• Nils Marius Rekkedal
Insurgency and Counter Insurgency Some Concepts and Problems
• A. W. Dahl
Human  Rights  and the  Geneva  Conventions
• Andrey Sujatmoko
Pengadilan  Campuran (Hybrid  Tribunal) sebagai  Forum
Penyelesaian atas  Kejahatan  lnternasional
• Prisilla Fitri
Perlindungan Anak sebagai Tentara Anak menurut  Hukum Humaniter pada Kasus Perekrutan Anak dalam Konflik lturi di  Republik  Demokratik  Kongo
• Perkembangan  Terakhir  Mahkamah  Pidana  lnternasional (Januari , -�uli 2008)
l;rterbitkan oleh: PUSAT STUDI HUKUM HUMANITER DAN HAM Ulrlll f"AKULTAS HUKUM UNIYERSITAS TRISAKTI

## JURNAL  HUKUM  HUMANITER
Diterbitkan  oleh  Pusat  Studi Hukum  Humaniter  dan HAM  (terAs) Fakultas Hukum Universitas  Trisakti Jakarta
Penanggung-jawab: Rektor  Universitas  Ttisakti Prof. Dr: Thoby Mutis
Dewan  Redaksi  Kehormatan: Prof. KGPH.  Haryomataram/  S.H. Prof.  Timothy L.  H.  McCormack Prof. Dr: F. Sugeng Istanto/  S.H. Prof. Dr: Andi Hamzah  S. H.
Michael  Cottier;  LL M. Brigjen.  TN! (Purn)  PLT. S1hombing/  S.H./  LL.M. Kol.  Chk.  NatsriAnshari,  S.H./  LL.M. Rudi M.  Rizki,  S.H./  LL.M.
Pemimpin  Redaksi Arlina  Permanasari,  S.H./  M.H.
Anggota  Redaksi: Andrey Sujatmoko/  S.H./  M.H. Aji Wibowo/  S.H./  M.H. Kushartoyo Budisantosa/  S.H./  M.H. Amalia Zuhra/  S.H./  LL.M. Jun Justinar;  S.H./  M.H.
Sekretariat: Ade A/fay Alfinur;  S.Sos. Supriyad1�  S. E

## Alamat  Redaksi:
Pusat  Studi  Hukum  Humaniter  dan HAM  (terAs)  FH-USAKTI JI.  Kyai  Tapa  No.  1  Gedung H  Lt. 5 Kampus  A  Grogol  Jakarta  11440 Tlp./Faks.:  (021) 563-7747 E-mail:  alfay_2002@yahoo.com
Jurnal  Hukum Humaniter terbit setiap enam bu Ian pada bulan April dan Oktober

## EDITORIAL
Pembaca  yang  budiman,
Segala puji dan ungkapan rasa syukur hanya tertuju kepada Allah SWT,  sehingga  atas  perkenanNYA  jualah  maka  JURNAL  HUKUM HUMANITER ini dapat kembali terbit di tengah-tengah para  pembaca.
Edisi  ini  berisi  lanjutan  artikel  utama  yang  memaparkan  tentang permasalahan yang dihadapi dalam melakukan kontra-insurgensi pada beberapa sengketa bersenjata seperti pada Perang Vietnam dan Perang Irak,  sehingga diharapkan kita dapat memetik pelajaran mengenai hal tersebut.  Dalam suatu sengketa bersenjata yang mendasarkan kepada aturan-aturan  hukum  humaniter  internasional,  maka  suatu  hal  yang tidak mungkin dielakkan adalah adanya persinggungan dengan norma­ norma  di  dalam  hukum  hak  asasi  manusia  internasional  yang  juga dibahas dengan singkat dalam edisi ini. Ada pun masalah-masalah yang berkenaan  dengan  pertanggungjawaban  dalam  suatu  sengketa bersenjata dikemukakan juga dalam edisi kali ini, khususnya mengenai konsep pengadilan campuran.  Artikel pendukung yang kali ini berkaitan erat dengan kolom, akan menampilkan persidangan di Mahkamah Pidana Internasional,  yakni  persidangan Thomas  Lubanga  Dyilo  yang  dituduh melakukan  wajib  militer terhadap anak-anak di  bawah  usia  lima  belas tahun di Kongo.
Sebagai  isi  "Kolom",  a kan  dipaparkan  perkembangan­ perkembangan  terakhir  dalam  Mahkamah  Pidana  Internasional, khususnya  yang  berkenaan  dengan  persidangan-persidangan  kasus­ kasus  yang telah disidangkan di  mahkamah  ini  yakni kasus  di Kongo, Republik  Afrika  Tengah,  Darfur  dan  di  Uganda  Utara;  di  samping dipaparkan pula mengenai  perkembangan  terakhir tentang apa  yang terjadi pada mahkamah tersebut sejak Januari  hingga  Juli 2008.
Atas  keterlambatan  penerbitan  JURNAL  HUKUM  HUMANITER, maka  Redaksi  menyampaikan permohonan maaf,  sekaligus mengajak para  pembaca  dari  segenap  kalangan  di  tanah  air  untuk menyemarakkan wacana ini dengan mengirimkan artikelnya. Akhirnya, segala  kritik  dan  saran  konstruktif  dari  pembaca  sangat  diharapkan demi  perbaikan jurnal  di  masa  mendatang.
Selamat  membaca.

## Redaksi

## iii

## DAFTARISI
ARTIKEL him

## 1 .   Nils Marius Rekkedal

## Insurgency and  Counter Insurgency  Some  Concepts  and
Problems . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  895

## 2 .   A. W.  Dahl
Human Rights and  the  Geneva  Conventions..................... 959
3.  Andrey  Sujatmoko
Pengadilan  Campuran  (Hybrid  Tribunal)  sebagai  Forum
Penye/esaian  atas  Kejahatan  InternasionaL.................. 970

## 4. Prisilla Fitri
Perlindungan Anak sebagai Tentara Anak menurut Hukum Humaniter  pada  Kasus  Perekrutan  Anak  dalam  Konflik Ituri di Republik Demokratik Kongo.................................... 986

## KOLOM

## Perkembangan Terakhir Mah kamah  Pidana  Internasional
(Januari-Juli  2008) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1018
JURNAL  HUKUM  HUMANITER,  Vol.  3,  No. 5
· PENGADILAN  CAM PU RAN  ("H YBRID

## TRIBUNAL")  SEBAGAI  FORU M PENYELESAIAN ATAS  KEJAHATAN INTERNASIONAL1

## Andrey Sujatmoko 2

## Abstrak
Pada  saat  ini  telah  dikenal  berbagai  bentuk  penyelesaian  melalui forum  pengadilan  internasional  terhadap  sejumlah  kejahatan­ kejahatan  yang  tunduk  di  bawah  yurisdiksi  hukum  internasional (crimes under international law). Kejahatan-kejahatan tersebut antara lain :  kejahatan  terhadap  kemanusiaan, genocide dan  kejahatan perang.  Pengadilan  internasional  tersebut  dibentuk  oleh  Dewan Keamanan  PBB  maupun  berdasarkan  perjanjian  internasional, misalnya : International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, International Criminal Tribunal for Rwanda, serta International Crimi­ nal  Court. Namun,  dewasa  ini  dikenal  pula  pengadilan  campuran (hybrid  tribunaf) yang  sebenarnya  merupakan  pengadilan  nasional yang  diinternasionalisasi (internationalized  domestic  tribunal) . Pengadilan ini merupakan  perkembangan  baru  untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan  kejahatan-kejahatan di atas. Artikel ini akan  membahas  masalah  pengadilan  campuran  tersebut.

## A.  Pengantar
Berakhirnya  Perang Dunia II  merupakan suatu momentum awal yang penting bagi perkembangan HAM secara internasional .  Hal itu, antara lain, ditandai dengan dibentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1945 serta dihasilkannya  Deklarasi Universal HAM (''Universal  Declaration  of  Human  Rights'')  pada  tahun  1948  juga
1 Artikel  ini  m erupakan  makalah  yang  disampaikan  pada "Pelatihan  Hukum  Humaniter  dan HAM  kepada  Para  Instruktur  di  Komando  Pendidikan  Angkatan  Laut  (KODIKAL)  TNl-AL'', Diselenggarakan oleh FRR  Law Office bekerja sama dengan TNl-AL pada tanggal 3-4 Desember
2007 di Surabaya.
2 Dosen  tetap  pada  Fakultas  Hukum  Universitas Trisakti - Jakarta  dan  Sekretaris  Pusat Studi Hukum Humaniter dan  HAM  (terAs)  Fakultas Hukum Universitas Trisakti-Jakarta.
JURNAL  HUKUM  HUMANITER,  Vol . 3, No. 5
Pengadilan Campuran (Hybrid Tribunal) sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Intemasional 971
atas  prakarsa  dari  PBB.  Dalam  perkembangan  selanjutnya,  kedua hal tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perlindungan HAM di tingkat nasional maupun internasional, termasuk pula dalam hal pembentukan sejumlah instrumen hukumnya maupun mekanisme penyelesaiannya  secara  nasional  maupun  internasional jika  terjadi pelanggaran HAM.
Menurut Piagam  PBB,  salah satu  tujuan utama dari  PBB adalah untuk  memelihara  perdamaian  dan  keamanan  internasional  ("to maintain international peace  and  security''). Menyangkut HAM,  PBB juga  m e m i l i ki  tujuan  untuk  mempromosika n   dan  mendorong penghormatan  terhadap  HAM,  hal  itu  dinyatakan  secara  eksplisit dalam  Pasal  1  ayat (3) Piagam, yaitu : "To achieve  i nternational co­ operation  in  solving  international  problems ... or  humanitarian  char­ acter,  in  promoting  and encouraging  respect for  human  rights  and fundamental freedom for all without distinction .. .  ".
Berkaitan dengan hal di atas, PBB telah melakukan upaya-upaya untuk menangani berbagai  kasus  pelanggaran terhadap HAM  yang dinilai  berpotensi  akan  mengancam  perdamaian  dan  keamanan internasional. Salah satu  upaya yang dilakukan, antara lain, melalui pembentukan suatu mekanisme pengadilan internasional yang secara khusus dibentuk dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus tersebut secara hukum.
Urgensi dibentuknya pengadilan internasional memiliki keterkaitan dengan  kejahatan internasional atau kejahatan di bawah yurisdiksi hukum  internasional,  antara  lain,  seperti :  kejahatan  "genocide" (''crimes of genocide''),  kejahatan  terhadap  kemanusiaan  ("crimes against humanity''), dan kejahatan perang ("war crimes'').
Menurut  h ukum  i nternasional,  pelaku  kejahatan-kejahatan tersebut tidak boleh dibiarkan  atau  bebas  tanpa  hukuman ("impu­ nity'')  maupun  diberikan  amnesti  dan  terhadap  kasusnya  harus diselesaikan secara  hukum  melalui forum pengadilan ("judicial pro­ ceedings''),  baik  nasional  maupun  internasiona l .   Karena,  pelaku kejahatan-kejahatan  tersebut  dianggap  melanggar  norma  hukum internasional yang berkategori "jus cogens'13  atau "peremptory norm".
3 Menurut  Pasal 53 Konvensi  Wina  tahun 1969 tentang  Hukum  Perjanjian,  yang  dimaksud dengan "jus cogens" adalah suatu norma yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional negara-negara  secara  keseluruhan  yang  tidak  boleh  dilakukan  penundaan/pelanggaran
JU RNAL  HUKUM  HUMANITER, Vol . 3, No. 5
972 Pengadilan campuran (Hybrid Tribunal) sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Intemasional
Di samping itu, kejahatan-kejahatan tersebut tidak mengenal kadaluarsa (''non-statutory limitation''),  sehingga  tidak ada batas waktu  dalam hal  penuntutannya.  Kemudian,  setiap  negara  memiliki  hak  atau kewenangan berdasarkan prinsip yurisdiksi universal  (''universal ju­ risdiction'') untuk menangkap, mengadili dan menghukum  si pelaku atau  mengekstradisi kan nya  ke  negara-negara  yang  memiliki kepentingan atau keterkaitan dengan si pelaku atau kejahatan yang dilakukannya.
Terkait dengan peran PBB, dewasa ini terdapat berbagai bentuk pengadilan internasional sebagai sarana penyelesaian secara  hukum atas  sejumlah  kejahatan  internasional.  Hal  tersebut,  antara  lain, dibentuknya  Pengadilan  Pidana  Internasional Ad Hoc untuk  Bekas Yugoslavia (''International Criminal Tribunal for the Former Yugosla­ via"/ ICTY) tahun 1993, Pengadilan Pidana lnternasional Ad Hoc untuk Rwanda (''International Criminal for Rwanda"/ICTR) tahun 1994 dan Mahkamah Pidana Internasional (''International Criminal Court"/ICC) tahun 1998.
Di samping itu, saat ini dikenal pula apa yang dinamakan dengan pengadilan  campuran  ("hybrid  tribunal")  sebagai  salah  satu mekanisme penyelesaian atas pelanggaran terhadap HAM. Pengadilan ini telah dibentuk di beberapa negara, yaitu di Timer Leste,  Kosovo, Sierra  Leone dan Kamboja.
Ada pandangan bahwa pengadilan campuran timbul sebagai kritik terhadap  kinerja  ICTY  maupun  ICTR  yang  d ianggap  bel u m memuaskan. Hal itu  misalnya  dinyatakan oleh Suzanne Katzenstein sebagai berikut:4
"The hybrid tribunal is one of the latest attempts  to  seek jus­ tice for crimes of mass atrocity.  Designed partly in response to criticisms of the  International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (''ICTY'') and the International Criminal Tribunal for Rwanda  (''ICTR''),  the  hybrid  model  is  a  system  that  shares judicial accountability jointly between the state in which it func­ tions and the United Nations."
terhadapnya  dan  norma ini  hanya dapat diubah  oleh norma "jus  cogens"  yang baru yang memiliki sifat yang sama.
� Suzanne Katzenstein, Hybrid Tribunals: Searching for Justice in East Timor, Harvard  Human
Rights Journal Vol . 16, 2003, him. 245.
Pengadilan Campuran (Hybrid Tribunal) sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Intemasional 973
Pengadilan campuran merupakan suatu perkembangan baru yang muncul  sekitar  tahun  90-an  dan  pembentukannya  dimaksudkan sebagai  solusi  alternatif  dalam  rangka  menyelesai kan  berbagai pelanggaran berat HAM yang terjadi di berbagai negara. Di sam ping telah  dibentuk  di  beberapa  negara,  pada  saat  ini  juga  sedang disiapkan pembentukan pengadilan campuran di beberapa negara .

## B.  Pokok  Pembahasan
Pada tulisan ini akan diuraikan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan pengadilan campuran yang telah dibentuk di beberapa negara ditinjau  dari  perspektif hukum  internasional  dan  uraian  akan lebih bersifat umum dan tidak mendetail. Di samping itu, akan diuraikan pula secara ringkas pengadilan internasional seperti ICTY, !CTR dan ICC.
Mengenai istilah pengadilan campuran, dalam berbagai literatur asing  ada  pula  yang menggunakan istilah "hybrid court" yang pada hakikatnya memiliki pengertian yang sama dengan "hybrid tribunal". Penulis memilih istilah yang terakhir karena dalam praktiknya, istilah "court" lebih menunjuk pada pengadilan internasional yang bersifat tetap  atau  permanen  (seperti  ICC dan "International  Court of Jus­ tice"/IO),  sedangkan  isitilah  "tribunal" lebih  diperuntukkan  untuk pengadilan  internasional  yang  bersifat  sementara  atau  khusus/ ad hoc (seperti  IClY dan !CTR).

## C.  Bentuk-bentuk Pengadilan Internasional
Berkaitan  dengan  masalah  kejahatan  internasional  atau  HAM, forum  pengadilan  i nternasional  meru paka n   m eka nisme  ya ng digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan perang yang terjadi  selama  Perang  Dunia  II.  Secara  historis,  Pengadilan  Militer Internasional (''International Military Tribunal") di Nuremberg (1945) dan  Tokyo  (1946)  merupakan  tonggak  sejarah  yang  memiliki  arti penting bagi perkembangan hukum internasional, khususnya hukum pidana internasional. Hal itu terutama dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang dibuat oleh Pengadilan di Nuremberg, kini telah dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional (''customary international law").5
5 Prinsip-prinsip tersebut,  antara  lain, yaitu :  individu bertanggung-jawab  pidana secara  indi­ vidual ("individual criminal responsibility") atas perbuatannya  melakukan kejahatan terhadap
97 4 Pengadilan campuran (Hybrid Tribunal) sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahi141n Intemasional
Pengadilan  d i   Nurem berg  tersebut  didiri ka n   berdasarkan perjanjian  London yang memuat lampiran  (''annex'')  sebagai dasar hukum pengadilan tersebut, yaitu "the Charter of International Mili­ tary Tribunal for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the  European Axis  (the  Nuermberg Tribunal)".  Adapun untuk pengadilan di Tokyo didirikan berdasarkan "the proclamation of the  Commander-in-Chief  of the Allied  Powers  in Tokyo  and  the Charter of the International Military Tribunal for the Far East".
Penyelesaian melalui forum pengadilan ("judicial proceedings'') seperti di atas merupakan salah satu mekanisme utama yang dikenal untuk menghukum pelaku kejahatan-kejahatan internasional. Pierre Hazan menyatakan hal itu sebagai berikut: 6 "Judicial  proceedings constitute  the  various forms of punitive policy,  first  implemented  by  the  creation  of the  International Military Tribunal in Nuremberg: international criminal tribunals, semi-international  tribunals,  the  International  Criminal  Court and national courts. Their purpose is to suppress international crime (war crimes, crimes against humanity and crimes of geno­ cide) and also according to their mandate, serious human rights violations."
Penerapan prinisip hukum internasional di dalam peradilan atas penjahat Perang Dunia II (tentara Jerman dan Jepang) yang dikenal dengan Peradilan Nuremberg ("Nuremberg Trial'') telah memperoleh pengakuan resmi dari Majelis Umum PBB melalui resolusi tanggal 1 1 Desember  1946.  Dengan  pengakuan  tersebut,  maka  validitas peradilan tersebut dan penerapannya pada kemudian hari tidak akan dipersoalkan  lagi.  Bahkan  pada  masa yang  akan datang, yurisdiksi peradilan  atas  pelaku  kejahatan  perang  akan  diperluas  terhadap kejahatan kemanusiaan dan perdamaian yang dilakukan dalam kaitan dengan peperangan. 7
Ide  pembentukan  bagi  sebuah  pengadilan  internasional  yang
kemanusiaan,  kejahatan  terhadap perdamaian dan  kejahatan  perang  apapun jabatan yang dimilikinya (baik sipil  maupun militer);  perintah atasan tidak dapat digunakan sebagai  alasan pembenar atau untuk menghindarkan diri dari  hukuman,  namun hanya dapat digunakan untuk meringankan hukuman.
6 Pierre Hazan, Measuring the Impact of Punishment and Forgiveness: a Framework  for Evalu­ ating  Transitional Justice, International  Review  of  the  Red  Cross,  Volume 88 Number 861, March 2006, him. 24. 7 Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana  Internasional, Bandung: Refika Aditama, 2000, him. 1 1 .
Pengadilan campuran (Hybrid Tribunal) sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Intemasional 975
ditujukan  untuk  mengadili  individu-individu  yang  telah  melanggar h ukum  internasional  tidak  bisa  kita  lepaskan  dari  Pengadilan Nuremberg  dan Tokyo.  Bagaimanapun,  kedua  pengadilan  ini telah memberikan jalan  bagi terciptanya  hukum pidana internasional. 8 Berkaitan dengan pengadilan internasional yang ditujukan untuk mengadili  para  pelaku  secara  individual  yang  telah  melakukan pelanggaran  terhadap  hukum  internasional yang  pembentukannya terkait dengan/dalam kerangka PBB, pada dasarnya dapat dibedakan antara  pengadilan  internasional  yang  bersifat permanen,  ad hoc maupun campuran ("hybrid"/"mixed").
Pengadilan internasional permanen yang dimaksud di atas yaitu Pengadilan Pidana Internasional C'International Criminal Court"/ICC) yang  dibentuk  pada  tahun  1998  berdasarkan  suatu  perjanjian internasional  (''treaty''),  yaitu  Statuta  Roma  ("the  Rome Statute  of the  International  Criminal  Court'').  Statuta  ini  mulai  berlaku  pada tanggal  1 Juli 2002 setelah diratifikasi oleh 60 negara .
ICC  hanya  memiliki  yurisdiksi  atas  kejahatan-kejahatan  paling serius yang menjadi keprihatinan masyarakat internasional (''the most serious crimes of international concerns'')  yang meliputi:  kejahatan "genocide", kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan  agresi .9  Syarat utama bagi diterapkannya  yurisdiksi  ICC yaitu dalam  hal :  kejahatan  yang  dilakukan terjadi  di  dalam wilayah negara peserta Statuta Roma atau kewarganegaraan si pelaku adalah negara yang menjadi peserta  Statuta  Roma. 10 Perdebatan  mengenai  h ubungan  a ntara  ICC  dan  Dewan Keamanan  PBB  melahirkan  apa  yang  disebut  sebagai  mekanisme pemicu ("triger mechanisms'')  hal  ini dapat mengaktifkan yurisdiksi dari ICC.11  Menurut Pasal  13  Statuta Roma, ICC dapat menggunakan yurisdiksinya  dalam  hal  telah  diberikannya  kewenangan  kepada penuntut ("prosecutor'')  melalui:  Dewan  Keamanan yang bertindak di bawah kewenangan Bab VII Piagam PBB;  negara  peserta Statuta Roma;  atau  atas  inisiatif  si  penuntut  sendiri  ("proprio  m otu") berdasarkan informasi yang diterima dari sumber-sumber tertentu. 12
8 Jawahir Thontowi dan  Pranoto Iskandar, Hukum  Intemasional Kontemporer, Bandung: Refika Aditama,  2006,  him. 247.
9 Lihat  Pasal  5  ayat (1) Statuta Roma.
10 Lihat Pasal  12 ayat (2) Statuta Roma.
11 Antonio Cassese, International  Criminal Law, New York:  Oxford  University Press, 2003, him. 733. 12  H. Victor Conde, A Handbook of International  Human  Rights  Terminology, Nebraska:  Uni­ versity of Nebraska Press,  1999,  him.  152.
Pengadilan internasional di bawah kerangka PBB dan bersifat ad hoc yang ada pada saat ini yaitu ICTY dan ICTR. ICTY didirikan oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengadili dan menghukum berdasarkan hukum pidana internasional terhadap orang-orang yang diduga telah melakukan  pelanggaran-pelanggaran  terhadap  hukum  humaniter internasional dalam konflik bersenjata  di  Bosnia sejak tahun 1991 . ICTY didirikan dengan Resolusi Dewan Keamanan Nomor 808 tahun 1993  berdasarkan  kewenangan  dari  Dewan  Keamanan  PBB  yang bertindak  di  bawah  kewenangan  Bab  VII  Piagam  PBB.13  ICTY merupakan  pengadilan  penjahat  perang  yang  terbesar  setelah peradilan Nuremberg di Jerman yang mengadili para penjahat perang Nazi selama PD 11. 14
ICTY memiliki yurisdiksi untuk mengadili para pelaku kejahatan­ kejahatan  yang  melakukan  pelanggaran  berat  terhadap  Konvensi Jenewa  1949,  pelanggaran terhadap hukum dan  kebiasaan perang, "genocide'� dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan di wilayah Yugoslavia sejak 1 Januari  1993.
ICTR  dibentuk u ntuk  menyikapi terjadinya  pelanggaran  serius huku m   humaniter  di  Rwanda.  Sama  halnya  dengan  ICTY,  ICTR didirikan  oleh  Dewan  Keamanan  PBB  yang  bertindak  di  bawah kewenangan Bab VII Piagam PBB, yaitu berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Nomor 955 tahun 1994.
ICTR  memiliki  yurisdiksi  untuk  mengadili  para  pelaku  yang bertanggung-jawab atas pelanggaran berat C'grave breaches'1 hukum humaniter internasional yang dilakukan oleh warga  negara  Rwanda di wilayah Rwanda dan negara-negara tetangga yang terjadi antara tanggal  1 Januari 1994 hingga 31 Desember 1994.
Adapun jenis-jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksi dari ICTR meliputi :  kejahatan  "genocide'�  kejahatan  terhadap  kemanusiaan, pelanggaran terhadap Pasal  3  Konvensi Jenewa  1949 dan  Protokol Tambahan II 1977.
13 Ibid., h. 61. Dalam Bab VII Piagam  PBB diatur bahwa  Dewan  Keamanan berwenang untuk mengambil  suatu  tindakan  apabila  terjadi:  pelanggaran  terhadap  perdamaian  ("breach  of peace"),  ancaman  terhadap  perdamaian  ("threat  to  peace")  atau  tindakan  agresi  ("act  of aggression").
14 Boer  Mauna, Hukum  Intemasional  Pengertian,  Peranan  dan  Fungsi  dalam  Era  Dinamika Global, Bandung: Alumni, 2003, him. 283 .

## C.  Pengadilan Campuran  ("Hybrid Tribunal'')
Berkaitan dengan pengadilan internasional yang pembentukannya terkait dengan PBB, saat ini dikenal pengadilan campuran yang telah dibentuk  di  empat  negara .   Pengadilan  campura n   merupaka n perkembangan baru dalam mengupayakan pertanggungjawaban atas sejumlah kejahatan yang dilakukan pada masa lalu. Kata "campuran" (''hybrid") mendeskripsikan adanya  perpaduan atau penggabungan antara unsur-unsur lokal/nasional dan internasional yang terdapat di dalam pengadilan ini, seperti: para personilnya (seperti: jaksa, hakim, pengacara,  dlsb.),  sistem  hukum yang diterapkan  (hukum  nasional maupun internasional), dana operasionalnya (bersumber dari negara yang  bersangkutan  maupun bantuan dari luar negeri), dlsb.
Menurut  Ethel  Higonnet,  pengadilan  campuran  meru pa kan "Blending the international and the local, existing hybrids are products of judicial  accountability-sharing  betwe�n  the  states  in which  they function  and  the  United  Nations."  Ia  juga  berpendapat  bahwa pengadilan campuran merupakan "generasi  ketiga" dari pengadilan pidana internasional  (''a "third generation" of international criminal tribunals'')  yang  m uncul  pada  akhir tahun  1990-an  dan  2000-an setelah pengadilan Nuremberg dan Tokyo,  serta ICTY dan ICTR.15
Menurut Diane F. Orentlicher, pengadilan-pengadilan internasional telah dipahami sebelumnya sebagai simbol yang agung dari keadilan global. Tetapi suatu altematif yang penting sekarang ini telah muncul, yaitu  pengadilan  cam puran  yang  komposisinya  terdiri  dari  unsur­ unsur nasional dan internasional. 16
Belajar  dari  pengalaman  pengadilan-pengadilan  internasional yang telah ada  sebelumnya,  pengadilan campuran mencoba untuk menjawab "gap" antara pengadilan nasional dan intemasional. Seperti telah diketahui, masalah utama pengadilan nasional adalah kurangya kredibilitas dan inkompeten, sementara  pengadilan  internasional memiliki keterbatasan dalam  hal kewenangan dan mandat.
15 Lihat Ethel Higonnet, Restructuring Hybrid Courts: Local Empowerment and National Crimi­ nal Justice Reform dalam http://lsr.nellco.org/yale/student/papers/6, him. 3-4.
16 Diane F. Orentlicher, Striking  Balance:  Mixed  Law  Tribunals  and Conflicts  of Jurisdiction, dalam Mark Lattimer dan Philippe Sands (eds.), Justice for Crimes Against Humanity, Oxford: Hart Publishing, 2003, him. 214.
978 Pengadilan campuran (Hybrid Tribunal) sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Intemasional
Saat ini telah dibentuk empat pengadilan campuran, tiga didirikan antara tahun 1999 dan 2001 di Timor Timur (''the Special Panels for Serious Crimes of the District Court of Dili"), di Kosovo ('"'Regulation 64" Panels in the Courts of Kosovo''), di Sierra Leone ("Special Court for Sierra Leone''), dan yang ke empat di Kamboja (''the Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia'').17
Pengadilan campuran di Kosovo ada pula yang menamakannya sistem  pengadilan  UNMIK  di  Kosovo  (''the  UNMIK court system  in Kosovo''). Dinamakan demikian karena pendiriannya melibatkan Misi yang dibentuk oleh PBB di Kosovo yang disingkat UNMIK C'the United Nations  Mission  in  Kosovo''),  Uni  Eropa  ("European  Union'')  dan Organisasi  u ntu k  Kea manan  dan  Kerja  Sama  di  Eropa  ("the Organisation for Security and Cooperation in Europe"/OSCE). UNMIK bertugas berdasarkan  Resolusi  Dewan  Keamanan  PBB Nomor 1244 Tahun  1999. Adapun pengadilannya  didirikan berdasarkan  Regulasi UNMIK 1999/24 dan Regulasi 2001/9 pada tanggal  15 Mei 2001.18
Pengadilan ini dibentuk setelah usainya perang antara Yugoslavia dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara  ("the North Atlantic Treaty Organisation"/NATO)  d a n   kem udian  Dewan  Kea m a n a n   PBB menyetujui  suatu  resolusi  yang  menyatakan  bahwa  Kosovo  akan dipimpin  oleh  Misi  PBB di  Kosovo  (''the  United  Nations  Mission  in Kosovo"/UNMIK) hingga status final wilayah ini ditentukan.19  Sebagai penguasa  pemerintahan  sementa ra,  UNMIK  telah  mendirikan pengadilan-pengadilan  lokal  (''local  courts'')  yang  mengadili  mulai dari  pelanggaran  lalu-lintas  (''reckless  driving'')  hingga  kejahatan "genocide".20  Pengadilan ini berkedudukan di  Pristina.
Sesungguhnya, misi UNMIK merupakan suatu misi tripartit yang melibatkan PBB, Uni Eropa dan OSCE. Berdasarkan kewenangannya, kemudian UNMIK mengangkat para hakim internasional dan penuntut
17 Ethel  Higgonet, op.  cit., him. 5  dan  6.
18 Robin  Gei_  dan  Noemie  Bulinkx, International  and  Internationalized  Criminal  Tribunals:  a Synopsis, International Review of the Red Cross, Volume 88 Number 861,  March 2006, him. 50.
19 Lihat, e.g.,  Human Rights Watch, 'Mengistu Haile Mariam: A Human Rights Watch Background Paper' (Press Release 24  November 1999),  dalam  Diane F. Orentlicher, op. cit., him. 221.
20 Lihat Carlotta Gall, 'U.N.  Mission  in  Kosovo  Proposes  to  Set  Up a  War Crimes Courr, New
York  Times, 23 june  2000; Agence France Presse, 'U.N. Court Tries Serb in Mass Killing', New York  Times, 7 December 2000,  dalam ibid.
JURNAL  HUKUM  HUMANITER,  Vol .  3,  No. 5
Pengadilan Campuran (Hybrid Tribunal) sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Intemasional 979
umum  ke  semua  pengadilan  di  Kosovo,  menempatkan  mereka  ke dalam  sistem  peradilan  untuk bekerja  bersama-sama dengan  para ahli hukum. Hal itu dijelaskan sebagai berikut:21
"The United  Nations Mission  in  Kosovo (UNMIK)  is a  tripartite mission  of the  United  Nations,  the  European  Union  (EU), and the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). Under its administrative powers, UNMIK appointed international judges and prosecutors to all courts in Kosovo,  inserting them into the criminal justice system to work alongside sitting jurists. The official records of the hybrid court panels (those including both national and foreign judges) in the five district courts and the Supreme Court of Kosovo are in the custody of the Kosovo courts. The international judges maintain in  their offices some records that they deem to be personal property  and generally take  with  them when they  leave  Kosovo.  The  United  Nations probably has custody of the office records of the international prosecutors along with the records of other important UNMIK court-related  programs."
Menurut Robin Gei_ dan  Noemie Bulinkx,  Pengadilan campuran di Kosovo ini bersifat unik, karena sebenarnya di dalamnya tidak ada pengadilan,  panel  atau  kamar yang tetap  melainkan  hanya  terdiri dari hakim-hakim internasional yang mengisi sistem pengadilan atas dasar kasus per kasus (" .. .  there is no fixed court,  panel or chamber but rather international judges permeate the court system on a case­ by-case basis.") . 22
Pendirian  pengadilan campuran yang dinamakan dengan  Panel Khusus  (''Special  Panels'')  di Timar  Leste  pada  tahun 2000 diawali dengan pembentukan "the United Nations Transitional Administration in  East Timor"/UNTAET  oleh  PBB  berdasarkan  kewenangan  yang diatur dalam Bab VII Piagam PBB melalui Resolusi Nomor 1272 Tahun 1 999. UNTAET sebagai otoritas yang menangani peralihan kekuasaan
21 United  States  Institute  of Peace, Special  Report:  'Trudy  Huskamp  Peterson,  Temporary
Courts,  Permanent Records',  lihat di http://www.usip.org.
22 Robin Gei_ dan Noemie Bulinkx, op.cit., him. 221 .

## Pengadilan campuran (Hybrid Tribunal) sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Intemasional
di  Timor Leste,  berdasarkan  Regulasi UNTAET 2000/15,  tanggal  6 Juni  2000  dan  Regulasi  UNTAET  2000/11,  tanggal  6  Maret  2000 kem udian  membentuk  panel  yang  memiliki  yurisdiksi  ekslusif atas kejahatan-kejahatan serious ("serious crimes'') yang terjadi di Timor Leste.
"Special  Panels" berkedudukan  di  Pengadilan  Distrik  Dili,  yaitu terdiri dari dua pengadilan untuk tingkat pertama dan satu pengadilan banding.  Pengadilan  ini  memiliki  yurisdiksi  terhadap  kejahatan­ kejahatan  serius  yang  meliputi:  "genocide",  kejahatan  perang, kejahatan  kemanusiaan,  pembunuhan,  kejahatan  seksual,  dan p e n y i ks aa n . 23  Khusus  menyangkut  kejahatan  seri us  berupa pembunuhan dan kejahatan seksual, "Special Panels" hanya memiliki yurisdiksi apabila kejahatan tersebut dilakukan dalam periode antara tanggal  1 Januari  1999  hingga  25 Oktober  1999.24  "Special  Panels" memilki  yurisdiksi  (''ratione  loci")  meliputi  seluruh  wilayah  Timor Leste.25
U ntuk  kej a hatan-keja hatan  tertentu  Pa nel  Khusus  j uga mempunyai  yurisdiksi  universal  (''universal  jurisdiction'').  Dalam melaksanakan yurisdiksinya "Special Panels" menerapkan hukum yang berlaku  di  Timor  Leste  sebelum tanggal  25  Oktober  1999  (seperti KUHP),  " Regulations"  dan  "Directives"  UNTAET,  serta  ketentuan­ ketentuan hukum intemasional (seperti: Konvensi Jenewa dan Statuta Roma).26
Majelis hakim yang bertugas di "Special  Panels" terdiri dari dua hakim  internasional  dan  satu  hakim  lokal.  Hakim  internasional misalnya berasal dari Italia, Burundi, Brazil, Cape Verde dan Portugal.27 Hingga tahun 2005 Panel Khusus yang telah dibentuk berjumlah 3. Panel  untuk  banding juga  tersedia  dengan jumlah  hakim  3  orang (dengan pengecualian 5 hakim), rasio: 2 hakim intemasional/1 hakim nasional (3 hakim internasional/2 hakim nasional).28
23 Lihat Bagian 1.3. UNTAET Regulation Nomor 15 Tahun 2000 . 2• Lihat Bagian 2.3. UNTAET Regulation Nomor 15 Tahun 2000 . 25 Uhat Bagian 2 . 5 .  UNTAET Regulation Nomor 15 Tahun 2000.
26 Uhat Bagian 3 UNTAET Regulation Nomor 15 Tahun 2000.
27 Uhat http://hrcberl<eley.org/download/justice_east_timor.pdf.
2B Robin Gei_ dan Noemie Bulinkxin Gei_ dan Noemie Bulinkx, op.  cit., him. 55.
Pada  tahun  2002  dana  yang  tersedia  bagi  operasional  Panel Khusus yaitu sebesar 6,3 juta Dollar. Bahasa yang digunakan selama persidangan yaitu : bahasa Tetum, bahsa Portugis, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Masa tugas para hakim pada awalnya yaitu antara 2-3  tahun,  kem udian  diangkat  seumur  hidup.29  Mandat "Special Panels"  di  Timor  Leste  telah  berakhir  pada  tanggal  20  Mei  tahun 2005.  Total  dari  84  orang terdakwa  dinyatakan  bersalah  dan  tiga terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan.30
Pengadilan campuran (''Special Court for Sierra  Leone"/SCSL) di Sierra  Leone  dibentuk  atas  permintaan  pemerintah  Sierra  Leone kepada Sekretaris Jenderal PBB. Permintaan tersebut dinyatakan oleh Presiden  Sierra  Leone  Ahmad  Tejan  Kabbah  dan  kemudian  juga ditegaskan oleh menteri kehakiman Sierra  Leone. Hal itu dijelaskan sebagai berikut:
"By  letter  dated  12  June  2000,  Ahmad  Tejan  Kabbah,  the President  of Sierra Leone, asked the United  Nations to assist his country ini bringing to justice those responsible for 'crimes against the people of Sierra Leone and for the taking of United Nations Peacekeepers as hostages'. 31  Ravaged  by a decade of savage  civil  war,  Sierra  Leone  did  not  have  the  resources  to mount  prosecutions  itself.  And  yet,  Sierra  Leone's  Justice explained, 'we came to  realize ... that without ending impunity by bringing to justice those who bear the greatest responsibility for the atrocities committed in this country,  we were dooming ourselves to repeat them"'.32
Selanjutnya  pada  tanggal  14 Agustus 2000,  Dewan  Keamanan PBB  mengeluarkan  Resolusi  Nomor  1 3 1 5   yang  meminta  agar Sekretaris Jenderal PBB bemegosiasi dengan pemerintah Sierra Leone u ntuk membentuk pengadilan campuran. Perjanjian antara PBB dan pemerintah  Sierra  Leone  untuk  membentuk  pengadilan  campuran
29 ibid., him. 53.
30 Lihat http://www.jsmp.minihub.org/courtmonitoring/spsc.htm.
31 Surat dari  Ahmad Tejan  Kabbah,  Presiden  Sierra  Leone,  kepada  Sekretaris  Jenderal Kofi Annan,  U.N. Doc S/2000/786, Annex, dalam Diane F. Orentllcher, op. dt., him. 214.
32 The Hon Solomon E. Berewa,  Jaksa Agung dan Menteri  Kehakiman  untuk Republik  Sierra Leone,  'Pidato  pada  Upacara  Penandatanganan  untuk  Pengadilan  Khusus',  6  Januari  2002, dalam ibid.
dinyatakan dalam suatu perjanjian bilateral yang ditandatangani pada tanggal  16 Januari 2002 di Freetown.33  Setelah itu,  Parlemen  Sierra Leone  meratifikasi  perjanjian  (''agreement'')  dan  memberlakukan undang-undang ratifikasinya ("enacted implementing legislation'').34
SCSL bekerja berdampingan dengan pengadilan nasional Sierra Leone.  Kedua  sistem  pengadilan  memiliki  yurisdiksi  yang  sama (''concurrent jurisdiction''), 35 namun SCSL memiliki kedudukan lebih tinggi  (''primacy'')  manakala  SCSL  secara  formal  meminta  suatu pengadilan nasional Sierra Leone untuk menyerahkan kompetensinya kepada SCSL.36
Hingga tahun 2005 Staf SCSL berjumlah 294 orang.  Menyangkut dana,  pada  tahun  2004/2005  dana  yang  tersedia  berjumlah  29,9 juta  Dollar.  Bahasa  yang  dipergunakan  dalam  persidangan  adalah bahasa  Inggris.  Masa tugas  para  hakim adalah  3  tahun dan  dapat diplih kembali. Jumlah kamar ("chamber'')  1 yang terdiri dari 3 orang hakim dengan rasio: 2 hakim internasional/1 hakim nasional. Kamar untuk banding juga tersedia yang terdiri dari orang 5 hakim dengan rasio:  3  hakim  i nternasional/2  haki m   nasional.  Bahasa  yang dipergunakan dalam persidangan adalah bahasa Inggris. 37
SCSL  berkedudukan  di  Freetown,  ibukota  Sierra  Leone.  SCSL memiliki  yurisdiksi  atas:  kejahatan  kemanusiaan;  pelanggaran terhadap Pasal 3 Konvensi Jenewa  1949, Protokol Tambahan II 1977; pelanggaran-pelanggaran serius lainnya terhadap hukum humaniter i ntern a s io n a l ;   kejahata n - keja hatan  seksua l  te rh a d a p   a n a k pere m p u a n ;   kej a h atan -keja h atan  ya ng  berka ita n  d e nga n penghancuran harta  benda secara  sengaja.38
Di  sa m pi n g   mengg u n a ka n   i n stru men-i n stru men  h u kum internasional  seperti  tersebut  di  atas,  SCSL  juga  menggunakan
33 Nama  perjanjiannya:  "Agreement between  the United  Nations  and  the Government o f  Si­ erra Leone on the Establishment of a Special Court for Sierra Leone".
34 The Special Court Agreement, 2002;  Ratification Act, 2002; Supplement to the Sierra Leone Gazette Vol. CXXX, No.  II dated 7 March  2002,  dalam ibid., him. 21S. 35 Li hat Pasal 8 ayat ( 1) Statute of the Special  Court of Sierra  Leone. 36 Lihat Pasal 8 ayat  (2) Statute of the Special Court of Sierra  Leone.
37 Robin  Gei_ dan Noemie Bulinkxin Gei_  dan  Noemie Bulinkx, op.  cit., him. S3 dan SS. 38 Lihat Pasal  2-S Statuta  SCSL.
JURNAL  HUKUM  HUMANITER,  Vol.  3,  No . 5
Pengadilan Campuran (Hybrid Tribunal) sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Intemasional 983
ketentuan-ketentuan  hukum  nasional  Sierra  Leone,  seperti :  "the Prevention  of  Cruelty to the  Children  Act" tahun  1926,  "Malicious Damage  Act"  tahun  1861.  Demikian  pula  dalam  hal  hukum  acara dan  pembuktian, yaitu menggunakan hukum acara dan pembuktian ICTR serta KUHAP Sierra Leone tahun 1965.  SCSL memiliki yurisdiksi ("tem pora l   j u risdiction")  mengad i l i   orang-orang  yang  pal i ng berta nggung-jawa b   atas  pelanggara n   serius  huku m   humaniter intemasional dan hukum Sierra Leone yang dilakukan di wilayah Sierra Leone sejak tanggal 30 November 1996.39
SCSL akan terdiri dari satu pengadilan tingkat pertama ( dengan kemungkinan penambahan jika ada permintaan dari Sekjen PBB dan Presiden SCSL) dan pengadilan banding. SCSL akan diisi  oleh  tidak kurang dari delapan hakim independen dan tidak lebih dari 1 1  hakim. Majelis hakim pengadilan tingkat pertama terdiri dari tiga orang, satu orang  diangkat  oleh  pemerintah  Sierra  Leone dan  dua  orang oleh Sekjen  PBB.  Sedangkan  di  pengadilan  banding,  dua  orang  hakim akan  diangkat oleh pemerintah  Sierra  Leone dan tiga  orang hakim akan diangkat oleh Sekjen  PBB.40  Mandat, "Special Court" di Sierra Leone telah  berakhir pada pertengahan tahun 2007.
Pengadilan campuran di Kamboja yang dinamakan dengan "the Extraordinary  Chambers"  didirikan  pada  tahun  2003  berdasarkan perjanjian  antara  PBB  dengan  pemerintah  Kamboja  (''Agrement between  the  U . N .   and  the  government  of  Cambodia")  yang ditandatangani pada tanggal 6 Juni 2003. "Cham bers" juga didirikan berdasarkan  "Law  on  the  Establishment  of  the  Extraordinary Cha m bers  i n   the  Courts  of  Cambodia  ( N S/RKM?08 1/2/ 1 2), promulgated on 12 August 2002, as amended on 27 October 2004".41
Pengadilan campuran ini berkedudukan di Phnom  Penh, Kamboja. Mengenai  dana  operasional,  terutama  disediakan  oleh  pemerintah Kamboja  dan  "Trust  Fund"  PBB  (dalam  kurun  waktu  tiga  tahun berjumlah  56,3  juta  Dollar).  Bahasa  yang  dipergunakan  dalam persidangan yaitu: bahasa Khmer, bahasa Inggris dan bahasa Prancis. 42
39 Lihat Pasal 1 Statuta  SCSL.
..o Lihat  Pasal  2  ayat  (2) "Agreement  between  the  United  Nations  and  the  Government  of Sierra  Leone on the Establishment of a Special  Court for Sierra  Leone".
41 Robin  Gei_ dan  Noemie Bulinkxin Gei_ dan  Noemie  Bulinkx, op.  cit., him. 53. 42 Ibid.
984 Pengadilan Campuran (Hybrid Tribunal) sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Intemasional
Para  hakim diangkat  untuk  masa  persidangan  dan  tidak dapat dipilih kembali (hanya selama persidangan berlangsung). "Chambers" terdiri dari  1  dengan jumlah hakim  sebanyak 5  orang  dengan  rasio: 2  hakim internasional/3  nasional. "Chambers" tingkat banding  diisi oleh  7  orang  hakim  dengan  rasio :  3  hakim  internasional/4  hakim nasional. 43
"Chambers"  mempunyai  yurisdiksi  terhadap  kejahatan  yang terjadi sejak tanggal  17 April  1975 hingga 6 Januari  1979 di wilayah
. Kamboja ("territory Cambodia'') yang dilakukan oleh para pemimpin senior dan mereka yang paling bertanggung-jawab atas kejahatan­ kejahatan  yang  dilakukan  di  negara  Demokratik  Kamboja.  Jenis kejahatan yang menjadi yurisdiksi dari "Chambers" yaitu : genocide, pelanggaran  berat  Konvensi  Jenewa  1949  (kejahatan  perang), keja hatan  te rh a d a p   ke m a n usia a n   dan  kej a hata n-kej ahata n berdasarka n  h u kum  nasional  Kam boja  ya ng  ditentu ka n  oleh "Chambers".44

## D.  Prospek  Pengadilan Campuran
Pengadilan campuran sebagai  sarana  penyelesaian  atas  kasus­ kasus  pelanggaran  berat  HAM  maupun  kejahatan  perang  dapat menjadi salah satu alternatif di samping mekanisme yudisial lainnya di  masa yang akan datang.
-
Per:igadilan cam puran dapat menjadi suatu model pembelajaran dan  transfer  pengetahuan  bagi  warga  negara  setempat yang  ikut terlibat di dalamnya. Hal  ini dimungkinkan karena para personil/staf internasional yang terlibat di  dalam  pengadilan campuran  biasanya adalah para profesional yang telah memiliki pengalaman dan reputasi internasional di  bidang HAM .
Di  sam ping  itu,  dengan  melibatkan  unsur-unsur  lokal  dan internasional dalam pengadilan campuran dapat memberikan dasar yang kuat serta akan lebih memudahkan bagi pengadilan itu sendiri untuk  melaksanakan  fungsi-fungsinya.  Adanya  keterlibatan  pihak intern asional  (terutama  PBB)  juga  akan  lebih · meningkatka n kredibilitas dari  pengadilan cam puran.
43 Ibid., him. 55.
44 Ibid., him. 57.
JURNAL  HUKUM  HUMANITER,  Vol .  3,  No. 5
Hal-hal di atas adalah beberapa aspek positif yang dapat diperoleh bagi  negara  setem pat  dari  pengadilan  campura n .   Di  sisi  lain, pengadilan campuran juga dapat memiliki peran penting dalam upaya­ upaya  memerangi impunitas. Sekadar catatan,  pada saat tulisan  ini dibuat, PBB sedang mempersiapkan pengadilan campuran di beberapa negara, seperti :  Burundi,  Lebanon, dan Afganistan.

## DAFTAR PUSTAKA
Boer  Mauna, Hukum Internasional Pengertian,  Peranan  dan  Fungsi dalam Era Dinamika  Global, Bandung :  Alumni,  2003. Cassese, Antonio, International Criminal Law, New York: Oxford Uni­ versity Press,  2003. Conde,  H. Victor, A Handbook of International Human Rights Termi­ noJogy, Nebraska :  University of Nebraska  Press,  1999. Jawahir Thontowi  dan  Pranoto  Inskandar, Hukum  Internasional Kontemporer, Bandung:  Refika Aditama, 2006. Lattimer, Mark dan Sands, Philippe (eds. ), Justice for Crimes Against Humanity, Oxford :  Hart Publishing, 2003. Pierre Hazan, Measuring the Impact of Punishment and Forgiveness: a  Framework for Evaluating  Transitional Justice, International Review of the Red Cross, Volume 88 Number 861, March 2006. Romli  Atmasasmita, Pengantar  Hukum  Pidana  Internasional, Bandung :  Refika Aditama, 2000. Suzanne Katzenstein, Hybrid Tribunals: Searching for Justice in  East Timar, Harvard  Human Rights Journal Vol .  16,  2003. Piagam  PBB tahun 1945. Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969. Statuta Roma tentang Pengadilan Pidana Internasioal tahun 1998. Statuta  Pengadilan Khusus untuk Sierra  Leone tahun 2000. Regulasi  UNTAET Nomor  15 Tahun 2000.
Perjanjian  anta ra  PBB  dan  Pemerintah  Sierra  Leone  tenta ng Pembentukan Pengadilan Khusus untuk Sierra  Leone tahun 2000.
nel lco.
6
JURNAL  HUKUM  HUMANITER,  Vol .  3,  No. 5