perilaku koruptif tetap berlangsung dan pengawasan yang lemah dari institusi yang berwenang.
Rakyat sangat berharap adanya politik hukum yang memberikan kewenangan kepada suatu lembaga untuk meneliti dan PHQJLGHQWL¿NDVLSHUXEDKDQSHUXEDKDQ\DQJSHUOXGLDGDNDQWHUKDGDS hukum yang sedang berlaku ( ius constitutum ) agar dapat memenuhi tuntutan  perkembangan  serta  kebutuhan-kebutuhan  baru  di  dalam masyarakat. Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib  hukum  dari ius  constitutum yang  bertumpu  pada  kerangka landasan  hukum  yang  terdahulu  menuju  pada  penyusunan  hukum pada masa yang akan datang ( ius constituendum ) (Sudarto 1997).
Adanya  politik  hukum  akan  menjadi  tolok  ukur  sejauh  mana pelaksanaan asas negara hukum. Jika politik hukum berjalan dengan baik,  maka  indikasi  untuk  menjadi  negara  hukum  telah  tercapai. Sebaliknya  jika  politik  hukumnya  jelek,  maka  dapat  dipastikan asas  negara  hukum  tidak  dapat  diwujudkan  dengan  baik.  Politik hukum juga merupakan bagian dari politik sosial (yaitu upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial), karena kebijakan pembaruan hukum pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat  ( social  defence )  dan  upaya  mencapai  kesejahteraan masyarakat ( social welfare ) (Sudarto 1997).
Tujuan  penyelenggaraan  pemerintahan  di  atas,  selanjutnya diimplementasikan  dalam  kebijakan  penyelenggaraan  pelayanan publik ( public services ) oleh pemerintah yang merupakan tugas pokok. Dan  pada  saat  ini,  seiring  dengan  perkembangan  global,  harapan sekaligus tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, prosedur yang jelas, waktu penyelesaian yang cepat dan  biaya  yang  pantas  terus  mengemuka  dalam  perkembangan penyelenggaraan  pemerintahan.  Harapan  dan  tuntutan  tersebut muncul  seiring  dengan  tumbuhnya  kesadaran  bahwa  setiap  warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dan kewajiban pemerintah  untuk  memberikan  pelayanan  publik  yang  berkualitas (Sirajuddin et al . 2011).
Untuk  mewujudkan  cita-cita  luhur  tersebut,  segala  cara  sudah kita  tempuh,  segala  upaya  sudah  kita  kerahkan,  perangkat- perangkat  peraturan  perundang-undangan  sudah  kita  ciptakan,
lembaga-lembaga  baru  yang  reformis  dan  progresif  juga  sudah kita  dirikan.  Namun  hasilnya  belumlah  seperti  yang  kita  harapkan. Memang  struktur-struktur  serta  institusi-institusi  baru  dalam kehidupan  bernegara  kita  sudah  berdiri  tegak  dengan  sistem  yang berintegritas tinggi, namun budaya baru yang mampu mewujudkan good governance sedang kita upayakan sekarang ini belum mampu mencapai  tataran  ideal  untuk  menuju  mewujudkan  kesejahteraan rakyat  sebagaimana  dicita-citakan  bangsa  Indonesia,  sejak  awal berdirinya negara tercinta Republik Indonesia ini.

## P E R U M U S A N   M A S A L A H
Bagaimana membangun budaya hukum pelayanan publik dengan penerapan  “ good  governance ”  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik  yang  prima  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  seluruh rakyat Indonesia?

## I.  Tinjauan Pustaka

## A. Teori Sistem Hukum
Sistem  hukum,  sebagaimana  pengertian  sistem  pada umumnya  yang  merupakan  suatu  kesatuan  yang  utuh  yang terdiri  dari  bagian-bagian  atau  unsur-unsur  yang  saling berkaitan  satu  sama  lain.  Dengan  demikian  sistem  hukum adalah  suatu  kesatuan  yang  terdiri  dari  unsur-unsur  yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang hakiki dan terbagi dalam bagian-bagian, bilamana terdapat permasalahan atau persoalan di dalamnya, maka sistem hukum tersebut harus menemukan jawaban atau penyelesaiannya (Prasetyo 2013).
Sistem  hukum  sebagaimana  dikemukakan  oleh  Harold  B. Barman DGDODKNHVHOXUXKDQDWXUDQGDQSURVHGXUVSHVL¿N2OHK karena  itu  dapat  dibedakan  ciri-cirinya  dari  kaidah-kaidah sosial yang lain pada umumnya, kemudian sistem hukum itu diterapkan secara konsisten oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi dalam masyarakat (Wignjosoebroto 1995).
Menurut  Mertokusumo  (2009:23),  hukum  itu  pada dasarnya  merupakan  sistem  terbuka,  tetapi  di  dalam  sistem hukum  itu  di  samping  terdapat  sistem  terbuka  dan  juga ada  bagian  sistem  yang  bersifat  tertutup.  Sistem  terbuka mempunyai  hubungan  timbal  balik  dengan  lingkungannya, obyek maupun subyek yang bukan merupakan bagian sistem mempunyai pengaruh terhadap unsur sistem.
Lawrence  M.  Friedman,  dalam  melihat  hukum  sebagai sistem hukum dikaitkan dengan penegakan hukum, sehingga ada tiga unsur atau komponen dalam sistem hukum atau biasa disebut three elements  of  legal  system. Ketiga  komponen tersebut merupakan  faktor  yang  mempengaruhi  penegakan hukum,  yaitu  komponen  struktur,  komponen  substansi  dan komponen  kultur  atau  budaya  hukum.  Ketiga  komponen tersebut  membentuk  satu  kesatuan  yang  bulat  dan  utuh, serta  saling  berhubungan  atau  biasa  disebut  dengan  sistem (Soepiadhy 2012).
Ahmad Ali menggambarkan, hubungan antara ketiga  komponen  dalam  sistem  hukum  tersebut,  dengan perumpamaan  sebagai  berikut:  a)  Struktur  diibaratkan sebagai  mesin.  b)  Substansi  adalah  apa  yang  dikerjakan  dan dihasilkan  oleh  mesin  itu.  c)  Kultur  hukum  adalah  apa  saja yang  memutuskan  untuk  menghidupkan  dan  mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan (Soepiadhy 2012).
Elemen-eleman  dalam  sistem  hukum  ini  tidaklah  statis, akan tetapi bersifat berkelanjutan dan bergerak dari dimensi masa  lalu,  masa  kini  dan  masa  yang  akan  datang.  Dengan melihat  dinamika  dan  perkembangan  nilai-nilai  yang tumbuh di masyarakat, perlu kiranya dilakukan perencanaan pembangunan  hukum  dalam  jangka  waktu  yang  cukup panjang.

## B. Konsep Good Governance
Istilah  “ governance ”  sebenarnya  sudah  dikenal  dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun, sejak :RRGURZ :LOVRQ (ɣHQGL  PHPSHUNHQDONDQ ELGDQJ studi  tersebut    kira-kira  125  tahun  yang  lalu.  Tetapi  selama itu governance hanya  digunakan  dalam  konteks  pengelolaan
organisasi  korporasi  dan  lembaga  pendidikan  tinggi.  Oleh para  teoritisi  dan  praktisi  administrasi  negara  di  Indonesia, terminologi “ good governance ” telah diterjemahkan menjadi penyelenggaraan  pemerintahan  yang  amanah  (Bintoro Tjokroamidjojo),  tata  pemerintahan  yang  baik  (UNDP), pengelolaan  pemerintahan  yang  baik  dan  bertanggunjawab (LAN) dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai

## SHPHULQWDKDQ\DQJEHUVLK(ɣHQGL
Perbedaan paling pokok antara konsep “ government ” dan
“ governance ” terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan  urusan  suatu  negara.  Konsep  “pemerintahan”
berkonotasi  peranan  pemerintah  yang  lebih  dominan  dalam penyelenggaraan berbagai otoritas kenegaraan tadi. Sedangkan dalam governance mengandung makna bagaimana cara suatu negara  mendistribusikan  kekuasaan  dan  mengelola  sumber daya  manusia  ( human  resources )  dan  berbagai  masalah yang  dihadapi  masyarakat.  Dengan  kata  lain,  dalam  konsep governance terkandung  unsur  demokratis,  adil,  transparan,
rule of law , partisipasi dan kemitraan.
D H¿QLVL\DQJGLUXPXVNDQGL$PHULND6HULNDWDGDODK\DQJ paling tepat meng- capture makna tersebut yakni: “ The process whereby elements in society wield power and authority, and LQÀXHQFHDQGHQDFWSROLFLHVDQGGHFLVLRQVFRQFHUQLQJSXEOLF life, economic and social development” (proses di mana unsur- unsur  dalam  masyarakat  memegang  kekuasaan  dan  otoritas dan  pengaruh  dan  menetapkan  kebijakan  dan  keputusan tentang kehidupan publik, ekonomi dan pembangunan sosial)
(ɣHQGL . Good governance secara gramatikal mengandung
pengertian  istilah  ” good ”  dalam  arti  “baik”  dalam  konteks penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan,  dalam  hal  ini mengandung dua pemahaman:
1)  Nilai yang menjunjung tinggi kehendak (keinginan) rakyat dan  nilai-nilai  yang  dapat  meningkatkan  kemampuan rakyat  dalam  pencapaian  tujuan  nasional,  kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
2)  Aspek  fungsional  dari  penyelenggaraan  pemerintahan

## \DQJHIHNWLIGDQH¿VLHQGDODPSHODNVDQDDQWXJDVQ\DXQWXN
mencapai tujuan nasional untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dan adil (LAN-BPKP 2000).
Good  governance merupakan  proses  penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan pelayanan publik, baik berupa public good s maupun public services oleh governance . Sedangkan  praktek  terbaiknya  disebut good  governance
(kepemerintahan yang baik). Implementasi good governance
yang  efektif  menuntut  adanya alignment (koordinasi)  yang baik  dan  berintegritas,  profesional  serta  menerapkan  etos kerja dan moral yang tinggi (Sedarmayanti 2012).
Secara normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000  tentang  Pendidikan  dan  Pelatihan  Jabatan  Pegawai Negeri  Sipil,  merumuskan  arti good  governance adalah pemerintahan  yang  mengembangkan  dan  menerapkan prinsip-prinsip  profesionalitas,  akuntabilitas,  transparansi, SHOD\DQDQ SULPD GHPRNUDVL H¿VLHQVL HIHNWL¿WDV VXSUHPDVL hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
Sehubungan dengan pengertian good governance di atas, dapat  disimpulkan  bahwa  wujud good  governance adalah penyelenggaraan  pemerintahan  negara  yang  transparan, EHUWDQJJXQJ MDZDE H¿VLHQ GDQ HIHNWLI GHQJDQ VHQDQWLDVD menjaga  keselarasan  interaksi  yang  konstruktif  di  antara domain  negara,  sektor  swasta  dan  masyarakat.  Paparan tersebut  semakin  memperjelas  konsep  strategis  birokrasi dalam mewujudkan good governance yang merupakan konsep pengembangan pemerintahan modern yang sudah digunakan sebagai instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan di hampir seluruh  negara  yang  demokratis  dan  berdasarkan  hukum. Karenanya di Indonesia, profesionalisme birokrasi merupakan syarat mutlak untuk dapat mewujudkan good governance tadi.

## P E M B A H A S A N
Budaya  hukum  menurut  Friedman  (1998:  7)  adalah: “the  legal culture, system-their beliefs, values, ideas , and expectation”. (Budaya hukum  adalah  sikap  manusia  terhadap  hukum  dan  sistem  hukum,
kepercayaan,  nilai,  pemikiran,  serta  harapannya).  Budaya  hukum berupa  sikap  tindak  masyarakat  beserta  nilai-nilai  yang  dianutnya. Atau dapat juga dikatakan bahwa budaya hukum adalah keseluruhan jalinan  nilai  sosial  yang  berkaitan  dengan  hukum  beserta  sikap perilaku yang mempengaruhi hukum, seperti adanya rasa malu, rasa bersalah apabila melanggar hukum dan sebagainya.
Budaya hukum merupakan pola-pola sikap dan perilaku terhadap sistem hukum. Oleh karena itu sikap dan perilaku tersebut tentunya berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Apalagi jika budaya hukum  tersebut  dikaitkan  dengan  latar  belakang  suatu  kelompok atau  bangsa  tertentu,  tentunya  sangat  plural  sekali.  Namun,  satu jenis  budaya  hukum  yang  terpenting  adalah  budaya  hukum  para profesional  hukum—nilai-nilai,  ideologi  dan  prinsip-prinsip  para pengacara,  hakim  dan  lain-lainnya  yang  bekerja  dalam  lingkaran sistem  hukum.  Perilaku  dan  sikap  para  profesional  tersebut  sangat berpengaruh  terhadap  pola  tuntutan  yang  diajukan  kepada  sistem. Dari  segi  ini  sistem  hukum  tidak  sekedar  terlihat  sebagai  sebuah wahana,  tetapi  perilaku  para  profesional  turut  menentukan  arah perkembangan sistem hukum. Dengan demikian perilaku profesional yang kompleks, budaya hukum kalangan internal, sama sekali tidak berkembang secara otonom dan sama sekali bukan pengecualian dari proposisi  umum  yang  mengutamakan  masyarakat  di  atas  hukum (Friedman 1998: 254-255).
Budaya hukum juga merupakan unsur yang penting dalam sistem hukum,  karena  budaya  hukum  memperlihatkan  pemikiran  dan kekuatan masyarakat yang menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dihindari atau disalahgunakan. Hukum tanpa budaya hukum adalah seperti ikan mati dalam suatu ember, bukan ikan yang hidup berenang  di  samudera  wahananya.  Budaya  hukum  adalah  suasana pemikiran  sosial  dan  kekuatan  sosial  yang  menentukan  bagaimana hukum  digunakan,  dihindari  atau  disalahgunakan.  Tanpa  budaya hukum,  sistem  hukum  itu  sendiri  tidak  berdaya,  seperti  ikan  mati yang terkapar di keranjang. Bukan seperti ikan hidup yang berenang di lautnya.
Permasalahan budaya hukum tidak hanya dapat ditangani dalam satu  lembaga  saja.  Tetapi  perlu  penanganan  secara  simultan  dan antar  departemen,  serta  diupayakan  secara  bersama-sama  dengan seluruh aparat penegak hukum, masyarakat, asosiasi profesi, lembaga pendidikan  hukum,  dan  warga  masyarakat  secara  keseluruhan.
Peranan  tokoh  masyarakat,  para  ulama,  pendidik,  tokoh  agama, sangat penting dalam membentuk budaya hukum yang diinginkan.
Menurut  Hartono,  pada  suatu  sistem  hukum  paling  sedikit  ada 12  (dua  belas)  unsur  yang  saling  mempengaruhi,  yaitu:  (1)  nilai NHKLGXSDQ EHUEDQJVD  ¿OVDIDW KXNXP  EXGD\D KXNXP norma hukum, (5) bahasa hukum, (6) lembaga hukum, (7) prosedur di lembaga hukum, (8) sumber daya hukum, (9) pendidikan hukum, (10)  sarana  prasarana  hukum,  (11)  lembaga  pembangunan  hukum, dan (12) anggaran pembangunan hukum (Hartono 2008).
Praktek  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  menempatkan aparatur  pemerintah  sebagai  pelaku  yang  bertugas  memberikan pelayanan  kepada  masyarakat  pengguna  layanan.  Dan  untuk tujuan  kelancaran  pemberian  pelayanan  publik  tersebut,  sosialisasi seringkali  dilakukan  oleh  pejabat-pejabat,  aparat  pemerintah  yang bertujuan  tak  hanya  sekedar  mengabarkan  hukum-hukum  baru kepada masyarakat. Melainkan lebih jauh daripada itu,  kaidah-kaidah baru  itu  penting  tidak  cuma  agar  diketahui  melainkan  juga  mesti diperhatikan  agar  seseorang  tidak  mengalami  kesulitan  di  tengah kehidupan  bernegara  yang  diupayakan  tertib  pada  tataran  nasional ini.  Berbagai  pengalaman  penegakan  hukum  menunjukkan  bahwa hukum negara memang terkadang diabaikan dan tak perlu diketahui atau diperhatikan selama seseorang tak hendak terlibat dengan atau ke dalam kehidupan bernegara, atau tak hendak memerlukan fasilitas bantuan jasa aparat pemerintahan negara.
Kewajiban  yang  diharuskan  hukum  negara  kepada  setiap  warga untuk  mencatatkan  kelahiran  anak  atau  pernikahan  yang  dijalani, misalnya, dapat saja diabaikan untuk sementara, akan tetapi begitu sang  anak  sudah  memasuki  usia  sekolah  atau  isteri  yang  sedang memerlukan pengakuan sah ( legality ) menurut hukum yang berlaku guna memperoleh tunjangan, maka akan mulailah timbul kesulitan sebagai akibat pengabaiannya pada ketentuan kaidah hukum negara selama ini (Wignjosoebroto 2010).
Sekalipun  dalam  perkembangan  hukum  nasional  dewasa  ini pemerintah  berposisi  ofensif,  ditunjang  oleh  struktur  dan  personil pemerintahan  atau  organisasi  eksekutif  yang  kuat,  namun  upaya- upaya  untuk  menyadarkan  rakyat  agar  segera  meresepsi  hukum negara  (untuk  tidak  secara  terus  menerus  bersikukuh  secara konservatif  pada  hukum  lokalnya  saja)  bukannya  akan  serta-merta akan  mudah.  Merekayasa  budaya  dan  mengubah  keyakinan  serta
perilaku sekelompok warga masyarakat  memang merupakan tugas berat  dan  berjangka  panjang.    Pada  akhirnya  semua  upaya  itu adalah juga upaya menumbuhkan kesadaran berbangsa dalam suatu kehidupan  bernegara  bangsa  dan  untuk  menumbuhkan  kepatuhan terhadap hukum. Format masyarakat yang tidak lagi mengutamakan budaya setempat akan tetapi mengutamakan masyarakat baru yang disebut masyarakat nasional yang dari Sabang sampai ke Merauke, dan dari pulau Miangas sampai ke pulau Rote itu.  Manakala dalam kehidupan  berbangsa  dengan  bersaranakan  hukum  nasional  itu kepentingan dan kebutuhan hukum masyarakat lokal justru kurang terpenuhi,  sedangkan  hukum  lokal  yang  tertulis  terbukti  selama ini  tidak  hanya  murah  akan  tetapi  juga  terasa  lebih  melindungi kepentingan-kepentingan  setempat,  maka  selama  itu  kesadaran lamalah yang akan lebih kuat bertahan.
Yang masih juga harus diingat dan dipikirkan pada masa ini adalah kenyataan bahwa saat ini --berbeda dengan zaman awal pertumbuhan negara-negara nasional di Eropa--, kehidupan pada tataran nasional bukanlah satu-satunya alternatif yang hendak mengatasi kehidupan lokal itu.  Kini kehidupan telah kian marak dalam format-formatnya yang  global,  seolah  menawarkan  alternatif  baru  yang  tak  cuma hendak  mengatasi  kehidupan  yang  lokal  melainkan  juga  yang nasional.    Dalam  suasana  kehidupan  yang  kian  terasa  menuju  ke suasana RQHZRUOGGLɣHUHQWEXWQRWGLYLGHG dewasa  ini,  terjadilah suatu paradoks bahwa yang lokal tak akan kunjung terancam mati, sebagaimana  yang  terkesan  akan  terjadi  demikian  dalam  suasana yang nasional dan modern, melainkan hidup kembali untuk koeksis sebagai  alternatif  yang  dapat  pula  dipilih  dalam  kehidupan  ini. Tatkala  terbukti  bahwa  selama  ini  modernisme  –termasuk  hukum nasional yang konon modern itu-- tak mampu memecahkan seluruh persoalan kemanusiaan, tak hanya apa yang global (dengan semangat postmodernism -nya) melainkan juga yang lokal (dengan tema-tema premodernism -nya)  berani  bangkit  untuk  menawarkan  alternatif dalam kehidupan budaya, sosial, politik, ekonomi dan hukum kepada umat manusia (Wignjosoebroto 2010).
Konsepsi  penyelenggaraan  NKRI  sebagaimana  tertuang  dalam pembukaan  UUD  1945  yang  sangat  dipengaruhi  oleh  teori  negara kesejahteraan  ( welfare  state ),  kemudian  dituangkan  pula  dalam pasal-pasal  (batang  tubuh)  sehingga  nilai  tersebut  mengkristal menjadi  sebuah  norma  konstitusional.  Kemudian  dikejawantahkan
lagi ke dalam UU sektoral, UU RPJP Nasional dan juga UU Pelayanan Publik.  Sehingga  didapatkan  kesimpulan  bahwa  negara  harus bertanggung  jawab  atas  penyelenggaraan  pelayanan  publik  demi tercapainya tujuan bernegara yaitu terwujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Norma konstitusional tersebut memberikan persepsi
bahwa  kegiatan  pelayanan  publik  adalah  sebuah  kegiatan  yang menitikberatkan  pada  upaya  memberikan  sesuatu  yang  terbaik bagi  orang  lain.  Kegiatan  memberi  adalah  suatu  sikap  untuk  lebih mengutamakan  kepentingan  orang  lain  di  atas  segalanya  termasuk dirinya sendiri. Suatu sikap untuk membuat orang lain lebih terhormat dan dihargai. Sikap memberi tidaklah harus dianggap sebagai suatu sikap  merendahkan  diri  sendiri  melainkan  sikap  yang  terpuji  dan agung yang menunjukkan ketinggian nilai pada diri seseorang. Dalam kegiatan pelayanan publik, semangat memberikan yang terbaik bagi orang lain yang dilayani haruslah dipahami sebagai suatu sikap yang muncul  dari  sebuah  kesadaran  akan  nilai-nilai  tersebut.  Sehingga melayani  kemudian  tidaklah  dipahami  semata  sebuah  kegiatan untuk  memenuhi  tanggungjawab  formal  seorang  petugas  terhadap mereka  yang  dilayani.  Cara  pandang  seperti  ini  haruslah  bermula dari kesadaran yang mendalam dari diri seseorang yang bermula dari perubahan mindset pada setiap petugas pelayanan (Saleh 2010). Kenyataannya, penyelenggaraan pelayanan publik pada organisasi pemerintahan tidak dilaksanakan secara ideal
sebagaimana  ditetapkan  dalam  konstitusi.  Hal  ini  sangat  berbeda jauh  dengan  pelayanan  yang  diselenggarakan  oleh  badan  swasta. Pada badan swasta pelaksanaan kegiatan pelayanan cenderung lebih diberikan  perhatian  dibandingkan  pada  organisasi  pemerintahan. Budaya  pelayanan  yang  ditampilkan  pada  organisasi  pemerintahan membutuhkan  penanganan  yang  lebih  serius  dari  pihak  pengambil kebijakan ( stakeholders ).
A. Langkah-Langkah Perubahan Mindset Pelayanan Publik Prasojo (2013), mantan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  dan  Reformasi  Birokrasi  pada  era  pemerintahan  Presiden SBY-Budiono  dalam  kegiatan  pelatihan  akuntabilitas,  kerja  sama JPIP-USAID di Samarinda, menyatakan:
Reformasi birokrasi menjadi sebuah keniscayaan. Ia harus menjadi gerakan nasional. Menjadi kepercayaan,
keniscayaan  harus  diubah.  Mesin  birokrasi  kita  sejak zaman  kolonial  tidak  pernah  berubah.  Akibatnya,  kita tidak bisa tinggal landas, tidak bisa terbang. Negara lain yang  bertambah  maju  sudah  memperbaiki  mesinnya. Di  sisi  lain,  persoalan  kompleksitas  masyarakat  makin berat.  Harapan  masyarakat  bagaikan  deret  ukur,  tapi perubahan  birokrasi  kita  seperti  deret  hitung.  Itupun kalau  kita  melakukan  perubahan.  Kalau  tidak,  bisa dibayangkan.”
Untuk itu tugas pemerintah dalam membangun budaya pelayanan publik  ini  adalah  merubah  budaya-budaya  feodal  yang  negatif dengan  perubahan mindset dan  cara  kerja  yang  lebih  positif,  agar penyelenggaraan  pelayanan  publik  yang  ingin  diterapkan  berjalan dengan  baik  dan  menghasilkan  pelayanan  yang  prima  atas  dasar kesadaran  dan  niat  baik  ( good  will )  dalam  melayani  kebutuhan masyarakat.
Menurut  Lovelock  dalam  (Widodo  2001:272),  terdapat  5  (lima) prinsip  agar  kualitas  pelayanan  publik  yang  prima  dapat  dicapai, yaitu:
a. Tangible GHQJDQ SHQJHUWLDQ GDSDW WHUMDQJNDX VHFDUD ¿VLN personel dan peralatan.
b. Reliable, dengan pengertian andal dalam memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat dan konsisten.
c. Responsiveness, dalam  pengertian  daya  tanggap  dan  rasa tanggung jawab terhadap mutu pelayanan.
d. Assurance, dengan pengertian ada jaminan dari segi pengetahuan, perilaku dan kemampuan.
e. Empathy, dengan  pengertian  perhatian  pada  masyarakat  yang dilayani
Lima  prinsip  tersebut  merupakan  pengejawantahan  dari  unsur- unsur good  governance .  Untuk  mengembangkan  pelayanan  publik yang  mencirikan  praktek good  governance tersebut,  terdapat banyak aspek yang harus dibenahi dalam birokrasi publik, sehingga pelayanan publik yang prima dapat diwujudkan, terutama perubahan mindset, yang  selama  ini  menjadi  penyebab  pelayanan  publik  yang buruk (Safroni 2012).
Membangun  budaya  hukum  pelayanan  publik,  seyogyanya dilakukan dengan langkah-langkah konkrit sebagai berikut:
1)  Perubahan perilaku aparatur pemerintah.
2)  Menggalakkan partisipasi masyarakat.
3)  Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung.
4)  Mengadakan  sarana  pengukur  tingkat  kepuasan  masyarakat (indeks kepuasan masyarakat/IKM).
5)  Menetapkan dan mengumumkan standar pelayanan publik (SPP).
6)  Menyiapkan  sarana  dan  prasarana  penanganan  keluhan  ( public complain handling ).
7)  Menyiapkan  petugas  pelaksana  pelayanan  publik  yang  dibekali dengan  pemahaman  prinsip-prinsip  dan  teknis  operasional pelayanan yang disediakan.
8)  Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung.

## B. Pendelegasian Kewenangan
Maksud  pemberian  pelayanan  publik  yang  prima  yang  sudah membuncah  ke  dalam  ubun-ubun  pemangku  kebijakan  pelayanan publik,  setelah  konsep  dituangkan  dalam  program-program, anggaran  serta  agenda  kegiatan  pun  sudah  disiapkan  dengan matang. Semua itu mungkin saja tinggal konsep yang hanya menjadi hiasan  dalam  angan,  jika  sistem  dan  kebijakan  tidak  dipersiapkan terlebih  dahulu.  Dan  salah  satu  kebijakan  yang  sangat  prinsip,  dan ini yang seringkali terjadi dalam praktek penyelenggaraan birokrasi di  Indonesia  adalah  pendelegasian  kewenangan.  Tahapan  ini sangat urgent untuk dilakukan agar unsur-unsur good governance, WHUXWDPDSULQVLSHIHNWL¿WDVGDQH¿VLHQVLVHUWDSURIHVLRQDOLWDVGDSDW diimplementasikan.
Kewenangan  yang  dimiliki  oleh  organ  (institusi)  pemerintahan dalam  melakukan  perbuatan  nyata  ( riil ),  mengadakan  pengaturan atau  mengeluarkan  keputusan  selalu  dilandasi  oleh  kewenangan yang  diperoleh  dari  konstitusi  secara  atribusi,  delegasi,  maupun mandat. Kewenangan atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD) dan undang-undang. Pada kewenangan delegasi,  harus  ditegaskan  suatu  pelimpahan  wewenang  kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun  dalam  arti  pemberian    wewenang,  akan  tetapi,  yang  diberi mandat  bertindak  atas  nama  pemberi  mandat.  Dalam  pemberian mandat,  pejabat  yang  diberi  mandat  menunjuk  pejabat  lain  untuk bertindak  atas  nama  pemberi  mandat  ( mandatorist )  (Daim  2014: 40).
Kewenangan untuk membuat dan menerbitkan suatu surat yang hanya tertumpu kepada seorang Ketua, Kepala, atau Pimpinan yang hanya  seorang  seringkali  bertolak  belakang  dengan  prinsip-prinsip good  governance, diantaranya  adalah responsiveness,  concensus RULHQWDWLRQ HTXLW\ HɤFLHQF\ dan HɣHFWLYHQHVV DFFRXQWDELOLW\
strategic  vision .  Mungkin  saja  benar  kebijakan  tertinggi  suatu organisasi  berada  di  tangan  seorang  pimpinan  ( top  leader ).  Akan tetapi  tidaklah  harus  semua  surat  keluar  ditanda  tangani  oleh seorang  pimpinan.  Kewenangan  tersebut  harus  didistribusi  kepada bawahan yang lebih mengetahui muatan substansi suatu kebijakan. Sebagai  contoh  perkembangan  ( progress SHQGDIWDUDQ VHUWL¿NDW tanah di salah satu kantor pertanahan tidak perlu menunggu seorang kepala kantor untuk memeriksa dan menandatangani surat tersebut. Agar  pelayanan  dapat  diberikan  secara  efektif  maka  kepala  seksi atau  kasubsi  dapat  saja  diberikan  delegasi  untuk  menandatangani surat  tersebut.  Bukankah  memang  seksi  tersebut  lebih  mengetahui substansi  yang  sudah  setiap  hari  dihadapinya.  Hal  ini  juga  untuk menghindari penumpukan berkas di meja pimpinan yang menumpuk, karena kesibukan pimpinan di luar kantor.
Kadang  kita  beralasan  semua  berkas  atau  kebijakan  menumpuk pada seorang pimpinan karena pertanggung jawaban memang harus tertumpu  pada  seorang  pimpinan.  Apalah  arti  seorang  pimpinan yang hanya menandatangani berkas saja akan tetapi ketika dimintai keterangan  substansi  permasalahan  masih  meminta  informasi  dari tim  atau  seksi  yang  menanganinya.  Mengenai  pertanggungjawaban seorang  pimpinan  instansi  terkait  produk  hukum  yang  telah dikeluarkannya,  dapat  dilakukan  melalui  rapat  staf  yang  diadakan setiap minggu. Dalam rapat tersebut semua kebijakan teknis pelayanan harus dilaporkan kepada pimpinan dan sekaligus dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.
Nilai  kepatutan  mengenai  substansi  mana  yang  dapat didelegasikan  dan  mana  yang  harus  tetap  berada  pada  seorang pimpinan  memang  menjadi  pertimbangan  yang  sangat  prinsip, menyangkut  pertanggungjawaban  institusi.  Ini  juga  menyangkut kemungkinan  terjadinya  penyalahgunaan  kewenangan  oleh  salah sorang  staf  tertentu  yang  bermaksud  melakukan  penyelewengan untuk  kepentingan  pribadinya.  Sebagai  contoh  adalah  kebijakan penerbitan suatu SHM oleh kantor pertanahan, sangat mutlak tidak dapat didelegasikan kepada staf lain di bawahnya.

## C. Mengembalikan Pelayanan Publik Kepada “Khittah” Konstitusi
Pelayanan  publik  sudah  menjadi  amanah  konstitusional  yang harus  diselenggarakan  oleh  pemerintah  dengan  baik  dan  benar. Agar setiap lembaga dan segenap warga negara dapat melaksanakan kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  berdasarkan  UUD  1945, diperlukan adanya budaya sadar berkonstitusi. Untuk menumbuhkan budaya  sadar  berkonstitusi  diperlukan  pemahaman  terhadap nilai-nilai  dan  norma-norma  dasar  yang  menjadi  materi  muatan konstitusi, terutama yang memuat norma pelayanan publik di segala bidang. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi stake holders untuk dapat selalu menjadikan konstitusi sebagai rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Asshiddiqie 2008).
Jika  masyarakat telah  memahami  norma-norma  dasar  tersebut dan  tidak  mendapatkan  pelayanan  yang  baik  dan  benar,  dapat mempertahankan  hak-hak  konstitusionalnya  yang  dijamin  dalam UUD  1945  ( constisutional  complain ).  Selain  itu,  masyarakat  juga dapat  berpartisipasi  secara  aktif  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik  yang  prima,  mulai  dari  proses  penetapan  standar  pelayanan sampai dengan pengawasan pelayanan publik.
Pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  baik secara  langsung  maupun  dengan  menyampaikan  laporan  kepada Ombudsman  Republik  Indonesia  (ORI).  Partisipasi  masyarakat tersebut dengan sendirinya akan mencegah terjadinya penyimpangan ataupun  maladministrasi,  sehingga  penyelenggaraan  pemerintahan yang  bersih  dan  bebas  dari  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  (KKN) dapat  diwujudkan.  Dan  tentunya  akan  berimbas  pula  pada penyelenggaraan pelayanan publik tidak melenceng dari tujuan mulia untuk  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat  Indonesia. Tahapan ini sangat urgent untuk dilakukan agar unsur-unsur good governance , terutama prinsip akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi dan supremasi hukum dapat diimplementasikan.

## K E S I M P U L A N   D A N   S A R A N

## A. Kesimpulan
Untuk  membangun  budaya  hukum  pelayanan  publik  yang mencirikan  praktek good  governance ,  terdapat  banyak  aspek  yang
harus  dibenahi  dalam  birokrasi  publik,  sehingga  pelayanan  publik yang  prima  dapat  diwujudkan,  terutama  perubahan mindset , yang  selama  ini  menjadi  penyebab  pelayanan  publik  yang  buruk. Selanjutnya  dengan  langkah  kongkrit  pendelegasian  kewenangan dan  mengembalikan  pelayanan  publik  kepada  “ khittah ”  konstitusi, sehingga  penyelenggaraan  pelayanan  publik  tidak  melenceng  dari tujuan  mulia  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.

## B. Saran
Implementasi  dari  politik  hukum  pemerintahan  saat  ini,  maka dalam  penyelenggaraan  pelayanan  publik,  semangat  yang  harus ditanamkan  kepada  aparatur  penyelenggaranya  adalah  semangat memberikan yang terbaik bagi pengguna layanan haruslah dipahami sebagai suatu sikap yang muncul dari sebuah kesadaran akan nilai- nilai tersebut. Sehingga melayani kemudian tidaklah dipahami semata sebuah  kegiatan  untuk  memenuhi  tanggungjawab  formal  seorang petugas  terhadap  mereka  yang  dilayani.  Cara  pandang  seperti  ini haruslah bermula dari kesadaran yang mendalam dari diri seseorang yang bermula dari perubahan mindset pada setiap petugas pelayanan.
Yaitu  merubah  budaya  feodal  yang  negatif  menjadi  budaya  hukum pelayanan publik yang positif berdasarkan konsep good governance .

## R E F E R E N S I
Asshiddiqie, Jimly, 2008, dari http://www.jimly.com/ PDNDODKQDPD¿OH0DNDODKB EXGD\DBVDGDUB 20berkonstitusi_20Golkar_1_makalah.doc,  hal.  10-11,  diakses pada tanggal 5 Januari 2015;
Barda Nawawi Arief, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, cet. 3;
(ɣHQGL , 6R¿DQ 2005, Membangun  Budaya  Birokrasi  Untuk  Good Governance, Makalah  disampaikan  pada  Lokakarya  Nasional Reformasi  Birokrasi  Diselenggarakan  Kantor  Menteri  Negara PAN 22 September 2005;
Friedman,  Lawrence  M,  M.  Khozim  (penerjemah),  2013, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial , Bandung; Nusamedia;
Hartono,  Sunaryati,  2008, Paradigma  Pembangunan  Hukum Nasional  Indonesia:  Respons  terhadap  Globalisasi  tanpa mengorbankan  Kepentingan  Nasional  dan  Kesejahteraan Rakyat, dari  http://dialektikahukum.blogspot.co.id/2009/02/ paradigma-pembangunan-hukum-nasional.html,  diakses  pada tanggal 5 Januari 2015;
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/indonesia/, yang diakses pada tanggal 6 Januari 2015;
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Welfare_state,  yang  diakses  pada tanggal 9 Januari 2015;
http://unic-jakarta.org/2014/07/25/laporan-pembangunan- manusia-2014-peluncuran-global-implikasi-lokal/
Husodo,  Siswono  Yudo,  2009, Menuju  Welfare  State;  Kumpulan Tulisan  Tentang  Kebangsaan , Ekonomi  Dan  Politik, Jakarta; Baris Baru ;
LAN-BPKP,  2000, Akuntabilitas  dan  Good  Governance ,  Jakarta; Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN-RI);
Limbong,  Bernhard,  2012, Hukum  Agraria  Nasional ,  Jakarta; Pustaka Margaretha;
/XW¿ 0XVWDID )LORVR¿3HOD\DQDQ3XEOLN%XUDPQ\D:DMDK
Pelayanan  Menuju  Perubahan  Paradigma  Pelayanan  Publik ,
Malang: Stara Press (Kelompok Intrans Publishing) dan Jaringan Nasional Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3);
Mertokusumo, Sudikno, 2009, Penemuan Hukum; Sebuah Pengantar,
Yogyakarta; Liberti, cet. keenam;
Nuryanto  A.  Daim,  2014, Hukum  Administrasi;  Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi Oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara, Surabaya; Laksbang Justisia;
Ombudsman  Republik  Indonesia,  2012, Modul  Pengelolaan Pengaduan , Jakarta; Ombudsman Republik Indonesia;
Prasetyo,  Teguh,  2013,  Hukum  dan  Sistem  Hukum  Berdasarkan Pancasila, Yogyakarta; Media Perkasa, hal. 40:
Prasojo, Eko, 2013 , Mereformasi Birokrasi di tengah Ketidaksadaran; Ambil Resiko Demi Masa Depan , Artikel Harian Pagi Jawa Pos,
23 Mei 2013;
Ridwan,  HR,  2003, Hukum  Administrasi  Negara ,  Yogyakarta;  UII Press;
6DOHK$NK0XZD¿N Public Service Communication; Praktek Komunikasi  Dalam  Pelayanan  Publik ; disertai Kisah -Kisah
Pelayanan , Malang; UMM Press;
Sedarmayanti,  2012, Good  Governance;  Kepemerintahan  Yang Baik,    Dalam  Rangka  Otonomi  Daerah,  Upaya  Membangun

## 2UJDQLVDVL (IHNWLI 'DQ (¿VLHQVL 0HODOXL 5HVWUXNWXULVDVL 'DQ
Pemberdayaan , Bagian Pertama, Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju;
Sipayung,  P.J.J  (Editor),  1989, Pejabat  Sebagai  Calon  Tergugat Dalam Peradilan Tata Usaha Negara , Jakarta: CV. Sri Rahayu;
Sirajuddin,  Didik  Sukriono  dan  Winardi,  2011, Hukum  Pelayanan Publik  Berbasis  Partisipasi  dan  Keterbukaan  Informasi ,
Malang:Stara Press;
Soepiadhy,  Soetanto,  Sistem  Hukum,  16  Mei  2012,  http:// www.surabayapagi.com/index.php?3b1ca0a43b79bdfd9f- 9305b81298296227660ea2c84985834b026e06e0bcda02,  diak- ses pada tanggal 25 Juli 2014;
Sudarto, 1997, Hukum dan Hukum Pidana , Bandung: Alumni;
Suharto,  Edi,  2006,  Peta  dan  Dinamika  Welfare  State  di  Beberapa Negara:  Pelajaran  apa  yang  bisa  dipetik  untuk  membangun Indonesia? http://www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/
UGMWelfareState.pdf, dikutip pada tanggal 5 Januari 2015;
Supancana,  Ida  Bagus  Rahmadi,  2006, Kerangka  Hukum  dan
Kebijakan  Investasi  Langsung  di  Indonesia ,  Bogor:  Ghalia Indonesia;
Tajuddin,  K.A., Good  Governance;  Konsep  dan  Implementasi  di Kabupaten  Bangka , http://www.bangka.go.id/artikel.php?id_ artikel=7 , diakses pada tanggal 9 Januari 2015;
UU  No.  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
Wignjosoebroto, Soetandyo, 1995, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional; Dinamika Sosial Politik Dalam Perkembangan Hukum GL,QGRQHVLD-DNDUWD5DMD*UD¿QGR3HUVDGDFHWNHGXD
Wignjosoebroto,  Soetandyo,  2010, Masalah  Budaya  Dalam Pembentukan  Hukum  Nasional ,  http://soetandyo.wordpress. com/2010/07/10/budaya-sebagai-identitas-bangsa/,
diakses
pada 24 Juni 2014;
Wijoyo,  Suparto,  2006, Pelayanan  Publik  dari  Dominasi  ke
Partisipasi , Surabaya; Airlangga University Press;