Cybersex dan Cyberporn Sebagai Delik Kesusilaan
Don Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung Email : dona.raisa@fh.unila.ac.id

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  untuk  mengetahui  model  penegakan  hukum  pidana  dan faktor  penghambat  terhadap cybersex dan cyberporn sebagai  delik  susila. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa penegakan hukum pidana  terhadap cybersex dan cyberporn dilakukan  melalui  Kebijakan  Non  Penal  melalui  upaya-upaya  yang bersifat  Preventif atau pencegahan diantaranya  melalui sosialisasi,  meningkatkan komitmen  strategi.Kebijakan  Hukum  Pidana(  Penal  Policy  )  yaitu  melalui penerapan dan pengaturan didalam Hukum Positif Indonesia dan Undang-undang yang terkait serta melalui Kebijakan Antisipatif Hukum Pidana yang akan datang yaitu  Konsep  RUU  KUHP  2004/2005  dirumuskan  perluasan  asas  territorial  dan perumusan  delik  Pornografi  anak  melalui  komputer.  Faktor  yang  menjadi penghambat  didalan  penegakan  hukum  pidana  terhadap cybersex dan cyberporn adalah  Faktor  Substansi  Hukum  (Undang-Undang),  Faktor  Aparat  Penegak Hukum serta Faktor Sarana dan Prasarana.
Key words : cybersex, cyberporn, and delik moral

## I. Pendahuluan
Peradaban  dunia  pada  masa kini  dicirikan  dengan  fenomena kemajuan  teknologi  informasi  dan globalisasi  yang  berlangsung  hampir di  semua  bidang  kehidupan.  Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasarnya  bermula  dari  awal  ke-20 yakni  pada  pada  saat  terjadi  revolusi transportasi. 1 Kemajuan teknologi dan  informasi  di  dunia  modern  ini tidak terlepas dari jaringan internasional  atau  dikenal  dengan istilah  internet.    Di  satu  sisi, kemajuan  teknologi  canggih  itu membawa dampak positif di berbagai kehidupan,  seperti  adanya e-mail,  e- commerce, e-learning, internet banking dan  lain  sebagainya . Tetapi di  sisi  lain,  juga  membawa  dampak
1 Didik  M.Arief  Mansyur  dan  Elisatris Gultom, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi ,  Bandung,  Refika  Aditama,  2005, hlm.1.
negatif,  yaitu  dengan  munculnya berbagai  jenis “hitech  crime “  dan “ cyber  crime ”,  sehingga  dinyatakan bahwa cyber-crime merupakan bagian sisi paling buruk dari Masyarakat Informasi 2 .
Salah satu masalah cyber crime yang  juga  sangat  meresahkan  dan mendapat perhatian berbagai
kalangan,  adalah  masalah cyber crime di  bidang  kesusilaan.  Jenis cyber  crime di  bidang  kesusilaan yang  sering  diungkapkan  adalah cyber  pornography (khususnya child pornography ) dan cyber sex. Kebijakan  penegakan  hukum  pidana terhadap masalah kesusilaan sepertinya kurang mendapat prioritas tidak  seperti  korupsi,  narkoba  serta terorisme.    Padahal  delik  kesusilaan tersebut baik cybersex dan cyberporn
2 Barda  Nawawi  Arief, Pornografi, Pornoaksi  dan  Cybersex  –  Cyberporn, Semarang, Pustaka Magister, 2011, hlm. 41.
sudah  semakin  meningkat.    Hal  ini terbukti  dengan  bermunculan  lebih kurang  1.000  situs-situs  porno  lokal di Indonesia 3 . Cybersex dapat dikatakan penggunaan  internet  untuk  tujuan- tujuan  seksual  atau  menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi  atau  kepuasan  seksual. Cybersex juga  dapat  dipandang sebagai “kepuasan/kegembiraan maya” ("virtual  gratification” ),  dan
suatu  “bentuk  baru  dari    keintiman” dapat juga mengandung arti “hubungan seksual atau perzinahan”.
Ini  berarti, cybersex merupakan bentuk baru dari perzinahan 4 .
Cyber sex adalah suatu kegiatan  sex  yang  dilakukan  melalui komputer  atau  dilakukan  secara online  di  internet.  Cara-cara  yang dilakukan  untuk  melakukan Cyber
Sex misalnya  adalah  menonton  atau men download content-content pornografi  di  situs  atau blog porno, baik  berupa  video,  gambar  atau cerita-cerita  yang  berbau  pornografi. Namun, seiring berkembangnya jaman  maka  kegiatan Cyber  Sex pun tidak  hanya  terpaku  pada  menonton atau  men download  content-content p ornografi  saja.  Dewasa  ini  dapat dilakukan  dengan chating yang berbau porno sehingga meningkatkan gairah sex, saling menatap satu sama lain  dengan  menggunakan web  cam , memasang  iklan  di blog untuk mendapatkan  pasangan  kencan  dan lain sebagainya 5 .
Berdasarkan  hal  di  atas,  maka muncullah  suatu  permasalahan  yang ingin  dikaji  lebih  lanjut  oleh  peneliti
3 Ibid,. hlm. 63.
4 Ibid, . hlm. 78.
5 http://azgi.blogspot.com/2010/11/cyber- sex-sebuah-kemasan-baru-perilaku_16.html, (15.30).
yang  berkaitan  dengan  kebijakan penegakan  hukum  pidana  terhadap cybersex dan cyberporn sebagai bentuk perkembangan delik di bidang  kesusilaan  serta  faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukumnya, yang menjadi permasalahan kemudian adalah : a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap cybersex dan cyberporn sebagai  bentuk perkembangan  delik  di  bidang kesusilaan?
b. Apakah  yang  menjadi  faktor penghambat  dalam  penegakan hukum pidana terhadap cybersex dan cyberporn sebagai  bentuk perkembangan  delik  di  bidang kesusilaan?

## II. Pembahasan
2.1.Penegakan Hukum Pidana terhadap Cybersex dan Cyberporn sebagai Bentuk Delik di Bidang Kesusilaan Penegakan hukum pidana
terhadap cybersex dan cyberporn dilakukan  melalui  dua  kebijakan, yaitu  kebijakan  non  penal  atau melalui upaya preventif, dan dilakukan  juga  melalui  kebijakan penal atau melalui upaya refresif.

## 1. Kebijakan Non Penal
Kebijakan  non  penal  hanya meliputi  penggunaan  sarana  sosial untuk  memperbaiki  kondisi-kondisi sosial  tertentu,  namun  secara  tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan  terjadinya  kejahatan. Terkait  dengan  upaya  pencegahan terhadap cybersex dan cyberporn hukum  pidana  bukan  merupakan sarana kebijakan yang strategis/utama. Kebijakan yang mendasar/strategis  adalah  mencegah atau meniadakan faktor-faktor
penyebab atau kondisi yang menimbulkan kejahatan.
Upaya  secara  non  penal  untuk mencegah cybersex dan cyberporn diantaranya penerapan kebijakan integral dan strategis.Patut dikemukakan,  bahwa  kemampuan sarana  “penal”  (hukum  pidana) dalam menaggulangi kejahatan sangatlah terbatas, terlebih menghadapi  kejahatan  cybesex  dan cyberporn yang  merupakan  bagian
cybercrime yang  perkembangannya sebagai hitech  crime sangat  cepat dan  canggih.Sebagai  salah  satu bentuk  dari  hitech  crime  adalah wajar  jika  pencegahannya  ditempuh melalui pendekatan teknologi, pendekatan budaya/cultural, pendekatan edukatif/moral/religius hingga  pendekatan  global  seperti kerjasama internasional 6 .
a. Pendekatan teknologi Kejahatan cybersex dan cyberporn dilakukan  dilingkungan elektronik. Oleh karena itu penaggulangannya memerlukan keahlian khusus, prosedur investigasi dan  kekuatan  dasar  hukum  yang mungkin  saat  ini  masih  minim tersedia  dinegara  kita.Upaya  untuk meningkatkan penaggulangan tersebut diataranya melalui pcendekatan    teknologi  ,diantaranya dengan cara meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dibidang teknologi  khususnya sistem komputer.Peningkatan kemampuan ini  dikhususkan  memalui  upaya pelatihan( training) bagi aparat penegak hukum,dikarenakan cybersex dan cyberporn merupakan kejahatan  ber  teknologi  canggih  dan melalui  dunia  maya/tidak  nyata sehingga  membutuhkan  pembuktian
6 Barda Nawawi Arif, Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex – Cyberporn,op. cit. hlm.41.
yang  tidak  mudah.  Upaya  lain dengan  peningkatan  pengamanan bagi  situs-situs  tertentu  khususnya situs  porno  dengan  cara  memblok atau  mengunci    serta  memverifikasi data  pengguna  internet  sehingga tidak  dapat  diakses  oleh  pengguna internet  yang  ingin  membuka  situs porno  tersebut khususnya anak dibawah umur.
b. Pendekatan edukatif/moral/ religious Pendidikan  merupakan  kunci utama dari prilaku manusia,khususnya pendidikan dalam  keluarga.Mengingat cybersex dan cyberporn korbannya  tidak memandang umur dikarenakan kemajuan zaman membuat anak kecil pun  sudah  mampu  menggunakan komputer.Oleh karenanya diiharapakan  peranan  guru  dan khususnya orang tua untuk turut serta membantu  pencegahan cybersex dan cyberporn ini.Dengan  meningkatkan pendidikan  moral,  akhlak  khususnya agama  sejak  usia  dini  diharapkan mampu  mejadi  salah  satu  upaya pencegahan  bagi  seseorang  untuk melakukan  perbuatan  menyimpang seperti cybersex dan cyberporn ini.
c. Pendekatan Global
Pendekatan global ini dilakukan melalui kerjasama internasional.  Mengingat  kejahatan ini  melampaui  batas-batas  negara 7 . Selama  ini  upaya  penyidikan    dan penegakan  hukum  terhadap  kejahatn cyber dibatasi dalam wilayah teritorial  negaranya  sendiri.  Oleh karenanya kebijakan antisipatif hukum  pidana  yang  akan  datang diantaranya    pengaturan  perluasan
7 Ibid.
asas  wilayah  dan  asas  teritorial didalam RUU KUHP 2004/2005.
Upaya  lain  yang  dilakukan adalah  peningkatan  efektifitas  dan pembaharuan  terhadap  penegakan hukum pidana,khususnya mengefektifkan hukum positif. Beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain 8 : 1. Meningkatkan komitmen strategi/ prioritas nasional dalam penanggulangan kejahatan dibidang kesusialaan, yang seyogyanya  disejajarkan  dengan upaya penaggulangan tindak pidana korupsi, narkoba, terorisme dsb; 2. Meningkatkan gerakan sosialisasi/kampanye bahaya atau dampak negatif delik kesusilaan dibidang cyber ( cybersex ,cybeporn,cyber  phone dsb) terhadap tujuan pembangunan  nasional,  seperti halnya  kampanye  anti  narkoba, anti korupsi atau anti terorisme; 3. Meningkatkan  sosialisasi  nilai- nilai  dasar  dan  semangat  jiwa yang terkandung dalam pembukaan  UUD  1945  serta tujuan  yang  tertuang  dalam rencana pembangunan nasional;
4. Meningkatkan  sosialisasi  dan pemantapan aparat penegak hukum  akan  tujuan  dan  nilai kesusilaan nasional dalam berbagai  UU  (antara  lain  dalam UU Perfilman dan UU
penyiaran);
5. Melakukan
pembaharuan pemikiran/konstruksi yuridis; 2. Kebijakan Penal Walaupun sarana penal mempunyai keterbatasan, namun
dilihat dari sudut perencanaan
8 Barda Nawawi Arif, Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex – Cyberporn,op. cit. hlm. 64.
kebijakan  penaggulangan  kejahatan dengan hukum pidana (penal policy) , tahap  kebijakan  legislasi/formulasi merupakan  tahap  paling  strategis. Ketentuan hukum pidana positif yang terkait dengan cyber crime di bidang kesusilaan  ( cybersex dan  cybeporn) antara lain 9 :
a. Pengaturan  pornografi  melalui internet dalam KUHP
b. Pengaturan  pornografi  melalui internet dalam UU ITE
c. Pengaturan  pornografi  melalui internet dalam UU Pornografi
d. Pengaturan  pornografi  dalam
UU No. 32/2002 (Penyiaran)
e. Pengaturan  pornografi  dalam UU  No  36  Tahun  1999  Tentang Telekomunikasi.

## 3. Kebijakan  Antisipatif  Hukum
Pidana yang Akan Datang
Sehubungan dengan kelemahan jurisdiksi  di  dalam  KUHP  dalam menghadapi  masalah cyber  crime,
dalam Konsep RUU KUHP 2004/2005,  dirumuskan  perluasan asas  teritorial  dan  perumusan  delik Pornografi  Anak  melalui  komputer, yaitu sebagai berikut 10 :
Asas Wilayah atau Teritorial Pasal 3 Ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan: a.  tindak  pidana  di  wilayah  Negara
Republik Indonesia;
b.  tindak  pidana  dalam  kapal  atau pesawat udara Indonesia; atau
c.  tindak  pidana  di  bidang  teknologi informasi yang akibatnya
dirasakan  atau  terjadi  di  wilayah
9 Ibid, hlm.44.
10 Barda  Nawawi  Arif, Tindak  Pidana Mayantara , op. cit., hlm.190-192
Indonesia  dan  dalam  kapal  atau pesawat udara Indonesia.
Pornografi Anak melalui

## Komputer
Pasal  380  :  Dipidana  dengan pidana  penjara  paling  lama  7  (tujuh) tahun dan denda Kategori IV
Setiap  orang  yang  tanpa  hak
melakukan tindak pidana yang berkaitan  dengan  pornografi  anak berupa: a. memproduksi  pornografi  anak dengan tujuan untuk didistribusikan melalui sistem komputer;
b. menyediakan pornografi anak melalui suatu sistem komputer;
c. mendistribusikan
atau mengirimkan pornografi anak melalui sistem komputer
d. membeli pornografi anak melalui  suatu  sistem  komputer untuk  diri  sendiri  atau  orang lain; atau
e. memiliki  pornografi  anak  di dalam  suatu  sistem  komputer atau dalam suatu media penyimpanan data komputer. 2.2.Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Cybersex d an Cyberporn Sebagai Bentuk Perkembangan Delik di Bidang Kesusilaan Proses penegakan hukum terhadap cybersex dan cyberporn tentunya  bukan  merupakan  hal  yang mudah, dan masih banyak mengalami  kendala  dan  hambatan- hambatan.  Adapun  yang  menjadi faktor-faktor  penghambat  didalam penegakan  hukum  terhadap cybersex dan cyberporn antara lain:
1. Substansi  Hukum  (Undang-
Undang) Jika  kita  melihat  peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan  terhadap  pelaku cybersex dan cyberporn masih  ditemukan beberapa  kelemahan  dari  undang- undang  tersebut.  Seperti  Pasal  284 KUHP  bahwa  pengertian  zina  selalu dikaitkan  dengan  hubungan  seksual secara  fisik,sedangkan cybersex sulit dijangkau  karena  perbuatnnya  lebih banyak bersifat maya/abstrak/ nonfisik 11 .
Selain  itu  kelemahan  lain didalam KUHP adalah masih adanya keterbatasan  jurisdiksi  dan  tidak  ada ketentuan tentang subjek dan pertanggungjawaban  korporasi  yang juga terlihat didalam Undang- Undang  Telekomunikasi,  Undang- Undang  Penyiaran,  Undang-Undang Perfilman  yang  belum  mengatur pertanggungjawaban terhadap korporasi. Kelemahan lainnya adalah delik  siaran  dan  delik  iklan  niaga didalam  undang-uandang  penyiaran yang  hanya  terbatas  pada  siaran melalui  radio  dan  televisi  saja  tetapi tidak  mencakup  penyiaran  melalui teknologi  digital  seperti  internet. Minimnya  denda  yang  hanya  Rp.  50 juta  bagi  pelaku  korporasi  didalam Undang-undang perfilman juga menjadi  faktor  kelemahan  didalam penegakan hukum kejahatan cybersex dan cyberporn. Masih adanya kelemahan-kelemahan di dalam  substansi  Undang-Undang tentunya  berdampak  pula  terhadap penerapan  dan  pengaplikasinya  di lapangan,karena  seperti  kita  tau bahwa  tahap  kebijakan    pembuatan Undang-Undang  (Tahap  Formulasi) merupakan tahap utama bagi penentu
11 Barda  Nawawi  Arif, Tindak  Pidana Mayantara , op. cit., hlm.187.
berjalannya kebijakan Tahap Aplikasi dan juga Tahap Eksekusi 12 .

## 2. Aparat Penegak Hukum
Secara  umum  penyidik  Polri masih sangat minim dalam penguasaan  operasional  komputer dan  pemahaman  terhadap hacking komputer serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus cyberporn dan cybersex .
Kejahatan cyber  l ebih  bersifat  maya dan  nonfisik  inilah  yang  membuat sistem pembuktian terhadap kejahatan  ini    menyulitkan  bagi  para penyidik.  Selain  itu  pengetahuan teknis dan pengalaman para penyidik dalam ,menangani kasus-kasus cybersex dan cyberporn masih sangat terbatas. Belum pernahnya menjalani pendidikan  khusus  untuk  penyidikan terhadap  kasus  cybercrime  seperti kasus cybersex dan cyberporn juga menjadi  kelemahan  dari  kemampuan para  penyidik.  Persolaan  lain  yang timbul  dalam  penegakan  hukum terhadap  kejahatan cybersex dan cyberporn adalah  penentuan  alat bukti.
Persoalan  alat  bukti  yang dihadapi di dalam penyidikan
cybersex dan cyberporn antara  lain berkaitan dengan karakteristik kejahatan cybersex dan  cybeporn  itu sendiri, yaitu:
a. Sasaran atau media cybersex dan cyberporn adalah  data  dan  atau sistem  komputer  atau  sistem internet  yang  sifatnya  mudah diubah, dihapus, atau disembunyikan  oleh  pelakunya.
Oleh karena itu, data atau sistem komputer  atau  internet  yang berhubungan  dengan  kejahatan tersebut  harus  direkam  sebagai
12 Barda Nawawi Arief, Pornografi, Pornoaksi ..., Op.Cit. hlm. 59.
bukti  dari  kejahatan  yang  telah dilakukan.  Permasalahan  timbul berkaitan  dengan  kedudukan media  alat  rekaman  ( recorder ) yang  belum  diakui  KUHAP sebagai alat bukti yang sah.
b. Kedudukan  saksi  korban  dalam cybersex dan cybeprorn sangat penting disebabkan cybersex dan cyberporn seringkali  dilakukan hampir-hampir  tanpa  saksi.  Di sisi  lain,  saksi  korban  seringkali berada  jauh  di  luar  negeri sehingga  menyulitkan  penyidik melakukan  pemeriksaan  saksi dan pemberkasan hasil penyidikan. Penuntut umum juga tidak  mau  menerima  berkas perkara  yang  tidak  dilengkapi Berita  Acara  Pemeriksaan  Saksi khususnya  saksi  korban  dan harus  dilengkapi  dengan  Berita
Acara Penyumpahan Saksi disebabkan  kemungkinan  besar saksi  tidak  dapat  hadir  di persidangan  mengingat  jauhnya tempat  kediaman  saksi.  Hal  ini mengakibatkan  kurangnya  alat bukti  yang  sah  jika  berkas perkara  tersebut  dilimpahkan  ke pengadilan  untuk  disidangkan sehingga beresiko terdakwa akan dinyatakan bebas. Mengingat karakteristik kejahatan cyber, maka  diperlukan aturan  khusus  terhadap  beberapa ketentuan hukum acara untuk menanggulangi cybersex dan
cyberporn .  Pada  saat  ini,  yang dianggap  paling  mendesak  oleh Peneliti  adalah  pengaturan  tentang kedudukan  alat  bukti  yang  sah  bagi beberapa  alat  bukti  yang  sering ditemukan  di  dalam cybersex dan cyber  sex  seperti  data  atau  sistem program  yang  disimpan  di  dalam disket,  hard  disk,  chip,  atau  media recorder lainnya.

## 3. Sarana dan Prasarana
Untuk dapat membuktikan jejak-jekak  para  pelaku  kejahatan cybersex dan cyberporn didalam menjalankan  aksinya  terutama  yang berhubungan dengan program- program  dan  data-data  komputer, sarana  Polri  yang  belum  memadai karena belum ada komputer forensik.
Fasilitas ini diperlukan untuk mengungkap data-data digital  seperti gamba  porno,  video  porno  dan sebagainya serta merekam dan menyimpan  bukti-bukti  berupa  soft copy baik gambar,video dan program lainnya.  Dalam  hal  ini  Polri  masih belum  mempunyai  fasilitas forensic
computing yang  memadai.  Fasilitas forensic computing yang akan didirikan oleh Polri diharapkan dapat melayani  tiga  hal  penting  yaitu evidence,forensic analysisi,expert witness.

## 4. Masyarakat
Kurangnya kepedulian masyarakat didalam penegakan hukum dan penaggulangan kejahatan cybersex dan cyberporn masih sering dirasakan,  seperti  keengganan  untuk melapor  jika  mengetahu  kejahatan cyberporn .Keingintahuan masyarakat terhadap  hal-hal  yang  berbau    porno juga  masih  sangat  tinggi,  seperti contoh  terlihat  dari  begitu  cepatnya peredaran video porno kasus ariel,baik  karena  hanya  penasaran ingin  melihat,ataupun  karena  untuk memuaskan kebutuhan biologis mereka tidak enggan untuk mengirim kerekan  sesame  baik  melalui  media komputer  seperti download maapun media  praktis  seperti  pengiriman  via handphone.
III. Penutup
3.1. Simpulan 1. Penegakan hukum pidana terhadap cybersex dan cyberporn sebagai  bentuk  delik  di  bidang kesusilaan  melalui  1)  Kebijakan Non  Penal;  serta  b)  Kebijakan Antisipatif  Hukum  Pidana  yang Akan  Datang  Konsep  RUU KUHP  2004/2005  dirumuskan perluasan  asas  territorial  dan perumusan delik Pornografi anak melalui computer 2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap cybersex dan cyberporn sebagai  bentuk  perkembangan delik di bidang kesusilaan meliputi  a)  Substansi  Hukum (Undang-undang); b) keterbatasan sarana dan Prasarana;  c)  profesionalisme penegak hukum; dan d) kepedualian  masyarakat  yang rendah.
3.2. Saran
1. Diharapkan  adanya  kerjasama anatara masyarakat dengan pihak  aparat  penegak  hukum khususnya  membantu  sosialisasi tentang bahaya kejahatan cybersex dan cyberporn terhadap masyarakat khususnya anak dibawah umur.
2. Segera meningkatkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan terkait  proses  penyidikan  dan pembuktian  terhadap  kejahatan cybersex dan cyberporn ;
3. Untuk  para  orang  tua,  pendidik dan  tokoh-tokoh  agama  agar lebih  memberikan  contoh  yang baik  serta  perhatian  yang  lebih kepada  anak-anak,  agar  mereka lebih terkontrol khususnya
didalam penggunaan sarana teknologi dan sarana ITE. Daftar Pustaka Arief, Barda Nawawi, 2001, Masalah  Penegakan  Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan , PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung.
,  2003, Kapita  Selekta Hukum  Pidana ,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung.
,  2006, Tindak  Pidana Mayantara ,  PT.  Raja  Grafindo Persada, Jakarta.
, 2011, Pornografi,
Pornoaksi dan Cybersex-
Cyberporn ,  Pustaka  Magister, Semarang.
Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom,  2005, Cyber  Law Aspek Hukum Teknologi Informasi , PT. Refika Aditama, Bandung.
Soekanto,  Soerjono,  2011, Faktor- Faktor  yang  Mempengaruhi Penegakan  Hukum ,  PT.  Raja Grafindo Persada, Jakarta. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang  Nomor  11  Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Undang-Undang  Nomor  44  Tahun 2008 tentang Pornografi.
http://humas.polri.go.id/PressRelease s/Pages/Press-Release-Kasus- Cyber-Sex-Direktorat- Reskrimsus-Polda-Metro- Jaya.aspx . http://azgi.blogspot.com/2010/11/cyb er-sex-sebuah-kemasan-baru- perilaku _16.html