## PEMETAAN ISU STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MALANG
*Ajie Hanif Muzaqi 1) , Tri Ambulanto 2)
1) Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri, Indonesia
2) Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Kadiri, Indonesia
*Email Korespondensi : ajiehanif@unik-kediri.ac.id

## Abstrak
Berlakunya regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara penyusunan  dokumen  perencanaan  pembangunan  daerah,  mewajibkan  setiap  dokumen perencanaan  pembangunan  harus  menyertakan  hasil  Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis (KLHS). Hal itu disebabkan muatan yang terdapat pada KLHS memiliki 3 (tiga) pilar utama pembangunan yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Setiap proses perencanaan sampai dengan  pelaksanaan  diwajibkan  memperhatikan  keberlanjutan  pembangunan  dalam  rangka menjaga  dan  melestarikan  kualitas  lingkungan  hidup.  Berhasil  atau  tidaknya  suatu pembangunan selain dilihat dari kesejahteraan yang merata dan pertumbuhan ekonomi, juga mampu menjamin keberlanjutan pembangunan. Kota Malang yang  memiliki Kepala Daerah baru pada tahun 2018 telah menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dari penelitian ini adalah  memberikan rekomendasi kebijakan menggunakan KLHS sebagai instrumen analisis dalam menentukan isu prioritas yang nantinya dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan. Isu prioritas yang dihasilkan dari metode KLHS tentunya mencakup 3 (tiga) aspek pembangunan berkelanjutan yang dapat dikatakan sebagai isu strategis daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 4 (tahapan)  teknik  analisis  yaitu  pengumpulan  data,  kondensasi  data,  penyajian  data,  dan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan 9 (Sembilan) isu prioritas daerah Kota Malang dan dapat dijadikan sebagai alat untuk menyusun rekomendasi kebijakan.
Kata Kunci: Pembangunan Berkelanjutan; Dokumen Perencanaan Pembangunan; KLHS

## Abstract
Since  the  Regulation  issuance  of  Home  Affairs  Minister  No.  86  of  2017  concerning  the procedures  for  preparing  regional  development  planning  documents,  each  development planning  document  must  include  the  results  of  the  Strategic  Environmental  Assessment (KLHS).  Because  the  substance  contained  in  the  Ocean  contain  the  primary  mainstays  of development,  namely  economic,  social,  and  environmental  aspects.  Every  planning  process up to the realization must pay attention to the sustainability of development, in order to protect and preserve the quality of the environment. Whether or not a development is successful, then it is seen from its equitable prosperity and economic growth, it is also able to guarantee the sustainability  of  development.  Malang  City  which  has  a  new  Regional  Head  in  2018  has
compiled a Regional Development Planning document for the next 5 (five) years. The purpose of  this  study  is  to  provide  policy  recommendation  using  SEA  as  an  analysis  instrument  in determining  priority  issues  which  will  later  be  used  as  material  in  determining  policy.  The priority  issue  comes  from  the  SEA  method  certainly  cover  3  (three)  aspects  of  sustainable development which can be regarded as regional strategic issue. The research method used is qualitative  research  with  4  (stages)  analytical  techniques  namely  data  collection,  data condensation, data presentation, and conclusions. This study produced 9 (nine) priority issues of the Malang City area and can be used as a tool for developing policy recommendations.
Keywords: KLHS; Sustainable Development; Development Planning

## PENDAHULUAN
Selama  10  tahun  terakhir,  Indonesia  berhasil  mempertahankan  pertumbuhan ekonominya rata-rata di atas 5%. Namun, pada saat yang bersamaan terdapat persoalan kerusakan  lingkungan,  yang  akhirnya  menghambat  laju  pertumbuhan  ekonomi  itu sendiri.  Permasalahan  lingkungan  tersebut  diantaranya  kasus  kebakaran  hutan  di Kalimantan dan Riau, penggundulan hutan di Aceh, degradasi kualitas daerah aliran sungai Citarum, dan banjir di sebagian besar wilayah DKI Jakarta hanyalah sebagian kecil  contoh  bagaimana  aktivitas  yang  mengatasnamakan  kebutuhan  ekonomi mengalahkan kelestarian alam. Kecepatan pembangunan di Indonesia tidak diimbangi dengan  perhatian  pembuat  kebijakan  dalam  memperhatikan  lingkungan  (Alfian, 2018). Kondisi tersebut ditambah buruk dengan pertumbuhan penduduk  yang tinggi namun  tidak  diimbangi  dengan  pengendalian  pemanfaatan  ruang  yang  konsisten. Kurangnya  pengendalian  terhadap  kerusakan  lingkungan  telah  mengakibatkan meningkatnya  bencana  tanah  longsor,  banjir  dan  kekeringan  dengan  kerugian  yang terus  meningkat  baik  berupa  korban  jiwa  maupun  material.  Singkatnya,  pola pembangunan  di  Indonesia  masih  jauh  dari  apa  yang  digaungkan  sebagai pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) (Muzaqi et al., 2020) .
(Mindarti  &  Muzaqi,  2018)  mendefinisikan  KLHS  sebagai  proses  sistematis untuk  mengevaluasi  konsekuensi  lingkungan  hidup  dari  suatu  usulan  kebijakan, rencana, atau program sebagai upaya untuk menjamin bahwa konsekuensi  dimaksud telah  dipertimbangkan  dan  dimasukan  sedini  mungkin  dalam  proses  pengambilan keputusan paralel dengan pertimbangan sosial dan ekonomi. Sebagai sebuah dokumen kajian yang telah dipadukan dengan aspek legal, pastinya dalam menerapkan KLHS di  Indonesia  tidak  mampu  lepas  dari  diskursus  regulasi  yang  melatarbelakanginya. Sejak  tahun  1996,  pemerintah  menyadari  kelemahan  Analisasi  Mengenai  Dampak
Lingkungan  (AMDAL)  yang  diperparah  dengan  kerusakan  dan  pencemaran lingkungan  yang  justru  meningkat  di  era otonomi  daerah.  Berdasarkan  hal  tersebut, paradigma tidak optimalnya AMDAL akan dirubah dan disesuaikan dengan  keadaan terkini.  Pada  tahun  2018,  pemerintah  pusat  mulai  menginstruksikan  kepada Pemerintah  Daerah  untuk  melakukan  kajian  dampak  lingkungan  melalui  Kajian Lingkungan  Hidup  Strategis  (KLHS).  Hal  tersebut  dilakukan  untuk  mempertajam kualitas  analisis  dalam  perencanaan  pembangunan  serta  untuk  mendukung  skema pembangunan berkelanjutan.
Gambar 1. Perjalanan Regulasi KLHS di Indonesia

## Sumber: Peneliti diolah
Pembangunan berkelanjutan menyanjung keterkaitan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Secara sederhana, pembangunan berkelanjutan membutuhkan lima  perubahan  fundamental  sebagai  anti-tesis  dari  pembangunan  konvensional. (Salim, dalam Azis, 2010).
1. Perspektif  pembangunan  diletakkan  dalam  konteks  jangka  panjang.  Dalam perspektif  ini,  sumber  daya  alam  tidak  dieksploitasi  habis-habisan. Pemanfaatannya cenderung dilakukan secara perlahan dengan fokus pada nilai tambah.
2. Berkurangnya  dominasi  aspek  ekonomi  dan  adanya  tempat  lebih  besar  bagi aspek  lingkungan  dan  sosial  dalam  kebijakanpembangunan.  Kemauan  dan
PERMENDAGRI 7/2018 KLHS
tindakan  yang  mengikutsertakan  lingkungan  ini  sering  disebut  dengan perspektif ekonomi hijau.
3. berubahnya  preferensi  individu  yang  diagung-agungkan  dalam  skema pembangunan  konvensional  menjadi  preferensi  publik.  Perubahan  ini mencakup  perubahan  perspektif  kebijakan  yang  mengutamakan  kepentingan publik di atas kepentingan individu.
4. Adanya  koreksi  atas  kegagalan  pasar  dalam  menangkap  sinyal  sosial  dan lingkungan  dalam  mekanisme  harga.  Pembangunan  berkelanjutan  harus mengoreksi kegagalan ini melalui berbagai kebijakan makro pembangunan.
5. Adanya  kebijakan  fiskal  yang  tepat  guna  menginternalkan  semua  biaya eksternal  terkait  dengan  pembangunan  sosial  dan  lingkungan.  Pajak  dapat digunakan  untuk  mengoreksi  harga,  dan  sering  lebih  efektif  ketimbang mekanisme aturan atau hukum.
Upaya Pemerintah Indonesia untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan sebagai akibat eksternalitas negatif dengan  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan beberapa instrumen  pencegahan  pencemaran  dan/atau  kerusakan  Lingkungan  Hidup,  salah satunya  adalah  Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis  (KLHS).  KLHS  sangat  penting karena  menjadi  dasar  dalam  pengambilan  keputusan  Kebijakan,  Rencana,  dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah dipertimbangkan dan  diintegrasikan  dalam  pengambilan  keputusan  pembangunan  maka  diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari.
Sementara  itu,  pemerintah  Kota  Malang  sebagai  salah  satu  Daerah  di  Jawa Timur yang telah melaksanakan Pilkada tahun 2018 dan memiliki Kepala Daerah baru memiliki  kepentingan  agar  terlepas  dari  resiko  kerusakan  lingkungan  baik  yang disebabkan  oleh  bencana  alam  maupun  akibat  dampak  pembangunan  dan perekonomian.  Oleh  karenanya,  Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis  (KLHS)  di pemerintah Kota Malang  lebih  menitik beratkan pada penguatan rumusan kebijakan rencana  dan program  yang diarahkan pada perlindungan dan pelestarian  lingkungan yang menjadi prioritas tertentu.
Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Kota  Malang  melalui  KLHS  ini  berupaya melakukan  tindakan  korektif  dan  prefentif  terhadap  resiko-resiko  kerusakan lingkungan  yang  mulai  dilakukan  pada  tahap  tataran  awal  yang  berupa  penyusunan dokumen  perencanaan  pembangunan  daerah  dilini  Institusional  Pemerintahan. Sehingga pentingnya sebuah desain strategis perlindungan dan pelestarian lingkungan yang lebih terarah melalui “Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Malang dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan  Pembangunan Daerah” yang berorientasi pada pengarus-utamaan Pembangunan Berkelanjutan.
Adapun  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pelaksanaan  Kajian Lingkungan  Hidup  Strategis  (KLHS)  dalam  penyusunan  dokumen  perencanaan pembangunan daerah di Kota Malang dan menganalisis Kebijakan Rencana Program (KRP)  dalam  dokumen  perencanaan  pembangunan  daerah  di  Kota  Malang  yang berpedoman pada KLHS

## TINJAUAN PUSTAKA
Pada  tahun  1987  laporan  Komisi  Sedunia  tentang  Lingkungan  Hidup  dan Pembangunan  ( World  Commision  on  Environment  and  Development /  WCED) mengumumkan  laporannya  yang  banyak  dikenal  sebagai  laporan  Brundlandt,  nama ketua Komisi tersebut. Laporan itu memberi sumbangan yang besar pada pengertian tentang hubungan antara pembangunan dan lingkungan hidup. Inti konsep Komisi ini ialah  pembangunan  berkelanjutan  ( Sustainable  Development ).  Konsep  ini  oleh WCED,  diartikan  sebagai  ”pembangunan  yang  berusaha  memenuhi  kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka (generasi yang akan datang)” (WCED,1987).
Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih  luas  daripada  itu,  pembangunan  berkelanjutan  mencakup  tiga  lingkup kebijakan:  pembangunan  ekonomi,  pembangunan  sosial  dan  perlindungan lingkungan. Dokumen-dokumen PBB, terutama dokumen hasil World  Summit 2005 menyebut ketiga  hal dimensi tersebut saling terkait dan  merupakan pilar pendorong bagi pembangunan berkelanjutan.

## Gambar 2. Skema Pembangunan Berkelanjutan
Sumber: Lozano et al., 2013
Skema  pembangunan  berkelanjutan  pada  titik  temu  tiga  pilar  tersebut, Deklarasi Universal Keberagaman Budaya (Lozano et al., 2013) lebih jauh menggali konsep pembangunan berkelanjutan dengan menyebutkan bahwa "keragaman budaya penting bagi manusia sebagaimana pentingnya keragaman hayati bagi alam". Dengan demikian  "pembangunan  tidak  hanya  dipahami  sebagai  pembangunan  ekonomi, namun juga sebagai alat untuk mencapai kepuasan intelektual, emosional, moral, dan spiritual". dalam pandangan ini, keragaman budaya merupakan kebijakan keempat dari lingkup kebijakan pembangunan berkelanjutan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  jenis  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Penelitian deskriptif kualitatif menurut Nazir (2005) dalam Sipahelut (2010:19) adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta- fakta,  sifat-sifat  serta  hubungan  antar  fenomena  yang  diselidiki.  Fenomena  yang diselidiki dalam penelitian ini adalah bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial.
Fakta-fakta  yang  ada  di  lapangan  dideskripsikan  secara  aktual  mengenai keterkaitan pada hubungan situasi sosial. Situasi sosial meliputi: 1) aspek tempat; 2) aspek pelaku; dan 3) aspek aktivitas. Ketiga aspek tersebut saling berinteraksi sehingga fakta  yang  didapat  apa  adanya  (Gunawan,  2013:81).  Penelitian  ini  menggunakan
keterkaitan aspek tempat, aspek pelaku, dan aspek aktivitas pada situasi sosial untuk mendeskripsikan  fakta  di  lapangan.  Fakta  di  lapangan  dalam  penelitian  ini  adalah kondisi  KLHS  dalam  menyusun  Perencanaan  Pembangunan  di  Kota  Malang  yang dilihat dari keterkaitan ketiga aspek tersebut. Melalui pendekatan ini akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian.
Sesuai dengan judul penelitian ini maka dalam pengambilan informasi dan data dilakukan di Kota Malang. Sedangkan situs adalah tempat atau area yang berada pada lokasi penelitian. Maka situs penelitian yang dipilih peneliti untuk mendapatkan data dan  informasi  sesuai  dengan  judul  penelitian  ini  adalah  di  Badan  Perencanaan Penelitian  dan  Pengembangan  Kota  Malang.  Pada  penelitian  ini  akan  melibatkan informan dari Bidang bidang yang ada di Barenlitbang Kota Malang serta keterlibatan dinas terkait diharapkan mampu memberikan kebijakan-kebijakan perbaikan dokumen perencanaan yang berorientasi pembangunan berkelanjutan.
Bogdan  dan  Biklen  (2007)  dalam  Gunawan  (2013:210)  menyatakan  bahwa analisis  data  adalah  proses  pencarian  dan  pengaturan  secara  sistematik  hasil wawancara,  catan-catatan,  dan  bahan-bahan  yang  dikumpulkan  untuk  meningkakan pemahaman terhadap semua  hal  yang dikumpulkan dan  memungkinkan  menyajikan apa  yang  ditemukan.  Sesuai  dengan  penelitian  ini,  maka  teknik  analisis  data  yang digunakan adalah teknik analisis data oleh Miles, Huberman, dan (Saldana, 2014) yang terdiri dari pengumpulan data (data collection) , Kondensasi data (data condensation),
Penyajian data (data display), dan diakhiri dengan kesimpulan (conclusion).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis Isu Prioritas
UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  mengamanatkan  bahwa  secara  benang  merah  proses  pelaksanaan  KLHS mencakup  3  (tiga)  hal  diantaranya  1)  pengkajian  pengaruh  kebijakan,  rencana, dan/atau  program  terhadap  kondisi  lingkungan  hidup  pada  suatu  wilayah,  2) perumusan  alternatif  penyempurnaan  kebijakan,  rencana,  dan/atau  program,  dan  3) rekomendasi  kebijakan,  rencana,  dan/atau  program  yang  terintegrasi  dengan  prinsip pembangunanberkelanjutan.  Regulasi  lainnya  yang  melandasi  penyusunan  KLHS untuk Dokumen Perencanaan di Kota Malang yaitu PP KLHS nomor 46 tahun 2016
tentang  Tata  Cara  Penyelenggaraan  Kajian  Lingkungan  Hidup  Strategis  (KLHS), Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi  Pembangunan  Daerah,  Tata  Cara  Evaluasi  Rancangan  Peraturan  Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD kemudian Permen LHK nomor 69 tahun 2017 tentang Pelaksanaan PP nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup.
Lingkup yang harus diperhatikan dalam menyusun penelitian mengenai KLHS Kota Malang berdasarkan 4 (empat) regulasi diatas dirumuskan dengan sistematika 2 (dua) proses tahapan, tahap pelingkupan dan tahap perumusan alternative kebijakan. Pada tahap pelingkupan meliputi 1) tahap persiapan, 2) tahap pra pelingkupan, 3) tahap pelingkupan,  dan  4)  tahap  identifikasi  dan  analisis  data.  Tahapan  selanjutnya  yaitu tahap pengkajian, tahap perumusan alternatif dan penyempurnaan kebijakan, rencana, dan program.
Gambar 3. Proses Data Collection
Sumber : Olahan data
Berdasarkan data yang telah dihimpun melalui studi literatur dan Forum Group Discussion (FGD)  dengan  Badan  Perencanaan,  Penelitian  dan  Pengembangan (BRENLITBANG) Kota Malang, prioritas perhatian KLHS Pemerintah Kota Malang adalah sebagai berikut. 1) Penyempitan ruas jalan kota yang menyebabkan kemacetan, 2) Belum optimalnya penataan drainase, 3) Kurangnya ruang terbuka hijau, 4) Sistem
pengelolaan sampah yang belum terpadu, 5) Pelayanan kesehatan yang belum merata, 6)  Pelayanan  pendidikan  yang  belum  merata,  7)  Sektor  ekonomi  informal  seperti UMKM  dan  ekonomi  kreatif  perlu  ditingkatkan,  8)  Penggalian/ rebranding konsep pariwisata  Kota  Malang;  dan,  9)  Pengelolaan  sanitasi  dan  air  bersih  yang  belum menjangkau seluruh aspek kehidupan.

## Penyempitan Ruas Jalan Kota yang Menyebabkan Kemacetan
Berdasarkan data dari lembaga riset Inrix, tingkat kemacetan kota-kota di dunia mengalami  kenaikan.  Peningkatan  kemacetan  ini  juga  terjadi  pada  kota-kota  di Indonesia  yang  disurvei  Inrix  sepanjang  tahun  2019.  Hasil  dari  survei  tersebut menyebutkan bahwa kota yang mengalami peningkatan kemacetan kebanyakan adalah ibu  kota  dari  masing-masing  provinsi  yang  mewakilinya.  Lembaga  riset  Inrix mengumpulkan data dari 1.360 kota di 38 negara yang mencakup lebih dari 250.000 kilometer  persegi  jalan  dan  berfokus  pada  kemacetan  disepanjang  hari  sampai  hari minggu. Traffic  Scorecard 2019  mengadopsi  metodologi  yang  sama  dengan  2018 dengan menyediakan wawasan tentang skala dan dampak kemacetan pada waktu yang berbeda.  Misalnya  kemacetan  saat  jam  sibuk  terutama  memengaruhi  komuter, sementara  kemacetan  selama  seharian  penuh  cenderung  lebih  banyak  memengaruhi kegiatan bisnis.
Daftar 10 Kota Termacet di Indoneisa menurut Inrix (2019) sebagai berikut: 1) Jakarta, 2) Bandung, 3) Malang, 4) Yogyakarta, 5) Padang, 6) Medan, 7) Pontianak, 8) Surabaya, 9) Semarang, 10) Denpasar. Di Kota Malang, ruas jalan tidak bertambah sejak  tahun  2016.  Pada  tahun  2017  juga  tidak  ada  pembangunan  jalan  baru  karena Bidang  Bina  Marga  Dinas  Pekerjaan  Umum  dan  Penataan  Ruang  hanya menganggarkan Rp 2,8 miliar untuk peningkatan kualitas dan perbaikan  jalan.  Ruas jalan  di  Kota  Malang  dituangkan  dalam  Keputusan  Wali  Kota  Malang  nomor 188.45/187/35.73.112/2016 tentang penetapan jalan kota. Arteri sekunder 1 sebanyak 16 ruas yang terdiri dari Jalan Danau Kelinci, dan Jalan Danau Toba. Arteri sekunder 2 sebanyak 24 ruas seperti Jalan Bandung, Jalan Bendungan Sutami, Jalan Ijen, dan Jalan Bukit Barisan. Arteri sekunder 3 sebanyak 24 ruas seperti Jalan Terusan Sulfat, Jalan Akordion, Jalan Cengkeh, Jalan Cokelat, dan Jalan Bandulan.  Total ruas jalan di  Kota  Malang  sebanyak  2.960  ruas  dengan    total  panjang  mencapai  1.027.112,20 meter.  Ruas jalan ini tidak termasuk ruas jalan provinsi dan negara.

## Belum Optimalnya Penataan Drainase
Kawasan  Kota  Malang  yang  secara  geografis  berada  di  dataran  tinggi  kerap kali masih mengalami banjir ketika musim hujan tiba. Kawasan yang memiliki tingkat resiko  tinggi  (Kawasan  Rawan  Bencana  Banjir  di  Kota  Malang  adalah  Kelurahan Mergosono,  Madyopuro,  Lesanpuro,  Kedungkandang,  dan  Kotalama).  Terjadinya banjir di Kota Malang diakibatkan banyaknya alih fungsi lahan terbuka hijau menjadi perumahan  dan  bangunan.  Berdasarkan  data  Wahana  Lingkungan  Hidup  (WALHI) kuantitas  jumlah  air  hujan  yang  turun  setiap  tahun  sama,  tetapi  karena  adanya kecerobohan  dalam  alih  fungsi  lahan  dengan  merubah  lahan  basah  menjadi perumahan,  sehingga  banjir  dapat  terjadi.  Selain  alih  fungsi  lahan,  drainase yangtidakcukup menampung air hujan dapat mengakibatkan banjir.
Lebih  lanjut,  selain  banjir  resiko terjadinya  tanah  longsor  juga  dapat terjadi. Longsor adalah konsekuensi dari terjadinya banjir. Tanah jenuh yang resapan airnya buruk  akan  membuat  kestabilan  tanah  menurun  dan  menyebabkan  longsor.  Oleh karena  itu,  Komunitas  Peduli  Lingkungan  di  Kota  Malang  mendesak  pemerintah daerah untuk meninjau kembali model tata ruang wilayahnya.

## Kurangnya Ruang Terbuka Hijau
Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Malang dinilai terus berkurang dari waktu ke waktu. Pembangunan dengan arus penduduk membuat Kota Malang semakin padat dibandingkan  tahun  2000an.  Banyak  pembangunan  yang  dilakukan  di  Kota  Malang seperti tak berdasar. Dalam hal ini pembangunannya tak sesuai dengan tata ruang yang telah disepakati. Oleh karena itu, wajar jika Kota Malang sering dilanda banjir dengan cuaca semakin panas.
Lebih Lanjut, Di era 2000-an, diungkapkan, RTH di Kota Malang masih lebih dari  20  persen.  Namun,  sekarang  terus  berkurang  dan  sudah  menyentuh  15  persen. Menurut  data  dilapangan,  satu-satunya  aset  RTH yang  masih  dimiliki  Kota  Malang tersedia di Kawasan Rampal. Terdapat juga beberapa taman kota yang luasnya tidak sebanding dengan  luas bangunan  yang ada di  Malang. Secara umum, pembangunan Kota Malang semakin memprihatinkan mengingat sudah menjamurnya ruko dan pusat perbelanjaan.
Berdasarkan  data  tersebut  pemerintah  harus  mencari  RTH  sebanyak- banyaknya.  Pemerintah dinilai  lebih condong  membela para  investor dan pemegang
modal.  Hal  ini  dapat  dilihat  dari  beberapa  kawasan  yang  mulanya  direncanakan sebagai lahan terbuka hijau lalu berubah menjadi pemukiman. Beberapa di antaranya di perumahan elit di Jalan Retawu dan sekitarnya serta kawasan Pahlawan Trip.

## Sistem Pengelolaan Sampah yang Terpadu
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, sebanyak 600 ton sampah dihasilkan masyarakat setiap harinya. Angka ini termasuk sampah plastik yang  dibuang  oleh  masyarakat  setempat,  baik  pabrik,  toko,  rumah  tangga  dan sebagainya.
Tempat Pembunagan Akhir (TPA) Supiturang merupakan lokasi pembuangan sampah  dari  bernagai  tempat  di  Kota  Malang.  Tempat  Pembuangan  Akhir  (TPA) Supiturang telah beroperasi dan dikelola oleh Pemerintah Kota Malang selama kurang lebih 15 tahun dan selama kurun waktu tersebut ternyata keberadaan TPA Supiturang masih  menimbulkan  banyak  keresahan  dan  pertanyaan  apakah  pengelolaan  TPA Supiturang sudah sesuai dengan persyaratan yang berlaku atau belum.
Tidak semua sampah di Kota Malang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA)  Supit  Urang,  Kecamatan  Sukun,  Kota  Malang.  Pada  tahun  2017 volume sampah Kota Malang per hari mencapai 640 ton. Dari jumlah itu, hanya 420 ton  yang  terangkut  ke  TPA  Supiturang.  Menurut  data  dilapangan,  sebanyak  420 ton sampah  per hari  yang terangkut  ke TPA, dari rata-rata 640 ton sampah  per hari. Sampah masih didominasi oleh sampah rumah tangga.
Terdapat  sejumlah  faktor  penyebab  mengapa  sampah  yang  tidak  dapat terangkut ke TPA. Sampah yang tidak terangkut itu antara lain karena diolah di tingkat rumah tangga, diubah menjadi kompos, dipilah untuk dijual, dipilah untuk dijadikan kerajinan  daur  ulang.  Terdapat  pula  masyarakat  yang  dengan  sengaja  membakar sampahnya di pekarangan.
Setiap  tahun  selalu  ada  penambahan  volume  sampah,  karena  bertambahnya jumlah  mahasiswa,  bertambahnya  tempat  kuliner  di  Kota  Malang.  Oleh  karena  itu, seharusnya terdapat tahapan pengolahan sampah mulai dari tingkat awal.
Pengolahan  sampah  itu  dimulai  daripemilahan,  sampah  organik  dan  an- organik. Sampah organik bisa diolah menjadi pupuk dan kompos. Sampah plastik juga dapat  dipilah  untuk  dijual  atau  dipakai  sebagai  kerajinan  daur  ulang.  Idealnya,
masyarakat  dapat  benar-benar  membuang  sampah  untuk  sampah  yang  tidak  bisa diolah di lingkungan sekitar.

## Pelayanan Kesehatan yang Belum Merata
Kondisi pelayanan keshatan di Kota Malang apabila dilihat dari persebaran dan kualitas  layanan  dapat  dikatakan  belum  optimal  dan  belum  memenuhi  ekspektasi banyak pihak. Persebaran fasilitas kesehatan, dokter, dan tenaga medis masih terfokus pada wilayah padat penduduk. Sementara pada puskesmas yang berada pada wilayah dengan kepadatan penduduk yang besar tentunya membutuhkan pelayanan kesehatan yang semakin banyak. Kondisi tersebut dapat terlihat pada puskesmas  yang tersebar pada 5 Keamatan di Kota Malang dimana jumlah pasien per hari yang terlayani lebih dari 150 pasien.
Tabel 1 Gambaran Umum Pelayanan Puskesmas di Kota Malang
No.  Puskesmas Perbandingan Keterangan Jumlah Dokter Umum: Jumlah Penduduk Pelayanan Per Dokter Umum 1 Kedungkandang 7 : 183.927 1 : 26.275 Kurang 2 Sukun 6 : 188.545 1 : 31.424 Kurang 3 Blimbing 7 : 176.845 1 : 25.264 Kurang 4 Klojen 8 : 104.590 1 : 13.074 Kurang 5 Lowokwaru 7 : 192.066 1 : 27.438 Kurang
Sumber : data sekunder, diolah (2016)
Berdasarkan  data  pada  tabel  di  atas,  menunjukan  rasio  ideal  antara  SDM bidang  kesehatan  yang  berbanding  dengan  jumlah  penduduk.  Berdasarkan  Standar Kemenkes kondisi tersebut rasio SDM Kesehatan belum ada satupun yang memenuhi standar  Kemenkes.  Data  yang  berhasil  didapatkan  menunjukkan  terdapat  perbedaan jumlah tenaga medis dan nonmedis di berbagai jabatan. Untuk jabatan dokter belum terisi/kosong.  Jumlah  kekurangan  tenaga  medis  dan  nonmedis  terbesar  ada  pada jabatan perawat yang mempunyai fungsi strategis dalam pelayanan kesehatan tingkat pertama  dan  tenaga  kesehatan  masyarakat.  Perbandingan  data  pada  beberapa puskesmas  di  atas  menunjukkan  bahwa  ketersediaan  tenaga  medis  dan  non  medis sangat beragam dan penyebarannya kurang merata.

## Pelayanan Pendidikan yang Belum Merata
Persentase penduduk menurut pendidikan di Kota Malang menunjukkan angka yang  fluktuatif  pada  tahun  2017  jumlah  penduduk  yang  memiliki  ijazah  SD  Kota Malang  menunjukan  angka  18,34%,  meningkat  pada  tahun  2018  sebesar  18,99% namun mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi sebesar 17,65%. Sebagaimana terlihat pada tabel berikut. jumlah penduduk yang memiliki ijazah SMP Kota Malang juga menunjukan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2017 jumlah lulusan SMP sebesar 18,14%,  lalu  mengalami  penurunan  pada  tahun  2018  menjadi  17,85%,  dan  kembali mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 18,89%.

## Sektor  Ekonomi  Informal  Seperti  UMKM  dan  Ekonomi  Kreatif  Perlu Ditingkatkan
Dibutuhkan peningkatan aktivitas ekonomi dan kualitas kelembagaan koperasi, serta etos kerja Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). UMKM dan usaha ekonomi kreatif  merupakan  salah  satu  motor  penggerak  perekonomian  di  Kota  Malang. Semakin banyak usaha non formal, UMKM dan ekonomi kreatif di Kota Malang akan memberikan dampak pada tumbuhnya tingkat daya beli masyarakat.
Sejak  tahun  2015,  fasilitasi  dan  komitmen  dalam  mengembangkan  ekonomi kreatif  di  Kota  Malang  mengalami  percapatan  yang  signifikan.  Pembentukan kelembagaan, penyelenggaraan berbagai event, hingga menetapkan Roadmap berbasis Ekonomi Kreatif 2018-2022 menjadi Peraturan Walikota (PERWAL) dapat menjadi modal  membangun  sektor Ekonomi  Kreatif  menjadi  salah  satu  katalis  pertumbuhan ekonomi bersama dengan sektor pariwisata. Adapun menurut Perwal nomor 12 Tahun 2018,  Substansi  kebijakan Roadmap Pengembangan  Ekonomi  Kreatif  2018-2022 adalah  menyediakan  infrastruktur,  mengembangkan  ekosistem  dan  meningkatkan pemasaran.  Sementara  itu,  untuk  subsektor  prioritas  adalah  game  dan  aplikasi sedangkan unggulan adalah kuliner, film, video dan animasi.
Penggalian/ Rebranding konsep Pariwisata Kota Malang
Sepanjang  tahun  2013  sampai  dengan  tahun  2016,  kunjungan  wisatawan  di beberapa obyek wisata mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah kunjungan wisatawan di Kota Malang sebanyak 1.955.723  wisatawan. Pada tahun 2014 jumlah kunjungan  wisatawan meningkat  menjadi 2.429.101  wisatawan.  Apabila dibandingkan  jumlah  wisatawan  baik  wisatawan  mancanegara  maupun  domestik
mengalami  peningkatan  dari  tahun  2013  ke  tahun  2014  sebesar  80,51%.  Sementara itu, pada tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan di Kota Malang sebesar 3.298.692 wisatawan. Di tahun 2015 terjadi peningkatan sebesar 73,64% dari tahun 2014. Dan pada  tahun  2016  jumlah  kunjungan  wisatawan  di  Kota  Malang  kembali  meningkat sebesar 82,54% atau 3.987.074 wisatawan mancanegara maupun domestik.
Meskipun  demikian  masih  terdapat  permasalahan  dari  sector  pariwisara diantaranya  masih  minimnya event pemberdayaan  komunitas  sebagai  destinasi edukasi,  dan  masih  minimnya  pengembangan  kawasan  pemberdayaan  yang  lebih tematik. Selain  itu, kontribusi PDRB terhadap  industry pariwisata justru mengalami penurunan  di  tahun  2019.  Hal  tersebut  disebabkan  belum  optimalnya  pengelolaan retribusi dan pajak dari sektor pariwisata di Kota Malang ini.
Pengelolaan  Sanitasi  dan  Air  Bersih  yang  Belum  Menjangkau  Seluruh  Aspek Kehidupan.
Badan kesehatan dunia menyatakan bahwa sanitasi dan mencuci tangan dengan sabun dapat mengurangi angka penyakit menular sebanyak 37,5% dan 35%. Beberapa studi juga menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara sanitasi dan kasus diare pada anak. Menariknya, bahkan intervensi sanitasi dapat menurunkan kejadian diare pada balita sebesar 12,9% dibandingkan dengan intervensi air bersih yang hanya mencapai  7,3%.  Namun  dampak  dari  intervensi  sanitasi  tidak  akan  dapat  terlihat langsung dalam jangka waktu singkat. Kurangnya sarana dan prasarana sanitasi juga berdampak pada masalah kesehatan lainnya seperti infeksi trakhoma dan kecacingan.
Disamping dampak langsung pada kesehatan, kurangnya akses terhadap sarana sanitasi dapat secara tidak langsung berdampak pada kesehatan ibu dan anak dan kasus kekurangan  gizi  pada  anak.  Dampak  tidak  langsung  lainnya  adalah  kesulitan  bagi kaum  perempuan  terkait  dengan  upaya  mendapatkan  privasi  dan  layanan  higiene menstruasi  (haid  bulanan),  yang  juga  berdampak  pada  tingkat  kehadiran  siswa perempuan di sekolah.
Kota  Malang  memiliki  permasalahan  yang  dihadapi  dalam  penanganan  dan pengelolaan limbah cair domestik, antara lain:
1) Pelayanan  sistem  pengelolaan  air  limbah  domestik  di  Kota  Malang  saat  ini berada pada kisaran angka 89%, yakni off-site system sebesar 3% dan on-site system sebesar 86%.
2) Kurangnya  peran  atau  kerjasama  swasta  dalam  pengelolaan  limbah  cair, dimana saat ini swasta hanya berperan sebagai operator pengangkutan limbah cair padat.
3) Sebagian  besar  saluran  limbah  domestik  di  wilayah  Kota  Malang  masih menjadi satu dengan saluran drainase permukiman.
4) Pemanfaatan IPAL dan IPLT yang belum optimal.
5) Masih  minimnya  kegiatan  promosi  dan  publikasi  terkait  pengelolaan  limbah domestik dalam media publik di Kota Malang.
6) Masih terdapat masyarakat yang melakukan kegiatan buang air besar di sungai (BABS) terutama pada wilayah pinggiran kota seperti di wilayah Kecamatan Kedungkandang, Sukun dan Lowokwaru.
Berdasar  uraian  potensi  dan  permasalahan  terkait  pengelolaan  limbah  cair domestik di  Kota Malang tersebut maka diperlukan kegiatan atau upaya  yang dapat mengurangi resiko atau dampak yang diakibatkan dari kegiatan pengelolaan air limbah yang belum baik atau maksimal. Kegiatan tersebut diturunkan dalam bentuk program- program  pemerintah  yang  berasal  dari  tujuan  dan  sasaran  dalam  pengelolaan  sub sektor limbah domestik di Kota Malang.

## Perumusan Rekomendasi Kebijakan
Sebagai  cara  untuk  memudahkan  implementasi  KLHS  dalam  perencanaan pembangunan,  utamanya  integrasi  kepentingan  lingkungan  hidup  (LH)  dalam perencanaan  pembangunan  daerah,  dapat  dilaksanakan  dengan  melempar  beberapa pertanyaan kunci berkelanjutan (sustainability key questions) . Tujuan dari pertanyaan tersebut adalah dalam rangka  memastikan penyusunan rencana  pembangunan sudah mempertimbangkan aspek pembangunan berkelanjutan. Dengan kata lain, pertanyaan- pertanyaan  tersebut  merupakan  representasi  dari  kepentingan  LH  yang  seharusnya dipertimbangkan  dalam  proses  penyusunan  rencana  pembangunan.  Persepsi  tentang makna  “kepentingan”  Lingkungan  Hidup  ini  penting  untuk  didiskusikan  di  antara pemangku  kepentingan  sehingga  tidak  timbul  kerancuan  ketika  menentukan  apakah penyusunan  suatu  rencana  pembangunan  telah  mempertimbangkan  kepentingan Lingkungan Hidup.
Ketidakjelasan  yang  seringkali  terjadi  ketika  menilai  apakah  kepentingan Lingkungan  Hidup  telah  atau  belum  diintegrasikan  dalam  penyusunan  suatu  KRP
(Kebijakan  Rencana  Program)  umumnya  terkait  dengan  ketidakjelasan  apa  makna “kepentingan”  Lingkungan  Hidup  dan  bagaimana  kepentingan  Lingkungan  Hidup tersebut  “dipertimbangkan”  atau  diintegrasikan  dalam  penyusunan  rencana pembangunan. Oleh karena itu, dalam metodologi ini dijelaskan makna “kepentingan” Lingkungan Hidup dan bagaimana kepentingan tersebut seharusnya diintegrasikan ke dalam proses penyusunan KRP.
Makna kepentingan Lingkungan Hidup dalam hal ini, diusulkan, diwakili oleh tiga  prinsip  Lingkungan  Hidup  yang  merupakan  kaidah-kaidah  ekologi  dan  sosial- ekonomi, yaitu: (1) keterkaitan /ketergantungan ( interdependency ), (2) keberlanjutan ( sustainability ),  dan  (3)  keadilan  dalam  pemanfaatan  sumberdaya  ( environmental justice ). Masing-masing kaidah ini kemudian dijabarkan dalam kriteria dan beberapa indikator,  terutama  indikator-indikator  input  dan  proses  (implementasi).  Dalam  hal rumusan  indikator,  diusahakan  dalam  bentuk  indikator  teknis  sehingga  dapat operasional. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditentuksn oleh peneliti bahwa strategi  kebijakan  dan  program  yang  direkomendasikan  dalam  isu  prioritas  KLHS adalah :

## Tabel 2. Rekomendasi Kebijakan berdasarkan analisis KLHS
No Isu Prioritas Strategi Kebijakan Program 1 Kemacetan di berbagai ruas jalan dan wilayah Kota Malang Peningkatan kapasitas jalan/prasarana Memperlebar jalan, menambah lajur lalu lintas  (lingkar barat dan lingkar timur) Mengubah sirkulasi lalu lintas menjadi jalan satu arah Mengurangi konflik dipersimpangan melalui pembatasan arus tertentu, (biasanya yang paling dominan membatasi arus belok kanan) Keberpihakan kepada angkutan umum Pengembangan jaringan pelayanan angkutan umum Pengembangan lajur atau jalur khusus bus ataupun jalan khusus bus Pengembangan kereta api kota, yang dikenal sebagai metro di Perancis. Pembatasan kendaraan Pribadi Pembatasan penggunaan kendaraan pribadi menuju suatu kawasan tertentu. ERP berhasil dengan sangat sukses di beberapa negara. Pembatasan pemilikan kendaraan pribadi melalui peningkatan biaya pemilikan kendaraan, pajak bahan bakar, dan pajak kendaraan bermotor
Menyebarkan pusat pertumbuhan ekonomi Pengaturan perijinan usaha Membangun sarana prasarana pendukung penyebaran ekonomi 2 Pentingnya penataan drainase kota dan permukiman Penataan Permukiman Penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota Pembangunan sarana dan prasarana permukiman Pengendalian pembangunan infrastruktur Penataan sistem drainase Pembangunan sistem jaringan drainase yang terpadu Penanganan saluran drainase dengan basis daerah pengaliran sungai revitalisasi atau perbaikan saluran drainase yang sudah tidak berfungsi Pembuatan sudetan dari saluran drainase yang bermasalah menuju ke drainase yanglebih besar atau saluran drainase primer (sungai) terdekat Penanganan saluran-saluran yang berfungsi ganda sebagai saluran drainase dan saluran irigasi Penanganan saluran drainase yang bermasalah dengan adanya utilitas pipa air minum,kabel telekomunikasi, dan sejenisnya Pembuatan sumur resapan 3 Masih kurangnya Ruang
Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30% sesuai amanat UU Penyediaan RTH Publik di Kota Malang sebesar 20% Penyediaan hutan kota Penyediaan taman kota/taman rekreasi Penyediaan kawasan dan jalur hijau/jalur tengah
Penyerahan taman lingkungan perumahan formal dari pengembang Penyediaan RTH Privat di Kota Malang sebesar 10% Rencana Penyediaan RTH Privat 10% Penyediaan taman lingkungan perumahan dan permukiman, perkantoran, dan gedung komersial Penyediaan parkir terbuka 4 Sarana TPA yang belum terpadu Sistem pengelolaan sampah di TPA Supiturang dengan sanitary landfill system Upaya reduksi dan pengolahan sampah secara terpadu sejak di TPS sampai diTPA sampah Supiturang Sampah buangan industri yang berbahaya harus diolah terlebih dahulu oleh industri yang bersangkutan hingga layak dan tidak berbahaya untuk dibuang ke TPA sampah Sampah yang berasal dari rumah sakit harus diolah terlebih dahulu dengan
incenerator untuk selanjutnya dibuang
ke TPA sampah Penambahan lokasi TPS pada wilayah yang tidak memiliki TPS atau wilayah yang jarak ke TPS terdekat lebih dari 1 (satu) kilo meter Pengolahan atau TPA sampah menggunakan sistem sanitary landfill Penyediaan infrastruktur yang menunjang sistem sanitary landfill Penyediaan infrastruktur khusus yang menunjang pengelolaan sampah yang tergolong Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) 5 Pelayanan kesehatan yang belum optimal Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang berkesinambungan Mengembangkan rumah sakit pada sub wilayah Kota Malang Utara, MalangBarat, dan Malang Timur Mengembangkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) pada masing- masing sub wilayah kota dan Puskesmas pembantu pada masing- masing skala lingkungan wilayah kota. Pemenuhan ketersediaan sarana prasarana dan tenaga medis Peningkatan wawasan dan kesadaran kesehatan masyarakat 6 Kualitas pendidikan yang belum merata Meningkatkan akses, kualitas, pemerataan dan relevansi pendidikan Penyediaan taman kanak- kanak,sekolah dasardan menengah yang aksesbilitasnya terjangkau oleh masyarakat Kota Malang Penyediaan sarana dan prasarana untuk taman kanak-kanak,sekolah dasardan menengah di daerah pinggiran Kota Malang Peningkatan kualitas guru untuk taman kanak-kanak,sekolah dasardan menengah di daerah pinggiran Kota Malang Peningkatan kualitas kegiatan belajar mengajar 7 Peningkatan perekonomian masyarakat melalui penguatan sektor informal, UMKM, dan ekonomi kreatif Peningkatan perekonomian daerah melalui penguatan sektor koperasi, usaha kecil dan ekonomi kreatif Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Pembinaan dan peningkatan etos kerja UMKM
Membantu Ketersediaan pembiayaan yang sesuai, mudah diakses dan kompetitif Perluasan pasar seperti pameran, bazar dll Ketersediaan infrastruktur dan
teknologi yang sesuai dan kompetitif
Perlindungan terhadap HKI dari pelaku usaha 8 Penggalian/R ebranding konsep pariwisata Kota Malang Penggalian/Rebrandin g konsep pariwisata Kota Malang Penggalian konsep pariwisata Kota Malang 9 Sanitasi dan Air Bersih Perencanaan sistem pengelolaan air limbah kota Sosialisasi pentingnya sarana sanitasi yang memadai, dan peningkatan taraf kesehatan Pengelolaan limbah secara On Site System diprioritaskan dalam penanganan sanitasi pada kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk rendah sampai sedang Pengelolaan limbah secara Off Site System pada kawasan permukiman dengan kepadatan penduduk sedang sampai tinggi, terutama pada kawasan kumuh, supaya limbah tidak langsung dibuang di sungai Perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum Kota Pengembangan jaringan sumber air baku bersumber dari mata air dan sumur bor Pengembangan wilayah pelayanan diarahkan ke kelurahan yang sebagian dan/atau seluruhnya belum dilayani oleh sistem perpipaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pengembangan jaringan air bersih dilakukan pada permukiman baru Pembatasan penyediaan air bersih non Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang memanfaatkan sumur, sumur bor dan pompa
Sumber : Olahan data, 2019

## KESIMPULAN
Berdasarkan data yang telah dihimpun  melalui  studi  literatur dan Forum Group Discussion  (FGD)  dengan stakeholder di  Kota  Malang,  prioritas  perhatian  KLHS Pemerintah Kota Malang adalah sebagai berikut. 1) Kemacetan di berbagai ruas jalan dan wilayah  Kota  Malang,  2)  Penataan  drainase  kota  dan  pemukiman,  3)  Ruang  Terbuka Hijau  (RTH)  yang  belum  mencapai  30%  sesuai  amanat  UU,  4)  Sistem  Pengelolaan Sampah  yang  terpadu,  5)  Pelayanan  Kesehatan  yang  belum  optimal,  6)  Kualitas
Pendidikan  yang  belum  merata,  7)  Peningkatan  perekonomian  masyarakat  melalui penguatan  sektor  informal,  UMKM  dan  ekonomi  kreatif,  8)  Penggalian/Rebranding konsep pariwisata Kota Malang; dan, 9) Sanitasi dan Air Bersih. Adapun dari isu prioritas yang  sudah  ditemukan,  maka  diambil  15  (lima  belas)  strategi  kebijakan  yang  diolah dengan berlandaskan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Selain itu, KLHS  adalah  bentuk  penyatuan  prinsip  pembangunan  berkelanjutan  dalam  tiap penyusunan  dan/  atau  evaluasi  kebijakan,  rencana  dan/  atau  program  pembangunan khususnya dalam RPJMD.

## REFERENSI
Alfian,  F.  D.  2018. The  Policy  Model  Strategy  For  The  Development  Of  SME  Batik Blimbing  Malang  Using  A  Balanced  Scorecard  Method . Eurasia: Economics  & Business, 10(16), 31–38.
Lozano,  R.,  Lukman,  R.,  Lozano,  F.  J.,  Huisingh,  D.,  &  Lambrechts,  W.  2013. Declarations  for  sustainability  in  higher  education:  becoming  better  leaders, through addressing the university system. Journal of Cleaner Production, 48, 10–19.
Mindarti, L. I., & Muzaqi, A. H. 2018. Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes) Empowerment Through Quadruplehelix Approach (A Study at Department of Micro Enterprise Cooperatives and Trade in Batu City) . Journal Ilmu Sosial, Politik, Dan Ilmu Pemerintahan, 7(2), 1–13.
Muzaqi, A. H., Pratama, M. R., & Widodo, S. 2020. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Sosial  Penyandang  Disabilitas  Netra  Melalui  Kebijakan  Ingklusif .  Journal Publicuho, 3(3), 381–393.
Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian . Jakarta: Ghalia Indonesia.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  7  Tahun  2018  tentang  Pembuatan  dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan  Daerah  Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Daerah  dan Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  serta  Tata  Cara  Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Peraturan  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  69  Tahun  2017  tentang Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  46  Tahun  2016  Tentang  Tata  Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
Saldana. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook . UI-Press.
Sipahelut, M. 2010. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara . Bogor: Buku ajar Institut Pertanian Bogor.
Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan Lingkungan Hidup.
WCED.  1987. Our  Common  Future.  World  Commission  on  Environment  and Development , Oxford University Press, Oxford.