## Vocal Point: Komunikasi Transformatif dalam Desa Melek Politik
Susilastuti DN, Basuki Agus Suparno dan Adi Soeprapto Program Studi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Yogyakarta Email: susilastuti_dn@yahoo.com
Abstract Politics is not only about participating to vote in general election, but also transforming what the constitution provides a mandate in realizing to the nation state’s dream. Therefore, politics must be articulated and must be conducted at any stages and levels of development including in the villages in triggering them to participate and involve at any kind of development programs. This research was devoted much time to realize a genuine of idea what we called it as Desa Melek Politik (Politics Literacy for Rural) in Desa Sendangsari Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman. Desa Melek Politik is a term that was used to describe a collaboration among parties who has been creating specific condition in a village that the politics as activities is very familiar and a close for them. Because of it, they can spend much time to participate and involve at any kind of programs were dedicated for people’s prosperous. By participatory research, this is successful creating a vocal point that refer to an agent who will disseminate, communicate and transform the ways and political directions in the village especially in Desa Sendangsari more productive and constructive tones. These resulst have been accepted and officially appreciated by local government that will ensure the available vocal point in Desa Sendangsari will be giving much advantages for a village.
Keywords: Vocal point, Desa Melek Politik, politics, village ,participation
Abstrak Politik  tidak  hanya  tentang  berpartisipasi  memberikan  suara  pada  pemilihan  umum  tetapi juga  untuk  menstranformasikan  apa  yang  konstitusi  mandatkan  dalam  mewujudkan  cita-cita negara. Oleh karena itu politik harus diartikulasikan dan dijalankan pada semua level di desa-desa dengan mendorong mereka berpartisipasi dan terlibat dalam segala bentuk program pembangunan. Penelitian ini memfokuskan pada gagasan “genuine” tentang Desa Melek Politik di Desa Sendangsari Kecamatan  Minggir  Kabupaten  Sleman.  Desa  Melek  Politik  merupakan  istilah  yang  digunakan untuk menggambarkan kolaborasi beberapa pihak yang telah menciptakan kondisi-kondisi tertentu yang  menjadikan  politik  sebagai  aktivitas  adalah  sesuatu  yang  akrab  dalam  kehidupan  di  desa. Karenanya, mereka menggunakan banyak waktu untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan yang didedikasikan bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui riset partisipatif, penelitian telah berhasil menciptakan vocal point yang merujuk pada aktor yang akan mendiseminasikan dan mengkomunikasi cara  dan  arah  politik  di  desa  khususnya  di  Desa  Sendangsari  agar  menjadi  lebih  produktif  dan konstruktif.  Pembentukan Vocal Point telah diterima masyarakat desa dan diapresiasi oleh pemerintah kabupaten  sebagai  kelompok  masyarakat  yang  akan  memberi  kemanfaatan  dalam  menyampaikan pesan-pesan komunikasi pembangunan.
Kata kunci: Vocal point, Desa Melek Politik, Politik, Desa, Patisipasi
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 14, Nomor 3, September - Desember 2016, halaman
Pendahuluan Secara sempit politik sering dipersepsikan sebagai  aktivitas-aktivitas  yang  berkaitan dengan  pemilihan  umum.  Hiruk  pikuk  yang menggambarkan  dinamika  kehidupan  politik diperlihatkan  dari event periodik  ini.  Melalui pemilihan  umum,  masyarakat  menyaksikan sorak  sorainya  para  kandidat  dan  partai  politik yang  saling  bersaing.  Ada  warna  warni  partai politik dan kandidat yang menjanjikan sesuatu. Bahkan praktek-praktek politik uang pun menjadi fenomena yang menyertai.
Sesungguhnya  politik  bukan  semata- mata tentang pemilihan umum, kampanye, janji politik,  atau  pencitraan  kandidat.  Politik  lebih dari  itu,  yang  mencakup  proses  pengambilan keputusan, mengalokasi sumber daya kekuasaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Semua itu merupakan bagian dari aktvitas politik yang yang mempunyai kedekatan dengan masyarakat. Persoalannya  adalah  bagaimana  mengubah perseptual buruk terhadap politik dan membawa persoalan  politik  menjadi  lebih  santun  dan bermartabat. Dari hasil penelitian yang dilakukan Susilastuti,  Suparno  dan  Suprapto  (2014) menunjukkan  kecenderungan  penilaian  negatif terhadap  politik.  Persepsi  publik  khususnya persepsi  pemilih  pemula  terhadap  politik mencakup  penilaian  sebagaimana  berikut: politik uang, korup, konflik dan kegaduhan, serta kualitas kepemimpinan yang mandul.
Dasar dari penelitian ini adalah keinginan melakukan  perubahan  perseptual  masyarakat terhadap  politik  yang  dipersepsikan  secara terbatas,  sempit  dan  pesimis.  Dalam  catatan penelitian  yang  pernah  dilakukan  Susilastuti, Suparno,  dan  Soeprapto,  (2014  dan  2015), dijelaskan bahwa meskipun persepsi negatif ini sangat kuat sebagai kognisi sosial, ternyata tetap ada  harapan    bahwa  persepsi  buruk  terhadap politik bisa berubah dan dapat diubah yang baik. Harapan  ini  dibebankan  dan  bertumpu  pada pendidikan politik.
Beberapa pihak dari akademisi,  komisioner KPU dari semua Kabupaten di wilayah DIY, KPU DIY, KPU  Pusat,  Partai  Politik,  mahasiswa,  aktivis,
media, dan para guru yang berasal dari beberapa jenjang  sekolah  yang  merupakan  subjek  dalam penelitian  menyakini  bahwa  pendidikan  politik mampu  menggeser  dan  mengubah  kualitas penyelenggaraan  pemerintahan  dan  persepsi buruk terhadap politik.
Pemetaan  terhadap  perilaku  politik yang  dicerminkan  pada  cara-cara  masyarakat menggunakan  hak  pilihnya  pun  memunculkan karakteristik  tertentu  yang  tidak  semuanya menggembirakan.  Pertama,  pemilih  yang fanatik yang merupakan kelompok pemilih yang didasarkan  pada  orientasi  inklusif,  biasanya bersifat ideologis, sehingga tidak kritis. Kedua, pemilih yang apatis yang merasa memilih atau tidak,  tidak  berkaitan  dengan  kepentingan  dan perubahan bagi diri mereka. Ketiga pemilih yang skeptis  yang  menyangksikan  kemanfaatan  dari pemilihan  umum  itu  (Suparno  dan  Susilastuti, 2015).  Penjelasan  tersebut  menimbulkan kekuatiran terhadap nasib masa depan masyarakat terutama  kepedulian  mereka  terhadap  proses- proses pembangunan dan partisipasi mereka.
Hasil  penelitian  mencuatkan  kenyataan bahwa perilaku pemilih tidak berkaitan dengan pertimbangan  rasional.  Dengan  perkataan  lain, status sosial yang tinggi, tidak berkorelasi dengan perilaku politik yang cerdas. Dari sini kemudian muncul  variabel  kedua  yang  menjadi  harapan bagi perubahan dan perbaikan terhadap kualitas kehidupan  politik  masyarakat,  yakni  pemuda dan  atau  pemilih pemula,  selain  berharap  pada pendidikan  politik  yang  berkualitas  yang  telah disebutkan.
Pemuda atau pemilih pemula merupakan individu  atau  entitas  sosial  yang  masih  dan terus  berkembang.  Pemilih  pemula  dalam interaksinya  di  tengah  keluarga,  lingkungan sekolah,  pergaulan  maupun  terpaan  media, menyerap  sejumlah  informasi  tentang  politik. Sementara di masyarakat tersedia informasi tacit knowledge yang  merupakan  asumsi-asumsi, nilai-nilai,  batasan  moral  dan  idealisme,  batas- batas kepantasan, kearifan dan harapan-harapan bersama,  yang  mengendap  dalam  alam  bawah sadar  masyaraat.  Pengetahuan  yang  bersifat
tacit ini  akan menjadi explicit knowledge ketika dipicu  oleh  hal-hal  tertentu  yang  mendesaknya sehingga  membentuk  perilaku  mereka  dalam mensikapi  isu-isu  politik,  kebijakan,  program- program pembangunan termasuk dalam merespon pelaksanaan pemilu.
Informasi-informasi politik yang disampaikan  kepada  pemilih  pemula  pada dasarnya  berproses  secara nature (alamiah). Informasi politik yang berproses secara alamiah inilah  yang  menghasilkan tacit  knowledge . Selain itu informasi politik yang berproses secara nurture ( by design ) yang akan menjadi explisit knowledge .  Kedua  proses  ini  akan  membentuk satu pemahaman tentang politik.
Proses  pendidikan  yang  bersifat nature dan nurture pada  gilirannya  mengarahkan pada  urgensi  dan  relevansi  muatan/isi  pesan dalam  pendidikan  politik.  Di  tengah  carut marut  informasi  tentang  politik  dan  perilaku politik  yang  buruk,  informasi  politik  idealnya mencakup  persoalan  ideologi  dan  hukum dasar serta bagaimana sebuah proses kebijakan pembangunan  bangsa  ini  disusun.  Konten- konten ini bisa dieksplisitkan berdasarkan kultur di masing-masing daerah. Dalam kenyataannya, produksi pesan politik yang sebagian besar dapat dilihat melalui media, mempertontonkan wajah buruk tentang politik secara keseluruhan. Disebabkan pendidikan menjadi harapan bagi perubahan, maka tujuan utama pendidikan politik  bukan  hanya  untuk  meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu dari berbagai level (DPR,  DPRD  Propinsi/Kota/Kabupaten,  DPD, Pemilu  Presiden  atau  Pilkada  bahkan  tingkat pemilihan  kepala  desa)  tetapi  lebih  merupakan upaya  pembentukan  kesadaran  sebagai  warga negara.  Mereka  pada  gilirannya  akan  menjadi ujung tombak dan juru bicara bagi pembangunan bangsa  di  mulai  dari  level  pemerintahan  yang paling bawah yakni pemerintahan desa.
Dari permasalahan yang begitu mendasar itu,  maka  tulisan  dari  hasil  penelitian  ini berkepentingan  untuk  menginformasikan  hasil implementasi model pengembangan pendidikan politik yang sudah dilakukan oleh peneliti pada
tahun-tahun sebelumnya yang menjadi titik tolak bagi  pengembangan  model  pendidikan  politik dengan mewujudkan Desa Melek Politik. Wujud implementasi ini diwujudkan dengan perintisan berdirinya Desa Melek Politik yang diresmikan pada akhir tahun 2016.
Desa  Melek  Politik  merupakan  istilah yang  lahir  dari  praktek-praktek  diskursif  dari berbagai  pihak  seperti  pemerintah  Desa,  KPU Kabupaten Sleman, dan Pemerintah Kabupaten Sleman.  Dalam  level  operatif  perintisan  ini melibatkan  stakeholder  di  tingkat  desa,  yang mencakup  Kepala  Desa,  Karangtaruna,  tokoh- tokoh masyarakat desa dan kelompok-kelompok sosial  yang  berperan  dan  berpengaruh  yang merupakan  modal  bagi  bekerjanya  unsur  Desa yang sadar politik ini.
Desa  sadar  politik  ini  telah  menjadi percontohan  pendidikan  politik  pada  pemilih pemula  yang  memiliki  dimensi  yang  sangat luas  yang  tercermin  dari  permasalahan  pokok dalam  penelitian  berbasis action  research ini, yakni:(1)  Bagaimana  mengimplementasikan pengembangan  model  pendidikan  politik  bagi pemilih  pemula  dalam    rangka  memperbaiki kualitas pengetahuan politik bagi masyarakat desa ? dan (2) Bagaimana bentuk  pendidikan politik bagi pemilih pemula yang mampu  membentuk kesadaran  sebagai  warga  negara  yang  terlibat dalam kegiatan pembangunan di desa?
Pendidikan  pada  dasarnya  merupakan sebuah  upaya  untuk  mendidik  insan  manusia untuk mempunyai pengetahuan atas suatu yang akan  membentuk  sikap  atau  perilakunya  atas suatu  hal.  Pendidikan  sebagaimana  tercantum dalam    UU  No  20 Tahun  2003  tentang  Sistem Pendidikan  adalah  usaha  sadar  dan  terencana untuk  mewujudkan  suasana  belajar  dan  proses pembelajaran  agar  peserta  didik  secara  aktif mengembangkan  potensi  diri  untuk  memiliki kekuatan  spiritual  keagamaan,  pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan diri,  masyarakat, bangsa dan negara.
Paulo  Freire  (1996:ix)  merumuskan hakikat  pendidikan  dalam  suatu  dimensi  yang
Susilastuti DN, Basuki Agus Suparno dan Adi Soeprapto, Vocal Point: Komunikasi Transformatif ...
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 14, Nomor 3, September - Desember 2016, halaman
sifatnya sama sekali baru. Pendidikan haruslah berorientasi  kepada  pengenalan  realitas  dan diri sendiri. Pengenalan itu tidak cukup bersifat objektif atau subjektif, tetapi harus kedua-duanya. Kebutuhan  objektif  untuk  mengubah  keadaan yang tidak manusiawi, yang selalu memerlukan kemampuan  subjektif  (kesadaran  subjektif) untuk mengenali lebih dahulu keadaan-keadaan yang tidak manusiawi Dalam relasi semacam ini, segi kompetensi dan  kualifikasi  subjek  penyampai  pesan, kesadaran subjek penerima pesan, dan relevansi isi  pesan  dalam  proses  pendidikan  menjadi sangat  penting  dan  vital  (Lawson-Tancred, 1991:  74).  Setiap  orang  memiliki  kemampuan etis dalam mempengaruhi orang lain dalam cara- cara komunikasi yang dapat diterima oleh orang lain  untuk  mengubah  persepsi  dan  pandangan yang sebelumnya ia terima (Planalp and Ftiness, 2011:138).  Proses-proses  komunikasi  menjadi situasi  penting  yang  dapat  digunakan  untuk menentukan keberhasilan proses pendidikan dan perubahan perilaku individu.
Sistem pendidikan yang mapan selama ini dapat diandaikan sebagai sebuah bank ( banking concept  of  education )  di  mana  peserta  didik diberi  pengetahuan  agar  kelak  mendatangkan hasil berlipat ganda. Peserta didik adalah objek investasi dan sumber deposito potensial. Mereka tidak berbeda dengan komoditas ekonomi. Anak didik  pun  diperlakukan  sebagai  bejana  kosong yang akan diisi sebagai penanaman modal ilmu pengetahuan yang akan dipetik hasilnya kelak. Fakih (2000:92) menjelaskan bahwa pendidikan adalah proses “produksi” kesadaran kritis, seperti menumbuhkan kesadaran kelas, kesadaran gender maupun  kesadaran  kritis  lainnya.  Pendidikan merupakan  suatu  sarana  untuk  “memproduksi” kesadaran  dan  mengembalikan  kemanusiaan, dan  dalam  kaitan  ini,  pendidikan  berperan membangkitkan kesadaran kritis sebagai prasarat upaya untuk pembebasan.
Kemuliaan dari tujuan pendidikan adalah melakukan refleksi kritis, terhadap sistem dan ‘ ideologi yang dominan’ yang tengah berlaku di masyarakat,  serta  memperbaiki  sistem  tersebut
untuk  memikirkan  sistem  alternatif  kearah transformasi  sosial  menuju  suatu  masyarakat yang adil. Keinginan untuk melakukan perubahan terhadap  persepsi  negatif  terhadap  politik merupakan bagian dari tujuan pendidikan yang bertumpu melalui proses-proses komunikasi. Aspek ini dimanifestasikan dalam bentuk kemampuan  menciptakan  ruang  agar  muncul sikap kritis terhadap sistem dan sruktur ketidak adilan  sosial,  serta  melakukan  dekonstruksi terhadap diskursus yang dominan dan tidak adil menuju sistem sosial yang lebih adil. Pendidikan tidak  mungkin  dan  tidak  bisa  netral,  obyektif maupun “ detachment” dari kondisi masyarakat. Gagasan  pendidikan  kritis,  sebagaimana  yang dilansir  Azra  (2006)  merupakan  salah  satu prasyarat  penting  bagi  pertumbuhan  sistem politik  demokrasi,  mengingat  di  dalamnya terdapat  proses  transformasi  realitas,  termasuk realitas  politik  yang  pada  gilirannya  bertujuan membentuk  masyarakat  sipil  (civil  society). Menurut Azra terdapat setidaknya  dua  dimensi dalam  pendidikan  kritis.  Pertama,  dimensi internal yang berkaitan dengan dunia pendidikan itu sendiri, kelembagaan, kandungan atau muatan pendidikan, dan terakhir proses-proses pendidikan yang berlangsung di dalamnya. Kedua, dimensi eksternal yang berkaitan dengan kondisi di luar pendidikan yang bagaimana pun mempengaruhi dunia pendidikan secara keseluruhan.
Pendidikan  merupakan  tempat  untuk mendiskusikan  masalah-masalah  politik  dan kekuasaan  secara  mendasar,  karena  pendidikan menjadi ajang terjalinnya makna, hasrat, bahasa dan  nilai-nilai  kemanusiaan.  Pendidikan  yang tidak lain merupakan proses-proses komunikasi ini  untuk mempertegas keyakinan secara lebih mendalam cita-cita moral.
Sebagai  sebuah  dasar  untuk  melakukan perubahan,  pendidikan  merupakan  tindakan menggabungkan  antara  rekayasa  politik  dan upaya  untuk  menciptakan  berbagai  alternatif kehidupan yang baru. Pendidikan juga menjadi ajang  untuk  menuangkan  komitmen  yang tinggi  dari  para  pendidik  guna  menciptakan sistem politik yang emansipatif, bukan sekedar
memenuhi tuntutan pedagogis semata. Keterjalinan  ini  akan  semakin  kuat  dan utuh  ketika  pola-pola  pendidikan  dikuatkan oleh perilaku belajar. Pendidikan mensyaratkan adanya perilaku belajar yang aktif. Belajar adalah sebuah  bentuk  penemuan  kembali,  penciptaan kembali dan penulisan kembali. Perilaku belajar berarti  memikirkan  pengalaman,  sedangkan memikirkan  pengalaman  adalah  cara  terbaik untuk berpikir secara benar. Adapun  proses  belajar  (daur  belajar)  dalam pendidikan  kritis  dapat  digambarkan  sebagai berikut (Safe’i, 2006) :

## Gambar.1. Pendidikan Politik dan Komunikasi Transoformatif Kesadaran Bernegara
Pendidikan  politik  sering  rancu  dengan pendidikan  pemilih  yang  selama  ini  dilakukan menjelang pemilihan umum. Pendidikan politik mempunyai tujuan untuk membentuk masyarakat mempunyai kesadaran sebagai warga negara. Pendidikan  politik  bertujuan  untuk membangun  sebuah  ikatan  yang  kokoh  antara masyarakat  dan  negara  (dalam  hal  ini  semua komponen yang ada dalam negara) sehingga akan muncul  sebuah  relasi  yang  saling  menguatkan. Itulah kenapa, terbentuknya Desa Melek Politik dengan  kader-kadernya  yang  merupakan  Vocal Point  sebagai  komunikator  transformatif  bagi pendidikan politik merupakan prestasi bersama di desa Sendangsari Kabupaten Sleman.

## Metode Penelitian
Participatory  Action  Research (PAR) (Reason  dalam  Guba  and  Lincoln,  1994) merupakan  metode  penelitian  yang  digunakan untuk mengembangkan ruang baru dan rekayasa sosial,  dalam  konteks  ini  adalah  perintisan pembentukan  Desa  Melek  Politik  di  Desa Sendangsari  Kabupaten  Sleman.  Perinitsan  ini dilakukan  melalui  proses-proses  komunikasi dalam  pendidikan  politik  masyarakat  yang mandiri.
Penelitian ini memberi penekanan pada subyek yang diteliti untuk melakukan, memproduksi dan melakukan  tindakan-tindakan  yang  bertujuan memberdayakan  dan  mencerahkan  mereka melalui pendampingan dan keterlibatan peneliti di dalam proses-proses produksi sosial tersebut. Seperti  yang  dikatakan  Reason  (1994:328) bahwa  penelitian  partisipatoris  berimplikasi pada usaha masyarakat untuk memahami peran pengetahuan  sebagai  instrumen  kekuasaan  dan kontrol.  Tujuan  utamanya  adalah enligthment and  awakening  of  common  people, melakukan pencerahan  dan  membangunkan  masyarakat dengan tindakan yang mereka lakukan bersama dengan penelitinya.
Penelitian  tindakan  partisipatif  bermula dari pandangan adanya posisi masyarakat yang berdaya  dan  tidak  berdaya,  berpengetahuan dan  tidak  berpengetahuan,  berketrampilan  dan ketidaktrampilan,  mandiri  dan  ketergantungan. Dengan posisi ini, peneliti terlibat dalam tindakan- tindakan  tertentu  untuk  melakukan  pencerahan dan  pemberdayaan  yang  kemanfaatannya  akan dirasakan dalam jangka panjang bagi kelompok masyarakat itu sendiri.
Dari  aspek  yang  lain  disebutkan  bahwa dengan  melalui  penelitian  tindakan  partisipatif para  peneliti  akan  merasakan  dinamika kehidupan  masyarakat  secara  langsung  sebagai lived experience dari orang-orang yang diteliti, gagasan yang tercermin dari pengalaman aktual. Dengan demikian penelitian tindakan partisipatif adalah  penelitian  di  mana  para  peneliti merasakan,  menikmatinya  dan  memahaminya sebagai realitas (Reason, 1994: 328)
Susilastuti DN, Basuki Agus Suparno dan Adi Soeprapto, Vocal Point: Komunikasi Transformatif ...
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 14, Nomor 3, September - Desember 2016, halaman
Langkah-langkah penelitian yang dilakukan mencakup: desain riset, pengumpulan data,  analisis  data  dan  pada  tahap  berikutnya memunculkan  proses-proses  kolaboratif  dan dialog  yang  memberdayakan,  memotivasi, meningkatkan self esteem dan mengembangkan solidaritas komunitas. Menurut de Roux (1991) tahapan  tersebut  mencakup  level  rasional  dan level emosional.
Pertemuan-pertemuan dengan komunitas dan peristiwa-peristiwa dengan berbagai macam jenisnya  adalah  bagaian  penting  dari  PAR, menyajikan  identifikasi  terhadap  isu-isu  yang ada,  menyatakan  kembali  kepekaan  terhadap komunitas  dan  menekankan  potensi  yang membebaskan  dan  memberdayakan,  memiliki kepekaan  dalam  mengumpulkan  informasi, kemampuan melakukan perkembangan terhadap proyek  dan  mengembangkan  kemampuan komunitas  untuk  melanjutkan  proses-proses pembangunan.
Dalam  keterlibatan  peneliti  terhadap sejumlah  kegiatan  yang  ada,  peneliti memanfaatkan dongeng, sosiodrama, permainan, wayang,  lagu,  menggambar,  melukis  dan aktivitas  lainnya  untuk  memvalidasi  data  yang diperoleh. Semua forum yang relevan, berguna dalam  merumuskan  terbentuknya  jenis  dan model  pemberdayaan.  Pada  tahap  berikutnya, peneliti  mengadakan  pertemuan-pertemuan yang  mendialogkan  bagaimana  sebaiknya  dan program-program  apa  yang  dapat  dilakukan berdasarkan pada temuan data sebelumnya. Dengan perkataan lain, aksi dan tindakan partisipatif  seperti  yang  telah  disebutkan  itu, peneliti  mengembangkan  program  kepentingan pemberdayaan  bagi  masyarakat.  Dari  langkah- langkah  inilah  kemudian  menghasilkan  Desa Melek  Politik  dan  terbentuknya  Vocal  Point sebagai  komunikator  dalam  pendidikan  politik masyarakat yang mandiri di desa tersebut.

## Hasil dan Pembahasan
Persepsi Buruk terhadap Politik Politik  seringkali  dipahami  sebagai sesuatu  yang  jahat,  kejam  dan  kotor  sehingga
tidak setiap orang yang bersedia terlibat dalam kehidupan politik karena politik hanya dipahami secara  terbatas  yaitu  perebutan  kekuasaan. Secara  empirik  masyarakat  melihat  bahwa perebutan kekuasaan selalu “memakan” korban dan  senantiasa  dipenuhi    hiruk  pikuk  dengan praktek-praktek  yang  kotor.  Realitas  tersebut menjadi  bahan  pengetahuan  dan  pengalaman masyarakat  di dalam memahami politik. Apalagi media mengemas persoalan ini yang juga secara terus menerus disajikan kepada publik. Apa yang dianggap  penting  oleh  media  pada  gilirannya membuat  persepsi  publik  mengikuti  apa  yang disajikan media.
Sementara  itu  pemerintah  Orde  Baru yang berkuasa hampir 32 tahun melalui berbagai kebijakan  telah  mampu  memberikan  persepsi bahwa politik milik elite dan masyarakat hanya menerima kebijakan. Dalam bidang pendidikan pun, sistem dibuat sedemikian rupa agar peserta didik sibuk dengan pelajaran atau kuliah sehingga sangat  minim  bersinggungan  dengan  politik. Pemahaman  politik  mahasiswa  lebih  diperoleh dari  pengalaman  praktis  dalam  berorganisasi yang banyak dari luar kampus Wacana tentang pendidikan politik mulai muncul kembali setelah tumbangnya Orde Baru. Masyarakat  “mulai”  lagi  secara  langsung  atau tidak  langsung  bersinggungan  dengan  politik. Namun,  memori  kolektif  yang  begitu  kuat tentang politik menyebabkan wacana pendidikan politik hanya muncul di arena-arena ketika akan terjadi perebutan kekuasaan di berbagai level. Pendidikan  politik  merupakan  sebuah  diksi yang  kerap  disebut  terutama  menjelang  proses pergantian  kepemimpinan  yang  melibatkan masyarakat, mulai dari pemilu legislatif, presiden sampai  pilkada  (Pemilihan  Kepala  Daerah). Pendidikan politik bahkan menjadi jargon bagi semua pihak yang berkepentingan dalam proses pergantian pimpinan tadi.
Padahal,  pendidikan  politik  bukan sekedar informasi tentang mekanisme menggunakan  hak  suara  menjelang  pemilu, tetapi  memahami  diri  sebagai  seorang  warga Negara yang ikut bertanggungjawab mengawal
Susilastuti DN, Basuki Agus Suparno dan Adi Soeprapto, Vocal Point: Komunikasi Transformatif ...
kehidupan yang demokratis. Pendidikan politik pada dasarnya adalah suatu proses pembelajaran politik  bagi  masyarakat  yang  akan  membentuk kesadaran  politik,  perilaku  politik  yang  cerdas dan pada gilirannya akan mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat didalamnya. Pendidikan  politik  dengan  demikian  sebagai tempat  sandaran  penting  bagi  keberlangsungan masyarakat  dan  sistem  politik  yang  sedang terancam. Misalnya proses rekrutmen elit politik yang didasarkan pada basis modal ekonomi dan tidak berdasarkan pada kualifikasi dan kompetensi tertentu;  politik  yang  tidak  berdasarkan  pada pemihakan  kepada  rakyat,  tercerabutnya  basis etika politik.
Adapun pendidikan politik, sebagaimana diungkapkan  oleh  Alfian  (dalam  Ahdiyana, 2009) merupakan usaha sadar untuk mengubah proses  sosialisasi  politik  masyarakat  sehingga mereka  memahami  dan  menghayati  nilai-nilai yang  terkandung  dalam  sistem  politik  ideal yang  hendak  dibangun.  Soemarno  (2002) mengemukakan,    pendidikan  politik  yang dilaksanakan negara bertujuan (1) mempersiapkan generasi penerus sebagai penerima dan pelanjut sistem nilai (sistem politik, pola keyakinan dan sistem budaya), (2) menyamakan sistem berpikir tentang  nilai-nilai  yang  dapat  mempedomani aktivitas kehidupan bernegara (3) memantapkan sikap jiwa di dalam melaksanakan sistem nilai- nilai sekaligus membangun hasrat melestarikan sistem  nilai.
Pertanyaanya  kemudian  siapakah  yang bertanggungjawab  terhadap  pendidikan  politik ini?  Pendidikan  politik  tidak  hanya  secara eksplisit disebutkan dalam kurikulum pendidikan formal  yaitu  sekolah  dari  berbagai  jenjangnya. Namun pendidikan politik dimulai dari keluarga, lingkungan sosialnya, sekolah dan lainnya. Proses panjang inilah, pada dasarnya masyarakat sudah  memiliki stock  of  knowledge sebagai kognisi  sosial.  Formasi  kognisi  sosial  ini terbentuk  dalam  kontinum  waktu  tertentu, terekam,  tersimpan,  dan  tersistematisasi  dalam struktur kognitif. Dalam terminologi lain, stock of  knowledge ini  merupakan tacit  knowledge
sebagai  pemahaman  dan  pengetahuan  alam bawah sadar yang perlu didorong keluar sehingga menjadi  sesuatu  yang  manifest  atau  eksplisit (Adi Suprapto, dkk, 2013) Interaksi masyarakat dengan masyarakat lainnya dalam kurun waktu tertentu mempunyai pengaruh  terhadap  pengetahuan-pengetahuan politik.  Proses  ini  dapat  pasif  dan  aktif  atau kontinum  di  antara  keduanya.  Keingintahuan terhadap pengetahuan, pada umumnya digerakan oleh  kebutuhan  informasi  yang  diperlukan  di seputar  kehidupan  mereka.  Dengan  demikian, proses mengetahui tidak dapat dipandang semata- mata  transfer  pengetahuan,  tanpa  memahami level  kepentingan  dan  kebutuhan  yang  mereka inginkan. Mereka mendialogkan apa yang mereka perlu ketahui dengan pengetahuan-pengetahuan yang sudah dan mereka miliki. Setiap penerimaan pengetahuan, dapat bersifat reinforcemen t-yakni peneguhan  terhadap  pengetahuan  yang  mereka sudah miliki; memperluas pengetahuan, mengisi kekosongan  pengetahuan  atau  mendistorsinya. Namun  selama  ini,  setidaknya  sejak  gerakan Reformasi bergulir, politik telah disajikan dengan penuh hiruk pikuk dan jauh dari adab serta etika politik yang baik.
Desa Melek Politik Desa  Melek  Politik  merupakan  istilah yang  lahir  dari  praktek-praktek  diskursif  dari sejumlah  pihak  sebagai  bentuk  kepekaan  dan rasa tanggung jawab terhadap buruknya persepsi masyarakat terhadap politik, yang bersifat sempit, terbatas dan pesimis. Gagasan pokoknya adalah usaha apa yang dapat dilakukan agar masyarakat melihat  politik  tidak  hanya  sebatas  cara-cara memberikan  suara  ketika  pemilihan  umum, melainkan bentuk partispasi dalam pembangunan di  desa,  yang  sesungguhnya  adalah  persoalan politik yang sangat ril.
Dalam  Focus  Group  Discussion  ( FGD , 24  September  2016)  yang  dilakukan  dengan KPU  Kabupaten  Sleman  bersama  dengan peneliti,  dihasilkan  sejumlah  pokok-pokok pemikiran yang menjadi cikal bakal dibentuknya

## Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 14, Nomor 3, September - Desember 2016, halaman
Desa Melek Politik. Pertama, adanya keinginan bersama, untuk melakukan perubahan terhadap persepsi  buruk  terhadap  politik  yang  dalam panggung  nasional  diwarnai  dengan  perilaku elit  politik  yang  korup  dan  penuh  dengan pencitraan.
Kedua, perubahan ini dilakukan melalui pendidikan  politik  yang  dijalankan  oleh komponen masyarakat desa yang bertumpu pada kekuatan  pemuda.  Pemuda  yang  ditunjuk  atau yang secara sukarela berminat menjadi pemuda pelopor  yang  kemudian  disebut  sebagai  Vocal Point  yang  merupakan  komunikator  dalam proses-proses  politik  di  pedesaan  atau  dalam proses pendidikan politik di pedesaan. Ketiga,  untuk  menopang  keberhasilan proses  pendidikan  politik  yang  dipelopori oleh  para  pemuda  yang  tergabung  dalam kelompok Vocal point ini, diperlukan pelatihan yang  membekali  mereka  dengan  ketrampilan berkomunikasi, metode penyampaian komunikasi dan  pengembangan  materi  pendidikan  politik yang  merupakan  sumber  rujukan  dan  bekal pengetahuan  terhadap  politik  yang  memiliki dimensi  dan  cakupan  yang  luas.  Materi  ini difokuskan  pada  pembentukan  kesadaran  diri sebagai warganegara untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan khususnya di desa. Keempat,  karena  tujuannya  diharapkan menjadi  model,  maka  dirumuskan  desa  yang memenuhi  sejumlah  kriteria  tertentu,  yang antara lain merupakan desa yang penduduknya relatif  stabil,  tidak  merupakan  pendatang  atau perantau, yang kohesivitas sosialnya masih kuat, dan  potensi  kepemudaaannya  yang  besar. Atas dasar itu, bekerja sama dengan KPU Kabupaten Sleman dan Pemerintah Kabupaten Sleman, Desa Sendangsari merupakan desa yang secara relatif ideal dijadikan model Desa Melek Politik. Asumsi  penting  pembentukan  Desa  Melek Politik  ini  adalah  desa  yang  masyarakatnya memiliki pengatahuan dan kesadaran diri sebagai warganegara  yang  berpartisipasi  yang  tinggi dalam proses-proses pembangunan di pedesaan. Kata  Desa  merujuk  pada  entitas  wilayah pemerintahan  sekaligus  memiliki  akar  kultural
yang  luas.  Ketercapaian  melek  politik  dalam area atau cakupan desa, sangat tergantung pada posisi  dan  peran  yang  dijalankan  para  pemuda Vocal  point  dalam  proses-proses  pembangunan dan  pendidikan  politik  di  dalamnya,  dukungan pemerintah  desa  dan  pemerintah  kabupaten Sleman itu sendiri.
Kelima, untuk kepentingan keberlangsungan  pemberdayaan  masyarakat, dan  kesadaran  diri  sebagai  warganegara  yang berpartisipasi  dalam  pembangunan  pedesaan, perlu  kebijakan  pemerintah  desa  untuk memasukkan  kelompok  pemuda  Vocal  Point ini  sebagai  bagian  dari  struktur  yang  melekat dalam  pemerintahan  desa  yang  bersangkutan. Oleh  karena  itu,  dengan  terintegrasinya kelompok pemuda Vocal point ini dalam struktur pemerintahan  desa,  apa  yang  menjadi  tujuan dan program kegiatan Vocal Point mendapatkan dukungan anggaran pemerintah.
Harapan terbentuknya Desa Melek Politik adalah persoalan-persoalan  yang  berkaitan  dengan partisipasi  masyarakat  dalam  pembangunan menjadi  lebih  tertata  dan  jelas.  Seorang narasumber (Hardiman) menyatakan:
Asumsi-asumsi yang tidak terkomunikasikasikan dengan baik menyebabkan mekanisme yang sebenarnya sudah  baik  justru  bisa  menimbulkan masalah  baru.”…Untuk  musrembang  itu memang  saya  pernah  diundang  sebagai perwakilan  dari  karang  taruna,  di  situ memang  kita  diminta  pemikirannya untuk  kegiatan-kegiatan  yang  terkait kepemudaan. Nanti yang diajukan itu apa, dari program-program itu bisa mengakses kesana.  Akan  tetapi,  memang  kalau  kita lihat, sepemikiran saya sendiri. “ … ada kalanya perwakilan hanya formalitas yang penting  ada.  Misalnya,  perwakilan  dari pemuda hanya segelintir orang, statusnya yang penting ada wakilnya. ( Wawancara , 8 September 2016)
Rumusan  tersebut  menjadi  kerangka
Susilastuti DN, Basuki Agus Suparno dan Adi Soeprapto, Vocal Point: Komunikasi Transformatif ...
kerja  bersama.  KPU  Kabupaten  Sleman mengidentifikasi  dan  memastikan  desa  mana yang tepat, relevan dan bernilai manfaat tinggi bagi  model  pembentukan  Desa  Melek  Politik. Sedangkan  peneliti  merumuskan  segi  dan persiapan yang berkaitan dengan pelatihan bagi kelompok pemuda Vocal point yang akan menjadi komunikator-penyampai  pesan  pendidikan politik,  isi  atau  materi  yang  akan  dsampaikan serta  menjadi  bekal  pengetahuan  dasar  dalam proses-proses  pendidikan  politik  dan  proses- proses pembangunan desa. Dalam  perkembangannya,  rintisan pembentukan Desa Melek Politik ini melibatkan Kepala  Desa  Sendangsari  sebagai  Desa terpilih bagi pembentukan Desa Melek Politik, Karangtaruna  yang  ada  di  desa  tersebut,  dan Pemerintah  Kabupaten.  Ketika  rumusan  ini dibicarakan  bersama,  terbentuklah  cikal  bakal kelompok  pemuda  Vocal  point  sebanyak  16 orang yang bersedia dan sukarela menjadi bagian dari Vocal point di Desa Sendangsari Kabupaten Sleman tersebut. Penyebutan nama Desa Melek Politik  merupakan  istilah  yang  dimaksudkan untuk  menggambarkan  desa  yang  memiliki kesadaran  politik  yang  tinggi  dalam  proses- proses pembangunan di pedesaan.
Vocal Point: Komunikator Transormatif Desa Melek Politik Sebagai  tumpuan  bagi  perubahan  dan mendorong partisipasi politik masyarakat, maka diperlukan tenaga penggerak atau kader pemuda yang  akan  melakukan  proses  pendidikan  dan penyampaian  pesan  yang  berkaitan  dengan kesadaran dan kepedulian terhadap pembangunan di  pedesaan.  Sebagaimana  telah  disinggung, pembentukan  Desa  Melek  Politik  disertai terbentuknya kelompok pemuda Vocal Point. Mereka  adalah  sekelompok  pemuda  yang dipersiapkan sebagai komunikator dalam proses pembangunan. Salah satu pandangan dari peserta FGD  mengatakan  bahwa  pemuda  memang hal  yang  pokok  dalam  pembangunan  dan sosial  kemasyarakatan.  Pemuda  kalau  ia  diberi kesempatan dan kepercayaan, kegiatan itu akan
jalan. Pada  umumnya yang  generasi  tua  sering tidak percaya. Pemuda perlu diberi kepercayaan dan  kesempatan,  maka  kepercayaan  itu  akan berjalan dengan baik.
Dari  perektrutan,  ada  16  yang  bersedia menjadi  Vocal  Point,  12  diantaranya  adalah laki-laki dan 4 adalah perempuan. Rata-rata dari mereka berusia 32 tahun. Mereka memiliki latar belakang  yang  berbeda  antara  lain  wiraswasta, guru  honorer,  perangkat  desa  dan  mahasiswa. Perbedaan  sosiologis  ini  membuat  kelompok ini  memerlukan  waktu  untuk  memahami  dan menyatukan diri sebagai kelompok kader Vocal Point. Sejak  awal  telah  dimaksud  bahwa Vocal  Point  dibentuk  sebagai  komunikator dalam  pendidikan  politik  dan  pembangunan, dapat  dikembangkan  berdasarkan  pada  prinsip kompetensi  dan  kualifikasi  komunikasi.  Oleh karena  itu,  mereka  dilatih  dan  dibekali  dengan pengetahuan  dan  ketrampilan  berkomunikasi yang  berkompeten.  Ada  tiga  hal  penting  yang dipersiapkan  dalam  pengembangan  kompetensi dan kualifikasi Vocal Point sebagai komunikator, yakni  pengembangan  dan  kompetensi  yang berkaitan  dan  intelektualitas,  pengembangan karakter  dan  pengembangan  yang  berkaitan dengan tanggungjawab dan ketulusan.
Pengembangan intelektualitas tidak hanya pada penguasaan materi yang telah disiapkan yang merupakan outline atau garis-garis besar materi pokok  yang  nantinya  digunakan  dalam  proses pendidikan  politik  dan  proses  pembangunan  di pedesaan,  melainkan  pengembangan  ini  juga mencakup  diskusi-diskusi  intensif  terhadap berbagai  kasus  dan  permasalahan  yang  ada. Intelektualitas  ini  mencakup  segi  kognitif, pengalaman,  kemampuan  dalam  menganalisis permasalahan,  kemampuan  mensintesakan permasalahan  dan  kemampuan  menggunakan pesan-pesan  komunikasi  yang  tepat  dan  yang mudah dimengerti.
Selama  penelitian  partisipatif  dilakukan ada dua desain pesan yang dihasilkan yakni modul dan buku panduan. Modul dan buku pandungan dikemas  bagi  pengembangan  kualifikasi  dan
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 14, Nomor 3, September - Desember 2016, halaman
kompetensi  komunikasi.  Sebelum  kelompok pemuda  Vocal  Point  ini  terjun  ke  masyarakat dan  menjadi  pemuda  pelopor  bagi  pendidikan politik di pedesaan, mereka memiliki “platform” terhadap materi, strategi dan kemampuan dasar dalam berkomunikasi.
Konsep pengembangan materi mencakup pengertian  politik,  yang  digambarkan  tidak terbatas  pada  persoalan  perebutan  kekuasaan, melainkan  digambarkan  secara  sederhana, mencakup  pengambilan  keputusan,  strategi dalam melaksanakan program-program pembangunan,  pengelolaan  sumber  daya  alam dan manusia, termasuk menjelaskan sifat dasar manusia sebagai mahluk politik. Kesadaran  diri  sebagai  warganegara tercermin  pada  pengenalan  terhadap  Hukum Dasar Negara atau Konstitusi, Pancasila sebagai Dasar  Negara  dan  Ideologi  Negara,  cita-cita kebangsaan  bangsa  Indonesia,  dan  bentuk- bentuk partisipasi politik masyarakat yang luas. Jadi,  pengembangan  pesan    dalam  pendidikan politik yang dibekalkan kepada Vocal Point Desa Sendangsari Kabupaten Sleman itu, merupakan materi pokok yang diarahkan pada pembentukan diri sebagai warganegara.
Pengembangan karakter ditujukan untuk membangun pemahaman bahwa sebagai  komunikator  yang  terjun  dalam  proses pendidikan politik dan pembangunan desa, unsur kepercayaan  masyarakat  terhadap  komunikator merupakan  salah  satu  kunci  keberhasilan. Keberhasilan  pendidikan  dapat  dilihat  pada seberapa besar perubahan perilaku itu terjadi ke arah yang lebih baik dan yang diinginkan. Konsolidasi  dan  persiapan  mereka diujikan  dalam  pertemuan-pertemuan.  Masing- masing diberi kesempatan untuk menyampaikan pemikiran  dan  pendapatnya  tentang  model penyampaian  yang  paling  tepat.  Sebagai Vocal Point, mereka secara kultural memiliki kedekatan dengan masyarakat yang sedikit banyak, mereka telah  kenal.  Dari  sejumlah  model  pendekatan penyampaian itu muncul ide-ide tertentu seperti model  sosiodrama,  diskusi,  ceramah,  dan presentasi.
Dalam  proses  pembangunan  pedesaan, Vocal Point diarahkan pada pemahaman bahwa masyarakat  adalah  subyek  pembangunan bukan  obyek  pembangunan.  Masyarakat  harus dilibatkan mulai dari perencanaan hingga evaluasi program. Mmasyarakat akan ikut memiliki dan memelihara semua program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Mekanisme  atau  alur  perencanaan pembangunan  desa  memang  telah  melibatkan masyarakat  melalui  musyawarah  pembangunan desa. Semua elemen masyarakat terlibat. Namun sebagai  wakil  dari  organisasi  atau  kelompok masyarakat  mereka  tidak  menjaring  aspirasi dari  kelompok  yang  diwakili  sehingga  ketika program  disetujui  dan  akan  dijalankan  tidak mendapatkan respon. Akibatnya kelompok yang diwakili  sering  mengajukan  komplain  karena merasa tidak pernah dilibatkan dalam menyusun program. Upaya  mematangkan  peran  mereka, selain  dilakukan  pelatihan  secara  bertahap, juga  mengikutsertakan  dalam  forum-forum resmi  pemerintahan.  Betapapun  kualitas  kader Vocal Point, tetapi jika tidak bersinergi dengan kebijakan  dan  program-program  pembangunan pemerintah  khususnya  pemerintah  desa, kegunaan  fungsional  ini  tidak  akan  maksimal. Oleh karena itu, keberlanjutan posisi dan peran Vocal  Point  tidak  hanya  berhenti  pada  saat pendeklarasian saja. Vocal Point ini merupakan instrumen  baru  sebagai  komunikator  politik yang  dapat  didayagunakan  bagi  kepentingan- kepentingan pembangunan pedesaan.
Jaminan  yang  bersifat  kebijakan  telah diupayakan sehingga keberadaan Vocal Point ini diketahui dan didengar tidak hanya oleh kepala desa, tetapi juga diketahui oleh KPU Pusat Jakarta dan personil inti dalam pemerintaan kabupaten Sleman  yang  berkaitan  dengan  pendidikan politik  masyarakat.  Pada  saat  peluncuran  Desa Melek  Politik  di  desa  Sendangsari  Kabupaten Sleman, hadir salah satu komisioner KPU Pusat, Wakil  Bupati  Kabupaten  Sleman,  Kepala  Desa Sendangsari,  semua  kelompok  pemuda  Vocal Point, tokoh-tokoh masyarakat, Muspika dan tim
Susilastuti DN, Basuki Agus Suparno dan Adi Soeprapto, Vocal Point: Komunikasi Transformatif ...
peneliti yang mengeloborasikan berdirinya Desa Melek Politik dan perwakilan dari universitas. Kemampuan kelompok pemuda Vocal  Point  sebagai  komunikator  dalam pembangunan,  dikembangkan  melalui  proses- proses  kebersamaan  antara  peneliti,  pemangku kebijakan dan tokoh-tokoh masyarakat. Penting artinya  bagi  kelompok  pemuda  Vocal  Point, bahwa  keberhasilan  komunikasi  yang  efektif dalam  melakukan  perubahan  bagi  masyarakat, ditentukan oleh tiga faktor utama, yakni posisi mereka  sebagai  komunikator  yang  kredibel, kemampuan  mereka  dalam  membangun  dan memproduksi  pesan  dan  pemahaman  mereka terhadap  peserta  didik  yang  dihadapi  yang mencakup dimensi sosial dan psikologis. Diskusi,  presentasi,  ceramah,  menulis,  dan identifikasi  terhadap  karakteristik  audience menjadi  bagian  simulasi  yang  mematangkan keberadaan  mereka  sehingga  kelompok  Vocal Point  ini  diserahterimakan  kepada  pemerintah desa.  Semua  bentuk  kegiatan  adakalanya digunakan untuk menentukan topik pembicaraan. Apa yang menjadi topik dari setiap pembicaraan dan  penyampaian  merupakan  hasil  penggalian dan pemikiran mendalam. Sekali topik atau ide yang ingin disampaikan, ide ini dikembangkan dengan bahan-bahan, bukti-bukti yang menarik dan hal-hal lain yang mendukung gagasan yang ingin disampaikan.
Penggalian  ide  dan  gagasan  menjadi acuan  paling  penting  dan  utama,  bagi setiap  komunikator  ketika  ia  ingin  memulai pembicaraan.  Hal  yang  demikian  ini,  menjadi bottom line atau semacam prinsip pertama bagi Vocal  Point  ketika  ingin  menyampaikan  pesan pendidikan  dan  pembangunan  di  pedesaan. Pada  tahap  berikutnya,  baru  memikirkan bagaimana tata urutan dari gagasan dan ide itu disampaikan.
Dalam  banyak  diskusi  yang  dilakukan bersama,  tata  urutan  ini  memiliki  variasi. Ada yang  ingin  mengembangkan  penyampaian  ide berangkat  dari  pertanyaan-pertanyaan,  masuk sebagai  pengantar,  isi  dan  substansi  ide,  dan diakhiri dengan penutup. Tata urutan itu bersifat
memudahkan  agat  setiap  komunikator  dapat membedakan mana yang merupakan pengantar, isi  dan  penutup.  Apapun  cara  yang  ingin dikembangkan, Vocal Point dibekali pemahaman bahwa tata urutan penyampaian terhadap suatu gagasan  merupakan  syarat  teknis  dasar  bagi keberhasilan komunikasi.
Adapun  gaya  penyampaian  dan  cara penyampaian  termasuk  kemampuan  mengingat semua materi yang menjadi topik atau gagasan yang ingin disampaikan merupakan faktor-faktor yang penting dalam teknik-teknik berkomunikasi termasuk  dalam  proses  pendidikan  politik  di pedesaan  yang  dilakukan  oleh  Vocal  Point  di desa Sendangsari Kabupaten Sleman.
Inilah  gagasan  yang  menjadi  dasar terbentuknya  Desa  Melek  Politik  yang  diikuti terbentuknya  Kelompok  Kader  Pemuda  Vocal Point. Kedudukan Vocal Point merupakan struktur baru bagi struktur pemerintahan desa khususnya bagi pemerintahan desa Sendangsari Kabupaten Sleman.  Penelitian  ini  hanya  menghasilkan terbentuknya  cikal  bakal  Desa  Melek  Politik yang  ditandai  dengan  berdirinya  kelompok kader  pemuda  Vocal  Point  yang  akan  menjadi komunikator pembangunan, komunikator politik dan  komunikator  yang  transformatif  dalam proses-proses  pendidikan  dan  pembangunan pedesaan.
Simpulan Sebagai  penelitian  yang  berbasis action  research keberhasilannya  terlihat  dari banyak  pihak  yang  terlibat  dan  termotivasi untuk  mewujudkan  bentuk  partisipasi  politik yang  luas  dalam  proses-proses  pendidikan  dan pembangunan  di  pedesaan.  Dorongan  untuk mewujudkan  Desa  Melek  Politik  dan  Vocal Point  sebagai  Komunikator  Pembangunan  dan Komunikator  Politik  dalam  pendidikan  politik sesungguhnya  bukan  sebagai  ide  murni  dari peneliti,  melainkan  ide  kolektif  seperti  KPU Kabupaten  Sleman,  Pemerintah  Kabupaten Sleman,  Pemerintah  Desa  Sendangsari,  KPU Pusat,  Tokoh-tokoh  masyarakat,  Karangtaruna dan  elemen-elemen  lain  yang  melihat  politik
Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 14, Nomor 3, September - Desember 2016, halaman
sebagai  sesuatu  yang  dipersepsikan  secara sempit, kotor dan tidak mendidik. Ada keinginan bersama untuk melakukan perubahan-perubahan  kecil  di  tingkat  desa, yakni  bagaimana  pendidikan  politik,  tidak semata-mata  diarahkan  sebagai  perebutan kekuasaan, melainkan sebagai bentuk partisipasi dalam  pembangunan,  proses  pengambilan keputusan, pengawasan dalam program-program pembangunan  dan  kesadaran  diri  sebagai warganegara.
Keinginan ini yang kemudian mendorong semua  pihak  untuk  mewujudkan  Desa  Melek Politik,  suatu  gambaran  tentang  desa  yang ideal  terhadap  politik.  Dalam  arti,  desa  yang masyarakatnya  memiliki  kesadaran  tinggi sebagai warganegara yang membedakan dengan desa-desa yang lain dalam mensikapi persoalan- persoalan  politik  yang  semata-mata  didasarkan pada transaksional. Idealisme ini bertumpu pada keberhasilan  peran  Vocal  Point  yakni  sebagai kelompok  pemuda  pelopor  yang  menjadi komunikator pembangunan, komunikator dalam proses-proses pendidikan di pedesaan. Persoalannya  adalah  implikasi  dari terbentuknya Desa Melek Politik dan Kelompok Pemuda  Vocal  Point,  diperlukan  kebijakan lebih  lanjut  agar  asumsi-asumai  yang  telah dibangun  selama  ini,  tetap  dilanjutkan  dan dikuatkan  dengan  ketetapan  yang  mengikat keberadaan  mereka  dengan  program-program pembangunan  di  pedesaan  itu.  Tanpa  politcal will  dan  pendampingan  lebih  lanjut  khususnya dari  KPU  Kabupaten  Sleman,  maksimalisasi peran mereka seiiring dengan berjalannya waktu dapat terdegradasi.

## Daftar Pustaka
Azra,  Azyumardi,  2006, Paradigma  Baru Pendidikan  Nasional  Rekonstruksi dan  Demokratisasi .  Jakarta:  Kompas De  Roux,  G.I,  “  Together  against  the Computer,  In  O.Fals  Bords  and M.A  Rahman,  1991, Action  and Knowledge:  Breaking  the  Monopoly with  participatory  Actions  Research ,
New  York:  Intermediate  Technology Planalp,  Sally  and  Fitness,  Julie,  “
Interpersonal Communication
Ethiic,  “  in  George  Cheney,  Steve May,  and  Debashish  Munshi,  2011,
The  Handbook  of  Communication Ethics ,
Madison:
Routledge Nugrahajati,  Susilastuti  Dwi,  Suparno,
Basuki  Agus,  Soeprapto,  Adi,  2014, Pengembangan  Model  Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula , unpublished Yogyakarta:  UPN  Veteran  Yogyakarta Reason, Peter, “ Three Approaches to Participative Inquiry,” in Norman K Denzin and Yvonna S Lincoln, 1994, Handbook of Qualitative Research ,  London:  Sage  Publication Subakti, Ramlan, 1992, Memahami Ilmu  Politik ,  Jakarta:  Gramedia Sumarno,  AP,  2002, Komunikasi  Politik, Jakarta: Universitas Terbuka
Suparno,  Basuki  Agus,  dan  Dwinugrahajati, Susilastuti,  2015, Kualitas  Partisipasi Politik Dalam Penyelenggaraan
Pemilihan  Umum  di  Kabupaten  Kulon Progo , unpublished, Yogyakarta: Kerjasama  Jurusan  Ilmu  Komunikasi dan  KPU  Kabupate  Kulon  Progo Syafe’i,Imam , 2006, Pemberdayaan Masyarakat melalui  Pendidikan  Kritis , Komunitas, Jurnal  Pengembangan  Masyarakat Islam , Volume 2, Nomor 1, Juni hal.12. Tancred-H.C  Lawson,  1991, Aristotle  The  Art of  Rhetoric ,  London:  Penguin  Books Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Undang-Undang    No  20  Tahun  2003 tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional