Journal of Natural Resources and Environmental Management 10 (2): 329-337. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.10.2.329-337
E-ISSN: 2460-5824 http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl

## Strategi  pengendalian  alih  fungsi  lahan  pertanian  di  Desa  Pandak  Gede Kabupaten Tabanan

## Strategy to control covertion of land agriculture at Pandak Gede Village Tabanan Regency
Ahmad Sidiq a , Ida A. Armeli a , Ni K. A. Siwalatri a
a Program Magister Arsitektur, Universitas Udayana, Kampus Unud Jimbaran Kuta, 80361, Indonesia
Article Info: Received: 11 - 03 - 2020 Accepted: 18 - 05 - 2020

## Keywords:
Conversion of agricultural land functions, control strategies

## Corresponding Author:
Ahmad Sidiq
Program Magister Arsitektur,
Universitas Udayana; Email:
dieq.ahmad@gmail.com
Abstract. This research was conducted to formulate a strategy to control the conversion  of  agricultural  land  based  on  patterns  of  land-use  changes  that occur  and  social  changes  that  occur  in  the  community  of  Pandak  Gede Village,  Tabanan  Regency.  The  analytical  method  used  is  a  mixed-method, which  includes  analysis  of  regional  development,  land-use  suitability analysis,  socio-economic  analysis,  socio-cultural  analysis,  and  analysis  of control strategies for agricultural land-use change. The results showed that during  2001-2010  there  was  a  conversion  of  54.03  hectares  of  agricultural land  into  residential  and  non-agricultural  land.  In  2019,  the  pattern  of changes  in  land  use  has  caused  a  discrepancy  with  the  spatial  pattern determined in the 2012-2032 Tabanan District Spatial Plan which is 23.56%. The  cause  is  a  change  in  the  structure  of  people's  livelihoods  from  the agricultural  sector  to  the  trade  and  service  sectors.  Based  on  the  socio- cultural  conditions  of  the  community,  alternative  strategies  to  control  the conversion of agricultural land that can be done are facilitative, reeducative, persuasive and power strategies that involve kelian adat, pekaseh, dendesa, Perbekel  and  government  officials  (head  of  offices  and  regents)  as  well  as traditional village community groups and subak and business community.
How to cite (CSE Style 8 th Edition):
Sidiq A, Armeli IA, Siwalatri NKA. 2020. Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Desa Pandak Gede Kabupaten Tabanan.
JPSL 10 (2): 329-337. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.10.2.329-337.

## PENDAHULUAN
Kabupaten  Tabanan  merupakan  salah  satu  kabupaten  di  Provinsi  Bali  yang  menjadi  sentral  produksi pertanian. Jumlah produksi pertanian Kabupaten Tabanan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018 dengan luas lahan sawah 21714 hektar menghasilkan produksi padi 211178 ton. Undang-Undang nomor 41  tahun  2009  (UU  41/2009)  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Berkelanjutan  memberikan  amanat melindungi  kawasan  dan  lahan  pertanian  berkelanjutan  serta  menjamin  ketersediaan  lahan  pangan berkelanjutan.  Lahan  pertanian  pangan  bekelanjutan  adalah  bidang  lahan  pertanian  yang  ditetapkan  untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
Kecamatan Kediri dalam rencana sistem perkotaan Kabupaten Tabanan menjadi wilayah yang berfungsi sebagai kawasan perkotaan  serta kawasan penyangga antar perkotaan dan kawasan perkotaan di sekitarnya, dan Desa Pandak Gede merupakan salah satu desa di Kecamatan Kediri. Berdasarkan hasil pengolahan peta penggunaan  lahan  Rencana  Tata  Wilayah  Desa  Pandak  Gede  tahun  2001-2011  diperoleh  data  luasan  lahan
sawah  240.40  hektar  dan  luasan  lahan  permukiman  51.06  hektar  pada  tahun  2001.  Data  luasan  hasil pengolahan citra  satelit  tahun 2019 menunjukkan luasan  lahan  sawah 186.47 hektar dan lahan permukiman 81.05 hektar. Hal ini menunjukkan adanya pengurangan luas lahan pertanian dalam 18 tahun terakhir sebesar 54.03  hektar  dan  peningkatan  lahan  permukiman  sebesar  30.09  hektar.  Dari  kondisi  tersebut  dapat dipertanyakan apakah telah terjadi alih fungsi terhadap lahan pertanian di Desa Pandak Gede.
Posisi Desa Pandak Gede yang berada di jalur pariwisata Tanah Lot serta nilai ekonomi tanah yang tinggi dapat mendorong kecenderungan perkembangan wilayah yang lebih cepat. Jumlah penduduk di Desa Pandak Gede meningkat dari tahun 2001 sebanyak 4512 jiwa menjadi 5928 jiwa pada tahun 2018. Pertambahan jumlah penduduk  menyebabkan  perubahan  jumlah  dan  persebaran  wilayah  permukiman,  perubahan  struktur  mata pencaharian yang diikuti oleh berkurangnya luas lahan pertanian dapat menjadi indikasi awal terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian.
Melihat perkembangan kecenderungan perubahan penggunaan lahan dan pertumbuhan penduduk di Desa Pandak Gede, diperlukan penelitian untuk mengetahui terjadinya perubahan penggunaan lahan apakah telah sesuai  dengan  rencana  tata  ruang  yang  berlaku  atau  apakah  ada  ketidaksesuaian  dengan  rencana  tata  ruang yang berlaku dan bagaimana strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian tersebut.

## METODE

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian adalah Desa Pandak Gede Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan. Desa ini berbatasan dengan  Desa  Pandak  Bandung  di  sebelah  utara,  Desa  Beraban  di  sebelah  selatan,  Desa  Nyambu  dan  Desa Buwit di sebelah timur serta Desa Beraban dan Desa Nyitdah di sebelah barat. Desa Pandak Gede dilalui oleh jalur  utama  yang  menghubungkan  Kediri-Tanah  Lot.  Desa  ini  dipilih  sebagai  lokasi  penelitian  dengan pertimbangan  bahwa  dalam  rencana  sistem  perkotaan,  Desa  Pandak  Gede  merupakan  kawasan  penyangga perkotaan.  Apabila  melihat  proses  perkembangan  kota,  kawasan-kawasan  permukiman  mengalami kecenderugan  berkembang  di  kawasan  penyangga  perkotaan.  Penelitian  dilaksanakan  selama  10  bulan  dari tanggal 14 Februari 2019 sampai tanggal 14 Desember 2019.

## Metode Pengumpulan Data
Teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  wawancara,  observasi  dan dokumentasi.  Wawancara  yang  dilakukan  selama  penelitian  terbagi  kedalam  dua  tahapan.  Tahap  pertama adalah wawancara yang sifatnya tidak terstruktur, dilakukan pertama  kali dengan menemui perwakilan dari perangkat  desa  (sekretaris  desa)  untuk  menemukan  dan  mengenali  isu-isu  dan  permasalahan  secara  umum. Wawancara  tahap  selanjutnya  dilakukan  secara  terstruktur,  lebih  mendalam  dan  mengulas  isu-isu  yang ditemukan pada wawancara tahap awal. Observasi dilakukan untuk membuktikan informasi-informasi  yang diperoleh  selama  wawancara.  Observasi  juga  digunakan  teknik  untuk  melacak  bidang-bidang  tanah  yang mengalami perubahan penggunaan lahan di lapangan berdasarkan hasil overlay peta-peta penggunaan tanah. Dokumentasi diperlukan sebagai sarana untuk merekam hasil wawancara maupun hasil pengamatan selama penelitian.

## Data dan Sumber Data
Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara dengan sumbernya adalah perwakilan dari perangkat desa (sekretaris desa, bendesa adat, pekaseh dan kelian ) dan hasil observasi berupa pengamatan langsung penggunaan lahan pertanian dan non pertanian, hasilnya berupa foto- foto dokumentasi penggunaan lahan saat penelitian. Data sekunder berupa data time series kependudukan dan peta-peta penggunaan lahan dalam rentang  waktu 2001 hingga 2019. Sumber data sekunder adalah instansi yang pelaksanaan tugasnya terkait dengan isu dan permasalahan penelitian, yaitu BAPPEDA, Kantor Agraria
dan  Tata  Ruang/Badan  Pertanahan  Nasional  (ATR/BPN),  Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  Kantor  Desa  dan lembaga terkait lainnya.

## Metode Analisis Data
Metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  triangulasi.  Metode  ini  merupakan penggabungan  antara  metode  kualitatif  dan  metode  kuantitatif  yang  digunakan  secara  bersama-sama  dalam penelitian  (Gunawan,  2013).  Teknik  triangulasi  yang  digunakan  yaitu  triangulasi  sumber  dan  triangulasi metode.  Triangulasi  sumber  dilakukan  saat  melakukan  wawancara  dengan  memadukan  dan  menanyakan kembali  berbagai  isu-isu  kepada  beberapa  narasumber  yang  berbeda.  Hal  ini  dilakukan  untuk  mengetahui kebenaran informasi dan menambah pemahaman dalam penarikan kesimpulan. Triangulasi metode dilakukan dengan  memadukan  hasil-hasil  pengolahan  data  dari  peta-peta  penggunaan  lahan  sehingga  diketahui  pola perkembangannya. Hasilnya dipadukan dan ditanyakan ulang kepada narasumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Dinamika Perubahan Penggunaan Lahan Desa Pandak Gede
Kecenderungan perubahan pengunaan lahan terjadi hampir di semua banjar meliputi Banjar Panti, Banjar Saba, Banjar Pangkung, Banjar Batan Poh, Banjar Belatungan, Banjar Taman Sari, Banjar Kebon, dan Banjar Pasti.  Banjar  Kebon  dan  Banjar  Pasti  adalah  wilayah  yang  cenderung  mengalami  sedikit  perubahan penggunaan lahan, sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.
Gambar 2 Peta pemecahan bidang tanah Desa Pandak Gede 2001-2019 (Sumber: Kantor pertanahan

## Kabupaten Tabanan 2019, Analisis 2019)
Bertambahnya  jumlah  penduduk  dipengaruhi  oleh  pembukaan  lahan  pertanian  menjadi  lahan-lahan permukiman.  Hal  ini  terjadi  dalam  rentang  waktu  2001  sampai  dengan  2010  (sebelum  RTRW  Kabupaten Tabanan  2012-2032).  Apabila  dicermati  berdasarkan  sampel  penelitian,  jumlahnya  mencapai  92%  proses pemecahan  bidang  tanah  terjadi  dibawah  tahun  2010  sebagaimana  ditunjukkan  pada  Gambar  2.  Luas  lahan pertanian terhadap luas wilayah Desa Pandak Gede dari tahun 2001 hingga 2019 berkurang dari 72% (240.50 ha) menjadi 56% (186.47 ha).

## Kesesuaian Penggunaan Lahan dengan RTRW Kabupaten Tabanan 2012-2032
Berdasarkan overlay peta  penggunaan  lahan  tahun  2019  dengan  rencana  pola  ruang  dalam  RTRW Kabupaten  Tabanan  2012-2032, diperoleh  hasil  bahwa  penggunaan  lahan  yang  sesuai  dengan  rencana  pola ruang sebesar 76.44% (257.16 ha) dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang sebesar 23.56% (79.28 ha).

## Gambar 3 Peta kesesuaian penggunaan lahan Desa Pandak Gede (Sumber: Analisis, 2019)

## Kondisi Sosial Ekonomi Desa Pandak Gede
Jumlah  penduduk  di  desa  Pandak  Gede  tahun  2001  sampai  dengan  2018  meningkat  31.38%  dengan persentase peningkatan yang besar terjadi pada kurun waktu tahun 2001 hingga 2012 yaitu 28.8%. Peningkatan jumlah  penduduk  ini  diikuti  pergeseran  struktur  mata  pencaharian  penduduk  dari  pertanian  ke  sektor  jasa. Antara tahun 2001 sampai dengan 2017, jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian berkurang dari 60% menjadi 27%, dan jumlah penduduk yang bekerja pada sektor jasa dari 22% tahun 2001 menjadi 67% tahun 2018. Kondisi ini memperjelas terjadinya pergeseran struktur mata pencaharian penduduk dari pertanian ke perdagangan dan jasa.
Gambar 4 Proporsi jumlah penduduk Desa Pandak Gede Tahun 2001 berdasarkan mata pencaharian (Sumber: Analisis, 2019)
Gambar 5 Proporsi jumlah penduduk Desa Pandak Gede Tahun 2017 berdasarkan mata pencaharian (Sumber: Analisis, 2019)
Struktur kepemilikan lahan yang dulunya lahan pertanian di Desa Pandak Gede saat ini 29% lahan telah dikuasai oleh penduduk dari luar Kecamatan  Kediri/luar  Kabupaten Tabanan. Bidang-bidang tanah tersebut adalah bidang-bidang tanah yang sudah berubah menjadi kawasan perumahan. Lahan pertanian yang masih dikuasai oleh warga Desa Pandak Gede adalah 49% yang terdiri dari 83% warga Desa Adat Pandak Gede dan 17% warga Desa Adat Beraban.
Gambar 6 Proporsi kepemilikan lahan pertanian di Desa Pandak Gede (Sumber: Analisis, 2019)
Gambar 7 Persentase kepemilikan lahan pertanian pemilik berasal dari  Desa Pandak Gede (Sumber:

## Analisis, 2019)

## Kondisi Sosial-Budaya Desa Pandak Gede dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian
Desa  adat  memiliki  peran  dalam  pengendalian  alih  fungsi  lahan  pertanian.  Perangkat  yang  digunakan dalam  pengendalian  tersebut  adalah awig-awig ,  baik  yang  tertulis  maupun  yang  belum  tertulis. Banjar dan subak membatasi proses pemecahan bidang tanah di lahan pertanian dan perubahan penggunaan lahan di lahan pertanian dengan tetap memperhatikan RTRW Kabupaten Tabanan 2012-2032. Kondisi sosial budaya di Desa
Pandak  Gede  menjadi  faktor  yang  menghambat  laju  alih  fungsi  lahan  pertanian.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari kesadaran masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk awig-awig . Desa dinas tidak serta merta mengizinkan proses pemecahan bidang tanah di lahan pertanian sebelum struktur masyarakat dibawahnya memberikan izin. Pemecahan  bidang  tanah  di  lahan  pertanian  membutuhkan  persetujuan pekaseh dan kelian  banjar .  Apabila tidak  mendapatkan  izin  dari prajuru  desa tersebut  maka  proses  pemecahan  bidang  tanah  tidak  dapat dilanjutkan. Pekaseh dan kelian  adat memiliki  kewenangan  berdasarkan awig-awig dan  sejalan  dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.
Kesepakatan krama  adat dan  kewenangan-kewenangan prajuru  desa dalam  pengendalian  alih  fungsi lahan sejalan dengan tindakan sosial yang mengonstruksi kewenangan legal-rasional. Menurut Damsar (2015), kewenangan legal-rasional yaitu kewenangan didasarkan atas komitmen terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan  secara  resmi  dan  diatur  secara  impersonal.  Adapun  faktor  sosial  budaya  sebagai  faktor penghambat laju alih fungsi lahan pertanian sebagai wujud adanya faktor kepentingan-kepentingan yang telah tertanam  dengan  kuat (versted  interest) dan  rasa  khawatir  akan  terjadinya  kegoyahan  pada  integritas kebudayaan  (Martono,  2016).  Faktor  ini  terlihat  jelas  dalam  bentuk  upaya  untuk  tetap  mempertahankan lingkungan serta dorongan kekhawatiran terhadap perubahan struktur masyarakat yang dapat didominasi olah pendatang, yang dapat berdampak pada kepentingan adat.

## Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian
Tindakan sosial merupakan suatu tindakan individu yang memiliki arti atau makna subjektif bagi dirinya dikaitkan  dengan  orang  lain.  Terdapat  empat  tipe  tindakan  sosial  menurut  Damsar  (2015),  yaitu  tindakan rasional instrumental (instrumentally rational action) , tindakan rasional nilai (value rationa action), tindakan afektif (affectual action), tindakan tradisional (traditional action) .
Menurut Wirawan (2014) teori pilihan rasional memandang bahwa kehidupan sosial adalah hasil pilihan rasional.  Tindakan  rasional  berkaitan  langsung  dengan  niat¸  tetapi  aktornya  dapat  bertindak  secara  tidak rasional.  Pilihan  merupakan  sebuah  proses  optimalisasi,  pilihan  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  rasional. Damsar (2015) mengatakan tindakan sosial dari berbagai individu mengonstruksi suatu bangunan dasar bagi struktur-struktur sosial yang lebih besar dan dapat mengonstruksi kewenangan tertentu, dengan tipe tipologi kewenangan sebagai berikut.
1. Kewenangan tradisional, yaitu kewenangan yang didasarkan atas tradisi, kebiasaan, kekudusan aturan dan kekuatan zaman dahulu.
2. Kewenangan karismatik, yaitu kewenangan yang diperoleh seseorang karena dipandang memiliki kualitas kepribadian  individu  yang extraordinary (luar  biasa)  dan  diperlakukan  sebagai  orang  yang  dianugerahi kekuatan-kekuatan  dan  kualitas supernatural ( adiduniawi ), superhuman ( adiinsani ),  dan exceptional (pengecualian).
3. Kewenangan legal-rasional  yaitu  kewenangan didasarkan atas komitmen terhadap seperangkat peraturan yang diundangkan secara resmi dan diatur secara impersional.
Martono (2016) menjelaskan bahwa sasaran perubahan sosial dapat ditujukan kepada individu, kelompok masyarakat  tertentu  atau  masyarakat  secara  keseluruhan  yang  akan  dikenai  perubahan.  Sasaran  perubahan sosial tersebut sebagai berikut.
1. Individu sebagai sasaran perubahan sosial
Strategi perubahan yang melibatkan individu sebagai agen perubahan harus memilih individu yang benar- benar  memiliki  pengaruh  di  dalam  kelompok  tersebut,  karena  individu-individu  tersebut  diharapkan mampu mengubah kelompoknya secara perlahan.
2. Kelompok sebagai sasaran perubahan sosial
Perubahan suasana akan mempengaruhi individu. Nilai, sikap dan perilaku individu akan diubah melalui perubahan  struktur  sosial  atau  melalui  perubahan  kelompok  yang  menjadi  tempat  individu  berpikir  dan bertindak.
3. Struktur sebagai sasaran perubahan sosial
Struktur sosial mencakup pola stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Perubahan ditingkat struktur dapat meliputi perubahan dalam sistem pembagian kelas sosial, perubahan vokasional anggota masyarakat atau perubahan norma dan nilai.
Martono  (2016)  menjelaskan  lebih  lanjut  terkait  strategi-strategi  perubahan  sosial  tersebut  sebagai berikut.
1. Strategi Fasilitatif
Agen perubahan sosial dalam strategi ini bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan berbagai sumber daya, informasi, dan sebagai sarana konsultasi.
2. Strategi Re-edukatif
Strategi  ini  digunakan  apabila  ada  hambatan-hambatan  sosial  budaya  dalam  penerimaan  suatu  inovasi, terutama berkaitan dengan kelemahan pengetahuan atau pendidikan dan keterampilan dalam memanfaatkan suatu inovasi.
3. Strategi Persuasif
Startegi  ini  merupakan  upaya  melakukan  perubahan  masyarakat  dengan  cara  membujuk  masyarakat melakukan perubahan.
4. Strategi Kekuasaan
Strategi  yang  digunakan  untuk  melakukan  perubahan  dengan  cara  paksaan,  menggunakan  ancaman. Strategi  ini  akan  berhasil  apabila  agen  perubahan  memiliki  sumber  daya  untuk  memberikan  hadiah  atau sanksi tertentu terhadap kelompok sasaran perubahan.
Kesepakatan  bersama  yang  dituangkan  secara  legal-rasional  menjadi  salah  satu  strategi  dalam pengendalian  alih  fungsi  lahan  pertanian.  Kesepakatan  tersebut  merupakan  tindakan  rasional  instrumental untuk mendorong tercapainya pengendalian alih fungsi lahan pertanian. Kesepakatan secara legal-rasional ini berbentuk awig-awig sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 tahun 2012 tentang Subak dan nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Alternatif strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian mengacu pada strategi dasar perubahan sosial meliputi strategi fasilitatif, strategi reedukatif, strategi persuasif dan strategi kekuasaan.
Strategi fasilitatif merupakan upaya memfasilitasi penyampaian informasi peraturan melalui agen-agen perubahan dengan sasaran individu, kelompok dan struktur. Individu yang berperan dalam implementasi ini meliputi  perangkat  desa, bendesa  adat,  klian,  pekaseh dan  tokoh-tokoh  masyarakat  yang  memiliki  visi pelestarian.  Kelompok-kelompok  yang  berperan  antara  lain subak dan  desa  adat,  sedangkan  secara  struktur adalah institusi dan dinas-dinas pemerintah.
Strategi  reedukatif  merupakan  upaya  peningkatan  pemahaman  dan  pengetahuan  terhadap  informasi rencana  tata  ruang  dan  alih  fungsi  lahan  pertanian.  Sasaran  strategi  ini  tidak  hanya  masyarakat,  melainkan kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok usaha serta pegawai pemerintahan yang memiliki tugas berkaitan dengan implementasi  kebijakan tersebut. Pemahaman  yang dimaksud meliputi penguasaan norma dan peraturan yang berlaku, serta tata cara perizinan sesuai dengan norma-norma dan peraturan-peraturan yang berlaku.
Strategi  persuasif  merupakan  upaya  pendekatan  kepada  masyarakat  pemilik  lahan  pertanian.  Upaya- upaya ini dilakukan agar masyarakat secara sadar menerima dan melaksanakan kebijakan pemerintah tanpa paksaan.  Pendekatan-pendekatan  dilakukan  kepada  individu  maupun  kelompok-kelompok  masyarakat  desa adat dan subak. Secara struktur senantiasa dilakukan penguatan-penguatan kebijakan dalam pengendalian alih fungsi lahan pertanian dalam bentuk peraturan daerah dan peraturan bupati.
Strategi  kekuasaan  adalah  strategi  pemaksaan  masyarakat  untuk  mengikuti  peraturan  yang  berlaku. Strategi  ini  mencerminkan  pengambilan  keputusan  sehingga  yang  berperan  sebagai  pengambil  keputusan dalam  hal  ini  antara  lain kelian  adat,  pekaseh,  dendesa, perbekel,  kepala  dinas  dan  bupati.  Pelaksana  yang bertugas tetap berpegang pada peraturan yang berlaku.

## KESIMPULAN
Pertambahan jumlah penduduk di Desa Pandak Gede seiring dengan pergeseran struktur mata pencaharian penduduk dan kepemilikan lahan pertanian telah menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman. Kondisi ini menyebabkan sebagian penggunaan lahan tidak sesuai dengan pola ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan 2012-2032. RTRW Kabupaten Tabanan 2012-2032 yang telah ditetapkan hendaknya juga ditindaklanjuti dengan penetapan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK). RDTRK sifatnya lebih operasional digunakan dalam proses perizinan daripada RTRW. Produk legal formal ini seiring dengan penguatan kelembagaan  sosial budaya masyarakat di dalam mengendalikan jual beli lahan yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang dapat menyebabkan alih fungsi lahan pertanian diharapkan dapat menjadi strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian di Desa Pandak Gede  tanpa  mengurangi  peran  desa  tersebut  sebagai  pusat  lingkungan  sebagaimana  telah  ditetapkan  dalam rencana pengembangan wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012-2032.

## DAFTAR PUSTAKA
[BPS] Badan Pusat Statistik. Kabupaten Tabanan Dalam Angka 2018 . Tabanan  (ID): Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan.
[BPS] Badan Pusat Statistik. Kabupaten Tabanan Dalam Angka 2019. Tabanan  (ID): Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabanan.
Damsar. 2015. Pengantar Teori Sosiologi. Jakarta (ID): Prenada Media Group. Gunawan, Imam. 2013. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek. Jakarta (ID): Bumi Aksara.
Kantor Desa Pandak Gede. Profil Pembangunan Desa Pandak Gede Tahun 2017 . Tabanan (ID): Kantor Desa Pandak Gede.
Kantor  Desa  Pandak  Gede. Rencana  Tata  Wilayah  Desa  Pandak  Gede  Tahun  2001-2011 .  Tabanan  (ID): Kantor Desa Pandak Gede.
Martono. 2016. Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Postmodern, dan Poskolonial . Jakarta (ID): Raja Grafindo Persada.
Pemerintah Kabupaten Tabanan. 2012. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW)  Kabupaten  Tabanan  Tahun  2012-2032. Lembaran  Daerah Kabupaten Tabanan tahun 2012, No. 28. Tabanan (ID): Sekretariat Daerah.
Pemerintah  Provinsi  Bali.  2012. Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  9  Tahun  2012  tentang  Subak. Lembaran Daerah Provinsi Bali tahun 2012 No. 9. Denpasar (ID): Sekretariat Daerah.
Pemerintah Provinsi Bali. 2019. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, No.4. Denpasar (ID): Sekretariat Daerah. Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 149. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.
Wirawan. 2014. Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial. Jakarta (ID): Prenada Media Group.