El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol. 3 No.2 Juli-Desember 2020 ISSN: 2549 – 3132 ║ E-ISSN: 2620-8083
Pandangan Ulama Dayah terhadap Warisan Patah Titi dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)
Armiadi
Edi Yuhermansyah Arifa Santi
Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Ramiry
Email: abiiwa71@gmail.com edi.yuhermasnyah@ar-raniry.ac.id arifasanti1003@gmail.com

## Abstrak
Artikel  ini  membahas  tentang  sebuah  problematika  warisan  patah  titi  atau secara formal disebut dengan ahli waris pengganti. Di mana masyarakat yang masih  menggunakan  sistem  patah  titi  untuk  anak-anak  yang  ditinggal  oleh orang  tua  sebagai  ahli  waris  dari  harta  orang  tuanya  yang  pada  dasarnya masih  hidup.  Hal  ini  sebagian  masyarakat  Aceh  memutuskan  bahwa  anak- anak  tersebut  dari  orang  tua  yang  meninggal  terlebih  dahulu  dari  pewaris tidak  mendapatkan  harta  warisan  dikarenakan  anak  tersebut  tidak  ada pembagian  yang  rinci  di  dalam  Al-Quran  sehingga  anak  tersebut  terhalang mendaptkan warisan dari kakek-kakeknya. Artikel ini hendak mengungkapkan pandangan  Ulama  Dayah  dan  juga  tokoh  masyarakat  Kuta  Baro  mengenai istilah  ahli  waris  pengganti  atau  istilah  adat  Aceh  adalah  Patah  Titi,  serta memuat pandangan Ulama Dayah dan tokoh masyarakat tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang ahli waris pengganti. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan  kualitatif  dan  dianalisis  menggunakan  analisis  deskriftif. Berdasarkan penelitian yang di telah dilakukan dapat dikatakan bahwa ada sebagaian  masyarakat  yang  menjalankan  sistem  kewarisan  sesuai  dengan Hukum  Islam  dan  juga  menggunakan  sistem  perundangan  yang  berlaku namun  ada  juga  yang  menggunakan  Hukum  Islam  tidak  dibarengi  dengan undang-undang  yang  berlaku  di  Indonesia  dengan  kata  lain  masih menggunakan sistem warisan path titi. Akan tetapi alasan tersebut dikaitkan dengan  Hukum  Islam  dan  juga  mengacu  kepada  kitab-kitab  fikih  klasik maupun modern.

## Kata Kunci: Warisan Patah Titi

## Pendahuluan
Secara  teori  Kompilasi  Hukum  Islam  mengatur  bahwa  bagian  ahli  waris seorang cucu yang ayahnya meninggal dunia tetap mendapat harta warisan. Namun dalam  praktek  masyarakat  Aceh,  bagian  ahli  waris  seorang  cucu  yang  ayahnya
meninggal  dunia  diatur  dengan  ditetapkan  bahwa  cucu  terhalang  mendapatkan warisan  dan  karenanya  cucu  tidak  mendapat  warisan.  praktek  ini  dikenal  dengan istilah Patah Titi . 1
Istilah patah  titi ini  sudah  dikenal  lama  oleh  masyarakat  Aceh  sendiri. Meskipun  sudah  ada  peraturan  yang  mengatur  tentang ahli  waris  pengganti atau warisan  patah  titi  tersebut,  akan  tetapi  masyarakat  belum  sepenuhnya melaksanakannya,  seperti  halnya  yang  diungkapkan  oleh  Pimpinan  Dayah Daruzzahidin bapak Tgk. H. Abdul Razak di kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar.  Sebagian  dari  masyarakat  tersebut  masih  memegang  fiqih  klasik  dimana menjelaskan tidak ada satu mazhabpun yang mengatakan bahwa anak mendapatkan warisan ayahnya yang dimana ayah tersebut telah meninggal duluan dari si pewaris. 2
Warisan merupakan salah satu hal yang terpenting yang harus dilaksanakan untuk kesejahteraan umat di masa yang akan datang. Warisan ini sangat menjamin kelangsungan umat islam pada generasi-genarasi selanjutnya agar hidup orang yang ditinggal dapat terselamatkan dan tidak terlantar dengan kemiskinan.
Warisan  ini  adalah  perintah  oleh  Allah  Swt  yang  harus  dilaksanakan  oleh seluruh manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut: Q.S: 4: 7
ِّناَدِّلاَوْلا َكَرَ ت اَِِّّمّ ُُُبيِّصَن ِّءآَسِِّنلِّلَو َنوُبَرْ قَلأْاَو ِّناَدِّلاَوْلا َكَرَ ت اَِِّّمّ ُُُبيِّصَن  ِّلاَجِِّرلِِّل اَِّّمّ َنوُبَرْ قَلأْاَو
اًضوُرْفَّم اًبيِّصَن َرُ ثَك ْوَأ ُهْنِّم َّلَق
Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan  kerabatnya,  dan  bagi  orang  wanita  ada  hak  bagian  (pula)  dari  harta peniggalan  ibu-bapa  dan  kerabatnya,  baik  sedikit  ataupun  banyak  menurut baghagian yang telah ditetapkan”. (Q.S An-Nisa [4]: 7).
Dalam  tafsir Al-Qur’anul  Majid  An-Nuur karangan  Teungku  Muhammad Hasbi  Ash-Shiddieqy  ,  menjelaskan  bahwa  apabila  anak-anak  yatim  itu  memiliki harta yang  ditinggalkan oleh ibu bapaknya atau oleh para kerabatnya, maka anak- anak  itu  sama-sama  memperoleh  harta  warisan,  baik  lelaki  ataupun  perempuan, sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan, baik harta itu sedikit maupun banyak. 3 Dilihat dari tafsir di atas maka dapat disimpulkan bahwa anak dari orang tua yang meninggal duluan sebelum ahli waris (kakek-nenek) meninggal mendapatkan harta warisan orang tuanya.
Dalam  kewarisan  islam,  harta  yang  ditinggalkan  oleh  seorang  pewaris memiliki  hubungan  erat  dengan  orang  yang  menjadi  ahli  waris,  hubungan  ini terwujud  dalam  bentuk  penentuan  ahli  waris  dan  pendistribusian  harta  warisan.
1 Kutipan bapak Musryid Djawas, hari rabu, tanggal 24 April 2019, jam 11:15 WIB.
2 Kutipan bapak Tgk. H. Abdul Razak, hari sabtu, tanggal 17 Mei 2019 jam 18:30 Wib.
3 Teungku  Muhammad  Hasbi  Ash-Shiddieqy, Tafsir  Al-qur’an  Majid  An-Nuur (Semarang: PT Pusaka RiZki Putra, t.t.),  hlm. 788.
kepada  ahli  waris  dimaksudkan  dalam  rangka  perwujudan  tanggung  jawab  bagi keberlangsungan  hidup  ahli  waris.  Kematian  pewaris  tidak  boleh  menyebabkan hilangnya jaminan dan keselamatan hidup ahli waris. 4
Pelaksanaan warisan ahli waris pengganti atau Patah titi berbeda dibeberapa negara yang juga bermayoritas Agama Islam, negara tersebut mengakui adanya hak dari harta warisan kakeknya kepada cucu yang orang tuanya lebih dahulu meninggal meskipun dalam wasiat wajibah. Hal ini berlaku di negara Mesir, dan di Arab Saudi. Dengan demikian, dalam keadaan bagaimanapun cucu tetap mendapatkan hak dari harta  peninggalan  kakek  atau  nenekya,  dan  tetap  diakui  sebagai  “ahli  waris pengganti” menerima harta kakek-neneknya. 5
Pada Masyarakat Aceh istilah Patah Titi telah menjadi hal negatif bagi anak yang  orang  tuanya  telah  dahulu  meninggal  dunia  dari  si  pewaris  (kakek).  Ada ungkapan-ungkapan  yang  telah  menjadi  biasa  pada  kalangan  masyarakat  Aceh tersendiri.  Diantaranya sebagai berikut;
1. “Kamu tidak ada hak lagi, karena sudah patah titi”. Maksudnya adalah, seorang  paman  mengatakan  kepada  seorang  keponakannya  bahwa  ia tidak  mendapatkan  hak  kewarisan  apapun  dari  harta  yang  ditinggalkan oleh orang pamanya (kakek dari keponakannya sendiri), sebab orang tua (saudara  paman)  keponakan  itu  sudah  terlebih  dulu  meninggal  dari kakeknya.
2. “Kita tidak ada hubungan lagi, karena kita sudah patah titi”. ungkapan seperti  itu  biasa  diucapkan  oleh  seorang  keponakan  kepada  pamanya, namun  bukan  dimaksudkan  bukan  sekedar  tidak  ada  hubungan kekerabatan  dengan  pamanya,  hal  itu  terjadi  lantaran  ia  tidak mendapatkan  hak  kewarisan  apapun  dari harta  kakeknya  dengan  sebab orang tuanya lebih dahulu meninggal dari kakeknya.
3. “Kamu  tidak  bisa  menuntut  hak  kewarisan,  karena  kamu  sudah  patah titi”.  Maksudnya  ialah  bahwa  seorang  cucu  tidak  boleh  menuntut  hak kewarisan  kakeknya,  sebab  orang  tuanya  lebih  dahulu  meninggal  dari kekeknya,  sedangkan  orang  tuanya  ada  saudara  laki-laki  yang  masih hidup. 6
Dalam hal pembagian warisan tidak ada pihak yang diuntungkan dan pihak yang  dirugikan,  hak  yang  diterima  masing-masing  ahli  waris  telah  jelas pembagiannya di dalam Al-Quran. Hanya saja praktek di dunia yang banyak terdapat kekeliruan yang menyebabkan banyaknya umat yang terdzolimi atas perkara warisan
4 Phil.  H.M.  Nur  Kholis  Setiawan, Problematika  Hukum  Kewarisan  Islam Kontemporer di Indonesia , Cet. 1 (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012),  hlm. 235.
5 Gamal  Achyar, Nilai  Adil  Dalam  Pembagian  Warisan  menurut  Hukum  Islam (Banda Aceh: Awsat, 2018),  hlm. 15.
6 Gamal Achyar, Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam … hlm. 15.
ini. Termasuk salah satunya perkara pembagian harta ahli waris pengganti. Terdapat banyak perbedaan pendapat para ulama dikarenakan permasalahan warisan ini. ada pendapat yang mengatakan bahwa tidak dikenal istilah ahli waris pengganti. Padahal jika dilihat bahwa ahli waris pengganti adalah orang yang berhak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh simayit.
Status ahli waris pengganti ini termasuk dalam hijab hirman yaitu penghalang yang  menggugurkan  seluruh  hak  waris  seseorang.  Termasuk  dalam  hijab  hirman adalah  status cucu-cucu  yang  ayahnya terlebih  dahulu meninggal  dari  pada  kakek yang bakal diwarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayah, kalau dalam bahasa aceh  disebut  dengan  patah  titi,  sedangkan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI) sebagai pegangan hakim Peradilan Agama dalam bidang kewarisan) disebut dengan ahli waris pengganti. Menurut ketentuan para fuqaha, mereka tidak mendapat apa- apa  lantaran  dihijab  oleh  saudara  ayah. 7 Dari  pendapat  fiqih  kalsik  inilah  yang mendasari  sebagian    masyarakat  bahwa  cucu  yang  meninggal  ayahnya  terlebih dahulu sebelum pewaris tidak berhak mendapat harta warisan. 8
Ahli  waris  pengganti  adalah  ahli  waris  yang  legal  juga  dihadapan  Allah karena  dia  juga  sebagai  pemegang  sebagian  harta  peninggalan  si  mayit.  Wacana tentang ahli waris pengganti telah lama menjadi perdebatan dikalangan ulama. Para ulama yang peduli terhadap nasib keturunan ahli waris yang meninggal. Sebagian dari  mereka  mengambil  jalan  wasiat  wajibah  berdasarkan  pemikiran  Ibnu  Hazm. Sementara yang lain mengambil metode pengganti ahli waris yang dikenal sebagai ahli waris pengganti.
Keberadaan ahli waris pengganti ini terdapat dua pandangan, jika dilihat dari fiqh mawaris hak warisan orang yang telah meninggal tidak diberikan lagi kepada keturunanya  karena  dia  telah  meninggal duluan  sebelum  harta  warisan  dibagikan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) membolehkan dibagikannya ahli waris yang  telah  meninggal  kepada  keturunannya.  Sebagaimana  diatur  dalam  pasal  185 KHI yang berbunyi;
1) Ahli  waris  yang  meninggal  dunia  lebih  dahulu  daripada  si  pewaris,  maka kedudukannya  dapat  digantikan  oleh  anaknya,  kecuali  mereka  yang  tersebut dalam pasal 173.
2) Bagian  ahli  waris  pengganti  tidak  boleh  melebihi  dari  bagian  ahli  waris  yang sederajat dengan yang diganti. 9
Aturan Kompilasi Hukum Islam Indonesia dapat dipahami bahwa seseorang yang  telah  meninggal  dunia  sedang  orang  tuanya  masih  hidup,  anak-anak  dari
7 Muhammad  Iqbal,  Hijab  Dalam  Kewarisan  Perspektif  al-Qur’an  dan  al-Hadits  (Analisis Terhadap  Perbedaan  Fiqh  as-Sunnah  dan  KHI)  ,  Juni  2018,  dalam  Jurnal  At-Tafkir,  Volume  XI, Nomor 1, hlm 150.
8 Kutipan bapak Tgk. H. Abdul Razak, hari sabtu, Tanggal 17 Mei 2019,  jm 18:30 WIB.
9 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam , Ed. Revisi, Cet 6 (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm. 54.
simeninggal  tersebut  akan  menggantikan  kedudukan  bapaknya  (si  meninggal) sebagai ahli waris harta benda dari pada kakeknya. 10
Dalam  hal  ini  Indonesia  sendiri  membolehkan  bahwa  harta  warisan peninggalan kakek dapat diberikan kepada cucu dari sibapak yang telah meninggal duluan dari pewaris (kakek). Hal ini dikarenakan terdapat kemaslahatan kepada cucu tersebut  dikarenakan  apabila  suatu  saat  ayah  meninggal  dan  tidak  ada  harta  maka harta si kakek terdapat didalamnya hak si cucu. Dengan demikian cucu tersebut tidak akan melarat hidupnya sepeninggal si bapak/ayahnya.
Berdasarkan  uraian  masalah  di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  terdapat perbedaan teori antara teori Adat Aceh yaitu Patah Titi dengan perundangan yang berlaku di Indonesia seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan  juga  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI).  Teori  ini  juga  terdapat  perbedaan pandangan  di  antara  pandangan  Ulama  Dayah  dengan  tokoh  masyarakat  sehingga hal ini menarik untuk dipelajari dan menjadi sebuah pemikiran baru untuk melihat masalah patah titi ini.

## Pengertian Warisan Patah Titi
1. Pengertian Warisan Patah Titi Menurut Hukum Islam
Dalam  buku  Fikih  Mawaris  yang  dimaksud  dengan  ahli  waris  pengganti adalah anak keturunan yang menggantikan posisi ayah-ibunya yang meninggal lebih dahulu dari pewaris (ayah-ibu dari yang meninggal atau kakek-nenek dari anak yang menggantikan  posisi  ayah-ibunya). 11 Dalam  pemahaman  orang  Aceh,  kasus  ini disebut  dengan  “Patah  Titi”,  Maksudnya  anak  keturunan  dari  orang  yang  lebih dahulu meninggal dunia itu dari pewaris diposisikan  sebagai orang yang sudah tidak dihubungkan  lagi  dengan  pewaris  tersebut  untuk  menerima  warisan,  karena  ayah- ibunya  yang  berhak  menerima  warisan  telah  meninggal  dunia  sebelum  pewaris meninggal dunia. Hal ini disebabkan ada pihak lain, yaitu saudara ayah-ibunya yang laki-laki  (paman)  yang  menjadi  penghijab  baginya  untuk  menerima  warisan  dari pewaris (kakek-neneknya). 12
Ahli  waris  adalah  orang-orang  yang  berhak  menerima  harta  peninggalan (mewarisi)  orang  yang  meninggal  baik  karena  hubungan  keluarga,  pernikahan maupun  karena  memerdekaan  hamba  sahaya  (wala’). 13 Istilah  waris  pengganti mempunyai  padanan  Arab at-tauris bi  at-  tanzil ,  dalam  bahasa  Inggris representation dan dalam bahasa Belanda adalah plaatservulling. Karena menurut
10 Muhammad,  “Hujab  dalam  Kewarisan  Perspektif  Al-Qura’n  dan  Al-Hadits  (Analisis Terhadap Perbedaan Pendapat Fiqih as-Sunnah dan KHI,” Jurnal At-Tarkir , Nomor. 1, Volume. XI (1 Juni 2018). hlm. 147
11 Khairuddin, Zakirul Fuadi, Belajar Praktis Fiqih Mawaris (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, t.t.), hlm. 106.
12 Ibid. hlm.  106–107.
13 Dian Khairul Umam, Fiqih Mawaris (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.  43.
Al-Yasa Abu Bakar, Hazairin menggunakan konsep ahli waris pengganti menurut adat sebagai acuan atau pembanding ketika menjelaskan ahli waris karena pergantian menurut  qur’an.  Ahli  waris  tersebut  dalam  hukum  adat  adalah  orang-orang  yang hubungannya dengan pewaris diselingi oleh ahli waris, tetapi telah meninggal lebih dahulu  daripada  pewaris.  Sebab,  sekiranya  ahli  waris  itu  masih  hidup,  tentu  ahli waris pengganti tidak perlu diperhitungkan. 14
Hukum  kewarisan  pada  intinya  adalah  hukum  yang  mengatur  tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa- siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. 15 Dari pengertian ini dapatlah diketahui bahwa substansi  dari hukum kewarisan termasuk kewarisan Islam ialah pengaturan tentang peralihan hak milik dari si mayit (pewaris) kepada ahli warisnya. 16
Firman Allah SWT dalam surat Ali-Imran ayat 180 17
و َطُيَس ْمَُّلَّ ُُُّرَش َوُه ْلَب ْمَُّلَّ اًْيَْخ َوُه ِّهِّلْضَف نِّم ُالله ُمُهَتَاَءآَِّبِ َنوُلَخْبَ ي َنيِّذَّلا ََّبََسَْيََلاَُ ِّهِّب اوُلَِّبَاَم َنوُقَّو اَِّبِ ُاللهَو َضْرَلأْاَو  ِّتاَواَمَّسلا ُثاَيِّْم ِّللهَو ِّةَماَيِّقْلا َمْوَ ي

## ُُُيِّْبَخ َنوُلَمْعَ ت
Artinya:  “Sekali-kali  janganlah  orang-orang  yang  bakhil  dengan  harta  yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu  baik  bagi  mereka.  Sebenarnya  kebakhilan  itu  adalah  buruk  bagi  mereka. Harta  yang  mereka  bakhilkan itu  akan  dikalungkan kelak  di  lehernya  di  hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. 3:180)
Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa’ ayat 33 18
اَنْلَعَج ٍِّلُكِّلَو َالله َّنِّإ ْمُهَ بيِّصَن ْمُهوُتاَئَ ف ْمُكُناَْيَْأ ْتَدَقَع َنيِّذَّلاَو َنوُبَرْ قَلأْاَو ِّناَدِّلاَوْلا َكَرَ ت اَِّّمّ َِّلِاَوَم ىَلَع َناَك اًديِّهَش ٍّءْىَش ِِّلُك 14 Yusliza Norsalizie binti Muhammad, “Ahli Waris Pengganti (Analisis Pandangan Ulama Negeri  Kelantan) ,  (skripsi  tidak  dipublikasi)”  Fakultas  Syariah  dan  Hukum,  Jurusan  Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry , 2014, hlm.  7–8.
15 Buku II Pasal 17 Huruf aKompilasi Hukum Islam
16 Muhammad  Amin  Suma, Keadilan  Hukum  Waris  Islam  Dalam  Pendekatan  Teks  dan Konteks , Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 17.
17 Yusliza Norsalizie binti Muhammad, “Ahli Waris Pengganti (Analisis Pandangan Ulama Negeri Kelantan),” Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, 2014, hlm. 15.
18 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam , Ed. 2 Cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2004), hlm. 11.
Artinya:  “Bagi  tiap-tiap  harta  peninggalan  dari  harta  yang  ditinggalkan  ibu bapak  dan  karib  kerabat,  Kami  jadikan  pewaris-pewarisnya.  Dan  (jika  ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada  mereka  bahagiannnya.  Sesungguhnya  Allah  menyaksikan  segala sesuatu". (QS. 4:33)
2. Pengertian Warisan Patah Titi Menurut Hukum Barat
Mengenai materi hukum waris menurut B.W (Burgerlijik Wetboek) dapat dijelaskan  sebagai  berikut:  isi  pasal  830  menetapkan  bahwa  pewarisan  hanya  ada karena kematian dan pasal 831 menentukan bahwa kalau dua orang yang mungkin waris-mewarisi,  keduanya  meningggal  pada  saat  yang  sama  atau  tidak  diketahui siapa yang lebih dahulu meninggal, pewarisan antara keduanya tidak terjadi. 19 Akan tetapi dalam pasal 832, terdapat suatu hal yang berbeda dengan hukum Islam. pasal ini memberi kemungkinan kepada keluarga sedarah di luar kawin untuk menjadi ahli waris, sedang hukum Islam tidak memberikan kemungkinan itu. 20
Ahli  waris  pengganti  sebagaimana  telah  disebutkan  di  atas  adalah Plaatsvervulling .  Dalam  pasal  841  BW  (pergantian  tempat  waris):  “pergantian memberi hak kepada seseorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hal hak orang yang diganti. 21 Dalam hal ini dimuat gambar sebagai berikut:
A
B           C D         E
A Meninggal
B dan C anak A
D dan E anak C, cucu A

## C meninggal lebih dulu daripada A
19 Ismuha, Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam , cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 54–55.
20 Ibid. hlm 55
21 Efendi Perangin, Hukum Waris (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 15.
D dan E menggantikan C. Dalam hal ini semua hak-hak C diambil alih oleh D dan E. D dan E bersama-sama sederajat dengan B terhadap A. 22 dalam hal lainnya apabila salah seorang anak telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris tetapi mempunyai  lima  orang  anak,  yaitu  cucu-cucu  pewaris,  maka  bagian  anak  yang seperlima  dibagi  di  antara  anak-anaknya  yang  menggantikan  kedudukan  ayahnya yang telah meninggal sehingga masing-masing cucu memperoleh 1/25 bagian. 23
Dalam KUHPerdata dijelaskan bahwa pewaris dengan cara  menggantikan kedudukan dari ahli waris lain dapat terjadi jika orang yang digantikan tersebut telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris; atau telah meninggal dunia pada saat  warisan  dibagikan  (Pasal  847  KUHPerdata). 24 Para  Ahli  waris  pengganti  ini merupakan  keturunan  langsung  dari  orang  yang  digantikan  dalam  garis  lurus  ke bawah sampai derajat yang tidak dibatasi  (Pasal 842 KUHPerdata). 25

## 3. Pengertian Warisan Patah Titi Menurut Hukum Adat
Dalam  hukum adat  juga  dikenal  plaatsvervulling  atau  penggantian  waris. Hal  ini  ditemukan  di  Jawa  Tengah  oleh  Mr.  Djojodigoeno  dan  Mr.  Tirtawinata, sebagai  tersebut  dalam  bukunya Hukum  Adat  di  Djawa  Tengah .  Itu  semua menyatakan bahwa apabila seorang anak sudah meninggal lebih dahulu dari pewaris dan  anak  itu  ada  meninggalkan  anak  atau  anak-anaknya,  maka  anak  atau  anak- anaknya itu menggantikan orang tuanya, mewarisi kakek atau neneknya yang baru meninggal. 26
Ada beberapa jenis warisan yang diatur di dalam Al-quran maupun diatur di Indonesia.  Salah  satunya  adalah  ahli  waris  pengganti  atau  istilah  di  Aceh menggunakan Warisan  Patah  Titi .  Akan  tetapi,  di  Al-Quran  tidak  terlalu  spesifik bahkan  nyaris  tidak  dijumpai  mengenai  warisan  patah  titi  ini.  hanya  saja  para mufassir ada yang mentafsirkan Al-quran mengenai warisan patah titi tersebut. Ahli waris pengganti adalah anak keturunan yang menggantikan posisi ayah-ibunya yang meninggal  lebih  dahulu  dari  pewaris  (ayah-ibu  dari  yang  meninggal  atau  kakek- nenek dari anak yang menggantikan posisi ayah-ibunya). Dalam pemahaman orang Aceh, kasus ini disebut dengan “Patah Titi”, maksudnya anak keturunan dari orang yang lebih dahulu meninggal dunia itu dari pewaris diposisikan sebagai orang yang sudah  tidak  dihubungkan  lagi  dengan  pewaris  tersebut  untuk    menerima  warisan,
22 Ibid, hlm. 15.
23 Zainuddin  Ali, Pelaksanaan  Hukum  Waris  di  Indonesia ,  Cet.  2  (Jakarta:  Sinar  Grafika, 2010), hlm. 87.
24 Irma  Devita  Purnamasari, Kiat-Kiat  Cerdas,  Mudah,  dan  Bijak  Memahami  Masalah Hukum Waris , Ed. 1 Cet. 1 (Bandung: Kaifa, 2014), hlm. 17.
25 Ibid, hlm. 17.
26 Ismuha, Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam , cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 75–76.
karena  ayah-ibu  yang  berhak  menerima  warisan  telah  meninggal  dunia  sebelum pewaris meninggal dunia. 27

## Dasar Hukum Warisan Patah Titi

## 1. Warisan Patah Titi Menurut Hukum Islam
Dalam hukum Islam tidak mengatur secara rinci tentang warisan patah titi tersebut.  Bahkan  banyak  pakar-pakar  ulama  baik  di  Indonesia  maupun  di  luar Indonesia tidak banyak yang menyebutkan adanya warisan patah titi tersebut atau sering  disebut  dengan  ahli  waris  pengganti.  Hal  ini  menjadi  persoalan  apakah penggantian ahli waris tersebut dapat dilaksankan atau tidak dapat dilaksanakan di Indonesia khususnya dikalangan masyarakat.
Salah satu tokoh Ulama Indonesia yang setuju atas adanya pembagian harta warisan kepada anak yang ditinggal terlebih dahulu oleh oarng tua sebelum  pewaris atau kakek meninggal dunia adalah MR. Dr. Hazairin. Pada Dies Natalis Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisisan tahun 1958 dalam pidato ilmiah yang berjudul “ Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an menafsirkan beberapa pasal dari Al-Qur’an perihal  warisan  sedemikian  rupa,  sehingga  ia  menganggap  bahwa  Al-Qur’an menghendaki adanya penggantian ahli waris. 28
Menelusuri  pemikiran  Hazairin  di  atas,  maka  ahli  waris  pengganti  itu disamakan  kedudukannya  dengan  ahli  waris  yang  digantikannya.  Orang  yang digantikan itu adalah sebagai pengganti antara ahli waris (pengganti) dengan pewaris (orang  yang  meninggal  dunia  terlebih  dahulu  dan  meninggalkan  harta  warisan). Berdasarkan hal itu, maka ahli waris pengganti (mawālī) adalah keturunan (anak) pewaris,  baik  laki-laki  maupun  perempuan,  saudara  pewaris  (laki-laki  dan perempuan)  maupun  leluhur  orang  yang  meninggal  dunia  sebagai  pengganti  dari ayah dan ibu. Bila dikaitkan dengan ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat kesamaan dengan pemikiran Hazairin dalam menafsirkan ayat 33 surat an-Nisa’. 29
Dalam kitab-kitab fiqih juga terdapat istilah penggantian ahli waris, hanya bentuk penggantiannya berbeda, dan hak waris pengganti tidak tentu sama dengan hak waris yang digantikan, melainkan ada kemungkinan berkurang, hal ini dapat di baca dalam kitab Khulaashah ‘Ilmi Al-Faraidl karangan Muhammad Amin Al-Asyi yang terjemahannya adalah sebagai berikut: ” Yang menggantikan tempat orang lain dalam warisan. Anak laki-laki dari anak laki-laki adalah seperti anak laki-laki, hanya
27 Khairuddin, Zakirul Fuadi, Belajar Praktis Fiqih Mawari s (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum, t.t.), hlm. 106.
28 Ismuha, Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam , cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 78.
29 Hajar M, “Epistimologi Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam,” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, No 1, Vol XIV (2014):  hlm. 156.
ia tidak mendapat dua kali bahagian bersama anak perempuan. Anak perempuan dari anak  laki-laki    adalah  seperti  anak  perempuan,  kecuali  ia  dapat  terhalang  dengan adanya  anak  laki-laki.  Nenek  perempuan  adalah  seperti  ibu,  hanya  ia  tidak  dapat menerima  1/3  atau  1/3  sisa.  Kakek  adalah  seperti  ayah,  kecuali  ia  tidak  dapat menghalangi  saudara  seibu-sebapa  dan  saudara  seayah.  Saudara  laki-laki  seayah adalah  seperti  saudara  laki-laki  seibu  seayah,  kecuali  ia  tidak  menerima  dua  kali banyaknya, bersama saudara perempuan seayah. Saudara perempuan seayah adalah seperti saudara perempuan seibu seayah, kecuali ia dapat terhalang dengan adanya saudara laki-laki seibu seayah. 30

## 2. Warisan Patah Titi Menurut Perundangan di Indonesia
Hukum  waris  di  Indonesia  yang  baru  mengenal  adanya  waris  pengganti setelah  dikeluarkannya  Inpres  Nomor  1 Tahun  1991.  Hal  tersebut  dapat  dipahami karena Al-Quran sendiri tidak secara tegas mengatur ketentuan mengenai ahli waris pengganti.  Dikeluarkannya  Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991  tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pelaksanaanya diatur berdasarkan Keputusan Menteri  Agama  Republik  Indonesia  Nomor  154  Tahun  1991  tentang  pelaksanaan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 bertujuan untuk mengakomodir hukum-hukum yang telah lama hidup di masyarakat. Sekurang-kurangnya terdapat tiga  hal  yang  dapat  dikemukakan  dengan  tatanan  hukum  nasional  yaitu  tentang masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. 31
Hukum Islam tidak mengatur secara jelas tentang ahli waris pengganti atau warisan  patah  titi  tersebut,  namun  di  Indonesia  mengatur  secara  rinci  tentang kewarisan  termasuk  ahli  waris  pengganti.  Hal  ini  tercantum  dalam  Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 185 yang berisi tentang :
1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya  dapat  digantikan  oleh  anaknya,  kecuali  mereka  yang tersebut dalam pasal 173.
2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. 32
Dalam  KHI  tersebut  jelas  menyebutkan  bahwa  adanya  perpindahan  ahli waris  dari  orang  tua  yang  telah  meninggal  duluan  dari  pewaris  asli  maka  dapat digantikan  oleh  anak-anaknya  yang  masih  hidup.  Dalam  hal  ini  penulis menyimpulkan  bahwa  anak  tersebut  berhak  mendapatkan  sebagian  harta
30 Ibid. hlm. 79-80
31 Muhammad  Hasbulloh  Huda, “Konsep  Mashlahah  dalam  Pembagian  Ahli  Waris Pengganti Sebuah Titik Temu antara Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam,” Maqashid Jurnal Hukum Islam, No 2, Vol 2 (Mei 2019): hlm. 57.
32 Kompilasi Hukum Islam
peninggalan  kakeknya  untuk  kelansungan  hidup  anak-anak  yang  ditinggal  oleh orang tuanya.
Selain  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI),  Kitab  Undang-Undang  Hukum Perdata  (KUH  Perdata)  juga  mengatur  masalah  warisan  termasuk  ahli  waris pengganti. Dalam bahasa Barat disebut dengan  Bij Plaatsvervulling. Hal ini dapat dilihat  dalam  pasal  841  sampai  dengan  848  Kitab  Undang-Undang  KUHPerdata. Dalam  pasal  841  menyebutkan  bahwa  “  Pergantian  hak  kepada  seseorang  yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”. 33
Pada prinsipnya orang tidak dapat menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang masih hidup. Jadi kedudukannya tidak dapat digantikan oleh para ahli warisnya  ( plaatsvervulling). 34 Adapun  penggantian  tempat  dalam  KUHPerdata mengenal 3 (tiga )macam penggantian yaitu;
a. Menurut  pasal  842  KUHPerdata  ,  penggantian  dalam  garis  lurus  ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa ada akhir.
Dalam  segala  hal  penggantian  seperti  tersebut  di  atas  selamanya diperbolehkan,  baik  dalam  hal  beberapa  anak  pewaris,  mewarisi bersama-sama  dengan  keturunan  seorang  anak  yang  telah  meninggal dunia lebih dulu, maupun keturunan mereka mewarisis bersama-sama, walaupun berlainan keluarga itu berbeda-beda derajatnya.
b. Menurut pasal 844 KUHPerdata, diperbolehkan pergantian dalam garis menyamping atas keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki dan  perempuan  yang  telah  meninggal  terlebih  dahulu  baik  mereka mewarisi  bersama-sama  dengan  paman  atau  bibi  mereka.  Setelah meninggalnya terlebih dahulu semua saudara di Pewaris. Warisan harus dibagi antara semua keturunan saudara-saudara yang meninggal dunia terlebih dahulu itu, walaupun keturunan tersebut pada derajat yang tidak sama.
c. Pasal  845  KUHPerdata  mengatur  mengenai  penggantian  dalam  garis menyamping  bagi  para  keponakan    yang  bertalian  keluarga  sedarah terdekat  dengan  pewaris,  masih  ada  anak-anak  dan  keturunan  paman atau bibi pewaris.
Bunyi  Pasal  845  KUHPerdata:  “Pergantian  dalam  garis  menyamping diperbolehkan juga dalam pewarisan bagi para keponakan, ialah dalam hal bilamana di samping keluarga sedarah yang bertali keluarga sedarah terdekat dengan sipeninggal, masih anak-anak dan keturunan saudara-
33 Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat , Ed. 1 cet. 2 (Jakarta Timur: Kencana, 2005), hlm. 24.
34 Ibid. hlm. 28
saudara  laki-laki  atau  perempuan  darinya,  saudara  mana  telah meninggal lebih dahulu”. 35

## Pandangan Ulama Dayah tentang Warisan Patah Titi
Setelah menelaah teori-teori tentang ahli waris pengganti atau istilah adat Aceh  adalah Patah Titi yang penulis cantumkan di atas, maka penulis selanjutnya akan  mencantumkan  beberapa  pendapat-pendapat  Ulama  Dayah  Kecamatan  Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dan juga tokok masyarakat Kuta Baro  sebagai bahan penguat  untuk  mengatahui  tata  cara  pembagian  warisan  terutama  ahli  waris pengganti atau warisan patah titi. Maka di bawah ini penulis akan menulis beberapa pandangan Ulama Dayah Kuta Baro beserta tokoh masyarakat Kuta Baro. Adapun ulasannya sebagai berikut:
a. Pandangan Pimpinan Dayah Darul Dzahidin Kecamatan Kuta Baro Kabupaten
Aceh Besar
Dari  penelitian ini  penulis  mewawancarai  salah  satu  Ulama  Dayah  Darul Dzahidin  yaitu  Tgk.  H.  Abdul  Razak  Beliau  merupakan  Pimpinan  dayah  Darul Dzahidin.  Dari  hasil  wawancara  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  beliau  tidak sependapat dengan istilah patah titi yang digunakan adat Aceh, dikarenakan dapat menzdalimi anak-anak dari ahli waris atau orang tua yang telah meninggal terlebih dahulu  dari  si  pewaris  atau  kakeknya  tersebut.  Hal  ini  apabila  istilah  ini  tetap dijalankan  maka  akan  merugikan  dan  menyakiti  naka-anak  yatim  tersebut. Dikarenakan  harta  peninggalan  orang  tua  anak-anak  tersebut  merupakan  jalan mereka untuk meneruskan kehidupan mereka di hari kelak. Apabila harta warisan tersebut tidak diberikan kepada anak-anak tersebut dapat mengakibatkan anak-anak tersebut  menjadi  kelaparan,  tidak  mendapatkan  pendidikan,  terlantar  bahkan  bisa berdampak  kematian  kepada  anak-anak  tersebut.  Hal  ini  menyimpang  dari  ajaran agama  Islam  yang  menganjurkan  kita  untuk  menjaga  anak-anak  yatim  dan  tidak boleh memakan harta anak yatim. Berikut adalah ayat al-quran yang melarang untuk menyakiti anak yatim. Terdapat dalam Q.S Ad-Dhuha: 9

## ْرَهْقَ تَلاَف َميِّتَيْلا اَّمَأَف
Artinya:  “Adapun  terhadap  anak  yatim  maka  janganlah  kamu  berlaku sewenang-wenang”. (QS. 93:9)
Adapun  tafsir  surah  Ad-Dhuha  ayat  9  menurut  Imam  At-Thabari  adalah sebagaimana  Allah  berfirman  yang  disebutkan-Nya  untuk  Nabi  Muhammad  Saw:
( ميتيلا امأف )  wahai  Muhammad  ( رهقت لاف )  berkata:  janganlah  kamu mendzolimi,  maka menghilangkan  haknya,  sebagai  bentuk  penindasan  atau  melemahkan  darimu untuknya.  Sebagaimana  telah  menceritakan  seseorang  kepadaku,  berkta;
menceritakan yazid, berkata; menceritakan said dari Qatada ( لاف ميتيلا امأف رهقت ) yaitu
janganlah kamu mendzolimi). 36
Dari  tafsir  Imam  At-Thabari  di  atas  jelaslah  bahwa  dilarang  untuk menganiaya  anak  yatim,  menyakiti  perasaanya,  menghilangkan  haknya  dengan mangambil  hartanya.  Perbuatan  tersebut  merupakan  perbuatan  yang  tidak  disukai oleh Allah SWT.
Adapun ayat tentang menyantuni anak yatim terdapat dalam Q.S Al-Ma’un: 2
{ ِّنيِِّدلِّبِ ُبِِّذَكُي يِّذَّلا َتْيَءَرَأ 1 { َميِّتَيْلا ُّعُدَي يِّذَّلا َكِّلَذَف } 2 }
Artinya:  “Tahukah  kamu  (orang)  yang  mendustakan  agama,  Itulah  orang yang menghardik anak yatim” (QS. 107:1-2).
Adapun  tafsir  surah  Al-Ma’un  oleh  Ibnu  Katsir  adalah  allah  SWT. Menagatakn kepada Muhammad SAW. Orang yang mendustakan hari pembalasan ialah orang yakni dialah orang yang berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim, menganiaya haknya dan tidak memberinya makan serta memperlakukannya dengan perlakuan yang baik.
Adapun ayat Al-Quran yang melarang manusia untuk memakan harta anak yatim adalah tercantum dalam Q.S An-Nisa’:9-10
َالل اوُقذتَيْلَف ْمِ ْيَْلَع اوُفاَخ اًفاَع ِض ًةذيِ رُذ ْمِهِفْلَخ  ْنِم اوُكَرَت  ْوَل  َنيِ ذلَّا  َشْخَيْلَو { اًديِد َس ًلا ْوَق اوُلوُقَيْلَو 9 َنيِ ذلَّا ذن ِ ا } َنوُ ُكُْأَي اَمذن ِ ا اًمْل ُظ ىَماَتَيْلا َلاَوْمَأ  َنوُ ُكُْأَي اًر َنَ ْمِ ِنِو ُطُب  ِفِ { اًيرِع َس  َن ْوَل ْصَي َ سَو z 10
Artinya: “Anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.  Oleh  sebab  itu  hendaklah  mereka  bertaqwa  kepada  Allah  dan hendaklah  mereka  mengucapkan  perkataan  yang  benar  (9)  Sesungguhnya orang-orang  yang  memakan  harta  anak  yatim  secara  zalim,  sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)”. (Q.S 4: 10).
Berikut tafsir Q.S Anisa’ ayat  10: “Dalam ayat 9 menyatakan bahwa anak- anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya diibaratkan seperti kehilangan sayapnya. Hendaknya mereka dipelihara oleh orang-orang yang menyayanginya setelah orang tua  anak-anak  tersebut  meinggal  dunia.  Anak-anak  yatim  tersebut  dipelihara sebagaimana  mereka  memelihara  harta.  Dan  dalam  tafsir  ini  menegaskan  bahwa Allah  memerintahkan  kepada  mereka  untuk  bertaqwa  kepada  Allah  SWT  dalam
36 Anita  Lailiyatul  Fadhilah,  “Makna  Al-Quran  dalam  Q.S  Ad-Dhuha  Ayat  9  (Studi Kompertif),” Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel , 2019, hlm.
43.
menjaga anak-anak yatim tersebut dengan harapan Allah akan menyediakan orang- orang yang penuh ketaqwaan, penuh kasih saying terhadap anak-anak yatim tersebut. Dalam  ayat  10  menjelaskan  bahwa  memakan  harta  anak  yatim  diibaratkan memasukkan  api  ke  dalam  perut  mereka  dan  memandang  api  sepanjang  mata mereka.  Sesungguhnya  memakan  harta  anak  yatim  secara  aniaya  merekalah  yang sebenarnya memakan api neraka tersebut”. 37
b. Pandangan Kepala KUA Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar
Selain pandangan Pimpinan Dayah  Darul Dzahidin  Tgk. H. Abdul Razak penulis  juga  mencantumkan  pendapat  dari  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) Kecamatan  Kuta  Baro  Kabupaten  Aceh  Besar  yaitu  bapak  H.  Sulaiman  Masudi. Beliau  berpendapat  tentang  ahli  waris  pengganti  ini  atau  istilah  adat  Aceh  adalah patah titi sedikit berbeda dengan pandapat Tgk. H. Abdul Razak. Beliau mengatakan bahwa anak yang telah meninggal orang tuanya terlebih dahulu daripada si pewaris (kakek)  maka  anak  tersebut  tidak  bisa  mendapatkan  warisan  orang  tuanya dikarenakan  telah  putusnya  syarat  mendapatkan  warisan  yaitu  meninggalnya  ahli waris.  Akan  tetapi  beliau  tidak  sepenuhnya  berpegang  pada  adat  Aceh  tersebut dikarenakan akan berdampak kepada anak-anak yang ditinggalakan oleh orang tua tersebut.  Alasan  yang  menguatkan  beliau  berpendapat  bahwa  anak  yang  orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari si pwaris adalah dikarenakan tidak dutemukan secara rinci landasan hukum tentang ahli waris pengganti tesebut. Baik itu dalam Al- Qur’an  maupun  di  dalam  kitab-kitab  fikih  klsik.  Akan  tetapi  anak  tersebut mendapatkan sebagian harta dalam cakupan bukan harta warisan dari si pewaris akan tetapi  hanya  sebagai  bentuk  hadiah  atau  pemberian  dari  kerabat  ahli  waris  yang masih hidup.
Alasan lain dari bapak Sulaiman Masudi adalah bahwa beliau takut untuk memainkan mazhab dan berpegangan kepada banyak mazhab. Apabila hal ini terjadi ditakutkan  akan  memicu  perselisihan  antara  banyak  kalangan  ulama-ulama  atau teungku-teungku  gampong.    Beliau  mengatakan  untuk  permasalah  ahli  waris pengganti  atau  Patah  Titi  ini  beliau  berpendapat  luwes  saja.  Jika  memang penyelesaian warisan tersebut menggunakan adat gampong sah-sah saja begitu juga jika  menggunakan  Kompilasi  Hukum  Islam  maka  urusannya  adalah  yang menyelesaikan adalah Pengadilan Agama.

## Penutup
Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa:
1. Ahli  waris  pengganti atau  istilah  adat  Aceh  adalah  Patah  Titi  adalah  seseorang yang  menggantikan  posisi  untuk  mendapatkan  harta  warisan  dari  sipewaris dikarenakan  ahli  waris  yang  sebenarnya  telah  meninggal  dunia  terlebih  dahulu
37 Ibnu Katsir, “Tafsir Fi Zhilalil Qur’an, Jus IV Bagian Akhir Ali-Imran dan Permulaan An-Nisaa’ ,” hlm. 287.
dari si pewaris. Penggantian tempat tersebut dapat ditemukan di dalam pasal 185 Kompilasi  Hukum  Islam  dan  juga  dapat ditemukan  di  dalam  pasal  841  sampai dengan 848 Kitab Undang-Undang KUHPerdata (KUH Perdata).
2. Ahli  waris  pengganti  tidak  ditemukan  di  dalam  Al-Quran  dan  juga  kitab  fikih klasik. Oleh sebab itu tedapat beberapa pandangan tentang ahli waris pengganti tersebut.
3. Terdapat  sedikit  perbedaan  pandangan  antara  Pimpinan  Dayah  Darul  Zdahidin dengan  Tgk.  H.  Abdul  Razak    dengan  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (KUA) Kecmatan  Kuta  Baro  Kabupaten  Aceh  Besar  bapak  H.  Sulaiman  Masudi. Menurut  Tgk.  H.  Abdul  Razak    mengatakan  bahwa  beliau  sependapat  dengan Pasal  185  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  menyatakan  bahwa  ahli  waris  yang meninggal  dunia  terlebih  dahulu  dari  sipewaris  maka  kedudukannyanya  dapat digantikan oleh anaknya selain mereka yang tersebut dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini berdasarkan Q.S An-Nisa’ ayat 7 yang mengatakan bahwa ketika orang tua meninggal dunia maka ada hak dari sebagian harta orang tua  buat  anak-anak  yang  ditinggalkan  guna  untuk  kelangsungan  hidup  mereka. Sedangkan menurut bapak H. Sulaiman Masudi berpendapat beliau berpandangan luwes.  bagaimana  keputusan  yang  terbaik  dari  adat  Aceh  dan  juga  Pengadilan Agama.  Karena  beliau  berpandangan  tidak  ingin  memaikan  mazhab  dan  juga Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
4. Ditinjau menurut hukum Islam ahli waris pengganti yang ada di dalam Kompilasi Hukum  Islam  telah  memenuhi  syarat  untuk  sebuah  pertimbangan  dikarenakan mengandung al-maslhahah al-mursalah yang memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan. Apabila harta tersebut tidak diberikan kepada ahli waris pengganti  maka  akan  menimbulkan  kemudharatan  kepada  anak  tersebut dikarenakan  anak  tersebut  tidak  akan  bisa  menjalankan  kehidupannya  karena orang  tua  anak  terebut  tidak  dapat  lagi  membiayai  kehidupan  anak-anaknya. Apabila harta warisan diberikan kepada ahli waris pengganti maka anak tersebut tetap dapat menjalani kehidupnnya dikarenakan ada harta peninggalan orang tua untuk membiayai kehidupannya dikemudian hari.

## Daftar Pustaka
Amir  Syarifuddin. Hukum  Kewarisan  Islam .  Ed.  2  Cet.  1.  Jakarta:  Prenadamedia Group, 2004.
Anita  Lailiyatul  Fadhilah.  “ Makna  Al-Quran  dalam  Q.S  Ad-Dhuha  Ayat  9  (Studi Kompertif) .”  Fakultas  Ushuluddin  Dan  Filsafat  Universitas  Islam  Negeri
Sunan Ampel, 2019.
Dian Khairul Umam. Fiqih Mawaris . Bandung: Pustaka Setia, 1999. Efendi Perangin. Hukum Waris . Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
Gamal Achyar. Nilai Adil Dalam Pembagian Warisan menurut Hukum Islam . Banda Aceh: Awsat, 2018.

## Hajar  M.  “Epistimologi  Ahli  Waris  Pengganti  Dalam  Kompilasi  Hukum  Islam.”
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau , No 1, Vol XIV (2014).
Ibnu  Katsir.  “Tafsir  Fi  Zhilalil  Qur’an,  Jus  IV  Bagian  Akhir  Ali-Imran  dan
Permulaan An-Nisaa’,” t.t.
Irma Devita Purnamasari. Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah
Hukum Waris . Ed. 1 Cet. 1. Bandung: Kaifa, 2014.
Ismuha. Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum
Adat dan Hukum Islam . Cet. 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
Khairuddin, Zakirul  Fuadi. Belajar Praktis  Fiqih  Mawaris .  Banda  Aceh:  Fakultas Syariah dan Hukum, t.t.
Muhammad Amin Suma. Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks . Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
Muhammad  Hasbulloh  Huda.  “Konsep  Mashlahah  dalam  Pembagian  Ahli  Waris Pengganti Sebuah Titik Temu antara Imam Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam.” Maqashid Jurnal Hukum Islam , No 2, Vol 2 (Mei 2019).
Muhammad  Iqbal.  “Hijab  dalam  Kewarisan  Perspektif  Al-Qura’n  dan  Al-Hadits (Analisis Terhadap Perbedaan Pendapat Fiqih as-Sunnah dan KHI.” Jurnal At-Tarkir , Nomor. 1, Volume. XI (1 Juni 2018).
Phil.  H.M.  Nur  Kholis  Setiawan. Problematika  Hukum  Kewarisan  Islam Kontemporer  di  Indonesia .  Cet.  1.  Jakarta:  Puslitbang  Kehidupan Keagamaan, 2012.
Surini Ahlan Sjarif, Nurul Elmiyah. Hukum Kewarisan Perdata Barat . Ed. 1 cet. 2. Jakarta Timur: Kencana, 2005.
Teungku  Muhammad    Hasbi  Ash-Shiddieqy. Tafsir  Al-qur’an  Majid  An-Nuur . Semarang: PT Pusaka RiZki Putra, 2000.
Tim Redaksi Nuansa Aulia. Kompilasi Hukum Islam . Ed. Revisi. Cet 6. Bandung:
Nuansa Aulia, 2015.
Yusliza Norsalizie binti Muhammad. “Ahli Waris Pengganti (Analisis Pandangan Ulama  Negeri  Kelantan).” Fakultas  Syariah  dan  Hukum,  Jurusan  Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, 2014.
Zainuddin  Ali. Pelaksanaan  Hukum  Waris  di  Indonesia .  Cet.  2.  Jakarta:  Sinar Grafika, 2010.
Wawancara dengan bapak Sulaiman Masudi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 11 Mei 2019. Wawancara  dengan  bapak  Abdul  Razak,  Pimpinan  Dayah  Darul  Zdahidin,
Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, pada tanggal 17 Juli 2019.