ANUVA Volume 2 (2): 213-224, 2018 Copyright ©2018, ISSN: 2598-3040 online Available Online at: http://ejournal.undip.ac.id/index.php/anuva
Nasionalisme Buruh  Versus  Kolonialisme: Suatu Kajian Tentang Gerakan Buruh di Semarang pada Awal Abad XX
Dewi Yuliati 1*)
1 Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia
*) Korespondesi: dewi_yulliati@yahoo.co.id

## Abstract
[Workers Nationalism Versus Colonialism: A Study on Workers Movement in Semarang in The Beginning of the 20 th Centuries]. The state and the workers have close relationship, because the state is a political unity between the folks (includes  the  workers) and  the  government  as the  state s’ administrator. In  the  context  of  industrial relationship,  there often  take place  interest  differences  between  the  state  and  the workers,  and  this  condition  can arise conflict between these two parties. Generally, the workers are judged as the marginal party who struggle only for the economical reasons, without any thinking of political stability. This research shows that this point of view is not exactly true, because the workers really dare to search justice and prosperity for the indigenous people who are the  part  of  the  citizens  of  the  state.Based  on  this  research can  be  concluded that  the basic  factors  of  the workers movement were  not  only  economic interest,  but  also the  spirit  of anticolonial  nationalism, which  included  the willingness to get liberty, juctice, and to show national dignity.

## Keywords: worker nationalism; worker movement; anticolonial nationalism

## Abstrak
Negara dan buruh berhubungan erat, karena negara adalah suatu kesatuan politik antara rakyat (termasuk buruh) dan pemerintah sebagai administrator (pengurus) negara. Dalam konteks hubungan industrial, sering terjadi perbedaan kepentingan  antara negara  dan  buruh,  dan  kondisi  ini  dapat  menimbulkan konflik  di  antara  dua  pihak  tersebut. Secara  umum,  buruh  sering  dianggap  sebagai  pihak  marjinal  yang  hanya  berjuang  untuk alasan ekonomi,  tanpa mempertimbangkan stabilitas politik. Akan tetapi, penelitian ini menemukan fakta bahwa pandangan tersebut tidak benar  sepenuhnya,  karena  kenyataannya  kaum  buruh  berani  menuntut  keadilan  dan  kesejahteraan  untuk  rakyat bumiputera yang menjadi bagian dari warga negara. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa factor-faktor yang mendasari gerakan buruh tidak  hanya  kepentingan ekonomi, tetapi juga  suatu semangat nasionalisme antikolonial, yang mencakup keinginan untuk merdeka, memperoleh keadilan, dan menunjukkan harga diiri bangsa.

## Kata kunci: nasionalisme buruh; gerakan buruh; nasionalisme antikolonial

## A. Pendahuluan
Dalam  penelitian  ini  buruh  diartikan  sebagai  orang  yang  bekerja  pada      perusahaan baik      swasta  maupun pemerintah  untuk  memperoleh  gaji  atau  upah.  Secara  harafiah  buruh,  sebuah  kata  yang  berasal  dari  bahasa Jawa, adalah orang yang bekerja dengan tujuan memperoleh bayaran berupa uang.
Dalam  percakapan  sehari-hari  buruh  dapat  dibedakan  atas  buruh  kantor  (karyawan  yang  bekerja  di kantor), buruh kasar/kuli/unskilled labour (karyawan yang bekerja dengan tenaga badan), dan buruh trampil (karyawan  yang  mempunyai  ketrampilan  tertentu seperti:  tukang  kayu,  tukang  jahit, tukang  batu, juru  ketik dan  sebagainya) (Ensiklopedi  Indonesia,  1980:  557). Buruh  dapat    dibedakan  juga  atas  dasar  tingkat ketrampilannya  dalam  suatu  perusahaan,  yaitu buruh  trampil  ,  buruh  semitrampil,  dan  buruh  tidak  trampil.
Pada  umumnya  tingkat  ketrampilan  buruh  tersebut  menentukan  sistem  pengupahan.  Buruh  trampil  dapat bekerja secara permanen, diberi upah secara bulanan, mendapat cuti tahunan, tunjangan sakit, mendapat upah lebih  tinggi  daripada  buruh  dengan  tingkat  ketrampilan  lebih  rendah,  pensiun,  bonus  tahunan,  dan  uang makan.  Buruh  semitrampil  menerima  upah  yang  dihitung  sesuai  dengan  jumlah  hari  kerja,  dan  menerima jumlah tunjangan lebih sedikit daripada tunjangan untuk buruh trampil. Biasanya buruh tidak trampil  hanya dibayar untuk  hari-hari  ia bekerja (John Ingleson,1986: 25).
Dalam  hubungan  industrial,  sering  terjadi  perselisihan  industrial  yang  berbentuk  perselisihan kepentingan  ( conflict  of interest). Pada awal abad  ke-20, conflict  of interest dalam  hubungan  industrial  itu tampak  secara  nyata dalam  khasanah  pergerakan  buruh  (labour  movement), yang  sering  dipandang oleh negara kolonial bahwa kaum buruh  berjuang  hanya untuk kepentingan ekonomi, dan sering ”ditunggangi” oleh  kepentingan  politik. Berdasarkan  permasalahan  tersebut, tujuan  pelaksanaan kajian ini  adalah untuk menyajikan  analisis  tentang  gerakan  buruh  di  Semarang pada  awal  abad  XX beserta  faktor-faktor penggeraknya dengan panduan pertanyaan penelitian sebagai berikut.
(1).  Mengapa  buruh  bergerak?,  (2).  Bagaimana proses  pergerakan  buruh?  (3)  Bagaimana negara kolonial bersikap dan bertindak dalam mengatasi pergerakan buruh?, (3). Bagaimana hasil pergerakan buruh itu?.

## B. Landasan Teori
Gerakan buruh pada masa kolonial Belanda di Indonesia sering dipandang sebagai gerakan yang didorong oleh  kepentingan  ekonomi  semata,  padahal  ternyata,  kepentingan  ekonomi  itu  bukanlah  satu-satunya faktor penggerak. Dari penelitian ditemukan bahwa ada faktor penggerak gerakan buruh yang lebih kuat, yaitu  nasionalisme  antikolonial. Nasionalisme  dapat  dipahami  dari  sudut  pandang  antropologi  dan politik.  Dalam  dimensi  antropologi,  nasionalisme  dipandang  sebagai  sistem  budaya  yang  mencakup kesetiaan,  komitmen,  emosi,  perasaan  kepada  bangsa dan  negara,  dan  rasa  memiliki  bangsa  dan  negara itu.  Dalam  dimensi  ini,  Benedict  Anderson  mengatakan  bahwa nation (bangsa)  adalah  suatu  komunitas politik  yang  terbatas  dan  beradaulat  yang  dibayangkan  (imagined  communities).  Komunitas  politik  itu dikatakan sebagai imagined  communities sebab  suatu  komunitas  tidak  mungkin  mengenal  seluruh warganya, tidak mungkin saling bertemu, atau saling mendengar. Akan tetapi, mereka memiliki gambaran atau bayangan yang sama tentang komunitas mereka. Suatu bangsa dapat terbentuk, jika sejumlah warga dalam suatu komunitas mau menetapkan diri sebagai suatu bangsa yang mereka angankan atau bayangkan (Benedict  Anderson,  1983:  15).    Karena  komitmen  dan  keinginan  untuk  mengikatkan  diri  dalam komunitas  bangsa  ini,  dapat  muncul  kesetiaan  yang  tinggi  pada nation  state (negara  kebangsaan). Bahkan, banyak warga suatu negara bangsa (nation state) rela mengorbankan jiwa-raga untuk  membela bangsa  dan  negara  mereka.  Senada  dengan  Benedict Anderson,  Ernest  Renan  mengatakan  bahwa  unsur utama dalam  pembentukan  suatu  bangsa  adalah le  desir  de’etre  ensemble (keinginan  untuk  bersatu) (Taufik Abdullah, 2001: 49).
Pada  awal  abad  ke-20  pemahaman  rakyat  bumiputera  Indonesia  tentang  nasionalisme  sebagai konsep ideologis masih sangat “samar - samar” bagaikan “alam fajar” , mereka belum memiliki tujuan yang jelas,  dan  apa  yang  harus  mereka  lakukan  untuk  negeri  dan  bangsanya.  Salah  satu  contoh  adalah pernyataan Abdoel Moeis, seorang tokoh Sarekat Islam, yang mengartikan nasionalisme sebagai perasaan cinta  kepada  bangsa  dan  tanah  air,  yang  diungkapkannya  pada  harian Sinar  Djawa,  25  Oktober  1917 sebagai berikut:
Kalaoe kita mengingat akan nasib boeroeknja tanah air dan bangsa kita, jang beratoes tahoen selaloe berada dalam koengkoengan orang lain sadja, maka berdebarlah dada, timboellah soeatoe perasaan jang menggojang segala oerat saraf kita, perasaan kasihan kepada bangsa dan tanah air itoe (Sinar Djawa, 25 Oktober 1917).
Dalam  dimensi  politik,  nasionalisme  merupakan  ideologi  yang  meyakini  bahwa  kesetiaan tertinggi  individu  harus  diserahkan  kepada  negara bangsa,  yaitu  suatu  negara  yang  mampu  menjamin seluruh warga bangsanya untuk mendapatkan hak dan kewajiban yang sama serta mampu membuat warga bangsanya mau mengikatkan dirinya pada negara itu (Hans Kohn, 1984: 75). Soekarno, presiden pertama Indonesia,    mengatakan  bahwa  bangsa  adalah  sebuah  konstruksi  yang  dihasilkan  oleh  sebuah  visi  yang diperjuangkan,  Dalam  pengertian  politik  ini,  prinsip-prinsip  utama  dalam  nasionalisme  adalah kemerdekaan, kesatuan, keadilan, dan identitas national, yang menjadi orientasi kehidupan kolektif suatu kelompok  untuk  mencapai  tujuan  politik,  yaitu  negara bangsa.  Sebagai  doktrin  politik,  nasionalisme merupakan basis serta pembenaran ideologis bagi setiap bangsa di dunia untuk mengorganisasi diri dalam entitas-entitas yang bebas atau otonom, dan entitas itu berbentuk negara bangsa yang merdeka (Michael A. Riff, 2001: 194.).
Secara budaya, nasionalisme itu merupakan gejala historis yang bersifat universal, yang muncul di semua  ruang  bangsa.  Bagaimana  gejala  awal  pertumbuhan  nasionalisme  di  Indonesia,  hanya  dapat dijawab melalui pemahaman terhadap sejarah kemunculan kesadaran berbangsa.
Untuk menjelaskan  awal  kemunculan nasionalisme  Indonesia  itu,  diperlukan  pemahaman    terhadap situasi kolonial pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Pada saat itu ikatan tradisi dan feodalisme serta diskriminasi  masih  sangat  membatasi aktivitas  dan  ruang  gerak bangsa  bumiputera di  Hindia  Belanda (Indonesia),  padahal  di  sisi  lain  sudah lahir  golongan terpelajar  bumiputera  yang    telah  memiliki  kesadaran untuk  membebaskan  diri  dari  belenggu  tradisi feodalisme dan mempunyai kesadaran  untuk  mengadakan gerakan perlawanan terhadap kolonialisme.

## C.   Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan penelitian  sejarah.  Dengan  demikian    metode    yang    dipergunakan    adalah metode    historis      yaitu  mencari,  menemukan,  dan  menguji  sumber-sumber  sehingga  dapat  diperoleh fakta  sejarah yang otentik dan  kredibel.  Dalam penulisan   dilakukan  penyusunan  fakta-fakta   yang
masih      fragmentaris    itu    ke  dalam  suatu    sintesa    yang    sistimatis,  utuh,    dan    komunikatif.    Untuk mencapai    hasil      penulisan  sejarah    yang    demikian,  diperlukan    suatu    penelitian    yang  tidak      saja berangkat  dari  pertanyaan-pertanyaan   pokok tentang  "apa,  siapa,  di mana,  dan  kapan",  tetapi  juga berdasar  pada pertanyaan "bagaimana",  "mengapa  serta  apa jadinya".   Jawaban  terhadap  pertanyaan- pertanyaan   pokok adalah fakta sejarah serta unsur-unsur yang turut  membentuk peristiwa  di  tempat dan  pada  waktu  tertentu.   Jawaban terhadap pertanyaan "bagaimana" merupakan rekonstruksi peristiwa masa lampau  dengan cara menyintesiskan  semua  unsur itu dalam  suatu  deskripsi yang  disebut sejarah. Jawaban terhadap pertanyaan  "mengapa dan  apa  jadinya"  akan  menerangkan  hubungan   kausalitas.
Sumber-sumber  diperoleh dari berbagai  perpustakaan  yaitu  Perpustakaan  Monumen  Pers  Surakarta, Perpustakaan  Nasional  dan  Arsip  Nasional  Jakarta.  Sumber – sumber  tertulis yang  diteliti  adalah  dokumen pemerintah,  berbagai  surat  kabar  di  Jawa  pada  masa  kolonial  Belanda,  dan  tulisan-tulisan  sejaman  yang berkait dengan masalah-masalah perburuhan.

## D.   Hasil dan Pembahasan

## 1. Latar Belakang Menguatnya Nasionalisme Buruh
Antara  tahun  1910-1912 di  Hindia  Belanda terjadi  kenaikan  harga  barang-barang  kebutuhan  sehari-hari. Harga  beras  naik  30%,  gula  9%,  kentang  25%,  kain  katun  10%,  minyak  kelapa  6%,  dan  bambu  90%. Kenaikan  harga  barang-barang    ini  tidak  disertai  dengan  kenaikan upah (De  Locomotief.  18  Maret  1913). Nilai upah buruh bumiputera yang sangat minimal (tidak lebih dari f. 1,- per hari) semakin tidak dapat untuk menjangkau kebutuhan pokok.
Memasuki Perang Dunia I, kehidupan ekonomi buruh semakin merosot. Ketika itu inflasi meningkat dan pengusaha Eropa mengeruk keuntungan besar karena kenaikan permintaan ekspor hasil-hasil perkebunan dari  Indonesia.  Sebaliknya  nilai  upah  semakin menurun  karena  kenaikan  harga barang-barang  impor  dan dengan  sendirinya  juga  harga  barang-barang  dalam  negeri,  sedangkan  upah  tidak  dinaikkan.  Kondisi  ini menjadi bagian latar belakang maraknya aksi mogok kaum buruh pada akhir dekade ke-2 sampai pertengahan dekade ke-3 abad ke-20.
Setelah Perang Dunia I berakhir, rakyat Jawa hidup dengan tingkat pendapatan yang sangat minimal. Yeekes  menerangkan  dalam  De Opbouw (tahun  1923)  bahwa  pendapatan  rata-rata  per  tahun  buruh bumiputera adalah f. 196,-. Dari jumlah pendapatan itu masih harus ada yang dikeluarkan untuk membayar pajak, sehingga pendapatan rata-rata per bulan tinggal sekitar f. 13,-. (Tan Malaka, 2000: 52.) .
Seorang tokoh pergerakan buruh, Tan Malaka, sangat meratapi kondisi kemiskinan buruh bumiputera itu.  Ia  mengungkapkan  bahwa  orang  Jawa  tinggal  di  pondok-pondok  rombeng  atau  tidak  bertempattinggal sama  sekali,  kelaparan,  berpakaian  compang-camping,  dan kesehatannya  tidak  terawat.  Jika  terjadi  wabah malaria, kolera, cacing tambang, dan sampar, “hanya” ratusan ribu orang mati karena mereka tidak memiliki ketahanan  tubuh  untuk menghadapi serangan berbagai  penyakit (Tan  Malaka,  2000:  52.) . “Suatu  keuletan
yang patut dipuji” adalah ungkapan Tan Malaka untuk  menggambarkan ketabahan dan kesabaran buruh di Jawa dalam menghadapi berbagai kesulitan dan kekurangan itu.
Kesulitan ekonomi pada masa Perang Dunia I itu tercermin antara lain pada keluhan Perhimpoenan Roro Jitno (perhimpunan pekerja partikulir) tentang dampak perang itu bagi kaum buruh.
Dari  timboelnja  perang  itoe  beberapa  koeli  di  pabean  soedah  poelang  ke  roemahnja  karena  soedah tidak  ada pekerdjaan  jang  moesti  diangkatnja  boeat  mendapetken  oeang  pembeli  isi  peroet.  Ada djoega  mandor-mandor  dan  pegawei  di  toko  atau  maatschappij  soedah  dilepas  dengan  pesangon, tetapi tiada semoea toko berlakoe begitoe moerah (Sinar Djawa, 27 Februari 1915).
Karena  desakan  kesulitan  ekonomi  itu, Perhimpoenan  Roro  Jitno  membuat  surat  terbuka  yang ditujukan  kepada  Centraal  Comite  Kesengsaraan  di  Batavia  untuk  meminta  derma  bagi  orang-orang  yang terkena pelepepasan hubungan kerja itu.
Jang taroh tanda tangan di bawah ini voorlopig hoofdbestuur dari Perhimpoenan Roro Jitno atoer beri taoe bahwa pada waktoe jang amat soekar ini, jaitoe waktoe di Europa timboel perang besar, boekan di  Europa  sadja  jang  pendoedoeknja  dapet  sengsara,  poen  di  Hindia  Nederland  begitoe  djoega. Perkataan sengsara ini artinja boekan orang jang terserang bahaja perang, tetapi sebab berhenti dari pekerdjaannja.  Moelai  boelan  Augustus  banjak  mandoer  berhenti  dari  pekerdjaannja,  dan  banjak toekang serta koeli tiada dapat pekerdjaan sebagaimana biasa. Lantaran itoe voorlopig hoofdbestuur Perhimpoenan  Roro  Jitno  mohon  dengan  sangat  dan  dengan  hormat  soepaja  derma  goena kesengsaraan  di  Hindia  Nederland  itoe  segera  dibagikan  kepada  orang-orang  jang  dapet  sengsara terseboet (Sinar Djawa, 27 Februari 1915.) .
Selain  kesulitan  untuk  mendapat  pekerjaan dan  pemutusan hubungan  kerja,  kesengsaraan  kaum buruh bumiputera masih diperberat oleh kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok sebagai akibat perang. Kenaikan harga barang-barang dalam masa dan sesudah perang itu disebabkan oleh faktor-faktor sebagai  berikut. Pertama, impor  barang-barang  kebutuhan  pokok  terhambat  oleh  ketiadaan  kapal pengangkut,  karena  sejumlah  besar  kapal  Belanda  diperlukan  oleh  Inggris  untuk  kepentingan  perang. Kedua,  pada tahun  1917 Inggris  melarang  ekspor  beras  dari  India    dan  Singapore  ke  Hindia  Belanda. Dengan  demikian  persediaan  bahan-bahan  makanan menipis  dan  harga  barang-barang  kebutuhan  naik. Periode  pertengahan  1918  sampai  1920  merupakan  masa  kemerosotan  ekonomi  di  Indonesia. Pada periode itu terjadi inflasi yang sangat tinggi. Semua harga barang kebutuhan hidup naik,  sedangkan gaji atau  upah  tetap.  Pada  pertengahan  Agustus  1918  harga  bahan-bahan  makanan,  pakaian,  dan  barang- barang keperluan rumah tangga naik lebih dari 50% (George D. Larson, 1987: 104).
Ketiga,  ekstensifikasi  perkebunan-perkebunan  dengan  memanfaatkan  peranan  lurah  untuk memaksa  petani  agar  mau  menyewakan  tanahnya  kepada  pengusaha  perkebunan.  Para  lurah terdorong untuk memaksa petani agar menyewakan tanahnya pada perkebunan, karena mereka mendapat premi f. 2,50,- untuk  setiap  bau  (1  bau  =  7096  m 2) tanah  petani  yang  disewakan (Sinar  Hindia,  5  Mei  1918.). Dengan  demikian, areal  perkebunan  semakin  meluas,  dan  areal  penanaman  padi  semakin  menyempit. Implikasi ekstensifikasi  lahan  tanaman  ekspor  ini  adalah  kecenderungan  peningkatan ekspor  produk- produk pertanian (Theo Steven, 1979: 93).
Harga beras terus membubung tinggi.  Pada Februari 1918 harga beras nomer satu mencapai f. 14 per pikul atau 22,7 sen per kg., dan beras nomer dua f. 13 per pikul (1 pikul = 61,76 kg.) atau 21 sen per kg. (Liem Thian Joe, 1931: 237). Harga yang sudah sangat tinggi ini, pada tahun 1919 mengalami
kenaikan  lagi. Beras  nomer  satu  berharga  f.  16  per  pikul,  beras  nomer  dua    f.  15  per  pikul,  dan  beras nomer tiga f. 14 per pikul (Sinar Hindia, 14 Januari 1919). Demikian juga, harga gula mencapai f. 16 per  pikul  atau  f.  0,26  per  kg.(Liem  Thian  Joe,  1931:  234). Bagi  kaum  buruh  bumiputera  yang berpenghasilan hanya sekitar f. 0,50,- per hari, harga beras dan gula yang demikian tinggi tentu menjadi beban hidup yang sangat berat (Sinar Hindia, 20 Februari 1920 ) .
Tan Malaka menggambarkan jutaan kaum pekerja atau buruh bumiputera pada waktu itu sebagai budak  belian  kolonial,  yang  sangat  tertindas oleh  upah  yang  hanya  dapat  mencukupi  kebutuhan  untuk tidak mati kelaparan. Buruh kereta api, trem, dan buruh-buruh lainnya mulai bekerja dengan gaji sekitar f.  15,- dan  mencapai  maksimum  f.  30,- sampai  f.  40,- per bulan  ketika  mereka  sudah  beruban (Tan Malaka, 2000: 49 ).
Gejala  kemerosotan  ekonomi  ini tentu  diiringi  dengan penurunan tingkat kesehatan  rakyat. Sebagai  contoh, pada tahun 1917 penduduk  Kota  Semarang  terlanda  wabah  pes  yang  berakibat kematian  beratus-ratus  orang. Di  bawah  ini  dikemukakan  data  angka  kematian  penduduk  di  Semarang pada tahun 1917.

## Tabel 1. Angka Kematian Penduduk Semarang per 1000 jiwa (tahun 1917)
Nama Kampung Triwulan Pertama Triwulan Ke dua Semarang Kulon 48 67 Semarang Kidul 32 57 Semarang Wetan 59 72 Semarang Tengah 45 49 Genuk 24 64 Pedurungan 26 90 Srondol 13 23 Mranggen 26 151 Kranggan 24 115 Gedongbatu 20 98 Sumber : Darsono, “Giftige Waarheidspijlen” dalam Sinar Hindia 18   Mei 1918.
Dalam menyikapi kenaikan harga beras itu, Sarekat Islam Semarang menggelar rapat umum pada tanggal  10  Februari  1918  di Stadstuin (alun-alun) Semarang  yang  dihadiri  oleh  pengurus-pengurus cabang  dan  3000  anggota.  Dalam  rapat  itu  Sarekat  Islam  Semarang  memutuskan  untuk  menyampaikan surat  kepada  gubernur  jenderal  yang  berisi  tuntutan  penurunan  harga  beras (Sinar  Djawa 12  Februari 1918). Namun  demikian,  tuntutan  itu  tak  kunjung  dipenuhi  oleh  pemerintah  kolonial. Frustrasi  yang diderita  oleh  kaum  buruh  karena  tekanan  ekonomi,  politik, dan  budaya dalam  masyarakat  kolonial  itu memunculkan  kesadaran  bersama  kaum  buruh  untuk  memperjuangkan  perbaikan  nasib,  yang  terutama dilakukan dengan aksi mogok.

## 2. Pemogokan Buruh Pegadaian: Ekspresi Harga Diri Bangsa
Pada  awal  abad  ke-20, di  Semarang  telah  ada  empat  kantor  pegadaian  yaitu  di  Mlaten,  Poncol,  Depok, dan Karang Turi. Pada tanggal 21 Januari 1922, pegawai-pegawai bumiputera di kantor-kantor pegadaian itu  melakukan  pemogokan.  Jika  pada  umumnya  aksi  pemogokan  buruh didasari  oleh  kekecewaan terhadap  kegagalan tuntutan  perbaikan  gaji  dan  syarat-syarat  pekerjaan  yang  lain,  pemogokan  pegawai pegadaian itu dipicu oleh persoalan harga diri.
Sehari sebelum terjadi pemogokan, ada seorang pegawai pegadaian Karang Turi yang diperintah oleh beheerder (Kepala  Pegadaian) untuk  mengangkat  barang-barang  ke  tempat  pelelangan. Pegawai tersebut  menolak,  tetapi beheerder menetapkan  bahwa  barang-barang  harus  diangkat  sendiri  oleh pegawai itu. Kemudian perselisihan ini merupakan faktor pemicu pecahnya pemogokan di kantor-kantor pegadaian di kota Semarang (Liem Thian Joe, 1931: 258).
Kesadaran  akan harga  diri  tampak  semakin  mengristal  dalam “ openbare  protest  vergadering pemogokan dalam doenia pegadean” pada tanggal 22 Januari 1922 di kantor Sarekat Islam Semarang di Kampung  Gendong.  Dalam  rapat  yang dihadiri  oleh  sekitar  5000  orang  itu,  Tan  Malaka  menunjukkan sikap orang Belanda yang sangat melecehkan orang bumiputera sebagai berikut.
Orang-orang  Belanda  jang datang  di  sini,  meskipoen  di  sana  mereka  hanja  djadi  toekang menggosok sepatoe sadja, di sini djadi zinder sadja tidak soeka mengangkat barang sedikit sadja. Djika mengangkat barang  jang berat  sedikit  minta  pertoeloengannja  djongos,  baboe,  koki. Begitoepoen njonjah-njonjah besarnja, anak-anaknja jang masih ketjil sadja djoega telah dididik panggil  djongos,  baboe,  koki. Boleh  djadi  anaknja  jang  masih  dalam  kandoengan  iboenja  telah diadjarkan adat itoe (Sinar Hindia, 23 Januari 1922).
Penolakan pegawai pegadaian terhadap perintah atasannya itu bukanlah tanpa dasar. Pada tahun 1919  telah  dikeluarkan  peraturan  bahwa  pengangkatan  barang-barang  ke  tempat  pelelangan  dapat dilakukan  oleh  tukang  kebun (Sinar  Hindia,  16  Januari  1922). Namun  demikian, karena  pemerintah memberlakukan  penghematan  belanja  negara,  banyak  kuli  yang  bertugas  mengangkat  barang-barang lelangan  dipecat,  dan  tugas  mereka  dibebankan  kepada  para  pegawai  administratif.  Ketika beheerder (kepala  pegadaian) mengharuskan  seorang  pegawai  untuk  mengangkat  sendiri  barang-barang  itu  ke tempat pelelangan, sangatlah wajar jika timbul penolakan.
Selain  persoalan  harga  diri,  tampaknya  pemogokan  pegawai  pegadaian  di  Semarang  juga didorong semangat solidaritas terhadap pegawai pegadaian Ngupasan Yogyakarta yang telah melancarkan pemogokan  sejak  tanggal  11  sampai  18  Januari  1922  dengan  faktor  pemicu  yang  sama,  yaitu perintah beheerder terhadap  seorang  pegawai bumiputera untuk  mengangkat  sendiri  barang-barang  yang  akan dilelang. Karena perintah tersebut ditolak oleh pegawai yang  mendapat tugas itu, terjadilah perselisihan yang  mendorong  terjadinya  pemogokan  umum  di  kantor-kantor  pegadaian. Revolutionaire  Vakcentrale (Persatuan Serikat Buruh Revolusioner) Semarang ikut berperan dalam menyebarluaskan anjurannya bagi seluruh  kaum  buruh  di  Hindia  agar memberikan  dukungan  bagi  kaum  pemogok,  baik  berupa  uang maupun  lainnya (Sinar  Hindia,  24  Januari  1922). Dalam  surat  kabar Sinar  Hindia diberitakan  bahwa
pemogokan terjadi di 75 kantor pegadaian di Jawa, termasuk pegadaian Karangturi, Poncol, dan Depok di Semarang (Sinar Hindia, 21 Januari 1922).
Akan  tetapi,  pemogokan  ini  tidak  berlangsung  lama,  karena  pemerintah  kolonial  memberikan ancaman  pemecatan  bagi  siapa  saja  yang  melaksanakan  pemogokan,  dan  dengan  ancaman  itu  ternyata banyak kaum pemogok yang menjadi onderkruiper (orang yang masuk secara diam-diam) (Sinar Hindia, 24  Januari  1922) . Keamanan onderkruiper itu  terjamin,  karena  pemerintah segera  menugaskan  polisi bersenjata  untuk  menjaga  semua  kantor  pegadaian,  dan  melindungi  orang-orang  yang  bersedia  bekerja kembali.

## 3. Pemogokan Buruh Kereta Api: Melawan Ketidakadilan Sosial
Setelah kegagalan pemogokan buruh pegadaian di kantor Pegadaian Ngupasan di Jogjakarta pada Januari 1922, kekuatan dalam pergerakan buruh di Semarang melemah. Tan Malaka dan P. Bergsma ditangkap dan diasingkan, karena dituduh telah memimpin pemogokan di Pegadaian Ngupasan, dan Semaoen, yang pada  periode  itu  menjadi  pimpinan  Serikat  Buruh  Kereta  Api  (Vereniging  van  Spoor  en  Tramweg Personeel/VSTP), telah pergi ke Rusia pada Oktober 1921 untuk menghadiri kongres buruh Timur Jauh di Moskouw yang dimulai pada 11 November 1921. Dalam kongres tersebut dibahas persoalan-persoalan organisasi buruh komunis internasional di daerah-daerah jajahan (J. Th. Petrus Blumberger, 1987: 141) .
Pada  tanggal  24  Mei  1922  Semaoen  pulang  ke  Semarang,  dan  ketika  itu  ia  telah  menghadapi kenyataan  bahwa  pergerakan  buruh  di  kota  itu telah melemah.  Ia  merasa  perlu  untuk  menghidupkan kembali  pergerakan  buruh  revolusioner.  Ia  berpendapat  bahwa  serikat-serikat  buruh  harus  dipersatukan kembali dalam suatu organisasi yang baru.
Pada  tanggal  25  Juni  1922  Semaoen  menyelenggarakan  rapat  untuk  serikat-serikat  buruh, terutama  serikat  buruh  yang  berafiliasi  pada    Partai  Komunis  Hindia  (PKI).  Dalam  rapat  tersebut dibicarakan  terutama  mengenai  perlunya  diadakan  fusi  antara  Persatuan  Perkumpulan  Kaum  Buruh (PPKB /Vakcentrale)  dan Revolutionaire Vakcentrale (Persatuan  Serikat  Buruh Revolusioner).  Rencana penyatuan  kembali  kedua  organisasi  itu  dapat  terlaksana  pada  tanggal  3  September  1922  dalam  suatu rapat di Madiun. Tujuan pelaksanaan fusi adalah untuk menggalang persatuan guna melawan kapitalisme. Federasi  serikat  yang  baru  ini  diberi  nama  “Persatoean  Vakbonden  Hindia”  (PVH =  Persatuan  Serikat Buruh  di  Hindia).  Beberapa  serikat  buruh  yang  tergabung  dalam  PVH  adalah  Persatoean  Pegawai Pegadean Boemipotera (PPPB), Persatuan Goeroe Hindia Belanda (PGHB),  Persatoean Goeroe Bantoe, VSTP (Vereeniging  van  Spoor  en  Tramweg  Personeel  =  Persatuan  Buruh  Kereta  Api  dan  Tram), Personeel Fabriek Bond (PFB = Persatuan Buruh Pabrik). Jumlah anggota PVH mencapai 20.000 orang ((J. Th. Petrus Blumberger, 1987: 141-142).
Krisis  dunia yang  memuncak sejak  pertengahan  1922  semakin  menghimpit  kehidupan  kaum buruh.  Berbagai  perusahaan  melaksanakan  penghematan  dengan  menghapuskan  tunjangan  kemahalan, dan  masih  disusul  dengan  tindakan-tindakan  penghematan  yang  lain  yaitu:  menganjurkan  para  pegawai
agar  mengundurkan  diri  dengan  pesangon;  mulai  Januari  1923  tunjangan  tahunan  diturunkan  50%; menaikkan  harga  sewa  perumahan  pegawai  dari  10%  gaji  menjadi  15%  gaji;  menghapuskan  tunjangan perumahan;  menurunkan  gaji  permulaan  dan  tunjangan  jabatan;  pakaian  dinas  hanya  diberikan  sekali, selanjutnya  pegawai  harus  mengeluarkan  biaya  sendiri;  penghapusan  segala  tambahan  gaji;  penurunan jumlah uang lembur (John Ingleson, 1986: 228-229).
Dalam  menanggapi  pengaturan-pengaturan  yang  semakin  menyulitkan  perekonomian  kaum buruh  itu,  pada  hari  Natal  tahun  1922, Persatoen  Vakbonden  Hindia mengadakan  rapat  di  Semarang. Dalam rapat ini Semaoen melihat kaum buruh sudah sedemikian resah. Oleh karena itu pada Januari 1923 Semaoen, selaku pimpinan VSTP, membuat surat edaran yang berisi usulan bagi kaum buruh kereta api untuk  melaksanakan  pemogokan,  jika  tunjangan  kemahalan  dihapus.  Usulan  ini  dibicarakan  lagi  dalam rapat   VSTP  pada  awal Februari 1923.  Dalam  rapat  itu VSTP juga  memperingatkan  direksi  perusahaan kereta api dan tram, agar “jangan main api”.
Pada tanggal 12 April 1923 Semaoen menemui pimpinan Staatsspoor untuk membicarakan hal- hal sebagai berikut: (1). tetap memberikan tunjangan kemahalan bagi para buruh, (2). jumlah jam kerja 8 jam per hari, (3). pembentukan dewan pendamai (verzoeningsraad), (4). memberikan upah minimum f. 1,- per hari (Surat Edaran VSTP, SANGET PENTING 23 April 1923).
Pembicaraan  antara  Semaoen  dan  pimpinan  Staatsspoor (Perusahaan Kereta  Api  Negara) tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan oleh kaum buruh. Semua tuntutan tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan (Sinar Hindia, 5 Mei 1923). Kegagalan dalam perundingan dengan pimpinan perusahaan itu menjadi  agenda  utama  pada  rapat  VSTP  yang  diselenggarakan  pada  hari  Selasa,  30  April  1923  yang dipimpin  oleh  Kadarisman.  Menurut  Kadarisman,  alasan  untuk  menolak usulan  mereka sangatlah  tidak masuk akal dan menggelikan. Pihak perusahaan mengatakan bahwa belum ada pegawai yang kekurangan makan  hingga  mati,  bahkan  para  pegawai  tampak  gemuk-gemuk  dan  sehat-sehat.  Jawaban  yang menggelikan dan mengecewakan ini mendorong mereka untuk bergerak secara bersama-sama. Jika masih ada  yang  mau  bekerja,  itu  berarti  makan  darah  saudara  sendiri ( “Rapport - Rahasia”,  Laporan  Mantri Politie Gew. Recherche, 1 Mei 1923).
Akhirnya Semaoen memutuskan untuk menyerukan aksi mogok bagi seluruh pegawai kereta api di  Semarang.  Pada  tanggal  29-30  April  1923  PVH  menyelenggarakan  rapat  di  Surabaya.  Dalam  rapat tersebut  pengurus  VSTP  (Semaoen,  Kadarisman,  Soegono,  dan  Soedibjo)  mengumumkan manifest (pernyataan umum) bahwa jika pemogokan terjadi, Semaoen akan diangkat sebagai diktator VSTP, dan pemogokan  umum  harus  dilancarkan  segera  setelah  Semaoen ditangkap.  Selanjutnya, Semaoen menyatakan  bahwa  ia  tidak  merasa  takut  dengan  ancaman  bui  dan  pembuangan  dari  pemerintah  demi memperjuangkan  kepentingan  pegawai  spoor  dan  tram (Surat  Gubernur  Jenderal  Fock  kepada  Menteri Daerah Jajahan De Graaff, 16 Mei 1923 dalam Verbal. 14 Juli 1923 No. 15).
Karena  pernyataan Semaoen  di depan  umum  ini,  pada  tanggal  8 Mei  1923  Semaoen  yang  pada saat itu menumpang di kantor Partai Komunis Hindia di Tegal Wareng , ditangkap dan ditahan di penjara
di  alun-alun  Semarang dengan  tuduhan spreek-delict (pelanggaran  terhadap peraturan membuat pernyataan  secara  lisan  di  depan  umum).  Ia  tidak  mempunyai  kesempatan  untuk  berbicara tentang penangkapan itu dengan istrinya yang ketika itu sedang melahirkan.
Pada  hari  itu  juga, kaum buruh  kereta  api  di  Semarang  menyelenggarakan  rapat  di  gedung Sarekat  Islam  di  kampung  Gendong  untuk  memproklamasikan bahwa  sejak  saat  itu  pemogokan  harus dimulai. Ajakan mogok juga disiarkan melalui harian milik Sarekat Islam Semarang, Sinar Hindia , 8 Mei 1923 .
Pada tanggal 9 Mei 1923, pecahlah pemogokan umum di kota Semarang. Pemogokan tidak hanya dilakukan oleh pegawai kereta api, tetapi juga oleh berbagai pekerja di kota ini: tram kota Jomblang-Bulu, bengkel kereta api Semarang-Juana, pegawai-pegawai bumiputera, pedagang-pedagang di pasar Johar dan Pedamaran,  dan  tukang-tukang  sado.  Suasana  kota  menjadi  sangat  sepi  dan  mobilitas  macet.  Para “jongos”  dan  “babu”  yang  biasa  mengirim  makanan  untuk  majikan  mereka  di  kantor -kantor  terpaksa harus  berjalan  kaki.  Kereta  api Nederlanadsch Indische  Spoorweg  Maatschappij  (NIS), Semarang Joewana Spoor (SJS), dan Semarang Cirebon Spoor (SCS) tidak dapat beroperasi, karena masinis, stoker (petugas  menyalakan  api),  kondektur  dan  pegawai-pegawai  bumiputera  yang  lain  ikut  mogok.  Untuk melancarkan kembali perhubungan dalam kota, tram kota dijalankan oleh tenaga bantuan dari siswa-siswa bangsa  Belanda Technische  School  (Sekolah  Teknik)  di  Semarang.  Setiap  gerbong  tram  kota  itu  dijaga oleh  polisi.  Demikian juga  stasiun-stasiun  NIS,  SJS, dan  SCS  dijaga  oleh  polisi  bersenjata.  Pemogokan buruh  kereta  api  ini  mengundang  solidaritas  para  pekerja  di  sektor-sektor  yang  lain.  Pada  keesokan harinya, tanggal 10 Mei 1923,  menyusul aksi pemogokan pedagang-pedagang di Kota Semarang, antara lain  para  pedagang di  pasar  Dargo,  Peterongan,  Karangbidara,  dan  kusir-kusir  dokar (Liem  thian  Joe, 1931: 260-261).
Seruan  pemogokan  buruh  kereta  api  itu  ternyata  tidak  hanya  mendapat  sambutan  di  Semarang, tetapi juga menggerakkan solidaritas kaum buruh kereta api di berbagai tempat. Para buruh kereta api di stasiun Weleri, Pekalongan,  Tegal, Cirebon, Kertosono, Madiun, dan Surabaya juga ikut mogok (Liem Thian Joe, 1931: 260-261).
Konsolidasi  untuk  memperkuat  pertahanan  pemogokan  terus  dilakukan. Pada  tanggal  10  Mei 1923 diadakan rapat lagi yang dipimpin oleh Soemantri. Rapat tersebut dihadiri wakil-wakil VSTP, PKI, PVH, Pasarbond (Persatuan Buruh Pasar), Kleermakerbond (Persatuan Tukang Jahit), Nationaal Indische Partij (NIP), Gemeentebond (Persatuan Pegawai Gemeente/Kota Praja), dan Dokarbond (Persatuan Kusir Dokar). Dalam rapat itu Darsono memberi anjuran-anjuran dan menguatkan semangat kaum pemogok.
Karena  pemogokan  buruh  kereta  api  yang  berpusat  di  Semarang ini  telah  mengakibatkan pemogokan  di  berbagai  sektor  ekonomi,  pemerintah  kolonial  tidak  tinggal  diam. Pemerintah  segera melakukan  campur  tangan  untuk  menindas  gerakan  buruh  itu.  Pemberlakuan  pasal 161  bis  membuat kaum pemogok tidak berdaya lagi. Para pemimpin pemogokan buruh ditangkap dan diasingkan. Harapan untuk mencapai kemenangan pemogokan setelah menjalankan puasa Ramadhan telah sirna sebelum hari
raya  tiba. Pemogokan  pun  berakhir    pada  akhir  Mei 1924 (J.  Th. Petrus  Blumberger,  1987:  144.). Akhirnya, pengurus  pusat VSTP  harus  mengumumkan  kekalahan  mereka  kepada  seluruh  cabang  VSTP (John Ingleson, 19816: 250).

## D.     Simpulan
Dari pembahasan di atas dapat dipetik simpulan bahwa kegagalan tuntutan buruh untuk perbaikan nasib sering disebabkan oleh cara-cara pengusaha untuk melumpuhkan daya tahan  buruh dalam melaksanakan pemogokan dengan memanfaatkan strike breaker (tenaga pengganti kaum pemogok). Dengan demikian, selama  pemogokan  perusahaan  tetap  dapat  beroperasi,  sedangkan  kaum  pemogok,  karena  lemahnya kekuatan  ekonomis dan  organisasi mereka,  terpaksa  menerima  kekalahan  dengan  bekerja  kembali  pada kondisi kerja yang lama.
Campur  tangan  negara yang  sering  berpihak  kepada  pengusaha membuat  kaum  pemogok  tidak berdaya,  karena  keberpihakan  itu  dilembagakan  secara  hukum  dan  dapat  digunakan  untuk  menghukum siapa saja yang dianggap melanggarnya.
Perkembangan kapitalisme  yang eksploitatif telah melahirkan kelas-kelas sosial yaitu kelas yang menguasai modal atau alat-alat produksi atau the have, dan kelas buruh yang sebagian besar adalah orang bumiputera yang miskin atau the have not. Pengalaman bersama kaum buruh bumiputera di bawah sistem kapitalisme yang eksploitatif yang tercermin pada rendahnya  tingkat upah dan kesejahteraan, rendahnya posisi  pekerjaan,  dan  perlakuan  tidak  adil  dalam  hubungan    industrial merupakan  basis  kemunculan kesadaran kelas buruh akan nasib dan kedudukannya dalam lingkup masyarakat industrial dan kolonial.
Nasionalisme antikolonial juga menjadi  kekuatan  penting  yang  mendorong  kaum  buruh untuk memperjuangkan  perbaikan  kondisi  kerja  dan  kesejahteraan  dalam  lingkup  masyarakat  industrial  dan kolonial.  Jika  John  Ingleson  memandang  bahwa  golongan  intelektual  di  kota-kota  menjadi  pelopor pergerakan  nasional,  dan  Takashi  Shiraishi  menempatkan  para  pemimpin  organisasi  atau  partai  seperti Tjokroaminoto, Soerjopranoto, H. Agoes Salim sebagai pahlawan nasionalis, penelitian ini menunjukkan fenomena bahwa massa buruh pun menjadi pelopor nasionalisme. Ketika terjadi pemogokan, solidaritas mereka  sangat  tinggi. Gejala  tersebut  dapat  diketahui  dari:  1) kondisi  bahwa  majikan-majikan  Eropa mengalami kesulitan untuk mencari pengganti pemogok bumiputera ; 2) slogan ”jika masih ada yang mau bekerja, itu berarti makan darah sendiri; 3) solidaritas dalam rapat-rapat umum, yang tidak hanya dihadiri oleh  buruh-buruh  terkait  dengan  perusahaan,  tetapi  juga  oleh  buruh-buruh  lainnya  dan  organisasi- organisasi  buruh,  antara  lain  pedagang,  tukang  sado,  ”jongos  dan  babu”,  kleermakerbon  (Persatuan Penjahit),  Gemeentebond  (Persatuan  Pegawai  Gemeente),  Dokarbond (Perstuan  Kusir  Dokar),  dan Nationaal Indische Partij.
Nasionalisme  buruh bumiputera sangat tampak  ketika  ada  rapat-rapat umum.  Meskipun  sering kali  mereka  harus  berdesakan  karena  keterbatasan  tempat,  mereka  menghadiri  rapat-rapat  umum  itu dengan penuh antusias untuk menemukan jalan guna memperjuangkan perbaikan nasib orang bumiputera.
Walaupun  ketika  itu  pengertian  nasionalisme  masih  hanya  dipahami  oleh  sekelompok  kecil  intelektual, gejalanya  sudah  dapat  disaksikan  di  kalangan  kaum  buruh,  kaum  “kromo” ( “ k romo”  digunakan  untuk menyebut  rakyat jelata    bumiputera  yang  miskin  [proletar]), dan  hanya  mempunyai  tenaga  untuk  dijual pada kapitalis baik swasta maupun pemerintah.

## Daftar Pustaka
Anderson, Benedict, R. O’Gorman, 1983, Imagined Communities Reflections on The Origin and Spread of Nationalism, Thetford, Norfolk: Thetford Press Limited
Ari  Dwipayana,  AAGN., 2001, Kelas  dan  Kasta  Pergulatan  Kelas  Menengah  di  Bali,  Yogyakarta:
Yayasan Adikarya IKAPI dan The Ford Foundation.
Baars,  A.    “Het  eerste  resultaat.  Ontwerp  Beginselverklaring”,  dalam Het  Vrije  Woord,  No.  2,  20-10- 1917.
Blumberger,  J.  Th.  Petrus, 1987, De  Nationalistische  Beweging  in  Nederlandsch – Indië, Dordrecht Holland / Providence-U.S.A.: Foris Publications.
Breman,  Jan, 1987, Koelies,  Planters  en  Koloniale  Politiek, Foris  Publications:  Dordrecht- Holland/Providence-U.S.A.
Brewer, Anthony, 1999, Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx, Jakarta: Teplok Press.
Brommer, B., A. Sidharta, E. Budihardjo, A. Siswanto, A.B. Montens, Soewarno, S. Setiadi, Th. Stevens, 1995, Semarang Beeld van Een Stad,  Purmerend: Asia Maior.
Budiman, Amen,  “Oei Tiong Ham” , dalam Suara Merdeka,  23-7-1976.
Ensiklopedi Indonesia, 1980, Jakarta: Ikhtiar Baru-Van Hoeve.
Ingleson, John, 1986, In Search of Justice Workers and Unions in Colonial Java, 1908-1926, Singapore,
Oxford, New York: Oxford University Press.
___________, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.
Kartonegoro, Sentanoe, 1999, Hubungan Industrial Hubungan  Antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartit ) dan Pemerintah (Tripartit), Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.
Kwantes,  R.C.  (ed.),  1978, De  Ontwikkeling  van  De  Nationalistische  Beweging  in  Nederlandsch-Indië, Bronnen  Publikatie,  Eerste  Stuk:  1917-medio  1923.  Groningen:  Tjeenk  Willink  and  Wolters Noordhoff.
Larson, George D., 1987, Prelude to Revolution Palaces and Politics in Surakarta 1912-1942,Dordrecht- Holland/ProvidenceU.S.A.: Foris Publications.
Liem  Thian  Joe,  1931, Riwayat  Semarang  1416-1931  (Dari  Djamannja  Sam  Poo  Sampe  Terhapoesnja Kong Koan), Semarang.
Malaka, Tan,  1991, Madilog Materialisme, Dialektika,Logika, Jakarta: Pusat Data Indikator,. ___________,  2000, Aksi Massa . Jakarta: Teplok Press.
Poeze, Harry A.,  1976, Tan Malaka Strijder voor Indonesische Vrijheid Levensloop van 1897 Tot 1945,
‘s -Gravenhage: Martinus Nijhoff.