## KEMISKINAN NELAYAN:
Studi Kasus Penyebab Eksternal dan Upaya Revitalisasi Tradisi Pengentasannya di Kaliori, Rembang, Jawa Tengah

## M. Alie Humaedi
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Widya Graha Lantai 6/9 Jalan Gatot Subroto 10 Jakarta 12190 Email: aliehumaedi@yahoo.com
Diterima 18 Januari 2012 - Disetujui  3 Desember 2012

## ABSTRAK
Kemiskinan  masyarakat  nelayan  secara  faktual  terjadi  di  mana-mana.  Ia  tidak  hanya  disebabkan oleh faktor internal dalam mekanisme produksinya, tetapi juga oleh keadaan eksternal yang tercipta di lingkungannya. Tradisi dan kelembagaan tradisi tidak selalu dianggap baik dan mampu menjaga eksistensi kehidupan  orang  miskin.  Bahkan,  keduanya  bisa  menjerumuskan  atau  semakin  membenamkan  orang miskin pada kemiskinan absolut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode etnografi. Penelitian etnografi  masyarakat  nelayan  ini  berupaya  memberikan  tawaran  jalan  keluar  berdasarkan  potensi  dan karakter  kebudayaan  masyarakat  dalam  menghadapi  kemiskinannya.  Analisis  data  dilakukan  secara deskriptif  kualitatif.  Hasil  kajian  adalah  sebagai  berikut.  Buwoh  dan  bank  titil  di  Kaliori  Rembang  Jawa Tengah telah menjadi bukti otentik bagaimana tradisi yang dikemas oleh para pencari rente lebih kejam dari jeratan utang bakul yang selama ini dituduh sebagai penyebab utama kemiskinan nelayan. Meskipun kondisi  faktual  kemiskinan  itu  tidak  serta  merta  mendorong  nelayan  menjadi  penganut  konstruksi instrumental,  peran  pemerintah  dalam  menstimulasi  tradisi  dan  kelembagaan  tradisi  yang  mereduksi kemiskinan harus dipacu dalam bentuk kebijakan dan program.
Kata Kunci: penyebab eksternal, buwoh, bank titil, revitalisasi, tradisi, reduksi kemiskinan
Abstract:   The  Fisher’s  Poverty:  Case  Study  of  External  Causes  and  Tradition  Revitalization  effort  to Poverty Allevation in the Kaliori of Rembang, Central Java. By: M. Alie Humaedi.
Poverty in fishing communities occurs factually in everywhere. It is caused not only by internal factors in the mechanism of production, but also by external circumstances that are created in its environment. Tradition and traditional intitutions are not always considered good and able to maintain the existence of poor’s  life. In fact, they can plunge the poor people into absolute poverty. The research is conducted by using ethnographic method. This ethnograhic research of fishing communities attempted was to offer solution based on potention and  character of public culture against their poverty.  Data were analysed using qualitatove description method. Results of the study were as follows. Buwoh and Bank Titil in the Kaliori of Rembang, Central Java have become the authentic evidence of how traditions created by rente seekers are crueller than debt of bakul bondage that has been accused as the main cause of fisher’s poverty. Although the factual condition of poverty does not necessarily encourage fishers to be adherents of the instrumental construction, the role of government in stimulating the tradition and tradition institutions that reduce poverty must be driven in the form of policies and programs.
Keywords: external causes of poverty, buwoh, bank titil, revitalization, traditions, and poverty reduction

## PENDAHULUAN
Persoalan keterbatasan
modal, pengetahuan, keahlian, penggunaan teknologi alat  tangkap  dan overfishing seringkali dinyatakan  sebagai  penyebab  kemiskinan atau rendahnya peningkatan kesejahteraan di masyarakat nelayan (Imron 2006; 2011). Selain itu, ada juga sinyalemen bahwa nelayan “dimiskinkan”  sebagai  akibat  dari  adanya monopoli  distribusi  hasil  tangkapan  yang banyak dikuasai oleh bakul atau depot. Untuk memuluskan penguasaan distribusi tangkapan itu, bakul mengikat nelayan jeragan (pemilik) perahu dengan utang yang tidak pernah dapat dilunasinya.
Sinyalemen di atas dibantah keras oleh M. Alie Humaedi dalam penelitiannya di Kaliori Rembang (2009-2011), bahwa melalui sistim bakul-langgan itulah  yang  sedikit  banyak menawarkan  kesejahteraan  dan  menjaga eksistensi  kehidupan  para  nelayan  miskin. Tidak hanya itu, sistim bakul-langgan yang dikenal  pada  kehidupan  masyarakat  jauh sebelumnya telah memungkinkan persebaran dan jeratan utang para nelayan miskin dari bank titil dengan rente tinggi itu dapat dikurangi. Bahkan, pasca tahun 1998, banyak langgan yang sebelumnya hanya menjadi pelaksana alat  tangkapan  kemudian  menjadi  juragan pemilik perahu setelah utangnya dibebaskan oleh  para bakul nya,  sebagai  kompensasi dari hubungan patron-klien yang dilakukan sebelum  itu.  Sayangnya,  setelah  sistem bakul - langgan dengan  mekanisme  utang penuh sedikit demi sedikit dihilangkan dan diganti  dengan  sekadar  hubungan  “plakat jual beli” antara bakul dan langgan dengan nilai utang yang sangat kecil, telah membuat persebaran utang pada bank titil di masyarakat nelayan  miskin  semakin  menjadi-jadi.  Ini bukti bahwa, hubungan bakul - langgan tidak serta merta menjadi penyebab kemiskinan (Humaedi, 2010: 133-167).
Bila keterbatasan modal dan alat  tangkapan,  atau  “bila  terpaksa (penulis)  memasukkan  sistem  hubungan bakullanggan ” sebagai penyebab kemiskinan, maka unsur-unsur ini dapat dikelompokkan
sebagai  penyebab  kemiskinan  yang  ada dan inheren di dalam mekanisme produksi masyarakat nelayan. Penyelesaian masalah atas  aspek  ini  sebenarnya  mudah  dan praktis, yaitu dukungan dan penyediaan dana untuk merevitalisasi alat tangkapan dengan pinjaman lunak, pengembangan pengetahuan, peningkatan kemampuan dan teknologi alat tangkapan kepada nelayan. Tidak hanya itu, bila hubungan bakul-langgan dalam proses distribusi hasil tangkapan dianggap sebagai salah  satu  penyebab  kemiskinan,  maka  ia harus  dipotong  dan  diganti  dengan  sistim dan  mekanisme  distribusi  modern  seperti revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan. Demikian juga usaha menghadirkan perusahaan kemasan dan  distributor  besar  pemasaran  ikan  ke tempat-tempat nelayan penghasil produksi sebagaimana yang ditawarkan dalam butir- butir kawasan bahari terpadu misalnya bisa juga dilakukan oleh pemerintah (Satria, 2009; Adhuri, 2004).
Selain penyebab kemiskinan yang inheren dalam mekanisme produksi nelayan di atas, ada penyebab yang tidak kalah besar yang mampu  memiskinkan  masyarakat  nelayan, baik  dalam  jangka  pendek  ataupun  jangka panjang. Penyebab kemiskinan itu melekat pada situasi relasi sosial di masyarakat yang memengaruhi  individu  untuk  memenuhi kewajiban sosialnya atas dasar kekerabatan, toleransi,  dan roso .  Salah  satunya  adalah buwoh ( kondangan ).  Selain buwoh ,  salah satu  penyebab  kemiskinan  nelayan  adalah terjeratnya mereka pada mekanisme pemenuh kebutuhan uang tunai untuk kebutuhan pokok, kebutuhan produksi dan kewajiban sosialnya itu. Mekanisme ini adalah bank titil atau bank plecit atau koperasi yang mempraktikkan rente tinggi  seperti bank  titil .  Kedua  penyebab kemiskinan ini tidak mudah diatasi, terlebih hanya mengedepankan aspek struktural atau formalisme  seperti  kebijakan  dan  program pemerintah  yang  menawarkan  pinjaman lunak  ke  masyarakat  nelayan  misalnya. Penyelesaian masalahnya perlu menggunakan strategi  tertentu  yang  disesuaikan  dengan kondisi kebiasaan masyarakat di mana dua praktik kebiasaan itu ada.
Dengan  demikian,  bila  keterbatasan modal, keahlian, teknologi dan “relasi sosial ekonomi bakul - langgan ” dapat disebut sebagai penyebab kemiskinan internal atau inheren pada masyarakat nelayan, maka buwoh dan bank titil adalah penyebab kemiskinan yang diciptakan oleh suatu kondisi di masyarakat yang pengaruhnya kepada individu dan keluarga nelayan. Sederhananya, dapat disebut sebagai penyebab kemiskinan eksternal. Tulisan ini tidak lagi mau mengulang banyak tulisan yang telah menelisik pada penyebab kemiskinan internal,  tetapi  difokuskan  pada  penyebab kemiskinan  eksternal.  Karena  itulah,  fokus persoalan  tulisan  ini  adalah  bagaimana penyebab kemiskinan eksternal ini hadir di tengah masyarakat nelayan, dan bagaimana pemerintah dan pihak lain dapat menstimulasi nelayan  untuk  menghilangkan  penyebab kemiskinan itu agar kesejahteraannya dapat meningkat. Harapannya, selain gambaran nyata tentang kemiskinan nelayan yang didasarkan pada aspek-aspek kultural, penelitian ini juga berusaha merumuskan dan menawarkan jalan keluar pengurangan kemiskinan berdasarkan tradisi dan kelembagaan tradisi yang telah dikenal juga oleh masyarakat nelayan.

## METODOLOGI

## Waktu dan Lokasi Penelitian
Tulisan ini didasari pada hasil penelitian lapangan selama tiga tahun (2009-2011) di desa-desa nelayan yang berada di Kecamatan Kaliori  Rembang  Jawa  Tengah  seperti Tunggulsari,  Purworejo  dan  Pantiharjo. Untuk memperjelas karakter dan penyebab kemiskinannya, penelitian ini juga berusaha membandingkannya dengan beberapa desa pertanian.  Dari  tiga  desa  nelayan,  Desa Tunggulsari menjadi lokasi utama penelitian. Desa  ini  berbatasan  langsung  dengan Kabupaten  Pati  yang  penduduknya  90% bermata  pencarian  nelayan  tradisional. Sepuluh  persen  lain  adalah  petambak garam  dan  bandeng  (UPK  Kaliori  2010). Di Desa
Tunggulsari inilah, 70%
masyarakatnya  adalah  nelayan  miskin. Kemiskinannya  tidak  murni  didasarkan
pada  penyebab  internal  dari  aspek  mata pencariannya, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi-kondisi di luar aspek mata pencariannya, seperti  kebiasaan  dan  tradisi  yang  bersifat eksploitatif.

## Metode dan Teknik Pengumpulan Data
Penelitian  ini  menggunakan  metode etnografi,  suatu  metode  yang  menelisik lebih dalam tentang praktik-praktik kebudayaan  masyarakat  (Spreadly  1997). Teknik  pengumpulan  datanya  dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan penceritaan kisah hidup, sebagai data primer. Selain teknik live in untuk menggali data faktual, peneliti juga memanfaatkan data sekunder berupa hasil diskusi terarah pada kelompok masyarakat, dokumen-dokumen pemerintah seperti jumlah kepemilikan sertifikat tanah dan dokumen implementasi PNPM Mandiri dan  Program  Keluarga  Harapan.  Dokumen ini penting sebagai bahan pengurai indikator kemiskinan  yang  bersifat  formal  dengan kenyataan yang ada dan menjadi indikator subyektif  kemiskinan  yang  ada  dan  terjadi di masyarakat.

## Analisis Data
Setelah data primer yang berasal dari lapangan didapat, data itu kemudian dianalisis dan  dituliskan  secara  deskriptif.  Beberapa hal  yang  berhubungan  dengan  masalah penyebab kemiskinan, sebagaimana menjadi tema penelitian dianalisis secara eksplanatif dan interpretatif. Tujuannya untuk menghasilkan penjelasan dan perbandingan antara penyebab kemiskinan dan kapasitas masyarakat nelayan dalam mengentaskan kemiskinan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kisah Hidup Keluarga Nelayan Miskin:  Kasus

## Pak Jimin
Terasa aneh bila meneliti kemiskinan tetapi tidak menyodorkan kisah hidup dari seorang dan keluarganya yang diindikasikan masuk ke dalam kriteria miskin, atau dalam bahasa setempatnya seringkali disebut sekeng .
Kisah  hidup  dibutuhkan  untuk  merunut satu  narasi  mengenai  kemiskinan  yang turun-temurun. Bila pak Jumari, ketua UPK Kaliori,  dengan  mendasarkan  pendapatnya berdasarkan  standar  operasional  PNPM Mandiri,  saat  wawancara  tanggal  11  Juli 2010 telah membagi orang miskin itu pada dua jenis; miskin absolut , di mana ia tidak ada upaya sama sekali untuk meningkatkan kesejahteraan, karena ketiadaan alat produksi; dan juga miskin produktif; di mana seseorang dapat  dikelompokkan  miskin  tetapi  ia memiliki  kemampuan  untuk  bekerja,  baik kepada orang lain ataupun bekerja mandiri berdasarkan alat produksi yang dimilikinya, maka semua itu seharusnya dipetakan dalam sebuah  kisah  hidup  yang  jelas  dan  runtut. Di  bawah  ini  akan  dikisahkan  perjalanan hidup seorang nelayan miskin yang berasal dari Desa Tunggulsari, Kaliori Rembang.
Namanya Jimin, nama dari orangtuanya yang berasal dari Pecangaan Pati, dan pindah ke Tunggulsari karena ikut istri. Seorang nelayan miskin dengan penampilan fisik yang layu dan teramat  sederhana,  padahal  usianya  baru 48 tahun saja. Ia dan keluarganya: 7 orang anak;  yang  sulung  dan  bungsu  perempuan dan empat anak lainnya adalah laki-laki; yang satunya ada di Ujung Pangkah Gresik, ditambah seorang yang sudah berusia lanjut, ibu pak Jimin itu. Ia ikut tinggal di rumah di atas tanah pinjaman yang sangat sederhana. Sejak masih kecil, terlebih saat bapaknya meninggal, sang ibu tinggal secara berpindah dari satu tetangga ke tetangga lain. Anak-anak pun dititipkan di sana-sini, bekerja apa saja untuk menghidupi dirinya.
Semua anak menjadi terlantar, karena ketidakmampuan sang ibu menafkahi anaknya setelah ditinggal suami. Rumah hasil warisan pun terpaksa dijual untuk biaya pengurusan jenazah,  membayar  utang  pada bank  titil ataupun utang pada tetangganya, dan sebagian untuk biaya pengasuhan anak yang saat itu masih  kecil.  Saat  itu  pula  anak-anaknya telah dititipkan ke tetangga, termasuk Jimin. Ia dibesarkan oleh banyak orang dan bekerja sejak usianya masih kecil; nyait (membersihkan perahu) , alang-alang (meminta ikan) , sampai
ikut perahu atau pendego (anak buah kapal), ketika  beranjak  besar.  Ia  pun nunut  urip (ikut menumpang hidup) ke orang lain.
Untungnya  tiga  anak  Jimin  sekarang sudah  pisah,  walaupun  bekerja  seadanya, sehingga salah satu adik mereka yang sekarang kelas 6 SD bisa ikut didukung bersama-sama. Kalau tidak sulit rasanya, walaupun ia tahu bahwa perjalanan manusia itu seperti jeriji tangan  niki (jari  tangan  ini) ; ada  jempol (di bawah), penudu (naik), tengah (puncak kejayaan) sampai menjadi jentik (kelingking) kembali yang turun pamornya. Inilah takdir. Walaupun semua proses itu harus dijalaninya dengan  sabar,  tetapi  Jimin  tidak  lagi  bisa berbuat  banyak  untuk  sekadar nempur (membeli  beras).  Pak  Jimin  menyatakan hidupnya terasa aneh, mengapa kesengsaraan itu tidak pernah lepas dari keluarganya, bahkan ditambahi dengan ibu yang sudah renta itu. Jangan-jangan, menurutnya, anak saya pun nanti akan menjadi miskin seperti dirinya.
Rumah yang dihuni ini tidak memiliki akses air PAM ataupun sumur. Sehingga air yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan berasal  dari  air  hujan,  tadahan  dari  talang tetangga depan rumahnya atau mengambilnya di embungan (kolam besar) milik masyarakat. Dapur yang sangat becek, karena tidak ada aliran air ke selokan. Semuanya bercampur dengan dapur yang baunya juga sudah tidak sedap lagi alias jorok. Panci dan piring kotor berserakan  di  atas  tanah  yang  becek  itu. Semuanya tidak tertata rapi, ruangan dapur dan jeding ini berada di samping rumah beratap genting  keripik  dan  semuanya  berdinding gedek.
Belanja beras ( nempur) dan solar harian pun  sudah  sulit  untuk  diperoleh,  apalagi ketika harga BBM di tahun 2008 meningkat tajam,  dan  jaring  tangkapnya  pun  banyak yang  rusak.  Setiap  hari,  ia  hanya nempur 1 kg untuk makan (bekal dan siang), ibu tua, dan Umiyatun sendiri. Kurang atau tidaknya harus dipaskan ; rokok pun dibeli untuk dua hari  sekali.  Ia  menghematnya  dengan  cara merokok sehabis makan saja, dan solar bisa habis Rp 30-40 ribu setiap harinya. Kebutuhan
pokok ini belum juga ditambah jika ada ulem (undangan) untuk buwoh (hajatan) yang wajib dihadiri dengan nilai uang yang sudah dianggap umum masyarakat.
Kalau tidak buwoh , keluarganya akan disisihkan dan tidak dibantu kalau terjadi apa- apa.  Padahal  keluarganya  sendiri  memang membutuhkan bantuan anggota masyarakat lain,  khususnya  ketika  salah  satu  anggota keluarganya  ada  yang  sakit  atau  sekadar untuk biaya SPPnya Umiyatun. Bila mereka tidak melakukan buwoh , anggota masyarakat lain  pun  enggan  membantunya,  karena keluarga Jimin dianggap tidak roso . Sayangnya, pemenuhan kebutuhan pokok dan keperluan buwoh itu  tidak  jarang  harus  didapatinya dari bank titil . Kebutuhan uang pun semakin bertambah, karena harus membayar cicilan bank titil yang juga tidak pernah selesai kapan habisnya. Untuk itu, ia harus menyisihkan uang Rp.  10.000  per  satu  kali  cicilan.  Padahal utangnya hanya Rp. 300.000, tetapi bayarnya sampai Rp. 700.000, karena telat mencicil. Ia  sering  dikenakan  bunga  tambahan  atas pinjaman pokok. Bahkan bunga itu kemudian menjadi pokok pinjaman. Padahal belum tentu saat melaut dirinya dapat rajungan atau alat payangnya menjerat 1 kg udang yang hasilnya bisa membayar cicilan itu.
Semuanya harus berhemat, dan setiap harinya ia tidak punya uang cadangan apapun. Bila ada kebutuhan mendadak, maka ia harus meminjam kepada anak yang juga kekurangan, di mana untuk mengembalikannya, ia tidak jarang meminjam kembali ke bank titil yang lain  sebanyak  Rp.  100.000,  dengan  cicilan Rp.  5.000  selama  40  hari  (Rp.  200.000 atau  bunganya  mencapai  100%). Bank  titil mudah  didapat,  karena  umumnya  orang sini  juga  meminjam  dari  mereka.  Kalau  ia butuh,  ia  tinggal  pesan  ke  tetangga,  bila ada tukang titil agar mampir ke tempatnya. Ketika bank  titil datang,  mereka  akan meminjam  KTP  atau  KK  asli  terlebih dahulu  untuk  diproses  atau  difotokopi. Sehari kemudian, mereka datang menyerahkan uang beserta KTP atau KK yang dipinjamnya kemarin.
Sehari kemudian mereka sudah mencicil kembali uang pinjamannya. Bila tidak ada, maka dalam beberapa kali tunggakan, rupanya akan dibungakan kembali, dan demikian seterusnya. Jimin sendiri tidak mau meminta-minta uang atau  barang  kepada  anaknya  karena  nanti dituduh  masyarakat ”kok  beli  isin,  paring- paring putra-putri nipun” (tidak memberi anak, malah minta-minta, seharusnya malu kalau jadi orangtua). Paling banter, Jimin sekadar meminjam yang segera dikembalikan ke anak pada tempo waktu yang ditentukan. Ia sendiri sangat jarang meminjam uang kepada tetangga, karena tetangga seringkali menuduhnya orang yang tidak jujur, kalau uang pinjaman itu sering digunakan untuk beli jajan makanan dan rokok. Umiyatun pernah diminta pak Yakup, tokoh masyarakat, untuk disekolahkan, tetapi tidak diperbolehkan.  Pak  Jimin  sendiri  meminta Umiyatun sehabis SD itu langsung bekerja di warung kakaknya. Sebuah proses yang tidak menawarkan perubahan akhirnya.

## Penyebab Kemiskinan Eksternal
Pak Jimin, adalah satu dari 78 kepala keluarga  nelayan  miskin  yang  berada  di Desa  Tunggulsari  Kaliori  Rembang.  Dalam catatan  pinjaman bank  titil (yang  sering mengatasnamakan LKM)“Sri Rejeki” di tahun 2010,  hampir  keseluruhan  kepala  keluarga (atas  nama  istri)  memiliki  utang  kepada bank titil nya. Dalam monografi desa (2010) yang  mencakup  juga  wilayah  pertanian disebutkan jumlah keseluruhan penduduknya 1217 jiwa yang terdiri dari 279 KK. Artinya, ada  sekitar  26  %  penduduknya  yang dikategorikan miskin atau sekeng . Keadaan seperti ini hampir terjadi di semua wilayah nelayan,  bahkan  angkanya  ada  yang melampaui 35 %, seperti di salah satu desa dari Tridesa di Kabupaten Demak (Mubyarto 1984).  Dari  kisah  hidup  di  atas,  sedikitnya ada dua penyebab kemiskinan eksternal pada masyarakat nelayan, yaitu buwoh dan bank titil.
Buwoh : Pemborosan dan Perusakan Rencana Keuangan
Salah  satu  perilaku  dan  tradisi  yang dilahirkan dari perasaan dan tuntutan kewajiban
keluarga  dan  kewajiban  sosial  masyarakat nelayan adalah buwoh . Buwoh , menurut ibu Sri Hastuti di Tunggulsari berasal dari kata uwoh , buah. Buwoh berarti membuah atau mendapatkan hasil buah. Kalau ia dimengerti sebagai  buah,  pertanyaannya  apa  yang ditanam sehingga menghasilkan buah itu? Si ibu menjawab bahwa mereka sedang nandur wiwitan yatra (menanam pohon uang). Pohon uang  itu  diilustrasikannya  sebagai  sesuatu yang  mengakar  dan  mengikat  sifatnya  ke dalam  elemen  tanah.  Di  lain  desa,  tradisi buwoh banyak nama, seperti demen,weweh, kondangan, nyumbang, dan ngamplop .
Bagi  masyarakat  Tunggulsari, buwoh adalah satu tradisi memberikan sumbangan ke  orang  lain  yang  sedang  mengadakan hajatan yang berhubungan dengan sesuatu yang  membahagiakan,  seperti  pernikahan, khitanan,  dan  mendirikan  rumah.  Selain keluarga dekat dan jauh, tetangga dekat dan luar desa pun diundang. Dalam pelaksanaannya hampir  tidak  ada  perbedaan  jenis  materi yang diberikan. Ia bisa berbentuk uang dan barang, baik dalam pengertian sendiri ataupun gabungan keduanya. Barang itu bisa terdiri dari beras, gula, teh, tepung, dan pakaian. Perbedaannya terletak pada jumlah uang dan barang yang diberikan. Perbedaan ini tidak hanya terjadi bila dibandingkan dengan daerah lain, sesama desa di Kecamatan Kaliori saja terjadi perbedaan yang signifikan. Anehnya wilayah  pesisir  seperti  Tunggulsari,  jumlah buwoh nya lebih besar dari desa petani. Hal ini disebabkan oleh biaya hajatan di desa pesisir dianggap  lebih  besar  dari  desa  pertanian. Pada  2010,  di  Desa  Tunggulsari,  ada kesepakatan  umum  tidak  tertulis  bahwa uang buwoh untuk  pernikahan  sebesar Rp.  35.000;  untuk  khitanan  Rp.  20.000, dan  syukuran  mendirikan  rumah  rata-rata Rp. 10.000. Jumlah uang ini bisa diganti dalam bentuk barang: 2 kg beras, gula 2 kg, 1 bungkus teh, dan 1 kg tepung untuk diantarkan dalam acara pernikahan; atau beras 2 kg dan 1 kg
gula untuk khitanan; dan 2 kg beras untuk syukuran rumah.
Bagi masyarakat nelayan, yang rata-rata tidak memiliki sawah atau tanah yang bisa digunakan untuk lahan produksi, sepenuhnya tergantung pada hasil laut untuk ikut urun buwoh . Bila musim rejeh atau banyak ikan, buwoh tidak akan membawa banyak persoalan, karena hasil laut tiga bulan bisa menjamin kehidupan  mereka  dalam  ambang  batas kebutuhan minimal selama satu tahun. Dengan perhitungan harga pasar pada tahun 2010, kebutuhan minimal nonbiaya produksi kerja harian keluarga nelayan di Tunggulsari sebesar Rp. 25.000. Kebutuhan minimal itu menyangkut beras 2 kg (Rp. 12.000), lauk pauk selain ikan seperti tempe dan tahu (Rp. 3.000), sayuran (Rp.  2.000),  bahan  bakar  (Rp.  3.000),  dan Rp. 2.500 adalah biaya sekolah. Setiap bulan keluarga nelayan membutuhkan sedikitnya Rp.  675.000  untuk  kebutuhan  minimal, dan  Rp.  1.000.000  untuk  modal  produksi. Setiap  melaut  sedikitnya  membutuhkan 5 liter solar (Rp. 27.500) 1 .
Sulit rasanya untuk memenuhi kebutuhan minimal dan modal produksi itu pada musim leyep atau pailah ,  karena  hasil  laut  sangat sedikit. Tidak jarang di musim ini mereka hanya mendapatkan 2 - 5 ekor rajungan ditambah beberapa ekor ikan saja; nilainya pun tidak lebih dari Rp. 20.000 sampai Rp. 25.000 saja. Untuk  menyiasatinya,  mereka  mengurangi penggunaan  solar  dengan  cara  menaikkan layar,  seperti  dikenal  dan  dipraktikkan masyarakat  nelayan  dahulu.  Mereka  juga membatasi diri untuk tidak terlalu jauh dalam penangkapan ikan dan rajungannya. Karena semakin jauh, semakin besar modalnya, tetapi semakin  dekat  jaraknya  dengan  daratan, semakin sedikit hasil tangkapannya.
Karena itu untuk memenuhi kebutuhan minimal pada musim leyepan mereka harus berutang.  Dahulu  utang  itu  bisa  diajukan kepada para bakul atau depot, sekarang bakul
1 Bandingkan angka pengeluaran ini dengan 14 indikasi kemiskinan BPS yang salahsatunya menyebutkan bahwa sedikitnya penghasilan  kepala  keluarga  harus  425.000.  Padahal  kebutuhan  minimal  saja  telah  mencapai  angka  Rp675.000.  Bila kebutuhan minimal ini dijadikan indikasi kemiskinan dalam versi lokal, maka jumlah Rumah Tangga Miskin yang awalnya hanya 26% bisa langsung mencapai angka 40% (Kleden-Probonegoro 2011)
kebanyakan tidak lagi mengutangi langgan nya, kecuali utang pokok yang tujuannya sebagai alat ikat saja. Mereka pun akhirnya banyak berutang kepada bankplecit atau bank titil , termasuk juga kepada lembaga keuangan mikro yang menjamur di masyarakat pedesaan pesisir itu. Ada juga dengan cara menjual barang rumah tangga, seperti perhiasan emas, televisi, radio, tape recorder , piring, sendok, dan lemari yang dibeli sewaktu musim rejeh (musim banyak ikan) . Anehnya, walaupun dalam kondisi di mana  untuk  kebutuhan  minimal  saja  sulit diperoleh, hampir semua undangan buwoh akan selalu dihadiri. Apalagi bila keluarga yang diundang akan mengadakan hajatan dalam waktu dekat atau ketika pengundang pernah datang buwoh pada  waktu  keluarga  yang diundang itu melakukan hajatan sebelumnya. Untuk urusan yang satu ini, mereka pun berani meminjam uang kepada keluarga, tetangga, dan bank  plecit .  Hampir  dapat  dikatakan bahwa 76 KK itu pernah terlibat aktif atau sedang utang kepada bank titil atau bank plecit sebagai akibat dari pemenuhan kebutuhan buwoh ,  khususnya  pada  musim-musim hajatan ( maulid, syawal dan rajab ) yang tepat bersamaan  waktunya  dengan  musim leyep pada sistem waktu penangkapan ikan yang dikenal masyarakat nelayan. Hal ini dinyatakan oleh para penagih bank titil dari Eka Jaya dan Sri Rejeki pada wawancara di bulan Juli 2010. Bahkan sebagian besar dari 76 KK itu terlibat utang lebih dari satu lembaga bank titil . Para pelakunya kebanyakan adalah nelayan-nelayan miskin yang menjadi pendego atau nelayan yang memiliki daya tangkap sederhana.
Namun  demikian,  mereka  dengan penuh  sadar,  yakin  dan  percaya  diri  akan dapat mengembalikan utangnya pada musim rejeh mendatang.  Saat  musim  itu  tiba, hasilnya digunakan untuk membayar utang ke keluarganya, tetangganya, dan beberapa bank plecit . Namun kenyataannya, tidak semua utang pada bank titil pada satu musim panen ( rejeh ) itu bisa dilunasi. Ada diantaranya yang masih  tertunggak,  bahkan  telah  menjadi pokok  utang  baru  dari  pinjaman  dengan sistem  rente  itu.  Sementara  utang  kepada program pemerintah seperti Simpan Pinjam
Ekonomi Perempuan PNPM Mandiri tidak akan ditutup, kecuali dialirkan begitu saja sampai jatuh tempo. Bila seandainya mereka sedikit atau sama sekali tidak memiliki utang pada musim leyepan ,  mereka  akan  membelikan beberapa  gram  emas,  perabotan  rumah tangga, bahkan kendaraan bermotor. Barang ini akan dijual kembali pada saat kebutuhan mendesak, termasuk saat undangan buwoh terlalu banyak. Sistem menabung dalam bentuk barang,  khususnya  emas  sebenarnya  lebih efektif,  dibandingkan  dengan  cara  berpikir yang dipegang oleh anggota masyarakat bahwa buwoh juga adalah sistem atau mekanisme kultural yang bertujuan menabung sebagian hasil  perolehan  pada  satu  musim  panen untuk  masa-masa  yang  akan  datang.  Pola pikir tentang buwoh ini juga diikuti dengan perspektif bahwa berutang kepada bank titil seolah diartikan sebagai ikhtiar menabung. Bila tanpa berutang kepada bank titil sekalipun untuk keperluan buwoh akan dianggap bahwa mereka tidak bisa menabung. Perspektif ini sangat berbahaya, karena bisa menyuburkan tradisi  utang  terus-menerus  di  masyarakat Desa Tunggulsari Kaliori.
Praktik Rente Bank Titil
Dalam konteks pedesaan Kaliori, bank titil, suatu lembaga keuangan mikro,dikenal juga dengan plecit dan minggon adalah salah satu alat (kelembagaan) ekonomi yang mampu mengatasi persoalan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Istilah bank titil merujuk pada satu sistem utang-piutang yang menggunakan mekanisme  pembayaran  cicilan  berbunga ( rente ). Rentang waktu pembayaran disepakati antara pihak pengutang dengan pemberi utang atau kelembagaan kredit. Ketetapan waktu bisa diatur berdasar hari atau minggu yang kesepakatannya diberi plakat dengan kupon yang di- titil. Titel atau tetel merujuk istilah dari kegiatan menetel kupon. Bila dikatakerjakan, menetel (memecah) merujuk pada pengertian memecah sejumlah uang besar dalam jumlah lebih kecil. Pengecilan jumlah itu adalah cara mudah mencicil utang yang dimiliki seseorang. Dengan angka yang telah ditetapkan, pihak si pemberi utang atau lembaga keuangan akan
mencari untung. Kupon jatah pengembalian si  pengutang  harus  habis  sesuai  hitungan pinjamannya.
Ada  beberapa  jenis  harga  kupon, dari per seribuan sampai limapuluh ribuan. Kupon per 1000an digunakan untuk pinjaman Rp.  20.000an  yang  harus  dibayar  dengan kupon berjumlah 25 buah. Kupon Rp. 5.000 digunakan  untuk  pinjaman  Rp.  100.000an yang wajib diselesaikan sebanyak 25 kupon. Dalam hitungan titel , 20 kupon dibebankan untuk  pengembalian  utang  pokok,  dan  5 kupon lain dianggap biaya administrasi dan biaya keliling agen titel- nya. Selisih dengan utang  pokok  biasanya  adalah  lima  kupon. Selisih inilah yang memberatkan. Perhitungan secara seksama dari utang Rp. 100.000 yang dibayar sebanyak 25 kupon per lima ribuan, bunganya mencapai angka 50%. Hitung saja 25 x Rp. 5.000 adalah Rp. 125.000 dan dibayar selama 25 hari. Karena belum memiliki limit waktu satu bulan, bunga dihitung dalam satuan hari. Bunga per seratus ribu berarti per seribu per hari. Angka ini terus bertambah bila si pengutang  belum  dapat  menghabiskan  25 kupon dalam tenggat waktu yang ada.
Keringanan  pengembalian  hanya diberikan  sebanyak  2  kali  saja,  selebihnya dikenakan bunga berbunga. Bila si pengutang tidak bisa membayar lima kupon dalam lima hari, maka utang pokoknya ditambahkan dengan kelipatan dua kali. Jumlah utang Rp. 25.000 bisa menjadi Rp. 35.000, dan seterusnya. Bila kupon itu belum habis setengahnya dari 25 hari, maka utangnya akan bertambah sebesar 15 kupon. Bila utang itu sudah dua kali lipat dengan utang pokok, maka bunga dihentikan, dan si pengutang wajib menyerahkan apapun yang dimiliki dengan paksaan. Karena itu, bisa jadi televisi, tape, peralatan dapur, dan lainnya akan  dibawa  pergi  oleh  si  pemberi  utang. Barang yang dibawa minimalnya mempunyai harga Rp. 250 ribu, kalau tidak ia pun bisa menyita apapun yang ada.
Pak  Jimin,  ayahnya  Umiyatun  di Tunggulsari, televisi rumahnya pernah dibawa pergi oleh si pemberi utang ( bank titel Eka Jaya),  karena  awalnya  ia  hanya  meminjam
Rp. 50.000 untuk keperluan buwoh dan beli rokok.  Semua  orang  sini  tahu  bagaimana tukang tetel kupon itu membawa televisi dari rumahnya meskipun si Umiyatun menjerit dan menangis kencang agar televisi itu tidak dibawa. Anehnya, setelah peristiwa itu, si tukang tetel kupon itu masih saja mendekati keluarga Jimin dan menawarinya untuk berutang. Dengan iming-iming mudah dapat uang, cepat, dan hanya  mensyaratkan  fotokopi  KTP  saja, ia  pun  kerap  menghampiri  rumah  Jimin. Dengan  pura-pura  bisa  membantu  sekolah Umiyatun,  karena  pihaknya  menyediakan beasiswa bagi si pengutang. Jimin pun akhirnya kembali berutang Rp. 100.000 kepada bank titel tersebut. Ia dikenakan kewajiban untuk menghabiskan 25 kupon per seribu. Ketika Jimin menagih soal beasiswa si Umiyatun, tukang titel itu menyatakan bahwa beasiswanya sudah terlambat karena diberikan pada awal tahun ajaran baru. Pada peminjaman uang kedua itu, Jimin bisa mengembalikannya tepat waktu karena kondisi lautnya sedang membuahkan banyak hasil.
Menurutnya, kalau kondisi laut sedang bagus, daripada ia bayar cicil 25 hari, dalam dua hari saja ia dapat menyelesaikan pinjaman plecit itu. Kemampuan membayar tunai dua hari itu tidak akan menjadi pilihan. Ia lebih memilih menggunakan uang sisa dari melaut sebagai sarana membeli televisi baru sebagai pengganti televisi yang sebelumnya pernah disita. Untuk kekurangan memenuhi itu, ia pun  kembali  berutang  kepada bank  plecit kedua, yang disebut tukang titel- nya adalah pak Herman (LKM Trinasih).
Ia pun berutang Rp. 200.000 dengan kupon sebanyak 25 kupon per sepuluhan ribu dalam dua puluh lima hari. Bila ditambahkan dengan utang awal pada bank plecit pertama, setiap  harinya  ia  harus  membayar  kupon sebesar Rp. 15.000. Utang baru ini dilakukan orang bila kondisi melautnya dianggap sedang baik. Anehnya, kondisi baik atau musim rejeh, malah  berusaha  untuk  tambah  berutang, sebaliknya kondisi susah atau leyep , mereka sangat berhati-hati untuk berutang. Dengan prinsip apapun kebutuhan atas pembayaran utang  pada  musim rejeh dapat  dilakukan
berapapun besarnya. Mereka bisa menyisihkan maksimal Rp.50.000 per hari untuk pembayaran utang. Musim rejeh berlangsung sedikitnya satu bulan, dan maksimalnya dua bulan. Walaupun sekali lagi kondisi seperti ini sekarang tidak lagi begitu jelas. Sedangkan pada musim leyepan , mereka hanya bisa mencukupi kebutuhan hidup maksimal Rp. 15.000 per hari. Bila ada biaya tambahan hidup, biaya itu ditambah sebagai beban yang berat. Termasuk biaya anak sekolah yang menggunakan transportasi umum. Bahkan paling sering dijumpai adalah peminjaman uang kepada bank titil dengan alasan untuk keperluan buwoh kepada  tetangganya. Alasan ini dinyatakan dengan pertimbangan solidaritas  dan roso seperti  yang  dialami juga oleh pak Jimin saat meminjam ke bank titil pada  cerita  di  atas.  Fenomena  seperti ini  sangat  banyak  dijumpai  di  masyarakat pedesaan Kaliori.
Nelayan  miskin  di  Tunggulsari  yang sedikitnya berjumlah 76 KK itu rata-rata pernah dan sedang terlibat dengan bank titel . Dari 76 KK itu, mereka akan terlibat kembali pada pengutangannya, setelah utang sebelumnya lunas  atau  dianggap  lunas  dengan  sistem penyitaan barang yang dilakukan para penetel kupon itu. Bahkan utangannya bisa berasal lebih dari satu bank titel . Satu utangan di bank “Eka Jaya”, satu lagi di “Trinasih” atau satu lainnya di bank titel atas nama perseorangan, misalnya  milik  pak  Udin  dari  Mojorembun Kaliori.  Seluruh  kemampuan  atau  produksi ekonominya hanya ditujukan untuk membayari kupon  yang  telah  ditetapkan  itu.  Sistem dan  mekanisme  utang  ke bank  titil untuk keperluan  dan  alasan  apapun,  termasuk untuk buwoh menjadi  persoalan  utama yang dihadapi masyarakat nelayan miskin di pedesaan. Di satu sisi mereka membutuhkan uang untuk membeli beras, lauk pauk, uang sekolah,  dan buwoh tetapi  di  sisi  lain mereka semakin diikat oleh utang berbunga tinggi.
Bank titel tetaplah bagian dari “semacam kelembagaan tradisi” di masyarakat yang bisa menjadi penyangga sementara keluarga saat mengalami keterbatasan ekonomi atau keadaan ekonomi yang “ megap-megap (subsisten)”.
Meskipun,  kalau  tidak  bisa  membayar, perabotan  akan  dibawa  agen bank  titel . Kalau  jumlahnya  besar  dan  membengkak, rumah dan tanah menjadi jaminan. Persoalan ini adalah pilihan berat dari berkecambahnya satu  institusi  keuangan  yang  dahulunya dikembangkan  swasta  dan  pemerintah dengan model bank pasar atau bank rakyat itu; walaupun ada rekayasa model yang diambil dari masyarakat melalui sistem arisan dan ijon. Ketika model bank titil ini diformalkan menjadi lembaga keuangan mikro, dampaknya tidak lagi menjadi penyangga utama masyarakat miskin. Meskipun bank komersial telah menawarkan bunga sedikit rendah dan tidak menggunakan mekanisme bunga berlipat, lembaga keuangan mikro  yang  mempraktikkan bank  titel baik milik perseorangan atau perserikatan yang memakai  nama  koperasi  masih  memiliki pasarnya sendiri.
Bila kondisi di atas dibiarkan terus oleh pemerintah, maka sebagaimana yang terlihat pada kasus 76 keluarga di Desa Tunggulsari Kaliori para nelayan akan tetap berada pada garis  kemiskinannya.  Hal  ini  terlihat  pada dampak jangka pendek dan jangka panjang ketika  mereka  berutang  kepada bank  titil . Dampak  jangka  pendek  adalah  hilangnya konsentrasi dan kemampuan keluarga dalam pembiayaan kebutuhan terpokok hariannya. Mereka  hanya  akan  berkonsentrasi  pada penyelesaian  utang  yang  bisa  saja  terus menerus  bertambah.  Sementara  dampak jangka panjang adalah hilangnya kesejahteraan masyarakat  nelayan  yang  menyebabkan munculnya ketidakpercayaan kepada anggota masyarakat lain dan kepada negara sebagai pelindung hak-hak warga negara. Bila dua hal terakhir ini telah muncul di dalam masyarakat, maka konflik antar anggota masyarakat dan kepada negara yang bersifat laten dan nyata sangat  mungkin  terjadi.  Dengan  demikian, persoalan tawuran para pemuda dan pendego nelayan, pengerusakan kapal-kapal tangkapan jenis lain, kasus perceraian yang tinggi, dan pencurian harus dilihat dalam hubungannya dengan  tingkat  kesejahteraan  nelayan  dan keterjeratan  mereka  dengan  sistim  utang bank titil ini.
Revitalisasi Tradisi Reduksi Kemiskinan:

## Ikhtiar Mengatasinya
Fenomena bank  titil di  masyarakat nelayan akan selalu dipertanyakan kehadirannya, apakah penyebabnya semata berada  pada  aras  struktural,  di  mana alasan akses perkreditan seperti ketiadaan agunan,  proses  cepat,  mekanisme  mudah, dan tidak repot menjadi apologi yang selalu dikedepankan. Atau jangan-jangan terdapat alasan lebih berbahaya lagi, yaitu serangkaian alasan kultural yang menyebabkan masyarakat terus  bergantung  dan  tidak  mau  menjauhi sistem utang rente ini? Asumsi ini sama halnya dengan alasan kultural yang terdapat pada praktik buwoh sebagai bagian dari kewajiban sosialnya itu.
Bahkan, koperasi yang awal berdirinya selalu mencerminkan akar kultur masyarakat, seperti musyawarah dan mufakat, mekanisme dan  pembagian  hasil  usaha,  digunakan namanya dan disalahkaprahkan sebagai bagian dari suatu proses penghisapan modal yang terdapat di masyarakat. Modifikasi koperasi yang salah kaprah ini tentu berasal dari suatu pertemuan kepentingan dari “pemilik pribadi koperasi”  dan  “masyarakat  pengutang”. Masalahnya  adalah  bagaimana  pertemuan kepentingan  itu  bisa  hadir  dalam  bentuk koperasi  yang  mempraktikkan bank  titel, bila  tidak  diiringi  semacam  kemauan  dan “pengelolaan kebudayaan” atau tepatnya siasat kebudayaan yang dianggap baik oleh pemilik walaupun itu dirasakan “salah” oleh masyarakat umum.
Bisa dikatakan, “pengelolaan kebudayaan”  yang  ada  dilakukan  untuk kepentingan diri atau bersifat sepihak saja, tidak berada pada satu kepentingan bersama komunitas.  Jadi,  pengelolaan  kebudayaan, yang baik atau yang salah (secara struktural dan kultural), bisa dilakukan oleh siapa pun, termasuk pelaku pasar kapital ( bank titel dan rente nir) yang memodifikasi koperasi sebagai alat hisap sumber daya masyarakat. Artinya, bank titil dan buwoh sekalipun adalah hasil “pengelolaan  kebudayaan”  atau  tepatnya “siasat eksistensi” yang bersifat sepihak, dari
para pemburu rente dan pencari keuntungan selisih harga.
Bila  keadaannya  seperti  ini,  maka penyebab  kemiskinan  masyarakat  nelayan yang sifatnya eksternal sesungguhnya dapat diatasi  dengan  “pengelolaan  kebudayaan” yang sifatnya komunitas dan massif. Artinya, kemauan dan kepentingan bersama yang harus dikedepankan untuk sama-sama menopang dan menjaga eksistensi kehidupan warganya, khususnya bagi mereka yang dikategorikan miskin  atau sekeng .  Kelembagaan  tradisi yang betul-betul memiliki fungsi mereduksi kemiskinan atau minimalnya mampu menjaga eksistensi harus didorong dan direvitalisasi sebagai kekuatan bersama untuk mengatasi keterbatasan  dan  ketidakmampuan  aspek kehidupan masyarakat.

## Tradisi Reduksi Kemiskinan Nelayan
Masyarakat nelayan Tunggulsari sebenarnya telah mengenal beberapa tradisi yang  memiliki  potensi  menjaga  kehidupan dan mereduksi kemiskinan. Sedikitnya tercatat empat tradisi yang memiliki peran itu.
Pertama , koloran, tradisi memanfaatkan tanah  timbul  di  pinggiran  pantai  untuk kepentingan  lahan  produksi  tambak  dan tempat  tinggal  bagi  mereka  yang  tidak berpunya.  Pada  tahun  2010,  luas  tanah koloran itu mencapai 24 hektar. Koloran ini tidak sepatutnya dikuasai oleh elite desa, tetapi harus menjadi kas desa yang bisa dipinjamkan atau  disewakan  kepada  masyarakatnya. Apalagi keberadaan koloran ini telah ditegaskan dengan  kekuatan  mitologi  Dampo  Awang yang diyakini masyarakat. Selain itu, tradisi koloran ini  pun  berkesesuaian  dengan orientasi segoro yang dipegang masyarakat nelayan. Selain dapat digunakan untuk tempat tinggal  bagi  mereka  yang  tidak  berpunya, lembaga tradisi koloran ini bisa dimanfaatkan sebagai alat pengentasan kemiskinan nelayan dengan cara menjadikannya sebagai fasilitas produksi  sampingan  dari  mata  pencarian pokoknya.  Jatah  tanah koloran tersebut dipinjamkan  dan  digunakan  nelayan  untuk dibuat  tambak  udang-udang  kecil  (udang
sayur) yang bibitnya berasal dari air laut yang masuk ke tambak. Udang ini dapat dipanen pada 15 hari setelah air laut baru masuk ke tambak, tanpa harus diberi pakan. Rata-rata satu petak tambak seluas 10 x 10 meter itu dapat menghasilkan sedikitnya 15 kilogram udang  kecil  dengan  harga  Rp.  22.000  per kilonya. Artinya, mereka akan mendapatkan uang setidaknya Rp. 330.000 per setengah bulan  atau  sekitar  Rp.  700.000  per  bulan. Uang hasil tambak ini bisa menjadi tabungan bila hasil laut berlebih, dan menjadi pemenuh kebutuhan bila hasil laut sedang sepi.
Kedua , alang-alang , tradisi kedermawanan  dalam  bentuk  pemberian hasil laut untuk orang miskin yang menjadi tetangganya.  Tradisi  ini  telah  banyak membantu  kehidupan  orang  miskin, minimalnya pemenuhan kebutuhan pangan. Menumbuhkan tradisi alang-alang tidak dapat diartikan sebagai penyemaian sikap mengemis pada  masyarakat  nelayan.  Tradisi  ini  ada sebagai wujud kepedulian mereka terhadap tetangganya yang tidak lebih baik nasibnya. Semua  orang  nelayan  di  Tunggulsari  tahu siapa-siapa  saja  yang  dapat  dikriteriakan sebagai  penerima alang-alang .  Kriteria  itu misalnya  hanya  menjadi pendego ,  jompo, beranak banyak, tidak punya rumah, yatim atau piatu, orang baik, dan seterusnya. Tradisi ini akan lebih efektif menyentuh orang miskin, bila  cara  pembagiannya  dilakukan  secara merata,  sehingga  tidak  bertumpuk  pada seorang atau satu keluarga saja. Prosesnya bisa ditetapkan melalui anjuran “bapak angkat” pada musyawarah himpunan keluarga nelayan yang ada di Tunggulsari.
Ketiga , jimpitan , suatu tradisi kutipan hasil tangkapan melalui kesepakatan warga semisal tiga ekor ikan atau tiga ekor udang atau tiga ekor rajungan atau semangkok ikan teri sesuai besaran tangkapan untuk kepentingan dana sosial seperti biaya perawatan rumah sakit, santunan orang jompo dan anak yatim, pembangunan jalan, perbaikan rumah orang miskin,  dan  sebagainya.  Tradisi  ini  telah menjadi  ideal  ketika  mampu  membantu orang miskin dan menjauhkannya dari utang ke bank titil . Jimpitan juga telah dirancang
untuk mengurangi buwoh pada kondisi hajatan anggota  masyarakat  lain.  Mekanismenya telah diatur dan disepakati bersama dalam musyawarah  kelompok  nelayan.  Tradisi  ini sebenarnya telah berjalan, namun masih kurang efektif karena beberapa orang bakul kadang tidak mau melakukan itu kepada langgan nya. Mereka takut dituduh menyalahgunakan hasil jimpitan itu.
Keempat, embungan atau jomblangan , ia tidak sekadar suatu kolam air tadah hujan untuk  pemenuhan  kebutuhan  air  bersih masyarakat nelayan. Di dalamnya telah ada aturan-aturan ketat untuk membantu orang miskin dari keterbatasan terhadap air bersih yang  umumnya  terjadi  di  wilayah-wilayah nelayan.  Tradisi  ini  pun  dijalankan  dengan mempertimbangkan kualitas dan kuantitas air yang ada di embungan . Untuk menjaga kualitas  air,  seluruh  nelayan  berkewajiban menjaga embungan dari kotoran dan rabat yang  melingkupinya.  Sementara  untuk menjaga kuantitas, ada ketetapan pelarangan penggunaan  pompa  air  atau  mesin,  baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ataupun untuk sawah. Semua orang hanya diperkenankan  mengambil  air  ( ngangsu ) dengan cara dijinjing, dipikul atau menggunakan sepeda  pada  pagi,  siang,  dan  sore  hari. Semua  ketetapan  ini  harus  dilaksanakan masyarakat dengan tujuan agar air di dalam embungan dapat bertahan sampai musim hujan berikutnya. Tujuannya, agar seluruh masyarakat tidak  menghabiskan  hasil  pekerjaannya hanya untuk membeli air.

## Revitalisasi Tradisi Reduksi Kemiskinan
Empat  tradisi  yang  memiliki  peran reduksi  kemiskinan  nelayan  di  atas  secara faktual telah hadir jauh sebelumnya. Namun, karena ia kadang dibiarkan begitu saja atau dijalankan tanpa suatu kepentingan bersama untuk pengentasan kemiskinan, peran itu tidak begitu tampak, khususnya dalam mengatasi penyebab  kemiskinan  bersifat  eksternal dari  kondisi  masyarakat.  Oleh  karenanya, pemerintah  harus  memberikan  stimulus dan  penyadaran,  baik  melalui  program maupun inisiasi bagi masyarakat untuk dapat
merevitalisasi secara aktif dan proaktif tradisi yang memiliki peran pengentasan kemiskinan. Dalam  proses  dampingan  itu,  karakter kebudayaan  masyarakat  nelayan  beserta ruang endemik wilayahnya harus diperhatikan. Tujuannya  memaksimalkan  stimulus  dan memosisikannya  agar  tidak  bertentangan dengan kebudayaan masyarakat yang bisa saja berakibat fatal bagi masyarakat dan tradisi yang dimilikinya. Di bawah ini ditampilkan satu skema proses  stimulus  penguatan  dan  revitalisasi tradisi dan kelembagaan masyarakat nelayan untuk pengentasan kemiskinan (Gambar 1).
tradisi-tradisi  yang  dapat  memerosokkan mereka kepada kemiskinan baik jangka pendek ataupun  jangka  panjang,  seperti buwoh dan bank  titil .  Apa  yang  dimaksud  dengan “penempatan yang baik” adalah satu posisi dan cara masyarakat mengatur dan mengukur kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya yang didasarkan pada solidaritas, roso dan keterdesakan atas kebutuhan pokok. Selama masyarakat  belum  bisa  menawarkan  dan menyediakan  solusi  pemberian  dana  tunai untuk kebutuhan pokok dan kebutuhan roso ( buwoh ),  semisal  peminjaman  dari  dana
Bila skema di atas dapat dioperasionalkan dengan baik, harapannya orang atau masyarakat nelayan dapat dientaskan dari kemiskinan, minimalnya  dapat  terlepas  dari  penyebab kemiskinan eksternal yang 3 juga akan mampu melepaskan  penyebab  kemiskinan  internal dalam mekanisme produksinya. Mekanisme operasional  dari  skema  di  atas  juga  harus didukung oleh penyadaran dan pendidikan masyarakat tentang “penempatan yang baik”

## Gambar 1. Skema Alur Revitalisasi Program dan Stimulus Penguatan Tradisi dan Kelembagaan
Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan.
Figure 1.  Scheme of Program Revitalization and Tradition Strengthen Stimulus and Society Institutional in Decreasing Poverty.
jimpitan , maka mekanisme buwoh dan bank titil tidak dapat dilarang keberadaannya.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN
Kemiskinan  sangat  lekat  pada kehidupan masyarakat nelayan, tidak hanya di Kaliori Rembang saja, tetapi secara umum telah  menjadi  “suatu  keadaan  faktual”  di seluruh  wilayah  Indonesia.  Bahkan,  bila
Level of poverty and charahter derivation
menganalogikannya dengan pendapat James Scott (1994), bahwa petani termasuk nelayan di Asia Tenggara secara umum bersifat subsisten dengan ekonomi moral safety first . Perumpamaannya,  orang  nelayan  “bagai orang yang terendam di air laut sebatas leher, sehingga bila ada sedikit gelombang saja, bisa menenggelamkannya”.
Kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi internal dalam mekanisme produksi biasanya langsung  ditanggapi  pemerintah  melalui berbagai programnya. Namun tidak demikian dengan penyebab kemiskinan eksternal, seperti buwoh dan bank titil yang muncul bersama dalam  kehidupan  dan  praktik  kebudayaan masyarakat  sangat  jarang  ditanggapi sebagai  faktor  penting  kemiskinan  faktual. Bisa dikatakan bahwa penyebab kemiskinan eksternal nelayan hadir bersama dengan sistem sosial dan budaya mereka, khususnya perilaku yang berhubungan dengan kewajiban sosial dan produktivitas ekonomi. Banyak nelayan yang menjadikan buwoh sebagai alat simpan atau alat titip investasi yang dimiliki, walaupun dengan cara utang kepada bank titil sekalipun. Cara  pandang  seperti  ini,  selain  diartikan untuk mengurangi beban kesenjangan dan terhindar dari keterasingan dalam pergaulan sosialnya, juga menjadi alat untuk bereksistensi dan bertahan hidup. Bank titil memanfaatkan cara  pandang  kewajiban  sosial  ditengah ketidakberdayaan ekonomi nelayan, termasuk dengan mengatasnamakan usahanya sebagai koperasi. Akibatnya, nelayan terjerat oleh utang bank titil , dan terlepas dari uluran peminjaman bakul yang sering disalahartikan oleh pihak luar sebagai tengkulak.
Namun demikian, hadirnya tradisi dan kelembagaan  yang  memiskinkan  itu,  juga biasanya diikuti pula oleh tumbuh kembangnya tradisi yang mampu mereduksi kemiskinan. Sayangnya, tradisi dan kelembagaan tradisi yang  berfungsi  mereduksi  kemiskinan  itu kadang  didiamkan  atau  dibiarkan  begitu saja oleh masyarakat pelaku dan pemerintah. Oleh  karena  itu,  stimulasi  dan  dampingan untuk usaha revitalisasi dan penguatan tradisi yang mereduksi kemiskinan dan mencegah pemiskinan di masyarakat nelayan seharusnya
menjadi perhatian penting bagi pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dan program nasional pengentasan kemiskinan  khususnya  bagi  masyarakat nelayan  di  Indonesia.  Salah  satu  caranya adalah melakukan “pengelolaan kebudayaan” secara inheren masyarakat dan dampingan pemerintah terhadap tradisi dan kelembagaan tradisi yang dapat mereduksi kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA
Adhuri,  D.S.,  R.  Indrawasih,  A.  Wahyono,  M. Imron, I.G.P. Antariksa, H. Yudomustopo, S. Ali, J. Haba, H. Herman dan Sudiyono. 2004. Pengelolaan Sumber Daya Alam Terpadu  (Co-Management ).  LIPI  Press.
Jakarta. Hal. 2-7.
Anonim.2002. Tata  Kelola  Kawasan  Bahari Terpadu . Jakarta: DKP. Hal. 7-17.
______.  2009. Profil  Kabupaten  Rembang .
Rembang.
______ . 2009. Laporan Akhir Kegiatan Prasarana Pembangunan  Drainase  dan  Kegiatan Ekonomi  Simpan  Pinjam  Kelompok Perempuan  Tahun  2008. Rembang: PNPM Mandiri. UPK Kaliori. Hal. 3-12.
Dahuri,  R.  2004. Keanekaragaman  Hayati Laut: Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia , Gramedia. Jakarta. Hal. 94-110.
Humaedi,  M.  A.  2010. Jeragan  Nemen: Hubungan Ekonomi-Politik Bakul Langgan .  Jurnal Masyarakat Indonesia,
2(II):133-163.
Imron,  M.  2006. Ko-Manajemen  dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut: Kasus  Kota  Tegal. LIPI  Press.  Jakarta.
Hal. 1-4.
-------------.  2011. Nelayan  dan  Kemiskinan.
Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 13, Edisi Khusus, PMB LIPI, Hal. 57-82 -------------.  2010. Program  Pengentasan Kemiskinan  (Pronangkis)  Kabupaten Rembang . Rembang: Setda dan Bappeda. Hal. 15-28.
Kecamatan  Kaliori.  2007. Monografi  Desa Kecamatan Kaliori 2006. Kaliori: Sescam. Hal. 11-19.
Kleden-Probonegoro,  Ninuk  &  M.  Alie Humaedi.  2010. Etnografi  Kemiskinan . LIPI Press. Jakarta. Hal. 23-27. --------------.  2011. Lembaga  Tradisi:  Antara Eksistensi  dan  Reproduksi  Kemiskinan . LIPI Press. Jakarta. Hal. 67-90. Listyaningsih, U. 2004. Dinamika Kemiskinan di Yogyakarta. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijkan UGM-Partneship For Economic Growth USAID. Yogyakarta. Hal. 29-38.
Mubyarto, Listianingsih dan H. Nugroho. 1984.
Nelayan  dan  Kemiskinan : Beberapa Kasus  Wilayah  Nelayan .  UGM  Press. Yogyakarta:.Hal. 3-6. Satria, A. 2009. Ekologi Politik Nelayan . LKiS. Yogyakarta. Hal. 24-88.
-------------. 2003. “Gerbang Mina Bahari” dalam Gatra , No. 52 Tahun IX, 15 November.
Hal. 14-16.
Scott, J. C. 1994. Moral Ekonomi Petani. LP3ES. Jakarta. Hal. 33-38. Semedi, P. 2001. Close to the Stone, Far from the Throne. The Story of a Javanese Fishing Community,  1820s-1990s .  Universitiet van Amsterdam. Amsterdam. Hal. 18-27.
Spreadly,  J.  P.  dan  D.W.  Mc  Curdy  1972. The Cultural  Experience:  Ethnograpy  in Complex Society. Chicago: Science and Research Assosiation, inc. Hal. 23-106.