Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## Dinamika Masyarakat Adat Pusu Dan Pemetaan Partisifatif Penyusunan Tata Ruang
Wilayah Adat
1 Ahmad Yamin, 2 Geatriana Dewi Dosen Fakultas Hukum, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Samawa Rea (IISBUD SAREA) Sumbawa Besar
Alamat : Jalan Olat Maras Desa Pernek Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Email : ahmadyamin69@gmail.com, geatrianadewa86@gmail.com
Abstract. The purpose of this research is first , to find out the dynamics of the indigenous people of Pusu in terms of their history of origin, customary structures and customary law. Second , to find out participatory mapping and spatial planning of customary territories. The research method used in this article uses a qualitative approach to produce descriptive data in the form of written or spoken  words  from  people  and  observed  behavior.  This  approach  emphasizes  the  observed phenomena  and  the  context  of  meaning  that  surrounds  a  reality,  describing  or  describing  the objective  state  of  research  (a  person,  institution,  society  and  others).  The  solution  offered  in  this article is that the existence of participatory mapping and spatial planning of customary territories is a  strategic  document  that  can  be  submitted  to  all  levels  of  government  to  give  recognition  and protection to the indigenous people of Pusu in accordance with the constitutional mandate of article 18B paragraph (2) of the Basic Law. Republic of Indonesia in 1945.
Keywords  : Pusu  Indigenous  People,  Participatory  Mapping,  Customary  Territorial  Spatial Planning.
Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui dinamika masyarakat adat Pusu  dilihat  dari  sejarah  asal  usul,    struktur  adat  dan  hukum  adat, kedua Untuk  mengetahui pemetaan  partisipatif  dan  penyusunan  tata  ruang  wilayah  adat.  Metode  penelitian yang  digunakan dalam  artikel  ini  menggunakan  pendekatan  pendekatan  kualitatif  untuk  menghasilkan  data deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati. Pendekatan ini mementingkan fenomena yang teramati dan konteks makna yang melingkupi suatu realitas,  menggambarkan  atau  melukiskan  keadaan  objektif  penelitian  (seseorang,  lembaga, masyarakat dan lain-lain). Solusi yang ditawarkan dalam artikel ini bahwa dengan adanya pemetaan partisipatif  dan  penyusunan  tata  ruang  wilayah  adat  merupakan  dokumen  strategis  yang  dapat diajukan kepada semua tingkat pemerintahan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat  adat    Pusu  sesuai  dengan  amanat  konstitusi  pasal  18B  ayat  (2)  Undang-undang  Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
kata Kunci : Masyarakat Adat Pusu, Pemetaan Partisipatif, Tata Ruang Wilayah Adat.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## PENDAHULUAN
Pusu  sebagai  masyarakat  Adat  pada awalnya  Masyarakat  adat  Pusu  berasal  dari Jompang  Batu  Tulis,  Korbue,  Batu  Pleno,  Bao Rio  dan  Sampar  Bao,  sebelum  akhirnya menjadi  masyarakat  adat  Pusu.    Sistem kepercayaan  bersifat  animisme  dengan  sumber mata pencaharian berburu dan meramu. Namun setelah Syek Abdullah bermukim di Pusu  maka telah  berganti  keyakinan  dari  Animisme  dan dinamis menjadi penganut Islam yang taat.
Untuk  mengambil  keputusan  bapak  adat dan ine adat melakukan rembuk atau musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan  yang  bersifat  khusus.  Musyawarah dilakukan  secara  umum  dengan  melibatkan seluruh  masyarakat  apabila  berkaitan  dengan permasalahan umum.
Sebagai  masyarakat  hukum  adat.  Maka masyarakat  adat  Pusu  mempunyai  hak  dan kewajiban  yang  sama  dengan  masyarakat lainnya    yang  ada  di  Indonesia  yang menginginkan  pengakuan  dan  perlindungan dengan menyajikan peta dan tata ruang wilayah adat untuk dapat diakui dan diilindungi disemua tingkat  pemerintahan.  Pemetaan  tata  ruang wilayah  sebagaimana  diatur  dalam  undang- undang  Nomor  26  Tahun  2007  tentang Penataan  ruang,  selanjutnya  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan tentang desa dan desa  adat  yang  diberi  kewenangan  untuk mengatur  dan  mengurus  rumah  tangga  sendiri berdasarkan kewenangan asal usul dan kewenangan  lokal  berskla  desa.  terkait  dengan kepemilikan  tanah  milik  masyarakat  yang dikena  obyek  pembangunan  diatur  dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan  dan  diatur  pula  dalam  Peraturan Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2012  tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,
Walaupun  konstitusi  negara  pasal  18B ayat  (2)  maupun  pasal  28i  ayat  (3)  mengatur dengan  jelas  tentang  pemberian  penghormatan dan  pengakuan  terhadap  masyarakat  adat  dan
undang-undang  lain  yang  bersifat  sektoral  dan undang-undang lain yang mengatur tentang tata ruang wilayah yang mengikutsertakan masyarakat  dalam  tata  ruang  dan  pemetaan wilayah seperti tersebut diatas. Namun pemerintah  pusat  maupun  pemerintah  daerah belum  melaksanakan political  will untuk memberi  pengakuan  terhadap  masyarakat  adat terutama  masyarakat  adat  Pusu.  Permasalahan yang  timbul  dalam  tulisan  ini  adalah  pertama bagaimana  dinamika  masyarakat  adat  Pusu dilihat  dari  sejarah  asal  usul, struktur adat/kelembagaan adat dan hukum adat. Kedua, bagaimana  pemetaaan  partisipatif  penyusunan tata  ruang  wilayah  adat  untuk  mendapat pengakuan  dan  perlindungan.  Adapun  tujuan penulisan  artikel  ini  adalah  :  pertama,  Untuk mengetahui  dinamika  masyarakat  adat  Pusu dilihat dari sejarah asal usul,   struktur adat dan hukum adat, kedua untuk mengetahui pemetaan partisipatif  dan  penyusunan  tata  ruang  wilayah adat  dalam  rangka  memperoleh  dokumen pengakuan terhadap pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif.  prosedur  pendekatan  penelitian kualitatif  untuk  menghasilkan  data  deskriptif berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang- orang  dan  perilaku  yang  di  amati.  Pendekatan ini mementingkan fenomena yang teramati dan konteks  makna  yang  melingkupi  suatu  realitas, menggambarkan  atau  melukiskan  keadaan objektif/objek  penelitian  (seseorang,  lembaga, masyarakat  dan  lain-lain).  Metode  kualitatif merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata terulis atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku yang dapat diamati.

## Pembahasan
Dinamika masyarakat adat Pusu dilihat dari sejarah asal usul, struktur adat dan hukum adat. a. Sejarah asal usul Masyarakat Adat Pusu
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
Masyarakat  adat  Pusu  bagian  dari  tau kepal yang menutut cerita berasal dari beberapa sumber  terdahulu  desa  Tepal  bernama  Kepal. Sebutan  Kepal  itu  sebenarnya  merupakan akronim dari kata Tu Kepal yang dalam bahasa Sumbawa  di  sebuat Tau  Kepal yang  kalau  di Indonesiakan  “benda  tinggi  yang  dipanjat”. Masyarakat  yang  mendiami  desa  Tepal  itu sendiri terdiri dari empat kelompok masyarakat yang  tinggal  mendiami  empat  daerah/tempat yang  letaknya  tidak  terlalu  jauh  satu  sama  lain yang  juga  dari  kemepat  tempat  tersebut bermukim  masyarakat  adat  Pusu.  Keempat kelompok  tersebut  di  kenal  dengan  sebutan Mule Kamunya. Mule Kamunya itu terdiri dari :
1) Mule  Kamunya  Malengke yang  letaknya  4 km  dari  sebelah  barat  desa  Tepal,  bukti yang  masih  bisa  dilihat  sampai  sekarang ini  yang  berhubungan  dengan  kelompok tersebut  ialah  adanya  dua  batu  tulis  serta satu kelompok makam (pekuburan lama)
2) Mule  Kamunya  Melempeyang  terletak di unter  mantular (bukit  Mantular)  kurang lebih  2  km  sebelah  barat  desa  Tepal  agak ke  selatan  kira-kira  3  km  dari  kelompok Mole  Kamunya  Malengke  peningkatan dari kelompok ini ada salah satu kelompok pekuburan lama dan diantara kuburan yang ada  disana  terdapat  satu  kuburan  yang memiliki  sejarah  khusus  bagi  masyarakat Tepal  utamanya  masyarakat  adat  Pusu yang  sampai  sekarang  ini  masih  ada  yaitu “kubur sanari Malang”.
3) Mule  Kamunya  Padesa atau  lebih  dikenal dengan  nama    Mule  Kamunya  Tabajarak yang  letaknya  sebelah  barat  desa  Tepal agak ke utara kira-kira 2 km dari kelompok Malengke  peninggalan  yang  masih  bisa disaksikan  sampai  sekarang  ini    ada  dua yaitu satu kelompok makam dan satu mata air yang dianggap keramat oleh masyarakat adat Pusu.
4) Mule  Kamunya  Orang  Mate ,  atau  yang lebih  dikenal  Mule  Kamunya  Pola  Desa letaknya  agak  jauh  dari  Komunitas  Adat
Pusu  sekitar  10  km  sebelah  timur  agak  ke Utara  bukti  peninggalan  di  sana  satu kelompok  makam  dan  tiga  buah  batu  tulis yang  dikenal  dengan  nama  “Batu  Tulis Pamanto Asu”.
Dalam  rangka  melangsungkan  kehidupan kemasyarakat  yang  berada  pada  Desa  Kepal (Tepal)  menurut  masyarakat  yang  tinggal  di Desa Tepal dan sekitarnya termasuk masyarakat  Adat  Pusu  bahwa Mule  Kamunya Orang  Mate merupakan  kelompok  masyarakat yang  cendrung  nomaden  (berpindah-pindah), sehingga sering mengganggu eksisitensi kelompok lain seperti Mole Kamunya Malengke,  Mule  Kamunya  Melempe  dan  Mule Kamunya Padesa.
Untuk  mengantisipasi  gangguan  Daru Mule  Kamunya  Orang  Mate,  maka  ketiga kelompok masyarakat lain melakukan kesepakatan untuk melawan gangguan tersebut, maka  tersebutlah  seorang  pemberani  yang berasal dari kelompok Mule Kamunya Melempe yang  bernama “Lepu  Tengke”. Di  bawah koordinasi  dari Lepu  Tengke ketiga  kelompok tersebut  kemudian  mengadakan  pertemuan yang  di  namakan “Pulung  Rama” di  suatu tempat  di  bawah  pohon  beringin  yang  tumbuh dekat  masjid  Tepal  sekarang  ini.  Kesepakatan (Pulung) tersebut melahirkan kesepakatan yang di  beri  nama “Oneng  Pitu” Isi  kesepakatan (Pulung)  yang  tertuang  dalam  Oneng  Pitu adalah sebagai berikut :
a) Otak  Rama kelompok mule  Kamunya Malengke yang  ditunjuk    sebagai Tusa Kapu
b) Otak Rama kelompok mule Kamunya Malengke ditetapkan sebagai Pasung
c) Otak  rama kelompok mule  Kamunya Malengke  Teba  Jarak ditetapkan  sebagai Baeng Pulung
d) Lepit  Tengke dipercaya  untuk  memimpin para “Jang  Paleng” dalam  mengahadapi Kamunya  Orang  Mate bila  sewaktu-waktu mereka datang mengganggu.
e) Mereka  sepakat  untuk  menyatukan  diri dalam  satu  kelompok  dan  membubarkan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
tiga  kamunya  yang  ada  dan  membangun kampung  bersama  yang  diberi  nama “Kepal” yang langsung dikepalai oleh Tusa Kapu.
f) Meletakkan empat buah tusung. empat buah batu  yang  menjadi  perbatasan  sekaligus menjadi “Baban Galung” pintu Desa.
g) Membuat Galumang atau parit yang mengelilingi Desa
h) Nama dari tempat Tusung itu adalah :
i) Batu  Pasunat (Tusung  Baban  Pasunat). Letaknya sebelah utara desa Tepal
j) Batu  Goleng letaknya  disebelah  selatan desa Tepal
k) Batu Bale Ara (Tusung Bale Ara) terletak di sebelah Barat
l) Batu Basanak (Tusung  Basanak) terletak di pintu masuk sebelah timur desa Tepal.
Selain  bukti  sejarah  yang  dipaparkan diatas  secara  spesifik  sejarah  masyarakat  adat Pusu  jika  ditinjau  dari  asal  usul  dapat dideskripsikan  bahwa  Sekitar  tahun  1.300  M sudah ada dan hadir masyarakat di wilayah adat Pusu  yang  saat  ini  menjadi  masyarakat  adat Pusu,  hidup  berkelompok  yang  namanya Jompong  Korbue,  jompong  Sampar  Angin, Jompong Ai Tala Bao, Jompong Kuang Palela, Jompong  Bao  Panua.  Kehidupan  masyarakat pertama  disini  1300  Masehi  sudah  hidup manusia  yang  menyembah  matahari  atau  batu Bau  Mele.  Kehidupan  ini  dilakukan  oleh mereka  jauh  sebelumnya  mengenal  islam. Karena islam belakangan datang.
Kemudian  masuk  islam  ke  Pusu  ini dibawah oleh namanya “Selam” sekitar pertama penyebaran  islam  di  Sumbawa  oleh  kerajaan Bima  tahun  1600  M.  kemudian  Selam  ini menetap  di  Pusu  membangun  pradaban  baru dengan membawa budaya baru. Yang walaupun Pusu  asli  tidak  hilang  sama  sekali.  Contoh rabana  dulu  digunakan  untuk  penyembahan matahari oleh masyarakat asli Pusu begitu islam masuk  maka  rabana  digunakan  untuk  kegiatan keagamaan islam.
Kemudian  Jompong  ini  disatukan  oleh namanya  Selam.  Yang    pada  waktu  itu
berjumlah  sekitar  100  KK  dengan  dibuktikan saat  ini  kuburan  tua.  Setelah  Selam  pemimpin adat  diganti  oleh  Syeik  Abdullah  yang  berasal dari  keturunan  Selam.  Dari  Syeik  Abdullah lahirlah  anak  mereka  Syeik  Abbas,  Syeik Zainuddin yang merupakan guru dari ayahanda kepala  adat  masyarakat  adat  Pedukuhan Talonang pak Jamaluddin M. Amin.
Syeik  Abdullah  meninggal  di  Pusu,  diganti dengan  keturunannya  untuk  meneruskan  tahta adat  di  Pusu  H.  Abdul  Kadir.  Setelah  dari  sini tidak  ada  lagi  gelar  Syeik  di  masyarakat  adat Pusu.  Sehingga  dilanjutkan  dengan  sistem  adat istiadat  sekarang  yang  tidak  ditentukan  oleh keturunan kerena ada syarat khusus. Salah satu syaratnya  adalah  orang  yang  tidak  membawa lari  anak  orang  “  Marari”  maka  bisa  menjadi kepala adat, tidak duda” polak pit’.
Sebelum  Belanda  masuk  ke  Pusu  dulu diserang oleh kerajaan dari Sulawesi, sebenarnya  belanda  tidak  bisa  masuk  ke  Pusu. tapi  belanda  sangatlah  cerdik  dia  menguasai tempat  berladang  para  petani  sehingga  petani merasa  kesulitan  makanan.  Sehingga  barulah Belanda  bisa  masuk  ke  dalam  desa  Pusu  atas bekingan kerajaan dari Sulawesi.
Syeik  H.  Suaib  bin  Yusuf  adalah  ayah dari  syeik  Abdullah  melakukan  peperangan dengan  Belanda,  sampai  dengan  keturunan yang  namanya  Baham  juga  ikut  berperang  di jaman Belanda sehingga Belanda menjadi takut dan  mundur.  Di  jaman  kerajaan  Sumbawa sampai  syeik  dari  masyarakat  adat  Pusu, menjadi  tempat  para  belajar  agama  orang Sumbawa  dan  kerajaan  Sumbawa  dan  dunia. Dalam  perkembangan  selanjutnya  seiring dengan  perkembangan  jaman  masyarakat  adat Pusu  kemudian  menjadi  desa  Pusu.  Setelah menjadi  desa,  berapa  kali  warga  Pusu mengalami perpindahan sejak sebelum merdeka sampai merdeka ada lima kali merdeka terakhir tahun  1974.  Ada  yang  pindah  ke  desa  Hijrah Lape  Kecamatan  Lape,  Kecamatan  Alas, Kecamatan  Utan  dan  lainnya  di  daerah Kabupaten  Sumbawa.  Walaupun  sudah  pindah adat  istiadat  di  Pusu  tetap  jalan  sebagaimana
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
saat ini yang dipimpin oleh bapak desa dan Ine desa.
Untuk  menjadi  kepala  adat  di  Pusu, tidak  ada  istilah  dengan  sistem  kepala  adat turun  temurun  tapi  diangkat  oleh  kelembagaan adat sendiri atas putusan rapat adat dan Ine desa tersebut. Sehingga saya saat ini menjadi kepala adat atas usulan dari rapat masyarakat adat dan putusan dari kelembagaan adat.
Jadi  di  kami  masyarakat  adat  Pusu  ini tetap  keputusan  tertinggi  ada  di  kelembagaan adat.  Saat  ini  masyarakat  adat  Pusu  berada  di dusun  Pusu  desa  Desa  Tepal  Kecamatan Batulanteh  Kabupaten  Sumbawa.  Yang  terdiri dari 100 KK dan 200 jiwa.
b. Struktur Adat/ Lembaga Adat
Untuk mengambil keputusan bapak adat dan  ine  adat  melakukan  Rapulung  atau musyawarah untuk mengambil sebuah keputusan  yang  bersifat  khusus.  Musyawarah dilakukan  secara  umum  dengan  melibatkan seluruh  masyarakat  apabila  berkaitan  dengan permasalahan umum.
Struktur Kelembagaan Adat Kenegrian Pusu
antara dunia dan akhirat. Seperti pada sttruktur adat di bawah ini:
a. Ine adat yaitu kepala adat yang mengetahui segala  sesuatu  yang  ada  di  dalam  lingkup wilayah  adat.  Segala  kebijakan  ditentukan oleh ine adat dengan dilakukan musyawarah  dengan  bawahannya.  Disebut ine  adat karena  fokus  pada  internal komunitas  adat  atau  di  dalam  kewilayahan adat.  Ine  dalam  bahasa  adat  Pusu  adalah ibu.  Ibu  diartikan  sebagai  seseorang  yang aktif  di  rumah  tangganya.  Begitu  juga dengan  dinamakan  sebagai ine  adat karena dia  lebih  aktif  dan  focus  dalam  rumah tangga komunitas adat Pusu itu sendiri. Ine adat  yang  mengatur  segala  yang  berkaitan dengan nilai-nilai adat Pusu.
b. engulu yaitu pendamping  ine  adat atau sebagai  penganti  pertama  Ine  adat  ketika berhalangan.  Pengulu  memegang  peran penting yaitu mengingatkan Ine adat apabila keluar  dari  jalur  hukum  adat  atau  kebiasan dalam  tradisi-tradisi  di  komunitas  adat Pusu.
c. Rure yaitu  sesorang  yang  mengetahui segala  bentuk  administrasi  di  komunitas adat  Kenegrian  Pusu.  Rure  juga  berfungsi sebagai  notulen  atau  sekretaris  adat  di Kenegrian  Pusu.  Selain  itu,  rure  juga  yang yang memastikan waktu setiap pelaksanaan pranata-pranata adat.
d. Ktub yaitu  seseorang  yang  ditugaskan menyampaikan  berita  atau  pengumuman dalam setiap keputusan adat atau menyampaikan hal-hal yang penting kepada masyarakat komunitas adat Kenegrian Pusu. Selain  sebagai  seseorang  yang  melakukan pengumuman,  rure  juga  bertugas  sebagai juru  bicara  dari  komunitas  adat  Kenegrian Pusu.
e. Mudum yaitu  seseorang  yang  melakukan pemanggilan dan yang bertugas menyembunyikan  bel  atau  lonceng  dan gong  dalam  setiap  kegiatan  pranata-pranata adat  dan  setiap  kegiatan  syukuran  di komunitas adat Kenegrian Pusu.
f. Bapak  adat yaitu  pelaksana  di  lapangan atau yang mengimplementasikan dari setiap hukum adat dan nilai-nilai adat serta tradisi- tradisi  di  komunitas  adat  Kenegrian  Pusu. Bapak  adat  juga  yang  berfungsi  dan bertugas melakukan sertiap kegiatan di luar komunitas.  Bapak  dalam  bahasa  Kenegrian Pusu yaitu seorang laki-laki yang ditafsirkan sebagai sesorang yang kebanyakan aktif di luar rumah. Begitu juga bapak  adat  yaitu  orang  yang  kebanyakan aktif  melakukan  dan  menyelenggarakan hubungan  dan  kegiatan  di  luar  komunitas. Namun  demikian  Bapak  Adat  juga  yang memastikan  nilai-nilai  adat  dilaksanakan di komunitas adat Kenegrian Pusu. Bapak adat memegang  peran  yang  sangat  penting  dan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
sangat  berat.  Karena  tugas  dan  fungsi  yang sangat  berat  sehingga  harus  ada  pembantu- pembantu di bawahnya yaitu:
g. Mandor  Sei yaitu  seorang  yang  selalu mendampingi  bapak  adat.  Mandor  Sei bertugas  menganti  posisi  bapak  adat  bila berhalangan.
h. Mandor  Due yaitu  sesorang  yang melakukan
pengumuman kesetiap masyarakat komunitas adat Kenegrian Pusu sesuai dengan keputusan bapak adat. Selain sebagai seseorang yang melakukan pengumuman  mandor  due  juga  yang bertugas menjaga atau sebagai
hansip/security  yang  bertugas  mengelilingi pemukiman  komunitas  adat  Kenegrian Pusu.
i. Petih yaitu  seorang  yang  menjaga  dan melindungi  bapak  adat  dalam  setiap gangguan.  Petih  juga  yang  bertugas menyampaikan  amanat  bapak  adat  ke  luar wilayah.
j. Tamang yaitu  seorang  atau  beberapa  orang yang  ditunjuk  oleh  bapak  adat  yang dipercaya mengurus orang hamil, melahirkan, sakit atau dalam bahasa modern sebagai  bidan  atau  perawat    masyarakat “khususnya  perempuan”  dengan  cara-cara tradisional.
k. Nti  adat yaitu  orang  mengawasi  dan melindungi komunitas dari gangguan  ghoib dan  memegang  kendali  pemukiman  dari setiap  yang  berkaitan  dengan  mahluk  jin yang menganggu kondisi masyarakat.
l. Sandro kampung yaitu orang yang memiliki pengetahuan dan kelebihan dalam mengobati  orang  yang  sakit  dan  yang mengetahui  ramuan-ramuan  tradisinal  atau Lolo Kayu yang menjadi obat-obatan.

## Sumber Daya Alam
1) Setiap  warga  tidak  boleh  berladang  dan menebang  pohon  di  hutan  adat.  Kecuali yang bersifat non kayu.
2) dalam  berladang  harus  dilakukan  berindah- pindah tempat artinya tidak boleh berladang secara berturut-turut ditempat yang sama.
3) Tidak  boleh  menebang  pohon  di  sumber mata air.
4) Tidak  boleh  menggarap  dan  menebang pohon di tue (hutan) keramat.
5) dalam  pengelolaan  hutan  garapan  sebagai kebun kopi harus disertai dengan penanaman pohon air ( rope ).
6) tidak  boleh  menebang  pohon  besar  dalam mengelolala hutan garapan sebelum tumbuh dengan besar pohon air ( rope ).
Mekanisme Pengambilan Keputusan adat.
Untuk  mengambil  keputusan  Bapak Adat  dan  Ine  Adat  melakukan  rembukkan  atau musyawarah  adat  untuk  mengambil  sebuah keputusan  yang  bersifat  khusus.  Musyawarah dilakukan  secara  umum  dengan  melibatkan seluruh  masyarakat  adat  /masyarakat  biasa apabila  berkaitan  dengan  permasalahan  umum. Pelaksanaan  aturan  dalam  kenegrian  Pusu  Ine adat  legislatif  yang  menyusun  perangkat peraturan yang berlaku untuk semua masyarakat  adat  kenegrian  Pusu,  sementara Bapak Adat adalah Eksekutiif yang menjalankan  kebijakan  perangkat  aturan  yang ditetapkan  oleh  Ine  Adat.  Terdapat  juga lembaga  yudikatif  yang  meliputi    seluruh perangkat  yang  ada  dalam  struktur  adat  untuk memutuskan suatu perkara dalam hal pelanggaran  adat  yang  nantinya  merupakan keputusan  bersama  sebagai  keputusan  adat. Warga adat yang melanggar norma atau kaidah adat  setelah  diputuskan  dalam  musyarawarah adat  maka  akan  menerima  sanksi  adat  baik sanksi badan maupun sanksi lain dalam bentuk diasingkan  atau  dikeluarkan  sebagai  anggota masyarakat  adat  kenegrian  Pusu.  Hukum  adat adalah seperangkat norma  yang dipatuhi dalam lingkungan  masyarakat  hukum  adat  yang dijalankan oleh otoritas (pemegang wewenang) lembaga  dan  bagi  pelanggar  akan  dikenakan sanksi.
Pemetaan partisipatif dan penyusunan tata ruang wilayah adat.

## Pemetaan Wilayah adat
Pemetaan  wilayah  adat  merupakan  suatu usaha terencana dan dilakukan secara sistimatis
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
untuk  mendukung  usaha  pengakuan  dan perlindungan  hak-hak  masyarakat  adat  atas ruang  hidup  dan  sumberdaya  alam  yang menjadi aset-aset penghidupannya. Oleh karena itu,  maka  kerja  pemetaan  wilayah  adat  milik masyarakat  adat  harus  dilakukan  secara  benar dan berdayaguna dengan melibatkan masyarakat adat secara penuh dan aktif. Dalam hal  ini,  mandat  sosial  dari  masyarakat  adat harus  ada,  karena  masyarakat  adat  adalah pemilik  peta.  Agar  supaya  hasil  pemetaan wilayah  adat  memiliki  kekuatan  politik,  legal secara  hukum,  diterima  kebenarannya,  dan dapat  berkontribusi  terhadap  pembangunan, maka  dukungan  dan  keterlibatan  pemerintah sangat dibutuhkan.
Untuk menjadi fasilitor pemetaan wilayah adat  milik  masyarakat  adat,  tidak  ada  metode dan  strategi  baku.  Berdasarkan  kajian  dan pertimbangan situasi wilayah, kondisi masyarakat  dan  tujuan  program,  boleh  saja membuat  rancangan  baru/menyempurnakan rancangan  yang  telah  ada  untuk  menciptakan metode  yang  cocok  dan  strategi  yang  bisa dijalankan.  Yang  tidak  boleh  dirubah  adalah prinsip  Pemetaan  Partisipatif  (PP)  dan  nilai- nilai  yang  menjiwai  pemetaan  wilayah  adat secara  partisipatif.  Berdasarkan  pertimbangan situasi wilayah Masyarakat Adat Pusu (geografis,  ekologi,  politik,  dan  lain-lain)  dan kondisi  kehidupan  masyarakat  adat  Pusu (sejarah,sosial,  budaya,  ekonomi  dan  politik), maka  seorang  Fasilitator  Pemetaan  Partispatif sebaiknya  tidak  memfasilitasi  sekaligus  kedua aspek tersebut.
Pemetaan dan pengolahan peta, masyarakat  adat  mendapat  edukasi  tentang
pemetaan  wilayah  dan  perencanaan  tata  ruang wilayah  pada  level  masyarakat  adat.  Dengan Pemetaan  dan  perencanaan  tata  ruang  wilayah adat, masayrakat adat memahami eksistensinya sebagai masyarakat adat yang sangat mengggantungkan  kehidupan  dengan  tanah secara  berkesinambungan  dari  generasi  ke generasi.  Disamping  itu  keberadaan  tata  ruang wilayah  adat  merupakan  posisi  tawar  dan  nilai tawar  dari  masyarakat  adat  dengan  pemerintah pusat,  pemerintah  Provinsi  dan  pemerintah kabupaten  untuk  mendapatkan  legalitas  dalam bentuk produk hukum pada tingkat daerah baik dalam  bentuk  Peraturan  Daerah  maupun  Surat Keputusan Bupati.
Manfaat  secara  teknis  pemetaan  dan pengelolaan  peta,  masyarakat  adat  semakin mendapat  pemahaman  dan  pelajaran  lapangan tentang  proses  pemetaan  partisipatif  serta  ikut serta  dalam  proses  perencanaan  wilayah, berdasarkan masukan saran dalam musyarawarah  di  tingkat  masyarakat  adat.  Hal lainnya  adalah  pengenalan  proses  dari  awal sampai  akhir  dari  proses  pemetaan  partisipatif. Disamping  itu  juga  ada  interaksi  sosial  yang terjadi antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat  adat  lain  dalam  membangun kesepakatan  mengenai  batas  wilayah,  serta membangun  kesadaran  baru  dari  masyarakat adat  dalam  hal  klaim  wilayah  melalui  proses pemetaan.
a. Rencana Tata ruang wilayah adat Pusu
Menurut  Pasal  1  butir  2  Undang-undang Nomor  26  Tahun  2007 tentang  Penataan ruang (UUPR),  dikatakan  bahwa  tata  ruang  adalah wujud  struktur  ruang  dan  pola  ruang.  Supaya Tata Ruang tersebut dapat dilaksanakan dengan baik  maka  diperlukan  cara  untuk  dilakukan Penataan Ruang. Hal ini diperjelas dalam Pasal 1  butir  5  UUPR  bahwa  penataan  ruang  adalah suatu  sistem  proses  perencanaan  tata  ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang. Adapun  tujuan  penataan  ruang  berdasarkan Pasal 3 UUPR yang menyatakan bahwa:
“Penyelenggaraan  penataan  ruang  bertujuan untuk  mewujudkan  ruang  wilayah  nasional
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan: a) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; b) Terwujudnya
keterpaduan dalam
penggunaan  sumber  daya  alam  dan  sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
c) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
Saat  ini,  suatu  rencana  tidak  dapat dihilangkan dalam hukum administrasi, dimana rencana  dapat  dijumpai  dalam  berbagai  bidang kegiatan  pemerintah,  misalnya  dalam  hal pengaturan  mengenai  tata  ruang.  Menurut  Saul M.  Katz,  terdapat  alasan  atau  dasar  dari diadakannya suatu perencanaan yaitu
diantaranya: a) Dengan adanya suatu perencanaan diharapkan  terdapat  suatu  pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian suatu perkiraan.
b) Dengan  perencanaan  diharapkan  agar terdapat  suatu  perkiraan  terhadap  hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan tidak hanya dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan,  tetapi  juga  mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi, dengan perencanaan  mengusahakan  agar  ketidak pastian dapat diatasi sedikit mungkin.
c) Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas dengan memilih urutan  yang  dilihat  dari  segi  pentingnya suatu  tujuan,  sasaran  maupun  kegiatan usahanya.
d) Perencanaan memberikan kesempatan untuk  memilih  berbagai  alternatif  tentang cara  atau  kesempatan  untuk  memilih kombinai terbaik.
e) Dengan  adanya  rencana,  maka  akan  ada suatu  alat  pengukur  atau  standar  untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi.
Masyarakat asli di suatu daerah memiliki  cara  pandang,  wawasan  dan  konsep terkait  lingkungan  mereka,  cara  pandang  serta konsep  itulah  yang  dapat  kita  artikan  sebagai bagian  dari  kearifan  lokal.  Kearifan  lokal memiliki  cakupan  yang  lebih  luas  daripada sekedar pengetahuan tradisional. Kearifan lokal merupakan perwujudan implementasi artikulasi dan pengejawantahan serta bentuk pengetahuan tradisional  yang  dipahami  oleh  manusia  atau masyarakat  yang  berinteraksi  dengan  alam sekitarnya,  sehingga  kearifan  lokal  merupakan pengetahuan kebudayaan yang dimiliki kelompok masyarakat tertentu mencakup model-model  pengelolaan  sumber  daya  alam secara  lestari  termasuk  bagaimana  menjaga hubungan  dengan  alam  melalui  pemanfaatan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan demikian  kearifan  lokal  adalah  suatu  sistem yang  mengintegrasikan  pengetahuan,  budaya dan  kelembagaan  serta  praktik  mengelola sumberdaya alam.
Konsep tata ruang, sejatinya sudah sejak lama  dikenal  oleh  masyarakat  Indonesia, bahkan  sebelum  ledakan  penduduk  terjadi seperti saat ini. Adanya ruang yang dikeramatkan,  hutan  yang  dikeramatkan,  lahan yang  tidak  boleh  untuk  mendirikan  rumah, kawasan pemukiman yang berkelompok, kawasan  untuk  kuburan,  kawasan  untuk  jalan, kawasan  untuk  pemujaan,  kawasan  untuk pertanian,  merupakan  bentuk  tata  ruang  lokal yang  dikenal  oleh  masyarakat  Indonesia  pada umumnya.  Akan  tetapi,  oleh  masyarakat “modern”  tata  ruang  yang  telah  dibangun  oleh nenek  moyang  ini  dianggap  sebagai  sebuah konsep  yang  “kosong,  tidak  berdasar”  dan “tanpa makna”, karena tidak mampu dijelaskan secara rasional dan ilmiah. Akibatnya, penggunaan  ruang  dilakukan  sesuai  dengan keinginan tanpa memperhatikan kapasitas ruang dan daya dukung lingkungan. Dapat dipastikan, tata ruang menjadi rusak dan tanpa bentuk yang
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
pasti.  kearifan  lokal  suatu  daerah  sangat memengaruhi  kedudukannya  dalam  penataan ruang  sebab  berkaitan  erat  dengan  hukum  adat dan masyarakat dimana tempat itu berada.
Pada umumnya, konsep dan pemaknaan masyarakat  hukum  adat  termasuk  hak-hak tradisionalnya  cukup  jelas  terlindungi  dalam berbagai peraturan hukum, tetapi dalamimplementasinya tidak mudah diterapkan. Kecenderungan  muatan  materi  demikian  jelas tidak  dapat  memberikan  kepastian  hukum malah sebaliknya dapat menegasikan masyarakat hukum adat. Dengan adanya empat syarat  komulatif  yaitu,  masyarakat  hukum  adat sebagai subyek hak jika masih ada, berkesesuaian dengan kondisi masyarakat tidak bertentangan  dengan  NKRI  dan  diatur  oleh undang-undang. Dukungan masyarakat internasional  melalui  kebijakan  meratifikasi Konvensi internasional ke dalam sistem hukum nasionalnya sangat diperlukan. Sehingga negara melalui undang- undang
diwajibkan mengakomodir perlindungan
hak-hak masyarakat adat.
Hal  ini  bukan  saja  terjadi  karena ketidakpastian  hukum  peraturan  perundang- undangan  di  tingkat  pusat,  akibat  pengakuan dan  penghormatan  terhadap  MHA,  melainkan karena dalam tingkat UU Sektoral lainnya yang menegasikan MHA. Meskipun demikian, hadirnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat  lokal  memerlukan  adanya rule  of law di tingkat daerah. Jika lahirnya perda-perda adat  sebagai  pengganti  kekosongan  hukum ditingkat  pusat  menjadi  sangat  wajar  jika menimbulkan masalah baru.
Senada dengan itu, hasil kajian Gregory Acciaolli  dengan  judul From  Acknowledgment to Oprationalization of Indegeneous
Sovereignty ,  mengajukan  beberapa  kesimpulan bahwa  klaim  kedaulatan  masyarakat  hukum adat  tidak  diterapkan,  meskipun  instrumen hukum  nasional  dan  internasional  telah mendukungnya.  (1)  Ketidakjelasan  istilah kedaulatan  bagi  masyarakat  adat  untuk  dapat diimplementasikan  dalam  kaitannya  dengan
hak-hak adat terhadap wilayah adat, sebagaimana  halnya  perbedaan  penggunaan konsep  pemukiman  kembali  pada  masyarakat adat  yang  tinggal  di  wilayah  komunitas adatnya.  (2)  Faktor  eksternal  terkait  gerakan kemandirian  masyarakat  itu  sendiri,  yakni terkait dengan kelangsungan pengawasan tanah agraria.
Pengakuan pemerintah terhadap prinsip- prinsip  adat  dengan  penolakan  terhadap sebagain  khusus  klaim  adat,  bukan  sekedar cerita  semata.  Dalam  beberapa  hal,  reformasi otonomi daerah pemerintah pusat yang turun ke pemerintah  provinsi  dan  tingkat  kabupaten, berakibat timbulnya tingkat penekanan pendapatan  daerah  yang  kebanyakanditentang karena  secara  langsung  bersinggungan  dengan hak-hak  masyarakat  adat.  Kemunduran  studi hukum adat dan masyarakat hukum adat, antara lain  oleh  karena  anggapan  bahwa  hukum  adat dan  masyarakat  hokum  adat  ini  inkompatibel dengan  semangat  kebangsaan  dan  bahwa masalah  hukum  adat  ini  dipandang  sebagai bagian  dari  masalah  SARA  (suku,  agama,ras dan  antargolongan)  yang  merupakan  ancaman bagi  ketahanan  nasional.  Walaupun  eksistensi dan  hak-hak  masyarakat  hukum  adat  secara formal  diakui  dalam  UUD  1945,  terutama terkait  dengan  hak  atas  tanah  ulayat,  namun dalam  kenyataannya  hak-hak  tersebut  secara berkelanjutan  telah dilanggar baik oleh Pemerintah  maupun  pihak  non-Pemerintah. Pelanggaran- pelanggaran ini meliputi pelanggaran  terhadap  hak  ekonomi,  sosial  dan budaya  yang  berujung  pada  pelanggaran  hak sipil  dan  politik.  Pelanggaran  hak-hak  secara berkelanjutan  tersebut  merupakan  salah  satu faktor  terjadinya  konflik  horizontal  dan  atau konflik  vertikal  yang  tidak  jarang  memakan korban jiwa dan harta
Kepastian  hukum  budaya  dalam masyarakat  sangat  jelas  berbeda  dengan pemerintahan  desa.  Bab  1  pasal  1  Undand- undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa menyebutkan  Desa  adalah  Desa  dan  desa  adat atau  dengan  nama  lain,  adalah  kesatuan
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753
masyarakat  hukum  yang  memiliki  batas-batas wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan mengurus  kepentingan  masyarakat  setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai persoalan yang melibatkan adat  terkadang  melibatkan  pihak  lain,sehingga pertikaian tak luput untuk diidentifikasi. Karena itu, proses dan mekanisme pemberian ganti rugi digunakan  untuk  mencegah  timbulnya  konflik. Sengketa dalam kepemilikan masyarakat hukum  adat  dapat  meniimbulkan  persoalan. Dalam  mengantisipasinya,  beberapa  peraturan perundangan mengatur dan menjelaskan mengenai  pemberian  ganti  rugi  atau  peralihan hak  tersebut.    Hak  ganti  rugi  dalam  proses peralihan  hak  terkait  dengan  hal  kepentingan umum  ( public  interest ).  Pembangunan  dan kepentingan  umum.  telah  diatur  dalam  PP  No. 71  Tahun  2012.  Dalam  Pasal  21  Ayat  (1)  PP No  71  Tahun  2012  tentang  Penyelenggaran Pengadaan  Tanah  bagi  Pembangunan  untuk Kepentingan Umum, disebutkan bahwa pemilik tanah  bekas  milik  adat  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  17  Ayat  (2)  huruf  (d)  merupakan pemegang  hak  milik  atas  tanah  bekas  tanah milik adat sebagaimana diatur dalam ketentuan konversi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Agraria.
Kepemilikan  tanah  bekas  milik adat  sebagaimana  Ayat  (1)  dibuktikan  dengan akta  pemindahan  hak  yang  dibuat  di  bawah tangan  yang  dibubuhi  tanda  kesaksian  oleh kepala  adat,  lurah,  kepala  desa  atau  nama  lain yang  dibuat  sebelum  berlakunya  Peraturan Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1961  tentang Pendaftaran  Tanah  dengan  disertai  alas  hak yang  dialihkan.  Pasal  58  Ayat  (3)  UU  No  38 Tahun  2004  tentang  Jalan  diatur  ketentuannya. Bahwa  penggantian  dapat  diberikan  kepada pemegang  hak  atas  tanah,  atau  pemakai  tanah negara,  atau  masyarakat  ulayat  hukum  adat, yang  tanahnya  diperlukan  untuk  pembangunan jalan, berhak mendapat ganti kerugian.
Masyarakat  Adat  Pusu  sebagaimana disebut  pada  bagian  pendahuluan  buku  ini adalah  mempunyai  asal  usul,  sejarah,  struktur adat dan wilayah serta hukum adat. Berdasarkan  hasil  pemetaan  dan  kegiatan  pada workshop  profil  terdapat  6  peta  perencanaan tata ruang yaitu :
➢ Tata Ruang untuk Persawahan
➢ Tata Ruang Untuk Peternakan
➢ Tata Ruang untuk Hutan Adat
➢ Tata Ruang untuk Perladangan

## KESIMPULAN
1. Masyarakat adat Pusu bagian dari tau kepal yang  menurut  cerita  berasal  dari  beberapa sumber  terdahulu  desa  Tepal  bernama Kepal.  Sebutan  Kepal  itu  sebenarnya merupakan  akronim  dari  kata Tu  Kepal yang dalam bahasa Sumbawa di sebuat Tau Kepal yang  kalau  di  Indonesiakan  “benda tinggi  yang  dipeluk”.  Masyarakat  yang mendiami desa Tepal itu sendiri terdiri dari empat  kelompok  masyarakat  yang  tinggal mendiami empat daerah/tempat yang letaknya  tidak  terlalu  jauh  satu  sama  lain yang  juga  dari  kemepat  termpat  tersebut bermukim  masyarakat  adat  Pusu.  Setelah masuknya  islam  masyarakat  adat  pusu membentuk  struktur  adat  dan  hukum  adat untuk  menjadi  keselarasan  sosial  dan budaya  serta  membuat  tatanan  hidup    yang mengatur prilaku masyarakat dalam struktur kelembagaan dan hukum adat.
2. Dalam rangka untuk mendapatkan
pengakuan dan perlindungan dari pemerintah pada semua tingkat pemerintahan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah  Provinsi  NTB  dan  Pemerintah Kabupaten  Sumbawa  mayarakat  Pusu melakukan  pemetaan  partisipatif  wilayah adat  dan  penyusunan  Tata  Ruang  wilayah adat  untuk  memperoleh  dokumen  spasial, sosial,  sektoral  dan  kewilayahan  dalam rangka  melakukan  peruntukan  tata  guna tanah dan lingkungan  hidup sekitarnya.
Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index Terakreditasi Peringkat 5 (No. SK: 85/M/KPT/2020)
Vol. 5. No. 1 Januari 2021 p-ISSN: 2598-9944 e- ISSN: 2656-6753

## BIOGRAFI PENULIS
1. Ahmad  Yamin adalah  Dosen  Fakultas hukum  Institut  Ilmu  Sosial  dan  iImu Budaya Samawa Rea Sumbawa Besar pada bidang  konsentrasi  hukum  Tata  Negara. Lulus  S1  tahun  1993  pada  Program  Studi Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum  Univ. Mataram.  Lulus  S2  Tahun  2005  pada program  Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas Hukum Univ. Mataram dan Lulus S3 Tahun 2019  pada  Program  Doktor  Ilmu  hukum fakultas hukum Universitas Mataram.
2. Geatriana  Dewi adalah  Dosen  Fakultas hukum  Institut  Ilmu  Sosial  dan  iImu Budaya Samawa Rea Sumbawa Besar pada bidang konsentrasi hukum Pidana. Lulus S1 tahun  2008  pada  Program  Studi  Ilmu Hukum  Fakultas  Hukum  Univ.  Mataram. Lulus  S2  Tahun  2011  pada  program Magister  Ilmu  Hukum  Fakultas  Hukum Univ. Mataram.

## DAFTAR PUSTAKA
Asep  Warlan  Yusuf, Pranata  Pembangunan , (Bandung:  Universitas  Parahyangan, 1997)
Moleong  Lexy.L.J. Metodologi  Penelitian Kualitatif , (Bandung Rosdakarya 1996), Suhartini,  “ Kearifan  Lokal  dan  Konservasi Keanekaragaman
Hayati” , (Yogyakarta, UGM,  2009).
Akmal,  “ Laporan  hasil  penelitian  Eksistensi, Hak  dan  Dasar  Hukum  Masyarakat
Hukum  Adat  Provinsi  Sumatra  Barat., dalam  Mengurai  Kompleksitas  Hak Asasi Manusia (Kajian MultiPerspektif)”, (Yogyakarta, Pusham UII. 2007)
Masalah dan Solusinya (Jakarta. ” The Habibie Center dan Penerbit Ombak". 2010)