## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KESEJAHTERAAN PENDUDUK DI PROVINSI ACEH

## Diana Sapha A.H dan Cut Endang K
Fakultas Ekonomi Uiversitas Syiah Kuala Banda Aceh Jl. Teuku Nyak Arief dsapha78@gmail.com, cutendang28@gmail.com
Abstract  : This  study  aims  to  identify  and  analyze  the  effect  of  government education  expenditure,  government  health  expenditure  and  government infrastructure expenditure (housing and public facilities) on Human Development Index (HDI) in Aceh Province as an indicator of public welfare. The scope of study is 23 districts/cities in Aceh Province by using secondary data over period 2010- 2013. The model used is multiple linear regression using panel data with Random Effect  Model.  The  results  show  factors  that  influence  on  public  welfare  in  Aceh Province  are  measured  by  Human  Development  Index  significantly  government education  expenditure  and  government  health  expenditure.  While  government infrastructure  expenditure  (housing  and  public  facilities)  does  not  significantly influence  the  significance  level  of  5  percent  but  significant  at  10  percent  of  the Human Development Index (HDI) of Aceh Province. From these results, this study suggests  for  local  government  in  Aceh  to  pay  attention  to  the  budget  set  to  be better alocated so that the Human Development Index (HDI) or public welfare in Aceh Province will improve.
Keyword : public welfare, HDI, government expenditure, panel, REM
Abstrak  : Penelitian  ini  bertujuan  mengetahui  dan  menganalisis  pengaruh Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan, Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan dan Belanja  Pemerintah  Sektor  Infrastruktur  (Perumahan  dan  Fasilitas  Umum) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh sebagai indikator kesejahteraan  penduduk.  Ruang  lingkup  penelitian  yaitu  23  kabupaten/kota Provinsi  Aceh  dengan  menggunakan  data  sekunder  selama  tahun  2010-2013. Model  yang  digunakan  adalah  regresi  linear  berganda  yang  menggunakan  data panel  dengan  Random  Effect  Model.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Aceh diukur  melalui  Indeks  Pembangunan  Manusia  secara  signifikan  adalah  belanja pemerintah  sektor  pendidikan  dan  belanja  pemerintah  sektor  kesehatan. Sedangkan  belanja  pemerintah  sektor  infrastruktur  (perumahan  dan  fasilitas umum) tidak berpengaruh signifikan pada tingkat signifikansi (α) 5 persen namun signifikan pada 10 persen terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Aceh. Dari hasil tersebut, penelitian ini menyarankan pemerintah daerah di Aceh untuk  memperhatikan  anggaran  belanja  yang  telah  ditetapkan  agar  dialokasikan secara  lebih  baik  agar  Indeks  Pembangunan  Manusia  atau  kesejahteraan penduduk di Provinsi Aceh meningkat.
Kata Kunci : kesejahteraan penduduk, IPM, belanja pemerintah, data panel, REM
32 Jurnal Ecosains, Volume 4, Nomor 1, Mei 2015, Hal 31 - 42
Pada  dasarnya  sebelum  tahun  1970-an,  pembangunan  dilakukan  untuk meningkatkan  perekonomian,  di  mana  tinggi  rendahnya  pembangunan  suatu negara hanya diukur melalui tingkat pertumbuhan GNI (Gross National Income). Namun  ternyata  pendekatan  pembangunan  yang  berorientasi  pada  ekonomi seringkali mengabaikan faktor manusia dan sosial budaya sehingga menimbulkan ketimpangan  sosial  ekonomi  (Todaro  dan  Smith,  2006).  Dengan  persoalan  itu, akhirnya  tolok  ukur  keberhasilan  pembangunan  ekonomi  bergeser  dari pendekatan  pertumbuhan  ekonomi (growth) menjadi  pendekatan  pembangunan manusia (human centered development).
Saat  ini  di  sebagian  besar  negara,  baik  negara  maju  dan  berkembang menggunakan  sebuah  indikator  untuk  melihat  kualitas  sumber  daya  manusia yaitu  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  atau Human  Development  Index (HDI) .  Indeks  ini  didasarkan  pada  pendekatan  Amartya  Sen  untuk  lebih memahami kesejahteraan manusia dengan menekankan pembangunan harus lebih memperhatikan  peningkatan  kualitas  hidup  dan  kebebasan  masyarakat  (Sen dalam Todaro dan Smith, 2006).
IPM  telah  menjadi  alat  utama  untuk  mengukur  kesejahteraan  manusia. Dalam  pendekatan  ini,  pembangunan  manusia  tidak  hanya  terbatas  pada  aspek pendapatan  tetapi  juga  dengan  variabel  kesejahteraan  lainnya  yang  secara langsung  memengaruhi  kualitas  hidup  manusia.  Variabel-variabel  ini  termasuk kesehatan dan pendidikan (Kusharjanto dan Kim, 2011).
Secara  rata-rata  IPM  negara-negara  ASEAN  meningkat  selama  4  tahun terakhir.  IPM  Indonesia  berada  pada  urutan  kelima  setelah  Singapura,  Brunei Darussalam,  Malaysia  dan  Thailand.  Populasi  penduduk  di  Indonesia  sangat tinggi tetapi tidak disertai dengan peningkatan kualitas penduduknya. Begitu juga dengan  salah  satu  provinsi  di  Indonesia,  pencapaian  IPM  Provinsi  Aceh  belum optimal  sebagai  daerah  yang  memiliki  kualitas  IPM  yang  baik  sebab  sebagian daerah  dari  23  kabupaten/kota  Provinsi  Aceh  terdapat  12  kabupaten  dan  1  kota memiliki IPM di bawah rata-rata provinsi.
Aceh  termasuk  provinsi  di  Indonesia  yang  memperhatikan  perkembangan kualitas  manusianya.  Hal  itu  terlihat  dari  upaya  pemerintah  daerah  dalam  visi Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Aceh  (RPJP  Aceh)  Tahun  2005-2025 yang mengharapkan kondisi Aceh lebih sejahtera.
Disebutkan dalam RPJP Aceh, masyarakat Aceh yang sejahtera merupakan masyarakat yang makmur, berpenghasilan cukup, memiliki pendidikan, lapangan usaha  dan  kerja  yang  layak,  terbebas  dari  kemiskinan,  memiliki  rasa  kepedulian yang  tinggi,  memiliki  kualitas  kesehatan  dan  didukung  oleh  kondisi  lingkungan dan  perumahan  yang  baik.  Pemerintah  baik  provinsi  maupun  kabupaten/kota  di Aceh  terus  berupaya  mewujudkan  visi  tersebut  berupa  peningkatan  Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Perkembangan  IPM  di  Provinsi  Aceh  dari  tahun  2010-2013  terus mengalami  kenaikan  terlihat  pada  Gambar  1.1.  Pada  tahun  2010  IPM  Aceh sebesar 71,70 kemudian terus naik hingga tahun 2013 mencapai 73,05. Ini berarti bahwa  secara  umum  terdapat  peningkatan  kesejahteraan  di  Aceh.  Walaupun terjadi  peningkatan,  capaian  IPM  Provinsi  Aceh  belum  dapat  dikatakan  sebagai daerah  yang  memiliki  kualitas  IPM  yang  baik  sebab  sebagian  daerah  dari  23
kabupaten/kota Provinsi Aceh terdapat 12 kabupaten dan 1 kota memiliki IPM di bawah  rata-rata  provinsi.  Daerah-daerah  tersebut  ialah  Kabupaten  Gayo  Lues, Aceh  Singkil,  Simeuleu,  Aceh  Jaya,  Aceh  Selatan,  Nagan  Raya,  Aceh  Timur, Aceh Barat Daya, Aceh Tamiang, Aceh Barat, Bener Meriah, Aceh Tenggara dan Kota Subussalam.

## Sumber : BPS Aceh (2014)

## Gambar 1. IPM 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2010-2013
Apabila  diamati  lebih  lanjut  secara  spasial  antar  23  kabupaten/kota  di Provinsi  Aceh, terjadi perbedaan peningkatan IPM yang cukup signifikan antara satu  wilayah  dengan  wilayah  lain.  Kabupaten  Gayo  Lues  mempunyai  IPM terendah  sedangkan  yang  tertinggi  berada  di  Kota  Banda  Aceh  sepanjang  tahun 2010-2013.  Berdasarkan  penjelasan  di  atas  dapat  disimpulkan  variasi  IPM Provinsi Aceh masih relatif besar yang berarti kesejahteraan antar kabupaten/kota di Provinsi Aceh relatif belum merata dan perlu ditangani.
Untuk  mencapai  kesejahteraan  masyarakat  yang  dibutuhkan  selain  dari pada pembangunan manusia, dalam hal ini peran pemerintah juga sangat penting. Peranan  pemerintah  menurut  Reksohadiprodjo  (2001)  terbagi  atas  tiga  yaitu alokasi,  distribusi  dan  stabilisasi.  Peranan  pemerintah  dalam  perekonomian  juga tampak dari sisi pengeluarannya yakni belanja pemerintah (G). Pengaruh belanja pemerintah  cukup  besar  bagi  perekonomian  negara-negara  anggota  Organisasi untuk  Kerjasama  Ekonomi  dan  Pembangunan  (OECD)  dan  juga  negara berkembang karena hampir 40 persen dari gross domestic product (GDP) negara tersebut adalah belanja publik (Hall, 2010).
Belanja pelayanan umum  merupakan porsi terbesar dalam struktur belanja pemerintah  di  Provinsi  Aceh  mencapai  Rp  4,31  triliun  pada  tahun  2013. Sementara  itu  belanja  pemerintah  sektor  publik  lain  seperti  belanja  pemerintah sektor  pendidikan  dan  kesehatan  yang  sangat  erat  terkait  dengan  proses pembangunan manusia justru mendapat alokasi anggaran relatif sedikit, sekitar 1
73,05 71,70
triliun  rupiah.  Hanya  alokasi  belanja  sektor  infrastruktur  yang  dalam  penelitian ini  diproksi  dengan  belanja  pemerintah  fungsi  perumahan  dan  fasilitas  umum yang  menunjukkan  peningkatan  cukup  signifikan.  Pemerintah  Provinsi  Aceh belum  optimal  dalam  mengalokasikan  dana  untuk  peningkatan  kualitas pembangunan manusia (IPM).
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merasa tertarik dan berkeinginan untuk membahasnya lebih dalam sejauh mana pengaruh belanja pemerintah  ketiga  sektor  publik  (pendidikan,  kesehatan  dan  infrastruktur) terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  (IPM)  sebagai  indikator  kesejahteraan penduduk yang digunakan.

## TINJAUAN LITERATUR Pengeluaran Pemerintah
Teori-teori  terdahulu  yang  berkaitan  dengan  pengeluaran  pemerintah dikemukakan  oleh  Rostow  dan  Musgrave,  yang  menghubungkan  perkembangan perkembangan  pengeluaran  pemerintah  dengan  tahap  pembangunan  ekonomi. Selanjutnya  dalam  hukum  Wagner  menjelaskan  bahwa  perkembangan pengeluaran  pemerintah  yang  semakin  besar  terhadap  GNP.  Di  mana  semakin meningkatnya  pendapatan  per  kapita  maka  secara  relatif  akan  meningkatkan pengeluaran pemerintah (Mangkoesoebroto, 2001).

## Belanja Daerah
Yani  (2004)  menggolongkan  belanja  daerah  berdasarkan  :  (1)  Klasifikasi menurut  organisasi,  yaitu  suatu  kesatuan  pengguna  anggaran  seperti  DPRD  dan sekretariat  DPRD,  kepala  daerah  dan  wakil  kepala  daerah,  sekretariat  daerah, serta  dinas  daerah  dan  lembaga  teknis  lainnya.  (2)  Klasifikasi  menurut  fungsi, yaitu  belanja  yang  digunakan  untuk  tujuan  keselarasan  dan  keterpaduan pengelolaan  keuangan  negara  terdiri  dari  :  Pelayanan  umum,  ketertiban  dan ketentraman,  ekonomi,  lingkungan  hidup,  perumahan  dan  fasilitas  umum, kesehatan,  pariwisata  dan  budaya,  pendidikan,  perlindungan  sosial.  (3) Klasifikasi  ekonomi  (jenis  belanja),  seperti  belanja  pegawai,  belanja  barang, belanja  pemeliharaan,  belanja  perjalanan  dinas  dan  belanja  modal  atau pembangunan.

## Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan
Kebijakan pemerintah untuk merealisasikan upaya peningkatan pendidikan ditunjukkan  dalam  Pasal  31  ayat  4  UUD  1945  bahwa  pemerintah  pusat  dan pemerintah  daerah  bertanggung  jawab  dalam  pengalokasian  anggaran  belanja fungsi  pendidikan  minimal  20  persen  dari  total  APBN  atau  APBD.  Untuk  di Aceh,  ketentuan  anggaran  belanja  sektor  pendidikan  diatur  dalam  Qanun  Aceh Nomor  2  Tahun  2013  pasal  4 ayat  2 bahwa  minimal  30  persen  dari  pendapatan yang diterima dialokasikan untuk sektor pendidikan di Aceh dan 70 persen untuk sektor lain.

## Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan
Adapun  pasal  171  UU  Nomor  36 Tahun  2009  tentang  Kesehatan  memuat pembiayaan sektor kesehatan sebagai berikut (Sapha, 2012) : (1) Besar anggaran kesehatan  pemerintah  dialokasikan  minimal  sebesar  5 persen  dari  APBN  di  luar gaji.  (2)  Besar  anggaran  kesehatan  pemerintah  daerah  provinsi,  kabupaten/kota dialokasikan  minimal  10  persen  dari  APBD  di  luar  gaji.  (3)  Besaran  anggaran kesehatan itu diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik minimal dua per tiga dari anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD.

## Belanja Pemerintah Sektor Infrastruktur
Infrastruktur  berkontribusi  langsung  terhadap  kondisi  kehidupan,  tidak hanya  meningkatkan  produktivitas  tenaga  kerja,  tetapi  juga  melalui  penyediaan berbagai fasilitas yang baik diperlukan untuk eksistensi manusia (Todaro, 2006). Sebagai  bagian  dari  infrastruktur,  pembangunan  perumahan  merupakan  cara untuk  terpenuhinya  kebutuhan  dasar  bagi  masyarakat  Indonesia.  Rumah  yang sehat  dan  nyaman  akan  memberikan  dampak  bagi  kesehatan  para  penghuninya sehingga  membuat  individu  menjadi  produktif  dalam  menjalankan  kegiatan ekonominya. Oleh karena itu perumahan harus disediakan secara memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia (Suparmoko, 2002). Dalam pasal 119 UU Nomor 1  Tahun  2011  tentang  perumahan  dan  kawasan  permukiman  menyebutkan sumber  dana  untuk  pemenuhan  kebutuhan  rumah  di  desa  atau  kota  berasal  dari APBN, APBD atau sumber dana lainnya.

## Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indikator  keberhasilan  pembangunan  suatu  negara  dapat  dilihat  dari indikator  moneter  dan  non  moneter  (Arsyad,  2004).  Indikator  moneter  meliputi pendapatan  perkapita  dan  kesejahteraan  ekonomi  bersih (net  economic welfare/ NEW ) namun  indikator  tersebut  memiliki  kelemahan.  Hal  itu  tampak pada pendapatan per kapita yang mengabaikan faktor di luar pendapatan. Dengan kelemahan  tersebut  digunakan  indikator  pembangunan  non  moneter  yang meliputi  indikator  sosial  dan  Indeks  Kualitas  Hidup  (IKH)  serta  Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
IPM  dalam  Kuncoro  (2004)  adalah  indeks  gabungan  dari  tiga  indikator  : (1)  Masa  hidup (longevity) yang  diukur  dengan  usia  harapan  hidup.  (2) Pengetahuan (knowledge) yang  diukur  dengan  dua  indikator  yaitu  angka  melek huruf dan rata-rata lama sekolah. (3) Standar kehidupan yang layak (standard of living) yang  diukur  dengan  indikator  tingkat  konsumsi  riil  per  kapita  yang disesuaikan.

## Penelitian Sebelumnya
Darwin  (2009)  menganalisis  pengaruh  pengeluaran  pemerintah  bidang pendidikan  dan  kesehatan  terhadap  Indeks  Pembagunan  Manusia  di  Provinsi Aceh. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah Aceh untuk bidang pendidikan dan kesehatan memberikan kontribusi positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Aceh.
36 Jurnal Ecosains, Volume 4, Nomor 1, Mei 2015, Hal 31 - 42
Fattah dan Muji (2012) melakukan pengamatan pada Kabupaten Jeneponto di Sulawesi Selatan berdasarkan data dari tahun 1998-2007 dengan model regresi berganda.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengestimasi  dan  menganalisis pengaruh  pengeluaran  pemerintah  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di Jeneponto.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  alokasi  pengeluaran  sektor kesehatan,  pendidikan  dan  infrastruktur  memiliki  efek  positif  dan  signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.
Hamzah  dkk.  (2012)  mengkaji  kualitas  pembangunan  manusia  dan permasalahannya  di  Indonesia  dengan  menggunakan  metode  regresi  data  panel dari  tahun  1993-2009.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  terdapat  6  variabel yang  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas  pembangunan  manusia  seperti pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita,  pertumbuhan penduduk, pengangguran  dan  alokasi  dana  bidang  pendidikan  serta  variabel  dummy otonomi  daerah.  Sedangkan  variabel  distribusi  pendapatan,  jumlah  penduduk miskin, alokasi dana bidang kesehatan dan alokasi dana bidang lingkungan serta alokasi  dana  bidang  perumahan  dan  fasilitas  umum  tidak  signifikan  terhadap kualitas pembangunan manusia di Indonesia.

## METODE PENELITIAN
Dalam pembahasannya peneliti memasukkan faktor-faktor yang berpengaruh  untuk  penelitian  ini  antara  lain  belanja  pemerintah  sektor pendidikan,  belanja  pemerintah  sektor  kesehatan,  dan  belanja  pemerintah  sektor infrastruktur    (perumahan  dan  fasilitas  umum)  sebagai  variabel  bebas  terhadap variabel terikat yaitu tingkat kesejahteraan penduduk yang di proksikan ke dalam bentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dengan  mengumpulkan  data sekunder.  Pengumpulan  data  sekunder  diperoleh  dari  beberapa  sumber, diantaranya  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  Aceh  dan  website  Kementerian Keuangan  (www.djpk.kemenkeu.go.id).  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data panel  yang  berupa  gabungan  data cross  section yaitu  23  kabupaten/kota  di Provinsi  Aceh  dan  data time  series sebanyak  4  tahun  dimulai  dari  tahun  2010- 2013. Total seluruh data sebanyak 92 data panel.

## Model Analisis
Dengan  menggunakan  data  panel,  model  analisis  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  menggunakan  data  panel  dengan  model  analisis  regresi berganda (multiple regression), sehingga model dituliskan sebagai berikut :
Y it = α it + βX it + ε it , i = 1, 2, …, N; t = 1, 2, …, T (1)
Dengan fungsi matematis :
IPM = f (BP, BK, BI) (2)
Kemudian model ditransformasikan dalam bentuk semilog .
IPM it = α 0 + β 1 Log BP it + β 2 Log BK it + β 3 Log BI it + ε it (3)
Dimana  :  IPM  adalah  Indeks  Pembangunan  Manusia,  α 0 adalah  konstanta,  β 1 sampai  β 3 adalah  koefisien  regresi,  BP  adalah  belanja  pemerintah  sektor pendidikan (rupiah), BK adalah belanja pemerintah sektor kesehatan (rupiah), BI adalah belanja pemerintah sektor infrastruktur (rupiah), i adalah kabupaten/kota, t adalah runtun waktu (tahun), dan ε adalah error term.

## Definisi Operasional Variabel
Adapun  defiisi  operasional  dalam  jural  ini  adalah  (1).  Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM)  adalah  suatu  indeks  yang  menggambarkan pencapaian  pembangunan  manusia  di  suatu  wilayah  sebagai  wujud  peningkatan kesejahteraan  penduduk.  Dalam  penelitian  ini  adalah  IPM  23  kabupaten/kota Provinsi  Aceh  dari  tahun  2010-2013.  (2)  Belanja  pemerintah  sektor  pendidikan adalah  besarnya  belanja  pemerintah  menurut  fungsi  sektor  pendidikan  pada  23 kabupaten/kota  Provinsi  Aceh  tahun  dari  2010-2013  dalam  satuan  rupiah.  (3) Belanja  pemerintah  sektor  kesehatan  adalah  besarnya  belanja  pemerintah menurut  fungsi  sektor  kesehatan  pada  23  kabupaten/kota  Provinsi  Aceh  dari tahun  2010-2013  dalam  satuan  rupiah.  (4)  Belanja  pemerintah  sektor infrastruktur  adalah  besarnya  belanja  pemerintah  menurut  fungsi  sektor perumahan dan fasilitas umum pada 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh dari tahun 2010-2013 dalam satuan rupiah.

## HASIL  DAN PEMBAHASAN

## Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia dan Menurut Komponen
Secara  garis  besar,  perkembangan  IPM  di  semua  kabupaten  dan  kota Provinsi Aceh menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan  ini  turut serta  membantu  usaha  peningkatan  pembangunan  manusia di  Provinsi  Aceh.  IPM  Aceh  meningkat  dari tahun  2010-2013  yakni  71,70  pada tahun 2010 menjadi 73,05 pada tahun 2013.
Wilayah  yang  memiliki  IPM  tertinggi  di  Provinsi  Aceh  selama  tahun 2010-2013  adalah  Kota  Banda  Aceh  sedangkan  wilayah  dengan  IPM  terendah adalah  Kabupaten  Gayo  Lues.  Hal  ini  menandakan  bahwa  Kota  Banda  Aceh cukup sejahtera sebab Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang tersedia  banyak  fasilitas  dan  sarana  lengkap,  sehingga  kualitas  penduduk  Kota Banda  Aceh  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  kualitas  penduduk  yang  berada pada kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh.
Secara  rinci  peningkatan  IPM  diperoleh  dari  peningkatan  komponen penyusun  IPM  yaitu  angka  harapan  hidup  (AHH),  angka  melek  huruf  (AMH), rata-rata  lama  sekolah  (RRLS)  dan  kemampuan  daya  beli  masyarakat  (PPP). Komponen  angka  harapan  hidup  (AHH)  tertinggi  dimiliki  oleh  Kabupaten Bireuen. Kemudian indeks pendidikan yang terbagi ke dalam dua indikator yaitu angka  melek  huruf  (AMH)  dan  rata-rata  lama  sekolah  (RRLS)  cenderung  tinggi
38 Jurnal Ecosains, Volume 4, Nomor 1, Mei 2015, Hal 31 - 42
dimiliki  oleh  wilayah  perkotaan,  masing-masing  Kota  Lhokseumawe  dan  Kota Banda  Aceh.  Dan  terakhir  komponen  kemampuan  daya  beli  masyarakat  dilihat dari  rata-rata  besarnya  pengeluaran  per  kapita  yang  mewakili  standar  kehidupan layak paling tinggi dimiliki Kota Banda Aceh.

## Perkembangan Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan
Perkembangan belanja pemerintah sektor pendidikan 23 kabupaten/kota di Provinsi  Aceh  selama  tahun  2010-2013  secara  keseluruhan  mengalami peningkatan.  Wilayah  yang  memiliki  belanja  pemerintah  tertinggi  adalah Kabupaten Aceh Utara dengan total belanja mencapai Rp 1,5 triliun.
Sumber : djpk.go.id (2014)
Gambar  2.  Perkembangan  Belanja  Pemerintah  Sektor  Pendidikan 23  Kabupaten/Kota  Provinsi  Aceh  Tahun  2010 -2013  (Juta  Rupiah)

## Perkembangan Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan
Perkembangan  belanja  pemerintah  sektor  kesehatan  23  kabupaten/kota  di Provinsi  Aceh  selama  tahun  2010-2013  mengalami  peningkatan.  Dari  tahun 2010-2013,  alokasi  belanja  pemerintah  sektor  kesehatan  paling  banyak  adalah Kabupaten  Aceh  Pidie  dengan  total  pengeluaran  sebesar  Rp  520  milyar, kemudian diikuti Kabupaten Bireuen dengan Rp 485 milyar. Belanja pemerintah sektor  kesehatan  yang  cukup  besar  itu  menjadikan  Kabupaten  Bireuen  sebagai daerah yang memiliki angka harapan hidup tertinggi di Aceh.
Sumber : djpk.go.id (2014)
Gambar 3. Perkembangan Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2010-2013 (Juta Rupiah)
Perkembangan Belanja Pemerintah Sektor Infrastruktur
Sumber : djpk.go.id (2014)
Gambar 4. Perkembangan Belanja Pemerintah Sektor Infrastruktur 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2010-2013 (Juta Rupiah)

## 40 Jurnal Ecosains, Volume 4, Nomor 1, Mei 2015, Hal 31 - 42
Dari  tahun  2010-2013  hanya  belanja  pemerintah  sektor  infrastruktur  di Kabupaten  Aceh  Utara  yang  mengalami  peningkatan  cukup  signifikan.  Belanja pemerintah  sektor  infrastruktur  merupakan  pengeluaran  yang  ditujukan  untuk peningkatan  akses  penduduk  terhadap  layanan  infrastruktur  perumahan  dan permukiman  yang layak dan  terjangkau,  terutama  bagi masyarakat berpenghasilan  menengah  dan  rendah  .  Total  belanja  pemerintah  sektor infrastruktur  terbanyak  dimiliki  Kabupaten  Aceh  Utara  yaitu  sebesar  Rp  667 milyar.  Sedangkan  paling  sedikit  dimiliki  Kabupaten  Aceh  Singkil  sebesar  Rp 111 milyar dari tahun 2010-2013.

## Pengujian Hipotesis Variabel Bebas Terhadap Variabel Dependen (IPM)
Dari  hasil  uji Lagrange  Multiplier tersebut  dapat  disimpulkan random effect model merupakan teknik analisis yang paling tepat untuk digunakan dalam analisis data panel  ini. Kemudian  diperkuat dengan pertimbangan bahwa jumlah waktu  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  lebih  sedikit  dibandingkan  dengan jumlah individu (Nachrowi dan Usman, 2006). Hal ini terlihat dari jumlah waktu T = 4 tahun sedangkan individu N = 23 kabupaten/kota.
Tabel 1. Hasil Estimasi Random Effect Model Variable Coefficient   Std. Error   t-Statistic Prob. C 14.11093  3.209909  4.396054 0.0000 **) BP 3.086169  0.487088  6.335955 0.0000 **) BK 1.827862  0.413840  4.416837 0.0000 **) BI 0.368905  0.197799  1.865049            0.0655 ***)
Keterangan : **) signifikan pada α = 5 %, ***) signifikan pada α = 10 % Sumber : Hasil Pengolahan Data, Eviews 7 (2015)
Persamaan regresi yang terbentuk pada penelitian ini sebagai berikut :
IPM = 14.11093 + 3.086169 BP + 1.827862 BK + 0.368905 BI
(0.0000)
(0.0000)            (0.0655)
R 2 = 0.803897
Persamaan  ini  menunjukkan  nilai  konstanta  dari  hasil  regresi  sebesar 14.11093  yang  berarti  tanpa  kenaikan  belanja  pemerintah  sektor  pendidikan, belanja  pemerintah  sektor  kesehatan  dan  belanja  pemerintah  sektor  infrastruktur maka  IPM  kabupaten/kota  di  Provinsi  Aceh  sebagai  indikator  kesejahteraan penduduk, rata-rata hanya akan mencapai 14,11 poin.
Berdasarkan  hasil  estimasi  regresi  berganda  data  panel  antara  belanja pemerintah  sektor  pendidikan  dengan  IPM  diperoleh  nilai p-value =  0.0000  < 0.05,  sehingga  belanja  pemerintah  sektor  pendidikan  berpengaruh  signifikan terhadap  IPM  di  23  kabupaten/kota  Provinsi  Aceh.  Dan  hasil  ini  sesuai  dengan teori  karena koefisien belanja pemerintah sektor pendidikan =  3.086169. Hal ini
berarti  bahwa  ketika  belanja  pemerintah  sektor  pendidikan  meningkat  sebesar  1 persen,  IPM  meningkat  sebesar  3,08  poin  dengan  asumsi  variabel  lainnya konstan.
Hasil  yang  sama  didapatkan  pada  belanja  pemerintah  sektor  kesehatan terhadap  IPM  di  mana  nilai p-value =  0.0000  <  0.05,  sehingga  belanja pemerintah  sektor  kesehatan  berpengaruh  signifikan  terhadap  IPM  di  23 kabupaten/kota Provinsi Aceh. Dan hasil ini sesuai dengan teori karena koefisien belanja  pemerintah  sektor  kesehatan  adalah  1.827862.  Hal  ini  berarti  bahwa ketika  belanja  pemerintah  sektor  kesehatan  meningkat  sebesar  1  persen,  maka IPM akan  meningkat sebesar 1,83 poin dengan asumsi variabel lainnya konstan. Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Darwin (2009).
Dan  untuk  hasil  regresi  antara  belanja  pemerintah  sektor  infrastruktur (perumahan dan fasilitas umum) terhadap IPM diperoleh nilai p-value = 0.0655 > 0,05,  sehingga  belanja  pemerintah  sektor  infrastruktur  tidak  berpengaruh  secara signifikan pada tingkat signifikansi (α) 5 persen namun signifikan pada 10 persen terhadap  IPM  di  23  kabupaten/kota  Provinsi  Aceh.  Jadi  meskipun  pengaruhnya tidak signifikan, belanja pemerintah sektor infrastruktur (perumahan dan fasilitas umum)  tetap  memiliki  pengaruh  terhadap  IPM  walaupun  relatif  kecil  yakni 0.368905.  Hasil  penelitian  ini  sejalan  dengan  penelitian  Hamzah  dkk.  (2012) namun  pengaruhnya  berlawanan  dari  hasil  penelitian  Fattah  dan  Muji  (2012). Hasil  yang  tidak  signifikan  tersebut  dapat  disebabkan  dari  hasil  penelitian  nilai koefisien  belanja  pemerintah  sektor  infrastruktur  paling  kecil  di  antara  variabel bebas lainnya, sehingga ketika belanja pemerintah sektor infrastruktur meningkat sebesar 1 persen, maka pengaruhnya terhadap IPM di 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh hanya sebesar 0,37 poin.
Selain  itu,  koefisien  determinasi  (R 2 )  dalam  penelitian  ini  sebesar 0,803897.  Hal  ini  berarti  variabel  bebas  yaitu  belanja  pemerintah  sektor pendidikan,  belanja  pemerintah  sektor  kesehatan  dan  belanja  pemerintah  sektor infrastruktur mampu menjelaskan kesejahteraan penduduk yaitu IPM di Provinsi Aceh  sebesar  80,39  persen,  sedangkan  sisanya  sebesar  19,61  persen  akan dijelaskan  oleh  variabel-variabel  lain  yang  tidak  dimasukkan  dalam  penelitian ini.

## SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat  disajikan  beberapa  kesimpulan  yaitu  sebagai  berikut  :  (1)  Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Aceh yang diukur melalui  Indeks  Pembangunan  Manusia  secara  signifikan  adalah  belanja pemerintah  sektor  pendidikan  dan  belanja  pemerintah  sektor  kesehatan  pada tingkat  signifikansi  (α)  5  persen.  Sementara  itu  belanja  pemerintah  sektor infrastruktur (perumahan dan fasilitas umum) tidak berpengaruh secara signifikan pada tingkat signifikansi (α) 5 persen namun signifikan pada 10 persen terhadap Indeks  Pembangunan  Manusia  Provinsi  Aceh.  (2)  Kesejahteraan  penduduk  di Provinsi Aceh ditentukan oleh 80,39 persen variabel-veriabel belanja pemerintah sektor  pendidikan,  kesehatan  dan  infrastruktur  (perumahan  dan  fasilitas  umum).
42 Jurnal Ecosains, Volume 4, Nomor 1, Mei 2015, Hal 31 - 42
Sedangkan  sisanya  sebesar  19,61  persen  akan  dijelaskan  oleh  variabel-variabel lain di luar penelitian ini.

## DAFTAR RUJUKAN
_______.  2011.  UU  Nomor  1  Tahun  2011  Tentang Perumahan  dan  Kawasan Permukiman.
_______.  2013.  Qanun  Aceh  Nomor  2  Tahun  2013  Tentang Perubahan  atas Qanun  Aceh  Nomor  2  Tahun  2008  Tentang  Tata  Cara  Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Migas dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.
Arsyad, L. 2004. Ekonomi Pembangunan. Edisi 4. STIE YKPN, Yogyakarta. Darwin.  2009.  Pengaruh  Pengeluaran  Pemerintah  Bidang  Pendidikan  dan Kesehatan  terhadap  Indeks  Pembangunan  Manusia  di  Provinsi  Aceh. Skripsi (Tidak dipublikasikan). FE Unsyiah. Banda Aceh. Fattah,  S  dan  Aspa  Muji.  2012. Local  Government  Expenditure  Allocation toward  Human  Development  Index  at  Jeneponto  Regency. IOSR  Journal Of Humanities And Social Science (JHSS). 5: 40-50. Hall,  D.  2010.  Mengapa  Kita  Membutuhkan  Belanja  Publik. Alih  Bahasa.
London : PSIRU University of Greenwich.
Hamzah, Muhammad Zilal., Renny Risqiani dan Eleonora Sofilda.  2012. Human Development  Quality  and  Its  Problems  in  Indonesia. OIDA  International Journal of Suistanable Development. 5 (7): 29-36. Kuncoro,  M.  2004. Otonomi  dan  Pembangunan  Daerah  :  Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang. Erlangga, Jakarta. Kusharjanto,  H.  dan  Donghun  Kim.  2011. Infrastructure  and  Human Development  :  The  Case  of  Java,  Indonesia. Journal  of  The  Asia  Pasific Economy. 16 (1): 111-124. Mangkoesoebroto, G. 2001. Ekonomi Publik. BPFE Yogyakarta, Yogyakarta. Nachrowi, Djalal Nachrowi dan Hardius Usman.  2006. Pendekatan Populer dan Praktis  Ekonometrika  untuk  Analisis  Ekonomi  dan  Keuangan. LP  FE Universitas Indonesia, Jakarta. Reksohadiprodjo,  S.  2001. Ekonomika  Publik. Edisi  1.  BPFE  Yogyakarta, Yogyakarta.
Sapha,  Diana.  2012.  Analisis  Pengaruh  Belanja  Kesehatan  Oleh  Pemerintah Terhadap  Derajat  Kesehatan  Masyarakat  di  Provinsi  Aceh. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. 3 (2): 93-111. Suparmoko,  M.  2002. Ekonomi  Publik  untuk  Keuangan  dan  Pembangunan Daerah. Edisi 1. Andi, Yogyakarta.
Todaro,  M.P  dan  S.C.  Smith.  2006. Pembangunan  Ekonomi. Edisi  9  Jilid  2. Erlangga, Jakarta. Yani,  Ahmad.  2004. Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  Dan Pemerintah Daerah di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. www.djpk.kemenkeu.go.id.