## Jurnal Risalah Kenotariatan
Volume 4, No. 2, Juli-Desember 2023 open access at : http://risalah.unram.ac.id Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

## IMPLIKASI  EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA  PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  NOMOR  2/PUU-XIX/2021(STUDI KASUS DI PT.BPR PRIMA NADI )

## THE IMPLICATION OF FIDUCIARY GUARANTEE EXECUTION AFTER THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 2/PUU-XIX/2021 (CASE STUDY AT PT.BPR PRIMA NADI)
I Gusti Putu Aditya Pramana Putra Magister Kenotariatan Universitas Mtaram Email : adityapramana61@gmail.com

## Djumardin
Universitas Mtaram Email : djumardin@unram.ac.id
Aris Munandar Universitas Mtaram Email : arismunandar@unram.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalis kedudukan dan kekuatan hukum Titel Eksekutorial Sertifikat Fidusia dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, menganalis pelaksanaan Titel Eksekutorial Jaminan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan menganalisis pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di PT. BPR Prima Nadi. Pelaksanaan penelitian menggunakan metode penelitian Normatif Empiris. Dalam praktek hasil lapangan yang diteliti penulis barang dapat dieksekusi apabila terbukti melakukan wanprestasi dan tidak ada itikad baik debitur pada saat negosiasi, pelaksanaan titel eksekutorial penarikan barang jaminan fidusia yang dilakukan PT. BPR Prima Nadi berpedoman pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta mengikuti prosedur Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 Jo Nomor 2/PUU-XIX/2021. Setelah ada putusan eksekusi pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Barang hasil eksekusi dapat dilelang pihak PT. BPR Prima Nadi secara umum yang didaftarkan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan secara sukarela yang barang jaminannya diserahkan langsung pihak debitur kepada kreditur karena tidak sanggup membayar angsuran hutang untuk dilakukan pelelangan di bawah tangan.

## Kata Kunci: Pelaksanaan, Titel Eksekutorial, Pelelangan

## Abstract
This study aims to analyze the position and legal force of the Fiduciary Certificate Executorial Title in Law No. 42 of 1999, analyze the implementation of the Guarantee Executorial Title after Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021, and analyze the implementation of the Fiduciary Guarantee Execution at PT BPR Prima Nadi. The research implementation uses the normative-empirical research method. In the practice of field results researched by the author, goods can be executed if it is proven that the debtor has defaulted and there is no good faith during negotiations. The implementation of the executorial title of withdrawal of fiduciary collateral goods carried out by PT BPR Prima Nadi is guided by Article 29 of Law Number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees and follows the procedures of the Constitutional Court Decision
Number 18/PUU-XVII/2019 Jo Number 2/PUU-XIX/2021. After there is a court execution decision that has permanent legal force, The goods resulting from the execution can be auctioned off by PT BPR Prima Nadi in general, registered at the State Wealth and Auction Service Office (KPKNL), and voluntarily, where the collateral is handed over directly by the debtor to the creditor because he is unable to pay the debt installments to be auctioned under the hand.

## Keywords: Implementation, Executorial Titles, Auctions

## A. PENDAHULUAN
Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan Nasional merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945, dalam rangka dan meneruskan pembangunan baik pemerintah maupun masyarakat baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagaian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam.
Di dalam masa pembangunan ini kehidupan masyarakat tidak terlepas dari berbagai kebutuhan, karena pada umumnya dalam masyarakat seorang tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri, ia memerlukan tangan ataupun bantuan dari pihak lain. Maka dalam keadaan demikian tidak jarang melakukan utang piutang sekedar untuk tambahan dana dalam mencukupi hidupnya.
Utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi masyarakat kita pada masa sekarang ini. Utang piutang tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya lemah, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang yang ekonominya relatif mampu. Suatu utang diberikan terutama atas integritas atau kepribadian debitor, kepribadian yang menimbulkan rasa kepercayaan dalam diri kreditor, bahwa debitor akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi juga suatu ketika nampaknya keadaan keuangan seseorang baik, belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman, keadaan keuangannya masih tetap sebaik keadaan semula.
Bagi pihak yang meminjamkan uang (kreditor) dalam melepaskan uangnya itu hanya sekedar diikuti oleh rasa percaya saja, tetapi juga disertai, dengan adanya jaminan. Oleh sebab itu dalam perbuatan pinjam-meminjam uang tersebut jika hanya didasarkan pada rasa percaya saja, maka tentunya akan timbul kerugian khususnya bagi pihak kreditor sebagai pihak yang memberikan pinjaman uang kepada debitor, apa bila debitor tersebut cidera janji (wanprestasi).
Selanjutnya untuk menampung kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi dan perkembangan pengkreditan dalam masyarakat Indonesia memerlukan bentuk- bentuk lembaga keuangan, bank adalah salah satu lembaga yang menyelenggarakan jasa keuangan bagi masyarakat. Menurut Undang- Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 Tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
Praktek perbankan di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang salah satunya mengatur mengenai jenis bank. Dalam peraturan tersebut jenis bank dibedakan menjadi Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat (BPR). Bank Pengkreditan Rakyat merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

## 566~596
No. 10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut secara jelas  disebutkan bahwa ada dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat. Menurut Undang-Undang tersebut kegiatan Bank Pengkreditan Rakyat hanya meliputi pada kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk tabungan atau deposito dan penyaluran dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja atau kredit perdangangan.
Pada masa sekarang ini orang memerlukan kredit dengan jaminan barang bergerak, namun barang tersebut masih tetap dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari maupun untuk keperluan usahanya, jaminan kredit yang demikian tidak dapat ditampung melalui Jaminan yang tidak memungkinkan benda jaminan tersebut tetap berada pada yang menggadaikan, mengingat ketentuan dalam pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata, yang mensyaratkan bahwa benda-benda bergerak berwujud yang diberikan sebagai jaminan berupa gadai harus berpindah dan berada dalam kekuasaan yang berpiutang, sedang barang-barang tersebut sangat diperlukan oleh yang bersangkutan untuk menjalankan usahanya. Dilain pihak yang berpiutang mungkin tidak bersedia menerima jaminan berupa gadai, jika barang tersebut terdiri dari kendaraan bermotor, oleh karenanya yang berpiutang harus memikul beban untuk menyediakan tempat penyimpanan dari barang- barang tersebut. Apabila yang berpiutang meminta jaminan berupa hak tanggungan atau hipotik, mungkin hal ini tidak dapat dipenuhi oleh yang berpiutang, sebab tidak mempunyai tanah.
Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, maka disahkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 30 September 1999 dan diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 yang dirumuskan sebagai penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan.
Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditor) apabila pemberi fidusia (debitor) melalaikan kewajibannya atau cedera janji yang berupa lalainya pemberi fidusia (debitor) memenuhi kewajibannya pada saat pelunasan utangnya, maka dalam peristiwa seperti itu berdasarkan Pasal 15 UUJF , penerima fidusia (kreditor) bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia. Secara umum eksekusi merupakan pelaksanaan atau keputusan pengadilan, maka pengambilan pelunasan kewajiban debitor melalui hasil penjualan benda-benda tertentu dari milik debitor. Salah satu ciri dari jaminan utang kebendaan yang baik adalah apabila eksekusinya secara cepat dengan proses sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Fidusia sebagai salah satu jenis jaminan utang juga harus memiliki unsur-unsur cepat, murah dan pasti tersebut. Sebab selama ini (sebelum keluarnya Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999) tidak ada kejelasan bagaimana cara mengeksekusi fidusia, sehingga tidak ada ketentuan yang mengaturnya banyak yang menafsirkan bahwa eksekusi fidusia adalah memakai gugatan biasa (lewat pengadilan dengan prosedur biasa) yang panjang, mahal dan melelahkan itu.
Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, dalam hal debitor (pemberi fidusia) cidera janji, maka kreditor (penerima fidusia ini dapat dilangsungkan melaksanakan eksekusi). Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 29 ayat 1 (a) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Irah-irah inilah yang memberikan titel eksekutorial yang menjajarkan kekuatan akta tersebut dengan keputusan pengadilan.
Eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

## 1.  Pelaksanaan titel eksekutorial
2.  Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia itu sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutang dari hasil penjualan
3. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tinggi yang menguntungkan para pihak
Jadi prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan penjualan dibawah tangan, asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi dan penerima fidusia.
Dalam perkembangannya, terhadap materi Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) diatas sudah diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 18/PUU-XVII/2019 dan dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Terhadap permohonan pengajuan uji materi tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan sebagian permohonan uji materi mengenai Jaminan Fidusia dalam hal kekuatan eksekutorial atas sertifikat jaminan fidusia. Apabila pihak debitur cidera janji, maka pihak penerima fidusia tidak lagi memiliki hak untuk menjual benda objek jaminan atas kekuasaannya sendiri.
Permohonan uji materi terhadap Pasal 15 ayat (2) UUJF diatas, khususnya frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” ketentuan pasal diatas hanya bisa dinyatakan konstitusional apabila diartikan bahwa terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang telah terjadinya “cidera janji” atau wanprestasi dan pihak debitur keberatan untuk memberikan secara sukarela benda yang menjadi objek yang menjadi jaminan fidusia, maka semua mekanisme dan prosedur hukum yang ditempuh untuk melaksanakan eksekusi terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia mesti dilakukan dengan prosedur yang sama dengan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Dengan dikabulkannya permohonan uji materi terhadap pasal tersebut mempunyai implikasi yang luas terhadap pelaksanaan jaminan fidusia terutama terhadap pelaksanaan titel eksekutorial yang telah diberikan oleh Pasal 15 UUJF. Implikasi tersebut setidaknya : pertama, dalam pemaknaan terhadap frasa “kekuatan eksekutorial” yang bersifat langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan melaksanakan eksekusi tanpa melalui bantuan pengadilan. Implikasi kedua, proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia oleh pihak Penerima Fidusia (kreditur) dan ketiga, implikasi hukum yang lebih luas dari putusan Mahkamah Konstitusi ini adalah terkait harmonisasi peraturan yang mengatur tentang title eksekutorial secara umum baik pada pasal-pasal lain UUJF sendiri maupun yang terdapat dalam perundang-undangan yang lain.
Dengan demikian, PT. BPR Prima Nadi berusaha untuk mengatasi permasalahan kredit macet, dengan berusaha untuk menyelesaikan persoalan mengenai debitur yang mengalami gagal bayar atau yang biasa disebut dengan kredit macet. Dengan memberikan pinjaman, bagian dari kreditor tentu saja ingin pinjaman dibayar atau dikembalikan sesuai bunga yang telah disepakati. Hal ini tentu saja mengalami banyak kendala, dikarenakan tidak sedikit orang-orang yang mengalami keterlambatan dalam membayar. Apabila saat pengembalian pinjaman yang telah diberi oleh kreditur ternyata terlambat atau ada permasalahan (problem loan). Seperti yang sudah dijelaskan diatas, lembaga jaminan fidusia akan berperan dalam hal ini. Pihak yang berwajib akan ikut turut serta dalam pengambilan jaminan yang telah dijadikan kesepakatan diantara kedua belah pihak saat mengajukan kredit.

## 568~596
Rasa percaya dan keyakinan sangat dibutuhkan dalam hal seperti ini, saat memberikan kredit atau pinjam kepada kreditor, harus mempunyai rasa yakin bahwa kredit akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Kesepakatan inilah yang membuat kreditur menjadi lebih aman dan mendapatkan hak sebagaimana mustinya agar pinjaman yang telah diberikan bisa kembali lagi melalui metode kredit. Satu tujuan dalam hal ini sangat diharapkan agar tidak ada yang merasa dirugikan dari pihak manapun, tentu saja hal ini juga untuk menjunjung tinggi perekonomian sehat. Dalam mengajukan pinjaman kredit, juga dibutuhkan syarat dan ketentuan agar lulus kriteria dan dapat mengajukan pinjaman. Kesepakatan ini dibuat oleh yang memberikan pinjaman kredit dan harus disetujui oleh debitur. Syarat pertama yang harus dimiliki oleh calon peminjam adalah karakter pribadi. Karakter pribadi akan diperhatikan dari sisi jujur atau tidaknya calon peminjam, harus tulus, patuh dengan aturan, yang paling penting adalah harus mau untuk melunasi segala pinjaman yang telah diajukannya.
Seperti yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 bahwa dalam melakukan parate eksekusi, dengan terlebih dahulu memenuhi syarat antara lain:
1.  Terdapat kesepakatan cidera janji antara Kreditur dengan Debitur dan Objek jaminan fidusia diserahkan secara sukarela oleh pemberi fidusia. Apabila syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka eksekusi sertifikat jaminan fidusia hanya dapat dilakukan melalui fiat eksekusi oleh pengadilan negeri dan/atau dengan mekanisme yang harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2. Terdapat putusan pengadilan yang menyatakan Debitur cidera janji dan wajib menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang menyatakan debitur telah cidera janji dan wajib menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela namun putusan dimaksud tidak dilaksanakan secara sukarela oleh debitur. Maka eksekusi jaminan fidusia dilakukan melalui eksekusi putusan oleh Pengadilan Negeri dan/atau dengan mekanisme yang harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Seperti yang sudah dijelaskan pada jaminan diatas, kreditur bisa melakukan eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan fidusia, apabila debitur lalai pada tugas yang harus dilakukan nya, debitur tidak melakukan kewajiban saat pinjaman utang sudah lunas dan bisa ditagih. Biasanya eksekusi adalah kegiatan yang mengharuskan kreditur melunaskan pinjaman nya dengan cara menjual barang-barang yang sudah resmi menjadi debitor. Kegiatan eksekusi ini merupakan persetujuan dari pengadilan. Kegiatan ini merupakan kewajiban kreditur untuk melunasi seluruh pinjaman yang telah diajukan kepada debitur dengan cara menjual barang-barang debitur atau pihak ketiga sebagai pemberi sebuah jaminan
Pengembalian kredit yang telah diberikan oleh kreditur mengalami hambatan atau disebut problem loan, maka disinilah peran lembaga jaminan fidusia digunakan, karena setiap perjanjian kredit yang telah didaftarkan di lembaga jaminan fidusia akan memperoleh atau berhak mendapatkan bantuan dari pihak yang berwajib untuk mengambil barang fidusia yang diperjanjikan dalam perjanjian  kredit  tersebut.  PT. BPR Prima Nadi dalam melakukan eksekusi perbankan, terutama apabila debitur melakukan cidera janji sehingga PT. BPR Prima Nadi harus mengambil langkah terhadap kasus kredit macet seperti ini.
Berdasarkan paparan tersebut, maka penulis memandang perlu untuk melakukan penelitian karena terlihat adanya ketimpangan antara cita-cita sebenarnya yang diatur peraturan perundang- undangan (das sollen) dengan apa yang terjadi pada masyarakat
(das Sein). Ketimpangan tersebut pada akhirnya dapat memunculkan kelemahan- kelemahan bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian dengan menggunakan Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Melalui terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, terdapat beberapa perubahan dalam Undang-Undang Fidusia, yang selama ini langsung melalui KPKNL menjadi harus Fiat Eksekusi ke Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer yang didukung dengan data sekunder, yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan hasil rangkuman Peneliti selama melakukan observasi.
Baik data primer maupun data sekunder akan diolah dengan analisis berdasarkan rumusan masalah yang dikaji, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran umum yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupa gambaran secara jelas terhadap objek yang dibahas secara kuantitatif, selanjutnya bahan hukum tersebut dikaji secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Seluruh Bahan Hukum yang telah dikumpulkan kemudian dipilih dan diolah selanjutnya ditelaah dan dianalisis sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, untuk kemudian menarik suatu kesimpulan.
Dari hasil analisis deskriptif tersebut maka penyusun akan dapat menarik kesimpulan yang diambil dengan cara berfikir deduktif, yaitu dengan cara berfikir mendasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus. Penelitian ini dilakukan berdasarkan disiplin ilmu hukum dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan.

## C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

## 1. Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Titel Eksekutorial Sertifikat Fidusia Dalam Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
Praktik esksekusi jaminan fidusia perlu diperhatikan sebenarnya bahwa pada umumnya lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan di dalam melaksanakan penjualan atas barang bergerak tersebut kepada konsumen dengan menggunakan perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), akan tetapi ternyata dalam prakteknya banyak dari perjanjian yang dibuat oleh perusahaan tersebut tidak dibuat dalam Akta Notariil (Akta Notaris) dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mendapat sertifikat Akta yang memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” walaupun secara tertulis lembaga perbankan tersebut dalam melakukan perjanjian pembiayaan mencantumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia.
Lembaga pembiayaan menyediakan barang bergerak yang diminta konsumen (semisal motor atau mesin industri) kemudian di atas namakan konsumen sebagai debitur (penerima kredit/ pinjaman). Konsekuensinya debitur menyerahkan kepada kreditur (pemberi kredit) secara fidusia. Artinya, debitur sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditur yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditor, lalu kedua belah sama-sama sepakat mengunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitor.

## 570~596
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Kemudian Pasal 15 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan katakata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selanjutnya Pasal
15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.
Di samping itu putusan pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar “condemnatoir”, sedangkan putusan Pengadilan yang bersifat deklaratoir dan konstitusif tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya. Oleh karenanya, eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan tersebut. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (execution force).
Hal ini menjadi salah satu bentuk kultur hukum yang tidak dapat dikesampingkan. Kultur hukum merupakan salah satu unsur dan sistem hukum yang membicarakan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas. Ia melihat, bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dan segi struktur dan substansinya saja, melaink an juga dan segi kulturnya. Struktur hukum adalah pola yang mempenlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankari menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Pada waktu pedagang melakukan penjanjian antara sesamanya, pada waktu itu ia mendasarkan hubungannya kepada peraturan- peraturan di bidang perdagangan dan peraturan inilah yang disebut sebagai substansi hukum.
Proses eksekusi lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Pada awalnya, benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak yang tidak dapat dibebankan dengan Hak Tanggungan. Pelaksanaan pembiayaan antara kreditur dan debitur, kadang kala terjadi wanprestasi atau ingkar janji. Maka, ketika debitur ingkar janji pihak kreditur bisa melakukan eksekusi benda yang sudah dijaminkan melalui jaminan fidusia. Menurut Subekti, yang dimaksud dengan eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan.
Debitur yang ingkar janji, maka kreditur bisa langsung mengeksekusi benda jaminan yang dijaminkan fidusia. Karena di dalam sertifikat jaminan  fidusia  memuat  ketentuan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan irah-irah ini, maka mempunyai kekuatan hukum seperti keputusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia yang menyatakan, apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara : 1.  Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia
2.  Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan di dawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Undang-undang jaminan fidusia juga diterangkan, bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Benda yang obyek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat- tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan di atas maka batal demi hukum. Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitor cidera janji, batal demi hukum. Jika eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar. Akan tetapi, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui jasa debt collector kadang kala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Hal ini dikarenakan cara debt collector dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia dijalan, hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari pihak debitur.
Tentunya hak kreditur tersebut menjadi permasalahan. Terlebih juga tidak sesuai dengan prinsip negara hukum. Fuller mengajukan satu pendapat untuk mengukur apakah kita pada suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum. Ukuran tersebut diletakannya pada delapan azas yang dinamakannya principles of legality, yaitu:
1.  Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud di sini adalah, bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
2.  Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3.  Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu tidak ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untukberlaku bagi waktu yang akan datang.
4.  Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6.  Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering merubahr ubah peraturan sehingga menyebabkan  seorang akan  kehilangan  orientasi.

## 572~596

## 8. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.
Untuk itu, kepolisian membuat keputusan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan Pengamanan Eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan. Tujuan peraturan ini meliputi :
1. Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa. Objek pengamanan jaminan fidusia, meliputi hak jaminan atas : (1)Benda bergerak yang berwujud (2)Benda bergerak yang tidak berwujud; dan (3)Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
Namun terlepas dari kepastian yang ada tersebut tetap ada kelemahan-kelemahan yang terjadi, baik dari sisi praktis maupun sisi teoritisnya. Oleh karenanya upaya untuk mengatasi masalah- masalah hukum yang ada melalui pengaturan yang jelas menjadi salah satu solusi yang harus dijalankan dengan sedemikian rupa.
Penjelasan UU jaminan Fidusia ditegaskan bahwa Jaminan Fidusia telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini digunakan secara luas dalam transaksi pinjam- meminjam karena proses pembebanannya dianggap sederhana,mudah, dan cepat, tetapi tidak menjamin adanya kepastian hukum.
Pelaksanaan praktik fidusia, seperti telah dijelaskan bahwa Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi para pihak yang menggunakannya, khususnya bagi Pemberi Fidusia. Namun sebaliknya karena Jaminan Fidusia tidak didaftarkan, kurang menjamin kepentingan pihak yang menerima fidusia, Pemberi Fidusia mungkin saja menjaminkan benda yang telah dibebani dengan fidusia kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penerima Fidusia.
Sebelum Undang-undang ini dibentuk, pada umumnya benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Oleh karena itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, maka menurut Undang-undang ini obyek Jaminan Fidusia diberikan pengertian yang luas yang luas yaitu benda bergerak yang berwujud maupun tak berwujud, dan benda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak Tanggungan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan.
Dalam pratiknya, terdapat kelemahan yang telah disebutkan sebelumnya yaitu , pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui jasa debt collector kadang kala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Hal ini dikarenakan cara debt collector dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia dijalan, hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari pihak debitur.
Meskipun dalam praktiknya sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
Namun masih menjadi catatan penting bahwa maslaah pokok cara debt collector dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia dijalan, masih menjadi bagian momok tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik eksekusi jaminan fidusia.
Disinilah yang diatur bukan lagi proses eksekusinya akan tetapi ketaatan perusahaan dalam menjalankan eksekusi. Perusahaan dalam ketentuan UU jaminan Fidusia harus diarahkan untuk taat asas hukum yang baik dan benar bukan hanya sekedar mengalihfungsikan tanggung jawab pada keanggotaan perusahaan dan pertanggung jawaban kemudian beralih pada anak buah. Hal ini menjadi masalah pokok selama ini.
Disamping itu masalah pokok yang lain adalah kesadaran hukum perusahaan. Apabila diteliti dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang. Peranan tersebut dapat dibagi dalam beberapa kelompok berikut :
a. Hukum masyarakat primitif secara total merupakan penjelmaan dari kesadaran hukum masyarakatnya. Kitab Undang-undang dipercaya sebagai penjelmaan dari kehendak dan kepercayaanan masyarakat tentang perbuatan baik atau buruk
b. Paham Scholastic, percaya bahwa hukum berasal dari perintah Tuhan (Abad pertengah- an). Dalam hal ini kesadaran tidak penting bagi hukum, yang terpenting adalah titah Tuhan
c.  Mahzab hukum alam moderen (abad ke-18 dan ke-19), percaya bahwa hukum merupakan hasil renungan manusia dengan menggunakan rasionya.
d.  Paham sosiologi (akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20). Kesadaran hukum masyarakat berperan dalam pembentukan, penerapan, dan penganalisisan hukum.
Hal yang demikian tentunya perlu direspon melalui adanya perubahan pola penegakan hukum yang menempatkan budaya hukum dapat ditekankan sebagai wujud mereaktivasi kembalinya program-program yang sifatnya bersinergi terkait eksekusi dalam penerapan jaminan fidusia. Disinilah pola sosialisasi harus dijalankan terus menerus agar pelaksanaan jaminan fidusia dalam proses eksekusi dapat terlaksana dengan baik.
Prinsipnya kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap sebagai berikut :
1. Tahap pengetahuan hukum Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertuluis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan.
2.  Tahap pemahaman hukum Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Tahap sikap hukum (legal attitude) Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4.  Tahap Pola Perilaku Hukum Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhinya.
2. Pelaksanaan Titel Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Kon- stitusi No. 18/PUU-XVII/2019  Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/ PUU-XIX/2021

## 574~596
Implementasi pelekatan jaminan fidusia atas objek milik debitur merupakan konsekuensi dari eksekusi perjanjian pinjaman atau perjanjian pembiayaan antara kreditur dengan debitur. Perjanjian pinjaman atau perjanjian pembiayaan merupakan perjanjian pokok (principal agreement) dan setelah itu akan ada perjanjian turunan (perjanjian accessoir) yang merupakan perjanjian jaminan fidusia antara kreditur dan debitur dengan tujuan untuk memberikan keamanan dan kepastian pelunasan utang oleh debitur, apabila debitur gagal melunaskan utang tersebut atau melakukan peristiwa cidera janji, maka kreditur memiliki hak untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU No. 42/1999 Tentang Jaminan Fidusia.
Ada 2 (dua) hal utama yang harus dipenuhi sehubungan dengan pembebanan benda dengan jaminan fidusia, yaitu:
1. Dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) UU No. 42/1999;
2. Benda yang dibebani jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) dan Pasal 12 Ayat (1) UU No. 42/1999;
Berdasarkan hasil penelitian dalam mengadakan perjanjian pinjaman, perjanjian fidusia, serta pendaftaran jaminan fidusia, saat ini pendaftaran fidusia dilakukan secara elektronik (online) kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan, dan Penghapusan Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan Permenkumham No. 25/2021).
Perlu diketahui bahwa pendaftaran jaminan fidusia kepada Kemenkumham merupakan bentuk nyata dari pemenuhan asas publisitas dalam hukum jaminan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur selaku penerima fidusia dan pihak ketiga lainnya. Dalam praktiknya, kreditur dalam perjanjian pokok menegaskan bahwa pinjaman tersebut dijamin dengan jaminan fidusia berupa objek jaminan fidusia milik debitur, namun tidak dituangkan dalam bentuk akta notaris serta tidak didaftarkan kepada Menkumham. Meskipun perjanjian fidusia telah dibuat dalam bentuk akta notaris, namun tidak didaftarkan ke Kemenkumham, maka kreditur akan kehilangan hak prioritasnya untuk menerima pelunasan piutangnya sehubungan dengan penjaminan dan pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan fidusia karena pengikatan jaminan fidusia dianggap tidak sah.
Namun dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan mengenai eksekusi jaminan fidusia yang telah dibuatkan dalam akta notaris serta didaftarkan kepada Kemenkumham sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pada dasarnya, Pasal 29 Ayat (1) UU No. 42/1999 memperkenalkan 3 (tiga) metode pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, antara lain melalui implementasi kekuatan eksekutorial (titel eksekutorial) pada sertifikat jaminan fidusia, penjualan objek jaminan fidusia berdasarkan kekuasaan penerima fidusia di hadapan publik melalui pelelangan umum, dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kekuasaan penerima fidusia dengan persyaratan- persyaratan tertentu yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.
Penulis akan menjelaskan 3 (tiga) macam eksekusi jaminan fidusia dalam UU No. 42/1999 sebelum dibacakan Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 dan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Pertama, sehubungan dengan pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf a UU No. 42/1999, ketentuan ini merujuk Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999 di mana sertifikat jaminan fidusia mempunyai
E-ISSN 2775-362X titel eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini dikarenakan sertifikat jaminan fidusia mencantumkan kata- kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Pada kenyataannya, banyak kesalahpahaman dalam menginterpretasikan ketentuan di atas, khususnya dilakukan oleh kreditur. Sebagai contoh, perusahaan pembiayaan selaku kreditur menarik sepeda motor sebagai objek jaminan fidusia dari penguasaan debitur selaku pemberi fidusia dikarenakan debitur tidak membayar angsuran, dan oleh karena itu debitur cidera janji. Sedangkan, debitur tidak mau menyerahkan sepeda motor sebagai objek jaminan fidusia secara sukarela kepada kreditur. Dalam hal ini, kreditur menggunakan dalih bahwa tindakan eksekusi itu berdasarkan sertifikat jaminan fidusia dalam hal debitor cidera janji, maka kreditur memiliki hak untuk melaksanakan titel eksekutorialnya.
Menanggapi permasalahan di atas, dalam hal debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan domisili hukum perjanjian tersebut untuk memanggil pihak debitur serta memperingatkan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada kreditur sesuai dengan Pasal 196 Herzien Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut dengan HIR) untuk daerah Jawa dan Madura serta Pasal 207 Rechtreglement voor de Buitengewesten (selanjutnya disebut dengan RBG) untuk daerah di luar Jawa dan Madura.
Dalam hal setelah dipanggil secara patut dan diperingatkan (aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun debitur tetap tidak menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri tersebut akan menerbitkan penetapan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut serta memerintahkan juru sita untuk mengambil objek jaminan fidusia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 HIR atau Pasal 208 RBG.
Kedua, eksekusi jaminan fidusia sebagai pelaksanaan prinsip parate executie atau eksekusi atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf b UU No. 42/1999. Pada dasarnya, ketentuan ini merupakan penerapan dari Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 yang menegaskan bahwa kreditur selaku penerima fidusia memiliki hak atas kekuasaannya sendiri, untuk menjual objek jaminan fidusia milik debitur selaku pemberi fidusia. Pada praktiknya, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (selanjutnya disebut dengan KPKNL) dipilih untuk melaksanakan pelelangan umum atas objek jaminan fidusia. Parate executie melalui pelelangan umum dinilai lebih menguntungkan kreditur karena biaya pelaksanaan yang lebih murah serta waktu pelaksanaan yang lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan titel eksekutorial dikarenakan tanpa perlu membayar biaya permohonan eksekusi serta menunggu penetapan eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri.
Ketiga, eksekusi jaminan fidusia sebagai pelaksanaan prinsip parate executie atau eksekusi atas kekuasaan sendiri dengan penjualan di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf c UU No. 42/1999. Pada praktinya, penjualan objek jaminan fidusia dalam pelelangan umum tidak selalu memenuhi harapan dari kreditur dikarenakan harga penjualan yang terbilang tidak besar karena penentuan harga limit yang rendah, minimnya partisipasi peserta lelang, serta apabila barang yang akan dilelang tidak dibutuhkan oleh masyarakat maupun tidak memiliki nilai seni.
Dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan penjualan di bawah tangan, eksekusi tersebut harus didasarkan atas kesepakatan antara kreditur selaku penerima fidusia dan debitur selaku pemberi fidusia dan harga yang diperoleh dari penjualan di bawah tangan merupakan harga tertinggi yang menguntungkan debitur dan kreditur. Selanjutnya, eksekusi di bawah tangan baru dapat dilakukan setelah 1 (satu) bulan

## 576~596
sejak diberitahukan secara tertulis oleh debitur kepada kreditur dan pihak-pihak yang berkepentingan serta diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di wilayah tersebut.
Apabila berdasarkan penjualan objek jaminan fidusia, baik secara lelang umum maupun penjualan di bawah tangan, nilai penjualan adalah sama dengan nilai hutang, maka pinjaman akan dinyatakan lunas. Dalam hal nilai penjualan melebihi nilai hutang, maka kreditur berkewajiban untuk memberikan kelebihan dari nilai eksekusi kepada debitur, dan dalam hal nilai eksekusi kurang dari nilai hutang, maka debitur wajib membayar atau menyelesaikan sisa hutang dari pinjaman kepada kreditur.
Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan MK No. 18/PUU- XVII/2019, Pemohon I dan pemohon II dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 mendalilkan bahwa penyetaraan kedudukan sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap telah mengakibatkan tindakan sewenang- wenang kreditur selaku penerima fidusia dalam melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Tindakan yang sewenang-wenang tersebut digambarkan dengan cara penggunaan jasa debt collector oleh pihak kreditur dalam mengambil alih objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh pemohon I dan pemohon II, seperti dengan tindakan paksa dan tanpa memperlihatkan dokumen resmi yang dilakukan dengan menyerang diri pribadi dan kehormatan dari pemohon I dan pemohon II
Terhadap tindakan kreditur, kreditur telah dijatuhi sanksi untuk membayar denda materil dan immaterial karena telah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT. G/ 2018/ PN. Jkt. Sel. Walaupun telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut, kreditur tetap melakukan eksekusi atas objek jaminan fidusia milik pemohon I dan pemohon II pada tanggal 11 Januari 2019 dengan dalil bahwa perjanjian fidusia dianggap telah berkekuatan hukum tetap merujuk pada Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999.
Dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 poin [3.14], Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tidak ada pemberian perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia dan objek jaminan fidusia sehubungan dengan keberlakuan Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999. Hal ini didasari karena Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999 mempersamakan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan putusan pengadilan yang sudah in kracht van gewijsde atau berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu, sertifikat jaminan fidusia dapat dieksekusi langsung oleh kreditur layaknya Putusan Pengadilan yang sudah in kracht van gewijsde. Konsekuensi ini merefleksikan tentang adanya hak eksklusif yang dimiliki oleh kreditur dan pengabaian hak debitur, yaitu untuk mengajukan atau mendapat kesempatan pembelaan diri atas dugaan telah terjadi cidera janji, dan sebagainya.
Kemudian dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 poin [3.16], Mahkamah Konstitusi menyatakan serta mempertanyakan mengenai kapan cidera janji itu dianggap telah terjadi sehubungan dengan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 yang menyatakan bahwa kreditur selaku  penerima  fidusia  memiliki  hak  untuk menjual objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji. Oleh karena itu, maka Pasal 15 Ayat (3) menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga berdampat hilangnya hak-hak debitur untuk melakukan pembelaan diri dan kesempatan untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.
Berdasarkan pemahaman penulis atas amar Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, maka amar tersebut akan membawa konsekuensi hukum pada pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia sebagai berikut:
Pertama, sehubungan dengan perubahan pemaknaan pada Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999, maka ketentuan Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999 dapat dimaknai bahwa dalam hal tidak ditemukan kesepakatan tentang cidera janji terhadap jaminan fidusia serta debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan layaknya pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah in kracht van gewijsde.
Penulis menemukan artikel ilmiah hukum yang menginterpretasikan serta menyebutkan bahwa implikasi dari amar putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999 adalah tidak dapat mengajukan permohonan eksekusi, melainkan harus melalui gugatan untuk memperoleh putusan hukum tetap (Pratama and Pandamdari 2020). Dalam artikel ilmiah hukum tersebut, seolah tergambarkan bahwa kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia telah dihapus secara keseluruhan, padahal apabila ditelaah lebih dalam, amar dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 sehubungan dengan Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999 merupakan penegasan Mahkamah Konstitusi mengenai prosedur hukum atas pelaksanaan titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBG dan Pasal 197 HIR atau 208 RBG.
Seperti dijelaskan pada pembahasan pertama dalam artikel ini, sejatinya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999 oleh kreditur sudah seharusnya menggunakan mekanisme dan prosedur pelaksanaan eksekusi layaknya eksekusi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 HIR atau 207 RBG dan Pasal 197 HIR atau 208 RBG. Sayangnya, hal tersebut tidak dijalankan sepenuhnya oleh kreditur dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, sehingga eksekusi dilakukan tanpa ada persetujuan dari debitur, cenderung dengan adanya paksaan, serta tanpa adanya penetapan yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri setempat. Bahwa argumentasi yang diajukan oleh peneliti sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang disebutkan dalam poin [3.16] dan poin [3.17] Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021. Kedua, sehubungan dengan perubahan pemaknaan atas Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999, maka ketentuan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 dapat dimaknai bahwa kreditur tidak bisa secara sepihak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kekuasaannya sendiri apabila tidak ada kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Sedangkan apabila debitur telah mengakui telah cidera janji serta secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka kreditur selaku penerima fidusia dapat menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia sesuai dengan prinsip parate executie untuk  menyelesaikan piutangnya.
Dalam pertimbangan hukum Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 poin [3.16] paragraf 3, Mahkamah Konstitusi mempersoalkan waktu “cidera janji” itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukannya serta menyatakan bahwa hal tersebut tidak terdapat kejelasan dalam UU No. 42/1999. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menilai  bahwa  akan  timbul  ketidakpastian  hukum mengenai  waktu  sebenarnya  debitur selaku pemberi fidusia telah melakukan cidera janji yang memiliki konsekuensi berupa kewenangan absolut dari kreditur selaku penerima fidusia untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
Menyikapi amar Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 sehubungan dengan perubahan pemaknaan hukum Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999, amar tersebut dinilai menghilangkan sifat utama dalam jaminan fidusia, yaitu kemudahan melakukan

## 578~596
eksekusi atas objek jaminan fidusia, dalam hal terdapat ketidaksepakatan atau perdebatan mengenai telah terjadi cidera janji. Hal ini kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 yang menyatakan bahwa salah satu ciri jaminan fidusia adalah kemudahan eksekusi jaminan fidusia dalam hal pihak pemberi fidusia cidera janji.
Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 ini dinilai merupakan suatu kemunduran dan tidak mendukung program pemerintah yang sedang menggalangkan Ease of Doing Business (EoDB) yang didalamnya berkaitan dengan eksekusi jaminan sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi kreditur selaku penerima fidusia sehubungan dengan timbul permasalahan baru berupa penetapan keadaan cidera janji, padahal hal tersebut mungkin sudah diatur secara tegas dalam perjanjian pembiayaan (atau perjanjian kredit/ utang piutang) yang menjadi perjanjian pokok, dimana dalam praktiknya mempunyai klausula baku (template) yang jarang ditolak oleh para debitur.
Penulis membenarkan bahwa UU No. 42/1999 memang tidak secara terang menunjukan waktu (kapan) terjadi cidera janji, namun, penjelasan Pasal 21 Ayat (3) UU No. 42/1999 menjelaskan bahwa cidera janji adalah tindakan tidak memenuhi prestasi, baik yang berdasarkan perjanjian pokok, perjanjian jaminan fidusia maupun perjanjian jaminan lainnya. Selain itu, pemahaman dan penerapan peristiwa cidera janji dapat dilihat dari KUHPer, putusan-putusan Mahkamah Agung, serta praktik di lapangan. M. Yahya Harahap, ahli hukum perdata Indonesia, menyatakan bahwa cidera janji atau wanprestasi sebagai pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak sebagaimana mestinya atau tidak dilaksanakan secara keseluruhan. Sederhanannya, cidera janji merupakan konsekuensi dalam hal salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya berdasar perikatan tersebut, baik perikatan yang ada berdasarkan perjanjian ataupun Undang-Undang.
Menurut Subekti, bentuk-bentuk cidera janji dapat berupa:
a.  Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;
b.  Melaksanakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
c.  Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; dan
d.  Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan Berdasarkan Pasal 1238 KUHPer dan Pasal 1243 KUHPer, dapat dipahami bahwa debitur dinyatakan cidera janji atau umumnya dikenal dengan istilah wanprestasi (breach of contract) dengan surat perintah atau dengan akta sejenisnya dalam hal debitur telah lalai, kemudian dinyatakan lalai oleh kreditur, namun tetap lalai untuk memenuhi perikatannya. Selain itu, cidera janji juga terjadi jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Sederhanannya, cidera janji oleh debitur dalam perjanjian pinjaman atau perjanjian pembiayaan dapat digambarkan melalui opsi di bawah ini:
a.  Kreditur telah memberikan surat teguran (somasi) yang menyatakan bahwa debitur telah lalai dalam memenuhi kewajibannya, namun meskipun telah diberikan surat teguran, debitur tetap tidak memenuhi kewajibannya.
b.  Berdasarkan waktu angsuran atau pelunasan dari perjanjian pinjaman atau perjanjian pembiayaan, debitur gagal dalam menyelesaikan angsuran atau pelunasan sesuai waktu yang telah ditetapkan
Berdasarkan pemahaman di atas, pada dasarnya peristiwa cidera janji memang telah diatur dan diimplentasikan dalam berbagai perjanjian, salah satunya adalah perjanjian pinjaman dengan turunannya yaitu perjanjian fidusia. Oleh karena itu, Peneliti menilai bahwa amar dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang mensyaratkan adanya cidera janji berdasarkan kesepakatan antara kreditur dengan debitur adalah keliru.
Selain itu, peneliti juga menyoroti persyaratan alternatif untuk menentukan cidera janji sehubungan dengan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 yaitu “penentuan cidera janji atas dasar upaya hukum”. Berdasarkan redaksi amar maupun pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 18/PUU- XVII/2019, tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai bentuk upaya hukum yang dimaksud, apakah dalam bentuk gugatan atau permohonan. Apabila upaya hukum dalam amar putusan tersebut merupakan gugatan cidera janji, maka Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 telah mengesampingkan tujuan utama dari adanya parate executie dalam lembaga jaminan fidusia yaitu agar kreditur tidak perlu mengajukan gugatan dengan tujuan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia.
Ketiga, sehubungan pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK No. 18/ PUU- XVII/2019 poin [3.16] paragraf 1 dan paragraf 2 yang menyatakan bahwa Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 sebagai lanjutan dari ketentuan Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999 yang merupakan konsekuensi yuridis akibat adanya frasa “titel eksekutorial” dan “dipersamakan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang kurang tepat karena Pasal 15 Ayat (2) UU No. 42/1999 mengatur tentang titel eksekutorial, sedangkan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999 berkaitan dengan eksekusi oleh kreditur selaku penerima fidusia berdasarkan kekuasaanya sendiri tanpa melalui penetapan pengadilan (parate executie). Meskipun pada akhirnya apabila debitur terbukti telah cidera janji, maka kreditur tetap dapat melaksanakan eksekusi atas objek jaminan fidusia.
Pasca dibacakannya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, Peneliti mengkhawatirkan mengenai hilangnya daya tarik bagi kreditur untuk memberikan fasilitas pinjaman dan/ atau pembiayaan kepada debitur dengan menggunakan jaminan fidusia. Perlu diketahui bahwa salah satu nilai lebih pengikatan jaminan dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia adalah kemudahan eksekusi objek jaminan fidusia dalam hal debitur cidera janji. Mengingat bahwa yang dijadikan objek jaminan fidusia pada umumnya adalah benda yang nilai jaminan tidak terlalu tinggi serta nilai jual yang menyusut, jangan sampai kreditur menjadi dipersulit untuk membuktikan cidera janji debitur dalam hal debitur tidak sepakat mengenai adanya cidera janji. Kekhawatiran ini merupakan hal yang logis karena penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan negeri akan menggunakan waktu yang cukup lama mengingat banyaknya perkara di pengadilan negeri, biaya dan prosedur yang tidak sedikit, serta keraguan publik terhadap hakim yang memeriksa perkara yang dijadikan objek sengketa mengingat bahwa semakin kompleksnya struktur perjanjian dan bisnis dalam perjanjian tersebut.
Dalam lanjutan Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dalam provisi dan dalam pokok permohonan dari pemohon. Dalam amar putusan yang dimaksud, Poin [3.14.3] dan [3.14.4] pada Putusan MK No. 2/ PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui lembaga Pengadilan Negeri merupakan sebuah alternatif dalam hal tidak ada kesepakatan antara debitur dan kreditur baik yang berkaitan dengan cidera janji ataupun penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela dari debitur kepada kreditur. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi kembali menegaskan bahwa adanya permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri bertujuan untuk menghindari kesewenang- wenangan kreditur dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia serta memberikan keseimbangan posisi hukum antara kreditur dan debitur.
Berdasarkan pertimbangan hukum serta amar Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa implementasi dari perubahan pemaknaan hukum dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui Pengadilan Negeri tidak

## 580~596
bersifat wajib atau hanya bersifat alternatif, dalam hal telah ada kesepakatan mengenai cidera janji serta penyerahan objek jaminan fidusia secara sukarela dari debitur kepada kreditur.

## Gambar yang dibuat penulis :

## Gambar yang dibuat penulis

## 3. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di PT. BPR Prima Nadi

## 1.1 Hubungan Hukum Antara PT. BPR Prima Nadi dan Nasabah
Sejak berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 dan telah diperbaharui menjadi Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 5 Ayat 1, jenis bank yang diakui secara resmi hanya terdiri dari 2 ( dua ) jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum didefinisikan oleh Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Pasal 1 Ayat 4 tentang Perbankan sebagai berikut : “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Bank Perkreditan Rakyat didefenisikan oleh Undang-Undang No. 10 tahun 1998 Pasal 1 Ayat 4 tentang Perbankan sebagai berikut : “Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.
Peranan Bank Pengkreditan Rakyat difungsikan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan modernisasi ekonomi yang ada di pedesaan. Seiring dengan itu semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat yang ada di daerah - daerah pedesaan , tugas BPR tidak hanya ditujukan bagi masyarakat pedesaan, tetapi juga mencakup pemberian jasa perbankan untuk para masyarakat golongan ekonomi lemah  di  daerah  perkotaan.
Dalam menyalurkan bantuan kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana, dan sangat mengerti akan kebutuhan Nasabah BPR khususnya maskyarakat golongan ekonomi lemah yang ada di berbagai daerah.
Maksud dan tujuan BPR didirikan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang Bank Perkreditan Rakyat, yaitu :
1.  Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito berjangka tabungan
2.  Memberikan kredit bagi pengusaha kecil dan/atau masyarakat
Bank Perkreditan Rakyat yang terdapat di daerah pedesaan dan di daerah-daerah lainnya berfungsi sebagai pengganti bank desa, Kedudukannya mulai ditingkatkan ke kecamatan dan diadakan penggabungan atas bank desa yang ada dan kegiatannya diarahkan kepada layanan kebutuhan kredit kecil untuk pengusaha, pengrajin, pedagang kecil, atau kepada mereka yang tinggal dan berusaha di desa tersebut tetapi tidak atau belum menjadi anggota KUD.
BPR yang terdapat di daerah perkotaan adalah jenis Bank Pasar, Bank Pegawai, atau bank yang sejenis yang melayani kebutuhan kredit pengusaha dan pedagang kecil di pasar atau di kampung. Sumber pembiayaan kredit ini adalah berasal dari dana masyarakat yang dihimpun dalam bentuk deposito  berjangka,  tabungan,  dan/atau  bentuk  lainnya yang dipersamakan dengan itu.
Pemberian kredit (pinjaman) oleh BPR di daerah pada suatu perjanjian kredit yang ada  di BPR adalah perjanjian dua pihak antara BPR dan nasabahnya dimana dasar dari perjanjian kredit tersebut adalah pasal 1754 KUH Perdata tentang pinjam-meminjam. Ada satu hal yang sangat penting lagi dalam perjanjian kredit di BPR adalah tentang jaminan bagi pihak yang meminjamkan atau kreditur, dalam hal ini adalah pihak bank. Jaminan dengan kaitanya kredit merupakan salah satu syarat yang ada agar dapat dikabulkannya permohonan kredit. Jaminan yang dimaksud disini tidak hanya jaminan immaterial (perorangan), tetapi juga dapat berupa barang-barang tetap milik debitur (jaminan kebendaan).
Jaminan kebendaan dibagi menjadi 2 yaitu: 1.  Jaminan benda tidak bergerak. (Hipotik dan hak tanggungan) 2.  Jaminan benda bergerak. (Gadai, Fidusia)
Berdasarkan Wawancara dengan Bapak Ismail, Kasi Adm Kredit (Pada jam 11.00 WITA tanggal 4 Agustus 2023) 1 dalam proses pemberian kredit dengan jaminan fidusia kepada debitur di PT. BPR. Prima Nadi dilaksanakan melalui beberapa tahapan, antara lain:
a.  Tahap Permohonan Kredit
Pengajuan permohonan kredit dari nasabah kepada pihak bank dilakuan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan kredit. Surat permohonan kredit diajukan kepada bagian kredit PT. BPR Prima Nadi. Isi permohonan kredit merupakan daftar standart yang berisi mengenai hal-hal sebagai berikut:
1) Identitas pemohon yang terdiri dari nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor kartu tanda penduduk , alamat, pekerjaan, status perkawinan, debitur bank lain;
2) Jumlah permohonan pinjaman;
3) Jangka waktu pinjaman;
4) Penggunaan dan cara pengembalian pinjaman;
5) Identitas keluarga;
6) Jaminan yang diberikan; dan
1 Wawancara dengan Bapak Ismail, Kasi Adm Kredit (Pada jam 11.00 WITA tanggal 4 Agustus 2023)

## 582~596
7) Lampiran berupa foto copy KTP suami/istri, foto copy Kartu Keluarga & surat nikah, Pas foto, BPKB asli dan foto copy, kwitansi dari penjual pertama Permohonan kredit yang sudah diisi lengkap oleh pemohon kredit harus dimintakan tanda tangan oleh suami atau istri sebagai pihak yang ikut serta menanggung serta meminta rekomendasi dari kepala desa atau kantor tempat dimana pemohon kredit bekerja.
b.  Tahap Analisa Kredit
PT. BPR Prima Nadi akan melakukan analisa terhadap persyaratan – persyaratan yang diajukan oleh debitur. Analisa kredit bertujuan untuk mengumpulkan berbagai laporan dan informasi serta untuk menilai besarnya nilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Analisa kredit dilakukan dengan menggunakan prinsip 5C + C, yaitu:
1) Character (watak)
PT. BPR Prima Nadi dalam memberikan kredit harus melihat sifat atau watak dari calon debitur. Kepribadian, moral, kejujuran, dari pemohon kredit perlu diperhatikan. Hal ini untuk mengetahui apakah pemohon kredit dapat memenuhi kewajibannya dengan baik atas perjanjian kredit yang akan diadakan. Karakter calon nasabah ini dapat dilihat pada kebenaran dalam mengisi formulir permohonan kredit dengan cara melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan berkenaan dengan data-data yang diisikannya. Karakter calon nasabah juga dapat dilihat dari riwayat peminjam yang berasal dari informasi rahasia dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2) Capacity (kemampuan) Kemampuan nasabah dalam mengembangkan dan mengelola usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan serta kemampuannya dalam mengembalikan pinjaman. Dalam hal ini PT. BPR Prima Nadi harus mengetahui kemampuan pemohon kredit untuk mengelola bisnisnya sehingga dapat diprediksi kemampuannya untuk melunasi hutangnya pada waktu yang telah disepakati.
3) Capital (Modal/Kekayaan)
Nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan modal sendiri dan kemampuan keuangan dari pemohon kredit, hal ini akan mempunyai hubungan langsung dengan tingkat kemampuan membayar pinjaman. PT. BPR Prima Nadi dalam memberikan kreditnya lebih sering bersifat untuk menambah atau memajukan usaha yang telah ada daripada memberikan kredit yang bersifat modal untuk pembukaan suatu usaha baru.
4) Collateral (Jaminan) Nilai jaminan yang diajukan harus sebanding dengan kredit yang diminta.
Dengan adanya jaminan, PT. BPR Prima Nadi akan mendapatkan kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat dikembalikan pada jangka waktu yang telah ditentukan 5) Condition of Economy (Prospek Usaha)
Bank harus bisa menganalisis keadaan ekonomi dan iklim usaha yang berhubungan dengan usaha calon debitur, sehingga dapat mengetahui prospek dari usaha yang dibiayai. PT. BPR Prima Nadi harus melihat kondisi ekonomi calon debitur untuk menilai kesanggupan calon debitur dalam melunasi kreditnya
6) Constraint (Hambatan)
Hambatan yang ada sehingga mengganggu atau mempersulit seseorang melakukan  bisnis  di suatu  tempat  tertentu.
Setelah melakukan analisa awal sesuai dengan prinsip 5C + C tersebut, langkah selanjutnya dilakukan pemeriksaan lapangan. Hal ini bertujuan untuk menyelidiki terhadap segala sesuatu yang menyangkut diri dan usaha pemohon untuk menentukan layak tidaknya permohonan kredit dikabulkan, apabila layak maka pihak PT. BPR Prima
Nadi akan melakukan kunjungan ke tempat debitur untuk memastikan kebenaran informasi yang diberikan oleh calon debitur dan analisa barang jaminan.
c.  Tahapan Keputusan Kredit
Wewenang untuk memberikan keputusan kredit berada di pimpinan cabang atau pegawai yang mendapat delegasi pemberian fasilitas kredit. (wawancara dengan Bapak  I  Gusti  Bagus  Surya Mahaputra, Ka. Bag Kredit PT. BPR Prima Nadi, (Pada jam 11.00 WITA tanggal 6 Agustus 2023). 2 Apabila di setujui ,akan diberikan surat persetujuan permohonan kredit yang disampaikan secara tertulis kepada debitur dengan mencantumkan ketentuan sebagai berikut:
1) Identitas debitur 2) Plafon kredit 3) Bunga kredi 4) Jangka waktu kredit 5) Provisi kredit 6) Biaya administrasi 7) Angsuran kredit
8) Jenis kredit
9) Tanggal Akad kredit
d.  Tahap Pembuatan Perjanjian Kredit
Setelah permohonan kredit disetujui, debitur kemudian menghadap ke bagian Account Officer (AO) dan Account Officer (AO) Meneruskan ke bagian Adminitrasi Kredit untuk membuat perjanjian kredit. Surat perjanjian kredit yang sering digunakan oleh PT. BPR Prima Nadi adalah perjanjian kredit di bawah tangan yang disahkan oleh notaris. Surat perjanjian kredit memuat hal-hal sebagai berikut:
1) Besar kredit yang disetujui (plafon kredit)
2) Jangka waktu kredit 3) Provisi 4) Biaya administrasi kredit 5) Bunga kredit 6) Pembebanan biaya 7) Tabungan wajib
8) Pembayaran angsuran
9) Denda keterlambatan
10)  Denda keterlambatan 11)  Keadaan ingkar janji 12) Agunan kredit 13) Asuransi

## 1.2 Jaminan Dalam Pemberian Kredit di PT. BPR Prima Nadi
Mengingat bahwa perjanjian kredit yang memerlukan sejumlah uang dan kemungkinan terjadinya kelalaian oleh pihak debitur nakal untuk menjamin kelancaran dan ketertiban pembayaran angsuran serta mencegah timbulnya kerugian bagi lembaga keuangan, maka perlu adanya jaminan- jaminan.
Jaminan-jaminan yang diberikan dalam pernjanjian kredit bank, khususnya kredit konsumsi, jaminan dalam perjanjian ini di bagi dalam tiga kelompok yaitu :
a.  Jaminan Utama
Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari kreditur kepada konsumen bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar
2 Wawancara dengan Bapak I Gusti Bagus Surya Mahaputra, Ka.Bag Kredit PT. BPR Prima Nadi, (Pada jam11.00 WITA tanggal 6 Agustus 2023).

## 584~596
hutang-hutangnya. Disini prinsip pemberian kredit berlaku, yaitu : Prinsip 5C (Collateral, Capacity, Character, Capital dan Condition of economy). b.  Jaminan Pokok
Sebagai jaminan pokok terhadap transaksi jaminan kredit adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk Fiduciary Tranfery of Ownership
(Fidusia). Karena adanya fidusia tesebut, maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak pemberi biaya hingga kredit lunas.
c.  Jaminan Tambahan (accesoir) Di samping itu sering juga diminta jaminan tambahan terhadap transaksi jaminan kredit ini, biasanya jaminan tambahan tersebut berupa pengakuan hutang (promissory notes), kuasa menjual barang dan (cessie) dari asuransi, juga jaminan berupa persetujuan suami/istri untuk pribadi dan persetujuan komisaris/RUPS untuk lembaga keuangan, sesuai ketentuan anggaran dasarnya. 3
Kredit yang diberikan oleh BPR mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya BPR harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan kredit merupakan faktor yang penting diperhatikan BPR. Agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agungan dapat berupa barang proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.
Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, perjanjian fidusia juga merupakan perjanjian accessoir (perjanjian ikatan yang artinya perjanjian accessoir ini tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi mengikuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang). Jika piutang dialihkan kepada pihak lain, maka fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut beralih kepada pihak yang menerima pengalihan fidusia. Seandainya karena alasan apapun, benda jaminan fidusia tersebut beralih ke tangan orang lain, maka fidusia atas benda tersebut tetap saja berlaku dan tidak ada kewajiban dan tanggung jawab dari penerima fidusia atas akibat kesalahan dari pemberi fidusia, yang timbul karena hubungan kontraktual ataupun karena perbuatan melawan hukum, sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Didi Ramadhan selaku Kasi Pemasaran, PT. BPR Prima Nadi (pada jam 12.30 WITA tanggal 8 Agustus 2023 4 , diperoleh keterangan bahwa barang- barang yang difidusiakan antara lain:
1) Kendaraan Bermotor
Kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil yang dijaminkan, kedudukannya tetap di tangan pemohon kredit, namun surat kepemilikan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor diharuskan untuk berada di tangan PT. BPR Prima Nadi.
2) Mesin-Mesin Mesin-mesin yang dapat difidusiakan adalah berupa mesin-mesin produksi, mesin-mesin pengolah yang mempunyai nilai ekonomi tertentu.
Setelah menandatangani perjanjian kredit dengan pihak PT. BPR Prima Nadi, maka nasabah melakukan penyerahan jaminan secara fidusia kepada pihak bank.
3 Drs. Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia , Cet. 4, PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 82.
4 Wawancara dengan Bapak Didi Ramadhan selaku Kasi Pemasaran PT. BPR Prima Nadi (pada jam 12.30 WITA tanggal 8 Agustus 2023)
Selama pelaksanaan perjanjian, barang fidusia dikuasai oleh debitur (pemberi fidusia), meskipun hak atas barang fidusia sudah beralih ke kreditur atau penerima fidusia. Selama dalam kekuasannya, debitur berhak menggunakan barang fidusia sesuai peruntukannya. Benda-benda jaminan yang diserahkan secara fidusia menjadi milik PT. BPR Prima Nadi sejak saat debitur melakukan penyerahan atas benda-benda tersebut. Sehingga debitur tidak diperbolehkan menjual atau memindah tangankan barang jaminan kepada orang lain selama kredit belum dilunasi. Dalam hal ini debitur hanya sebagai pemakai.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumardijaya selaku Kasi Pembinaan Kredit PT. BPR Prima (pada jam 13.30 WITA tanggal 8 Agustus 2020) dalam proses terjadinya jaminan fidusia dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu: 5
a.  Tahap Pembebanan
Pembebanan jaminan fidusia dilakukan dengan pembuatan akta jaminan fidusia oleh notaris, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akta jaminan fidusia tersebut memuat hal-hal antara lain:
1) Hari, tanggal dan waktu pembuatan akta;
2) Identitas para pihak;
3) Data perjanjian yang dijamin secara fidusia;
4) Uraian benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
5) Nilai jaminan;
6) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia;
7) Identitas saksi. Telah sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan  Fidusia yang  berbunyi  :
“Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sekurang- kurangnya memuat:
1) Identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia;
2) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
3) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;
4) Nilai penjaminan; dan
5) Nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.”
Pelaksanaan pembebanan jaminan fidusia di PT. BPR Prima Nadi telah sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia :
”Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.”
b.  Tahap Pendaftaran Jaminan Fidusia
Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan fidusia : “Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan” PT. BPR Prima Nadi telah melaksanakan pendaftaran terhadap jaminan fidusia.
PT. BPR Prima Nadi menyerahkan pendaftaran jaminan fidusia kepada notaris yang telah ditunjuk oleh pihak bank. Pendaftaran fidusia pada saat ini menggunakan sistem elektronik dan tidak lagi harus ke kantor Pendaftaran Fidusia secara langsung. Pendaftaran fidusia diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Menerangkan mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara elektronik
5 Wawancara dengan Bapak Sumardijaya selaku Kasi Pembinaan Kredit PT. BPR Prima (pada jam 13.30 WITA tanggal 8 Agustus 2023)

## 586~596
mencakup permohonan pendaftaran jaminan fidusia, permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia dan pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia.
Mengenai biaya pendaftaran jaminan fidusia, besarnya biaya diatur dalam pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang berbunyi : “Pembuatan akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya ditentukan berdasarkan nilai penjaminan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Nilai penjaminan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 2,5% (dua koma lima perseratus);
2) Nilai penjaminan diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00, (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta paling banyak 1,5%  (satu  koma lima  perseratus);  dan
3) Nilai penjaminan diastas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), biaya pembuatan akta berdasarkan kesepakatan antara notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu perseratus) dari objek yang dibuatkan aktanya” Dari hasil wawancara Bapak Didi Ramadhan selaku Kasi Pemasaran PT. BPR Prima Nadi (pada jam 12.30 WITA tanggal 8 Agustus 2023), pihak bank hanya mendaftarkan akta jaminan fidusia apabila merupakan suatu kredit dalam jumlah yang besar dan apabila kredit dirasa berpeluang macet. Hal ini dikarenakan apabila harus didaftarkan maka akan memberatkan pihak nasabah yang harus menanggung beban biaya untuk pendaftaran akta jaminan fidusia. 6

## 1.3 Wanprestasi Perjanjian Kredit di PT. BPR Prima Nadi
Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan di antara pihak-pihak yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.
Di dalam perjanjian selalu ada dua subjek, yaitu pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Di dalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula debitur (nasabah) lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan suatu prestasi, hal inilah yang disebut keadaan wanprestasi.
Perkataan ”wanprestasi” berasal dari Bahasa Belanda yang berarti: ”prestasi yang buruk” dan bila dibandingkan dengan perkataan Wanbeheer yang berarti pengurusan yang buruk, demikikan juga dengan perkataan ”Wanddad”, yang berarti perbuatan buruk. 7 Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menetukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wa ini terdapat beberapa istilah, yaitu: ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.
Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpangsiuran dengan maksud aslinya, yaitu wanprestasi. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah ”wanprestasi” dan memberi pendapat tentang  pengertian  mengenai  wanprestasi tersebut.
Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi di dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari
6 Wawancara dengan Bapak Didi Ramadhan, Op. Cit.
7 R. Subekti, Hukum Perjanjian , Cet. Ke-II, Pembimbing Masa, Jakarta, 1970, hlm. 50.
E-ISSN 2775-362X suatu perjanjian. Barangkali dalam bahasa indonesia dapat dipakai istilah ”pelaksanaan perjanjian untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanan janji untuk wanprestasi”. 8
Subekti mengemukakan bahwa ”wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa empat macam, yaitu:
1.  Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
3.  Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat
4.  Melakukan sesuatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan. 9 Mariam Darus Badrulzaman mengatakan bahwa apabila debitur ”karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan sama sekali bukan karena salahnya. 10
Dari uraian tersebut di atas, dapat diketahui maksud wanprestasi itu, yaitu pengertian yang mengatakan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan wanprestasi bilamana: ”tidak memberikan prestasi sama sekali, terlambat memberikan prestasi, melakukan prestasi tidak menurut ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian”. 11
Wanprestasi ini memiliki akibat yang sangat penting, oleh karena itu harus diketahui terlebih dahulu apakah benar di antara pihak yang melakukan perjanjian itu ada melakukan cidera janji atau tidak.
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sumardijaya selaku Kasi Pembinaan Kredit PT. BPR Prima (pada jam 13.30 WITA tanggal 8 Agustus 2023), jenis-jenis atau bentuk dari wanprestasi adalah sebagai berikut: 12
1.  Debitur tidak memenuhi perikatan atau sama sekali tidak melaksanakan prestasi
2.  Debitur terlambat memenuhi prestasi atau perikatan
3.  Debitur melaksanakan prestasi tetapi tidak baik, atau debitur keliru atau tidak pantas dalam memenuhi perikatan.
Seseorang debitur dapat dikatakan telah melakukan telah melakukan wanprestasi dalam memenuhi prestasi atau kewajibannya adalah jika:
1.  Pembayaran angsuran terlambat dari yang ditentukan dalam perjanjian kredit
2.  Pembayaran bunga terlambat dari yang ditentukan dalam perjanjian kredit
3.  Pembayaran angsuran dan bunga terlambat dari yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit
1.4 Faktor Penyebab Debitur Wanprestasi  di PT. BPR Prima Nadi
Wawancara dengan Bapak Komang Cahyana, Bagian Analis Kredit PT. BPR Prima Nadi (pada jam 10.00 WITA tanggal 9 Agustus 2023), mengatakan bahwa banyak peminjam yang mempunyai sedikit sifat maling dalam hati kecilnya. Tetapi kelihatannya alasan utama adanya kredit bermasalah dan kemungkinan kerugian adalah ketidak mampuan peminjam untuk mewujudkan pendapatan dari kegiatan bisnis yang normal, kesempatan kerja, atau penjualan hartanya.
Sejumlah pinjaman yang diberikan untuk tujuan pembiayaan bisnis dan keperluan pertanian dapat berkembang menjadi pinjaman bermasalah dan kerugian karena berbagai faktor. Walaupun beberapa penyebabnya mungkin timbul di luar dunia usaha, dan beberapa analis telah berusaha untuk menjelaskan kegagalan dunia usaha dalam
8 Wiarjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Perjanjian , Sumur, Bandung, 1974, hlm.
9 R. Subekti, II, Op. Cit , hlm. 50.
10 R. Subekti, Hukum Perjanjian , Cet. Ke-IV, Pembimbing Masa, Jakarta, 1979, hlm. 59.
11 Achmad Ichsan, Hukum Perdata , Pembimbing Masa, Jakarta, 1969, hlm. 38.
12 Wawancara  dengan Bapak Sumardijaya, Op. Cit.

## 588~596
bentuk penyebab intern dan ekstern, sebagian besar kesalahan dapat ditimpakan pada manajemen. Manajemen sebuah perusahaan mempunyai tanggung jawab yang besar, yang meliputi pemilihan sasaran dan jenis organisasi untuk menjalankannya, pemilihan kebijaksanaan yang akan dijalankan sehingga memberikan hasil yang wajar pada pemilik perusahaan, pengendalian atas proses produksi barang dan  jasa  yang  dapat dijual,  serta melakukan penyesuaian atas kebijaksanaan     dan     prosedur     yang     ada untuk menjamin kelangsungan operasional yang  berhasil. 13
Jika tanggung jawab ini tidak dipenuhi, kemampuan untuk menghasilkan pendapatan akan menurun, akibatnya kemampuan untuk membayar kembali pinjaman kreditur juga akan semakin berkurang.
Banyak yang menjadi alasan terjadinya kerugian pinjaman, dan semua alasan yang ada bisa saja tidak berlaku untuk semua perusahaan. Sebagian pejabat kredit mengatakan bahwa penyebab yang paling utama adalah manajemen yang buruk. Faktor penting lainnya adalah yang dinamakan dengan kondisi ekonomi yang buruk, selain itu digabungkan dengan ketergantungan yang terlalu besar pada pinjaman. 14 Kecurangan juga merupakan penyebab utama kerugian pinjaman. Walaupun faktor tersebut juga mungkin saja dihadapi jika hubungan antara kreditur dan peminjam mengalami ketegangan dan adanya kemunduran kerja sama antara peminjam dan pihak kreditur yang bersangkutan. Hal ini mungkin terjadi jika likuidasi perusahaan harus dilakukan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Komang Cahyana, Bagian Analis Kredit PT. BPR Prima Nadi (pada jam 10.00 WITA tanggal 2 Juli 2020). Kredit macet atau kredit bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yakni adanya faktor internal dan eksternal.
a.  Faktor Internal
Faktor ini berhubungan langsung dengan unsur-unsur utama pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tersebut.
1) Kreditur (bank)
Kebijakan bank dapat berupa sikap dan peraturan-peraturan umum baik tertulis maupun tidak tertulis.Kebijakan ini dapat dilihat mulai dari saat pengajuan kredit, pembebanan jaminan fidusia hingga pencairan fasilitas kredit oleh pihak bank kepada nasabah. Tata cara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah adalah contoh kebijakan bank yang merupakan pertimbangan bank untuk memberikan kredit kepada nasabah ataupun tidak. Bank merupakan pihak yang memiliki posisi paling kuat dalam hal sebagai pemilik dana yang dipinjam oleh nasabah. Bank memiliki posisi dominan dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Oleh karenanya kebijakan bank menjadi sangat penting ketika perjanjian kredit dengan jaminan fidusia di PT. BPR Prima Nadi ini dilaksanakan.
2) Debitur (nasabah) Kredit dapat berjalan dengan baik apabila nasabah memiliki itikad baik dan sikap kooperatif terhadap bank. Tindakan-tindakan tidak kooperatif nasabah bisa menghambat terlaksananya perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dengan baik dan sehat, seperti memberikan informasi palsu, tidak melaksanakan peraturan yang telah dibuat bank dan tidak memenuhi prestasinya yang telah disepakati bersama dengan bank . Tindakan tidak kooperatif tersebut akan menghambat terlaksananya perjanjian kredit dengan jaminan fidusian dengan baik
3) Benda Jaminan
13 Wawancara dengan Bapak Komang Cahyana, Bagian Analis Kredit PT. BPR Prima Nadi (pada jam 10.00 WITA tanggal 9 Agustus 2023) 14   Eko B. Supriyanto, Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis Kedua , Info Kreditur Publish- ing, Jakarta,  2007,  hlm.11
Benda yang dijadikan sebagai jaminan dalam perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak antara lain kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, alat-alat pabrik, dan lain sebagainya. Nilai dari benda jaminan harus lebih besar dari fasilitas kredit yang diajukan oleh nasabah. Apabila terjadi kredit macet, benda jaminan akan menjadi obyek dalam pelunasan sisa kredit yang belum terbayar kepada pihak bank.
b.  Faktor Eksternal
Selain faktor-faktor internal, pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain meliputi:
1) Biaya
Pengeluaran biaya yang terlalu besar akan merugikan pihak PT. BPR Prima Nadi. Sehingga pihak bank akan meminimalisir segala pengeluaran. Dalam hal perjanjian kredit dengan jaminan fidusia terkadang pihak PT. BPR Prima Nadi terkadang lebih memilih menggunakan perjanjian kredit di bawah tangan yang disahkan oleh notaris dibandingkan dengan akta yang dibuat oleh notaris karena dirasa lebih murah, oleh karena itu pihak bank hanya akan mendaftarkan akta jaminan fidusia apabila debitur mulai macet dalam pembayaran angsuran kreditnya. PT. BPR Prima Nadi sangat memperhatikan besarnya beban yang harus ditanggung oleh nasabah apabila harus mendaftarkan jaminan fidusia. Ketimpangan antara besarnya kredit dengan biaya tambahan yang harus ditanggung nasabah untuk mendaftarkan jaminan fidusia akan berpengaruh terhadap keinginan calon debitur untuk melakukan permohonan kredit dengan jaminan fidusia di PT. BPR Prima Nadi.
2) Keadaan Ekonomi Keadaan ekonomi yang kurang stabil menyebabkan banyak masyarakat membutuhkan kredit baik untuk modal usaha bahkan untuk membeli barang-barang konsumtif. Nilai jual yang cenderung menurun benda yang dijadikan jaminan akan menyulitkan pihak bank dalam hal eksekusi benda jaminan ketika debitur tidak mampu lagi untuk membayar utangnya lagi kepada pihak bank. Buruknya keadaan ekonomi juga akan menghambat terlaksananya dengan baik perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Menurunnya nilai jual benda yang dijadikan jaminan dan menurunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran kredit mengakibatkan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia tidak terlaksana sebagaimana mestinya.
3) Force Majeur Musnah atau hilangnya barang yang dijadikan jaminan akibat pencurian, kecelakaan, bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya karena keadaan memaksa (force majeur) adalah bukan merupakan kehendak dari debitur.
4) Kebijakan Pemerintah Kebijakan Pemerintah mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia akan sangat menentukan bagaimana pelaksanaannya di lapangan dapat dilaksanakan dengan baik. Kebijakan-kebijakan pemerintah tentang Jaminan Fidusia merupakan salah satu wujud dari kebijakan pemerintah dalam mengatur pelaksanaan pemberian jaminan fidusia sebagai jaminan atas suatu kredit perbankan. Kebijakan tersebut salah satunya yaitu kebijakan mengenai alur proses permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. 15
15   Wawancara dengan Bapak Komang Cahyana, Op. Cit.

## 590~596

## 1.5 Langkah- Langkah Sebelum Mengambil Barang Jaminan di PT.BPR Prima Nadi
Menurut I Gusti Ketut Sri Putranta, Direksi Kredit PT. BPR Prima Nadi  (Pada jam 11.00 WITA tanggal 10 Agustus 2023) “yaitu proses Desk Call atau menelpon customer untuk memberitahukan tentang waktu pembayaran angsuran yang telah jatuh tempo, mengunjungi customer untuk mengingatkan, mengirimkan surat teguran sampai mengirimkan surat peringatan 16 , dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Mengingat waktu 5 hari sebelum jatuh tempo, staf memberitahukan dengan cara Sending Message Service (SMS), dilakukan terhadap penerima fasilitas (debitur) yang memasukan nomor telponnya dalam aplikasi kredit.
b.  Apabila tidak ada tanggapan dari penerima fasilitas (debitur) dalam waktu 3 hari sebelum jatuh tempo staf memberitahukan dengan cara Desk Call atau menelepon penerima fasilitas (debitur)
c.  Jika masih juga tidak dilakukan pembayaran, dan sudah 1 hari melewati dari jatuh tempo, PT. BPR Prima Nadi menugaskan staf garda depan untuk memberitahukan atau mengunjungi penerima fasilitas (debitur) untuk membayar angsuran kredit tersebut.
d.  Surat teguran 1 (satu), dikirimkan apabila tidak ada tanggapan dari penerima fidusia (debitur) setelah 15 hari jatuh tempo.
e.  Surat teguran 2 (dua), dikirimkan apabila masih tidak ada tanggapan dari penerima fidusia (debitur) setelah 30 hari jatuh tempo.
f.  Surat peringatan 1 (satu), dikirimkan apabila masih tidak ada tanggapan dari penerima fidusia (debitur) setelah 45 hari jatuh tempo
g.  Surat peringatan 2 (dua), dikirimkan apabila masih tidak ada tanggapan dari penerima fidusia (debitur) setelah 60 hari jatuh tempo.
h.  Surat peringatan 3 (tiga), dikirimkan apabila masih tidak ada tanggapan dari penerima fidusia (debitur) setelah 60 hari jatuh tempo.
Pada PT. BPR Prima Nadi, dikenal dengan 5 (lima) cara penerima fasilitas (debitur) tersebut masuk dalam kredit macet atau biasa disebut “kredit bermasalah” :
a.  Kategori kredit lancar, kredit tanpa tunggakan dan tidak lebih 30 hari disebut collect 1
b.  Kategori dalam pengawasan khusus (DPK), jika kredit menunggak lebih 3o hari > 90 hari disebut collect 2
c. Kategori kredit kurang lancar, kredit yang menunggak lebih dari 90 hari > 180 hari  disebut collect  3
d. Kategori diragukan, kredit yang menunggak lebih dari 180 hari> 360 hari disebut collect 4
e.  Karegori kredit bermasalah, dimana kredit yang menunggak lebih dari 360 hari disebut coll 5.
Jika debitur memasuki collect 3 , 4 dan 5 maka secara system penerima fasilitas tersebut masuk dalam kredit macet atau biasa disebut “kredit bermasalah” yang dalam istilah pembukuan lembaga keuangan dikenal dengan “non-performing loan” (NPL). 17 1.6 Praktek Lapangan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Undang- Un- dang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Sebelum Putusan Mahka- mah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Juncto Putusan Mahkamah Konsti- tusi Nomor 2/PUU-XIX/2021
17 Ibid.
Menurut wawancara Musa Kharisman Aliyanto, didalam praktek eksekusi barang jaminan fidusia di PT. BPR Prima Nadi, ada 2 bagian staf yang bertugas dalam memberitahukan dan mengunjungi penerima fidusia (debitur) yang menunggak atau disebut juga wanpresrtasi 18 , bagiannya yaitu:
a.Staf garda depan (Tomy Yuda J dan M. Athar) bertugas untuk memberitahukan dan mengunjungi penerima fidusia (debitur) yang berada dalam kategori kredit lancar (collect 1) dan kategori dalam pengawasan khusus (collect 2)
b.Staf garda belakang (Zul Hikmatullah dan M. Syamsul Fazri) bertugas untuk memberitahukan dan mengunjungi penerima fidusia (debitur) yang berada dalam kategori kredit kurang lancar (collect 3) , kategori diragukan (collect 4) dan kategori kredit bermasalah (collect 5)
Barang dapat dieksekusi apabila penerima fidusia (debitur) sudah diberi surat peringatan 1 , 2 dan 3 , dan sudah berada dalam kategori collect 3, 4 dan 5. Dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia tersebut PT. BPR Prima Nadi menerbitkan surat tugas penarikan barang jaminan fidusia dengan melampirkan akta notaris dan sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan di Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia. Pihak pemberi fidusia (kreditur) PT. BPR Prima Nadi mengajukan surat permohonan pengamanan eksekusi kepada instansi kepolisian, yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

## 1.7 Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU- XVII/2019 Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021
Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam Sidang Pengucapan Putusan menyatakan eksekusi jaminan fidusia tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur), melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Tata cara pelaksanaan eksekusi dan waktu kapan pemberi fidusia (debitur) dinyatakan “cidera janji”. Hal ini sering menimbulkan adanya perbuatan paksaan dan kekerasan dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur. Bahkan dapat juga melahirkan perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur). Sehingga, hal ini jelas merupakan bukti adanya persoalan inkonstitusionalitas dalam norma yang diatur dalam UUJF.
Sebab, sambung Suhartoyo, kalaupun sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, tetapi prosedur eksekusi terhadap sertifikat fidusia harus tetap mengikuti tata cara pelaksanaan eksekusi yang harus melalui pengajuan permohonan ke Pengadilan Negeri. Suhartoyo menguraikan bahwa hal tersebut tidak bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan pada kreditur, melainkan demi memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) serta untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi.
Sementara itu, terhadap norma Pasal 15 ayat (3) UUJF khususnya frasa “cidera janji” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas  dasar  upaya  hukum  yang  menentukan  telah  terjadinya cidera  janji”.  Apabila  debitur  telah mengakui adanya “cidera janji” dan dengan sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusianya, maka menjadi kewenangan penuh bagi kreditur untuk dapat melakukan eksekusi sendiri. Tetapi jika
18   Wawancara dengan Musa Kharisman Aliyanto, Bagian Legal PT. BPR Prima Nadi, (Pada jam 11.00 WITA tanggal 11 Agustus 2023)

## 592~596
debitur tidak mengakui adanya “cidera janji” dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri. Melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi pada Pengadilan Negeri. Sehingga, hak konstitusionalitas debitur dan kreditur terlindungi secara seimbang. 19
Menurut wawancara dengan Musa Kharisman Aliyanto, Bagian Legal Prima Nadi terkait eksekusi jaminan fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XIX/2021 dimana dalam praktek yang ada didalam menyelesaikan permasalahan kredit macet di BPR. Prima Nadi :
1) Melakukan Permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia 2) Permohonan  sita eksekusi jaminan fidusia dari Pengadilan 3) Pelaksanaan sita eksekusi Jaminan Fidusia 4) Berita acara sita eksekusi 5) Penetapan sita eksekusi
6) Permintaan Jadwal pelaksanaan Lelang dari pengadilan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) di Mataram
Menurut keterangan Dalam Praktiknya di PT. BPR Prima Nadi berita acara sita eksekusi Nomor 2/Pdt.Sita/2022/PN Pya Juncto Nomor 10/Pdt.Eks/2022/PN Mtr, pada saat penyitaan eksekusi barang- barang yang telah disita masih dikuasai oleh debitur. Yang amar dalam putusan berbunyi “Barang- barang mana setelah kami sita lalu kami tinggalkan dan diserahkan untuk dijaga kepada Nama Debitur”.

## 1.8 Proses Lanjutan Setelah Eksekusi Jaminan Fidusia
Wawancara Tohirman Satriawan, Bagian Staff Legal PT. BPR Prima Nadi (Pada 13.00 tanggal 11 Agustus 2023), proses lanjutan setelah penarikan barang jaminan fi- dusia dilakukan pelelangan barang jaminan untuk melunasi hutang penerima fidusia (debitur), adapun bagian pelelangan yang dilakukan: 20
a.  Pelelangan Secara Umum
Pelelangan umum ini pihak pemberi fidusia (kreditur) terlebih dahulu melapor pada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang berada di Jl. Pendidikan No. 24, Dasan Agung untuk mendaftarkan barang yang akan di lelang. Syarat yang diminta Kantor Kekayaaan Negara dan Lelang (KPKNL) yaitu:
Dalam Praktek sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi:
1) Lampiran bukti penerima fidusia (debitur) yang mendapatkan surat peringatan 1, 2 dan 3.
2) Surat pemberitahuan ke debitor.
3) Meminta surat tanggal, waktu pelelangan.
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021: 1) Permohonan Eksekusi Jaminan Fidusia Ke Pengadilan Negeri.
2) Permohonan sita eksekusi jaminan fidusia dari Pengadilan.
3) Pelaksanaan sita eksekusi jaminan jidusia.
4) Berita acara eksekusi jaminan fidusia.
5) Penetapan sita eksekusi jaminan fidusia.
6)  Permintaan Jadwal pelaksanaan lelang dari Pengadilan ke Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang  (KPKNL)  di  Mataram.
19   Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, http://mkri.id/public/content/infou - mum/majalahkonstitusi/Majalah_170_1.%20Edisi%20Januari%20%202020%20. (Diakses pada jam 05.30 WITA tanggal 12 Agustus 2023).
20   Wawancara dengan Tohirman Satriawan, Bagian Staff Legal PT. BPR Prima Nadi, (Pada jam 13.00 WITA tanggal 11 Agustus 2023)
Pelangan umum ini berprinsip, jika hasil lelang barang yang menjadi hutang penerima fidusia (debitur) sudah cukup untuk melunasi hutangnya maka keuntungan dari pelelangan barang jaminan itu di kembalikan kepada penerima fidusia (debitur). b.  Pelelangan Secara Sukarela
Dimana penerima fidusia (debitur) menyerahkan barang jaminannya dengan sukarela kepada pihak pemberi fidusia (kreditur) karena sudah tidak mampu untuk membayar angsurannya untuk melakukan pelelangan di bawah tangan. Pelelangan sukarela ini berprinsip, apabila hasil pelelangan barang jaminan yang dilakukan pemberi fidusia (kreditur) dapat melebihi sisa hutang penerima fidusia (debitur), maka keuntungan hasil lelang itu menjadi milik pemberi fidusia (kreditur). Dan jika hasil pelelangan barang  jaminan itu kurang untuk melunasi hutang penerima fidusia (debitur), maka kekurangan itu menjadi kerugian pemberi fidusia (kreditur).
Wawancara dengan Bapak Musa Kharisman Aliyanto, Bagian Legal, PT. BPR. Prima Nadi (Pada jam 11.00 WITA tanggal 1 Juli 2020) , ketentuan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak terpenuhi, demikian pula ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/ PUU-XIX/2021 sebagaimana yang terdapat dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia atas jaminan kebendaan tersebut menurut Hasil Penelitian penulis dilapangan tidak terpenuhi (wanprestasi) dan ketika debitur tidak mau menyerahkan secara sukarela. Dengan demikian pula bahwa penjaminan kebendaannya hanya berlaku ketentuan yang tunduk pada Pasal 1131 KUHPerdata dan melaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/ PUU-XIX/2021. 21
Adapun cara pemenuhan yang dapat ditempuh dan diupayakan oleh penerima fidusia (kreditur) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX:
a.Mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jika upaya kompromi negosiasi atau damai maupun restrukturisasi tidak tercapai dan debitor tetap tidak mau memperbaiki kelalaiannya, jalan satu-satunya yang dapat ditempuh ialah ”proses litigasi”, menggugat debitor untuk memenuhi pelaksanaan kewajibannya melalui pengadilan, atau melalui arbitrase apabila dalam perjanjian kredit disepakati sengketa yang timbul dari perjanjian diselesaikan oleh badan arbitrase.
b.Meminta Sita Jaminan atas harta kekayaan debitor Agar tuntutan lebih efektif dan tidak hampa (illusoir), kreditor dapat meminta kepada Pengadilan Negeri agar harta kekayaan debitor diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag).
Dasar hukum sita jaminan adalah Pasal 227 ayat (1) RBG atau Pasal 720 RV yang menyebutkan membolehkan penyitaan barang debitor selama belum dijatuhkan putusan akhir, dengan tujuan agar barang tersebut tidak digelapkan atau tidak dihilangkan debitor, selama proses persidangan berlangsung. Dengan demikian, pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang (executoriale verkoop) barang sitaan itu.
Jika pihak debitur tidak dapat melunasi utangnya, di sini berarti pihak debitur telah melakukan suatu tindakan wanprestasi, maka setiap keterlambatan pihak debitur dalam pembayaran utang dapat dikenakan uang paksa dan uang paksa tersebut wajib dibayarkan kepada pihak kreditur. Apabila pihak debitur tetap tidak dapat melunasi pembayaran utangnya, maka pihak kreditur dapat melakukan sita eksekutorial berdasarkan putusan hakim. Apabila pihak debitur masih memiliki harta kekayaan berupa benda yang dapat
21   Wawancara , Musa Kharisman Aliyanto, Bagian Legal Op. Cit.

## 594~596
dijual maka sita eksekutorial ini dapat dilakukan. Sita eksekutorial tersebut diikuti dengan pelelangan harta benda dari pihak debitur.

## D. KESIMPULAN
Kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (incraht), sedangkan yang dimaksud dengan Titel Eksekutorial adalah langsung melaksanakan eksekusi atau penjualan terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri tanpa proses peradilan. Artinya jika pihak pemberi fidusia (debidur) cidera janji, maka kekuatan eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut memberi kewenangan dan kemudahan bagi penerima fidusia (kreditur) untuk langsung melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut secara final, tanpa melalui pengadilan serta mengikat para pihak terkait untuk melaksanakan putusan eksekusi tersebut. Atau dengan kata lain dengan sifat Titel Eksekutorial tersbut jika debitur cidera janji maka kreditur sebagai penerima fidusia dapat melakukan penjualan benda jaminan secara langsung.
Sebelum dirubah penafsiran atas pelaksanaan ekskusi jaminan fidusia berdasarkan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/ 2019 dan Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, kreditur selaku penerima fidusia memiliki hak untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia dengan melaksanakan titel eksekutorial maupun pelaksanaan eksekusi berdasarkan kekuasannya sendiri tanpa memerlukan kesepakatan debitur mengenai kapan terjadi peristiwa cidera janji serta debitur tidak dapat menolak untuk menyerahkan objek jaminan fidusia kepada debitur. Sedangkan pasca dibacakannya kedua putusan MK tersebut, maka kreditur tidak serta merta dapat melaksanakan hak eksklusifnya dalam melaksanakan penjualan objek jaminan fidusia dalam hal tidak terdapat kesepakatan mengenai waktu cidera janji serta debitur tidak bersedia untuk menyerahkan objek jaminan fidusia dalam penguasannya kepada kreditur sehubungan dengan perubahan pemaknaan Pasal 15 Ayat (3) UU No. 42/1999. Selain itu, sehubungan dengan pelaksanaan titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia, hal ini merupakan bentuk penegasan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pelaksanaan titel eksekutorial harus sesuai dengan mekanisme dan prosedur layaknya melaksanakan putusan pengadilan yang telah in kracht van gewijsde, yaitu dengan mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan negeri setempat. Peneliti menilai bahwa kedua putusan MK tersebut adalah keliru karena menyimpangi keadaan cidera janji dalam Pasal 1238 KUHPer dan Pasal 1243 KUHPer serta tidak sesuai dengan tujuan diadakannya pengikatan jaminan fidusia sebagai agunan dalam perjanjian pembiayaan (perjanjian kredit dan/atau perjanjian utang piutang).
Pelaksanaan eksekusi barang jaminan fidusia PT. BPR Prima Nadi, dalam pelaksanaan eksekusi barang jaminan yang dapat dieksekusi adalah kredit telah memasuki kategori kredit kurang lancar sampai kategori kredit bermasalah dan diberikan surat peringatan 1 (satu) sampai peringatan 3 (tiga), serta kreditur telah melakukan upaya negosiasi terhadap debitur, apabila tidak ada tanggapan dari debitur maka pihak kreditur melakukan tindakan eksekusi barang jaminan tersebut dengan mengajukan surat permohonan eksekusi barang jaminan kepada Pengadilan Negeri yang berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Juncto Nomor 2/PUU- XIX/2021, dengan syarat menerbitkan surat kuasa penarikan dan melampirkan akta notaris serta sertifikat fidusia yang telah didaftarkan pada Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setelah ada keputusan oleh Pengadilan Negeri maka kreditur mengajukan permohonan pengamanan eksekusi kepada instansi
E-ISSN 2775-362X
Kepolisian dan mengatur kapan waktu untuk melakukan eksekusi barang jaminan tersebut. Barang jaminan yang telah dieksekusi dapat di lelang dengan cara bawah tangan dan lelang di KPKNL.

## DAFTAR PUSTAKA
Amirudin dan Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Asri Wijayanti, 2011,  Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung.
Budiman N.P.D Sinaga, 2005, Hukum Perjanjian & Penyeleseian Sengketa dari Perspektif Sekretaris, cet. 1., PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
C.G.G. Hartono Sunaryati,2006 Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke- 20,  Alumni, Bandung
Djumadi, 2004, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Drs. Muhamad Djumhana, 2003, Hukum Perbankan Di Indonesia, Cet. 4, PT. Citra Aditya  Bakti, Bandung.
Eko B. Supriyanto, 2007, Sepuluh Tahun Krisis Moneter: Kesiapan Menghadapi Krisis  Kedua, InfoKreditur  Publishing,  Jakarta.
Gunawan Widjaja, 2014, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, cet. 6., PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, PT. Grafindo Persada Jakarta. Harahap, M. Yahya, 1986, Segi-Segi Hukum Perjanjian, II (Bandung: Alumni, Bandung Mariam Darus Badrulzaman, 2005, Aneka Hukum Bisnis, Alumni Bandung.
M. Bahsan, 2015, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT. Raja  Grafindo Persada,  Jakarta.
Muhammad Syamsudin, 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta. Munir Fuady,2000, Jaminan Fidusia, PT. Citra Aditya, Bandung.
, 2007, Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat, Citra  Aditya  Bakti,  Bandung.
R. Subekti, 1979, Hukum Perjanjian, Cet. Ke-IV, Pembimbing Masa, Jakarta.
Purwahid Patrik dan Kashadi, 2008, Hukum Jaminan, Fakultas Hukum, Universitas Diponeogoro, Semarang.
Salim HS, 2004, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
. 2006, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta. Satjipto Rahardjo, 2014, Ilmu  Hukum, PT. Citra Aditya, Bandung.
Syahmin, 2006, Hukum Perjanjian Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Jogyakarta. Wiarjono Prodjodikoro, 1974, Asas-asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung.
Zaeni Asyhadie, 2018, Hukum Jaminan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.

## 596~596

## Perundang- Undangan
Indonesia, Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Indonesia, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Ekesekusi Fidusia
Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

## Internet
Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, http://mkri.id/public/ content/infoumum/majalahkonstitusi/Majalah_170_1.%20Edisi%20Jan uari%20%202020%20. (Diakses pada jam 05.30 WITA tanggal 12 Agustus 2023).

## Wawancara
Wawancara dengan Bapak Ismail, Kasi Adm Kredit (Pada jam 11.00 WITA tanggal 4
Agustus 2023)
Wawancara dengan Bapak I Gusti Bagus Surya Mahaputra, Ka.Bag Kredit PT. BPR Prima Nadi, (Pada jam 11.00 WITA tanggal 6 Agustus 2023).
Wawancara dengan Bapak Didi Ramadhan selaku Kasi Pemasaran PT. BPR Prima Nadi (Pada jam 12.30 WITA tanggal 8  Agustus 2023)
Wawancara dengan Bapak Sumardijaya selaku Kasi Pembinaan Kredit PT. BPR Prima (Pada jam 13.30 WITA tanggal 8 Agustus 2023)
Wawancara dengan Bapak Komang Cahyana, Bagian Analis Kredit PT. BPR Prima Nadi (Pada jam 10.00 WITA tanggal 9 Agustus 2023)
Wawancara dengan Bapak I Gusti Ketut Sri Putranta, Direksi Kredit PT. BPR Prima Nadi, (Pada jam 11.00 WITA tanggal 10 Agustus 2023)
Wawancara dengan  Musa Kharisman Aliyanto, Bagian Legal PT. BPR Prima Nadi, (Pada jam  11.00 WITA  tanggal  11  Agustus  2023)
Wawancara dengan Tohirman, Bagian Staff Legal PT. BPR Prima Nadi, (Pada jam 13.00  WITA tanggal  11  Agustus  2023