## Pembagian Harta Waris dalam Masyarakat Nagari Bayua

## Dodi Syaputra
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Email: dodisyaputra081@gmail.com

## Abstrak
Tujuan artikel ini adah mengetahui cara pembagian harta warisan pada masyarakat Nagari Bayua Kecamatan  Tanjung  Raya  Kabupaten  Agam.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan dengan  metode  penelitian  hukum  empiris  yang  memakai  metode  kualitatif  malalui  wawancara kepada  tokoh  agama,  tokoh  masyarakat  dan  Pangulu  (Kepala  Adat)  setempat  yang  memahami pembagian harta warisan (pencaharian) pada Masyarakat adat Nagari Bayua. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa harta peninggalan yang didapat dari orang tua dibagi kepada ahli waris menurut hukum  Islam,  tetapi  pada  hakikatnya  hukum  adat  yang  lebih  dominan  dipakai  oleh  masyarakat Minangkabau, khususnya di Nagari Bayua. Masyarakat di Nagari ini memilki cara sendiri dalam pembagian harta warisan, yaitu dengan membagi dari anak yang paling tua sampai kepada adik- adiknya, dan pihak laki-laki tidak mendapat sedikitpun dari harta warisan tersebut.
Kata kunci: Pembagian warisan, kewarisan Minangkabau

## Abstract
The purpose of this article is to seek how to distribute inheritance to the people of Nagari Bayua, Tanjung  Raya  District,  Agam  Regency.  This  research  is  field  research  using  empirical  legal research  methods  by  using  qualitative  methods  through  interviews  with  religious  leaders, community  leaders,  and  local  Pangulu  (Indigenous  Chief)  who  understand  the  distribution  of inheritance  (livelihoods)  to  the  Nagari  Bayua  indigenous  people.  The  results  shows  that  the inheritance  obtained from parents is divided  into  heirs  according to  Islamic  law, but  customary law is more dominantly used by the Minangkabau people, especially in Nagari Bayua. The people in Nagari have their own way of distributing inheritance by dividing from the oldest child to his younger siblings, and the men do not get any of the inheritance.
Keyword: Division of Inheritance, inheritance of Minangkabau

## Sejarah Artikel
Diterima: 18 November 2019; Direview: 14 April 2020; Diterima: 16 Mei 2020; Diterbitkan: 19 Juni 2020; Sitasi: V.3.1 volksgeist 2020;

## Pendahuluan
Masyarakat  adat  Minangkabau  dike- nal  dengan  masyarakat  yang  mempunyai ketekunan  beragama  yang  sangat  kental, sebelum masuknya Islam ke tanah Minangkabau,  masyarakat  Minangkabau berprinsip  pada  pepatah “alam  takambang

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3277
jadi  guru”, maksudnya  adalah  sebelum Islam  masuk  ke  tanah  Minangkabau,  nenek moyang  orang  Minangkabau  baru  mampu mengetahui  ketentuan  alam  nyata,  belum mengetahui adanya alam hakikat atau gaib. 1
Hal  itu  selalu  mengalami  perubahan  seiring masuknya  agama  Islam  ke  ranah  Minang- kabau. Sehingga prinsip yang kita kenal; “adat  basandi  syara’,  syara’  basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai ” 2 menjadi semboyan bagi masyarakat Minangkabau. 3
Minangkabau  merupakan  daerah yang  masyarakatnya  disusun  dan  diatur menurut tertib hukum ibu. Jadi apabila orang ingin mengetahui susunan kehidupan menurut  adat  pada  orang  Minangkabau, pertama-tama  haruslah  orang  membayang- kan  di  dalam  pikirannya  suatu  kehidupan masyarakat  yang  diorganisasi  oleh  tertib susunan faktor “turunan darah menurut garis ibu”  (matrilineal). 4 Tidak  ada  arsip  yang tersedia  berkenaan  dengan  latar  belakang orang Minang memilih kebudayaan menurut garis  ibu.  Koentjaraningrat  menjelaskan, menurutnya sistem seperti ini jarang dipakai karena  dari  penelitian  19  lingkungan masyarakat  hukum  adat  yang  dikelompok- kan  oleh  Van  Vallenhoven  atau  Ter  Harr sebagai  pakar  hukum  adat  termasuk  tambo adat  Minangkabau,  tidak  ada  keterangan
1 Idrus  Hakimy, Rangkaian  Mustika  Adat Basandi  Syarak  Di  Minangkabau (Bandung:  PT. Remaja Rosdakarya, 1994).
2 “Adat  Basandi  Syara’,  Syara’  Basandi Kitabullah,  Syarak  Mangato  Adat  Mamakai  (Adat Bersendi  Syarak,  Syarak  Bersendi  Kitabullah, Syarak  Mengatakan  Adat  Memakai),  Merupakan Semboyan  Orang  Minangkabau,  Semboyan  Ini Menggambarkan  Bahwa  Setiap  Peraturan  Tidak Boleh Bertentangan Dengan Agama Islam.,” n.d.
3 Hakimy, Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau , 21.
4 Chairul  Anwar, Hukum  Adat  Indonesia (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 1.
kenapa sistem ini diterapkan oleh masyarkat Minangkabau. 5 Hal  tersebut  tentu  akan berpengaruh  pada  hukum  kewarisan  yang ada pada masyarakat Minangkabau.
Berkenaan  dengan  harta  warisan dalam  praktek  masyarakat  adat  Minang- kabau,  menjadi  penting  dan  mendasar, apabila  ada  perkawinan  tentu  ada  suatu  hak dan  kewajiban  yang  harus  dipenuhi,  baik antara  suami-isteri,  maupun  antara  suami- isteri  kepada  anak-anaknya.  Baik  kewajiban itu  berupa  nafkah  maupun  dalam  hal pembagian  harta,  apabila  terjadi  perceraian karena  talak  maupun  akibat  perceraian karena kematian.
Pasca terjadi pereraian, baik itu cerai talak  maupun  cerai  karena  kematian,  pada masyarakat  adat  Minangkabau,  hal  seperti itu menjadi suatu  yang tidak terlihat. Lebih- lebih ada perceraian yang diakibatkan karena kematian,  karena  pada  dasarnya  apabila meninggal  salah  satu  dari  pasangan  suami isteri,  maka  harta  yang  dimiliki  oleh pasangan  suami  isteri  akan  menjadi  harta bersama  bagi  keluarga  yang  ditinggalkan kecuali terjadi sengketa di antara ahli waris, yang  mana  hukum  waris  adat  Minangkabau menganut  sistem  kewarisan  bersama-sama (kolektif) yang tidak bisa dibagi kepada ahli waris di Minangkabau. 6 Maka harta tersebut dibagi jika terjadi sengketa antara ahli waris, harta  tersebut  dibagi  menurut  hukum  adat ataupun  hukum  Islam.  Hal  tersebut  tampak bahwa  persoalan  waris  ini  oleh  orang Minangkabau  dipecahkan  secara  konkret saja, dipecahkan secara “mufakat”. 7 Dengan
5 Ulfa  Chaerani  Nuriz,  “Penerapan  Hukum Adat  Minangkabau  Dalam  Pembagian  Warisan Atas  Tanah,” Diponogoro  Law  Journal 6,  no.  1 (2007): 2.
6 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: CV. Rajawali, 1981).
7 Anwar, Hukum Adat Indonesia , 96.

## Volksgeist
alasan,  musyawarah  merupakan  suatu  yang khas dari masyarakat adat tersebut. 8
Sepintas  dilihat  tentang  praktek kewarisan  pada  masyarakat  Minangkabau, secara  umum  memang  tampak  berbeda dengan  aturan kewarisan  dalam  Islam. Pada hakikatnya,  harta  keluarga  di  Minangkabau dimiliki  oleh  sebuah jurai ataupun paruik . Yang  mana  individu  tidak  memiliki  harta tersebut,  tetapi  mereka  mempunyai  hak memakai,  dengan  kata  lain  bahwa  pada asasnya  harta  keluarga  di  Minangkabau berada dalam keadaan tetap. 9
Sedangkan  harta  warisan  yang dijadikan  harta  bersama  oleh  keluarga,  jika terjadi  sengketa  antara  ahli  waris,  solusi pertama  yang  ditempuh  dalam  sengketa  ini bukanlah  pembagian  secara  hukum  waris Islam  ( faraidh )  yang  diselesaikan  oleh Pengadilan  Agama  melalui  wewenang  dan putusan  hukum  tetap.  Tetapi  hukum  waris adat  yang  diselesaikan  secara  mufakat. Dalam  pembagiannya  didominasi  oleh perempuan,  sehingga  laki-laki  tidak  mem- punyai hak atas harta warisan ini.
Berdasarkan  latar  belakang  di  atas, penulis  tertarik  untuk  melakukan  penelitian yang   mendalam dan komprehensif tentang praktek  pembagian  harta  peninggalan  bagi masyarakat adat Minangkabau yang diselesaikan  atau  dibagi  menurut  adat  yang berlaku.

## Rumusan Masalah
Bagaimana  cara  pembagian  harta warisan  pada  masyarakat  Nagari  Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam?
8 Hakimy, Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau , 25. 9 Hakimy, 92.

## Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini  penulis  meng- gunakan  metode  penelitian  hukum  empiris, dengan  pendekatan  kualitatif,  yakni  penulis terjun langsung kelapangan pada masyarakat Nagari  Bayua  Kecamatan  tanjung  Raya Kabupaten  Agam.  Penelitian  ini  memfokus- kan  pada  prinsip-prinsip  umum  yang mendasar  untuk  pengadaan  satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. 10
Cara  pengumpulan  data  sekunder, dilakukan  studi  pustaka  ( library  research ), selanjutnya  interview  dengan  kepala  adat untuk  mencari  informasi  lebih  detail  dan melihat  praktek  pada  masyarakat  tentang pembagian harta warisan di Nagari Bayua.

## Pembahasan
1. Konsep  Hukum  Kewarisan  dalam Islam
Secara  etimologis, waratsa asal kata kewarisan  yang  dipakai  Al-qur’an  dan dirinci dalam Sunnah Rasulullah Saw. Yang mana waratsa mempunyai  banyak  arti diantaranya;
                                            
                                                                                           
“Dan  Sulaiman  telah  mewarisi  Daud, dan  Dia  berkata:  "Hai  manusia,  Kami telah  diberi  pengertian  tentang  suara burung  dan  Kami  diberi  segala sesuatu.  Sesungguhnya  (semua)  ini benar-benar suatu kurnia yang nyata".
10 Burhan  Ashoshofa, Metode  Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996).

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3277
                                       
                                                     
                                          
“Dan  mereka  mengucapkan:  "Segala puji  bagi  Allah  yang  telah  memenuhi janji-Nya  kepada  Kami  dan  telah (memberi)  kepada  Kami  tempat  ini sedang Kami (diperkenankan)
menempati  tempat  dalam  syurga  di mana  saja  yang  Kami  kehendaki; Maka syurga Itulah  Sebaik-baik Balasan bagi orang-orang yang beramal".
                                   
                       
“Yang  akan  mewarisi  aku  dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan  Jadikanlah  ia,  Ya  Tuhanku, seorang yang diridhai".
Kewarisan  Islam  secara  terminologi adalah  pemindahan  hak  milik  harta  pening- galan yang diatur oleh hukum kewarisan dan menentukan siapa  yang berhak menjadi  ahli waris dan bagian masing-masingnya. 11
Muhammad  Amin  Suma,  berpen- dapat  bahwa  hukum  kewarisan  Islam  yakni hukum  yang  mengatur  peralihan  kepemili- kan  harta  peninggalan  ( tirkah ),  menetapkan siapa  yang  berhak  menjadi  ahli  waris  dan menentukan  bagian  masing-masingnya  serta kapan  pembagian  dilaksanakan.  M.  Idris Ramulyo  juga  berpendapat,  bahwa  hukum waris  adalah  hukum  yang  mengatur  semua masalah  yang  berkaitan  dengan  pewaris,
11 Mardani, Hukum  Kewarisan  Islam  Di Indonesia (Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo  Persada, 2014).
harta  peninggalan,  yang  mewarisi  serta bagian yang lazim . 12
Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam (KHI),  menjelaskan  tentang  hukum  waris adalah  aturan  yang  berkaitan  dengan perpindahan  kepemilikan  harta  yang  diting- galkan, ahli waris dan bagiannya. 13
Dari  beberapa  defenisi  di  atas  ada beberapa  bagian  dalam  hukum  waris;  a) Perpindahan  hak  milik  harta  pewaris, peralihan  harta  yang  berlaku  secara ijbari (memaksa). 14 b)  bagian  yang  termasuk  ahli waris,  sebagaimana  yang  dijelaskan  dalam Pasal  49  huruf  b  Undang-undang  Nomor  3 Tahun  2006.  c)  sera  hal  yang  bersangkutan dengan bagian masing-masingnya.
2. Asas-Asas Hukum Kewarisan
a) Ijbari (berlaku secara sendirinya) Orang  yang  telah  meninggal dunia  maka  hartanya  akan  berpindah dengan  sendirinya  kepada  ahli  waris. Tidak  sorang-pun  yang  dapat  menang- guhkannya.  Pewaris,  ahli  waris,  atau individu  lain  tidak  berhak  untuk menangguhkannya.  Asas  ini  bersifat memaksa  mereka  untuk  memberikan atau  menerima  harta  waris  sesuai dengan bagiannya.
Sementara  itu  ada  suatu  kebe- basan  diberikan  kepada  pewaris  untuk memindahkan hartanya melalui lembaga wasiat  kepada  orang  yang  diingin- kannya.  Hal  seperti  ini  harus  dengan alasan  akibat  kematian  orang  yang mempunyai harta, artinya asas ijbari ini berlaku apabila pewaris telah meninggal
12 Mardani, 2.
13 “Kompilasi  Hukum  Islam,”  Pasal  171  (a) § (n.d.).
14 M Anshary MK, Hukum Kewarisan Islam Dalam  Teori  Dan  Praktek (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2016).

## Volksgeist
dunia dan tidak berlaku apabila pewaris masih hidup. 15
b) Asas Bilateral-Individual
apabila  dihubungkan  dengan sistem  keturunan  berarti  setiap  orang akan  mengkaitkan  dirinya  dengan keturunan  pihak  ibu  maupun  pihak pihak  bapak.  Kaitannya  dengan  hukum warisan  adalah  berarti  ahli  waris  mem- punyai  hak  untuk  mewarisi  harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, baik  bapak  maupun  ibu,  baik  kerabat laki-laki maupun perempuan. 16
c) Asas Keadilan Berimbang
Keadilan berimbang yang dimaksud  di  sini  adalah  suatu  keseim- bangan  berkaitan  dengan  hak  dan kewajiban  serta  keseimbangan  yang berkaitan  dengan  kebutuhan  dan  kegu- naan, atau faktor gender (jenis kelamin) tidak  akan  berpengaruh  dalam  hal menerima  hak  warisan,  berdasarkan ketentuan Al-Qru’an surat an-Nisa’ ayat 7,11,12, dan 19. 17
Pada penelitian lain yang dimaksud  asas  yang  berimbang  adalah bahwa  laki-laki  dan  perempuan  sama- sama  berhak  tampil  sebagai  ahli  waris, mewarisi harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris.
Dari  penjelasan  di  atas  dapat disimpulkan  bahwa  perbedaan  jenis kelamin  tidak  menentukan  hak  kewa- risan  dalam  Islam,  dengan  kata  lain
15 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam  Di  Indonesia  Eksistensi  Dan  Adaptabilitas (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012).
16 Anshori, 21.
17 Waryani  Fajar  Riyanto, Studi  Hukum Waris  Islam ,  1st  ed.  (Pekalongan:  STAIN Pekalongan Press, 2012).
bahwa  laki-laki  ataupun  perempuan sama-sama mempunyai kekuatan dalam hal hak untuk mendapatkan warisan dari harta peninggalan pewaris.

## 3. Teori Hukum Waris dan Adat
Mengenai  hukum  waris  dan  hukum adat  pada  dasarnya  tentu  ada  beberapa perbedaan  yang  dengan  lambat  laun  akan selalu  disetarakan,  yang  mana  hukum  adat harus setara dengan hukum Islam itu sendiri. Dengan  demikian  tidak  menutup  kemung- kinan  terjadinya  persaingan  antara  hukum Islam (waris) dengan hukum adat itu sendiri diantaranya: Pertama , teori Autoritas Hukum  yang  dikemukakan  oleh  H.A.R. Gibb,  bahwa  orang  Islam  yang  telah menerima  dan  memeluk  Islam  sebagai agamanya,  dan  sudah  menerima  otoritas Islam  dalam  dirinya,  hal  itu  berarti  mereka sudah siap untuk menjalankan semua ajaran Islam  serta  hukum  apapun  yang  terkandung di dalamnya. 18
Kedua ,  Gibb  mengemukakan  juga sebuah teori reception in complex, kemudian beliau  mendapat  dukungan  dari  Lodewijik Willem  Christian  van  den  Berg  dengan teorinya tersebut menjelaskan bahwa hukum Islam berlaku dengan sepenuhnya bagi orang Islam, karena mereka telah memeluk agama Islam  walaupun  dalam  prakteknya  ada terdapat suatu penyimpangan.
Ketiga ,  ini  adalah  suatu  terori  yang bertentangan  teori  autoritas  hukum  yang dikemukakan  Gibb  dan  teori receptie  in complexu oleh  van  den  Berg.  Teori  ini dinamakan  dengan  teori  resepsi  oleh Christian  Snouck  Hurgronye,  C.  Van
18 Kementerian  Agama  RI, Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer Di Indonesia (Jakarta:  Badan  Litbang  dan  Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012).

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3277
Vallenhoven,  dan  Ter  Haar.  Teori  ini  bagi masyarakat  asli  pribumi  pada  hakikatnya diberlakukan  aturan  adat  (hukum  adat), maka  hukum  Islam  akan  berlaku  apabila norma hukum  Islam tersebut sudah diterima dan dipeluk masyarakat sebagai hukum atau aturan adat.
Keempat ,  adalah  teori  resepsi  exit oleh  Hazairin.  Menurutnya,  teori  resepsi telah  dipatahkan  dan  lenyap  dari  Indonesia serta  memberikan  tempat  yang  luas  untuk diberlakukannya hukum agama di Indonesia beriringan dengan diberlakukannya Undang- undang  1945  dan  Pancasila  sebagai  dasar hukum  tertinggi  Indonesia.  Di  samping  itu Hazairin  juga  mengemukakan  pendapat bahwa  teori  resepsi  yang  dibuat  oleh Christian Snouck  Hurgronye serta didukung oleh  C.  Van  Vallenhoven  dan  Ter  Haar, merupakan teori Iblis.
Kelima , suatu
teori yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib  yakni  teori receptio  a contrario,  yang  mana  teori  ini menegaskan  bahwa  orang  Islam  berlaku baginya  hukum  Islam,  aturan  adat  (hukum adat)  berlaku  jika  tidak  ada  pertentangan dengan  hukum  Islam.  Sayuti  Thalib  dengan teorinya reseptio a contrario ini menegaskan bahwa bagi hukum Islam berlaku bagi orang Islam,  hal  itu  selaras  dengan  keyakinan orang  Islam  tersebut  dan  cita-cita  dari  suatu hukum,  cita-cita  dari  batin  dan  moral,  serta menegaskan  bahwa  hukum  adat  dapat berlaku  jika  tidak  bertentangan  dan  selaras dengan hukum Islam itu sendiri.
Keenam ,  adalah  teori  Penegakan Hukum.  Yang  mana  bagi  teori  ini,  suatu hukum  dapat  ditegakkan  dalam  masyarakat tergantung  dari  tigal  hal  berikut  yaitu:  1) materi  hukum,  2)  penegak  hukum,  3)  dan kesadaran  masyarakat  terhadap  hukum. Soekanto  berpendapat,  kesadaran  hukum
tersebut pada hakikatnya menyangkut faktor- faktor dari hukum tersebut diketahui, diakui, dan dihargai serta ditaati masyarakat. 19

## 4. Bagian  Harta  Warisan  Menurut Hukum Islam
Pada  bagian  ini  akan  dipaparkan pembagian  harta  peninggalan  berdasarkan hukum Islam (Al-Qur’an) yang mana jumlah bagian  ahli  waris  yang  sudah  ditentukan masing-masingnya  ada  enam  bagian,  yakni:
½ (setengah), ¼ (seperempat), 1/8 (seperdelapan),  2/3  (dua  per  tiga),  1/3 (sepertiga),  dan  1/6  (seperenam).  Dan bagian-bagiannya adalah sebagai berikut:
a. ½ adalah bagian:
1) Suami yang tidak memilki anak
2) Anak perempuan apabila sendiri
3) Cucu perempuan apabila sendiri
4) Saudara sekandung apabila sendiri
5) Saudara seayah apabila sendiri
b. ¼ adalah bagian:
1) Seorang istri apabila tidak memilki anak 2) Suami apabila memiliki
anak/cucu
c. 1/8  merupakan  bagian    bagi  istri apabila memiliki anak/cucu
d. 2/3 adalah bagian:
1) 2 anak perempuan atau lebih
2) 2 cucu perempuan atau lebih
3) 2 saudara perempuan sekandung ataupun lebih
4) 2  orang  perempuan  saudara seayah atau lebih
e. 1/3 adalah bagian:
1) Ibu apabila tidak memilki anak/cucu  atau  tidak  memilki  2 saudara perempuan ataupun lebih
2) 2  saudara  laki-laki/perempuan seibu atau lebih
f. 1/6 adalah bagian:
19 Kementerian Agama RI, 91.

## Volksgeist
1) Ibu apabila memiliki anak
2) Ayah apabila memilki anak/cucu
3) Nenek jika tidak ada ibu
4) Cucu  perempuan  apabila  ada anak perempuan
5) Saudara perempuan  yang seayah apabila ada satu saudara perempuan yang sekandung
6) Satu  orang  saudara  perempuan atau  laki-laki  yang  seibu  jika sendiri. 20
5. Praktek Pembagian Warisan (Pusaka Rendah)  Pada  Masyarakat  Nagari Bayua
a. Monografi Nagari Bayua
Nagari  Bayua  adalah  salah  satu Nagari (Kelurahan), berada di Kecamatan Tanjung  Raya yang  sejak  dahulu kehidupan berdemokrasi telah  ada. Telah diadakannya  Pemilihan  Kepala  Desa tahun  1952  dan  pada  tahun  2002 dimulainya    pemilihan  Wali  Nagari (Babaliak  Ka  Nagari).  Nagari  Bayua merupakan  sebuah  Nagari  yang  memilki daerah  kedua  terluas  di  Kecamatan Tanjung  Raya  dan  memiliki  10  jorong yaitu  (Kampung  Jambu,  Sungai  Rangeh, Panji,  Jalan  Batuang,  Sawah  Rang Salayan, Pincuran Tujuah, Lubuak
Kandang,  Banda  Tangah  dan  Lubuk Anyia,  Kapalo  Koto).  Di  Nagari  Bayua terdapat  44  penghulu  dengan  kebesaran gelar-gelar yang sampai sekarang menjadi pusaka  turun  temurun  terdiri  dari  6 (enam)  pesukuan  yaitu  Suku  Guci,  Pili, Caniago, Tanjung, Koto  dan Melayu. 21
b. Keadaan wilayah Nagari Bayua
Nagari  Bayua  merupakan  suatu kelurahan  yang  terletak  di  sebuah
20 Hasbiyallah, Belajar  Mudah  Ilmu  Waris (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007).
21 “Profil Nagari Bayur Tahun 2016,” n.d.
kecamatan  yaitu  Tanjung  Raya,  Kabu- paten  Agam,  Provinsi  Sumatera  Barat. Bayua  sebelah  utara  berbatasan  dengan Nagari II Koto, sebelah selatan berbatsan dengan Gasang Nagari Maninjau, sebalah barat berbatasan dengan Danau Maninjau / Nagari Tanjung Sani dan  sebelah timur berbatsan dengan Kecamatan Palembayan dan Kecamatan Matua.
c. Pembagian  harta  warisan  Nagari
Bayua
Sebuah pantun rakyat yang termasyhur  di  Minangkabau  yang  akan mengawali hasil dari penelitian ini:
Rarmo-ramo sikumbang jati Khatib endah pulang bakudo Patah tumbuah hilang baganti Pusako lamo baitu juo 22
Kepemilikan  harta  yang  tidak bergerak  pada  adat  Minangkabau  seperti tanah,  rumah,  sawah  dan  ladang.  Maka bagi orang  yang  memiliki benda tersebut akan  dipandang  sebagai  orang  yang memiliki  harta.  harta-harta  tersebut  bias dimiliki oleh orang Minang dengan empat cara, di antaranya;
1) Pusako (Pusaka),  merupakan harta warisan  yang diterima dari mamak oleh kemenakannya.
2) Tambilang basi (tembilang basi), adalah  harta  yang  didapatkan oleh  pencaharian  sendiri  seperti dengan  menggarap  sawah  atau lading.
3) Tambilang Ameh (tembilang emas) adalah harta yang didapatkan dengan cara membeli atau  dalam  istilah  Minangkabau
22 Hakimy, Rangkaian  Mustika  Adat Basandi Syarak Di Minangkabau , 32.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3277
dikenal dengan mamagang gadai (memegang gadai).
4) Hibah adalah harta yang didapatkan karena pemberian. 23
Pada  mulanya  hukum  adat  yang dipakai  oleh  masyarakat  berganti  dengan hukum  waris  Islam  seperti  Palembang, Jambi  Bengkulu,  Ternate,  dan  Pesisir Kalimantan, dan ada pula hukum waris yang sesuai  dengan  hukum  adat  seperti  Jawa, Minangkabau dan Rejang. 24
Harta  yang  ditinggalkan  pewaris pada  tinggat  yang  pertama  merupakan pusako rendah, adalah harta yang ditinggalkan masih dalam jumlah yang kecil, maka  ahli  warias  dapat  mengelola  harta tersebut berdasarkan kesepakatan bersama.
Kewarisan  adat  Minangkabau  pada dasarnya  bersifat  kolektif,  artinya  harta dipakai  secara  bersama-sama.  Di  sisi  lain berdasarkan  garis  keturunan  yang  matrili- neal, pada adat Minangkabau memposisikan wanita  pada  posisi  yang  tinggi  dalam bermasyarakat. 25 Maka  posisi  ini  akan dianggap  punah  apabila  keturunan  perem- puan tidak bisa melahirkan anak perempuan lagi. Hal inilah yang menjadikan perempuan sebagai  ahli  waris  dan  orang  yang  meme- gang kekuasaaan harta waris.
Pada  hakikatnya,  keturunan  (kesa- tuan  keluarga), jurai atau paruik adalah faktor  pendukung  untuk  mendapatkan  harta pusaka.  Hanya  penerima  harta  terbatas kepada  anggota  keluarga  tersebut,  dan diserahkan sebagai ganggaman yang
23 A. A Navis, Alam Terkembang Jadi Guru (Jakarta, 1984).
24 Abdullah  Siddik, Kewarisan  Islam Indonesia (Jakarta, 1980).
25 Ira Damayanti, Dhea Amelisca, and Sarfia Nengsih, “Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam
Terhadap Sistem
Kekerabatan Matrilineal Minangkabau,” Notaire 2, no. 2 (June 2019).
bautuak .  Maka,  anggota paruik atau jurai tersebut  secara  berganti-gantian  dalam penggunaan harta. 26
Dengan  kata  lain,  hal  ini  berarti dengan  meninggalnya  salah  satu  anggota keluarga,  kemudian  meninggalkan  harta, maka  harta  ini  dipakai  secara  bergilir  atau hak  pakainya  berpindah  ke  ahli  warisnya dengan  alasan  ada  sesuatu ganggam  nan bautuak yang  dapat  dipindah-pindahkan dalam hal pemakaiannya.
Di  Minangkabau  ada  sebuah pituo : Warih  Bajawek,  Pusako  ditolong, artinya bahwasannya  berkaitan  dengan  hal  waris maka  harus  ditentukan  ahli  warisnya  sesuai dengan  pembagiannya, pusako ditolong maksudnya, setelah ditentukan ahli warisnya maka  harus  iringi  dengan  syarat  bahwa- sannya pusako (pusaka)  harus  dijamin terletak  di  dalam  keadaan  peliharaan  yang baik. 27
Pada  harta  pencaharian  sampai  saat ini  masih  ramai  dibicarakan  mengenai relevansi  antara  hukum  waris  adat  Minang- kabau  dengan  hukum  waris  Islam.  Maka dengan  demikian  ketentuan-ketentuan  adat Minangkabau  telah  ada  sebelum  masuknya Islam  ke  Ranah  Minang,  dengan  berprinsip kepada “alam takambang jadi guru” artinya orang  minang  telah  menetapkan  hukum berdasarkan  hukum  alam,  dan  setelah  Islam datang Allah SWT menyuruh manusia untuk mempelajarinya.  Maka  nenek  moyang menyusun adat mereka, sedangkan ketentuan alam  itu  benar  dan  tidak  berubah.  Jadi ketentuan  ketentuan  Minangkabau  menjadi relevan  dengan  ajaran  Islam  yang  dibawa oleh  Nabi  Muhammad  SAW. 28 Sebuah
26 Anwar, Hukum Adat Indonesia , 92.
27 Anwar, 94.
28 Hakimy, Rangkaian  Mustika  Adat Basandi Syarak Di Minangkabau , 21.

## Volksgeist
pepatah  adat  Minangkabau “Adat  Basandi Syarak,  Syarak  Basandi  Kitabullah,  Syarak mangato, adat mamakai”. Dengan jalan lain bahwa penyelesaian sengketa waris Minang- kabau dapat diselesaikan dengan keputusan- keputusan  yang  diambil  secara  konkret dengan  jalan  “Mufakat”  atau  perundingan. Hal  yang  selaras  diungkapkan  oleh  Suhadi- broto  yang  dikutip  oleh  Ade  Saptomo, bahwa penyelesaian perselisihan atau sengketa  menurut  hukum  kearifan  lokal masyarakat  Indonesia  melalui  negosiasi, mediasi,  arbitrasi. 29 Ini  membuktikan  pada dasarnya masyarakat Indonesia lebih mengedepankan  musyawarah.  Tidak  sama halnya  seperti  hukum  dalam  Islam  yang masing-masing dari ahli waris sudah ditetap- kan  bagiannya  berdasarkan dzawil  furudh , dengan  kata  lain  ketentuan-ketentuan  pada hukum  Minangkabau  pada  dasarnya  tidak seperti hukum Islam.
Maka  mengenai  harta  pencarian harus dilihat dulu apakah sebagian dari harta atau  keseluruhannya  sudah  dihibahkan  pada anak  atau  keponakannya.  Apabila  telah berikan  (hibah)  tentu  harta  itu  milik  anak atau  keponakan  yang  bersangkutan,  dan apabila  ada  harta  yang  berlebih  maka  bisa dibagikan  untuk  anak-anak  yang  belum mendapatkan  bagian  dari  harta  warisan pewaris. Jika harta itu masih utuh  dan tidak terlebih dahulu dihibahkan, maka pada posisi ini  akan  dibagikan  kepada  anak  perempuan yang  masih  hidup.  Pada  permasalahan  ini anak  laki-laki  diberi  bagian,  begitulah  adat yang  selama  ini  dipakai  oleh  Masyarakat adat Minangkabau.
Di Nagari  Bayua, bahwa  pembagian harta  warisan  (pusaka  rendah)  itu  dibagikan
29 Ade Saptomo, Hukum Dan Kearifan Lokal Revitalisasi  Hukum  Adat  Nusantara (Jakarta:  PT. Grasindo, 100AD).
kepada  anak-anak  perempuan  saja,  jika  ada salah  satu  anak  perempuan  yang  sudah meninggal,  maka  posisi  itu  akan  digantikan oleh  anaknya  untuk  menerima  bagian  dari harta waris tersebut. Ini membuktikan bahwa penyelesaian pertama yang berkaitan dengan hukum kewarisan Minangkabau dimulai dari pembagian  secara  hukum  adat  atau  dengan jalan mufakat.
Pembagian  harta  warisan  pada masyarakat  Nagari  bayua  bahwa  harta diperuntukkan  untuk  anak  perempuan  yang dimulai  dari  anak  perempuan  pertama sebagai  penerima  harta  kemudian  dilanjut- kan  oleh  anak  yang  kedua  dan  selanjutnya, seperti  contoh:  jika  ibu/ayah  meninggalkan harta  sebidang  tanah  atau  sawah  dan meninggalkan  4  orang  anak  perempuan, maka  cara  pembagiannya  adalah  anak pertama dan kedua akan menjadi pamangku (pemangku)  dari  harta  bagian  adik-adiknya. Artinya  anak  pertama  dan  kedua  akan mendapatkan  harta  bagian  atas  dan  anak ketiga dan keempat akan mendapatkan harta bagian  bawah  dengan  kalkulasi  harta  dibagi sama banyak antara ke empat anak tersebut.
Hal yang sama disampaikan oleh Dt.
Z.  Rajo  Basa  sebagai  Kepala  adat  Suku Malayu dan sebagai pengurus KAN (Kantor Adat  Nagari)  salingkar  Nagari  Bayua menyatakan  bahwa:  “Pada  dasarnya  harta warisan  yang  ditinggalkan  pewaris  untuk ahli  warisnya  dibagi  menurut  hukum  Islam jika menimbulkan sengketa antara ahli waris, tetapi selama ini  belum  ada terjadi hal  yang seperti demikian, bahwa harta warisan dibagi berdasarkan hukum adat yang mana pelanjut dari  harta  tersebut  adalah  anak  perempuan, dalam  pembagiannya  anak  perempuan pertama akan mendapatkan harta bagian atas jika  itu  berbentuk  tanah  dan  bagian  bawah adalah  untuk  adik-adiknya.  Dengan  tujuan

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3277
bahwa  anak  perempuan  pertamalah  yang menjadi pemantau bagi adik-adiknya”. 30
Dengan demikian praktek pembagian harta  warisan  sudah  menjadi  sebuah  tradisi masyarakat  apabila  ada  persengketaan terhadap harta warisan, yang terlebih dahulu diselesaikan menurut hukum adat setempat.
Walaupun pada dasarnya masyarakat Nagari  Bayur  adalah  masyarakat  muslim, dengan  adat  dan  tradisi  yang  sudah  lama digeluti  akan  mempengaruhi  cara  pandang masyarakat  akan  suatu  hukum.  Masyarakat lebih  cenderung  memilih  hukum  adat  untuk menyelesaikan  masalah  waris,  karena  itu lebih  mudah  dan  cepat.  Di  samping  itu prinsip  laki-laki  Minangkabau  berkaitan dengan masalah waris yang diberikan hanya kepada  anak  perempuan  seperti “jan  kan 1, kalau  ado  2  ambiak” (jangankan  ada  satu, jika  ada  dua  ambil),  istilah  itu  bermakna kecintaan saudara laki-laki terhadap saudaranya yang perempuan. 31
Hal  di  atas  dapat  dipahami  bahwa saudara  laki-laki  tidak  mempermasalahkan persoalan  harta  jika  itu  diberikan  kepada saudaranya  yang  perempuan.  Kecuali  harta yang telah dihibahkan oleh orang tua ketika masih  hidup.  Kenapa  masyarakat  tidak memakai  hukum  Islam  ( faraid )  dalam menyelsaikan  masalah  waris.  Hal  pertama dalam  kewarisan  di  Nagari  Bayua,  karena untuk  mempelajari  ilmu  faraid  memakan waktu  yang  cukup  lama  dan  membutuhkan pemahaman  yang  mendalam.  Sedangkan hukum  adat  lebih  mudah  dipahami  oleh masyarakat Nagari Bayua karena sudah lama digeluti  dan  sudah  diwariskan  secara  turun- temurun dari nenek moyang mereka.
30 Dt. Z. Rajo Basa, November 14, 2019.
31 St. J. Rajo Ameh, November 14, 2019.
Di  dalam  contoh  berikut,  A  dan  B menikah, dan mempunyai empat orang anak perempuan  (C,  D,  E,  F)  dan  dua  anak  laki- laki (G, H). Secara mudah saja digambarkan disini  bahwa  semua  harta  pencaharian selama  hidupnya  jatuh  kepada  anak- anaknya. Tapi dalam pembahagian adat anak perempuanlah  yang  mendominasi  dalam menerima  harta  warisan,  maka  C,  D,  E,  F masing-masing  mendapat  ¼  dari  harta  yang ditinggalkan.  Dan  anak  laki-laki  terlihat mengalah  dalam  permasalahan  ini,  serta tidak  mendapat  bagian  dalam  pembagian harta.
Pada  akhir  penelitian  ini  didapatkan bahwa  pembagian  harta  peninggalan  pada anak  perempuan  tetap  dibagi  menurut hukum  adat karena hal  yang demikian lebih mudah  dipahami  oleh  masyarakat  dan  pada hakikatnya  bukan  menentang  hukum  Allah, karena  dalam  hal  ini  masyarakat  berpegang pada  prinsip  kekeluargaan  “mufakat”  dan pembagiannya  bukan  terletak  pada  besaran yang  diterima,  karena  semua  harta  dibagi rata antara semua anak (perempuan), namun perbedaannya  terletak  pada  posisi  atau bagian  mana  yang  didapat.  Dan  didapatkan bahwa  anak  perempuan  tertualah  yang mendapatkan harta paling atas serta mengikuti  bagi  saudara  yang  lebih  kecil untuk  menerima  harta  di  bawah  saudara yang  tua.  Dengan  tidak  meninggalkan agama,  karena  hukum  agama  Islam  lebih mendominasi  dalam  pembagian  harta  di Minangkabau,  dengan  pegangan  apabila terjadi  persengketaan  yang  tidak  bisa diselesaikan dengan kekeluargaan “mufakat” maka  agama  (hukum  Islam)  melalui Pengadilan  Agama  akan  menjadi  solusi terakhir bagi pemecahan  masalah  kewarisan adat Minangkabau.

## Volksgeist

## Penutup
Hukum  waris  ( faraidh )  yang  diatur dalam  Islam  telah  memberikan  solusi  atau jalan  keluar  bagi  manusia  untuk  menye- lesaikan  persoalan  yang  berkaitan  dengan warisan,  hal  ini  tentu  harus  menjadi pedoman bagi manusia pada umumnya. Pada kasus  penelitian  ini,  masyarakat  Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam,  Sumatera  Barat  lebih  dominan memakai  hukum  adat,  yang  mana  warisan atau  harta  peninggalan  dibagi  menurut hukum adat atas dasar kesepakatan “ mufakat ” . Pada hukum adat ini, perempuan adalah  pewaris  dari  harta  peninggalan dengan  bagian  anak  perempuan  pertamalah yang  mendapatkan  bagian  atas  dari  tanah dan diikuti oleh anak  perempuan kedua dan seterusnya. Sedangkan laki-laki tidak mendapat bagian, hanya saja memungkinkan jika  saudaranya  yang  perempuan  memberi sebagian  kepada  saudaranya  yang  laki-laki. Pembagian seperti ini tidak menjadi polemik bagi  masyarakat  adat  Nagari  Bayua,  karena tidak  menimbulkan  masalah  dan  pada dasarnya  juga  tidak  bertentangan  dengan hukum  Islam  itu sendiri.  Di lain sisi hukum Islam  dipakai  oleh  masyarakat  adat  jika terjadi  sengketa  antara  ahli  waris,  hal  ini hanya  diselesaikan  oleh  masyarakat  di Pengadilan Agama yang berwenang.
D aftar Pustaka
“Adat  Basandi  Syara’,  Syara’  Basandi Kitabullah,  Syarak  Mangato  Adat Mamakai  (Adat  Bersendi  Syarak, Syarak  Bersendi  Kitabullah,  Syarak Mengatakan
Adat Memakai), Merupakan Semboyan Orang Minangkabau, Semboyan Ini Menggambarkan Bahwa Setiap
Peraturan  Tidak  Boleh  Bertentangan Dengan Agama Islam.,” n.d.
Ameh, St. J. Rajo, November 14, 2019.
Anshary MK, M. Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktek .
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016. Anshori, Abdul Ghofur. Hukum Kewarisan Islam  Di  Indonesia  Eksistensi  Dan Adaptabilitas .  Yogyakarta:  Gadjah Mada University Press, 2012. Anwar,  Chairul. Hukum  Adat  Indonesia .
Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
Ashoshofa,  Burhan. Metode  Penelitian Hukum .  Jakarta:  PT.  Rineka  Cipta, 1996.
Basa, Dt. Z. Rajo, November 14, 2019.
Damayanti, Ira, Dhea Amelisca, and Sarfia Nengsih. “Pewarisan Menurut Hukum Waris Islam Terhadap Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau.” Notaire 2,  no.  2 (June 2019).
Hakimy,  Idrus. Rangkaian  Mustika  Adat Basandi  Syarak  Di  Minangkabau .
Bandung:  PT.  Remaja  Rosdakarya, 1994.
Hasbiyallah. Belajar  Mudah  Ilmu  Waris . Bandung:  PT.  Remaja  Rosdakarya, 2007.
Kementerian  Agama  RI. Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer  Di  Indonesia .  Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.
Kompilasi  Hukum  Islam,  Pasal  171  (a)  §
(n.d.).
Mardani. Hukum  Kewarisan  Islam  Di Indonesia . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
Navis, A. A. Alam Terkembang Jadi Guru . Jakarta, 1984.
Nuriz,  Ulfa  Chaerani.  “Penerapan  Hukum
Adat Minangkabau Dalam
Pembagian  Warisan  Atas  Tanah.”
Diponogoro  Law  Journal 6,  no.  1 (2007): 2.
“Profil Nagari Bayur Tahun 2016,” n.d.

## Volksgeist
Vol. 3 No. 1 Juni 2020 DOI 10.24090/volksgeist.v3i1.3277
Riyanto,  Waryani  Fajar. Studi  Hukum Waris  Islam .  1st  ed.  Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2012.
Saptomo, Ade. Hukum Dan Kearifan Lokal
Revitalisasi  Hukum  Adat  Nusantara . Jakarta: PT. Grasindo, 100AD. Siddik, Abdullah. Kewarisan Islam Indonesia . Jakarta, 1980. Soekanto, Soerjono. Hukum Adat
Indonesia .  Jakarta:  CV.  Rajawali,
1981.