Pemahaman Sekolah terhadap Kebijakan tentang Penyelenggaraan ... (Abdul Syukur Ibrahim dan Lilik Wahyuni)

## PEMAHAMAN SEKOLAH TERHADAP KEBIJAKAN TENTANG PENYELENGGARAAN KURIKULUM SETARA JENDER

## Abdul Syukur Ibrahim dan Lilik Wahyuni
Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Negeri Malang email: lilikwahyuni.bi@gmail.com

## Abstrak
Penyusunan dan pengembangan kurikulum harus sesuai dengan keada- an dan kebutuhan stake holder dan peserta didik dengan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan dam kebijakan nasional lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi objektif tentang pemahaman sekolah terhadap UU No 20 tahun 2003, acuan operasional pengembangan kurikulum, dan  ratifikasi  internasional  yang  dibuat  Indonesia.pendekatan.  Penelitian  ini menggunakan rancarangan penelitian survey dengan jumlah sampel 20 SD yang diperoleh dengan teknik multistages area cluster sampling. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci dengan dibantu oleh angket dan pedoman wawancara.Hasil penelitian ini adalah guru dan kepala sekolah belum mempunyai pengetahuan tentang dasar kebijakan kurikulum bahasa Indonesia setara jender. Informasi yang dibutuhkan sekolah meliputi kebutuhan tantang cara pengembangan bidang studi bahasa Indonesia sebagai wahana penanaman pangarusutamaan jender, cara pengembangan bidang studi bahasa Indonesia ber- basis jender sebagai wahana pembentuk karakter, dan cara memasukkan nilai- nilai kesetaraan jender dalam bidang studi bahasa Indonesia
Kata Kunci: pemahaman sekolah, kebijakan, penyelenggaraan, kurikulum se- tara jender

## Abstract
The  forming  and  development  of  educational  curriculum  must  be  fitted with the reality and requirements of the stakeholders and the students by keep referring to the national education standard and other national policies. This research aims to describe objectively about the school’s understanding towards regulations number 20 year 2003 about references in national education curric- ulum development and international ratifications made by Indonesian govern - ment. This research employs survey research plan with multistage area cluster to 20 elementary school students as samples. In this research, the researcher played as the key instrument by referring to prepared questions and interview guidance. The result showed that the teachers and the principal have not got some proper understanding about the baseline of gender-equal curriculum poli- cy in Indonesian language subject. The schools need information about ways in developing the Indonesian language subject, wether as a tool for  the application of gender-equal curriculum and ways in developing gender-equal based Indone- sian language study program as a media to form a positive character and ways in putting gender-equal values in Indonesian language subject.
Keywords : schools understanding, policies, curriculum forming and develop- ment, gender-equal curriculum.

## 1. Pendahuluan
Kurikulum merupakan perangkat pembelajaran yang merepresentasikan ran- cangan yang menyeluruh oleh pihak seko- lah yang akan diberikan kepada peserta di- dik dalam satu periode jenjang pendidikan untuk memperoleh hasil pembelajaran yang sudah ditentukan. Sebagai perangkat pem- belajaran, kurikulum harus dirancang sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pendi- dikan yang meliputi pihak sekolah, stake- holder , dan siswa.
Agar kurikulum bisa menjawab ke- butuhan semua pihak, kurikulum harus selalu dingkritisi dan disesuaikan dengan perkembangan dalam masyarakat, terma- suk masalah kesetaraan jender. Inspres No. 9 tahun 2000 merupakan landasan bagi seluruh komponen masyarakat untuk men- garusutamaakan kesetaraan gender dalam segala bidang, termasuk pendidikan. Peru- bahan kurikulum merupakan suatu langkah yang strategis untuk memikirkan kembali jenis pengetahuan yang selama ini menja- di isi kurikulum. Salah satu jenis pengeta- huan yang harus dipikirkan adalah jender. Sebagai suatu bentuk kategori sosial, sela- ma ini jender masih belum terefleksi secara proporsional dalam kurikulum. Padahal, ketidaksetaraan jender mempunyai dampak sosial yang sangat tinggi dalam masyarakat.
Ketika memasukkan nilai-nilai kese- taraan jender, banyak pihak yang memper- tanyaan tentang cara memasukkan dalam kurikulum. Banyak pihak yang memper- tanyakan tentang bidang studi yang bisa di- jadikan induk dalam penanaman nilai-nilai kesetaraan jender. Dalam masyarakat yang berbudaya patriarki, mereka ada kekhawa- tiran kalau diangap menentang budaya keti- ka harus memasukkan nilai-nilai kesetaraan jender. Padahal, dalam acuan operasional pengembangan kurikulum sudah terjabar tentang pembelajaran yang membentuk pe- serta didik menjadi diri yang mengenal dir- inya sebagai individu yang berbeda dengan individu lain.
Memasukkan nilai-nilai jender di- maksudkan untuk mempersiapkan peserta
didik agar dapat hidup dalam masyarakat multikultural. Pengetahuan tentang kese- taraan jender perlu dimasukan dalam kuri- kulum karena globalisasi telah menghapus perbedaan peran sosial laki-laki dan perem- puan. Kurikulum setara jender dipersiapkan untuk membentuk anak laki-laki dan per- empuan yang siap menghadapi masa depan mereka yang sudah tidak membedakan are- na domestik dan publik. Masyarakat seka- rang lebih egaliterkarena perkembangan te- knologi makin meningkatan kesadaran hak setiap orang untuk mendapatkan manfaat dari pembangunan.
Menghadapi fakta tersebut, sekolah perlu menyiapkan kurikulum yang mam- pu mempersiapkan peserta didik dapat se- cara fleksibel melakukan suatu peren-peran jender yang terbebas dari stereotipi. Per- an-peran jender berbasis stereotipi yang se- lama ini terjadi berdampak dampak negatif yakni terjadinya kerentanan hidup terhadap perempuan sebagai pihak yang lebih termar- ginalkan seperti: meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk dan kema- tian ibu melahirkan, masalah reproduksi, feminisasi kemiskinan, dan masalah-mas- alah lain. Melalui pengembangan kuriku- lum setara jender, mereka dipersiapkan un- tuk dapat berperan berdasarkan kesempatan dan kebutuhan. Dengan demikian, mereka akan dapat menghargai secara setara peker- jaan rumah tangga yang tidak bernilai ekon- omis dan pekerjaan yang bernilai ekonomis.
Agar pengembangan kurikulum ber- basis jender bisa berjalan dengan kepentin- gan sekolah dan stakeholder perlu dilaku- kan pengkajian tentang pemahaman pihak sekolah terhadap dasar kebijakan penye- lenggaraan kurikulum setara jender. Untuk menjawab persoalan tersebut, dalam artikel ini dibahas tentang pemahaman sekolah ter- hadap UU No. 20 tahun 2003, acuan oper- asional pengembangan kurikulum, dan rati- vikasi internasional yang dibuat Indonesia.

## 2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan rancan- gan penelitian survey . Target utama pene-
Pemahaman Sekolah terhadap Kebijakan tentang Penyelenggaraan ... (Abdul Syukur Ibrahim dan Lilik Wahyuni)
litian tahap ini adalah mendapatkan infor- masi tentang pemahaman sekolah terhadap UU No 20 tahun 2003, acuan operasional pengembangan kurikulum, dan ratifikasi in - ternasional yang dibuat Indonesia. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pe- nelitian ini adalah sebagai berikut.
Populasi penelitian ini adalah Sekolah Dasar di Malang. Sekolah Dasar Malang se- banyak 1413 dengan rincian Sekolah Dasar di Kota Malang berjumlah 250 dan Sekolah Dasar di Kabupaten Malang berjumlah 1163. Karena jumlahnya besar maka diadakan penyampelan dengan menggunakan teknik multistages area cluster sampling. Area Malang dikelompokkan menjadi area utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Yang di- masukkan area Utara, Selatan, Timur, Barat adalah area Kabupaten Malang sedangkan yang dimasukkan area Tengah adalah area Kota Malang. Masing-masing area diambil 4 SD. Dari perhitungan tersebut, jumlah ke- seluruhan subjek sasaran penelitian ini ada- lah 5 X 2 sehingga menjadi 20 SD.
Dalam penelitian ini, peneliti berper- an sebagai instrumen kunci dengan dibantu oleh angket dan pedoman wawancara. An- gket dan pedoman wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi tentang: UU No. 20 tahun 2003, acuan operasional pengembangan  kurikulum,  dan  ratifikasi internasional yang dibuat Indonesia. Ada beberapa langkah yang ditempuh dalam menyusun angket. Pertama , melakukan penjabaran variabel kurikulum bahasa In- donesia dan ideology jender. Kedua , dis- usun kisi-kisi instrumen. Ketiga , menyusun butir-butir pertanyaan berdasarkan kisi-ki- si yang telah dibuat. Keempat , melakukan telaah butir pertanyaan dari segi substansi dan teknis administrasi. Kelima , penyem- purnaan instrumen. Wawancara yang di- gunakan adalah wawancara mendalam. Pedoman wawancara berupa pokok-pokok pertanyaan untuk mendapatkan jawaban terbuka dari responden.
Teknik pengumpulan data yang digu- nakan dalam penelitian ini adalah observasi, angket, wawancara mendalam, dan focusing
group discussion (FDG). Observasi, angket dan wawancara digunakan untuk mengum- pulkan data tentang UU No. 20 tahun 2003, acuan operasional pengembangan kuriku- lum,  dan  ratifikasi  internasional  yang  dib - uat Indonesia. Pengisian angket akan did- ampingi oleh peneliti agar tingkat kesalah penelitian dapat ditekan sekecil-kecilnya dan persentase pengembalian jawaban leb- ih tinggi. Wawancara mendalam dilakukan secara informal. Dengan cara ini, informa- si yang diperoleh akan semakin banyak, mendalam, dan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. FGD digunakan untuk mengumpulkan data kebutuhan masyarakat, dunia pendidikan, dan peserta didik terha- dap kurikulum bahasa Indonesia berbasis jender yang bersifat spesifik, khas, dan lo - kal.

## 3. Hasil dan Pembahasan
3.1.  Pemahaman Sekolah terhadap UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendi- dikan Setara Jender
Kurikulum setara jender merupakan program pemerintah yang tertuang dalam UU No. 20 tahun 2003. Dalam UU No. 20 tahun 2003 tersebut tertuang kebijakan yang menyatakan bahwa kesempatan pen- didikan pada setiap kesatuan pendidikan ti- dak membedakan jenis kelamin, agama, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi dan tetap mengindahkan kekhusu- san satuan pendidikan yang bersangkutan. Oleh karena itu, lembaga penyelenggara pendidkan harus melakukan pembelajaran yang setara termasuk setara jender.
Meskipun sudah dinyatakan da- lam bentuk undang-undang, ternyata tidak semua kepala sekolah dan guru memahami isi kebijakan tersebut. Mayoritas dari mer- eka mengatakan tidak mengetahui kebija- kan tersebut karena belum pernah mendapat sosialisasi. Dalam menyelenggarakan pen- didikan, mereka tidak bertindak proaktif dengan membaca undang-undang. Mereka
Kajian Linguistik dan Sastra, Vol. 1 No. 1, Juni 2016, 35-43
hanya menunggu program pemerintah.
Dari angket yang sudah diisi dapat dilihat bahwa kepala sekolah banyak yang tidak mengetahui bahwa dalam UU No. 20 tahun 2003 terdapat kebijakan penyeleng- garaan pendidikan setara jender. Dari kepa- la sekolah yang diteliti, 50% dari responden sudah mengetahui isi UU No. 20 tahun 2003 mengenai kesempatan pendidikan pada seti- ap kesatuan pendidikan tidak membedakan
jenis kelamin, agama, ras, kedudukan so- sial, dan tingkat kemampuan ekonomi dan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan. Sedangkan 45% responden yang lain, belum mengeta- hui isi UU No. 22 tahun 2003 dan 5% dari responden tidak menjawab. Pemahaman kepala sekolah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
Table 2 Pengetahuan guru terhadap penyelenggaraan pendidikan setara jender
Tabel 1 Pengetahuan Kepala Sekolah terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Setara Jender Dari guru yang diteliti, 50% dari re- spondens sudah mengetahui isi UU No. 20 tahun 2003 mengenai kesempatan pendi- dikan pada setiap kesatuan pendidikan ti- dak membedakan jenis kelamin, agama, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi dan tetap mengindahkan kekhusu-
san satuan pendidikan yang bersangkutan. Sedangkan 50% responden yang lain, be- lum mengetahui isi UU No. 22 tahun 2003. 10% dari responden tidak menjawab. Gam- baran umum dari analisis data di atas dapat dilihat pada tabel berikut.
3.2.  Pemahaman Sekolah terhadap Ac- uan Operasional Pengembangan Kurikulum (AOPK)
AOPK merupakan dasar pengemban-
gan kurikulum di sekolah. Berkaitan dengan jender, AOPK mengatur bahwa kurikulum yang dikembangkan memberi akses, men- dorong partisipasi, memberi perlakuan yang menggambarkan kesetaraan, dan member-
Pemahaman Sekolah terhadap Kebijakan tentang Penyelenggaraan ... (Abdul Syukur Ibrahim dan Lilik Wahyuni)
ikan manfaat yang ama bagi peserta di- dik-siswi.  Dalam hal ini diharapkan  struk- tur dan muatan isi kurikulum tidak stereotipe (memberi label-label khusus). Misalnya, mulok untuk menjahit  perempuan dan mu- lok elektronika hanya untuk laki-laki. De- mikian juga bahan ajar yang dikembangkan dari tiap-tiap mata pelajaran hendaknya dapat menanamkan persepsi kesetaraan an- tara laki-laki dan perempuan. Misalnya, ti- dak menanamkan  persepsi bahwa laki-laki layak menduduki jabatan tertentu, sedang- kan wanita hanya cocok menduduki jabatan tertentu. Kurikulum dianggap memiliki ke- setaraan jender jika tidak memberi stereo- tipe perempuan atau laki-laki. Pengelolaan mulok perlu membuka akses bahwa semua jenis mulok dapat dipilih oleh anak  laki-la- ki dan perempuan.
Dalam kaitannya dengan bidang studi Bahasa Indonesia, dalam AOPK dinyatakan bahwa kurikulum Bahasa Indonesia harus ditujukan untuk pengembangan peserta di- dik agar mengenal dirinya sebagai individu yang berbeda dengan individu lain. Melalui
pengenalan dirinya sebagai individu yang berbeda dengan individu lain diharapkan dapat tertanam persepsi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Melalui cara terse- but diharapkan tidak tertanan stereotipi per- empuan atau laki-laki.
Meskipun sudah tertuang dalam AOPK, tidak semua kepala sekolah dan guru mengetahui tentang perlunya pengem- bangan pembelajan bahasa Indonesia setara jender. Dari hasil analisis, diperoleh gam- baran bahwa 55% dari responden sudah mengetahui pernyataan “kurikulum bahasa Indonesia harus ditujukan untuk pengem- bangan peserta didik agar mengenal dirinya sebagai individu yang berbeda dengan indi- vidu lain” terdapat dalam acuan operasional pengembangan kurikulum. Sedangkan 40% dari responden, belum mengetahui bahwa pernyataan tersebut terdapat dalam acuan operasional pengembangan kurikulum.5% dari responden tidak menjawab. Gambaran umum dari analisis data di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

## Tabel 3. Pengetahuan kepala sekolah tentang pengembangan pembelajaran Bahasa Indonesia setara jender
Selain kepala sekolah, guru juga ban- yak yang tidak mengetahui tentang pengem- bangan kurikulum bahasa Indonesia setara jender. Sebagaimana dapat dilihat pada hasil analisis, 55% dari responden sudah mengetahui pernyataan “kurikulum bahasa Indonesia harus ditujukan untuk pengem- bangan peserta didik agar mengenal dirinya sebagai individu yang berbeda dengan indi-
vidu lain” terdapat dalam acuan operasional pengembangan kurikulum. Sedangkan 35% dari responden, belum mengetahui bahwa pernyataan tersebut terdapat dalam acuan operasional pengembangan kurikulum.10% dari responden tidak menjawab. Gambaran umum dari analisis data di atas dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4. Pengetahuan guru tentang pengembangan pembelajaran Bahasa Indonesia setara jender

## 3.3.  Pemahaman Sekolah terhadap Rat-
ifikasi  Kesepakatan  Internasional Indonesia tentang Jender Kesetaraan jender merupakan pro- gram internasional yang harus didukung oleh semua negara, salah satunya adalah Indonesia. Salah satu bentuk keterlibatan Indonesia dalam program kesetaraan jender yaitu dibuatnya ratifikasi kesepakat interna - sional oleh Indonesia. Dalam ratifikasi terse - but dinyatakan bahwa Indonesia (a) menja- min bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak- anak dalam keadaan yang sulit dan mereka yang termasuk etnis minoritas, mempunyai akses pada dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kuali- tas yang baik, (b) mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum wanita, dan akses yang adil pada pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang dewasa, dan (c) penghapusan kesenjangan jender pada pendidikan dasar
dan menengah pada tahun 2005 dan men- capai kesetaraan jender dalam pendidikan tahun 2015 dengan fokus pada kepastian se- sungguhnya bagi anak perempuan terhadap akses dalam memperoleh pendidikan dasar yang bermutu.
Ratifikasi  di  atas  berimplikasi  pada besarnya tanggung jawab Indonesia terh- adap pendidikan setara jender, khususnya di Indonesia. Besarnya tanggung jawab tersebut tidak diimbangi dengan besarnya tanggung jawab sekolah melalui penye- lenggaraan pendidikan setara jender. Hal itu dikarenakan banyaknya pendidik yang tidak mengetahui ratifikasi tersebut.
Dari hasil analisisi diperoleh gamba- ran bahwa 70% dari kepala sekolah menge- tahui isi ratifikasi kesepakatan international yang dibuat Indonesia, 25% lainnya hanya mengetahui sebagian dari isi ratifikasi terse - but, dan 5% dari responden tidak menjawab. Gambaran  analisis data di atas dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 5. Pengetahuan kepala sekolah terhadap ratifikasi kesepakatan internasional Indone - sia tentang jender
Pemahaman Sekolah terhadap Kebijakan tentang Penyelenggaraan ... (Abdul Syukur Ibrahim dan Lilik Wahyuni)
Sedangkan dari pihak guru diperoleh gambaran sebagai berikut. 70% guru men- getahui  bahwa  isi  ratifikasi  kesepakatan international yang dibuat Indonesia. Se- dangkan 20% lainnya hanya mengetahui
sebagian dari isi ratifikasi tersebut dan 10% dari responden tidak menjawab. Gambaran umum dari analisis data di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

## Tabel 6. Pengetahuan guru terhadap ratifikasi kesepakatan internasional Indonesia tentang jender

## 4. Simpulan
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa sekolah kurang mema- hami dasar kebijakan pengembangan kuri- kulum setara jender. Belum semua guru dan kepala sekolah mengetahui UU No. 20 ta- hun 2003 tentang Sisdiknas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan setara jender, acuan operasional pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan pembe- lajaran bahasa Indonesia untuk pengenalan diri sembagai individu yang berbeda, dan ratifikasi internasional yang dibuat Indone - sia tentang pengimplementasian kesetaraan jender pada pendidikan dasar.
Dari hasil penelitian ini disarankan
kepada sekolah, guru, dan dosen bahasa Indonesia agar temuan penelitian hendak- nya dapat digunakan sebagai bahan masu- kan untuk merancang kurikulum yang bisa menghargai perbedaan individual sehingga terhindar konfl ik akibat perbedaan jenis ke- lamin dan peran laki-laki dan perempuan di arena publik. Persoalan anak didik yang bersifat plural harus bisa diatasi dengan melalui pendidikan multikultural. Dalam proses pembelajaran, guru harus bisa men- ciptakan situasi multiarah dan dialogis seh- ingga memperbesar peluang setiap peserta didik untuk mengaktualisasikan diri mas- ing-masing.

## Daftar Pustaka
Agustian, G.A. 2008. Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual: ESQ. Jakarta: Penerbit Arga.
Alcoff, Linda Martin (ed.). 2003. Identities: Race, Class, Gender, and Nationality . Oxford: Blackwell.
Arikunto, S. 2002. Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta. Balitbang. 2003. Pelaksanaan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Jakarta: Departemen Pen- didikan Nasional.
Kajian Linguistik dan Sastra, Vol. 1 No. 1, Juni 2016, 35-43
Bogdan, R. C dan Biklen, S. K. 1998. Qualitative Research in Education: An Introduction to Theory and Method. USA: Allyn Bacon.
Bork, W.K. & Gall, M.D. 2003. Educational Research. White Plains: Longman Inc.
BSNP.2006. Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendi- dikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
Burbules, Nicholas C. 1994. Education, Discourse, and The Construction of Identity . http:// www.ed.uiuc.edu/EPS/PES-yearbook/94_docs/ BURBULES. HTM
Castells, Manuel. 2004. The Power of Identity (New Edition) . Oxford: Blackwell. Corebima. AD. 2007. Asesmen Autentik .  Malang:  Badan  Penyelenggara  Sertifikasi  Guru (BPSG) Rayon 15 Universitas Negeri Malang.
Direktorat Ketenagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. 2006. Makalah Pelatihan Metodologi: Penelitian untuk Peningkatan Mutu (PPKP) dan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Padang, 5-9 April 2006.
Depdiknas. 2002. Pendekatan Kontekstual : Contextual Teaching and Learning. Jakarta: Direktorat PLP.
Dyson P, L. 2003. Identitas Etnik dan Perubahan Kebudayaan: Kasus Pada Orang Dayak di Kalimantan Teamur, Jurnal Ilmu Pengetahuan SosialVol. 4 No.I Januari 2003 .
Dyson P, L. 2005. Menjadi Orang Indonesia dalam Semangat Otonomi Daerah di Tengah Arus Globalisasi. Pidato pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar: Universitas Airlangga. Goffman, E. 1959. The Presentation of Self In Everyday Life. New York: Doubleday Anchor. Hamalik, O. 1995. Kurikulum Dan Pembelajaran.  Jakarta: Bumi Aksara.
Ibrahim, A.S. 2008. Konstruksi Identitas Jender dalam Pertarungan Simbolik di Media Massa . Penelitian Fundamental I. Malang: Universitas Negeri Malang.
Ibrahim, A.S. 2009. Interaksi Sosial dalam Ekspresi Bahasa Jender:Kajian Harmoni Sosial dalam Perspektif Hermeneutik . Penelitian Strategi Nasional I. Malang: Universitas Negeri Malang.
Ibrahim, A.S. 2010. Interaksi Sosial dalam Ekspresi Bahasa Jender:Kajian Harmoni Sosial dalam Perspektif Hermeneutik . Penelitian Strategi Nasional II. Malang: Universitas Negeri Malang.
Kirk, S. H. 2003. Negotiating Identities Across Cultures: Migration, gender, Asylum . http:// www.iatis.org/content/korea/print_korea.htm
Mato, Daniel. 2003. On the Making of Transnational Identities in the Age of Glabalization: The US Latina/o-“Latin” American Case, Identities: Race, Class, Gender, and Na- tionality , edited by Linda Martin Alcoff and Eduardo Mendieta. Blacwell: USA
Mudjianto. 2009. Konstruksi Identitas Jender dalam Pertarungan Simbolik di Media Massa . Penelitian Fundamental II. Malang: Universitas Negeri Malang.
Mulyasa, E. 2007. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan . Bandung: PT. Remaja Rosdaka- rya Offset.
Mulyasa, E. 2008. Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah . Jakarta: Bumi Aksara.
Mustaji & Sugiarso. 2005. Pembelajaran Berbasis Konstruktivistik: Penerapan dalam Pem- belajaran Berbasis Masalah. Surabaay: Unesa University Press.
Pemahaman Sekolah terhadap Kebijakan tentang Penyelenggaraan ... (Abdul Syukur Ibrahim dan Lilik Wahyuni)
Nasution, S. 2008. Asas - Asas Kurikulum. Jakarta: Bumi Aksara.
Nuraini, Yuliana, dkk. 2003. Strategi Pembelajaran . Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Negeri Malang.
O’neil, W.F. 2002. Ideologi-ideologi Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Panen, P. 2004. Belajar dan Pembelajaran 1 . Jakarta: Pusat Penerbitan Universitas Negeri Malang.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Depdiknas.
Puspitawati, H. 2011. Satuan Pendidikan Berwawasan Jender. http://pkbmcibanggala.blog- spot.com/2011/12/satuan-pendidikan-berwawasan-gender.html
Rohmadi, N dan Supriono. 2000. Pemanfaatan Lingkungan Sekitar sebagai Sumber Belajar dan Pembelajaran Demokrasi dengan Menggunakan Pendekatan Cooperatif Learn- ing . Hasil Penelitian. Malang: Lembaga Penelitian UM.
Ruminiati, dkk. 2007. Program Hibah Kemitraan Peningkatan Jalinan Informasi dengan Diknas: Pemetaan dan Penyediaan Kebutuhan Guru. Malang: Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Malang.
Suyanto, K.K.E. 2003. Pembelajaran Berbasis CTL (Contextual Teaching and Learning). Makalah disajikan dalam Sarasehan Pendekatan Pembelajaran Kontekstual di Fakul- tas Sastra Universitas Negeri Malang, 7—8 Maret.
............ 2007. Pendekatan, Metode, dan Teknik . Malang: Badan Penyelenggara Sertifikasi Guru (BPSG) Rayon 15 Universitas Negeri Malang. http://www.depdiknas.go.id/RPP/ modules.php?name=News&file=article&sid=28 .
Tampubolon, D. P. 2001. Perguruan Tinggi Bermutu . Paradigma Baru Manajemen Pendidi- kan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad ke-21. Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.
Trihendradi, C. 2007. Langkah Mudah Menguasai Statistik Menggunakan SPSS 15. Yogya- karta: Andi Offset.
Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasi- onal. Bandung: Citra Umbara.
Pusat Kurikulum, Badan Penelitian dan Pengembangan. 2002. Kurikulum dan Hasil Belajar: Rumpun Pelajaran Bahasa Indonesia. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan.
.................. 2002. Ringkasan Kegiatan Belajar Mengajar. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan.
.................. 2002. Ringkasan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan.
Silverman, D. 1995. Interpreting Qualitative Data: Methods for Analysing Talk, Text, dan Interaction. New Delhi: Sage Publications Wahyuni, L. 2007. Representasi Jender dalam Wacana Anti Pornografi dan Pornoaksi . Pe- nelitian Dosen Muda. Malang: IKIP Budi Utomo
Zein, M. 1991.  Asas dan Pengembangan Kurikulum. Yogyakarta: Sumbangsih Offset.