Ulûmuna: Jurnal Studi Keislaman Vol.6 No.1 : Juni 2020 P-ISSN 2442-8566 E-ISSN 2685-9181

## HISTORIOGRAFI KAUSA LEGAL BUNGA (RIBA) DI INDONESIA
Fanani Mafatikul Ihsan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga Email: fanani@dakonwork.com
Ridan Muhtadi Prodi Ekonomi Syariah, STAI Miftahul Ulum Pamekasan
Email: ridanmuhtadi@gmail.com
Moh Subhan STAI Miftahul Ulum Pamekasan Email: orsatpmk@gmail.com
Abstract
The discourse on interest can be said to be a "classic" problem both in the development of Islamic thought or in the history of human civilization. Because interest  can  not  be  separated  from  the  economic  activities  of  humanity.  In Indonesia, interest has become transactions in the economic field in general. Until now interest collection still occurs in various commercial activities, both in the sale and purchase activities, accounts payable and other transactions. In Islamic teachings, economic activities carried out by humans have some rules and ethics or morality in Islamic law.  However, the stipulation of interest as usury still needs an in-depth study, especially in terms of the history of legality stipulated in a fatwa in Indonesia.
Keywords : Historiography, Legal fatwa, Interest (Riba).

## Abstrak
Diskursus  tentang  bunga  dapat  dikatakan  permasalahan  “klasik”  baik  dalam perkembangan  pemikiran  islam  ataupun  pada  sejarah  peradaban  manusia. Sebab, bunga tidak bisa dipisahkan dari aktivitas ekonomi umat manusia. Di Indonesia, Bunga telah menjadi transaksi-transaksi pada bidang perekonomian secara umum. Hingga saat ini pengambilan bunga masih saja terjadi diberbagai aktivitas  perniagaan,  baik  dalam  aktivitas  jual  beli,  hutang  piutang,  maupun transaksi-transaksi  lainnya.  Dalam  ajaran  islam,  aktifitas  ekonomi  yang dilakukan  oleh  manusia  memiliki  beberapa  kaidah  dan  etika  atau  moralitas dalam  syariat  islam.  Namun  penetapan  bunga  sebagai  riba  masih  perlu pengkajian  secara  mendalam,  terutama  dalam  hal  sejarah  ditetapkan  secara legalitas dalam fatwa di Indonesia.
Kata Kunci : Historiografi, Legal fatwa, Bunga (Riba)
Pendahuluan
Dalam  perekonomian  modern,  pada  dasarnya  perbankan  menjadi lembaga perantara dan penyalur dana antara pihak yang berkelebihan dengan pihak  yang  kekurangan  dana.  Peran  ini  disebut  sebagai financial  intermediary. Dengan  kata  lain,  pada  dasarnya  tugas  bank  adalah  menerima  simpanan  dan memberi  pinjaman.  Dan  sesuai  dengan  kebutuhan  manusia  yang  begitu kompleks, jasa yang diberikan bank juga demikian, seperti penukaran mata uang, pengiriman  uang  dari  satu  tempat  ke  tempat  lain,  mengeluarkan  dan mengedarkan  uang.  Dengan  begitu,  bank  berperan  melancarkan  transaksi perdagangan dan pembayaran serta memberi perlindungan keamanan uang dari berbagai gangguan, seperti perampokan. 1
Begitu  besar  jasa  pelayanan  lembaga  perbankan  bagi  negara  dan masyarakat  di  masa  modern  ini  sehingga  tidak  salah  jika  dikatakan  bahwa  di dalam suatu negara harus berdiri bank, tanpa ada bank suatu negara akan kacau. Akan  tetapi,  meskipun  memberi  jasa  pelayanan,  tetapi  bank  bukan  lembaga sosial. Bank adalah lembaga yang bergerak dalam usaha dagang. Oleh karena itu, keuntungan  menjadi  sasaran  penting  dalam  usahanya.  Sebagai  lembaga  yang berkecimpung  di  dalam  peredaran  uang,  maka  barang  dagangan  bank  adalah uang dan jasa. 2
Membicarakan bank dalam Islam, tidak bisa dilepaskan dari perdebatan tentang bunga, di mana oleh sebagian ulama bunga dianggap sebagai riba yang diharamkan dalam al- Qur’an secara qath’iy . Perdebatan tentang apakah bunga bank termasuk riba atau bukan, telah berlangsung lama dan sampai sekarang masih  hangat  diperbincangkan,  bahkan,  menimbulkan  pro  dan  kontra  di kalangan umat Islam. Keberagaman interpretasi tentang riba dan relevansinya dengan  bunga  bank,  disebabkan  karena  perbedaan  pendekatan  yang  dipakai dalam menganalisis ayat-ayat riba.
Dalam karya tulis ini mencoba membahas yang mengaitkan antara riba dan  bunga  perbankan  serta  perkembangan  kausa  legal  bunga  sebagai  riba  di Indonesia.  Dari  perumusan  fatwa  oleh  beberapa  organisasi  islam  berbasis kemasyarakatan  seperti  Muhammadiyah  dan  Nahdatul  Ulama  hingga  pada tataran organisasi islam berbasis kepemerintahan yaitu Majelis Ulama Indonesia.
1 Muh. Zuhri, Riba dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996) hal 110
2 Ibid, hal 144
Jenis  karya  tulis  ini  secara  keseluruhan  merupakan  jenis  karya  tulis deskriptif (descriptive  research) dengan  penelitian  kualitatif,  yaitu  prosedur penelitian  yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  dari orang-orang  dan  perilaku  yang  diamati,  didukung  dengan  studi  literatur  atau studi  kepustakaan  berdasarkan  pendalaman  kajian  pustaka  berupa  data  dan angka, sehingga realitas dapat dipahami dengan baik (Moleong, 2013). 3
Karya tulis ini menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan  cara  penelitian  studi  kepustakaan,  yaitu  dengan  cara  mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur seperti jurnal, buku, dan lain-lain.
Konseptualisasi dan Macam-Macam Riba
Akar kata riba adalah rangkaian huruf ra’ dan ba’, dan huruf ‘illat. Menurut bahasa riba’ berarti ziyadah (tambahan) dan nama (tumbuh). Ibn Manzur dalam kitab Lisan al-Arab “riba” berarti tambahan ( ziyadah ) atau kelebihan ( fadl ). Lafal ءابر , اوبر , ابر , mengandung arti yang sama, yaitu ةدايز , bertambah dan tumbuh (berkembang). 4 Kecuali itu, riba juga berarti ومنلا (berkembang/pertumbuhan), عافترلاا (meningkat/naik), dan ولعلا (ketinggian). 5 Di Indonesia, term riba sama populernya  dengan  term  bunga.  Kata  yang  disebutkan  pertama  sering  kali diartikan sebagai keutungan yang didapatkan dengan jalan haram. 6
... نأ نوكت ةمأ يه ىبرأ نم ةمأ ... 7 ... اذإف انلزنأ اهيلع ءاملا تزتها و تبر و تتبنأ نم لك جوز جيب 8 اوصعف لوسر مب مهذخأف ةذخأ ةيبار 9
Term  “riba”  dan  derifatnya  dalam  ayat-ayat  di  atas  masih  bermakna umum, yakni bertambah , seperti bertambah subur ( rabat ), lebih banyak ( arba ), dan sangat ( rabiyah ). Jadi belum menunjukkan kepada arti tambahan ( ziyadah ) secara khusus  dalam  akad  muamalat,  seperti  jual-beli  dan  utang  piutang.  Kaitannya dengan terminologi “riba” dalam transaksi jual beli atau hutang piutang.
Pengertian riba di dalam kamus adalah kelebihan atau peningkatan atau surplus. Tetapi dalam ilmu ekonomi, riba merujuk pada kelebihan dari jumlah uang  pokok  yang  dipinjamkan  oleh  si  pemberi  pinjaman  dari  si  peminjam.
3 Moleong, Lexy. 2013. Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi) . Bandung: Rosdakarya, hal 05
4 Abdul Mughits, Ketidakpastian jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama. (Jurnal Asy-Syir’ah Vol. 43 No. 1. 2009) hal 78
5 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2007) hal 10; lihat juga Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam, (Jakarta: Amzah, 2010) hal 215; Tarek el- Diwany, Bunga Bank dan Masalahnya, (Jakarta Timur: Akbar, 2008) hal 170.
6 Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, (Surabaya: Arkola,tt) hal 678.
7 Q.S. An-Nahl [16]: 92.
8 Q.S. Al-Hajj [22]: 5.
9 Q.S. Al-Haqqah [69]: 10.
Dalam Islam, riba secara khusus menunjuk pada kelebihan yang diminta dengan cara yang khusus. 10
Pertambahan juga bisa disebabkan oleh faktor interen dan juga bisa faktor eksteren. Dalam Al-Qur’an terdapat beberapa kata yang seakar dengan kata riba. Meskipun  masing-masing  kata  mempunyai  pengertian  teknis  yang  berbeda, tetapi terdapat unsur kesamaan, yaitu “tambah/lebih”. Sebab dalam praktiknya pihak  yang  meminjamkan  sesuatu  meminta  tambahan  dari  sesuatu  yang dipinjamkannya. 11 Akan tetapi, tidak semua bentuk tambahan atas modal pokok yang  ditransaksikan  itu  dilarang  dalam  Islam.  Profit  yang  didapatkan  dalam suatu usaha juga berpotensi menambah nilai pokok modal yang diinvestasikan, namun profit tersebut tidak dilarang dalam Islam. 12
Mayoritas madzhab fiqh membagi riba menjadi dua, yaitu riba nasi’ah dan riba fadl. Sedangkan madzhab asy-Syafi ‟ i membaginya menjadi tiga, yaitu riba nasi’ah, riba fadl, dan  riba yad. Di  kalangan  jumhur  ulama  fiqh,  riba yad dimasukkan kategori riba nasi’ah. Perbedaan riba nasi’ah dengan riba yad di dalam madzhab  asy-Syafi ‟ i  adalah  pada  riba nasi’ah ketika  terjadi  akad  benda  yang diakadkan  sudah  ada  dan  dapat  diserahterimakan,  sedangkan  pada  riba yad benda yang diakadkan belum ada ketika terjadi akad. 13 A. Dasar Hukum Larangan Riba Larangan riba yang terdapat dalam al-Qur’an tidak diturunkan sekaligus melainkan secara bertahap, penjelasan ini terdapat dalam bukunya Sayyid Quthb tafsir ayat ar-Riba dan Abul A’la al-Maududi 14 . Empat tahap tersebut sebagai berikut:  Tahap  pertama,  menolak  anggapan  bahwa  pinjaman  riba  yang  pada zahirnya  seolah-olah  menolong  mereka  yang  memerlukan  sebagai  suatu perbuatan mendekati atau taqarrub kepada Allah Swt. QS. Ar-Rum: 39: َتآ اَم َو ْن ِم ْمُتْيَتآ اَم َو ِهَّللا َدْنِع وُب ْرَي  َلََف  ِساَّنلا ِلا َوْمَأ يِف  َوُب ْرَيِل اًب ِر  ْنِم ْمُتْي َنوُفِعْضُمْلا ُمُه  َكِئَلوُأَف ِهَّللا َهْج َو َنوُدي ِرُت ٍةاَك َز
Artinya: “ Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa  zakat  yang  kamu  maksudkan  untuk  mencapai  keridhaan  Allah,  Maka  (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) ”. (QS. ar-Rum: 39)
10 Muhammad Nafik H.R., Benarkah Bunga Haram? (Surabaya, Amanah Pustaka: 2009), hal 94.
11 Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hal 69. 12 Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hal 192.
13 Wahbah az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), IV: hal 674.
14 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek, Jakarta : Gema Insani,
2001, hal. 84
Tahap kedua, riba digambarkan suatu yang buruk. Allah Swt. mengancam akan  memberi  balasan  yang  keras  kepada  orang  Yahudi  yang  memakan  riba seperti yang terdapat dalam al-Qur’an Surat anNisa’ ayat 160-161
ٍمْلُظِبَف
ِ يَط ْمِهْيَلَع اَنْم َّرَح اوُداَه َنيِذَّلا َنِم
ِليِبَس  ْنَع ْمِهِ دَصِب َو ْمُهَل  ْتَّل ِحُأ ٍتاَب
( ا ًريِثَك ِهَّللا
160
ِلِطاَبْلاِب  ِساَّنلا َلا َوْمَأ ْمِهِلْكَأ َو ُهْنَع اوُهُن ْدَق َو اَب ِ رلا ُمِهِذْخَأ َو ) اًميِلَأ اًباَذَع ْمُهْنِم  َني ِرِفاَكْلِل اَنْدَتْعَأ َو
(161 ) Artinya: Disebabkan kezaliman orangorang Yahudi, Kami haramkan atas mereka  (memakan  makanan)  yang  baik-baik  (yang  dahulnya)  dihalalkan  bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. (QS. an-Nisa’: 160 – 161)
Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang  berlipat  ganda.  Para  ahli  tafsir  berpendapat  bahwa  pengambilan  bunga dengan  tingkat  yang  cukup  tinggi  merupakan  fenomena  yang  banyak dipraktekkan pada masa tersebut. Allah berfirman dalam QS. Ali-Imron: 130:
َلا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي
ْمُكَّلَعَل َهَّللا اوُقَّتا َو ًةَفَعاَضُم اًفاَعْضَأ اَب ِ رلا اوُلُكْأَت

## نوُحِلْفُت
Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda  dan  bertakwalah  kamu  kepada  Allah  supaya  kamu  mendapat  keberuntungan ”. (QS. Ali-Imron: 130)
Ayat  ini  turun  pada  tahun  ke-3  Hijriyah.  Secara  umum,  ayat  ini  harus dipahami  bahwa  kriteria  berlipat  ganda  bukanlah  merupakan  syarat  dari terjadinya riba , tetapi ini merupakan sifat umum dari praktek pembungaan uang pada saat itu.
Tahap keempat, Allah Swt dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ayat ini merupakan ayat terakhir yang berkaitan dengan riba.
ْنُك  ْنِإ اَب ِ رلا َنِم َيِقَب اَم اوُرَذ َو َهَّللا اوُقَّتا اوُنَمآ َنيِذَّلا اَهُّيَأ اَي َنيِن ِم ْؤُم ْمُت (278).
ْمُكِلا َوْمَأ  ُسوُء ُر ْمُكَلَف ْمُتْبُت  ْنِإ َو ِهِلوُس َر َو ِهَّللا َنِم ٍب ْرَحِب اوُنَذْأَف اوُلَعْفَت ْمَل  ْنِإَف َنوُمَلْظُت  َلا َو َنوُمِلْظَت  َلا (279). Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan  (meninggalkan  sisa  riba),  Maka  Ketahuilah,  bahwa  Allah  dan  rasul-Nya akan  memerangimu.  dan  jika  kamu  bertaubat  (dari  pengambilan  riba),  Maka  bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya ”. (QS. al-Baqarah: 278 – 279)
Pelarangan  riba  dalam  Islam  tidak  hanya  merujuk  pada  al-Qur’an  saja tetapi juga di dalam al- Hadits. Hal ini sebagaimana fungsi hadits yaitu sebagai penjelas  lebih  lanjut  aturan  yang  telah  digariskan  melalui  al-Qur’an.  Adapun hadits-hadits yang berkenaan dengan dilarangnya riba sebagai berikut. : لاقو هيدهاشو هبتاكو هلكومو ابرلا لكآ ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نعل : هلوق ) ءاوس مه لا نيب ةعيابملا ةباتك ميرحتب حيرصت اذه ميرحت : هيفو . امهيلع ةداهشلاو نيبارتم
لطابلا ىلع ةناعلإا
15
Artinya: “ Dari Jabir, Rasulullah melaknat riba, yang mewakilkannya, penulisnya dan yang menyaksikannya ”. (HR. Muslim) Hadits riwayat Abu Dawud, yang artinya: “Dari Sulaiman Ibn ‘Amr, dari ayahnya  (dilaporkan  bahwa)  ia  berkata:  Saya  mendengar  Rasulullah  Saw bersabda pada waktu Haji Wada’. Ketahuilah bahwa setiap bentuk riba Jahiliah telah  dihapus;  bagimu  pokok  hartamu,  kamu  tidak  menzalimi  dan  tidak dizalimi”. (HR. Abu Dawud)
Hadits Abu Hurairah yang artinya: Rasulullah Saw. bersabda: Hindarilah tujuh dosa-dosa besar. Kemudian bertanya apakah yang dimaksud dengan tujuh dosa besar ya Rasulullah? Beliau menjawab: menyekutukan Allah, melakukan sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya tanpa hak, makan harta anak yatim, makan riba, lari dari medan pertempuran, dan mencemarkan nama baik wanita mukmin yang lengah (HR. Jama’ah ahli Hadis).
Para  ulama  salaf  generasi  Sahabat  sampai  Tabi’i  at-Tabi’in  bersepakat bahwa  hukum riba  an-nasi’ah ( riba  al-qard )  itu  haram. 16 Yang  masih  menjadi diperselisihkan ada tiga hal, yaitu: (1) tentang batasan yang diharamkan dalam riba an-nasi’ah ; (2) status hukum riba al-fadl ( riba al-bai’ ); dan (3) barang-barang yang termasuk ribawi dalam kasus riba al-fadl , bagi yang menerima status hukum riba al-fadl sebagai riba yang terlarang.

## B. Perkembangan Kausa Legal Riba (Bunga Bank) di Indonesia
Di antara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh  bunga  sebagai  biaya  uang.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  salah  satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin  tinggi  juga  harga  yang  akan  ditetapkan  pada  suatu  barang.  Dampak lainnya adalah bahwa utang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas utang tersebut dibungakan. Contoh paling  nyata  adalah  utang  negara-negara  berkembang  kepada  negara-negara
15 As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah , cet. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1403/1983), III: hal 176
16 As-Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah , cet. 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1403/1983), III: hal 176
maju. Meskipun disebut pinjaman lunak, artinya dengan  suku bunga rendah, pada akhirnya negara-negara pengutang harus berutang lagi untuk membayar bunga dan pokoknya. Akibatnya, terjadilah utang yang terus-menerus. Ini yang menjelaskan proses terjadinya kemiskinan struktural yang menimpa lebih dari separoh masyarakat dunia. 17
Riba  merupakan  pendapatan  yang  didapat  secara  tidak  adil.  Para pengambil  riba  menggunakan  uangnya  untuk  memerintahkan  orang  lain  agar berusaha dan mengembalikan, misalnya, dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh lima persen? Semua orang, apalagi yang beragama, tahu bahwa siapa pun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Siapa pun tahu bahwa  berusaha  memiliki  dua  kemungkinan:  berhasil  atau  gagal.  Dengan menetapkan  riba,  orang  sudah  memastikan  bahwa  usaha  yang  dikelola  pasti untung. 18
Berbagai fatwa tentang bunga bank telah dikeluarkan oleh ormas-ormas Islam  baik  nasional  maupun  internasional.  Berikut  ini  adalah  keputusan- keputusan penting yang telah dibuat oleh ormas berkaitan dengan bunga bank :
1. Majelis Tarjih Muhammadiyah
Latar  belakang  diharamkannya  bunga  bank  oleh  Muhammadiyah adalah  sistem  ekonomi  berbasis  bunga  (interest)  semakin  diyakini sebagai  berpotensi  tidak  stabil,  tidak  berkeadilan,  menjadi  sumber penyakit  ekonomi  modern,  menggantungkan  pertumbuhan  pada penciptaan hutang baru, merupakan pemindahan sistematis uang dari orang yang memiliki lebih sedikit uang kepada orang yang memiliki lebih banyak uang.
Majelis Tarjih Sidoarjo (1968) memutuskan :
- Riba hukumnya haram dengan sharih Al-Qur’an dan As-Sunnah
- Bank  dengan  sistem  riba,  hukumnya  haram  dan  bank  tanpa  riba hukumnya halal
- Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik negara kepada nasabah atau  sebaliknya  yang  selama  ini  berlaku  termasuk  perkara mutasyabihat (meragukan)
- Menyarankan  kepada  PP  Muhammadiyah  untuk  mengusahakan terwujudnya  konsepsi  sistem  perekonomian,  khususnya  lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam
Majelis Tarjih Wiradesa, Pekalongan (1972) memutuskan :
17 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema Insani,
2001, hal. 67
18 Ibid
- Mengamanatkan  kepada  PP  Muhammadiyah  untuk  segera  dapat memenuhi  keputusan  majelis  tarjih  Sidoarjo  1968  tentang terwujudnya  konsepsi  sistem  perekonomian,  khususnya  lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
- Mendesak  Majelis  Tarjih  PP  Muhammadiyah  untuk  dapat mengajukan konsepsi tersebut dalam muktamar yang akan datang Majelis Tarjih (2006) memutuskan:
- Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasis nilainilai antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan
- Untuk  tegaknya  ekonom  Islam,  Muhammadiyah  sebagai  gerakan dakwah  Islam  amar  ma’ruf  nahi  munkar  dan  tajdid  perlu  terlibat secara  aktif  dalam  mengembangkan  dan  mengadvokasi  ekonomi Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama.
- Bunga (interest ) adalah riba karena Merupakan tambahan atas pokok modal  yang  dipinjamkan,  Tambahan  itu  bersifat  mengikat  dan diperjanjikan,  sedangkan  yang  bersifat  sukarela  yang  tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.
- Lembaga  keuangan  syari’ah  diminta  untuk  terus  mengingkatkan kesesuaian operasionalisasi dengan prinsip-prinsip syari’ah.
Fatwa larangan untuk bermuamalah dengan lembaga konvensional ini  tidak  berlaku  mutlak.  Untuk  wilayah  yang  belum  ada  kantor  atau jaringan lembaga keuangan syari’ah diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi  berdasarkan  prinip  darurat  atau  hajjat  (kebutuhan).  Adapun untuk wilayah yang sudah banyak terdapat kantor atau jaringan lembaga keuangan syari'ah mutlak tidak diperbolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. 19 Selain itu yang melatarbelakangi diharamkannya  bunga  bank  yaitu  kaum  muslimin  seluruhnya  telah sepakat (Ijma’) bahwa hukum dasar riba adalah haram, terutama sekali riba pinjaman atau hutang. Bahkan mereka telah berkonsensus dalam hal  itu  pada  setiap  masa  dan  tempat.  Para  Ulama  ahli  Fiqh  seluruh mazhab telah menukil ijma’ tersebut. memang ada perbedaan pendapat sebagian  bentuk  aplikasinya,  namun  tidak  bertentangan  dengan  asal ijma’ yang telah diputuskan dalam persoalan itu. 20
2. Lajnah Bahsul Masa’il Nahdlatul Ulama Persoalan bank dan bunganya dalam pandangan Nahdlatul Ulama (NU) telah menjadi persoalan yang signifikan, sehingga perlu mendapat
19 Fatwa Majlis Tarjih Muhamadiyah No. 8 Th 2006
20 Nanang Novandra, Keharaman Bunga Bank Menurut Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No. 08 Tahun 2006 (Studi Tentang Metode Penetapan Hukumnya). Jurnal Tajdida, Vol. 8 No. 2, Desember 2010. hal 238-240
perhatian  yang  cukup  besar  dari  para  ulama  NU.  Kaitannya  dengan masalah bunga bank, NU melalui forum kajian Bahsul Masailn ya telah mengaharamkannya, hal ini dikarenakan bunga bank disamakan dengan gadai yang digunakan pada zaman jahiliyah, jika pemilik barang gadai tidak  bisa  membayar  uang  pada  waktunya,  maka  barang  gadaiannya lepas  dari  pemiliknya  dan  menjadi  milik  penggadai  dan  hal  ini  telah ditetapkan  hukumnya  dalam  Mu’tamar  NU  ke-2  Tahun  1927  di Surabaya.
Menurut Lajnah dari beberapa kali siding, hukum bank dan bunga sama seperti gadai. Ada tiga pendapat ulama, yaitu: 21
- Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente
- Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat
- Syubhat (tidak tentu halal haramnya) sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya
Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa (pilihan)  yang  lebih  berhati-hati  adalah  pendapat  pertama,  yakni menyebut bunga bank haram. Kesepakatan tentang hukum bunga bank, tampaknya para muktamirin masih berbeda pendapat, terutama dalam Munas ‘Alim Ulama di Bandar Lampung, 21-25 Januari 1992, khususnya mengenai  hukum  bunga  bank  konvensional.  Di  antaranya  sebagai berikut : 22
- Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya adalah haram.
- Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya adalah boleh.
- Ada pendapat yang mengatakan bunga bank hukumya syubhat (tidak identik dengan riba). Meski begitu, Munas memutuskan, pilihan yang lebih berhati-hati adalah bunga bank haram.
NU  sependapat  bahwa  riba  hukumnya  adalah  haram,  hal  ini berdasarkan pada nas sarih al-Qur’an dan al-Hadis—yang dengan jelas- jelas telah mengharamkan adanya praktik riba. Bagi NU bahwa hukum bunga bank adalah haram baik itu bank milik swasta maupun bank milik negara.
Lebih lanjut, NU mengungkapkan bahwa bunga yang diambil oleh penabung  di  bank  adalah  riba  yang  diharamkan.  Artinya,  apa  yang
21 Moh. Nashiruddin A. Ma'mun, S.H.I., M.Hum. Perspektif Nu Tentang Bunga Bank (Refleksi Hasil Mu’tamar Nu Ke-2 Tahun 1927 Di Surabaya Dan Munas ‘Alim Ulama Di Bandar Lampung Tahun 1992). Jurnal Ummul Qura Vol. 5 No. 1, Maret 2015. hal 121
22 Ibid, hal 122
diambil seseorang tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa bersusah payah  sebagai  tambahan  pokok  hartanya,  maka  yang  demikian  itu termasuk  riba.  NU  kemudian  menguatkan  pendapatnya,  bahwa pengambilan  bunga  bank  oleh  nasabah  yang  menyimpan  uangnya  di bank adalah haram. Dalam hal ini NU lebih tegas dalam menetapkan keharaman  bunga  bank—yaitu  apabila  pihak  bank  menggunakannya untuk perbuatan yang telah dilarang agama.
3. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ketika  membicarakan  riba  dalam  konteks  modern,  memang bayangan  sebagian  besar  orang  pasti  akan  tertuju  pada  bunga  bank/ interest  ( fawaid  al ‐ bunuk). Di  Indonesia,  MUI  telah  beberapa  kali mencetuskan  wacana  tersebut,  masing ‐ masing  pada  tahun  l990  yang diikuti  dengan  berdirinya  bank  syariah  pertama  yaitu  Bank  Muamalat Indonesia,  kemudian  pada  tahun  2000  Dewan  Syariah  Nasional mengeluarkan fatwa bahwa penerapan suku bunga bank bertentangan dengan syariah Islam.
Majelis  Ulama  Indonesia  pada  tanggal  16  Desember  2003 mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank termasuk  dalam kategori riba yang dikukuhkan pada 6 Januari 2004. Fatwa tentang bunga bank adalah riba bukanlah wacana baru bagi umat Islam. dalam penetapan tersebut; Pertama, Pengertian Bunga dan Riba adalah sama. Kedua, secara hukum keduanya dilarang. 23 Dalam  hal  ini  fatwa  dan  sosialisanya  oleh  para  ulama  dapat dikatakan  sebagai  ‘pendekatan  religius’.  Selain  ‘pendekatan  religius’ diperlukan  pendekatan  lainnya  yang  bersifat  ‘material’,  dalam  hal  ini merupakan  bidang  garapan  insan  perbankan  syari’ah,  karena  faktor penting  yang  mendasari  pertimbangan  bagi  nasabah  dalam  memilih layanan perbankan antara adalah kepereayaan atas kinerja profersional perbankan,  seperti  jaminan  keamanan  dana  nasabah,  efektiiitas  dan efisien layanan jasa perbankan.

## Kesimpulan
Dari  uarain  makalah  di  atas,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  riba merupakan kegiatan eksploitasi dan tidak memakai konsep etika atau moralitas. Allah  mengharamkan  transaksi  yang  mengandung  unsur  ribawi,  hal  ini disebabkan  mendholimi orang  lain  dan adanya  unsur  ketidakadilan  ( unjustice ). Para  ulama  sepakat  dan  menyatakan  dengan  tegas  tentang  pelarangan  riba, dalam hal ini mengacu pada Kitabullah dan Sunnah Rasul serta ijma' para ulama'.
Transaksi riba biasanya sering terjadi dan ditemui dalam transaksi hutang piutang  dan  jual  beli.  Hutang  piutang  merupakan transaksi  yang  rentan  akan
23 Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga
riba, di mana kreditor meminta tambahan kepada debitor atas modala awal yang telah  dipinjamkan  sebelumnya.  Riba  disamaartikan  dengan  rente  yaitu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil, karena sama- sama mengandung bunga ( interest ) uang, maka hukumnya sama pula. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fatwa Lajnah Bahtsul Masa’il NU, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, dan Dewan Syariah Nasional MUI tentang pengharaman bunga bank, memang merupakan momentum yang sangat menentukan bagi perkembangan perbankan syari’ah di tanah air. Namun mengingat sifat ataupun karakteristik fatwa sebagai produk pemikiran hukum para ulama yang kedudukannya tidak sekuat undang ‐ undang (hukum positif), perkembangan  perbankan  syari’ah  yang  diidamkan,  hanya  mungkin  dengan menindak lanjuti fatwa tersebut, dengan tindakan ‐ tindakan kongkrit.

## Daftar Pustaka
Abdul  Aziz  Muhammad  Azzam,  2010. Fiqh Muamalah  Sistem  Transaksi  dalam Fiqh Islam, Jakarta: Amzah A Partanto, Pius dan M. Dahlan al-Barry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arkola As-Sayyid  Sabiq, Fiqh  as-Sunnah ,  Terjemahan  cet.  Jilid    4  Beirut:  Dar  al-Fikr, 1403/1983
Az-Zuhaili, Wahbah. 2008. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Beirut: Dar al-Fikr Dimyauddin  Djuwaini,  2008. Pengantar  Fiqh  Muamalah, Yogyakarta:  Pustaka Pelajar El- Diwany, Tarek.  2008. Bunga Bank dan Masalahnya, Jakarta Timur: Akbar Fatwa Majlis Tarjih Muhamadiyah No. 8 Th 2006 Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga Moh. Nashiruddin A. Ma'mun, S.H.I., M.Hum. Perspektif Nu Tentang Bunga Bank (Refleksi Hasil Mu’tamar Nu Ke-2 Tahun 1927 Di Surabaya Dan Munas ‘Alim Ulama Di Bandar Lampung Tahun 1992). Jurnal Ummul Qura Vol. 5 No. 1,
Maret 2015.
Moleong,  Lexy.  2013. Metode  Penelitian  Kualitatif  (edisi  revisi) .  Bandung: Rosdakarya Mughits, Abdul. 2009. Ketidakpastian jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama. (Jurnal Asy-Syir’ah Vol. 43 No. 1. Nafik  H.R.  Muhammad, 2009.    Benarkah  Bunga Haram?  Surabaya,  Amanah Pustaka
Nawawi,  Ismail.  2012. Fikih  Muamalah  Klasik  dan  Kontemporer, Bogor:  Ghalia Indonesia
Nanang  Novandra, Keharaman  Bunga  Bank  Menurut  Fatwa  Majelis  Tarjih Muhammadiyah  No.  08  Tahun  2006  (Studi  Tentang  Metode  Penetapan Hukumnya). Jurnal Tajdida, Vol. 8 No. 2, Desember 2010. Syafi’I Antonio, Muhammad. 2001. Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek , Jakarta : Gema Insani Sudarsono, Heri. 2007. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi. Yogyakarta: Ekonisia UII, Zuhri, Muh. 1996. Riba dalam Al-Qur’an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,