Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
Peranan kearifan lokal papadak dalam pengelolaan pesisir dan laut di Desa Nggodimeda dan Desa Siomeda, Kecamatan Rote Tengah
N. C. Ketti *
Abstrak .
Pemanfaatan  sumber  daya  pesisir  dan  laut  oleh masyarakat  Desa  Nggodimeda  dan  Desa  Siomeda  harus berpatokan  pada  aturan  yang  disepakati  bersama  dalam kearifan  lokal papadak .  Aturan  adat  melarang  dan membatasi  masyarakat  dalam  mengeksploitasi  sumber daya  pesisir  dan  laut  secara  tidak  ramah  lingkungan. Penelitian  bertujuan  untuk  menjelaskan  penerapan, struktur  kelembagaan,  partisipasi  masyarakat,  serta efektivitas  kearifan  lokal papadak dalam  pengelolaan pesisir dan laut di Desa Nggodimeda dan Siomeda. Analisis data  dilakukan  dengan  analisis  deskriptif  kualitatif. Penelitian  dilakukan  pada  bulan  Mei  hingga  Juni  2018. Hasil  penelitian  menjelaskan  bahwa  kearifan  lokal papadak merupakan lembaga sosial yang dibentuk untuk mengontrol aktivitas masyarakat merusak lingkungan dan perlindungan terhadap biota laut. Keberadaan papadak di Desa  Nggodimeda  dan  Desa  Siomeda  memiliki  struktur yang jelas. Partisipasi masyarakat memberikan kemudahan  dalam  menegakkan  aturan  adat  yang  telah ditetapkan terhadap pengelolaan pesisir dan laut. Adanya aturan  adat papadak mendorong  masyarakat  untuk merubah  kebiasaan  yang  dulunya  merusak  menjadi aktivitas yang ramah lingkungan, sehingga potensi sumber daya  pesisir  dan  laut  di  Desa  Nggodimeda  dan  Siomeda, Kecamatan Rote Tengah tetap terjaga kelestariannya.
Kata  kunci:  kearifan  lokal, papadak ,  pengelolaan,  pesisir dan laut
Abstract . Nggodimeda  and  Siomeda  Villages  utilize  coastal  and marine  resources  must  be  based  on  rules  agreed  upon  in papadak local wisdom. Customary regulations prohibit and restrict  communities  from  exploiting  coastal  and  marine resources  in  an  environmentally  unfriendly  manner.  The research  objective  was  to  explain  the  application, institutional  structure,  community  participation,  the effectiveness of the role of papadak local wisdom in coastal and marine management in the Nggodimeda and Siomeda Villages.  Data  analysis  was  carried  out  by  qualitative descriptive analysis. The research was conducted from May to June 2018. The results of the study explained that papadak local  wisdom  is  a  social  institution  established  to  control community  activities  that  damage  the  environment  and protect marine life. The existence of papadak in Nggodimeda and  Siomeda  Villages  has  a  clear  structure.  Community participation makes it easy to enforce established customary rules for coastal and marine management. The existence of papadak  customary  rules  encourages  the  community  to change  their  habits  of  activities  that  were  previously destructive to environmentally friendly activities, so that the potential  of  coastal  and  marine  natural  resources  in Nggodimeda and Siomeda Villages, Rote Tengah Sub-district are preserved.
Keywords: local wisdom, papadak, management, coastal and marine

## 1. PENDAHULUAN
Rote merupakan sebuah pulau yang terletak di bagian selatan Indonesia dan berada di sebelah barat daya Timor-Leste dengan luas wilayah 1.200 km 2 . Menurut  Gyanto  (1958)  dalam  Ingguoe  (2015),  secara  geografis  pulau  Rote terletak di antara 10 0 27’00” -10 0 56’00”LS dan 122 0 47’00” -123 0 26’00”BT. Pada tahun  2002,  pulau  Rote  dan  pulau-pulau  di  sekitarnya  membentuk  sebuah kabupaten  yaitu  Kabupaten  Rote  Ndao.  Kabupaten  Rote  Ndao  merupakan daerah kepulauan yang memiliki 96 pulau dengan total luas wilayah 1.280,1 km 2 . Secara  geografis  terletak  di  antara  10 0 25’00” -11 0 15’00”LS  dan  121 0 49’00” - 123 0 26’00”BT. Sebanyak tujuh pulau sudah dihuni oleh masyarakat, sedangkan sisanya sebanyak 89 pulau masih belum berpenghuni. Sebagian besar wilayah
* Korespondensi Penulis Email : malole.nk@gmail.com
kabupaten ini merupakan batuan kapur dan berbukit, hanya sedikit yang berupa dataran  rendah  (BPS  Kabupaten  Rote  Ndao  2016).  Kabupaten  Rote  Ndao memiliki panjang garis pantai 330 km dan luas lautan 2.376 km 2 yang tersebar di  semua  kecamatan.  Kondisi  ini  membuat  Kabupaten  Rote  Ndao  memiliki potensi  sumber  daya  kelautan  hayati  maupun  non  hayati  yang  menjanjikan, terutama untuk mendukung perekonomian masyarakat nelayan.
Sumber daya pesisir dan laut merupakan sumber daya milik bersama yang pemanfaatannya terbuka bagi siapa saja. Sumber daya pesisir dan laut sering kali dieksploitasi  secara  berlebihan  tanpa  memikirkan  pelestarian  dan keseimbangannya.  Informasi  dari  tokoh  masyarakat  di  Kabupaten  Rote  Ndao, masyarakat  pesisir  di  wilayah  ini  sering  kali  melakukan  aktivitas  yang berdampak  negatif  bagi  kelestarian  sumber  daya  pesisir  dan  laut  seperti melakukan  penebangan  hutan  bakau  ( mangrove ),  kegiatan  perikanan  yang destruktif (bom, potas, alat tangkap yang merusak dan bahan beracun lainnya seperti akar tuba), pemburuan jenis fauna yang dilindungi (penyu, lumba-lumba dan dugong), konflik lahan pesisir, aktivitas pariwisata, serta pengambilan pasir dan  batu.  Aktivitas-aktivitas  tersebut  menyebabkan  terjadinya  degradasi sumber daya alam pesisir dan laut, serta menurunnya daya dukung lingkungan. Oleh sebab itu, upaya mengganggu  kelestarian fungsi wilayah pesisir dan laut perlu diminimalisir, agar potensinya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Pemanfaatan  yang  tidak  ramah  lingkungan  diakibatkan  oleh  kurangnya supremasi  hukum,  termasuk  hukum  adat.  Nilai-nilai  kearifan  lokal  yang sebelumnya berlaku untuk mengatur pranata kehidupan dan menuntun manusia berpikir,  berperilaku  baik  dan  bertanggungjawab  kini  semakin  menurun  dan bahkan  hilang.  Hukum  adat  (tradisi  masyarakat)  di  beberapa  daerah  di Indonesia masih bertahan seperti: Sasi di Papua dan Maluku, Awig-awik di Nusa Tenggara  Barat,  Kelong  di  Batam,  Panglima  La ot  di  Aceh  dan  Mane’e  di Kabupaten  Kepulauan  Talaut.  Hukum  adat  (tradisi  lokal)  cukup  efektif  dalam menjaga  sumber  daya  pesisir  dan  laut  dari  aktivitas  yang  bersifat  destruktif (Asagabaldan 2017). Walaupun terdapat tekanan dari sistem pengelolaan yang modern,  beberapa  sistem  tradisional  masih  bertahan  dan  terus  dipraktikkan hingga  saat  ini.  Hal  ini  karena  adanya  pengakuan  atas  eksistensi  hukum  adat yang  menunjang  pengelolaan  sumber  daya  alam  secara  berkelanjutan  seperti tertuang dalam UU Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagai pengganti UU Nomor 9 tahun 1985 dalam pasal 6 ayat (2) berbunyi:
“Pengelolaan  perikanan  untuk  kepentingan  penangkapan  ikan  dan pembudidayaan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran- serta masyarakat”.
Mengacu  pada  undang-undang  tersebut,  pada  7  September  2016 Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Rote  Ndao  mendeklarasikan  kearifan  lokal
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
hoholok dan papadak yang secara harfiah memiliki arti sama yaitu larangan. Kata papadak digunakan oleh masyarakat di daerah Rote Tengah hingga ke wilayah timur  (Pantai  Baru,  Rote  Timur  dan  Landu  Leko),  sedangkan  kata hoholok digunakan  oleh  masyarakat  di  daerah  Kecamatan  Lobalain  hingga  ke  wilayah barat (Rote Selatan, Rote Barat Laut, Rote Barat dan Rote Barat Daya). Aturan hoholok dan papadak lahir dari masyarakat, lalu bermitra dengan pemerintah dalam penyelesaian persoalan di pesisir dan laut. Penyelesaian permasalahan pesisir dan laut tidak selalu dengan hukum formal, namun mempertimbangkan pula hukum adat yang berlaku.
Hoholok dan papadak adalah kearifan lokal yang konsep pengelolaannya diadopsi  dari  pengelolaan  sumber  daya  alam  darat  di  Rote.  Aturan  adat  ini diwariskan oleh leluhur dalam wilayah bekas kerajaan (Nusak) di Rote. Hoholok dan papadak yang  diterapkan  di  wilayah  darat  bertujuan  mencegah  konflik antara  petani  dan  peternak,  mengatasi  pencurian  hasil  perkebunan  dan persawahan,  mencegah  rusaknya  sumber  air,  mengelola  hasil  pertanian, membedakan mana yang boleh dan tidak, serta membangun etika dan nilai-nilai kebersamaan,  sehingga  dapat  terjalin  hubungan  harmonis  antar  pengguna sumber daya alam dalam suatu kawasan.  Kearifan lokal hoholok dan papadak diterapkan dalam pengembangan Taman Nasional Perairan Laut Sawu sebagai upaya pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berkelanjutan.
Kecamatan  Rote  Tengah  adalah  salah  satu  kecamatan  yang  telah menerapkan kearifan lokal dalam rangka pengelolaan pesisir dan laut. Kearifan lokal  ini  dikenal  dengan  istilah papadak .  Sampai  saat  ini  baru  dua  desa  di Kecamatan Rote Tengah yang sudah menerapkan papadak sebagai aturan adat dalam melakukan pengelolaan pesisir dan laut. Kedua desa tersebut adalah Desa Nggodimeda  dan  Desa  Siomeda.  Pemanfaatan  sumber  daya  pesisir  dan  laut harus  berpatokan  pada  aturan  yang  telah  disepakati  bersama  dalam  kearifan lokal papadak . Aktivitas masyarakat yang tidak ramah lingkungan dan merusak sumber daya pesisir dan laut dilarang dan dibatasi dalam aturan adat.
Penelitian  ini  berusaha  mengkaji  tentang  peranan papadak dalam pengelolaan pesisir dan laut di Desa Nggodimeda dan Desa Siomeda. Penelitian bertujuan  mengetahui  dan  menjelaskan  cara  penerapan papadak ,  struktur kelembagaan papadak partisipasi  masyarakat  dalam  mendukung  pelaksanaan papadak dan efektivitas peran papadak dalam pengelolaan pesisir dan laut.

## 2. METODOLOGI

## 2.1. Lokasi kajian dan waktu penelitian
Penelitian dilakukan di Desa Nggodimeda dan Desa Siomeda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao pada bulan Mei hingga Juni 2018. Dua desa ini  dijadikan  lokasi  penelitian  karena  berada  di  wilayah  pesisir  dan  telah
menerapkan  pengelolaan  wilayah  pesisir  dan  laut  berbasiskan  pada  kearifan lokal ( papadak ).

## 2.2. Prosedur penelitian
Data  diperoleh  dengan  metode  observasi,  dokumentasi  dan  wawancara. Observasi  berupa  pengamatan  terhadap  aktivitas  masyarakat  pesisir.  Peneliti bertindak  seolah-olah  sebagai manaholo untuk  melihat  lebih  dekat  aktivitas masyarakat  yang  kemudian  mendokumentasikan  hasil  pengamatan  dalam bentuk  catatan  harian  dan  foto.  Metode  wawancara  yang  dilakukan  adalah wawancara tidak berstruktur yakni antara peneliti dan responden melakukan wawancara  secara  bebas.  Peneliti  tidak  menggunakan  pedoman  wawancara yang tersusun secara lengkap dan sistematis (Sugiyono 2016).
Teknik penentuan informan atau responden menggunakan konsep Bogdan dan Biglen (1982) dalam Sugiyono (2016). Prinsip dari teknik ini menghendaki seseorang  yang  menurut  pertimbangan  peneliti  akan  memberikan  data  yang diperlukan. Dengan demikian, responden yang dipilih adalah yang memahami kearifan lokal papadak . Penentuan responden dilakukan dengan teknik snowball yaitu  berdasarkan  informasi  dari  responden  sebelumnya  hingga  tidak ditemukan  lagi  informasi  baru  dari  subjek  penelitian.  Responden  dalam penelitian ini berjumlah 9 responden dan yang menjadi informan kunci adalah Ketua Forum Adat Kabupaten Rote Ndao dan manaholo di dua desa penelitian. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni penyusun mendapat  dan  menganalisis  permasalahan  sesuai  dengan  kondisi  objek  yang ditentukan. Tahapan dalam analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Desa Nggodimeda dan Siomeda merupakan dua desa di Kecamatan Rote Tengah yang berbatasan langsung dengan laut di bagian utara, Kecamatan Pantai Baru  di  bagian  timur,  Desa  Limakoli  dan  Seubela  di  bagian  selatan,  serta Kelurahan  Onatali  di  bagian  barat.  Kedua  desa  ini  terletak  di  wilayah  pesisir, namun penduduk pada umumnya bermata pencaharian sebagai petani. Profesi menjadi  nelayan  hanya  sebagai  mata  pencaharian  sampingan  masyarakat  di daerah  ini.  Keterbatasan  sumber  daya  manusia  di  wilayah  ini  mempengaruhi pola  eksploitasi  sumber  daya  pesisir  dan  laut  yang  berlebihan,  sehingga mengakibatkan degradasi lingkungan. Masyarakat menyadari hal ini dan mulai menerapkan  kearifan  lokal papadak. Hal  ini  dilakukan  untuk  menjaga  dan melindungi potensi sumber daya pesisir dan laut dari aktivitas masyarakat yang tidak ramah lingkungan. Kearifan lokal adalah bagian dari etika dan moralitas yang menuntun manusia tentang bagaimana harus berperilaku atau bertindak
dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam (Keraf 2002 dalam Stanis et al . 2007). Menurut Uphoff (2000), aturan dan peranan akan mendukung fungsi dasar  tindakan  kolektif  seperti  mobilisasi  dan  pengelolaan  sumber  daya, komunikasi dan koordinasi, pembuatan keputusan dan resolusi konflik.
3.1. Penerapan kearifan lokal papadak dalam pengelolaan pesisir dan laut
3.1.1. Proses penyusunan aturan papadak
Penyusunan aturan adat papadak di Desa Nggodimeda dan Desa Siomeda dilakukan melalui beberapa tahapan ( Gambar 1 ).
Survei lokasi
Membentuk Zonasi
Focus Group Discussion (FGD)
Pembentukan Tim Penyusun Finalisasi

## Sosialisasi
Gambar 1. Tahapan penyusunan aturan papadak.

## a) Survei lokasi
Survei  lokasi  dilakukan  untuk  mengamati  potensi  sumber  daya  alam pesisir dan laut yang perlu dilindungi. Survei lokasi melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, forum adat maupun masyarakat.

## b) Membentuk zonasi
Zonasi  dibentuk  untuk  menentukan  lokasi  yang  dilindungi  atau  daerah larangan. Penentuan zona larangan melibatkan masyarakat, khususnya nelayan. Berdasarkan  penuturan  Ketua  Forum  Adat  dan  koordinator manaholo ,  pihak yang  mengetahui  habitat  sumber  daya  pesisir  dan  laut,  khususnya  ikan  yang dilindungi  adalah  masyarakat  nelayan.  Zonasi  dilakukan  dengan  membentuk kaveling zona untuk menandai lokasi yang dilindungi  (daerah larangan). Zona yang  sudah  dikaveling  tersebut  ditandai  dengan  pelampung  di  laut  dan  pilar yang terdapat di daratan. Penetapan zona ini dilakukan dengan acara adat.
c) Focus Group Discussion (FGD) Kegiatan  FGD  dilakukan  untuk  membahas  aturan  adat  yang  akan diberlakukan  dalam papadak .  Semua  pihak  turut  hadir  dalam  pertemuan  ini yakni  pemerintah,  lembaga  pendidikan,  forum  adat  dan  masyarakat.  Hal-hal pokok yang didiskusikan dalam pertemuan ini mengenai potensi pesisir dan laut yang perlu dilindungi dan sanksi bagi setiap pelanggaran.

## d) Pembentukan tim penyusun
Pembentukan tim penyusun dimaksudkan untuk menyusun aturan secara utuh  dan  teratur  berdasarkan  hasil  diskusi  pada  tahap  FGD.  Tim  penyusun dibentuk  berdasarkan  hasil  kesepakatan  bersama.  Anggota  tim  harus  paham mengenai aturan adat di Kabupaten Rote Ndao. Tim penyusun papadak di Desa Nggodimeda  dan  Siomeda  berjumlah  lima  orang  yang  terdiri  dari  seorang koordinator, seorang ketua dan tiga orang anggota.
e) Finalisasi
Finalisasi adalah pertemuan yang dilakukan untuk menandatangani aturan adat  yang  telah  disusun  oleh  tim  penyusun.  Proses  penandatanganan  ini melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, forum adat maupun masyarakat.
f) Sosialisasi
Walaupun sudah disahkan, aturan adat tetap perlu disosialisasikan untuk diketahui  secara  umum.  Sosialisasi  dilakukan  oleh  pemegang  aturan  adat tertinggi yaitu forum adat. Sosialisasi dilakukan selama dua bulan melalui gereja, mesjid, papan media dan kegiatan penting masyarakat seperti acara duka dan pesta adat.
3.1.2. Penerapan aturan papadak dalam pengelolaan pesisir dan laut
3.1.2.1. Pengelolaan pesisir
Pesisir yang menjadi wilayah papadak adalah 50 meter dari pasang laut ke darat. Beberapa penerapan papadak dalam pengelolaan pesisir adalah mengatur mengenai penambangan pasir, serta pelestarian tanaman pesisir dan penyu.
▪ Pasir
Pasir  merupakan  sumber  daya  pesisir  yang  dapat  digunakan  dalam pembangunan.  Pengambilan  yang  berlebihan  dapat  mengakibatkan  abrasi pantai. Oleh karena itu, pemanfaatan pasir dibatasi dalam penerapan papadak di Desa  Nggodimeda  dan  Siomeda.  Pembatasan  berupa  larangan  melakukan penambangan dan alat yang digunakan. Penambangan boleh dilakukan apabila memiliki  izin  dari  Dinas  Pertambangan  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  dan melakukan  penambangan  secara  manual  (dengan  tangan  manusia).  Jika menggunakan alat berat, maka wajib melaporkan atau menyerahkan izin yang diperoleh  dari  Dinas  Pertambangan  Provinsi  kepada  pihak  yang  telah dicantumkan dalam aturan kearifan lokal papadak pasal 1 ayat 1 poin f.
Tersedia di http://www.bkpsl.org/ojswp/index.php/jplb
▪ Tanaman pesisir ( mangrove , santigi dan pepohonan lainnya)
Hutan  mangrove  adalah  ekosistem  penting  di  wilayah  pesisir  dan  laut. Mangrove memiliki  peran  seperti  menyediakan  nutrien  bagi  biota  perairan, tempat  pemijahan  dan  asuhan  bagi  berbagai  macam  biota,  wisata  alam, penyerap limbah,  pencegah intrusi air laut, serta penahan abrasi, angin topan dan tsunami. Merujuk pada Saenger et al . (1983) dalam Fakhrurrazi et al . (2013), hutan mangrove juga memiliki fungsi ekonomis karena telah teridentifikasi lebih dari 70 macam fungsi mangrove bagi kepentingan manusia, baik sebagai produk langsung maupun tidak langsung.
Ancaman yang harus menjadi perhatian adalah kebiasaan masyarakat yang sering menebang pohon yang terdapat di pantai, sehingga saat ini kondisinya sangat kurang. Namun, upaya penanaman kembali mangrove di pesisir belum bisa  terlaksana  yang  disebabkan  oleh  pandangan  masyarakat.  Penuturan Sekretaris Desa Siomeda yang sekaligus merupakan seorang anggota manaholo mengenai pandangan masyarakat tersebut adalah:
“Saya  sering  mendengar  masyarakat  disini mengatakan  bahwa  tanaman mangrove  dapat  mengundang  adanya  buaya,  sehingga  masyarakat  tidak mengizinkan untuk dilakukan penanaman kembali mangrove di pesisir”(EP) Oleh  karena  itu,  upaya  mengembalikan  tanaman mangrove di  lokasi papadak belum  bisa  terlaksana,  sehingga  hanya  bisa  melindungi  yang  masih  ada  dan dimuat dalam aturan adat.
▪ Penyu
Penyu  merupakan  hewan  laut  yang  dilindungi  dari  kepunahan  oleh pemerintah.  Penyu  sering  bertelur  di  wilayah  ini,  namun  masyarakat  sering mengambil  telurnya.  Adanya papadak ,  melindungi  penyu  dari  kepunahan dengan  melarang  kebiasaan  masyarakat  tersebut  dan  bahkan  dengan membentuk  kelompok  masyarakat  penggerak  konservasi  (KOMPAK)  penyu yang  dikenal  dengan  “camar  laut”  di  Desa  Siomeda ,  Kecamatan  Rote  Tengah. Upaya penangkaran penyu di tempat ini telah membuahkan hasil yang sangat baik. Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari KOMPAK penyu “camar laut”, terdapat 2.834 ekor penyu yang terdiri dari 6 ekor dewasa dan 2.828 ekor tukik yang telah berhasil dilepaskan ke laut.

## 3.1.2.2. Pengelolaan laut
Pengelolaan  laut  yang  dimaksudkan  adalah  pengelolaan  perairan  Laut Sawu.  Pengelolaan  perairan  Laut  Sawu  dalam papadak adalah  5  mil  laut  dari pesisir  pantai  Termanu  ke  perairan  Laut  Sawu.  Larangan  yang  diatur  dalam papadak lebih  menekankan  pada  aktivitas  masyarakat  dalam  mengambil  dan merusak sumber daya laut tertentu yang harus dilindungi.
▪ Lamun, teripang, akar bahar, kerang dan batu laut
Lamun  dan  batu  laut  dipahami  oleh  masyarakat  sebagai  rumah  ikan. Pengambilan  teripang,  akar  bahar  dan  kerang  dapat  merusak  rumah  ikan, sehingga perlu dilindungi agar pemanfaatannya terkontrol dan tidak berlebihan.
▪ Lobster dan ikan
Aturan papadak tidak  melarang  pemanfaatan  atau  pengambilan  lobster dan  ikan,  namun  caranya  harus  ramah  lingkungan.  Cara  pengambilan  yang dilarang  berkaitan  dengan  penggunaan  bahan  peledak,  pukat  harimau,  akar tuba, racun, potasium dan hal yang sejenisnya.
▪ Buaya, paus, lumba-lumba, dugong (duyung), hiu dan pari Larangan penangkapan terhadap hewan laut tersebut karena merupakan hewan-hewan yang dilindungi dari kepunahan oleh pemerintah.
Menurut Sumarmi dan Amirudin (2014), kerusakan lingkungan hidup yang terjadi  saat  ini  disebabkan  oleh  perilaku  manusia  yang  kurang  bertanggung jawab  dan  memiliki  etika  lingkungan  yang  rendah,  sehingga  pengembangan pengelolaan pesisir dan laut tidak boleh mengabaikan kearifan lokal. Penerapan papadak sejalan dengan konsep pengelolaan pesisir terpadu. Pengelolaan pesisir dan  laut  perlu  memperhatikan  masyarakat  melalui  pelibatan  dan  pembuatan kelompok masyarakat, sehingga dapat secara aktif mendukung, menggunakan dan memberi masukkan untuk pengelolaan pesisir dan laut (Dahuri 2001).
3.2. Struktur kelembagaan kearifan lokal papadak dalam pengelolaan pesisir dan laut
Papadak dalam pengelolaan pesisir dan laut merupakan sebuah lembaga adat  yang  merupakan  mitra  pemerintah  dalam  mengelola  dan  mengawasi sumber  daya  pesisir  dan  laut.  Sebagai  sebuah  lembaga, papadak memiliki susunan  kelembagaan  yang  sederhana  maupun  kompleks.  Struktur kelembagaan papadak di  Desa  Nggodimeda  dan  Siomeda  terdiri  dari  tiga komponen yakni komunitas forum adat, manaholo dan masyarakat.

## 1) Komunitas forum adat
Komunitas  forum  adat  adalah  suatu  komunitas  yang  mengatur  dan mengurus adat istiadat. Komunitas forum adat merupakan suatu lembaga yang berperan  sebagai  koordinator  dalam  setiap  kegiatan,  baik papadak maupun hoholok .  Komunitas  forum  adat  merupakan  pemegang  aturan  adat  tertinggi papadak maupun hoholok dalam pengelolaan pesisir dan laut. Komunitas forum adat terdiri dari komunitas forum adat di kabupaten dan di kecamatan.
2) Manaholo /penjaga/pengawas
Manaholo merupakan sebuah jabatan dalam kearifan lokal papadak yang bertugas sebagai pengawas atau penjaga. Pengawasan manaholo tidak terlepas
dari aturan yang ditetapkan dalam papadak . Manaholo juga bisa disebut sebagai penegak  hukum  adat papadak .  Penetapan  seseorang  sebagai manaholo (baik ketua, sekretaris, bendahara maupun anggota) dilaksanakan melalui pemilihan. Seseorang yang terpilih sebagai manaholo akan dikukuhkan secara adat sebelum bertugas. Jabatan manaholo (penegak hukum dalam bidang kelautan, kehutanan dan tanaman) adalah jabatan sosial yang tidak memiliki gaji, sehingga terkadang anggota manaholo tidak  bekerja  secara  optimal.  Namun,  karena  sudah dipercayai  menduduki  posisi  penting  sebagai  pelindung  sumber  daya  alam  di wilayah papadak , tugasnya tersebut dilakukan secara sukarela dan senang hati.
3) Masyarakat
Masyarakat adalah penduduk yang mendiami dan merasakan manfaat dari pengelolaan berbasis kearifan lokal papadak di Desa Nggodimeda dan Siomeda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao.
3.3. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pesisir dan laut berbasis kearifan lokal papadak
Partisipasi  masyarakat  dalam  penetapan papadak dapat  dikategorikan sebagai  partisipasi  dalam  melindungi  potensi  sumber  daya  alam  yang merupakan  milik  bersama.  Partisipasi  menjadi  ruang  bagi  masyarakat  untuk melakukan  negosiasi  dalam  proses  perumusan  kebijakan,  terutama  yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Selain itu, masyarakat dapat mengetahui sejak dini kemungkinan akibat yang ditimbulkan dari pembentukan sebuah  aturan.  Partisipasi  digunakan  untuk  memastikan  kepentingan masyarakat  tidak  diabaikan  oleh  pembuat  aturan,  karena  pada  hakikatnya seluruh peraturan yang dibentuk diarahkan untuk kebermanfaatan bagi tatanan kehidupan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penerapan papadak di dua desa penelitian yaitu melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap tindakan yang bertentangan dengan aturan papadak . Peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir diatur melalui PerMenKP  Nomor  40  Tahun  2014  tentang  Peran  Serta  dan  Pemberdayaan Masyarakat  dalam  Pengelolaan  Wilayah  Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil. PerMenKP ini menegaskan bahwa peran serta masyarakat pesisir memiliki arti penting dalam pengelolaan wilayah pesisir. Pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa peran  serta  masyarakat  diartikan  sebagai  kepedulian  dan  keterlibatan masyarakat baik secara fisik atau non fisik, langsung atau tidak langsung, atas kesadaran  sendiri  ataupun  didasarkan  pada  pembinaan  dalam  rangka pengelolaan  wilayah  pesisir.  Bentuk  keikutsertaan  masyarakat  adalah  pada proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Masyarakat pesisir memiliki peran penting dan diberikan otoritas oleh peraturan untuk mengelola wilayah pesisir sesuai dengan kearifan lokal dan hukum adatnya.

## 3.3.1. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan
Perencanaan yang responsif dapat dicapai dengan melibatkan masyarakat sejak  awal  proses  perencanaan.  Keterlibatan  masyarakat  yang  dimaksudkan adalah keterlibatan dalam survei dan penyusunan aturan papadak. Penggalian informasi  mengenai  partisipasi  masyarakat  dalam  perencanaan  pengelolaan pesisir  dan  laut  berbasis papadak diperoleh  dengan  melakukan  wawancara. Penuturan Ketua Forum Adat Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut:
“Yang mengetahui keberadaan potensi  sumber  daya pesisir dan laut yang harus dilindungi dan adat adalah masyarakat, sehingga dalam survei lokasi dan  pembentukan  aturan  papadak  harus  dilibatkan  untuk  memberikan in formasi, kritik dan saran”(JN)
Sependapat  dengan  Ketua  Forum  Adat  Kabupaten  Rote  Ndao  di  atas,  Ketua Forum Adat Kecamatan Rote Tengah sekaligus sebagai koordinator manaholo Kecamatan Rote Tengah mengatakan bahwa:
“Setiap  pertemuan  untuk  membahas  tentang  aturan  dan  sanksi  dalam papadak, masyarakat selalu dilibatkan untuk memberikan informasi, kritik dan saran guna mendapat kesepakatan bersama”(YMP)
Kedua pernyataan di atas dapat diperkuat oleh seorang nelayan yang mewakili masyarakat nelayan di Desa Siomeda bahwa:
“Ya.  Setiap  kegiatan  baik  survei  lokasi  dan  pertemuan,  kami  sebagai masyarakat  nelayan  selalu  diundang  dan  memberikan  masukan  terkait dengan  karakteristik  wilayah,  potensi  yang  perlu  dilindungi  dan keberadaannya, serta aturan dan sanksi bagi yang melanggar”(EP)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa masyarakat turut berpartisipasi memberikan masukkan dalam penyusunan rencana pengelolaan pesisir dan laut berbasis papadak . Meskipun demikian, informasi atau masukkan yang diberikan hanya untuk kepentingan atau keuntungan kalangan masyarakat nelayan saja. Hal ini terjadi karena minimnya pemahaman masyarakat tentang konsep  pengelolaan  pesisir  dan  laut,  serta  rendahnya  tingkat  pendidikan masyarakat di Desa Nggodimeda dan Siomeda.
Meskipun  demikian, papadak melibatkan  masyarakat  dengan  alasan masyarakat  lebih  mengetahui  karakteristik,  keunikan,  ancaman  bencana  yang terjadi  di  lingkungannya.  Selain  itu,  masyarakat  sendiri  yang  akan  menerima dampak langsung dari berbagai kegiatan pengelolaan. Apabila masyarakat tidak dilibatkan, maka masyarakat tidak memiliki kesempatan untuk bertindak secara aktif  dalam  pengelolaan,  serta  tidak  memperoleh  peluang  membantu, menambah,  merubah,  menyempurnakan  pengelolaan  lingkungannya. Kemungkinan masyarakat akan apatis dan bahkan agresif seperti memberikan “cap” pribadi atau kelompok pada lingkungan atau sumber daya alam tertentu.
Keikutsertaan  masyarakat  dalam  partisipasi  ini  sudah  sangat  layak diberikan  apresiasi,  karena  partisipasi  masyarakat  tidak  hanya  terdapat  pada kegiatan praktis, namun pada forum rapat atau musyawarah. Forum tersebut memungkinkan  masyarakat  dapat  berproses  secara  langsung  dalam pengambilan  keputusan  terhadap  program  dan  kegiatan  pembangunan, khususnya terkait upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik di wilayah setempat maupun di tingkat lokal (Mardikanto dan Soebiato 2012).

## 3.3.2. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan
Menurut  Theresia et  al .  (2014),  salah  satu  tingkatan  dalam  partisipasi masyarakat  adalah  bertindak  bersama.  Masyarakat  tidak  hanya  ikut  dalam pengambilan  keputusan,  namun  terlibat  pula  dalam  pelaksanaan  kegiatan. Keterlibatan  masyarakat  dalam  pelaksanaan papadak sangatlah  nyata. Keterlibatan yang dimaksud berkaitan dengan dukungan dan keterlibatan dalam kegiatan  yang  diprogramkan  oleh papadak .  Penggalian  informasi  mengenai keterlibatan  masyarakat  dalam  pelaksanaan  pengelolaan  pesisir  dan  laut berbasis papadak diperoleh  dengan  melakukan  beberapa  wawancara. Penuturan Ketua Forum Adat Kabupaten Rote Ndao adalah:
“Pesisir dan laut dilindungi untuk keperluan masyarakat, jadi keterlibatan dalam  pengelolaan  yang  diatur  oleh  papadak  sangat  diharapkan.  Seperti keterlibatan  dalam  mendukung  kearifan  lokal  papadak,  turut  melindungi dan  melestarikan  pesisir  dan  laut.  Sebagai  bukti  partisipasi  masyarakat dalam pelaksanaan penetapan kearifan lokal papadak adalah keterlibatan dalam  melindungi  penyu  dengan  dibentuknya  kelompok  penggerak konservasi (KOMPAK) penyu “Camar Laut” di Desa Siomeda”(YN)
Koordinator manaholo yang juga berperan sebagai Ketua Camar  Laut di Desa Siomeda membenarkan pernyataan di atas dengan mengatakan bahwa:
“Antusiasme masyarakat dalam mendukung papadak sangat bagus. Setelah adanya papadak maka tindakan masyarakat yang merusak di pantai dan laut semakin berkurang. Seperti menangkap ikan dengan bom, racun, akar tuba, penambangan pasir dengan alat berat tanpa izin, penebangan pohon di pantai dan masyarakat tidak lagi menangkap dan mengambil telur penyu di pantai. Bahkan apabila ditemukan penyu yang mati di pantai, masyarakat melaporkan kepada manaholo untuk kita sama-sama menguburnya. Namun ada juga yang tidak sependapat dan menganggap adanya aturan papadak membatasi hak mereka melaut” (YMP)
Kedua  pernyataan  tersebut  diperkuat  oleh  Bendahara  Camar  Laut  yang  juga mewakili masyarakat nelayan yakni:
“Ya. Kami masyarakat nelayan juga dilibatkan dalam kegiatan melindungi pesisir  dan  laut.  Salah  satu  keterlibatan  tersebut  yaitu  menjadi  anggota
camar  laut.  Kami  sebagai  nelayan  juga  merasa  senang  karena  adanya kearifan lokal papadak, nelayan dari wilayah lain yang sering menangkap ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan mulai takut dengan denda adat, sehingga tidak beroperasi lagi di wilayah kami”(EP)

## 3.3.3. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan
Memantau dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut dalam wilayah papadak merupakan tanggung jawab manaholo , tetapi harus  melibatkan  seluruh  masyarakat,  khususnya  masyarakat  pesisir  sebagai pengguna  sumber  daya  tersebut.  Selain  menjadi  pengguna  sumber  daya, masyarakat Desa Nggodimeda dan Siomeda juga ikut berperan dalam menjaga, memelihara, memantau  dan mengawasi pengelolaan sumber daya  pesisir dan laut. Penuturan Ketua Forum Adat Kecamatan Rote Tengah adalah:
“Kami  yang  dipercayakan  untuk  menegakkan  aturan  adat  tidak  selalu berada  di  pantai  dan  laut,  sehingga  masyarakat  sering  membantu  kami dalam  pengawasan  terhadap  tindakan  yang  melanggar  aturan  adat papadak dan melaporkan kepada kami untuk ditindak sesuai atu ran”(YMP) Senada  dengan  pernyataan  di  atas,  seorang manaholo di  Desa  Nggodimeda menyatakan bahwa:
“Pengawasan  terhadap  pelaksanaan  papadak,  kami  sebagai  manaholo selalu dibantu oleh masyarakat. Kami tidak selalu berada di pantai dan laut, sehingga masyarakat sering membantu melaporkan hal-hal yang dicurigai bertentangan dengan aturan papadak”(YS)
Memperkuat  kedua  pernyataan  sebelumnya,  seorang  nelayan  di  Desa Nggodimeda menyatakan bahwa:
“Ya.  Kami  sering  memberikan  informasi  yang  mencurigakan  melanggar atur an adat papadak kepada manaholo”(YP)
Berdasarkan  pernyataan  dari  para  responden,  partisipasi  masyarakat dalam  pengelolaan  pesisir  dan  laut  berbasis  kearifan  lokal papadak di  Desa Nggodimeda  dan  Siomeda  dapat  dikatakan  masih  rendah.  Partisipasi masyarakat dibuktikan dengan keterlibatan masyarakat dalam setiap prosesnya yaitu  pada  tahap  perencanaan,  pelaksanaan  dan  pengawasan  aturan  adat papadak . Klaim bahwa aturan papadak membatasi hak melaut merupakan bukti bahwa partisipasi masyarakat masih rendah.
3.4. Efektivitas peran papadak dalam pengelolaan pesisir dan laut
Efektivitas  kelembagaan papadak dalam  mengatur  pengelolaan  sumber daya pesisir dan laut di Desa Nggodimeda dan Siomeda diukur dari pemahaman dan  kepatuhan  masyarakat  terhadap  aturan  yang  telah  disepakati  bersama. Aktivitas masyarakat di Desa Nggodimada dan Siomeda, Kecamatan Rote Tengah
telah mengikuti aturan papadak dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Masyarakat memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan aturan adat yang telah ditetapkan dalam papadak , sehingga aturan papadak mengenai hak penguasaan  dan  pemanfaatan  sumber  daya  pesisir  dan  laut  dianggap  cukup efektif.  Efektivitas papadak ini  dibuktikan  melalui  hasil  wawancara  dengan manaholo . Ketua manaholo di Desa Siomeda menyatakan bahwa:
“Dulu sebelum penetapan banyak sekali aktivitas masyarakat yang merusak seperti penangkapan ikan dengan bom, racun, akar tuba dan pengambilan pasir  dengan  alat  berat  tanpa  izin.  Namun  setelah  penetapannya  hingga sekarang baru dua kali pelanggaran”(MP)
Senada  dengan  pernyataan  tersebut,  Ketua manaholo Desa  Nggodimeda menyatakan bahwa:
“Masyarakat sangat paham dan patuh terhadap aturan papadak yang telah ditetapkan, sehingga kebiasaan merusak lingkungan dan menangkap ikan yang tidak ramah lingkungan sekarang sudah tidak ada lagi”(MB)
Pernyataan  ketua manaholo dari  dua  desa  tersebut  belum  pasti kebenarannya  apabila  tidak  didukung  dengan  keterangan  dari  masyarakat terkait  pemahaman  dan  kepatuhan  mereka  terhadap  aturan papadak. Oleh karena itu, wawancara dengan masyarakat juga dilakukan untuk memperkuat bukti.  Hasil  wawancara  menjelaskan  bahwa  masyarakat  sangat  paham  dan patuh  terhadap  aturan  adat  yang  telah  disepakati  bersama  dalam papadak . Masyarakat  menyadari  bahwa  kebiasaan  dulu  yang  merusak  telah  diatasi dengan adanya aturan papadak . Masyarakat  sebagai  pengguna utama sumber daya pesisir dan laut juga mempunyai kesadaran untuk memelihara dan menjaga sumber  daya  pesisir  dan  laut.  Penuturan  seorang  nelayan  dari  Desa  Siomeda menyatakan bahwa:
“Kami  menyadari  bahwa  kebiasaan  menangkap  ikan  yang  dulu  m erusak, sehingga adanya aturan adat papadak, sumber daya pesisir dan laut yang ada dapat terjaga. Misalnya pasir yang merupakan tempat penyu bertelur kalau  ditambang  terus  dengan  alat  berat  lama-lama  akan  habis.  Dengan sendirinya penyu akan berpindah. Adanya aturan papadak juga membuat hasil tangkapan ikan semakin bertambah”(EP)
Selanjutnya  seorang  ibu  rumah  tangga  nelayan  dari  Desa  Nggodimeda mengatakan bahwa:
“Saya paham dan mematuhi aturan adat papadak. Aturan papadak sangat bagus dan bermanfaat karena membantu dan menjaga kelestarian pesisir dan  laut.  Orang-orang  yang  biasanya  merusak  pantai  dan  ekosistem  laut menjadi takut, sehingga tetap utuh dan terjaga”(IRT)
Mempertegas kedua pernyataan tersebut, seorang nelayan mengatakan bahwa: “Kami sebagai nelayan selain memanfaatkan sumber daya pesisir dan laut, kami  juga  memelihara  dan  menjaga  lingkungan  pesisir  dan  laut  dengan menaati  larangan  yang  sudah  disepakati  dan  ditetapkan  bersama  dalam papadak,  misalnya  larangan  untuk  tidak  menangkap  ikan  menggunakan pukat harimau, racun, bom dan akar tuba; tidak menangkap hewan langka yang dilindungi seperti penyu, duyung, lumba-lumba dan buaya; larangan merusak/ menebang tanaman yang hidup di pantai dan juga aturan dalam penambanga n pasir”(BN)
Kepatuhan  dan  pemahaman  masyarakat  terhadap  aturan  adat papadak memberikan  suatu  nilai  positif  terhadap  pengelolaan  pesisir  dan  laut  di  Desa Nggodimeda dan Siomeda Kecamatan Rote Tengah. Adanya aturan adat papadak dapat  merubah  kebiasaan  masyarakat  yang  dulunya  merusak  menjadi  ramah terhadap lingkungan. Perubahan aktivitas masyarakat inilah yang menjadikan potensi  sumber  daya  alam  pesisir  dan  laut  tetap  terjaga  kelestariannya. Pengelolaan  sumber  daya  alam  pada  hakikatnya  adalah  sebuah  proses pengontrolan  tindakan  manusia  atau  masyarakat  di  sekitar  kawasannya,  agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara bijaksana dan mempertimbangkan kelestarian lingkungan (Supriharyono 2002).

## 4. KESIMPULAN DAN SARAN
Kearifan  lokal papadak merupakan  suatu  lembaga  sosial  yang  dibentuk untuk  mengontrol  aktivitas  masyarakat  khususnya  aktivitas  yang  merusak lingkungan  dan  melindungi  biota  laut  yang  dilindungi  oleh  pemerintah.  Batas pengelolaan papadak di Desa Nggodimeda dan Siomeda adalah  50 meter dari pasang laut ke darat dan 5 mil laut dari pesisir pantai Termanu ke perairan Laut Sawu.  Sumber  daya  alam  yang  dilindungi  dan  dibatasi  eksploitasinya  adalah pasir,  tanaman  pesisir  ( mangrove ,  santigi  dan  pepohonan  lainnya),  penyu, lamun, teripang, akar bahar, kerang, batu laut, lobster, ikan, buaya, paus, lumba- lumba, dugong (duyung), hiu dan pari.
Keberadaan dan peranan papadak di Desa Nggodimeda dan Desa Siomeda memiliki struktur yang cukup jelas. Struktur organisasi papadak di dua desa ini terdiri  dari  komunitas  forum  adat  (pemegang  aturan  adat  tertinggi), manaholo /penjaga/pengawas  dan  masyarakat.  Antusiasme  masyarakat  untuk berpartisipasi  pada  penerapan papadak dalam  upaya  pengelolaan  pesisir  dan laut  memberikan  kemudahan  dalam  menegakkan  aturan  adat  yang  telah ditetapkan.  Keterlibatan  atau  partisipasi  masyarakat  yang  dimaksud  adalah seluruh  proses  baik  perencanaan,  pelaksanaan  maupun  pengawasan.  Peran papadak di  Desa  Nggodimeda  dan  Siomeda,  Kecamatan  Rote  Tengah  dinilai cukup  efektif.  Kepatuhan  dan  pemahaman  masyarakat  terhadap  aturan  adat
papadak memberikan suatu nilai positif terhadap pengelolaan pesisir dan laut. Adanya aturan adat papadak mendorong masyarakat merubah kebiasaan yang dahulunya merusak menjadi ramah lingkungan, sehingga potensi sumber daya alam pesisir dan laut di Desa Nggodimeda dan Siomeda, Kecamatan Rote Tengah tetap terjaga kelestariannya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA
Asagabaldan MA. 2017. Hukum dan peran lilifuk di tengah rezim pemerintahan: analisis  hukum  dan  keberlanjutan  kearifan  lokal  di  Desa  Kuanheun, Kabupaten Kupang Barat, Nusa Tenggara Timur. Sabda 12(2):136-145.
[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Rote Ndao. 2016. Kabupaten Rote Ndao dalam angka 2016. BPS Kabupaten Rote Ndao. Rote Ndao.
Dahuri  R.  2001.  Pengelolaan  sumberdaya  wilayah  pesisir  secara  terpadu. Penerbit Pradnya Paramita. Jakarta.
Fakhrurrazi  S.  2013.  Pola  partisipasi  masyarakat  dalam  pelestarian  hutan mangrove [Skripsi]. Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatra Utara. Medan.
Ingguoe LSY. 2015. Tata bahasa Rote. Deepublish. Yogyakarta. Mardikanto T dan Soebiato P. 2012. Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik. Alfabeta. Bandung.
PerMenKP (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan) Nomor 40 Tahun 2014 tentang  peran  serta  dan  pemberdayaan  masyarakat  dalam  pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Stanis S, Supriharyono dan Bambang AN. 2007. Pengelolaan sumber daya pesisir dan  laut  melalui  pemberdayaan  kearifan  lokal  di  Kabupaten  Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur. Jurnal Pasir Laut 2(2):67-82.
Sugiyono. 2016. Memahami penelitian kualitatif. Alfabeta. Bandung. Sumarmi dan Amirudin. 2014. Pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal. Aditya Media Publishing. Malang.
Supriharyono. 2002. Pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir tropis. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
Theresia  A,  Andini  KS,  Nugraha  PGP  dan  Mardikanto  T.  2014.  Pembangunan berbasis masyarakat. Alfabeta. Bandung.
UU (Undang-Undang) Nomor 9 Tahun 1985 tentang perikanan. UU (Undang-Undang) Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan.
Uphoff  N.  2000.  Understanding  social  capital:  learning  from  the  analysis  and experience of participation. In: Dasgupta P and Serageldin I. Social capital: a multifaceted perspective. World Bank. Washington DC.