## PENGATURAN ULANG PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH BERDASARKAN PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT

## Budiyono
Bagian HTN Fakultas Hukum Universitas Lampung Email: budiyono.1974@fh.unila.ac.id

## Abstrak
Sejak diberlakunnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pertengahan tahun 2005, pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan  secara  langsung.  Terkait  dengan  UU  ini  saat  ini  sedang  hangat diperbincangkan tentang pemilihan kepala daerah yang ingin mengembalikan tata cara  pemilhan  kepala  daerah  secara  langsung  menjadi  pemilihan  kepala  daerah oleh DPRD”. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat 4 UUD 1945, Penyelenggaran Pemilukada dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan oleh DPRD. Ketentuan  ini  menyebabkan  adanya  ketidakpastian  dalam  menentukan  model pengisian  jabatan  kepala  daerah  semestinya  Undang-Undang  Dasar  memberikan ketentuan  yang  tegas  seperti  tata  cara  pemilihan  presiden  dan  wakil  Presiden secara  atau sesuai atau sejalan  dengan Pasal 1  Ayat 2 UUD 1945 dimana prinsip kedaulatan rakyat dengan sistem pemilihan langsung.
Kata kunci : pengisian jabatan, kepala daerahdan kedaulatan rakyat.

## I. Pendahuluan
Negara  Republik  Indonesia sebagai  Negara  Kesatuan 1 sebagai Negara  Kesatuan  maka  kedaulatan negara  adalah  tunggal  atau  terpusat, tidak  tersebar  atau  terbagi-bagi  pada negara-negara  bagian  seperti  dalam negara
federal/serikat tetapi
Indonesia    adalah  Negara  kesatuan yang    menganut  desentralisasi 2 penyelenggaraan pemerintahan.
Salah satu yang menjadi tuntutan  agenda  reformasi  adalah perubahan dalam sistem pemerintahan  Daerah  di    Indonesia. 3
. 1 Pasal 1 UUD RI 1945
2 M.  Laica  Marjuki, Berjalan  –Jalan  di
Ranah  Hukum:  Otonomi  Daerah  Dalam Perspektif Negara Kesatuan, Penerbit Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI, 2006. Hlm. 159 3 ada  enam  tuntutan    agenda  reformasi    (1) amandemen  Undang-Undang  Dasar  1945; (2)  penghapusan  dotrin  dwi  fungsi  ABRI,
menurut  konstitusi  Undang-Undang Dasar  1945  ( the higher  law  of  the land ) yang menjadi dasar penyelenggaraan  pemerintahan  baik di  pusat  maupun  di  daerah  dalam Perubahan  Kedua  Undang-Undang Dasar  1945  tentang  Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18. 4
(3) Penegakan supremasi hukum, penghormatan  hak  asasi  manusia,  serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme,  (4)  desentralisasi  dan  hubungan yang adil  antara pusat dan daerah (otonomi daerah),  (5)  mewujudkan  kebebasan  pers,
(6)  mewujudkan  kehidupan  demokrasi, Ni’matul  Huda  yang  dikutif  oleh  Khairul fahmi, Pemilihan  umun  dan  Kedaulatan Rakyat ,  PT  Raja  Grafindo  Persada,  Jakarta, hlm, 1
4 Pasal 18 UUD Tahun 1945 :
(1) Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia dibagi  atas  daerah-daerah  propinsi  dan daerah  Propinsi  itu  atas  kabupaten  dan kota,  yang  tiap-tiap  yang  tiap-tiap propinsi,  kabupaten,  dan  kota  itu
Berdasarkan  ketentuan  Pasal 18  UUD  1945  tersebut  terdapat  tiga macam organ  sebagai subyek hukum pemerintahan  daerah  yaitu  :  1. Pemerintahan  Daerah,  2.  Kepala Pemerintah    Daerah  yang  dapat disebut  gubernur,  bupati,  ataupun walikota, 3. DPR Daerah. 5 Operasionalisasi Pasal 18 tersebut  dibentuklah  aturan  lebih lanjut  mengenai  pemerintah  daerah yakni  Undang-Undang  Nomor  22
Tahun  1999  kemudian  di  ganti dengan  Undang-Undang  32  Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2008  tentang  perubahan  kedua  atas Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah.
Ada  perubahan  yang  sangat mendasar dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut menggenai  pemilihan  kepala  daerah.
Meskipun  dalam  Pasal  18  ayat  (4) tidak  menentukan  bahwa  kepala daerah itu tidak mutlak dipilih secara langsung tetapi undang-undang tentang pemerintah daerah menentukan  mengenai  pemilihan haruslah  secara  langsung.  Semangat demokrasi  yang  terdapat  dalam
mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
(2) Pemerintah  daerah  propinsi,  daerah kabupaten,  dan  kota  mengatur  dan mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan menurut  asas  otonomi  dan  tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah propinsi, kabupaten,  dan  kota  memiliki  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotannya  dipilih  melalui pemilihan umum (4) Gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten,  dan  kota  dipilih  secara demokratis.
5 Jimly  Asshididiqie, Pokok-Pokok  Hukum Tata  Negara  Indonesia,  PT  Bhuana  Ilmu Populer, Jakarta , hlm,420
peraturan  tersebut  sehingga  Kepala Daerah  tidak  lagi  dipilih  melalui DPRD  melainkan  langsung  dipilih oleh  rakyat  seperti  halnya  pemilihan Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Dari aspek yuridis ketatanegaraan gagasan pemilihan  langsung  Kepala  daerah yang  tertuang  dalam  UU  No.  32 Tahun  2004  merupakan  gagasan yang  memberikan  kesempatan  yang luas  kepada  rakyat  untuk  memilih sendiri  kepala  daerahnya.  Perubahan pemilihan  kepala  daerah  dari  DPRD ke  pemilihan  langsung  oleh  rakyat disebabkan  adanya  dugaan  politik uang  dalam  proses  pemilihan  kepala daerah oleh DPRD.
Penggisian jabatan kepala pemerintahan dapat dilakukan dengan  berbagai  cara  ada  yang diangkat  dengan  cara  pemilihan ( elected  public  officials )  dan  ada yang  diangkat  tanpa  pemilihan  ( non elected public officials ).
Jabatan-jabatan yang diisi dengan  cara pemilihan pada umunya adalah  jabatan  yang  dikategorikan jabatan  politik,  sedangkat  jabatan yang  diisi  dengan  pengangkatan merupakan  jabatan  administratif. 6
Jabatan  yang diisi  melalui  pemilihan juga dapat dibedakan dalam
beberapa  kategori,  yaitu  pemilihan bersifat  langsung  oleh  rakyat  dan yang tidak langsung oleh rakyat. Ada juga  jabatan  yang  diisi  melalui pemilihan,  tetapi  bukan  oleh  rakyat, melainkan oleh badan-badan tertentu yang menjadi konstituen  dari jabatan yang  dipilih  itu  sendiri.  Jabatan ( ambt, functie,office ),, dan pemegang jabatan atau pejabat itu (ambtsdrager, functionaires, official ) dapat dibedakan dengan
menggunakan  jabatan  negara  dan jabatan negeri. 7
6 Ibid. , hlm, 745
7 Ibid.
Pemegang jabatan negara disebut  pejabat  negara,  sedangkan pemegang  jabatan  negeri  disebut pejabat negeri. 8 Pejabat negara adalah  orang  yang  menduduki  atau memegang  jabatan  publik  melalui pemilihan  yang  bersifat  politik  atau melalui pengangkatan tetapi jabatanya  itu  sendiri  bersifat  politik, sedangkan  pejabat  negeri  adalah pemegang  jabatan  publik  melalui pengangkatan yang bersifat administratif. 9 Jabatan  presiden  dan wakil  presiden,  gubernur  dan  wakil gubernur,  bupati  dan  wakil  bupati, serta  walikota  dan  wakil  walikota selaku kepala pemerintahan eksekutif merupakan  jabatan  politik  yang harus  dibedakan  dari  jabatan-jabatan yang bersifat teknis administratif.
Jabatan  politik  harus  diisi melalui  prosedur  politik  ( politcal appointment ), sedangkan jabatan adminstratif  diisi  menurut  prosedur teknis administratif. Dalam pengisian jabatan kepala  daerah  di  Indonesia  sudah pernah  mengalami  beberapa  model pemilihan  kepala  daerah  seiring dengan  pergantian  atau  perubahan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan
daerah.
Undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia seperti UU No. 1 Tahun 1945,  UU  No.  22  tahun  1948,  UU No. 1 Tahun 1957, UU No. 18 Tahun 1965,  UU  No.  5  Tahun  1974,  UU
No.  22  Tahun  1999,  UU  No.  32 Tahun  2004  dan  UU  No.  12  Tahun 2008  tentang  perubahan  atas  UU  32 Tahun 2004 maka dapat diklasifikasikan  tata  cara  pemilihan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia sebagai berikut:
1. Kepala daerah diangkat dan ditunjuk oleh pemerintah pusat
8 Ibid.
9 Ibid.
2. Kepala daerah dipilih oleh DPRD
3. Kepala daerah  yang dipilih secara langsung
Sejak  diberlakunnya  UU  No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah  pada  pertengahan  tahun 2005,  pengisian  jabatan  kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah dilakukan secara langsung. Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahaan daerah khususnya tata cara pemilihan kepala  daerah  secara  langsung    ini terjadi  karena  adanya  perubahan dalam  sistem  ketatanegaraan  kita yang  lebih  demokratis  sehingga menghasilkan  produk  hukum  yang responsif  terhadap  tuntutan-tuntutan baik  individu  maupun  berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat  sehingga  lebih  mampu mencerminkan  rasa  keadilan  di dalam masyarakat 10
10 Moh.  Mahfud  M.D.  menjelaskan  bahwa konfigurasi  politik  yang  demokratis  akan membuka  peluang  bagi  berperannya  potensi rakyat  secara  maksimal  untuk  turut  aktif dalam  menentukan  kebijakan  Negara  dan produk hukum yang dihasilkan dari konfigurasi  politik  yang  demokratis  adalah produk hukum yang karakternya mencerminkan  pemenuhan  atas  tuntutan- tuntutan  baik  individu  maupun  berbagai kelompok  sosial  di  dalam  masyarakat sehingga  lebih  mampu  mencerminkan  rasa keadilan  di  dalam  masyarakat,  sedangkan konfigurasi  politik  yang  otoriter  adalah konfigurasi  politik  yang  menempatkan pemerintah pada posisi yang lebih dominant dengan  sifat  yang  intervenvensionis  dalam menentukan  kebijakan  Negara  sehingga potensi  dan  aspirasi  masyarakat  tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional,  dan  produk  hukum  yang dihasilkan bersifat konservatif/ortodoks yaitu  produk  hukum  yang  karakternya mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan sangat dominant, sehingga proses pembuatan produk hukum tidak mengundang partisipasi dan aspirasi masyarakat  secara  sungguh-sungguh.  Moh Mahfud MD, Pergulatan Politik dan Hukum
Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada)  secara  langsung  yang diterapkan  untuk  mengisi  jabatan kepala  daerah  dan  wakil  kepala daerah merupakan anti tesis dari  tata cara pengisian jabatan kepala daerah sebelumnya dengan  cara dipilih oleh DPRD  dan  pemilukada    sejatinya ditujukan untuk memperdalam demokrasi  atau  perwujudan  dari kedaulatan rakyat di Indonesia. Pemilukada  secara  langsung menjadikan kepala daerah mempunyai  legitimasi  yang  kuat akrena  dipilih  langsung  oleh  rakyat ada  beberapa  alasan  diberlakukanya pemilukada secara langsung, pertama ,  pemilihan  kepala  dapat menciptakan  suatu  suasana  dimana masyarakat  mampu  menilai  arti  dan manfaat sebuah pemerintahan; kedua ,  pemilihan  dapat  memberikan suksesi yang tertib dalam pemerintahan melalui transfer kewenangan  yang  damai  kepada pemimpin yang baru ketika waktunya  tiba  bagi  pemimpin  lama melepaskan  jabatanya,  baik  karena berhalangan tetap atau karena berakhirnya periode kepemimpinanya. 11 Selanjutnya  pemilukada  secara langsung  mempunyai  tiga  fungsi penting dalam penyelengaraan pemerintahan daerah, pertama , memilih kepala daerah sesuai dengan kehendak  bersama    masyarakat  di daerah  sehingga  ia  diharapkan  dapat memahami dan mewujudkan kehendak  masyarakat  di  daerah. Kedua , melalui pemilukada Di  Indonesia ,  Penerbit  Gama  Media, Yogyakarta, 1999.Hlm. 9 11 Sarundajang, Pemerintahan  Daerah  di berbagai negara, Tinjauan Khusus
Pemerintahan Daerah di Indonesia: perkembangan  kondisi  dan  tantangan,
Jakarta; Sinar harapan , 2002, hlm. 165-166
diharapkan  pilihan  masyarakat  di daerah  didasarkan  pada  misi,  visi, program serta kualitas dan intergritas kepala daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelengaraan pemerintahan di daerah. Ketiga , pemilukada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana  evaluasi  dan  kontrol  publik secara  politik  terhadap  seorang kepala  daerah  dan  kekuatan  politik yang menopang. 12
Pengisian jabatan kepala
daerah  melalui  pemilukada  selain berdasarkan  UU  No.  32  Tahun  2004 ada  bebebarapa  peraturan  pelaksana lainya sebagai berikut:
a. UU  No.  8  Tahun  2005  tentang Penerapan  Peraturan  Peraturan Pemerintah Pengganti UU  No 3 Tahun  2005  tentang  Perubahan atas  UU  No.  32  Tahun  2004 tengtang Pemerintahan Daerah
b. UU  No.  12  Tahun  2008  tentang Perubahan  kedua  atas  UU  No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahn Daerah c. UU  No.  22  Tahun  2007  tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum  yang  dirubah  menjadi UU No. 15 Tahun 20011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum d. Peraturan  Pemerintah  No.  6 Tahun  2005  tentang  pemilihan,
Pengesahan,  Pengangkatan  dan Pemberhentian  Kepala  Daerah,
dan Wakil Kepala Daerah e. Peraturan  Pemerintah  No.  17 Tahun  2005  tentang  Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6
Tahun  2005  tentang  Pemilihan,
Pengesahan  Pengangkatan,  dan
12 Jenedjri  M.  Gaffar,  Politik  Hukum Pemilu,  Konstitusi  Prss,  Jakarta,  2012, hlm,85
Pemberhentian  Kepala  Daerah, dan Wakil Kepala Daerah f. Peraturan  Pemerintah  No.  25 Tahun  2007  tentang  Perubahan Kedua  atas  Peraturan  Pemerinta No.  6  Tahun  2005  tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian  Kepala  Daerah, dan Wakil Kepala Daerah
g. Peraturan  Pemerintah  No  49 tahun  2008  tentang  perubahan ketiga  atas  Peraturan  Pemerinta No.  6  Tahun  2005  tentang Pemilihan, Pengesahan, pengangkatan, dan Pemberhentian  Kepala  daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemilukada  yang  dilakukan sejak  tahun  2005,  dari  tujuh  tahun pengalaman  pemilukada  langsung ini, peristiwa tersebut justru menimbulkan  dampak  negatif  dalam kehidupan berdemokrasi. Dalam prakteknya,  pemilukada  langsung telah  menyuburkan  praktek  politik uang,  dari  berupa  biaya  yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah dan  wakil    kepala  daerah  bagi  partai politik  pengusung  calon  kepala daerah,  biaya    fotokopi  KTP  untuk syarat dukungan calon perseorangan, biaya  penyelenggaraan  pemilukada yang  memerlukan  biaya  yang  cukup besar, serta adanya dugaan pemakaian dana APBD untuk kepentingan  calon  kepala  daerah yang  sedang  menjabat  ( incumben t). Yang  paling  sangat  memperhatinkan adalah  terjadinya  konflik    horizontal antara    pendukung  calon  kepala daerah  yang  kalah  dalam  pemilihan dengan  pendukung  calon  kepala daerah yang menang dalam pemilihan  serta  adanya  tindakan anarkis yang dilakukan oleh pendukung  calon  kepala  daerah
dengan melakukan pengrusakan berbagai fasilitas umum dan perkantoran milik pemeritah. Selain permasalahan- permasalahan tersebut di atas, pemilukada  secara  langsung  yang diharapkan menghasilkan pemimpin- pemimpin  daerah  yang  mempunyai intergritas dimana mampu memimpin penyelenggaraan pemerintahan  di  daerahnya  sehingga dapat menciptakan kesejahteraan rakyatnya  sebagaimana  tujuan    dari otonomi  daerah  justru  para  kepala daerah yang dipilih melalui pemilukada  secara  langsung  banyak tersangkut persoalan hukum (korupsi)  baik  kepala  daerah  yang sudah  tidak  menjabat  lagi  atau  yang masih  menjabat  sebagai  kepala daerah. Penangkapan oleh Komisi Pemberantasan  Korupsi  atas  Bupati Buol  Amran  Batalipu  akibat  dugaan suap  telah  memperpanjang  daftar kepala daerah yang tersangkut persoalan  hukum,  karena  tuntutan dana  yang  besar  untuk  memenangi pemilukada langsung di daerahnya.
Berdasarkan    permasalahan- permasalahan  yang  muncul  dalam pemilihan  Kepala  Daerah  secara demokratis tersebut, Undang-Undang Nomor  32  tahun  2004  tentang
Pemeritahan Daerah merupakan undang-undang yang mengatur secara gamblang tentang Pemerintahan Daerah. Terkait  dengan  UU  ini  saat  ini sedang hangat diperbincangkan tentang  pemilihan  kepala  daerah yang  ingin  mengembalikan  tata  cara pemilhan kepala daerah secara langsung  menjadi  pemilihan  kepala daerah  oleh  DPRD”.  Jika  dikaitkan
dengan demokrasi yang mana pemerintahan dari rakyat, oleh
rakyat, dan untuk rakyat.
Pemahaman  sederhana  yang  dapat digambarkan  atas  sebuah  demokrasi. Demokrasi  ini  dituangkan  dalam Pasal  1  ayat  (2)  Undang-Undang Dasar  Negara  Republik  Indonesia tahun  1945  (UUD  NRI  1945),  yaitu “kedaulatan  berada  di  tangan  rakyat dan  dilaksanakan  menurut  Undang- Undang”.

## II. Pembahasan

## 2.1.Pengisian Jabatan Kepala Daerah
dalam Peraturan Perundang- Undangan  tentang  Pemerintahan Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan  daerah  terdapat  unsur pimpinan  dan  perangkat  daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan.  Kepala  daerah  salah satu unsur tersebut, Pengisian jabatan kepala  daerah  semenjak  Indonesia merdeka  hingga  kini  selalu  berubah mengikuti  dinamika  yang  terjadi  di masyarakat.  Kepala  daerah  memiliki peran yang signifikan untuk suksesnya  tujuan  negara  melalui tugas dan kewenangannya yang telah di atur dalam undang-undang.
Pengisian  jabatan  kepala  daerah dapat  kita  lihat  dalam  peraturan perundang-undangan  yang  pernah ada dan masih berlaku di Indonesia.

## UU No. 1 Tahun  1945
Undang-undang  ini  diterbitkan pada tanggal 23 November 1945. UU No  1  Tahun  1945  tentang  Komite Nasional  Daerah  yang  didalamnya mengatur  tentang  pengisian  jabatan kepala daerah melalui pemilihan oleh Komite  Nasional  Daerah,  dimana komite  ini  memilih  sebanyak  5 (lima)  orang    diantara  anggotanya duduk di Badan Eksekutif yang salah
satunya menjadi Kepala Daerah yang bertindak  sebagai  ketua  sekaligus anggota. Berdasarkan uraian
tersebut,  pemilihan  kepala  daerah menurut  UU  No.  1  Tahun  1945 adalah  pemilihan  kepala  daerah melalui  sistem  perwakilan  ini  sesuai dengan  Pasal  1  Ayat  2    UUD  1945 dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat  melalui  badab  perwakilan (MPR) dalam hal ini didaerah adalah Komite Nasional Daerah.

## UU  No. 22 Tahun 1948
UU  No.  22  Tahun  1948 dilahirkan  dalam  suasana  sistem pemerintahan  parlementer  dimana menteri-menteri tifdak bertanggungjawab  kepada  Presiden tetapi bertanggungjawab kepada Komite  Nasional  Indonesia  Pusat (KNIP).  UU  No  22  Tahun  1948 merupakan  produk  hukum  berupa UU  pertama  yang  mengatur  secara khusus tentang Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah. Tentang  pengisian  jabatan  kepala daerah  Propinsi  (Gubernur)  diangkat oleh  Presiden  yang  diajukan  oleh DPRD  Propinsi    dan  kepala  daerah kabupaten  diangkat  oleh  Menteri Dalam  Negeri  dari  calon  yang diajukan oleh DPRD kabupaten.
Meskipun  UU  No.  22  tahun 1945  sudah  lebih  rinci  dibandingkan UU  No.  1  Tahun  1945  tentang Pengaturan  jabatan  kepala  daerah, tetapi  kewenangan  daerah  melalui DPRD  sebatas  mengusulkan  calon, kewenangan  pengangkatan  usulan calon kepala daerah  mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat. Prinsip  kedaulatan  rakyat  tidak tercermin  dalam  UU  No.  22  Tahun 1948 dalam pemilihan kepala daerah dimana  kepala  daerah  diangkat  oleh
Pemerintah  Pusat  dalam  hal  ini Presiden dan MenterI Dalam Negeri.

## UU No. 1 Tahun 1957
Undang-undang  ini  diterbitkan setelah pelaksanaan pemilihan umum 1955.  UU  No  1  Tahun  1957 pengisian  jabatan  kepala  daerah untuk  sementara  waktu  dipilih  oleh DPRD dari calon-calon yang memenuhi  persyaratan  kecakapan dan  pengetahuan  yang  diperlukan bagi  jabatan  tersebut  yang  diatur dengan  peraturan  pemerintah.  Untuk selanjutnya  hasil  pemilihan  tersebut mendapat pengesahan dari pemerintah pusat. Tidak dilaksanakanya  pemilihan  kepala daerah  secara  lansung  walaupun dalam UU tersebut telah  ada wacana pemilihan  kepala  daerah  secara langsung  tetapi  melihat  kondisi sosial dan politik pada saat itu belum memungkinkan  untuk  diwujudkan sehingga  UU  yang  mengatur  secara khusus  tentang  pemilihan  secara lansung tidak pernah diterbitkan. 13 Pengisian jabatan kepala daerah  menurut  UU  No.  1957  telah memenuhi prinsip Kedaulatan rakyat sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam konstitusi yang berlaku saat  itu  yaitu Pasal  1 Ayat  2 UUDS RI No. Tahun 1950: “Kedaulatan  Republik  Indonesia adalah ditangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat”
Penetapan Presiden (Penpress) No.
6 Tahun 1959 Adanya perubahan sistem poltik dan pemerintah dengan
13 Wendy  melfa,  Pemilukada  (Demokrasi dan  Otonomi  Daerah),  BE  Press,  Lampung, 2013, hlm, 124
dilkeluarkanya    Dekrit  Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah menyebabkan berakhirnya masa keberlakuan  UU  No.  1  Tahun  1957 tentang  Pokok-Pokok  Pemerintahan
Daerah  dirubah  dan  diganti  dengan Penetapan  Presiden  (Penpres)  No.  6 Tahun  1959  tentang  Pemerintahan Daerah.  Perubahan  yang  paling mendasar melalui Penpress ini adalah adanya hak prerogatif Presiden  dan  Menteri  Dalam  Negeri untuk mengangkat Kepala daerah. 14

## UU No. 18 Tahun 1965
UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok  Pemerintahan  Daerah dikeluarkan setelah dikelurkanya
Dekrit Presiden 5 Juli 1959. UU  No.  18  tahun  1965  dalam hal  pengisian  jabatan  kepala  daerah hampr seluruhnya meneruskan, memindahkan  atau  menjabarka  lebih lanjut  ketentuan-ketentuan  yang  ada pada  Penpres  No.  6  tahun  1959. Dapat disimpulkan pengisian jabatan kepala  daerah  berdasarkan  UU  No. 18 Tahun 1965 tidak dapat diketegorikan  dalam  pelaksanaan kedaulatan rakyat.
Ketentuan pengisian  jabatan  kepala  daerah dalam  UU  tersebut  bertentangan dengan UUD 1945  Pasal 1 Ayat 2 .
UU No. 5 Tahun 1974.
UU  No.  5  Tahun  1974  tentang Pokok-Pokok  Pemerintah  Daerah dalam  hal  pengisian  jabatan  kepala daerah  dimana  pengankatan  kepala daerah  untuk  Dati  I  oleh  Presiden dan  Dati  II  oleh  Menteri  Dalam Negeri  dari  minimal  2  calon  yang dipilih  oleh  DPRD.  Presiden  dan Menteri  Dalam  Negeri  tidak  terikat
14 Ibid. , hlm.127
pada  peringakt  hasil  pemilihan  yang dilakukan  oleh  DPRD,  sebab  akhir peneotapan merupakan Hak Prerogatif dari Presiden atau Menteri dalam  Negeri.  Adanya  kewenangan pemerintah Pusat dalam untuk mengangkat  kepala  daerah  tanpa terikat  dengan  hasil  pemilihan  yang dilakukan oleh DPRD tidak mencerminkan pelaksanaan kedaulatan rakyat Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 1999 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah merupakan mmomentum sejarah dalam perkembangan penyelenggaran pemerintahan daerah. Terkait pengisian  jabatan  kepala  daerah. Menurut  Undang-Undang  Nomor  22 Tahun  1999  tentang  pemerintah daerah  menganut  sistem  pemilihan tidak  langsung  yakni  para  kepala daerah di pilih oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Dalam  pasal  34  ayat  (1) pengisian  jabatan  kepala  daerah  dan wakil  kepala  daerah,  dilakukan  oleh DPRD  melalui  pemilihan  secara bersamaan,  (2)  calon  kepala  daerah dan  wakil  calon  kepala  daerah, ditetapkan oleh DPRD melalui tahap pencalonan dan pemilihan.
Dalam  Undang-Undang    ini, pemilihan  kepala  daerah  dipilih  oleh
DPRD, pelaksanaan kedaulatan rakyat  menurut  undang-undang  ini dilakukan secara tidak langsung atau demokrasi perwakilan. panitia pemilihanpun  berasal  dari  DPRD, pencalonan  dan  penyaringan  calon juga  di  lakukan  oleh  DPRD  melalui partai  politik  yang  memiliki  kursi  di
DPRD yang membentuk suatu fraksi-  fraksi  dengan  syarat-syarat tertentu, dengan sistem ini
masyarakat  hanya  bisa  memantau dan  mengawasi  serta  mencalonkan calon  kepala  daerahnya  melalui DPRD sebagai perwakilannya.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004   dan  Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  tentang pemerintah  daerah   jo  Undang- Undang-Undang  Nomor  12  Tahun 2008  tentang  perubahan  kedua  atas
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun 2004  tentang  pemerintah  daerah, pemilihan  kepala  daerah  di  lakukan secara langsung dengan menggunakan sistem pemilihan langsung  yang  memberi  kesempatan seluas-luasnya  kepada  rakyat  untuk memilih  sendiri  kepala  daerah  dan wakil kepala daerahnya.
Sebelum adanya judicial review ke  Mahkamah  Konstitusi yang  dapat  mencalonkan  kepala daerah  dan  wakil  kepala  daerah hanyalah diajukan oleh  partai  politik dan gabungan partai politik, kemudian Mahkamah Konstitusi mengabulkan  permohonan  pemohon bahwa  calon  perseorangan  atau independent bisa ikut serta pemilihan umum kepala daerah sesuai
persyaratan  tertentu,  hal  inilah  yang mendorong di lakukannya legislative review terhadap  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  2004  di  rubah menjadi  Undang  Nomor  12  Tahun 2008.
2.2. Pengisian Jabatan Kepala Daerah Pengisian jabatan kepala daerah adalah sebuah tata cara dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Pasal  18  Ayat  4  UUD  1945 amandemen  II  berbunyi:  “Gubernur, Bupati,  dan  walikota  masing-masing sebagai  kepala  pemerintahan  daerah propinsi,  kabupaten,dan  kota  dipilih secara  demokratis.”    Ketentuan  ini menjadi landasan konstitusional dalam  pengisian  jabatan  kepala daerah  sejak  disahkanya  perubahan II  UUD  1945    tanggal  18  Agustus Tahun  2000  dalam  suatu  sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Terhadap  ketentuan  Pasal    18 Ayat  4  UUD  1945  yang  merupakan landasan  konstitusional  pengisian jabatan kepala daerah tidak disebutkan  secara  tegas  tentang bagaimana cara berkedaulatan rakyat yang  digariskan  oleh  konstitusi negara  dalam  menentukan  pengisian jabatan kepala daerah, apakah dengan  demokrasi  langsung  ( direct democracy ) atau demokrasi perwakilan (reprecentativ democracy ). Pasal 18 Ayat 4 hanya memberikan  syarat  bahwa  pengisian jabatan kepala daerah bersifat demokratis.  Pengertian  demokratis menimbulkan  dua  pandangan  dalam menentukan pengisian jabatan kepala daerah, dapat dengan cara demokrasi langsung,  atau  melalui  demokrasi perwakilan  juga  dikatakan  sebagai cara  yang demokratis  untuk  memilih kepala daerah.
Menurut  Jimly  Asshidddiqie, pengertian  demokratis  di  dalam pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan  dengan  cara  pemilihan langsung maupun dengan cara
perwakilan
(pemilihan oleh DPRD). 15 Dalam proses pembahasan ketentuan  pengisian  jabatan  kepala daerah, terdapat dua pandangan yang bebeda. 16 Pendapat pertama mengusulkan agar pemilukada dilakukan  secara  langsung  oleh rakyat, tidak melalui sistem perwakilan  oleh  DPRD 17 .  Pendapat kedua menghendaki pemilukada tetap dilakukan oleh DPRD. 18 Kesepakatan rumusan “secara demokratis” untuk pemilukada  dicapai  dengan  maksud agar  bersifat  fleksibel.  Pembuat undang-undang  dapat  menentukan sistem  pemilukada yang  sesuai dengan dengan kondisi daerah tertentu apakah secara langsung  atau melalui  perwakilan  DPRD 19 hal  ini juga  dimaksudkan  sebagai  bentuk penghargaan konstitusi terhadap keragaman  adat  istiadat  dan  budaya masyarakat antar daerah yang berbeda. 20
Pratek pengisian jabatan kepala daerah  melalui  pemilihan  dengan cara perwakilan (reprecentativ democracy) berdasarkan  Pasal  18 Ayat (4) UUD 1945 pernah dilakukan  dengan  UU  No.  22  Tahun 1999  tentang  Pemerintahan  Daerah dimana  kepala  daerah  dipilih  oleh DPRD. Sistem perwakilan dalam pemilihan kepala daerah yang
dilakukan  berdasarkan  UU  No.  22
Tahun  1999  tentang  Pemerintahan Daerah  telah  dianggap  gagal  untuk menjalankan amanat konstitusi
15 Jimly  Asshiddiqie,  Komentar  Atas Undang-Undang  Dasar  1945,  Rajagrafindo, Jakarta, hlm, 58-59
16 Jenedjri M. Gaffar, Op.Cit , hlm 93.
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Ibid. , hlm 94
20 Ibid.
dalam mewujudkan kedaulatan rakyat  dalam  pratek  ketatanegaraan. Sistem  perwakilan  dalam  pemilihan kepala  daerah  sangat  rentan  terjadi tawar menawar, politik uang,
intervensi  politik,  dan  berbagai penyimpangan  lainnya.  Disisi  lain dengan  pengisian  jabatan  kepala daerah  melalui    sistem  perwakilan menyebakan posisi DPRD lebih kuat dari    kepala  daerah,  karena  kepala daerah  juga  bertanggung  jawab kepada  DPRD  sebagai  konsekuensi kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Berdasarkan  uraian  tersebut UU  NO.  22  Tahun  1999  diganti dengan  UU  No.  22  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang  Nomor  32  tahun 2004  tentang  Pemerintahan  daerah merupakan  Undang-Undang    yang mengatur  secara  gamblang  tentang Pemerintahan Daerah terutama pengisian  jabatan  kepala  daerah  dan wakil  kepala  daerah  secara  langsung oleh rakyat bukan melalui perwakilan di DPRD. Munculnya  gagasan  pengisian jabatan kepala daerah melalui pemilihan secara langsung merupakan langkah perbaikan pembentuk  undang-undang  terhadap tata cara demokrasi  perwakilan  yang diterapkan  oleh  UU  No.  22  Tahun
1999.  Dimana  pengisian  jabatan kepala  daerah  melalui  pemilihan secara langsung oleh rakyat
diharapkan  dapat  menjadi  media pergantian  kepemimpinan  politik  di daerah.  Pemilukada  secara  langsung dapat  melahirkan  kepala  daerah terpilih  berkualitas,  aspiratif,  dan legitimate yang akan lebih meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat karena pemimpin  dan  pemerintahnya  dekat dengan rakyat.
Awal  penerapannya  tata  cara pemilukada  mendapakan  sambutan yang tinggi dari masyarakat. Sambutan yang tinggi dari masyarakat ditunjukan dengan tingkat  partisipasi  masyarakat  yang tinggi  dari  setiap  penyelenggaran pemilukada.  Partipasi  yang  tinggi dari  masyarakat  merupakan  salah satu ukuran keberhasilan penyelenggaran pemilukada, termasuk  legitimasi  calon  kepala daerah terpilih. 21 Selanjutnya penyelenggaran pemilukada tingkat partisifasi masyarakat  yang  semakin  menurun atau berkurang, menurut Mahfud ada 4 (empat) penyebab turunya partisifasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilukada 22 : Pertama ,  masyarakat  secara sadar memang tak mau  menggunkan hak  pilihnya  karena  dilandasi  sikap apatis.  Bagi  mereka  menggunakan atau tidak menggunakan hak suaranya tidak memberikan pengaruh signifikan dalam keseharian hidupnya. Kedua ,  Daftar  Pemilih Tetap  (DPT)    yang  amburadul  dan tidak  akurat  berkontribusi  besar melemahkan  semangat  masyrakat yang semula berniat untuk berpartisipasi, Ketiga ,  masyarakat pemilih  cenderung  mendahulukan kebutuhan individunya seperti
berkerja, berladang, merantua,
ketimbang  hadir  ke  TPS  dalam mengunakan  hak  pilihnya, keempat , partisipasi dalam pemilukada didorong semangat pragmatism masyarakat, kalau ada kandidat yang memberi  keuntungan  mereka  mau berpartisifasi, kalau tidak maka tidak perlu berpartisifasi.
21 Moh.  Mahfud  MD, Demokrasi  Lokal,
Evaluasi Pemilukada di Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 8
22 Ibid.
Setelah proses percepatan demokrasi  secara  beruntun  tersebut berjalan   kurang   lebih   lima tahun terhitung 1 Juni 2005, ternyata masih menyisakan banyak persoalan, bahkan      agenda      pemilihan  kepala daerah  secara  langsung  pun  juga berkontribusi menambah beban politik,      sosial      bahkan      beban finansial   republik   ini.   Pemilihan kepala  daerah      secara      langsung terlalu      boros,      dan      tidak seimbang   dengan cost politik yang telah  dikorbankannya.  Pemilukada langsung  yang  mengusung  calon kepala daerah/wakil secara berpasangan  ternyata  juga  tidak sepenuhnya  mampu  menghadirkan pemimpin  daerah  yang  baik  dan bermoral.
Pemilukada  sebagai  sebuah perwujudan demokrasi terutama prinsip  kedaulatan  rakyat  dalam pemerintahan  daerah,  diharapakan dapat menciptakan kedewasan berdemokrasi dimasyarakat. Implementasi pelaksanaan pemilukada dilapangan masih menunjukan  adanya  fenomena  yang merusak  pemilukada  itu  sendiri, seperti money politik, ketidakanetralan  aparatur  (birokrasi pemerintah  daerah)  penyelenggara pemilukada  (KPUD),  kecurangan berupa  pelanggaran  kampanye  dan pengelembungan suara, serta penyampaian  pesan-pesan  poliotik yang bernuansa sektarian yang berujung retaknya bingkai kehidupan berbangsa  yang  dibangun  berdasar prinsip Bhineka Tunggal Ika.
Pada  sisi  lain  ketidaksiapan dan  ketidakdewasaan  para  kandidat dan  pendukung  untuk  mensyukuri kemengan  dan  menerima  kekalahan yang  sering  diwujudkan  dengan bentuk–bentuk anarkis telah
menimbulkan  konflik  di  berbagai daerah. Banyaknya permasalahan dalam  pemilukada  langsung  menjadi salah  satu  alasan  mengapa  Undang- Undang  Nomor  32  Tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah mengusulkan koreksi  terhadap  sistem  pemilukada langsung,  di  antaranya  pemilihan gubernur  kembali  dilakukan  oleh DPRD provinsi, sementara itu pemilihan  bupati/wali  kota  tetap secara  langsung  oleh  masyarakat.  Di samping  itu,  wakil  kepala  daerah tidak  lagi  dipilih  secara  berpasangan dengan kepala daerah, untuk menghindari fenomena “pecah kongsi”  yang  mengakibatkan  tidak efektifnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indonesia melalui konstitusinya  menegaskan  sebagi sebuah negara demokratis Pasal Ayat 2  UUD  1945  :  “  Kedaulatan  berada
di  tangan  rakyat  dan  dilaksanakan menurut undang-undang dasar”. Kedaulatan  rakyat  atau  kerakyatan secara  harfiah  berarti  kekuasaan tertinggi  ada  pada  rakyat.  Negara yang menempatkan kekuasaan tertingi  pada  rakyat,  disebut  sebagi Negara  demokratis    yang  sering diartikan  atau  digambarkan  sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,  dan  untuk  rakyat.    Dari rakyat,  maksudnya  bahwa  mereka yang  duduk  sebagi  penyelenggara Negara  atau pemerintah  harus terdiri dari  seluruh  rakyat  itu  sendiri  atau yang  disetujui  oleh  atau  didukung oleh rakyat. 23 Oleh
rakyat maksudnya  penyelenggara  Negara
23 Bagir  Manan  dan  Kuntana  Magnar, Mewujudkan    Kedaulatan  Rakyat  Melalui Pemilihan Umum, Kedaulatan Rakyat,  Hak Asasi  Manusia  dan  Negara  Hukum ,  Gaya
Media Pratama, Jakarta, 1996, hlm, 56
atau penyelenggara pemerintah, dilakukan  sendiri  oleh  rakyat  atau anas nama rakyat atau yang mewakili rakyat. 24 Dengan demikian dapat dipahami  dalam  sebuah  Negara demokratis  rakyatlah  sesungguhnya pemilik Negara dengan segala kewenanganya  untuk  menjalankan fungsi kekuasaan Negara, baik dibidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Lembaga-lembag  Negara  yang melaksanakan fungsi kekuasaan Negara dianggap melaksankan kedaulatan rakyat. berdasarkan undang-undang dasar. Gagasan demokrasi  langsung  adalah  gagasan pentingnya  partispasi  masyarakat secara luas tentang proses pembuatan keputusan  atau  kebijakan    dan pelaksanaan keputusan atau kebijakan  yang  dibuat  oleh  wakil  – wakil yang memiliki otoritas. Pelaksanaan pemilihan langsung  kepala  daerah  merupakan koreksi atas penyelenggara pemilihan kepala daerah oleh DPRD
berdasarkan  UU  No.  22  tahun  1999 yang  diganti  dengan  UU  No.  32
Tahun  2004  tentang  Pemerintah Daerah  sebagai  landasan  yuridis pelaksanaan Pengisian jabatan Kepala  daerah  melalui  pemilihan kepala  daerah  secara  langsung. Penerapan demokrasi langsung dalam  pengisian  jabatan  kepala daerah  ini  didasarkan  atas  Pasal  18 Ayat 4 UUD 1945  yang tidak secara tegas  dalam  menentukan  tata  cara pengisian  jabatan  kepala  daerah apakah mengunakan demokrasi langsung atau demokrasi perwakilan. Otonomi daerah dipahami sebagai hak, wewenang dan kewajiban  daerah  otonom  untuk
24 Ibid.
mengatur  dan  mengurus  sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan  masyarakat  setempat sesuai  dengan  peraturan  perundang- undangan.
Cara  mengatur  dan  mengurus atau menentukan nasib sendiri berkaitan  erat  dengan  pelaksanaan kedaulatan  rakyat  dalam  hal  ini perwujudan  kedaulatan  rakyat  di daerah salah satunya adalah pemilihan  langsung  kepala  daerah. Pelaksanaan pemilukada banyak menimbulkan permasalah seperti yang ditelah diuraikan di atas karena itu ada keinginan untuk
mengembalikan  pemilihan  kepala daerah  oleh  DPRD.  Dapat  dipahami bahwa  perubahan  yang  dilkukan dalam  tata  cara  pemilihan  kepala daerah  dilandasi  oleh  semangat untuk memperbaiki dan menciptakan situasi yang lebih baik sesuai dengan harapan  terpilihnya  kepala  daerah yang berkualitas, aspiratif dan bermoral.  Tetapi  mengembalikan atau  merubah  tata  cara  pemilihan kepala  daerah  oleh  DPRD  bukanlah cara yang tepat.
Pemilihan  oleh  DPRD  tidak menjamin  dapat  mengurangi  ongkos politik  calon  kepala  daerah  dan meniadakan  politik  uang  dalam pemilihan kepala daerah serta menghilangkan pratek korupsi kepala daerah.    Menurut  Jenedjri  M.  Gafarr Frasa    “  secara  demokratis”  dalam Pasal  18  Ayat  4  UUD  1945 pemilihan kepala daerah dapat dilakukan  secara  langsung  atau melalui perwakilan
keduanya, asalkan  dilakukan  secara  jujur  dan adil  serta  sesuai  dengan  prinsip- prinsip  pemilihan,  adalah  cara  yang demokratis. 25 Menurut penulis pemilihan  secara  langsung  oleh
25 Jenedjri M. Gaffar, Op Cit hlm, 95
rakyat  lebih  demokratis  karena melibatkan  seluruh  rakyat  sehingga dapat  menghasilkan  pemimpin  yang mempunyai  legitimasi  yang  kuat daripada  kepala  daerah  yang  dipilih oleh DPRD. Ketentuan Frasa “secara demokratis” yang ditafsirkan pemilihan kepala daerah dapat secara langsung  atau  melalui  perwakilan DPRD  menimbulkan  ketidakpastian dalam  menerapkan  model  pengisian jabatan  kepala  daerah.  ketentuan pengisian  jabatan  kepala  daerah seharusnya lebih tegas seperti ketentuan dalam hal pengisian jabatan  presiden  dan  wakil  presiden dimana dalam Pasal 6A Ayat I UUD
1945  :  Presiden  dan  Wakil  Presiden dipilih  dalam  satu  pasangan  secara langsung oleh rakyat”. Ketentuan ini
lebih tegas sehingga tidak menimbulkan  banyak  penafsiran  dan perdebatan.
Sebagai  landasan  pemilukada alangkah  lebih  baik  ketentuan  pasal 18  Ayat  4  mengikuti  ketentuan dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden  karena  landasan  filosofis pelaksanaan  pemilihan  Presiden  dan Wakil Presiden mempunyai kesamaan  dengan  pemilihan  kepala daerah yakni pelaksanaan kedaulatan rakyat  sesuai  dengan  Pasal  1  Ayat  2
UUD  1945  ,  yang  membedakan hanya ruang lingkup  yakni  tingkatan nasional dan daerah. 26
Sejak  penerapan  pemilukada berdasarkan  UU  No.  32  Tahun  2004 tentang  Pemerintahan  Daerah,  masih banyak  permasalahan  yang  perlu adanya perbaikan dalam hal
penyelengaaran  pemilukada  evaluasi dan perdebatan publik dalam kerangka  koreksi  terhadap  sistem penyelenggaran  pemilukada  yang
26 Wendy Melfa, Op Cit., hlm. 228.
penuh dengan permasalahanya memberikan masukan kepada pembuat undang-undang dapat menilai,memilih  serta  memutuskan kebijakan yang tepat dalam
merumuskan  tata  cara  yang  tepat dalam penyeleggaraan pemilukada. Penyelenggaran pemillukada yang  selama  ini  dilakukan  sudah berada  dijalan  yang  tepat  sebagai sebuah penerapaan nilai-nilai demokrasi  dalam  hal  ini  kedaulatan rakyat dalam penyelenggaran pemerintahan. Demokrasi yang
sedang  kita  laksanakan  sekarang  ini (pemilukada)  memberikn  peluang kebebasan  mengekspresikan  aspirasi dan  kehendak  perseorangan  atau kelompok. Pemilukada dalam tataran demokratisasi ditingkat lokal merupakan konsekuensi dari pelaksanaan  desentralisasi  politik.
Bahwa penyelenggaraan pemulukada banyak  menimbulkan  permasalahan bukan  berati  harus  mengembalikan ke  sistem  semula  yang  pernah dianggap gagal dalam pelaksanaanya (pemilihan oleh DPRD).
Perbaikan    Penyelenggaran pemilukada  harus  memperhatikan berbagai  aspek  yakni  dari  aspek peraturan  perundang-undang  yang yang  menjadi  landasan  hukumnya, aspek  tingkat  kesiapan  pelaksanaan terutama penyelenggara pemilu dalam  hal  ini  KPU  dan  Bawaslu kedua  lembaga  ini  harus  diperkuat terutama  dalam  proses  rekrumen calon  anggota  KPU  dan  Bawaslu sehingga dapat menghasilkan anggota  KPU  dan  Bawaslu  yang dapat dipercaya sehingga menghasilkan  kwalitas  Pemilukada yang  legitimate,  selanjutanya  aspek kondisi sosial
masyarakat.
Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat  dari  segi  mana  yang  paling banyak kekurangan yang perlu
perbaikan dalam penyelenggaran pemilkuda. Pemilukada  sebagai  sebuah media  dalam  tata  pemerintahan  kita yang  menjadi  penentu  keberhasilan sebuah demokrasi di daerah. keberhasilan  sebuah  demokrasi  di daerah  mencerminkan  keberhasilan demokrasi di tingkat naisonal. Sekaligus  sebagai  penentu  kualitas sosok  kepala  daerah.  tujuan  utama kita menjalankan kehidupan berbangsa  dan  bernegara  dengan sistem  demokrasi  yang  kita  anut, tiada  lain  adalah  dalam  rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat  melalui  pemerataan  dan perumbuhan ekonomi, walaupun
pratek  demokrasi  itu  sendir  sering menghadirkan  berbagai  tantangan dan permasalahan (pemilukada).

## III. Simpulan
Berdasarkan  Pasal  18  Ayat  4 UUD 1945, Penyelenggaran Pemilukada  dapat  dilakukan  secara langsung  atau  melalui  perwakilan oleh DPRD. Ketentuan ini menyebabkan  adanya  ketidakpastian dalam  menentukan  model  pengisian jabatan  kepala  daerah  semestinya
Undang-Undang  Dasar  memberikan ketentuan yang tegas seperti tata cara pemilihan presiden dan wakil Presiden  secara    atau  sesuai  atau sejalan  dengan Pasal 1  Ayat 2 UUD 1945 dimana prisip kedaulatan rakyat  dengan  sistem  pemilihan langsung

## Daftar Pustaka
Bagir  Manan  dan  Kuntana  Magnar, Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilihan Umum,  Kedaulatan  Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara  Hukum ,  Gaya  Media
Pratama, Jakarta, 1996,
Jimly  Asshiddiqie, Komentar  Atas Undang-Undang  Dasar  1945,
Rajagrafindo, Jakarta, 2009 - -----------------------, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, PT  Bhuana  Ilmu Populer, Jakarta, 2007 Jenedjri  M.  Gaffar, Politik  Hukum Pemilu , Konstitusi Press, Jakarta, 2012, M.  Laica  Marjuki, Berjalan  –Jalan di  Ranah  Hukum:  Otonomi Daerah  Dalam  Perspektif Negara Kesatuan, Penerbit Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Makamah Konstitusi RI, 2006. Moh. Mahfud MD, Demokrasi Lokal,  Evaluasi  Pemilukada  di
Indonesia ,  Konstitusi  Press, Jakarta, 2012, Sarundajang, Pemerintahan  Daerah di  berbagai  negara,  Tinjauan Khusus  Pemerintahan  Daerah di  Indonesia:  perkembangan kondisi dan tantangan, Jakarta; Sinar harapan , 2002, Wendy Melfa, Pemilukada (Demokrasi dan Otonomi Daerah) ,  BE  Press,  Lampung, 2013.