## ANALISIS KELEMAHAN PENGATURAN PENGUPAHAN BAGI PROFESI DOKTER DI INDONESIA 1
Muhammad Nur Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan Jalan Ringroad Selatan, Banguntapan, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta 55191 muhammad.nur@law.uad.ac.id

## Abstract
Junior Indonesian Doctors Network (JDN) survey result on August 1-30 2018 stated that 26.24 percent  of  doctors  were  still  paid  under  3.000.000  rupiah  per  month.  Then,  there  are  8.89 percent of doctors even paid under 1.500.000 rupiah per month. Many doctors end up having to take  additional  work  hours  in  several  practice  locations  to  increase  their  income.  Working continuously  for  doctors  increases  the  risk  of  malpractice  and  endangers  patients.  Also, apathetic  about  their  work  and  find  it  difficult  to  empathize  with  patients  and  triggered collaborative illegal practice between pharmaceutical companies and doctors. This study found that the low wages of doctors was caused by the weaknesses of the legislation, the weaknesses of the regulations of the doctor profession, and the weaknesses of work agreements.
Keywords : Weakness; Arrangement; Wages; Doctor.

## Abstrak
Hasil  survei  Jaringan  Dokter  Junior  Indonesia  (JDN)  pada  1-30  Agustus  2018  menyatakan sebanyak 26,24 persen dokter umum di tempat kerja utama  Indonesia masih dibayar di bawah tiga juta rupiah per bulan. Kemudian, ada 8,89 persen dokter yang bahkan digaji di bawah satu setengah juta rupiah per bulan. Karena gaji rendah yang diperoleh, banyak dokter akhirnya harus mengambil  jam  kerja  tambahan  di  beberapa  lokasi  praktik  untuk  meningkatkan  pendapatan mereka.  Bekerja  terus  menerus  untuk  dokter  meningkatkan  risiko  malpraktek  dan membahayakan pasien. Upah rendah juga membuat dokter apatis terhadap pekerjaan mereka dan sulit  berempati  dengan pasien  serta memicu  praktik  kerja sama  antara  perusahaan  farmasi dan dokter  yang  ilegal.  Penelitian  ini  menemukan  bahwa  rendahnya  upah  dokter  disebabkan  oleh kelemahan peraturan perundang-undangan, kelemahan peraturan profesi dokter, dan kelemahan perjanjian kerja.
Kata Kunci : Kelemahan; Pengaturan; Pengupahan; Dokter.
1 Artikel  hasil  penelitian  dalam  rangka  kompetisi  hibah  penelitian  dosen  pemula  dengan  sumber  dana  Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Ahmad Dahlan tahun 2019.

## A. Pendahuluan
Dalam  menjalankan  tugasnya  sebagai seorang  dokter,  berlakulah  adagium aegroti salus  lex  suprema yang  berarti  keselamatan pasien  adalah  hukum  yang  tertinggi  yang merupakan  suatu  tanggung  jawab.  Sebagai konsekuensi  logis,  dokter  akan  dikenai tanggungjawab profesi dalam segala tindakannya  (Mannas,  2018).  Tanggung jawab  dapat  diindikasikan  dari  pelaksanaan kewajiban. Fred Ameln membagi kewajiban dokter  atas  tiga  (3)  kelompok,  yaitu (Mustajab, 2013):
1. Kewajiban  yang  berkenaan  dengan fungsi  sosial  pemeliharaan  kesehatan (Health Care) . Adalah seorang dokter harus lebih mengutamakan kepentingan  masyarakat  dan  tidak mengecilkan arti kepentingan seorang pasien.  Karenanya  dalam  melakukan kewajiban  di  sini,  seorang  dokter harus memperhitungkan faktor kepentingan yang berhubungan dengan masyarakat (Doelmatiggebruik). Dapat dicontohkan,  seorang  dokter  dalam memberikan resep obat harus mempertimbangkan apakah obat tersebut sangat dibutuhkan atau tidak.
2. Kewajiban yang berhubungan dengan hak-hak  pasien.  Adalah  termasuk kewajiban  seorang  dokter  untuk selalu memperhatikan
dan menghormati  semua  hak  pasiennya. Berikut  beberapa  hak  pasien  yang harus  dihormati,  antara  lain:  a)  Hak atas  informasi  yang  jelas  mengenai penyakit  yang  diderita  pasiennya.  b) Hak  untuk  memberikan  persetujuan atas  tindakan  medis  yang  akan dilakukan  terhadapnya (informed consent) .  c)  Hak  atas  rahasia kedokteran yang meliputi: 1) Hak atas itikad  baik  dokter.  2)  Hak  untuk mendapatkan pelayanan medis sebaik-baiknya.
3. Kewajiban yang berhubungan dengan standart  profesi  dan  yang  timbul  dari standart profesi kedokteran.
Pengabdian  dokter  bagi  kemanusiaan, akan selalu membuat mereka mengutamakan kewajiban  di  atas  hak-hak  ataupun kepentingan  pribadinya.  Menurut  Antari, kewajiban seorang dokter dibagi kepada dua bagian, yakni pertama dokter harus berupaya sekuat  tenaga  untuk  menyembuhkan  pasien serta kedua memperhatikan dan menghormati  hak-hak  pasien  yang  timbul dari perjanjian penyembuhan (Rada, 2013).
Masyarakat  pada  umumnya  sudah  tahu bahwa  untuk  menjadi  seorang  seorang dokter  membutuhkan  biaya  yang  cukup besar  dan  waktu  yang  relatif  lebih  lama dibandingkan  dengan  jenjang  strata  yang sama  dengan  program  studi  yang  lain.  Dari sisi  waktu,  menjadi  dokter  di  Indonesia membutuhkan  waktu  yang  lebih  lama dibandingkan  profesi  lain  (Dewi  et  al., 2016).  Cara  tercepat  adalah  menempuh  3,5 tahun  pendidikan sarjana  kedokteran dilanjutkan  1,5  tahun mengikuti  koas  dan  1 tahun  program  internship  yang  masih menunggu  antrian  selama  0,5  tahun.  Total membutuhkan  6,5  tahun  untuk  menjadi dokter  umum  yang  independen  dalam menjalankan  profesinya.  Banyak  dokter yang membutuhkan waktu yang lama akibat kesalahan  sistem  seperti  manajemen  rotasi klinik  yang  tidak  sistematis,  kualitas pendidikan  yang  kurang  bagus  sehingga harus  menjalani  Uji  Kompetensi  lebih  dari sekali  dan  alasan  akademik  lain  (Utomo, 2014).  Besarnya  biaya  dan  rentang  waktu pendidikan tersebut menjadi dasar anggapan bahwa sudah menjadi sebuah kewajaran jika kemudian  seorang  dokter  itu  mendapatkan gaji  yang  besar,  yang  sudah  seharusnya bekerja  dengan  baik,  sehingga  berdampak pada  timbulnya  banyak  kecaman,  komplain dan tuntutan terhadap kinerja seorang dokter yang  tidak  melaksanakan  tugasnya  dengan baik.  Banyak  masyarakat  yang  belum mengetahui  kenyataan  yang  dihadapi  oleh banyak  dokter  di  Indonesia  yang  ternyata bergaji atau berpenghasilan rendah.
Penelusuran  penulis  di  beberapa  klinik di  DI  Yogyakarta,  menemukan  adanya sistem  pengupahan  yang  masih  di  bawah layak bagi dokter. Di salah satu klinik yang
penulis teliti, terdapat dokter yang diberikan upah  di  bawah  3  juta  rupiah  perbulan  yang selalu  berubah-ubah  berdasarkan  jumlah kunjungan  pasien.  Hal  ini  kemudian diperkuat  berdasarkan  hasil  survei  yang dilakukan  oleh  Junior  Doctor  Network (JDN)  Indonesia  pada  1-30  Agustus  2018 yang  menemukan  bahwa  gaji  dokter  umum di tempat kerja utama yang masih di bawah Rp 3 juta per bulan mencapai 26,24 persen. Bahkan  dari  data  yang  sama,  tercatat sebanyak  8,89  persen  dokter  masih  bergaji di bawah Rp1,5 juta per bulan (Haryawan et al.,  2019).  Dokter  Daeng  M.  Faqih  yang merupakan  Ketua  Umum  IDI  juga mengeluarkan
pernyataan yang membenarkan hasil survei tersebut bahwa di sejumlah daerah masih banyak dokter umum dengan gaji sangat rendah yang sangat tidak sebanding  dengan  beban  kerja  mereka (Ernawati & Permatasari, 2019).
Pemerintah  harusnya  paham  bahwa upah  yang  rendah  membuat  dokter  harus bekerja  banyak shift di  beberapa  tempat untuk  memenuhi  kebutuhannya.  Penelitian menyebutkan  bahwa  bekerja  terus  menerus bagi  dokter  meningkatkan  risiko  terjadi malpraktik  dan  membahayakan  pasien (Novianti,  2017).  Dokter  memiliki  tekanan dari  keluarga  dan  lingkungan  untuk mendapatkan penghasilan yang baik sehingga membuka peluang bagi persekongkolan  perusahaan  farmasi  dengan dokter  (Fitri  Z,  2018).  Upah  rendah  juga membuat dokter apatis
terhadap pekerjaannya  dan  sulit  untuk  berempati kepada  pasien  dan  tidak  memberikan pelayanan  yang  terbaik  bagi  mereka. Berangkat  dari  latar  belakang  tersebut, penulis  kemudian  mencoba  untuk  meneliti pengaturan  pengupahan  bagi  dokter  di Indonesia dan melakukan analisis kelemahan  pengaturan  tersebut.  Hasil penelitian  ini  diharapkan  kemudian  bisa menjadi  bahan  pertimbangan  bagi stake holder dalam memperbaiki sistem pengupahan atau lebih tepatnya penghargaan bagi  para  doker  di  Indonesia  yang  telah berperan  sangat  penting  bagi  terwujudnya
masyarakat  yang  sehat  di  seluruh  wilayah tanah air.

## B. Metode Penelitian
Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka  atau  bahan  sekunder  lainnya. Metode  pengumpulan  data  yang  digunakan adalah literature  study (studi  kepustakaan) dan  wawancara  narasumber.  Alat  yang digunakan  adalah  dokumen  yang  berupa bahan  hukum  primer,  sekunder,  dan  non- hukum.  Data  yang  diperoleh  dianalisis secara  kualitatif  kemudian  disajikan  secara deskriptif.

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Permasalahan Pengupahan Dokter di Indonesia Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Dokter  adalah  seseorang  yang ahli  dalam  hal  penyakit  dan  pengobatan serta dapat memberikan pelayanan kesehatan  kepada  pasien.  Secara  umum, setiap  orang  yang  sakit  (pasien)  pasti membutuhkan  pelayanan  kesehatan  untuk mempercayakan  kesembuhan  penyakitnya. Masyarakat  beranggapan  bahwa  dokter adalah seseorang yang dapat menyembuhkan pasien yang sakit, sehingga dokter  dapat  dikatakan  sebagai  salah  satu komponen  pemberi  pelayanan  kesehatan. Pelayanan  kesehatan  yang  sering  menjadi tujuan  pasien  adalah  puskesmas,  klinik, rumah  sakit  dan  dokter  praktik  mandiri. Sebagai  profesi  yang  sangat  penting  bagi kesehatan  masyarakat,  profesi  dokter  di Indonesia masih memiliki berbagai permasalahan,  khususnya  yang  terkait dengan upah.
a. Upah yang Masih Belum Layak
Junior  Doctor  Network  (JDN) Indonesia melakukan survei terkait  gaji dokter pada tanggal 1-30 Agustus 2018 yang  melibatkan  452  dokter  umum sebagai  sampel  yang  keanggotaannya telah diverifikasi sesuai nomor NPA IDI aktif  (bukan  dokter  internship/dokter
muda). Berdasarkan hasil survei tersebut didapatkan  fakta bahwa sebanyak 26,24 persen dokter umum di tempat  kerja  utama  di  Indonesia  masih di  gaji  di  bawah  tiga  juta  rupiah  per bulan.  Bahkan  dari  data  yang  sama, tercatat  sebanyak  8,89  persen  dokter masih  bergaji  di  bawah  satu  setengah juta rupiah per bulan.
Apabila  mengacu  pada  data  yang ditemukan oleh JDN Indonesia Grafik 1 diatas,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa jika seorang dokter umum hanya bekerja  di  satu  layanan  kesehatan  saja maka  hanya  ada  10,63  persen  dari
dokter  di  Indonesia  yang  mampu mendapatkan  gaji  di  atas  Rp  10,5  juta perbulan.  Namun,  sekitar  26,24  persen dari  dokter  umum  di  Indonesia  hanya menerima  gaji  di  bawah  Rp  3  juta perbulan.  Padahal,  jika  ditelusuri  dari total  jam  kerja  dalam  sepekan,  setiap dokter  di  satu  tempat  praktik  rata-rata bekerja  selama  42  jam  per  minggu. Artinya  total  jam  kerja  ini  telah  sesuai bahkan  sedikit  melebihi  jam  kerja standar  yakni  40  jam  per  minggu  yang diatur  dalam  Pasal  77  Undang-Undang Nomor  13  tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.

## Grafik 1.
Gaji Dokter Umum di Tempat Kerja Utama di Indonesia
8.8 9% 17 .3 5% 17 .7 9% 18 .4 4% 11 .9 3% 8.6 8% 4.3 4% 10 .6 3% 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 0-1.5 Juta 1.5-3 Juta 3-4.5 Juta 4.5-6 Juta 6-7.5 Juta 7.5-9 Juta 9-10.5 Juta > 10.5 Sumber: Junior Doctor Network Indonesia, 2019 Grafik 2. Distribusi Gaji Dokter Di bawah 3 Juta/Bulan 3,92% 1,96% 1,96% 15,69% 1,96% 5,88% 19,61% 7,84% 1,96% 1,96% 1,96% 5,88% 11,76% 1,96% 11,76% 3,92% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%
Sumber: Junior Doctor Network Indonesia, 2019
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.3, Juli 2021, Halaman 304-317
Hasil  survei  tersebut  juga  selaras dengan  apa  yang  diungkapkan  oleh Ketua  Umum  Ikatan  Dokter  Indonesia (IDI)  dr.  Daeng  M.  Faqih  yang membenarkan  bahwa  masih  banyak dokter  umum  khususnya  di  daerah- daerah  yang  mendapatkan  gaji  yang sangat  rendah.  Hal  itu  diungkapkan berdasarkan  perhitungan  bahwa  dokter umum  dan  PNS  baru  sesuai  aturan untuk Golongan IIIA dengan masa kerja di  bawah  5-10  tahun  mendapatkan  gaji pokok sekitar Rp 2,4 juta sampai Rp 2,7 juta.  Gaji  ini  akan  ditambah  jasa layanan  dari  kapitasi  BPJS  yang jumlahnya rata-rata sebesar Rp 500 ribu sampai  Rp  1  juta  dalam  sebulan. Sehingga  total  gaji  dokter  tersebut antara  Rp  2,9  juta  sampai  Rp  3,2  juta atau  sekitar  Rp  3,4  juta  sampai  Rp  3,7 juta.
Masih  dari  hasil  survei  JDN Indonesia, berdasarkan Grafik 2
ditemukan  bahwa  ternyata  dokter  yang mendapatkan  gaji  di  bawah  tiga  juta rupiah setiap bulan berdasarkan sebaran wilayah tidak hanya dialami oleh dokter di  daerah  saja  tetapi  juga  dialami  oleh dokter  di  ibukota  Jakarta  dan  Jawa Barat.  Data  tersebut  memperlihatkan bahwa  15,69  persen  dokter  yang disurvei  di  DKI  Jakarta  masih mendapatkan  gaji  di  bawah  3  juta rupiah  setiap  bulannya,  sedangkan  di Jawa  Barat  ada  sekitar  19,61  persen dokter  dengan  gaji  di  bawah  tiga  juta rupiah.
Untuk  memperkuat  data  tersebut, penulis  juga  melakukan  wawancara dengan  beberapa  dokter  di  DI
Yogyakarta
terkait upah yang
diterimanya  selama  sebulan.  Dokter pertama  yang  penulis  wawancarai adalah  dr.  HH  B.N.  yang  bekerja  di sebuah  RS  Gigi  dan  Mulut  di Kabupaten  Sleman  dengan  shift  kerja selama  7 jam  dalam  sehari  dan  22  hari dalam  sebulan.  Dengan  jumlah  waktu kerja  tersebut,  dr.  Hanni  mengaku mendapatkan  gaji pokok Rp.  2.800.000
dan  tambahan  tunjangan  Rp.  400.000, sehingga  setiap  bulan  take  home  pay yang  diterima  adalah  Rp.  3.200.000. Dokter  kedua  yang  berhasil  penulis wawancarai  adalah  dr.  DW  yang mengaku telah bekerja di sebuah klinik di  Kabupaten  Ssleman  selama  4  tahun dengan jadwal hari kerja rata-rata 6 hari sepekan  dengan  jam  kerja  7-9  jam setiap shift. Dengan jumlah waktu kerja sebanyak  itu,  dr  Waluyo  selama  ini mendapatkan upah bersih Rp. 2.500.000 -  Rp.  3.500.000  perbulan  tergantung jumlah pasien yang ditangani.
b. Standar Upah Rekomendasi Ikatan  Dokter  Indonesia  Belum Disetujui Pemerintah
Ikatan  Dokter  Indonesia  sebagai organisasi profesi bagi dokter di seluruh wilayah  Indonesia  sebenarnya  sudah mengajukan rekomendasi untuk penetapan  standar  gaji  dokter  kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian  Keuangan,  tetapi  hingga saat ini usaha tersebut belum mendapatkan  persetujuan.  Menurut rekomendasi IDI di tahun 2013, standar gaji  dokter  seharusnya  adalah  Rp. 12.500.000. Tetapi jika melihat fakta di lapangan,  masih  sangat  sedikit  dokter yang mendapatkan gaji sebesar itu. Hal tersebut  dapat  dilihat  dari  hasil  survei JDN Indonesia berikut.
Diagram 1. Kesesuaian Gaji di Tempat Praktek Utama dengan Rekomendasi IDI
Sumber: Junior Doctor Network Indonesia, 2019
Berdasarkan data di atas,
ditemukan  bahwa  hanya  5,53  persen dokter  yang  mendapatkan  gaji  yang jumlahnya  sesuai  dengan  rekomendasi IDI,  sedangkan  94,47  persen  sisanya masih  mendapatkan  gaji  di  bawah rekomendasi  IDI  meskipun  telah bekerja  lebih  dari  40  jam  setiap  pekan sesuai  dengan  UU  Ketenagakerjaan. Rendahnya  gaji  tersebut  kemudian disiasati  oleh  banyak  dokter  dengan praktek  di  beberapa  tempat.  Namun, data  lain  di  bawah  ini  menunjukkan sebuah ironi.
Diagram 2. Kesesuaian Gaji dari Semua Tempat Praktek dengan Rekomendasi IDI
Sumber: Junior Doctor Network Indonesia, 2019
Data  di  atas  menunjukkan  bahwa walaupun  dokter-dokter  tersebut  telah bekerja  di  dua  sampai  tiga  tempat, dengan  jam  kerja  rata-rata  66,27  jam setiap  pekan,  hasil  yang  didapatkan masih  belum  sesuai  dengan  standar minimal  gaji  yang  direkomendasikan tersebut.  Dengan  jam  kerja  selama  itu, hanya  16,15  persen  dokter  yang  bisa mendapatkan  gaji  sesuai  standar minimal IDI, dan selebihnya yaitu 83,85 persen masih tetap belum bisa mencapai jumlah standar minimal tersebut.
c. Upah  Rendah  Berdampak  pada Kinerja  Dokter  dan  Beresiko bagi Pasien
Pemerintah  dan  masyarakat  harus memahami  bahwa  upah  yang  rendah yang  mengakibatkan  dokter  harus
bekerja banyak shift dalam  waktu yang panjang  bisa  berdampak  buruk,  bukan hanya  terhadap  dokter  itu  sendiri tetapi juga terhadap pasien. Penelitian menyebutkan  bahwa  bekerja  terus menerus  bagi  dokter  meningkatkan risiko  malpraktik  dan  membahayakan pasien (The Lancet, 2019). Upah rendah juga  membuat  dokter  apatis  terhadap pekerjaannya dan sulit untuk berempati kepada  pasien  dan  tidak  memberikan pelayanan  yang  terbaik  bagi  mereka. Selain  itu,  dari  segi  sosial,  dokter  juga memiliki  tekanan  dari  keluarga  dan lingkungan untuk mendapatkan penghasilan  yang  baik,  sehingga mengakibatkan banyak dokter menempuh  cara-cara  yang  salah  untuk memenuhi tuntutan tersebut. d. Upah  Rendah  Membuka  Ruang Persekongkolan Dokter dan Perusahaan Farmasi Peneliti telah melakukan wawancara dengan dr. DLN, salah satu dokter  di  sebuah  klinik  di  daerah
Sleman  (Yogyakarta)  terkait  fenomena persekongkolan antara perusahaan farmasi  dengan  banyak  dokter  di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara tersebut
narasumber mengakui bahwa persekongkolan antara dokter  dan  perusahaan  farmasi  sudah bukan  hal  yang  baru  di  dunia kedokteran,  bahkan  narasumber  sendiri sudah  beberapa  kali  mendapatkan tawaran  dari  beberapa  perusahaan farmasi untuk melakukan hal itu. Motif persekongkolan mereka pada umumnya dengan  cara  meresepkan  obat  produksi perusahaan  tersebut  kepada  sebanyak mungkin  pasien,  bahkan  walaupun pasien-pasien tersebut
tidak membutuhkan  jenis  obat  itu.  Hal  ini dilakukan  untuk  meningkatkan  jumlah penjualan obat perusahaan tersebut, dan dokter  yang  meresepkan  kemudian mendapatkan komisi atas tindakannya.
Menurut  narasumber  yang  telah bekerja  selama  tujuh  tahun  sebagai
dokter  tersebut,  selain  persekongkolan dengan  perusahaan  farmasi,  cara  lain yang  banyak  dilakukan  oleh  dokter adalah
memperjualbelikan surat
keterangan  sakit,  khususnya  dokter yang bekerja di layanan kesehatan yang dekat  dari  pusat  pendidikan  seperti sekolah  dan  kampus  serta  pusat perkantoran.  Jual  beli  surat  keterangan sakit  ini  basanya  dijual  perlembar dengan harga yang bervariasi antara dua puluh  ribu  rupiah  sampai  lima  puluh ribu  rupiah.  Walaupun  mungkin  secara harga  perlembar  tidak  terlalu  besar tetapi jika kolektif dihitung sebulan jual beli  surat  keterangan  sakit  seperti  ini bisa menghasilkan pendapatan tambahan yang cukup banyak. 2. Kelemahan  Pengaturan  Pengupahan Bagi Dokter di Indonesia
Iman Soepomo mendefinisikan
hubungan  kerja  sebagai  hubungan  antara pekerja/buruh  dengan  pengusaha,  dimana pekerja/buruh  menyatakan  kesanggupannya untuk  bekerja  pada  pengusaha  dengan menerima  upah  dan  pengusaha  menyatakan kesanggupannya  untuk  mempekerjakan buruh  dengan  membayar  upah  (Afrita, 2015).  Sedangkan  Pasal  1  Angka  15 Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang  Ketenagakerjaan  mendifinisikan hubungan  kerja  sebagai  hubungan  antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai  unsur  pekerjaan,  upah,  dan perintah. Berdasarkan definisi tersebut maka dapat dilihat bahwa hubungan kerja sebagai hubungan  hukum,  lahir  atau  ada  setelah adanya  perjanjian  kerja  yang  dilakukan antara pekerja/buruh dengan pengusaha.
Praktek  atau  penerapan  hubungan hukum  antara  dokter  dengan  manajemen perusahaan atau yayasan pelayanan kesehatan  sangat  bervariasi,  bergantung pada kebutuhan dan kondisi serta kesepakatan di antara para pihak. Ada yang didasarkan perjanjian kerja (DHK), ada yang berdasarkan  perjanjian (kontrak) melakukan jasa-jasa, dan ada juga yang atas dasar bagi
hasil, serta bentuk hubungan hukum lainnya. Perlakuan  hukum  terhadap  dokter  sangat bergantung  pada  jenis  hubungan  hukum yang diperjanjikan tersebut. Artinya, apabila tenaga medis tersebut dipekerjakan berdasarkan  perjanjian  kerja  (employment agreement), maka berlaku ketentuan mengenai  hubungan  kerja  dalam  UU Ketenagakerjaan.  Namun,  apabila  tenaga medis tersebut bekerja didasarkan perjanjian melakukan jasa-jasa, kemitraan atau perjanjian  dengan  sistem  bagi  hasil,  atau kontrak  pelayanan  kesehatan,  maka  apa yang  telah  diperjanjikan  oleh  para  pihak menjadi  “undang-undang”  dan  mengikat untuk  dipatuhi  oleh  yang  bersangkutan (pacta sun servanda, pasal 1338
KUHPerdata).  Sehingga  jika  melihat ketentuan  tersebut,  maka  seorang  dokter yang  dipekerjakan  di  rumah  sakit,  klinik, maupun  layanan  kesehatan  lainnya  dengan dasar perjanjian kerja, telah memenuhi unsur hubungan kerja yang dimaksud.
Salah satu unsur hubungan kerja adalah adanya  upah  sebagai  hak  yang  diberikan kepada  pekerja  sesuai  dengan  perjanjian kerja  atau  kesepakatan  (Irianti,  2019). Menurut Pasal 1 Angka 30 UU
Ketenagakerjaan,  upah  adalah  hak  pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang  sebagai  imbalan  dari  pemberi  kerja (Sonhaji,  2018).  Upah  ditetapkan  dan dibayarkan  menurut  suatu  perjanjian  kerja, kesepakatan,  atau  peraturan  perundang- undangan  (Suhartoyo,  2019),  termasuk tunjangan  bagi  pekerja  atau  buruh  dan keluarganya  atas  suatu  pekerjaan  dan  atau jasa  yang  telah  atau  akan  dilakukan (Trimaya,  2014).  Pengupahan  sendiri merupakan  salah  satu  faktor  yang  paling sensitif  karena  upah  merupakan  salah  satu faktor  pendorong  untuk  bekerja,  dan berpengaruh  terhadap  moral  dan  disiplin tenaga kerja (Budijanto, 2017). Oleh karena itu,  setiap  perusahaan  atau  organisasi manapun  seharusnya  dapat  memberikan upah  yang  seimbang  dengan  beban  kerja yang  dipikul  tenaga  kerja.  Sebagaimana yang  dikemukakan  oleh  Gibson  dan  Noe, bahwa  salah  satu  yang  mempengaruhi
kinerja  individu  yang  sangat  kuat  adalah balas  jasa  upah  organisasi/industri  (Umar, 2012). Aspek upah menjadi  penting, karena penghargaan  (upah)  akan  menjadi  efektif jika  dihubungkan  dengan  kinerja  secara nyata.  Kebijakan  pengupahan  sebagaimana diatur  dalam  UU  Ketenagakerjaan  sejatinya ditujukan untuk perlindungan pekerja.
Menurut  Becker  dalam  teori Human Capital mengatakan  bahwa  tingkat  upah akan  dipengaruhi  oleh  pendidikan,  latihan, keterampilan, dan pengalaman kerja (Miswar, 2018). Konsep utama dari Human
Capital menurut  Becker  adalah  bahwa manusia bukan sekedar sumber daya namun merupakan modal (capital) yang menghasilkan  pengembalian  (return)  dan setiap  pengeluaran  yang  dilakukan  dalam rangka  mengembangkan  kualitas  dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan  investasi  (Sukoco  &  Prameswari, 2017).  Dengan  kata  lain  tingkat  upah  yang diterima  ditentukan  oleh  investasi  modal manusia dalam dirinya (Miswar, 2018).
Berdasarkan  fakta-fakta  yang  telah dikumpulkan, penulis kemudian menganalisis  mengapa  banyak  dokter  di
Indonesia  masih  mendapatkan  gaji  yang masih  rendah.  Hasil  analisis  penulis menemukan bahwa ada kelemahan pengaturan  pengupahan  bagi  dokter  di Indonesia yang menjadi penyebab permasalahan tersebut. a. Kelemahan Peraturan Perundang-undangan Hak terkait upah secara konstitusional telah diatur dan dilindungi  dalam  Pasal  27  Ayat  (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945.  Hak- hak  konstitusional  tersebut  kemudian diatur  lebih  rinci  dalam  peraturan perundang-undangan,
diantaranya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  78  tahun  2015 tentang  Pengupahan.  Ketentuan  Pasal 88  UU  No.  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa setiap
pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan penghasilan  yang  dapat  memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tersebut, pemerintah kemudian menetapkan beberapa kebijakan pengupahan untuk melindungi hak-hak dasar
pekerja/buruh, di antaranya menetapkan kebijakan  upah  minimum  yang  diatur dalam Pasal 91 ayat (1) jo Pasal 90 ayat (1)  dan  Pasal  185  ayat  (2)  UU  No.  13 tahun  2003  yang  kemudian  secara spesifik  dijabarkan  dalam  Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 15 Tahun 2018  tentang  Upah  Minimum.  Selain itu,  pemerintah  juga  menetapkan kebijakan struktur dan skala pengupahan  yang  proporsional  yang merupakan  amanat  pada  Pasal  92  UU No.  13  tahun  2003  yang  kemudian diatur  lebih  lanjut  dalam  Peraturan Menteri  Ketenagakerjaan  No.  1  Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah.
Namun, berdasarkan beberapa ketentuan  di  atas,  dalam  konteks kebijakan  pengupahan, Pemerintah hanya  mengatur  dan  menetapkan standar  upah  minimum  saja.  Artinya, Pemerintah tidak mengatur dan menetapkan kebijakan upah di atas upah minimum,  karena  jika  menganalisis beberapa  kebijakan  tersebut,  orientasi pemerintah  adalah  menciptakan  jaring pengaman sosial untuk memuhi kebutuhan  dasar  pekerja  berdasarkan perhitungan  Kebutuhan  Hidup  Layak yang  diatur  dalam  Peraturan  Menteri Ketenagakerjaan  No.  21  Tahun  2016 yang  ditetapkan  dalam  Upah  Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota.  Sedangkan, upah  di  atas  upah  minimum  kemudian dilepaskan  oleh  Pemerintah  menjadi domain  dan  wilayah  perdata  (privat) yang mengembalikan hasilnya berdasarkan  kesepakatan  diantara  para pihak.  Artinya  Pemerintah  kemudian tidak  banyak  ikut  campur  mengenai
pengupahan pada aspek privat (perdata), khususnya  upah  di atas  upah  minimum tersebut. Pemerintah hanya mengamanatkan untuk menyusun struktur  dan  skala  upah  sebagai pedoman pengupahan internal perusahaan  agar  tidak  terjadi  gap  dan diskriminasi  dalam  hal  upah  pada semua pekerja (di perusahaan) menurut jenjang  jabatan,  masa  kerja,  kualifikasi pendidikan/kompetensi kerja serta pekerja/buruh dengan tunjangan. Ketentuan  di  atas  saat  ini  berlaku jika dikaitkan dengan konteks
pengupahan  bagi  dokter,  karena  hingga saat ini belum ada peraturan perundang- undangan khusus yang mengatur terkait pengupahan  bagi  dokter  di  Indonesia. Hal  ini  berarti,  rumah  sakit,  klinik  dan layanan kesehatan lain dalam memberikan upah kepada dokter dalam sistem perjanjian kerja masih berpatokan  pada  sistem  pengupahan berdasarkan upah minimum kabupaten/kota/provinsi yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak (KLH) tersebut, dimana sistem ini pada  dasarnya  merupakan  jaring pengaman  untuk  standar  upah  terendah yang dapat dibenarkan jika orientasinya untuk unskilled  labor .  Pemberlakuan upah minimum seperti ini menjadi tidak adil  bagi  dokter  sebagai skilled  labour karena  sistem  tersebut  masih  tertumpu pada  asumsi  umum  bahwa  seluruh pekerja  itu  homogen  dan  tingkat  upah minimum  berlaku  bagi  semua  pekerja. Padahal,  upah  minimum  seharusnya dibuat  berbeda  sesuai  dengan  prinsip angkatan  kerja  yang  secara  umum terbagi  atas  pekerja skilled  labor dan unskilled  labor .  Maka  sesuai  dengan teori Human Capital yang telah dibahas sebelumnya,  pemberlakuan  standar upah yang homogen menjadi tidak adil, khususnya bagi profesi dokter,
mengingat  besarnya  biaya,  waktu pendidikan,  resiko  pekerjaan,  dan tanggung  jawab  menjaga  kode  etik
profesi yang harus dipikul oleh seorang dokter.
Selain  itu,  ketentuan  pemerintah terkait  dengan  sistem  kapitasi  juga berdampak pada mekanisme pengupahan  bagi  dokter.  Manfaat jaminan kesehatan yang
diselenggarakan  oleh  BPJS  Kesehatan diberikan  oleh  fasilitas  kesehatan  yang menjalin  kerjasama  dengan  BPJS
Kesehatan milik Pemerintah, pemerintah  daerah  dan/atau  swasta. Fasilitas  kesehatan  tersebut  dapat berupa  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat Pertama  (FKTP),  yang  terdiri  atas:  a. puskesmas  atau  yang  setara;  b.  praktik dokter;  c.  praktik  dokter  gigi;  d.  klinik pratama atau yang setara; dan e. Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara. Mekanisme  pembayaran  ke  fasilitas kesehatan tersebut dilakukan oleh BPJS dengan sitem kapitasi dan Non Kapitasi. Kapitasi adalah sebuah sistem pembayaran  kepada  penyelenggara pelayanan.  Tarif  Kapitasi  adalah besaran  pembayaran  per-bulan  yang dibayar  dimuka  oleh  BPJS  Kesehatan kepada  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat Pertama  berdasarkan  jumlah  Peserta yang  terdaftar  tanpa  memperhitungkan jenis  dan  jumlah  pelayanan  kesehatan yang  diberikan.  Pembayaran  Kapitasi oleh  BPJS  Kesehatan  didasarkan  pada jumlah  peserta  yang  terdaftar  di Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama (FKTP)  sesuai  dengan  data  BPJS Kesehatan. Pembayaran kapitasi kepada FKTP  dilakukan  oleh  BPJS  Kesehatan setiap  bulan  paling  lambat  tanggal  15 bulan berjalan.
Standar  tarif  kapitasi  diatur  dalam
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan  Sosial  Kesehatan  Nomor  2 Tahun  2015  Tentang  Norma  Penetapan Besaran  Kapitasi  dan  Pembayaran Kapitasi Berbasis Pemenuhan
Komitmen  Pelayanan  pada  Fasilitas Kesehatan  Tingkat  Pertama.  Pasal  4
Ayat  (3)  peraturan  tersebut  mengatur standar tarif kapitasi setiap peserta yang
terdaftar di fasilitas kesehatan ditetapkan sebagai berikut:
1) puskesmas  atau  fasilitas  kesehatan yang  setara  sebesar  Rp.3.000,00 (tiga  ribu  rupiah)  sampai  dengan Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah);
2) rumah  sakit  Kelas  D  Pratama, klinik pratama, praktik dokter, atau fasilitas  kesehatan  yang  setara sebesar  Rp.8.000,00  (delapan  ribu rupiah) sampai dengan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); 3) praktik  perorangan  dokter  gigi sebesar  Rp.2.000,00  (dua  ribu rupiah).
Berdasarkan  ketentuan  ini,  penulis mencoba mengambil sampel perhitungan  di  sebuah  klinik  pratama yang  ada  di  Kabupaten  Sleman,  DI Yogyakarta.  Jumlah  peserta  BPJS  di klinik  tersebut  sekitar  2700  orang dengan  tarif  kapitasi  per  orang  adalah Rp.  10.000,  berarti  total  dana  kapitasi yang  diberikan  setiap  bulan  oleh  BPJS adalah Rp. 27.000.000. Jumlah dana ini akan digunakan untuk semua pembiayaan  layanan  kesehatan  dasar termasuk  dana  operasional  dan  obat- obatan untuk pasien. Menurut keterangan  salah  satu  dokter  yang bekerja di klinik itu, setiap bulan jumlah pasien  yang  berobat  rata-rata  adalah sekitar  600  orang.  Jadi,  jika  rata-rata pasien  yang  datang  mendapatkan  obat seharga Rp. 20.000, maka dana kapitasi yang  sudah  digunakan  khusus  untuk obat  saja  adalah  Rp.  12.000.000. Sedangkan  sisa  Rp.  15.000.000  itulah kemudian  yang  digunakan  oleh  klinik tersebut untuk membiayai seluruh biaya operasional  termasuk  upah  dokter  dan pekerja  lainnya.  Padahal  di  klinik tersebut jumlah dokter umum Non-PNS ada  3  orang  dan  dokter  gigi  Non-PNS ada 1 orang, ditambah dengan karyawan Non-PNS sebanyak 5 orang. Sedangkan jumlah  pasien  umum  yang  datang  juga diakui  narasumber  sangat  sedikit  dan jumlahnya  juga  semakin  berkurang karena  mulai  berpindah  ke  peserta
BPJS.  Bisa  dibayangkan  berapa  bagian masing-masing  yang  didapatkan  oleh dokter  dan  karyawan  di  klinik  itu  dari pengelolaan dana kapitasi tersebut.

## b. Peraturan  Profesi  Dokter  di Indonesia
Kekhususan  profesi  dokter  yang membuatnya  berbeda  dengan  profesi lain  dimulai  dari  pendidikan  hingga perizinan  dan  praktek  implementasi keilmuannya  yang  telah  diatur  dalam peraturan  perundangan-undangan  dan kode etik kedokteran. Pasal 11 Undang- undang  Nomor  36  Tahun  2014  tentang Tenaga  Kesehatan  mengelompokkan dokter  sebagai  bagian  dari  tenaga medis.  Sebagai  suatu  profesi  yang berhubungan  dengan  tubuh  manusia, pekerjaan  sebagai  seorang  dokter memiliki  banyak  aturan  yang  dimuat dalam  kode  etik  kedokteran  dan peraturan  perundang-undangan.  Etika kedokteran  adalah  salah  satu  cabang dari  etika  yang  berhubungan  dengan masalah  moral  yang  timbul  dalam praktek pengobatan (Putri et al., 2015). Etika  kedokteran  tersebut  di  Indonesia diatur  oleh  Majelis  Kehormatan  Etika Kedokteran (MKEK) berupa Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). KODEKI  merupakan  kumpulan  norma untuk  menuntun  dokter  di  Indonesia selaku  kelompok  profesi  berpraktik  di masyarakat. Selain itu, aturan pelaksanaan  profesi  dokter  sebagai bagian dari tenaga kesehatan juga telah dijabarkan dalam UU Tenaga Kesehatan.  Pelanggaran  terhadap  kode etik dan UU Tenaga Kesehatan tersebut dapat  menyebabkan  penjatuhan  sanksi disiplin,  sanksi  administratif  hingga sanksi pidana.
Banyaknya  peraturan lex  specialis yang  mengatur  terkait  standar  kerja seorang  dokter  ternyata  tidak  dibarengi dengan  peraturan lex  specialis terkait dengan  hak-hak  (khususnya  upah) seorang  dokter.  Pasal  27  Ayat  (1)  UU Kesehatan  hanya  menyebutkan  bahwa
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 50 No.3, Juli 2021, Halaman 304-317
Tenaga  kesehatan  berhak  mendapatkan imbalan dan pelindungan hukum dalam melaksanakan  tugas  sesuai  dengan profesinya.  Kemudian  Pasal  57  huruf  c UU  Tenaga  Kesehatan  menyebutkan bahwa  Tenaga  Kesehatan dalam menjalankan  praktik  berhak  menerima imbalan  jasa  dan  Pasal  50  huruf  d  UU Nomor  29  Tahun  2004  tentang  Praktik Kedokteran  menyebutkan  Dokter  atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran  mempunyai  hak  menerima imbalan  jasa.  Aturan-aturan  tersebut kenyataannya tidak secara tegas
menentukan  berapa  standar  upah ataupun  imbalan  jasa  yang  selayaknya diberikan  kepada  dokter  dalam  setiap tindakan  medis  maupun basic  salary yang diberikan setiap bulan.
Menanggapi permasalahan tersebut, IDI  sebagai  wadah  bagi  seluruh  dokter di  Indonesia  kemudian  membentuk Pokja  Harmonisasi  Acuan  Tarif  Jasa Medis  untuk  menghasilkan  suatu ketetapan  bersama  tentang  tata  cara pembiayaan  imbalan  jasa  (dikenal dengan jasa medis) yang bersumber dari masukan  seluruh  Perhimpunan  Dokter- Dokter  dilingkungan  IDI,  Majelis Pengembangan  Pelayanan  Keprofesian (MPPK)  dan  narasumber  dari  bidang terkait  (Pengurus  Besar  Ikatan  Dokter
Indonesia, 2013). Berdasarkan pembahasan  dalam  Pokja  Harmonisasi
Acuan  Tarif  Jasa  Medis  melalui pertemuan  diskusi  berkelanjutan  yang komprehensif kemudian disepakati cara pembayaran-penghasilan  profesi  dokter mengacu  pada:  Penghasilan  jasa  tetap (basic  salary)  dan  Penghasilan  jasa Profesi  (fee  for  service).  Penghasilan jasa  tetap  yang  selanjutnya  disebut sebagai basic salary merupakan penghasilan  dasar  setiap  dokter  yang besarannya  bersifat  tetap  dalam  kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan  bersama  antara  dokter  dan Rumah  Sakit.  Penghasilan  dasar  ini meliputi/terdiri  dari  antara  lain:  gaji pokok,  tunjangan fungsional,  tunjangan
keluarga, tunjangan natura, dan lain-lain sejenisnya  selain  penghasilan  dari  Jasa Medis.  Dikenal  juga  sebagai fee  for position . Acuan Basic salary yang ideal menurut  kesepakatan  tersebut  antara lain:
1) Acuan basic salary Dokter Pelayanan Primer: Rp 12.500.000,00 sampai Rp 15.000.000,00 / bulan. 2) Acuan basic salary Dokter
Spesialis: Rp 22.500.000,00 sampai Rp 42.500.000,00 / bulan.
Penghasilan  jasa  Profesi  yang selanjutnya  disebut  sebagai fee  for service besarannya  tergantung  dari kinerja/produktivitas dokter yang bersangkutan;  merupakan  tambahan penghasilan  positif  terhadap basic salary .  Diperhitungkan  dari  hasil kinerja, performance , atau produktifitas dokter  yang  bersangkutan  yang  telah melebihi  nilai  nominal basic  salary , dikenal juga sebagai fee for performance dan fee  for  person .  Selain itu, hasil Pokja tersebut juga menyepakati “keseragaman” tarif konsultasi  di  poliklinik,  ruang  rawat, perawatan khusus, emergensi/UGD, dan lain-lain, sebagai berikut:
Untuk BPJS/PBI/Kelas III:
1) Konsultasi poliklinik dokter umum: Rp 25.000,00 - Rp 50.000,00 2) Konsultasi poliklinik dokter spesialis/UGD dan perawatan khusus:  Rp  75.000,00  -  Rp 100.000,00 3) Visite/ruang rawat inap: Rp 50.000,00 - Rp 75.000,00
Acuan Tarif Jasa Medis tersebut di atas  merupakan  tarif  dasar  (tarif  sosial) bagi  perawatan  kelas  III;  untuk perhitungan tarif profesional dianjurkan menggunakan  faktor  pengali  yang ditetapkan  berdasarkan  gradasi  kelas perawatan, yaitu:
1) Kelas  II  -  Faktor  pengali  (1.10  - 1.15)
2) Kelas  I  -  Faktor  pengali  (1.20  - 1.25)
3) VIP - Faktor pengali (1.30 - 1.40) Hasil  kesepakatan  dari  Pokja tersebut  kemudian  diajukan  sebagai rekomendasi  standar  pengupahan  bagi profesi  dokter  di  Indonesia  kepada Pemerintah,  namun  sayangnya  hingga saat  ini  belum  ada  tindak  lanjut  yang konkret  untuk  menetapkan  standar pengupahan  tersebut  menjadi  regulasi yang  mengikat  bagi  rumah  sakit  dan layanan  kesehatan  lainnya,  sehingga rekomendasi  tersebut  tidak  dapat dipaksakan  berlaku  dalam  menetapkan upah atau imbalan jasa bagi dokter yang bekerja di berbagai layanan tersebut.

## c. Kelemahan Perjanjian Kerja
Hal  ini  dapat  dipengaruhi  oleh banyaknya  jumlah  fakultas  kedokteran di  berbagai  daerah  yang  berdampak pada membludaknya lulusan kedokteran yang  kemudian  tidak  dapat  ditampung oleh rumah  sakit,  klinik,  puskemas  dan layanan  kesehatan  lain  yang  memang jumlahnya terbatas. Hal ini
mengakibatkan para dokter tersebut rela untuk menerima perjanjian kerja dengan gaji  rendah  daripada  harus  menjadi dokter  yang  menganggur.  Kebanyakan dokter  yang  bergaji  di  bawah  tiga  juta rupiah  setiap  bulan  tersebut  adalah dokter puskesmas atau dokter pengganti/dokter  tidak  tetap  yang mengisi  klinik  ketika  dokter  utamanya berhalangan hadir.

## D. Simpulan dan Saran
Berdasarkan uraian sebelumnya, simpulan  yang  dapat  ditarik  bahwa permasalahan pengupahan dokter di Indonesia  ada  4  yaitu:  a)  Upah  yang  masih belum layak, b) Standar Upah Rekomendasi Ikatan  Dokter  Indonesia  Belum  Disetujui Pemerintah,  c)  Upah  Rendah  Berdampak pada  Kinerja  Dokter  dan  Beresiko  bagi Pasien,  d)  Upah  Rendah  Membuka  Ruang Persekongkolan  Dokter  dan  Perusahaan
Farmasi.  Kemudian,  hasil  analisis  penulis menemukan bahwa ada beberapa kelemahan pengaturan  pengupahan  bagi  dokter  di Indonesia yang menjadi penyebab rendahnya upah banyak dokter di Indonesia, yaitu:  1)  Kelemahan  Peraturan  Perundang- undangan  yang  menyebabkan  sistem  upah minimum provinsi atau kab/kota diberlakukan juga bagi profesi dokter. Selain itu, aturan sistem Kapitasi BPJS yang Tidak Layak yang berdasarkan perhitungan sampel di  salah  satu  klinik  pratama  mitra  BPJS belum  mampu  memenuhi  upah  layak  bagi dokter.  2)  Kelemahan  Peraturan  Profesi Dokter di Indonesia sebagai akibat dari tidak adanya kebijakan pemerintah untuk menetapkan  standar  upah  bagi  dokter. Padahal, IDI telah menyerahkan rekomendasi  standar  upah  dokter  kepada pemerintah,  namun  sayangnya  hingga  saat ini  belum  ada  tindak  lanjut  yang  konkret untuk  menetapkan  standar  pengupahan tersebut  menjadi  regulasi  yang  mengikat bagi  rumah  sakit  dan  layanan  kesehatan lainnya,  sehingga  rekomendasi  tersebut tidak  dapat  dipaksakan  berlaku  dalam menetapkan  upah  atau  imbalan  jasa  bagi dokter  yang  bekerja  di  layanan  tersebut.  3)
Kelemahan Perjanjian Kerja yang diakibatkan
membludaknya lulusan kedokteran  yang  kemudian  tidak  dapat ditampung  oleh  rumah  sakit,  klinik, puskemas  dan  layanan  kesehatan  lain  yang memang  jumlahnya  terbatas.  Hal  ini mengakibatkan  para  dokter  tersebut  rela untuk menerima perjanjian kerja dengan gaji rendah  daripada  harus  menjadi  dokter  yang menganggur.

## DAFTAR PUSTAKA
Afrita,  I.  (2015). Hukum  Ketenagakerjaan dan  Penyelesaian  Sengketa  Hubungan Industrial  di  Indonesia (I).  Absolute Media.
Budijanto,  O.  W.  (2017). Upah Layak  Bagi Pekerja/Buruh    dalam  Perspektif Hukum  dan  HAM. Jurnal  Penelitian Hukum  De  Jure , 17 (3),  395–412. http://ejournal.balitbangham.go.id/index
.php/dejure/article/view/279/pdf_1
Dewi, S. P., Arya, I. F., -, A., & Achmad, T.
H. (2016). Gambaran Motivasi Menjadi Dokter pada Mahasiswa Tahun Pertama Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Jurnal  Sistem  Kesehatan ,
1 (1).
https://doi.org/10.24198/jsk.v1i1.10338
Ernawati,  J.,  &  Permatasari,  A.  (2019, January  21). IDI  Ungkap  Penyebab Banyak  Dokter  Umum  Digaji  Sangat Rendah . Viva.Co.Id.
https://www.viva.co.id/gaya- hidup/kesehatan-intim/1113743-idi- ungkap-penyebab-banyak-dokter- umum-digaji-sangat-rendah
Fitri  Z,  Y.  (2018).  Tinjauan  Hukum Dokter yang  Berkolusi  dengan  Perusahaan Farmasi  dalam  Meresepkan  Obat. JCH (Jurnal  Cendekia  Hukum) , 3 (2),  272. https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.31
Haryawan, A., Jibril, M., & Dirk, B. (2019).
Investigasi  Gaji  Dokter  Umum  di Indonesia . https://www.academia.edu/38165368/R esearch_JDN_pdf
Irianti,  L.  N.  (2019).  Pemutusan  Hubungan
Kerja Akibat Adanya Perkawinan Antar
Pekerja  Sekantor  Pasca  Putusan  MK
Nomor 13/PUU-XV/2017. Jurist- Diction , 2 (1), 184. https://doi.org/10.20473/jd.v2i1.12107
Mannas,  Y.  A.  (2018).  Hubungan  Hukum
Dokter  dan  Pasien  serta  Tanggung
Jawab  Dokter  dalam  Penyelenggaraan Pelayanan  Kesehatan. Jurnal  Cita Hukum , 6 (1), 163–182. http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/cita hukum
Miswar. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Tingkat Upah Pekerja di Aceh. Jurnal  Ekonomi  Dan  Kebijakan Publik Indonesia , 5 (1), 17–34. http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/EKaPI/ article/view/11103
Mustajab. (2013). Analisis Yuridis
Hubungan  Hukum  antara  Dokter  dan Pasien  dalam  Pelayanan  Kesehatan. Legal Opinion , 1 (4), 1–11. https://media.neliti.com/media/publicati ons/146294-ID-analisis-yuridis- hubungan-hukum-antara-d.pdf
Novianti, A. (2017). Komunikasi Dokter dan Pasien  sebagai  Faktor  Pendukung Keselamatan Pasien di Rumah Sakit. In P.  Putra  &  F.  Rahmawati  (Eds.), Proceeding Seminar Nasional Keperawatan (pp.  143–149).  Program
Studi  Ilmu  Keperawatan,  Universitas Sriwijaya. http://conference.unsri.ac.id/index.php/ SNK/article/view/763/392
Pengurus  Besar  Ikatan  Dokter  Indonesia. (2013). Acuan  (Tarif)  Jasa  Medik Dokter . http://www.idionline.org/wp- content/uploads/2015/01/Acuan-Tarif- Jasa-Medik.pdf
Putri, R. A., Herman, R. B., & Yulistini, Y. (2015). Gambaran Penerapan Kode Etik Kedokteran  Indonesia  pada  Dokter Umum  di  Puskesmas  di  Kota  Padang. Jurnal  Kesehatan  Andalas , 4 (2). https://doi.org/10.25077/jka.v4i2.274
Rada,  A.  (2013).  Euthanasia  Sebagai Konsekuensi  Kebutuhan  Sains  dan Teknologi (Suatu Kajian Hukum Islam). Jurnal  Dinamika  Hukum , 13 (2),  332–
343.
Sonhaji,  S.  (2018).  Beberapa  Permasalahan
Perlindungan Pekerja Outsourcing
Berdasarkan  Permenakertrans  Nomor 19  Tahun  2012. Masalah-Masalah Hukum , 46 (2), 190. https://doi.org/10.14710/mmh.46.2.201 7.190-197
Suhartoyo,  S.  (2019).  Perlindungan  Hukum Bagi  Buruh  Dalam  Sistem  Hukum Ketenagakerjaan Nasional. Administrative  Law  and  Governance Journal , 2 (2), 326–336. https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.326- 336
Sukoco,  I.,  &  Prameswari,  D.  (2017).
Human  Capital  Approach  to  Increasing Productivity  of  Human  Resources Management. AdBispreneur , 2 (1). https://doi.org/10.24198/adbispreneur.v 2i1.12921
The  Lancet.  (2019).  Physician  burnout:  a global  crisis. The  Lancet , 394 (10193),
93. https://doi.org/10.1016/S0140- 6736(19)31573-9 Trimaya,  A.  (2014).  Pemberlakuan  Upah Minimum  dalam  Sistem  Pengupahan Nasional untuk Meningkatkan Kesejahteraan  Tenaga  Kerja. Aspirasi:
Jurnal  Masalah-Masalah  Sosial , 5 (1),
11–20. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspira si/article/view/448
Umar,  A.  (2012).  Upah  Meningkatkan Kinerja dan Motivasi Kerja para Pekerja di  Industri  Manufaktur  di  Kota Makassar. Jurnal  Masyarakat  Dan Kebudayaan Politik , 25 (1), 78–85.
Utomo,  B.  (2014).  Analisis  Faktor  yang
Berpengaruh terhadap Tingkat Kelulusan  UKDI  Dokter  Baru  Lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Jurnal Pendidikan Kedokteran  Indonesia , 3 (1),  18–27. https://doi.org/10.22146/jpki.25193