## Masalah Keagenan dalam Kontrak Bagi Hasil Perbankan Syariah di Indonesia
Agency Problem in Profit Sharing Contract of Sharia Banks in Indonesia
Kery Utami 1 , Budi Purwanto 1* , Tubagus Nur Ahmad Maulana 2 1) Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB Kampus Dramaga Bogor 16680
2) Sekolah Bisnis, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Gunung Gede Bogor 16151

## ABSTRACT
The Principle of profit-sharing operation in Sharia bank is often utilized for financing. However, in its practice, the distribution of Sharia Bank funds be done at the equivalent cost. This might occur due to the agency predicament in  which  Sharia  Commercial  Bank  become  a  liaison  between  the  depositor  and  the  debtor  who  bring  money.  By conducting  panel  analysis  of  regression  data  at  11  sharia  commercial  banks  in  Indonesia  during  period  2012.Q1- 2016.Q4, it was found that financial problems happen chiefly because of adverse Sharia Banks and moral hazard which intentionally increase financing.
Keywords: agency problem, asymmetric information, non-performing financing, profit loss sharing, sharia banking.

## ABSTRAK
Prinsip  bagi  hasil  menjadi dasar  operasional  Bank  Umum  Syariah dalam  memenuhi  kebutuhan  pembiayaan. Namun, dalam praktiknya penyaluran pembiayaan Bank Umum Syariah didominasi oleh pembiayaan berbasis jual-beli yang  bukan  merupakan  pembiayaan  bagi  hasil.  Hal  ini  diduga  karena  adanya  masalah  keagenan  dalam  peran  Bank Umum Syariah sebagai mitra baik dengan penabung maupun dengan peminjam dana, yang mengakibatkan tingginya risiko  pembiayaan  bagi hasil.  Dilakukan  analisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi pembiayaan  bermasalah sebagai indikasi  terjadinya  masalah  keagenan  dengan  metode  analisis  regresi  data  panel  pada  11  Bank  Umum  Syariah  di Indonesia periode 2012.Q1-2016.Q4. Terdapat masalah keagenan oleh nasabah peminjam dana atas ketidakhati-hatian Bank Umum Syariah dalam menyalurkan pembiayaan bagi hasil.
Kata kunci : informasi asimetris, masalah keagenan, sistem bagi hasil, bank syariah.
*Corresponding author Alamat e-mail: budipurwanto@ apps .ipb.ac.id
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 9 No. 3, Desember 2018, Hal. 137-148

## PENDAHULUAN
Industri  Perbankan  Indonesia  mengadopsi  sistem  perbankan  ganda  yakni  Bank  Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah yang secara implisit diatur dalam UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan dijabarkan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil atau disebut Bank Syariah. Perbedaan utama antar keduanya  ialah  Bank  Konvensional  menerapkan  sistem  perbankan  berbasis  bunga,  sedangkan Bank  Syariah  menerapkan  sistem  perbankan  bebas  bunga  (Hassan  dan  Lewis  2007).  Sebagai alternatif  sistem  bunga  pada  Perbankan  Konvensional,  Perbankan  Syariah  menawarkan  sistem bagi hasil atau disebut Profit Loss Sharing (PLS) (Yahya dan Agunggunanto 2011). Prinsip bagi hasil merupakan sebuah perjanjian kontrak diantara dua belah pihak yakni mudharib (pengelola dana) dan sahibul mal (pemilik dana) dimana masing-masing pihak menghimpun sumber daya, menginvestasikannya  dalam  suatu  proyek  usaha  dan  kemudian  saling  berbagi  keuntungan  dan kerugian (Hassan dan Lewis 2007).
Bagi hasil sebagai metode Bank Syariah dalam memenuhi kebutuhan kegiatan pendanaan yakni  sebagai  pemenuhan  kebutuhan  permodalan  ( equity  financing )  terdiri  dari  pembiayaan mudharabah dan musyarakah . Selain itu, terdapat juga pembiayaan dengan akad jual beli ( al bai’ ) atau disebut debt financing seperti murabahah, salam, istishna serta prinsip sewa-beli ijarah dan qardh (Rivai dan Arifin 2010).Pembiayaan bagi hasil menjadi esensi utama pembiayaan Syariah dan  merupakan  karakteristik  dasar  Bank  Umum  Syariah  (Prasetyo  dan  Burhan  2013). Namun, dalam  praktiknya  penyaluran  pembiayaan  Bank  Umum  Syariah  didominasi  oleh  pembiayaan berbasis jual-beli yang bukan merupakan pembiayaan bagi hasil (Gambar 1).
Gambar 1. Rata-rata volume penyaluran pembiayaan, risk dan return pembiayaan Bank Umum Syariah Sumber : Statistik Perbankan Syariah (2016)
Pada  Gambar  1  terdapat  perbandingan  tiga  jenis  pembiayaan  yang  paling  banyak disalurkan  Bank  Umum  Syariah  yakni mudharabah , musyarakah dan murabahah .  Persentase penyaluran  pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang  merupakan  jenis  pembiayaan  bagi hasil jauh lebih rendah daripada penyaluran pembiayaan murabahah , dimana murabahah bukan merupakan  akad  bagi  hasil  melainkan  pembiayaan  dengan  akad  jual-beli.  Ismal  (2008)  dalam kajiannya  menyatakan  bahwa  besarnya  portofolio murabahah disebabkan  pembiayaan  ini memiliki pendapatan yang pasti, berbeda dengan pembiayaan bagi hasil dimana pendapatan bank didasarkan pada keuntungan usaha riil nasabah sehingga tidak terdapat kepastian pendapatan.
Gambar  1  menunjukkan  pembiayaan murabahah memiliki  risiko  dan  pendapatan  yang cenderung  konstan,  sementara  pada  pembiayan  bagi  hasil  terdapat  ketidakseimbangan  antara risiko dan  pendapatan.   Pembiayaan mudharabah memiliki  pendapatan  tertinggi  dengan  risiko terendah  ( high  return-low  risk ) dan  pembiayaan musyarakah memiliki  pendapatan  terendah dengan risiko tertinggi ( low return-high risk ) . Sejalan dengan El-Tiby (2011) yang menyatakan bahwa Bank Syariah yang menjalankan fungsi intermediasi berdasarkan sistem bagi hasil dapat
Risk 3,13% Return 13,70% Volume 5,05% Risk 5,58% Return 9,48% Volume 29,48% Risk 4,60% Return 12,74% Volume 61,61% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 10,00% R e tur n Risk Mudharabah Musyarakah
Murabahah
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 9 No. 3, Desember 2018, Hal. 137-148
menimbulkan  risiko  yang  dapat  menurunkan  profitabilitasnya,  yakni  semakin  besar  risiko pembiayaan bagi hasil, pendapatan yang dihasilkan semakin rendah.
Menurut Aggarwal dan Yousef (2000); Dar dan Presley (2011) masalah keagenan melekat pada  sistem  Perbankan  Syariah,  hal  ini  menyebabkan  pasokan  pinjaman  berbasis equity financing / profit  loss  sharing tidak  meningkat.  Masalah  yang  mungkin  timbul  adalah  masalah informasi asimetris, terjadi ketidakseimbangan informasi dimana salah satu pihak memiliki lebih banyak informasi tentang diri  mereka sendiri (termasuk niat dan kemampuan  mereka) daripada orang  lain.  Ketidakseimbangan  informasi  memicu  terjadinya  konflik  kepentingan  dalam hubungan prinsipal agen atau dikenal masalah keagenan (Kurniawati 2008).
Dalam peran Bank Syariah sebagai mitra antara nasabah penabung (deposan) dan nasabah peminjam dana (debitur), terdapat hubungan kontrak antara pemilik dana/ sahibul mal dan pelaku usaha/ mudharib yang  dikenal  sebagai  hubungan  prinsipal-agen  atau  hubungan  keagenan (Harahap 2016). Hubungan keagenan muncul ketika seseorang (prinsipal) mempekerjakan orang lain  (agen),  memberikan  suatu  jasa  dan  mempercayakan  wewenang  pengambilan  keputusan kepada  agen  tersebut  (Jensen  dan  Meckling  1976).  Berdasarkan  definisi  tersebut,  agen  adalah seseorang yang membuat keputusan ekonomi untuk orang lain (Manzilati 2011).
Menurut Aggarwal dan Yousef (2000), Bank Syariah memiliki peran ganda yaitu sebagai prinsipal dan  agen.  Salah  satunya  ketika  Bank  bertindak  sebagai  agen,  bank  menerima  dan mengelola  dana  dari  deposan  untuk  menghasilkan  keuntungan,  dengan  mempergunakan  dana tersebut pada sisi portofolio investasi salah satunya ialah pembiayaan bagi hasil. Dalam prinsip bagi  hasil,  tingkat  pengembalian  pemegang  rekening  investasi  bergantung  pada  seberapa  baik kinerja  bank  secara  finansial  yang  sebagin  besar  ditunjukkan  oleh  tindakan  dan  perilaku manajemen sebagai agen (Farag 2016).
Teori  agensi  mendominasi  tata  kelola  perusahaan  dimana  tata  kelola  yang  baik  sering ditafsirkan pada orientasi maksimalisasi nilai. Dengan berfokus pada maksimalisasi nilai, berarti berorientasi  pada  masalah  agensi  yang  sering  digambarkan  oleh  keuntungan  dan  kepentingan pribadi (Farag 2017). Secara khusus, Bank Syariah diwajibkan untuk beroperasi dengan cara yang sesuai Syariah selain memaksimalkan kekayaan pemegang saham mereka, di sinilah letak risiko oportunisme  dari  para  pengelola  Bank  Syariah  untuk  mengambil  keuntungan  pribadi  dengan mengorbankan kepentingan deposan (Abdel dan Archer 2006). Hal ini mungkin terjadi mengingat keputusan investasi yang diambil oleh bank tidak dapat dipantau oleh deposan (Hamza 2015).
Selain  itu,  Bank  Syariah  memiliki  insentif  untuk  mengambil  risiko  berlebih,  dengan mengalokasikan simpanan dalam aset dengan risiko tinggi ( excessive risk taking ) (Hamza 2015). Ketidakhati-hatian  bank  dalam  menyalurkan  dana  pihak  ketiga  dapat  dikategorikan  sebagai tindakan moral hazard (Wiliasih 2005). Moral hazard dalam dunia perbankan dapat dibedakan atas dua tingkatan, yakni moral hazard pada tingkat bank dan yang kedua adalah moral hazard di  tingkat  nasabah. Moral  hazard pada  tingkat  bank  dibedakan  atas  beberapa,  diantaranya:  a) moral hazard langsung akibat adanya risky lending behavior dalam penyaluran dana pihak ketiga yang menyebabkan timbulnya moral hazard dan adverse selection di tingkat nasabah; b) moral hazard langsung akibat adanya penjaminan dari pemerintah atau keberadaan lembaga penjamin simpanan  timbul  ketidakhati-hatian  bank  dalam  menyalurkan  kredit;  c)  ketidaksesuaian penyaluran  dana  oleh  bank  sebagai  lembaga  intermediasi;  d) moral  hazard ketika  bank memberikan cost  of  fund rendah  dan  menerapkan  tingkat  yang  tinggi,  juga  termasuk  kategori moral hazard (Wiliasih 2005). Sedangkan moral  hazard pada  nasabah  debitur  dapat  terjadi  sebagai  berikut:  a)  jika peminjam terlibat dalam aktivitas yang tidak diinginkan dari sudut pandang pemberi pinjaman, karena  mereka  kemungkinan  kecil  akan  melunasi  pinjamannya;  b)  kondisi  dimana mudharib bersifat risk averse (cenderung menghindari risiko), ia akan lebih memilih level upaya ditingkat yang hanya sekedar memenuhi tingkat utilitas minimal saja; c) ketidaksesuaian pelaporan jumlah profit,  dalam  hal  ini mudharib memanipulasi  jumlah  profit  yang  dihasilkannya  (Ardiansyah 2014). Hal ini dapat disebut juga sebagai adverse selection yakni ketidakmampuan para prinsipal untuk  meneliti  sifat-sifat  agen,  sulit  bagi  prinsipal  untuk  memastikan  apa  yang  agen  lakukan, prinsipal tidak dapat memastikan bahwa agen berperilaku dengan tepat (Eisenhardt 1989). Hal ini
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 9 No. 3, Desember 2018, Hal. 137-148
dikarenakan  agen  lebih  mengetahui  kondisi  bisnis,  sementara  prinsipal  tidak  dapat  mengamati langsung setiap aktifitas dan keputusan agen. Kontrak berbasis profit loss sharing (PLS) memiliki tingkat adverse selection dan moral hazard yang tinggi (Sadr dan Iqbal 2002). Adverse selection dan moral  hazard melekat  pada  kontrak  bagi  hasil  sebagai  bentuk  permasalahan  atas ketidakseimbangan  informasi  ( asymmetric  information )  dalam  hubungan  antara  pemilik  modal ( sahibul mal /prinsipal) dan pelaku usaha ( mudharib /agen) (Harahap 2016).
Dalam hal ini deposan menghadapi risiko kegagalan pengelolaan dana oleh bank yang akan meningkatkan pembiayaan bermasalah. Selain itu kedudukan pemberi pinjaman/bank juga berada dalam posisi penerima risiko atas usaha yang dilakukan pihak peminjam dana atau agen (Ibrahim dan Ragimun 2010) dan akan berdampak pada kualitas pembiayaan, karena setiap pembiayaan yang disalurkan memiliki risiko pembiayaan yang tinggi. Seperti yang dinyatakan oleh Wiliasih (2005) masalah keagenan seperti moral hazard dan adverse selection mengakibatkan tingginya NPF  ( non-  performing  financing ).  Semakin  tinggi  rasio  ini,  menunjukkan  kualitas  pembiayaan Bank  Syariah  semakin  buruk  akibat  adanya  masalah  keagenan . Menurut  Idroes  (2011), pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan,  maupun  pendapatan  yang  tidak  dapat  diterima.  Karena  berbagai  sebab,  debitur mungkin  saja  menjadi  tidak  memenuhi  kewajibannya  kepada  bank  (terjadi moral  hazard oleh debitur).  Artinya,  bank  kehilangan  kesempatan  mendapat  penerimaan  yang  sebelumnya  sudah diperkirakan, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.
Berdasarkan  uraian  diatas,  perlu  dilakukan  penelitian  masalah  keagenan  dalam  kontrak bagi  hasil  perbankan  Syariah  di  Indonesia  dengan  menganalisis  indikasi  terjadinya  masalah keagenan. Masalah keagenan ini diketahui memicu pembiayaan bermasalah dalam kontrak bagi hasil  sehingga  berdampak  pada  rendahnya  pendapatan  serta  penerapan  kontrak  bagi  hasil perbankan  Syariah.  Hal  ini  didasarkan  pada  karakteristik  sistem  perbankan  Syariah yang    beroperasi  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil  diarahkan  untuk  memberikan  kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional (BI).

## METODE PENELITIAN
Pembiayaan  bermasalah  diduga  merupakan  cerminan  adanya  masalah  keagenan.  Faktor pemicu  pembiayaan  bermasalah  dianalisis  melalui  beberapa  rasio  potensinya  terhadap pembiayaan bermasalah diantaranya:

## Intensitas Fungsi Agensi (FA)
Bank  Indonesia  menetapkan  intensitas  fungsi  agensi Bank  Syariah  sebagai  salah  satu komponen  faktor  permodalan  untuk  mengukur  fungsi  agensi Bank  Syariah  atau agency  ratio (AR), dengan  membandingkan  dana pihak ketiga berbasis profit sharing (DPKps) dengan total dana pihak ketiga. Semakin besar AR maka biaya sistemik saat likuidasi semakin kecil, Apabila biaya  sistemik  likuidasi  menurun  maka  kebutuhan financial  safety  net (FSN)  turun.  Dapat diartikan bahwa dengan tingginya DPKps, bank telah menurunkan ketergantungan terhadap FSN karena besarnya DPKps menunjukkan besarnya penyertaan modal yang tidak perlu ditanggung oleh FSN.
Sebaliknya,  rendahnya  AR  yakni  rendahnya  DPKps  menunjukkan  bahwa  DPK  masih didominasi  oleh  DPK non- ps,  dimana  DPK non -ps  bukan  suatu  penyertaan  modal  melainkan pinjaman yang harus digantikan saat terjadi likuidasi, hal ini tentu akan meningkatkan biaya saat likuidasi. untuk mengatasi hal ini, bank memerlukan FSN yang lebih tinggi untuk menjamin DPK non -ps.  Hal  ini,  dapat  mendorong  terjadinya moral  hazard oleh  Bank  Syariah. Moral  hazard terjadi atas ketidakhati-hatian bank  dalam  memanfaatkan dominasi DPK yang sudah atau tidak dijaminkan  pada  FSN.  Ketidaksesuaian  penggunaan  sumber  dana  dengan  pembiayaan  yang disalurkan, bank dihadapkan pada risiko pembiayaan bermasalah.
Investment Appeal (IA)
Besarnya  bagi  hasil  dana  investasi  merupakan  suatu  komponen  faktor  rentabilitas  yang membandingkan  distribusi  bagi  hasil profit  sharing dengan  DPK profit  sharing ,  dimana  data
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 9 No. 3, Desember 2018, Hal. 137-148
distribusi  bagi  hasil profit  sharing adalah  besarnya  bagi  hasil  bagi  investor  dana  investasi (deposan profit sharing ). Pengukuran ini dilakukan untuk  mengetahui kemampuan bank  dalam mengelola dana investasi untuk menghasilkan pendapatan bagi deposan profit sharing . Menurut Hamza (2015) pengembalian terhadap investment account holder (IAH) (deposan profit sharing ) mencerminkan kemampuan bank dalam memberikan pengembalian yang kompetitif. Dalam hal ini,  bank  menghadapi displaced  commercial  risk . Displaced  commercial  risk disebabkan  oleh adanya potensi nasabah memindahkan dananya yang didorong oleh tingkat bonus atau bagi hasil riil yang lebih rendah daritingkat suku bunga (Kodifikasi PBI). Dan memungkinkan bank untuk melakukan excessive  risk  taking guna  menghasilkan  pendapatan  yang  tinggi  agar  tetap memberikan pengembalian yang kompetitif pada deposan. Namun, hal ini dihadapi risiko yang cukup tinggi yaitu risiko pembiayaan bermasalah yang timbul dari perilaku excessive risk taking , sehingga  bank  mengalami  penurunan  pendapatan  dan  perlu  membentuk  pencadangan  atas pembiayaan bermasalah. Seperti yang dinyatakan oleh El-Tiby (2011) bahwa profit loss sharing memiliki risiko yang dapat menurunkan profitabilitasnya, yaitu displaced commercial risk .
Financing to Deposit Ratio (FDR)
Fungsi  intermediasi  menjadi  Fungsi  utama  bank,  dimana  fungsi  intermediasi  ini  dapat ditunjukkan oleh Financing to Deposit Ratio (FDR). Rasio ini digunakan untuk mengukur dana pihak  ketiga  yang  disalurkan  dalam  bentuk  kredit/pembiayaan.  Penyaluran  pembiayaan merupakan  kegiatan  utama  bank,  dan  merupakan  sumber  pendapatan  utama  bank.  FDR menggambarkan  kemampuan  Bank  Syariah  membayar  kembali  penarikan  yang  dilakukan  oleh nasabah dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Astrini et al. 2014).
Semakin  tinggi  penyaluran  kredit  menggunakan  DPK,  maka  fungsi  intermediasi  bank berjalan  baik  (Siringoringo  2012).  Akan  tetapi,  semakin  besar  penyaluran  dana  dalam  bentuk pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank, membawa konsekuensi  semakin  besarnya  risiko  likuiditas  yang  harus  ditanggung  oleh  bank  yang bersangkutan. Sebaliknya, rendahnya penyaluran kredit menggunakan DPK menunjukkan fungsi intermediasi  tidak  berjalan  dengan  lancar,  karena  DPK  tidak  disalurkan  pada  sektor  riil (Siringoringo  2012).  Islam  dan  Nishiyama  (2016)  menyatakan  bahwa  kelebihan  likuiditas merupakan proxy masalah moral  hazard antara  manajemen  bank  dan  deposan  karena  deposan tidak dapat memantau dan membuat manajemen terikat untuk pemanfaatan dana secara efektif. Dengan kata lain, deposan, sebagai pihak ketiga tidak dapat memantau biaya kelebihan likuiditas namun  terkena  dampak  masalah moral  hazard oleh  bank  dan  berakibat  pada  timbulnya  kredit macet pembiayaan.

## Restrukturisasi Pembiayaan (RP)
Merupakan salah satu analisis  komponen faktor penentuan kualitas aset untuk  mengukur efektifitas  kegiatan  bank  dalam  melakukan  restrukturisasi  penyaluran  dana,  dengan  mengukur perkembangan  posisi  yang  direstrukturisasi  terhadap  total  pembiayaan.  Semakin  besar pertumbuhan  rasio  ini  mengindikasikan  rendahnya  kualitas  pengambilan  keputusan  dalam penyaluran  pembiayaan  sehingga  berdampak  pada  pembiayaan  yang  harus  direstrukturisasi (Kodifikasi  PBI).  Masalah  yang  mungkin  timbul  ialah adverse  selection dalam  penyaluran pembiayaan,  dimana  nasabah  potensial  justru  beresiko  tinggi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa efektifitas  kegiatan  bank  dalam  melakukan  restrukturisasi    cenderung  rendah  sehingga meningkatkan  pembiayaan  bermasalah  berkelanjutan.  Dengan  begitu,  pertumbuhan  rasio restrukturisasi  bisa  menjadi  sebuah  indikasi  adanya  peningkatan  NPF.  Secara  keseluruhan, definisi operasional  dan pengukuran variabel dapat dilihat pada Tabel 1.
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 9 No. 3, Desember 2018, Hal. 137-148
Tabel 1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Variabel Pengukuran Variabel Arah Pengaruh Non-Performing Financing- profit sharing (NPFps)
Intensitas Fungsi Agensi (FA) Negatif (-)
Investment Appeal (IA) Negatif (-) Financing to Deposit Ratio- profit sharing (FDRps) Negatif (-) Pertumbuhan Restrukturisasi Pembiayaan- profit sharing RPps) Positif (+)

## Sumber: Kodifikasi PBI
Metode empiris penelitian ini didasarkan pada analisis data panel, bersumber dari laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah yang dipublikasikan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan  periode  2012-2016.  Analisis  ini  melibatkan  sumber  data  bersifat  antar  unit  ( cross section ) terdiri dari 11 Bank Umum Syariah yang dipilih dengan metode purposive sampling dan data  bersifat  antar  waktu  ( time  series )  periode  2012.Q1-2016.Q4  atau  disebut  data  panel. Pemilihan  model  regresi  ditentukan  oleh  jenis  data  yang  digunakan,  oleh  karena  itu  metode regresi  yang  digunakan  ialah  regresi  data  panel.   Estimasi  regresi  data panel  dilakukan  dengan bantuan software E-views 10. Persamaan model data panel yang digunakan sebagai berikut:
NPFps it = β 0 + β 1 FA it + β 2 IA it + β 3 FDRps it + β 4 RPps it + ε Keterangan Variabel: NPFps  : Non-Perfoming Financing profit sharing FA : Fungsi Agensi IA : Investment Appeal FDRps  : Financing to Deposit Ratio profit sharing RPps : Restrukturisasi Pembiayaan profit sharing Bermula dari pemilihan  model  estimasi terbaik yakni antara common effect dengan fixed effect melalui uji f-restricted , selanjutnya fixed effect dengan random effect melalui Uji Hausman dan terakhir random effect dengan common effect melalui uji LM pada masing-masing persamaan. Selanjutnya  dilakukan  analisis  uji  signifikansi  masing-masing  persamaan  melalui  uji  koefisien determinasi dilanjutkan dengan uji hipotesis simultan dan parsial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Menurut SPS (2016), jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia sebanyak 13 bank. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini hanya 11 Bank Umum Syariah. Hal ini disebabkan 2 bank lainnya tidak  memenuhi  kriteria purposive sampling . Daftar Bank Umum Syariah yang terpilih menjadi sampel ditampilkan pada Tabel 2.
Restrukturisasi 𝑝𝑠 𝑡 Pembiayaan 𝑝𝑠 𝑡 ⁄ Restrukturisasi 𝑝𝑠 𝑡 − 1 Pembiayaan 𝑝𝑠 𝑡 − 1 ⁄ Pembiayaan profit sharing (KL, D, M) Total Pembiayaan profit sharing
DPK 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 DPK total
Distribusi bagi hasil profit sharing

## DPK profit sharing
Pembiayaan Bagi Hasil DPK 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑠ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 9 No. 3, Desember 2018, Hal. 137-148

## Tabel 2. Daftar sampel Bank Umum Syariah

## Sumber: SPS 2016
Berdasarkan uji pemilihan model dalam regresi data panel, dihasilkan fixed effect sebagai model terbaik, dengan output pada Tabel 3.
Tabel 3. Fixed Effect Model Variabel Coefficient Prob. C 0,253218 0,0000 FA → NPFps -0,190281 0,0036 IA → NPFps -0,244643 0,0092 FDRps → NPFps -0,039611 0,0681 RPps → NPFps -4,99E-05 0,8901 Adjusted R-Square : 0,732178 F-Statistik : 32,54416 Prob (F-Statistik) : 0,000000 Sumber: Output Eviews 10
Berdasarkan Tabel 3, dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:
NPFps =  0,253218 – 0,190281 FA – 0,244643 IA – 0,039611 FDRps – 4,99E-05 RPps Melalui  uji  F Simultan  dimana  nilai  signifikansi  yakni  sebesar  0,000000  lebih  kecil  dari taraf nyata 0,05 dapat diartikan bahwa secara bersama-sama variabel FA, IA, FDRps dan RPps berpengaruh  signifikan  terhadap  NPFps.  Dengan  kemampuan  menjelaskan  oleh  variabel independen  sebesar  73,2178  persen  sementara  26,7822  persen  sisanya  dijelaskan  oleh  variabel lain yang tidak dicakup dalam penelitian ini. Selanjutnya berdasarkan uji t-Parsial diperoleh hasil bahwa FA dan IA berpengaruh signifikan  menurunkan NPFps pada taraf nyata 5persen. Setiap kenaikan  1persen  FA  akan  menurunkan  NPFps  sebesar  0,190281  persen,  sebaliknya  setiap penurunan  1persen  FA  akan  menaikkan  NPFps  sebesar  0.190281  persen.  Sedangkan  setiap kenaikan 1persen IA, akan  menurunkan NPFps sebesar  0,244643persen begitu juga sebaliknya setiap  penurunan  1persen  IA,  akan  menaikkan  NPFps  sebesar  0,244643  persen.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  hipotesis  satu  dan  dua  dimana  Fungsi  Agensi  dan Investment  Appeal signifikan berpengaruh negatif terhadap NPFps. Sejalan dengan Iqbal et al. (2007), bahwa fungsi agensi  dan investment  appeal merupakan  rasio  finansial  dalam  menilai  masalah  keagenan perbankan.
Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, dimana aturan perjanjian antara bank dan pihak lain untuk  menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya dinyatakan sesuai dengan syariah.
No Kode Bank Nama Bank Tahun Beroperasi 1  BCAS PT. BCA Syariah 5 April 2010 2  BJBS PT. Bank Jabar Banten Syariah 15 Januari 2010 3  BMI PT. Bank Muamalat Indonesia 1 Mei 1992 4  BMSI PT. Bank Mega Syariah Indonesia 25 Agustus 2004 5  BNIS PT. Bank BNI Syariah 19 Juni 2010 6  BRIS PT. Bank BRI Syariah 17 November 2008 7  BSM PT. Bank Syariah Mandiri 1 November 1999 8  BUKOPINS PT. Bank Syariah Bukopin 9 Desember 2008 9  MYBS PT. Maybank Syariah Indonesia 11 Oktober 2010 10  PANINS PT. Bank Panin Syariah 2 Desember 2009 11  VICTORIAS PT. Bank Victoria Syariah 1 April 2010
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 9 No. 3, Desember 2018, Hal. 137-148

## Gambar 2. Sumber Dana Bank Syariah
Sumber  dana  yang  dihimpun  oleh  Bank  Umum  Syariah  dikategorikan  dana non-profit sharing dan dana profit sharing dengan tren dominasi sumber dana menunjukkan bahwa sebagian besar sumber dana Bank Syariah berasal dari dana profit sharing (Gambar 2) yang mana dana ini dihimpun,  dikelola  dan  dikembalikan  berdasarkan  prinsip  bagi  hasil.  Tingginya  sumber  dana profit  sharing menunjukkan  kemampuan  fungsi  agensi  Bank  Syariah.  berdasarkan  persamaan regresi data panel membuktikan bahwa setiap kenaikan Fungsi Agensi akan menurunkan NPFps atau dapat pula menaikkan NPFps apabila Fungsi Agensi menurun.
Berdasarkan  rata-rata  fungsi  agensi  masing-masing  bank  pada  Gambar  3  menunjukkan bahwa  Fungsi  Agensi  dan  pembiayaan  bermasalah  masuk  dalam  kuadran Higher FA- Lower NPFps.  Semakin tinggi Fungsi Agensi disalurkan ke pembiayaan PLS, NPFps semakin rendah karena  dalam  hal  bank  mengalokasikan  dana  untuk  pembiayaan  bagi  hasil,  maka  bank bertanggung jawab atas likuiditas dana tersebut, karena pembiayaan bagi hasil terjadi berdasarkan distribusi keuntungan dan kerugian bersama (Usanti 2006). Oleh karena itu, Bank Syariah sebagai mudharib menjadi  wali  amanah  yang  harus  berhati-hati  dan  bertanggung  jawab  atas  segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya guna meminimalisir risiko.
Gambar 3. Fungsi Agensi Bank Syariah dan Non-Performing Financing Profit Sharing
Hal ini menunjukkan suatu kebijakan Bank Syariah dimana semakin tinggi Fungsi Agensi, semakin bank menjaga kepercayaan deposan dengan menyalurkan pembiayaan murabahah ( non - PLS).  Mengingat  akad  pembiayaan  bagi  hasil  sangat  rentan  terhadap  masalah moral  hazard . Gambar  4  menunjukkan  bahwa  alokasi  pembiayaan  non-PLS  lebih  besar  daripada  pembiayaan PLS. Sebagai alternatif pembiayaan bagi hasil, Bank Syariah banyak  menyalurkan pembiayaan musyarakah (Gambar 1). Karena pada pembiayaan musyarakah masing-masing pihak berkontrak
0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 BCA S BCA S BCA S BCA S BJ BS BJ BS BJ BS BU K O P IN S BU K O P IN S BU K O P IN S BN IS BN IS BN IS BN IS BRI S BRI S BRI S BS M BS M BS M BS M I BS M I BS M I BS M I BM I BM I BM I M Y BS M Y BS M Y BS P A N IN S P A N IN S P A N IN S P A N INS V ICT O RIA S V ICT O RIA S V ICT O RIA S dana non profit sharing dana profit sharing Linear (dana non profit sharing) Linear (dana profit sharing)
0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00%
80,00% 100,00% 120,00% N P F p s Fungsi Agensi FA to NPFps BCAS BJBS BMI BMSI BNIS BRIS BSM BUKOPINS MYBS PANINS VICTORIAS
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 9 No. 3, Desember 2018, Hal. 137-148
sama-sama memberikan kontribusi modal dan semua mitra turut berpartisipasi dalam manajemen, tidak  hanya  agen.  Tidak  seperti  pembiayaan mudharabah, Bank  Syariah  sebagai  satu-satunya pihak penyedia dana dengan manajemen ditetapkan atas salah satu mitra (agen), prinsipal hanya mendapat bagian laba sebagai imbalan atas modal mereka (kemitraan tidak aktif).
Meskipun bank cukup berhati-hati  dalam  mengalokasikan  dana pihak  ketiga, namun ada kewajiban yang belum maksimal dijalankan oleh BUS yakni rendahnya penyaluran pembiayaan bagi  hasil  guna  memberikan  pengembalian  atas  dana  yang  dipercayakan  deposan  berdasarkan prinsip bagi hasil. Pengaruhnya Fungsi Agensi terhadap NPFps ini menunjukkan bahwa bank risk averse terhadap  pembiayaan  bagi  hasil,  dan  juga  terjadinya moral  hazard karena  bank  tidak menyalurkan  dana  tersebut  pada  sektor  seharusnya.    Hal  ini  sejalan  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh  Kurniawati (2016)  bahwa  berdasarkan analisis risk dan return menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah bersifat risk averse, sehingga BUS kurang preferable terhadap PLS.
Gambar 4. Alokasi Pembiayaan Bank Umum Syariah
Selain Fungsi Agensi sebagai salah satu komponen faktor permodalan Bank Syariah, faktor lainnya yakni Investment Appeal (IA) juga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPFps. Berdasarkan  hasil  analisis  regresi,  setiap  kenaikan  IA  akan  menurunkan  NPFps  dan  juga sebaliknya setiap penurunan IA justru akan meningkatkan NPFps. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan  bank  dalam  mengelola  dana  investasi  dan  memberikan return bagi  deposan profit sharing berdampak  pada  NPFps.  Semakin  tinggi  IA  menunjukkan  kemampuan  bank  tersebut semakin baik. Bank dapat memonitor pembiayaan bagi hasil dengan baik, sehingga menghasilkan pendapatan  untuk  memberikan  pengembalian  yang  kompetitif  kepada  deposan.  Sebaliknya rendahnya  IA  akan  mendorong  bank  untuk  memaksimalkan  pendapatan  dan  rentan  dengan keputusan  berisiko  seperti  pada  Gambar  1,  bank  lebih  memilih  menyalurkan  pembiayaan musyarakah dimana NPF yang dihasilkan lebih besar daripada pembiayaan mudharabah . Selain  itu,  dalam  hal  distribusi  bagi  hasil  untuk  pemilik  dana profit  sharing, terdapat kontribusi return pembiayaan  yakni  diantaranya return pembiayaan murabahah dan return pembiayaan bagi hasil. Jika dikaitkan antara return yang diperoleh dengan alokasi pembiayaan, maka  besarnya  pembiayaan  yang  dialokasikan  oleh  suatu  bank  terlihat  sangat  terkait  kepada return yang diperoleh dari pembiayaan tersebut (Wiliasih 2005). Pada Gambar 5, dapat diketahui bahwa  pendapatan  atas  pembiayaan murabahah berkontribusi  besar  terhadap  pengembalian kepada  deposan.  Rendahnya  penyaluran  pembiayaan  bagi  hasil  menyebabkan  rendahnya pendapatan atas pembiayaan bagi hasil, sehingga kontribusi pengembalian untuk deposan cukup rendah.  Pengaruhnya Investment  Appeal terhadap  NPFps  ini  menunjukkan  bahwa  dalam
0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000 60.000.000 70.000.000 80.000.000 90.000.000 BCA S BCA S BCA S BCA S BJ BS BJ BS BJ BS BUK O P INS BU K O P IN S BU K O P IN S BN IS BNIS BN IS BN IS BRI S BRI S BRI S BS M BS M BS M BS M I BS M I BS M I BS M I BM I BM I BM I M Y BS M Y BS M Y BS P A N IN S P A N IN S P A N IN S P A N IN S V ICT O RIA S V ICT O RIA S V ICT O RIA S
non PLS PLS
Linear (non PLS)
Linear (PLS)
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 9 No. 3, Desember 2018, Hal. 137-148
memberikan  pengembalian  kepada  deposan,  bank  mengandalkan  pembiayaan  dengan  tingkat return yang dapat diprediksi secara pasti seperti murabahah daripada pembiayaan  bagi hasil.
Gambar 5. Kontribusi Distribusi Bagi Hasil Deposan
Hal  berbeda  terjadi  pada Financing  to  Deposit  Ratio  profit  sharing (FDRps)  dan Pertumbuhan Restrukturisasi Pembiayaan profit sharing (RPps). Kedua variabel tidak signifikan berpengaruh  terhadap  NPFps.  Namun  terdapat beberapa  informasi  yang  diperoleh  seperti  pada Gambar 6.
Gambar 6. Financing Deposit Ratio (FDR)
Rendahnya  FDRps  dengan  rata-rata  sebesar  52.7568  persen  menandakan  bank  sebagai lembaga intermediasi belum banyak menyalurkan pembiayaan PLS, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap NPFps. Selain itu ditunjukkan adanya kelebihan likuiditas bank (Gambar 6). Islam dan Nishiyama (2016) menyatakan bahwa kelebihan likuiditas merupakan proxy masalah moral  hazard antara  manajemen  bank  dan  deposan  karena  deposan  tidak  dapat  memantau  dan membuat manajemen terikat untuk pemanfaatan dana secara efektif. Dengan kata lain, deposan, sebagai  pihak  ketiga  tidak  dapat  memantau  biaya  kelebihan  likuiditas  namun  terkena  dampak masalah moral hazard oleh bank atas pemanfaatan dana. Mengingat  FDR sebagai kemampuan likuiditas  bank,  oleh  karena  itu,  bank  banyak  meyalurkan  pembiayaan  jual  beli  atau  dikenal murabahah yang memiliki kepastian return . Sedangkan Pertumbuhan Resrukturisasi Pembiayaan profit  sharing juga  tidak  signifikan  berpengaruh  terhadap  NPFps  hal  ini  dapat  dikarenakan
0,0000% 100,0000% 200,0000% 300,0000% 400,0000% 500,0000% 600,0000% BCA S BCA S BCA S BCA S BJBS BJ BS BJBS BU K O P IN S BU K O P IN S BU K O P IN S BN IS BN IS BN IS BN IS BRI S BR IS BRI S BS M BS M BS M BS M I BS M I BS M I BS M I BM I BM I BM I M Y BS M Y BS M Y BS P A N IN S P A N IN S P A N IN S P A N IN S V ICT O RIA S V ICT O RIA S V ICT O RIA S FDR murabahah FDR pls Linear (FDR murabahah) Linear (FDR pls) 0% 200% 400% 600% 800% 1000% 1200% 1400% 1600% 1800% BCA S BCA S BC A S BCA S BJ BS BJ BS BJ BS BU K O P IN S BUK O P INS BU K O P IN S BN IS BN IS BN IS BN IS BRI S BR IS BRI S BS M BS M BS M BS M I BS M I BS M I BS M I BM I BM I BM I M Y BS M Y BS M Y BS P A N IN S P A N IN S P A N IN S P A N IN S V IC T O RI A S V ICT O RIA S V ICT O RIA S return PLS return murabahah Linear (return PLS)
Linear (return murabahah)
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 9 No. 3, Desember 2018, Hal. 137-148
perubahan NPFps setelah adanya restrukturisasi baru akan terlihat pada periode satu sampai tiga bulan  setelah  restrukturisasi,  mengingat  salah  satu  bentuk  restrukturisasai  ialah  adanya penjadwalan  ulang  pembayaran  kewajiban.  Namun  hal  ini  tidak  dapat  ditunjukkan  dalam penelitian ini dikarenakan tidak tersedianya lag of time pada NPFps.

## KESIMPULAN
Berdasarkan analisis model regresi data panel, dari keempat variabel pengukuran indikasi masalah keagenan disimpulkan bahwa Fungsi Agensi dan Investment Appeal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPFps, sementara dua variabel lainnya yakni FDRps dan Pertumbuhan Restrukturisasi Pembiayaan bagi hasil, tidak berpengaruh signifikan terhada p NPFps. Dalam hal penyaluran pembiayaan, bank menerima risiko pembiayaan bermasalah oleh debitur baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adanya masalah keagenan yakni moral hazard langsung oleh bank  sebagai  agen  dimana  fungsi  agensi  sebagai  kemampuan  bank  dalam  hal  sumber  dana, memberikan  peluang  atas  ketidaksesuaian  penggunaan  sumber  dana profit  sharing pada penyaluran pembiayaan non profit sharing- murabahah . Juga dapat ditunjukkan bahwa bank risk averse terhadap  pembiayaan  PLS  dilihat  dari  rendahnya  pemanfaatan  dana  pihak  ketiga  yang disalurkan  pada  pembiayaan  PLS.  Selain  itu,  adanya  peluang excessive  risk  taking dalam memperoleh return untuk deposan dan tingginya pemanfaatan return pembiayaan non -PLS atas pengembalian  deposan profit  sharing .  Hal  ini  menjadi  bukti  bank  memilih  pembiayaan murabahah untuk  mengantisipasi  risiko  likuiditas atas  fungsi  agensi  dan  pengembalian  kepada deposan ( Investment Appeal ).
Pada laporan keuangan triwulan Bank Umum Syariah yang digunakan tidak menampilkan besaran  alokasi  masing-masing  pembiayaan mudharabah dan musyarakah dan  untuk  sumber dana  penyaluran  pembiayaan  bagi  hasil  yang  dianalisis  bukan  merupakan  dana  investasi profit sharing yang  mana  deposan  bisa  kehilangan  sebagian  atau  seluruh  dananya  seandainya  bank merugi, melainkan dana pihak ketiga profit sharing atau disebut dana syirkah temporer, dimana dana  tersebut  selain  dikelola  untuk  menghasilkan  pendapatan  dan  bank  bertanggung  atas pengembalian dana tersebut. Hal ini menjadi perhatian bagi peneliti selanjutnya apakah sumber dana  menjadi  salah  satu  pengaruh  penyaluran  pembiayaan  Bank  Umum  Syariah  karena risk averse oleh  bank  terjadi  karena  keterbatasan  jenis  sumber  dana  tersebut.  Terkait  pengukuran masalah keagenan dimana hal ini merupakan perilaku prinsipal dan agen, diperlukan data primer terhadap prinsipal dan agen guna keakuratan pengukuran masalah keagenan.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdel,  K.  R.,  &  Archer,  S.  (2006).  On  capital  structure,  risk  sharing  and  capital  adequacy  in Islamic Banks. International Journal of Theoretical and Applied Finance , 9, 269-280. Aggarwal, R. K., & Yousef T. (2000). Islamic Bank and Investment ﬁnancing. Journal of Money, Credit and Banking , 32(1), 93-120.
Ardiansyah,  M.  (2014).  Bayang-Bayang  Teori  Keagenan  pada  Produk  Pembiayaan  Perbankan Syariah. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan , 14(2), 151-269.
Astrini, K. S., Suwendra, I. W.,  & Suwarna, I. K. (2014). Pengaruh CAR, LDR, dan bank size terhadap NPL pada lembaga perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen . 2(1).
Bank Indonesia. Statistik Perbankan Syariah 2014-2016 . [diunduh 2017 April 25].
Bank  Indonesia. Kodifikasi  Peraturan  Bank  Indonesia:  Penilaian  Tingkat  Kesehatan  Bank . [diunduh 2017 Agustus 2].
Dar, H. A., & Presley, J. R. (2011). Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances. International Journal of Islamic Financial Services , 2(2), 1-18. Eisenhardt,  K.  M.  (1984).  Agency  Theory:  An  Assessment  and  Review. The  Academy  of Management Review , 14(1), 57-74.
El-Tiby,  A.M.  (2011). Islamic  Banking:  How  to  Manage  Risk  and  Improve  Profitability .  New Jersey: John Wiley & Sons.
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 9 No. 3, Desember 2018, Hal. 137-148
Farag, H. (2016). Corporrate governance in Islamic financial institutions: what have we learnt? in  Mallin  C.  A.  (Ed) Handbook  on  Corporate  Governance  in  Financial  Institutions . Cheltenham: Edward Elgar.
Farag,  H.,  Mallin,  C.,  &  Ow-Yong,  K.  (2017).  Corporate  Governance  in  Islamic  Banks:  New Insight  for  Dual  Board  Structure  and  Agency  Relationships. Journal  of  International Financial Markets, Institutions & Money . doi:
http://dx.doi.org/10.1016/j.intfin.2017.08.002.
Hamza,  H.  (2015).  Does  Investment  Deposit  Return  in  Islamic  Banks  Reflect  PLS  Principle?.
Borsa Istanbul Review , 16(1), 32-42.
Harahap, R. M. (2016). Risiko Moral Hazard pada Perbankan Syariah di Indonesia. Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah, 12(1), 1-20.
Hassan,  M.  K.,  &  Lewis,  M.  K.  (2007). Handbook  of  Islamic  Banking .  Cheltenham:  Edward Elgar.
Ibrahim, T., & Ragimun. (2010). Moral Hazard Dan Pencegahannya Pada Industri Perbankan di
Indonesia [internet]. [diunduh 2017 Agustus 25]. Tersedia pada:
https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Moral%20Hazard%20Dan%20Pencegaha nnya%20Pada%20Industri%20%20Perbankan%20Di%20Indonesia.pdf.
Idroes, F. N. (2011). Manajemen Risiko Perbankan . Jakarta: Raja Grafindo Persada. Islam,  M.S.,  &  Nishiyama,  S.  (2016).  The  Determinants  of  Non-performing  Loans:  Dynamic Panel Evidence from South Asian Countries. DSSR Discussion Papers , 64, 1-34. Ismal,  R.  (2008).  An  Efficient  Portfolio  Frontier  of  The  Islamic  Financing  Instruments. Proceeding book of an International Seminar and Symposium on Implementation of Islamic Economics to Positive Economics in The World . Surabaya: Universitas Airlangga. Jensen,  M. C.,  &  Meckling,  W.  H.  (1976). Theory  of  the  Firm:  Managerial  Behavior,  Agency Costs and Ownership Structure. Journal of  Financial Economics . 3, 305-360.
Kurniawati, R. (2008). Masalah Keagenan (Masalah keagenan) dalam Kontrak Mudaharabah di Bank Syariah . Jakarta, Indonesia: Universitas Indonesia. Kurniawati,  R.  (2016). Bounded  Rational  dan  Adverse  Selection  dalam  Pembiayaan  Bank Syariah:  Kajian  terhadap  Masalah  Keagenan  dalam  Penyaluran  Pembiayaan  Syariah . Bogor, Indonesia: Institut Pertanian Bogor.
Louati,  S.,  Abida,  I.  G.,  Boujelbene,  Y.  (2015).  Capital  adequacy  implications  on  Islamic  and non-Islamic bank's behavior: Does  market power  matter?. Borsa Istanbul Review , 15(3), 192-204.
Manzilati,  A.  (2011).  Kesepakatan  Kelembagaan  Kontrak  Mudharabah  dalam  Kerangka  Teori Keagenan. Jurnal Keuangan dan Perbankan . 15(2):281-293.
Iqbal,  M.,  Ali,  S.  S.,  &  Muljawan,  D.  (2007).  Advance  in  Islamic  Economics  and  Finance.
Proceedings of 6 th International Conference on Islamic Economics and Finance. Jeddah: Islamic Development Bank; Islamic Research and Training Institute .
Prasetyo,  P.  A.,  &  Burhan, M.  U.  (2013).  Identifikasi  Faktor  Yang  Mempengaruhi  Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. BRI Syariah Kantor Cabang Malang). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya . 1(2).
Rivai,  V.,  &  Arifin,  A.  (2010). Islamic  Banking:  Sebuah  Teori,  Konsep,  dan  Aplikasi .  Jakarta (ID): Bumi Aksara.
Sadr,  K.,  &  Iqbal,  Z.  (2002).  Choice  Between  Debt  And  Equity  Contracts  and  Asymmetrical Information  Information:  Some  Empirical  Evidence.  In:  Iqbal  M,  Lleyllyn  DT  (edts.). Islamic Banking and Finance : New Perspective on Profit-Sharing and Risk . Cheltenham (UK): Edward Elgar. 139-154.
Siringoringo,  R.  (2012).  Karakteristik  dan  Fungsi  Intermediasi  Perbankan  Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter, 15(1), 61-83.
OJK. (2016). Statistik Perbankan Syariah . Jakarta: OJK Usanti,  T.  P.  (2006).  Restrukturisasi  Pembiayaan  sebagai  Salah  Satu  Upaya  Penanganan Pembiayaan Bermasalah. Persfektif , 11(3), 258-281.
Jurnal Manajemen dan Organisasi (JMO), Vol. 9 No. 3, Desember 2018, Hal. 137-148
Wiliasih, R. (2005). Profit Sharing dan Moral Hazard dalan Penyaluran Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia . Depok, Indonesia: Universitas Indonesia.
Yahya,  M.,  &  Agunggunanto,  E.  Y.  (2011).  Teori  Bagi  Hasil  (profit  and  loss  sharing)  dan Perbankan  Syariah  dalam  Ekonomi  Syariah. Jurnal  Dinamika  ekonomi  Pembangunan , 1(1), 65-73.