## Proses Kreasi dalam Penalaran Hukum dari Lensa Temporalitas

## Harison Citrawan
Penn State Dickinson Law, The Pennsylvania State Universtiy harison.citrawan@brin.go.id

## Abstract
This article examines creative process in legal reasoning from the law as process approach. It specifically analyzes the inherent temporal dimension of legal reasoning. Building on philosophical and phenomenological conversations on legal temporalities, this study argues that creativity in legal reasoning is a process of justification based on scheme of intelligibility that expresses the virtuality of norms and facts into the actual case. Such an expression of the virtual into the actual essentially signifies that time is inherent in law and legal reasoning. At the same time, temporality in legal reasoning is fundamental in recognizing the role of ‘experiential temporal frame’ in facilitating judge’s creative and transformative capacity. Ultimately, borrowing from Postema’s jurisprudential vision of legal time- mindfulness, we will arrive at a conceptualization of creative process in legal reasoning which carries a variety of reflective considerations and transformative potential within a cross-temporal community.
Keyword : legal reasoning; adjudicative decision; temporality; process; creation.
ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 6 No. 2 (2023): 309-349, DOI: 10.22437/ujh.6.2.309-349

## Abstrak
Artikel ini menjelaskan proses kreasi dalam penalaran hukum dari pendekatan hukum sebagai proses. Secara khusus, analisis dilakukan terhadap dimensi temporalitas yang inheren dalam penalaran hukum. Bertumpu pada studi filsafat dan fenomenologi tentang hukum dan waktu, studi ini berargumen bahwa proses kreasi dalam penalaran hukum merupakan bagian dari sebuah proses justifikasi berdasarkan skema kejelasan dalam mengekspresikan kemayaan norma dan fakta ke dalam kasus nyata. Ekspresi dari yang maya ke yang nyata tersebut pada hakikatnya menandakan bahwa dimensi waktu melekat di dalam hukum dan penalaran hukum. Pada saat yang sama, temporalitas dalam penalaran hukum bersifat fundamental dalam upaya mengenali peran ‘waktu sebagai pengalaman’ yang dapat memfasilitasi kapasitas kreatif dan transformatif para hakim. Akhirnya, meminjam visi yurisprudensi tentang kepekaan hukum atas waktu ( legal time-mindfulness ) oleh Postema, kita akan tiba pada sebuah konseptualisasi tentang proses kreasi dalam penalaran hukum yang mengemban ragam pertimbangan reflektif serta potensi transformatif di dalam suatu komunitas dari waktu ke waktu.
Kata kunci : penalaran hukum; putusan hakim; temporalitas; proses; kreasi.

## A. Pendahuluan
Artikel ini menjelaskan sekaligus mempertahankan ide tentang proses kreasi dalam penalaran hukum dari pendekatan hukum sebagai proses. 1 Secara khusus, analisis dilakukan terhadap dimensi temporalitas yang inheren di dalam penalaran hukum. Studi ini berargumen bahwa proses kreasi dalam penalaran hukum merupakan bagian dari proses justifikasi berdasarkan skema kejelasan yang diterapkan oleh para pembuat keputusan hukum (e.g., hakim) dalam mengekspresikan norma dan fakta yang maya ke dalam kasus yang nyata.
1  Rancangan awal naskah ini dipresentasikan pada kegiatan Legal Research Discussion (LRD) oleh Pusat Riset Hukum pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), 26 Januari 2023. Penulis, sebagai peneliti BRIN yang sedang studi di The Pennsylvania State University, mengucapkan terima kasih atas kritik, saran, dan masukan yang disampaikan oleh para peserta LRD.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
Pada saat ini, studi yang membahas tentang penalaran hukum tengah mengemuka dalam publikasi ilmu hukum Tanah Air. Dari sisi objek pembahasan, studi tentang penalaran hukum cenderung diarahkan pada bagaimana hakim di pengadilan menalar kasus yang dihadapinya. Boleh dikatakan, studi tentang penalaran hukum didominasi oleh studi penerapan mode penalaran hukum tertentu, khususnya penalaran berbasis aturan ( rule-based reasoning ). 2 Tentu saja, di luar bentuk studi penerapan tersebut, kita tidak bisa menanggalkan aspek teoretis dari penalaran hukum yang bisa dikatakan sebagai aspek krusial dalam mewujudkan, mengutip pidato Profesor Shidarta, “legitimasi dan keadilan dalam berhukum.” 3
Legitimasi dan keadilan berhukum yang dibayangkan oleh Shidarta tersebut tidak dapat dilepaskan dari proses kreasi di dalam penalaran hukum. Proses kreasi di sini beranggapan bahwa hukum dan penalarannya berada dalam kondisi yang selalu berubah ( change ) dan menjadi ( becoming ).  Proses ini singkatnya menolak logika subsumsi ( subsumption ) yang dogmatis dan lebih mengedepankan mode pemikiran naratif yang kreatif. Pada titik ini, para sarjana hukum dihadapkan pada posisi dilematis. Di satu sisi, kreativitas diperlukan untuk membawa transformasi di dalam konteks masyarakat tertentu yang menuntut praktisi hukum keluar sejenak dari stabilitas institusi hukum. Di sisi lain, kreativitas dalam penalaran hukum kerap ditolak oleh para sarjana hukum karena akan membuat hukum menjadi tidak ajeg dan terprediksi.
Dalam menjelaskan proses kreasi dalam penalaran hukum
2 Lihat, e.g., Ayub Mursalin, “Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia,” Undang: Jurnal
Hukum 6, 1 (2023): 113–50; Bimo Fajar Hantoro, “Originalisme dan Syarat Keserentakan Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” Undang: Jurnal Hukum 6, 1 (2023): 33–64; Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Siti Marhamah, dan Septiani Anggriani, “Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan: Studi Putusan Hakim di Jawa Timur,” The Indonesian Journal of  Socio-Legal Studies 2, 2 (2023): artikel 5. 3  Shidarta, “Multisentrisme Humaniora Digital: Filsafat Hukum Masa Depan dan Masa Depan Filsafat Hukum,” Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Filsafat Hukum, Universitas Bina Nusantara, Jakarta, 26 Oktober 2022, hlm. 1.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
dari pendekatan hukum sebagai proses, artikel ini tersaji ke dalam empat bagian. Bagian pertama mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan penalaran hukum sebagai justifikasi atas ekspresi yang maya ( virtual ) menuju yang nyata ( actual ). Bagian kedua menjelaskan tentang imaji kreativitas dalam penalaran hukum sebagai proses pengungkapan nalar praktis. Pandangan prosesual ini membantu kita menggambarkan landasan pemahaman fenomenologis tentang pengambilan keputusan hukum sebagai sebuah pengalaman internal para hakim yang selalu berkembang dan dalam proses menjadi. Bagian ketiga akan mengulas tentang hukum sebagai proses dengan memberi tekanan pada relasi antara kompleksitas dan koherensi dalam kasus hukum. Bagian keempat berpendapat bahwa hukum yang sadar-waktu ( time-mindful ) akan dapat menegaskan landasan ontologis atas temporalitas yang inheren dalam hukum. Meminjam visi yurisprudensi tentang kepekaan hukum atas waktu ( legal time- mindfulness ), kita akan tiba pada sebuah konseptualisasi tentang proses kreasi dalam penalaran hukum yang mengemban ragam pertimbangan reflektif serta potensi transformatif di dalam suatu komunitas dari waktu ke waktu. 4

## B. Penalaran Hukum sebagai Justifikasi
Apakah penalaran hukum benar-benar ada? Jika demikian, apakah itu berbasis nilai atau hanya instrumental? Apakah norma dan prinsip hukum menjadi faktor penentu pengambilan keputusan yudisial?  Sebaliknya, jika tidak ada, bagaimana kita memandang epistemologi dan metode hukum? Pertanyaan-pertanyaan ini telah meresap dalam perdebatan dan percakapan di antara para ahli teori hukum dan untuk menjawabnya memang diperlukan analisis yang

## 4  Lihat, Drucilla L Cornell, “Institutionalization of Meaning, Recollective
Imagination and the Potential for Transformative Legal Interpretation,” University of  Pennsylvania Law Review 136, 4 (1987): 1135–229; Maksymilian Del Mar, “On the Hinges of History: For a Relational Legal Historiography,” dalam Searching for Contemporary Legal Thought , ed. Justin Desautels-Stein dan Christopher Tomlins (Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2017), 61–79.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
rinci dan komprehensif. 5 Demi tujuan dalam artikel ini, tanggapan kita terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat berangkat dari perdebatan dalam (de-)mistifikasi penalaran hukum yang melibatkan dua klaim yang berlawanan, yaitu, di satu sisi, klaim bahwa penalaran hukum adalah jenis penalaran (praktis) yang khusus dengan materi penalaran tersendiri, dan di sisi lain, klaim yang menyatakan bahwa penalaran semacam itu bukanlah bentuk penalaran khusus dan serupa dengan jenis penalaran praktis lainnya.
Di bagian ini kita akan secara khusus menyoroti percakapan antara karya Alexander dan Sherwin Demystifying Legal Reasoning dan bantahan Geoffrey Samuel terhadap proyek demistifikasi ini. Dari perbincangan (de)mistifikasi ini, kita kemudian dapat merangkum bahwa, dalam konteks studi ini, penalaran hukum (oleh hakim) merupakan sebuah proses justifikasi berdasarkan skema kejelasan ( scheme of  intelligibility ) yang merepresentasikan norma, prinsip, dan fakta yang maya ke dalam keputusan atas kasus yang nyata.
Argumentasi demistifikasi penalaran hukum mengklaim bahwa “penalaran hukum adalah penalaran biasa yang diterapkan pada masalah-masalah hukum.” 6 Ini merupakan sebuah penolakan atas pemahaman tradisional para sarjana hukum tentang bagaimana mereka melakukan pekerjaannya, semisal para hakim menerapkan penalaran deduktif maupun analogi berbasis-kasus dalam rangka menjustifikasi aturan atas fakta-fakta hukum di dalam kasus tertentu. Argumentasi ini menolak anggapan bahwa ‘berpikir layaknya pengacara’ ( thinking like a lawyer ) benar-benar merupakan kecakapan khusus para sarjana hukum dalam berargumen dan mengambil keputusan. 7 Menurut klaim demistifikasi, pembedaan tersebut
5 Shidarta, Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (Buku 1 Akar Filosofis) (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013); Shidarta, “Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembanan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia,” Undang: Jurnal Hukum 3, no. 2 (2020): 441–76.
6  Larry Alexander dan Emily Sherwin, Demystifying Legal Reasoning (New York: Cambridge University Press, 2008), hlm. 3.
7  Frederick Schauer, Thinking Like a Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning (Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press, 2009), hlm. 1.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
tidaklah khusus sama sekali bila dihadapkan dengan para penalar lainnya dalam konteks pengambilan keputusan. Alih-alih memahami cara berpikir mereka sebagai sebuah bentuk penalaran yang khusus, para sarjana hukum cenderung “menjelaskan teknik-teknik yang ada sebagai praktik-praktik yang tertanam yang dapat memiliki nilai guna bagi penalar yang tak sempurna.” 8 Sederhananya, menurut Alexander dan Sherwin, penalar hukum tidak lebih dari “penalaran moral biasa, empiris, dan deduktif.” 9
Pandangan demistifikasi memandang adanya masalah dalam pengambilan keputusan, yakni hakim di pengadilan kerap memaksakan bahwa mereka sedang bernalar dengan cara-cara yang sesungguhnya tidak demikian. 10 Pandangan ini berargumen bahwa para hakim di pengadilan sesungguhnya menghadapi rangkaian pengetahuan epistemik dan kekangan institusional yang terhadapnya mereka ternyata tidak sedang menerapkan teknik yudisial tertentu sebagai alat pengambilan keputusan. Penalaran para hakim tampak sebagai “strategi tidak langsung untuk menghindari ketidakberuntungan yang para hakim hadapi dalam kapasitas gandanya sebagai ajudikator sekaligus pembuat hukum.” 11 Pandangan ini menerangkan bahwa analogi bukanlah sebuah bentuk penalaran dan hal ini bisa dijelaskan dalam konteks penalaran berbasis-aturan ( rule-based reasoning ). Perlu kiranya mengutip pandangan Alexander dan Sherwin secara lengkap sebagai berikut,
… sesungguhnya tidak ada pengambilan keputusan analogis, kasus per kasus. Para hakim yang menangani sengketa melalui analogi sedang bertindak baik berdasarkan persepsi tentang kesamaan yang sepenuhnya intuitif dan untuk itu tak bernalar dan tak terkekang, atau mereka sedang memformulasikan dan menerapkan aturan-aturan tentang kesamaan melalui moda penalaran biasa. Sejauh para hakim mendasarkan analogi pada ‘prinsip hukum,’ prinsip tersebut yang atasnya mereka bergantung tidak dapat dibedakan dari prinsip moral atau konstruk-konstruk yang tidak masuk akal yang didesain untuk mengakomodasi putusan- putusan terdahulu yang secara moral tidak tepat. “Interpretasi” atas
8  Alexander dan Sherwin, Demystifying Legal Reasoning , hlm. 4. 9  Alexander dan Sherwin, Demystifying Legal Reasoning , hlm. 130. 10  Alexander dan Sherwin, Demystifying Legal Reasoning , hlm. 4.
11  Alexander dan Sherwin, Demystifying Legal Reasoning , hlm. 4.
teks hukum yang menyimpang dari kehendak para pembuat hukum bukanlah interpretasi, melainkan praktik otoritas pembuat hukum yang independen.
Para hakim, dengan kata lain, tidak memiliki alat khusus dalam pengambilan keputusan. Untuk menjawab pertanyaan hukum, mereka harus mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pihak lain atau bergantung pada penalaran moral dan empiris biasa dalam mencapai kesimpulan . “Keterampilan” mereka paling-paling terdiri dari pengetahuan tentang aturan yang ada serta prosedur-prosedur hukum, keawaman mereka dengan penalaran para hakim terdahulu tentang pertanyaan atas kepentingan sosial, dan seperangkat praktik konvensional yang memperluas perspektif mereka melampaui kemendesakan kasus di hadapan mereka dan mencegah mereka untuk waspada terhadap pembuatan aturan dan mengubah hukum yang ada.
Berbeda dari pandangan tersebut, kita dapat mempelajari bantahan dari Geoffrey Samuel yang berpendapat bahwa klaim demistifikasi kurang memahami tentang apa itu penalaran biasa dan empiris. 12 Penalaran hukum dalam hal ini bukan hanya tentang persoalan deduksi, induksi, dan analogi. Berlawanan dengan pandangan Alexander dan Sherwin yang mengatakan analogi ialah sebuah metode pencarian atas kesamaan, Samuel berpendapat bahwa analogi ialah “tentang perluasan hubungan antar objek-objek di dalam sebuah domain terhadap objek-objek di dalam domain yang lain.” 13 Dalam hal ini, penalaran bekerja di dalam konteks imaji yang dibangun oleh pengadilan atas sebuah kasus, yakni, “penalaran berfungsi pada tingkatan imaji faktual dan putusan tiba pada para hakim mengalir melalui analogi dengan cara imaji faktual tersebut dikonstruksikan oleh si penalar.” 14 Sebagai sebuah metode penalaran saintifik, cara para sarjana hukum berpikir melibatkan jaringan epistemologis yang lebih kompleks yang melibatkan skema kejelasan, struktur, dan paradigma. Dan, masih menurut Samuel, menyadari ketidaklengkapan argumen Alexander dan Sherwin,
12 Geoffrey Samuel, “Can Legal Reasoning Be Demystified?” Legal Studies 29, 2 (2009): 181–210; Geoffrey Samuel, Epistemology and Method in Law (London & New York: Routledge, 2016). 13  Samuel, “Can Legal Reasoning be Demystified?” hlm. 189. 14  Samuel, “Can Legal Reasoning be Demystified?” hlm. 190.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
jaringan epistemologis tersebut sama pentingnya dengan analisis umum atau penalaran sintesis. Tiga argumen Samuel penting untuk disoroti di sini, yakni tentang keterterapan skema kejelasan ( scheme of intelligibility ), hubungan antara yang maya dan aktual, dan orientasi paradigma para sarjana hukum.
Mari kita amati pertama tentang apa yang dimaksud dengan skema kejelasan dalam penalaran hukum. Skema ini dapat digambarkan secara sederhana sebagai cara para hakim berpikir dalam membayangkan imaji faktual dari sebuah kasus. Samuel meminjam skema kejelasan dari epistemologi sains Perancis, J. Berthelot, yang mengidentifikasi enam skema, meliputi kausalitas, fungsionalisme, strukturalisme, hermeneutika, aksionalisme dan dialektika.  Deskrispi singkat dari masing-masing skema sebagai berikut.
a.  skema kausal diartikan bahwa fakta A menyebabkan fakta B terjadi dan tanpa fakta A, fakta B tidak akan ada;
b. skema fungisonal menggambarkan bahwa ketika penalar (misalnya hakim) mempertimbangkan fakta A oleh karena fungsinya, yakni fakta B;
c.  skema struktural menunjukkan bahwa “sebuah fakta A dihasilkan dari sebuah sistem hubungan dengan fakta lainnya (fakta B, C dan seterusnya) yang dalamnya fakta A bukan hanya sebuah elemen di dalam struktur tersebut namun juga didefinisikan oleh hubungannya dengan fakta lainnya (A, B, dan seterusnya);” 15
d.  analisis hermeneutikal menangkap hubungan yang lebih dalam antar fakta-fakta, yakni, fakta A (penanda) menandakan fakta B (petanda);
e. skema aksional membangun imaji atas fakta berdasarkan konstruksi aktor-aktor individual dan sikap mental mereka;
f.  terakhir, skema dialektis memahami bahwa sebuah fakta A merupakan hasil dari imaji-imaji kontraditif dari fakta-fakta (semisal fakta B melawan fakta B’).
Samuel kemudian menerapkan skema-skema epistemologis
15  Samuel, “Can Legal Reasoning be Demystified?” hlm. 194.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
tersebut ke dalam analisis penalaran hukum sedemikian rupa sehingga kita sesungguhnya sedang mencoba memahami layaknya menjelaskan cara para hakim berpikir. Samuel percaya bahwa “kita tidak sedang berbicara di sini tentang penelusuran aturan-aturan hukum dan secara mekanis menerapkannya terhadap seperangkat fakta-fakta dengan cara silogistik.” 16 Justru, lanjut Samuel, “pentingnya skema-skema tersebut ialah cara mereka ‘menyisipkan’ dirinya boleh dikatakan demikian di dalam fakta-fakta aktual dan untuk itu, tergantung pada skema yang sedang digunakan, membangun situasi faktual yang olehnya mengisyaratkan luaran legal yang harus diikuti.” 17
Apa yang krusial pada titik ini, di tingkat metafisik, adalah penolakan atas ide tentang pemisahan antara dunia aturan dari dunia fakta yang diklaim oleh kubu demistifikasi. Dalam hal ini, Alexander dan Sherwin mendukung otonomi aturan sebagai nalar bagi agen untuk bertindak, dan bahwa aturan tersebut “ memilih fitur-fitur penting dari tiap-tiap kasus.” 18 Berbeda dengan pandangan tersebut, kita perlu memandang bahwa aturan-aturan dan fakta- fakta tidaklah terpisahkan, karena di dalam sebuah kasus hukum, yang belakangan (pola-fakta) dan yang terdahulu (aturan) termediasi melalui skema-skema kejelasan. Terkait hal ini, Samuel lebih jauh mengklaim bahwa permasalahan tentang ketidakpastian aturan dan ambiguitas interpretasi merupakan “perbedaan dalam bagaimana fakta dibayangkan sebagai hasil dari skema kejelasan yang berbeda- beda.” 19 Maka itu, kita bisa simpulkan bahwa, sejalan dengan Samuel, “cara fakta-fakta dibayangkan melalui skema kejelasan (dan juga struktur institusional dan orientasi paradgima) yang memilih fitur- fitur penting dari aturan.” 20
Kedua, elemen penting lainnya menentang klaim demistifikasi ialah kemayaan dan kenyataan fakta di dalam skema kejelasan.
16  Samuel, “Can Legal Reasoning be Demystified?” hlm. 195. 17  Samuel, “Can Legal Reasoning be Demystified?” hlm. 195. 18  Alexander dan Sherwin, Demystifying Legal Reasoning , hlm. 22.
19 Samuel, “Can Legal Reasoning Be Demystified?” hlm. 201. (penekanan ditambahkan)
20 Samuel, “Can Legal Reasoning Be Demystified?” hlm. 201. (penekanan ditambahkan)
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
Jika, sebagai contoh, seorang penalar memilih skema hermeneutik, ia akan mampu “mengubah model faktual tanpa harus khawatir dalam kaitannya dengan realita eksternal, mengingat gagasan yang tampaknya deskriptif atas ‘cedera’, ‘benda’ dan ‘orang’ adalah fakta ‘maya’ sebanyak fakta ‘nyata’.” 21 Dengan hati-hati menerapkan filosofi logika sains, penalaran hukum dapat mengambil manfaat dari logika bahwa “fakta maya ini berbeda dari fakta nyata karena ia diidealkan: hubungan mereka dengan realitas nyata tidak lengkap karena sengaja ‘disederhanakan’ oleh proses skematisasi itu sendiri.” 22 Logika dalam memahami fakta hukum yang demikia lebih meyakinkan dibandingkan dengan penalaran berbasis-aturan, karena melalui cara ini “para sarjana hukum dapat membangun situasi ‘realitas sosial’ tanpa harus terlalu dekat dengan realitas yang menjadi objeknya yang dengannya konstruksi ini seharusnya sesuai.” 23 Oleh karena itu, pandangan ini menyangkal otonomi semantik aturan yang darinya saja para hakim memilih fitur yang relevan dari kasus tersebut. 24
Fakta dalam pengertian ini tidak dibangun secara institusional oleh aturan, karena sebaliknya dibuat dengan penalaran bahwa ”hanya dapat terjadi di dunia fakta yang maya.” 25
Terakhir, penalaran para sarjana hukum (terkhusus para hakim) terkurung dalam paradigma kewenangan (otoritas). Mereka tidak
21 Samuel, “Can Legal Reasoning Be Demystified?” hlm. 202; Carel Smith, “The Vicissitudes of the Hermeneutic Paradigm in the Study of Law: Tradition, Forms of Life and Metaphor,” Erasmus Law Rev 4, 1 (2011): 21– 38. Mengutip dari Smith, hlm. 22, “Perhatian dari hermeneutika hukum bukanlah bagaimana seharusnya hakim memahami hukum, melainkan tindakan memahami itu sendiri. Ia tidak menawarkan metodologi tertentu, juga tidak menentukan standar penafsiran mana yang memiliki prioritas dalam hukum, juga tidak memegang hierarki nilai-nilai hukum. Sebaliknya, ia mengkaji kondisi pemahaman secara umum dan pemahaman hukum secara khusus.”
22 Samuel, “Can Legal Reasoning Be Demystified?,” hlm. 202. (penekanan asli)
23  Samuel, “Can Legal Reasoning Be Demystified?” hlm. 203.
24 Linda Tvrdíková, “Vagueness and Indeterminateness in Law: Are Judges Humpties Dumpties?,” International Journal for the Semiotics of  Law-Revue Internationale de Sémiotique Juridique 36, 1 (2022): 1–22. 25  Samuel, “Can Legal Reasoning Be Demystified?,” hlm. 203.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
tertarik pada model atau metode tentang bagaimana bernalar sejauh model yang demikian “ bersesuaian dengan beberapa realitas eksternal.” 26 Yang penting bagi validitas epistemologis penalaran para sarjana hukum bukanlah pada keterujian atau sanggahan dari inkuiri sains-hukum mereka, melainkan pada paradigma kewenangan. Sederhananya, orientasi penalaran mereka lebih mengandalkan logika otoritas daripada inkuiri. Dalam kasus hukum, para sarjana hukum “merasa sedikit kebutuhan intelektual untuk menjustifikasi pernyataan empiris mereka dan ini … dikarenakan realitas sosial sebenarnya bukanlah objek dari ‘sains’ hukum.” Objek dalam pengertian ini dipahami sebagai “seperangkat fakta ‘maya’ yang tidak begitu dikendalikan oleh kesesuaian dengan objek eksternal tetapi oleh kategori, konsep, institusi (orang dan benda) dan gagasan ‘deskriptif ’ (cedera, kesalahan dan lainnya) yang kesemuanya membentuk dunia yang tersegel sebagaimana aturan itu sendiri.” 27
Namun, bukan berarti pertimbangan hakim tercerabut dari realitas (objektif, empiris) sehingga kita akan menemukan putusan yang agak absurd dan konyol. Sebaliknya, yang kita lihat di sini adalah ‘kemutlakan’ kewenangan yang melambangkan kekhasan penalaran hukum. 28
Ketiga hal tersebut (i.e., keterterapan skema kejelasan, hubungan antara yang maya dan aktual, dan orientasi paradigma para sarjana hukum) dapat memunculkan pandangan awal kita tentang jenis penalaran hukum serta mitosnya. Sejurus dengan bantahan Samuel terhadap klaim demistifikasi, kita dapat berpendapat bahwa penalaran hukum mengemban kekhasan tertentu, yaitu sebagai sebuah proses justifikasi berdasarkan pluralitas skema kejelasan yang mengekspresikan kemayaan norma dan fakta ke dalam kasus nyata. Dalam proses tersebut, penalaran hukum dipandang sahih secara epistemologis sepanjang skema kejelasan tersebut diterapkan secara koheren internal di dalam sistem—daripada kebersesuaian dengan
26  Samuel, “Can Legal Reasoning Be Demystified?” hlm. 210. 27  Samuel, “Can Legal Reasoning Be Demystified?” hlm. 206. 28 G. Alexander Nunn and Alan M. Trammell, “Settled Law,” Virginia Law Review 107, 1 (2021): 57–117.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
realitas eksternal. Tetapi bagaimana seharusnya kita memahami koherensi (internal) yang demikian? Juga, bagaimana koherensi berkontribusi pada pemahaman kita tentang proses kreasi dalam penalaran hukum?

## C. Imaji Kreativitas dalam Penalaran hukum
Perihal kemampuan para sarjana hukum (i.e., para hakim) untuk mengekspresikan suatu realitas (hukum) tidak dapat dilepaskan dari orientasi teoretisnya. 29 Jadi, ketika kita berbicara sebelumnya tentang proses justifikasi atas ekspresi yang maya menjadi yang nyata, kita pada saat yang sama sedang mempertanyakan tentang landasan teoretis dari proses tersebut. Dalam konteks ini, positivisme hukum, sebagai paradigma teoretis yang paling dominan dalam ilmu hukum, menghadapi banyak tantangan. Secara khusus yang relevan dengan studi ini ialah pandangan yang mengklaim para positivis cenderung dogmatis dalam arti bahwa mereka secara sempit membingkai representasi hukum dari realitas sebagai persoalan subsumsi ( subsumption ) semata. Artinya, seperti yang disampaikan Lefebvre, kita perlu memeriksa bagaimana dogmatisme tidak cukup bisa mengakomodasi apa yang kerap disebut ‘aktivisme’ dan ‘kecelakaan’ dalam putusan pengadilan. 30 Yang pertama menegaskan bahwa hakim kerap menyandarkan putusannya pada pertimbangan di luar hukum, dan yang belakangan mengklaim bahwa pembuatan hukum oleh hakim, alih-alih menerapkannya, hanya terjadi karena adanya kekeliruan. Hal yang penting dari pernyataan ini ialah tampaknya positivisme menempatkan kreativitas di luar hukum dan praktik hukum—kita, para sarjana hukum, dengan demikian seperti dikutuk untuk tidak berubah. 31
29 Neil MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory (New York: Oxford University Press, 1978); Maksymilian Del Mar, “The Spatio-Temporality of Objectification in Legal Theory: Concepts of Legality between Theory and Practice,” Problema 2 (2008): 127–55. 30  Alexandre Lefebvre, The Image of  Law: Deleuze, Bergson, Spinoza (Stanford:
Stanford University Press, 2008); Alexandre Lefebvre, “A New Image of
Law: Deleuze and Jurisprudence,” Telos 130 (2005): 103–26. 31 Ungkapan ini dimaksudkan untuk menekankan filosofi perubahan dan
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
Sementara itu, kita perlu mengadvokasi kreativitas sebagai hal yang inheren dalam hukum. Meminjam pendapat Lefebvre, kreativitas merupakan “kapasitas memutuskan yang fundamental dan diperlukan ... ia adalah aspek penilaian yang tak terhindarkan, yang harus kita sepakati jika kita ingin memahami hukum dan ajudikasi.” 32 Dalam membangun penjelasan teoretis tentang putusan adjudikatif, Lefebvre bersandar pada konsep filsafat kritis Gilles Deleuze yang dianggap berguna dalam mengeksplorasi “cara pandang bagaimana hakim membuat hukum, mengapa itu perlu, dan bagaimana, mengingat kebutuhan ini, hal ini harus ditegaskan.” 33
Dengan mengemukakan imaji kreativitas hukum, Lefebvre mencoba menolak beberapa pandangan utama tentang positivisme hukum. Dia berargumen bahwa pandangan-pandangan tersebut—mulai dari konsep hukum Hart, hukum integritas Dworkin, dan fungsi komunikatif hukum Habermas—bersifat dogmatis sejauh mereka menyarankan untuk melihat keputusan hukum sebagai persoalan subsumsi. Dalam perspektif ini, para hakim hanya menerapkan apa yang diketahui dari masa lalu (yaitu aturan dan prinsip yang mereka telah ketahui) atas fakta-fakta hukum dalam kasus yang sedang ditangani. Kaum dogmatis, Lefebvre mengklaim, menganggap penalaran hukum berada di dalam ‘imaji’ subsumsi, yakni, mengakui kasus hanya sebagai contoh kejadian dari aturan. Dengan menekankan pada ‘pengakuan’ ( recognition ), ketimbang ‘penciptaan’ ( creation ), pandangan dogmatis telah mengesampingkan kreativitas dan menepatkannya di luar hukum dan penalaran hukum.
Dalam pandangan Deleuzian, kita dapat menyampaikan bahwa imaji kreativitas hukum terdiri dari tiga komponen utama, yaitu (1) pragmatisme hukum yang kreatif, (2) hubungan antara temporalitas internal hukum dan konsep perjumpaan ( encounter ), dan (3) kreasi
kemenjadian oleh Gilles Deleuze. Sedangkan Deleuze pernah menulis bahwa “kita dikutuk untuk berubah.” Gilles Deleuze, Difference and Repetition (New York: Columbia University Press, 1994). 32 Lefebvre, The Image of  Law , hlm. vii.
33 Lefebvre, The Image of  Law , hlm. xiii; Christos Marneros, “Gilles Deleuze:
Jurisprudence,” Critical Legal Thinking: Key Concepts, 2019, https:// criticallegalthinking.com/2019/11/14/gilles-deleuze-jurisprudence/.
konsep dalam hukum oleh hakim. Mari kita periksa masing-masing. Pertama, pragmatisme mengklaim bahwa (imaji) hukum harus bersifat kreatif. Menariknya, premis ini dapat dibangun dengan menyandingkan pragmatisme hukum dengan teori waktu sebagai durasi yang digagas oleh seorang filsuf Perancis, Henri Bergson. Pemikiran Bergson sangat relevan dalam konteks ini karena filosofi waktunya memungkinkan pengakuan atas ketidakpastian dan daya cipta. 34 Menurut Bergson, “[waktu] adalah penemuan atau ia bukan apa-apa” 35 dan, dengan itu, kita dapat mengklaim imaji pemikiran nondogmatis yang menolak mekanisasi dan finalisme masa depan yang dapat diprediksi dan diperkirakan. 36 Kreativitas dan temporalitas dalam hukum, meminjam pemikiran Bergson, terdiri dari dua konsep, yakni: perbedaan internal dan eksternal. Artinya, menurut Lefebvre, “yang pertama dari konsep-konsep ini menunjukkan identitas antara subjek dan perubahan; subjek adalah multiplisitas yang berkelanjutan, dan subjek sebenarnya dari teks Bergson bukanlah keadaan atau produk, melainkan gerakan atau kecenderungan.” 37 Sementara itu, yang belakangan menegaskan bahwa “kecenderungan dibedakan menjadi garis-garis baru dan inventif sesuai dengan masalah yang ditemui dan solusi yang sesuai yang dimunculkan.” 38 Sementara Bergson menempatkan filosofinya dalam konteks kehidupan dan organisme yang hidup, kita, para sarjana hukum, dapat meminjam pemikirannya melalui apa yang disebut ‘kehidupan hukum’—yang terkenal tercermin dalam pragmatisme hukum Oliver Wendell Holmes. Filosofi hukum Holmes menyatakan bahwa “kehidupan hukum bukanlah logika; ia adalah pengalaman.” 39 Dari situ,
34 Henri Bergson, Time and Free Will: An Essay on the Immediate Data of Consciousness (London & New York: Routledge, 2014); Henri Bergson, Matter and Memory , terj. Nancy Margareth Paul dan W. Scott Palmer (New York: Zone Books, 1911).
35 Henri Bergson, “Creative Evolution,” dalam Henri Bergson: Key Writings , ed. Keith Ansell Pearson dan John Mullarkey (London: Continuum, 2002), hlm. 341. 36  Bergson, 88–92.
37 Lefebvre, The Image of  Law , hlm. 96.
38 Lefebvre, The Image of  Law , hlm. 96.
39 Oliver Wendell Holmes, The Common Law (Cambridge, Massachusetts,
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
Holmes selanjutnya berpendapat bahwa “perasaan atas waktu, teori moral dan politik yang lazim, intuisi kebijakan publik, diakui atau tidak disadari, bahkan prasangka yang dibagikan hakim dengan sesamanya, memiliki pengaruh lebih besar daripada silogisme dalam menentukan aturan yang dengannya manusia harus diatur. Hukum … tidak dapat ditangani seolah-olah ia hanya berisi aksioma dan kewajaran dalam sebuah buku matematika.” 40
Membaca penolakan Holmes terhadap logika melalui pragma- tisme temporalitas Bergson mengindikasikan tiga hal, yakni: (1) logika memberi jalan bagi hukum yang prediktif dan kalkulatif, (2) logika bersifat atemporal, dan (3) logika menutup jalan bagi kreativitas hukum. 41 Pada saat yang sama, kita dapat melihat bahwa ini adalah titik di mana pengalaman ( experience ) mengambil bagian dalam hukum dan penalaran hukum. Kita untuk itu dapat menyintesiskan bentuk hukum yang dapat diproyeksikan secara lintas-waktu ke dalam ‘durasi’nya Bergson, di mana para hakim mengakui putusan yudisial mereka sebagai sebuah sub-spesies dari durasi, yaitu: sebuah antisipasi terhadap yang-tidak-diketahui dan untuk memahami peristiwa hukum sebagai yang unik dalam dirinya sendiri atau sebagai pengalaman yang tidak berulang. 42 Namun, bentuk yang demikian bukanlah untuk menunjukkan bahwa hakim
London: Harvard University Press, 2009), hlm. 1. “the life of the law has not been logic; it has been experience.”
40 Holmes, The Common Law , hlm. 1. 41 Lefebvre, The Image of  Law , hlm. 98. 42  Jingjing Wu, “Justifying Particular Reasoning in a Legal Context,” Informal Logic 40, 3 (2020): 423–41. Pernyataan ini mungkin membawa kita pada pertanyaan tentang koherensi partikularitas dalam penalaran hukum (berlawanan dengan penalaran hukum yang universal). Seperti yang akan saya katakan nanti bahwa penalaran atas temporalitas pengalaman dapat diterapkan dalam konteks penalaran khusus yang dapat diuniversalkan. Dalam pengertian ini, saya setuju dengan Wu yang menguraikan bahwa “hanya yang partikular yang dapat diuniversalisasikan merupakan yang partikular yang dapat dibenarkan” (hlm. 428). Dengan demikian, berpikir tentang aturan dan fakta dalam hal temporalitas menunjukkan bahwa “aturan pembenaran dari penalaran yang partikular hanya mengartikulasikan fitur-fitur yang menonjol yang cukup membuat kasus menjadi dikecualikan atau diperbolehkan untuk meyimpang dari ketentuan dan prinsip yang universal” (hlm. 432).
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
harus terputus dari tradisi hukum yang ada, melainkan untuk memperlakukan putusannya sebagai cara untuk “mengaktualisasikan basis kepentingan dan hasrat yang bergerak secara temporal dalam hubungannya dengan tradisi.” 43 Atau, dalam kata-kata Holmes, dalam putusan adjudikatif, “… aturan menyesuaikan dirinya dengan nalar-nalar baru yang telah ditemukan untuk [putusan] itu, dan memasuki riwayat yang baru.” 44
Kedua, temporalitas internal hukum memandang hakim sebagai makhluk dengan memori-institusional. 45 Klaim ini menegaskan bahwa hakim ada di dalam “masa lalu hukum yang murni.” 46
Artinya, “masa lalu hukum ini bersifat maya; ini adalah masa lalu secara umum (masa lalu murni [ pure past ]) di mana ditemukan seluruh aturan untuk memutus.” 47 Di sini, kita menemukan dua istilah Bergsonian yang penting yang digunakan untuk menjelaskan ‘keberadaan ganda’ dari aturan, yaitu, di satu sisi,  aturan-aturan hukum “mengisi dan ditemukan di atas kertas (mereka nyata );” dan di sisi lain, aturan tersebut “ada di dalam atau sebagai masa lalu yang murni (yang maya ).” 48 Perspektif ini berimplikasi pada pemaknaan dua fitur kunci, yakni tentang apa yang kita maksud dengan ‘kasus’ dan ‘putusan’. Berkaitan dengan kasus , ada dua hal yang penting untuk digarisbawahi, yakni (1) membayangkan suatu peristiwa sebagai kasus hukum melibatkan peran ingatan atau memori dalam menentukan atau menginformasikan hukumnya atas peristiwa tersebut; dan (2) agar aturan hukum tertentu di nyata kan dalam sebuah kasus, kita harus mengandaikan bahwa aturan itu berada di dunia maya . 49 Selanjutnya, putusan dalam hubungan ini
43 Lefebvre, The Image of  Law , hlm. 101.
44 Holmes, The Common Law , hlm. 5. (penekanan ditambahkan) 45 Lihat: Reva Siegel, “The Politics of Constitutional Memory,” Georgetown
Journal of  Law & Public Policy 20, 1 (2022): 19–58; Joachim J. Savelsberg dan Ryan D. King, “Law and Collective Memory,” Annual Review of  Law and
Social Science 3, 1 (2007): 189–211.
46 Lefebvre, The Image of  Law , hlm. 144.
47 Lefebvre, The Image of  Law , hlm. 144.
48 Lefebvre, The Image of  Law , hlm. 145.
49 Lefebvre, The Image of  Law , hlm. 146; Terezie Smejkalova, “Case Law and Collective Construction of Meaning,” Utrecht Law Review 19, 1 (2023): 87–
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
dimaknai sebagai “sebuah koneksi atau komposisi atas persepsi dan ingatan; bukan subsumsi dari persepsi oleh ingatan.” 50 Posisi tersebut menggambarkan apa yang diklaim oleh Lefebvre sebagai pengelakan dari perdebatan yang timpang antara konsep waktu fisik versus dinamis ( kronos versus kairos ) dalam teori ajudikasi, karena rupanya “hanya ada satu waktu bagi hukum [yaitu] aktualisasi yang maya.” 51
Ketiga, terinspirasi dari filosofi Deleuze dan Spinoza, penciptaan konsep-konsep hukum oleh hakim dipandang sebagai jawaban atas masalah-masalah hukum yang diciptakan . Dalam konteks tersebut, kita dapat memperoleh tiga istilah yang berbeda dalam suatu putusan hukum, yaitu perjumpaan, masalah, dan konsep. Perjumpaan (atau encounter ) dipahami sebagai interupsi—ia “tidak dikenali” dan “tunggal”; ia memaksa (hakim) untuk berpikir; dan ia adalah ”kondisi transendental bagi pemikiran, yang memisahkan pemikiran dari pengenalan rutin.” 52 Dalam pengertian ini, perjumpaan itu menyela “hubungan antara persepsi dan ingatan dalam putusan yang gegabah ; menyela proses yang lancap di mana sebuah persepsi segera memanggil ingatan untuk mengenalinya.” 53 Ia mengusik apa yang biasa disebut kasus mudah atau putusan cepat, hal-ihwal yang telah ditentukan sebelumnya yang berjalan di dalam formula sederhana: Situasi  Tindakan  Situasi yang dimodifikasi. Mengacu pada kasus-kasus hukum yang dianggap sebagai kasus yang rumit (sebagai lawan dari kasus mudah), kita dapat menjalin hubungan antara ketiga komposit tersebut: “sebuah perjumpaan memacu hakim terhadap perumusan sebuah masalah mampu menciptakan konsep-konsep untuk mengadili perjumpaan.” 54 Artinya, dengan mencontohkan kasus klaim tanah aborigin di Kanada dalam Delgamuukw , Lefebvre menilai di dalam kasus ini, “ada sebuah perjumpaan dengan klaim tanah aborigin (yang tidak dapat dikenal dalam common law , sui generis ); ada masalah hak aborigin (bagaimana mencapai rekonsiliasi
104.
50 Lefebvre, The Image of  Law , hlm. 169.
51 Lefebvre, The Image of  Law , hlm. 142. (penekanan ditambahkan) 52 Lefebvre, The Image of  Law , hlm. 174–75. (penekanan asli) 53 Lefebvre, The Image of  Law , hlm. 175. (penekanan ditambahkan) 54 Lefebvre, The Image of  Law , hlm. 210.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
dan hidup bersama); dan ada konsep hak aborigin (yang menjelaskan isinya dengan tepat).” 55 Sederhananya, sekarang kita memiliki formula baru dalam ajudikasi yang kreatif, yakni Pertemuan  Masalah  Konsep.
Mengikuti Lefebvre, kita selanjutnya dapat mengidentifikasi lima fitur dari apa yang dia sebut sebagai putusan yang peka ( attentive judgment ). 56 Pertama, putusan yang demikian merupakan sebuah proses berdiam dengan perjumpaan. Kedua, putusan ini mengungkapkan dirinya dalam waktu, yaitu, ia melibatkan “pencarian ingatan yang berkepanjangan”, “memasuki eksplorasi berkelanjutan dari masa lalu yang (murni atau maya).” 57 Modalitas temporal ini tidak boleh dipahami secara kronologis, karena, meminjam pandangan Bergson, ini adalah lompatan ontologis ke yang maya (masa lalu yang murni). Ketiga, putusan tersebut bersifat eksperimental dalam arti bahwa para hakim memilih untuk mengingat kembali satu imaji di atas yang lain menuju persepsi. Keempat, putusan tersebut merupakan akumulasi dari proses eksperimen. Dalam memahami perjumpaan, kita tak henti-hentinya mengingat ke masa lalu murni yang dalam dan jauh, yang “menerangi aspek-aspek yang sebelumnya tidak dipahami dan terabaikan; dan penemuan-penemuan baru ini pada gilirannya memicu lebih banyak lompatan dan penjelajahan berkelanjutan dari masa lalu yang murni, memunculkan ingatan baru, dan seterusnya.” 58
Kelima, putusan yang peka bersifat kreatif dalam arti ia selalu menciptakan singularitas. Menurut Lefebvre, “putusan memiliki pemikiran searah; ia selalu mengambil orientasi pragmatis atas pengakuan dalam memeriksa tindakan. Hanya perjumpaan yang menggagalkan aktivitas ini dan menyela keterkaitannya … Dalam upaya menuju pengakuan, proses eksperimental dan kumulatif dimulai di mana persepsi dan ingatan bergerak bolak-balik dan,
55 Lefebvre, The Image of  Law , hlm. 210.
56  Lihat, Amaya, “Virtue and Objectivity in Legal Reasoning,” dalam Objectivity in Jurisprudence, Legal Interpretation and Practical Reasoning , ed. Gonzalo
Villa-Rosas dan Jorge Luis Fabra-Zamora (Cheltenham-Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2022).
57 Lefebvre, The Image of  Law , hlm. 182. 58 Lefebvre, The Image of  Law , hlm. 183.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
dalam aktivitas ini, menciptakan singularitas majemuk.” 59
Mengingat tujuan Lefebvre adalah untuk menyelidiki imaji Deleuzian tentang kreativitas dalam hukum, teorinya tentang ajudikasi, bagaimanapun, belum memberikan penjelasan yang memadai tentang bagaimana teori ajudikasi yang peka ( attentive ) secara praktis diterjemahkan ke dalam kriteria praktis dari penalaran hukum. Tampaknya Lefebvre tengah berusaha untuk melepaskan praktik ajudikasi dari urusan politik dan memberikan objektivitas hukum serta merta. 60 Akibatnya, kita mungkin bertanya, misalnya, mengingat kita tengah mengajukan putusan hukum dalam waktu, sejauh mana penalaran praktis kita terlibat dalam pandangan penjelasan para hakim dalam menghadapi beban pembuktian (atau bukti yudisial) dan berlakunya asas-asas hukum sebagai nalar pembenar. 61
Relevan dengan pertanyaan tersebut, kita dapat mengambil ide dari teori hukum institusional (THI) MacCormick yang mengklaim proses argumentasi sebagai proses justifikasi yang dipandu oleh prinsip koherensi. Dalam THI kita dapat melihat temporalitas dalam penalaran hukum sebagai masalah tentang bagaimana kita menetapkan peristiwa masa lalu dalam kasus saat ini, di mana kebanyakan orang hanya akan merujuk aturan berdasarkan logika: jika p maka q. Namun, seperti yang ditulis oleh MacCormick, “proses pembuktian hukum—bahkan ketika didasarkan pada pengakuan para pihak—jelas tidak terjamin untuk selalu menegakkan kebenaran. Ingatan dan persepsi orang jujur bisa jadi salah.” 62 Dalam menghadapi situasi seperti itu, MacCormick berargumen bahwa “nalar terbaik yang pernah kita miliki untuk mempercayai beberapa proposisi
59 Lefebvre, The Image of  Law , hlm. 183–84.
60  Kyle McGee, “Creation, Duration, Adjudication: A Review of Alexandre Lefebvre’s the Image of Law: Deleuze, Bergson, Spinoza,” Law & Literature 21, 3 (2009): 480–91.
61 Claudio Michelon, “Legal Inquiry and Legal Arguments,” Netherlands Journal of  Legal Philosophy 51, 2 (2022): 170–78; Claudio Michelon, “The Inference to the Best Legal Explanation,” Oxford Journal of  Legal Studies 39, 4 (2019): 878–900.
62 MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory , hlm. 87.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
tentang masa lalu adalah benar bahwa itu lebih koheren daripada yang lain dari keyakinan umum kita tentang sebab dan akibat dan motivasi tindakan manusia, dan dengan serangkaian proposisi fakta tertentu lainnya yang saling koheren, dan yang mencakup beberapa proposisi yang didasarkan pada persepsi indrawi saat ini.” 63 Konflik antar alat bukti, seperti yang dikatakan MacCormick, menciptakan “konstruksi dua versi masa lalu yang koheren dan bersaing.” 64 Lebih lanjut ia berpendapat bahwa,
tanggapan umum dari sistem-sistem hukum, tentu saja, tidak meninggal- kan upaya untuk menegakkan kebenaran tentang masa lalu, tetapi untuk mengaturnya, biasanya dengan mengadopsi, setidaknya secara formal, sikap skeptisisme moderat. Apa pun yang ditegaskan tentang masa lalu tidak terpercaya kecuali jika diakui oleh mereka yang dituduhkan, atau didukung oleh bukti yang koheren hingga standar pembuktian yang telah ditentukan. Ini mungkin ‘keyakinan yang mendalam dari para pengadil fakta; atau bukti keseimbangan kemungkinan, atau bukti ‘melampaui ke- raguan yang wajar’. 65
Melalui THI-nya MacCormick, kita dapat menemukan bahwa kreativitas hukum sebenarnya dipandu oleh prinsip koherensi di mana temporalitas memainkan peran mendasar—yang ditemukan di dalam narasi. Dalam kaitannya dengan proposisi tersebut, MacCormick juga menegaskan bahwa hal penting dalam narasi temporal adalah koherensi penjelasan kausal dan motivasi:
Namun selalu elemen kunci dalam kejelasan adalah urutan temporal. Selalu, kita ingin tahu mengapa hal-hal terjadi seperti itu, dan setidaknya sebagian dari jawaban atas pertanyaan ’Mengapa?’ adalah penjelasan kausal. Penyebab tidak dapat menggantikan efek, jadi kita perlu mengetahui, dalam kerangka penjelasan yang terberikan, peristiwa mana yang lebih awal, mana yang kemudian, mana yang simultan. Aspek lain dari penjelasan bukanlah kausal tetapi motivasional, yakni, yang berorientasi praktis. Kita memberikan alasan untuk peristiwa dalam hal prinsip dan nilai yang diterapkan, atau tujuan atau rencana yang dikejar, oleh orang-orang baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok dan organisasi, atau pemimpin mereka. Orang-orang yang
63 MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory , hlm. 90–1. (penekanan ditambahkan) 64 MacCormick, Legal Reasoning and Legal Theory , hlm. 92.
65  Neil MacCormick, Rhetoric and the Rule of  Law: A Theory of  Legal Reasoning (New York: Oxford University Press, 2005), hlm. 228.
bertindak dalam waktu nyata memiliki nalar untuk bertindak, baik itu prinsip, nilai, rencana, atau tujuan. Alasan-alasan mereka ini menjadi, dalam narasi, nalar mengapa mereka melakukan sesuatu, jadi nalar mengapa sesuatu terjadi, meskipun yang terjadi tidak persis sama dengan yang direncanakan. Begitu kita memasukkan penjelasan motivasi, ia menambah kompleksitas tertentu pada urutan kausal, karena masa depan sebagai agen telah membayangkan ia akan membentuk bagian penting dari pertimbangan agen tersebut tentang tindakan yang sekarang perlu dijelaskan. Dilihat dalam istilah kausal sederhana, kondisi mental agen masa sekarang (masa sekarang meskipun dalam isinya berorientasi masa depan) yang mendorong A untuk bertindak, dan tindakan tersebut pada gilirannya menghasilkan dampak apa pun yang dilakukannya. (Jika A beruntung atau terampil atau apa pun, tindakan tersebut akan menghasilkan hasil yang direncanakan.) Tetapi dalam hal penalaran praktis
A sendiri, A mengambil keputusan hanya dengan membentuk niat tentang masa depan dan nilai-nilai yang menurut A dapat tercapai atau terwujudkan di dalamnya. Dalam pengertian ini, masa depan dapat memiliki dampak atas masa sekarang. 66
Meskipun demikian, kita tidak boleh menghilangkan fakta bahwa THI dan begitu pula imaji kreatif hukumnya Lefebvre, memercayai objektivitas hukum dan pengejaran ajudikasi hukum atasnya. Dari kedua lensa tersebut, kita sekarang menjadi paham tentang perlunya memperhatikan kasus rumit (berlawanan dengan kasus biasa). Untuk itu, dua pertanyaan lanjutan yang dapat kita sampaikan ialah tentang (1) cara para penalar memperhitungkan kriteria kerumitan, dan (2) cara di mana proses penemuan nalar pembenar ( justifying reason ) terdampak dari kriteria tersebut. 67

## D. Hukum sebagai Proses
Tersirat di dalam argumentasi kita sejauh ini ialah adanya celah temporal dalam penalaran hukum. Hal ini pada dasarnya terkait
66 MacCormick, Rhetoric and the Rule of  Law , hlm. 217. (penekanan ditambahkan) 67  Nathan Moore, “Icons of Control: Deleuze, Signs, Law,” International Journal for the Semiotics of  Law-Revue Internationale de Sémiotique Juridique 20, 1 (2007): 33–54. Dari sudut pandang Deleuzian, Moore (hlm. 43) mengategorikan kasus rumit sebagai “sesuatu yang harus diperdebatkan, tidak dapat menunjukkan hasil yang tepat pada awalnya, dengan merujuk pada hukum dan undang-undang, tetapi sebenarnya merupakan permasalahan tunggal yang mempertanyakan penerapan hukum dan undang-undang saat ini”.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
dengan kapasitas penalar hukum (i.e., para hakim) yang terbatas dalam merepresentasikan hukum, di mana waktu dan temporalitas memainkan peran mendasar dalam menyajikan nalar pembenar ( justifying reason ). Celah representasi tersebut mengharuskan kita untuk merangkum nalar pembenar sebagai cara kita untuk melihat dunia. 68 Pada bagian ini, ada dua elemen terkait yang harus kita soroti berkaitan dengan cara hakim memahami nalar pembenar dalam kasus hukum, yakni: kompleksitas kasus dan kebajikan ( virtue ) dalam penalaran.
Problematisasi nalar pembenar dapat menjadi titik tolak untuk mengulas hukum sebagai proses. Sebagai acuan, pemikiran James Maclean tentang cara pandang prosesual dalam hukum ( law as process ) penting untuk diulas. Pertama-tama, mengkritik pelbagai teori tentang keputusan praktis, Maclean berpendapat bahwa,
setiap upaya untuk menawarkan nalar pembenar bagi keputusan hukum sebagus-bagusnya hanya tampak pada tingkat penjelasan . Mengapa? Saya menyarankan bahwa mungkin bagian dari masalahnya adalah kerangka konseptual yang kita warisi terkait dengan cara berpikir ‘statis’ yang sekarang sudah ketinggalan zaman. Kita mencoba memahami dengan mengobjektifkan realitas, menganalisis apa yang kita objektifkan. Tetapi realitas tidaklah statis; ia hanya tampak seperti itu. Faktanya, ini bukan hanya terdiri dari ‘entitas’ terpisah yang dapat ditemukan, tetapi lebih mirip dengan aliran yang berkelanjutan, di mana hal-hal bergabung satu sama lain dan kualitas esensial tampaknya dapat dijelaskan secara lebih tepat dalam hal keterkaitan daripada keterpisahan. Jadi setiap artikulasi masalah menemukan nalar pembenaran untuk keputusan yang dipahami secara statis dapat disalahpahami dalam hukum. Dengan kata lain, keputusan tidak dapat ‘ditangkap’ karena begitu keputusan dibuat, keputusan itu hilang: keputusan itu penting, dan yang kita amati hanyalah jejaknya. 69
Secara khusus, pembahasan Maclean meliputi pertentangan antara cara universal dengan cara partikular dalam menemukan nalar pembenar, di mana ia mengklaim bahwa hukum dan institusi hukum sebenarnya selalu dalam keadaan perubahan yang terus-menerus.
68  Ronald Dworkin, Law’s Empire (Cambridge, Massachusetts, London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1986). 69  James MacLean, Rethinking Law as Process: Creativity, Novelty, Change (Oxon,
New York: Routledge, 2012), hlm. 3.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
Konsep perubahan terus-menerus ini mengimplikasikan bahwa dikotomi-dikotomi yang terus ada dalam teori hukum, semisal, universal vs. partikular, legislasi vs. ajudikasi, penerapan hukum vs. pembuatan hukum, hanya dimaksudkan untuk menghadirkan rupa institusi hukum yang seakan-akan stabil. 70 Meminjam cara pandang Deleuzian, hukum, menurut Maclean, pada hakikatnya adalah proses menjadi ( process of  becoming ), selalu berubah-ubah berdasarkan pengalaman dan fakta baru. 71 Melalui kerangka ini, kita dapat memahami bahwa,
putusan yang adil adalah proses yang berlangsung, di mana hakim berinteraksi dengan kondisi lokal yang tidak dapat dihindari melalui rujukan pada aturan, dll. Apa, dari sudut pengamatan eksternal, yang tampak seperti pengambilan keputusan yang dikendalikan oleh aturan hukum dan norma lain, pada kenyataannya, dialami secara internal sebagai suksesi yang subtil namun dinamis dari tindakan dan interaksi yang disesuaikan secara halus dalam realisasi yang terus berkembang tentang apa yang sebenarnya terjadi dan yang dibuat terjadi. 72
Di titik ini, kita sedang diajak untuk mendukung cara berpikir naratif ketimbang cara berpikir proposisional yang tradisional. Hal- hal penting dalam cara berpikir naratif ini ialah “bukan hal-hal yang kita perhatikan atas dasar kecenderungan mereka dalam memprediksi
70 MacLean, Rethinking Law as Process , hlm. 182; Harry H. Bash, “A Sense of Time: Temporality and Historicity in Sociological Inquiry,” Time & Society 9, 2–3 (2000): 187–204. Dalam membahas tentang apa yang disebut struktur versus proses, mengutip dari catatan sosiologis Bash, penting untuk digarisbawahi bahwa, “… if  what we ‘observe’ depends on the vantage point that is offered by a particular conceptualization or perspective through which we approach the phenomenal world, then whether we ‘see’ structural (static) or processual (dynamic) features of  that world turns crucially on the time-frame through which we choose, consciously or not, to conduct our analysis . For example, the assumption of  an instantaneous, snapshot-like, here-and-now temporal frame that is essentially ahistorical, will convey to us an impression of ‘structure’. In contrast, adopting a more commodious time-frame that admits of duration and fully accommodates priority, sequence and subsequence – one that is imbued with a sense of  historicity – would convey to us the appearance of  ‘process’ ” (hlm. 193, penekanan asli). 71 MacLean, Rethinking Law as Process , hlm. 182–83; Harison Citrawan, “A Deleuzian Reading on Hart’s Internal Point of View,” Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of  Law) 9, 1 (2022): 135–51. 72 MacLean, Rethinking Law as Process , hlm. 183. (penekanan ditambahkan)
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
masa depan tertentu, tetapi yang akan bertindak sebagai rambu- rambu, menunjukkan jalan ke depan dengan mengungkapkan asosiasi yang sebelumnya tersembunyi dan menyarankan hubungan dan koneksi yang baru.” 73 Seperti yang telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya, pandangan ini lebih menekankan pada dorongan terhadap batas-batas hukum dan pencarian atas segala potensi dan kemungkinan melalui “pengerjaan dari sudut pandang naratif dan penggunaan metaforis atas ide kompleksitas.” 74
Penting untuk dicatat bahwa kompleksitas dibingkai di dalam apa yang disebut kasus rumit ( hard case ). Kompleksitas dalam pandangan prosesual perlu dibaca dalam dua catatan. Pertama, kompleksitas berkaitan dengan “kemudahan atau kesulitan yang dengannya informasi yang menyampaikan penjelasan yang cukup dan benar tentang pengalaman atas beberapa fenomena dapat ditransmisikan; ini terkait secara langsung dengan subjek yang mengalami fenomena tersebut, tergantung pada kemampuan mereka untuk merepresentasikannya.” 75 Kedua, kompleksitas memiliki kaitan dengan kedapat-dimampatkannya informasi, sehingga “informasi yang dapat dimampatkan menjadi frasa pendek dan tajam akan menjadi kurang kompleks.” 76 Kedapat-dimampatkannya informasi seperti itu merupakan esensi dalam membedakan mode berpikir proposisional dari mode berpikir naratif. Yang terdahulu, didukung oleh THI, tampak siap untuk mereduksi ragam pengamatan empiris, sementara yang terakhir mencoba memberi perhatian pada cerita dan anekdot. Bentuk pengetahuan proposisional, meski dapat dimampatkan, gagal untuk memungkinkan kita menangkap atau mengakomodasi pengalaman yang kompleks. Defisit yang demikian dapat diatasi melalui mode berpikir naratif. Dalam pencarian objektivitas pengambilan keputusan adjudikatif melalui THI, kompleksitas suatu kasus harus dimampatkan secara algoritmik. Dengan demikian, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mode
73 MacLean, Rethinking Law as Process , hlm. 154. 74 MacLean, Rethinking Law as Process , hlm. 154.
75 MacLean, Rethinking Law as Process , hlm. 155.
76 MacLean, Rethinking Law as Process , hlm. 155.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
penalaran naratif ini dapat memberikan objektivitas atas keputusan hukum? Kita dapat menanggapinya dengan berargumen bahwa cara berpikir yang agak metodologis ini harus dibebaskan dari beban untuk mendapatkan putusan yang benar secara objektif. 77 Kebutuhan untuk mengatasi cara berpikir reduksionis ini disebut Maclean sebagai “kompleksitas tingkat kedua”, yaitu, “dengan berpindah dari posisi di mana setiap fokus berada pada kecenderungan sistem yang reduksionis ke posisi di mana kita dapat memperhatikan deskripsi sistem sebagai yang kompleks.” 78
Membaca hukum sebagai proses bersamaan dengan teori keputusan berbasis-kebajikan ( virtue-based judgment theory ), kom- pleksitas tingkat kedua yang disebut Maclean menyiratkan pengakuan bahwa metode dan agensi sebetulnya sama-sama tidak sempurna. Hal ini mendesak kita untuk menempatkan objektivitas putusan hukum sebagai bagian dari subjek ketimbang melepaskan diri (agen)
77 Amalia Amaya, “Virtue and Objectivity in Legal Reasoning,” Menurut Amaya, “anggapan bahwa metode tidak cukup untuk memberikan panduan yang diperlukan dalam sejumlah besar kasus tidak menunjukkan objektivitas harus diharapkan dari beberapa putusan namun tidak dari yang lain, untuk menyangkal keterbatasannya, atau untuk menyimpulkan bahwa itu harus ditinggalkan. Sebaliknya, orang mungkin ingin mempertanyakan apakah fakta bahwa konsepsi objektivitas tidak dapat tercapai seharusnya tidak bertentangan dengan klaim bahwa objektivitas memberikan standar yang tepat untuk membimbing dan mengevaluasi putusan hukum. Dengan kata lain, bahwa ada tipe kasus yang berbeda (dan penting) di mana aturan metodologis tidak mengarah pada hasil yang benar secara objektif tidaklah menunjukkan keterbatasan dari objektivitas, melainkan ketidaksesuaian konsepsi yang membuat aturan tersebut menjadi tempat dari objektivitas. Selain itu, setelah kita membebaskan metode dari beban untuk menyempurnakan konsepsi objektivitas, kita dapat membayangkan bahwa mungkin beberapa dugaan ketidaksempurnaan ketentuan metodologis, yang darinya batasan objektivitas berasal, dapat berubah menjadi fitur yang diperlukan oleh sifat dasar tugas pengambilan keputusan, sebagai sebuah aktivitas kognitif yang dimaksudkan untuk menanggapi secara memuaskan pluralitas nilai serta konfigurasi fakta yang kompleks (dan tidak terduga). Dengan demikian, sarannya adalah bahwa batasan atas metode memberikan argumen bukan demi batasan objektivitas dalam penalaran hukum, melainkan untuk kebutuhan dalam mengartikulasikan konsep objektivitas alternatif.” 78 MacLean, Rethinking Law as Process , hlm. 157.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
dari putusannya. 79 Dalam pemahaman tersebut, subjektivitas adalah turunan dari objektivitas keputusan yang dapat menghasilkan standar objektif atas kebenaran. Dalam teori berbasis keutamaannya, Amalia Amaya berpendapat bahwa “standar keutamaan dari objektivitas bergantung pada agen, di mana sifat agen relevan dalam menentukan objektivitas keputusan. Sangat penting untuk dicatat bahwa dalam pendekatan ini, seperti dalam objektivitas metodis, objektivitas masih diklaim sebagai sifat objek, ketimbang orang.” 80 Terkait dengan ini, mode penalaran naratif, seperti yang dapat kita pahami dari Maclean, mengandaikan kesadaran kita terhadap persoalan kerumitan hakim sendiri, dan kita sesungguhnya dapat memperluas ide semacam itu ke dalam teori keputusan berbasis-keutamaannya Amaya. Dalam hal ini, kita dapat berargumen bahwa mode naratif harus dilihat sebagai kebajikan ( virtue ) dalam upaya hakim untuk mencapai objektivitas keputusan hukum. Menurut Maclean,
Pemikiran naratif mengungkapkan suatu putusan hukum yang disam- paikan oleh seorang pembuat keputusan hukum dalam suatu kedudukan hukum tertentu, yang diinterpretasikan oleh orang lain, sebagian dari mereka adalah praktisi hukum dalam pengertian yang serupa, yang juga ditekuni secara kolektif dalam tindak tutur naratif. Urutan peristiwa, hubungan, orang, dan sebagainya dikontekstualisasikan oleh pembuat keputusan hukum yang posisinya sebagai pembuat keputusan hukum menawarkan konteks melalui wawasan yang bekerja di dalam konteks proses pengambilan keputusan hukum. Sejauh pemikiran pembuat keputusan hukum adalah bagian dari situasi yang terkait dengan keputusan tersebut, pembuat keputusan yang menyadari interaksi dan ketergantungan antara pemikiran dan keputusan mereka akan dapat menghasilkan lebih banyak deskripsi tentang situasi tersebut. 81
Bisa dikatakan bahwa mode penalaran naratif lebih tertarik pada temporalitas ketimbang kebenaran. Melalui konsep pengaluran ( emplotment ), mode penalaran naratif berusaha menemukan nalar pembenar dari sebuah plot atau cerita yang koheren, yaitu, “urutan bagian-bagian komponennya yang berurutan.” 82 Melalui kekuatan
79 Later discussion about intuition-based judicial discussion is explored in Chapter hlm. 5.
80  Amaya, “Virtue and Objectivity in Legal Reasoning.”
81 MacLean, Rethinking Law as Process , hlm. 163. 82 MacLean, Rethinking Law as Process , hlm. 166; Paul Ricoeur, Time and
plot atau cerita, temporalitas, sebagai pengalaman hidup, diproduksi oleh ingatan, harapan, dan perhatian, di mana
masa lalu yang merupakan ingatan dan masa depan yang merupakan harapan berinteraksi untuk menghasilkan masa kini, dan pertemuan masa lalu dan masa depan di masa sekarang tersebut berarti bahwa ingatan dan harapan dapat berpotensi menjangkau lintas waktu untuk membawa hal- hal yang termasuk dalam ingatan dan harapan ke kesadaran di masa kini. 83

## E. Proses Kreasi sebagai Penalaran Hukum Lintas Waktu
Di bagian sebelumnya, dua fitur penting dari penalaran hukum telah berupaya dijabarkan setelah membaca Lefebvre dan MacCormick: kreativitas dan daya cipta yang melekat pada hukum, dan kreativitas hukum semacam itu harus dipandu oleh prinsip koherensi. Pada bagian ini, kita perlu memperluas kedua fitur tersebut ke dalam wacana normativitas. Wacana ini terkait dengan apa nilai penting dari konsep penalaran hukum yang peka terhadap waktu—sebagai klaim normatif—bagi percakapan kita tentang celah temporal dalam hukum. Dalam pengertian ini, wacana normativitas akan dijabarkan menjadi dua kriteria mendasar, meliputi: agen yang deliberatif dan pengalaman yang transformatif. Argumen yang diajukan dalam klaim normativitas ini adalah bahwa imaji penalaran hukum sebagai proses, yang dianggap sebagai proses justifikasi atas ekspresi yang maya ke dalam yang nyata, secara fundamental memanifestasikan sebuah dimensi temporal yang inheren dalam hukum yang memilin pengalaman-pengalaman individu dan sosial. Argumen tersebut didasarkan pada visi yurisprudensi berbasis waktu oleh Gerald Postema, yang mengklaim bahwa hukum pada dasarnya mengatur waktu sedemikian rupa sehingga dalam upaya para teoretikus dalam memahami hukum, mereka harus terlibat dengan pengalaman
Narrative, Volume 2 (Chicago: University of Chicago press, 1985); Andrew Benjamin Bricker, “Is Narrative Essential to the Law?: Precedent, Case Law and Judicial Emplotment,” Law, Culture and the Humanities 15, 2 (2019):
319–31.
83 MacLean, Rethinking Law as Process , hlm. 166; Jenann Ismael, “Temporal Experience,” dalam The Oxford Handbook of  Philosophy of  Time , ed. Craig Callender (Oxford University Press, 2011).
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)

## duniawi manusia.
84 Menilik dari tradisi common law , teori-teori hukum yang ada cenderung menggambarkan hukum dan sistem hukum sebagai irisan-waktu ( time-slice ). Berlawanan dengan pandangan ini, Postema berpendapat bahwa hukum secara intrinsik bersifat temporal, atau, seperti yang kemudian ia kemukakan, hukum adalah tatanan normatif yang memperhatikan waktu ( time-mindful normative order ). 85

## 1. Dari Integritas ke Ketaatan (Fidelity)
Dalam berbicara tentang temporalitas dan penalaran hukum, orang mungkin melihat bahwa cara terbaik untuk menjelaskan hubungan antara keduanya adalah melalui praktik preseden. Beranjak dari tradisi common law , Postema awalnya berangkat dari pernyataan bahwa klaim kepatuhan hukum terhadap preseden secara moral tidak memiliki dasar. Dia berpendapat sebaliknya, bahwa terdapat kebutuhan untuk pembelaan moral dari doktrin stare decisis . 86
Pemeriksaan tersebut berkaitan dengan cara pengadilan dalam memahami dan mempertanggungjawabkan relevansi normatif masa lalu terhadap putusan dalam kasus-kasus masa sekarang. Menurut Postema, ada dua cara untuk menggambarkan relevansi normatif ini, yaitu dengan pembenaran eksternal dan internal. Di satu sisi, yang pembenaran eksternal bergantung pada konten yang menolak untuk mengakui “sepenuhnya manfaat atau landasan normatif dari keputusan.” 87 Yang belakangan, di sisi lain, “memperhitungkan fakta
84  Gerald J. Postema, “Time in Law’s Domain,” Ratio Juris 31, 2 (2018): 160–
82.
85  Gerald J. Postema, “Melody and Law’s Mindfulness of Time,” Ratio Juris
17, 2 (2004): 203–26; David Luban, “Time-Mindedness and Jurisprudence,” Virginia Law Review 101, 4 (2015): 903–17. 86 Tentu stare decisis sendiri mengundang banyak perdebatan lanjutan. Namun, untuk menjaga koherensi argumen dalam studi ini, perdebatan tersebut tidak perlu diulas di sini. Untuk ulasan kontemporer tentang stare decisis , lihat e.g., Nina Varsava, “How to Realize the Value of Stare Decisis: Options for Following Precedent,” Yale Journal of  Law & Humanities 30, 2 (2018): 62–120; Nina Varsava, “Stare Decisis and Intersystemic Adjudication,” Notre Dame Law Review 97, 3 (2021): 1207–64.
87  Gerald J. Postema, “Integrity: Justice in Workclothes,” Iowa Law Review 82,
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
dari putusan masa lalu dan konsekuensi kausal atau eksternalnya, tetapi juga melihat alasan atau dasar pemikiran dari keputusan tersebut.” 88 Perlu dicatat bahwa dalam menjelaskan pembenaran internal, Postema, meskipun berangkat dari gagasan asli Dworkinian tentang integritas sebagai nilai politik, mengambil jalan yang agak berbeda dari Dworkin. Namun sebelum kita mengulas jalan Postema tersebut, akan sangat membantu untuk menjelaskan secara ringkas prinsip integritas Dworkin terlebih dahulu. Menurut Dworkin, hukum sebagai integritas “bersikeras bahwa klaim-klaim hukum adalah putusan interpretatif dan untuk itu menggabungkan elemen-elemen cara pandang ke belakang dan ke depan; mereka menafsirkan praktik hukum kontemporer yang dilihat sebagai narasi politik yang sedang berlangsung.” 89 Berbeda dari konvensionalisme dan pragmatisme, paradigma integritas Dworkinian menawarkan program yang cenderung interpretatif, dan merupakan “produk dan inspirasi bagi interpretasi praktik hukum yang komprehensif.” 90
Melalui paradigma ini, sejarah menjadi penting karena sejarah mengakui hukum untuk menyampaikan isi yang sempit dari putusan masa lalu bersamaan dengan prinsip yang membenarkannya 91 —yaitu, prinsip yang “sesuai dan membenarkan beberapa bagian kompleks dari praktik hukum, bahwa ia memberikan cara yang menarik untuk melihat, dalam struktur praktik itu, konsistensi dari prinsip integritas butuhkan.” 92 Hukum sebagai integritas pada hakikatnya mendorong praktik hukum yang koheren dalam tindakan dan asas.
Alih-alih menggunakan paradigma politik tertentu, yang dibu- tuhkan oleh hukum justru penguatan hubungan kelompok. Postema menyatakan bahwa integritas hanyalah “keadilan yang ditempatkan
3 (1997), hlm. 822.
88  Postema, “Integrity: Justice in Workclothes,” hlm. 822. 89 Dworkin, Law’s Empire , hlm. 225; Tanius Sebastian, “Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar Hukum sebagai Moralitas,” Undang: Jurnal Hukum 6, 1 (2023): 269–308. 90 Dworkin, Law’s Empire , hlm. 226; Tvrdíková, “Vagueness and Indeterminateness in Law.”
91 Dworkin,
Law’s Empire , hlm. 227.
92 Dworkin, Law’s Empire , hlm. 228.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
dalam politik, menjaga ketegangan yang esensial antara dimensi keadilan yang ideal dan konsensual tetap terlihat jelas.” 93 Integritas, katanya, adalah standar moral yang kompleks yang menyerukan ”keseimbangan yang wajar dan dapat dipertahankan antara rasa hormat dan penyesalan terkait peraturan dan keputusan masa lalu suatu pemerintahan.” 94 Dalam mempertahankan kekuatan moral- nya, integritas harus mendekati keadilan dengan membenarkan karakter sejarah hukum yang bertumpu pada hubungan antara integritas dan ketaatan ( fidelity ). Di sisi lain, ketaatan, dalam argumen Postema, dibangun atas hubungan interpersonal ketimbang teori— atau aturan dan peristiwa. Ketaatan adalah “persoalan menjaga kepercayaan dengan masa lalu kita bersama sebagai cara yang layak dalam menjaga kepercayaan satu sama lain sebagai sesama anggota masyarakat yang atasnya kita berkomitmen.” 95 Postema menyatakan bahwa yang dia maksudkan dengan “menjaga kepercayaan satu sama lain” adalah bahwa kita “berinteraksi dengan istilah dan cara yang sesuai dengan sifat moral dari hubungan di tengah-tengah kita.” 96
Mungkin muncul pertanyaan lebih jauh: bagaimana gagasan tentang ketaatan bersifat konstruktif terhadap konfigurasi temporal hukum dan penalaran hukum? Relevan dengan ini, kita perlu memandang ketaatan sebagai cerminan dalam hubungan, baik itu persahabatan, hubungan kekeluargaan, dan kesetiaan—sebagai ekspresi hubungan yang memiliki keterkaitan yang kompleks antara pengalaman antarpribadi dengan nilai yang mereka bagi dan anut. Keterhubungan antara integritas dan ketaatan dengan demikian memperluas nilai tersebut secara temporal , yang dipahami sebagai hubungan antara masa lalu, sekarang, dan masa depan. Oleh karena itu, temporalitas memperluas nilai hubungan, dan, di dalam nilai-nilai yang diperluas secara temporal tersebut, waktu memiliki banyak arah dan dimensi. Keadilan sebagai nilai normatif, sebagai akibatnya, dapat (atau mungkin seharusnya) dipandang sebagai nilai
93  Postema, “Integrity: Justice in Workclothes,” hlm. 854. 94  Postema, “Integrity: Justice in Workclothes,” hlm. 854. 95  Postema, “Integrity: Justice in Workclothes,” hlm. 845. 96  Postema, “Integrity: Justice in Workclothes,” hlm. 845.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
yang diperluas secara temporal. Membaca dengan cara demikian akan menempatkan keadilan dalam pengertian komunal yang membawa karakter sejarah komunitas ke permukaan, yaitu, “sebuah fungsi atas ingatan umum yang menyadari dirinya yang dibingkai dan diinformasikan oleh rasa signifikansi yang memberikan nilai kemanusiaan yang khas pada peristiwa sejarah.” 97 Dari lensa sejarah ini, ada rasa saling ketergantungan antar generasi yang terbangun dalam masyarakat—generasi sekarang diwariskan oleh pendahulunya atas apa yang mereka anggap berharga secara materi, budaya, dan moral. Keadilan dengan demikian memberikan bentuk moral pada temporalitas masyarakat yang diperluas ini, yang kemudian menjadi dasar ketaatan terhadap masa lalu dalam mendukung keadilan. Dalam pernyataannya, Postema mengklaim bahwa “ketaatan mengambil bentuk integritas dalam masyarakat yang terikat pada upaya mengejar keadilan dalam situasi integritas.” 98 Hukum di sini memainkan peran sebagai “media alami untuk mencari keadilan dengan cara yang ditentukan oleh integritas.” 99 Sebagai konsekuensi, keterkaitan antara integritas dan hukum mempersilakan deliberasi praktis yang memahami hukum dalam dua pengertian. Pertama, deliberasi ini memahami hukum sebagai “kerangka penalaran praktis yang melabuhkan pembenaran publik atas keputusan dan tindakan terhadap keputusan dan tindakan komunal masa lalu”; dan kedua, penalaran semacam ini dipandang sebagai “penilaian yang diinformasikan secara evaluatif tentang signifikansi normatif dari putusan masa lalu bagi kasus saat ini, serta signifikansinya yang mungkin berlaku untuk masa depan.” 100
97 Postema, “Integrity: Justice in Workclothes,” hlm. 849; Stanley Fish,
“Working on the Chain Gang: Interpretation in Law and Literature,” Texas
Law Review 60, 3 (1981): 551–67; Shidarta, “Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembanan Hukum Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional
Indonesia.”
98  Postema, “Integrity: Justice in Workclothes,” hlm. 851.
99  Postema, “Integrity: Justice in Workclothes,” hlm. 851. 100 Postema, “Integrity: Justice in Workclothes,” hlm. 851; Carlo Focarelli,
International Law as Social Construct: The Struggle for Global Justice (Oxford: Oxford University Press, 2012). Yang penting, dari sudut pandang konstruksionisme sosial, Focarelli (hlm. 72) membahas bahwa “nalar

## 2. Diri yang Koheren—Agen Deliberatif dan Kesinambungannya
Hukum yang memperhatikan waktu mengharuskan kita untuk menerima akan pentingnya agen deliberatif. Hal ini menuntut kita untuk melihat bahwa hukum memandu agen dengan menempatkan “pilihan masa sekarang ke dalam lintasan dari aktor masa lalu menuju masa depan yang bermakna,” yang pada gilirannya bersinggungan satu sama lain, menciptakan lintasan yang tumpang- tindih yang disebut oleh Postema sebagai “polifoni atas tindakan publik.” 101 Di dalam Time in Law’s Domain , ia berpendapat bahwa hukum adalah “suatu disiplin diskursif, argumentatif: Ia adalah praktik memberi, mengambil, menilai, dan menelusuri implikasi dari nalar bagi proposisi hukum.” 102 Lebih jauh lagi, dari perspektif ini, hukum pada dasarnya bersifat rekursif-reflektif dan memiliki dimensi publik dan temporal di dalamnya. Dalam hal ini, kita dapat memahami bahwa hukum membentuk dan dibentuk oleh praktik publik. Konsekuensinya, karena praktik publik secara intrinsik memiliki karakter temporal, “pemahaman [akan perubahan hukum] harus mencerminkan dalam isi dan strukturnya, perhatian hukum terhadap waktu dan peran hukum yang diperlukan dalam memberikan pemberat kesinambungan bagi komunitas politik yang berupaya diaturnya.” 103
Lebih jauh, dalam Time in Law’s Domain , Postema berpendapat bahwa cara kerja hukum berbeda dengan model pengaturan lainnya karena hukum mengatur waktu—yang pada gilirannya menjadi ciri utama hukum. Postema meletakkan argumennya pada proposisi
praktis di sini didefinisikan sebagai nalar yang beroperasi di masyarakat, dianggap sebagai ‘nalar’ bagi masyarakat dan mampu memandu tindakan sosial sehari-hari yang memungkinkan orang untuk hidup bersama. Didefinisikan demikian, nalar praktis belum tentu benar bagi satu atau beberapa sarjana, ahli logika, ahli teori, atau orang luar. Nalar praktis sama dengan apa yang ‘bekerja dalam praktik’ dalam komunitas, apa pun kekuatan teoretis atau logisnya dari perspektif pengamat Tunggal.”
101 Gerald J. Postema, “Jurisprudence, the Sociable Science,” Virginia Law Review 101, 4 (2015), hlm. 886. 102  Postema, “Time in Law’s Domain,” hlm. 165. 103  Postema, “Jurisprudence, the Sociable Science,” hlm. 887.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
John Finnis untuk mengatakan bahwa fungsi hukum yang paling umum dan mendasar adalah menghubungkan masa lalu dengan masa kini dengan memberikan panduan kekinian untuk tindakan yang terjadi dan berdampak di masa depan. 104 Berdasarkan premis tersebut, Postema meletakkan empat tesis yang menyatakan bahwa “(1) hukum mengatur waktu dan (2) pengaturan waktu ini merupakan fitur kunci dari hukum, mendasar bagi sifat hukum; lebih khusus lagi, (3) bahwa itu penting sebagai cara hukum memandu penalaran praktis dan bahwa (4) ini menjadikan hukum sebagai mode pengaturan dan penggabungan yang berbeda dan bermakna.” 105
Postema menyoroti persoalan penjinakan waktu ( time-taming ) dapat dilihat sebagai penolakan total terhadap sosiabilitas hukum yang dihasilkan dari mentalitas ‘pemisahan’ dalam teori hukum, yang dapat ditelusuri kembali ke frasa Austin yang terkenal, yakni “keberadaan hukum adalah satu hal; kelebihan dan kekurangannya adalah hal lain.” 106 Kondisi ini diterjemahkan oleh positivis lain (dari Austinian ke Hartian) sebagai landasan teori hukum analitis saat ini. Dengan demikian, mengikuti Postema, kita juga dapat memperdebatkan konsepsi teori hukum yang lebih luas sebagai vera philosophia . Istilah ‘lebih luas’ dalam pengertian ini harus dipahami sebagai pencarian untuk “pemahaman yang komprehensif tentang hukum dan tempatnya dalam pengalaman manusia, bersandar dalam keterlibatan filosofis yang kokoh dalam sejarah pencarian itu.” 107
Jalur pemeriksaan tersebut dapat dicapai dengan memperhatikan sejarah. Postema di sini menyamakan penggunaan istilah ‘sejarah’ dengan ‘waktu’, yang menegaskan bahwa “[waktu] tidak hanya di antara syarat-syarat eksistensi hukum, tetapi (jika kita hendak
104 John Finnis, “Natural Law Theory: Its Past and Its Present,” dalam The Routledge Companion to Philosophy of  Law , ed. Andrei Marmor (Routledge, 2012), 35–49; John Finnis, “Judicial Power: Past, Present and Future,” Notre Dame Law School Legal Studies Research Paper , No. 1604 (2016). Menarik untuk dicatat di sini bahwa Finnis memperlakukan modalitas temporal (masa lalu, sekarang, masa depan) sebagai bagian dari kerangka dari tanggung jawab fungsi adjudikatif.
105  Postema, “Time in Law’s Domain,” hlm. 161. 106  Postema, “Jurisprudence, the Sociable Science,” hlm. 875. 107  Postema, “Jurisprudence, the Sociable Science,” hlm. 883.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
mengatakannya seperti ini) itu adalah dari esensinya.” 108 Dalam hal ini, seperti yang Postema tulis, “seperti melodi, hukum tidak hanya ada dalam waktu dan bertahan dari waktu ke waktu, tetapi juga mengatur waktu.” 109 Dari argumen ini kita dapat menelusuri kembali pernyataan Postema yang memperlakukan melodi ( melos ) sebagai normativitas hukum model ketiga (selain nomos dan thesmos ). 110 Dia mengklaim bahwa “pemikiran musikal adalah semacam kepatuhan atas aturan sebagai berikut: Memahami melodi in medias res [dalam proses] berarti memproyeksikan arah gerakan musik berdasarkan apa yang terdengar dan sudah terdengar.” 111 Saat kita memahami masa lalu, sekarang, dan masa depan melalui alunan musik, kita mungkin menemukan koherensi dan normativitas temporal yang mirip dalam narasi hukum. Oleh karena itu, model melodi atas hukum yang memperhatikan waktu ( legal time-mindfulness ) ini bersifat esensial dalam modus operandinya, yaitu “memberikan panduan normatif kepada para agen deliberatif yang harus bertindak dalam ruang sosial yang terdiri dari agen deliberatif lainnya yang berinteraksi dengan mereka.” 112
Dalam pemahaman yang demikian, kita dapat memperluas pembahasan tentang peran rasional agen manusia dalam hubung- annya dengan waktu. Pada tingkat mendasar, pengalaman manu- sia merupakan waktu subjektif atau waktu indrawi ( sense-time ). 113
Otak manusia memproses informasi sebagai keutuhan yang representasional yang mencakup dimensi lintas-waktu ( cross-temporal dimension ), dan menghasilkan signifikansi untuk pengalaman masa sekarang. Ini tentu saja tidak sejalan dengan waktu objektif atau
108  Postema, “Jurisprudence, the Sociable Science,” hlm. 885. 109  Postema, “Jurisprudence, the Sociable Science,” hlm. 885. 110  Postema, “Melody and Law’s Mindfulness of Time.” 111  Postema, “Melody and Law’s Mindfulness of Time,” hlm. 208.
112  Postema, “Jurisprudence, the Sociable Science,” hlm. 885.
113 Holly K. Andersen dan Rick Grush, “A Brief History of Time- Consciousness: Historical Precursors to James and Husserl,” Journal of  the History of  Philosophy 47, 2 (2009): 277–307; Holly Andersen, “The Representation of Time in Agency,” in A Companion to the Philosophy of Time , ed. Heather Dyke dan Adrian Bardon (Oxford: Wiley Blackwell, 2013), 470–85.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
kronologis, mengingat otak manusia menyusun waktu subjektif menjadi pola, dan, yang terpenting, waktu tersebut dapat direvisi. 114
Sejurus dengan Postema, hanya dengan memosisikan manusia sebagai diri yang daim atau yang diperluas secara temporal, kita dapat memahami waktu bukan sebagai yang statis atau dimiliki, melainkan sebagai yang dialami. Pengalaman (secara temporal) tersebut dapat bersifat transformatif, dalam arti bahwa ia bisa mengusik atau menghentikan masa lalu—sederhananya sebuah peristiwa sepertinya sedang keluar dari jalur rencana kita. 115 Untuk itu, kita perlu memahami bahwa gagasan tentang diri yang daim ( enduring self ) bukanlah upaya untuk mencari pola tertentu, melainkan sebagai sebuah cara yang masuk akal dalam mengalami waktu yang tidak tepat ( the untimely ) dan masa depan yang tidak dapat diprediksi. 116
Pengalaman transformatif, seperti yang dapat kita pahami melalui Postema, adalah bagian dari kehidupan diri yang daim. Ia adalah “sebuah fakta mendasar tentang kehidupan moral bahwa apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah terjadi pada kita di masa lalu tidak hanya membentuk keadaan dan pilihan yang kita hadapi saat ini, tetapi juga melibatkan kita sebagai pribadi dan agen; mereka melemparkan kita ke masa depan yang sudah dihuni oleh diri kita yang tidak lengkap.” 117 Sebagai agen, setiap kehidupan praktis yang kita miliki diandaikan (dan dibentuk) oleh “deliberasi dan tindakan di dunia agen lainnya yang juga berdeliberasi dan bertindak.” 118 Deliberasi antar para agen dalam hal ini selalu bersifat improvisasional ketimbang tertulis, karena deliberasi bisa saja terkumpul dan mengungkapkan dirinya sendiri. 119 Konsekuensinya,
114  Postema, “Time in Law’s Domain,” hlm. 168. 115  Filip Vostal, “Slowing down Modernity: A Critique,” Time & Society 28, 3 (2019): 1039–60.
116  Untuk ulasan mendalam tentang ontologi waktu yang tidak tepat atau the untimely , lihat Elizabeth Grosz, The Nick of  Time: Politics, Evolution, and the Untimely (Durham & London: Duke University Press, 2004); Elizabeth Grosz, “Bergson, Deleuze and the Becoming of Unbecoming,” Parallax
11, 2 (2005): 4–13.
117  Postema, “Time in Law’s Domain,” hlm. 170.
118  Postema, “Time in Law’s Domain,” hlm. 171.
119  Postema, “Time in Law’s Domain,” hlm. 172.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
selain memiliki karakter publik yang dimodelkan layaknya arahan- arahan umum, untuk dapat memberikan pedoman normatif kepada publik, hukum juga harus memiliki “bentuk yang dapat diproyeksikan secara lintas-waktu”, yaitu bahwa setiap anggota masyarakat dapat “menyatukan sudut pandang deliberatif mereka sendiri dengan yang ditawarkan oleh hukum.” 120 Lebih jauh, unsur disiplin juga secara temporal tertanam di dalam praktik penalaran deliberatif yang menekankan pada “koherensi praktis dari waktu ke waktu”—seperti yang tercermin dalam teori-teori hukum yang sudah ada. 121
Argumen yang berkaitan dengan penalaran hukum yang mengatur waktu ( law’s time ordering ) mencakup aspek evaluatifnya melalui lensa keadilan. Patut dicatat bahwa yang penting dalam evaluasi ini adalah komitmen masyarakat terhadap keadilan, yang dipahami sebagai interaksi berulang, baik dalam proses maupun akhir, dan komitmen mereka terhadap formasi dan reformasi diri masyarakat yang terjadi secara lintas-waktu dalam kerangka ketaatan yang telah kita jabarkan sebelumnya. Kita dapat mengatakan pula bahwa ketaatan adalah kata kunci untuk memahami kesalahan atau kegagalan masa lalu suatu masyarakat. Dengan demikian, panggilan untuk formasi dan reformasi diri masyarakat adalah hal untuk menelisik “tanggung jawab atas kegagalan, perbaikan atas kerusakan yang terjadi, dan restrukturisasi sikap dan motivasi, serta praktik untuk menghindari pengulangannya.” 122

## F. Kesimpulan
Kita telah mengulas tentang proses kreasi dalam penalaran hukum dari pendekatan hukum sebagai proses. Secara khusus, analisis telah dilakukan terhadap dimensi temporalitas yang inheren dalam penalaran hukum. Jika berhasil, studi ini telah mempertahakan tiga klaim utamanya. Pertama, sebagai penalaran praktis, penalaran hukum oleh para hakim merupakan proses pembenaran atau justifikasi berdasarkan skema kejelasan yang mengekspresikan kemayaan
120  Postema, “Time in Law’s Domain,” hlm. 175. 121  Postema, “Time in Law’s Domain,” hlm. 175–76. 122  Postema, “Time in Law’s Domain,” hlm. 178.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
norma dan fakta ke dalam kasus yang nyata. Kedua, ekspresi dari yang maya ke dalam yang nyata pada dasarnya menandakan bahwa waktu melekat dalam domain hukum dan penalaran hukum. Ketiga, temporalitas dalam penalaran hukum yang demikian sifatnya sangat mendasar dalam rangka mengidentifikasi peran waktu sebagai pengalaman yang memfasilitasi kapasitas kreatif dan transformatif para hakim. Paling tidak ketiga proposisi tersebut dapat dilihat sebagai salah satu pengejawantahan dari upaya teoretik kita mewujudkan apa yang kita kutip dari Profesor Shidarta di awal artikel, yakni penalaran hukum yang berlegitimasi dan berkeadilan.

## Daftar Pustaka
Alexander, Larry dan Emily Sherwin. Demystifying Legal Reasoning . New York: Cambridge University Press, 2008.
Amaya, Amalia. “Virtue and Objectivity in Legal Reasoning.” Dalam Objectivity in Jurisprudence, Legal Interpretation and Practical Reasoning , diedit oleh Gonzalo Villa-Rosas dan Jorge Luis Fabra-
Zamora, 271–92. Cheltenham-Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2022.
Andersen, Holly. “The Representation of Time in Agency.” Dalam
A Companion to the Philosophy of  Time , diedit oleh Heather Dyke dan Adrian Bardon, 470–85. Oxford: Wiley Blackwell, 2013.
Andersen, Holly K. dan Rick Grush. “A Brief History of Time- Consciousness: Historical Precursors to James and Husserl.” Journal of  the History of  Philosophy 47, 2 (2009): 277–307. DOI:
10.1353/hph.0.0118.
Bash, Harry H. “A Sense of Time: Temporality and Historicity in Sociological Inquiry.” Time & Society 9, 2–3 (2000): 187–204. DOI: 10.1177/0961463X00009002003.
Bergson, Henri. “Creative Evolution.” Dalam Henri Bergson: Key
Writings , diedit oleh Keith Ansell Pearson dan John Mullarkey. London: Continuum, 2002.
Bergson, Henri. Matter and Memory . Terjemahan Nancy Margaret Paul dan W. Scott Palmer. New York: Zone Books, 1911.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
Bergson, Henri. Time and Free Will: An Essay on the Immediate Data of Consciousness . London & New York: Routledge, 2014. Bricker, Andrew Benjamin. “Is Narrative Essential to the Law?: Precedent, Case Law and Judicial Emplotment.”
Law, Culture and the Humanities 15, 2 (2019): 319–31. DOI:
10.1177/1743872115627413.
Citrawan, Harison. “A Deleuzian Reading on Hart’s Internal Point of View.” Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of  Law) 9, 1
(2022): 135–51. DOI: 10.22304/pjih.v9n1.a7.
Cornell, Drucilla L. “Institutionalization of Meaning, Recollective
Imagination and the Potential for Transformative Legal Interpretation.” University of  Pennsylvania Law Review 136, 4
(1987): 1135–229. DOI: 10.2307/3312161.
Deleuze, Gilles. Difference and Repetition . New York: Columbia University Press, 1994.
Dworkin, Ronald. Law’s Empire . Cambridge, Massachusetts, London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1986. Fajriyah, Iklilah Muzayyanah Dini, Siti Marhamah, dan Septiani Anggriani. “Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan: Studi Putusan Hakim di Jawa Timur.” The Indonesian Journal of  Socio-Legal Studies 2, 2 (2023): artikel 5. DOI: 10.54828/ ijsls.2023v2n2.5.
Finnis, John. “Judicial Power: Past, Present and Future.” Notre Dame Law School Legal Studies Research Paper , No. 1604 (2016).
Finnis, John. “Natural Law Theory: Its Past and its Present.” Dalam
The Routledge Companion to Philosophy of  Law , diedit oleh Andrei
Marmor, 35–49. New York: Routledge, 2012.
Fish, Stanley. “Working on the Chain Gang: Interpretation in Law and Literature.” Texas Law Review 60, 3 (1981): 551–67. Focarelli, Carlo. International Law as Social Construct: The Struggle for Global Justice . Oxford: Oxford University Press, 2012.
Grosz, Elizabeth. “Bergson, Deleuze and the Becoming of Unbecoming.” Parallax 11, 2 (2005): 4–13. DOI:
10.1080/13534640500058434.
Grosz, Elizabeth. The Nick of  Time: Politics, Evolution, and the Untimely .
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
Durham & London: Duke University Press, 2004. Hantoro, Bimo Fajar. “Originalisme dan Syarat Keserentakan Pemilu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.” Undang: Jurnal Hukum 6,
1 (2023): 33–64. DOI: 10.22437/ujh.6.1.33-64.
Holmes, Oliver Wendell. The Common Law . Cambridge, Massachusetts, London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2009. Ismael, Jenann. “Temporal Experience.” Dalam The Oxford Handbook of  Philosophy of  Time , diedit oleh Craig Callender, 460-82. Oxford:
Oxford University Press, 2011. Lefebvre, Alexandre. “A New Image of Law: Deleuze and
Jurisprudence.” Telos 130 (2005): 103–26.
Lefebvre, Alexandre. The Image of  Law: Deleuze, Bergson, Spinoza . Stanford: Stanford University Press, 2008.
Luban, David. “Time-Mindedness and Jurisprudence.” Virginia Law Review 101, 4 (2015): 903–17.
MacCormick, Neil. Legal Reasoning and Legal Theory . New York:
Oxford University Press, 1978.
MacCormick, Neil. Rhetoric and the Rule of  Law: A Theory of  Legal Reasoning . New York: Oxford University Press, 2005.
MacLean, James. Rethinking Law as Process: Creativity, Novelty, Change . Oxon, New York: Routledge, 2012.
Mar, Maksymilian Del. “On the Hinges of History: For a Relational Legal Historiography.” Dalam Searching for Contemporary Legal Thought , diedit oleh Justin Desautels-Stein dan Christopher Tomlins, 61–79. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2017.
Mar, Maksymilian Del. “The Spatio-Temporality of Objectification in Legal Theory: Concepts of Legality between Theory and
Practice.” Problema 2 (2008): 127–55.
Marneros, Christos. “Gilles Deleuze: Jurisprudence.” Critical Legal Thinking: Key Concepts, 2019. https://criticallegalthinking.
com/2019/11/14/gilles-deleuze-jurisprudence/.
McGee, Kyle. “Creation, Duration, Adjudication: A Review of Alexandre Lefebvre’s the Image of Law: Deleuze, Bergson,
Spinoza.” Law & Literature 21, 3 (2009): 480–91.
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
Michelon, Claudio. “Legal Inquiry and Legal Arguments.” Netherlands Journal of  Legal Philosophy 51, 2 (2022): 170–78. DOI: 10.5553/ NJLP/221307132022051002006.
Michelon, Claudio. “The Inference to the Best Legal Explanation.” Oxford Journal of  Legal Studies 39, 4 (2019): 878–900. DOI:
10.1093/ojls/gqz021.
Moore, Nathan. “Icons of Control: Deleuze, Signs, Law.” International Journal for the Semiotics of  Law-Revue Internationale de Sémiotique Juridique 20, 1 (2007): 33–54.
Mursalin, Ayub. “Legalitas Perkawinan Beda Agama: Mengungkap Disparitas Putusan Pengadilan di Indonesia.” Undang: Jurnal Hukum 6, 1 (2023): 113–50. DOI: 10.22437/ujh.6.1.113-150. Nunn, G. Alexander dan Alan M. Trammell. “Settled Law.” Virginia
Law Review 107, 1 (2021): 57–117. Postema, Gerald J. “Integrity: Justice in Workclothes.” Iowa Law
Review 82, 3 (1997): 821–55.
Postema, Gerald J. “Jurisprudence, the Sociable Science.” Virginia Law Review 101, 4 (2015): 869–902.
Postema, Gerald J. “Melody and Law’s Mindfulness of Time.” Ratio Juris 17, 2 (2004): 203–26. Postema, Gerald J. “Time in Law’s Domain.” Ratio Juris 31, 2 (2018):
160–182.
Ricoeur, Paul. Time and Narrative, Volume 2 . Chicago: University of Chicago Press, 1985. Samuel, Geoffrey. “Can Legal Reasoning Be Demystified?” Legal Studies 29, 2 (2009): 181–210. DOI: 10.1111/j.1748-121X.2009.00124.x.
Samuel, Geoffrey. Epistemology and Method in Law . London & New York: Routledge, 2016.
Savelsberg, Joachim J. dan Ryan D. King. “Law and Collective
Memory.” Annual Review of  Law and Social Science 3, 1 (2007):
189–211. DOI: 10.1146/annurev.lawsocsci.3.081806.112757.
Schauer, Frederick. Thinking Like a Lawyer: A New Introduction to Legal Reasoning . Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press, 2009. Sebastian, Tanius. “Anti-Positivisme Ronald Dworkin: Menalar
Undang: Jurnal Hukum , Vol. 6, No. 2 (2023)
Hukum sebagai Moralitas.” Undang: Jurnal Hukum 6, 1 (2023): 269–308. DOI: 10.22437/ujh.6.1.269-308.
Shidarta. “Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembanan Hukum
Teoretis ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia.” Undang: Jurnal Hukum 3, 2 (2020): 441–76. DOI: 10.22437/
ujh.3.2.441-476.
Shidarta. Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum (Buku 1 Akar
Filosofis) . Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
Shidarta. “Multisentrisme Humaniora Digital: Filsafat Hukum Masa Depan dan Masa Depan Filsafat Hukum.” Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar Filsafat Hukum, Universitas Bina Nusantara, Jakarta, 26 Oktober 2022.
Siegel, Reva. “The Politics of Constitutional Memory.” Georgetown Journal of  Law & Public Policy 20, 1 (2022): 19–58. DOI: 10.1146/ annurev.lawsocsci.3.081806.112757.
Smejkalova, Terezie. “Case Law and Collective Construction of Meaning.” Utrecht Law Review 19, 1 (2023): 87–104. DOI:
10.36633/ulr.833.
Smith, Carel. “The Vicissitudes of the Hermeneutic Paradigm in the Study of Law: Tradition, Forms of Life and Metaphor.”
Erasmus Law Rev 4, 1 (2011): 21–38. DOI: 10.5553/
ELR221026712011004001003.
Tvrdíková, Linda. “Vagueness and Indeterminateness in Law:
Are Judges Humpties Dumpties?” International Journal for the Semiotics of  Law-Revue Internationale de Sémiotique Juridique 36, 2
(2022): 1–22. DOI: 10.1007/s11196-022-09935-0.
Varsava, Nina. “How to Realize the Value of Stare Decisis: Options for Following Precedent.” Yale Journal of  Law & the Humanities
30, 2 (2018): 62–120.
Varsava, Nina. “Stare Decisis and Intersystemic Adjudication.” Notre Dame Law Review 97, 3 (2021): 1207–64.
Vostal, Filip. “Slowing down Modernity: A Critique.” Time & Society
28, 3 (2019): 1039–60. DOI: 10.1177/0961463X17702163.
Wu, Jingjing. “Justifying Particular Reasoning in a Legal Context.” Informal Logic 40, 3 (2020): 423–41. DOI: 10.22329/il.v40i30.5994.