TINJAUAN ATAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MENYUSUI ANAK SELAMA WAKTU KERJA DI TEMPAT KERJA BAGI PEKERJA PEREMPUAN
Marlia Eka Putri A.T.

## Dosen Bagian Hukum Administrasi Negara FH Universitas Lampung

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  apakah  perlindungan  hukum terhadap  hak  menyusui  anak  selama  waktu  kerja  di  tempat  kerja  bagi  pekerja perempuan  telah  terjamin.  Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  penelitian normatif  dengan  bahan  pustaka  sebagai  sumber  data.  Hasil  penelitian menunjukkan  bahwa  meskipun  peraturan  perundang-undangannya  sudah  ada, tetapi  perlindungan  hukum  terhadap  hak  menyusui  anak  selama  waktu  kerja  di tempat  kerja bagi  pekerja perempuan belum terpenuhi. Pengusaha dengan alasan efisiensi,  efektivitas  kerja,  dan  penghindaran  ekonomi  biaya  tinggi  sangat melalaikan  kewajiban  yang  sudah  tercantum  dalam  perundang-undangan. Seringkali  hak  pekerja  perempuan  ini  tidak  terakomodir  oleh  peraturan.  Upaya pemerintah  adalah  dengan  membuat  PP  tentang  ASI  sebagai  pelaksana  UU No.13/2003  tentang  Ketenagakerjaan  dan  UU  No.36/2009  tentang  Kesehatan, yang memuat sanksi bagi pengusaha yang melalaikan kewajiban untuk memenuhi hak pekerja perempuan untuk menyusui anak selama waktu kerja di tempat kerja, maupun di tempat-tempat umum seperti rumah sakit, bandar udara, perbelanjaan, dan  sebagainya,  baik  sanksi  pidana  penjara,  denda,  maupun  pencabutan  izin usaha.
Kata Kunci : ASI, perlindungan hukum, hak pekerja perempuan, menyusui.

## I. PENDAHULUAN
Anak  adalah  generasi  penerus bangsa. The  founding  father kita,  Ir. Soekarno, pernah menyatakan bahwa kekuatan sebuah bangsa dapat diukur dari  generasi  mudanya.  Oleh  sebab itu,  diperlukan  generasi  yang  sehat, kuat,  dan  hal  tersebut  dapat  dimulai sejak  dini  dengan  pemenuhan  hak anak  diantaranya  adalah  pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.
ASI  merupakan hak  anak  yang wajib diberikan orangtua. ASI
merupakan  makanan  bayi  yang terbaik,  yang  tidak  akan  dapat digantikan  oleh  makanan  ataupun minuman  manapun,  karena  ASI
mengandung  zat  gizi  yang  paling tepat, lengkap dan selalu menyesuaikan  dengan  kebutuhan bayi setiap saat. ASI memiliki zat-zat gizi  yang  bernilai  tinggi  yang dibutuhkan  untuk  pertumbuhan  dan perkembangan saraf otak bayi, memiliki  zat-zat  kekebalan  terhadap penyakit,  dan  menguatkan  ikatan emosional  antara  ibu  dan  anak (Amanda Tasya, 2009).
Perempuan  yang  bekerja  pada masa sekarang ini telah menjadi arus utama  di  banyak  industri,  seperti sektor  perkebunan,  pabrik  rokok, ritel  moderen,  industri  kerajinan  dan mebel,  pabrik  makanan,  elektronik, tekstil dan lain-lain. Selain
dipandang rajin dan telaten, perempuan  dinilai  penurut  sehingga banyak dipekerjakan hampir di setiap lini  industri.  Pekerja  perempuan diperlakukan  sama  dengan  pekerja laki-laki.
Paradigma  kesetaraan  jender sekarang menempatkan kaum perempuan  memiliki  kedudukan  dan peran  yang  tidak  kalah  dengan  laki- laki.  Pekerja  perempuan  dituntut untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas  kerja  secara  maksimal,
tanpa mengabaikan kodratnya sebagai  wanita.  Namun,  dari  segi riwayat kesehatan, pekerja perempuan  diperlakukan  berbeda dari laki-laki terkait dengan kodratnya  untuk  melahirkan  dan menyusui.
Secara  fisiologis,  perempuan dikodratkan  untuk  melahirkan  dan menyusui  anaknya,  meski  kodrat  ini dapat memengaruhi kelancaran tugas yang  menjadi  tanggung  jawabnya. Namun,  dari  sisi  kemampuan  untuk mencapai prestasi, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan  yang  bekerja.  Kondisi tersebut sering menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap pekerja perempuan. ASI  merupakan  hak  setiap anak  di  dalam  tumbuh  kembangnya. Berdasarkan konsep Pengarus- utamaan  Hak  Anak  (PUHA)  yang diprogramkan oleh Kementerian Negara  Pemberdayaan  Perempuan, setiap anak berhak atas:
a. Hak  kelangsungan  hidup  dan tumbuh kembang.
b. Semua  hak  yang  diakui  dan terkandung  di  dalam  Konvensi Hak  Anak  harus  diberlakukan kepada  setiap  anak  tanpa  adanya diskriminasi c. Kepentingan  yang  terbaik  bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama
d. Penghargaan  terhadap  pendapat anak.
Di  banyak  negara  di  dunia, selalu  ada  hukum  yang  menjamin pekerja  perempuan  untuk  dapat menyusui  bayinya  selama  bekerja maupun memerah ASI selama waktu kerja  di  tempat  kerja.  Namun  masih ada  pula  beberapa  negara  yang belum  memiliki  jaminan  untuk  itu, yaitu negara-negara dimana memerah  ASI  maupun  menyusui bayi  bukanlah  merupakan  suatu kebiasaan yang sifatnya umum. Berdasarkan Konvensi International  Labour  Organization (ILO) Nomor 183/2000, negara harus mendukung  &  menjamin  aktivitas hak  ibu  menyusui  saat  bekerja  agar dapat terus memberikan ASI eksklusif  selama  6  bulan  meskipun harus  bekerja.  Di  Indonesia  sendiri terdapat   Undang-Undang Nomor  13 Tahun 2003 yang memberikan perlindungan  terhadap  tenaga  kerja untuk menjamin  hak-hak  dasar pekerja,  dan  menjamin  kesamaan kesempatan  serta  perlakuan  tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan  dunia  usaha.  Perlindungan terhadap tenaga kerja wanita khususnya  diatur  dalam  Pasal  76 sampai dengan Pasal 84.
Hak  menyusui  untuk  wanita pekerja telah diatur oleh Pasal 83 UU
No.13/2003. Namun dalam kenyataannya  masih  belum  ada jaminan atas perlindungan hak menyusui anak bagi pekerja perempuan. Bahkan sering sekali hak pekerja  perempuan  yang  menjadi kewajiban  pengusaha  ini  terabaikan.
Pekerja  perempuan  hanya  diberikan waktu  3  (tiga)  bulan  untuk  cuti melahirkan,  padahal  kenyataannya ASI eksklusif menurut UU No.36/2009 tentang Kesehatan adalah 6 (enam) bulan. Kesempatan menyusui eksklusif  semestinya  didapat  oleh pekerja  perempuan  dengan  cara diperbolehkannya  mereka  menyusui bayi  atau  memerah  ASI  pada  waktu kerja  di  tempat  kerja,  selama  tidak mengganggu kegiatan usaha.  Namun pengusaha sering sekali menganggap bahwa hal tersebut akan berimplikasi pada  ekonomi  biaya  tinggi  dan mengganggu  iklim  usaha,  sehingga daya saing industri menjadi rendah.

## II. PEMBAHASAN
Perempuan menjadi buruh adalah  gejala  global.  Peningkatan jumlah buruh perempuan baik  dalam sektor formal maupun informal, naik sekitar  40%.  Meskipun  demikian, buruh  perempuan  jarang  mendapat perlakuan  yang  sama  dengan  buruh laki-laki  baik  dari  segi  upah,  susila, maupun maternitas seperti reproduksi, kehamilan, termasuk menyusui  (Rita  Olivia  Tambunan, 2007).
Buruh  perempuan  cenderung lebih  pasif  dan  menerima  keputusan perusahaan berkaitan dengan rasionalisasi seperti mengurangi waktu  kerja,  merumahkan  pekerja, PHK, maupun menghindari kewajiban  terhadap  pemenuhan  hak bagi  pekerja  perempuan.  Perusahaan cenderung merekrut
pekerja perempuan  yang  muda  belia  untuk mengganti  pekerja  perempuan  yang sudah  tua  maupun  yang  sudah berkeluarga,  sehingga  kesempatan kerja bagi pekerja perempuan berkeluarga semakin sempit.
(Hidayat  Muharam,  2006).  Hal  ini menyebabkan  perlunya  perlindungan hukum bagi pekerja perempuan. Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan sendiri merupakan  penjagaan  agar  pekerja melakukan pekerjaan yang layakbagi kemanusiaan dan tidak hanya ditujukan  terhadap  pihak  majikan yang  hendak  memeras  tenaga  buruh, tetapi  ditujukan  kepada  pekerja  itu sendiri,  bilamana  pekerja  misalnya hendak memboroskan tenaganya dengan tidak mengindahkan kekuatan  jasmani  dan  rohaninya (Iman Soepomo, 2005).
Perlindungan  hukum  atas  hak pekerja  perempuan  untuk  menyusui anak  selama  waktu  kerja  di  tempat kerja  diatur  di  dalam  peraturan perundang-undangan. 2.1. Hak Pekerja Perempuan Berdasarkan UU No.13/2003 Terdapat  beberapa  pasal  yang menjamin  hak  pekerja  perempuan dalam UU No.13/2003, antara lain: a. Pasal 76
”Pekerja  perempuan  berumur  di bawah 18 tahun dilarang dipekerjakan  antara  jam  23.00– 07.00. Pengusaha dilarang mempekerjakan  wanita  hamil yang  menurut  keterangan  dokter membahayakan  kesehatan  dan keselamatan diri maupun
kandungannya jika bekerja antara jam 23.00–07.00. Pengusaha  yang  mempekerjakan wanita  antara  jam  23.00-07.00 wajib: 1) Memberi makanan dan minuman bergizi.
2) Menjaga keamanan dan kesusilaan di tempat kerja.
3) Wajib menyediakan angkutan antar  jemput  bagi  pekerja
wanita  yang  berangkat  dan pulang  kerja  antara  jam 23.00–05.00” b. Pasal 81
”Pekerja  perempuan  dalam  masa haid,  merasa  sakit  dan  melapor pada pengusaha, TIDAK WAJIB bekerja  pada  hari  1  dan  2  pada waktu haid.”
c. Pasal 82 ”Pekerja  perempuan  berhak  cuti
1,5  bulan  sebelum  melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter/bidan.  Pekerja  perempuan yang mengalami keguguran berhak cuti 1,5 bulan sesuai surat keterangan dokter/bidan.”
d. Pasal 83 ”Pekerja  wanita  yang  anaknya masih  menyusui  harus  diberi kesempatan untuk menyusui anaknya  jika  hal  itu  harus dilakukan selama waktu kerja.”
e. Pasal 84 ”Setiap  pekerja  wanita  yang menggunakan hak waktu istirahat sesuai pasal 79, 80 dan 82 berhak mendapatkan upah penuh.” Berdasarkan ketentuan tersebut, UU No.13/2003 telah memberikan  apresiasi  terhadap  hak- hak pekerja perempuan.  Akan tetapi, ketentuan-ketentuan  tersebut  masih bersifat  global.  Dalam  Pasal  83 pekerja  perempuan  yang  anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui  anaknya  jika  hal  itu  harus dilakukan selama waktu kerja. Ketentuan  ini  dimaksudkan  untuk menjamin  agar  pekerja  perempuan dapat memenuhi kewajibannya sebagai  ibu  untuk  memberi  ASI walaupun harus bekerja untuk membantu  mencari  nafkah  bagi keluarganya.
Namun,  tidak  ada  penjelasan lebih  detail  dalam  undang-undang mengenai  hak  pengasuhan  anak  di atas usia menyusui dengan membawa anak  ke  tempat  kerja,  sarana- prasarana yang wajib dipenuhi pengusaha,  serta  sanksi  apabila pengusaha  tidak  mau  menyediakan fasilitas menyusui di tempat bekerja. 2.2. Peraturan Perundang- undangan  yang  Memberikan Perlindungan  Hukum  Atas Hak  Menyusui  Anak  Selama Waktu  Kerja  Di  Tempat Kerja Bagi Pekerja Perempuan Paraturan  perundang-undangan yang  mengatur  tentang  hak  pekerja perempuan  untuk  menyusui  anak tersebar dalam bidang ketenagakerjaan,  kesehatan,  maupun pemberdayaan perempuan. a. Pasal  10  Konvensi  ILO  Nomor 183/2000 mengenai Ibu menyusui menyebutkan : 1) Perempuan  harus  diberi  hak istirahat harian atau pengurangan jam kerja harian untuk menyusui anaknya. 2) Berapa lama istirahat menyusui  atau  pengurangan jam  kerja  harian  ini  akan diberikan,  banyaknya  dalam sehari, lamanya tiap-tiap istirahat dan cara-cara pengurangan jam kerja harian ini  diatur  berdasarkan  hukum dan kebiasan nasional. Istirahat  dan  pengurangan jam  kerja  harian  ini  harus dihitung  sebagai  jam  kerja dan dibayar.”
Negara anggota wajib menjamin  hak  ibu  menyusui untuk  tidak  bekerja.  Indonesia baru  mengadopsi  peraturan  ini,
namun  belum  meratifikasinya. Pemberian ASI eksklusif ditentukan  selama  6  (enam) bulan,  sedangkan  lamanya  cuti yang diperkenanakan
oleh
undang-undang hanya 3 bulan.
b. Pasal 49 ayat (2) UU No.49/1999 tentang Hak  Asasi  Manusia
menyebutkan bahwa : “Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap  hal-hal  yang  dapat mengancam  keselamatan  dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.” Yang dimaksud dengan “perlindungan  khusus  terhadap fungsi  reproduksi”  disini  adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan  dengan  haid,  hamil, melahirkan  dan  termasuk  juga pemberian  kesempatan  untuk menyusui anak.
c. Pasal 22 UU No. 23/2002 tentang Perlindungan  Anak  menggaris- kan bahwa : “Negara & pemerintah berkewajiban  dan  bertanggung jawab  memberikan  dukungan sarana  dan  prasarana  dalam penyelenggaraan perlindungan anak” .
Dalam  penjelasan  pasal  di  atas dinyatakan  bahwa  sarana  dan prasarana itu salah satunya adalah ketersediaan ruang menyusui.
d. Pasal 128 UU No.39/2009 tentang Kesehatan 1) Setiap bayi berhak mendapatkan  ASI  eksklusif sejak  dilahirkan  selama  6 (enam)  bulan,  kecuali  atas indikasi medis 2) Selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus 3) Penyediaan  fasilitas  khusus sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (2)  diadakan  di  tempat kerja  dan  di  tempat  sarana umum”
e. Pasal 83 UU No. 13/2003 tentang
Ketenagakerjaan
Pekerja/buruh  perempuan  yang anaknya  masih  menyusui  harus diberi  kesempatan  sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.”
Dalam  pasal  tersebut,  jelas dinyatakan bahwa pekerja perempuan  yang  anaknya  masih menyusui harus diberi kesempatan  sepatutnya  untuk menyusui  anaknya  jika  hal  itu harus  dilakukan  selama  waktu kerja.  Yang  dimaksud  dengan kesempatan  yang  patut  disini adalah  waktu  yang  diberikan kepada  pekerja  untuk  menyusui bayinya, serta ketersediaan
tempat yang sesuai untuk
melakukan kegiatan tersebut.
Pengertian  menyusui  disini adalah  luas,  yaitu  baik  menyusui secara  langsung  maupun  tidak langsung (dengan memerah).
Namun, sayangnya peraturan tersebut  tidak  disertai  dengan sanksi yang memadai bagi
perusahaan  yang  melanggarnya, dan  karenanya  hingga  saat  ini belum  masih  banyak  pekerja perempuan  yang  tidak  dapat melaksanakan haknya untuk memberikan ASI  selama  ia berada dalam jam kerja.
f. Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri  Negara  Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  dan Menteri Kesehatan No. 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/ MEN/XII/2008 dan 1177/ MENKES/PB/XII/2008 tahun 2008 tentang Peningkatan Pemberian  Air  Susu  Ibu  Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja Tujuan  peraturan  bersama  ini adalah : 1) memberi  kesempatan  kepada pekerja perempuan untuk memberikan  atau  memerah ASI  selama  waktu  kerja  dan menyimpan  ASI  perah  untuk diberikan kepada anaknya 2) memenuhi hak pekerja perempuan untuk meningkatkan  kesehatan  ibu dan anaknya 3) memenuhi  hak  anak  untuk mendapatkan ASI guna meningkatkan gizi dan kekebalan anak dan 4) meningkatan  kualitas  sumber daya manusia sejak dini. Peraturan Bersama ini hanya bersifat koordinasi, meliputi  pembinaan,  pelatihan, soasialisasi, dan  pemantauan, akan  tetapi  belum  menyertakan adanya  sanksi  bagi  pengusaha yang  tidak  mengindahkan  hak pekerja perempuan untuk menyusui  selama  waktu  kerja  di tempat kerja.
Peraturan  perundang-undangan telah mengamanatkan kepada pemerintah  maupun  pengusaha  akan hak-hak  pekerja  perempuan  untuk menyusui  anak  di  tempat  kerja selama bekerja. Ini merupakan bentuk jaminan negara & pemerintah bahwa  ada  pengakuan  akan  hak tersebut, serta ada aspek perlindungan hukum di dalamnya. 2.3. Kewajiban  Pengusaha  dan Peran Pemerintah dalam Perlindungan  Hukum  Atas Hak  Menyusui  Anak  Selama Waktu  Kerja  Di  Tempat Kerja Bagi Pekerja Perempuan Meskipun  peraturan  perundang
-undangan  telah  menentukan  hak pekerja perempuan untuk dapat terus menyusui  bayinya  selama  waktu kerja  di  tempat  kerja,  namun  hal tersebut masih sulit untuk diterapkan. Konsekuensi  dari  Pasal  83  UU No.13/2003  adalah  kewajiban  bagi pengusaha untuk memberi kesempatan  dan  fasilitas  kepada  ibu bekerja  untuk  memberikan/memerah
ASI selama waktu kerja dan menyimpan ASI perah tersebut.
Pengusaha  wajib  memberikan waktu bagi pekerja perempuan untuk menyusui  bayi  atau  mengumpulkan susu dan disimpan sementara, sehingga  wajib  menyediakan  tempat khusus berupa pojok ASI dan lemari es  untuk  menyimpan  susu  perahan, sebab  ASI  perah  harus  disimpan dalam  suhu  rendah  agar  dapat bertahan lama sampai dapat diberikan kepada bayi di rumah.
Pengusaha  berat  memenuhinya karena  khawatir  pekerjaan  akan terhambat,  disertai  biaya  tambahan untuk  menyediakan  sarana-prasarana fasilitas  ASI  seperti  lemari  es,  ruang
khusus sebagai pojok ASI, tambahan biaya listrik, dan sebagainya (Kompas,  29  September  2011).
Tidak  menutup  pula  kemungkinan diharuskan menyediakan tempat penitipan  bayi  serta  petugasnya. Pengusaha yang tidak mengindahkan dapat dikenai sanksi administrasi dan dapat  dicabut  izin  usahanya,  namun jenis sanksi dan prosedur pengenaannya  belum  diatur  lebih jauh  dalam  peraturan  perundang- undangan. Peran pemerintah dalam perlindungan  hak  ini  adalah  dengan tengah disiapkannya Peraturan Pemerintah  tentang  ASI  (PP-ASI) sebagai amanat UU No.36/2009 yang akan  mengatur  tentang  pemberian
ASI  eksklusif  bagi  bayi,  pembatasan susu  formula,  termasuk  pembatasan pengiklanan produk, dan pembentukan ruangan menyusui disetiap tempat bekerja, sarana kesehatan,  perkantoran  dan  fasilitas umum  untuk  menyediakan  pojok ASI.  Bila  hal  ini  tidak  dilaksanakan maka  para  pihak  yang  menghalangi para  ibu  memberikan  ASI  Eksklusif dapat dipidana  penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)  sesuai  dengan  ketentuan Pasal 200 UU No.36/2009.

## III.  PENUTUP
3.1. Simpulan
Perlindungan  hukum  terhadap hak  menyusui  anak  selama  waktu kerja  di  tempat  kerja  bagi  pekerja perempuan belum terjamin sepenuhnya, meskipun peraturan perundang-undangan sudah ada. Pengusaha  dengan  alasan  efisiensi, efektivitas  kerja,  dan  penghindaran ekonomi biaya tinggi sangat
melalaikan  kewajiban  yang  sudah
tercantum dalam perundang-
undangan.  Seringkali  hak  pekerja perempuan  ini  tidak  terakomodir oleh  peraturan.  Upaya  pemerintah adalah  dengan  membuat  PP  ASI sebagai  pelaksana  UU  No.36/2009, yang  memuat  sanksi  bagi  pengusaha yang  melalaikan  kewajiban  untuk memenuhi  hak  pekerja  perempuan untuk  menyusui  anak  selama  waktu kerja  di  tempat  kerja,  maupun  di tempat-tempat  umum  seperti  rumah sakit,  bandar  udara,  perbelanjaan, dan sebagainya.

## 3.2. Saran
Sebaiknya pengusaha menerapkan  kebijakan  yang  ramah terhadap  pekerja  perempuan  yang menyusui, dengan menyediakan ruang  menyusui,  memberikan  waktu untuk  memerah/menyusui  langsung bila menyusui harus dilakukan selama  waktu  kerja.  Merupakan sesuatu  hal  yang  ilegal  apabila mendikriminasikan pekerja
perempuan  hanya  karena  mereka menyusui.  Apabila  pekerja  laki-laki diperbolehkan  untuk  merokok  di tempat  kerja  pada  waktu  istirahat atau sesudah beribadah, maka adalah hak pekerja perempuan untuk menyusui  anaknya  atau  memerah ASI pada waktu yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA
Muharam, Hidayat, Hukum Ketenagakerjaan serta Pelaksanaannya  di  Indonesia , PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Tambunan, Rita Olivia, Buruh Perempuan Indonesia dan Gejala Globalisasi (Jurnal Perempuan  No.56) ,  Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta,
2007.
Tasya,  Amanda, Hak  Ibu  Menyusui di Indonesia, Lembaga Advokasi Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia , 2011. Pandya,  Gunjan, Hak  Menyusui  Ibu
di Indonesia , 2011. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian  Hukum ,  UI  Press,
Jakarta, 1986.
Soepomo,  Iman, Hukum Perburuhan
(revisi 2003) . Djambatan, Jakarta, 2003. Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA),  Kementerian  Negara Pemberdayaan Perempuan Konvensi ILO No.183/2000 mengenai Ibu Menyusui UU  No.49/1999  tentang Hak  Asasi Manusia UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan UU No.39/2009 tentang Kesehatan Peraturan  Bersama  Menteri  Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan No. 48/MEN.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008 dan 1177/MENKES/  PB/XII/2008 tahun 2008 tentang Peningkatan  Pemberian  Air Susu  Ibu  Selama  Waktu  Kerja di Tempat Verja Rancangan  Peraturan  Pemerintah tentang Air Susu Ibu (ASI). Kompas, RPP ASI Masih Di Kementerian Perdagangan ,
Kamis, 29 September 2011.