Desy Maryani                                           Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.2  Nov Tahun 2017
Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia
Oleh
Desy Maryani 1

## Abstract
The child is a trust and a gift from God Almighty who inherent in dignity and dignity as a human being upheld and every child born should get his rights.  Child  Protection  is  an  effort  by  the  government  to  reform  laws aimed  at  ensuring  the  fulfillment  of  children's  rights  in  order  to  grow, develop  and  participate  optimally,  according  to  human  dignity  and protection  and  violence.  Identification  of  issues  raised  in  this  study  are:
(1) What is the political regulation of child protection law in Indonesia ?,
(2)  How  is  the  implementation  of  child  protection  politics  politics  in Indonesia ?, and (3) How is the policy that can be done by government in giving protection to children which will come?The approach method used in  the  preparation  of  this  research  is  the  normative  juridical  approach, with  secondary  data  as  the  source.  The  results  show  that  the  political regulation of child protection law in Indonesia begins with the existence of the  Convention  on  the  Rights  of  the  Child  expressed  in  Indonesia  since October 5, 1990, and then Law no. 3 of 1999 concerning Juvenile Court, Law Number 39 Year 1999 on Human Rights, Law Number 23 Year 2002 on Child Protection, Law no. 35 Year 2014, until the issuance of Law No. 1 Year  2016 on Child Protection. The implementation of  child protection law  politics  in  Indonesia  is  still  far  from  expected,  still  lack  of  legal protection for children either as victim or as perpetrator of crime. Policies that  can  be  taken  by  the  government  in  providing  child  protection  in  the future with legal reform efforts in Indonesia, the development of diversion and  restorative  justice  concepts  in  the  implementation  of  the  Indonesian criminal  justice  system,  and  law  enforcement  that  embodies  substantive justice.
Keywords: Political Law, Child Protection, In Indonesia
1 Desy Maryani, Dosen Fakultas Hukum Universitas Dehasen Bengkulu

## A. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang
Anak  merupakan  amanah dan  anugerah  dari  Tuhan  Yang Maha  Esa  yang  dalam  dirinya melekat  harkat  dan  martabat sebagai  manusia  dijunjung  tinggi dan  setiap  anak  yang  terlahir harus  mendapatkan  hak-haknya. Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan
Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden  No.  36  Tahun  1990  yang mengemukakan  tentang  prinsip- prinsip  umum  perlindungan  anak yaitu non diskrimiansi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan  hidup  dan  tumbuh kembang dan menghargai partisipasi  anak 2 .  Akan  tetapi
2 Rika  Saraswati,  2015, Hukum  Perlindungan Anak Di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.
hingga  keluarnya  Undang-Undang Perlindungan  Anak  dan  sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan  hak  anak  masih  jauh dari yang diharapkan.
Implementasi hak-hak anak yang  terjabar  di  dalam  usaha perlindungan anak memiliki ruang lingkup  yang  luas,  mengingat kesejahteraan  anak  tidak  hanya mencakup  kebutuhan  sosial  dan ekonomi  saja,  tetapi  juga  aspek lainnya, seperti perlindungan dibidang peradilan, anak terlantar, anak jalanan, anak korban kekerasan  baik  fisik  maupun seksual  dan  lain  sebagainya. Pemikiran  ini  memang  sejalan dengan  pengertian  perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  1  Undang-Undang
Nomor  23  Tahun  2000  Tentang
Perlindungan
Anak, yang
menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah : Segala kegiatan untuk menjamin  dan  melindungi anak  dan  hak-haknya  agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisdipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Arti,  makna,  hakikat  dan tujuan  perlindungan  anak  ini setidaknya memberikan ketegasan bahwa  anak  dan  segala  hak  yang melekat  pada  dirinya  perlu mendapat  jaminan  perlindungan, baik  sosial,  budaya,  ekonomi, politik  maupun  hukum.  Hal  ini dimaksudkan  agar  anak  dalam perkembangannya  memiliki  hak untuk  hidup  dan  berkembang sesuai kemampuan intelektualnya, dan  melalui  kemampuan  tersebut, anak  mampu  menyesuaikan  diri
dengan  sesamanya  ataupun  orang tua dan manusia lain sesuai harkat dan martabatnya.

## 2. Rumusan Masalah
Berdasarkan  latar belakang di  atas,  maka  rumusan  masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:
1) Bagaimana regulasi politik hukum  perlindungan  anak  di indonesia?
2) Bagaimana implementasi politik hukum  perlindungan  anak  di indonesia?
3) Bagaimanakah  kebijakan  yang dapat  dilakukan  pemerintah dalam memberikan perlindungan  terhadap  anak yang akan datang ?

## B. PEMBAHASAN
1. Regulasi Politik Hukum Perlindungan Anak di Indonesia
Menurut Sunaryati Hartono
dalam  bukunya  yang  berjudul
“Politik  Hukum  Menuju  Satu Sistem Hukum Nasional” menyatakan bahwa hukum
sebagai  alat  bahwa  secara  praktis politik  hukum  merupakan  alat atau  sarana  dan  langkah  yang dapat  digunakan  oleh  pemerintah untuk  menciptakan  sistem  hukum nasional yang dapat dipergunakan untuk  mencapai  cita-cita  bangsa dan tujuan negara 3 .  Politik hukum adalah  sebagai legal  policy atau garis  (kebijakan)  resmi  tentang hukum  yang  akan  diberlakukan baik  dengan  pembuatan  hukum baru  maupun  dengan  penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara 4 .
3 Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum , Cet III,
Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 352-353
4 Mahfud MD, 2012, Politik Hukum di Indonesia , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 1
Politik  hukum  nasional adalah  arah  yang  harus  ditempuh dalam  pembuatan  dan  penegakan hukum  serta  upaya  menjadikan hukum  sebagai  proses  guna mencapai  cita-cita  dan  tujuan bangsa dan negara, cita hukum dan kaidah  penuntun  hukum  di Indonesia sebagaimana terkandung  dalam  Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara Republik  Indonesia  Tahun  1945 yang menempatkan Pancasila sebagai  paradigma  politik  hukum dan merupakan platform kehidupan  bersama  bagi  bangsa Indonesia  yang  sangat  majemuk dan  tetap  terikat  erat  sebagai bangsa  yang  bersatu 5 .  Sudarto berpandangan bahwa politik hukum  adalah,  Pertama:  usaha
5 Mahfud  MD,  2006, Membangun  Politik Hukum Menegakkan Konstitusi , LP3ES, Jakarta, hal. 30-31
untuk  mewujudkan  peraturan- peraturan  yang  lebih  baik  sesuai dengan  keadaan  dan  situasi  pada suatu  saat.  Kedua:  kebijakan  dari suatu negara melalui badan-badan
yang berwenang untuk menetapkan  peraturan-peraturan yang dikehendaki
yang diperkirakan  dapat  digunakan untuk  mengekspresikan  apa  yang terkandung dalam masyarakat dan untuk  mencapai  apa  yang  dicita- citakan 6 .
Kebijakan yang telah
direkomendasikan  untuk  dipilih oleh policy  makers bukanlah
jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya.  Ada  banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan
implementasi
6 Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni, Bandung, hal. 159
kebijakan  baik  yang  bersifat individual  maupun  kelompok  atau institusi 7 . Hal ini bertujuan berkaitan dengan dukungan ataupun  tuntutan  yang  harus diolah  oleh  sistem  politik  melalui berbagai keputusan dan pelayanan publik    yang  diberikan  oleh pemerintah untuk dapat menghasilkan  kesejahteraan  bagi rakyat.  Dalam  perspektif  ini, efektifitas  sistem  politik  adalah kemampuannya untuk menciptakan  kesejahteraan  bagi rakyat 8 .
Sebagai negara yang pancasilias serta menjunjung tinggi  nilai-nilai  kebangsaan  dan kemanusiaan,  Indonesia  memiliki banyak  peraturan  yang  secara
7 AG.  Subarsono,  2015, Analisa  Kebijakan Publik  Konsep,  Teori  dan  Aplikasi ,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta, hlm 87
8 Yaya  Mulyana  Aziz  &  Syarief  Hidayat,  2016, Dinamika  Sistem  Politik  Indonesia ,  Pustaka  Setia, Bandung,  hlm v
tegas memberikan upaya perlindungan anak 9 , namun
peraturan tersebut telah
memberikan  upaya  perlindungan atau  tidak,  itulah  yang  masih menjadi permasalahan.
Berikut  Regulasi  Politik  Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia:
Instrumen  hukum  yang mengatur  perlindungan  hak-hak anak terdapat dalam konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak ( convention on  the  rights  of  the  child )  Tahun
1989,  telah  diratifikasi  oleh  lebih
191  negara,  termasuk  indonesia sebagai  anggota  PBB  melalui keputusan  Presiden  Nomor  36 Tahun  1990.  Dengan  demikian, Konvensi  PBB  tersebut  telah menjadi  hukum  indonesia  dan mengikat  seluruh  warga  negara indonesia.  Berikut  regulasi  politik hukum  perlindungan  anak  di
Indonesia:
9 Nasir  Djamil,  2015, Anak  Bukan  Untuk Dihukum , Sinar Grafika, Jakarta, hal. 27
a). Konvensi Hak Anak Konvensi  Hak  Anak  dinyatakan berlaku  di  Indonesia  sejak tanggal 5 Oktober 1990.
b).  Undang-Undang  No.  3  Tahun 1999 tentang Pengadilan Anak
Dikeluarkannya  undang-undang tersebut  untuk  menangani kasus-kasus  terhadap  anak yang berhadapan dengan hukum.
b).  Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 1999  tentang Hak Asasi Manusia Pada tahun 1999, indonesia mengeluarkan
Undang-Undang  Nomor  39 Tahun 1999  tentang Hak Asasi Manusia  yang  di  dalamnya juga  mengatur  tentang  hak asasi  anak  melalui  beberapa pasal.
c).  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pemerintah mengeluarkan  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2002  tentang Perlindungan Anak
ini dimaksudkan  sebagai  undang-
undang payung ( umbrella’s law ) yang secara sui generis mengatur hak-hak anak. d). UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan  Atas  UU  No.  23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Melalui  Undang-Undang
Nomor  35  Tahun  2014,  tujuan
untuk memberikan perlindungan  terhadap  anak- anak  Indonesia  dari  segala bentuk diskriminasi
dan kekerasan  dipertegas.  Undang- Undang  Nomor  35  Tahun  2014 telah  menambahkan  definisi kekerasan  yang  sebelumnya tidak  ada  dalam  Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002. Tujuan  dibentuknya  Undang-
Undang  tentang  Perlindungan
Anak  adalah  untuk  melindungi
anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi: ekonomi, seksual, dan diskriminasi karena latar
belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya, dan orang tuanya  sehingga  hak-hak  anak agar  dapat  hidup,  tumbuh, berkembang,  dan  berpartisipasi secara  optimal,  memberikan perlindungan  dari  kekerasan dan  diskriminasi  agar  terwujud anak indonesia yang berkualitas,  berakhlak,  dan sejahtera.
e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016  tentang  Perlindungan
Anak.
Undang-Undang  No.  1
Tahun 2016 tentang perubahan dua  pasal  dari  UU  Nomor  23 Tahun 2002
tentang Perlindungan  Anak,  yakni  Pasal 81,  disisipkan  satu  Pasal  81A. Kemudian  Pasal  82,  disisipkan satu Pasal 82A.
Meningkatnya angka kekerasan  (seksual)  terhadap anak  juga  menunjukan  bahwa
Undang-Undang Nomor 35 Tahun  2014  belum  mampu menjadi  alat  untuk  mencegah
terjadinya  kekerasan  terhadap anak  dan  melindungi  hak-hak anak.  Undang-Undang  tentang
kebiri dikeluarkan karena berulangnya  kasus  kekerasan seksual  terhadap  anak  yang sangat memprihatinkan, sehingga maraknya kasus
kekerasan  seksual  terhadap anak  akhir-akhir  ini  menjadi perhatian  publik.  Yang  menjadi permasalahan  bukan  hanya secara  fisik  tetapi  secara  psikis bisa menimbulkan trauma, pelampiasan  dendam  dan  lain- lain.
2. Implementasi  Politik  Hukum Perlindungan Anak di indonesia Perlindungan terhadap anak  merupakan  hak  asasi  yang harus diperoeh anak. Sehubungan dengan  hal  ini,  Pasal  27  ayat  (1) UUD  1945  menentukan  bahwa setiap  warga  negara  bersamaan kedudukannya  di  dalam  hukum dan  pemerintahan  dan  wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan  itu  dengan  tidak ada  kecualinya.  Pernyataan  dari pasal tersebut menunjukkan tidak ada  perbedaan  kedudukan  di dalam  hukum  dan  pemerintahan bagi  semua  warga  negara  baik wanita,  pria,  dewasa  dan  anak- anak dalam mendapatkan perlindungan  hukum 10 .  Berbagai kebijakan pemerintah dalam
memberikan perlindungan
hukum  terhadap  anak,  namun implementasinya masih jauh dengan  yang  diharapkan.  masih lemahnya pemberian perlindungan  hukum  terhadap anak baik sebagai korban maupun sebagai  pelaku  tindak  pidana, diantaranya :
10 Maidin  Gultom,  2012, Perlindungan  Hukum Terhadap  Anak  dan  Perempuan ,  Refika  Aditama, Bandung, Hal. 13
a. Anak  sebagai  pelaku  tindak pidana Masih lemahnya  perlindungan hukum  terhadap  anak-anak
yang berhadapan dengan hukum.  Seperti  halnya  kasus pada  tahun  2005-2006  yang menjadi  perhatian  publik, seorang anak SD umur 8 tahun dari  Langkat  Sumatera  Utara yang harus berkali-kali mengikuti persidangan karena memukul  teman  sekolahnya. Namun yang menjadi permasalahan adalah layakkah seorang anak berumur 8 tahun dihadapkan
dimuka pengadilan 11 .  Lebih  dari  4000 anak  diIndonesia  diajukan  di Pengadilan  setiap  tahunnya atas  kejahatan  ringan  seperti pencurian, anak tidak
mendapatkan  dukungan  dari pengacara maupun dinas sosial sehingga akhirnya sembilan  dari  sepuluh  anak dijebloskan  ke  dalam  penjara atau  rumah  tahanan.  Serta ditemukannya  tahanan  anak dirumah  tahanan  dewasa 12 . Kondisi  ini  tentu  saja  sangat memprihatinkan karena banyak  anak-anak  yang  harus berhadapan  dengan  proses peradilan.  Keberadaan  anak- anak dalam tempat penahanan dan  pemenjaraan  bersama- sama  orang  dewasa  tersebut, menempatkan anak-anak pada situasi  rawan  menjadi  korban sebagai tindak kekerasan.
Seharusnya setiap anak pelaku tindak  pidana  yang  masuk sistem peradilan pidana harus
12 Nasir Djamil, Op.Cit , hal. 2
diperlakukan secara manusiawi, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, serta penghargaan terhadap
pendapat anak 13 .
b. Anak  sebagai  korban  tindak pidana
Masih  banyaknya  kasus- kasus  kekerasan  terhadap anak.  Hal  tersebut  dilihat  dari banyaknya kasus-kasus kekerasan  terhadap  anak, diantaranya 14 :  Kasus  Pedofilia Robot  Bebek,  Kasus  Pedofilia Babe,  Kasus  Pedofilia  di Jakarta  International  School, Kasus  Pedofilia  Emon,  Kasus
13 Marlina,  2012 ,  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia  Pengembangan  Konsep  Diiversi  dan Restorative  Justice, Refika  Aditama,  Bandung,  hal. 11
14 Ismantoro  Dwi  Yuwono,  2015, Penerapan Hukum  Dalam  Kasus  Kekerasan  Seksual  Terhadap Anak, PT Buku Seru, Jakarta, hal. 67-103
Pedofilia di Taman Pendidikan Al-Quran, Kasus Pedofilia Samai alias Ropii, Kasus Cabul Guru  SD,  Perkosaan  terhadap Anak  Kelas  2  SD,  Bisnis Seksual  oleh  Ayah  Kandung, Kekerasan  Seksual  terhadap Anak Jalanan.
Dari  berbagai  kasus kekerasan  terhadap  anak  di atas,  menunjukkan  semakin maraknya  kasus  kekerasan terhadap  anak  akhir-akhir  ini, terutama  kekerasan  seksual sehingga  menjadi  perhatian publik. Untuk mengoptimalkan perlindungan  terhadap  anak,
pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang  tindakan  kebiri  bagi pelaku kejahatan seksual
Desy Maryani                                           Jurnal Hukum Sehasen Vol.1 No.2  Nov Tahun 2017
terhadap  anak  dan  sekarang
sudah disahkan menjadi Undang-Undang  No.  1  Tahun
2016  tentang  Perlindungan Anak. 3. Kebijakan Yang Dapat Dilakukan  Pemerintah  Dalam Memberikan Perlindungan
Terhadap  Anak  Yang  Akan Datang
Istilah  “kebijakan  hukum pidana”  menurut  Barda  Nawawi Arief  dapat  pula  disebut  dengan istilah  “politik  hukum  pidana”. Dalam  kepustakaan  asing,  istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal  dengan  berbagai  istilah, antara lain “ penal policy ”,
“ criminal law policy ” atau
“ strafrechtspolitiek ”.  Lebih  lanjut
lagi Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa
pengertian kebijakan atau politik
hukum  pidana  dapat  dilihat  dari politik  hukum  maupun  dari politik kriminal 15 .
Kejahatan
termasuk bidang kebijakan kriminal
( criminal policy ). Kebijakan kriminal  ini  pun  tidak  terlepas dari  kebijakan  yang  lebih  luas yaitu  kebijakan  sosial  ( social policy ) yang terdiri dari kebijakan
/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial ( sosial welfare policy ) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan  masyarakat  ( social defence policy ) 16 .  Arah  kebijakan hukum  bertujuan  menjadikan hukum  sebagai  aturan  yang memberikan  perlindungan  bagi
15 Barda  Nawawi  Arief,  2014, Bunga  Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 26 16 Barda  Nawawi  Arief,  2014, Masalah Penegakan  Hukum  dan  Kebijakan  Hukum  Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal. 77
hak-hak  warga  negara  dan menjamin  kehidupan  generasi dimasa  depan 17 .  Oleh  karena  itu, sistem  hukum  tiap  negara  dalam praktiknya terus mengalami modernisasi.
a. Pembaharuan hukum di
Indonesia.
Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai  sejak  lahirnya  UUD 1945  tidak  dapat  dilepaskan dari  landasan  dan  sekaligus tujuan  nasional  yang  ingin
dicapai seperti telah
dirumuskan dalam  Pembukaan UUD 1945 18 . Tujuan nasional itu tertuang  dalam  Alenia  Keempat Pembukaan  UUD  1945.  Jadi, terlihat  dua  kata  kunci  dari
17 Marlina, Op.Cit , hal. 1
18 Barda  Nawawi  Arief,  2015 ,  Tujuan  dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan dan Perbandingan  Hukum  Pidana) ,  Pustaka  Magister, Semarang, hal. 34
tujuan nasional yaitu
“Perlindungan
Masyarakat”/ social defence dan “Kesejahteraan Masyarakat”/ social  welfare .
Tujuan  nasional  itu  tentunya merupakan  garis  kebijakan umum  yang  menjadi  landasan dan  sekaligus  tujuan  politik hukum di Indonesia. Ini pulalah yang seharusnya menjadi landasan  dan  tujuan  dari  setiap usaha  pembaharuan  hukum, termasuk  pembaharuan  hukum pidana,  dalam  hal  ini  tujuan penanggulangan kejahatan kekerasan terhadap anak maupun  anak  sebagai  pelaku tindak pidana.
Kekerasan terhadap anak harus  segera  ditindaklanjuti secara maksimal, terutama terhadap  kekerasan  seksual.
Kekerasan  seksual  dipandang sebagai  kejahatan  yang  hanya menjadi urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai  problem  publik,  karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan  bentuk  perilaku yang menonjolkan nafsu, dendam dan superioritas  yakni siapa  yang  kuat  itulah  yang berhak  mengorbankan  orang lain 19 .
Sejalan dengan itu,
Nusryahbani Kantjasungkana mengemukakan bahwa masalah perkosaan atau kekerasan seksual tidak dapat lagi
dipandang  sebagai  masalah antar  individu  belaka,  tetapi merupakan problem sosial yang terkait  dengan  masalah  hak
19 Abdul  Wahid  dan  Muhammad  Irfan,  2011,
Perlindungan  Terhadap  Korban  Kekerasan  Seksual Advokasi  Atas  Hak  Asasi  Perempuan, Refika Aditama, Bandung, hal. 62
asasi  manusia,  khususnya  yang berkaitan  dengan  perlindungan terhadap segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman  dan  pengabaian martabat  manusia 20 .  Kekerasan anak dan penanganannya selama  ini  menjadi  salah  satu indikasi  dan  bukti  lemahnya perlindungan (pengayoman)
hak asasi dari tindakan kekerasan terhadap anak.
Sehingga diperlukan suatu
kebijakan  pembaharuan  hukum pidana dalam rangka menanggulangi kejahatan
kekerasan terhadap anak.
b. Pengembangan  konsep  diversi dan restorative  justice dalam pelaksanaan  sistem  peradilan pidana anak di Indonesia.
20 Eko Prasetyo dan Suparman  Marzuki, 1997, Perempuan  Dalam  Wacana  Pemerkosaan PKBI- DIY, Yogyakarta, hal. 178
Pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai  upaya  kebijakan teragenda  dalam  program pembangunan nasional. Pendekatan terhadap upaya penanggulangan kejahatan  harus  dilakukan secara integral karena persoalan kejahatan merupakan persoalan kemanusiaan dan sosial.
Pendekatan  hanya  melalui penerapan  hukum  pidana
semata-mata  tidaklah  tepat, karena  penerapan  hukum
pidana mempunyai keterbatasan 21 .
Diversi merupakan kebijakan yang dilakukan
untuk  menghindarkan  pelaku dari  sistem  peradilan  pidana formal. Diversi dilakukan
untuk memberikan
perlindungan  dan  rehabilitasi ( protection  and  rehabilitation ) kepada  pelaku  sebagai  upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku  kriminal  dewasa 22 . Prinsip  utama  pelaksanaan konsep  diversi  yaitu  tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah.
Petugas  harus  menunjukkan pentingnya  ketaatan  kepada hukum dengan cara 21 Barda Nawawi Arief, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 44-45 22 Marlina, Op.Cit , hal. 22
pendekatan  persuasif  dan
menghindarkan  penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversi. Penggunaan  kekerasan  akan membawa kepada sifat keterpaksaan  sebagai  hasil penegakan hukum.
Restorative justice adalah proses penyelesaian yang dilakukan diluar sistem peradilan  pidana  ( criminal justice system ) dengan melibatkan  korban,  pelaku, keluarga  korban  dan  pelaku, masyarakat,  serta  pihak-pihak yang  berkepentingan  dengan suatu  tindak  pidana  yang
terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian 23 .
Konsep restorative  justice dianggap cara  berfikir  baru  dalam memandang  sebuah  tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang manusia. Konsep restorative  justice mempunyai suatu  kerangka  pikir  dalam upaya mencari alternatif penyelesaian  terhadap  kasus tindak  pidana  yang  dilakukan oleh  anak  tanpa  hukuman pidana. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya  menciptakan  keadilan yang berperikemanusiaan.
Penyelesaian
dilakukan
dengan tetap memberikan hak masing-masing  pelaku  dan korban  dalam mediasi  sebagai sentral dari pelaksanaan restorative justice .
23 Ibid , hal. 23
c. Penegakan hukum yang mewujudkan keadilan substantif Kendatipun  sulit  untuk mewujudkan
keadilan substantif,  bangsa  Indonesia tetap    harus  optimis  bahwa keadilan  substantif  itu  dapat diwujudkan  dalam  penegakan hukum  karena  kita  memiliki
tekad yang kuat untuk mendudukkan Pancasila sebagai rechtsidee dan paradigma pembangunan hukum.  Menurut  Mochtar Kusumaatmadja 24 , hukum
sebagai alat pembaruan dalam masyarakat yang sedang membangun  itu  dapat  pula merugikan  sehingga  harus dilakukan  dengan  hati-hati,
24 Shidarta,  dkk,  2012, Mochtar  Kusuma Atmadja  dan  teori  hukum  pembangunan  eksistensi dan implikasi , Epistema Institute, Jakarta, hal. 21
oleh  sebab  itu  penggunaan hukum  itu  harus  dilakukan dengan hati-hati oleh sebab itu penggunaan  hukum  itu  harus dikaitkan  juga  dengan  segi- segi sosiologi, antropologi, dan kebudayaan.
Sejalan dengan itu, menurut  Prof.  Mahfud  MD menyatakan  bahwa  sebagai paradigma pembangunan hukum,  Pancasila  memiliki sekurang-kurangnya  4  kaidah penuntun yang harus
dijadikan  pedoman  dalam pembentukan  dan  penegakan hukum di Indonesia, diantaranya 25 :
1. Hukum  harus  melindungi segenap bangsa dan menjamin  keutuhan  bangsa dan  karenanya  tidak  ada hukum  yang  menanamkan benih disintegrasi
25 Moh.  Mahfud  MD,  2011,  dkk, Satjipto Rahardjo  dan  Hukum  Progresif  Urgensi  dan  Kritik, Epistema Institute, Jakarta, hal. 46
2. Hukum  harus  menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar  tidak  tereksploitasi dalam  persaingan  bebas melawan  golongan  yang kuat
3. Hukum  harus  dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan  dengan  nomokrasi (negara hukum) 4. Hukum tidak boleh diskriminatif  berdasarkan ikatan  primodial  apapun dan harus mendorong terciptanya toleransi beragama berdasarkan kemanusiaan dan keberadaban. Keempat  kaidah  yang harus dipatuhi dalam penegakan  hukum  tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum harus mengutamakan  rasa  keadilan
dan  hati  nurani.  Apabila penerapan  peraturan  hukum
tidak menunjukkan rasa keadilan dan hati nurani maka secara prinsip penegak hukum
dapat melakukan non
enforcement  of  law dengan perkataan lain peraturan tersebut dapat dilanggar.

## C. Penutup
Kesimpulan
Berdasarkan  uraian  di  atas, dapat disimpulkan bahwa:
1. Regulasi politik hukum
perlindungan anak di indonesia dimulai dengan adanya
Konvensi  Hak  Anak  yang dinyatakan berlaku di Indonesia  sejak  tanggal  5 Oktober  1990,  lalu  Undang- Undang  No.  3  Tahun  1999 tentang Pengadilan Anak,
Undang-Undang  Nomor  39
Tahun 1999  tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  Anak,  Undang- Undang  No.  35  Tahun  2014, sampai  pada  dikeluarkannya
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perlindungan Anak.
2. Implementasi  politik  hukum perlindungan anak di Indonesia masih  jauh  dengan  yang diharapkan,  masih  lemahnya
pemberian perlindungan hukum  terhadap  anak  baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. 3. Kebijakan yang dapat dilakukan  pemerintah  dalam memberikan perlindungan terhadap  anak  yang  akan datang dengan upaya pembaharuan hukum di Indonesia, pengembangan
konsep  diversi  dan restorative
justice dalam  pelaksanaan sistem  peradilan  pidana  anak di  Indonesia,  dan  penegakan
hukum  yang  mewujudkan keadilan substantif.

## D. DAFTAR PUSTAKA
Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, Perlindungan
Terhadap Korban  Kekerasan  Seksual Advokasi  Atas  Hak  Asasi Perempuan,
Refika Aditama, Bandung
AG.  Subarsono,  2015, Analisa  Kebijakan Publik  Konsep,  Teori  dan Aplikasi ,  Pustaka  Pelajar, Yogyakarta
Barda  Nawawi  Arief,  1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana ,  Citra  Aditya  Bakti, Bandung ---------------------------, 2014, Bunga Rampai  Kebijakan  Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan  Konsep  KUHP Baru, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta --------------------------, 2014, Masalah Penegakan  Hukum  dan Kebijakan  Hukum  Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta --------------------------,  2015 ,  Tujuan  dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif  Pembaharuan dan  Perbandingan  Hukum
Pidana) , Pustaka Magister, Semarang
Eko  Prasetyo  dan  Suparman  Marzuki,
1997, Perempuan  Dalam Wacana Pemerkosaan PKBI- DIY, Yogyakarta Ismantoro Dwi Yuwono, 2015, Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap  Anak, PT  Buku Seru, Jakarta Mahfud  MD,  2006, Membangun  Politik Hukum Menegakkan Konstitusi , LP3ES, Jakarta --------------,  2011,  dkk, Satjipto  Rahardjo dan Hukum Progresif Urgensi dan Kritik, Epistema Institute, Jakarta --------------, 2012, Politik Hukum di Indonesia , PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
Maidin  Gultom,  2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan , Refika Aditama, Bandung Marlina,  2012 ,  Peradilan  Pidana  Anak  di Indonesia  Pengembangan Konsep Diiversi dan Restorative  Justice, Refika
Aditama, Bandung
Nasir  Djamil,  2015, Anak  Bukan  Untuk Dihukum , Sinar Grafika, Jakarta Rika Saraswati, 2015, Hukum Perlindungan  Anak  Di Indonesia, Citra  Aditya
Bakti, Bandung
Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum , Cet III, Citra Aditya Bakti, Bandung
Shidarta,  dkk,  2012, Mochtar  Kusuma Atmadja  dan  teori  hukum pembangunan eksistensi dan  implikasi ,  Epistema Institute, Jakarta
Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana , Alumni, Bandung
Yaya  Mulyana  Aziz  &  Syarief  Hidayat, 2016, Dinamika  Sistem
Politik  Indonesia ,  Pustaka Setia, Bandun