## ASAS-ASAS HUKUM DALAM SISTEM HUKUM
Dewa Gede Atmadja
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia gedeatmadja@gmail.com
How  To  Cite:  Atmadja.  D.G  .  Asas-Asas  Hukum  Dalam  Sistem  Hukum.  Kertha  Wicaksana.  2018.  Volume  12, Nomor 2. Hal 145-155. http://dx.doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155

## Abstrak
Tulisan ringkas ini fokus pada analisis pengertian asas-asas hukum, perbedaan asas hukum dengan norma/kaidah hukum,  kedudukan  asas  hukum,  fungsi  dan  jenis  asas-asas  hukum  dalam  sistem  hukum.  Bahannya  merupakan rangkuman dari beberapa literatur yang penulis simak pada perpustakaan pribadi. Metode yang digunakan dalam artikel  ini  adalah  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan  masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah dengan  menggunakan  pendekatan  perundang-undangan.  Dipahami  asas-asas  hukum  itu  sebagai  pikiran-pikiran dasar  yang  terdapat  di  dalam  dan  di  belakang  sistem  hukum,  masing-masing  dirumuskan  dalam  aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang  berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputuan- keputusan  individual  dapat  dipandang  sebagai  penjabarannya.  Apabila  dalam  bidang  hukum  kita  telah  sepakat, bahwa Pancasila sumber dari segala sumber hukum negara, maka sudah wajarlah, kalau kita membicarakan asas, berpendapat  bahwa  sumber  dari  segala  asas  hukum  adalah  Pancasila,  Pancasila  dipegang  teguh  sebagai  kaidah dasar, sebagai suatu beginsel rechtsideologie atau asas ideologi hukum Indonesia.
Keywords: Asas-asas hukum; Sistem hukum; Pancasila.

## Abstract
This short article  focuses on analyzing the  meaning of  legal principles, differences  in  legal principles with  legal norms  /  norms,  legal  principles,  functions  and  types  of  legal  principles  in  the  legal  system.  The  material  is  a summary of some of the literature that I refer to in a private library. The method used in this article is normative legal research. The problem approach used in this study is to use a legislative approach. Understood the principles of  the  law  as  the  basic  thoughts  contained  within  and  behind  the  legal  system,  each  formulated  in the  laws  and regulations  and  decisions  of  judges,  with  regard  to  the  provisions  and  individual  decisions  can  seen  as  an elaboration. If in the field of law we have agreed, that Pancasila is the source of all sources of state law, then it is only natural that if we discuss the principle, argue that the source of all legal principles is Pancasila, the Pancasila is held firmly as a basic rule, as a starting point receptive or ideological principle Indonesian law.
Keywords: Legal principles; Legal system; Pancasila.

## I.  PENDAHULUAN
Tulisan  ringkas  ini  fokus  pada  analisis pengertian  asas-asas  hukum,  perbedaan  asas hukum  dengan  norma/kaidah  hukum,  kedudukan asas  hukum,  fungsi  dan  jenis  asas-asas  hukum dalam  sistem  hukum.  Indonesia  dipilih  sebagai studi  kasus  karena  beberapa  faktor  lingkungan dan  hukum  ( Ituarte-Lima,  McDermott,  & Mulyani, 2014 ). Bahasannya merupakan rangkuman  dari  beberapa  literatur  yang  penulis simak  pada  perpustakaan  pribadi.  Hasil  yang  di harapkan  dapat  membantu  para  mahasiswa
hukum  untuk  mengenal  dan  memahami pentingnya  asas-asas  hukum  berkaitan  dengan arahan agar aturan hukum niscaya dalam perilaku subyek-subyek hukum.
Asas-asas hukum merupakan tindakan pengamanan  terhadap  keputusan  sewenang- wenang  oleh  pemerintah  ( Diseth  &  Høglend, 2011 ).  Asas-asas  hukum  pemegang  saham meringankan  konflik  keagenan  antara  manajer dan  pemegang  saham  ( Xiao,  2013 ).  Lingkungan hukum  yang  canggih  berpotensi  mendorong perkembangan  ekonomi  ( Liu,  Uchida,  &  Gao,
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved Halaman 145 Received: 05/06/2018 Revised: 05/07/2018 Accepted: 25/07/2018
2014 ).  Dampak  sistem  hukum  terhadap  aktivitas ekonomi  disalurkan  melalui  efek  pada  proses pengambilan  keputusan  perusahaan  ( Requejo, Reyes-Reina,
Sanchez-Bueno, & Suárez- González, 2018 ).
Inisiatif  perlindungan  anak  di  Indonesia  terus digerakkan  oleh  tanggapan,  dengan  menargetkan kategori  khusus  anak-anak  yang  membutuhkan perlindungan, daripada menggunakan pendekatan pencegahan  yang  mengidentifikasi  anak-anak yang  rentan  dan  mengintervensi  sebelum  suatu masalah  termanifestasi ( Boothby &  Stark, 2011 ). Asas-asas  sosial  dan  hukum  anak-anak  berarti penyediaan  hak  anak-anak  untuk  hidup,  asuhan mereka  yang  baik,  pengasuhan  orang  tua  dan kehidupan  dalam  keluarga,  identitas  seorang anak,  kebebasan  berekspresi,  pemikiran  dan agama,  pendidikan  dan  pekerjaan.  Ini  juga termasuk  perlindungan  seorang  anak  dari kekerasan  fisik  atau  mental,  penelantaran, pelecehan  atau  eksploitasi,  serta  tindakan perbaikan  untuk  keluarga  yang  berfokus  pada pemulihan  fungsi  keluarga  yang  terganggu  dan penyediaan  lingkungan  keluarga  pengganti  yang memadai untuk keluarga. seorang anak yang tidak bisa  tumbuh  dalam  keluarga  mereka  sendiri ( Borsk??, 2017 )
Perlu dipahami bahwa setiap peraturan hukum itu berakar atau bertumpu pada asas hukum, yakni sustu  nilai  yang  diyakini  berkenaan  dengan penataan  masyarakat  untuk  mencapai  ketertiban yang berkeadilan. Karena kebenaran materiil dari suatu  tata  hukum  yang  menjadi  landasan  formal suatu  sistem  hukum  menunjuk  pada  asas-asas yang  menjadi  fondasi  bangunan  keseluruhan aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum positif  yang  harus  ditaati  di  negara  mana diberlakukan.
Asas  hukum  yang  menjadi  fondasi  hukum positif  itu  sesungguhnya  adalah  abstraksi  sebuah kaidah  yang  lebih  umum  yang  penerapannya lebih  luas  dari  ketentuan  norma-norma  hukum positif. Asas-asas hukum itu lahir dari kandungan akal budi dan nurani manusia yang menyebabkan manusia  dapat  membedakan  baik-buruk,  adil- tidak  adil,  dan  manusiawi-tidak  manusiawi 1 . Substansi  analisis  kajian  asas-asas  hukum  terdiri
atas  empat  aspek  dalam  pembahasan  seperti  di bawah ini.

## II. METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  artikel  ini adalah  penelitian  hukum  normatif.  Pendekatan masalah  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan  dengan  cara  dokumentasi  bahan-bahan hukum  primer  yakni  peraturan  perundang- undangan,  bahan  hukum  sekunder  seperti  buku- buku,  artikel-artikel.  Analisis  bahan  hukum dengan menggunakan metode deduktif yakni dari umum ke khusus.

## III.  PEMBAHASAN
Oeripan  Notohamidjoyo  (1975) pengertian asas-asas hukum fundamental beragam tergantung  pengertian  yang  dianut  oleh  penulis yang bersangkutan 2 .
Paul  Scholten,  mengartikan  asas-asas  hukum itu  “tendensi-tendensi  yang  disyaratkan  kepada hukum  oleh  paham  kesusilaan  kita”.  Dipahami asas-asas hukum itu sebagai pikiran-pikiran dasar yang  terdapat  di  dalam  dan  di  belakang  sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan -aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,  yang  berkenaan  dengannya  ketentuan- ketentuan  dan  keputuan-keputusan  individual dapat dipandang sebagai penjabarannya 3 .
Karl  Larenz  dalam  bukunya  “ Methodenlehre der Rechtswissenschaft ”, sejalan dengan pendapat Paul  Scholten,  mengemukakan  asas-asas  hukum adalah  “ukuran-ukuran  hukumuah-ethis  yang memberikan arah kepada pembentukan  hukum” 4 . Mudah  dipahami  bahwa  asas-asas  hukum  syarat dengan  nilai-nilai  etis-moral  dalam  aturan  atau norma/kaidah  hukum  baik  dalam  pembentukan peraturan  perundang-undangan  maupun  putusan hakim sebagi pembentukan hukum inconcito .
P.  Belefroid  dalam  bukunya  “ Beschowingen over  Rechtsbeginselen ”,  mengemukakan      asas- asas  hukum  umum  adalah  kaidah  dasar  yang dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmu hukum tidak diperasalkan dari aturan-aturan yang lebih  umum” 5 .    Asas-asas  hukum  itu  nilai-nilai
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved
Halaman 146

## Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum
1. Bernard Arief Sidharta, “Penemuan Hukum Kajian Filsafat Hukum”, dalam Pendulum Antinomi Hukum, Antologi 70 Tahun 2.  Valerine J.L. Kriek hoff, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hal. 30.
3. O. Notohamidjoyo, Demi Keadilan Dan Kemanusiaan: Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum, BPK. Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hal.49.
4. Ibid, lihat juga J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Ban- dung, 1996, hal. 119.
5.  Ibid.
yang mengendap dalam hukum postif.
H.J. Homes, dalam bukunya “ Betekenis van de Algemene  Rechtsbeginsselen  voor  d  praktijk ” bahwa  asas-asas  hukum  “tidak  boleh  dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, tetapi perlu  dipandang  sebagai  dasar-dasar  umum  atau petunjuk-petunjuk  bagi  hukum  yang  berlaku” 6 . Dengan demikian H.J.Homes berpendapat bahwa asas-asas  hukum  itu  sebagai  dasar  kaidah perilaku.
A.R.  Lacey,  mengemukakan:  “ principles  may resemble  scientific  laws  in  being  descriptions  of ideal  world,  set  up  to  govern  actions  as  a scientific  laws  are  to  govern  expectation” .    Ini menunjukan  asas-asas  hukum  luas  cakupannya dalam  arti  dapat  menjadi  dasar  ilmiah      berbagai aturan/kaidah  hukum  untuk  mengatur  perilaku manusia  yang  menimbulkan  akibat  hukum  yang diharapkan 7 .
G.W. Paton, mendifinisikan secara singkat: “a principle  is  the  broad  reason,  which  lies  at  the base  of  rule  of  law” 8 (asas  adalah  suatu  pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar bagi  aturan/kaidah  hukum).  Dengan  demikian asas  bersifat  abstrak,  sedangkan  aturan/kaidah hukum  sifatnya  kongkrit  mengenai  perilaku  atau tindakan hukum tertentu.

## Perbedaan  antara  Asas-asas  Hukum  dan Norma/Kaidah Hukum
Perbedaan  asas-asas  hukum  dan  kaidah hukum, sifat pebedaannya dipertanyakan prinsipiil  atau  gradual.  Dapat  dijawab  bahwa perbedaan  asas  hukum  dan  norna  perilaku menurut  J.  J.  H.  Bruggink  ( Bruggink:  1996 ) bahwa  perbedaan  itu  bersifat  gradual  bukan prinsipiil.  Disebutkan  lima  perbedaan  pokok, yaitu:  asas-asas  hukum  bersifat  umum,  asas-asas hukum  dalam  penerapan,  dan  asas-asas  hukum dalam hal penemuan hukum (rechtsvinding).
Pandangan  Scholten  bahwa  asas  hukum  tidak pernah kehilangan keberlakuannya dikatakan oleh Bruggink  tidak  benar,  karena  seperti  halnya aturan  hukum  positif  lainnya  juga  asas  hukum dapat kehilangan keberlakuannya.  Ini disebabkan nilai  yang  terkandung  dalam  asas  hukum mengalami perubahan-perubahan.
Asas-asas hukum yang dtetetapkan dalam UU,
seperti  asas  penyelenggaraan  negara  yang  baik (Pasal  3  UU  No.  28  Tahun  1999  Tentang Penyeleggaraan  Negara  Yang  Bersih  Bebas Korupsi Kolisi Dan Nepotisme) yang diidentikan dengan  “Asas-Asas  Umum  Pemerintahan  Yang Baik  (AAUPB)    dapat  diterakan  secara  langsung dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara.
Dalam  kaitan  perbedaan  pandangan  bahwa  di satu pihak ada ahli hukum yang berpendapat asas hukum  karena  bersifat  abstrak  dibandingkan dengan  kaidah  perilaku,  karena  itu  asas  hukum tidak  dapat  diterapkan  saecara  langsung  oleh hakim  dalam  penyelesaian  sengketa.  Di  lain pihak, berpendapat asas hukum meskipun bebeda dengan  kaidah  perilaku,  namun  karena  asas hukum  merupakan  meta-norma/kaidah  yang sesungguhnya  juga  tergolong  kaidah  perilaku, sehingga asas hukum juga dapat diterapkan secara langsung  dalam  penyelesaian  sengketa.    Apalagi bila asas-asas hukum tersebut telah diformulasikan menjadi pasal-pasal suatu peraturan  perundang-undangan,  meskipun  sifat asas itu tetap lebih umum daripada norma/kaidah perilaku,  karena  itu  asas-asas  hukum  dapat diterapkan  terhadap  penyelesaian  sengketa. Contoh asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan  yang  baik  (aaupb)  di  bidang Hukum  Administrasi  diatur  dalam  Pasal  10  UU No.  30  Tahun  2014  tentang  Administrsi Pemerintahan  dapat  diterapkan  secra  langsung sebgai  dasar  gugatan  tata  usaha  negara  di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Perbedaan  pendapat  itu  ditengahi  oleh Klandermann, dari dua sudut pandang, yakni:
Sudut  pandang  ilmu  hukum,  asas  hukum hanya  bersifat  mengatur  dan  menjelaskan (eksplanasi)  tujuannya  hanya  memberi  ikhtisar dan  tidak  normatif,  karena  itu  tidak  termasuk hukum positif, tentu tidak dapat diterapkan secara langsung  untuk  menyelesaikan  sengaketa,  harus melalui penafsiran hakim 9 .
Sudut  pandang  hukum  positif,  asas-asas hukum  eksitensi  atau  keberadaannya  pada pembentuk  undang-undang  dan  hakim  (memberi keabsahan)  serta  memberi  pengaruh  normatif, karenanya  asas-asas  hukum  itu  mengikat  para pihak dalam penerapannya oleh hakim.
Pendapat  Klandermann  dalam  menjembatani
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved
Halaman 147
6.  Ibid.
7. Mahadi, Falsafah Hukum Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, cetakan ke-3, 2003, hal.120 .
8. G.W. Paton, A Textbook of Jurisprudence, Oxford University Press, 1969, p. 204 .
9. Sidharta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan, Alumni, Bandung, 2006, hal. 204 .

## Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum
pandangan  yang  bersebrangan  tersebut  di  atas dapat  dipahami  bahwa  dari  sudut  pandang  ilmu hukum,  asas-asas  itu  merupakan  pembenaran, justifikasi  argumentasi-argumentasi  yuridikal yang  bertolak  pada  kebenaran-kebenaran  umum kemsyarakatan.  Di  balik  itu  dari  sudut  pandang hukum positif, asas-asas itu dimaknai mengakplikasikan tujuan yuridikal dalam menjawab persoalan hukum berkaitan penyelesaian konflik. Pendapat ini
mengindikasikan asas-asas hukum dalam aplikasinya  baik  teoritikal  maupun  praktikal memerlukan  penjelasan,  eksplanasi  terkait  fungsi asas-asas hukum sejalan dengan kegunannya.
Kedudukan dan Fungsi Asas-Asas Hukum.
Mahadi  (Guru  Besar  Ilmu  Hukum  USU) berpendapat bahwa sumber asas hukum Indonesia adalah  Pancasila,  dikemukakan:  “Apabila  dalam bidang hukum kita telah sepakat, bahwa Pancasila sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara,  maka sudah  wajarlah,  kalau  kita  membicarakan  asas, berpendapat  bahwa  sumber  dari  segala  asas hukum adalah Pancasila juga. Pancasila dipegang teguh  sebagai  kaidah  dasar,  sebagai  suatu beginsel rechtsideologie atau asas ideologi hukum Indonesia 10 ”.    Dalam  pandangan  Pancasila sumber  asas  Hukum  Indonesia,  dapat  dikatakan bahwa  asas  hukum  dari  sistem  hukum  hierarkhis lebih  tinggi  daripada  norma/kaidah  hukum.  Agar Pancasila mewarnai tingkah laku hukum manusia sehari-hari  perlu  dijabarkan  bertingkat  dari  asas- asas sampai tata norma/kaidah hukum positif dan tingkah  laku  hukum  manusia/subyek  hukum. Digambarkan tangga Pancasila ke dunia kongkret, yang  bernama  “tingkah  laku  hukum”,  sebagai berikut 11 :
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved
Halaman 148
Asas-asas Tata Norma Tata Norma Hukum Positif
Tingkah Laku
Hukum Manusia
Pancasila
10. Mahadi, op.cit., hal. 142, beginsel rechtsideologie dipahami bahwa Pancasila dalam sistem hukum Indonesia selain sebgai “norma dasar” juga sebagai “asas idelogi hukum”.
11. Ibid . hal 155. 12. J.J.H. Bruggink, ibid . hal. 134.

## Gambar 1 Asas Asas Hukum
Bruggink mencermati fungsi asas hukum dalam kaitan  dengan  sistem  hukum,  merujuk  pandangan Kees Schuit berpendapat bahwa:
“Sistem  hukum  terdiri  atas  tiga  unsur  yang memiliki  kemandirian  tertentu,  identitas  yang relatif  jelas  yang  saling  berkaitan  adalah:  unsur idiil,  unsur  operasional,  dan  unsur  actual.  Dalam kedudukan  asas-asas  sebgai  meta-kaidah,  fungsi asas dalam sistem hukum sifatnya ganda yaitu:
Fondasi  atau  landasan  dari  sistem  hukum positif,  tatanan  asas-asas  yang  terletak  pada landasan  (basis)  dari  bidang  hukum  tertentu.  Batu uji kritis terhadap sistem hukum positif, berkenaan dengan  putusan  hakim,  asas  hukum  digunakan tolok  ukur  menyeleksi  aturan-aturan/  kaidah hukum  atas  fakta-fakta  yang  dirumuskan  kedalam bahasa  yuridis  dan  juga  dalam  hal  hakim melakukan interpretasi asas-asas hukum berperan.
Sejalan  dengan  itu,  O.  Notohamidjojo ( Notohamidjojo:  1975 )  ,  fungsi  asas  dalam  kaitan berkerjanya hukum yaitu:
Bagi  pembentuk  undang-undang  (legislator), asas-asas  hukum  menjadi  fondasi  atau  dasar pembentukan  undang-undang.  Legislator  perlu meneliti  dasar-pikiran  dari  asas  hukum  seraya dapat merumuskannya dalam pembetukan undang- undang.  Dalam  ilmu  hukum  dikenal  sebagai  asas- asas  pembentukan  peraturan  perundang-undangan yang baik.
Bagi  hakim  yaitu:  (i)  ketika  menerapkan hukum,  asas-asas  hukum  befungsi  sebagai  fondasi dalam  menafsirkan  pasal-pasal  atau  artikel-artikel yang  tidak  jelas;  (ii)  memberikan  pertimbangan hukum  untuk  menjustifikasi  amar  putusanny;  (iii) dalam  penemuan  hukum  (rechtsvinding),  hakim dapat  memfungsikan  asas-asas  hukum  untuk melakukan konstruksi hukum analogi.

## Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum
Pandangan  yang  mengemuka  dalam  kaitan penerapan  peraturan  perundang-undangan,  asas hukum  dimakanai  memiliki  fungsi  yang signifikan  yakni  fungsi  asas  hukum  sebgai “ratiolegis”  dari  peraturan  perundang-undangan. Ini berarti setiap orang utamanya penegak hukum harus  memahami  dasar  pikiran  pembentuk undang-undang,  sehingga  peraturan  perundang- undangan  itu  memiliki  nutrisi  (gizi)  dalam penegakan  hukum,  sehinga  tepat  bila  asas-asas hukum  merupakan  spiritnya  hukum.  Dengan demikian  asas  hukum  yang  merupakan  spiritnya hukum, sesungguhnya tidak perlu untuk mengatur asas-asas  hukum  dalam  perundang-undangan. Asas-asas hukum seyogiyanya berkembang dalam doktrin  hukum  dan  yurisprudensi  dari  suatu sistem hukum.
Menarik  pendapat  Benard  Arief  Sidharta 13 , bahwa sistem hukum itu tersusun atas dua tatanan hukum terdiri atas:
Tatanan  hukum  eksternal  yang  tampak  pada tataran  permukaan  yang  mewujudkan  tatanan formal  yang  terdiri  atas  kaidah-kaidah  perilaku yang  sudah  terumuskan  secara  tekstual,  baik dalam  bentuk  tertulis  (yang  berwujud  aturan- aturan  hukum  tertulis  dalam  bentuk  perundang- undangan)  maupun  dalam  bentuk  perulangan perilaku  yang  pada  setiap  kali  terjadi  dalam situasi  kemasyarakatan  yang  sama  (kebiasaan, hukum  adat).  Susunan  tatanan  hukum  formal, terdiri ats:  Konstitusi dan Konvensi; UU; Traktat, dan Peraturan perundang-undangan di bawah UU; Hukum  kebiasaan  (dan  Hukum  Adat);  serta Yurisprudensi.
Tatanan  hukum  internal,  yang  dipermukaan tidak  tampak,  melainkan  berada  di  bawah permukaan  yang  melandasi  secara  materiil  dan menjiwai  sistem  hukum,  terdiri  atas  asas-asas hukum  dan  kaidah-kaidah  hukum  yang  belum terumuskan  secara  tekstual.  Asas-asas  hukum yang  berfungsi  melandasi  dan  menjiwai  tatana hukum  ekstenal,  meliputi:  asas-asas  hukum umum  terdiri  atas:  asas-asas  hukum  universal, asas-asas  umum  nasional  dan  asas-asas  hukum tertentu (hukum sektoral).  Tatana hukum internal ini tidak  namapak kepermukaan berada pada dan di  dalam  suatu  sistem  hukum  utamanya  berupa asas-asas.

## Jenis-Jenis Asas-Asas Hukum
Beranjak  pada  pandangan  tatanan  internal sistem  hukum  bahwa  asas-asas  hukum  bagian materiil dalam tata  hukum positif, jenisnya dapat dirinci,  menjadi  tiga  kelompok  yaitu:  asas-asas hukum  umum  universal;  asas-asas  hukum  umum nasional;  dan  asas-asas  hukum  khusus  bidang hukum sektoral.

## Asas-asas Hukum Umum Universal
Paul  Scholten  dalam  makalahnya  berjudul: Rechtsbeginselen Amsterdam,  1941,  bahwa  asas hukum  yang  merupakan  pikiran  dasar  berakar pada akal-budi nurani manusia terdapat perbedaan berdasarkan derjat keumumamnya. Ia menyebutkan  ada  lima  jenis  asas  hukum  umum universal yang dinilai paling fundamental tatanan internal  sistem  hukum,  yaitu:  asas  kebebasan (yang  diidealkan  oleh  asas  kepribadian);  asas cinta  kasih  (yang  diidealkan  oleh  asas kemasyarakatan),  asas  keadilan  (yang  diidealkan oleh  asas  persamaan);  asas  kepatuhan  (yang diidealkan  oleh  asas  kewibawaan);  dan  asas pemisahan baik dan buruk 14 .
Di lain pihak, D. Meuwissen, dalam artikelnya Ars  Aequi  40,  1991,  secara  sederhana membedakan  asas  hukum  materiil  dan  asas hukum  formal.  Asas  hukum  materiil,  mencakup: asas  respek  terhadap  kepribadian  manusia;  asas respek  terhadap  aspek-aspek  kerokhanian  dan kejasmanian  dari  keberdaan  manusia  sebagai pribadi;  asas  kepercayaan  yang  menuntut  sikap timbal balik; asas pertanggungjawaban; dan Asas- asas  hukum  formal,  mencakup:  asas  konsistensi; asas kepastian; dan asas persamaan 15 .
Menarik  analisis  Budiono  Kusumohamidjojo ( Kusumohamidjojo:  2016 ),  memaparkan  bahwa ada dua     golongan prinsip (berasal dari bahasa Latin:  principum  arti  arfiahnya  awal  atau  asal usul,  dalam  bahasa  Inggris  menjadi  principal diterjemahkan  prinsip  atau  asas  (Indonesia). Budiono  menggolongkan  prinsip  atau  asas  atas “asas  sistematik”  dan  asas  “aksiomatik”.  Asas atau  prinsip  sistematik  suatu  struktur  yang  logis suatu  sistem  yang  bermakna  sama  dengan rumusan  prinsip  yang  bersangkutan.  Di  balik  itu asas  atau  prinsip  aksiomatik,  hasil  suatu pengamatan berdasarkan postulat  yang  tidak  bisa diperdebatkan.  Prinsip  ini  disebut  dogma  yang
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved
Halaman 149
13. Bernard Arief Sidharta, “Penemuan Hukum Dalam Kajian Filsafat Hukum”, dalam Pendulum Antinomi Hukum, Genta Publishing, Yogya- karta, 2014, hal. 33.
14. J.J.H. Bruggink, op.cit., hal. 135.
15.  Ibid.
sama  artinya  dengan  doktrin 16 .    Selanjutnya  dari asas  atau  prinsip  sistematik,  disebutkan  ada  lima prinsip  hukum  universal,  dengan  mengutip Article  38.  1.  c  the  International  Justice  Statute yang  menyebutkan:  “general  principle  law recognized  by  civilized  nations”  (prinsip  hukum umum  yang  diakui  bangsa-banga  beradab/ berbudaya).
Prinsip  atau  asas  yang  bersifaf  aksiomatik yang  diterima  sebagai  doktrin  dalam  dogmatika yakni prinsip yang tidak dapat dibantah, beberapa asas-asas umum universal yang telah dikenal luas, diantarnaya:
Ius  cogens,  doktrin  bahwa  hukum  normanya bersifat  memaksa  (peremptory  norm).  Beberapa prinsip  Ius  cogens  yakni  larangan  terhadap penggunaan kekerasan genoside dan penghormatan hak asasi yang mendasar (misalnya hak hidup, hak untuk tidak disiksa).
Pacta  sund  servanda,  doktrin  perjanjian  harus ditaati (sanctity of contract), prinsip ini bersandar pada asas itikad baik (bonafides)  logikanya tidak ada  gunanya  jika  sejak  semula  kontrak  dibuat untuk dilanggar.
Nebis  in  idem,  lengkapnya  “bis  de  eadem  re ne  sit  action”mengandung  arti  arfiah  dua  kali dalam  kasus  tidak  ada  pengadilan.  Asas  hukum universal  ini  sudah  berlaku  dari  zaman  Romawi, dimaknai “suatu  subyek  hukum tidak bisa diadili untuk  suatu  tuduhan  yang  sama,  terhadap  mana sebelumnya sudah penah dilakukan proses hukum yang tuntas dan mengikat.
Nemo  iudex  in  causa  sua,  asas  nemo  iudex, dimaknai  bahwa  tidak  ada  orang  yang  boleh diadili  oleh  hakim  yang  berkepentingan,  prinsip ini  didukung  doktrin  “no  conflict  of  interest” diberlakukan  ketat,  hakim  harus  mengundurkan diri atas suatu perkara jika dalam perkara itu ada kelurganya  sebagai pihak diadili. Bahkan doktrin ini  daya  lakunya  diperluas  mengikat  terhadap advokat, konsultan, dan pejabat pajak.
Non ultra petita, doktrin ini berasal dari bahasa Latin,  lengkapnya:  “Ne  eat  iudex  ultra  petita partium”,  arti  arfiahnya:  jangan  membuat  hakim meminta  lebih  dari  para  pihak.  Prinsip  ini dimknai  bahwa  pengadilan/hakim  dilarang memutus  melebihi  dari  apa  yang  dimohonkan
atau digugat.
Ex aequo et bono, doktrin ini dimaknai bahwa pada  prinsipnya  demi  keadilan  pengadilan/hakim dapat  memutus  apa  yang  dipandang  wajar  dan adil  yang  diserahkan  memutus  kepadanya  oleh pihak  yang  berperkara 17 .  Nampaknya  prinsip  ini dipandang menerobos asas non ultrapetita.

## Asas-asas Hukum Umum Nasional
Asas-asas  ini  mendasari  tata  kehidupan  suatu negara  bangsa  (nation  state)  baik  kehidupan kenegaraannya
(political life) maupun kehoidupan  kemsyarakatannya  (social  life) 18 . Menurut  penelitian  asas-asas  nasional  Indonesia yang  bersumber  dan  diderivasi  dari  Pancasila, yaitu:
Asas Manfaat, terkait dengan Pasal 33 ayat (3) UUD  Negara  RI  Tahun  1945  bahwa  “bumi  dan air  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran  rakyat”.  Terkait  pula  dengan  asas “fungsi  sosial”  Pasal  6  UUPA  (UU  No.5  Tahun 1960)  bahwa  “hak  milik  mempunyai  fungsi sosial”.  Implikasi  yuridisnya,  hukum  Indonesia tidak  dapat  membenarkan  penggunaan  hak  milik secara tidak wajar.
Asas  Usaha  Bersama  dan  Kekeluargaan, terkait  Pasal  33  ayat  (1)  UUD  Negara  RI  Tahun 1945:  “Perekonomian  disusun  sebagai  usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Menyebutan  dalam  teks  “usaha  bersama  dengan asas  kekeluargaan”  jelas  merupakan  satu  nafas, sehingan  usaha  bersama  dan  asas  kekeluargaan saling  berseanyaman  atau  jumbuh.  Dengan  asas usaha  bersama  dan  kekeluargaan  tata  kehidupan kenegaraan  dan  kemasyarakatan  Indonesia modern  yang  cenderung  berkembang  kearah indutrialisasi  bergantung  kepada  IPTEK  yang maju,  harus  tetap  mempertahankan  kehidupan kegotong-royongan.
Asas Demokrasi, terkait dengan Pasal 27 ayat (1)  UUD  Negara  RI  Tahun  1945:  “Segala  warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib memjunjung  hukum dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada kecualinya”.    Dalam  kaonteks  ini  Asas Demokrasi  refleksi  dari  equality  before  the  law
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved
Halaman 150
16. Budiono Kusumohamidjjo, Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan, Yrama Widya, Bandung, 2016,  hal. 193. 17.  Ibid, hal 201, 202, 203, dan 26.
18. M. Soly Lubis, “ASas-Asas HUkum Nasional Di Bidang Hukum Tata Negara”, dalam Majalah Hukum Nasional No 2, 1989, Badan Pem- binaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, hal. 46.
principle  (kesetaraan  di  muka  hukum).  Dengan demikian  bagi  bangsa  Indonesia  Asas  Demokrsi berdasar  atas  hukum,  sehingga  dalam  kehidupan kenegaraan  (political  life)  dan  kehidupan kemasyarakatan  (social  life),  Indonesia  adalah Negara Hukum yang Demokratis.
Asas  Adil  dan  Merata,  asas  ini  refleksi ideologis  “Keadilan  sosial  bagi  seluruh  rakyat Indonesia”  karena  itu  asas  adil  dan  merata mewarnai  keseluruhan  Tata  Hukum  Nasional. Dalam  sistem  perekonomian  nasional,  berdasar atas  “demokrasi  ekonomi”  dengn  prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan  dan  kesatuan  ekonomi  nasional (Pasal 33 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945). Dengan  demikian  tugas  hukum  bagi  bangsa Indonesia  adalah  mewujudkan  keadilan  baik keadilan  procedural  maupun  keadilan  substanti secara merata.
Asas  Perikehidupan  dalam  Keseimbangan, mengandung  makna  Tata  Hukum  Nasional menjamin  keseimbangan  antara  hak  dan kewajiban  warga  negara  dalam  berbagai  bidang kehidupan  sosial  dan  pemerintahan.  Sehubungan dengan  itu,  hak  dan  kewajiban  warga  negara diposisikan pada kedudukan yang seimbang.
Asas Kesadaran Hukum, dimaknai baik warga masyarakat  maupun  penguasa,  penegak  hukum harus  dapat  memahami,  menghayati  dan mematuhi  hukum  sesuai  doktrin  negara  hukum yang  demokratis.  Dengan  prinsip  kesadaran hukum,  maka  hukum  dapat  bekerja  sescara efikasi  atau  efektif  mencapai  tujuan  keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan (doelmatigheid).
Asas Kepercayaan pada diri sendiri, dimaknai dengan  asas  ini  dalam  pembangunan  hukum nasional  Indonesia harus mendasarkan nilai-nilai, asas-asas,  dan  norma-norma  yang  hidup  dalam masyakat Indonesia yang sejiwa dengan Pancasila sebaga  “sumber  dari  segala  sumber  hukum negara 19 .
Asas-asas  Hukum  Nasional  melandasi  pikiran dasar dan memberi  arah nilai hukumiah-etis  bagi kaidah, aturan, asas-asas dan lembaga
berkembang menjadi sistem hukum nasional yang merupakan  taranan  hukum  yang  meliputi  hukum tertulis  dan  hukum  tidak  tertulis.  Sistem  Hukum Nasional  meganut  asas-asas  yang  mendasari kehidupan  kenegaraan  dan  kemasyarakatan bersumber  pada  pandangan  hidup,  cita  hukum (rechtside)  Pancasila  sumber  materiil  serasi dengan pandangan “keadilan sosial” bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Asas-asas Hukum khusus atau Hukum Sektoral
Asas-asas  dalam  Hukum  Tata  Negara, pertrama  ditelusuri  dari  UUD  1945,  dapat dijabarkan  pikiran-pikiran  dasar  yang  seharusnya mendasari  arah  pembentukan  dan  penegakan hukum  positif.  Asas  tersebut  refleksi  dari  cita hukum Pancasila, mencakup: (i)  Asas pengakuan atas  hukum  tertulis  dan  hukum  tidak  tertulis (hukum  adat);  (ii)  Asas  pemeliharaan  budi pekerti;  (iii)  Asas  kedaulatan  rakyat,    (iv)  Asas negara hukum; (v) Asas pemerintahan konstitusional;  dan  (vi)  Asas  hierarkhi  peraturan perundang-undangan,  (vii)  Asas  mengutamakan kemakmuran  rakyat 20 .  Dalam  UU  No.28  Tahun 1999  Tentang  Penyelenggaraan  Negara  Yang Bersih  Bebas  Korupsi,  Kolusi  dan  Nepotisme, disingkat  UU  Bebas  KKN,  ditentukan:  (i)  asas kepastian  hukum  bahwa  dalam  Negara  Hukum yang landasan penyelenggaraan kekuasaan negara mengutamakan  landasan  peraturan  perundang- undangan,  keadilan  dan  kepatutan  dalam  setiap kebijakan; (ii) asas tertib penyelenggaraan negara, bahwa  dalam  pengendalian  penyelenggaraan negara  fondasinya  berlandaskan  keteraturan, keserasian  dan  keseimbangan;  (iii) asas keterbukaan,  bahwa  penyelenggara  negara  wajib membuka  diri  terhadap  hak  warga  negara  untuk memperoleh  informasi  yang  benar,  jujur,  dan tidak  diskriminatif  dengan  tetap  memperhatikan perlindungan  ata  hak  asasi  dan  rahasia  negara; (iv)  asas  proporsionalitas,  bahwa  penyelenggara negara  mengutamakan  keseimbangan  antara  hak dan  kewajiban  dalam  melaksanakan  otoritas  atau kewengannya;  (v)  asas  profesionalitas,  bahwa penyelenggara  negara  dalam  melakasanakan kewenangannya  mengutamakan  keahlian  yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang- undangan;  dan  (vi)  asas  akuntabilitas,  bahwa setiap kebijakan penyelenggara negara dampaknya diprtanggungjawabkan  kepada rakyat
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved
Halaman 151
19.  Ibid. hal. 47, lihat juga, Khudzaifah Dimyati, Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia, 1945-1990, Muhammadyah University Press Surakarta, 2005, hal. 195.
20. Moh.  Koesnoe, “Nilai-nilai Dasar  Tata  Hukum Nasional  Kita”, Makalah dalam Pra Seminar: Identitas Hukum Nasional, 19-21 Oktober 1987 di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, hal. 16.
pemegang kedaulatan sesuai ketentuan konstitusi. (Pasal  3  UU  No.  28  Tahun  2009).  Dua  asas Hukum  Tata  Negara  yakni  asas  keterbukaan (transparansi)
dan akuntabilitas
(pertanggungjawaban  publik)  merupakan  asas universal dalam “good governance principle”.
Asas-asas Hukum Administrasi, beberapa asas yang penting yaitu “Asas-asas Umum Pemerintahan  Yang  Baik  (AAUPB)  dari penelusuran literatur dikutip A.M.A. van Massen dam  bukunya  “De  Algemene  beginselen  van behoorlijk bestuur”; AAUPB, mencakup: (i) Asas kepastian  hukum;  (ii)  Asas  keseimbangan;  (iii) Asas kesamaan; (iii) Asas Kecermatan; (iv) Asas motivasi  pada  setiap  keputusan  pemerintah;  (v) Asas  tidak  menyalahgunakan  kewenang;  (vi) Asas  tidak  bertindak  sewenang-wenang;  (vii) Asas permainan yang wajar; (viii) Asas Keadilan atau  kewajaran;  (ix)  Asas  menanggapi  harapan yang  wajar;  (x)  Asas  peniadaan  keputusan  yang batal;  (xi)  Asas  perlindungan  atas  pandangan hidup  yang  wajar;  (xii)  Asas  perlidungan  atas pandangan hidup atau cara hidup 21 .
AAUPB  merupakan  asas-asas  yang  sifatnya universal,  seperti  di  Inggris  disebut  “General Principle  of  Proper  Administraration”  dan  di Belanda:  “Algemene  Beginselen  van  Behoorlijk Bestuur”  (ABB).  Karena  bersifat  universal, sepanjang  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila tentu  asas  ini  dapat  diterapkan,  dan  UU  No.  5 Tahun  1986 Jo.  UU No. 9  TAhun  2004  Tentang Peradilan  Tata  Usaha  Negara  disingkat  PTUN, menentukan  pelanggaran  terhadap  AAUPB  oleh Badan  dan/atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara, merupakan  dasar  untuk  menggugat  pemerintah. Ada  5  (lima)  asas  dari  AAUPB  yang  dominan diterapkan  dalam  Jurisprudensi    di  Indonesia yaitu:  (i)  asas  larangan  menyalahgunakan kewenangan  (detournemant  de  povoir)  bahwa Badan  dan/atau  Pejabat  Tata  Usaha  Negara (TUN)    dalam  membuat  Keputusan  Tata  Usana Negara  (KTUN)  tidak  boleh  menyimpang  dari tujuan  UU  yang  menjadi  dasar  kewenangnnya untuk melakukan “tindak pemerintahan”; (ii) asas larangan  bertindak  sewenang-wenang  (wilkeur) bahwa  Badan  dan/atau  Pejabat  TUN  dalam menetapkan keputusan atau tidak harus mempertimbangkan  semua  kepentingan  dari semua  pihak  yang  tersangkut  dengan  keputusan itu  atau  dasar  pertimbangan  keputusan  Pejabat TUN  harus  rasional;  (iii)  asas  larangan
diskriminasi (asas persamaan) bahwa Badan dan/ atau  Pejabat  TUN  agar  bertindak  sama  terhadap kasus-kasus  yang  sama  faktanya  bertumpu  pada prinsip persamaan  hak dan  kewajiban bagi setiap orang (subyek hukum), (iv) asas bertindak cermat bahwa  Badan  dan/atau  Pejabat  TUN  senantiasa bertindak  hati-hati  agar  tidak  menimbulkan kerugian terhadap  warga masyarkat; dan  (v)  asas keseimbangan  (proporsionalitas)  bahwa  Badan dan/atau  Pejabat  TUN  dalam  menerapkan  sanksi administratif  haruslah  seimbang  dengan  bobot pelanggaran/kesalahan,  sehingga  memenuhi  rasa keadilan.  Contoh:  (1)  jika  pelanggaran  atas  garis sempadan  hanya  selebar  40  cm  tidak  perlu seluruh  gedung  harus  dibongkar;  (2)  hukuman jabatan  harus  seimbang  dengan  kesalahan  atau kelalaian pegawai 22 .
Tahun  2014,  diberlakukan  UU  No.30  Tahun 2014  Tentang  Administrasi  Pemerintahan, menentukan  AAUPB,  terdiri  atas  7  (tujuh)  asas, yaitu:  (i)  asas  kepastian  hukum;  (ii)  asas kemanfaatan;  (iii)  asas  ketidakberpihakan;  (iv) asas  kecermatan,  (v)  asas  tidak  menyalah gunakan  wewenang,  (vi)  asas  keterbukaan,    (vi) asas kepentingan umum, dan (vii) asas pelayanan yang baik.  Dari ketujuh asas tersebut tampak ada dua  asas  tidak  disebutkan  secsra  eksplisi  baik dalam  literature  maupun  jurisprudensi  di Indonesia yakni asas kepentingan umum, dan asas pelayanan  yang  baik  dalam  penyelengaraan pemerintahan. Pengertian AAUPB dalam Undang -Undang  Administrasi  Pemerintahan  dijelasakan secara  otentik  pada  penjelasan  Pasal  10  UU  No. 30  Tahun  2014.    Selanjutnya  asas  hukum  yang penting  dalam  Hukum  Administrasi  berkenaan doktrin  tanggung  gugat  pemerintah  (government liability) terkait penyelengaraan pelayanan publik yakni:  (i)  asas  praesumtio  iustse  causa  arti arfiahnya  asas  praduga  keabsahan,  dan  (ii)  asas vicarious  liability  arti  arfiahnya  asas  tanggung gugat/tanggunjawab  terhadap  perbuatan  orang lain).  Kedua  asas  tersebut  dianalisis,  sebagai berikut:    Asas  praesumptio  iustse  causa  (asas praduga  keabsahan)  dimaknai  bahwa  setiap tindakan pemerintahan dalam bentuk KTUN atau tindakan  hukum  di  ranah  hukum  perdata  dan hukum  publik  harus  dianggap  sah  sampai  ada pencabutan  atau  pembatalan  oleh  pejabat  atau institusi  hukum  (pengadilan)  yang  berwenang. Asas  precarious  liability  (asas  tanggung  gugat terhadap  perbuatan  orang  lain)  dimaknai  atasan beertanggung  gugat/bertanggung  jawab  terhadap
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved
Halaman 152
21.  M. Solly Lubis, op.cit, hal. 60. 22. W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, Universitas Atma Jaya, Yoyakarta, 2008, hal. 83.
pebuatan  pegawai  bawahannya  atas  kerugian yang diderita oleh setiap orang atau badan hukum perdata yang diakibatkan kesalahan jabatan dalam hal  pegawai  bawahannya  melakukan  pelayanan publik;  kesalah  jabatan  dalam  pelayanan  publik disebut maladministrasi 23 .
Asas-asas  Hukum  Pidana,  yang  dipandang penting  dan  secara  luas  telah  dikenal,  yaitu:  (i) asas  legalitas 24 ,  asas  ini  baik  di  Belanda  maupun di Indonesia tercantum pada Pasal 1 ayat (1) WvS (Wetboek  van  Strafsrecht  Blanda)  dan  KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia.  Asas  legalitas  dalam  hukum  pidana dikenal dengan adagium: “nullum delictum noela poena previa lege poenali”. Secara singkat nulum crimen  sine  lege  berarti  tidak  ada  tindak  pidana tanpa  undang-undang,  dan  noela  poena  sine  lege berarti  tidak  ada  pidana  tanpa  unadang.  Menurut Komariah  Emong  Sapardjaja  memahami  bahwa adagium  noela  poene  previa  lege  poenali,  bahwa undang-undanglah yang menetapkan dan membatasi  perbuatan  mana  dan  pidana  (sanksi) mana yang dapat dijatuhkan pada pelanggarnya 25 . Selanjutnya  ia  mengutip  pendapat  M.S. Groenhuijsen  ada  empat  makna  yang  terkandung dalam  asas  legalitas,  dua  yang  petama  ditujukan kepada legislator (pembentu undang-undang) dan dua  lainnya  pedoman  bagi  hakim,  sebagai berikut:
Pertama,  bahwa  pembentuk  undang-undang tidak  boleh  memberlakukan  ketentuan  pidana berlaku  mundur  (surut).  Kedua,  bahwa  semua perbuata  yang  dilarang  harus  dimuat  dalam rumusan  delik  sejelas-jelasnya.  Ketiga,  hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan  pidana  berdasarkan  hukum  tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Keempat, terhadap peraturan  hukum  pidana  dilarang  diterapkan analogi 26 .
Asas-asas  berlakunya  undang-undang  pidana, yaitu: 1) asas teritorialitet atau asas kewilayahaan dimaknai  bahwa  “ketentuan  pidana  Indonesia diterapkan  bagi  setiap  orang  yang  melakukan tindak  pidana  di  wilayah  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia”  (lihat  Pasal  2  KUHP);  asas teritorialitet  ini  diperluas  dijabarkan  dalam  Pasal 3  KUHP:  “Ketentuan  pidana  dalam  perundang-
undang  pidana  Indonesia  berlaku  bagi  setiap orang  yang  di  luar  wilayan  Indonesia  melakukan tindak  pidana  di  dalam  kendaraan  air  atau pesawat  udara  Indonesia”;  2)  asas  asas nasionalitet  atau  asas  kebangsaan  aktif  dimaknai bahwa  “perunundang-undangan  pidana  suatu negara  tetap  dapat  diberlakukan  terhadfap  warga negaranya  dimanapun  mereka  berada,  bahakan bila mereka berada di luar negeri”.  (lihat Pasal 5 KUHP,  Pasal  7  KUHP);    3)  asas  perlindungan atau asas kebangsaan pasif, dimaknai: “berlakunya  perundang-undangan  pidana  suatu negara  tidak  tergantung  pada  tempat  seorang pelaku  telah  melakukan  tindak  pidananya, melainkan  pada  kepentingan  hukum  yang  telah menjadi sasaran tindak pidana tersebut”, sehingga negara  yang  kepentingan  hukumnya  menjadi sasara  tindak  pidana  itu  berwenang  untuk menghukum pelaku tindak pidana tersebut.
Asas  dalam  hukum  pidana  yang  perlu  juga dipahami yaitu:
Asas tiada hukuman tanpa kesalahan dimaknai bahwa setiap orang hanya dapat di pidana jika si terdakwa dapat dibuktikan kesalahannya.
Asas-Asas  dalam  Hukum  Acara  Pidana,  yang dominan  berkenaan  dengan  pembuktian,  karena menurut  Hukum  Acara  Pidana  dalam  mencari “kebenaran materiil” alat bukti “saksi” dipandang paling penting.
Asa-asas  Hukum  di  bidang  Hukum  Perdata, beberapa  asas  dalam  hukum  perdata,  yaitu:  (i) asas kebebasan berkontrak, dimaknai bahwa  para pihak yang sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian  wajib  menaatinya  sebagai  undang- undang;  asas  ini  dijabarkan  dalam  Pasal  1338 BW/  KUHPerd.  alinea  pertama:  “Semua persetujuan  yang  dibuat  secara  sah  berlaku sebagai  undang-undang  bagi  mereka  yang membuatnya”;  (ii)  asas  itikad  baik,  yakni  pihak yang  menjalankan  kontrak  dengan  itikad  baik mendapat perlindungan hukum (Pasal 1338 alinea ketiga BW/KUHPerd);  (iii) asas permainan yang layak (fairness principle), dimaknai bahwa dalam kebebasan  berkontrak  para  pihak  harus  menaati prinsip  kejujuran;  menurut  Peter  Mahmud Marzuki  bahwa  “kebebasan  berkontrak”  dibatasi oleh fairness principle, karena itu meskipun “asas
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved
Halaman 153
23. Philipus M. Hadjon, dkk., Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hal. 21 . 24.  Menurut Dupont (1990) “asas legalitas adsalah asas yang paling penting dalam huklum pidana”; lihat, Ny. Komariah Emonng Sapardjaja, Ajaran  Sifat  Melawan  –  Hukum  Materiil  Dalam  Hukum  Pidana  Indonesia  Studi  Kasus  tentang  Penerapan  dan  perkembangannya  dalam Yurisprudensi, Alumni, Bandung, 2002, hal.6.
25.  ibid. 26.  Ibid.
kebebasan  berkontrak  dijunjung  tinggi,  apabila asas itu menimbulkan sesuatu yang bersifat unfair dan  unfairness  ini  kemudian  membahayakan keselamatan pihak lawan, hakim harus mendahulukan  keselamatan  pihak  tersebut  dan membatalkan  klausula  yang  tidak  mengandung fairness tersebut” 27 .
Asa-asas  Hukum  di  bidang  Hukum  Acara Perdata,  prinsip-prinsip  bagi  hakim  dan  para pihak  yang  berperkara  untuk  bertindak  sesuai ketentuan formal beracara di muka pengadilan.
Asas hakim tidak memihak (asas obyektivitas),  dimaknai  bahwa  hakim  karena jabatannya dalam memerikasa perkara tidak boleh memihak,  dijabarkan  dari  ketentuan  Pasal  5  ayat (1)  dan  Pasal  4  ayat  (3)  UU  Pokok  Kekuasaan Kehakiman.
Asas  Putusan  Harus  Disertai  Alasan-alasan, dimaknai bahwa semua putusan pengadilan harus memuat  alasan-alasan  putusan  yang  dijadikan dasar untuk mengadili.
Catatan  akhir  analisis  asas-asas  hukum lingkungan  yang  merupakan  contoh  bidang hukum  sektoral  fungsional  yang  juga  dikenal sebagai  “payung  hukum”  (umbrella  law)  dalam pengelolaan  lingkungan  hidup  sebagai  diatur dalam  UU  No.  32  Tahun  2009  tentang Lingkungan Hidup.

## IV.  SIMPULAN
Berdasarkan penjabaran di atas mengenai asas -asas  hukum  dalam  sistem  hokum,  dapat  ditarik simpulan sebagai berikut :
Dipahami asas-asas hukum itu sebagai pikiran -pikiran  dasar  yang  terdapat  di  dalam  dan  di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan  dalam  aturan-aturan  perundang- undangan  dan  putusan-putusan  hakim,  yang berkenaan  dengannya  ketentuan-ketentuan  dan keputuan-keputusan  individual  dapat  dipandang sebagai  penjabarannya.  Apabila  dalam  bidang hukum  kita  telah  sepakat,  bahwa  Pancasila sumber  dari  segala  sumber  hukum  negara,  maka sudah  wajarlah,  kalau  kita  membicarakan  asas, berpendapat  bahwa  sumber  dari  segala  asas hukum  adalah  Pancasila,  Pancasila  dipegang teguh  sebagai  kaidah  dasar,  sebagai  suatu beginsel rechtsideologie atau asas ideologi hukum Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Sumber Buku
Amzah,  A.  (1995),  Penegakan  Hukum  Lingkungan, Arikha Media Cipta, Jakarta.
Bruggink,  J.  J.  H.  1996.  Refleksi  Tentang  Hukum Pengertian-Pengertian  Dasar  Dalam  Teori Hukum,  alih  bahasa  Arief  Sidharta,  PT.  Citra Aditya Bakti, Bandung.
Emong  Sapardjaja,  Komariah.  2002.  Sifat  Ajaran Melawan  Hukum-Materiil  Dalam  Hukum Pidana  Indonesia  Studi  Kasus,  Alumni  , Bandung.
Fuadi,  Munir  (2006),  Teori  Hukum  Pembuktian (Pidana  dan  Perdata),  PT.  Aditya  Citra  Bakti, Bandung.
Hadjon, Philipus, M., dkk. (2012, Hukum Administrasi Dan  Tindak  Pidana  Korupsi,  Gajah  Mada University Press, Yogyakarta.
Kusumohamidjojo,  Budiono  (2016),  Teori  Hukum Dilema  antara  Hukum  dan  Kekuasaan,  Yrama Widya, Bandung.
Lamintang, P.A.F. (1990), Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.
Lubis,  Solly  (1989),  “Asas-Asas  Nasional  Di  Bidang Hukum  Tata  Negara”,  dalam  Majalah  Hukum Nasional, No.2, BPHN, Departemen
Kehakiman, Jakarta.
Mahadi  (2003),  Falsafah  Hukum  Suatu  Pengantar, Alumni, Bandung.
Mertokusumo, Sudikno (2006), Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.
Moh.  Koesnoe,  “Nilai-nilai  Dasar  Tata  Hukum Nasional  Kita”,  Makalah  dalam  Pra  Seminar: Identitas Hukum Nasional, 19-21 Oktober 1987 di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, hal. 16.
M.  Soly  Lubis,  “Asas-Asas  Hukum  Nasional  Di Bidang  Hukum  Tata  Negara”,  dalam  Majalah Hukum Nasional No 2, 1989, Badan Pembinaan Hukum  Nasional,  Departemen  Kehakiman, Jakarta, hal. 46.
Notohamidjojo,  O.  (1975),  Demi  Keadilan  Dan Kemanusiaan  Beberapa  Bab  Dari  Filsafat Hukum, BPK. Gunung Mulia, Jakarta . Paton,  G.W.  (1969),  A  Text  Book  of  Jurisprudence, Oxford University Press, London.
Rukmini,  Mien  (2003),  Perlindungan  HAM  Melalui Asas  Praduga  Tidak  Bersalah  Dan  Asas Persamaan  Kedudukan  Dalam  Hukum  Pada Sistem  Peradilan  Pidana  Indonesia,  Alumni, Bandung.
Sidharta.  (2006),  Karakteristik  Penalaran  Hukum Dalam  Konteks  Keindonesiaan,  Alumni, Bandung.
Sidharta,  Arief,  Bernard.  (2014),  “Penemuan  Hukum
Kajian  Filsafat  Hukum”,  dalam  Pendulum Antinomi  Hukum,  Genta  Publishing,  Bantul-
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved Halaman 154
27.  Peter Mahmud Marzuki, “Tugas Teori Hukum”, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal. 14.

## Yogyakarta.
Tjandra, Riawan (2008), Hukum Administrasi Negara, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

## Sumber Artikel
Boothby, N., & Stark, L. (2011). Data surveillance  in child  protection  systems  development:  An Indonesian  case  study.  Child  Abuse  and Neglect, 35(12), 993–1001.
Borsk??,  J.  (2017).  Problems  of  different  territorial jurisdiction of the authorities of social and legal protection  of  children  (OSPOD)  and  courts regarding the provision of the protection of the rights  of  minor  children.  Kontakt,  19(1),  e48– e56.
Diseth, R. R., & Høglend, P. A. (2011). Potential legal protection  problems  in  the  use  of  compulsory commitment  in  mental  health  care  in  Norway. International Journal of Law and Psychiatry, 34 (6), 393–399.
Ituarte-Lima,  C.,  McDermott,  C.  L.,  &  Mulyani,  M.
(2014).  Assessing  equity  in  national  legal frameworks for REDD+: The case of Indonesia. Environmental  Science  and  Policy,  44,  291– 300.
Liu, J., Uchida, K., & Gao, R. (2014). Legal protection and  underpricing  of  IPOs:  Evidence  from China.  Pacific  Basin  Finance  Journal,  27(1), 163–187.
Requejo, I., Reyes-Reina, F., Sanchez-Bueno, M. J., & Suárez-González,  I.  (2018).  European  family firms and acquisition propensity: A comprehensive  analysis  of  the  legal  system’s role. Journal of Family Business Strategy, 9(1), 44–58.
Xiao,  G.  (2013).  Legal  shareholder  protection  and corporate  R&D  investment.  Journal  of Corporate Finance, 23, 240–266.
KERTHA WICAKSANA Volume 12, Nomor 2, 2018 © All Right Reserved
Halaman 155

## Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum