## PERANAN   PERUBAHAN   SOSIAL TERHADAP   MACAM  ALAT   BUKTI    DALAM   RUU KUHAP

## TRI  WAHYU WIDIASTUTI, SH.MH. Dosen Fakultas Hukum UNISRI
Abstract: Law and societies are similarly dynamic and change through time. The changes and  development  of  societies  change  law  as  well  s  that  law  is  still  useful  to society.  The  development  of  science  and  technology  influence  the  people behavior  and  the  crimes  as  well,  the  quantity  and  the  quality.  Therefore,  law must  accommodate  the  changes  t  overcome  the  changing  crimes.  A  god  law gives justice and purpose to the society
Keywords: social changes, evidence.

## PENDAHULUAN
Hukum  merupakan  pencerminan  dari  nilai-nilai  yang  berlaku  di  masyarakat,  hal  ini berarti  jika  nilai-nilai  di  masyarakat  berubah,  maka  selayaknya  hukumpun  mengikuti perubahan  tersebut.  Hukum  harus  dinamis,  tidak  boleh  statis  dan  harus  dapat  dijadikan sebagai  penjaga  ketertiban,  ketentraman  dan  pedoman  tingkah  laku  dalam  kehidupan masyarakat. Hukum harus dijadikan pembaru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang  harus  dibentuk  dengan  berorientasi  pada  masa  depan,  hukum  tidak  boleh berorientasi pada masa lampau.
Perubahan  hukum  hendaknya  dilaksanakan  secara  komprehensif  yang  meliputi lembaga-lembaga  hukum,  peraturan-peraturan  hukum  dan  dengan  memperhatikan kesadaran  hukum  masyarakat.  Peraturan-peraturan  yang  ada  saat  ini  seringkali  memiliki keterbatasan  dalam  pengaturan,  baik  dalam  substansi  maupun  dalam  ruang  lingkup berlakunya  peraturan  tersebut.  Jika  penyusunan  peraturan  baru  merupakan  salah  satu solusi  untuk  mengurangi  keterbatasan  peraturan  yang  ada,  maka  solusi  yang  lain  untuk menutupi keterbatasan tersebut yaitu dengan penemuan hukum.
Di  dalam  hukum  pidana,  perubahan  masyarakat  dan  teknologi  membawa  pengaruh yang  sangat  besar  dalam  perubahan  hukum,  baik  hukum  pidana  materiil  yang diimplementasikan  dalam  KUHP  maupun  dalam  hukum  pidana  formil  yang  tercantum dalam  KUHAP  dan  RUU  KUHAP  yang  sedang  disusun  dan  dibahas.  Salah  satu perubahan  mendasar  dalam  RUU  KUHAP  adalah  aturan  mengenai  alat  bukti.  Dalam Pasal  184  KUHAP  dikenal  5  macam  alat  bukti  yang  dapat  dipergunakan  dalam
persidangan,  yaitu  alat  bukti  keterangan  saksi,  keterangan  ahli,  surat,  petunjuk  dan keterangan  terdakwa.  Sedang  dalam  RUU  KUHAP  alat  bukti  yang  sah  di  persidangan adalah  alat  bukti  barang  bukti,  surat-surat,  alat  bukti  elektronik,  keterangan  saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan pengamatan hakim.
Permasalahan  alat  bukti  seringkali  membawa  kesulitan  baik  lembaga  kepolisian selaku penyidik, lembaga kejaksaan selaku penuntut maupun lembaga pengadilan dalam memeriksa  dan  memutus  perkara.  Aturan  mengenai  alat  bukti  dalam  KUHAP  sangat terbatas  mengingat  perubahan  yang  sangat  pesat  dalam  masyarakat.  Adanya  perubahan aturan  mengenai  alat  bukti  dalam  RUU  KUHAP  diharapkan  memberi  keleluasaan  bagi hakim untuk menemukan hukum (rechtsvinding) terhadap perkara yang dihadapinya. Hal ini  sesuai  dengan  amanat  Pasal  16  Undang  Undang  Nomor  4  Tahun  2004  tentang Kekuasaan  Kehakiman  yang  berbunyi,  bahwa  pengadilan  tidak  boleh  menolak  untuk memeriksa,  mengadili  dan  memutus  suatu  perkara  yang  diajukan  dengan  dalih  bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Bagaimana peranan perubahan sosial terhadap macam alat bukti dalam RUU KUHAP ?

## PEMBAHASAN

## 1.   Peranan Perubahan Sosial dalam Penemuan Hukum.
Bekerjanya  hukum  dalam  masyarakat  akan  menimbulkan  situasi  tetentu.  Apabila hukum  berlaku  efektif,  maka  akan  menimbulkan  perubahan  dan  perubahan  itu  dapat dikategorikan  sebagai  perubahan  sosial.  Namun,  kenyataan  yang  terjadi  di  masyarakat saat  ini  adalah  perubahan  sosial  yang  terjadi  terkadang  tidak  diiringi  dengan  perubahan hukum. Perubahan sosial terjadi lebih cepat dibandingkan perubahan hukum yang terjadi.
Perubahan-perubahan  dalam  masyarakat  dapat  mengenai  sistem  nilai-nilai,  norma- norma  sosial,  pola-pola  perilaku,  organisasi  kemasyarakatan,  susunan  lembaga-lembaga sosial,  stratifikasi  sosial,  kekuasaan,  interaksi  sosial  dan  sebagainya.  Setiap  masyarakat mengalami proses perubahan sosial, perbedaannya adalah waktu dari proses tersebut, ada yang cepat dan ada yang lambat dalam proses tersebut.
Perubahan  sosial  merupakan  perubahan  yang  bersifat  fundamental,  mendasar, menyangkut  perubahan  nilai  sosial,  pola  perilaku,  juga  menyangkut  perubahan  institusi sosial,  interaksi  sosial  dan  norma-norma  sosial.  Adanya  perubahan  sosial  yang  cepat
tetapi hukumnya belum bisa mengikuti, maka hukum tersebut  disebut sebagai social lag yaitu  hukum  tidak  mampu  melayani  kebutuhan  sosial  masyarakat  atau  disebut  juga sebagai disorganisasi, aturan lama sudah pudar tapi aturan pengganti belum ada.
Bangsa Indonesia juga mengalami proses perubahan sosial yang cepat, pemicu utama proses  tersebut  adalah  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  yang  terjalin dengan  pertumbuhan  penduduk,  perkembangan  ekonomi  dan  perdagangan.  Kenyataan dan perkembangan tersebut secara langsung mempengaruhi hukum dan kebutuhan hukum bangsa Indonesia. Penerapan teknologi dapat diaplikasikan secara langsung dalam setiap proses  pemeriksaan,  khususnya  dalam  proses  acara  pidana.  Namun  penerapan  tersebut haruslah  memiliki  payung  undang-undang  sebagai  legitimasi  dari  aplikasi  teknologi tersebut. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat turut pula mempengaruhi perubahan hukum  di  Indonesia.  Perubahan  yang  nampak  salah  satunya  adalah  dalam  proses persidangan kasus korupsi Al Amin. Dalam proses persidangan tersebut terdapat dua hal yang  menarik  dan  tidak  lazim  dalam  proses-proses  persidangan  pada  umumnya  yaitu hadirnya isteri terdakwa sebagai saksi dan penggunaan rekaman suara sebagai salah satu alat bukti dalam persidangan.
Urutan  yang  ada  dalam  Pasal  184  KUHAP  tentang  alat  bukti  bukanlah  letak  atau urutan  kekuatan  pembuktian  sebagaimana  yang  ada  dalam  hukum  acara  perdata.  Urutan tersebut  hanyalah  merupakan  urutan  untuk  memudahkan  pemeriksaan  di  persidangan. Letak  kekuatan  pembuktian  dalam  perkara  pidana  ada  pada  Pasal  183  KUHAP  yang menegaskan  bahwa  hakim  tidak  boleh  menjatuhkan  pidana  kepada  seorang  kecuali apabila  dengan  sekurang-kurangnya  dua  alat  bukti  yang  sah  ia  memperoleh  keyakinan bahwa  suatu  tindak  pidana  benar-benar  terjadi  dan  bahwa  terdakwalah  yang  bersalah melakukannya.
Penggunaan isteri terdakwa dan rekaman suara terdakwa dapat dipergunakan sebagai alat  bukti  yang  sah  di  persidangan  perkara  pidana,  maka  dapat  dilihat  dalam  Pasal  168 KUHAP  yang  menyatakan  :  Kecuali  ditentukan  lain  dalam  undang-undang  ini,  maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :
1. Keluarga  sedarah  atau  semenda  dalam  garis  lurus  ke  atas  atau  ke  bawah  sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
2. Saudara  dari  terdakwa  atau  yang  bersama-sama  sebagai  terdakwa,  saudara  ibu  atau saudara bapak juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak- anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau isteri terdakwa walaupun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
Berdasarkan  Pasal  168  KUHAP  tersebut,  maka  isteri  terdakwa  Al  Amin  Nasution tidak dapat dijadikan saksi dalam persidangan. Majelis hakim mendengarkan keterangan saksi  tersebut  sebatas  untuk  pertimbangan  saja.  Keterangan  isteri  terdakwa  tidak  dapat dipergunakan  sebagai  alat  bukti  yang  sah,  sebagaimana  tercantum  dalam  Pasal  184 KUHAP.
Penggunaan rekaman suara dalam tindak pidana korupsi dikecualikan dalam undang- undang, yaitu dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang Undang  Nomor  31  tahun  1999  tentang  Pemberantasan  Tindak  Pidana  Korupsi.  Dalam Pasal 26 A diatur bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk, khusus untuk tindak pidana korupsi juga diperoleh dari:
1. Alat  bukti  lain  yang  berupa  informasi  yang  diucapkan,  dikirim,  diterima  atau disimpan secara elektronik dengan alat optick atau yang serupa dengan itu;
2. Dokumen,  yaitu  setiap  rekaman  data  atau  informasi  yang  dapat  dilihat,  dibaca  dan atau  didengar  yang  dapat  dikeluarkan  dengan  atau  tanpa  bantuan  suatu  sarana  ,  baik yang  tertuang  di atas  kertas,  benda fisik apapun  selain  kertas,  maupun  yang  terekam secara  elektronik,  yang  berupa  tulisan,  suara,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.
Pengecualian  tersebut  hanya  berlaku  untuk  tindak  pidana  korupsi.  Penggunaan rekaman  suara  terdakwa  dalam  kasus  korupsi  Al  Amin  dibenarkan  oleh  undang-undang sebagai pengecualian. Penggunaan rekaman suara ini  sebaiknya juga diberlakukan untuk semua  jenis  kejhatan,  mengingat  perubahan  sosial  yang  cepat  termasuk  perubahan  di bidang  teknologi  membuat  segala  hal  menjadi  mudah.  Kemudahan  tersebut  sudah selayaknya dipergunakan untuk membantu proses pemeriksaan persidangan.
Dalam  perubahan  sosial  yang  semakin  pesat  seperti  saat  ini,  peranan  teknologi informasi  dan  ilmu  pengetahuan  merambah  di  semua  lini  kehidupan,  tidak  terkecuali dunia  hukum.  Pemanfaatan  teknologi  informasi,  media  dan  komunikasi  telah  mengubah
baik  perilaku  masyarakat  maupun  peradaban  manusia  secara  global.  Perkembangan teknologi  informasi  dan  komunikasi  telah  pula  menyebabkan  hubungan  dunia  menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan  berlangsung  demikian  cepat.  Teknologi  informasi  saat  ini  menjadi  pedang bermata  dua  karena  selain  memberikan  kontribusi  bagi  peningkatan  kesejahteraan, kemajuan  dan  peradaban  manusia,  sekaligus  menjadi  sarana  efektif  bagi  perbuatan melawan hukum.
Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait  dengan  pemanfaatan  teknologi  informasi  dan  komunikasi.  Demikian  pula  hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media  dan  hukum  informatika.  Istilah  lain  adalah  hukum  teknologi  informasi  (law  of information technology), hukum dunia maya   (virtual world law) dan hukum mayantara. Istilah-istilah  tersebut  lahir  mengingat  kegiatan  yang  dilakukan  melalui  jaringan  sistem komputer  dan  sistem  komunikasi  baik  dalam  lingkup  lokal  maupun  global  (internet) dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi  berbasis  sistem  komputer  yang  merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan hukum yang seringkali dihadapi  adalah  ketika  terkait  dengan  penyampaian  informasi,  komunikasi,  dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik.
Sehubungan  dengan  itu,  dunia  hukum  sebenarnya  sudah  sejak  lama  memperluas penafsiaran  asas  dan  normanya  ketika  menghadapi  persoalan  kebendaan  yang  tidak berwujud,  misalnya  dalam  kasus  pencurian  listrik  sebagai  perbuatan  pidana.  Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak lagi dibatasi oleh teritori  suatu  negara,  yang  sudah  diakses  kapan  pun  dan  dari manapun.  Kerugiaan  dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi,  misalnya  pencurian  dana  kartu  kredit  melalui  pembelanjaan  di  Internet. Disamping  itu,  pembuktian  merupakan  faktor  yang  sangat  penting, mengingat  informasi elektronik  bukan  saja belum  terakomodasi  dalam  sistem  hukum  acara  Indonesia  secara komprehensif,  melainkan juga  ternyata  sangat  rentan  untuk  diubah,  disadap, dipalsukan, dan  dikirim  ke  berbagai  penjuru  dunia  dalam  waktu  hitungan  detik.  Dengan  demikian, dampak yang diakibatkannya pun bis demikian kompleks dan rumit.
Berkaitan  dengan  hal  itu,  perlu  diperhatikan  sisi  keamanan  dan  kepastian  hukum dalam  pemanfatan  teknologi  informasi,  media,  dan  komunikasi  agar  dapat  berkembang secara  optimal.  Oleh  karena  itu,  terdapat  tiga  pendekatan  untuk  menjaga  keamanan  di cyber  space,  yaitu  pendekatan  aspek  hukum,  aspek  teknologi,  aspek  sosial,  budaya,  dan etika.  Untuk  mengatasi  gangguan  keamanan  dalam  penyelenggaraan  sistem  secara elektronik,  pendekatan  hukum  bersifat  mutlak  karena  tanpa  kepastian  hukum,  persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak optimal.
Perubahan  hukum  yang  diharapkan  dalam  rangka  penerapan  teknologi  informasi khususnya  dalam  proses  pemeriksaan  perkara  pidana  adalah  adanya  pangaturan  dalam hukum  acara  tentang  penggunaan  teknologi  informasi,  baik  sebagai  alat  bukti  maupun sebagai  bagian  dari  proses  pembuktian.  Inti  dari  semuanya  adalah  kepastian  hukum. Walaupun  hakim  mempunyai  kewajiban  untuk  menggali  dan  menemukan  hukum  yang ada  di  dalam  undang-undang  maupun  di  masyarakat,  namun  adanya  kepastian  hukum akan lebih menjamin ketertiban dalam masyarakat.
Diundangkannya  Undang  Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  Informasi  dan Transaksi  Elektronik  merupakan  salah  satu  upaya  antisipatif  penyalahgunaan  teknologi informasi. Namun apabila upaya ini tidak disertai atau tidak diimbangi dengan kepastian hukum  dalam  hukum  acaranya,  akan  membuat  hakim  menggunakan  interpretasi- interpretasi yang bias berbeda antara satu dengan yang lainnya sehingga kepastian hukum terasa  diabaikan.  Perubahan  dalam  hukum  acara  khususnya  dalam  acara  pidana  adalah kebutuhan  utama  yang  harus  segera  dipenuhi  untuk  menyikapi  penggunaan  teknologi informasi dalam proses peradilan pidana.

## 2.  Macam Alat Bukti.
Macam  alat  bukti  menurut  Pasal  184  Undang-undang  nomor  8  tahun  1981  tentang KUHAP adalah:
1.  Keterangan saksi.
Keterangan  saksi  sebagai  alat  bukti  harus  memenuhi  dua  syarat  yaitu  syarat  formil, dimana keterangan tersebut diberikan di bawah sumpah, dan syarat materiil, bahwa isi atau  materi  kesaksian  dari  seorang  saksi  harus  mengenai  hal-hal  yang  ia  dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
2.  Keterangan ahli.
Keterangan  ahli  adalah  keterangan  yang  diberikan  oleh  seorang  yang  memiliki keahlian  khusus  tentang  hal  yang  diperlukan  untuk  membuat  terang  suatu  perkara pidana  guna  kepentingan  pemeriksaan.  Keterangan  tersebut  dinyatakan  di  depan sidang  pengadilan  dengan  bersumpah  atau  berjanji  atau  dinyatakan  pada  waktu diperiksa  oleh  penyidik  atau  penuntut  umum  yang  dituangkan  dalam  bentuk  laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu menerima jabatan atau pekerjaan.
3.  Surat.
Surat  dalam  hal  ini  adalah  segala  sesuatu  yang  mengandung  tanda-tanda  baca  yang dapat dimengerti, dimaksudkan untuk mengeluarkan isi pikiran.
4.  Alat bukti petunjuk.
Alat  bukti  petunjuk  adalah  perbuatan,  kejadian  atau  keadaan  yang  karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.

## 5.  Keterangan terdakwa.
Keterangan  terdakwa  dalam  hal  ini  adalah  apa  yang  terdakwa  nyatakan  di  sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
Pasal  177  RUU  KUHAP  memformulasikan  alat  bukti  yang  sah  ke  dalam  beberapa jenis,  antara  lain  barang  bukti,  surat-surat,  bukti  elektronik,  keterangan  ahli,  keterangan saksi, keterangan terdakwa dan pengamatan hakim. Hal baru yang sebelumnya tidak ada dalam  macam-macam  alat  bukti  yang  sah  menurut  Pasal  184  KUHAP  adalah  barang bukti,  bukti  elektronik  dan  pengamatan  hakim.  Sedang  alat  bukti  yang  dihilangkan  dari Pasal 184 KUHAP adalah alat bukti petunjuk.
Adapun  alat-alat  bukti  yang  sah  menurut  Pasal  177  RUU  KUHAP  adalah  sebagai berikut:
1.  Barang bukti.
Yang  dimaksud  dengan  barang  bukti  adalah  barang  atau  alat  yang  secara  langsung atau  tidak  langsung  dipakai  untuk  melakukan  tindak  pidana  atau  hasil  dari  tindak pidana.
2.  Surat-surat.
Yang  dimaksud  dengan  surat  adalah  segala  tanda  baca  dalam  bentuk  apapun  yang bermaksud menyatakan isi pikiran. Surat tersebut dibuat berdasarkan sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, misalnya :
a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang  berwenanga  atau  yang  dibuat  dihadapannya,  yang  memuat  keterangan tentang  kejadian  atau  keadan  yang  didengar,  dilihat,  atau  dialami  sendiri disertai dengan alas an yang tegas dan jelas tentang keterangannya.
b. Surat  yang  dibuat  menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  atau surat  yang  dibuat  oleh  pejabat  mengenai  hal  yang  termasuk  dalam ketatalaksanaan  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  dan  yang  diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan.
c. Surat  keterangan  ahli  yang  memuat  pendapat  berdasarkan  keahliannya mengenai suatu hal atau suatu keadaan yang diminta secara resmi darinya.
d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.
3.  Bukti elektronik.
Bukti  elektronik  adalah  informasi  yang  diucapkan,  dikirim,  diterima,  atau  disimpan secara  elektronik  dengan  alat  optik  atau  yang  serupa  dengan  itu,  termasuk  setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan,  gambar,  peta,  rancangan,  foto,  huruf,  tanda,  angka,  atau  perforasi  yang memiliki makna.
4.  Keterangan ahli.
Yang  dimaksud  dengan  keterangan  ahli  adalah  segala  hal  yang  dinyatakan  oleh seorang yang memiliki keahlian khusus, di siding pengadilan.
5.  Keterangan saksi.
Yang  dimaksud  dengan  keterangan  saksi  sebagai  alat  bukti  adalah  segala  hal  yang dinyatakan  oleh  saksi  di  siding  pengadilan.  Sedang  definisi  saksi  adalah  orang  yang dapat  memberikan  keterangan  guna  kepentingan  penyidikan,  penuntutan,  dan
pemeriksaan  di  sidang  pengadilan  tentang  suatu  tindak  pidana  yang  dilihat  sendiri, dialami sendiri atau didengar sendiri.
6.  Keterangan terdakwa.
Keterangan  terdakwa  adalah  segala  hal  yang  dinyatakan  oleh  terdakwa  di  dalam sidang  pengadilan  tentang  perbuatan  yang  dilakukan  atau  diketahui  sendiri  atau dialami sendiri.
7.  Pengamatan hakim.
Maksud dari pengamatan hakim disini adalah pengamatan yang dilakukan oleh hakim selama  sidang  yang  didasarkan  pada  perbuatan,  kejadian,  keadaan  atau  barang  bukti yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
Alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 177 RUU KUHAP tidak semuanya baru, akan  tetapi  alat  bukti  yang  sudah  tidak  sesuai  dengan  perkembangan  masyarakat  dan teknologilah  yang  diganti.  Diantara  alat-alat  bukti  baru  tersebut,  alat  bukti  pengamatan hakim  dianggap  memiliki  potensi  yang  cukup  besar  untuk  membawa  perubahan  hukum melalui  penafsiran  dan  penemuan  hukum.  Penemuan  hukum  biasanya  diartikan  sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret.
Alat  bukti  berupa  barang  bukti  dan  alat  bukti  elektronik,  khususnya  alat  bukti elektronik  merupakan  dua  alat  bukti  yang  sangat  berperan  dalam  proses  penegakan hukum.  Sebagaimana    dikatakan    Soerjono  Soekanto  (1982:8)  bahwa  penegakan  hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:
1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegkan hukum;
4. Faktor masyarakat;
5. Faktor budaya.
Alat  bukti  barang  bukti  dan  alat  bukti  elektronik  merupakan  dua  unsur  baru  yang dimasukkan  dalam  alat  bukti.  Dahulu  hakim  mengalami  kesulitan  apabila  harus
menafsirkan beberapa barang bukti yang akan dikualifikasikan sebagai alat bukti, namun dengan  adanya  dua  alat  bukti  baru  tersebut,  penegak  hukum  khususnya  hakim  sangat terbantu dalam mengkualifikasikan alat bukti.
Alat  bukti  pengamatan  hakim  merupakan  alat  bukti  yang  paling  potensial  dalam rangka penemuan hukum untuk perubahan hukum. Dalam KUHAP yang saat ini berlaku, dengan  alat  bukti  petunjuk  hakim  bisa  mendapatkan  keyakinan  dengan  menghubungkan keterangan saksi, surat serta keterangan terdakwa untuk memperoleh persesuaian. Namun dengan  alat  bukti  pengamatan  hakim,  hakim  diberikan  keleluasaan  untuk  mendapatkan persesuaian  dari  peristiwa  pidana,  alat  bukti  dan  pelaku  melalui  pengamatan  langsung selama proses persidangan berjalan.
Hakim  dapat  menafsirkan  segala  keterangan  yang  diberikan  oleh  masing-masing saksi,  mengkonfrontasikan  dengan  keterangan  terdakwa  serta  menyesuaikan  dengan  alat bukti barang bukti dan alat bukti lainnya yang ada. Namun pengamatan hakim tidak serta merta  memberikan  keleluasaan  hakim  untuk  mendapatkan  keyakinan  tentang  terjadinya tindak  pidana  dan  menentukan  pelaku  tindak  pidana.  Dalama  melakukan  pengamatan, hakim  dituntut  untuk  mengedepankan  hati  nuraninya  dalam  menilai  pemeriksaan  secara cermat  dengan  arif  dan  bijaksana  untuk  mendapatkan  keyakinan  tentang  jalannya  suatu perkara yang sedang diperiksa.
Keberadaan  alat  bukti  pengamatan  hakim  dalam  menggantikan  alat  bukti  petunjuk dengan  segala  keterbatasannya  diharapkan  membawa  banyak  perubahan  dalam  proses penegakan  hukum  di  Indonesia.  Hakim  bukanlah  corong  undang-undang,  melainkan sebuah  lembaga  independen  yang  dapat  membuat  hukum  melalui  penafsiran  dan penemuan hukum.
Kegiatan  menafsirkan  oleh  hakim,  terdapat  unsur  menciptakan,  dimana  hakim menelanjangi  apa  yang  terdapat  dibelakang  teks,  mengkonstantir  apa  yang  ada  dan mencipta,  sebab  tanpa  kegiatan  tersebut  tidak  dapat  diketahui  apa  yang  ada.  Penafsir adalah  seperti  penggali  harta  karun,  ia  tidak  menciptakan  harta  karun,  tetapi  tanpa kegiatannya menggali harta karun tidak ada artinya. Setiap penemuan adalah penciptaan. Dengan  demikian  dapat  dikatakan  bahwa  hakim  yang  menemukan  hukum  melalui penafsiran  ,  maka  ia  telah  melakukan  penemuan  hukum.  Penemuan  hukumpun  dapat
dikatakan  pula  sebagai  pembaharuan  hukum  jika  orientasi  dari  penemuan  tersebut membawa perubahan.

## KESIMPULAN
Ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  selalu  mengalami  perubahan  dan  perkembangan, demikian  juga  dengan  masyarakat  dan  hukum.  Hukum  dibuat  untuk  melayani  dan menciptakan  ketertiban  dalam  masyarakat.  Perubahan  atau  perkembangan    masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan juga perkembangan tindak pidana. Oleh karena  itu  hukum  harus  mampu  mengimbangi  perkembangan  tersebut  sehingga  dapat mencegah dan menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.
--------------------------

## DAFTAR PUSTAKA
Satjipto Rahardjo, 2000.. Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti.
Soeryono  Soekanto,  1982,  Kesadaran  Hukum  dan  Kepatuhan  Hukum.  Jakarta  : radjawali.
Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung : Sinar Baru. Suryono Sutarto, 2004, Hukum Acara Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang. UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP
RUU KUHAP di internet