https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri

## PERAN ZAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN MASYARAKAT DI ACEH
Mohammad Haikal
Prodi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Al Washliyah Banda Aceh, Aceh, Indonesia mh@stai-alwashliyahbna.ac.id
Musradinur IAIN Takengon, Aceh, Indonesia musradinur49@gmail.com

## Abstrak
Studi ini mendalami peran zakat sebagai instrumen kunci dalam pengentasan kemiskinan di masyarakat, khususnya dalam konteks Islam. Metode penelitian meliputi analisis literatur yang menggali informasi dari berbagai sumber terpercaya, termasuk buku, jurnal akademik, dan laporan riset. Penelitian ini membahas konsep zakat, prinsip-prinsipnya, dan relevansinya dengan pengentasan kemiskinan. Selain itu, penelitian ini menganalisis dampak positif zakat dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu. Hasil analisis menunjukkan bahwa zakat memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan dengan cara mengumpulkan dana dari individu yang lebih mampu untuk mendistribusikannya kepada mereka yang membutuhkan. Zakat memfasilitasi redistribusi kekayaan yang adil dan merata, memungkinkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya bagi masyarakat yang kurang beruntung. Dalam konteks ekonomi, zakat juga memberikan dorongan bagi perkembangan usaha mikro dan kecil, membuka peluang ekonomi, dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Kesimpulannya, zakat memiliki peran vital dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan dengan mengurangi kemiskinan. Pengelolaan zakat yang baik dan transparan sangat penting untuk memaksimalkan potensi zakat dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan di masyarakat khususnya di Aceh.
Kata Kunci : Zakat, Pengentasan Kemiskinan, Masyarakat, Aceh

## Abstract
This study delves into the role of zakat as a key instrument in poverty alleviation in society, especially in the context of Islam. The research method includes a literature analysis that extracts information from various credible sources, including books, academic journals, and research reports. This study discusses the concept of zakat, its principles, and its relevance to poverty alleviation. Furthermore, the research analyzes the positive impact of zakat in reducing social inequality and empowering the less fortunate. The analysis results indicate that zakat plays a crucial role in poverty reduction by collecting funds from those who are more affluent and distributing them to those in need. Zakat facilitates fair and equitable wealth redistribution, enabling better access to education, healthcare, and other basic needs for less privileged individuals. In an economic context, zakat also provides impetus for the development of micro and small businesses, opening economic opportunities and enhancing community economic self-reliance. In conclusion, zakat plays a vital role in creating a more just and sustainable society by reducing poverty. Effective and transparent zakat management is
crucial to maximize the potential of zakat in achieving poverty alleviation goals in society, particularly in Aceh.
Keywords : Zakat, Poverty Alleviation, Community, Aceh

## A. PENDAHULUAN
Kemiskinan merupakan tantangan sosial yang kompleks di seluruh dunia, termasuk di banyak negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam  (Efendi  & Haikal, 2022). Dalam konteks Islam, zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memiliki peran penting dalam upaya mengatasi kemiskinan dan mengurangi disparitas ekonomi. Zakat adalah kewajiban keagamaan bagi umat Muslim yang mampu, yang bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara adil dan membantu masyarakat yang membutuhkan (Bendadeh & Haikal, 2023).
Data dari BPS menyebutkan Aceh merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di pulau Sumatera per September 2021. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di provinsi ini sebesar 15.53%. selanjutnya Persentase persentase penduduk miskin di Aceh mengalami penurunan dari 14,75 persen pada September 2022 menjadi 14,45 persen pada Maret 2023. Di daerah perdesaan, persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 17,06 persen menjadi 16,92 persen (-0,14 poin). Sedangkan di perkotaan, persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari 10,35 persen menjadi 9,79 persen (-0,56 poin).
Untuk itu  Mohammad haikal mengatakan pengentasan kemiskinan melalui zakat melibatkan pemungutan sebagian kekayaan dari individu atau kelompok yang lebih mampu dan penyalurannya kepada mereka yang kurang beruntung (Haikal, 2023). Konsep zakat mendorong solidaritas sosial, keadilan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Dana zakat digunakan untuk membantu mengatasi kemiskinan ekstrim, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta memfasilitasi pengembangan usaha mikro dan kecil (Fauza, 2021).
Melalui pemahaman mendalam tentang konsep zakat dan penerapannya, kita dapat mengidentifikasi potensi zakat dalam menciptakan masyarakat yang lebih berkeadilan dan sejahtera (Hadi & Ma’adi, 2021). Penelitian ini akan mengulas secara rinci peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan, menyoroti metode pengumpulan dan pengelolaan zakat, serta mengidentifikasi manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan memahami kontribusi zakat dalam  mengatasi kemiskinan, diharapkan masyarakat akan lebih tergerak untuk berpartisipasi aktif dalam sistem zakat dan mendukung upaya pengentasan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat. Berikut data pengumpulan zakat yang diterima oleh Baitul Mal Aceh pada tahun 2022.
Sumber: https://baitulmal.acehprov.go.id/infografis
Selanjutnya manfaat zakat sangat penting dalam pengentasan kemiskinan di Aceh. Pertama-tama, zakat adalah salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang mengajarkan solidaritas sosial dan berbagi kekayaan dengan mereka yang membutuhkan. Melalui pengumpulan dan distribusi zakat, masyarakat Aceh dapat memberikan bantuan keuangan kepada individu dan keluarga yang kurang beruntung, membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk membiayai program-program pembangunan ekonomi seperti pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi, yang dapat membantu orang miskin meningkatkan taraf hidup mereka.
Struktur penulisan mengenai peran zakat dalam pengentasan kemiskinan di Aceh dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, pendahuluan yang menjelaskan latar belakang Aceh sebagai daerah yang mengalami kemiskinan, dan mengenalkan konsep zakat sebagai bagian penting dari ajaran Islam. Kemudian, penjelasan tentang peran zakat dalam mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan finansial kepada mereka yang membutuhkan dan mendukung program-program pembangunan ekonomi. Selanjutnya, peran Lembaga Baitul Mal Aceh dalam  pengelolaan  dan penyaluran zakat  yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Aceh. Akhirnya, kesimpulan yang merangkum pentingnya zakat dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam usaha pengentasan kemiskinan di masyarakat Aceh.

## B. KAJIAN PUSTAKA
Dalam kajian pustaka selanjutnya, akan dijelaskan beberapa materi yang relevan dengan topik penelitian. Materi-materi ini termasuk teori-teori fundamental yang membentuk kerangka kerja konseptual penelitian, temuan-temuan penelitian sebelumnya yang mendukung argumen penelitian, serta metode penelitian yang telah digunakan dalam konteks serupa. Selain itu, akan diajukan pemahaman mendalam mengenai perkembangan
terbaru dalam topik tersebut dengan merinci temuan-temuan kunci yang baru-baru ini muncul dalam literatur. Penjelasan materi-materi ini akan membantu memperkuat landasan teoritis penelitian dan memberikan konteks yang diperlukan untuk penelitian yang akan dilakukan.

## 1. Kosep Zakat
Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang memiliki konsep dasar kemanusiaan, keadilan sosial, dan kepatuhan terhadap Tuhan. Kata “zakat” berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah “pembersihan” atau “peningkatan” (Alim, 2023). Dalam konteks Islam, zakat adalah kewajiban keagamaan yang meminta umat Muslim untuk menyisihkan sebagian kekayaan mereka dan mendistribusikannya kepada yang membutuhkan, seiring dengan tujuan mengurangi disparitas sosial dan mengentaskan kemiskinan.
Pertama ,  Kewajiban Agama: Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi setiap umat Muslim yang mampu. Kewajiban ini muncul dari ajaran-ajaran agama Islam dan tertuang dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam, serta Hadis, catatan perbuatan dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Kedua , Redistribusi Kekayaan: Zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan di masyarakat. Umat Muslim yang memiliki harta lebih diberi amanah untuk mendistribusikannya kepada yang membutuhkan, memastikan bahwa  kekayaan tidak terkonsentrasi di tangan segelintir orang. Ketiga ,  Pengentasan Kemiskinan: Salah satu tujuan utama zakat adalah mengentaskan kemiskinan. Dana yang terkumpul dari zakat digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Keempat ,  Solidaritas Sosial: Zakat juga mendorong terbentuknya solidaritas sosial di masyarakat. Individu-individu dengan kelebihan harta membantu saudara dan sesama manusia yang kurang beruntung, menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat dan mengurangi disparitas sosial. Kelima, Pemberdayaan Ekonomi: Zakat dapat membantu pemberdayaan ekonomi dengan memberikan bantuan modal kepada pelaku usaha kecil dan mikro. Ini membantu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi lokal, dan memperkuat perekonomian masyarakat. Terakhir ,  Tujuan Spiritual: Selain dimensi sosial dan ekonomi, zakat juga memiliki dimensi spiritual. Memberikan zakat mengajarkan pentingnya kedermawanan, kerendahan hati, dan rasa kebersamaan, memperkukuh iman dan taqwa individu.
Dengan menerapkan konsep zakat dengan baik, diharapkan masyarakat dapat mencapai keadilan sosial yang lebih baik dan mengentaskan kemiskinan, menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan (Amanatillah, 2021).

## 2. Prinsip-Prinsip Zakat
Prinsip-prinsip zakat adalah pedoman atau aturan yang mengatur pengumpulan, distribusi, dan pengelolaan zakat sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini membimbing umat Muslim dalam memenuhi kewajiban zakat dengan tepat dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Berikut adalah prinsip-prinsip zakat yang mendasari praktiknya:
Pertama , Kepemilikan dan Kewajiban: Zakat hanya dikenakan pada harta yang dimiliki sepenuhnya dan telah mencapai nisab (ambang minimum) setelah melalui satu tahun kalender hijriyah. Kewajiban zakat timbul saat harta mencapai nisab (Habib, 2016). Kedua , Keadilan dan Keseimbangan: Zakat bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi dengan mendistribusikan kekayaan dari yang lebih mampu kepada yang membutuhkan. Ini mempromosikan keadilan dan mengurangi kesenjangan ekonomi (Yurista, 2017). Ketiga , Kesejahteraan Sosial: Zakat ditujukan untuk memberikan manfaat sosial kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti membantu orang miskin, yatim piatu, fakir, dan masyarakat yang terpinggirkan (Hayatika & Suharto, 2021). Keempat , Transparansi dan Amanah: Penanganan zakat harus dilakukan dengan transparan dan penuh integritas. Pengelolaan zakat harus dijalankan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip amanah ( trustworthiness ) (Musa dkk., 2022). Kelima , Kemurahan Hati: Penyisihan zakat adalah tindakan kemurahan hati dan belas kasihan terhadap sesama manusia. Umat Muslim diharapkan untuk memberikan zakat dengan penuh rasa kasih sayang dan perhatian.
Selanjutnya keenam , Kebersamaan dan Solidaritas Sosial: Zakat mempromosikan rasa kebersamaan dan solidaritas sosial. Umat Muslim diingatkan akan kewajiban mereka untuk membantu sesama anggota masyarakat yang membutuhkan (Tamim, 2011). Ketujuh , Kepentingan Umum: Zakat harus digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan kepada mereka yang terkena bencana atau musibah. Kedelapan ,  Kegembiraan dalam Memberi: Zakat disarankan diberikan dengan rasa suka cita dan kegembiraan, menunjukkan bahwa pemberian zakat adalah tindakan yang dihargai dan dianggap sebagai amalan baik dalam Islam. Terakhir , Penghindaran Pemanfaatan yang Dilarang: Zakat tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, keperluan non-urgent, atau tujuan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, zakat tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang merugikan atau haram.
Prinsip-prinsip zakat ini memastikan bahwa dana zakat digunakan secara benar dan sesuai dengan tujuan asalnya, yaitu membantu mereka yang membutuhkan dan membangun masyarakat yang lebih adil.

## 3. Dalil Hukum Kewajiban Zakat
Kewajiban berzakat dalam Islam didasarkan pada dalil-dalil hukum yang terdapat dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam, dan Hadis, catatan perbuatan, dan ucapan Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa dalil utama yang menunjukkan kewajiban berzakat dalam Islam:
Pertama, Al-Quran Surah Al-Baqarah (2:267-273): “Ayat-ayat ini memberikan arahan mengenai zakat dan manfaatnya bagi masyarakat. Ayat 267, khususnya, menekankan bahwa zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam dan disarankan untuk memberikannya tanpa menyakiti atau menyombongkan diri”. Kedua, Al-Quran Surah At- Tawbah (9:103):  “Ayat ini menyebutkan pemberian zakat sebagai salah satu tindakan kebajikan yang dianjurkan dalam Islam”. Ketiga ,  Al-Quran Surah Al-Mu’minun (23:4-6): “Ayat-ayat ini menunjukkan karakteristik orang-orang mukmin yang memberikan zakat sebagai bagian dari perilaku kebajikan”. terakhir, Al-Quran Surah Al-A'raf (7:156): “Ayat ini menggarisbawahi perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyuruh umatnya untuk memberikan zakat”.
Selanjutnya Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim: “Nabi Muhammad SAW dalam hadis- hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim menguatkan kewajiban zakat dan memberikan pedoman tentang bagaimana menghitung dan mendistribusikan zakat secara benar”.
Berdasarkan dalil-dalil tersebut, kewajiban berzakat di dalam Islam diakui sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT. Umat Islam diwajibkan untuk memberikan sebagian dari harta mereka yang mencapai nisab (ambang minimum) kepada yang membutuhkan, sebagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi disparitas ekonomi dalam masyarakat. Zakat juga mempromosikan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan kepedulian sosial dalam kehidupan umat Islam.

## C. DATA DAN METODOLOGI
Penelitian ini menggunakan metode analisis literatur sebagai pendekatan utama untuk mendalaminya. Analisis literatur melibatkan tinjauan terhadap berbagai referensi terpercaya seperti buku, jurnal akademik, laporan riset, dan artikel ilmiah yang membahas tentang zakat dan perannya dalam mengentaskan kemiskinan di masyarakat.
Seleksi Literatur: Dalam tahap awal, dilakukan seleksi literatur yang relevan dengan topik penelitian. Kriteria seleksi meliputi keterkaitan langsung dengan peran zakat dalam pengentasan kemiskinan, aktualitas, dan akurasi sumber informasi.  Analisis Mendalam: Setelah literatur terpilih, dilakukan analisis mendalam terhadap konten-konten yang relevan. Data-data dan informasi penting tentang konsep zakat, prinsip-prinsipnya, serta aplikasinya dalam pengentasan kemiskinan dianalisis dengan cermat (Rahma, 2022).
Klasifikasi Tema: Data-data yang diperoleh dikelompokkan dan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama yang muncul, seperti peran zakat dalam redistribusi kekayaan, pemberdayaan ekonomi, akses kesehatan dan pendidikan, serta pemberdayaan masyarakat.  Sintesis Informasi: Informasi yang telah diklasifikasikan disintesis untuk membangun argumentasi yang kuat tentang peran zakat dalam pengentasan kemiskinan. Sintesis ini memungkinkan pembuatan kesimpulan yang didukung oleh fakta dan argumen yang relevan.
Melalui metode analisis literatur, penelitian ini mendapatkan pemahaman mendalam tentang peran zakat dalam upaya mengatasi kemiskinan di masyarakat. Analisis ini memberikan dasar untuk membahas dan menyajikan temuan-temuan yang akan menjadi landasan diskusi dalam materi penelitian ini.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Relevansi Zakat dengan Pengentasan Kemiskinan
Zakat memiliki relevansi yang sangat erat dengan pengentasan kemiskinan. Praktik zakat, yang merupakan salah satu pilar utama dalam Islam, memiliki tujuan utama untuk mengatasi kesenjangan sosial dan mengurangi kemiskinan di masyarakat. Berikut adalah beberapa cara di mana zakat relevan dalam upaya pengentasan kemiskinan:
Pertama , Redistribusi Kekayaan: Zakat mengedepankan prinsip redistribusi kekayaan dengan memungkinkan individu yang lebih mampu untuk berbagi kekayaan mereka dengan mereka yang membutuhkan. Dana zakat didistribusikan secara adil untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi (Harahap, 2021). kedua , Pemberdayaan Ekonomi: Zakat digunakan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu dengan memberikan bantuan modal, pelatihan keterampilan, atau mendukung usaha mikro dan kecil. Hal ini membantu meningkatkan potensi ekonomi dan kemandirian masyarakat untuk keluar dari kemiskinan (Andriyanto, 2011). Ketiga , Akses Kesehatan dan Pendidikan: Dana zakat dapat digunakan untuk membantu akses kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ini mencakup biaya perawatan medis, pendidikan, dan bantuan untuk mendukung infrastruktur kesehatan dan pendidikan (Fadillah dkk., 2017).
Selanjutya Keempat , Bantuan kepada Kelompok Rentan: Zakat memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok rentan seperti yatim piatu, janda, fakir, dan orang-orang cacat. Hal ini membantu memastikan bahwa kelompok-kelompok ini memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya dan mendapatkan dukungan finansial (Tawakkal & AH, 2018). Kelima ,  Mengatasi Krisis Kemanusiaan: Zakat memiliki peran dalam mengatasi krisis kemanusiaan seperti bencana alam atau konflik. Dana zakat digunakan untuk memberikan bantuan cepat dan mendesak kepada mereka yang terkena dampak, membantu mereka
untuk pulih dari krisis dan kemiskinan yang diakibatkan (Romdhoni, 2017).  Terakhir Meningkatkan Standar Hidup: Melalui bantuan keuangan dan dukungan berkelanjutan, zakat membantu meningkatkan standar hidup masyarakat yang miskin dan meningkatkan kualitas kehidupan mereka, termasuk akses terhadap makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan sehari-hari (Wahid, 2015).
Dengan menerapkan zakat dengan benar dan memastikan transparansi dalam pengelolaannya, potensi zakat dalam pengentasan kemiskinan dapat dioptimalkan (Riyaldi dkk.,  2020). Zakat mempromosikan nilai-nilai sosial dan spiritual, menciptakan keseimbangan sosial, dan memperkuat solidaritas dalam masyarakat, semua itu merupakan fondasi penting dalam upaya untuk mengakhiri kemiskinan.

## 2. Tanggung Jawab Konstitusional Baitul Mal
Dalam UUD 1945, Pasal 34 Ayat 1, diamanatkan bahwa "Negara berkewajiban merawat fakir miskin dan anak-anak yang terlantar." Hal ini mengindikasikan bahwa tanggung jawab untuk membantu mereka yang kurang mampu tidak hanya pada individu, tetapi juga pada lembaga pemerintahan, termasuk badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di Aceh, tanggung jawab konstitusional ini juga dijalankan oleh Baitul Mal.
Baitul Mal adalah sebuah lembaga negara, bukan sebuah entitas sosial swasta. Lembaga khusus Aceh ini bertanggung jawab atas pengelolaan zakat, infak, wakaf, harta keagamaan lain, dan pengawasan perwalian. Zakat dan infak yang dikumpulkan oleh Baitul Mal disimpan dalam kas daerah dan direncanakan penggunaannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK). Ini menjadi pembeda utama dengan posisi Badan Zakat Nasional (Baznas) di daerah lain.
Baznas memiliki peran yang mirip dengan Baitul Mal, tetapi memiliki perbedaan dalam pengelolaan dana yang diterima. Zakat yang dikelola oleh Baznas tidak termasuk dalam APBN atau APBD. Baznas pusat dan cabang memiliki wewenang untuk mengelola harta keagamaan yang mereka terima. Ketentuan "oleh negara" sebagaimana yang terdapat dalam konstitusi tidak sepenuhnya dipenuhi. Dalam konteks ini, "negara" diwakili oleh kementerian yang bertanggung jawab atas urusan sosial. Baznas berperan sebagai mitra negara dalam memenuhi amanat konstitusi tersebut.
Baitul Mal, pada sisi lain, memiliki tanggung jawab terbatas dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, seperti sumber Pendapatan Asli Aceh (PAA) yang lainnya. Pengawasan dan pelaporan juga mengikuti prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah cara instansi pemerintah mempertanggungjawabkan hasil dari pelaksanaan misi organisasinya. Salah satu alat yang digunakan adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur
dalam Perpres No. 29 Tahun 2014 dan Permenpan No. 53 Tahun 2014. SAKIP melibatkan perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang baik. Oleh karena itu, peran negara dalam Baitul Mal, sesuai amanat konstitusi, menjadi sangat penting.
Namun, kita harus menyadari bahwa melaksanakan tanggung jawab konstitusional untuk membantu fakir miskin dan anak-anak terlantar adalah tugas yang tidak sederhana. Amanat ini diberikan oleh para ulama yang ikut menyusun UUD 1945 dan harus dijalankan oleh Baitul Mal dengan penuh dedikasi. Ini melibatkan komitmen untuk mempertahankan kepercayaan publik, kemampuan untuk beradaptasi, serta efisiensi dalam proses kerja.
Kepercayaan publik dalam program bantuan sosial adalah hal yang sangat penting bagi pemerintah. Baitul Mal, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus bersikap terbuka mengenai pendanaan program dan distribusi manfaatnya. Hal ini juga melibatkan  tanggapan yang baik terhadap kebutuhan penerima manfaat program. Kepercayaan dari pemangku kepentingan seperti zakat, infak, dan wakaf dapat diperoleh dengan melibatkan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan program bantuan dan pendayagunaan. Ini mencakup penerima manfaat, mitra kerja pendampingan, nazir, dan organisasi lain yang terlibat dalam program. Melibatkan pemangku kepentingan akan membantu memastikan program-program tersebut responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang mereka layani.
Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program-program Baitul Mal juga akan mempengaruhi pengumpulan zakat dan infak. Baitul Mal harus membuka informasi tentang pendapatan harta agama yang terkumpul dan bagaimana manfaatnya didistribusikan. Penghargaan Komisi Informasi Aceh (KIA) kepada Baitul Mal Aceh sebagai kategori "Informatif" adalah langkah awal yang baik dalam membangun kepercayaan publik, dan ini perlu dipertahankan.
Baitul Mal juga harus dapat beradaptasi dengan perubahan ekonomi, demografi, dan rencana kerja pemerintah. Kemampuan adaptasi ini diperlukan agar dana umat dapat efektif mengikuti perkembangan. Oleh karena itu, Baitul Mal harus dapat merespons perubahan dengan cepat, termasuk perubahan yang diatur oleh Bappenas dan Bappeda Aceh dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
Terakhir, diperlukan evaluasi untuk meningkatkan peran Baitul Mal dalam menjalankan amanat konstitusionalnya. Pembenahan kelembagaan perlu dilakukan. Meskipun model kelembagaan Baitul Mal telah diatur dalam Qanun No. 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh No. 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal, alur kerjanya perlu dipercepat untuk lebih efisien. Pembenahan ini juga memerlukan bantuan dari
penyelenggara negara di tingkat legislatif. Kepemimpinan yang kuat, komitmen, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan program bantuan sosial perlu ditingkatkan untuk menjalankan amanat konstitusional dengan baik.
Masyarakat Aceh memiliki alasan untuk bersyukur atas keberadaan Baitul Mal. Semangat untuk membantu kaum dhuafa tidak lagi menjadi tugas pribadi semata, melainkan tanggung jawab bersama melalui penyelenggara negara. Tanggung jawab konstitusional ini harus terus dijaga dan diimplementasikan dengan baik. Kesempurnaan mungkin sulit dicapai, tetapi perbaikan terus-menerus adalah upaya untuk memenuhi ketaqwaan kepada Allah dan cinta kepada negara.

## 3. Peran Baitul Mal dalam Pendataan Kemiskinan Ekstrem
Kemiskinan ekstrem merupakan tantangan yang serius dihadapi oleh masyarakat Aceh. Dalam menghadapi masalah ini, Baitul Mal di tingkat provinsi (BMA), kabupaten/kota (BMK), dan gampong (BMG) memiliki peran penting dalam mengumpulkan dan memanfaatkan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya untuk mengatasi kemiskinan. Selain itu, Baitul Mal juga memiliki peran strategis dalam pengelolaan data, yang melibatkan pengumpulan, pembangunan database, verifikasi, pengelompokan, pembaruan data, dan kerja sama dengan instansi terkait.
Pertama, Pengumpulan data. Baitul Mal bertanggung jawab untuk mendata calon penerima manfaat zakat dan infak. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi individu atau keluarga yang hidup dalam kondisi kemiskinan ekstrem dan memenuhi syarat untuk menerima bantuan. Dengan pendataan yang teliti, Baitul Mal dapat menentukan prioritas pemberian bantuan kepada mereka yang membutuhkan secara mendesak. Kedua , Baitul Mal melakukan pembangunan database mengenai kemiskinan ekstrem. Untuk melaksanakan peran ini, perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai diperlukan. Database ini dirancang untuk mengelola informasi geospasial dan statistik yang lengkap tentang kondisi sosial dan ekonomi keluarga penerima manfaat. Dengan database yang akurat, Baitul Mal dapat lebih efisien mengoptimalkan program-program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang diterapkan.
Selanjutnya ketiga , Baitul Mal adalah verifikasi data. Tahap ini sangat penting dalam pengelolaan data untuk program bantuan sosial. Verifikasi data mencakup pengecekan administratif dan investigasi lapangan untuk memastikan keabsahan data calon penerima manfaat. Melalui verifikasi ini, Baitul Mal dapat memastikan bahwa bantuan disalurkan secara tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Verifikasi data juga membantu membangun kepercayaan dan kredibilitas program-program penanggulangan kemiskinan ekstrem yang dijalankan oleh Baitul Mal. Keempat, Setelah data terverifikasi, Baitul Mal melanjutkan dengan peran keempat, yaitu pengelompokan atau klasterisasi data. Data
calon penerima manfaat dikelompokkan berdasarkan kriteria asnaf zakat atau kriteria lainnya, seperti tingkat kebutuhan, usia, dan kondisi kesehatan. Dengan pengelompokan yang baik, Baitul Mal dapat merancang program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok. Ini memungkinkan bantuan yang diberikan memiliki dampak yang lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan ekstrem. Terakhir, Pembaruan data calon penerima manfaat secara berkala. Proses ini penting untuk mengantisipasi perubahan dalam kondisi sosial dan ekonomi penerima manfaat, sehingga bantuan yang diberikan tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Pembaruan data yang rutin membantu Baitul Mal dalam menyusun strategi penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
Selanjutnya, Baitul Mal memiliki peran strategis dalam menjalankan interoperabilitas data dengan instansi terkait. Kolaborasi dan kerja sama antara Baitul Mal dengan berbagai lembaga, seperti Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian Aceh, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pengentasan Kemiskinan (TKP2K) BAPPEDA Aceh, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Aceh, Dinas Kesehatan Aceh, Dinas Sosial Aceh, Badan Pusat Statistik (BPS), dan lembaga lainnya, menjadi sangat penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan ekstrem. Dengan interoperabilitas data, Baitul Mal dapat mengidentifikasi tumpang tindih atau celah dalam pemberian bantuan dari berbagai pihak dan mengkoordinasikan upaya penanggulangan kemiskinan secara lebih efisien.
Penting untuk diingat bahwa penanganan kemiskinan ekstrem bukanlah tugas yang mudah dan memerlukan kesadaran dan partisipasi seluruh masyarakat. Baitul Mal, dengan fokus pada pengelolaan zakat dan harta keagamaan lainnya, memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan dana tersebut digunakan dengan efektif dan tepat sasaran. Melalui peran-peran strategis yang telah dijelaskan di atas, Baitul Mal dapat menjadi salah satu pemain kunci dalam penanganan kemiskinan ekstrem di Aceh. Hanya melalui kerjasama yang kokoh dan komitmen bersama, kita dapat mencapai Aceh yang lebih adil dan sejahtera, di mana kemiskinan ekstrem dapat diminimalisir, dan masyarakat dapat hidup dengan layak dan bermartabat. Berikut data penyaluran zakat oleh Baitul Mal Aceh Tahun 2022.
Gambar 2. Alokasi Zakat oleh Baitul Mal Aceh Than 2022

## E. KESIMPULAN
Zakat memiliki peran krusial dalam upaya pengentasan kemiskinan di masyarakat di Aceh. Sebagai kewajiban agama dalam Islam, Zakat menginstruksikan umat Muslim untuk memberikan sebagian dari pendapatan mereka kepada yang membutuhkan. Di Aceh, yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, praktik Zakat telah menjadi salah satu pilar utama dalam upaya mengurangi kemiskinan. Zakat di Aceh sering digunakan untuk membantu mereka yang kurang mampu dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Selain itu, dana Zakat juga dapat digunakan untuk proyek-proyek pembangunan sosial yang memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelatihan keterampilan, yang pada gilirannya dapat membantu menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik.
Namun, meskipun peran Zakat dalam pengentasan kemiskinan sangat penting, implementasi dan pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan dana Zakat benar-benar mencapai sasaran yang tepat dan membantu mereka yang membutuhkan. Selain itu, pendekatan yang terencana dan berkelanjutan perlu diterapkan agar dampaknya dapat dirasakan secara signifikan. Dengan meningkatkan kesadaran, meningkatkan transparansi, dan memastikan dana Zakat digunakan secara efisien dan efektif, Aceh dapat terus memperkuat peran Zakat dalam mengatasi kemiskinan di masyarakatnya, serta mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inklusif di provinsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Alim, H. N. (2023). Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran: Kajian Teks Dan Konteks. Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis, 3 (3), 161-169.  https://doi.org/10.56114/al- sharf.v2i1.137
Amanatillah, D. (2021). Potensi Pengembangan Sukuk Berbasis Wakaf Untuk Pengembangan Infrastruktur di Indonesia. Shibghah: Journal Of Muslim Societies, 2 (2), 129-145.
Andriyanto, I. (2011). Strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan. Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 19 (1), 25-46. https://doi.org/10.21580/ws.19.1.211
Bendadeh, S., & Haikal, M. (2023). Pengelolaan Harta Baitul Mal Dan Kemaslahatan Umat: Kajian Masa Pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Syariah: Journal of Islamic Law, 5 (2), 69-91.
Efendi, S., & Haikal, M. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal. At-Tasyri’: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 14 (1), 41-54. https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i1.911
Fadillah, S., Lestari, R., & Rosdiana, Y. (2017). Organisasi pengelola zakat (OPZ): Deskripsi pengelolaan zakat dari aspek lembaga zakat. Kajian Akuntansi, 18 (2), 148-163. https://doi.org/10.29313/ka.v18i1.3085
Fauza, M. (2021). Analisis Peluang Digitalisasi Usaha Dalam Pengembangan UMKM. Shibghah: Journal of Muslim Societies, 3 (2), 148-162.
Habib, A. A. (2016). The principle of zakat, infaq, and shadaqah accounting based sfas 109. Journal of Accounting and Business Education, 1 (1), 1-19. http://dx.doi.org/10.26675/jabe.v1i1.6725
Hadi, S. M., & Ma’adi, A. S. (2021). Penerapan Fatwa DSN MUI No. 23 Tahun 2020 Terhadap Efisiensi Penyaluran ZIS Perspektif Fiqh Al-Aulawiyah di Lazismu Pamekasan. Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum, 1 (2), 125-135. https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i2.717
Haikal, M. (2020). How To Build Islamic Financial Industry. Shibghah: Journal Of Muslim Societies , 1(2), 63-67.
Haikal, Mohammad. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bitcoin. Maqasidi: Jurnal Syariah dan Hukum: 3 (1), 1-14. https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1788
Harahap, M. E. U. (2021). Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat. Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa, 3 (2), 215-228.
Hayatika, A. H., & Suharto, S. (2021). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah), 4 (2), 874- 885. https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438
Karim, A., Mudhofi, M., & Arwani, W. (2020). Analisis spasial potensi zakat dan kemiskinan di indonesia. Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 13 (2), 117- 130.https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.6853
Musa, A., Zulfikar, T., & Khalidin, B. (2022). Digital-Based Information System of Zakat Management in Indonesia: Strategies for Increasing Revenue in Fiqh Muamalah Perspectives. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 6 (2), 614-633. http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v6i2.11960
Rahma, I. (2022). Urgensi Peran Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum,2 (2), 113-126.https://doi.org/10.47498/maqasidi.vi.1311
Riyaldi, M., Suriani, S., & Nurdin, R. (2020, November 25). Optimization of Zakat for Sustainable Development Goals. Indonesian Conference of Zakat - Proceedings , 339- 354. https://doi.org/10.37706/iconz.2020.223
Romdhoni, A. H. (2017). Zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3 (01), 41-51. http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v3i01.98
Tamim, I. H. (2011). Peran filantropi dalam pengentasan kemiskinan di dalam komunitas lokal. The Sociology of Islam, 1 (1). https://doi.org/10.15642/jsi.2011.1.1.%25p
Tawakkal, M. I., & AH, D. S. (2018). Pengaruh zakat terhadap kemiskinan di provinsi Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan, 3 (4), 704-711.
Wahid, N. A. (2015). Optimalisasi Peran Baitulmal Dalam Peningkatan Pungutan Zakat.
Akademika: Jurnal Pemikiran Islam, 20 (2), 209-228.
Yurista, D. Y. (2017). Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi. Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam, 1 (1), 39-57. https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.1962