## MENENTUKAN BESARNYA NILAI SEWA PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN

## M. Suparmoko
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur Email: msuparmoko@yahoo.com

## Silvana
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## ABSTRAK
Dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  sektor  di  luar  kehutanan  yang  berperan meningkatkan  produksi  barang  dan  jasa  guna  memenuhi  kebutuhan  masyarakat  yang jumlahnya semakin banyak serta penghasilan dan kebutuhannya juga semakin meningkat, maka  kebutuhan  untuk  menggunakan  kawasan  hutan  sebagai  ajang  kegiatan  ekonomi  di luar sektor kehutanan juga terus meningkat. Pemerintah menyadari bahwa kebutuhan untuk menggunakan  kawasan  hutan  yang  selalu  meningkat  itu  sangatlah  penting,  tetapi mempertahankan kawasan hutan pada luasan tertentu (minimum 30% luas pulau atau luas Daerah  Aliran  Sungai)  merupakan  suatu  keharusan  demi  menjaga  keberlanjutan  fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan.
Dengan analisis yang telah dilakukan, maka layak kalau tarif pinjam pakai kawasan hutan ditigkatkan dari nilainya sekarang  yang sekitar Rp.1.500/Ha/tahun.  Kalau dianggap 30%  dari  rente  ekonomi  dapat  ditangkap  oleh  Pemerintah  sebagai  sumber  penerimaan negara  bukan  pajak,  maka  nilai  pinjam  pakai  kawasan  dapat  ditentukan  sekitar  30%  dari harga kayu gergajian per meter kubik (m 3 ).

## Kata Kunci: Nilai Sewa, Hutan Indonesia

## ABSTRACT
In order to meet the needs of sectors outside of forestry that play a role in increasing the production of goods and services to meet the needs of the growing community, as well as  the  need  to  use  forest  areas  as  an  arena  for  economic  activities  outside  the  forestry sector  also  continues  to  increase.  The  Government  recognizes  the  need  to  use  the  ever- increasing  forest  area  is  very  important,  the  minimum  forest  area  of  a  certain  area (minimum 30% of the islands or the area of the watershed) is a unity in order to maintain the sustainability of the forest function as a buffer for life.
With  the  analysis,  rate  of  borrowing  use  of  forest  area  is  boosted  from  the  present value which is around Rp.1.500 / Ha / year. If 30% of the economic rents can be captured by the Government as a source of non-tax state revenues, then the value of the use of the area can be determined about 30% of the price of sawn timber per cubic meter (m3).
Keyword: Rent Value, Indonesian Forest

## PENDAHULUAN
Konsep pembangunan  berkelanjutan sebagai kendaraan yang  akan  membawa setiap  insan  Indonesia  ke  taraf  hidup  yang lebih  baik  (materiil  dan  spirituil)  belum dapat terealiasasikan dengan baik. Kesadaran  akan  perlunya  pembangunan berkelanjutan  yang  sesungguhnya  adalah sejalan  dengan  konsep  ekonomi  hijau mencakup keseimbangan 3 dimensi pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial dan  keberlanjutan  lingkungan  (khususnya hutan).  Keseimbangan dan sinergi di antara ketiga  dimensi  pembangunan  berkelanjutan tersebut merupakan jeruji roda pembangunan  berkelanjutan.  Apabila  salah satu  atau  lebih    jeruji  pembangunan berkelanjutan  tersebut  lemah  dan  tidak berdaya, maka roda pembangunan berkelanjutan tidak akan mampu menggelinding dengan baik, yang berakibat sasaran pembangunan berkelanjutan Indonesia    yaitu  masyarakat  adil,    makmur dan sejahtera tidak akan tercapai.
Dalam  melaksanakan  pembangunan harus  disadari  bahwa  ada  4  macam  modal pembangunan  yang  terlibat  di  dalamnya yaitu  modal  manusia,  modal  buatan manusia,  modal  alami  atau  modal  ciptaan Tuhan, dan modal sosial. Makalah ini akan
memfokuskan pembahasannya pada sumberdaya  alam  hutan  sebagai  salah  satu modal  alami  yang  berperan  sebagai penunjang  kehidupan.  Sejak  awal  tahun 1970-an  hutan  Indonesia  di  samping  sektor pertambangan telah benar-benar dimanfaatkan  sebagai  sumber  pembiayaan pembangunan  nasional  dan  hasilnya  cukup menggembirakan.
Hutan  memiliki  multi  fungsi  baik  sebagai penyedia  pangan,  air    dan  obat-obatan, maupun  sebagai  sumber  jasa  lingkungan seperti  penyedia  sistem  transportasi  air, konservasi  keanekargaman  hayati,  tanah dan  air,  pencegah  banjir,  perosot  CO 2 sebagai  salah  satu  gas  rumah  kaca; sehingga  kalau  keberadaa  hutan  terganggu sampai  batas  tertentu,  maka  fungsi  hutan tersebut akan menurun dan dapat menimbulkan  gangguan  kehidupan  bagi semua makhluk termasuk manusia.
Hasil  penelitian  tentang  peranan  kehutanan bagi  sektor-sektor  lain  di  Indonesia  oleh Nur Arifatul Ulya (2008); Arifatul Ulya dan Syariful  Yunardy,  menunjukkan  bahwa peranan sektor kehutanan dalam menunjang pertumbuhan  sektor-sektor  non-kehutanan berfluktuasi  dari  tahun  ke  tahun,  dengan trend  yang  mula-mula  tinggi,  kemudian menurun dan sedikit meningkat kembali.
Sektor-sektor  lain  di  luar  sektor kehutanan yang turut memanfaatkan kawasan  hutan  untuk  kegiatan  produktif antara lain adalah sektor pertanian termasuk sektor  perkebunan  dan  sektor    peternakan, sektor  pertambangan,  sektor  prasarana jalan,  sektor  perlistrikan  dan  sektor permukiman.  Dalam  rangka  pemenuhan kebutuhan  sektor  di  luar  kehutanan  yang berperan  meningkatkan  produksi  barang dan  jasa  guna  memenuhi  kebutuhan masyarakat yang jumlahnya semakin banyak serta penghasilan dan kebutuhannya juga  semakin  meningkat,  maka  kebutuhan untuk menggunakan kawasan hutan sebagai ajang  kegiatan  ekonomi  di  luar  sektor kehutanan juga terus meningkat.
Pemerintah  menyadari  bahwa  kebutuhan untuk  menggunakan  kawasan  hutan  yang selalu  meningkat  itu  sangatlah  penting, tetapi mempertahankan kawasan hutan pada luasan  tertentu  (minimum  30%  luas  pulau atau  luas  Daerah  Aliran  Sungai  (DAS)) merupakan  suatu  keharusan  demi  menjaga keberlanjutan fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan seperti telah disebutkan di muka.
Dalam  rangka  mempertahankan  fungsi lingkungan  hutan  tersebut,  setiap  usaha yang  memerlukan  kawasan  hutan  sebagai ajang kegiatannya, diwajibkan untuk menyediakan  kawasan  hutan  pengganti
(lahan  kompensasi)  paling  tidak  2  x  (dua kali)  luas  kawasan  yang  akan  digunakan sebagai  pinjam  pakai  kawasan  hutan. Dalam kenyataannya tidaklah mudah mendapatkan  lahan  kompensasi  untuk pinjam  pakai  kawasan  hutan,  sehingga ditempuhlah  jalan  lain  yaitu  dengan  cara semacam ganti kerugian yaitu menyerahkan sejumlah  uang  sebagai  pengganti  kawasan yang harus disediakan dalam rangka pinjam pakai  kawasan    kepada  Kementerian Kehutanan. Uang pengganti sebagai kompensasi atas dipinjam-pakainya kawasan hutan tersebut merupakan penerimaan  negara  bukan  pajak  (PNBP) atas  penggunakan  kawasan  hutan  (PKH) atau PNBP-PKH.
Sejak tahun 2008, Kementerian Kehutanan  telah  memberlakukan  pungutan PNBP-PKH. Tetapi dengan berkembangnya waktu  dan  perkembangan  perekonomian, PNBP-PKH  -2008  dirasakan  sudah  saatnya untuk  direvisi,  karena  tarif  dan  penerimaan PNBP-PKH  tersebut    sudah  tidak memadai lagi baik sebagai sumber pendapatan negara maupun sebagai instrumen pengatur kegiatan  ekonomi.    Oleh  sebab  itu dirasakan perlunya untuk melakukan penyesuaian terhadap tarif maupun mekanisme  pemungutan  PNBP-PKH  oleh kegiatan  ekonomi  dan  sosial  di  luar  sektor kehutanan.

## TINJAUAN PUSTAKA

## Filosofi Pungutan Lingkungan
Pada umumnya setiap jenis pungutan, termasuk  pajak,  retribusi  dan  tarif  pinjam pakai kawasan hutan memiliki fungsi ganda yaitu  fungsi  anggaran  atau  budgeter ( budgetary function )  dan fungsi pengaturan ( regulatory function ).  Fungsi anggaran dari sebuah  pungutan  adalah  bahwa  pengenaan pungutan    merupakan  sumber  keuangan negara  bagi  Pemerintah  Pusat  atau  sumber keuangan daerah bagi Pemerintah Kabupaten/Kota  dan  Provinsi.  Di  samping itu  pengenaan  pungutan  juga  memiliki fungsi untuk mengatur atau mengalokasikan kegiatan dalam perekonomian.

## Pungutan sebagai insentif
Mengenai  mana  fungsi  pungutan yang  akan  diutamakan  tergantung  pada filosofi  yang  dianut  oleh  Pemerintah negara  yang  bersangkutan.  Sebagai  alat untuk  mengatur  pungutan  dapat  bersifat memberikan insentif dan dapat ula bersifat dis-insentif. Sebagai contoh dalam Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun 2008  (PP  No.  2/2008)    tentang  jenis  dan tarif  peneriman  negara  bukan  pajak (PNBP)  yang  berasal  dari  kawasan  hutan untuk  kepentingan  pembangunan  di  luar kegiatan  kehutanan  terkandung  filosofi tentang  kepatuhan  melaksanakan  tuntutan peraturan perundang-undangan  agar pihak
peminjam  pakai  kawasan  hutan  sudi melakukan  rehabilitasi  kawasan  tersebut yang  meliputi  reklamasi  lahan  dan revegetasi lahan yang terganggu atau yang rusak  akibat  kegiatan  non-kehutanan. Oleh  karena  itu  dalam  (PP  No.  2/2008) terkandung  unsur  insentif  bagi  para pemrakarsa kegiatan non-kehutanan  untuk melaksanakan  tuntutan  Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 guna segera mengembalikan kondisi hutan yang terganggu  mendekati  kondisi  semula. Dengan  kata  lain    (PP  No.  2/2008)  lebih menekankan kepatuhan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kurang memberikan tekanan  pada  aspek anggaran sebagai sumber keuangan negara.
Sebagai  contoh  adalah  tarif  PNBP untuk  area  kawasan  hutan  yang  terganggu secara permanen oleh kegiatan pertambangan  batu  bara  sehingga  tetap merupakan cekungan / lubang  tanah yang ternganga  (sebagai void )  (L3),  diberikan bobot  pengenaan  tarif  PNBP  yang  relatif ringan  (bobot  -  2)  karena    secara  teknis memang benar-benar tidak dapat dilakukan reklamasi.
Demikian pula untuk lahan terganggu  tipe  L1  yaitu  area  kawasan hutan  yang  terganggu  oleh  penggunaan kawasan  hutan  untuk  sarana  -  prasarana penunjang  yang  bersifat  permanen  seperti untuk  jalan,  perumahan,  dan  sarana
pengolahan dikenai beban tarif yang paling ringan  (bobot  -  1)  karena  memang  tidak akan  direhabilitasi  menjadi  hutan  kembali selama  masa  penambangan  beroperasi. Untuk  area  bukaan  tambang  akan  selalu ada karena akan selalu ada tambahan areal yang  dibuka  untuk  ditambang,  akan  tetapi untuk  setiap  areal    bukaan  tambang umumnya    bersifat    jangka  pendek  (1  –  2 tahun)    karena  akan  segera  diurug  atau direklamasi.  Oleh  karena  itu  areal  bukaan tambang akan ditemukan sepanjang jangka waktu penggunaan kawasan, namun dengan luasan yang berubah-ubah tergantung pada penambahan areal bukaan dan  kegiatan  reklamasi  lahan  di  kawasan tersebut.  Karena  itu  untuk  areal  bukaan tambang  juga  dikenai  bobot  tarif  yang cukup ringan (bobot -1).
Kemudian untuk  area terganggu tipe L2 yaitu area terganggu akibat penggunaan kawasan hutan yang bersifat temporer  dan yang  secara  teknis  dapat  dilakukan reklamasi seperti area penimbunan material (waste  dump )  dikenai  bobot  tarif yang relatif berat  (bobot  - 4) agar supaya rehabilitasi lahan (reklamasi dan revegetasi)  di  areal waste  dump tersebut segera  dilaksanakan  untuk  menghindari pungutan tarif PNBP yang relatif mahal.
Pungutan  sebagai  sumber  keuangan negara dan insentif/disinsentif
Fungsi  pungutan  yang  kedua  adalah sebagai sumber pendapatan atau penerimaan  negara  di  samping  fungsinya sebagai  alat  pengatur.  Pada  umumnya untuk  negara  sedang  berkembang  sifat pungutan lebih sebagai sumber penerimaan  negara  dibanding  dengan fungsinya sebagai alat pengatur. Dalam hal pajak misalnya, pajak didefinisikan sebagai  pungutan  yang  dipaksakan  oleh negara  kepada  wajib  pajak  dengan  balas jasa  yang  tidak  langsung  dapat  ditunjuk, misalnya  seperti  pajak  penghasilan  dan pajak  perseroan  dibayar  oleh  wajib  pajak bukan  atas  dasar  jasa  yang  diberikan  oleh pemerintah.  Sedangkan  retribusi  adalah pungutan  yang  balas  jasanya  langsung dapat  ditunjuk  seperti  retribusi  pasar, retribusi jalan, retribusi parkir dan sebagainya.
Untuk  pungutan  tarif  pinjam  pakai kawasan sudah ditegaskan bahwa pungutan  itu  adalah  pendapatan  negara bukan  pajak  (PNBP),  jadi  balas  jasanya harus  jelas  dan  dapat  langsung  ditunjuk, yaitu  karena  meminjam  pakai  kawasan hutan  milik  negara, maka  perlu  dikenakan pungutan retribusi.
Dalam  keadaan  di  mana  negara sangat membutuhkan dana untuk membiayai  kegiatannya,  lebih-lebih  yang anggarannya  selalu  mengalami  defisit seperti APBN kita sekarang ini
(2012 dan masih akan berlanjut lagi) yang selalu  ditutupi  dengan  penambahan  utang negara,  maka  pertimbangan  pungutan sebagai  salah  satu  sumber  penerimaan negara adalah wajar dan perlu.
(PP  No.  2/2008)    tentang  jenis  dan tarif  atas  PNBP  dari  penggunaan  kawasan hutan  untuk  kegiatan  di  luar  sektor kehutanan, sebenarnya tidak hanya menekankan pada pengaturan dan insentif, namun  juga  tetap  ada  pertimbangan sebagai sumber penerimaan negara walaupun  aspek    penerimaan  negara  tidak tersingkap  dengan  tegas,  sehingga  akan menghasilkan  penerimaan  negara  yang relatif  lebih  kecil,  terutama  pada  lahan terganggu  tipe  L3  yang  luasnya  relatif tetap dan untuk waktu yang lama.
Dalam rangka penertiban penggunaan kawasan hutan yang berkelanjutan,  baik  unsur  budgeter  dan unsur  regulasi  sebaiknya  diakmodasikan dengan  sebaik-baiknya.  Unsur  budgeter dimaksudkan  agar  pengenaan  pungutan menghasilkan  penerimaan  negara  yang cukup  berarti  atas  dasar  jasa/pelayanan pemerintah    yang  diberikan  seperti  dalam hal  perijinan  pinjam  pakai  kawasan  hutan untuk  kegiatan  non-kehutanan.  Namun disisi  lain  supaya  kondisi  hutan  pada kawasan tersebut relatif dapat dikembalikan  seperti  semula  maka  unsur
jasa  lingkungan  yang  dimiliki  oleh  hutan harus dikembalikan pula.
Bagi kawasan hutan  terganggu yang dapat direhabilitasi harus diberikan insentif  dengan  pungutan  yang    bobotnya relatif  ringan  (bobot  1-4)  dan  bagi  luasan hutan terganggu yang tidak dapat direhabilitasi  dikenakan  disinsentif  atau semacam hukuman (pungutan  dengan bobot  relatif  berat,  yaitu  bobot  –  5  dan bobot  >  5).  Dengan  demikian  reklamasi diharapkan  akan  cepat  dilaksanakan, sehingga    areal  penimbun waste  dump perlu  dikenai  pungutan  yang  tinggi  (bobot -  4)  agar    segera  direklamasi,  sehinga luasan  area  yang  tidak  dapat  direkllamasi ( void) akan dipersempit .
Unsur lain dalam pengenaan pungutan retribusi adalah besarnya jasa/pelayanan  atau  pengorbanan      yang diberikan  oleh  negara  atau  Pemerintah kepada si pembayar retribusi. Dalam kasus retribusi    pelayanan  parkir,  kios  untuk usaha  perdagangan,  layanan  kesehatan pada  PUSKESMAS  dan  rumah  sakit pemerintah  dan  sebagainya,  retribusi dipungut  sesuai  dengan  nilai  jasa  yang diberikan  oleh  negara  kepada  pembayar retribusi.  Dalam  kasus  pinjam  pakai kawasan  hutan,    jasa  yang  diberikan Pemerintah    berupa pengorbanan
kawasan  hutan  yang  semestinya  masih berbentuk  hutan  yang    mempunyai  fungsi sebagai  pendukung  kehidupan  dengan semua  jasa  lingkungan  dan  sumberdaya alam yang ada didalamnya diubah menjadi lahan terbuka untuk kegiatan pertambangan    atau  penggunaan  lain sehingga  semua  fungsi  hutan  sebagai penyangga  kehidupan  hilang.  Dengan  jasa yang  berupa  pengorbanan  tersebut,  maka layak  kalau  pemrakarsa  pinjam-pakai kawasan hutan dikenai pungutan  pinjam – pakai  kawasan  hutan  sebagai  PNBP.  Jadi kalau pengorbanan itu diberikan selamanya  ( kasus  void tambang  misalnya ) karena lahan hutan tidak dapat dikembalikan  ke  dalam  kondisi  yang mendekati keadaan sebelum lahan diganggu,  maka  pungutan  yang  tinggi (bobot  >  5)  layak  pula  dikenakan  pada pemrakarsa  pinjam  pakai  kawasan  hutan tersebut.
Penentuan Besarnya Tarif PNBP Pinjam Pakai Kawasan
Bagaimana  menentukan  pungutan atau  tarif  terkait  dengan  eksploitasi  di lahan  hutan  yang  dipinjam  pakai  untuk kegiatan  di  luar  kegiatan  kehutanan?  Pada
prinsipnya hutan dan semua jasa lingkungannya harus dipertahankan, sehingga  siapa  yang  menggunakannya harus mengembalikannya pada saat pinjam pakai disetujui baik dengan cara memberikan lahan pengganti atau membayar  dana  tertentu  demi  untuk mempertahankan  hutan  dan  kawasan hutan.
Pada prinsipnya untuk sektor kehutanan  sudah  ada  ketentuan  pungutan hutan yang disebut dengan Provisi Sumber Daya  Hutan  (PSDH)  yang  dikaitkan dengan  hasil  eksploitasi  sumberdaya  alam di  kehutanan,  dan  Dana  Reboisasi  (DR) yang  dikaitkan  dengan  revitalisasi  jasa lingkungan  hutan.  Oleh  karena  itu  jumlah dari  kedua  jenis  pungutan  tersebut  harus sesuai  dengan  nilai  sumberdaya  alam  dan jasa  lingkungan  yang  hilang  akibat eksploitasi hutan.

## Rente ekonomi
Nilai  sumberdaya  hutan  yang  masih  ada  di tempatnya  disebut  dengan rente  ekonomi. Berdasarkan data perhitungan rente ekonomi  kayu  hutan  sejak  tahun  1989 sampai dengan tahun 2010.

## Tabel 1. Rente Ekonomi Beberapa Daerah Studi, 1989-2010
No. Lokasi Studi Jenis kayu Harga (Rp) Unit Rent Tahun Studi (Rp) % 1 Indonesia Campuran 252.905 102.594 40,56% 1989 2 Konawe Jati 2.809.000 1.010.610 35,98% 2004 3 Konawe Kayu rimba 842.700 303.183 35,98% 2004 4 Batanghari Kayu rimba 682.261 229.632 33,66% 2005 5 Blora Jati 2.828.311 1.017.000 35,96% 2005 6 Blora Campuran 1.627.150 547.659 33,66% 2005 7 Berau Meranti 700.000 228.000 32,57% 2004 8 Berau Keruing 600.000 128.000 21,33% 2004 9 Berau Bangkirai 900.000 428.000 47,55% 2004 10 Madina Kayu rimba 1.533.720 476.503 31,07% 2002 11 Bolaang Mangondow Meranti 720.000 94.103 13,06% 2006 12 Bolaang Mangondow Kayu rimba 875.000 90.400 10,33% 2006 13 Bolaang Mangondow Kayu indah 1.390.000 605.400 43,55% 2006 14 Bolaang Mangondow Rotan 937.500 505.555 53,92% 2006 15 Minahasa Selatan Meranti 900.000 300.422 33,38% 2006 16 Minahasa Selatan Kayu rimba 875.000 275.422 31,47% 2006 17 Minahasa Selatan Kayu indah 1.390.000 790.422 56,86% 2006 18 Minahasa Selatan Rotan 937.500 505.555 53,92% 2006 19 Tapanuli Selatan Meranti 1.450.000 572.889 39,50% 2006 20 Tapanuli Selatan Kayu rimba 1.225.000 483.992 40,32% 2006 21 Tapanuli Selatan Kayu indah 1.350.000 533.379 39,50% 2006 22 Bantaeng Campuran 600.000 158.101 26,35% 2010 Jumlah unit rent  sumberdaya hutan (dlm %) 790,48% Rata-rata  arithmatic unit rent SDA Hutan 35,93% Rata-rata tertimbang Unit Rent 25.426.047 9.386.821 36,92% Range Unit Rent Terendah 10,33% Tertinggi 56,86%
Sumber: Perhitungan PDRB Hijau di masing-masing kabupaten oleh Pusat Perencanaan Kehutanan, Baplan, Departemen Kehutanan.
Diperoleh rata-rata ( arithmatic mean ) angka  rente  ekonomi  per  unit  produk  kayu bulat  sekitar  35,93%  dari  nilai  kayu  bulat dan  sekitar  36,92%  dengan  rata-rata terimbang  ( weighted  average ).    Angka rente ekonomi ini merupakan nilai sumberdaya  hutan  yang  hilang  akibat penebangan  hutan  untuk  pembukaan  lahan pertambangan    yang  harus  dibayarkan kepada  pengelola  hutan  yaitu  pemerintah,
karena nilai rente ekonomi itu mencerminkan  nilai  sumberdaya  hutan yang  masih  ada  di  tempatnya  atau  yang disebut    dengan  nilai  tegakan (stumpage value ).  Dengan  menggunakan  data  hasil perhitungan  dari  21  penelitian  di  berbagai tempat    dan  untuk  berbagai  tahun    seperti pada  Tabel  1  didapatkan    nilai  rente ekonomi  berkisar    pada  35,93%  sampai 36,92% dari harga kayu bulat.
Tabel 2:  Struktur Biaya Produksi Kayu Gergajian, Kabupaten Bantaeng, 2012
U R A I A N 2008 (Rp) 2009 (Rp) 2.010 Rp % 1 Harga Kayu gergajian 796.348 869.850 900.000  1,00 2 Biaya Produksi Kayu 352.163 384.667 398.000 ,44 3 Biaya Umum 113.258 123.712 128.000 ,14 4 Biaya Pembinaan Hutan 128.300 140.143 145.000 ,16 5 Biaya Sarana dan Prasarana 21.236 23.196 24.000 ,03 6 Biaya Eksploitasi Hutan 61.938 67.655 70.000 ,08 7 Biaya Pemasaran 15.927 17.397 18.000 ,02 8 Biaya Penyusutan 7.079 7.732 8.000 ,01 9 Biaya Lain-lain 4.424 4.833 5.000 ,01 10 Biaya penggergajian 218.668 238.851 247.130 ,27 11 Biaya total (baris 2 + baris 10) 570.831 623.518 645.130 ,72 12 Laba kotor (baris 1 - baris 11) 225.517 246.332 254.870 ,28 13 Laba  layak  15%  dari  biaya  total  (Skenario  I) baris 11 85.625 93.528 96.770 ,11 14 Rente ekonomi (Skenario I) 139.892 152.804 158.101 ,18 15 Laba layak 25 % dari biaya total (Skenario  II) II)I) 142.708 155.880 161.283 16 Rente ekonomi (Skenario II) 82.809 90.453 93.588 ,10 17 Laba layak 30 % x biaya total (Skenario III) 171.249 187.055 193.539 18 Rente ekonomi (Skenario III) 54.268 59.277 61.331 ,07
Sumber: Bapeda dan BPS Kabupaten Bantaeng, Hasil Bimbingan Teknis Penyusunan PDRB Hijau, Makasar April – Juni 2012.
Catatan: Rente ekonomi per unit di Kabupaten Bantaeng sekitar 17,57% bila dihitung dari harga kayu gergajian, dan 25,67% bila dihitung dari harga kayu bulat.
*)  Harga kayu bulat atas dasar perkiraan yaitu mengurangkan biaya penggergajian dari harga kayu gergajian.
Tetapi  berhubung  data  harga  kayu gergajian  bulat  untuk  tahun  2012  tidak tersedia  dan  yang  ada  adalah  data  harga kayu  gergajian,  maka  nilai  rente  ekonomi harus dihitung berdasarkian data harga kayu gergajian. Dengan menggunakan data harga kayu  gergajian    dengan  struktur  biaya produksi  yang  terdapat  di  Kabupaten Bantaeng,  ditemukan    nilai  rente  ekonomi kayu di Kabupaten Bantaeng.
Sebesar  17,57%  dari  harga  kayu gergajian  (Lihat  Tabel  2).    Karena  dari perhitungan  rente  ekonomi  berdasar  atas harga  kayu  bulat  di  Kabupaten  Bantaeng ditemukan setinggi 26,35% dari harga kayu bulat,  maka    nilai  rente  ekonomi  setinggi 35,93%  dari  harga  kayu  bulat  harus disesuaikan  menjadi  atas  dasar  harga  kayu gergajian  dengan  cara  berikut:  (35,93%  :
26,35%)  x  17,57%  =  23,96%. Ini merupakan  skenario  I.  Jadi  nilai  rente ekonomi  kayu  hutan  rata-rata  sebesar 23,96% dari harga kayu gergajian. Skenario II  dengan  asumsi  laba  layak  sebesar  25% dari  biaya  produksi,  akan  mengakibatkan nilai  rente  ekonomi  menjadi  sebesar (35,93%  :  26,35%)  x  10%  =  13,63%;  dan skenario III dengan asumsi laba layak 30% dari  biaya  produksi  akan  membuat  nilai rente  ekonomi  menjadi  sebesar  (35,93%  : 26,35%)  x  7%  =  semuanya  dihitung  dari harga kayu gergajian.
Dengan  data  harga  kayu  gergajian  pada tahun 2012 seperti yang tampak pada Tabel 3  di  bawah  ini,  maka  akan  dapat  diperoleh nilai  rente  ekonomi  masing-masing  jenis kayu    dalam  nilai  rupiah  seperti  yang tampak pada Tabel 4.
Tabel 3. Daftar Harga Kayu Gergajian di Indonesia Per m 3 ( Juli 2012) No. Ukuran Merbau Bangkirai Keruing KRUING- 1 5 x 7 x 400 cm 4.500.000 5.600.000 4.500.000 2 6 x 20 x 400 cm 7.000.000 7.600.000 5.300.000 3 8 x 12 x 400 cm 6.000.000 7.000.000 4.900.000 4 8 x 20 x 400 cm 7.000.000 7.600.000 5.300.000
Sumber: Pusat Kayu Kalimantan, Papua, Sulawesi dan Sumatera.
Secara kasar harga kayu rata-rata Rp 6.025.000/m 3
Atas  dasar  data  sampel  harga  kayu pada  Tabel  3.a,  dapat  disimpulkan  bahwa rente ekonomi kayu hutan  berdasarkan atas Skenario  I  berkisar  antara  23,96  x  Rp.
4.500.000  =  Rp  1.078.200  sampai  dengan 23,96% x p. 7.600.000 =  Rp 1.820.000 per meter  kubik  (m 3 )  atau  diambil  titik tengahnya menjadi Rp 1.449.100/m 3 kayu.
Tabel 4.  Rente Ekonomi  Kayu di Indonesia per m 3 ( Juli 2012) Skenario I   (Laba layak 15% dari biaya produksi)   dalam Rupiah
No. Ukuran Merbau Bangkirai Keruing 1 5 x 7 x 400 cm 1.078.200 1.341.760 1.078.200 2 6 x 20 x 400 cm 1.677.200 1.820.960 1.269.880 3 8 x 12 x 400 cm 1.437.600 1.677.200 1.174.040 4 8 x 20 x 400 cm 1.677.200 1.820.960 1.269.880
Sumber:  Dihitung  dengan  mengalikan  persentase  rente  ekonomi  per  unit  (23,96%)  dengan  harga    masing- masing jenis kayu. Lihat: Pusat Kayu Kalimantan, Papua, Sulawesi dan Sumatera.

## Tabel 5.  Skenario II (Laba layak 25% dari biaya roduksi)
No. Ukuran Merbau Bangkirai Keruing 1 5 x 7 x 400 cm 613.350 763.280 613.350 2 6 x 20 x 400 cm 954.100 1.035.880 722.390 3 8 x 12 x 400 cm 817.800 954.100 667.870 4 8 x 20 x 400 cm 954.100 1.035.880 722.390
Sumber: Dihitung dengan rente ekonomi 13,63%
Tabel 6.  Skenario III (laba layak 30% dari biaya produksi per m 3 ) No. Ukuran Merbau Bangkirai Keruing 1 5 x 7 x 400 cm 429.750 534.800 429.750 2 6 x 20 x 400 cm 668.500 725.800 506.150 3 8 x 12 x 400 cm 573.000 668.500 467.950 4 8 x 20 x 400 cm 668.500 725.800 506.150
Dengan  Skenario  III  (Tabel  6),  rente ekonomi  berkisar  antara  Rp  429.750/m 3 sampai  Rp  725.800/m 3 dan  diambil  titik tengahnya  dipeoleh  angka  Rp  577.775/m 3 . Dengan perkiraan produksi kayu 40 m 3 /Ha, maka  total  rente  ekonomi  per  hektar  hutan
akan  berkisar  menjadi  40  x  Rp  577.775 =Rp  23.111.000  /tahun.  Perlu  diketahui bahwa  rente  ekonomi  ini  baru  berdasarkan atas  volume  kayu  yang  ditebang  tanpa memperhatikan nilai jasa lingkungan hutan.

## Nilai Jasa Lingkungan Hutan
Hutan disamping menghasilkan sumberdaya  alam  seperti  kayu  dan  produk hutan  non-kayu,  hutan  juga  menghasilkan jasa  lingkungan  yang  walaupun  tidak mengenal  transaksi  pasar,  mengenal  nilai jasa  lingkungan.  Dengan  ditebangnya hutan,  maka  tidak  hanya  kayu  hutan  yang hilang,  tetapi  juga  jasa  lingkungan  hutan turut  hilang.  Seperti  telah  disebutkan sebelumnya  bahwa  jasa  lingkungan  hutan
antara  lain  adalah  kemampuan  hutan menahan banjir, kemampuan hutan memberikan tata air, mengkonservasi tanah dan  air,  merosot  karbon,  sebagai  wadah keanekaragaman  hayati,  dan  masih  banyak lagi  jasa  lingkungan  lainnya.  Perhatikan Tabel 7 yang menyajikan berbagai sumberdaya  alam  dan  jasa  lingkungan hutan baik pada hutan primer maupun hutan sekunder dan hutan lindung.
Tabel 7:  Rata-rata Nilai Jasa Hutan (US$/ha/thn), 2005
Jenis Nilai Jasa Hutan  yang Dihasilkan Nilai Jasa Hutan Hutan Lindung  Hutan Primer Hutan Sekunder Nilai Ekonomi Total 4.266,60 2.703,28 2.621,15 Atas dasar penggunaan 4.035,22 2.579,51 2.523,21 Nilai penggunaan langsung 2.531,96 1.416,35 1.200,65 Kayu 786,31 787,01 692,79 Kayu bakar 1,98 2,03 2,03 Produk hutan non-kayu 367,54 621,83 500,34 Konsumsi air 1.376,13 5,49 5,49 Nilai penggunaan tak langsung 1.503,25 1.163,16 1.322,56 Konservasi air dan tanah 536,73 536,73 517,88 Penyerap karbon 70,67 84,81 353,37 Pencegah banjir 687,44 333,22 316,56 Transportasi air 74,86 74,86 74,86 Keanekaragaman hayati 133,56 133,56 59,90 Atas dasar bukan penggunaan 231,38 123,76 97,94 Nilai opsi 97,83 43,90 38,04 Nilai keberadaan 133,56 79,87 59,90
Sumber: Data Bintang Simangunsong dan NRM dimodifikasi oleh Suparmoko, 2005
Dengan  menggunakan  rasio  antara nilai  jasa  lingkungan  yang  ditunjukkan oleh  nilai  penggunaan  tidak  langsung saja, tampak bahwa nilai jasa lingkungan atau  nilai  penggunaan  tidak  langsung setinggi 191% dari nilai kayu bulat untuk hutan  lindung  dan  hutan  sekunder,    serta 148%  untuk  hutan  primer.  Angka  ini tidak memasukkan nilai non-guna, karena
bersifat  terlalu  sulit  dipahami  oleh  para ahli di luar bidang ekonomi.
Jadi  kalau    diasumsikan    semua  kayu gergajian  yang  ada  di  pasaran  kayu berasal  dari  hutan  primer,  maka  nilai rente ekonomi ditambah dengan nilai jasa lingkungan  akan  tampak  seperti  pada Tabel 8 di bawah ini.
Tabel 8.  Nilai Royalty Kayu dan Non Kayu di Indonesia per Ha
dalam Rupiah (Juli 2012) No. Ukuran Merbau Bangkirai Keruing 1 5 x 7 x 400 cm 106.868.949 132.992.470 106.868.949 2 6 x 20 x 400 cm 166.240.588 180.489.781 125.867.874 3 8 x 12 x 400 cm 142.491.932 166.240.588 116.368.411 4 8 x 20 x 400 cm 166.240.588 180.489.781 125.867.874
Sumber: Hasil perhitungan dan sudah memasukkan nilai rente ekonomi sumberdaya hutan dan nilai jasa lingkungan atau nilai guna tidak langsung hutan.
Dari    Tabel  5  dapat  diketahui  bahwa nilai ekonomi hutan yang harus dikembalikan  pada  alam    adalah  berkisar antara Rp 106.868.949 sampai Rp 180.489.781  per  Ha  hutan  berdasarkan angka-angka  harga  kayu  dan  non-kayu tahun 2012 dan menurut Skenario I dengan asumsi  setiap  hektar  lahan  hutan  dapat dipanen  sebanyak  40  m 3 kayu  dan pengusaha  menerima  balas  jasa  investasi sebesar  15%  dari  biaya  produksinya,  maka nilai  pungutan  yang  semestinya    dibayar oleh  peminjam  pakai  kawasan  hutan  antara Rp 106.868.949 sampai Rp 180.489.781 per
Ha hutan; atau diambil nilai tengahnya akan sama  dengan  Rp  143.679.365/Ha  area hutan.
Walaupun  angka  rente  ekonomi  dan nilai jasa lingkungan hutan benar mencerminkan  nilai  hutan  per  hektarnya, dan  semestinya  nilai  tersebut  dibayar  oleh pengusaha  yang  membuka  lahan  hutan, tetapi dalam kenyataannya pungutan lingkungan  tersebut  belum  pernah  dapat ditangkap  seluruhnya  oleh  Pemerintah, karena  selalu  ada  tarik  ulur  antara Pemerintah dan pengusaha dalam menentukan
pungutan hutan
yang  harus  dibayar  oleh  para  pengusaha yang  meminjam  pakai  kawasan  hutan. Dodik  Nurokhmat  mencatat  bahwa  IMF pernah  mendorong  Pemerintah  Indonesia untuk dapat menangkap 60% dari nilai rente ekonomi  yang  seharusnya,  sehingga  nilai rente  ekonomi  tersebut  dapat  ditangkap sebesar 60% x Rp 143.679.365 = Rp 86 207 619 .
Dalam  kenyataannya  telah  diterapkan
PSDH  10%  dari  harga  jual  kayu  dan  DR sebesar  US$  16/m 3 kayu  atau  Rp.  144.000 pada  kurs  US$  Rp.  9.000  untuk  disetor  ke kas  Negara.  Maka  nilai  pungutan  PSDH dan DR untuk tahun 2012 dapat diperkirakan mencapai 10% x (Rp 1.449.100/m 3 x  40  m 3 )  +  (40  m 3 x  Rp 144.000) = Rp 5.796.400 + Rp 5.760.000 = Rp  11.566.400/Ha  luas  areal  hutan  pinjam pakai.  Dengan  demikian  masih  ada  celah untuk  mengenakan  pungutan  tambahan dalam bentuk PNBP pinjam pakai kawasan hutan  untuk  penggunaan  di  luar  sektor kehutanan  sebesar  Rp  86.207.619  –  Rp 11.566.400/Ha  =  Rp    Rp  74.641.219 menurut Skenario I. Angka ini sangat tinggi bila dibandingkan dengan tarif pinjam pakai kawasan  hutan    menurut  (PP  No.  2/2008) yang  nilai  dasarnya  hanya  sebesar  Rp 3.120.000/Ha.
Sebenarnya  besarnya  nilai  rente ekonomi  yang  tercantum  sebesar  RP 143.679.365/Ha masih diperdebatkan
seperti  yang  disinggung  di  atas.  Bahkan pengalaman  di  Cameroon  terkait  dengan rente  ekonomi  diusulkan  agar  margin  laba yang layak tidak setinggi suku bunga kredit bank  yang  berlaku  di  pasar,  melainkan sebesar  50%  untuk  kayu  bulat  dan  70% untuk produk olahan termasuk premi risiko perusahaan  dan  ini  harus  dibahas  bersama antara pemerintah dan para pengusaha. .
Nilai  SDA  (tambang)  di  bawah  kawasan hutan
Umumnya  ada  tumpang  tindih  antara kawasan  hutan  dan  lokasi  bahan  tambang. Hutan dikelola oleh Kemeterian Kehutanan dan  bahan  tambang  meskipun  terrletak  di dalam  tanah  di  bawah  kawasan  hutan dikelola  oleh  Kementerian  Pertambangan. Eksploitasi  bahan  tambang  juga  harus dikenakan  pungutan  pajak  dan  retribusi yang  semuanya  harus  sesuai  dengan  nilai rente ekonomi masing-masing bahan tambang  ditambah  dengan  nilai  kerusakan fungsi  lingkungan  terkait  dengan  kegiatan pertambangan.  Karena  eksploitasi  bahan tambang berada dibawah ranah pengelolaan oleh  Kementerian  Pertambangan,  maka pembayaran  pajak  dan  retribusi  termasuk pungutan lainnya yang terkait dengan bahan tambang  dan    harus  masuk  kedalam  PNBP tetap  menjadi  wewenang  Kementerian Pertambangan.
Oleh  sebab  itu,  maka  tarif  pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan lain di luar sektor kehutanan tidak perlu memperhitungkan kekayaan termasuk bahan  tambang  yang  ada  di  dalam, meskipun  berada  dalam  areal  hutan  yang dipinjam pakaikan.

## KESIMPULAN
Dengan  analisis  di  atas,  maka  layak kalau  tarif  pinjam  pakai  kawasan  hutan ditigkatkan  dari  nilainya  sekarang  yang sekitar  Rp.1.500/Ha/tahun.  Kalau  dianggap 30%  dari  rente  ekonomi  dapat  ditangkap oleh Pemerintah sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak, maka nilai pinjam  pakai  kawasan  dapat  ditentukan sekitar  30%  dari  harga  kayu  gergajian  per meter kubik (m 3 ).

## Daftar Pustaka
Kementerian
Kehutanan, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2008 (PP No. 2/2008)                    tentang Jenis dan    Tarif  Peneriman  Negara  Bukan
Pajak  (PNBP)  yang  Berasal  dari Kawasan   Hutan Untuk Kepentingan
Pembangunan  di  Luar  Kegiatan Kehutanan , Jakarta, 2008
Kementerian  Kehutanan, Undang-Undang Republik Indonesia   Nomor 41 Tahun 1999    tentang    Kehutanan, Jakarta 1999 /
Nurrochmat, Dodik Ridho, Strategi Pengelolaan Hutan: Upaya Menyelamatkan  Rimba  yang  Tersisa, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005. PDRB Hijau Kabupaten Bantaeng , Provinsi Sulawesi Selatan, BAPEDA Kabupaten Bantaeng
Salim,  HS.  H, Hukum  Pertambangan, PTRajaGrafindo  Persada,  Jakarta, 2010
Suparmoko,  M.  dan  Dodik  Nurrochmat, “Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan  Pajak  (PNBP)  di  Sektor Kehutanan”, Jurnal Ekonomi Lingkungan , Volume 12/No 1, halaman 65-83.
Ulya,  Nur  Arifatul,  ”Analysis  Keterkaitan Sektor  Kehutanan  dengan  Sektor Perekonomian
Lainnya”, Jurnal  Penelitian  Sosial dan  Ekonomi  Kehutanan ,  Volume  5 Nomor 1, Maret 2008