## ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK PENGHASILAN ATAS WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU SERTA PELAPORANNYA PADA PT. ARTAMAS PRIMA NUSANTARA
Faisal Amri Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Khairiyah faisalamri.mdz@gmail.com

## ABSTRAK
Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perhitungan dan penetapan  pajak  penghasilan  PT.  Artamas  Prima  Nusantara  serta  pelaporannya  telah  sesuai  dengan peraturan  ketentuan  perpajakan  yang  berlaku.  Metode  analisis  data  yang  digunakan  adalah  metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang sifatnya menguraikan, menggambarkan suatu keadaan atau data serta melukiskan dan menerapkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil perhitungan, penetapan, penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan PT. Artamas Prima Nusantara pada semester pertama di tahun 2018 telah sesuai dengan PP No.  46  Tahun  2013  sedangkan  pada  semester  kedua  hasil  perhitungan,  penetapan,  penyetoran,  dan pelaporan pajak penghasilan PT. Artamas Prima Nusantara telah sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018 yang mana pajak penghasilannya dikenakan secara final dan disetorkan setiap bulan dan pelaporannya ditetapkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.
Kata Kunci: Pajak penghasilan, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

## ABSTRACT
Income tax is the tax imposed on the subject of tax on income received or obtained in the tax year. This  study  aims  to  determine  whether  the  calculation  and  determination  of  income  tax  of  PT.  Artamas Prima  Nusantara  and  its  reporting  are  in  accordance  with  applicable  tax  regulations.  The  data  analysis method used is a qualitative method with a descriptive approach that describes, describes a situation or data and describes and applies a situation in such a way that conclusions can be drawn to answer existing problems. The results of the calculation, determination, deposit and income tax reporting of PT. Artamas Prima Nusantara in the first semester of 2018 in accordance with PP No. 46 of 2013 while in the second semester  the  results  of  calculation,  stipulation,  deposit, and  income  tax  reporting  of  PT.  Artamas  Prima Nusantara  in  accordance  with  PP  No.  23  of  2018  in  which  the  income  tax  is  imposed  in  a  final  and deposited every month and the report is set at the Annual Taxpayer Income Tax Return.
Keywords: Income tax, taxpayers who have certain gross circulation

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Pemerintah  sangat  mengandalkan  penerimaan  dalam  Negeri  untuk  membiayai  pengeluarannya, baik  untuk  pengeluaran  rutin  maupun  pengeluaran  pembangunan.  Penerimaan  yang  dimaksud  ini merupakan  penerimaan  pajak  salah  satu  kontribusi  pajak  yang  diandalkan  oleh  pemerintah  merupakan pajak  yang  disetorkan  oleh  perusahaan,  yaitu  pajak  penghasilan  badan  Pajak  yang  dibayarkan  oleh perusahaan tersebut untuk selanjutnya akan digunakan untuk membebani pembangunan berbagai fasilitas publik,  seperti  sekolah,jalan  raya,  jembatan  penyeberangan,  rumah  sakit,dan  sebagainya  yang  biasa disebut APBN. Maka dari itu, Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak baik Orang Pribadi atau  pun  Badan,  maka  pendapatan  Negara  semakin  tinggi.  Adapun  besar  pajak  yang  dibayarkan dipengaruhi dari besarnya tarif umum Pajak Penghasilan yang diatur dalam Pasal 17 UU Nomor 36 Tahun 2008  tentang  Pajak  penghasilan.  Di  mana  tarif  pajak  untuk  Wajib  Pajak  Orang  Pribadi  dikenakan  tarif progresif dan untuk Wajib Pajak Badan dikenakan tarif tunggal (Single Tax).
Keberhasilan  Wajib  Pajak  Badan  khususnya  bagi  suatu  perusahaan  dapat  diukur  dari  seberapa besar laba yang diperoleh setiap tahun. Alasan inilah yang menyebabkan setiap perusahaan selalu ingin memaksimalkan labanya. Laba yang diperoleh tersebut akan dikenai pajak oleh Negara. Oleh karena itu bagi perusahaan, pajak adalah biaya dan pengeluaran yang wajib dibayarkan pada Negara walaupun tidak memberikan imbalan secara langsung sehingga pajak merupakan pengeluaran yang harus diperhitungkan dalam  setiap  keputusan  yang  melibatkannya.  Berbagai  fasilitas  publik  tersebut  diperuntukan  bagi masyarakat agar bisa mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan. Maka dari itu, realisasi penerimaan pajak oleh  Negara  sangat  diharapkan  dalam  menunjang  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan.  Dari  segi ekonomi,  pajak  merupakan  pemindahan  sumber  daya  dari  sektor  privat  (perusahaan)  ke  sektor  publik. Pajak  merupakan  suatu  kewajiban  menyerahkan  sebagian  harta  kekayaan  ke  kas  Negara  disebabkan suatu  keadaan,  kejadian  dan  perbuatan  yang  memberikan  kedudukan  tertentu,  tetapi  bukan  sebagai hukuman. Menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah pajak bersifat dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik secara langsung. Penerimaan pajak merupakan sumber utama penerimaan negara sejak tahun 1980-an.
Apabila  dilihat  dari  sisi  pemerintah,  pajak  merupakan  sumber  penerimaan  Negara  yang  harus dioptimalkan untuk membebani pengeluaran Negara. Sedangkan dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan beban atau beban yang mempengaruhi laba dan asumsi pajak sebagai distribusi laba kepada pemegang saham akan mempengaruhi rate of return on ivestment. Pajak penghasilan dipungut terhadap subjek  pajak  atas  penghasilan  yang  diterima  dalam  suatu  tahun pajak.  Sistem  perpajakan  yang  berlaku dapat  ditingkatkan  pada  semua  lapisan  masyarakat  untuk  meningkatkan  penerimaan  Negara.  Pada kenyataannya  masih  ada  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  wajib  pajak  terhadap  peraturan  yang diterapkan perpajakkan didalam self assessment system. Meskipun dengan adanya reformasi dari official assessment  system  berubah  menjadi  self  assessment  system  belum  cukup  untuk  menyadarkan  wajib pajak  dalam  memenuhi  kewajiban  perpajakan  mulai  dari  menghitung,  membayar,  melaporkan  dengan menggunakan surat pemberitahuan. Hal tersebut sesuai dengan self assessment system yang diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia, dimana fiskus menyerahkan atau memberikan wewenang kepada
wajib pajak orang pribadi atau badan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besar pajaknya. Meskipun wajib pajak orang pribadi atau badan telah diberikan kepercayaan untuk melakukan kewajiban perpajakannya,  fiskus  tetap  memiliki  wewenang  untuk  melakukan  pemeriksaan  dalam  rangka  untuk memenuhi  kewajiban  perpajakannya.  Perhitungan  serta  pelaporan  pajak  terhutang  yang  tidak  sesuai dengan  peraturan  perpajakan yang  telah  ditetapkan  oleh  Pemerintah  maupun  Direktorat  Jenderal  Pajak akan dikenakan sanksi secara administratif maupun pidana.
Penghasilan adalah salah satu  objek  pajak.  Penghasilan  dari  usaha yang  diterima  atau  diperoleh wajib  pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu  dikenakan  pajak  penghasilan  yang  bersifat  final. berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pada  dasarnya  pajak  penghasilan  itu sendiri merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan terhadap wajib pajak yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari masa pajak maupun tahun pajak untuk kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai satu kewajiban yang harus dilaksanakannya.
PT.  Artamas  Prima  Nusantara  berkedudukan  di  Kota  Cilegon  yang  berdiri  sejak  bulan  November Tahun 2017. Perusahaan tersebut mulai beroprasi pada bulan Februari 2018 dan dalam bentuk laporan keuangannya  di  akhir  tahun  2018  PT.  Artamas  Prima  Nusantara  mendapatkan  penghasilan  dengan peredaran bruto dibawah Rp. 4.8000.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah), maka jika dilihat dari  penghasilan  yang  diterima  atau  diperoleh  PT.  Artamas  Prima  Nusantara  dapat  menggunakan peraturan  kewajiban perpajakannya  dalam  perhitungan maupun  pelaporannya  sebagaimana  di  atur  oleh Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima  Atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  Yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu.  Akan  tetapi  dengan disahkannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada  tanggal 8 Juni 2018 resmi mengganti dan mencabut Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 sehingga ada perbedaan ketentuannya di dalamnya seperti perubahan tarif yang semula dengan tarif 1% menjadi 0,5%. PT. Artamas Prima Nusantara adalah perusahaan yang tidak lepas dari kewajibannya untuk membayar pajak yang telah ditentukan, termasuk pembayaran Pajak Penghasilannya.
Dari  beberapa  uraian  diatas  dan  didorong  oleh  keingintahuan  peneliti  mengenai  bagaimana perhitungan  dan  penetapan  pajak  penhasilan  dari  usaha  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak  yang memiliki peredaran bruto tertentu serta pelaporannya yang diterapkan oleh PT. Artamas Prima Nusantara dan  sudahkah  perusahaan  tersebut  melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  dengan  benar  sesuai ketetapan  yang  berlaku,  maka  penulis  bermaksud  untuk  melakukan  penelitian  dengan  mengambil  judul “Analisis Perhitungan dan Pene tapan Pajak Penghasilan Atas Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Serta Pelaporannya Pada PT. Artamas Prima Nusantara”.

## Tujuan Peneliian
Dengan  latar  belakang  tersebut,  tujuan  dari  penelitian  ini  yaitu  untuk  mengetahui  apakah perhitungan  dan  penetapan  pajak  penhasilan  dari  usaha  yang  diterima  atau  diperoleh  wajib  pajak  yang memiliki  peredaraan  bruto  tertentu  serta  pelaporannya  yang  diterapkan  pada  PT.  Artamas  Prima Nusantara telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Pengertian Pajak
Pengertian  pajak  menurut  Undang  Undang  Perpajakan  No.  28  Tahun  2007  tentang  perubahan ketiga  atas  Undang  Undang  No.  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan menyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar – besarnya kemakmuran rakyat” 1 .
Sommerfeld,  yang  dikutip  oleh  Sumarsan  menjelaskan  bahwa,  “Pajak  adalah  suatu  pengalihan sumber  dari  sektor  swasta  ke  sektor  pemerintah,  bukan  akibat  pelanggaran  hukum,  namun  wajib dilaksanakan,  berdasarkan  ketentuan  yang  ditetapkan  lebih  dahulu,  tanpa  mendapatkan  imbalan  yang langsung  dan  proporsional,  agar  pemerintah  dapat  melaksanakan  tugas – tugasnya  untuk  menjalankan pemerintahan” 2 .
Pengertian  pajak  menurut  Rochmat  Soemitro  yang  dikutip  oleh  Sumarsan  menjelaskan  bahwa, “pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan  Undang  Undang  (yang  dapat  dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk  memb ayar  pengeluaran  umum”. Definisi  tersebut  kemudian  dikoreksinya  yang  berbunyi  sebagai berikut:  pajak  adalah  peralihan  kekayaan  dari  pihak  rakyat  kepada  kas  negara  untuk  membiayai pengeluaran  rutin  dan surplusnya  digunakan  untuk  public  saving  yang  merupakan  sumber  utama  untuk membiayai public investment. 3
Dalam  pembahasan  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  akan  dijumpai  pengertian  atau istilah yang sudah baku. Antara lain adalah:
1. Pajak adalah kontribusi wajib pajak Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa  berdasarkan  UU,  dengan  tidak  mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Wajib  pajak  adalah  orang  pribadi  atau  badan,  meliputi  pembayaran  pajak,  pemotongan  pajak,  dan pemungutan  pajak,  yang  mempunyai  hak  dan  kewajiban  perpajakan  sesuai  dengan  ketentuan  dan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Badan  adalah  sekumpulan  orang  dan/atau  modal  yang  merupakan  kesatuan  baik  yang  melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk  apa  pun,  firma,  kongsi,  koperasi,  dana  pensiun,  persekutuan,  perkumpulan,  yayasan, organisasi  massa,  organisasi  sosial  politik,  atau  organisasi  lainnya,  lembaga  dan  bentuk  badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
2 Thomas Sumarsan, Perpajakan Indonesia, Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang- Undang Terbaru, (PT. Indeks, Jakarta: 2012), p. 4
3 Bohari, Pengantar Hukum Pajak, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001), p. 25
4. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan  melaporkan  pajak  yang  terutang  dalam  suatu  jangka  waktu  tertentu  sebagaimana  ditentukan dalam Undang-Undang ini.
5. Tahun  Pajak  adalah  jangka  waktu  1  (satu)  tahun  kalender  kecuali  bila  Wajib  Pajak  menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 4

## Fungsi Pajak
Ada dua fungsi pajak yaitu:
1. Fungsi  Budgetair  Pajak  sebagai  sumber  dana  bagi  pemerintah  untuk  membiayai  pengeluaran- pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 5

## Sistem Pemungutan Pajak
1. Official  Assessment  System  Adalah  suatu  sistem  pemungutan  dimana  aparatur  pajak  menetapkan jumlah pajak yang terhutang dari wajib pajak.
2. Self  Assessment  System  Adalah  suatu  sistem  pemungutan  pajak  dimana  waijb  pajak  menetapkan sendiri  jumlah  pajak  terhutang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang – undangan perpajakan.
3. With Holding System Adalah suatu sistem pemungutan pajak, dimana penghitungan pemotongan dan pembayaran pajak serta pelaporan pajak dipercayakan kepada pihak ketiga oleh negara.
4. Full Self Assessment System Wajib pajak diberikan wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajaknya.  Wajib  pajak  aktif    menghitung,  memperhitungkan,  menyetor  dan  melaporkan  sendiri pajaknya. 6

## Pajak Penghasilan
Dalam Undang Undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 1,  menyatakan bahwa Pajak  Penghasilan  adalah  pajak yang  dikenakan  terhadap  subjek  pajak  atas  penghasilan yang  diterima atau  diperolehnya  dalam  tahun  pajak.  Subjek  pajak  penghasilan  yaitu  segala  sesuatu  yang  memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan, dalam Undang-Undang  PPh  disebut  sebagai  wajib  pajak.  Wajib  pajak  dikenakan  pajak  atas  penghasilan  yang diterima  atau  diperolehnya  selama  satu  tahun  pajak  atau  dapat  pula  dikenai  pajak  untuk  penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Salah satu Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Perpajakan RI No.  36  tahun  2008  tentang  perubahan  keempat  atas  Undang-Undang  Perpajakan  No.  7  tahun  1983 tentang  Pajak  Penghasilan.  Perubahan  Undang-Undang  Perpajakan  ini  bertujuan  untuk  melakukan penyempurnaan dari Undang Undang sebelumnya, seperti: Pemungutan pajak merupakan perwujudan dan
4 Mardiasmo, Perpajakan, (Andi Yogyakata, Jakarta: 2011), p. 23
5 Mardiasmo, Perpajakan...., p. 1-2 6 Siti Rahayu, Perpajakan Indonesia, (Graha Ilmu, Yogyakarta: 2010), p. 101
pengabdian peran serta warga negara dan anggota masyarakat bagi pembiayaan keperluan pemerintah dan  pembangunan.  Sistem  Pemungutan  pajak  berubah  dari  official  assessment  system  menjadi  self assessment  system.  Berdasarkan  Undang-Undang  Perpajakan  No.  36  tahun  2008  pasal  1,  pajak penghasilan  adalah  pajak  yang  dikenakan  atas  subjek  pajak  atas  penghasilan  yang  diterima  atau diperolehnya dalam tahun pajak.

## Objek Pajak Penghasilan
Objek  pajak  penghasilan  adalah  penghasilan,  yaitu  setiap  tambahan  kemampuan  ekonomis  yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar indonesia, yang dapat dipakai atau dikonsumsi untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. 7

## Pajak Penghasilan Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Atas penghasilan dari usaha yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu,  dikenai  Pajak Penghasilan  yang  bersifat  final.  Wajib  Pajak  yang  memiliki  peredaran  bruto  tertentu  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan
b. menerima  penghasilan  dari  usaha,  tidak  termasuk  penghasilan  dari  jasa  sehubungan  dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial; atau
b. Wajib  Pajak  badan  yang  dalam  jangka  waktu  1  (satu)  tahun  setelah  beroperasi  secara  komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen). Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran  bruto dari  usaha  dalam  1  (satu)  tahun  dari  Tahun  Pajak  terakhir  sebelum  Tahun  Pajak  yang bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00  (empat  miliar  delapan  ratus  juta  rupiah)  dalam  suatu  Tahun  Pajak,  Wajib  Pajak  tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.  Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah  melebihi  jumlah  Rp  4.800.000.000,00  (empat  miliar  delapan  ratus  juta  rupiah)  pada  suatu  Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Pasal 2, Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu,
7 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007), p. 228
dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu  tertentu. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final\ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

## METODE PENELITIAN

## Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah PT. ARTAMAS PRIMA NUSANTARA yang beralamat kantor di Puri Krakatau Hijau No. 34 Kota Cilegon, alasan dipilihnya perusahaan tersebut sebagai objek penelitian adalah karena keadaan perusahaan sesuai permasalahan yang akan diteliti dan data yang akan diteliti dan data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini dapat diperoleh dari perusahaan ini.

## Jenis dan Sumber Data
Dalam  penelitian  ini  tentunya  diperlukan  data  yang  berhubungan  dengan  permasalahan  yang dihadapi. Menyatakan bahwa sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Data merupakan keterangan-keterangan yang diperoleh dari suatu penelitian dan atau melalui referensi untuk dapat digunakan dalam menganalisa permasalahan yang dihadapi dan selanjutnya untuk mencari alternatif yang sesuai. 8
Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data  kuantitatif  (data  yang  dinyatakan  dalam  bentuk  angka) berupa  angka-angka  yaitu  besarnya  angka  pendapatan  perusahaan  dalam  bentuk  laporan  keuangan, selain itu  dikumpulkan  juga  data  kualitatif yaitu data  yang  disajikan secara deskriptif  atau  dalam  bentuk uraian, data kualitatif yang digunakan berisi keterangan-keterangan mengenai perusahaan.
Penelitian   ini    membutuhkan    dua   jenis    data   yaitu  data    primer    dan  data  sekunder.  Adapun sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahan tempat dilakukannya penelitian. Data primer  yang  dimaksud  adalah  data  yang  diperoleh  dari  hasil  wawancara  langsung  dengan  pihak perusahaan terkait dengan perhitungan dan penerapan pajak penghasilan perusahaan.
2. Data  sekunder  yaitu  data  yang  pengumpulannya  diperoleh  dari  literatur-literatur  kepustakaanyang berkaitan dengan materi yang akan dibahas, baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, dokumen atau arsip perusahaan berupa daftar pendapatan dalam bentuk laporan keuangan atau yang lainnya.

## Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab  secara langsung dengan pihak perusahan mengenai data yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
2. Observasi Lapangan
Pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti.
3. Dokumentasi
Pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  menggunakan  atau  memanfaatkan  arsip-arsip  atau dokumen-dokumen yang diperlukan dari perusahaan. Misalnya, data pendapatan perusahaan dalam
8 Mudrajad Kuncoro, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi, (PT. Erlangga, Jakarta: 2003), p.145
bentuk  laporan  keuangan  serta  perhitungan  dan  penetapan  pajak  penghasilan  dari  bulan  Januari sampai dengan Desember 2018.

## Teknik Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan  untuk  membahas  penelitian  ini  adalah  metode  analisis deskriptif,  yaitu  suatu  metode  pembahasan  permasalahan  yang  sifatnya  menguraikan,  menggambarkan suatu  keadaan  atau  data  serta  melukiskan  dan  menerapkan  suatu  keadaan  sedemikian  rupa  sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada. Penulis, melakukan teknik analisis data dengan:
1. Mengumpulkan  dan  mempelajari  dokumen-dokumen  yang  digunakan  dalam  penghitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pengahasilan perusahaan
2. Mempelajari  prosedur-prosedur  yang  dilakukan  dalam  penghitungan  dan  pelaporan  atas  Pajak Penghasilan Perusahaan.
3. Menganalisa dan membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan perusahaan menurut perusahaan sesuai atau tidak dengan ketetapan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan yang terkait.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Hasil Penelitian
Perhitungan dan penetapan pajak penhasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diterapkan oleh PT. Artamas Prima Nusantara, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan laba rugi perusahaan dari bulan Januari sampai dengan  Juni, berdasarkan ketentuan  perpajakan  pada  Peraturan  Pemerintah  No.  46  tahun  2013.  Hal  tersebut  sebagaimana disampaikan oleh staff administrasi PT. Artamas Prima Nusantara.
Tabel. 1
Laporan Laba Rugi PT. Artamas Prima Nusantara
Januari – Juni 2018 NO RINCIAN PENGELUARAN KAS 1   Gaji 6,100,000 2   ATK: - a.     Pembelian Alat Bangunan, Alat Kerja Lapangan 6,695,000 b.     Pembelian Elektronik - c.     Pembelian ATK Lainnya 540,000 3   BPJS: - a.     BPJS Kesehatan - b.     BPJS Ketenagakerjaan - 4   Operasional 12,950,000 5   Pajak - 6   RTK: - a.     BBM Kendaraan -
b.     Biaya Bank - c.     Biaya Komunikasi / HP - d.     Biaya Makan 1,958,500 e.     Biaya Toll / Parkir / E-money - f.      Kurir - g.     Listrik - h.     Service Mobil / Steam / Accessoriess - i.      Telpon & Speedy - j.      Pembelian RTK Lainnya 58,251,000 Total 86,949,500 Alur Pemasukan dan Pengeluaran - INVOICE: Tagihan Keluar (DPP) 413,135,120 Tagihan Masuk (DPP) (199,737,400) - KAS: Pengeluaran Umum (86,494,500) Grand Total 126,903,200

## Sumber: Laporan Laba Rugi PT. Artamas Prima Nusantara
Berdasarkan  laporan  laba  rugi  bulan  Januari  -  Juni  tahun  2018  PT.  Artamas  Prima  Nusantara menghitung dan penetapkan bayar pajak penghasilannya sebesar Rp. 15.862.875,-
Setelah  disahkannya  Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun  2018  pada  bulan  Juni  2018  yang mencabut dan menggantikan peraturan sebelumnya maka dalam hal PT. Artamas Prima Nusantara dalam perhitungan serta penetapan pajak penghasilan adalah sebagai berikut.
Tabel. 2
Laporan Peredaran Bruto dan Perhitungan Pajak Penghasilan 2018
PT. Artamas Prima Nusantara Bulan Peredaran Bruto (Rp) Pajak Penghasilan (0,5%) Juli 374.099.270 1.970.496 Agustus 221.693.806 1.108.469 September 115.984.960 579.924 Oktober 352.535.550 1.762.677 November 414.233.700 2.071.168
Desember 0 Nihil

## Sumber: PT. Artamas Prima  Nusantara
Berdasarkan  pelaporan  SPT  Tahunan  Pajak  Penghasilan  Wajib  Pajak  Badan  Tahun  2018  PT. Artamas Prima Nusantara yang ditetapkan pada Form 1771 SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan PPh yang kurang dibayar (PPh Ps 29) Sebesar Rp. 15.682.875,- sedangkan pada Lampiran I yang terdapat  pada  kolom  uraian  Penghasilan  yang  dikenakan  PPh  Final  dan  tidak  termasuk  objek  Pajak sebesar Rp. 1.498.547.286,-

## Pembahasan
Merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang  Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang  Diterima  Atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  Yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu  PT.  Artamas  Prima Nusantara  termasuk  kedalam  kriteria  Wajib  Pajak  badan  yang  belum  beroperasi  secara  komersial dikarenakan PT. Artamas Primas Nusantara baru beroprasi di bulan Februari 2018 sehingga tidak dapat menggunakan  tarif  final  sebesar  1%  akan  tetapi  dikenai  tarif  Pajak  Penghasilan  berdasarkan  ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berlaku yaitu;
Berdasarkan  perubahan  Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun  2018  tentang  Pajak  Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Pasal 2, Atas  penghasilan  dari  usaha  yang  diterima  atau  diperoleh  Wajib  Pajak  dalam  Negeri  yang  memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen). Sebagaimana ketentuan peraturan disahkan pada bulan Juni 2018 sehingga peraturan tersebut diberlakukan pada bulan Juli 2018 sebagaimana tarif perhitungannya adalah;

## PENUTUP

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Penetapan  perhitungan  serta  pelaporan  pajak  penghasilan  atas  penghasilan  dari  usaha  yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diterapkan oleh PT.  Artamas  Prima  Nusantara  telah  sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  46  Tahun  2013 yang  telah  direvisi  dan  disahkan  pada  bulan  Juni  2018  dengan  Peraturan  Pemerintah  No.  23 Tahun 2018 berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
Beban Pajak = Pendapatan Laba X 12,5%
Beban Pajak = Peredaran Bruto X 0,5%
2. Penetapan perhitungan dalam laporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun 2018  PT.  Artamas  Prima  Nusantara  dilakukan  dua  macam  cara  perhitungan sebagaimana  yang dituangkan  dalam  SPT  Tahunan  Pajak  Penghasilan  Wajib  Pajak  Badan  Tahun  2018 yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2018 menggunakan peraturan perpajakan atas Peraturan Pemerintah  No.  46  Tahun  2013  sehingga  besar  pajak  yang  disetor  oleh  PT.  Artamas  Prima Nusantara  sebesar  Rp.  15.682.875,-  dan  perhitungan  pada  bulan  Juli  sampai  dengan  bulan Desember  2018  menggunakan  peraturan  perpajakan  atas  Peraturan  Pemerintah  No.  23  Tahun 2018  Tentang  Pajak  Penghasilan  atas  Penghasilan  Yang  Diterima  Atau  Diperoleh  Wajib  Pajak Yang  Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu  sehingga  besarnya  pajak  yang  disetor  adalah  sebesar Rp. 7.492.734,-
Saran
Berdasarkan  kesimpulan  penelitian,  maka  saran  yang  dapat  diberikan  penulis  yaitu,  PT.  Artamas Prima Nusantara harus sering mengupdate
informasi  pajak  terbaru,  agar  sesuai  dengan  peraturan perpajakan  yang  berlaku.  Serta  meningkatkan  kualitas  petugas  yang  berwenang  mengenai  perhitungan perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA
Bohari, 2001. Pengantar Hukum Pajak. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta Gusfahmi, 2007. Pajak Menurut Syariah. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta Kuncoro, Mudrajad. 2003. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. PT. Erlangga. Jakarta. Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Andi. Yogyakarta.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013  Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018  Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
Rahayu Siti. 2010. Perpajakan Indonesia. Graha Ilmu. Yogyakarta.
Sumarsan,  Thomas.  2012.  Perpajakan  Indonesia:  Pedoman  Perpajakan  yang  Lengkap  Berdasarkan undang Undang Terbaru. PT Indeks. Jakarta.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan .
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan