Pro dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut: Perspektif Fiqh Siyasah Syar’iyyah
Reza Aditya, Tetty Marlina Tarigan Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara rezaadityarifandi@gmail.com, tettymarlina02@gmail.com

## ABSTRACT
Based  on  Government  Regulation  No.  26  of  2023  concerning  management  of sedimentation results in the sea, this research aims to find out the pros and cons that occur as a result of the ratification of Government regulation No. 26 of 2023 concerning management of sedimentation  results  in  the  sea  and  what  is  the  perspective  of  siyasah  syar'iyyah  fiqh  on Government regulation No. 26 of 2023 concerning management of sedimentation results in the sea. This research uses a descriptive type of normative juridical legal research to describe the pros and cons of PP No. 26 of 2023 concerning management of sedimentation results in the sea. The  data  sources  are  primary  data  and  secondary  data,  the  data  collection  technique  uses qualitative library research in the form of books, scientific journals, language dictionaries and various other literature. The results of the research show that the opening of sea sand exports was  opposed  by  a  number  of  academics,  environmental  activists,  non-governmental organizations and the DPR RI. The academic text that is the basis for drafting this regulation is considered  premature,  because  it  is  not  supported  by  the  results  of  a  comprehensive  study regarding  the  potential  distribution,  locations  of  marine  sedimentation  that  can  be  taken, sedimentation content, safe retrieval technology, and economic risks and prospects. Perspective of  Siyasah  Syar'iyyah  Fiqh  on  Government  Regulation  No.  26  of  2023  concerning  the management of sedimentation results in the sea is considered not in accordance with established Islamic law. This can be seen from changes in the system that reintroduced sea sand exports after 20 years of non-operation.
Keywords: Policy, Export of Sea Sand, PP No. 26 year 2023

## ABSTRAK
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  26  tahun  2023  tentang  pengelolaan  hasil sedimentasi  di  laut,  penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  bagaimana  pro  dan  kontra yang  terjadi  akibat  disahkannya  peraturan  Pemerintah  No.  26  tahun  2023  tentang pengelolaan  hasil  sedimentasi  di  laut  dan  bagaimana  perspektif fiqh  siyasah  syar’iyyah terhadap peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut.  Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  hukum  normatif  yuridis  yang  bersifat deskriptif  untuk  menggambarkan  pro  dan  kontra  terhadap  PP  No.  26  tahun  2023  tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Sumber datanya berupa data primer dan data sekunder, teknik  pengumpulan  datanya  menggunakan  penelitian  kualitatif  ke  perpustakaan  berupa buku,  jurnal  ilmiah,  kamus  bahasa  dan  berbagai  literatur  lainnya.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa dibukanya ekspor pasir laut itu ditentang sejumlah kalangan akademisi,
Volume 5 Nomor 3 (2023)   1106 -1117  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.5230
pegiat lingkungan, lembaga swadaya masyarakat, dan DPR RI. Naskah akademis yang menjadi dasar penyusunan peraturan tersebut dinilai prematur, karena tidak ditunjang hasil kajian komprehensif terkait sebaran potensi, lokasi sedimentasi laut yang boleh diambil, kandungan sedimentasi,  teknologi  pengambilan  yang  aman,  hingga  risiko  dan  prospek  ekonomi. Perspektif Fiqh Siyasah Syar’iyyah terhadap peraturan Pemerintah No. 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari perubahan sistem diberlakukannya kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun tidak beroperasi.
Kata Kunci: Kebijakan, Ekspor Pasir Laut, PP No. 26 tahun 2023

## PENDAHULUAN
Islam berbicara mengenai hidup dan kehidupan secara umum dan mendasar yang meliputi alam semesta dan hari akhir atau hari depan yang berkepanjangan bagi alam  raya  tersebut.  Kajian Siyasah  Syar’iyyah adalah  berkaitan  dengan  hal-hal berhubungan  dengan  masyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.    Menurut  kajian  ini seorang  kepala  negara  harus  mampu  mengayomi  dan  melindungi  semua  lapisan masyarakat  tanpa  terkecuali  (Kartika,  2021).  Pemerintah  harus  membentuk lembaga-lembaga  atau  departemen-departemen  yang  berkaitan  dengan  seluruh aspek kehidupan bermasyarakat (Husen, 2019).
Segala  bentuk  hukum,  peraturan  dan  kebijakan siyasi yang  dibuat  oleh pemegang  kekuasaan  bersifat  mengikat,  ia  wajib  ditaati  oleh  masyarakat  selama semua  produk  itu  secara  substansi  tidak  bertentangan  dengan  jiwa  syariat.  Ibn Manzhur menjelaskan siyasah adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada  kemaslahatan  (Djazuli,  2007).  Tujuan fiqh  siyasah adalah  mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu  (Iqbal,  2014).  Menurut  Ibnu  Nujaim, siyasah  syar’iyyah merupakan  suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang dipandangnya  baik,  meskipun  belum  ada  dalil/argumentasi  yang  terperinci  yang mengaturnya.
Sedimentasi  merupakan  suatu  pengendapan  atau  suatu  hal  yang mengendapkan  benda  padat  karena  pengaruh  gaya  berat.  Sedimentasi  dipahami sebagai proses mengendapnya sebuah material hasil erosi di suatu tempat tertentu. Penanganan  sedimentasi  laut  dapat  dilakukan  dengan  pembangunan  jetty  dan melakukan pengerukan. Proses pengendapan ini akan menciptakan batuan sedimen yang  dapat  membentuk  permukaan  bumi.  Proses  sedimentasi  ini  bisa  membuat berbagai  bahan  yang  tidak  bisa  terlarut  di  air  jadi  mengendap.  Bahan-bahan  ini meliputi batu, partikel tanah, material vulkanik dari gunung berapi di lautan, bahkan material dari luar bumi seperti pecahan meteor (Alimuddin, 2012).
Pentingnya  pelestarian  lingkungan  hidup  telah  memicu  kepedulian masyarakat di seluruh dunia baik yang ada di negara maju maupun berkembang. Hal ini menjadi kian mendesak untuk diperhatikan, karena rusaknya lingkungan hidup yang dimiliki oleh negara-negara tersebut dalam jangka panjang akan menyebabkan kerugian  secara  ekonomi  maupun  terganggunya  ekosistem  lingkungan yang ada. Kegiatan penambangan dan ekspor pasir laut dari kepulauan Riau ke Singapura telah
Volume 5 Nomor 3 (2023)   1106 -1117  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.5230
berjalan  dalam  kurun  waktu  puluhan  tahun.  Data  dari  Departemen  Kelautan  dan Perikanan  menyebutkan  bahwa  penambangan  pasir  laut  dilakukan  sejak  1970-an sampai  dengan  tahun  2000-an  ini.  Ekspor  pasir  laut  tersebut  diperlukan  oleh pemerintah  Singapura  untuk  memenuhi  kebutuhan  proyek  reklamasi  perluasan wilayah pantainya, yang diperkirakan sampai dengan sepuluh tahun ke depan akan mencapai 1,8 miliar meter kubik. Sampai dengan medio tahun 2002 proyek reklamasi kawasan pantai Singapura telah berhasil menyelesaikan penambahan wilayah pantai seluas  100  Km  persegi  dan  proyek  ini  masih  membutuhkan  penambahan  pantai seluas 160 Km persegi lagi. Sehingga diperkirakan untuk menambah daratan pantai seluas 260 Km persegi dibutuhkan 1,8 miliar meter kubik.
Ekspor pasir laut dari seluruh wilayah negara Republik Indonesia dihentikan untuk  sementara  oleh  pemerintah  dengan  mengeluarkan  Keputusan  Bersama Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  89/MPP/Kep/2/2002,  Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor SKB.07/MEN/2002 dan Menteri Negara Lingkungan Hidup  Nomor  01/MENLH/2/2002  yang  kemudian  digantikan  dengan  Keputusan Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  117/  MPP/Kep/2/2003  tentang Penghentian  Sementara  Ekspor  Pasir  Laut  dari  Seluruh  Wilayah  Indonesia.  Alasan penghentian sementara ekspor pasir laut adalah masalah batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura yang belum terselesaikan, masalah kerusakan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai akibat penambangan pasir laut yang berdampak pada  kelestarian  keanekaragaman  hayati  di  perairan  Kepri  dan  hancurnya  Harga Patokan  Ekspor  (HPE)  yang  ditetapkan  oleh  pemerintah  karena  ulah  “mafia  pasir laut.”  Kata  sementara  yang  tertera  dalam  Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan  memberi  harapan  bahwa  ekspor  pasir  laut  akan  dibuka  kembali.
( Keputusan  Menteri  Perindustrian  Dan  Perdagangan  Nomor  117/MPP/Kep/2/2003 Tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut Dari Seluruh Wilayah Indonesia ) Usaha penambangan dan pemasaran ekspor pasir laut dimulai sejak 1970 dan berakhir  dengan  penutupan  sementara  pada  tahun  2002.  Hasil  ekspor  yang diperkirakan  mencapai  Rp.50,35  triliun  per  tahun  terhenti.  Ada  tiga  alasan  untuk menghentikan  ekspor  pasir  laut  ke  Singapura  yaitu  masalah  batas  wilayah  laut Indonesia-Singapura yang belum terselesaikan, masalah kerusakan lingkungan laut, dan masalah tidak tercapainya harga patokan ekspor pasir laut yang menyebabkan negara dirugikan (Purwaka, 2014). Pemerintah, bila ingin memperkuat posisi Kepri dalam  persaingannya  dengan  Singapura  dan  Johor,  maka  ketiga  alasan  penutupan tersebut  harus  diatasi  sesuai  dengan  ketentuan-ketentuan  dan  hukum  positif Indonesia.  Persoalannya  sekarang  adalah  bagaimana  mengatasi  ketiga  alasan penutupan tersebut berdasarkan hukum positif Indonesia.
Banyaknya proyek reklamasi di dalam dan luar Negeri memicu lonjakan pasir laut. Tingginya permintaan pasir laut diduga menjadi landasan terbitnya Peraturan Pemerintah  No.  26  Tahun  2023  tentang  Pengelolaan  Hasil  Sedimentasi  di  Laut. Proyek  mega  reklamasi  di  Teluk  Jakarta  masih  menjadi  tanda  tanya.  Di  luar perdebatan  batal  atau  berlanjutnya  salah  satu  proyek  yang  diperjuangkan  mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, reklamasi membutuhkan material urukan, baik pasir laut, batu-batuan hingga tanah merah yang tak sedikit. Sejauh ini, baru  tiga  pulau  buatan  yang  penampakannya  sudah  terlihat  ke  permukaan  yaitu.
Volume 5 Nomor 3 (2023)   1106 -1117  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.5230
Pulau tersebut di antaranya, pulau C dan D milik PT Kapuk Naga Indah, anak usaha Agung  Sedayu  Grup  serta  pulau  G  milik  PT  Muara  Wisesa  Samudra,  milik  Agung Podomoro Land. Proses reklamasi ketiga pulau ini sempat dihentikan sementara oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan karena melanggar aturan perundang- undangan terkait lingkungan (Setyawan, 2017).
Dengan klaim untuk pemulihan lingkungan, Presiden Joko Widodo pada 15 Mei 2023 menerbitkan sebuah regulasi yang justru akan berpotensi mengakibatkan terjadinya kerusakan pada ekosistem laut. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun  2023  tentang  pengelolaan  hasil  sedimentasi  di  laut,  pemerintah  kembali mengizinkan  ekspor  pasir  laut  yang  telah  dilarang  sejak  tahun  2003.  Terbitnya peraturan  ini  dianggap  menambah  catatan  buruk  Pemerintah  dalam  penanganan sektor  kelautan.  Pemerintah  tidak  mampu  mengelola  sumber  daya  laut  dengan cerdas,  sehingga  kerap  mengambil  jalan  pintas  untuk  meningkatkan  pendapatan negara melalui cara-cara ekstraktif ini. Apalagi dengan sebuah kebijakan yang diambil dan mengabaikan aspek ekologis dan hak asasi manusia.
Ekspor  pasir  laut  ini  tidak  hanya  akan  dilakukan  ke  Singapura,  tetapi  bisa dilakukan ke negara mana saja, asalkan mendapatkan rekomendasi dari tim penguji dan memastikan kebutuhan dalam negeri untuk reklamasi terpenuhi. Dalam Pasal 6 Presiden Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut  dengan  dalih  mengendalikan  hasil  sedimentasi  di  laut.  Dengan  alasan mengendalikan  sedimentasi  itu,  memberikan  ruang  kepada  sejumlah  pihak  untuk membersihkannya. Dalam Pasal 9, Presiden Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan reklamasi di dalam negeri, seperti  pembangunan  infrastruktur  pemerintah,  pembangunan  prasarana  oleh pelaku  usaha,  dan/atau  ekspor  sepanjang  kebutuhan  dalam  negeri  terpenuhi  dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 9 ayat 2 huruf d  dalam  Bab  IV  Pemanfaatan  berisi  mengenai  pemanfaatan  pasir  laut  yakni  untuk reklamasi  di  dalam  negeri,  pembangunan  infrastruktur  pemerintah,  pembangunan prasarana  oleh  pelaku  usaha  dan  atau  ekspor  sepanjang  kebutuhan  dalam  negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ( Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut , 2023).

## METODE PENELITIAN
Metode  penelitian  artinya  ilmu  tentang  cara  melakukan  penelitian  dengan cara  yang  sistematis  dan  terstruktur  (Muhammad,  2004).  Selaras  dengan pembahasan  permasalahan,  maka  jenis  penelitian  ini  tergolong  penelitian  hukum normatif yuridis, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan penyelesaian pro dan  kontra  implementasi  Peraturan  Pemerintah  No.  26  Tahun  2023  tentang pengelolaan  hasil  sedimentasi  di  laut  (Ali,  2011).  Adapun  jenis  pendekatan  yang digunakan  dalam  penelitian  ini  yaitu  metode  pendekatan  normatif  yuridis. Pendekatan normatif yuridis adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum dan konsepsi hukum (Fathoni, 2011).
Volume 5 Nomor 3 (2023)   1106 -1117  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.5230
Dalam  melakukan  penelitian  ini  penulis  menggunakan  penelitian kepustakaan (library  research) ,  yaitu  meneliti  bahan-bahan  kepustakaan  atau literatur  yang  berkaitan  dengan  masalah  penelitian  dengan  memilih,  membaca, menelaah suatu laporan ilmiah.  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  bahan  hukum  primer  berupa  peraturan  perundang-undangan  dan  bahan hukum sekunder digunakan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam hal ini penelitian berfokus kepada ekspor pasir laut.
Dalam  pengolahan  data  atau  dalam  proses  analisis,  penyusunan  terlebih dahulu  yaitu  penyajian  data  yang  diperoleh  dari  lapangan,  kemudian  dilakukan interpretasi dan interpretasi data dengan mengacu pada referensi teoritis terhadap masalah  penelitian  (Muhammad  Nazir,  2017).  Peneliti  menggunakan  analisis deskriptif  untuk  menganalisis  data.  Reduksi  data  untuk  proses  seleksi, penyederhanaan,  dan  klasifikasi,  yang  berlangsung  terus  menerus,  merupakan langkah-langkah dalam proses pengolahan dan analisis data. Penyajian data untuk tindakan  dan  verifikasi  agar  sepenuhnya  menjelaskan  pola  dan  konfigurasi  dan menarik kesimpulan dari mereka (Sugiyono, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pro dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut
Seperti diketahui, sebelumnya pemerintah telah melarang ekspor pasir laut melalui  Surat  Keputusan  Bersama  (SKB)  antara  Menteri  Perindustrian  dan Perdagangan,  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan,  dan  Menteri  Negara  Lingkungan Hidup  dengan  Nomor  89/MPP/Kep/2/2002,  Nomor  SKB.07/MEN/2/2002,  dan Nomor 01/MENLH/2/2002 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Kini setelah  dua  puluh  tahun  berlalu,  pemerintah  akhirnya  membuka  kembali  keran ekspor  pasir  laut  yang  dinilai  berdampak  buruk  bagi  lingkungan.  Tidak  heran  jika kemudian kebijakan ini kembali mendapat sorotan media.
Sebelumnya,  Departemen  Perindustrian  dan  Perdagangan  telah  mengatur penghentian  ekspor  pasir  laut  lewat  Surat  Keputusan  (SK)  Menperindag  No. 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut. Dalam SK itu  disebutkan  alasan  pelarangan  ekspor,  yakni  untuk  mencegah  kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil dan belum diselesaikannya batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura.
Alasan  lainnya  yang  juga  disebutkan  dalam  beleid  tersebut  adalah  dengan belum  diselesaikannya  batas  wilayah  laut  antara  Indonesia  dan  Singapura,  maka dianggap  perlu  untuk  menghentikan  sementara  ekspor  pasir  laut.  Dalam  hal  ini, beleid merupakan suatu langkah atau cara yang dapat ditempuh untuk melaksanakan suatu program dan kebijakan atas dasar penggunaan kewenangan. Proyek reklamasi di  Singapura  ketika  itu  juga  mendapatkan  bahan  baku  pasir  lautnya  dari  perairan Riau, selain dari Malaysia. Hal itu dikhawatirkan akan memengaruhi batas wilayah kedua negara. Begitu pentingnya penataan kembali pengusahaan penambangan dan ekspor  pasir  laut,  larangan  ekspor  yang  ditegaskan  dalam  Pasal  2  Kepmen  yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini M. Sumarno Soewandi
pada 28 Februari 2003 tersebut tidak hanya berlaku di wilayah Kepulauan Riau tetapi juga untuk seluruh wilayah Indonesia.
Kemudian,  pemerintah  melalui  Peraturan  Menperindag  No.  02/M- DAG/PER/1/2007 kembali menegaskan larangan ekspor pasir laut, mengingat makin maraknya penambangan serta ekspor pasir ilegal. ( Peraturan Menperindag No. 02/M- DAG/PER/1/2007  Tentang  Larangan  Ekspor  Pasir  Tanah  Dan  Top  Soil  (Termasuk Tanah  Pucuk  Atau  Humus )  Kini  Presiden  Joko  Widodo  mengumumkan  keputusan untuk  membuka  kembali  ekspor  pasir  laut  setelah  periode  20  tahun.  Pada  15  Mei 2023 melalui PP No. 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, pemerintah membuka kembali keran ekspor pasir laut tersebut. “Hasil Sedimentasi di Laut yang dapat dimanfaatkan berupa: a. pasir laut; dan/atau b. material sedimen lain  berupa  lumpur,”  demikian  bunyi  Pasal  9  Ayat  1  PP  26/2023.  Keputusan  ini diambil setelah melalui evaluasi dan kajian yang menyeluruh terkait potensi manfaat ekonomi dan lingkungan yang dapat diperoleh dari suatu kegiatan ekspor tersebut. Hal  ini  lantas  menimbulkan  pro  dan  kontra,  pemerintah  pun  mendapatkan  kritik pedas khususnya dari berbagai organisasi pemerhati lingkungan.
Wahyu Muryadi saat dihubungi Tempo pada Senin, 29 Mei 2023. Dia berdalih keputusan  ini  dikeluarkan  pemerintah  dengan  mempertimbangkan  aspek  ekologi untuk  kesehatan  laut.  Kebijakan  ini  adalah  upaya  pemerintah  bertanggung  jawab dalam  melindungi  dan  melestarikan  lingkungan  laut.  Dia  mengklaim  kebijakan tersebut  sudah  selaras  dengan  Pasal  56  Undang-undang  Nomor  32  Tahun  2014 tentang Kelautan. Dia menuturkan sedimentasi adalah sebuah peristiwa oseanografi, yang setiap tahun terjadi secara alami.
Wahyu mengatakan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pengambilan pasir laut di masa lampau yang tidak diatur. Ia menyebutkan pengerukan pasir laut pada 20 tahun lalu menggunakan alat tak ramah lingkungan.  “Sehingga melalui PP ini tata  cara  atau  tata  kelola  pemanfaatan  sedimentasi  di  laut  dan  alat  yang  ramah lingkungan itu diatur”. KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) pun menyatakan akan  memastikan  para  pihak  yang  melakukan  ekspor  pasir  laut  ini  akan mengedepankan  ekologi  untuk  memelihara  kesehatan  laut.  Karena  itu,  ia menekankan alat yang digunakan harus ramah lingkungan.
Menteri  Koordinator  Bidang  Kemaritiman  dan  Investasi  Luhut  Binsar Pandjaitan  meyakini  kebijakan  terbaru  yang  memperbolehkan  pengerukan  dan mengekspor pasir laut tidak akan merusak lingkungan.
Kebijakan terbaru itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang resmi diundangkan pada 15 Mei 2023. Beliau mengatakan bahwa ekspor pasir laut tidak akan merusak lingkungan,  karena  semua  sekarang  ada  GPS  ( global  positioning  system ),  akan dipastikan bahwa tidak akan merusak lingkungan pekerjaannya.
Para pendukung keputusan ini berpendapat bahwa membuka kembali ekspor pasir  laut  dapat  memberikan  manfaat  ekonomi  yang  signifikan  bagi  suatu  negara. Ekspor  pasir  laut  bisa  menjadi  salah  satu  sumber  devisa  yang  paling  penting, meningkatkan  dan  mengembangkan  pendapatan  negara,  dan  mendorong pertumbuhan sektor industri terkait, seperti industri konstruksi dan produksi semen. Ekspor pasir laut dianggap dapat menciptakan lapangan kerja baru, baik langsung
Volume 5 Nomor 3 (2023)   1106 -1117  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.5230
maupun tidak langsung, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir yang memiliki sumber daya pasir laut yang melimpah. Hal ini dianggap sebagai peluang untuk  mengurangi  pengangguran  dan  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat. Pemerintah  akan  menerapkan  regulasi  yang  ketat  dalam  pengelolaan  ekspor  pasir laut untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam dan melindungi lingkungan pesisir. Pengawasan yang ketat dan implementasi kebijakan lingkungan yang tepat diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif. (Dermawan, 2023)
Terkait dengan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor, Presiden Jokowi mewajibkan para pengusaha untuk mendapatkan perizinan berusaha. Hal itu bertujuan  untuk  menunjang  kegiatan  usaha  di  bidang  ekspor  dari  menteri  yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi  dari  menteri  dan  dikenakan  bea  keluar  sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 15 ayat (4).
Namun, pelaku usaha yang akan melakukan pembersihan hasil sedimentasi di laut dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut wajib memiliki izin pemanfaatan pasir laut.  Pembersihan  dan  pemanfaatan  hasil  sedimentasi  di  laut  berupa  pasir  laut dilakukan melalui pengambilan, pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan/atau penjualan  hasil  sedimentasi  di  laut.  Penjualan  pasir  laut  dapat  dilakukan  setelah pelaku usaha mendapatkan izin usaha pertambangan untuk penjualan. Izin tersebut dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batu bara atau gubernur, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  yang  berlaku.  Setiap  izin  yang  diberikan  harus  diumumkan, karena pengumuman izin melakukan kegiatan merupakan pelaksanaan keterbukaan Pemerintahan  (Sunarso,  2005).  Namun,  semakin  mudah,  cepat  dan  transparan prosedur  pemberian  perizinan,  maka  semakin  tinggi  potensi  perizinan  menjadi instrumen rekayasa pembangunan.
Namun, tidak semua kalangan setuju dan pro terhadap keputusan yang telah ditetapkan.  Penolakan  keras  atas  kebijakan  ini  salah  satunya  disuarakan  oleh Greenpeace  dan  Walhi.  Ketua  organisasi  pemerhati  lingkungan  ini  dengan  tegas menolak  kebijakan  tersebut,  bahkan  membuat  petisi  agar  pemerintah  segera mencabut  aturan  terkait.  Walhi  bahkan  siap  menempuh  jalur  hukum  dalam mendesak  agar  pemerintah  dapat  mencabut  PP  Nomor  26  Tahun  2023  tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Dikutip dalam akun Twitter Susi Pudjiastuti selaku mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ia mengkhawatirkan kerusakan lingkungan di Indonesia bisa makin parah jika kebijakan larangan ekspor pasir laut itu tidak dicabut. Semoga keputusan ini  dibatalkan.  Kerugian  lingkungan  akan  jauh  lebih  besar. Climate  change sudah terasa dan berdampak. Janganlah diperparah dengan penambangan pasir laut.
Namun, menurut Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), sejak ekspor pasir laut dihentikan oleh  Kementerian  Perindustrian  dan  Kementerian  Perdagangan  pada  2003  lalu, kegiatan eksplorasi pasir laut sudah jauh berkurang. Pada akhir Januari 2022 dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Komisi VII DPR RI, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin ketika itu memaparkan bahwa minimnya
kegiatan  reklamasi  di  dalam  negeri  berdampak  pada  banyaknya  Izin  Usaha Pertambangan (IUP) pasir laut yang tidak beroperasi.
Penolakan lainnya disuarakan oleh Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) yang menilai bahwa aturan baru Presiden Joko Widodo soal izin eksploitasi dan ekspor pasir laut lebih buruk jika dibandingkan dengan aturan yang dikeluarkan oleh  Presiden  Megawati  Soekarnoputri.  KNTI  meminta  Presiden  Jokowi membatalkan PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.  Aturan  tersebut  dinilai  menambah  panjang  daftar  narasi  kebijakan  yang meresahkan masyarakat.
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta kepada Pimpinan DPR RI secara kelembagaan untuk mendesak Pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut (ekspor pasir laut).  Sebab,  PP  yang  melegalkan  kembali  mengenai  ekspor  pasir  tersebut  dinilai bertentangan dengan filosofi undang-undang kelautan dan semangat revolusi biru. “Demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas terutama risiko tenggelamnya pulau-pulau  kecil,  tahun  2003  yang  lalu  Presiden  Megawati  Soekarnoputri  telah melarang  untuk  ekspor  pasir.  Tapi  setelah  20  tahun,  hari  ini  Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang melegalkan kembali soal ekspor pasir ini”. (Tia, 2023)
Legislator dapil Nusa Tenggara Barat I itu menilai isi daripada PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut ini bertentangan dengan filosofi undang-undang Kelautan dan juga semangat revolusi biru yang baru-baru ini dikumandangkan  baik  oleh  pemerintah  dan  Presiden  Jokowi  melalui  Menteri Kelautan dan Perikanan di hadapan komisi IV. Sehingga, dirinya meminta agar DPR RI segera mendesak pemerintah untuk mencabut PP tersebut.
Kebijakan  pengelolaan  hasil  sedimentasi  laut  yang  membuka  keran  ekspor pasir  laut  kembali  mengulang  kebijakan  masa  lalu  yang  terbukti  berdampak merugikan nelayan dan masyarakat pesisir. Perubahan kebijakan seiring pergantian rezim pemerintah tidak selalu berujung masalah. Apalagi, jika pergantian kebijakan itu untuk membenahi kebijakan sebelumnya, ataupun disesuaikan dengan dinamika kebutuhan  masyarakat  luas.  Sebaliknya,  akan  menjadi  persoalan  jika  ganti-ganti kebijakan  itu  kembali  mengulang  kebijakan  di  masa  lalu  yang  sebenarnya  telah dicabut  karena  menghasilkan  banyak  masalah.  Kebijakan  kontroversial  itu,  meski diterapkan dengan berbagai dalil, kerap menuai pertanyaan dan kecurigaan publik karena dikhawatirkan menambah persoalan baru. (Anisah, 2023)
Dibukanya  ekspor  pasir  laut  itu  ditentang  sejumlah  kalangan  akademisi, pegiat lingkungan, lembaga swadaya masyarakat, dan DPR RI. Naskah akademis yang menjadi dasar penyusunan PP 26/2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut dinilai prematur, karena tidak ditunjang hasil kajian komprehensif terkait sebaran potensi,  lokasi  sedimentasi  laut  yang  boleh  diambil,  kandungan  sedimentasi, teknologi pengambilan yang aman, hingga risiko dan prospek ekonomi.
Kebijakan yang kerap bongkar-pasang memiliki sejumlah konsekuensi. Ada kepentingan  publik  yang  dipertaruhkan  jika  kebijakan  itu  bertentangan  dengan prinsip  keberlanjutan,  bahkan  mengancam  ruang  hidup  nelayan  dan  masyarakat
pesisir. Celakanya, jika kebijakan yang ditetapkan kembali mengulang kebijakan lama yang telah terbukti gagal dan berdampak merugikan.
Kebijakan  yang  berpihak  kepada  publik  menjadi  keniscayaan  jika  ada partisipasi  publik  yang  diusung  dalam  setiap  perumusan  kebijakan.  Dengan demikian,  gonta-ganti  kebijakan  yang  mengulang  kesalahan  masa  lalu  tidak  perlu terjadi.  Kebijakan  ekspor  pasir  laut  kini  menjadi  ujian,  sejauh  mana  keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan masyarakat kecil.
Sejak tahun 2002, Pemerintah Indonesia sudah melarang ekspor pasir laut. Pasalnya aktivitasnya banyak menimbulkan kerusakan, salah satu yang terjadi adalah abrasi yang menyebabkan pulau-pulang kecil tenggelam. Namun, KKP (Kementerian Kelautan  dan  Perikanan)  menegaskan  Peraturan  Pemerintah  No.  26  Tahun  2023 tentang  pengelolaan  hasil  sedimentasi  di  laut  tidak  hanya  berfokus  kepada  hasil ekspor pasir laut saja. Tetapi juga bagaimana upaya pembersihan sedimentasi laut yang menurut KKP mengganggu ekosistem pesisir. Selain itu, hasil sedimentasi laut juga akan digunakan untuk reklamasi  lokal supaya bahan reklamasi dapat diambil dari  material  yang  jelas,  bukan  lagi  gunung  yang  dipotong  atau  hal  lainnya. (Dzulfaroh, 2023)
Salah satu argumen utama dari para penentang keputusan ini adalah bahwa ekspor pasir laut dapat menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir yang penting bagi keberlanjutan  lingkungan.  Ekstraksi  pasir  laut  yang  intensif  dapat  mengganggu ekosistem pesisir, merusak habitat alami, dan mengancam keberlangsungan flora dan fauna di area tersebut. Mereka berpendapat bahwa membuka kembali ekspor pasir laut akan meningkatkan ketergantungan negara terhadap pasir dari luar negeri. Pasir laut adalah bahan baku penting untuk sektor konstruksi dan industri di dalam negeri, dan peningkatan ekspor dapat mengurangi pasokan dalam negeri dan menyebabkan kenaikan  harga  di  pasar  domestik.  Beberapa  penentang  keputusan  ini mempertanyakan  kemampuan  pemerintah  dalam  melakukan  pengawasan  yang efektif  terhadap  ekspor  pasir  laut.  Mereka  berpendapat  bahwa  kurangnya pengawasan yang memadai dapat membuka celah bagi pelanggaran dan praktik yang merugikan, seperti eksploitasi ilegal pasir laut.
Dalam keputusan semacam ini, terdapat pro dan kontra yang beragam, dan penting untuk mencapai keseimbangan antara manfaat ekonomi dan perlindungan lingkungan serta keberlanjutan sumber daya alam. Pemerintah perlu memperhatikan masukan dan kajian mendalam.
Perspektif Fiqh  Siyasah  Syar’iyyah Terhadap  Peraturan  Pemerintah  No.  26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut
Lingkungan  merupakan  satu  kesatuan  segala  makhluk  ciptaan  Allah  SWT, sesungguhnya salah satu tujuan hidup adalah untuk mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan dan dikehendaki. Salah satu caranya yaitu untuk menjaga lingkungan. Allah telah mempercayakan kita untuk menjaga kelestarian lingkungan dimana saat itu  para  malaikat  justru  meragukan  kita  untuk  menjaganya.  Maka,  hendaknya  kita betul-betul menjalankan perintah Allah untuk menjaga segala hal apa pun yang telah diciptakannya. Berikut Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 11 dan surah Al- Baqarah ayat 30:
Volume 5 Nomor 3 (2023)   1106 -1117  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.5230
وَاِ ذَا ﻗِ ﯾْ لَ ﻟَ ﮭُ مْ ﻻَ ﺗ ُﻔْ ﺳِ دُ وْ ا ﻓِ ﻰ ا ﻻَْ رْ ض ِۙ ﻗَ ﺎﻟُ وْٓ ا اِﻧﱠ ﻣَﺎ ﻧَ ﺣْ نُ ﻣُ ﺻ ْﻠِ ﺣُ وْ نَ
Artinya:  Dan  apabila  dikatakan  kepada  mereka,  “Janganlah  berbuat  kerusakan  di bumi”.  Mereka  menjawab,  “Sesungguhnya  kami  hanyalah  orang-orang  yang melakukan perbaikan”. (QS. Al-Baqarah: 11)
وَاِ ذْ ﻗَﺎ لَ رَ ﺑﱡ كَ ﻟِ ﻠْ ﻣَﻠٰ ۤ ﯨH ﻛَ ﺔِ اِ ﻧِّ ﻲْ ﺟَ ﺎ ﻋِ لٌ ﻓِ ﻰ ا ﻻَْ رْ ض ِ ﺧَ ﻠِﯾْ ﻔَ ﺔً ۗ ﻗَﺎ ﻟُ وْٓ ا اَﺗَ ﺟْ ﻌَ لُ ﻓِﯾْ ﮭَﺎ ﻣَ نْ ﯾ ﱡﻔْ ﺳِ دُ ﻓِﯾْ ﮭَﺎ وَ ﯾَ ﺳْ ﻔِ كُ ا ﻟد ّ ِﻣَ ﺎۤ ءَۚ وَ ﻧَ ﺣْ نُ ﻧ ُﺳَ ﺑِّ ﺢُ ﺑِ ﺣَ ﻣْ دِ كَ وَ ﻧُﻘَ دِّ س ُ ﻟَ كَ ۗ ﻗَﺎ لَ اِ ﻧِّ ﻲْٓ اَ ﻋْ ﻠَمُ ﻣَﺎ ﻻَ ﺗَ ﻌْ ﻠَ ﻣُ وْ نَ
Artinya:  (Ingatlah)  ketika  Tuhanmu  berfirman  kepada  para  malaikat,  “Aku  hendak menjadikan  khalifah13)  di  bumi.”  Mereka  berkata,  “Apakah  Engkau  hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”
Namun,  semakin  hari  justru  semakin  banyak  manusia  yang  merusak lingkungan.  Berbagai  kerusakan  dan  kehancuran  terjadi  dimana-mana  hingga menimbulkan  banyak  bencana.  Allah  SWT  telah  menceritakan  kejadian  ini  dalam surah Ar-Rum ayat 41 berikut:
ظَ ﮭَ رَ ا ﻟْﻔَ ﺳَ ﺎ دُ ﻓِ ﻰ ا ﻟْﺑَ رِّ وَا ﻟْﺑَ ﺣْ رِ ﺑِ ﻣَﺎ ﻛَ ﺳَ ﺑَ تْ اَ ﯾْ دِ ى ا ﻟﻧﱠ ﺎ سِ ﻟِ ﯾُ ذِ ﯾْﻘَ ﮭُ مْ ﺑَ ﻌْ ض َ اﻟﱠ ذِ يْ ﻋَ ﻣِ ﻠُ وْ ا ﻟَ ﻌَﻠﱠ ﮭُ مْ ﯾَ رْ ﺟِ ﻌُ وْ
نَ
Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-Rum: 41)
Ketiga ayat di atas, dengan jelas menunjukkan kepada kita bahwa menjaga lingkungan bukan hanya dengan menanam pohon, tapi juga dengan tidak berlebih- lebihan dalam pemakaian sumber daya alam. Bukan hanya sekedar jumlahnya saja yang berkurang tapi juga dapat merusak keseimbangan alam yang selama ini terjaga. Gunakanlah segala sesuatu dengan takaran yang sesuai dan tidak berlebihan. Dalam sistem  Pemerintahan  Islam,  Kepala  Negara  atau  imam  hanyalah  seseorang  yang dipilih  umat  untuk  mengurus  dan  mengatur  segala  kegiatan  dan  kepentingan  bagi sesama. Karenanya kepala Negara tidak boleh jauh dari rakyatnya, ia dituntut harus mendengarkan aspirasi rakyat agar dapat memecahkan segala bentuk permasalahan yang dihadapi bersama (Madjid, 2014).
Perspektif Fiqh  Siyasah  Syar’iyyah terhadap  peraturan  Pemerintah  No.  26 Tahun  2023  tentang  pengelolaan  hasil  sedimentasi  di  laut  dianggap  tidak  sesuai dengan  syariat  Islam  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  perubahan sistem diberlakukannya kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun tidak beroperasi. Kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi laut yang membuka keran ekspor pasir laut kembali mengulang kebijakan masa lalu yang terbukti berdampak merugikan nelayan dan masyarakat pesisir.

## KESIMPULAN
Dibukanya  ekspor  pasir  laut  itu  ditentang  sejumlah  kalangan  akademisi, pegiat lingkungan, lembaga swadaya masyarakat, dan DPR RI. Naskah akademis yang menjadi dasar penyusunan PP 26/2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut dinilai prematur, karena tidak ditunjang hasil kajian komprehensif terkait sebaran potensi,  lokasi  sedimentasi  laut  yang  boleh  diambil,  kandungan  sedimentasi,
Volume 5 Nomor 3 (2023)   1106 -1117  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.5230
teknologi pengambilan yang aman, hingga risiko dan prospek ekonomi. Namun, KKP (Kementerian  Kelautan  dan  Perikanan)  menegaskan  Peraturan  Pemerintah  No.  26 Tahun  2023  tentang  pengelolaan  hasil  sedimentasi  di  laut  tidak  hanya  berfokus kepada  hasil  ekspor  pasir  laut  saja.  Tetapi  juga  bagaimana  upaya  pembersihan sedimentasi laut yang menurut KKP mengganggu ekosistem pesisir. Selain itu, hasil sedimentasi laut juga akan digunakan untuk reklamasi lokal supaya bahan reklamasi dapat  diambil  dari  material  yang  jelas,  bukan  lagi  gunung  yang  dipotong  atau  hal lainnya.
Perspektif Fiqh  Siyasah  Syar’iyyah terhadap  peraturan  Pemerintah  No.  26 Tahun  2023  tentang  pengelolaan  hasil  sedimentasi  di  laut  dianggap  tidak  sesuai dengan  syariat  Islam  yang  telah  ditetapkan.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  perubahan sistem diberlakukannya kembali ekspor pasir laut setelah 20 tahun tidak beroperasi. Kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi laut yang membuka keran ekspor pasir laut kembali mengulang kebijakan masa lalu yang terbukti berdampak merugikan nelayan dan masyarakat pesisir.

## SARAN
Pemerintah disarankan untuk segera memformulasikan dan mengkaji ulang serta menjaga ketentuan-ketentuan dan hukum positif Indonesia terkait yang telah ditetapkan dan dijadikan landasan hukum bagi pembukaan kembali ekspor pasir laut. Pentingnya  pelestarian  lingkungan  hidup  telah  memicu  kepedulian  masyarakat  di seluruh wilayah. Hal ini menjadi kian mendesak untuk harus diperhatikan lebih lanjut oleh Pemerintahan, karena rusaknya lingkungan hidup dalam jangka panjang akan menyebabkan kerugian secara ekonomi dan terganggunya ekosistem yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin. (2011). Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Grafika.
Alimuddin.  (2012).  Pendugaan  Sedimentasi  Pada  Das  Mamasa  Di  Kab.  Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar .
Anisah,  Lailatul.  (2023). Ekspor  Pasir  Laut  Dibuka  Lagi,  Siapa  Yang  Paling Diuntungkan? Kontan.Co.Id.  https://amp.kontan.co.id/news/ekspor-pasir- laut-dibuka-lagi-siapa-yang-paling-diuntungkan
Dermawan, Recha. Tiara. (2023). Pro dan Kontra Ekspor Pasir Laut . Bisnis.Tempo.Co. https://bisnis.tempo.co/read/1731807/pro-kontra-ekspor-pasir-laut- walhi-jokowi-langgar-komitmennya-apa-kata-luhut
Djazuli. (2007). Fiqh Siyasah . Damascus: Dar al-Qalam.
Dzulfaroh, Ahmad Naufal. (2023). Dilarang Sejak 2003, Jokowi Kini Terbitkan Aturan Ekspor Pasir Laut . Kompas.Com. https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/29/114500065/dilarang-

## As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Volume 5 Nomor 3 (2023)   1106 -1117  E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.5230
sejak-2007-jokowi-kini-terbitkan-aturan-ekspor-pasir-laut
Fathoni, Abdurrahman. (2011). Metodologi Penelitian & Teknik Penyususnan Skripsi .
Jakarta: Riena Cipta.
Husen,  Ahmad.  (2019). Eksistensi  Peraturan  Pemerintah  Dalam  Sistem  Peraturan Perundang-Undangan. Lex Scientia Law Review, Vol. 3(No. 1).
Iqbal,  Muhammmad.  (2014). Fiqh  Siyasah  Kontekstualisasi  Doktrin  Politik  Islam . Jakarta: Predana Media Grup.
Kartika, Deni. Yolanda. (2021). Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung. As-Siyasi: Journal of Constitutional Law, Vol. 11(No. 2).
Keputusan  Menteri  Perindustrian  dan  Perdagangan  Nomor  117/MPP/Kep/2/2003 tentang  Penghentian  Sementara  Ekspor  Pasir  Laut  dari  Seluruh  Wilayah Indonesia.
Madjid, Nurcholis. (2014). Fiqh Siyasah . Jakarta: Prenada Media Group.
Muhammad,  Abdulkadir.  (2004). Hukum  dan  Penelitian  Hukum .  Bandung:  PT  Citra Aditya Bakti.
Nazir, Muhammad. (2017). Metode Penelitian . Bogor: Ghalia Indonesia.
Peraturan Menperindag No. 02/M-DAG/PER/1/2007 tentang Larangan Ekspor Pasir Tanah dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus) .
Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut . (2023).
Purwaka,  Tomy  Hendra.  (2014). Peluang  Menurut  UNCLOS  dan  Hukum  Positif Indonesia  Untuk  Membuka  Kembali  Ekspor  Pasir  Laut  Ke  Singapura. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14(No. 3).
Setyawan,  Feri  Agus.  (2017). Sekali  Keruk  Pasir,  Tiga  Pulau  Reklamasi  Terlampaui . CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170723145859-20- 229756/sekali-keruk-pasir-tiga-pulau-reklamasi-terlampaui
Sugiyono.  (2019). Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D .  Bandung: Alfabeta.
Sunarso,  Siswanto.  (2005). Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup  dan  Strategi Penyelesaian Sengketa . Jakarta: Rosdakarya.
Tia, Rizky. (2023). Pemerintah Buka Ekspor Pasir Laut, Kritik dan Penolakan Kembali Disuarakan . Analysis.Netray.Id. https://analysis.netray.id/pemerintah-buka- ekspor-pasir-laut/