How to cite:
Achmad Fadli, Nur Iman Subono (2022) Gerakan Perempuan Dalam Merevisi Batas Usia Perkawinan Bagi Anak Perempuan Di Indonesia, Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia (7)12, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10866 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax  Literate:  Jurnal  Ilmiah  Indonesia  p–ISSN:  2541-0849  e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 12, Desember 2022

## GERAKAN  PEREMPUAN  DALAM  MEREVISI  BATAS  USIA  PERKAWINAN BAGI ANAK PEREMPUAN DI INDONESIA

## Achmad Fadli, Nur Iman Subono
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia E-mail: achmad.fadli@ui.ac.id, nur.iman@ui.ac.id

## ABSTRAK
Proses  revisi  batas  usia  perkawinan  bagi  anak  perempuan  pada  UU  Perkawinan  No.1 Tahun 1974 memiliki proses perjuangan yang cukup lama bagi gerakan perempuan di Indonesia.  Koalisi  18+  yang  merupakan  gabungan  dari  kelompok-kelompok masyarakat  dan  individu  merupakan  inisiator  dalam  proses  revisi  batas  usia perkawinan tersebut. Penetapan UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019 merupakan buah hasil perjuangan dari Koalisi 18+ ini. Dalam jurnal ilmiah ini metode yang digunakan adalah  pendekatan  kualitatif  karena  permasalahan  yang  diteliti  berhubungan  erat dengan  keberlangsungan  manusia  dalam  hal  ini  anak-anak  perempuan  di  Indonesia. Hasil  yang  didapatkan  dalam  jurnal  ilmiah  ini  menunjukan  bahwa  Koalisi  18+  telah berhasil  mendorong  Pemerintah  dan  DPR  RI  untuk  merevisi  batas  usia  minimal perkawinan  bagi  anak  perempuan.  Melalui  pendekatan  teori  gerakan  sosial  dan  teori kelompok menjadi sebuah bentuk implikasi teoritis yang relevan untuk melihat proses gerakan  sosial  politik  dalam  mendorong  revisi  UU  Perkawinan  No.1/1974,  serta memperlihatkan interaksi kelompok-kelompok dalam mempengaruhi pemerintah untuk menentukan arah kebijakannya.
Kata Kunci : Koalisi 18+, Gerakan Perempuan, Perkawinan Anak, UU Perkawinan.

## Abstract
The process of revising the marriage age limit for girls in the Marriage Law No. 1 of 1974 had a long  struggle for the women's movement in Indonesia. The 18+ coalition which  is  a  combination  of  community  groups  and  individuals  is  the  initiator  in  the process of revising the marriage age limit. Stipulation of Marriage Law No. 16 of 2019 is  the  fruit  of the  struggle  of  the  18+  Coalition.  In  this  scientific  journal,  the  method used  is  a  qualitative  approach  because  the  problems  studied  are  closely  related  to human  survival,  in  this  case  girls  in  Indonesia.  The  results  obtained in  this  scientific journal  show  that  the  18+  Coalition  has  succeeded  in  encouraging  the  Government and the Indonesian Parliament to revise the minimum age limit for marriage for girls. Through the approach of social movement theory and group theory, it becomes a form of relevant theoretical implications to see the process of socio-political movements in encouraging  the  revision  of  the  Marriage  Law  No.1/1974,  as  well  as  showing  the
interaction  of  groups  in  influencing  the  government  to  determine  the  direction  of  its policies.
Keywords : 18+ Coalition, Women's Movement, Child Marriage, Marriage Law.

## Pendahuluan
Lengsernya orde baru dan dimulainya reformasi politik pada tahun 1998 membawa perubahan yang besar pada situasi perpolitikan di Indonesia (Thoyyib, 2018). Dalam masa ini  Indonesia  berjalan  menuju  sistem  demokrasi  dari  sistem  otoriter,  sistem  pemerintah yang  sebelumnya  tersentralisasi  berubah menjadi  terdesentralisasi,  serta  supremasi  militer menjadi supremasi sipil (Solikhin, 2017). Perubahan ini tentunya membawa dampak  yang baik bagi gerakan sosial politik di Indonesia termaksud salah satunya gerakan perempuan. Gerakan  perempuan  di  Indonesia  menjadi  bagian  terpenting  dalam  perjuangan  reformasi, keterlibatan  nya  membawa  budaya  politik  baru  yang  mengedepankan  kepedulian  antar sesama ditengah budaya politik yang condong ke arah maskulin (Astuti, 2018).
Gerakan perempuan juga mampu memberikan diskursus baru yang dapat membelah tembok pemisahan antara ranah privat dan publik di Indonesia. Seperti lahirnya kebijakan kuota  30  persen  keterwakilan  perempuan  dalam  Undang-Undang  Pemilu  dan  Undang- Undang Partai Politik, sistem ini menjadi salah satu keberhasilan gerakan perempuan dalam menjamin  keberlangsungan  hidup  kaum  perempuan  dari  segi  keterlibatannya  di  dunia perpolitikan  Indonesia  (Darmansyah  &  Sartika,  2021).  Perkembangan  lainnya  saat  ini banyak  bermunculan  organisasi  yang  didirikan  untuk  membela  dan  menyuarakan kepentingan  perempuan  dalam  berbagai  isu,  perwujudan  ini  menjadi  salah  satu keberhasilan  gerakan  perempuan  yang  terus  berkembang  membela  kepentingan  kaum perempuan (Nurhayati et al., 2019).
Dua  puluh  empat  tahun  reformasi  Indonesia  persoalan  demi  persoalan  masih dihadapi  oleh  kaum  perempuan  dan  menjadi  tugas  bersama  baik  gerakan  perempuan maupun masyarakat sipil lainnya. Seperti kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan anak, angka kematian ibu, pelecehan seksual dan lain-lainnya masih tinggi di kehidupan saat ini. Berbicara mengenai kekerasan dalam rumah tangga, angka kematian ibu tidak terlepas dari rantai  dampak  yang  dihasilkan  dari  perkawinan  anak  (Yusro,  2017).  Indonesia  masih menjadi  salah  satu  negara  dengan  angka  pernikahan  yang  cukup  tinggi,  data  menunjukan bahwa  diperkirakan  1  dari  9  perempuan  berusia  20-24  tahun  telah  melangsungkan perkawinan pertama sebelum umur 18 tahun, sedangkan anak laki-laki 1 dari 100 laki-laki yang  berusia  20-24  tahun  telah  melangsungkan  perkawinan  sebelum  berumur  18  tahun (UNICEF & PUSKAPA, 2020).
Melihat  posisi  Indonesia  dengan  meratifikasi  Konvesi  Hak  Anak  (Convention  on the  Rights  of  the  Child/CRC)  dan  Konvensi  Penghapusan  Diskriminasi  terhadap Perempuan  (Convention  on  the  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  Against
Women/CEDAW)  jelas  menunjukan  posisi  negara  untuk  terus  memberikan  perlindungan bagi  setiap  individu  dari  persoalan  diskriminasi  terhadap  salah  satu  gender.  Namun nyatanya  anak-anak  perempuan  masih  menjadi  korban  atas  persoalan-persoalan  spesifik berbasis gender seperti halnya perkawinan anak, kehamilan dini, akses terhadap pendidikan yang lebih rendah dibanding anak laki-laki dan juga yang marak terjadi akhir-akhir ini yaitu kekerasan seksual yang menyerang korban anak-anak perempuan (Sigiro, 2020)
Legalisasi  perkawinan  anak  sebenarnya  telah  terlihat  jelas  dalam  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan,  dimana  batas  usia  perkawinan  bagi  calon mempelai  perempuan  adalah  enam  belas  tahun,  dan  laki-laki  sembilan  belas  tahun (Lasmadi et al., 2020). Dalam perjalanannya Undang-Undang Perkawinan ini telah berhasil menjadi  acuan  sistem  perkawinan  di  Indonesia  kurang  lebih  empat  puluh  lima  tahun lamanya.  Perdebatan  batas  usia  ini  kemudian  muncul  ke  ranah  publik  dan  menjadi  salah satu  hal  yang  diperjuangkan  oleh  gerakan  perempuan  ditahun  2014.  Bahwa  perlu  adanya revisi  terkait  batas  usia  perkawinan  bagi  anak  –  anak  perempuan  maupun  laki-laki  dalam UU  Perkawinan  1/1974  ini.  Dengan  angka  perkawinan  yang  tinggi  di  Indonesia mengantarkan  gerakan  perempuan  yang  tergabung  dalam  naungan  Koalisi  18+  berhasil mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
Undang  –  Undang  Perkawinan  No.  16/2019  menjadi  salah  satu  keberhasilan  yang dilakukan  gerakan  perempuan  dalam  melindungi  dan  menghapus  kebijakan  bias  gender terhadap  salah  satu  gender  tertentu  di  Indonesia.  Penelitian  ini  akan  menganalisisi keberhasilan  perjuangan  Koalisi  18+  dalam  konteks  pengesahan  Undang-Undang  Nomor 16  Tahun  2019  tentang  Perkawinan.  Disahkannya  UU  Perkawinan  No.  16/2019  tidak terlepas  dari  perjuangan-perjuangan  Koalisi  18+  dalam  mengatur  strategi  politiknya, setidaknya  terdapat  tiga  dimensi  yang  difokuskan  dalam  penelitian  ini.  Pertama, keterlibatan  gerakan  perempuan  terkait  penetapan  UU  Perkawinan  No.  16/2019  yang mengedepankan  keadilan  bagi  seluruh  gender;  kedua,  penelitian  ini  memperlihatkan bagaimana Koalisi 18+ memanfaatkan elemen masyarakat atau sumberdaya lainnya dalam kerangka  perjuangan  penegakan  keadilan  gender  di  Indonesia.  Ketiga,  penelitian  ini  akan memperlihatkan posisi negara dalam kebijakan berbasis gender yang belum menjadi agenda politik dari Pemerintah maupun DPR RI.
Adapun dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan teori gerakan sosial yang dikemukakan oleh  (Macionis, 1999). Mereka mengelompokkan teori gerakasan sosial kedalam  beberapa  tipe,  Blumer  (Stolley,  2005)  mengelompokan  gerakan  sosial  kedalam dua tipe, yakni: (1)  Gerakan Sosial Umum (General Social Movements); dan (2) Gerakan Sosial  Khusus  (Specific  Social  Movement).  Gerakan  Sosial  Umum  (General  Social Movements),  yaitu  gerakan  dalam  perubahan  nilai-nilai  di  masyarakat,  misalnya:  upaya gerakan  perempuan  (women`s  movement)  yang  melakukan  gerakan  perubahan  tentang status  dan  pandangan  terhadap  kaum  perempuan.  Sedangkan,  gerakan  sosial  khusus
(specific social movements) adalah gerakan  yang memiliki fokus  yang lebih jelas/spesifik misalnya: Gerakan anti-aborsi (anti-abortion movement) (Sukmana, 2016).
Gerakan  sosial  sendiri  memiliki  definisi  yaitu  suatu  tipe  dari  tindakan  kelompok (Alafgani,  2017).  Mereka  adalah  pengelompokkan  informal  atas  individu  dan/atau kelompok  yang  difokuskan  secara  khusus  kepada  isu-isu  politik  atau  sosial,  dengan  kata lain, dalam melaksanakan, menolak, atau menggagalkan suatu perubahan social (Sukmana, 2016).  Dalam  penggunaan  landasan  teori  ini  peneliti  melihat  bahwa  keberhasilan gerakan perempuan  dalam  penetapan  UU  Perkawinan  No.  16/2019  tidak  terlepas  dari  apa  yang didefinisikan terkait gerakan sosial diatas. Koalisi 18+ sendiri dapat dikategorikan menjadi general social movement dan specific social movements, dimana terdapat dua tipe kategori gerakan  yang  diperjuangan  Koalisi  18+,  terkait  gerakan  perempuan  dalam  membela kesetaraan  antara  batas  usia  perkawinan  bagi  laki-laki  dan  perempuan  serta  gerakan  anti perkawinan anak.
Selanjutnya  peneliti  menggunakan  teori  kelompok  yang  dikemukakan  oleh  (Dye, 2013)  memiliki  pandangan  bahwa  politik  sesungguhnya  adalah  sebuah  perjuangan  antar kelompok untuk mempengaruhi kebijakan publik. Kemudian (Dye, 2013) juga menjelaskan bahwa  fakta  utama  politik  adalah  proposisi  interaksi  antar  kelompok,  dimana  individu dengan  kepentingan  yang  sama  bersatu  secara  formal  atau  informal  untuk  menekan tuntutan  mereka  pada  pemerintah.  Selanjutnya  teori  kelompok  yang  dikemukakan  oleh (Dye,  2013)  ini  menunjukan  bahwa  interaksi  antar  kelompok  merupakan  cara  kelompok- kelompok tersebut dalam mempengaruhi pemerintah untuk menentukan arah kebijakannya. Koalisi  18+  dalam  proses  ini  termaksud  dalam  salah  satu  kelompok  yang  dapat mempengaruhi  kebijakan  publik  di  Indonesia.  Kehadiran  Koalisi  18+  dalam  mengajukan uji materi 2014 dan 2017 di Mahkamah Konstitusi RI menjadi salah satu perjuangan antar kelompok,  dimana  dalam  Koalisi  18+  terdapat  beberapa  kelompok  yang  memiliki  tujuan yang  sama.  Kemudian  kelompok-kelompok  ini  menggabungkan  diri  dengan  nama  Koalisi 18+,  penggabungan  ini  lah  yang  disebutkan  oleh  (Dye,  2013)  sebagai  interaksi  antar kelompok dengan kepentingan yang sama bersatu untuk menekan tuntutan mereka terhadap pemerintah.
Individu  atau  kelompok  menjadi  penting  dalam  politik  hanya  ketika  mereka bertindak  sebagai  bagian  dari,  atau  atas  nama  kepentingan  kelompok  (Isnaini,  2014). Kelompok  menjadi  jembatan  terpenting  antara  individu  dan  pemerintah.  Untuk  itu keberadaan  kelompok  ini  sangat  penting  bagi  (Dye,  2013)  karena  keberadaannya  menjadi jembatan antara individu dalam hal ini masyarakat kepada pemerintah untuk menciptakan suatu kebijakan yang diinginkan oleh masyarakat. Dengan demikian peneliti menggunakan teori  yang  dikemukakan  oleh  (Dye,  2013)  dalam  melihat  keberhasilan  Koalisi  18+  dalam mengesahkan UU Perkawinan No. 16/2019 sebagai bentuk legitimasi untuk melindungi dan menghapus  kebijakan  yang  bias  gender  dari  UU  Perkawinan  sebelumnya  UU  Perkawinan Perkawinan No. 1/1974.

## Metode Penelitian
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif, menurut    (Surya  &  Rofiq,  2021)  penelitian  kualitatif  adalah  penelitian  yang  bermaksud untuk  memahami  fenomena  tentang  apa  yang  dialami  oleh  subjek  penelitian  misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam  bentuk  kata-kata  dan  bahasa,  pada  suatu  konteks  khusus  yang  alamiah  dan dengan memanfaatkan  berbagai  metode  alamiah.  Senada  dengan  (Winata,  2020)  penelitian kualitatif merupakan metode penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusian. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif guna mendapatkan informasi tentang suatu masalah sosial yang belum  banyak  diketahui,  sebagaimana  keberhasilan  Koalisi  18+  dalam  mengesahkan  UU Perkawinan  16/2019  memiliki  makna  dan  perjuangan  politik  yang  cukup  panjang  dan menyangkut permasalahan sosial/kemanusiaan.

## Hasil dan Pembahasan
Undang  –  Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  disusun  melalui perdebatan  yang  cukup  panjang,  setelah  dua  puluh  sembilan  tahun  kemerdekaannya  baru Indonesia  berhasil  memiliki  Undang-Undang  Perkawinan  yang  berlaku  bagi  seluruh masyarakat Indonesia. (Setiawan, 2014) menyebutkan bahwa banyak isu kontroversial yang muncul  pada  saat  penetapan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tersebut,  diantaranya adalah  persoalan  poligami,  kawin  paksa,  dan  perkawinan  anak.  Perkawinan  merupakan salah  satu  bentuk  ikatan  suci  yang  diyakini  oleh  seluruh  agama  di  muka  bumi  ini.  Hidup bersama suami-istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual melainkan juga untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun, aman dan harmonis antara suami-istri.
Dampak Perkawinan Anak di Indonesia bagi Anak-Anak Perempuan, dampak yang paling mendasar dari perkawinan anak adalah hak anak perempuan itu sendiri yang tercuri atas  praktik  perkawinan anak ini.  Seperti  yang  disebutkan  oleh  (Unicef  &  yang  Tertunda, 2015) setidaknya ada lima hak yang tercuri dari anak-anak perempuan yang menjadi korban perkawinan anak, lima hak ini adalah sebagai berikut.
Hak  atas  pendidikan,  perkawinan  usia  anak  mengingkari  hak  anak  untuk memperoleh  pendidikan,  bermain,  dan  memenuhi  potensi  mereka  karena  dapat mengganggu atau mengakhiri pendidikan mereka.
1. Hak  untuk  hidup  bebas  dari  kekerasan  dan  pelecehan  (termasuk  kekerasan  seksual), perkawinan  usia  anak  meningkatkan  kerentanan  anak  perempuan  terhadap  kekerasan fisik, seksual, dan mental.
2. Hak  atas  kesehatan,  perkawinan  usia  anak  dapat  meningkatkan  risiko  anak  perempuan terhadap  penyakit  dan  kematian  yang  berhubungan  dengan  kehamilan  dan  persalinan
dini. Selanjutnya, perkawinan usia anak membatasi kontrol anak perempuan atas tubuh mereka sendiri, termasuk kemampuan seksual dan reproduksi mereka.
3. Hak  untuk  dilindungi  dari  eksploitasi,  perkawinan  usia  anak  seringkali  terjadi  tanpa persetujuan  anak  atau  melibatkan  pemaksaan  yang  menghasilkan  keputusan  yang ditujukan  untuk  mengambil  keuntungan  dari  mereka  atau  merugikan  mereka  daripada memastikan bahwa kepentingan terbaik mereka terpenuhi.
4. Hak  untuk  tidak  dipisahkan  dari  orang  tua  mereka  (dipisahkan  dari  orang  tua bertentangan  dengan  keinginan  mereka),  perkawinan  usia  anak  memisahkan  anak perempuan  dari  keluarga  mereka  dan  menempatkan  mereka  dalam  hubungan  dan lingkungan  yang  asing  dimana  mereka  mungkin  tidak  dirawat  atau  dilindungi,  dan dimana mereka tidak memiliki suara atau kekuasaan dalam pengambilan keputusan atas kehidupan mereka sendiri.
Selain hak anak perempuan yang dicuri, terdapat dampak lainnya  yang menyerang anak-anak  perempuan  atas  praktik  perkawinan  anak.  Anak  perempuan  usia  10-14  tahun memiliki  risiko  lima  kali  lebih  besar  untuk  meninggal  dalam  kasus  kehamilan  dan persalinan  daripada  perempuan  usia  20-24  tahun,  dan  secara  global  kematian  yang disebabkan oleh kehamilan merupakan penyebab utama kematian anak perempuan usia 15- 19  tahun  (Raj  et  al.,  2015).  Berbagai  kajian  menunjukkan  bahwa  anak  perempuan  yang menikah  pada  usia  dini  memiliki  risiko  tinggi  untuk  mengalami  kecemasan,  depresi,  atau memiliki  pikiran  untuk  bunuh  diri,  sebagian  dapat  disebabkan  mereka  tidak  memiliki status, kekuasaan, dukungan, dan kontrol atas kehidupan mereka sendiri (Raj et al., 2015).
Selain itu mereka juga kurang mampu untuk menegosiasikan hubungan seks aman, sehingga  meningkatkan  kerentanan  mereka  terhadap  infeksi  menular  seksual  seperti  HIV. Kajian  lain  juga  menunjukkan  bahwa  pengantin  anak  memiliki  peluang  lebih  besar  untuk mengalami  kekerasan  fisik,  seksual,  psikologis,  dan  emosional,  serta  isolasi  sosial,  yang merupakan  akibat  dari  kurangnya  status  dan  kekuasaan  mereka  di  dalam  rumah  tangga mereka (Jain & Kurz, 2007).
UU  Perkawinaun  1/1974  Melanggar  Hak  Anak  di  Indonesia  di  Indonesia,  jaminan terhadap  hak  anak  tercantum  di  dalam  UUD  1945  yang  menyatakan  bahwa  setiap  anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.  Merujuk undang-undang perlindungan anak di Indonesia sejak terbitnya UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang kini telah diubah menjadi UU 35/2014  tentang  Perlindungan  Anak  mendefinisikan  bahwa  anak  adalah  seseorang  yang belum berusia 18 tahun. Selain UU Perlindungan Anak 35/2014 ketetapan  UU Perkawinan 1/1974  ini  juga  bertentangan  dengan  posisi  Indonesia  yang  telah  meratifikasi  Konvensi CEDAW  (The  Convention  on  The  Elimination  of  All  Forms  of  Discrimination  against Women) pada 24 Juli 1984. Jauh sebelum UU Perlindungan Anak 35/2014, Indonesia telah menetapkan  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1984  tentang
Pengesahan  Konvensi  Mengenai  Penghapusan  Segala  Bentuk  Diskriminasi  Terhadap Perempuan.
Dalam UU 7/1984 ini Indonesia telah meratifikasi posisi negara dalam menerapkan prinsip-prinsip  hak  asasi  perempuan,  norma-norma  dan  standar-standar  kewajiban,  serta tanggung  jawab  negara  dalam  penghapusan  segala  bentuk  diskriminasi  terhadap perempuan.  Dengan  demikian  penetapan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jelas melanggar undang-undang penempatan posisi anak dibawah umur dimana telah diatur anak adalah  seseorang  yang  belum  berusia  18  tahun.  Juga  posisi  Indonesia  yang  telah meratifikasi  Konvensi  CEDAW  menjadi  salah  satu  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh Indonesia  terhadap  perjanjian  tersebut  terkait  penetapan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Perjuangan  Gerakan  Perempuan  Koalisi  18+  dalam  Proses  Revisi  UU  Perkawinan No.  1/1974  di  Mahkamah  Konstitusi  RI  dan  Penetapan  UU  Perkawinan  No.16/2019  di DPR RI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengalami perdebatan khusus  nya  diera  reformasi  Indonesia.  Dalam  UU  Perkawinan  1/1974  sebagaimana  kita mengetahui  bahwa  batas  minimal  usia  perkawinan  justru  malah  memberikan  legitimasi terhadap  praktik  perkawinan  anak.  Sebagaimana  diatur  dalam  pasal  7  ayat  (1)  UU Perkawinan 1/1974 berbunyi sebagai berikut:
Perkawinan  hanya  diizinkan  jika  pihak  pria  sudah  mencapai  19  (sembilan  belas) tahun  dan  pihak  wanita  sudah  mencapai  umur  16  (enam  belas)  tahun.  Perjuangan  dalam proses uji materi ini dimulai sejak Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) melakukan riset terkait Angka  Kematian Ibu (AKI) di Indonesia pada tahun 2014. Dalam hasil temuannya data menunjukan bahwa AKI banyak disumbang dari tingginya angka perkawinan anak di Indonesia  Wawancara  bersama  Nanda  Dwinta,  Direktur  YKP  2022.  Nanda  Dwinta  dalam wawancara  tersebut  menjelaskan  bahwa  batas  usia  menikah  bagi  perempuan  16  tahun menunjukan kebijakan yang kontradiksi dengan program Pemerintah, seperti program yang pada saat itu dicanangkan Program 4 T; Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Dekat, Terlalu Banyak.  Setelah YKP berhasil melakukan riset dan data yang didapatkan, YKP kemudian mengumpulkan  beberapa  jaringan  untuk  kemudian  mengajukan  juridical  review  ke Mahkamah  Konstitusi  RI.  Kemudian  disusul  dengan  Koalisi  Perempuan  Indonesia  (KPI) diwaktu  yang  bersamaan  juga  mengajukan  juridicial  review  ke  Mahkamah  Konstitusi  RI. Sehingga  dalam  proses  uji  materi  di  tahun  2014  ini  terdapat  dua  nomor  permohonan  ke Mahkamah Konstitusi RI. Namun hakim menggabungkan dua permohonan ini menjadi satu permohonan karena memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu memohon untuk merevisi batas usia minimal perkawinan bagi anak perempuan naik dari 16 tahun.
Dalam proses ini Nanda Dwinta menjelaskan bahwa pada akhirnya YKP, KPI, LSM lainnya  dan  beberapa individu  yang  menjadi  pemohon  kemudian  bersatu  dan  menamakan sebagai  Koalisi  18+.  Tujuannya  dari  gerakan  ini  adalah  untuk  memohon  agar  Mahkamah Konstitusi RI merevisi batas usia perkawinan di Pasal (7) Ayat (1) UU Perkawinan No. 1
Tahun 1974, hal ini dikarenakan terdapat data temuan YKP atas tingginya Angka Kematian Ibu  (AKI)  pada  ibu  yang  mengalami  perkawinan  anak,  serta  perkawinan  anak menyebabkan  hilangnya  hak-hak  asasi  anak  yang  telah  diatur  dalam  UUD  1945  (YKP, 2014).  Adapun  anggota  Koalisi  18+  yang  termaksud  dalam  pemohon  uji  materi  ditahun 2014 sebagai berikut:
1. Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP)
2. Organisasi Semerlak Cerlang Nusantara (SCN)
3. Masyarakat untuk Keadilan Gender dan Antar Generasi (MAGENTA)
4. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)
5. Yayasan Pemantau Hak Anak
Dalam Koalisi 18+ ini tergabung didalamnya organisasi-organisasi perempuan, serta organisasi  dan  individu  dari  isu  lain,  seperti  isu  anak,  remaja,  hukum  pidana,  kesehatan reproduksi dan lainnya (Sigiro, 2020).
Dalam  uji  materi  tahun  2014  ini  Koalisi  18+  mengajukan  permohonan  uji  materi diantara  lain  terkait  dengan  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  dalam  UU  Perkawinan  1/1974, pertama sepanjang frasa “16 (enam belas) tahun” telah menciptakan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (10) UUD 1945. Kedua, masih dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) telah menciptakan situasi praktik perkawinan anak yang  mengakibatkan  dirampasnya  hak-hak  anak  untuk  tumbuh  dan  berkembang,  serta mendapatkan pendidikan, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945.
Ketiga,  dalam  ketentuan  Pasal  7  ayat  (1)  telah  mengakibatkan  terjadinya diskriminasi  dalam  pemenuhan  hak  antara  anak  laki-laki  dan  anak  perempuan,  sehingga bertentangan  dengan  pasal  28B  ayat  (2)  dan  Pasal  28I  ayat  (2)  UUD  1945.  Keempat, bertentangan  dengan  Prinsip  Kepastian  Hukum,  Prinsip  Persetujuan  Bebas  dalam membentuk Keluarga, dan Prinsip Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, yang bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Namun dalam uji materi di tahun 2014, Mahkamah Konstitusi RI memutuskan untuk menolak  seluruh  permohonan  yang  diajukan  oleh  Para  Pemohon,  yang  menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi RI dalam menolak permohonan Koalisi 18+ merujuk kepada adanya pengaturan yang berbeda dalam berbagai budaya dan agama di Indonesia.
Tidak  berhenti  di  tahun  2014,  Koalisi  18+  kemudian  mengajukkan  kembali  uji materi ke Mahkamah Konstitusi RI ditahun 2017. Pada uji materi di tahun 2017 ini Koalisi 18+ menghadirkan tiga korban perkawinan anak sebagai bentuk langkah Koalisi 18+ untuk mendengarkan  dampak  yang  diterima  oleh  korban  perkawinan  anak.  Serta  Koalisi  18+ merubah  batu  uji  yang  digunakan  adalah  pasal  27 ayat  (1)  UUD  1945.  Pada  uji materi  di tahun  2017  ini  Koalisi  18+  mendapatkan  titik  terang  dari  uji  materi  sebelumnya  di  tahun 2014,  ditambah  Mahkamah  Konstitusi  RI  melihat  beberapa  daerah  provinsi  dan  daerah kabupaten  telah  meningkatkan  batas  usia  perkawinan  terkhususnya  untuk  perempuan.
Mahkamah Konstitusi RI menilai bahwa pembedaan usia minimal perkawinan antara laki- laki  dan  perempuan  merupakan  wujud  tidak  tercapainya  persamaan  kedudukan  dalam hukum, atau merupakan sebuah bentuk diskriminasi (Damas, 2019).
Keberhasilan  di  tahun  2017  tidak  terlepas  juga  dari  perjuangan  Koalisi  18+  dalam melakukan pendekatan ke beberapa pihak salah satunya Presiden RI pada saat itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam wawancara bersama Nanda Dwinta dijelaskan bahwa teman-teman Koalisi 18+ telah mendapatkan dukungan dari Presiden RI dan Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Republik  Indonesia.  Sehingga  posisi Koalisi 18+ telah satu visi dengan Pemerintah, Pemerintah menyadari bahwa proses revisi batas usia minimal pernikahan bagi anak perempuan ini penting dan baik untuk disesuaikan dirubah  dalam  bentuk  kebijakan.  Pendekatan tidak  hanya  ditujukan  ke  Pemerintah  namun Koalisi  18+  juga  melakukan  pendekatan  ke  DPR  RI.  Koalisi  18+  melakukan  pendekatan dengan pertemuan terbatas kepada Anggota-Anggota Perempuan DPR RI untuk berdiskusi terkait keinginan dari Koalisi 18+ untuk merevisi batas usia minimal perkawinan pada UU Perkawinan  No.  1  Tahun  1974  ini.  Dukungan  hadir  dari  rekan-rekan  Partai  PDI-P  dan Gerindra, kemudian salah satu Anggota DPR RI perempuan Eva Sundari dari Fraksi PDI-P menjadi anggota pertama kali yang mengajukan pembahasan ini di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Uji  materi  tahun  2017  ini  mengantarkan  UU  Perkawinan  1/1974  untuk  kemudian diserahkan  kepada  lembaga  pembuat  Undang-Undang  (DPR  RI)  untuk  kemudian  direvisi terkait  apa  yang  dimohonkan  oleh  Koalisi  18+.  Dua  tahun  kemudian  tepatnya  di  tahun 2019,  DPR  RI  menyetujui  revisi  UU  Perkawinan  No.  1  Tahun  1974.  Kemudian  dengan persetujuan  ini  ditetapkanlah  UU  Perkawinan  No.  16  Tahun  2019,  berkat  dukungan  dari seluruh  pihak  dan  perjuangan  gerakan  perempuan  dalam  hal  ini  Koalisi  18+.  Keberadaan Koalisi  18+  menjadi  salah  satu  bagian  dari  gerakan  perempuan  yang  disebutkan  dalam definisi  gerakan  sosial  pada  sebelumnya.  Koalisi  18+  merupakan  sebuah  kelompok  yang terdiri  dari  individu  dan/atau  kelompok  yang  difokuskan  secara  khusus  kepada  isu-isu politik atau sosial. Dalam hal ini Koalisi 18+ menolak frasa “16 (enam belas) tahun dalam UU  Perkawinan  1/1974  pasal  7  ayat  (1).  Sebagaimana  frasa  tersebut  mengasilkan  praktik perkawinan anak menjadi tinggi, dirampasnya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang serta hak anak-anak perempuan dalam menempu pendidikan menjadi terampas.
Dari  langkah  yang  dilakukan  oleh  Koalisi  18+  menunjukan  bahwa  Koalisi  18+ menjadi salah satu gerakan sosial politik yang mampu menghasilkan perubahan sosial yang sudah berjalan kurang lebih empat puluh lima tahun lamanya. Koalisi 18+ menjadi gerakan politik  yang  mampu  mempresentasikan  dua  tipe  gerakan  sosial  yang  dikemukakan  oleh Blumer (Stolley, 2005).  Koalisi 18+ mempresentasikan tipe pertama yaitu  Gerakan Sosial Umum  (General  Social  Movements)  dimana  Koalisi  18+  menjadi  sebuah  gerakan perempuan  yang  membela  anak-anak  perempuan  untuk  keluar  dari  keberadaan  UU Perkawinan  1/1974  terkait  batas  umur  perkawinan  yang  berbeda  antara  laki-laki  dan
perempuan.  Jelas  dalam  ketentuan  ini  perbedaan  batas  umur  antara  anak  laki-laki  dan perempuan  merupakan  salah  satu  bentuk kebijakan  yang  pilih  kasih  antar  sesama gender, dan  Koalisi  18+  telah  berhasil  menyetarakan  posisi  anak-anak  perempuan  dalam  UU Perkawinan baru UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.
Selanjutnya Koalisi 18+ mempresentasikan tipe kedua yaitu Gerakan Sosial Khusus (Specific Social Movement), dimana dalah permohonannya pada uji materi UU Perkawinan 1/1974  penolakan  akan  praktik  perkawinan  anak  menjadi  salah  satu  tujuan  Koalisi  18+ untuk  berinisiatif  mengajukan  uji  materi  di  tahun  2014.  Keberadaan  Koalisi  18+  dalam memberikan  dampak  dari  perkawinan  anak  serta  menghadirkan  para  korban  perkawinan anak sebagai salah satu komponen untuk mendukung permohonannya menempatkan posisi Koalisi  18+  mempresentasikan  apa  yang  disebutkan  dalam  gerakan  sosial  khusus  ini, bahwasanya  Koalisi  18+  menjadi  sebuah  gerakan  yang  menyebarkan  kampanye  anti pernikahan  anak.  Gerakan  Koalisi  18+  ini  pun  kemudian  berhasil  dengan  ditetapkan  UU Perkawinan baru Nomor 16 Tahun 2019, bahwa dengan dinaikannya batas umur menikah bagi  anak  perempuan  menjadi  19  tahun  harapannya  anak-anak  perempuan  tidak  lagi menjadi korban perkawinan anak.
Terakhir  teori  kelompok  yang  dikemukakan  oleh  (Dye,  2013)  yang  memiliki pandangan  bahwa  politik  sesungguhnya  adalah  sebuah  perjuangan  antar  kelompok  untuk mempengaruhi  kebijakan  publik  ini  sejalan  dengan  keterlibatan  koalisi  18+  dalam pengesahan  UU  Perkawinan  No.  16/2019.  Koalisi  18+  yang  merupakan  gabungan  antar kelompok  ini  berhasil  memperjuangankan  revisi  batas  usia  minimal  perkawinan  hingga lahir  UU  Perkawinan  No.  16/2019  tersebut.  Yayasan  Kesehatan  Perempuan  (YKP)  dan Koalisi  Perempuan  Indonesia  (KPI)  yang  menggagas  uji  materi  ini  kemudian menggabungkan dalam satu kelompok bernama Koalisi 18+, penggabungan ini dalam teori kelompok  (Pasulle,  2019)  adalah  sebagai  salah  satu  cara  proposisi  interaksi  antar kelompok,  dimana  individu  dengan  kepentingan  yang  sama  bersatu  secara  formal  atau informal  untuk  menekan  tuntutan  mereka  pada  pemerintah.  Serta  keberhasilan  penetapan UU  Perkawinan  No.  16/2019  menunjukan  bahwa  interaksi  antar  kelompok  ini  dapat mempengaruhi  pemerintah  untuk  menentukan  arah  kebijakannya  dalam menetapkan  batas usia minimal pernikahan bagi anak-anak perempuan.

## Kesimpulan
Sebagai  penutup  dalam  penelitian  ini  peranan  sebuah  kelompok/gerakan  politik masih dibutuhkan kehadirannya ditengah masyarakat khususnya di Indonesia. Koalisi 18+ mampu  mempresentasikan  keberhasilan  sebuah  gerakan  politik  yang  memperjuangkan keadilan  dan  kesetaraan  antar  gender  terutama  dalam  hal  ini  anak-anak  perempuan. Penetapan  UU  Perkawinan  Nomor  16  Tahun  2019  merupakan  salah  satu  bentuk keberhasilan  nyata  yang  dihasilkan  oleh  masyarakat  untuk  masyarakat.  Dari  keberhasilan Koalisi 18+ ini menjadi sebuah catatan sejarah bahwa di era reformasi harus terus dikawal
oleh gerakan-gerakan politik yang mengedepankan kepentingan masyarakat. Penetapan UU Perkawinan  baru  ini  menjadi  catatan  bagi  kita  semua,  bahwa  perlu  hadir  ditengah-tengah negara  gerakan-gerakan  sosial  politik  dalam  mengawal  dan  memantau  proses  kebijakan apapun yang erat hubungannya dengan kebijakan berbasis gender. Apalagi jika kita melihat revisi atas ketidakadilan yang terkandung dalam penetapan UU Perkawinan No. 1/1974 ini justru muncul atas inisiatif masyarakat yang tergabung dalam kelompok Koalisi 18+, bukan dari DPR RI ataupun Pemerintah. Hal ini menunjukan bahwa agenda politik mereka masih belum  maksimal  dalam  memperhatikan  isu-isu  berbasis  ketidakadilan  gender,  padahal dampak  yang  ditemukan  atas  perkawinan  anak  ini  sungguh  sangat  merugikan  anak-anak perempuan.

## BIBLIOGRAFI
Alafgani, J. (2017). Gerakan Sosial Berbasis Komunitas (Studi Kasus: Gerakan Komunitas Sabalad Dalam Pendidikan Di Kabupaten Pangandaran) . Universitas Siliwangi.
Astuti,  P.  (2018). Nilai-Nilai  Profetik  Dan  Implikasinya  Bagi  Pengembangan  Kurikulum Pendidikan Agama Islam (Studi Pemikiran Kuntowijoyo) . Uin Raden Intan Lampung.
Damas,  M.  H.  (2019). Batas  Usia  Minimal  Menikah  Bagi  Perempuan  Dalam  Putusan Mahkamah  Konstitusi  (Analisis  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  22/Puu- Xv/2017) . Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Darmansyah,  R.,  &  Sartika,  A.  (2021).  Representasi  Perempuan  Dalam  Politik  (Studi Pemilihan  Legislatif  Kota  Dumai  Periode  2019-2024). Journal  Civics  And  Social Studies , 5 (1), 1–15.
Dye, T. R. (2013). Understanding Public Policy . Pearson.
Isnaini, A. (2014). Kekerasan Atas Nama Agama. Kalam , 8 (2), 213–228.
Jain,  S.,  &  Kurz,  K.  (2007). New  Insights  On  Preventing  Child  Marriage:  A  Global Analysis  Of  Factors  And  Programs .  International  Center  For  Research  On  Women (Icrw).
Lasmadi, S., Sasi Wahyuningrum,  K., & Sutra Disemadi, H. (2020).  Kebijakan Perbaikan Norma  Dalam  Menjangkau  Batasan  Minimal  Umur  Perkawinan. Gorontalo  Law Review , 3 (1), 1–16.
Macionis, J. J. (1999). Study Guide, Society, The Basics, John J. Macionis . Prentice Hall.
Nurhayati,  S.,  Idris,  M.,  &  Burga,  M.  A.-Q.  (2019). Muhammadiyah  Dalam  Perspektif Sejarah, Organisasi, Dan Sistem Nilai . Trustmedia Publishing.
Pasulle,  J.  L.  (2019). Konflik  Dan  Resolusi  Konflik  (Studi  Kasus  Sengketa  Tanah  Di Kelurahan Labakkang Kabupaten Pangkep) . Universitas Hasanuddin.
Raj,  A.,  Mcdougal,  L.  P.,  &  Silverman,  J.  G.  (2015).  Gendered  Effects  Of  Siblings  On Child  Malnutrition  In  South  Asia:  Cross-Sectional  Analysis  Of  Demographic  And Health  Surveys  From  Bangladesh,  India,  And  Nepal. Maternal  And  Child  Health Journal , 19 (1), 217–226.
Setiawan, E. (2014). Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. Journal De Jure , 6 (2).
Sigiro, A. N. (2020). Child’s Rights And Gender Justice. Jurnal Perempuan , 25 (2), Iii–Iii.
Solikhin,  A.  (2017).  Menimbang  Pentingnya  Desentralisasi  Partai  Politik  Di  Indonesia.
Journal Of Governance , 2 (1).
Stolley, K. S. (2005). The Basics Of Sociology . Greenwood Publishing Group.
Sukmana, O. (2016). Konsep Dan Teori Gerakan Sosial . Intrans Publishing.
Surya,  P.,  &  Rofiq,  M.  H.  (2021).  Internalisasi  Nilai  Karakter  Jujur  Dalam  Proses Pembelajaran Di Kelas Viii Madrasah Tsanawiyah Unggulan Hikmatul Amanah Pacet Mojokerto. Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam , 2 (1), 31–37.
Thoyyib, M. (2018). Radikalisme Islam Indonesia. Ta’lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam , 1 (1), 90–105.
Unicef,  &  Puskapa,  U.  I.  (2020).  Pencegahan  Perkawinan  Anak  Percepatan  Yang  Tidak Bisa Ditunda. Jakarta: Unicef .
Unicef,  &  Yang  Tertunda,  K.  (2015).  Analisis  Data  Perkawinan  Usia  Anak  Di  Indonesia. Badan Pusat Statistik, Jakarta Indonesia .
Winata,  N.  T.  (2020).  Membangun  Gerakan  Literasi  Sekolah  Melalui  Koper. Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra , 6 (2), 584–592.
Yusro, A. L. (2017). Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2014. Putusan Nomor 30- 74/Puu-Xii/2014  Mahkamah  Konstitusi  Ri.  Diakses  Dari .  Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim.

## Copyright holder:
Achmad Fadli, Nur Iman Subono (2022)

## First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: