## POTENSI PELANGGARAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM DALAM  POLITIK HUKUM KEWARGANEGARAAN INDONESIA
(Potential Violation of Election in The Indonesian Political Citizenship Law System)
Ahmad Gelora Mahardika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Jl. Major Sujadi Timur 46 Tulungagung e-mail: ahmad.gelora@uinsatu.ac.id

## Abstrak
Pemilihan Umum pada hakikatnya merupakan katalisator untuk mengukur kualitas demokrasi suatu negara. Oleh karena itulah, penyelenggaraan Pemilu harus didasarkan pada asas-asas yang tercantum  dalam  konstitusi  antara  lain  langsung,  umum,  bebas,  rahasia,  jujur  dan  adil.  Akan tetapi, esensi keadilan dalam Pemilu tidak berjalan secara optimal dikarenakan adanya potensi munculnya fraud voters dalam Pemilu yang diakibatkan oleh administrasi status kewarganegaraan Indonesia yang kurang optimal. Kondisi ini secara normatif akan berdampak terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Oleh karena itulah diperlukan rekonstruksi pengaturan terkait hukum pemilu dan kewarganegaraan Indonesia sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran  penyelenggaraan  Pemilu.  Pertanyaan  penelitian  dalam  artikel  ini  adalah  apakah terdapat potensi pelanggaran pelaksanaan pemilihan umum dalam politik hukum kewarganegaraan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Hipotesis dalam penelitian ini adalah terjadi potensi pelanggaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu yang diakibatkan lemahnya administrasi hukum kewarganegaraan Indonesia.

## Kata Kunci: Kewarganegaraan, Pemilu, Pelanggaran

## Abstract
Elections are essentially a catalyst for measuring the quality of a country’s democracy. For this reason, elections must be held based on the principles stated in the Constitution, including direct, general, free, secret, honest, and fair. However, the essence of justice in elections does not run optimally due to the potential for fraudulent voters to emerge in elections caused by less than optimal administration of Indonesian citizenship status. This condition will normatively impact the implementation of elections in Indonesia. For this reason, it is necessary to reconstruct regulations related  to  election  law  and  Indonesian  citizenship  to  prevent  violations  in  the  performance of  elections.  The  research  question  in  this  article  is  whether  there  are  potential  violations  in

## Majalah Hukum Nasional
Volume 53 Nomor 1 Tahun 2023 P-ISSN: 0126-0227; E-ISSN: 2772-0664 DOI : 10.33331/mhn.v53i1.222 https://mhn.bphn.go.id

## P O T E N S I   P E L A N G G A R A N   P E L A K S A N A A N   P E M I L I H A N   U M U M D A L A M     P O L I T I K   H U K U M   K E WA R G A N E G A R A A N   I N D O N E S I A
implementing general elections in the politics of Indonesian citizenship law. The research method used in this article is normative juridical. The hypothesis in this research is that there is a potential for violations in the implementation of elections due to the weak administration of Indonesian citizenship law.
Keywords: citizenship, election, violation

## A. Pendahuluan
Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan  bahwa  Pemilih  adalah  Warga  Negara  Indonesia  yang  sudah  genap  berumur  17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Keberadaan frase “warga negara Indonesia” dalam diksi pasal tersebut memberikan penegasan bahwa Pemilihan Umum hanya dapat diikuti oleh pemilih yang menyandang status kewarganegaraan Indonesia. Disisi lain, Pasal 23 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI menyatakan bahwa  setiap  warga  negara  Indonesia  secara  otomatis  kehilangan  status  kewarganegaraannya apabila memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Selain itu dalam pasal yang sama disebutkan bahwa setiap WNI juga akan kehilangan status kewarganegaraannya bilamana tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. Eksistensi Pasal 23 tersebut bermakna bahwa sistem hukum kewarganegaraan Indonesia tidak mengenal kewarganegaraan ganda.
Namun,  meskipun  terdapat  norma  yang  secara  tegas  melarang  adanya  kewarganegaraan ganda,  pada  praktiknya  banyak  warga  negara  Indonesia  yang  cenderung  enggan  melepaskan status kewarganegaraannya meskipun telah memperoleh status kewarganegaraan asing ataupun berpartisipasi dalam Pemilu di negara lain. Fakta tersebut diperkuat oleh pendapat Zudan Arif Fakrulloh,  Direktur  Jenderal  Administrasi  Kependudukan  dan  Catatan  Sipil  yang  menyatakan bahwa setiap orang yang mempunyai paspor dari negara lain tidak secara otomatis kehilangan status WNI-nya.  Hal itu bermakna bahwa terdapat potensi munculnya WNI yang mempunyai dwi- kewarganegaraan. Kondisi ini tentu saja berimplikasi terhadap konstitusionalitas Pemilu. Hal itu disebabkan, warga negara asing pada hakikatnya tidak mempunyai hak untuk memilih ataupun dipilih dalam pesta demokrasi.
Sejarah  hukum  kewarganegaraan  Indonesia  mengalami  dinamika  perubahan  yang berlangsung secara lambat. Sejak era kemerdekaan, Undang-Undang Kewarganegaraan tercatat hanya mengalami 2 (dua) kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  dan  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Meskipun di antara rentang waktu tersebut terdapat satu undang-undang lainnya yang membahas tentang Kewarganegaraan, akan tetapi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 hanya merubah 1 (satu) pasal semata dalam Undang-Undang Nomor 62 tahun 1958. Oleh karena itulah, secara normatif pengaturan hukum kewarganegaraan Indonesia dalam praktek ahistoris hanya pernah berubah selama satu kali.
Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang  Kewarganegaraan  RI  merupakan  salah satu regulasi revolusioner dalam sistem hukum Indonesia. Hal itu disebabkan, UU No.12/2006 menerapkan asas perlindungan maksimum yang bermakna negara hadir untuk memastikan setiap warga negara Indonesia tidak akan kehilangan status kewarganegaraannya ( stateless ).
Hal  ini  menjadi  sesuatu  yang  penting,  disebabkan  status  kewarganegaraan merupakan presupposed  right ,  yang  bermakna  tanpa  adanya  status  kewarganegaraan maka  setiap  orang  tidak  dapat  mengakses  hak-hak  konstitusional  yang  diberikan  oleh negara.  Hal  itu  selaras  dengan  pendapat  Daile  Lynn  Ruang    yang  menyatakan  bahwa .. all  public  services,  welfare  supports,  Medicare,  and  other  social  and  economic  safety nets  are  funded  through  the  tax  contributions  of  a  group  of  people  who  are  deemed ineligible  to  access  free  public  services,  supports,  and  safety  nets  in  times  of  need  (citizen) . Oleh karena itulah, status kewarganegaraan menjadi hak fundamental yang wajib dipenuhi oleh negara.
Salah satu hak konstitusional yang hanya dapat diperoleh oleh setiap warga negara adalah hak  politik.  Hal  tersebut  disebabkan  hak  politik  berkaitan  dengan  peran  warga  negara  untuk berkontribusi  dalam  pemerintahan.  Konsepsi  tersebut  disepakati  oleh  Jafari  yang  menyatakan bahwa citizenship rights realize when all the people of society acquire all civil and political rights, and citizen as a member of society have responsibilities along with better governance of society . Hal tersebut selaras pula dengan pendapat Wasisto Raharjo Jati yang menyatakan bahwa hak politik warga negara tidak hanya dimaknai pasif, akan tetapi juga dimaknai secara aktif. Oleh karena itulah, hampir semua negara di dunia dalam konteks partisipasi politik, baik itu hak untuk memilih  ataupun  dipilih,  mensyaratkan  harus  berstatus  sebagai  warga  negara.  Hal  itu  sebagai wujud rekognisi kedaulatan rakyat terhadap negara tersebut.
Sistem hukum Indonesia juga memberikan larangan bagi warga negara asing untuk terlibat dalam kontestasi politik baik ditingkat nasional maupun lokal. Hal ini tercantum secara jelas dalam UUD  NRI  1945,  Pasal  198  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  2017  tentang  Pemilu  dan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Akan tetapi, sistem administrasi kewarganegaraan Indonesia masih belum mempunyai kapasitas untuk mendeteksi adanya dualisme kewarganegaraan yang dilakukan oleh WNI.
Hal itu disebabkan, mekanisme pelepasan status kewarganegaraan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan,  dan  Memperoleh  Kembali  Kewarganegaraan  Republik  Indonesia  dilakukan  secara passive  report .  Konsepsi  pelaporan  dengan  mekanisme  menunggu  tentu  saja  akan  berpotensi untuk  tidak  berjalan  secara  optimal.  Hal  itu  disebabkan,  pelepasan  status  kewarganegaraan Indonesia pada hakikatnya akan berdampak kerugian bagi WNI. Oleh karena itulah, secara sadar WNI tersebut enggan untuk melaporkan kepada kantor perwakilan dan menindaklanjuti proses administrasi kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

## P O T E N S I   P E L A N G G A R A N   P E L A K S A N A A N   P E M I L I H A N   U M U M D A L A M     P O L I T I K   H U K U M   K E WA R G A N E G A R A A N   I N D O N E S I A
Namun, keengganan tersebut berpotensi untuk menghadirkan inkonstitusionalitas Pemilu. Hal itu disebabkan merujuk pada Bab Penjelasan UU No.7/2017, Pemilu merupakan wujud daulat rakyat yang memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan  masyarakat,  serta  memilih  wakil  rakyat  untuk  mengawasi  jalannya  pemerintahan. Rakyat  dalam  konteks  ini  adalah  warga  negara  Indonesia  baik  yang  berada  di  Indonesia maupun  yang  menetap  di  negara  lain  maupun  WNA  yang  telah  melakukan  pewarganegaraan (naturalisasi).  Konsepsi ini bermakna bahwa keterlibatan warga negara asing akan berimplikasi pada konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu.  Apalagi bilamana suara pemilih WNA tersebut secara kumulatif mempengaruhi konfigurasi politik nasional. Padahal, hukum kewarganegaraan suatu negara  pada hakikatnya mempunyai keterikatan dengan hukum kewarganegaraan negara lainnya. Sebagai contoh, sistem hukum Pemilu di negara Filipina memberikan kesempatan bagi WNA untuk ikut terlibat dalam Pemilu. Kondisi ini tentu saja berpotensi menciptakan problematika dalam hukum kewarganegaran Indonesia, dikarenakan WNI pada dasarnya tidak diperbolehkan terlibat dalam Pemilu di negara lainnya, karena hal tersebut bisa berdampak pada hilangnya status kewarganegaraan WNI tersebut. Berdasarkan sejumlah permasalahan tersebut, artikel ini hendak menjawab pertanyaan terkait apakah terdapat Potensi Pelanggaran Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia.

## B.  Metode Penelitian
Penelitian dilakukan melalui penelitian yuridis normatif, Normative legal research can be interpreted as a process by which the rule of law, legal doctrine and legal principles are found . Penelitian normatif dapat dilakukan melalui kajian serta analisis peraturan perundang-undangan atau  bahan  hukum  lainnya  yang  berkaitan  dengan  Potensi  Pelanggaran  Pelaksanaan  Pemilihan Umum Dalam Politik Hukum Kewarganegaraan Indonesia. Penelitian hukum ini dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang- undangan ( statutory approach ).
Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji sejumlah regulasi yang berkaitan dengan kajian penelitian. Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder atau data yang diperoleh melalui kepustakaan, sehingga metode pengumpulan data dilaksanakan dengan mencari pustaka yang relevan dan terkait dengan topik penelitian ini, baik melalui perpustakaan maupun pusat data jurnal daring. Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini difokuskan pada: (a) bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tema penelitian antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI; dan (b) bahan hukum sekunder, berupa buku referensi  dan  jurnal  yang  terkait  dengan  tema  penelitian  dan  menguraikan  lebih  lanjut  bahan hukum primer dalam konteks teoritis dan implementasi yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga akan  menggunakan  Undang-  Undang-Undang  Pemilu  Filipina  untuk  melihat  bagaimana  sistem hukum Pemilu di Filipina yang mengakomodir WNA dalam pelaksanaannya.

## C. Pembahasan
Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar Demokrasi yang muncul pertama  kali  di  era  Yunani  Kuno  pada  periode  klasik  (480-323  SM).  Dalam  konteks  demokrasi modern,  John Locke dan Rousseau memaknai demokrasi sebagai keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Sementara itu menurut Huntington, Pemilu sebagai  alat  serta  tujuan  dari  demokratisasi.  Pernyataan  tersebut  berangkat  dari  kenyataan tumbangnya penguasa-penguasa otoriter akibat dari pemilu yang mereka sponsori sendiri karena mencoba memperbaharui legitimasi melalui pemilu.
Senada dengan Huntington, Syamsudin Haris memaknai Pemilu sebagai lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (representative government).
Sementara itu, dalam sistem hukum Indonesia mengacu pada UU No.7/2017, Pemilu adalah sarana  kedaulatan  rakyat  untuk  memilih  anggota  Dewan  Perwakilan  Rakyat,  anggota  Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  berdasarkan  pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar Negara Republik Indonesia. Berdasarkan sejumlah pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemilu merupakan salah satu praktik transisi kekuasaan dalam negara demokratis.
Pemilu  yang  demokratis  pada  hakikatnya  dimaknai  sebagai  wujud  pemenuhan  hak  asasi manusia untuk menentukan pilihan secara mandiri, maupun hak untuk berserikat dan berkumpul. Hal itu ditegaskan oleh D.Ananda yang menyatakan bahwa A free and fair election is impossible without guaranteeing certain democratic rights, such as freedom of expression, association, and assembly.
Oleh karena itulah, dalam konteks Indonesia, Pemilu dilakukan melalui mekanisme yang bervariasi, sebagian besar menggunakan metode pemilihan secara langsung, akan tetapi beberapa tempat menggunakan metode noken.
Meskipun terdapat perbedaan, akan tetapi semua metode tersebut tidak menisbikan nilai ataupun esensi pemilu yang demokratis.
Sebagai sebuah kontestasi politik, Pemilu mempunyai aturan terkait tata laksananya. Hal ini sebagai wujud kehadiran negara untuk menghadirkan Pemilu yang sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sementara itu menurut Haxhiu dan Alidemaj, selain sejumlah asas tersebut, terdapat sejumlah prinsip dalam pelaksanaan Pemilu yang demokratis, antara lain:
1. Equality of all citizens before the law;
2. The legitimacy of state power;
3. Fulfillment of popular sovereignty;
4. Participation in public life;
5. Majority rule and minority rights;
6. Protection and respect for human rights;
7. Political pluralism;
8. Free and fair elections;

## 9. Separation and restriction of power
Terlihat berdasarkan pendapat Haxhiu dan Alidemaj diatas, salah satu prinsip pelaksanaan Pemilu  demokratis  adalah equality  of  all  citizens  before  the  law. Penggunaan kata citizens bukan people bermakna bahwa yang mempunyai hak untuk terlibat dalam proses politik Pemilu adalah warga negara bukan penduduk. Hal tersebut bermakna bahwa warga negara asing tidak mempunyai kompetensi untuk terlibat secara aktif dalam Pemilu. Pelanggaran dalam prinsip ini bermakna bahwa Pemilu yang diselenggarakan tidak selaras dengan nilai-nilai demokratis yang tersirat dalam konstitusi.

## 1. Konsepsi Citizens dalam Hukum Kewarganegaraan Indonesia
UU No.12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pada hakikatnya merupakan regulasi yang bersifat revolusioner dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal itu disebabkan, eksistensi UU No.12/2006 menghadirkan kepastian hukum bagi sejumlah warga negara Indonesia keturunan yang lahir di Indonesia yang sebelumnya mengalami kondisi ketidakjelasan terkait status kewarganegaraannya.
Keberadaan UU No.12/2006 secara sistematis menyelesaikan problematika banyaknya WNI yang status kewarganegaraannya hilang dan menjadi tanpa kewarganegaraan ( stateless ) . Hal itu sejalan dengan Konvensi 1954 UNHCR yang menyatakan bahwa a “stateless person” is defined as someone “who is not considered as a national by any State under the operation of its law.” The term “at risk of statelessness” denotes those who have “difficulties furnishing relevant proof to establish their nationality” and who are therefore “at risk of not being considered nationals by a State”.
Padahal,  mengacu  pada  pendapat  Supanchaimat,  ketika  seseorang  tidak  memperoleh  status kewarganegaraan maka hak asasinya berpotensi untuk tidak terpenuhi,.. contributes to subsequent difficulties  in  accessing  basic  rights,  including  education,  employment,  and  health  care. Oleh karena itulah, negara mempunyai peran penting untuk memastikan status kewarganegaraan seseorang tetap ada dalam kondisi apapun dan waktu kapanpun.
Selain  itu,  UU  No.12/2006  juga  menawarkan  konsep  kewarganegaraan  ganda  terbatas bagi  anak  hasil  perkawinan  campur (mix  marriage) hingga  usia  21  (dua  puluh  satu)  tahun . Hal  ini  sebagai  upaya  untuk  memastikan  anak  diberikan  kesempatan  hingga  dewasa  untuk menentukan status kewarganegaraan bagi dirinya sendiri bukan atas dasar keinginan orang tua.
Namun, semua konsep perlindungan status kewarganegaraan tersebut tidak mentransformasi politik  hukum  kewarganegaraan  di  Indonesia  yang  masih  menerapkan  asas  kewarganegaraan tunggal (single  citizenship) dan  menolak  asas  kewarganegaraan  ganda (dual  citizenship) . Pelarangan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 23 UU No.12/2006 tentang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa setiap WNI secara otomatis akan kehilangan status kewarganegaraannya

## P O T E N S I   P E L A N G G A R A N   P E L A K S A N A A N   P E M I L I H A N   U M U M D A L A M     P O L I T I K   H U K U M   K E WA R G A N E G A R A A N   I N D O N E S I A
apabila:
1. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
2. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
3. dinyatakan  hilang  kewarganegaraannya  oleh  Presiden  atas  permohonannya  sendiri, yang  bersangkutan  sudah  berusia  18  (delapan  belas)  tahun  atau  sudah  kawin, bertempat  tinggal  di  luar  negeri,  dan  dengan  dinyatakan  hilang  Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
4. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
5. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
6. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
7. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
8. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
9. bertempat tinggal di Iuar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia  kepada  Perwakilan  Republik  Indonesia  yang  wilayah  kerjanya  meliputi tempat  tinggal  yang  bersangkutan  padahal  Perwakilan  Republik  Indonesia  tersebut telah  memberitahukan  secara  tertulis  kepada  yang  bersangkutan,  sepanjang  yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
Berdasarkan pasal 23 UU No.12/2006 tentang Kewarganegaraan RI tersebut terlihat bahwa setiap WNI akan kehilangan status kewarganegaraannya apabila memperoleh kewarganegaraan lain  atas  kemauannya  sendiri  ataupun  turut  serta  dalam  pemilihan  sesuatu  yang  bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing meskipun tidak diwajibkan. Frase pemilihan yang bersifat ketatanegaraan dalam pasal ini dimaknai sebagai Pemilihan Umum baik ditingkat nasional maupun daerah.

## P O T E N S I   P E L A N G G A R A N   P E L A K S A N A A N   P E M I L I H A N   U M U M D A L A M     P O L I T I K   H U K U M   K E WA R G A N E G A R A A N   I N D O N E S I A

## 2.  Problematika Keterlibatan Eks- WNI dalam Pemilu
Salah satu persoalan yang muncul dalam sistem hukum kewarganegaraan Indonesia adalah mekanisme passive report yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata  Cara  Memperoleh,  Kehilangan,  Pembatalan,  dan  Memperoleh  Kembali  Kewarganegaraan Republik Indonesia. Mekanisme pelepasan kewarganegaraan tersebut diatur dalam Pasal 32-34 yang secara singkat dapat dijelaskan melalui grafik sebagai berikut:

## Grafik 1

## Proses Kehilangan Kewarganegaraan RI
Terlihat  berdasarkan  grafik  1  diatas,  proses  kehilangan  kewarganegaraan  Indonesia membutuhkan  proses  administratif  yang  panjang.  Pelaporan  yang  dilakukan  oleh  Pimpinan pusat maupun masyarakat di luar negeri tetap harus dilakukan klarifikasi terlebih dahulu kepada pelapor dan terlapor. Padahal, WNI yang memperoleh status kewarganegaraan lainnya biasanya memperoleh kewarganegaraan lain di negara yang menganut asas kewarganegaraan ganda (dual citizenship), sehingga negara lainnya tidak mempermasalahkan status kewarganegaraan Indonesia tersebut.
Namun, persoalan administratif tersebut menjadi persoalan manakala WNI tersebut telah memperoleh status kewarganegaraan dari negara lainnya. Mengacu pada Pasal 23 UU No.12/2006 tentang Kewarganegaraan RI,  maka WNI tersebut sepatutnya telah berubah statusnya menjadi warga negara asing. Sehingga, WNI tersebut tidak mempunyai hak lagi untuk mendapatkan hak konstitusional dari negara, salah satunya adalah hak politik atau hak untuk memilih ataupun dipilih dalam Pemilu.
Hilangnya status kewarganegaraan tersebut bisa disebabkan oleh keinginan sendiri ataupun dikarenakan hukum kewarganegaraan negara lain. Selain didasarkan pada hukum kewarganegaraan negara lain, pemberian status kewarganegaraan dapat dilakukan pula atas dasar keinginan pribadi. Hal ini disebabkan WNI yang bekerja di negara asing kerap kali memperoleh status kewarganegaraan lain  untuk  mempermudah  dalam  hal  pekerjaan.  Fakta  tersebut  dapat  terlihat  dalam  kasus dilantiknya Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) oleh Presiden Joko Widodo. Setelah beberapa saat menjabat sebagai menteri ESDM, Archandra Tahar diketahui ternyata memiliki Paspor Amerika Serikat. Bilamana mengacu pada ketentuan dalam Pasal 23 UU No.12/2006  tentang  Kewarganegaraan  RI,  maka  Arcandra  Tahar  telah  kehilangan  status  warga negara Indonesianya. 1 Selain itu, terjadi pula pada kasus Orient P Riwu Kowe yang merupakan Calon Bupati Sabu Raijua. Setelah terpilih sebagai Bupati dalam Pilkada Serentak 2020, ditemukan fakta bahwa Orient merupakan warga negara Amerika Serikat. 2
Sejumlah fakta tersebut membuktikan bahwa WNI yang memperoleh status kewarganegaraan dari negara lain mempunyai kecenderungan untuk enggan menindaklanjuti proses administratif kehilangan  kewarganegaraan  Indonesia  yang  didasarkan  pada  Peraturan  Pemerintah  Nomor 2  Tahun  2007.  Padahal  berdasarkan  Pasal  23  Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2006  tentang Kewarganegaraan  RI,  status  WNI  tersebut  sudah  menjadi  WNA.  Hal  ini  tentu  saja  berimplikasi terhadap konstitusionalitas para pemilih tersebut untuk memilih dalam Pemilihan Umum.

## 3. Problematika WNI yang Mengikuti Pemilihan Ketatanegaraan di Negara Lain
Politik hukum kewarganegaraan Indonesia yang menganut asas kewarganegaraan tunggal (single  citizenship) pada  hakikatnya  membutuhkan  sinergitas  dengan  regulasi  serupa  di  negara lain.  Hal  ini  disebabkan,  hingga  tahun  2019  terdapat  44  negara  yang  telah  menerapkan  asas kewarganegaraan ganda (dual citizenship). 3 Kondisi tersebut tentu saja menimbulkan persoalan manakala WNI telah menerima status kewarganegaraan dari negara lain, sementara itu Pemerintah Indonesia tidak memperoleh notifikasi terkait hal tersebut. Hal itu dapat berdampak WNI yang telah  menerima  kewarganegaraan  lainnya  menjadi  berkewarganegaraan  ganda,  karena  tidak adanya proses administratif kehilangan kewarganegaraan.
Namun,  selain  hukum  kewarganegaraan,  salah  satu  regulasi  yang  harus  diperhatikan oleh  Pemerintah  Indonesia  adalah  hukum  Pemilu  suatu  negara.  Hal  itu  disebabkan,  ketentuan dalam Pasal 23 huruf g menyatakan bahwa  setiap warga negara Indonesia secara otomatis akan kehilangan status kewarganegaraannya apabila turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat
1 Muhamad Beni Kurniawan, “Penggunaan Diskresi Dalam Pemberian Status Kewarganegaraan Indonesia Terhadap Arcandra Tahar Ditinjau Dari Asas Pemerintahan Yang Baik,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 2 (2018): 149, https://doi.org/10.30641/dejure.2018.v18.149-162.
2 Ahmad  Gelora  Mahardika,  “Diskualifikasi  Calon  Kepala  Daerah  Terpilih  Serta  Penyelesaiannya  Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Electoral Governance 3, no. 1 (2021): 51–69.
3 Arnfinn H. Midtbøen, “Dual Citizenship in an Era of Securitisation: The Case of Denmark ,” Nordic Journal of Migration Research 9, no. 3 (2019): 293, https://doi.org/10.2478/njmr-2019-0014.

## P O T E N S I   P E L A N G G A R A N   P E L A K S A N A A N   P E M I L I H A N   U M U M D A L A M     P O L I T I K   H U K U M   K E WA R G A N E G A R A A N   I N D O N E S I A

## ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
Salah satu negara yang memperbolehkan WNA untuk terlibat dalam proses pemilihan adalah Filipina. Merujuk pada Section 9 an Act Republic No. 8189 Providing For a General Registration of Voters, Adopting a System of Continuing Registration, Prescribing The Procedures Thereof And Authorizing The Appropriation of Funds Therefore yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Pemilu di Filipina menyatakan bahwa: All citizens of the Philippines not otherwise disqualified by law who are at least eighteen (18) years of age, and who shall have resided in the Philippines for at least one (1) year, and in the place wherein they propose to vote, for at least six (6) months immediately preceding the election, may register as a voter.
Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum untuk memberikan kesempatan bagi WNI yang telah tinggal di Filipina selama 1 (satu) tahun untuk ikut memilih dalam Pemilu di Filipina.
Diperbolehkannya WNA untuk ikut terlibat dalam proses Pemilu di Filipina secara tersirat juga tertulis dalam Section 10 Act Republic No. 8189 yang menyatakan bahwa pemilih yang memenuhi syarat harus mengisi form yang berisi biodata, antara lain:
a. Name, surname, middle name, and/or maternal surname;
b. Sex;
c. Date, and place of birth;
d. Citizenship;
e. Civil status, if married, name of spouse;
f. Profession, occupation or work;
g. Periods of residence in the Philippines and in the place of registration;
h. Exact address with the name of the street and house number for location in the precinct maps maintained by the local office of the Commission, or in case there is none, a brief description of his residence, sitio, and barangay;
i. A statement that the applicant possesses all the qualifications of a voter;
j. A statement that the applicant is not a registered voter of any precinct; and
k. Such information or data as may be required by the Commission.
Terlihat dari form tersebut diatas, adanya keterangan kewarganegaraan menjadi penjelasan bahwa pemilih dalam Pemilu di Filipina tidak semata-mata warga negara Filipina semata.
Kondisi  ini  menjadi  persoalan,  dikarenakan  berdasarkan  data  KPU  terdapat   4.515  WNI yang  mempunyai  hak  pilih  di  Filipina.  Ketidaktahuan  WNI  terhadap  adanya  ketentuan  UU No.12/2006 tentang Kewarganegaraan RI yang menyatakan bahwa setiap WNI akan kehilangan status kewarganegaraannya bilamana ikut memilih dalam Pemilu di negara lain akan berimplikasi terhadap  hilangnya  status  kewarganegaraan  Indonesia  yang  mereka  anut.  Konsekuensi  dari kehilangan status kewarganegaraan tersebut akan berdampak pula terhadap hak konstitusional mereka untuk memilih ataupun dipilih dalam Pemilu.

## 4.  Implikasi Keterlibatan Pemilih Non-WNI dalam Pemilu Indonesia
Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Esensi kedaulatan tersebut dimaknai bahwa rakyat mempunyai daulat untuk memilih calonnya secara mandiri melalui kontestasi yang adil. Hal ini sejalan dengan pendapat Schumpeter yang menyatakan bahwa Pemilu adalah  “ that institutional arrangement for arriving at political decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive struggle for the people’s vote ”. 4
Merujuk pada pendapat Lihiru salah satu prinsip dalam pelaksanaan Pemilu yang demokratis adalah Equality of all citizens before the law bukan Equality of all people before the law. 5 Penggunaan frase citizens bukan People bermakna bahwa yang mempunyai hak untuk memilih dalam Pemilu adalah warga negara Indonesia bukan warga negara asing. Disisi lain, mengacu pada pembahasan sub bab sebelumnya, WNI yang telah menerima status kewarganegaraan dari negara lain baik secara otomatis maupun sukarela maka hilang status kewarganegaraannya. Begitu pula dengan WNI yang telah mengikuti proses ketatanegaraan di negara lain meskipun bukan kewajiban, maka hilang pula status kewarganegaraannya. Disisi lain, Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Oleh karena itulah, dapat disimpulkan bahwa dalam kontestasi Pemilu di Indonesia terdapat potensi adanya pemilih yang tidak selayaknya mempunyai hak pilih terlibat dalam kontestasi ( fraud voters ). Hak pilih adalah hak fundamental yang menjadi tanggung jawab warga negara. 6 Oleh karena itulah,  ketika  terjadi  kecurangan  dalam  pemilihan,  maka  demokrasi  berpotensi  akan  menjadi korban.  Kehadiran fraud  voters dalam  Pemilu  menurut  Perez-Curiel  merupakan  salah  satu pelanggaran asas Pemilu yaitu adil (fair). 7 Hal tersebut senada dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Arizona dalam perkara Purcell vs Gonzalez (2006) yang menyatakan bahwa: 8
Confidence in the integrity of our electoral processes is essential to the functioning of our participatory democracy. Voter fraud drives honest citizens out of the democratic process and breeds distrust of our government. Voters who fear their legitimate votes will be outweighed by fraudulent ones will feel disenfranchised
4 A.  Coles  Kimberley,  “Election  Day:  The  Construction  of  Democracy  through  Technique,” Cultural Anthropology 19, no. 4 (2004): 551–80, https://doi.org/10.1525/can.2004.19.4.551.
5 Victoria  Melkisedeck  Lihiru,  “Exploring  Suitable  Electoral  Systems  for  Promotion  of  Women’s Representation in Tanzania and Rwanda,” African Studies Quarterly 21, no. 3 (2022): 61–75.
6 Diastama  Anggita  Ramadhan,  “The  Limitation  of  Voting  Rights  for  People  with  Permanent  Mental Disabilities in Indonesia: A Debate between Reasonable and Unreasonable Rights,” Cogent Social Sciences 7, no. 1 (2021): 1–14, https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1932032.
7 Concha  Pérez-Curiel,  Ricardo  Domí�nguez-Garcí�a,  and  Gloria  Jiménez-Marí�n,  “Public  Sphere  and Misinformation in the U.S. Election: Trump’s Audience and Populism Indicators in the COVID-19 Context,” Journalism and Media 2, no. 3 (2021): 335–50, https://doi.org/10.3390/journalmedia2030020.
8 Pamela Karlan, “Democracy and Disdain,” Harvard Law Review 126, no. 1 (2012): 57–78.

## P O T E N S I   P E L A N G G A R A N   P E L A K S A N A A N   P E M I L I H A N   U M U M D A L A M     P O L I T I K   H U K U M   K E WA R G A N E G A R A A N   I N D O N E S I A
Padahal,  mengacu  pada  Pasal  22E  ayat  (1)  UUD  NRI  1945  menyatakan  bahwa  Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Eksistensi asas-asas Pemilu dalam konstitusi bersifat integratif, dalam artian pelanggaran terhadap salah satu asas akan menyebabkan inkonstitusionalitas Pemilu.
Salah satu persoalan yang terjadi adalah potensi inkonstitusionalitas tersebut bukan karena kealpaan, melainkan dikarenakan proses verifikasi yang tidak selaras dengan proses administratif dalam  Undang-Undang  Kewarganegaraan  RI.  Apabila  munculnya fraud  voters disebabkan  oleh proses  verifikasi  administratif  yang  belum  terintegrasi  dengan  sistem  hukum  kewarganegaraan ataupun  pemilu  negara  lain,  maka  hal  itu  dapat  menciptakan  pelanggaran  konstitusionalitas Pemilu. Konsepsi tersebut juga disepakati oleh Weir yang menyatakan bahwa: 9
If fraudulent voting is occurring or perceived due to careless verification practices, it can harm the outcome of an election. Voter fraud impacts the constitutional and inalienable right for U.S. citizens to have a collective voice in their choice for the nation’s leaders. Fraud diminishes election fairness and integrity . Unaddressed, fraud can affect the outcome of elections, whether by a literal effect on the number of legitimate votes, or by eroding trust in the integrity of the election.
Oleh  karena  itulah,  pelaksanaan  Pemilu  dengan  menghadirkan  eks-WNI  yang  berpotensi sudah tidak mempunyai kompetensi untuk memilih dalam Pemilu adalah pelanggaran konstitusi yaitu amanat untuk menghadirkan Pemilu yang adil sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 22E UUD NRI 1945.

## 5.  Rekonstruksi dan Reharmonisasi Regulasi Pemilu dan Kewarganegaraan
Salah satu akar filosofis munculnya persoalan inkonstitusionalitas Pemilu yang diakibatkan oleh  proses  administrasi  kehilangan  kewarganegaraan  menggambarkan  masih  jauhnya  proses untuk menciptakan Pemilu yang selaras dengan konstitusi dan Undang-Undang. Pada hakikatnya persoalan ini bermuara dari disharmoninya regulasi tentang Pemilu dan hukum kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia.
Hukum  kewarganegaraan  pada  dasarnya  adalah  tatanan  regulasi  yang  tidak  bisa  berdiri sendiri, hal itu disebabkan hukum kewarganegaraan selalu  berkorelasi dengan hukum internasional. Sebagai contoh dalam proses pewarganegaraan (naturalisasi), sistem hukum Indonesia mewajibkan siapapun yang berkeinginan untuk menjadi warga negara Indonesia diwajibkan untuk melepaskan status  kewarganegaraan  lainnya.  Hal  itu  juga  berlaku  bagi  WNI  yang  berkeinginan  untuk  alih status  kewarganegaraan,  maka  WNI  tersebut  wajib  untuk  melepaskan  status  kewarganegaraan Indonesianya. Hal ini sebagai konsekuensi implementasi UU No.12/2006 tentang Kewarganegaraan RI yang tidak mengenal kewarganegaraan ganda (dual citizenship).
9 Kellie  J.  Weir,  “Safeguarding  Democracy:  Increasing  Election  Integrity  Through  Enhanced  Voter Verification,” Security , no. June (2017): 1–55, https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/AD1046101.pdf.
Namun, implikasi dari konsistensi sikap negara untuk menerapkan asas kewarganegaraan tunggal berdampak terhadap konstitusionalitas Pemilu. Hal itu disebabkan, banyak ditemukan WNI yang secara sadar maupun tidak sadar memperoleh status kewarganegaraan negara lainnya. Kondisi ini  kemudian  memunculkan  potensi  banyak  pemilih  yang  berpaspor  ganda  yang  berpartisipasi dalam Pemilu. Pada hakikatnya pemilih berpaspor ganda tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai WNI, yang bermakna tidak mempunyai kualitas untuk menjadi pemilih sebagaimana yang diatur dalam UU No.7/2017  tentang Pemilu. Oleh karena itulah, diperlukan rekonstruksi pengaturan terkait hukum Pemilu dan Kewarganegaraan dalam sistem hukum Indonesia.

## D. Penutup
Pemilu sebagai sarana kontestasi politik adalah satu-satunya mekanisme transisi kekuasaan yang diatur dalam negara demokrasi. Oleh karena itulah, Pemilu sepatutnya diselenggarakan berdasarkan  konstitusi  dan  Undang-Undang.  Akan  tetapi,  problematika  administratif  dalam UU  No.12/2006  tentang  Kewarganegaraan  RI  berpotensi  untuk  menghadirkan fraud  voters. Kondisi  tersebut  secara  normatif  berimplikasi  terhadap  potensi  lahirnya  inkonstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu.
Rekonstruksi tersebut dapat dilakukan dengan dua alternatif, yaitu Pertama, memaknai ulang definisi Pemilih dalam UU No.7/2017 tentang Pemilu. Pemaknaan pemilih yang diwajibkan harus warga negara Indonesia membuat WNA eks-WNI pada hakikatnya sudah tidak mempunyai hak lagi untuk memilih ataupun dipilih dalam Pemilu. Pendefinisian ulang  untuk memberikan kepastian hukum bagi eks- WNI tersebut dapat dilakukan dengan mengubah definisi pemilih menjadi sebagai berikut:
Pemilih adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang mempunyai paspor Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
Perubahan tersebut memang terasa janggal, seakan-akan Pemerintah memberikan legitimasi untuk warga negara Indonesia yang berkeinginan untuk menganut kewarganegaraan ganda. Oleh karena  itulah,  solusi  tersebut  pada  dasarnya  hanya  untuk  menjamin  konstitusionalitas  Pemilu, akan tetapi berpotensi untuk tidak selaras dengan Undang-Undang Kewarganegaraan.
Alternatif Kedua, perubahan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan dengan menerapkan kewarganegaraan ganda tidak terbatas. Dalam artian, semua WNI diperbolehkan untuk menganut dua  kewarganegaraan.  Hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  melakukan  perubahan  sejumlah  pasal dalam UU No.12/2006 tentang Kewarganegaraan RI. Akan tetapi, hal tersebut akan kontradiktif dengan politik hukum Indonesia yang memberikan supremasi terhadap kewarganegaraan tunggal. Tidak sepatutnya inkonstitusionalitas Pemilu menjadi argumentasi untuk mengubah politik hukum kewarganegaraan Indonesia.
Alternatif Ketiga, adalah dengan melakukan riset ataupun penyamaan persepsi terkait hukum Pemilu dan hukum Kewarganegaraan Indonesia dengan negara lainnya. Pemerintah Indonesia harus melakukan koordinasi dengan 44 negara yang menganut asas kewarganegaraan ganda. Koordinasi
tersebut dapat dilakukan dalam bentuk Memorandum of Understanding dengan negara-negara tersebut terkait pemberian data WNI yang berkeinginan untuk alih status kewarganegaraan.
Selain itu, Pemerintah perlu untuk melakukan riset secara mendalam terkait Undang- Undang Pemilu di seluruh negara di dunia. Hal ini perlu dilakukan untuk memetakan negara-negara manakah yang memberikan kesempatan bagi WNA untuk ikut terlibat dalam pemilihan. Kondisi tersebut perlu dilakukan sebagai upaya untuk memastikan tidak ada lagi kasus WNI yang hilang status kewarganegaraannya diakibatkan menggunakan hak pilihnya dalam proses ketatanegaraan di negara lain.

## P O T E N S I   P E L A N G G A R A N   P E L A K S A N A A N   P E M I L I H A N   U M U M D A L A M     P O L I T I K   H U K U M   K E WA R G A N E G A R A A N   I N D O N E S I A

## DAFTAR PUSTAKA
A. Buku Ibrahim,  Johni. Teori  Dan  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif .  Malang:  Bayumedia Publishing, 2007
B.  Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian Ananda, D. “Electoral Bonds: A Peril To Democracy and Transparent Elections in India.” Journal of Liberty and International Affairs 9, no. 1 (2023): 89–100. https://doi.org/10.47305/ JLIA2391090a .
Arniti, Ni Ketut. “Partisipasi  Politik Masyarakat Dalam Pemilihan  Umum Legislatif Di Kota Denpasar.” Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial 4, no. 2 (2020): 329. https://doi.org/10.38043/ jids.v4i2.2496
Bachtiar,  Farahdiba  Rahma.  “Pemilu  Indonesia:  Kiblat  Negara  Demokrasi  Dari  Berbagai Representasi.” Jurnal Politik Profetik 3, no. 1 (2014): 2014.
Gelora  Mahardika,  Ahmad.  “Politik  Hukum  Undang-Undang  Kewarganegaraan  Sebagai Optimalisasi Peran Negara Terhadap Sepakbola Di Indonesia.” Jurnal Hukum Respublica 21, no. 2 (2021): 1–11. https://doi.org/10.31849/respublica.v21i2.8302 .
Haxhiu,  Sadik,  and  Avni  H  Alidemaj.  “Representative  Democracy-Its  Meaning  and  Basic Principles JURIDICA.” Acta Universitatis Danubius 17, no. 2 (2021): 76.
Jati, Wasisto Raharjo. “Revitalisasi Voice Sebagai Hak Politik Warga Kota Di Indonesia: Suatu Kajian  Konseptual.” Jurnal  HAM 13,  no.  3  (2022):  429.  https://doi.org/10.30641/ ham.2022.13.429-444.
Karlan, Pamela. “Democracy and Disdain.” Harvard Law Review 126, no. 1 (2012): 57–78. Karundeng, Marlan. “Perilaku Politik Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Dalam Pemilihan  Presiden  Dan  Wakil  Presiden  Tahun  2014  Di  Kota  Manado  Kecamatan Wenang.” Politico: Journal Ilmu Politik 1, no. 7 (2015): 1–21.
Kerwin,  Donald,  Daniela  Alulema,  Michael  Nicholson,  and  Robert  Warren. Statelessness in  the  United  States:  A  Study  to  Estimate  and  Profile  the  US  Stateless Population . Journal  on  Migration  and  Human  Security .  Vol.  8,  2020.  https://doi. org/10.1177/2331502420907028.
Kimberley,  A.  Coles.  “Election  Day:  The  Construction  of  Democracy  through  Technique.” Cultural  Anthropology 19,  no.  4  (2004):  551–80.  https://doi.org/10.1525 / can.2004.19.4.551 .
Kurniawan, Muhamad Beni. “Penggunaan Diskresi Dalam Pemberian Status Kewarganegaraan Indonesia Terhadap Arcandra Tahar Ditinjau Dari Asas Pemerintahan Yang Baik.” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 18, no. 2 (2018): 149. https://doi.org/10.30641/dejure.2018. v18.149-162 .
Lihiru, Victoria Melkisedeck. “Exploring Suitable Electoral Systems for Promotion of Women’s Representation in Tanzania and Rwanda.” African Studies Quarterly 21, no. 3 (2022): 61–75.

## P O T E N S I   P E L A N G G A R A N   P E L A K S A N A A N   P E M I L I H A N   U M U M D A L A M     P O L I T I K   H U K U M   K E WA R G A N E G A R A A N   I N D O N E S I A
Lubbi, Muhammad Malikul. “Analisis Sistem Pemilihan Umum Noken Di Provinsi Papua Dalam Prinsip Demokrasi Dan Sistem Hukum Nasional.” Dharmasisya 1, no. July (2021): 1–15. Mahardika,  Ahmad  Gelora.  “Diskualifikasi  Calon  Kepala  Daerah  Terpilih  Serta Penyelesaiannya  Dalam  Sistem  Ketatanegaraan  Indonesia.” Electoral  Governance 3, no. 1 (2021): 51–69.
Midtbøen, Arnfinn H. “Dual Citizenship in an Era of Securitisation: The Case of Denmark .” Nordic Journal of Migration Research 9, no. 3 (2019): 293. https://doi.org/10.2478/ njmr-2019-0014 .
Pardede,  Marulak.  “Implikasi  Sistem  Pemilihan  Umum  Indonesia.” Jurnal  Rechtsvinding: Media  Pembinaan  Hukum  Nasional 3,  no.  1  (2014):  85.  https://doi.org/10.33331 / rechtsvinding.v3i1.58 .
Pawestri,  A.,  I.  Wahyuliana,  and  L.  D.  Nugroho.  “The  Restrictions  on  the  Beach  Tourism Destination Development as an Effort for Environmental Preservation.” IOP Conference Series:  Earth  and  Environmental  Science 1181,  no.  1  (2023):  1–7.  https://doi. org/10.1088/1755-1315/1181/1/012014 . Pérez-Curiel, Concha, Ricardo Domínguez-García, and Gloria Jiménez-Marín. “Public Sphere and Misinformation in the U.S. Election: Trump’s Audience and Populism Indicators in the COVID-19 Context.” Journalism and Media 2, no. 3 (2021): 335–50. https://doi . org/10.3390/journalmedia2030020 .
Ramadhan, Diastama Anggita. “The Limitation of Voting Rights for People with Permanent Mental  Disabilities  in  Indonesia:  A  Debate  between  Reasonable  and  Unreasonable Rights.” Cogent Social Sciences 7, no. 1 (2021): 1–14. https://doi.org/10.1080/23311 886.2021.1932032 .
Rung, Daile Lynn. “COVID-19 and Policy-Induced Inequalities: Exploring How Social and Economic Exclusions Impact ‘Temporary’ Migrant Men’s Health and Wellbeing in Aus - tralia.” International Journal of Environmental Research and Public Health 20, no. 13 (2023): 6193. https://doi.org/10.3390/ijerph20136193 .
Salim, Andi Agus, Rizaldy Anggriawan, and Mohammad Hazyar Arumbinang. “Dilemma of Dual Citizenship Issues in Indonesia: A Legal and Political Perspective.” Journal of Indo - nesian Legal Studies 7, no. 1 (2022): 101–54. https://doi.org/10.15294/jils.v7i1.53503 .
Suphanchaimat, Rapeepong, Phusit Prakongsai, Supon Limwattananon, and Anne Mills. “Impact of the Health Insurance Scheme for Stateless People on Inpatient Utilization in Kraburi Hospital, Thailand.” Risk Management and Healthcare Policy 9 (2016): 261–69. https://doi.org/10.2147/RMHP.S117173.

## C. Internet
Kellie J. Weir. “Safeguarding Democracy: Increasing Election Integrity Through Enhanced Voter Verification.” Security , no. June (2017): 1–55. https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ AD1046101.pdf.

## P O T E N S I   P E L A N G G A R A N   P E L A K S A N A A N   P E M I L I H A N   U M U M D A L A M     P O L I T I K   H U K U M   K E WA R G A N E G A R A A N   I N D O N E S I A

## BIODATA PENULIS
Ahmad Gelora Mahardika ,  menyelesaikan  pendidikan  sarjana  di  Ilmu  Politik  Universitas Gadjah Mada dan Magister Ilmu Hukum di Universitas Indonesia. Sempat mengenyam pendidikan non-formal  di  Ponpes  Al-Munawwir,  Krapyak  Yogyakarta  serta  pelatihan  non-degree  di  Case Western Reserve University, Ohio dalam program International Visitor Leadership Program dan Pertukaran di Universitas Per Stranieri di Perugia Italia. Saat ini menjadi Dosen di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.