Vol. 8 No. 1 Oktober 2021 p-ISSN : 2252-4150 e-ISSN  : 2716-3474 Tersedia online di http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/ DOI: https://doi.org/10.37858/publisitas.v8i1.61

## IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BINTAN NO 1 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

## PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN TABUNG GAS 3 KG BERSUBSIDI DI KECAMATAN BINTAN TIMUR KABUPATEN BINTAN
Jimmi Florensus Pardede 1 , Imam Yudhi Prastya 2 ,  Novi Winarti 3
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang
2 Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang
3 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang noviwinarti@umrah.ac.id

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  bagaimana  implementasi  Peraturan Bupati  Bintan  Nomor  1  Tahun  2019  Tentang  Petunjuk  Teknis  Pengawasan  Pendistribusian Tabung  Gas  3  Kg  Bersubsidi  Di  Kecamatan  Bintan  Timur  Kabupaten  Bintan.  Penelitian  ini dilatarbelakangi  oleh  kelangkaan  tabung  gas  3  kg,  sehingga  pemerintah  daerah  mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pendistribusian tabung gas 3 kg bersubsidi. Namun dari data yang diperloleh, data keluarga miskin dan UMKM yang ada masih memiliki perbandingan yang sangat jauh dengan jumlah tabung gas 3 kg bersubsidi yang beredar di kecamatan Bintan Timur. Penelitian  ini  menggunakan  teori  Van  Metter  dan  Van  Horn.  Penelitian  ini  menggunakan metode  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Data  primer  diperoleh  dengan  cara  wawancara  dan observasi  dan  data  sekunder  diperoleh  dari  laporan  tertulis  atau  publikasi.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pengawasan Penyaluran Tabung Gas Bersubsidi 3 Kg belum berjalan  dengan  baik.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya  pengawasan  dan  penegakan  sanksi  oleh pemerintah  daerah  yang  mengakibatkan  penyaluran  tabung  gas  3  Kg  bersubsidi  tidak  sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kata kunci : Implementasi, Kebijakan Publik, Distribusi, Subsidi

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  was  to  find  out  how  the  implementation  of  Bintan  Regent Regulation  No.  1  Of  2019  Concerning  Technical  Instructions  for  Supervision  Of  The Distribution  of  Subsidized  3  Kg  Gas  Cylinders  In  East  Bintan  District,  Bintan  Regency.  The background of this research is due to the scarcity of 3 kg gas cylinders, so the local government issued  regulations  governing  the  distribution  of subsidized  3 kg  gas  cylinders. However,  from the  data  obtained,  the  existing  data  on  poor  families  and  MSMEs  has  a  very  far  comparison with  the  number  of  subsidized  gas  cylinders  circulating  in  the  East  Bintan  sub-district. This
study  uses the theory  of  Van  Metter  and  Van  Horn.  This  research  uses  descriptive  qualitative research  method.  Primary  data  obtained  by  means  of  interviews  and  observations  and secondary data obtained from written reports or publications. The results of the study indicate that the implementation of the Supervision of the Distribution of Subsidized 3 Kg Gas Cylinders has not been going well. This is due to the lack of supervision and enforcement of sanctions by the local government which results in the distribution of subsidized 3 Kg gas cylinders that are not in accordance with applicable regulations.
Keywords: implementation, public policy, distribution, Subsidies

## 1. PENDAHULUAN
Energi merupakan kebutuhan dasar  setiap  manusia,  energi  menjadi sumber  utama  dalam  beraktivitas  sehari- hari,  tanpa  energi  manusia  tidak  akan dapat  bertahan  hidup  di  muka  bumi  ini, Minyak  bumi  merupakan  salah  satu bentuk  Sumber  Daya  Alam  (SDA)  yang tidak dapat diperbaharui, sehingga dikenal  dengan  istilah nonrenewable resources .  Pemanfaatan  minyak  bumi  di dunia  khususnya  di  Indonesia,  sudah menjangkau  banyak  bidang  mulai  dari rumah  tangga  hingga  industri-industri besar,  tentu  menjadi  sebuah  pemborosan besar  jika  pemerintah  terus  menerus mengalokasikan  APBN  untuk  beban subsidi,  khususnya  subsidi  minyak  tanah yang  terus  membesar.    Berkaitan  dengan angka  subsidi  yang  terus  mendongkrak dari  waktu  ke  waktu,  hingga  akhir  tahun 2006  subsidi  untuk  minyak  tanah  sudah mencapai Rp 40 triliun sedangkan dengan beralih ke gas LPG pemerintah membutuhkan  anggaran  sebesar  Rp  15 Triliun
artinya pemerintah bisa menghemat  sebesar  Rp  25  Triliun. (Kementerian  Energi  dan  Sumber  Daya Mineral  Direktorat  Jenderal  Minyak  dan Gas Bumi)
Tahun  2007  pemerintah  akhirnya melakukan  program  konversi  minyak tanah  ke Liquifed  Petroleum  Gas (LPG)/
Tabung  Gas  3  Kg  bersubsidi  dengan dasar  hukum  Undang-Undang  No.22 Tahun  2001  Tentang  Minyak  dan  Gas Bumi,  Peraturan  Menteri  ESDM  No.26 Tahun  2009  Tentang  Penyediaan  dan Pendistribusian  Elpiji.  Program  konversi minyak  tanah  ke  elpiji  ini  bermaksud untuk mengurangi anggaran  APBN tentang minyak tanah menjadi separuhnya.  Tujuan  dari  pengalihan minyak  tanah  ke  elpiji  ini  antara  lain: untuk mengurangi ketergantungan terhadap  BBM  khususnya  minyak  tanah, mengurangi penyalahgunaan minyak tanah  bersubsidi,  efisiensi  anggaran pemerintah  serta  menyediakan  bahan bakar  yang  praktis  dan  bersih  untuk rumah tangga dan usaha mikro.
Jika dihitung, secara kalori penggunaan
LPG lebih efisien dibandingkan dengan
penggunaan minyak tanah. Kementerian ESDM menjelaskan  bahwa    menggunakan  elpiji juga bisa mengurangi pengeluaran keluarga  kurang  mampu,  jika  pemakaian satu liter minyak tanah ekuivalen dengan 0,4  kg  gas  LPG,  atau  satu  kg  gas  gas elpiji  setara  dengan  3-4  Liter  minyak tanah,  maka  dengan  menggunakan  elpiji masyarakat  akan  menghemat  Rp  1.700 dibanding minyak tanah.
Berdasarkan  uji  coba  di  sejumlah daerah  konversi  penggunaaan  elpiji  bisa
menghasilkan  penghematan  Rp.  25.000 per  bulan  untuk  satu  KK.    Gas    elpiji  3 Kg merupakan barang yang paling dicari oleh  masyarakat  khususnya  ibu  rumah tangga,  sejak  program  konversi  minyak tanah  ke  gas  elpiji  3  Kg  sudah  menjadi kebutuhan  pokok  yang  sulit  tergantikan dengan  salah  satu  hal  yang  menjadi alasannya karena harganya disubsidi oleh pemerintah, sehingga harga yang diterima oleh konsumen lebih
murah dibandingkan dengan gas yang berukuran
12  Kg.  seperti  yang  kita  ketahui  untuk ukuran tabung gas yang mendapat subsidi dari  pemerintah  ialah  tabung  yang berukuran  3  Kg  sedangkan  untuk  tabung yang  berukuran  5  Kg  dan  12  Kg  tidak mendapat subsidi dari pemerintah.

## Tabel.  1  Jumlah  Keluarga  Miskin  dan Ukm di Kecamatan Bintan Timur
No Kecamatan           Keluarga       UKM Miskin 1    Kijang Kota            536             691
2    Gunung Lengkuas  158              5
3    Sungai Lekop         133              121 4    Sungai Enam          56                16
Sumber: Kecamatan Bintan Timur dalam angka Tahun 2018-2020
Berdasarkan data jumlah keluarga miskin  dan  UMKM  yang  ada  di Kecamatan Bintan Timur dari 4
Kelurahan  yang  ada  menunjukan  bahwa terdapat  sebanyak    883  Keluarga  Miskin dan 833 UMKM.
Untuk  data  Tabung  Gas  3  Kg bersubsidi  yang  masuk  ke  Kecamatan Bintan Timur Berdasarkan olahan peneliti dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel  2.  Jumlah  Pangkalan  Lpg  3  Kg danJumlah Tabung gas yang masuk ke pangkalan
No  Kelurahan                  Jumlah Pangkalan    Jumlah Lpg 3 Kg    tabung 3 Kg 1   Kijang Kota           50                3000
2   Gunung Lengkuas  12                 720 3   Sungai Lekop          7                  420 4   Sungai Enam           6                  360
Total                       75                4500

## Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2021
Berdasarkan  data  diatas  dapat dilihat  jika  dijumlahkan  data  keluarga miskin  dan  UMKM  yang  ada  masih memiliki  perbandingan  yang  sangat  jauh dengan  jumlah  tabung  gas  3  Kg bersubsidi  yang  beredar  di  kecamatan Bintan  Timur,  dengan  kata  lain  masih terdapat  pendistribusian  tabung gas 3  Kg bersubsidi yang tidak tepat sasaran.
Ada  beberapa  penelitian  yang serupa  dengan  penelitian  ini  namun memiliki  perbedaan  penggunaan  teori  , fokus  permaslahan  dan  lokasi  penelitian dengan penelitian ini.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
[1].  Ria  Sasmita  (2018)  Pengawasan Pendistribusian  Gas  Elpiji  3  Kg  di Kecamatan  Tambelan  Kabupaten  Bintan. Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik Universitas  Maritim  Raja  Ali  Haji. Tanjungpinang.  Dalam  penelitian  ini menggunakan teori dari Kadarman langkah-langkah  proses  pengawasan,  [1],
menetapkan  standar,  [2],  Mengukur Kinerja, [3], Memperbaiki Penyimpangan [2]. Triola Ramadan (2018) Pengawasan  Pendistribusian  Gas  Lpg  3 Kg  Bersubsidi  di  Kota  Padang.  Fakultas Ilmu Sosial dan  Ilmu Politik,  Universitas Andalas  Padang.  Dalam  penelitian  ini
menggunakan  teori  T  Hami  Handoko tentang  tahap  tahap  pengawasan,  [1],
Penetapan Standar, [2], Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan,
[3],Pengukuran  Pelaksanaan  Kegiatan
[4],  Pembandingan  Pelaksanaan  dengan
Standar  dan  Analisa  Penyimpangan  [5], Pengambilan tindakan koreksi.
[3].Fadillah Mukmin (2018)
Pengendalian  Distribusi  Gas  Bersubsidi di  Kota  Pekanbaru.  Fakultas  Ilmu  Sosial dan  Ilmu  Politik.  Universitas  Riau. Pekanbaru.  Penelitian  ini  menggunakan teori  Stoner  dan  Wanked  tentang  Proses Pengendalian,  [1],  Menetapkan  Hasil yang diinginkan, [2], Menentukan prediktor  hasil,  [3],  menentukan  standar atas prediktor dan hasil.

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan  deskriptif kualitatif. Menurut Moelong  (2009:135)  wawancara  adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara  dan  yang  diwawancarai. Penelitian ini juga menggunakan Observasi yang merupakan proses pengamatan  terhadap  suatu  proses  atau objek  dengan  maksud  untuk  merasakan dan  memahami  fenomena  berdasarkan gagasan  dan  pengetahuan  yang  sudah diketahui. Analisis data merupakan proses  mencari  dan  menyusun  secara sistematis  data  yang  diperoleh  dari  hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara
mengorganisasikan  ke  dalam  unit-unit, melakukan  sintesa,  menyusun  ke  dalam pola,  memilih  mana  yang  penting  dan yang  akan  dipelajari,  dan  membuat
kesimpulan  sehingga  mudah  dipahami oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Adapun  informan  pada  penelitian  ini sebagai berikut:
1. Tim  Monitoring  (Bagian  Ekonomi Kabupaten Bintan ) : 3 Orang
2. Pangkalan  LPG  3  Kg  di  Kecamatan Bintan Timur : 4 Orang
3. Masyarakat : 3 Orang

## 4. HASIL PENELITIAN
Implementasi  merupakan  proses umum  tindakan  administratif  yang  dapat diteliti  pada  tingkatn  program  tertentu. Proses  implementasi  akan  baru  dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan. Program kegiatan telah tersusun  dan  dana  sudah  tersedia,  dan bahwa  implementasi  kebijakan  publik adalah  tindakan  yang  dilakukan  oleh instansi  pemerintah  dan  swasta  baik secara  individu  maupun  kelompok  yang dimaksudkan  untuk  mencapai  tujuan. Implementasi  sebagai  konsep  dan  dapat dibagi  kedalam  dua  bagian  yakni implementasi merupakan persamaan fungsi dari maksud, output dan outcome .
Berdasarkan  deskripsi  tersebut Implementasi  merupakan  fungsi  yang terdiri  dari  maksud  dan  tujuan,  hasil sebagai produk dan hasil sebagai akibat. Untuk  melihat  bagaimana  berjalannya Implementasi  Peraturan  Bupati  Bintan No  1  Tahun  2019  Tentang  Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Tabung Gas 3Kg bersubsidi  Peneliti  menggunakan  Teori Van  metter  dan  Van  horn  yang  memiliki 6 Indikator yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik.

## 5. PEMBAHASAN
Standar dan sasaran kebijakan/ ukuran dan tujuan kebijakan.
Identifikasi  Indkator-  Indikator Kinerja  merupakan  tahap  yang  krusial dalam  analisis  Implementasi  kebijakan. Indikator  –  indikator  kinerja  ini  menilai sejauh  mana  ukuran-ukuran  dasar  dan sejauh  mana  tujuan  kebijakan  ini  telah direalisasikan.  Ukuran-  ukuran  dasar  dan tujuan kebijakan berguna dalam menguraikan  tujuan  kebijakan  secara menyeluruh. Untuk kebijakan ini, indikator  yang  dapat  dilihat  yakni:  Tepat Harga, Tepat Jumlah dan Tepat Sasaran. Berdasarkan  kebijakan  yang  dikeluarkan pemerintah  Kabupaten  Bintan  didalam nya  sudah  diatur  sasaran  dari  tabung  gas 3  Kg  dan  konsumen  yang  tidak diperboolehkan  menggunakan  tabung tersebut,  mengenai  pengguna  tabung  gas yang  masih  tidak  sesuai  dengan  kriteria konsumen  yang  diperbolehkan  menjadi konsumen tabung gas 3 Kg bersubsidi.

## Sumber daya
Keberhasilan Implementasi Kebijakan sangat tergantug dari kemampuan  memanfaatkan  sumber  daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber  daya  yang  terpenting  dalam menentukan suatu keberhasilan Implementasi Kebijakan. Setiap kebijakan  menuntut  adanya  sumber  daya manusia  yang  berkualitas  sesuai  dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh
kebijakan  yang  telah  ditetapkan  secara apolitik.  Selain  sumber  daya  manusia, sumber  daya  finansial  dan  waktu  juga memiliki peranan penting dalam keberhasilan implentasi kebijakan. Untuk sumber  daya  manusia  yang  dimiliki
dalam kebijakan ini sudah sangat bagus , karena  ditangani  langsung  oleh  Bagian Perekonomian Kabupaten Bintan.
Diluar  sumber  daya  manusia, sumberdaya-sumberdaya  lain  yang  perlu diperhatikan  juga,  yaitu  sumber  daya finansial,  karena  mau  tidak  mau  ,  ketika sumber  daya  manusia  yang  berkompeten sudah  tersedia  sedangkan  aliran  dana melalui  anggaran  tidak  tersedia,  maka memang  akan  menjadi  persoalan  untuk merealisasikan  sesuatu  yang  menjadi tujuan kebijakan publik.
Sumber  Implementasi  Peraturan Bupati Bintan anggaran nya tersedia yaitu anggaran  untuk  monitoring  gabungan yang  meliputi  rapat  instansi  terkait dengan  agen  untuk  membahas  mengenai hal  hal  yang  harus  diketahui  atau disosialisasikan  untuk  pangkalan  dan juga masyarakat, dan juga ketika pengawasan atau monitoring kepangkalan bersama  Tim  yang  diilakukan  3-6  Bulan sekali, namun untuk biaya ketika
Monitoring Harian oleh Bagian Perekonomian  hanya  sebatas  Anggaran Operasional

## Karakteristik organisasi pelaksana
Karakreristik Organisasi Pelaksana, Karakteristik Organisasi
Pelaksana  tidak  lepas  dari  struktur birokrasi  yang  dapat  diartikan  sebagai karakteristik-karakteristik,  norma-norma dan  pola-pola  hubungan  yang  terjadi berulang-ulang,  aspek  yang  diteliti  lebih lanjut dari karakteristik organisasi pelaksana  adalah Standar  Operating Procedure (SOP)  pendistribusian  tabung gas 3 Kg bersubsidi.
Berdasarkan hasil wawancara
dengan Sekretaris Tim Monitoring
terdapat  beberapa  tahap  yang  dilakukan mengenai  Pelaksanaan  Peraturan  Bupati Bintan Pemerintah daerah melalui bagian perekonomian Kabupaten Bintan Melakukan  Sosialisasi  Terkait  Peraturan
Bupati Bintan melalui rapat dengan pihak pihak  terkait  maksimal  setelah  6  Bulan Peraturan tersubut di sahkan.
Agen  Membuat  Laporan  Terkait Distribusi  Tabung  gas  3  Kg  meliputi Jumlah  dan  Pangkalan  Tujuan  dan menberikan  laporan kepada  Bagian
Perekonomian. Pangkalan Membuat Laporan  Penjualan  Tabung  gas  3  Kg dengan  menggunakan Log  Book dan menyerahkan  laporan  kepada  agen  setiap 1  bulan  sekali.  Bagian  Perekonomian membuat laporan atas hasi monitoring ke lapangan dan juga data yang diterima dari agen dan juga pangkalan lalu melaporkannya kepada Bupati. Pemerintah  Kabupaten  Bintan membuat Laporan melalui Bagian Perekonomian kepada Pertamina,  apabila dalam  laporan  tersebut  ada  hal  hal  yang tidak  sesuai  dengan  peraturan,  maka Pertamina bisa melakukan
skorsing/pengurangan alokasi kuota tabung  atau  bahkan  dapat  melakukan Pemutusan Hubungan Usaha (PHU). Lalu berikut SOP pendistribusian tabung gas 3 Kg di Kabupaten Bintan Agen Membawa Tabung  gas  dari  SPBE  ke  gudang  Agen dan  di  verifikasi  Oleh  Petugas  berapa jumlah  yang  dibawa,  yang  rusak  dan yang  kosong  lalu  dituangkan  kedalam berita  acara.  Setelah  diverivikasi  lalu agen  mendistribusikan  tabung  gas  3  Kg bersubsidi  ke  pangkalan  Kecamatan Bintan  Timur  dengan  harga  tebus  Rp. 15.750  per  Tabung.  Pangkalan  akan menukar  tabung  kosong  dengan  tabung
yang berisi dengan sistem cash. Pangkalan  akan  menjual  sesuai  dengan HET  yang  telah  ditetapkan  pemerintah daerah,  yakni  Rp.  18.000  per  Tabung Untuk Kecamatan Bintan Timur.
Setiap pangkalan dalam
menjalankan  usahanya  wajib  melengkapi dan  memasang  papan  nama  pangkalan, serta mencantumkan Harga Eceran Tertinggi  (HET)  dan  memasangnya ditempat yang mudah diketahui masyarakat. Pangkalan diwajibkan melakukan  penjualan  /pendistribusian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan  yang  sudah  ditetapkan  oleh pemerintah Kabupaten.
Komunikasi  antar  organisasi  terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan .
Implementasi akan berjalan secara efektif  bila  ukuran-ukuran  dan  tujuan dipahami  oleh  individu-individu  yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk  memperhatikan  kejelasan  ukuran- ukuran  dan  tujuan  kebijakan,  ketepatan komunikasinya  dengan  para  pelaksana dan  konsistensi  atau  keseragaman  dari ukuran  dasar  dan  tujuan  yang  di komunikasikan dengan berbagai komunikasi.
Menurut  Van  Metter  dan  Van Horn  dalam  Zaenal  (2017:100),  prospek prospek  tentang  Implementasi  yang efektif  ditentukan  oleh  kejelasan  ukuran dan tujuan yang dinyatakan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan  ukuran-ukuran  dan tujuan  tujuan  tersebut.  Semakin  baik koordinasi  komunikasi  diantara  pihak- pihak  yang  terlibat  dalam  suatu  proses Implementasi,  maka  asumsi  asumsi kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, dan begitu juga sebaliknya.
Ketepatan  Komunikasi  dengan para pelaksana. Pembahasan sub variabel komunikasi  antar  organisasi  terkait  dan kegiatan pelaksana ada kaitannya dengan pembahasan  sub  variabel  sebelumnya yaitu,  variabel  standar  dan  tujuan kebijakan  yang  menggambarkan  bahwa standar  dan  tujuan  kebijakan  sudah sangat  jelas  namun  terdapat  kekurangan penegasan dalam penindakan.
Berikut mengenai
kriteria masyarakat kelompok sasaran yang diatur dalam  Peraturan  Bupati  Bintan  No  1 Tahun  2019  Tentang  Petunjuk  Teknis Pelaksanaan  Pengawasan  Pendistribusian Tabung  gas  3  Kg  bersubsidi  Bukan
Merupakan Konsumen Industri/
Perusahaan  Bukan  Merupakan  Pegawai Negeri  Sipil  Bukan  Merupakan  Anggota POLRI  Bukan  Merupakan  Anggota  TNI
Ditambah  lagi  Informasi  yang  sudah disampaikan dengan jelas kepada seluruh masyarakat yang diberikan oleh pemerintah  dalam  penentuan  kelompok sasaran diantaranya:
Dalam  rapat  pertemuan  antar  tim monitoring,  selalu  di  ingatkan  bahwa LPG 3 Kg, selalu diingatkan bahwa LPG 3  Kg  hanya  untuk  rumah  tangga  miskin dan  usaha  mikro.  Hal  ini  untuk menyatukan persepsi pelaksana kebijakan.
Berbagai himbauan pemerintah di
media  bahwa  sasaran  kebijakan  LPG  3 Kg  bahwasannya  hanya  untuk  rakyat yang  tidak  mampu  hal  ini  ditujukan  agar masyarakat  luas  mengetahui  siapa  yang menjadi sasaran kebijakan subsidi LPG 3 Kg.  Penambahan  tulisan  “  Hanya  Untuk Masyarakat  Miskin”  pada  tabung  gas  3 Kg
Menurut  Van  Metter  dan  Van
Horn, Implementasi yang berhasil seringkali  membutuhkan  mekanisme- mekanisme  dan  prosedur  lembaga.  Hal ini sebenarnya akan mendorong kemungkinan  yang  lebih  besar  bagi pejabat-pejabat  tinggi  (atasan)  untuk
mendorong pelaksana (bawahan)
bertindak dalam suatu cara yang konsisten dengan ukuran dasar dan tujuan kebijakan. Hal ini disebabkan pejabat dan struktur organisasi mempunyai kekuasaan personil  ,memiliki  kontrol  atas  alokasi anggaran, kewenangan untuk menanggapi pencapaian  kebijakan  yang  memuaskan atau  tidak  memuaskan,  dan  mempunyai kekuasaan  untuk  mempengaruhi  perilaku bawahan.
Sehingga dari uraian diatas menunjukan Pemerintah Kabupaten
Bintan  sudah  menunjukan  ukuran  dan sasaran  kebijakan  yang  jelas,  namun masih  terdapat  ketidak  tegasan  dari  Tim Monitoring untuk menindak atau memberikan  sanksi  bagi  pangkalan  yang mendistribusikan  tabung  gas  3  Kg  yang tidak sesuai dengan kritera dan ketentuan yang telah diatur dalam kebijakan diatas.

## Sikap para pelaksana
Sikap  dan  arah  disposisi  para pelaksana ( implementors ) terhadap standar  dan  tujuan  kebijakan  merupakan hal yang ( crucial ). Implementor mungkin bisa  menjadi  gagal  dalam  melaksanakan kebijakan,  dikarenakan  mereka  menolak apa  yang  menjadi  suatu  tujuan  kebijakan (Van  Meter  dan  Van  Horn,  1974). Sebaliknya,  Penerimaan  yang  menyebar dan  mendalam  terhadap  standar  dan tujuan  kebijakan  diantara  mereka  yang bertanggung  jawab  untuk  melaksanakan kebijakan  tersebut  ,  adalah  merupakan suatu  potensi  yang  besar  terhadap  suatu keberhasilan  Implementasi  kebijakan. Pada  akhirnya  intensitas  disposisi  para pelaksana dapat mempengaruhi pelaksana kebijakan.  Dalam  penelitian  ini  sikap para  pelaksana  akan  lebih  diteliti  lebih lanjut  dari  aspek  persepsi  pelaksana terhadap  kebijakan  (pemahaman  atas tujuan,  target  dan  sasaran  kebijakan),
arah  respon  pelaksana  apakah  menerima netral  atau  menolak  dan  intensitas terhadap kebijakan.
Pemahaman  atas  target,  sasaran dan tujuan kebijakan dari pihak birokrasi Pemerintah  Kabupaten  Bintan  sudah sangat  jelas,  karena  sudah  adanya  Surat Keputusan Bupati yang menjadi pedoman bagi  para  pelaksana  untuk  melakukan tindakan-tindakan  sesuai  dengan  yang sudah diatur didalam keputusan tersebut.
Lingkungan  Sosial,  Ekonomi  dan Politik
Hal terakhir yang harus diperhatikan guna menilai kinerja implementasi  publik  dalam  perspektif yang  ditawarkan  oleh  Van  Metter  dan Van  Horn  (1975)  adalah,  sejauh  mana lingkungan  eksternal  turut  mendukung keberhasilan  kebijakan  publik  yang  telah ditetapkan.
Lingkungan  sosial,  ekonomi  dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang  keladi  dari  kegagagalan  kinerja implementasi kebijakan. Karena itu untuk mengupayakan    implementasi  kebijakan harus juga memperhatikan kondisi lingkungan  eksternal,  dalam  penelitian ini,  lingkungan  sosial  ekonomi  dan politik  yang  akan  diteliti  lebih  lanjut adalah  perilaku  masyarakat,  dan  aspek perbedaan/perbandingan  harga  tabung subsidi  dengan  tabung  5  Kg  dan  12  Kg yang  dapat  memicu  preferensi  yang bukan  dari  kelompok  sasaran  kebijakan subsidi  LPG  3  Kg,  serta    himbauan pemerintah setempat kepada masyarakat.
Aspek perbedaan/perbandingan harga tabung subsidi dengan tabung 5 Kg dan 12 Kg yang dapat memicu preferensi yang  bukan  dari  kelompok  sasaran
kebijakan  subsidi  LPG  3  Kg,  serta himbauan  pemerintah  setempat  kepada masyarakat.
Beberapa wawancara dengan kelompok  pengguna  LPG  3  Kg  yang bukan  merupakan  kelompok  sasaran kebijakan,  dapat  diambil  beberapa  hal yang  membuat  mereka  menggunakan tabung  gas  LPG  3  Kg.  Mereka  tidak pernah mendapat larangan atau informasi tidak  boleh  menggunakan  tabung  gas subsidi  LPG  3  Kg.  Beberapa  masyarakat mengetahui  bahwa  bukan  merupakan kelompok  sasaran  kebijakan,  namun karena    adanya  perbedaan  harga  yang cukup jauh antara tabung gas 3 Kg, 5 Kg dan  12  Kg  membuat  masyarakat  lebih memilih  menggunakan  tabung  gas  3  Kg. Alasan  berat  tabung  dan  kemudahan membawa  tabung    tersebut  ketika membeli  dari  pangkalan    menjadi  alasan masyarakat  tertentu,  terutama  para  ibu rumah tangga.

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan analisis  yang  dilakukan  oleh  peneliti mengenai  Implementasi Peraturan Bupati Bintan    No  1  Tahun  2019  Tentang Pengawasan  Pendistribusian  Tabung  gas 3  Kg  Bersubsidi  di  Kecamatan  Bintan Timur Kabupaten Bintan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi
kebijakan  tersebut  belum  berjalan  secara menyeluruh,  dikarenakan  masih  banyak nya  hal  hal  yang  terjadi  tidak  sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut. Diantaranya  masih  ditemukan  pengecer yang menjual tabung gas 3 Kg bersubsidi, kemudian masih terdapat konsumen yang bukan  merupakan  kelompok  sasaran subsidi  yang  menggunakan  tabung  gas  3
Kg  bersubsidi.  Oleh  sebab  itu  dapat disimpulkan bahwa masih belum terpenuhinya  subsidi  tabung  gas    3  Kg yang  tepat  harga,  tepat  jumlah  dan  tepat sasaran.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
[1]  Winarno,  Budi.  (2008)  Kebijakan Publik.  (Teori,  Proses  dan  Studi Kasus). Yogyakarta : CAPS.
[2]  Sugiyono,  (2006)  Metode  Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D.
Bandung: Alphabeta.
[3]  Agustinus, (2006) Politik dan Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
[4]  Moleong,  Lexy,J.  (2010)  Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya.
[5]  Agustino,  Leo.  (2017)  Dasar  Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Cv.
[6]   Ria  Sasmita  (2018)  Pengawasan Pendistribusian  Gas  Elpiji  3  Kg  di
Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan.  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu  Politik,  Universitas  Maritim Raja Ali Haji. Tanjungpinang. [7]   Triola Ramadhan (2018) Pengawasan  Pendistribusian  Gas LPG  3  Kg  Bersubsidi  di  Kota Padang.  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan Ilmu  Politik,  Universitas  Andalas. Padang. [8]   Fadillah Mukmin (2018) Pengendalian Distribusi Gas Bersubsidi  di  Kota  Pekanbaru. Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu Politik, Universitas Riau. Pekanbaru.
[9]   Peraturan  Bupati  Bintan  No  1 Tahun  2019  Tentang  Petunjuk Teknis  Pelaksanaan  Pengawasan Pendistribusian  Tabung  Gas  3  Kg Bersubsidi  di  Kecamatan  Bintan Timur Kabupaten Bintan.
[10]  Kecamatan  Bintan  Timur  dalam Angka Tahun 2018.
[11]   Kecamatan  Bintan  Timur  dalam Agka Tahun 2020.
[12]  Konversi  Minyak  Tanah  ke  Gas Oleh  Kementerian  Energi  dan Sumber Daya Mineral.