Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 9, Number 1, Juni 2023, pp. 35-44 P-ISSN: 2407-4012 | E-ISSN: 2407-4551 DOI : https://doi.org/10.23887/jiis.v9i1.56506 Open Access: https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/index

## Politik Hukum Pengakuan Partisipasi Desa Adat dalam Pemulihan Kepariwisataan Bali
Ni Ketut Sari Adnyani 1 * , I Wayan Landrawan 1
1 Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

## A B S T R A K
Penelitian  ini  menganalisis  problematik  kekaburan  norma  terkait  dalam Pasal 31 Undang-Undang No.10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan yang berimplikasi terhadap problematik sosiologis penyelenggaraan kepariwisataan Budaya Bali. Berdasarkan isu hukum di atas, penelitian ini bertujuan  untuk  mengkaji  partisipasi  desa  adat  dalam  pemulihan kepariwisataan Bali; dan Model ideal kebijakan partisipasi desa adat dalam pemulihan  kepariwisataan  Bali.  Jenis  penelitian  hukum  normatif  dengan pendekatan  peraturan  perundang-undangan  dan  pendekatan  futuristik, selanjutnya bahan hukum yang digunakan ditelusuri dengan teknik snowball dan  sistem  kartu  serta  dianalisis  dengan  teori  partisipasi.  Hasil  analisis ditemukan  jawaban  atas  permasalahan  yang  diteliti,  sebagai  berikut. Pengaturan  pengakuan  partisipasi  desa  adat  dalam  pemulihan kepariwisataan di Provinsi Bali ditempatkan pada pemahaman bahwa ada pengakuan  partisipasi  desa  adat  karena  adanya  pengaturan  dilihat  dari norma  positif  dalam  peraturan  perundang-undangan.  Pengaturan
pengakuan  partisipasi  desa  adat  dalam  pemulihan  kepariwisataan  di  Provinsi  Bali  berorientasi  pada terwujudnya  keadilan  dan  kesejahteraan  bagi  desa  adat.  Model  ideal  pengaturan  partisipasi  desa  adat sebagai konkritisasi politik hukum dalam pemulihan kepariwisataan yang dapat diajukan sebagai novelty , yaitu  mengadopsi  model  partisipasi partnership (kemitraan)  yang  dijiwai  oleh  nilai-nilai  agama  Hindu dalam hal ini Tri Hita Karana (tiga penyebab kebahagiaan).

## A B S T R A C T
This  study  analyzes  the  problem  of  the  ambiguity  of  norms  related  to  Article  31  of  Law  No.  10  of  2009 concerning  Tourism  which  has  implications  for  sociological  problems  in  the  implementation  of  Balinese cultural tourism. Based on the legal issues above, this study aims to examine the participation of traditional villages in the restoration of Balinese tourism and the ideal model of the traditional village participation policy in restoring tourism in Bali. This type of normative legal research uses a statutory and futuristic approach. The legal materials are traced using snowball techniques and the card system and analyzed with participation theory. The results of the analysis found answers to the problems studied, as follows. The regulation of the recognition of the participation of traditional villages in tourism restoration in the Province of Bali is placed on  the  understanding  that  there  is  recognition  of  the  participation  of  traditional  villages  because  of  the regulation seen from positive norms in the legislation. The arrangement for recognizing the participation of traditional villages in the restoration of tourism in the Province of Bali is oriented toward realizing justice and welfare for traditional villages. Moreover, the ideal model for regulating traditional village participation as a concretization  of  legal  politics  in  tourism  restoration  that  can  be  proposed  as  a  novelty  is  to  adopt  a partnership  (partnership)  model  of  participation  inspired  by  Hindu  religious  values,  in  this  case,  Tri  Hita Karana (three causes of happiness).
This is an open access article under the CC BY-SA license. Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.
* Corresponding author.
E-mail addresses: sari.adnyani@undiksha.ac.id

## A R T I C L E I N F O
Article history: Received 30 December 2022 Accepted 23 May 2023 Available online 30 June 2023
Kata Kunci: Desa Adat; Pariwisata; Partisipasi; Pemulihan; Bali
Keywords: Traditional Village; Tourism; Participation; Recovery, Bali

## 1. Pendahuluan
Asas pengakuan juga menyiratkan bahwa hak desa adat adalah hak asli yang melekat pada keberadaan desa adat. Hal ini dijamin dengan pengakuan de jure berdasarkan konstruksi yuridis yang dibangun oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menyangkut pengakuan desa adat ditempatkan pada Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.  Selaras dengan hal tersebut, politik  hukum  pengakuan  partisipasi  desa  adat  dalam  pemulihan  kepariwisataan  disinergikan dengan standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali yang dapat memenuhi nilai dasar keadilan, kemanfaatan dan kepastian yang berorientasi hukum dan masyarakat.
Orientasi  hukum  dan  masyarakat  berkaitan  dengan  partisipasi  yang  merupakan  salah  satu komponen  penting  dalam  pembangunan,  terutama  dalam  pemulihan  kepariwisataan  Bali. Partisipasi desa adat juga menjadi faktor penting bagi keberlanjutan ekologi, sosial-budaya, dan ekonomi dalam ekowisata desa adat. Partisipasi desa adat dalam pembangunan kepariwisataan yang pada intinya menghendaki keadilan antargenerasi, mencegah ketidakadilan antargenerasi melalui  kepariwisataan.  Melakukan  antisipasi  dini  terhadap  eksploitasi  kebudayaan  tanpa sepengetahuan desa adat sebagai rumah kebudayaan itu sendiri.
Pembangunan  kepariwisataan  ini  mempunyai  arti  penting  dalam  hal  peningkatan  devisa, pendapatan daerah dan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, mendorong kegiatan ekonomi rakyat, dengan demikian sektor kepariwisataan mampu menjadi sektor pimpinan ( leading sector ) dalam pembangunan ekonomi daerah Bali di masa mendatang (Pitana, 2015).
Bertalian dengan pembangunan ekonomi daerah, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan  Daerah  telah  menegaskan  bahwa  desentralisasi  dan  otonomi  daerah  ditujukan pada pembangunan dan demokratisasi di daerah, di mana Pemerintah Pusat memberikan ruang otonomi  seluas-luasnya  bagi  Pemerintah  Daerah.  Seiring  dengan  berkembangnya  otonomi daerah, dalam beberapa tahun terakhir di setiap daerah di Indonesia mengupayakan berbagai cara untuk menunjukkan diferensiasi dari kota atau kabupatennya di banding dengan kota atau kabupaten di daerah lain terutama di bidang kepariwisataan (Intyaswono, Yulianto dan Mawardi, 2016: 66). Menurut Pefferkorn dalam Chaerani (2011: 2), menyatakan bahwa peningkatan arus kepariwisataan secara langsung dan tidak langsung meningkatkan gross domestic products (GDP) dan membuka lapangan kerja. World Tourism Organization (WTO) mencatat, sejak tahun 2000, sektor  kepariwisataan  menambah  pendapatan  asli  daerah  secara  global  sebesar  11,7%  dan menciptakan  200  juta  lapangan  kerja.  Tetapi    frediksi  WTO  terkait  peningkatan  nilai  tambah pendapatan  dan  lapangan  kerja  belum  mencapai  target  yang  diestimasikan,  disebabkan terjadinya  pandemi  telah  membawa  pengaruh  besar  terhadap  penurunan  drastis  kunjungan wisatawan  domestik  maupun  mancanegara  ke  Indonesia  pada  umumnya  dan  ke  Bali  pada khususnya yang berimplikasi pada penurunan pendapatan dan lapangan kerja.
Berdasarkan hasil penelusuran kunjungan wisatawan ke Indonesia sebagaimana dilansir oleh BPS (2021), Kunjungan wisatawan manca negara pada tahun 2020 sebesar 4,02 juta kunjungan. Dibandingkan dengan jumlah  kunjungan tahun 2019, turun dalam rentang 75,03 persen. Spesifik wilayah Bali, data menunjukkan bahwa Bali memiliki kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2019 berjumlah 6.275.210 orang, sedangkan jumlah kunjungan ini menurun pada tahun 2020  dengan  jumlah  kunjungan  wisatawan  hanya  mencapai  1.069.473  orang.  Kunjungan wisatawan  domestik  ke  Bali  pada  tahun  2019  tercatat  yaitu  sebesar  10.545.  039,  jumlah kunjungan  wisatawan  domestik  juga  sama  mengalami  penurunan  pada  tahum  2020  dengan jumlah  kunjungan  wisatawan  4.569.157orang  (Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Bali,  2020). Permasalahan  pandemi  berdampak  sangat  mendasar  bagi  pertumbuhan  kepariwisataan  di Lovina,  Pemuteran  dan  Banjar  yang  merupakan  destinasi  wisata  Kabupaten  Buleleng. Kepariwisataan  mengalami  degradasi  dalam  perkembangannya  di  masa  pandemi  dipengaruhi oleh  diterapkannya  kebijakan  penguncian  wilayah  negara  atau lockdown dan  pembatasan aktivitas sosial.  Hasil  observasi  awal di  lapangan  menunjukkan  bahwa  terdapat permasalahan sepinya  kunjungan  menyebabkan  beberapa  penginapan  di  kawasan  Lovina,  Pemuteran  dan Banjar  harus  memberlakukan  sistem  piket  terhadap  karyawan,  namun  ada  juga  beberapa restaurant dan  kafe  tutup  karena  pengunjung  tidak  ada.  Pemerintah  melalui  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyusun agenda percepatan pemulihan kepariwisataan, namun upaya ini kurang ditindaklanjuti di tingkat pelaku kepariwisataan karena forum inisiasi
untuk merangkul pelaku jasa usaha kepariwisataan terbentur kendala terbatasnya jumlah tenaga lapangan yang memberikan sosialisasi. Temuan hasil penelitian Sudiatmaka (2020), pakar Kajian Budaya  dari  Prodi  Ilmu  Hukum,  FHIS,  Undiksha,  keraguan  pelaku  kepariwisataan  terhadap kebijakan  pemulihan  kepariwisataan  dapat  menghambat  program-program  penataan  kembali kepariwisataan. Minimnya keterlibatan desa adat dalam pembangunan kepariwisataan, dimana dilihat dari faktanya di lapangan pemulihan kepariwisataan baru melibatkan jajaran instansi yaitu antara  Pemerintah  Pusat  dengan  Pemerintah  Daerah  melalui  Kemenparekraf  dan  Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, desa adat baru dilibatkan dalam kegiatan Satgas Gotong Royong Penangan  covid.  Menjawab  persoalan  tersebut,  seluruh  pihak  harus  proaktif  mendukung kebijakan  pemerintah.  Desa  adat  merasa  terpanggil  untuk  berpartisipasi  sebagai  unsur pendukung pembangunan. Di Provinsi Bali terdapat ±1.493 desa adat.
Selaras  dengan  partisipasi  desa  adat  dalam  pembangunan  kepariwisataan  di  wilayah wewidangan atau teritorial desa adat, desa adat tetap  berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, melalui  kewenangan  desentralisasi  dan  otonomi  daerah,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Bali menyikapi permasalahan industri kepariwisataan yang selama ini vakum di tengah pandemi, di mana  setiap  daerah  harus  berusaha  keras  dalam  memajukan  daerahnya  masing-masing  tidak terkecuali  daerah  Kabupaten Buleleng.  Kondisi  ini  menuntut  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Bali untuk  dapat  berpikir  lebih  kreatif  dalam  setiap  pengambilan  keputusan  atau  kebijakan  yang bersifat konstuktif, efisien serta dapat mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki agar dapat menciptakan  identitas  wilayahnya.  Salah  satu  upaya  yang  dapat  dilakukan  oleh  Pemerintah Daerah Provinsi Bali adalah dengan menawarkan potensi yang dimiliki baik berupa Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), hingga potensi budaya serta kepariwisataan maupun ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan secara lebih luas diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.
Pengembangan kepariwisataan dalam perspektif kemandirian lokal merupakan perwujudan dalam  tatanan  masyarakat  yang  dilakukan  secara  mandiri  oleh  tatanan  itu  sendiri  guna meningkatkan kualitas tatanan dengan tetap memelihara kelestarian alam dan nilai-nilai budaya lokal,  serta obyek wisata yang ada. Selama ini pengembangan kepariwisataan daerah ditujukan untuk mengembangkan potensi lokal yang bersumber dari alam, sosial budaya ataupun ekonomi guna  memberikan  kontribusi  bagi  pemerintah  daerah,  sekaligus  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  (Palimbunga,  2017).  Kondisi  sekarang  ini  menunjukkan  pengembangan kepariwisataan  menggunakan community  approach atau communitybased  development . Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  masyarakat  lokal  yaitu  partisipasi  desa  adat  yang  memiliki kapasitas membangun kepariwisataan budaya Bali berdasarkan substansi Pasal 26 ayat (2) Perda Provinsi Bali No 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali, ditegaskan  bahwa  desa  adat  memiliki,  dan  mengelola  langsung  fasilitas  wisata  serta pelayanannya,  sehingga  masyarakat  diharapkan  dapat  menerima  secara  langsung  keuntungan ekonomi  serta  tuntutan  bagi  partisipasi  aktif  masyarakat  dalam  proses  pembangunan  dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
Bersinergi  dengan  eksistensi  desa  adat  terkait  partisipasinya  dalam  pembangunan kepariwisataan, berdasarkan ketentuan Pasal 386 ayat (1) UU Nomor  23 Tahun  2014 tentang Pemerintah  Daerah,  dalam  rangka  peningkatan  kinerja  penyelenggaraan  Pemerintah  Daerah, Pemerintah  Daerah dapat  melakukan  inovasi  yang  artinya  semua  bentuk pembaharuan  dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Merumuskan formulasi kebijakan inovasi mengacu pada prinsip  peningkatan  efisiensi,  perbaikan  efektivitas,  perbaikan  kualitas  pelayanan,  tidak  ada konflik  kepentingan,  berorientasi  kepada  kepentingan  umum,  dilakukan  secara  terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasil tidak untuk kepentingan diri  sendiri.  Keterkaitan  antara  inovasi  mengenai  pemulihan  kepariwisataan  dalam  penelitian diusulkan dengan menggunakan inovasi produk-produk lokal yang dinilai unggul dan terbaik di masing-masing  Kabupaten  Buleleng  di  Provinsi  Bali.  Sehingga  itu  menjadi  semacam  jaminan kualitas dan mutu terhadap produk. Bahkan, dapat diperluas menjadi jaminan terhadap kualitas pelayanan kepariwisataan. Maka dari itu, partisipasi desa adat dibutuhkan dalam artian ciri khas dari  setiap  Kabupaten  merupakan  upaya dalam  pengembangan  produk  unggulan  daerah  yang merupakan  produk,  baik  berupa  barang  maupun  jasa,  salah  satunya  potensi  kepariwisataan
dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya  alam,  sumber  daya  manusia  dan  budaya  lokal,  serta  mendatangkan  pendapatan  bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat  setempat  sebagai  produk  yang  potensial  memiliki  daya  saing,  daya  jual,  dan  daya dorong  menuju  pemulihan  kepariwisataan  Bali  sehingga  mampu  memasuki  pasar  global. Berdasarkan pemikiran tersebut maka dirumuskan permasalahan adalah Bagaimana pengakuan partisipasi desa adat dalam pemulihan kepariwisataan Bali? dan upaya apa yang dilakukan untuk mewujudkan politik hukum pengakuan partisipasi desa adat dalam pemulihan kepariwisataan Bali?

## 2. Metode
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  yuridis  normatif  (Heryanto,  Emaliawati  dan  Mulyana, 2021:  66),  merujuk  pada  ketentuan  normatif  (peraturan  perundangan).  Penelitian  hukum normatif, penelitian ini bermaksud meneliti bahan-bahan hukum yang ada di perpustakaan dalam rangka  menjawab  masalah  yang  akan  diteliti  (Iswari,  2020:  129).  Pendekatan  perundang- undangan dan pendekatan konseptual, penentuan lokasi dan sampel penelitian ditentukan secara purposive  yaitu  di  wilayah  Provinsi  Bali.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  cara  observasi, wawancara  dan  studi  dokumen.  Data  sekunder  dikumpulkan  melalui  studi  pustaka  atau  studi literatur serta dokumen yang berkaitan erat dengan politik hukum penga kuan partisipasi desa adat. Selanjutnya data primer dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi terhadap upaya pemulihan  kepariwisataan  Bali  serta  wawancara  dengan  menggunakan  pedoman  wawancara ( interview  guide ).  Selanjutnya  data  primer  dan  data  sekunder  yang  dikumpulkan  kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## 3. Hasil dan pembahasan Pengakuan Partisipasi Desa Adat dalam Pemulihan Kepariwisataan Bali
Berkenaan dengan kepariwisataan yang berbasis budaya, pembentukan Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali Peraturan dalam konsideran menimbang huruf b, menegaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas, keberlanjutan dan daya saing kepariwisataan budaya Bali diperlukan standar penyelenggaraan kepariwisataan Bali yang berdasarkan Tri Hita Karana yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal Sad Kerthi . Bersinergi dengan itu, Peraturan Daerah Provinsi No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali telah mencabut Perda Provinsi Bali No. 7 Tahun 2007  tentang  Usaha  Penyediaan  Sarana  Wisata  Tirta,  Perda  Provinsi  Bali  No.  2  Tahun  2012 tentang  Kepariwisataan  Budaya  Bali,  Perda  Provinsi  Bali  No.  1  Tahun  2010  tentang  Usaha Perjalanan  Wisata,  Perda  Provinsi  Bali  No.  5  Tahun  2016  tentang  Pramuwisata,  keseluruhan Perda yang dicabut  karena dinilai sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat dan dinilai  kurang  mendatangkan  kefaefahan  bagi  masyarakat  adat  dalam  pengelolaan  potensi kepariwisataan di wilayah teritorialnya.
Berdasarkan  permasalahan  beberapa  perda  Provinsi  Bali  yang  telah  dicabut  karena  dinilai belum mampu menjembatani kebutuhan hukum, berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Bali No.10 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi Bali Tahun 2015-2029, sebagai pelaksana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, konsideran bagian menimbang huruf a Peraturan Daerah Provinsi  Bali  No.10  Tahun  2015,  menegaskan  bahwa perlu  pengaturan  tentang  rencana  induk pembangunan kepariwisataan yang merupakan pedoman pembangunan kepariwisataan dalam rangka  mendorong  pemerataan kesempatan  berusaha dan  memperoleh manfaat serta  mampu menghadapi  tantangan  perubahan  kehidupan  lokal,  nasional,  dan  global  untuk  peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Unsur pengakuan partisipasi masyarakat dapat dilihat jelas dalam frasa pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat.
Selaras dengan hal tersebut, pengakuan partisipasi desa adat justru telah dimuat dengan jelas dalam Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, menegaskan bahwa memberikan pengakuan
dan penghormatan atas kedudukan dan peran desa adat yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;  huruf b, mengaskan bahwa  memberikan  kejelasan  status  dan  kepastian  hukum  atas  desa  adat  dalam  sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; dan huruf e, menegaskan mengenai memberdayakan pemerintahan Desa Adat yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Merujuk pada frasa di atas, Pasal 3 ayat (1) huruf a, b dan e mencerminkan pengakuan partisipasi desa adat dalam pemulihan kepariwisataan Bali.
Sedangkan penelusuran terhadap substansi Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penguatan  dan  Pemajuan  Budaya  Bali,  dalam  Pasal  11,  telah  diatur  secara  jelas  pengakuan partisipasi  desa  adat  dalam  pemulihan  kepariwisataan  Bali.  Berdasarkan  Pasal  11  ayat  (1) menegaskan bahwa penguatan dan pemajuan kebudayaan dilakukan oleh setiap orang, lembaga, kelompok  masyarakat,  Desa  Adat,  Pemerintah  Desa/Kelurahan,  dan  Pemerintah  Daerah.  Jelas terdapat pengakuan partisipasi desa adat dalam Pasal 11 ayat (1) ini. Pengakuan partisipasi desa adat  dalam  pemulihan  kepariwisataan  Bali  lebih  lanjut  dimuat  dalam  Pasal  11  ayat  (2),  yang menegaskan  bahwa  setiap  orang  dalam  melakukan  penguatan  dan  pemajuan  kebudayaan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  berorientasi  pada  penguatan  ekosistem  penguatan  dan pemajuan  kebudayaan.  Karakteristik  dari  pembangunan  kepariwisataan  dapat  dipahami  telah terejawantahkan dalam penguatan ekosistem penguatan dan pemajuan kebudayaan. Substansi Pasal  11  tentang  partisipasi  desa  adat  dalam  pemulihan  kepariwisataan  Bali  diperkuat  lagi dengan pengaturan lebih lanjut tentang peran aktif masyarakat dalam Pasal 74 Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 ini menempatkan masyarakat adat sebagai penyangga kepariwisataan budaya  agar terhindar  dari  komersialisasi  dan  komodifikasi  yang  melampaui  batas dan  hanya menjadikan Bali sebagai objek eksploitasi.
Bersinergi  dengan  hal  tersebut  di  atas,  berdasarkan  pendekatan  sejarah  hukum,  terdapat pengakuan  peran  aktif  masyarakat  di  mana  desa  adat  di  Bali  sebagai  pendukung  rumah kebudayaan dari kepariwisataan Bali terakomodasi dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi, dan Peranan Desa Adat dirumuskan bahwa: Desa Adat sebagai Desa Dresta adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat Umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Khayangan Tiga (Khayangan Desa ) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Peraturan Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  06  Tahun  1986  pada  prinsipnya  mengukuhkan  keberadaan  desa adat. Bahkan peraturan perundangan-undangan ada pula yang memperhatikan keberadaan desa adat,  seperti  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  3  Tahun  1997  tentang  Pemberdayaan, Pelestarian,  dan  Pengembangan  Adat  Istiadat,  Kebiasaan-kebiasaan  Masyarakat,  dan  Lembaga Adat di daerah, juga memperhatikan nilai-nilai luhur warisan budaya bangsa. Pelestarian adat istiadat, kebiasaan, dan lembaga adat berupaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang besangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti adat istiadat, kebiasan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut antar generasi. Esensi sosial budaya sebagai unsur pendukung pemulihan kepariwisataan Bali.
Pengembangan  adat  istiadat,  kebiasaan,  dan  lembaga  adat  secara  terencana,  terpadu  dan terarah  agar dapat  berubah  sehingga  mampu  meningkatkan  peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan social dan budaya. Selanjutnya, berdasarkan atas Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1997 tersebut, desa adat sebagai lembaga adat diberdayakan dan dilestarikan serta  dikembangkan  agar  berperan  positif  dalam  pembangunan  sehingga  berguna  bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Berlakunya Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 06 Tahun 1986 dan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1997 maka desa adat secara formal eksistensinya diakui dan dapat berperan dalam pembangunan.
Menempatkan  desa  adat  sebagai  pendukung  atau  rumah  kebudayaan  sudah  sepantasnya secara tegas diatur tata cara (prosedur) partisipasi desa adat dalam  pemulihan kepariwisataan Bali. UUD NRI 1945, Pasal 18B (2) mengakui hak-hak yang dimilikinya dilindungi oleh konstitusi. Diperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Perda Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun
2020 tentang Penguatan dalam Bab XIV tentang Partisipasi Aktif Masyarakat, terutama Pasal 74 ayat  (1),  menegaskan  bahwa  masyarakat  berkewajiban  berperan  aktif  dalam  pelaksanaan kegiatan penguatan dan pemajuan kebudayaan. Sepaham dengan itu, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali dalam Pasal 32 ayat (1), sebagaimana dikemukakan di atas, tidak ada satupun ayat yang secara tegas menyebut secara eksplisit apa bentuk dan tata cara partisipasi desa adat di Bali dalam  pemulihan kepariwisataan Bali.
Partisipasi desa adat dalam pemulihan kepariwisataan Bali yang menyangkut peran serta desa adat haruslah jelas guna memberi jaminan atas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Desa Adat  sebagai  kesatuan  masyarakat  hukum  adat  berdasarkan  filosofi Tri  Hita  Karana yang dijabarkan  dalam  kearifan  lokal Sad  Kerthi, dengan dijiwai  ajaran  agama  Hindu  dan  nilai-nilai budaya  serta  kearifan  lokal  yang  hidup  di  Bali,  sangat  besar peranannya dalam  pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Filosofi Tri Hita Karana yang dijabarkan dalam kearifan lokal Sad Kerthi melalui  partisipasi desa adat dalam pemulihan pariwisata sebagai respon terhadap permasalahan selama ini terjadi, seperti  kendala  terbatasnya  tenaga  penyuluh  untuk  memberikan  sosialisasi,  minimnya keterlibatan desa adat dan adanya keraguan dari pelaku pariwisata bahwa yang masih memiliki mindset pariwisata Bali sulit bangkit. Bentuk inovasi melalui penelitian ini menunjukkan bahwa dengan potensi dan keunggulan di sektor pertanian, kepariwisataan, dan pendidikan di Provinsi Bali dapat dikemas dalam suatu paket wisata budaya dengan partisipasi desa adat di dalamnya.

## Politik Hukum Pengakuan Partisipasi Desa Adat dalam Pemulihan Kepariwisataan Bali
Dukungan  terhadap  pemulihan  sektor  kepariwisataan  melalui  partisipasi  desa  adat  dengan identitas City Branding the Spirit of Sobean sebagai strategi pemasaran kepariwisataan di Provinsi Bali perlu dioptimalkan. Pesatnya perkembangan industri kepariwisataan di Provinsi Bali mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Merujuk  pada  prinsip  pengakuan  partisipasi  desa  adat  dalam  pemulihan  kepariwisataan, menunjukkan bahwa keberadaan desa adat sebagai aktor pemulihan kepariwisataan diakui baik secara legal formal maupun secara sosiologis. Pengakuan partisipasi desa adat dalam pemulihan kepariwisataan menempatkan  desa  adat memperoleh  hak  dan  kewajiban  untuk  berpartisipasi dalam pemulihan kepariwisataan. Selanjutnya saling percaya dalam kaitannya dengan partisipasi desa  adat  dalam  pemulihan  kepariwisataan  dimaknai  bahwa  masukan  dan  aspirasi  desa  adat dalam  pemulihan  kepariwisataan  berkelanjutan  dijamin  untuk  dijadikan  pertimbangan  oleh pengambil kebijakan dalam hal ini DPRD dan Pemerintah Daerah. Pengambilan kebijakan DPRD dan  Pemerintah  Daerah  mempunyai  kewajiban  dan  tanggungjawab  untuk  merespon  dan menanggapi terkait dengan masukan dan aspirasi desa adat dalam pemulihan kepariwisataan. Masukan  dan  aspirasi  desa  adat  dijadikan  pertimbangan  terkait  rancangan  pemulihan kepariwisataan berkelanjutan melalui tata cara (prosedur) partisipasi desa adat dalam pemulihan kepariwisataan yang jelas dan pasti. Dengan demikian partisipasi desa adat terjamin keadilannya. Berkaitan  dengan  keadilan,  John  Rawls  dalam  teori  keadilannya  menjelaskan  bahwa  suatu legislasi  dibatasi  2  (dua)  prinsip  penting,  yaitu  (1)  prinsip  kesamaan  ( equality ),  yang  dapat dipahami bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seiring dengan kebebasan serupa bagi orang lain, dan (2) prinsip perbedaan ( inequality ), yang dapat dipahami bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomis maka harus diatur sedemikian rupa  sehingga  terpenuhinya  (a)  secara  rasional  diharapkan  dapat  memberi  keuntungan  bagi setiap orang, dan (b) semua posisi dan jabatan harus terbuka untuk semua orang (Rawls, 1971: 60).
Pemahaman  demokrasi  dan  keadilan  John  Rawls  memberi  arah  bahwa  demokrasi  dalam konteks ini adalah menghargai persamaan dan menghargai perbedaan. Menghargai persamaan dan menghargai perbedaan. Menghargai persamaan dapat dipahami bahwa keberadaan desa adat
dalam  penyelenggaraan  pemulihan  kepariwisataan  di  Provinsi  Bali  mempunyai  karakteristik yang membedakan dengan kelembagaan lainnya.
Partisipasi desa adat dalam pemulihan  kepariwisataan di Provinsi Bali berdasarkan hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick dipahami daam pemulihan kepariwisataan yang responsive  harus  sesuai  dengan  kebutuhan-kebutuhan  dan  nilai  yang  ada  pada  masyarakat. Mewujudkan model ideal pengakuan partisipasi desa adat dalam pemulihan kepariwisataan yang responsif harus menjamin terpenuhinya keadilan (Nonet dan Selznick, 2013: 84).
Berkaitan  dengan  keadilan  model  ideal  pengaturan  partisipasi  desa  adat  dalam  pemulihan kepariwisataan  di  Provinsi  Bali  dalam  konteks  ini  dipahami  dalam  penyelenggaraan pembangunan  kepariwisataan  berkelanjutan,  ada  4  (empat)  penuntun  yang  harus  dijadikan pedoman yaitu:
1) Hukum  harus  melindungi  segenap  bangsa  dan  menjamin  keutuhan  bangsa  dan  karenanya tidak boleh ada hukum yang menanamkan benih disintegrasi.
2) Hukum harus menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksploitasi dalam persaingan bebas melawan golongan yang kuat.
3) Hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan negara hukum.
4) Hukum tidak boleh diskriminasi berdasarkan ikatan primodial apapun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaban (Suteki , 2015). Sepaham dengan Suteki, Menski sebagaimana dikutip oleh Suteki, juga menegaskan dalam melacak  keadilan  melalui  hukum  dilakukan  dengan  tiga  (3)  pendekatan,  yaitu  (1)  pendekatan filosofis yang menghasikan keadilan yang ideal; (2) pendekatan normatif positivis menghasilkan keadilan formal; dan (3) pendekatan sosiolegal menghasilkan keadilan materiil. Indonesia adalah negara  yang  menganut  pluralitas  dalam  bidang  hukumnya,  dimana  ada  tiga  hukum  yang keberadaannya  diakui  dan  berlaku  yaitu  hukum  barat,  hukum  agama  dan  hukum adat (Yarsina, 2021). Menski juga menawarkan jenis pendekatan legal pluralism. Pendekatan legal pluralism dipahami,  dalam  pengambilan  keputusan  hukum  harus  senantiasa  memperhatikan problem yang dihadapi. Kompleksitas itulah yang dijadikan dasar konstruksi penalaran hukum yaitu segitiga pluralisme hukum yang berupa state law (hukum negara), living law (hukum yang hidup) dan natural law (moral, ethics dan religion) .
Pengakuan partisipasi desa adat dalam pemulihan kepariwisataan berdasarkan pada segitiga pluralisme  dari  Menski  tidak  hanya  menggunakan  hukum  negara  sebagai  bahan  dasar  utama dalam menyusun model ideal pengaturan partisipasi desa adat dalam pemulihan kepariwisataan melainkan dibutuhkan dukungan pelibatan faset-faset sosial, seperti partisipasi desa adat dalam pemulihan  kepariwisataan  di  Provinsi  Bali  juga  harus  melibatkan living  law dan natural  law . Living law atau hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, hukum adat dan kearifan lokal menjadi substansi materiil dalam perumusan rancangan model ideal pengaturan partisipasi desa adat  dalam  pemulihan  kepariwisataan,  demikian  pula  dengan natural  law (moral  dan  norma agama). Penggunaan pendekatan segitiga pluralisme ini dalam pengakuan partisipasi desa adat dalam pemulihan kepariwisataan di Provinsi Bali mengarah pada pengakuan partisipasi desa adat yaitu menyesuaikan dengan nilai-nilai hukum yang hidup dan sesuai dengan kebutuhan desa adat. Berkaitan  dengan  model  ideal  pengaturan  partisipasi  desa  adat  dalam  pemulihan kepariwisataan, pada dasarnya desa adat dapat berpartisipasi pada seluruh tahapan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa model ideal pengaturan partisipasi desa adat dalam pemulihan  kepariwisataan  yakni  menitikberatkan  pembangunan  kepariwisataan  pada  sektor ekonomi masyarakat setempat. Model ideal pengakuan partisipasi desa adat ini dilakukan melalui menetapkan  arah  politik  hukumnya  dengan  perlu  pengaturan  yang    pasti  mengenai  tata  cara (prosedur)  partisipasi  desa  adat  dalam  pembangunan  kepariwisataan  berkelanjutan  sebagai wujud pengakuan pluralisme NKRI ke dalam muatan materi Perda Provinsi Bali No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali terutama Pasal 32. Dibuat pasal tersendiri  berkenaan  dengan  tata  cara  (prosedur)  partisipasi  desa  adat  dalam  pemulihan kepariwisataan.  Pasal tersendiri yang memuat partisipasi desa adat dengan muatan materi dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali, memuat materi perihal tata cara (prosedur) partisipasi desa adat dalam pembangunan pariwisata
berkelanjutan. Desa adat memiliki hak berpatisipasi langsung dalam pemulihan pariwisata. Salah satu  bentuk  partisipasi  memberi  saran  dan  pendapat  dalam  kaitannya  dengan  pengelolaan potensi dan aset wisata yang ada di wilayah teritorial desa adat. Kewajiban partisipasi desa adat adalah  memberi  dukungan dalam  menyukseskan  program  pembangunan kepariwisataan  yang menyelaraskan  aspek  ekonomi,  menjaga  keajegan  sosial  budaya  dan  menjaga  kelestarian lingkungan  sebagai  perwujudan  pembangunan  kepariwisataan  berkelanjutan.  Tata  cara (prosedur) pelaksanaan partisipasi desa adat dalam pemulihan kepariwisataan, norma selama ini dalam  substansi  Pasal  32  Ayat  (1)  yang  tampak  tidak  jelas  terdapat  dalam  Perda  Standar Penyelenggaraan  Kepariwisataan  Budaya  Bali  dihadirkan  dan  dimuat  menjadi  bab  tersendiri dengan mengacu RPJMD, PJPD dan RIPPARDA tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali.
Model  ideal  pengaturan  partisipasi  desa  adat  sebagai  konkrtisasi  politik  hukum  dalam pemulihan kepariwisataan berkelanjutan adalah wujud penentuan arah politik hukum pengakuan partisipasi  desa  adat  dalam  pemulihan  kepariwisataan  dengan  mereinterpretasi  substansi muatan  materi  Perda  Standar  Penyelenggaraan  Kepariwisataan  Budaya  Bali  yang  belum mencerminkan  partisipasi  desa  adat.  Model  ideal  pengaturan  partisipasi    desa  adat  dalam pemulihan  kepariwisataan  ini  diajukan  berupa  dibuatnya  pasal  tersendiri  tentang  pengaturan tata  cara  (prosedur)  pengakuan  partisipasi  desa  adat  dalam  pembangunan  pariwisata berkelanjutan sebagai redaksi politik hukum pengakuan partisipasi desa adat dalam pemulihan kepariwisataan  pada  Perda  Provinsi  Bali  tentang  Standar  Penyelenggaraan  Kepariwisataan Budaya  Bali  dalam  perspektif ius  constituendum untuk  mewujudkan  jaminan  atas  kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi desa adat.
Menentukan model ideal pengaturan partisipasi desa adat sebagai konkritisasi politik hukum dalam  pemulihan  kepariwisataan  berkelanjutan  diarahkan  pada  tangga  partisipasi  kemitraan (partnership ). Menempatkan model ideal pengaturan partisipasi desa adat sebagai konkritisasi politik hukum dalam pemulihan kepariwisataan pada tangga partisipasi kemitraan memberi arah pada  pengakuan  partisipasi  desa  adat  dengan  kesadaran  dan  tanggung  jawab  penuh berpartisipasi dalam pemulihan kepariwisataan di Provinsi Bali. Tangga partisipasi kemitraan, peluang desa adat dalam berpartisipasi lebih terbuka didasarkan pada komunikasi aktif dua arah. Oleh karena itu, model ideal pengaturan partisipasi desa adat sebagai konkritisasi politik hukum dalam  pemulihan  kepariwisataan  adalah  model  partisipasi  kemitraan (partnership ).  Model partisipasi kemitraan (partnership ) harus diatur dalam Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 berkenaan  dibuatnya  pasal  tersendiri  tentang  pengaturan  tata  cara  (prosedur)  pengakuan partisipasi desa adat dalam pemulihan kepariwisataan di Provinsi Bali.

## 4. Simpulan dan saran
Pengaturan  pengakuan  partisipasi  desa  adat  dalam  pemulihan  kepariwisataan  di  Provinsi Bali menunjukkan adanya kekaburan norma pengakuan partisipasi desa adat dalam pemulihan kepariwisataan  dalam  Pasal  31  Undang-Undang  No.  10  Tahun  2009  Tentang  Kepariwisataan, karena  tidak  menyebut  desa  adat  sebagai  pihak  yang  dilibatkan  partisipasinya  dalam pembangunan kepeloporan kepariwisataan. Hal ini berdampak terhadap pengaturan pengakuan partisipasi desa adat dalam pemulihan kepariwisataan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali sebagaimana diatur dalam pasal 32 Ayat (1). Model ideal pengaturan partisipasi desa adat sebagai konkritisasi politik hukum dalam  pemulihan  kepariwisataan  di  Provinsi  Bali  yang  dapat  diajukan  sebagai novelty, yaitu mengadopsi model partisipasi partnership (kemitraan) yang dijiwai oleh nilai-nilai agama Hindu dalam  hal  ini Tri  Hita  Karana (tiga  penyebab  kebahagiaan)  dengan  terwujudnya  tiga  pola hubungan harmonis tersebut dapat memberi pengakuan partisipasi desa adat.  Oleh karena itu, disarankan  kepada  Pemerintah  Provinsi  Bali  dan  pelaku  kepariwisataan  lainnya  agar  secara sungguh-sungguh mengimplementasikan penghormatan terhadap desa adat dengan memberikan ruang partisipasi untuk beraktivitas dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan desa adat.

## Ucapan terimakasih
Ucapan  terima  kasih  kepada  Prodi  Ilmu  Hukum  FHIS  Undiksha,  LPPM  Undiksha  sebagai pemberi dana melalui hibah DIPA institusi, dan tim pelaksana penelitian serta tim redaksi   JIIS (Jurnal  Ilmu-Ilmu  Sosial) atau  yang  telah memberi  kesempatan  penulis  dala  mempublikasikan hasil riset bidang hukum yang telah penulis selesaikan bersama tim.

## Daftar Rujukan
Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Bali.  (2020). Banyaknya  Wsatawan  Domestik Bulanan  ke  Bali  per  Bulan,  2004-2020, Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Bali. https://bali.bps.go.id/statictable/2018/02/09/29/banyaknya-wisatawan-domestik- bulanan-ke-bali-20042020 . Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Bali.  (2021).  Berita  Resmi  Statistik  Perkembangan  Pariwisata Provinsi Bali, Diakses Minggu, 06 Pebruari 2022 Pukul 16:30 Wita.
Chaerani,  R.  Y.  (2011).  Pengaruh City  Branding Terhadap City  Image (Studi  Pencitraan  Kota Solo:‘The Spirit of Java”, JRK : Vol. 2. No.4, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten. Heryanto,  B.  (2021).  Emaliawati  Emaliawati,  and  Aji  Mulyana.  "Policy  Implementation  Of  The Local  Government  Regarding  The  Prohibition  Of  Property  And  Immoral  Conduct": JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 7(1).
Intyaswono, S., Yulianto, E., & Mawardi, M. K. (2016). Peran Strategi City Branding Kota Batu dalam Trend Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Studi Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu). Doctoral dissertation :  Brawijaya University, Malang. Iswari, F. (2020). Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang- Undang Di Indonesia": JCH (Jurnal Cendekia Hukum) , 6(1).
John, R. (1971). Theory of Justice, Havard University Press, Cambridge, Massachusetts.
Palimbunga,  I.  P.  (2017).  Bentuk  Partisipasi  Masyarakat  dalam  Pengembangan  Pariwisata  Di Kampung Wisata Tablanusu Kabupaten Jayapura Provinsi Papua: Kajian Pariwisata Budaya. MELANESIA: Jurnal Ilmiah Kajian Sastra dan Bahasa, 1(2). Perda  Provinsi  Bali  No.  1  Tahun  2010  Tentang Usaha  Perjalanan  Wisata ,  Lembaran  Daerah Provinsi Bali Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  Nomor  2  Tahun  2012  tentang Kepariwisataan  Budaya  Bali, (Lembaran  Daerah  Provinsi  Bali  Tahun  2012  Nomor  2,  Tambahan  Lembaran  Daerah Provinsi Bali Nomor 2).
Perda  Provinsi  Bali  No.  5  Tahun  2016  tentang  Pramuwisata,  Lembaran  Daerah  Provinsi  Bali Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5.
Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali , Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4.
Peraturan  Daerah  Provinsi  Bali  No.  5  Tahun  2020 Tentang Standar  Penyelenggaraan Kepariwisataan  Budaya  Bali, Lembaran  Daerah  Provinsi  Bali  Tahun  2020  Nomor  5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5.
Philippe N. & Selznick, P. (2013). Hukum Responsif . Bandung: Nusa Media.
Pitana,  I  G.  (2015). Pelangi  Pariwisata  Bali,  Kajian  Aspek  Sosial  Budaya  Kepariwisataan  Bali  di Penghujung Abad , BP, Denpasar. Sudiatmaka, K. (2020). Nilai-Nilai Budaya Dalam Menyongsong Era New Normal . Disampikan pada Webinar 7 Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, FHIS, Undiksha, Selasa, 7 Juli 2020. Pukul: 10.00-12.00 Wita.
Suteki. (2015). Masa Depan Hukum Progresif. Jakarta: Thafa Media.
Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,  Lembaran  Negara  Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.
Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2014  tentang Pemerintahan  Daerah , (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
Yarsina,  N.  (2021).  The  Existence  of  Traditional  Law  Reviewing  from  Pancasila  Values  In  The Development Of National Law. JCH (Jurnal Cendekia Hukum, 7(1).