## MODEL SISTEM M-GOVERNMENT (Studi Kasus : Pemerintah Kota Yogyakarta)
Sri Handayaningsih 1 , Heru Nugroho 2
Program Studi Teknik Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Jl. Prof. Dr. Soepomo, Janturan, Yogyakarta, telp : 0274. 563515, fax : 0274. 564604 email : 1 sriningsih2013@tif.uad.ac.id , 2 heru07018016@gmail.com

## Abstrak
Saat  ini  pertambahan  jumlah  penduduk  di  suatu  daerah  yang  sangat  cepat, sistem layanan publik secara tradisional yang mana pelayanan yang berorientasi pada antrian  di  depan  meja  petugas  dan  tergantung  pada  jam  kerja  tidak  dapat  lagi memadai.  Sebagai  tindak  lanjut  dari  Intruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003  untuk meningkatkan  efisiensi,  efektifitas,  transparansi  dan  akuntabilitas  bidang  telematika. Pemerintah  DIY  menetapkan  kebijakan  pengembangan  Jogja  Cyber  Province.  Akan tetapi dalam perkembanganya pengembangan e-Government ini masih belum optimal, seperti  e-ktp.  Proses  Bisnis  dalam  pembuatan  e-KTP  lebih  panjang  dibandingkan dengan  sebelum  e-KTP.  Fisik  e-KTP  baru  diterima  dalam  hitungan  bulan,  jika  ada kesalahan  data,  proses  pembuatan  dimulai  dari  awal  lagi.  Data  penduduk  terpusat, namun penggunaannya masih belum di sharing dengan pihak lain yang membutuhkan. Untuk  itu  dibutuhkan  media  penghubung  untuk  melakaukan  proses  yang  mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang efektif dan efisien. Tujuan penerapat tersebut  adalah  mempermudah  masyarakat  berhubungan  dengan  pemerintah  serta menciptakan  data-data  yang  terintegrasi  antara  dinas-dinas  yang  ada  di  Pemerintah Kota  Yogyakarta.  Subyek  pada  penelitian  ini  adalah  model  sistem  m-Government. Model yang dibuat  menghasilkan  sebuah pemodelan sistem yang bisa digunakan untuk acuan  dalam  penerapan  m-Government  untuk  pelayanan  publik  yang  bersifat  rutin. Dari  penelitian  yang  dilakukan  menghasilkan  model  sistem  yaitu  :  “Model  m- Government  di  Pemerintah  Kota  Yogyakarta”  yang  dapat  memberikan  kemudahan komunikasi  dari  pemerintah  kepada  masyarakat  dalam  hal  proses  pelayanan  maupun proses penyelesaian layanan melalui handphone atau smartphone. Hasil uji kelayakan sistem menunjukan bahwa sistem yang di usulkan dapat diimplementasikan.
Kata Kunci : Model, m-Government , e-Government

## 1 PENDAHULUAN
Saat  ini  dengan  pertambahan  jumlah  penduduk  di  suatu  daerah  yang  sangat cepat,  sistem  layanan  publik  secara  tradisional  tidak  dapat  lagi  memadai.  Sistem pelayanan publik secara tradisional ini seperti pelayanan yang berorientasi pada antrian ( in  line )  di  depan  meja  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  dan  tergantung  pada  jam  kerja. Perkembangan  dan  kemajuan  teknologi  informasi  yang  pesat  serta  potensi pemanfaatannya  secara  luas,  membuka  peluang  bagi  pengaksesan,  pengelolaan,  dan
pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting  dalam  berbagai  transaksi  internasional,  terutama  dalam  transaksi  perdagangan dan juga dalam proses pemerintahan.
Sebagai  tindak  lanjut  dari  Intruksi  Presiden  Nomor  3  Tahun  2003  untuk meningkatkan  efisiensi,  efektifitas,  transparansi  dan  akuntabilitas  bidang  telematika (telematika,  media  dan  informatika).  Pemerintah  DIY  menetapkan  kebijakan pengembangan Jogja  Cyber  Province. Pada  tahun  2005  dirintis  program Digital Government  Services (DGS)  yang  ditindaklanjuti  dengan  pengeluaran  Peraturan Gubenur  DIY  nomor  42  tahun  2006  tetang Blueprint  Jogja  Cyber  Province. Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan  pemerintahan  yang  berbasis  elektronik  dalam  rangka  meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Untuk itu, pemerintah menerapkan e- Government atau electronic  government dengan  memanfaatkan  teknologi  informasi. Tujuannya adalah menciptakan pemerintahan yang demokratis, transparan, bersih, adil, akuntabel, bertanggung-jawab, responsif, efektif dan efisien dalam waktu secepatnya. e- Government adalah  aplikasi  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk  memperbaiki produktivitas legislasi, peradilan dan administrasi.
Evolusi  dalam  pelayanan  pembuatan  baru  maupun  perpanjang  KTP  (Kartu Tanda  Penduduk)  dimulai  dengan  proses  birokrasi  yang  cukup  panjang,  yang  mana permohonan  proses  birokrasi  pada  tingkatan  RT  /  RW,  Desa  /  Kelurahan  dan Kecamatan.  Dalam  proses  tersebut  juga  mengharuskan  pemohon  untuk  selalu  ada selama  proses  berlangsung,  sehingga  menyebabkan  tersitanya  waktu  pada  saat pembuatan  /  perpanjangan  KTP  meningkat,  khususnya  bagi  penduduk  dengan  tingkat kesibukan  cukup  tinggi.  Selain  itu  data-data  yang  dibutuhkan  sebagai  persyaratan pembuatan  KTP  juga  masih  dalam  bentuk  lembaran-lembaran  kertas  yang  memiliki pontensi  untuk  hilang  ataupun  rusak,  Sehingga  tidak  dapat  dipergunakan  lagi  ketika dibutuhkan.  Perkembangan  berikutnya  ,  penerapan e-KTP yang  disebut  jauh  lebih efisien  dibandingkan  dengan  KTP  tetapi  belum  maksimal,  walaupun  sudah disosialisasikan satu tahun yang lalu akan tetapi penerapannya belum berjalan. Banyak masalah  teknis  yang  masih  menghambat  dalam  penerapan e-KTP antara  lain  kesiapan masyarakat,  kesiapan  alat  serta  kesiapan  petugas  dalam  melayani  pembutan e-KTP tersebut.  Data  yang  ada  di  dalam  KTP  memiliki  kaitan  dengan  keperluan  proses pembuatan  SIM  (Surat  Izin  Mengemudi)  yang  mana  sebelum  pembuatan  SIM dilampirkan KTP untuk keperluan syarat pembuatannya. Selain untuk pembuatan SIM, KTP dipergunakan untuk  syarat  pembuatan STNK (Surat  Tanda Nomor Kendaraann), KK (Kartu Keluarga), Akta  Lahir, mengurus Pajak dan lain-lain. Selain  permasalahan tentang  pembuatan  dan    perpanjang  KTP  ada  juga  permasalahan  yang  timbul  setelah penerapan e-Government antara  lain  ketersediaan  data  kependudukan  yang  belum terintegrasi ke berbagai dinas terkait yang ada di kota Yogyakarta. Ini memungkinkan terjadinya  kesalahan  dalam  pencatatan  sehingga  memungkinkan  data  kependudukan berbeda  dari  dinas  kependudukan  dan  catatan  sipil  dengan  dinas  yang  berhubungan dengan  kependudukan.  Kemudian  pelayanan  yang  diberikan  pemerintah  kota Yogyakarta hanya sekedar informasi dan petunjuk tanpa ada proses penyediaan jasa. Ini menyebabkan  semakin  banyak  biro  jasa  untuk  membantu  masyarakat  dalam  proses administrasi kependudukan sehingga penerapan e -Government tidak begitu bermanfaat. Selain itu permasalahan lainya yang timbul adalah pelayanan yang diberikan pemerintah kota  Yogyakarta  cukup  bermanfaat  dalam  segi  penyediaan website informasi  dan
keluhan  akan  tetapi  respon  yang  diberikan  cukup  lama  sehingga  masyarakat  tidak langsung  menerima  respon  tersebut.  Untuk  itu  di  butuhkan  media  penghubung  guna melakukan  proses  yang  mampu  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat  tanpa dibatasi ruang dan waktu.
Penyediaan  layanan  kepada  masyarakat  melalui  telepon  selulur  menjadi alternatif yang sangat menarik dan penting untuk dikaji, karena jika diaplikasikan akan berpotensi besar untuk dapat mengatasi berbagai masalah yang ada di masyarakat antara lain  tersitanya  waktu  masyarakat  yang  memiliki  tingkat  kesibukan  cukup  tinggi  dan lambatnya  birokrasi  yang  diberikan  oleh  pemerintah.  Aplikasi  yang  menggunakan media telepon seluler termasuk dalam aplikasi mobile government ( m-Government ).
Dipandang  dari  segi  kepraktisan  bagi  pengguna,  telepon  seluler  memang  lebih unggul  daripada  PC  ( Personal  Computer )  atau  laptop  sekalipun. Handphone lebih murah, lebih ringan dan bisa dibawa ke mana-mana bahkan bisa dimasukkan ke dalam saku.  Hal  inilah  yang  menjelaskan  mengapa  tingkat  penetrasi  handphone  lebih  cepat daripada  PC  atau  Laptop.  Handphone  tidak  lagi  menjadi  barang  yang  mewah, melainkan telah menjadi kebutuhan dan perlengkapan sehari-hari. Tidak heran sekarang ini mulai dari presiden direktur sampai dengan tukang sayur sudah biasa mengoprasikan handphone . Handphone telah  digunakan  secara  masal  oleh  warga  masyarakat  baik  di kota  maupun  di  desa.  Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut,  maka  penelitian yang  akan  diajukan  :  “Pembuatan  Model M-Government ”  (studi  kasus  :  Pemkot Yogyakarta).

## 2 KAJIAN PUSTAKA
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Cicilia  Lusiani  dengan  judul “Evaluasi Efektivitas Layanan Elektronik di Sektor Publik Studi Kasus Layanan Mobile Government  di  Pemerintah  Kabupaten  Sleman”.  Dalam  penelitian  ini  membahas tentang  evaluasi  bagai  mana  efektifitas  penerapan  layanan  elektronik  yang  ada  di kabupaten sleman. Yang mana hasil penelitian ini antara lain menghasilkan pandangan internal organisasi terhadap implementasi layanan Mobile Government bersifat positif, mendukung  kinerja  dan  sesuai  dengantujuan  organisasi,  implementasi  layanan  Mobile Government  membawa  pengaruh  perubahan  secara  sosial,budaya  dan  etika  di  internal organisasi,  yaitu  :  kecepatan,  kemudahan,  tidak  lagi  mengenalhierarki  dan  tetap menjaga  kerahasiaan  identitas  pengirim  dan  Layanan  Mobile  Government  Pemkab Sleman  masih  sebatas  sebagai  Government  Helpdesk,  belum  dikembangkan  menjadi layanan  SMS  Info.  Feedback  layanan  ke  masyaraat  sebagai  bentuktindak  lanjut pengaduan belum dapat dilihat manfaatnya.
Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Fanikawati  dengan  judul “Pemodelan  Pada  Tingkat  Pengembangan  E-Government”.  Dalam    penelitian  ini dibahas  mengenai  bagaimana  menghasilkan  sebuah  model  pengembangan  e- Government  untuk  pemerintahan,  model  yang  dihasilkan  merupakan  suatu  model website yang nantinya bisa dijadikan setandar atau acuan bagi pemerintah daerah dalam melakukan  pengembangan  e-Government  yang  disesuaikan  dengan  visi  misi  daerah. Dalam  hal  ini,  penelitian  memiliki  beberapa  program  yang  harus  dilakukan  untuk menghasilkan model yang diinginkan. Pertama, akan dilakukan anailisis sistem, analisis kebutuhan sistem dan proses bisnis dari setiap pelayanan terhadap masyarakat. Kedua, akan  menghasilkan  interface    atau  tampilan  pada  website  tersebut  yang  mana  akan dijadikan  referensi  dalam  pengembangan  website  e-Government  yang  ada  di
pemerintahan.  Model  yang  dihasilkan  meliputi  interface  pembuatan  KTP,  interface pembuatan STNK, interface informasi lelang dan lain-lain. Saran  yang diberikan pada penelitian ini adalah penelitian berikutnya menghasilkan tampilan lebih menarik minat masyarakat  dan  penelitian  berikutnya  dapat  dikembangkan  dalam  hal  pemodelanya yang lebih variatif yaitu dengan menambahkan menu yang lain sesuai dengan kebutuan mendatang.
Program Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) adalah salah satu sarana yang  digunakan  pemerintah  dengan  basis  teknologi  komunikasi  yang  biasa  digunakan warga saat ini, yaitu telepon seluler. Dengan adanya UPIK ini masyarakat Yogyakarta berkesempatan  untuk  berpartisipasi  mengirim  saran  dan  keluhan  kepada  Pemkot Yogyakarta melalui fasilitas UPIK via SMS ke 08122780001/2740, telp.  0274-555242 atau  lewat  situs  www.upik.jogjakota.go.id.  Dalam  sehari,  UPIK  menerima  rata-rata  8 sampai 10 SMS. Batas waktu kepada Admin UPIK untuk meneruskan informasi  yang berupa  berita,  keluhan,  pertanyaan,  pengaduan  usul  /  saran  kepada  Satuan  Kerja Perangkat Daerah (SKPD) / Unit kerja / Instansi terkait adalah dalam waktu 1 x 24 jam adapun batas waktu bagi operator UPIK SKPD / Unit kerja untuk memberikan respon atas berita, keluhan, pertanyaan, pengaduan, usul atau saran terhadap instansinya adalah 2 x 24 jam sejak informasi diterima, sedangkan untuk permasalahan yang membutuhkan koordinasi  tindak  lanjut  dan  melibatkan  beberapa  SKPD  maka  batas  waktu  untuk melakukan  respon  terhadap  informasi  hasil  koordinasi  tindaklanjut  adalah  6  x  24  jam sejak informasi diterima. Dari UPIK ini publik bisa memantau dan mengawasi kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta.
a. m-Govenrment (Mobile Government)
Mobile Government atau yang biasa disingkat m-Government adalah penerapan e-Government pada media piranti bergerak (mobile), termasuk penggunaan layanan dan  aplikasi  dari  pemerintah  yang  hanya  mungkin  digunakan  pada  telepon  seluler, notebook/laptop,  PDA  (Personal  Digital  Assitants),  dan  infrastruktur  jaringan internet nirkabel[8].
Penyedian  layanan  kepada  masyarakat  melalui  telepon  genggam  menjadi alternatif  yang  sangat  menarik  dan  penting  untuk  dikaji  karena  jika  diaplikasikan akan  berpotensi  besar  untuk  dapat  mengatasi  berbagai  masalah  yang  ada  di masyarakat khususnya dalam hal komunikasi antara pemerintah dengan rakyatnya.
[1] Aplikasi dalam penerapan m-Govenrment Penyampaian  informasi  kepada  masyarakat  di  area  terjadinya  bencana  alam sehingga masyarakat tidak perlu panik dan dapat menyelamatkan dirinya serta orang- orang  di  sekitarnya.  Masih  banyak  contoh  aplikasi  lainnya  seperti  pelaporan kejahatan  lewat  SMS,  pengiriman  informasi  tagihan  pajak  kepada  masyarakat  atau sosialisasi  kebijakan  pemerintah.  Banyak  jenis  informasi  yang  bisa  disampaikan kepada  masyarakat  dan  bentuk  komunikasinya  pun  bisa  dua  arah.  Ada  kalanya sebuah informasi hanya dibutuhkan oleh kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu,  data-data  masyarakat  juga  diperlukan  agar  pemerintah  dapat  mengirimkan informasi  yang  sesuai  apalagi  jika  informasi  yang  ingin  disampaikan  merupakan informasi pribadi seseorang.
b. Manfaat m-Govenrment
Manfaat mobile government antara lain[8] :
a. Peningkatan  produktivitas  pegawai  lembaga  pelayanan  masyarakat m-Government memungkinkan petugas pelayanan umum untuk  memasukkan data ke dalam  sistem secara  langsung  ketika  sedang  bekerja  di  lapangan.  Dengan  demikian  waktu  untuk pengumpulan  data  dan  tingkat  kesalahan  pencatatan  data  di  lapangan  akan berkurang.
b. Peningkatan  efektivitas  kerja  pegawai  lembaga  pelayanan  masyarakat  dengan memanfaatkan  aplikasi m-government para  pegawai  pemerintah  dapat  membawa dokumen  dalam  bentuk  digital,  sehingga  jauh  lebih  mudah  dari  pada  membawa dokumen  dalam  bentuk  kertas.  Dengan  demikian  secara  tidak  langsung  kan meningkatkan efektivitas kerja pegawai pemerintah.
c. Memperbaiki  penyampaian  informasi  dan  layanan  dari  pemerintah  dengan memanfaatkan m-Government maka pemerintah dapat menyampaikan informasi dan layanannya kapan dan dimana pun masyarakat berada
d. Meningkatkan sarana untuk interaksi antara masyarakat dan pemerintah Aplikasi ini dapat juga menjadi sarana interaksi semua stakeholder dalam pemerintahan misalnya lembaga  pelayanan  masyarakat,  pembuat  kebijakan,  wakil  rakyat  dan  lain sebagainya.
e. Memungkinkan  partisipasi  yang  lebih  dari  masyarakat.  Dengan  mengurangi  waktu dan upaya untuk komunikasi maka m-government akan mendorong pemerintah untuk membuat  bentuk  komunikasi  lainnya  misalnya e-voting ,  partisipasi  masyarakat terhadap debat politik, serta pengiriman keluhan dan pertanyaan kapada pemerintah.

## c. Arsitektur Enteprise
Arsitektur enterprise merupakan wujud kegiatan yang memungkinkan organisasi membangun fondasi  yang diperlukan untuk kelangsungan hidup organisasi serta untuk menghadapi tantangan bisnis pada saat ini dan masa yang akan dating.
Arsitektur enterprise mengidentifikasi komponen utama dari suatu organisasi dan bagaimana  komponen  di  dalam  sistem  berfungsi  secara            bersama-sama  untuk mencapai  tujuan  bisnis  yang  didefinisikan.  Komponen-komponen  ini  terdiri  sumber daya manusia, proses bisnis, teknologi, finansial dan sumber daya lainnya.
Arsitektur  adalah  seni  atau  praktek  merancang  dan  membangun  suatu  struktur atau  peta[13].  Sedangkan  menurut  IEEE  2000[13],  arsitektur  merupakan  prinsip organisasi  dari  suatu enterprise yang  meliputi  komponen-komponen,  hubungan  satu sama  lain,  hubungan  dengan  lingkungan  serta  panduan  pokok  pada  perancangan  dan evolusinya. Enterprise adalah suatu organisasi yang menggunakan teknologi informasi untuk melaksanakan misinya[9].

## d. Metodologi Arsitektur Enterprise
Metodologi  adalah  kumpulan  metode  untuk  menguraikan  bagaimana  suatu kumpulan  aktivitas  dilaksanakan.  Umumnya  metodologi  terdiri  dari  prosedur,  teknik dan  disiplin  tertentu.  Dalam  beberapa  dekade  terakhir  metodologi  untuk  menyusun rencana arsitektur enterprise masih kurang, pendekatan yang dibuat hanyalah mencakup aspek lain dari arsitektur enterprise yaitu arsitektur teknologi dan aplikasi.
Untuk menentukan ruang lingkup, batasan dan content suatu arsitektur enterprise dapat  menggunakan framework.  Framwork adalah  suatu  struktur  logis  yang  dapat diperluas  untuk  menggolongkan  dan  mengorganisasikan  satu  set  konsep,  metode, teknologi dan perubahan pada suatu perancangan atau proses pengolahan[9].
Beberapa framework yang  populer  diantaranya  adalah  model  Zachman,  model Group  dan  model  Index[9].  Setiap  model framework mendefinisikan  entitas-entitas arsitektur ke dalam baris-baris dan atribut untuk setiap entitas ke dalam kolom-kolom.
Salah  satu  pendekatan  yang  mencakup  seluruh  komponen  arsitektur  enterprise adalah metodologi Enterprise Architecture Planning (EAP) yang mempunyai beberapa tahapan  kegiatan  yang  dikelompokkan  ke  dalam  empat  lapisan. EAP menggunakan model framework Zachman  dan  mengadopsi  perencanaan  sistem  informasi  tradisional seperti Bussiness System Planning (BSP) .
Kerangka kerja Zachman dalam bentuk matriks tersebut menjelaskan enam barik perspektif dari perencana ( planner ), pemilik ( owner ), perancang ( designer ), pembangun ( developer ),  sub-kontarktor  ( sub-contractor )  dan functioning  enterprise .  Perspektif tersebut  merepresentasikan  semua  peran  yang  terlibat  dalam  perencanaan, pengembangan,  manajemen,  perawatan  dan  pemakaian  sistem  informasi  dalam enterprise.  Kolom  dalam  kerangka  kerja  Zachman  memberikan  penjelasan  mengenai fokus  atau  abstraksi  dari  tiap  perpektif  berdasarkan  data,  fungsi,  jaringan  ( network ), manusia, waktu dan motivasi[1].
Tabel 1. Kerangka Kerja Zachman untuk arsitektur enterprise[1]
Kerangka  kerja  tersebut  tidak  mengulang  metodologi  dan  tidak  terdapat  cara standar  untuk  mendapatkan  hasilnya.  Dimanfaatkan  untuk  mengelompokkan  dan mengelola  artifak  arsitektur  enterprise  menurut  perpektif  dan  fokusnya.  Tiap  sel merupakan  pertemuan  antara  baris  dengan  kolom,  dihasilkan  artifak  yang  merupakan pendekatan penggolongan atas perspektif dengan fokus abstraksinya.
Data  (what) Fungsi (who) Jaringan (Where) Orang (who) Waktu (when) Motovasi (why) Tujuan/cakup an(Perspektif Perancana) Daftar hal-hal yang penting bagi enterprise Daftar proses- proses yang dilakukan enterprise Daftar lokasi oprasional enterprose Daftar unit organisasi Daftar waktu/siklus bisnis Daftar tujuan/strat egi bisnis Model Bisnis (Prespektif Pemilik) Entity Relationship diagam Model Proses Jaringan logistik Struktur organisasi Jadwal bisnis induk Aturan bisnis Model Sistem informasi(Pres pektif arsitek) Model data(entitas valid,normali sasi sepenuhnya) Diagram alir data spesifik Arsitektur sistem yang didistribusi kan Arsitektur antar muka(peranan, data, akses) Diagram kebergantung an sejarah hidup entitas Model sistem Model teknologi(Pres pektis Builder) Arsitektur data(tabel dan kolom); perta data baru terhadap data lama Rancangan sistem; structure chart,pseidocode Arsitektur sistem(pera ngkat keras, tipe perangkat lunak) Antar muka pengguna(bagai mana prilaku sistem); rancangan kemamanan Diagram alir kendali(strukt ur kendali) Rancangan aturan bisnis Representasi Detail(Prespek tif Sub kontraktor) Rancangan data(denorma lisasi), rancangan penyimpan fisik Rancangan program detail Arsitektur jaringan Layar,arsitektur keamanan(siapa yang dapat melihat apa) Definisi waktu Spesifikasi aturan dalam program logis Fungsi Sistem (Prespektif Pengguna) Data yang dikonversi Program yang dapat dieksekusi Fasilitas komunikasi Orang yang sudahdilatih Kejadian bisnis Aturan yang memaksa

## e. Analisis SWOT
Analisis SWOT ( Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats ) disebut juga analisis KEKEPAN (Kekuatan-kekuatan. KElemahan-kelemahan, Peluang-peluang dan ANcaman-ancaman)  digunakan  untuk  menilai  kekuatan-kekuatan  dan  kelemahan- kelemahan  dari  sumber-sumber  daya  yang  dimiliki  perusahaan  dan  kesempatan- kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi[7].
Dengan  demikian  menganalisis  kekuatan-kekuatan  dan  kelemahan-kelemahan dari  sumber-sumber  daya  yang  dimiliki  perusahaaan  dan  kesempatan-kesempatan eksternal dan tantangan-tantangan yang dihadapi meliputi hal-hal sebagai berikut [7]:
a. Mengidentifikasikan  kekuatan-kekuatan  perusahaan  dan  kemampuan-kemampuan sumber-sember dayanya untuk membangun kemampuan-kemapuan kompetisi.
b. Mengidentifikasikan  kelemaan-kelemahan  perusahaan  dan  kecacatan-kecacatan sumber-sumber dayanya.
c. Menangkap kesempatan-kesempatan pasar  yang  paling sesui  dengan kemampuan- kemampuan sumber-sumber daya perusahaan.
d. Mempertahankan  ancaman-ancaman  luar  terhadap  bisnis  perusahaan  dengan membangun  suatu  sumber  yang  dapat  digunakan  mempertahankan  diri  dari ancaman-ancaman tersebut.

## f. Pelayanan Publik
Pelayanan publik diartikan, pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat  yang  mempunyai  kepentingan  pada  organisasi  itu  sesui  dengan  aturan pokok  dan  tata  cara  yang  telah  ditetapkan.  Selanjutnya  menurut  Kepmenpan No.63/KEP/M.PAN/7/2003,  publik  adalah  kegiatanyang  dilaksanakan  oleh penyelenggara  pelayanan  public  sebagai  upaya  pemenuhan  kebutuhan  penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan[2].
Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat  oleh  penyelenggara  Negara.  Negara  didirikan  oleh  publik  (masyarakat) tentu  saja  dengan  tujuan  agar  dapat  meningkatakan  kesejahteraan  masyarakat.  Pada hakikatnya  Negara  dalam  hal  ini  pemerintah  haruslah  dapat  memenuhi  kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai  kebutuhan  yang  sesungguhnya  diharapkan  oleh  masyarakat,  misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

## 3 METODE PENELITIAN
Subyek  penelitian  yang  akan  dibahas  pada  tugas  akhir  ini  adalah “Pembuatan Model  Sistem  M-Government” .  Model  yang  dibuat  diharapkan  bisa  menghasilkan sebuah  pemodelan  sistem  yang  bisa  digunakan  untuk    acuan  dalam  penerapan m- Government untuk  pelayanan  publikyang  bersifat  rutin  contohnya  pembuatan  Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan lain-lain.

## 3.1. Analisis SWOT
Yaitu  metode untuk  merancang  strategi yang  digunakan  untuk  mengevaluasi kekuatan  ( strengths ),  kelemahan  ( weaknesses ),  peluang  ( opportunities ),  dan  ancaman ( threats )  dalam  penerapan m-Government yang  ada  di  Pemerintah  Kota  Yogyakarta.
Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan  mengidentifikasi  faktor  internal  dan  eksternal  yang  mendukung  dan  yang  tidak dalam mencapai tujuan tersebut.

## 3.2. Pembuatan Model m-Government
a. Data
Membangun model arsitektur data yang diinginkan, dimulai dari penentuan entitas data, hubungan antara data, pengguaan data sampai dengan manfaat data. Data akan direpresentasikan  dengan  sebuah Entity  Relational  Diagram (ERD),  dengan penjelasan  aliran  data  yang  digunakan.  Setelah  ERD  dibuat  maka  selanjutnya  di buat diagram alir data atau dengan nama lain yaitu Data Folow Diagram (DFD)
b. Arsitektur Aplikasi
Membangun  model  arsitektur  aplikasi  yang  direncanakan.  Model  arsitektur  ini berupa  interface  dari  setiap  layanan  yang  nantinya  akan  membantu  proses pelayanan  terhadap  masyarakat.  Proses  membangun  model  arstektur  ini  dimulai dari  pembuatan  interface  pada  frontoffice,  yakni  interface  atau  tampilan  yang digunakan oleh user dalam hal ini user adalah masyarakat dan pembuatan interface pada backoffice , yakni interface atau tampilan yang digunakan oleh admin dalalm hal ini admin adalah petugas pemerintah.
c. Infrastruktur Teknologi m-Government
Mendefinisikan infrastruktur yang akan dibangun dalam penerapan m-Government di Pemerintah Kota Yogyakarta. Penentuan infrastruktur ini dilakukan berdasarkan teknologi yang potensial dalam penerapan m-Government ini. Penentuin ini dilihat dari kesiaapan inftastrukter teknologi yang ada disetiap masing-masing lembaga.

## 3.3. Pengujian Perancangan Sistem
Setelah  perancangan  data,  arsitektur  aplikasi  dan  infrastruktur  teknologi  yang semuanya  sudah  didefinisikan,  maka  pada  tahap  ini  dilakukan  tes.  Metode pengujian  /  tes  yang  dilakukan  menggunakan  studi  kelayakan.  Studi  kelayakan menentukan  kemungkinan  keberasilan  solusi  yang  diusulkan  dan  berguna  untuk memastikan bahwa solusi yang diusulkan tersebut benar-benar dapat dicapai.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 4.1. Analisis SWOT
Analisis SWOT merupakan  salah  satu  metode  untuk  menggambarkan  kondisi dan  mengevaluasi  suatu  masalah,  proyek  atau  konsep  bisnis  yang  berdasarkan faktor internal (dalam)  dan  faktor eksternal (luar)  yaitu Strengths , Weakness , Opportunities dan Threats dalam Pemerintah Kota Yogyakarta. Metode ini paling sering  digunakan  dalam  metode  evaluasi  bisnis  untuk  mencari  strategi  yang  akan dilakukan  pada  Pemerintah  Kota  Yogyakarta.  Analisis SWOT hanya menggambarkan  situasi  yang  terjadi  bukan  sebagai  pemecah  masalah  dilihat  dari visi misi  Pemerintah Kota Yogyakarta  yang terletak pada “pelayanan jasa” dalam poin C dan misi “Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum” pada poin F.
Analisis SWOT untuk  faktor-faktor    internal  Pemerintah  Kota  Yogyakarta dalam mengembangkan m-Governemnt yang dapat dianalisis yaitu:
1. Strengths (Kekuatan)
a. Adanya kerjasama antar dinas terkait pelayanan kepada masyarakat
b. Fasilitas yang memenuhi untuk mengembangkan
c. Selalu terjadi peningkatan SDM
d. Kesiapan SDM menjadikan proses pelayanan lebih efisien
e. Menerima  informasi dan melakukan transaksi dimana saja
f. Kesesuaian  dalam  pelayanan  (pembuatan  KTP  di  kecamatan,  pembuatan SIM di kepolisian, dll)
g. Integrasi,  sinkronisasi,  dan  sinergi  data  antar  instansi  di  lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
2. Weakness (Kelemahan)
a. Keamanan  data,  dimana  jaringan  global  memperbesar  kemungkinan jatuhnya data rahasia kepada orang yang kurang tepat
b. Privasi informasi dan produktifitas karyawan menjadi menurun
c. Terbatasnya kemampuan perangkat mobile
d. Koneksi  yang  bersifat  dinamik,  memungkinkan  akses  jariangan  tidak stabil.
Sedangkan  untuk    faktor-faktor  eksternal  Pemerintah  Kota  Yogyakarta  untuk mengembangkan m-Government , yaitu:
1. Opportunities (Peluang)
a. Peningkatan mutu standar pelayanan terehadap masyarakat
b. Terjangkaunya  harga  layanan  internet mobile memberikan  kemudahan masyarakat untuk meggunakan perangkat mobile
c. Semakin  cepat  proses  pelayanan  terhadap  masyarakat  mendorong  semakin banyaknya masyarakt yang sadar tentang proses pelayanan kependudukan
d. Kepuasan masyarakat bertambah terhadap proses pelayanan kemasyarakatan
e. Memperbaiki  kualitas  pelayanan  pemerintah  kepada  para  shareholdernya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal efisiensi dan efektivitas kinerja diberbagai kehidupan bernegara
f. Mengurangi  secara  signifikan  total  biaya  administrasi,  relasi,  dan  interaksi yang  di  keluarkan  pemerintah  maupun  shareholdernya  untuk  keperluan aktivitas sehari-hari
g. Harapan masyarakat akan proses pelayanan yang efesian dan berkualitas
h. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan meningkat
i. Dukungan IT yang memadai
2. Threats (Ancaman)
a. Kegagalan proses pelayanan akan membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan menurun
b. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perangkat mobile
c. Terjadinya pencurian data ketika transaksi dilakukan
d. Gagalnya proses pelayanan jika tidak ada sosialisasi yang benar
e. Semakin banyaknya program jahat untuk merusak aplikasi mobile
f. Tidak  semua  masyarakat  memiliki hanphone bertipe smartphone sehingga proses pengembangan ini masih terasa belum optimal
g. Keterbatasan SDM dalam pengadaan perangakat smartphone
4.2. Pembuatan model m-Government
4.2.1.  Data
Arsitektur  data  bertujuan  mendefinisikan  data  yang  akan  dipakai  untuk mengembangkan  dan  membangun  arsitektur  aplikasi.  Pada  pemodelan  bisnis  yang dapat dilihat dari fungsi-fungsi utama dalam pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta adalah pencatatan sipil, pencatatan kependudukan, pembuatan surat izin mengemudi dan prosedur pembayaran pajak.
Pendefinisian arsitektur data dalam EAP tidak digunakan untuk mendefinisikan dan  mengidentifikasi  lebih  detail  dari  tiap  entitas  data,  tetapi  ditujuan  untuk memahami  kebutuhan  akan  data  serta  saling  keterhubungannya  entitas  dalam kerangka  pencapaian  tujuan  bisnis.  Fungsi  dan  kelompok  proses  bisnis  yang  telah diidentifikasi diharapkan memiliki entitas data yang dibuat, dikelola atau digunakan. Hasil  dari  identifikasi  tersebut  kemudian  diverifikasi  dengan  pertimbangan tingkat kepentingan dan keterhubungan dalam mendukung proses bisnis yang baru. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan pemodelan entity-relationship diagram (ERD). ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan dan ketergantungan antar entitas  data  dan  pengembangan  aplikasi  di  masa  datang.  Berikut  adalah  salah  satu ERD pembuatan kk yang ada di Pemerintah kota yogyakarta.
Masyarakat Petugas Layan KK Formulir Surat Pengantar Miliki buat isi Periksa Terbit Dapat Surat Pindah Dapat buat [1;1] [1;1] [N;1] [N;1] [1;1] [1;1] [1;1] [N;1] [1;1] [1;1] [1;1] [1;N] [1;1] [1;1] [1;N] [1;1] [1;N] [1;N]
Gambar 1.  ERD pemuatan KK
a. Pembuatan DFD
Dalam tahap ini akan dibuat diagram data yang menggunakan notasi-notasi untuk  menggambarakan  arus  dari  data  sistem  yang  penggunaannya  sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, tersruktur dan jelas. Gambar 2 menunjukkan  tahapan  pembuatan  DFD  (Data  Folow  Diagram)  sistem m- Government .
b. Relasi Entitas dengan fungsi bisnis
Tujuan dari tahapan ini  adalah untuk  menentukan entitas-entitas data  yang diciptakan  ( created )  dengan  simbol  “C”,  digunakan  ( referenced )  dengan  simbol “U”  dan  diperbaharui  ( update )  dengan  simbol  “U”  oleh  fungsi  bisnis.  Fungsi- fungsi bisnis yang terdefinisi dalam model bisnis direlasikan dengan entitas-ntitas data dalam bentuk matriks
Berdasarkan  gambar  matriks,  baris  menyatakan  fungsi-fungsi  dan  disusun secara hirarkis berdasarkan area fungsional, sedangkan kolom terdiri dari entitas- entitas  yang  dikelompokkan  berdasarkan  area  fungsional  utama  yang  paling terkait  dan  biasanya  area-area  yang  menciptkannya.  Suatu  fungsi  bisnis  dapat
berhubungan  dengan  beberapa  entitas  data  dan  begitu  juga  data  dapat berhubungan  dengan  beberapa  fungsi  bisnis.  Matriks  pada  Lampiran.  diatur sedemikian  rupa  sehingga  sel-sel  yang  memiliki  penanda  “ Create-Update- Reference (CUR)” tersusun secara diagonal dari kiri atas menuju ke kanan bawah dengan mempertahankan konsistensi pengelompokkan fungsi bisnis.
Tiap  proses  di  dalam  fungsi  bisnis  dengan  sekelompok  entitas  data  yang membentuk diagonal “CUR” memberikan pengelompokkan yang disebut subyek basis data. Pengelompokkan subyek basis data adalah untuk hubungan fungsional antara  entitas  data  dengan  proses  bisnis,  sedangkan  E-R  diagram  merupakan hubungan logis antar entitas data.
Kotak  yang  dibentuk  oleh  garis  tebal  dan  berwarna  gelap.  Menunjukkan entitas-entitas data yang paling terkait atau milik dari area fungsional. Hubungan yang  terdapat  di  luar  kota  tebal  dan  sejumlah  kotak  yang  saling  tumpang  tindih menunjukkan  data  yang  dipakai  bersama  diantara  area  fungsional.  Matriks  yang merelasikan  antara  entitas  data  dengan  fungsi  bisnis  dapat  digunakan  untuk mengembangkan  ruang  lingkup  aplikasi  pada  tahapan  selanjutnya  dan  untuk menunjukkan  data  sharing  pada  bisnis.  Jumlah  hubungan  di  luar  kotak  tebal menunjukkan tingkatan penggunaan data bersama pada bisnis.
1 SISTEM M-GOVERNMENT Masyarakat Login Registrasi kependudukan KK KTP Akta kelahiran Akta kematian SIM STNK Pajak Konfirmasi Registrasi Informasi Peryaratan Informasi Pengambilan Informasi biaya Petugas Login KK KTP Akta kelahiran Akta kematian SIM STNK Pajak KK Fisik KTP Fisik Akta kelahiran Fisik Akta kematian Fisik SIM Fisik STNK Fisik SSP Fisik Pimpinan Laporan Gambar 2. Contek Diagram Sistem m-Government

## 2. Arsitektur Aplikasi
Tujuan  arsitektur  aplikasi  adalah  untuk  mengumpulkan  aplikasi-aplikasi yang diperlukan untuk mengelola data dan mendukung fungsi-fungsi bisnis bagi enterprise .  Arsitektur  aplikasi  merupakan  definisi  mengenai  apa  yang  harus dilakukan  aplikasi  untuk  mengelola  data  dan  menyediakan  informasi  bagi pelaksana  fungsi-fungsi  bisnis.  Hal  ini  dalam  kerangka  kerja  Zachman  yang
mengisi baris perspektif arsitek dan kolom who untuk mendefinisikan arsitektur enterprise yaitu dengan antar muka aplikasi.
Pembuatan  arsitektur  aplikasi  ini  adalah  menambahkan  aplikasi  yang sebelumnya  sudah  ada  sehingga  akan  membantu  proses  pelayanan  publik  agar lebih baik. Aplikasi-aplikasi yang sudah ada sebagai aplikasi legacy antara lain e-KTP,  e- Registration ,  SIAK  (Sistem  Informasi  Administrasi  Kependudukan), SIM  (Sistem  Infomasi  Manajemen)  Pelayanan  Masyarakat,  Mapada (administrasi  pembayaran  pajak  daerah)  dan  Sistem  Informasi  Manajemen Kendaraan  Bermotor.  Kemudian  ditentukan  kandidat  aplikasi  yang  diusulkan yaitu m-Government .  Yang  mana  dalam  arsitektur  aplikasi  ini  menggambakan tetang interface (antar  muka)  dari  sistem  yang  akan  di  buat  dengan  mengacu pada  formulir-formulir  yang  sudah  ada.  Gambaran  dari  sistem  ini  berupa tahapan-tahapan  dari  proses  pelayanan  publik  yang  digambarkan  melalui aplikasi  /  sistem  yang  bekerja  di  perangkat mobile .  Ini  akan  menjelaskan bagaimana  sistem  ini  berjalan  serta  alur  dari  pelayanan  publik  ini.  Pelayanan publik yang akan digambarkan ini adalah pelayanan publik yang bersifat  rutin, antra  lain  pebuatan  akta  kelahiran,  pembuatan  akta  kematian,  pembuatan  KK (Kartu  Keluarga),  Mengganti  KK  (Kartu  Keluarga),  pembuatan  KTP  (Kartu Tanda  Penduduk),  memperpanjang  KTP  (Kartu  Tanda  Penduduk),  pembuatan SIM  (Surat  Izin  Mengemudi),  memperpanjang  SIM  (Surat  Izin  Mengemudi), pembuatan STNK(Surat Tanda Nomor Kendaraan), dan pembayaran pajak bumi dan  bangunan  serta  pembayaran  pajak  pribadi.  Berikut  adalah  rancangan interface aplikasi m-Government yang dibuat :
a. Interface sistem m-Government ( Front Office ) pada Menu Utama aplikasi Gambar  3    memperlihatkan interface atau  tampilan  menu  utama  ini merupakan  menu  yang  menampilkan  sub-menu  untuk  melakukan pendaftaran-pendaftaran  layanan.  Sub-menu  tersebut  antara  lain  : Kependudukan, Akta Kelahiran, Akta Kematian, KK, KTP, SIM, STNK dan Pajak.
Gambar 3. Tampilan Menu Utama b. Interface halaman administrator sistem m-Government ( Back Office )
1) Halaman Admin Kependudukan
Gambar  4  memperlihatkan  halaman  admin  ini  menampilkan  data kependudukan. Di dalam halaman admin ini memiliki fungsi untuk melihat detail data penduduk dan dapat merubah data penduduk dengan mengeklik link  “[Detail]”  dan  “[Edit]”.  Semaentara  di  bagian  kiri  halaman  admin  ini terdapat menu kependudukan. Jika ada data baru yang masuk maka akan ada notif atau keterangan gambar yang muncul di samping menu data penduduk.
Gambar 4. Admin penduduk
3. Infrastruktur Teknologi m-Government
Dukungan  infrastruktur  TI  yang  baik  akan  memberikan  kontribusi  pada percepatan  pencapaian  tujuan  organisasi,  sebaliknya  jika  infrastrukturnya  tidak  baik justru bisa menghambat pencapaian tujuan. Bahkan lebih dari itu, dengan infrastruktur TI.
Dalam  pengebangan m-Government terdapat  infrastruktur-infrastruktur  yang mampu  mendukung  dalam  proses  pengembangan  tersebut.  Yang  mana  infrastruktur teknologi yang mendukung pengembangan m-Government adalah Jaringan computer. Jaringan  komputer  merupakan  aspek  penting  dalam  penerapan  sistem m- Government ini.  Untuk  menghubungkan  jaringan  lokal  yang  satu  dengan  yang  lain sehingga pengguna komputer di lokasi yang satu dapat berkomunikasi dengan pengguna dan  komputer  di  lokasi  yang  lain.  Jaringan  tersebut  adalah  WAN,  WAN adalah singkatan  dari  istilah teknologi  informasi  dalam bahasa  inggis Wide  Area  Network merupakan jaringan  komputer yang  mencakup  area  yang  besar  sebagai  contoh  yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara, atau dapat didefinisikan juga sebagai  jaringan  komputer  yang  membutuhkan router dan  saluran  komunikasi  publik. Berikut gambaran dari jaringan m-Government :
Kantor Kepolisian Kantor SAMSAT Kantor Kecamatan Kantor Dinas Pajak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kantor Bagian Telematika User / Masyarakat BTS
Gambar 5. Sistem jaringan dalam penerapan m-Government Dari gambar 5 bisa dilihat bahwa jaringa ini berjalan pada jaringan WAN ( Wide Area  Network ),  yang  artinya  kumpulan  dari  LAN  dan/atau Workgroup yang dihubungkan  dengan  menggunakan  alat  komunikasi  dan  jaringan  internet,  dari  /  ke instansi pusat dan kantor instansi lainya, maupun antar kantor instansi.  Dengan sistem jaringan  ini  pertukaran  data  antar  instansi  dapat  dilakukan  dengan  cepat.  Bagian
telematikan    yang  ada  di  pemerintah  kota  Yogyakarta  menjadi  instansi  yang mengendalikan  atau  pusat  pengendali  dari  jaringan-jaringan  tersebut.  Yang  mana  di setiap instansi terdapat server dan database khusus untuk menunjang jaringan tersebut. Dengan  jaringan  internet  dan  perangkat mobile masyarakat  dapat  mengakses  dan menggunakan  aplikasi  tersebut  sehingga  dapat  melakukan  proses  kependudukan  dan proses pembuatan identitas lainya.

## 4.     Pengujian Perancangan Sistem
Pada pengujian perancangan sistem dilakukan dengan studi kelayakan, yaitu untuk melihat  sejauh  mana  perencanaan  yang  dibuat  dapat  diimplementasikan.  Dasar digunakan  studi  kelayakan  dalam  pengujian  perancangan  sistem  ini  adalah  dengan melihat  kondisi  saat  ini  dari  perkembangan  teknologi  informasi  di  pemerintah  kota Yogyakarta dan hasil dari analisis SWOT yang menghasilkan analisis berupa kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dilihat dari kondisi saat ini di pemerintah kota Yogyakarta.  Kemudian  dasar  yang  lain  adalah  peraturan  gubenur  DIY  tentang  DGS ( Digital  Government  Service )  dan  Kepres  No.  3  Tahun  2003.  Hasil  dari  pengujian menyatakan layak yaitu 100 %.
Proses pengujian dilakukan dengan memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada pagawai  pemerintah  yang  terkait.  Yang  mana  nantinya  pengujian  tersebut  dilakukan dengan cara menjelaskan alur pelayanan yang diusulkan, tampilan sistem atau program dan  jaringan  yang  direncanankan.  Dalam  hal  ini  pengujian  perancangan  program dilakukan  oleh  petugas  yang  bertugas  sebagai  staf  IT  ( Information  Technology )  yang bertugas diinstansi tersebut.

## 5. SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pembahasan  mengenai  pembuatan  model m-Government di Pemerintah Kota Yogyakarta, maka di peroleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :
1. Data yang dimodelkan sesuai dengan proses yang berjalan di instansi
2. Penggunaan data sudah sesuai dengan kebutuhan informasi di setiap instansi
3. Model informasi yang dihasilakan sesuai dengan kebutuhan instansi
4. Memberikan kemudahan kepada masyarakat karena tampilan sistem m-Government mudah dimengerti
5. Menghasilkan model prosedur yang dapat di terapkan dimasa yang akan datang
6. Hasil  dari  model  tersubut  mendukung  strategi  organisasi  di  pemerintah  kota Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Surendro, Kridanto., (2009), Pengembangan Rencana Induk Sistem Informasi , Informatika, Bandung.
[2] Sinambeja,  Lijan  Poltak.,  (2006), Reformasi  Pelayanan  Publik  Teori Kebijakan dan Implentasi , Bumi Aksara, Jakarta.
[3] AL  Fatah,  Hanif.,  (2007), Analisis  dan  Perancangan  Sistem  Informasi  unuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern , Andi, Yogyakarta.
[4] Ladjamudin,  Al-Bahra  Bin.,  (2005), Analisis  dan  Desain  Sistem  Informasi , Graha Ilmu, Tangerang.
[5] Sedarmayanti.,  (2003), Good  Govennance  Dalam  Rangka  Otonomi  Daerah , Mandar Maju, Bandung.
[6] Indrajit,  Richardus  Eko.,  (2002), Electronic  Government  Strategi Pembangunan  dan  Pengembangan  Sistem  Pelayanan  Public  Berbasis Teknologi Digital , Andi, Yogyakarta.
[7] Jogiyanto.,  (2005), Sistem  Informasi  Strategik  untuk  Keunggulan  Komputitif , Andi, Yogyakarta.
[8] Sambiring,  Krisantus.,  (2006), Penerapan  Mobile  Government  di  Indonesia , Karya Tulis, Institut Teknologi Bandung.
[9] http://ningretnokebumen.blogspot.com/ Mobile  Government  :  Mengurangi Kesenjangan Digital dalam Pelayanan Publik (diakses tanggal 16 Maret 2011)