## Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 1,  No. 2, Desember 2019, pp 100-108 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i2.246

## Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Yang Perusahaannya Diputus Pailit
Andi Ermawan 1, Ahyuni Yunus 2
1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Email: andiermawan981@gmail.com Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Email: ahyuniyunus@gmail.com Artikel info
Artikel history: Received; 15-09-2019 Revised:10-10-2019 Accepted: 05-11-2019 Published: 31-12-2019
Keywords: Legal Protection, Employees, Companies, Bankruptcy
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Karyawan, Perusahaan, Pailit;
Abstract . This study aims to examine and protect the legal rights of workers whose  companies  have  been  declared  bankrupt.  Research  problems,  First, How Legal Protection of Employee Rights in Corporate Bankruptcy; Second, What Legal Efforts Can Be Done If Workers Don't Obtain Rights As Special Creditors  /  Preferences.  This  study  uses  a  normative  legal  research  method with a qualitative approach. The results of the study that the legal protection of the rights of employees in the bankruptcy of the company is protecting the rights  and  interests  of  the  employees  as  the  company's  stakeholders.  The authority  of  the  commercial  court  in  the  employee's  claim  for  wages  or severance  pay  that  is  not  paid  by  the  company  in  transferring  absolute authority  (absolute)  from  the  general  court  to  examine  the  application  for bankruptcy. wages of workers in fulfillment are bankruptcy debt, before being distributed to creditors bankruptcy costs must be paid first, including separatist creditors.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan perlindungan hukum hak-hak  tenaga  kerja  yang  perusahaannya  diputus  Pailit.  Permasalahan penelitian,  Pertama,  Bagaimanakah  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak- Hak Pegawai Dalam Kepailitan Perusahaan; Kedua, Bagaimanakah Upaya Hukum  Yang  Dapat  Dilakukan  Pekerja  Jika  Tidak  Memperoleh  Hak Sebagai  Kreditor  Istimewa/Preference.  Penelitian  ini  menggunakan  metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian  bahwa  Perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  karyawan  dalam kepailitan perseroan adalah melindungi hak-hak dan kepentingan dari para karyawan  selaku  stakeholders  perusahaan.  Kewenangan  pengadilan  niaga dalam tuntutan karyawan atas upah atau uang pesangon yang tidak dibayar oleh  perseroan  dalam  memindahkan  kewenangan  mutlak  (absolut)  dari pengadilan umum untuk memeriksa permohonan pailit. upah pekerja dalam pemenuhan  adalah  utang  harta  pailit,  sebelum  didistribusikan  kepada kreditor  biaya  kepailitan  harus  dibayar  didahulukan,  termasuk  kreditor separatis.
Coresponden author:
* Email: andiermawan981@gmail.com A rtikel dengan  akses terbuka dibawah lisensi CC BY
101 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.2, Desember 2019

## PENDAHULUAN
Ketenagakerjaan  merupakan  bagian  yang  tidak  bisa  dipisahkan  dari  pembangunan  nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tenaga  kerja  mempunyai  perananan,  kedudukan  yang  sangat  penting  sebagai  pelaku  dan sasaran  pembangunan  nasional.  Hak-hak  tenaga  kerja  yang  diatur  dalam  peraturan ketenagakerjaan  Indonesia,  yang  didalamnya  termasuk  perlindungan  tenaga  kerja  merupakan hal  yang  harus  diperjuangkan  agar  harkat  dan  kemanusian  tenaga  kerja  ikut  terangkat. Perlindungan tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar karyawan dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha nasional dan internasional. Sebagai mana disebutkan  dalam  Pasal  28  D  Undang-Undang  Dasar  tahun  1945  bahwa  setiap  orang  berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Winarni, 2006) .
Perusahaan  dan  karyawan  memiliki  hubungan  kerja  yang  masing-masing  memiliki  hak  dan kewajiban.  Berdasarkan  Pasal  1  angka  14  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan  (Selanjutnya  disebut  Undang-Undang  Ketenagakerjaan)  yang  menyatakan bahwa “ Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja  yang  memuat  syarat  syarat  kerja,  hak, dan  kewajiban  para  pihak” (Republik  Indonesia, 2003) . Hal ini memberikan penegasan bahwa timbulnya hak dan kewajiban antara perusahaan dengan karyawan tercipta sejak perjanjian kerja dibuat.
Karyawan dalam perseroan biasanya didefenisikan sebagai para pekerja yang memiliki jabatan struktur.  Mereka  bekerja  di  bawah  komando  para  manajer  atau supervisor .  Umumnya  mereka mengenyam  pendidikan  yang  sedang  dan  tinggi.Kendatipun  posisinya  dalam  pengambilan keputusan  tidak  besar,  karyawan  mendominasi jumlah  terbesar  di  dalam perseroan.Umumnya karena  struktural  posisi  mereka  lemah,  karyawan  di  suatu  perseroan  membentuk  kelompok informal  atau  serikat  untuk  membela  kepentingan  mereka.  Ketika  mereka  menyatu,  mereka akan sangat sensitif (Hardijan, 2004) .
Dalam  operasionalnya,  perusahaan  tidak  selalu  menunjukkan  perkembangan  keuntungan, resiko  pembiayaan  resiko  investasi  dan  resiko  operasi  merupakan  resiko  yang  ada  dalam kegiatan bisnis (Abbas, Salle, & Djanggih, (2019). Hal itu bisa mengancam kelanjutan dari laba rugi  perusahaan  tersebut,  dan  jika  perusahaan  tidak  sanggup  membayar  kewajiban  utangnya maka perusahaan dapat dikatakan pailit atau bangkrut. Pailit merupakan seorang debitor tidak bisa  melunasi  pembayaran  terhadap  utang-utang  dari  para  krediturnya (Sari,  &  Yunus,  2019). Karena  masalah  kesulitan  ini,  dalam  rangka  operasionalnya,  perusahaan  untuk  melakukan kewajibannya  yaitu  membayar  gaji  kepada  pekerja  pasti  akan  mengalami  masalah  dan cenderung  tidak  dapat  melunasi  pembayaran  tersebut.  Tetapi  jika  terjadi  kepailitan  atau pemutusan hubungan kerja dalam perusahaan, seringkali pekerja kesulitan untuk mendapatkan hak-hak mereka (Yustianti, Susilo, & Roesli, 2019).
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tidak ditentukan oleh Undang-Undang sebagai akibat tunggal atas pailit.  Oleh  karena  itu, ada  dua  kemungkinan  bagi  perusahaan  jika  terjadi  pailit.  Pertama, walaupun telah dinyatakan sudah pailit, kurator perusahaan pailit tetap menjalankan kegiatan usahanya dengan konsekuensi tetap membayar biaya usaha seperti biaya telepon, listrik, pajak, gaji dan biaya lainnya. Kedua, dengan dasar Pasal 165 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun  2003,  kurator  perusahaan  pailit  berhak  melakukan  pemutusan  hubungan  kerja (Budiyono, 2013) .
Dalam  hal  pengurusan  dan  pemberesan  harta  pailit,  kedudukan  karyawan  perusahaan  adalah sebagai  kreditor  preferen,  yakni  kreditor  yang  memiliki  hak  istimewa  untuk  didahulukan pembayarannya  berdasarkan  undang-undang (Irsan,  2019) .  Hal  tersebut  adalah  amanat  dari Pasal  95  ayat  (4)  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  yang  menyatakan  bahwa “Dalam  hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pem- bayarannya.” (Republik Indonesia, 2003)
Perlindungan Hukum Hak-Hak … ( Ermawan ) | 102
UU  No  37  Tahun  2004  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan Kewajiban  Pembayaran  Utang  tidak secara khusus mengatur kedudukan karyawan sebagai kreditor preferen . Pada praktiknya hak- hak  karyawan  sering  kali  kurang  terlindungi  dalam  proses  kepailitan.  Artinya  posisi preferen (didahulukan)  yang  dimiliki  oleh  karyawan  tidak  dapat  begitu  saja  didahului.  Pada  daftar antrian kreditor karyawan tidak berada di urutan pertama. Faktanya meski berada dalam posisi “ superior” berdasarkan  UU  No  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  karyawan  sering  kali ditempatkan paling belakang di dalam antrian kreditor saat harta pailit dibagikan oleh kurator. Hal  itu  terjadi  karena  UU  Kepailitan,  UU  Hak  Tanggungan  dan  KUHPerdata  memang  lebih menempatkan  kreditor  lain,  seperti  utang  negara  dan  pemegang  hak  tanggungan  yang  lebih tinggi kedudukannya dibanding karyawan (Soekarno, 1979) .
Namun  dalam  hukum  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  tidak  hanya mengenal kreditor preferen saja, terdapat kreditor yang memiliki kekuatan kuat pada kepailitan yaitu kreditor separatis. Bahkan undang-undang tentang Kepailitan dan PKPU telah memberikan keistimewaan terhadap kreditor separatis yang dicantumkan dalam Pasal 55 ayat (1), Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 138 telah memberikan celah bagi kreditor separatis untuk bertindak sendiri dalam  mengeksekusi  haknya  terhadap  jaminan  dalam  piutang  seolah-olah  tidak  terjadi kepailitan.
Dapat dilihat sekarang ini seringkali hak-hak pekerja dan kepentingan pekerja dikesampingkan oleh  kurator  yang  mengurusi  harta  waris  pailit  yang  lebih  mementingkan  dirinya  sendiri  dan kreditor  lainnya (Susilo  &  Roesli,  2018). Sering  terjadi  perihal  yang  tidak  sependapat  antara pekerja dengan pihak perusahaan yang diwakili oleh Kurator yang lebih condong kepada aturan yang  termuat  dalam  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  37  Tahun  2004  tentang Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  dan  cenderung  melupakan  hak-hak normatif  pekerja  seperti  yang  dimaksud  oleh  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  No.  13  Tahun 2003 (Subhan, 2009) .
Selama  proses  kepailitan  berlangsung,  pengusaha  berkedudukan  sebagai  debitor  pailit digantikan  oleh  kurator,  kurator  tetap  berpegang  pada  peraturan  perundang-undangan  dalam bidang  ketenagakerjaan  yang  menjalankan  ketentuan  mengenai  PHK  dan  penentuan  besarnya pesangon.Pasal  95  Ayat  (4)  Undang-Undang  No.  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan menyatakan  bahwa  “dalam  hal  perusahaan  dinyatakan  pailit  atau  likuidasi  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  maka  upah  dan  hak-hak  lainnya  dari pe kerja/buruh  merupakan  utang  yang  didahulukan pembayarannya”.  Dengan  kata  lain,  bahwa kedudukan pekerja dalam kepailitan merupakan kreditor yang diistemewakan atau didahulukan pembayarannya dari pada utang lainnya, Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban  Pembayaran  Utang  “sejak  tanggal  putusan pernyataan  pailit  diucapkan,  upah  yang  terhutang  sebelum  maupun  sesuadah  putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit” (Yuvindri, 2013) .
Hal  tersebut  sering  terjadi  berlawanan  dengan  perlindungan  atas  hak-hak  buruh  yang  telah ditanggung dalam UUD 1945, yaitu perlakuan yang sama dan kepastian hukum yang adil, karena buruh sebagai pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan upah pembalas jasa, juga perlakuan yang seimbang dari pekerjaan yang sudah dikerjakannya yang mendukung haknya untuk dapat melangsungkan  kehidupannya (Kurniawan,  2013) .  Sekarang  ini  banyak  terjadi  kasus  sengketa kurator  dengan  hak  antara  pekerja  dalam  pemberesan  harta  pailit,  pekerja  menjadi  di  nomor duakan  dalam  melakukan  pembayaran  hak  pekerja.  Maka  sekarang  ini  yang  akan  kita  bahas adalah permasalahan hak atas upah yang belum dibayar atau dipenuhi tetapi dalam hal lain ada kepentingan  kreditor  yang  membagi  aset  perusahaan  pailit  dengan  penghubung  seorang kurator.  Bahwa  kedudukan  debitor  atau  pengusaha  yang  mempunyai  perusahaan  yang  pailit digantikan  oleh  kurator  selama  proses  kepailitan  berlangsung  yang  berpedoman  pada  dua undang-undang  yaitu  Undang-Undang  mengenai  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  Nomor  37  tahun  2004  selain  itu  dalam  Undang-Undang  Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003. Dalam realitanya kedudukan karyawan atau pekerja atau buruh memang masih  lemah  meskipun  sudah  terdapat  amanah  pasal  95  ayat  (4)  Undang-Undang
103 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.2, Desember 2019
Ketenagakerjaan dalam hal didahulukannya pembayaran upah dan pesangon bagi karyawan jika perusahaan  pailit.  Namun  implementasinya  masih  banyak  karyawan  yang  membutuhkan perlindungan hukum.
Maka  dari  itu  melihat  dari  segi  lemahnya  kedudukan  karyawan  perlu  adanya  perlindungan hukum  terhadap  karyawan  dalam  hal pemberesan  harta pailit perusahaan.  Meskipun  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  (selanjutnya  disebut  UUD  1945)  telah mengamanatkan adanya perlindungan hukum serta hak untuk bekerja dan mendapatkan upah atas pekerjaan yaitu pada Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) yang menyatakan bahwa: “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepa stian hukum yang adil serta  perlakuan  yang  sama  dihadapan  hukum.**)  (2)  Setiap  orang  berhak  untuk  bekerja  serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**” , Undang-Undang Ketenagakerjaan telah mengatur hak-hak karyawan, dan telah adanya prinsip pari passu prorate parte dalam  Undang-Undang  Kepailitan  dan  PKPU namun antara  yang  seharusnya (das  sollen ) dan yang senyatanya ( das sein ) tidak berjalan harmonis.
Berdasarkan  latar  belakang  terebut  diatas,  maka  permasalahan  yang  akan  dibahas  adalah, Pertama, Bagaimana  perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  pegawai  dalam  kepailitan perusahaan  ? Kedua, Bagaimana  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  pekerja  jika  tidak memperoleh hak sebagai kreditor istimewa/preference?

## PEMBAHASAN

## A.  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak  Pegawai  Dalam  Kepailitan Perusahaan.
Kepailitan  sebagai  salah  satu  sarana  hukum  yang  pada  hakikatnya  bertitik  tolak  pada penyelesaian  pembayaran  utang  kepada  kreditor-kreditornya,  tetapi  selain  itu  terdapat kewajiban-kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan yaitu terkait para karyawan dimana perusahaan  mempunyai  kewajiban  membayar  upah (Alfarizi,  Susilowati  &  Mahmudah,  2016) . Dalam  kontek  perundang-undangan  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang didasarkan pada beberapa asas yaitu:
1. Asas kesinambungan.
Asas  kesinambungan  adalah  salah  satu  pihak  terdapat  ketentuan  yang  dapat  mencegah terjadinya  penyalahgunaan  pranata  dan  kembaga  kepailitan  oleh  debitor  yang  tidak  jujur, sedangkan  pihaklain  dapat  mencegah  terjadinya  penyalahgunaanpranata  dan  lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beriktikad baik.
2. Asas kelangsungan usaha.
Asas kelangsungan usaha yaitu terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

## 3.  Asas keadilan.
Asas  keadilan  ini  untuk  mencegah  terjadinya  kesewenang-wenangan  pihak  penagih  yang mengusahakan  pembayaran  atas  tagihan  masing-masing  terhadap  debitor,  dengan  tidak memperdulikan kreditor lainnya.
4.  Asas integrasi.
Asas  integrasi  mengandung pengertian  bahwa  sistem  hukum  formil  dan  hukum  materilnya merupakan  satu  kesatuan  yang  utuh  dari  system  hukum  perdata  dan  hukum acara  perdata nasional.
Dengan  adanya  empat  unsur  diatas  dalam  kaitannya  terhadap  hak  pekerja  pada  perusahaan yang  pailit  apabila  haknya  tidak  terpenuhi,  seharusnya  tidak  ada  kekhawatiran  yang  besar.
Perlindungan Hukum Hak-Hak … ( Ermawan ) | 104
Karena  kedudukannya  sudah  dijamin  oleh  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  dan  asas  dari Undang-Undang Kepailitan tersebut.
Tetapi masih ada ketakutan apabila kemungkinan jika harta (asset) perusahaan pailit ternyata tidak  mencukupi  untuk  dibagikan  kepada  kreditor  serta  waktu  yang  harus  pekerja  tunggu hingga  keseluruhan  dari  hak-hak  mereka  terpenuhi.  Ketakutan  tersebut  berimbas  kepada desakan  para  pekerja  untuk  memperoleh  hak  mereka  secepatnya.  Jika  penerapaan  Undang- Undang  Ketenagakerjaan  No.  13  tahun  2003  Pasal  95  Ayat  (4)  diimplementasikan  ke  dalam perkara  kepailitan  dalam  menetapkan  pekerja  sebagai  salah  satu  kreditor,  maka  hak-hak pekerja pada perusahaan pailit seharusnya tidak perlu menjadi sebuah masalah yang besar.
Pekerja langsung kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan apabila terdapat permasalahan didalam  pemenuhan  haknya.  Apabila  mereka  tidak  mendapatkan  haknya,  pekerja  sebagai kreditor yang diistimewakan dapat menempuh upaya hukum yaitu gugatan renvoii atau gugatan lain-lain dengan dasar hukum Undang-Undang Kepailitan Pasal 3 Ayat (1) (Saija, 2018).
Upah  pekerja  sebelum  didistribusikan  kepada  kreditor  lain  dianggap  sebagai  biaya  kepailitan yang  harus  dibayar,  maka  harta  perusahaan  yang  tidak  mencukupi  untuk  melakukan pembayaran terhadap para kreditor lain tidak berpengaruh besar kepada para pekerja sebagai salah satu kreditor, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 18 UU Kepailitan.

## Pasal 18 :
1) Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka pengadilan atas usul hakim pengawas dan setelah mendengarkan panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah  memanggil  dengan  sah  atau  mendengar  debitor,  dapat  memutuskan  pencabutan putusan pernyataan pailit.
2) Putusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk umum.
3) Majaelis hakim yang memerintahkan pencabutan pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator.
4) Jumlah  biaya  kepailitan  dan  imbalan  jasa  kurator  sebgaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) dibebankan kepadadebitur.
5) Biaya  dan  imbalan  jasa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  harus  di  dahulukan  atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.
6) Terhadap  penetapan  majelis  hakim  mengenai  biaya  kepailitan  dan  imbalan  jasa  kurator sebgaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diajukan upaya hukum.
7) Untuk  pelaksanaan  pembayaran  biaya  kepailitan  dan  imbalan  jasa  kurator  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3),  ketua  pengadilan  mengeluarkan  penetapan  eksekusi  atas permohonan kurator yang diketahui hakim pengawas.
Dari  penjelasan  pasal  diatas  hanya  menyebutkan  biaya  kepailitan  dan  imbalan  jasa  kurator, tidak  secara  seluruh  mengatakan  upah  kerja  walaupun  upah  kerja  dianggap  sebagai  biaya kepailitan.  Di  dalam  undang-undang  saja  menggunakan  kata  jasa  terhadap  peran  dan  fungsi kurator,  maka  seharusnya  pekerja  juga  merupakan  orang  yang  menerima  upah  atas  jasa  dan tenaga yang mereka keluarkan selama bekerja pada tempat mereka bekerja.
Akan  tetapi  pekerja  juga  dapat  melakukan  tuntutan  apabila  pekerja  sebagai  kreditor  tidak memperoleh  haknya  karena  oleh  kurator,  yang  diatur  dalam  Pasal  72  Undang-Undang Kepailitan.

## Pasal 72
“kurator  bertanggung  jawab  terhadap  kesalahan  atau  kelalaiannya  dalam  melaksanakan  tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”
105 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.2, Desember 2019
Jadi,  pekerja  untuk  meminta  hak  upah  buruhnya  berada  sepenuhnya  kepada  kurator, dikarenakan  kurator  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  pemberesan  harta  pailit  yang ditunjuk  dan  ditetapkan  oleh  pengadilan,  lebih  lanjut  mengenai  kreditor  ketika  terdapat benturan  kreditor  lainnya  dapat  mengajukan  upaya  hukum  berupa  gugatan  lainnya  kepada hakim pemutus.

## B.  Upaya  Hukum  Yang  Dapat  Dilakukan  Pekerja  Jika  Tidak  Memperoleh  Hak Sebagai Kreditor Istimewa/Preference
Undang-Undang  tentang  Kepailitan  dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran  Utang  didasarkan pada beberapa asas yaitu:
3. Asas kesinambungan.
Asas  kesinambungan  adalah  salah  satu  pihak  terdapat  ketentuan  yang  dapat  mencegah terjadinya  penyalahgunaan  pranata  dan  kembaga  kepailitan  oleh  debitor  yang  tidak  jujur, sedangkan  pihaklain  dapat  mencegah  terjadinya  penyalahgunaanpranata  dan  lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beriktikad baik.
4. Asas kelangsungan usaha. Asas kelangsungan usaha yaitu terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

## 3.  Asas keadilan.
Asas  keadilan  ini  untuk  mencegah  terjadinya  kesewenang-wenangan  pihak  penagih  yang mengusahakan  pembayaran  atas  tagihan  masing-masing  terhadap  debitor,  dengan  tidak memperdulikan kreditor lainnya.
4.  Asas integrasi.
Asas  integrasi  mengandung pengertian  bahwa  sistem  hukum  formil  dan  hukum  materilnya merupakan  satu  kesatuan  yang  utuh  dari  system  hukum  perdata  dan  hukum  acara  perdata nasional.
Dengan  adanya  empat  unsur  diatas  dalam  kaitannya  terhadap  hak  pekerja  pada  perusahaan yang  pailit  apabila  haknya  tidak  terpenuhi,  seharusnya  tidak  ada  kekhawatiran  yang  besar. Karena  kedudukannya  sudah  dijamin  oleh  Undang-Undang  Ketenagakerjaan  dan  asas  dari Undang-Undang Kepailitan tersebut.
Tetapi masih ada ketakutan apabila kemungkinan jika harta (asset) perusahaan pailit ternyata tidak  mencukupi  untuk  dibagikan  kepada  kreditor  serta  waktu  yang  harus  pekerja  tunggu hingga  keseluruhan  dari  hak-hak  mereka  terpenuhi.  Ketakutan  tersebut  berimbas  kepada desakan  para  pekerja  untuk  memperoleh  hak  mereka  secepatnya.  Jika  penerapaan  Undang- Undang  Ketenagakerjaan  No.  13  tahun  2003  Pasal  95  Ayat  (4)  diimplementasikan  ke  dalam perkara  kepailitan  dalam  menetapkan  pekerja  sebagai  salah  satu  kreditor,  maka  hak-hak pekerja pada perusahaan pailit seharusnya tidak perlu menjadi sebuah masalah yang besar.
Pekerja langsung kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan apabila terdapat permasalahan didalam  pemenuhan  haknya.  Apabila  mereka  tidak  mendapatkan  haknya,  pekerja  sebagai kreditor yang diistimewakan dapat menempuh upaya hukum yaitu gugatan renvoii atau gugatan lain-lain dengan dasar hukum Undang-Undang Kepailitan Pasal 3 Ayat (1).
Upah  pekerja  sebelum  didistribusikan  kepada  kreditor  lain  dianggap  sebagai  biaya  kepailitan yang  harus  dibayar,  maka  harta  perusahaan  yang  tidak  mencukupi  untuk  melakukan pembayaran terhadap para kreditor lain tidak berpengaruh besar kepada para pekerja sebagai salah satu kreditor, hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 18 UU Kepailitan.
Pasal 18 :
Perlindungan Hukum Hak-Hak … ( Ermawan ) | 106
8) Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, maka pengadilan atas usul hakim pengawas dan setelah mendengarkan panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah  memanggil  dengan  sah  atau  mendengar  debitor,  dapat  memutuskan  pencabutan putusan pernyataan pailit.
9) Putusan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  diucapkan  dalam  sidang  terbuka  untuk umum.
10) Majaelis  hakim  yang  memerintahkan  pencabutan  pailit  menetapkan  jumlah  biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator.
11) Jumlah  biaya  kepailitan  dan  imbalan  jasa  kurator  sebgaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) dibebankan kepadadebitur.
12) Biaya  dan  imbalan  jasa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  harus  di  dahulukan  atas semua utang yang tidak dijamin dengan agunan.
13) Terhadap  penetapan  majelis  hakim  mengenai  biaya  kepailitan  dan  imbalan  jasa  kurator sebgaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diajukan upaya hukum.
14) Untuk  pelaksanaan  pembayaran  biaya  kepailitan  dan  imbalan  jasa  kurator  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (3),  ketua  pengadilan  mengeluarkan  penetapan  eksekusi  atas permohonan kurator yang diketahui hakim pengawas.
Dari  penjelasan  pasal  diatas  hanya  menyebutkan  biaya  kepailitan  dan  imbalan  jasa  kurator, tidak  secara  seluruh  mengatakan  upah  kerja  walaupun  upah  kerja  dianggap  sebagai  biaya kepailitan (Laheri, 2019) . Di dalam undang-undang saja menggunakan kata jasa terhadap peran dan fungsi kurator, maka seharusnya pekerja juga merupakan orang yang menerima upah atas jasa dan tenaga yang mereka keluarkan selama bekerja pada tempat mereka bekerja.
Akan  tetapi  pekerja  juga  dapat  melakukan  tuntutan  apabila  pekerja  sebagai  kreditor  tidak memperoleh  haknya  karena  oleh  kurator,  yang  diatur  dalam  Pasal  72  Undang-Undang Kepailitan.
Pasal 72
“kurator  bertanggung  jawab  terhadap  kesalahan  atau  kelalaiannya  dalam  melaksana kan  tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”
Jadi,  pekerja  untuk  meminta  hak  upah  buruhnya  berada  sepenuhnya  kepada  kurator, dikarenakan  kurator  mempunyai  tugas  dan  tanggung  jawab  pemberesan  harta  pailit  yang ditunjuk  dan  ditetapkan  oleh  pengadilan,  lebih  lanjut  mengenai  kreditor  ketika  terdapat benturan  kreditor  lainnya  dapat  mengajukan  upaya  hukum  berupa  gugatan  lainnya  kepada hakim pemutus.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  analisis  yang  telah  penulis  lakukan,  berikut  disajikan kesimpulan  yang  merupakan  jawaban  terhadap  permasalahan  dalam  penelitian, Pertama, Perlindungan  hukum  terhadap  hak-hak  karyawan  dalam  kepailitan  perseroan  adalah melindungi  hak-hak  dan  kepentingan  dari  para  karyawan selaku stakeholder perseroan,  harus memenuhi  berbagai  ketentuan  di  dalam  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  sebagai perlindungan hukum terhadap hak-hak karyawan di dalam kepailitan perseroan dengan maksud agar  karyawan  perseroan  dan  perseroan  itu  sendiri  tidak  dirugikan  oleh  tindakan-tindakan  di luar  dari  perseroan,  maka  harus  memberikan  hak-hak  karyawan  selaku  stakeholders  internal berdasarkan  amanat  pasal  95  ayat  (4)  Undang-Undang  No  13  Tahun  2003  tentang ketenagakerjaan  yang  berbunyi  dalam  hal  perseroan  dinyatakan  pailit  atau  dilikuidasi berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  yang  berlaku  maka  upah  dan  hak-hak  lain merupakan  utang  yang  di  dahului  pembayarannya.  Apabila  perseroan  melanggar  ketentuan dalam Undang-Undang ketenagakerjaan, maka organ perseroan yang paling bertanggung jawab terhadap  perlindungan  hak-hak  karyawan  yang  dirugikan  akibat  kepailitan  perseroan. Kedua, Kedudukan upah pekerja dalam pemenuhan adalah utang harta pailit, sebelum didistribusikan kepada  kreditor  biaya  kepailitan  harus  dibayar  didahulukan,  termasuk  kreditor  separatis.  Jadi
107 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.1, No.2, Desember 2019
upah  pekerja  didahulukan  dari  kreditor  separatis  dan  kreditor  konkuren.  Pekerja  dianggap sebagai  kreditor  yg  diistimewakan,  seharusnya  mendapatkan  hak  pekerja  apabila  perusahaan tersebut  pailit,  tetapi  apabila  perusahaan  yang  pailit  tidak  memenuhi  kewajibannya  untuk mencukupi hak pekerja, pekerja datang langsung kepada kurator yang ditunjuk oleh pengadilan dan  bila  melakukan  dengan  cara  menempuh  upaya  hukum  yaitu  gugatan  renvoii  atau  gugatan lain-lain. Karena kurator bertanggung jawab dalam pengurusan pemberesan harta pailit.

## SARAN
Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:
1. Perlu  adanya  kebijakan  nyata  untuk  memberikan  perlindungan  hak  upah  pekerja  dan jaminan apabila perusahaan  mengalami  kepailitan.  Diharapkan  di  masa  yang akan  datang para pembuat undang-undang juga lebih memperhatikan lagi kepentingan-kepentingan dari karyawan dan tidak membuat undangundang yang saling tumpang tindih dan menimbulkan banyak penafsiran khususnya dalam hukum acara mengenai kewenangan dari suatu badan peradilan  untuk  mengadili  suatu  perkara,  mengingat  dalam  hukum  acara  di  Indonesia apabila suatu perkara diajukan kepada badan peradilan yang tidak berwenang maka akan menyebabkan  perkara  tersebut  akan  dinyatakan  tidak  diterima,  tanpa  memeriksa  lagi terhadap  substansi  perkaranya  sehingga  akan  berakibat  terhadap  gagalnya  penegakkan hukum di Indonesia. Selain itu dengan adanya kewenangan yang jelas dari badan peradilan yang akan menangani suatu perkara, juga akan memberikan kepastian hukum tidak hanya karyawan tetapi juga kepada perseroan tempat bekerjanya karyawan.
2. Perlu adanya revisi terhadap UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan terutama di Pasal 95 Ayat (4) yang kaitannya pemenuhan hak pekerja yang wajib didahulukan, karena pekerja  merupakan  kreditor  yang  diistimewakan  dalam  permasalahan  kepailita perusahaan.
.

## DAFTAR BACAAN

## Buku / Jurnal
Abbas,  I.,  Salle,  S.,  &  Djanggih,  H.  (2019).  CORPORATE  RESPONSIBILITY  TOWARDS EMPLOYEES’WELFARE: CASE STUDY PT SEMERU RATU JAYA MAKASSAR. Yuridika , 34 (1), 36-52.
Alfarizi,  D.  H.,  Susilowati,  E.,  &  Mahmudah,  S.  (2016).  TANGGUNG  JAWAB  PERSEROAN TERBATAS  TERHADAP  KARYAWAN  SEBAGAI  KREDITOR  PREFEREN  DALAM KEPAILITAN. Diponegoro Law Journal , 5 (2), 1-12.
Aliman, A.R. 2010. Hukum Bisnis Untuk perseroan. Jakarta : Kencana
Budiyono,  T.  (2013).  Problematika  Posisi  Buruh  pada  Perusahaan  Pailit. Masalah-Masalah Hukum , 42 (3), 416-425.
Cyssco, R.D. 2005. Himpunan Istilah Akutansi. Jakarta : Puspa Swara.
Hardijan. 2004. Hukum Ketenagakerjaan . Jakarta : Ghalia Indonesia.
Hadad,  M.  D.,  Santoso,  W.,  &  Rulina,  I.  (2003).  Indikator  kepailitan  di  Indonesia;  an  additional early  warning  tools  pada  stabilitas  keuangan. Direkorat  Penelitian  dan  Pengaturan Perbankan Bank Indonesia .
Irsan,  I.  (2019).  PEMENUHAN  HAK  KREDITOR  SEPARATIS  DAN  UPAH  PEKERJA  PADA PERUSAHAAN  YANG  DINYATAKAN  PAILIT. Legal  Pluralism:  Journal  of  Law  Science , 9 (1),
65-81.
Kurniawan,  R.  (2015).  Harmonisasi  Hukum  sebagai  Perlindungan  Hukum  Bagi  Pekerja  pada Perusahaan  Pailit  Ditinjau  dari  Perspektif  Pancasila  Sila  ke  Lima. Jurnal  Wawasan Yuridika , 28 (1), 687-704.
Perlindungan Hukum Hak-Hak … ( Ermawan ) | 108
Laheri,  P.  E.  (2019).  PROBABILITAS  PENGAJUAN  PERMOHONAN  PAILIT  TERHADAP PERUSAHAAN ATAS PIUTANG UPAH PEKERJA/BURUH. Jurnal Advokasi , 9 (1), 44-55.
Rudhi.  P.  (1996). Likuidasi  Sukarela  Dalam  Hukum  Kepailitan,  Makalah  Seminar  Hukum Kebangkrutan , Jakarta: Badan Pembinan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI.
Saija,  R.  (2018).  Rekonstruksi  Kompetensi  Pengadilan  Niaga  Dan  Pengadilan  Hubungan Industrial  Dalam  Melindungi  Upah  Hak  Tenaga  Kerja  Sebagai  Kreditor  Preferen  Pada Perusahaan Pailit. ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata , 3 (2), 317-329.
Sari, I. P., & Yunus, A. (2019). Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pemenuhan Upah Pekerja dalam Proses Pemberesan Boedel Pailit. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) , 8 (3), 403-413.
Shubhan, H. 2009. HukumKepailitan: Prinsip, norma, danPraktik di Peradilan . Kencana, Jakarta. Siregar,  Y.R.  & Windha.  2013.  “ AspekHukumPerlindungan  Tenaga  kerja  Asing  di  Perusahaan Indonesia yang Berada dalam Keadaan Pailit ”, Jurnal Hukum Ekonomi, II (Juni, 2013).
Soekarno. 1979. Pembaharuan Gerakan Buruh di Indonesia dan Hubungan Perburuhan Pancasila . Bandung: Alumni.
Susilo,  D.,  &  Roesli,  M.  (2018).  KONSEP  PEMERINTAHAN  INDONESIA  MENURUT  UUD  1945. MIMBAR YUSTITIA , 2 (1), 112 – 129.
Widjaja, G. 2004. Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan , Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
Winarni, F., & Sugiyarso, G. (2006). Administrasi gaji dan upah. Yogyakarta: Pustaka Widyatama . Yustianti,  S.,  Susilo,  D.,  &  Roesli,  M.  (2019).  Regulation  of  Banking  Policies  That  Brings Implication  for  Criminal  Act. YURISDIKSI:  Jurnal  Wacana  Hukum  Dan  Sains , 13 (2),  117 – 129.

## Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
Undang-Undang  RI  Nomor  37  Tahun  2004  Tentang  Kepailitan  Dan  Penundaan  Kewajiban Pembayaran Utang.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [ Burgerlijk Wetboek ]. Diterjemahkan oleh Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta : Pradnya Paramita, 2008