## DEMOKRASI INDONESIA DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURAL

## Yongky Gigih Prasisko
Universitas Mercu Buana Yogyakarta yongky.g.prasisko@gmail.com
Informasi Artikel:
Dikirim: (23/03/2019) ; Direvisi: (05/04/2019); Diterima: (23/04/2019)
Publish (29/04/2019)
Abstrak: Demokrasi Indonesia dalam Masyarakat Multikultural. Memahami demokrasi Indonesia tak bisa dilepaskan dari kenyataan sosio-kultural masyarakat. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multikultural. Realitas masyarakat ini sudah ada bahkan jauh sebelum negara Republik Indonesia didirikan. Rupa kebudayaan yang beragam terwujud dalam budaya-budaya daerah. Latar belakang masyarakat Indonesia yang multikultural kerap bersinggungan dengan sistem politik demokrasi. Maka muncul pertanyaan: bagaimana dinamika rupa demokrasi  kaitannya  dengan  budaya-budaya  di  Indonesia?  Bagaimana  hubungan  politik  dan  budaya  di Indonesia dari zaman ke zaman? Serta bagaimana peran demokrasi dalam memberikan hak-hak kebudayaan? Tulisan  ini  menggunakan  metodologi  interpretasi  yang  melihat  fenomena  kebudayaan  sebagai  ide  yang berjejaring dengan bidang kehidupan seperti sosial maupun politik. Berdasarkan tafsir kebudayaan, terlihat hubungan dinamis antara politik dan budaya, secara khusus demokrasi dan keberagaaman budaya di Indonesia. Di masa kolonial, pemerintah Hindia-Belanda turut melestarikan dan mengembangkan budaya daerah antara lain  dengan  mendirikan  Java-Instituut,  Batak  Instituut,  serta  Bali  Instituut.  Di  era  kolonial,  juga  telah berlangsung  7  kali  kongres  kebudayaan  (KK).  Setelah  Indonesia  merdeka,  terjadi  revolusi  nasional  yang memunculkan  ide  tentang  budaya  nasional.  Di  era  orde  lama,  keberagaman  budaya,  dalam  demokrasi terpimpin, digunakan sebagai alat untuk tujuan revolusi. Sedangkan di era orde baru, budaya-budaya daerah, dalam demokrasi Pancasila, diarahkan untuk mendukung program pembangunan. Serta, keberagaman budaya daerah  berusaha  untuk  diintegrasikan  demi  menunjang  integrasi/persatuan  nasional.  Kemudian  di  era reformasi,  dalam  iklim  demokrasi  liberal,  individu  dan  atau  komunitas  budaya  mendapatkan  hak-hak kebudayaan, antara lain hak-hak tradisional, hukum adat serta tanah ulayat. Di tingkat daerah turut terwujud otonomi khusus seperti provinsi Aceh dan Papua Barat. Kesadaran akan kekayaan budaya dalam masyarakat multikultural  turut  mendorong  lahirnya  UU  Pemajuan  Kebudayaan.  Dalam  hal  ini,  kebudayaan  dipandang sebagai  modal  bagi  pemberdayaan  masyarakat  yang  perlu  untuk  dilindungi,  dimanfaatkan,  dibina  serta dikembangkan.

## Kata kunci: Demokrasi Indonesia, Masyarakat Multikultural, Kebudayaan
Abstract:  Indonesian  Democracy  In  Multicultural  Society. Understanding  Indonesian  democracy  is inevitable to socio-cultural facts of society. Indonesian society is multicultural. This reality of people has been existing even long before Republic of Indonesia was established. Various faces of culture are manifested in local culture. Background of Indonesian multicultural society often intersects to politic system of democracy. Then, it raises question: how is dynamics of forms of democracy in relation to cultural diversity in Indonesia? how is relation between politic and culture in Indonesia historically? and how is role of democracy in providing cultural rights? This article uses methodology of interpretation which views culture as idea related to field of life like social and politic. Based on interpretation of culture, it shows dynamic relation between politic and culture,  especially  democracy  and  cultural  diversity  in  Indonesia.  In  colonial  era,  Dutch  East  Indies government also conserved and developed local culture by establishing Java-Instituut, Batak Instituut and Bali Instituut. In colonial era, there had been 7 cultural congresses held. After Indonesian Independence, there was
national  revolution  which created  idea  of  national  culture.  In  old  order era,  cultural  diversity in  frame  of guided democracy  was  used  as  means to  achieve  national revolution  goals.  While  in  new  order era,  local culture in frame of Pancasila democracy was led to support development program. Local cultural diversity was also integrated in order to support national integration/unity. Then, in reformation era, in frame of liberal democracy, individual and/or cultural community gets cultural rights which are traditional rights, adat law and land. In local level, those are also manifested in special autonomy like Aceh and West Papua provinces. Awareness  of  cultural  richness  in  multicultural  society  also  encourages  to  produce  Law  on  Cultural Advancement. In this case, culture is viewed as capital for people empowerment important to protect, utilize, build and develop.
Keywords: Indonesian Democracy, Multicultural Society, Culture

## PENDAHULUAN
Lahirnya Negara-Bangsa Indonesia tak bisa  dilepaskan  dari  sejarah  panjang penjajahan  Barat, terutama  bangsa  Belanda. Dalam  sidang  BPUPKI,  penentuan  wilayah Indonesia  terutama  didasarkan  pada  wilyah kepulauan eks Hindia-Belanda, atau wilayah bekas jajahan Belanda. A.A. Maramis, dalam sidang kedua BPUPKI, memberikan gagasan perihal  batas-batas  wilayah  Indonesia  yang mencakup  seluruh  eks  wilayah  kepulauan Hindia-Belanda.  Sedangkan  wilayah  yang berdekatan  yang  sebelumnya  dikuasai Portugis dan lnggris seperti Timor, Malaka, bagian  utara  Kalimantan,  dan  sebagian Papua,  hendaknya  diserahkan  kepada mekanisme hukum internasional (Lestariningsih,  dkk.,  2010:4).  Gagasan  ini kemudian menjadi acuan dalam menentukan batas wilayah Indonesia. Maka wilayah yang menjadi  otoritas  Belanda  dulu  beralih menjadi wilayah Republik Indonesia. Negara Indonesia  tak  didirikan  atas  dasar  satu bangsa,  yang  mengacu  pada  definisi
kesamaan  fisik,  bahasa,  budaya  maupun etnisitas.  Indoensia  didirikan  atas  dasar senasib  sepenanggungan  –  karena  sejarah pemerintahan  kolonial  yang  represif  dan diskriminatif. Kemerdekaan Indonesia merupakan  suatu  jalan  utuk  kemakmuran, kesejahteraan  rakyat  serta  keadilan  sosal. Kesamaan  sejarah  penindasan  koloanalisme ini  menyatukan  semangat  dari  komunitas- komunitas  untuk  mengimajinasikan  sebuah bangsa  yang  merdeka,  yang  kemudian melahirkan sebuah negara bangsa Indonesia. Ben  Anderson  (1991)  menjabarkannya sebagai imagined community , bahwa sebuah bangsa lahir karena kesepakatan komunitas- komunitas  yang  membayangkan  untuk mendirikan sebuah negara bangsa. Komunitas-komunitas tersebut merepresentasikan bangsa-bangsa yang memiliki kebudayaan yang beragam. Masyarakat Indonesia memiliki keane-karagaman  budaya,  yang  sudah  ada bahkan  jauh  sebelum  negara  Republik didirikan.  Kenyataan  budaya  yang  beragam
ini  bisa  disebut  sebagai  masyarakat multikultural.  Istilah  multikultural  mengacu pada  kenyataan  akan  keanekaragaman kultural. Sedangkan multikul-turalisme mengacu pada tanggapan normatif atas fakta tersebut  (Parekh,  2008:20).  Multikul- turalisme  menuntut  adanya  pengakuan terhadap  otoritas  kebudayaan  dari  suatu kelompok tertentu dalam kehidupan bernegara.  Kenyataan  bangsa  Indonesia sebagai  masyarakat  multikul-tural  masih terus  dipertahankan  baik  pra  maupun  paska negara Republik Indonesia berdiri.
Pendirian Negara Republik Indonesia didasarkan  pada  revolusi  nasional  yang menghasilkan  proklamasi  kemerdekaan  17 Agustus  1945.  Namun  revolusi  nasional  ini tak  serta  merta  mengalami  proses  asimilasi kebudayaan  menjadi  kebudayaan  nasional. Meskipun  mulai  bermunculan  ide  atau konsep  tentang  kebudayaan  nasional  antara lain diutarakan oleh tokoh seperti Ki Hadjar Dewantara.  Menurutnya,  sari-sari  dan puncak-puncak
kebudayaan daerah merupakan  modal  utama  bagi  terwujudnya kebudayaan  nasional.  Artinya  kebudayaan daerah masih
tetap
dipertahankan/dilestarikan  sebagai  sumber untuk  mewujudkan  suatu  kebudayaan nasional  (Marihandono,  dkk.,  2017:172). Meskipun  ada  ide  tentang  pelestarian
kebudayaan  daerah,  namun  juga  ada  ide progresif  dalam  membangun  kebudayaan nasional.  Di  awal-awal  kemerdekaan Indonesia,  ide-ide  itu  terutama  disuarakan oleh Lembaga Kebudayaan Nasional.
Sejak  awal  berdirinya,  Indonesia menganut sistem demokrasi. Namun demokrasi  yang  diterapkan  di  Indonesia mengalami beberapa perubahan atau penyesuaian.  Tahun  1950-1959,  Indonesia menganut  sistem  demokrasi  parlementer yang  menempatkan  presiden  sebagai  kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan.  Tahun  1959-1966  Indonesia menganut  sistem  demokrasi  terpimpin  yang memusatkan segala keputusan dan pemikiran pada  kepala  negara  saat  itu,  yakni  Presiden Soekarno.  Di  era  Orde  Baru,  tahun  1967- 1998 digaungkan konsep demokrasi pancasila, yakni demokrasi yang berdasarkan asas  kekeluargaan  dan  gotong  royong. Setelah  orde  baru,  sistem  demokrasi  di  era reformasi  mengarah  pada  demokrasi  liberal yang  memberikan  kebebasan  individu terutama perihal hak-haknya sebagai manusia,  individu  dan  warga  negara.  Maka dari  itu,  salah  satu  ukuran  kesuksesan demokrasi  adalah  penegakan  Hak  Asasi Manusia (HAM).
Dalam  perjalanan  sejarah  demokrasi di  Indonesia,  penegakan  HAM  tidak  begitu
baik. Sejak Orde Lama, terjadi pemberedelan pers,  pembubaran  partai  politik  dan pembatasan  hak-hak  individu.  Begitu  juga saat  Orde  Baru,  terjadi  berbagai  kasus pelanggaran  HAM.  Pada  saat  reformasi, sudah  mulai  ada  perubahan  terutama  dalam hal sistem politik dan hukum perihal HAM. Di  Indonesia,  terutama  di  era  reformasi, semangat kebebasan individu dalam demokrasi dan HAM mengalami persinggungan  dengan  kolektivisme  budaya yang menjadi kenyataan kondisi masyarakat multikultural.  Kolektivisme  budaya  turut menuntut  adanya  hak-hak  kolektif  berbasis kebudayaan  antara  lain  pengakuan  hukum adat,  daerah  istimewa  dan  otonomi  khusus. Tulisan  ini  berusaha  untuk  menyelidiki bagaimana  perjalanan  demokrasi  Indonesia diterapkan  dalam  kenyataan  masyarakat multikultural. Bagaimana demokrasi Indonesia  bersinggungan  dengan  tuntutan- tuntutan  komunitas  kebudayaan.  Serta bagaimana  posisi  kebudayaan  daerah  dalam sistem  demokrasi  di  Indonesia  untuk mewujudkan suatu kebudayaan nasional.

## IDE TENTANG KEBUDAYAAN NASIONAL DAN DAERAH
Bibit-bibit  ide  tentang  kebudayaan Indonesia  sebenarnya  sudah  dimulai  sejak pra kemerdekaan. Tahun 1935, Sutan Takdir
Alihsjabana  membuat  tulisan  berjudul “Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru: Indonesia-Pra-Indonesia” yang diterbitkan di majalah  pujangga  Baru.  Takdir  mendorong lahirnya  masyarakat  dan  kebudayaan  baru bangsa  Indonesia  yang  berorientasi  pada Barat.  Ia  beranggapan  bahwa  kebudayaan Mataram, Minangkabau/Melayu, Banjarmasin  maupun  Sunda  merupakan kebudayaan  lampau  yang  mesti  diubah  ke arah  baru  yakni  kebudayaan  Barat,  untuk generasi  baru,  masyarakat  baru  dan  zaman yang  baru.  Gagasan  Takdir  ini  kemudian ditanggapi  oleh  Sanusi  Pane  dalam tulisannya bertajuk Persatuan Indonesia yang terbit  di  Suara  Umum,  4  September  1935. Pane  beranggapan  bahwa  zaman  baru merupakan  terusan  dari  zaman  lama. Orientasi kebudayaan baru, baginya merupakan penyatuan Faust dengan Arjuna, harmonisasi  intelektualisme,  materialisme, individualisme dengan spiritual-isme, perasaan  dan  kolektivisme.  Eksistensi budaya timur mesti dipertahankan, yang terus bersinggungan dengan budaya Barat. Dalam hal ini, ada tegangan antara yang tradisional dan modern.
Budaya Timur, terutama di Indonesia, ada  dalam  rupa  budaya-budaya  daerah.  Di zaman  kolonial,  eksistensi  budaya  daerah tetap  dipelihara.  Ide  perihal  pelestarian
budaya  daerah  turut  terinstitusionalisasi dengan  didirikannya  Java-Instituut,  Batak Instituut,  serta  Bali  Instituut  di  zaman kolonial. Lembaga-lembaga tersebut bergerak  di  bidang  pelestarian,  pengkajian, pengarsipan,  penelitian  dan  pengembangan budaya daerah yang turut diwujudkan dalam acara  Kongres  Kebudayaan  (KK). Congres voor Javaansche Cultuur Ontwikkeling atau Kongres  Guna  Membahas  Pengembangan Kebudayaan Jawa diadakan pada tahun 1918 di Surakarta yang kemudian disebut sebagai KK pertama. KK pertama itu menjadi motor penggerak  diadakannya  KK  berikutnya, yakni  tahun  1919,  1921,  1924,  1926,  1929 dan 1937. Sebelum Indonesia merdeka telah diadakan  7  kali  KK  (Supardi,  2013:4). Fenomena inilah yang membuat kebudayaan daerah  dan  masyarakat  multikultural  tetap lestari  bahkan  sampai  paska  Indonesia merdeka.
Setelah Indonesia merdeka, terutama di era orde lama, perihal kebudayaan nasional tercantum  dalam  pasal  32  UUD  1945 (sebelum  amandemen),  yakni  Pemerintah memajukan  kebudayaan  nasional  Indonesia. Namun  pasal  tersebut  tak  menjabarkan perihal  makna  kebudayaan  nasional.  Dalam hal  ini,  beberapa  kelompok  di  masyarakat turut  menyumbang  ide  tentang  kebudayaan nasional, salah satunya Lembaga
Kebudayaan
Nasional (LKN). LKN mengkampanyekan kebudayaan sebagai alat revolusi  nasional  dalam  iklim  demokrasi terpimpin.  Kebudayaan  nasional  bagi  LKN berpokok pada Marhaenisme yang bertujuan menghapus  imperialisme  dan  kapitalisme. Kebudayaan  daerah  dalam  hal  ini  menjadi sumber  kebudayaan  nasional.  Kebudayaan nasional  juga  dijiwai  oleh  Pancasila  yang berkeTuhanan,  berperikemanusiaan,  nasio- nalisme,  berkerakyatan  dan  berkeadilan sosial.  Kebudayaan  nasional  yang  digagas oleh LKN berusaha mengeliminir kebudayaan  colonial-isme,  borjuis  dan feodal.  Dalam  hal  ini,  keberagaman  budaya di  masyarakat  diarahkan  pada  perjuangan revolusi  nasional.  Garis  revolusi  dipelopori oleh  Presiden  Soekarno.  Dalam  pidatonya pada  tahun  1964,  bertajuk  “ Vivere Pericoloso ” (TAVIP), Soekarno mengatakan tiga  syarat  mutlak  revolusi  yakni  romantik, dinamik dan dialektik. Romantik merupakan sumber  kekuatan  perjuangan,  ketahanan perjuagan, kekuatan ideal dan kekuatan batin. Sumber  yang  memberikan  kecintaan  pada kepahlawanan dan memberikan kepercayaan diri.  Dinamik  berarti  keyakinan  bahwa revolusi  bergerak  terus  dengan  segala gempuran  namun  turun  naik.  Dialektika berarti  proses  panjang  yang  terus-menerus dengan  ulet  dan  tekad  pantang  mundur.
(Soekarno,  1965:371-373).  Selain  alat revolusi, dalam sistem demokrasi terpimpin, kebudayaan Indonesia juga diarahkan untuk membangun karakter bangsa.
Tak  hanya  lembaga,  namun  tokoh juga  ada  yang  merumuskan  kebudayaan Indonesia,  semisal  Ki  Hadjar  Dewantara. Konsep  kebudayaan,  menurutnya,  berkaitan erat  dengan  pendidikan.    Ki  Hadjar Dewantara punya konsep tripusat pendidikan yakni  pendidikan  di  lingkungan  keluarga, lingkungan  perguruan  dan  lingkungan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut yang menjadi  pendidikan  dalam  menumbuhkan kepribadian seseorang. Ki Hadjar Dewantara juga punya sistem among, yakni pendidikan yang  berjiwa  kekeluargaan,  bersendikan kodrat  alam  dan  kemerdekaan.  Pendidikan seturut  dengan  pembinaan.  Dalam  hal  ini, kebudayaan  dibina  dengan  prinsip  Trikon yakni kontinuitas, kosentrisitas, dan konvergensi. Kontinuitas
berarti keberlanjutan, konsentrisitas artinya terpusat sedangka  konvergensi  yakni  pertemuan berbagai unsur. Jika ditarik ke ranah bangsa dan  negara,  kebudayaan  nasional  terwujud dari sari-sari dan puncak-puncak kebudayaan daerah (Marihandono, dkk., 2017:172)
Di Era Orde Baru, ragam kebudayaan, terutama budaya-budaya daerah dikembangkan  untuk  tujuan  kesuksesan
pembangunan nasional. Tiga konsep pembangunan Orde Baru antara lain stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Di era Orde Baru  turut  digaungkan  wacana  demokrasi Pancasila  dengan  asas  kekeluargaan  dan gotong royong. Dalam hal ini, setiap daerah dituntut  untuk  memiliki  kebudayaam  khas demi  menunjang  kesatuan,  integrasi  atau persatuan  nasional.  Tiap-tiap  kebudayaan daerah  tersebut  turut  diakomodir  dengan dibangunnya  Taman  Mini  Indonesia  Indah (TMII).  TMII  dibuka/diresmikan  pada  20 April  1975.  Daoed  Joesoef  sebagai  menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pidatonya  menyatakan  TMII  merupakan taman  kebudayaan  yang  berperan  dalam pertumbuhan dan pengembangan kebudayaan menuju sebuah peradaban. TMII juga  merupakan  taman  pendidikan  yang melukiskan  persatuan  dalam  keberagaman yang  merupakan  nilai  yang  harus  dijunjung tinggi.  TMII  dianggap  sebagai  konstruksi kebudayaan  nasional  oleh  rezim  Orde  baru. TMII  merupakan  representasi  dari  budaya- budaya  daerah  yang  menampakkan  rupa bangsa Indonesia.
“[Taman  Mini]  constructs  the  generic Indonesian,  and  presents  all  the  local variety  of  Indonesian  cultures  as regional variations, defined by administrative  divisions  in  matters  of detail,  upon  basic  shared  themes,  the purported  ‘local  genius’  or  basic
cultural  substratum  of  Indonesianness. What  diversity  is  evident  is  generated centrally, permitted embroidery upon an homogenised  broadcloth  dictated  by government officials bent on constructing  a  generic  type,  whether  of abode  or  costume,  promulgating  the message  of  sameness  rather  than difference .  (Acciaioli,  1996:39),  (Jones, 2005:166-167)”
TMII  merupakan  ejawantah  dari pluralisme  yang  dijernihkan  dan  diproduksi bagi bangsa Indonesia untuk diterapkan dan bagi  orang  luar  negeri  untuk  diserap.  TMII juga  merupakan  institusi  kebudayaan  yang mengajarkan  bagaimana  menjadi  bangsa Indonesia  dan  bagaimana  membangun hubungan  antar  kelompok  etnis,  serta  antar kelompok etnis dengan negara.

## DEMOKRASI INDONESIA DAN HAK HAK KEBUDAYAAN
Setelah Orde Baru, terjadi amandemen  UUD  1945.  Di  dalamnya  turut dijabarkan  perihal  kebudayaan  nasional  di pasal 32:
1) Negara  memajukan  kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban  dunia  dengan  menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara  dan  mengembangkan nilai-nilai budayanya. 2) Negarra menghormati dan memelihara  bahasa  daerah  sebagai
kekayaan  budaya  nasional.  Serta pasal 28 I
3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional  dihormati  selaras  dengan perkembangan zaman dan perdaban.
Pasal 18 B
2) Negara  mengakui  dan  menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan  sesuai  dengan  perkembangan masyarakat  dan  prinsip  Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Secara konstitusional, dalam iklim demokrasi liberal,  telah  diatur  hak-hak  dari  komunitas dan individu budaya. Hak-hak tersebut antara lain kebebasan memelihara, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Serta hak untuk dihormati bagi komunitas budaya tradisional.  Kelompok-kelompok  budaya mendapat  hak  berupa  pengakuan  akan otoritasnya dalam hukum adat. Dalam hal ini, semenjak era reformasi masyarakat multikultural  Indonesia  mendapatkan  hak kolektif  budayanya  yang  diwujudkan  dalam
UUD maupun UU.
Perwujudan hak-hak komunitas budaya  ini  bisa  dirujuk  pada  paham multikulturalisme.  Masyarakat  multikultural dan  multikulturalisme  mengacu  pada keanekaragaman
subkultural,
keanekaragaman
perspektif dan keanekaragaman komunal. Keanekaragaman subkultural  berarti  kelompok  menjalankan keyakinan  dan  praktik  yang  berbeda berkenaan  dengan  wilayah  kehidupan tertentu  atau  menempuh  cara  hidup  mereka sendiri  yang  relatif  sangat  berbeda.  Mereka memiliki  sistem  makna  dan  nilai  yang berupaya  membuka  ruang-ruang  budaya yang  berbeda.  Kelompok-kelompok  budaya ini  membuat  kebudayaan  menjadi  plural. Sedangkan keanekaragaman perspektif merujuk  pada  kelompok-kelompok  budaya yang  kritis  terhadap  budaya  pusat  dan berusaha  untuk  menyatakannya  kembali  di sepanjang  garis  kelompok  yang  sesuai. Kelompok  ini  mencerminkan  perspektif intelektual  perihal  bagaimana  budaya dominan harus dinyatakan kembali.
Kemudian  ada  keanekaragaman  komunal yang  mengacu  pada  komunitas  yang menjalankan hidup dengan sistem keyakinan dan praktik yang berbeda. (Parekh, 2008:16- 18).  Dengan  dijaminnya  hak-hak  budaya secara konstitusional, masyarakat multikultural  Indonesia  tak  serta  merta menjadi  multikulturalisme  dalam  artian penegasan  eksklusif  kelompok  budaya. Berbagai kelompok budaya di Indonesia bisa saling membaur atau melebur satu sama lain. Masyarakat multikultural
Indonesia
terbentuk dari kesadaran pentingnya kearifan budaya  untuk  dilestarikan  sebagai  modal kehidupan persatuan berbangsa dan bernegara.  Selama  keberagaman  budaya tetap  dilindungi  dan  dilestarikan  baik  oleh masyarakat  maupun  negara,  komunitas budaya yang eksklusif tak dibutuhkan.
Demokrasi  di  Indonesia  adalah demokrasi  yang  berbudaya  dan  mengakar pada kenyataan masyarkat multikultural. Hal ini  diwujudkan  dalam  pemberian  hak-hak komunal  berbasis  kebudayaan.  Meskipun begitu, demokrasi Indonesia, terutama di era reformasi turut menganut konsep liberalisme Barat  yang  menjamin  hak-hak  kebebasan individu,  terutama  hak  asasi  manusia,  yang kemudian  disebut  demokrasi  liberal.  Dalam hal ini, UUD1945 turut mengatur terjaminnya hak-hak individu tersebut antara lain  hak  untuk  berserikat,  berpendapat, beragama, berkebudayaan, mendapat pekerjaan dan hidup yang layak. Di masa ini,
mulai terjadi persinggungan antara individualisme dengan kolektivisme budaya.
Kentalnya  masyarakat  multikultural di  Indonesia  mendasari  adanya  hak-hak kolektif komunitas budaya antara lain hukum adat serta otonomi khusus. Hak-hak kolektif tersebut  diberikan  antara  lain  berdasarkan sejarah,  budaya  serta  kehendak  rakyat. Dalam konstitusi Indonesia dikenal hak asal-
usul yang bisa dipahami sebagai hak asli atau hak bawaan. Hak-hak tersebut telah melekat sebelum  Indonesia  merdeka  dan  terus dihidupi oleh masyarakat hngga saat ini. Hak asal-usul  diatur  sebagai  dasar  dalam penentuan  status  daerah  istimewa.  Hal  ini termaktub  dalam  UUD  1945  (sebelum amandemen),  Bab  VI  tentang  Pemerintah Daerah  pasal  18.  Pembagian  daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan  undang-undang  dengan  memandang dan  mengingat  dasar  permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak- hak  asal-usul  dalam  daerah-daerah  yang bersifat istimewa. Salah satu wujudnya yakni penetapan status Daerah
Istimewa Yogyakarta  (DIY).  DIY  merupakan  daerah otonom  setingkat  provinsi  yang  dibentuk berdasarkan UU no. 3 tahun 1950. Dalam hal ini,  sejarah  otoritas  kerajaan  Mataram  telah ada  sebelum  Indonesia  merdeka,  yang  turut melekat  hak-hak  tradisional  seperti  hak politik dan hak atas tanah. Hak bawaan lain turut  menyangkut  soal  kebudayaan  dan kesenian khas Jawa Mataram. Dalam hal ini, hak  kolektif  berkaitan  dengan  sejarah  dan kebudayaan yang menjadi dasar terbentuknya  otoritas  istimewa,  khususnya
DIY.
Hak-hak  kolektif  lain  yakni  hak otonomi  khusus.  Sekarang  daerah-daerah yang  memiliki  hak  otonomi  khusus  yakni DKI Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan  Papua  Barat.  Otonomi  khusus  adalah penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  di Indonesia  yang  memiliki  potensi  unggulan untuk  dikembangkan  sesuai  karak-teristik dan  kekhasan  daerah  tersebut.  DKI  Jakarta mendapat  otonomi  khusus  salah  satunya karena  menjadi  pusat  pemerintahan  dan ibukota  negara.  Provinsi  Aceh  mendapat otonomi  khusus  dengan  memberlakukan hukum  syariah.  Sedangkan  Provinsi  Papua memiliki hak otonomi masyarakat asli yang terwujud dalam Majelis Rakyat Papua.
Hak-hak  kebudayaan  lain  yakni terkait  dengan  hukum  adat  yang  berlaku  di beberapa  daerah  di  Indonesia.  Hukum  adat berakar/bersumber  dari  adat  istiadat  yang merupakan  kebudayaan  tradisional.  Hukum adat  merupakan  peraturan  yang  mewujud dalam  keputusan-keputusan  tokoh/kepala adat  yang  berlaku  secara  tidak  tertulis  di masyarakat. Dalam hal ini, negara mengakui dan  menghormati  masyarakat  hukum  adat dan  hak-hak  tradisionalnya.  Kesatuan masyarakat  hukum  adat  beserta  hak tradisionalnya antara lain terlegalisasi dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang dalam pasal 97 ayat 2 paling tidak memenuhi
salah  satu  atau  gabungan  unsur  adanya  a. masyarakat  yang  warganya  memiliki perasaan  bersama  dalam  kelompok;  b. pranata pemerintahan adat; c. harta kekayaan dan/atau  benda  adat;  dan/atau  d.  perangkat norma  hukum  adat.  UU  ini  juga  mengatur perihal  aset  desa  yang  berbasis  kebudayaan berupa  tanah  ulayat,  yakni  tanah  dalam wilayah adat di mana kehidupan masyarakatnya  memberlakukan  hukum  adat beserta hak-hak tradisionalnya. UU ini turut bertujuan untuk melestarikan dan memajukan  adat,  tradisi  dan  budaya masyarakat desa.
Kesadaran  akan  kekayaan  budaya menjadi modal dalam mengelola masyarakat multikultural  Indonesia.  Dalam  hal  ini, keperluan  untuk  mengelola  keberagaman budaya di Indonesia mendasari lahirnya UU Nomor  5  tahun  2017  tentang  Pemajuan Kebudayaan.  Dalam  sebuah  acara  Dialog Kebudayaan,  “Implementasi  UU  Pemajuan
Kebudayaan”, pada 12 Oktober 2018, Hilmar Farid selaku Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud,  mengatakan  bahwa  UU  ini bertujuan  dasar  mengatur  tata  kelola kebudayaan di Indonesia. Pemajuan kebudayaan dilakukan dengan meningkatkan ketahanan  budaya  dan  kontribusi  budaya Indonesia di tengah peradaban dunia. Ada 4
cara  pemajuan  kebudayaan  yang  termaktub dalam UU ini, antara lain:
• Perlindungan; menjaga keberlanjutan kebudayaan  yang  dilakukan  dengan cara inventarisasi, pengamanan,
pemeliharaan,  penyelamatan,  dan publikasi.
• Pengembangan; menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan,  memperkaya,  dan menyebarluaskan kebudayaan.
• Pemanfaatan;  pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan  keamanan  dalam  mewujudkan tujuan nasional.
• Pembinaan;  pemberdayaan  Sumber
Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata
Kebudayaan  dalam  meningkatkan dan  memperluas  peran  aktif  dan inisiatif masyarakat.
Dalam  hal  ini,  objek  pemajuan  kebudayaan antara  lain  tradisi  lisan;  manuskrip;  adat istiadat;  ritus;  pengetahuan  tradisional; teknologi tradisional; seni; bahasa; permainan rakyat; dan olahraga · tradisional. Tata kelola dalam pemajuan kebudayaan ini kemudian  dimaksudkan  untuk  menunjang eksistensi kebudayaan nasioal. Dalam hal ini,
konsep kebudayaan nasional adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar- kebudayaan  yang  hidup  dan  berkembang  di
Indonesia. Masyarakat
multikultural di
Indonesia  secara  normatif  diberikan  ruang ekspresi  kebudayaan,  mendapatkan  hak komunitas  budaya  serta  mendapat  jaminan pemajuan kebudayaan dari negara. Dalam hal ini,  demokrasi  di  Indonesia  tak  hanya menjamin  kebebasan  individu,  namun konteks  sosio  kultural  dan  historis  turut membentuk kelompok-kelompok kebudayaan  inklusif  yang  dijamin  hak-hak tradisionalnya.  Kesadaran  akan  kekayaan budaya  dalam  masyarakat  multikultural Indonesia,  mendorong  lahirnya  kebijakan untuk  melestarikan,  melindungi  serta mengembangkan kebudayaan di Indonesia.

## PENUTUP
Demokrasi
Indonesia adalah demokrasi  yang  dinamis  yang  mengalami perubahan  seiring  dengan  politik  rezim  dan karakter masyarakat multikultural. Orientasi politik  rezim  mewujud  dalam  rupa-rupa demokrasi  Indonesia,  antara  lain  demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila dan demokrasi  liberal.  Dalam  kerangka  politik rezim,  budaya  Indonesia  terutama  budaya- budaya daerah, kerap bersinggungan dengan
rupa  demokrasi  yang  memunculkan  ide-ide tentang  kebudayaan  nasional,  hubungan budaya  daerah  dan  nasional,  serta  hak-hak kebudayaan.  Dalam  hal  ini,  demokrasi menjadi cara mengarahkan budaya-budaya di Indonesia.  Di  era  orde  lama,  demokrasi terpimpin  jadi  pemandu  dan  budaya digunakan  sebagai  alat.  Demokrasi  turut menjadi  cara  dalam  mengelola  kebudayaan seperti  di  era  orde  baru,  budaya-budaya daerah  diintegrasikan  menjadi  kesatuan budaya  nasional  untuk  mendukung  pem- bangunan.  Demokrasi  juga  jadi  ruang  bagi individu  maupun  komunitas  budaya  untuk mendapatkan hak-hak kebudayaannya. Di era demokrasi  liberal,  hak-hak  kebudayaan diberikan  kepada  masyarakat  tradisional dalam  rangka  pelestarian  dan  pengelolaan budaya daerah.
Lahirnya  UU  pemajuan  kebudayaan menandai  penataan  kembali  budaya-budaya dalam masyarakat multikultural Indonesia di zaman  globalisasi.  Dalam  hal  ini,  budaya- budaya daerah dikelola sebagai modal untuk mengembangkan masyarakat yang mewujud dalam  strategi-strategi  kebudayaan.  Secara sekilas strategi kebudayaan Indonesia hari ini berkutat dalam soal manajemen kebudayaan. Pemerintah  dalam  hal  ini  berusaha membangun big data budaya-budaya  di Indonesia dan mengadministrasikanya.
Strategi  kebudayaan  Indonesia  masih  perlu ditinjau  kembali  terutama  soal  bagaimana peran  budaya  dalam  meningkatkan  kualitas sumber daya manusia, memberikan orientasi terhadap kemajuan peradaban Indonesia serta mengatasi  berbagai  persoalan  sosial  seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik SARA. Di zaman sekarang, globalisasi ekonomi dan budaya turut menjadi tantangan kebudayaan. Budaya  Indonesia  perlu  punya  kualitas kompetitif dalam berjejaring dengan negara- negara internasional.

## DAFTAR RUJUKAN
Anderson, Benedict, 1991, Imagined Communities:  Reflections  on  the Origin  and  Spread  of  Nationalism, London: Verso.
Acciaioli,  G.,  1996,  “Pavilions  and Posters:
Showcasing Diversity and Development in Contemporary Indonesia”, EIKON, 1, hlm. 27-42. Jones,  Tod,  2005, Indonesian  Cultural Policy, 1950-2003:Culture, Institutions,  Government ,  disertasi pada Curtin University of Technology. Lestariningsih,  A.  D.,  dkk.,  2010, Seri Pengenalan Tokoh: Sekitar Proklamasi  Kemerdekaan ,  Jakarta:
Direktorat  Nilai  Sejarah  Ditjen Sejarah dan Purbakala Kemenbudpar RI.
Marihandono,  D.,  dkk.,  2017, KI  HAJAR
DEWANTARA:”Pemikiran
dan Perjuangannya” ,  Jakarta:  Museum Kebangkitan  Nasional  Direktorat
Jenderal  Kebudayaan  Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Parekh, Bikhu, 2008, Rethinking Multiculturalism, Keberagaman Budaya dan Teori Politik ,
Yogyakarta: Impulse & Kanisius.
Soekarno, 1965, Di Bawah Bendera Revolusi Djilid  Kedua ,  Panitia  Penerbit  Di Bawah Bendera Revolusi.
Supardi, Nunus, 2013, BIANGLALA BUDAYA:  Rekam  Jejak  95  Tahun Kongres  Kebudayaan  (1918-2013) , Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
UUD1945 sebelum amandemen. UUD1945 setelah amandemen 1-4.
UU Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.