## Kebijakan Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia
Ade Irvi Nurul Husna STAI DR. KHEZ. Muttaqien Purwakarta, Indonesia ade.irvi.nurul@gmail.com

## ABSTRAK
Kata kunci: Kebijakan UMKM Wirausaha Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki beragam potensi untuk menjadi negara  dengan  ekonomi  skala  besar.  Indonesia  memiliki  potensi  pada  sumber daya  alam  dan  manusia,  serta  iklim  investasi  yang  kondusif.  Namun  Indonesia juga  masih  memiliki  berbagai  permasalahan  seperti  pengangguran  dan kemiskinan.  Kehadiran  UMKM  memiliki  peran  penting  dalam  perekonomian Indonesia.  Penyerapan  tenaga  kerja  dan  peningkatan  pendapatan  salah  satu permasalahan yang dapat diatasi dengan hadirnya UMKM. Ketika terjadi kondisi krisis  ekonomi  maka  sektor  ekonomi  khususnya  UMKM  yang  mampu  bertahan. Pemerintah  perlu  menetapkan  kebijakan  yang  bertujuan  untuk  meningkatkan kemampuan UMKM baik secara kuantitas maupun kualitas. Peningkatan UMKM juga  perlu  adanya  dukungan  dari  masyarakat  dengan  menumbuhkan  jiwa wirausaha.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengkaji  kebijakan  dalam upaya peningkatan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia sebagai salah satu  penanganan  dalam  masalah  pengangguran  dan  kemiskinan.  Jenis  penelitian yang  digunakan  yaitu  penelitian  kepustakaan  ( library  research ).  Penelitian  ini menggunakan  metode  dengan  pendekatan  kualitatif  yang  menyajikan  analisa bersifat deskriptif. Fokus peningkatan kegiatan pelaku UMKM ditujukan kepada masyarakat  berpenghasilan  rendah,  wirausahawan,  pengangguran,  dan  investor. Aspek  kebijakan  pada  UMKM  terdiri  atas  8  aspek  yaitu  pendanaa,  sarana  dan prasarana,  informasi  usaha,  kemitraan,  perizinan  usaha,  kesempatan  berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan.
Copyright © 2020 (Ade Irvi Nurul Husna). DOI: https://doi.org/10.52593/mtq.01.1.03 Naskah diterima: 19 September 2019, direvisi: 4 Maret 2020, disetujui: 27 Juni 2020

## A. Pendahuluan
Usaha  mikro  lebih  mendominasi  dari  sisi  jumlah  dibandingkan  usaha  kecil,  yaitu mencapai 90 persen. UMK khususnya usaha mikro mempunyai ciri jika tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktuwaktu dapat berpindah tempat. Jenis barang/ komoditi pun tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti (Bank Indonesia, 2014).
Berdasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM) Pasal 1 dan Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) memberikan kriteria bagi UMKM yang digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki sebuah usaha yaitu sebagai berikut:
1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
a. memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki  hasil  penjualan  tahunan  paling  banyak  Rp300.000.000,00  (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha  Kecil  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang  dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak  perusahaan atau  bukan  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian  baik langsung  maupun  tidak  langsung  dari  Usaha  Menengah  atau  Usaha  Besar  yang memenuhi kriteria. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
a. memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp50.000.000,00  (lima  puluh  juta rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki  hasil  penjualan  tahunan  lebih  dari  Rp300.000.000,00  (tiga  ratus juta  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp2.500.000.000,00  (dua  milyar lima ratus juta rupiah)
3. Usaha  Menengah  adalah  usaha  ekonomi  produktif  yang  berdiri  sendiri,  yang dilakukan  oleh  orang  perorangan  atau  badan  usaha  yang  bukan  merupakan  anak perusahaan  atau  cabang  perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai,  atau  menjadi  bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah  kekayaan  bersih  atau  hasil  penjualan  tahunan  sebagaimana  diatur  dalam UndangUndang ini. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
a. memiliki  kekayaan  bersih  lebih  dari  Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima  ratus  juta  rupiah)  sampai  dengan  paling  banyak  Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
Usaha kecil umumnya adalah usaha yang mempekerjakan karyawan kurang dari 50 karyawan,  sementara  usaha  mikro  adalah  usaha  yang  mempekerjakan  karyawan  paling banyak  10  orang.  Hasil  Sensus  Ekonomi  Tahun  2016  Lanjutan  atau  dikenal  SE2016- Lanjutan menyatakan bahwa jumlah Usaha Mikro Kecil mencapai lebih dari 26 juta usaha atau  98,68  persen  dari  total  usaha  nonpertanian  di  Indonesia.  Usaha  ini  juga  mampu menyerap tenaga kerja lebih dari 59 juta orang atau sekitar 75,33 persen dari total tenaga kerja nonpertanian.
Mayoritas UMK di Indonesia beroperasi secara komersil dalam waktu yang relatif tidak  lama,  yaitu  kurang  dari  10  tahun.  Keberhasilan  usaha  dapat  ditentukan  oleh  lama waktu  beroperasi  (lamanya  usaha  memproduksi  barang  maupun  jasa).  Usaha/perusahaan yang  telah  lama  berdiri  biasanya  mempunyai  strategi  yang  lebih  solid  untuk  tetap  bisa bertahan dalam melakukan aktivitas ekonominya. Semakin lama sebuah perusahaan berdiri, dapat diasumsikan memiliki pengalaman yang beragam baik dalam hal kemajuan maupun kendala yang dihadapi. Namun baru sekitar seperempat UMK di Indonesia yang beroperasi secara komersial lebih dari 15 tahun (BPS, 2019).
Menurut  CIDES  ( Center  for  Information  and  Development  Studies )  terdapat  beberapa keunggulan UMK (Meryana, 2012), diantaranya:
1. menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat
2. tidak mengandalkan bahan baku impor dan lebih memanfaatkan sumber daya lokal baik dari sisi sumber daya manusia, modal, bahan baku, maupun peralatannya
3. menggunakan modal sendiri atau tidak ditopang pinjaman dari bank.
Pengaruh  krisis  ekonomi  tidak  dirasakan  UMK  lebih  jauh  dibandingkan  UMB (Usaha Menengah Besar) karena minimnya interaksi dengan mata uang asing (BPS, 2019). Penyerapan  tenaga  kerja  di  luar  Sektor  Pertanian  di  Indonesia  mencapai  lebih  dari  75 persen. UMK banyak yang didirikan oleh individu atau rumah tangga miskin karena tidak mendapatkan  kesempatan  kerja  yang  lebih  baik.  Pengembangan  UMK  merupakan  salah satu  solusi  terbaik  untuk  mengurangi  pengangguran  sekaligus  mengurangi  kemiskinan (Tambunan, 2012). Beberapa keterbatasan UMK menurut LPPI dan BI (2015) di antaranya:
1. minimnya akses perbankan;
2. kemampuan  dan  pengetahuan  SDM  yang  masih  rendah  sehingga  dikelola  dengan cara yang sederhana;
3. penggunaan teknologi yang terbatas;
4. belum  mampu  mengimbangi  perubahan  selera  konsumen  khususnya  yang berorientasi ekspor.
Menurut Yuli (2017) beberapa kelemahan UMKM diantaranya:
1. kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya
2. kurangnya  kemampuan  manajerial  dan  keterampilan  beroperasi  dalam mengorganisir
3. terbatasnya pemasaran
4. persaingan yang kurang sehat
5. desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi sempit dan terbatas
Hasil penelitian Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang bekerjasama dengan BPS (Sulaeman, 2004), beberapa permasalahan yang dihadapi UMKM umumnya meliputi:
1. kesulitan permodalan (51,09 persen),
2. pemasaran (34,72 persen),
3. bahan baku (8,59 persen),
4. ketenagakerjaan (1,09 persen),
5. distribusi transportasi (0,22 persen) dan
6. lainnya (3,93 persen).
UMK  mempunyai  peran  yang  penting  khususnya  pada  usaha-usaha  yang memanfaatkan  sumber  daya  alam  maupun  padat  tenaga  kerja.  Usaha  tersebut  umumnya tercakup  pada  Sektor  Pertanian,  Peternakan,  Kehutanan,  dan  Perikanan,  serta  Sektor Perdagangan,  Hotel,  dan  Restoran  (BPS,  2019).  Bila  UMKM  diberikan  keleluasaan  dari
beberapa aspek diharapkan mampu mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
Berdasar latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kepustakaan  mengenai  kebijakan  peningkatan  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  di Indonesia.
Berdasarkan  fokus  penelitian  di  atas,  maka  rumusan  masalah  dalam  penelitian  ini yaitu  bagaimana  kebijakan  peningkatan  pelaku  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan peningkatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Manfaat  kajian  studi  pustaka  ini  yaitu  diharapkan  dapat  memberikan  sumbangan pemikiran  bagi  pengembangan  ilmu  pengetahuan  khususnya  pada  bidang  studi  ekonomi dan  bisnis  serta  sebagai  acuan  pemerintah  dalam  mengambil  kebijakan  UMKM.  Hasil penelitian  ini  diharapkan  menjadi  masukan  kepada  masyarakat  secara  umum  dalam memahami  kebijakan  pemerintah  dalam  upaya  peningkatan  usaha  mikro,  kecil,  dan menengah di Indonesia.

## B. Teori / Konsep

## 1. UMKM Penggerak Pertumbuhan Ekonomi
Peran  UMK  dalam  kegiatan  ekonomi  lokal  semakin  kuat,  lapangan  pekerjaan pun  makin  meningkat.  Peran  dalam  penyerapan  tenaga  kerja  mencapai  lebih  dari  75 persen  tenaga  kerja  di  luar  Sektor  Pertanian  di  Indonesia  (BPS,  2019).  Sektor Pertanian,  Peternakan,  Kehutanan,  dan  Perikanan,  serta  Sektor  Perdagangan,  Hotel, dan Restoran memberikan sumbangan dari kedua sektor ini dalam nilai tambah UMK sebesar  77,68  persen  (LPPI  dan  BI,  2015).  UMK  mengurangi  pengangguran  dan menciptakan nilai tambah dalam PDB.
Di  setiap  wilayah  di  Indonesia  UMK  menjadi  kekuatan  tersendiri  dalam pergerakan  perekonomian  regional.  Hal  ini  terlihat  dari  dominasi  jumlah  aktivitas/ usahanya,  hampir  di  setiap  wilayah  persentasenya  lebih  dari  98  persen  (BPS,  2019). Pertumbuhan PDB UMK selalu meningkat dapat mengindikasikan peningkatan kinerja UMK. Peningkatan ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan penduduk pada level menengah ke bawah sebagai pelaku UMK.
Laporan dari McKinsey Global Institute memprediksikan bahwa Indonesia akan menjadi  negara  peringkat  ke-7  ekonomi  terbesar  di  dunia  pada  tahun  2030  nanti (Prasetyanoko,  2019).  Dengan market  opportunity pada  sektor  jasa,  pertanian  dan perikanan, sumber daya alam, serta pendidikan.
Kekuatan  ekonomi  besar  yang  didukung  oleh  potensi  ekonomi  yang  dimiliki oleh Indonesia ini bersumber dari:
a) sumber  daya  alam,  terutama  pada  sektor  pertanian/  kelautan,  kehutanan,  dan pertambangan.  Pada  sektor  pertanian,  Indonesia  merupakan  salah  satu  dari  tiga negara  penghasil  karet  di  dunia,  negara  terbesar  ketiga  penghasil  kopi,  dan salah satu penghasil utama dunia untuk kelapa, tembakau, kakao, dan rempah-rempah. Sementara  itu,  mengingat  dua  per  tiga  wilayah  Indonesia  berupa  laut,  Indonesia
memiliki  cadangan  ikan yang  sangat  kaya.  Hutan  di  Indonesia  merupakan  hutan terbesar ketiga di dunia, sehingga memiliki kekayaan hutan yang melimpah. Untuk sektor  pertambangan,  Indonesia  kaya  akan  cadangan  mineral  seperti  timah, tembaga, emas, bauksit dan nikel. Indonesia juga dikenal sebagai eksportir terbesar gas alam cair
b) sumber  daya  manusia,  Indonesia  memiliki  jumlah  penduduk  terbesar  di  dunia, diperkirakan jumlah penduduk Indonesia tahun 2017 mencapai lebih dari 260 juta penduduk.  Pada  tahun  2020  sampai  2030,  Indonesia  akan  mendapatkan  bonus demografi,  dimana  jumlah  penduduk  usia  angkatan  kerja  (15-64  tahun)  akan mencapai 70 persen
c) stabilitas  makroekonomi,  dari  tahun  ke  tahun  menunjukkan  kondisi  yang  relatif stabil di tengah kondisi ekonomi global yang mengalami kelesuan. Pertumbuhan ekonomi  Indonesia  terus  berada  dalam  tren  yang  positif  dan  berada  di  atas pertumbuhan ekonomi global. Tahun 2010  pertumbuhan ekonomi mencapai 6,1 persen dan sampai tahun 2016 pertumbuhan ekonomi tetap terjaga positif di level 5,02  persen.  Level  inflasi  Indonesia  juga  terjaga  di  bawah  10  persen  selama beberapa  tahun  terakhir.  Tahun  2016,  inflasi  Indonesia  hanya  berada  di  level  3 persen (Sony, 2017).

## 2. Pelaku UMKM di Indonesia
Pelaku  UMK  paling  banyak  berusaha  pada  Sektor  Perdagangan  Besar  dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (Kategori G). Jumlah usaha pada  sektor  ini  mendominasi  jumlah  UMK  dengan  jumlah  mencapai  hampir  50 persen.    Usaha  Penyediaan  Akomodasi  dan  Penyediaan  Makan  Minum  (Kategori  I) dan Industri Pengolahan (Kategori C) juga mempunyai kontribusi yang besar, dengan kontribusi masing-masing lebih dari 16 persen.
Kualitas pendidikan pengelola UMK masih rendah. Hasil Sensus Ekonomi 2016 Lanjutan menyatakan bahwa terdapat lebih dari 40 persen pengelola berpendidikan SD atau tidak tamat SD. Pengelola dengan pendidikan SMA dan SMK juga cukup besar mencapai 30 persen. Pengangguran banyak terjadi pada lulusan SMA yang berjumlah sekitar 8 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pengangguran cukup banyak terjadi pada angkatan kerja dengan tingkat pendidikan menengah. Pembekalan keterampilan bagi  angkatan  kerja  dengan  tingkat  pendidikan  ini  ini  akan  menjadi  aksi  yang  sangat strategis agar mereka mampu menciptakan usaha sendiri. UMK merupakan salah satu wadah yang paling tepat untuk menampung para tenaga kerja yang tidak memiliki skill tinggi (BPS, 2019).
Sumber: BPS, 2019 (data diolah kembali)
Usaha  sebagian  besar  digerakkan  oleh  penduduk  kelas  menengah  ke  bawah, sebaran  jumlah  UMK  juga  mengikuti  sebaran  jumlah  penduduk.  Pulau  Jawa  dengan jumlah  penduduk  hampir  setengah  penduduk  Indonesia  masih  menjadi  konsentrasi UMK. Jumlah UMK di pulau ini mencapai lebih dari 60 persen. Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah merupakan tiga provinsi dengan jumlah UMK tertinggi di  Indonesia.  Sementara  provinsi  lain  di  luar  Jawa  dengan  jumlah  UMK  yang  besar adalah Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan (BPS, 2019).
Berdasar  Sensus  Ekonomi  2016  Lanjutan,  jumlah  UMK  yang  tidak  berbadan usaha masih sangat mendominasi yaitu mencapai lebih dari 90 persen. Mayoritas UMK juga  belum  menggunakan  komputer  dan  memanfaatkan  internet.  Kurang  dari  10 persen UMK yang menggunakan komputer dan memanfaatkan internet.
Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berasaskan:
a. kekeluargaan;
b. demokrasi ekonomi;
c. kebersamaan;
d. efisiensi berkeadilan;
e. berkelanjutan;
f. berwawasan lingkungan;
g. kemandirian;
h. keseimbangan kemajuan;
i. kesatuan ekonomi nasional
Adanya beberapa asas yang melekat kepada para UMKM maka diharapkan para pelaku UMKM memiliki rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan kemandirian yang erat sehingga terjadi persaingan yang sehat sesama pelaku UMKM.

## 3. Permodalan UMKM
Pengelolaan usaha ini dilakukan secara sederhana sehingga lebih banyak menjadi pilihan  karena  memerlukan  modal  yang  relatif  kecil.  Namun  beberapa  kendala  perlu dihadapai  UMKM.  Bagi  usaha  mikro  dan  kecil,  sumber  pembiayaan  konvensional seperti perbankan dinilai memiliki syarat administrasi yang sulit dengan nilai pinjaman yang terbatas (BPS, 2019). Untuk mengembangkan usaha, UMK harus meningkatkan kapasitas produksi yang memerlukan modal tidak sedikit. Pengeluaran untuk usaha dan rumah  tangga  terkadang  tercampur  dan  sulit  dibedakan.  Tercampurnya  penggunaan kredit dalam pengelolaan usaha akan menjadi kendala bagi UMK untuk pengembangan (BPS, 2019).
Hasil  Sensus  Ekonomi  2016  Lanjutan  diperoleh  informasi  bahwa  mayoritas UMK  mengeluarkan  modal  awal  lebih  dari  separuhnya  berasal  dari  dompet  sendiri. Hal ini merata di semua jenis aktivitas usaha dengan persentase lebih dari 90 persen. UMK yang mengandalkan modal awal dari bank hanya mencapai 7 persen.
Alternatif  lainnya  pada  permodalan  UMKM  yaitu  Kredit  Usaha  Mikro  (KUM) sebagai  sumber  pembiayaan  selain  KUR.  Kredit  ini  diperuntukkan  bagi  UMK.  Jika dilihat dari skala usahanya, pertumbuhan kredit UMKM usaha mikro paling tinggi di antara  usaha  kecil  dan  usaha  menengah.  Karakteristik  usaha  menjadi  faktor  yang dominan yang menentukan aksesibilitas permodalan. Selain itu track record atau karakter pengusaha,  pendidikan  yang  akan  meningkatkan  kemampuan  pengusaha  dalam memahami  prosedur  kredit,  dan  kemitraan.  Usaha  berskala  kecil  tidak  terlalu tergantung  pada  modal  besar  atau  pinjaman  dari  luar  dalam  mata  uang  asing  (Yuli, 2017).

## C. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  yaitu  penelitian  kepustakaan  ( library  research ).
Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan kualitatif yang menyajikan analisa bersifat  deskriptif.  Penelitian  kepustakaan  ini  menyajikan  data  kepustakaan  dengan mengumpulkan  ( synthesize ),  mengupas  ( criticize ),  dan  meringkas  ( summarize )  suatu  literatur. Data  dikumpulkan  dengan  cara  studi  dokumentasi  dari  berbagai  literatur  dan  review laporan serta data sekunder yang berasal dari Ditjen Pajak, Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementrian Keuangan, Peraturan Pemerintah, Undang-Undang,

## D. Analisis Corak Pemikiran Hukum Teologi Asy’ariyyah
1. Rekomendasi Kebijakan UMKM
Beberapa rekomendasi bagi kebijakan UMKM diantaranya berdasarkan poin di bawah ini:
a) SDM.  Menurut  BPS  (2019),  pelaku  UMK  yang  mayoritas  berpendidikan  dan memiliki  jiwa  kewirausahaan  yang  rendah  perlu  diberikan  pelatihan  terkait motivasi  usaha  (jiwa  kewirausahaan),  kemampuan  manajerial  (pemasaran, produksi,  SDM,  keuangan),  dan  kemampuan  aspek  teknis  ( fashion , perbengkelan,  budi  daya  pertanian,  dan  lainnya).  Di  samping  itu  perlu  ada
perubahan mindset UMK untuk mengembangkan usaha bukan hanya memenuhi kebutuhan keluarga saja.
b) Pendampingan.  Pemerintah  dapat  membantu  pengembangan  UMK  melalui pendampingan (BPS, 2019).
c) Regulasi.  Pemerintah  dapat  membantu  pengembangan  UMK  melalui penyusunan  regulasi  yang  melindungi  dan  meningkatkan  kinerja  UMK. Regulasi terkait persoalan bagi kemudahan permodalan UMKM.
d) Penyediaan. Integrasi penyediaan modal sampai pengembangan UMKM harus menjadi  prioritas,  dengan  demikian  komoditas-komoditas  Indonesia  mampu bersaing  pada  tingkat  domestik  maupun  global.  Peningkatan  penyediaan infrastruktur informasi.
Menurut Menurut Monitor Deloitte (Sumengkar, 2019) untuk menumbuhkembangkan  kewirausahaan,  empat  hal  yang  harus  diperhatikan  oleh pemerintah yaitu:
a. Aset Kewirausahaan. Bagaimana pemerintah dapat mengatur agar UMKM bisa meningkatkan  aset  yang  mereka  miliki  melalui  akses  ke  pembiayaan, peningkatan kapabilitas atau keahlian serta penguatan infrastruktur pendukung, dan teknologi
b. Layanan  Bisnis.  Pemerintah  dapat  menyediakan  layanan  penunjang  berupa program pendampingan, pengembangan bisnis dan komersialisasi teknologi.
c. Akselerasi  Bisnis.  Pemerintah  membantu  UMKM  untuk  mengakselerasi pertumbuhan  bisnis  melalui  pemberian  insentif  pajak,  menumbuhkan  iklim persaingan yang sehat dan memotong biaya administrasi yang tidak perlu
d. Motivasi. Pemerintah merubah atau membentuk pola pikir yang positif tentang wirausaha.

## 2. Kebijakan bagi UMKM
Aspek-aspek  kebijakan  bagi  UMKM  berdasar  Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2008 meliputi:
1. Pendanaan;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  memiliki  beberapa  point  aturan yang  berkaitan erat dengan implementasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia. Point aturan tersebut terdiri atas pasal-pasal berikut ini:
a) Bab II Asas dan Tujuan Pasal 2 mengatur bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah  berasaskan  berwawasan  lingkungan.  Yang  dimaksud  dengan "asas  berwawasan  lingkungan"  adalah  asas  pemberdayaan  Usaha  Mikro, Kecil,  dan  Menengah  yang  dilakukan  dengan  tetap  memperhatikan  dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
b) Bab  VI  Pasal  20  mengatur  bahwa  Pemerintah  dan  Pemerintah  Daerah memfasilitasi  pengembangan  usaha  dengan  cara  memberikan  insentif
bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mengembangkan teknologi dan kelestarian lingkungan hidup.
c) Bab VII Pembiayaan dan Penjaminan Pasal 22 menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah  melakukan  upaya:  Pengembangan  sumber  pembiayaan  dari kredit  perbankan  dan  lembaga  keuangan  bukan  bank;  Pengembangan lembaga modal ventura; Pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;
Upaya  pemerintah  melalui  Kementerian  Dalam  Negeri  pada  bulan  Juni 2016  mencabut  atau  merevisi  3.143  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan  Kepala Daerah  yang  mayoritas  menghambat  investasi.  Pemangkasan  suku  bunga Kredit  Usaha  Rakyat  (KUR).  suku  bunga  KUR  diturunkan  bertahap  menjadi 12%, 9% dan kini hanya tinggal 7% (Prasetyo, 2019).
Penurunan  pajak  UMKM.  Pemerintah  memangkas  aturan  Pajak Penghasilan  (PPh)  final  bagi  UMKM  dari  1%  menjadi  0,5%.  Pemerintah menerbitkan  kebijakan  penurunan  tarif  Pajak  Penghasilan  (PPh)  Final  bagi UMKM  dari  1%  menjadi  0,5%.  Aturan  tersebut  dituangkan  dalam  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan  Dari  Usaha  yang  Diterima  atau  Diperoleh  Wajib  Pajak  yang
Memiliki  Peredaran  Bruto  Tertentu  sebagai  pengganti  atas  Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018 (Ditjen Pajak, 2018).
Adanya  program  pelatihan  kewirausahaan  dan  bantuan  modal  usaha  bagi wirausaha pemula yang nilainya maksimal Rp25 juta. bantuan atau kredit dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir dari Kementerian Koperasi dan UKM  serta  Program  Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan  dan  Program Pembiayaan  melalui  Tanggung  Jawab  Sosial  Perusahaan  (CSR),  yang  dananya berasal  dari  Badan  Usaha  Milik  Negara,  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  dan Perusahaan Swasta (Permana ,2015)
2. Sarana dan prasarana;
Mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan  Usaha  Mikro  dan  Kecil.  Serta  memberikan  keringanan  tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.

## 3. Informasi usaha
Membentuk  dan  mempermudah  pemanfaatan  bank  data  dan  jaringan informasi  bisnis  serta  mengadakan  dan  menyebarluaskan  informasi  mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu.  Memberikan  jaminan  transparansi  dan  akses  yang  sama  bagi  semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.
4. Kemitraan;
Mewujudkan  kemitraan  antar-Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah,  antara
Usaha  Mikro,  Kecil,  Menengah,  dan  Usaha  Besar.  Mendorong  terjadinya hubungan  yang  saling  menguntungkan  dalam  pelaksanaan  transaksi  usaha antar-Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah,  dan  antara  Usaha  Mikro,  Kecil, Menengah, dan Usaha Besar. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar UMKM. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan UMKM.
Usaha menjamin kemajuan dan pengembangan UMKM diprogramkan oleh Departemen  Keuangan  melalui  SK  Menteri  Keuangan  (Menkeu) No.316/KMK.016/1994. SK tersebut mewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  untuk  menyisihkan  1-5%  laba  perusahaan  bagi  Pembinaan  Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK).
5. Perizinan usaha;
Menyederhanakan  tata  cara  dan  jenis  perizinan  usaha  dengan  sistem pelayanan  terpadu  satu  pintu  dan  membebaskan  biaya  perizinan  bagi  Usaha Mikro  dan  memberikan  keringanan  biaya  perizinan  bagi  Usaha  Kecil. Penerapan Online  Single  Submission (OSS)  sehingga  proses  perizinan  untuk berusaha lebih cepat (Paskalia, 2019).
6. Kesempatan berusaha;
Menentukan  peruntukan  tempat  usaha  (pemberian  lokasi  di  pasar,  ruang pertokoan,  lokasi  sentra  industri,  lokasi  pertanian  dan  pertambangan  rakyat, lokasi  yang  wajar  bagi  pedagang  kaki  lima,  serta  lokasi  lainnya.  Menetapkan alokasi waktu berusaha untuk UMK. Mencadangkan bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan  budaya.  Menetapkan  bidang  usaha  yang  dicadangkan  untuk  UMKM serta bidang usaha yang terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan UMKM. Melindungi usaha tertentu yang strategis untuk UMKM. Mengutamakan  penggunaan  produk  yang  dihasilkan  oleh  UMK  melalui pengadaan  secara  langsung.  Memprioritaskan  pengadaan  barang  atau  jasa  dan pemborongan kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan.
Dukungan  lainnya  yaitu  dari  Kementerian  Badan  Usaha  Milik  Negara (BUMN)  lewat  PKBL  atau  Program  Kemitraan  dan  Bina  Lingkungan.  PKBL merupakan  Program  Pembinaan  Usaha  Kecil  dan  pemberdayaan  kondisi lingkungan  oleh  BUMN  melalui  pemanfaatan  dana  dari  bagian  laba  BUMN (Paskalia, 2019).
7. Promosi dagang;
Meningkatkan  promosi  produk  UMKM  di  dalam  dan  luar  negeri.
Memperluas sumber pendanaan untuk promosi. Memberikan insentif dan tata cara  pemberian  insentif  untuk  UMKM  yang  mampu  menyediakan  pendanaan secara  mandiri  dalam  kegiatan  promosi  produk  di  dalam  dan  luar  negeri. Memfasilitasi  pemilikan  hak  atas  kekayaan  intelektual  atas  produk  dan  desain UMKM  dalam  kegiatan  usaha  dalam  negeri  dan  ekspor.  Pemberian  bantuan pemasaran  dan  pelatihan.  Menyelenggarakan  berbagai  edukasi  kepada  para pelaku UKM ataupun masyarakat yang hendak terkun ke sektor UMKM.
Dilakukan  pelatihan  operasional  pemasaran  online  dan  listing  penjualan produk di situs e-commerce. Dalam setiap pengelolaan RKB BUMN, UMKM akan melalui tiga tahap mulai dari Go Modern, Go Digital, dan Go Online. Go Modern  dimulai  dari  bimbingan  registrasi  di  situs  www.rkb.id,  standarisasi produk,  serta  pelatihan  pengelolaan branding. Pemerintah  memiliki  program gerakan  100.000  UMKM Go  Online secara  serentak  di  30  kota/kabupaten  di Indonesia digagas seiring dengan visi pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai Digital  Energy  of  Asia .  Dalam  hal  ini  Kementerian  KUKM  bersama Kementerian  Kominfo  berkomitmen  untuk  mengonlinekan  8  Juta  UMKM sampai tahun 2020 (Paskalia, 2019).
8.   Dukungan kelembagaan. Mengembangkan  dan  meningkatkan  fungsi  inkubator,  lembaga  layanan pengembangan  usaha,  konsultan  keuangan  mitra  bank,  dan  lembaga  profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan UMKM. Peraturan Pemerintah  RI  Nomor  17  Tahun  2013,  yang  menyatakan  bahwa pengembangan  Usaha  Mikro,  Usaha  Kecil,  dan  Usaha  Menengah  dilakukan melalui pendataan, identifikasi potensi, dan masalah yang dihadapi.
Membentuk  Penyelenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  (PTSP)  melalui Peraturan  Presiden  (Perpres)  Nomor  97  Tahun  2014,  yang  kemudian  juga  diikuti  oleh pemerintahan daerah. Hingga saat ini telah terbentuk 511 PTSP di seluruh Indonesia atau 90 persen daerah telah memiliki PTSP.

## E. Simpulan
Kebijakan  peningkatan  pelaku  usaha  mikro,  kecil,  dan  menengah  telah  dilakukan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang diupayakan melalui Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, dan Peraturan  Pemerintah  Daerah  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  UMKM. Beberapa  aspek  menjadi  sangat  penting  bagi  peningkatan  UMKM  diantaranya  aspek pendanaan,  sarana  dan  prasaraan,  kemitraan,  perizinan,  promosi,  dan  dukungan kelembagaan.  Pemerintah  telah  menerbitkan  kebijakan-kebijakan  sebagai  solusi  atas
permasalahan  UMKM.  Kebijakan  yang  telah  ditetapkan  dalam  rangka  meningkatkan kualitas maupun kuantitas para pelaku UMKM di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Bappenas.  2014. Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  2015-2019  Buku  I  Agenda Pembangunan Nasional . Jakarta: Bappenas. BPS. 2019. Potensi Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil, Analisis Hasil SE2016 Lanjutan . BPS Indonesia.
Ditjen Pajak. 2018. Pemerintah Turunkan Tarif PPh Final UMKM jadi 0,5 Persen . Diakses dari https://www.pajak.go.id Tanggal 29 Januari 2020.
Islamiyati, Nelsi. 2017. 5 Permasalahan Utama yang Dihadapi Para Pelaku UMKM . Diakses dari https://www.jagoanhosting.com Tanggal 29 Januari 2020.
Kementrian Keuangan. 2018. Ini Bentuk Perhatian Pemerintah terhadap UMKM . Diakses dari https://www.kemenkeu.go.id Tanggal 29 Januari 2020.
Keputusan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor    14  Tahun    2015  Tentang  Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
LPPI  dan  BI.  2015. Profil  Bisnis  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan  Menengah  (Umkm)  Kerjasama  Lppi Dengan Bank Indonesia Tahun 2015.
Meryana, Ester. 2012. Dampak Kenaikan Harga BBM pada sektor UKM di Indonesia . Diakses dari https://megapolitan.kompas.com Tanggal 29 Januari 2020.
Paskalia. 2019. 4 Regulasi UKM Ini Perlu Kamu Ketahui Sebelum Memulai Usaha . Diakses dari https://www.modalrakyat.id Tanggal 29 Januari 2019.
Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  17  Tahun  2013  Tentang  Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2008  Tentang  Usaha  Mikro,  Kecil,  Dan Menengah.
Permana, Sony Hendra. 2017. Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Indonesia . Diakses dari http://www.jurnal.dpr.go.id Tanggal 29 Januari 2020. Prasetyantoko.  2019. Mimpi  Indonesia  menjadi  Negara  Ekonomi  Besar .  Diakses  dari https://katadata.co.id. Tanggal 29 Januari 2020.
Prasetyo, Andhika. 2019. Kebijakan Pemerintah Bukti Keberpihakan kepada UKM . Diakses dari https://mediaindonesia.com Tanggal 29 Januari 2020.
Putra,  Langgeng  R.,  dkk.  2018. Strategi  Pengembangan  Usaha  Mikro,  Kecil  Dan  Menengah (Umkm)  Ekonomi  Kreatif  Kerajinan  Kulit  Di  Kabupaten  Magetan  (Studi  Pada  Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Magetan). Surabaya: Jurnal Untag. Saefudin, A. 2016. Analisis Pengaruh Kualitas Produk, Harga Produk, dan Orientasi Pasar terhadap Kinerja Penjualan pada UMKM Pengrajin Kayu di Gilingan Kota Surakarta. Diakses dari http://www.eprints.ums.ac.id Tanggal 29 Januari 2020.
Suci, Yuli Rahmini. 2017. Perkembangan Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia . Balikpapan: Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos.
Sumengkar,  Apung.  2019. Peranan  Pemerintah  untuk  Mengembangkan  UMKM  di  Indonesia . Diakses dari https://fmbpartner.com Tanggal 29 Januari 2020.
Suryanto,  dkk.  2017. Profile  and  Problem  of  Micro,  Small  and  Medium  Enterprises  in  Bandung . Advances  in  Social  Science,  Education  and  Humanities  Research  (ASSEHR), volume 141.
Tambunan,  Tulus.  2012. Usaha  Mikro,  Kecil  dan  Menengah  di  Indonesia. Isu-isu  Penting. Jakarta: LP3ES.
Tempo.co.  2016. Pemerintah  Pusat  Gencar  Deregulasi,  Daerah  Belum  Ikuti .  Diakses  dari https://bisnis.tempo.co Tanggal 29 Januari 2020.
Tunggal, Amin Widjaja. (2008). Corporate Social Responsibility (CSR). Jakarta: Harvarindo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.