PEMAHAMAN MASYARAKAT RIAU DAN LANDASAN FILOSOFIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PELAKSANAAN PIDANA TUTUPAN
Mukhlis R. Fakultas Hukum, Universitas Riau Jalan Pattimura No.9 Gobah, Pekanbaru mukhlis@lecturer.unri.ac.id

## Abstract
The implementation of juridical criminal closure has been regulated in Law No.20 Pnps Year 1946 on the Cover Coverage and its Implementation through Government Regulation No.8 Year 1948 About the House close of state. In reality the implementation of the Law on Criminal Cover is applied only once through the Supreme Court's decision dated 27 May 1948 to the perpetrators of a crime called the events of July 3, 1946. Normatively valid but never implemented, so that the public almost does not know there is a criminal cover. Through the Construcstivism paradigm with Ontology, its epistemology  and  methodology,  will  answer  how  the  society's  understanding  and  philosophical basis of legislation on the implementation of criminal cover, as well as the dynamics of its relations in Riau.  This  study  is  expected  to  contribute  to  the  improvement  of  the  rules  of  future  criminal oﬀenders .
Keywords : the rules of criminal enforcers, community understanding, philosophical foundations and constructivism paradig

## Abstrak
Pelaksanaan pidana tutupan secara yuridis telah diatur dalam UU No.20 Pnps Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan dan Pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1948 Tentang Rumah  Tutupan.  Dalam  realitasnya  pelaksanaan  UU  tentang  Pidana  tutupan  hanya  sekali diterapkan melalui putusan MA tertanggal 27 mei 1948 atas pelaku tindak pidana yang disebut peristiwa  3  juli  1946.  Secara  normative  berlaku  tetapi  tidak  pernah  dilaksanakan,  sehingga masyarakat  hampir  tidak  mengetahui  ada  pidana  tutupan.  Melalui  paradigma  Konstrukstivime dengan  Ontologi,  epistemology  dan  metodeologi  yang  dimilikinya,  akan  menjawab  bagaimana pemahaman  masyarakat  dan  landasan  ﬁlosoﬁs  peraturan  perundang-undangan  tentang pelaksanaan  pidana  tutupan,  serta  dinamika  relasinya  di  Riau.  Kajian  ini  diharapkan  dapat memberikan  sumbangsih  atas  perbaikan  aturan  pelaksana  pidana  tutupan  dimasa  yang  akan datang .
Kata  Kunci :  aturan  pelaksana  pidana  tutupan,  pemahaman  masyarakat,  landasan  ﬁlosoﬁs  dan paradigma konstruktivisme.

## A.     Pendahuluan
Salah satu unsur dalam hukum pidana adalah  pidana  atau  hukuman,  pidana merupakan suatu yang menderitakan(M. dan B.  N.  Arief,  2010).  Penderitaan  tersebut bahkan  sampai  setelah  menjalani  hukuman (Sudarto,  1981).  Secara  global  persoalan hukuman selalu menjadi perbincangan setuju dan  tidak  setuju  (B.  N.  Arief,  2013).
Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a KUHP terdapat  bentuk  Pidana  tutupan  yang dimasukkan kedalam Pasal 10 ayat (1) huruf a KUHP  berdasarkan  Pasal  1  UU  Nomor  20
Pnps Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan. Secara historis pemberlakuan UU No.20 Pnps Tahun  1946  Tentang  Hukuman  Tutupan hanya  satu  kali,  yang  dikenal  dengan p e r i s t i w a   3   J u l i   1 9 4 6 ( P u t u s a n
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
MAHTAGUNG RI di Yogyakarta tanggal 27 Mei 1948).
Dasar  yang  membolehkan  hakim menjatuhkan  pidana  tutupan  sebagai alternative pidana penjara adalah Pasal 2 ayat (1)  UU  No.20  Pnps  Tahun  1946,  yang menyebutkan: “Dalam mengadili orang yang melakukan  kejahatan  yang  diancam  dengan hukuman  penjara,  karena  terdorong  oleh maksud  yang  patut  dihormati,  hakim  boleh menjatuhkan  pidana  tutupan.”Oleh  karena UU  tidak  memberikan  penjelasan  apa  yang dimaksud  dengan  “karena  terdorong  oleh maksud  yang  patut  dihormati”,  sehingga dikembalikan pada penafsiran hakim.
Padahal  pemahaman  ﬁlosoﬁs  sering dikaitkan  dengan  kearifan  lokal,  yang konotasinya  tradisional,  dengan  kata  lain melihat  masa  lalu  atau  mundur.  Landasan ﬁlosoﬁs  merupakan  salah  satu  dasar keberlakuan  UU  (Asshiddiqie,  2014),  atau m i n i m a l   h a r u s   m e m u a t   t i g a landasan(ﬁlosoﬁs,  yuridis,  dan  Politis)'(Naa, 2008).  Ketiga  landasan  tersebut  secara bersama-sama harus diformulasikan ke dalam suatu  peraturan  perundang-undangan (Budiman  N.P.D.  Sinaga,  2005).  legitimasi ﬁlosoﬁs  didasarkan  pada  nilai-nilai  etis (moral) yang dihasilkan dari reﬂeksi ﬁlsafat dan  harus  sesuai  dengan  cita-cita  dan pandangan  hidup  masyarakat(Nurtjahjo, 2006).  Nilai  ﬁlosoﬁs  harus  secara  eksplisit berupa nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945(lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
Selanjutnya perlu digaris bawahi bahwa dari  satu  tempat  ke  tempat  lain,(mungkin kewaktu  yang  lain),  pelaksanaan  pidana adalah  sama/seragam,  yang  berbeda  adalah pemahaman  masyarakat.  Pemahaman masyarakat  yang  berbeda  akan  berlanjut secara  kontinu  sehingga  satu  satunya  jalan agar  gradasi  perbedaan  tersebut  dapat dirasakan adalah dengan meninjau, sekaligus meletakkan  seluruh  permasalahan  ini  pada ranah  ﬁlsafat  hukum,  utamanya  dalam sorotan kajian paradigmatik (Indarti, 2015).
Basis  paradigma  dalam  kajian  ﬁlsafat ini  akan  mempermudah  dalam  upaya
menemukan  kebenaran  ilmiah  yang  baru ketika  terjadi  kondisi  anomali.  karena paradigma  tidak  sekadar  kumpulan  teori, tetapi  juga  tolok  ukur,  mendefenisikan s t a n d a r   k e t e p a t a n   y a n g   d i b u t u h k a n , menetapkan  metode  penelitian  yang  tepat atau  cara  bagaimana  hasil  penelitian  akan diinterpretasikan.  Singkatnya  paradigma menawarkan  model  permasalahan  berikut pemecahannya (Indarti, 2010).

## B. Metode Penelitian
Proses  penelitian (  Research  Process) dapat  dilihat  sebagai  rangkaian  fase  yang saling  terkait.  Denzin  dan  Lincoln  dalam  “ Introduction : Entering the ﬁeld of Qualitatif Research”  in  Handbook  of  Qualitatif Research” (1994): sebagaimana dikutip oleh Agus  Salim  (Salim,  2006)  mengemukakan lima fase:
Stand Point (Titik Pandang): berkaitan dengan tradisi yang akan menuntun peneliti sepanjang proses penelitian tersebut (Indarti, 2 0 1 5 ) .   T r a d i s i   d a l a m   p e n e l i t i a n dikelompokkan  atas  penelitian  kuantitatif dan penelitian kualitiatif. Penelitian ini akan menggunkan  tradisi  penelitian  kualitatif. B o g d a n   d a n   Ta y l o r   m e n d e f e n i s i k a n metodologi  kualitatif  sebagai  prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang  dan  perilaku  yang  dapat  diamati (J.Moleong,  2006).  Denzin  dan  Lincoln dalam  Erlin  Indarti  menyatakan  penelitian k u a l i t a t i f   a d a l a h   p e n e l i t i a n   y a n g menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan  'fenomena'  yang  terjadi  dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada (Indarti, 2015).
Paradigma: Secara  etimologis,  kata paradigma  atau paradigm sesungguhnya diturunkan  dari  kata  campuran,  gabungan atau  amalgamasi  dari  bahasa  Yunani paradeigma , dalam hal ini para yang berarti di sebelah, di samping, di sisi, berdampingan atau  di  tepi.  Sedangkan deiknunai atau deigma bermakna melihat atau menunjukkan (Indarti,  2015).  Ada  juga  dianggap  serupa dengan  pendekatan  ( approach )  maupun tradisi, dalam kaitan ini paradigma diartikan sebagai  suatu  orientasi  dasar  terhadap  teori dan research .  bagaimana  sebenarnya
Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 2, April 2018, Halaman 149-156
penelitian  ilmiah  yang  baik  dan  benar  itu (Indarti, 2015).
Guba dan Lincoln, dalam Handbook of Qualitatif Research , Paradigma adalah suatu sistem  ﬁlosoﬁs  utama,  induk  atau  payung, yang  meliputi  ontologi,  epistemologi  dan methodologi tertentu yang tidak dapat begitu saja  dipertukarkan,  merepresentasikan  suatu beliefs  system tertentu,  yang  menyodorkan cara  bagaimana  dunia  ini  dilihat,  dipahami, dan  dipelajari,  dengan  kata  lain  mengaitkan penganutnya  dengan worldview tertentu ( I n d a r t i ,   2 0 1 0 ) .   G u b a   d a n   L i n c o l n menawarkan  4  (empat)  paradigma  utama: positivism,  postpositivism,  critical  theory  et al,  dan  constructivism  (d/h  naturalistic inquiry). Peneliti  akan  mengkaji  topik p e n e l i t i a n   i n i   d e n g a n   m e n g g u n a k a n paradigma konstruktivisme.
Strategi  Penelitian  atau  Strategy  of Inquiry: hal  ini  berkaitan  istilah  penelitian hukum  normatif  dan  penelitian  hukum e m p i r i s / s o s i o l o g i s ,   S o e t a n d y o Wignyosoebroto  disebut  metode  doktrinal. adalah  metode  penelitian  hukum  yang b e r t u m p u   p a d a   k a i d a h - k a i d a h   y a n g m e n g h a r u s k a n   k e p a t u h a n n y a   d a p a t dipaksakan dengan menggunakan kekuasaan negara  (normatif),  berkiprah  dalam  dunia keharusan-keharusan  ( das  sollen) ,  dan produknya  juga  bersifat  mengkaidahi ( S i d h a r t a ,   2 0 1 3 ) .   F X . A d j i   s a m e k t o menyebutkan:  untuk  menetukan  penelitian tersebut  normatif  atau  empiris  dilihat  dari tujuan yang ingin dicapai (Samekto, 2015).
Metode  Pengumpulan  dan  Analisis Data: Jenis  data  yang  dibutuhkan  dalam penelitian  ini  adalah  data  primer  dan  data sekunder. Data Primer diperoleh dari sumber utama  (informan)  secara  langsung  dengan cara purposif. Data sekunder adalah data yang sudah jadi/tersaji sedemikian rupa. Sementara data  primer  bersumber  dari  unsur-unsur masyarakat  yang  ditetapkan,  meliputi :Anggota legislatif(DPRD) dan Kader Parpol; eksekutif  (Pemerintah  Daerah);  Tokoh agama,  adat  dan  masyarakat;  Lembaga S w a d a y a   M a s y a r a k a t ( L S M ) ;   A p a r a t yudikatif  (Polisi,Jaksa,  dan  Hakim);  Pihak swasta; Pers daerah; Akademisi; Mahasiswa; Aktivis  HAM;  Aktivis  perempuan;  dan
Masyarakat biasa.
Pengumpulan  data  primer,  dilakukan melalui  penyebaran  Quisioner  di  empat kelurahan di Kota Pekanbaru dan 4 Desa adat di Kabupaten Siak Sri Indrapura. Selain juga melakukan  wawancara  secara  mendalam terhadap  informan  yang  dipilih  (teknik purposive sampling ), baik di Kota Pekanbaru yang  mewakili  masyarakat  Riau  yang metropolis  (Riau.go.id,  2014)(Riau.go.id, 2 0 1 4 ) ( R i a u . g o . i d ,   2 0 1 4 ) ( R i a u . g o . i d , 2014)(Riau.go.id, 2014) dan Kabupaten Siak Sri  Indrapura  yang  mewakili  masyarakat Riau  yang  masih  kuat  mempertahankan adatnya (Tradisional). Setelah data terkumpul kemudian  mendiskusikan  secara  lebih intensif  melalui focus  group  discussion (FGD) . Untuk selanjutnya data diinterpretasi sesuai  dengan  metodologi  hermeneutika dalam paradigma konstruktivisme .

## C. Hasil dan Pembahasan
1. Pemahaman  Masyarakat  Tentang Pelaksanaan Pidana Tutupan Selama Ini Di Riau
Pemahaman masyarakat Riau  terhadap pelaksanaan  pidana  tutupan,  diwakili    oleh Masyarakat Kota Pekanbaru dan Masyarakat Kabupaten  Siak.  Pemahaman  masyarakat Kota Pekanbaru terhadap pelaksanaan pidana tutupan, dapat dikonstruksi sebagai berikut :
1. S e t u j u   d e n g a n   p i d a n a   t u t u p a n , disamping  masih  relefan,  karena faktanya  undang-undangnya  belum dicabut,  begitu  juga  masa  yang  akan datang masih relefan, konsep sesuai tapi negara  perlu  dana  yang  cukup  untuk memenuhinya.
2. Pelaksanaan pidana tutupan harus dilihat pada  orangnya,  apakah  berjasa  bagi negara,  ranahnya  adalah  pada  hakim. Selama ini   banyak yang tidak bersalah tetap dihukum.
3. Pidana  tutupan  karena  pertimbangan politis, karena pada intinyan perbuatan pelaku bukan karena kejahatan.
4. Pidana  tutupan  kurang  paham,  namun jika  masih  ada  harus  jelas  batasannya, perbuatan    apa  yang  dapat  dikenakan pidana  tutupan,  perlu  diperluas,  tetapi tidak  kontradiktif,  sehingga  undang-
undang harus tegas. Jika tidak sebaiknya dihapus saja.
Pahamanan  masyarakat  pekanbaru tersebut di atas sejalan dengan hasil quisioner sebagaimana pada tabel 1 dibawah ini:
Tabel 1. Pemahaman Masyarakat Kota Pekanbaru Terhadap Pelaksanaan Pidana Tutupan di Riau
P e m a h a m a n   M a s y a r a k a t   K o t a Pekanbaru  terhadap  peraturan  perundang- undangan  tentang  pelaksanaan  pidana tutupan sebagaimana tabel (1) menunjukkan bahwa masih rendah karena angka yang tidak paham  80,78  %.  meskipun  tergolong masyarakat  metropolis  (Riau.go.id,  2014), tetapi  karena  secara  realitas  pidana  tutupan sangat  jarang  dilaksanakan  berdasarkan putusan  yang  dijatuhkan  hakim,  sehingga masyarakat bahkan hampir tidak mengetahui jenis  dan  pelaksanaan  pidana  tutupan  di dalam hukum positif.
Pelaksanaan  pidana  tutupan  dalam f o c u s   g ro u p   d i s c u s s i o n d i s e p a k a t i , masyarakat kurang paham. Seharusnya setiap orang  punya  pengetahuan  hukum  dasar. Kondisi  pengetahuan  masyarakat  yang rendah menyebabkan masyarakat melanggar hukum.  Sehingga  harus  jelas  bentuk perbuatan yang dapat dipidana dengan pidana tutupan.
Pemahaman  Masyarakat  Kabupaten Siak  terhadap  pelaksanaan  pidana  tutupan, dapat dikonstruksi sebagai berikut:
1. Pidana  tutupan  perlu  untuk  petinggi negara  sebagai  penghargaan  sehingga tidak  dicampur  dengan  masyarakat biasa.
2. Perlu kejelasan perbuatan apa yang bisa dipidana  tutupan  dengan  criteria  yang jelas.
3. Ti d a k   p e r n a h   t e r d e n g a r   h a k i m menjatuhkan  pidana  terhadap  pelaku
kejahatan  dengan  pidana  tutupan. Sehingga perlu di evaluasi jika undang- undang  tidak  fungsional  sebaiknya dihapus saja.
4. Dalam  sejarah  pemberlakuan  undang- undang  ini  baru  satu  putusan  hakim, yang  menjatuhkan  pidana  tutupan sehingga tidak dikenal masyarakat.
Pemahaman  terhadap  pelaksanaan pidana  tutupan  tersebut  sejalan  dengan rendahnya  tingkat  pemahaman  masyarakat Siak, berdasarkan tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2. Pemahaman Masyarakat Kabupaten Siak Terhadap Pelaksanaan Pidana Tutupan di Riau
Pemahaman  Masyarakat  Kabupaten Siak terhadap peraturan perundang-undangan t e n t a n g   p e l a k s a n a a n   p i d a n a   t u t u p a n sebagaimana  tabel  (2),  hampir  sama r e n d a h n y a   d e n g a n   m a s y a r a k a t   K o t a Pekanbaru, dengan angka 81,81 %.
Dalam focus group discussion tentang pemahaman  masyarakat  siak  terhadap pelaksanaan pidana tutupan disepakati, harus jelas  kriteria  perbuatan  yang  dapat  diancam dengan  pidana  tutupan.  Ketika  undang- undang  tidak  jelas  atau  memerlukan penafsiran,  hal  ini  akan  menjadi  celah  bagi hakim. Jadi Pasalnya bisa bersifat karet, oleh karena  itu  jika  tidak  jelas  pidana  tutupan dihilangkan saja.
Berdasarkan  konstruksi  pemahaman Masyarakat Kota Pekanbaru dan Masyarakat Kabupaten Siak tentang pelaksanaan pidana tutupan,  persamaannya  berupa    perlunya pidana  tutupan,  disamping  masih  berlaku sebagai  hukum  positif,  juga  dirasa  masih relefan  untuk  dilaksanakan,  terutama  perlu untuk  petinggi  negara  yang  tersangkut perkara  pidana.  Namun    perlu  ketegasan tentang  perbuatan  apa  yang  dapat  dipidana dengan  pidana  tutupan.  Akan  tetapi  jika
Undang-Undang tentang pidana tutupan tidak fungsional lagi sebaikanya dihapus saja.
P e r b e d a a n   p e m a h a m a n   b e r u p a : menurut  Masyarakat  Kota  Pekanbaru,  perlu diperluas  makna  perbuatan  yang  dapat dipidana  dengan  pidana  tutupan  dan  tidak kontradiktif.  Pidana  tutupan  penerapannya dilihat  pada  orangnya  berjasa  pada  negara atau perbuatannya bukan termasuk perbuatan p i d a n a   m u r n i .     S e d a n g k a n   m e n u r u t Masyarakat Kabupaten  Siak, pidana tutupan perlu  untuk  para  petinggi  negara  sebagai penghargaan  bagi  mantan  petinggi  negara atau  pernah  berjasa  kepada  negara  yang tersangkut perkara pidana. Juga menghormati petinggi  negara  untuk  tidak  bercampur dengan  masyarakat  biasa  .  Selain  itu perbedaan  pemahaman  dapat  dilihat  pada posentase Masyarakat Kota Pekanbaru yang tidak  paham  pelaksanaan  pidana  tutupan 80,78  %,  sedangkan  pada  Masyarakat Kabupaten  Siak  yang  tidak  paham  dengan angka 81,81 %.
Rendahnya  pemahaman  masyarakat baik  di  Pekanbaru  sebagai  masyarakat metropolis di Riau dan Masyarakat Siak yang t e r g o l o n g   Tr a d i s i o n a l   d e n g a n   a d a t M e l a y u , s e l a i n   s e c a r a   r e a l i t a s   a n g k a persentase yang rendah(80,78 % : 81,81 %), juga  secara  implementatif,  UU  No.20  Pnps Tahun  1946  baru  satu  kali  di  terapkan  dan d ip u tu s   d en g an   p id an a  tu tu p an   o leh Mahkamah  Agung  (MA),  putusan  MA tertanggal  27  mei  1948  atas  pelaku  tindak pidana  yang  disebut  peristiwa  3  juli  1946 (Putusan  MAHTAGUNG  RI  di  Yokyakarta tanggal  27  Mei  1948)  .  Persoalan  ini dilatarbelakangi  oleh  perbedaan  pandangan politik diantara kelompok pemerintah Sutan Sjahir,  yang  menjadi  Perdana  Menteri  atas dukungan  Presiden  Soekarno  berhadapan dengan  pihak  oposisi  Tan  Melaka,  yang didukung  oleh  Panglima  Besar  Jenderal S o e d i r m a n   y a n g   t i d a k   m e n g h e n d a k i negosiasi  melainkan  pejuangan  bersenjata melawan  Belanda.  Perbedaan  pandangan politik  ini  menimbulkan  diajukannya  empat maklumat untuk ditandatangani oleh Presiden Ir.Soekarno dan akhirnya dianggap makar dan diproses  secara  hukum  dan  dijatuhi  pidana tutupan.
2. L a n d a s a n   F i l o s o ﬁ s   P e r a t u r a n P e r u n d a n g - U n d a n g a n   Te n t a n g Pelaksanaan Pidana Tutupan.
Pidana tutupan merupakan bagian dari p i d a n a   p e r a m p a s a n   k e m e r d e k a a n , sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  10  KUHP. Pengaturan pidana tutupan secara   tersendiri ( lex special ) dalam Undang-Undang   Nomor 20  Pnps    tahun  1946,  yang  diundangkan tanggal 31 oktober 1946, Berita Indonesia II No. 24 halaman 287 dan 288. Menurut Pasal 69 KUHP, berat ringannya pidana pokok yang tidak  sejenis  didasarkan  pada  urutan-urutan posisi  dalam  Pasal  10  KUHP.  Hal  ini menunjukkan  pidana  denda  lebih  berat dibandingkan  pidana  tutupan.  Padahal  jika kita  lihat  secara  substansi  pidana  tutupan merupakan  bentuk  pidana  perampasan kemerdekaan,  jadi  lebih  berat  dari  pidana denda (Hamzah, 1993).
Konsideran  Menimbang  Undang- Undang  Nomor  20  tahun  1946  Tentang Hukuman Tutupan menyatakan : bahwa perlu mengadakan hukuman pokok baru, selain dari pada hukuman tersebut dalam Pasal 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal  6  huruf  a  Kitab  Undang-Undang H u k u m   P i d a n a   t e n t a r a .   B e r d a s a r k a n konsideran  menimbang(Landasan  ﬁlosoﬁs, landasan  sosiologis,    dan  landasan  yuridis). UU No.20 Tahun 1946 hanya terlihat alasan sosiologis  berupa  “perlu  mengadakan hukuman  pokok  baru”.  Bukan  landasan ﬁlosoﬁs  yang  memuat  nilai  dasar  yang terdapat  dalam  Pancasila  dan  Pembukaan UUD  1945.  Secara  formil  sesuai  aturan pembentukan  peraturan  perundang-undang kurang  sempurna.  Namun  kekosongan tersebut  bisa  dimaklumi  melihat  situasi negara tahun 1946, Negara belum stabil dan belum ada pedoman seperti saat ini.
Sementara itu dalam praktek peradilan di  Indonesia,  hakim  hanya  sekali  semenjak diundangkan hingga akhir ini, sesuai putusan Mahkamah Tentara Agung   pada tanggal 27 Mei  1948  (Ilman  Hadi,  2012).  Kondisi tersebut  sejalan  dengan  tingkat  pemahaman masyarakat  di  Kota  Pekanbaru  terhadap landasan ﬁlosoﬁs undang-undang ini, sebagai mana dimaksudkan pada tabel 3 dibawah ini.
Tabel 3. Pemahaman masyarakat di Kota Pekanbaru terhadap landasan ﬁlosoﬁs peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan pidana tutupan
P e m a h a m a n   m a s y a r a k a t   K o t a Pekanbaru  terhadap  landasan  ﬁlosoﬁs peraturan  perundang-undangan  tentang pelaksanaan  pidana  tutupan  sebagaimana tabel (3), tidak melandasi (77,16 %). Kondisi serupa  (pemahaman  yang  rendah)  tersebut, juga  terdapat    pada  masyarakat  Kabupaten Siak,  sebagaimana  dijelaskan  pada  tabel  4 dibawah ini.
Tabel 4.
Pemahaman Masyarakat di Kabupaten Siak Terhadap Landasan Filosoﬁs Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pelaksanaan Pidana Tutupan
Pemahaman  masyarakat  Kabupaten  Siak terhadap  landasan  ﬁlosoﬁs  peraturan perundang-undangan  tentang  pelaksanaan pidana tutupan sebagaimana tabel (4), sangat tidak melandasi (74,52 %).
3. Dinamika Relasi Antara Pemahaman Masyarakat  Dan  Landasan  Filosoﬁs Peraturan  Perundang-Undangan Te n t a n g   P e l a k s a n a a n   P i d a n a Tutupan,  Suatu  Telaah  Paradigma Konstruktivisme  Tentang  Relasi Keduanya Di Riau
Terdapat beberapa aspek yang menuntut perbaikan  dari  pelaksanaan  pidana  tutupan, sebagaimana  relasi  yang  tercipta  antara
pemahaman  masyarakat  di  Riau  dengan Landasan  ﬁlosoﬁs  peraturan  perundang- undangan  tentang  pelaksanaan  pidana tutupan, Aspek yang dimaksud meliputi:

## 1 .       A s p e k   P e r a t u r a n   P e r u n d a n g - undangan
Aspek Peraturan perundang-undangan,
konstruksi  pemahaman  masyarakat  kota Pekanbaru terhadap perbaikan pidana tutupan sebagai berikut:
a. Harus  dibuat  kriteria  yang  jelas perbuatan  yang  patut  dihormati, mengadili  keyakinan  keagamaan  akan kontradiktif  dengan  perundangan  lain. Selain  prosedur  yang  jelas  dalam pelaksanaan  pidana,  dan  batas  waktu yang  jelas  berapa  lama  pidana  tutupan dan  tempat  pembinaan  yang  jelas  atau memberdayakan LP yang ada.
b. Putusan yang diambil hakim tidak ada ekses,  oleh  karena  itu  jika  tidak diterapkan dicabut saja.
c. M e n g h u k u m   o r a n g   b e r d a s a r k a n keyakinan  hukumnya,  misal  terorisme, h u k u m a n   y a n g   p a n t a s   s e s u a i keyakinannya.
Pemahaman Masyarakat Siak terhadap perbaikan pidana tutupan di masa yang akan datang dari aspek perundang-undangan, dapat kita  lihat  berupa  perlunya  diatur  dalam undang-undang  tenang  pelaksanaan  pidana tutupan dengan menyebut secara jelas kriteria atau bentuk perbuatan mana saja yang dapat dijatuhi pidana tutupan. Hal ini perlu karena kejahatan politik bisa jadi mempunyai danpak yang besar bagi masyarakat.
Berdasarkan  dinamika  relasi  antara pemahaman  masyarakat  dan  landasan ﬁlosoﬁs  peraturan  perundang-undangan tentang  pelaksanaan  pidana  tutupan, persamaan  pemahaman  pada  kriteria perbuatan  apa  yang  dapat  dijatuhi  dengan pidana  tutupan.  Sedangkan  perbedaan terdapat  pada  Masyarakat  Pekanbaru  lebih luas pemahaman berupa prosedur yang jelas dalam  pelaksanaan  pidana,  dan  batas  waktu yang  jelas  berapa  lama  pidana  tutupan  dan t e m p a t   p e m b i n a a n   y a n g   j e l a s   a t a u memberdayakan  LP  yang  ada.  Selain
pelaksanaan  disesuaikan  dengan  keyakinan hukum  terpidana  dan  konsekuensi  hukum peraturan  dapat  hapuskan  jika  tidak fungsional.  Sedang  pemahaman  Masyarakat Siak  melihat  perlu  kejelasan  aturan,  jika terkait  dengan  masalah  politik,  karena persoalan  politik  kadangkala  lebih  luas dampaknya dibanding kejahatan biasa.

## 2.        Aspek Kinerja Aparat
P e m a h a m a n   m a s y a r a k a t   k o t a pekanbaru terhadap perbaikan pidana tutupan d a r i   a s p e k   k i n e r j a   a p a r a t   ,   d a p a t dikonstruksikan sebagai berikut:
a. Negara  tidak  memberi  peluang  pada hakim  menghukum  sesuai  keyakinan hukum  pelaku,  dan  diskresi  tidak  bisa dipidana.
b. Kenerja  aparat  lemah,  mestinya j a l a n k a n   s e s u a i   a t u r a n ,   t a n p a diskriminasi dan penilaian yang benar- benar  objektif.  Sebab  kinerja  aparat pada pidana tutupan mesti diatas standar sipir biasa.
Dari  aspek  kinerja  aparat  dalam perbaikan pidana tutupan dimasa yang akan datang  pemahaman  masyarakat  Siak  adalah perobahan mind set , perobahan cara pandang tersebut akan menimbulkan kultur yang baru dalam  setiap  pelaksanaan  eksekusi  guna tercapainya tujuan hukum.
Berdasarkan  dinamika  relasi  antara pemahaman  masyarakat  dan  landasan ﬁlosoﬁs  peraturan  perundang-undangan tentang  pelaksanaan  pidana  tutupan, persamaan  pada  kinerja  aparat  yang  lemah, sehingga  perlu  perobahan mind  set aparat untuk  mencapai  tujuan  hukum.  Sedangkan perbedaan  terdapat  pada  masyarakat  Kota Pekanbaru yang menilai kinerja aparat yang l e m a h   k a r e n a   u n d a n g - u n d a n g   t i d a k memberikan  dasar  yang  jelas  bagi  aparat  ( hakim) untuk melaksanakan hukuman sesuai keyakinan  hukum  terpidana.  Selain  itu disebabkan oleh kebijakan atau diskresi tidak dapat  dipidana.  Kekhususan  pidana  tutupan dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, yaitu  sangat  humanis,  sehingga  aparat pelaksana  hukuman  mestinya  memiliki kemampuan  diatas  rata-rata  sipir  pelaksana pidana yang lainnya.
P e m a h a m a n   m a s y a r a k a t   K o t a Pekanbaru, berdasarkan pada dinamika relasi
antara pemahaman masyarakat dan landasan ﬁlosoﬁs  peraturan  perundang-undangan t e n t a n g   p e l a k s a n a a n   p i d a n a   t u t u p a n sebagaimana dimaksud di atas, didukung juga dari  hasil  quisioner  dengan  indicator  yang telah  ditetapkan  sebelumnya  oleh  peneliti. terdapat  pemahaman  yang  rendah  pada masyarakat  Kota  Pekanbaru,  hal  ini  dapat dilihat pada tabel 5 berikut:
Tabel  5. Pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru Mengenai Kesesuaian Landasan Filosoﬁs Peraturan Perundang-undangan tentang Pelaksanaan Pidana Tutupan dengan Nilai-Nilai Masyarakat di Riau
P e m a h a m a n   m a s y a r a k a t   K o t a Pekanbaru  terhadap  kesesuaian  landasan ﬁlosoﬁs  peraturan  perundang-undangan tentang  pelaksanaan  pidana  tutupan  dengan nilai-nilai  yang  ada  ditengah  masyarakat  di Riau sebagaimana tabel (5), dari keseluruhan aspek  yang  tidak  sesuai  dalam  pemahaman masyarakat terdapat angka yang sangat tinggi 76,6 %.
Demikian  pula  gambaran  pemahaman masyarakat  Kabupaten  Siak,  terhadap dinamika   relasi antara kesesuaian landasan ﬁlosoﬁs  peraturan  perundang-undangan tentang  pelaksanaan  pidana  tutupan  dengan nilai-nilai masyarakat di Riau   dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut:
Tabel  6. Pemahaman Masyarakat Kabupaten Siak Sri Indrapura Mengenai Kesesuaian Landasan Filosoﬁs Peraturan Perundang- Undangan Tentang Pelaksanaan Pidana Tutupan dengan Nilai-Nilai Masyarakat di Riau
Mukhlis R, Pemahaman Masyarakat Riau dan Landasan Filosoﬁs Peraturan Perundang-Undangan
Pemahaman  masyarakat  Kabupaten  Siak terhadap  kesesuaian  landasan  ﬁlosoﬁs peraturan  perundang-undangan  tentang pelaksanaan pidana tutupan dengan nilai-nilai yang  ada  ditengah  masyarakat  di  Riau sebagaimana tabel (6), sangat rendah, hal ini ditunjukkan  angka  yang  tidak  sesuai  sangat tinggi 75,12%.

## D.     Simpulan
Pemahaman masyarakat Provinsi Riau tentang  pelaksanaan  pidana  tutupan  adalah: Masyarakat  masih  memerlukan  pidana tutupan,  disamping  masih  berlaku  sebagai hukum  positif,  juga  dirasa  masih  relefan untuk dilaksanakan. Pidana tutupan terutama perlu untuk petinggi negara yang tersangkut perkara  pidana,  tetapi  bukan  pidana  murni. Namun UU harus tegas tentang perbuatan apa yang dapat dipidana dengan pidana tutupan. Secara  realitas  rendahnya  pemahaman masyarakat  di  Provinsi  Riau  terhadap pelaksanaan  pidana  tutupan,  terlihat  pada angka  porsentase  yang  rendah  antara masyarakat Kota Pekanbaru dan masyarakat Kabupaten Siak(80,78 %:81,81 %). landasan ﬁlosoﬁs peraturan perundang- undang  tentang  pelaksana  pidana  tutupan berdasarkan  konsideran  menimbang  belum mencerminkan nilai ﬁlosoﬁs secara eksplisit sebagaimana  dituntut  oleh  lampiran  I Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- u n d a n g a n .   O l e h   k a r e n a   i t u   m e n u r u t pemahaman masyarakat Kota Pekanbaru dan Siak,  UU  Pelaksanaan  pidana  tutupan  tidak m e l a n d a s i   n i l a i - n i l a i   P a n c a s i l a   d a n Pembukaan UUD 1946 sebesar  77,16 % dan 74,52 %.
Dinamika  relasi  antara  pemahaman masyarakat  dan  landasan  ﬁlosoﬁs  peraturan perundang-undangan  tentang  pelaksanaan pidana tutupan: Suatu penelusuran paradigma konstruktivisme  di  atas,  dapat  kita  dilihat perlunya  perbaikan  pelaksanaan  pidana tutupan  dari  aspek  peraturan  perundang- u n d a n g a n   d a n   a s p e k   k i n e r j a   a p a r a t . Pemahaman  masyarakat  di  Pekanbaru  dan Siak  terdapat  angka  yang  sangat  tinggi terhadap  tidak  sesuainya  landasan  ﬁlosoﬁs peraturan  perundang-undangan  tentang pelaksanaan pidana tutupan dengan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat di Riau 76,6 % dan 75,12%. ].

## DAFTAR PUSTAKA
Arief,  B.  N.  (2013).  Kapita  Selekta  Hukum Pidana,.  Bandung:  PT.Citra  Aditya Bakti.
Arief, M. dan B. N. (2010). Toeri-teori dan k e b i j a k a n   p i d a n a .   B a n d u n g : PT.Alumni.
Asshiddiqie,  J.  (2014).  Prihal  Undang- Undang (First). Jakarta: Rajawali Press. Budiman  N.P.D.  Sinaga.  (2005).  Ilmu Pengetahuan  Perundang-undangan. Yokyakarta: UII Press.
Hamzah,  A.  (1993).  Sistem  Pidana  dan P e m i d a n a a n   I n d o n e s i a .   J a k a r t a : Pradnya Paramita.
Ilman  Hadi.  (2012).  Mengenai  Hukuman Tutupan.  Retrieved  August  18,  2017, f r o m   h t t p : / / w w w. h u k u m o n l i n e . com/klinik/detail/lt50c2ee2cbcf46/me ngenai-hukuman-tutupan
Indarti,  E.  (2010).  Diskresi  dan  Paradigma s e b u a h   t e l a a h   ﬁ l s a f a t   h u k u m . Semarang.
Indarti,  E.  (2015).  kekuasaan,Otoritas,  dan Akuntabilitas  Kepolisian  Dalam P e n e g a k a n   H u k u m S u a t u   Te l a a h Filsafat Hukum. Semarang.
J.Moleong, L. (2006). Metodologi penelitian Kualitatif. Kualitalif
Sasial, 3144.Naa, I. G. P. A. dan S. (2008).
Dinamika hukum dan Ilmu Perundang- undangan  di  Indonesia.  Bandung: PT.Alumni.
Nurtjahjo,  H.  (2006).  Filsafat  Demokrasi.
Jakarta: Bumi Aksara.
Riau.go.id.  (2014).  Pekanbaru  jadi  kota metropolitan  mulai  tahun  depan. Retrieved  March  17,  2016,  from www.Datacentre .Riau.Go.id
Salim,  A.  (2006).  Teori  &  Paradigma Penelitian  Sosial.  Yogyakarta:  Tiara Wacana, 6.
Samekto,  F.  A.  (2015).  Pemahaman  Dasar Metode Penelitian Hukum. Semarang. Sidharta, S. I. dan. (2013). Metode Penelitian Hukum,Konstelasi  dan  Reﬂeksi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Sudarto. (1981). Hukum dan Hukum Pidana.
Bandung: PT.Alumni.