SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah)
Ficha Melina 1 , Hendra Eka Saputra 2 *
*1&2 Universitas Islam Riau e-mail: fichamelina@fis.uir.ac.id ; hendraekasaputra@fis.uir.ac.id
Abstrak: Samsarah  ( simsar )  adalah  perantara  perdagangan  (orang  yang  menjualkan  barang atau mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.  Dalam  transaksi  keuangan  Islam,  harga  ditentukan  atas  dasar  keinginan  pembeli  dan penjual.  Dalam  banyak  hal,  barang  akan  terjual  kepada  pembeli  yang  menawar  dengan  harga yang  tertinggi.  Dalam  perspektif  syariah,  transaksi  yang  melibatkan  proses  lelang  ini  disebut sebagai bay` muzayadah , yang diartikan sebagai suatu metode penjualan barang dan/ atau jasa berdasarkan  harga  penawaran  tertinggi.  Agama  Islam  dapat  membenarkan  pekerjaan  sebagai samsarah/makelar selama tidak menyalahi ketentuan nash al-Quran dan sunnah serta ada unsur tolong  menolong  dan  saling  mendapatkan  manfaat.  Sedangkan  jual  beli  lelang  menurut pengertian  transaksi  muamalat  dan  syariat  Islam  kontemporer,  dikenal  sebagai  bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi.
Kata Kunci: Fiqh Muamalah Kontemporer, Samsarah, Jual Beli Lelang.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022

## PENDAHULUAN
Jual beli dalam Al-Qur’an merupakan bagian dari ungkapan perdagangan  atau  dapat  juga  disamakan dengan  perdagangan.  Pengungkapan perdagangan  ini  ditemui  dalam  tiga bentuk,  yaitu tijarah,  bay’ dan Syiraa’. Kata ةراجتلا adalah mashdar dari kata kerja ( ةراجتَازجتزجتٌزجت )  yang  berarti ( عاب dan عازش ) yaitu menjual dan membeli. Menurut  Suheri,  jual  beli  secara etimologis berarti  pertukaran  mutlak. Kata al-bai’ (jual)  dan Asy-Syiraa’ (beli) penggunaannya disamakan antara keduanya,
yang masing-masing mempunyai  pengertian lafadz yang  sama dan  pengertian  berbeda.  Dalam  syariat Islam,  jual  beli  merupakan  pertukaran semua  harta  (yang  dimiliki  dan  dapat dimanfaatkan) dengan harta lain berdasarkan  keridhaan  antara  keduanya.
Atau dengan pengertian lain memindahkan hak milik dengan hak milik orang  lain  berdasarkan  persetujuan  dan hitungan materi.
Syariah Islam memberikan
kebebasan,  keleluasaan  dan  keluasan ruang  gerak  bagi  kegiatan  usaha  umat Islam.  Tentu  saja  kegiatan  usaha  itu diniatkan  dalam  rangka  mencari  karunia Allah  berupa  rezeki  yang  halal,  melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat  tanpa  melanggar  ataupun merampas  hak-hak  orang  lain  secara tidak sah (Setiawan, dkk, 2009).
Dalam  jual  beli  terdapat  berbagai macam  bentuk  jual  beli.  Salah  satu diantaranya yaitu perantara perdagangan atau yang disebut dengan samarah (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli)  atau  perantara  antara  penjual (ba‟i) dan  pembeli (musytari) untuk memudahkan  jual  beli.  Selain  perantara ada  juga  jual  beli  lelang (Bay  al- Muzayaddah) ,  jual  beli  lelang  merupakan
bagian dari fiqih muamalah . Istilah lelang sudah  ada  sejak  jaman  Rasulullah  yang disebut  dengan muzayadah (saling menambahkan-lelang). Para ulama berbeda  pendapat  tentang  hukum-nya, apakah  diperbolehkan  melakukan  jual- beli  dengan  cara  lelang  atau  sebaliknya (Ahmad, 2010).
Oleh karena itu sebelum memutuskan  hukum  syariah  tentang lelang yang merupakan salah satu bentuk muamalah,  perlu  dipahami  terlebih dahulu  mengenai ihwalnya. Lelang menurut  pengertian  transaksi  muamalah kontemporer  dikenal  sebagai  bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar  tertinggi.  Lelang  dapat  berupa penawaran  barang  tertentu  kepada penawar  yang  pada  mulanya  membuka lelang  dengan  harga  rendah,  kemudian semakin  naik  sampai  akhirnya  diberikan kepada  calon  pembeli  dengan  harga tertinggi (Setiawan, dkk, 2009).

## TINJAUAN PUSTAKA
Badan Perantara (Samsarah) Perantara  atau broker yang  dalam istilah  Hukum  Islam  disebut  dengan simsar ialah  orang  yang  menjadi penghubung atau perantara yang memperlancar  proses  jual  beli  antara penjual  dengan  pembeli  (Suhrawardi, 2012).
Samsarah ( simsar ) adalah perantara perdagangan  (orang  yang  menjualkan barang  atau  mencarikan  pembeli),  atau perantara  antara  penjual  dan  pembeli untuk  memudahkan  jual  beli  (Ali  dan Hasan, 2004).
Menurut  Sayid  Sabiq  perantara ( simsar )  adalah  orang  yang  menjadi perantara  antara  pihak  penjual  dan pembeli  guna  melancarkan  transaksi  jual beli.  Dengan  adanya  perantara  maka pihak  penjual  dan  pembeli  akan  lebih
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa atau berbentuk barang. Menurut  Hamzah  Ya'qub samsarah (makelar)  adalah  pedagang  perantara yang  berfungsi  menjualkan  barang  orang lain  dengan  mengambil  upah  tanpa menanggung  resiko.  Dengan  kata  lain makelar  ( simsar )  ialah  penengah  antara penjual  dan  pembeli  untuk  memudahkan jual-beli.  Jadi samsarah adalah  perantara antara  biro  jasa  dengan  pihak  yang memerlukan  jasa  mereka  ( produsen , pemilik  barang),  untuk  memudahkan terjadinya transaksi jual-beli dengan upah yang  telah  disepakati  sebelum  terjadinya akad  kerja  sama  tersebut.  Dalam  hal  ini Yusuf  Qardhawi  berpendapat  makelar bagi  orang  luar  daerah  dibolehkan, karena dapat melancarkan keluar masuknya  barang  dari  luar  ke  dalam daerah  dengan  perantaraan  si  makelar tersebut  dengan  demikian  mereka  akan mendatangkan  keuntungan  bagi  kedua belah pihak.
Menurut  Sayyid  Sabiq, Simsar adalah  sebutan  bagi  orang  yang  bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan  menjual  maupun  membelikan. Sebutan  ini  juga  layak  dipakai  untuk orang  yang  mencarikan  (menunjukkan) orang  lain  sebagai  patrnernya  sehingga pihak  simsar  tersebut  mendapat  komisi dari orang yang menjadi partner nya. Menurut Abdullah Alwi Haji Hassan, Al-simsar ( jamak dari al-simsarah ) adalah perantara  antara  penjual  dan  pembeli dalam  pelaksanaan  jual  beli,  atau pedagang  perantara  yang  bertindak sebagai  penengah  antara  penjual  dan pembeli,  yang  juga  dikenal  sebagai al- dallah . Al-simsar dari  bahasa  arab,  yang berarti  juga  tiga  dalil  yang  baik,  orang yang  mahir.  Pedagang  sudah  disebut al- samasirah pada  masa  sebelum  Islam tetapi  Rasul  menyebut  mereka al-tujjar . Pada  masa  sebelum  Islam,  perbedaan al-
samsarah (perdagangan perantara) biasanya  terjadi  pada  orang  kota  dan orang  yang  tinggal  di  gurun,  hal  ini dipraktekkan dalam semua aspek transaksi bisnis.
Dalam  satu  keterangan  dijelaskan (Suhendi, 2010):
:لاق راسمسلا ًنعم يف ضر سابع هبا هع هاور( كلىهفدازامفاذكب بىثلا ذه عب لىقي نأ سأبلا )يراخبلا
“Dari  Ibnu  Abbas  r.a,  dalam  perkara simsar  ia  berkata  tidak  apa-apa,  kalai seseorang berkata juallah kain ini dengan harga  sekian,  lebih  dari  penjualan  harga itu  adalah  untuk  engkau”  (Riwayat Bukhari). ” Kelebihan”  yang  dinyatakan  dalam keterangan  di  atas  adalah  a)  harga  yang lebih  dari  harga  yang  telah  ditetapkan penjual  barang  ituu,  dan  b)  kelebihan barang setelah dijual menurut harga yang telah  ditentukan  oleh  pemilik  barang tersebut.
Orang yang menjadi simsar dinamakan pula komisioner, makelar atau agen, tergantung persyaratan- persyaratan  atau  ketentuan-ketentuan menurut  Hukum  Dagang  yang  berlaku dewasa  ini.  Walaupun  namanya simsar, komisioner  dan  lain-lain,  namun  mereka bertugas  sebagai  badan  perantara  dalam menjualkan  barang-barang  dagangan, baik  atas  namanya  sendiri  maupun  atas nama perusahaan yang memiliki barang.
Di  masa  sekarang  banyak  orang yang  disibukkan  dengan  pekerjaan masing-masing,  sehingga  ada  sebagian orang  tidak  memiliki  waktu  untuk menjual  barangnya  atau  mencari  barang yang  diperlukan.  Sebagian  orang  lagi mempunyai  waktu  luang,  mempunyai keahlian untuk memasarkan (menjualkan),  namun  tidak  memiliki barang yang akan dijualkannya.
Untuk  memudahkan  kesulitan  yang mereka  hadapi,  saat  ini  ada  orang  yang
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
berprofesi  khusus  menangani  hal-hal yang  dikemukakan  di  atas,  seperti  biro jasa:  di  mana  kedua  belah  pihak mendapat  keuntungan  (manfaat).  Biro jasa   mendapat  lapangan  pekerjaan  dan uang  jasa  dari  hasil  pekerjaannya, sedangkan  orang  yang  memerlukan  jasa mendapatkan  kemudahan,  karena  sudah di tangani oleh orang yang mengerti betul dalam bidangnya.
Dalam  hal  ini  pihak  biro  jasalah yang  bisa  membantu  dan  menyelesaikan kesulitan  yang  dihadapi  oleh  pemilik barang  tersebut,  selain  pemilik  barang dapat  menyelesaikan  masalahnya  pihak biro  jasa  juga  mendapat  lowongan  kerja sehingga  pemilik  barang  dan  biro  jasa mendapat keuntungan.
Menurut Agustianto,
Pekerjaan samsarah / simsar berupa makelar, distributor ,  agen  dan  sebagainya  dalam fiqih  Islam  termasuk  akad ijarah ,  yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan. Menurut Muhammad  Abu  Zahra, Al-ijarah berasal dari  kata al-ajru yang  berarti al-iwadhu (ganti). Dari sebab itu ats tsawab (pahala) dinamai ajru (upah).
Berdagang secara simsar dibolehkan berdasarkan agama asal dalam pelaksanaannya  tidak  terjadi  penipuan dari  yang  satu  terhadap  yang  lainnya (Suhendi, 2010).
Jual Beli Lelang ( Bay al-Muzayadah ) Lelang  Merupakan  suatu  bentuk penawaran barang kepada penawar yang pada  awalnya   membuka  lelang  dengan harga  rendah  kemudian  semakin  naik sampai  akhirnya  diberikan  kepada  calon pembeli  dengan  harga  tertinggi  sehinga pada  akhirnya  penawar  dengan  harga yang  paling  tinggi  mendapatkan  barang yang dilelangkan.
Lelang juga dapat berupa
penawaran barang pada mulanya membuka  lelang  dengan  harga  tinggi,
kemudian  semakin  menurun  sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual  melalui  juru  lelang (auctioneer) sebagai  kuasa  penjual  untuk  melakukan lelang,  dan  biasanya  ditandai  dengan ketukan (disebut lelang turun). Lelang ini dipakai  pula  dalam  praktik  penjualan saham  di  bursa  efek  di  mana  penjual dapat menawarkan harga yang diinginkan,  tetapi  jika  tidak  ada  pembeli, penjual  dapat  menurunkan  harganya sampai terjadi kesepakatan (Rafiqatul dan Hanniah, 2012).
Dalam  perspektif  syariah,  transaksi yang melibatkan proses lelang ini disebut sebagai bay`  muzayadah ,  yang  diartikan sebagai  suatu  metode  penjualan  barang dan/  atau  jasa  berdasarkan  harga penawaran tertinggi.
Menurut Suheri, pada Bay` muzayadah ini, penjual akan menawarkan barang  dengan  sejumlah  pembeli  yang akan  bersaing  untuk  menawarkan  harga yang tertinggi. Proses ini berakhir dengan dilakukannya  penjualan  oleh  penjual kepada  penawar  yang  tertinggi  dengan terjadinya  akad  dan  pembeli  tersebut mengambil barang dari penjual.
Penjualan  seperti  ini  dibolehkan oleh agama Islam karena dijelaskan dalam satu keterangan (Suhendi, 2010):
“Dari  Anas  r.a,  ia  berkata,  Rasulullah Saw.menjual  sebuah  pelana  dan  sebuaah mangkok  air  dengan  berkata  siapa  yang mau  membeli  pelana  dan  mangkok  ini? Seorang  laki-laki  menyahut;  aku  bersedia membelinya  seharga  satu  dirham.  Lalu Nabi  berkata  lagi,  siapa  yang  berani menambahi? Maka diberi dua dirham oleh seorang  laki-laki  kepada  beliau,  lalu dijuallah kedua benda itu kepada laki-laki tadi” (Riwayat Tirmidzi). Jual-beli secara lelang tidak termasuk  praktik  riba  meskipun  ia dinamakan bai’  muzayyadah dari  kata
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
ziyadah yang  bermakna  tambahan sebagaimana makna riba, namun pengertian  tambahan  di  sini  berbeda. Dalam muzayyadah yang  bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau bila  lelang  dilakukan  oleh  pembeli  maka yang  bertambah  adalah  penurunan tawaran.  Sedangkan  dalam  praktik  riba tambahan  haram  yang  dimaksud  adalah tambahan  yang  tidak  diperjanjikan dimuka  dalam  akad  pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya.
Lebih  jelasnya,  praktik  penawaran sesuatu  yang  sudah  ditawar  orang  lain dapat  diklasifikasi  menjadi  tiga  kategori: Pertama; Bila  terdapat  pernyataan eksplisit  dari  penjual  persetujuan  harga dari  salah  satu  penawar,  maka  tidak diperkenankan  bagi  orang  lain  untuk menawarnya  tanpa  seizin  penawar  yang disetujui  tawarannya. Kedua; Bila  tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan  tawaran  dari  penjual,  maka tidak ada larangan syariat bagi orang lain untuk  menawarnya  maupun  menaikkan tawaran  pertama,  sebagaimana  analogi hadits  Fathimah  binti  Qais  ketika melaporkan kepada Nabi bahwa Mu’awiyah dan Abu Jahm telah meminangnya,  maka  karena  tidak  ada indikasi  persetujuan  darinya  terhadap pinangan  tersebut,  beliau  menawarkan padanya  untuk  menikah  dengan  Usamah bin  Zaid.  Ketiga;  Bila  ada  indikasi persetujuan  dari  penjual  terhadap  suatu penawaran  meskipun  tidak  dinyatakan secara  eksplisit,  maka  menurut  Ibnu Qudamah  tetap  tidak  diperkenankan untuk ditawar orang lain.
Dalam  transaksi  keuangan  Islam, harga  ditentukan  atas  dasar keinginan pembeli dan  penjual. Dalam  banyak  hal, barang akan  terjual kepada pembeli yang menawar dengan harga yang tertinggi. Dalam perspektif syariah,
transaksi  yang  melibatkan  proses  lelang ini disebut sebagai bay` muzayadah , yang diartikan sebagai suatu metode penjualan barang  dan  atau  jasa  berdasarkan  harga penawaran tertinggi.
Pada Bay`  muzayadah ini,  penjual akan menawarkan barang dengan sejumlah  pembeli  yang  akan  bersaing untuk menawarkan harga yang tertinggi. Proses  ini  berakhir  dengan dilakukannya  penjualan  oleh  penjual kepada penawar yang tertinggi dengan terjadinya akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.
Lelang  ada  dalam  Islam  dan hukumnya  boleh (mubah). Ibnu  Abdil Barr  berkata ,”Sesungguhnya  tidaklah haram menjual barang kepada orang yang menambah  harga,  demikianlah  menurut kesepakatan  ulama.” ( innahu  laa  yahrumu al-bai’u  mimman  yaziidu  ittifaaqan ) ( Subulus Salam, Juz III/23). Sebagian  ulama  seperti  an-Nakha`i memakruhkan  jual  beli  lelang,  dengan dalil hadits dari Sufyan bin Wahab bahwa dia  berkata ,”Aku  mendengar  Rasulullah SAW  melarang  jual  beli  lelang.” ( sami’tu rasulallah  SAW  nahaa  ‘an  bai’  al- muzayadah ). (HR Al-Bazzar).
Hukum  lelang  Dalam  syariat  Islam masih dalam tahap kontropersi yaitu ada diantaranya  yang  menyatakan  boleh  dan ada  juga  yang  Mengatakan  makruh hukumnya (Rafiqatul dan Hanniah, 2012).
Pendapat Ulama Madzhab yang membolehkan Jual Beli Dengan Sistem Lelang
Jual beli model lelang (muzayyadah) dalam  hukum Islam adalah boleh mubah . Di  dalam kitab  Subulus  salam disebutkan Ibnu  Abdi  Dar  berkata,  ”Sesungguhnya tidak  haram  menjual  barang  kepada orang dengan adanya penambahan harga ( lelang) ,  dengan  kesepakatan  di  antara semua pihak.
Menurut  Ibnu  Qudamah  Ibnu  Abdi Dar
meriwayatkan adanya ijma’ kesepakatan ulama tentang bolehnya jual- beli  secara  lelang  bahkan  telah  menjadi kebiasaan  yang  berlaku  di  pasar  umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin  Khathab  juga  pernah  melakukannya demikian pula karena umat membutuhkan  praktik  lelang  sebagai salah satu cara dalam jual beli.
Dalil  bolehnya  lelang  adalah  hadis yang  diriwayatkan  oleh  Abu  Dawud,  At- Tirmidzi,  An-Nasa’i  dan  juga  Imam Ahmad.
َّنَأ  ٍكِلاَم ِهْب  ِسَوَأ  ْهَع
ىَلِإ َءاَج  ِراَصْوَ ْلْا  ْهِم  الًُج َر ٌء ًَْش  َكِتٍَْب ًِف  َكَل َلاَقَف ًُُلَأْسٌَ َمَّلَس ََ ًٍَِْلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ًِِّبَّىلا ًٍِِف  ُبَزْشَو ٌحَدَق ََ ًَُضْعَب ُطُسْبَو ََ ًَُضْعَب  ُسَبْلَو  ٌسْل ِح ىَلَب َلاَق ُياَتَأَف َلاَق اَمٍِِب ًِىِتْئا َلاَق َءاَمْلا ِ َّاللَّ ُلُُس َر اَمٌَُذَخَأَف اَمٍِِب َلاَقَف  ِهٌَْذٌَ ي ِزَتْشٌَ  ْهَم َلاَق َّمُث ِيِدٍَِب َمَّلَس ََ ًٍَِْلَع ُ َّاللَّ ىَّلَص ََْأ  ِهٍَْتَّزَم  ٍمٌَ ْرِد ىَلَع ُدٌ ِزٌَ  ْهَم َلاَق  ٍمٌَ ْرِدِب اَمٌُُذُخآ اَوَأ ٌلُجَر ْرِدِب اَمٌُُذُخآ اَوَأ ٌلُجَر َلاَق ااث َلًَث َذَخَأ ََ ُياٌَِّإ اَمٌُاَطْعَأَف  ِهٍَْمٌَ
َّي ِراَصْوَ ْلْا اَمٌُاَطْعَأَف ِهٍَْمٌَْرِّدلا Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki  Anshar  yang  datang  menemui  Nabi SAW  dan  dia  meminta  sesuatu  kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya kepadanya, ”Apakah  di  rumahmu  tidak  ada  sesuatu?” Lelaki  itu  menjawab,”Ada.  sepotong  kain, yang  satu  dikenakan  dan  yang  lain  untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.”  Nabi  SAW  berkata,”Kalau  begitu, bawalah  kedua  barang  itu  kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi SAW bertanya,  ”Siapa  yang  mau  membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab,”Saya  mau  membelinya  dengan harga  satu  dirham.”  Nabi  SAW  bertanya lagi,”Ada  yang  mau  membelinya  dengan harga lebih mahal?” Nabi SAW menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba  salah  seorang  sahabat  beliau berkata,”Aku  mau  membelinya  dengan harga  dua  dirham.”  Maka  Nabi  SAW memberikan  dua  barang  itu  kepadanya dan  beliau  mengambil  uang  dua  dirham itu  dan  memberikannya  kepada  lelaki
Anshar  tersebut (Rafiqatul  dan  Hanniah,
2012). Untuk
mencegah adanya penyimpangan  syariah  dan  pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang maupun  praktek  jual  beli  yang  lain, syariat  Islam  memberikan  panduan  dan kriteria  umum  sebagai  garis  petunjuk diantaranya.
a. Transaksi  dilakukan  oleh  pihak  yang cakap  hukum  atas  dasar  saling sukarela (’an taradlin) .
b. Objek  lelang  atau  barang  yang diperjual  belikan  harus  halal  dan bermanfaat.
c. Kepemilikan penuh pada barang atau jasa yang dijual.
d. Kejelasan  dan  transparansi  barang atau  jasa  yang  dilelang  atau  yang diperjual  belikan  tanpa  adanya manipulasi  seperti window  dressing atau lainnya.
e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual kepada Pembeli.
f. Kejelasan  dan  kepastian  harga  yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
g. Tidak  menggunakan  cara  yang menjurus  kepada  kolusi  dan  suap untuk  menangkan  lelang  dan  tawar- menawar harga.
Pendapat ulama madzhab yang melarang  jual  beli  dengan  sistem lelang
Salah  satu  ulama  dari  kalangan mahdab  hanafi,  sebenarnya  ada  sebagian kecil  ulama  yang  keberatan  seperti  An- Nakha’i, dan Al-Auza’i mengatakan bahwa hukum  jual  beli  secara  lelang  hukumnya makruh secara mutlak.
Sedangkan  Hasan  Al  Basri,  Ibnu Sirin  dan  ulama  yang  lain  berpendapat bahwa  jual-beli  secara  lelang  hukumnya makruh  terkecuali  terhadap  2  (dua) masalah,  yaitu  masalah qhonimah (harta rampasan  perang)  dan  waris. Qhonimah
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
bisa berupa barang selain  uang, sehingga agar barang tersebut berwujud uang agar bisa  dibagi-bagi  maka  diperbolehkan untuk  di  lelang.  Sebagai  contoh  misalnya terdapat  harta  rampasan  perang  berupa senjata.  Maka  agar  senjata  tersebut  bisa dibagi-bagi  maka  diperbolehkan  dijual dengan  cara  lelang.  Termasuk  juga  harta warisan.  Umumnya  harta  warisan  tidak selalu berbentuk uang tunai (misal tanah, rumah,  kendaraan  dll),  sehingga  untuk memudahkan pembagian warisan diperbolehkan  untuk  di  lelang.  Para ulama  tersebut  mengkategorikan  lelang hukumnya makruh karena terdapat hadis:
Pertama, hadist  yang  menyatakan bahwa  Rasulullah  melarang  jual  beli secara lelang.
لُسر تعمس ةدٌازملا عٍب هع ىٍو صلى الله عليه وسلم الله
Artinya :“Aku  mendengar  Rasulullah saw  melarang  jual  beli  lelang.  (HR  Al- Bazzar)”.
Imam Ibnu Hajjar di dalam kitabnya menyatakan  bahwa  hadist  tersebut dhoif maka hadist tersebut tidak bisa dijadikan landasan  hukum.  Sehingga  para  ulama tersebut  menyatakan  hukum  lelang adalah  makruh  dan  tidak  sampai mengharamkannya.
Kedua, bahwa  Rasulullah  melarang seseorang  membeli  barang  yang  sudah ditawar  oleh  saudaranya  atau  orang  lain (sama  halnya  ketika  Rasulullah  melarang mengkhitbah wanita  yang  sedang  di khitbah oleh  orang  lain/saudaranya). “Dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW melarang  seseorang  di  antara  kalian membeli  sesuatu  yang  sedang  dibeli  oleh saudaranya  hingga  dia  meninggalkannya, kecuali rampasan perang dan waris”.
Menurut  Ahmad  dan  Sarwat,  lelang juga  tidak  diperkenankan  jika  terdapat kecurangan  atau  penipuan  (Misalnya dalam proses lelang terdapat persekongkolan  2  (dua)  sampai  3  (tiga) orang  atau  lebih  yang  bersepakat
menawar sebuah barang). “Segala bentuk rekayasa curang untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktik lelang maupun  dikategorikan  para  ulama  dalam praktik  Najasy  (komplotan/trik  kotor lelang)  yang  diharamkan  Nabi  SAW  (HR. Bukhari  dan  Muslim)”. atau  juga  dapat dimasukkan  dalam  kategori Risywah (sogok)  bila  penjual  atau  pembeli menggunakan  uang,  fasilitas  ataupun service untuk  memenangkan  lelang  yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki mitranya bisnisnya (Rafiqatul dan Hanniah, 2012).
Untuk  itu,  menurut  jumhur  ulama memakruhkan  jual  beli  dengan  proses lelang,  karena  bisa  mengandung  unsur- unsur  atau  trik-trik  penipuan  dan persekongkolan  untuk  memanipulasi barang dagangan (Ahmad dan Sarwat). Syarat Sah Lelang Lelang  merupakan  salah  satu  jenis transaksi jual beli. Walaupun dengan cara yang  berbeda  dan  tetap  mempunyai kesamaan  dalam  rukun  dan  syarat- syaratnya  sebagaimana  diatur  dalam  jual beli secara umum.
Akan  tetapi,  ada  perbedaan  antara lelang dan jual beli secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh saling menukar di muka umum atau tidak. Sedangkan dalam lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar barang dan pelaksanaannya khusus di muka umum.
Penjualan  dalam  bentuk  lelang dilakukan  di  depan  para  peminat  atau orang  banyak  dan  biasanya  dengan tawaran  yang  berjenjang  naik  atau berjenjang turun.
Karena  itu,  berbeda  pula  dengan obral.  Yaitu  menjual  atau  penjualan sesuatu  barang  agar  segera  habis. Biasanya  harga  barang  tersebut  lebih murah dan memang diturunkan harganya.
Akan  tetapi,  dalam  lelang  juga  ada hak  pilih  atau khiyar seperti  dalam  jual
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
beli. Khiyar artinya  pembeli  boleh memilih antara meneruskan akad jual beli atau diurungkan (ditarik kembali). Tujuan  Dan  Keutamaan  Jual  Beli Sistem Lelang
Jual  beli  sistem  lelang  yang diperkenalkan Islam, seperti yang dipraktekkan  Rasulullah  adalah  suatu proses  pembelajaran  dalam  aktivitas ekonomi.  Hal  ini  karena,  barang–barang yang  dilelang  itu  biasanya  cenderung bertendensi sosial atau untuk kepentingan  masyarakat  banyak.  Dana yang  diperoleh  dari  lelang  adalah  untuk membantu  masyarakat  lemah  dan  kaum tertindas.  Islam  telah  mensyariatkan  jual beli untuk memenuhi kebutuhan umatnya.
METODE Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kepustakaan ( library research ), yaitu mengkaji teori perantara dan  jual  beli  lelang.  Selain  itu  menelaah buku-buku dan karya-karya yang berhubungan dengan topik pembahasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Badan  Perantara (Samsarah) Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Untuk  menghindari  jangan  sampai terjadi  hal-hal  yang  tidak  diinginkan, maka barang-barang yang akan ditawarkan  dan  diperlukan  harus  jelas. Demikian  juga  imbalan  jasanya  harus diterapkan  bersama  terlebih  dahulu, apalagi nilainya dalam jumlah yang besar. Biasanya, kalau nilainya besar, ditandatangani lebih dahulu perjanjiannya di hadapan notaris. Dalam  masyarakat  juga  berlaku kebiasaan (adat istiadat), bahwa imbalannya  tidak  ditentukan  dan  hanya berlaku  sebagaimana  biasanya  yaitu  2 ½% dari nilai transaksi. Ada juga berlaku
2  ½%  dari  penjual  dan  2  ½%  dari pembeli.
Kebiasaan  semacam  inipun  dapat dibenarkan  oleh  syariat,  sebagaimana kaidah hukum Islam.
تمكحم ةداعلا
“ Adat kebiasaan itu, diakui sebagai sumber hukum ”. Makelar  (pengacara,  konsultan) hendaknya  berlaku  jujur  dan  ikhlas menangani  tugas  yang  dipercayakan kepadanya.
Dengan  demikian tidak  akan terjadi kemungkinan ada penipuan dan memakan  harta  orang  lain  (imbalan) dengan  jalan  haram  sebagaimana  firman Allah dalam QS. An Nisa : 29 :
Artinya: “Hai  orang-orang  yang  beriman, janganlah  kamu  saling  memakan  harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan  jalan  perniagaan  yang  berlaku dengan  suka  sama-suka  di  antara  kamu. dan  janganlah  kamu  membunuh  dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
Di  ata  sudah  disinggung,  bahwa barang  yang  nilainya  tinggi,  sebaiknya sudah  ditetapkan  uang  imbalannya  dan ketentuan-ketentuan  lainnya.  Jadi,  agama Islam  dapat  membenarkan  pekerjaan sebagai samsarah/makelar selama  tidak menyalahi  ketentuan  nash  al-Quran  dan sunnah  serta  ada  unsur  tolong  menolong dan saling mendapatkan manfaat.
Jual  Beli  Lelang (Bay  al-Muzayadah) Menurut  Tinjauan  Fiqh  Muamalah Kontemporer
Lelang menurut pengertian transaksi  muamalat  dan  syariat  Islam kontemporer,  dikenal  sebagai  bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar  tertinggi.  Dalam  Islam  juga memberkan  kebebasan  keleluasaan  dan
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat  Islam  dalam  rangka  mencari karunia  Allah  berupa  rizki  yang  halal melalui  berbagai  bentuk  transaksi  saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat  tanpa  melanggar  ataupun merampas  hak-hak  orang  lain  secara tidak sah.
Pada  prinsipnya,  syariah  Islam membolehkan jual beli barang/ jasa yang halal dengan cara lelang yang dalam fikih disebut  sebagai  akad Bai’  Muzayadah. Praktik  lelang (muzayadah) dalam bentuknya  yang  sederhana  pernah dilakukan  oleh  Nabi  SAW,  sebagaimana salah  satu  hadis  yang  membolehkan lelang, yang artinya sebagai berikut;
Dari  Anas  bin  Malik  ra  bahwa  ada seorang  lelaki  Anshar  yang  datang menemui  Nabi  SAW  dan  dia  meminta sesuatu  kepada  Nabi  SAW.  Nabi  SAW bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab,”Ada  sepotong  kain,  yang  satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta  cangkir  untuk  meminum  air.”  Nabi SAW  berkata,  “Kalau  begitu,  bawalah kedua  barang  itu  kepadaku.”  Lelaki  itu datang membawanya. Nabi SAW bertanya, ”Siapa  yang  mau  membeli  barang  ini?” Salah  seorang  sahabat  beliau  menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.”  Nabi  SAW  bertanya  lagi,  “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?”  Nabi  SAW  menawarkannya hingga  dua  atau  tiga  kali.  Tiba-tiba  salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya  dengan  harga  dua  dirham.” Maka  Nabi  SAW  memberikan  dua  barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua  dirham  itu  dan  memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.(HR. Tirmizi).
Sebagian  ulama  seperti  An-Nakhai memakruhkan  jual  beli  lelang,  dengan dalil hadis dari Sufyan bin  Wahab bahwa
dia  berkata; “Aku  mendengar  Rasulullah SAW  melarang  jual  beli  lelang.” (HR  al- Bazzar)
Syariat  Islam  dengan  berbagai pertimbangan  yang  sangat  dijunjung tinggi  tidak  melarang  dalam  melakukan usaha untuk mencari kekayaan sebanyak- banyaknya  dan  dengan  cara  seperti  apa selama cara yang dilakukan masih berada dalam  garis  syariat  yang  dihalalkan. Sedangkan  adanya  aturan  dalam  ajaran Islam  tentunya  tidak  semata-matahanya aturan  belaka  yang  hanya  menjadi  dasar, tetapi  merupakan  suatu  aturan  yang berfungsi menjaga dari adanya manipulasi  atai  kecurangan-kecurangan dalam  menjalankan  bisnis  dengan  cara lelang.
Didalam  prakteknya  calon debitur mengajukan permohonan pinjaman kepada bank dengan menyertakan segala bentuk  surat-surat,  yaitu  identitas peminjam, jaminan pinjaman berupa akta kepemilikan  atas  tanah  dan  bangunan serta  surat-surat  perizinan  usaha  jika debitur nya adalah badan hukum. Jika  menurut  Bank  permohonan yang  diajukan  oleh Debitur memenuhi kriteria,  maka  terjadilah  kesepakatan pemberian fasilitas kredit (Bank Konvensional)  atau  Pembiayaan  (Bank Syariah) kepada Debitur.
Tindak  lanjut  dari  kesepakatan pinjam meminjam tersebut, bank memberikan  sejumlah  dana  (uang) sebagai bentuk pinjaman kepada Debitur, kemudian Debitur memberikan  surat- surat kepemilikan tanah/bangunan ataupun  benda  lainnya  sebagai  jaminan pelunasan  pinjaman.  Jaminan  berupa tanah  dan  bangunan  biasanya  dibebani dengan  pemasangan  Sertifikat  Hak tanggungan  yang  diterbitkan  oleh  Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Dari  kesepakatan  Fasilitas  Kredit tersebut,  Bank  memberikan  syarat
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
kewajiban  agar Debitur membayar pinjaman/kredit
dengan sistem angsuran/cicilan  setiap  bulan  dengan tenggang waktu pelunasan antara 1 (satu) s/d 20 (dua puluh) tahun. Apabila  Debitur  melakukan  pembayaran angsurannya  secara  tepat  waktu  sampai dengan  adanya  pelunasan,  maka  Bank tentu  akan  memberikan  penilaian  bahwa Debitur tersebut  adalah debitur /nasabah dengan predikat baik, sehingga kemudian Bank  akan  lebih  percaya  untuk  kembali memberikan  pinjaman  kepada Debitur dengan predikat baik tersebut.
Dari  semua  transaksi  pinjam meminjam/kredit  tersebut,  tentunya  ada juga Debitur yang  tidak  melakukan pembayaran  angsuran  dengan  tepat waktu atau lajimnya disebut Kredit Macet. Oleh  karenanya  Bank  tentu  akan berusaha  melakukan  penagihan  kepada Debitur dengan  alasan  menghindari resiko kredit macet.
Upaya  Bank  dalam  menghindari adanya  kredit  macet  adalah  dengan menggunakan  aturan  kesepakatan  atas jaminan  hak  tanggungan  pada  sertifikat kepemilikan nasabah jika bentuknya asset tak  bergerak  (tanah  dan  bangunan)  atau penerapan  jaminan fidusia jika  jaminan berupa benda bergerak (mobil, mesin dan lain-lain).
Terhadap  ketentuan  pembebanan Hak  Tanggungan  atas  jaminan  pinjaman, negara  telah  menerbitkan  peraturan hukum pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1996  tentang  Hak  Tanggungan  Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang
Berkaitan Dengan Tanah. Undang-undang tersebut  mengatur  tentang  Jaminan antara  Bank  dengan Debitur dalam transaksi pinjam meminjam serta peraturan-peraturan  tentang  tata  cara apabila  terjadinya  keadaan wanprestasi (tidak  membayar)  apabila Debitur tidak melaksanakan kewajibannya.
Didalam  praktek,  apabila  terdapat Debitur  yang wanprestasi, biasanya  Bank akan  mengirimkan  Surat  Peringatan kepada debitur agar  melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran angsuran sesuai dengan yang diperjanjikan.
Peringatan tersebut biasanya diajukan paling sedikit sebanyak 3  (tiga)  kali  untuk  memenuhi  syarat keadaan wanprestasi nya debitur. Apabila  telah  diperingati  secara patut tetapi Debitur tidak juga melakukan pembayaran  kewajibanya,  maka  Bank melalui  ketentuan  hukum  yang  terdapat pada  Pasal  6  dan  Pasal  20  UU  RI  No.  4 tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan, akan  melakukan  proses  Lelang  terhadap jaminan debitur . Bank biasanya lebih banyak mengajukan permohonan Lelang Jaminan Hak  Tanggungan  kepada  Balai  Lelang Swasta.  Selanjutnya  Balai  Lelang  Swasta akan  meneruskan  permohonan  tersebut kepada  KPKNL  (Kantor  Pelayanan Kekayaan  Negara  dan  Lelang)  yang merupakan salah satu unit kerja pada Dit. Jend  Kekayaan  Negara  Departemen Keuangan  RI.  Ketika  Balai  Lelang  Swasta bertindak sebagai Fasilitator pelaksanaan Lelang,  landasan  aturan  hukum  yang dipakai  adalah  Pasal  14  UU  RI  No.  4 Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan yang mengisyaratkan bahwa Pelaksanaan Lelang Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan  hukum  pengadilan  yang  telah berkekuatan  hukum  tetap  ( inkracht  van gewijsde ). Tetapi perlu penulis sampaikan apabila  objek  lelang  Jaminan  Hak Tanggungan terdapat perlawanan hukum dari Debitur ataupun  pihak  lain,  maka Balai Lelang Swasta ataupun KPKNL tidak memiliki  kewenangan  untuk  melakukan eksekusi  pengosongan  atas  objek  lelang yang  sudah  dibeli  oleh  peserta/pembeli lelang.
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
Bahwa  kewenangan  pelaksanaan Eksekusi  Pengosongan  terhadap  suatu objek  merupakan  kewenangan  badan peradilan. Sedangkan didalam prakteknya Pengadilan tidak dapat langsung melaksanakan  Eksekusi  Pengosongan terhadap  objek  Lelang  bermasalah  yang dilelang  oleh  Balai  Lelang  Swasta.  Hal tersebut  terjadi  karena  Pengadilan menganggap  bahwa  terhadap  Objek Lelang  yang  dijual  oleh  Balai  Lelang Swasta  tidak  terdapat  peletakkan  sita (beslag) oleh badan Pengadilan. Sementara  prosedur  hukum  untuk melakukan eksekusi pengosongan mewajibkan harus adanya penetapan sita terlebih dahulu oleh
Pengadilan, kemudian  dengan  dasar  itu  dapat dilakukan  eksekusi  pengosongan  (H.I.R  / R.B.G).  Perlu  disampaikan  sebenarnya Badan Peradilan adalah pihak yang dapat melakukan  proses  Lelang  pada  Jaminan Hak Tanggungan. Hal tersebut merupakan salah  satu  wewenang  Badan  Peradilan sebagai  lembaga  Negara  yang  ditugaskan untuk melaksanakan
penegakkan
peraturan hukum. Prosedurnya, Pemohon Lelang Eksekusi (Bank) mengajukan permohonan melalui Kepaniteraan Pengadilan, kemudian Pengadilan menerbitkan Surat Anmaning (Peringatan kepada debitur )  sebanyak  2  (dua)  kali untuk  diberi  kesempatan  melakukan pelunasan pinjaman kepada bank.
Apabila Debitur tidak melaksanakan kewajibannya
meskipun sudah diperingati (anmaning) maka  selanjutnya Pengadilan  meletakkan  sita  jaminan terhadap  objek  lelang  lalu  meneruskan prosesnya sampai dilakukannya
Pelaksanaan  Lelang  oleh  KPKNL  sebagai penyelenggara  lelang  yang  difasilitasi oleh Badan Peradilan.
Apabila  terhadap  objek  lelang  yang terjual  tersebut  terdapat  pihak-pihak
yang tidak mau menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang, maka Pengadilan  berdasarkan  ketentuan  Pasal 14 UU RI No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan  memiliki  kewenangan  untuk melaksanakan  eksekusi  pengosongan terhadap objek lelang tersebut.
Pelaksanaan Lelang melalui Pengadilan  adalah  cara  yang  tepat  dalam mencari  kepastian  hukum  terhadap proses  lelang  hak  tanggungan  antara Bank  dan  Nasabah.  Tetapi  pada prakteknya  terkadang  Badan  Peradilan terkesan terlalu lambat dalam menjalankan  proses  lelang  tersebut, sehingga  kepastian  hukum  antara  Bank dan Nasabah juga ikut terhambat.
Dengan  situasi  lambatnya  proses lelang tersebut tentunya Bank mengalami kerugian  karena  perputaran  keuangan kredit menjadi macet, sedangkan Debitur mengalami  kerugian  karena  harus menanggung  beban  bunga  dan  denda akibat  keterlambatan  proses  lelang eksekusi terhadap jaminan hak tanggungan Debitur . Atas  persoalan  ini  seharusnya Pengadilan  dapat  menerapkan  sistim penanganan yang cepat dan biaya murah terhadap permohonan-permohonan lelang  Hak  Tanggungan,  agar  tercipta kepastian  hukum  antara  Bank  dengan Debitur nya.  Dengan  adanya  kepastian hukum  yang  cepat  didalam  persoalan kredit macet perbankan, akan mempercepat laju perekonomian, sehingga berdampak positif bagi perkembangan  dunia  usaha  yang  sisi positifnya  dapat  dirasakan  oleh  semua pihak.

## SIMPULAN
Samsarah ( simsar ) adalah perantara perdagangan  (orang  yang  menjualkan barang  atau  mencarikan  pembeli),  atau
SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah Volume 5, Nomor 1, Juni 2022
perantara  antara  penjual  dan  pembeli untuk memudahkan jual beli.
Dalam  transaksi  keuangan  Islam, harga  ditentukan  atas  dasar  keinginan pembeli  dan  penjual.  Dalam  banyak  hal, barang akan terjual kepada pembeli yang menawar  dengan  harga  yang  tertinggi. Dalam  perspektif  syariah,  transaksi  yang melibatkan  proses  lelang  ini  disebut sebagai bay`  muzayadah ,  yang  diartikan sebagai  suatu  metode  penjualan  barang dan/  atau  jasa  berdasarkan  harga penawaran tertinggi.
Agama  Islam  dapat  membenarkan pekerjaan  sebagai samsarah/makelar selama  tidak  menyalahi  ketentuan  nash Al-Quran  dan  sunnah  serta  ada  unsur tolong menolong dan saling mendapatkan manfaat.  Sedangkan  jual  beli  lelang menurut  pengertian  transaksi  muamalat dan  syariat  Islam  kontemporer,  dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi.

## DAFTAR RUJUKAN
Abdullah  Alwi  Haji  Hassan.  (1994). Sales and  Contracs  In  Early  Islamic Commercial Law, Islamabad: Islamic Research Institute.
Agustianto, Multi  Level  Marketing  dalam Perspektif Fiqih Islam , http://m.ekonomiislam.
webnode.com/news/multi-level- marketing-dalam-perspektif-fiqih- islam/
Ahmad, Sarwat LC, Lelang dalam tinjauan Syariat, http://kajiankantor.com/blog/2010 /04/20/lelang-dalam-tinjauan- syariat/ Ali.  M,  Hasan,  (2004). Berbagai  Macam
Transaksi dalam Islam, (fiqh muamalat), ed.  1.,  cet.2.  Jakarta:  PT Raja Grafindo Persada. Hamzah,  Ya'qub.  (1992). Kode  Etik Dagang Menurut Islam : Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian. Bandung: CV.
Diponegoro.
Imam As-Suyuthi, Al-Jami’ Ash-Shaghir , Juz II/191 Muhammad,  Abu  Zahra.  (1998). Ushul Fiqh. Mesir: Dar al- fikri Arab. Rafiqatul, hanniah, Lelang dalam pandangan  Islam, http://rafiqatul- hanniah.blogspot.com/2012/03/ lelang-dalam-pandangan-islam.html Suheri, Fikih
Muamalah Islam, http://suherilbs.wordpress.com/fiq ih
Sayyid,  Sabiq.  (1996). Fiqh  Sunnah,  jilid 12, Bandung: PT Al-Ma'rif. Sayyid,  Sabiq,  (1997). Fiqh  Sunnah , (Terj. Kamaluddin  A.Marzuki),  Jilid  13,
Bandung: Al-Ma'rif.
Stiawan,  budi,  otomo, Hukum  lelang  dan Tender,
http://ekisopini.blogspot.com/2009 /08/hukum-lelang-dan- tender.html Suheri, Fikih Muamalah Islam,
http://suherilbs.wordpress.com/fiq ih
Suhrawardi, K. Lubis. Farid Wajdi. (2012). Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
Suhendi,  Hendi.  (2010). Fiqh  Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers. Al-Qardhawi,  Yusuf.  (1993). Halal  dan Haram  dalam  Islam , (Terj.  Mu'alam Hamidy). Surabaya : Bina Ilmu.