## URGENSI KEKUASAAN DALAM MENEGAKKAN EKONOMI SYARIAH

## Nurhadi
STAI Al-Azhar Pekanbaru Hp. 085263774919
E-mail: alhadicentre@yahoo.co.id; alhadijurnal@gmail.com; hadiaksi71@gmail.com

## Abstract
Broadly speaking there are at least three paradigms of thought about religious and  state  relations,  namely:  secularistic,  integralistic  and  symbiolistic.  All  three substances are mutually reinforcing, although slightly different. Clearly the role of the state  or  power  in  upholding  the  Islamic  economy  is  very  important.  Islamic  politics and  the  political  system  of  Islamic  economics  are  a  set  of  instruments  so  that  the economy can be realized in the Islamic economy for the welfare of the people and the harmony  of  each  other.  But  these  ideals  are  very  difficult  to  realize  given  the enormous  power  of  secular  ideologies  that  hinder,  obstruct  and  want  to  destroy  the Islamic  economic  system  through  various  strategies  such  as  education,  culture, economy, population, politics etc. Some strategies applied by modern imperialism in blocking  the  development  of  Islamic  life  systems  for  example:  non-Islamic  culture. Islamic countries and economies are like the Qur'an and Hadith, complementing each other,  in  this  case  the  government  plays  an  important  role  in  Islamic  economics, because  the  progress  of  a  country  can  be  seen  from  the  economic  welfare  of  its people. The role of power in upholding the Islamic economic foundations in the life of the nation and state is very important. The existence of religious political elites as well  as  the  encouragement  of  the  ulamas,  as  well  as  the  good  intentions  of  the community  to  make  the  economic  system  independently,  with  the  participation  of power in the intervention of the birth of Islamic economic laws.
Keywords: Power, Economy, Sharia

## Abstrak
Secara  garis  besar  paling  tidak  ada  tiga  paradigma  pemikiran  tentang hubungan  agama  dan  Negara,  yaitu:  sekuleristik,  integralistik  dan  simbiolistik. Ketiganya  secar  subtansi  saling  menguatkan,  walaupun  sedikit  berbeda.  Jelasnya peran  negara  atau  kekuasaan  dalam  menegakkan  ekonomi  Islam  itu  sangat  penting. Politik  Islam  dan  sistem  politik  ekonomi  Islam  merupakan  seperangkat  instrumen agar  ekonomi  dapat  di  wujudkan  ekonomi  Islam  demi  kesejahteraan  umat  dan keharmonisan  sesamanya.  Namun  cita-cita  ini  sangat  sulit  untuk  diwujudkan mengingat  besarnya  kekuatan  raksasa  dari  ideologi  sekuler  yang  menghambat,
menghalangi  dan  ingin  menghancurkan  sistem  ekonomi  Islam  melalui  berbagai strategi  seperti  pendidikan,  kebudayaan,  ekonomi,  kependudukan,  politik  dsb. Beberapa  strategi  yang  diterapkan  imperialis  modern  dalam  menghalangi berkembangnya  sistem  kehidupan  Islam  misalnya:  budaya  non-Islami.  Negara  dan ekonomi  Islam  itu  seperti  al-Qur’an  dan  hadis,  saling  melengkapi,  dalam  hal  ini pemerintah  memegang  peranan  penting  di  dalam  ekonomi  Islam,  karena  kemajuan suatu  negara  dapat  dilihat  dari  kesejahteraan  ekonomi  rakyatnya.  Peran  kekuasaan dalam  menegakkan  sendi-sendi  ekonomi  secara  Islami  dalam  kehidupan  berbangsa dan  bernegara  sangatlah  penting.  Keberadaan  para  elit  politik  yang  religi  serta dorongan para ulama, juga niat baik dari masyarakat untuk membuat sistem ekonomi secara  mandiri,  dengan  keikutsertaan  kekuasaan  dalam  menginterfensi  lahirnya undang-undang perekonomian Islam.
Kata Kunci: Kekuasaan, Ekonomi, Syariah

## Pendahuluan
Salah  satu  wacana  yang  terus  diperbincangkan  dalam  ranah  filsafat  politik Islam  adalah  mengenai  relasi  antara  agama  dan  negara. 1 Secara  garis  besar  paling tidak  ada  tiga  paradigma  pemikiran  tentang  hubungan  agama  dan  negara. 2 Pertama, paradigma  sekularistik,  paradigma  yang  mengatakan  bahwa  Islam  tidak  ada hubungannya dengan negara, karena Islam tidak mengatur kehidupan bernegara atau pemerintahan. 3 Menurut  paradigma  ini,  secara  historis  wilayah  Nabi  Muhammad terhadap  kaum  Mukmin  adalah  wilayah  risalah  yang  tidak  dicampuri  oleh  tendensi pemerintahan. 4 Sebagian  tokoh  terkenal  yang  mendukung  konsep  ini  adalah  ‘Ali Raziq  dan  Thaha  Husein. 5 Kedua,  paradigma  formalistic  atau  integralistik,
1 Zaprulkhan, Relasi  Agama  dan  Negara  dalam  Perspektif  Islam ,  STAIN  Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014, hlm. 105
2 Munawir  Sjadzali, Islam  dan  Tata  Negara ,  (Jakarta:  UI  Press,  1993),  hlm.  1-2;  Suyuthi Pulungan, Fiqh  Siyasah, (Jakarta:  Grafindo  Persada,  2002),  hlm.  x;  Tim  Puslit  IAIN  Syarif Hidayatullah, Pendidikan  Kewarganagaraan,  Demokrasi,  HAM  dan  Masyarakat  Madani ,  (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah Press, 2000), hlm. 127-128.
3 Marzuki  Wahid  &  Rumaidi,  “ Fiqh  Madzhab  Negara”  Kritik  Atas  Politik  Hukum  Islam  di Indonesia (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 2 4 ‘Ali  ‘Abd al-  Raziq ,  al-Islam  wa  Usul  al-hukm , terj. M. Zaid Su’di,  (Yogyakarta: Jendela, 2002), hlm. 77-94.
5 Ali Abd al-Raziq, Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam , Bandung, Pustaka, 1985; Albert Hourani, Pemikiran Liberal di Dunia Arab , terj. Suparno, dkk., (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 297-298
menganggap  bahwa  Islam  adalah  agama  yang  paripurna,  yang  mencakup  segala- galanya,  termasuk  masalah  negara  atau  sistem  politik. 6 Tokoh-tokoh  utama  dari paradigma  ini  adalah  Hassan  al-Banna,  Sayyid  Quthb,  Rasyid  Ridha  dan  tentu  saja Abu al-A’la al-Maududi. 7 Ketiga, paradigma substansialistik atau simbiotik, menolak pendapat bahwa Islam mencakup segala-galanya dan juga menolak pandangan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan Penciptanya semata. Paradigma ini berpendapat bahwa Islam memang tidak mencakup segala-galanya, tapi mencakup seperangkat  prinsip  dan  tata  nilai  etika  tentang  kehidupan  bermasyarakat  termasuk bernegara. Tokoh  yang termasyhur dalam paradigma ini adalah Muhammad ‘Abduh dan Muhammad Husein Haikal. 8
Persoalan  politik,  terutama  konsepsi  tentang  negara  dan  pemerintahan  telah menimbulkan  diskusi  panjang  dan  kontroversi  di  kalangan  pemikir  muslim  dan memunculkan  perbedaan  pandangan  yang  cukup  tajam.  Perbedaan-perbedaan  tidak hanya  terhenti  pada  tataran  teoritis  konseptual  tetapi  juga  memasuki  wilayah  politik praktis  sehingga  acapkali  membawa  pertentangan  dan  perpecahan  di  kalangan  umat Islam. 9
Konsep  kekuasaan  negara  yang  terpisah  ini  agaknya  memiliki  beberapa persamaan  dengan  konsep  kekuasaan  negara  dengan  system  demokrasi  Pancasila  di Indonesia.  Mengkaji  dan  menggali  konsep  kekuasaan  negara  yang  telah diformulasikan  oleh  Ikhwanul  Muslimin  memilki  relevansi  dalam  kerangka menemukan  rumusan  kontribusi  bagi  demokrasi  Indonesia  (mayoritas  penduduk Muslim)  yang tidak identik dengan kekuasaan negara  Islam. 10 Artikulasi nilai  Islam
6 Qomaruddin  Khan, Tentang  Teori  Politik  Islam ,  terj.  Taufik  Adnan  Amal,  (Bandung: Pustaka, 1987), hlm. 92; Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an , (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 52. 7 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, ..., hlm. 148; Zaprulkhan, Relasi Agama ,…, hlm. 114
8 Zaprulkhan, Relasi  Agama ,…,  hlm.  120;  Pramono  U.  Tanthowi  (ed.),  Begawan Muhammadiyah, (Jakarta: PSAP, 2005), hlm. 104;
9 Said Agil Husin al-Munawar, Fikih Siyasah dalam Konteks Perubahan Menuju Masyarakat Madani , (Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan, Vol. 1, No. 1, Juni 1999), hlm. 17.
10 M.  Sidi  Ritaudin, Kekuasaan  Negaradan  Kekuasaan  Pemerintahan  Menurut  Pandangan Politik Ikwanul Muslimin , Jurnal TAPIs Vol. 12 No. 1 Januari-Juni 2016, hlm. 70
agaknya  menjadi  dasar  pemikiran  para  aktivis  muslim  beraliran  substansial, berseberangan dengan mereka yang beraliran fundamental yang meniscayakan Islam sebagai  asas  Negara  yang  tidak  bisa  ditawar-tawar  karena  Islam  merupakan  ajaran yang  kâffah  untuk  Ideologi  way  of  life.  Sementara  pada  spektrum  yang  lain  adalah kelompok  liberal  yang  lebih  condong  kepada  pemikiran  sekularistik  yang  tidak mengaitkan  sama  sekali  urusan  agama  dengan  masalah  kenegaraan. 11 Pemikiran modern,  mungkin  dimulai  dari  sistem  kekuasaan.  Kekuasaan  negara  (Islam),  secara konsepsional modern, ada lima, yaitu: tanfîdziyah (eksekutif), tasyrî’iyah (legeslatif), qhadâiyah (yudikatif), kekuasaan kontrol dan evaluasi, dan kekuasaan moneter. 12
Idealitas  politik  Islam  yang  dipraktikkan  dalam  negara  Madinah  oleh Rasulullah  saw  dan  para  Khulafa’urrasyidin  serta  Umar  bin  ‘Abdul  ‘Aziz,  paling tidak dapat diidentifikasi sebagai berikut: pertama, kesederhanaan dan kbersahajaan. Kedua,  kejujuran  yang  akan  membawa  negara  kepada  kondisi  aman  dan  tentram, ketiga,  keadilan  dan  kebenaran  yang  secara  prinsip  harus  dipegang  erat-erat  untuk mengendalikan  negara,  keempat,  pembasmian  fiodalisme,  karena  hal  ini  dapat merong-rong  kedaulatan  negara. 13 Sejalan  dengan  pemikiran  idealisme  politik  Islam ini,  Ikhwanul  Muslimin  mendasarkan  g  erakan  mereka  pada  pemikiran  sebagai berikut :
1. Islam  pada  dasarnya  adalah  suatu  sistem  yang  komplit  dan  integral  dan merupakan tahap akhir dalam perjalanan kehidupan dalam berbagai seginya.
2. Islam bersumber pada dua pokok ajaran, yaitu al-Qur’ân dan Sunnah5
3. Islam cocok untuk diterapkan pada setiap tempat dan waktu kapanpun. 14
11 Ibid. , hlm. 71 12 Abdul Qadir Auda, Al-Islam wa Audha’una As-Siyasiyah (Islam dan Kondisi Politik Kita) , (Kairo : Al-Mukhtar Al-Islami, t.th), hlm. 243.
13 Rohadi  Abdul  Fatah, Meniti  Jalan  Kearifan  Politik  Umar  bin  Abdul  Aziz  Perjuangan Idealisme  Politik  Islam  dalam  Praktik, (Ciputat:  Logos  Wacana  Ilmu,  2003),  hlm.  7-9.  M.  Sidi Ritaudin, Kekuasaan Negaradan Kekuasaan,…, hlm. 72
14 Harun  Nasution  (Ketua  Tim), Ensiklopedi  Islam  Indonesia ,  (Jakarta  :  Penerbit  Djambatan, 1992), hlm. 411.
Islam memiliki konsep negara, pemerintahan dan kesejahteraan ekonomi yang komprehensif. Dalam Islam institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam  landasan  moral  dan  syariah  Islam.  Konsep  ukhuwah,  konsep  tausiyah,  dan konsep  khalifah  merupakan  landasan  pembangunan  institusi  Islam  yang  berbentuk Negara. 15 Imam  Al-Ghazali  menyebutkan  bahwa  agama  adalah  pondasi  atau  asas, sementara  kekuasaan,  dalam  hal  ini  Negara,  adalah  penjaga  pondasi  atau  asas  tadi. Sehingga  ada  hubungan  yang  saling  menguntungkan  dan  menguatkan  (simbiosis mutualisme).  Di  satu  sisi  agama  menjadi  pondasi  bagi  Negara  untuk  berbuat  bagi rakyatnya menuju kesejahteraan. Sementara Negara menjadi alat bagi agama agar ia tersebar dan terlaksana secara benar dan efisien. 16
Pemerintah  adalah  penyelenggaraan  negara  dalam  rangka  mencapai  tujuan bersama.  Tujuan  bersama  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan.  Pembangunan ekonomi  adalah  suatu  proses  dimana  pemerintah  dan  masyarakatnya  mengelola sumber  daya  yang  ada  dan  membentuk  suatu  pola  kemitraan  antara  pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan  pertumbuhan  ekonomi  dalam  wilayah  tersebut. Oleh  karena  itu, pemerintah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan sember daya yang  ada  harus  mampu  menaksirkan  potensi  sumber  daya  yang  diperlukan  untuk merancang dan membangun perekonomian daerah. 17
Yang  mana  perekonomian  harus  ada  tempat  bertransaksi,  salah  satu  tempat perekonomian  yaitu  pasar.  Sistem  ekonomi  pun  sangat  beragam, Sistem  ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai susunan organisasi ekonomi yang mantap dan teratur. Maka  peran  penting  pemerintahan  dalam  memperhatikan  ekonomi  negara  dalam
15 Adiwarman  A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers,  2004), hlm. 98 16 Ibid.,  hlm.  99;  Multazam, Peran  Negara  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam ,  lihat http://multazam-einstein.blogspot.com/2012/12/makalah-peran-negara-dalam- perspektif_8803.html.diakses tgl 17 agustus 2018
17 Taqiyuddin  an-Nabani, Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif  dalam  Perspektif  Islam , (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 253-270
berbagai hal seperti cara mengatur anggaran penerimaan negara, kemudian kebijakan dalan mengatasi eksternalitas negatif, dan berbagai hal yang lain. 18
Menurut  ilmu  ekonomi  Islam,  negara  mempunyai  peran  penting  dalam perekonomian.  Para  ulama  dan  pakar  ekonomi  Islam  sepanjang  sejarah  telah membahas  peran penting negara dalam  perekonomian, Menurut  para ulama,  dalam ekonomi  Islam,  negara  memiliki  kekuasaan  yang  paling  luas  untuk  melaksanakan tugas-tugas  tersebut,  dengan  syarat  bahwa  tugas  itu  dilaksanakan  dengan  cara demokratis  dan  adil,  dimana  segala  keputusan  diambil  sesudah  bermusyawarah secukupnya  dengan  wakil-wakil  rakyat  yang  sebenarnya.  Meskipun  Islam memberikan  peran  kepada  negara  secara  luas,  hal  itu  tidak  berarti  bahwa  konsep ekonomi Islam mengabaikan kemerdekaan individu. 19
Peran kekuasaan dalam menegakkan sendi-sendi ekonomi secara Islami dalam kehidupan  berbangsa  dan  bernegara  sangatlah  penting.  Keberadaan  para  elit  politik yang religi serta dorongan para ulama, juga niat baik dari masyarakat untuk membuat sistem  ekonomi  secara  mandiri,  dengan  keikutsertaan  kekuasaan  dalam menginterfensi  lahirnya  undang-undang  perekonomian  Islam.  Di  Indonesia  sendiri, munculnya perekonomian berbasis Islam dipelopori nilai-nilai Islam yang berlaku di masyarakat,  sehingga  pelaku  politik  ekonomi  membuat  usulan  sebagai  draf  undang- undang bentuk interperstasi dari keinginan masyarakat, lahirlah UU No. 7 tahun 1992 dan PP No. 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil, 20 muncullah istilah dual banking sistem,  sehingga  disempurnakan  dengan  UU  No.  21  tahun  2008  tentang  perbankan syariah. 21 Pelaksanaan  ekomomi  syariah  didukung  dengan  ketentuan  fatwa  dewan syariah  nasional  (DSN)  yang  berkaitan  dengan  akad  transaksi  ekomomi  Islam.  Ini
18 Jusmaliani dan M Soekarni (editor), Kebijakan Ekonomi Dalam Islam , (yogyakarta: kreasi Wacana Yogya, 2005), hlm. 143-174
19 M.  Umer  Chapra, Islam  dan  Tantangan  Ekonomi ,  (Jakarta:  Gema  Insani  pres  dan  Tazkia, 2000), hlm. 113-146 dan 262-278
20 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 25.
21 Wendra Yunaldi, Potret Perbankan Syari’ah Di Indonesia (Jakarta : Centralis, 2007), hlm. 17-20
semua  terjadi  dan  ada  disebabkan  peran  penting  kekuasaan  dalam  negara  untuk menegakkan ekonomi syariah, kendatipun kesanya masih setengah-setengah. 22

## Kekuasaan dalam Islam
Hakikat  kekuasaan  adalah  kepemimpinan  (khalifah),  maka  hal  pertama  yang harus  diketahui  oleh  manusia  adalah  kedudukan  dan  pentingnya  kekuasaan. 23 Siapa saja  yang  menjalankan  kekuasaan  dengan  benar,  maka  ia  akan  memperoleh kebahagian  yang  tidak  ada  bandingannya,  dan  tidak  ada  kebahagian  yang  melebihi kebahagian itu. siapa saja yang lalai dan tidak menegakkan kekuasaan dengan benar, maka  ia  akan  mendapat  siksa  karena  kufur  kepada  Allah  swt. 24 Sesungguhnya kekuasaan  pada  dasarnya  melekat  pada  diri  seseorang  sebagai  manusia  yang  diutus menjadi kahlifah. 25
Kekuasaan  adalah  kemampuan  untuk  mengakibatkan  seseorang  bertindak dengan  cara  yang  oleh  yang  bersangkutan  tidak  akan  dipilih,  seandainya  ia  tidak dilibatkan. 26 Dengan kata lain memaksa seseorang untuk melakukan  sesuwatu  yang bertentangan  dengan  kehendaknya. 27 Kekuasaan  adalah  kesempatan  seseorang  atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauannya sendiri, dengan sekaligus  menerapkannya  terhadap  tindakan-tindakan  perlawanan  dari  orang-orang atau golongan tertentu. 28
22 Nurhadi, Hilah Syariah Kredit Bank Konvesional (Maqashid Jual Beli Kredit (Lain Kontrak Lain Akad)) Hukum Islam, Vol XVII No. 2 Desember 2017, hlm. 112
23 Abdul  Mu’in  Salim,  Fiqih  Syiasah:  Konsep  Kekuasaan  Politik  dalam  al-Qur’an  (Jakarta: Raja Garapindo, 2012), hlm. 52
24 Al-Ghazali, Etika  Berbahasa  :  Nasihat-Nasihat  Imam  Al-Ghazaki, penerjemah  Arief  B. Iskandar (Bandung; pustaka Hidayah, 19980), hlm. 23
25 Dedn  Faturahman  dan  Wawan  Sobari,  Pengantar  Ilmu  Politik  (Malang:  Universitas Muhammadiyah Malang, 2012), hlm. 21
26 Moh Kusnardi dan Bintan  R Saragih, Ilmu Negara (Jakarta: Gaya Media Prataman, 2010), hlm. 115
27 Barbara  Goodwin, Using  Political  ideas, ed.  Ke-4  (West  sussex,  England:  Barbara Goodwin, 2003), hlm. 307
28 Max weber., Essay in Sosiology , (HH. Gerth & CW Mills pent.), Oxford University Press, New York, 1946, hlm. 180
Keterangan  yang  menunjukan  betapa  agung  kedudukan  dan  pentingnya kekuasaan,  adlaah  apa  yang  diriwayatkan  dari  Rasulullah  saw,  beliau  bersabda: “wahai  para  pemimpin  Quraisy,  perlakukanlah  rakyat  dan  para  pengikut  kalian dengan  tiga  hal,  yatu:  jika  mereka  minta  kasih  sayang  dari  kalian  maka  kasihlah mereka,  jika  kalian  membuat  keputusan  maka  buatlah  keputusan  yang  adil  dalam urusan mereka, dan buatlah seperti apa yang kalian katakan. Siapa saja yang tidak melakukan  tiga  hal  tersebut,  maka  baginya  laknat  Allah  swt  dan  malaikatnyaNya.
Allah swt tidak akan menerima amalnya baik yang wajib maupun yang sunah”. 29
Menurut teori politik, terutama didasarkan atas konsep dunia metafisika (sufi) serta impikasi etisnya, maka ada hubungan antara kekuasaan dengan agama (syariat). Berbeda  dengan  pemikir-pemikir  Sunni  lainnya  yang  menyandarkan  teori-teori mereka  pada  dokkrin-dokrin  tentang  delegasi  dan  obligasi  dimana  kepatuhan   pada imam  bersumber  dari  perintah  syari’ah,  keputusan  raja  didasarkan  atas  kenyataan bahwa Tuhan memilih raja dan menganugerahkan dengan kekuatan dan cahaya Ilahi ( far-i-Izadi) . 30 Jika Tuhan mengutus  Nabi-nabi  dan memberi mereka wahyu,  ia juga mengutus  Raja-raja  dan  memberkati  mereka  dengan  “ far-i-Izadi” .  Keduanya mempunyai  tujuan  yang  sama,  yaitu  kesejahteraan  umat  manusia,  tentunya  dengan system  ekonomi  syariah.  Hal  ini  menunjukkan  adanya  hubungan  simbiotik  antara Nabi dan Raja dan antara wahyu dan far-i-Izadi. 31
Pemikiran  bahwa  agama  dan  politik  (kekuasaan),  dunia  dan  akhirat mempunyai kaitaan yang tidak dapat dipisahkan. Agama adalah dasar dan kekuasaan politik adalah penjaganya. 32 Oleh karena itu,  agama dan politik saling bergantungan (simbiosis).  Agama  tidak  sempurna  kecuali  dengan  dunia.  Kekuasaan  dan  agama adalah saudara kembar seperti dua bersaudara yang dilahirkan dari perut yang sama,
29 HR. Ibnu Abbas
30 Siti  Komariyah, Konsep  Kekuasaan  dalam  Islam ,  (Skripsi  Porgam  studi  Jinayah  Syiayah Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 1428 H/2007 M)), hlm.  16
31 Ibid.
32 Inu Kencana Syafii, al-Qur’an dan Ilmu Politik (Jakarta: Renika Cipta, 2005), hlm. 90
oleh  karena  itu  raja-raja  harus  dipatuhi  dan  diikuti  sesuai  dengan  perintah  Tuhan (Allah). 33 Sebagimana firman Allah swt surah an-Nisa ayat 59 sebagai berikut 34 :
                                                                                                                                
                                                                                           
Artinya: Hai  orang-orang  yang  beriman,  taatilah  Allah  dan  taatilah  Rasul  (Nya), dan  ulil  amri  di  antara  kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat tentang  sesuatu,  maka  kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (al-Quran)  dan  Rasul (sunnahnya),  jika  kamu  benar-benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari kemudian.  Yang  demikian  itu  lebih  utama  (bagimu)  dan  lebih  baik akibatnya. 35
Ayat  diatas  ungkapan ulil  amri ,  dapat  ditafsirkan  sebagai  “bayangan  Tuhan  dimuka bumi”.  Kata  ulil  amri  diatas  semakna  dengan  kata  “mulk”,  dalam  ayat  ini  tidak mengunakan  kata  imamah  atau  khilafah.  Ini  mungkin  dilihat  sebagai  kata  generik, atau karena logika situasional dimana transformasi politik radikalyang dilakukan oleh sultan-sultan  saljuk  memaksa  para  pemikir  politik  memberikan  justifikasi.  Adanya khilafah  bukan  hanya  tuntutan  yang  didasarkan  atas  wahyu  sebagaimana dikemukakan para fuqaha, tapi juga atas pertimbangan rasional, dalam arti pemikiran filsafat. 36
Dari  kajian  yang  dilakukan  tehadap  pemikiran  politik  sunni,  tidak  diperoleh keterangn  teori  mereka  mengenai  sumber  kekuasaan  bagi  kepala  negara.  Apakah menurut  teori  ketuhanan,  teori  kekuatan,  dan  atau  teori  kontrak  soisial.  Untuk mengetahui hal ini hanya bisa dipahami berdasarkan tafsiran terhadap pemikiran dan
33 Anak Rantauan,
Sumber
Kekuasaan
dalam Islam , lihat http://mybloogelelktro.blogspot.com/2018/02/makalah-fiqh-siyasah-sumber- kekuasaan_18.html.diakses tgl 17 agutus 2018
34 Suyuthi  Pulungan, Fiqh  Siyasah  :  Ajaran,  Sejarah  Dan  Pemikiran, (Jakarta:  RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 237
35 Departemen Agama RI, Al-Qur’an,…, hlm. 128 36 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah,…, hlm. 238; Siti Komariyah, Konsep Kekuasaan,…., hlm. 17
gagasan mereka mengenai proses terbentuknya negara, cara pemilihan kepala negara dan pemberhentian kepala negara. 37
Menurut teori ketuhanan, teori kekuasaan berasal dari Tuhan ( Divine Rights of Kings). 38 Penguasa  bertahta  atas  kehendk  Tuhan  sebagai  pemberi  kekuasaan kepadanya. 39 Teori  kekuatan adalah  suatu  teori  yang  mengatakan  kekuasaan  politik diperoleh melalui kekuatan dalam persaingan kelompok. Negara dibentuk oleh pihak yang  menang,  dan  kekuatanlah  yang  membentuk  kekuasaan  dan  pembuat  hukum. 40
Menurutnya  masyarakat  manusia  memerlukan al-wazi’ pemimpin)  untuk melaksanakan  kekuasaan  dan  memperbaiki  kehidupan  masyarakat  dan  mecegah perbuatan  aniaya  diantara  sesama.  Pemimpin  di  ikuti  karena  memiliki  kekuatan  dan pengaruh  atas  masyarakatnya.  Hubungan  sosial  masyarakatnya  berdasarkan hubungan  keturunan  yang  disebutnya  ‘ ashabiyat (solidaritas  kelompok)  sebagai perekat kekuatan kelompok itu. Dengan demikian suatu daulah (pemerintahan) dapat terbentuk  apabila  suatu  kelompok  masyarakat  mampu  mengalahkan  kelompok masyarakat lainnya. 41 Dan dengan kemenangan itu ia memperoleh kekuasaan politik.
Sedngkan  teori  kontrak  sosial  adalah  suatu  teori  yang  menerangkan  kekuasaan diperoleh melalui perjanjian masyarakat. 42 Artinya kekuasaan politik bersumber dari rakyat, dan legitimasinya melalui perjanjian masyarakat. Dengan kata lain terjadinya penyerahan kekuasaan oleh anggota masyarakat kepada seseorang atau lembaga. 43
Melihat  kepada  ketiga  teori  tersebut,  tampaknya,  Al-Baqillani,  Al-Baghdadi, Al-Mawardi,  Al-Juwaini  dan  Ibn  Khaldun  mungkin  ditarik  kepada  teori  kontrak
37 Ibid., hlm. 265
38 Musdah  Mulia, Negara  Islam;  Pemikiran  Politik  Husain  Haikal. (Jakarta:  Paramadina.: 2001), hlm. 65
39 Jamal Al-Banna, Al-Ushul al-Fikriyyah lid- Daulah, al-Islamiya. (Kairo: Dār Thabā’ah al- Hadītsah, 1979), hlm. 9
40 Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara, ( Jakarta . UI Press, 1990), hlm. 5-16 41 Masykuri  Abdilah, Gagasan  dan  Tradisi  Bernegara  dalam  Islam:  Sebuah  Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern, (Tashwirul Afkar, No. 7, Th. 2000), hlm. 103
42 Hendra Meygautama, Legislasi Hukum Islam Melalui Mekanisme Syura, (ISLAMIA, Majalah  Pemikiran  dan  Peradaban  Islam, Vol II  No. II. 2009),  hlm.  110.  Bandingkan dengan Muhammad Alim, Asas-Asas Negara Hukum Modern. (Jokyakarta: LKIS, 2010), hlm. 316.
43 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah,…, hlm. 266
sosial.  Artinya,  sumber  kekuasaan  bagi  mereka  berasal  dari  masyarakat.  Karena gagasa  mereka  tentang  proses  terbentuknya  negara  adalah  atas  dasar  kehendak manusia  sebagai  makhluk  sosial  atau  makhluk  politik  untuk  berkumpul  di  suatu tempat  dalam  rangka  kerjasama  dan  tolong-menolong  untuk  memenuhi  kebutuhan hidup. Tapi tabiat manusia yang demikian mereka kaitkan dengan keyakinan agama. Sebagai  ciptaan  dan  kehendak  Tuhan  atas  manusia.  Dalam  kerjasama  itu   mereka memerlukan seorang pemimpin yang akan mengatur urusan mereka. Untuk tampilnya seorang  pemimpin  yang  akan  menurut  para  tokoh  itu  harus  diangkat  melalui pemilihan  oleh  ahl  al-Aqd  wa  al-Halli  yang  disertai  dengan  baiat  atau  persetujuan masyarakat.  Hal  ini  merupakan  “perjanjian  sosial”  di  antara  dua  belah  pihak  atas dasar  sukarela.  Tapi  tidak  jelas  apakah  anggota  lembaga  pemilih  itu  bersifat perwakilan  atau  diangkat  oleh  rakyat.  Yang  dapat  dipahami  mengenai  pemilih sebagai  anggota  masyarakat  terkemuka  dan  berpengaruh,  bersepakat  atas  sesuatu, maka rakyat akan mentaatinya.
Menurut  Ibn  Abi  Rabi’  sebagaiman  dikutip  Suyuthi,  model  ini  lebih  dekat ditarik kepada teori ketuhanan. Hal ini didasarkan pada pendapatnya bahwa Allah swt mengangkat  penguasa-penguasabagi  masyarakat.  Penguasa-penguasa  itu  mendapat pancara  Ilahi  dan  menetapakn  mereka  dengan  karamah-Nya.  Sebab  ia  tidak menyinngung  apakah  seorang  penguasa  yang  mendapat  pancaran  Ilahi  dan menetapkan  mereka  dengan  karamah-Nya.  Sebab  ia  tidak  menyinggung  apakah seorang penguasa  yang  mendapat  pancaran  Ilahi ditetapkan memalui pemilihan atau penunjukan.  Dengan  demikian  sumber  kekuasaan  kepala  negara  bukan  berasal  dari rakyat,  melainkan  datang  dari  Allah  swt  yang  melimpahkanNya  kepada  sejumlah kecil orang pilihan. 44
Pemikiran  filosisnya,  bahwa  Allah  swt  didunia  ini  telah  memilih  dua kelompok  dari  kalangan  manusia.  Mereka  adalah  para  nabi  yang  bertugas  untuk memberikan  petunjuk  kepada  para  hamba-hamba  Allah  swt  mengenai  tata  cara
44 Ibid., hlm. 269
beribadah kepada-Nya, dan memberikan keterangan kapada mereka jalan yang lurus ditempuh. 45 Allah  swt  juga  telah  memilih  para  penguasa  untuk  menjaga  hamba- hamba Allah swt dari penganiayaan sebagian yang lain. 46 Kekuasaan mereka adalah alat  untuk  menetapkan  dan  membatalkan.  Kemaslahatan  hidup  makhluk  bergantung kepada  kebijaksanaan  mereka.  Allah  swt  dengan  kekuasaan-Nya  telah  menyediakan tempat  yang  paling  mulia  bagi  mereka. 47 Penguasa  adalah  bayangan  Allah  swt  di muka  bumi,  maka  siapa  saja  yang  diberi  kekuasaan  oleh  Allah  swt  dan  dijadikan bayangan-Nya  dibumi  wajib  bagi  para  makhluk  untuk  mencintai,  mamatuhi  dan mentaatinya. Mereka tidak boleh membangkang dan menentangnya selama penguasa itu masih berada dijalan yang benar yaitu mengikuti syari’at Islam. 48

## Ekonomi Syariah
Pemenuhan  kebutuhan  hidup  masyarakat  harus  menyentuh  semua  lapisan masyarakat  baik  kebutuhan  primer,  sekunder  maupun  tersier  sesuai  dengan kemampuan  tiap  individu.  Dalam  hal  ini  Islam  mengarahkan  bagaimana barang- barang  ekonomi  tersebut  bisa  diperoleh secara  cukup  untuk  memenuhi  kebutuhan masyarakat.  Untuk  itu  menunjukkan  pentingnya  seseorang  untuk  dapat  bekerja mencari rezeki. 49 Banyak ayat-ayat al-Qur’an dan hadis yang menjelaskan mengenai pentingnya  seseorang  harus  bekerja.  Dalam  suatu  peristiwa  Rasulullah  saw menyalami  tangahn  Sa’ad  bin  Mua’adz  yang  dirasakannya  kasar  kemudian  ditanya lalu  Sa’ad  menjawab  bahwa  dia  selalu  bekerja  memenuhi  kebutuhannya  dengan mengayunkan  kapak.  Kemudian  rosulullah  menciumi  tangan  Sa’ad  seraya menyatakan  bahwa  “Inilah  dua  telapak  tangan  yang  disukai  oleh  Allah  swt”  dan
45 Siti Komariyah, Konsep Kekuasaan,…., hlm. 19 46 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah,…, hlm. 29
47 Ibid., hlm. 31 48 Al-Ghazali, Etika Berbahasa,…, hlm. 25; Siti Komariyah, Konsep Kekuasaan,…., hlm. 27 49 Ganzdy, Politik  Ekonomi  Islam ,  lihat  http://ganzdy.blogspot.com/2015/07/makalah-politik- ekonomi-islam.html.diakses tgl 17 agustus 2018
Rasulullah  juga  bersabda:  “ Tidaklah  seseorang  makan  sesuap  saja  yang  lebih  baik, selain ia makan dari hasil kerja tangannya sendiri ”. 50
Pandangan  Islam  terhadap  masalah  kekayaan  berbeda  dengan  pandangan Islam  terhadap  masalah  pemanfaatan  kekayaan.  Menurut  Islam,  sarana-sarana  yang memberikan  kegunaan  (utility)  adalah  masalah  tersendiri,  sedangkan  perolehan kegunaan  (utility)  adalah  masalah  lain. 51 Karena  itu  kekayaan  dan  tenaga  manusia, dua-duanya  merupakan,  sekaligus  sarana  yang  bisa  memberikan  kegunaan  (utility) atau  manfaat  sehingga,  kedudukan  kedua-duanya  dalam  pandangan  Islam,  dari  segi keberadaan  dan  produsinya  dalam  kehidupan,  berbeda  dengan  kedudukan pemanfaatan serta tata cara perolehan manfaatnya. 52
Karenanya, Islam  juga  ikut  campur  tangan  dalam  masalah  pemanfaatan kekayaan dengan  cara  yang  jelas.  Islam,  misalnya  mengharamkan  beberapa pemanfaatan  harta  kekayaan,  semisal  khamer  dan  bangkai.  Sebagaimana  Islam  juga mengharamkan  pemanfaatan  tenaga  manusia,  seperti  dansa,  (tari-tarian)  dan pelacuran. 53 Islam  juga  mengharamkan  menjual  harta  kekayaan  yang  haram  untuk dimakan,  serta  mengharamkan  menyewa  tenaga  untuk  melakukan  sesuatu  yang haram  dilakukan.  Ini  dari  segi  pemanfaatan  harta  kekayaan  dan  pemanfaatan  tenaga manusia.  Sedangkan  dari  segi  tata  cara  perolehannya,  Islam  telah  mensyariatkan hukum-hukum  tertentu  dalam  rangka  memperoleh  kekayaan,  seperti  hukum-hukum berburu,  menghidupkan  tanah  mati,  hukum-hukum  kontrak  jasa,  industry  serta hukum-hukum waris, hibbah, dan wasiat. 54
Oleh  sebab  itu,  Islam  telah  memberikan  pandangan  (konsep)  yang  sangat jelas  tentang sistem  ekonomi. 55 Selain  itu  Islam  telah  menjadikan  pemanfaatan
50 HR. Baihaqi
51 Rachmat Syafei, Fiqih Muamalat Cetakan 3 , (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 22.
52 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 73-76.
53 Asyaraf Muhammad Dawwabah, Meneladani Bisnis Rasulullah , ( Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2008), hlm. 2
54 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah , (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 19.
55 Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), hlm. 11
kekayaan  serta  dibahas  dalam  ekonomi. 56 Sementara,  secara  mutlak Islam  tidak menyinggung  masalah  bagaiamana  cara  memproduksi  kekayaan  dan  faktor  produk yang bisa menghasilkan kekayaan. Inilah hukum yang hakiki. Ekonomi Islam adalah kegiatan  ekonomi  dalam  memenuhi  kebutuhan  hidup,  mencari  harta  dan memanfaatkannya sesuai dengan syariat Islam.
Secara  umum  prinsif-prinsif    dasar  dari  ekonomi  Islam  yang  kita  kenal sekarang ini meliputi: 57
1. Bertujuan  untuk  mencapai  masyarakat  yang  sejahtera,  baik  didunia  dan diakhirat. 58
2. Hak milik relatif perorangan diakui sebagai  usaha dan kerja secara halal dan dipergunakan untuk hal-hal yang halal pula. 59
3. Dilarang menimbun harta benda dan menjadikannya terlantar
4. Dalam harta benda itu, terdapat hak untuk orang miskin yang selalu meminta, karena itu, harus dinafkahkan sehingga dicapai pembagian rezeki. 60
5. Pada batas tertentu, hak milik relatif tersebut dikenakan zakat
6. Perniagaan diperkenankan, tetapi riba dilarang
7. Tiada  perbedaan  suku  dan  keturunan  dalam  bekerjasama  dan  yang  menjadi ukuran perbedaan adalah prestasi kerja. 61
Sedangkan prinsip dasar perilaku ekonomi Islam diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Prinsip-prinsip produksi. Kata produksi telah menjadi kata Indonesia, setelah diserap di dalam pemikiran ekonomi bersamaan dengan kata “distribusi” dan
56 Abdul  Sami  Al-Mishri, Pilar-pilar  Ekonomi  Islam (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar,  2006), hlm. 23 57 Veithzai Rivai dan Andi Bukhari, Islamic Economic, (Jakarta: Bumi Aksara,2009), hlm. 20- 21 58 Sukarwo  Wibowo  dan  Dedi  Supriadi, Ekonomi  Mikro  Islam, (Bandung:  Pustaka  Setia, 2013), hlm. 67
59 Abd.  Shomad, Hukum  Islam:  PeenormaanPrinsip  Syariah  dalam  Hukum  Islam, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 76-77
60 Nugraha  Hadi  Kusuma, Konsep  Dasar  Ekonomi  Islam ,  (Makalah  Program  Studi  Ekonomi Syariah  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  Institut  Agama  Islam  Negeri  Pekalongan  (IAIN Pekalongan), 2017), hlm. 6
61 Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 259
“konsumsi”.  Didalam  kamus  Inggris-Indonesia,  kata  “ Production” secara linguistik mengandung arti penghasilan. 62 Sedangkan menurut Asep Mulyana dalam  bukunya  yang  berjudul Kamus  Lengkap  Ekonomi, menjelaskan produksi  sebagai produce yang  artinya  memproduksi  atau  menghasilkan. 63
Adapun tujuan daripada  manusia melakukan kegiatan produksi  secara umum adalah  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  pokok  semua  individu  dan setiap  orang  agar  memiliki  standar  hidup  yang  manusiawi,  terhormat  dan sesuai  dengan  martabat  manusia  sebagai  makhluk  ciptaan  Tuhan. 64 Pada umumnya, barang-barang itu belum mempunyai kegunaan sebelum dikerjakan oleh  manusia.  Usaha  membuat  suatu  barang  menjadi  berguna  atau  lebih berguna  untuk  memenuhi  kebutuhan  tersebut  disebut  dengan  produksi. Dengan  kata  lain,  produksi  itu  adalah  setiap  usaha  membuat  suatu  barang menjadi  berguna  atau  lebih  berguna  untuk  memenuhi  kebutuhan  manusia. 65
Kegiatan  produksi  merupakan  kegiatan  ekonomi  yang  memadukan  berbagai kekuatan  melalui  suatu  proses  tertentu  yang  dilakukan  secara  terus-menerus oleh suatu lembaga usaha. Perpaduan kekuatan tersebut, misalnya modal serta kewirausahaan. Dengan demikian, produksi bertujuan untuk memberikan nilai lebih  pada  barang  dan  jasa  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  manusia. 66
Produksi,  distribusi,  dan  konsumsi  merupakan  tiga  serangkai  dari  kegiatan ekonomi. Ketiganya saling memengaruhi. Namun, produksi menempati posisi kunci.  Tidak  akan  ada  distribusi  tanpa  adanya  produksi,  dan  siapapun  tidak dapat mengonsumsi barang yang diperlukannya jika ia sendiri atau orang lain
62 Muhammad Alim, Pengantar Ilmu Ekonomi Islam, (Bandung: Pustaka, 2007), hlm. 73.
63 Asep Mulyana, Kamus Lengkap Ekonomi, (Jakarta: Mega Aksara, 2009), hlm. 402.
64 Muhammad Alim, Pengantar Ilmu,…, hlm. 74.
65 Ibid., hlm. 74.
66 Ibid., hlm. 75
tidak  memproduksinya.  Jadi,  pangkal  kehidupan  ekonomi  adalah  produksi. 67
Adapun yang menjadi prinsip-prinsip dari produksi adalah sebagai berikut 68 :
a) Barang  dan  jasa  yang  haram  dilarang  untuk  diproduksi  ataupun  di pasarkan
b) Dilarang  melakukan  kegiatan  produksi  yang  mengarah  kepada kezaliman
c) Proses  produksi  harus senantiasa mempertimbangkan aspek  ekonomi, mental, dan kebudayaan
d) Prinsip kesejahteraan. 69
e) Prinsip  kebersamaan  dengan  tujuan  produksi  swasembada  individu dan masyarakat luas
f) Tidak  melakukan  penimbunan  barang  dengan  maksud  untuk  meraih keuntungan besar. 70
2. Prinsip-prinsip Konsumsi
Adapun  yang  menjadi  prinsip-prinsip  ekonomi  adalah  sebagai  berikut seperti: 71
a) Prinsip halalan  thayyibah .  Artinya,  Islam  melarang  mengkonsumsi barang-barnag yang tidak bermanfaat
b) Prinsip kesederhanaan, tidak berlebih-lebihan dan kebutuhan terhadap barang konsumsi harus diteliti terlebih dahulu. 72
c) Prinsip  moralitas.  Dalam  pemenuhan  kebutuhan,  konsumen  tidak hanya  mementingkan  kebutuhan  yang  bersifat  material  semata,  tetapi juga kebutuhan yang bersifat spiritual. 73
67 Ibid., hlm. 76
68 Mustafa  Edwin  Nasution, Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam ,  (Jakarta:  Kencana,  2006), hlm 104 69 Muhammad Alim, Pengantar Ilmu,…, hlm. 77-78
70 Mustafa  Edwin  Nasution,dkk. Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam ,  (Jakarta:  Kencana, 2007), hlm. 108
71 Juhya S. Pradja, Ekonomi Syariah , (Pustaka Setia, Bandung, 2012), hlm. 90.
72 Eko Suprayitno, Ekonomi Islam , (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005), hlm. 92-94
d) Prinsip kemurahan hati
e) Prinsip  keseimbangan.  Aturan  dan  kaidah  berkonsumsi  dalam  sistem ekonomi  Islam  menganut  paham  keseimbangan  dalam  berbagai aspek. 74

## 3. Prinsip-prinsip distribusi
Adapun prinsip-prinsip distribusi meliputi hal-hal sebagai berikut seperti: 75
a) Islam menghendaki mekanisme pasar dengan bentuk persaingan sempurna
b) Dalam  rangka  melindungi  hak  pembeli  dan  penjual,  Islam  membolehkan bahkan mewajibkan pemerintah untuk melakukan interview pasar. 76
c) Monopoli,  duopoli,  oligopoli  dalam  artian  hanya  ada  satu  penjual,  dan penjual atau beberapa penjual tidak dilarang keberadaanya selama mereka tidak mengambil keuntungan diatas keuntungan normal. 77
Ketujuh prinsif dasar dan ketiga prinsif dasar perilaku ekonomi Islam sulit diterapkan tanpa  adanya  regulasi  dan  peraturan  yang  mengikat  dan  memaksakan  menerapkan prinsif tersebut, inilah perlunya kekuasaan dalam ekonomi Islam agar bisa diterapkan dan ditegakkan.

## Negara dan Ekonomi Syariah
Negara  mengintervensi  aktifitas  ekonomi  untuk  menjamin  adaptasi  hukum islam  yang  terkait  dengan  aktifitas  ekonomi  masyarakat  secara  lengkap.  Negara dipandang ikut serta dalam ekonomi islam yang mana untuk menyelaraskan dalil-dali yang ada di dalam nash. Disamping itu Negara dituntut untuk membuat suatu aturan-
73 Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam , (Yogyakarta, Dana Bhakti Prima Yasa, 2007), hlm. 44.
74 Muhammad Alim, Pengantar Ilmu,…, hlm 81-83.
75 Juhya S. Pradja, Ekonomi Syariah ,.., hlm. 90.
76 Adiwarman,  Karim, Ekonomi  Mikro  Islami ,  (Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo  Persada  2007), hlm. 58
77 Muhammad  Alim, Pengantar  Ilmu,…, hlm.  83-84;  Rahman,  Afzalur, Doktrin  Ekonomi Islam,. (Yogyakarta:  Penerbit  Dana  Bakti  Wakaf,  1995),  hlm.  93-95,  Lihat  P3EI, Ekonomi  Islam , (Jakarta:  Raja  Grafindo,  2008),  hlm.  274-275;  Nasution,  Mustafa  Edwin, Pengenalan  Ekslusif Ekonomi Islam , (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006),  hlm. 136 - 140
aturan yang belum ada di dalam nash al-Quran, sehingga tidak ada istilah kekosongan hukum.  Disamping  itu,   landasan  kebijakan  pembangunan  ekonomi  diantaranya: tauhid,  keadilan   dan  keberlanjutan.  Selain  itu  kebijakan  ekonomi  menurut  Islam harus  ditopang  oleh  empat  hal,  diantaranya:  Tanggung  jawab  sosial,  kebebasan ekonomi yang terbatas oleh syari’ah, pengakuan multi ownership, dan etos kerja yang tinggi.  Pilar-pilar  pembangunan  ekonomi  Islam  sangat  indah  yakni:  menghidupkan faktor  manusia,  pengurangan  pemusatan  kekayaan,  restrukturisasi  ekonomi  publik, restrukturisasi keuangan, dan perubahan struktural. 78
Secara  terminologis  politik  ekonomi  adalah  tujuan  yang  akan  dicapai  oleh kaidah-kaidah  hukum   yang  dipakai  untuk  berlakunya  suatu  mekanisme  pengaturan kehidupan masyarakat. Sedangkan politik ekonomi Islam adalah suatu jaminan untuk tercapainya  pemenuhan  semua  kebutuhan  hidup pokok  (basic  needs)  tiap  orang secara  keseluruhan  tanpa  mengabaikan  kemungkinan  seseorang  dapat  memenuhi kebutuhan  sekunder  dan  tersiernya  sesuai  dengan  kadar  potensi  yang  dimilikinya sebagai  seorang  individu  yang  hidup  ditengah  komunitas  manusia. 79 Dalam  hal  ini politik  ekonomi  Islam  tidak  hanya  berupaya  untuk  meningkatkan  taraf  kehidupan masyarakat  saja  dalam  suatu  negara  dengan  mengabaikan  kemungkinan  terjamin tidaknya kebutuhan hidup tiap-tiap individu. Politik ekonomi Islam juga tidak hanya bertujuan  untuk  mengupayakan  kemakmuran  individu  semata  tanpa  kendali  tanpa memperhatikan terjamin tidaknya kehidupan tiap individu lainnya. 80
Sistem  politik  ekonomi  Islam  merupakan  seperangkat  instrumen agar  dapat terwujudkan  kehidupan  masyarakat  yang  harmonis.  Namun  cita-cita  ini  sangat  sulit untuk  diwujudkan  mengingat  besarnya  kekuatan  raksasa  dari  ideologi  sekuler  yang menghambat, menghalangi  dan ingin  menghancurkan sistem ekonomi  Islam melalui berbagai  strategi  seperti  pendidikan,  kebudayaan,  ekonomi,  kependudukan,  politik
78 Ganzdy, Politik Ekonomi Islam , lihat http://ganzdy.blogspot.com.diakses tgl 17 agustus 2018
79 Taqiyuddin al-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif , terj. Maghfur Wachid (Surabya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 52-53
80 Eli Yuniasih, Politik Ekonomi Islam , lihat http://www.ekonomiplanner.com/2014/06/politik- ekonomi-islam.html.diakses tgl 17 agustus 2018
dsb.  Beberapa  strategi  yang  diterapkan  imperialis  modern  dalam  menghalangi berkembangnya sistem kehidupan Islam misalnya: budaya non-Islami. 81
Islam  memandang  tiap  orang  sebagai  manusia  yang  harus  dipenuhi  semua kebutuhan  primernya  secara  menyeluruh.   Islam  juga  memandangnya  dengan kapasitas  pribadinya untuk memenuhi  kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai  dengan  kadar  kemampuannya.  Secara  bersamaan  Islam  memandangnya sebagai  orang  yang  terikat  dengan  sesamanya  dalam  dalam  interaksi  tertentu,  yang dilaksanakan  dengan  mekanisme  tertentu,  sesuai  dengan  gaya  hidup  tertentu  pula.
Oleh  karena  itu,  politik  ekonomi  Islam  bukan  hanya  bertujuan  untuk  meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah negara semata, tanpa memperhatikan terjamin tidaknya tiap  orang  menikmati  kehidupan  tersebut.  Islam  telah  mensyariatkan  hukum-hukum ekonomi  pada  tiap  pribadi.  Dengan  itu,  hukum-hukum  syara’  telah  menjamin tercapainya  pemenuhan  seluruh  kebutuhan  primer  tiap  warga  negara  Islam  secara menyeluruh, baik sandang, pangan, papan, jasmani maupun rohani. 82
Islam  mewajibkan  bekerja  tiap  manusia  yang  mampu  bekerja, sehingga  dia bisa  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  primernya  sendiri,  berikut  kebutuhan  orang- orang  yang  nafkahnya  menjadi  tanggungannya. 83 Islam  mendorong  manusia  agar bekerja,  mencari  rezeki  dan  berusaha.  Bahkan  Islam  telah  menjadikan  hukum mencari rezeki tersebut. Adalah fardhu. Allah swt Berfirman surah al-Mulk ayat 15:
                                                                                                        
Artinya: Dialah  yang  menjadikan  bumi  itu  mudah  bagi  kamu,  maka  berjalanlah  di segala  penjurunya  dan  makanlah  sebahagian  dari  rezki-Nya.  dan  hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. 84
81 BelaPendidikan, Politik  Ekonomi  Islam ,  lihat  https://belapendidikan.com/politik-ekonomi- islam/.diakses tgl 17 agustus 2018
82 Endah Kartikasari, Membangun Indonesia Tanpa Pajak dan Utang (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), hlm. 46
83 Taqiyuddin al-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif,… hlm. 53
84 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (Semarang: Toha Putra, 2015), hlm. 956
Negara dan ekonomi Islam itu seperti al-Qur’an dan hadis, saling melengkapi, dalam hal ini pemerintah memegang peranan penting di dalam ekonomi Islam, karena kemajuan  suatu  negara  dapat  dilihat  dari  kesejahteraan  ekonomi  rakyatnya. 85
Beberapa  peran  yang  harus  dimiliki  oleh  pemerintah  terkait  dengan  pengembagan ekonomi kerakyatan sesuai syariah, diantaranya adalah sebagai berikut:

## 1) Negara Bertanggung Jawab dalam Menyejahterakan Ummat.
Islam  menentukan  fungsi  pokok  negara  dan  pemerintah  dalam  bidang ekonomi,  yaitu  menghapuskan  kesulitan  ekonomi  yang  dialami  rakyat,  memberi kemudahan  pada  akses  pengembangan  ekonomi  kepada  seluruh  lapisan  rakyat  dan menciptakan  kemakmuran.  Al-Qur’an  memaklumatkan  visi  negara  dalam  bidang ekonomi seperti dalam surag Thaha ayat 118-119 sebagai berikut:
                                                                          
Artinya: Sesungguhnya  kamu  tidak  akan  kelaparan  di  dalamnya  dan  tidak  akan telanjang.  Dan  Sesungguhnya  kamu  tidak  akan  merasa  dahaga  dan  tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya. 86
Dalam  kaitan  ini,  dapat  di  uraikan  bahwa  tanggungjawab  sosial  ekonomi  negara kepada  ummat  adalah: ”Tanggungjawab  penguasa  adalah  membantu  rakyat  ketika mereka  mengahadapi  kelangkaan  pangan,  kelaparan  dan  penderitaan,  khususnya ketika  terjadi  kekeringan  atau  ketika  harga  tinggi  sampai  rakyat  mendapat penghasilan  kembali,  karena  dalam  keadaan  tersebut  sulit  bagi  mereka  memenuhi dua tujuan tersebut.  Dalam kondisi tersebut negara harus memberi makanan kepada rakyat  dan  memberikan  bantuan  keuangan  kepada  mereka  dari  kekayaan  negara supaya mereka dapat meningkatkan pendapatan mereka”. 87
85 Adiwarman  A. Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam ,  (Jakarta: Rajawali Pers,  2004), hlm. 21
86 Departemen Agama RI, Al-Qur’an,…, hlm. 490
87 Ganzdy, Politik Ekonomi Islam , lihat http://ganzdy.blogspot.com.diakses tgl 17 agustus 2018
Imam  Al-Mawardi  mengatakan sebagaimana  dikutip Gadzy  menyebut beberapa tanggungjawab pemerintah (nagara atau penguasa) dalam kebijakan bidang ekonomi: 88
a. terciptanya lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi.
b. pemungutan  pendapatan  dari  sumber-sumber  yang  tersedia    dan menaikkan  pendapatan  dengan  menetapkan  pajak  baru  bila  situasi menuntut demikian.
c. penggunaan  keuangan  negara  untuk  tujuan-tujuan  ya  ng  menjadi kewajiban negara.
2) Negara  Bertanggung  Jawab  Menyelenggarakan  Kebijakan  Ekonomi Islam
Pemerintahan  Islam  dimasa  Rasulullah  saw  hingga  para  fukoha,  praktik penyelenggaraan kebijakan ekonomi diatur dengan sedemikian rupa melalui beberapa instrumen kelembagaan yang terkait seperti Baitul Maal . Bait al-Mal adalah institusi moneter  dan  fiskal  Islam  yang  berfungsi  menampung,    mengelola  dan mendistribusikan  kekayaan  negara  untuk  keperluan  kemaslahatan  ummat. 89
Keberadaan  baitul  maal  pertamakali  adalah  sejak  setelah  turun  wahyu  yang memerintahkan  Rasulullah  saw  untuk  membagikan  ghanimah  dari  perang  Badr sebagaimana  Allah  swt  ceritakan  dalam  al-Qur’an  surah  al-Anfal  ayat  1  sebagai berikut:
                                                                                                                 
                                
Artinya: Mereka  menanyakan  kepadamu  tentang  (pembagian)  harta  rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, 90 oleh  sebab  itu  bertakwalah  kepada  Allah  dan  perbaikilah  perhubungan  di
88 Ibid.; Imam Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 246
89 Muhammad Shalahuddin, Politik Ekonomi Islam Negara Khilafah , al-Wa’ie XII (5-3 Juli, 2012), hlm. 15
90 Maksudnya: pembagian harta rampasan itu menurut ketentuan Allah dan RasulNya.
antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. 91
Ketentuan  Allah  tersebut  menunjuk  Rasulullah  saw  sebagai  pihak  yang  berwenang membagikan  ghanimah  dan  menyimpan  sebagiannya,  yaitu  seperlima  bagian  untuk diri  dan  keluarganya  serta  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan  ibnu  sabil,  ini juga sudah Allah swt sebutkan dalam surah al-Anfal ayat 41 sebagai berikut:
                                                                                                                  
                                                                                                                                                      
Artinya: Ketahuilah,  Sesungguhnya  apa  saja  yang  dapat  kamu  peroleh  sebagai rampasan  perang, 92 Maka  Sesungguhnya  seperlima  untuk  Allah,  rasul, kerabat  rasul,  anak-anak  yatim,  orang-orang  miskin  dan  ibnussabil, 93 jika kamu  beriman  kepada  Allah  dan  kepada  apa 94 yang  kami  turunkan  kepada hamba  kami  (Muhammad)  di  hari  Furqaan, 95 yaitu  di  hari  bertemunya  dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 96
Praktik pengumpulan dan pendistribusian harta yang dilakukan Rasulullah saw inilah yang  kemudian  menjadi  cikal  bakal  baitul  maal.    Pada  praktiknya,  institusi pengumpulan  dan  pendistribusian  harta  dimasa  Rasulullah  saw  belumlah  berupa organisasi  yang  kompleks,  melainkan  Rasulullah  saw  dibantu  oleh  beberapa
91 Departemen Agama RI, Al-Qur’an,…, hlm. 260 92 Yang  dimaksud  dengan  rampasan  perang  (ghanimah)  adalah  harta  yang  diperoleh  dari orang-orang  kafir  dengan  melalui  pertempuran,  sedang  yang  diperoleh  tidak  dengan  pertempuran dinama fa'i. pembagian dalam ayat Ini berhubungan dengan ghanimah saja. Fa'i dibahas dalam surat al- Hasyr
93 Maksudnya:  seperlima  dari  ghanimah  itu  dibagikan  kepada:  a.  Allah  dan  RasulNya.  b. kerabat  Rasul  (Banu  Hasyim  dan  Muthalib).  c.  anak  Yatim.  d.  fakir  miskin.  e.  Ibnussabil.  sedang empat-perlima dari ghanimah itu dibagikan kepada yang ikut bertempur.
94 Yang dimaksud dengan apa ialah: ayat-ayat Al-Quran, malaikat dan pertolongan.
95 Furqaan  ialah:  pemisah  antara  yang  hak  dan  yang  batil.  yang  dimaksud  dengan  hari  Al Furqaan ialah hari jelasnya kemenangan orang Islam dan kekalahan orang kafir, yaitu hari bertemunya dua  pasukan  di  peprangan  Badar,  pada  hari  Jum'at  17  Ramadhan  tahun  ke  2  Hijriah.  sebagian Mufassirin berpendapat bahwa ayat Ini  mengisyaratkan kepada hari permulaan Turunnya Al-Quranul Kariem pada malam 17 Ramadhan.
96 Departemen Agama RI, Al-Qur’an,…, hlm. 267
sahabatnya  untuk  mencatat  pemasukan  dan  pengeluarannya.    Pada  kenyataannya harta baitul maal dimasa Rasulullah saw langsung dibagikan kepada yang berhak dan untuk  kemaslahatan  ummat  bahkan  bagian  dirinya  dan  keluarganya  sendiripun seringkali dilepaskan untuk yang lebih membutuhkan dan untuk kepentingan ummat. Salah  seorang  sekretaris  Nabi  saw,  Handhalah  bin  Syafiy  meriwayatkan  Rasulullah saw bersabda: ”Tetapkanlah dan ingatkanlah aku (laporkanlah kepadaku) atas segala sesuatunya.    Hal  ini  beliau  ucapkan  tiga  kali.    Handhalah  berkata:  ”suatu  saat pernah  tidak  ada  harta  atau  makanan  apapun  padaku  (di  baitul  maal)  selama  tiga hari, lalu aku laporkan pada Rasulullah (keadaan tersebut).  Rasulullah sendiri tidak tidur  dan  di  sisi  beliau  tidak  ada  apapun”. Pada  tahun  pertama  kekhalifahan  Abu Bakar, keadaan seperti  itu berlangsung sama. Jika datang harta dari berbagai  daerah taklukan  langsung  dibawa  ke  Masjid  Nabawi  dan  langsung  dibagikan.    Tetapi  pada tahun kedua, pemasukan harta jauh lebih besar sehingga Abu Bakar pun menjadikan sebagian ruang dirumahnya sebagai pusat penampungan dan pendistribusian harta itu untuk kemaslahatan kaum muslimin. 97
Di  era  kekhalifahan  Umar  bin  Khathab,  perluasan  kekuasaan  wilayah  Islam berkembang  pesat.  Persia  dan  Romawi  berhasil  ditaklukan,  maka  semakin  besar volume  pundi-pundi  kekayaan  yang  mengalir  ke  Madinah.    Khalifah  Umar  pun memerintahkan untuk membangun tempat khusus sebagai tempat penampungan harta itu  sekaligus  ia  menyusun  struktur  organisasi  untuk  mengurus  aktivitas    bait  al-Mal tersebut. Hal ini akan terlaksana jika penguasanya adalah orang yang paham dengan Islam,  atau  minimal  pembuat  kebijakan  dalam  hal  ini  anggota  legislatifnya  orang yang  mengamalkan  syariat  Islam.  Sehingga  diharapkan  nantinya  membuat  undang- undang  dan  peraturan  serta  kebijakan  lebih  membela  ekonomi  keumatan  (ekonomi Islam). 98
97 Imam Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam ,…, hlm. 246-247; Ganzdy, Politik Ekonomi Islam , lihat http://ganzdy.blogspot.com.diakses tgl 17 agustus 2018
98 Ibid.

## Kesimpulan
Politik  Islam  dan  sistem  politik  ekonomi  Islam  merupakan  seperangkat  instrumen agar  ekonomi  dapat  di  wujudkan  ekonomi  Islam  demi  kesejahteraan  umat  dan keharmonisan  sesamanya.  Namun  cita-cita  ini  sangat  sulit  untuk  diwujudkan mengingat  besarnya  kekuatan  raksasa  dari  ideologi  sekuler  yang  menghambat, menghalangi  dan  ingin  menghancurkan  sistem  ekonomi  Islam  melalui  berbagai strategi  seperti  pendidikan,  kebudayaan,  ekonomi,  kependudukan,  politik  dsb. Beberapa  strategi  yang  diterapkan  imperialis  modern  dalam  menghalangi berkembangnya  sistem  kehidupan  Islam  misalnya:  budaya  non-Islami.  Negara  dan ekonomi  Islam  itu  seperti  al-Qur’an  dan  hadis,  saling  melengkapi,  dalam  hal  ini pemerintah  memegang  peranan  penting  di  dalam  ekonomi  Islam,  karena  kemajuan suatu negara dapat dilihat dari kesejahteraan ekonomi rakyatnya.

## Daftar Pustaka
‘Ali  ‘Abd  al-  Raziq ,  al-Islam  wa  Usul  al-hukm ,  terj.  M.  Zaid  Su’di,  (Yogyakarta:
Jendela, 2002)
Abd.  Shomad, Hukum  Islam:  PeenormaanPrinsip  Syariah  dalam  Hukum  Islam,
(Jakarta: Kencana, 2010)
Abdul  Mu’in  Salim,  Fiqih  Syiasah:  Konsep  Kekuasaan  Politik  dalam  al-Qur’an (Jakarta: Raja Garapindo, 2012)
Abdul Qadir Auda, Al-Islam wa Audha’una As-Siyasiyah (Islam dan Kondisi Politik Kita) , (Kairo : Al-Mukhtar Al-Islami, t.th)
Abdul  Sami  Al-Mishri, Pilar-pilar  Ekonomi  Islam (Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar, 2006)
Adiwarman  A.  Karim, Bank  Islam  Analisis  Fiqih  dan  Keuangan, (Jakarta:  PT  Raja Grafindo Persada, 2016)
Adiwarman  A.  Karim, Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam, (Jakarta:  Rajawali  Pers, 2004)
Adiwarman  Karim, Ekonomi  Mikro  Islami ,  (Jakarta  :  PT  Raja  Grafindo  Persada 2007)
Albert  Hourani, Pemikiran  Liberal  di  Dunia  Arab ,  terj.  Suparno,  dkk.,  (Bandung: Mizan, 2004)
Al-Ghazali, Etika Berbahasa : Nasihat-Nasihat Imam Al-Ghazaki, penerjemah Arief B. Iskandar (Bandung; pustaka Hidayah, 19980)
Ali Abd al-Raziq, Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam , Bandung, Pustaka, 1985 Anak Rantauan, Sumber Kekuasaan dalam Islam , lihat http://mybloogelelktro.blogspot.com/2018/02/makalah-fiqh-siyasah-sumber- kekuasaan_18.html.diakses tgl 17 agutus 2018
Asep Mulyana, Kamus Lengkap Ekonomi, (Jakarta: Mega Aksara, 2009)
Asyaraf Muhammad Dawwabah, Meneladani Bisnis Rasulullah , (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2008)
Barbara  Goodwin, Using  Political  ideas, ed.  Ke-4  (West  sussex,  England:  Barbara Goodwin, 2003)
BelaPendidikan, Politik  Ekonomi  Islam ,  lihat  https://belapendidikan.com/politik- ekonomi-islam/.diakses tgl 17 agustus 2018
Dedn  Faturahman  dan  Wawan  Sobari,  Pengantar  Ilmu  Politik  (Malang:  Universitas Muhammadiyah Malang, 2012)
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahanya (Semarang: Toha Putra, 2015) Eko Suprayitno, Ekonomi Islam , (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2005)
Eli Yuniasih, Politik Ekonomi Islam , lihat http://www.ekonomiplanner.com/2014/06/politik-ekonomi-islam.html.diakses tgl 17 agustus 2018
Endah Kartikasari, Membangun Indonesia Tanpa Pajak dan Utang (Bogor: Al-Azhar Press, 2010)
Ganzdy, Politik  Ekonomi  Islam ,  lihat  http://ganzdy.blogspot.com/2015/07/makalah- politik-ekonomi-islam.html.diakses tgl 17 agustus 2018
Harun  Nasution  (Ketua  Tim), Ensiklopedi  Islam  Indonesia ,  (Jakarta  :  Penerbit Djambatan, 1992)
Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah , (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
Hendra  Meygautama, Legislasi  Hukum  Islam  Melalui  Mekanisme  Syura, (ISLAMIA, Majalah Pemikiran dan Peradaban Islam, Vol II No. II. 2009)
Imam Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2000)
Inu Kencana Syafii, al-Qur’an dan Ilmu Politik (Jakarta: Renika Cipta, 2005)
Jamal  Al-Banna, Al-Ushul  al-Fikriyyah  lid-  Daulah,  al-Islamiya. (Kairo:  Dār Thabā’ah al-Hadītsah, 1979)
Juhya S. Pradja, Ekonomi Syariah , (Pustaka Setia, Bandung, 2012)
Jusmaliani  dan  M  Soekarni  (editor), Kebijakan  Ekonomi  Dalam  Islam ,  (yogyakarta: kreasi Wacana Yogya, 2005)
M.  Sidi  Ritaudin, Kekuasaan  Negaradan  Kekuasaan  Pemerintahan  Menurut Pandangan  Politik  Ikwanul  Muslimin ,  Jurnal  TAPIs  Vol.  12  No.  1  Januari- Juni 2016
M.  Umer  Chapra, Islam  dan  Tantangan  Ekonomi ,  (Jakarta:  Gema  Insani  pres  dan Tazkia, 2000)
Mannan, Teori  dan  Praktek  Ekonomi  Islam ,  (Yogyakarta,  Dana  Bhakti  Prima  Yasa, 2007)
Marzuki  Wahid  &  Rumaidi,  “ Fiqh  Madzhab  Negara”  Kritik  Atas  Politik  Hukum Islam di Indonesia (Yogyakarta: LkiS, 2001)
Masykuri Abdilah, Gagasan dan Tradisi Bernegara dalam Islam: Sebuah Perspektif Sejarah dan Demokrasi Modern, (Tashwirul Afkar, No. 7, Th. 2000)
Max weber., Essay in Sosiology , (HH. Gerth & CW Mills pent.), Oxford University Press, New York, 1946
Moh  Kusnardi  dan  Bintan  R  Saragih,  Ilmu  Negara  (Jakarta:  Gaya  Media  Prataman, 2010)
Muhammad Alim, Pengantar Ilmu Ekonomi Islam, (Bandung: Pustaka, 2007)
Muhammad Alim, Asas-Asas Negara Hukum Modern. (Jokyakarta: LKIS, 2010)
Muhammad Shalahuddin, Politik Ekonomi Islam Negara Khilafah , al-Wa’ie XII (5-3 Juli, 2012)
Multazam, Peran  Negara  dalam  Perspektif  Ekonomi  Islam ,  lihat  http://multazam- einstein.blogspot.com/2012/12/makalah-peran-negara-dalam- perspektif_8803.html.diakses tgl 17 agustus 2018
Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara , (Jakarta: UI Press, 1993)
Munawir Syadzali, Islam dan Tata Negara, ( Jakarta . UI Press, 1990)
Musdah  Mulia, Negara  Islam;  Pemikiran  Politik  Husain  Haikal. (Jakarta: Paramadina.: 2001)
Mustafa  Edwin  Nasution, Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam ,  (Jakarta:  Kencana, 2006)
Mustafa  Edwin  Nasution,dkk. Pengenalan  Eksklusif  Ekonomi  Islam ,  (Jakarta: Kencana, 2007)
1 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 73-76.
Nasution,  Mustafa  Edwin, Pengenalan  Ekslusif  Ekonomi  Islam ,  (Jakarta:  Kencana Perdana Media Group, 2006)
Nugraha  Hadi  Kusuma, Konsep  Dasar  Ekonomi  Islam ,  (Makalah  Program  Studi Ekonomi  Syariah  Fakultas  Ekonomi  dan  Bisnis  Islam  Institut  Agama  Islam Negeri Pekalongan (IAIN Pekalongan), 2017)
Nurhadi, Hilah  Syariah  Kredit  Bank  Konvesional  (Maqashid  Jual  Beli  Kredit  (Lain Kontrak Lain Akad)) Hukum Islam, Vol XVII No. 2 Desember 2017
P3EI, Ekonomi Islam , (Jakarta: Raja Grafindo, 2008)
Pramono U. Tanthowi (ed.), Begawan Muhammadiyah, (Jakarta: PSAP, 2005)
Qomaruddin Khan, Tentang Teori Politik Islam , terj. Taufik Adnan Amal, (Bandung: Pustaka, 1987)
Quraish Shihab, Membumikan al-Qur’an , (Bandung: Mizan, 1997)
Rachmat Syafei, Fiqih Muamalat Cetakan 3 , (Bandung: Pustaka Setia, 2006)
Rahman,  Afzalur, Doktrin  Ekonomi  Islam,. (Yogyakarta:  Penerbit  Dana  Bakti Wakaf, 1995)
Rohadi Abdul Fatah, Meniti Jalan Kearifan Politik Umar bin Abdul Aziz Perjuangan Idealisme Politik Islam dalam Praktik, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003)
Said  Agil  Husin  al-Munawar, Fikih  Siyasah  dalam  Konteks  Perubahan  Menuju Masyarakat  Madani ,  (Jurnal  Ilmu  Sosial  Keagamaan, Vol.  1,  No.  1,  Juni 1999)
Siti  Komariyah, Konsep  Kekuasaan  dalam  Islam ,  (Skripsi  Porgam  studi  Jinayah Syiayah Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 1428 H/2007 M))
Sukarwo  Wibowo  dan  Dedi  Supriadi, Ekonomi  Mikro  Islam, (Bandung:  Pustaka Setia, 2013)
Suyuthi  Pulungan, Fiqh  Siyasah  :  Ajaran,  Sejarah  Dan  Pemikiran, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002)
Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002)
Taqiyuddin al-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif , terj. Maghfur Wachid (Surabya: Risalah Gusti, 2000)
Taqiyuddin  an-Nabani, Membangun  Sistem  Ekonomi  Alternatif  dalam  Perspektif Islam , (Surabaya: Risalah Gusti, 1996)
Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Ekonomi Islam (Bogor: Al-Azhar Press, 2010)
Tim  Puslit  IAIN  Syarif  Hidayatullah, Pendidikan  Kewarganagaraan,  Demokrasi, HAM  dan  Masyarakat  Madani ,  (Jakarta:  IAIN  Syarif  Hidayatullah  Press, 2000)
Veithzai Rivai dan Andi Bukhari, Islamic Economic, (Jakarta: Bumi Aksara,2009)
Veithzal Rivai dan Andi Buchari, Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
Wendra Yunaldi, Potret Perbankan Syari’ah Di Indonesia (Jakarta : Centralis, 2007)
Zaprulkhan, Relasi  Agama  dan  Negara  dalam  Perspektif  Islam ,  STAIN  Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Walisongo, Volume 22, Nomor 1, Mei 2014