EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA BATULICIN

## Ishlah Farid
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin ishlahfarid@gmail.com
Abstrak: Para  pihak  yang  bersengketa  dipengadilan  kerap  dapat  terselesaikan  oleh  teknik  mediasi, Keberhasilan praktik mediasi terletak pada mediator yang ulung dalam menjalankan perundingan ketika para pihak  bersih  kukuh  pada  pendapatnya  masing-masing.  Umumnya  permasalahan  yang  membutuhkan  mediasi adalah  penyelesaian  sengketa  harta  bersama  (harta  gono-gini)  Pada  Pengadilan  Agama.  Penelitian  ini  akan mengupas bagaimana efektifitas mediasi dapat terjadi pada tataran praktik, dan untuk mengukur kefektifitasan mediasi  tersebut,  peneliti  mengambil  sample  objek  perkara  pada  Pengadilan  Agama  Batulicin.  Metode  yang dilakukan dalam penelitian  ini  adalah penelitian  campuran  (mix method) artinya peneliti  menerapkan  teknik penelitian  normatif  dibersamai  dengan  penelitian  empiris.  Dengan  pendekatan  konseptual  (conceptual approach) dan  pendekatan undang-undang (statute approach)  penelitian ini  ingin  mengungkapkan  hasil dari dua permasalahan, permasalahan. Adapun permasalahan pertama yakni bagaimana efektifitas mediasi dalam menyelesaikan  perkara  harta  bersama  pada  Pengadilan  Agama  Batulicin,  dan  permasalahan  kedua  apa  saja faktor yang mempengaruhi mediasi itu menjadi efektif pada sebuah pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas Mediasi yang diterapkan pada Pengadilan Agama Batulicin menuju pada arah yang optimal, hal  ini  didasari  pada  landasan  hukum  Peraturan  Mahkamah  Agung  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dan faktor yang mempengaruhi keberhasilannya praktik mediasi yang ada di Pengadilan Batulicin  adalah  mendominasinya  populasi  mediator  yang  telah  bersertifikat  pada  lingkungan  Pengadilan Agama Batulicin, dan berdasarkan hasil penelitian sertifikat mediator yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum Peradilan Makamah Agung Republik Indonesia menjadi tolok ukur seberapa besar praktik mediasi penyelesaian perkara harata bersama dapat berjalan secara optimal. Kata Kunci: Mediasi, Harta bersama, Pengadilan Agama Batulicin .
Abstract: Disputing parties  in court can often  be resolved by  mediation  techniques. The success of  mediation practices lies in the mediator being skilled in carrying out negotiations when the parties are clean and firm in their respective opinions. In general, issues that require mediation are the settlement of joint property disputes at the Religious Courts. This research will explore how the effectiveness of mediation can occur at the practice level, and to measure the effectiveness of this mediation, the researcher takes a sample of case objects at the Batulicin Religious  Court.  The  method  used  in  this  research  is  mixed  research  (mix  method),  meaning  that  researchers apply  normative  research  techniques  along  with  empirical  research.  With  a  conceptual  approach  (conceptual approach)  and  a  statutory  approach  (statute  approach)  this  research  wants  to  reveal  the  results  of  two problems,  problems.  The  first  problem  is  how  effective  mediation  is  in  resolving  joint  property  cases  at  the Batulicin Religious Court, and the second problem are what factors influence mediation to be effective in a court. The results of the study show that the effectiveness of the Mediation applied to the Batulicin Religious Court leads to  an  optimal  direction,  this  is  based  on  the  legal  basis  for  Supreme  Court  Regulation  Number  1  of  2016 concerning Mediation Procedures in Courts. And the factors that influence the success of mediation practices in the Batulicin Court are the dominance of the certified mediator population within the Batulicin Religious Court, and based on research results the mediator certificate issued by the Agency for Legal Research and Development, Education and Training of the Supreme Court of the Republic of Indonesia is the benchmark measure how much the practice of mediation for the settlement of joint property cases can run optimally Keywords: Mediation, Joint property, Batulicin Religious Court.
Received ; 30 Juli 2023; Accepted ; 11 Agustus 2023; Published ; 03 September 2023

## Al-Mabsut
Jurnal Studi Islam dan Sosial Vol. 16 No.2 September 2022 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
The article is published with Open Access Journal at https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/almabsut Al-Mabsut Studi Islam & Sosial by LP2M IAI Ngawi is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Based on a work at http://ejournal.iaingawi.ac.id/
192 | Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686

## PENDAHULUAN
Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan dasar Negara Indonesia sebagai  sebuah  cita-cita  agar  terciptanya  masyarakat  yang  sejahtera,  aman  dan  tertib. Untuk  mewujudkan  cita-cita  luhur  tersebut  diperlukan  lembaga  peradilan  yang  mampu menegakkan keadilan dan menjamin kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lembaga  peradilan  menjadi  tempat  untuk  menyelesaikan  permasalahan-permasalahan masyarakat yang berkaitan dengan hukum. 136 Namun dalam kenyataannya, terkadang tidak serta-merta  bisa  memberikan  kepastian  hukum  dengan  waktu  yang  tidak  lama,  sehingga penyelesaian  permasalahan-permasalahan  tersebut  membutuhkan  waktu  yang  lama  dan berlarut-larut yang mengakibatkan ketidakpuasan dan ketidakpastian bagi para pihak yang sedang bersengketa. Masyarakat para pencari keadilan yang sedang mengajukan perkara di lembaga  peradilan  berharap  agar  permasalahannya  dengan  segera  dapat  diselesaikan secara  adil.  Namun  tidak  jarang  kenyataan  yang  terjadi,  keadilan  yang  didapat membutuhkan tenggang waktu yang tidak sesuai dengan harapan.
Pada  dasarnya,  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  dan  lembaga  peradilan dibawahnya bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara dengan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Pasal 130 HIR/154 RBg. jis. Pasal 31  Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,  Pasal 65 Undang-Undang Nomor  7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun  2006  dan  perubahan  kedua  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  berkaitan dengan  implementasi  azas  peradilan  yang  harus  dilaksanakan  oleh  hakim  dalam  setiap persidangan perkara perdata yaitu upaya perdamaian.
Untuk  mewujudkan  amanah  dari  ketentuan  undang-undang  tersebut,  Mahkamah Agung RI pada tahun 2016 mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan tata cara untuk melakukan  mediasi  di  pengadilan  yaitu  Perma  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur Mediasi  di  Pengadilan.  Perdamaian  menjadi  tujuan  utama dari  perma  tersebut,  ketentuan tersebut  mendorong  para  pihak  agar  menempuh  proses  perdamaian  yang  intensif  yang diintegrasikan  ke  dalam  prosedur  perkara  pengadilan  tingkat  pertama.  Berdasarkan fenomena  dan  peraturan  yang  ada,  jelas  ketika  ada  perselisihan  yang  mengandung pertikaian (persengketaan) di Pengadilan Agama termasuk sengketa harta bersama (gono- gini), maka harus melakukan mediasi terlebih dahulu. Mediasi tersebut dilakukan sebelum dilakukannya  pemeriksaan pokok  perkara oleh majelis hakim dalam persidangan perkara tersebut.
Kabupaten  Tanah  Bambu  secara  geografis  terletak  di  Provinsi  Kalimantan  Selatan yang  merupakan  satu  diantara  13  kabupaten, 137 mengalami  peningkatan  dalam  kasus perceraian. berdasarkan data pada Januari 2020 lalu ada sebanyak 205 perkara dan pada
136 Ismail Rumadan, Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi  Terwujudnya  Perdamaian. Jurnal  Rechts  Vinding:  Media  Pembinaan  Hukum  Nasional , 6 (1),  (2017), hlm. 69-87.
137 Kabupaten Tanah Bumbu,
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tanah_Bumbu#:~:text=Kabupaten%20ini%20memiliki%20lua s%20wilayah%205.066%2C96%20km%C2%B2%20dan,2020%2C%20jumlah%20penduduk%20Tanah% 20Bumbu%20berjumlah%20325.346%20jiwa Di akses pada 22 Juni 2023

## Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di …
Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023 |       193 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
2021 ada 148 perkara. Tetapi pada Januari 2020 ada 59 perkara yang sudah putusan sidang cerai, sedangkan Januari 2021 ada sebanyak 62 perkara. 138 Sehingga konflik atau sengketa terhadap  harta  bersama  bagi  pihak  yang  melakukan  perceraian  sangat  memungkinkan terjadi.  Sebagaimana  angka  perceraian  yang  semakin  meningkat  terjadi  di  Kabupaten Tanah Bambu, sangat  mungkin sengketa harta bersama di Kabupaten Tanah Bumbu akan mengalami  peningkatan  mengikuti  kenaikan  angka  perceraian.  Persengketaan  harta bersama  yang  terjadi  antara  kedua  belah  pihak  dapat  mengakibatkan  pengaruh  yang negatif,  diantaranya  berupa  perekonomian  dan  hubungan  sosial.  Apabila  dalam  proses tahapan  menyelesaikan  sengketa  dibutuhkan  waktu  yang  lama,  maka  akan  menimbulkan bertambahnya biaya untuk mengurus dan meluangkan waktu yang tidak sebentar, sehingga membutuhkan  tenaga  dan  anggaran  dana  yang  tidak  sedikit.  Dalam  kasus  persengketaan yang  akan  berakibat  pada  aspek  sosial,  terutama  pada  kedua  belah  pihak  yang mengakibatkan  merenggangnya  hubungan  silaturrahmi  atau  sampai  terjadi  perkelahian antara mantan istri dengan mantan suami sehingga berdampak buruk secara sosial.
Pengadilan  Agama  Batulicin  yang  merupakan  lembaga  peradilan  tentunya menggunakan  mediasi  sebagai  upaya  untuk  menyelesaikan  permasalahan  sengketa  harta bersama  dalam  kurun  waktu  3  (tiga)  tahun  terakhir  bisa  dikatakan  cukup  efektif, 139 dan dapat  mewujudkan  tujuan  Perma  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di Pengadilan. Sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, terdapat 8 (delapan) proses mediasi  perkara  harta  bersama,  6  perkara  berhasil  damai  dalam  proses  mediasi  dan  2 perkara  lainnya  gagal  menemui  kata  sepakat  dalam  proses  mediasi,  meskipun  pada akhirnya kedua perkara tersebut dicabut dalam proses persidangan.
Dengan  demikian,  proses  mediasi  yang  dilakukan  Pengadilan  Agama  Batulicin memberikan  hasil  yang  baik,  sebagaimana  presentase  pada  tahun  2020  sampai  2022 mampu  memberikan  solusi  untuk  menyelesaikan  permasalahan  harta  bersama.  Sehingga perlu adanya pengkajian ulang atas signifikannya mediasi terhadap keberhasilan mencegah terjadinya suasana permusuhan dikemudian hari antara kedua belah pihak. 140 Akan tetapi jika  perkara  sengketa  harta  bersama  tersebut  diselesaikan  berdasarkan  hasil  sidang  oleh putusan  majelis  hakim  maka  akan  berpotensi  menimbulkan  permusuhan.  Karena  seadil apapun putusan majelis hakim dalam memutuskan perkara harta bersama, akan ada pihak yang  merasa  diuntungkan  (sebagai  pemenang)  dan  pihak  yang  merasa  dirugikan  (yang kalah).  Sedangkan  dengan  mediasi  menyelesaikan  permasalahan  dengan  keuntungan bersama atau dengan damai secara bersama untuk kemaslahatan bagi semua pihak.
Penjelasan  dari  penyelesaian  sengketa  atas  harta  bersama  pada  Pengadilan  Agama Batulicin melalui proses mediasi diatas, dapat ditarik menjadi dua rumusna masalah yang ingin dicarikan jawabannya, adapaun pertanyaan penting yang pertama adalah Bagaimana efektifitas  mediasi  dalam  menyelesaikan  sengketa  harta  bersama  di  Pengadilan  Agama
138 Lihat, Berikut Jumlah Janda Baru di Tanah Bumbu Setiap Bulannya, Pengadilan Agama Batulicin Upayakan Tidak  Cerai  https://wartabanjar.com/2021/02/01/berikut-jumlah-janda-baru-di-tanah-bumbu-setiap- bulannya-pengadilan-agama-batulicin-upayakan-tidak-cerai/
139 https://www.pa-batulicin.go.id/layanan-hukum/mediasi/prosedur-mediasi.html
140 Saladin, Tomi. "Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara di pengadilan agama." Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam 2.2 (2017).
194 | Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
Batulicin?  dan  masalah  yang  kedua  Apa  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Batulicin?
Tolak ukur keefektifan  peraturan yang ditetapkan sebagai hukum yaitu berdasarkan atas  kepatuhan  terhadap  hukum  itu  sendiri.  Hal  tersebut  bisa  dikatakan  bahwa  hukum memiliki  nilai  efektititas  terhadap  sasaran  ketaatannya.  Hukum  di  katakan  efektif  bukan saja  dilihat  dari  kepatuhan  terhadap  aturan  hukum  yang  ditetapkan,  namun  juga berdasarkan atas kepentingan seseorang untuk mentaati atau tidak suatu hukum tersebut. Beberapa  alasan  kepentingan  terhadap  hukum  di  karenakan  kepatuhan  terhadap  hukum ( compliance ),  mencari  kejelasan  atas  hukum  ( indentification ),  lebih  mengkhususkan  atas hukum yang dituju ( internalization ) serta untuk keperluan-keperluan yang lainnya. Secara umum  keberadaan  hukum  bagi  masyarakat  berupa  bentuk  kapatuhan  ( compliance ),  yaitu merasa  takut  atas  ancaman  sanksi  jika  melanggar  hukum.  Hal  tersebut  merupakan tingkatan  yang  paling  rendah,  karena  bukan  atas  kesadaran  sendiri  dan  harus  ada pengawasan terus menerus terhadap masyarakat. Sedangkan tingkatan yang  paling tinggi yaitu mematuhi hukum karena kesadaran sendiri, bukan karena sanksi atau hukuman yang diberikan.  Namun  dikarenakan  bentuk  kesadaran  dan  nilai-nilai  yang  terdapat  dalam hukum tersebut.
Hukum  di  pandang  memiliki  efektifitas  dan  ketidak  efektifitasan  di  pengaruhi  oleh beberapa faktor, diantaranya:
1. Peraturan yang ditetapkan (hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri);
2. Instansi, lembaga atau pihak yang menerapkan hukum (penegak hukum);
3. Keberadaan fasilitas-fasilitas dalam menegakkan hukum yang ditetapkan;
4. Masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan dan diimplementasikan;
5. Peradaban  yang  ada  pada  masyarakat,  sehingga  membentuk  suatu  kebudayaan  utuh sebagai perilaku sosial. 141
Aspek-aspek  yang  dapat  dijadikan  sebagai  barometer  dalam  menilai  penegakan hukum  di  masyarakat  menurut  Lawrence  M.  Friedman, 142 berupa  Pertama  Substansi hukum  yang  memiliki  makna  bahwa  substansi  hukum  adalah  sebuah    norma,  nilai-nilai yang tertanam pada perilaku seseorang dengan tatanan kemasyarakatan, berupa peraturan yang  tertulis  ataupun  peraturan  yang  telah  ada  dalam  masyarakat  yang  telah  berlaku. Keberadaan  hukum  sendiri  secara  substansial  menjadi  tanda  dari  eksistensi  keberadaan lembaga  atau  masyarakat.  Selain  itu  ada  pula  yang  kedua    yakni  Struktur  hukum,  yang dimaksud  dengan  Struktur  hukum  adalah  Konstruksi  keberadaan  hukum  dibentuk  atas dasar  nilai-nilai  tradisi  hukum  berupa  bagan  yang  menciptakan  bidang  serta  sekat  dari kemajemukan  komponen.  Sedangkan  elemen  struktur  hukum  berupa  badan-badan  yang diberi  mandat  untuk  menegakkan  hukum  yaitu:  kepolisian,  kejaksaan,  pengadilan  dan lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia.
141 Soekanto,  Soerjono.  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Penegakan  Hukum.  Jakarta:  PT.  Raja  Grafindo Persada. (2018). hlm. 14
142 Rizkika Maharani Loventa. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepolisian Republik  Indonesia  (Studi  Kasus  Putusan  Nomor  01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn) .  Jurnal  Combines  1(1). (2021), hlm. 3

## Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di …
Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023 |       195 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
Adapun  yang  ketiga  adalah  terkait  budaya  hukum,  artinya  Berarti  perilaku  manusia harus  bagaimana  bersikap  terhadap  hukum  yang  akan  dilakukan,  dengan  menghindari, menyalahgunakan,  mematuhi  atau  menggunakan  hukum  itu. 143 Aspek  yang  dinilai  pada hukum yang telah ditegakkan berdasarkan aspek-aspek secara kumulatif. Pengukuran tiga aspek tersebut dilakukan dengan bersamaan, sehingga ikatan antar aspek sangat kuat yang saling menguatkan aspek satu dengan aspek lain secara utuh dan tidak boleh dipisahkan. 144 Hukum dapat ditegakkan dengan maksimal apabila ketiga aspek tersebut terwujud dalam satu  masyarakat  yang  komprehensif  dan  penuh  kesadaran  perlunya  keberadaan  hukum ditengah masyarakat.

## MASALAH
Berdsarkan  latar  belakang  diatas,  maka  dapat  ditarik  suatu  rumusan  masalah  yang dapat  mejawab  pertanyaan  bagaimana  efektivitas  praktik  mediasi  pada  pengadilan  agam batulicin?  selain  itu  apa  saja  yang  mempengaruhi  keberhasilan  mediasi  dalam  rangka menyelesaikan sengketa harta bersama pada Peradilan Agama Batulicin? Kedua pertanyaan masalah  tersebut  akan  diuraikan  dan  disimpulkan  beserta  saran  penulis  untuk  perbaikan pada institusi Peradilan Agama Batulicin.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  terjun  langsung  kelapangan (Field  research) artinya penelitian  ini  dilakukan  langsung  pada  Pengadilan  Agama  Batulicin,  penelitian  ini  di  olah berdasarkan uji coba serta di elaborasi dengan kajian normatif sesuai dengan apa adanya yang  terjadi  pada  Pengadilan  Agama  Batulicin.  Mediator  sebagai  objek  yang  diteliti  juga menjadi perhatian khusus pada penelitian apakah mediator dapat mengeluarkan hasil yang cukup  adil  melalui  putusan  Hakim  dan  menguntungkan  bagi  kedua  belah  pihak  yang berperkara.  Penelitian  ini  menjadi  lebih  valid  dan  akurat  dengan  melakukan  teknik wawancara  kepad  apemangku  kepentingan  dan  memeriksa  dokumentasi  berkas-berkas perkara  hukum  yang  ada  pada  adminsitrasi  Pengadilan  Agama  Batulicin.  Selanjutnya penelitian  ini  menerapkan  multi  analisis,  yaitu  analisa  kualitatif  yang  dipadukan  dengan analisa kuantitatif pada satu penelitian yang terpadu. 145

## PEMBAHASAN
Pembahasan  difokuskan  pada  mengaitkan  data  dan  hasil  analisisnya  dengan permasalahan  atau  tujuan  penelitian  dan  konteks  teoretis  yang  lebih  luas.  Dapat  juga pembahasan merupakan jawaban pertanyaan mengapa ditemukan fakta seperti pada data.
143 Herianto  Yudhistiro  Wibowo.  (2019). Peran  Tim  Pengawal  Dan  Pengaman  Pemerintahan  Dan Pembangunan Daerah Dalam Upaya Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Kabupaten Cilacap (Studi Tentang Efektifitas Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: Kep152/A/JA.10/2015). Jurnal Idea Hukum 5(1), hlm. 10 144 Zainab  Ompu  Jainah. Membangun  Budaya  Hukum  Masyarakat  Penegak  Hukum  Dalam  Pemberantasan Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi  Tentang  Lahirnya  Badan  Narkotika  Nasional).” Jurnal  Keadilan  Progresif 2(2). (2011).
145 Sujarweni, V. Wiratna. Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. (2018), hlm. 3
196 | Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
Dengan  kata  lain  Pembahasan  ditulis  melekat  dengan  data  yang  dibahas.  Pembahasan diusahakan tidak terpisah dengan data yang dibahas.
Efektivitas Praktik Mediasi Pada Peradilan Agama Batulicin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016
Penyelesaian  sengketa  suatu  masalah  dapat  melalui  proses  musyawarah  dengan bantuan seseorang sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan atau kemufakatan para pihak.  Kesepakatan  perdamaian  merupakan  produk  dari  mediasi  yang  berhasil  mencapai kesepakatan  bersama.  Mediasi  di  pengadilan  dipandang  sangatlah  penting  eksistensinya dalam upaya menyelesaikan permasalahan. Anggapan tersebut dikarenakan mediasi adalah cara  penyelesaian  sengketa  yang  paling  efektif  dengan  hasil  yang  akan  memberikan  rasa keadilan dan memuaskan bagi kedua belah pihak yang sedang bersengketa tanpa ada pihak yang merasa kalah atau dirugikan.
Beberapa nilai positif dari mediasi yang dilakukan di pengadilan, diantaranya:
1. Adanya  peluang  penyelesaian  sengketa  berdasarkan  kesepakatan  dan  kemufakatan oleh para pihak ( win-win solution) , oleh karena tidak perlu ada permohonan banding dan kasasi.
2. Para pihak mempunyai andil besar dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Kerasahasiaan dalam penyelesaian sengketa dapat terjaga.
4. Memiliki peresentase yang lebih tinggi dalam mencapai kesepakatan dan kemufakatan bersama  yang  berdampak  akan  tetap  terjalinnya  hubungan  silaturrahmi  dengan harmonis dan baik bagi para pihak yang bersengketa.
Mediasi yang dilakukan oleh mediator diharapkan mampu memberikan efek yang positif,  sehingga  hubungan  masih  terjalin  dengan  baik  dan  tidak  adanya  dendam  atau permusuhan dikemudian hari.

## Efektifitas Mediasi dalam Rangka Menyelesaikan Perkara Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Batulicin
Win-win  solution merupakan  tujuan  utama  dari  mediasi  yang  dilakukan  oleh mediator  terhadap  para  pihak  yang  bersengketa  di  pengadilan.  Kesepakatan  atau kemufakatan  bersama  dalam  proses  mediasi  dirasa  lebih  dapat  menguntungkan  kedua belah pihak sebelum pemeriksaan perkara oleh Majelis Hakim. Hal tersebut dikarenakan mediator selalu memposisikan kedudukan yang 146 sama antara kedua belah pihak dalam mencapai  kesepakatan  bersama,  tidak  ada  pihak  yang  dikalahkan  ataupun  yang dimenangkan.
Pengadilan  memiliki  sifat  untuk  memberi  putusan  hukum  ( ajudikatif ),  sehingga mediasi  sangat  dibutuhkan  karena  bisa  menguatkan  dan  secara  maksimal  mampu menyelesaikan  permasalahan.  Pengadilan  agama  sebagai  kelembagaan  yang menyediakan  mediasi  dalam  sengketa  yang  terjadi  pada  masyarakat  dan  perlu diaplikasikan  dengan  baik.  Penerapan  mediasi  kedalam  sistem  penyelesaian  perkara  di
146 Saifullah,  Muhammad.  " Efektivitas  mediasi  dalam  penyelesaian  perkara  perceraian  di  pengadilan  agama Jawa Tengah." Al-Ahkam 25.2 (2015): 181-204.

## Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di …
Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023 |       197 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
pengadilan  dapat  membantu  memaksimalkan  fungsi  pengadilan  dalam  menyelesaikan sengketa  disamping  fungsi  litigasi  yang  bersifat  memutus.  Berdasarkan  pengamatan, penelusuran  dan  penelitian  atas  permasalahan  harta  bersama  yang  berhasil  damai melalui  proses  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Baatulicin  dalam  durasi  waktu  tiga  (3) tahun, yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:
No. Putusan 2020 2021 2022 Jumlah F P(%) 1. Kabul - - - - - 2. Tolak - - - - - 3. NO - - - - - 4. Gugur - - - - - 5. Cabut 1 1 - 2 25 6. Coret - - - - - 7. Damai 1 3 2 6 75 Jumlah 2 4 2 8 100 Tabel 1. Perkara Harta Bersama yang telah putus di Pengadilan Agama Batulicin Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin
Tabel  tersebut  memberikan  makna  bahwa  selama  3  tahun  (tahun  2020  sampai dengan  tahun  2022)  Pengadilan  Agama  Batulicin  dapat  menyelesaikan  perkara  harta bersama  dengan  total  8  perkara.  Dari  tabel  tersebut  menunjukkan  bahwa  keseluruhan perkara  harta  bersama  terdapat  6  perkara  (75%)  diselesaikan  secara  damai  dalam proses  mediasi  dan  sebanyak  2  perkara  (25%)  dicabut  dalam  proses  persidangan. Berdasarkan  data  yang  ada,  Pengadilan  Agama  Batulicin  dalam  menyelesaikan  perkara harta bersama melalui proses mediasi menunjukkan efektifitas yang signifikan, sehingga pelaksanaan  mediasi  menjadi  penting  dan  bermanfaat  bagi  para  pihak  yang  sedang bersengketa.

## Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama di Pengadilan Agama Batulicin
Efektifitas pelaksanaan mediasi di Peradilan Agama Batulicin dalam menyelesaikan sengketa  harta  bersama  terbilang  sukses,  hal  tersebut  dapat  dilihat  berdasarkan  pada tabel  laporan  mediasi  dari  tahun  2020  sampai  2022.  Dengan  presentase  75%  dari perkara harta bersama yang diperiksa di Pengadilan Agama Batulicin dapat diselesaikan dengan  damai  dalam  proses  mediasi,  sedangkan  25%  nya  selesai  karena  dicabut  oleh pihak.
Tingkat  keberhasilan  dalam  sebuah  mediasi  dapat  di  pengaruhi  oleh  beberapa aspek  pendukung,  diantaranya  yaitu  substansi  hukum,  struktur  hukum  dan  budaya hukum. 147 Aspek-aspek yang berpengaruh pada tingkat keberhasilan mediasi yang telah
147 Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial . Nusamedia, 2019.
198 | Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023
DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
dilakukan  di  Pengadilan  Agama  Batulicin  dalam  memberikan  solusi  terhadap persengketaan dalam perkara harta bersama yaitu berupa:

## 1. Substansi Hukum
Pelaksanaan  mediasi  di  Pengadilan  Agama  Batulicin  bertumpu  pada  peraturan tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, yaitu Perma nomor 2 tahun 2003 dan Perma nomor 1 tahun 2008 serta Perma nomor 1  tahun  2016.  Ketiga  Perma  tersebut  mengatur  tentang  substansi  hukum  yang mempengaruhi  pelaksanaan  mediasi  di  pengadilan  terutama  terkait  hal  teknis  proses mediasi.
Adapun yang dimaksud dari substansi hukum dalam hal ini adalah ketentuan yang mengatur  tentang  berbagai  tahapan  dalam  pelaksanaan  mediasi  sebagai  dasar pengadilan  (dalam  hal  ini  hakim  mediator)  dalam  melaksanakan  upaya  perdamaian dalam  proses  mediasi  pada  perkara  yang  ditanganinya,  sehingga  hal  tersebut  dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi yang dilaksanakan.
Penilaian  berbagai  ketentuan  tentang  mediasi  yang  telah  ditetapkan  melalui PERMA  tersebut  dapat  ditunjukkan  berdasarkan  pada  penilaian  yang  telah  dilakukan oleh responden, yang disajikan dalam bentuk tabel berikut:
No. Uraian F P (%) 1. Peraturan hukum yang sudah lengkap 32 80 2. Peraturan hukum yang kurang lengkap 6 15 3. Peraturan hukum yang tidak lengkap 2 5 Jumlah 40 100 Tabel 2. Tanggapan Responden Atas Peraturan Peraturan Mediasi Sumber: Angket Responden di PA Batulicin
Hasil  dari  seluruh  responden  yang  berjumlah  40  responden  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  peraturan  yang  berkaitan  dengan  mediasi  di  pengadilan  sudah lengkap  memiliki  presentasi  yang  baik  yaitu  80%  dengan  jumlah  responden  32  orang. Peraturan  hukum  yang  kurang  lengkap  dengan  presentasi  15%  atau  6  orang  yang merespon, sedangkan pada peraturan hukum tidak lengkap direspon oleh 2 orang yang berarti  5%  secara  presentasi.  Berdasarkan  hasil  tersebut  bahwa  ketentuan-ketentuan berkaitan  mediasi  sudah  baik  dengan  presentasi  yang  ditunjukkan  dan  berkelanjutan pada implementasi yang nyata.

## 2. Struktur Hukum
Struktur  merupakan  tahapan-tahapan  yang  harus  dilalui  secara  normatif  tentang berjalannya  suatu  hukum. 148 Dengan  kata lain,  struktur  hukum  dapat  diartikan  dengan
148 Pragamsa, Izzul Fikri. Implementasi Perma no. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dalam penyelesaian perkara izin Poligami perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman: Studi di Pengadilan Agama kelas 1A Sidoarjo . Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.

## Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di …
Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023 |       199 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
instansi-instansi,  pengadilan,  aparat  pelaksana  hukum  serta  pranata-pranata  hukum tentang bagaimana seharusnya berproses, berjalan dan dijalankan.
Mediasi  di  pengadilan  dipimpin  oleh  seorang  mediator,  baik  dari  unsur  hakim maupun pihak netral yang telah memiliki sertifikat sebagai mediator. Salah satu struktur hukum terkait dengan pelaksanaan proses mediasi di pengadilan agama adalah mediator. Sebagaimana  ketentuan  dalam  Perma  nomor  1  tahun  2016,  yang  pada  pokoknya menyebutkan  bahwa  seorang  mediator  di  pengadilan  haruslah  dari  unsur  hakim  atau pihak  lain  yang  telah  memiliki  sertifikat  mediator  sebagai  pihak  netral  agar  dapat membantu para pihak dalam proses mediasi untuk berunding dalam menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Berdasarkan  penelitian  di  Pengadilan  Agama  Batulicin,  semua  Hakim  Pengadilan Agama  Batulicin  telah  menjadi  mediator  yang  bersertifikat.  Sehingga  hal  tersebut menjadi salah satu factor dan dapat berpengaruh pada tingkat keberhasilan mediasi yang dilakukan  di  Pengadilan  Agama  Batulicin,  sebagaimana  yang  ditunjukkan  berdasarkan pada  data  penelitian  diatas.  Ahmad  Syafiul  Anam  diantara  salah  satu  hakim  dan  juga sebagai  mediator  di  Pengadilan  Agama  Batulicin  menyatakan  jika  hakim  telah mendapatkan sertifikat mediator berarti telah mengikuti sertifikasi sebagai mediator dan dinyatakan  lulus  oleh  pihak  yang  berwenang.  Dalam  hal  ini,  para  hakim  mediator Pengadilan  Agama  Batulicin  telah  memiliki  sertifikat  sebagai  mediator  dari  Badan Penelitian  dan  Pengembangan,  Pendidikan  dan  Pelatihan  Hukum  dan  Peradilan Mahkamah Agung RI.
Hakim  yang  telah  mengikuti  pelatihan  mediasi  dan  dinyatakan  lulus  diharapkan dapat menjadi mediator yang baik dengan menjalankan seluruh norma-norma yang telah ditetapkan  dalam  perma  tentang  mediasi  tersebut  serta  memahami  semangat  yang melatarbelakangi  lahirnya  kebijakakan  tersebut.  Sehingga  seorang  mediator  dapat melaksanakan  tanggungjawabnya  sebagai  seorang  mediator  profesional  dengan  spirit dan semangat perma mediasi.
Seorang  mediator  dituntut  agar  mampu  melaksanakan  tugasnya  dengan  baik, sebagaimana  filosofi  dan  tujuan  mediasi  yaitu  menyelesaikan  permasalahan  dengan memberikan solusi melalui jalan perdamaian dengan sebaik-baiknya dengan cara damai dan menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution . Hal tersebut bisa tercapai jika  mediator  memiliki  pengetahuan,  kecakapan  keilmuan,  menguasai  materi,  memiliki pengalaman  yang  cukup  dan  ketangkasan  menjadi  mediator  dengan  baik  diantaranya dengan telah lulusnya mediator dari pelatihan sertifikasi mediator.

## 3. Budaya Hukum
Budaya  hukum  merupakan  tanggapan  individu  sebagai  bagian  dari  masyarakat terhadap gejala-gejala atau kehidupan hukum yang ada di masyarakat. 149 Oleh karena itu budaya  hukum  suatu  masyarakat  sangat  erat  kaitannya  dengan  kesadaran  hukum
149 Jalaludin,  Akhmad.  " Budaya  Hukum  Bias  Gender  Hakim  Pengadilan  Agama  dalam  Perkara  Cerai  Talak. " Muwazah 7.2 (2015).
200 | Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023
DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
masyarakat  itu  sendiri.  Salah  satu  faktor  yang  mempengaruhi  proses  mediasi  di pengadilan adalah kesadaran hukum masyarakat pencari keadilan.
Setiap manusia pada dasarnya memiliki kesadaran atau nilai-nilai terhadap hukum. Akan  tetapi  keberadaannya  belum  tentu  dengan  serta  merta  akan  menjadikannya  taat atau  patuh  terhadap  suatu  ketentuan  hukum  yang  ada.  Kesadaran  seseorang  bahwa ketidaktaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan merupakan sesuatu yang salah, namun  hal  tersebut  belum  tentu  dapat  menjamin  seseorang  tersebut  akan  patuh menjalankan  peraturan  yang  berlaku  jika  pada  suatu  ketika  ketidaktaatan memungkinkan baginya.
Jika  dicermati  dengan  seksama,  kesadaran  hukum  dapat  dibagi  menjadi  dua, kesadaran  hukum  yang  baik  dan  kesadaran  hukum  yang  tidak  baik.  Sebagai  contoh bentuk  kesadaran  hukum  yang  tidak  baik  yaitu  ketika  seseorang  mengetahui  tentang ketentuan  hukum  yang  berkaitan  dengan  harta  bersama  dan  pembagiannya,  namun orang tersebut tidak melaksanakan sesuai ketentuan hukum tersebut. Hal tersebut akan berbeda pada seseorang yang memiliki kesadaran hukum yang baik, maka orang tersebut akan melaksanakan sesuai ketentuan hukum yang telah ditetapkan dengan baik.
Hasil  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan,  berikut  ini  merupakan  tanggapan responden terkait perilaku hukum masyarakat pencari keadilan dalam menjalani proses mediasi di pengadilan yang mempengaruhi tidak efektifnya proses mediasi di pengadilan dalam  menyelesaikan  perkara  sengketa  harta  bersama  di  Pengadilan  Agama  Batulicin sebagai berikut:
No. Uraian F P (%) 1. Tidak ada itikad baik untuk berdamai 10 25 2. Kurang  memahami  maksud  dan  pentingnnya perdamaian 24 60 3. Pihak-pihak berperkara cendrung pada prinsip dan kepentingannya 6 15 Jumlah 40 100
Tabel 3. Tanggapan Responden Perilaku Hukum Pencari Keadilan Dalam Proses Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama Batulicin.
Sumber: Angket Responden di PA Batulicin
Berdasarkan  tabel  tersebut  di  atas,  bahwa  24  responden  sebagai  jawaban  yang paling  banyak  atau  60%  dari  keseluruhan  responden  menyatakan  kurang  memahami maksud  dan  pentingnnya  perdamaian.  Menurut  penulis  para  pihak  kurang  memahami maksud  dan  pentingnnya  perdamaian  pada  saat  sebelum  menempuh  tahapan  mediasi. Ketika proses mediasi dilakukan dengan dipandu oleh mediator yang bersertifikat, maka diharapkan  para  pihak  yang  menjalani  proses  mediasi  akan  mendapatkan  penjelasan- penjelasan  terkait  keuntungan,  kelebihan  dan  manfaat  mediasi  dalam  menyelesaikan perkara  harta  bersama.  Dengan  demikian  para  pihak  tidak  akan  kesulitan  untuk

## Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Harta Bersama Di …
Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023 |       201 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
mencapai kesepatan-kesepatan dalam rangka menyelesaikan sengketa harta bersama.

## PENUTUP
Hasil  dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  serta  berdasarkan  pembahasan  yang telah  diuraikan  di  atas,  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  mediasi  sebagai  upaya penyelesaian dengan cara mencari solusi bersama atas persengketaan harta bersama di Pengadilan Agama Batulicin dalam kurun waktu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 memiliki tingkat keefektifan yang tinggi. Hal demikian karena pelaksanaan mediasi telah didukung oleh berbagai peraturan yang telah ada yaitu Perma nomor 1 tahun 2016 tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  selain  itu  para  hakim  yang  bertindak  sebagai mediator  hakim  di  Pengadilan  Agama  Batulicin  telah  lulus  pendidikan  dan  pelatihan sertifikasi  sebagai  mediator  dari  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan,  Pendidikan  dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Nusamedia, 2019. Herianto  Yudhistiro  Wibowo.  (2019).  Peran  Tim  Pengawal  Dan  Pengaman  Pemerintahan Dan Pembangunan  Daerah  Dalam  Upaya  Mencegah  Tindak  Pidana  Korupsi  Di Kabupaten  Cilacap  (Studi  Tentang  Efektifitas  Keputusan  Jaksa  Agung  RI  Nomor: Kep152/A/JA.10/2015). Jurnal Idea Hukum 5(1).
Jalaludin, Akhmad.  "Budaya Hukum  Bias Gender  Hakim Pengadilan Agama dalam Perkara Cerai Talak." Muwazah 7.2 (2015).
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentan Perkawinan.
Pragamsa,  Izzul  Fikri.  Implementasi  Perma  no.  1  tahun  2016  tentang  prosedur  mediasi dalam  penyelesaian  perkara  izin  Poligami  perspektif  sistem  hukum  Lawrence  M. Friedman: Studi di Pengadilan Agama kelas 1A Sidoarjo. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana  Malik  Ibrahim,  2023Rizkika  Maharani  Loventa.  (2021). Analisis  Putusan Pengadilan  Negeri  Kasus  Tindak  Pidana  Korupsi  Oleh  Kepolisian  Republik  Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 01/Pid.Sus.TPK/2017/PM.Mdn) . Jurnal Combines 1(1). Saifullah,  Muhammad.  "Efektivitas  mediasi  dalam  penyelesaian  perkara  perceraian  di pengadilan agama Jawa Tengah." Al-Ahkam 25.2 (2015): 181-204.
Soekanto, Soerjono. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Sujarweni,  V.  Wiratna.  (2018).  Metodologi  Penelitian  Lengkap,  Praktis  dan  Mudah Dipahami. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentan Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
202 | Al-Mabsut, Jurnal Studi islam dan Sosial; Vol. 17, No. 2 September 2023 DOI: 10.56997/almabsut.v16i2.686
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Zainab  Ompu  Jainah.  (2011). Membangun  Budaya  Hukum  Masyarakat  Penegak  Hukum Dalam  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Narkotika  (Studi  Tentang  Lahirnya  Badan Narkotika Nasional) .” Jurnal Keadilan Progresif 2(2).