## RE-EVALUASI PENDIRIAN BANK DIGITAL DI INDONESIA: PARADIGMA, KONSEP DAN REGULASI
Reka Dewantara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya email: rainerfhub@gmail.com
Hany Ayunda Mernisi Sitorus
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya email: hanyayunda24@gmail.com
disampaikan 21/12/2021 – di -review 28/02/2022 – diterima 18/12/2022 DOI: 10.25123/vej.v8i2.5433

## Abstract
The  Financial  Services  Authority,  anticipating  the  movement  towards  digital  (bank  5.0),  issued Regulation no. 12/POJK.03/2021 concerning Commercial Banks. However, its coverage is limited. It covers only rules on how to establish and manage digital branches of existing banks. Not yet available are special arrangements for the establishment of digital commercial banks or neo-banks. This paper discusses the possibility of establishing digital banks in Indonesia. By perusing the prevailing laws and regulations, and re-evaluate what exist, the author reached the conclusion that the Bank Law should be changed to accommodate this new trend. The prevailing OJK regulation apparently does not suffice as the legal basis for the establishment and operation of digital system of the Bank-Ied model, the Telco- Ied Model or the Hybrid Model, or neo-bank. In addition, adequate arrangements are needed regarding online dispute resolution, and imposition of sanctions.
Keywords: Digital Bank; Neo Bank; Financial Services Authority.

## Abstrak
Otoritas Jasa Keuangan, dalam rangka mengantisipasi pergerakan zaman menuju digital (bank 5.0), menerbitkan Peraturan no. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum. Namun regulasi itu menjangkau urusan penyediaan dan penyelenggaraan cabang digital untuk bank umum. Belum tersedia adalah pengaturan khusus pendirian bank umum digital atau neo-bank. Telaah dalam tulisan ini difokuskan pada peluang pendirian bank digital di Indonesia. Penelusuran hukum yang dilakukan menunjukkan perlunya  dilakukan  perubahan  pada  UU  Perbankan  ujuan  penelitian  dalam  artikel  ini  adalah melakukan  re-evaluasi  terhadap  penormaan  serta  status  bahwa  dapat  dikonstruksikan pengaturannya dengan melakukan perubahan pada UU Perbankan. Dengan kata lain, pengaturan oleh OJK yang ada tidaklah memadai sebagai landasan hukum maupun kerja dari penyelenggaraan sistem digital model Bank-Ied, Model Telco-Ied maupun Model Hybrid , atau neo bank. Selain itu juga diperlukan pengaturan memadai perihal online dispute resolution, hingga penjatuhan sanksi.
Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan; Bank Digital; Neo Bank

## Pendahuluan
Perkembangan  instrumen  keuangan  merupakan  penyesuaian  terhadap perkembangan lembaga keuangan termasuk bank untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi dan pembangunan di suatu negara 1 . Bank sebagai intermediasi keuangan 2 dalam menjalankan fungsinya menunjukkan karakteristik yang bersifat rawan atau high  risk baik  itu  kerawanan  likuiditas,  kerawanan  akibat  konsep leverage , kerawanan  terhadap  kepercayaan  masyarakat,  kerawanan  tingkat  bunga  hingga kerawanan  terhadap  penyelewengan  atau fraud 3 .  Disrupsi  di  bidang  teknologi mulai dari  penggunaan internet of things (selanjutnya disingkat IoT) melalui mobile phone , Personal Computer , laptop, maupun aplikasi yang memungkinkan para pihak saling terhubung dalam bentuk Business to Business maupun Business to Customer berjalan dengan cepat dan efisien sangat diperlukan oleh bank untuk melakukan manajemen hingga mitigasi terhadap resiko/kerawanan tersebut. Perkembangan teknologi  informasi  di  sektor  perbankan  juga  dibutuhkan  untuk  menarik  para unbanked people 4 sehingga dapat mendorong kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi terhadap akses finansial dan kemampuan literasi keuangan yang lebih baik untuk memenuhi inklusi keuangan 5 .
Perkembangan  sistem  perbankan  membutuhkan  proses  digitalisasi  yang mentransformasi sistem teknologi informasi dan komunikasi di bidang perbankan dengan mengutamakan kepentingan nasabah dalam bentuk efisiensi, kemudahan akses,  kecepatan,  kenyamanan,  dan  transparan  yang  bermaksud  untuk mendisrupsi  sistem  ekonomi  perbankan  tradisional 6 .  Bank  tidak  berdiri  sendiri
1 Neni  Sri  Imaniyati  &  Panji  Adam  Agus,  Pengantar  Hukum  Perbankan  Indonesia,  Refika Aditama, Bandung, 2016, hal. 1-2.
2 Menurut Bert Scholtens dan Dirk van Wensveen mengartikan intermediasi merupakan proses penciptaan nilai ( value creation ) yang didorong oleh resiko dan kegiatan pengelolaan resiko yang tercakup dalam risk management . Sedangkan Veithzal Rivai mengartikan sebagai proses pembelian surplus dana dari unit ekonomi untuk tujuan penyediaan dana bagi unit ekonomi lain.
3 Hendy  Herijanto,  Selamatkan  Perbankan!  Demi  Perekonomian  Indonesia,  Mizan  Publika, Jakarta, 2013, hal. 44-51.
4 Unbanked  people adalah  orang-orang  yang  masih  enggan  atau  belum  melakukan  transaksi dengan lembaga perbankan maupun lembaga keuangan. Padahal terkadang mereka memiliki potensi  untuk  menjadi  nasabah.  Kemampuan  literasi  keuangan  masyarakat  yang  masih rendah, terkadang juga menjadi salah satu faktor terbentuknya komunitas ini.
5 Inklusi keuangan memiliki makna bahwa kegiatan keuangan bisa diakses oleh siapapun tanpa terkecuali. Sehingga keuangan tidak lagi bersifat eksklusif.
6 Hal  ini  menurut  Davis  dalam  Widigdo  Sukarman,  2014,  Liberalisasi  Perbankan  Indonesia, KPG, Jakarta, hal 44-45,  menyebutkan bahwa “….. (a) disturbance in financial markets which entails unanticipated changes in prices and quantities in credit or asset markets, which lead to a danger of failure of financial firms, and which in turn threatens to spread so as to disrupt the
dalam penyediaan  layanan  produk  dan  jasa  keuangan  kepada  masyarakat  untuk menjalanakan fungsi intermediasi, namun banyak variasi dari pelaku industri jasa keuangan  yang  disebut  dengan  teknologi  finansial  (selanjutnya  disebut  tekfin) dalam  bentuk  perusahaan-perusahaan  rintisan  yang  menyebabkan  tingkat persaingan  semakin  tinggi,  khususnya  untuk  memperoleh  kepercayaan  dan perhatian  dari  nasabah.  Namun  pada  sisi  yang  lain,  perkembangan  kebutuhan masyarakat saat ini juga menunjukkan perubahan pola perilaku masyarakat dalam penggunaan layanan Jasa Keuangan.
Pergeseran  pendirian  perbankan  konvensional  menjadi  bank  digital diharapkan  mampu  meningkatkan  efektivitas  dan  efisiensi  dalam  proses  kerja, serta  meningkatkan  kualitas  layanan  bagi  nasabah  bank.  Melihat  pola  dan  gaya transaksi nasabah di era milenial ini mengharuskan tersedianya kemudahan dalam setiap layanan perbankan. Hadirnya segmen pasar baru dari generasi milenial yaitu nasabah yang lebih muda menjadi salah satu faktor industri perbankan harus siap untuk berubah dan beradaptasi. Adanya adopsi teknologi membuat bank mampu berjalan  lebih  efisien 7 .  Transformasi  digital  telah  mengubah  aktivitas  perbankan tanpa memerlukan kehadiran fisik di kantor cabang ( branchless banking ) sehingga aktivitas  menjadi  lebih  mudah  dan  efisien,  dengan  hanya  menggunakan  layanan digital,  mulai  layanan  sistem  pembayaran  hingga  layanan  kredit.  Dimana  bank berorientasi  pada  kebutuhan  nasabah  bukan  pada  perusahaan  perbankan  itu sendiri.
Dari  sisi  regulator,  Otoritas  Jasa  Keuangan  (selanjutnya  disingkat  OJK) sebagai  otoritas  mengantisipasi  pergerakan  zaman  menuju  digital  (Bank  5.0) dengan  menerbitkan  payung  hukum  sebagai  landasan  operasional  bank,  yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum (selanjutnya  disingkat  POJK  No.  12/POJK.03/2021)  yang  mendefinisikan  bank digital sebagai Bank Badan Hukum Indonesia yang menyediakan dan menjalankan
payment mechanism and capacity of the financial system to allocate capital ” sehingg a proses disrupsi juga sebagai upaya untuk mengantisipasi  risiko sistemik  perbankan yang  bersifat contangion effect .
7 I.G.N.  Alit  Asmara  Jaya, Branchless  Banking :  Bank  Tanpa  Kantor  Pada  Era  Digital,  Expose, Jakarta, hal. 92-93.
kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain Kantor Pusat  atau  menggunakan  kantor  fisik  terbatas 8 .  Apabila  penulis  menggunakan interepretasi  gramatikal  dapat  ditafsirkan  bahwa  regulasi  itu  baru  mengatur mengenai penyediaan dan penyelenggaraan cabang digital ( digital branch ) untuk bank umum dan belum mengatur secara spesifik mengenai pendirian bank umum yang  entitasnya  didirikan  secara  digital  dan  tidak  hanya  penyediaan  dan penyelenggaraan layanan dan produk digital, sistem perbankan ini dikenal dengan konsep neo bank.
Pendirian  bank  digital  dengan  konsep  neo  bank  merupakan  konsep pendirian bank sebagai suatu inovasi digital yang diharapkan mampu membawa peningkatan pada perekonomian dunia dan masa depan yang lebih baik disektor perbankan dengan memperhatikan efisiensi, dikarenakan konsep bank digital ini berbeda  dengan  bank  yang  sekedar  menyelenggarakan  layanan  digital  yang sebelumnya  sudah  ada  seperti  seperti SMS  Banking,  Mobile  Banking, maupun e- banking sebagaimana diatur pada Pasal 23 ayat (3) POJK No. 12/POJK.03/2021 9 . Mulai  pendirian  sebagai  badan  hukum  (berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) secara digital, penyelenggaraan melalui kantor digital  ( digital office ), dikelola menggunakan Artificial Intellegence hingga layanan produk digital seluruhnya diakses melalui apikasi tanpa aktivitas manual. Bank  digital  konsep  neo  bank  ini  juga  tidak  memerlukan  kantor  pusat  maupun cabang  secara  fisik  hal  ini  dapat  mendukung  perbankan  melakukan  pengelolaan dengan lebih efisien. 10
8 Yang dimaksud dengan “kantor fisik yang terbatas” adalah keberadaan kantor fisik baik dari sisi jumlah, jenis, dan/atau lokasi kantor sebagai pendukung dari kegiatan usaha Bank Digital.
9 Pasal  ini  mengatur  bahwa  “ bank  digital  melaksanakan  kegiatan  usaha  melalui  saluran elektronik  tanpa  kantor  fisik  selain  KP  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2),  atau  dapat menggunakan kantor fisik yang terbatas” sehingga belum ada pembedaan antara bank umum sebagai  bank  digital  dengan  bank  umum  sebagai  neo  bank  yang  sudah  dikenal  di  negara- negara common law.
10 Luky  Maulana  Firmansyah  dan  Aulia  Putri  Pandansari,  Dua  bank  digital  nasional  segera meluncur  ( online) https://lokadata.id/artikel/dua-bank-digital-nasional-segera-meluncur diakses pada 7 februari 2022.
Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor  12/POJK.03/2018  tentang Penyelenggaraan  Layanan  Perbankan  Digital  oleh  Bank  Umum  (selanjutnya disingkat  POJK  No.  12/POJK.03/2018),  Inovasi  teknologi  perbankan  menjadi landasan  hukum  pembentukan Core  Banking System (selanjutnya  disingkat  CBS) sebagai salah satu upaya bank untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan memudahkan  akses  oleh  nasabah  melalui  sistem  perbankan. CBS sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) POJK No. 12/POJK.03/2018 mengatur bahwa aplikasi bank  untuk  memproses  transaksi  layanan  perbankan  mencakup  fungsi intermediasi nasabah, simpanan, pinjaman, akuntansi, dan pelaporan.
Fraud didalam layanan elektronik baik bank digital maupun neo bank ini, yang  dapat  merugikan  pengguna  atau  nasabah  dan/atau  debitur  dikarenakan masih  ada  ketidak  lengkapan  norma  ( uncomplete  of  norm )  mengenai  pendirian, operasional  hingga  layanan  neo  bank  yang  ada  di  Indonesia.    Besarnya kemungkinan  terjadinya fraud tentu  menjadi  kekhawatiran  bagi  para  pengguna sehingga  perlu  adanya  pengaturan  terkait  Perlindungan  terhadap  nasabah  yang layanan elektronik Bank digital maupun neo bank ini dengan mengatur secara jelas perbedaan  diantara  kedua  jenis  bank  ini.  Dengan  adanya  regulasi  mengenai  neo bank akan menjamin perlindungan nasabah dan/atau debitur maupun mendukung tugas pengaturan dan pengawasan oleh OJK dan/atau Bank Indonesia (selanjutnya disingkat BI) sebagai otoritas lembaga perbankan.
Pengawasan  terhadap  kegiatan  perbankan  pada  layanan  elektronik  Bank Digital dan Neo Bank yang dilakukan oleh OJK sangat diperlukan untuk mengetahui apakah  terjadi  penyimpangan,  pelanggaran,  ataupun  kesalahan  dalam  sistem perbankan  yang  dapat  menyebabkan fraud bagi  stabilitas  moneter  dan menurunkan  kepercayaan  masyarakat.  Setiap  bank  wajib  memelihara  tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas , dan aspek lain yang berhubungan dengan  usaha  bank,  dan  wajib  melakukan  kegiatan  usaha  sesuai  dengan  prinsip
kehati-hatian. 11 Tingkat  kesehatan  bank  akan  mempengaruhi  sistem  keuangan, pertumbuhan  perekonomian  nasional,  serta  kepercayaan  masyarakat.  Selain  itu, apabila  pengaturan  terkait  status  hukum  pendirian  bank  digital  menggunakan konsep  neo  bank  tidak  diatur  maka  akan  mengakibatkan  akibat  yuridis  seperti penyelundupan hukum oleh bank-bank kecil yang ingin menjadi neo bank untuk menyelamatkan bisnisnya maupun akuisisi yang tidak terkontrol oleh bank-bank besar  buat memenangkan persaingan pada bidang intermediasi keuangan ini.
Penelitian  dalam  artikel  ini  menggunakan  pendekatan  yuridis-normatif dengan  Pendekatan  Perundang-undangan (statute  approach) dan  Pendekatan Analisis (Analytical approach) untuk melakukan re-evaluasi terhadap penormaan dan  status  hukum  pendirian  bank  digital  dan  neo  bank  yang  beroperasi  di Indonesia. Peneliti akan menggunakan teknik analisis interpretasi baik gramatikal, sistematis dan teleologis sebagai luaran penelitian yang diharapkan.

## Pembahasan

## Paradigma dan Regulasi Dalam Pengaturan Bank Digital di Indonesia
Peran  teknologi  informasi  dalam  perkembangan  layanan  perbankan  di bidang  keuangan,  menjadi  aspek  penting  dalam  perkembangan CBS .  Hal  ini ditunjukkan  dengan  semakin  tingginya  penggunaan  perangkat mobile  phone dan perangkat Personal  Computer sebagai  media  dalam  transaksi  keuangan  oleh perbankan. Hal tersebut juga didukung dengan meningkatnya penggunaan jaringan internet  yang  diikuti  dengan  perluasan  pembangunan  infrastruktur  jaringan internet di Indonesia. Penggunaan Teknologi Informasi tersebut dapat dilakukan oleh  bank  baik  dengan  pengembangan  infrastruktur  pendukung  secara  mandiri maupun melalui kerja sama dengan mitra bank sebagai pihak ketiga.  Belum lagi berkembangnya  penggunaan Artificial  Intellegency (selanjutnya  disingkat  AI) dalam pemberian layanan kepada nasabah bank. Teknologi AI yang mendisrupsi bisa meningkatkan kemampuan bank untuk mencapai empat hasil utama, yaitu laba lebih tinggi, sesuai skala personalisasi, omnichannel , dan siklus inovasi yang cepat.
11 Pasal  2  Ayat  1  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  25  Tahun  1999  Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank.
Bank yang gagal menjadikan AI sebagai pusat strategi inti mereka dan operasi yang disebut  sebagai “ AI-first ” akan  berisiko  dikalahkan  oleh  persaingan  dan ditinggalkan oleh pelanggan mereka 12 .
Perkembangan teknologi di bidang keuangan saat ini juga terus melakukan disrupsi serta inovasi menjadi persiapan buat menghadapi tantangan transformasi bank  5.0.  Perkembangan  tersebut  menuntut  industri  keuangan  termasuk  bank untuk segera melakukan adaptasi terhadap perubahan yang ada, terutama dengan munculnya persaingan oleh tekfin. Perkembangan teknologi pada bidang keuangan memberikan  kemudahan  bagi  setiap  pengguna  pada  hal  ini  nasabah  termasuk unbanked people untuk mengakses literasi keuangan, karena pada prinsipnya setiap nasabah  menginginkan  kemudahan  dalam  melakukan  transaksi  keuangan khususnya  pada  proses  usaha.  untuk  memanfaatkan  momentum  perkembangan teknologi  informasi  pada  bidang  keuangan  tersebut  maka  dikembangkan  sistem baru  dalam bidang perbankan  yaitu  mulai  diperkenalkannya  bank  digital  hingga model  neo  bank 13 .  OJK  menjadi  otoritas  pengawas  lembaga  perbankan  dimana menurut  interpretasi  penulis  dengan  memaknai  pengaturan  dalam  POJK  yang mengatur  bahwa  layanan  perbankan  digital  adalah  layanan  atau  kegiatan perbankan  menggunakan  sarana  elektronik  atau  digital  milik  Bank,  dan/atau melalui media digital milik calon nasabah atau nasabah Bank, yang dilakukan secara mandiri.
Perbankan  sebagai  industri  jasa  keuangan  di  Indonesia,  merupakan industri  yang  memegang  peranan  penting  dalam  kegiatan  perekonomian. 14 Perbankan juga memiliki peranan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat dengan menunjang pelaksanaan   pembangunan   nasional. 15 Banyaknya   variasi layanan yang ditawarkan oleh bank yang berbeda menyebabkan tingkat persaingan
12 Mc Kinsey & Company, Working Paper : Building the AI Bank of  The Future, Global Banking Practice , May 2021, diakses tgl 11 November 2021.
13 Cokorda Gede Swetasoma, Proyeksi Pengaturan Neo Bank Dalam Masa Depan Perbankan Di Indonesia, Yustitia, Vol. 16 No. 1 Mei 2022.
14 Cvijovic,  J.,  Stankovic,  M.  K.,  &  Relljic,  M, “ Customer  Relationship  Management  In  Banking Industry: Modern Approach ”. Industrija Journal, Vol. 45, No.3, 2017, hlm 151 -165.
15 Chosyali, A., & Sartono, T. “Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah”. Jurnal Law R eform, Vol.15 No.1, 2019, hlm 98-112.
menjadi  tinggi,  khususnya  untuk  memperoleh  kepercayaan  dari  nasabah.  Disisi lain, perkembangan Teknologi Informasi juga menunjukan perubahan pola prilaku masyarakat  dalam  menggunakan  layanan  yang  disediakan  oleh  bank,  meski terkadang  menjadi  pemicu  masyarakat  lebih  konsumtif.  Bagi  bank,  digitalisasi bukanlah sebuah pilihan tetapi sudah menjadi keharusan seiring dengan tuntutan perkembangan  permintaan  dari  masyarakat  sebagai  nasabah  melalui  tingginya harapan  nasabah  terkait  kecepatan,  kemudahan,  fleksibilitas,  kenyamanan  dan tersedianya  layanan  bank  selama  7x24  jam  yang  mengharuskan  beberapa perbankan  di  Indonesia  melakukan  transformasi  layanan  berbasis  digital  mulai dari  sistem Automatic  Teller  Machine (ATM)  hingga mobile  banking atau penggunaan Electronic Data Capture (EDC) hingga Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS) yang sudah dikembangkan oleh BI maupun OJK. 16
Perbedaan  mendasar  antara  bank  dengan  layanan  digital  dan  bank konvensional dengan bank digital secara murni, menurut Pasal 1 angka 1 Undang- Undang  No  10  Tahun  1998  tentang  perbankan  bahwa  Bank  Konvensional  sama pengertiannya dengan Bank umum yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat  dalam  bentuk  simpanan  dan  menyalurkannya  kepada  masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf  hidup  rakyat  banyak. 17 Bank  dengan  layanan  digital  merupakan  bank konvensional  secara  umum  yang  memiliki  kantor  pusat  dan  kantor  cabang  yang memberikan  pelayanan  kegitan  perbankan  secara  digital  yang  memungkinkan nasabah  melakukan  kegiatan  perbankan  secara  mandiri  melalui  aplikasi  namun masih  terdapat  aktivitas  manual  sedangkan  bank  digital  merupakan  bank  yang melakukan  segala  kegiatan  perbankan  melalui  jaringan  digital  tanpa  memiliki kantor  cabang  dan  segala  bentuk  kegiatan  dan  aktivitas  perbankan  sepenuhnya ditangani  oleh  sistem  elektronik.  Di  Indonesia  sendiri  terdapat  beberapa  bank digital yang beroperasi aktif seperti Jenius yang dicetuskan oleh PT Bank BTPN Tbk pada  11  agustus  2016,  TymeDigital  oleh  Bank  Commonwealth  dan  Wokee  oleh
16 Marlina, A., & Bimo, W.A. “Digitalisasasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Bank”. Jurnal Ilmiah Inovator, Edisi Maret, 2018, hlm 14 -34.
Bank Bukopin yang muncul pada tahun 2017,  Nyala oleh OCBC NISP dan TMRW oleh UOB Indonesia yang muncul pada tahun 2020. 18
Dalam  praktik  bank  digital,  industri  perbankan  telah  melibatkan  berbagai penyedia  jasa  telekomunikasi  guna  menjangkau  pelayanan  kegiatan  perbankan digital,  hal  ini  juga  bisa  diterapkan  melalui  sinergi  antara  perbankan  dengan perusahaan telekomunikasi sebagai solusi Layanan keuangan Digital (selanjutnya disingkat LKD) mobile based. LKD diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2014 yang  kemudian  dilakukan  perubahan  kedua  terkait  Peraturan  Bank  Indonesia Nomor  11/12/PBI/2009  tentang  uang  elektronik  dengan  diundangkannya peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik. 19 LKD merupakan  kegiatan  layanan  jasa  sistem  pembayaran  dan  keuangan  yang dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile maupun berbasis web dalam rangka keuangan inklusif. 20
OJK juga menerbitkan regulasi yang digunakan sebagai payung hukum bagi aktivitas bank digital dalam POJK yang mengatur mengenai permohonan pengajuan pendirian  Bank  Digital  harus  memuat  rencana  penerbitan  Layanan  Perbankan Elektronik dalam Rencana Bisnis Bank, kemudian Bank Digital harus mendapatkan persetujuan  dari  Otoritas  Jasa  Keuangan  sebelum  menyelenggarakan operasionalnya.  Bank  digital  juga  wajib  mendapatkan  persetujuan  OJK  dengan mengajukan permohonan persetujuan Layanan Perbankan Elektronik kepada OJK, Permohonan persetujuan Layanan Perbankan Elektronik harus dilengkapi dengan dokumen  berupa  bukti  kesiapan  untuk  menyelenggarakan  Layanan  Perbankan Elektronik yang paling sedikit memuat: 21 (1) struktur organisasi yg mendukung
18 Tirta Citradi, CNBC Indonesia, Persaingan Bank Digital di RI makin seru, siapa jadi jawara, https://www.cnbcindonesia.com/market/20210203022555-17-220598/persaingan-bank- digital-di-ri-makin-seru-siapa-jadi-jawara (online) diakses pada19 maret 2020.
19 Parahita  Nugrahastuti,  Kedudukan  dan  Tanggung  Jawab  Agen  Dalam  Pengaturan  Layanan Keuangan  Digital,  Fakultas  Hukum  Universitas  Islam  Indonesia,  Yogyakarta,  2017,  hlm  86 (tidak dipublikasikan).
20 Pasal 1 angka 15 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik
21 Pasal 5  Peraturan  Otoritas  Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2018  Tentang  Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum
termasuk supervisi berasal pihak manajemen; (2) kebijakan, sistem, mekanisme, serta  kewenangan  pada  penerbitan  produk  Layanan  Perbankan  digital;  (3) kesiapan  infrastruktur  Teknologi  untuk  mendukung  produk  Layanan  Perbankan digital;  (4)  analisis  serta  identifikasi  risiko  yang  melekat  di  produk  Layanan Perbankan  digital;  (5)  kesiapan  penerapan  manajemen  risiko  khususnya pengendalian  pengamanan  ( security  control )  untuk  memastikan  terpenuhinya prinsip kerahasiaan ( confidentiality ), integritas ( integrity ), keaslian ( authentication ),  tidak  bisa  diingkari  ( nonrepudiation ),  serta  ketersediaan ( availability );  (6)  analisis  aspek  aturan;    (7)  sistem  informasi  akuntansi;dan  (8) program perlindungan dan  edukasi nasabah;
Dalam POJK ini, bank digital juga diminta untuk melaporkan hasil analisis bisnis  terkait  proyeksi  produk  Layanan  Perbankan  berbentuk  digital  yang diterbitkan  pada  periode  1  (satu)  tahun  mendatang.  Penyampaian  permohonan persetujuan OJK wajib  dilengkapi oleh bank digital yang berdasarkan pada hasil pengecekan oleh pihak independen untuk memberikan pendapat atas karakteristik produk  serta  pengamanan  sistem  Teknologi  Data  terkait  produk  dan  kepatuhan terhadap  peraturan  perundang-  undangan  di  Indonesia,  dan/ataupun  perangkat lunak  maupun  baku  yang  berlaku  secara  nasional  ataupun  internasional. Penyelenggaraan Teknologi informasi dengan menggunakan aktivitas layanan yang diselenggarakan bank digital melalui pihak penyedia jasa Teknologi Data sebagai pihak ketiga, juga wajib memenuhi pelaksanaan manajemen resiko pada teknologi informasi Bank. 22
Dalam penjelasan POJK pada Pasal 18 ayat (1) POJK No. 12/POJK.03/2021 terkait frasa " secara digital " dimaknai sebagai model bisnis bank Berbadan Hukum Indonesia  (selanjutnya  disingkat  BHI)  yang  menyediakan  dan  menjalankan kegiatan  usaha  utamanya  melalui  saluran  elektronik  serta  dengan  keberadaan kantor fisik yang terbatas (minimal) atau tanpa kantor fisik. Sedangkan pada Pasal 2 disebutkan pula bahwa Bank BHI yang menjalankan kegiatan usaha secara digital wajib  memiliki  setidak-tidaknya  1  (satu)  kantor  yang  berfungsi  sebagai  kantor
pusat  sehingga  bank  Digital  yang  akan  direstui  OJK  beroperasi  tanpa  kantor cabang. 23 Hal ini menurut penulis, OJK memaknai bank digital seperti pengertian operasional branchless banking belum mewadahi bank digital dengan konsep neo bank.
Pada  intinya  kalau  mendasarkan  pada  POJK  tersebut,  rencana  bisnis  dan operasional bank digital berbeda dengan kegiatan usaha bank secara konvensional yang didirikan di Indonesia, dimana banyak persamaan antara bentuk perbankan yg  dijalankan  oleh  Bank  Digital  serta  Bank  konvensional,  bahkan  secara  produk Bank  digital  mempunyai  produk-produk  yang  sama  seperti  Bank  konvensional, mulai dari pembukaan rekening sampai transaksi-transaksi lain yang dimiliki Bank konvensional juga dimiliki oleh Bank digital sedangkan letak perbedaannya hanya pada contoh operasional layanan perbankannya dan manajemen resiko terhadap digitalisasi.  Hasil  penelitian  Rajeshwari 24 juga  menunjukkan  bahwa  bank  digital seperti  bank  lain,  tetapi  satu-satunya  perbedaan  adalah  layanan  yang  diberikan mulai  permohonan  hingga  penutupan  transaksi  keseluruhan  diberikan  layanan secara digital. Sementara itu beberapa bank  konvensional telah memulai platform neo  banking mereka  sendiri,  beberapa  di  antaranya  telah  berkolaborasi  dengan startup yang memiliki lisensi dari bank untuk meluncurkan startup digital tersebut. Neo  bank  adalah mobile  banking yang  bertransformasi  dari  perbankan konvensional  dan  bank  digital.  Hal  ini  juga  didukung  oleh  Nilesh  Jaiswal 25 yang menjelaskan struktur neo bank bahwa “ Neo Bank is a complete online bank without any  physical  locations  that  uses  cutting  edge  infrastructure  and  AI  to  deliver  a seamless  banking  services  to  its  customers.  Neo  bank  is  built  on  APIs  (Application Programming Interface) which bridge the gap between a bank's backend operations and front-end experiences supplied by the bank or third-party vendors. This enables
23 Tahir  Saleh,  Bank  Digital  Bakal  Diatur  OJK,  Boleh  Tanpa  Kantor  cabang  Fisik https://www.cnbcindonesia.com/market/20210107122532-17-214149/wah-bank-digital- bakal-iatur-ojk-boleh-tanpa-kacab-fisik diakses 23 februari 2022.
24 Rajeshwari M. Shettar , Neo Bank: A New Landscape , Journal of Xi'an University of Architecture & Technology, Volume XII, Issue III, 2020.
25
Nilesh Jaiswala, Comprehensive Study of Neo Banks Model and Consumer  Perceptions  in  India ,  International  Journal  of  Innovative  Science  and  Research Technology, Volume 7, Issue 4, April – 2022, p. 830.
banks to test new technologies, such as Block Chain, at a minimal cost and implement new  business  models.  APIs  also  assist  banks  in  future-proofing  their  systems  by separating the front-end and back-end ” 26 .
Neobank  jika  diposisikan  sebagai  sebuah  tekfin  dapat  dimaknai “ as organizations  of  all  kinds,  including  big  techs,  software  solution  providers,  and logistics and distribution companies, are offering financial services that are deeply embedded in their core ” 27 . Neo bank dan bank digital dapat diselenggarakan dengan model  sebagai  berikut:  (1) Model  Bank-Ied,  dimana  bank  sebagai penyelenggara atau provider layanan branchless banking yang bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi yang menyediakan akses ke platform system telekomunikasi; (2) Model  Telco-Ied,  dimana  perusahaan  telekomunikasi  sebagai  penyelenggara  dan bank tetap diperlukan sebagai sarana rekening tampungan dana nasabah. Produk dikembangkan perusahaan sementara branding dan agen sepenuhnya dimiliki dan dikelola  perusahaan  telekomunikasi;  dan  (3)  Model  Hybrid,  dimana  merupakan kombinasi dari dua model diatas dengan mengkombinasikan keunggulan bank dan perusahaan  telekomunikasi  sehingga  menghasilkan  sinergi  dalam  mencapai tujuan 28 .
Aktivitas  elektronik  di  Bank  Digital  maupun  Neo  Bank  bisa  menjadi tantangan baru munculnya berbagai tindak kriminal di bidang perbankan berbasis siber ( cyber crime ) dimana munculnya pihak-pihak yang berusaha mengeksploitasi kelemahan  sistem  serta  kelemahan  pengguna  terhadap  sistem  perbankan  yang disebut Fraud . Fraud ataupun kecurangan ialah penipuan yg terpola yang dilakukan sang  seseorang  ataupun  sekelompok  orang  sebagai  akibatnya  memunculkan
26 Terjemahan bebasnya bahwa Neo Bank adalah bank online lengkap tanpa lokasi fisik yang menggunakan infrastruktur mutakhir dan AI untuk memberikan layanan perbankan tanpa batas  kepada  pelanggannya.  Neo  bank  dibangun  di  atas  API  ( Application  Programming Interface )  yang  menjembatani  kesenjangan  antara  operasi  backend  bank  dan  pengalaman front-end yang disediakan oleh bank atau vendor pihak ketiga. Ini memungkinkan bank untuk menguji teknologi baru, seperti Block Chain dengan biaya minimal dan menerapkan model bisnis  baru.  API  juga  membantu  bank  dalam  membuktikan  sistem  mereka  di  masa  depan dengan memisahkan front-end dan back-end
27 Aranca, Neobanks: The Future of Banking, special report , https://www.aranca.com/assets/docs/Neobanks_Nishima%20Arora%20FINAL.pdf, diakses tgl 11 November 2022.
28 I.G.N. Alit Asmara Jaya, Supra No 5, hlm 40-47.
kerugian  yang  tanpa  disadari  sang  pihak  yang  dirugikan  tadi  serta  membagikan laba  buat  pelaku  kecurangan. 29 Perlindungan  terhadap  debitur  yang  mengalami kerugian akibat fraud pada layanan elektronik bank digital merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum diatur secara baik. 30
Kedudukan  hukum  nasabah  baik  deposan  maupun  debitur  berada  pada posisi  yang  kurang  diuntungkan  bila  terjadi  kasus-kasus  sengketa  antara  bank digital ketika berhadapan dengan nasabahnya, sebagai akibatnya debitur dirugikan apalagi  terhadap  Bank  Digital  yang  transaksinya  berbentuk  kriptografi  atau menggunakan  AI  sebagai  agen  bank  digital  yang  dimiliki  oleh  merchant  sebagai pihak ketiga. Selain konsep neo bank, dalam hal layanan digital juga masih terdapat perdebatan mengenai AI menjadi subyek hukum maupun obyek transaksi dalam bentuk kriptografi sebagai obyek hukum atau benda. Kesulitan dalam hal verifikasi serta penggunaan regulasi di bidang perbankan masih menyudutkan debitur dalam menuntut pertanggung jawaban atas kerugian yang dialaminya. Untuk itu Konsep Neo Bank apabila dituangkan pada sebuah peraturan perundang-undangan, perlu memperhatikan aspek formil dan materiil suatu peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kejelasan maksud serta pencapaian tujuan menggunakan permanen memperhatikan asas-asas peraturan perundang-undangan yg baik tanpa melupakan  ratio  legis  dalam  pengundangannya  sehingga  dapat  memberikan perlindungan hukum bagi nasabah atau pengguna layanan bank digital maupun neo bank.

## Re-evaluasi  Pengaturan  Mengenai  Bank  Digital  dan  Neo  Bank  dengan Pendekatan Perbandingan Hukum
Kehadiran  konsep  bank  digital  hingga  neo  bank  yang  terintegrasi  dengan teknologi pada sistem keuangan akan membawa atmosfir persaingan antar bank untuk memberikan penawaran-penawaran produk layanan bank agar bisa bersaing
29 Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik diIndonesia (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi  Era  Digital  Bisnis e-Commerce di  Indonesia),  Penerbit  Nusa  Media,  Bandung, 2017 hlm. 18.
30 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta  2000,  hlm  130.  Meskipun  saat  ini  sudah  ada  pengaturan  dalam  Permenkominfo namun belum bersifat lex specialis .
untuk  mendapatkan  pengguna  lebih  banyak,  termasuk  dalam  hal  persaingan layanan  oleh  tekfin.  Selain  itu  berbagai  fitur  yang  ditawarkan  bank  digital  juga didesain agar menarik minat bagi masyarakat seperti adanya bunga yang dihitung per hari, tidak adanya biaya adiministrasi tiap bulan maupun untuk biaya transaksi seperti transfer dan pembayaran secara efisien dan praktis sebagaimana dikemukakan oleh Bank For International Settlement bahwa tujuan digitalisasi layanan keuangan adalah “…… mainly to help overcome the lack of trust between buyers and sellers on e-commerce platforms ” 31 .
Perkembangan  keuangan  digital  di  Tiongkok  muncul  pada  pertengahan dekade  terakhir  yang  didukung  oleh  inovasi  teknologi,  peningkatan  penggunaan perangkat  digital  dan  perilaku  konsumen  masyarakat,  terutama  dukungan  oleh pemerintah  Tiongkok  dengan  tujuan  meningkatkan  inklusi  keuangan  melalui keuangan digital. 32 Walaupun Tiongkok terlambat dalam merespon pertumbuhan jasa keuangan ( Digital Financial Services selanjutnya disingkat DFS) serta tekfin dibanding dengan negara lain, tetapi dalam 5 (lima) tahun terakhir Tiongkok sudah berganti jadi salah satu pusat DFS serta tekfin di dunia. Salah satu aspek pendukung adalah  adanya  kebijakan  Pemerintah  Tiongkok  untuk  meningkatkan  inklusi keuangan  ( financial  inclusion )  melalui  digital  keuangan  ( digital  finance )  guna menunjang  pertumbuhan  serta  mendesak  inovasi  yang  lebih  besar.  Signifikansi keuangan  digital  guna  menggapai  inklusi  keuangan  secara  optimal  secara  tegas didukung oleh Pemerintah Tiongkok. 33
Pengaturan  keuangan  digital  Pemerintah  Tiongkok  menggunakan pendekatan  yang  berbeda  dengan  negara  Asia  lainnya,  seperti  Hong  Kong  serta Singapore  yang  tidak  mengendalikan  secara  khusus  kegiatan  bisnis  keuangan digitalnya.  Pemerintah  Tiongkok,  di  samping  mendukung  serta  mempromosikan pertumbuhan  keuangan  digital,  juga  membuat regulatory  framework untuk mengawasi kegiatan DFS guna terbentuknya persaingan usaha yang sehat di bidang
31 Dalam Cokorda Gede Swetasoma, Supra No 13, hlm. 96.
32 Zhou Weihuan Dauglas W. Armer & Ross P. Buckley, ‘ Regulation of Digital Financial Services in China: Last Mover Advantage’ , Tsinghua China Law Review, Vol. 8 nomor 1, 2015.
33 Dauglas  W.  Arner  &  Janos  Barberis, ‘FinTech  in  China:  from  the  Shadows’,  The  Journal  of Financial Perspectives: FinTech , EY Global Financial Service Institute, Winter 2015, Vol. 3 (3).
digitalisasi  layanan  keuangan.  Pendekatan  ini  dilakukan  agar  terciptanya penyeimbang  antara  kebutuhan  terhadap  inovasi,  perkembangan  ekonomi  serta tercapainya stabilitas keuangan. 34
Otoritas  perbankan  di  Tiongkok  sudah  memberlakukan  beberapa  jenis peraturan di bidang keuangan digital, seperti internet payment serta third- party payment services . 35 Salah satu bentuk regulasinya adalah “The Banking Act of The Republic of China” yang mengatur tentang perbankan dan sistem keuangan negara, serta “The  Act  Governing  Electronic  Payment  Institution” Tahun  2015  yang mengatur  tentang  Lembaga  pembayaran  elektronik  di  Tiongkok.    Pada “The  Act Governing  Electronic  Payment  Institution” mengatur  bahwa  yang  dapat menjalankan bisnis layanan elektronik adalah Lembaga yang sudah mendapatkan izin oleh otoritas yang berwenang atas penerimaan dan pembayaran yang diproses oleh industri tertentu 36 yang salah satunya adalah dalam bentuk bank digital.
Pengaturan  terkait  bank  digital  dan  pembiayaan  layanan  elektronik  di Tiongkok  yang  dapat  dijadikan  sebagai best  practices oleh  Indonesia  adalah pengaturan-pengaturan mengenai persyaratan pendirian dan operasional layanan digital, berikut beberapa pengaturan yang dapat dijadikan blueprint oleh Indonesia, yaitu:
(1) Pengaturan Mengenai Modal Bank Digital dengan Konsep Neo Bank Pendirian Bank digital harus memiliki modal disetor minimum  $ 500 juta,
atau $ 100 juta dan wajib menjalankan bisnis berdasarkan ketentuan pada “The Act Governing Electronic Payment Institution” tahun 2015. 37 Apabila bank digital tidak dapat  memenuhi  modal  minimum  tersebut  otoritas  yang  berwenang  akan memberikan jangka waktu tertentu untuk penambahan modal minimum tersebut dan memerintahkan penutupan apabila tidak dapat memenuhi penambahan modal minimum. Di Indonesia berdasarkan POJK No. 12/POJK.03/2021 mengatur bahwa setoran  modal  pada  saat  permohonan  untuk  memperoleh  persetujuan  prinsip
34 Id.
35 Id.
36 Pasal 2 The Act Governing Electronic Payment Institution
37 Pasal 7 The Act Governing Electronic Payment Institution
pendirian Bank BHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i dapat dipenuhi paling sedikit 30% (tiga puluh persen). Bahkan sudah diatur mengenai kewajiban pembentukan capital conservation buffer sesuai dengan POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan POJK mengenai kewajiban penyediaan  modal  minimum  bank  umum  syariah.  Perbedaan  pengaturan  terkait modal minimum di Indonesia belum diatur dalam aturan yang lebih tinggi setingkat undang-undang yang yang disebut sebagai Act untuk lebih memberikan kepastian hukum  dan  pengaturan  jumlah  minimum  modal  disetor  dimana  di  Tiongkok disebutkan minimal $ 500 juta untuk menjaga kesehatan bank berdasarkan prinsip kehati-hatian sedangkan pada Penjelasan Pasal 12 POJK disebutkan modal disetor paling sedikit sebesar sepuluh triliun rupiah.

## (2) Pengaturan Mengenai Pembatasan transaksi
Otoritas yang berwenang membatasi jumlah transaksi yang dilakukan Bank digital  dan  terkait  jumlah  batas  akan  ditentukan  oleh  otoritas  yang  berwenang dengan  berkonsultasi  terlebih  dahulu  dengan  Bank  Sentral. 38 ketentuan  ini dilakukan guna menghindari terjadinya ketidak seimbangan modal minimum yang sudah disyaratkan oleh otoritas berwenang dan menjaga stabilitas moneter.  Pada POJK diatur mengenai kewenangan pembatasan oleh OJK sebagai otoritas dimana pembatasan dilakukan berdasarkan hasil penilaian posisi terakhir oleh pengawas, dimana Bank digital memiliki modal inti paling sedikit memenuhi kriteria sebagai Bank  Umum  Berdasarkan  Kegiatan  Usaha  (BUKU)  2.  Bank  digital  juga  wajib memiliki  modal  inti  sesuai  dengan  persyaratan  pemenuhan  kewajiban  Alokasi Modal  Inti  (AMI)  untuk  penyelenggaraan/pembukaan  jenis digital  branch sesuai dengan  ketentuan  mengenai  Kegiatan  Usaha  dan  Jaringan  Kantor  Berdasarkan Modal Inti Bank.

## (3) Pengaturan Mengenai Otoritas Bank Digital
Otoritas  yang  berwenang  merupakan  Lembaga  yang  dibentuk  negara sebagai  Komisi  Pengawas  Keuangan  (di  Indonesia  adalah  OJK). 39 lembaga  ini bertugas  melakukan  pengawasan  serta  pengaturan  terkait  keuangan  baik  secara perbankan maupun sistem keuangan negara. ketentuan-ketentuan Lain
Lembaga  pembayaran  elektronik  atau  Bank  digital  tidak  boleh  menarik maupun menginstruksikan bank tempat dia membuka rekening simpanan untuk menarik dana yang diterima dari nasabah kecuali dalam hal keadaan berikut: 40
a. Transfer dana sesuai dengan instruksi pembayaran nasabah;
b. Nasabah menarik dana dari akun pembayaran elektroniknya;
c. Memanfaatkan dana yang diterima dari nasabah yang disetujui oleh     otoritas berwenang.
Ketentuan lainnya adalah Bank Digital wajib memiliki prosedur pembuktian identitas nasabah untuk memverifikasi identitas nasabah waktu mereka mendaftar serta menyimpan info yang diperoleh dalam proses identifikasi nasabah. syarat itu berlaku  pada  saat  nasabah  mengganti  info  identitasnya.  Jangka  waktu penyimpanan  bagi  informasi  yang  diperoleh  dalam  proses  identifikasi  nasabah paling tidak lima tahun sesudah penghentian ataupun penutupan akun pembayaran elektronik  nasabah  di  Bank  digital.  Peraturan  ini  mengendalikan  metode pembuatan  serta  proses  mekanisme  pembuktian  bukti  diri  pengguna  (rahasia bank),  ruang lingkup  informasi  yang  hendak diperoleh  dalam proses  identifikasi nasabah,  serta  hal-  hal  terkait  yg  lain  wajib    memperoleh  persetujuan/izin  dari otoritas  yang  berwenang.  Otoritas  yg  berwenang  menetapkan  prosedur  guna menanyakan,  mencocokkan,  mengautentikasi,  ataupun  memverifikasi  data identitas  guna  memfasilitasi  verifikasi  bukti  diri  pengguna    Bank  digital. 41 Ketentuan yang mengendalikan manajemen layanan elektronik, pembedahan dari lembaga  pembayaran  elektronik,  manajemen  naasabah,  metode  untuk  pengguna yang  berisi  instruksi  pembayaran,  outlet  bisnis,  pembedahan outsourcing ,
39 Pasal 19 “The Banking Act of The Republic of China”
40 Pasal 21 “ The Act Governing Electronic Payment Institution” tahun 2015
41 Pasal 24 “The Act Governing Electronic Payment Institution” tahun 2015
pembatasan  investasi,  persetujuan  bisnis  dan  pembedahan  keuangan  yang signifikan, pelaporan serta hal-hal kepatuhan yang lain wajib diatur dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang dengan pertimbangan Bank Sentral. 42
Berdasarkan perbandingan pengaturan dalam regulasi Tiongkok mengenai layanan dan bank digital, terdapat persamaan dalam hal dibutuhkannya perizinan dari otoritas perbankan dalam hal ini OJK atau Komisi Keuangan di Tiongkok dalam hal  pendirian  hingga  operasional  layanan  digital.  Adanya  kewajiban  manajemen risiko  dalam  system  elektronik  hingga  perlindungan  data  privasi  nasabah  juga menjadi  kewajiban  dalam  operasional  layanan  digital  yang  diberikan  oleh  bank digital. Namun di Indonesia masih ada peran Pemerintah melalui Kemenkominfo yang memberikan perizinan dalam penyelenggaraan sistem elektronik yang tidak ditemui di regulasi Tiongkok. Selain itu juga belum ditemui pembedaan antara bank digital dan neo bank dalam regulasi sistem perbankan yang secara spesifik diatur untuk  membedakan  antara branchless  banking dengan  neo  bank  sebagai transformasi perbankan menuju Bank 5.0.

## Penutup
OJK  sebagai  otoritas  pengawas  makroprudensial  telah  mengundangkan POJK No. 12/POJK.03/2021, namun POJK ini mengatur bahwa makna bank digital adalah bank yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain Kantor Pusat atau menggunakan kantor fisik  terbatas  yang  disebut  sebagai branchlees  banking dengan  sistem  digital. Ketidak  lengkapan  norma  yang mengatur  mengenai  bank  digital  dengan  konsep neo bank yang didirikan secara digital, dikelola secara digital, produk hybrid digital hingga  manajemen  risikonya  dapat  menyebabkan  belum  adanya  landasan pernormaan  dalam  pendirian  neo  bank  (belum  ada  juga  nomenklatur  ini  dalam hukum  positif).  Sehingga  pada  era  ekonomi  digital  serta  disrupsi  pada  hampir semua  aktivitas  dapat  dikonstruksikan  pengaturannya  dengan  melakukan perubahan  pada  UU  Perbankan  (tidak  hanya  POJK)  yang  mengatur  mengenai
pendaftaran  pendirian  sistem  digital  model Bank-Ied,  Model  Telco-Ied maupun Model Hybrid , manajemen risiko neo bank, hingga ketentuan sanksi apabila terjadi sengketa digital dalam bentuk online dispute resolution oleh LAPS SJK.

## Daftar Pustaka
Buku:
Adrian  Sutedi,  Aspek  Hukum  Otoritas  Jasa  Keuangan,  Raih  Asa  Sukses,  Jakarta, 2014.
Abdul  Halim  Barkatullah,  Hukum  Transaksi  Elektronik  diIndonesia  (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia),
Penerbit Nusa Media, Bandung 2017.
Hermansyah,  Hukum  Perbankan  Nasional  Indonesia,  Penerbit  Kencana  Prenada Media Group, Jakarta 2000.
I.G.N. Alit Asmara Jaya, Branchless Banking : Bank Tanpa Kantor Pada Era Digital, Expose, Jakarta, 2017.
Neni  Sri  Imaniyati  &  Panji  Adam  Agus,  Pengantar  Hukum  Perbankan  Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2016
Widigdo Sukarman,  Liberalisasi Perbankan Indonesia, KPG, Jakarta,2014.
Jurnal:
Cvijovic,  J.,  Stankovic,  M.  K.,  &  Relljic,  M,  “ Customer  Relationship  Management  In Banking  Industry:  Modern  Approach ”.  Industrija Journal,  Volume  45,  No.3, 2017.
Chosyali, A., & Sartono, T. “Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah”. Jurnal Law Reform, Volume 15 No.1, 2019.
Candrawati,  Ni  Nyoman  A,  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pemegang  Kartu  E- Money  Sebagai  Alat  Pembayaran  Dalam  Transaksi  Komersial.  Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Volume 3, No.1, 2014.
Cokorda  Gede  Swetasoma,  Proyeksi  Pengaturan  Neo  Bank  Dalam  Masa  Depan Perbankan Di Indonesia, Yustitia, Vol. 16 No. 1 Mei 2022.
Dasrol,  Fungsi  Strategis  Lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan  Dalam  Pengawasan Perbankan  Nasional  Indonesia,  Volume  21,  No.2,  Fakultas  Hukum Universitas Riau, Riau, 2013.
Dauglas W. Arner & Janos Barberis, ‘FinTech in China: from the Shadows’, The Jou rnal of  Financial  Perspectives:  FinTech ,  EY  Global  Financial  Service  Institute, Volume 3, No.3 2015.
Dwi Ayu Astrini, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking Dari Ancaman Cybercrime, Juornal Lex Privatum, Volume III/No. 1 (Jan-Mar/2015).
Evanlie  Robot,  Kewenangan  Bank  Indonesia  Pasca  Terbentuknya  Otoritas  Jasa Keuangan Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, Lex Et Societatis Volume VII, No.6, 2019.
Herdian  Ayu  Andreana  Beru  Tarigan,  Darminto  Hartono  Paulus,  Perlindungan Hukum  Terhadap  Nasabah  Atas  Penyelenggaraan  Layanan  Perbankan Digital, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019.
Khanan,  “Aspek  Yuridis  Keberadaan  Agen  dalam  Model Branchless  Banking di Sistem  Perbankan  Indonesia”,  Private  Law,  Volume  IV, No.1,  Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2016.
Marlina, A., & Bimo, W.A. “Digitalisasasi Bank Terhadap Peningkatan Pelayanan Dan Kepuasan  Nasabah  Bank”.  Jurnal  Ilmiah  Inovator,  Volume  7,  No.1,  Edisi Maret, 2018.
Rajeshwari M. Shettar , Neo Bank: A New Landscape , Journal of Xi'an University of Architecture & Technology, Volume XII, Issue III, 2020
Talumewo. F, Pertanggungjawaban Bank Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban Kejahatan  Informasi  Dan  Transaksi  Elektronik  (ITE).  Jurnal  Lex  Crime, Volume II, No.1, 2013.
Trisna,  Febriana,  Studi  Penerapan  Inovasi  Teknologi  Informasi  Dengan  Metode Technology  Watch  end  Competitive  Intelligence  (TW-CI), Jurnal  Binus Uneversity, Jakarta, Volume 5, No.1 Juni 2014.
Wonok, David. Y, Perlindungan Hukum Atas Hak - Hak Nasabah Sebagai konsumen Pengguna  Jasa  Bank  Terhadap  Risiko  yang  Timbul  dalam  Penyimpanan Dana. Jurnal Hukum Unsrat, Volume 1, No. 2, 2013.
Zhou Weihuan Dauglas W. Armer & Ross P. Buckley, ‘ Regulation of Digital Financial Services  in  China :  Last  Mover  Advantage’ ,  Tsinghua  China  Law  Review, Volume 8, No.1, 2015.

## Internet:
Luky Maulana Firmansyah dan Aulia Putri Pandamsari, Dua bank digital nasional segera  meluncur  ( online) https://lokadata.id/artikel/dua-bank-digital- nasional-segera-meluncur diakses pada 7 februari 2022.
Herni  Aning  Subandini,  Mengenal  Bank  Digital,  Layanan  Perbankan  Jaman  Now! https://bahasan.id/mengenal-bank-digital-layanan-perbankan-jaman- now/ diakses pada 3 oktober 2022 https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx  diakses  13 februari 2022
Tahir  Saleh,  Bank  Digital  Bakal  Diatur  OJK,  Boleh  Tanpa  Kantor  cabang  Fisik https://www.cnbcindonesia.com/market/20210107122532-17- 214149/wah-bank-digital-bakal-iatur-ojk-boleh-tanpa-kacab-fisik  diakses 23 februari 2021
https://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Keuangan.aspx diakses pada 9 februari 2022
Tirta Citradi, CNBC Indonesia, Persaingan Bank Digital di RI makin seru, siapa jadi jawara,  https://www.cnbcindonesia.com/market/20210203022555-17- 220598/persaingan-bank-digital-di-ri-makin-seru-siapa-jadi-jawara (online) diakses pada19 maret 2022.
Untung  Kasirin,  Mengenal  Layanan  Digital  Banking  dan  Jenis-jenisnya,
https://akuntansikeuangan.com/digital-banking/, diakses pada 20 maraet 2022. Nanang Ajim, Persyaratan Pendirian Bank, (online), https://www.mikirbae.com/2016/09/persyaratan-pendirian-bank.html diakses pada 21 maret 2022