15 Number 1, 2024
Volume, 15 Number 1, 2024 Number

## SIARAN PEDESAAN RRI PURWOKERTO, 1970-1990-AN

## Mustika Ratna Prabasanti
Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada mustikap r abasanti@gmail.com

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  tentang  Siaran  Pedesaan  Radio  Republik  Indonesia Purwokerto  (RRI  Purwokerto)  yang  jangkauan  siarannya  meliputi  wilayah Kabupaten  Banyumas  dan  sekitarnya.  Rentang  waktu  yang  menjadi  fokus  dari penelitian ini adalah tahun 1970-1990-an karena dalam periode itulah banyak hal yang  dapat  dicermati,  baik  terkait  gagasan  program  siaran,  kreativitas  produk siaran, maupun pelaksanaan siaran. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini untuk: (1)  mengungkap  keberadaan  dan  peran  RRI  Purwokerto  dalam  kebijakan pembangunan pedesaan masa Orde Baru, (2) menggali kreativitas yang dihasilkan RRI Purwokerto dalam memproduk Siaran Pedesaan sehingga ditempatkan sebagai program  unggulan,  (3)  mengetahui  respons  masyarakat  terhadap  program  Siaran Pedesaan RRI Purwokerto. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian  sejarah yang meliputi tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Secara ringkas hasil penelitian sebagai berikut: (1) RRI  Purwokerto  sebagai  bagian  dari  institusi  pemerintah  memiliki  kewajiban memberi  dukungan  terhadap  program  pembangunan  ekonomi  nasional  yaitu tercapainya swasembada pangan, (2) dukungan RRI Purwokerto terhadap program tersebut  berupa  program  Siaran  Pedesaan,  (3)  bentuk-bentuk  kreativitas  yang dihasilkan RRI Purwokerto dalam mengemas Siaran Pedesaan untuk menarik minat masyarakat  petani,  sehingga  dijadikan  program  unggulan  (4)  respon  masyarakat terhadap program Siaran Pedesaan disambut sangat positif dan masyarakat semakin memahami  pentingnya  program  tersebut,  hal  ini  dibuktikan  dengan    semakin berkembangnya pembentukan kelompen/kelompencapir di Kabupaten Banyumas. Dengan  demikian,  RRI  Purwokerto  melalui  program  Siaran  Pedesaan  telah berkontribusi dalam pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Banyumas.
Kata Kunci : Siaran Pedesaan, RRI Purwokerto, Kreativitas, Kelompen/Kelompencapir

## Abstract
This research discusses the RRI Purwokerto Rural Broadcasts from 1970-1990s, whose broadcast coverage covered the Banyumas Regency and surrounding areas. The time period that is the focus of this research is the 1970-1990s because in that period  there  are  many  things  that  can  be  observed,  both  related  to  broadcast program  ideas,  broadcast  product  creativity,  and  broadcast  implementation. Therefore, the aims of this research are: (1) to reveal the existence and role of RRI Purwokerto in rural development policies during the New Order era, (2) to explore the creativity produced by RRI Purwokerto in producing rural broadcasts so that it is placed as a superior program, (3) to find out the response community towards RRI Purwokerto's rural broadcast program. The method used in this research is a historical  research  method  which  includes  heuristic  stages,  source  criticism, interpretation and historiography. In summary, the research results are as follows: (1) RRI Purwokerto as part of a government institution has an obligation to provide support for the national economic development program, namely achieving food self-sufficiency, (2) RRI Purwokerto's support for this program is in the form of a rural  broadcast  program,  (3)  forms  of  the  form  of  creativity  produced  by  RRI Purwokerto  in  packaging  rural  broadcasts  to  attract  the  interest  of  the  farming community, so that it becomes a superior program (4) the public response to the rural broadcast program was welcomed very positively and the public increasingly understands  the  importance  of  the  program,  this  is  proven  by  the  increasing development of the formation of group groups/groups. in Banyumas Regency. In this way, RRI Purwokerto through the Rural Broadcasting program has contributed to rural economic development in Banyumas Regency.
Keywords :  Rural  Broadcasting,  RRI  Purwokerto,  Creativity,  Kelompen/ Kelompencapir.

## PENDAHULUAN
Peranan radio di Indonesia hingga tahun 1990-an sangat penting, termasuk di  negara-negara  berkembang  lainnya  seperti  Brasil  dan  Filipina,  sebab  radio merupakan kekuatan sarana komunikasi utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Radio memiliki program, seperti hiburan, berita dan informasi lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Radio mampu menyebarkan informasi dengan cepat dan  mampu  menembus  wilayah-wilayah  terpencil  yang  secara  geografis  sulit dijangkau  melalui  media  lain.  Di  samping  itu  radio  dianggap  efektif  untuk membantu  masyarakat  buta  huruf  yang  tinggal  di  pedesaan  untuk  mendapatkan informasi (Donald Bogue, dkk, 1979: 1-4).
Sejak pasca kemerdekaan sampai akhir tahun 1980-an radio menjadi media elektonik utama sebelum menjamurnya televisi di kalangan masyarakat pedesaan. Radio dinilai sebagai media informasi yang efektif, cepat dan murah. Melalui siaran radio  dapat  difungsikan  sebagai  media  propaganda  politik  (Philo  C. Wasburn,1992:15)  juga propaganda ekonomi. Oleh karena itu, radio milik negara tentunya di bawah kendali pemerintah, namun bukan berarti radio non pemerintah (swasta) bisa bergerak bebas tanpa rambu-rambu kebijakan.
Sejarah  singkat  berdirinya  radio  di  Indonesia  diawali  oleh  lahirnya perkumpulan siaran radio di Jakarta yang disebut Bataviasche Radio Vereeniging (BRV)  tahun  1925  yang  didukung  para  wartawan  dan  pengusaha  Belanda  dan diikuti berdirinya beberapa radio swasta lainnya. Baru pada tahun 1942 pada saat pemerintah pendudukan Jepang semua stasiun radio dipusatkan di bawah kendali Departemen  Propaganda  dan  Informasi  pemerintah  yaitu Jakarta  Hosokyoku . Jakarta Hosokyoku pemegang kendali bagi stasiun-stasiun Hosokyoku di kota lain. Kekalahan  Jepang  oleh  sekutu  mendorong  Indonesia  segera  memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dengan proklamasi kemerdekaan ini, berarti terjadi  pengambil  alihan  kekuasaan  kepemerintahan  dan  lain-lain,  termasuk berbagai fasilitas penting. Dalam hal ini, delapan (8) stasiun Hosokyoku yang ada di  Jawa  setelah  melalui  proses  pembahasan,  dinasionalisasi  menjadi  Radio Republik Indonesia ( RRI ) pada 11 September 1945 (Djamalul Abidin Ass , 1989: 44). Adapun ke delapan RRI tesebut adalah RRI Jakarta yang kemudian disebut sebagai  RRI  Pusat,  sedangkan  lainnya  RRI  Bandung,  RRI  Semarang,  RRI Surabaya,  RRI  Malang,  RRI  Solo,  RRI  Yogyakarta  dan  RRI  Purwokerto.  RRI Bandung,  RRI  Semarang  dan  RRI  Surabaya  sebagai  RRI  Regional  I,  sedangkan RRI  Purwokerto,  RRI  Yogyakarta,  RRI  Solo  dan  RRI  Malang  sebagai  RRI Regional  II  (Soegito,  1979:20).    Posisi  radio  di  Indonesia  tidak  boleh dikesampingkan dan  patut mendapat apresiasi karena perannya yang berpengaruh dalam sejarah sosial, ekonomi dan politik Indonesia.
Sampai  menjelang  akhir  kekuasaan  Presiden  Soekarno  dinilai  semakin meningkatkan  goncangan  politik  dan  ekonomi.  Instabilitas  politik  terjadi  pada perseteruan  antar  kelompok  dalam  kabinet,  meletusnya  peristiwa  G.30  S/PKI,
sampai gerakan demonstrasi mahasiswa menentang kebijakan pemerintah. Dalam sektor ekonomi puncak kehacuran tercermin melonjaknya inflasi mencapai 650 % (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008: 387-430). Oleh karena itu, bagi pemerintah Orde  Baru  selaku  pemegang  kekuasaan  selanjutnya,  pembangunan      stabilitas bidang  politik  dan  ekonomi  menjadi  prioritas.  Terlepas  dari  kebijakan  politik, dalam  kebijakan  ekonomi  pemerintah  Orde  Baru  adalah  Ketetapan  MPRS  No. XXIII/MPRS/1966  tentang  Pembaharuan  Kebijakan  Landasan  Ekonomi, Keuangan  dan  Pembangunan.  Atas  dasar  ketetapan  tersebut  langkah  pemerintah Orde Baru untuk menciptakan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi menjadi hal yang diutamakan. Dalam pembangunan ekonomi nasional sektor pertanian menjadi titik sentral  perhatian  pemerintah.  RRI  sebagai  institusi  pemerintah  dilibatkan  dalam pencapaian program ekonomi nasional.  RRI menjadi ujung tombak utama dalam penyampaian informasi kepada masyarakat, terlebih masyarakat yang berdomisili di pelosok pedesaan.
Berangkat  dari  latar  belakang  permasalahan  yang  telah  diuraikan,  dalam kajian ini penulis mengangkat topik Siaran Pedesaan RRI Purwokerto tahun 1970- 1990-an.  Hal  ini  dimaksudkan  untuk  mengungkap  keberadaan  dan  peran  RRI Purwokerto  dalam  kebijakan  pembangunan  pedesaan  di  Kabupaten  Banyumas masa Orde Baru, serta bentuk kreativitas yang dihasilkan RRI Purwokerto dalam memproduksi Siaran Pedesaan, sehingga diempatkan sebagai program unggulan. Program Siaran Pedesaan RRI Purwokerto sangat mendukung kegiatan pertanian di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya.

## METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ini adalah metode penelitian  sejarah.  Dengan  metode  penelitian  sejarah  yang  meliputi  tahapan heuristik,  kritik  sumber,  interpretasi,  dan  historiografi,  diharapkan  dapat menghasilkan  penelitian  yang  sistematis,  kritis,  terarah  dan  komprehensif (Gottschalk, terjemahan Notosusanto, 1975: 32).
Tahapan heuristik merupakan tahapan untuk mencari dan mengumpulkan sumber penelitian, baik berupa sumber primer maupun sekunder. Sumber primer dalam kajian ini diperoleh dari sumber resmi pemerintah, seperti dari Badan Pusat Statistik  (BPS)  Kabupaten  Banyumas,  RRI  Purwokerto,  dan  arsip-arsip  RRI Purwokerto. Sumber primer lainnya berupa sumber lisan, yaitu melalui wawancara dengan beberapa narasumber pelaku sejarah dan narasumber ahli. Adapun sumber sekunder diperoleh melalui kajian pustaka buku, surat kabar, majalah, dan artikel yang relevan.
Tahapan kedua dalam metode sejarah adalah kritik sumber yang terdiri dari kritik  intern  dan  ekstern.  Kritik  intern  digunakan  untuk  mengetahui  kredibilitas sebuah  sumber  yang  berkaitan  dengan  isi  sumber.  Sementara  itu,  kritik  ekstern berkaitan dengan autentisitas sumber.
Langkah  ketiga  dalam  metode  sejarah  adalah  interpretasi  atau  tahapan menafsirkan  fakta.  Dalam  hal  ini,  terdapat  dua  cara  dalam  tahapan  interpretasi. Pertama,  dengan  menganalisis  atau  menguraikan  fakta.    Kedua,  dengan  cara sintesis atau menyatukan fakta (Pranoto, 2014: 55-56). Adapun langkah keempat atau  terakhir  adalah  historiografi,  yaitu  menyusun  dan  menulis  secara  sistematis mengenai fakta yang diperoleh agar mudah dipahami pembaca.

## HASIL PEMBAHASAN
A. Kondisi Wilayah dan Perkembangan Siaran Radio
1. Wilayah,  Penduduk  dan  Pusat  Aministrasi  Pemerintah  Kabupaten Banyumas
Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang berposisi  di  wilayah  barat  daya  Jawa  Tengah.  Tinjauan  geografis  Kabupaten Banyumas  terletak  diantara  109 0 dan  109 0 .30’  Bujur  Timur  dan  7 0 .30’  Lintang Selatan. Sedangkan batas wilayah dengan daerah sekitar, bagian timur berbatasan dengan  Kabupaten  Purbalingga  dan  Kabupaten  Banjarnegara,  bagian  selatan berbatasan dengan Kabupaten Cilacap, bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes, bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Brebes, Kabupaten  Tegal  dan  Kabupaten  Pemalang.  Adapun  luas  wilayah  Kabupaten
Banyumas mencapai 132.759 hektar, terdiri dari 17 kecamatan, 301 desa (Hartati Prawironoto, dkk, 1991: 10-11). Wilayah Kabupaten Banyumas terdiri dari tanah pemukiman (perumahan dan fasilitas lain seperti gedung sekolah, stadion, terminal kendaraan  dan  sebagainya),  areal  pertanian  dan  perkebunan,  areal  hutan  negara serta  areal  yang  tidak  dimanfaatkan  sebagai  lahan  produktif  (rawa  dan  padang rumput) . Menurut  perhitungan  sampai  akhir  tahun  1979,  jumlah  penduduk mencapai  1.225.328  jiwa,  serta  jumlah  penduduk  yang  bermata  pencaharian sebagai petani dan buruh tani sejumlah 151.479 orang atau 12,362 % dari jumlah penduduk saat itu ( BPS Kab. Banyumas, 1980: 370).
Kabupaten  Banyumas  dikenal  dengan  sebutan  Lembah  Serayu.  Kondisi tanahnya  terdiri  dari  lapisan  vulkanik  muda  yang  subur  dan  sebagian  berupa persawahan yang sangat luas dan sangat cocok  untuk budidaya padi (Sukardi, 2014: 11-12).  Secara  topografi,  wilayah  Banyumas  merupakan  daerah  dataran  tinggi (pegunungan)  di  bagian  utara  dan  dataran  rendah  di  bagian  selatan,  serta  dilalui aliran  sungai  besar  yakni  Sungai  Serayu.  Sungai  Serayu  yang  bermata  air  dari Kabupaaten  Wonosobo  dan  bermuara  di  Kabupaten  Cilacap,  dapat  memasok kebutuhan air sebagian besar lahan pertanian sawah Kabupaten Banyumas.
Kabupaten Banyumas sudah ada sejak masa pemerintah Kolonial Belanda dan  sebagai  pusat  administrasi  kepemerintahan  di  kota  Banyumas.  Hal  tersebut didasarkan  atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten Banyumas  Nomor  2/1990  tentang Hari Jadi Kabupaten Banyumas yang jatuh pada tanggal 6 April 1582 (Sudarmo dan Purwoko, 2015: 79). Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi, pusat kepemerintahan  Kabupaten  Banyumas  dipindah  dari  kota  Banyumas  ke  kota Purwokerto  pada  7  Januari  1937  ( Arinda,  Saraswati,  dan  Muntholib,  2017:  14). Dimulai saat masa pemerintahan bupati RAA Sudjiman Gandasubrata (1933-1950) sampai  dengan  sekarang ( Bupati-bupati Banyumas  2014 :  Dinas  Arsip  dan Perpustakaan  Pemerintah  Kabupaten  Banyumas).  Pada  masa  Orde  Baru,  secara administratif  kota  Purwokerto  terdiri  dari  4  kecamatan,  yakni  kecamatan Purwokerto Timur, kecamatan Purwokerto Selatan, kecamatan Purwokerto Barat dan  kecamatan  Purwokerto  Utara,  yang  terdiri  dari  28  kelurahan  (BPS  Kab. Banyumas, 1980: 204). Kota administratif Purwokerto merupakan pusat aktivitas
terbesar  di  wilayah  Kabupaten  Banyumas.  Selain  sebagai  pusat  administrasi pemerintahan Kabupaten Banyumas, juga sebagai pusat aktivitas bidang ekonomi, pendidikan dan budaya (Prawironoto, dkk, 1991: 11).
2. Perkembangan  Sistem Komunikasi Radio dan Lahirnya RRI Purwokerto
Membahas  tentang  perkembangan  media  komunikasi,  tidak  bisa  lepas  dari perkembangan sistem komunikasi radio. Hadirnya radio sebagai alat komunikasi berkaitan  dengan  keberhasilan  Guglielmo  Marconi  yang  berhasil  menemukan sinyal  nirkabel  transatlantik  pertama  pada  12  Desember  1901.  Dalam perkembangan  selanjutnya  tentu  akan  sangat  memengaruhi  sistem  komunikasi internasional, karena radio berperan sebagai alat propaganda politik dan konstruksi simbolis  realitas  politik  (Philo  C.  Wasburn,  1992:  15-16).  Di  Indonesia,  radio terbukti menjadi faktor yang sangat penting dalam perjalanan sejarah bangsa. Sejak zaman kolonial sampai masa Orde Baru, radio selalu memainkan peran yang sangat signifikan dalam perubahan-perubahan politik, ekonomi dan sosial.
Di  Kabupaten  Banyumas,  posisi  wilayah  pemukiman  penduduk,  areal pertanian  maupun  perkebunan  rakyat,  tidak  berada  dalam  satu  kawasan,  namun tersebar  pada  masing-masing  desa.  Oleh  karena  itu,  sangat  dibutuhkan  adanya sistem komunikasi yang fleksibel dan efektif antara pemerintah dengan masyarakat, dalam  memberi  informasi  dan  menerima  informasi.  Radio  menjadi  salah  satu solusinya,  karena  melalui  siaran  radio  dengan  cepat  dan  serentak  mampu menjangkau seluruh wilayah.
Di  Kabupaten  Banyumas  sistem  komunikasi  radio  sudah  ada  sejak  masa pendudukan  Jepang,  yakni  stasiun  penyiaran Purwokerto  Hosokyoku (Soegito, 1979: 15). Gema proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandakan terjadinya peralihan  kekuasaan  dari  tangan  penjajah  ke  tangan  bangsa  Indonesia,  termasuk segala  fasilitas  yang  ada  di  Indonesia.  Pada  11  September  1945,  bersama Hosokyoku kota lain di pulau Jawa yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta,
Solo,  Surabaya  dan  Malang, Purwokerto Hosokyoku mengalami  nasionalisasi menjadi  Radio  Republik  Indonesia  (Djamalul  Abidin  Ass , 1989:  44).  Dengan demikian, Purwokerto Hosokyoku menjadi tonggak bagi lahirnya RRI Purwokerto.
Keberadaan RRI Purwokerto mengalami pasang surut karena dipengaruhi oleh  perkembanagan  politik  di  Indonesia.  RRI  Purwokerto  beroperasi  mulai September 1945 sampai Agustus 1948. Selanjutnya, bergabung dalam RRI Jawa Tengah yang berkedudukan di Magelang. Mulai awal tahun 1950, RRI Purwokerto bergabung  dengan  RRI  Yogyakarta  sampai  dengan  awal  tahun  1964.  Dengan demikian, RRI Purwokerto bisa beroperasi kembali secara mandiri di Purwokerto
— dengan segala keterbatasannya pada 20 Mei 1964, bertempat di bekas gedung kesenian “Sri Surya.”
Setelah  pemerintah  Orde  Baru  berkuasa,  mulai  Pelita  I  diadakan pembenahan-pembenahan  di  berbagai  sektor  termasuk  penambahan  tenaga  kerja hingga mencapai 81 orang termasuk tenaga honorer (Soegito, 1979: 28). Tak hanya masalah tenaga kerja saja, tetapi juga kekuatan daya pemancar juga ditambahkan. Jika  pada  awal  kemerdekaan  hanya  memiliki  sebuah  pemancar  SW  yang berkekuatan 25 watt, maka pada saat diudarakan kembali di tahun 1964, ditambah menjadi 75 watt. Kemudian, semakin meningkat pada dari waktu ke waktu hingga mencapai 1 KW. Selain itu, ditingkatkan lagi dengan sebuah pemancar MW yang kekuatannya hingga mencapai 10 KW.
Pemancar itu terletak di wilayah Jompo Kulon dan pengoperasiannya mulai tahun  1976.  Selanjutnya,  disusul  dengan  pengadaan  sebuah  mobil  unit  yang dilengkapi  dengan  pemancar,  studio  bicara  serta equipment lainnya  untuk keperluan-keperluan siaran yang berada di luar radio (Soegito, 1979: 28-29). RRI Purwokerto di bawah koordinasi RRI Pusat mengacu pada  kebijakan siaran yang digariskan  oleh  Direktorat  Radio,  Televisi  dan    Perfilman.    RRI  Purwokerto berposisi sebagai stasiun Regional II selain harus memenuhi kewajiban terhadap RRI Pusat juga memiliki programa sendiri.
Sebagai  stasiun  penyiaran  regional  RRI  Purwokerto  memiliki  berberapa program,  yakni  Siaran  Pedesaan,  Siaran  Berita  Daerah,  Siaran  Pendidikan,  dan Kesenian Tradisional.  Untuk  program  Siaran  Pedesaan  RRI  Purwokerto  dimulai tahun 1968,  dengan durasi tayang dua kali dalam seminggu yaitu hari Senin dan Kamis dengan waktu siaran mulai pukul 05.15 WIB hingga pukul 05.45. Pada malam
harinya, siaran dimulai pada pukul 18.30 sampai dengan pukul 19.00 WIB.  Adapun materi siaran sebagian besar di titik beratkan kepada masalah-masalah pertanian.
Dalam penyelenggaraan Siaran Pedesaan ini masih sangat sederhana, dari mulai teknik penyajian  hingga isi  beritanya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa dialek Banyumasan agar lebih komunikatif  bagi  sebagian besar masyarakat. Hal tersebut  juga  diselaraskan  dengan    kebijakan  Direktorat  Jenderal  Radio  yang menghendaki  adanya  upaya  mensukseskan  pembangunan,  dengan  melalui  siaran yang bisa memunculkan simpati rakyat, dan memberikan partisipasinya. Oleh karena itu,  topik-topik  yang  disajikan  memiliki  tujuan  untuk  menunjang  kepentingan pembangunan  melalui  Siaran  Pedesaan.  Berita  daerah  dari  RRI  Purwokerto, disiarkan selama dua kali dalam sehari. Adapun sumber berita utama yang disiarkan adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di wilayah Jawa Tengah, misalnya bencana alam,  kegiatan-kegiatan  ekonomi,  dan  kegiatan-kegiatan  yang  bersifat  sosial budaya.

## B. Orde Baru dan Munculnya Ide “Siaran Pedesaan”

## 1. Swasembada Pangan dan Kebijakan Pembangunan Pedesaan
Pembangunan  pedesaan  dilatarbelakangi  oleh  ketimpangan  antara  desa dengan  kota.  Ketimpangan  tersebut  mendorong  negara-negara  berkembang termasuk Indonesia untuk lebih meningkatkan perhatiannya terhadap pembangunan desa, diawali dengan aktivitas meningkatkan produksi-produksi pertanian (Imam Harjanto,  2011:  131).  Pembangunan  pedesaan  di  Indonesia  telah  menjadi  fokus perhatian  pemerintah  sejak  awal  kemerdekaan.  Namun,  dalam  pelaksanaannya, strategi  pembangunan  di  pedesaan  masih  sering  mengalami  kendala  terutama masalah pendanaan.
Akhir  pemerintahan  Presiden  Soekarno  menyisakan  derita  ekonomi  yang sangat parah. Kondisi ini tercermin dengan melambungnya inflasi di akhir tahun 1966 sebesar 650% (Poesponegoro dan Notosusanto, 2008: 430). Oleh karena itu, pemerintahan Presiden Soeharto berupaya menata kembali perekonomian nasional
menjadi salah satu skala prioritas. Landasan berpijak pemerintah Orde Baru adalah Ketetapan  MPRS  No.  XXIII/MPRS/1966  tentang  Pembaharuan  Kebijakan Landasan  Ekonomi,  Keuangan  dan  Pembangunan  (Poesponegoro  dan Notosusanto, 2008: 431). Berlandaskan ketetapan tersebut, Pemerintah Orde Baru dalam  membangun  kekuatan  ekonomi  mandiri  melalui  program  Rencana Pembangunan  Lima  Tahun  tahap  satu  (Repelita  I),  melakukan  usaha  untuk mewujudkan ketahanan pangan bagi masyarakat.
Bidang pangan di Indonesia yaitu “beras” seolah-olah bisa mewakili jenis- jenis  bahan  pokok  pangan  yang  lain.  Ini  tebukti  pada  tahun  1967  musim  kering panjang melanda Asia Tenggara yang berakibat gagal panen, termasuk Indonesia. Krisis beras tahun 1967 mengisyaratkan para perumus kebijakan, bahwa program penyediaan  beras  memegang  peranan  utama  dalam  kebijakan  stabilisasi  bahan pokok pangan secara keseluruhan, dengan bobot 31% dari kebutuhan bahan pokok pangan lainnya ( Mears dan Moeljono dalam Anne Booth dan Peter McCawley, 1990: 39). Oleh  k arena  itu,  mulai  tahun  1968  pemerintah  berkonsentrasi  penuh  untuk mencukupi ketersediaan beras.
Adapun langkah yang diambil antara lain berusaha untuk mencukupi sarana prasarana pertanian yang dibutuhkan, seperti mencukupi kebutuhan alat pertanian, kebutuhan  pupuk,  rehabilitasi  dan  pengadaan  infrastruktur  pertanian  misalnya bendungan/waduk,  memasyarakatkan  bibit  padi  unggul  dan  tak  kalah  penting menggalakan  para  petani  agar  memiliki  pengetahuan  yang  memadahi  dalam pengelolaan  pertanian.  Pengetahuan  tersebut  bisa  didapat  melalui  kegiatan Bimas/Inmas  maupun  progran  Siaran  Pedesaan  RRI.  Sehingga  pada  tahun  awal Repelita I pertumbuhan produksi beras terjadi peningkatan rata-rata 4,4%  hingga 4,5% ( Booth dan McCawley, 1990: 47) pada tahun 1969, 1970, 1971. Diharapkan pula dengan  penguasaan  pengetahuan  pertanian  yang  lebih  luas,  para  petani  mampu mengembangkan kegiatan pertaniannya pada sektor produksi bahan pokok pangan yang lain di luar produksi padi.
Kabupaten  Banyumas  memiliki  lahan  pertanian  yang  subur.  Kondisi  ini tidak  lepas  dari  perhatian  pemerintah  untuk  meningkatkan  pembangunan masyarakat pedesaan atau rural development , dengan kegiatan awal yang berkaitan
dengan produktivitas pertanian (Rina Rahayu, 2016: 130). Desa  merupakan sumber penghasil  bahan  pokok  pangan,  hal  ini  karena  berhubungan  dengan  struktur perekonomian masyarakatnya yang bersifat agraris (Icuk dan Erwin, 2019: 3). Desa merupakan hinterland , karena masyarakat desa lebih banyak memproduksi  bahan pokok  pangan  dibanding  menjadi  konsumen  ( Booth  dan  McCawley,  1990:  9) . Memang  konotasi  awal  mengenai  pembangunan  desa  dianggap  identik  dengan masalah pertanian ( Umar Nain, 2019: 23). Maka dari itu, wilayah Kabupten Banyumas yang memiliki lahan pertanian produktif pada tahun 1970 pernah mendapat kunjungan inkognito dari Presiden Soeharto ke desa-desa ( Mahpudi, 2014: 32). Tentu saja tujuan kunjungan  ini  untuk  melihat  secara  langsung  pelaksanaan  pembangunan infrastuktur  pertanian yang  ada  di  Kabupaten  Banyumas,  seperti  proyek  bendungan Tajum yang merupakan implementasi sebagian  program Repelita I, khususnya pada bidang pembangunan pertanian.
Selain  itu,  dalam  pembangunan  pertanian,  produksi  padi  merupakan program  prioritas  utama  dalam  Pelita  I.  Maka  untuk  menunjang  pencapaian program  dibentuk  program  Bimas,  tingkat  nasional  hingga  tingkat  kecamatan. Program  ini  memperkenalkan  serta  memperluas  penggunaan  teknologi  pertanian yang  baru  (Nor  Huda,  2011:  67).  Bagi  masyarakat  pedesaan  Banyumas,  adanya perhatian  pemerintah  dalam  soal  pembangunan  desa  memberi  keuntungan  besar dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan masyarakat.

## 2. Gagasan dan Format Siaran Pedesaan RRI Purwokerto
Sudah  sejak  tahun  1950-an,  banyak  pemerintahan  di  negara-negara berkembang  seperti  Brasil,  Filipina,  termasuk  Indonesia  menerapkan  dan memanfaatkan  siaran  radio  yang  bertujuan  untuk  menyebarkan  pesan-pesan pembangunan terutama yang berkaitan dalam bidang pertanian kepada masyarakat pedesaan (Onong Uchana, 2009: 88). Di Indonesia, siaran  pertanian secara aktif dilakukan  dan  berorientasi  pada  tujuan  nasional,  seperti  bagaimana  cara memanfaatkan  lahan,  pengenalan  teknologi  pertanian  dan  lain  sebagainya.  Oleh karena  banyak  masyarakat  petani  yang  tinggal  di  pedesaan,  maka  lembaga penyiaran  di  pedesaan  harus  memiliki  kompetensi  pertanian  dan  sebagai
komunikator  yang  efektif,  terutama  setelah  berkembangnya  Radio Farm  Forum (Onong  Uchana,  2009:  89).  Radio  memiliki  peran  penting  dalam  penyampaian informasi  terhadap  kelompok  pendengar  sebagai  acuan  mereka  dalam melaksanakan  kegiatan  pertanian  (Savitri,  2014:  37).  RRI  Purwokerto memunculkan  sebuah  kreativitas  berupa  Siaran  Pedesaan.  Program  Siaran Pedesaan  disampaikan  sebagai  bentuk  propaganda  ekonomi  kepada  masyarakat agar bisa tercapai swasembada pangan. Ternyata konsep ini juga dipakai di nagara lain seperti di Cekoslovakia, dengan menyiarkan program Siaran Pedesaan untuk meningkatkan  bidang pertanian hingga produksi nasional ( Jarlovs Kostal, 1979: 67).
Program  Siaran  Pedesaan  RRI  Purwokerto  berawal  dari  suatu  “Program Acara bernama Obrolan Pak Singa yang dimulai 10 Oktober 1968”, jelas Wahyu Hardiatana, pensiunan pegawai RRI Purwokerto sekaligus putra dari pemeran Pak Singa, pada 10 Juli 2023 di Purwokerto. Pak Singa merupakan nama tokoh dalam acara siaran tersebut. Pemeran tokoh Pak Singa bernama Soemarno Wiryodiharjo yang  berprofesi  sebagai  penyiar  senior  RRI  Purwokerto.  Di  samping  itu,  juga melibatkan  pemeran  tokoh-tokoh  lain  dalam  acara  Obrolan  Pak  Singa  seperti Paman  Karya,  Wak  Tamamad,  Mbekayu  Gembrot  dan  sebaginya.  Inti  acara Obrolan  Pak  Singa  tersebut  seputar  “gendu-gendu  rasa  (ajakan)  untuk meningkatkan  cara  bertaninya  agar  hasil  meningkat  pula”,  sambung  Wahyu Hardiatana.  Acara  Obrolan  Pak  Singa  disiarkan  setiap  hari  Kamis  pukul  21.00- 10.00 WIB. Acara Obrolan Pak Singa semakin mendapat perhatian dari masyarakat, sehingga  tim  pengelola  acara  berinisiatif  untuk  mendapatkan  nama-nama  dan alamat para pendengar. Adapun cara yang ditempuh para peserta pendengar untuk mengirim  nama  dan  alamat  melalui  kantor  pos.  Setelah  data  peserta  pendengar didapat dari kantor pos, maka setiap acara siaran peserta pendengar bisa disapa yang diselingi  dengan  lagu  hiburan.  Dengan  cara  tersebut,  peserta  pendengar  acara Obrolan Pak Singa semkin meningkat.
Seiring  dengan  program  pemerintah  bidang  ekonomi  yakni  mewujudkan swasembada  pangan  RRI  Purwokerto  sebagai  bagian  dari  institusi  pemerintah memberi dukungan atas pencapaian program tersebut. Terkait hal tersebut, Acara Obrolan  Pak  Singa  oleh  seorang  penyiar  senior  bernama  Setyo  Tamtomo
mengusulkan agar “Acara Obrolan Pak Singa diubah dan dikembangkan menjadi Program  Siaran  Pedesaan”,  jelas  Setyo  Tamtomo,  pensiunan  penyiar  RRI Purwokerto,    pada  10  Agustus  2023  di  Purwokerto.  Dengan  demikian,  acara Obrolan  Pak  Singa  merupakan  tonggak  terbentuknya  Siaran  Pedesaan  RRI Purwokerto. Adapun SK dari pemerintah terbit pada tahun 1969, yaitu SK Menteri Pertanian dan Menteri Penerangan No 2 Tahun 1969 tentang Siaran Pedesaan mulai dilaksanakan dengan bekerjasama antara Departemen Pertanian beserta Direktorat Penyuluhan, Departemen Penerangan bersama RRI Pusat (Jakarta) pada tanggal 24 September  1969  (Djoko  Waluyo,  1993:  20).  Dengan  demikian,  Siaran  Pedesaan RRI  Purwokerto  dilaksanakan  lebih  awal  dibanding  dengan  terbitnya  SK  dari pemerintah,  sehingga  RRI  Purwokerto  merupakan  pelopor  bagi  RRI  lain  dalam pelaksanaan program Siaran Pedesaan.
Guna meningkatkan kualitas produk siaran, baik yang menyangkut variasi dan kedalaman materi, jangkauan pendengar maupun teknis kemasan produk, “RRI Purwokerto  mengadakan  kerja  sama  dengan  instansi  lain  terkait  seperti  Dinas Pertanian”, jelas  Rica Diana Tersna, pensiunan pegawai RRI Purwokerto sekaligus pengasuh  Siaran  Pedesaan,  pada 20  Agustus  2023  di  Purwokerto. Didi  Supriyadi, pensiunan penagawai (penyuluh) Dinas Pertanian penyusun naskah siaran, pada 5 September 2023 di Purwokerto, menuturkan bahwa format naskah Siaran Pedesaan dikemas  dalam  bentuk  drama,  sehingga  terkesan  seperti  sedang  ada  kegiatan pembelajaran  tentang  pertanian.  Selain  itu  Titik  Sunarti,  pensiunan  pegawai (penyuluh) Dinas Pertanian dan pengasuh Siaran Pedesaan, pada 20 September 2023 di Purwokerto, menjelaskan agar mudah diterima mayarakat maka siaran dilakukan dengan menggunakan bahasa Jawa dialek Banyumasan. Kemudian, Titik Sunarti memberi contoh perkataan dalam Siaran Pedesaan sebagai berikut,
“.. ..esih esuk kie Bapak-Bapak karo Ibu-Ibu Tani, lagi pada ngapa kiye ya esuk- esuk, ealah kae ati-ati kue lha risbane mbok pada njeblos, wis pada depupuki apa urung kue tanamane, dewek kue kudu sering-sering nggatekna tanemane dewek supaya kindar saka hama-hama sing pada teka... .”
Dengan penggunaan bahasa yang disesuaikan adat dan budaya Banyumas, maka inti dari materi siaran mudah diterima masyarakat. Di samping itu, naskah
Siaran  Pedesaan  ditulis  dengan  bahasa  lokal  juga  ditulis  dengan  bahasa  Sunda, karena  jangkauan  siaran  mencapai  wilayah  Jawa  Barat  bagian  timur  seperti Kabupaten Ciamis bagian timur dan sebagaian wilayah Kabupaten Kuningan dan Cirebon  bagian  tenggara.  Dalam  Siaran  Pedesaan  berbahasa  Sunda,  Rica  Diana Tresna memberi contoh percakapan pembuka siaran,
“ Alo-alo  tani  sareng  warga  wilujang  patepang  deui  acara  Gerbang  Desa  RRI Purwokerto wilujeng ngadangukeun...”
“Alo-alo tani sareng warga pedesaan, kumaha wartosna...”
“Teh alo-alo tani kangge wengi ie, mbi sareng mang bade medarkeun ngenaan pembibitan kalapa, teh panginten sabagia.. ”
Dengan berbagai upaya dilakukan oleh para pengasuh Siaran Pedesaan RRI Purwokerto, dengan maksud agar minat masyarakat mengikuti acara siaran tersebut terus meningkat. Harapan lebih lanjut mesyarakat petani punya pengetahuan dan keterampilan  dan  bisa  diterapkan  dalam  kegiatan  pertaniannya  agar  mampu meningkatkan hasil panennya.

## C. Respons Masyarakat terhadap Program Siaran Pedesaan
1. Terbenrtuknya Kelompok Pendengar secara Mandiri
Atas  dasar  SK  Menteri  Pertanian  dan  Menteri  Penerangan  No.  2/1969 tentang Siaran Pedesaan, maka untuk wilayah Kabupaten Banyumas atas dorongan Departemen Pertanian kabupaten terbentuklah Kelompok Pendengar (Kelompen) secara  mandiri  di  berbagai  desa  di  Kabupaten  Banyumas.  Adapun  anggotanya berawal dari para pendengar dan simpatisan acara Obrolan Pak Singa.  Menurut catatan Titik Sunarti, jumlah kelompok pendengar di Kabupaten Banyumas yang terbentuk pada periode awal tahun 1969 terdiri dari 42 kelompok pendengar dengan anggota 35-60 orang setiap kelompok pendengar. Dan sampai dengan awal tahun 1980, jumlah kelompok yang terbentuk ada 510 kelompok pendengar. Kondisi ini juga diikuti kabupaten-kabupaten lain di Jawa Tengah, sehingga akhir tahun 1985 kelompok  pedengar  yang  ada  di  Jawa  Tengah  mencapai  44.006  kelompok pendengar (Putri Edtrieka Sari, 2016: 32).
2. Mengenalkan Teknologi Baru Bidang Pertanian
Siaran  Pedesaan  RRI  Purwokerto  memberi  bekal  pengetahuan  dan
ketrampilan dalam tata cara bertani. Didi Supryadi, pensiunan penyuluh Pertanian Kabupaten Banyumas di Purwokerto pada 5 September 2023, menjelaskan  bahwa dalam rangkaian Siaran Pedesaan RRI Purwokerto, penyuluh pertanian dierjunkan ke lapangan untuk memperkenalkan alat-alat pertaian modern. Dalam hal ini, dapat dipahami  agar  para  petani  mau  dan  mampu  mengoperasikan  alat-alat  pertanian modern,  sehingga  pekerjaan  lebih  efektif  baik  tenaga,  waktu  dan  biaya.  Sebagai contoh, yang semula lahan sawah dikerjakan dengan cangkul atau dibajak dengan bajak  sapi  atau  kerbau,  selanjutnya  beralih  dikerjakan  dengan  bajak  traktor. Termasuk  sampai  pengelolaan  hasil  panen,  misalnya  yang  semula  memproduksi beras dengan munumbuk padi/gabah dengan lesung dan alu, maka beralih ke mesin penggiling  padi  jadi  beras  atau selep .    Dengan  demikian,  Siaran  Pedesaan  RRI Purwokerto dapat memberi warna bagi kegiatan pertanian di Kabupaten Banyumas khususnya.

## KESIMPULAN
Kabupaten Banyumas memiliki luas wilayah 132.759 hektar dengan jumlah penduduk smapai tahun 1980-an sebanyak 1.225.328 jiwa. Penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani mencapai 151.479 orang (12,362%) dari jumlah penduduk keseluruhan pada tahun 1980. Wilayah Banyumas memiliki lahan pertanian  yang  subur  dan  sebagaian  besar  lahan  persawahan  yang  sangat  cocok untuk budidaya padi. Pusat administrasi pemerintah Kabupaten Banyumas berada di kota Purwokerto sejak tahun 1937.
Perkembangan  sistem  komunikasi  radio  di  wilayah  Banyumas  sudah berkembang sejak masa pendudukan Jepang yaitu Purwokerto Hosokyoku . Setelah proklamasi  kemerdekaan  Indonesia,  semua Hosokyuku yang  ada  di  Jawa dinasionalkan menjadi RRI pada 11 Septermber 1945. Oleh karena itu, Purwokerto Hosokyuku menjadi  cikal  bakal  RRI  Purwokerto.  Kehidupan  RRI  Purwokerto memang mengalami pasang surut dikarenakan kondisi politik di Indonesia. Pada 1948-1949,  RRI  Purwokerto  pernah  bergabung  dengan  RRI  Jawa  Tengah  di
Magelang,  dan  pada  awal  tahun  1950  bergabung  dengan  RRI  Yogyakarta.  RRI Purwokerto bisa beroperasi sendiri di Purwokerto pada 20 Mei 1964.
Pada  masa  kekuasaan  pemerintah  Orde  baru,  RRI  Purwokerto  sebagai bagian dari institusi negara banyak melibatkan diri dalam kebijakan pembangunan ekonomi  nasional,  khususnya  di  wilaayah  Kabupaten  Banyumas  dan  sekitarnya. Keterlibatan  yang  dimaksud  untuk  memberi  dukungan  terhadap  pencpaian swasembada pangan di Kabupaten Banyumas. Peran utama yang diberikan melalui program Siaran Pedesaan.
Program Siaran Pedesaan RRI Purwokerto sudah dimulai sejak tahun 1968, meskipun nama program belum Siaran Pedesaan tetapi disebut  acara Obralan Pak Singa.  Acara  Obrolan  Pak  Singa  menjadi  dasar  terbentuknya  program  Siaran Pedesaan RRI Purwokerto, setelah pemerintah menurunkan SK Menteri Pertanian dan Menteri Penerangan No.2/1969 tentang Siaran Pedesaan.
Respons  masyarakat  Banyumas  dan  sekitarnya  sangat  positif  terhadap program  Siaran  Pedesaan  RRI  Purwokerto.  Hal  ini  dibuktikan  semakin berkembangnya pembentukan kelompen/kelompencapir di berbagai wilayah desa di  Kabupaten  Banayumas.  Oleh  karena  itu,  kreativitas  produk  siaran  terus dikembangkan guna meningkatkan kualitas siaran. Keterlibatan instansi lain seperti Departemen  Pertanian  dan  Perguruan  Tinggi  sangat  memberi  dampak  positif terhadap  kualitas  produk  siaran.  Dengan  demikian,  Siaran  Pedesaan  bisa diposisikan sebagai program unggulan RRI Purwokerto.
Program  Siaran  Pedesaan  RRI  Purwokerto  telah  membawa  warna  baru dalam  pengelolaan  bidang  pertanian.  Hal  ini  menjadi  bukti  kontribusi  RRI Purwokerto  dalam  memberi  dukungan  terhadap  upaya  pencapaian  swasembada pangan di Kabupaten Banyumas.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin Ass., Djamalul. 1989. Sekali  di  Udara  Tetap  di Udara:  40  Tahun Radio Republik  Indonesia  11  September  1945-1985 ,  Jakarta:  PT  Galva Corporation
Arinda,  Diska  Meizi,  Ufi  Saraswati  dan  Abdul  Muntholib.  2017. “Krisis Ekonomi  di  Banyumas  1930-1935  Sampai  Perpindahan  Pusat Pemerintahan dari  Banyumas  ke  Purwokerto  Tahun  1937”  dalam Journal  of  Indonesian  History  6  (1), Semarang:  Jurusan  Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, UNNES.
Bogue,  Donald  J.,  dkk.  1979. The  Use  of  Radio  in  Social  Development ,  USA: University of Chicago.
Both, Anne dan Peter McCawley. 1990. Ekonomi Orde Baru , Jakarta: LP3ES.
Edrieka  Sari,  Putri.  2016.  ”Kelompencapir:  Motor  Penggerak  Kreativitas  dan Perekonomian Rakyat di Jawa Tengah 1984-1998”. Skripsi, Depok: Program Studi  Ilmu  Sejarah,  Fakultas  Ilmu  Pengetahuan  Budaya,  Universitas Indonesia.
Gottschalk,  Louis.  1975. Mengerti  Sejarah ,  terjemahan  Nugroho  Notosusanto, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Harjanto, Imam. 2011. Teori Pembangunan , Malang: UB Press.
Huda,  Nor.  2011.  “Revolusi  Hijau  dan  Gerakan  Petani  di  Magelang  Pada  Masa Akhir  Orde  Baru”, Tesis ,  Yogyakarta:  Jurusan  Sejarah,  Fakultas  Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
Kuntowijoyo.  2013. Pengantar Ilmu Sejarah . Yogyakarta: Tiara Wacana.
Mahpudi.  2014. Incognito  Pak  Harto  Perjalanan  Diam-diam  Seorang  Presiden Menemui Rakyatnya , Jakarta:  Yayasan Harapan Kita.
Nain, Umar. 2019. Pembangunan Desa dalam Prespektif Sosio Historis, Makassar:
Garis Khatulistiwa.
Penulis. BPS  Kabupaten  Banyumas  1980. Purwokerto:  Kantor  BPS  Kab.
Banyumas.
Penulis. Bupati-bupati Kabupaten Banyumas. 2014. Purwokerto: Dinas Arsip dan Perputakaan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Poesponegoro,  Marwati  Djoened    dan  Nugroho  Notosusanto.  2008. Sejarah Nasional  Indonesia Jilid VI , Jakarta: Balai Pustaka .
Pranoto,  Suhartono  W.  2014. Teori  &  Metodologi  Sejarah. Yogyakarta:  Graha Ilmu.
Prawironoto, Hartati, dkk. 1991. Dampak Masuknya Media Komunikasi Terhadap Kehidupan  Sosial  Budaya  Masyarakat  Pedesaan  Jawa  Tengah ,  Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya.
Rahayu, Rina. 2016. “Siaran Pedesaan dan Transformasi Sosial Ekonomi di Pedesaan Yogyakarta Tahun 1968 sampai 1990-an”, Tesis , Yogyakarta: Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Univertitas Gadjah Mada.
Rangga  Bawono,  Icuk  dan  Erwin  Setuadi.  2019. Optimalisasi  Potensi  Desa  di Indonesia , Jakarta: Grasindo.
Savitri,Carissa Nurrahma. 2014. “Hubungan Antara Program Siaran Gerbang Desa dengan Sikap Bertani Anggot Gabungan Kelompok Tani Lestari Desa Pasir Kulon  Kecamatan  Karanglewas  Kabupaten  Banyumas”, Skripsi, Purwokerto  :Jurusan  Ilmu  Komunikasi,  Fakultas  Ilmu  Sosial  dan  Politik, UNSOED.
Soegito. 1979. RRI Purwokerto Selintas , Purwokerto: PT Trio Argo Kencana.
Sudarmo,  M.W.R.  dan    B.S.  Purwoko.  2015. Sejarah  Banyumas  dari  Masa  ke Masa:  Sejak  Akhir  Abad  ketiga  sampaai  Bupati  Pilihan  Rakyat , Purwokerto: Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Sukardi, Tanto. (2014). Tanam  Paksa  di  Banyumas . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Uchana, Onong. 2009. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek , Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Waluyo,  Djoko.  1993. Penelitian  Profil  Kelompencapir  Ganda  Mekar  : Peranannya  dalam  Penyebaran  Informasi  Pembangunan ,  Jakarta:  Balai Penelitian Pers dan Pendapat Umum DKI Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Penerangan, Departemen Penerangan RI.

## Wawancara dengan Narasumber
Wawancara.  Wahyu  Hardiatana,  Purwokerto.  10  Juli    2023.  Pukul.  09.30-12.00 WIB.
Wawancara. Setyo Tamtomo. Purwokerto. 10 Agustus 2023. Pukul. 12.30-14.15 WIB.
Wawancara. Rica Diana Tresna. Purwokerto. 20 Agustus 2023. Pukul. 10.00-12.30 WIB.
Wawancara  Didi  Supriyadi.  Purwokerto.  5  September  2023.  Pukul.  10.00-12.30 WIB.
Wawancara  Titik  Sunarti.  Purwokerto.  20  September  2023.  Pukul.  09.00-11.00 WIB.