Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236 Volume 13 Nomor 1, Spesial Issu  2022

## KAJIAN HUKUM KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA DALAM PENOLAKAN ITSBAT NIKAH DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP ANAK DI PENGADILAN AGAMA
LEGAL STUDY OF RELIGIOUS COURT'S AUTHORITY IN THE REJECTION OF ITSBAT MARRIAGE AND LEGAL CONSEQUENCES ON CHILDREN IN RELIGIOUS COURT
R. Yuniar Anisa Ilyanawati 1a , Jurais Abi Bakrie 2, Ani Yumarni 3
1 Program Studi Hukum, Universitas Djuanda Bogor
a Korespondensi: Ani Yumarni, E-mail: yuniar.anisa0306@gmail.com (Diterima: 28-07-2022; Ditelaah: 29-07-2022; Disetujui: 30-08-2022)

## ABSTRACT
Marriage registration aims to create order in society and also confirms the legal position of husband and wife. Meanwhile, almost every year there is always an underhand marriage whose marriage isbat is requested at the Religious Court. Itsbat is carried out  by the perpetrators with different motives and reasons. According to the fatwa of the Indonesian Ulema Council Number 10 of 2008 concerning Underhand  Marriage  or  commonly  referred  to  as  unregistered  marriage,  it  is  considered  not  to comply with the provisions of the legislation and often has a negative impact (madharat) on the wife and/or children they give birth to in relation to their rights. such as livelihood, inheritance rights and so on. Therefore, it is necessary to grant an itsbat for unregistered marriages, but not all marriage attributions can be granted by a judge in the Religious Courts. Based on the results of research from library and field data, the results obtained, that the Panel of Judges of the Bogor Religious Court in granting  itsbat  marriage,  was  carried  out  carefully  and  used  the  precautionary  principle  that  still adhered to the principles of the Religious Courts. Meanwhile, the civil status of the child in several legal  considerations  is  charged  with  legal  responsibility  to  the  parents  of  the  child  as  long  as  the child's civil status can be accounted for. In some other legal considerations, the civil status of the child follows the civil status of the mother/wife.

## Keywords: Itsbat Marriage, Children, Religious Courts

## ABSTRAK
Pencatatan  perkawinan  bertujuan  untuk  mewujudkan  ketertiban  dalam  masyarakat  dan  juga mempertegas kedudukan hukum pasangan suami istri. Sementara itu hampir setiap tahun selalu ada perkawinan di bawah tangan yang dimintakan isbat nikahnya di Pengadilan Agama. Itsbat tersebut biasanya  terjadi  dengan  berbagai  alasan  yang  berbeda-  beda  juga.  Menurut  fatwa  Majelis  Ulama Indonesia  Nomor  10  Tahun  2008  tentang  Nikah  di  Bawah  Tangan  atau  yang  biasa  disebut  dengan nikah sirri dipandang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-perundangan dan seringkali menimbulkan  dampak  negatif  (madharat)  terhadap  istri  dan  atau  anak  yang  dilahirkannya  terkait dengan  hak-hak  mereka  seperti  nafkah,  hak  waris  dan  lain  sebagainya.  Maka  dari  itu  perlu dikabulkan  sebuah  itsbat  atas  pernikahan  yang  tidak  tercatatkan,  tapi  tidak  semua  pengitsbatan nikah  dapat  dikabulkan  oleh  seorang  hakim  di  Pengadilan  Agama.  Dengan  berdasarkan  hasil penelitian  dari  data  kepustakaan  dan  lapangan  diperoleh  hasil,  bahwa  Majelis  Hakim  Pengadilan Agama Bogor dalam mengabulkan itsbat nikah, dilakukan secara seksama dan menggunakan prinsip kehati-hatian  yang  tetap  berpegang  teguh  pada  asas-asas  Peradilan  Agama.  Sementara  itu,  status keperdataan  anak  dalam  beberapa  pertimbangan  hukum  dibebankan  pertanggungjawaban hukumnya  kepada  kedua  orang  tua  anak  tersebut  sepanjang  status  keperdataan  anaknya  dapat dipertanggungjawabkan.  Dalam  beberapa  pertimbangan  hukum  lainnya  status  keperdataan  anak mengikuti status keperdataan ibunya/pihak istri.
Kata kunci : Itsbat Nikah, Anak, Pengadilan Agama.
Ilyanawati, R, Y, A., Bakrie, J, A., & Yumarni, A.  (2022). Kajian hukum kewenangan pengadilan agama dalam penolakan itsbat nikah dan akibat hukum terhadap anak di pengadilan agama . Jurnal Sosial Humainora , Vol 13 (1) Spesial Issu. 1-8.

## PENDAHULUAN
Negara  Indonesia  yang  berpedoman  pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945  negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan secara hukum dan pengakuan terhadap  penentuan  status  individu  dan status  hukum  dari  kejadian  penting  yang dialami  oleh  penduduk  Indonesia  yang berada  di  dalam  wilayah  negara  Indonesia dan/atau di luar wilayah Negara Indonesia. Salah  satu  perbuatan  hukum  yang  penting untuk  diberikan  perlindungan  oleh  Negara adalah peristiwa perkawinan setiap warganya.  Perkawinan  menurut  Pasal  1 Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan, menyatakan “ialah ikatan secara lahir  batin antara  seorang  pria  dan  seorang  wanita untuk menjadi sepasang suami istri dengan memiliki  tujuan  ialah  untuk  membentuk keluarga  atau  rumah  tangga  yang  bahagia dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa” .
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat  diketahui  bahwasanya  perkawinan bukan  hanya  sebagai  suatu  peristiwa hukum  biasa  tetapi  juga  merupakan  ikatan suci  dan  memiliki  tujuan  yang  baik.  Oleh karena  itu  setiap  permasalahan  yang muncul harus segera ada jalan keluar untuk itu  karena  akan  menganggu  pencapaian tujuan tersebut.
Mengenai  perkawinan,  Negara  telah mengatur  perkawinan  warganya  dengan membuat  beberapa  aturan  diantaranya Undang-undang  Nomor  22  Tahun  1946 tentang  Perubahan  Atas  Undang-undang Nomor  32  Tahun  1954  tentang  Pencatatan Nikah,  Talak  dan  Rujuk  di  seluruh  daerah luar  Jawa  dan  Madura,  kemudian  pada Tahun  1974  Negara  kembali  membuat suatu aturan yaitu Undang-undang Perkawinan  yang  berlaku  nasional  serta
mengganti  dan  menyatakan  tidak  berlaku lagi Undang- undang sebelumnya.
Pengaturan  normatif  terkait  dengan pernikahan  dirumuskan  di  dalam  pasal  1 Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentan g  Perkawinan,  bahwa  “perkawinan adalah  ikatan  lahir  batin  antara  seorang lelaki  dengan  seorang  perempuan  untuk membentuk  rumah  tangga  (keluarga)  yang bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan Yang  Maha  Esa.’’Selanjutnya  QS.  An - Nisa’: ayat  4  menyatakan  :  ’’D an  mereka  (istri- istrimu)  telah  mengambil  dari  kamu perjanjian  yang  kuat.”  Perkawinan  adalah perjanjian  yang  kuat,  disebut  dengan  kata- kata ‘ mitsaqan ghaalidzan’ . (Yumarni, 2019).
Pada  dasarnya  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (selanjutnya dalam  hal  ini  disingkat  dengan UUP)  merupakan  sumber  hukum  materiil dalam  lingkungan  peradilan.  Namun  pada saat  ini  khusus  untuk  umat  islam  dalam perkara peradilan tidak sepenuhnya merujuk kepada UUP, karena dalam Undang- undang tidak secara tegas mengatur tentang itsbat nikah. Namun perkara itsbat nikah ini pengaturan  nya  terdapat  dalam  Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan ini itsbat nikah merupakan solusi yang tepat bagi perkawinan yang tidak tercatat (diantaranny  a  nikah sirri ),  tidak  diatur dalam UUP. (Rofiq, 2016)
Hal  demikianlah  yang  menjadikan  alasan KHI  sebagai  salah  satu  kitab  acuan  hukum dalam  proses  peradilan  agama,  diantaranya perkara perkawinan. Pada dasarnya persoalan  yang  menjadikan  kajian  ini menarik  antara  lain  adalah  terdapatnya celah  untuk  melakukan  penyelundupan hukum  nikah sirri ,  hal  demikianlah  yang terkadang  menjadi  alasan  penolakan  itsbat nikah  karena  dicurigai  oleh  hakim  sebagai perbuatan penyelundupan hukum.
Pengaturan  mengenai  itsbat  nikah  secara tegas  diatur  dalam  Inpres  Nomor1  Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu
Volume 13 Nomor 1, Spesial Issu  2022
pada  Pasal  7  Ayat  (2),  (3)  dan  Ayat  (4).
Kemudian jika dicermati, ketika dihubungkan  pelaksanaan  antara  UUP dengan Kompilasi Hukum Islam, maka akan didapat beberapa kelemahan. (Daud, 2002) Dalam KHI dij elaskan bahwa, “itsbat nikah yang  diajukan  ke  Pengadilan  Agama terbatas  ketika  adanya  perkawinan  yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan. Maka  dari  itu  jika  mengacu  kepada Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  di  dalam Pasal  7  ayat  (3)  dan  UUP  ketika  seseorang melakukan  pernikahan  sebelum  adanya UUP  yaitu  pada  saat  sebelum  tahun  1974 maka  diperkenankan  untuk  melakukan itsbat nikah.
Karena  pada  saat  itu  peraturan  yang  ada merupakan peraturan yang hanya berisikan hukum  formil,  yang  dimana  sebelumnya tidak  dikenal  bagi  golongan  masyarakat beragama Islam, karena bagi umat Islam itu hukum  adat  yang  berlaku.  Namun  setelah adanya  Undang-undang  Nomor  1  Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan hukum materil yang berlaku nasional untuk saat  ini,  maka  tidak  ada    lagi  pihak  yang diperbolehkan menikah sirri (nikah dibawah  tangan),  setiap  perkawinan  yang berlangsung harus dicatatkan secara hukum negara.  Oleh  karenanya  itsbat  nikah terhadap  nikah  sirri  untuk  saat  ini  tidak diperkenankan.  Jika  mencermati  lebih lanjut  tujuan  dari  UUP,  maka  salah  satu tujuan  utama  disahkannya  Undang-undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan tersebut  adalah  sebagai  upaya  penertiban hukum terhadap pernikahan yang dilakukan  oleh  masyarakat  Indonesia, dengan kata lain setelah berlakunya UUP ini seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak  tercatatkan  artinya  diusahakan  agar tidak  ada  lagi  nikah  sirri  atau  perkawinan yang tidak tercatatkan yang kemudian pada akhirnya memerlukan proses pengesahan.
Seperti  yang  tercantum  dalam  UUP,  pada Pasal  2  dijelaskan,  ayat  (1)  berbunyi “Perkawina n  adalah  sah,  apabila  dilakukan menurut  masing  masing  agamanya  dan kepercayaannya itu”. Sedangkan dalam Pasal 2  ayat  (2)  dijelaskan  “Tiap -tiap  perkawinan dicatat  menurut  peraturan  perundang- undangan yang berlaku.” Dalam UUP Pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut mempunyai makna bahwa  sesungguhnya  setelah  terbitnya  UU Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan tidak  ada  lagi  Pernikahan  yang  tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).
Pasal  2  ayat  (1)  dan  (2)  UUP  memiliki substansi bahwa pernikahan harus dijalankan  sesuai  aturan  dan  ketentuan- ketentuan agama setiap pasangan yang ingin menikah,  hal  ini  dimaksudkan  agar  setiap pasangan suami istri tidak hanya menggugurkan  kewajibannya  saja  tapi  juga menjadikan  pernikahan  sebagai  amalan pahala  sesuai  syariat  agama.  Sementara substansi  dari  Pasal  2  ayat  (2)  UUP, mengharuskan  setiap  warga  Negara  dalam hal  ini  yang  beragama  Islam  harus melakukan  pernikahan  di  hadapan  Negara (KUA). Hal ini dimaksudkan agar pernikahan tersebut  tercatatkan  dan  fungsi  dari pencatatan  nikah  ini  adalah  untuk memberikan  kepastian  hukum  atas  segala sengketa  yang  nantinya  mungkin  terjadi akibat dari pernikahan dan perceraian.
Itsbat nikah  yang  menjadi  solusi  untuk pemecahan  masalah  bagi  perkawinan  dan akibat  perkawinan  yang  tidak  tercatatkan juga  bisa  menjadi  celah  bagi  mereka  para pasangan yang telah lebih dulu melaksanakan perkawinan tanpa
bermaksud  mematuhi  peraturan  yang berlaku  dengan  melaksanakan itsbat nikah bisa    mendapatkan  status  hukum  bagi perkawinannya  tersebut.  Dengan  kata  lain itsbat nikah bisa menjadi pisau bermata dua di  mana  salah  satu  sisinya  sebagai  solusi untuk  permasalahan  pencatatan  nikah  dan di  sisi  yang  lainnya  bisa  menjadi  celah
penyelundupan  hukum  bagi  mereka  yang sebelumnya
telah melaksanakan perkawinan  dengan  cara  yang  ilegal  yakni secara  melawan  hukum  agar  bisa mendapatkan kepastian hukum dan menjadikan  perkawinannya  tersebut  legal atau sah menurut hukum.
Pengadilan  Agama  yang  memeriksa, mengadili  dan  memutus  perkara  itsbat nikah  harus  memberikan  perhatian  lebih dalam  pelaksanaan  sidang  permohonan itsbat  nikah,  hakim  dengan  segala wawasannya  harus  mempertimbangkan segala  sesuatunya  dengan  arif,  sehingga pelaksanaan tetap sesuai dengan mekanisme  yang  ada  serta  sesuai  dengan hukum acara yang berlaku. (Ridwan, 2014)

## METODE DAN MATERI
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian ini  adalah  metode  penelitian  hukum normatif yang bersifat deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang selengkap  mungkin  tentang  suatu  keadaan. Dalam  hal  ini  data  yang  dimaksudkan adalah  data-data  yang  dapat  dijadikan bahan  penelitian,  yang  digunakan  untuk mengetahui  bagaimana  kepastian  hukum hak anak akibat penoilakan itsbat nikah.
Dalam  penelitian  penulisan  melakukan pendekatan yuridis normative, yaitu hukum dikonsepkan  sebagai  norma,  kaidah,  asas atau  dogma-dogma.  Pendekatan  yuridis normatif  dikenal  pula  dengan  istilah pendekatan/penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Tahap penelitian  yuridis  normatif,  menggunakan studi  kepustakaan  (penelahaan  terhadap literatur)  namun  sepanjang  diperlukan, dapat dilakukan interview, untuk melengkapi  studi  kepustakaan.  Termasuk ke  dalam  kajian/pendekatan  yuridis normative  di  antaranya  adalah  sejarah hukum  dan  perbandingan  hukum.  Dalam penelitian  ini  bahan  pustaka  merupakan
data  dasar  penelitian  yang  digolongkan sebagai data sekunder.
Dalam  hal  ini  peneliti  menggunakan  dua contoh penetapan itsbat yang penetapannya dikabulkan  dan  ditolak  oleh  Pengadilan Agama  Bogor  Kelas  1A  sebagai  bahan perbandingan.  Penetapan itsbat nikah sirri yang dikabulkan di Pengadilan Agama
Bogor  Kelas  1A  memiliki  nomor  register 0125/Pdt.P/2018/PA.Bgr
berdasarkan surat  Pemohon  tanggal  25  Mei  2018  yang telah  didaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan Agama  Bogor.  Bahwa  Pemohon  I  dengan Pemohon  II  telah  menikah  secara  syariat Islam  di  rumah  salah  satu  orang  tua Pemohon,    selama  pernikahan  tersebut dikaruniai  seorang  anak.  Dikatakan  dalam poin  berikutnya,  bahwa  Para  pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan  nikah  (Itsbat  Nikah)  sebagai bukti  nikah  dari  para  pemohon  untuk keperluan  kelengkapan  Administrasi  Akta Lahir  Anak  serta  keperluan  Administrasi lainnya di kemudian hari.
Sementara  Penetapan  itsbat  nikah sirri yang  ditolak  di  Pengadilan  Agama  Bogor Kelas  1A  memiliki  nomor  register 0248/Pdt.P/2018/PA.  berdasarkan  surat Pemohon  tanggal  16  Oktober  2018  yang telah  didaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan Agama  Bogor.  Bahwa  Pemohon  I  dengan Pemohon  II  telah  melakukan  pernikahan menurut  agama  Islam  di  wilayah  Kantor Urusan  Agama  Kecamatan  Tanah  Sareal, Bogor,  bahwa  selama  pernikahan  Para pemohon  dikaruniai  dua  orang  anak  yang mana salah satu anaknya lahir di luar nikah. Dalam duduk perkara permohonan tersebut tidak  disebutkan  untuk  apa  kepentingan dari  Kutipan  Akta  Nikah  ini,  dan  selama persidangan  Para  pemohon  tidak  dapat menghadirkan  para  saksi-saksi  meskipun telah ditunda persidangannya, berdasarkan ketentuan  Pasal  163  HIR  yang  berbunyi “barang  siapa  yang  mengaku  mempunyai suatu  hak  atau  menyebut  suatu  peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah  hak  orang  lain,  harus membuktikan  adanya  hak  atau  peristiwa itu”,  maka permohonan  itsbat  nikah sirri Para  pemohon  ditolak  oleh  Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengaturan Permohonan  Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Bogor
Sahnya  Perkawinan  di  Indonesia  diatur  di dalam  Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1974 Jo .  Nomor  16  Tahun  2019 tentang  Perkawinan,  untuk  selanjutnya disebut  UUP  yang  menegaskan  bahwa: Perkawinan  harus  dilakukan  menurut agama  yang  dipercayai  maka  perkawinan tersebut sah; Tiap-tiap
perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan
ketentuan  yang  sebagaimana  tertuang tersebut  maka  bagi  umat  Islam  yang  ingin melaksanakan
pernikahan, penegasan mengenai sahnya perkawinan diatur di  dalam  Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun                      1991  tentang Penyebarluasan
Kompilasi Hukum Islam (KHI),  pada  intinya  ketentuan  Pasal  5 Kompilasi  Hukum  Islam  mengatakan  bahwa perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat UU Perkawinan.
Hal tersebut dimaksudkan agar terjaminnya  ketertiban  perkawinan  bagi masyarakat  Islam  dan  juga  dapat  disebut sebagai  perkawinan  yang  sah  dan  dapat dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  guna memperoleh akta nikah. Yang demikian juga sebagaimana  maksud  dari  asas  personalitas keislaman  yang  dimiliki  Pengadilan  Agama. Dimana  Pengadilan  Agama  hanya  bertugas dan  berwenang  yaitu  memeriksa  dan memutus  dan  menyelesaikan  perkara- perkara  di  tingkat  pertama  antara  orang- orang yang beragama Islam.
Hal  tersebut  di  atas  juga  sejalan  dengan ketentuan  pada  Pasal  6    Kompilasi  Hukum Islam  yang  mengakomodir  ketentuan  pada Pasal  5  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  pada intinya berbunyi:
Untuk memenuhi ketentuan dalam  Pasal 5 KHI,  setiap  perkawinan  yang  terjadi  harus dilaksanakan  di    hadapan  dan  di  bawah pengawasan  Pegawai  Pencatat  Nikah  atau petugas yang berwenang.
Perkawinan yang tidak dilakukan dihadapan  pengawasan  petugas  pencatatan tidak memiliki kekuatan hukum.
Sebagaimana menurut Pasal 7 ayat (1) KHI secara tegas menyatakan bahwa perkawinan  hanya  dapat  dibuktikan  oleh akta  nikah  yang  dibuat  oleh  Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini dibuatkan oleh Kantor  Urusan  Agama.  Ketika  suatu perkawinan  yang  tidak  sesuai  dengan prosedur  yang  berlaku  maka  tidak mempunyai  kekuatan  hukum,  sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya.
Fungsi  akta  nikah  itu  sendiri  selain merupakan bukti autentik adanya perkawinan  ini  pun  dimaksudkan  untuk dapat memberikan jaminan perlindungan
hukum bagi suami istri serta anak-anak yang kelak  akan  dilahirkan,  baik  mengenai  hak dan  kewajibannya maupun terhadap hal-hal yang  berkaitan  dengan  kewarisannya. Sehingga  jika  suatu  pernikahan  tidak  dapat dibuktikan pencatatanya atau dalam arti lain perkawinan  yang  hanya  dilakukan  menurut hukum  agamanya  masing-  masing  lazimnya disebut  dengan  perkawinan sirri .  dalam  hal perkawinan  tidak  dapat  dibuktikan  dengan akta  nikah  dapat  diajukan  permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.
Itsbat  nikah  yang  dilaksanakan  oleh Pengadilan  Agama  karena  pertimbangan maslahat  bagi  umat  Islam.  Itsbat  nikah sangat  penting  karena  memiliki  manfaat khususnya bagi umat Islam untuk mengurus dan  mendapatkan  hak-haknya  serta  untuk kebutuhan administrasi lainnya. Selanjutnya, dalam  Pasal  64  Undang-  Undang  Nomor  1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:
“Untuk  segala  ha l  yang  berkaitan  dengan perkawinan sebelum adanya Undang-
tentang Peradilan Agama).
Namun,
masyarakat  sangat  membutuhkan  itsbat nikah,  maka  hakim  Pengadilan  Agama melakukan “ ijtihad ” dengan menyimpangi              tersebut,              kemudian mengabulkan  permohonan  itsbat  nikah berdasarkan  ketentuan  Pasal  7  Ayat  (3) huruf  e  Kompilasi  Hukum  Islam.    Apabila perkawinan yang dimohonkan untuk diitsbatkan  itu  tidak ada  halangan perkawinan  maka  Pengadilan  Agama  akan mengabulkan  permohonan  itsbat  nikah meskipun  perkawinan  itu  dilaksanakan pasca berlakunya Undang- Undang Perkawinan. Akibat Hukum Penolakan Permohonan  Itsbat  Nikah  Terhadap Hak Keperdataan Anak
Anak  yang  lahir  diluar  pernikahan mendapatkan julukan sosial dari masyarakat, hal ini dapat mengganggu mental bagi anak,
dan secara jelas anak tidak memiliki akibat hukum  atas  perbuatan  ibu  bapak  nya,  , namun akan banyak persoalan yang dialami anak  disebabkan  akibat  dari  hamil  di  luar nikah , seperti hubungan nasab antara anak dengan bapak biologisnya.
Pasal  43  ayat  (2)  Undang-  Undang Perkawinan menyebutkan bahwa kedudukan anak dalam ayat (1) selanjutnya akan  diatur  dalam  peraturan  pemerintah tersendiri, tetapi sampai sekarang pemerintah belum mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang kedudukan anak diluar nikah,hingga saat ini kedudukan  anak  luar  kawin  pengaturan belum jelas karena Pasal 43  ayat (1)  Undang  -Undang  Perkawinan  hanya menyebutkan tentang hubungan keperdataannya  saja  sedangkan  terhadap hak-haknya yang harus dilindungi.
Sebagai  akibat  dari  hubungan  perdata dengan pihak ibu dan keluarga ibunya,anak tersebut  hanya  berhak  mendapatkan warisan dari ibu  dan keluarga ibu nya saja, pemeliharaan  anak  sampai  dia  dewasa hanya  ibu  yang  memiliki  tanggung  jawab. Hal  ini  sangat  tidak  adil  bagi  ibu,  anak bahkan  ayah  nya  anak  tersebut,  namun disini  tidak  terjadi  pencatatan  kawin  maka anak    yang  secara  tidak  langsung  menjadi korban  karena  tidak  dapat  menerima pemeliharaan  tanggung  jawab  dari  ayah. Dalam  hal  ini  peneliti  menggunakan  dua contoh penetapan itsbat yang penetapannya  dikabulkan  dan  ditolak  oleh Pengadilan  Agama  Bogor  Kelas  1A  sebagai bahan  perbandingan.  Penetapan  itsbat nikah sirri yang  dikabulkan  di  Pengadilan Agama  Bogor  Kelas  1A  memiliki  nomor register 0125/Pdt.P/2018/PA.Bgr berdasarkan surat Pemohon tanggal 25 Mei 2018  yang  telah  didaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor. Bahwa Pemohon I dengan  Pemohon  II  telah  menikah  secara syariat Islam di rumah salah satu orang tua Pemohon,  selama  pernikahan  tersebut
dikaruniai  seorang  anak.  Dikatakan  dalam poin  berikutnya,  bahwa  Para  pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah dari para pemohon untuk keperluan kelengkapan Administrasi  Akta  Lahir  Anak  serta keperluan Administrasi lainnya di kemudian hari.
Sementara  Penetapan  itsbat  nikah sirri yang  ditolak  di  Pengadilan  Agama  Bogor Kelas 1A memiliki nomor register 0248/Pdt.P/2018/PA.Bgr berdasarkan surat Pemohon  tanggal  16  Oktober  2018  yang telah  didaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan Agama  Bogor.  Bahwa  Pemohon  I  dengan Pemohon  II  telah  melakukan  pernikahan menurut  agama  Islam  di  wilayah  Kantor Urusan  Agama  Kecamatan  Tanah  Sareal, Bogor,  bahwa  selama  pernikahan  Para pemohon  dikaruniai  dua  orang  anak  yang mana salah satu anaknya lahir di luar nikah. Dalam  duduk  perkara  permohonan  tersebut tidak disebutkan untuk apa kepentingan dari Kutipan  Akta  Nikah    ini,  dan  selama persidangan  Para  pemohon  tidak  dapat menghadirkan  para  saksi-saksi  meskipun telah  ditunda  persidangannya,  berdasarkan ketentuan  Pasal  163  HIR  yang  berbunyi “barang  si apa  yang  mengaku  mempunyai suatu  hak  atau  menyebut  suatu  peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak  orang  lain,  harus  membuktikan  adanya hak  atau  peristiwa  itu”, maka  permohonan itsbat nikah sirri Para pemohon ditolak oleh Pengadilan Agama Bogor Kelas 1A.

## KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Dari  pembahasan  tersebut  penulis  memiliki kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Bogor memiliki  kewenangan  absolut  terhadap penerimaan permohonan itsbat nikah dalam lingkup  wilayahnya.  Dengan  melakukan verifikasi  perihal  identitas  pemohon itsbat nikah,  sehingga  penetapan  hakim  pada
permohonan itsbat nikah  memenuhi  rasa keadilan  dan  kepastian  hukum.  Selain  itu, antara aspek tegaknya hukum dengan tertib administrasi  dalam  suatu  perkawinan merupakan  hal  yang  tidak  dapat  dipisah- pisahkan.  Dengan  kata  lain,  pencatatan suatu  perkawinan  menjadi  sangat  penting karena  berhubungan  langsung  dengan  sah atau  tidaknya  suatu  perkawinan.  Di samping  itu, itsbat nikah  juga  dapat diajukan  jika  adanya  keraguan  tentang  sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Karena  pada  dasarnya  syarat  perkawinan itu  adalah  merupakan  syarat  kumulatif, yang  berarti  bahwa  jika  tidak  terpenuhi salah  satu  syarat  perkawinan  tersebut, maka  perkawinan  dinyatakan  tidak  sah. Dengan  demikian,  ini  membuka  peluang untuk  menguji  sahnya  suatu  perkawinan jika  terjadi  keraguan  pada  salah  satu syaratnya.
Pada  identifikasi  masalah  kedua  dapat disimpulkan bahwa sampai dengan saat ini pemerintah  belum  juga  mengeluarkan peraturan  yang  jelas  terhadap  kedudukan anak  yang  lahir  di  luar  kawin  sedangkan Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan tidak  lengkap  karena  tidak  mengatur tentang  kedudukan  anak  luar  kawin, sehingga  sampai  sekarang  persoalan tentang  kedudukan  anak  luar  kawin pengaturannya  masih  terkatung-  katung dalam  Pasal  43  ayat  (1)  Undang-  undang Perkawinan  hanya  menyebutkan  tentang hubungan  keperdataannya  saja  padahal anak  tersebut  sebagai  manusia  memiliki hak-hak  dari  orangtua    nya  yang  berhak dilindungi dan di penuhi.
Saran
Adapun  saran  yang  dapat diberikan  adalah bahwa  perlu  bagi  pihak  yang  berkompeten dalam  hal  ini  pemerintah  untuk  terus mengedukasi  masyarakat  akan  pentingnya pencatatan perkawinan, hal ini
dimaksudkan  sebagai  upaya  pemerintah dalam  memberikan  jaminan  kepastian hukum  bagi tiap-  tiap  golongan  masyarakat yang melaksanakan perkawinan.
Sementara saran yang dapat penulis berikan untuk  identifikasi  masalah  yang  kedua adalah,  perlu  adanya  rancangan  undang- undang  terbaru  yang  mengatur  secara terperinci  mengenai  status  dan  hak keperdataan  anak  yang  lahir  di  luar  nikah. Karena  dalam  hal  ini  anak  menjadi  korban maka  dengan  itu  perlu  pemerintah  sebagai perangkat  Negara  menjamin  kepastian hukum anak secara jelas dan terperinci demi masa depan anak Indonesia yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku :
H.  Ahmad  Rofiq, Hukum  Perdata  Islam  di Indonesia . Rajawali Pers, Jakarta, 2013. Ali, Muhammad Daud, Hukum Perdata Islam di  Indonesia .  Raja  Grafindo  Persada, Jakarta, 2002.
Republik Indonesia, Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan  &  Kompilasi  Hukum Islam.
Saleh  Ridwan,  Muhammad, Perkawinan Dalam  Perspektif  Hukum  Islam  dan  Hukum
Nasional , Alauddin University
Press, Makassar, 2014.
Jurnal :
Ani  Yumarni,  Endeh  Suhartini, Perkawinan Bawah  Umur  Dan  Potensi  Perceraian , jurnal  Hukum Ius  Quia  Iustum No.  1  Vol 26 Januari
2019,193-211.
Website :
Abd.  Rasyid  As’ad, Urgensi  Pencatatan
Perkawinan  dalam  Perspektif  Filsafat Hukum , www.badilag.net . Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia,
Sumber  Hukum  dan  Kompetensi  Absolut dan  Kompetensi  Relatif  Pengadilan Agama . Sistem  Informasi  Penelusuran  Perkara Pengadilan Agama Bogor.
Sumber lainnya : Hasil  Wawancara  dengan  Bapak  Agus,
Selaku
Panitera
Muda Hukum, Pengadilan Agama Bogor.