Syntax Idea : p–ISSN: 2684-6853  e-ISSN : 2684-883X Vol. 2, No. 5 Mei 2020

## PENGARUH  KEBIJAKAN  PEMERINTAH  TERHADAP  POLA  HIDUP  ETNIS TIONGHOA (FOKUS PENELITIAN PASCA KEMERDEKAAN)

## Supraptiningsih dan Yuni Fatmawati
Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Jawa Timur Email: kalvinedo.adne@upnjatim.ac.id dan Yunifw140@gmail.com

## Abstrak
Kedatangan  etnis  Tionghoa  di  Indonesia  telah  sejaklama  mendahului  kedatangan orang-orang  Belanda.  Pasca  kemerdekaan  Indonesia  pemerintah  mengeluarkan beberapa  kebijakan  yang  berpengaruh  terhadap  pola  hidup  etnis  tionghoa  di Indonesia khususnya pada bidang politik, ekonomi dan sosial-budaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah Indonesia  terhadap  etnis  Tionghoa  pada  bidang  politik,  ekonomi  dan  sosial- budaya.  Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  metode  kualitatif dengan  teknik  pengumpulan  data  menggunakan  kajian  dokumen,  maupun  artikel dalam  bentuk  jurnal,  berita,  buku.  Fokus  dalam  penelitian  ini  adalah  kebijakan pemerintah pasca kemerdekaan terhadap pola hidup etnis Tionghoa dalam bidang politik,  ekonomi  dan  sosial-budaya.  Dari  hasil  penelitan  dan  pembahasan menunjukkan  bahwa  kebijakan  yang  diterapkan  terhadap  pola  hidup  etnis Tinonghoa  mulai  dari  orde  lama,  orde  baru,  sampai  reformasi  berangsung membaik  dengan  menghapuskan  diskriminasi  terhadap  masyarakat  Tionghoa dalam segala bidang kehidupan.
Kata kunci : Kebijakan pemerintah, Etnis Tionghoa dan Pola Hidup

## Pendahuluan
Kedatangan  etnis  Tionghoa  di  Indonesia  telah  sejak  lama  mendahului kedatangan  orang-orang  Belanda.  Dari  penjelasan  Groeneveldt,  sudah  sejak  tahun 400an  orang  Tionghoa  telah  menginjak  bumi  Nusantara  (Groeneveldt,  2009)  dalam (Utama, n.d.). Ketika negara Indonesia merdeka, etnis Tionghoa yang berkewarganegaraan  Tionghoa  digolongkan  sebagai  salah  satu  suku  dalam  lingkup nasional Indonesia, sesuai pasal 2 UU Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik  Indonesia.WNI  yang  bukan  termasuk  pribumi  dan  menetap  di  Indonesia merupakan  bagian  dari  rakyat  Indonesia,  sehingga  kebijakan  pemerintah  Indonesia berlaku untuk semua warga Negara termasuk etnisTionghoa.
Fokus  penelitian  ini  mendiskripsikan  kebijakan  pemerntah  lintas  orde  dalam bidang  politik,  ekonomi  dan  sosial-budaya,  misalnya:  presiden  Soekarno  membuat kebijakan yang  dikeluarkan dalam bentuk  PP (Peraturan Pemerintah) nomor 10 tahun 1959  yang  berisi  larangan  terhadap  etnis  Tionghoa  untuk  melakukan  perdagangan  di daerah  pedesaan.  Pengejaran  terhadap  orang-orang  Tionghoa  ketika  itu  merupakan bagian  dari  pelaksanaan  serta  pengembangan  politik  anti  Tinghoa  pada  1956.  Konsep pemikiran  dari  pemerintah  mengenai  nasionalisasi  perusahaan  telah  sangat
meminggirkan  usaha  milik  orang-orang  Tionghoa.  Masa  peralihan  dari  pemerintah Soekarno  ke  Soeharto  diwarnai  oleh  kerusuhan  anti-Tionghoa,  yang  dimulai  dengan propaganda.
Setelah  soeharto  memimpin  Indonesia,  keberadaan  masyarakat  tionghoa  tetap menjadi  polemik  di  masyarakat.  Pemerintah  orde  baru  yang  menginginkan  penerapan Bhineka  Tunggal  Ika  di  Indonesia  mulai  menekan  orang  Tionghoa  untuk  menyatukan kebudayaannya.  Pemerintah  Soeharto  mengeluarkan  kebijakan  asimilasi  atau pembaruan  lengkap  kepada  keturunan  Tionghoa  dengan  kebijakan  perubahan  nama, pelarangan  perayaan  imlek,  ritual  agama  dan  adat  istiadat,  pelarangan  untuk mendirikan,  memperluas  dan  memperbarui  klenteng,  serta  pelarangan  menggunakan bahasa mandarin (Suryadinata, 2002). Warga Tionghoa dianggap sebagai warga Negara asing yang kedudukannya dibawah warga pribumi. Menjelang jatuhnya rezim orde baru, terjadi pergolakan politik yang dilandasi pada kelambanan pemerintah menangani krisis moneter.  Kerusuhan  mei’98  melibatkan  Tionghoa  sebagai  korban  penganiayaan, kekerasan  serta  seksual.  Berakhirnya  rezim  orde  baru,  Indonesia  memasuki  orde reformasi.
Pada  pasca  reformasi,  Abdurrahman  wahid  (yang  lebih  dikenal  dengan  nama Gus  Dur),  mengajukan  sebuah  konsep  bangsa  Indonesia  yang  dimodifikasikan  dengan menawarkan konsep bangsa Indonesia yang nonras. Selain itu Gus Dur juga mengkritisi penduduk  asli  Indonesia  karena  merusak,  tidak  adil,  dan  tidak  jujur  terhadap  etnis tionghoa  untuk  mengubah  sikap  yang  demikian  Jahja  (1991:224–228)  dalam (Suryadinata, 2002). Pada akhirnya Presiden Abduraham Wahid mengeluarkan Keppres RI  No.6  Tahun  2000,  mencabut  Inpres  No.14  Tahun  1967,  sehingga  mengembalikan posisi  masyarakat  Tionghoa  dalam  menjalankan  aktivitas  keagamaan,  dan memperjuangkan hak-hak sipil, termasuk mengadakan upacara-upacara secara umum.
Kebanyakan  orang  percaya  bahwa  ketidak  adilan  harus  dilawan  dan  dihukum, banyak gerakan Sosial dan Politis diseluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan (Mustamid,  2019).  Kendati  demikian  permasalahan  yang  dahulu  dengan  adanya  rasa diasingkan  (anti  Tionghoa)  tidak  semudah  itu  dapat  dihilangkan,  begitu  juga  dengan kemelut adanya jurang pemisah yang merujuk pada sikap permusuhan secara langsung maupun tidak langsung diantara etnis Tionghoa dengan pribumi. Baru-baru ini terdapat media  massa  (TEMPO.CO)  yang  mengabarkan  bahwasanya  masih  terdapat  sentiment terhadap etnis  Tionghoa  yaitu,  sentiment  anti-Tionghoa  yang  berkobar  selama  Pilkada DKI  menunjukkan  bagaimana  persepsi  terhadap  etnis  Tionghoa  di  Indonesia  tidak banyak berubah. Kelompok mayoritas Indonesia disebut Sidney Jones, yang tidak ingin memahami prinsip dasar kesetaraan hak politik dalam demokrasi.
Dalam  penelitian  ini  akan  menguraikan  dua  sisi  objektif,  yaitu  mengetahui secara  pasti  bentuk-bentuk  kebijakan  pemerintah  terhadap  etnis  Tionghoa.  Serta menjelaskan pola hidup etnis Tionghoa terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dilihat dari bidang politik, ekonomi dan sosial-budaya. Tujuan penulisian penelitian ini adalah untuk  mengidentifikasi  kebijakan  yang  diterapkan  oleh  pemerintah  Indonesia  terhadap etnis  Tionghoa,  mendeskripsikan  pengaruh  kebijakan  pemerintah  Indonesia  terhadap
pola  hidup  etnis  Tionghoa.  Serta  dampak  yang  terjadi  akibat  berlakunya  kebijakan pemerintah  Indonesia  terhadap  pola  hidup  etnis  Tionghoa  dalam  bidang  politik, ekonomi dan sosial-budaya.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  bermaksud  mengkaji  tentang  bagaimana  “Pengaruh  Kebijakan Pemerintah  Indonesia  Terhadap  pola  hidup  etnis  tionghoa  di  bidang  politik,  ekonomi dan  sosial-budaya  di  Indonesia  pasca  kemerdekaan  sampai  reformasi”.  Dalam menyelesaikan  tulisan  ini,  penulis  menggunakan  pendekatan  deskriptif  kualitatif,  yaitu penelitian  yang  menekankan  catatatan  dengan  deskripsi  kalimat  yang  rinci,  lengkap, mendalam  yang  menggambarkan  situasi  yang  sebenarnya  guna  mendukung  penyajian data (Nugrahani & Hum, 2014).
Metode yang digunakan yaitu historis merupakan salah satu penelitian mengenai pengumpulan  dan  evaluasi  data  secara  sistematik  berkaitan  dengan  kejadian  masa  lalu untuk  menguji  hipotesis  yang  berhubungan  dengan  penyebab,  pengaruh,  atau perkembangan  kejadian  yang  mungkin  membantu  dengan  memberikan  informasi  pada kejadian sekarang dan mengantisipasi kejadian yang akan datang. Teknik pengumpulan data  pada  penelitian  ini  yaitu  kajian  dokumen,  maupun  artikel  dalam  bentuk  jurnal, berita,  buku,  dll.  Adapun  yang  menjadi  fokus  penelitian  ini  yaitu  pengaruh  kebijakan pemerintah Indonesia yang pernah berlaku terhadap pola hidup etnis tionghoa di bidang politik, ekonomi dan sosial-budaya.

## Hasil dan Pembahasan

## A. Bidang Politik
Setelah  kemerdekaan  Indonesia  pemerintah  Soekarno  mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang Kewarganegaraan yang dilandaskan pada azaz ius soli  dan  “sistem  pasif.”  Undang-undang  tersebut  menjelaskan  bahwa  warga  negara Indonesia  terdiri  dari  orang  asli  yang  bertempat  tinggal  di  Indonesia  sehingga mayoritas etnis Tionghoa yang tinggal di Jawa secara otomatis menjadi warga negara Indonesia, yang  berdampak pada persamaan antara sesama warga negara Indonesia, tanpa  pandang  latar  belakang  rasnya.  Pemerintah  pada  masa  Soekarno  juga mentoleransi  adanya  organisasi  sosial-politik  non  pribumi  (etnis  Tionghoa)  dengan adanya Baperki yang didirikan pada tahun 1954.
Baperki  berkembang  menjadi  organisasi  massa  yang  menitikberatkan intergrasi  (politik),  bukan  asimilasi,  di  kalangan  orang  Tionghoa  yang  semakin condong ke kiri. Politik kiri inilah yang akhirnya membawa Baperki musnah setelah terjadinya  G-30-S  pada  tahun  1965  (Suryadinata,  1999).  Pada  masa  presiden Soekarno  dalam  bidang  politik  etnis  Tionghoa  mulanya  masih  memiliki  hak  untuk berorganisasi  (Baperki)  namun  dengan  adanya  peristiwa  G  30/S,  dibubarkanlah organsisasi  tersebut.  Dengan  dilarangnya  Baperki  dan  perkumpulan  Tionghoa lainnya,  penguasa  baru  mulai  menyokong  LPKB  (Lembaga  Pembinaan  Kesatuan
Bangsa)  yang  ditugaskan  untuk  menangani  masalah  Tionghoa.  Dari  sinilah  etnis Tionghoa mulai terdiskriminasi dalam bidang politik.
Setelah  pergantian  dari  orde  lama  ke  orde  baru,  pemerintah  Soeharto  telah melarang  semua  organisasi  sosial-politik  Tionghoa.  Hal  ini  dituangkan  dalam Intruksi Presidium Kabinet No. 31/U/IN/12/1966 kepada menteri dan kantor catatan sipil  (Nur  Hudayah  dan  Retno  Winarni,  2014).  Pemerintah  orde  baru  memandang organisasi  Tionghoa  bersifat  ekslusif  dan  menginginkan  etnis  Tionghoa  bergabung dengan  organisasi  pribumi  seperti  Golkar  partai  pemerintah  atau  organisasi  yang berfaliasi dengan golkar. Akibat kebijakan yang berlaku pada pemerintah orde baru, etnis  Tionghoa  bersikap  apolitik  yang  membuat  etnis  Tionghoa  benar-benar  anti politik,  sehingga  masyarakat  Tionghoa  mejauhi  segala  sesuatu  yang  berbau  politik. Selain itu kepentingan masyarakat Tionghoa diwakili oleh beberapa tokoh Tionghoa yang  memiliki  hubungan  dengan  penguasa,  yang  bertujuan  untuk  menyalurkan permintaan,  biasanya  disebut  sistem cukong  berupa  satu  saluran  untuk memberikan masukan kepada kebijakan pemerintah.
Usai  runtuhnya    Orde  Baru,  eksistensi  etnis  Tionghoa  di  politik  nasional mulai  mencuat.  Satu-persatu  tokoh  Tionghoa  muncul  dan  bahkan  sempat  memicu 'kehebohan'  akibat  campur  tangan  politik  identitas.  Rasionalitas  jadi  kunci keberlangsungan  etnis  Tionghoa  di  dunia  politik.  Pada  era  ini  pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan yang lebih berpihak pada posisi etnis Tionghoa di Indonesia  diantaranya  yaitu  B.J  Habibie  menerbitkan  Instruksi  Presiden    No.  26 tahun  1998  tentang  penghentian  penggunaan  istilah  pribumi  dan  non-pribumi. Disusul  dengan  kebijakan    Abdurrahman  Wahid  alias  Gus  Dur  dengan dikeluarkannya Inpres no. 6 tahun 2000 tentang pencabutan Inpres no. 14 tahun 1967 yang  berisi  larangan  etnis  Tionghoa  untuk  menjalankan  adat  istiadat,  kebudayaan, dan agama (Mustajab, 2015).
Selain  itu  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono  selama  pemerintahannya telah mengeluarkan tiga undang-undang  penting. Pertama, UU No. 12/2006 tentang kewarganegaraan  Indonesia,  yang  menyatakan  bahwa  di  Indonesia  hanya  ada  WNI dan WNA, tidak ada lagi istilah “pribumi dan non pribumi”. Kedua, UU No.23/2006 tentang  pendaftaran  penduduk  dan  Ketiga,  UU  No.40/2008  tentang  Penghapusan Diskriminasi  Ras  dan  Etnis  (PDRE).  Dengan  adanya  kebijakan  tersebut  telah menyerap  prinsip-prinsip  demokrasi  dengan  menghilangkan  diskriminasi  yang selama ini menjadi beban masyarakat Tionghoa. Dampak dari kebijakan pemerintah tersebut  bagi  etnis  tionghoa  yaitu  Masyarakat  Tionghoa  mulai  berani  menunjukkan jati diri mereka.
Seiring  dengan  itu,  kesempatan  masyarakat  Tionghoa  di  dunia  politik semakin  terbuka  lebar.  Jika  dilihat  data  dari asiapacific.anu.edu.au ,  terdapat setidaknya  150  caleg  dari  etnis  Tionghoa  yang  berpartisipasi  dalam  Pemilu  2004, meski  akhirnya  hanya  sebagian  kecil  yang  berhasil  mendapatkan  jatah  kursi  di parlemen. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya etnis Tionghoa tidak lagi bersikap apolitik  atau  anti  politik.  Basuki  Tjahaja  Purnama  atau  kerap  disapa  Ahok,  yang
menjadi  Gubernur  DKI  Jakarta  merupakan  salah  satu  wujud,  bukti  penerimaan masyarakat terhadap etnis Tionghoa. Meskipun dalam perjalanannya Basuki Tjahaja Purnama  kerap  kali  tersandung  beberapa  masalah,  yang  dilatar  belakangi  oleh beberapa kepentingan. Namun dengan adanya tokoh pemerintah dari etnis Tionghoa, menunjukkan  bahwasanya  pola  hidup  etnis  Tionghoa  dalam  bidang  politik  sudah tergolong baik tanpa adanya diskriminasi.

## B. Bidang Ekonomi
Setiap  periode  pemerintah  mempunyai  kebijakan  yang  berbeda-beda termasuk  kebijakan  dalam  bidang  ekonomi.  Seperti  halnya  kebijakan  pemerintah soekarno  berbeda  dengan  kebijakan  pemerintah  soeharto,  dan  pemerintah  lainnya. Pada  pemerintahan  soekarno  memiliki  sistem  benteng  PP  no.  10,  program  benteng ini  merupakan  kebijakan  ekonomi  yang  diluncurkan  pemerintah  guna  membina pembentukan  suatu  kelas  pengusaha  Indonesia  “pribumi”  (dalam  arti  “non tionghoa”).  Sistem  Benteng  tidak  berhasil  mencapai  tujuannya  untuk  menciptakan kelas  wiraswastawan  pribumi  yang  tangguh.  Faktor  kegagalan  itu  terletak  pada kekurangpahaman  orang  pribumi  Indonesia,  kuatnya  oposisi  dari  masyarakat Tionghoa,  dan  inflasi  yang  terus  menerus  yang  memaksa  pemerintah  mengadakan penilaian kembali atas program tersebut (Wijayanti, 2015). Dalam kebijakan ini yang menjalankan usaha-usaha tersebut ialah golongan cina atau etnis Tionghoa, sehingga pengaruh  kebijakan  ini  terhadap  pola  hidup  etnis  tionghoa  ialah  kebiasaan  atau perilaku etnis Tionghoa yang menguasai perekonomian. Peristiwa ini sering disebut sebagai “Ali-Baba”.
Pengaruh  kebijakan  Pemerintah  Orde  Baru  dalam  kehidupan etnis  Tionghoa di  bidang  ekonomi  lebih  baik  dari  sebelumnya,  yang  mana  pemerintah  mulai mempergunakan  modal  dari  kemampuan  kewiraswastaan  etnis  Tionghoa  dari  pada menyingkirkan.  Hal  ini  tertuang  dalam  Instruksi  Presiden  tertanggal  1  Juni  1967, yang  kemudian  memberi  peluang  kepada  etnis  Tionghoa  untuk  berkembang  dalam bidang ekonomi dan kemudian dalam perkembangannya justru menopang kehidupan perekonomian negara  (Retno Winarni & Raharsono, 2018). Namun kondisi tersebut tidak  berlangsung  lama,  terdapat  kebijakan  baru  dan  peristiwa  yang  diskriminatif terhadap  etnis  Tionghoa  dibidang  ekonomi  yaitu  PP  no.  10/November  1959  yang melarang  masyarakat  Tionghoa  berdagang  di  wilayah  pedesaan  yang  melahirkan sejumlah insiden. Peraturan ini membatasi secara tegas peran dan hak ekonomi etnis Tionghoa.  Masyarakat  Tionghoa  hanya  diperbolehkan  berdagang  sampai  tingkat kabupaten  dan  tidak  diperbolehkan  berdagang  di  tingkat  kecamatan  apalagi  di  desa (Darini, n.d.).
Pada  tahun  1998  terjadi  suatu  peristiwa  yang  sangat  penting  bagi  etnis Tinghoa  terutama  di  Jakarta  dan  Solo.  Terjadi  diskriminasi  atau  kerusuhan  secara besar, dimana terdapat pembunuhan pemerkosaan, dan pembakaran beberapa rumah bahkan  toko  atau  usaha  milik  masyarakat  etnis  Tionghoa.  Namun  dengan  adanya peristiwa  tersebut  membawa  perubahan  bagi  masyarakat  Tionghoa,  bahwa masyarakat  Tionghoa  merupakan  bagian  dari  Indonesia  yang  memiliki  hak  yang
sama  dengan  masyarakat  lainnya.  Sehingga  kehidupan  etnis  Tionghoa  dibidang ekonomi  saat  ini  lebih  baik  dari  sebelum  terjadinya  peristiwa  tersebut  dan  tidak terjadi  diskriminasi  seperti  pada  tahun-tahun  sebelumnya,  bahkan  terdapat  kerja sama yang baik antara masyarakat Tioghoa dengan masyarakat lainnya (pribumi).

## C. Bidang Sosial-Budaya
Kehidupan etnis Tionghoa di bidang sosial dan budaya sebelum kemerdekaan sudah terdiskriminasi, terlebih dengan sterotip negative masyarakat pribumi terhadap etnis  Tionghoa  yang  telah  diciptakan  oleh  Belanda.  Pada  masa  pemerintahan  Orde Lama menerapkan kebijakan integrasi dimana etnis Tionghoa dianggap sebagai salah satu  suku  di  Indonesia,  hak  etnis  Tionghoa  sebagai  warga  negara  mendapat perlindungan  resmi  dari  pemerintah.  Etnis  Tionghoa  diberi  kebebasan  untuk  terjun dalam  bidang  politik,  pendidikan  maupun  sosial  budaya  (Levia  Chessiagi,  Wawan Darmawan,  2018).  Pada  orde  baru  soeharto  mengeluarkan  kebijakan asimilasi  yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan etnis Tionghoa  yang sejak lama terjadi di  Indonesia  yang  difokuskan  terhadap  bidang  sosial-budaya,  namun  dalam pengimplementasiannya  kebijakan  asimilasi  ini  juga  diterapkan  di  seluruh  bidang kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia.
Dalam  (Freedman,  2003)menjelaskan  bahwa Decree  No.  14/1967  issued  by Suharto  to  ban  Chinese  cultural,  linguistic  and  religious  activities,  and  new  laws have been passed to allow the use of Chinese ethnic surnames and the publication of Chinese-language  materials,  and  to  end  the  practice  of  coded  identification  cards, many  discriminatory  policies  remain  in  place .  Dalam  kebijakan  tersebut  soeharto memang tidak serta-merta melarang perayaan tahun baru Cina bagi warga Tionghoa di Indonesia. Dalam instruksi Presiden 1967 tercantum poin yang menyatakan bahwa “perayaan-perayaan  pesta  agama  dan  adat  istiadat  Cina  dilakukan  secara  tidak menyolok  di  depan  umum,  melainkan  dilakukan  dalam  lingkungan  keluarga”. Kebijakan  tersebut  berpengaruh  terhadap  pola  hidup  etnis  Tionghoa  dalam  bidang sosial  ekonomi,  masyarakat  Tionghoa  merasa  terdiskriminasi  dan  tidak  bisa berkehendak sesuai dengan yang diinginkan.
Pada  masa  reformasi  presiden  Susilo  Bambang  Yudoyono  menerbitkan Keppres No. 12/2014 tentang pencabutan surat edaran Presidium kabinet AMPERA nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967. Selain itu dalam (Setijadi, 2016)menjelaskan bahwa The  successivepost-Suharto  Indonesian  governments  quickly  attempted  to  ‘remedy’ the situation by abolishing the New Order’s assimilation policy. This new policy of tolerance towards the ethnic Chinese heralded a new era of ‘reSinification’ that saw a  dramatic  revival  of  Chinese  socio-political  organisations,  languages  and  media . Dengan  adanya  kebijakan  tersebut  kehidupan  etnis  Tionghoa  di  bidang  sosial- budaya,  sudah  tidak  mengalami  diskriminasi,  bahkan  dalam  perayaan  tahun  baru imlek  termasuk  dalam  daftra  libur  nasional  sesuai    dengan  Keppres  No.  19/2002 yang dikeluarkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri. Bahkan terjalin hubungan yang  baik  dan  semakin  eratnya  hubungan  birateral  dengan  Tionghoa  serta  terdapat toleransi antara masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang multikultural.

## Kesimpulan
Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia terhadap etnis Tinghoa mulai dari  orde  lama,  orde  baru  sampai  reformasi  berpengaruh  terhadap  pola  hidup  etnis Tionghoa  dalam  bidang  politik,  ekonomi  dan  sosial-budaya.  Pola  hidup  masayarakat Tionghoa dalam bidang politik pada pemerintahan orde lama tidak terdiskriminasi yang memiliki  hak  untuk  berorganisasi  sosial  politik  (organisasi  Baperki).    Namun  kondisi tersebut  tidak  berlangsung  lama,  dengan  adanya  peristiwa  G  30/S  dan  bergantinya pemerintahan  dari  orde  lama  ke  orde  baru  pola  hidup  etnis  Tionghoa  dalam  bidang politik sangatlah terdiskriminasi. Pemerintah Soeharto telah melarang semua organisasi sosial-politik Tionghoa. Hal tersebut berdampak pada pola hidup masyarakat Tionghoa yang  apolitik  atau  anti  politik.  Pada  era  reformasi  pola  hidup  masyarakat  Tionghoa dalam  bidang  politik  berangsung  membaik  tanpa  adanya  diskriminasi.  Sudah  terdapat beberapa tokoh politik yang berasal dari masyarakat Tionghoa.
Dalam  bidang  ekonomi  pola  hidup  masyarakat  Tionghoa  pada  pemerintahan orde  lama,  terdiskriminasi  dengan  adanya  program  Bentang  PP  no.  10,  Pengaruh kebijakan tersebut terhadap pola hidup etnis tionghoa ialah kebiasaan atau perilaku etnis Tionghoa  yang  menguasai  perekonomian.  Pada  pemerintahan  orde  baru  pola  hidup masyarakat Tionghoa semakin terdiskriminasi dengan adanya kebijakan yang melarang Tionghoa  berdagang  di  wilayah  pedesaan.  Peraturan  tersebut  sangat  membatasiperan dan hak ekonomi etnis Tionghoa. Peristiwa 1998 membawa angin segar bagi pola hidup masyarakat Tionghoa dalam bidang ekonomi, bahwa masayarakat Tionghoa merupakan bagian  dari  Indonesia  yang  memiliki  hak  yang  sama  seperti  masyarakat  lainnya.  Pola hidup  etnis  Tionghoa  dalam  bidang  ekonomi  kembali  normal  dengan  tidak  adanya diskriminasi. Kehidupan etnis Tionghoa di bidang sosial dan budaya pada pemerintahan orde  lama  tidak  terdiskriminasi,  pemerintahan  Orde  Lama  menerapkan  kebijakan integrasi dimana etnis Tionghoa dianggap sebagai salah satu suku di Indonesia. namun pada  pemerintahan  orde  baru  pola  hidup  etnis  Tionghoa  dalam  bidang  sosial-budaya sangat  terdiskriminasi  dengan  dikeluarkannya  kebijakan  asimilasi.  Kebijakan pemerintah  pada  era  yang  mencabut  diskriminasi  terhadap  pola  hidup  etnis  Tionghoa, menandai berakhirnya diskriminasi terhadap pola hidup masyarakat Tionghoa.

## BIBLIOGRAFI
Darini, Ririn. (n.d.). Kebijakan Negara dan Sentimen Anti Cina Prespektif Historis .
Freedman, Amy. (2003). Political Institutions and Ethnic Chinese Identity in Indonesia. Asian Ethnicity , 4 , 440–452. https://doi.org/10.1080/1343900032000117259
Groeneveldt,  Willem  Pieter.  (2009). Nusantara  dalam  catatan  Tionghoa .  Komunitas Bambu.
Levia  Chessiagi,  Wawan  Darmawan,  Tarunasena.  (2018).  Dinamika  Kehidupan  Sosial Budaya  Etnis  Tionghoa  Dalam  Bingkai  Kebijakan  Asimilasi  Orde  Baru  (1966- 1968). Sejarah Dan Pendidikan Sejarah , 7 , 113–122.
Mustajab,  Ali.  (2015).  Kebijakan  Politik  Gus  Dur  Terhadap  China  Tionghoa  di Indonesia. Agama Dan Hak Asasi Manusia , 5 , 154–192.
Mustamid,  Mustamid.  (2019).  Penerapan  Pembelaan  Hak  Kepemilikan  Tanah  Oleh LBH SGJI di Desa Sukajadi Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia , 4 (9), 65–72.
Nugrahani,  Farida,  &  Hum,  M.  (2014).  Metode  Penelitian  Kualitatif. Solo:  Cakra Books .
Setijadi,  Charlotte.  (2016).  Ethnic  Chinese  in  Contemporary  Indonesia:  Changing Identity  Politics  and  the  Paradox  of  Sinification. Iseas , 12 ,  1–11. https://doi.org/2335-6677
Suryadinata,  Leo.  (1999).  Negara  dan  Minoritas  Tionghoa  di  Indonesia. Wacana , 1 , 224–246.
Suryadinata, Leo. (2002). Negara dan etnis Tionghoa: kasus Indonesia . LP3ES.
Utama, Wildan Sena. (n.d.). Kehidupan Sosial-Budaya Masyarakat Tionghoa di Batavia 1900an-1930an. Lembaran Sejarah , 9 (1), 19–38.
Wijayanti,  Yeni.  (2015).  Kebijakan  Pemerintah  Indonesia  Masa  Orde  Lama  Dibidang Ekonomi Terhadap Bisnis Orang Cina. Artefak , 3 , 113–118.
Winarni,  Nur  Hudayah  dan  Retno.  (2014).  Pengaruh  Kebijakan  Pemerintah  Indonesia Terhadap  Kehidupan  Etnis  Tionghoa  di  Bidang  Politik  Sosial  Budaya  dan Ekonomi di Kabupaten Jember dari Zaman Orde  Lama sampai Zaman Reformasi pada tahun 1998-2012. Publika Budaya , 2 , 19–31.
Winarni,  Retno,  &  Raharsono,  Lilik  Slamet.  (2018).  Peran  Ekonomi  Etnis  Cina  di Wilayah  Eks  Kota  Administratif  Jember  Pada  Zaman  Orde  Baru  dan  Awal Reformasi. Humonaria , 1 , 1–22.