e-issn: 2715-9329
Nationally Accredited Journal, Sinta 5. Decree No. 105/E/KPT/2022 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Analisis Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen
Marif Marif 1 .

## ARTICLE INFO ABSTRACT
Keywords: Peraturan Daerah, Pembinaan, Anak Jalanan, Gelandangan Pengemis, Makassar.
How to cite: Marif, Marif. (2022). Analisis Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen. Amsir Law
Journal, 4(1), 96-111.
DOI:
10.36746/alj.v4i1.118 Based on Article 34 Paragraph 1 of the 1945 Constitution of the State of the Republic  of  Indonesia,  the  Law  on  Human  Rights,  the  Law  on  Child Protection,  and  the  Decree  of  the  President  of  the  Republic  of  Indonesia
Number 36 of 1990 concerning the Enforcement of the Convention on the Rights of the Child, basically it provides protection for street children, homeless people, and beggars in Indonesia. This includes Makassar City. In Makassar itself, several regulations have been established as a form of implementation in the regions, such as: Makassar City Regional Regulation Number 2 of 2008, then  Makassar  City  Regulation  Number  3  of  2009,  along  with  Mayor Regulation Number 87 of 2016. As a form of implementation, the government has brought order community by taking preventive and repressive measures. The government deployed Civil Service Police Unit officers in the regions to carry out rehabilitation and raids on the homeless with one goal, to provide guidance. All this is done with the hope that they do not return to the streets, and can carry out their social functions in society. This study used a descriptive analysis type of research, with a normative sociological-juridical approach. That is  research  conducted  by  abstracting  social  phenomena,  concepts,  principles, doctrines,  theories,  legal  norms  and  legal  rules  (written  and  unwritten)  in addition to values, principles, norms and rules that will be described in relation to by fostering street children, homeless people, beggars and buskers. Copyright © 2022 ALJ. All rights reserved.

## 1.  Pendahuluan
Konstitusi  Republik  Indonesia,  Pasal  34  Ayat  1  Undang-undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), telah mengatur bahwa “ fakir miskin dan anak  telantar  dipelihara  oleh  Negara.  Artinya,  pemerintah  bertanggung  jawab  terhadap pemeliharaan dan pembinaan fakir miskin dan anak-anak telantar, termasuk anak jalanan dan gelandangan.  Hak  asasi  fakir  miskin,  anak  telantar,  anak  jalanan  dan  gelandangan  pada hakikatnya  sama  dengan  hak-hak  asasi  manusia  pada  umumnya,  sebagaimana  tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan Keputusan  Presiden  (Kepres)  Republik  Indonesia  Nomor  36  Tahun  1990  tentang Pengesahan  Convention  on  the  Right  of  the  Child  (Konvensi  tentang  Hak-hak  Anak).
1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Makassar, Indonesia. E-mail: magfirah.cahyani22@gmail.com .
Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak lainnya, seperti hak sipil dan kemerdekaan ( civil righ and freedoms ), lingkungan keluarga dan  pilihan pemeliharaan ( family environment and alternative care ), kesehatan dasar dan kesejahteraan ( basic health  and  welfare ), pendidikan, rekreasi dan budaya ( education, laisure and culture activites ), dan perlindungan khusus ( special protection ).
Kepedulian  terhadap  kesejahteraan  anak  sebagai  bagian  peningkatan  sumber  daya manusia  juga  telah  pernah  dikeluarkan  pemerintah  melalui  Undang-undang  Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002  tentang Perlindungan Anak.  Secara khusus pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang  Penanggulangan  Gelandangan  dan  Pengemis.  Dalam  konsiderannya,  disebutkan bahwa gelandangan dan pengemis tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan  UUD NRI  Tahun  1945. Oleh  karena itu,  perlu diadakan usaha-usaha  penganggulangan.  Usaha  penanggulangan  tersebut,  di  samping  usaha-usaha pencegahan  timbulnya  gelandangan  dan  pengemis,  juga  untuk  memberikan  rehabilitasi kepada  gelandangan  atau  pengemis  agar  mampu  mencapai  taraf  hidup,  kehidupan, penghidupan yang layak sebagai warga negara.
Salah  satu  tugas  utama  negara  adalah  memerdekakan  warga  dari  kemiskinan.  Oleh karena itulah, para pendiri negara ini merumuskan aturan dasar bahwa tiap-tiap warga negara berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak.  Konstitusi  pun  secara  tegas memerintahkan agar fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara atau menjadi tanggung jawab negara, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya.
Istilah  anak  jalanan  sering  disebut  gelandangan,  kata  gelandangan  artinya  selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman yang tetap, pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal dari desa dan mencoba nasib peruntungannya di kota, namun tidak didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian, pengetahuan, spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. 2 Sebagai akibatnya, mereka bekerja serabutan dan tidak tetap terutama di sektor informal, semisal pemulung, pengamen, dan pengemis. Gelandangan dan pengemis yang masuk dalam kategori orang miskin di perkotaan sering mengalami praktik diskriminasi dan pemberian stigma yang negatif. Pemberian stigma negatif tersebut justru dapat menjauhkannya pada kumpulan masyarakat normal.
Penanganan  anak  jalanan  di  seluruh  wilayah  Indonesia  pada  umumnya  belum mempunyai model dan pendekatan yang tepat dan efektif. Keberadaan “ Rumah Singgah ” 3 misalnya, belum dapat menjadi solusi efektif menyelesaikan permasalahan anak jalanan dan gelandangan  di  perkotaan.    Model  Rumah  singgah  ( open  house  for  street  children ),  secara konseptual menggunakan metode dan teknik yang meliputi street based, centre based, community based, bimbingan  sosial  dan  pemberdayaan 4 model  tersebut  yang  dapat  dikatakan  Rumah Singgah merupakan salah satu alternatif strategi dalam penanganan anak jalanan yang dimana di  dalamnya  telah  masuk  pemberdayaan  anak  jalanan  pada  aspek  pendidikan,  kesehatan, ekonomi, kesenian dan agama. Secara umum tujuan dibentuknya “ Rumah Singgah ” adalah untuk membantu anak jalanan dalam mengatasi masalah-masalah dan menemukan alternatif ikatan dengan keluarganya, baik yang masih ada ataupun yang sudah tidak mempunyai ikatan dengan keluarganya.
2 Parsudi Suparlan. (1993). Kemiskinan di Perkotaan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 179.
3 Pemerintah  dalam  hal  ini,  Departemen  Sosial  Republik  Indonesia  yang  bekerja  sama  dengan  United  Nation  United Programme  (UNDP)  dalam  sebuah  proyek  Rumah  Singgah  (INS/94/007).  Lihat  pada  Departemen  Sosial  RI.  (1999). Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan Anak Jalanan melalui Rumah Singgah . Jakarta: Depsos RI.
4 Ibid.
Lebih lanjut dikemukakan bahwa menyangkut masalah kepedulian pemerintah daerah pada masalah anak-anak, saat ini baru ada sekitar 12 provinsi di Indonesia yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) soal anak, termasuk yang menyoal juga masalah anak jalanan. Dari 12  provinsi  tersebut,  di  antaranya  Sumatera  Utara  (Medan),  Jawa  Barat  (Bandung),  Jawa Tengah (Semarang), dan Sulawesi Selatan (Makassar). 5 Seringkali pemerintah menganggap anak  jalanan,  gelandangan,  pengemis,  dan  pengamen  sebagai  pengganggu  arus  lalu  lintas. Sumber ketidakteraturan kota terutama keamanan pengguna jalan, ketenteraman lingkungan perumahan dan pertokoan. Aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berfokus pada pemenuhan  hak-hak  anak,  menuding  Perda  ini  sebagai  bentuk  marginalisasi,  anti  orang miskin, diskriminatif, tidak berwawasan HAM, tidak peka gender dan tidak ramah anak ( child friendly ).
Hal  ini  nampak  dari  kampanye  yang  dilakukan  oleh  Dinas  Sosial  (Dinsos)  di  Kota Makassar.  Mereka  mengancam  akan  menjatuhkan  sanksi  berupa  denda  bagi  orang  yang memberi uang di jalan. Begitupun, patroli dan pendirian posko lengkap dengan Polisi dan Satpol PP yang kehadirannya sebagai pos jaga dan terkesan sebagai upaya untuk “menakut - nakuti” anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen. Belum lagi wacana mem-pulau- kan anak jalanan, sebagai upaya memberi efek jera, dinilai sangat tidak manusiawi.
Pandangan Pemerintah Kota Makassar ini menjadi ironi lantaran dicantumkan pada bagian  “menimbang”  dalam  Perda  tersebut,  bahwa  mengingat keberadaan  anak  jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain dan ketenteraman di tempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi  dan  tindak  kekerasan,  sehingga  perlu  segera  dilakukan “ penanganan ” secara komprehensif,  terpadu  dan  berkesinambungan.  Kata “ penanganan ” di  sini  lebih  bersifat represif. Padahal kata “ pembinaan ” dan “ penanggulangan ” jauh lebih bermakna manusiawi dan mengedepankan bentuk preventif (pencegahan) dengan menyelesaikan akar masalahnya.
Landasan  filosofis sebuah  peraturan  perundang-undangan  mestinya  sinkron dengan implementasi  di  lapangan.  Selain  usaha-usaha  pencegahan  timbulnya  gelandangan  dan pengemis  juga  bertujuan  pula  untuk  memberikan  rehabilitasi  kepada  gelandangan  atau pengemis, agar mampu mencapai taraf hidup, kehidupan, penghidupan yang layak sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
Keberadaan  Peraturan  Daerah  Kota  Makassar  Nomor  2  Tahun  2008  tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar tetap perlu diapresiasi sebagi sebuah langkah maju untuk mengisi kevakuman hukum menyangkut anak  jalanan,  gelandangan,  pengemis  dan  pengamen.    Lagi  pula,  Perda  ini  akan  memiliki bobot  fungsi  untuk  meminimalisir  kesenjangan  undang-undang  nasional  dan  menjaga harmonisasi  pelaksanaan program-program  intervensi  secara  teknis.  Kemudian,  tidak  bisa dipungkiri  ada  nilai-nilai  budaya  tradisional  dari  tiap  daerah  yang  mempengaruhi  cara pandang dan pola asuh orang tua terhadap anak. Dengan Perda berarti semangat nilai-nilai budaya  tradisional  akan  diakomodasi.  Dengan  begitu,  Perda  lebih  sejalan  dengan  kondisi daerah setempat. Bila peraturan hukum cocok dengan situasi dan kearifan budaya lokal maka tentu lebih bisa diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.
Ketentuan yang memuat larangan yang berisi ancaman hukuman pidana dalam Perda pembinanaan  anak  jalan,  gelandangan,  pengemis  dan  pengamen  sudah  diberlakukan  di beberapa daerah. Contohnya sanksi administrasi dan/atau hukuman kurungan, seperti sanksi pidana  berupa  kurungan paling  lama  3  (tiga)  bulan  termuat  pada  Peraturan  Daerah  Kota
5 A. Arpin,  A.  Agustang,  dan  A.M.  Idkhan.  (2022).  Analisis  Terhadap  Kebijakan  Pembinaan  Anak  Jalanan  di  Kota Makassar. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) , 6 (1). http://dx.doi.org/10.36312/jisip.v6i1.2745 .
Makassar Nomor 2 Tahun 2008. Hal mana  menjadi tidak sinkron dengan prinsip hukum pidana sebagai “obat terakh ir ” atau ultimum remedium sebuah penanganan. Ada beberapa hal di  mana  penjatuhan  sanksi  pidana  menjadi  tidak  tepat,  apalagi  kalau  sifatnya  pelanggaran terhadap Perda. 6
Berdasarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Makassar  Nomor  2  Tahun  2008  tentang Pembinaan Anak jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen, yang memuat ketentuan pidana,  dan  beberapa  hal  yang  tidak  sesuai  dengan  apa  yang  seharusnya  dilakukan  dalam menetapkan  ketentuan  pidana  dalam  Perda  tersebut.  Antara  lain,  dalam  Perda  tersebut terdapat  pengkriminalisasian  bagi pemberi sedekah  yang  menurut penulis merupakan  suatu hal  yang over  criminalitation karena  hal  ini  bertentangan  dengan  salah  satu  syarat pengkriminalisasian suatu perbuatan yaitu tidak mengkriminalisasikan suatu perbuatan yang tidak jelas korbannya.
Ada  substansi  ketentuan  pidana  dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Makassar  Nomor  2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen yang bertentangan  dengan  perundang-undangan  yang  lebih  tinggi  seperti  pengkriminalisasian anak jalanan dan pengemis.  Hal ini bertentangan dengan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh Negara”.
Selain itu, muatan isi peraturan daerah tersebut harus memberi porsi lebih besar pada kegiatan dan  upaya pembinaan pencegahan dan rehabilitasi yang dilakukan secara terencana dan terorganisir  untuk  mencegah timbulnya anak jalanan melalui pemantaun, pendataan, penelitian,  sosialisasi,  pengawasan,  dan  pengendalian  yang  dilakukan  oleh  pemerintah, stakeholder , LSM, tokoh masyarakat, akademisi dan institusi pendidikan dan perguruan tinggi untuk  bersama-sama  meningkatkan  taraf  hidup  anak  jalanan,  gelandangan,  pengemis  dan pengamen. Hal yang perlu secara tegas dan khusus juga mesti diatur dalam Perda tersebut upaya  “Pembinaan  Lanjutan”  bagi  anak  jalanan,  gelandangan,  pengemis  dan  pengamen. Pengaturan  berupa  kegiatan  yang  dilaksanakan  secara  terencana  dan  terorganisir  dengan maksud  menekan,  meniadakan,  mengurangi  dan  mencegah  meluasnya  anak  jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen untuk mewujudkan ketertiban di tempat umum dan yang terpenting melaksanakan amanat kontitusi, sebagaimana termuat dalam Pasal 34 Ayat 1 UUD  NRI  Tahun  1945  bahwa  fakir  miskin  dan  anak  telantar  dipelihara  oleh  Negara. Pengaturan tersebut bisa dalam bentuk revisi  Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008, juga bisa dalam bentuk Peraturan Walikota Makassar (Perwali).
Banyaknya permasalahan yang sangat urgen dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Anak  Jalanan,  Pengemis  dan  Pengamen,  sehingga  dengan sendirinya  perubahan  dan  perkembangan  sosial,  politik,  ekonomi,  kemasyarakatan  dan berbagai peraturan daerah, hingga perlu dilakukan penelitian terkait regulasi pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar. Beberapa permasalahan telah diidentifikasi dalam artikel ini seperti: bagaimanakah kebijakan dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar? dan, bagaimanakah bentuk pemeliharaan, pembinaan berkelanjutan dan program Lingkungan Pondok Sosial (Liposos) dalam  Peraturan  Daerah  Kota  Makassar  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Anak  Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen.

## 2.  Metode
Penelitian  ini  menggunakan  tipe  penelitian  yang  bersifat  deskriptif-analisis,  dengan pendekatan  sosilogis-yuridis  normatif.  Yaitu  penelitian  yang  dilakukan  dengan
6 Pasal  54  Ayat  1  dan  2  Peraturan  Daerah  Kota  Makassar  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Anak  Jalanan,  Gelandangan, Pengemis dan Pengamen.
mengabstraksikan gejala sosial, konsep-konsep, asas-asas, doktrin, teori-teori, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum (tertulis maupun tidak tertulis) selain nilai, asas, norma dan aturan yang akan diuraikan terkait dengan pembinaan anak jalanan, gelendangan, pengemis dan pengamen. Penggunaan yuridis normatif untuk menjawab masalah yang diajukan, dengan menggunakan  teori  dan  ajaran  hukum  yang  mengkaji  subtansi  permasalahan  dengan mendasarkan pada data kepustakaan atau data sekunder.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji teori- teori yang ada dengan menganalisis obyek penelitian dengan berbagai persfektif, yaitu dengan pendekatan konseptual dan filosofis. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu, seperti peraturan daerah, dokumen-dokumen, hasil penelitian, termasuk juga literatur bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan pembahasan penelitian seperti wawancara, studi dokumen, dan kuesioner.
Pada tahap selanjutnya, setelah memperoleh data dan mengelola data tersebut, maka dilanjutkan dengan menganalisis data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan membahas permasalahannya dengan menganalisa data primer dan  data sekunder  secara  kualitatif  dan  kuantitatif dari  sudut  pandang  ilmu hukum.  Data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian telah disusun dengan teratur dan sistematis, kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

## 3.  Kebijakan  dalam  Pembinaan  Anak  Jalanan,  Gelandangan,  Pengemis  dan Pengamen di Kota Makassar
Pasal  1  Angka  6  Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak, sebagaimana  telah  diubah  menjadi  Undang-undang  Nomor  35  Tahun  2014  tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diubah  kedua  kalinya  dengan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-undang  (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002  tentang  Perlindungan  Anak,  sebagaimana  yang  telah  ditetapkan  sebagai  Undang- undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun  2002  tentang  Perlindungan  Anak  Menjadi Undang-undang,  bahwa  yang  dimaksud dengan “ anak telantar ” adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
Setiap  anak  berhak  untuk  dapat  hidup,  tumbuh  dan  berkembang  secara  optimal, termasuk di dalamnya untuk memperoleh pelayanan kesehatan secara layak sesuai dengan kebutuhan  fisik  dan  mental  spiritualnya.  Hal  ini  dijamin  dalam  Pasal  8  UU  Perlindungan Anak  maupun  Pasal  62  UU  HAM,  baik  bagi  anak  yang  memiliki  keluarga  maupun  anak telantar tanpa keluarga, semuanya memiliki hak yang sama dan tidak dapat dirampas darinya. 7 Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengasuhan Anak, menjelaskan bahwa pengasuhan anak adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan kasih  sayang,  kelekatan,  keselamatan,  dan  kesejahteraan  yang  menetap  dan  berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak yang dilaksanakan baik oleh orang tua atau keluarga sampai derajat  ketiga  maupun  orang  tua  asuh,  orang  tua  angkat,  wali  serta  pengasuhan  berbasis residensial  sebagai  alternatif  terakhir.  Selanjutnya  dalam  Pasal  55  Ayat  1  UU  Nomor  35 Tahun  2014  di  mana  pemeliharaan,  perawatan,  dan  rehabilitasi  sosial  anak  telantar  wajib diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik dalam lembaga (melalui
7 R. Fitriani. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 11 (2), 250-358.
sistem  panti  pemerintah  dan  panti  swasta)  maupun  di  luar  lembaga  (sistem  asuhan keluarga/perseorangan).  Selain  itu,  Pasal  57  UU  Perlindungan  Anak  juga  memberikan kemungkinan bagi lembaga yang menyelenggarakan pemeliharaan anak telantar atau pejabat yang  berwenang  dapat  mengajukan  permohonan  ke  pengadilan  untuk  menetapkan  anak sebagai anak telantar. Penetapan pengadilan tersebut nantinya sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak telantar yang bersangkutan.
Sebagaimana diketahui bahwa payung hukum hak-hak warga negara Indonesia terkait kesejahteraan  sosial  terdapat  dalam  Undang-undang  Nomor  11  Tahun  2009  tentang Kesejahteraan  Sosial.  Undang-undang  tersebut  berisi  mengenai  kesejahteraan  sosial,  yaitu suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan materiel, spiritual, dan sosial bagi setiap warga negara agar  dapat  hidup  layak  dan  mampu  mengembangkan  diri sehingga  mampu  melaksanakan fungsi sosialnya. Dengan undang-undang tersebut pemerintah dibantu swasta dalam hal ini LSM berupaya menangani permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
Pusat  Data  dan  Informasi  (Pusdatin)  Kementerian  Sosial  mencatat  adanya  24  jenis Penyandang  Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS).  Selanjutnya  Kementerian  Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) yang mengemban tugas dan fungsi penanganan PMKS telah mengelompokkan ke dalam tujuh sasaran, 8 yaitu:
1) kemiskinan;
2) ketelantaran;
3) kecacatan;
4) keterpencilan;
5) ketunaan dan penyimpangan perilaku; 9
6) korban bencana; dan
7) korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
Berdasarkan  hasil  penelitian  ketujuh  kelompok  sasaran  PMKS  tersebut  di  atas,  ada beberapa permasalahan sosial yang saling berkaitan. Akar permasalahan yang saling berkaitan didominasi masalah kemiskinan. Kemiskinan dapat mendorong seseorang melakukan tindak kriminal seperti mencuri, menjambret dan merampok. Kemiskinan dapat memicu seseorang untuk  berkecimpung  di  dunia  gelap  (prostitusi),  baik  di  tingkat  lokal,  nasional  maupun internasional.
Perdagangan  anak (trafficking) ,  penculikan  anak,  dan  ekploitasi  anak  untuk  mencari nafkah dengan mengemis atau meminta-minta, jualan koran/tisu di perempatan jalan lampu merah di tengah hiruk pikuk keramaian lalu-lintas membuat miris bagi yang melihatnya. Tiga permasalahan lain yang disebabkan kemiskinan dan menjadi topik khusus dalam kajian ini adalah  gelandangan  pengemis  (gepeng)  dan  anak  jalanan  (anjal)  yang  memiliki  kesamaan karakteristik. Masalah gepeng dan anjal menjadi pusat perhatian para pemerhati kesejahteraan sosial  yang  berupaya  untuk  mengatasinya.  Kemensos  dengan  program  rehabilitasi gepeng melalui  panti  yang  tersebar  di  Indonesia  belum  menunjukkan  hasil  yang  signifikan.  Hal tersebut disebabkan: 10
8 S.E. Nursyamsi., dan N. Siregar. (2019). Pengaruh Iklan Layanan Masyarakat Lanjut Usia Kementrian Sosial RI terhadap Tingkat Pengetahuan Remaja. IKON , 23 (2), 120-141.
9 Meliputi tuna susila, pengemis, gelandangan, bekas warga binaan lapas, dan korban Napza.
10 A. Arpin, A. Agustang, dan A.M. Idkhan. (2022). Loc.Cit .
1) Tidak seimbangnya jumlah permasalahan di banding penanganan kasus. Jumlah panti dan rumah singga dengan tenaga yang menangani tidak sebanding dengan banyaknya kasus yang terjadi dan harus ditangani, dan tidak tuntasnya program rehabilitasi dan pembinaan  berkelanjutan  yang  harusnya  dijalankan,  sehingga  masih  banyak  gepeng yang berkeliaran.
2) Makin berkembangnya pola konsumsi masyarakat yang disebabkan perubahan sosial akibat  pesatnya  kemajuan  dan  globalisasi.  Faktor  kedua  ini  disebabkan  adanya kecenderungan  bersifat  sosial  dan  budaya,  bukan  ekonomi  semata.  Makin  terlihat adanya  kenaikan  selera  masyarakat,  dengan  ban yaknya  “iming - iming”  yang  dilihat setiap  harinya.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  munculnya  indikator  kemiskinan  bukan karena mereka tidak bisa makan.
3) Terbatasnya  lapangan  pekerjaan  berbanding  terbalik  dengan  cukup  tingginya  angka usia  kerja  yang  membutuhkan  lapangan  pekerjaan,  sehingga  memicu  meningkatnya angka pengangguran yang berimbas pada meningkatnya jumlah kemiskinan di berbagai daerah, sehingga memancing sikap urban dengan harapan keinginan ke kota mencari pekerjaan, meski pada akhirnya banyak yang gagal mendapatkan pekerjaan dan harapan merubah  hidupanya,  sehingga  menjadi  gelandangan,  pengemis  dan  anak  jalanan  di kota, seperti keberadaan gepeng dan anjal di Makassar.
Berdasarkan data yang diperoleh, para gepeng dan anjal di Makassar, selain berasal dari Makassar ada juga yang dari luar Makassar. Bahkan jumlah terbanyak merupakan warga urban yang berasal dari Kabupaten Gowa, Takalar dan Jeneponto. 11 Keberadaan gepeng dan anjal tersebut  dianggap  masih  sulit  diatasi  di  Makassar.  Komisi  D  Bidang  Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menganggap bahwa Makassar memerlukan shelter penampungan agar penanganan dapat berjalan efektif. 12 Sulitnya penanganan gepeng dan anjal lantaran belum adanya penampungan khusus tempat membina mereka secara intens.
Pengadaan  penampungan  ini  dianggap  sulit  lantaran  hal  ini  merupakan  wewenang provinsi, “ itu ada undang-undangnya untuk dinas sosial kota/kabupaten khusus di luar panti, sementara  untuk  di  dalam  panti  itu  kewenangan  provinsi  atau  kementerian. ” 13 gagasan program Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) sebagai salah satu solusi permasalahan anjal
11 Kepala Dinas Sosial  (Dinsos)  Kota Makassar, pada waktu wawancara dilakukan dijabat  oleh Akhmad Namsum, usai memimpin razia gepeng dan anjal. Menurutnya, gepeng dan anjal merupakan orang dari luar Makassar. “ Banyak dari Takalar, Jeneponto, Gowa. Kami akan cari akar-akarnya. Kalau kami lihat ada yang perlu diberdayakan, kita carikan solusinya untuk tidak lagi tergiur jadi gepeng dan anjal ” . Muhammad Yunus. (2019). Akhmad Namsum Pimpin Langsung Razia Pengemis di Kota Makassar. Diakses dari <https://makassar.terkini.id/akhmad-namsum-pimpin-langsung-razia-pengemis-kota-makassar/> [Diakses pada 12 Juni 2022].
12 Irwan Djafar mengatakan bahwa gepeng dan anjal memerlukan penanganan yang intens. Menurutnya, “ ini susah-susah gampang, gampangnya itu dijaring semua, tapi susahnya kita mau tempatkan di mana, kan tidak ada Liponsos (Lingkungan Pondok Sosial- ed. ). Sementara untuk mempidanakan mereka justru tidak mungkin, sehingga satu-satunya upaya yang paling efektif adalah mempercepat pengadaan shelter penampungan. Muhammad Yunus. (2019). Akhmad Namsum Pimpin Langsung Razia  Pengemis  di  Kota  Makassar. Diakses  dari  <https://makassar.terkini.id/akhmad-namsum-pimpin-langsung-razia- pengemis-kota-makassar/> [Diakses pada 12 Juni 2022].
13 Kepala Seksi (Kasi) yang mengurusi anjal dan gepeng Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, Kamil, mengakui sebelumnya pernah memiliki tempat penampungan khusus bagi gepeng dan anjal di Salodong, namun kemudian beralih fungsi oleh kementerian menjadi tempat rehabilitasi bagi orang berkebutuhan khusus. “ Jadi susah juga, mindset mereka susah diubah apalagi tidak ada sanksi bagaimana itu mereka tidak melakukan tindakan kriminal. Ashari Prawira Negara. (2020). Makassar Butuh Shelter untuk
Atasi Persoalan Gepeng
dan Anjal. Diakses dari <https://makassar.sindonews.com/read/175746/711/makassar-butuh-shelter-untuk-atasi-persoalan-gepeng-dan-anjal- 1600963779> [Diakses pada 13 Juni 2022].
dan gepeng. Liponsos diharapkan bisa menyelesaikan masalah anjal dan gepeng di Makassar. Liponsos nantinya bisa menjadi rumah pelatihan bagi anjal dan gepeng yang terjaring. 14
Berikut data hasil patroli dan penanganan Dinsos Kota Makassar tahun 2019 terhadap gepeng dan anjal, dan pengamen, sebagaimana tabel berikut:
No Klasi- fikasi PMKS Jenis Kelamin Bulan Jumlah Lk Pr  1  2 3 4 5 6 7 8 9  10  11  12 1 Anjal 139  52  5  18  24  12  12  10  34  8 9  22  12  16 191 2 Gepeng 30 38  -  10  6 7  13  7 3 2 3 3 1 5 68 3 Penga- men 43 5 -  3 - 8 6 6  10  5  11  4 3 - 48 4 Obat- obatan/ lem 92 7 3  11  15  11  4  11  11  4  13  10  2 4 99 Jumlah 304  102  8  42  45  38  44  34  58  14  36  35  18  25 406
Sumber: Dinas Sosial Pemerintah Kota Makassar 2019.
Berdasarkan  tabel  tersebut,  Pemerintah  Daerah  Kota  Makassar  bergerak  melalui Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan  dan  Susunan  Organisasi  Perangkat  Daerah  Kota  Makassar  dan  Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
Dalam  rangka  melaksanakan  ketertiban  umum,  maka  perangkat  daerah  dan  dinas terkait melakukan tindakan yang bersifat preventif dan represif dengan menurunkan Satpol PP di areal operasi untuk melakukan pembinaan dan razia pada gepeng, anjal dan pengamen. Namun, upaya penertiban gepeng dan anjal melalui razia tentu dapat dirasakan dampaknya, tapi  sifatnya  hanya  sementara,  jika  tidak  dibarengi  dengan  upaya  pemeliharaan  dan pembinaan berkelanjutan. Perlu disiapkannya Liponsos dan “ Rumah Singgah ” ataupun shelter sebagai tempat penampungan untuk pemeliharaan, pembinaan dan rehabilitasi pasca razia gepeng dan anjal, yang bertujuan untuk melakukan pembinaan tidak lanjut yang membuat mereka tidak kembali ke jalan-jalan, dengan harapan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Usaha tersebut dapat mengatasi permasalahan gepeng, anjal, dan pengamen, walaupun hanya bersifat sementara. Gepeng, anjal, dan pengamen kembali bergerak menyebar di berbagai tempat yang dianggap strategis seperti di perempatan jalan protokol dan lampu merah, rumah makan, restoran, rumah ibadah dan daerah sekitar perparkiran. Hal tersebut dimungkinkan kurangnya pendampingan ketika mereka ditampung setelah dirazia.
Penanganan masalah gepeng, anjal, dan pengamen harus dilaksanakan secara terpadu dengan  pihak  swasta  dan  melibatkan  masyarakat.  Sebenarnya  beberapa  LSM  telah memberikan  pendampingan  melalui  wadah “ Rumah  Singgah ” ,  akan  tetapi  upaya  tersebut juga  belum  dapat  menunjukkan  hasil  yang  memuaskan.  Namun  paling  tidak  sudah  ada
14 Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, Mukhtar Tahir, menyebut bahwa “ program Liponsos sudah diusulkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, sisa menunggu hasil kajian dari Bappeda dan mudah- mudahan ditanggapi dan segera dianggarkan pembangunannya. Menurutnya,  kalau  lokasi ada  banyak tempat kecamatan yang kosong, sebelumnya ada di Untia Kecamatan Biringkanaya, mudah-mudahan bisa dipakai empat sampai lima hektare di  sana”. Isak  Pasabuan.  (2020). Gepeng  dan  Anjal  Bakal  Ditampung  di  Liposus .  Diakses  dari <https://makassartoday.com/2020/08/13/gepeng-dan-anjal-bakal-ditampung-di-liposus/> [Diakses pada 13 Juni 2022].
penanganan meskipun tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Penampungan hasil razia gepeng, anjal, dan pengamen memerlukan penanganan yang kompleks, 15 seperti:
1) Masalah  tempat  penampungan,  pemerintah  kota  perlu  menyiapkan  lokasi  untuk penampungan  baik  berupa  panti  asuhan,  rumah  singgah,  tempat  rehabilitasi, pembinaan dan pelatihan.
2) Ketersediaan logistik yang biayanya tentu tidak sedikit.
3) Perlu tenaga terampil dan khusus yang mendampingi mereka selama di penampungan dan tempat rehabilitasi.
4) Diperlukannya bentuk program, modal dan kegiatan untuk mengalihkan agar mereka tidak  kembali  ke  jalanan.  Cara  menangani  gepeng,  anjal,  dan  pengamen  tersebut memerlukan  anggaran  yang  besar.  Melihat  masih  seringnya  gepeng,  anjal,  dan pengamen  berkeliaran  di  jalan  yang  mengindikasikan  belum  ditemukannya  cara ataupun  solusi  yang  tepat  untuk  menangani  permasalahan  gelandangan  dan  anak jalanan.
Permasalahan  gepeng,  anjal,  dan  pengamen  menurut  para  ahli  sosial,  biasanya disebabkan  krisis  ekonomi  yang  berkepanjangan,  kurangnya  lapangan  pekerjaan  yang menyebabkan  meningkatnya  angka  pengangguran  dan  minimnya  keterampilan  kerja  serta tidak memiliki modal usaha yang cukup untuk membuka usaha dan pekerjaan. Namun, secara detail dapat dijelaskan bahwa keberadaan gepeng dan anjal disebabkan terjadinya kemiskinan lokal  secara  kultural  maupun  struktural.  Bentuk  atau  jenis  kemiskinan  yang  berbeda memerlukan penanganan yang berbeda pula. Penanganan kemiskian struktural akan berbeda dengan  penanganan  kemiskinan  kultural 16 dan  beberapa  faktor  lainnya  menjadi  penyebab menjadi gelandangan dan pengemis menurut hasil penelitian antara lain:
1) Tidak mampu bekerja;
2) Tidak punya modal usaha;
3) Tidak punya keterampilan kerja;
4) Tidak punya pilihan lain; dan
5) Lebih suka menjadi gepeng.
Dari kelima faktor penyebab tesebut poin yang kelima inilah yang masih perlu dikupas mengapa mereka lebih senang menjadi gepeng. 17 Faktor-faktor yang mendorong orang-orang untuk melakukan urbanisasi dan menjadi gepeng antara lain: 18
1) Lajunya pertumbuhan penduduk di perdesaan;
2) Kondisi daerah perdesaan;
3) Kondisi lapangan kerja;
4) Warisan hidup menggelandang; dan
5) Faktor alam atau musibah/bencana.
15 A. Arpin, A. Agustang, dan A.M. Idkhan. (2022). Loc.Cit .
16 H. Lubis. (2017). Mengentaskan Kemiskinan: Multidimensional Approach. Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika , 3 (1), 1-9. http://dx.doi.org/10.30870/hermeneutika.v3i1.2901 .
17 Tateki  Yoga  Tursilarini,  Warto,  dan  Andayani  Listyawati.  (2009). Kajian  Model  Penanganan  Gelandangan  dan  Penanganan Gelandangan dan Pengemis . Yogyakarta: Citra Media.
18 Parsudi Suparlan (ed.). (1993). Orang Gelandangan di Jakarta: Politik pada Golongan Termiskin, Kemiskinan di Perkotaan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Kelima  faktor  yang  dikemukakan  Parsudi  Suparlan  tersebut  masih  relevan  dengan kondisi  saat  ini.  Laju  pertumbuhan  penduduk  berimplikasi  pada  meningkatnya  angka ketergantungan, yaitu besarnya usia produktif tidak diimbangi banyaknya lapangan pekerjaan, sehingga terjadi peningkatan jumlah pengangguran. Kondisi daerah perdesaan yang kurang produktif, misalnya makin sempitnya lahan pertanian, kondisi tanah tandus menjadi salah satu faktor pendorong penduduk perdesaan melakukan urbanisasi ke kota. 19
Keterbatasan lapangan kerja formal dan informal juga menjadi salah satu pendorong munculnya gepeng dan anjal. Faktor bencana alam yang terjadi tidak terduga juga menjadi penyebab munculnya masalah sosial gepeng dan anjal. Kondisi dis-harmoni yang dirasakan sebagian  anggota  kelompok  tersebut  mendorong  mereka  untuk  pergi  meninggalkan kelompoknya dan bermigrasi menuju perkotaan yang tidak ada kelompok yang mengikat. Kehadiran mereka dengan harapan mengadu nasib yang lebih baik dari kehidupan desa yang sudah  dirasakan  tidak  menjanjikan  untuk  memperbaiki  kehidupan  ekonominya.  Gepeng datang dengan berkelompok maupun perorangan.
Kehadiran mereka mulai terancam dengan adanya Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Pembinaan  Anak  Jalan,  Gelandangan,  Pengemis  dan Pengamen di Kota Makassar, di antaranya mengenai ketertiban umum yang isinya melarang setiap orang untuk memberikan uang kepada pengemis, pengamen, pedagang asongan, serta pembersih mobil di jalanan dan tempat tertentu. Meskipun Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 sudah diberlakukan, namun pelaksanaannya belum terlihat kompak. Sebagai contoh memberi uang receh pada peminta minta dan pengamen jalanan masih sering dilakukan oleh sebagian orang. Mereka masih memberi dengan alasan belas kasihan, ada pula karena takut mobilnya dirusak, meskipun bagi yang melanggar terkena sanksi/denda tidak dihiraukan.
Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 yang sudah diberlakukan di Kota Makassar pada tahun 2008 tersebut menuai pro dan kontra. Jika dilihat dari isi UUD NRI Tahun 1945 Pasal 34 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh Negara, maka Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 dapat bertentangan dengan  UUD  NRI  Tahun  1945.  Gelandangan  pengemis  dan  anak  jalanan  dapat dikategorikan  orang-orang  miskin,  yang  seharusnya  dipelihara,  dibantu,  difasilitasi  oleh negara untuk mendapatkan hidup yang layak.
Permasalahan  gepeng  dan  anjal  memerlukan  penanganan  secara  komprehensif  dan berkelanjutan  dengan  tidak  melihat  sebagai  sumber  permasalahan  hukum  dan  kriminal semata, tetapi melihat dari perspektif sosial dan budaya. Tindakan persuasif dengan razia yang dilakukan  sekarang  ini  bukan  merupakan  satu-satunya  solusi  yang  tepat,  meski  dapat mengatasi  gepeng  dan  anjal  berkeliaran  di  jalan,  tapi  sifatnya  hanya  sementara.  Perlu dilakukan  pendekatan  kultur  atau  budaya  gepeng  dan  anjal.  Mereka  memiliki  daerah  asal dengan tatanan dan nilai kehidupan. Perlu dikaji alasan mereka meninggalkan daerah asal menuju kota tujuan. Ditempat tujuan mereka membentuk suatu komunitas dengan kebiasaan yang dapat berbeda ketika di daerah asal. Meskipun berbeda, mereka masih memiliki dan memahami tatanan dan nilai-nilai budaya di daerah asalnya. Oleh karena itu perlu bagi pihak yang menangani permasalahan gepeng dan anjal memahami nilai-nilai budaya daerah asal, dengan tujuan dapat menemukan cara yang tepat mengatasi masalah.
Imbauan  masyarakat  untuk  menahan  belas  kasihan  (yang  merupakan  salah  satu sikap/budaya)  diharapkan  dapat  mengurangi  jumlah  gepeng  dan  anjal  secara  bertahap. Mengembalikan  mereka  ke  daerah  asal  dengan  mengikuti  kehidupan  normal  dan
19 Ibid.
terbangunnya  mental  mau  bekerja  keras  menggapai  kehidupan  yang  layak,  dan  dapat memerankan  fungsi  sosialnya  dengan  baik,  merupakan  langkah  yang  tepat.  Perlunya pengampu kepentingan seperti pemerintah daerah, Kemensos melalui Dinsos bekerja sama secara  terpadu  menangani  permasalahan  berbasiskan  kesejahteraan  sosial.  Perlakuan manusiawi dan mengembalikan harkat martabatnya sebagai bagian dari anggota masyarakat yang berbudaya merupakan pekerjaan yang harus disikapi dengan bijak dan terencana.
Selanjutnya, secara khusus penulis menyoroti pasal-pasal kontraversi dalam Peraturan Daerah  Kota  Makassar  Nomor  2  Tahun  2008  tentang  Pembinaan  Anak  Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar, di antaranya:
1) BAB V LARANGAN, dengan Pasal 46 dan 49 Ayat 5d.
2) BAB VI SANKSI, dengan Pasal 51 Ayat 1 dan 2, serta Pasal 52.
3) BAB VI SANKSI, dengan Pasal 54 Ayat 1 dan 2. Dan, beberapa pasal-pasal lainnya yang  pada  pokoknya  memuat  pemberian  sanksi  berupa  denda  dan/atau  ancaman hukuman  kurungan  (pengkriminalisasian)  bagi  anak  jalanan,  gelandangan  dan pengemis. Selain itu, juga orang yang memberikan sumbangan, sedekah atau bantuan sebagaimana yang diatur pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang  Pembinaan  Anak  Jalanan,  Gelandangan,  Pengemis  dan  Pengamen  di  Kota Makassar.
Dalam hubungan dengan masalah kriminalisasi, beberapa ukuran yang secara doktinal harus diperhatikan sebagai pedoman, yaitu: 20
1) Kriminalisasi  tidak  boleh  terkesan  menimbulkan “ over  kriminalisasi ” yang  masuk kategori the misuse of criminal sanction .
2) Kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc.
3) Kriminalisasi  harus  mengandung  unsur  korban (victimizing )  baik  aktual  maupun potensial.
4) Kriminalisasi  harus  memperhitungkan  analisa  biaya  dan  hasil  dan  prinsip ultimum remedium .
5) Kriminalisasi harus menghasilkan peraturan yang enforceable.
6) Kriminalisasi harus mampu memperoleh dukungan publik.
7) Kriminalisasi  harus  mengandung  unsur “ subsosialitet ” (mengakibatkan  bahaya  bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali).
8) Kriminalisasi  harus  memperhatikan  peringatan  bahwa  setiap  peraturan  pidana membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak hukum untuk mengekang kebebasan itu.
Mengingat  pentingnya  tahap  formulasi  dalam  fungsionalisasi  atau  operasionalisasi kebijakan  hukum  pidana  ( penal  policy ) , maka  kebijakan  penggunaan  sanksi  pidana  dalam peraturan daerah sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana ( penal policy ) sudah seharusnya memperhatikan ukuran atau kriteria tersebut di atas. Dasar pertimbangan adanya kebijakan penggunaan  sanksi  pidana  dalam  peraturan  daerah  melalui  pencantuman  ketentuan (ancaman)  pidana  seharusnya  tidak  boleh  melepaskan  dari  ukuran  atau  kriteria  dalam kebijakan  kriminalisasi.  Penentuan  sanksi  apa  yang  sebaiknya  digunakan  atau  dikenakan kepada si pelanggar mempunyai hubungan yang erat dengan sistem pidana dan pemidanaan.
Kebijakan  kriminalisasi  peraturan  daerah  merupakan  kompetensi/kewenangan Pemerintah Daerah untuk membuat Peraturan Daerah, untuk mengetahui kompetensi ini,
20 Muladi. (1995). Kapita Selekta Hukum Pidana . Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
maka digunakan teori kompetensi/kewenangan. Prajudi Atmosudirjo membedakan antara wewenang ( competence, bevoegdheid ) atau kewenangan ( authority, gezag ). Dimaksud “ kewenangan ” adalah apa yang disebut “ kekuasaan formal ” , kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan  oleh  undang-undang)  atau  dari  kekuasaan  eksekutif/administratif.  Selanjutnya dikatakan,  kewenangan  yang  biasanya  terdiri  atas  beberapa  wewenang  adalah  kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan atau bidang urusan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang  hanya  mengenai  sesuatu  hal  tertentu  saja.  Di  dalam  kewenangan  terdapat wewenang-wewenang ( rechtsbevoegdheden ) .
Peraturan daerah merupakan bagian dari tata urutan perundang-undangan, jadi dalam merumuskan  suatu  peraturan  daerah  yang  memiliki  sinkronisasi  dengan  perundang- undangan  nasional  haruslah  menggunakan  teori  perundang-undangan.  Dalam  teori perundang-undangan juga harus tunduk pada asas-asas tertentu 21 , yaitu:
1) Asas yang bersumber pada politik konstitusi dan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 (asas konstitusional dalam penerapan hukum);
2) Asas tidak berlaku surut ( nonretroaktif );
3) Asas peralihan hukum;
4) Asas pertingkatan peraturan perundang-undangan ( lex superiori derogat legi inferiori );
5) Asas aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum ( lex specialis derogat legi generali );
6) Asas aturan hukum yang baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama ( lex posteriori derogat legi priori );
7) Asas mengutamakan atau mendahulukan hukum tertulis dari hukum tidak tertulis; dan
8) Asas kepatuhan, keadilan, kepentingan umum, dan ketertiban umum.
Pentingnya  memperhatikan  asas-asas  dan  teori  perundang-undangan  dalam pembentukan peraturan di daerah yang bermuatan pidana. Hal ini berguna supaya konsep harmonisasi  hukum  antara  bidang  hukum  pusat  dan  hukum  lokal  dalam  hukum  acara penyelesaian perkara pidana dapat berjalan efektif. Sinkronisasi antara hukum pidana lokal dengan hukum pidana kodifikasi menjadi penting, mengingat banyaknya aturan hukum yang dapat dirujuk sebagai dasar untuk pembuatan peraturan daerah.
Berpijak  dari  Peraturan  Daerah  Kota  Makassar  Nomor  2  Tahun  2008  tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa konsep dasar Pemerintahan Daerah dalam memformulasikan kebijakan kriminalisasi lebih menitikberatkan untuk ketertiban umum, kepentingan dan keselamatan pengguna  jalan  serta  keindahan  kota.  Belum  memperhatikan  alasan  kriminalisasi  sesuai dengan  teori  kriminalisasi,  sehingga  persyaratan  untuk  melakukan  kriminalisasi  tidak sepenuhnya dilakukan.
Perlunya  sinkronisasi  antara  hukum  pidana  lokal  dengan  dengan  hukum  pidana kodifikasi,  mengingat  banyaknya  aturan  hukum  yang  dapat  dirujuk  sebagai  dasar  untuk pembuatan  peraturan  daerah,  dan  di  antara  masing-masing  peraturan  hukum  tersebut terdapat  rumusan  sanksi  yang  berbeda-beda,  juga  dimungkinkan  adanya  perbedaan penafsiran  dari  pembentuk  peraturan  daerah.  Teori  pemidanaan  dan  tujuan  pemidanaan dalam konteks penetapan sanksi pidana pada tahap kebijakan legislasi belum dipahami secara
21 T.P. Alfath.,  dan  I.N.  Padli.  (2021).  Penerapan  Asas-Asas  Hukum  Adat  dalam  Pembangunan  Infrastruktur  yang Berkeadilan. Arena Hukum , 14 (1), 150-163. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.8 .
utuh  sehingga  jenis  dan  bentuk-bentuk  sanksi  di  dalam  peraturan  daerah  bukan  saja menimbulkan ketidak konsistenan peraturan daerah yang satu dengan yang lain, tetapi juga penetapan sanksi dirasakan kurang objektif, rasional dan tidak berkeadilan. Ketidaksinkronan peraturan daerah dapat dilihat masih terdapatnya Perda yang dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri maupun judicial review di Makhamah Agung (MA). 22
Dalam  pembentukan  peraturan  daerah,  selain  penting  memperhatikan  ketentuan Undang-undang  Nomor  12  Tahun  2011  tentang  Pembentukan  Peraturan  Perundang- Undangan sebagimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, termasuk Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang  Pembentukan  Peraturan  Daerah.  Sebaiknya  perlu  dikembangkan  strategi  untuk mewujudkan  sinkronisasi  antara  hukum  pidana  lokal  dengan  hukum  pidana  kodifikasi, meliputi:
1) Aspek  materi  hukum  peraturan  daerah  pidana  harus  ditumbuhkan  acuhan  dalil  di samping  sinkronisasi  dengan  hukum  yang  berada  diatasnya  dengan  menggunakan prinsip “ lex  superiori  derogat  legi  inferiori ” ,  juga  harus  diperhatikan  aspek  kesetaraan dengan menggunakan prinsip “ lex specialis derogat legi generali ” , serta memperhatikan jenis perbuatan masuk pelanggaran atau kejahatan.
2) Aspek pidana dalam Perda Kota Makassar harus dapat dikualifikasikan sebagai: sanksi kurungan sanksi denda dan sanksi administratif.
3) Dalam rangka menegakkan Perda, Pemerintah Daerah dapat membentuk badan-badan yang ditugasi untuk menegakkan Perda tersebut dengan mengacu kepada peraturan hukum  acara  pidana  yang  ada,  sehingga  dapat  dihindari  kerancuan  penanganan terhadap pelanggaran Perda.

## 4.  Bentuk  Pemeliharaan,  Pembinaan  Berkelanjutan  dan  Program  Liposos  Dalam Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008
Dalam kajian mengenai penanganan gelandangan pengamis dan anak jalanan tentu akan lebih dapat  mendekati  sasaran  apabila  kita  kaji  latar  belakang  sosial  budaya  mereka  untuk memeroleh  model  yang  lebih  kaya  dengan  pemaknaan,  dan  dapat  diperoleh  hasil  yang memuaskan. Paling tidak, pihak pengampu kepentingan (pemerintah) tidak mendeskreditkan komunitas  gepeng,  anjal,  dan  pengamen.  Walaupun  tetap  diakui  keberadaannya  sebagai bagian dari struktur masyarakat budaya di mana mereka berada.
Pekerjaan pemegang kekuasaan adalah membuat komunitas gepeng dan anjal tersebut tidak menjadi kelompok pemicu dis- harmoni tata kehidupan “kota”. Dalam pendekatan dan analisisnya mengatakan bahwa analisis kultural dilakukan dengan menggali struktur-struktur konsepsi dan mengidentifikasi gagasan sebagai teori kebudayaan. Dengan analisis kultural dimaksudkan untuk memberikan makna di balik suatu tindakan, di balik persepsi, klasifikasi dan penafsiran yang sebenarnya. Teori Mulder tersebut dapat dianalogikan untuk memahami struktur  budaya  masyarakat  yang  melatarbelakangi  gepeng  dan  anjal  dalam  menjalani kehidupan barunya. 23 Sebagai contoh, di Yogyakarta, pada hari Jumat di sekitar Masjid Besar (Kauman),  para  pengemis  berbondong-bondong  mendatangi  Masjid  Kauman  untuk
22 A. Saba ’ ni. (2017). Pembatalan Peraturan Daerah Oleh Menteri Dalam Negeri Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23  Tahun  2014  Juncto  Undang  Nomor  9  Tahun  2015  Tentang  Pemerintahan  Daerah. QISTIE , 10 (2). http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v10i2.2068 . Lihat juga A. Nasihuddin. (2013). Implementasi Hak Uji Materiil Peraturan Daerah  Kabupaten/Kota  oleh  Mahkamah  Agung  dan  Pengaruhnya  Terhadap  Pemberdayaan  Daerah. Jurnal  Dinamika Hukum , 13 (3), 428-439. http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.248 .
23 Mulder Niels. (1985). Pribadi dan Masyarakat di Jawa . Jakarta: Sinar Harapan.
mendapatkan sedekah ( shodakoh ) dari orang-orang yang berada di masjid maupun lingkungan sekitarnya. Pada situasi tersebut, orang beranggapan dengan memberi sedekah pada orang yang meminta- minta menjadi jalan mendapatkan kemudahan untuk mendapatkan “berkah” dan dapat terkabul apa yang diinginkan misalnya reski lancar, panen atau dagang lancar serta sebagai penerapan ibadah (agama Islam) untuk saling bebagi reski pada gepeng dan anjal dari perspektif sosial budaya.
Perlu rehabilitasi dan reintegrasi sosial dan ini menjadi penting karena sebagai anak- anak yang membutuhkan perlindungan khusus ( children in need of special protection ), anak jalanan dan gelandangan mengalami berbagai situasi yang mengakibatkan kondisi fisik, psikis dan moralnya  terganggu.  Selain  itu  perlu  juga  ada  aspek  pelayanan  dan  rujukan.  Perlu  diatur tentang bagaimana membuka akses yang seluas-luasnya terhadap anak-anak jalanan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti akta kelahiran, layanan kesehatan, pendidikan, jaminan  sosial  dan  program  lingkungan  pondok sosial. Untuk  itu,  harus  dibuat  Pedoman Standar Pelayanan Minimal (PSPM) yang menjamin kesejahteraan anak-anak jalanan, anak telantar dan gelandangan.
Penyediaan taman bermain, juga termasuk dalam aspek ini. Ketiga, aspek peningkatan kapasitas  dan  pemberdayaan  ekonomi  keluarga.  Aspek  ini  harus  memperhatikan  secara cermat  latar  belakang  aktivitas  ekonomi,  minat  dan  potensi  anak  serta captive  market dari program-program vocational  training dan  pemagangan  yang  dilakukan.  Aspek  penegakan hukum  juga  perlu  ditekankan,  karena  aspek  ini  memperhatikan  penjatuhan  sanksi  yang dilakukan. Sanksi tegas harus dilakukan terhadap pelaku eksploitasi dan perdagangan anak. Bila orangtua sendiri pelakunya, perlu dipikirkan untuk mencabut hak kuasa asuhnya. Tentu pemerintah  harus  punya  model  program  pengasuhan  maupun  pengangkatan  anak. Pendekatan  pada  semua  aspek,  harus  memperhatikan  kebutuhan-kebutuhan  spesifik  dari perempuan dan mendengar pendapat anak-anak jalanan itu.
Agar permasalahan tidak semakin kompleks maka perlu penangan melalui pendekatan sosial dan budaya, antara lain:
1) Mereka dikembalikan dengan tatanan sosial dan budaya yang normatif. Salah satu cara yang dapat dilakukan diantaranya menanamkan sikap mental yang baik agar mereka menjadi  pribadi  yang  kuat  dan  menjauhi  tindakan  yang  tidak  terpuji.  Selain  upaya penanganan  mental  spiritual,  perlu  diberikan  semacam  pelatihan  atau  kursus  agar mereka  berdaya,  dan  mampu  mendapat  penghasilan  secara  mandiri  dengan  bekerja sesuai kemampuannya.
2) Perlu dukungan secara kultural dari masyarakat untuk tidak memberikan sedekah/belas kasihan  pada  komunitas  gepeng  dan  anjal  di  jalanan  sehingga  mereka  tidak  lagi menjalankan  aksinya  dan  mengundang  mereka  kembali  kejalan  yang  dapat mengganggu  ketertiban  umum  dan  pengguna  di  jalan,  serta  dapat  membahayakan keselamatan dirinya.
3) Perlu ada Liposos dan Rumah Singga atau Shelter bagi gepeng dan anjal pasca razia, dan harus  ada  pembinaan  berkelanjutan,  pendampingan,  dan  pembimbingan  serta pelatihan  keterampilan  kerja  dan  permodalan  untuk  membuka  usaha  dan  pekerjaan sebagai bentuk kewajiban pemerintah dalam pemeliharaan terhadap fakir miskin dan anak telantar.
4) Menempatkan komunitas gepeng dan anjal menjadi bagian dari keramahan kota maka identitas  yang  negatif  dapat  bergeser  menjadi  sebuah  peran  positif  dalam  tatanan kehidupan kota melalui berbagai program pemeliharaan dan pembinaan berkelanjutan bagi gepeng dan anjal melalui pemanfaatan program Liposos.
Melakukan upaya dan kebijakan pada akhirnya dapat ditempuh oleh pemerintah kota yaitu  mengembalikan  mereka  ke  daerah  asalnya,  melalui  koordinasi  dan  kerja  sama  antar daerah dan menyiapkan daerah asal untuk mampu memberikan jawaban ketidakberdayaan dalam  pemerataan  pembangunan.  Usaha  pembukaan  lapangan  kerja  di  daerah  dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Pembukaan lapangan kerja di daerah perdesaan yang  tergolong  minus  (sumber  alam  tidak  mendukung),  usaha  pelatihan  dan  peningkatan keterampilan  kerja  dan  berusaha  merupakan  salah  satu  solusi  yang  mungkin  dapat mengurangi arus urbanisasi ke kota.

## 5.  Kesimpulan
Kebijakan dalam pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen  di Kota Makassar  telah  diatur  melalui  Peraturan  Daerah  Kota  Makassar  Nomor  2  Tahun  2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas  dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam rangka melaksanakan ketertiban umum, maka perangkat daerah  dan  dinas  terkait  melakukan  tindakan  yang  bersifat  preventif  dan  represif  dengan menurunkan Satpol PP di areal operasi untuk melakukan pembinaan dan razia pada gepeng dan anjal.
Bentuk pemeliharaan, pembinaan berkelanjutan terhadap anjal, gepeng dan pengamen di  Kota  Makassar  yaitu  adanya  Liponsos  dan  Rumah  Singgah  atau shelter sebagai  tempat penampungan untuk pemeliharaan, pembinaan dan rehabilitasi pasca razia gepeng dan anjal. Pihak Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Dinsos untuk melakukan pembinaan tidak lanjut dengan tujuan akhir membuat mereka tidak kembali ke jalan-jalan, dengan harapan dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Adanya penampungan khusus tempat membina mereka secara intens sebagai salah satu solusi atas permasalahan anjal, gepeng dan pengamen yang menjamur, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Konstitusi dan Peraturan Perundang- undangan yang ada.

## Referensi
Buku dengan penulis: Departemen  Sosial  RI.  (1999). Pedoman  Penyelenggaraan  Pembinaan  Anak  Jalanan  melalui Rumah Singgah . Jakarta: Depsos RI.
Muladi.  (1995). Kapita  Selekta  Hukum  Pidana .  Semarang:  Badan  Penerbit  Universitas Diponegoro.
Niels, Mulder . (1985). Pribadi dan Masyarakat di Jawa . Jakarta: Sinar Harapan.
Suparlan, Parsudi. (1993). Kemiskinan di Perkotaan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Suparlan, Parsudi (ed.). (1993). Orang Gelandangan di Jakarta: Politik pada Golongan Termiskin, Kemiskinan di Perkotaan . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Tursilarini,  Tateki  Yoga.,  Warto.,  dan  Listyawati,  Andayani.  (2009). Kajian  Model Penanganan  Gelandangan  dan  Penanganan  Gelandangan  dan  Pengemis .  Yogyakarta:  Citra Media.
Artikel jurnal:
Alfath, T.P. ,  dan  Padli,  I.N.  (2021).  Penerapan  Asas-Asas  Hukum  Adat  dalam Pembangunan  Infrastruktur  yang  Berkeadilan. Arena  Hukum , 14 (1),  150-163. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.8 .
Arpin,  A.,  Agustang,  A.,  dan  Idkhan,  A.  M.  (2022).  Analisis  Terhadap  Kebijakan Pembinaan  Anak  Jalanan  di  Kota  Makassar. JISIP  (Jurnal  Ilmu  Sosial  dan Pendidikan) , 6 (1). http://dx.doi.org/10.36312/jisip.v6i1.2745 .
Fitriani,  R.  (2016).  Peranan  Penyelenggara  Perlindungan  Anak  Dalam  Melindungi  dan Memenuhi Hak-hak Anak. Jurnal Hukum Samudra Keadilan , 11 (2), 250-358.
Lubis, H. (2017). Mengentaskan Kemiskinan: Multidimensional Approach. Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika , 3 (1), 1-9. http://dx.doi.org/10.30870/hermeneutika.v3i1.2901 .
Nasihuddin,  A.  (2013).  Implementasi  Hak  Uji  Materiil  Peraturan  Daerah Kabupaten/Kota oleh Mahkamah Agung dan Pengaruhnya Terhadap Pemberdayaan Daerah. Jurnal Dinamika Hukum , 13 (3), 428-439.
http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.3.248 .
Nursyamsi, S.E. , dan Siregar, N. (2019). Pengaruh Iklan Layanan Masyarakat Lanjut Usia Kementrian Sosial RI terhadap Tingkat Pengetahuan Remaja. IKON , 23 (2), 120-141.
Saba ’ ni, A .  (2017).  Pembatalan  Peraturan  Daerah  Oleh  Menteri  Dalam  Negeri  Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Juncto Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah. QISTIE , 10 (2). http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v10i2.2068 .
World wide web: Negara,  Ashari  Prawira.  (2020). Makassar  Butuh  Shelter  untuk  Atasi  Persoalan  Gepeng  dan Anjal. Diakses dari <https://makassar.sindonews.com/read/175746/711/makassar- butuh-shelter-untuk-atasi-persoalan-gepeng-dan-anjal-1600963779> [Diakses pada 13 Juni 2022].
Pasabuan,  Isak.  (2020). Gepeng  dan  Anjal  Bakal  Ditampung  di  Liposus .  Diakses  dari <https://makassartoday.com/2020/08/13/gepeng-dan-anjal-bakal-ditampung-di- liposus/> [Diakses pada 13 Juni 2022].
Yunus, Muhammad.  (2019). Akhmad  Namsum  Pimpin  Langsung  Razia  Pengemis  di  Kota Makassar. Diakses  dari  <https://makassar.terkini.id/akhmad-namsum-pimpin- langsung-razia-pengemis-kota-makassar/> [Diakses pada 12 Juni 2022].

## Conflict of Interest Statement:
The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.
Copyright © 2022 ALJ. All rightsreserved.