## TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH DI KABUPATEN MINAHASA UTARA
Marini Loho Charles R. Ngangi Caroline B. D. Pakasi

## ABSTRACT
The objective of the research is to analyze the target and realization of tax revenue in North Minahasa Regency. The study was conducted from September to November of 2017. The data used were  secondary  data.  Data  collection  techniques  used  are  to  go  directly  to  the  local  revenue department  and  conduct  interviews  and  make  the  necessary  data  recording.  Method  of  data processing using trend analysis method. The results of the research showed that the Local Tax has a great  influence  on  development  in  North Minahasa Regency  and  Development  in  North Minahasa Regency.  It  is  increasingly  seen  clearly,  in  the  construction  of  housing,  warehouses  and  tourist places. It can also be seen from tax return projection for the next five years that is alwasy growing every year . *jnkd*.
Keywords: target and realization, area tax, North Minahasa Regency

## ABSTRAK
Tujuan  penelitian  adalah  untuk  menganalisis  target  dan  realisasi  penerimaan  pajak  di Kabupaten  Minahasa  Utara.  Penelitian  dilaksanakan  dari  bulan  September  sampai  bulan  November tahun 2017. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah  dengan  mendatangi  langsung  dinas  pendapatan  daerah  dan  melakukan  wawancara  serta melakukan pencatatan data yang diperlukan. Metode pengolahan data menggunakan metode analisis trend. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembangunan  di  Kabupaten  Minahasa  Utara  serta  Pembangunan  di  Daerah  Kabupaten  Minahasa Utara.  Hal  ini  dapat  terlihat  jelas,  dalam  pembangunan  perumahan,  gudang  dan  tempat  –  tempat wisata. Dapat dilihat juga dari hasil proyeksi pajak untuk lima tahun ke depan yang selalu mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. *jnkd*.
Kata kunci: target dan realisasi, pajak daerah, Kabupaten Minahasa Utara.

## PENDAHULUAN

## Latar Belakang
Penerapan  otonomi  daerah  di  Indonesia telah  memberikan  kewenangan  yang  lebih luas  kepada  setiap  daerah  untuk  melakukan berbagai  upaya  mengembangkan  wilayahnya berdasarkan  potensi  yang  dimiliki.  Dengan kewenangan tersebut diharapakan pengembangan  wilayah  akan  sesuai  dengan karakteristik wilayah tersebut. Pengembangan
wilayah  merupakan  suatu  upaya  untuk mendorong terjadinya perkembangan wilayah secara  harmonis  mencakup  fisik,  ekonomi, sosial dan budaya. Pada dasarnya pengembangan  wilayah  ini  di  gunakan  untuk lebih  mengefisiensikan  pembangunan  daerah sesuai dengan kondisi wilayahnya.
Pengembangan wilayah mulai di pandang  sebagai  solusi  untuk  mempercepat pembangunan  daerah.  Pembangunan  daerah merupakan seluruh pembangunan yang
Target Dan Realisasi Pajak Daerah………………………………….(Marini Loho, Charles Ngangi, Caroline Pakasi)
dilaksanakan  di  daerah  dan  meliputi  aspek kehidupan  masyarakat.  Pembangunan  daerah diarahkan untuk memanfaatkan secara maksimal  potensi  sumber  daya  yang  ada  di suatu daerah. Salah satu tujuan pembangunan daerah  yaitu  untuk  meningkatkan  pendapatan atau  penerimaan  daerah  dan  kesejateraan masyarakat. Membicarakan tentang pembangunan  daerah  maka  sangat  erat kaitannya  dengan  pendapatan  daerah.  Dan pendapatan  daerah  masih  merupakan  elemen yang  cukup  penting  peranannya  baik  untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah maupun  pemberian  pelayanan  kepada  publik. Pendapatan daerah masih merupakan alternatif  pilihan  utama  dalam  mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan  dan  pelayanan  yaitu  untuk pembangunan daerah.
Salah  satu  sumber  pendapatan  daerah yang  penting  untuk  membiayai  pelaksanaan pemerintahan daerah dan untuk pembangunan daerah  serta  untuk  meningkatkan  pelayanan kepada  masyarakat  yaitu  perlu  di  lakukan pemungutan pajak. Menurut Rochmat (2012), pajak  adalah  iuran  rakyat  pada  kas  negara berdasrkan Undang-Undang (yang di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum,  sedangkan  menurut  (Brotodiharjo 2011), pajak iuran rakyat kepada negara (yang dapat  dipaksakan)  yang  terutang  oleh  wajib pajak  membayarnya  berdasarkan  peraturan- peraturan,  dengan  tidak  mendapat  prestasi kembali  yang  langsung  dapat  ditunjuk  dan yang  dapat  di  gunakan  untuk  membiayai pengeluaran  umum  berhubungan  dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.  Berbagai  macam  jenis  pungutan pajak  disuatu  daerah  yang  menjadi  sumber pendapatan  adalah  pajak  penghasilan,  pajak pertambahan  nilai,  pajak  penjualan  atas barang  mewah,  pajak  bumi  dan  bangunan, pajak  hotel,  pajak  restoran,  pajak  hiburan, pajak  reklame,  dan  pajak  penerangan  jalan. Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan
pembangunan  suatu  daerah  telah  ditetapkan dalam perundang – undangan pemerintah.
Mengingat  pentingnya  peranan  pajak dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka  di  berikan  kepada  daerah  suatu kewenangan  untuk  menetapkan  tarif  pajak daerah  dengan  batasan  tarif  minimum  dan maksimum.  Menurut  Undang  –  Undang Nomor  28  Tahun  2009,  Pendapatan  Asli Daerah  merupakan  salah  satu  sumber  dana pembiayaan pembagunan daerah pada kenyataannya  belum  cukup  memberikan sumbangan  bagi  pertumbuhan  daerah,  hal  ini mengharuskan  pemerintah  daerah  menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah yang salah  satunya  bersumber  dari  pajak  daerah yang  bertujuan  untuk  memberikan  keluasan kepada  daerah  dalam  menggali  pendanaan dalam  upaya  memperbesar  peran  pemerintah daerah dalam pembangunan.
Mengetahui kondisi eksisting
penerimaan  daerah  yang  salah  satunya bersumber dari pajak, maka daerah Kabupaten  Minahasa  Utara  juga  melakukan dan  mengoptimalkan  pemungutan  pajak  di Kabupaten  Minahasa  Utara.  Pemerintah Kabupaten  Minahasa  Utara  setiap  tahunnya mempunyai  target  dalam  penerimaan  pajak sebagai  sumber  pendapatan  yang  diharapkan melalui peningkatan realisasi dalam penerimaan pajak dapat memacu pembangunan  daerah  dan  pembangunan ekonomi di Kabupaten Minahasa Utara.

## Rumusan Masalah
Bagaimana  target  dan  realisasi  pajak yang ada di Kabupaten Minahasa Utara?

## Tujuan Penelitian
Menganalisis target dan realisasi penerimaan  pajak  di  Kabupaten  Minahasa Utara.
Manfaat Penelitian Sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian yang akan datang.

## METODE PENELITIAN

## Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten Minahasa  Utara.  Penelitian  dilaksanakan  dari bulan September sampai bulan November tahun 2017  mulai  dari  persiapan,  pengambilan  data sampai penyusunan laporan dan ujian sarjana.

## Jenis Data dan Sumber Data

## Jenis Data
Data  kuantitatif  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  target  dan  realisasi penerimaan pajak dari tahun 2012  – 2016 yang di peoleh dari instansi yang terkait.

## Sumber Data
Dalam  penelitian  ini  menggunakan  data sekunder  yang  berupa  data  –  data  target  dan realisasi penerimaan pajak yang di peroleh dari objek penelitian melalui instansi yang terkait.

## Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  dengan mendatangi  langsung  pada  dinas  pendapatan daerah  dan  melakukan  wawancara  serta melakukan pencatatan data yang diperlukan.

## Konsep Pengukuran Variabel
Target  merupakan  sasaran  atau  batas ketentuan  yang  telah  ditetapkan  untuk  dicapai. Dengan indikatornya adalah target yang di telah di tentukan oleh daerah (Rp)
Realisasi  merupakan  tindakan  yang  nyata atau  adanya  pergerakan  atau  perubahan  dari rencana  yang  sudah  dibuat  atau  di  kerjakan. Dengan indikatornya adalah realisasi yang telah di capai (Rp).

## Metode Analisis Data
Metode  analisis  data  yang  digunakan yaitu analisis data kuantitatif tentang target dan realisasi pajak. Data yang terkait di peroleh dari instansi  yang  terkait  dalam  penelitian  ini. Analisis  data  dilakukan  dengan  tahapan mengambil  data  yang  terkait  dengan  pajak- pajak  yang  ada  di  Kabupaten  Minahasa  Utara dan  menghitung  masing-masing  relisasi  pajak dari tahun 2012-2016.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Gambaran Kabupaten Minahasa Utara
Kabupaten  Minahasa  Utara  merupakan salah  satu  Kabupaten  pemekaran  di  Provinsi Sulawesi Utara. Pemekaran Kabupaten
Minahasa  Utara  dari  Kabupaten  Minahasa Induk, diharapkan akan mengakselerasi pertumbuhan dan pembangunan daerah. Ibukota Kabupaten  Minahasa  Utara  adalah  Airmadidi yang berjarak sekitar 12 km dari Kota Manado, ibukota Provinsi Sulawesi Utara.
Posisi  Kabupaten  Minahasa  Utara  diapit oleh  dua  Kota  yaitu  Kota  Manado  dan  Kota Bitung,  kawasan  ini  lebih  dikenal  sebagai kawasan  Pengembangan  Ekonomi  Terpadu (KAPET)  Manado-Bitung.  Hal  ini,  secara geografis  posisi  tersebut  memberikan  efek positif bagi percepatan pembangunan Minahasa Utara ke depan.
Kabupaten Minahasa Utara adalah salah satu  Kabupaten  di  Provinsi  Sulawesi  Utara dengan  Ibukota  Kabupaten  Minahasa  Utara yaitu  Airmadidi,  berjarak  sekitar  12  km  dari Manado,  ibukota  Provinsi  Sulawesi  Utara. Dari  segi  letak  Kabupaten  Minahasa  Utara cukup  strategis  karena  berada  di  antara  dua Kota  utama  yaitu  Kota  Manado  dan  Kota Bitung.  Wilayah  Kabupaten  ini  mempunyai batas-batas sebagai berikut :
a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Sitaro dan Laut Sulawesi.
b. Sebelah Timur dengan Kota Bitung dan Laut Maluku;
c. Sebelah  Selatan  dengan  Kabupaten Minahasa;
d. Sebelah Barat dengan Kota Manado. Kabupaten  Minahasa  Utara  tediri  dari  10 Kecamatan  yakni  Kecamatan  (1)  Kema;  (2) Kauditan;  (3)  Airmadidi;  (4)  Kalawat;  (5) Dimembe; (6) Talawaan; (7) Wori; (8)Likupang Barat;  (9)  Likupang  Timur    dan  (10)  Likupang Selatan.

## Faktor Pembangunan

## Sumber Daya Manusia
Salah  satu  keberhasilan  pembangunan yang  ada  di  suatu  wilayah  adalah  apabila  di dukung  oleh  sumber  daya  manusia  yang
Target Dan Realisasi Pajak Daerah………………………………….(Marini Loho, Charles Ngangi, Caroline Pakasi)
berkualitas. Melalui jalur pendidikan pemerintah berupaya untuk menghasilkan dan meningkatkan  kualitas  sumber  daya  manusia. Pendidikan  adalah  faktor  penting  untuk membentuk  Sumber  Daya  Manusia  (SDM) yang berkualitas untuk mendukung keberhasilan  pembangunan  di  suatu  wilayah. Peningkatan  SDM  sekarang  ini  difokuskan pada  pemberian  kesempatan  seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengecap pendidikan, terutama penduduk pada kelompok umur sekolah (umur 7-24 tahun).
Tabel  1.    Jumlah  Sekolah  Di  Minahasa  Utara
Tahun 2016 No.  Kecamatan Jumlah Sekolah TK SD SMP  SMA 1. Kema 0 16 7 0 2. Kauditan 0 24 8 0 3. Airmadidi 0 21 6 0 4. Kalawat 0 16 5 0 5. Dimembe 0 23 4 0 6. Taalwaan 0 18 5 0 7. Wori 0 8 8 0
8. Likupang Barat 0 22 12 0
9. Likupang Timur 0 23 10 0 10.  Likupang Selatan 0 8 3 0 Jumlah 0 193 68 0
Sumber : Minahasa Utara Dalam Angka 2017
Tabel  1  menunjukkan  jumlah  sarana pendidikan  yang  tersedia  di  Kabupaten Minahasa  Utara  yang  tersebar  pada  10 kecamatan  ada  261  unit  sarana  pendidikan dari  jenjang  pendiidkan  SD  dan  SMA. Tercatat ada sebanyak 193 Sekolah Dasar dan 68  Sekolah  Menengah  Pertama,  namun  pada tahun 2016 tidak ada Sekolah Taman Kanak- Kanak  dan  Sekolah  Menengah  Atas  di  10 kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Minahasa Utara.

## Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012 – 2016
Kabupaten  Minahasa  Utara  memiliki target  dan  realisasi  pajak  yang  telah terlaksana  pada  tahun  2012  –  2016.  Target dan  realisasi  pajak  secara  rinci  dapat  dilihat pada Tabel 2.
Tabel  2.  Target  dan  Realisasi  Pajak  Hotel Kabupaten  Minahasa  Utara  Tahun
2012-2016 Tahun Target Realisasi % 2012 867.180.000 593.931.004 68,49 2013 487.000.000 549.862.872 112,91 2014 805.000.000 746.875.269 92,78 2015 1.681.078.927 1.682.057.509 100,06 2016 1.362.499.565 990.137.674 72,67 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

## Minahasa Utara
Tabel  2  menunjukkan  bahwa  realisasi pajak yang paling tinggi ada pada tahun 2013, yaitu  sebesar  549.862.872  dan  realisasi  yang paling  sedikit  yaitu  terjadi  pada  tahun  2012, yaitu hanya mencapai 593.931.004.

## Gambar 1. Realisasi Pajak Hotel Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2016
Gambar 1 menunjukkan bahwa realisasi dari  pajak  hotel  mengalami  naik  turun.  Pada tahun 2012, 2014 dan 2016  realisasinya tidak melebihi  target  sedangkan  pada  tahun  2013 dan  2015  realisasinya  mencapai  bahkan melebihi target.
Tabel  3.  Target  dan  Realisasi  Pajak  Restoran
Kabupaten  Minahasa  Utara  Tahun 2012-2016 Tahun Target Realisasi % 2012 841.980.000 637.458.610 75,71 2013 500.000.000 466.373.758 93,27 2014 1.370.000.000 1.680.427.348 122,66 2015 3.715.576.505 4.049.006.917 108,97 2016 3.137.883.364 2.360.015.198 75,21 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Minahasa Utara
Tabel  3  menunjukkan  bahwa  realisasi pajak  yang  paling  tinggi  ada  pada  tahun  2014, yaitu sebesar 1.680.427.5348 dan realisasi yang
paling  sedikit  yaitu  terjadi  pada  tahun  2016, yaitu hanya mencapai 2.360.015.198.
Gambar 2. Realisasi Pajak Restoran

## Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2016
Gambar 2 menunjukkan bahwa realisasi dari  pajak  restoran  realisasinya  banyak  yang tidak melebihi target, hal ini bisa di lihat pada tahun 2012, 2013 dan 2016.
Tabel  4.  Target  dan  Realisasi  Pajak  Hiburan
Kabupaten  Minahasa  Utara  Tahun 2012-2016 Tahun Target Realisasi % 2012 15.175.000 5.039.568 33,21 2013 6.692.500 3.336.267 49,85 2014 50.000.000 7.976.750 15,95 2015 216.030.186 216.389.217 100,17 2016 205.000.000 150.569.197 73,45
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara
Tabel  4  menunjukkan  bahwa  realisasi pajak yang paling tinggi ada pada tahun 2015, yaitu  sebesar  216.389.217  dan  realisasi  yang paling  sedikit  yaitu  terjadi  pada  tahun  2014, yaitu hanya mencapai 7.976.750.
Gambar 3. Realisasi Pajak Hiburan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2016
Gambar    3  menunjukkan  bahwa  realisasi pajak  hiburan  sangat  rendah  karena  selang tahun  2012  sampai  dengan  tahun  2016,  hanya pada  tahun  2015  yang  realisasinya  melebihi target, sedangkan pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2016, realisasinya sangat jauh dari target.
Tabel  5.  Target  dan  Realisasi  Pajak  Reklame Kabupaten  Minahasa  Utara  Tahun 2012-2016 Tahun Target Realisasi % 2012 87.100.000 82.049.473 94,20 2013 95.810.000 67.911.563 70,88 2014 200.000.000 154.194.985 77,10 2015 107.724.969 127.284.701 118,16 2016 500.000.000 462.916.701 92,58

## Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara
Tabel  5  menunjukkan  bahwa  realisasi pajak  yang  paling  tinggi  ada  pada  tahun  2015, yaitu  sebesar  127.284.701  dan  realisasi  yang paling  sedikit  yaitu  terjadi  pada  tahun  2013, yaitu hanya mencapai 67.911.563.

## Gambar 4. Realisasi Pajak Reklame Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2016
Gambar  4  menunjukkan  bahwa  realisasi yang  di  hasilkan  pada  pajak  reklame  ini  sangat kurang,  karena  hanya  pada  tahun  2015  saja yang  realisasinya  melebihi  target,  sedangkan pada  tahun  2012,  2013,  2014,  dan  2016 realisasinya tidak melebihi target.
Tabel 6. Target dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten  Minahasa  Utara  Tahun  2012- 2016 Tahun Target Realisasi % 2012 400.000.000 562.014.130 134,18 2013 600.000.000 460.246.278 97,50 2014 600.000.000 660.116.110 94,34 2015 600.000.000 865.181.048 114,42 2016 142.147.937 565.595.031 92,58
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara

## Target Dan Realisasi Pajak Daerah………………………………….(Marini Loho, Charles Ngangi, Caroline Pakasi)
Tabel  6  menunjukkan  bahwa  realisasi pajak  yang  paling  tinggi  ada  pada  tahun  2012, yaitu  sebesar  4.562.014.130  dan  realisasi  yang paling  sedikit  yaitu  terjadi  pada  tahun  2016, yaitu hanya mencapai 5.565.595.031.

## Gambar 5. Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2016
Gambar  5  menunjukkan  bahwa  pajak penerangan  jalan  pada  tahun  2012  dan  tahun 2015  realisasinya  melebihi  target  yang  ada  dan tahun  2013,  2014  dan  2016  realisasinya  tidak melebihi target.

## Tabel  7.    Target  dan  Realisasi  Pajak  Mineral
Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2016 Tahun Target Realisasi % 2012 650.000.000 668.198.270 102,80 2013 677.158.000 752.919.608 111,19 2014 1.000.000.000  1.088.776.090 108,88 2015 1.000.000.000  1.018.062.400 101,81 2016 1.000.000.000 633.186.800 63,32
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara
Tabel  7  menunjukkan  bahwa  realisasi pajak  yang  paling  tinggi  ada  pada  tahun  2013, yaitu  sebesar  752.919.608  dan  realisasi  yang paling  sedikit  yaitu  terjadi  pada  tahun  2016, yaitu hanya mencapai 633.186.800.
Gambar 6. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2016
Gambar  6  menunjukkan  bahwa  realisasi pajak  mineral  bukan  logam  dan  batuan  sangat besar  realisasinya.  Pajak  mineral  bukan  logam dan  batuan  dari  tahun  2012  sampai  dengan tahun  2015  realisasinya  selalu  melebihi  target. Hanya pada tahun 2016 yang realisasinya tidak melebihi target.
Tabel  8.  Target  dan  Realisasi  Pajak  Air  Tanah Kabupaten  Minahasa  Utara  Tahun 2012-2016 Tahun Target Realisasi % 2012 321.000.000 22.593.977 7,04 2013 849.653.497 985.173.798 115,95 2014 2.500.000.000 1.675.637.190 67,03 2015 1.324.589.413 1.819.534.003 137,37 2016 1.586.969.134 1.293.303.014 81,50

## Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara
Tabel  8  menunjukkan  bahwa  realisasi pajak  yang  paling  tinggi  ada  pada  tahun  2015, yaitu  sebesar  1.819.534.003  dan  realisasi  yang paling  sedikit  yaitu  terjadi  pada  tahun  2012, yaitu hanya mencapai 22.593.977.

## Gambar 7. Realisasi Pajak Air Tanah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2016
Gambar  7  menunjukkan  bahwa  realisasi pajak air tanah ini pada tahun 2012, 2014, 2015 dan  tahun  2016  realisasinya  tidak  melebihi target, hanya pada tahun 2013 yang realisasinya melebihi target.
Tabel  9.  Target  dan  Realisasi  Pajak  Sarang Burung  Walet  Kabupaten  Minahasa Utara 2012-2016 Tahun Target Realisasi % 2012 800.000.000 1.000.000 0,13 2013 405.000.000 42.140.000 10,40 2014 100.000.000 23.539.000 23,54 2015 30.000.000 25.339.000 84,46 2016 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara
Tabel  9  menunjukkan  bahwa  realisasi pajak  yang  paling  tinggi  ada  pada  tahun  2015, yaitu  sebesar  25.339.000  dan  realisasi  yang paling  sedikit  yaitu  terjadi  pada  tahun  2012, yaitu hanya mencapai 1.000.000

## Gambar 8. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Minahasa Utara 2012-2016
Gambar  8  menunjukkan  bahwa  realisasi pajak  sarang  burung  wallet  merupakan  pajak yang  realisasinya  sangat  sedikit  dan  tidak mencapai target.

## Tabel  10. Target dan Realisasi Pajak Bumi  dan
Bangunan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2016 Tahun Target Realisasi % 2012 0 0 0,00 2013 0 0 0,00 2014 3.000.000.000 3.488.511.406  116,28 2015 4.850.000.000 4.891.656.315  100,86 2016 4.900.000.000 3.189.771.898 65,10
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara
Tabel  10  menunjukkan  bahwa  realisasi pajak  yang  paling  tinggi  ada  pada  tahun  2014, yaitu  sebesar  4.891.656.315  dan  realisasi  yang paling  sedikit  yaitu  terjadi  pada  tahun  2016, yaitu hanya mencapai 3.189.771.898.
Gambar 9. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2016
Gambar  9  menunjukkan  bahwa  pada tahun  2012  dan  2013  tidak  ada  data  yang menampilkan  target  dan  relisasi  dari  pajak bumi  dan  bangunan.  Pada  tahun  2014  dan 2015  realisasi  dari  pajak  ini  bisa  melebihi target  yang  ada,  sedangkan  pada  tahun  2016 realisisanya tidak mencapai target.
Tabel  11.  Target  dan  Realisasi  Pajak  Bea
Perolehan  Hak  atas  Tanah  dan Banguan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2016 Tahun Target Realisasi % 2012 1.200.000.000 4.138.410.376 344,87 2013 2.070.000.000 2.928.828.889 141,49 2014 3.000.000.000 5.544.046.913 184,80 2015 4.000.000.000 4.538.850.299 113,47 2016 6.000.000.000 5.824.296.015 97,07 Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

## Minahasa Utara
Tabel  11  menunjukkan  bahwa  realisasi pajak yang paling tinggi ada pada tahun 2012, yaitu  sebesar  4.138.410.376  dan  realisasi yang  paling  sedikit  yaitu  terjadi  pada  tahun 2016, yaitu hanya mencapai 5.824.296.015
Gambar 10. Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banguan Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2012-2016
Gambar 10 menunjukkan bahwa realisasi  pajak  bea  perolehan  hak  atas  tanah dan  bangunan  sangat  baik.  Tahun  2012 sampai  dengan  tahun  2016  realisasi  melebihi target  dan  hanya  pada  tahun  2016  yag realisasinya tidak melebihi target.

## Hubungan Antara Pajak dan Pembangunan
Pajak  merupakan  faktor  terpenting  bagi keuangan  suatu  daerah  dalam  menjamin kelangsungan  pembangunan  suatu  daerah. Semua sistem pajak akan mampu
Target Dan Realisasi Pajak Daerah………………………………….(Marini Loho, Charles Ngangi, Caroline Pakasi)
menggerakkan  roda  pembangunan  suatu daerah.
Pajak untuk pembangunan mempunyai  2  fungsi,  yaitu  fungsi  budgetair dan fungsi mengatur atau regulerend . Sebagai fungsi  budgetair,  pajak  merupakan  sumber utama penerimaan negara yang akan
digunakan  untuk  penerimaan  negara  yang akan digunakan
untuk membiayai pengeluaran  negara  dan  membiayai  investasi pemerintah. Sebagai fungsi regulerend , pajak juga merupakan suatu sarana untuk mencapai tujuan  –  tujuan  tertentu  demi  kesejahteraan rakyat, antara lain melalui pemerataan alokasi dan  distribusi  pendapatan  serta  tercapainya stabilitas  ekonomi.  Dengan  demikian,  jelas bahwa  peranan  penerimaan  pajak  bagi  suatu daerah  menjadi  sangat  dominan  dalam menunjang jalannya pembiayaan pembangunan di suatu daerah.
Wujud  nyata  dari  pajak  yang  di bayarkan  dapat  di  lihat  dari  pembangunan sarana  umum  seperti  jalan-jalan,  jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, dimana semua  itu  menggunakan  uang  yang  berasal dari pajak. Di Kabupaten Minahasa Utara pun saat  ini  pemerintah  tengah  menggenjot pembangunan  untuk  mengembangkan  daerah strategis.  Dampak  pembangunannya  semakin dirasakan. Di Kabupaten Minahasa Utara ada tiga kecamatan yang menjadi kawasan dengan pertumbuhan  yang  cepat,  yakni  Kalawat, Airmadidi,  dan  Kauditan.  Sementara  itu, Kecamatan Likupang Timur, Likupang Barat, dan  Kecamatan  Wori  termasuk  daerah strategis  untuk  pengembangan  di  sektor budidaya perikanan, pariwisata dan pertambangan. Dan pembangunan yang dapat di  lihat  dengan  jelas  di  daerah  Kabupaten Minahasa Utara yaitu pembangunan perumahan  yang  berkembang  di  wilayah
Kabupaten  Minahasa  Utara.  Pada tahun 2012 lalu, pembangunan perumahan hanya dilakukan  di  Kecamatan  Airmadidi,  namun sejak beberapa tahun terakhir ini pembangunan  mulai  menjalar  ke  Kecamatan lainnya  di  Minahasa  Utara  antara  lain, Kecamatan  Talawaan,  Kalawat,  Airmadidi dan Kauditan. Selain perumahan, di
Kabupaten  Minahasa  Utara  pun  sudah  mulai banyak  bangunan  pabrik  dan  objek  wisata yang terkenal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Realisasi  penerimaan  pajak  Kabupaten Minahasa  Utara  pada  tahun  2012-2016 terbesar  di  peroleh  dari  sektor  Pajak  Mineral Logam  dan  Batuan  serta  Pajak  Hak  Atas Tanah dan Bangunan, dimana hal ini melebihi target  yang di tetapkan. Realisasi penerimaan pajak  terkecil  diperoleh  dari  Pajak  Sarang Burung Walet, kondisi ini tidak sesuai dengan target yang ditentukan.

## Saran
Pajak  Daerah  harus  semakin  di  kelola dengan  baik,  sehingga  penerimaan  pajak bisa berperan  dalam  pembangunan  di  Wilayah Kabupaten  Minahasa  Utara  serta  Pemerintah Kabupaten  Minahasa  Utara  harus  melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang peraturan membayar pajak. Dengan pahamnya  masyarakat  tentang  pajak,  maka akan  membawa  dampak  positif  untuk pembangunan di Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

## DAFTAR PUSTAKA
Brotodihardjo,  Santoso  R.  2011.  Penagihan Pajak.  Pajak  Pusat  dan  Pajak  Daerah. Bogor; Ghalia Indonesia.
Pemerintah Republik Indonesia. 2011.
Undang-Undang  No.  28  Tahun  2009 tentang Pajak Daerah, Jakarta.
Rochmat  Soemitro.  2012.  Perpajakan  Teori. Bandung; Graha Ilmu.