## Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia
22 (1), 2023, 112 – 121
DOI : 10.14710/jkli.22.1.112-121

## Penerapan  Integrated  Vector  Management  (IVM)  Dalam  Upaya Eliminasi Malaria Di Daerah Endemis Kabupaten Purworejo
Dwi Fitriani * , Mursid Raharjo, Martini Martini, Onny Setiani, Nur Endah Wahyuningsih
Magister Kesehatan Lingkungan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro, Jawa Tengah 50275, Indonesia *Corresponding author : dwifitriani131@gmail.com
Info Artikel: Diterima 28 November 2022 ; Direvisi 24 Januari 2023 ; Disetujui 24 Januari 2023 Tersedia online : 2 Februari 2023 ; Diterbitkan secara teratur : Februari 2023
Cara  sitasi  (Vancouver): Fitriani  D,  Raharjo  M,  Raharjo  M,  Martini  M,  Martini  M,  Setiani  O,  Setiani  O,  Wahyuningsih NE,  Wahyuningsih  NE.  Penerapan  Integrated  Vector  Management  (IVM)  Dalam  Upaya  Eliminasi  Malaria  Di  Daerah Endemis  Kabupaten  Purworejo.  Jurnal  Kesehatan  Lingkungan  Indonesia  [Online].  2023  Feb;22(1):112-121. https://doi.org/10.14710/jkli.22.1.112-121.

## ABSTRAK
Latar belakang: Satu-satunya kabupaten yang belum mencapai eliminasi di pulau jawa bali adalah Purworejo. R e-emerging  disease malaria  yang  terjadi  pada  bulan  Juli  2021  menyebabkan  Purworejo  gagal  mendapatkan sertifikat  bebas  malaria .  Integrated  Vector  Management (IVM)  ditujukan  untuk  memudahkan  para  pemangku kebijakan dalam menerapkan program pengendalian vektor  agar lebih efektif dan efisien. Tujuan penelitian ini menganalisis penerapan IVM di kabupaten Purworejo dalam mencapai target eliminasi malaria tahun 2023 Metode: Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  deskriptif.  Pengambilan  data  dilakukan  dengan wawancara mendalam. Informan dipilih langsung oleh peneliti (purposive sampling). Data diolah menggunakan aplikasi  Nvivo  12  Plus.  Nilai  koding  menunjukkan  seringnya  variabel  tersebut  dibahas  informan  selama penelitian.
Hasil: Berdasarkan analisis referensi pengkodean Nvivo 12 Plus menunjukkan variabel pendekatan terintegrasi (110 koding), kapasitas sumber daya (30 koding), kerjasama lintas sektor (97 koding), Advokasi, Mobilisasi dan Regulasi (28 koding), dan pengambilan keputusan berdasarkan bukti (51 koding). Sumber Daya Manusia dalam pengendalian  malaria  di  Puskesmas  Kaligesing  merangkap  tugas  dan  kompetensi  belum  sesuai.  JMD  dinilai masih  kurang  apalagi  ketika  terjadi outbreak. Analisis  situasi  hanya  berfokus  pada  kasus  dan  kondisi masyarakat,  belum  maksimal  pada  kajian  epidemiologis  maupun  entomologis.  Pencegahan  dan  pengendalian malaria terfokus setelah terjadi kasus. Kerjasama lintas sektor masih sebatas koordinasi belum maksimal dalam implementasi.  Persepsi  terkait  masalah  kesehatan  menjadi  tanggung  jawab  sektor  kesehatan  sedangkan  sektor lain hanya mendukung. Penanganan malaria masih menjadi kegiatan mandiri dan belum kolaboratif. Belum ada program lintas institusi dalam penanganan malaria.
Simpulan: Penerapan IVM Malaria di Kabupaten Purworejo belum maksimal.
Kata kunci: Integrated Vector Management; Malaria; Eliminasi

## ABSTRACT
Title:  Application of Integrated Vector Management (IVM) in Efforts to Eliminate Malaria in Endemic Areas,

## Purworejo Regency
Background: The only district that has not achieved elimination on the island of Java Bali is Purworejo. The re-emerging  malaria  disease  that  occurred  in  July  2021  caused  Purworejo  to  fail  to  get  a  malaria-free certificate.  Integrated  Vector  Management  (IVM)  is  intended  to  make  it  easier  for  policymakers  to  implement
vector  control  programs  to  be  more  effective  and  efficient.  The  purpose  of  this  study  is  to  analyze  the application of IVM in Purworejo district in achieving the malaria elimination target in 2023 Method: This  research  uses  descriptive  qualitative  methods.  Data  collection  was  carried  out  with  in-depth interviews.  Informants  are  selected  directly  by  the  researcher  (purposive  sampling).    Data  is  processed  using the  Nvivo  12  Plus  application.  The  coding  value  indicates  the  frequent  discussion  of  these  variables  by informants during the study.
Result:  Based  on  the  Nvivo  12  Plus  coding  reference  analysis,  it  shows  the  variables  of  integrated  approach (110  coding),  resource  capacity  (30  coding),  cross-sectoral  cooperation  (97  coding),  Advocacy,  Mobilization and  Regulation  (28  coding),  and  evidence-based  decision  making  (51  coding).  Human  Resources  in  malaria control at the Kaligesing Health Center concurrently have tasks and competencies that are not yet appropriate. JMD is considered to be lacking, especially when there is an outbreak. Situation analysis only focuses on cases and community conditions, not yet optimally in epidemiological and entomological studies. Malaria prevention and  control  is  focused  after  a  case  occurs.  Cross-sectoral  cooperation  is  still  limited  to  coordination  has  not been maximized in implementation. Perceptions related to health problems are the responsibility of the health sector  while  other  sectors  are  only  supportive.  Malaria  management  is  still  an  independent  and  not  yet collaborative activity. There is no cross-institutional program in malaria management.
Conclusion: The application of IVM Malaria in Purworejo Regency has not been maximized
Keywords: Integrated Vector Management; Malaria; Elimination

## PENDAHULUAN
Malaria  merupakan  penyakit  yang  ditularkan melalui  vektor  di  antara  masalah  kesehatan  dunia. Secara global, diperkirakan sebanyak 219 juta kasus malaria  terjadi  pada  tahun  2017,  dengan  82%  kasus malaria  vivax  hanya  terjadi  di  lima  negara:  India, Pakistan,  Ethiopia,  Afghanistan,  dan  Indonesia. 1 Kasus  malaria  dunia  kembali  meningkat  dari  227 menjadi  241  juta  orang  pada  tahun  2019.  Di  Asia Tenggara,  Indonesia  memiliki  jumlah  kasus  malaria terkonfirmasi  tertinggi  dengan  49,6%,  diikuti  India dengan 36,4%, dan Myanmar dengan 11,5%. 2 Indonesia  menjadi  salah  satu  negara  berisiko malaria,  tercatat  254.050  kasus  terjadi  tahun  2020. Annual  Paracite  Incidence (API)  dalam    periode  3 tahun (2018-2020) kembali meningkat masing-masing sebesar 0,83 , 0,93 , 0,94 per 1.000 penduduk. Secara nasional,  capaian  program  eliminasi  malaria  tahun 2020  sebesar  61,9%  atau  318  kabupaten/kota  telah dinyatakan  bebas  malaria  dan  masih  ada  196 kabupaten/kota  lagi  menjadi  sasaran  eliminasi malaria. 3 Target  eliminasi  malaria  di  Provinsi  Jawa Tengah  semula  ditetapkan  pada  tahun  2019.  Namun, terget tersebut meleset dan di perpanjang hingga tahun 2023.  Satu-satunya  daerah  di  jawa  dan  bali  yang belum  mencapai  eliminasi  malaria  adalah  Purworejo. Pencapaian  Purworejo  dalam  menurunkan  kasus malaria  tinggi  dari  1.411  kasus  pada  tahun  2015,  58 kasus  pada  tahun  2018,  25  kasus  pada  tahun  2019, menjadi  5  kasus  pada  tahun  2020  menempatkan kabupaten  ini  masuk  dalam  fase  pemeliharaan malaria. 4 R e-emerging  disease (muncul  kembali) malaria  pada  Juli  2021  membuat  Purworejo  gagal mendapatkan  sertifikat  bebas  malaria.  Kasus  malaria kembali  melonjak  dengan  584  kasus  terjadi  tahun 2021. Peningkatan  kasus terus berlanjut hingga tahun 2022  dalam  kurun  waktu  4  bulan  (Januari-April), kasus  malaria  mencapai  135  kasus.  Penyebaran  ini
terjadi  di beberapa  kecamatan  diantaranya  kecamatan Bener, Kaligesing, Loano, dan Banyuasin. 5 Pengendalikan  vektor  dapat  memutus  rantai penularan penyakit. Pedoman WHO tentang manajemen vektor terpadu bertujuan untuk memudahkan pemangku kebijakan dalam melaksanakan  program  pengendalian  vektor  agar lebih efektif dan efisien. Integrated vector management (IVM)  melibatkan  berbagai  sektor terintegrasi  mulai  dari  pemerintah,  swasta,  hingga masyarakat  dengan  metode  pengendalian  yang berbeda-beda  sesuai  bidangnya  masing-masing.  IVM memiliki  lima  indikator  utama  yaitu  pendekatan terintegrasi,  peningkatan  kapasitas  sumber  daya, kerjasama  lintas  sektor,  advokasi,  mobilisasi  dan legislasi,  serta  pengambilan  keputusan  berdasarkan bukti. 6 Implementasi IVM di  Kecamatan  Lawang Kidul belum maksimal dalam hal penilaian kebutuhan sumber  daya,  upaya  pengendalian  yang  terhambat karena  pandemi covid-19 ,  keterlibatan  masyarakat dalam  pengambilan  keputusan,  penguatan  lintas sektor,  pembuatan  dan  implementasi  kebijakan, komitmen  advokasi  lintas  sektor,  pemberdayaan masyarakat,  dan  tindak  lanjut  peraturan  desa  serta kebijakan tingkat kabupaten untuk berkontribusi pada eliminasi malaria tahun 2023. 7
Peran  pemerintah  sebagai  pembuat  kebijakan sangat penting dalam  upaya penanggulangan  malaria. Strategi  pengendalian  malaria  oleh  pemerintah  pusat mendorong  komitmen  dari  pemerintah  daerah  hingga bawahannya terutama di daerah endemis malaria. 8 Hal ini  karena  pemerintah  daerah  memiliki  pengaruh penting  dalam  pengendalian  malaria.  Dukungan  aktif dari  seluruh  pemangku  kepentingan  dan  masyarakat membantu  mencegah  pengendalian  malaria  dan mempertahankan  status bebas  malaria  di daerah  yang telah  mencapai  eliminasi . 9 Tujuan  penelitian  ini adalah  menganalisis  implementasi integrated  vector
management (IVM)  di  kabupaten  Purworejo  agar tujuan  eliminasi  malaria  dapat  tercapai  pada  tahun 2023.

## MATERI DAN METODE
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif deskriptif.  Variabel  yang  dikaji  dalam  implementasi IVM  meliputi  lima  komponen  yaitu  pendekatan terintegrasi,  peningkatan  kapasitas  sumber  daya, kolaborasi  lintas  sektoral,  advokasi,  mobilisasi  dan legislasi,  dan  pengambilan  keputusan  berbasis  bukti. Alat  yang  digunakan  adalah  panduan  wawancara mendalam.  Informan  dalam  penelitian  ini  dipilih langsung oleh peneliti (purposive sampling) berdasarkan  kriteria  memiliki  tanggung  jawab  atau kewenangan  program  pengendalian  malaria,  pembuat kebijakan  malaria,  sektor  dan  segmen  sosial  yang terlibat dalam pengendalian malaria.
Informan  penelitian  ini  berjumlah  12  orang yang  terdiri  dari  Kepala  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Purworejo (1 Orang), Kepala Bidang Yankes Kesmas Kabupaten  Purworejo  (1  orang),  Pemegang  Program Malaria  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Purworejo  (1
orang),  Kepala  Puskesmas  Kaligesing  (1  orang), Pemegang Program Malaria Puskesmas Kaligesing (1 orang), Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten  Purworejo  (1  orang),  Dinas  Kepemudaan, Olahraga  dan  Pariwisata  Kabupaten  Purworejo  (1 orang),  Dinas  Ketahanan  Pangan  Dan  Pertanian Kabupaten  Purworejo  (1  orang),  Kepala  Kecamatan Kaligesing  (1  orang),  Perangkat  Desa  Somongari  (1 orang),  Juru  Malaria  Desa  Kecamatan  Kaligesing  (1 orang), Kepala Sekolah SD N Somongari (1 orang).
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam pada setiap informan. Pengolahan  data  menggunakan  Nvivo  12  Plus. Analisa data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data,  penarikan  kesimpulan/verifikasi. 10 penarikan kesimpulan  dilakukan  dengan  membandingkan  nilai referensi pada masing-masing variabel. Nilai referensi didapatkan  dari  hasil  outpur  Nvivo  12  Plus.  Nilai faktor  acuan  tertinggi  menunjukkan  subvariabel  yang paling  berpengaruh  dalam  suatu  variabel  karena menjadi  topik  yang  paling  sering  dibahas  informan selama wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Integrated Vector Management (IVM) Malaria di Kabupaten Purworejo
Gambar 1. Integrated Vector Management di Kabupaten Purworejo
Hasil  analisis  menggunakan  Nvivo  12  Plus menunjukkan lima elemen IVM Malaria di kabupaten Purworejo  disajikan  pada  gambar  1.  Hasil  analisis referensi  pengkodean  Nvivo  12  Plus  menunjukkan variabel pendekatan terintegrasi memiliki 110 koding, kapasitas  sumber  daya  30  koding,  kerjasama  lintas sektor  97  koding,  advokasi,  mobilisasi  dan  legislasi 28  koding,  dan  pengambilan  keputusan  berdasarkan bukti  52  koding.    Variabel  paling  dominan  dalam peneraparan  IVM  di  kabupaten  Purworejo  ialah pendekatan  terintegrasi  dan  variabel  terendah  ialah advokasi, mobilisasi dan legislasi.

## Pendekatan Terintegrasi
Pendekatan  terintegrasi  dilakukan  dengan memastikan  penggunaan  sumber  daya  yang  tersedia secara  rasional  dengan  mengatasi  beberapa  penyakit, mengintegrasikan  beberapa  metode  pengendalian vektor dan penyakit. Pendekatan terintegrasi dilakukan  dengan  analisis  situasi,  pencegahan  dan
pengendalian,  dan  penilaian  sumber  daya.  Hasil analisis  menunjukkan  bahwa  subvariabel  pencegahan dan pengendalian paling mendominasi dalam pendekatan terintegrasi dengan total referensi pengkodean  79  koding.  Hasil  referensi  pengkodean dapat dilihat pada gambar 2.
Analisis situasi dalam pengendalian malaria di Kabupaten  Purworejo  dilakukan  dalam  empat kegiatan  yakni  pengkajian  epidemiologis,  pengkajian entomologis,  stratifikasi  dan  faktor  penentu  penyakit. Pengkajian epidemiologis dilakukan dengan penemuan kasus, survei kontak, pemeriksaan lingkungan,  dan  pemantauan.  Pengkajian  entomologi dilakukan  dengan  penangkapan  nyamuk  untuk menentukan  spesies  nyamuk  Anopheles.  Stratifikasi dilakukan  dengan  mengelompokkan  wilayah  reseptif malaria.  Analisis  situasi  menjadi  tahap  awal  dalam perencanaan program, implementasi dan  keberhasilan program nantinya. 11 Dalam bidang kesehatan, analisis situasi dilakukan untuk mendapat informasi sebanyak
mungkin    terkait  kondisi  kesehatan  yang  digunakan untuk  memahami  permasalahan  kesehatan  lebih spesifik,  menentukan  prioritas  dan  memudahkan
pemecahan masalah. 12 Informasi yang didapatkan dari analisis  situasi  dapat  menjadi  potensi  dalam melakukan intervensi. 13
Gambar 2. Pendekatan Terintegrasi
Gambar 3. Pencegahan dan Pengendalian Malaria di Kabupaten Purworejo
Upaya  pencegahan  dan  pengendalian  malaria di  Kabupaten  Purworejo  didapatkan  11  kegiatan. Hasil  referensi  pengkodean  Nvivo  12  plus  disajikan dalam gambar 3. Upaya pencegahan dan pengendalian yang  paling  dominan  yaitu  kelambu  berinsektisida dengan  jumlah  11  koding,  diikuti  dengan  MBS  dan MFS  (10  koding),  sosialisasi/penyuluhan  (9  koding), IRS  dan  pengobatan  (8  koding).  Praktek  pencegahan yang dilakukan di Indonesia ditemukan juga di negara lain.  Penelitian  di  Zanzibar  menunjukkan  bahwa masyarakat  di  daerah  endemis  malaria  melakukan pencegahan dengan menggunakan kelambu insektisdia, penyemprotan IRS, dan penyuluhan.14 Penilaian  kebutuhan  sumber  daya  puskesmas dilakukan  sesuai  arahan  dari  Dinas  Kesehatan.
Sumber daya Manusia dalam pengendalian malaria di Puskesmas  Kaligesing  dinilai  masih  kurang.  Masih ditemukan  SDM  yang  merangkap  tugas  serta kompetensi  SDM  belum  sesuai.  SDM  Juru  Malaria Desa  di  lingkup  Puskesmas  Kaligesing  hanya  ada  7 orang dan membawahi 21 desa sehingga dinilai masih kurang,  terlebih  apabila  terjadi outbreak .  Hasil  ini sejalan  dnegan  penelitian  yang  dilakukan  di Pangandaran  dan  Pandeglang  tahun  2021  dimana SDM  dalam  pengendalian  malaria  belum  mencukupi karena  masih  ditemukan  rangkap  tugas  serta kompetensi SDM juga bervariasi. 15 Berdasarkan hasil analisis  data  sekunder  Profil  Puskesmas  Kaligesing, Sumber Daya Manusia yang ada disajikan dalam tabel 3.
Tabel 1. Kesesuaian Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Puskesmas Kalogesing
No Jenis Sumber Daya Standar Ketenagakerjaan minimal Jumlah Tenaga Kesesuaian 1 Dokter umum 2 2 Sesuai 2 Dokter gigi 1 1 Sesuai 3 Perawat gigi 1 1 Sesuai 4 Perawat 8 12 Sesuai 5 Bidan 7 14 Sesuai 6 Tenaga kesehatan masyarakat 1 1 Sesuai 7 Sanitarian 1 1 Sesuai 8 Nutrisionis 2 1 Belum Sesuai 9 Ahli laboratorium medik 1 1 Sesuai 10 Keterapian fisik 1 1 Sesuai 11 Tenaga teknik kefarmasian 1 1 Sesuai 12 Apoteker 1 1 Sesuai 13 Rekam Medik 1 1 Sesuai
Dari 13 jenis sumber daya manusia yang ada di  Puskesmas  Kaligesing,  terdapat  tenaga  Nutrisionis yang  tidak  sesuai  atau  tidak  memenuhi  syarat  sesuai dengan  standar  ketenagaan  puskesmas  Peraturan
Menteri  Kesehatan  Republik  Indonesia  Nomor  43 Tahun  2019.  Dalam  standar  ketenagaan  puskesmas, tenaga nutrisionis pada puskesmas kawasan perdesaan rawat inap minimal memiliki 2 tenaga nutrisionis. 16

## Kapasitas Sumber Daya
Gambar 4. SDM Dalam IVM Malaria di Kabupaten Purworejo
Anggaran,  Sarana  Prasarana  dan  SDM  merupakan bagian  dari  Sumber  daya  yang  telah  menjadi  satu kesatuan  dan  saling  mendukung.    SDM    dalam penerapan  IVM  malaria  di  Dinas  Kesehatan
Kabupaten  Purworejo  dan  Puskesmas  Kaligesing disajikan  dalam  gambar  4.  Berikut  hasil  wawancara mendalam:
Tabel 2. Kapasitas Sumber Daya Dalam Pengendalian Malaria di Kabupaten Purworejo Informan Hasil Wawancara Keterangan Kepala  Dinas  Kesehatan Kabupaten Purworejo “....kami  tetep  harus  bekerja  sama  dengan lintas  sektor  terkait  termasuk  dengan  kesra, sekda  utamanya  kesra  asisten  1,  terus  gf global fund juga untuk dana....”
Kerjasama  juga  dilakukan  dengan
Global  Fund dalam  pengendalian malaria  di  Purworejo  termasuk pendanaan. Kepala Bidang Yankes Kesmas  Dinas  Kesehatan Kab. Purworejo “Sarana  prasarana  alhamdulillah  kita semuanya support dari kementrian ada yang langsung  ngambil  dari  kementrian  ada  yang provinsi dinas kesehatan provinsi........” Sarana  Prasarana  selalu  tercukupi dari Dinas Kesehatan Provinsi. Pemegang  Program  malaria Dinas Kesehatan Kab. Purworejo “Kalo anggaran sudah diatur dari APBD dan APBN.....” Anggaran  bersumber  dari  APBD dan APBN Pemegang  Program  Malaria Puskesmas Kaligesing “Kalo  ada  kasus  otomatis  penganggaran harus  lebih  ditingkatkan.  permasalahannya kita  kan  ga  tau  selanjutya  apakah  ada  kasus atau tidak. penganggaran kan sesuai perencanaan. kalo puskesmas agak gampang ada dana BOK. tapi kalo dinas kan ga ada. “ Penganggaran dalam pengendalian malaria  harus  sesuai  perencanaan. Puskesmas memiliki dana BOK. Camat Kaligesing “....anggaran  yang  mendukung  terkait dengan malaria....adanya APBD yang dikelola puskesmas APBDes yang
dialokasikan  untuk  penanganan  kesehatan masyarakat  baik   yang  dianggarkan  untuk memfasilitasi forum kesehatan desa...” Anggaran  dalam  pengendalian malaria  berasal  dari  APBD  dan
APBDes tingkat desa.
Sarana  Prasarana  dalam  pengendalian  malaria di Kabupaten Purworejo selama ini tidak ada kendala. Pemenuhan  sarana  prasarana  baik  dari  kementrian, Provinsi  dan  Kabupaten  sudah  cukup  baik  dalam menunjang kebutuhan pengendalian malaria. Anggaran berasal dari dana APBN, APBD dan Global Fund .  Di  tingkat  Puskesmas,  pendanaan  dalam pengendalian  malaria  selain  telah  diatur  dari  dinas kesehatan juga dari dana BOK. Dibeberapa desa juga mengalokasikan  dana  APBDes  untuk  pengendalian malaria  di  desanya.  Hasil  ini  sesuai  dengan  pedoman WHO  dalam  upaya  pencegahan  menuju  eliminasi malaria  diperlukan  fisibilitas  teknik,  operasional,  dan anggaran.  Fisibilitas  teknik  meliputi  tahun  target, fisibilitas  operasional  meliputi  kebijakan,  surveilans, dan fisibilitas anggaran meliputi dana yang
diperlukan. 17 Penelitian  yang  dilakukan di Kabupaten Garut  tahun  2019  menyatakan  bahwa  anggaran program  malaria  bersumber  dari  Biaya  Operasional Kesehatan (BOK) namun sering tidak mencukupi. Hal ini  karen  akondisi  geografis  sulit  dijangkau  sehingga membutuhkan  operasional  dan  transportasi  yang memadai untuk penemuan dan pengobatan kasus. 18 Peningkatan  kapasitas  Sumber  Daya  Manusia sangat  penting  dilakukan  untuk  pemenuhan  kualitas yang  berkompeten. 19 Upaya  peningkatan  kapasitas SDM  dalam  pengendalian  malaria  di  Kabupaten Purworejo dilakukan beberapa kali pada Seluruh Juru Malaria  Desa  baik  tingkat  Provinsi,  kabupaten  bukit menoreh maupun se kabupaten Purworejo. Pertemuan rutin  setiap  minggu  dilakukan  antar  JMD  di Malaria Center . Berikut hasil wawancara mendalam:
Tabel 3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengendalian Malaria Di Kabupaten Purworejo
Informan Hasil Wawancara Keterangan Juru Malaria Desa “Dulu  awal-awal  pernah  ada  pelatihan  tentang malaria.... terus ada pelatihan di Magelang tahun 2017 kalo  ga  salah  itu  untuk  JMD  se  jawa  tengah  ada  bu Yuni, terus kementrian gitu. Pernah juga di jogja tahun 2018  itu  yang  bukit  menoreh,  kulon  progo,  tus  tahun 2020  atau  2021 juga  pernah  di  magelang  khusus  JMD Purworejo.  Selain  itu  ya    dari  DKK  sering  mbak,  pas setiap senin kan kita kumpul di Malcen itu ntah sekedar sharing atau dapat arahan arahan gitu mbak. .” Peningkatan kapasitas sumber  daya  Juru  Malaria Desa telah dilakukan beberapa  kali  mulai  dari tingkat provinsi,
bukit menoreh dan kabupaten. Pertemuan rutin setiap minggu di malaria centere.

## Kerjasama Lintas Sektor
Sektor  yang  dilibatkan  dalam  IVM  Malaria  di kabupaten  Purworejo  adalah  Pemerintah  Provinsi, Balkesmas Magelang, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Bapelkes Magelang, Global Fund , Pemerintah  Kabupaten,  Dinas  Kesehatan  Kabupaten Purworejo,  Dinas  Ketahanan  Pangan  dan  Pertanian, Dinas  Kominfo,  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan Perikanan,  Dinas  Kepemudaan,  Olahraga,  dan Pariwisata, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Puskesmas  Kaligesing,  SDN  Somongari,  Camat, Kepala Desa, RT, RW, BPD, Kader Kesehatan Desa, Tokoh Masyarakat, Babinsa, Babinkamtibmas.
Kegiatan pertemuan lintas sektor di Kabupaten Purworejo  sering  dilakukan  namun  tidak  khusus terkait  pengendalian  vektor  malaria,  namun  masalah semua  program  kesehatan.  Pertemuan  lintas  sektor dilakukan  hanya  sebatas  rapat  koordinasi  namun masih  kurang  dalam  implementasi.  Rencana  tindak lanjut  setelah  diadakannya  pertemuan  lintas  sektor juga  tidak  ada.  Persepsi  tentang  penanganan  malaria hanya  menjadi  tanggung  jawab  sektor  kesehatan. Penanganan  malaria  masih  menjadi  kegiatan  mandiri dan  belum  kolaboratif  antar  sektor.  Selain  itu,  belum ada  program  lintas  institusi  dalam  penanganan malaria.  Hasil  penelitian  ini  masih  sama  dengan penelitian  yang  dilakukan  pada  tahun  2018,  ketika kasus  mulai  sedikit  dan  proses  menuju  eliminasi. 20 Setelah  terjadi outbreak kembali,  kerjasama  lintas sektor dalam penanganan malaria di Purworejo belum ada perkembangan yang lebih baik.
Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  di  Bangka Barat,  pertemuan  lintas  sektor  dalam  pengendalian malaria melibatkan pemerintah desa, Dinas Kesehatan,  Babinsa,  dan  Babinkamtibmas.  Kegiatan lintas sektor belum berdampak pada program malaria. Masih  ada  anggapan  bahwa  permasalahan  malaria menjadi  tugas  dan  fungsi  kesehatan. 21 penguatan koordinasi,  kerjasama  lintas  sektor  dan  kapasitas kelembagaan  sangat  penting  dalam  pengendalian vektor. 22

## Advokasi, Mobilisasi dan Regulasi
Advokasi, mobilisasi, dan regulasi dalam IVM malaria  dilakukan  dengan  2  subvariabel  yaitu penanaman  prinsip  dan  penguatan  kebijakan  IVM. Hasil  analisis  referensi  pengkodean  Nvivo  12  Plus menunjukkan bahwa penanaman prinsip IVM Malaria di  kabupaten  Purworejo  dilakukan  dengan  advokasi pada  pemerintah  setempat,  advokasi  pembentukan peraturan desa, advokasi menuju eliminasi.
Penguatan kebijakan IVM malaria di Kabupaten  Purworejo  memiliki  peraturan  bupati Nomor  17  tahun  2019  tentang  percapatan  eliminasi malaria.  Implementasi  kebijakan  dalam  eliminasi malaria  menjadi  hal  penting  dalam  penguatan kebijakan IVM. 23 Berikut hasil mapping menggunakan  Nvivo  12  Plus  variabel  advokasi, mobilisasi  dan  regulasi  IVM  Malaria  di  kabupaten Purworejo:
Gambar 5. Advokasi, Mobilisasi dan Regulasi IVM Malaria di Kabupaten Purworejo
Penanaman  prinsip  IVM  di  Kabupaten  Purworejo dilakukan  dengan  advokasi  kepada  pemerintah setempat  seperti  sekda,  Bupati,  DPR,  Kecamatan, Kepala Desa dan jajarannya. Advokasi dilakukan saat pertemuan  atau  rapat  berupa  sosialisasi  dan  anggaran dalam  program  pencegahan  malaria,  advokasi dukungan  menuju  eliminasi,  dan  pembentukan peraturan desa yang ditujukan khususnya pada kepala desa dengan daerah reseptif malaria.
Komunikasi,  advokasi,  dan  sosialisasi  pada pemerintah untuk mendapatkan dukungan secara aktif dalam  eliminasi  malaria  menjadi  salah  satu  strategi dalam eliminasi malaria di Indonesia. 24 Advokasi dan kerjasama  lintas  sektor  dan  lintas  batas  sangat
diperlukan dalam memobilisasi sumber daya termasuk dalal hal anggaran kegiatan. 15

## Pengambilan Keputusan Berdasarkan Bukti
Pengambilan  keputusan  berdasarkan  bukti dalam  penerapan  IVM  malaria  dibagi  menjadi  3 subvariabel yakni identifikasi dan pembaruan pengendalian, intervensi berdasarkan habitat lokal dan penerimaan  masyarakat  dalam  intervensi.  Hasil analisis  referensi  pengkodean  Nvivo  12  plus didapatkan bahwa variabel identifikasi dan pembaruan pengendalian paling mendominasi dengan total koding 23 koding. Hasil analisis disajikan dalam gambar berikut:
Gambar 6. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Bukti IVM Malaria di Kabupaten Purworejo
Berdasarkan hasil analisis subvariabel identifikasi dan pembaruan pengendalian dalam upaya pengambilan keputusan IVM Malaria disajikan dalam gambar  7.  Hasil  wawancara  didapatkan  identifikasi dan  pembaruan  pengendalian  yakni  pembuatan peraturan  desa,    pembentukan  kader  malaria,  survei migrasi,  survei  lingkungan,  pemantauan  minum  obat, pemantauan  kasus,  MBS  dan  MFS,  larvasidasi, kelambunisasi, dan kader jumantik sekolah.
Pembaruan  pengendalian  dalam  pengambilan keputusan salah satunya dengan pembuatan peraturan desa.  Hal  ini  sudah  di  advokasikan  kepada  setiap kepala  desa  terutama  daerah  reseptif  melalui  camat dalam pertemuan rutin ataupun rapat.
Penelitian di Desa Tetel, Kecamatan Pengadegan  Kabupaten  Purbalingga  menunjukkan
bahwa  perdes  tentang  penemuan  dan  pengawasan pengobatan  kasus  malaria  disosialisasikan  melalui pertemuan forum kesehatan desa, pengajian, pertemuan  RT,  dan  posyandu.  Kasus  malaria cenderung  menurun  hingga  nol  setelah  diterpakn perdes tersebut. 25 Berdasarkan hasil penelitian, pembaruan pengendalian malaria kedepannya dengan membentuk kader  malaria  bagi  setiap  desa.  Hal  ini  disebabkan oleh  jumlah  JMD  yang  terbatas  sehingga  dapat memudahkan dalam penemuan kasus karena informasi yang diberikan kader tersebut.
Peran  kader  dalam  upaya  pemantauan  selain keluarga  dan  tetangga  yakni  dengan  melaporkan migrasi  yang  ada  disekitar  desanya  pada  JMD  untuk kemudian ditindaklanjuti. 25
Intervensi berdasarkan
habitat
lokal diutamakan  pada  derah  reseptif,  perbukitan  menoreh.
Hasil  referensi  koding  disajikan  dalam  gambar    8.
Gambar 7. Identifikasi dan Pembaruan Pengendalian IVM Malaria di Kabupaten Purworejo
Gambar 8. Intervensi Berdasarkan Habitat Lokal IVM Malaria di Kabupaten Purworejo
Dalam  subvariabel  intervensi  berdasarkan habitat lokal, penggunaan baju lengan panjang paling mendominasi dengan total referensi 5 koding. Hal ini berdasarkan kebiasaan, perilaku, dan budaya masyarakat yang masih banyak dilakukan pada malam hari.  Penelitian  tahun  2019  menunjukkan  bahwa intervensi  malaria  berupa  pemasangan  kelambu berinsektisida,  pemberian  ACT,  penyemprotan  IRS dna  pemberian  vaksin  anti  malaria  lebih  menolong nyawa terutama pada kalangan ekonomi rendah. 26 Berdasarkan hasil  wawancara didapatkan  hasil bahwa  penerimaan  masyarakat  dalam  intervensi  saat ini  sudah  baik.  Sebagian  besar  masyarakat  sudah menerima  baik  itu  informasi  maupun  intervensi  yang dilakukan  meskipun  dalam  pelaksanaannya  masih kurang.
Temuan menarik di lapangan pada masyarakat adalah  masih  banyaknya  kegiatan  malam  yang dilakukan  baik  itu  kesenian,  kegiatan  keagamaan, olahraga  dan  kegiatan  malam  lainnya.  Pemberian intervensi pada masyarakat berupa penyuluhan terkait penggunaan pakaian panjang, repelen, dan pencegahan  malaria  lainnya  sudah  sering  dilakukan.
Penerimaan  masyarat  sudah  sangat  baik  dalam intervensi yang berikan dan sebagian masyarakat telah memiliki  pengetahuan  yang  cukup  baik.  Namun, kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya  pencegahan masih  kurang  karna  anggapan  malaria  merupakan penyakit  biasa.    Pengetahuan  dan  sikap  yang  baik namun  tidak  diiringi  dengan  kesadaran  yang  tinggi dalam  berperilaku  hidup  sehat  dapat  menyebabkan kurangnya tindakan dalam pengendalian malaria. 27

## SIMPULAN
Penerapan IVM Malaria di Kabupaten Purworejo  telah  dilakukan  pada  lima  elemen  kunci IVM.  Pendekatan  terintegrasi  menjadi  faktor  yang paling  dominan  dengan  hasil  referensi  koding  110 koding  dan  terendah  dalam  variabel  advokasi, mobilisasi  dan  regulasi  dengan  koding  total  28 koding.  Dalam  pengaplikasiannya,  IVM  Malaria  di Kabupaten Purworejo belum maksimal pada beberapa hal  seperti  SDM  yang  merangkap  tugas  serta kompetensi  SDM  yang  belum  sesuai.  Juru  Malaria Desa  di  lingkup  Puskesmas  Kaligesing  dinilai  masih kurang  terlebih  ketika  terjadi  outbreak.  Analisis
situasi yang dilakukan hanya berfokus pada kasus dan kondisi  masyarakat,  belum  maksimal  pada  kajian epidemiologis  maupun  entomologis.  Pencegahan  dan pengendalian  malaria  juga  terfokus  setelah  terjadi kasus  seperti  pemberian  kelambu  pada  masyarakat yang  positif  dan  sekitarnya.  Kerjasama  lintas  sektor masih  sebatas  koordinasi  dalam  pertemuan  antar sektor  namun  belum  maksimal  pada  implementasi. Persepsi  terkait  masalah  kesehatan  hanya  menjadi tanggung  jawab  sektor  kesehatan  sedangkan  sektor lain  hanya  mendukung.  Penanganan  malaria  masih menjadi kegiatan mandiri dan belum kolaboratif antar sektor.  Selain  itu,  belum  ada  program  lintas  institusi dalam penanganan malaria.

## DAFTAR PUSTAKA
1. World  Health  Organization.  World  Malaria Report 2018. Geneva, editor. 2018.
2. World  Health  Organization.  World  Malaria Report:  20  years  of  global  progress  and challenges [Internet]. World Health
Organization.  2020.  300  p.  Available  from: https://www.who.int/publications/i/item/978924 0015791
3. kementrian  Kesehatan  RI.  Profil  Kesehatan Indonesia 2020. Jakarta; 2021.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. Laporan Kasus Malaria 2021. 2021.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo. Laporan Kasus Malaria 2022. 2022.
6. World  Health  Organization.  Handbook  for Integrated  vector  management.  Biol  Environ
Control Dis
Vectors. 2013;175–89. https://doi.org/10.1079/9781845939861.0175
7. Lewinsca  MY,  Raharjo  M,  Nurjazuli  N. Integrated  Vector  Management  to  Control Malaria  During  the  Covid-19’s  Pandemic  in Lawang Kidul District. J Aisyah  J Ilmu Kesehat. 2021;6(3):651–60. https://doi.org/10.30604/jika.v6i3.953
8. Epidemiology  and  Disease  Control  Division (EDCD).  National  guidelines  on  intergrated vector management. 2020;(June):1–140. Available from:
http://www.who.int/neglected_diseases/vector_e cology/ivm_concept/en/
9. Kementrian  Kesehatan  Rebublik  Indonesia. Tantangan  Menuju  Eliminasi  Malaria  2030. 2021.
10.   Sugiyono.  Metode  Penelitian  Kombinasi  (Mix Methods). 2015.
11.   Wijono D. Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan, Teori, Strategi dan Aplikasi.
12.   Tim  Penyusun  Modul  Pelatihan  Perencanaan Kesehatan Daerah Tingkat II 1987-1988. Modul 1 Analisis Keadaan Dan Masalah Kesehatan. RI FU dan DK, editor. 1988.
13.   Darmawan ES. Gambaran
Pelaksanaan Pencegahan Malaria Di Wilayah Kerja Puskesmas Wongsorejo Kabupaten Banyuwangi.
2013;250.
14.   Bauch  JA,  Gu  JJ,  Msellem  M,  Mårtensson  A, Ali  AS,  Gosling  R,  et  al.  Perception  of  malaria risk in a setting of reduced malaria transmission: A  qualitative  study  in  Zanzibar.  Malar  J. 2013;12(1):1–10.  https://doi.org/10.1186/1475- 2875-12-75
15.   Wahono  T,  Astuti  EP,  Ruliansyah  A,  Ipa  M, Riandi  MU.  Studi  Kualitatif  Implementasi Kebijakan  Eliminasi  Malaria  di  Wilayah Endemis  Rendah  Kabupaten  Pangandaran  dan Pandeglang.  ASPIRATOR  -  J  Vector-borne  Dis Stud.
2021;13(1):55–68. https://doi.org/10.22435/asp.v13i1.4683 16.   kementrian Kesehatan RI. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  43  TAHUN  2019 TENTANG PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT. Vol. 6. 2019.
17.   World  Health  Organization.  Manual:  From malaria control to malaria elimination. 2014.
18.   Astuti EP, Ipa M, Ginanjar A, Wahono T. Upaya Pengendalian  Malaria  Dalam  Rangka  Pre- Eliminasi  di  Kabupaten  Garut:  Sebuah  studi kualitatif.
Bul Penelit Sist Kesehat. 2020;22(4):255–64.
https://doi.org/10.22435/hsr.v22i4.1761
19.   Nindya  et  al.  Analisis  Kualitas  Sumber  Daya Manusia (SDM) Kesehatan di Indonesia. Fkm Ui [Internet]. 2020;(December):1–9. Available from:
https://www.researchgate.net/publication/348048 273_Analisis_Kualitas_Sumber_Daya_Manusia _SDM_Kesehatan_di_Indonesia. https://doi.org/10.24036/ecosains.11574357.00 20.   Raharjo  M,  .  Y,  .  P.  The  Effectiveness  of Integrated  Vector  Management  (IVM)  in Eliminating Malaria in Indonesia: A Case Study in the Purworejo District, Central Java Province, Indonesia. KnE Life Sci. 2018;4(4):1. https://doi.org/10.18502/kls.v4i4.2257
21.   Asmiani,  Windusari  Y,  Hasyim  H.  Analisis Strategi  Pengendalian  Vektor  Malaria  di Kabupaten Bangka Barat. Indones J Heal Promot Univ  Sriwij  Palembang.  2021;4(4):545–53. https://doi.org/10.56338/mppki.v4i4.1827
22.   Chanda  E,  Govere  JM,  Macdonald  MB,  Lako RL,  Haque  U,  Baba  SP,  et  al.  Integrated  vector management:  A  critical  strategy  for  combating vector-borne  diseases  in  South  Sudan.  Malar  J [Internet]. 2013;12(1):1. Available from: Malaria Journal.  https://doi.org/10.1186/1475-2875-12- 369
23.   Selasa  P.  Implementasi  Kebijakan  Eliminasi Malaria  di  Pusat  Kesehatan  Masyarakat  Kota Kupang.
J Info Kesehat [Internet].
2017;15(1):97–109. Available
from:
http://jurnal.poltekeskupang.ac.id/index.php/info kes/article/view/130
24.   Kementrian  Kesehatan  Rebublik  Indonesia.
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor  293/Menkes/SK/  IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di indonesia. 2009.
25.   Kesuma  AP,  Pramestuti  N,  Prastawa  A, Trisnawati  UF.  Penerapan  Peraturan  Desa Tentang Penemuan dan Pengawasan Pengobatan Kasus Malaria Berbasis Masyarakat.
ASPIRATOR  -  J  Vector-borne  Dis  Stud. 2018;10(1):15–26. https://doi.org/10.22435/asp.v10i1.14
26.   Assebe LF, Kwete XJ, Wang D, Liu L, Norheim OF,  Jbaily  A,  et  al.  Health  gains  and  financial
risk  protection  afforded  by  public  financing  of selected  malaria  interventions  in  Ethiopia:  An extended  cost-effectiveness  analysis.  Malar  J [Internet].  2020;19(1):1–10.  Available  from: https://doi.org/10.1186/s12936-020-3103-5
27.   Putri  DF,  Triwahyuni  T,  Husna  I,  Azra  AN, Yasir  M,  Ayati  T.  Karakteristik  Pengetahuan Dan  Sikap  Kader  Malaria  Dalam  Pengendalian Penyakit  Malaria  Di  Desa  Sukajaya  Lempasing Kabupaten  Pesawaran.  J  Ilmu  Kedokt  dan Kesehat.
2021;8(2):142–9. https://doi.org/10.33024/jikk.v8i2.4590
©2023. This open-access article is distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.