## Intizar
Vol. 28, 2 (Desember, 2022), hlm. 70-84 p-ISSN: 1412-1697 e-ISSN: 2477-3816, DOI: 10.19109/intizar.v28i2.14113 Copyright © Arif Gunawan Santoso, Deden Istiawan, Laelatul Khikmah

## Analisis  Indeks  Kerukunan  Umat  Beragama  di  Provinsi  Kalimantan Barat
Arif Gunawan Santoso 1 , Deden Istiawan 2* , Laelatul Khikmah 3
1 Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang; abuazka79@gmail.com
2 Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang; deden.istiawan@itesa.ac.id
3 Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang; laelatul.khikmah@itesa.ac.id

## INFO ARTIKEL ABSTRAK
Kata Kunci: Kerukunan; Toleransi;
Umat Beragama.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kerukunan umat beragama serta memperoleh informasi pemetaan kekuatan dan kerentanan hubungan antar umat beragama  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kuantitatif,  dengan  teknik  pengumpulan  data  melalui  metode  survei  dengan menggunakan kuesioner sebagai alat untuk mengumpulkan data dari responden. Dengan  menggunakan  teknik multistage  clustered  random  sampling terpilih  sampel sebanyak  400  responden  yang  tersebar  di  empat  Kabupaten/Kota  di  Provinsi Kalimantan  Barat.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  menunjukkan  bahwa  indeks kerukunan  umat  beragama  termasuk  dalam  kategori  indeks  tinggi  dengan  skor 79.11  untuk  kerukunan  umat  beragama  di  Provinsi  Kalimantan  Barat.  Secara spesifik dimensi toleransi dan kerjasama terkategori tinggi dan dimensi kesetaraan terkategori sangat tinggi.
This is an open access article under the CC BY-SA license.

## Korespondensi:
Deden Istiawan Institut Teknologi Statistika dan Bisnis Muhammadiyah Semarang; deden.istiawan@itesa.ac.id

## 1. PENDAHULUAN
Bangsa Indonesia ditakdirkan menjadi sebuah bangsa yang memiliki corak multikulturalisme baik yang  bersifat  horizontal  maupun  yang  vertical  (Masduki,  2018;  Muhaimin,  2004).  Mulkulturalisme merupakan pengakuan bahwa beberapa kultur yang berbeda bisa eksis dalam lingkungan yang sama dan menguntungkan satu dengan yang lainnya (Mubit, 2016). Bangsa Indonesia yang pluralistik dan multukulturalistik dengan keanekaragaman dalam suku, ras, bahasa, budaya, serta keanekaragaman agama mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing-masing, sangat berpotensi terhadap lahirnya konflik (Firdaus, 2014; Rizal & Kharis, 2022). Keberagaman agama dan budaya di Indonesia  merupakan  peluang  dan  tantangan  yang  sangat  besar  bagi  pemerintah  bagaimana membangun  kerukunan  antar  umat  beragama  agar  masyarakat  hidup  berdampingan  secara  damai (Priyantaka & Suharno, 2020; Zuo’an , 2013). Kerukunan antar umat beragama adalah terciptanya suatu kondisi sosial yang harmonis dan dinamis ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya (Safithri et al., 2022). Untuk  mewujudkan  kerukunan  antar  umat  beragama  yang  sejati  harus  tercipta  satu  konsep  hidup bernegara  yang  mengikat  semua  anggota kelompok  sosial  yang  berbeda  agama  untuk  menghindari terjadinya konflik antar umat beragama (Afandi, 2018; Rambe, 2017). Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah  dan  masyarakat  dalam  merawat  dan  menjaga  rakyat  agar  tidak  terjatuh  dalam  konflik. Peran itu tidak harus selalu berujung pada pembuatan regulasi yang sifatnya multitafsir. Peran itu bisa dilakukan dengan mendorong masyarakat secara mandiri menjaga kerukunan.
Kerukunan merupakan isu yang selalu kontekstual dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman  terhadap  kerukunan  memang  selalu  muncul  setiap  saat,  bahkan  semakin  menguat  pasca reformasi  (Saprillah,  2014).  Upaya  untuk  membangun  kerukunan  umat  beragama  setelah  terjadi konflik sangat diperlukan dalam membangun kehidupan yang harmoni. Kerukunan umat beragama merupakan  bagian  dari  pilar  pembangunan,  yang  memberikan  pengaruh  besar  pada  keberhasilan (Ismail,  2010).  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020-2024  tentang kebijakan  pembangunan  agama dilaksanakan,  salah  satunya  melalui  upaya  peningkatan kerukunan umat beragama. Amanat ini sejalan dengan rencana strategis Kementerian Agama, yakni menguatnya harmoni  dan  kerukunan  umat  beragama.  Dengan  demikian  keberhasilan  pembangunan  di  bidang agama salah satunya dapat dilihat dari kondisi kerukunan antar umat beragama. Indeks kerukunan umat  beragama  merupakan  instrumen  utama  yang  dijadikan  sebagai  alat  pengukuran  bagi  capaian program-program kerukunan. Indeks Kerukunan Umat Beragama dibentuk berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  Tahun  2006  dan  Nomor  8  Tahun  2006.  Dimensi  toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima, dan menghargai perbedaan. Kesataraan mencerminkan keinginan saling melindungi, memberi hak dan kesempatan yang sama dengan tidak mengedepankan superioritas (Yunus et al., 2019). Sehingga sebuah kerukunan umat beragama akan terbentuk di dalam sebuah masyarakat tergantung dari tingkat toleransi, kerja sama, saling menghormati, saling percaya, dan  kemampuan  dalam  menyelesaikan  sebuah  konflik  dalam  sebuah  komunitas  masyarakat (Nuriyanto,  2018).  Dari  definisi  konseptual  di  atas  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  terdapat  tiga elemen  pokok  tentang  konsep  kerukunan  antar  ummat  beragama  yaitu  adanya  toleransi,  adanya kesetaraan dan kerjasama antar pemeluk umat beragama.
Kondisi dan potensi kerukunan antar umat beragama dalam dinamika kehidupan sosial, budaya dan  keagamaan  pada  masyarakat  dapat  diukur  melalui  sebuah  kajian  penelitian  dalam  rangka menemukan  model  hubungan  kerukunan  antar  umat  beragama.  Oleh  karena  itu  sangatlah  penting melakukan sebuah kajian penelitian mengenai sistem sosial di masyarakat yang mampu memberikan kontribusi bagi terwujudnya kerukunan antar umat beragama. Lokasi penelitian ini adalah Provinsi Kalimantan  Barat.  Alasan  utama  pemilihan  lokasi  penelitian  ini  adalah  Provinsi  Kalimantan  Barat sebagai daerah yang terbuka oleh pendatang, penduduk Kalimantan Barat terdiri dari berbagai suku atau etnis antara lain, Melayu, Dayak, Cina, Madura, Jawa, dan Bugis. Suku Melayu merupakan suku terbesar di Kalimantan Barat. Suku ini menyebar di berbagai wilayah di Kalimantan Barat, baik itu di daerah perkotaan maupun pedesaan (Sari, 2022). Keragaman tersebut seyogyanya menjadi kekayaan bagi daerah. Namun kenyataannya, dari keragaman tersebut telah timbul beberapa kali konflik sosial yang melibatkan beberapa kelompok etnik yang terjadi antara tahun 1963 hingga tahun 1999, paling tidak  telah  terjadi  kurang  lebih  12  kali  konflik  lokal  antara  kelompok  etnik  di  Kalimantan  Barat (Rachmadhani, 2018).
Dalam  beberapa  historiografi  tradisional  dijelaskan  bahwa  kerukunan  umat  beragama  telah berlangsung sejak beberapa abad yang lalu. Munculnya Islam di tengah agama sebelumnya (Hindu- Buddha) mendapat respon positif dari masyarakat dan penguasa setempat. Toleransi begitu dijunjung tinggi  pada  masa  itu.  Pengalaman  empiris  mengelola  kerukunan  umat  beragama  penting  bagi kehidupan  beragama  saat ini.  Perkembangan  kerukunan  sangat bervariasi di  setiap  daerah, dimana beberapa aspek kerukunan di daerah tertentu menjadi perhatian dan telah berhasil diwujudkan atau menjadi  kendala  dalam  memajukan  kerukunan.  Oleh  karena  itu  perlu  dicermati  keberhasilan membangun  kerukunan  umat  beragama  berdasarkan  capaian  nasional.  Terkait  indeks  kerukunan antarumat  beragama,  beberapa  penelitian  terdahulu  dengan  berbagai  perspektif  dan  pendekatan relevan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Sulaiman et al (2021) mengukur tingkat  toleransi  di  Kabupaten  Lombok  Timur  dengan  menggunakan  dimensi  persepsi,  sikap, kerjasama,  sikap  pemerintah,  dan  harapan  masyarakat  terhadap  pemerintah.  Hasil  kajian menunjukkan  bahwa  indeks  toleransi  antar umat  beragama  termasuk dalam  kategori  indeks  tinggi. Secara  spesifik  dimensi  sikap  dan  kerjasama  dikategorikan  cukup.  Dimensi  persepsi,  sikap  dan
harapan  pemerintah  berada  pada  kategori  tinggi.  Penelitian indeks  toleransi  di  Kabupaten  Lombok Timur juga pernah dilakukan oleh Tohri et al (2021). Dalam penelitian ini dikemukakan bahwa realitas toleransi sebagai fakta sosial tidak akan cukup jika dipotret hanya dari satu sisi saja, yang tidak mampu mengungkapkan makna di balik fakta tersebut karena toleransi bersifat emik tetapi juga berdimensi etika. Hasil  penelitian  mengungkap  pemahaman  yang  lebih  komprehensif  tentang  toleransi  sebagai realitas  sosial  yang  dinamis  dipengaruhi  oleh  zaman  dan  perubahan  sosial.  Kedua,  penelitian dilakukan  oleh  Hermawati  et  al  (2017)  dengan  mengukur  toleransi  antar  umat  beragama  di  Kota Bandung.  Menggunakan  metode  kuantitatif,  mengukur  indeks  nilai  toleransi  melalui  tiga  dimensi utama: persepsi, sikap dan kerjasama antar umat beragama. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indeks Toleransi  Antar  Umat  Beragama  di  Kota  Bandung  berada  pada  kategori  tinggi  yang  menandakan bahwa interaksi sosial antar umat beragama di Kota Bandung telah berjalan dengan baik dan berada dalam batas jarak sosial yang wajar.
Pendekatan  penelitian  untuk  mengukur  kerukunan  umat  beragama  tidak  hanya  dengan pendekatan  kuantitatif.  Penelitian  dilakukan  Daulay  (2019)  dengan  kebijakan  multikultural  dalam merajut  toleransi  beragama di  Tanjung  Balai.  Hasil  kajian  menyatakan  bahwa kebijakan  kerukunan multikultural  telah  menjadi  kebijakan  nasional  yang  telah  dilakukan  sejak  lama.  Meski  pemerintah telah  melakukan  berbagai  kebijakan  melalui  berbagai  dialog  keagamaan  secara  berkesinambungan, namun potensi konflik selalu ada di masyarakat. Dalam kasus Tanjung Balai, faktor media sosial yang turut menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian menjadi bagian penting pemicu kemarahan massa.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  penguatan  terus-menerus  dialog  antar  tokoh  agama,  kebijakan penyampaian  pesan  dakwah  yang  berkomitmen  pada  kerukunan,  hingga  kebijakan  melalui pendidikan  untuk  memperkuat  jiwa  nasionalisme.  Penelitian  lain  juga  dilakukan  Salim  &  Andani (2020)  dengan  memanfaatkan  teori  hubungan  kekuasaan  Michael  Foucault.  Penelitian  ini  mencoba mengungkap  relasi  kuasa  tokoh  agama  dalam  menjaga  toleransi  beragama,  yang  berimplikasi  pada terciptanya kerukunan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama Islam memiliki peran  dalam  menjaga  toleransi  karena  memiliki  kekuasaan  hierarkis  dan  ketergantungan  sehingga masyarakat  dapat  menerima  peran  tersebut.  Peran  tersebut  diwujudkan  dengan  memberikan pemahaman  sesuai  ajaran  Islam  kepada  masyarakat  melalui  tussah  atau  ceramah,  memberikan masukan  terhadap  situasi  tertentu  yang  bersifat  rutin  atau  insidentil,  serta  melestarikan  kegiatan keagamaan dan sosial.
Melihat  kondisi  Provinsi  Kalimantan  Barat  yang  memiliki  masyarakat  multikultural  perlu dilakukan kajian penelitian tentang Indeks Kerukunan Umat Beragama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kerukunan umat beragama serta memperoleh informasi pemetaan kekuatan dan kerentanan hubungan antar umat beragama di Provinsi Kalimantan Barat. Melalui penelitian ini dapat  dijadikan policy  makers atau  instansi  terkait  lainnya  dalam  mengantisipasi  munculnya  konflik dan  hasil  penelitian  ini  juga  dapat  dijadikan  bahan  evaluasi  dalam  rangka  untuk  meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama yang lebih baik di masa yang akan datang.

## 2. METODE
Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  penelitian  survei.  Penelitian  ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat dengan lokasi survei di Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten  Ketapang  dan  Kabupaten  Sanggau.  Penelitian  ini  dilakukan  dengan  menyebarkan kuesioner kepada pemeluk agama yang dipilih berdasarkan acak di desa/kelurahan terpilih. Desa atau kelurahan dipilih secara multistage random sampling pada 4 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Secara teknis menyasar kelurahan dan desa, yang memungkinkan diperoleh gambaran aspek heterogen  dan  homogen  pemeluk  dalam  menyikapi  perbedaan  agama  baik  dari  dimensi  toleransi, kesetaraan  dalam  konsep  dan  pelaksanaan  beragama,  kemudian  kerjasama  antar  pemeluk.  Sampel survei  ini  adalah  warga  negara  Indonesia berusia  17  tahun  ke  atas  atau  sudah  menikah. Penentuan sampel  dilakukan  dengan  teknik  pengambilan  sampel  secara  acak  berjenjang  ( multistage  clustered random sampling ).
Deskripsi  data  penelitian  bertujuan  untuk  mengetahui  kecenderungan  umum  karakteristik responden dan sampel pada setiap variabel penelitian. Karakteristik responden dilihat dari Agama dan Status Pernikahan. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 400 responden yang tersebar di empat Kabupaten/Kota yaitu Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang dengan jumlah responden masing-masing 100 responden.

## Gambar 1. Jumlah Responden Berdasarkan Agama
Berdasarkan  Gambar  1  mayoritas  jumlah  responden  yang  berada  di  Provinsi  Kalimantan  Barat memeluk  agama  Islam  sebesar  70.18%  diikuti  dengan  responden  yang  beragama  Katolik  sebesar 15.29% dan responden yang beragama Kristen 8.77%. Budha dan Konghucu masing-masing 5.01% dan 0.75%. Data tersebut sangat sesuai dengan kondisi penduduk Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan agama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan Gambar 2 jumlah responden yang berada di Provinsi Kalimantan Barat mayoritas status pernikahannya adalah sudah menikah sebesar 76.25%. Jumlah responden yang belum menikah sebesar 19%. Responden dengan status pernikahan duda/janda sebesar 4.75%.

## Gambar 2. Jumlah Responden Berdasarkan Status Pernikahan
Penelitian  survei  ini  bertujuan  untuk  mengukur  tingkat  kerukunan  antar  umat  beragama  di Provinsi  Kalimantan  Barat  dengan  mengacu  pada  tiga  dimensi,  yaitu  toleransi,  kesetaraan,  dan kerjasama pada Tabel 2. Masing-masing dimensi diukur dengan menggunakan skala Linkert, pada titik skala yang paling rendah diberikan skor satu dan titik skala yang paling tinggi diberikan skor empat. Untuk menafsirkan nilai atau tingkat kerukunan umat beragama, disusun standar nilai dengan rentang skor  0-100.  Dikarenakan  jawaban  pada  setiap  pertanyaan  berselang  antara  1-4,  maka  dalam menetapkan standar nilai atau tingkat. Jawaban responden 1 akan diberi skor 0, jawaban responden 2 akan diberi skor 25, jawaban responden 3 akan diberi skor 75, jawaban responden 4 akan diberi skor 100, sedangkan responden yang menyatakan tidak tahu atau tidak jawab akan diberi skor 50.
Dengan  menggunakan  hasil  penghitungan  skor  tersebut,  disusun  indeks  penilaian  dari  setiap dimensi dan indeks keseluruhan yang mencerminkan tingkat kerukunan umat beragama di Provinsi Kalimantan  Barat.  Rumus  yang  digunakan  untuk  menghitung  indeks  kerukunan  umat  beragama adalah:
a. Menghitung skor setiap dimensi kerukunan umat beragama
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖 = ∑ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎𝑎𝑛
b. Menghitung skor rata-rata dimensi kerukunan umat beragama
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐾𝑈𝐵 = ∑ 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖 3
0,75% 5,01% 8,77% 15,29% 70,18% Konghucu Budha Kristen Katolik Islam 4,75% 19,00% 76,25% Duda/Janda Belum Menikah Menikah
Hasil  penghitungan  tersebut  selanjutnya  dianalisis  dengan  menginterpretasikan  nilai  indeks. Nilai indeks kerukunan umat beragama yang diperoleh dikategorikan sebagai berikut pada Tabel 1.
Tabel 1. Kategori Indeks Kerukunan Umat Beragama Skor Kategori 0-20 Sangat Rendah 21-40 Rendah 41-60 Sedang 61-80 Tinggi 80-100 Sangat Tinggi
Untuk  menggambarkan  karakteristik  data,  penelitian  menggunakan  dua  jenis  statistik  yaitu statistik  deskriptif  dan  statistik  inferensial.  Statistik  deskriptif  digunakan  untuk  menerangkan karakateristik  data  dengan  menggunakan  grafik.  Statistik  inferensial  digunakan  untuk  melakukan generalisasi data sampel kedalam populasi. Statistik inferensial yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis korelasi pearson atau dikenal dengan korelasi product moment untuk mengukur keeratan hubungan secara linear dua variable dengan rumus:
𝑟 𝑥𝑦 = 𝑁. ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋). (∑ 𝑌) √{𝑁. ∑ 𝑋 2 − (∑ 𝑋) 2 } . {𝑁. ∑ 𝑌 2 − (∑ 𝑌) 2 }
Dimensi  untuk  mengukur  indeks  kerukunan  umat  beragama  di  Provinsi  Kalimantan  Barat didasarkan pada survei indeks kerukunan umat beragama yang dilakukan oleh Puslitbang Bimas dan Layanan dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
Tabel 2. Dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama
Dimensi Item Pertanyaan Toleransi 1. Hidup bertetangga dengan penganut agama lain.
2. Penganut agama lain membangun rumah ibadat di desa/kelurahan tempat tinggal Anda setelah mendapat izin dari pemerintah setempat.
3. Penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di lingkungan tempat tinggal Anda.
4. Anak-anak Anda bermain/berteman dengan anak-anak penganut agama lain.
Kesetaraan
1. Semua kelompok agama harus diberi hak untuk menyiarkan ajaran agamanya.
2. Setiap warga negara sama di muka hukum apapun agamanya.
3. Setiap warga negara memiliki hak mendapatkan layanan publik yang sama, apapun agamanya.
4. Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, apapun agamanya.
5. Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi kepala daerah.
6. Warga Negara Indonesia, apapun agamanya, berhak menjadi Presiden Republik Indonesia.
7. Setiap siswa berhak mendapat pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya.
Kerjasama
1. Berkunjung ke rumah penganut agama lain.
2. Berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan/sosial yang melibatkan penganut agama lain.
3. Membantu teman atau tetangga penganut agama lain yang mengalami kesulitan atau musibah.
4. Terlibat usaha yang dikelola bersama teman/sahabat berbeda agama.
5. Jual beli (transaksi) dengan tetangga/teman/kerabat/penjual berbeda agama
Dimensi Item Pertanyaan 6. Berpartisipasi dalam komunitas/organisasi profesi yang melibatkan penganut agama lain.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Dimensi Toleransi
Berdasarkan  Tabel  3  sebesar  72.50%  Masyarakat  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  tidak  keberatan hidup  bertetangga  dengan  penganut  agama  lain  dan  sebesar  26.25%  sangat  tidak  keberatan  hidup bertetangga  dengan  penganut  agama  lain.  Responden  yang  menyatakan  keberatan  dan  sangat keberatan  jika  hidup  bertetangga  dengan  penganut  agama  lain  sebesar  1%.  Secara  umum  sebagian besar  masyarakat  di  Kalimantan  Barat  tidak  ada  masalah  dalam  bertetangga  dengan  orang  yang berbeda agama, dalam melakukan hubungan sosial mereka tidak pernah membeda-bedakan seseorang berdasarkan agamanya.
Tabel 3. Indikator Dimensi Toleransi Indikator SK K TK STK TT/TJ Hidup Bertetangga Dengan Penganut Agama Lain 0.25%  0.75%  72.50%  26.25% 0.25% Pembangunan Rumah Ibadah 1.00%  2.25%  77.75%  18.75% 0.25% Perayaan Upacara Keagamaan 0.25%  1.25%  77.50%  20.50% 0.50% Anak-Anak Bermain dengan Penganut Agama Lain  0.50%  1.25%  74.25%  21.50% 2.50%
Keterangan: Sangat Keberatan (SK), Keberatan (K), Tidak Keberatan (TK), Sangat Tidak Keberatan (STK), Tidak Tahu/Tidak Jawab (TT/TJ)
Berkaitan  dengan  kebijakan  nasional  mengenai  pendirian  tempat  ibadah,  pemerintah  daerah memiliki  wewengan  yang  lebih  besar.  Peranan  pemerintah  daerah  dalam  pemberian izin  pendirian tempat  ibadah  adalah  sangat  menentukan  (Pamungkas,  2014).  Pada  Tabel  3  menunjukan  sikap masyarakat terkait pembangunan tempat ibadah penganut agama lain yang sudah mendapatkan izin dari pemerintah setempat, sebesar 77.75% responden menyatakan tidak keberatan dan sebesar 18.75% sangat tidak keberatan jika ada penganut agama lain membangun tempat ibadah. Sedangkan 3.25% responden menyatakan keberatan dan sangat keberatan ketika ada penganut agama lain membangun tempat  ibadah.  Dari  data  tersebut  meskipun  sikap  sebagian  besar  masyarakat  positif  terhadap keberagaman  agama,  tetapi  Ketika  dikaitkan  dengan  pembangunan  tempat  ibadah,  masih  ada masyarakat yang mempersepsinya sebagai tidak seharus dilakukan.
Respon  Masyarkat  terhadap  penganut  agama  lain  melakukan  perayaan  keagamaan  di desa/kelurahan  tempat  tinggal  dapat  dilihat  pada  Tabel  3  bahwa  sebesar  77.50%  masyarakat  tidak keberatan  ketika  ada  penganut  agama  lain  melakukan  perayaan  keagamaan  dan  responden  yang menyatakan  sangat  tidak  keberatan  sebesar  20.50%.  Responden  yang  menyatakan  keberatan  dan sangat  keberatan  sebesar  1.50%.  Pada Tabel 3  juga  menunjukan  toleransi  ketika  anak-anak  bermain dengan  penganut  agama  lain,  sebesar  74.25%  responden  menyatakan  tidak  keberatan  dan  sebesar 21.50% sangat tidak keberatan ketika anak-anak bermain dengan penganut agama lain. Sebesar 1.75% responden di Provinsi Kalimantan Barat menyatakan keberatan.
Dari  keempat  pertanyaan  dalam  dimensi  toleransi  menunjukan  bahwa  tingkat  toleransi  antar umat  beragama  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  masih  sangat  baik. Toleransi  yang  ada di masyarakat tidak sebatas hidup berdampingan dengan penganut agama lain akan tetapi juga masalah ibadah. Ini menunjukan untuk membangun relasi sosial antar kelompok agama yang ada sudah signifikan untuk disebut  rukun. Jumlah  yang  tidak  keberatan hidup  bertetangga  dengan  penganut  agama  lain,  tidak keberatan  jika  ada  penganut  agama  lain  membangun  tempat  ibadah,  tidak  keberatan  ketika  ada penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan dan tidak keberatan ketika anak-anak bermain dengan penganut agama lain lebih banyak daripada yang keberatan atau sangat keberatan.
Toleransi  adalah  sikap  atau  sifat  menenggang,  yaitu  menghargai  serta  membolehkan  suatu pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan maupun yang lainnya yang berbeda dengan pendirian
sendiri (Abdullah et al., 2016; Prayitno et al., 2022). Sikap saling menghormati juga dapat meningkatkan hubungan  antar  umat  beragama  pada  kehidupan  bermasyarkat  (Zulkefli  et  al.,  2018).  Menghormati keberadaan  keberagaman  juga  dapat  berkontribusi  pada  stabilitas  politik  dan  nasional.  Selain  itu toleransi juga terbukti membawa konsekuensi ekonomi. Semakin toleran suatu tempat, semakin besar kemungkinan untuk menciptakan ekonomi yang lebih dinamis (Berggren & Nilsson, 2016). Toleransi adalah  dasar  untuk  pengembangan  masyarakat  inklusif  dan  pemerintahan  demokratis,  selain  itu toleransi termasuk dalam tujuan pembangunan berkelanjutan global (Ardi et al., 2021).

## 3.2. Dimensi Kesetaraan
Aspek fundamental dalam beragama salah satunya adalah hak untuk menyiarkan ajaran agama baik  untuk  individu  mapun  kelompok  harus  dijamin  sepenuhnya  oleh  negara  (Hakim,  2021). Kerukunan umat Beragama di Provinsi Kalimantan Barat dalam hal kesetaraan dapat dilihat pada tabel 4  tentang  kesetaraan  hak  untuk  menyiarkan  ajaran  agama.  Sebesar  64.25%  responden  menyatakan setuju  dan  responden  yang  menyatakan  sangat  setuju  sebesar  30.75%  bahwa  setiap  pemeluk  agama diberikan hak yang sama untuk menyiarakan ajaran agamanya sesuai dengan peraturan perundangan yang  berlaku.  Sebesar  3.75%  responden  menyatakan  tidak  setuju  dan  sangat  tidak  setuju.  Hak menyiarkan  agama  adalah  bagian  dari  penerimaan  terhadap  kesetaraan,  nilai  secara  kategorik tergolong tinggi namun berkontribusi terhadap terkoreksinya nilai kerukunan umat beragama.
Tabel 4. Indikator Dimensi Kesetaraan Indikator STS TS S SS TT/TJ Kesetaran Hak Menyiarkan Ajaran Agama 1.00% 2.75% 64.25%  30.75% 1.25% Kesetaran Dimuka Hukum 3.25% 0.25% 59.50%  36.25% 0.75% Kesetaran Terhadap Pelayanan Publik 1.00% 1.50% 55.75%  41.00% 0.75% Kesetaran Mendapatkan Pekerjaan yang Layak 0.75% 0.75% 59.00%  38.75% 0.75% Kesetaran untuk Menjadi Kepala Daerah 0.50% 4.50% 65.00%  28.50% 1.50% Kesetaraan Menjadi Presiden 3.00%  13.00%  54.50%  27.00% 2.50% Kesetaran untuk Mendapatkan Pendidikan Agama  1.25% 1.50% 55.25%  40.25% 1.75%
Keterangan: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), Sangat Setuju (SS), Tidak Tahu/Tidak Jawab (TT/TJ)
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan semua warga negara bersamaan kedudukanya di dalam hukum. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak  hukum dan  pemerintah. Tabel  4  menunjukan  bahwa  sebesar  59.50%  responden  setuju  dan responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 36.25% bahwa setiap warga negara sama di muka hukum  apapun  agamanya.  Kesetaraan  disini  mensyaratkan  adanya  perlakuan  yang  setara,  dimana pada  situasi  yang  sama  harus  diberlakukan  dengan  sama,  sesuai  bunyi  pasal  28D  ayat  (1)  yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
Reformasi  birokrasi  telah  menjadi  kebutuhan  untuk  memperbaiki  sistem  penyelenggaraan pelayanan  publik  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum  sebagaimana  yang  diamanatkan  oleh konstitusi  (Maryam,  2016).  Pada  Tabel  4  menunjukan  sikap  masyarakat  mengenai  kesetaraan  setiap warga negara memiliki hak mendapatkan pelayanan publik yang sama apapun agama yang dianut, sebesar 55.75% responden menyatakan setuju dan responden yang menyatakan sangat setuju sebesar 41%.
Kesetaraan setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak apapun agamanya dapat dilihat pada Tabel 4, pada pertanyan ini sebesar 59% responden menyatakan setuju dan sebesar 38.75% menyatakan sangat setuju. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan bahwa “Tiap - tiap  warga  Negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi  kemanusiaan”. Ayat  ini memuat  pengakuan  dan  jaminan  bagi  semua  orang  untuk  mendapatkan  pekerjaan  apapun  agama yang dianutnya. Kesetaraan bahwa setiap warga Negara Indonesia, apapun agamanya berhak menjadi kepala  daerah  (Gubernur/Walikota/Bupati/Kepala  Desa)  dapat  dilihat  pada  Tabel  4,  sebesar  65%
responden  menyatakan  setuju  dan  sebesar  28.50%  sangat  setuju.  Sedangkan  responden  yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju sebesar 5%.
Kesetaraan  warga  Negara  Indonesia,  apapun  agamanya  berhak  menjadi  Presiden  Republik Indonesia dapat dilihat pada Tabel 4, sebesar 54.50% responden menyatakan setuju dan sebesar 27% responden menyatakan sangat setuju. Sedangkan 16% responden tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hak warga negara untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6 ayat 1 UUD 1945. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk menjadi presiden dan wakil presiden yang pelaksanaanya diatur lebih lanjut dalam undang-undang.
Kesetaraan setiap siswa berhak untuk mendapatkan Pendidikan agama disekolah dengan agama yang dianutnya dapat dilihat pada Tabel 4, sebesar 55.25% responden menyatakan setuju dan sebesar 40.25% menyatakan sangat setuju. Salah satu hak anak adalah memperoleh pengajaran agama sesuai yang  mereka  anut.  Regulasi  telah  mengatur  hal  ini  dalam  rangka  melindungi  hak  anak  untuk memperoleh pendidikan agama dalam kehidupan mereka. Di dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak,  Pasal  43  menyebutkan  perlindungan  hak  anak  dalam  memeluk  agamanya meliputi  pembinaan,  pembimbingan,  dan  pengamalan  ajaran  agama  bagi  anak.  Pendidikan merupakan sarana untuk memberikan kesetaraan bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang identitas mereka, untuk mengembangkan diri dan mempertahankan haknya secara hukum dalam hal apapun (Jayadi et al., 2022).
Konsep tentang kesetaraan dimaknai antara lain sebagai pandangan dan sikap hidup menganggap semua  orang  adalah  sama  dalam  hal  dan  kewajiban.  Hak  atas  melaksanakan  agama  beribadah  dan kewajiban terhadap kehidupan bernegara dan bersosialisasi dengan penganut agama lain.  Kesetaraan antar  umat  Beragama juga  menjadi faktor  yang  sangat  penting  untuk  mengukur  tingkat kerukunan antar  umat  beragama.  Konsep  tentang kesetaraan dimaknai antara lain sebagai pandangan dan sikap hidup  menganggap  semua  orang  adalah  sama  dalam  hal  dan  kewajiban.  Pluralisme  agama  adalah adanya kesetaraan agama-agama di depan hukum tanpa membedakan status sosial, etnis, warna kulit, bahasa  ibu  dan  keyakinan  agama,  artinya  semua  agama  memiliki  kedudukan  yang  sama  di  depan hukum bukan berdasarkan agama mayoritas maupun minoritas (Sahfutra, 2014).

## 3.3. Dimensi Kerja Sama
Berdasarkan  Tabel  5  responden  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  75.75%  menyatakan  bersedia berkunjung ke rumah penganut agama lain atau dikunjungi penganut agama lain dan responden yang menyatakan  sangat  bersedia  sebesar  18.50.  Sebesar  11.75%  responden  tidak  bersedia  berkunjung kerumah penganut agama lain. Sebesar 5% responden menyatakan sangat bersedia.
Tabel 5. Indikator Dimensi Kerja Sama Indikator STB TB B SB TT/TJ Berkunjung Ke Rumah Penganut Agama Lain 1.75% 3.25%  75.75%  18.50%  0.75% Berpartisipasi dalam Kegiatan Lingkungan 0.75% 2.00%  72.25%  24.50%  0.50% Membantu Tetangga Penganut Agama Lain 1.00% 0.50%  73.50%  24.50%  0.50% Terlibat Usaha dengan Penganut Agama Lain 0.75% 3.50%  77.00%  16.00%  2.75% Jual Beli dengan Penganut Agama Lain 0.75% 1.75%  78.00%  18.00%  1.50% Berpartisipasi dalam Komunitas Penganut Agama Lain 0.50% 2.50%  76.75%  17.00%  3.25%
Keterangan: Sangat Tidak Bersedia (STB), Tidak Bersedia (TB), Bersedia (B), Sangat Bersedia (SB), Tidak Tahu/Tidak Jawab (TT/TJ)
Tradisi berkunjung ke rumah penganut agama lain pada perayaan Natal maupun Hari Raya Idul Fitri.  Pada  perayaan  Natal  tidak  jarang  umat  muslim  mendatangi  teman,  kerabat  yang  beragama Kristen. Demikian saat lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, juga banyak umat Kristiani yang mendatangi rumah-rumah  warga  yang  beragama  muslim  untuk  bersilaturahmi. Hal  yang  sama  juga ditunjukan pada Tabel 5 yaitu berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan yang melibatkan penganut agama lain sebesar 75.25% responden bersedia dan sebesar 24.50% menyatakan sangat bersedia ikut berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan, seperti perayaan kemerdekaan, kerja bakti dan sebagainya.
Solidaritas  masyarakat  yang  berbeda  agama  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  ditunjukan  dengan membantu tetangga yang mengalami kesulitan atau musibah dengan tidak memandang status agama yang dipeluk sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Hal ini ditunjukkan seperti pada  Tabel 5 sebesar  73.50%  responden  menyatakan  bersedia  dan  sebesar  24.50%  menyatakan  sangat  bersedia membantu teman atau tetangga penganut agama lain yang mengalami kesulitan atau musibah. Rasa solidaritas ini tumbuh karena adanya kesadaran akan hidup bermasyarakat, karena mereka sadar dan selalu membutuhkan bantuan orang lain.
Berdasarkan  Tabel  5  sebesar  77%  responden  menyatakan  bersedia  dan  sebesar  16%  responden menyatakan sangat bersedia terlibat usaha yang dikelola Bersama teman atau sahabat yang berbeda agama. Pernyataan ini juga tidak bertentangan dengan jawaban responden sebesar 78% menyatakan bersedia dan sebesar 18% menyatakan sangat bersedia seperti pada Tabel 5 tentang jual beli (transaksi) dengan  tetangga  atau  teman  atau  kerabat  atau  penjual  yang  berbeda  agama.  Pada  Tabel  5  Sebesar 76.75%  responden  bersedia  dan  sebesar  17%  responden  menyatakan  sangat  bersedia  berpartisipasi dalam  komunitas  atau  organisasi  profesi  yang  melibatkan  penganut  agama  lain.  Sedangkan  2.25% responden menyatakan tidak bersedia.
Kerukunan  harus  melahirkan  Kerjasama  untuk  mencapai  tujuan  Bersama,  sehingga  kerukunan umat  beragama  itu  dinamis  dan  bukanlah  teoritis  tetapi  harus  merupakan  refleksi  dari  kebersamaan umat beragama sebagai suatu komunitas atau masyarkat (Rachmadhani, 2018). Kerjasama antar umat beragama sangat diperlukan, karena kita diperintahkan untuk senantiasa hidup berdampingan dengan umat agama lain. Kerjasama umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang  dilandasi dengan  toleransi,  saling  pengertian,  saling  menghormati,  saling  menghargai  dalam  kesetaraan pengamalan ajaran agamanya dan kerja sama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Tindakan Kerjasama menempati variable tertinggi dari kerukunan, karena Kerjasama bisa terwujud manakala toleransi dan kesetaraan sudah pada kondisi yang baik.

## 3.4. Analisis Indeks Kerukunan Umat Beragama
Indeks  kerukunan  umat  beragama  di  Kota  Singkawang  dapat  dilihat  pada  Tabel  6  dimensi kesetaraan  mempunyai  skor  indeks  kerukunan  paling  tinggi  yaitu  sebesar  83.29%  dan  yang  paling rendah adalah skor kerjasama sebesar 79.29%. Akan tetapi dimensi Toleransi dan Kesetaraan masuk dalam kategori sangat tinggi. Secara keseluruhan indeks kerukunan umat di Kota Singkawang adalah 81.86%  yang  artinya  indeks  kerukunan  umat  sangat  tinggi.  Kota  Singkawang  memiliki keanekaragaman umat beragama yang diakui di Indonesia. Realitas di atas menunjukkan bahwa Kota Singkawang  memiliki  kemajemukan  masyarakat  beragama  dan  memiliki  potensi  keunggulan  yang merupakan perpaduan dari berbagai macam latar belakang budaya yang saling melengkapi dan hidup berdampingan  secara  harmonis.  Kehidupan  yang  harmonis  di  Kota  Singkawang  tidak  terlepas  dari peran  pemerintah  daerah  Kota  Singkawang  yang  selalu  memprioritaskan  keharmonisan  umat beragama, hal ini tercermin pada Perda Kota Singkawang No. 3 Tahun 2018 tentang RPJMD, termuat di dalam Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Singkawang, dan ditetapkannya Surat Keputusan Walikota tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Forum Komunikasi Pemuda Lintas Agama (Saliro, 2019).
Tabel 6. Indeks Kerukunan Umat Beragama disetiap Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Toleransi  Kesetaraan  Kerjasama  Indeks KUB Kota Singkawang 83.00 83.29 79.29 81.86 Kabupaten Sanggau 79.75 84.21 80.46 81.47 Kota Pontianak 77.75 77.54 76.08 77.12 Kabupaten Ketapang 76.13 76.75 75.13 76.00
Indeks  kerukunan  umat  beragama  di  Kabupaten  Sanggau  dapat  dilihat  pada  Tabel  6  dimensi kesetaraan  mempunyai  skor  indeks  kerukunan  paling  tinggi  yaitu  sebesar  84.21%  dan  yang  paling rendah adalah skor toleransi sebesar 79.75%. Akan tetapi dimensi Kesetaraan dan Kerjasama masuk dalam  kategori  sangat  tinggi. Secara  keseluruhan  indeks  kerukunan  umat  di  Kabupaten  Sanggau
adalah  81.47%  yang  artinya  indeks  kerukunan  umat  sangat  tinggi.  Faktor  yang  mempengaruhi kerkunan umat beragama di Kabupaten Sanggau adalah interasi antar suku dan agama yang terjalin dengan  baik.  Selain  itu  peran  pemerintah  daerah  melalui  forum  kerukunan  umat  beragama  terus melakukan  sosialisasi  pentingnya  untuk  terus  merajut  dan  memelihara  kerukunan  antar  umat beragama di Kabupaten Sanggau.
Kehidupan  masyarakat  Kota  Pontianak  yang  multi  etnik  terdiri  dari  etnik  Dayak,  Melayu, Madura, dan Tionghoa ditambah suku-suku lainnya yang hidup secara berdampingan dan harmonis (Rachmadhani, 2018). Indeks kerukunan umat beragama di Kota Pontianak dapat dilihat pada Tabel 6 dimensi  toleransi  mempunyai  skor  indeks  kerukunan  paling  tinggi  yaitu  sebesar  77.75%  dan  yang paling  rendah  adalah  skor  kerjasama  sebesar  76.08%.  Akan  tetapi  unsur  Toleransi,  Kesetaraan  dan Kerjasama masuk dalam kategori kerukunan umat tinggi. Secara keseluruhan indeks kerukunan umat di  Kota  Pontianak  adalah  77.12%  yang  artinya  indeks  kerukunan  umat  Tinggi.  Sikap  saling menghormati  dan  menjunjung  tinggi  nilai-nilai  toleransi  tercermin  dalam  kegiatan-kegiatan keagamaan  yang  berjalan  harmonis.  Penghormatan  terhadap  keyakinan  ummat  beragama  menjadi suatu keniscayaan bagi masyarkat pontianak yang multi entis dan agama.
Indeks  kerukunan  umat  beragama di  Kabupaten  Ketapang  dapat  dilihat  pada Tabel  6  dimensi kesetaraan  mempunyai  skor  indeks  kerukunan  paling  tinggi  yaitu  sebesar  76.75%  dan  yang  paling rendah  adalah  dimensi  kerjasama  sebesar  75.13%.  Akan  tetapi  unsur  Toleransi,  Kesetaraan  dan Kerjasama masuk dalam kategori kerukunan umat tinggi. Secara keseluruhan indeks kerukunan umat di  Kabupaten  Ketapang  adalah  76%  yang  artinya  indeks  kerukunan  umat  tinggi.  Kerukunan  umat beragama di Kabupaten Ketapang yang baik merupakan peran dari semua pihak, mulai dari elemen masyarakat, pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh etnis. Sikap saling menghargai  dan  menghormati  antar  umat  beragama  menjadi  satu  kunci  dan  modal  besar  dalam mempertahankan kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama.
Penelitian survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kerukunan antar umat beragama dengan mengacu  pada  tiga  dimensi,  yaitu  toleransi,  kesetaraan,  dan  kerjasama.  Agar  kerukunan  umat beragama  tumbuh  semakin  kuat,  maka  toleransi  harus  disertai  dengan  adanya  sikap  kesetaraan. Selanjutnya, sikap kesetaraan harus diiringi tindakan nyata dalam bekerjasama di tengah masyarakat majemuk.  Dengan  kerjasama  yang  tulus,  terbangun  kepercayaan  yang  kuat  diantara  sesama  anak bangsa  dengan  pemahaman  bersama  bahwa  mereka  dapat  hidup  berdampingan  dengan  damai, tenang,  saling  memajukan  dan  menguatkan,  tidak  untuk  saling  menyakiti  dan  menyingkirkan (Chudzaifah & Hikmah, 2022).

## 3.5. Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat
Berdasarkan Gambar 3 Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Barat sebesar 79.11% masuk dalam kategori kerukunan antar umat beragama tinggi. Sedangkan skor dimensi untuk Toleransi, Kesetaraan dan Kerjasama adalah 79.16%, 80.45% dan 77.74%.
Gambar 3. Indeks Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Barat
Artinya hubungan sosial antar umat beragama di Provinsi Kalimantan Barat berjalan dengan baik. Hasil  penenelitian  ini  sesuai  dengan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  (Chudzaifah  &  Hikmah,  2022) bahwa  sikap  toleransi  dan  kerjasama  yang  cukup  tinggi  dikalangan  masyarakat  dengan  semangat
79,16 80,45 77,74 79,11 0,00 50,00 100,00 Toleransi Kesetaraan Kerjasama Indikator
Indeks KUB
bineka tunggal ika menjadikan mereka yang berbeda baik suku, ras maupun agama merasa senasib seperjuangan.  Sistem-sistem  sosial  mempengaruhi  kerukunan  umat  beragama  Provinsi  Kalimantan Barat. Sistem-sistem sosial masyarakat tersebut berupa sistem sosial yang terbangun dari kelompok- kelompok  berdasarkan  etnik  Melayu,  Dayak,  Bugis,  Madura,  Jawa,  dan  komunitas  etnik  lainnya. Kelompok  paguyuban  etnik  cukup  beragam  seperti  Majelis  Adat  Budaya  Melayu  (MABM),  Dewan Adat  Dayak  (DAD),  Kerukunan  Sulawesi  Selatan  (KSS),  Ikatan  Keluarga  Besar  Madura  (IKBM), Kerabat Batak (KB) dan Paguyuban Masyarakat Jawa (PMJ). Paguyuban etnik mulai membuka diri dan toleransi  antar  beragama  berjalan  cukup  baik,  karena  merasa  kesadaran  hidup  rukun  mendorong tumbuhnya kerukunan antar umat beragama. Interaksi antar komunitas etnik dan antar paguyuban etnik  tersebut  terdapat  hubungan  umat  beragama  antar  etnik  dari  berbagai  aspek  yaitu  hubungan perekonomian  dan  mata  pencaharian,  hubungan  pertemanan,  ketetanggaan,  dan  identitas  etnik, hubungan antar kelompok agama, dan hubungan organisasi politik (Rachmadhani, 2018).

## 3.6. Analisis Korelasi Antara Dimensi Indeks Kerukunan Umat Beragama
Analisis korelasi merupakan istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan ada tidaknya hubungan  suatu  hal  dengan  hal  lain.  Analisis  korelasi  adalah  suatu  cara  atau  metode  untuk mengetahui  ada  atau  tidaknya  hubungan  linear  antar  variabel.  Apabila  terdapat  hubungan  maka perubahan-perubahan yang terjadi pada salah satu variabel akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada variabel lainnya. Suatu korelasi yang terjadi antara dua variabel tidak selamanya linier, seperti adanya penambahan nilai variabel Y jika variabel X bertambah, korelasi seperti ini yang disebut sebagai korelasi  positif.  Terkadang  ditemukan  ada  suatu  hubungan  yang  apabila  salah  satu  nilai  variabel bertambah variabel lainnya justru berkurang, hubungan seperti ini disebut sebagai korelasi negatif.
Berdasarkan  Tabel  7  dapat  dilihat  nilai  koefisien  korelasi  antara  dimensi  kerukunan  umat beragama dengan nilai indeks kerukunan umat beragama. Nilai koefisien korelasi dimensi toleransi adalah sebesar 0.66 yang artinya hubungan antara dimensi toleransi dengan indeks KUB adalah Kuat. Nilai koefisien korelasi dimensi kesetaraan adalah sebesar 0.70 yang artinya hubungan antara dimensi kesetaraan dengan indeks KUB adalah kuat. Nilai koefisien korelasi dimensi kerjasama adalah sebesar 0.73 yang artinya hubungan antara dimensi kerjasama dengan indeks KUB adalah kuat. Untuk melihat lebih detail indikator-indikator penyusun indeks kerukunan umat beragama dapat dilihat pada Tabel 8  merupakan  indikator  penyusun  dimensi  toleransi.  Pembangunan  tempat  ibadah  penganut  agama lain adalah salah satu indikator yang paling berpengaruh dalam dimensi toleransi.
Tabel 7. Koefisien Korelasi Antara Dimensi Kerukunan Umat Beragama
Toleransi Kesetaraan Kerjasama Indeks Toleransi 1 Kesetaraan 0.17 1 Kerjasama 0.30 0.24 1 Indeks 0.66 0.70 0.73 1 Tabel 8. Koefisien Korelasi Dimensi Toleransi Indikator Koefisien Korelasi Skor Indikator Hidup Bertetangga dengan penganut agama lain 0.78 80.93 Penganut agama lain membangun tempat ibadat di desa/kelurahan tempat tinggal anda setelah mendapatkan izin Pemeritah setempat 0.85 77.75 Penganut agama lain melakukan perayaan di desa/kelurahan tempat tinggal anda 0.86 79.18
Indikator Koefisien Korelasi Skor Indikator Anak-anak anda bermain/berteman dengan anak-anak penganut agama lain 0.82 78.75
Selanjutnya untuk indikator pada dimensi kesetaraan dapat dilihat pada Tabel  9. Cara pandang kesetaraan tidak juga bisa dilepaskan dari perspektif politik. Penerimaan terhadap kepala daerah boleh beragama  lain  cukup  signifikan  perbedaanya  dengan  pimpinan  nasional.  Dinamika  kepemimpinan daerah tanpa begitu mempersoalkan agama cukup menarik. Latar belakang agama sepertinya tidak menjadi tolok ukur utama, buktinya masyarakat menerima perbedaan tersebut.
Tabel 9. Koefisien Korelasi Dimensi Kesetaraan Indikator Koefisien Korelasi Skor Indikator Semua kelompok agama harus diberi hak untuk menyiarkan ajaran agamanya sesuai peraturan perundangan yang berlaku 0.76 80.25 Setiap warga sama di muka hukum apapun agamanya 0.82 81.13 Setiap warga negara memiliki hak mendapatkan layanan public yang sama, apapun agamanya 0.71 83.56 Setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, apapun agamanya 0.70 83.56 Warga Negara Indonesia, apapun agamanya berhak menjadi kepala daerah (Gubernur/Walikota/Bupati/Kepala Daerah) 0.76 79.12 Warga Negara Indonesia apapun agamanya, berhak menjadi Presiden Republik Indonesia 0.65 72.37 Setiap siswa berhak mendapat Pendidikan agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya 0.64 82.93
Selanjutnya  untuk indikator  dimensi  kerjasama  dapat dilihat  pada  Tabel  10.  Kerukunan terkait dengan pengalaman hidup dan kesediaan bekerja sama dengan pemeluk agama lain. Baik itu dalam keseharian maupun dalam keterkaitan profesi dan kepentingan ekonomi menjadi faktor penting untuk melihat kelekatan satu sama lain. Secara spesifik indikator berpartsipasi dalam komunitas/organisasi profesi  yang  melibatkan  agama  lain  dan  terlibat  usaha  yang  dikelola  bersama  teman  yang  berbeda agama  nilainya lebih  rendah daripada indikator  lain  dalam  kerjasama.  Akan  tetapi  angka  yang  ada mencerminkan  hubungan  umat  beragama  yang  secara  faktual  bersedia  dan  pernah  melakukan kerjasama terbilang tinggi.
Tabel 10. Koefisien Korelasi Dimensi Kerja Sama Indikator Koefisien Korelasi Skor Indikator Berkunjung ke rumah penganut agama lain (atau rumah anda dikunjungi penganut agama lain) 0.79 76.50 Berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan/sosial yang melibatkan penganut agama lain 0.82 79.43 Membantu teman atau tetangga penganut agama lain yang mengalami kesulitan atau musibah 0.82 80.00 Terlibat usaha yang dikelola Bersama teman/sahabat berbeda agama 0.81 76.00 Jual beli (transaksi) dengan tetangga/teman/kerabat/penjual berbeda agama 0.86 77.68
Indikator Koefisien Korelasi Skor Indikator Berpartisipasi dalam komunitas/organisasi profesi yang melibatkan penganut agama lain. 0.81 76.81

## 4. KESIMPULAN
Kerukunan umat beragama dalam penelitian ini merupakan bentuk interaksi dalam masyarakat, terutama  yang  terwujud  dalam  sistem-sistem  sosial,  misalnya  dalam  kegiatan  pemerintahan, hubungan-hubungan formal, ekonomi, upacara-upacara keagamaan, upacara sosial, kekerabatan, dan ketetanggaan.  Dalam  penelitian  ini,  terdapat  tiga  dimensi  utama  yang  dgunakan  untuk  mengukur indeks kerukunan umat Bergama yaitu toleransi, kesetaraan, dan Kerjasama. Semakin positif jawaban yang  dipilih  semakin  besar  skoring  yang  diberikan.  Indeks  kerukunan  antar  umat  beragama  di Provinsi Kalimantan Barat secara keseluruhan pada kategori tinggi dengan skor 79.11. Secara spesifik dimensi toleransi dan kerjasama terkategori tinggi dan dimensi kesetaraan terkategori sangat tinggi. Kerukunan  umat  beragama  di  Provinsi  Kalimantan  Barat  dapat  dijadikan  sebagai  salah  satu  acuan bagaimana  menciptakan  kondisi  masyarakat.  Pemeliharaan  kerukunan  umat  beragama  harus  terus ditingkatkan demi tercapainya kehidupan beragama yang rukun, harmonis dan selaras.
Dalam  penelitian  ini  hanya  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  untuk  mengukur  indeks kerukunan umat beragama di Provinsi Kalimantan Barat.  Untuk mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif,  untuk  penelitian  selanjutnya  sebaiknya  dilakukan mixed  method yaitu  dengan pendekatan  penelitian  yang  menggabungkan  teknik  kuantitatif  dan  kualitatif  untuk  mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kerukunan umat beragama.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penelitian  ini  didanai  oleh  Balai  Penelitian  dan  Pengembangan  Agama  Semarang  (BLAS).  Kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang yang telah  memberikan  kesempatan  untuk  melakukan  penelitian  ini,  serta  kepada  petugas  survei  dan responden yang telah membantu menyebarkan dan mengisi kuesioner penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, M. R. T. L., Al-Amin, M. N., Yusoff, A., Baharuddin, A., Abdul Khir, F., & Talib, A. T. (2016).
Socio-Religious  Harmony  Index  Instrument  Indicators  for  Malaysia. Journal  of  Al-Tamaddun , 11 (2), 29 – 44. https://doi.org/10.22452/jat.vol11no2.3
Afandi,  N.  K.  (2018).  Belajar  dari  Kerukunan  Antar  Umat  Beragama  di  Kalimantan  Timur  dan Implikasinya  terhadap  Pendidikan  Karakter. AL-MURABBI:  Jurnal  Studi  Kependidikan  Dan Keislaman , 4 (2), 143 – 165. https://doi.org/10.53627/jam.v4i2.3172
Ardi, R., Tobing, D. H., Agustina, G. N., Iswahyudi, A. F., & Budiarti, D. (2021). Religious schema and tolerance towards alienated groups in Indonesia. Heliyon , 7 (7), e07603. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07603
Berggren, N., & Nilsson, T. (2016). Tolerance in the United States: Does economic freedom transform racial,  religious,  political  and  sexual  attitudes? European  Journal  of Political  Economy , 45 ,  53 – 70. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2016.06.001
Chudzaifah, I., & Hikmah, A. N. (2022). Moderasi Beragama: Urgensi dan Kondisi Keberagamaan di Indonesia. Al-Fikr: Jurnal Pendidikan Islam , 8 (1), 49 – 56.
Daulay, H. (2019). Kebijakan Kerukunan Multikultur dalam Merajut Toleransi Umat Beragama (Studi Atas Pemolisian Kasus Azan Di Tanjung Balai Sumatera Utara). Jurnal Manajemen Dakwah , 1 (2), 19.
Firdaus,  M. A. (2014). Eksistensi  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama dalam  Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia. Kontekstualita , 29 (1), 58 – 71.
Hakim,  H.  L.  (2021).  Hak  Kebebasan  Ekspresi  Beragama  Dalam  Dinamika  Hukum  Dan  Politik  Di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan , 1 (1).
Hermawati,  R.,  Paskarina,  C.,  &  Runiawati,  N.  (2017).  Toleransi  Antar  Umat  Beragama  di  Kota Bandung. Umbara , 1 (2). https://doi.org/10.24198/umbara.v1i2.10341 Ismail, A. (2010). Refleksi Pola Kerukunan Umat Beragama (Fenomena Keagamaan di Jawa Tengah,
Bali, dan Kalimantan Barat). Analisa , XVII (2), 175 – 186.
Jayadi,  K.,  Abduh,  A.,  &  Basri,  M.  (2022).  A  meta-analysis  of  multicultural  education  paradigm  in Indonesia. Heliyon , 8 (1), e08828. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e08828
Maryam,  N.  S. (2016).  Mewujudkan  Good  Governance  Melalui  Pelayanan  Publik. Jurnal  Ilmu  Politik Dan Komunikasi , VI (1), 1 – 18.
Masduki,  H.  (2018).  Pluralisme  Dan  Multikulturalisme  Dalam  Kerangka  Kerukunan  Antar  Umat Beragama Perspektif Al- Qur’an. El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman , 4 (01). https://doi.org/10.54625/elfurqania.v4i01.3127
Mubit,  R.  (2016).  Peran  Agama  Dalam  Multikulturalisme  Masyarakat  Indonesia. Epistemé:  Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman , 11 (1), 163 – 184. https://doi.org/10.21274/epis.2016.11.1.163-184 Muhaimin, A. G. (Ed.). (2004). Damai di dunia damai untuk semua: Perspektif berbagai agama . Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI.
Nuriyanto, L. K. (2018). Modal Sosial Dalam Membingkai Kerukunan Umat Beragama Di Surakarta. Al-Qalam , 24 (2), 271.
Pamungkas,  C.  (2014).  Toleransi  Beragama  Dalam  Praktik  Sosial:  Studi  Kasus  Hubungan Mayoritas dan Minoritas Agama di Kabupaten Buleleng. Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman , 9 (2). https://doi.org/10.21274/epis.2014.9.2.285-316
Prayitno, H. J., Markhamah, Nasucha, Y., Huda, M., Ratih, K., Ubaidullah, Rohmadi, M., Boeriswati, E.,  &  Thambu,  N.  (2022).  Prophetic  educational  values  in  the  Indonesian  language  textbook: pillars of positive politeness and character education. Heliyon , 8 (8), e10016. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10016
Priyantaka, A., & Suharno. (2020). Upaya Memelihara Kerukunan Umat Beragama Melalui Program Kerja  Forum  Kerukunan  Umat  Beragama  (FKUB)  Kota  Yogyakarta. Jurnal  Pendidikan Kewaraganegaraan Dan Hukum , 9 (1), 25 – 37.
Rachmadhani,  A.  (2018).  Dimensi  Etnik  Dalam  Kerukunan  Umat  Beragama  Di  Kota  Pontianak Provinsi. Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat , 2 (1), 1 – 21.
Rambe,  T.  (2017).  Implementasi  Pemikiran  A.  Mukti  Ali  terhadap  Problem  Hubungan  Antar  Umat Beragama di Indonesia. Journal Analytica Islamica , 6 (2), 104 – 116.
Rizal,  D.  A.,  &  Kharis,  A.  (2022).  Kerukunan  Dan  Toleransi  Antar  Umat  Beragama  Dalam Mewujudkankesejahteraan Sosial. Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam , 13 (1), 34 – 52. Safithri, A., Kawakib, & Shiddiqi, H. A. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Moderasi dan Toleransi Antar Umat  Beragama  dalam  Menciptakan  Kerukunan  Masyarakat  di  Kota  Pontianak  Kalimantan Barat. Al Fuadiy , 4 (1), 13 – 26.
Sahfutra, S. A. (2014). Gagasan Pluralisme Agama Gus Dur Untuk Kesetaraan Dan Kerukunan. Religi Jurnal Studi Agama-Agama , 10 (1), 89. https://doi.org/10.14421/rejusta.2014.1001-06
Salim,  A.,  &  Andani,  A.  (2020).  Kerukunan  Umat  Beragama;  Relasi  Kuasa  Tokoh  Agama  dengan Masyarakat  dalam  Internalisasi  Sikap  Toleransi  di  Bantul,  Yogyakarta. Arfannur , 1 (1),  1 – 14. https://doi.org/10.24260/arfannur.v1i1.139
Saliro,  S.  S.  S.  (2019).  Perspektif  Sosiologis  Terhadap  Toleransi  Antar  Umat  Beragama  Di  Kota Singkawang. Khazanah:
Jurnal Studi Islam Dan Humaniora , 17 (2), 283. https://doi.org/10.18592/khazanah.v17i2.3214
Saprillah. (2014). Mengukur Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Di Kabupaten Konawe Selatan.
Al-Qalam , 20 (2), 269. https://doi.org/10.31969/alq.v20i2.196
Sari, Y. (2022). Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Meningkatkan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kota Pontianak. INFACTUM: Journal of Interfaith Cultural Understanding Moderation , 1 (1), 67 – 82.
Sulaiman,  Fikri,  Z.,  & Busyairi,  A.  (2021).  Toleransi Antar  Ummat  Beragama  Di  Kabupaten  Lombok Timur Tahun 2020. Jurnal Edukasi Dan Sains , 3 (1), 38 – 50.
Tohri, A., Rasyad, A., Sulaiman, S., & Rosyidah, U. (2021). Indeks Toleransi Antarumat Beragama Di Kabupaten Lombok Timur. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora , 10 (3), 563. https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i3.38822
Yunus,  M.,  Ngimadudin,  Arikarani,  Y.,  &  Umar,  I.  (2019).  Indeks  Kerukunan  Umat  Beragama Lubuklinggau Tahun 2019. Khabar (Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam) , 1 (1).
Zulkefli, M. I. I., Endut, M. N. A.-A., Abdullah, M. R. T. L., & Baharuddin, A. (2018). Towards ensuring inter-religious harmony in a multi-religious society of Perak. SHS Web of Conferences , 53 , 04006. https://doi.org/10.1051/shsconf/20185304006
Zuo’an, W. (2013). Religious Harmon y: A Fresh Concept in the Age of Globalization. Procedia - Social and Behavioral Sciences , 77 , 210 – 213. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.03.080