http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17

## Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Konflik Bersenjata Yang Dilakukan Oleh
Kelompok Alqaedah Di Suriah

## KARINA AYU PUTRIA
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: karinaayuputri98.kap@gmail.com

## BIANDA DEA TALITHA
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: biandadea.bd@gmail.com

## HR ADIANTO MARDIJONO
Fakultas Hukum (Prodi,Sarjana Ilmu Hukum , Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya) Surel: adianto@untag-sby.ac.id
Abstrak
Orang  orang  yang  terlibat  di  dalam  konflik  bersenjata  khususnya  dalam  peristiwa  konflik x bersenjata  di Suriah  merupakan x revolusi  rakyat  yang  adalah  lanjutan  dari  revolusi  Arab x Spring  yang  pertama  kali terjadi x di  Tunisia,  Berlanjut  ke  Mesir,  Libya,  Yaman,  dan  Suriah.  Musim  semi  di  Suriah  dimulai  pada  15 Maret 2011 Serangan tanpa henti pemerintah telah menyebabkan kehancuran rumah sipil dan sejumlah klinik medis dan  rumah  sakit  di  beberapa  kota  di  seluruh  Deraa .  Konflik  ini  terjadi  antara  negara  dan  masyarakat  yang menelan banyak korban, para korban akan mendapatkan perlindungan hukum yang telah diatur didalam pasal  13  konvensi  jenewa  1949  salah  satunya  meliputi  kombatan,  penduduk  sipil    yang  menjadi  korban terjadinya  kekerasan  terhadap  mereka.  Penulisan  ini  menjelaskan  bahwa  pentingnya  perlindugan  hukum ditegakkan  dalam  menjamin  kehidupan  manusia  baikxyangxterlibatxdalam  konflik  maupun  yang  tidak terlibat. Penulisan inixdilakukanxdengan tujuan untuk x mengetahui x apakah perlindungan bagi x para x pihak x yang x menjadi x korban x dalam x konflik x bersenjata x menurut x konvensi-konvensi internasional    yang  ada  ,Dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif  dsimpulkan:  1. Perlindungan  korban  perang  baik  itu  warga  sipil,  kombatan,  anak  yang  diberikan  perlindungan  khusus, relawan maupun rohaniawan x telah dengan jelas x diatur dalam Konvensi Jenewa 1949, Protokolxtambahan I dan II, danxdalamxbeberapaxketentuan-ketentuan yang bersifat internasional lainnya. Dalam x kondisi x apapun x warga x sipil x harus x menerima x perlindungan x hukumdan x tidak x diperbolehkan x un tuk x memperlakukan x warga x sipil  dengan  perlakuan  yang  tidak x manusiawi x dan x disiksa x dalamxbentuk apapun  yang  terjadi  2.  Pelanggaran  dan  tindak  kejahatan  perang  akan  diadili  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan  hukum  yang  berlaku  yaitu  hukum  humaniter  internasional.  Pelanggaran  terhadap  hukum humaniter  internasional  bersifat  tanggung  jawab  pidana.Terdapat  dua  mekanisme  penegakan  hukum, masing-masing melalui mekanisme x hukum internasional dan x mekanisme hukum nasional x . Kata kunci: Perlindungan  Korban,hukum humaniter, konflik bersenjata.
Pendahuluan

## Latar Belakang
Pada era globalisasi saat ini perbincangan mengenai masalah yang berkaitan dengan HAM memang x tidak x pernah x habis x untuk x dibicarakan,
Bahkapembicaraan x mengenai x HAM x itu x semakin x berkembang x HAM x berpengaruh x terh adakehidupan x nasional x maupun  internasional x di x dalam x suatu  negara.  Oleh  sebab    itu  HAM membutuhkan x perhatian  yang x khusus  bagi  suatu  Negara.  HAM  berkaitan  dengan konsep x dasar x tentang    keberadaan  manusia  dan  hak.  Konsep  tentang  manusia,  dalam  Bahasa Inggris  yang  disebut  human  being.  Wujud x konkret x ini x adalah  orang    HAM  adalah hak x dasar x yang x melekat x pada x diri  tiap  manusia  yang  berasal  dari  tuhan  diyakini  setiap  orang
untuk  tidak  dirampas  punya  orang  lain  dengan  menghormati  hak  orang  lain.  Setiap  orang mempinyai kedaulatan kemudian diserahkan kepada Negara
HAM  sudah x diakui x secara  universal,  akan  tetapi  hal x ideal x tidak x selalu  terwujud  dalam kehidupan x nyata  masyarakat.  Pelanggaran-pelanggran x atas  HAM  dalam  segala x bentuk x dan macam x tingkatanya x mulai x dari x yang ringan sampai yang terberat,
masih x saja x dilakukan x di x dunia x ini. Meskipun x secara x kuantitatif x peristiwa pelanggaran- pelanggran itu x hanya x sebagian x kecil saja x dibandingkan
peristiwa penghormatan x dan x perlindungan  HAM  ,  artinya x masih x banyak  yang  menghormati  daripada melakukan x pelanggaran  terhadap  HAM(Mayrusta  Dwi  Murti  &  Purnomo,  2018).Perkembangan politik  yang x tidak x stabil x dalam  suatu  negara  berpotensi  timbulkan  konflik,  terutama x konflik bersenjata. Konflik x tersebut x dapat x berupa konflik x bersenjata x internasional dan x konflik bersenjata non internasional x (konflik  dalam negeri). Umumnya x konflik bersenjata berakibat x jatuhnya  banyak x korban,  seperti x yang x luka,  sakit,  mati  dan  kehilangan  harta  benda dan  lain  sebagainya,  baik  dari  pihak x kombatan x maupun x penduduk x sipil,  maka  konflik bersenjata  tersebut  diatur  dalam  beberapa  Konvensi,  seperti  Konvensi  Den  Haag  1899  dan  1907 serta  Konvensi  Jenewa  1949.  Pengaturan  ini  bertujuan  untuk  mencegah  atau  melindungi korban x konflik x bersenjata yang banyak terjadi x di x berbagai x kawasan, sehingga x pengaturan x tersebut x menjadi sangat penting bagi x terpeliharanya x martabat manusia x yang x sering x terhina atau x terabaikan x selama x ini. Mengacu pada prinsip- prinsip x hukum  humaniter  jelas  bahwa  Hukum  Humaniter  Internasional  mengatur  tindakan Negara atau pemerintah(Michael, 2013)
Perkembangan  dari  konflik  tersebut x menimbulkan x kompleksitas  konflik  bersenjata internal  Suriah  dan x secara x tidak x langsung  juga  berimplikasi  pada  perubahan  tatanan definitif x tentang  konflik  bersenjata  menurut  pandangan  hukum  humaniter  internasional. Perubahan  pandangan  secara  hukum  humaniter x tersebut  karena  munculnya x aktor-aktor  lain dalam konflik internal Suriah hingga merubah sudut pandang akademis apakah konflik bersenjata surian  tersebut  masih  termasuk  dalam kualifikasi  jenis  konflik  bersenjata  internal/internal  armed conflict.(Michael, 2020)
Dalam  sejarah  manusia  mencatat  bahwa x peperangan x (konflik  bersenjata)  antar  negara dengan negara, negara dengan x masyarakat, dan x masyarakat dengan x masyarakat sering x menimbulkan x pelanggaran x HAM.  Konflik x yang x menimbulkan x pelanggaran  HAM  yang masih  berlangsung x sampai  sekarang    dan  belum  tuntas,  terlihat x adanya  tanda-tanda  bahwa konflik x tersebut x akan x berhenti  adalah  konflik  bersenjata  di  Suriah.  Konflik  ini  terjadi  antara negara  dan  masyarakat.  Negara  yang  dalam  hal  ini  dipimpin  oleh  Presiden  Bashar  al-  Assad memerintahkan kepada tentaranya untuk x menghadapi para x demonstran x dengan kekerasan dan senjata-senjata x berat yang telah mengakibatkan x banyaknya x korban jiwa yang x dialami x oleh x warga  sipil.  Konflik  bersenjata  di  Suriah  merupakan  revolusi  rakyat  yang adalah  lanjutan  dari  revolusi  Arab  Spring  atau  Musim  Semi  Arab  yang  pertama  kali  terjadi  di Tunisia,  Berlanjut  ke  Mesir,  Libya,  Yaman,  dan  Suriah.  Musim  semi  di  Suriah  dimulai  pada  15 Maret 2011(A’yun Amalia & Prasetyawati, 2019) Serangan tanpa henti pemerintah telah menyebabkan kehancuran  rumah  sipil  dan  sejumlah  klinik  medis  dan  rumah  sakit  di  beberapa  kota  di  seluruh  Deraa. Setelah  merebut  kota-kota,  termasuk  al-Lajah  dan  Busr  al-Harir  di  front  barat,  pasukan  Assad  telah meningkatkan serangan mereka di sisi timur provinsi itu, memaksa ribuan orang melarikan diri.Bayangkan penderitaan keluarga yang bertahan hidup (jika mereka masih hidup) selama bertahun-tahun percaya bahwa
saudara laki-laki, suami, ayah, atau putri mereka mungkin masih bisa pulang, tapi kemudian mengetahui bahwa  mereka  sudah  lama  meninggal.  Kota  kota  modern  yang  terletak  di  suriah  kini  mati  banyaknya restoran  dan  bar  yang  biasanya  ramai  pengunjung  sebagian  besar  kosong.  Peningkatan pemadaman listrik telah memaksa toko-toko untuk menggunakan generator. Lalu lintas kosong.

## Rumusan Masalah
1. Bagaimana perlindungan HAM terhadap korban kombatan,penduduk sipil,anak ?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku dan Negara atas konflik bersenjata yang dilindungi ?

## Pembahasan

## Perlindungan korban dalam konflik bersenjata
Kombatan  merupakan  seorang  para x petempur x yang x terlibat x dalam  konflik  bersenjata, namun x mereka x perlu x dilindungi.  Orang x yang x dilindungi x adalah  seseorang  yang  berdasarkan
Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahannya
memiliki kedudukan yang dilindungi x secara x khusus  .  Dalam  suatu  sengketa  bersenjata,  orang-orang  yang  dilindungi termasuk kombatan. Kombatan x yang x telah x berstatus hors de combat harus dilindungi x dan x dihormati x dalam x segala x keadaan. Kombatan x yang x jatuh x ke x tangan musuh x mendapatkan x status x sebagai x tawanan  perang.  Perlindungan  hak-hak  sebagai  seorang tawanan  perang  diatur  di  dalam  Konvensi  Jenewa  III  dari  Konvensi  Jenewa  1949(Purnomo, 2019)Seorang yang  berstatus  sebagai kombatan,  otomatis x akan x mendapatkan x perlakuan  sebagai tawanan  perang,  saat  mereka x sudah x tidak  mampu  lagi  melanjutkan  pertempuran  (hors  de combat)  dan  jatuh  ke  tangan  musuh.  Namun  ada  pula  sekelompok  penduduk  sipil  tertentu, walaupun x mereka x bukan x kombatan,  apabila  jatuh  ke  tangan  musuh  berhak  pula  mendapatkan status x sebagai x tawanan x perang. Hal ini terdapat dalam ketentuan Pasal 4A Konvensi III, seperti wartawan perang
Perlindungan terhadap penduduk atau orang sipil yang dimaksud dengan penduduk sipil Istilah x warga x sipil x dalam  Bahasa  Inggris  dapat  ditemukan  padanannya  dalam  kata  ‘civilian’. Yang dapat ditemukan di dalam literature Black’s Law Dictionary, civilian diartikan sebagai ‘a person not serving in the military’(Purnomo, 2019) Dengan kata lain warga sipil adalah orang–orang yang ada di x luar x anggota x militer. sebagai korban dalam konflik bersenjata ini diatur dalam Konvensi Jenewa  IV  dari  Konvensi  Jenewa  1949  beserta  Protokol  Tambahan  II  dan  Hukum  Humaniter Internasional  Kebiasaan.  Pada  Konvensi  Jenewa  IV  1949,  terdapat  pengaturan  yang  umum mengenai  perlindungan  terhadap  warga  sipil  yaitu  dalam  Pasal  27  yang  pengaturannya  lebih lengkap daripada Konvensi Den Haag.
Berkaitan x dengan x perlindungan  tersebut,  pihak  bertikai  dilarang  melakukan  tindakan, yaitu :  a. memaksa, baik jasmani ataupun rohani untuk memperoleh keterangan;
b. menimbulkan penderitaan jasmani terhadap korban
c. saling menjatuhkan hukuman kolektif
d. mengadakan intimidasi, terorisme dan perampokan
e. tindakan pembalasan terhadap penduduk sipil
f. menangkap x orang-orang untuk ditahan sebagai sandera.
Larangan  tersebut x penting x dilaksanakan x oleh  pihak-pihak  yang  bertempur,  guna mencegah perlakuan kasar x dan x kejam x terhadap orang-orang yang sipil. Masalah perlindungan x korban  konflik  bersenjata  non  internasional  sangat  tergantung  kepada kemauan x negara dan x tindakan pihak yang bertikai
Perlindungan  hukum  khusus  diberikan  terhadap  anak x diberikan x bantuan  antara  lain adanya  suatu  fasilitas  perawatan  dan x bantuan x yang x diperlukan  untuk  dana  pendidikan, penyantunan  kembali  ke x keluarganya,  pencegahan  pengikutsertaan  mereka  dalam  angkatan bersenjata. Anak-anak x diperlukan x perlakuan x khusus, dengan adanya perlakuan khusus terhadap anak-anak  yang  telah  diatur  dalam  Konvensi  Jenewa  ini  kemudian  dilengkapi  pula  dengan ketentuan  baru  sebagaimana  diatur  di  dalam  Pasal  27  Protokol  I  1977.Berkaitan  dengan  konflik bersenjata  di  Suriah,  pemerintah Di  Suriah  memiliki  beberapa  kewajiban yang  dilakukan  dalam melindungi  warga  negaranya  khususnya  anak-anak  yang  menjadi x korban x konflik  bersenjata tersebut.  Anak-anak  sebagai  seorang  makhluk  hidup  juga  memiliki  hak-hak  dasar  yang  harus dihormati  dan  dilindungi  oleh  suatu  pemerintah.  Perlindungan  hukum  yang  diberikan  kepada anak lebih tertuju pada akibat konflik bersenjata yang akan menimpa atau berdampak pada anak yang  menjadikan  korban.  Sebagai  bagian  dari  penduduk  sipil,  anakanak  yang  tidak  turut  serta dalam suatu konflik mendapatkan x perlindungan x umum x tanpa x perbedaan yang merugikan x apapun yang x didasarkan atas suku, kewarganegaraan, agama atau pendapat politik, dan  dimaksudkan  untuk x meringankan x penderitaan  yang x disebabkan  oleh  perang.  Selain penduduk  sipil  secara  umum  yang  harus  mendapatkan  perlindungan,  terdapat beberapa x kategori x yang x juga perlu x mendapatkan x perlindungan, yaitu orang asing, termasuk x juga anak-anak di wilayah x pendudukan.
Ada  beberapa  kelompok x anak x yang x memerlukan  perlindungan  khusus,  yaitu  (1)  anak yang berada dalam keadaan darurat yakni pengungsi, anak yang berada dalam konflik bersenjata; (2)  anak  yang  mengalami  konflik  hukum,  yang  menyangkut  permasalahan  administratif pengadilan anak, perampasan kebebasan anak, pemulihan kondisi fisik dan psikologis anak; dan (3) anak yang dieksploitasi.
Setiap anak mempunyai hak hak anak yang dituangkan dalam Konvensi Hak Anak secara khusus x mengatur x segala x sesuatu x tentang hak anak. Konvensi Hak Anak tersebut mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990 melalui revolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 Nopember 1989 dan sesuai dengan ketentuan konvensi PasaI 49 ayat (1). Dalam konvensi ini anak menjadi pemegang x hak-hak x dasar dan kebebasan sekaligus sebagai x pihak x yang x menerima x perlindungan x khusus. Konvensi Hak Anak ini lahir
dari x suatu x kesadaran x bahwa x anak x sesuai  dengan  kodratnya  adalah  rentan  dan  memiliki kebutuhan-kebutuhan x khusus.
Oleh karena itu pula anak x memerlukan perawatan x dan x perlindungan x yang x khusus, baik dari segi psikologis maupun fisik Perlindungan  secara  hukum x inilah x yang  akan  memberikan  perlindungan  hukum terhadap x eksistensi dan hak-hak anak.
a.  Anak  sebagai x subjek x hukum x Anak x digolongkan  sebagai  makhluk  yang  memiliki  hak asasi  manusia  yang  terikat  oleh x peraturan  perundang-undangan  yang x telah x berlaku  dalam hukum .
b.  Persamaan  hak  dan  kewajiban x anak x Seorang x anak  akan  memiliki x hak  dan  kewajiban yang  sama  dengan  orang x dewasa x sesuai  dengan x ketentuan  dan  perundang-undangan  yang berlaku.
Anak-anak yang menjadi korban harus dijamin martabat dan hak asasinya sehingga tidak dijadikan objek kekerasan militer (Pasal 77 Protokol Tambahan 1). Anak-anak juga memiliki hak atas  dasar  keselamatan,  kehidupan  yang  layak,  serta  kebutuhan-kebutuhan  mereka  yang  harus yang terpenuhi, dan hal ini juga menjadi suatu bentuk perlindungan hukum yang harus dilakukan
oleh  Pemerintah  Suriah.  Selain  itu,  pemerintah  Suriah  juga  memiliki  tanggung  jawab  tentang bagaimana  pemulihan  fisik  anak-anak  dan  pemulihan  psikologi  pikiran  mereka  agar  mereka dapat kembali beraktivitas dengan baik seperti semula, bersosialisasi dengan warga sekitar, dan dapat  terus  melanjutkan  pendidikan  ketika  konflik  tersebut  telah  selesai  (Pasal  39  Protokol Tambahan  II).  Perlindungan-perlindungan  tersebut  perlu  dilakukan  oleh  pemerintah  Suriah, mengingat  konflik  yang  terjadi  di  Suriah  saat  ini  semakin  tidak  mengenal  sasaran  sipil  ataupun militer.  Sehingga,  dalam  penerapan  setiap  aturan  yang  ada  mengenai  perlindungan  terhadap anak-anak  pemerintah  Suriah  harus  menjalankannya  secara  tegas  dalam  melaksanakan  tugas melindungi korban  khusus  anak.  Agar  tidak  semakin  bertambah  setiap  harinya anak  anak  yang telah menjadi korban

## Prinsip umum pertanggungjawaban Negara
Berbicara mengenai  kaitan  adanya konflik  bersenjata  disuatu  Negara  peran Negara  sangat perlu karena banyaknya korban dalam peristiwa ini adanya pertanggung jawaban ikut serta suatu Negara ini disebabkan karena Negara mengalami kerugian yang besar oleh sebab itu Negara ikut campur dalam konflik ini. Dalam hal pertanggungjawaban suatu negara terdapat dua istilah yang umum  harus  diperhatikan,  yaitu  responsibility  dan  liability.  Kedua  istilah  ini  memiliki  arti  yang berbeda  dan  mempunyai  hubungan  yang  erat  satu  sama  lain.  Dalam  istilah  responsibility menunjukkan  pada  kewajiban  (duty).  Sedangkan  istilah  liability x menunjuk x pada  suatu konsekuensi  dari x suatu x kesalahan  atau  kegagalan x untuk x melaksanakan  suatu  kewajiban  atau untuk x memenuhi x standar x tertentu yang telah ditetapkan.Karakteristik adanya pertanggungjawaban  negara  tergantung  pada  faktor-faktor  sebagai  berikut  Adanya  suatu kewajiban  dalam  hukum  internasional  yang  berlaku  antara  dua  negara  tertentu; Adanya x suatu x perbuatan x atau x kelalaian x yang x melanggar x kewajiban x hukum internasional yang x melahirkan tanggungjawab Negara.
Dilihat  dari  konvensi  internasional  tentang  perlindungan  terhadap  semua  orang  dari tindakan  penghilangan  secara  paksa,  yang  berhubungan  dengan  tanggung  jawab  Negara  dapat dilihat di pasal 6 yang berbunyi:
1. Setiap  Negara  pihak  harus  mengambil  langkah-langkah  yang  diperlukan  untuk menjalankan pertanggungjawaban pidana, paling tidak terhadap:
a. Setiap  orang x yang x melakukan,  memerintahkan,  meminta,  atau  mendorong terjadinya x tindakan  penghilangan x secara  paksa,  percobaan  untuk  melakukan  penghilangan paksa, adalah pihak/kaki tangan yang terlibat dalam upaya penghilangan paksa.
b. Pimpinan yang: (i) Mengetahui atau x secara x sadar
mengacuhkan informasi yang
secara x jelas x menunjukkan x bahwa x bawahan x di x bawah x kewenangan  dan  kendali  efektifnya, melakukan atau akan melakukan tindak kejahatan penghilangan secara paksa.
(ii) Menjalankan x tanggung x jawab dan pengawasan x efektif x akan segala x aktivitas x berkenaan x dengan x tindak x kejahatan x penghilangan secara paksa, dan (iii) Gagal x mengambil x langkah-langkah x yang x perlu x dan x rasional  dalam  tuang lingkup  kewenangannya  untuk  mecegah  atau  menekan  upaya  tindakan  penghilangan  secara paksa  atau  gagal  membawa  kasus x penghilangan x secara x paksa x kepada  pihak  yang  berwenang untuk diselidiki dan dituntut secara hukum.
Dari  pasal  tersebut  bisa  dijelaskan  bahwa  Negara  harus  melakukan  sesuatu  untuk menjalankan  pertanggungjawabannya  terhadap  setiap  orang  yang  melakukan,  memerintahkan, meminta atau  mendorong terjadinya penghilangan secara paksa dan para pimpinan.
Selain  itu  juga  setiap  Negara  harus  menjamin  atas  kesehatan  para  warga  Negara  yang terlibat  dalam  perang yang  dapat dilihat  di  konvensi  internasional  tentang  hak  ekonomi,  social, dan budaya, di pasal 12 yang berbunyi:
1. Negara-negara pihak pada konvenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat x dicapai x dalam x hal x kesehatan x fisik dan mental,
2. Langkah-langkah  yang  akan  diambil  oleh  Negara-negara  pihak  pada  konvenan  ini  untuk mencapai perwujudan sepenuhnya hak ini harus mencakup tindakan yang diperlukan untuk:
(a) Ketentuan untuk x mengurangi x angka x kematian x bayi pada waktu kelahiran dan x kematian x bayi, serta perkembangan x anak yang sehat
(b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industry
(c) Pencegahan,  pengobatan,  dan  pengendalian  segala  penyakit  menular,  endemic,  penyakit yang x berhubungan x dengan x pekerjaan, dan penyakit lainnya (d) Penciptaan x kondisi x yang x menjamin x adanya x semua x pelayanan x dan  perhatian  medis ketika penyakit timbul Meskipun  Negara  bertanggung x jawab x atas  suatu  perbuatan  yang x dipersalahkan yang x dilakukan x oleh x para x pejabatnya, para x pejabat itu x secara x individual dapat dipertangggung jawabkan  secara  pidana  dengan  perbuatan  yang  sama,  khususnya  yang  menyangkut  tentang pelanggaran hukum humaniter internasional, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan tindak pidana internasional lainnya.

## Penegakan Hukum Dalam Konflik Bersenjata
Seperti  yang  diketahui  konvensi  yang  telah  diratifikasi  kedalam  hukum  positifnya  maka harus  menghormati  dan  mematuhi  ketenttuan-ketentuan  yang  ada  di  dalam  konvensi  jenewa 1949.
Negara pihak konvensi jenewa juga berkewajiban untuk mencari orang-orang yang diduga sudah  membuat  kekacauan  terjadi,  melakukan  atau  memerintahkan  orang  lain  yang  menjadi perang.  Jadi  Negara  harus  mengadili  orang-orang  yang  terlibat  perang  tanpa  memandang kebangsaannya atau memindahkan ke Negara pihak lainnya agar bias diadili.
Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 merumuskan mengenai ruang lingkup berlakunya Konvensi, yaitu (1) untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih negara pihak, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka; (2) berlaku terhadap semua peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya  dari  wilayah  negara  pihak,  sekalipun  pendudukan  tersebut  tidak  menemui perlawanan  bersenjata;  (3)  meskipun  salah  satu  pihak  yang  bersengketa  bukan    negara  pihak dalam  Konvensi,  negara-negara  peserta  konvensi  akan  tetap  sama  terikat  olehnya  didalam hubungan  antara  mereka,  jika  negara  bukan  peserta  kemudian  menerima  dan  melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi.
Pasal  ini  menjelaskan  bahwa  konvensi  jenewa  berlaku  pada  semua  konflik  internasional yang  dimana  dari  semua  Negara-negara  yang  berperang  telah  meratifikasi  konvensi-konvensi tersebut.
Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu negara pihak, maka tindakan- tindakan yang dilarang dan tetap akan dilarang pada waktu dan tempat apapun juga adalah:
a. Tindakan kekerasan  atas  jiwa dan  raga, terutama  setiap  macam  pembunuhan,  pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan;
b. Penyanderaan;
c. Perkosaan  atas  kehormatan  pribadi,  terutama  perlakuan  yang  menghina  dan  merendahkan martabat;
d. Menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab
Pasal  ini  menjelaskan  bahwa  aturan-aturan  yang  tercantum  tidak  hanya  internasional tetapi  non  internasional  juga  berlaku  tetapi x berlangsung x di  dalam  batas-batas  suatu x wilayah Negara.
Tindakan-tindakan  tersebut  diatas  dilarang  dilakukan  terhadap  orang-orang  yang  tidak turut hadir serta aktif dalam sengketa itu, termasuk x anggota-anggota x angkatan perang yang telah melatakkan senjata dan tidak lagi turut serta (hors de combat) karena sakit, luka-luka, penahanan atau  sebab  lainnya.  Mereka x harus x diperlakukan x dengan  perikemanusiaan,  tanpa x diskriminasi x atas  dasar  suku,  warna  kulit,  agama  atau  kepercayaan,  kelamin,  keturunan  atau  kekayaan  atau setiap ukuran lainnya yang serupa. Pelanggaran serius terhadap rumusan dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa merupakan sebuah kejahatan perang berdasarkan Pasal 8 Statuta Roma.
Penegasan lebih lanjut tentang kewajiban negara pihak, dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) Konvensi  I,  Pasal 50 ayat  (1)  Konvensi  II,  Pasal  129 ayat  (1)  Konvensi  III,  dan  Pasal  146  ayat  (1) Konvensi IV, yang menyatakan “Pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan undangundang yang diperlukan yang memberikan sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau  memerintahkan  untuk  melakukan  salah  satu  diantara  pelanggaran  berat  atas  Konvensi  ini seperti ditentukan dalam pasal berikut”.
Berdasarkan    ketentuan  dalam  Konvensi  Jenewa  1949  diatas,  maka  negara  yang  telah meratifikasi x konvensi x tersebut  mempunyai  kewajiban x untuk  membuat  mekanisme  nasional yaitu  menerbitkan  suatu  undang-undang x nasional  yang  akan  memberikan x sanksi x pidana terhadap
setiap orang yang x melakukan atau
memerintahkan untuk melakukan x pelanggaran x berat atas ketentuan-ketentuan dalam konvensi.
Dari  paparan  diatas  atau  sistem  yang  diatas  dapat  berlandaskan  tiga  hal  atau  kewajiban yang harus dipenuhi yaitu dengan membuat, menerbitkan, dan mematuhi sebuah peraturan yang berhubungan dengan hukum humaniter, x mencari
orang-orang yang diduga melakukan x pelanggaran, dan mengadili pelaku pelanggaran.
Jika  dilihat  di  konvensi  internasional  tentang  perlindungan  terhadap  semua  orang  dari tindakan  penghilangan  secara  paksa,  dengan  terjadinya  perang  dapat  menghilangkan  nyawa orang-orang  dan  dapat  dilihat  di  Pasal  1  yang  berbunyi:  (1)  tidak  ada  setiap  orang  pun  boleh dihilangkan secara paksa. (2) tidak ada pengecualian apapun, apakah dalam keadaan perang atau ancaman  perang,  situasi  politik  dalam  negeri  yang  tidak  stabil  atau  siatuasi  darurat  lain,  yang dapat diterima sebagai alas an pembenar terhadap tindakan penghilangan secara paksa.
Dari  pasal  tersebut  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa  dengan  menghilangkan  secara  paksa dengan melakukan perang merupakaan perampasan kebebasan yang  dilakukan oleh pihak yang bersangkutan demi kewenangan nya sendiri.
Dengan  itu  cara  penegakan  hukum  yang  harus  ditempuh  adalah  dengan  menerbitkan hukum  nasional  yang  mengatur  tentang  pelanggaran  hukum  humaniter  dan  penetapan  sanksi terhadap pelaku kejahatan perang atau pelaku hukum humaniter.
Jika  Negara  tidak  melakukan  yang  dimestinya  dengan  tindakan  nyata  yang  berkaitan dengan  pelanggaran  hukum  humaniter  yang  dilakukan  oleh  warga  negaranya  di  wilayah negaranya, maka cara atau sistem penegakan hukum yang bias ditempuh atau dijalankan adalah dengan  mengajukan  individu  yang  memerintahkan  atau  yang  melakukan  pelanggaran  hukum humaniter  atau  kejahatan  perang  dibawa  ke  pengadilan  internasional.  Meskipun  pengadilan internasional diadakan, itu hanya pelengkap atau komplementer saja sifatnya.
Dalam  hal x sebuah x negara  tidak  mau  atau x tidak x mampu  mengadili  pelaku  kejahatan perang, atau pengadilan nasional yang telah dilakukan ternyata berjalan secara tidak adil, maka pengadilan internasional yang memungkinkan untuk mengadili pelaku adalah:
1. Mahkamah Pidana Internasional ad-hoc
2. Mahkamah Pidana Internasional (Internasional Criminal Court atau ICC)
1. Mahkamah Pidana Internasional ad-hoc
1. Penegakan hukum humaniter pertama kali dilakukan sesudah berakhirnya Perang
Dunia  II,  yang  dikenal x dengan  Nuremberg  Trial  atau  Pengadilan  Nuremberg  atau  Mahkamah Nuremberg.  Sifat  mahkamah  ini  adalah  sementara  atau  ad-hoc,  seperti  juga  halnya  Mahkamah Tokyo,  dan  Mahkamah  Internasional  untuk  Bekas  Yugoslavia  serta  Mahkamah  Internasional untuk Rwanda
2. Mahkamah  Nuremberg  lahir  dari  Nuremberg  Charter  melalui  London  Charter.
Perjanjian internasional yang ditandatangani oleh negara-negara pemenang Perang Dunia II, yaitu Inggris,  Perancis,  Uni  Soviet  dan  Amerika  Serikat  bertajuk  The  Agreement  for  the  Prosecution  and Punishment of Major War Criminals of the European Axis and Establishing the Charter of the International Military  Tribunal.  Pasal  6  Nuremberg  Charter  mengatur  tentang  yurisdiksi  mahkamah  yang menyangkut  tiga  jenis  kejahatan,  yaitu  kejahatan  terhadap  perdamaian,  kejahatan  perang,  dan kejahatan  terhadap  kemanusiaan.  Dalam  Pasal  6  diatur  pula  tentang  tanggung  jawab  individu, yang menyebabkan seseorang tidak dapat berdalih bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah untuk kepentingan atau atas perintah negara
3. Berbeda  dengan  Mahkamah  Nuremberg,  Mahkamah  Tokyo  tidak  lahir  dari perjanjian  negara-negara  tetapi  dibentuk  berdasarkan  Proklamasi  Komandan  Tertinggi  Pasukan Sekutu di Timur Jauh, Jenderal
4. Douglas  Mac  Arthur.  Kemudian  Amerika  Serikat  menyusun  piagam  Mahkamah
Tokyo  yang  mengacu  pada  Nuremberg  Charter.  Adapun  yurisdiksi  Mahkamah  Tokyo  adalah kejahatan  terhadap  perdamaian,  kejahatan  perang  dan  kejahatan  terhadap  kemanusiaan. Kejahatan  perang  yang  dimaksud x adalah x kejahatan  perang  konvensional  yaitu  pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang
Mahkamah Pidana Internasional (Internasional Criminal Court atau ICC)
Mahkamah  Pidana Internasional  (Intenational  criminal  Court)  didirikan  untuk  mengadili pelaku  kejahatan  perang.  Seiring x dengan x perjalannya  dalam x mengadili  pelaku  kejahatan paling x serius x dalam x dunia  internasional  yang x dilakukan  secara  individu.  International  criminal
court (ICC) atau Mahkamah Pidana Intenasional didirikan x berdasarkan pada statuta Roma 1998 yang  subjek x hukumnya  adalah x individu  atau  perorangan.  Hal  ini  dimaksukan  agar x pelaku x tindak x kejahatan  atau  tindak x pidana  internasional x dapat x dihukum  sesuai x dengan kejahatan x yang  telah  dilakukannnya.  Hal  ini  juga  diperlukan  kerjasama  dengan  pihak  Negara dimana pelaku atau tindak pidana itu terjadi.
Dengan  yang  dibahas  sebelumnya  bahwa  jika    Negara  tidak  mampu  mengadili  pelaku pelanggar  hukum  humaniter  maka  mahkamah  pidana  internasional  baru  bisa  menjalankan tugasnya.  Pengadilan  Nasional x tidak  mau x mengadili x pelaku x kejahatan  tersebut  (unwilling), dan x tidak mampu  (unable).  Asas  Hukum  Pidana  Internasional  dapat  dibagi menjadi dua  bagian yaitu:  asas  hukum  yang  bersumber  dari  hukum  internasional  dan asas  hukum pidana  nasional. Asas yang bersumber pada hukum internasional dibedakan lagi menjadi asas hukum umum dan asas  hukum  khusus.  Kaidah-kaidah x hukum x pidana  internasional  meliputi  semua  ketentuan dalam konvensi-konvensi internasional tentang kejahatan internasional dan perjainjian-perjanjian internasional mengenai kejahatan internasional.
Pasal  8  Statuta  Mahkamah  Pidana  Internasional  menyebutkan  bahwa x kejahatan  perang adalah x tindakan x yang x dilakukan x sebagai  bagian  dari  rencana  atau  kebijakan  atau bagian x dari x skala x besar x perintah  untuk  melakukan  tindak  pidana  tersebut,  yaitu  pelangaran- pelanggaran x berat terhadap Konvensi-Konvensi Jenewa 1949 yaitu perbuatan-
perbuatan x terhadap x orang  atau  harta  benda  yang  dilindungi  oleh  ketentuanketentuan  dari Konvensi yang relevan:
a. Pelanggaran-pelanggaran x serius x lainnya terhadap x hukum x dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik x bersenjata internasional x dalam kernagka hukum internasional;
b. Pelanggaran-pelanggaran serius terhadap Pasal 3 yang berlaku bagi keempat Konvensi Jenewa dalam x sengketa x bersenjata x yang x buka x bersifat internasional.
Disamping x ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan perang, terdapat beberapa prinsip dalam  Statuta  yang  harus x diperhatikan x sebelum  mengajukan  perkara  kehadapan  Mahkamah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah Prinsip komplementer
Maksud  dari  prinsip  ini  adalah  bahwa Mahkamah merupakan  pelengkap dari  yurisdiksi pengadilan  nasional.  Prinsip  komplementer  ini  merupakan  pengakuan  terhadap  kedaulatan negara,  sehingga  pada  dasarnya  Mahkamah  tidak  menggantikan  keberadaan  dan  yurisiksi pengadilan nasional.

## Prinsip Penerimaan
Dengan  prinsip  penerimaan,  Mahkamah  dapat  menentukan  bahwa  suatu  perkara  tidak dapat diterima apabila:
a. kasusnya x sedang x diperiksa x atau x diadili  oleh  negara  setempat,  kecuali  negara  tersebut tidak x mau  atau  tidak  mampu x secara x sungguh-sungguh  melaksanakan  penyidikan x atau penuntutan;
b. perkaranya x telah x diselidiki x oelh  negara  setempat  dan x negara x tersebut  memutuskan  untuk tidak x melakukan  tuntutan  terhadap  pelaku,  kecuali  keputusan  tersebut  adalah  akibat x dari ketidakmauan  atau x ketidakmampuan  negara x tersebut  untuk  melakukan  tuntutan  secara sungguh-sungguh;
c. pelaku  telah x diadili x untuk x perbuatan x yang  sama  dengan  perbuatan  yang  menjadi  dasar tuntutan Mahkamah, seperti disebut dalam Pasal 20 ayat (3) Statuta;
2. kasusnya tidak cukup berat untuk x memerlukan tindakan lebih lanjut dari Mahkamah. Prinsip

## Ne bis in idem
Pasal 20 Statuta mentakan bahwa x seseorang x tidak x dapat x dituntut lagi di Mahkamah atas tindak  pidana yang  sama x yang  telah diputus  atau  dibebaskanoleh  Mahkamah, atau diadili  oleh mahkamah lain jika kasusnya telah diputus oleh Mahkamah.
3. Tanggung jawab pidana secara individu
Seseorang  yangx  melakukan x tindak  pidana x dalam x wilayah  yurisdiksi  Mahkamah bertanggung  jawab x secara  pribadi  dan  dapat  dihukum  sesuai  Statuta.  Hal  ini  tertuang  dalam Pasal 25 Statuta.
Penutup Kesimpulan
Kaitan  antara x pelanggaran x HAM  di  dalam x konflik x bersenjata  atau  peperangan.  Perang merupakan peristiwa yang sudah berlangsung secara berulang-ulang tak dapat di pungkiri. Pada kenyataanya  perang x dilakukan  secara  luas  tanpa  ada  aturan  yang  banyak  menimbulkan kerugian x serta x penderitaan  bagi  umat  manusia  yang  menelan  banyak  korban.  Karena  perang selalu  membawa x dampak x yang x merugikan x bagi  para  pihak  yang  berperang  maka dibuatlah x hukum  humaniter  untuk x mengatur  tata  cara  berperang.  Tujuannya x adalah  guna meminimalisir x kerugian  yang x tidak  perlu.  Ada x tiga  aliran  yang  berkaitan x dengan x hukum humaniter x dengan  HAM  yaitu:  aliran  integrasionis,  aliran  separatis,  dan  aliran  komplementaris yang telah x dijelaskan dalam x penulisan ini Pada dasarnya x orang-orang x tersebut sangat x penting x untuk x dilindungi  terutama  orang-orang x yang  ikut x aktif x dalam x konflik x seperti anggota  angkatan  bersenjata  dan  yang  menyertainya  seperti  wartawan  perang  yang  jatuh  ke tangan  musuh.  Kemudian  penduduk x sipil x yang x tidak x ikut x serta x dalam  konflik  bersenjata, Namun  dalam  kenyataannya  banyak  penduduk  sipil  yang  menjadi  korban  kekerasan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hal tersebut terjadi x karena x masing- masing pihak yang bertikai tidak x menerapkan  hukum  humaniter x secara  optimal dan x tidak menegakkan  hukum  yang tegas bagi pelaku kejahatan dengan hukuman yangxsetimpal x dengan x kejahatannya. Penegakan hukum humaniter    ini  perlu  ditegaskan  dalam  berbagai  tindakannya  saat  terjadinya  suatu  perang, guna x orang-orang yang dilindungi itu benar-benar x terlindungi, terutama penduduk sipil.

## Saran
Untuk x itu,Pemerintah x Negaranegara x yang x bertikai x harus x menghukum x para pelaku x kejahatan x dengan  hukuman x yang x berat.Mahkamah  Pidana  Internasional  (ICC) merupakan x lembaga x atau x institusi  yang x netral x pada  tingkat  internasional,  keberadaan  ICC sebagai x Pelengkap  (Complementary  Rigeme) x maka  suatu x kasus  hanya  dapat  diterima  apabila x negara x yang x memiliki  yurisdiksi x dalam  suatu x kasus  tersebut  tidak  mau  (Unwilling)  atau tidak x mampu (Inable) menyelidiki x dan mengadili.

## Daftar Pustaka
A’yun Amalia, I. Q., & Prasetyawati, E. (2019). KARAKTERISTIK ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PEMBENTUKAN KLAUSUL PERJANJIAN WARALABA. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2513
Mayrusta Dwi Murti, & Purnomo, S. H. (2018). PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT (KAJIAN HUKUM PERBURUHAN. AKRAB JUARA.
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 Michael, T. (2013). Metode Penelitian. In Metode Penelitian. Michael, T. (2020). PULAU SENTINEL DALAM HUKUM LAUT INTERNASIONAL.
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v4i2.4046 Purnomo, S. H. (2019). PEKERJA TETAP MENGHADAPI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune. https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2493