P-ISSN   : 2541-7185 E-ISSN   : 2541-7193

## PERAN KEPALA ADAT DALAM PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN ADAT (Di Desa Pegayaman Sukasada Buleleng Bali)

## Siti Hamimah
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang siti.hamimah96@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Pulau Bali, pulau dewata, pulau seribu pura dihuni oleh masyarakat yang mayoritas memeluk agama Hindu.  Namun,  ada  sisi  berbeda  yang dapat  dilihat  dibagian  Bali  utara.  Ada  sebuah  perbedaan  yang tumbuh atas dasar kedamaian yang harmonis. Ditengah-tengah kehidupan masyarakat Hindu-Dharma yang  sarat dengan ritual keagamaan dan adat istiadatnya  yang  kental,  perkampungan  muslim desa Pegayaman  memberikan  warna tersendiri bagi Bali. Permukiman Desa Pegayaman merupakan satu- satunya  desa  di  Bali  yang  mayoritas  penduduknya  muslim  yang  terletak  di  Kecamatan  Sukasada, Kabupaten  Buleleng,    Provinsi  Bali.  Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum  empirik,  karena meneliti perilaku hukum masyarakat, baik berupa adat dan perilaku masyarakat, dan menggunakan data primer sebagai data utama.Sesuai dengan topic yang dikaji, penelitian ini dilakukan di DesaPegayaman, Kecamatan  Sukasada,  Kabupaten   Buleleng. Hasil penelitian ini adalah semua pelaksanaan putusan atau  sengketa  adat  warga  diselesaikan  secara  musyawarah  atas  dasar  peraturan-peraturan  yang  telah disepakati oleh penghulu sebelumnya dan pelaksanaan putusan dilaksanakan dengan mempertemukan kedua belah pihak yang dianggap bersengketa, apabila hasil kesepakatan bersama tidak menghasilkan kesepakatan yang diharapkan oleh salah satu pihak maka penghulu melihat pada peraturan desa untuk kemudian diselesaikan secara pidana maupun perdata.
Kata kunci: adat, peraturan, pelaksanaan, putusan adat, Bali

## ABSTRACT
The island of Bali, the island of the gods, the island of a thousand temples inhabited by the majority of people who embrace Hinduism. However, there are different sides that can be seen in the northern part of Bali. There is a difference that grows on the basis of harmonious peace. In the midst of the life of Hindu-Dharma  community  which  is  full  of  religious  rituals  and  customs,  the  Muslim  village  of Pegayaman village gives its own color for Bali. Settlement Pegayaman Village is the only village in Bali that has a Muslim majority located in Sukasada District, Buleleng Regency, Bali Province. This research is empirical legal research, because it will examine the legal behavior of the community, both in the form of adat and community behavior, and use primary data as the main data. In accordance with the  topic  studied,  this  research  was  conducted  in  Pegayaman  Village,  Sukasada  District,  Buleleng Regency. The results of this study are all the implementation of a customary community's decision or dispute is resolved by deliberation on the basis of the regulations agreed upon by the previous head and the implementation of the decision is carried out by bringing together the two parties considered to be in dispute, if the results of the joint agreement do not produce the agreement expected by one the party then the headman looks at the village regulations for later criminal and civil settlement.
Keywords: custom, regulation, implementation, customary verdict, Bali

## A. PENDAHULUAN
Hukum harus dijadikan panglima dalam menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara.  Disamping    kepastian  dan  keadilan  hukum  juga  berfungsi  untuk  kesejahteraan hidup manusia. Sehingga boleh dikatakan bahwa berhukum adalah sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia dalam konteks mencari kebahagiaan hidup. 1 Prof. Satjipto Rahardjo mengatakan hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerjanya hukum seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri.Hukum tidak ada untuk  diri  dan  keperluannya  sendiri,  melainkan  untuk  manusia,  khususnya  kebahagiaan manusia.” 2
Istilah masyarakat hukum adata dalah istilah resmi yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan,seperti dalamUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan  Dasar  Pokok-Pokok  Agraria,  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999  tentang Kehutanan,Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  Tentang  Pemerintahan  Daerah,dan peraturan  perundang-undangan  lainnya.  Istilah  masyarakat  hukum  adat  dilahirkan  dan digunakan oleh pakar hukum adat yang lebih banyak difungsikan untuk keperluan teoritik- akademis. Sedangkan istilah ma-syarakat adat adalah istilah yang lazim diungkapkan dalam bahasa  sehari-hari  oleh  kalangan  non-hukum  yang  mengacu  pada  sejumlah  kesepakatan internasional 3
Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat harus dibedakan dengan masyarakat  hukum  adat.  Konsep  masyarakat  adat  merupakan  pengertian  umum  untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat  hukum adat merupakan  pengertian teknis yuridis  yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu  wilayah  (ulayat)  tempat  tinggal    dan    lingkungan  kehidupan    tertentu,    memiliki kekayaan    dan    pemimpin  yang  bertugas  menjaga  kepentingan  kelompok  (keluar  dan kedalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan. 4
Secara  factual  setiap  provinsi  di  Indonesia  terdapat  kesatuan-kesatuan  masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Masyarakat  hukum  adat  adalah  kelompok  masyarakat  yang  teratur,  yang  bertingkah  laku sebagai kesatuan, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, memiliki
1 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009), hlm. 1
2 Satjipto  Rahardjo, Biarkan  Hukum  Mengalir (Catatan  Kritis  Tentang  Pergulatan  Manusia  dan  Hukum), (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm.  ix
3 Taqwaddin, “ Penguasaan  Atas  Pengelolaan  Hutan  Adat  oleh  Masyarakat  Hukum  Adat    (Mukim)  di Provinsi Aceh ”, Disertasi Doktor Ilmu Hukum (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm. 36
4 Taqwaddin, “ Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di Provinsi Aceh ”, Disertasi Doktor Ilmu Hukum (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2010), hlm.36
hukum  adat  masing-masing  dan  mempunyai  kekayaan  sendiri  baik  berupa  benda  yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumberdaya alam dalam jangkauannya. 5
Konsep  masyarakat  hukum  adat  untuk  pertama  kali  diperkenalkan  oleh  Cornelius vanVollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan  sendiri,  dan mempunyai  kekayaan  sendiri  baik  berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami  kehidupan  dalam  masyarakat sebagai  hal yang  wajar menurut  kodrat  alam  dan tidak  seorang  pun  diantara  para anggota itu mempunyai  pikiran  atau kecenderungan  untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya. 6
Sedangkan menurut sejarah, Nusantara (kini Indonesia) merupakan bangsa yang sangat tua. Bangsa ini, menurut hasil penelitian yang dilakukan Arysio Santos selama 30 tahun dan ditulis dalam bukunya Atlantis The Lost Continent Finally Found (The Finally Localization of Plato’s Lost Civilization) dipandang sebagai tempat lahir peradaban dunia 7 .
Pulau  Bali,  pulau  dewata,  pulau  seribu  pura  dihuni  oleh  masyarakat  yang  mayoritas memeluk agama Hindu. Namun, ada sisi berbeda yang dapat dilihat di bagian Bali utara. Ada sebuah  perbedaan  yang  tumbuh  atas  dasar  kedamaian  yang  harmonis.  Ditengah-tengah kehidupan masyarakat Hindu-Dharma yang  sarat dengan ritual keagamaan dan adat istiadatnya yang  kental,  perkampungan  muslim desa  Pegayaman  memberikan  warna tersendiri bagi Bali. Tercipta akulturasi budaya yang sangat menggugah perasaan. Perbedaan dirayakan dengan seksama,  tanpa  pertentangan  dan  perselisihan.  Kehidupan  di  desa  ini  tak  ubahnya  seperti kehidupan  di  Bali  pada  umumnya.  Desa  Pegayaman,  karena  letaknya  di  pegunungan  dan tergolong masih agraris, semua simbol-simbol adat Bali seperti subak, seka, banjar , dipelihara dengan baik. 8
Permukiman  Desa  Pegayaman  merupakan  satu-satunya  desa  di  Bali  yang  mayoritas penduduknya muslim yang terletak di Kecamatan Sukasada,Kabupaten Buleleng,  Provinsi Bali.
5 Ibid, hlm. 3
6 HusenAlting, Dinamika  Hukum  dalam  Pengakuan  dan  Perlindungan  Hak  Masyarakat  Hukum  Adat AtasTanah (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm.30
7 Arysio Santos, Atlantis The Lost Continent Finally Found (The Finally Localization of Plat o’s Lost Civilization, Indonesia Ternyata Tempat Lahir Perdaban Dunia, Terjemah Hikmah Ubaidillah (Jakarta: Ufuk Pres, 2009), hlm. 549
8 I  NyomanPayuyasa, Melihat  Pegayaman,  Merayakan  Perbedaan (Denpasan:  Prodi  Film  dan  Televisi FSRDISI), tanpa tahun
Keunikan  permukiman ini terletak pada  kenyataaan bahwa semua penduduknya beragama Islam dan masyarakat Desa Pegayaman adalah orang asli Bali dan merupakan penganut Islam yang taat.  Masyarakat  didalam  Desa  Pegayaman  ini  tetap  membangun  kehidupan  yang  harmonis walaupun  berada  ditengah-tengah  masyarakat  Bali  yang  mayoritas  beragama  Hindu. Keharmonisan  di  dalam  desa ini  telah  membuktikan bahwa agama mampu menciptakan suatu kerukunan  ditengah-tengah  besarnya  perbedaan  di  Bali.  Penerapan  budaya  dalam  kehidupan sehari-hari  telah  melekat  nilai-nilai  yang    mengatur    keserasian,    keselarasan,    serta keseimbangan  dan  selalu berpedoman pada Al-Qur’an dan Al-Hadist.
Untuk    dapat  menggugat  di  Pengadilan  Negeri, maka  syarat mutlaknya  harus  ada perselisihan  hukum  antara  pihak  yang  berperkara,  namun  dalam  perselisihan  adat, pemberian  hukuman  diberikan  dengan  tetap  menghormati  kedudukan  si  pelanggar  sebagai manusia  maka  dilakukanlah  musyawarah  yang  menjadi  identitas  khas  Indonesia,  dan  di  Desa Pegayaman  untuk  memutuskan  suatu  perselisihan  atau  untuk  memutuskan  acara  adat,  seluruh warga Desa Pegayaman mempercayakan putusan adat kepada kepala adat yang disebut sebagai penghulu.
Karena  itulah,  peneliti  tertarik  untuk  mengangkat  persoalan  putusan  adat  menurut Masyarakat Desa Pegayaman. Permasalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar pelaksanaan putusan peradilan adat di desa Pegayaman dan peran kepala adat dalam melaksanakan putusan sengketa adat.

## B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik, karena meneliti perilaku hukum masyarakat, baik berupa adat dan perilaku masyarakat, dan menggunakan data primer sebagai data utama. Sesuai dengan topic yang dikaji, penelitian ini dilakukan di Desa Pegayaman, Kecamatan    Sukasada,    Kabupaten      Buleleng.  Jenis  data  yang  digunakan  adalah  data kualitatif yakni  data berupa tulisan yang menggambarkan fenomena budaya yang berkaitan dengan fenomena budaya  yang terjadi pada komunitas Islam Pegayaman. Data yan diperoleh dikumpulkan  melalui  teknik  wawancara,  observasi    partisipasi,  dan  kepustakaan.  Teknik wawancara  merupakan  teknik  pengumpulan  data  dengan  mengajukan  pertanyaan  kepada informan dengan bertatap muka secara langsung.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## 1. Letak Geografis
Desa Pegayaman berada diketinggian antara 450 sampai 1.200 meter dari permukaan laut dengan kemiringan tanah 33% dan dengan curah hujan normal. Luas wilayah desa yang dalam bahasa daerah Bali disebut dengan “ palemahan desa” seluas 15.84 km 2 atau 1.584 Ha dengan penduduk sebanyak 1.700 KK (Wawancara dengan Kepala Desa Pegayaman). Pada tahun 2019,
desa ini dihuni oleh 7.000 jiwa dengan 90% diantaranya beragama Muslim. Hubungan kerjasama anatara  masyarakat  Muslim  di  Pegayaman  dan  orang-orang  Hindu  di  sekitarnya  telah  terjalin sejak abad ke-17 Masehi. Dalam sistem pengaturan desa, Pegayaman menerapkan sistem banjar dengan  membagi  desa  menjadi  lima  banjar,  yaitu  Dauh  Margi  (Barat  Jalan),  Dangin  Margi (Timur Jalan), Kubu Lebah, Kubu,dan Amertasari.

## 2. Sejarah dan Keadaan Masyarakat
Sesuai dengan sejarahnya Desa Pegayaman telah ada pada abad ke-16, yang mana tidak bisa dilepaskan atau dilupakan dari sosok seorang pemimpin Raja Buleleng yaitu Anglurah Ki Barak  Panji  Sakti.  Kata  Pegayaman  pada  awalnya  berasal  dari  nama  sebuah  tetumbuhan  yang sangat banyak atau yang sangat lebat yang berada di wilayah Desa Pegayaman pada saat itu.Pohon tersebut adalah pohon Gatep  (Gayam =  dalam bahasa  Jawa).  Selain itu terdapat versi lain bahwa kata Pegayaman berasal dari nama sebuah senjata, yaitu sebuah keris (keris Gayaman yang ada di Kerajaan  Mataram),  bentuknya  tidak  seperti  Keris  Empu  Gandring  sebagaimana  yang  telah dituturkan oleh ahli keris keraton Surakarta tentang keris tersebut.
Penduduk  Desa  Pegayaman  awal  mulanya  berasal  dari  Solo  dan  Blambangan Banyuwangi.  Kehadirannya  di  Buleleng  adalah  untuk  mengantarkan  atau  mengiringi keberangkatan  Raja  Buleleng  dari  Mataram  menuju  Blambangan  lalu  ke  Bali.  Para  pengantar tersebut diberi hadiah oleh Raja Buleleng (Anglurah Ki Barak Panji Sakti) yaitu sebuah tempat tinggal,  tempat  tersebut  berada  di  wilayah  Banjar  Jawa,  yang  sekaligus  juga  sebagai  tempat pengistirahatan  gajah.  Selanjutnya,  orang-orang  Jawa  yang  ada  di  Banjar  Jawa  sebagaimana tersebut  diatas,  dipindahkan  ke  sebelah  selatan  wilayah  Kerajaan  Buleleng,  yaitu  di  sebuah perbukitan yang penuh dengan pohon Gatep ( gayam : bahasaJawa).
Seiring berjalannya waktu, ada sebuah cerita yang menyatakan bahwa pada tahun 1850 terdamparlah  sebuah  kapal  di  pantai    Buleleng  (Kampung    Bugis).  Kapal  tersebut    adalah rombongan dari Raja Bone Sulawesi yang  hendak berangkat ke Pulau  Jawa dan Madura. Akibat derasnya  arus  laut  maka  kapal  tersebut  kandas  di  Buleleng,  sehingga  rombongan  tersebut menghadap  Raja  Buleleng (Anglurah  Ki  Barak  Panji Sakti), mereka  diterima,  ditawarkan,  dan diberikan wilayah oleh Raja untuk bergabung di Pegayaman. 9
Semua warga yang terdapat di Desa Pegayaman adalah orang-orang Islam yang taat, dan warga tersebut adalah orang asli Bali yang terdiri dari3 suku yaitu Solo, Blambangan, Banyuwangi dan Bugis. Di dalam permukiman ini jagat Bali dengan tradisi Hindu benar-benar hilang, hal ini bisa dilihat dari fakta antropologis dan sosiologis yang menyatakan bahwa Islam telah datang ke Desa  Pegayaman  sejak  dahulu  dan  telah  memberikan  peranan  penting  pada  semua  aspek
9 Endy Agustian, “Nilai -nilai Lokal Sebagai Basis Perencanaan Permukiman Muslim Berkelanjutan di Desa Pagayaman Bali ,” Jurnal Plano Madani , Volume 6 Nomor 2 (Oktober 2017), hlm. 115-127
kehidupan  di  Desa  Pegayaman  sampai  dengan  saat  ini.  Di  dalam  permukiman  ini,  terdapat berbagai  macam  pelaksanaan  kegiatan-  kegiatan,  baikkegiatan  sosial  maupun  kegiatan budayayang  telah  berjalan  dengan  sangat  baik,  serta  sesuai  dengan  tatanan  agama  Islam berlandaskan adat yang berpangku Syara’.
Kegiatan-kegiatan budaya tersebut dapat dilihat pada peringatan Maulid Nabi, kegiatan Subak, dan kegiatan hari raya Islam lainnya seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam pelaksanaan Maulid  Nabi,  dimulai  dari  Masjid  Jami’  sebagai  awal  pelaksanaan  dan  dilanjutkan  di  masing- masing banjar yang terdapat di wilayah Desa Pegayaman,  yang mana semua rangkaian kegiatan- kegiatan tersebut dikoordinatori oleh Penghulu atau Imam 10 . Kulturasi budaya Bali, agama Hindu dan agama Islam terlihat di desa ini pada beberapa hal, contohnya seni burde(burdah) dan sokok base(daun  sirih) . Seni  burde adalah  perpaduan  lantunan  sholawat,  seni  tabuh,  dan  gerak  tari Pegayaman yang nada lagu dan tariannya mirip dengan seni tradisional Bali.
Sementara sokok base adalah rangkaian daun sirih, kembang, buah, dan telur, pada batang pisang  yang  mirip  dengan pejegan ,  sarana  upacara  di  pura  bagi  masyarakat  Hindu 11 .  Di  desa Pegayaman, umat Hindu dan Muslim kerap bertukar makanan saat lebaran, seperti buah-buahan dan roti. Tradisi pertukaran makanan seperti ini disebut sebagai ngejot . Dalam sistem penamaan di desa ini, nama warga kerap merupakan perpaduan unsur Bali, Arab dan terkadang Jawa. Diawal nama  biasanya  memakai  tradisi  Bali  dengan  menambahkan  urutan  kelahiran,  yaitu  Wayan, Nengah,  Nyoman,  dan  Ketut  (dari  anak  pertama  hingga  seterusnya)  dan  dilanjutkan  dengan penggunaan nama-nama Islam seperti Yunus, Muhammad, dll. 12

## 3. Dasar Pelaksanaan Putusan Peradilan Adat  di Desa Pegayaman
Peradilan  adat  berfungsi  untuk  memutus  maupun  mendamaikan  sengketa  adat berdasarkan hukum adat. Kelembagaan pengadilan adat merupakan pengadilan yang hidup dalam praktik sehari-hari di desa adat (masyarakat hukum adat). Undang-undang Desa juga mengakui keberadaan kelembagaan peradilan desa adat tersebut. Dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Undang-undang Desa. Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengakui hukum adat, pengakuan akan hukum adat ini terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang- undang  Dasar  1945  yang  berbunyi:  Negara  mengakui  dan  menghormati  kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.  Dalam  memutus  perkara  seorang  hakim  wajib  menggali,  mengikuti,  dan memahami  nilai-nilai  hukum  dan  rasa  keadilan  yang  hidup  dalam  masyarakat 13 .  Putusan
10 Ibid,
11 Ilham Khoiri , " Semua B ersaudara di Pegayaman,” Kompas, 5 September 2010, hlm. 1.
13 Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
pengadilan  selain  harus  memuat  alasan  dan  dasar  putusan,  juga  memuat  pasal  tertentu  dari peraturan perundang-undangan bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 14
Dalam artikel Hakim Adat Minta Pengakuan dari Negara, Wakil ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Lilik Mulyadi ( yang menjabat saat itu) menjelaskan sebenarnya lembaga adat diakui dalam  sistem  peradilan  Indonesia.  Pengakuannya  dapat  dilihat  dari  hakim-hakim  yang  telah menggali  nilai-nilai  adat  ketika  membuat  putusan,  kemudian  Lilik  mengatakan  model penyelesaiannya  itu  adalah  bila  sebuah  kasus  selesai  di  Lembaga  adat,  maka  kasus  itu  sudah dianggap selesai. Bila ternyata tak selesai juga, baru kemudian berjalan ke peradilan Nasional.
Undang-undang Desa mengatur mengenai peraturan desa adat, disesuaikan dengan norma hukum  adat  dan  adat  istiadat  yang  berlaku  di  desa  adat  sepanjang  tidak  bertentangan  dengan peraturan  perundang-undangan 15 ,  ketentuan  mengenai  peraturan  desa  adat  hanya  berlaku  bagi desa  adat 16 ,  ketentuan  tentang  desa  berlaku  juga  untuk  desa  adat  sepanjang  tidak  diatur  dalam ketentuan  khusus  tentang  desa  adat 17 ,  Pemerintahan  Desa  Adat  menyelenggarakan  fungsi permusyawaratan  dan  Musyawarah  Desa  Adat  sesuai  dengan  susunan  asli  Desa  Adat  atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat. 18 Pasal 103 tentang Desa, memiliki Empat Jenis kewenangan, yaitu:
1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan Pemerintah dan Pemda Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah dan Pemda Provinsi dan Kab/Kota.
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Tokoh  Masyarakat  Desa  Pegayaman  Bali (penghulu)  Haji  Nengah  Abdul  Gofar  Ismail  mengatakan,  pada  dasarnya  semua  pelaksanaan putusan atau sengketa adat warga diselesaikan secara musyawarah atas dasar peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh penghulu sebelumnya dan pelaksanaan putusan dilaksanakan dengan mempertemukan  kedua  belah  pihak  yang  dianggap  bersengketa,  apabila  hasil  kesepakatan bersama tidak menghasilkan kesepakatan yang diharapkan oleh salah satu pihak maka penghulu melihat pada peraturan desa untuk kemudian diselesaikan secara pidana maupun perdata, menurut warga, keputusan penghulu adalah hasil keputusan yang berpedoman kepada ajaran-ajaran islam dan  keputusannya  mutlak  harus  di  ikuti.  Di  tengah-tengah  masyarakat  Bali  yang  mayoritas beragama Hindu, keharmonisan  di  dalam  desaini  telah  membuktikan bahwa agama mampu
14 Ibid.
15 Pasal 110 UU Desa
16 Pasal 111 ayat (1) UU Desa
17 Pasal 111 ayat  (2) UU Desa
18 Pasal 108 UU Desa
menciptakan  suatu  kerukunan  ditengah-tengah  besarnya  perbedaan  di  Bali.  Penerapan  budaya dalam kehidupan sehari-hari telah melekat nilai-nilai yang  mengatur  keserasian,  keselarasan, serta   keseimbangan  dan  selalu berpedoman pada Al-Qur’an dan Al-Hadist dan keputusan yang diberikan  oleh  kepala  adat  (  penghulu)  tidak  pernah  lepas  dari  ajaran  agama  islam  dan  juga berpedoman kepada aturan-aturan adat yang berlaku di Desa adat tersebut.

## 4. Peran Kepala Adat Dalam Melaksanakan Putusan Adat
Maria Rita Ruwiastuti, 19 mengemukakan bahwa masyarakat adalah kelompok masyarakat yang leluhurnya merupakan  orang-orang  pemula  di  tempat  itu,  yang  hubungannya  dengan sumber-sumber agraria diatur  oleh hukum  adat setempat.  Dalam kesadaran mereka, sumber- sumber agraria selain merupakan sumber ekonomi, juga adalah perpangkalan budaya. Artinya, kalau sumber-sumber tersebut lenyap (atau berpindah penguasaan kepada kelompok lain), maka yang ikut lenyap bukan saja kekuatan ekonomi mereka, melainkan juga identitas kultural. Dalam buku De Commune Trek inbet Indonesische Rechtsleven , F.D. Hollenman nmengkonstruksikan 4 (empat) sifat umum dari masyarakat adat, yaitu magis religious, komunal, konkrit dan kontan.
Hal ini terungkap dalam uraian singkat sebagai berikut 20 :
(1)  Sifat  magis  religious  diartikan  sebagai  suatu  pola  piker  yang  didasarkan  pada  keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral. Sebelum masyarakat bersentuhan dengan sistem hukum agama religiusitas ini diwujudkan dalam cara berpikir yang prologika, animisme, dan kepercayaan  pada  alam  ghaib.  Masyarakat harus  menjaga  keharmonisan antara alam  nyata dan alam batin (dunia gaib). Setelah masyarakat mengenal sistem hukum agama perasaan religious diwujudkan  dalam  bentuk  kepercayaan  kepada  Tuhan.  Masyarakat  percaya  bahwa  setiap perbuatan apapun bentuknya akan selalu   mendapat   imbalan   dan   hukuman  Tuhan   sesuai dengan   derajat perubahan.
(2) Sifat   komunal   ( commuun ),   masyarakat   memiliki asumsi   bahwa setiap individu, anggota masyarakat  merupakan  bagian  integral  dari  masyarakat  secara  keseluruhan.  Diyakini  bahwa kepentingan individu harus sewajarnya disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan masyarakat karena tidak ada individu yang terlepas dari masyarakat.
(3) Sifat konkrit diartikan sebagai corak yang serba jelas atau nyata menunjukkan bahwa  setiap hubungan  hukum  yang   terjadi  dalam  masyarakat  tidak dilakukan secara diam-diam atau samar.
19 Maria Rita Ruwiastuti, Sesat Pikir Politik Hukum Agraria: Membongkar Alas Penguasaan Negara atas Hak – HakAdat ( Yogyakarta: Kerjasama Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 177
20 Husen Alting, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2010), hlm. 46
4)  Sifat  kontan  ( kontane  handeling )  mengandung  arti  sebagai  kesertamertaan  terutama  dalam pemenuhan  prestasi.Setiap  pemenuhan  prestasi  selalu  dengan  kontra  prestasi  yang  diberikan secara serta merta/ seketika.
Keberadaan  wilayah  masyarakat  hukum  adat  di  Indonesia    dinyatakan  dalam  beberapa pustaka antara lain menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh vanVollenhoven yang dilakukan antara tahun 1906 sampai dengan tahun 1918. Dalam karyanya Adatrecht van Nederlandsch-Indie , van  Vollenhoven menyimpulkan  bahwa di  wilayah  nusantara  terdapat  19  wilayah  hukum adat, yaitu daerah (1) Aceh meliputi Aceh Besar, Pantai Barat, Singkel, Siemelu; (2) Gayo, Alas, Batak, meliputi  Gayo  luwes,  Tanah  Alas,  Tanah  Batak,  Tapanuli  Utara  (Batak  Pak-pak/Barus,  Batak Karo,  Batak  Simalungun,  dan  Batak  Toba),  Tapanuli  Selatan  (Padang  Lawas,  Angkola, Mandailing) dan Nias; (3)  Minangkabau (Padang Agam,Tanah Datar, Lima Puluh Kota, Tanah Kampar,  dan  Korintji,  dan  Mentawai;  (4)  Sumatera  Selatan  meliputi  Bengkulu  (Redjang), Lampung  (Abung,  Paminggir,  Pubian,  Rebang,  Gedongtataan,  Tulang  Bawang),  Palembang (Anak  Lakitan,  Djelma  Daja,  Kubu,  Pasemah,  Samendo),  Djambi  (Batindan  Penghulu);  (5) Melayu meliputi Lingga Riau, Indragiri, Sumatera Timur; (6) Bangka, Belitung; (7) Kalimantan, meliputi Dayak, Kapuas Hulu, Mahakam Hulu, Pasir, Dayak Kenya, Dayak Klemanten, Dayak Landak,  Dayak  Tajan,  Dayak  Lawangan,  Lepo-Alim,  Lepo-Timai,  Long  Glat,  Dayak  Maanjai Patai,  Dayak  Maanjai  Siung,  Dayak  Ngaju,  Dayak  Ot-Danum,  Dayak  Penyabung    Punan;  (8) Minahasa, Manado; (9) Gorontalo meliputi   Bolaang, Mongondow, Boalemo; (10) Tana Toraja meliputi  Toraja,  Toraja  Baree,  Toraja  Barat,  Sigi,  Kaili,  Tawaili,  Toraja  Sadan,  To  Mori,  To Lainang,  Kepulauan  Banggai;  (11)  Sulawesi  Selatan,  meliputi  Bugis,  Bone,  Gowa,  Laikang, Ponre,  Mandar,  Makassar,  Salaisar,  Muna;  (12)  Kepulauan  Ternate  meliputi  Ternate,  Tidore, Halmahera,  Tobelo,  Kepulauan  Sula;  (13)Maluku,Ambon  meliputi  Ambon,  Hitu,  Banda, Kepulauan  Uliaasar,  Saparna,  Buru,  Seram,  Kepulauan  Kei,  Kepulauan  Aru,  Kisar;  (14)  Irian Barat; (15) Kepulauan Timor meliputi Kepulauan Timor, Timor, Timor Tengah, Mollo, Sumba, Sumba  Tengah,  Sumba  Timor,  Kodi,  Flores,  Ngada,  Rote,  Savu,  Bima;  (16)  Balidan  Lombok meliputi  Tanganan  Pagringsingan,  Kastala,  Karangasem,  Buleleng,  Djembrana,  Lombok, Sumbawa;  (17)  Jawa  Tengah,  Jawa  Timur,  Madura  meliputi  Jawa  Tengah,  Kedu,  Purwokerto, Tulungagung,  Jawa  Timur,  Surabaya,  Madura;  (18)  Daerah  kerajaan  (Solo  dan Yogyakarta).(19)Jawa Barat meliputi Priangan Sunda, Jakarta dan Banten. 21
Dibawah ini adalah rumusan kriteriamasyarakat hukum adat sebagai berikut 22 :
21 Bushar Muhammad, Pengantar Hukum Adat, Rangkaian Publikasi Hukum Adat dan Etnografi (Jakarta: Balai Buku Ichtiar,1961), hlm. 89-91
22 Syarifah  M, “ Eksistensi  Hak  Ulayat  atas  Tanah  dalam  Era  Otonomi  Daerah  pada  Masyarakat  Sakai  di Kabupaten  Bengkalis  Propinsi  Riau, ” Tesis  Ilmu  Hukum (Medan:  Program  Studi  Magister  Kenotariatan, 2010), hlm.21
1.   Terdapat masyarakat yang teratur;
2.   Menempati suatu tempat tertentu;
3.   Ada kelembagaan;
4.   Memiliki kekayaan bersama;
5. Susunan masyarakat berdasarkan pertalian suatu keturunan atau berdasarkan lingkungan daerah;
6.   Hidup secarakomunal dan gotongroyong.
Pada  masyarakat  hukum  adat,  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  itu  maka  dalam masyarakat hukum tersebut harus memiliki struktur pemerintahan atau kepemimpinan. Dalam hal ini mempunyai kedaulatan penuh ( soverign ) atas wilayah kekuasaannya ( tanah ulayat ) dan melalui ketua adat juga mempunyai kewenangan ( authority ) penuh untuk mengelola, mengatur dan menata hubungan- hubungan antara warga dengan alam sekitar, hal ini tentunya bertujuan untuk mencari keseimbangan  hubungan  sehingga kedamaian  dan  kesejahteraan yang menjadi tujuan tersebut terwujud. 23
Dalam  struktur   kepemimpinan  masyarakat  adat  di  Desa  Pegayaman  Bali,  ada seorang  ulama  bersahaja  dan  berpengaruh  dilingkungan  Desa  Pegayaman  dan  ulama inilah  yang  dipilih  secara  vooting  oleh  masyarakat  sekitar  untuk  dijadikan  pimpinan masyarakat  adat  desa  Pegayaman  yang  disebut  penghulu.  Penghulu  ini  bernama  Haji Nengah Abdul Gofar Ismail.
Haji  Nengah  Abdul  Gofar Ismail  inilah  yang  menjadi  tokoh  panutan masyarakat  Desa Pegayaman,  perannya  sebagai  kepala  adat  cukup  besar  dan  menjadi  tokoh  yang  memutuskan segala macam perkara, perannya sangat sentral untuk memutuskan segala perkara seperti masalah perkawinan, perceraian, waris dan sengketa  yang terjadi dalam masyarakat desa Pegayaman dan masyarakat patuh terhadap keputusan-keputusan hasil musyawarah.
Sistem pengetahuan komunitas Islam Pegayaman dapat dilihat melalui pemanfaatan alam dalam  menunjang  kehidupan  keseharian  mereka.  Alam  dimanfaatkan  warga  sebagai  mata pencaharian,  untuk  lauk,  obat-obatan  dan  sebagainya.  Kesenian  yang  berkembang  dalam komunitas  Islam  Pegayaman  tidak  sekompleks  dalam  budaya  Bali.  Hal  ini  berkaitan  dengan ajaran  Islam  yang  mengharamkan    penyimbolan  Tuhan  dalam  bentuk  apapun  sehingga    seni patung  tidak  berkembang.  Kesenian  yang  berkembang  di  Pegayaman  hanya  berupa  tarian  dan nyanyian yang bersumber dari ajaran-ajaran Islam.
Kesenian khas Pegayaman adalah  seni hadrah dan bordah.  Seni hadrah berupa tarian sekelompok    prajurit  yang  diiringi  dengan    nyanyian    yang  diambil  dari  kitab    Al  Berzanji.
23 Ibid, hlm. 22
Sementara seni  bordah  adalah  seni  vokal  yang  melantunkan  ayat-ayat  Al  Berzanji  yang diiringi  dengan borde  yakni  rebana  dengan  ukuran  cukup  besar.  Uniknya adalah  para    pemain menggunakan  pakaian  khas  Bali  seperti  lancingan  dan  udenglayaknya orang Bali yang hendak ke Pura.Komunitas Islam Pegayaman merupakan penganut Islam yang taat. Meskipun demikian, dalam beberapa praktek religi ditemukan pula penyerapan unsur budaya Bali. Hal ini dapat dilihat dalam rangkaian kegiatan dalam menyambut hari besar Islam  seperti Idul Fitri,  Idul Adha dan Maulid  Nabi.
Mereka    mengenal    istilah  penapean    (membuat    tape),    penyajaan    (membuat    jajan), mandi bersama di bulan Safar dan dilaksanakan di hari Rabu akhir bulan untuk tolak bala karena di bulan Safar ulama sufi mengatakan Allah SWT menurunkan banyak penyakit dan masyarakat Pegayaman  melaksanakan  mandi  bersama  untuk  menolak  bala,    penampahan  (menyembelih hewan)   dan   manis   (sehari   setelah   hari   raya).   Rangkaian kegiatannya hampir sama dengan budaya Bali. Dalam perayaan kegiatan Maulid Nabi, mereka meyakini sebagai hari otonan Nabi Muhammad sehingga perayaan berlangsung   cukup   meriah  dengan  membuat   sokok  base dan  sokok  taluh. Interaksi yang terjadi antara komunitas Islam Pegayaman dengan budaya Bali menyebabkan  lambat laun mereka menyerap  dan menggunakan  beberapa unsur budaya Bali. Perkawinan  lintas  etnis  antara  orang  Islam  dengan  gadis  Bali  memberikan    ruang  terjadinya persilangan  budaya.  Sampai  saat  ini  budaya  yang  ditampilkan    dalam    kehidupan    keseharian komunitas      Islam    Pegayaman    lebih  dominan  simbol-simbol  budaya  Bali.  Bahasa    Bali merupakan  bahasa  ibu  dalam  komunitas  Islam  Pegayaman. Dalam  berkomunikasi,  mereka dengan  fasih menggunkan  Bahasa  Bali.
Bahasa Bali  yang  berkembang  dalam  komunitas  Islam  Pegayaman  juga  hampir  sama dengan  Bahasa  Bali  yang  berkembang  pada  masyarakat  Bali  umumnya.  Mereka  mengenal anggah-ungguhin Basa Bali yakni basa Bali alus, madya dan kesamen. Dalam komunitas Islam Pegayaman  tidak  mengenal  pelapisan  masyarakat  berdasarkan  keturunan  (Received  Status) layaknya  pada  masyarakat  Bali.  Penggunaan  anggah  ungguhin  basa  Bali  hanya  sebatas  pada lawan bicara. Basa Bali  alus  digunakan  saat  berkomunikasi  dengan  orang  yang  dihormati seperti penglingsir, tokoh adat dan agama, atasan, pejabat desa dan sebagainya. Basa Bali madya digunakan  dalam  kehidupan  keseharian  kepada  orang  yang  dituakan seperti orang tua, paman, orang baru dikenal dan sebagainya. Sementara basa Bali kesamen digunakan dalam kehidupan pergaulan sehari-hari dengan teman sebaya ataupun dalam keadaan marah.
Dalam sistem peralatan dan teknologi juga terlihat adanya penyerapan unsur budaya Bali. Hal ini dapat kita lihat dari penggunaan peralatan hidup orang Bali dalam kehidupan  komunitas Islam    Pegayaman    seperti  penarek,    saab,    tenggala,  dulang,  lesung,  alu,  kuliner  Bali  dan sebagainya. Sistem mata pencaharian disesuaikan  dengan  kondisi  geografis  Desa  Pegayaman yakni    dengan    bertani  (padi)    dan    perkebunan    cengkeh.      Dalam    sistem    organisasi    sosial
ditemukan beberapa  unsur  budaya  Bali  yang  diadopsi  oleh  komunitas  Islam  Pegayaman. Dalam  penamaan  anak,  mereka  menggunakan  sistem  penamaan  dalam  budaya Bali seperti penyematan  Wayan untuk anak pertama,  Made atau Nengah untuk anak kedua, Nyoman untuk anak ketiga dan Ketut untuk anak keempat dan seterusnya.  Sistem  perkawinan  dalam  komunitas ini    juga    memiliki    kesamaan  dengan  budaya  Bali  seperti  adanya  prosesi  ngidih  dan  bebas. Organisasi sosial dalam komunitas ini juga mengikuti sistem organisasi dalam budaya Bali seperti adanya sekaa bordah, sekaa hadrah, subak, sekaa tibaan dan seterusnya.

## D. PENUTUP
Dari uraian diatas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:
(a) Semua pelaksanaan putusan atau sengketa adat warga diselesaikan secara musyawarah atas dasar  peraturan-peraturan  yang  telah  disepakati  oleh  penghulu  sebelumnya  dan  pelaksanaan putusan  dilaksanakan  dengan  mempertemukan  kedua  belah  pihak  yang  dianggap  bersengketa, apabila hasil kesepakatan bersama tidak menghasilkan kesepakatan yang diharapkan oleh salah satu pihak maka penghulu melihat pada peraturan desa untuk kemudian diselesaikan secara pidana maupun perdata, menurut warga, keputusan penghulu adalah hasil keputusan yang berpedoman kepada ajaran-ajaran islam dan keputusannya mutlak harus di ikuti. Di tengah-tengah masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, keharmonisan  di  dalam  desa ini  telah  membuktikan bahwa agama mampu menciptakan suatu kerukunan ditengah-tengah besarnya perbedaan di Bali. Penerapan  budaya  dalam  kehidupan  sehari-hari  telah  melekat  nilai-nilai  yang    mengatur keserasian,  keselarasan,  serta   keseimbangan  dan  selalu berpedoman pada  Al-Qur’an dan Al- Hadist dan keputusan yang diberikan oleh kepala adat ( penghulu) tidak pernah lepas dari ajaran agama  islam dan juga berpedoman kepada aturan-aturan adat yang berlaku di Desa adat tersebut (b) Dalam struktur  kepemimpinan masyarakat adat di Desa Pegayaman Bali, ada seorang ulama bersahaja dan berpengaruh dilingkungan Desa Pegayaman dan ulama inilah yang dipilih secara vooting oleh masyarakat sekitar untuk dijadikan pimpinan masyarakat adat desa Pegayaman yang disebut penghulu. Penghulu ini bernama Haji Nengah Abdul Gofar Ismail. Haji Nengah Abdul Gofar Ismail inilah yang menjadi tokoh panutan masyarakat Desa Pegayaman, perannya sebagai kepala adat cukup besar dan menjadi tokoh yang memutuskan segala macam perkara, perannya sangat sentral untuk memutuskan segala perkara seperti masalah perkawinan, perceraian, waris dan  sengketa    yang  terjadi  dalam  masyarakat  desa  Pegayaman  dan  masyarakat patuh terhadap keputusan-keputusan hasil musyawarah.

## DAFTAR PUSTAKA

## 1. Buku
Arysio Santos. Atlantis The Lost Continent Finally Found (TheFinally Localization of Plato’s Lost Civilization). Indonesia  Ternyata  Tempat  Lahir  Perdaban  Dunia.  Terjemah:  Hikmah Ubaidillah. Jakarta: Ufuk Pres. 2009
Bushar Muhammad, Pengantar Hukum Adat, Rangkaian Publikasi Hukum Adat   dan Etnografi . Jakarta: Balai Buku Ichtiar.1961
Husen Alting. Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat
Hukum Adat Atas Tanah. Yogyakarta: LaksBangPRESSindo. 2010
Maria Rita Ruwiastuti. Sesat Pikir Politik Hukum Agraria: Membongkar Alas
Penguasaan  Negara  atas  Hak-Hak  Adat .  Yogyakarta:  Kerjasama  Insist  Press,  KPA dan Pustaka Pelajar. 2000
Sabian Usman. Dasar-Dasar Sosiologi Hukum. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009
Satjipto Rahardjo. Biarkan Hukum Mengalir (Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum) . Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2007

## 2. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

## 3. Sumber Lain
Endy Agustian, “Nilai-nilai Lokal Sebagai Basis Perencanaan Permukiman Muslim Berkelanjutan di Desa Pegayaman Bali,” Jurnal Plano . Volume 6 Nomor 2 (Oktober 2015)
lham Khoiri. Semua Bersaudara di Pegayaman. Kompas. Jakarta. 5 September 2010
I  Nyoman  Payuyasa.  Melihat  Pegayaman  Merayakan.  Film  dan  Televisi.  Denpasar:  FSRDISI, tanpa tahun
Syarifah  M.  “Eksistensi  Hak  Ulayat  atas  Tanah  dalam  Era  Otonomi  Daerah  pada  Masyarakat Sakai di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau.” Tesis. Ilmu Hukum. Medan: Program Studi Magister Kenotariatan,USU. 2010
Taqwaddin. “ Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di  Provinsi  Aceh. ”  Disertasi  Doktor  IlmuHukum.  Medan:  Universitas  Sumatera  Utara. 2010)
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5256a4b78b32c/hakim-tawarkan-tiga-konsep- peradilan-ada.