Jurnal Indonesia Sosial Teknologi: p–ISSN: 2723 - 6609 e-ISSN : 2745-5254 Vol. 2, No. 11 November 2021 UNSUR PENYALAHGUNAAN

## WEWENANG OLEH
PEJABAT

## PEMERINTAHAN DI INDONESIA

## Tanti Nur Ainun Azizah
Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta Email : tantitannn@gmail.com

## Abstrak
Pejabat Pemerintah adalah seseorang yang melaksanakan fungsi dari Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara. Untuk itu, pejabat pemerintah dilarang membuat suatu keputusan di luar ruang lingkup pekerjaan yang seharunya  atau  tindakan  penetapan  dalam  pemerintahan  yang  berpotensi  dapat menimbulkan  sautu  konflik  kepentingan  dalam  Pemerintahan  serta  kerugian- kerugian  yang  ditujukan  ke  negara.  Seperti  membuat  kerugian  yang  berdampak kepada  keuangan  negara  dan  penyalahgunaan  kewenangan  lainnya  yang  dibuat secara  sengaja.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  terdapat  aturan  larangan penyalahgunaan  wewenang  pejabat  pemerintahan.  Larangan  penyalahgunaan wewenang tersebut meliputi larangan untuk melampaui batasan wewenang, larangan bertindak  demi  kepentingan  pribadi  maupun  kerabat  dekat,  dan  atau  larangan bertindak sewenang-wenang di luar kapasitasnya.  Hal ini Pejabat Pemerintah yang seharusnya  melaksanakan  fungsi  dari  Pemerintahan  itu  sendiri  apabila menyalahgunakan  kewenangan  dalam  jabatannya  akan  sangat  menimbulkan kerugian  bagi  negara.  Tujuan  dilakukannya  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui lebih jelas sejauh apa tugas dan wewenang dari  Pejabat Pemerintah. Metode  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  menggunakan  metode  yuridis  normatif  (metode penelitian hukum normatif).
Kata kunci : penyalahgunaan wewenang; pejabat pemerintah; kerugian keuangan negara.

## Abstract
Government  official is  someone  who  carries  out  the  functions  of  the  Government, both within the government and state  administrators. For this reason, government officials may not make a decision outside the scope of work stipulated in the policy that may cause a conflict of interest within the Government and losses directed to the state.  Such  as  making  an  impact  that  has  an  impact  on  state  finances  and  other regulations that are made intentionally. In this regard, there is a prohibition that is authorized in the government. The authority prohibition includes a prohibition on the limits of authority, a prohibition on acting in the interests of personal or close relatives, and/or acting arbitrarily beyond their capacity. In this case, Government Officials who are supposed to carry out the functions of the Government itself if they abuse  their  authority  in  their  positions  will  greatly  cause  harm  to  the  state.  The purpose  of  writing  this  paper  is  to  find  out  more  clearly  what  the  duties  and authorities  of  Government  Officials  are.  The  method  used  in  this  paper  uses  a normative juridical method (normative legal research method).
Keywords: abuse of authority; government officials; loss of state finances.

## Pendahuluan
Menurut  Bagir  Manan,  dimensi  sosial  ekonomi  dari  negara  berdasar  hukum adalah berupa kewajiban negara atau pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (kesejahteraan  umum)  dalam  suasana  sebesar-besarnya  kemakmuran  menurut  asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dimensi ini secara spesifik melahirkan paham negara kesejahteraan  (verzorgingstaat,  walfare  state).  Seanjutnya  keadilan  sosial  bagi  seluruh rakyat Indonesia yaitu bunyi dari Pancasila yakni sila ke-5, sesuai dengan bunyi tersebut diharapkan  setiap  warga  negara  Indonesia  memiliki  rasa  tanggungjawab  yang  penuh dengan  segenap  hati  dan  jiwanya  sebagaimana  apabila  menjadi  seorang  Pejabat Pemerintah  harus  memiliki  rasa  tanggungjawab  untuk  menjalankan  tugas  yang seharusnya  dengan  tidak  semata-mata  hanya  untuk  mementingkan  kepentingan pribadinya  saja  melainkan  untuk  kesejahteraan  rakyat  dengan  tidak  menyalahgunakan kekuasaan  yang  dimilikinya.  Karena  sangat  tidak  mungkin  jika  seseorang  hanya mementingkan  dirinya  sendiri  tanpa  adanya  memerhatikan  kepentingan  masyarakat lainnya.  Begitupun  sebaliknya,  hidup  bermasyarakat  juga  tidak  terlepas  dan  tidak mungkin  melupakan  kepentingan  dirinya  tanpa  mementingan  bangsa  Indonesia  dalam menjalankan  tugas  hidupnya  yang  bersifat  sosial  atau  berlaku  adil  terhadap  sesama. Mempunyai  kekuasaan  seharusnya  Pejabat  Pemerintah  melakukan  tugasnya  dengan sebaik mungkin untuk bisa menyejahterakan rakyatnya. Sesuai dengan fungsinya, dalam hal ini Pejabat Pemerintah yang seharusnya melaksanakan fungsi dari Pemerintahan itu sendiri  apabila  menyalahgunakan  kewenangan  dalam  jabatannya  akan  sangat menimbulkan  kerugian  bagi  negara.  Berkaitan  dengan  hal  tersebut,  terdapat  aturan larangan  penyalahgunaan  wewenang  pejabat  pemerintahan.  Misalnya,  yang  akan berdampak  langsung  dengan  nasib  rakyat  yang  akan  menjadi  terganggu  kehidupannya terkait  dengan  perekonomian  dan  sosial.  Hasil  pajak-pajak  yang  telah  mereka  bayar apabila  dana  yang  sudah  terkumpul  tersebut  malah  disalahgunakan  oleh  Pejabat Pemerintahnya  itu  sendiri.  Hal  ini  menjadi  sangat  tidak  sesuai  dengan  apa  tugas  dan fungsi  Pejabat  Pemerintah  dengan  mempunyai  kekuasaan  tersebut.  Menjadi  seorang Pejabat  Pemerintah,  alangkah  baiknya  bisa  menyejahterakan  rakyatnya  untuk  selalu menjalakan  tugasnya  dengan  jujur  dan  tidak  terpengaruhi  oleh  apapun  dan  siapapun dengan  tidak  pernah  mengharapkan  imbalan  berupa  apapun  walaupun  dirinya    bisa melakukan hal tersebut karena jabatan atau posisi yang dimilikinya. Tujuan penelitian ini yakni  untuk  bisa  menyadarkan  generasi  penerus  bangsa  yang  ingin  bercita-cita  ingin menjadi seorang Pejabat Pemerintah agar tidak melakukan hal-hal atau tindakan di luar kapasitas kewenangannya  maupun seorang yang telah memiliki kekuasaan tersebut.

## Metode Penelitian
Sifat dan Jenis Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  dengan menggunakan metode sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan  ini  yaitu  agar  dapat  memberikan  sebuah  hasil  yang  bermanfaat  dan  mudah dipahami, maka penulisan ini dilihat dari jenis dan sifatnya dilakukan dengan penelitian menggunakan  metode  yuridis  normatif  (metode  penelitian  hukum  normatif).  Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder yang sudah ada. Penelitian ini untuk  mendapatkan  bahan-bahan  yakni  berupa:  asas-asas  hukum,  teori-teori  hukum, konsep-konsep  hukum,  serta  peraturan  perundang-undangan  yang  ada  dan  telah  diatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan pada penelitian ini dengan menuangkan hasil,  mendeskripsikan,  dan  menganalisa  dari  peraturan-peraturan  hukum  terkait bagaimana seharusnya dan bagaimana senyatanya.

## Hasil dan Pembahasan

## Definisi Atau Ruang Lingkup
Wewenang  memiliki  arti  yaitu  hak  yang  dimiliki  oleh  Badan  dan/atau  Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan ( Ansori , 2017). Kemudian yang disebut dengan Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat  Pemerintahan  dalam  mengambil  keputusan  dan/atau  tindakan  dalam penyelenggaraan  pemerintahan  yang  dilakukan  dengan  melebihi  wewenang  dan kapastitas yang seharusnya diberikan atau dimiliki, dan/atau bertindak sewenang-wenang sebagaimana yang sudah diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Voll , 2010).
Terjadinya  penyalahgunaan  wewenang  perlu  diketahui  dan  diukur  dengan membuktikan  secara  faktual  dan  akurat  bahwa  seorang  pejabat  telah  menggunakan wewenangnya  dilakukan  untuk  tujuan  yang  seharusnya  atau  tidak,  hal  ini  harus  dapat dibuktikan juga bahwa terjadinya penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sadar atau sengaja dengan mengalihkan tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu ( Harun, Nuria  Siswi,  SH,  &  Galang  Taufani ,  2018).  Pengalihan  tujuan  tersebut  harus  benar berdasarkan  keinginan  pribadi  yang  dilakukan  dengan  sadar  atas  sesuatu  yang dilakukannya  yakni  diluar  kapasitas  kewenangannya,  baik  untuk  kepentingan  dirinya sendiri ataupun untuk orang-orang terdekat/kerabat.
( Hadjon , 2012) Berdasarkan tinjauan yuridis, penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan  dinyatakan  terjadi  ketika  “badan  dan/atau pejabat  pemerintahan  dalam  membuat  keputusan  dan/atau  melakukan  tindakan  yang dilakukan melebihi wewenang dengan:
a). melampaui masa jabatan berlakunya wewenang;
b). melampaui batas wilayah wewenang yang seharusnya; dan/atau
c). bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.
Menurut  ketentuan  Pasal  17  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014,  badan dan/atau  pejabat  pemerintahan  dilarang  menyalahgunakan  wewenang,  larangan  itu meliputi  larangan  melampaui  wewenang,  larangan  mencampuradukkan  wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.
Badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  dikategorikan  melampaui  wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ( Hulu & Pujiyono , 2018). Badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  dikategorikan  mencampuradukkan  wewenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan di luar cakupan bidang atau materi wewenang  yang  diberikan,  dan/atau bertentangan  dengan  tujuan  wewenang  yang diberikan  ( Barhamudin ,  2019).  Badan  dan/atau  pejabat  pemerintahan  dikategorikan bertindak sewenang-wenang apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan, dan/atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Berdasarkan  Pasal  20 UU  Nomor 30  Tahun  2014,  maka  pengawasan  dan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang terlebih dahulu dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hasil pengawasan APIP terhadap dugaan penyalahgunaan  wewenang  berupa  tidak  terdapat  kesalahan,  terdapat  kesalahan administratif, atau  terdapat  kesalahan  administratif  yang  menimbulkan  kerugian keuangan negara.
Asas-Asas  Umum  penyelenggaraan  negara  dalam  Pasal  3  Undang-Undang Nomor  28  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang  Bersih  dan  Bebas  dari Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme  meliputi,  a.  Asas  kepastian  hukum;  b.  Asas  tertib penyelenggaraan  Negara;  c.  Asas  kepentingan  umum;  d.  Asas  keterbukaan;   e.  Asas proposionalitas; f. Asas profesionalitas; dan g. Asas akuntabilitas.
Dasar pengujian ada atau tidaknya penyalahgunaan ini adalah dilihat berdasarkan dari peraturan dasar (legalitas) sebagai hukum positif tertulis yang melatar belakangi ada atau  tidaknya  kewenangan  saat  mengeluarkan  suatu  keputusan,  artinya  ukuran  atau kriteria  ada  atau  tidaknya  unsur  “menyalahgunakan  kewenangan”  haruslah  menaati peraturan  dasar  mengenai  tugas,  kedudukan,  fungsi,  susunan  organisasi  dan  ruang lingkup tata kerja.
Penyalahgunaan kewenangan ini diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bukanlah satu-satunya bentuk penyalahgunaan kewenangan. Selain penyalahgunaan kewenangan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
( Simanjuntak , 2018) Lemahnya konsep penyalahgunaan wewenang dalam delik korupsi  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  3  Undang-Undang  Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi, semakin menegaskan bahwa korupsi merupakan “invisible crime” yaitu ketika aparat negara yang koruptif atau perbuatan koruptif berlindung di balik kebijakan ( Rini ,  2018).  Dalam  hal  ini,  Marwan  Effendy  memandang  bahwa  “telah  terjadi pergeseran hukum yang akan menimbulkan kegamangan bagi pejabat tata usaha negara,
manakala  ia  harus  melaksanakan  tugas,  fungsi  dan  wewenangnya  untuk  menetapkan suatu kebijakan” ( Dewi , 2019).
Di  kalangan  penegak  aturan  sendiri  masih  ada  persepsi  yang  tidak  sama  pada menaruh  batasan  kapan  kebijakan  atau  diskresi  masuk  pada  ranah  pidana  atau  sekedar pelanggaran administratif, khususnya pada kaitan menggunakan kebijakan atau tindakan yang keliru berdasarkan pejabat yang menyebabkan kerugian negara ( Hadjon , 2011.).

## Kesimpulan
Pengujian  ada  atau  tidaknya  penyalahgunaan  kewenangan  adalah  dilihat berdasarkan dari peraturan dasar (legalitas) sebagai hukum positif tertulis yang melatar belakangi  ada  atau  tidaknya  kewenangan  saat  mengeluarkan  suatu  keputusan,  artinya ukuran atau kriteria ada atau tidaknya unsur “menyalahgunakan kewenangan” haruslah menaati  peraturan  dasar  mengenai  tugas,  kedudukan,  fungsi,  susunan  organisasi  dan ruang  lingkup  tata  kerja.  Kemudian,  pejabat  terkait  dapat  dikatakan  menyalahgunakan wewenang  apabila  dalam  persidangan  di  PTUN  terbukti  bahwa  perbuatan  mereka menerima dana bagi hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan bertentangan dengan peraturan  perundang-undangan,  mengingat  dasar  hukum  yang  dijadikan  alasan  oleh mereka telah dicabut. Sebagai saran,  bahwa dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, maka pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Seharusnya sebagai seorang  pejabat  yang  mempunyai  kekuasaan,  memanfaatkan  kekuasaannya  tersebut untuk bisa menyejahterakan rakyatnya dan menciptakan perdamaian demi kepentingan umum bukan hanya untuk dirinya sendiri, kerabat, atau golongan-golongan tertentu.

## Bibliografi
Ansori,  Lutfil.  (2017).  Diskresi  Dan  Pertanggungjawaban  Pemerintah  Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Jurnal Yuridis , 2 (1), 135–150.
Barhamudin, Barhamudin. (2019). Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan  Ruang  Lingkupnya  Menurut  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan. Solusi , 17 (2), 175–192.
Dewi,  Arma.  (2019).  Penyalahgunaan  Wewenang  Dalam  Perspektif  Tindak  Pidana Korupsi. Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia , 1 , 24–40.
Hadjon, Philipus M. (n.d.). dkk.(2011). Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi .
Hadjon, Philipus M. (2012). dkk. Hukum Administrasi dan Good Governance . Jakarta.
Harun,  S.  H.,  Nuria  Siswi,  E.,  SH,  M.  H.,  &  Galang  Taufani,  S.  H.  (2018). Hukum Administrasi Negara: Di Era Citizen Friendly . Muhammadiyah university Press.
Hulu,  Sabarudin,  &  Pujiyono,  Pujiyono.  (2018).  Pertanggungjawaban  Pidana  Atas Tindakan Diskresi Pejabat Pemerintahan Yang Berindikasi Adanya Penyalahgunaan Wewenang. Masalah-Masalah Hukum , 47 (2), 167–174.
Rini, Nicken Sarwo. (2018). Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Penelitian Hukum De Jure , 18 (2), 257–274.
Simanjuntak,  Enrico.  (2018). Hukum  acara  peradilan  tata  usaha  negara  transformasi dan refleksi .
Voll, Willy D. S. (2010). Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara .
Laica  H.M.  Marzuki,.  “ Pemberlakuan  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2014  Tentang Administrasi  Pemerintahan  Dalam  Konteks  Perkembangan  Kompetensi  Peradilan  Tata Usaha  Negara  RI”,  hlm.  13.  Makalah  disampaikan  pada  Seminar  Sehari  dalam  rangka HUT Peradilan Tata Usaha Negara ke-26 dengan tema: Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan  Berdasarkan  Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan,  kaitannya dengan Perkembangan Hukum Acara Peratun, Hotel Mercure, Jakarta, 26 Januari 2016
Philiphus M Hadjon, “ Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor  30  Tahun  2014 ” ,  disampaikan  dalam  Colloquium  Membedah  Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Hotel Garden Palace, 5 Juni 2015
Shinta  Agustina  dkk. Penjelasan  Hukum  Unsur  Melawan  Hukum;  Penafsiran  Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Jakarta: Kerjasama Judicial Sector Support dengan LeIP, 2017
Romli Atmasasmita. “ Penyalahgunaan Wewenang Oleh Penyelenggara Negara: Suatu Catatan  Kristis  Atas  UU  RI  Nomor  30  Tahun  2014  tentang  Administrasi
Pemerintahan  Dihubungkan  Dengan  UU  RI  Nomor  20  Tahun  2001  tentang Perubahan  Atas  UU  RI  Nomor  31  Tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak Pidana  Korupsi ”,  Makalah,  disampaikan  dalam  Seminar  Nasional  dalam  rangka HUT  IKAHI  Ke-62  dengan  tema  “Undang-Undang  Administrasi  Pemerintahan, Menguatkan  atau  Melemahkan  Upaya  Pemberantasan  Korupsi”,  Hotel  Mercure, Jakarta, tanggal 26 Maret 2015
Shinta  Agustina  dkk.  Penjelasan  Hukum  Unsur  Melawan  Hukum; Penafsiran  Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Jakarta: Kerjasama Judicial Sector Support dengan LeIP, 2017