## JGISE
Journal of Geospatial Information Science and Engineering
ISSN: 2623-1182    |    https://jurnal.ugm.ac.id/jgise
Study of parcels-based Land Use Planning in Urban areas dan Rural Areas (Case Study of Mantrijeron Sub-district, Yogyakarta City and Bambanglipuro Sub-district, Bantul Regency)
Hary L. Prabowo
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, Indonesia
Article History:
Received 13 December 2018
Received in revised form 5 June 2019
Accepted 11 June 2019 Available online 28 June 2019 ABSTRACT. The Land Use Planning (LUP-Neraca Penatagunaan Tanah/NPGT) is a balance between land availability and the needs of tenure, use and utilization of  land  according  to  the  Regional  Spatial  Plan  (RTRW)  function  area.  LUP  is arranged  sectorally  and  regionally.  Examples  of  sectoral  LUP  are  rice  field planning  and  plantation  field  planning.  While  regional  LUP  is  arranged  at  a certain  administrative  level.  So  far  LUP  has  been  prepared  based  on  zones/ regions that are adjusted to the RTRW functions area. The LUP at the sub-district administrative level began to be initiated and to be implemented after almost all of district/ city LUPs were implemented. Sub-district LUP was supported by the availability  of  the  Subdistrict  Spatial  Detail  Plan  (RDTR)  on  a  1:5.000  scale which  became  a  reference  in  the  permittance  of  space  utilization,  so  that  the subdistrict LUP was arranged on the same scale. In this paper an assessment of sub-district LUP was made based on the Parcels Map (PBT) that available in the land office. PBT displays land parcels based on land ownership and land tenure.
LUP  is  carried  out  in  urban  areas  and  rural  areas.  Location  of  urban  areas  in Mantrijeron  Sub-District,  Yogyakarta  City,  while  rural  areas  in  Bambanglipuro Sub-District. The stages of sub-district LUP consist of : data collection/ inventory; processing and  analysis  of  data;  and  compilation  of  results  and  discussion.  The  data collection/  inventory  phase  includes  activities  for  preparing  work  maps  and collecting primary data and supporting data. The processing and analysis stage includes  data  processing  on  sub-district  LUP  compilation  with  GIS  application (ArcGIS) and LUP analysis. LUP analysis consists of : analysis of land use changes, analysis  of  land  use  suitability  and  analysis  of  land  availability.  The  stage  of result  preparation  and  discussion  includes  the  preparation  of  the  result  of  the analysis, a comparison between two regions that were studied, conclusions and recommendations.
The  result  of  the  parcels-based  sub-district  LUP  shows  that  land  tenure  and ownership  information  is  very  detailed;  the  information  of  land  use  and utilization  in  one  parcel  of  land  can  consist  of  more  than  one  type.  In  urban areas, the size of land parcels is relatively small with more varied types of land use and utilization than rural areas. As a note, that the coverage of parcels map in rural areas still needs to be improved because there are still empty areas.
Keywords: Land Use Panning, Parcels Map
Corresponding Author: Hary L. Prabowo Email: bersihbersinar@yahoo.co.id
© Author(s) 2019.  This is an open access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License ( CC BY-SA 4.0) .

## 1. Pendahuluan
Penyusunan  Neraca  Penatagunaan  Tanah  merupakan amanat Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan  Tanah  Pasal  23  ayat  (3)  dan  Undang  -
Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 33  ayat  (2).  Neraca  Penatagunaan  Tanah  (NPGT)  adalah perimbangan  antara  ketersediaan  tanah  dan  kebutuhan penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menurut fungsi  kawasan  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW).
Kajian  dalam  NPGT  meliputi  neraca  perubahan penggunaan  tanah,  neraca  kesesuaian  penggunaan  tanah terhadap  RTRW,  dan  prioritas  ketersediaan  tanah.  NPGT menyajikan  informasi  mengenai  dinamika  perubahan penggunaan  tanah,  kesesuaian  penggunaan  tanah terhadap  rencana  tata  ruang,  dan  ketersediaan  serta kebutuhan  tanah  sebagai  arahan  program  strategis pertanahan  (reforma  agraria,  pendaftaran  tanah  positif dan  pengadaan  tanah  untuk  kepentingan  umum)  dalam rangka  menunjang  pembangunan  dan  menjadi  referensi dalam  menerbitkan  perizinan  pemanfaatan  ruang (ATR/BPN, 2018).
NPGT  disusun  secara  sektoral  dan  regional.  NPGT sektoral  adalah  penyusunan  neraca  penatagunaan  tanah dengan  kajian  utama  terhadap  penggunaan  dan pemanfaatan  tertentu  seperti  sawah,  perkebunan, perumahan,  industri  dan  lain  sebagainya.  Contoh penyusunan  NPGT  sektoral  adalah  neraca  sawah  pada tahun  2011  dan  neraca  perkebunan  tahun  2013 (ATR/BPN,  2016).  NPGT  regional  adalah  penyusunan neraca  penatagunaan  tanah  dengan  wilayah  kajian berdasarkan  wilayah  administrasi  tertentu.  Contoh penyusunan  NPGT  regional  adalah  neraca  penatagunaan tanah  nasional,  neraca  penatagunaan  tanah  provinsi, neraca  penatagunaan  tanah  kabupaten/kota  dan  neraca penatagunaan tanah kecamatan.
NPGT  kecamatan  mulai  digagas  untuk  dilaksanakan setelah  hampir  seluruh  neraca  penatagunaan  tanah kabupaten/kota dilaksanakan. Penyusunan neraca penatagunaan  tanah  kecamatan  memberikan  gambaran informasi  penatagunaan  tanah  yang  lebih  detil  sehingga dapat bermanfaat untuk pelaksanaan pembangunan pada umumnya  maupun  untuk  meletakkan  program-program strategis pertanahan khususnya.
Rencana  pembangunan  yang  tertuang  dalam  Rencana Detail  Tata  Ruang  (RDTR)  Kecamatan  skala  1  :  5.000 menjadi acuan dalam perijinan pemanfaatan ruang. RDTR adalah  rencana  pemanfaatan  ruang  kota  yang  disusun secara  terinci  untuk  penyiapan  perwujudan  ruang  dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota. Penyusunan  RDTR  didasarkan  pada  upaya  untuk mewujudkan  tujuan  penataan  ruang  pada  wilayah perencanaan  tertentu/kecamatan,  yang  diterjemahkan dalam  kebijakan  dan  strategi  pengembangan  struktur ruang dan pola ruang wilayah perencanaan tertentu. RDTR memuat  rumusan  kebijaksanaan  pemanfaatan  ruang wilayah  yang  disusun  dan  ditetapkan  untuk  menyiapkan perwuudan  ruang  Bagian  Wilayah  Perencanaan  dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan  baik  yang  dilakukan  oleh  Pemerintah, swasta maupun masyarakat.
Ketersediaan  RDTR  tersebut  perlu  disusun  neraca penatagunaan  tanah  kecamatan  dengan  skala  yang  sama. Penyusunan    NPGT  kecamatan  dapat  menjadi  bahan evaluasi  pemanfaatan  ruang  kecamatan.  Selain  itu  dapat menjadi  acuan  dalam  pelayanan  administrasi  pertanahan terutama  dalam  rangka  penerbitan  pertimbangan  teknis pertanahan  (ATR/BPN, 2018).
Dalam  penyusunan  NPGT  kecamatan,  Kementerian Agraria dan Tata Ruang telah menerbitkan Tata Cara Kerja
Penyusunan  NPGT  Kecamatan.  Pengolahan  dan  analisis data  spasial  dalam  penyusunan  NPGT  adalah  berbasis zona/kawasan  (zone  based),  baik  itu  NPGT  sektoral maupun  NPGT  regional  termasuk  dalam  penyusunan NPGT kecamatan.
Kegiatan  pendaftaran  tanah  yang  sangat  masif  melalui Pendaftaran  Tanah  Sistematik  Lengkap  (PTSL)  dan didukung  kegiatan  Inventarisasi  Pemilikan  Penguasaan Penggunaan    dan  Pemanfaatan  Tanah  (IP4T)  telah menghasilkan  peta  lengkap  pada  tingkat  desa/kelurahan (Prabowo,  2016).  Peta  lengkap  memuat  seluruh  atau sebagian  besar  bidang-bidang  tanah  pada  wilayah desa/kelurahan.  Peta  bidang-bidang  tanah  tersebut tersedia di kantor-kantor pertanahan.
Dalam  makalah  ini,  dilakukan  pengkajian  penyusunan NPGT  kecamatan  berbasis  Peta  Bidang  Tanah  (PBT)  / parcel  based  di  kawasan  perkotaan  dan  kawasan perdesaan.  Kawasan  perkotaan  yang  dipilih  adalah Kecamatan  Mantrijeron  Kota  Yogyakarta.  Untuk  kawasan perdesaan  dipilih  Kecamatan  Bambanglipuro  Kabupaten Bantul.  Kedua  kecamatan  tersebut  merupakan  lokasi kegiatan  Penyusunan  NPGT  Kecamatan  tahun  anggaran 2017.

## 2. Data dan Metodologi
2.1 Data dan Lokasi Data yang digunakan dalam penelitian ini terdari dari :
1. Data primer, terdiri dari :
a. Peta Administrasi
b. Data/informasi spasial penggunaan tanah
c. Data/informasi spasial RDTR
d. Data/informasi spasial penguasaan tanah
e. Peta Bidang Tanah
2. Data pendukung, terdiri dari :
a. Kecamatan dalam angka;
b. Monografi/potensi desa/kelurahan;
c. Data/informasi lainnya.
Lokasi  penelitian  adalah  Kecamatan  Mantrijeron  Kota Yogyakarta  dan  Kecamatan  Bambanglipuro  Kabupaten Bantul.

## Kecamatan Mantrijeron
Kecamatan  Mantrijeron  merupakan  salah  satu kecamatan  di  Kota  Yogyakarta  yang  terletak  di  bagian barat  daya  Kota  Yogyakarta.  Kecamatan  Mantrijeron terletak  sekitar  :  7˚49’14,85”  Lintang  Selatan  dan 110˚21’40,95” Bujur Timur, dengan ketinggian 113 meter di atas permukaan laut.
Kecamatan  Mantrijeron  terdiri  dari  3  (tiga)  kelurahan, yaitu Kelurahan Gedongkiwo, Kelurahan Suryodiningratan dan  Kelurahan  Mantrijeron.  Adapun  batas  Kecamatan Mantrijeron  sebelah  utara  adalah  Kecamatan  Kraton  dan Kecamatan  Ngampilan,  sebelah  timur  adalah  Kecamatan Kraton  dan  Kecamatan  Mergangsan,  sebelah  selatan adalah  Kabupaten  Bantul  dan  sebelah  barat  adalah Kecamatan  Wirobrajan  dan  Kabupaten  Bantul.  Luas wilayah  Kecamatan  Mantrijeron  adalah  265,99  Ha (Yogyakarta, 2017).
Penduduk  Kecamatan  Mantrijeron  berdasar  registrasi penduduk  tahun    2017  sejumlah  35.298  jiwa  dengan  sex rasio 95,39  (Yogyakarta, 2018). Rincian luas wilayah dan jumlah penduduk Kecamatan Mantrijeron sebagai berikut :
Tabel 2.1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk
Kecamatan Mantrijeron No Kelurahan Luas (Ha) Jumlah Penduduk 1 Gedongkiwo 90,78 13.993 2 Suryodiningratan 88,31 11.105 3 Mantrijeron 86,90 10.200 Jumlah 265,99 35.298
Kecamatan  Mantrijeron  sudah  memiliki  RDTR  yang termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015–2035.
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kecamatan Mantrijeron

## Kecamatan Bambanglipuro
Kecamatan  Bambanglipuro  terletak  di  bagian  tengah Kabupaten  Bantul.  Kecamatan  Bambanglipuro  secara geografis  terletak  antara    07°44'04"  –  08°00'27"  Lintang Selatan  dan  110°12'34"  –  110°31'08"  Bujur  Timur,  dan berada  pada  ketinggian  20  m  dari  permukaan  laut. Kecamatan  Bambaglipuro  terdiri  dari  3  (tiga)  desa,  yaitu Desa Sumbermulyo, Desa Mulyodadi dan Desa Sidomulyo. Adapun  batas  Kecamatan  Bambanglipuro  sebelah  utara adalah  Kecamatan  Bantul,  sebelah  timur  adalah Kecamatan  Pleret  dan  Kecamatan  Pundong,  sebelah selatan adalah Kabupaten Kretek dan sebelah barat adalah Kecamatan Pandak. Luas wilayah Kecamatan Bambanglipuro adalah 2.275,37 Ha  (Bantul, 2017).
Gambar 2.2. Peta Administrasi Kecamatan Bambanglipuro
Penduduk Kecamatan
Bambanglipuro berdasar registrasi  penduduk  tahun  2017  sejumlah  38.517  jiwa dengan sex rasio 97  (Bantul, 2018). Rincian luas wilayah dan jumlah penduduk Kecamatan Bambanglipuro sebagai berikut :
Tabel 2.2. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Kecamatan Bambanglipuro No Kelurahan Luas (Ha) Jumlah Penduduk 1 Sumbermulyo 821,642 14.848 2 Mulyodadi 634,946 10.959 3 Sidomulyo 818,778 12.710 Jumlah 2.275,367 38.517
Sumber : Hasil pengolahan dan BPS Kabupaten Bantul, 2018
Kecamatan Bambanglipuro belum memiliki RDTR yang tertuang  dalam  peraturan  daerah,  tetapi  masih  berupa dokumen kajian. Untuk itu, pengolahan dan analisis NPGT di  Kecamatan  Bambanglipuro  mengacu  kepada  RTRW Kabupaten Bantul yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Bantul  Tahun  2010- 2030.rincian mengenai bahan utama dan pendukung yang digunakan dalam penelitian, serta lokasi penelitian.

## 2.2. Metodologi
Tahapan penyusunan NPGT kecamatan dalam makalah ini  diadaptasi  dari  Tata  Cara  Kerja  Penyusunan  NPGT Tahun  2018.  Tahapan  diringkas  hingga  terdiri  dari  : pengumpulan/ inventarisasi data; pengolahan dan analisis data; dan penyusunan hasil dan pembahasan   (ATR/BPN, 2018).

## Gambar 2.3. Tahapan penyusunan NPGT

## Pengumpulan/inventarisasi data
Pengumpulan/inventarisasi  data  meliputi  kegiatan penyiapan peta kerja, pengumpulan data primer dan data pendukung.
1. Penyiapan peta kerja
Data/peta yang disiapkan untuk pembuatan peta kerja adalah:
a. Peta dasar yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG)/lainnya;
b. Citra  resolusi  tinggi  atau  citra  resolusi  sangat tinggi (CSRT) dari LAPAN;
c. Peta  bidang  tanah  terdaftar,  peta  lampiran pertimbangan  teknis  pertanahan  dalam  rangka ijin lokasi dari Kantor Pertanahan.
Tahapan pembuatan peta kerja:
a. Menyiapkan Peta Administrasi wilayah Kecamatan;
b. Interpretasi dan deliniasi citra di atas peta dasar (peta kerja untuk informasi penggunaan tanah);
c. Plotting bidang tanah terdaftar di atas peta dasar (peta kerja untuk informasi penguasaan/pemilikan tanah).
Gambar 2.4. Tampilan peta bidang tanah Kecamatan Mantrijeron
Gambar 2.5. Tampilan peta bidang tanah Kecamatan Bambanglipuro
2. Pengumpulan data primer dan data pendukung Data/informasi  yang  dikumpulkan  dan  diolah  dalam kegiatan  penyusunan  neraca  penatagunaan  tanah kecamatan, meliputi :
a. Data Primer
1) Data/informasi spasial Penggunaan tanah Tahapan pendataan penggunaan tanah :
a) Pelaksanaan pendataan penggunaan tanah Pendataan  dilakukan  untuk  memperoleh informasi  spasial  penggunaan  tanah. Teknik  yang  digunakan  adalah  melalui survey  lapang  dengan  menjelajahi seluruh wilayah kecamatan dengan acuan peta  kerja,  apabila  terdapat  perbedaan penggunaan  tanah  di  lapang,  direkam menggunakan  GPS  sebagai  bahan  untuk updating peta penggunaan tanah.
b) Klasifikasi  penggunaan  tanah  yang digunakan mengikuti Standarisasi Basisdata  Spasial    Penatagunaan  Tanah tahun  2017,  Direktorat  Penatagunaan Tanah,  Direktorat  Jenderal  Penataan Agraria  Kementerian  Agraria  dan  Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
2) Data/informasi
spasial Penguasaan/pemilikan tanah Tahapan pendataan penguasaan tanah :
a) Plotting  bidang  tanah  yang  sudah terdaftar  dan  hasil  kegiatan  IP4T  pada peta kerja
b) Terhadap  tanah  yang  belum  terdaftar, data penguasaan tanah dapat diperoleh di Kelurahan/  desa  dengan  memanfaatkan peta PBB, peta blok, peta rincikan, dll. Pembaharuan  data  /  informasi  spasial penguasaan
/ pemilikan tanah dilaksanakan  melalui  pendataan  yang direkam dengan GPS.
Klasifikasi  penguasaan  pemilikan  tanah dan  penyajian  /  pewarnaan  peta mengikuti  Standarisasi  Basisdata  Spasial
Penatagunaan Tanah Tahun 2017 (Klasifikasi GUPT Kecamatan/Desa /Kelurahan).
b. Data Pendukung, meliputi :
1) Peta  RDTR  /RTRW  dalam  bentuk  hardcopy dan digital (.shp);
2) Kecamatan dalam angka;
3) Monografi/potensi desa/kelurahan.

## Pengolahan data
Kegiatan  pengolahan  data  penyusunan  neraca penatagunaan  tanah  Kecamatan  dilakukan  dengan software  spasial  ArcGIS.  Kegiatan  ini  meliputi  digitalisasi hasil penjelajahan lapang (penggunaan dan penguasaan/pemilikan  tanah)  dan  data  pendukung, standarisasi data dan koreksi peta/data.
1. Digitalisasi data Digitalisasi data dilakukan terhadap data :
a. Peta Penggunaan Tanah
Data  penggunaan  tanah  hasil  deliniasi  dan penjelajahan  lapang  di  buat  dalam  bentuk shapefile  (.shp)  selanjutnya  diproses  dengan menggunakan  software  spasial  ArcGIS  untuk membuat peta penggunaan tanah.
b. Peta Penguasaan/pemilikan Tanah
Data  penguasaan  tanah  hasil  ploting  peta  tanah terdaftar  dan  hasil  IP4Tdan  hasil  inventarisasi penguasaan/pemilikan  tanah  di  buat  dalam bentuk  shapefile  (.shp)  selanjutnya  diproses dengan  menggunakan  software  spasial  ArcGIS untuk  membuat  peta  penguasaan/pemilikan tanah.
c. Peta Administrasi Kecamatan
Penyesuaian  batas  administrasi  desa/kelurahan hasil  pengamatan  lapang  di  buat  dalam  bentuk shapefile  (.shp)  selanjutnya  diproses  dengan menggunakan  software  spasial  ArcGIS  untuk membuat peta administrasi kecamatan.
2. Standarisasi data
Standarisasi  data  dilakukan  untuk  mempermudah dalam  kegiatan  analisis.  Semua  data  harus  sudah menggunakan  system  file  yang  sama  yang  sudah ditetapkan baik anotasi, penulisan atribut dan system penamaannya.
Standarisasi data dilakukan terhadap semua data yang digunakan  dalam  penyusunan  neraca  penatagunaan tanah yaitu peta administrasi, peta penggunaan tanah, peta penguasaan/  pemilikan tanah. Standarisasi kode coverage,  data  atribut    (type  feature,  simbol  atribut, nama atribut) dan struktur file mengikuti Standarisasi Basisdata Spasial Penatagunaan Tanah Tahun 2017.
3. Koreksi peta dan data Koreksi peta dan data dilakukan terhadap :
a. Peta administrasi;
b. Peta penggunaan tanah;
c. Peta penguasaan/pemilikan tanah;
d. Peta RDTR/RTRW;
e. Peta  kesesuaian  penggunaan  tanah  terhadap RDTR/ RTRW;
f. Peta ketersediaan tanah.
Koreksi  peta  dimaksudkan  untuk  menyesuaikan/ menyeragamkan  batas-batas  spasial  unsur-unsur
alam dan buatan pada peta-peta tersebut. Unsur alam adalah  sungai  dan  unsur  buatan  adalah  jalan,  gang, selokan dan blok bidang tanah. Koreksi peta dilakukan dengan  cara  menyesuaikan  (editing)  batas-batas unsur-unsur  alam  dan  buatan  dengan  batas-batas spasial  pada  peta  acuan.  Peta  acuan  yang  digunakan adalah peta bidang tanah yang memuat batas wilayah administrasi  pemerintahan    dan  unsur-unsur  alam dan buatan. Hasil  koreksi  peta  adalah  peta-peta yang memiliki  batas-batas  spasial  unsur-unsur  alam  dan buatan  yang  seragam  sehingga  dalam  proses  analisis spasial  berikutnya  akan  dihasilkan  luasan  poligon- poligon  yang  konsisten.  Koreksi  peta  juga  mengacu pada  kaidah-kaidah  kartografis  dan  standarisasi basisdata spasial penatagunaan tanah tahun 2017.

## Analisis data
Analisis meliputi analisis perubahan penggunaan tanah, analisis kesesuaian penggunaan tanah terhadap RDTR/RTRW dan analisis  ketersediaan tanah.
1. Analisis perubahan penggunaan tanah Analisis  perubahan  penggunaan  tanah  dilakukan untuk  mengetahui  luas  dan  lokasi  perubahan penggunaan tanah dalam kurun waktu tertentu  (BPN- RI, 2013).
Dalam  analisis  penggunaan  tanah  ini  sebelumnya perlu  diketahui  terlebih  dahulu  kondisi  penggunaan tanah pada tahun sebelum 2017 dan pada tahun 2017. 2. Analisis kesesuaian penggunaan tanah
Analisis  kesesuaian  penggunaan  tanah  dilakukan untuk  mengetahui  efektifitas  pemanfaatan  ruang. Kesesuaian  penggunaan  tanah  terhadap  tata  ruang dibagi  menjadi  2  (dua)  yaitu  analisis    kesesuaian penggunaan  tanah  terhadap  RDTR  pada  kecamatan yang  sudah  tersedia  RDTR  dan  analisis  kesesuaian penggunaan  tanah  terhadap  RTRW  pada  kecamatan yang belum tersedia RDTR :
a. Kesesuaian penggunaan tanah dengan RDTR Kesesuaian  penggunaan  tanah  dengan  RDTR adalah kesesuaian penggunaan tanah berdasarkan pola  ruang  yang  dijabarkan  dalam  peraturan zonasi (zona dan sub zona) dalam RDTR. Zona dan subzona dalam RDTR terbagi menjadi zona/subzona kawasan lindung dan
zona/subzona kawasan budidaya. Setiap zona dan subzona diatur kegiatan yang diizinkan, diizinkan terbatas, diizinkan bersyarat, dan tidak diizinkan. Matrik  kesesuaian  penggunaan  tanah  terhadap RDTR  harus  memperhatikan  matrik  ketentuan pemanfaatan  ruang  per  sub-zonasi  RDTR (diizinkan, diizinkan terbatas, diizinkan bersyarat dan  tidak  diizinkan).  Dengan  memperhatikan ketentuan pemanfaatan ruang dalam RDTR, maka klasifikasi kesesuaian penggunaan tanah terhadap peraturan zonasi dikelompokkan menjadi :
1) Sesuai,  apabila  penggunaan  tanah  saat  ini sesuai  dengan  subzonasi  pada  RDTR (ketentuan  pemanfaatan  ruang  di  ijinkan, diizinkan terbatas dan diizinkan bersyarat)
2) Tidak  Sesuai,  apabila  penggunaan  tanah  saat ini tidak sesuai dengan subzonasi pada RDTR (ketentuan pemanfaatan ruang tidak diizinkan).
Tabel  kesesuaian  penggunaan  tanah  terhadap peraturan zonasi RDTR dibuat per zona kawasan dan  persub  zona  kawasan.  Untuk  membuat  tabel kesesuaian penggunaan tanah terhadap peraturan zonasi  RDTR  per  zonasi  kawasan,  klasifikasi zonasi direklas menjadi :
1) Zona  Lindung,  adalah  zonasi  yang  berfungsi lindung,  termasuk  hutan  kota,  jalur  hijau, suaka alam margasatwa, budaya dan kawasan rawan bencana .
2) Zona Budidaya, adalah  zonasi yang berfungsi untuk  kegiatan  budidaya  seperti  zona perumahan, zona perkantoran, zona perdagangan  dan  jasa  atau  komersial,  zona pelayanan  umum,  zona  pergudangan,  dan sebagainya.
b. Kesesuaian  penggunaaan  tanah  dengan  RTRW kabupaten/kota Kesesuaian  penggunaan tanah  dengan tata  ruang kabupaten/kota yang dimaksud adalah kesesuaian  penggunaan  tanah    terhadap    pola ruang  dalam    Rencana    Tata  Ruang    Wilayah Kabupaten/Kota.    Dalam  dokumen  RTRW, terdapat  arahan  kegiatan/  pembangunan    yang dapat digunakan sebagai referensi untuk  analisis kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW. Kelas  kesesuaian  penggunaan  tanah  yang digunakan adalah :
1) Sesuai,  apabila  penggunaan  tanah  sesuai dengan arahan pola ruang.
2) Tidak sesuai,  apabila penggunaan tanah tidak direkomendasikan dalam arahan pola ruang.
3. Analisis ketersediaan tanah
Sedangkan  analisis  ketersediaan  tanah  dilakukan untuk  memberikan  informasi  mengenai  lokasi  yang dapat  digunakan  untuk  kegiatan  pengembangan budidaya  berdasarkan  kesesuaian  penggunaan  tanah terhadap  RDTR/RTRW  dan  penguasaan/pemilikan tanah.  Ketersediaan  tanah  disini  dilihat  dari  aspek RDTR/RTRW,  penggunaan tanah  dan  status penguasaan/pemilikan Tanah  (ATR/BPN, 2018).
Gambar 6.  Bagan analisis ketersediaan tanah
Analisis ketersediaan tanah dilakukan dengan overlay hasil  analisis  kesesuaian  penggunaan  tanah  terhadap RDTR/RTRW, peta administrasi, dan peta penguasaan/pemilikan  tanah.  Ketersediaan  tanah dikelompokkan  menjadi  2  yaitu  tersedia  dan  tidak tersedia.
1. Tersedia,  jika  penggunaan  tanahnya  tidak  sesuai dengan  RDTR/RTRW  dan  status  penguasaan kepemilikan tanahnya selain HGU/HGB/HP Badan Hukum,  HGB  perumahan,  HPL,  HP  instansi pemerintah,  HGB/HP  (rumah  kantor)  Badan Hukum,  tanah  wakaf  terdaftar,  TN  Dikuasai Negara, Tanah Kas Desa dan Tanah Swapraja.
2. Tidak  tersedia,  jika  penggunaan  tanahnya  sesuai dengan RDTR/RTRW dan/atau status penguasaan/  kepemilikan  tanahnya  merupakan HGU/HGB/HP  Badan  Hukum,  HGB  perumahan, HPL,  HP  instansi  pemerintah,  HGB/HP  (rumah kantor) Badan Hukum, tanah wakaf terdaftar, TN Dikuasai  Negara,  Tanah  Kas  Desa  dan  Tanah Swapraja.

## 3. Hasil dan Pembahasan
Hasil  dari  setiap  tahapan  penyusunan  NGPT  adalah sebagai berikut.
3.1. Pengumpulan/inventarisasi data
Tahap  pengumpulan/inventarisasi  data  terdiri  dari penyiapan  peta  kerja  dan  pengumpulan  data  primer  dan data pendukung.

## Penyiapan peta kerja
Peta kerja dihasilkan dari overlay peta administrasi dan peta bidang tanah terdaftar terhadap peta dasar dari BIG. Peta  bidang  tanah  diperoleh  dari  Aplikasi  Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP). Peta dasar dari BIG berupa peta citra  tegak  resolusi  tinggi.  Peta  kerja  dibuat  untuk  setiap kelurahan/desa  pada  kertas  ukuran  A1.  Skala  pada  peta kerja menyesuaikan luas wilayah kelurahan/desa.
Gambar 3.1. Tampilan peta kerja wilayah Kecamatan Mantrijeron

## Gambar 3.2. Tampilan peta kerja wilayah Kecamatan Bambanglipuro

## Pengumpulan data primer dan data pendukung
Data/informasi  primer  yang  dikumpulkan  dan  diolah dalam  kegiatan  penyusunan  NPGT  kecamatan  adalah penggunaan tanah dan penguasaan/pemilikan tanah.
Data  penggunaan  tanah  diperoleh  dari  pendataan lapang melalui survey lapang dengan  menjelajahi seluruh wilayah kecamatan dengan acuan peta kerja. Perubahan/perbedaan  penggunaan  tanah  di  lapang, direkam  menggunakan  GPS  dan  didokumentasikan.  Data koordinat  GPS  sebagai  bahan  untuk  updating  peta penggunaan tanah.
Data penguasaan/pemilikan tanah berasal dari plotting bidang tanah yang sudah terdaftar dan hasil kegiatan IP4T pada  peta  kerja.  Untuk  tanah  yang  belum  terdaftar,  data penguasaan tanah diperoleh di desa dengan memanfaatkan  peta  PBB  dan  peta  blok/persil.
Pembaharuan
data/informasi spasial penguasaan/pemilikan  tanah  juga  dilaksanakan  melalui pendataan yang direkam dengan GPS.
Wilayah Kecamatan Mantrijeron sudah terpetakan lebih dari  95%,  sementara  wilayah  Kecamatan  Bambanglipuro diperkirakan  sudah  terpetakan  lebih  dari  80%.  Hal  ini diketahui  dari  area  kosong  pada  peta  bidang  tanah  di Kecamatan Bambanglipuro.
3.2. Pengolahan dan analisis data
Tahap pengolahan dan analisis data  penyusunan NPGT kecamatan dilakukan dengan software spasial ArcGIS.

## Digitalisasi data
Kegiatan digitalisasi dilakukan terhadap data penggunaan  tanah,  penguasaan/pemilikan  tanah  dan batas  administrasi.  Hasil  updating  dan  digitalisasi  data penggunaan  tanah  ditampilkan  sebagai  Peta  Penggunaan Tanah  dan  hasil  updating  penggunaan  tanah  ditampilkan sebagai Peta Penguasaan Tanah, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.3 s.d. Gambar 3.6.

## Standarisasi data
Standarisasi  data  dilakukan  untuk  mempermudah dalam  kegiatan  analisis.  Semua  data  harus  sudah menggunakan  system  file  yang  sama  yang  sudah ditetapkan  baik  anotasi,  penulisan  atribut  dan  system penamaannya.
Standarisasi  data  dilakukan  terhadap  semua  data  yang digunakan dalam penyusunan neraca penatagunaan tanah yaitu  peta  administrasi,  peta  penggunaan  tanah,  peta penguasaan/  pemilikan tanah.
Dalam  buku  panduan  Standardisasi  Basisdata  Spasial Penatagunaan  Tanah,  skala  kedetilan  untuk  klasifikasi jenis  penggunaan  tanah  dibedakan  antara  wilayah perdesaan  (rural)  dan  wilayah  perkotaan  (urban), sementara  skala  kedetilan  untuk  klasifikasi  jenis penguasaan tanah dibedakan berdasarkan tingkat wilayah administrasi.
Skala  kedetilan  klasifikasi  jenis  penggunaan  tanah  di wilayah  perdesaan  dikelaskan/  dikelompokkan  dalam skala : 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000/12.500 dan wilayah perkotaan  dikelompokkan  dalam  skala  :  1:25.000, 1:10.000  dan  1:5.000/  2.500.  Sementara  untuk  skala kedetilan klasifikasi jenis penguasaan tanah dibedakan/dikelompokkan  dalam  3  wilayah  administrasi yaitu : nasional, provinsi dan pulau; kabupaten/kota; dan kecamatan dan kelurahan/desa  (ATR/BPN, 2017).

## Koreksi peta dan data
Koreksi  peta  dan  data  dilakukan  terhadap  :  peta administrasi; peta penggunaan tanah lama dan baru; peta penguasaan/pemilikan  tanah;  dan  peta  RDTR/RTRW. Koreksi  juga  dilakukan  terhadap  peta-peta  hasil  analisis, yaitu : peta perubahan penggunaan tanah; peta kesesuaian penggunaan  tanah  terhadap  RDTR/  RTRW;  dan  peta ketersediaan tanah.
Koreksi  dilakukan  dengan  mengacu  peta  bidang  tanah dan  membandingkan  hasil  pengolahan  terhadap  hasil pendataan  lapangan  serta  kaidah-kaidah  kartografis  dan standarisasi  basisdata  spasial  penatagunaan  tanah  tahun 2017.
Gambar 3.3. Peta Penggunaan Tanah Kecamatan Mantrijeron Tahun 2017
Gambar 3.4. Peta Penggunaan Tanah Kecamatan

## Bambanglipuro Tahun 2017
Gambar 3.5. Peta Penguasaan Tanah Kecamatan Mantrijeron Tahun 2017
Gambar 3.6. Peta Penguasaan Tanah Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2017

## 3.3. Penyusunan hasil dan pembahasan Analisis perubahan penggunaan tanah
Analisis perubahan penggunaan tanah dilakukan untuk mengetahui luas dan lokasi perubahan penggunaan tanah dalam kurun waktu tertentu.
Untuk  analisis  perubahan  penggunaan  tanah  di Kecamatan  Mantrijeron  menggunakan  data  penggunaan tanah tahun 2013 dan tahun 2017. Data penggunaan tanah Kecamatan  Mantrijeron  diperoleh  dari  hasil  Penyusunan NPGT  Kota  Yogyakarta  Tahun  2013    (Yogyakarta,  2013). Sementara Kecamatan Bambanglipuro menggunakan data penggunaan  tanah  tahun  2015  dan  tahun  2017.  Data penggunaan  tanah  Kecamatan  Bambanglipuro  diperoleh dari  hasil  Penyusunan  NPGT  Kabupaten  Bantul  Tahun 2015    (Yogyakarta,  2015).  Data  sebelum  tahun  2017 disesuaikan  dengan  ketersediaan  data  di  kantor pertanahan.
1. Kecamatan Mantrijeron Berikut  ini  disajikan  tabel  perubahan  penggunaan tanah  Kecamatan  Mantrijeron  tahun  2013  dan  tahun 2017.
Tabel 3.1. Perubahan Penggunaan Tanah
Kecamatan Mantrijeron Tahun 2013 – 2017
Untuk klasifikasi penggunaan tanah Kecamatan Mantrijeron  tahun  2013  menyesuaikan  dengan  aturan klasifikasi  penggunaan  tanah  yang  digunakan  saat  itu. Sehingga  dibuat  pengelompokan  penggunaan  tanah sebagaimana  tabel  di  atas.  Untuk  tahun  2013  hanya terdapat  19  (sembilan  belas)  jenis  penggunaan  tanah,
sementara  untuk  tahun  2017  terdapat  41  (empatpuluh satu) jenis penggunaan tanah  (Bantul, 2017). Jenis  penggunaan  tanah  Akomodasi  dan  rekreasi mengalami  peningkatan  luas.  Tahun  2017,  penggunaan tanah untuk hotel/penginapan menjadi 9,428 Ha. Penggunaan tanah untuk pertanian lahan basah menurun dari  1,659  Ha  menjadi  1,146  Ha.  Pengetatan  izin perubahan  penggunaan  tanah  pertanian  menjadi  non pertanian menjadi sebab penurunan luas sawah beririgasi relatif lambat.
Perumahan  teratur  dan  perumahan  tidak  teratur  pada tahun  2013  berjumlah  182,151  Ha,  pada  tahun  2017 menjadi 172,264 Ha. Hal ini disebabkan adanya perubahan penggunaan  tanah  di  kawasan  tersebut  untuk  akomodasi dan rekreasi, terutama hotel/penginapan.
Pertanian lahan kering di tahun 2017 luasnya meningkat. Peningkatan  ini  disebabkan  oleh  identifikasi  penggunaan tanah  yang  lebih  teliti,  bukan  disebabkan  oleh  aktifitas yang disengaja dalam rangka perluasan lahan pertanian. Dalam klasifikasi penggunaan tanah  tahun 2017 terdapat jenis  penggunaan  tanah  jalur  hijau  dan  taman  kota. Keduanya  merupakan  bagian  dari  Ruang  Terbuka  Hijau (RTH).  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  selama  ini  sudah berusaha  untuk  memperluas  RTH  guna  memenuhi  kuota 20% (duapuluh persen) dari luas wilayah.
Peningkatan luas jasa peribadatan yang terdiri dari masjid dan gereja disebabkan oleh identifikasi penggunaan tanah yang lebih teliti.
Penurunan  luas  jasa  kesehatan  disebabkan  oleh perbedaan  identifikasi  penggunaan  tanah.  Pada  tahun 2013,  lokasi  tersebut  diidentifkasi  termasuk  jasa kesehatan,  sementara  pada  tahun  2017  lokasi  tersebut diidentifikasi sebagai pendidikan tinggi khusus kesehatan.
Gambar 3.7. Peta Penggunaan Tanah Kecamatan

## Mantrijeron Tahun 2013
Pola  perubahan  penggunaan  tanah  ditampilkan  dalam Peta Perubahan Penggunaan Tanah pada Gambar 3.8.
Gambar 3.8. Peta Perubahan Penggunaan Tanah Kecamatan Mantrijeron Tahun 2013-2017
Perubahan  penggunaan  tanah  sebagian  besar  terjadi di  sepanjang  koridor  Jalan  Parangtritis,  Jalan  Bantul dan Jalan DI Panjaitan. Perubahan penggunaan relatif luas  berada  di  bagian  selatan  Jalan  Bantul  dan  Jalan Parangtritis.  Pada  kawasan  tersebut,  terutama  Jalan Parangtritis merupakan kawasan pariwisata. Terdapat pembangunan  hotel  baru  maupun  pengembangan hotel-hotel lama pada ruas jalan tersebut.
Perubahan penggunaan tanah yang relatif luas terjadi akibat  perbedaan  identifikasi  sebagaimana  terjadi pada jasa kesehatan.
2. Kecamatan Bambanglipuro Berikut  ini  disajikan  tabel  perubahan  penggunaan tanah  Kecamatan  Bambanglipuro  tahun  2015  dan tahun 2017.
Tabel 3.2. Rekapitulasi Perubahan Penggunaan Tanah Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2015 – 2017
Jenis penggunaan tanah tahun 2015 tidak jauh berbeda dengan  tahun  2017.  Untuk  tahun  2015  terdapat  26 (duapuluh  enam)  jenis  penggunaan  tanah,  sementara untuk  tahun  2017  terdapat  28  (duapuluh  delapan)  jenis penggunaan tanah.
Gambar 3.9. Peta Penggunaan Tanah Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2015
Berdasarkan  dari  Tabel  3.2.  dapat  dilihat  bahwa perubahan penggunaan tanah di Kecamatan Bambanglipuro  selama  2  (dua)  tahun,  dari  tahun  2015- 2017 seluas 45,370 Ha atau sebesar 1,99% sehingga rata- rata  perubahan  penggunaan  tanah  di  Kecamatan Bambanglipuro per tahun adalah 22,685 Ha.
Perubahan  penggunaan  tanah  terbesar  adalah  sawah irigasi  teknis  menjadi  kampung  jarang  tidak  teratur. Perubahan  lainnya  adalah  peternakan  perorangan  ternak besar menjadi peternakan perusahaan ternak besar.
Berdasarkan  peta  perubahan  penggunaan  tanah, perubahan  penggunaan  tanah  sebagian  besar  terjadi  di koridor jalan, terutama di Jalan Samas. Hal ini tidak lepas oleh  kebutuhan  rumah  tinggal  yang  meningkat  seiring dengan  meningkatnya  jumlah  penduduk  di  Kecamatan Bambanglipuro.
Pola  perubahan  penggunaan  tanah  ditampilkan  pada Peta Perubahan Penggunaan Tanah.
Gambar 3.10. Peta Perubahan Penggunaan Tanah Kecamatan Bambanglipuro Tahun 2015-2017

## Analisis kesesuaian penggunaan tanah
1. Kecamatan Mantrijeron
Kecamatan  Mantrijeron  sudah  memiliki  peraturan daerah  tentang  RDTR  sehingga  analisis  kesesuaian penggunaan tanah dilakukan terhadap RDTR.
Rencana  Detail  Tata  Ruang  (RDTR)  adalah  rencana pemanfaatan  ruang  kota  yang  disusun  secara  terinci untuk  penyiapan  perwujudan  ruang  dalam  rangka pelaksanaan  program-program  pembangunan  kota. Penyusunan  RDTR  didasarkan  pada  upaya  untuk mewujudkan  tujuan  penataan  ruang  wilayah  Kota Yogyakarta, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah  Kota  Yogyakarta.  RDTR  memuat  rumusan kebijaksanaan  pemanfaatan  ruang  kota  yang  disusun dan  ditetapkan  untuk  menyiapkan  perwuudan  ruang Bagian  Wilayah  Kota  dalam  rangka  pelaksanaan program  dan  pengendalian  pembangunan  kota  baik yang  dilakukan  oleh  Pemerintah,  swasta  maupun masyarakat.
Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2015  tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Yogyakarta Tahun 2015–2035, disusun dalam rangka mewujudkan  Kota  Yogyakarta  yang  produktif  dan berkualitas  dengan  memanfaatkan  potensi  budaya dan  pendidikan  berkualitas  serta  pariwisata  dan  jasa secara  efisien  serta  berkelanjutan,  maka  diperlukan rencana  rinci  yang  operasional  dan  implementatif serta  aplikatif  terhadap  kegiatan  pengendalian pembangunan  sehingga  dapat  mendukung  penataan dan  pengendalian  pembangunan  Kota  Yogyakarta (Yogyakarta, 2017).
Berikut  ini  pembagian  pola  ruang  di  wilayah Kecamatan  Mantrijeron  berbasis  RDTR  Kecamatan Mantrijeron.
Tabel  3.3.  Rencana  pola  ruang  di  Kecamatan Mantrijeron
Kesesuaian  penggunaan  tanah  dengan  RDTR  yang dimaksud  adalah  kesesuaian  penggunaan  tanah berdasarkan  pola  ruang  yang  dijabarkan  dalam peraturan  zonasi  (zona  dan  sub  zona)  dalam  RDTR. Zona  dan  sub  zona  tersebut  terbagi  menjadi zona/subzona  kawasan  lindung  dan  zona/subzona kawasan  budidaya.  Setiap  zona/subzona  diatur kegiatan  yang  diizinkan,  diizinkan  terbatas,  diizinkan bersyarat  dan  tidak  diizinkan.  Klasifikasi  kesesuaian penggunaan  tanah  disajikan  dalam  tabel  dan  peta dibawah ini.
Tabel 3.4. Kesesuaian penggunaan tanah Kecamatan Mantrijeron terhadap RDTR dan Peraturan Zonasi
Gambar 3.11. Peta kesesuaian penggunaan tanah Kecamatan Mantrijeron tahun 2017
Klasifikasi  kesesuaian  penggunaan  tanah  terhadap RDTR  sesuai  peraturan  zonasi  dikelompokkan menjadi :
a. I  (Pemanfaatan  diizinkan),  apabila  penggunaan/ pemanfaatan  ruang  yang  memiliki  sifat  sesuai dengan peruntukan ruang yang direncanakan
b. T  (Pemanfaatan  diizinkan  secara  terbatas), apabila penggunaan/ pemanfaatan ruang diperlukan  persyaratan  secara  terbatas  baik dalam pembatasan waktu, intensitas ruang (KDB, KLB, KDH, ketinggian bangunan), dan pembatasan luas pemanfaatan ruang.
c. B  (Pemanfaatan  memerlukan  izin  penggunaan bersyarat,  apabila  penggunaan/  pemanfaatan tanah  diperlukan  persyaratan  tertentu  dalam rangka  pemanfaatan  ruang  (AMDAL,  UKL.  UPL, ANDALIN).
d. X  (Pemanfaatan  yang  tidak  diizinkan),  apabila penggunaan/  pemanfaatan  tanah  yang  tidak sesuai dengan peruntukan yang direncanakan dan dapat  menimbulkan  dampak  yang  cukup  besar bagi lingkungan di sekitarnya
Arahan  pola  ruang  terluas  di  Kecamatan  Mantrijeron adalah untuk perumahan sebesar   208,27 atau 78,30% yang terdiri dari perumahan kepadatan sedang seluas 144,402 Ha atau   54,29% dan perumahan kepadatan tinggi  seluas  63,868  Ha  atau  24,01%.  Luasan berikutnya  adalah  perdagangan  dan  jasa  seluas 35,795 Ha atau 13,46%.
Hasil  analisis  kesesuaian  penggunaan  tanah  terdapat 222,928  Ha  atau  83,81%  pemanfaatan  diizinkan. Pemanfaatan  diizinkan  secara  terbatas  seluas  11,241 Ha  atau  4,23%  dan  pemanfaatan  memerlukan  izin penggunaan bersyarat seluas 11,363 Ha atau 4,27%. Sementara  terdapat  3,946  Ha  atau  1,48%, pemanfaatan  tidak  diizinkan.  Pemanfaatan  tidak diizinkan terdapat di beberapa lokasi di Jalan Bantul. Selain itu terdapat di kawasan sempadan sungai.
2. Kecamatan Bambanglipuro
Kecamatan Bambanglipuro belum memiliki RDTR dan baru  disusun  kajian  teknisnya  pada  tahun  anggaran 2017  oleh  Pemerintah  Kabupaten  Bantul.  Untuk  itu, analisis  tata  ruang  dalam  Penyusunan  Neraca Penatagunaan  Tanah  Kecamatan  Bambanglipuro menggunakan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul.
Berikut  ini  pembagian  pola  ruang  di  wilayah Kecamatan Bambanglipuro berbasis RTRW Kabupaten Bantul.
Tabel 3.4. Rencana pola ruang di Kecamatan Bambanglipuro
Kesesuaian  penggunaan  tanah  dengan  tata  ruang kabupaten/kota  yang  dimaksud  adalah  kesesuaian penggunaan  tanah  berdasarkan  pola  ruang  dalam dokumen  Tata  Ruang  Kabupaten/Kota.  Dalam dokumen RTRW terdapat arahan kegiatan pembangunan. Arahan kegiatan/pembangunan digunakan  sebagai  referensi  untuk  kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW.
Kelas  kesesuaian  penggunaan  tanah  yang  digunakan adalah :
a. Sesuai,  bila  penggunaan  tanah  sesuai  dengan arahan pola ruang.
b. Tidak  sesuai,  bila  penggunaan  tanah  tidak direkomendasikan dalam arahan pola ruang.
Kesesuaian  penggunaan  tanah  di  Kecamatan Bambanglipuro  pada  tahun  2017  terhadap  Rencana Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten  Bantul  wilayah Kecamatan Bambanglipuro tercantum pada Tabel 3.5.
Tabel 3.5. Kesesuaian Penggunaan Tanah terhadap

## RTRW di Kecamatan Bambanglipuro
Gambar 3.12. Peta kesesuaian penggunaan tanah Kecamatan Bambanglipuro tahun 2017
Arahan pola ruang di Kecamatan Bambanglipuro sebagian besar adalah permukiman seluas 938,656 Ha atau 41,25%. Selanjutnya  adalah  arahan  pertanian  lahan  basah  seluas 677,727  Ha  atau  29,79%  dan  pertanian  lahan  kering seluas 18,94%. Secara kumulatif, arahan pola ruang untuk pertanian  adalah  yang  terluas,  yaitu  1.108,678  Ha  atau 48,73%  dari  luas  wilayah  Kecamatan  Bambanglipuro. Arahan  pola  ruang  perdagangan  dan  jasa  hanya  seluas 69,807 Ha atau 3,07%.
Dari  data  kesesuaian  penggunaan  tanah  diatas,  dapat ditarik  kesimpulan  bahwa  penggunaan  tanah  di Kecamatan  Bambanglipuro  pada  tahun  2017  sebagian besar  adalah  sesuai,  yaitu  seluas  2.024,633  Ha  atau sebesar  88,98% dari  luas  wilayah  Kecamatan Bambanglipuro,  sementara  penggunaan  tanah  yang  tidak sesuai  sebesar  191,256  Ha  atau  8,41%  dari  luas  wilayah Kecamatan  Bambanglipuro.  Sedangkan  sisanya  seluas 38,981  Ha  digunakan  untuk  jalan,  dan  seluas  20,496  Ha merupakan sungai.

## Analisis ketersediaan tanah
1. Kecamatan Mantrijeron Analisis  ketersediaan  tanah  dilakukan  untuk mengetahui  kebutuhan  dan  ketersediaan  tanah  yang dapat digunakan untuk kegiatan tertentu berdasarkan kesesuaian penggunaan tanah dan penguasaan/pemilikan  tanah.  Untuk  memperoleh informasi  ketersediaan  tanah  terhadap  kecamatan yang  telah  tersedia  RDTR,  dilakukan  overlay  hasil
analisa kesesuaian penggunaan tanah terhadap RDTR (diizinkan, diizinkan terbatas, diizinkan bersyarat dan tidak  diizinkan)  dengan  peta  administrasi  dan  peta penguasaan/pemilikan  tanah.  Analisa  ketersediaan tanah  yang  dilaksanakan  adalah  analisa  prioritas ketersediaan  tanah.  Tanah-tanah  yang  belum digunakan secara intensif dan belum dikuasai dengan hak  atas  tanah  (skala  besar)  dikategorikan  sebagai tanah-tanah  yang  tersedia  untuk  berbagai  kegiatan sesuai  dengan  tata  ruang.  Sedangkan  tanah-tanah yang  telah  digunakan  secara  intensif  dan  telah dikuasai  dengan  hak  atas  tanah  (skala  besar)  masih dikategorikan tersedia dalam rangka penyesuaian dan optimalisasi penggunaan tanah.
Berikut  ini  hasil  pengolahan  data  dan  peta ketersediaan tanah di Kecamatan Mantrijeron.
Tabel 3.6. Matrik Ketersediaan Tanah di Kecamatan Mantrijeron berdasarkan RDTR dan Peraturan Zonasi
Gambar 3.13. Peta ketersediaan penggunaan tanah Kecamatan Mantrijeron tahun 2017
Sesuai  matrik  ketersediaan  di  atas  sebagian  besar adalah  penggunaan/pemanfaatan  tanah  diizinkan dalam  tanah  yang  sudah  terdaftar  seluas  210,105  Ha atau  78,99%  dan  dalam  tanah  yang  belum  terdaftar seluas 12,823 Ha atau 4,82%. Sehingga
penggunaan/pemanfaatan  diizinkan  seluas  222,928 Ha atau 83,81%.
2. Kecamatan Bambanglipuro
Analisis  ketersediaan  tanah  untuk  Kecamatan Bambanglipuro  pada  dasarnya  sama  dengan pengolahan  data  pada  Kecamatan  Mantrijeron. Perbedaannya  adalah  di  Kecamatan  Bambanglipuro overlay  dilakukan  terhadap  RTRW  dan  Peta  Wilayah Tanah Usaha.
Seluruh wilayah Kecamatan Bambanglipuro termasuk WTU  Utama  Iabc,  sehingga  untuk  penggunaan  tanah Sesuai  potensi  zonasinya  diizinkan,  dan    penggunaan tanah Tidak
Sesuai potensi zonasinya diizinkan/diperbolehkan terbatas/bersyarat.
Hasil pengolahan data dan peta ketersediaan tanah di Kecamatan Bambanglipuro ditampilkan di bawah ini.
Tabel 3.7. Matrik Ketersediaan Tanah di Kecamatan Bambanglipuro berdasarkan RTRW
Gambar 3.14. Peta ketersediaan penggunaan tanah Kecamatan Bambanglipuro tahun 2017
Sesuai  matrik  ketersediaan  di  atas  sebagian  besar adalah  pemanfaatan  diizinkan  dalam  tanah  yang terdaftar seluas 1.368,812 Ha atau 60,16%. Sementara pemanfaatan  diizinkan  dalam  tanah  yang  belum terdaftar  seluas  655,821  Ha  atau  28,82%.  Sehingga jumlah  pemanfaatan  diizinkan  seluas  2.024,633  Ha atau  88,98%.  Berdasarkan  matrik  tersebut  di  atas pemanfaatan  diizinkan  bersyarat  dan  pemanfaatan
tidak  diizinkan  tidak  ada,  baik  dalam  tanah  yang terdaftar maupun dalam tanah yang belum terdaftar.
Hasil analisa prioritas ketersediaan tanah pada 2 (dua) kecamatan adalah sebagai berikut : a. Tanah  tersedia  untuk  berbagai  kegiatan  sesuai dengan tata ruang.
Kategori  ini  adalah  tanah  yang  belum  digunakan secara  intensif  dan  belum  dikuasai  dengan  hak atas tanah (skala besar).
b. Tersedia  dalam  rangka  optimalisasi  penggunaan tanah.
Untuk  tanah  yang  tersedia  dalam  rangka optimalisasi  penggunaan  tanah,  pada  tanah tersebut  sudah  ada  penguasaan  tanah  dan penggunaan  tanahnya  sudah  sesuai  dengan arahan  RDTR/RTRW  serta  perlu  dilaksanakan optimalisasi  terhadap  penggunaan  yang  sudah ada.
c. Tersedia  dalam  rangka  penyesuaian  penggunaan tanah
Untuk  tanah  yang  tersedia  dalam  rangka penyesuaian  penggunaan  tanah,  pada  tanah tersebut  sudah  ada  penguasaan  tanah  tetapi penggunaan tanahnya tidak sesuai dengan fungsi kawasan  dalam  RTRW  serta  masih  diperlukan adanya penyesuaian penggunaan tanah.
d. Tidak tersedia Untuk  tanah  yang  tidak  tersedia  adalah  tanah untuk jalan dan untuk sungai.

## Perbandingan 2 (dua) kawasan
1. Penyiapan peta kerja Cakupan peta bidang tanah di Kecamatan Mantrijeron lebih  dari  95%  dan  Kecamatan  Bambanglipuro  lebih dari  80%.  Sehingga  di  wilayah  Kecamatan Bambanglipuro  terdapat  blank  area  akibat  belum terpetakan.
2. Pengumpulan data primer dan data pendukung Dari  pengumpulan  data  primer  berupa  peta penggunaan tanah diketahui bahwa dalam satu bidang tanah dapat ditemukan penggunaan tanah lebih dari 1 (satu) jenis.
Untuk  wilayah  perkotaan  ditemukan  di  sepanjang koridor jalan, dimana  bagian  depan digunakan untuk perdagangan dan jasa dan bagian belakang digunakan untuk permukiman. Di wilayah  perdesaan ditemukan pada  kawasan  permukiman  yang  bercampur  dengan kebun  campuran,  tanah  terbuka,  emplasemen  dan lainnya.
Jenis  penggunaan  tanah  di  kawasan  perkotaan  lebih banyak daripada di kawasan perdesaan.
Bidang-bidang tanah di kawasan perkotaan luasannya relatif kecil dibanding dengan kawasan perdesaan.
3. Analisis perubahan penggunaan tanah Sebaran  perubahan  penggunaan  tanah  relatif  sama, yaitu di sepanjang koridor jalan utama.
4. Analisis kesesuaian penggunaan tanah Kecamatan  Mantrijeron  sudah  menggunakan  RDTR sehingga  klasifikasi  kesesuaian  penggunaan  tanah
terhadap  RDTR  sesuai  peraturan  zonasi.  Sedangkan Kecamatan  Bambanglipuro  menggunakan  RTRW sehingga  klasifikasi  kesesuaian  penggunaan  tanah menggunakan WTU.
Kesesuaian penggunaan tanah terhadap RTRW/RDTR di kedua wilayah lebih dari 80%.
5. Analisis ketersediaan tanah Di  kedua  wilayah,  berdasarkan  matrik  ketersediaan tanah  sebagian  besar  adalah  pemanfaatan  diizinkan yang mencapai lebih dari 80%.

## 4. Kesimpulan
Penyusunan  NPGT  berbasis  peta  bidang  tanah menyediakan  informasi  penguasaan  dan  pemilikan  tanah yang  sangat  rinci.  Bidang-bidang  tanah  tersebut selanjutnya  menjadi  acuan  dalam  penyusunan  peta penggunaan tanah. Bahwa dalam penyusunan NPGT  yang berbasis  zona,  peta  penggunaan  tanah  menjadi  acuan dalam penyusunan peta-peta lainnya.
Peta bidang tanah selanjutnya digunakan sebagai acuan terhadap  peta  RDTR  maupun  RTRW.  Dalam  rangka analisis  spasial  maka  dilakukan  koreksi  dan  atau penyesuaian  peta-peta  RDTR  dan  RTRW  agar  sesuai dengan peta bidang tanah.
Dalam proses analisis ditemukan beberapa penggunaan tanah  yang  tidak  sesuai  dengan  arahan  fungsi  kawasan dalam  RDTR  yang  disebabkan  oleh  RDTR  belum  dibuat berdasarkan  persil  dan  blok  melainkan  dibuat  dengan ditarik  garis  lurus,  maka  ada  beberapa  kegiatan  yang berada tidak pada satu zona namun masuk pada dua zona atau  lebih.  Ini  mengakibatkan  pada  satu  bangunan sebagian  masuk  zona  diizinkan  tapi  sebagian  lainnya masuk  dalam  klasifikasi  zona  pemanfaatan  tanah  yang diizinkan  secara  terbatas,  pemanfaatan  memerlukan  izin penggunaan bersyarat atau tidak diizinkan.
Bahwa  dengan  ketersediaan  peta  bidang  tanah  di kantor-kantor pertanahan sudah saatnya untuk penyusunan  RDTR  dan  peraturan  zonasi  berbasis  bidang tanah,  sehingga  penggunaan/  pemanfaatan  tanah  lebih akurat dan pasti.

## 5. Pernyataan Konflik Kepentingan
Penulis  menyatakan  tidak  ada  konflik  kepentingan dalam  artikel  ini  (The  authors  declare  no  competing interest).

## 6. Referensi
ATR/BPN,  K.  (2016).  Penyusunan  Neraca  Penatagunaan Tanah  Kecamatan.  Jakarta:  Direktorat  Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN. ATR/BPN,  K.  (2017).  Standardisasi  Basisdata  Spasial Penatagunaan Tanah. Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN. ATR/BPN, K. (2018). Tata Cara Kerja Penyusunan Neraca
Penatagunaan Tanah
Kecamatan. Jakarta: Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN. Bantul,  B.  K.  (2018).  Kecamatan  Bambanglipuro  dalam angka 2018. Bantul: BPS Kabupaten Bantul.
Bantul,  K.  K.  (2017).  Penyusunan  Neraca  Penatagunaan Tanah Kecamatan Bambanglipuro. Bantul: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.
BPN-RI.  (2013).  Tata  Cara  Kerja  Penyusunan  Neraca
Penatagunaan Tanah Kabupaten. Jakarta: Direktorat Penatagunaan Tanah BPN RI. Prabowo, H. L. (2016). Membangun Basis Data Pertanahan Desa Melalui Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan  dan  Pemanfaatan  Tanah  (IP4T) Partisipatif.  CGISE  (Conference  on  Geospatial Information  Science  and  Engineering)  2016. Yogyakarta: Teknik Geodesi UGM.
Yogyakarta,  B.  K.  (2018).  Kecamatan  Mantrijeron  dalam
Angka 2018. Yogyakarta: BPS Kota Yogyakarta.
Yogyakarta, K. K. (2017). Penyusunan Neraca Penatagunaan  Tanah  Kecamatan  Mantrijeron. Yogyakarta: Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta. Yogyakarta,  K.  W.  (2013).  Penyusunan  Neraca Penatagunaan Tanah Kota Yogyakarta. Yogyakarta: Bidang  Pengaturan  dan  Penataan  Pertanahan Kantor Wilayah BPN DI Yogyakarta.
Yogyakarta,  K.  W.  (2015).  Penyusunan  Neraca
Penatagunaan Tanah Kabupaten Bantul. Yogyakarta:  Bidang  Penataan  Pertanahan  Kantor Wilayah BPN DI Yogyakarta.