Available at http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2021, 1234-1246
Layanan Urun Dana Shariah (Sharia Equity Crowdfunding) Bagi UMKM Mana Yang Harus Jadi Prioritas?
Atika Rukminastiti Masrifah 1*) ,  Fitriyati Sukma Novitasari2 2) 1,2 Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Darussalam Gontor *Email korespondensi: atikamasrifah@unida.gontor.ac.id

## Abstract
Equity crowdfunding has emerged as one of many alternative financing options chosen by start-ups that cannot be financed by banks. There have been numerous studies conducted on equity crowdfunding. However, there have been few studies on Sharia equity crowdfunding. This research is expected to provide start-ups with the priorities they  need  to  pursue  in  the  use  of  Sharia  equity  crowdfunding,  analyze  their  problems,  and  develop  authority strategies to develop Sharia equity crowdfunding in Indonesia using the Interpretative Structural Modeling (ISM) approach. According to the findings of the study, information disclosure is still regarded as a critical issue in the development of Sharia equity crowdfunding. The main strategy for developing Sharia equity crowdfunding is the existence of regulations as a foundation for community protection and security, as well as Sharia aspects such as Sharia declarations, contractual aspects, Sharia issuers, Sharia stock instruments, Sharia banks as transaction intermediaries, and the Sharia Supervisory Board, which thoroughly oversees and evaluates them. Furthermore, Sharia  equity  crowdfunding  is  highly  recommended  as  a  financing  solution  for  start-ups. As  a  result,  it  was deemed critical for this study to create a Sharia equity crowdfunding model as a form of advanced acceleration to provide new budgeting for a start-up, which then graduates to a sustainable business.
Keywords:  Start-up  Business,  Sharia  Equity  Crowdfunding,  Information  Disclosure,  Interpretive  Structural Modelling.
Saran  sitasi: Masrifah,  A.  R.,  &  Novitasari,  F.  S.  (2021).  Layanan  Urun  Dana  Shariah  ( Sharia  Equity Crowdfunding ) Bagi UMKM Mana Yang Harus Jadi Prioritas?. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7 (03), 1234-1246. doi:http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2854
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.2854

## 1. PENDAHULUAN
Seiring dengan pertumbuhan kemajuan teknologi dan  pengguna  internet  di  Indonesia,  masyarakat terdorong  untuk  memunculkan  banyak  perusahaan rintisan  ( start-up )  teknologi  yang  memudahkan mobilitas masyarakat. Di tahun 2018, merujuk kepada Mapping  dan  Database  Startup  Indonesia  2018  yang disusun  oleh  Indonesia  Digital  Creative  Industry Society,  jumlah  perusahaan  rintisan  teknologi  di Indonesia telah mencapai 992 startup. Sebagian besar startup berada di wilayah Jabodetabek dengan jumlah total  522  startup  berkembang.  Kemudian  wilayah terbanyak  kedua  adalah  wilayah  Sumatera  dengan jumlah  115  startup  dan  wilayah  Jawa  Timur  dengan jumlah  113  startup.  Bertumbuhnya  startup  teknologi menimbulkan adanya multiplier effect pada sebagian besar  Usaha  Mikro  Kecil  dan  Menengah  (UMKM) dan  memberikan  banyak  dampak  positif  pada
pertumbuhan  ekonomi  domestik  dengan  munculnya perusahaan-perusahaan e-commerce maupun transportasi  online  (MIKTI Indonesia  Digital Creative Industry Society , 2018).
Telah  disebutkan  bahwa  UMKM  dan  startup digital bertumbuh dengan pesat di Indonesia. Namun beberapa  masalah  yang  masih  banyak  dihadapi  oleh para  pelaku  UMKM  dan  startup  adalah  kurangnya akses  permodalan  dan  sumber  daya  manusia. Berdasarkan pada hasil survei 992 startup oleh Badan Ekonomi  Kreatif  Indonesia  (BEKRAF)  dengan Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi  Indonesia  (MIKTI)  dalam  Laporan Mapping  dan  Database  Startup  Indonesia  2018 menunjukkan bahwa akses permodalan masih menjadi kendala terbesar bagi startup di tanah air, yaitu sebesar 38,83%.  Sedangkan  permasalahan  sumber  daya manusia  pada  angka  29,41%,  fasilitas  sebesar  15%,
peraturan  pemerintah  sebesar  8,82%  dan  kendala pasar  sebesar  7,95%  (MIKTI Indonesia  Digital Creative Industry Society , 2018).
Gambar 1. Permasalahan Start-Up di Indonesia Sumber:https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2 019/03/25/permodalan-masih-menjadi-masalah- utama-bagi-startup-indonesia, dimodifikasi oleh penulis.
Salah  satu  inovasi  layanan  keuangan  berbasis teknologi yang dapat dipergunakan masyarakat untuk mengakses  layanan  keuangan  secara  lebih  cepat, murah  serta  efisien  adalah Financial  Technology ( fintech ). Fintech memiliki potensi yang besar karena dapat  memberikan  solusi  yang  tidak  dapat  diberikan oleh lembaga keuangan tradisional. Telah dikemukakan  bahwa  sebagian  besar  permasalahan pelaku  usaha  UMKM  dan  startup  adalah  adanya kendala  pada  permodalan.  Dapat  dikatakan  bahwa para  pelaku  usaha  UMKM  dan  startup  belum memenuhi syarat jika menginginkan permodalan dari lembaga keuangan tradisional karena belum memiliki jaminan  kestabilan  pendapatan  dan  kecukupan  asset sebagai jaminan pengembalian. Perkembangan fintech di  Indonesia  juga  didasari  oleh  adanya  kebutuhan konsumen,  nasabah,  dan  merchant,  terlebih  dengan adanya  penetrasi  internet  dan  teknologi,  maka  lahan untuk  peningkatan  industry  ini  semakin  besar (Rusydiana, 2018b).
Adanya krisis keuangan global pada tahun 2008 menunjukkan  bahwa  sistem  keuangan  perbankan tradisional yang meyebabkan krisis adalah salah satu alasan utama munculnya perusahaan fintech (Prawirasasra,  2018),  disusul  adanya  teknologi  baru yang muncul dan mempermudah mobilitas, kemudahan akses serta rendahnya biaya penggunaan (Saksonova  &  Kuzmina-Merlino,  2017).  Dalam  hal ini tugas fintech adalah membantu untuk mendorong inklusi  keuangan  dengan  memberikan  akses  kepada masyarakat  yang  belum  tersentuh  oleh  lembaga keuangan  (Barata,  2019).  Kemudian  dengan  segala kemudahan yang ditawarkan di era digital ini, efisiensi
akan mudah untuk ditingkatkan dan masyarakat akan dengan mudah menyesuaikan diri.
Crowdfunding muncul  sebagai  salah  satu alternatif pembiayaan tahap awal yang banyak dipilih oleh  pelaku  usaha  start  up.  Sesuai  dengan  namanya, crowdfunding berarti  pengumpulan  dana  oleh sekolompok orang untuk diambil manfaatnya. Banyak dari pelaku usaha kreatif yang tidak bisa mendapatkan pendanaan  dari  bank  karena  tingginya  resiko  pelaku usaha start up terhadap bank karena tidak terjaminnya tingkat  pengembalian  modal  usaha  serta  kecukupan assetnya  (Hornuf  &  Schmitt,  2016). Crowdfunding memiliki beberapa macam jenis yaitu, donation-based crowdfunding,  sponsoring  crowdfunding,  pre-selling crowdfunding,  loan-based crowdfunding dan  equity- based  crowdfunding.  Masing-masing  dari  jenis tersebut memiliki pengertian dan tujuan yang berbeda (Piliyanti, 2018).
Salah satu platform crowdfunding yang menggunakan sistem pembelian saham adalah Equity- based Crowdfunding. Platform ini sangat cocok untuk digunakan oleh start up company untuk memperoleh akses pendanaan di pasar modal. Sistem pendanaan ini membantu  para  pelaku  usaha  start  up  tetap  bertahan dalam  mengembangkan  bisnisnya  dengan  tetap tercukupinya  modal  (Hornuf  &  Schmitt,  2016). Beberapa contoh platform equity crowdfunding yang terdapat di Indonesia dan telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah Santara  sebagai platform  equity crowdfunding yang  bergerak  di bidang pendanaan UMKM, Bizhare sebagai platform yang  bergerak  pada  pendanaan  bisnis  franchise  dan Crowddana  sebagai  platform  yang  bergerak  pada pendanaan asset property.
Dengan  adanya  sistem  pendanaan  ini  para pengusaha  start  up  bisa  tetap  bertahan  dalam mengembangkan  bisnisnya  karena  masalah  utama yang  sering  terjadi  adalah  permasalahan  sumber pendanaan  atau  modal  (Mokhtarrudin et  al .,  2017). Dalam  skema ini  pengusaha  start  up maupun  pelaku usaha tidak berkewajiban untuk memberikan agunan demi mendapatkan  pendanaan (Waltho et  al ., 2018). Perusahaan  penggalang  dana  akan  menawarkan beberapa bagian saham dalam perusahaannya kepada para investor sebagai kompensasi atas investasi yang diberikan  (Tomczak  &  Brem,  2013).  Dengan  begitu para investor akan mendapatkan sebagian kepemilikan perusahaan dan menerima hasil keuntungan  sesuai  dengan  besaran  saham  yang mereka miliki (Busenits et al ., 2017).
Sebagaimana  perusahaan  penyelenggara  Sharia equity  crowdfunding,  pelaku  usaha  yang  akan menerbitkan  efek  syariah  kepada  pemodal  harus menjamin usahanya sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip-prinsip  keadilan  dalam  Islam.  Maka  tidak diperbolehkan  bagi  pemilik  usaha  untuk  melakukan penipuan,  serta  praktik-praktik  yang  merugikan  para investor  (Othman,  2010).  Penerapan  ini  mempunyai peran  yang  sangat  penting  sebagi  proses  untuk menjaga keseimbangan usaha antara ekonomi, sosial dan antar individu masyarakat dalam perusahaan yang mengutamakan  kepentingan  para  investor  dan stakeholders (Jummaini et al ., 2019).
Sesuai  dengan  prinsip  Al-Qur’an  dan  sunnah, dalam  menjalankan  suatu  kegiatan  ekonomi  secara syariah  harus  menghindari  adanya  kagiatan  yang mengandung  riba,  gharar,  maysir,  tadlis,  dan menjalankan  kegiatannya  dengan  amanah  dan
berbasis  dengan  keuntungan  yang  halal  (Abidin, 2019).  Dalam  hal  ini  konsep  good  corporate governance  dianggap  memenuhi  kriteria  dalam persyaratan  syariah  yang  diterapkan  di  dalam mekanisme  sharia  equity crowdfunding yaitu keadilan,  tawazun  (keseimbangan),  mas’uliyah (akuntabilitas), akhlak (moralitas), amanah
(kepercayaan), fathanah (kecerdasan), tabligh (transparency)  (Hamdani et  al .,  2019),  hurriyah (independensi yang bertanggungjawab), ihsan (professional), wasathan (kewajaran), ghirah (militansi  syariah),  idarah  (tata  kelola),  khilafah (kepemimpinan), aqidah (keimanan), ijabiyah (berfikir positif), raqabah (pengawasan), qira’ah (terus belajar)  dan  islah  (selalu  melakukan  perbaikan) (Juliardi,  2017).  Berikut  rangkuman  variable  yang diguanakan dalam penelitian ini:
Tabel 1. Ringkasan Literatur Sub-Elemen Research Focus Authors Sharia Equity Crowdfunding Regulation (Moritz et al ., 2015); (Muneeza et al ., 2018); (Biancone & Secinaro, 2016) Human Resources of Sharia Equity Crowdfunding Platform (Ahlers et al ., 2015); (Piva & Rossi-lamastra, 2017) Administration and accounting system (Ahlers et al ., 2015); (Andaleeb & Mishra, 2016) Information protection (Beaulieu et al ., 2016); (Belleflamme & Lambert, 2014) Stakeholder interest and experience (Ralcheva & Roosenboom, 2016); (Vismara, 2016b) Education and outreach (Moritz et al ., 2015); (Piva & Rossi-lamastra, 2017) Protection of intellectual property rights (Ralcheva & Roosenboom, 2016); (Finance, 2017)
Islamic banks intermediaries channeling funds (Wahjono et al ., 2015) Internet network for promotion & transaction (Piliyanti, 2018); (Vismara, 2016a)
Platform in accordance with sharia
(Wahjono et al ., 2015); (Biancone & Secinaro, 2016); (Biancone et al ., 2019)
Selain  penerapan good  corporate  governance , penggunaan  teknologi  digital  lebih  memberikan dukungan  atas  transparansi  dengan  adanya  system teknologi  informasi  yang  lebih  efektif  dan  efisien. Kemudian didukung dengan adanya pengawasan dari pihak  DPS  secara  langsung,  maka  pelaku  teknologi digital  akan  lebih  berhati-hati  dan  memperhatikan lebih  jauh  mengenai  batasan-batasan  yang  harus dipatuhi.  Dengan  adanya  dukungan  teknologi  digital dan  pengawasan  DPS,  maka  unsur  ketidakpastian (gharar), maysir maupun tadlis dapat dihindari .
Biancone  &  Secinaro  (2016)  dengan  judul  T he Equity  Crowdfunding  Italy:  A  Model  Sharia Compliant ,  melakukan  kajian  untuk  mengetahui prospek instrument keuangan Islam kaitannya dengan
equity  crowdfundung  di  Italia.  Metode  yang digunakan  adalah  metode  analisis  deduktif  induktif dengan  dua  kriteria  kualitatif  dan  kuantitatif.  Model syari’ah  ini  memperkenalkan  beberapa  aspek-aspek syariah  dengan  tujuan  untuk  bisa  beralih  kepada keuangan Islam. Diantaranya dengan adanya keberadaan dewan syariah sebagai pemantau investasi serta  pendidikan  investor  secara  Islami  sebagai elemen paling utama dalam pengembangan pasar yang sehat.
Abdullah & Oseni (2017) dengan judul Towards Shari’ah  Compliant  Equity-Based  Crowdfunding for the Halal Industry in Malaysia menyimpulkan bahwa kebutuhan UKM terhadap platform pembiayaan dapat membantu UKM dalam mengembangkan bisnis halal.
Kajian ini membahas terkait kesesuian crowdfunding dalam  pembiayaan  UKM,  menganalisis  kerangka hukum  untuk  equity-based crowdfunding dan mengusulkan model equity crowdfunding berdasarkan metode  pembiyaan  yang  biasa  digunakan  dalam industry jasa keuangan Islam.
Thaker  (2018)  dengan  judul Modelling  SMEs’ Behavioral Intention to Adopt Islamic Crowdfunding – Small and Medium Enterprises (ICSMEs) Model as a Source of Financing in Malaysia , meneliti tentang kemungkinan pengajuan model Islamic Crowdfunding untuk  pembiayaan  usaha  kecil  dan menengah dengan mekanisme akad dalam pembiayaan syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa  penggunaan  model  ini  dirasakan  dapat dipergunakan  dengan  mudah  serta  mempunyai pengaruh yang positif bagi para pelaku usaha kecil dan menengah, dan kemudian akan mengarahkan kepada kemudahan  dalam  mendapatkan  pembiayaan  bagi para pengusaha kecil dan menengah di Malaysia.
Diantara perkembangan platform-platform pendanaan  ini,  muncul  adanya  pertanyaan  oleh  para pemilik dana (investor) Muslim dan para pelaku usaha syariah yang mempunyai keinginan untuk memberikan pendanaan pada sektor usaha yang sesuai dengan  prinsip-prinsip  syariah.  Maka  tidak  menutup kemungkinan  bahwa  platform Equity  Crowdfunding Syari’ah  juga  dapat  dikembangkan  dengan  basis penerbitan  saham  syari’ah  tentunya  dengan  objek kegiatan usaha berprinsip syariah dan memiliki dewan pengawas syari’ah. Dengan peluang ini, penelitian ini dilakukan  untuk  mengetahui  masalah  dan  strategi dalam  pengembangan  sharia  equity crowdfunding di Indonesia  menggunakan  pendekatan Interpretative Structural Modelling (ISM).

## 2. METODOLOGI
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif, dengan pendekatan Interpretive Structural Modelling (ISM) sebagai metode deskripsi masalah, keterkaitan, evaluasi,  dampak  serta  mengidentifikasi  hubungan antar sektor kebijakan (Jena et al ., 2017). ISM adalah alat  strukturasi  untuk  membuat  teknik  permodelan deskriptif  dalam  sebuah  hubungan  langsung.  Dasar pengambilan  keputusannya  menggunakan  teknik kelompok.  Model  struktural  yang  dihasilkan  akan menunjukkan  masalah  kompleks  dari  suatu  system melalui  pola  yang  dirancang  secara  seksama  dengan menggunakan bagan kelompok serta kalimat (Sianipar,  2012).  Dengan  teknik  ini,  decision  maker
akan lebih mudah untuk menyederhanakan proses dan mendapatkan lebih banyak sinergi guna meningkatkan efisiensi  dan  efektivitas  dalam  memecahkan  suatu permasalahan.
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah data primer yang diperoleh dari sumbernya dan dicatat secara langsung. Peneliti mengumpulkan data primer  dengan  beberapa  cara  seperti  observasi lapangan,  brainstorming  dan  wawancara  dengan berbagai  responden.  Responden  adalah  pakar  yang sangat  memahami  mengenai  permasalahan  yang diangkat.  Wawancara  dilakukan  untuk  mendapatkan informasi  secara  mendalam  yang  berkaitan  dengan permasalahan  yang  akan  diteliti.  Dalam  hal  ini, wawancara  dibantu  dengan  adanya  kuesioner  yang telah  disusun  sesuai  dengan  metode  Interpretive Structural Modelling dengan tujuan untuk memperoleh pendapat para pakar mengenai keterkaitan permasalahan pada setiap elemen (Attri et al ., 2013). Selanjutnya akan dilakukan perbandingan pendapat dari para responden tersebut (Ascarya et al ., 2012).  Jumlah  responden  pada  penelitian  ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari Regulator, Praktisi dan Akademisi.
Secara  keseluruhan  elemen  system  dan  alur hubungannya dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 2. Langkah – Langkah Penelitian Pendekatan ISM
Sumber: Liu (2018) dimodifikasi oleh penulis
Tahapan  awal  dalam  merumuskan  metode Interpretive  Structural  Modelling  adalah  dengan mengidentifikasi  elemen  dan  sub-elemen  melalui penelitian  atau  diskusi.  Kemudian  merumuskan hubungan kontekstual antara unsur-unsur berdasarkan tujuan.  Atas  dasar  hal  tersebut  maka  dikembangkan hubungan  kontekstual  antar  beberapa  faktor  yang diidentifikasi. Kemudian dalam menunjukkan hubungan kontekstual antar variabel atau faktor (i dan j) (Liu et al ., 2018), terdapat empat symbol yang dapat
dipergunakan.  Berikut  ini  empat  simbol  yang digunakan:
a. V  :  Sub-elemen  i  mempengaruhi  sub-elemen  j, tapi tidak sebaliknya.
b. A  :  Sub-elemen  j  mempengaruhi  sub-elemen  i, tapi tidak sebaliknya.
c. X  :  Sub-elemen  i  dan  sub-elemen  j  saling mempengaruhi.
d. O  :  Sub-elemen  i  dan  sub-elemen  j  tidak  saling mempengaruhi. Tabel 2. Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) Enabler Enabler Descriptons 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 E1 Sharia Equity Crowdfunding Regulation V V  V V V  V V V  O E2 Human Resources of Sharia Equity Crowdfunding Platform X O  O V V  V V X E3 Administration and accounting system X V  O V O  V V E4 Information protection V O  O X V  V E5 Stakeholder interest and experience A O  O O A E6 Education and outreach O O  O O E7 Protection of intellectual property rights V O  O E8 Islamic banks intermediaries channeling funds O O E9 Internet network for promotion and transaction O E10 Platform in accordance with sharia
Notes: V baris mempengaruhi kolom, A kolom mempengaruhi baris, X baris dan kolom saling mempengaruhi dan O tidak ada hubungan diantara baris dan kolom.
Langkah  selanjutnya  adalah  mengembangkan reachability  matrix  dari  hasil  structural  self- interaction matrix (SSIM) (Attri et al ., 2013) dengan mengubah empat simbol (V, A, X, atau O) dari hasil SSIM dengan angka 1 atau 0 sebagai berikut:
a. V : eij = 1 ; eji = 0
b. A : eij = 0 ; eji = 1
c. X : eij = 1 ; eji = 1 d. O : eij = 0 ; eji = 0
Kemudian setelah menyertakan konsep transitivitas  diatas,  maka  akan  diperoleh  final Reachability Matrix .
Tabel 3. Final Reachability Matrix (RM) Enabler Enabler Descriptons 2 3 4 5
6 7 8 9 10  Drv E1 Sharia Equity Crowdfunding Regulation 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 E2 Human Resources of Sharia Equity Crowdfunding Platform 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 E3 Administration and accounting system 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 E4 Information protection 1 1 1 1
1 1 0 1 1 8 E5 Stakeholder interest and experience 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 E6 Education and outreach 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 E7 Protection of intellectual property rights 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 E8 Islamic banks intermediaries channeling funds 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 E9 Internet network for promotion and transaction 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 E10 Platform in accordance with sharia 1 1 1 1
1 1 0 1 1 8 Dependence Power 6 6 6 8
7 9 2 7 6
Dari  final Reachability  Matrix untuk  setiap faktor,  diperoleh  set  reachability  dan  set  anteseden. Set reachability terdiri atas faktor itu sendiri dan faktor lain  yang  mungkin  mempengaruhi,  sedangkan  set anteseden terdiri atas faktor itu sendiri dan faktor lain yang  dapat  mempengaruhinya  (Rusydiana,  2018a). Selanjutnya,  diperoleh  interseksi  set  untuk  semua faktor  dan  ditentukan  level  faktor  yang  berbeda. Faktor-faktor  dengan  reachability  dan  interseksi  set yang  sama  menempati  top  level  dalam  hirarki  ISM
(Jena et  al .,  2017).  Faktor  top-level  adalah  faktor- faktor  yang  tidak  akan  menggerakkan  faktor-faktor lain  di  atas  level  faktor  top-level  itu  sendiri.  Setelah faktor  top-level  teridentifikasi,  maka  akan  dihapus dari  pertimbangan.  Kemudian,  proses  yang  sama diulang  untuk  mengetahui  faktor-faktor  pada  level berikutnya. Proses ini berlanjut sampai level masing- masing  faktor  ditemukan.  Level  tersebut  membantu membangun  diagraph  dan  model  ISM  (Jabeen  & Faisal, 2018).
Gambar 3. Level Interpretive Structural Modelling Sumber: data diproses oleh penulis
Conical  Matrix  dikembangkan  dengan  cara clustering  faktor  pada  tingkat yang sama lintas  baris dan kolom dari final Reachability Matrix (Thakkar et al ., 2008). Berdasarkan driving power dan dependence  power ,  sub-elemen  dalam  penelitian  ini diklasifikasikan menjadi empat kelompok (Rusydiana, 2018b), seperti yang dijelaskan di bawah ini:
a. Autonomous Variable (Weak driver-weak dependent): Variabel ini tidak memiliki pengaruh atau ketergantungan yang tinggi terhadap variabel lain.  Variabel  ini  memiliki  dampak  sistem  yang rendah.
b. Dependent Variable (Weak driver-strong dependent): Variabel ini memiliki pengaruh rendah tetapi sangat tergantung pada variabel lain.
c. Linkage Variable (Strong driver-strong dependent): Variabel ini memiliki pengaruh tinggi dan sangat tergantung pada variabel lain.
d. Independent variable (Strong driver-weak dependent): Variabel ini memiliki pengaruh tinggi tetapi  memiliki  ketergantungan  yang  rendah. Variabel ini adalah variabel yang paling kuat dan merupakan kunci variabel.
Gambar 4. Driver Power-Dependence Matrix
Sumber: data diproses oleh penulis

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Equity  Crowdfunding sangat  cocok  untuk digunakan oleh start-up company untuk memperoleh
akses  pendanaan  di  pasar  modal.  Dengan  adanya sistem  pendanaan  ini  para  pengusaha start  up bisa tetap  bertahan  dalam  mengembangkan  bisnisnya (Mokhtarrudin et  al .,  2017).  Dalam  skema  ini pengusaha start  up maupun  pelaku  usaha  tidak berkewajiban  untuk  memberikan  agunan  demi mendapatkan  pendanaan  (Waltho et  al .,  2018). Perusahaan  penggalang  dana  akan  menawarkan beberapa bagian saham dalam perusahaannya kepada para investor sebagai kompensasi atas investasi yang diberikan  (Tomczak  &  Brem,  2013).  Dengan  begitu para investor akan mendapatkan sebagian kepemilikan perusahaan dan menerima hasil keuntungan  sesuai  dengan  besaran  saham  yang mereka miliki (Busenits et al ., 2017).
Dalam  pengembangan equity  crowdfunding di Indonesia, otoritas jasa keuangan telah mengeluarkan peraturan  pada  POJK  No.  37/POJK.04/2018  yang mengatur  tentang  layanan  urun  dana  melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi (equity crowdfunding) (Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik Indonesia, 2018) . Peraturan tersebut telah dikeluarkan dengan adanya beberapa pertimbangan seperti adanya pertumbuhan  teknologi  informasi  yang  sekarang  ini dipergunakan untuk mengembangkan industry keuangan sebagai pendorong alternative pembiayaan bagi  masyarakat  (Barata,  2019)  dan  perlunya dukungan  otoritas  jasa  keuangan  dalam  mendorong start-up company atau pelaku usaha untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui  penyediaan  alternative  sumber  pendanaan berbasis teknologi informasi (Lin, 2017).
Fungsi peraturan adalah sebagai perangkat yang melindungi  masyarakat  dari  resiko-resiko  yang  akan terjadi terkait dengan kegiatan platform (Miglietta et al .,  2018).  Dalam  kaitannya  dengan  pengembangan platform sharia equity crowdfunding dikatakan bahwa secara  umum  peraturan equity  crowdfunding dapat dikatakan  syariah,  karena  konsepnya  adalah  equity dengan  prinsip  bagi  hasil  (Wijaya,  2020).  Dalam peraturan  otoritas  jasa  keuangan  disebutkan  jika emiten akan menawarkan efek syariah berupa saham maka diharuskan  untuk menyatakan  dalam  anggaran dasar, kegiatan, jenis usaha dan cara pengelolaannya sesuai  dengan  prinsip  syariah  di  Pasar  Modal  dan memiliki  dewan  pengawas  syariah  (Otoritas  Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2018).
Dinyatakan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  dalam kaitannya  dengan  pasar  modal  syariah  terdapat  2 macam  emiten,  yaitu  emiten  aktif  dan  emiten  pasif.
Emiten  aktif  adalah  emiten  yang  anggaran  dasarnya menyatakan  diri  sebagai  emiten  syariah  dan  benar- benar menjalankan kegiatan usahanya secara syariah. Emiten  pasif  adalah  emiten  yang  tidak  menyatakan diri  sebagai  emiten  syariah  tetapi  jika  ditelaah  oleh dewan pengawas syariah ternyata memenuhi kriteria syariah  (Rahman,  2020).  Sama  hal  nya  dengan platform equity crowdfunding, jika memang mendeklarasikan diri sebagai platform syariah, maka harus  benar-benar  membuktikan  bahwa  platform tersebut  telah  menjalankan  kegitan  usahanya  secara syariah  melalui  anggaran  dasarnya  hingga  adanya dewan pengawas syariah.
Menurut Rahman (2020) Otoritas Jasa Keuangan menyatakan  bahwa  peraturan equity  crowdfunding yang sudah ada sebelumnya  dapat dikatakan sebagai
peraturan  yang  netral.  Jika  dikaji  kembali,  peraturan equity crowdfunding dianggap  sudah  mengadopsi nilai-nilai  syariah  seperti  konsep good  corporate governance dan  dalam  bertransaksi  harus  dengan informasi  yang  jelas  dan  tidak  menyesatkan, handal, adil, tidak boleh menggunakan harga palsu dan tidak ada  manipulasi.  Menurut  mereka,  peraturan  sharia equity crowdfunding ini  dianggap  masih  belum dibutuhkan dengan adanya peraturan equity crowdfunding yang  telah  dikeluarkan  sebelumnya karena  masih  dibutuhkan  banyak  kajian  dan  praktek dengan  pelaku  equity crowdfunding syariah  masih sedikit.  Hal  ini  dimaksudkan  karena  otoritas  jasa keuangan dalam menyusun regulasi melalui serangkaian  kajian  dan  mempertimbangan  banyak aspek (Rahman, 2020).
Gambar 5. Model Struktural Sumber: data diproses oleh penulis
Tetapi hal ini belum cukup, karena aspek syariah yang  harus  diatur  dalam  platform sharia  equity crowdfunding harus  mencakup  keseluruhan  kegiatan dan pelaku yang terdapat didalamnya. Aspek syariah yang  harus  ditekankan  pada  peraturan sharia  equity crowdfunding adalah deklarasi sebagai penyelenggara equity crowdfunding berbasis  syariah  pada  anggaran dasar  usaha,  aspek  akad  yang  dipergunakan,  emiten dengan kegiatan usaha yang tidak melanggar prinsip syariah sebagai penerbit, adanya bank syariah sebagai perantara  transaksi  dan  adanya  dewan  pengawas
syariah  yang  mengawasi  dan  mengevaluasi  secara menyeluruh dan tidak hanya sebagai formalitas demi mendapatkan opini atau surat pernyataan syariah.
Jika peraturan sharia equity crowdfunding diatur secara jelas, maka tidak akan ada keragu-raguan yang terjadi  diantara  para  stakeholders.  Investor  muslim menginginkan  dananya  disalurkan  secara  jelas  dan membutuhkan  transaparansi  laporan  atas  dana  yang telah  disalurkan.  Kebutuhan  penyelenggara  sharia equity crowdfunding terhadap emiten yang melakukan usahanya  sesuai  dengan  prinsip  syariah  dan  timbal
balik  diantara  keduanya.  Penggunaan  bank  syariah dan  adanya  dewan  pengawas  syariah  menjadi  aspek pendukung  utama  yang  erat  kaitannya  dengan platform sharia equity crowdfunding pada pelaksanaan  kegiatan  bisnisnya.  Disamping  itu komitmen  platform  pada  kesesuaian  syariah  dalam akad,  instrument  saham,  pelaku  usaha  maupun  para stakeholder  dengan  pengawasan  Dewan  Pengawas Syariah erat kaitannya dengan aturan ini.
Dalam mekanisme equity crowdfunding syariah, saham  syariah  sebagai  sertifikat  bukti  kepemilikan sebagian modal suatu perusahaan dengan pengelolaan yang  sesuai  dengan  prinsip  syariah  pada  akad,  cara pengelolaan  dan  kegiatan  usahanya  (Aloui et  al ., 2015).  Asset  yang  menjadi  landasan  akad  dan  asset lainnya  tidak  bertentangan  dengan  prinsip  syariah, tidak  melakukan  kegiatan  yang  memiliki  unsur perjudian,  riba  dan  hal-hal  yang  diharamkan (Komisioner  &  Indonesia,  2015).  Penyertaan  modal ini dapat dilakukan dengan akad musyarakah maupun mudharabah (Awaludin,  2016).  Bank  syariah berperan  penting  sebagai  perantara  dalam  transaksi yang dilakukan antara investor dengan emiten yang di danai  (Touriq,  2020),  mendukung  segala  aspek syariah, melengkapi skema sharia equity crowdfunding dan  membantu  adanya  pelaksanaan mekanisme mudharabah dan musyarakah yang digunakan dalam transaksi (Wijaya, 2020).
Dewan  Pengawas  Syariah  berperan  dalam pengawasan  lembaga  keuangan  syariah.  Tugas  dan tanggungjawab  Dewan  Pengawas  Syariah  adalah menilai  dan  memastikan  kemurnian  pemenuhan rukun,  syarat  akad,  pelaksanaan  prinsip  syariah, pengawasan terhadap pengembangan produk, melakukan  review  atas  pelaksanaan  prinsip  syariah dalam kegiatan usaha dan meminta data dan informasi yang berhubungan dengan aspek syariah pada pelaku usaha  dan  penyelenggara  (Injas et  al .,  2016). Optimalnya  peran  DPS  sangat  penting  untuk memastikan  bahwa  setiap  transaksi  yang  dilakukan oleh setiap stakeholders sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur’an dan sunnah (Prabowo & Jamal, 2017) dalam prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban  (responsibility),  professional (professional) dan kewajaran (fairness).
Sharia  equity  crowdfunding juga  dapat  menjadi solusi  untuk  muslim  yang  menganggap  pasar  modal syariah masih belum memenuhi prinsip syariah dalam beberapa  aspek  dan  dengan  adanya  pengecualian sebesar 45%. Mekanisme syariah dalam sharia equity crowdfunding dianggap  lebih  murni  (Wijaya, 2020). Disamping  itu, sharia  equity  crowdfunding tidak hanya  diperuntukkan  kepada  stakeholders  muslim, tetapi setiap lapisan masyarakat bisa ikut berkontribusi.  Bahkan  platform  sharia  equity crowdfunding dapat  menunjukkan  bahwa  syariah lebih  baik  dari  segala  aspek.  Meskipun  peraturan equity crowdfunding sebelumnya telah bisa dipergunakan,  tetapi  beberapa  aspek  syariah  belum disebutkan  didalamnya.  Dengan  adanya  peraturan sharia equity crowdfunding maka peraturan akan lebih lengkap  meskipun  diantara stake-holders yang berkontribusi  bukanlah  dari  masyarakat  muslim. Bahkan  peraturan  ini  akan  memberikan  keuntungan dan  tidak  akan  memberikan  kerugian  kepada siapapun.
Kemudian  system  administrasi  dan  akuntansi yang  fleksibel, dengan  penggunaan  teknologi digital yang  telah  diuji  dan  divalidasi  oleh  otoritas  jasa keuangan, dewan pengawas syariah dan sumberdaya manusia  yang  kompeten,  maka  akan  memberikan dukungan transparansi, efektifitas dan  efisiensi yang dapat  mempermudah akses  transaksi melalui system (Touriq,  2020).  Selain  itu,  pelaku  teknologi  digital akan lebih berhati-hati dan memperhatikan lebih jauh mengenai  batasan-batasan  yang  harus  dipatuhi (Biancone  &  Secinaro,  2016).  Dengan  adanya dukungan  teknologi  digital  dan  pengawasan  DPS, maka unsur ketidakpastian ( gharar ), maysir maupun tadlis dapat dihindari.
Tetapi dalam pegembangan equity crowdfunding syariah,  sebagian  masyarakat  menilai  keterbukaan informasi  masih  dianggap  sebagai  kendala  utama, karena  kurangnya  pemahaman  masyarakat  sejauh mana hal-hal yang dianggap rahasia dan hal-hal yang memang  selayaknya  untuk  dipublikasikan.  Maka, dengan  adanya  proteksi  informasi dan  kemanan database  yang  terdaftar dalam  ISO27001,  keamanan data  dan  informasi  dapat  dijamin  dengan  baik  dan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai permasalahan tersebut (Wijaya, 2020).
Gambar 6. Model Struktural Source: data diproses oleh penulis
Perihal  perlindungan  hak  kekayaan  intelektual oleh platform kepada para pelaku usaha adalah dengan membatasi  kepemilikan  saham.  Investor  dengan penghasilan  mencapai  Rp  500  juta  pertahun  hanya dapat  membeli  saham  maksimal  sebesar  5%  dari penghasilannya pertahun. Sedangkan investor dengan penghasilan diatas Rp 500 juta pertahun hanya dapat membeli  saham  maksimal  sebanyak  10%  dari penghasilannya  pertahun  (Otoritas  Jasa  Keuangan Republik Indonesia, 2018). Seluruh aktivitas investor dan  emiten  hanya  melalui  platform,  investor  tidak boleh ikut campur tangan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh emiten.
Adanya  sosialisasi  dan  edukasi  terhadap masyarakat mengenai  platform sharia  equity crowdfunding melalui  social  media,  forum-forum pertemuan,  seminar-seminar  dan  lain  sebagainya dengan  berkolaborasi  dengan  otoritas  jasa  keuangan maupun dewan syariah nasional dapat mempengaruhi adanya  minat  para  stakeholders  untuk  berkontribusi kedalam  platform  secara  menyeluruh.  Pemahaman terhadap  komitmen  syariah  adalah rahmatan  lil- alamin dan bertujuan untuk mencapai maslahah pada setiap  aspek  kehidupan.  Karena  pendekatan  setiap masyarakat  berbeda  maka  harus  diberikan  contoh kebaikannya kepada masyarakat agar mudah diterima dan dirasakan manfaatnya.
Maka  dalam  hal  ini  semua  sector  mencakup regulator, sharia equity crowdfunding platform, bank syariah, Investor, strat-up atau pelaku usaha, penyedia jaringan  internet  dan  Dewan  Pengawas  Syariah
memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam pengambangan  platform  ini.  Otoritas  Jasa  keuangan sebagai  regulator  memiliki  pengaruh  besar  dalam kaitannya  pemberian  perizinan  dan  perlindungan keamanan  terhadap  para  stakeholders.  Keberadaan platform sharia equity crowdfunding membantu para investor  dalam  menginvestasikan  dananya  secara prinsip  syariah  dan  membantu  start-up  dan  pelaku usaha untuk mendapatkan pendanaan yang selama ini menjadi kendala utama dalam pengembangan usaha.
Bank  syariah  sebagai  perantara  transaksi menunjang adanya transaksi syariah yang dibutuhkan oleh platform dan para stakeholders. Sebagai platform digital,  maka  tugas sharia  equity  crowdfunding sebagai rekan bank syariah dalam melakukan edukasi dan  memberikan  dorongan  kepada  masyarakat  yang sebelumnya belum tersentuh oleh lembaga keuangan dan  memberikan  akses  kepada  para  masyarakat muslim untuk bertransaksi dengan cara yang syariah.
Keberadaan investor, pelaku usaha dan penyedia jaringan  internet sebagai  sector  utama  pelaku  dalam pengembangan  platform,  tanpa  adanya  investor  dan pelaku usaha, maka platform tidak akan berkembang. Jaringan internet sebagai proof sistem adalah wadah promosi dan transaksi bagi para stakeholders sebagai sarana  untuk  mendorong  pertumbuhan  ekonomi syariah  secara  bersama-sama.  Dengan  adanya teknologi  maka  pelaksanaan  dakwah  ekonomi  akan lebih  efektif  dan  efisien  mengingat  tingginya mobilitas digital masyarakat saat ini.
Bagi Dewan Pengawas Syariah, platform ini juga mendukung misi dalam mendorong industry keuangan syariah era teknologi digital dengan pemahaman dan pelaksanaan  syariah  yang  mendalam.  Keberadaan Dewan  Pengawas  Syariah  sebagai  perangkat  yang bertanggungjawab untuk memberikan nasihat, saran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah dalam  kegiatan  usaha  serta  memberikan  pernyataan kesesuaian  syariah  atas  jasa  maupun  produknya menjadi sangat penting, mengingat platform ini adalah platform yang mendeklarasikan diri sebagai platform syariah.

## 4. KESIMPULAN
Hasil penelitian terhadap strategi pengembangan sharia  equity crowdfunding menggunakan  metode Interpretive  Structural  Modelling  terdapat  beberapa beberapa  hal  yang  menjadi  pengaruh  utama. Keterbukaan informasi menjadi kendala utama dalam pengembangan  sharia  equity crowdfunding karena kurangnya pemahaman masyarakat sejauh mana hal- hal yang dianggap rahasia dan hal-hal yang memang selayaknya  untuk  dipublikasikan.  Dan  strategi  yang dapat  dilakukan  dalam  pengembangan  sharia  equity crowdfunding adalah dengan mendorong otoritas jasa keuangan  untuk  mengeluarkan  peraturan  mengenai sharia  equity  crowdfunding,  deklarasi  sebagai penyelenggara equity crowdfunding berbasis syariah pada  anggaran  dasar  usaha,  aspek  akad,  emiten syariah,  instrument  saham  syariah,    adanya  bank syariah sebagai perantara transaksi dan adanya dewan pengawas syariah yang mengawasi dan mengevaluasi secara  menyeluruh,  adanya  system  administrasi  dan akuntansi  yang  fleksibel  dan  adanya  sumberdaya manusia yang  kompeten sesuai dengan  prinsip  good corporate  governance,  perlindungan  hak  kekayaan intelektual  oleh  platform  kepada  para  pelaku  usaha serta  adanya  sosialisasi  dan  edukasi  terhadap masyarakat.
Selain itu, sharia equity crowdfunding juga dapat menjadi solusi untuk muslim yang menganggap pasar modal syariah masih belum memenuhi prinsip syariah dalam  beberapa  aspek.  Sharia  equity crowdfunding tidak  hanya  diperuntukkan  kepada  stakeholders muslim,  bahkan  dapat  menunjukkan  bahwa  syariah lebih baik dengan adanya kemudahan akses transaksi melalui system  tanpa  adanya  praktek gharar,  maysir dan  tadlis  dan  memberikan  keuntungan  tanpa memberikan kerugian kepada siapapun. Maka dalam hal ini semua sector mencakup regulator, sharia equity
crowdfunding platform, bank syariah, Investor, strat- up atau pelaku usaha, penyedia jaringan internet dan Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam pengambangan platform ini.
Sesuai  dengan  hasil  penelitian  yang  telah dilakukan oleh penulis, maka terdapat beberapa saran yang mungkin dapat diterapkan dalam pengembangan sharia equity crowdfunding di Indonesia, diantaranya pertama,  melakukan  proteksi  informasi  dengan mendaftarkan  keamanan  database  platform  sharia equity crowdfunding untuk  menghindari  adanya keragu-raguan  masyarakat  terhadap  platform  sharia equity crowdfunding dan  keamanan  data  dan informasi dapat dijamin dengan baik. Kedua, adanya peraturan yang mengatur secara jelas mengenai sharia equity crowdfunding untuk  platform  yang  ingin mendeklarasikan  diri  sebagai  platform  yang  sesuai dengan syariah untuk memberikan perlindungan dan mengurangi  keragu-raguan  masyarakat  muslim terhadap  platform,  dan  menjadi  pegangan  utama platform syariah untuk menjalankan usahanya sesuai dengan  paraturan  yang  ada  dengan.  Adanya  dewan pengawas syariah yang memahami secara menyeluruh mengenai  fatwa,  aspek  fiqh  muamalah  dan kompetensi terkait platform sharia equity crowdfunding dan  melakukan  pengawasan  secara menyeluruh  didukung  dengan  konsistensi  dan transparansi dari pihak dewan pengawas syariah dan pihak  penyelenggara  sharia  equity  crowdfunding, serta  adanya  dukungan  infrastruktur  terkait  sharia equity  crowdfunding,  seperti  dukungan akad transaksi, bank syariah sebagai sarana penyalur dana dan emiten dengan bisnis syariah.

## 5. REFERENSI
Abdullah,  S.,  &  Oseni,  U.  A.  (2017).  Towards  a
Sharī‘Ah Compliant Equity -Based Crowdfunding For  The  Halal  Industry  In
Malaysia. International Journal of Business and Society , 18 (1).
Abidin, Z.  (2019). Analisis Penerapan Islamic Good Corporate  Governance  (IGCG)  pada  Bank Pembiayaan  Rakyat  Syariah  Hikmah  Wakilah Banda  Aceh. Tadabbur:  Jurnal  Peradaban Islam , 1 (2).
Achsien, I. H., & Purnamasari, D. L. (2016). Islamic Crowd-funding as the Next Financial Innovation in  Islamic  Finance :  Potential  and  Anticipated Regulation  in  Indonesia. European  Journal  of Islamic Finance , 5 .
Ahlers,  G.  K.  C.,  Cumming,  D.,  Günther,  C.,  &
Schweizer,  D.  (2015).  Signaling  in  Equity Crowdfunding. Entrepreneurship  Theory  and Practice .
Aloui,  C.,  Hammoudeh,  S.,  &  Hamida,  H.  ben.
(2015).  North  American  Journal  of  Economics and  Finance  Global  factors  driving  structural changes  in  the  co-movement  between  sharia stocks  and  sukuk  in  the  Gulf  Cooperation Council  countries. North  American  Journal  of Economics and Finance , 31 .
Amuna,  Y.  M.  A.  (2019).  Entrepreneurship  ,
Crowdfunding Platforms and Sponsors Interaction. International  Journal  of  Academic Management Science Research (IJAMSR) , 3 (1). Andaleeb,  U.,  &  Mishra,  A.  K.  (2016).  Equity
Crowdfunding in Shariah Compliant Nations : an outlook  in  the  middle-east. Global  Journal  of Finance and Management , 8 (1).
Ascarya,  Gunadi,  W.,  Cahyono,  W.,  Anwar,  E.,  &
Syarifuddin,  F.  (2012).  Strategi  Meningkatkan Preferensi  Perbankan  Syariah  Indonesia  dalam Menggunakan  Pembiayaan  Bagi  Hasil. Central Banking  Education  and  Studies  Department, Bank Indonesia .
Attri, R., Dev, N., & Sharma, V. (2013). Interpretive Structural  Modelling  (ISM)  approach :  An Overview. Research  Journal  of  Management Sciences , 2 (2).
Awaluddin.  (2016).  Pasar  Modal  Syariah :  Analisis Penawaran  Efek  Syariah  di  Bursa  Efek Indonesia. Maqdis:  Jurnal  Kajian  Ekonomi Islam , 1 (2).
Barata, A. (2019). Strengthening National Economic Growth  and  Equitable  Income  through  Sharia Digital. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance , 5 (1).
Beaulieu,  T.,  Sarker,  S.,  &  Sarker,  S.  (2016).  A Conceptual  Framework  for  Understanding Crowdfunding a  Conceptual  Framework  for Understanding  Crowdfunding. Communications of the Association for Information Systems , 37 (8). Belleflamme, P., & Lambert, T. (2014).
Crowdfunding :  Some  Empirical  Findings  and Microeconomic Underpinnings. Revue Bancaire et Financi`ere .
Bhattacharya,  S.,  &  Momaya,  K.  S.  (2009).
Interpretive  Structural  Modeling  of  Growth Enablers in Construction Companies. Singapore Management Review , 31 (1).
Biancone, P. Pietro, & Secinaro, S. (2016). The Equity Crowdfunding Italy: a Model Sharia Compliant. European Journal of Islamic Finance IV , 5 . Biancone,  P.  Pietro,  Secinaro,  S.,  &  Kamal,  M. (2019). Crowdfunding and  Fintech :  Business Model  Sharia  Compliant. European  Journal  of Islamic Finance , 12 .
Busenits,  W.  D.  L.,  Matusik,  S.,  Towndend,  D., Anglin, A., & Dushnitsky, G. (2017). A Review and  Road  Map  of  Entrepreneurial  Equity Financing Research : Venture Capital , Corporate Venture Capital , Angel Investment , Crowdfunding ,  and  Accelerators. Journal  of Management , XX (X).
Đurđenić,  K.,  &  Ll,  M.  (2016). Crowdfunding  – Croatian Legal  Perspective and  Comparison  to Other Sources of Financing . Finance,  A.  I.  of.  (2017). Crowdfunding  Malaysia’s Sharing  Economy :  Alternative  Financing  for Micro, Small and Medium Enterprises .
Hamdani,  Basri,  Y.  Z.,  Khomsiyah,  &  Surbakti,  S.
(2019). Implementation of Islamic Work Values in Realizing Sharia Good Corporate Governance and  Its  Implications  in  Stakeholders  Oriented Values  (SOV)  and  Financial  Performance  of Islamic  Banking  in  Indonesia. Journal  of Economics and Business , 2 (2).
Hamzah,  L.  M.,  &  Agustien,  D.  (2019).  Pengaruh Perkembangan  Usaha  Mikro,  Kecil,  dan Menengah  Terhadap  Pendapatan  Nasional  pada Sektor  UMKM  Di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi Pembangunan , 8 (2).
Hornuf, L., & Schmitt, M. (2016). Success and Failure in  Equity  Crowdfunding. CESifo  DICE  Report , 14 (2).
Indonesia,  G.  B.  (2009). Peraturan  Bank  Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate  Governance  Bagi  Bank  Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah .
Injas, M. M. yousef, Haron, M. S., Ramli, R., & Injas, R.  A.  (2016).  The  Importance  of  the  Shari’ah Supervisory  Boards  (SSBS)  in  the  Islamic Banking  System. South  East  Asia  Journal  of Contemporary  Business,  Economics  and  Law ,
9 (2).
Ivashchenko,  A.,  Britchenko,  I.,  Dyba,  M., Polishchuk, Y.,  Sybirianska, Y.,  &  Vasylyshen, Y.  (2018). Fintech Platforms  in  SME’s Financing :  Eu  Experience  and  Ways  of  Their Application in Ukraine. Investment Management and Financial Innovations , 15 (3).
Jabeen,  F.,  &  Faisal, M.  N.  (2018).  Imperatives For Improving  Entrepreneurial  Behavior  among Females in the UAE. Gender in Management: An International  Journal  Emerald  Publishing Limited .
Jena, J., Sidharth, S., Thakur, L. S., Pathak, D. K., &
Pandey,  V.  C.  (2017).  Total  Interpretive Structural  Modeling  (TISM):  Approach  and Application. Journal of Advances in Management Research , 14 (2).
Juliardi,  D.  (2017).  Model  Good  Corporate Governance  dari  Perspektif  Syariah  untuk Mengatasi  Permasalahan  Penerapan  Corporate Governance  di  Indonesia. Indonesia  Sebagai Kiblat Ekonomi Syariah .
Jummaini,  Azis,  N.,  Faisal,  &  Basri,  H.  (2019).
Intellectual Capital and Financial Performance : The Role of Good Corporate Governance (Study on  Islamic  Banking  in  Indonesia). Social Sciences on Sustainable Development for World Challenge .
Komisioner,  D.,  &  Indonesia,  O.  J.  K.  (2015).
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015  Tentang  Penerapan  Prinsip Syariah di Pasar Modal .
Lin,  L.  (2017).  Managing  the  Risks  of  Equity Crowdfunding : Lessons from China. Journal of Corporate Law Studies , 17 (2).
Liu, P., Li, Q., Bian, J., Song, L., & Xiahou, X. (2018).
Using  Interpretative  Structural  Modeling  to Identify  Critical  Success  Factors  for  Safety Management in Subway Construction : A China Study. International  Journal  of  Environmental Research and Public Health , 15 .
Lubis, P., & Zulam, S. Bin. (2016). Analisis Faktor- Faktor yang Memengaruhi Permintaan Investasi di  Indonesia. Jurnal  Perspektif  Ekonomi Darussalam , 2 (2).
Miglietta, N., Battisti, E., & Graziano, E. A. (2018). Equity Crowdfunding and  Risk  Management :
The  Attitude  of  Italian  Platforms :  Springer International Publishing .
MIKTI  Indonesia  Digital  Creative  Industry  Society.
(2018). Mapping dan Database Startup Indonesia
2018. In Badan Ekonomi Kreatif Indonesia .
Mokhtarrudin, A.,  Masrurah, I.  M. K.,  & Muhamad, S.  C.  R.  (2017). Crowdfunding as  a  Funding Opportunity  for  Youth  Start-Ups  in  Malaysia. Pertanika Journals Social Sciences & Humanities , 25 .
Moritz,  A.,  Block,  J.,  &  Lutz,  E.  (2015).  Investor communication in equity-based crowdfunding: a qualitative-empirical study. Qualitative Research in Financial Markets , 7 (3).
Muneeza, A., Arshad, N. A., & Arifin, A. T. (2018).
The  Application  of  Blockchain  Technology  in Crowdfunding : Towards Financial Inclusion via
Technology.
International
Journal of
Management and Applied Research , 5 (2).
Othman, R. (2010). Islamic Social Reporting of Listed Companies  in  Malaysia. International  Business
& Economics Research Journal , 9 (4).
Otoritas Jasa  Keuangan  Republik  Indonesia.  (2018).
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  37/POJK.04/2018.  Tentang Layanan Urun  Dana Melalui Penawaran Saham
Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding). Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan .
Pardiansyah,  E.  (2017).  Investasi  dalam  Perspektif Ekonomi  Islam:  Pendekatan  Teoritis  dan Empiris. Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam ,
8 (2).
Piliyanti,  I.  (2018). Fintech Achieving  Sustainable
Development the Side Perspective of Crowdfunding Platform. Shirkah  Journal  of Economics and Business , 3 (2).
Piva, E., & Rossi-lamastra, C. (2017). Human Capital Signals  and  Entrepreneurs’  Success  in  Equity Crowdfunding. Small Business Economics .
Prabowo,  B.  A.,  &  Jamal,  J.  bin.  (2017).  Peranan Dewan  Pengawas  Syariah  terhadap  Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. Jurnal  Hukum  Ius  Quia  Iustum Faculty of Law , 24 (1).
Prawirasasra, K.  P.  (2018).  Financial Technology  in Indonesia : Disruptive or Collaborative ? Reports on Economics and Finance , 4 (2).
Ralcheva, A., & Roosenboom, P. (2016). On the Road to Success in Equity Crowdfunding. Presented at the 33rd International Conference of the French Finance  Association  in  Liege,  Belgium,  at  the 2016 ENTFIN Conference in Lyon, France, and the  14th  Corporate  Finance  Day  in  Antwerp, Belgium .
Rusydiana,  A.  S.  (2018a).  Aplikasi  Interpretive
Structural Modeling untuk Strategi
Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia. Jurnal
Ekonomi Dan Bisnis Islam , 4 (1).
Rusydiana,  A.  S.  (2018b).  Developing  Islamic Financial Technology in Indonesia. Hasanuddin Economics and Business Review , 2 (2).
Saksonova,  S.,  &  Kuzmina-Merlino,  I.  (2017).
Fintech as Financial Innovation-the Possibilities and  Problems  of  Implementation. European Research Studies Journal , XX (3).
Sianipar,  M.  (2012).  Penerapan  Intrepretative Structural  Modeling  (ISM)  dalam  Penentuan Elemen Pelaku dalam Pengembangan Kelembagaan Sistem Bagi Hasil Petani Kopi Dan Agroindustri Kopi. Agrointek , 6 (1).
Stasik, A. (2018). How do We Study Crowdfunding ?
An  Overview  of  Methods  and  Introduction  to New Research Agenda. J ournal of Management and  Business  Administration.  Central  Europe, 26 (1).
Thaker, M.  A.  bin  M.  T.  (2018). Modelling SMES’
Behavioral Intention to Adopt Islamic
Crowdfunding-Small  And  Medium  Enterprises (ICMES)  Model  as  a  Source  of  Financing  in Malaysia. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance , 4 (2).
Thakkar,  J.,  Kanda,  A.,  &  Deshmukh,  S.  G.  (2008).
Interpretive  Structural  Modeling  (ISM)  of  IT- enablers  for  Indian  Manufacturing  SMEs. Information Management & Computer Security , 16 (2).
Tomczak, A.,  &  Brem, A.  (2013). Venture Capital : An  International  Journal  of  Entrepreneurial Finance  a  Conceptualized Investment Model  of Crowdfunding. Venture Capital , 15 (4).
Vismara,  S.  (2016a).  Equity  Retention  and  Social Network Theory in Equity Crowdfunding. Small Business Economics , 46 (4).
Vismara,  S.  (2016b).  Information  Cascades  Among
Investors in Equity
Crowdfunding.
Entrepreneurship Theory and Practice .
Vulkan,  N.,  Åstebro,  T.,  &  Fernandez,  M.  (2016).
Equity  Crowdfunding :  A  New  Phenomena.
Journal of Business Venturing Insights , 5 . Wahjono,  S.  I.,  Marina,  A.,  &  Widayat.  (2015).
Islamic  Crowdfunding :  Alternative  Funding Solution. 1st  World  Islamic  Social  Science Congress .
Waltho,  X.,  Schwienbacher,  A.,  &  Vanacker,  T.
(2018).  Equity  crowdfunding :  First  Resort  or Last Resort ? Journal of Business Venturing , 33 . Watson,  R.  H.  (1978).  Interpretive  Structural Modeling-a  Tool  for  Technology  Assessment? Technological  Forecasting  and  Social  Change ,
11 .
Wilson,  K.  E., &  Testoni, M.  (2014).  Improving  the Role of Equity Crowdfunding in Europe's Capital Markets. Bruegel Policy Contribution , 9 .