## PELUANG PEMBENTUKAN DESA ADAT DI PROVINSI JAMBI

## DASRIL RADJAB
Dosen Hukum Pemerintahan Desa Fakultas Hukum Universitas Jambi
Abstrak
Abstract Masyarakat hukum adat haruslah mendapat  perhatian sebagaima subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan.  Secara empiris,  Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jambi telah ada yang menunagkan pengakuan dan penghormatannya dengan Masyarakat Hukum Adat. Pemerintah Provinsi Jambi perlu  membentuk Peraturan Daerah tentang Desa adat di Provinsi Jambi yang mengatur tentang Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat, sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten  yang berkeingian menetapkan bebarapa desa yang ada dalam kabupaten menjadi Desa adat. Customary law communities  should receive attention as a subject for another law  when the law  was about to  set, especially  in the context of  allocation of sources  of life.  Empirically, the District Government  in  Jambi Province has  no engagement  recognition and  with Indigenous Peoples.  Jambi provincial government needs to establish a Regional Regulation concerning traditional village in the province of  Jambi  governing the composition of the  institutional,  filling the positions, and the term of office of the Head of  the Village People  is based on customary law, as a guideline for District Government want to set some of villages in the district become traditional village.

## Kata kunci: masyarakat, desa dan adat

## A. Pendahuluan
Penyelenggaraan pemerintahan desa di bumi nusantara ini, bukan adopsi dari sistem Negara penjajah, melainkan asli dari masyarakat Indonesia.  Keaslian itu diakui oleh Van Vallen hoven, bahwa wilayah ini secara  hukum  ketetatanegaraan bukanlah wilayah dan kosong, di sana terdapat setumpuk lembaga pengaturan dan kewibawaan, meliputi pemerintahan oleh atau terhadap suku-suku, desa-desa persekutuan- persekutuan republik  dan kerajaan-kerajaan , bahkan ketetanegaraan tersebut bersifat pribumi (inheemsch gebleven) meskipun pengarah hindu dan Islam pada kehidupan rakyat tetap berlangsung 1
1 A.Hamid.S. Attamimi,  Peranan Keppres RI dalam penyelenggaraan pemerintahan, Diseratsi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indoensia , 1990, hlm. 92.
Pada saat itu, telah terbentuk persekutuan masyarakat hukum (rechtsgemeenschappen), baik berdasarkan geneologis maupun territorial dengan bermacam-macam nama, seperti desa, nagari, huta, marga dan kemendapoaan. 2 Penyelenggaraan pemerintahan masih sederhana sesuai ttaraf perkembangan masyarakatnya, tetapi yang jelas persekutuan masyarakat itu sudah terorganisir dalam pola tertentu dengan menggunakan  hukum  adat baik sebagai hukum dasarnya maupun peraturan pelaksanaannya. 3
Kemudiian dalam sidang BPUPKI dan PPKI, para pendiri Negara (founding fathers) tidak banyak mempersoalkan sistem pemerintahan desa. Hal ini disebabkan anggota sidang sepakat bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa asli milik bangsa Indonesia itu  terus digunakan. Kesepakatan itu dituangkan ke dalam Pasal 18 UUD 1945, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya se bagai berikut:  Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” 4 dan “Volksgemeenschappen”, 5 seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah- daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut. 6
Pada awalnya Desa mulai diatur dalam UU No 22 Tahun 1948 tentang Undang-Undang Pokok Tentang Pemerintahan Daerah.yang ditetapkan sebagai daerah otonom tingkat III sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ditentukan sebagai berikut:
2 Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta cet.  ke-2, 2005, hlm. 143.
3 Ibid.
4 Menurut Bagir Manan Zelfbesturende landschappen dikenal dengan Swapraja , yang pada masa Pemerintahanh Hindia Belanda didasarkan pada perjanjian dan pada dasarnya pemerintahannya diatur dengan hokum adat, sepanjang tidak ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan dan Zelfbesturende landschappen merupakan daerah otonom dalam lingungan susunan pemerintahan Hindia Belanda
5 Menurut Bagir Manan, Volksgemeenschappen adalah desa, nagari, dusun dan marga dan sebagainya.
6 Periksa penjelasan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum perubahan).
(1) Daerah Negara Republik Indonesia tersusun dalam tiga tingkatan, ialah: Propinsi,  Kabupaten (Kota besar) dan Desa (Kota kecil) negeri, marga dan sebagainya, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
(2) Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak, asal-usul dan dizaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat Istimewa dengan Undangundang pembentukan termaksud dalam ayat (3) dapat ditetapkan sebagai Daerah Istimewa yang setingkat dengan Propinsi, Kabupaten atau Desa, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tetapi kemudian pada tahun 1979 dengan alasan “Masing-masing daerah memiliki ciri-cirinya sendiri,  kadang-kadang merupakan hambatan untuk pembinaan dan pengendalian yang intensif guna meningkatkan taraf hidup masyarakatnya , maka dilakukan penyeragaman sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.  Undang-Undang kurang mengakomondasi secara cermat landasan yuridis, filosofis, historis, dan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat Indonesia “yang Bhinneka Tunggal ika”, seperti pada pemerintahan masyarakat hukum adat yang lama hubungan pejabat pemerintah desa dengan pemangku adat dan alim ulama adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan sering kita sebut dengan ungkapan  “tungku tigo sejarangan atau tali tigo sepintal “Hubungan harmonis dari ketiganya dalam menjalankan perannya masing-masing merupakan modal utama dan kunci sukses pembangunan pedesaan pada masa lampau. 7
Memutuskan mata rantai tersebut telah mengakibatkan kurang efektifnya peneyelenggaraan pemerintahan desa sebab pemerintah kehilangan tangan-tangan penyambung untuk menyampaikan pesan- pesan pembangunan . Pada hal kita tahu pemangku adat merupakan panutan karena charisma dan wibawa yang dimilikinya, sikap paternalistis ini telah berlangsung dalam waktu yang cukup panjang dari suatu generasi
7 Idris Djaafar, Mengembangkan Desa Adat dalam Pembangunan Pedesaan di Propinsi Jambi, Majalah Hukum Forum Akademika ,Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 1994, hlm 15.
ke generasi lainnya 8 Kemudian Tahun 1999  UU No 5 Tahun 1979 diganti dengan UU No 22 Tahun 1999 , dengan pertimbangan bahwa “Undang- undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153) yang menyeragamkan nama, bentuk, susunan, dan kedudukan pemerintahan Desa, tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan perlunya mengakui serta menghormati hak asal-usul Daerah yang bersifat istimewa sehingga perlu diganti” Seiring pula dengan perubahan UUD 1945 yang menghapuskan penjelasan Pasal 18, dan kemudian dirumuskan  dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan  masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.
Sehubungan dengan hal itu timbul beberapa pertanyaan (a) apa yang dimaksud`dengan Desa Adat, dan (b) bagaimana  pembentukannya di Provinsi Jambi ?

## B. Desa Adat menurut UU No 6 tahun 2014
Untuk memenuhi pengaturan Desa lebih mendekati kesesuaian yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis,  sosiologis, yuridis dan perintah Pasal 18B UUD 1945, kemudian dibentuklah UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
8 Rozali Abdullah, Peranan Lembaga Adat dalam mendukung Pelaksanan Inpres Desa Tertinggal (IDT) di Propinsi Jambi, Jambi Majalah Hukum Forum Akademika ,Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 1995, hlm. 1.
Indonesia. Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) menentukan bahwa “Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.  Secara khusus Desa diatur dalam Bab khusus yang mengatur, di anataranya Penetapan, pembentukan dan penataan Desa Adat.
Desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh Indonesia, sedangkan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari Desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh  adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat  Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi:
1. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
2. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
3. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
4. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
5. penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
7. pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.(Pasal 103)
Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam Peraturan  Daerah Provinsi.

## C. Kondisi di Provinsi Jambi
Di Provinsi Jambi seperti desa persekutuan hukum adat yang ada di Indonesia juga mengenal tanah hak ulayat yang disebut hak ulayat marga dan tanah desa, sebagaimana yang diungkap oleh A.P. Parlindungan sebagai berikut “Daerah Jambi seperti juga daerah-daerah lainnya di Indonesia mengenal apa yang disebut hak ulayat yang di daerah tersebut. dikenal dengan tanah hak ulayat penghulu (ulayat kampung), tanah hak batin (ulayat marga/batin) yaitu kumpulan kampung-kampung yang dikepalai seorang pasirah) dan tanah hak rajo”. 9
Berlakunya UU No. 5 Tahun 1979 ini terjadilah perubahan pengertian desa dan persyaratan pembentukannya dan harta kekayaan yang dikuasainya. Menurut Pasal 1 huruf a UU No. 5 Tahun 1979 sebagai berikut:
“Desa adalah suatu wilayah yang di tempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
Perubahan pengertian dan persyaratan pembentukan desa tersebut telah membawa konsekuensi yang mendasar, oleh karena desa yang semula merupakan suatu wilayah persekutuan hukum adat dipecah-pecah menjadi wilayah-wilayah tersendiri menjadi desa berdasarkan UU  No. 5 Tahun 1979 dan Peraturan perundang-undangan lainnya, demikian pula dengan penguasaan harta kekayaan desa berdasar persekutuan hukum adat. Menurut Idris Djaafar di Propinsi Jambi pemecahan dari desa
9 A.P. Parlindungan, Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA (Pandangan Kritis Berbagai Aspek Dalam Pelaksanaan UUPA di daerah Jambi, Alumni, Bandung, Get Kedua, 1983, hlm. 13.
persekutuan hukum adat (marga/mendapo) sebagai berikut: Di Kabupaten Kerinci 15 buah mendapo menjadi 246 desa dan 6 Kelurahan, Kabupaten Sarolangun Bangko dari 27 marga menjadi 252 desa dan 12 Kelurahan, Kelurahan Bungo Tebo 14 marga menjadi 187 desa dan 12 Kelurahan, Kabupaten Batanghari 15 marga menjadi 197 desa dan 10 Kelurahan, Kabupaten Tanjung Jabung 5 marga menjadi 101 desa dan 8 Kelurahan dan Kotamadya Jambi 28 Kampung menjadi 2 desa dan 53 Kelurahan. 10
Meskipun nomenkaltur masyarakat hukum adat berbeda, tapi sistem pemerintahan adat Jambi wilayah barat terdapat persamaan, sebagaimana yang digambarkan oleh Aulia Tasman sebagai berikut: ”…., .Berbeda dengan wilayah Jambi, yang semenjak awal-awal berdirinya terdiri dari 2 (dua) sistem pemerintahan yang berbeda sampai sekarang. Di wilayah Jambi bagian barat, semenjak awal abad masehi sampai dengan tahun 1500-an mempunyai sistem pemeritahan sendiri berdasarkan kelembagaan adat. Mereka punya gelar pemuka adat mulai dari sigindo, pamuncak, sampai depati. Sistem pemerintahan dan kelembagaan adat mereka mempunyai ciri sendiri, mereka tidak mengenal raja dalam pengertian absolut yang rajanya silih berganti secara turun- temurun. Kepemimpinan adat mereka adalah berdasarkan kesepakatan, bahwa pimpinan adat mereka dipilih berdasarkan ‘alur dan waris’ yang dapat digunakan secara bergantian antar kaum kerabatan dalam komunitas tersebut. Sehingga sistem pemerintahan Jambi wilayah barat mempunyai keunikan sendiri. Mereka tidak pernah dijajah dalam arti fisik, namun wilayah ini pernah dipengaruhi oleh kerajaan lain seperti Dharmasraya dan Minangkabau. Mereka mempunyai sistem hukum sendiri walaupun sempat diatur dengan menurunkan kitab undang- undang yang berasal dari kerajaan Melayu Dharmasraya pada abad ke 13 Masehi.
10 Idris Djaafar, Mengembangkan Desa Adat Dalam Pembangunan Pedesaan di Propinsi Jambi, Majalah Hukum Forum Akademika, Fakultas Hukum UNJA, Jambi, 1994.
Sistem pemerintahan wilayah ini didasarkan pada hukum adat dan lembaga pemerintahannya disebut dengan Lembaga Adat.Sedangkan wilayah Jambi bagian timur dalam kurun waktu yang sama mulai abad masehi sampai tahun 1500-an dipengaruhi oleh sistem pemerintahan kerajaan. Wilayah ini mempunyai sejarah yang selalu diperintahkan oleh raja, mulai dari kerajaan Kantoli, Melayu Tua dan Kerajaan Melayu Jambi. Sehingga sistem pemerintahan mereka disebut dengan Alam Beraja atau Lembaga Alam Beraja. Mereka tidak pernah mengenal pemerintahan adat, hukum kerajaan datang silih berganti di sepanjang zaman. Kepala pemeritahan sejak dulu adalah Raja atau Sultan dan banyak dipengaruhi oleh sistem pemerintahan dari India.
Setelah berakhirnya pemerintahan Kerajaan Melayu dibawah raja Adityawarman pada abad ke 15 Masehi, tidak ada lagi raja yang kuat untuk mempertahankan wilayah kerajaan yang begitu luas, sehingga sehabis masa jayanya kerajaan Melayupura tersebut banyak wilayah yang membentuk pemeritahan sendiri tanpa mampu disatukan kembali oleh keturunan Adityawarman. Termasuklah wilayah Melayu Jambi membentuk pemerintahan sendiri pada abad ke 16 masehi dengan tetap mempertahan sisem kerajaan. Sedangkan di wilayah Jambi bagian barat, wilayah ‘pucuk Jambi sembilan lurah’ (kabupaten Bungo, Tebo,
Sarolangun, Merangin, dan Kerinci sekarang) masih tetap mempertahankan sistem pemerintahan adat seperti sebelumnya. Mereka mempunyai hukum adat sendiri yang masing-masing wilayah persekutuan adat dipimpin oleh seorang pemimpin adat yang disebut dengan depati. 11
Dalam perkembangannya,  meskipun ada kebijakan nasional mengurangi peran  masyarakat hukum adat, bahkan mugkin meniadakan dengan segala pertimbangan pragmatis , usaha tersebut  kenyataan tidak berhasil , karena dari waktu ke waktu eksistensi masyarakat hukum  adat mendapatkan pengakuan dari Negara , terlebih sejak dirumuskannya
11 Auli Tasman, Membongkar Adat Lamo Pusako Usang, Memahami Adat Lamo Di Wilayah Jambi, diakses dari situs resmi Aulia Tasman, pada jam 11 , tanggal 1 maret 2015.
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Selain daripada itu, dalam rangka menghormati masyarakat hukum dan hak hak-hakl tradisionalnya  Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Keputusannya dalam perkara Nomor 35/PUU-X/2012, dijelaskan “Nomor ini adalah Nomor pendaftaran perkara , Angka 35 adalah nomor urut perkara ,PUU merupakan singkatan dari Pengujian undang-undang,
Angka X menandai tahun ke sepuluh Mahkamah Konstitusi , dan tahun 2012 merupakan tahun ketika perkara didaftarkan 12 . Menurut Mahkamah Konstitusi “ Dalam ketentuan konstitusional tersebut, terdapat satu hal pentingnya dan fundamental dalam lalu lintas hubungan hukum. Hal penting dan fundamental tersebut adalah masyarakat hukum adat secara konstitusional  diakui dan dihormati sebagai “Penyandang Hak”,  yang dengan demikian tentunya dapat pula dibebani kewajiban.
Dengan demikian, masyarakat hukum adat adalah subjek hukum di dalam suatu masyarakat yang telah menegara maka masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaima subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur , terutama mengatur dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan. 13 Selain Pasal 18B Undang- Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, pada tanggal 15 januari 2014 telah ditetapkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Di sisi lain, secara empiris  Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jambi telah ada yang menunagkan pengakuan dan penghormatannya dengan
12 Periksa Noer Fauzi Rochman dkk, Pokok-Pokok Pikiran Untuk RPP tentang Desa Adat, Forum Pengembangan Pembahruan Desa, Yogjakarta,2014, hlm. 15
13 Ibid. hlm. 16
Masyarakat Huku Adat  seperti,   (1) Perda Kab. Bungo No. 3 Tahun 2006 tentang masyarakat hukum Adat Datuk Sinaro Putih, (2) Surat Keputusan (SK) Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko No. 225 Tahun 1993 tentang Penetapan Lokasi Hutan Adat Desa Pangkalan Jambu, (3) SK Bupati Merangin No. 95 Tahun 2002 tentang pengukuhan Hutan Adat Rimbo penghulu Depati Gento Rajo Desa Pulau tengah kec. Jangkat., (4) SK Bupati Bungo No. 1249 tahun 2002 tentang pengukuhan Hutan adat Desa batu kerbau Kec. Pelepat, (5) SK Bupati Merangin No. 287 Tahun 2003 tentang Pengukuhan Kawasan Bukit Tapanggang sebagai hutan adat Desa Guguk kec. Sungai Manau., (6) SK Bupati Merangin No. 95 Tahun 2002 Tentang Pengukuhan hutan adat Rimbo Penghulu Depati Gento Rajo Desa Pulau tengah Kec. Jangkat. 14
Oleh karena beradasarkan bunyi Pasal 18B Undanf-Undang Dasar Negara Republik Indonesia , Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012,,UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 , historis dan empiris sudah waktunya Pemerintah Provinsi Jambi untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Desa adat di Provinsi Jambi yang mengatur tentang Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat, sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten  yang berkeingian menetapkan bebarapa desa yang ada dalam kabupaten menjadi Desa adat.

## D. Daftar Pustaka
A.Hamid .S Attamimi, 1990, Peranan Keppres Republik Indoensia dalam penyelenggaraan pemerintahan, Fakultas Pascasarjana , Universitas Indonesia, Jakarta  (disertasi).
14 Periksa Rosmidah, Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implemntasinya, dikases 2 Maret 2015, Jam 9.30
,
Aulia Tasman, 2015, Membongkar Adat Lamo Pusako Usang, Memahami Adat Lamo Di Wilayah Jambi, diakses dari situs resmi Aulia Tasman, pada jam 11 , tanggal 1 maret 2015.
Bagir Manan, 1994, Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Dasril Radjab, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, cet ke II , PT Rineka Cipta , Jakarta.
Idris Djaafar,  1994,  Mengembang Desa Adat dalam pembangunan Pedesaan di Propinsi Jambi  ,Majalah Hukum Forum Akademika, Fakultas Hukum Universiyas Jambi.
Noer Fauzi  Rachman dkk, , 2014,  Pokok-Pokok Pikiran Untuk Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Desa Adat, Forum Pengembang Pembahruan Desa ,Yogjakarta, cet, Pertama.
Rosmidah,  Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hambatan Implemntasinya,  dikases 2 Maret 2015, Jam 9.30.
Rozali Abdullah,  1995,  Peranan Lembaga Adat dalam mendukung Pelaksaaan INpres Desa Tertinggal (IDT) di Propinsi Dati I Jambi, Majalah Hukum Forum Akademika, Fakultas Hukum Universiyas Jambi.