## Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)
Vol. 6, No. 3 Juli 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i3.3393/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index

## Peran Pemerintah Desa Mewujudkan Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa
1* Agus pranoto, 2 Bambang Widiyahseno, 3 Ekapti Wahjuni DJ
123 llmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Article Info Abstract Article history: Received : 8 Juni 2022 Publish: 10 Juli 2022 This  research  is  to  find  out  that  the  village  government  realizes  social  inclusion  into village  development,  this  social  inclusion  is  aimed  at  villagers  who  are  prone  to  being marginalized. The formulation  of the problem from this research is  how the role  of the village government is to realize social inclusion into village development. The method of this  research  is  descriptive  qualitative  method  based  on  literature  review  data  and  data from the field. Data analysis in this   study is a qualitative analysis technique  where the data  obtained  are  analyzed  using  data  reduction,  presenting  data  and  then  drawing conclusions.  The  results  of  the  study  based  on  this  research  look  at  the  data  from  the village  government  to  realize  social  inclusion  for  village  development.  The  Bringinan Village Government also encourages all elements to take part in the village development process. The  village government  invites all  elements to uphold the value of  equality in the  social  sphere.  This  is  evident  from  the  involvement  of  marginalized  groups  in  the preparation of development programs and development work with villagers. Three things are the main pressure points for the Bringinan Village Government to fulfill the rights for vulnerable  villagers to be excluded,  namely the  village development  economy  which is contained  in  the  field  of  empowerment  and  the  field  of  village  development  whose changes  are  contained  in  the  village  development  activity  plan  and  village  government work  plan,  access  to  health  services  for  village  development  is  evident  from  the existence  of  a  healthy  community  card  from  village  government,  politics  and  public administration  for  development  are  reflected  in  the  field  of  village  population development, and the field of village administration.
Keywords:
The Role Of Village Government, Social Inclusion, Village Development
Info Artikel ABSTRAK Article history: Received : 8 Juni 2022 Publish: 10 Juli 2022 Penelitian  ini  guna  mengetahui  pemerintah  desa  mewujudkan  inklusi  sosial  kedalam pembangunan  desa,  inklusi  sosial  ini  ditujukan  kepada  penduduk  desa  yang  rawan termarjinalisasi. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana peran pemerintah desa  untuk  mewujudkan  inklusi  sosial  kedalam  pembangunan  desa.  Metode  dari penelitian ini yaitu metode deksriptif kualitatif berdasarkan data  kajian kepustakaan dan data hasil dari lapangan. Analisis data pada penelitian ini yaitu teknik analisis kualitatif dimana data-data  yang  didapat dianalisis  mengunakan  cara  mereduksi data,  menyajikan data kemudian menarik kesimpulan. Hasil kajian berdasarkan penelitian ini melihat dari data  pemerintah  desa  mewujudkan  inklusi  sosial  untuk  pembangunan  desa.  Pemerintah Desa  Bringinan  turut  ikut  mendorong  semua  elemen  untuk  ikut  andil  kedalam  proses pembangunan  desa,  Pemerintah  desa  mengajak  semua  elemen  menjunjung  tinggi  nilai kesetaraan  ranah  sosial.  Terbukti  dari  keterlibatan  kelompok  marginal  kedalam penyusunan  progam  pembangunan  serta  pengerjaan  pembangunan  dengan  penduduk desa . Tiga hal menjadi titik tekan utama Pemerintah Desa Bringinan untuk pemenuhan hak  bagi  penduduk  desa  rawan  tereklusi  yaitu  ekonomi  pembangunan  desa  termuat kedalam  bidang  pemberdayaan  dan  bidang  pembangunan  desa  yang  perubahannya termuat  kedalam  rencana  kegiatan  pembangunan  desa  serta  rencana  kerja  pemerinatah desa,  akses  pelayanan  kesehatan  untuk  pembangunan  desa  terbukti  dari  adanya  kartu bringinan  sehat  dari  pemerintah  desa,  politik  serta  administrasi  publik  untuk pembangunan tercermin dari bidang pembinaan penduduk desa, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi- BerbagiSerupa 4.0 Internasional
Corresponding Author: Agus pranoto llmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo Email : agussatak23@gmail.com

## 1. PENDAHULUAN
Desa,merupakan,kesatuan.masyarakat.yang.memiliki.batas,batas,wilayah,yang,berwenang, mengatur,dan,mengurus.kepentingan,masyarakat  setempat,  berdasarkan  asal  usul  dan  adat
istiadat  yang  diakui  dalam  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Dalam  hal penyelenggaraan, Pemerintahan  serta  pembangunan  selalu  terabaikan.  Pembangunan  nasional masih  terjebak  kedalam  citra  salah  satu  penyebab  melebarnya  kesenjangan  sosial  antara  desa dengan  kota.  Kelemahan  paling  menonjol  pembangunan  terletak  dari  kecenderungannya kedalam  pertumbuhan  bias  kota.  maka  sebab  itu  kesenjangan  antar  daerah  sulit  diurai.  Peran desa  dalam  kemajuan  suatu  bangsa  menjadi  hal  yang  paling  fundamental  ketika  membahas terkait  perkembangan  baik  secara  ekonomi,  sosial  politik  dan  kebudayaan(Septaning  Rena Julika n.d.). Peran masyarakat dalam mewujudkan perkembangan desa sudah selayaknya harus benar benar diperhatikan dengan seksama, diskriminasi dan eksklusi terhadap masyarakat hanya akan memperlambat perkembangan suatu desa itu sendiri.
Pelaksanaan pembangunan menuju desa berdikari dan sejahtera dibutuhkan kerjasama guna Mewujudkan  cita  cita  pembangunan  desa  melalui  penyediaan  kebutuhan  dasar  pembangunan fasilitas  serta  pengembangan  potensi  ekonomi  lokal,  pemanfaatan  kekayaan  alam  beserta lingkungan  secara  berkelanjutan,  dengan  diwujudkan  adanya  pembangunan  desa. Seperti dikutip (Mondong n.d.) Mengemukakan pendapatnya mengenai pembangunan itu adalah suatu usaha  pertumbuhan  serta  perubahan  yang  berencana  yang  dilakukan  oleh  suatu  bangsa  secara sadar,  negara  serta  pemerintah  menuju  modernitas  untuk  pembinaan  bangsa.  Dari  sini  penulis menyimpulkan  bahwa  pembangunan  ditujukan  guna  mendongkrak  kemampuan  kebersamaan kesempatan  kemandirian  sehingga  saling  ketergantungan  masyarakat  guna  mendongkrak kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
Sebaliknya dalam pembangunan peran masyarakat  khususnya masyarakat desa memegang peran penting dalam ikut andilnya menentukan dan menyusun suatu pembangunan desa, inklusi sosial  seperti  yang  terdapat  pada  (Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang  2014) terhadap partisipasi penduduk desa yang rawan termarginalisasi kedalam sejumlah arena, yaitu penataan  desa,  penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pembangunan  desa,  pembuatan  peraturan desa.  Inklusi  sosial  untuk  arena  pembangunan  desa  ini  bisa  dilihat  dari  keterlibatan  penduduk desa  yaitu  perencanaan  desa  melalui  musyawarah  desa,  keikutsertaan  penduduk  desa menanggapi  laporan  pembangunan  desa,  adanya  transparansi  terkait  perencanaan, pengaplikasian  pembangunan  desa  beserta  pendirian  Badan  Usaha  Milik  Desa  (BUM  Desa). Inklusi sosial didalam arena ini ditujukan kesemua penduduk desa yang rawan termarjinalisasi. Peran  inklusi  sosial  dari  masyarakat  dalam  pembangunan  desa  diharapkan  dapat  memberikan angin  segar  serta  guna  memenuhi  hak  masyarakat  itu  sendiri  di  setiap  pembangunan  desa. Inklusi sosial sendiri dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan yang berguna mengembangkan serta  membangun  sebuah  lingkungan  yang  terbuka,  Semua  orang  dari  etnik,  latar  belakang, status,  keahlian,  dan  kondisi  yang  berbeda  beda  berkumpul  menjadi  satu  kelompok  tanpa adanya  tembok  pembatas  sosial.  Pembangunan  Desa  dimulai  dengan  Proses  perencanaan penganggaran  pembangunan  Desa.  Perencanaan  penganggaran  dana  desa  yaitu  pintu  masuk pembangunan  desa  berkeadilan  berkemakmuran  hal  itu  tercermin  dalam  UU  Desa.  Dalam proses  perencanaan  mensyaratkan  adanya  keterlibatan  penduduk  desa  secara  luas  (Umamur 2017).
Ada  beberapa  penelitian  terdahulu  yang  mengaitkan  peran  pemerintah  desa  kedalam pembangunan  desa.  Antara  lain  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Hendra  Mondong  dengan karyanya  yang  berjudul  “Peran  Pemerintah  Desa  dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat dalam Pembangunan Desa“ yang menghasilkan kesimpulan yaitu Peran pemerintah desa dalam meningkatkan  partisipasi  masyarakat  desa  demi  terlaksananya  proses  pembangunan  sudah berperan dengan baik serta dalam rangka mengimplementasikan kebijakan sehubungan dengan peningkatan  partisipasi  masyarakat,  dan  kemampuan  desa  dalam  menjalankan  kemampuan teknis  menjadi  modal  penting  bagi  kepercayaan  masyarakat  terhadap  pemerintahan  desa  yang baik  untuk  stimulus  partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan  desa.  Yang  kedua  penelitian yang  berjudul  ”Upaya  Pemerintah  Desa  Mendorong  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pembangunan Desa Oluhuta  Kecamatan Atinggola  Kabupaten Gorontalo Utara” karya Riyanti Samaun,  Bala  Bakri,  Achmad  Risa  Mediansyah  menyatakan  pemberdayaan  masyarakat  untuk
pengambilan  kebijakan,  pengusulan  musyawarah  pembangunan  desa  menjadi  sangat  penting untuk  memupuk  rasa  kemandirian  dan  kepedulian  masyarakat  untuk  pembangunan/desa. Kemudian yang terahir penelitian karya Tifani Ardilah, Mochamad Makmur, Imam Hanafi yang berjudul  ”Upaya  Kepala  Desa  Untuk  Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam Pembangunan  Desa”    yang  menghasilkan  kesimpulan  bahwa  peranan  pemerintah  desa  dalam hal  menumbuhkan,  mengerakkan  dan  meningkatkan  partisipasi  masyarakat  untuk  ikut  aktif dalam kegiatan pembangunan desa.
Desa  Bringinan  yang  terletak  di  Kecamatan  Jambon  Kabupaten  Ponorogo  memiliki  luas wilayah  138,77  ha.  Terletak  pada  posisi strategis  tadah  hujan,  dengan  ketinggian  kurang  lebih 126 M diatas permukaan laut. Desa yang berbatasan langsung dengan Desa Sendang disebelah utara, Desa Sedarat disebelah timur, Desa Ngumpul disebelah selatan, dan Desa Poko disebelah barat. Dengan letak geografisnya tersebut Desa Bringinan  kebanyakan masyarakatnya bermata bercaharian  sebagai  petani,  secara  demografisnya  Desa  Bringinan/ didominasi  secara  jenjang pendidikannya  kebanyakan  tamatan  sekolah  dasar.  Berdasarkan  kondisi  tersebut  pemerintah desa  dengan  perpedoman  sesuai  amanat  Undang  Undang  Desa  yang  memuat  inklusi  sosial berupaya  semaksimal  mungkin  mendorong  serta  memberikan  ruang  kepada  kelompok masyarakat  marjinal  untuk  ikut  andil  kedalam  proses  pembangunan  desa.  Keterlibatan masyarakat miskin, disabilitas serta perempuan dalam forum forum desa sebagai  bentuk nyata pemberian hak serta ruang bagi kelompok marjinal untuk ikut dalam proses pembangunan desa. Dengan  keterlibatan  masyarakat  marjinal  dalam  proses  pembangunan  desa  diharapkan pembangunan Desa Bringinan dapat berjalan dengan maksimal serta sesuai dengan tujuan dari Undang Undang Desa.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bagaimana peran pemerintah desa dalam mewujudkan inklusi sosial untuk pembangunan desa. Dalam hal pemenuhan hak kepada masyarakat  marginal  agar  turut  ikut  serta  berkontribusi  dalam  pembangunan  Desa  Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Serta mengetahui bagaimana upaya pemerintah desa dalam  mengakomodir  masyarakat  marginal  sehingga  dapat  berkontribusi  secara  maksimal dalam forum forum musyawah desa baik formal maupun non formal.

## 2. METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengunakan metode analisis deskriptif kualitatif  yaitu penelitian yang menyajikan  data  dalam  bentuk  deskriptif  tertulis  berdaskan  hasil  dari  pengamatan lapangan  secara  langsung,  wawancara  dan  dokumentasi.  Penelitian  Kualitatif  menurut Usman  (Sholihat,  Nelly,  and  Ratnawati  2017) penelitian  dengan  pengumpulan  data, pengolahan  data,  pembuatan  laporannya,  penarikan  kesimpulannya  bersumber  data  observasi, wawancara,  dokumentasi.  Observasi  yaitu  metode  pengamatan  mengunakan  pengin  seacara spontan  terhadap  suatu  benda,  kondisi,  situasi,  proses  serta  perilaku  (Fitrah  2017).  Observasi terhadap penelitian ini dilaksanakan diwilayah Desa Bringinan Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.. Wawancara penelitian ini guna melengkapi serta memperdalam data hasil penelitian yang dikerjakan. Dimana metode wawancara yaitu teknik dalam upaya menghimpun data yang benar guna pelaksanakan proses pemecahan masalah merujuk dengan data, metode ini sebagai alat  pengumpul  data  pada  saat  wawancara(Gani,  Djafar,  and  Paramata  2016),  pada  saat melakukan  wawancara  peneliti  bisa  mengajukan  beberapa  pertanyaan  secara  verbal  kepada narasumber.  Dalam  wawancara  ini  obyek  penelitian  yaitu  pemerintah  desa  beserta  penduduk desa /Bringinan Kecamatan Jambon. Sukmadinata( dalam Juri 2017) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan  data  berdasarkan  cara  mempelajari,  mengamati  dokumen  resmi,  contohnya  data peraturan-peraturan, buku buku dengan relevansi dengan yang hendak diamati.
Peneliti  terlebih  dahulu  menyusun  batas  batas  objek  penelitian,  penelitian  kali  ini  obyek kajiannya  yaitu  Peran  pemerintah  desa  mewujudkan  inklusi  sosial  untuk  pembangunan  desa. Dalam  masa  penelitian,  Peneliti  melakukan  observasi,  wawancara,  dokumentasi  secara  terus menerus  mencapai  data  kedalam  posisi  jenuh.  Selanjutnya  data  lapangan,  peneliti  melakukan analisis  data  secara  kualitatif  yaitu  mereduksi  data  (data  reduction),  menyajikan  data  (data
display),  manarik  kesimpulan  (conclusion  drawing).  Analisis  data  penelitian  menetapkan analisis  interaktif,  Miles  serta  Huberman,  terdiri  4  langkah  yaitu  pengumpulan  data,  reduksi data, penyajian data, penarikan hasil akhir (Ardilah et al. 1945)

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 3.1.Peranan Pemerintah Desa
Dalam  kehidupan  sehari-hari  setiap  individu  tidak  terlepas  dengan  masalah,  Masalah sendiri yaitu kesenjangan antara ambisi dan kenyataan. Untuk menggapai hal tersebut, setiap individu  penduduk  desa  mencari  jalan  solusi  sebagaimana  semestinya.  Pemerintah  desa seharusnya  dapat  berperan  mencarikan  jalan  keluar  dari  setiap  masalah  yang  ada dimasyarakatnya./  Peranan  diartikan  fungsi  atau  tugas  guna  mencapai  sebuah  tujuan (Sugiman 2018). Peranan  yaitu Segala sesuatu tindakan dilakukan secara sengaja bertujuan demi  mencapai  suatu  hal.  Landasan  pemikiran  pemerintahan  desa  yaitu  keanekaragaman, partisipasi,  demokratisasi,  pemberdayaan.  Penyelenggaraan  pemerintahan  desa  membentuk bagian  subsistem  penyelenggaraan  pemerintahan.  Berdasarkan  hal  itu  desa  mengatur, mengurus masyarakatnya sendiri. Pemerintah desa  merupakan bagian dari pemerintah yang secara struktural dekat dengan penduduk desa diminta bisa menjalankan roda pemerintahan sehingga  dapat  mampu  membawa  kesejahteraan,  adil,  makmur.  masyarakat.  Dengan demikian, pemerintah desa seharusnya memerankan/tugasnya sebagiamana mestinya. Beberapa tugas pemerintah desa untuk pelaksanaan pemerintahan desa antara lain :
1. Peranan  pemerintah  desa  untuk  menggerakkan  partisipasi  penduduk  dalam pembangunan  desa.  Peran  pembangunan  melibatkan  partisipasi  penduduk  desa  antara lain  pembangunan  jalan  desa,  pembuatan  sumur  terintegrasi  ,  perpustakaan  desa  serta pemberdayaan  penduduk  yang  rawan  termarginalisasi.  Pemerintah  desa  menggerakkan partisipasi  dengan  cara  musyawarah  guna  mempercepat  pembangunan,  akhirnya  hasil musyawarah  pembangunan  menjadi  keputusan  bersama.  Hal  ini  berarti  masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat bisa dilihat dari kesediaan mengikuti  musyawarah,  partisipasi  berupa  uang,  serta  partisipasi  berupa  tenaga.  Peran pemerintah  desa  yaitu  sebagai  penggerak,  perencana,  motivator,  serta  pelopor. Pemerintah  sebagai  penggerak  yakni  menggerakkan  masyarakatnya  bergabung berpartisipasi  kedalam  musyawarah  penetapan  (pikiran),  pemerintah  desa  melibatkan penduduk  desa  merencanakan  sesuatu,  memotivasi  lewat  pandangan-pandangan  ke depan  terkait  pembangunan  memberikan  gambaran  perencanaan,  sekaligus  ikut  dalam pembangunan.
2. Peranan  pemerintah  desa  untuk  menggerakkan  partisipasi  kelompok  marginal  demi menjaga  ketertiban  beserta  keamanan  .  Pemerintah  desa  menggerakkan  partisipasi mengunakan cara melibatkan penduduk desa kedalam macam macam progam yaitu turut ikut  menjaga  keharmonisan  dalam  ranah  masyarakat  desa  agar  selalu  guyun  rukun, menjunjung  tinggi  nilai  budaya  gotong-royong,  pembuatan  jalan  ,  dan  meningkatkan jaga malam di setiap Rt.
3. Peranan  pemerintah  desa  melaksanakan  pemberdayaan  penduduk  desa.  Pemberdayaan yaitu sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan. Sebagai proses, pemberdayaan beberapa  tahapan  yaitu  penyadaran.  Pada  bagian  ini  penduduk  desa  diberikan  motivasi bahwa  mereka  punya  hak  hidup  seperti  penduduk  pada  umumnya,  prinsip  dasarnya penduduk  desa  mengerti  bahwa  mereka  perlu  diberdayakan.  Proses  pemberdayaan  itu diawali mereka sendiri bersama dibantu pemerintah desa. Pemberdayaan penduduk desa bertujuan  memperbaiki  kemampuan  serta  kemandirian  ekonomi.  Pemberdayaan penduduk  pedesaan  untuk  hal  pembangunan  membuat  ruang  agar  turut  aktif berpartisipasi dalam progam pembangunan.
3.2.Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa
Tercapainya  pembangunan  dibarengi  partisipasi  penduduk  desa,  baik  kesatuan  sistem atau  individu  membentuk  bagian  sangat  integral  proses  dinamika  pembangunan,  hal  itu
kerena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan kesejahteraan. Demikian tanggung  jawab  berhasil  tidaknya  pembangunan  bukan  saja  ditangan  pemerintah  namun ditangan  penduduk  desa  sekaligus  .  Kesadaran  partisipasi  aktif  penduduk  desa  salah  satu kunci  keberhasilan  pembangunan,  hal  ini  guna  mencapai  tujuan  pembangunan  perlu ditunjukkan  konsistensi  kebijaksanaan  pemerintah  desa. Inklusi  sosial  demi  pembangunan desa  terdapat  nilai  guna  mengarahkan  penduduk  desa  kedalam  suatu  hal  yaitu  penduduk desa  turut  berpartisipasi  kedalam  pembangunan  secara  regulatif  berdasar  undang-undang, maka  hal  itu  penduduk  desa  notabene  subjek  pembangunan  sanggup  mengikis marginalisasinya  sendiri.  Antara  keduanya  saling  berkaitan  dimana  posisi  penduduk  desa berada  pada  subjek  pembangunan  guna  dapat  mengikis  marginalisasinya  yaitu  bagian integral kedalam peranan penduduk desa turut aktif kedalam pembangunan . (Putra, Gutama, and Widiyahseno 2020).
Kelompok  yang mengalami eksklusi sosial untuk pembangunan desa dalam kehidupan sosial  dinamai  kelompok  rentan.  Beberapa  dokumen  peraturan  kebijakan  memberikan cakupan  kelompok  rentan,  antara  lain  perempuan,  penduduk  miskin,  serta  penyandang disabilitas  (Kementerian  PPN/Bapenas  2013).  Kelompok  marginal  dikaitkan  dengan kemiskinan, sekalipun bukan selalu demikian. Kelompok marginal melingkupi perempuan, penduduk miskin, penduduk minoritas agama. Baik kelompok rentan ataupun marginal bisa diartikan  sebagai  kelompok  yang  tidak  mempunyai  akses  terhadap  sumberdaya,  informasi (Simarmata  Rikardo  2017).  Dalam  (Undang  Undang  Nomor  6  Tahun  2014  Tentang 2014)mengatur inklusi sosial kedalam berbagaipartisipasi penduduk rawan termarginalisasi kedalam  sejumlah  arena  yaitu  penataan  desa,  penyelenggaraan  pemerintahan  desa, pembangunan  desa,  dan  pembuatan  peraturan  desa.  Inklusi  sosial  dapat  diartikan  sebagai proses yang memungkinkan individu atau kelompok tertentu berpartisipasi dalam kehidupan sosial,  baik  secara  penuh  maupun  sebagian.  Jadi,  inklusi  sosial  dan  eksklusi  sosial  dapat diandaikan sebagai dua sisi mata uang yang berbeda (Rahmat et al. 2014).
Inklusi  sosial  dalam  arena  pembangunan  desa  tampak  terlihat  keterlibatan  penduduk desa  pada  saat  perencanaan  pembangunan  desa  melalui  masyawarah  desa  dibarengi keikutsertaan  penduduk  menanggapi  laporan  pembangunan  desa,  adanya  transparansi perihal  perencanaan  sampai  tahap  pembangunan  desa. Inklusi  sosial  untuk  arena  ini ditujukan untuk semua kelompok marginal, bukan satu kelompok tertentu  saja . Inklusi sosial terlihat  kedalam  hak  penduduk  desa  terlibat  kedalam  partisipasi  pembuatan  rancangan peraturan  desa.  Pembangunan  desa  bertujuan  memperbaiki  kualitas  kognitif  manusianya, termasuk penciptaan iklim demi mendorong tumbuhnya prakarsa, swadaya penduduk desa. Penduduk pedesaan punya suatu potensi peranan ganda, yaitu objek pembangunan sekaligus subjek pembangunan. Dikatakan objek pembangunan, sebagian penduduk pedesaan diamati dari  aspek  kualitas  masih  perlu  dilakukan  pemberdayaan.  Sebaliknya  subjek  pembangunan penduduk  pedesaan  memegang  peranan  sangat  penting  sebagai  pelaku  demi  proses pembangunan pedesaan.
3.3.Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa Wilayah  Desa  Bringinan  Kecamatan  Jambon  Kabupaten  Ponorogo  bersama  Visi Misinya yaitu sehat adil makmur sejahtera , guyub rukun ayem tentrem menuju masyarakat desa bringinan  yang  cerdas , terukur, terkendali serta berprestasi.  Hal itu coba diwujudkan dengan berbagai progam pembangunan baik pemberdayaan masyarakat, progam kesehatan, pendidikan dan juga ekonomi untuk masyarakat desa.
Penduduk Desa Bringinan berdasarkan tingkat pendidikan yaitu sebagai berikut .

## Tabel I. Data Tingkat Penduduk Desa Bringinan
( Sumber: Berdasarkan Dokumentasi Desa Bringinan )
Berdasarkan  data  demografis,  Desa  Bringinan  masuk  kedalam  indikator  potensi penduduk  desa  rawan  termaginalkan.  Hal  ini  melihat desa  yang  didominasi  penduduk tamatan  pedidikan  sekolah  dasar, kondisi  itu  tentunya  sangat  mempengaruhi  partisipasi penduduk desa dari segi pembangunan, hal itu dikarenakan taraf pendidikan penduduk desa yang diatas rata rata bisa mempengaruhi daya kritis penduduk desa, kondisi tersebut dapat menaikkan  tingkat  partisipasi  penduduk  desa  dari  segi  pembangunan  desa.  Hal  itu  turut disadari oleh Pemerintah Desa Bringinan untuk turut serta dalam mendorong seluruh elemen masyarakat  Desa  Bringinan  dalam  ikut andil  dalam  proses  pembangunan  desa,  Pemerintah Desa Bringinan berupaya mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai  kesetaraan  dalam  ranah  sosial  kemasyarakatan.  Hal  itu  terbukti  dengan  keterlibatan masyarakat  desa  bringinan  dalam  berbagai  pembuatan  progam  pembangunan  maupun pelaksanaan  pembangunan desa. Pemerintah desa mewujudkan inklusi sosial wilayah Desa Bringinan  membuat, mengorganisir  serta  memberikan  hak  kepada  masyarakat  yang  rentan termarginalisasi, ada tiga  hal yang menjadi fokus utama Pemerintah Desa Bringinan dalam pemenuhan hak kepada masyarakat Desa yang rawan tereklusi antara lain :
1. Ekonomi Pembangunan desa berada atas bidang pemberdayaan penduduk desa sekaligus bidang  pembangunan  desa  berdasar  tranformasinya  mengacu  rencana  kegiatan pembangunan desa, rencana kerja pemerintah desa.
2. Akses  pelayanan  kesehatan  dalam  pembangunan  desa  terbukti  dengan  adanya  kartu Bringinan sehat yang diberikan oleh Pemerintah Desa Bringinan.
3. Politik  administrasi  publik  pembangunan  desa  tercermin  melalui  lingkup  pemeliharaan penduduk desa, penyelenggaraan pemerintahan desa.
(Permendagri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa 2014) Hal itu sama ketika Inklusi sosial kedalam pembangunan tampak keterlibatan penduduk sewaktu perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa, keikutsertaan penduduk desa  ikut  berpartisipasi  dalam  menanggapi  laporan  pengerjaan  pembangunan  desa, kemudian  penduduk  desa  berhak  mengetahui  terkait  perencanaan  pembangunan  desa. Inklusi  sosial  dalam  arena  ini  ditujukan  untuk  seluruh  kelompok  marginal,  bukan  hanya kelompok tertentu saja (Simarmata Rikardo 2017). Dalam hal ini pemerintah desa berperan menyediakan  fasilitas,  membantu  serta  memudahkan  masyarakat  sekaligus  mendorong kelompok kelompok tersebut untuk ikut andil dalam proses pembangunan desa baik dalam pengalian  gagasan  lewat  forum  forum  formal  desa  seperti  MUSREMBANGDES, musyawarah  dukuh  yang  dilakukan  oleh  kepala  dusun  maupun  dalam  forum  non  formal seperti  di  rumah  maupun  di  warung.  Diharapkan  dengan  cara  tersebut  keterlibatan masyarakat  marginal  dalam  proses  pengalian  gagasan  dari  masyarakat  dapat  terlaksana sesuai yang diamanatkan UU desa.
No Kelompok Jumlah 1 Tidak / Belum Sekolah 337 2 Belum Tamat SD / Sederajat 61 3 Tamat SD / Sederajat 412 4 SLTP / Sederajat 241 5 SLTA / Sederajat 185 6 DIPLOMA I / II 3 7 AKADEMI / DIPLOMA III / S. MUDA 3 8 DIPLOMA IV / STRATA I 24 9 STRATA II 0 10 STRATA III 0 11 JUMLAH 1266
Dalam  dimensi  ekonomi  pembangunan  desa  hasil  wawancara  dengan  Kepala  Desa Bringinan Bapak Barno dan Ketua BPD Bapak Agus, pemerintah desa bringinan melakukan pemberdayaan  kelompok  disabillitas  lewat  bantuan  dari  dinas  pertanian  Kabupaten Ponorogo  melalui  bidang  perikanan  memberikan  bantuan  berupa  kolam  lele,  sementara  air yang digunakan untuk memasok kolam diambilkan dari sumur terintegrasi yang dibuat oleh desa  lewat  jaringan  pipa  bawah  tanah.  Artinya  bantuan  yang  diberikan  dari  kabupaten maupun pelaksanaan didesa dapat bersinergi dari mulai kabupaten, desa maupun masyarakat desa  bringinan,  dengan  demikian  pendapatan  kelompok  disabilitas  akan  terus  naik  indek ekonomi desa bringinan juga semakin baik. Pemberdayaan kelompok masyarakat disabillitas ini terintegrasi dengan badan usaha milik desa, hasil panen dari kolam lele akan di beli oleh badan usaha milik desa agar penjualan dari kelompok masyarakat disabillitas dapat terserap dengan  maksimal.  Sementara  itu  pemerintah  Desa  Bringinan  terus  akan  mendorong kelompok disabillitas agar supaya lebih kreatif dan inovatif dan dapat berkolaborasi dengan pemerintah  desa  turut  serta  memajukan  pembangunan  desa  dan  yang  paling  utama  adalah memupuk  semangat  kelompok  disabillitas  agar  tidak  minder  dalam  hal  interaksi  kepada masyarakat lainnya.
Dimensi Akses pelayanan kesehatan pembangunan desa, data dari wawancara bersama Kepala  Desa  Bringinan  Bapak  Barno  mengatakan  kesehatan  menjadi  hal  paling  utama didesa bringinan, hal itu oleh pemerintah Desa Bringinan diwujudkan dengan bekerja sama dengan  puskesmas  desa  mengeluarkan  kartu  bringinan  sehat.  Dimana  kartu  ini  dapat digunakan  untuk  mengakses  pelayanan  kesehatan  ditingkat  desa  dan  yang  paling  tinggi dapat  mengakses  pusat  pelayanan  diwilayah  puskesmas  yang  ada  dikecamatan  Jambon. Sementara  penderita  gangguan  jiwa  didesa  bringinan  dirasa  masih  relatif  banyak,  peran pemerintah  desa  dalam  menangani  dan  memulihkan  masyarakat  Desa  Bringinan  terhadap gangguan  jiwa.  Pemerintah  desa  dan  elemen  masyarakat  membuat  kelompok  yang dinamakan relawan bringinan bebas gila ( BBG ) tugas dari relawan ini adalah memberikan motivasi,  pemantauan  dan  sosialisasi  serta  pemberian  obat  obatan  kepada  masyarakat pengidap gangguan jiwa yang mana dimaksutkan agar penderita gangguan jiwa dapat sedikit berkurang setiap tahunnya.
Politik administrasi publik pembangunan desa lewat wawancara penulis bersama Bapak Barno  selaku  Kepala  Desa  sekaligus  Ketua  BPD  Desa  Bringinan  yaitu  Bapak  Agus, memperoleh data bahwa pemerintah desa Bringinan dijadikan pusat bagi penduduk desanya. Penduduk  dilibatkan,  diberikan  ruang  untuk  ikut  proses  pembangunan  contohnya  ikut menjaga  ketertiban  keamanan  lingkungan,  pembangunan  akses  jalan  desa,  Pengelolaan perusahaan  desa  sekaligus  perpustakaan  desa.  Penduduk  Desa  Bringinan  mendapatkan kontribusi  kedalam  partisipasi  lewat  musyawarah  desa  mengikuti  proses  penyusunan pembangunan  desa,  penyusunan  kerja  pemerintah  desa.  Inklusi  sosial  pembangunan  desa mempunyai nilai guna mengarahkan penduduk desa kedalam suatu hal yaitu penduduk desa turut  berpartisipasi  kedalam  pembangunan  secara  regulatif  berdasar  undang-undang,  maka hal  itu  penduduk  desa  notabene  subjek  pembangunan  sanggup  mengikis  marginalisasinya sendiri. Antara keduanya saling berkaitan dimana posisi kepada pemenuhan hak masyarakat ,ekonomi,  kepartisipasian  masyarakat  desa,  pemenuhan  pelayanan  kesehatan  dan pemberdayaan  masyarakat.  Peran  pemerintah  Desa  Bringinan  dalam  mewujudkan  inklusi sosial  dalam  pebangunan  desa  dirasa  cukup  efektif  mendorong  masyarakat  untuk  aktif dalam  kegiatan  kemasyarakatan  serta  dalam  perencanaan  pembangunan  sekaligus  dalam proses  pembangunannya  sendiri  Baik  fisik  dan  juga  non  fisik  kemudian  dilaksanakan  oleh pemerintah desa bringinan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  akhir  penelitian  tentang  peran  pemerintah  Desa  Bringinan  dalam mewujudkan  inklusi  sosial  untuk/ Pembangunan  desa.  Peran  pemerintah  Desa  Bringinan  guna mewujudkan  inklusi  sosial  untuk  pembangunan  desa,  berdasarkan  hasil  penelitian  telah
melakukan  dan  melaksanakan  perannya  dengan  begitu  maksimal.  Pemerintah  Desa  Bringinan turut serta dalam mendorong seluruh elemen masyarakat Desa Bringinan dalam ikut andil dalam proses  pembangunan  desa,  Pemerintah  Desa  Bringinan  telah  mengajak  seluruh  masyarakat untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai kesetaraan dalam ranah sosial kemasyarakatan. Hal itu terbukti  dengan  keterlibatan  masyarakat  desa  bringinan  dalam  berbagai  pembuatan  progam pembangunan  maupun  pelaksanaan  pembangunan  desa  yang  dikerjakan  bersama  masyarakat desa.  Terbukti  dengan  dilaksanakannya  tiga  hal  yang  menjadi  fokus  utama  Pemerintah  Desa Bringinan dalam pemenuhan hak kepada masyarakat desa  yang rawan tereklusi  yaitu/ekonomi Ekonomi pembangunan desa berada atas bidang pemberdayaan penduduk desa sekaligus bidang pembangunan  desa  berdasar  tranformasinya  mengacu  rencana  kegiatan  pembangunan  desa, rencana  kerja  pemerintah  desa  akses  pelayanan  kesehatan  dalam  pembangunan  desa  terbukti dengan adanya kartu Bringinan sehat yang diberikan  oleh Pemerintah Desa Bringinan,/ Politik serta  administrasi  publik  pembangunan  desa  tergambar  kedalam  bidam  pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa.
Inklusi sosial diwujudkan kedalam pembangunan oleh pemerintahan Desa  Bringinan yaitu kebijakan  pembangunan  membawa  penduduk  desa  terlibat  kedalam  pembangunan  desa, pemenuhan pelayanan  akses  kesehatan,  partisipasi  serta  pemberdayaan,  diharapkan  nantinya masyarakat lebih aktif untuk berperan dalam pembangunan desa dan marginalisasi bisa terkikis dengan sendirinya bila mana pemerintah sudah memberikan ruang serta hak kepada masyarakat secara maksimal.

## 5. UCAPAN TERIMAKASIH
Ucapan  terimakasih  penulis  sampaikan  untuk  Pemerintah  Desa  Bringinan  Kecamatan  Jambon Kabupaten Ponorogo dan juga tak lupa badan permusyawaratan desa    (BPD) beserta penduduk Desa  Bringinan  dengan  membantu  menyukseskan  pengalian  data.hingga  dapat  menyelesaikan tulisan  ini.  Kepada  teman  penulis  dan  dosen  pembimbing  yang  sudah  bersedia  membantu  dan memotivasi  penulis  mengucapkan  banyak  banyak  terima  kasih,  semoga  kebaikan  serta ketulusan pihak pihak terkait dalam proses penulisan ini dapat imbalan dari Sang Maha Pemberi dikemudian hari.

## 6. DAFTAR PUSTAKA
Ardilah,  Tifani  et  al.  1945.  “DALAM  PEMBANGUNAN  DESA  (  Studi  Di  Desa  Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang ).” Administrasi Publik (JAP) 2(1): 71–77. Fitrah,  Nur.  2017.  “PROBLEMATIKA  PELAKSANAAN  MUSYAWARAH  RENCANA PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANG DESA) STUDI  KASUS  DESA RUMPA KECAMATAN MAPILLI.” MITZAI, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi 2. Gani, Rabia, Lucyane Djafar, and Sri Hantuti Paramata. 2016. “Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat  Dalam  Pembangunan  Di  Desa  Dulamayo  Utara Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo.” Publik Jurnal Ilmu Administrasi 5.
Juri, Tanjung. 2017. “Upaya Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat Guna Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sungai Mali.” Pekan 2(2): 103–19. Kementerian  PPN/Bapenas.  2013.  “Menteri  Perencanaan  Pembangunan  NasionaV  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.”
Mondong,  Hendra.  “Peran  Pemerintah  Desa  Dalam  Meningkatkan  Partisipasi  Masyarakat Dalam Pembangunan Desa.” : 1–18.
Permendagri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa. 2014. “Permendagri Nomor 114
Tentang Pedoman Pembangunan Desa.”
Putra,  Prima,  Budi  Gutama,  and  Bambang  Widiyahseno.  2020.  “Inklusi  Sosial  Dalam Pembangunan Desa.” REFORMASI 10: 70–80.
Rahmat, Dengan, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia. 2014. “No Title.” (1).
Septaning  Rena  Julika,  Irma  Irawati  P  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Ilmu  Politik  Universitas
Wiraraja  Sumenep.  “MENDORONG  PEMBANGUNAN  DESA  Fakultas  Ilmu  Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Wiraraja Sumenep.”
Sholihat,  Walmi,  Ria  Nelly,  and  Vince  Ratnawati.  2017.  “ANALISIS  PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN SEBERIDA KABUPATEN INDRAGIRI HULU.” EKONOMI 25(6): 15–29.
Simarmata Rikardo, Zakaria Yando. 2017. “Perspektif Inklusi Sosial Dalam UU Desa Perspektif Inklusi Sosial Dalam.” Wacana Jurnal Transformasi Sosial .
Umamur, Ra’is. 2017. “Peta Inklusi Sosial Dalam Regulasi Desa.” REFORMASI 7(2): 88–106. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang. 2014. “Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” (1).