Available at https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 10(01), 2024, 138-155
Optimalisasi Peran Baitul Mal Subulussalam Dalam Rangka Menurunkan Kemiskinan di Aceh
Amrizal 1*) ,  Nasnal Marbun 2) , Supriyanto 3) , Pardomuan Ritonga 4) , Marista Winanti Sutadipraja 5) 1,2,3,4,5 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta *Email korespondensi: amrizal@itb-ad.ac.id

## Abstract
Baitul Mal in Aceh is different from Baitul Mal in other provinces in Indonesia, where the Baitul Mal Subulusalam Institution is a functional institution while the secretariat is a structural institution that is directly responsible to the mayor. The aim of this research is to analyze the collection and distribution of zakat, infaq and alms funds from philanthropic institutions. The research method uses a qualitative design. The research object is the Baitul Mal Subulussalam institution in Aceh. The data collective conducted interviews with Baitul Mal Subulussalam administrators while data analysis used content analysis. The research results emphasize that the collection of zakat,  infaq  and  alms  funds  at  Baitul  Mal  Sulussalam  comes  from  three  sources.  Firstly  from  the  State  Civil Apparatus  and  honorary  staff  who  work  in  the  Aceh  Government,  employees  of  state-owned  enterprises  and regional-owned  enterprises  in  the  province  of  Aceh.  The  two  partners  are  working  together  on  a  government project  worth  IDR  50,000,000  (Fifty  million  rupiah).  Third,  zakat  infaq  and  alms  funds  from  the  Muslim community in Aceh. Zakat is levied on employees from class three and above at 2.5% and employees who do not meet the requirements are subject to a 1% deduction from their salary. The collection of Zakat infaq and alms funds at Baitul mall Subulussalam in Aceh has not been implemented optimally even though it has been regulated by the Qonun that every State Civil Apparatus must pay zakat mall through salary deductions. There are still institutions in the government that have not paid zakat mal through Baitul Mal Subulussalam, such as the Republic of Indonesia Police and the National Army in Aceh. So the target for receiving zakat, infaq and alms funds has not yet reached the target. In 2022, the target of receiving zakat infaq and alms funds of twelve billion can only be realized at four point seven billion. The distribution of zakat infaq and alms funds has been carried out to eight eligible asnaf, except for the asnaf riqab, which does not exist. The most dominant distribution of zakat funds is given  to  Asnaf  Fakir  and  Masakin.  Productive  zakat  has  been  distributed  to  ultra-micro  traders  in  order  to improve the welfare of the people of Aceh. The distribution of infaq zakat funds and alms distributed for productive zakat is not followed up by providing business assistance.The effectiveness of the distribution of zakat infaq and alms funds at Baitul Mal Subulussalam cannot yet be measured in its success in reducing the poverty rate because the distribution of zakat infaq and alms funds in the form of productive zakat has not been followed up and assisted, so it cannot be measured to what extent the distribution of zakat infaq and alms funds has been succeeded in improving welfare in the form of mustahik turning into muzaki.

## Keyword: Collection of zakat funds, distribution of zakat funds, reducing poverty
Saran sitasi : Amrizal., Marbun, N., Supriyanto., Ritonga, P., & Sutadipraja., M. W. (2024). Optimalisasi Peran Baitul  Mal  Subulussalam  Dalam  Rangka  Menurunkan  Kemiskinan  di  Aceh. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Islam, 10 (01), 138-155. doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11224
DOI: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i1.11224

## 1. PENDAHULUAN
Kemiskinan  merupakan  sebuah  permaslahan yang kerap muncul dan menjadi sebuah perbincangan hangat  dalam  setiap  pengentasannya.  Tidak  terlepas dari  negeri  kita  tercinta  ini  yang  diberikan  sumber daya  alam  (SDA)  yang  sangat  berlimpah  ruah  ini, status  kemiskinan  masyarakatnya  menjadi  sebuah permasalahan yang sampai saat ini menjadi persoalan
yang  begitu  memperihatinkan.  Presentasenya  selalu naik  dari  tahun  ketahun.  Sungguh  hal  ini  sangatlah menyedihkan  jika  kita  melihat  dari  sudut  pandang negeri  yang  begitu  kaya  dan  melimpah  atas  sumber daya  alamnya  ini,  sebab  pada  kenyataannya  potensi alam  saat  ini  belum  dapat  merealisasikan  akan  misi untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat.
Gambar 1; Trend Kemiskinan di Kota Subulussalam, 2015-2021

## Sumber: BPS, 2015-2021
Di  Subulussalam  sendiri  adapun  tren  angka penduduk miskin sejak tahun 2015 hingga tahun 2021 cenderung  berflukuatif.  Persentase  penduduk  miskin di tahun 2020 yang sebesar 17.60 persen merupakan persentase  yang  terkecil  selama  7  tahun  terakhir. Namun  pada  tahun  2020  sampai  dengan  tahun  2021 persentase penduduk miskin Kota Subulussalam tidak mengalami  penambahan  atau  pengurangan  selama kurun waktu 2015-2021 yaitu sebesar 14,46 ribu jiwa. Sebagaimana  yang  sudah  di  paparkan  sebelumnya, bahwa  angka  masyarakat  miskin  atau  jumlah penduduk  yang  miskin  sangatlah  di  pengaruhi  oleh tingginya  garis  kemiskinan  (GK)  yang  telah ditetapkan. Masyarakat miskin yaitu masyarakat yang mempunyai akumulasi pegeluaran perkapita perbulan di  bawah  dari  pada  garis  kemiskinan.  Sehigga tingginya  angka  garis  kemiskinan  selalu  mendapati peningkatan  sebab  pengaruh  dari  inflasi.  Garis kemiskinan  merupakan  gabungan  atau  akumulasi antara  garis  kemiskinan  pada  makanan  dan  garis kemiskinan  yang  bukan  pada  makanan.  Pada masyarakat miskin ukuran pengeluaran pada makanan cenderung  agak  lebih  banyak  jika  di  bandingkan dengan output atau pengeluaran bukan pada makanan.
Gambar 2 : Prubahan garis Kemiskinan Sumber : BPS, 2015-2021
Gambar  2  menunjukkan  perubahan  garis kemiskinan di Kota Subulussalam selama tahun 2015- 2021.  Pada  tahun  2015,  garis  kemiskinan  di  Kota Subulussalam  sebesar  244.628  rupiah  per  kapita  per bulan.  Garis  angka  kemiskinan  ini  terus  mendapati peningkatan,  hingga  meningkat  menjadi  418.643 (Rp./Kapita/bulan)    di  tahun  2021.(BPS  Kota Subulussalam, 2021).
Kemisikinan  adalah sebuah  permasalahan  yang umum  di  temukan  di  berbagai  daerah  di  indonesia, persoalan  besarnya  angka  pada  status  kemisikinan sebuah  daerah  hingga  saat  ini  masih  menjadi persoalan  yang  paling  mendasar  dalam headline pereokonomian  di  Indonesia.  Persentase  data kemisikinan yang cukup tinggi di daerah Aceh sendiri di bandingkan dengan daerah lain menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Aceh. Dalam hal pengelolaan dana  zakat  dan  program  penyalurannya  kepada masyarakat  miskin,  Aceh  menjadi  salah  satu  solusi untuk  meningkatkan  keejahteraan  masyarakat  Aceh. Jika  kita  melihat  rekapitulasi  pendapatan  dan pendistribusian  zakat,  infak  dan  sedekah  Baitul  Mal Kota  Subulussalam  tahun  2021,  maka  total pendapatan  ZIS  ialah  sebesar  Rp.  4.515.567.145.- dengan total pengeluaran sebesar Rp. 4.487.793,500.- adapun  dana  yang  di  keluarkan  untuk  fakir  miskin ialah  sebesar  Rp.  2.353.505.000.-  dengan  jumlah mustahik sebesar 407 orang. Dari data tersebut tentu jumlah  penerimaan  tersebut  sangatlah  kecil  dari potensi  zakat  yang  mestinya  di  peroleh  Baitul  Mal Kota Subulussalam, sehingga pengeluaran dana zakat untuk masyarakat miskin menjadi sangat sedikit dari jumlah  masyarakat  miskin  di  kota  Subulussalam, sehingga  berdasarkan  data  BPS  Aceh.  Kota Subulussalam  masuk  kedalam  sepuluh  besar  dengan jumah penduduk miskin di Aceh.
Gambar 3 Persepsi terhadap pendudukan miskin Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)
Jumlah  penduduk  miskin  di  Aceh  pada  Maret 2021 bertambah 19,23 ribu jiwa menjadi 834,24 ribu jiwa dibanding Maret 2020. Angka kemiskinan Aceh Singkil  tercatat  paling  tinggi  di  Provinsi  Aceh. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk di kabupaten tersebut yang hidup di bawah garis  kemiskinan  sebanyak  25,48  ribu  jiwa  atau mencapai  20,36%  dari  total  populasi.  Secara persentase,  penduduk  miskin  Aceh  Singkil  lebih tinggi  dari  rerata  provinsi  sebesar  15,33%  dan  juga tertinggi  dibanding  22  kabupaten/kota  lainnya. Wilayah di provinsi yang berjulukan Serambi Mekah tersebut  yang  angka  kemiskinannya  tertinggi berikutnya  adalah  Kabupaten  Gayo  Luwes,  yakni sebesar  19,64%.  Diikuti  Kabupaten  Pidie  dengan persentase  penduduk  miskin  sebesar  19,59%, kemudian Kabupaten Pidie Jaya sebesar 19,55%, dan Kabupaten  Bener  Meriah  19,16%.  Ada  pula Kabupaten  Simeulue  dengan  persentase  penduduk miksin  18,98%.  Setelahnya  ada  Kabupaten  Aceh Barat  dengan  angka  kemiskinan  18,81%,  lalu Kabupaten  Nagan  Raya  sebesar  18,23%,  serta  Kota Subulussalam  dan  Kabupaten  Aceh  Utara  masing- masing  sebesar  17,65%  dan  17,43%.  (BPS  ACEH, 2021)
Lingkaran kemisikinan yang terjadi di Indonesia diakibatkan  kurangnya  masyarakat  miskin  untuk mendapatkan  modal.  Sistem  ekonomi  saat  ini  yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin ditenggarai menjadi  penyebabn  sulitnya  menurunkan  angka kemiskinan di Indonesia. Lembaga-lembaga keuangan  sebagai  lembaga  intermediasi  yang menyalurkan dana dari masyarakat yang surplus dana kepada masyarakat yang defisit dana tidak menjalankan  fungsinya  dengan  baik,  ini  terlihat  dari banyaknya  masyarakat  yang  unbankable,  karena mereka  tidak  menpunyai  aset  untuk  agunan  sebagai dasar pinjaman kredit, dan minimnya skill kewirausahaan juga mengkibatkan susahnya masyarakat  miskin  untuk  lepas  dari  kemiskinannya. Rendahnya  rasio  wirausahawan  terhadap  jumlah penduduk  di  Indonesia  yang  hanya  0,3  % mengakibatkan rendahnya penciptaan lapangan kerja yang  tidak  sebanding  dengan  jumlah  angkatan  kerja yang  besar,  pada  akhirnya  hal  ini  mengakibatkan tingginya pengangguran dan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu dibutuhkan satu metode dan instrumen yang bisa  memberdayakan  masyarakat  miskin,  dan memberikan  kemudahan  masyarakat  miskin  untuk
mendapatkan akses modal untuk berusaha. Salah satu instrumen tersebut adalah zakat.(Pratama, 2015)
Baitul  Mal  merupakan  institusi  yang  sudah  ada sejak zaman Rasulullah, walaupun secara kelembagaan baru di praktikkan pada masa khulafaur Rasyidin.  Baitul  Mal  merupakan  warisan  sejarah peradaban islam yang paling dirasakan kebermanfaatannya  di  sepanjang  periode  kekuasaan islam  hingga  saat  ini,  yang  memikul  beban  dalam pengelolaan harta agama, baik itu berupa zakat, infak dan  sedekah  maupun  harta  agama  berupa  ghanimah dan sumber lainnya yang bertujuan untuk kepentingan umat islam khuusnya masyarakat miskin. Oleh sebab itu Baitul Mal masih menjadi lembaga keuangan islam yang  di  pertahankan  eksistensinya  oleh  sebahagian negara-negara muslim dunia hingga saat ini.
Selanjutnya  perhatian  dari  pada  pemerintah Provinsi Aceh akan kewajiban masyarakat nya dalam hal  menjalankan  syariat  Alah  SWT.  Sangatlah  di perhatikan,  di  antaranya  adalah  program  zakat. Sehingga  peraturan  daerah  yang  di  keluarkan  oleh pemerintah Provinsi Aceh dengan syariat Islam/Qanun  yang  bertujuan  agar  dapat  memberikan dampak positif terhadap tumbuhnya ekonomi ummat islam sangatlah relevan yang mana pemerintah Aceh mengeluarkan sebuah kebijakan dalam penghimpunan,  penyaluran  dana  zakat  dari  para muzakki  sehingga  dapat  berjalan  dengan  sangat efektif dan dengan hal tersebut masyarakat Aceh dapat merasakan kebermanfaatan pada pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut.
Adapun  undang-undang  Aceh  Nomor  44  tahun 1999 dan Undang-undang Pemerintah Aceh Nomor 11 tahun 2006, pasal 180 ayat (1) huruf d, memasukkan zakat sebagai salah satu sumber dari pada pendapatan asi  daerah  atas  dasar  itu  maka  di  bentuklah  sebuah badan atau lembaga yang termasuk di dalamnya Baitul Mal, daalam rangka mengelola dana zakat. Pengaturan itu tersebut di tindak lanjuti dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 ayat (1)  Qanun,  di  sebutkan  bahwa  badan  Baitul  Mal merupakan  Sebuah  badan  daerah  yang  berwenang untuk mengelola zakat dan aset keagamaan lainnya di Aceh.  Setelah  undang-undang  terbaru  disahkan, pemerintah  Aceh  menyelesaikan  Qanun  tentang pengelolaan  Dana  Zakat  dengan menerbitkan  Qanun No.  10  Tahun  2007  kepada  Baitul  Mal.  Selain  itu, setelah  lahirnya  Qanun,  pengelolaan  zakat  dan  harta benda keagamaan lainnya di Aceh tidak berdasarkan UU  Tata  Usaha  Zakat  Nomor  38  Tahun  1999,
melainkan  berdasarkan  prinsip lex  specialist  deroget lex  generalist .  Undang-undang  yang  lebih  spesifik membatalkan undang-undang yang lebih umum.(Husni, 2010)
Sistem Pengelolaan Zakat Baitul Mal Aceh tidak sama  dengan  UU  Zakat  yang  mendelegasikan pengelolaan zakat kepada masyarakat. Oleh karena itu pengaturan zakat sebagai pendapatan asli daerah dan otonomi  khusus  pengelolaannya  oleh  Baitul  Mal menjadi  kewenangan  Pemerintah  Aceh  yang  diatur dalam Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007. Sesuai dengan Peraturan  Gubernur  No.  60  Tahun  2008  No.  92 ditambahkan  lebih  lanjut  sebagai  aturan  penegakan. Berdasarkan aturan ini Baitul Mal provinsi dan Baitul Mal  Kabupaten/Kota  di  seluruh  Aceh  berhak memungut  zakat  tanpa  persetujuan  muzakki.(Darma et al., 2017)
Keberadaan  Baitul  Mal  harus  diperhatikan  dan dimanfaatkan secara efektif oleh Zakat atau aset-aset Islam,  khususnya  lembaga-lembaga  publik,  guna mengoptimalkan  pemanfaatan  Zakat  sebagai  potensi ekonomi  bagi  umat  Islam  yang  sah  secara  hukum. Baitul  mal  merupakan  lembaga  non  struktural  yang memiliki  kewenangan  khusus  untuk  mengelola  dan mengembangkan  zakat,  wakaf,  dan  harta  benda keagamaan  lainnya  dengan  tujuan  memberikan kesejahteraan bagi umat.
Upaya yang di lakukan dalam pengelolaan zakat oleh  Baitul  Mal  di  Aceh  adalah  cita-cita  masyarakat muslim untuk mewujudkan kembali peran dunia islam dalam  sebuah  peradaban  umat  manusia  di  seluruh dunia  dengan  cara  mewujudkan  kembali  materi hukum  posotif  yaitu  undang-undang  dan  tatacara kenegaraaan  yang  sudah  pernah  di  jalankan  oleh negara  islam  terdahulu.  Semestinya  dengan  adanya qanun  Aceh(Qanun,  2007)  mengenai  zakat  ini  dapat memberikan  dampak  positif  bagi  Baitul  Mal  untuk berperan  aktif  dan  lebih  optimal  dalam  memberikan akibat  yang  nyata,  bagi  kesejahteraan  masyarakat penerima  zakat.  Namun  sejauh  ini  pengelolaan  dan peningkatan  Zakat  di  Aceh  belum  dapat  diharapkan karena berbagai kendala, kendala dan tantangan yang mempengaruhi kinerja Baitul Mal itu sendiri. Kendala dan  tantangan  yang  dihadapi  antara  lain  kinerja pengelola zakat yang buruk, pemahaman masyarakat yang rendah tentang zakat, dan lemahnya implementasi undang-undang zakat.
Persoalan  yang  menarik  dan  perlu  pengkajian mendalam adalah bagaimana Baitul Mal meningkatkan pungutan
zakat dan
mendistribusikannya  kepada  mustahik,  sehingga mencapai  sasaran  yang  maksimal  dalam  rangka pengentasan kemiskinan mustahik dan sesuai dengan ketentuan syara.
Eksistensi zakat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin menjadi bagian penting dari ajaran Islam. Membayar zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim  yang  sudah  memenuhi  syarat  wajib  zakat (muzakki). Mereka berkewajiban membayarkan zakat kepada  mustahiq  zakat  yang  diantaranya  adalah mereka  yang  hidup  dalam  kemiskinan.  Sehingga terdapat aliran pendapatan dari kelompok masyarakat yang  hidup  diluar  kemiskinan  ke  kelompok  miskin sebagai penerima zakat (mustahiq). Kajian mengenai dampak  zakat  terhadap  kemiskinan  telah  menjadi perhatian banyak peneliti. Sebagian di antara mereka membuktikan  signifikansi  dan  eksistensi  dana  zakat dalam  menurunkan  tingkat  kemiskinan  di  Selangor Malaysia,  memperkuat  bukti  empiris  bahwa  dana zakat berdampak signifikan pada penurunan kemiskinan. Di sisi lain terdapat hasil kajian empiris yang menyimpulkan bahwa zakat memiliki kontribusi relatif kecil terhadap penurunan kemiskinan. Kendatipun  zakat  dapat  meningkatkan  pendapatan dan  memperbaiki  kondisi  ekonomi  penerima  zakat, tetapi  tidak  secara  signifikan  berdampak  pada pengurangan  jumlah  penduduk  miskin.(Muliadi  & Amri, 2019)
Zakat  memiliki  peranan  yang  sangat  strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan  ekonomi.  Berbeda  dengan  sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki  dampak  balik  apapun  kecuali  ridha  dan mengharap  pahala  dari  Allah  semata.  Namun demikian,  bukan  berarti  mekanisme  zakat  tidak  ada sistem  kontrolnya.  Nilai  strategis  zakat  dapat  dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama, Ia  merupakan  cerminan  dari  keimanan  seseorang. Kedua,  sumber  keuangan  zakat  tidak  akan  pernah berhenti.  Artinya  orang  yang  membayar  zakat,  tidak akan  pernah  habis  dan  yang  telah  membayar  setiap tahun  atau  periode  waktu  yang  lain  akan  terus membayar.  Ketiga,  zakat  secara  empirik  dapat menghapus  kesenjangan  sosial  dan  sebaliknya  dapat menciptakan  redistribusi  aset  dan  pemerataan pembangunan. Pemberdayaan kegiatan zakat, beserta infaq  dan  shodaqah  merupakan  strategi  untuk meningkatkan  kesejahteraan  hidup  masyarakat  serta usaha mengurangi ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap  bantuan-bantuan  luar,  dan  membebaskan
masyarakat dari problem kemiskinan. Zakat dari segi istilah fiqih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang di  wajibkan  Allah  diserahkan  kepada  orang  yang berhak menerimanya, di samping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. (Damanhur, 2016)

## Kerangka Pikir

## Gambar  2-1 Kerangka Pikir
Baitul  Mal  adalah  sebuah  lembaga  keuangan dalam sistem ekonomi Islam yang mengelola berbagai jenis sumber daya masyarakat, terutama zakat, infak, sedekah, dan harta-harta lainnya yang diperuntukkan bagi  kemaslahatan  masyarakat.  Manajemen  Baitul Mal  mempunyai  peranan  penting  untuk  memastikan bahwa sumber daya tersebut dikelola dengan baik dan efisien serta disalurkan sehingga dapat sesuai dengan syariat Islam
Baitul  Mal  merupakan suatu  lembaga  keuangan Islam  yang  berfungsi  untuk  menghimpun  dan mendistribusikan  harta  umat  Islam,  terutama  zakat, infak, sedekah, dan harta-harta lainnya yang bertujuan untuk  kesejahteraan  umat.  Manajemen  Baitul  Mal harus  dikelola  dengan  prinsip-prinsip  keadilan, transparansi,  akuntabilitas,  dan  profesionalitas  untuk memastikan  bahwa  harta  tersebut  didistribusikan dengan tepat dan efektif.

## 2. METODE PENELITIAN
Objek Penelitian adalah Baitul Mal
Subulussalam beralamat di Lokasi penelitian ini berda di  Jl.  T.  Umar  Kecamatan  Simpang  Kiri  Kota Subulussalam Provinsi Aceh. Penelitian ini merupakan  penelitian  kualitatif,  kolektif  data dilakukan  dengan  wawancara  mendalam  dengan pengurus  Baitul  Mal  Subulussalam.  Dalam  rangka menguji  validitas  data  peneliti  melakukan  survei lapangan.
Penelitian ini agar tidak bias maka diperlu fokus yang jelas, peneliti membua fokus penelitian atas tiga
bagian  pertama  Efektivitas  Pengumpulan    yaitu menilai sejauh mana Baitul Mal berhasil mengumpulkan  zakat,  infak,  dan  sedekah  dari masyarakat.  Kedua  Distribusi  Dana yaitu bagaimana dana didistribusikan ke berbagai kelompok mustahik dan  apakah  pendistribusian  tersebut  sesuai  dengan prioritas  dan  kebutuhan.  Ketiga  Pengaruh  Ekonomi kepada  mustahik  berupa  penilaian  dampak  ekonomi dari  penyaluran  dana  Baitul  Mal  terhadap  penerima manfaat dan lingkungan sekitar.
Teknik  analisis  data  kualitatif  digunakan  untuk menginterpretasi,  mendeskripsikan,  dan  memahami data  yang  dikumpulkan  dari  metode  penelitian kualitatif,  seperti  wawancara  mendalam,  observasi, dan  studi  dokumen.  Berikut  beberapa  teknik  umum yang digunakan dalam analisis data kualitatif.
Analisis  Konten  (Analisis  Konten)  yaitu  Fokus pada  analisis  hasil  wawancara  mendalam  dengan informan.  Fokus  pada  analisis  cerita  atau narasi dari responden.  Mengeksplorasi  struktur  dan  konten  dari naratif untuk memahami pengalaman individu.
Adapun  proses  analisa  data  yang  di  lakukan mengadopsi  pola  interaktif  yang  dikembangkan  oleh milles dan hiberman yaitu :
a. Reduksi data ,Reduksi data adalah kegiatan proses seleksi  yang  difokuskan  untuk  memfasilitasi abstraksi  dan  transformasi  data  mentah  dari catatan  yang  tertulis  di  lapangan.  Reduksi  data dilakukan selama kegiatan pengumpulan data dari awal  hingga  survei  dilanjutkan.  Peneliti  perlu membuat  ringkasan,  topik  penelitian,  membuat cluster, dan membuat catatan. Setelah mereduksi data  dengan  mengumpulkan  semua  informasi yang mungkin terkait dengan kewenangan Baitul Mal    Kota  Subussalam,  peneliti  mengaitkan dengan  rumusan  masalah  yang  peneliti  angkat dalam bentuk laporan.
b. Penyajian  data.  Penyajian  data  adalah  proses mengumpulkan  informasi  secara  sistematis  dan menarik  kesimpulan  sebagai  hasil  penelitian. Dalam  penelitian  ini,  data  yang  disajikan merupakan kesimpulan informasi yang sistematis dan  teratur  yang  memberikan  kesempatan  untuk menarik kesimpulan, karena data yang diperoleh berupa  kalimat  dan  kata-kata  yang  berhubungan dengan  fokus  penelitian.  Pada  tahap  ini,  sesuai dengan rumusan masalah, peneliti akan menyusun dalam kewenangan Baitul Mal di kota Subulussalam,  menghimpun  dana  ZIS  dan menyalurkannya  kepada  Mustahik.  Selanjutnya,
Manajemen Baitul Mal Sulubussalam Penghimpunan Dana
Penyaluran Dana
Qonun Mustahik
bagaimana  Kota  Baitul  Mar  Subulussalam menerapkan strategi optimalisasi untuk memajukan  ekonomi  kerakyatan  oleh  Mustahik. Peneliti kemudian menarik kesimpulan dari setiap fokus masalah ini.
c. Verifikasi/Penarikan  kesimpulan  ,  Kesimpulan penelitian  kualitatif  adalah  temuan  keterpaduan hubungan  antar  kategori  data.  Kesimpulan  awal biasanya  dapat  ditarik  oleh  peneliti  selama kegiatan lapangan masih berlangsung. Karena itu, ternyata  proses  verifikasi  salah  atau  tidak  bisa menjawab  pertanyaan  penyidikan.  Di  area  ini, peneliti  dapat  merangkum  hasil  wawancara  dan pengumpulan  informasi  rinci  dan  mengaturnya dengan rapi ke dalam laporan akhir.
Pengecekan Keabsahan Temuan, Untuk mengecek atau memeriksa keabsahan data mengenai optimalisasi  zakat    untuk  mencapai  tujuan  dalam pengentasan kemiskinan di lembaga tersebut berdasarkan  data  yang  terkumpul,  selanjutnya ditempuh        beberapa        teknik        keabsahan        data meliputi:    kredibilitas  transferabilitas,  dependabilitas dan  konfirmabilitas.  Keabsahan  dan  kesahihan  data mutlak diperlukan dalam studi kualitatif. Oleh karena itu dilakukan pengecekan keabsahan data.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil penelitian

## Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zis
Kehadiran Baitul Mal sebagai lembaga pengelola zakat  di  Aceh  tidak  terlepas  dari  keinginan  untuk melaksanakan  syariat  Islam  secara  kâffah.  Beberapa undang-undang (UU) yang lahir menjelang pendeklarasian  pelaksanaan  syariat  Islam  di  Aceh, merupakan bukti awal keinginan melaksanakan ajaran Islam  tersebut.  Undang-Undang  tersebut  antara  lain UU Nomor
44/1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Aceh, dan UU Nomor 18/2001 tentang Otonomi Khusus. Kedua UU ini merupakan landasan awal  terbentuknya  lembaga  Baitul  Mal  di  Aceh sebagai  lembaga  resmi  pengelola  zakat  dan  harta agama. Kedua UU ini menjadi dasar lahirnya Qanun Nomor 7/2004 tentang Pengelolaan Zakat. Kondisi di atas semakin berkembang otoritasnya seiring dengan lahirnya  UU  Nomor  11/2006  tentang  Pemerintahan Aceh.  Dalam  Pasal  180  disebutkan  1).  Sumber Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  Aceh  dan  PAD Kabupaten/kota  sebagaimana  dimaksud  Pasal  179 ayat  (2)  huruf  a  terdiri  atas  pajak  daerah;  retribusi daerah;  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang
dipisahkan  milik  Aceh/Kabupaten/kota  dan  hasil penyertaan  modal  Aceh/Kabupaten/  kota;  zakat;  dan lain-lain  pendapatan  asli  Aceh  dan  pendapatan  asli Kabupaten/kota  yang  sah,  2)  Pengelolaan  sumber PAD  Aceh  dan  PAD  Kabupaten/kota  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan  berpedoman  pada  peraturan  perundang- undangan.
Baitul mal memiliki karyawan yang bertugas di dalam  lembaga  ada  10  orang,  di  seketariat  ada  40 orang, terdiri dari kepala seketariat, ada kasubbag, dan ada juga tenaga lapangan sekitar 15 orang yang tunduk di  seketariat, yaitu tenaga  fundrsing,  perannya mensosialisasikan,  mengumpulkan  dan  ikut  juga menyalurkan,  sedangkan  relawan  belum  memiliki peran yang signifikan.
Baitul Mal ini tunduk kepada qanun, dana yang terhimpun  masuk  kedalam  pendapat  asli  daerah (PAD),  diberi  nama Pendapatan asli  daerah  dengan nama  pendapatan  asli  daerah  khsus.  Pendapatan  asli daerah  Khusus  (PAD  kusus)  ini  makanya,  sehingga tidak  masuk  dalam  penerimaan  asli  daerah  khusus. Pencatatan  memamang  masuk  kebendahara  umum daerah, tetap pengelolaannya itu oleh pada baitul mal, jadi  semua  dana  di  kumpulkan  kepada  bendahara umum  daerah  kemudian  diambil  dengan  mekanisme keuangan  yang  ada,  mengapa  disana,  itu  amanah qanun,  dan  zakat  yang  di  kumpulkan  dan  di ditribusakan  itu  di  audit  oleh  akuntan  publik,  oleh inpektorat dsb.
a. Penghimpunan dana Zakat infaqdan skedekah
Hasil  wawancara  dengan  pengurus  Baitul Mal  Subuhuslam  terkait  dengan  penghimpunan dana terutama untuk Aparat Sipil Negara sudah di potong secara langsung bagi karwayan golongan tiga  keatas  atau  Aparatus  Sipil  Negara  yang mempunyai  Gaji  enam  juta  Sembilan  Ratus  Riu Rupiah.
Sekretariat  Baitul  Mal  mempunyai  peranan yang sangat besar dalam menghimpun dana zakat infaq  dan  sedekah  berasal  dari  Aparatur  Sipil Negara,  Dalam  qanun  Aceh  menyatakan  setiap ASN  wajib  mengeluarkan  dana  zakatnya. Lembaga  Baitul  Mal  Suhubusalam  tinggal melaksanakan  amanat  undang-undang  yang berlaku  di  Aceh  sehingga  setiap  Aparatur  ipil Negara  yang  memenuhi  ketentuan  besaran  gaji sudah  otomatis  di  potong  oleh  Bendahara, sehingga  Dana  Zakat  yang  dihimpun  langsung masuk ke rekening zakat yang dikelola oleh dinas
keuangan, berbeda di provinsi lain, hanya bersifat imbauan  agar  Aparatus  Sipil  Negara  bersedia dipotong  dana  Zakat  untuk  disetorkan  kepada Lembaga amil zakat
Meskipun sudah ada peraturan dari Qanun di Provinsi Aceh yang mengatur bahwa masharakat muslim  yang  berstatus  Aparatur  Sipil  Negara diharuskan
membayar zakat melalui pemerintahan  Aceh,  berbeda  dengan  Tentara Nasional  Indonesia  (TNI)  dan  Polisi  Republik Indonesia  (POLRI).  Hasil  wawancara  dengan pengurus Baitul Mal Suhubusalam seperti dikutip dari wawancara dibawah ini:
Kalau  TNI-POLRI  kita  belum,  karena  TNI POLRI  mereka  ada  gaji  tersendiri,  mereka  juga ada potongan, tapi mereka ke unit organisasinya, kedepan inilah upaya kita untuk bekerjasama, kita sudah melakukan pertemun dengan TNI-POLRI, istilah  kita  vertikal  lah  ya  selain  pemda,  agar zakatnya ke batul mal, tapi sampai saat ini secara institusi  mereka  belum,  karena  menyangkut dengan  regulasi  mereka,  karena  merekapun dengan  BRI  langsung  dari  pusat,  arahnya  ke Baznas.
Sumber penghimpunan dana Zakat Infaq dan sedekah  di  Baitul  Mal  Subulussalam    dapat dikategorikan  atas  tiga  kelompok,  pertama  dari PNS  atau  tenaga  Honorer  yang  bekerja  di pemerintah  kota  subulussalam,  Ada  perusahaan swasta Karyawan BUMN/BUMD , itu di potong dari  gaji  mereka  sebesar  2,5%  atau  gaji  atau tunjangan lain bagi yang memenuhi kriteria zakat, bagi  yang  tidak  memenuhi  kriteria  zakat  itu  di potong  1%,  jadi  seluruh  PNS  Karyawan  swasta karywan  BUMD  Begitu,  kemudian  caranya dengan adanya Qanun yang menekankan prosedur tersebut,  Kemudian  di  sosialisasikan  kepada mereka  dan  himbauan  wali  kota,  agar  mereka memahami  tujuan  qanun tersebut,  kemudian ada emat  pabrik  sawit,  BUMN/BUMD  ,  mahkamah syariah,  kemenag,  PLN  (BUMD).    Kedua  dari rekanan  dalam  bentuk  infak,  jadi  setiap  orang yang  ada  pengerjaan  di  minta  0,5%  bila  mana pengerjaannya  itu  di  atas  Rp.50.000.000.  Ketiga dari masyarakat umum, dengan adanya fundrising yang  kemudian  mensosialisasikan  hal  terebut kepada  masyarakat  umum,  untuk  menjelaskan kepada masyarakat.
Dari hasil wawancara dengan sekretais Baitul Mal  Suhubussalam  terkonfirmasi  bahwa    untuk
TNI/POLRI    secara  personal,  belum  otomatis secara kelembagaan,kalau PNS sudah ada sistem yang mengatur,  sehingga  pemotongan  gaji itu  di lakukan oleh bendahara mereka, nanti bendahara yang akan mengantar kekita, jadi bendahar SKPK yang  ada  itu  adalah  bagiandari  amil  kita danmereka  akanmendapatkandana  4%  dari  dana yang mereka kumpulkan
Lembaga  yang  belum  dipungut  oleh  Baitul Mal  Suhubussalam  sedang  kita  proses  karena  di provinsi kita juga belum dapat regulasi pasti, jadi sekarang  secara  vertikal  sudah  bayar  ke  Baitul Mal  seperti  Kemenag,  instansi  yang  lain  seperti Bank  Aceh,  BSI.    Perusahaan  secara  institusi masih  belum,  tapi  secara  personal  sudah,  yang sudah tetap ini ada satu pabrik karyawannya bagi yang mau sudah ada.
Status  Provinsi  Aceh  sebagai  daerah istimewa berhak mengatur pemerintah, oleh sebab itu  pemerintah  sangat  mempunyai  peranan penting dan mempunyai posisi yang sangat kuat. Ada  perbedaan  Baznas  dengan  Baitul  mal  di Aceh. Baitul Mal diprovinsi lain berstatus sebagai Lembaga independent ini berbeda dengan baznaz di  luar,  kalau  baznaztu  murni  organisasi  yang mengelola zakat, baitul mal sudah menjadi lebaga resmi pemerintah, namanya lembaga keistimewaan,  non  struktural  tetapi  sangat berkolaborasi  dengan  pemerintah,  dari  sekretaiat juga  PNS.  Tugas  pemerintah  disini  juga memberikan  anggaraan  kepada  kita  untuk  biaya operasional,    tugas  pemerintah  memberikan kepada  kita tenaga operasioanll , berupa PNS, dan juga mengeluarkan regukasi yang kita butuhkan, itulah dukungan pemerintah kepada baitu mal Perbedaan utama antara Baitul Mal Suhubusalam  di  Aceh  dan  Baznas  adalah  letak geografis, sejarah, dan tingkat pengaturan. Baitul Mal  Suhubusalam  fokus  di  Aceh,  sementara Baznas  beroperasi  secara  nasional  dan  memiliki peran  lebih  besar  dalam  pengelolaan  dan pengawasan zakat di seluruh Indonesia
Meskipun Baitul Mal Suhubussalam mempunyai otoritas untuk memotong dana zakat dari  Aparatur  Sipil  Negara,  namun  sangat disayangkan  target  perolehan  dana  zakat  masih jauh  dari  target  yang  di  inginkan.  Banyak  fator yang  membuat  target  tidak  tercapai,  faktor  yang membuat penerimaan baitul mal di subulussalam tidak mencapai target. Dari target perolehan dana
zakat sebesar sepuluh milyard namun baru dapat di realisasikan empat koma Sembilan milyard.
Permasalahannya adalah
kesadaran Masyarakat, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ketua Baitul Mal Suhubussalam , sebenarnya  kalau  semua  mau  membayar  zakat kita bisa memperoleh rata-rata  sekitar tujuh belas milyar,  namun  realissi  nya  lima  milyar,  itu  pun didomini oleh ASN,  Kita tidak tau kenapa entah masyarakat  lebih  memilih  untuk  menyalurkan sendiri  zakatnya,  di  panggilnya  fakir  miskin kemudan  diserahkannya  langsung,  juga  menjadi penyebab  sehingga  mereka  tidak  mnyalurkan  ke batul mal
Menurut  pengakuan  pengurus  Baitul  Mal Suhubussalam,  belum  tercapai  nya  target penghimpunan  dana  zakat  disebabkan  faktor muzakinya, sementara dari kemamuan SDM dari Baitul Mal Suhubussalam meyakini bahwa SDm sudah cukup mmpuni dan mampu bekerja dengan professional.  Berikut  di  paparkan  cuplikan wawancara dengan pengurus Baitul mal
Suhubusalam sebagai berikut: Faktor
kegagalan mencapai target penghimpunan dana zakat bukan dari kemampuan SDM  dari  Baitul  Mal  Suhubussalam,  selama setahun  ini  pengurus  Baitul  Mal  selalu memberikan  sosialisasi  kepada  Masyarakat melalui  pengajian  oleh  guru  dan  ustadz  yang memberikan ceramah di masjid ataupun di surau. Jakdi  faktor  kegagalan  ini  lebih  disebabkan karena kesadaran Masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat.
Kalau  dari  sekretariat  yang  mewakili pemerintah, langkah-angkah apa saja pak yang di ambil  oleh  pemerintah  untuk  meningkatkan penerimaan zakat mal?
Kami  adalah  lebaga  yang  berusaha  untuk mengumpulkan  zakat  dengan  cara  menjemput bola,  maka  langkah-langkahnya  memang  kita tidak  bosan-bosan  melakukan  sosialisasi  dengan masyarakat,  berkunjung  atau  memanggil  para muzakki  yang  potensial  untuk  kita  berikan inforasi mengenai  betapa pentingnya  berzakat  di batul  mal  dan  betapa  beruntungnya  membayar zakatdi baitul mal
Dalam rangka Upaya meninkatkan penerimaan  zakat  dari  muzaki,  pengurus  dari Baitul  Mal  Suhubussalam  juga  melakukan sosialisasi  melalui  media  elektronik  seperti  di
facebook,  Instagram  bahkan  lembagai  ini  juga mempunyai Pers sebagai alat komunikasi kepada Masyarakat.
Pengurus Baitul Mal Suhubussalam melakukan Langkah
strategi untuk mempromosikan  aktifitas  dari  Lembaga  nelalui facebook  dan  instagram,  kita  juga  punya  dewan pers  yang  membantu  memberitakan  informasi untuk di ajak kerjasama  salah satunya ketika kita melakukan  penyaluran  kita  masukan  di  media sosial, contoj salah satu bentuk sosialiasasi, agar masyarakat  semakin  mau  menyalurkan  zakatnya ke baitul mal
b. Peyaluran dana zakat Infaq dan sedekah
Strategi  penyaluran  dana  zakat  dapat bervariasi tergantung pada kondisi lokal, budaya, dan jenis zakat yang dikelola. Dengan merancang strategi yang tepat, dapat memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan efektif untuk membantu mereka yang membutuhkan.
Penyaluran  dana  zakat  merupakan  bagian penting  dari  pengelolaan  zakat  yang  harus dilakukan  dengan  cermat  dan  efisien  untuk memastikan  bahwa  dana  tersebut  benar-benar sampai  kepada  yang  membutuhkan.  Berikut adalah  beberapa  strategi  yang  dapat  digunakan untuk penyaluran dana zakat:
1) Identifikasi  Penerima  Zakat  (Mustahik), Prioritaskan identifikasi penerima zakat yang memenuhi  syarat  sebagai  mustahik  (yang berhak  menerima  zakat)  sesuai  dengan prinsip-prinsip  syariah.  Mustahik  dapat berupa  fakir  miskin,  yatim  piatu,  orang miskin, kaum dhuafa, dan lain sebagainya.
2) Verifikasi  Kelayakan  Penerima,  Lakukan verifikasi  kelayakan  penerima  zakat  dengan cermat  untuk  memastikan  bahwa  mereka benar-benar memenuhi syarat sebagai
mustahik dan membutuhkan bantuan zakat.
3) Diversifikasi Pendekatan, Gunakan pendekatan  diversifikasi  dalam  penyaluran dana zakat.  Hal  ini dapat mencakup  bantuan tunai,  pemberian  barang,  program  pelatihan keterampilan, dan bantuan kesehatan. Pendekatan  yang  beragam  dapat  membantu meningkatkan kesejahteraan penerima zakat.
4) Transparansi,  Jaga  tingkat  transparansi  yang tinggi dalam penyaluran dana zakat. Informasikan  kepada  masyarakat  pemakai dana zakat mengenai cara dana tersebut akan
digunakan,  siapa  yang  akan  menerima,  dan dampak yang telah dicapai.
5) Penyaluran melibat organisasi sosial kemasyarakatan,
Bekerjasama dengan lembaga-lembaga  resmi  yang  terpercaya, seperti lembaga zakat nasional atau yayasan- yayasan  amil  zakat  yang  diakui,  untuk memastikan  penyaluran  dana  zakat  berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
6) Pendampingan,  jadi  kita  tidak  sampai memberikan  puluhan  juta,  hanya  13  belasan juta.  Tahun  lalu  ya.  Tahun  ini  tidak  sampai segitu.  Jadi  begini  pihak  lembaga  melihat dulu  kondisinya  seperti  apa  dan  kemudian memverifikasi  mereka,  dan  melihat  mereka butuh  dana  berapa  untuk  kebutuhan  mereka, kemudian  di  kumpulkan  dana  tersebut,  tapi penyalurannya  tidak  sekaligus  tapi  bertahap. Sampai  tiga  kali  tahap,  sampai  kita  pastikan dia membeli barang yang dibutuhkan, jadi ya kita monitor, sekedar kita pastikan bahwa dia tetap  menjalankan  usaha  itu,  begitu  saja pendampingannya, tapi yang pasti uang yang dia  terima  itu  benar-benar  dia  belanjakan uangnya, bukan untuk konsumtif, tapi barang untuk usaha yang akan dia jalankan
7) Pelacakan  dan  Evaluasi,  Lakukan  pelacakan dan evaluasi secara berkala terhadap program penyaluran  dana  zakat  untuk  memastikan bahwa  dana  tersebut  digunakan  dengan efisien dan mencapai tujuan.
8) Pendidikan  dan  Pemberdayaan,  Sertakan pendekatan  pendidikan  dan  pemberdayaan dalam  program  penyaluran  dana  zakat.
Membantu
penerima zakat untuk meningkatkan  keterampilan  dan  kapabilitas mereka sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi.
9) Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah, Memastikan  bahwa  penyaluran  dana  zakat selalu  mematuhi  prinsip-prinsip  syariah dalam segala aspeknya, termasuk pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan. 10) Penggunaan Teknologi, Manfaatkan
teknologi modern seperti aplikasi mobile atau sistem  informasi  untuk  mengelola  dan menyatukan  penyaluran  dana  zakat  dengan lebih efisien dan akurat.
11) Keterlibatan
Masyarakat, Libatkan masyarakat  dalam  proses  penyaluran  dana zakat. Dengan melibatkan masyarakat, Anda dapat membangun dukungan yang lebih kuat untuk  program  zakat  dan  meningkatkan transparansi.
Mengenai  data  para  mustahik,  berdasarkan permohonan  para  mustahik.  Jadi  kita  tidak mencari  tapi  mereka  yang  bermohon,    contoh, para mustahik inikan paling banyak ini kan asnaf fakir miskin, yang paling banyak ini kan mereka banyak  minta  bantuan  usaha,  rehap  rumah, bantuan  uzur,  jadi  mereka  masukkan  proposal, kita  terima  kita  lihat  kelengkapan  adminstrasi selanjutnya  kita  teruskan  kelembaga,  orang lembagalah  yang  turun  kelapangan  memastikan apakah  mustahik  ini  benar  sesuai  dengan penerima,  jadi  yang  memverifikasinya  adalah pihak  lembaga,  jadi  nanti  setelah  berlaku  qanun baru  pihak  sekretariatlah  yang  memproses semuanya
Pemilihan  peruntukan  dana  zakat,  baik konsumtif maupun produktif, harus memperhatikan  kebutuhan dan  kondisi  penerima zakat.  Pendekatan  yang  tepat  dapat  bervariasi tergantung  pada  situasi  individu  atau  komunitas yang  berhak  menerima  zakat.  Selain  itu,  dana zakat  harus  dikelola  dengan  cermat,  transparan, dan  sesuai  dengan  prinsip  syariah  untuk memastikan  bahwa  manfaat  zakat  benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan
Dana zakat dapat dialokasikan ke dua tujuan utama, yaitu konsumtif dan produktif, tergantung pada  tujuan  dan  prinsip  pengelolaan  zakat  yang ingin  diikuti.  Berikut  penjelasan  mengenai keduanya:
1) Dana Zakat Konsumtif, Dana zakat konsumtif digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan  kebutuhan  sehari-hari  penerima  zakat yang  berhak.  Dana  ini  digunakan  untuk memastikan bahwa penerima zakat memiliki akses  ke  makanan,  pakaian,  tempat  tinggal, pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Contoh penggunaan dana  zakat  konsumtif  termasuk  memberikan makanan, baju, memberikan beasiswa pendidikan,  membayar  biaya  medis,  dan memberikan bantuan langsung kepada keluarga  yang  membutuhkan.  Tujuan  utama penggunaan  dana  zakat  konsumtif  adalah
untuk  memastikan  bahwa  penerima  zakat tidak menderita karena kekurangan kebutuhan dasar  dan  dapat  menjalani  kehidupan  yang layak.
Dana  zakat  konsumtif  digunakan  untuk memenuhi  kebutuhan  dasar  penerima  zakat. Tujuan  utama  bantuan  dari  peruntukan  ini adalah  untuk  memberikan  kepada  mereka yang  membutuhkan  agar  mereka  dapat memenuhi  kebutuhan  pokok  mereka  seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan kesehatan,  pendidikan,  dan  lain  sebagainya. Dana zakat konsumtif dapat diberikan dalam bentuk  uang  tunai  atau  barang-barang  yang langsung  digunakan  oleh  penerima  zakat. Pendekatan  ini  segera  memberikan  solusi untuk  mengatasi  masalah  kebutuhan  dasar mereka
2) Produktif  Dana  Zakat,  Dana  zakat  produktif digunakan  untuk  mengembangkan  potensi ekonomi  penerima  zakat  dan  membantu mereka  menjadi  lebih  mandiri  secara ekonomi. Dana ini digunakan untuk
memberikan modal usaha, pelatihan keterampilan,  atau  investasi  dalam  proyek bisnis  penerima  zakat.  Contoh  penggunaan dana  zakat  produktif  termasuk  memberikan pinjaman  modal  kepada  pengusaha  kecil, memberikan  pelatihan  keterampilan  untuk meningkatkan kapasitas kerja penerima zakat, atau mendukung proyek pertanian atau usaha kecil dan menengah. Tujuan utama penggunaan  dana  zakat  produktif  adalah untuk  membantu  penerima  zakat  keluar  dari kemiskinan jangka panjang dengan memberikan  mereka  kesempatan  untuk meningkatkan  pendapatan  dan  menciptakan keinginan  ekonomi.  Dana  zakat  produktif digunakan untuk memberikan bantuan kepada penerima zakat dengan tujuan meningkatkan kemampuan  ekonomi  mereka.  Dana  ini diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung usaha produktif sehingga penerima zakat dapat mandiri secara ekonomi Pendistribusian zakat harus dilakukan dengan penuh kebijaksanaan, keadilan, dan sesuai dengan  prinsip-prinsip  syariah  Islam  untuk memastikan  bahwa  zakat  digunakan  sebaik mungkin untuk membantu ASNAF yang berhak. ASNAF  adalah  kategori  penerima  zakat  dalam
Islam  yang  mencakup  delapan  kelompok penerima  zakat  yang  berhak  menerima  bantuan. Berikut  delapan  ASNAF  penerima  zakat  dari masing-masing ASNAF:
1) Fuqara'  (Fakir  Miskin),  Fuqara'  adalah mereka yang hidup dalam keadaan miskin dan tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contoh: Orang-orang  yang  tidak  memiliki  pekerjaan, tunawisma, atau mereka yang pendapatannya sangat  rendah  sehingga  tidak  mencukupi untuk kehidupan sehari-hari.
2) Masakin (Orang-Orang yang Membutuhkan), Masakin adalah orang-orang yang membutuhkan  bantuan,  meskipun  mereka tidak seburuk fakir miskin. Contoh: Keluarga yang  menghadapi  kesulitan  ekonomi  karena musibah seperti bencana alam atau penurunan sementara.
3) 'Amilin (Pegawai Pengumpul Zakat), 'Amilin adalah  orang-orang  yang  ditugaskan  untuk mengumpulkan dan mengelola zakat. Mereka berhak  menerima  sebagian  kecil  dari  zakat sebagai  ketidakseimbangan  atas  pekerjaan mereka.  Contoh:  Pegawai  atau  petugas  yang bekerja  pada  lembaga  zakat  dan  bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4) Mu'allaf  (Orang-Orang  yang  Baru  Masuk Islam), Mu'allaf adalah mereka yang baru saja memeluk  agama  Islam  dan  membutuhkan dukungan  untuk  menstabilkan  kehidupan mereka sebagai mualaf. Contoh: Orang-orang yang baru saja masuk Islam dan membutuhkan bantuan finansial atau pendidikan untuk memahami agama Islam.
5) Riqab  (Pembebasan  Budak),  Riqab  adalah kategori-kategori yang mencakup pembebasan  budak,  yang  dalam  konteks modern  dapat  diartikan  sebagai  upaya membantu  mereka  yang  terperangkap  dalam pengasingan atau kerja paksa. ( khusus untuk Riqab  ini  tidak  pernah  di  salurkan,  karena tidak ada lagi pada saat ini.
6) Gharimin (Orang-Orang yang Terlilit Utang), Gharimin  adalah  orang-orang  yang  terlilit utang  dan  tidak  mampu  melunasinya.  Zakat dapat  digunakan  untuk  membantu  mereka melunasi  hutang  mereka.  Contoh:  Orang- orang  yang  terlilit  karena  utang  kebutuhan medis, pendidikan, atau keuangan lainnya.
7) Fisabilillah  (Jihad  dan  Kepentingan  Umum),
Fisabilillah  adalah  kategori  yang  mencakup penggunaan zakat untuk kepentingan umum, termasuk  dukungan  bagi  pejuang  yang berjuang dalam jihad fisabilillah (jihad untuk kepentingan  umum)  dan  proyek-proyek publik  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat. Contoh: Proyek infrastruktur yang
meningkatkan kualitas hidup masyarakat atau mendukung  perjuangan  melawan  agresi asing.
8) Ibnu  as-Sabil  (Musafir  atau  Orang  yang Tertahan  di  Jalan),  Ibnu  as-Sabil  adalah mereka yang dalam perjalanan dan memerlukan bantuan karena kesulitan dalam perjalanan  mereka.  Contoh:  Orang-orang yang  terlantar  atau  kehabisan  dana  selama perjalanan  dan  memerlukan  bantuan  untuk melanjutkan perjalanan mereka.
Delapan  ASNAF  yang  berhak  menerima dana zakat, terdapat dua asnaf yang paling banyak disalurkan  yakni  bagi  fukara  dan  Masakin, sementara Riqab pada saat ini sudah tidak ada
Apakah  ZIS  yang  didistribusikan  berlaku kepada  delapan  asnaf  atau  salah  satu  menjadi prioritas?  kalau  kita  hampir  merata  dari  delapan itu  kita  pastikan  7  asnafya  kecuali  riqab,  dari  7 asnaf ini tentu fakir dan miskin menjadi prioritas, dan mereka ini bukan mendapatkan sekalli terima, jadi sifatnya insentif ya, jadi biaya hidup sampai mereka meninggal dunia, jadi setiap tahun mereka terima  misalnya  kalau  orang  tua  uzur  itu  400rb. Setiap  bulan,  kalau  miskin  ini  dia  kepala  ruah tangga,  karena  satu  danlain  hal  dia  tidak  bisa melaksanakan segala sesuatu dengan baik, sperti cacat, sakit menahun, itu kita berikan insntif juga, minimal orang tersebut tidak menjadi beban bagi keluargnaya. kemudiananak-anak yang mempunyai keterbatasan atau difabel itu juga kita kasih  200rb  perbulan.  Itulah  yang  menjadi prioritas  kita,  kalau  yang  lain  itu  sifatnya insidentil, tidak rutin, kadang sekali terima saja
Fisabilillah  merupakan  asnaf  yang  sedang berjihad  di  jalan  Allah,  jihad  ini  bisa  di  artikan berperang  di  jalan  Allah  ,  namun  kontek  jihad disini  termasuk  jihad  ilmu  yaitu  orang  sedang menuntut  Ilmu  pengetahuan,  aktifitas  diberikan dalam  bentuk  memberikan  beasiswa  kepada Masyarakat  yang  tidak  mampu,  sehingga diharapkan tidak ada lagi Masyarakat yang tidak
dapat  mengenyam  Pendidikan  sebagai  wujud meingkatkan taraf hidup yang layak.
Optimalisasi Penyaluran zakat Infaq dan Sedekah dalam rangka mengetaskan Kemiskinan
Zakat mempunyai peran penting dalam membentuk  masyarakat  yang  adil,  berkeadilan,  dan sejahtera. Praktik zakat memastikan bahwa kekayaan tidak  hanya  terlihat  pada  segelintir  individu,  tetapi didistribusikan  dengan  cara  yang  adil  ke  seluruh masyarakat. Zakat adalah salah satu dari lima Rukun Islam  dan  merupakan  ibadah  sosial  yang  wajib dilakukan  oleh  setiap  Muslim  yang  mampu.  Zakat mempunyai  peranan  penting  dalam  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat,  khususnya  bagi  mereka yang kurang mampu. Berikut adalah beberapa fungsi zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat: a. Mendistribusikan  Kekayaan:  Salah  satu  tujuan utama  zakat  adalah  mendistribusikan  kekayaan dari golongan yang mampu kepada mereka yang kurang  mampu.  Hal  ini  membantu  dalam mengurangi jurang antara kaya dan miskin.
b. Mengurangi  Kemiskinan  :  Dengan  memberikan sebagian  dari  kekayaannya,  seseorang  dapat membantu  memenuhi  kebutuhan  dasar  mereka yang kurang beruntung. Hal ini dapat memberikan kontribusi  pada pengurangan  tingkat  kemiskinan dalam masyarakat.
c. Menciptakan  Kesejahteraan  Sosial  :  Zakat membantu  menciptakan  rasa  solidaritas  dan persaudaraan  di  antara  anggota  masyarakat. Dengan  demikian,  zakat  membantu  memperkuat jaringan sosial dan mendukung integrasi sosial.
d. Pendorong  Ekonomi  :  Zakat  bisa  berfungsi sebagai stimulus ekonomi. Ketika uang diberikan kepada mereka yang mendesak, mereka cenderung  menghabiskannya  untuk  memenuhi kebutuhan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan barang dan jasa.
e. Pendidikan dan Pembangunan : Zakat juga dapat digunakan untuk pendidikan dan proyek pembangunan  yang  dapat meningkatkan  kualitas hidup masyarakat dan memberikan peluang yang lebih baik dalam hidup.
f. Purifikasi  Harta  :  Dengan  memberikan  zakat, seorang Muslim percaya bahwa mereka mewujudkan harta mereka di mata Tuhan. Hal ini juga  mengingatkan  individu  tentang  pentingnya kepedulian  sosial  dan  tanggung  jawab  terhadap sesama.
g. Pengembangan Nilai-nilai Moral : Zakat mengajarkan individu tentang pentingnya berbagi, belas  kasih,  dan  empati  terhadap  yang  kurang beruntung.  Ini  membantu  dalam  pengembangan nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat.
h. Membantu  dalam  Krisis  :  Zakat  juga  dapat digunakan  sebagai  bentuk  bantuan  dalam  situasi krisis  atau  bencana,  memberikan  dukungan finansial  kepada  mereka  yang  terkena  dampak Selama  ini  pemerintah  subulussalam  pasca dilakukannya  penyaluran  dana  zis,  ada  tidak melakukan pengukuran data kemiskinan, misalnya setelah menyalurkan dana zakat itu data angka kemiskinan di subulussalam menurun Hasil wawancara menyatakan bahwa selama ini belum sampai kearah pengukuran itu, artinya ada tidak perubahan peningkatan secara signifikan setelah kita bantu ya kan, kami belum melakukan itu, karena apa, ini  secara  kasat  mata  kita  lihat  tidak  ada  perubahan, kenapa zakat yang kita berikan pun belum mumpuni, contoh  salah  satu  kasus  uzur,  itu  kita  berikan  tiap bulan  itu  cuman  Rp.  400.000,-  itu  kalau  kita  lihat biaya  hidup  satu  orang  daam  sebulankan  masih kurang,  otomatis  kemisikinannya  kan  masih  tetap, miminal  kita  mempertahankan  itulah,  itu  satu, kemudian  pemberian  modal  usaha.  Tujuan  kita memberikan  modal  usaha  itukan  agar  kehidupannya semakin  meningkatkan,  tapi  rata-rata  itu  tidak berhasil, juga masalahnya itu, kita berikan dia modal usaha  dua  juta  lima  ratus,  sekali  belanja  dia  selesai. Mungkin  permasalahnya  seperti  itu,  seyogyanya  dia kita  bantu  betul-betul  mapan,  ini  yang  belum  kita lakukan, jadi kdepan begitu dia kita bantu kita monitor terus, dimana kelemahannya kita penuhi sehingga dia menjadi  mapan.    Jadi  artinya  ada  bantuan  terus menerus supaya mustahik bisa terangkat ekonominya.
Tapi  lagi-lagi masalahnya  kalau  hanya  satu-dua orang saja yang kita perhatikan bagaimana yang lain, karena kita masih banyak yang miskin sehingga kita buat bergiliran, kalau tahun ini si A, tahun dpan si B pula jadi tidak ada perubahan yang signifikan.
Jenis  bantuanyang  di  berikan  baitul  mal  kepada mustahik rata-rata kita berikan uang tapi bukan berarti konsumtif,  yang  fakir  masikin  ibnu  sabildanfi sabilillah  itu  konsumtif,  yang  kita  buat  produktif  itu adalahuntuk orang misikin, kadang kita buat itu modal usaha,  kemudian  kita  minta  setelah  itu  kita  harap mereka  bisa  memberikan  infak  atau  zakat  kepada baitul  mal,kamudian  itu  kita  buat  rumahnya  dengan memberikan uang, atau kita buat tempat usahanya
Hasil wawancara dengan informan, apakah data kemiskinan itu di peroleholeh baitul mal berdasarkansurvey  yang  dilakukan  oleh  baitul  mal atau ada dari pihak atau lembaga lain, seperti BPS atau dinas  sosial?  Baitul  mal  tidak  menggunakan  sumber lain,tapi  langsung  turun  ke  masyarkat,  kalau  dia bentuknya  rehap  rumah  itu  sesuai  dengan  proposal yang  ada,  nanti  kemudian  di  verifikasi.kemudian kalau  bantuan  orang  misikin  langsung  kitalihat kelapangan,  karena  khawatir  adanya  perbedaan kriteria
Dana zakat yang di berikan kepada mustahik itu apakah  memang  sudah  bisa  untuk  mencukupi  untuk modal  usaha?  ini  namanya  tambahan  modal  usaha, bukan modal usaha dari nol. Pernah kita berikan pada tahun  lalu  namanya  bantuan  modal  usaha  variasi, artinya  sesuai  dengan  kebutuhan.  Misalnya  anda butuh apa, apakah butuh kendaraan, atau steling kita belikan, ada yang butuh kursi kita belikan kursi. Ada yang  butuh  kolam  kita  berikan  kolam  dan  ikannya. berfariasi  ada  yang  berhasil  ada  yang  tidak,  karena bukan faktor besaran dana yang diterima, tetapi juga karakter si penerima
Wawancara  dengan  informan,  Kendala  yang  di alami baitul mal dalam pengelolaan zakat, kesadaran masyarakat  yang  masih  rendah,  kerjasama  denegan pemerintah naik turun, karena ada kepentingan politik, kadang  pemerintah  memberikan  atnsi  yang  tinggi kadang  rendah.  Pemahaman  masyarakat  atau  ulama yang  berbeda  misal  zakat  sawit  dan  walet,  ada  yang mengatakan wajib zakat ada yang tidak.
Langkah-langkah baitul mal untuk mengoptimalkan  penerimaan  zakat.  tentu  penguatan sumber  daya  manusia,  Baitul  Mal  Subulussalam mengakui bahwa sumber daya manusia masih lemah, diharapkan sosialisasi harus kita maksimalkan, karena potensi zakat di subulussalam ini 12 milyar dan bisa kita  kumpulkan  itu  bisa  kita  bperoleh  tentu  bnyak yang dapat kita lakukan
Adapun Program-program dana zakat Baitul Mal Kota  Subulussalam  tahun  2021  adalah  Sebagai Berikut:
a. Fakir,  Memberikan  bantuan  kepada  Fakir  Tua Uzur  sebanyak  100  penerima  manfaat  dengan total  penyaluran  sebesar  Rp.  480.000.000,  -. Memberikan  bantuan  kepada  Fakir  Dissabilitas sebanyak  100  penerima  manfaat  dengan  total penyaluran sebesar Rp. 360.000.000,- . Memberikan bantuan kepada Fakir Berkebutuhan
Khusus  sebanyak  100  penerima  manfaat  dengan total penyaluran sebesar Rp. 192.000.000,- b. Miskin Produktif, Bantuan Modal Usaha Variasi dan  Pendampingan  Sebanyak  27  penerima manfaat  dengan  total  penyaluran  sebesar  Rp. 264.000.000,-  .  Rehap  Rumah  Miskin  Dan Pendampingan  Sebanyak  35  penerima  manfaat dengan total penyaluran sebesar Rp. 557.505.000,-  . Bantuan PTU dan Pendampingan Sebanyak  8  penerima  manfaat  dengan  total penyaluran sebesar Rp. 500.000.000,-
c. Gharimin,  Bantuan  Orang  Sakit  yang  Butuh Penanganan  Cepat  Sebanyak  50  penerima manfaat  dengan  total  penyaluran  sebesar  Rp. 37.500.000,-    Bantuan  Tanggap  Darurat  yang Sifatnya  Insedentil  Sebanyak  37  penerima manfaat  dengan  total  penyaluran  sebesar  Rp. 60.850.000,- Bantuan Sosial Keagamaan Sebanyak  30  penerima  manfaat  dengan  total penyaluran sebesar Rp. 75.000.000,-
d. Fisabilillah,  Bantuan  Guru  Dayah  dan  Pengajian
Malam  Sebanyak  742  penerima  manfaat  dengan total  penyaluran  sebesar  Rp.  212.128.000,-. Bantuan Operasional TPA dan Pengajian Malam Sebanyak  66  penerima  manfaat  dengan  total penyaluran  sebesar  Rp.  132.000.000,-.  Bantuan Operasional Pengajian Rutin (Kantin ) Sebanyak 20  penerima  manfaat  dengan  total  penyaluran sebesar  Rp.  80.000.000,-.  Bantuan  Operasional STIT  HAFAS  (Penambahan  Prodi  )  Sebanyak  1 penerima  manfaat  dengan  total  penyaluran sebesar Rp. 100.000.000,-
e. Ibnu  Sabil,  Bantuan  Santri  Luar  dan  Dalam Daerah  Sebanyak  800  penerima  manfaat  dengan total  penyaluran  sebesar  Rp.  320.000.000,-. Bantuan Tahfiz Al-Qur'an Sebanyak 60 penerima manfaat  dengan  total  penyaluran  sebesar  Rp. 140.000.000,-
f. Amil,  Amil  Bendahara  SKPK  dan  Fundresing Sebanyak  2  orang  dengan  total  pengeluaran sebesar  Rp.  150.000.000,-.  Amil  Rekanan  dan Pengelola  Sebanyak  2  orang  dengan  total pengeluaran sebesar Rp. 100.310.500,-.
g. Muallaf,  Pemberian  Bantuan  Kepada  Muallaf
Sebanyak  80  Orang  Penerima  manfaat  dengan total pengeluaran sebesar Rp. 60.000.00,- Adapun Program-program dana Infak Baitul Mal Kota  Subulussalam  tahun  2021  adalah  Sebagai Berikut:
Dana Infak ini di gunakan untuk Investasi antara lain Pendayagunaan Tanah Wakaf Produktif sebanyak 2-unit  dengan  nilai  sebesar  Rp.  400.000.000,  -. Kemudian ada juga yang digunakan untuk Sertifikasi Tanah Wakaf dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000, -. Dana  Infak  ini  ada  juga  di  gunakan  untuk Pemberdayaan ekonomi Dayah (Pesantren) sebanyak 15  Dayah  dengan  nilai  sebesar  Rp.  150.000.000,  -. Penyaluran Infaq Untuk Kesejahteraan Umat dengan cara  memberikan  santunan  kepada  anak  yatim sebanyak  305  orang  penerima  manfaat  dengan  total nilai  sebesar  Rp.91.500.000,  -  sehingga  total pendistribusian zakat dan infaq pada tahun 2021 ialah sebesar Rp. 4.487.793.500.-
3.2. Pembahasan
Baitul Mal Subulussalam berbeda dengan Baitul mal  di  daerah  lain,  karena  Aceh  mempunyai kewenangan dalam membuat peraturan daerah sendiri, peraturan daerah di Aeh diberi nama qonun. Beberapa keistimewaan Qonun di Aceh adalah sebagai berikut: Pertama Penerapan Syariah : Provinsi Aceh mempunyai  kewenangan  untuk  menerapkan  hukum Syariah atau Islam dalam beberapa aspek kehidupan, termasuk dalam hukum pidana, hukum keluarga, dan masalah-masalah lain  yang  berkaitan  dengan agama. Hal  ini  menjadikan  Aceh  menjadi  satu-satunya provinsi  di  Indonesia  yang  menerapkan  hukum Syariah  secara  formal. Kedua  Lembaga  Hukum Syariah :  Aceh  memiliki  lembaga-lembaga  khusus yang  bertugas  menegakkan  hukum  Syariah,  seperti Mahkamah  Syar'iyah,  yang  berwenang  menangani perkara-perkara  yang  terkait  dengan  pelanggaran hukum Syariah. Ketiga Pelaksanaan Hukum Fisik : Di Aceh, hukuman fisik seperti cambuk dapat diterapkan sebagai  hukuman  atas  pelanggaran  tertentu  terhadap hukum  Syariah.  Mencakup  pelanggaran  terhadap moralitas, minuman keras, perjudian, dan sebagainya. Keempat  Pengaturan  Kehidupan  Keluarga :  Hukum keluarga di Aceh diatur oleh hukum Islam, termasuk masalah  perceraian,  waris,  dan  pernikahan.  Ini mencakup  aspek-aspek  seperti  pembagian  harta warisan  sesuai  dengan  hukum  Islam. Kelima Pelarangan  Miras  dan  Judi :  Penggunaan  minuman keras  dan  perjudian  dilarang  di  Aceh  sesuai  dengan hukum Syariah, dan pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenakan sanksi yang keras.
Penerapan hukum Syariah di Aceh telah menjadi topik  kontroversial  di  Indonesia,  karena  adanya perbedaan  pandangan  tentang  sejauh  mana  hukum Islam harus diterapkan dalam sistem hukum nasional.
Meskipun  Aceh  memiliki  otonomi  dalam  hal  ini, pemerintah Indonesia tetap mengawasi pelaksanaannya  agar  sesuai  dengan  konstitusi nasional dan prinsip-prinsip pusat hak asasi manusia.

## Analisis Penyaluran Dana
Baitul  Mal  di  Aceh  adalah  lembaga  yang bertanggung jawab untuk mengelola dana zakat, infak, dan  sedekah  (ZIS)  serta  dana  sosial  lainnya  dalam rangka pelaksanaan kebijakan keagamaan, sosial, dan kesejahteraan  di  Provinsi  Aceh,  yang  menerapkan hukum  Islam  atau  Syariah.  Lembaga  ini  memiliki kewenangan khusus dalam mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana-dana tersebut. Berikut  adalah  beberapa  kewenangan  Baitul  Mal  di Aceh: Pertama Penyaluran Dana Sosial : Baitul Mal memiliki  tanggung  jawab  untuk  mendistribusikan dana  zakat,  infaq,  dan  sedekah  kepada  individu  dan keluarga yang membutuhkan, serta entitas sosial atau amil zakat yang memenuhi kriteria tertentu. Dana ini digunakan untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, dhuafa,  dan  mereka  yang  membutuhkan  dukungan finansial. Kedua  Program  Kesejahteraan  Sosial : Selain zakat, infaq, dan sedekah, Baitul Mal juga dapat mengelola  dana  sosial  lainnya  yang  ditujukan  untuk program-program  kesejahteraan  sosial  di  Aceh.  Ini mencakup program-program seperti beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan, dan berbagai program lain  yang  bertujuan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat. Ketiga  Pengawasan  dan  Audit :  Baitul Mal  memiliki  kewenangan  untuk  mengawasi  dan mengaudit  penggunaan  dana  yang  mereka  kelola, memastikan  bahwa  dana-dana  tersebut  digunakan sesuai  dengan  ketentuan  Islam  dan  peraturan  yang berlaku. Keempat  Pengembangan  Program  Sosial : Baitul Mal dapat mengembangkan program-program sosial  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat Aceh, yang mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan,  bantuan  keuangan,  dan  berbagai program lain yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial.
Kewenangan Baitul Mal di Aceh didasarkan pada prinsip-prinsip  Islam  dan  peraturan  yang  berlaku  di provinsi  ini.  Lembaga  ini  berperan  penting  dalam menjalankan fungsi sosial dan kesejahteraan di Aceh, serta dalam mengelola dana-dana yang berkontribusi pada kebutuhan masyarakat yang kurang beruntung.
Analisis  Efektifitas  penyaluran  dana  untuk mengurangi Kemiskinan
Efektivitas  penyaluran  dana  zakat,  infaq,  dan sedekah (ZIS) dalam rangka mengurangi kemiskinan dapat  bervariasi  tergantung  pada  beberapa  faktor. Berikut  adalah  beberapa  faktor  yang  mempengaruhi efektifitas penyaluran dana ZIS:
a. Manajemen,  Manajemen  penyaluran  dana  zakat Infak  dan  sedekah  di  Baitul  Mal  Subulussalam belum  berjalan  dengan  efektif  dan  efisien, sebagaimana yang diketahui. Pada saat ini terlihat Baitul Mal Subulussalam baru sebatas menyalurkan  dana  zakat  infak  dan  sedekah, namun  sangat  disayangkan  pihak  manajemen belum melakukan pendampingan dan pengukuran tingkat keberhasilan untuk mengurangi kemiskinan.  Manajemen  yang  baik  dalam mengelola dana ZIS sangat penting. Ini termasuk pengumpulan  dana  dengan  cara  yang  transparan dan akuntabel, pengelolaan dana yang efisien, dan pengawasan  yang  ketat  terhadap  penggunaan dana.  Institusi  seperti  lembaga  zakat  atau  Baitul Mal  perlu  memiliki  prosedur  yang  baik  untuk memastikan  bahwa  dana  tersebut  benar-benar digunakan  untuk  membantu  orang-orang  yang membutuhkan.
b. Identifikasi  Penerima  yang  Tepat:  Penting  untuk mengidentifikasi dan memilih penerima dana ZIS dengan benar. Manajemen Baitul Mal
Subulussalam  sudah  melakukan  identifikasi terhadap calon mustahik yang berhak menerima, di  mana  Masyarakat  datang  untuk  mengajukan permohonan  dan  kemudian  dilakukan  seleksi administrasi. Hal ini dapat mencakup pemantauan kondisi  sosial  dan  ekonomi  penerima,  sehingga dana  dapat  dialokasikan  kepada  mereka  yang paling membutuhkan. Pemilihan yang tepat akan meningkatkan  dampak  positif  pada  mengurangi kemiskinan.
c. Program Kesejahteraan yang Berkelanjutan: Dana ZIS  juga  dapat  digunakan  untuk  mendukung program-program kesejahteraan yang berkelanjutan, seperti pelatihan keterampilan atau bantuan  pendidikan.  Hal  ini  dapat  membantu penerima  dana  untuk  meningkatkan  kemampuan mereka sendiri dalam mencari penghasilan, yang pada  pasangannya  dapat  membantu  mengurangi kemiskinan jangka panjang.
d. Pengawasan  dan  Evaluasi:  Evaluasi  yang  terus- menerus  terhadap  efektivitas  program-program
yang didukung oleh dana ZIS diperlukan. Hal ini akan  memungkinkan  untuk  menilai  dampak program, mengidentifikasi kelemahan, dan membuat perbaikan jika diperlukan.
e. Pemberdayaan  Ekonomi:  Selain  memberikan bantuan langsung kepada individu yang membutuhkan,  dana  ZIS  juga  dapat  digunakan untuk mendukung upaya pemberdayaan ekonomi di  komunitas  yang  rentan.  Ini  bisa  berarti memberikan  modal  usaha  kecil,  memberikan pelatihan kewirausahaan, atau mendukung proyek-proyek ekonomi lokal.
f. Kolaborasi  dengan  Lembaga  Lain:  Kerja  sama dengan  lembaga-lembaga  pemerintah  dan  non- pemerintah  lainnya  yang  memiliki  program- program  pemberantasan  kemiskinan  juga  dapat meningkatkan  efektivitas  penyaluran  dana  ZIS. Kolaborasi  dapat  membantu  memaksimalkan sumber daya dan pengetahuan yang tersedia. g. Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Kesadaran masyarakat akan pentingnya memberikan ZIS dan partisipasi aktif dalam program-program kesejahteraan sosial dapat mendukung efektivitas penyaluran  dana.  Semakin  banyak  orang  yang berkontribusi  dan  terlibat,  semakin  besar dampaknya pada pengurangan kemiskinan.
Meskipun zakat memiliki potensi untuk membantu mengurangi kemiskinan, terdapat beberapa faktor  yang  dapat  menyebabkan  kegagalan  dalam mencapai  tujuan  tersebut.  Berikut  beberapa  faktor yang  dapat  mempengaruhi  kegagalan  penggunaan zakat dalam mengurangi kemiskinan: Pertama Tidak Terpenuhinya Kriteria Kemiskinan : Salah satu faktor utama  adalah  tidak  tepat  mengidentifikasi  penerima manfaat. Jika lembaga  pengelola  zakat  tidak mampu mengidentifikasi  secara  akurat  mereka  yang  benar- benar  membutuhkan  bantuan,  maka  zakat  dapat diberikan  kepada  mereka  yang  sebenarnya  tidak memenuhi  kriteria  kemiskinan,  sementara  yang membutuhkan  tetap  tidak  mendapat  bantuan. Kedua Kurangnya
Transparansi dan Akuntabilitas : Kurangnya transparansi dalam pengumpulan, pengelolaan,  dan  pendistribusian zakat dapat menyebabkan penyaluran dana tidak efektif. Jika tidak ada mekanisme  yang  jelas untuk memastikan  bahwa dana zakat digunakan sesuai dengan tujuannya, maka dana  tersebut  dapat  disalahgunakan  atau  digunakan untuk  kepentingan  pribadi. Ketiga  Besarnya  Jumlah Zakat yang Tersalurkan ke Infrastruktur Keagamaan : Sebagian  besar  dana  zakat  di  beberapa  negara  dapat
dialirkan ke infrastruktur keagamaan seperti pembangunan masjid atau sekolah agama. Meskipun ini  penting,  terlalu  banyak  dana  yang  dialokasikan untuk  infrastruktur  keagamaan  dapat  mengurangi jumlah  dana  yang  tersedia  untuk  membantu  mereka yang miskin. Keempat Kurangnya Pengelolaan Dana yang Profesional : Kurangnya pengelolaan dana yang profesional  dan  efisien  dapat  mengurangi  efektivitas penggunaan  zakat  dalam  mengurangi  kemiskinan. Diperlukan pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam  pengelolaan  dana  untuk  memastikan  dana tersebut  digunakan  dengan  maksimal. Kelima Pemilihan  Program  yang  Tidak  Sesuai: Pilihan program  atau  proyek  yang  tidak  sesuai  dengan kebutuhan  masyarakat  miskin  dapat  menyebabkan kegagalan.  Penting  untuk  melakukan  analisis  yang cermat  tentang  apa  yang  diperlukan  oleh  penerima manfaat  dan  mengalokasikan  dana  sesuai  dengan kebutuhan  tersebut. Keenam  Ketidakberlanjutan : Zakat  biasanya  bersifat  periodik, tetapi  perlu adanya keinginan dalam program-program yang didanai oleh zakat.  Jika  bantuan  hanya  bersifat  sekali-kali  atau tidak  berkelanjutan,  maka  dampaknya  akan  bersifat sementara. Ketujuh  Keterbatasan  Dana  Zakat: Keterbatasan  jumlah  dana  zakat  yang  tersedia  dapat menjadi  faktor  yang  membatasi  upaya  mengurangi kemiskinan.  Jumlah  dana  zakat  yang  diberikan mungkin  tidak  cukup  untuk  mengatasi  seluruh masalah kemiskinan yang ada.
Untuk  meningkatkan  efektivitas  penggunaan zakat  dalam  mengurangi  kemiskinan,  penting  untuk memastikan  pemberitahuan  penerima  manfaat  yang tepat,  transparansi  dan  akuntabilitas  yang  baik, pengelolaan  dana  yang  profesional,  serta  pemilihan program  yang  sesuai  dengan  kebutuhan  masyarakat yang miskin. Selain itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga keagamaan, dan organisasi sosial juga dapat meningkatkan dampak positif zakat dalam mengatasi masalah kemiskinan.

## 4. KESIMPULAN
Berdasarkan  uraian  dari  temuan  penelitian  pada bab  sebelum  nya  ,  maka  dapat  ditarik  beberapa kesimpulan sebagai berikut:
Pertama Dana zakat infak dan sedekah di Baitul Mal Sulussalam berasal dari tiga sumber. Pertama dari Aparatur  Sipil  Negara  dan  tenaga  honorer  yang bekerja  di  Pemerintahan  Aceh,  Pegawai  Swasta  di lingkungan  Pemerintah  Aceh  dan  pegawai  badan Usaha milik Negara dan badan Usaha milik Daerah di
Aceh.  Besaran  dana  zakat  yang  dipotong  2.5%  dari gaji  golongan  3  dengan  besaran  gaji  enam  juta sembilan  ratus  ribu  perbulan  dinyatakan  sudah memenuhi  syarat  dan  dipotong  1%  bagi  yang  tidak memenuhi  syarat  berzkat.  Kedua  sumber  dana  zakat infak  dan  sedekah  dari  rekanan  yang  bekerja  sama mengerjakan  proyek  pemerintah  yang  bernilai Rp.50.000.000,-  (Lima  puluh  juta  rupiah).  Ketiga Dana  zakat  infak  dan  sedekah  bersumber  dari masyarakat muslim di Aceh.
Penghimpunan  dana  Zakat  infak  dan  sedekah pada  Baitul  mal  Lubulussalam  di  Aceh  belum  dapat terlaksana  secara  maksimal  meskipun  sudah  diatur oleh qonun bahwa setiap Aparatus Sipil Negara harus membayar zakat mal memelalui pemotong gaji. Masih ada Lembaga di pemerintahan yang belum membayar zakat  mal  melalui  Baitul  Mal  Subulussalam,  seperti Polisi  Republik  Indonesia  dan  Tentara  nasional  di Aceh.  Sehingga  target  penerimaan  dana  zakat  infak dan sedekah belum mencapai target. Pada Tahun 2022 target  penerimaan  dana  zakat  infak  dan  sedekah sebesar dua belas milyard baru dapat terealisasi empat koma tujuh milyard.
Kedua Penyaluran dana zakat infak dan sedekah sudah dilakukan kepada delapan Asnaf yang berhak, kecuali  untuk  Asnaf  Riqab  memang  tidak  ada. Penyaluran dana zakat yang paling dominan diberikan kepada  Asnaf  Fakir  dan  masakin.  Zakat  produktif sudah disalurkan kepada pedangan ultra mikro dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Penyaluran  Dana  zakat  infak  dan  sedekah  yang disalurkan untuk zakat produktif tidak di tindak lanjuti dengan melakukan pendampingan usaha.
Ketiga Efektivitas penyaluran  dana  zakat  infak dan sedekah di Baitul Mal Subulussalam belum dapat di ukur karena selama pemberian dana zakat infak dan sedekah  dalam  bentuk  zakat  produktif  belum dilakukan tindak lanjut dan pendampingan, sehingga belum dapat di ukur seberapa besar penyaluran dana zakat  infak  dan  sedekah  sudah  berhasil  meningkat kesejahteraan  berupa  mustahik  berubah  menjadi muzaki.

## Saran
Mengacu pada hasil riset maka pada bagian akhir ini disampaikan beberapa saran bagi pengurus Baitul Mal  Subulussalam  sebagai  berikut, Pertama Untuk Meningkatkan  penerimaan  dana  zakat  infak  dan sedekah  pengurus  perlu  melaukan  suatu  terobosan agar  semua  aparatur  sipil  negara  semua  yang
memenuhi  kriteri  sebagai  Muzaki  harus  di  pungut dana zakat nya tanpa kecuali . Kedua penyaluran dana zakat  infak  dan  sedekah  agar  di  perioritaskan  bagi pengusaha  ultra  mikro,  sehingga  dapat  lebih  cepat mengurangi  Angka  kemiskinan  di  Cubulussalam Prpvinsi  Aceh.  Penyaluran  Dana  Zakat  infak  dan sedekah  produktif  harus  mendapatkan  pengawasan, Bimbingan  dari  Baitul  Mal,  agar  menerimaan  zakat produkti  yang  disalurkan  pada  ultra  mikro  UMKM tidak tercapai target.

## 5. REFERENSI
Adiningtyas,  S.,  &  Hakim,  L.  (2022).  Pengaruh Pengetahuan Investasi, Motivasi, dan Uang Saku terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal  Syariah  dengan  Risiko  Investasi  sebagai Variabel  Intervening. Jurnal  Ilmiah  Ekonomi
Islam , 8 (1), 474–482. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4609
Annisa, S. (2022). Pengaruh Edukasi, Modal Minimal,
Return,  Risiko  terhadap  Motivasi  Mahasiwa Berinvestasi  di  Pasar  Modal  Syariah. El-Mal Jurnal  Kajian  Ekonomi  &  Bisnis  Islam , 3 (4), 641–657. https://doi.org/1047467/elmal.v3i4.990 Annisa, S., Hartarto, I., Damanik, S. N., & Hasibuan, R.  R.  A.  (2022).  Analisis  Faktor-Faktor  yang Mempengaruhi Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar  Modal  Syariah. El-Mal  Jurnal  Kajian Ekonomi & Bisnis Islam , 5 (2), 347–361.
Aqbar,  K.,  Sulkifli  Herman,  &  Arsan,  A.  (2022).
Tinjauan  Wakaf  Saham  Hak  Atas  Kekayaan Intelektual  dalam  Perspektif  Hukum  Islam. AL- KHIYAR:  Jurnal  Bidang  Muamalah  Dan Ekonomi Islam , 2 (1), 13–36.
https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.534 Aulia,  M.  P.  A.,  &  Fikriyah,  K.  (2022).  Pengaruh Religiusitas  dan  Tingkat  Literasi  Pasar  Modal Syariah terhadap Minat Berinvestasi pada Saham Syariah:  Studi  Kasus  pada  Mahasiswa  di  Jawa Timur. Jurnal  Ilmu  Komputer,  Ekonomi  Dan Manajemen (JIKEM) , 2 (2), 2484–2502.
Darmawan,  R.,  &  Nurdin,  R.  (2020).  Analisis Pemahaman Nazhir Terhadap Istibdal Wakaf Di Kota Banda Aceh. ETD Unsyiah , 2 (2), 160–173. Fathoni, H., & Sakinah, G. (2020). Peran Pasar Modal Syariah  Dalam  Laju  Pertumbuhan  Ekonomi  Di Indonesia. Khazanah Multidisiplin , 2 (1), 33–44. https://doi.org/10.15575/km.v2i1.11635
Firdaus,  S.  N.  A.,  Wulani,  T.  S.,  Azizah,  E.  N.,  & Roziah,  D.  Q.  (2022).  Analisis  Perbandingan Wakaf  Uang  Dan  Wakaf  Melalui  Uang  Di Indonesia. Tahkim  (Jurnal  Peradaban  Dan
Hukum Islam) , 5 (1), 101–120. https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9123
Hamidiyah, E., Buchori, N. S., Yulianto, A. R., Huda, N., Tanjung, H., & Beik, I. S. (2022). Pengaruh Sertifikasi Kompetensi Terhadap Kinerja Nazhir Dan Partisipasi Dalam Gerakan Perwakafan. Al- Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam , 15 (2), 26–43.
Harahap,  M.  B.  B.,  &  Darwanto,  D.  (2021).  Peran Strategi  Badan  Wakaf  Indonesia  (BWI)  Dalam Meningkatkan  Profesionalisme  Nazhir  Kota Semarang. TAWAZUN :  Journal  of  Sharia
Economic Law , 4 (1), 104.
https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.10192 Harahap, S. B., Bustami, Y., & Syukrawati, S. (2021).
Pengaruh  Literasi  Keuangan  Terhadap  Minat Investasi Saham Syariah. Al Fiddhoh: Journal of Banking,  Insurance,  and  Finance , 2 (2),  75–82. https://doi.org/10.32939/fdh.v2i2.955 Hardiati, E., Nasution, A. I. L., & Nasution, M. L. I.
(2022).  Pengaruh  Motivasi,  Pengetahuan,  Dan Kemajuan  Teknologi  Terhadap  Keputusan Berinvestasi Mahasiswa UIN Sumatera Utara Di Pasar  Modal  Syariah. Jurnal  Manajemen Akuntansi (JUMSI) , 2 (3), 460–471.
Hasanah,  Z.  A.  U.,  &  Apriani,  R.  (2022).  Persepltif Hukum Islam terhadap investasi di Pasar Modal Syariah. JUSTITIA :  Jurnal  Ilmu  Hukum  Dan Humaniora , 9 (5). https://doi.org/10.31604/justitia.v9i5
Hasanudin, Nurwulandari, A., & Safitri, R. K. (2021).
Pengaruh  Pengetahuan  Investasi,  Motivasi  dan Pelatihan  Pasar  Modal  terhadap  Keputusan Investasi  yang  dimediasi  oleh  Minat  Investasi (Studi. JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi,  Dan  Akuntansi) , Vol.  5  No. (3),  494–
512.
IDX. (n.d.). IDX Islamic - Pasar Modal Syariah .
Inawati, Y., Anam, M. S., Wicaksono, P. N., Safaah, N., & Arinta, Y. N. (2021). Analisis determinan Minat  Mahasiswa  Dalam  berinvestasi  do  Pasar Modal Shariah. Adz Dzahab Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam , 6 (1), 25–37.
Iqbal, M. N. (2020). Pengelolaan Tanah Wakaf Secara Produktif Menurut Undang – Undang Nomor 41 Tahun  2004  (Analisis  Terhadap  Kinerja  Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf Produktif). Jurnal Islamic Circle , 1 (1), 166–186.
Jauhari,  M.  S.,  &  Ghoni,  A.  (2022).  Pengaruh Pengetahuan  Terhadap  Minat  Investasi  Pasar Modal  Syariah  Sivitas  Akademika  STIU  Al- Hikmah  Jakarta. Ad-Deenar:  Jurnal  Ekonomi Dan Bisnis Islam , 6 (2), 369–384.
https://doi.org/10.30868/ad.v6i02.3049
Jualiansyah,  A.,  Utami,  D.  S.,  Khumaidah,  N.,  &
Muttaqin,  I.  (2022).  Pengaruh  Educasi  terhadap Minat  berinvestasi  di  Pasar  Modal  shariah  bagi kaum  milineal  di  Era  Revolusi  Industri  4.0. OIKONOMIKA :  Jurnal  Kajian  Ekonomi  Dan
Keuangan Syariah , 3 (1), 73–85. https://doi.org/10.53491/oikonomika.v3i1.276
Khafi,  R.  F.,  &  Yudiantoro,  D.  (2022).  Pengaruh
Pengetahuan, Motivasi, Modal Investasi
Minimal,  dan  Return  Terhadap  Minat  Investasi Mahasiswa  di  Pasar  Modal  Syariah. J-MAS (Jurnal  Manajemen  Dan  Sains) , 7 (1),  319.
https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.373
Komaria, R., Hardianti, R. S., Lestari, W., Isnaini, D.,
& Hartini, K. (2022). Analisis Faktor Internal dan Eksternal Yang Mempengaruhi
Minat Berinvestasi  di  Pasar  Modal  Syariah. ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 1 (4), 633– 641.
Larasati,  R.  K.,  &  Yudiantoro,  D.  (2022).  Pengaruh Literasi Keuangan Kemajuan teknologi informasi dan  Modal  Minimal  terhadap  minat  investasi pasar modal shariah. Junral Investasi , 8 (2), 55– 64.
Lisdayanti,  R.  (2021).  Pengaruh  Pengetahuan Investasi  Syariah  Produk  Investasi  Syariah  Dan Modal  Minimal  Mahasiswa  Terhadap  Minat Investasi Bank Syariah Dengan Intervening Pada Mahasiswa  Perguruan. Jurnal  Masharif  Al- Syariah:  Jurnal  Ekonomi  … , 6 (1),  13–28. http://103.114.35.30/index.php/Mas/article/view /5757
Luthfan, T. C., & Diana, N. (2022). Analisis Kinerja Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Sebelum dan  Selama  Pandemi  COVID-19. Jesya  (Jurnal Ekonomi  &  Ekonomi  Syariah) , 5 (1),  793–800. https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.642
Malik,  A.  D.  (2017).  Analisa  Faktor  –  Faktor  Yang Mempengaruhi  Minat  Masyarakat  Berinvestasi Di  Pasar  Modal  Syariah  Melalui  Bursa  Galeri Investasi Uisi. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal  of  Islamic  Economics  and  Business) ,
3 (1), 61. https://doi.org/10.20473/jebis.v3i1.4693
Mubarok,  A.  Z.  S.  (2020).  Prospek  Nazhir  Wakaf Global Berbasis Pesantren di Era Digital. Jurnal Bimas Islam , 13 (1), 23–50. https://doi.org/10.37302/jbi.v13i1.190
Muttaqin, R., & Ayuningtyas, R. D. (2022). Pengaruh Literasi  Keuangan  Religiusitas  dan  Pendapatan terhadap minat Investasi di Pasar Modal Syaroah (Studi Pada Masyarakat Milenial Kota Semarang). STABILITY Journal of Management
& Business .
Nasution,  L.  Z.,  &  Aris,  D.  A.  (2020).  Konstruksi Pengembangan  Wakaf  Saham  Dalam  Rangka Mengoptimalkan  Potensi  Wakaf  Produktif  di Indonesia. Jurnal Islamic Circle , 2 (1), 27–52.
Nisa,  A.  M.,  &  Hidayati,  A.  N.  (2022).  Pengaruh
Pengetahuan Investasi, Risiko Investasi,
Kemajuan  Teknologi  dan  Motivasi  Terhadap Minat  Generasi  Z  Berinvestasi  di  Pasar  Modal Syariah  Aling  Mukaromatun  Nisa  *  ,  Amalia Nuril  Hidayati. Ekonomi,  Keuangan,  Investasi Dan Syariah (EKUITAS) , 4 (1), 28–35. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i1.1676
Permadi,  M.  T.,  Senjiati,  I.  H.,  &  Maulida,  I.  S.  R.
(2022). Kompetensi Nazhir: Systematic Literatur Review. Bandung  Conference  Series:  Sharia
Economic Law , 2 (2), 161–166. https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i2.2806
Putra,  T.  W.,  &  Riskayanti,  M.  (2021).  Pengelolaan Wakaf Berbasis Profesionalisme Nazhir Di Desa Bulo-Bulo  Kabupaten  Jeneponto. Ar-Ribh :
Jurnal Ekonomi Islam , 4 (2), 173–181.
https://doi.org/10.26618/jei.v4i2.6155
Raharjo, D. P., & Mey, M. (2022). Penerapan Wakaf Saham  di  Indonesia  dalam  Perspektif  Islamic Social  Finance  Abdul  Manan. Jurnal  Ilmiah
Ekonomi Islam , 8 (1), 402.
https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4302
Safitri,  A.  W.,  Hasan,  A.,  &  Oktaviany,  M.  (2021).
Model Kelembagaan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia. Al-Mashrafiyah: Jurnal  Ekonomi,  Keuangan,  Dan  Perbankan Syariah , 5 (1),  75.  https://doi.org/10.24252/al- mashrafiyah.v5i1.17030
Sahal,  A.,  Huda,  N.,  &  Setianingrum,  A.  (2020).
Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Muslim  Melakukan  Wakaf  Saham. Ekspansi: Jurnal  Ekonomi,  Keuangan,  Perbankan  Dan Akuntansi , 12 (1), 43–64. https://doi.org/10.35313/ekspansi.v12i1.1860
Sari,  M.  indah  permata,  &  Putri,  H.  eka.  (2022).
Mengestimasi  Efek  Pengetahuan  Dan  Motivasi Investasi Terhadap Keputusan Pembelian Saham Syariah. Jurnal  Bisnis  Dan  Kajian  Strategi Manajemen , 6 (2), 170–185. http://www.ojk.go.id Syaifullah, H., Muttaqien, M. K., & Hasbillah, M. F. N. (2022). Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir  Berbadan  Hukum. Misykat  Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Maysarakat , 5 (2), 275– 290.
Taliani, H. (2021). Perlunya Regulasi Khusus Wakaf Saham  Dalam  Meningkatkan  Investor  Wakaf Saham Di Indonesia. Syari’e , 4 (2), 148–166.
Triana,  O.  F.,  &  Yudiantoro,  D.  (2022).  Pengaruh Literasi  Keuangan,  Pengetahuan  Investasi,  dan Motivasi  Terhadap  Keputusan  Berinvestasi Mahasiswa  di  Pasar  Modal  Syariah. SERAMBI: Jurnal  Ekonomi  Manajemen  Dan  Bisnis  Islam , 4 (1),
21–32. https://doi.org/10.36407/serambi.v4i1.517
Wibowo,  A.,  &  Purwohandoko.  (2019).  Pengaruh
Pengetahuan Investasi, Kebijakan Modal Minimal  Investasi,  Dan  Pelatihan  Pasar  Modal Terhadap Minat Investasi Studi Kasus
Mahasiswa FE Unesa Yang Terdaftar Di Galeri Investasi  FE  Unesa). Ilmu  Manajemen , 7 (1),
192–201.
https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/ji m/article/view/25386/23267
Yunia, P. S., Khanifiana, R., & Faizah, C. N. (2021).
Pengaruh Motivasi, pengetahuan, dan Referensi, risiko  investasi,  saham  shariahmahsiswa  FEBI IAIN  Pekalongan  di  Pasar  Modal  Shariah. Finansha- Journal of Sharia Financial Management , 1 (2), 54–62.
https://doi.org/10.15575/fsfm.v1i2.10866
Yuniawati, A. L., & Asiyah, B. N. (2022). PPengaruh Literasi Keuangan dan sosialisasi terhadap minat berinvestasi Mahasiswa di Pasar Modal Shariah melalui  galeri  Investasi  Syariah  (Studi  Pada Mahasiswa  Mhs  UIN  Sayyid  Ali  Rahmatullah Tulungagung). Jurnal  Economina , 1 (4),  829–
840.
Yusro,  W.  P.,  Si,  M.,  Affandi,  I.,  &  Si,  M.  (2022).
Transaksi  Terhadap  Keputusan  Investasi  Di Pasar Modal Syariah . 488–501.