## Article

## Strategi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah
Indonesian  Journal  of  Religion  and  Society, 2020, Vol. 02 (01), 59-73 © The Journal, 2020 DOI: 10.36256/ijrs.v2i1.97 www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS

## Journal
Article History Received: May, 12 th 2020 Revised: June, 26 th 2020
Accepted: June, 28 th 2020

## Gurhanawan
Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan, Jakarta, Indonesia Email: gurhanawan.67@gmail.com

## ABSTRACT
Islamic Banks provide mudharabah financing to foster the business. This service is offered to various  scale  of  business,  encompassing  smaller  or  larger  ones.  However,  the  amount  of mudaraba financing is less prevalent than the murabaha financing, in which the latter aimed for  consumptive  purpose.  This  paper  aims  to  determine  the  constraints  of  Islamic  banks  in promoting mudarabah and optimizing it as one of the means to proliferate individual financial independence  through  owning  a  business.  The  study    uses  a  field  research  which  is descriptive  qualitative  in  nature.  The  findings  are  corroborated    using  SWOT  analysis  to discover  internal  and  external  factors  related  to  Mudharabah.  Primary  data are  obtained interviews with related parties in Islamic banks. Secondary data is also utilized  and obtained through literature studies. The results show that the strategy established by Islamic banks in optimizing  mudharabah  financing  by  implementing  the linkage  program.  Islamic  banks cooperate  with  BPRS  and  Cooperatives  using  mudharabah  contracts,  then  BPRS  and Cooperatives distribute the fund to the  public in, improving the economc activities.
Keywords: Banking Strategy, Syari’a Banking, Mudharabah Financing.

## ABSTRAK
Bank  Syariah  menyediakan  produk  pembiayaan  mudharabah  untuk  mempercepat pertumbuhan bisnis. Produk ini ditawarkan untuk berbagai skala bisnis, mencakup skala mikro  maupun  makro.  Namun,  jumlah  pembiayaan  mudharabah  kurang  lazim dibandingkan pembiayaan murabahah yang terfokus untuk tujuan  konsumtif. Tulisan  ini bertujuan  untuk  mengidentifikasi  kesulitan  yang  dialami  perbankkan  syariah  dalam mempromosikan  produk  mudharabah  dan  mengoptimalkannya  sebagai  salah  satu  cara untuk  meningkatkan  kemandirian  sistem  keuangan  bisnis.  Penelitian  ini  menggunakan penelitian  lapangan  yang  bersifat  deskriptif  kualitatif.  Penelitan  ini  menggunakan  analisis SWOT  untuk  mengungkap  faktor-faktor  internal  dan  external  yang  berkaitan  dengan mudharabah. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak bank Syariah. Data sekunder yang digunakan  diperoleh melalui studi  literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  strategi  yang  ditetapkan  oleh  bank syariah  dalam  mengoptimalkan  pembiayaan mudharabah  dengan  menerapkan  program  linkage.  Bank Syariah  bekerjasama  dengan BPRS  dan  koperasi  menggunakan  kontrak  mudharabah,  kemudian  BPRS  dan  koperasi mendistribusikan dana kepada publik untuk meningkatkan kegiatan ekonomi.
Kata Kunci: Strategi Perbankan, Perbankan Syariah, Pembiayaan Mudharabah.

## 1. Pendahuluan
Kehadiran  bank  yang  berazaskan  Islam  di  Indonesia  merupakan  cita-cita  umat  muslim karena  transaksi  keuangan  yang  dilakukan bank  tersebut diatur  dan  mengikuti  hukum dan  syariat  Islam  sebagai  implementasi  dari  Islam  yang kaffah (Sari,  2019).  Hal  ini  juga bisa  dilihat  dari  visi  &  misi  bank Syariah  itu  sendiri.  Adapun  visi bank syariah  adalah “terwujudnya  sistem  perbankan  syariah  yang  sehat,  kuat  dan  istiqamah  terhadap  prinsip syariah  dalam  kerangka  keadilan,  kemaslahatan  dan  keseimbangan  guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spritual ( falah )”. Sedangkan misi dari bank Syariah adalah “mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang  kompetitif,  efisisen  dan  memenuhi  prinsip  syariah  dan  prinsip  kehati-hatian  yang mampu mendukung sektor riil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional” (Ikatan Bankir Indonesia, 2014).
Dari  visi bank syariah  di atas,  terlihat  jelas  jurang  pemisah  antara bank syariah  dan bank konvensional dimana prinsip  yang  diterapkan  oleh bank konvensional  adalah kapitalis  dengan  tujuan  mendapatkan  untung  sebanyak-banyaknya,  sedangkan  bank syariah bertujuan mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pasal 3 UU nomor 21  tahun  2008 tentang  perbankan  syariah yang mengatakan  bahwa  “perbankan  syariah bertujuan  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan keadilan,  kebersamaan  dan  pemerataan  kesejahteraan  rakyat” ( Undang-Undang  Republik Indonesia  No  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan  Syariah ).  Sedangkan  tujuan  dan  fungsi bank syariah adalah kemakmuran ekonomi yang meluas, tingkat kerja penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum, keadilan sosial ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang merata, stabilitas nilai uang, mobilisasi dan investasi tabungan yang menjamin adanya pengembalian yang adil serta pelayanan yang efektif (Setiawan, 2006).
Untuk  mengaplikasikan  visi  dan  misi  bank  syariah  sebagaimana  disebutkan di atas, maka bank syariah melakukan berbagai transaksi keuangan yang dikemas dalam beberapa akad sesuai maksud dan tujuan dari transaksi itu, baik dalam bentuk penyimpanan dana atau  penyaluran  dana  (pembiayaan).  Masyarakat  yang  menyimpan  uangnya  di  bank syariah,  maka  pihak  bank  menawarkan  dua  jenis  akad  yaitu wadiah (titipan)  dan mudharabah (bagi  hasil).  Sedangkan  pembiayaan,  maka    bank  syariah  menerapkan  tiga prinsip,  yaitu Murabahah,  Salam dan Istishna untuk  akad  jual  beli,  sementara  investasi menggunakan  akad Mudharabah dan Musyarakah dan  sewa  dengan  menggunakan  akad Ijarah dan Ijarah Muntahiya Bittamlik. Walaupun  penduduk  Indonesia  mayoritas  beragama  Islam,  tapi  kehadiran  Bank Syariah  belum  sepenuhnya  diminati  oleh  umat  Islam,  hal  ini  dibuktikan  dengan data market share perbankan syariah yang dikeluarkan oleh OJK pada Juni 2019.
Gambar 1. Market Share Perbankan Syariah
Sumber: OJK (2019)
Data  OJK  di atas  menggambarkan  pangsa  pasar  bank  syariah  berbanding  terbalik dengan jumlah umat Muslim yang ada di Indonesia, dengan kata lain, bank syariah belum menjadi  pilihan  utama  bagi  umat  Muslim  sehingga  sampai  sekarang  bank  syariah  telah berumur  27  tahun,  namun baru  bisa  mencapai  5.95  %. Adapun  mengenai  produk  bank syariah yang disebutkan di atas, sesuai dengan laporan OJK bulan Maret 2019, bisa kita lihat pada data di bawah ini.
Gambar 2. Akad Keuangan Syariah

## Sumber: OJK (2019)
Sesuai  tujuannya  dalam meningkatkan  perekonomian,  bank  syariah  memprioritaskan produknya  untuk  dana  produktif  ketimbang  dana  konsumstif.  Walaupun  musyarakah bagian  dari  bentuk  produktif,  tapi  sasarannya  kepada  para  pengusaha  besar,  sementara mudharabah bisa melibatkan UMKM. Dari data di atas, diketahui bahwa akad murabahah (jual  beli)  mendominasi  portofolio  perbankan  syariah  yang  mencapai  angka  49,95% sementara  akad  musyarakah  berada  pada  ururtan  kedua  sebesar  42,74%  dan  akad mudharabah  masih  berada  diangka  4,29%.  Hal  ini  tidak  saja  terjadi  pada  tahun  2019 tetapi  pada  tahun-tahun  sebelumnya,  murabahah  tetap  berada  pada  urutan  pertama. Dalam  memasarkan  produk  tidak  ada  aturan  yang  mengatur,  baik  secara  fiqih  (hukum Islam)  maupun  UU  Perbankan.  Lebih  dominannya  produk  murabahah  yang  dipasarkan oleh Bank Syariah tidak bisa disalahkan karena semua itu tidak terlepas dari pertimbangan bisnis,  yang  mana  resiko  yang  ditimbulkan  oleh  murabahah  jauh  lebih  kecil  dari mudharabah.
Walaupun  demikian,  portofolio  dari  bank  syariah  lebih  banyak  menyalurkan  produk murabahah karena beberapa  hal  yang  perlu  menjadi  perhatian  dan  pertimbangan  dari bank syariah itu sendiri, diantaranya sebagai berikut:
1. Praktek  murabahah  mempunyai  potensi  yang  mudah  disalahgunakan.  Keluhan masyarakat  yang  mengatakan  bank  syariah  dalam  menjual  produk/pendanaan murabahah,  tidak  ada  bedanya  dengan  pembiayaan  dari  bank konvensional  yang menjual  dengan  skim  kredit.  Bagi  masyarakat  awam,  baik  golongan  pragmatis maupun  idealis,  hal  demikian  menimbulkan  pertanyaan  bahkan  tuduhan  bahwa bank syariah hanya melakukan proses ganti baju.
2. Apabila  secara  makro  murabahah  lebih  menonjol  pada  pendanaan  bank  syariah, berakibat  nuansa  moneter  lebih  mendominasi  dalam  kegiatan  sektor  riil.  Karena pada  umumnya,  pendanaan  melalui  murabahah  lebih  banyak  bersifat  konsumtif dibanding produktif,  seperti  kendaraan  bermotor,  perlengkapan  rumah  tangga,  dan lain-lain.  Dalam  praktik  bank  syariah,  ada  hal  yang  tidak  bisa  disangkal  yaitu perlunya keseimbangan antara sektor moneter dengan sektor riil, sehingga ekonomi secara harmonis dapat tumbuh dan berkembang secara sehat (Gofar, 2010).
Menyikapi  dua  hal  yang  dikemukakan  di atas, jika bank  syariah tetap membiarkan dominasi  produk  murabahah  ketimbang  mudharabah  dalam  portofolionya,  dikhawatirkan bisa  menimbulkan  bahaya  yang  mengancam  perekonomian  khususnya  gerakan  ekonomi islami  yang  sedang  gencar-gencarnya. Kehadiran  bank  syariah  sebagai  pertanda kebangkitan ekonomi Islam, tetapi di saat yang  sama lembaga keuangan tersebut banyak
berkonsentrasi  pada  sektor  moneter  (bagian  dari  makro  ekonomi)  dan  tidak  terlalu perhatian dalam mengembangkan sektor riil (bagian dari mikro ekonomi), maka akibatnya kegiatan ekonomi tidak  berjalan  dan  lumpuh  karena  dana tidak  bergerak di sektor mikro ekonomi seacara riil pada masyarakat dan pasar yang nyata.
Dari uraian data di atas, dinamika dan perkembangan jenis pembiayaan mudharabah bisa  dilihat  dari  salah  satu  perbankan  syariah,  yang  dalam  tulisan  ini  akan  difokuskan pada bank BNI Syariah yang merupakan Unit Usaha Syariah pertama yang berdiri setelah berdirinya Bank Mandiri Syariah yaitu pada tahun 2000 yang sekarang telah menjadi Bank Umum  Syariah. Sebelum  adanya  bank  BNI  Syariah,  masyarakat  Indonesia  telah  begitu akrab  dengan  nama  bank  BNI  karena  bank  BNI  merupakan  bank  negara  pertama  yang dimiliki  oleh  pemerintah  Indonesia  yang  berdiri  tahun  1946,  sehingga  sebutan  bank  BNI Syariah  tidak  asing  lagi  bagi  masyarakat  Indonesia. Dipilihnya bank  BNI  Syariah  sebagai tempat penelitian, karena bank BNI syariah merupakan harapan terbesar bagi masyarakat Indonesia untuk dijadikan sebagai  mitra untuk mengembangkan  usahanya dalam  bentuk aqad  mudharabah. Dalam  tulisan  ini  akan  dibahas  langkah  dan  strategi  yang  diterapkan oleh  bank  BNI  Syariah  untuk  meningkatkan  pembiayaan mudharabah  serta  peluang  dan ancaman dari sistem dan strategi yang diterapkan.

## 2. Kerangka Teori 2.1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah
Kata mudhabah ( ا ﺎﻀﻤﻟ ر ﺔﺑ ) berasal dari kata “dharbu” ( ا ﻀﻟ بر ) dengan makna memukul atau berjalan. Pengertian  memukul  atau berjalan  ini  lebih  tepatnya  adalah  sebuah  proses dimana seseorang memukulkan kakinya atau menjalankan ushanya. Istilah “mudharabah” adalah  menurut  penduduk  Iraq, sedangkan  menurut  penduduk  Hijaz  dengan  kata “Muqaradhah”  (I’anathut  Thalibin  Juz  3).  Adapun  defenisi  dari  mudaharabah Wahbah Zuhaili  dalam  kitab Fiqh  Islam  wa  Adillatuhu juz  5 adalah “Pemilik  harta  menyerahkan hartanya  kepada  pengusaha  untuk  dibisniskan  dan  keuntungan  dibagi  diantara  mereka sesuai dengan yang disyaratkan (disepakati). Sementara itu, menurut Nabil A Shaleh dalam “Riba, Gharar and Islamic Banking” adalah A contrac between at least two parties whereby one party, called the investor (rabb Al-mal) entrusts money to the other party called the agent- manager  (mudharib)  who  is  to  trade  with it  in  an  agreed  manner  and  then  return  to  the investor the principal and a preagreed share of the profits and keep for himself what remains of such profits (Sjahdeini, 1999).
Dari dua pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa mudharabah merupakan bentuk kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan bisnis. Pemiliki modal dikenal  dengan  istilah shahibul  mal dan pelaku  usaha  dikenal  dengan  istilah mudharib . Keuntungan  yang  diperoleh dari  bisnis  tersebut  akan  dibagi  sesuai  dengan  kesepakatan yang  dibuat  di awal.  Apabila  dalam  bisnis  mudharabah  tidak  mendapatkan  laba  sama sekali atau mengalami kerugian, maka mudharib (pengelola dana) tidak berhak diberi upah atas  usahanya,  dan shahibul  mal (pemilik  dana)  tidak  berhak  menuntut  kerugian  kepada mudharib. Hal  demikian  jika  kerugian  tidak  disebabkan oleh kelalaian mudharib (Nor, 2008). Sebaliknya jika kerugian bisnis disebabkan oleh kelalaian pengelola dana, atau yang dilakukannya  tidak  sesuai  dengan  pesan  dari  pemilik  dana,  maka  segala  kerugian  yang ditimbulkan adalah tanggung jawab pengelola dana.

## 2.2. Permasalahan Mudharabah Pada Bank Syariah
Sebagaimana disinggung sebelumnya, bahwa dalam portofolio bank syariah sampai saat ini masih didominasi oleh pembiayaan murabahah, sementara pembiayaan mudharabah yang berbasis  bagi  hasil  masih  tergolong  rendah.  Realita  yang  seperti  ini  tidak  saja ditemukan pada  bank  syariah  di  Indonesia, namun  juga bank-bank  Islam  papan  atas  di  dunia  juga memiliki  kecendrungan  menjadikan  skema  murabahah  sebagai  pembiayaan  utama. Sebagai  contoh  Bahrain  Islamic  Bank,  Faisal  Islamic  Bank,  Bank  Islam  Malaysia,  Kuwait Finance House dan lain-lain dengan rata-rata skema murabahahnya mencapai 70 % (Hadi, 2011).
Alasan  yang  dikemukakan  oleh  bank-bank  syariah  dalam  masalah  ini,  diantaranya adalah  faktor  resiko,  dimana  resiko  mudharabah  jauh  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan murabahah. Karena murabahah menetapkan margin, bank telah mengetahui keuntungan yang  akan  diperoleh  sementara  mudharabah  menetapkan  nisbah,  keuntungan  yang  akan didapat oleh bank baru sebatas prediksi dan perkiraan, dan bisa saja bank tidak mendapat keuntungan  sekiranya  bisnis  yang  dijalankan  oleh  mudharib  mengalami  kerugian. Di
samping  faktor  resiko,  kecilnya  pembiayaan  mudharabah  oleh  lembaga  keuangan  syariah dengan  prinsip  bagi  hasil  karena  beberapa  faktor.  Pertama  faktor  hukum  atau  peraturan (substansi  hukum). Bank  melaksanakan  prinsip  kehati-hatian (prudential  principle) , sehingga  bertindak secara  cermat,  teliti  dan  bijaksana  dalam  menyalurkan  pembiayaan kepada  masyarakat  guna  meminimalisir  kemungkinan  resiko  yang  akan  terjadi.  Hal  ini dalam  rangka  memberikan  perlindungan  terhadap  dana  masyarakat  yang  dipercayakan kepada lembaga perbankan. Kedua mentalitas petugas yang menegakkan hukum (struktur hukum). Pihak  bank  membuat self  regulatory  banking yang berisi  ketentuan  intern  bank dalam  menjalankan  usahanya.  Adanya self  regulatory banking,  membuka  peluang  bagi bank  untuk  membuat  aturan  sesuai  keinginannya  sendiri  tanpa  memperhatikan  bahwa ada pihak-pihak yang mungkin tidak memiliki kemampuan yang sama. Ketiga fasilitas yang diharapkan  untuk  mendukung  pelaksanaan  hukum. Sumber  Daya Insani  menjadi permasalahan tersendiri bagi pihak bank. Terlebih sistem perbankan syariah masih belum lama  dikenal,  sehingga  lembaga  akademik  dan  pelatihan  masih  terbatas.  Dan  keempat kesadaran  hukum  &  budaya  masyarakat. Banyak  UMKM  yang  mengajukan  pembiayaan kepada bank syariah kurang menyadari pentignya menjalani usaha yang bankable. Usaha bankable  ini  adalah  usaha  yang  layak  untuk  dibiayai,  diantaranya  mempunyai  NPWP, pencatatan keuangan yang  baik, tagihan, kwitansi serta semua kertas yang  berhubungan dengan usaha (Bhakti, 2013).
Permasalahan yang  komplek di sekitar  mudharabah  menjadikan  volume  pembiayaan menjadi  rendah  pada  bank  syariah.  Namun  demikian, permasalahan yang  sangat fundamental terletak pada faktor resiko yang tinggi. Resiko yang terdapat pada pembiayaan mudharabah mencakup tiga aspek. Pertama Business Risk , yaitu resiko yang terjadi pada jenis  usaha  dan  faktor  negatif  lainnya  yang  mempengaruhi  perusahaan,  seperti permasalahan  hukum,  pemogokan  dan  restrukturasi  pembiayaan. Kedua Shringking  Risk yaitu  resiko  bisnis  yang  luar  biasa  yang  ditentukan  oleh  penurunan  drastis  tingkat penjualan  bisnis,  harga  jual  atau  harga  barang  yang  dibiayai. Dan  ketiga Character  Risk , yaitu resiko yang terjadi pada third  way out (kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai bank (Adnan & Purwoko, 2013).
Tiga bentuk resiko di atas sangat rentan dalam pembiayaan mudharabah karena pihak bank  tidak  bisa  mengawasi  secara  langsung  dan  kontinue  selama  proses  bisnis  yang dijalankan  oleh mudharib (pengelola) bisa  saja  uang  yang  diberikan  digunakan  untuk kepentingan  yang  lain,  yang  tidak  berhubungan  dengan  bisnis  atau  tidak  sesuai  dengan kontrak  yang  telah  ditandatangani.  Begitu  juga  dengan  kelalaian mudharib dalam mengelola  bisnis,  sehingga  kelalaian  yang  dilakukan  akan  menyebabkan  kerugian  bagi pihak  bank.  Walaupun  secara  hukum mudharib harus  mengganti  kerugian  tersebut, namun setidaknya  akan  menyebabkan  kredit  macet.  Di waktu  bank  bermitra  dengan nasabah yang tidak jujur, resiko nomor tiga pun menjadi perhatian serius bagi pihak bank, dimana dalam perjanjian mudharabah yang ditetapkan adalah nisbah bagi hasil, sehingga keuntungan  yang  akan  didapatkan  bank  tergantung pada keuntungan  yang  dimiliki  oleh mudharib.  Dengan  demikian,  tidak  tertutup  kemungkinan  mudharib  akan menyembunyikan  keuntungan  yang  diperolehnya kepada  bank  dengan  memberikan laporan  palsu,  dengan  kata  lain  disebut  sebagai asymmetric  information (pihak  pengelola memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak bank). Walaupun  mudharabah  sarat  dengan  resiko,  bukan  berarti  bank  syariah  harus menjauhi  transaksi  mudharabah  dengan  para  nasabah, akan tetapi  pihak  bank  syariah perlu mencari dan menemukan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk meminimalisir resiko  yang  mungkin  terjadi.  Adapun  langkah-langkah  yang  bisa  dilakukan  oleh  bank syariah untuk mengurangi resiko yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut:
1. Penetapan agunan berupa fixed asset dan/atau adanya lembaga penjamin
2. Menetapkan resiko maksimal biaya operasi terhadap pendapatan operasi
3. Kembali  kepada  azas  profit  and  loss  sharing  pada  akad  penyertaan  modal (Hadi, 2011)
Menetapkan agunan kepada nasabah (mudharib) oleh bank merupakan bentuk kehati- hatian  bank  dalam  menyalurkan  pembiayaan  mudharabah,  sehingga  nasabah  terikat dengan jaminan yang dia berikan. Hal ini bisa mencegah nasabah untuk berbuat curang, karena kerugian yang terjadi karena kesalahan dan kelalaian akan dipertanggungjawabkan dengan  jaminan  yang  ada.  Sekiranya  tidak  ada  jaminan, maka  lembaga  penjamin  bisa menempati  jaminan  tersebut,  sehingga  pihak  bank  merasa  aman  untuk  memberikan pembiayaan.  Di antara  lembaga  penjamin,  biasanya  bank  syariah  bekerja  sama  dengan
koperasi,  sehingga  nasabah  yang  mengajukan  pembiayaan  kepada  bank  telah  terdaftar sebagai anggota koperasi. Dalam memprediksi kemungkinan terjadinya resiko, maka dalam proses  analisis,  pihak  bank  menetapkan  resiko  maksimal  biaya  operasi  terhadap pendapatan,  hal  ini  bertujuan agar pihak  bank  bisa  menentukan  langkah-langkah  untuk mengatasi  resiko  tersebut  dalam  manajemen  resiko  yang  ditetapkan  oleh  bank.  Memilih azas profit and loss  sharing ,  berarti  dalam  pembagian  hasil  setelah  mengeluarkan  biaya- biaya yang diperlukan.

## 2.3. Strategi Peningkatan Pembiayaan Mudharabah
Bank Syariah  yang dikenal  dengan  bank  bagi  hasil,  walaupun  dalam  menyalurkan pembiayaan  menemui  beberapa  resiko,  tetapi  pihak  bank  tetap  mencarikan  solusi agar pembiayaan  dalam  bentuk  mudharabah  ini  bisa  disalurkan.  Di antara  strategi  yang dilakukan  oleh  bank  syariah  untuk pembiayaan  mudharabah  sebagaimana  dikemukakan Ryanti  Fahmi  Faisal  dalam  penelitiannya  di  Bank  Jatim  Syariah  cabang  Surabaya  dalam rangka mengembangkan sektor riil, adalah dengan mempunyai beberapa partner. Di antara partnernya adalah Yayasan Dharma Bhakti Astra Jatim dan PT. Mitra Pinashtika Mustika yang  merupakan  main  dealer  honda  di  Surabaya.  Tujuan  bank  Jatim  Syariah  menjalin kerja sama dengan partner-partnert tersebut adalah karena anggota dari lembaga-lembaga tersebut  telah  teradministrasi  dengan  baik (Faisal,  2013). Penelitian lain juga  dilakukan oleh  Ahmad  Hamdalah,  dimana  dia  mengungkapkan  bahwa  dalam  meningkatkan pembiayaan mudharabah, PT Bank BRI Syariah Pekanbaru melakukan kerja sama dengan Koperasi Universitas Riau. Koperasi Universitas Riau menyalurkan kepada anggotanya yang berjumlah lebih kurang 1.500 orang (Hamdala, 2017).
Kedua penelitian di atas, merupakan bentuk nyata kinerja bank syariah dalam rangka mengoptimalkan  pembiayaan  mudharabah,  sehingga  dengan  kerjasama  yang  dilakukan bisa  meningkatkan  volume  pembiayaan  mudharabah. Di samping  menjalin  kerjasama, menurut Muhammad Imaduddin, upaya mengoptimalkan mudharabah pada bank syariah melalui berbagai langkah:
1. Kesinambungan dan transparansi informasi terhadap usaha yang dijalankan 2. Pengembangan industri-industri kecil yang dibina langsung oleh bank syariah 3. Membuat aturan dan regulasi yang tepat, terstandarisasi dan sesuai dengan prinsip syariah (Arianto, 2011).

## 3. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan ( field  research )  yang  bersifat  deskriptif kualitatif.  Penelitian  dekriptif  meliputi  pengumpulan  data  untuk  diuji  hipotesis  atau menjawab  pertanyaan  mengenai  status  terakhir  dari  subjek  penelitian (Kuncoro,  2013). Penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  objek alamiah,  dimana  peneliti  merupakan  instrumen  kunci (Sugiyono,  2015). Penelitian  yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dilakukan oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Secara holistic, dan dengan cara  deskripsi  dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.
Adapun sumber data pada penelitian ini terbagi kepada dua kategori yaitu primer dan sekunder.  Data  primer  didapatkan  dari  informasi  dari  pihak  bank  syariah,  dalam  hal  ini SME Account Manager dan Performance Officer yang terkait dengan pembiayaan pada bank BNI  Syariah.  Sedangkan  data  sekunder  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan  dengan mempelajari  sumber-sumber  bacaan  yang  dianggap  erat  hubungan  dengan  masalah  yang diteliti seperti UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN no 07/DSN- MUI/IV/2000  tentang  pembiayaan  Mudharabah  dan  buku-buku  yang  membahas  tentang mudharabah baik berupa kitab klasik maupun kontemporer.
Setelah  data  terkumpul  melalui  wawancara  dan  dokumentasi,  selanjutnya  peneliti melakukan analisis data dengan metode analisis SWOT. SWOT singkatan dari lingkungan Internal  Strengths dan Weaknesses serta  lingkungan eksternal  Opportunties dan Theats yang  dihadapi  dunia  bisnis.  Analisis    SWOT  membandingkan  antara  faktor  eksternal Peluang (opportunities) dan  ancaman (threats) dengan  faktor  internal  kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) (Rangkuti, 2006). Dari pemahaman mengenai SWOT di atas, setelah  penulis  mengetahui  strategi  yang  dilakukan  oleh  Bank  BNI  Syariah  untuk mengoptimalkan pembiayaan mudharabah, selanjutnya strategi tersebut  akan ditinjau dari 4 hal yaitu kekuatan, kelemahan, peluan dan ancaman.

## 4. Penyebab Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Pada Bank BNI Syariah
Potensi Bank  BNI  syariah  yang  menganut  sistem  bagi  hasil,  baik  kepada  penabung maupun  kepada  peminjam,  dengan  menerapkan  prinsip  mudharabah  tidak  terlepas  dari isu  mengenai  rendahnya  kuota  pembiayaan  yang  bisa  disalurkan  oleh  bank  BNI  Syariah. Hal  ini  selalu  menjadi  sorotan  bagi  masyarakat,  sehingga  muncul  asumsi  bahwa  bank syariah  hanya  mencari  keuntungan  semata  bukan  untuk  meningkatkan  ekonomi keumatan.  Karena  murabahah  itu  merupakan  pembiayaan  yang  bersifat  konsumtif sehingga  nuansa  moneternya  lebih  menonjol  dibandingkan  sektor  riil  yang  dinilai  tidak sesuai  dengan cita-cita  ekonomi Islam yaitu  keseimbangan antara sektor moneter dengan sektor  riil. Hal  ini  dibuktikan dengan  data  masing-masing  produk  yang  disalurkan  oleh bank BNI syariah.
Tabel 1. Pembiayaan Pada bank BNI Syariah 2016 – 2018 (Dalam Rupiah) Pembiayaan 2016 2017 2018 Murabahah 24.980.801 27.265.631 29.349.587 Musyarakah 3.012.748 4.586.209 7.325.664 Mudharabah 1.198.408 888.794 949.077 Qard 930.007 1.502.849 1.564.283 Ijarah 561.345 192.132 380.739 Sumber: BNI Syariah (2018)
Rendahnya  pembiayaan  mudharabah  ini  diakui  oleh  bank  BNI  Syariah.  Namun demikian,  hal  tersebut bukanlah  kesalahan  atau  bentuk  ketidaksungguhan  pihak  bank dalam meningkatkan ekonomi riil, namun ada empat faktor yang mempengaruhi. Pertama, resiko  mudharabah. Pihak  bank  BNI  Syariah  menyadari  bahwa  keuntungan  dari  produk mudharabah  ini  akan  lebih  besar dari  murabahah, dimana  jika usaha  yang  dikelola mendapatkan keuntungan yang besar, namun di saat bersamaan resiko dari mudharabah juga tinggi, maka pihak bank BNI Syariah sangat hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan mudharabah tersebut karena prinsip dari bank BNI Syariah “ lebih baik menghindari risiko dari  pada  mendapatkan  keuntungan” .  Prinsip  ini  merupakan  implementasi  dari  pasal  35 ayat 1 UU no 21/2008 yang berbunyi “Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya  wajib  menerapkan  prinsip  kehati-hatian”. Menurut  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  13/23/PBI/2011  menyatakan  bahwa  risiko  pembiayaan  adalah  risiko  akibat kegagalan  nasabah  atau  pihak  lain  dalam  memenuhi  kewajiban  kepada  bank  sesuai dengan  perjanjian  yang  disepakati (BI,  2011). Penyebab  risiko  dari  pembiayaan mudharabah adakala dari pihak bank dan adakala dari pihak nasabah. Adapun dari pihak bank,  karena  kurang  teliti  bagian  analisis  pembiayaan  dalam  menganalisa  kelayakan penerima  pembiayaan,  sedangkan  dari  pihak  nasabah  bisa  karena  penyimpangan penggunaan dana oleh nasabah yang tidak sesuai dengtan kesepakatan awal atau ketidak jujuran nasabah dalam melaporkan hasil usahanya.
Kedua,  tidak  ada  peraturan  yang  mengharuskan  bank  syariah  untuk  mengutamakan mudharabah. Dalam  laporan  keuangan  bank  BNI  Syariah, setiap  tahun  selalu  akad murabahah masih mendominasi, sementara mudharabah berada di urutan ketiga. Setelah dikonfirmasi  kepada  pihak  bank  BNI  Syariah,  bank  BNI  Syariah  juga  menyadari  hal  itu, tetapi  itu  bukanlah  sebuah  problem  di lembaga  perbankan,  karena  bank  syariah  tidak ditujukan  meningkatkan  porsi  bagi  hasil,  akan tetapi  meningkatkan  pembiayaan  apapun akadnya  sepanjang  sesuai  dengan  syariah. Dalam  hal  menyalurkan  pembiayaan,  pihak bank  melihat  kepada core bisnis  (segmen  yang  diutamakan),  sehingga jika pihak  bank menilai bahwa murabahah yang perlu ditingkatkan, maka arah bisnis bank adalah untuk produk murabahah. Ketiga, masyarakat belum siap dengan sistem mudharabah. Penerapan sistem  mudharabah  yang  dilaksanakan  oleh  bank  syariah  merupakan  akad  kerjasama antara  bank  dengan  nasabah.  Di sini  pihak  bank  menyediakan  dana  untuk  usaha  yang dilakukan oleh nasabah, tetapi belum tentu nasabah siap dengan sistem yang ada. Dimana realita  yang  terjadi, masyarakat  masih  memberikan  informasi  yang  berbeda  terhadap pendapatan  yang  diperoleh dengan  laporannya  kepada  bank.  Sementara  bank  dalam ketentuannya tidak boleh ikut campur dalam usaha nasabah, hal ini merupakan salah satu faktor  rendahnya  pembiayaan  mudharabah  pada  bank  syariah. Dan  keempat,  sesuai permintaan  nasabah. Bank  BNI  Syariah  sebagai  lembaga  keuangan  berfungsi  untuk melayani  kebutuhan  masyarakat, pihak  bank  tidak  menawarkan  produk  yang  dimiliki (menjual  produk)  tetapi  memberikan  solusi  kepada  masyarakat  yang  sesuai  dengan
kebutuhannya, sehingga  tingginya  angka  produk  murabahah  di  BNI  Syariah  dikarenakan masyarakat lebih memilih menggunakan akad murabahah dari pada mudharabah Dari  empat  alasan  yang  disampaikan  oleh  bank  BNI  Syariah  di atas,  tentu tidak  jauh berbeda  dengan  bank  syariah  secara  umum,  sehingga  sampai  saat  ini  akad  murabahah lebih mendominasi pada bank syariah di Indonesia. Baik dari segi regulasi khususnya UU no  21/2008  tentang  perbankan  syariah  maupun  kajian  ilmu  fiqh,  memang  tidak  ada aturan yang mengatur pihak lembaga keuangan harus mengutamakan mudharabah, tetapi bank syariah tersebut diberi amanah oleh bank untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, sebagaimana  disebutkan  dalam  pasal  3  UU  no  21/2008  “ Perbankan  syariah bertujuan menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  rangka  meningkatkan  keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat ”.
Untuk  mencapai  pemerataan  kesejahteraan  rakyat  itu,  tentu  tidak  saja  terpenuhinya kebutuhan  masyarakat  dibidang  konsumtif,  melainkan bisanya  masyarakat  untuk mengembangkan usaha dibidang produktif. Sehingga bank syariah tersebut dituntut untuk menggerakkan  roda  perekonomian  masyarakat,  sehingga  kesejahteraan  bisa  tercapai.  Hal ini sesuai dengan pendapat Monzef Kahf bahwa salah satu roda  penggerak perekonomian Indonesia dengan prinsip bagi hasil (Hakim, 2013).

## 5. Strategi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah bank BNI Syariah
Berdasarkan  penelitian,  bank  BNI  Syariah  mengakui  bahwa  dalam  potofolio  bank. mudharabah  menempati  urutan  ketiga  dengan  kata  lain,  yang lebih dominan  dalam penyaluran  pembiayaan  bank  BNI  Syariah  adalah  murabahah.  Penyebab  sedikitnya pembiayaan  mudharabah  pada  bank  syariah  telah  disampaikan  pada  pembahasan sebelumnya.  Walaupun  demikian,  bank  BNI  Syariah  tetap  berusaha  untuk mengoptimalkan pembiayaan mudharabah dengan mengeluarkan produk yang mempunyai akad mudharabah yang bisa menjangkau kebutuhan masyarakat atau pelaku usaha mikro kecil  dan  menengah. Produk  yang  dikeluarkan  oleh  bank  BNI  syariah  dikenal  dengan program  linkage.  Linkage  program  pada  bank  BNI  Syariah  adalah:  fasilitas  pembiayaan dimana  BNI  Syariah  sebagai  pemilik  dana  menyalurkan  pembiayaan  kepada  Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke end user (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah).
Program  linkage  ini  menguntungkan  semua  pihak,  dimana  bank  umum  diuntungkan karena dana yang didapatkan bisa disalurkan kepada pengusaha kecil melalaui keuangan mikro, begitu juga dengan lembaga keuangan mikro bisa mendapatakan asupan dana dari bank  umum yang  akan  disalurkan  kepada pengusaha  kecil,  apalagi  bagi  pengusaha  kecil yang selama ini dianggap tidak bankable dapat memperoleh pembiayaan (Hamidah, 2015).
Dalam program linkage, ada tiga pola yang diterapkan oleh bank syariah yaitu:
1. Pola  Channeling :  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  Bank  Umum  Syariah  kepada nasabah  koperasi/KJKS/BMT,  dan  BMT  yang  bertindak  sebagai  agent  tidak mempunyai keweanangan memutus pembiayaan kecuali mendapat kuasa dari Bank Umum.  Pencatatan  di  Bank  Umum  sebagai  Pembiayaan  kepada  BMT  sedangkan pencatatan di BMT pada off balance shet.
2. Pola  Executting :  pembiayaan  yang  diberikan  oleh  bank  umumsyariah  kepada koperasi/KJKS/BMT dalam rangka pembiayaan untuk disalurkan kepada nasabah BMT,  dimana  koperasi/KJKS/BMT  memiliki  wewenang  memeutuskan  pembiayaan ke  UMKM.  Pencatatan  di  Bank  umum  syariah  sebagai  pembiayaan  kepada  BMT, sedangkan pencatatan di BMT sebagai pinjaman kepada nasabah BMT.
3. Joint  Financing : pembiayaan  bersama  oleh  bank  umum  syariah  dan koperasi/KJKS/BMT  terhadap  anggota  koperasi.  Pencatatan  outstanding  credit bagian  bank  umum  dan  koperasi  sebesar  porsi  pembiayaan  kepada  anggota koperasi (Arifin, 2016).
Dari  tiga  pola  linkage  yang  disebutkan  di atas,  bahwa  linkage  dengan  pola  channeling memakai akad wakalah, BUS dan UUS langsung berhubungan dengan pihak UMKM atau pengusaha kecil, sehingga keuangan mikro tidak bisa berbuat apa-apa kecuali seizin bank umum. Linkage dengan pola executting, dimana BUS dan UUS bertindak sebagai shahibul mal  sedangkan  lembaga  keuangan  mikro  seperti  koperasi,  BPRS  dan  BMT  bertindak sebagai mudharib, maka perjanjian mudharabah terjadi antara bank dan keuangan mikro, jika terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh bank sebagai pemilik modal selama bukan kelalaian pengusaha, tetapi bank tidak bertanggung jawab jika terjadi kredit macet antara
keuangan mikro dengan user. Linkage dengan pola Join Financing, merupakan kerja sama antara  bank  dengan  lembaga  keuangan  mikro  dengan  memakai  akad  musyarakah, sehingga bank umum secara bersama-sama dengan keuangan mikro membiayai UMKM.
Gambar 3: Skim pola channeling
Gambar 4: Skim Pola Executting
Gambar 5; Skim Pola Join Financing

## Sumber : Hamidah (2015)
Program  linakge  yang  diterapkan  di  Bank  BNI  Syariah  adalah  pola  cahnneling  dan executting,  dimana  BNI  Syariah  adakala  menjadikan  BPRS  atau  BMT/Koperasi  sebagai mitra  atau  mediator  dan  adakala  BNI  Syariah  menyediakan  dana  atau  memberikan pembiyaan  kepada  lembaga  keuangan  syariah.  Data  3  tahun  terakhir  yang  penulis dapatkan  dari  bank  BNI  Syariah  pusat,  bahwa  Bank  BNI  Syariah  dalam  menyalurkan pembiayaan melalui linkage program ini dari tahun 2015 sampai 2017.
Tabel 2. Program Linkage Bank BNI Syariah 2015 – 2017 Tahun No Outstanding (dalam rupiah) Jumlah Nasabah Jenis PF (dalam rupiah) Pra NPF (dalam rupiah) NPF (dalam rupiah) 2015 1 1.108.426.214.113 3.053 1.108.426.214.113 2 21.522.416.299 51 21.522.416.299 3 - 17 8.729.333.574 4 - 5 8.729.333.574 17 Total 1.138.677.963.986 3138 2016 1 1.097.185.012.832 3.044 1.097.185.012.832 2 11.400.603.685 25 11.400.603.685 3 8.566.783.862 7 12.417.014.268 4 1.445.722.656 3 5 2.404.507.750 8 Total 1.121.002.630.785 3.087 2017 1 795.188.585.633 2.473 795.188.585.633 2 22.168.489.850 24 22.168.849.850 3 938.293.771 1 7.261.992.196 4 - 5 6.323.698.425 16 Total 824.619.067.679 2.514 PF Performing Financing (Lancar) Pra  NPF Pra Non Performing Financing (Kurang Lancar) NPF Non Perfoming Financing (Macet) Sumber: Bank BNI Syariah tahun 2018
Dari  data  yang  dikemukakan  di atas,  terlihat    tingginya  pembiayaan  yang  disalurkan oleh bank BNI Syariah untuk pembiayaan melalui program linkage. Sementara kredit macet (Non Perfoming Financing /NPF) kurang dari 1 %. Strategi yang diterapkan oleh bank bni Syariah  dalam  rangka  mengoptimalkan  pembiayaan  mudharabah  dengan  menggunakan linkage program untuk selanjutnya akan dibahas dengan memakai analisis SWOT.

## 6. Analisis SWOT Strategi Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah 6.1. Kekuatan
Penyaluran  pembiayaan  mudharabah  pada  bank  BNI  Syariah  mempunyai  kekuatan  atau faktor pendorong yang disalurkan melalui program linkage yaitu:

## 1. Perangkat analisa pembiayaan
Mengenai  penyaluran  pembiayaan  melalui  sistem  linkage  ini,  maka  pihak  analis  bank BNI Syariah memperhatikan kelayakan dari koperasi atau BPRS yang akan dibiayai, baik dari aspek yuridis, karakter dan manajemen, teknis, aspek pemasaran, aspek keuangan dan aspek jaminan.
Analisa  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  pihak  bank  terdiri  dari  dua  golongan  data informasi, yaitu:
a. Data  Kuantitatif:  mengalisis  kondisi  perusahaan  calon  nasabah  berdasarkan laporan  keuangan.  Analisa  kuantitatif    merupakan  gambaran  dari  kesehatan keuangan suatu perusahaan yang tercermin dari kemampuan menghasilkan laba.
b. Analisa  kualitatif    biasanya  berhubungan  dengan  etika.  Beberapa  hal  yang dilakukan dalam menganalisa perusahaan nasabah perseorangan meliputi informasi terhadap nasabah itu sendiri dan proyek usaha yang dibiayai (Dahrani & Mirhanifa, 2014).
Setelah  tenaga  analis  yang  bertugas  menganalisa  kelayakan  perusahaan  yang  akan dibiayai, pihak  bank  memilih  untuk menyalurkan  pembiayaan  ke  sektor  potensial sehingga dana yang diamanahkan oleh masyarakat bisa berkembang secara lebih baik.

## 2. Biaya lebih kecil
Penyaluran  pembiayaan  melalui  program  linkage  dalam  rangka  meningkatkan perekonomian masyarakat untuk UMKM jauh lebih efektif dengan biaya yang lebih kecil ketimbang  pihak  bank  syariah  langsung  menyalurkan  pembiayaan  kepada  pengusaha UMKM.  Dengan  banyaknya  pengusaha  UMKM  sampai  ke  pelosok  desa  sudah  barang tentu  sulit  dijangkau  oleh  pihak  bank  syariah,  sekiranya  tetap  dilakukan  maka  bank harus  membuka  cabang-cabangnya  di  pelosok  desa  tersebut  sehingga  hal  ini  akan menambah biaya operasional pembiayaan mudharabah.
Pihak bank BNI Syariah meyakini bahwa program linkage merupakan opsi yang tepat dalam  mengembangkan  pembiayaan  mudharabah.  Pengusaha  kecil  di  pedesaan  yang sulit  mendapatkan  akses  ke  lembaga  perbankan,  maka  untuk  mengembangkan usahanya bisa mengajukan pinjaman ke koperasi atau BPRS.
Jumlah  kantor  cabang  BNI  Syariah  sampai  tahun  2018  berjumlah  1.584  kantor, sementara  jumlah  kecamatan  yang  tersebar  di  Indonesia  berjumlah  7.094  kecamatan. Dengan  program  linkage  ini,  kantor  BNI  Syariah  yang  tersebar  dikota  akan  bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di pedesaan yang bekerja sama dengan koperasi atau BPRS.

## 3. Citra & Reputasi
Citra  sebuah  perusahaan  merupakan  salah  satu  faktor  pendorong  untuk  kemajuan perusahaan  tersebut,  begitu  pula  dengan  Bank  BNI  Syariah.  Sebelum  ada  istilah  BNI Syariah,  masyarkat  Indonesia  telah  sering  untuk  berhubungan  dengan  bank  BNI konvensional  dalam  masalah  keuangan,  sehingga  kehadiran  bank  BNI  itu  sudah  ada dihati masyarakat. Dengan munculnya bank BNI Syariah, secara otomatis citra baik dari bank tersebut sudah tertanam dihati masyarakat.
Begitu  pula  dengan  reputasi  bank  BNI  Syariah,  dengan  berbagai  prestasi  yang didapatkan  akan  meningkatkan  kepercayaan  masyarakat  untuk  berhubungan  dengan bank  tersebut  baik  menyimpan  maupun  meminjam.  Hal  ini  dibuktikan  di  akhir  tahun 2018,  bank  BNI  Syariah  menerima  penghargaan  sebagai  bank  syariah  terbaik  dalam kategori The Most Reliable Bank dan The Most Efficient Bank kategori Bank Syariah Aset di atas  Rp  10  Triliun  selama  lima  tahun  berturut-turut  dalam  ajang Indonesia  Banking Award 2018 di JS Luwansa, Jakarta (bnisyariah.co.id, 2018).

## 4. Monitoring penyaluran pembiayaan
Sebagai antisipasi kerugian yang muncul dari pembiayaan mudharabah, maka bank BNI Syariah melakukan monitoring penyaluran pembiayaan. Dalam hal ini bank BNI syariah melakukan  surve  kelapangan  untuk  mengetahui  kelayakan  sebuah  usaha  yang  akan dibiayai.
Sistem monitoring ini dilakukan dalam dua bentuk. a. Laporan bulanan Bank BNI Syariah, setiap bulan meminta pihak dan user untuk memberikan laporan keuangannya,  sehingga  dengan  laporan  tersebut  bisa  diketahui  grafik  usaha  yang dilakukan oleh and user.
b. Turun ke lapangan Pihak  bank  BNI  Syariah  terlebih  dahulu  telah  menetap  plafon  kepada  end  user, sehingga setiap pencairan pembiayaan maka pihak bank akan melakukan survey. Sistem monitoring yang dilakukan oleh bank BNI Syariah ini merupakan salah satu kekuatan  dan  pendorong  untuk  menyalurkan  pembiayaan,  karena  dengan  adanya meonitoring akan bisa menimalisir kecurangan dan kerugian.

## 6.2. Kelemahan
Strategi  yang  ditetapkan  oleh bank  BNI  Syariah  untuk  mengoptimalkan  pembiayaan mudharabah dalam hal ini adalah program linkage belum mencapai hasil secara signifikan, sehingga persentase pembiayaan mudharabah masih rendah. Hal ini karena beberapa hal yang menjadi kelemahan dalam strstegi ini, yaitu:

## 1. Kurang sosialisasi
Di antara  penyebab  rendahnya  pembiayaan  mudharabah  adalah  karena  kurangnya sosialisasi oleh bank syariah terhadap produk yang dia miliki. Mengenai program linkage yang  menjadi  andalan  strategi  bank  BNI  syariah  dalam  mengoptimalkan  pembiayaan mudharabah  belum  diketahui  secara  merata  oleh  masyarakat  Indonesia. Jika dibandingkan dengan produk yang digagas oleh bank konvensional, seperti KUR (Kredit Usaha  Rakyat)  jauh  lebih  banyak  dikenal  oleh  masyarakat.  Sementara  pihak  bank  BNI Syariah telah melakukan sosialisasi baik secara personal maupun lewat media.

## 2. Tidak menjadi Prioritas pada bank Syariah
Sebagaimana  yang  telah  disampaikan  sebelumnya,  bahwa  bank  BNI  Syariah  dalam menyalurkan pembiayaan mengikuti core bisnis yang telah ditetapkan, mengenai produk yang menggunakan akad mudharabah belum menjadi prioritas utama. Hal ini tidak saja untuk  bank  BNI  Syariah,  melainkan  bank – bank  syariah  didunia  pun  lebih mengutamakan pembiayaan murabahah dibanding mudharabah seperti Bahrain Islamic Bank,  Faisal  Islamic  Bank,  Bank  Islam  Malaysia,  Kuwait  Finance  House,  dan  lain-lain, kalau di rata-ratakan maka pembiayaan murabahah mencapai 70 % (Hadi, 2011).

## 3. Minimnya Sumber Daya Manusia
Produk mudharabah yang disalurkan oleh bank BNI syariah menuntut pihak bank untuk mengetahui  secara  mendalam  mengenai mudharabah  itu  secara  detail,  sehingga  apa yang  ditetapkan  tidak  menyimpang  dari  aturan  dan  ketentuan  Islam.  Dari  segi  analisa, pembiayaan  mudharabah  jauh  lebih  susah  ketimbang  murabahah,  dimana  murabahah menetapkan margin sementara mudharabah menetapkan nisbah. Pada akad murabahah, keuntungan  bank  telah  disetting  default  sehingga  tidak  diperlukan  maintance,  lain halnya  dengan  mudharabah,  setiap  bulan  harus  ada  maintance  pendapatan  nasabah sehingga  baru  diketahui  keuntun  gan  bank  dalam  satu  bulan  berjalan. Dari  sisi  SDM nya, dalam penentuan nisbah ini perlu SDM yang berkualitas karena menganalisa lebih jauh dari modal, modal penyertaan, modal pinjaman. Untuk apa digunakan dan apa hasil yang  akan  didapatkan.  Bahkan  tidak  itu  saja,  dalam  mengoperasikan  akad  mudhabah pada  bank  syariah  akan  banyak  merekrut  tenaga  mulai  dari  tenaga  analisa  sampai kepada team yang berhubungan langsung dengan mudharib.

## 6.3. Peluang
Stategi  yang  dilaksanakan  oleh  bank  syariah  dalam  mengoptimalkan  pembiayaan mudharabah  sebagaimana  yang  disebutkan  di atas  akan  mendapatkan  peluang  untuk perkembangan bisnis. Peluang yang ada dalam bisnis perogram linkage ini adalah:

## 1. Pertumbuhan BPRS
Diantara tempat penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh bank BNI Syariah adalah BPRS.  Dimana  BPRS  ini  akan  menyalurkan  lagi  pembiayaan    tersebut  kepada masyarakat  kecil  yang  melakukan  usaha  mikro.  Saat  ini  perkembangan  BPRS  di Indonesia  meningkat  sehinggga  secara  otomatis  pembiayaan  dalam  program  linkage  ini akan meningkat. Dalam data statistek bank OJK mengenai jumlah BPRS yang tersebar di Indonesia,  pada  tahu  2015  berjumlah  163,  2016  berjumlah  166,  2017  berjumlah  167, dan  2018  masih  diangka  167.  Tidak  tertutup  kemungkinan  bahwa  BPRS  ini  akan meningkat, karena BPRS sebagai lembaga yang lansung bersentuhan dengan masyarakat bawah (OJK, 2019).

## 2. Meningkatnya jumlah Koperasi
Untuk  menyalurkan  dana  pembiayaan  linkage  yang  dilakukan  oleh  bank  BNI  Syariah disamping BPRS  adalah koperasi,  disini secara  khusus  koperasi yang dimaksud  adalah BMT.  Yang  mana  BMT  adakala  berada  dibawah  OJK  atau  berbadan  hukum  koperasi. Pertumbuhan  koperasi  dengan  pola  syariah  pada  tahun  2018  cukup  menggembirakan, yang mana jumlah koperasi secara keseluruhan di Indonesia 120.223 unit usaha, 1.5 % dari kesuluruhan merupakan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Dan tercatat jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit dengan anggota 1,4 juta orang. Modal sendiri mencapai Rp 968 Miliar dan modal luar Rp 3,9 triliun dengan volume usaha mencapai Rp 5,2  triliun (Haura,  2018).  Hal  ini  tentu  sebuah  tantangan  dan  peluang  untuk  bank
syariah  dalam  menyalurkan  pembiayaan.  Semakin  banyaknya  koperasi,  maka  bisnis pembiayaan mudharabah akan semakin meningkat.

## 3. Jumlah Penduduk Muslim
Pangsa  pasar  dalam  bisnis  bank  BNI  Syariah  tidak  terlepas  dari  tingginya jumlah penduduk  muslim  di  Indonesia.  Walaupun  pada  saat  ini,  market  share  perbankan syariah  baru  mencapai  5  %  tapi  diwaktu  umat  muslim  semakin  kritis  dalam menggunakan  jasa  perbankan  maka  produk  yang  ditawarkan  oleh  bank  syariah  akan mengalami  peningkatan. Sehingga  jumlah  penduduk  muslim  di  Indonesia  akan berpengaruh signifkan terhadap bisnis dunia perbankan.
Adapun penyebab rendahnya pangsa pasar bank syariah pada saat ini adalah:
a. Pasar  hanya  berkontentrasi  pada  keuntungan  fiansial  tanpa  mempedulikan caranya sesuai syariah atau tidak
b. Pasar  hanya  terhegomoni  dengan  sistemnya  saja,  tanpa  melihat  aspek  lain  yang mendukungnya.  Pasar  seperti  ini  disebut  dengan  pasar  emosional,  sedangkan pasar spritual dimana pasar melihat dari segi finansial dan aspek lain dilandasari dengan  pemahaman  syariah  secara  benar  dengan  pemahaman  yang  mendalam (Asnawi & Fanani, 2017).

## 6.4. Ancaman
Penyaluran  pembiayaan  oleh  bank  syariah  tidak  terlepas  dari  ancaman  yang  akan dihadapi, adapun ancaman tersebut adalah:

## 1. Regulasi
Penyaluran pembiayaan mudharabah belum menjadi prioritas bagi bank BNI syariah, hal ini  karena  bank  BNI  Syariah  tidak  punya  beban  dalam  menyalurkan  pembiayaan,lain halnya diwaktu pemerintah menetapkan sebuah peraturan target yang harus dicapai oleh bank  syariah  dalam  pembiayaan  tentunya  pihak  bank  akan  berusaha  semaksimal mungkin untuk mencapai target tersebut.
Political will dari pemerintah akan meningkatkan pembiayaan pada bank syariah, dan juga akan meningkatkan market share dari bank syariah. Kalau kita bandingkan dengan negara sahabat, dimana political will yang dilakukan oleh pemerintahan Malaysia begitu kuat  sehingga  meminta  perusahaan  BUMN  untuk  menempatkan  dananya  di  bank syariah.  Pemerintah  Malaysia  telah  memainkan  peranan  yang  sangat  pro-aktif  dalam mengimplementasikan  kebijakan  orientasi  pengembangan  dan  pemakaian  hukum sebagai instrumen perubahan dan kontrol sosial (Syihabuddin, 2012).

## 2. Risiko Tinggi
Berbicara  masalah  pembiayaan  selalu  terkait  dengan  risiko  yang  akan  dihadapi  oleh pihak  bank.  Sedikitnya  porsi  pembiayaan  oleh  bank  syariah  juga  karena  resiko pembiayaan itu tinggi. Hal ini tidak tertutup kemungkinan dalam dalam program linkage yang dilaksanakan oleh bank BNI Syariah.
Bentuk risiko dalam penerapan produk pembiayaan ada dua:
a. Side Streaming: Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak
b. Lalai dan kesalahan yang disengaja
c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah, jika nasabah tidak jujur (Moh.Nasih, Laila, & Dewikarina, 2013).
Faktor-Faktor  di atas  merupakan  pertimbangan  bagi  bank  syariah  dalam menyalurkan  pembiayaan,  hal  ini  sesuai  dengan  prinsip  kehati-hatian  bank  syariah. Kesalahan bank dalam menilai dan menganalisa risiko akan menyebabkan kredit macet.
Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:
a. Rendahnya  kemampuan  atau  ketajaman  bank  dalam  melakukan  analisa kelayakan permintaan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah
b. Lemahnya sistem pengawasan dan administrasi
c. Campur  tangan  yang  berlebih  dari  pemegang  saham  dalam  keputusan pemberian pembiayaan
d. Pengikatan jaminan pembiayaan yang kurang sempurna
e. Ketidak layakan nasabah
f. Kegagalan usaha nasabah
g. Musibah yang menimpa perusahaan (Adnan & Purwoko, 2013).
Mengacu pada uraian di atas, maka analisis SWOT strategi pembiayaan mudhrabah, dapat disimpulkan dalam tabelk berikut.
Tabel 3. Analisis SWOT Pembiayaan Mudhrabah pada Bank BNI Syariah
Kekuatan (Strengths)
1. Perangkat analisa pembiayaan 2. Biaya lebih kecil 3. Citra & Reputasi 4. Monitoring untuk penyaluran pembiayaan Kelemahan (Weakness) 1. Kurang sosialisi 2. Tidak menjadi prioritas 3. Minimnya sumber daya manusia Peluang (Opportunity) 1. Pertumbuhan BPRS yang selalu meningkat 2. Pertumbuhan jumlah koperasi syariah 3. Jumlah penduduk muslim Ancaman (Threat) 1. Regulasi 2. Resiko 3. Asymetric information 4. Karakter  masyarakat  yang  belum  bisa menerapkan sistem mudharabah
Sumber: Data Primer, 2019

## 5. Kesimpulan
Sesuai dengan fungsinya,  bank BNI Syariah disamping menyimpan dana dari masyarakat dalam  bentuk  tabungan  juga  menyalurkannya  kemasyarakat  dalam  bentuk  pembiayaan. Diantara  bentuk  penyaluran  pembiayaan  yang  dilakukan  oleh  bank  BNI  Syariah  adalah pembiayaan dengan sistem mudharabah.
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan,  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan.  Kesimpulan pertama  adalah  mudharabah  pada  bank  syariah  khususnya  bank  BNI  Syariah  masih tergolong kecil, hal ini disebabkan oleh tingkat resiko yang tinggi, tidak ada regulasi yang mengharuskan untuk mengutamakan mudharabah, masyarakat belum siap dengan sistem mudharabah,  dan  masyarakat  banyak  yang  mengajukan  murabahah  dari  pada mudharabah,  karena  semua  ini  sehingga  dalam  portofolio  bank  syariah  sampai  saat  ini pembiayaan dalam bentuk mudharabah sangat sedikit.
Kesimpulan  kedua  adalah  pihak  bank  syariah,  khususnya  bank  BNI  Syariah  tetap berupaya  untuk  mengoptimalkan  penyaluran  pembiayaan  dalam  bentuk  mudharabah, untuk  mengantisipasi  beberapa  resiko yang  kemungkinan  muncul  maka  bank  syariah bekerja  sama  dengan  koperasi,  KJKS,BMT  dan  BPRS  yang  dijadikan  sebagai  mitra  kerja, dan  selanjutnya  Lembaga  Keuangan  Syariah  di atas  menyalurkan  kepada  masyarakat. Sistem  kerja  sama  yang  dilakukan  oleh  bank  BNI  syariah  dengan  Lembaga  Keuangan Syariah dikenal dengan Program Linkage.
Kesimpulan ketiga adalah, Program Linkage yang diterapkan oleh Bank BNI Syariah bisa dikatakan berjalan dengan sukses, hal ini terlihat dari angka NPF (Non Perfoming Finance) atau  kredit macet  sangat  kecil.  Program  linkage  yang  diterapkan  oleh  Bank  BNI  Syariah dalam bentuk channeling dan executing , adakala bank BNI syariah menjadikan BPRS, BMT dan koperasi sebagai mitra kerja dengan akad wakalah, adakala sebagai pemilik modal dan pengusaha dengan akad mudharabah.
Mengenai  program  linkage  yang  diterapkan  oleh  bank  BNI  syariah  masih  merujuk kepada  berbagai  peraturan  seperti  Peraturan  Mentri  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  dan Menengah,  Undang-Undang  Perbankan  Syariah  dan  Peraturan  Bank  Indonesia.  Untuk lebih fokus dan terarahnya  program linkage ini, maka  dipandang perlu sebuah  peraturan khusus mengenai program linkage yaitu diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) karena lembaga keuangan berada dibawah pengawasan OJK.
6. Ucapan Terima Kasih
Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Amrizal. SE. MM. Ph.D, dosen Magister Keuangan Syariah Institut  Teknologi  dan  Bisnis  Ahmad  Dahla  Jakarta,  atas  bimbingan,  saran  dan  masukannya  dalam  penulisan karya ilmiyah ini
7. Conflicts of Interest Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam peneltian ini

## Daftar Pustaka
Adnan,  M.  A.,  &  Purwoko,  D.  (2013).  Analisis  Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi
Rendahnya  Pembiayaan  Mudharabah  Menurut  Perspektif  Manajemen  Bank  Syariah Dengan Pendekatan Kritis. Jurnal Akuntasi & Investasi , 14 (1), 14–31.
Arianto,  D.  A.  N.  (2011).  Peranan  Al-Mudharabah  Sebagai  Salah  Satu  Produk  Perbankan Syariah  dalam  Upaya  Mengentaskan  Kemiskinan  di  Indonesia. Jurnal  Ekonomi  Dan Pendidikan , 8 (2), 164–185. https://doi.org/10.21831/jep.v8i2.794 Arifin, J. (2016). Hubungan Hukum Kemitraan dalam Linkage Program Perbankan Syariah. Economica: Jurnal Ekonomi Islam , 4 (2), 43. https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.2.778 Asnawi, N., & Fanani, M. A. (2017). Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi dan Isu Kontemporer .
Depok: PT. RajaGrafindo Persada. Bhakti,  R.  T.  A.  (2013).  Pemberdayaan  UMKM  Melalui  Pembiayaan  Dengan  Prinsip  Bagi Hasil  Oleh  Lembaga  Keuangan  Syariah. Arena  Hukum , 6 (1),  121–137. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00601.7 BI.  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor  13/23/PBI/2011,  tentang  Penerapan  Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (2011).
bnisyariah.co.id.  (2018).  Kinerja  Gemilang,  BNI  Syariah  Raih  The  Best  Sharia  Bank.
Retrieved from https://www.bnisyariah.co.id/id- id/beranda/berita/siaranpers/ArticleID/1424/kinerja-gemilang-bni-syariah-raih-the- best-sharia-bank
Dahrani, & Mirhanifa. (2014). Analisis Mekanisme Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan. Jurnal Riset Akuntasi Dan Bisnis , 14 (1), 137–157. https://doi.org/https://doi.org/10.30596/jrab.v14i1.161 Faisal, R. F. (2013). Peran Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pengembangan Sektor Rill (Studi  Kasus  pada  Bank  Jatim  Syariah  Cabang  Surabaya). Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis , 1 (2). Gofar,  A.  (2010).  Regulasi  Bank  Syariah  Dalam  Pendekatan  Ilmu  Hukum  Dan  Sistem Perbankan. Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan , 1 (1), 1–23. Hadi, A. C. (2011). Problematika Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah Indonesia. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) , 3 (2), 193–208. https://doi.org/https://doi.org/10.15408/aiq.v3i2.2521 Hakim, A. (2013). Rendahnya Realisasi Pembiyaan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah di  Indonesia:  Studi  Kritis  atas  Relevansi  Perbankan  Syariah  Terhadap  Misi  Gerakan Ekonomi Islam . Surabaya. Hamdala,  A.  (2017).  Optimalisasi  Tingkat  Pembiyaan  Mudharabah  di  Perbankan  Syariah Studi Kasus: PT. BRI Syariah Pekanbaru. An-Nida’ , 41 (2), 143–172. Hamidah,  S.  (2015).  Analisis  Kebijakan  Linkage  Program  Lembaga  Keuangan  Syariah. Jurnal Arena Hukum , 8 (2), 185–202. Haura, A. (2018). Jumlah Koperasi Syariah di Indonesia Mencapai 150.223.
Indonesia.  Undang-Undang  Republik  Indonesia  No.  21  Tahun  2008  Tentang  Perbankan Syariah (2008). Indonesia,  I.  B.  (2014). Memahami  Bisnis  Bank  Syariah .  Jakarta:  Gramedia  Pustaka Indonesia. Kuncoro, M. (2013). Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi (Edisi 4). Jakarta: Erlangga. Moh.Nasih,  Laila,  N.,  &  Dewikarina.  (2013).  Manajemen  Risiko  Pembiayaan  Mudharabah Pada Perbankan Syariah. Media Trend , 8 (3), 188–200. Nor, D. (2008). Ekonomi Syariah Versi Salaf . Pustaka Sidogiri. OJK. (2019). Snapshot Perbankan Syariah Indonesia Juni 2019. Rangkuti, F. (2006). Analisis Swot . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Sari,  K.  A.  (2019).  Dinamika  Kinerja  BMT  di  Indonesia  dan  Komitmennya  terhadap  Nilai- Nilai  Islam:  Studi  BMT  Daarut  Tauhiid  Bandung,  Indonesia. Indonesian  Journal  of Religion and Society , 1 (2), 93–103. https://doi.org/10.36256/ijrs.v1i2.28
Setiawan,  A.  B.  (2006).  Perbankan  Syariah;  Challenges  dan  Opportunity  Untuk Pengembangan di Indonesia. Jurnal Kordinat , VIII (1), 1–26. Sjahdeini, S. R. (1999). Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods) . Bandung: Alfabeta. Syihabuddin.  (2012).  Peran  Pemerintah  Dalam  Pengembangan  Perbankan  Syariah  di Indonesia. Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam , 2 (1), 72–89.