## ARUMBAE: JURNAL ILMIAH TEOLOGI DAN STUDI AGAMA
WEB: http://ojs.ukim.ac.id/index.php/arumbae ISSN: 2715-775X (online)
TANGGAPAN-TEOLOGIS ANDREAS A. YEWANGOE TERHADAP OTONOMI DAERAH DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI

## Arthur Aritonang
Sekolah Tinggi Teologi Cipanas Jl.  Gadog I/36 Cipanas-Cianjur Email: arthur.sttcipanas@yahoo.co.id

## Abstract
This article examines deviations from the original purpose of the regional autonomy system in the Reformation era. Since the beginning, the local autonomy system was a response to a centralized government system during the New Order regime. The implementation of regional autonomy so that each region can regulate, develop, and advance its region. However, the spirit of regional autonomy has been distorted due to public policies’ existence through a set of rules that impose religious law, which ultimately limits the development of other religions. In reality, regional / regency regulations with religious nuances clash with the Republic of Indonesia’s existing constitution. This study uses the literature method approach, which focuses on the topic of regional autonomy as well as conducting interviews with national figures Andreas A. Yewangoe because his thoughts will be raised in responding to deviations from the original purpose of the formation of regional autonomy policies in Indonesia. In conclusion, Yewangoe gave a theological response so that matters of religious law were aimed at his religious group, not being forced to be applied in a heterogeneous public space to create democracy in Indonesia following the principles of humanity and justice for Indonesian people.
Keywords: Reformation, regional autonomy, local regulations on Islamic law, religious pluralism, and Indonesia.

## Abstrak
Artikel ini mengkaji mengenai adanya penyimpangan dari tujuan awal sistem otonomi daerah di era Reformasi. Sejak semula sistem otonomi daerah sebagai respons terhadap sistem pemerintahan yang terpusat (sentralistik) di masa rezim orde baru. Diberlakukannya otonomi daerah agar setiap daerah dapat fokus untuk mengatur, mengembangkan dan memajukan daerahnya. Namun jiwa dari otonomi daerah mengalami penyimpangan disebabkan adanya kebijakan publik melalui seperangkat aturan yang justru memberlakukan hukum agama yang pada akhirnya membatasi perkembangan agama lainnya. Realitanya peraturan daerah/kabupaten bernuansa agama berbenturan dengan konstitusi yang ada di Republik Indonesia. Untuk menjawab pergumulan sosial ini maka penelitian ini penulis mengunakan pendekatan metode literatur (kepustakaan) yang menitikberatkan pada topik otonomi daerah sekaligus melakukan wawancara dengan tokoh nasional Andreas A. Yewangoe sebab  pemikiran Yewangoe  akan  diangkat  dalam  menjawab  penyimpangan  dari  tujuan  awal  terbentuknya kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Sebagai kesimpulan, Yewangoe memberikan tanggapan teologis agar urusan hukum agama ditujukan bagi kelompok agamanya bukan dipaksakan untuk diterapkan di ruang publik yang heterogen sehingga dengan demikian dapat terciptanya jalannya demokrasi di Indonesia sesuai dengan asas kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kata Kunci : Reformasi, otonomi daerah, perda bersyariat Islam, plurlisme agama dan Indonesia.

## TANGGAPAN-TEOLOGIS ANDREAS A. YEWANGOE TERHADAP OTONOMI DAERAH DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI

## PENDAHULUAN
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar yang memiliki keragaman dalam agama, suku, budaya dan bahasa. Kemajemukan ini merupakan identitas bangsa Indonesia. Bahkan jauh sebelum deklarasi kemerdekaan, bangsa ini sudah dikenal sebagai masyarakat yang majemuk. Fakta historis mengenai keragaman di Indonesia tidak boleh direndahkan melainkan dihormati. 1
Melihat akan keberagaman bangsa Indonesia mendorong sebuah kesadaran besar dari para pendiri bangsa ini untuk merumuskan sebuah sistem nilai atau ideologi yang bersifat universal yang dapat dijadikan sebuah pedoman etika sosial dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Maka dalam sebuah proses yang perundingan terjadi sebuah perdebatan yang cukup tajam antara pihak nasionalis memperjuangkan Indonesia dengan sebuah sistem Pancasila dengan kelompok Islam politik yang memperjuangkan sistem hukum Islam.
Mengapa kelompok Islam politik memperjuangkan hukum Islam untuk diterapkan di Indonesia? Umat Islam ketika itu sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintahan kolonial Belanda, yang berusaha menghambat berlakunya hukum Islam dengan berbagai cara. Segala kebijakan, terutama di bidang politik dan hukum, dibuat untuk mengebiri keberadaan hukum Islam. Di bidang politik, misalnya Belanda menjalankan kristenisasi politik, yaitu upaya mendukung misi zending dan penyebaran agama Kristen ke dalam masyarakat Hindia Belanda. 2
Pada akhirnya, perdebatan ini kemudian diselesaikan dengan kompromi di antara mereka dalam bentuk Piagam Jakarta dengan formulasi hukum syariat Islam yang dimasukkan dalam bunyi kalimat sila pertama Pancasila “Ketuhanan, dengan kewajiban  menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya sebagai klaim mayoritas”. 3 Namun rumusan ini menimbulkan rekasi berupa peringatan keras dan kecaman dari masyarakat Indonesia yang bukan beragama Islam. Namun demi terwujudnya kemerdekaan Indonesia atas penjajah (barat) ketika itu maka kelompok Islam politik pun mengalah. Setelah Indonesia diakui sebagai negara yang merdeka di mata dunia, perjuang dari kelompok agama Islam politik pun terus berlanjut dan tanpa mengenal lelah sejak sebelum kemerdekaan sampai memasuki era reformasi sekarang ini.
Memasuki Reformasi kebijakan politik B.J Habibie menetapkan adanya otonomi daerah berlaku di seluruh daerah Indonesia. Melalui otonomi daerah formulasi syariat Islam mulai diwacanakan bahkan saat ini sudah terealisaikan dalam bentuk peraturan daerah (perda).  Daerah dengan masyarakat mayoritas muslim yang memiliki keyakinan Islam sudah tentu akan berpengaruh terhadap produk-produk kebijakan maupun produk hukum yang bernuansa syariat Islam. Demokrasi memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan hal tersebut, selama tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi secara menyeluruh. 4
Upaya pemberlakuan nilai-nilai Islam dalam bentuk kepastian hukum seperti peraturan daerah bermuatan syariat Islam sangat dimungkinkan dalam konsepsi otonomi daerah di Indonesia. Pembentukan peraturan daerah bermuatan nilai-nilai Islam didukung oleh kehendak masyarakat (resultante). Selain itu, terdapat beberapa faktor pendukung, antara lain:
1 Yohanes  Parihala  and  Busro  Busro,  “Reclaiming  Jesus  as  Source  of  Peace  in  Luke  12:49–53  through  the Perspective of Religious Pluralism in an Indonesian Context,” HTS Teologiese Studies / Theological Studies, 2020, https://doi.org/10.4102/hts.v76i4.6088.
2 Hasyim Nawawie, “Hukum Islam dalam Perspektif Sosial Budaya di Era Reformasi,” Episteme Jurnal Pengemabangan Ilmu Keislaman, Vol. 8, No. 1, (Juni 2013): 2.
3 Masykuri abdillah, Islam dan Dinamika Sosial Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011),  62. ⁴ Fuqoha,  “Peraturan Daerah Bermuatan Syariat Islam ditinjau dari Prinsip Demokrasi Konstitusional,” Al- d6aulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam , Vol. 8, No. 1, (April 2018): 5
Pertama , terdapatnya partai-partai politik yang berideologikan Islam yang menjadi wadah aspirasi masyarakat untuk membentuk dan menyusun aturan hukum sesuai nilai-nilai Islam. Kedua , munculnya organisasi masa (ormas) Islam pasca reformasi yang mulai melahirkan kajian nilai-nilai Islam yang dapat mempengaruhi pemerintahan. Atau setidaknya ormas Ormas Islam akan mulai mempraktikkan aturan hukum sesuai syariat diorganisasi dan anggotanya (masyarakat). Ketiga , adanya lembaga pendidikan formal yang memberikan ruang untuk mempelajari dan menegakkan nilai-nilai Islam atau syariat Islam. 5
Penerapan syariat Islam merupakan suatu upaya untuk menjadikan syariat Islam sebagai konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Syariat Islam dipahami dengan ketentuan yang telah disyariatkan Allah kepada hamba-Nya. 6 Dalam penerapannya Perda berbasis syariah setidaknya dapat menyentuh berbagai aspek diantaranya; (1) aspek sosial: Mengusahakan ketertiban masyarakat seperti pelarangan aktivitas pelacuran dan pembatasan distribusi konsumsi minuman beralkohol. 7 Di sisi lainnya ada nilai-nilai syariah yang terkandung dalam qanun (perda) nomor 6 tahun 2009 yang mengkaji perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Hal ini dipengaruhi karena masyarakat Aceh mayoritas adalah Muslim dengan tujuan agar perempuan ikut andil dalam menopang perekonomian keluarga, ikut dalam proses pemilu (atau berpolitik), dan memiliki pendidikan yang setara dengan laki-laki (perjuangan terhadap kesetaraan gender). 8 (2) aspek agama: kewajiban dan keterampilan keagamaan seperti pembayaran zakat dan kemampuan baca tulis Al Qur‟an. (3) aspek budaya: simbolisme keagamaan berupa kewajiban berpakaian busana Muslim di wilayah yang menerepakan syariat Islam. 9 Gerakan Islam fundamentalis berusaha menghilangkan seluruh budaya lokal dan menggantinya dengan sistem ajaran Islam model Arab masa Nabi. Islam di Indonesia banyak mengadopsi budaya Arab ( Arabisasi ). Semisal terkait dengan jilbab di Indonesia. Dalam penggunaannya, apa yang dimaksud dengan jilbab seringkali dipahami sebagai apa yang digunakan oleh masyarakat Arab. 10 (4) aspek ekonomi: terdapat formulasi hukum syariat  Islam  melalui  Undang-undang  Nomor  19 Tahun  2008  tentang  Surat  Berharga  Syariah  Negara  dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah semakin memperkokoh landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Pada tataran praktis, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah sekarang ini menunjukkan adanya perkembangan yang semakin pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kaffah [menjadi muslim yang “sungguhan]. Perkembangan ini tentu memberikan harapan baru bagi para pelaku usaha untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materil semata, tetapi juga sesuai dengan spirit hukum syariah yang menjanjikan pemenuhan kebutuhan batiniyah. 11 (5)  aspek  hukum:  Hukum  Jinayat  (hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang syariat Islam) yang mulai diberlakukan pada tanggal 23 Oktober 2015 lalu merupakan upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara kaffah. Hukum ini merupakan penyempurnaan dari beberapa ketentuan sebelumnya baik Qanun (perda) Nomor 12,13 dan 14 Tahun 2003. Hukum ini merealisasikan hukuman cambuk terhadap kasus: khamar (minuman keras), maisir (berjudi),
⁵ Fuqoha, ...: 14-15 ⁶ Fuqoh, ...: 15.
⁷ Bahjatul  Mardhiah,  “Perda  Berbasis  Syariah  Dan  Hubungan  Negara-Agama  Dalam  Perspektif  Pancasila,” Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam , Vol. XV, No.2 (Desember 2016): 155
8 Mustika Saraini, Siti Kholifah, “Implementasi Perda Syariah Sebagai Upaya Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Provinsi Aceh”, Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol. 2 Nomor. 2, (Desember 2018): 85.
⁹ Bahjatul Mardhiah ... : 155.
10 Fikria Najitama, “Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya serta Implikasinya bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia,” Al-Mawarid Edisi XVII (Tahun 2007): 109 -111.
11 Fitrianur Syarif, “Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”, Pleno Jure Jurnal Ilmu Hukum , Vol. 8 No. 2 (Oktober, 2019): 3.

## TANGGAPAN-TEOLOGIS ANDREAS A. YEWANGOE TERHADAP OTONOMI DAERAH DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI
khalwat (laki-laki dan perempuan berada di tempat sunyi yang tidak terikat dengan pernikahan), ikhtilath (Dimana seseorang melaksanakan kegiatan bersama/bercampur dengan lawan jenis mereka), zina, pelecehan seksual,  pemerkoasaan,  Qadzaf  (menunduh  orang  lain  berbuat  zina,  baik  tuduhan  itu  melalui  pernyataan yang  jelas  maupun  menyatakan  anak  seseorang  bukan  keterunan  ayahnya),  Liwath  (perliku  seksual  yang menyimpang LGBTQ), dan Musahqah (suatu kesepakatan atau kontrak kerja berupa menyerahkanpepohonan kepada seseorang untuk ia sirami dan rawat sedangkan hasil buahnya dibagi di antara kedua belah pihak). Qanun-qanun jinayat tersebut dibentuk sebagai upaya preventif agar pelaksanaan syariat Islam di Aceh dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Efektif dalam arti hukumannya tidak memerlukan adanya penjara yang tentunya memerlukan biaya, baik biaya konsumtif maupun biaya-biaya lainnya yang timbul karena perbuatan jinayat tersebut. Efisien artinya, hukuman yang diberikan dapat langsung sock terapi kepada pelaku jinayat, karena dicambuk di hadapan. 12
Diberlakukannya Peraturan Daerah berbasis syariah, menuai berbagai reaksi dari umat Islam itu sendiri baik oleh pihak yang kontra untuk menolak Perda berbasis Syariah, antara lain bahwa Perda berbasis syariah tidak berhak mengatur privasi Muslim dalam beribadah, Perda berbasis syariah bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, Indonesia adalah negara plural bukan negara Islam, bertentangan dengan Undang-undang Pemerintahan Pusat. 13
Begitu juga pihak yang pro Perda berbasis syariah, yang beralasan bahwa sebagaimana wacana demokratisasi, Perda berbasis syariah merupakan bagian dari aspirasi masyarakat daerah, sehingga setiap daerah berhak membuat peraturan perundang-undangan yang khas daerahnya. Selain itu peraturan hukum yang ada dinilai belum bisa menjamin penegakan keadilan di tengah masyarakat, sehingga tidak ada salahnya dicoba pemberlakuan hukum Islam yang jelas-jelas lebih tegas dan pada dasarnya merupakan bagian dari sumber hukum nasional untuk diterapkan pada masyarakat. 14
Kehadiran dari Perda berbasis syariah tersebut bisa dilihat dari upaya penerapan atau formalisasi Syariat Islam melalui strategi baru lewat Pemerintah Daerah akibat selalu kandasnya perjuangan penerapan Syariat Islam melalui konstitusi. 15 Selain daripada itu juga terdapat reaksi dan tanggapan dari kelompok umat Islam itu sendiri bahkan juga di kalangan umat Kristen. Maka melalui artikel ini ada hal yang berbeda dalam mendekati masalah tersebut bagaimana tanggapan teologis Andreas. A. Yewangoe terhadap perda bersyariat Islam di Indonesia?

## METODE PENELTIAN
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yakni penelitian yang berlandaskan data dari literatur buku dan jurnal-jurnal terbitan lima tahun belakangan ini. Pendekatan kepustakaan ini akan menolong penulis melihat gambaran setelah bangsa Indonesia memasuki masa Reformasi. Salah satu kebijakan
12 Indis Ferizal, “Hukum Cambuk Terhadap Kontrol Sosial”, Lēgalitē: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam (Volume IV. No. 02. Juli – Desembert 2019M/1440H): 166; 173. Wewenang propinsi Aceh sebagai daerah pelaksana otonomi khusus. Adapun secara sosiologis, dikarenakan masyarakat di Aceh memang telah menerima syariah Islam sejak dahulu dan kondisi masyarakat Aceh yang homogen tentu saja lebih mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah syariah Islam. Selain itu penerapan syariah Islam di Aceh terkait erat dengan political expediency Pemerintah Pusat guna mempertahankan Aceh dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Indis Ferizal,  ... 172-172).
13 Bahjatul Mardhiah, :153 . 14 Ibid . 15 Ibid., :155.
politik Presiden B.J Habibie di Reformasi yang akan diteliti oleh penulis ialah mengenai Otonomi Daerah yang mengalami penyimpangan dari tujuan awalnya sehingga berdampak bagi disintegrasi bangsa. Oleh karena tulisan ini tekanannya terhadap pemikiran Andreas A. Yewangoe. Penulis juga perlu meneliti literatur karya tulis dari Andreas A. Yewangoe yang mengkaji mengenai otonomi daerah. Di samping itu untuk memperkuat tulisan artikel ilmiah ini penulis juga menggunakan metode wawancara dengan salah seorang teolog Indonesia bernama Andreas A. Yewangoe agar tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

## HASIL DAN PEMABAHASAN

## 1. Biografi Singkat Andreas A. Yewangoe
Andreas Anangguru Yewangoe  lahir  di  Mamburu,  Sumba  Barat,  NTT,  31  Maret  1945.  Ia  adalah  seorang pendeta  Gereja  Kristen  Sumba,  menyelesaikan  pendidikan  doktoral  (Dr)  di Vrije  Universiteit, Amsterdam dalam bidang dogmatika. Ia adalah dosen di STT Moriah, penulis buku, pemikir Kristen, tokoh senior dalam gerakan ekumene di Indonesia. Dalam berbagai tulisan Yewangoe lebih banyak membahas mengenai tema agama dan masyarakat. Di PGI beliau dipercayakan untuk menepati posisi yang strategis. Ia pernah menjadi Ketua Umum PGI (2004-2009; 2009-2014) Ketua Majelis Pertimbangan PGI (2014-2019) dan pada waktu sidang raya PGI di Sumba beliau terpilih menjadi anggota Majelis Pertimbangan PGI (2019-2024). Di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo Yewangoe menjabat sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 16 Berdasarkan  pengalaman  Yewangoe  sebagai  seorang  pendeta,  penulis,  dosen,  tokoh senior dalam gerakan oikoumene di Indonesia dan saat ini menjadi anggota dewan pengarah BPIP maka dapat disimpulkan pemikiran Yewangoe yang relevan patut untuk diangkat dalam tulisan ini.

## 2. Persoalan terhahadap Otonomi Daerah
Pada masa Orde Baru eksistensi masyarakat madani tidak kuat. Dengan kebijakan pemerintah yang otoriter ini, organisasi seperti MUI, KNPI, PWI, SPSI, HKTI dan sebagainya tidak meimiliki kemandirian dalam pemilihan pemimpin dan program-programnya, sehingga mereka tidak memiliki kekuatan kontrol terhadap jalannya pemerintah. Kebijakan ini juga berlaku terhadap partai politik ( political society ), sehingga partai- partai politik pun tidak berdaya melakukan kontrol terhadap pemerintah. Hanya beberapa organisasi keagamaan yang memiliki basis sosial besar yang agak memiliki kemandirian dan kekuatan dalam merpresentasikan diri sebagai unsur dari masyrakat madani, seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhmmadiyah. Sejumlah tokoh organisasi sosial itu masih cukup kritis dalam melakukan kontrol terhadap pemerintah seperti Amien Rais (Muhammadiyah) dan Abdurrahman Wahid (NU). 17
Di samping itu, selama pemerintahan Orde Baru diberlakukan asas tunggal Pancasila sebagai wujud dari pembinaan identitas nasional. Indonesia adalah negara yang menganut sistem Negara Kesatuan ( unitary ) yang berbentuk Republik. Menurut Undang-undang Dasar 1945 Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap kabupaten dan kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dalam undang-undang. Namun demikian, usaha pemerintahan Orde Baru dalam mempertahankan kestabilan politik cenderung berubah menjadi proses hegemoni (dominasi kekuasaan) negara di atas masyarakat sipil. 18
16 https://id.wikipedia.org/wiki/A.A._Yewangoe , diakses: 1 Juli 2020.
17 Masykuri Abdillah, Islam dan Dinamika Sosial Politik (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 81.
18 Bahjatul  Mardhiah,  “Perda  Berbasis  Syariah  Dan  Hubungan  Negara-Agama  Dalam  Perspektif  Pancasila,”

## TANGGAPAN-TEOLOGIS ANDREAS A. YEWANGOE TERHADAP OTONOMI DAERAH DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI
Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang- undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menetapkan daerah sebagai local state government atau perpanjangan tangan Pemerintah Pusat sebagaimana yang pernah berlaku di era Orde Baru, justru telah mengesampingkan masyarakat di tingkat daerah dalam berbagai aspek. 19
Melihat akan berbagai gejolak politik di rezim Soeharto Indonesia ketika itu mengalami perubahan iklim politik yang klimaksnya adalah berakhirnya era Orde Baru. Setelah memerintah selama tiga puluh dua tahun (32)  tanggal 21 Mei 1998 atas desakan mahasiswa dan hampir seluruh masyarakat yang sejak beberapa bulan sebelumnya telah melakukan demonstrasi besar-besaran menuntut pengunduran diri sang Presiden, akhirnya Soeharto tidak punya pilihan lain kecuali meletakkan jabatan. 20 Negara Indonesia konon kabarnya sedang berkembang ke arah demokrasi yang merupakan agenda utama reformasi. Tetapi situasi tampaknya masih jauh dari harapan. Demokrasi tidak terwujud hanya karena suara gegap gempita (suara mayoritas). Demokrasi hanya dapat diwujudkan apabila ada penegakan hukum. Tanpa penegakan hukum, demokrasi menjadi anarki atau praktik “dagang sapi”. Di era globalisasi ini kecenderungan perkembangan masyarakat semakin menguatnya proses menuju masyarakat sipil. Masyarakat sipil berarti penghapusan peranan militer dari panggung sosial politik [rezim Orde Baru dikenal diktator dan banyak korban meninggal akibat penembak misterius yang disebut “petrus”]. Sesungguhnya, masyarakat sipil merupakan konsekuensi logis dari kemajuan teknologi. Dan karenanya menguatnya masyarakat sipil mengharuskan negara memfasilitasi agar masyarakat dapat menetapkan sendiri apa yang terbaik bagi semua orang tanpa mengistimewakan suatu pandangan kelompok tertentu. 21
Pelantikan Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia segera menimbulkan pro-kontra masyarakat luas yang secara umum dapat dikategorikan sebagai polarisasi antara kelompok nasionalis kontra kelompok Islamis yaitu kelompok yang berjuang untuk menjadikan Indonesia menjadi negara atau menganut sistem Islam. Pihak politik Islam melihat sosok Habibie sebagai tokoh yang dekat dengan Islam paling sedikit sepuluh tahun terakhir. 22 Era reformasi dan demokratis yang sedang bergulir itu memberikan peluang bagi seluruh elemen masyarakat untuk mengekspresikan dan memperjuangkan agenda politiknya. Salah satu komponen bangsa yang merasa sangat diuntungkan dengan era baru ini adalah kelompok Islam politik, yaitu golongan Islam yang sejak awal kemerdekaan Indonesia menghendaki agar Indonesia dijadikan menjadi negara Islam. 23 Sadar bahwa usaha memasukkan Piagam Jakarta melalui amandemen UUD 1945 berkali-kali membentur tembok, kubu prosyariat menggeser fokus pertarungan dari tingkat pusat ke daerah. Memanfaatkan celah UU Otonomi Daerah, kubu pengusung syariat sukses memasukan peraturan daerah tentang syariat di beberapa wilayah. Modusnya hampir sama, menjalin aliansi taktis dengan calon kepala daerah dari pelbagai macam partai dan dijanjikan dukungan melimpah dari pemilih muslim. 24 Padahal sejak awal munculnya otonomi daerah ketika itu adalah sebuah respons pada masa Orde Baru pemerintahan dianggap terlalu bersifat sentralistik sehingga memberi peluang kepada masing-masing daerah untuk mengatur dan mengembangkan diri. Untuk memberi keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah, diterbitkanlah sejumlah ketentuan perundang-undangan. Di antara sekian banyak perangkat peraturan itu, yang paling penting untuk disebut adalah Undang-undang No.
Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. XV, No.2 (Desember 2016): 152
19 Bahjatul Mardhiah,153.
20 Richard M. Daulay, Kekristenan dan Politik , (Jakarta: Waskita, 2011), 102-103.
21 Einar M. Sitompul, Gereja, “Agama dan Globalisasi,” dalam Perjalanan Sarat Muatan 1 – 65 Tahun Pdt. Dr. Einar M Sitompul (Jakarta: Unit Publikasi dan Informasi Sekolah Tinggi Teologi Jakarta berkerja sama dengan HKBP Menteng, 2014),10-11.
22 Richard M. Daulay, Kekristenan dan Politik , 102.
23 Ibid., 103
24 Jeffrie Geovanie, Civil Religion Dimensi Sosial Politik Islam (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), xi.
Vol. 2, No. 2 (2020)
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sebenarnya kebijakan dan perangkat peraturan tentang Otda ini tidak punya kaitan langsung dengan perjumpaan Kristen dan Islam di negeri ini karena di dalamnya – terutama pada kedua undang-undang tersebut di atas – tidak ada ketentuan yang secara eksplisit berbicara tentang hal-hal keagamaan. Tetapi, seperti akan kita lihat nanti, penjabaran, implementasi dan interpretasi atas kebijakan dan undang-undang itu menimbulkan berbagai permasalahan di bidang keagamaan. 25
M. Ryaas Rasyid mantan menteri Negara Otonomi Daerah dan salah seorang konseptor kebijakan dan peraturan mengenai Otda, dalam salah satu tulisannya di satu sisi memperlihatkan berbagai perkembangan positif sejak adanya kebijakan dan peraturan itu mis. menyangkut pemilihan berbagai perkembangan positif sejak adanya kebijakan dan peraturan daerah. Dengan kedua kelonggaran itu, diharapkan DPRD dan masyarakat dapat secara jernih memilih kepala daerah yang punya intergritas dan berkompeten. DPRD dan kepala daerah juga diharapkan melahirkan peraturan daerah yang dapat memacu kualitas pelayanan publik, meluaskan kesempatan masyarakat untuk memberdayakan diri dan meningkatkan diri dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tetapi kemudian Ryass Rasyid melihat adanya sejumlah keanehan dan penyimpangan dari jiwa dan tujuan kebijakan itu baik dalam bentuk keluarnya berbagai kebijakan dan peraturan daerah yang berbenturan dengan undang-undang dan peraturan pemerintah pusat. Akibatnya pelaksanaan kebijakan Otda itu menimbulkan berbagai kesemrawutan dan permainan kotor, kendati Ryaas Rasyid mengakui dan mencatat adanya kemajuan signifikan di sejumlah daerah. 26
Masalah di sekitar Otda menjadi semakin rumit ketika ada sejumlah pemerintah daerah yang mengklaim daerahnya sebagai kawasan yang dicirikan oleh dan diutamakan bagi umat beragama tertentu, lalu mengeluarkan seperangkat peraturan daerah yang mengarah pada penerapan hukum agama tertentu. Karena itu tidak heran bila sejak tahun 2000 di berbagai kabupaten atau kotamadya terpampang spanduk-spanduk atau poster bertuliskan: Selamat Datang di Kawasan Syariat Islam. Bahkan ada daerah yang mewajibkan warganya dan siswa SD s.d. SMA mengenakan busana dengan model tertentu (terutama jilbab), mewajibkan calon PNS fasih  membaca Al-Quran  atau  menetapkan  hari  tertentu  sebagai  hari  libur  umum,  sementara  hari  Minggu dijadikan hari kerja. 27
Pemerintah Pusat sendiri – sadar atau tidak – terkadang mengeluarkan ketentuan yang mendukung upaya daerah atau penganut agama tertentu untuk membatasi perkembangan agama lain. Ini misalnya terlihat dalam  Keputusan  Presiden  (Keppres)  No.  49  Tahun  2002  tentang  Kedudukan,  Tugas,  Fungsi,  Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Dapartemen Agama RI, yang ditindak-lanjuti oleh Surat Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2002. Di dalam Keppres itu yang juga menyebut kedua Undang-undang Otda di atas dalam konsideransnya, antarlain terlihat kemungkinan besar dihilangkannya jabatan Pembimas (Pembina Masyarakat) untuk umat beragama Buddha, Hindu, Katolik, dan Kristen Protestan di hampir semua provinsi dan kabupaten/kotamadya. Oleh sejumlah pemimpin agama-agama tersebut Keppres ini dipandang sebagai hal yang “justru hendak secara sistematis memusnahkan agama Buddha, Hindu, Katolik, dan Kristen Protestan atau sekurang-kurangnya memarginalisasi dan memperlakukannya secara diskriminatif. 28 Tampaknya Era reformasi di bawah Presiden Habibie, mendorong untuk terwujudnya masyarakat madani yang kuat di Indonesia. 29
25 Jan Sihar Aritonang, Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia pada Era Reformasi (1998-2013) , 24-25. Bahan ceramah yang disampaikan pada Kuliah Umum Program Pascasarjana di Sekolah Tinggi Teologi Cipanas, 16 Mei 2013.
26 Ibid., 25. 27 Ibid . 28 Ibid., 26.
29 Masykuri Abdillah, Islam dan Dinamika Sosial Politik , 81.

## TANGGAPAN-TEOLOGIS ANDREAS A. YEWANGOE TERHADAP OTONOMI DAERAH DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI
Pada umumnya memahami akan masyarakat madani yang dimaksudkan itu dihubungkan pada zaman Nabi  Muhammad  SAW  yang  dikenal  dengan  masyarakat  Madani  (Madinah).  Peristiwa  itu  berawal  ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Medinah, dari kajian sejarah beliau memang sangat menonjol sebagai seorang ahli politik dan diplomatik yang negarawan karena kebutuhan umat yang sangat memerlukan seorang pemimpin yang amanah untuk menyatukan berbagai elemen dan kelompok masyarakat yang memiliki berbagai kepentingan ketika itu. 30
Di Madinah, Nabi Muhammad SAW memang berhasil mengonsolidasikan berbagai kelompok ( clans ) masyarakat Arab,  termasuk  nantinya  menyatukan  kelompok-kelompok  Yahudi  dan  Nasrani  yang  ternyata juga berbeda-beda untuk bersatu. Yang utama beliau mampu menyatukan dua kelompok Muslim, yakni: (1) Kelompok Muhajirun sebagai kelompok Muslim yang hijrah bersama beliau dari Mekah ke Medinah; (2) Kelompok Ansor sebagai kelompok Muslim yang asli penduduk Medinah. 31
Masyarakat  Medinah  menyambut  beliau  sebagai  Nabi Allah.  Untuk  penyatuan  fraksi-fraksi  dalam masyarakat di Medinah, Nabi Muhammad SAW membuat semacam konstitusi  yang menekankan kewajiban untuk menjaga kebersamaan dan kedamaian. Konsep, “Bhinneka Tunggal Ika – Unity in diversity” menjadi pola dalam strategi beliau menyatukan masyarakat yang berbeda-beda di Medinah. Konstitusi itu saat ini lazim disebut sebagai Piagam Madinah. Dalam dokumen konstitusi itu, beliau diakui sebagai nabi yang mempunyai otoritas akhir guna membereskan perpecahan yang ada dalam masyarakat. 32 Sejak itulah Islam tampil sebagai kelompok agama yang secara jumlah pengikutnya masih terbilang kecil namun memiliki pengaruh besar bagi masyarakat Madinah ketika itu.
Seorang tokoh intelektual Muslim, Masykuri Abdillah mengatakan bahwa konsep masyarkat madani berbeda dengan pemahaman para intelektual Muslim di negara-negara Timur Tengah yang memahami masyrakat madani tidak lepas dari konsep asalnya [termasuk di dalamnya masyarakat Indonesia]. Di antara pemahaman tentang masyarakat dengan Islam tetapi menurut hemat Abdillah kurang tepat adalah (1) masyarakat madinah diidentikan dengan masyarakat Madinah pada masa Nabi. (2) masyarakat madani disamakan dengan peran Nabi sebagai kepala negara. (3) masyarakat madani diidentikan dengan kelas menegah Muslim kota. (4) masyarakat madani berarti masyarakat yang beradab, karena kata madani terkait dengan madaniyah (peradaban) sama dengan civil yang berasal dari civility (peradaban). Meskipun kata “madani” dalam bahasa Arab bisa merupakan kata sifat dari kata “Madinah” yang berarti nama sebuah kota tertentu tempat hijrah Nabi, atau berarti kota secara umum, atau berarti peradaban, tetapi kata ini juga bisa dipakai untuk menerjemahkan kata “civil” dalam bahasa inggris, yang tidak terkait dengan Madinah, kota atau peradaban (kemajuan/cederasan yang terjadi pada masyarakat dan bangsa). 33
Meskipun terdapat perbedaan pemahaman mengenai masyarakat Madani dikalangan masyarakat
30 Andersius Namsi, Islam dan Teologi Kontekstual Alkitabiah , 121.
31 Ibid., 121-122.
32 Ibid., 122.  Piagam Madinah berisikan “Undang-undang” yang terdiri atas 47 Pasal (silakan lihat dalam Ibnu Hisyam Siratun Nabiy Juz II, h. 119-133). Isi dari undang-undang tersebut sepenuh-penuhnya memberikan perlindungan lintas suku dan agama dalam pengertian yang sebenar-benarnya berkeadilan. Piagam Madinah menggaransi hak hidup, bekeluarga, bermasyarakat, dan beragama setiap rakyatnya, tanpa kecuali. Supremasi hukum ditegakan dengan tanpa pandang bulu. Dalam konteks melawan “perilaku merusak” tadi, Piagam Madinah tidak memberikan ruang sedikit pun bagi praktik-praktik disharmoni dan dehumanisasi, siapa pun pelakunya (Baca: Edi AH Iyubenu, Islam yang Menyenangkan Etika Kemanusiaan sebagai Puncak Keimanan dan Keislaman , Yogyakarta: IRCiSoD, 2017, h. 133-134).
33 Masykuri Abdillah, Islam dan Dinamika Sosial Politik , 81-82.

## Vol. 2, No. 2 (2020)
Muslim namun yang lebih mendominasi dalam pengambilan kebijakan publik ialah kelompok dari gerakan Islam politik. Dengan diterapkannya otonomi daerah harapan untuk melembagakan syariah menjadi lebih kuat. Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) telah menerapkan syariah berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khususnya, sedangkan beberapa kabupaten, meskipun tidak di bawah Undang-Undang Otonomi Khusus, telah menerapkan syariah melalui peraturan kabupaten. Ini dapat dilihat, misalnya, di Sumatra Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Tangerang (daerah kota di sebelah barat Jakarta). 34
Kehadiran produk hukum (perda) bersyariat Islam telah terealisasikan sejak Indonesia memasuki era reformasi. Realisasi ini bukan hanya ada di tingkat daerah tetapi juga sudah masuk di tingkat kabupaten. Jelas dalam penerapan hukum ini dilakukan secara terorganisasi yang dengan tujuan seolah-olah ingin “mematikan” langkah pergerakan dan perkembangan kelompok agama lain. Kehadiran otonomi daerah yang di dalamnya termuat hukum syariat Islam menjadi tidak sinkron dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai sumber dan hukum tertinggi di republik ini sehingga secara tidak langsung kebijakan ini membuka ruang bagi terbentuknya negara di dalam negara di republik Indonesia.

## 3. Pandangan Andreas A. Yewangoe terhadap Otonomi Daerah
Yewangoe dalam bukunya Agama dan Kerukunan menjelaskan selama Islam berada di jazirah Arab, di mana Islam berkuasa tanpa ada yang mengganggu-gugat, maka persatuan Islam dan persatuan Arab sama artinya.  Tetapi  permasalahan  baru  muncul  ketika  Islam  keluar  dari  negeri  Arab  dan  berada  dalam  suatu masyarakat dengan derajat heterogenitas yang tinggi. Bagaimanakah Islam bertindak sebagai yang memperkuat kebangsaan tanpa mengabaikan pula kekuatan-kekuatan lain yang ada di situ? Barangkali itulah salah satu akar persoalan terjadinya polarisasi antara golongan Islam dan golongan Nasionalis? 35
Dalam konteks Indonesia yang penduduknya sangat plural ini meski sekitar 87% beragama Islam, penyampaian  aspirasi  umat  Islam  secara  utuh  sebagaimana  terdapat  dalam Al-Quran  dan  Hadist  tidaklah mudah, karena pluralitas kelompok masyarakat ini berarti juga adanya pluralitas aspirasi atau keinginan. Pluralitas ini terjadi atas latar belakang agama, etnis, suku, daerah, dan stratifikasi sosial. Di antara perbedaan latar belakang ini yang paling mendasar adalah perbedaan agama, yang dalam pembahasan ini adalah antara Muslim dan Non Muslim. Karena itu, upaya menghilangkan kemajemukan merupakan suatu tindakan yang tidak realistis, karena pluralitas ini merupakan sunnatullah atau hukum alam (QS. Al-Hujurat:13). 36 Dalam hal ini dapat diperlihatkan bahwa teks suci Al-Quran melarang adanya penyeragaman identitas di masyarakat dan hukum alam sendiri menyatakan bahwa kemajemukan merupakan sebuah keniscayaan (mutlak).
Di kalangan umat Islam (secara nominal) aspirasi ini tidak selalu sama antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Secara garis besar perbedaan aspirasi ini dapat dibedakan antara “kelompok santri” dan “kelompok abangan”. Yang pertama memiliki aspirasi agar nilai-nilai Islam mewarnai kehidupan masyarakat, dan di antara mereka bahkan mendukung berlakunya tatanan Islam dalam kehidupan masyarakat dan negara. Secara politis kelompok santri inilah yang diidentifikasikan sebagai kelompok (umat) Islam. Sedangkan kedua tidak mendukung berkembangnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat, bahkan di antara mereka ada yang anti dengan berlakunya nilai-nilai Islam ini. Kelompok abangan ini mirip dengan kelompok sekuler, dalam arti ketidaksukaan mengakomodasi ajaran-ajaran agama dalam sistem nasional. 37
34 Andreas A. Yewangoe , PGI Its Ecumenical and Religious Relationships (Perpustakaan PGI: tidak diterbitkan), 73-77.
35 Andreas A. Yewangoe, Agama dan Kerukunan (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001) 20.
36 Masykuri Abdillah, Islam dan Dinamika Sosial Politik, 93.
37 Ibid., 93-94 .

## TANGGAPAN-TEOLOGIS ANDREAS A. YEWANGOE TERHADAP OTONOMI DAERAH DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI
Bahkan dalam kelompok santri pun terdapat perbedaan dalam aspirasi ini, yang dapat dibedakan menurut orientasi keagamaan masing-masing kelompok. Pertama, mereka yang menjadikan Islam sebagai ideologi, yang manifestasinya  berbentuk pelaksanaan ajaran agama (syariah) secara formal sebagai hukum positif. Orientasi ini sangat mendukung “Islamisasi” di segala bidang sebagai prioritas utama, sehingga dalam praktiknya hal ini bisa mengurangi hak dan eksistensi non-Muslim sebagai warga negara. Kedua, sebagian dari mereka (santri) memiliki orientasi kebangsaan lebih besar daripada orientasi keagamaan. Orientasi ini hanya mendukung pelaksanaan etika-moral agama ( religio-ecthic ) dan menolak formalisasi agama dalam konteks bernegara. Ketiga, adalah jalan tengah di antara kedua orientasi tersebut di atas yakni mereka yang memiliki orientasi secara seimbang antara wawasan Islam dan kebangsaan, dengan menjadikan Islam sebagai sub- ideologi bagi Pancasila. Orientasi ini mendukung pendekatan kultural dan sekaligus struktural, yakni dengan cara melibatkan ajaran agama dalam pengambilan kebijakan publik secara konstitusional dan demokratis serta tidak diskriminatif. 38
Sejak gagalnya golongan Islam memperjuangkan syariat Islam dalam sejarah republik ini maka golongan Islam politik (Santri yang mendukung formulasi hukum agama menjadi hukum positif) melihat era reformasi sebagai sebuah kesempatan untuk menghidupi kembali syariat Islam melalui otonomi daerah. Sebab Islam  di  Indonesia  adalah  agama  mayoritas.    Melihat  akan  kondisi  ini Yewangoe  mengajukan  pertanyaan apakah di era reformasi saat ini kita masih berada pada track yang benar? Benarkah kita sedang menuju kepada demokrasi yang substansial? 39 Rasanya belum. Yewangoe memahami bahwa bagi umat Islam memang wajib menjalankan syariat, sama halnya sebagai orang Kristen yang wajib melaksanakan tuntutan-tuntutan agamanya, yang menjadi persoalan adalah syariat, yang mestinya merupakan kewajiban spesifik bagi penganut suatu agama bukan lalu dipromosikan menjadi ketentuan yang berlaku umum. 40
Masykuri Abdillah dalam bukunya Islam dan Dinamika Sosial Politik di Indonesia menjelaskan bahwa:
“Di sebagaian besar provinsi memang Islam merupakan agama mayoritas, tetapi di beberapa provinsi di wilayah Timur, Kristen menjadi agama mayoritas, yakni Papua, Papua Barat dan Sulawesi Utara; sedangkan di Nusa Tenggara Timur (NTT), Katolik menjadi agama mayoritas; dan di Bali, Hindu menjadi agama mayoritas. Jika agama dimasukan dalam otonomi daerah, hal ini bisa menjadi ancaman disintegrasi bangsa, karena dikhawtirkan nanti akan muncul daerah Islam, daerah Kristen atau daerah Hindu dan seterusnya.” 41
Bagi  Yewangoe    otonomi  daerah  telah  dipergunakan  secara  berat  sebelah.  Tetapi  seharusnya menekankan hal-hal yang baik untuk kemajuan daerahnya. Sebab sebenarnya otonomi daerah itu merupakan reaksi terhadap orde baru yang ketika itu sangat Jawa sentris. Namun otonomi daerah dipakai secara keliru oleh para kandidat calon kepala daerah. 42
Menanggapi hal tersebut menandakan demokratisasi yang sedang berlangsung tidak serta merta menghasilkan perbaikan yang substansial sebab belum menghilangkan diskriminasi, marginalisasi dan rasa keadilan bagi semua pihak. Yewangoe mengamati bahwa demokrasi di Indonesia cenderung dipahami
38 Ibid ., 94-95.
39 Andreas A. Yewangoe, “Lima Belas Tahun dalam Proses Reformasi,” Berita Oikoumene , februari 2013, 7
40 Andreas A. Yewangoe, Tidak Ada Negara Agama (Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Biro Penelitian dan Komunikasi PGI, 2009), 46-4 7.
41 Masykuri Abdillah, Islam dan Dinamika Sosial Politik, 157.
42 Wawancara Andreas A Yewangoe, 11 Oktober 2019 pukul 14.00-16.05 WIB.
sebagai sekadar pencapaian suara terbanyak dan bersuara nyaring. Jadi siapa yang memperoleh banyak suara dan nyaring suaranya dianggap benar, kendati arah dan visi berbangsa dibelokan. Ini semua merugikan kita. 43 Karenanya  Yewangoe  memberikan  sebuah  masukan  konstruktif  bahwa  demokrasi  bukan  sekadar mengandalkan suara terbanyak (mayoritas) tidak selalu bertindih tepat dengan suara terbaik. Ada nilai-nilai yang mesti diperhatikan dengan saksama yang mengacu kepada kemanusiaan yang adil dan beradab dan persatuan Indonesia. 44 Yewangoe katakan jika mengandalkan suara mayoritas maka sampai kapan pun kaum minoritas akan termarginalisasi karena tidak memiliki kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Dalam berdemokrasi kita tidak boleh mengabaikan asas keadilan dan kemanusiaan. 45 Selain itu PGI menilai Perda-perda bersyariat Islam merupakan bentuk pengingkaran terhadap perjanjian luhur para pendiri bangsa Indonesia. 46 Bagi penulis Perda syariat Islam tidak cocok untuk diterapkan dalam konteks Indonesia yang berpancasila. Sebab jika melihat dari konteks sejarahnya masyarakat madani bahwa Nabi Muhammad adalah tokoh yang membangun sebuah komunitas di Madinah, namun ia tidak pernah menyuarakan tentang perlunya membangun satu tatanan pemerintahan yang harus dipedomani oleh umatnya. Nabi Muhammad juga tidak pernah memerintahkan kepada para penerusnya untuk membuat satu kompas sistem politik tertentu. 47
Piagam Madinah yang dibanggakan oleh para penganjur gerakan kembali pada kepemimpinan politik Muhammad, justru realitasnya tidak bisa bertahan lama. Dalam waktu tidak kurang dari 4 tahun, Piagam Madinah itu sudah banyak dilanggar oleh warga negara Madinah. Terlebih lagi, Piagam Madinah yang dipandang sebagai konstitusi pertama Islam itu hanya digunakan untuk mengatur orang dalam jumlah yang terbatas tidak kurang dari kira-kira 500.000 orang. Bayangkanlah, kalau “konstitusi purba” itu dipakai untuk mengatur sebuah bangsa yang jauh lebih besar dan lebih kompleks ketimbang di Madinah seperti Indonesia ini, maka apa yang akan terjadi. 48
Oleh karenanya Yewangoe katakan bahwa otonomi daerah harus berfokus kepada  proses pembangunan daerah, bukan kemudian menciptakan kawasan daerah yang mengistimewakan kelompok agama. Sebab demokrasi di era reformasi bukan diartikan demokrasi yang sebebas-bebasnya tetapi demokrasi yang memenuhi unsur kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 49
Menurut hemat penulis, keberadaan produk hukum agama di Indonesia justru menjadi tidak sinkron dengan hukum tertinggi (nasional) di Republik Indonesia ini yakni Pancasila dan UUD’45. Melihat akan kondisi realitas seperti ini, negara bisa dinyatakan gagal karena membiarkan produk hukum agama untuk mengatur sistem kehidupan masyarakat yang majemuk dan memiliki kompleksitas persoalan yang tidak ringan. Produk hukum agama yang diterapkan di masyarakat plural seakan memberikan pesan bagi bangsa Indonesia bahwa Islam bukan sekedar agama melainkan juga sistem hukum yang diyakini seperangkat aturannya lebih baik bila dibandingkan dengan hukum normatif yang berlaku di Indonesia saat ini oleh karena seperangkat aturannya diyakini datangnya dari Tuhan itu sendiri. Pandangan yang demikian ini sangat mengistimewakan derajat
43 Ms dan bts, Tuhan Mengangkat Kita dari Samudera Raya, Berita Oikoumene – Edisi Jelang Sidang Raya XVI, 30.
44 Andreas A.Yewangoe, “Pancasila, Identitas Bangsa,” Berita Oikoumene ,  Juni 2012,  48.
45 Ibid. , 48.
46 Richard M. Daulay, Kristenisasi  dan  Islamisasi  Umat  Kristen  dan  Kebangkitan  Islam  Politik  Pada  Era Reformasi di Indonesia (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2014), 85.
47 Abd Moqsith Ghazali, “Demistifikasi Kepemimpinan Politik Muhammad SAW”,  dalam Buletin Postra Islam, Politik, dan Demokrasi (Jakarta: Institue for Social Institutions Studies (ISIS), Juli – Agustus, 2002,  99.
48 Ibid. , 104.
49 Wawancara Andreas A. Yewangoe, 11 Oktober 2019 Pukul. 14.00-16.05.

## TANGGAPAN-TEOLOGIS ANDREAS A. YEWANGOE TERHADAP OTONOMI DAERAH DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI
agama Islam itu sendiri yang secara tidak langsung merendahkan agama-agama minoritas lainnya. Selain daripada kehadiran produk perda bersyariat Islam pada perumusan dan penerapannya malah dipolitisasi oleh kalangan politisi daerah untuk mendiskriminasi masyarakat yang bukan Islam dan merampas hak masyarakat sipil yang berbeda agama dalam menjalankan ibadah dan mendirikan rumah ibadah dengan tujuan untuk mendatangkan keuntungan dari mayoritas masyarakat muslim. Namun di sisi lain sampai dengan detik ini, penulis belum mendengar baik dari surat kabar maupun melalui media sosial daerah-daerah yang mayoritas non-Muslim berencana untuk merealisasikan perda berdasarkan keyakinan agama mereka.

## KESIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas Yewangoe memberikan sebuah tanggapan teologis terhadap pelaksanaan perda bersyariat Islam yang memanfaatkan celah dari adaanya kebijakan otonomi daerah diataranya sebagai berikut:  (1)  Kewajiban  melakukan  syariat  Islam  itu  merupakan  kewajiban  spesifik  bagi  umat  Islam  dan bukan untuk diberlakukan secara umum dalam konteks masyarakat yang pluralis oleh karena Indonesia adalah  negara  Pancasila.  (2)  Adanya  otonomi  daerah  bukan  dimanfaatkan  untuk  menciptakan  kawasan yang mengistimewakan kelompok agama tetapi seharusnya fokus terhadap proses pembangunan daerah (3) Demokrasi bukan mengandalkan suara terbanyak namun harus mempertimangkan dengan asas kemanusiaan dan keadilan. Karena ini adalah bagian dari tujuan demokrasi. Selain Yewangoe, sikap dari PGI (Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia) jelas bahwa perda bersyariat Islam itu merupakan bentuk pengikaran terhadap para pendiri bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, Masykuri. Islam dan Dinamika Sosial Politik . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
Daulay, Richard M. Kekristenan dan Politik . Jakarta: Waskita, 2011.
Ferizal, Indis. “Hukum Cambuk Terhadap Kontrol Sosial. ” Lēgalitē:  Jurnal  Perundang    Undangan  dan Hukum Pidana Islam Volume IV. No. 02. (Juli – Desembert 2019M/1440H).
Fuqoha. “Peraturan Daerah Bermuatan Syariat Islam ditinjau dari Prinsip Demokrasi Konstitusional.” Al- daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam , Vol. 8, No. 1, (April 2018).
Geovanie, Jeffrie. Civil Religion Dimensi Sosial Politik Islam . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
Ghazali, Abd Moqsith. “Demistifikasi Kepemimpinan Politik Muhammad SAW”. dalam Buletin Postra Islam,
Politik, dan Demokrasi. Jakarta: Institue for Social Institutions Studies (ISIS), Juli – Agustus, 2002.
Iyubenu, Edi AH. Islam yang Menyenangkan Etika Kemanusiaan sebagai Puncak Keimanan dan Keislaman . Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
Mardhiah, Bahjatul. “Perda Berbasis Syariah Dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila.” Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam , Vol. XV, No.2 (Desember 2016).
Ms dan bts. “Tuhan Mengangkat Kita dari Samudera Raya,” Berita Oikoumene – Edisi Jelang Sidang Raya XVI.
Najitama, Fikria “Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya serta Implikasinya bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia.” Al-Mawarid Edisi XVII (Tahun 2007).
Nawawie, Hasyim. “Hukum Islam dalam Perspektif Sosial Budaya di Era Reformasi.” Episteme Jurnal Pengemabangan Ilmu Keislaman , Vol. 8, No. 1, (Juni 2013).
Parihala, Yohanes, and Busro Busro. “Reclaiming Jesus as Source of Peace in Luke 12:49–53 through the Perspective of Religious Pluralism in an Indonesian Context.” HTS Teologiese Studies / Theological Studies , 2020. https://doi.org/10.4102/hts.v76i4.6088.
Saraini, Mustika, Siti Kholifah. “Implementasi Perda Syariah Sebagai Upaya Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Provinsi Aceh.” Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol. 2 Nomor. 2, (Desember 2018).
Sitompul, Einar M. “Gereja, Agama dan Globalisasi.” dalam Perjalanan Sarat Muatan 1 – 65 Tahun Pdt. Dr. Einar M Sitompul . Jakarta: Unit Publikasi dan Informasi Sekolah Tinggi Teologi Jakarta berkerja sama dengan HKBP Menteng, 2014.
Syarif, Fitrianur. “Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia.” Pleno Jure Juranl Ilmu Hukum , Vol. 8 No. 2 (Oktober, 2019).
Yewangoe, Andreas A. “Lima Belas Tahun dalam Proses Reformasi.” dalam Berita Oikoumene , februari 2013.
Yewangoe, Andreas A. PGI Its Ecumenical and Religious Relationships . Perpustakaan PGI:tidak diterbitkan.
Yewangoe, Andreas A. Tidak Ada Negara Agama . Jakarta: BPK Gunung Mulia dan Biro Penelitian dan Komunikasi PGI, 2009.

## Sumber: Wawancara
Wawancara Andreas A. Yewangoe oleh penulis, 11 Oktober 2019 Pukul. 14.00-16.05.