Journal of Trends Economics and Accounting Research Vol 1, No 1, September 2020, pp 34-43 ISSN 2745-7710 (Media Online) Website https://journal.fkpt.org/index.php/jtear

## Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Sumatera Utara
Periode 2015-2019

## Dinda Syahri, Yesy Gustiara
Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Medan Emaiil: 1 dinda22syahri@gmail.com, 2 yesygustiara@gmail.com
Abstrak −Salah satu penyebab ketimpangan pendapatan adalah banyaknya jumlah penduduk miskin dan pembangunan ekonomi yang tidak  merata.Hubungan  segitiga  antara  kemiskinan,  pertumbuhan  ekonomi  dan  ketimpangan  menunjukkan  adanya  interaksi  yang berkelanjutan  antara  ketiga  faktor  tersebut,  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  dampak  pertumbuhan  ekonomi  dan  kemiskinan  di Sumatera Utara.Dampak ketimpangan pendapatan pada periode tahun 2015-2019, metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan teknik regresi linier berganda.Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik periode 2015-2019 Sumatera Utara.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan  tidak  signifikan  terhadap  ketimpangan  pendapatan  di  Sumatera  Utara.Kemiskinan  berpengaruh  negatif  terhadap  ketimpangan pendapatan  di  Sumatera  Utara  sedangkan  pertumbuhan  ekonomi  dan  kemiskinan  berdampak  pada  kesenjangan  pendapatan  di Sumatera Utara.Ini berdampak selama 2015-2019.
Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Ketimpangan Pendapatan
Abstract −One  of  the  causes  of  income  inequality  is  the  large  number  of  poor  people  and  uneven  economic  development.  The triangular relationship between poverty, economic growth and inequality shows a continuous interaction between these three factors, with the aim of knowing the impact of economic growth and poverty in North Sumatra. The impact of income inequality in the period 2015-2019, the research method used is a quantitative method using multiple linear regression techniques. The data used is secondary data obtained from the Central Statistics Agency for the 2015-2019 period of North Sumatra. The results of this study indicate that economic  growth  has  a  positive  and  insignificant  effect  on  income  inequality  in  North  Sumatra.  Poverty  has  a  negative  effect  on income inequality in North Sumatra, while economic growth and poverty have an impact on income inequality in North Sumatra. This had an impact during 2015-2019.
Keywords: Economic Growth, Poverty, Income Inequality

## 1. PENDAHULUAN
Kemiskinan di Indonesia bukanlah hal baru, telah diketahui dan diteliti oleh pemerintah kolonial Belanda bahkan sejak awal abad 20. Oleh karena itu, kemiskinan harus menjadi perhatian yang luas, karena kita dapat menemukan kemiskinan kemanapun  kita  pergi.  Harganya  mahal,  tapi  kita  masih  bisa  menjumpai  pejalan  kaki  dan  pengemis  (mengemis)  Di perdesaan  masyarakat  masih  kekurangan  pangan,  itu  semua  cerminan  kemiskinan,  Indonesia  harus  benar-benar menyadari hal tersebut. Definisi kemiskinan kini telah diperluas, dan penyebabnya, indikatornya, dan masalah lain yang terkait dengannya menjadi semakin kompleks. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, tetapi juga meluas ke aspek sosial, kesehatan, pendidikan bahkan politik.
Menurut  Remi  dan  Tjiptoherijanto  (2002),  penyebab  utama  kemiskinan  rumah  tangga  adalah  rendahnya pendapatan  mereka.  Sementara  itu,  karakteristik  masyarakat  miskin  adalah  jumlah  anggota  keluarga  yang  banyak. Jumlah anggota keluarga merupakan indikator utama untuk menentukan apakah suatu keluarga termasuk miskin. Namun alasan tersebut berbeda dalam setiap situasi, Kemiskinan identik dengan negara berkembang, Secara umum karakteristik negara  berkembang  hampir  sama,  dengan  tingkat  pendapatan  nasional  yang  rendah  dan  pertumbuhan  ekonomi  yang lebih lambat. Lambat atau bahkan stagnan.
Perbedaan  ekonomi  atau  perbedaan  distribusi  pendapatan  antara  kelompok  berpenghasilan  tinggi  dan  rendah, tingkat  kemiskinan  atau  jumlah  penduduk  di  bawah  garis  kemiskinan  menjadi  masalah  utama  di  banyak  negara berkembang, termasuk Indonesia.Distribusi pendapatan adalah inti dari masalah pembangunan. Pembangunan ekonomi didefinisikan  sebagai  rangkaian  kegiatan  proses  yang  dilakukan  oleh  suatu  negara  untuk  mengembangkan  kegiatan ekonomi atau untuk meningkatkan taraf hidup (pendapatan per kapita) dan kesejahteraan dalam jangka panjang.
Pembangunan  ekonomi  harus  dipandang  sebagai  pertumbuhan  pendapatan  perkapita,  karena  pertumbuhan  ini mencerminkan  peningkatan  pertumbuhan  ekonomi  masyarakat;  kecepatan  pembangunan  ekonomi  suatu  negara dinyatakan  dengan  laju  pertumbuhan  produk  domestik  bruto;  pertumbuhan  kegiatan  ekonomi  harus  disebabkan  oleh pertumbuhan  yang  berkelanjutan.  Dari  jumlah  penduduk  menggunakan  sisa  hasil  untuk  meningkatkan  kesejahteraan ekonomi. Jika laju pertumbuhan produk domestik bruto sama atau lebih rendah dari laju pertumbuhan penduduk, maka pendapatan per kapita akan tetap sama atau menurun.
Dalam konteks strategi pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga sangat erat kaitannya dengan kemiskinan dan pemerataan  pembangunan  (distribusi  pendapatan)  Segitiga  kemiskinan-pertumbuhan  ekonomi-ketimpangan menunjukkan  interaksi  yang  berkelanjutan  antara  ketiga  faktor  tersebut.  Pertumbuhan  ekonomi  dan  pemerataan pendapatan  akan  membantu  mempercepat  pengentasan  kemiskinan  di  suatu  negara.  Ketimpangan  ekonomi  yang semakin  melebar  berdampak  negatif  pada  pertumbuhan  ekonomi.  Kemiskinan  dapat  dikatakan  sebagai  situasi masyarakat  dengan perekonomian yang lemah.  Ditambah dengan kebijakan pemerintah yang biasanya ditujukan untuk menyelesaikan masalah jangka pendek, kebijakan tersebut telah gagal untuk mengatasi kelompok ekonomi kelas bawah. Selain itu, pengaruh kondisi luar negeri terutama dari segi dana pembangunan. Kemiskinan merupakan masalah pokok penduduk  miskin  di  setiap  daerah,  sebagaimana  telah  disinggung  sebelumnya,  terdapat  beberapa  faktor  yang mempengaruhi kemiskinan, diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan jumlah penduduk.  Studi  Henny  AK  Pangkiro  tahun  2016  menjelaskan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  bukanlah jawaban,  karena  pengurangan  disparitas  ekonomi  dan  peningkatan  kemiskinan  akan  meningkatkan  laju  disparitas ekonomi.
Penelitian ini dilakukan karena mengidentifikasi kesenjangan penelitian dengan memilih beberapa variabel yang menyebabkan  perbedaan  antara  penelitian  sebelumnya  dengan  waktu  dan  bidang  penelitian  yang  berbeda  dengan penelitian  sebelumnya.  Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan,  maka  penulis  melakukan  penelitian  tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara.

## 2. KAJIAN TEORITIS

## 2.1 Kemiskinan
Menurut  Jhingan (2012:16), ada tiga ciri utama negara berkembang yang menjadi  penyebab dan sekaligus akibat yang saling  terkait  pada  kemiskinan.  Pertama,  prasarana  pendidikan  yang  tidak  memadai  sehingga  menyebabkan  tingginya penduduk  buta  huruf  dan  tidak  memiliki  keterampilan  dan  keahlian.Ciri  kedua,  sarana  kesehatan  dan  pola  konsumsi buruk sehingga hanya sebagian kecil penduduk yang bisa menjadi  tenaga kerja produktif, dan ketiga adalah penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan zaman. Indikator  kemiskinan  di  kemukakan  oleh  Bappenas  (2004)  dalam  (Amir  Machmud,  2016:286)  berupa:  1.  Kurangnya pangan,  sandang,  dan  perumahan  yang  tidak  layak;  2.  Terbatasnya  kepemilikan  tanah  dan  alat-alat  produktif;  3. Kurangnya  kemampuan  membaca  dan  menulis;  4.  Kurangnya  jaminan  dan  kesejahteraan  hidup;  5.  Kerentanan  dan keterpurukan  dalam  bidang  sosial  dan  ekonomi;  6.  Ketidakberdayaan  atau  daya  tawar  yang  rendah;  7.  Akses  ke  ilmu pengetahuan  yang  terbatas.  Bentuk  dan  Jenis  Kemiskinan  Ditinjau  dari  kelompok  sasaran,  terdapat  beberapa  tipe kemiskinan.  Penggolongan  tipe  kemiskinan  ini  dimaksudkan  agar  setiap  tujuan  program  memiliki  sasaran  dan  target yang jelas.
Lembaga  Pengembangan  Sumberdaya  Manusia/Lakpesdam(2003:26)  dalam  Ahmad  Erani  Yustika  (2016:27) membagi  kemiskinan  menjadi  tiga  kategori,  yaitu  1)  Kemiskinan  absolut  (pendapatan  di  bawah  garis  kemiskinan  dan tidak  dapat  memenuhi  kebutuhan  dasarnya),  2)  Kemiskinan  relatif  (situasi  kemiskinan  di  atas  garis  kemiskinan berdasarkan  pada  jarak  antara  miskin  dan  non-miskin  dalam  suatu  komunitas),  dan  3)  Kemiskinan  struktural (kemiskinan ini terjadi saat orang atau kelompok masyarakat enggan untuk memperbaiki kondisi kehidupannya sampai ada bantuan untuk mendorong mereka keluar dari kondisi tersebut).
Berdasarkan  kondisi  kemiskinan  yang  dipandang  sebagai  bentukpermasalahan  multidimensional,  kemiskinan memiliki 4 bentuk. Adapun keempat bentuk kemiskinan tersebut adalah (Purba, 2012:77):
a. Kemiskinan Absolut
Kemiskinan  absolut  adalah  suatu  konsep  yang  pengukurannya  tidak  didasarkan  pada  garis  kemiskinan  tetapi  pada ketidakmampuan  pendapatan  untuk  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  minimum  agar  bisa  bertahan  hidup.Kebutuhan minimum  dimaksud  antara  lain  sandang,  pangan,  papan,  pendidikan  dan  kesehatan.Kemiskinan  absolut  dapat  diukur dengan angka, atau hitungan per kelapa, untuk mengetahui seberapa banyak orang yang penghasilannya berada di bawah garis kemiskinan absolut. Garis kemiskinan ditetapkan pada tingkat yang selalu konstan secara riil, sehingga kita dapat menelusuri  kemajuan  yang  diperoleh  dalam  menanggulangi  kemiskinan  pada  level  absolut  sepanjang  waktu.  Garis Kemiskinan  (GK)  adalah  persentase  pendudukmiskin  yang  berada  di  bawah  garis  kemiskinan,  yang  secara  sederhana mengukur  proporsi  penduduk  yang  dikategorikan  miskin.Untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  (basic  needs  appsroach). Konsep  ini  tidak  hanya  dilakukan  oleh  BPS,  tetapi  juga  negara-negara  lain  seperti  Armenia,  Senegal,  Pakistan, Bangladesh,  Vietnam,  Sierra  Leone,  dan  Gambia.  Dengan  pendekatan  ini  kemiskinan  dipandang  sebagai ketidakmampuan  dari  sisi  ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan  dasar  makanan  dan  nonmakanan  yang  diukur  dari  sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan.GK adalah representasi  dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 1.200 kilokalori per kapita
per  hari,  dan  kebutuhan  pokok  non-makanan.GK  yang  digunakan  oleh  BPS  terdiri  dari  dua  Nonmakanan  (GKNM), sehingga GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM (Amir Machmud, 2016:288).
b. Kemiskinan Relatif
Kemiskinan  relatif  adalah  suatu  konsep  yang  mengacu  pada  gartis  kemiskinan  (poverty  line)  yang  sebenarnya merupakan suatu ukuran mengenai ketimpangan dalam distribusi pendapatan.Kondisi ini disebabkan pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pendapatan. c. Kemiskinan Kultural
Kemiskinan  kultural  adalah  suatu  konsep  yang  mengacu  pada  persoalan  sikap  seseorang  atau  masyarakat  yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, dan tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

## d. Kemiskinan Struktural
Kemiskinan  struktural  adalah  suatu  konsep  kemiskinan  yang  disebabkan  karena  rendahnya  akses  terhadap  sumber daya.Kemiskinan  ini  terjadi  dalam  satu  sistem  sosial  budaya  dan  sosial  politik  yang  tidak  mendukung  pembebasan kemiskinan,  tetapi  seringkali  menyebabkan  suburnya  kemiskinan.  Menurut  sinaga  dan  White  (1987)  dalam  purba (2012),  kemiskinan  struktural  terjadi  karena  lembaga-lembaga  yang  ada  membuat  sekelompok  masyarakat  yang  tidak menguasai  sarana  ekonomi  (produksi)  dan  fasilitas  secara  merata.  Dalam  kemiskinan  struktural  sebagian  anggota masyarakat akan tetapi miskin walaupun total produksi yang dihasilkan masyarakat secara ratarata dapat membebaskan semua anggota masyarakat dari kemiskinan.
Kemiskinan  juga  dapat  dibedakan  menjadi  dua  jenis  yaitu  Kemiskinan  alamiah  dan  Kemiskinan  buatan (artificial).
a. Kemiskinan  Alamiah  berkaitan  dengan  kelangkaan  sumber  daya  alam  dan  prasarana  umum,  serta  keadaan  tanah yang tandus. Menurut Sinaga dan White (1987) dalam Purba (2012), kemiskinan alamiah terjadi akibat langkahnya sumber daya dan rendahnya produktifitas.
b. Kemiskinan Buatan lebih banyak diakibatkan oleh sistem modernisasi atau pembangunan yang membuat masyarakat tidak dapat menguasai sumber daya, sarana, dan fasilitas ekonomi yang ada secara merata.
Menurut  Badan  Pusat  Statistik  Karakteristik  kemiskinan  menurut  Badan  Pusat  Statistik  (2008)  yaitu  sebagai berikut:
1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m 2 per orang.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari rumbia/bambu/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber  panghasilan  kepala  rumag  tangga  adalah:  petani  dengan  luas  lahan  500m2,  buruh  tani,  nelayan,  buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,-perbulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

## 2.2 Distribusi Pendapatan
Disparitas  (ketimpangan),  distribusi  pendapatan  atau  kesenjangan,  dan  tingkat  kemiskinan  merupakan  masalah  besar yang  dihadapi  negara  berkembang  termasuk  Indonesia.Distribusi  pendapatan  mencerminkan  merata  atau  timpangnya pembagian  hasil  pembangunan  suatu  negara  di  kalangan  penduduknya.  Tidak  meratanya  distribusi  pendapatan  akan memicu  ketimpangan  pendapatan  yang  merupakan  awal  dari  munculnya  masalah  kemiskinan.  Masalah  kesenjangan tidak  hanya  di  alami  oleh  negara  berkembang,  tetapi  juga  oleh  negara  maju.Perbedaannya  terletak  pada  proporsi  atau besar kecilnya tingkat  kesenjangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara.Semakin besar angka kemiskinan, semakin tinggi tingkat kesulitan mengatasinya.Negara  maju  mengalami  tingkat  kesenjangan  pendapatan  yang  relatif  lebih  kecil  dibandingkan  negara sedang berkembang, dan untuk mengatasinya tidak terlalu sulit karena GNP dan GDP negara maju relatif tinggi. (Amir Machmud, 2016:288-289). Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan kepemilikan sumber daya dan faktor produksi,  terutama  kepemilikan  barang  modal  (capital  stock).  Kelompok  masyarakat  yang  memiliki  faktor  produksi yang lebih banyak juga akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak.
Menurut  pandangan  Neo  klasik,  perbedaan  pendapatan  dapat  dikurangi  melalui  proses  penyesuaian  otomatis, yaitu  “penetapan”  hasil  pembangunan  ke  bawah  (Trickle  Down)  dan  kemudian  menyebarnya  sehingga  menimbulkan keseimbangan  baru.  Apabila  proses  terotomatisasi  tersebut  belum  mampu  menurunkan  tingkat  perbedaan  pendapatan yang  timpang,  maka  dapat  dilakukan  melalui  sistem  perpajakan  dan  subsidi.  Penetapan  pajak  pendapatan/penghasilan akan mengurangi pendapatan penduduk berpenghasilan tinggi, begitu juga sebaliknya subsidi akan membantu penduduk berpenghasilan  rendah  asalkan  tidak  msalah  sasaran  dalam  pengalokasiannya.  Pajak  yang  telah  dipungut  dengan menggunakan sistem tarif progresif (semakin tinggi pendapatan semakin besar persentase tarifnya) oleh pemerintah akan digunakan  untuk  membiayai  roda  pemerintahan,  subsidi,  dan  proyek  pembangunan.  Dari  sinilah  proses  redistribusi pendapatan yang akan mengurangi ketimpangan. (Amir Machmud 2016:289).
Para  ekonom  pada  umumnya  membedakan  dua  ukuran  pokok  distribusi  pendapatan,  yang  keduanya  digunakan untuk  tujuan  analisis  dan  kuantitatif.Kedua  ukuran  tersebut  adalah  ukuran  distribusi  pendapatan,  yakni  besar  atau kecilnya  bagian  pendapatan  yang  diterima  masingmasing  orang  (biasanya  menggunakan  metode  Kurva  Lorenz, Koefisien Gini dan Kriteria Bank Dunia). (Sirojuzilam, 2010:100-101).
Ada beberapa indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.Berikut beberapa contohnya. a. Koefisien Gini (Gini Ratio)
Dalam Kurva Lorenz, Garis Diagonal OE merupakan garis kemerataan sempurna karena setiap titik pada garis tersebut menunjukkan  persentase  penduduk  yang  sama  dengan  persentase  penerimaan  pendapatan.  Koefisien  Gini  adalah perbandingan antara luas bidang A dan ruas segitiga OPE. Semakin jauh jarak garis Kurva Lorenz dari garis kemerataan sempurna,  semakin  tinggi  tingkat  ketidakmerataannya,  dan  sebaliknya.  Pada  kasus  ekstrim,  jika  pendapatan didistribusikan secara merata, semua titik akan terletak pada garis diagonal dan daerah A akan bernilai nol. Sebaliknya pada ekstrem lain, bila hanya satu pihak saja yang menerima seluruh pendapatan, luas A akan sama dengan luas segitiga sehingga angka koefisien Gininya adalah satu (1). Jadi suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai koefisien Gini mendekati  nol  (0).Sebaliknya,  suatu  distribusi  pendapatan  dikatakan  makin  tidak  merata  jika  nilai  koefisien  Gininya mendekati  satu.Koefisien  Gini  (Gini  Ratio)  adalah  salah  satu  ukuran  yang  paling  sering  digunakan  untuk  mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus Koefisien Gini adalah sebagai berikut:
Dimana:
GR = Koefisien Gini (Gini Ratio) Pi = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i
Fi = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i Fi-1 = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelaspengeluaran ke-(i-1)
Koefisien Gini  didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu  sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi  dari  suatu  variabel  tertentu  (misalnya  pendapatan)  dengan  distribusi  uniform  (seragam)  yang  mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga  terkaya)  digambar  pada  sumbu  horizontal  dan  persentase  kumulatif  pengeluaran  (pendapatan)  digambar  pada sumbu  vertikal.  Ini  menghasilkan  kurva  Lorenz  seperti  yang  ditunjukkan  pada  gambar.Garis  diagonal  mewakili pemerataan  sempurna.  Koefisien  Gini  didefinisikan  sebagai  A/(A+B),  dimana  A  dan  B  seperti  yang  ditunjukkan  pada grafik. Jika A=0 koefisien Gini  bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika B=0 koefisien Gini  akan bernilai  1  yang  berarti  ketimpangan  sempurna.  Namun,  pengukuran  dengan  menggunakan  Koefisien  Gini  tidak sepenuhnya  memuaskan.  Tabel  berikut  ini  memperlihatkan  patokan  yang  mengatagorikan  ketimpangan  distribusi berdasarkan nilai koefisien Gini.

## Tabel 1. Kefisien Gini

## b. Ukuran Bank Dunia
Bank  Dunia  mengukur  ketimpangan  distribusi  pendapatan  suatu  negara  dengan  melihat  besarnya  kontribusi  40% penduduk termiskin. (Sirojuzilam, 2010:102). Kriterianya dapat dilihat pada tabel berikut.

## Tabel 2. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan suatu negara

## 2.3 Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi  dan  berkelanjutan  merupakan  kondisi  utama  suatu  keharusan  bagi  kelangsungan pembangunan  ekonomi  dan  peningkatan  kesejahteraan.Jumlah  penduduk  bertambah  setiap  tahun,  sehingga  dengan sendirinya  kebutuhan  konsumsi  sehari-hari  juga  bertambah  setiap  tahun  maka  dibutuhkan  pendapatan  setiap tahun.Pertumbuhan  ekonomi  tanpa  disertai  dengan  penambahan  kesempatan  kerja  akan  mengakibatkan  ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi  dengan  peningkatan  kemiskinan.  Pertumbuhan  ekonomi  didefinisikan  sebagai  perkembangan  kegiatan  dalam perekonomian  yang  menyebabkan  barang  dan  jasa  yang  diproduksikan  dalam  masyarakat  bertambah.  Pertumbuhan ekonomi  merupakan  salah  satu  indikator  dalam  proses  pembangunan  suatu  negara.  Pembangunan  ekonomi  dapat diartikan  sebagai  suatu  proses  yang  menyebabkan  pendapatan  per  kapita  suatu  masyarakat  terus-menerus  bertambah dalam  jangka  panjang.  Pendapatan  perkapita  dalam  analisis  pembangunan  ekonomi  adalah  menggambarkan  jurang tingkat  kemakmuran  diantara  berbagai  daerah.  Dalam  konteks  ini  diasumsikan  tingkat  kemakmuran  suatu  daerah direfleksikan oleh pendapatan rata-rata yang diterima penduduknya. Semakin tinggi pendapatan tersebut, semakin tinggi daya beli penduduk dan daya beli yang bertambah ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Analisis tersebut menunjukkan bahwa data pendapatan per kapita bisa digunakan untuk tiga tujuan berikut :
1. Menentukan tingkat kesejahteraan yang dicapai suatu daerah pada satu tahun tertentu,
2. Menggambarkan tingkat kelajuan atau kecepatan pembangunan ekonomi
3. Menunjukkan  jurang  pembangunan  diantara  berbagai  daerah  Hakikat  pembangunan  adalah  membentuk  manusia- manusia  atau  individu-individu  yang  memungkinkan  mereka  bisa  mengaktualisasikan  segala  potensi  terbaik  yang dimilikinya  secara  optimal.Apabila  kita  membandingkan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  dibeberapa  daerah berdasarkan  pada  tingkat  pendapatan  per  kapita  mereka,  maka  secara  sadar  atau  tidak  sebenarnya  kita  telah menganggap  bahwa  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  ditentukan  oleh  besarnya  pendapatan  perkapita  masyarakat tersebut.Diakui  bahwa  pada  umumnya  tingkat  pendapatan  masyarakat  merupakan  salah  satu  faktor  penting  yang menentukan tingkat kesejahteraan mereka. Tetapi disamping itu terdapat pula beberapa faktor lain yang adakalanya merupakan faktor yang cukup penting dalam menentukan tingkat kesejahteraan.
Dalam bentuk yang lebih spesifik, nilai pendapatan per kapita sebagai indeks untuk menunjukkan perbandingan tingkat  kesejahteraan  dan  jurang  tingkat  kesejahteraan  dikritik  karena  perbandingan  secara  demikian  mengabaikan adanya perbedaan-perbedaan dalam hal-hal berikut diantara berbagai daerah :
1. Komposisi umur penduduk
2. Distribusi pendapatan masyarakat
3. Pola pengeluaran masyarakat
4. Komposisi pendapatan nasional
5. Jumlah masa lapang (leisure) yang dinikmati masyarakat
6. Perubahan-perubahan dalam penggangguran
Pembangunan ekonomi yang sangat tinggi dapat pula diikuti oleh distribusi pendapatan yang lebih merata.Namun demikian,  di  kebanyakan  negara  berkembang,  pembangunan  ekonomi  menimbulkan  kenaikan  pendapatan  yang  lebih pesat  hanya  kepada  golongan  kaya  apabila  dibandingkan  dengan  pertumbuhan  pendapatan  40  persen  penduduk  yang berpendapatan rendah.
Di  antaranya  terdapat  daerah  yang  tingkat  pembangunannya  lebih  lambat  daripada  daerah  yang  distribusi pendapatannya  menjadi  lebih  baik  pada  taraf  pembangunan  yang  lebih  tinggi.  Keadaan  ini  selanjutnya  membuktikan pula  bahwa  pembangunan  ekonomi  yang  lambat  tidak  selalu  diikuti  oleh  perubahan  distribusi  pendapatan  yang  lebih menguntungkan  kepada  penduduk  yang  berpendapatan  rendah.  Dalam  pembangunan  ekonomi  di  negara  berkembang pengangguran yang semakin  bertambah jumlahnya merupakan masalah yang lebih rumit  dan lebih serius dari  masalah perubahan  dalam  distribusi  pendapatan  yang  kurang  menguntungkan  penduduk  yang  berpendapatan  terendah.Keadaan di negara berkembang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak sanggup menciptakan kesempatan kerja yang lebih  cepat  dari  pertambahan  penduduk.Oleh  karenanya,  masalah  pengangguran  yang  dihadapi  dari  tahun  ke  tahun semakin  lama  semakin  bertambah  serius.  Tidak  diragukan  lagi  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  yang  tinggi,  terutama dalam jangka panjang, memang sangat penting bagi penurunan atau penghapusan kemiskinan.Kerangka dasar pemikiran
teoritisnya  adalah  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  menciptakan  atau  meningkatkan  kesempatan  kerja  yang  berarti mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan dari kelompok miskin.Dengan asumsi bahwa mekanisme yang tepat  diperlukan  untuk  memfasilitasikan  keuntungan  dari  pertumbuhan  ekonomi  kepada  kelompok  miskin  berjalan dengan  baik,  pertumbuhan  ekonomi  bisa  menjadi  suatu  alat  yang  efektif,  walaupun  bukan  satu-satunya  faktor  untuk mengurangi kemiskinan.
Menurut hipotesis Kuznets, pada tahap awal proses pembangunan, tingkat kemiskinan (sama halnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan) cenderung meningkat dan pada mendekati tahap akhir pembangunan, jumlah orang miskin berangsur-angsur  berkurang.  Tentu  banyak  faktor  lain  selain  pertumbuhan  ekonomi  yang  juga  sangat  berpengaruh terhadap  rata-rata  penduduk  (atau  angkatan  kerja  pada  khususnya),  struktur  ekonomi,  pola  distribusi  pendapatan, ketersediaan sumber daya alam, penguasaan teknologi dan keseriusan pemerintah dalam memerangi kemiskinan.Sudah banyak  studi  empiris,  terutama  dengan  pendekatan  analisis  lintas  negara,  yang  menguji  relasia  antara  pertumbuhan ekonomi  dan  kemiskinan.Hasilnya  menunjukkan  bahwa  memang  ada  korelasi  kuat  antara  kedua  variabel  ekonomi makro  tersebut.  Istilah  pembangunan  bisa  saja  diartikan  berbeda  oleh  satu  orang  dengan  orang  lain,  daerah  yang  satu dengan  daerah  yang  lain,  negara  satu  dengan  negara  lain.  Penting  bagi  kita  untuk  dapat  memiliki  definisi  yang  sama dalam mengartikan pembangunan. Secara tradisional pembangunan memiliki arti peningkatan yang terus menerus pada Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto suatu negara. Untuk daerah, makna pembangunan yang tradisional difokuskan kepada peningkatan Produk Domestik Regional Bruto suatu provinsi, kabupaten atau kota. Namun, muncul kemudian sebuah alternatif definisi pembangunan ekonomi yang lebih menekankan pada peningkatan income percapita (pendapatan per kapita). Definisi ini menekankan pada tingkat kemampuan suatu negara dalam peningkatan output yang dapat  melebihi  tingkat  pertumbuhan  penduduk.  Definisi  pembangunan  tradisional  sering  dikaitkan  dengan  sebuah strategi  mengubah  struktur  suatu  negara  atau  sering  kita  kenal  dengan  indutrialisasi.  Kontribusi  pertanian  mulai digantikan  dengan  konstribusi  industri.Defenisi  yang  cenderung  melihat  segi  kuantitatif  dari  pembangunan  ini dipandang perlu menegok indicator-indikator sosial yang ada. Dalam menghitung atau mengukur pertumbuhan ekonomi (rate  of  growth  economic)  yang  digunakan  pendapatan  nasional  riil  (PNR)  dengan  rumus:  Gt  =  Dimana:  Gt  = Pertumbuhan ekonomi tahun t PNRt = Pendapatan nasional riil tahun t PNRt-1 = Pendapatan nasional riil tahun t - 1
Teori sebab akibat secara kumulatif Gunnar Myrdal menjelaskan keadaan yang semakin memburuk bagi daerah yang  tidak  maju  atau  miskin  jika  dilakukan  pembangunan  ekonomidi  suatu  negara.  Teori  ini  dapat  pula  menjelaskan penyebab  terjadinya  jurang  atau  ketimpangan  antara  pembangunan  negara  miskin  dan  negara  maju.  Menurut  Gunnar Myrdal  jika  dilakukan  pembangunan  ekonomi  disuatu  negara  akan  muncul  dua  faktor,  yaitu  faktor  pertama memperburuk  keadaan-keadaan  ekonomi  bagi  daerah  miskin  atau  negara  miskin  atau  yang  disebut  dengan  backwash effect(efek  mencuci  daerah  belakang)  dan  faktor  kedua  mendorong  daerah  miskin  atau  negara  miskin  menjadi  lebih maju  yang  disebut  dengan  spread  effect/  trickle  down  effect  (efek  menyebar/menetes  ke  bawah).  Faktor-  faktor backwash effect antara lain :
a. Terjadi pemusatan atau penarikan tenaga kerja terutama yang memiliki keahlian dan produktif dari daerah yang tidak maju ke daerah yang sangat maju
b. Terjadinya penarikan pemusatan atau faktor produksi modal dari daerah yang tidak maju ke daerah yang sangat maju
c. Terjadi pemusatan pola perdagangan yang lebih lengkap di daerah maju dibandingkan daerah tidak maju
d. Keadaan jaringan pengangkutan atau sarana dan prasarana transportasi lebih lengkap dan cepat di daerah yang sangat maju dibandingka daerah tidak maju
Faktor- faktor spread effect antara lain :
a. Permintaan barang-barang pertanian dari daerah maju ke daerah tidak maju
b. Pertmintaan hasil industri rumah tangga dan barang konsumsi dari daerah maju ke daerah tidak maju.
Keadaan  spread  effect  lebih  kecil  daribackwash  effectsehingga  daerah  yang  sangat  maju  tetap  semakin  maju. Namun  jika  daerah  yang  sangat  maju  perkembangannya  tidak  bisa  berlanjut  lagi  atau  sudah  jenuh  maka  akan menimbulkan  eksternal  disekonomis.  Pada  saat  ini  daerah  tidak  maju  memliki  kesempatan  untuk  mengembangkan daerahnya setaraf dengan daerah yang sudah maju namun tidak bias dikembangkan lagi.

## 3. METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder  yang  diperoleh  dari  sumber  resmi  instansi  terkait  (yaitu  Badan  Pusat  Statistik).  Data  yang  digunakan  adalah data time series tahun 2015-2019. Unit analisis untuk semua variabel dalam penelitian ini berada di Provinsi Sumatera Utara.Metode pengumpulan data dicapai melalui penelitian kepustakaan, yaitu memperoleh data yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.
Metode analisis yang digunakan adalah model Regresi  Linear Berganda dengan metode Ordinary Least  Square. Analisis regresi  ini digunakan  untuk  memperkirakan atau meramalkan hubungan antara dua variabel  dengan membuat
sebuah  asumsi  kedalam  suatu  bentuk  fungsi  yang  akan  digunakan  untuk  mengetahui  ketimpangan  pendapatan  di Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 – 2019 yaitu :
Y = α +β1 (PE) + β2 (K) +е (1) Keterangan: Y = variabel dependen (kesenjangan pendapatan) α
= konstanta
βi = koefisien regresi PE = pertumbuhan ekonomi K = tingkat kemiskinan e = variabel pengganggu
Fungsi  diatas  menjelaskan  pengertian  bahwa  ketimpangan  pendapatan  di  provinsi  Sumatera  Utara  yang  diukur dengan Gini  rasio  dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan Penelitian ini menggunakan asumsi bahwa variabel lain di luar variabel penelitian tidak berubah (cetiris paribus).

## 3.1 Hipotesis Penelitian
Hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga yang perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:
1. Terdapat pengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan periode 2015-2019.
2. Terdapat pengaruh signifikan tingkat kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan periode 2015-2019.
3. Diduga  terdapat  pengaruh  signifikan  pertumbuhan  ekonomi  dan  tingkat  kemiskinan  terhadap  ketimpangan pendapatan periode 2015-2019

## 3.2 Kerangka Pemikiran
Berdasarkan  kajian  teoritis  yang  ada,  maka  kerangka  teoritis  dari  penelitian  ini  adalah  hubungan  antara  ketimpangan pendapatan  dengan  pertumbuhan  ekonomi  dan  tingkat  kemiskinan  di  Sumatera  Utara,  ketika  pertumbuhan  ekonomi meningkat maka angka kemiskinan menurun namun ketimpangan pendapatan semakin melebar. Pertumbuhan ekonomi dan  disparitas  pendapatan  memiliki  hubungan  yang  tidak  linier,  artinya  jika  pertumbuhan  ekonomi  meningkat  maka disparitas  pendapatan  akan  menurun,  begitu  pula  sebaliknya.  Tingkat  kemiskinan  memiliki  hubungan  linier  dengan ketimpangan pendapatan, jika tingkat kemiskinan meningkat maka ketimpangan pendapatan akan meningkat.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1 Gambaran Data Variabel Penelitian

## 1. Deskripsi Ketimpangan Pendapatan
Ketimpangan  pendapatan  mencerminkan  merata  atau  timpangnya  pembagian  hasil  pembangunan  suatu  negara  dalam kalangan  penduduknya.  Ketimpangan  pendapatan  dalam  penelitian  ini  merupakan  variabel  dependen  yang  diukur dengan menggunakan gini ratio bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).Gini rasio digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau semakin buruk.
Tabel 3. Indeks Gini Sumatera Utara Tahun Nilai Gini Rasio 2015 0.312 2016 0.326 2017 0.335 2018 0.311 2019 0.315 Sumber: BPS
Pada tabel  diatas menjelaskan bahwa indeks gini di  Sumatera Utara berfluktuatif. Pada tahun 2015 nilai  indeks gini  0.312  meningkat  menjadi  0.326  di  tahun  2016  dan  0,335  di  tahun  2017.Namun  pada  tahun2018  mengalami penurunan. Nilai rata-rata indeks gini di Sumatera Utara adalah sebesar 0.31 yang mana ketimpangan pendapatan masih dalam  tingkat  kesenjangan  rendah.  Berdasarkan  daerah  tempat  tinggal,  gini  ratio  di  daerah  perkotaan  pada  September 2019  tercatat  sebesar  0,337.  Untuk  daerah  pedesaan  gini  ratio  September  2019  tercatat  sebesar  0,262.  Ukuran ketimpangan Bank Dunia pun mencatat hal yang sama yaitu ketimpangan di perkotaan lebih parah dibandingkan dengan
ketimpangan  di  perdesaan.  Apabila  dibandingkan  secara  nasional,  angka  gini  rasio  di  Sumatera  Utara  lebih  rendah dibandingkan dengan angka gini rasio Indonesia.

## 2. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan  ekonomi  merupakan  peningkatan  kegiatan  ekonomi  yang  akan  menyebabkan  peningkatan  pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama  periode  tertentu.  Dalam  penelitian  ini  menggunakan  datalaju  pertumbuhan  ekonomi  atas  dasar  harga  konstan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.
Tabel 5. Pertumbuhan Ekonomi Tahun PDB Harga Konstan 2015 5.10 2016 5.18 2017 5.12 2018 5.18 2019 5.22 Sumber: BPS
Pada  tabel  menjelaskan  bahwa  perekonomian  Sumatera  Utara  cenderung  berfluktuatif  dari  tahun ketahun.Pertumbuhan ekonomi paling tinggi  terjadi  pada  tahun 2019 dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya yakni mencapai  5,22 persen dan  pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5,02 persen.Menurut berita resmi statistik, pertumbuhan terjadi pada seluruh lapangan usaha.Sektor informasi dan komunikasi mencatatkan pertumbuhan tertinggi yakni 9,63%, diikuti penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,88%,  dan  administrasi  pemerintahan  sebesr  8,15%.Adapun,  sumber  pertumbuhan  tertinggi  berasal  dari  sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,27%. Selanjutnya diikuti  perdagangan besar eceran, reparasi  mobil, dan sepeda motor sebesar 1,23%, konstruksi 0,92%, dan transportasi 0,28%.
Sementara  itu,  pertumbuhan  ekonomi  Sumut  dari  lapangan  usaha  lainnya  sebesar  1,52%.  Perekonomian Sumatera  Utara  masih  didominasi  empat  lapangan  usaha  utama,  yakni  sektor  pertanian  20,48%,  industri pengolahan18,98%,  perdagangan  18,95%,  dan  konstruksi  14,19%.  Sektor  perdagangan  dan  konstruksi  tumbuh  cukup baik  yakni  di  atas  rata-rata  pertumbuhan.  Masing-masing  mencatatkan  pertumbuhan  6,93%  dan  7,29%.  Penyelesaian sejumlah  proyek  infrastruktur  memberikan  sentimen  positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Adapun,  sektor  pertanian dan industri pengolahan masing-masing tumbuh 5,13% dan 1,23%.

## 3. Deskripsi Tingkat Kemiskinan
Kemiskinan  dipandang  sebagai  ketidakmampuan  seseorang  dari  segi  ekonomi  untuk  memenuhi  kebutuhan  pokok makanan  dan  bukan  makanan  yang  diukur  dari  sisi  pengeluaran.  Pada  penelitian  ini  menggunakan  data  persentase penduduk miskin Sumatera Utara yang ada di BPS.
Tabel 6. Persentase penduduk miskin Tahun Persentase Penduduk Miskin 2015 10.79 2016 10.27 2017 9.28 2018 8.94 2019 8.83 Sumber: BPS
Pada tabel  diatas menjelaskan bahwa kemiskinan  di  Sumatera Utara dari  tahun ke tahun terus menurun.  Hanya saja pada tahun 2015 tingkat kemiskinan meningkat yang dipicu oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak namun dapat terus ditekan agar tingkat kemiskinan menurun pada tahun 2019. Persentase  penduduk  miskin  di  daerah  perkotaan  pada  Maret  2019  sebesar  8,56  persen,  mengalami  penurunan dibanding September 2018 yang sebesar 8,84 persen. Sebaliknya, penduduk miskin di daerah perdesaan meningkat dari 9,05  persen  pada September  2018  menjadi  9,14  persen  pada  Maret  2019.Pada  periode  September  2018  –  Maret  2019, Indeks  Kedalaman  Kemiskinan  (P1)  dan  Indeks  Keparahan  Kemiskinan  (P2)  menunjukkan  penurunan.  P1  turun  dari 1,459  pada  September  2018  menjadi  1,371  pada  Maret  2019,  dan  P2  turun  dari  0,333  menjadi  0,310.  Hal  ini mengindikasikan  bahwa  rata-rata  pengeluaran  penduduk  miskin  cenderung  semakin  mendekati  garis  kemiskinan  dan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin menurun.

## 4.2 Analisis Regresi Berganda
Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan SPSS 20 diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 7. Hasil analisis regresi berganda Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) .781 .997 .783 .516 PertumbuhanEkonomi .084 .181 -.395 -.462 .689 TingkatKemiskinan -.003 .010 -.257 -.301 .792
Jika memperhatikan kembali bentuk persamaan yang digunakan dalam penelitian ini:
Y = α +β1 (PE) + β2 (K) +е
Dengan demikian persamaan model menjadi:
Y = 0.781 + 0.084 PE - 0.003 +e
a. Nilai konstanta0.781 menyatakan bahwa jika variabel pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempunyai nilai tetap atau sama dengan nol maka ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara adalah sebesar 0.781 persen.
b. Nilai koefisien pertumbuhan ekonomi 0.084 menyatakan bahwa jika variabel pertumbuhan ekonomi naik satu persen maka  distribusi  pendapatan  di  Sumatera  Utara  akan  meningkat  sebesar  0.084persen.  Disini  pertumbuhan  ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
c. Nilai koefisien kemiskinan 0.003 menyatakan bahwa jika variabel kemiskinan naik satu  persen maka menunjukkan ketimpangan  pendapatan  di  Sumatera  Utara  akan  menurun  sebesar  0.003  persen.  Disini  kemiskinan  berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

## 4.3 Uji Koefisien Determinasi
Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel  dependen dalam model yang digunakan. Dalam hal  ini yang menjadi  variabel  independennya adalah pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Dari hasil estimasi pada SPSS 20 adalah sebagai berikut:
Tabel 8. Uji koefisien determinasi Change Statistics R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change .097 .107 2 2 .903
Dari  hasil  pengolahan  data  melalui  SPSS  20  pada  tabel  di  atas  diperoleh  nilai  adjusted  R  Square  sebesar  0.97 yang  artinya  bahwa  variabel  pertumbuhan  ekonomi  dan  kemiskinan  dapat  menjelaskan  ketimpangan  pendapatan  di Sumatera Utara sebesar 97% dan sisanya dijelaskan faktor- faktor lain diluar penelitian.

## 4.4 Interpretasi Hasil Penelitian
Pertumbuhan  ekonomi  hakekatnya  bertujuan  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat,  dalam  meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Pada hasil analisis regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Jika variabel pertumbuhan ekonomi naik satu persen maka distribusi pendapat akan meningkat dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan namun tidak signifikan. Hal ini sesuai dengan hipotesis Kuznets yang menyatakan bahwa pada awal ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan  makin  tidak  merata,  namun  setelah  mencapai  suatu  tingkat  pembangunan  tertentu  distribusi  pendapatan  makin merata.Semakin  tinggi  pertumbuhan  ekonomi  maka  akan  semakin  besar  pula  pendapatan  per  kapita  dan  akan menyebabkan semakin lebar kesenjangan antara orang miskin dan orang kaya.Hal ini mengindikasikan adanya trade off antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Arif dan Wicaksani yang menyatakan  bahwa  nilai  output  pertumbuhan  ekonomi  positif  dan  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  ketimpangan pendapatan  di  provinsi  Jawa  Timur  tahun  2011-2015.Artinya  besar  kecil  pertumbuhan  ekonomi  tidak  mempengaruhi ketimpangan  pendapatan  di  provinsi  Jawa  Timur  tahun  2011-2015.  Pada  hasil  regresi  menjelaskan  bahwa  variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan terhadap ketimpangan pendapatan. Jika variabel kemiskinan naik satu persen maka distribusi pendapatan di Sumatera Utara akan turun. Nilai gini rasio di Sumatera Utara masih menunjukkan kesenjangan pendapatan walaupun gini rasio dari tahun ke tahun berfluktuatif namun masih dalam kategori kesenjangan pendapatan
yang rendah. Hal ini disebabkan karena menurut berita resmi statistik bahwa distribusi pengeluaran penduduk 40 persen terbawah  masih  berada  pada  kategori  tingkat  ketimpangan  rendah.  Ada  beberapa  hal  yang  mempengaruhi  tingkat kemiskinan di Sumatera Utara yaitu:
a. Tingkat inflasi umum sebesar 1.66 persen
b. Harga eceren komoditas penting relatif stabil
c. Tingkat  pengangguran  tebuka  diduga  berpengaruh  pada  bertambahnya  penduduk  miskin  utamanya  di  daerah perkotaan

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  analisis  data  penelitian  tentang  pengaruh  pertumbuhan  ekonomi  dan  kemiskinan  terhadap ketimpangan  ekonomi  di  Sumatera  Utara  periode  2015-2019  dapat  diambil  kesimpulan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa variable  pertumbuhan  ekonomi  tidak  berpengaruh  terhadap  ketimpangan  pendapatan  di  Sumatera  Utara.  Kemiskinan berpengaruh negative terhadap ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.
Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitianinimaka saran yang dapat diberikan yaitu penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis. Bagi penelitian  selanjutnya,  agar  dapat  memilih  variable  lain  yang  berpengaruh  terhadap  ketimpangan  pendapatan.  Bagi pemerintah  agar  dapat  menentukan  kebijakan  yang  tepat  untuk  mengurangi  tingkat  ketimpangan  pendapatan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan

## REFERENCES
Agusalim, Lestari. 2016. Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan Dan Desentralisasi Di Indonesia dalam Kinerja, Volume 20, No. 1.
Basri, Faisal. 2002. Perekonomian Indonesia: Tantangan Dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia. Jakarta: Erlangga. ________dan Haris Munanda.2009. Lanskap Ekonomi Indonesia. Jakarta: Prenadamedia.
Endrayani,  Ni  Ketut  Eni  dan  Made  Heny  Urmila  Dewi.  2016.  Analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  tingkat  kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Bali” dalam E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana
Ekonomi  Makro  Islam  Pendekatan  Teoretis.  Jakarta:  Kencana  Prenadamedia  Group  Indonesia  Invesments,  “Kemiskinan  di Indonesia”, https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka- 69 ekonomi-makro/kemiskinan/item301
(diaksespada 9 juli 2018 pukul 23:09 wib)
Kumalasari,  Merna.  Analisis  pertumbuhan  ekonomi,  angka  harapan  hidup,  angka  melek  huruf,  rata-rata  lama  sekolah, pengeluaran perkapita dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Skripsi: Universitas Diponegoro Juni Naf‟an. 2014. Ekonomi Makro; Tinjauan Ekonomi Syariah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Prastyo,  Adit  Agus.  2010.  Analisis  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kemiskinan  Di  Provinsi  Jawa  Tengah.  Skripsi:  Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
Sastra, Eka. 2017. Kesenjangan Ekonomi. Jakarta: Expose Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional. Padang: Baduose Media Subandi. 2011. Ekonomi Pembangunan. Bandung: Alfabeta Sugiyono. 2008. Sukirno, Sadono. 2007. Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Prenadamedia