Jurnal Penelitian Pos dan Informatika
578/AKRED/P2MI-LIPI/07/2014

## Abstrak
Abstract
JPPI Vol 5 No 1 (2015) 19 - 36

## PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN PADA INDUSTRI TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA

## MERGER, CONSOLIDATION AND ACQUISITION IN THE TELECOMMUNICATION INDUSTRY IN INDONESIA
1 Diah Arum Maharani dan 2 Helena Wirastri Wulandari
1 Puslitbang Penyelenggaraan Pos dan Informatika – Kementerian Kominfo Jalan Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110, Indonesia
2 Faculty of Law, Freie Universitaet Berlin – Jerman 1 diah003@kominfo. go. id, 2 helena_wulandari@yahoo. de
Naskah diterima : 1 Juni 2015; Direvisi : 29 Juli 2015; Disetujui : 31 Juli 2015
Kajian  tentang  penggabungan,  peleburan  dan  pengambilalihan  dari  penyelenggara  (operator) telekomunikasi seluler di  Indonesia dilakukan untuk lebih menciptakan iklim  yang sehat  dan membangun perekonomian nasional tanpa merugikan pemain di sektor ini dan juga konsumen. Evaluasi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dilakukan oleh masing-masing instansi terkait sesuai dengan  kewenangan yang  diberikan  oleh  Undang-Undang.  Koordinasi  tata  cara/prosedur  penggabungan,  peleburan,  dan pengambilalihan antara instansi terkait perlu dilakukan. Beberapa hal yang disarankan perlu dilakukan oleh Kemkominfo/BRTI terhadap penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan penyelenggara telekomunikasi  seluler  diantaranya  penilaian pre-merger dan  pengawasan post-merger .  Penilaian pre- merger melalui nilai perusahaan dan penilaian kelayakan ( pre-merger) dalam hal strategic and business due diligence (kecuali  isu  hukum  persaingan  usaha); technological  &  integration  issues;  financial  & commercial due diligence (kecuali isu hukum perusahaan); dan public interest. Sementara itu, pengawasan post-merger meliputi:  laporan  berkala  tentang  pencapaian  komitmen,  laporan  berkala  tentang  kinerja,  dan pengawasan terhadap kewajiban interkoneksi.
Kata Kunci : penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;pre-merger, post-merger
Studies  on  merger,  consolidation  and  acquisition  of  mobile  telecommunications providers(operators)  in  Indonesia  is  to  be  carried  out  to  further  create  a  healthy  climate,  and  build  the national  economy,  which  would  not  be  detrimental  to  the  players  and  consumers  in  the  sector.  The evaluation of merger, consolidation, and acquisitions were carried out by each of the relevant agencies in accordance with the authority granted by the Act. The coordination of the procedure / merger procedure, consolidation  or  acquisition  between  the  relevant  agencies  is  to  be  implemented.  Based  on  this  study Kemkominfo / BRTI is recommended to assess the pre-merger and supervision of post-merger through the company's  value  and  feasibility  assessment  (pre-merger)  in  terms  of  strategic  and  business  due  diligence (except  in  the  law  concerning  competitive  issues);  technological  and  integration  issues;  financial  & commercial  due  diligence  (except  for  the  company's  legal  issues);  and  public  interest.  The  post-merger includes: periodic reports on the achievement of commitments, periodical  reports on the performance and supervision of interconnection obligations.
Keywords : merger, acquisition and consolidation, pre-merger, post-merger
DOI: 10.17933/jppi.2015.050100 2
e-ISSN: 2476-9266 p-ISSN: 2088-9402

## PENDAHULUAN
Industri  telekomunikasi  merupakan  salah satu  industri  yang  menjanjikan  profit  besar  bagi investornya, apalagi dengan  jumlah penduduk yang banyak tentunya akan menjadi pasar yang baik bagi investor  di  bidang  ini.  Kondisi  ini  juga  menjadi pertimbangan  bagi  pelaku  bisnis  telekomunikasi untuk  melakukan  investasi  di  Indonesia.  Luas wilayah  Indonesia  dan  jumlah  penduduk  Indonesia yang  besar  menjadikan  Indonesia  sebagai  pasar yang baik bagi industri telekomunikasi. Perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia ditandai  dengan  jumlah  pelaku  usaha  maupun pelanggan layanan telekomunikasi yang meningkat.
Sampai  dengan  akhir  Desember  2012, terdapat  sebanyak  125  izin  sebagai  penyelenggara jaringan telekomunikasi di Indonesia. Penyelenggaraan telekomunikasi ini meliputi penyelenggaraan  jaringan  telekomunikasi,  jasa telekomunikasi,  penyelenggaraan  telekomunikasi khusus.  Peningkatan  terbanyak  terdapat  pada penyelenggara  jaringan  tetap  dengan  peningkatan sebesar  12,63%  pada  tahun  2012.  Sementara  untuk penyelenggara jaringan bergerak mengalami peningkatan  juga  sebesar  5,88%  pada  tahun  2012. Sementara,  jumlah  pelanggan  seluler  di  Indonesia hingga tahun 2011 mencapai 249,80 juta pelanggan atau  terjadi  peningkatan  sekitar  18,23%  dari  tahun sebelumnya.  Peningkatan  juga  terjadi  pada  tahun 2012  sebesar  12,87%  dengan  jumlah  pelanggan pada  tahun  2012  mencapai  281  juta  pelanggan (Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika,  2013).
Perkembangan dalam bidang telekomunikasi khususnya  seluler  baik  dari  sisi  perangkat  telepon maupun  penyelenggaraan  jaringan  bergerak  seluler sangat terlihat dari perkembangan jumlah pelanggan
jaringan  tersebut.  Pesatnya  pertumbuhan  pelanggan seluler menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat  terhadap  layanan  komunikasi  seluler  di Indonesia.
Walaupun menjadi pasar yang menjanjikan, pasar  telekomunikasi  Indonesia  dipenuhi  dengan tantangan-tantangan bagi operator seluler. Tantangan ini diantaranya disebabkan oleh banyaknya  operator  seluler  yang  beroperasi  yang membuat  jumlah  pemain  banyak,  sehingga  akan sangat  kompetitif.  Jumlah  pemain  operator  seluler di Indonesia saat ini cukup banyak, dengan regulasi yang ketat, melalui pemberian ijin per jenis layanan. Selain itu, kenaikan jumlah pelanggan di industri ini tidak  diikuti  dengan  peningkatan  pendapatan mengikuti  pertambahan  jumlah  penggunanya, operator tidak dapat mengandalkan pendapatan dari voice  dan  SMS  saja  tetapi  juga  harus  dapat  ber- transformasi dalam memberikan layanan data.
Kedepannya  dalam  memenuhi  kebutuhan layanan data tentunya akan meningkatkan kebutuhan bandwidth yang  semakin  besar  bagi operator seluler, hal ini belum lagi ditambah dengan transformasi  penyelenggara  BWA  yang  akan menjadi  penyelenggara  seluler  tentunya  semakin memperbanyak  operator.  Di  tengah  ketatnya persaingan  saat  ini,  operator  yang  ingin  berhasil haruslah  mempunyai  gambaran  seperti  apa  industri telekomunikasi  seluler  Indonesia  di  masa  depan. Operator  yang  dapat  memprediksi  masa  depan dunia  telekomunikasi  akan  dapat  mempersiapkan strategi yang tepat untuk mengatasinya.
Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan  telah  menjadi  strategi  andalan industri  telekomunikasi  selama  bertahun-tahun. Selama  dekade  terakhir  industri  telekomunikasi
telah menghabiskan USD 1,5 triliun  untuk kegiatan penggabungan,  peleburan  dan  pengambilalihan (Jean-Christophe  Lebraud,  2012).  Strategi  investasi ini  mengubah  lanskap  industri  menjadi  lebih kompetitif.  Namun,  motivasi  dibalik  terjadinya penggabungan,  peleburan  dan  pengambilalihan didorong  oleh  terjadinya  persaingan  dan  gangguan pada  industri  telekomunikasi.  Perubahan  struktur kepemilikan  operator  telekomunikasi  di  Indonesia melalui  perpindahan  penguasaan  saham  mayoritas juga  pernah  terjadi  di  Indonesia,  contohnya penggabungan PT. Indosat, PT. Satelindo, PT. IM3, dan  PT.  Bimagraha  (Puslitbang  SDPPI,  2013). Penggabungan ini menyebabkan  Indosat menguasai frekuensi  GSM900  dan  DCS1800  yang  dimiliki oleh  Satelindo.  Perubahan  struktur  kepemilikan melalui saham juga otomatis memindahkan kepemilikan  seluruh  aset  perusahaan  termasuk spektrum  frekuensi  kepada  pemilik  saham  yang baru. Perubahan struktur kepemilikan saham  terjadi pada  hampir  seluruh  operator  di  Indonesia, termasuk operator besar seperti Telkomsel, Indosat, XL-Axiata, Mobile-8 dan lain-lain.
Di  sisi  lain,  berdasarkan  Undang-Undang No.  36  Tahun  1999,  dalam  penyelenggaraan telekomunikasi  dilarang  melakukan  kegiatan  yang dapat  mengakibatkan  terjadinya  praktik  monopoli dan  persaingan  usaha  tidak  sehat  diantara penyelenggara  telekomunikasi.  Untuk  menciptakan kondisi  yang  sehat  bagi  seluruh  pemain  di  industri telekomunikasi, perlu dilakukan penelitian mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dari sektor telekomunikasi Indonesia  sehingga  tercipta  iklim  yang  sehat  dan membangun  perekonomian  nasional  yang  tidak merugikan pemain di sektor ini dan juga konsumen.

## METODE
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kualitatif  dengan  melakukan  analisis  deskriptif terhadap  data  kualitatif  dan  kuantitatif.  Penelitian ini juga menggunakan pendekatan  normatif analisis dengan  fokus  penelitian  pada  pengembangan hukum sektor industri penyelenggaraan telekomunikasi seluler, khususnya mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.
Penelitian diawali dengan melakukan identifikasi masalah terkait penggabungan, peleburan  dan  pengambilalihan  dalam  industri telekomunikasi  seluler.  Selanjutnya  dilakukan pemetaan  penyelenggaraan  telekomunikasi  seluler yang menggambarkan kondisi industri telekomunikasi seluler, penjelasan mengenai struktur pasar, perilaku penyelenggara telekomunikasi  seluler,  dan  performa  industri telekomunikasi seluler.
Untuk  pemetaan  tersebut  diperlukan  data mengenai  jumlah  penyelenggara  telekomunikasi seluler  termasuk  dengan  kepemilikan  ijin,  baik sebagai  penyelenggara  jaringan  dan/atau  jasa, maupun pangsa pasar masing-masing penyelenggara. Data tentang teknologi telekomunikasi  seluler  dan  kepemilikannya  serta perilaku  penyelenggara  telekomunikasi  seluler  juga akan  diidentifikasi.  Perilaku  yang  dimaksudkan disini  meliputi  perilaku  yang  berkaitan  dengan penyediaan interkoneksi, tarif, dan perilaku  lainnya yang relevan dengan penyelenggaraan telekomunikasi seluler yang sehat.
Data lain yang diperlukan untuk menggambarkan  kondisi  industri  telekomunikasi seluler adalah data-data mengenai kinerja penyelenggaraan telekomunikasi seluler, yaitu data- data  yang  berkaitan  dengan  kualitas  layanan,  tarif, ketersediaan  alternatif  layanan  bagi  konsumen,  dan data-data  kualitatif  lainnya  yang  berkaitan  dengan kepuasan pelanggan atau konsumen telekomunikasi seluler.
Berdasarkan  data  dan  hasil  analisis  maka akan  disusun  rekomendasi  mengenai  kebijakan  dan aturan-aturan tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan  sebagai  solusi  dari  permasalahan
penyelenggaraan telekomunikasi seluler di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Kondisi Industri Seluler Saat Ini
Berdasarkan data Information and Communication Technology (ICT) mengenai kesiapan  jaringan  yang  dimiliki  oleh  Indonesia masih  berada  dalam  urutan  kempat  dibawah beberapa  Negara  ASEAN  lainnya  dalam Network Readiness Index (NRI). (Sutjipto, 2014).
Gambar 1. ICT Indonesia Today (WEF & ITU) Sumber: Presentasi Telkom pada Seminar Kominfo di Makasar, November 2014
Dalam  gambar  tersebut  dapat  dilihat  bahwa kesiapan  jaringan  Indonesia  masih  berada  dibawah Singapura,  Malaysia  dan  Brunei.  Oleh  karena  itu perlu  ada  upaya  peningkatan  NRI  jaringan Indonesia  dalam  meningkatkan  kesiapan  Indonesia
menghadapi  persaingan  dengan  negara  lain. Mengacu pada gambar 1, dapat disimpulkan  bahwa jaringan  yang  dimiliki  oleh  Indonesia  masih  belum mencukupi  untuk  menghadapi  persaingan  kedepan. Sedangkan jaringan  yang ada  saat  ini dikuasai oleh
Telkomsel  (peringkat  1),  XL  (peringkat  2)  dan Indosat (peringkat 3).
Dalam  menentukan  struktur  pasar,  salah satu komponen penting yang harus diketahui adalah pangsa  pasar  dari  para  pelaku  usaha.  Berikut  ini adalah  data-data  yang  digunakan  untuk  melihat pangsa  pasar  dari  masing-masing  pelaku  usaha telekomunikasi seluler.
Berdasarkan  tabel  1,  maka  pangsa  pasar
berdasarkan  total  produksi  data  pada  Tahun  2012 dikuasai  oleh  PT.  SmartFren  Telecom,  ,  yaitu sebesar  33%.  Penguasaan  pangsa  pasar  kedua terbesar dipegang oleh PT. Telekomunikasi Selular, yaitu  sebesar  31%.  Penguasaan  ketiga  terbesar dimiliki  oleh  PT.  XL  Axiata,  dengan  pangsa  pasar sebesar  14%.  Sedangkan  PT.  Indosat,  berada  pada peringkat keempat dengan pangsa pasar sebesar 9%.
Tabel 1. Pangsa Pasar Berdasarkan Total Produksi Data
No. Perusahaan 2011 2012 VS. 2011 Total Produksi Data (Terrabyte) Market Share Total Produksi Data (Terrabyte) Market Share GROWTH 1 PT Telekomunikasi Selular - 0% 51,938 31% 2 PT Indosat 9,671 23% 15,194 9% 57. 1% 3 PT XL Axiata 10,858 25% 22,612 14% 108. 3% 4 PT Hutchison CP Telecom 0% 5,130 3% 5 PT Telekomunikasi Indonesia 5,247 12% 9,421 6% 79. 6% 6 PT Axis Telekom Indonesia 2,920 7% 0% 7 PT Bakrie Telekom 0% 6,970 4% 8 PT Smartfren Telecom 13,979 33% 54,234 33% 287. 97% Total 42,675 100% 165,499 100% 287. 81%
Sumber: Direktorat Telekomunikasi, Ditjend PPI
Sementara  itu,  pada  Tabel  2,  pangsa  pasar berdasarkan  jumlah  pelanggan broadband dikuasai oleh  PT.  Telekomunikasi  Indonesia  dengan  pangsa pasar  sebesar  88,87%.  Kemudian  penguasaan pangsa  pasar  terbesar  kedua  dimiliki  oleh  PT. Indosat  dengan  pangsa  pasar  sebesar  5,44%.  Pada posisi  ketiga  terbesar  adalah  PT.  Bakrie  Telecom (BTEL)  dengan  penguasaan  pangsa  pasar  sebesar 3,57%.
Selanjutnya,  berdasarkan  data  dari  Ditjen PPI,  kondisi  pasar  mobile  saat  ini  sudah  jenuh. Jumlah  penyelenggara  yang  relatif  banyak  dan churn yang  tinggi  mengakibatkan  terjadi  perang
harga.  Akibat  adanya  perang  harga  tersebut membuat  kualitas  produk  maupun  layanan  juga mengalami  penurunan.  Ketersediaan  layanan  dapat digambarkan  bahwa availability rendah,  dan distribusi  cakupan  ke  arena  sub  urban  dan  rural hanya dilakukan oleh satu pelaku penyelenggara.
Dari  sisi  penyelenggara,  pertumbuhan EBITDA  masih  terjadi,  namun  pertumbuhannya mulai  menurun,  bahkan  EBITDA  negatif  terjadi pada  penyelenggara  yang  tidak  dominan.  Pada Tahun  2012  terjadi  rugi  bersih,  baik  pada penyelenggara dominan maupun penyelenggara non dominan.
Tabel 2. Pangsa Pasar Berdasarkan Jumlah Pelanggan Broadband No. Perusahaan 2012 Total Produksi Data (Terrabyte) Market Share 1 PT NTT Indonesia 832 0. 01% 2 PT Indosat 828,310 5. 44% 3 PT XL Axiata 503 0. 00% 4 PT Telekomunikasi Indonesia 135,293,69 88. 87% 5 PT First Media 290,000 1. 90% 6 PT Centrin 9,521 0. 06% 7 PT AT&T 269 0. 00% 8 BTEL 543,956 3. 57% 9 PT Palapa Pacific (ITKP) 0. 00% 10 PT Atlasat ITKP 361 0. 00% Total 152,246,12 100. 00%
Sumber: Direktorat Telekomunikasi, Ditjend PPI
Gambar 2. Perbandingan Profitabilitas 3 Operator berdasarkan Return on Asset (%)

## Sumber: BRTI
Kondisi  tersebut  diatas  dapat  dilihat  dari hasil  penelitian  dan  analisis  pasar  yang dilakukan  oleh  Ditjend  PPI,  yang  menunjukkan bahwa  pertumbuhan  kinerja  industri  seluler semakin  melandai.  Hasil  penelitian  dan  analisis pasar tersebut memperlihatkan bahwa:
1. Revenue  industry seluler  hanya  ditopang oleh  2  (dua)  penyelenggara,  sementara EBITDA  margin  penyelenggara  lainnya negative
2. Tingkat churn diperkirakan  sudah  berada pada level 22%;
3. Biaya akuisisi pelanggan cukup mahal dan biaya entry to market semakin tinggi;
4. Dinamika  indikator  ekonomi  terjadi  pada penyelenggara non dominan;
5. Satu  penyelenggara  mendorong  skala ekonomi  yang  besar  bagi  pelaku  usaha non dominan.
Sedangkan untuk kondisi pasar broadband , berdasarkan data Direktorat Telekomunikasi,
Ditjend  PPI,  kondisi  pasar broadband dapat digambarkan bahwa:
1. Pasar  masih  dikuasai  oleh  PT.  Telkom,
dengan pertumbuhan yang rendah;
2. Pertumbuhan  yang  rendah  tersebut  terjadi sebagai  akibat  pasar mobile  broadband belum  terbentuk  sebagai  basis  dalam mendorong pengembangan fixed broadband ;
3. Biaya  infrastruktur  yang  tinggi  dan ketidakterbukaan  akses  bagi  gedung  dan kawasan  menjadi  faktor  hambatan  yang utama;
4. Suplai  pasar  secara  marjinal  masih  terjadi oleh  pelaku  usaha  yang  pragmatis  dalam memenuhi demand broadband . 2. Penggabungan, Peleburan Dan
Pengambilalihan  Yang  Telah  Terjadi  Di Industri Seluler

## Indosat, Satelindo, dan IM3
Merger Indosat, Indosat Multi Media Mobile (IM3) dan  Satelindo  terjadi  pada  Tahun  2003.  Bentuk merger  tersebut  adalah  merger  vertikal,  dimana Indosat  menggabungkan  anak  perusahaannya  yang bergerak  dalam  industri  seluler,  yaitu  IM3  dan Satelindo  dengan  Indosat.  Tujuan  penggabungan adalah untuk menjadikan Indosat sebagai penyelenggara  jaringan  dan  jasa  terpadu  yang berfokus pada selular. Melalui merger tersebut, IM3 dan  Satelindo  tidak  hanya  akan  menjadi  satu manajemen  dan  keputusan  finansial  yang  terpadu, melainkan  juga  jaringan  yang  terpadu  dan  sistem manajemen  brand  yang  terpusat.  Melalui  cara  ini Indosat  ingin  mencapai  sinergi  yang  maksimal dalam hal pengeluaran modal, menghindari duplikasi  biaya  dan  menghilangkan  persaingan
dalam  pencarian  pendanaan  antara  Satelindo  dan IM3.
Akuisisi Mobile 8 dan Smart
Akuisisi  antara  Mobile  8  dan  Smart dilaksanakan pada Tahun 2010 melahirkan Smartfren.  Akuisisi  tersebut  ditujukan  untuk mencapai  skala  ekonomis  yang  ideal,  karena melalui  akuisisi  dimungkinkan  adanya  pengaturan pengeluaran  operasional  yang  lebih  efisien  dan efektif sehingga dapat mencapai penghematan biaya operasional  bagi  kedua  perusahaan.  Dengan demikian,  melalui  upaya  akuisisi  tersebut  dapat memperkuat posisi layanan di pasar telekomunikasi nasional.

## Akuisisi saham Axis oleh XL
Akuisisi  saham  Axis  oleh  XL  dilakukan pada  Tahun  2014.  Terdapat  beberapa  manfaat  dari akuisisi  Axis  dan  XL  yang  dikemukaan.  Manfaat tersebut  antara  lain  adalah  merealisasikan  program broadband nasional sehingga dapat ikut mendorong program pemerintah memperkuat industri telekomunikasi, mendorong peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor telekomunikasi. Disamping itu, dengan dilaksanakannya  akuisisi  tersebut  maka  akan  dapat meningkatkan  kualitas  layanan  dan  jaringan menjadi lebih baik, serta meningkatkan ketersediaan produk dan layanan customer service di pasar.

## 3. Roadmap  Industri  Seluler  Indonesia Masa Depan
Trend  industri  telekomunikasi  nantinya akan  terdapat  banyak  perubahan  landscape.  Hal tersebut  disebabkan  karena  adanya  berbagai perkembangan,  yaitu  perkembangan  teknologi, konvergensi telekomunikasi, penyiaran dan
komputer, kebutuhan bandwidth yang besar ke arah pita  lebar,  dan  teknologi  netral  yang  membutuhkan spectrum refarming . (Sutadi, 2014)
Saat  ini  sudah  mulai  dapat  dilihat  adanya pergeseran  industri  dari  voice  dan  SMS  ke  data. Disamping itu juga penggunaan broadband semakin meningkat.  Oleh  karena  itu,  peran  data  dan broadband di  masa  depan  akan  semakin  penting. Namun  sayangnya,  meskipun  terdapat  trafik  data yang  terus  meningkat,  namun  terjadi  penurunan pemasukan  operator,  seperti  yang  ditunjukkan  oleh gambar 3.
Sedangkan pada Trend Konvergensi
Industri  Telekomunikasi  kedepannya  adalah  seperti yang  digambarkan  pada  gambar  4,  dimana  industri telekomunikasi akan berkembang membentuk suatu pasar  yang  saling  terhubung  antara  telekomunikasi, penyiaran dan komputer.
Sejalan  dengan  perkembangan  industri  ke depan,  maka  diperlukan  regulasi  yang  mendukung broadband .  UU  No. 36/1999  dan  PP  53/2000  yang berlaku  saat  ini  sudah  tidak  sesuai  dengan perkembangan  industri  TIK  yang  dinamis.  Selain itu, untuk menumbuhkan konten dibutuhkan konsep intermediary sebagai platform yang  terbuka  bagi industri.
Gambar 3. Scissor Effect Sumber: Nokia-Siemens; IBM Institute for Business Value (IBV) Analysis
Gambar 4. Trend Konvergensi Telekomunikasi Sumber: Direktorat Telekomunikasi – Ditjend PPI
Gambar 5. Kriteria Broadband
Sumber Direktorat Telekomunikasi, Ditjend PPI
Gambar 6. Ekosistem Broadband Sumber: Direktorat Telekomunikasi, Ditjend PPI
Masing-masing  aspek  tersebut  memerlukan capacity  building bagi  SDM-nya.  Namun,  dalam pengembangan broadband , terdapat berbagai permasalahan  yang  terkait  dengan backbone , backhaul , access ,  dan content ,  sebagaimana  dapat dilihat pada gambar 7.
Ada  4  (empat)  masalah  utama,  yaitu infrastruktur dan kebijakan yang belum mendukung broadband ,  keamanan  infrastruktur  belum  dijamin, belum  adanya  kesamaan  misi  antar  sektor,  dan masalah efisiensi industri telekomunikasi.
Pemerintah  juga  telah  menyiapkan Strategic Development  Plan (SDP)  Industri  Telekomunikasi. SDP  yang  meliputi  rencana  pergerakan  perubahan struktur  beserta  komposisinya,  rencana  roadmap regulasi  penyelenggaraan  telekomunikasi  sebagai tools dalam  mencapai  target  rencana  pergerakan perubahan  struktur  industri  beserta  komposisinya, dan  rencana  roadmap  kebijakan  sebagai  fasilitasi rencana  pergerakan  perubahan  struktur  industri beserta komposisinya.
Gambar 7. Permasalahan Pengembangan Broadband Sumber: Direktorat Telekomunikasi, Ditjend. PPI
Gambar 8. Strategic Development Plan Industri Telekomunikasi Sumber: Direktorat Telekomunikasi, Ditjend PPI
Berdasarkan data Direktorat
Telekomunikasi, Ditjend PPI, terdapat beberapa hal yang  perlu  dipertimbangkan  dalam  konsep  strategi, yaitu:
 “Spektrum  frekuensi“  yang  ditempatkan sebagai  “ company  value “  membuat  reposisi konsolidasi secara B2B sulit tercapai,
 Implementasi fleksibilitas penggunaan
spektrum frekuensi masih menunggu perubahan
PP  53  (atau  menunggu  UU  Telekomunikasi baru),
 Implementasi UU Telekomunikasi baru kemungkinan  baru  akan  dilaksanakan  pada Tahun 2018,
 Diperlukan  adanya roadmap regulasi  dan kebijakan  yang  mendorong  reposisi  tahapan konsolidasi industri oleh pasar,
 Penyelenggara  yang  menyuplai  pasar  secara marjinal  dengan  hanya  menyuplai demand tertentu  perlu  dikonsolidasi  agar  terdapat kepastian  pasar  bagi  penyelenggara  untuk mengakselerasi pertumbuhan broadband ,
 Penyelenggara  telekomunikasi  khusus  masih “enggan“ menggunakan layanan yang
disediakan oleh industri,
 Adanya  keterbukaan  industri  penyiaran  pada saat broadband (baik sebagian maupun keseluruhan)  menjadi  “ single  access ”  bagi masyarakat,
 Implementasi layanan konvergensi ( e- commerce,  e-logistic,  e-transaction dan  lain- lain) belum efektif,
 Konsistensi  implementasi roadmap kominfo harus tetap dijaga,
 Realisasi pencapaian target RPJM KOMINFO,
 Perlu  ada  pendekatan soft  approach yang mendorong  industri  bergerak  secara  bertahap menuju  ekosistem  yang  ideal  (struktur  dan komposisi ideal),
 Pendekatan soft  approach akan  diganti  pada pendekatan hard  approach yang  memaksa industri  bertransformasi  ke  ekosistem  yang ideal setelah dianggap siap.
 Adanya suatu pergerakan industri yang difasilitasi  implementsi  kebijakan  dan  regulasi yang  konsisten  dan  transparan  bagi  pelaku usaha industri.
Pemerintah  telah  menyiapkan  berbagai strategi  untuk  mencapai  pasar seluler  dan broadband yang  sehat.  Strategi  tersebut  telah disusun  dengan  rinci  yang  mencakup  berbagai  isu penting,  seperti  teknologi,  jumlah  pelaku  usaha (struktur  pasar),  perizinan,  peran  pemerintah. Strategi  tersebut  dimaksudkan  untuk  menghasilkan
kinerja  industri  telekomunikasi  yang  lebih  baik  di masa depan. Perbaikan kinerja industri telekomunikasi  di  masa  depan  akan  terlihat  dari adanya  pertumbuhan  ketersediaan  jaringan  dan layanan  telekomunikasi  bagi  pengguna,  baik  dari sisi kualitas dan kuantitas.

## 4. Potensi  Penggabungan,  Peleburan  Dan Pengambilalihan Di Masa Depan
Berbagai  pendapat  mengemukakan  bahwa penggabungan,  peleburan  dan  pengambilalihan sangat diperlukan untuk mencapai industri telekomunikasi seluler yang lebih baik. Penggabungan,  peleburan  dan  pengambilalihan adalah cara untuk mencapai berbagai target  strategi yang telah disusun.
Dalam FGD I disinggung bahwa penggabungan,  peleburan,  dan  pengambilalihan diperlukan  dengan  beberapa  alasan  berikut  ini (Sutadi, 2014):
 Perkembangan  teknologi  yang  cepat  dan  harus diikuti  membutuhkan  CAPEX  dan  OPEX  yang besar;
 Persaingan  untuk  dapat  memberikan  layanan broadband membutuhkan  spektrum  frekuensi besar  sehingga  menjadi  daya  pemikat  operator untuk melakukan konsolidasi;
 Konsolidasi  dapat  juga  terjadi  dan  dibangun akibat  adanya  operator  yang  sudah  “menyerah” maupun  agar  dapat  maju  bersama  melalui pemanfaatan infrastruktur secara bersama;
 Selain Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan  tidak  hanya  dapat  dilakukan secara horisontal, tetapi juga secara vertikal.
Pada  prinsipnya,  inisiasi  penggabungan, peleburan  dan  pengambilalihan  sepenuhnya  berasal
dari industri sebagai upaya untuk mencapai efisiensi yang  lebih  baik  dan  alasan  bisnis  lainnya.  Namun demikian, regulator dapat mendorong penggabungan,  peleburan,  dan  pengambilalihan yang dipandang sebagai  solusi terhadap aturan pre- requisite dalam penyelenggaraan telekomunikasi.
Dalam  hal  regulator  mendorong  adanya penggabungan,  peleburan  dan  pengambilalihan, regulator  akan  bertindak  sebagai booster dan enabler .  Regulator  sebagai booster penggabungan, peleburan  dan  pengambilalihan  dengan  mengatur batasan regulasi yang dibuat dalam penyelenggaraan.  Sedangkan  regulator  sebagai enabler mengatur regulasi penggabungan, peleburan, pegambilalihan yang dibuat.
Apabila melihat kondisi industri telekomunikasi  saat  ini,  maka  dapat  dikatakan bahwa  terdapat  potensi  adanya  penggabungan, peleburan,  pengambilalihan  di  masa  depan  cukup besar. Hal tersebut karena didorong oleh pertimbangan manfaat bagi pelaku bisnis itu sendiri dan  kepentingan  regulator  untuk  mengatur  industri telekomunikasi dengan lebih baik
5. Manfaat  Penggabungan,  Peleburan  dan
Pengambilalihan Bagi Pelaku Bisnis
Dari sudut pandang pelaku bisnis,
penggabungan,  peleburan,  dan  pengambilalihan adalah  perangkat  strategi  manajemen  untuk  dapat mencapai  tingkat  efisiensi  yang  lebih  baik  dengan memanfaatkan sinergi dan peluang pertumbuhan.
Beberapa  manfaat  yang  dapat  diperoleh oleh  pelaku  bisnis  dari  penggabungan,  peleburan dan pengambilalihan adalah:
 Pembangunan  infrastruktur  lebih convenient karena skala ekonomi yang lebih baik,
 Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan pada kondisi tertentu menjadi pilihan yang lebih mudah daripada permohonan ijin,
 Keuntungan  perluasan  networking  perusahaan dan jaringan,
 Memperoleh brand value ,
 Keuntungan perluasan basis pelanggan/koporasi yang lebih besar,
 Produk dan layanan menjadi lebih beragam.
6.
Faktor
Pendorong Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan
Faktor-faktor yang dapat mendorong dilaksanakannya  penggabungan,  peleburan,  dan pengambilalihan sektor telekomunikasi diantaranya:
 Pertumbuhan investasi yang agresif, dukungan regulasi,  tarif  yang  rendah  serta  menurunnya biaya jaringan dan handset,
 Kompetisi yang semakin ketat,
 Sinergi peluang untuk pertumbuhan bersama,
 Pengembangan teknologi telekomunikasi,
 Deregulasi industri dalam menyediakan layanan konvergensi,
 Dorongan  untuk  menciptakan  nilai  baru (produk inovatif).
7. Gambaran dan Pola Penggabungan, Peleburan  dan  Pengambilalihan  di  Industri Telekomunikasi
Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan di industri telekomunikasi biasanya dipahami secara sebagai berikut:
 Bentuk penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan  sering  diasosiasikan  kepada perkawinan atau aliansi korporasi;
 Penggabungan,  peleburan,  pengambilalihan diinisiasi  dengan  rencana  akuisisi  terhadap kompetitor  dengan  produk  sejenis  atau produk komplementer.
 Penggabungan,  peleburan,  pengambilalihan biasanya juga diinisiasi oleh perusahaan yang untung  untuk  mengakuisisi  perusahaan  yang merugi untuk membangun “ tax shelter “
Sedangkan  pola  penggabungan,  peleburan, dan  pengambilalihan  di  bidang  telekomunikasi dapat dilakukan dengan:
 Mengambilalih saham mayoritas satu
perusahaan
telekomunikasi dan membiarkannya  tetap  menjadi  perusahaan stand  alone tanpa  merger  dengan  integrasi usaha.  Pola  seperti  ini  dilakukan  pada  akuisisi dengan resiko gagal merger yang tinggi,
 Akuisisi  dan  langsung  dengan  merger  dengan persetujuan regulator terlebih dahulu,
 Pembelian  aset  perusahaan  dan  perusahaan tetap stand alone dengan integrasi usaha.
Akuisisi yang dapat dilakukan pada industri telekomunikasi, dapat dibedakan menjadi:
 Horisontal,  yaitu  akuisisi  perusahaan  dengan produk  sejenis  untuk  dapat  dengan  cepat memperbesar cakupan layanan, basis pelanggan,  tingkat  profitabilitas  dan  skala ekomoni.  Akuisisi  horisontal  juga  dapat menciptakan  efisien  dalam  pengembangan teknologi,
 Vertikal,  yaitu  akuisisi  perusahaan  dengan produk  yang  berbeda  namun  masih  dalam stream  layanan  yang  sama  dalam  rangka memperbesar economic of scope .
Secara  lebih  teknis,  akuisisi  yang  terjadi pada  industri  telekomunikasi  dapat  dilakukan dengan beberapa pola, yaitu:
 Akuisisi perusahaan telekomunikasi berdasarkan  ijin  yang  dimiliki  atau  cakupan area layanan,
 Akuisisi pita spektrum frekuensi yang dimiliki,
 Akuisisi infrastruktur dan jaringan telekomunikasi,
 Akuisisi  pelanggan  agar  memperoleh  basis ekonomi,
 Akuisisi  perusahaan  dengan  EBITDA  margin yang lebih tinggi, atau
 kombinasi dari pola akuisisi di atas.
Sebagai  contoh  penggabungan,  peleburan, dan  pengambilalihan  di  industri  telekomunikasi, baik di Indonesia dan di negara lain:
 Merger Indosat dengan Satelindo
 Akuisisi Smart Telecom terhadap Mobile-8
 Pengambilalihan Mobillink Telecom oleh Broadcom
 Pengambilalihan BellSouth oleh AT&T Inc.
 Akuisisi eScription Inc. oleh Nuance Communications Inc.
 Pengambilalihan Hutchison Essar oleh the Vodafone Group
 Pengambilalihan China International Telecommunication Construction Corporation oleh China Communications Services
Corporation Ltd.
 Akuisisi Ameritech Corporation oleh SBC (Southwestern Bell Corporation)
Communications
 Merger GTE (General Telephone and Electronics) dengan Bell Atlantic
 Akuisisi US West oleh Qwest Communications
 Merger MCI Communications Corporation dengan Worldcom
Meskipun terdapat potensi adanya penggabungan,  peleburan,  dan  pengambilalihan yang  besar  di  sektor  telekomunikasi,  namun, berdasarkan hasil diskusi dengan Telkom, diperoleh informasi adanya kendala dalam proses kesepakatan penggabungan,  peleburan,  dan  pengambilalihan. Kendala  tersebut  biasanya  adalah  mengenai negosiasi  B  to  B  dalam  menentukan  kesepakatan biaya  atau  nilai  transaksi.  Dan  juga  kesepakatan mengenai  nama  yang  muncul  setelah  dilakukannya peleburan.
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh dalam  FGD  I,  adanya  potensi  yang  besar  dalam pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan  perlu  dibarengi  dengan  kehati- hatian.  Hal-hal  yang  nantinya  perlu  diperhatikan adalah (Sutadi, 2014):
 Penguasaan  sumber  daya  yang  terbatas  yang berkaitan  dengan  penomoran  dan  spektrum frekuensi;
 Penguasaan  pasar  baik  praktik  monopoli maupun  oligopoli,  serta  penguasaan  dari  hulu sampai  hilir  akibat  adanya  integrasi  vertikal yang  dapat  menimbulkan  persaingan  usaha tidak sehat;
 Potensi adanya diskriminasi interkoneksi;
 Potensi adanya transfer pricing maupun kartel.
8. Pengaturan  Persaingan  Usaha  Tentang Penggabungan, Peleburan
Dan

## Pengambilalihan Di Indonesia
Persaingan  Usaha  diatur  dalam  Undang- Undang  No.  5  Tahun  1999  tentang  Larangan Praktik  Monopoli  dan  Persaingan  Usaha  Tidak Sehat  (UU  No.  5/1999).  Dalam  Pasal  2  UU  No. 5/1999  diatur  tentang  asas  dan  tujuan  undang- undang,  yaitu  bahwa  kegiatan  usaha  di  Indonesia
berdasarkan asas demokrasi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Pengaturan tentang penggabungan,  peleburan,  dan  pengambilalihan tersebut selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 (PP 57/2010).
Dalam  perspektif  hukum  persaingan  usaha, penggabungan,  peleburan  dan  pengambilalihan dapat mengakibatkan konsentrasi pengendalian atau beralihnya  pengendalian  kepada  satu  pelaku  usaha atau  suatu  kelompok  pelaku  usaha.  Hal  tersebut dapat mengakibatkan konsentrasi pengendalian atau konsentrasi pasar yang harus diawasi oleh KPPU.
Bentuk-bentuk  penggabungan,  peleburan dan  pengambilalihan  yang  menjadi  perhatian persaingan  usaha  adalah  penggabungan,  peleburan dan  pengambilalihan  sesuai  PP  57/2010,  yang cakupannya  diperluas  dalam  Peraturan  KPPU  No. 3/2013 tentang Pedoman Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat mengakibatkan  terjadinya  Praktik  Monopoli  dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pemerintah  telah  menyiapkan  rancangan kebijakan dan regulasi untuk mengatur pelaksanaan penggabungan,  peleburan,  dan  pengambilalihan. Kebijakan  dan  regulasi  tersebut  meliputi  penilaian terhadap pengabungan, peleburan, dan pengambilalihan di industri telekomunikasi, panduan pelaksanaan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan bagi penyelenggara telekomunikasi,  bagi  perusahaan  yang  terkait dengan partisipasi asing, bagi perusahaan telekomunikasi  yang  berstatus  terbuka  (Tbk),  dan panduan  bagi  perusahaan  telekomunikasi  pada umumnya.
Penilaian terhadap penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan di industri
telekomunikasi meliputi:
 Nilai perusahaan
Penilaian akan melihat:
 EV/EBITDA Ratio : pengembalian investasi dari akuisisi
 EV/Revenue  Ratio :  pencapaian rate  of return dari akuisisi
 per subscriber EV ( EV/number of acquired
subscribers ): nilai subscriber yang diakuisisi
 Penilaian kelayakan akuisisi, meliputi:
 Strategic and Business due diligence
 Technological & Integration issues
 Financial & commercial due diligence Panduan pelaksanaan penggabungan, peleburan,  pengambilalihan  bagi  penyelenggara telekomunikasi mencakup isu-isu mengenai:
 Persetujuan  dari  regulator  diperlukan  untuk penggabungan lisensi.
 Persetujuan  regulator  biasanya  akan  diberikan dalam jangka waktu sekitar empat minggu dari tanggal pengajuan permohonan.
 Penggabungan  izin  harus  dibatasi  pada  area layanan yang sama untuk pasar yang sama.
 Jumlah  minimal  operator  di  daerah  layanan untuk  suatu  layanan  harus  konsekuen  setelah merger.
 Merger  akuisisi  atau  restrukturisasi  yang mengarah  ke  situasi  pasar  monopoli  di  bidang area layanan tertentu tidak diizinkan.
 Atas konsekuensi penggabungan lisensi, perusahaan  gabungan  berhak  untuk  jumlah spektrum yang dimiliki oleh entitas penggabungan,  dengan  syarat  bahwa  setelah merger,  jumlah  spektrum  tidak  akan  melebihi jumlah bandwith tertentu per operator.
 Dalam  hal  perusahaan  gabungan  menjadi memiliki  “Significant  Market  Power”  (SMP) pasca merger, maka aturan yang masih ada dan peraturan  yang  berlaku  untuk  SMP  juga  akan berlaku untuk perusahaan gabungan.
 Proses  penggabungan  tidak  dapat  dijadikan alasan  untuk  mengubah  kewajiban  pajak  dan lainnya.
Sedangkan panduan pelaksanaan penggabungan,  peleburan,  dan  pengambilalihan terkait partisipasi asing meliputi:
 Jumlah  kepemilikan  asing  pada  gabungan perusahaan mengikuti ketentuan yang berlaku,
 Penyelenggara  yang  akan  bergabung  diminta untuk  mengungkapkan  status  kepemilikan asing  dan  menyatakan  bawa  investasi  asing adalah dalam batas maksimum per semester,
 Memenuhi  aturan  SDM  asing  pada  level direksi dan manajerial tertentu.
Untuk  perusahaan  telekomunikasi  yang berstatus  terbuka  (Tbk)  berlaku  ketentuan  panduan pelaksanaan penggabungan, pengambilalihan dibawah ini:
 Menyertakan analisis dampak negatif terhadap perusahaan  pengakuisisi  atau  perusahaan gabungan  dari  “appraisal  independen”,  karena dampak negatif dapat mengakibatkan “ default “ yang mengganggu operasional perusahaan dan dapat  berdampak  pada  kelangsungan  layanan kepada pengguna.
 Formulasi  kerangka  kerja  analisis  dampak negatif disusun regulator dengan
mempertimbangkan aturan yang ada. Sedangkan panduan pelaksanaan penggabungan,  peleburan,  pengambilalihan  pada perusahaan  telekomunikasi  mencakup  berbagai laporan  dan  kewajiban  yang  harus  dilakukan
perusahaan  setelah  penggabungan,  peleburan,  dan pengambilalihan  ( post  regulation ).  Laporan  dan kewajiban tersebut terkait dengan:
 Laporan  per  semester  dalam  pencapaian komitmen penyelenggaraan setelah penggabungan, peleburan, pengambilalihan,
 Laporan kinerja penyelenggaraan per semester,
 Laporan dampak negative terhadap perusahaan bagi perusahaan terbuka per semester,
 Laporan  susunan  direksi  dan  manajerial tertentu  setelah  penggabungan,  peleburan,  dan pengambilalihan,
 Kewajiban  yang  terkait  mencegah  distorsi pasar  akibat  penggabungan,  peleburan  dan pengambilalihan  (tergantung  pada  kondisi terjadinya  penggabungan,  peleburan,  dan pengambilalihan)  dan  telah  ditetapkan  dalam persetujuan  penggabungan,  peleburan,  dan pengambilalihan,
 Kewajiban
SMP
apabila setelah penggabungan, peleburan,
dan pengambilalihan menjadi SMP.
Dari  berbagai  data  dan  informasi  di  atas, maka  dapat  dilihat  bahwa  pemerintah  telah menyiapkan  berbagai  bentuk  strategi,  baik  yang berkaitan  dengan  teknis  teknologi  jaringan  dan layanan jasa telekomunikasi, maupun kebijakan dan regulasi  mengenai  penggabungan,  peleburan,  dan pengambilalihan  yang  mendorong  tercapainya perbaikan-perbaikan  di  sektor  telekomunikasi  masa depan.

## IMPLEMENTASI
Karena  yang  jadi  kewenangan  Kominfo hanya  UU  No.  36  Tahun  1999,  disarankan  agar Satuan  Kerja  yang  berkewenangan,  dalam  hal  ini
Direktorat  Penyelenggaraan  Pos  dan  Informatika serta  Direktorat  Sumber  Daya  Perangkat  Pos  dan Informatika dapat lebih mengoptimalkan penggunaan  Undang-undang  ini.  Alat  yang  dapat dipakai  terutama  adalah  regulasi  terkait  kualitas layanan  sehingga  operator  yang  tidak  sanggup memenuhi  regulasi  ini  karena  kekurangan  modal atau  tidak  ekonomis  karena  bisnisnya  terlalu  kecil akan mengkonsolidasikan usahanya.
Pada  prinsipnya  disarankan  agar  Satker terkait  dapat  mengetatkan  “ Law  Enforcement ” sesuai  regulasi  yang  sah  ada  saat  ini.  Perlu diperhatikan  bahwa  pengetatan  regulasi  ini  dapat mengakibatkan  berbagai  hal  selain  konsolidasi usaha yang dituju, misalnya pengaruh terhadap tarif, dsb.  Karena  itu  perlu Regulatory  Impact  Analysis dilaksanakan sebelumnya.

## REKOMENDASI
Dalam  evaluasi  penggabungan,  peleburan, dan  pengambilalihan,  perlu  mempertimbangkan beberapa aspek meliputi:
 Penciptaan  struktur  industri  telekomunikasi yang sehat
 Peciptaan  bisnis  industri  telekomunikasi  yang sehat
 Pertimbangan  teknis,  antara  lain  kecocokan teknologi, sumber daya terbatas.
 Pemeriksaan  legal:  hukum  perusahaan,  pasar modal, penanaman modal
 Pendapatan negara
 Manfaat  bagi  kepentingan  umum,  contohnya inovasi teknologi
 Aspek lainnya
Perlu  adanya  pengaturan  tentang  keputusan atas permohonan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, termasuk didalamnya
persyaratan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan  yang  harus  dipenuhi.  Pembagian peran  dalam  evaluasi  penggabungan,  peleburan, dan  pengambilalihan  suatu  Perseroan  dilakukan oleh  masing-masing  instansi  terkait  sesuai  dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang.

## PENUTUP
Berdasar  hasil  studi  ini  dapat  disimpulkan bahwa  kondisi  pasar  seluler  saat  ini  terdiri  dari  7 pelaku usaha: 3 pelaku dominan, sedangkan sisanya non  dominan  dengan  perilaku  pasar  perang  harga dan  kartel.  Hal  ini  mengakibatkan  menurunnya kualitas  layanan,  EBITDA  margin  penyelenggara menurun,  bahkan  negatif  pada  penyelenggara  non dominan.
Sementara, untuk kondisi pasar seluler Indonesia ke depan  dengan  adanya  penggabungan,  peleburan, dan  pengambilalihan,  terdapat  potensi  perilaku  anti persaingan  karena  jumlah  pelaku  usaha  yang semakin sedikit. Di samping itu juga menumbuhkan potensi efisiensi dan efektifitas industri.
Peningkatan  keterjangkauan  layanan  dan  distribusi, dan ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi  serta  terbentuknya  komunikasi berbasis digital dan bisnis digital.
Oleh  karena  itu,  regulator  perlu  berperan sebagai  booster  dan  enabler  dalam  mekanisme penggabungan,  peleburan,  dan  pengambilalihan industri telekomunikasi kedepannya.
Kebijakan  dan  regulasi  penggabungan,  peleburan dan  pengambilalihan  sektor  telekomunikasi  perlu memperhatikan  aspek  teknis,  aspek  perusahaan, aspek  penanaman  modal  dan  aspek  persaingan usaha.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  penulis  sampaikan  ke  semua  pihak yang  telah  ikut  mendukung  dan  membantu terlaksananya  penelitian  ini,  terutama  kepada segenap pimpinan di Pusat Litbang
Penyelenggaraan  Pos  dan  Informatika  yang  telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Direktorat  Telekomunikasi,  Ditjen  PPI.  (2014). Paparan  FGD  I  Kajian  Konsolidasi  Industri Telekomunikasi di Indonesia . Jakarta.
Jean-Christophe Lebraud, P. K. (2012). The Future of M&A in Telecom . McKinsey&Company.
Kementerian  Komunikasi  dan  Informatika.  (2013).
Buku Putih Kominfo Tahun 2013 . Jakarta.
Puslitbang  SDPPI.  (2013). Studi  Potensi  Pasar Sekunder  Spektrum  Frekuensi  Radio  di Indonesia . Jakarta.
Peraturan  KPPU  No.  3/2013  tentang  Pedoman
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Saham Perusahaan
Peraturan  Pemerintah  No.  57  Tahun  2010  tentang Penggabungan  atau  Peleburan  Badan  Usaha dan  Pengambilalihan  Saham  Perusahaan  yang Dapat  Mengakibatkan  Terjadinya  Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Sutadi,  H.  (2014). Paparan  FGD  I  Kajian Konsolidasi Industri Telekomunikasi di Indonesia . Jakarta.
Sutjipto,  R.  (2014). Peran  Strategis  Industri Telekomunikasi Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, "Dari
Telkom Indonesia Untuk Indonesia". Makassar: PT Telkom Indonesia.
Undang-Undang  No.  36  Tahun  1999  Tentang Telekomunikasi Undang-Undang  No.  5  Tahun  1999  tentang Larangan  Praktik  Monopoli  dan  Persaingan Usaha Tidak Sehat