## ETNOSIA:

## JURNAL ETNOGRAFI INDONESIA Volume 2 Edisi 1, JUNI 2017
P-ISSN: 2527-9313, E-ISSN: 2548-9747

## Assituruseng:

## Hegemoni Budaya Dalam Praktik Politik dan Kekuasaan di Belawa

## A. M. Yusuf
Lokus Research and Consulting (LRC). E-mail: andi.oetjhoe@gmail.com

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Assituruseng; cultural values; hegemony; political practice; power.
How to cite: Yusuf. A.M. (2017). Assituruseng: Hegemoni Budaya Dalam Praktik Politik dan Kekuasaan di Belawa. Etnosia: Jurnal
Etnografi Indonesia. 2(1):74-94. Local cultural symbols have been used massively along with the spirit of  primardialism,  subtituting  javaneseness  nationalism  of  the  New Order. This article aims to examine Bugis cultural values and the shift of meaning used as the preference in the political practice that support power relations. To the present, in the era of local autonomy, the old order has reborn in Buginese culture and force the cultural legitimacy, such as reproduced values and eve more related the political practices and  power  struggles.  Such  tendency  has  resulted  in  the  division  of Belawa  community  into  two  groups  those  who  geneologically  have political power (anakarung) and those who have not. This has formed a patronage  stucture  relationship  based  on  delicate  agreement (assituruseng).  Such  a  values  has  cultural  legacy  which  is  then reproduced  as  an  instrument  in  the  political  practice  and  maintain power  domination  by  anakarung.  Such  a  strategy  is  a  hegemonic effort, utilizing various components of Bugis cultural through symbols and adages.
Copyright © 2017 ETNOSIA. All rights reserved.

## 1. Pendahuluan
Budaya  lokal,  identitas  lokal,  hingga  masalah  peninggalan  nilai-nilai  budaya sampai hari ini terbilang masih cukup kuat dijadikan instrumen dalam berbagai domain,  diantaranya  adalah  simbol-simbol  budaya  daerah  yang  belakangan cukup  masif  muncul  diberbagai  ranah  dengan  semangat  primordialismenya menggantikan  nasioanalisme  ke-Jawa-an  Orde  Baru.  Fenomena  ini  dapat diamati di lingkungan sekitar kita dan terpampang di berbagai sudut maupun ruang-ruang  publik  lainnya.  Di  Bali,  misalnya,  upacara-upacara  kepercayaan disulap  menjadi  peragaan  pariwisata  hingga  seragam  tradisional  etnis  ramai dalam  baliho-baliho  kampanye  dan  begitu  pula  adagium-adagium  budaya
digunakan  dengan  berbagai  purwarupa.  Demikian  budaya  menjadi  kekuatan penting  dalam  ranah  politik  dan  itu  artinya  pedoman,  jalan  pikiran,  serta orientasi  diperlukan  dalam  membangun  pemamahan  pada  setiap  penelitian, sebagaimana  yang  diungkapkan  oleh    Geertz  bahwa  cukup  sulit  untuk berbicara politik jika tidak mendasarkan analisis pada aspek budaya (Anderson 1990:37).
Nilai-nilai budaya lokal mewarnai corak politik di era otonomi daerah. Idiom- idiom  budaya  tetap  saja  direproduksi,  penegasan  identitas,  pengetahuan, begitu  pula  dengan  praktik-praktiknya  (Almond  dan  Verba  1984:  86).  Jika mencermati  budaya  politik  sebagai  bagian  dari  cara  pandang  individu  yang merupakan  wujud  dari  rangkaian-rangkaian  peristiwa  sejarah  yang  telah mengkristal dalam kehidupan masyarakat, maka ini diwariskan turun-temurun berupa  tatanan  nilai  dan  norma  perilaku.  Hal  ini  terlihat  dari  kecenderungan kelompok-kelompok  elit,  upaya  mereka  dalam  mendominasi  ranah  dalam kehidupan  demokrasi  menunjukkan  karaketrisktik,  kekuatan  etos,  serta  nilai- nilai  budaya  lokal.  Status  kebangsawanan  dalam  budaya  Bugis,  misalnya, ditengah-tengah  arus  demokrasi  dan  persamaan  hak  warga  negara,  justru semakin  menguat  dalam  struktur  masyarakat  yang  terkait  dengan  praktik politik.
Kebudayaan  Bugis  memiliki  banyak  nilai-nilai  dan  norma-norma  dalam kehidupan  masyarakatnya,  seperti  yang  ditunjukkan  dalam  beberapa penelitian mengenai alam kebudayaan orang Bugis. Nilai-nilai dalam cerminan sejarah  dan  wujudnya  dalam  konteks  hari  ini  menimbulkan  ragam  analisis, namun jika ditarik secara umum memperlihatkan dua pandangan. Pandangan pertama  lebih  menekankan  bagaimana  nilai-nilai  budaya  dahulu  di- reaktualisasikan  pada  beberapa  aspek  yang  diantaranya  adalah  penanaman budaya  lokal  pada  tatanan  politik  atau  sebagai  model  politik  (Abidin  1985; Mattulada 1995; Rahim, 2011). Sementara pandangan kedua lebih menafsirkan nilai-nilai  budaya  telah  mengalami  pergeseran  makna  yang  menyebabkan kekuasaan  di  daerah  semakin  terbuka  setidaknya  untuk  kalangan  elit,  yakni kecenderungan dominasi kelompok  keturunan bangsawan atau dalam bahasa Bugis disebut anakarung (Robinson 2005; Pelras 2006; Bakti 2007; Meiyani 2008; Zuhro 2009).
Pada  ranah  birokrasi  dapat  ditemui  bentuk  kepemimpinan  formal  yang dibarengi  dengan  karakteristik  kepemimpinan  dalam  budaya  lokal.  Bila memperhatikan  perilaku  birokrasi  pemerintahan  lokal  di  Kabupaten  Wajo, masih  kuat  dipengaruhi  oleh  spirit  aristokrasi  yang  berasal  dari  rentetan
sejarahnya (Arifin 2010:8). Kondisi ini merupakan sesuatu yang masih melekat erat dalam budaya masyarakat Bugis, sehingga pada beberapa aspek menjadi praktik  kehidupan  masyarakat.  Sebagai  contoh,  membina  ketaatan  bawahan, kewibawaan, serta memelihara pengaruh melalui nilai ‘hormat’. Sesuatu yang secara simbolik dapat kita lihat pada pelabelan status tradisional seperti Puang atau Andi dan Karaeng pada masyarakat etnis Makassar) yang diberikan kepada para  pejabat,  terlepas  dari  apakah  dia  secara  faktual  keturunan  bangsawan ( anakarung )  atau  bukan.  Banyak  instansi  pemerintah  yang  memelihara  nilai- nilai tradisional ini dan masyarakat patuh terhadap kondisi tersebut.
Dengan  mengingat  kondisi  masyarakat  kita  saat  ini  yang  dituntut  banyak standar kemanusiaan berkat lalu-lintas wacana global, maka setidaknya masih kontradiktif bila kita mencermati tentang hak-hak  sebagai warga negara serta idealitas dalam demokrasi seperti yang selalu diwacanakan. Membuka kembali lembaran  kisah  sebuah  bangsa  atau  mendengar  cerita  tentang  para  leluhur seakan  menjadi  romantisme  untuk  menyelesaikan  masalah  dan  kalau  perlu dibangkitkan ataupun direvitalisasi kembali. ‘ Tempus mutantur, et nos mutamur in illid ’, waktu berubah dan kita pun ikut di dalamnya, pepatah latin latin kuno ini  sudah  jauh-jauh  hari  ingin  mencerminkan  pada  kita  hal  ihwal  perubahan. Tentang orang Bugis pada masa lalu seperti yang diceritakan dengan kekinian menutut  telaah  yang  sedemikian  rumit,  terutama  ketika  berbicara  mengenai budaya  dan  tata  nilai  yang  membentuk  prilaku  politik  dan  kekuasaan  dalam corak masyarakat Bugis.
Tafsir teks dan narasi kebudayaan dalam sejarah dan konteksnya hari ini perlu dicermati.  Begitu  pula  dalam  memahami  bentuk  transformasi  simbolik  dan nilai-nilai  dalam  budaya  Bugis  terhadap  dinamika  perubahan  sosial.  Dengan tidak  hanya  melihat  sisi  politik  dengan  formalitasnya  dalam  tatanan  negara, tetapi  penting  untuk  mengungkapkan  aspek  yang  menyoroti  kekuatan  dan pengaruh  dari  tatanan  nilai-nilai  dan  budaya  masyarakat  Bugis.  Untuk  itu, penelitian ini bertujuan menyusun argumentasi kualitatif mengenai hubungan unsur-unsur  hegemoni  yang  instrumental  dalam  budaya  lokal  dan  kecen- derungannya sebagai preferensi praktik-praktik politik dan relasi kekuasaan.

## 2. Metode Penelitian
Aktifitas  penelitian  lapangan  (pengumpulan  data)  dilakukan  di  Kecamatan Belawa, sebagai  lokus  yang memiliki dinamika aspek kesejarahan masyarakat Bugis.  Masyarakatnya  mayoritas  beretnis  Bugis  yang  menjadi  alasan  utama kerangka  penelitian  nilai-nilai  budaya  Bugis  dalam  tulisan  ini.  Belawa
merupakan  wilayah  yang  dahulu  terdapat  sistem akkarungeng (kerajaan  kecil) dan memiliki interaksi antar struktur masyarakat yang coraknya sesuai dengan asumsi praktik politik orang-orang Bugis. Kecamatan Belawa berada di wilayah administratif  Kabupaten  Wajo,  Provinsi  Sulawesi  Selatan.  Secara  geografis wilayahnya  terbentang dengan  luas wilayah  172,3  km 2 ,  terletak  di  perbatasan bagian timur Kabupaten Wajo dengan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap).
Pengumpulan  data  mengandalkan  hasil  wawancara  dengan  orang  yang merupakan anakarung, pejabat/mantan  pejabat  desa  (kepala  dan  sekertaris desa), serta tokoh masyarakat yang cakap dalam mengutarakan budaya Bugis seperti yang dicantumkan pada Tabel 1 berikut:
No. Nama Posisi/Status 1. Andi Oddang Tosesssengriu Pemangku Adat Addatuang Luwu/ Pakar Budaya
Bugis
2. Andi Ading Tokoh Masyarakat, anakkarung , penguasaha penggilingan padi 3. Andi Baru Tokoh Masyarakat, anakkarung , penguasaha penggilingan padi
4. Andi Kile Tokoh Masyarakat, anakkarung , penguasaha penggilingan padi, mantan kepala desa 5. Nurdin Kepala Desa 6. Andi Ulla Kepala Dusun 7. Khalik Tokoh Masyarakat, petani, mantan sekertaris desa 8. Saiful Guru Sekolah, mantan penilik kebudayaan Kec. Belawa 9. Andi Isnandar
Tokoh Masyarakat, anakkarung , penguasaha
Topik-topik wawancara meliputi makna nilai assituruseng, ajjoareng, dan nilai- nilai yang terkait praktik kekuasaan pada masyarakat Bugis; peristiwa suksesi pemilihan  kepala  desa;  stratifikasi  sosial;  norma-norma  yang  mengikat  sikap dan  perilaku anakarung ;  dan  kebiasaan  informan  dalam  kebiasaannya  ber- kumpul  dan  berbicara  ( mappanrung ).  Data-data  mengenai  kebiasaan  duduk, bagaimana berkumpul, gestur saat berbicara, dan topik yang dibicarakan pada saat mappanrung dilakukan  dengan  teknik  observasi.  Sementara  itu,  telaah terhadap  dokumentasi  sejarah  yang  terkait  dengan  Belawa  untuk  memahami narasi-narasi  dan  identitas  kultural  dalam  sejarah  orang-orang  Belawa.  Data- data tersebut kemudian dikategorisasikan berdasarkan sub-sub topik yang saya disusun  sebelumnya,  dikodekan  berdasarkan  kategori  yang  selanjutnya diinterpretasikan dan dinarasikan secara kualitatif.
Izin  penelitian  di  Kabupaten  Wajo  saya  peroleh  dari  Badan  Kesatuan  Bangsa dan Politik Pemkab Wajo. Izin selanjutnya saya teruskan ke Kecamatan Belawa, dengan demikian saya resmi mendapat izin melakukan kegiatan penelitian di wilayah  tersebut.  Saya  mengutarakan  tujuan  penelitan  saya  setiap  kali melakukan wawancara dan mengikuti (mengobservasi) informan. Begitu pula saat  saya  meminta  untuk  ditunjukkan  manuskrip  atau  data  yang  berbentuk dokumen.

## 3. Narasi Sejarah Orang Belawa
Pada  masa  Hindia-Belanda,  wilayah-wilayah  Bugis  terbagi  kedalam onder- afdeling .  Namun  oleh  masyarakat  Bugis,  pembagian  ini  tidaklah  berpengaruh dan lebih mengenal pembagian wilayah berdasarkan wanua atau perkumpulan banyak  kampung.  Belawa  juga  merupakan  sebuah wanua ,  yang  sebelumnya terbagi  atas  dua,  yakni Wanua  Belawa  Orai dan Wanua  Belawa  Alau dibawah konfederasi  kerajaan  Wajo.  Pembagian  itu  mengindikasikan  bahwa  Belawa merupakan  wilayah  (domain)  dengan  kekuasaan  tersendiri,  yang  oleh Mattulada  (1985:  408)  dikaitkan  dan  menyerupai  konsep  pemerintahan ‘demokrasi  aristokrat’.  Hubungan  politik  dan  sistem  konfederasi  di  Wajo dan banyak  wilayah-wilayah  ( wanua )  didalamnya  sebagai  domain  tersendiri, termasuk Belawa pada masa itu.
Sejarah-sejarah  tersebut  sebenarnya  menimbulkan  sebagian  perubahan  saja, sementara  karakteristik  sebagai  bekas wanua memiliki  kecenderungan  tetap bertahan.  Ini  membentuk  konstruksi  identitas  masyarakatnya,  serta  simbol- simbol  dimana  mereka  lebih  ingin  disebut  sebagai  orang  Belawa  ketimbang dikatakan sebagai orang Wajo. Dalam kaitan dengan ini,  Saiful, salah seorang mantan  guru  sekolah  dan  penilik  kebudayaan,  budaya  di  Kecamatan  Belawa mengatakan  ‘kita  ini  memang  berada  di  wilayah  Wajo,  tapi  kita  ini  orang Belawa, dari sejak dahulu kita lebih  dikenal sebagai tosagena (berkecukupan)’. Dalam  konteks  tersebut,  Saiful  berusaha  menjelaskan  identitasnya  sebagai orang  Belawa  dengan  karakteristik  sosio-kultur  yang  seakan  berbeda  dengan Wajo,  meskipun  mereka  adalah  orang  Bugis.  Ia  sangat  memahami  atribut- atribut kebudayaan orang-orang Bugis Belawa, karena pernah bekerja sebagai dekorator sewaan setiap acara resepsi pernikahan khas Bugis di Belawa.
Peristiwa-peristiwa  yang  pernah  terjadi  di  Belawa  umumnya  didapatkan melalui lontara atau manuskrip sejarah yang biasanya disimpan sebagai benda pusaka  oleh  orang-orang  keturunan  bangsawan  ( anakarung )  seperti  yang ditunjukkan  Andi  Oddang  Tosessengriu,  salaha  seorang  tokoh  adat  dari
Belawa yang saat ini menjabat sebagai Arung Pabbicara (Humas) di Kedatuan Luwu).  Menurutnya  naskah  atau  manuskrip  garis  silsilah  tidak  sepatutnya ditunjukkan pada sembarang orang kecuali kepada kerabat yang telah dikenal), apalagi  disalin,  karena  sejak  lama  sering  kejadian  pencurian  garis  keturunan (lihat Gambar  1 ).  Sementara,  muatan  tulisan lontara lainnya  tentang  Belawa lebih banyak ditekankan pada pencatatan peristiwa, terutama dalam lingkaran para Arung (penguasa wanua )  yang  menggambarkan  tindakan-tindakan, perintah-perintah, aturan-aturan, silsilah garis keturunan dan adat-istiadat atau hukum. Bahkan nuansa yang diceritakan dalam lontara sarat dengan peristiwa konflik atau kisah saling menguasai antara arung yang satu dengan arung yang lainnya. Lontara justru menjadi representasi milik para arung , yang memainkan peran dalam narasi budaya dalam satu permainan dinamika.

## Gambar 1 . Replik Stambom

## 4. Unsur-unsur Budaya Bugis Yang Hegemonik
Hegemoni yang instrumental pada preferensi praktik-praktik politik dan relasi kekuasaan  yang  bersumber  dari  budaya  lokal.  Hal  ini  ditunjukkan  dalam dinamika  masyarakat  dalam  rentetan  sejarah  dan  bentuk  kekuasaan  serta ideologi  di  bangun  dalam  masyarakat  tersebut.  Bentuk-bentuknya  terwujud dalam petuah-petuah, mitos maupun kronik raja yang menceritakan langsung dan  diterjemahkan  sebagai  bangunan  pranata  politik  dan  kekuasaan  dalam masyarakat di masa lalu (Rudiansjah 2009:291). Pranata politik yang diciptakan sebagai sarana organisasi untuk mempertahankan diri dari serangan luar, akan tetapi  struktur  kekuasaan  juga  memberi  sarana  kepada  kelas  yang  berkuasa untuk  mengabadikan  kekuasaannya,  demi  untuk  mempertahankan  secara secara politik kekuasaan antara pihak pemerintah dan pihak yang diperintah.
Kelompok masyarakat dengan  sistem penguasa akkarungeng (kebangsawanan) di  Belawa  telah  diindikasikan  oleh  Pelras  (2005:47),  sebagai  karakeristik
keberadaan jaringan patron-klien yang begitu meresap pada masyarakat Bugis, yang menyebabkan banyak wilayah wanua atau akkarungeng memiliki kekuasan tersendiri  yang  dikepalai  oleh arung terdesentralisasi  dan  terpisah  dari  pusat. Di  Kecamatan  Belawa  (sebagai  bekas wanua ) pemimpin  birokrasi  umumnya memiliki keterkaitan erat dengan keturunan arung . Indikasi yang menunjukkan kesan kekuasaan yang direproduksi yang ditunjukkan oleh beberapa anakarung atau  keturunan  bangsawan  (Millar  2009:35).  Implikasi  seperti  itu  merupakan proses  pengorganisasian  dan  birokrasi  peninggalan  Hindia-Belanda  ketika dalam  penguasaan  wilayah  tetap  memperhatikan  pengaruh  penguasa  lokal ( arung )  terhadap  masyarakatnya  (Nordholt  2002:76).  Proses  sejarah  di  Belawa merupakan  konstruksi  sosial  yang  diinterpretasi  dalam  penelitian  ini, menggunakan  sumber-sumber  sejarah  bukan  hanya  untuk  memperkuat reproduksi  budaya,  tetapi  untuk  mempertanyakan  langsung  jenis-jenis pengetahuan kultural yang menjadi dasar narasi orang-orang Belawa.
Implikasi dari tatanan masyarakat dengan pola pelapisan sosial menyebabkan relasi  antar  individu  yang  menempatkan  masyarakat  situasi  satu  kelompok pada  lapis  atas.  Dengan  asumsi  itu,  terdepat  kecenderungan  kelompok  atas mereproduksi status ataupun sifat hak istimewa dari seorang anakarung (Yusuf 2012:15).  Penempatan  status  sosial  oleh  kalangan  lapis  atas  sebagai  suatu previlese  atau  hak  memimpin  yang  dalam  bentuk  bagiamana  kekuasaan dipertahankan  umumnya  dilakukan  dengan  mereproduksi  streotip-streotip tentang  siapa  yang  layak  dan  siapa  yang  tidak  layak  yang  dikenakan  pada kelompok  lapis  bawah  atau  pengikut  (Tahara  2014:27).  Kecenderungan  kelas yang  didominasi  adalah  mengikuti  budaya  kelas  dominan  dan  pola-pola pikiran  mereka  yang  dilegitimasi  dalam  suatu  nilai  persetujuan  atau  dalam konsep tulisan ini saya menyebutnya assituruseng .
Masyarakat umumnya hanya menyepakati aturan yang telah dibuat, terkadang tidak  menyadari  peran  mereka  dalam  aturan  itu  dibuat  dan  dijalankan (Bouchier 2010:126). Sebagaimana memahami struktur masyarakat Bugis yang masih  sarat  pelapisan  sosial  peninggalan  aristokrat,  kecenderungan  relasi antara anakarung sebagai  elit  dan  masyarakat  dibingkai  dalam  nilai  budaya yang disebut assituruseng 1 . Indikasinya, konsep assituruseng diawal merupakan
1 Ade assituruseng diartikan sebagai bentuk ‘kesepakatan’ antara Puang Rimaggalatung dengan Datu  Luwu  pada  masa  perang  melawan  Sidenreng;  Sementara  pemaknaan  lainnya  adalah ketentuan  yang  disepakati  oleh  berbagai  pihak  yang  mengikat  semua  pihak  yang  bersepakat itu. Istilah situru memiliki kata padanan yakni maccoe yang juga diartikan ‘mengikuti, namun sifatnya  lebih  pasif.  Sementara assituruseng merupakan  kata  bentuk  dan  sifatnya  aktif  yang konteksnya tepat antara dua belah pihak yang bersepakat. Ketika penelitian ini sedang berjalan,
bentuk  praktik  politik  yang  ditunjukkan  dalam  sejarah  Belawa  ini,  pada dasarnya memiliki struktur dengan ciri dalam setiap kegiatan politik (McGlynn dan  Tuden,  2000:3).  Tindakan-tindakan  yang  ada  di  dalamnya  kemudian dikatakan  berdasar  pada  kewenangan  yang  sebelumnya  telah  dirumuskan dalam budaya masyarakat Belawa.
Pemaknaan  dalam  penelitian  ini  menunjukkan  nilai assituruseng bersifat instrumental  menjadi  alat  yang  yang  pada  kondisi  tertentu  dapat  merubah salah  sikap  pada  diri  orang  Belawa.  Jika  disepakati  itulah  yang  mereka lakukan,  karena  sebagai  wacana  ia  mampu  mengerakkan  dan  memobilisasi massa  (Strinati  2009:257). Assituruseng menjadi  piranti  yang  digunakan  untuk mempengaruhi  dan  dan  dijadikan  senjata  untuk  mendominasi  satu  individu atau  kaum/kelompok  yang  melebur  bersama  kedudukan  sosial  untuk  tujuan subordinasi.  Dengan  pengertian  tersebut  maka  dapat  diinterpretasi  adanya saling  kesinambungan  nilai-nilai  lokal  dalam  sejarah  Bugis  dengan  kondisi perubahan (Bakti 2009:492). Kondisi-kondisi dan hubungan sosial tetap menjadi patokan berubahnya unsur yang ada dalam nilai-nilai lokal. Sehingga pada titik itulah  kemungkinan  besar assituruseng yang  dilakukan  orang  dahulu mengambil  peran  terhadap  pengaturan-pengaturan  (regulatif)  realitas perubahan.  Jika  ditelaah  lagi assituruseng menjadi  konsep  kunci  keseharian masyarakat  pada  satu  tingkatan  tertentu  dengan  memperhatikan  nilai  yang lebih besar, dimana ketentuan nilai-nilai lainnya  bisa saja didegradasi dengan kesepakatan yang baru berdasarkan assituruseng (permufakatan).
Konsep  kebangsawanan  belum  sepenuhnya  tergerus  dalam  perubahan  sosial masyarakat di Belawa. Kecenderungan ini terlihat pada masyarakat yang masih memperhitungkan status tradisional keturunan bangsawan ( anakarung ) sebagai modal  simbolik  yang  signifikan.  Beberapa  istilah  kekerabatan  yang  dikenal dalam  orang  Belawa,  pada  umumnya  didepan  namanya  selalu  ditambahkan istilah Andi atau Puang yang  merujuk  pada  status  sosial anakarung .  Untuk mempertahankan  status  sosialnya  pada  sistem  kekerabatan,  orang  Belawa memprioritaskan  perkawinan  dikalangan  kerabat  sendiri    yang  disebut siampaiko  masseajing,  tenri  batu  malepang. Perkawinan  antar  lapisan  sosial sebenarnya sejak dahulu dilakukan, dimana pihak perempuan yang statusnya tinggi harus dibayar oleh pihak laki-laki yang meminangnya agar kedudukan sosialnya setara namun tidak pada status kebangsawanan yang melekat ( given ). Fenomena ini merupakan adat Bugis yang disebut mangelli dara .
saya juga menemukan penyebutan lain yang disebutkan yakni ‘ assisamaturuseng ’ yang diartikan sebagai bentuk kesepakatan antara orang banyak atau jamak.
Dalam  penelitian  ini  mengemukakan  satu  kasus  perkawinan  Abdullah  dan Andi  Sanawiyah.  Abdullah  adalah  adalah  laki-laki  Bugis  yang  bukan merupakan anakarung , akan tetapi selama dalam perantaunnya di Samarinda ia membangun usaha besarnya sehingga berhasil mendudukkannya dalam posisi ekonomi  yang  cukup  berada  yang  dalam  Bugis  diistilahkan tosugi .  Sehingga dapat  dikatakan  Abdullah  merupakan  individu  yang  memiliki  kemampuan melakukan  dominasi  ekonomi.  Sementara  Andi  Sanawiyah  merupakan anakarung yang telah memiliki modal simbolik dalam pelapisan sosial serta me- miliki kerabat dengan jaringan luas terhadap orang-orang yang berpengaruh.
Jaringan  kerabat  dan  kedudukan  sosial  tersebut  mengindikasikan  Andi Sanawiyah  memiliki  kekuatan  dalam  politik  dan  kekuasaan  meskipun  hanya pada  tingkatan  patronase  kecil.  Faktor  kedudukan  sosial  Abdullah  kemudian menjadi  pertimbangan  keputusan  keluarga  Andi  Sanawiyah  yang  awalnya tidak  mau  menikahkannya  dengan  keluarga  lain  selain  dari  kalangan kerabatnya sendiri. Tuntutan perubahan dalam masyarakat berimpilikasi pada konsepsi  pelapisan  sosial  yang  berasal  dari  nilai-nilai  tradisional  berpadu dengan  nilai-nilai  ekonomi  sehingga  mampu  merubah  persepsi  kerabat  Andi Sanawiyah terhadap kedudukan sosial Abdullah sebagai tosugi .
Upaya dalam merebut kedudukan sosial menjadi salah satu motivasi tertinggi orang-orang  Belawa.  Di  samping  itu,  dikalangan  keturunan  bangsawan ( anakarung ) sekalipun, persaingan merebut jabatan kadang berlangsung sengit karena  suksesi  jabatan  pada  saat  sekarang  ini  tidak  lagi  mengikuti  jalur keturunan  yang  ketat  tetapi  kebanyakan  melalui  pemilihan.  Untuk  mencapai kedudukan-kedudukan  sosial,  orang  Belawa  dibekali  dengan  semangat  dan etos yang terkandung dalam nilai reso. Nilai budaya reso diterjemahkan sebagai suatu  ‘kerja  keras’  dan  ‘usaha’.  Semangat reso pada  diri  orang-orang  Belawa menjadi pemantik untuk mengejar kedudukan sosial yang tinggi sepeti to sugi (orang  kaya,  pengusaha); to  acca (berpendidikan,  gelar  akademik)  dan to mapparenta (pemimpin,  figur  politik).  Hal  ini  merupakan  reproduksi  budaya sebagaimana  yang  digambarkan  dalam  karakter  para  ‘ arung ’  (pemimpin) dengan berbagai kelebihan-kelebihannya pada masa lalu.
Menjadi  pemimpin,  dalam  karakteristik  budaya  orang  Belawa  terdapat kecenderungan  patron-klien  atau  dalam  bahasa  Bugis  disebut ajjoareng.  ‘Iko anging naiya daung’na demikian adagium yang sangat terkenal pada masyarakat Bugis.  Konsep  ini  menggambarkan  nilai assituruseng (persetujuan)  antara pemimpin  dan  pengikut  ( ajjoareng) .  Jadi  bentuk-bentuk  kepemimpinan maupun  relasi  sosial  masyarakat  di  Belawa  tidak  bisa  dilepaskan  antara
assituruseng dan ajjoareng .  Pemimpin  dipilih  dan  disetujui  dari  kelompok keluarga  tertentu,  jadi  rekruitmen  kepemimpinan  itu  diambil  dari  bagian sangat  kecil  dari  seluruh  masyarakat.  Pada  pelapisan  sosial  di  Belawa  yang mengenal arung (bangsawan),  para  pemimpinannya  biasanya  direkrut  hanya dari anakarung (keturunan  bangsawan),  jarang  terjadi  pemimpin  dari  kelas bawah  terpilih.  Seorang  pemimpin  diseleksi  dari  jajaran  kemungkinan  yang bahkan  lebih  kecil  dari  mereka  berasal  dari  keturunan  para  saudara  laki-laki dan perempuan dikalangan anakarung . Disamping adanya orientasi kelompok dalam  penyeleksian  kepemimpinan,  masyarakat  Belawa  mempunyai  kriteria terhadap  nilai  kebangsawanan  yang  mereka  tuntut  dari  para  pemimpin mereka.
Pada  prosesi  pemilihan  pemimpin  yang  menyisakan  nilai-nilai  dalam  budaya Bugis, model kepemimpinan mengindikasikan hubungan-hubungan kekuasaan atas  dasar  persetujuan  bersama  antara  pemimpin  dan  pengikut  yang  disebut assituruseng . Assituruseng dimaknai sebagai nilai satu individu yang mengikuti khalayak  dan  suatu  sikap  persetujuan  secara  sadar  untuk  suatu  kondisi tertentu,  bisa  adat  dan  norma  dalam  budaya.    Dalam  budaya  orang  Bugis  di Belawa, nilai assituruseng melengkapi bahkan melegitimasi pola-pola pelapisan sosial  pada  model  pemimpin-pengikut  ( ajjoareng ).  Manakala  pejabat  yang disebutkan  bahwa anakkarung yang  dihormati  diberi  tugas  yang  antara  lain membantu memutuskan suatu kebijakan sekaligus perlindungan. Hal tersebut terjadi  karena  adanya  kesadaran  bahwa  apa  yang  dianjurkan  atau diperintahkan  oleh  pemimpin  baik  dan  berguna  untuk  kepentingan  bersama. Kesadaran  demikian  biasanya  dimantapkan  oleh  tindakan  para  pengikutnya yang menyerahkan kesetiaan dan pengabdian kepada pemimpinnya. Relasi ini merupakan  bentuk  kekuasaan  ini  tidak  menggunakan  kekerasan  fisik  untuk mencapai kemauan para pemimpin.
Nilai-nilai  dan  norma  dalam  masyarakat  yang  bermanifestasi  dalam pernyataan-pernyataan yang dikeramatkan dijadikan ideologi, seperti konsepsi assituruseng yang merupakan suatu mekanisme untuk melahirkan suatu paham tentang  bagaimana  membangun  kesepakatan  atau  persetujuan.  Hal  ini  biasa diilustrasikan  sebagai  bentuk  pertemuan  yang  terlembagakan  dalam masyarakat  Belawa  seperti  ungkapan  ‘ Narekko  riduai,  rebbai  seddie,  oncoppesi narekko ritelluiwi’ (Bila dua diantaranya telah memutuskan, maka salah satunya digugurkan,  terlebih  apabila  diputuskan  dari  ketiganya).  Umumnya, assituruseng ditempuh  untuk  mengatasi  suatu  persoalan  yang  belum  diatur dalam  adat  atau  kebiasaan  masyarakat. Assituruseng bisa  dikatakan  menjadi
sumber  pengabsahan  kekuasaan  pemimpin  di  sisi  lain  dan  merupakan perwujudan  keseimbangan  kekuasaan  antara  pemimpin  dan  pengikut  pada masyarakat Belawa.
5. Panrung : Antara Assituruseng dan Pertunjukan Hegemoni
Panrung (balai  kecil),  tempat  kecil  yang  ukuran  panjangnya  tidak  pernah melewati 5 meter persegi. Berdiri diatas tanah dengan keempat penyangganya dan  diberikan  alas  papan  kayu  ataupun  bambu  diatasnya  hingga  bentuknya menyerupai  meja.  Susunan  papan  kayu  sengaja  dipasang  agak  berjarak sehingga  akan  terasa  kesejukan  angin  dari  bawah  bila  kita  berada  diatasnya. Sisi belakang panrung adalah bagian terdalam yang menjadi wilayah empunya atau  pemilik  rumah,  dan  sisi  depan  adalah  bagian  terluar  tepat  menghadap masuk  keluarnya  orang  yang  ingin  duduk  dan  menjadi  wilayah  tamu. Penempatan panrung hampir  menyerupai  pembagian  ruang  dalam  rumah, bagian dalam untuk empunya rumah dan bagian luar untuk menerima tamu. Di  banyak  rumah  panggung  di  Belawa,  pada  siang  hari  saat  terik  matahari menjulang, panrung menjadi  tempat  beristirahat  atau  berbincang-bincang dengan anggota keluarga maupun tetamu yang datang.
Mappanrung adalah  kegiatan  meluangkan  waktu  yang  paling  digemari  oleh orang-orang  di  Belawa,  biasanya  dilakukan  pada  saat  siang  menjelang  sore hari. Laki-laki maupun perempuan berkumpul saling bertukar komentar, atau orang-orang  tua  yang  tidak  jarang  membahsa  tentang  masalah  usaha/ dagangan.  Kebiasaan  duduk mappanrung menyisakan  kerinduan  manusia- manusia  Bugis  akan  sejarah  akan  kesahajaan.  Saya  katakan  demikian,  ketika kebanyakan orang-orang yang disibukkan dengan pekerjaan dan akhirnya lupa untuk memberikan waktu luang untuk sekedar merefleksikankan sebagaimana orang  Bugis  dahulu  yang  suka mannawa-nawa .  Pelras  (2005:  47)  menyebutkan bahwa  salah  satu  kelebihan  orang  Bugis  adalah  kemampuan  memanfaatkan waktu  untuk  menikmati  hidup  dan  jerih  payah  yang  diperoleh,  dengan  kata lain,  dianggap  berkecukupan  ( masagena ).    Banyak  orang  yang  sudah  memilki rumah yang bagus tapi masih menempatkan panrung di sudut luar rumahnya untuk  menegaskan  dirinya  bahwa  kamilah  orang  Bugis  dan  menggambarkan bagaimana  keseharian  masa  kanak  dengan  cerita-cerita,  seperti  epos  maupun kisah nenek moyang orang Bugis.
Tidak  sulit  menemukan  benda  ini  karena  untuk  sebuah  rumah  panggung  di Belawa  sebagian  besar  memiliki panrung dan  digunakan  utamanya  sebagai sarana  berkumpul  dan  beristirahat  yang  kemudian  ditempatkan  di  bawah
rumah  agar  mendapatkan  suasana  yang  nyaman.  Jika  orang-orang  sedang berkumpul, memuat  tiga  hingga  enam  orang  dapat  duduk  di  atas panrung , duduk  melingkar  pada  keempat  sisinya,  ditengah  dibiarkan  kosong  –kadang diisi  dengan  sajian  makanan/minuman-  sambil  berhadap-hadapan  jika perbincangan  sudah  sangat  serius.  Hanya  sang  pemilik  yang  boleh  duduk  di bagian  terdalam,  terlebih  lagi  jika  dia  adalah  seorang  yang  lapisan  sosialnya tinggi  dan  orang  lainnya  hanya  boleh  duduk  pada  sisi  luar  mengelilingi. Bahkan  jika  dia  seorang  suruhan  tidak  jarang  hanya  duduk  dengan  separuh tubuhnya persis disudut panrung bangian luar, meskipun hal ini sangat jarang terjadi.
Seperti yang digambarkan diatas, posisi duduk dan pembagian ruang tersebut patut  untuk  diperhatikan  dan  kadang  tidak  dapat  dimaknai  sepintas. Karenanya  dalam  persepsi  biasa  kita  mengamatinya  hanya  sebagai  kebiasaan santai  keluarga  saja.  Perilaku  ekspresif  dalam  pembagian  ruang  dan  posisi duduk  itu  menyiratkan  adat  kebiasaan  bahkan  nilai-nilai  kepatutan  dalam budaya orang Belawa, meski tidak begitu ketat dan hanya dapat ditemui pada situasi-situasi  tertentu  seperti  yang  saya  coba  tafsirkan.  Walhasil panrung menjadi  ajang  interaksi  dengan  suatu  struktur  periferal,  sekaligus memperlihatkan hubungan sosial yang pelik dan kompleks pada orang-orang Bugis.  Gambaran  ini  kemudian  menggiring  saya  untuk  mengangkat  tema tentang  orang  Belawa  dan  sarana panrung ( mappanrung )  sekaligus  menjadi pintu  masuk  bagi  saya  untuk  memahami  budaya  orang  Belawa  dengan memperhatikan  praktik-praktik  dan  nilai-nilai  budaya  yang  berkorelasi didalamnya.
Kebiasaan mappanrung menyisakan  telaah  terhadap  hubungan  yang  demikian kompleks,  jaringan  kekerabatan  dan  hubungan  sosial  lainnya  digambarkan pada  tempat  sekecil  itu.  Dalam  pemikiran  saya,  disitulah  bentuk-bentuk struktur  yang  dalam  penelitian  ini  saya  konsepsikan,  terbangun  dan  dengan sendirinya memberikan citra kualitatif dari stratifikasi sosial yang lebih empirik dalam  hubungan  orang-orang  Bugis  yang  rumit  itu.  Jika  tidak,  bagaimana harus  memahaminya  dan  memberikan  pemaknaan?  Sementara  dalam penelitian-penelitian  pada  umumnya  mengangkat  tema-tema  sejarah  orang Bugis-- sebelumnya lebih banyak menggunakan dokumen-dokumen semacam naskah lontara ataupun  sejarah  yang  mencatatkan  situasi  sosial  yang  lebih mengilustrasikan  yang  masih  menyisakan  komponen  sosial  dan  lapisannya secara  eksplisit.  Oleh  karena  itu,  memaknai  struktur  sosial  orang  Bugis  jika yang dimaksud masa lampau tersebut tidak akan begitu sulit.
Dalam  hal  ini,  saya  menyadari  betul  bagaimana  orang-orang  Belawa memahami panrung jika hanya dimaknai secara artikulatif dan terberi sebagai ‘tempat’, tetapi posisi saya  sebagai pengamat tentu tidak perlu menyepelekan bentuk  hubungan-hubungan  sosial  yang  terilustrasi  dalam  interaksi  dalam kebiasaan mapanrung .  Pemikiran-pemikiran  reflektif  dan  pengetahuan konseptual  menggiring  pemaknaan panrung tersendiri  sebagai  wadah  pranata organisasi  sosial  serta  kebiasaan mappanrung sebagai  ruang  publik  orang Belawa. Jika dihubungkan dengan pandangan filsuf Habermas (dalam Rianne 2014:1),  maka  konsep  ruang  publik  sebagai  ruang  yang  mandiri  dan  terpisah dari  hiruk-pikuk  negara  bahkan  jauh  dari  jangkauan  dari  orang-orang membicarakan negara. Sebagaimana mappanrung sebagai kebiasaan berkumpul orang  di  Belawa  mampu  menjadi  ruang  publik  yang  terbangun  berkat kebudayaan orang Bugis sendiri sehingga tetap bisa digunakan sebagai konsep (ideal).  Berkumpul  dan  berbicara  di panrung memastikan  bahwa  setiap  orang memiliki akses untuk menjadi pengusung suara-suara setiap orang. Opini-opini yang bermunculan dalam setiap obrolan di panrung, menjadi sumber dorongan emansipasi,  dan  cukup  berperan  untuk  memengaruhi,  secara  informal, termasuk perilaku-perilaku yang ada dalam ‘ruang’ yang lebih luas.
Pengalaman  saya  tentang  memaknai panrung tidak  cukup  sebagai  ajang  yang eksklusif  dan  partikularistik,  tetapi  justru  ruang  yang  menyiratkan  hubungan dari praktik-praktik dominasi dimana pelapisan sosial dapat disimak. Konsep panrung ini mendemonstrasikan akar-akar dari ‘aksi instrumental atau strategis’ dan  aksi  komunikatif.  Dengan  menjadi  rumah  bagi  aksi  komunikatif,  ‘dunia- kehidupan’  memungkinkan  para  orang-orang  yang  terlibat  didalamnya mencapai  tujuannya  secara  kooperatif  dengan  pemahaman  akan  situasi  yang didefinisikan  bersama-sama.  Dalam  konteks  ini,  konsensus  dicapai  melalui pertukaran  persetujuan  dan  ketidaksetujuan  yang  menggunakan  logika budaya.
Mappanrung membantu memerkuat jalinan yang mengikat masyarakat menjadi satu: keakraban dan keteraturan, mengubah hari-hari kerja yang melelahkan di sawah, sekaligus ranah untuk mencari suatu titik temu masalah yang dibahas beberapa  orang  ( assituruseng ).  Lebih  sekedar  meluangkan  waktu  dan  santai pada  waktu  senggang, mappanrung merupakan  sumber  mendapatkan  berita yang  saya  ibaratkan  sebagai  mesin  dialog  masyarakat  lokal.  Pada  awal  tahun 2015  ketika  menjelang  pemilihan  Kepala  Desa,  pertentangan  muncul  antara Andi  Baru  (seorang anakarung )  berambisi  untuk  memajukan  calon  yang  ia tunjuk sebagai calon kepala desa. Nurdin yang seorang bekas jagoan kampung
yang  memang  sangat  ingin  menjadi  kepala  desa  mendapat  dukungan  dari patronnya  Andi  Baru  yang  memiliki  pengaruh  yang  kuat  di  desa.  Masalah muncul karena Nurdin sebenarnya tidak tercatat sebagai penduduk desa.
Hal  ini  menyebabkan  Andi  Baru,  yang  juga  seorang  Sekertaris  Desa,  turun tangan  menggunakan  pengaruhnya  kepada  Khalik  agar  dibuatkan  surat domisili  baru  untuk  Nurdin.  Sementara,  Khalik  merasa  bahwa  dengan menerbitkan surat tersebut merupakan tindakan pelanggaran, dan takut suatu hari  ia  akan  mendapat  masalah  hukum.  Polemik  akhirnya  bergulir, bagaimanapun jika menolak menurutnya harus mendapat dukungan dan restu, ia  cukup  segan  secara  terbuka  mengungkapkan  penolakannya.  Satu-persatu penguasa kampung di dusun ia datangi untuk membicarakan polemik tersebut, setelah  bertemu  dengan  Ambo  Tang  (mantan  Kepala  Desa)  ia  lalu  menemui Andi  Ading,  seorang  patron  lain  yang  lebih  berpengaruh  dikalangan  petani karena  kemampuannya  mengurus  bantuan-bantuan  untuk  petani  di  desa. Hampir  setiap  hari  menjelang  sore  di panrung dirumah  Andi  Ading,  Khalik berusaha  mengutarakan  dan  dengan  hormat  membahasakan  secara  tersirat penolakannya.  Hal  ini  ia  lakukan  karena  takut  Andi  Ading  yang  sebenarnya dekat dan berkerabat dengan Andi Baru justru tidak setuju.
Model  kepemimpinan  ini  kemudian  mengindikasikan  hubungan-hubungan kekuasaan  atas  dasar  persetujuan  bersama  antara  pemimpin  dan  pengikut. Manakala  pejabat  yang  disebutkan  bahwa anakarung yang  dihormati  diberi tugas  yang  antara  lain  membantu  memutuskan  suatu  kebijakan.  Hal  tersebut terjadi  karena  adanya  kesadaran  bahwa  apa  yang  dianjurkan  atau diperintahkan  oleh  pemimpin  baik  dan  berguna  untuk  kepentingan  bersama. Kesadaran demikian biasanya dimantapkan oleh tindakan para pemimpin yang rela  berkorban  demi  kepentingan  warganya.  Bentuk  kekuasaan  ini  tidak menggunakan kekerasan fisik untuk mencapai kemauan para pemimpin.
Polemik  tersebut  butuh  waktu  hampir  sepekan  bergulir  dan  dibicarakan  di panrung , hingga akhirnya Andi Ading, setelah dipengaruhi pula Andi Kile saat itu, menyatakan dukungannya kepada Khalik menolak permintaan Andi Baru. Namun  konsekuensi  berat  dialami  Khalik,  ketika  orang-orang  yang  terlibat dalam  pembicaraan  tersebut  menyepakati  ( assituruseng )  mendukung  per- lawanan dan penolakan terhadap permintaan Andi Baru, ia justru disarankan agar mengundurkan diri. Suatu jalan yang ditempuh agar tidak terjadi konflik terbuka  dan  menjaga  pertalian  ( assituruseng )  antara  para anakarung di  desa tersebut.  Meski  telah  ditempuh  jalan  demikian,  justru  dibelakang  Andi  Baru membuat keputusan berbeda lagi dengan menunjuk Andi Ulla sebagai sekdes
sementara  secara  sepihak,  agar  surat  domisili  Nurdin  segera  diterbitkan menjelang suksesi kepala desa.
Ideologi  saling  menghargai  –  nilai sipakatau dimaknai  bahwa  seseorang dikelilingi oleh orang lain, baik yang posisinya lebih rendah atau tinggi, kepada siapa  perlu  ditunjukkan  ras  hormat.  Orang  harus  berbicara  dan  bertindak dengan  santun  dan  menggunakan  istilah-istilah  pernghormatan  yang  tepat untuk  orang  yang  statusnya  lebih  tinggi.  Dalam  kehidupan  sosial,  demi kebaikan  bersama,  kekuasaan  orang  yang  lebih  tinggi  entah  itu anakarung , pejabat,  ataupun  kerabat  yang  lebih  tua  harus  diterima  tanpa  dipertanyakan lagi.
Satu kosakata Bugis yang sangat menunujukkan makna penghormatan adalah tabe ,  yang  artinya  meminta  permisi  untuk  melakukan  sesuatu  kepada  orang yang diajak bicara. Memotong pembicaraan, melintas didepan orang lain atau bila tamu hendak pergi harus dengan sebuah ijin  – tabe. Terutama pada anak- anak  harus  meminta  ijin  kepada  orang  tuanya  ketika  mereka  akan  keluar ( mappatabe ). Ijin selalu diberikan dan ritus minta ijin dalam hal ini bisa diartikan sebagai  metode  kontrol  paternal;  bahwa  orang  yang  meminta  ijin  – tabe dari orang tua atau tuan rumah. Hak memberi ijin ( iye , silahkan) hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi dan dihormati, yaitu anggota senior dalam keluarga.
Norma  menghormati  atau sipakatau, pada  masyarakat  Belawa  artinya  adalah mengetahui letak sosial diri sendiri didialam masyarakat, serta bertindak sesuai dengan  hak  dan  kewajiban  yang  melekat  pada  posisi  tadi.  Tata  krama, mewajibkan  orang  untuk  menunjukkan  penghoramatan  kepada  orang  yang kedudukannya  lebih  tinggi,  tidak  peduli  bagaimana  perasaan  pribadinya. Kecenderungan  ini  merupakan  tata  moral  dan  tindakan  untuk  menunjukkan subordinasi  simbolik,  dengan  memberikan  penghargaan  sosial    yang  lebih tinggi  kepada  orang  lain  dalam  rangka  memelihara  kehidupan  sosial  yang harmonis dan kerukunan masyarakat. Apabila orang tidak mau menunujukkan sikap orang yang sepatutnya, hubungan sosial akan terganggu dan konsensus sosial ( assituruseng ) mudah pecah.
Bila assituruseng tergoncang  hal  ini  harus  diseimbangkan  lagi  menuju  pada kondisi  emosional  yang  tenang,  selamat,  kondisi  yang  sedemikian  yang dinginkan  oleh  orang-orang  di  Belawa.  Walaupun  banyak  perubahan- perubahan  drastis  berlangsung  selama  beberapa  dekade  dalam  sejarahnya nilai-nilai  - sipakatau – orang-orang tetap melaksanakannya dengan sepatutnya
dalam  interaksi  sosial.  Dosa  sosial  yang  paling  besar  seprtinya  adalah  bila seseorang  tampil  tidak  sopan,  sombong-sombong,  atau  mengunggul- unggulkan  dirinya  yang  tidak  menempatkan  dengan  baik  nilai  kepatutan ( sitinaja ).  Seseorang  yang  tidak  mampu  melihat  dan  bertindak  sesuai  dengan perbedaan  status  dianggap  sebagai  orang  yang  memiliki  malu  ( degaga  sirina, denessingngi alena – tidak punya malu, tidak tahu diri).
Prinsip assituriseng jika  dimaknai  sebagai  ikatan  kesepakatan  untuk menjalankan  kerukunan  memberi  nilai  tinggi  bagi  penghindaran  konflik, tempat  keinginan,  bahkan  harapan-harapan  pribadi  ditekan  dan  harus mengalah demi kebaikan bersama. Jika sudah terikat assituruseng, seperti yang dialami  Khalik  (Mantan  Sekertaris  Desa)  ketika  menceritakan  kisahnya.  Ia begitu  kukuh  untuk  membuka  bengkel  motor  saat  ia  masih  muda,  namun keinginan  keluarga  dan  kerabat-kerabatnya  menginginkan  ia  bersekolah  di perguruan  tinggi  di  Makassar  agar  bisa  menjadi  guru  –  IKIP  -,  dalam pandangan keluarganya, Khalik harus bersekolah sampai tingkat tingkat yang lebih tinggi agar kelak kedudukan sosialnya dapat terangkat. Bagaimanapun ia mengelak  akan  tetap  tunduk  pada  nilai-nilai  yang  menjadi  pegangannya sendiri dan keluarganya, dan memutuskan untuk mengikuti kesepakatan agar lingkungan  keluarga  tetap  ‘sediakalanya’  terjalin.  Setelah  menyelesaikan sekolahnya,  meski  dengan  prestasi  akademik  yang  pas-pasan,  ia  kembali  ke kampung halamannya. Hingga dipercaya menjadi Sekertaris Desa mulai pada tahun  1999  yang  membuatnya  banyak  berurusan  dengan  surat-surat  penting yang  terkait  dengan  penduduk  desanya.  Tidak  jarang  orang-orang  sangat bergantung  padanya,  sehingga  semakin  meningkat  rasa  hormat  warga  dan mendudukkan posisi sosialnya lebih tinggi.
Assituruseng menuntut  ambisi  dan  prestasi  di  nomorduakan  digantikan  oleh kerjasama  dan  dikalahkan  oleh  upaya    untuk  mencapai  kehidupan  bersama yang  tenang.  Dalam  nilai  ini,  gaya  hidup  yang  tidak  kenal  puas  dan  kadang- kadang tampak berlebihan dikalangan orang kaya baru, gaya hidup yang lebih sering mengabaikan aspek hormat diterima dengan sikap skeptis. Orang slaing mengawasi moral orang lain, agar mereka tidak mengganggu harmoni -- saling kesepahaman  yang  sudah  terbangun–  dalam  lingkungan  sosial.  Karakteristik emosional di Belawa kadang-kadang cukup ekspresif dalam menyikapi perihal tersebut.  Namun  yang  patut  diperhatikan  adalah  orang-orang  yang  bekerja dengan  tanda-tanda  yang  halus  dan  nyaris  tersembunyi  bukannya  tampil dengan gestur-gestur besar. Tindakan-tindakan yang jika sepintas diperhatikan
sebagai  getaran-getaran  emosional  yang  kecil  bisa  merupakan  ledakan  emosi besar.
Terkadang orang-orang desa di Belawa merasa malu saat menyapa orang asing atau  yang  posisinya  lebih  tinggi.  Bagi  mereka  jauh  lebih  baik  tidak menampakkan  diri  dan  merendahkan  diri  daripada  menunjukkan  keinginan- keinginan  pribadi  dan  bersikap  tidak  sopan.  Apabila  tidak  terhindarkan  lagi untuk bertemu dengan orang yang kedudukannya lebih tinggi, maka sebaiknya pertemuan  itu  dilangsungkan  secara  beramai-ramai  dan  penghormatan  yang bersifat  publik  pada  kedua  pihak. Masiri-siri atau  malu-malu  sebenarnya merupakan sifat yang posistif; lebih baik menahan diri daripada memaksakan kehendak,  dan  untuk  memelihara  dengan  berbagai  cara  tatanan  dalam masyarakat,  termasuk  ketika  terdapat  ikatan-ikatan assituruseng. Orang  yang tidak memiliki perasaan malu hanya memikirkan dirinya sendiri dan tidak per- duli dengan dampak-dampak dari ucapannya ataupun keinginan pribadinya.
Bahasa  dan  tuturan  orang-orang  Belawa  kadang  menunjukkan  dan memperkuat perbedaan status. Penghormatan yang diperoleh sesorang melalui bahasa  menunjukkan  status  seseorang  tetapi  juga  kepekaan  sosial  dan kemampuan  kontrol  dirinya  (Keeler  dalam  Antlov  2002:157).  Mampu menguasai semua tingkatan bahasa dianggap sebagai prestasi yang baik, saya mengambil contoh seorang pemilik toko bangunan di Belawa, Haji Sulaeman. Ketika  akan  membeli  barang  di  tokonya,  kalimat  yang  akan  di  respon  baik adalah  ‘ degaga  paku  ta  balu ?’  (apakah  ‘ada’  atau  ‘tidak  ada’  paku  yang  anda jual?), sebaliknya jika bertanya dengan kalimat ‘ engkaga paku ta balu ’ (ada paku yang  anda  jual?)  sungguh  akan  dia  akan  melayani  dengan  ogah-ogahan. Pengertian  sama  dalam  kalimat,  tetapi  dimaknai  berbeda  oleh  Haji  Suleman tentang  barang  yang  akan  dibeli  sebaiknya  dikira  dulu  ‘ada’  atau  ‘tidak’ sebelum memastikan ‘ada’ barang yang akan dibeli, selain itu kalimat pertama merupakan tingkat yang lebih halus.
Tidak jauh berbeda dengan kasus Khalik dan para anakarung yang masih cukup dominan di Desa Wele. Betapapun ia melakukan penolakan terhadap keinginan anakarung yang  dianggapnya  telah  melanggar  peraturan-peraturan  desa.  Ia tetap  berusaha  memasuki  ruang  konsensus  dimana  arena  atau  strukturnya terdapat suatu pelapisan sesuai dengan karakteristik budaya Bugis yang halus ketika membicarakan polemiknya. Kecenderungan akan berbeda ketika Khalik membahasakan  penolakannya  secara  keras  atau  melebihi  batas  ‘etis’  dalam bahasa  individu  yang  bukan  dari  kelompok anakarung .  Jika  Khalik  salah menempatkan penegasannya terhadap peraturan desa dan tidak sesuai dengan
bentuk-bentuk komunikasi antara to-sama dengan anakarung. Hal tersebut dapat menimbulkan  reaksi  yang  berbeda  bagi  kelompok anakarung. Dari  sinilah kerumitan  karakteristik  budaya  orang  Belawa,  manakala  perihal  yang ‘normatif’  berpadu  dengan  ‘kebiasaan’  lokal.  Sekertaris  Desa  berhadapan dengan dominasi anakarung pada tataran budaya.
Mekanisme ini berjalan halus sehingga yang didominasi tidak sadar, patuh dan menerima begitu saja. Mekanisme yang semacam ini kemudian disebut sebagai kekerasan  simbolik  –istilah  yang  dipopulerkan  oleh  Bourdieu  (dalam  Fashri 2007:106). Dengan demikian, kekerasan simbolik merupakan bentuk kekerasan yang  halus  dan  tak  tampak  yang  di  baliknya  menyembunyikan  relasi kekuasaan.  Kekerasan  simbolik  bekerja  dengan  menyembunyikan  pemaksaan dominasi  untuk  menjadi  sesuatu  yang  diterima  sebagai  ‘yang  memang seharusnya  demikian’.  Inilah  yang  kemudian  membuat  mereka  terdominasi menjadi  tidak  keberatan  atau  “ikhlas”untuk  dikuasai  dan  berada  dalam lingkaran  dominasi.  Pada  akhirnya.  Praktik  budaya  kelas  yang  didominasi lebih tertuju untuk meniru gaya hidup kelas dominan daripada mendefinisikan praktik budaya mereka sendiri.

## 6. Kesimpulan
Budaya  aspek  salah  satu  aspek  penaklukan  secara  konseptual  merupakan kekuatan  hegemonik.  Ketika  hubungan arung atau  elit  (pemimpin)  dengan masyarakat  (pengikut)  yang  didasarkan  pada  nilai-nilai  lokal  maka  dapat diinterpretasi  sebagai  bentuk  dominasi.  Akan  tetapi  motif  pelapisan  sosial  ini terdapat  di  dalam assituruseng (persetujuan)  antara  orang  yang  berkuasa  dan orang  yang  dikuasai  merupakan  hubungan  yang  didasarkan  pada ajjoareng ( patron-klien ). Dominasi umumnya secara simbolik ditandai dengan keunggulan status  sosial,  pengetahuan,  senioritas  dan  ekonomi.  Dengan  demikian subordinasi  dan assituruseng tidak  boleh  secara  keliru  diartikan  sebagai persetujuan  terhadap  apa  yang  nyata-nyata  tidak  mungkin  dihindarkan ataupun ditaklukkan. Kecenderungan ini tidak dengan sendirinya merupakan tanda  prestis  tapi  merupakan  simbol  kekuatan  nilai-nilai  budaya  yang hegemonik.
Karena  orang-orang  yang  didukung  oleh  narasi  budaya  mampu  menguasai arena  politik  di  Belawa,  begitu  pula  kepatuhan  terhadapa  nilai-nilai  budaya harus  dianalisa  sebagai  instrumen  strategis  untuk  menghadapi  ketidak- seimbangan  dan  dominasi.  Apabila  diperintahkan,  ataupun  perintah  halus, orang akan patuh dan lepas dari perkara apakah mereka ‘mau atau tidak’. Para
kelompok  elit  dengan  demikian  dapat  diterima  dipermukaaan  sekedar  untuk mendatangkan  harmoni,  tetapi assituruseng (kesepakatan)  yang  sebenarnya tidak mudah dicapai.
Munculnya  konsepsi  budaya  politik  dalam  kelompok  masyarakat  di  Belawa merupakan  implikasi  dari  pemahaman  kebudayaan  setempat  yang  lebih kompleks dalam warna pada pandangan dan cara masyarakatnya memainkan peran  dalam  pranata  politik.  Pada  era  modern  ini,  kekhasan  tersebut  muncul dalam  cara  masyarakat  lokal  semisal  dalam  cara  suatu  kelompok  masyarakat mengelola pengetahuan mereka dan cara mereka menghadapi masalah dalam praktik  politik  seperti  legitimasi,  pengaturan  kekuasaan,  proses  pembuatan kebijakan,  kegiatan  kelompok  pemimpin-pengikut  ( ajjoareng ).  Meski  dalam sistem  kenegaraan  yang  ada  di  Indonesia  berlaku  sistem  politik  yang  lebih banyak dipinjam dan berasal dari luar negeri, tetapi karakteristik budaya lokal dalam  orientasinya  dengan  praktik  politik  justru  menyesuaikan  dan  malah menyuburkan praktik-praktik budaya lokal di Indonesia dengan kebaragaman kebudayaan di setiap sudut wilayahnya.
Hasil  penelitian  ini  sepenuhnya  berkontribusi  pada  pemikiran  tentang  tema perubahan budaya yang menjadi agenda utama untuk mengkonstruksi budaya baru.  Namun  dalam  penelitian  ini  belum  mamahami  dan  menganalisis kompleksitas  dimensi  psikologis  dari  kekuasaan  politik  yang  beroperasi  pada nilai  lokal,  dan  bagaimana  dimensi-dimensi  tersebut  memproduksi  diri  di rumah atau tempat-tempat lain. Begitu pula tentang kajian sosial-kultural yang terkait  dengan  intervensi  negara  terhadap  kebudayaan  lokal  menjadi  ke- kurangan dalam penelitian ini.

## Daftar Pustaka
Abidin, Andi Zainal. (1985). Wajo Abad XV – XVI . Bandung: Penerbit Alumni
Almond, Gabriel dan Verba, Sydney. (1984). Budaya Politik: Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di 5 Negara . Jakarta: Bina Aksara.
Anderson,  Benedict  R.  O’G.  (1990). Kuasa  Kata:  Jelajah Budaya-Budaya  Politik  di Indonesia . Yogyakarta: Matabaru.
Antlov,  Hans.  (2002). Negara  Dalam  Desa:  Patronase  Kepemimpinan  Lokal (terj). Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
Arifin,  Indar.  (2010). Birokrasi  Pemerintahan  dan  Perubahan  Sosial  Politik  di Kabupaten Wajo . Makassar: Pustaka Refleksi.
Bakti, Andi Faisal. (2007). Diaspora Bugis Di Alam Melayu Nusantara . Makassar: Ininnawa.
_______________. (2009). Kekuasaan Keluarga di Wajo Sulawesi Selatan dalam Henk  Schulte  Nordholt  dan  Gerry  van  Klinken  (ed.) Politik  Lokal  di Indonesia. Jakarta: KITLV-Yayasan Obor Indonesia, 491-504.
Bourchier,  David.  (2010).  Kisah  Adat  Dalam  Imajinasi  Politik  Indonesia  dan Kebangkitan  Masa  Kini  dalam  James  J  Davidson,  David  Henley  dan Sandra  Moniaga  (ed.). Adat  Dalam  Politik  Indonesia .  Jakarta:  KITLV- Yayasan Obor Indonesia, 125-164.
Fashri , Fauzi. (2007). Penyingkapan Kuasa Simbol . Yoyakarta: Juxtapose.
Mattulada. (1995). Latoa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis . Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
McGlynn, dan Arthur Tuden. (2000). Pendekatan Antropologi pada Perilaku Politik .
Jakarta: UI Press
Meiyani, Eliza. (2008). Bati Na Wija Dalam Sistem Kekerabatan Orang Bugis-Bone: Suatu  Analisis  Antropologi  Sosial .  Disertasi.  Makassar:  Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
Millar,  Susan.  (2009). Perkawinan  Bugis:  Refleksi  Status  Sosial  dan  Dibaliknya . Makassar: Ininnawa.
Nordholt,  Schulte.  (2002). Kriminalitas,  Modernitas  dan  Identitas  Dalam  Sejarah Indonesia . Yogyakarta: Yogyakarta.
Pelras,  Christian.  (2005).  ‘Budaya  Bugis:  Sebuah  Tradisi  Modernitas’  dalam Kathryn  Robinson dan  Mukhlis  Paeni . (ed.), Tapak-Tapak  Waktu: Kebudayaan,  Sejarah,  dan  Kehidupan  Sosial  di  Sulawesi  Selatan .  Makassar: Ininnawa, 37-51.
_____________.  (2006). Manusia  Bugis .  Jakarta:  Nalar  bekerjasama  dengan Forum Jakarta- Paris (EFEO).
Rahim,  Abdul  R.  (2011). Nilai-Nilai  Utama  Kebudayaan  Bugis .  Yogyakarta: Penerbit Ombak.
Robinson,  Kathryn.  (2005).  ‘Pendahuluan  dan  Pengantar  Tentang  Konferensi’ dalam  Kahtryn  Robinson  dan  Mukhlis  Paeni  (ed.), Tapak-Tapak  Waktu: Kebudayaan,  Sejarah,  dan  Kehidupan  Sosial  di  Sulawesi  Selatan .  Makassar: Ininnawa, 7-36.
Rudiansjah, Tony. (2009). Kekuasaan, Sejarah dan Tindakan: Sebuah Kajian Tentang Lanskap Budaya . Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
Subijanto, Rianne.  (2014). Ruang Publik: Dulu dan Sekarang . LKIP Indoprogress (artikel). Edisi Ke-16 5 April 2014 dalam http://indoprogress.com/2014/04/ruang-publik-dulu-dan-sekarang/ diakses tanggal 27 Juli 2015
Strinari,  Dominic.  (2009). Populer  Culture:  Pengantar  Menuju  Budaya  Populer . Jakarta: Ar-Ruzz Media.
Tahara,  Tasrifin.  (2014). Melawan  Streotip:  Etnografi,  Reproduksi,  Identitas  dan Dinamika  Masyarakat  Katobengke  Yang  Terabaikan .  Jakarta:  Kepustakaan Populer Gramedia.
Yusuf,  A.M.  (2012). Reproduksi  Status  Tradisional  Dalam  Praktik  Politik  di Kabupaten Wajo . Skripsi: Universitas Hasanuddin. Makassar.
Zuhro, S., Sumarno, Wenny Pahlemy, Nurul Rochayati, Lilis Mulyani, dan Israr Iskandar  (2009). Demokrasi Lokal: Perubahan dan Kesinambungan Nilai-Nilai Budaya Politik Lokal di Jawa Timur, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bali . Yogyakarta: Penerbit Ombak.