## Problematika Pembentukan Komponen Cadangan: Dilema Partisipasi Bela Negara di Tengah Ancaman Pemutusan Hubungan Kerja
Aditama Candra Kusuma 1 , Aji Lukman Ibrahim 2 1,2 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
1 aditamacandrak@upnvj.ac.id
2 adjie_loekman@upnvj.ac.id
Diterima: 30/06/2022. Direview: 30/11/2022. Diterbitkan: 31/12/2022.
Hak Cipta © 2022 oleh Penulis (dkk) dan Jurnal Sosial Humaniora (JSH) *This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0). http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

## Subject Area :  Public Policy Abstract
The  issue  that  arises  during  the  formation  of  the  Reserve  Component  is  the employer's  termination  of  workers  who  follow  the  Reserve  Component.  This study  aims  to  determine  the  sanctions  for  employers  who  terminate  the employment  of  workers  who  participate  in  the  selection  of  Reserve Components,  as  well  as  the  ideal  future  arrangement  for  employers  who terminate  the  employment  of  workers  who  participate  in  future  selections.  In this  study,  qualitative  descriptive  and  data  analysis  techniques  are  presented in  accordance  with  normative  legal  research  methods.  So  that  the  results obtained  are  that  the  appropriate  sanctions  for  employers  who  terminate employment,  namely  criminal  sanctions,  refer  to  the  criminal  provisions  in Law  No.  23  of  2019  on  the  Management  of  National  Resources  for  National Defense,  as  well  as  ideal  future  arrangements  for  employers  who  terminate employment relationships, namely by imposing criminal provisions which must first be reformulated in Article 78 paragraph (1) of Law No. 23 of 209 on the Management of National Resources for National Defense.
Keywords: Reserve Components; Employee Termination; and Employer.

## Pendahuluan
Bela negara dengan tujuan pertahanan negara adalah kebutuhan dasar untuk mengukuhkan kesatuan bangsa  dan  persatuan  nasional.  Secara  normatif  bela  negara  diatur  dalam  beberapa  Peraturan  Perundang- undangan seperti yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun  1945  (UUD  NRI  tahun  1945),  Pasal  68  Undang-Undang  Nomor  39  Tahun  1999  tentang Hak  Asasi  Manusia,  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2002  tentang  Pertahanan  Negara  (UU  Pertahanan Negara)  dan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  untuk Pertahanan  Negara(Ibrahim,  2020).  Tentara  Nasional  Indonesia  (TNI)  ataupun  keseluruhan  komponen bangsa  merupakan  penyelenggara  pertahanan  negara  yang  dimuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (UU Pertahanan Negara) (Mustaqim, 2011). Pertahanan negara bagi suatu bangsa yang memiliki kedaulatan ialah sebuah cara penjagaan, pelindungan, pertahanan keutuhan, persatuan dan  kesatuan,  dan  juga  kedaulatan  bangsa  pada  berbagai  bentuk  ancaman.  Sistem  pertahanan  negara Indonesia  mempergunakan  Sistem  Pertahanan  Rakyat  Semesta  atau  SISHANKAMRATA  yang  bermakna
adanya  keterlibatan  seluruh  komponen  bangsa  Indonesia  untuk  mendukung  pertahanan  serta  keutuhan negara.
Dalam  menjalankan  sistem  pertahanan  negara  yang  sifatnya  semesta  dan  melibatkan  keseluruhan sumber  daya  nasional,  pembentukan  Komponen  Cadangan  sebagai  jawaban  dari  sistem  pertahanan  yang bersifat  semesta.  Komponen  Cadangan  salah  satu  bagian  dari  sumber  daya  nasional  yang  perlu  dibentuk supaya  dapat  diwujudkan  kesiapan  sehingga  dapat  dipergunakan  dalam  peningkatan  kemampuan  serta kekuatan  komponen  utama.  Adapun  jumlah  pendaftar  Komponen  Cadangan  pada  tahun  2021  hampir mencapai  10.000  orang  pendaftar  di  Pulau  Jawa  baik offline maupun online (Media,  2021).Untuk menemukan  jumlah  data  secara  lengkap,  penulis  telah  melakukan  penelusuran  ke  pihak  Kementerian Pertahanan  RI,  namun  tidak  menemukan jumlah  data  lengkap  pendaftar  Komponen  Cadangan tahun 2021. Kemudian  pada  tahun  2022  jumlah  pendaftar  Komponen  Cadangan  Kementerian  Pertahanan  RI  mencatat 9.673  orang  telah  mendaftarkan  diri  menjadi  Komponen  Cadangan  dengan  rincian,  matra  darat  berjumlah 6.089  orang, matra  udara berjumlah 2.042  orang,  matra laut  berjumlah  1.542 orang(B.  Setiaji,  wawancara, 2022).  Hal  ini  membuktikan  animo  masyarakat  terhadap  program  ini  sangat  tinggi.  Di  sejumlah  negara, Komponen Cadangan dijadikan sebagai perangkat utama khususnya pada bagian dan/atau divisi non-tempur, seperti  di  Republik  Federasi  Jerman,  Korea  Selatan,  dan  juga  Singapura(Tie,  2006).  Bukan  hanya  itu, perhatian  terhadap  perkembangan  lingkungan  strategis  akan  terus  memerlukan  persiapan  serta  kesiapan pertahanan yang kuat guna dicapai antisipasi ancaman dan gangguan di bidang militer terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta hal lain yang mengancam seperti bencana alam, dalam hal ini TNI sebagai komponen yang utama  hendaknya terus bersiap sedia. Selain itu, Komponen Cadangan dapat memperkuat kekuatan TNI.
Dibentuk dan ditetapkannya 3.103 orang Komponen Cadangan angkatan I tahun 2021 oleh Presiden Joko  Widodo  di  Pusat  Pendidikan  dan  Pelatihan  Pasukan  Khusus  (PUSDIKLATPASSUS),  Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat(Media, 2021). Kemudian pada angkatan II tahun 2022  sebanyak  2.974  orang  Komponen  Cadangan  ditetapkan  oleh  Wakil  Presiden  Ma’ruf  Amin  di PUSDIKLATPASSUS, Bandung, Jawa Barat(Media, 2022). Tujuannya yaitu untuk kepentingan pertahanan dan  kepentingan  negara.  Berdasarkan  pada  konsep  bela  negara  dalam  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2019  tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  untuk  Pertahanan  Negara  (UU  PSDNPN),  Komponen Cadangan  diartikan  sebagai  program  sukarela  warga  negara  sebagai  upaya  untuk  mempertahankan negaranya.  Mengelola  Komponen  Cadangan  terdiri  atas  berbagai  kegiatan  yang  dilaksanakan  dengan membentuk,  menetapkan,  membina,  menggunakan,  serta  mengembalikan(Penjelasan  Umum  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  untuk  Pertahanan  Negara). Dibalik  suksesnya  pembentukan  Komponen  Cadangan  ini  tidak  terlepas  dari  problematika  yang  terjadi selama  pembentukan  Komponen  Cadangan.  Salah  satu  contoh  konkretnya  yaitu  masalah  Pemutusan Hubungan Kerja yang selanjutnya disebut (PHK) oleh pemberi kerja kepada pekerja yang mengikuti seleksi Komponen Cadangan.
Beberapa  kasus  menyita  perhatian  yang  berkaitan  dengan  PHK  yang  dilakukan  pada  saat  seleksi maupun  pelatihan  dasar  kemiliteran  Komponen  Cadangan,  penulis  menemukan  kasus  yaitu  Responden  1
yang merupakan tenaga pengamanan melalui outsourcing. Responden 1dirumahkan oleh koordinator wilayah outsourcing tersebut dikarenakan tidak dapat melaksanakan kewajibannya  selama  10 (sepuluh) hari  karena mengikuti seleksi Komponen Cadangan (Responden 1, wawancara, 17 April 2022). Selain kasus Responden 1, penulis juga menemukan kasus serupa yang terjadi pada Responden 2, Responden 2 bekerja sebagai Chief Security pada  perusahaan outsourcing bidang  penyedia  jasa  keamanan  sebagai  koordinator  tim  petugas pengamanan.  Responden  2  terkena  PHK  karena  tidak  dapat  melaksanakan  kewajibannya,  sehingga kewajibannya tersebut dikerjakan oleh orang lain, perusahaan tidak mau membayar gaji Responden 2 yang sedang  mengikuti  pelatihan  dasar  kemiliteran  Komponen  Cadangan(Responden  2,  wawancara,  3  April 2022).  Bertolak  dari  kasus  tersebut,  menurut  penulis  terdapat  kekosongan  atau  celah  hukum  dalam  UU PSDNPN  pada  saat  menjalani  seleksi,  karena  pada  saat  sudah  dinyatakan  lulus  seleksi  dan  mengikuti pelatihan  dasar  kemiliteran  Komponen  Cadangan  selama  3  (tiga)  bulan  pemberi  kerja  sudah  tidak  boleh melakukan  PHK  terhadap  pekerja  sebab  sudah  ada  ancaman  pidana  apabila  melanggarnya  sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) UU PSDNPN. Oleh karena itu, perlu dilakukannya reformulasi pasal dalam UU  PSDNPN  yang  memberikan  pelindungan  kepada  pekerja  pada  saat  menjalani  seleksi  Komponen Cadangan.
PHK  dapat  dimaknai  dengan  pemutusan  hubungan  pekerjaan  yang  dikarenakan  adanya  hal  tertentu yang berakibat pada berakhirnya hak serta kewajiban dari pekerja ataupun buruh dengan pihak pemberi kerja ataupun pengusaha(Djumialdji, 2005). Aturan berkenaan dengan  PHK yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (UU  Ketenagakerjaan)  terdiri  atas  pemutusan  hubungan pekerjaan  yang  berlangsung  pada  badan  usaha  yang  berbadan  hukum  ataupun  tidak,  baik  dimiliki perorangan,  persekutuan,  ataupun  swasta(Pasal  150  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan).  Tujuan  umum  penelitian  ini  adalah  memberikan  kontribusi  dan  sumbangsih  pemikiran bagi  para  pembentuk  undang-undang  dan  pemegang  kekuasaan  untuk  kemudian  dijadikan  sebagai pertimbangan dalam mereformulasi pasal yang memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi pekerja yang ingin mendaftar sebagai bagian dari Komponen Cadangan. Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi bagi pemberi kerja yang melakukan PHK terhadap pekerja yang mengikuti seleksi sebagai Komponen Cadangan, serta untuk menelisik pengaturan yang ideal bagi pemberi kerja yang melakukan  PHK  terhadap  pekerja  yang  mengikuti  seleksi  sebagai  Komponen  Cadangan  di  masa mendatang.Urgensi penelitian ini agar dijadikan sebagai kajian akademik/partisipasi masyarakat (Meaningful Participation) dalam  penyempurnaan  produk  hukum  yang  lama  agar  di  masa  mendatang  tidak  terjadi  lagi PHK kepada pekerja yang mendaftar Komponen Cadangan.

## Tinjauan Pustaka
Sebagai  bentuk  pembaruan  penelitian,  maka  dilaksanakan  telaah  penelitian  terdahulu  dengan  tema yang  serupa  serta  melakukan  pencarian  perbedaan  pokok  pembahasan  pada  penelitian.  Penulis  mendapati berbagai  karya  ilmiah  dengan  tema; Pertama, Indrawan  dan  Efriza  dengan  judul Membangun  Komponen Cadangan  Berbasis  Kemampuan  Bela  Negara  Sebagai  Kekuatan  Pertahanan  Indonesia  Menghadapi
Ancaman  Nir-Militer (Indrawan  &  Efriza,  2018) . Adapun  perbedaan  antara  penelitian  pertama  membahas Komponen  Cadangan  sebagai  bagian  dari  kekuatan  pertahanan  negara  dalam  menghadapi  ancaman  nir- militer  di  masa  depan,  sedangkan  dalam  penelitian  ini  tidak  membahas  peran  Komponen  Cadangan  dalam menghadapi  ancaman  nir-militer  di  masa  depan. Kedua, Penelitian  Nanto  Nurhuda,  Joni  Widjayanto,  dan Lukman  Yudho  Prakoso  yang  berjudul Strategi  Mencegah  Munculnya  Eksis  Negatif  Paska  Pembentukan Komponen Cadangan di Indonesia (Nurhuda dkk., 2021) . Adapun perbedaan dengan antara penelitian kedua adalah penelitian kedua membahas mengenai strategi mencegah munculnya eksis negatif paska pembentukan Komponen Cadangan di Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini tidak membahas mengenai eksis negatif paska  pembentukan  Komponen  Cadangan  melainkan  membahas  akibat  hukum  dari  pemberi  kerja  yang melakukan PHK kepada pekerja yang mengikuti seleksi Komponen Cadangan.
Ketiga, penelitianYesika  Theresia  Sinaga  yang  berjudul Komponen  Cadangan  sebagai  Wujud  Bela Negara  dan  Strategi  dalam  Menangkal  Ancaman  Radikalisme-Terorisme  di  Indonesia (Sinaga,  2021). Adapun  perbedaan  dengan  antara  penelitian  ketiga  adalah  penelitian  ketiga  membahas  mengenai  strategi untuk  menangkal  ancaman  radikalisme-terorisme  di  Indonesia  serta  kaitannya  dengan  pemanfaatan Komponen Cadangan, sedangkan dalam penelitian ini tidak membahas mengenai strategi dalam menangkal ancaman  radikalisme-terorisme  di  Indonesia. Keempat, penelitian  Fitrah  Agung  Sabda  Pamungkas  dan Anang  Dony  Irawan  yang  berjudul Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Akibat  Pemutusan  Hubungan Kerja Di masa Pandemi COVID-19 (Pamungkas & Irawan, 2021) . Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian  keempat  yakni  isi  pembahasannya  berkenaan  dengan  tanggung  jawab  yang  dimiliki  pemerintah untuk  melindungi  secara  hukum  bagi  para  pekerja  yang  memperoleh  pemutusan  hubungan  kerja  yang diakibatkan langsung oleh COVID-19 , sedangkan dalam penelitian ini tidak membahas pertanggungjawaban pemerintah serta tidak membahas mengenai perlindungan hukum yang diperuntukkan bagi pekerja ataupun buruh  yang  terkena  PHK  akibat COVID-19.  Kelima, penelitian  Nafizah  dan  Syarifa  Mahila  yang  berjudul Perlindungan  Hukum  Pekerja  Yang  Terkena  Pemutusan  Hubungan  Kerja  di  Masa  Pandemi  COVID-19 (Nazifah  &  Mahila,  2021) . Penelitian  ini  memiliki  perbedaan  dengan  yang  hendak  penulis  lakukan  yang mana  pokok  bahasannya  yakni  berkenaan  dengan  perlindungan  hukum  bagi  pegawai  yang  terkena  PHK sepihak  karena  pandemi COVID-19 .  Sedangkan  dalam  penelitian  ini  membahas  mengenai  pemutusan hubungan kerja oleh pemberi kerja kepada pekerja yang mengikuti seleksi Komponen Cadangan.
Oleh karena itu, sudah banyak penelitian yang mengangkat tema serupa dengan penelitian ini. Namun demikian,  penelitian  yang  membahas  mengenai  masalah  dari  pembentukan  Komponen  Cadangan  salah satunya yaitu permasalahan PHK yang dilakukan terhadap pekerja pada saat mengikuti seleksi dan pelatihan dasar kemiliteran Komponen Cadangan tanpa melakukan perundingan antara pekerja dengan pemberi kerja. Hal  ini  bertentangan  dengan  pengaturan  mekanisme  PHK  dalam  Peraturan  Perundang-undangan  yang merupakan state  of  art dari  penelitian  ini  dengan  penelitian  terdahulu.Ruang  lingkup  kajian  yang  dibahas dalam  penelitian  ini  yaitu  terkait  PHK  yang  dilakukan  oleh  pemberi  kerja  kepada  pekerja  yang  sedang mengikuti  tahapan  seleksi  dan  pelatihan  dasar  kemiliteran  Komponen  Cadangan.  Hasil  yang  ingin  penulis capai  dengan  dilakukannya  penelitian  ini,  yaitu  menunjang  dalam  pembangunan  Ilmu  Pengetahuan  dan Teknologi  serta  Sosial  Budaya,  mengingat  banyaknya  animo  warga  negara  Indonesia  yang  ingin  menjadi
bagian  dari  Komponen  Cadangan,  sehingga  diperlukannya  sebuah  reformulasi  pasal  yang  mengatur mengenai  pelindungan  hak  ketenagakerjaan  bagi  pekerja  yang  sedang  menjalani  seleksi  maupun  pelatihan dasar kemiliteranKomponen Cadangan.

## Metode Penelitian
Pada  penelitian  ini  dipergunakan  penelitian  dengan  jenis  hukum  normatif.  Teknik  dalam mengumpulkan  data  berupa  studi  pustaka  dengan  melakukan  kajian  pada  berbagai  aturan  perundangan- undangan  serta  sumber  literatur  terkait  tema  penelitian.  Sumber  data  yang  digunakan  adalah  sumber  data sekunder  yang  terdiri  dari  bahan  hukum  primer  berupa  aturan  hukum  mengenai  ketenagakerjaan  dalam Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan jurnal terkait tema penelitian. Bahan  hukum  tersier  berupa  kamus,  ensiklopedia,  surat  kabar,  sumber  internet  lainnya.  Selain  itu,  sebagai pelengkap data penulis juga melakukan wawancara beberapa pihak yaitu,Responden 1 sebagai korban yang terkena PHK sepihak saat menjalani seleksi Komponen Cadangan, Responden 2 sebagai korban yang terkena PHK  sepihak  pada  saat  pelatihan  dasar  kemiliteran  Komponen  Cadangan,Nindry  Sulistya  Widiastiani sebagai  akademisi  hukum  ketenagakerjaan  Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta,  Hani  Kurniawan  sebagai Kapala Seksi Rencana dan Penyedia Komponen Cadangan (RENDIACAD) dalam hal ini sebagai perwakilan Direktorat Sumber Daya Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, dan Borhandonno Setiaji sebagai pegawai Sistem  Informasi  Direktorat  Sumber  Daya  Pertahanan  Kementerian  Pertahanan  RI  .  Dilanjutkan  dengan mempelajari  bahan  hukum  data  hasil  wawancara  yang  telah  terkumpul  secara  rinci  serta  relevan  serta dilakukan  penguraian  dengan  berdasar  pada  berbagai  fakta  yang  diperoleh  selama  penelitian.  Kemudian dilakukan  analisa  dengan hukum  positif.  Tidak  hanya  itu  peneliti juga melihat fenomena  yang  ada melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konsep. Dalam penelitian ini data  disajikan  secara  deskriptif-analitis-perspektif.  Data  dianalisis  dengan  cara  kualitatif  dan  penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

## Hasil dan Pembahasan
A. Sanksi  Bagi  Pemberi  Kerja  yang  Melakukan  Pemutusan  Hubungan  Kerja  Terhadap  Pekerja yang Mengikuti Seleksi Komponen Cadangan
Hukum  ketenagakerjaan  adalah  suatu  kaidah  atau  norma  yang  mengatur  tentang  tenaga  kerja  yang sebelumnya  dikenal  dengan  istilah  hukum  perburuhan.  Terdapat  beberapa  pendapat  mengenai  pengertian hukum perburuhan diantaranya: menurut MG Levenbach, arbeidsrecht merupakan suatu hal yang terdiri atas hukum yang erat kaitannya dengan hubungan kerja yang mana pekerjaan yang dilaksanakan ada pada kuasa pimpinan  serta  berbagai  kondisi  kehidupan  yang  erat  kaitannya  dengan  hubungan  kerja  (Soepomo, 1985).Menurut Iman Soepomo, mendefinsikan hukum perburuhan dengan berbagai kumpulan peraturan baik aturan yang tertulis ataupun tidak tertulis mengenai sebuah kondisi yang mana pekerja melakukan pekerjaan
kepada  pihak  lain  kemudian  memperoleh  upah(Soepomo,  1975).  Menurut  A.N.  Molenaar,  hukum perburuhan  adalah  suatu  bagian  dari  hukum  yang  berlaku,  yang  mengatur  hubungan  antara  buruh  dengan buruh,  buruh  dengan  majikan,  buruh  dengan  penguasa,  dan  penguasa  dengan  pengusaha(Uwiyono  &  Dkk, 2014).
Menurut  Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (UU Ketenagakerjaan) mendefinisikan "Ketenagakerjaan" yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada  waktu  sebelum,  selama,  dan  sesudah  masa  kerja(Pasal  1  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003 tentang Ketenagakerjaan). Tujuan pokok hukum ketenagakerjaan adalah untuk  memberikan keadilan sosial bagi  pekerja  serta  melindungi  pekerja  terhadap  kekuasaan  yang  tidak  terbatas  dari  pemberi  kerja.  Adapun dalam  sistem  hukum  di  Indonesia  terdapat  beberapa  regulasi  yang  mengatur  mengenai  ketenagakerjaan yaitu: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan,  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian  Perselisihan Hubungan  Industrial,  dan  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).
Diundangkannya UU PSDNPN pada tahun 2019, serta diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun  2021  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan Sumber  Daya  Nasional  untuk  Pertahanan  Negara  menjadi  regulasi  atau  dasar  hukum  dalam  pembentukan Komponen  Cadangan.  Kementerian  Pertahanan  RI  dalam hal  ini  selaku  pihak penyelenggara  pembentukan Komponen  Cadangan  mulai  dari  seleksi  hingga  penetapan  Komponen  Cadangan.  Proses  pembentukan Komponen Cadangan dimulai dengan pendaftaran, seleksi, pelatihan dasar kemiliteran, dan penetapan (Pasal 5  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Pertahanan  RI  Nomor  3  Tahun  2021  tentang  Pembentukan,  Penetapan,  dan Pembinaan Komponen Cadangan).
Alur Pembentukan Komponen Cadangan
Pada  saat  proses  seleksi  Komponen  Cadangan  muncul  polemik  PHK  bagi  pekerja  yang  mengikuti seleksi  Komponen  Cadangan.  Alasannya  adalah  karena  para  pekerja  dalam  menjalani  seleksi  Komponen Cadangan sudah diwajibkan untuk berada di barak Resimen Induk Daerah Militer (RINDAM) selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari, hal ini mengakibatkan para pekerja tidak dapat melaksanakan kewajibannya selama menjalani  seleksi  tersebut.  Bahkan  jika  pekerja  tersebut  dinyatakan  lulus  seleksi  dan  mengikuti  pelatihan dasar  kemiliteran  Komponen  Cadangan  mereka  tidak  dapat  melaksanakan  kewajibannya  sampai  kurun waktu 3 (tiga) bulan, hal tersebut yang mengakibatkan para pekerja tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai  pekerja.  Sehingga  pemberi  kerja  melakukan  PHK  kepada  para  pekerja  yang  mengikuti  pelatihan dasar  kemiliteran  Komponen  Cadangan.  PHK  merupakan  awal  dari  penderitaan  yang  akan  dihadapi  oleh seorang  pekerja  sekaligus  dengan  orang-orang  yang  menjadi  tanggungannya (keluarganya).Menurut  Zainal Asikin  dkk,PHK  yang  dilaksanakan  pihak  yang  memberikan  pekerjaan  hendaknya  dengan  alasan  serta adanya  bukti  sebagaimana  yang  tertuang  dalam  UU  ketenagakerjaan,  sehingga  sebelum  dilaksanakannya PHK hendaknya dilaksanakan penyampaian berbagai alasan dalam pelaksanaan PHK(Asikin & Dkk, 2010). Menurut  Akademisi  Hukum  Ketenagakerjaan  Universitas  Atma  Jaya  Yogyakarta  dalam  proses  perekrutan Komponen  Cadangan,  apabila  mengikuti  seleksi  Komponen  Cadangan  dijadikan  sebagai  alasan  pemberi kerja  untuk  melakukan  PHK  kepada  pekerjanya,  hal  tersebut  harus  dibuktikan  alasan  yang  logis,  serta dengan bukti yang kuat berdasarkan analisa kasus per kasus(N. S. Widiastiani, wawancara, 20 Mei 2022).
Komponen  Cadangan  yakni  penerapan  nilai  demokrasi  tersebut  yang  mana  warga  negara  memiliki kebebasan  dalam  menetapkan  cara  pengabdian  ataupun  partisipasi  dalam  bela  negara  diantara  berbagai profesi yang ada dan menjadi Komponen Cadangan (H. Kurniawan, wawancara, 9 Maret 2022). Komponen Cadangan ialah hak serta kewajiban warga negara dalam mempertahankan negara yang diatur secara teknis dalam  UU  PSDNPN.  Undang-undang  tersebut  juga  mengatur  hak  ketenagakerjaan  bagi  pekerja  yang mengikuti  pelatihan  dasar  kemiliteran  Komponen  Cadangan  yang  termuat  dalam  Pasal  37  ayat  (1)  UU PSDNPN  “pekerja  selama  melaksanakan  pelatihan  dasar  kemiliteran  sebagai  calon  Komponen  Cadangan tetap  mendapatkan  hak  ketenagakerjaannya  serta  tidak  putus  hubungan  kerjanya(Pasal  37  Undang-Undang Nomor  23  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  untuk  Pertahanan  Negara).  Selain  itu, dalam  Pasal  153  ayat  (1)  huruf  b  UU  Ketenagakerjaan  mengatur  mengenai  pelindungan  terhadap  pekerja yang sedang memenuhi kewajiban terhadap negara. Pasal tersebut secara implisit telah mengatur mengenai pelindungan terhadap pekerja yang mendaftar sebagai Komponen Cadangan(N. S. Widiastiani, wawancara, 20 Mei 2022).
Walaupun  sudah  terdapat  pelindungan  hukum  terhadap  pekerja  yang  mengikuti  Komponen Cadangan,  penulis  menemukan  adanya  kasus  pekerja  yang  mengalami  PHK  pada  saat  mengikuti  seleksi Komponen  Cadangan,  di  antaranya  kasus  Responden  1  yang  merupakan  tenaga  pengamanan  yang  bekerja melalui  perusahaan outsourcing bidang  penyedia  jasa  keamananselama  kurang  lebih  2  (dua)  tahun  dengan status sebagai Pekerja Waktu Tidak Tentu (PKWTT) . Saat mengikuti seleksi Komponen Cadangan selama 10 (sepuluh) hari dengan sistem wajib berada di barak selama menjalani seleksi,  Responden 1 dirumahkan oleh koordinator wilayah outsourcing tersebut. Menurut dugaan Responden 1, frasa “dirumahkan” tersebut diartikan sebagai PHK. Karena bekerja pada bagian tenaga keamanan apabila Responden 1 tidak memenuhi
kewajibannya  maka  sangat  berdampak  bagi  suatu  keamanan  pada  objek  yang  diamankan.  Oleh  karena  itu, outsourcing tersebut  terpaksa  mencari  pengganti  Responden  1  selama  Responden  1  mengikuti  seleksi Komponen  Cadangan.  Akhirnya  pada  saat  Responden  1  dinyatakan  lulus  menjadi  calon  Komponen Cadangan dan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran Komponen Cadangan selama 3 (tiga) bulan, dari pihak RINDAM  membuat  surat  izin  seseorang mengikuti  pelatihan  dasar  kemiliteran Komponen  Cadangan  yang bekerja  untuk  diserahkan  kepada  perusahaan/pemberi  kerja.  Surat  tersebut  sudah  diterima  oleh  pihak perusahaan,  namun  pada  saat  selesai  mengikuti  pelatihan  dasar  kemiliteran  Komponen  Cadangan  dugaan Responden 1 ternyata benar. Responden 1 dinyatakan sudah tidak bekerja pada outsourcing tersebut. Sampai saat ini, Responden 1 menjadi pengangguran karena PHK secara sepihak oleh outsourcing tersebut, terlebih uang  pesangon  dan  uang  penggantian  hak  Responden  1  tidak  dibayarkan  oleh  perusahaan outsourcing tersebut(Responden 1,wawancara, 17 April 2022).
Bertolak  kasus  di  atas,  menurut  penulis  seyogianya  perusahaan  sebagai  pemberi  kerja  tidak diperbolehkan melakukan PHK terhadap pekerja yang sedang menjalani seleksi maupun saat pelatihan dasar kemiliteran  Komponen  Cadangan.  Terlebih  dalam  melakukan  PHK  pekerja  hanya  dihubungi  melalui sambungan telepon dan tidak dikeluarkan surat resmi dari perusahaan tersebut, bahkan uang pesangon dan uang penggantian hak tidak dibayarkan oleh perusahaan. Seharusnya, untuk pekerja outsourcing yang diikat dengan  PKWTT,  maka  uang  pesangon  dan  uang  penggantian  hak  tetap  ada  dan  perusahaan outsourcing bertanggung  jawab  penuh  terhadap  segala  yang  timbul  akibat  hubungan  kerja(Hutabarat  dkk., 2021).Pertanggungjawaban  dari  pihak  penyelenggara  dalam  hal  ini  Kementerian  Pertahanan  RI  sudah merekap  pekerja  yang  terkena  PHK,  namun  sampai  saat  ini  belum  adanya  kejelasan  mengenai  nasib  para pekerja yang terkena PHK(Responden 1, wawancara, 17 April 2022).
Penulis  juga  menemukan  kasus  serupa  yang  terjadi  pada  Responden  2  yang  bekerja  sebagai Chief Security pada  perusahaan outsourcing bidang  penyedia  jasa  keamanan  dengan  status  sebagai  PKWT  yang sudah bekerja selama 3 (tiga) tahun. Namun demikian, perbedaan dengan kasus di atas yaitu,  Responden 2 terkena  PHK  pada  saat  mengikuti  pelatihan  dasar  kemiliteran  Komponen  Cadangan.  Responden  2 mengetahui  PHK-nya  melalui  pesan Whatsapp dari  Perusahaan outsourcing pada  saat  pelatihan  dasar kemiliteran Komponen Cadangan , kemudian Responden 2 memastikan kejelasan PHK-nya tersebut dengan cara menelepon pihak perusahaan. Pihak perusahaan mengatakan telah menemukan pengganti Responden 2 sebagai Chief  Security, alasan  PHK-nya  pun  serupa  seperti  kasus  yang  dialami  oleh  Responden  1,  yaitu karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya pada saat mengikuti seleksi maupun selama pelatihan dasar kemiliteran  Komponen  Cadangan.  Alasan  lainnya  yaitu  karena  pada  saat  Responden  2  melaksanakan pelatihan dasar kemiliteran Komponen Cadangan, pekerjaan Responden 2 di back-up oleh orang lain, hal ini yang tidak diinginkan oleh perusahaan karena harus membayar gaji secara double. Dalam PHK tersebut hak ketenagakerjaan Responden 2 yaitu berupa uang pesangon sebesar 4 (empat) bulan upah merujuk pada masa kerjanya  selama  3  (tiga)  tahun,  serta  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial(BPJS  Ketenagakerjaan)  selama bekerja tidak dibayarkan oleh perusahaan tempatnya bekerja.
Pro  dan  kontra  mengenai outsourcing hingga  kini  masih  menjadi  dilematis  antara  pemberi  kerja dengan pekerja, karena di satu sisi dapat menciptakan kemudahan bagi perusahaan, namun di sisi lain para
pekerja yang melakukan kegiatan outsourcing nasibnya menjadi tidak menentu karena hampir setiap posisi pekerjaan  dapat  dilakukan  oleh  buruh outsourcing yang  sebetulnya  tidak  diperbolehkan  oleh  UU Ketenagakerjaan(Sugiyono & Pardede, 2021). Perusahaan kerap tidak menghiraukan peraturan yang berlaku dan banyak sekali yang menggunakan tenaga outsourcing dalam kegiatan produksi semata-mata dikarenakan perusahaan  ingin  mencari metode  yang  praktis  dan  ingin  mendapatkan  keuntungan  yang  sebesar-besarnya. Hal  ini  yang  mengakibatkan  kegiatan outsourcing lebih  bersifat  eksploitatifdan  diskriminatif(Sugiyono  & Pardede, 2021). Konstruksi hukum tersebut dapat dikatakan suatu perbudakan karena kesejahteraan pekerja dikesampingkan  oleh  pemberi  kerja,  hal  ini  merupakan  perbudakan  di  era  modern(Suyanto  &  Nugroho, 2017).
Berdasarkan  regulasi outsourcing yang  terkandung  dalam  UU  Ketenagakerjaan  terkesan  masih kurang memberikan kepastian dan keadilan pada hubungan kerja antara pihak terkait yakni, pemberi kerja, perusahaan pemborong atau perusahaan penyedia jasa, dan pekerja outsourcing . Maka dari itu, para pekerja melakukan  pilihan  hukum  yakni,  mengajukan  gugatan  uji  materiil  kepada  Mahkamah  Konstitusi  (MK) mengenai  peraturan outsourcing dalam  UU  Ketenagakerjaan  terhadap  kasus  PKWT.  Gugatan  uji  materiil tersebut diajukan oleh Didik Suprijadi selaku Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Petugas Pembaca Meter Listrik (AP2ML)  Indonesia  yang  memohon  agar  ketentuan  di  dalam  Pasal  65  dan  Pasal  66  UU  Ketenagakerjaan dihapus karena tidak sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2)  UUD  NRI  tahun  1945  yang  memberikan  pelindungan  untuk  mendapat  pekerjaan  bagi  setiap  warga negara.Adapun bunyi amar putusannya sebagai berikut; Pertama, frasa “…perjanjian kerja waktu tertentu” dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa “…perjanjian kerja untuk waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang  Ketenagakerjaan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan UUD  NRI  tahun  1945  sepanjang  dalam  perjanjian  kerja  tersebut  tidak  disyaratkan  adanya  pengalihan pelindungan  hak-hak  bagi  pekerja/buruh  yang  objek  kerjanya  tetap  ada,  walaupun  terjadi  pergantian perusahaan yang melaksanakan sebagian pekerjaan borongan dari perusahaan lain atau perusahaan penyedia jasa  pekerja/buruh  (Amar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  27/PUU-IX/2011). Kedua, frasa “…perjanjian  kerja  waktu  tertentu”  dalam  Pasal  65  ayat  (7)  dan  frasa  “…perjanjian  kerja  untuk  waktu tertentu” dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor  39,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 4279) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dalam perjanjian kerja tersebut tidak disyaratkan adanya pengalihan pelindungan hak-hak bagi pekerja/buruh yang objek kerjanya tetap ada, walaupun  terjadi  pergantian  perusahaan  yang  melaksanakan  sebagian  pekerjaan  borongan  dari  perusahaan lain  atau  perusahaan  penyedia  jasa  pekerja/buruh(Amar  Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  27/PUU- IX/2011).
Tentunya  dengan  adanya  kasus  PHK  yang  terjadi  pada  Responden  1  dan  Responden  2  sangat miris apabila  alasan tidak  dapat menjalankan  pekerjaan  karena  sedang  menjalani  seleksi maupun  pelatihan  dasar kemiliteran  Komponen  Cadangan  dijadikan  sebagai  alasan  pemberi  kerja  untuk  melakukan  PHK  terhadap pekerjanya. Padahal menjadi Komponen Cadangan merupakan suatu hak dan kewajiban warga negara dalam
ikut serta mempertahankan negaranya yang dilindungi oleh undang-undang. Jika menelisik mengenai sanksi bagi  pemberi  kerja  yang  melakukan  PHK  terhadap  pekerjanya  yang  sedang  menjalani  pelatihan  dasar kemiliteran  Komponen  Cadangan  secara  spesifik  sudah  dijelaskan  dalam  Pasal  78  ayat  (1)  UU  PSDNPN dengan  ancaman  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua)  tahun.  Menurut  Nindry,  Unsur  Pasal  78  ayat  (1)  UU PSDNPN  secara  implisit  mengatur  juga  pelindungan  pekerja  pada  saat  menjalani  seleksi  Komponen Cadangan(N.  S.  Widiastiani,  wawancara,  20  Mei  2022).  Namun  demikian,  penulis  memiliki  pendapat  lain bahwa penerapan ketentuan pidana bagi pemberi kerja yang melakukan PHK terhadap pekerjanya pada saat menjalani  seleksi  belum  termuat  secara  implisit  dalam  unsur  pasal  tersebut.  Jika  ingin  menggunakan ketentuan pidana pada pemberi kerja yang melakukan PHK terhadap pekerja yang sedang menjalani seleksi Komponen  Cadangan  harus  dilakukan  penambahan  unsur  pasal  yang  menyebutkan “menjalani  seleksi” . Penerapan  ketentuan  pidana  dalam  Pasal  78  ayat  (1)  UU  PDNPN  berkaitan  dengan Ultimum Remedium.Ultimum  Remedium merupakan  senjata  pamungkas  atau  sarana  terakhir  yang  digunakan  untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum, atau dengan kata lain hukum pidana merupakan hukum terakhir yang digunakan jika instrumen hukum lainnya tidak dapat digunakan atau tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya(Hiariej, 2016).
Mengenai  unsur  Pasal  37 ayat (1)  dan  Pasal  78  ayat (1)  UU  PSDNPN  bahwa  perlindungan  pekerja mengenai  PHK  dibatasi  oleh  frasa  “Selama  menjalani/melaksanakan  pelatihan  dasar  kemiliteran”,  dengan kata  lain  adanya  celah  hukum  dan  kekosongan  hukum  pada  saat  menjalani  seleksi  yang  tidak  diakomodir dalam  pasal tersebut. Maka  dari itu,  celah  hukum tersebut  dapat dijadikan suatu  momentum  pemberi  kerja untuk  melakukan  PHK  sebelum  pekerja  tersebut  dinyatakan  lulus  seleksi  dan  mengikuti  pelatihan  dasar kemiliteran  Komponen  Cadangan.  Dengan  adanya  celah  hukum  yang  tedapat  dalam  Pasal  37  ayat  (1)  dan Pasal 78 ayat (1) UU PSDNPN yang tidak mengakomodir pelindungan  hukum pada saat menjalani seleksi seakan  memberikan  “Legalisasi”  pada  perusahaan  untuk  melakukan  PHK  kepada  pekerja  saat  mengikuti seleksi  Komponen  Cadangan  selama  10  (sepuluh)  hari.  Oleh  karena  itu,  diperlukannya  reformulasi  pasal tersebut yang dapat menjamin pekerja mengikuti Komponen Cadangan sejak tahapan seleksi.
B. Pengaturan Ideal Bagi Pemberi Kerja yang Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja yang Mengikuti Seleksi Sebagai Komponen Cadangan di Masa Mendatang.
Pembentukan  Komponen  Cadangan  terdiri  dari  beberapa  tahapan  diantaranya:  pendaftaran,  seleksi, pelatihan  dasar  kemiliteran,  dan  penetapan(Pasal  32  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2019  tentang Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  untuk  Pertahanan  Negara).  Seleksi n Komponen  Cadangan n meliputi, seleksi  administrasi  dan  seleksi  kompetensi(Pasal  34  Ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2019 tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  untuk  Pertahanan  Negara).  Seleksi  administrasi  merupakan proses  pemeriksaan  kelengkapan  administrasi  dan  uji  keabsahan  dokumen(Pasal  51  Ayat  (3)  Peraturan Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2021  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2019 tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  untuk  Pertahanan  Negara).  Seleksi  kompetensi  merupakan proses  uji  kesehatan,  kemampuan,  pengetahuan/wawasan,  dan  sikap  Komponen  Cadangan  sesuai  dengan kematraan  yang  dituju(Pasal  51  Ayat  (4)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2021  tentang  Peraturan
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  untuk Pertahanan Negara).
Penulis  menemukan  kasus  di  lapangan  terkait  PHK  yang  dilakukan  oleh  pemberi  kerja  terhadap pekerja yang sedang menjalani seleksi Komponen Cadangan. Pemerintah memiliki peran yang besar untuk mereformulasikan  regulasi  terkait  PHK  dalam  UU  PSDNPN,  regulasi  tersebut  sebagai  dasar  untuk memberikan  kepastian  dan  melindungi  hak  pekerja.  Reformulasi  regulasi  tersebut  harus  dilakukan pengawasan dalam pengimplementasiannya, karena umumnya terdapat persoalan yang timbul di masyarakat, baik terkait isi regulasi maupun substansi. Regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah dapat dikatakan ideal apabila  dapat  menyatukan  3  (tiga)  elemen  di  antaranya:  pembuat  regulasi,  skema  pelaksana  regulasi,  dan kondisi situasi penerima regulasi tersebut(Anwar, 2021).
Pelindungan  hukum  merupakan  hak  asasi  yang  menyangkut  aspek  moral  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  serta  bernegara,  sejatinya  bukan  nilai  moral  yang  lahir  seketika  dan  bersifat komprehensif(Sutedi,  2009).  Pelindungan  PHK  idealnya  harus  dihindari  oleh  perusahaan,  pekerja/buruh, serikat  pekerja,  dan  pemerintah.  Maka  dengan  kata  lain  sebelum  dilakukannya  PHK,  para  pihak  terlebih dahulu mengupayakan untuk mencegah terjadinya hal tersebut. Apabila PHK tidak dapat dihindari, pemberi kerja  harus  memberitahukan  maksud  dan  alasan  PHK  kepada  pekerja  yang  bersangkutan.  Pemberitahuan PHK  dibuat n dalam  bentuk n surat  pemberitahuan n dan  disampaikan n secara  resmi n dan  patut n oleh pemberi n kerja  kepada  pekerja  paling  lama  14  (empat  belas)  hari  kerja  sebelum  PHK(Pasal  37  Ayat  (3) Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2021  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23 Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  untuk  Pertahanan  Negara).  Jika terjadi  perbedaan pendapat  mengenai  PHK  antara  pemberi  kerja  dengan  pekerja,  para  pihak  dapat  melakukan perundingan/musyawarah sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya PHK(Anwar, 2021). Namun apabila perundingan/ musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian PHK tahap berikutnya dilakukan  melalui  mekanisme  penyelesaian  perselisihan  hubungan  industrial(Pasal  38  Ayat  (2)  Peraturan Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2021  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara).
Pelindungan terhadap pekerja yang sedang menjalani seleksi Komponen Cadangan sudah dijelaskan pada  Pasal  153  ayat  (1)  huruf  b  UU  Ketenagakerjaan  secara  implisit  di  dalamnya  terkait  memenuhi kewajiban  terhadap  negaranya  sesuai  dengan  Peraturan  Perundang-undangan.  Dalam  konteks  ini keikutsertaan  pekerja  dalam  upaya  bela  negara  dengan  menjadi  bagian  dari  Komponen  Cadangan,  yang seyogianya  pemberi  kerja  tidak  boleh  melakukan  PHK  dengan  alasan  tersebut.  Namun  demikian,  yang ditemukan  di  lapangan  beberapa  perusahaan  melakukan  PHK  dengan  alasan  pekerja  tidak  dapat  menjalani kewajibannya selama menjalani seleksi Komponen Cadangan. Adapun pertanyaan yang sering muncul saat penelitian ini yaitu apakah selama pelatihan dasar kemiliteran selama 3 (tiga) bulan pekerja dapat mengambil cuti  sesuai  ketentuan  dalam  Peraturan  Perundang-undangan?Jika  menilisik  pengaturan  mengenai  cuti sebelumnya dimuat dalam ketentuan Pasal 79 UU Ketenagakerjaan yang telah mengalami perubahan dalam ketentuan Pasal 81 UU Cipta Kerja sangat tidak memungkinkan apabila selama seleksi dan pelatihan dasar kemiliteran  memakai  waktu  cuti.  Karena  secara  normatif  dalam  UU  Cipta  Kerja  tidak  ada  yang  mengatur
mengenai  waktu  cuti  selama  3  (tiga)  bulan  secara  terus  menerus  kecuali  cuti  melahirkan  selama  1,5  bulan sebelum saatnya melahirkan dan selama 1,5 bulan setelah melahirkan. Akan tetapi mengenai hak cuti untuk mengikuti  Komponen  Cadangan  dapat  diberikan  apabila  pemberi  kerja/perusahaan  mengaturnya  dalam Perjanjian  Kerja,  Peraturan  Perusahaan,  dan  Perjanjian  Kerja  Sama.  Terlebih  setelah  pekerja  sudah ditetapkan  dan  dilantik menjadi  Komponen  Cadangan  sewaktu-waktu  akan menjalani masa aktif  yaitu  saat mengikuti  pelatihan  penyegaran  paling  singkat  12  (dua  belas)  hari  dan  paling  lama  90  (Sembilan  puluh) hari(Pasal  64  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2021  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun 2019  tentang  Pengelolaan Sumber  Daya  Nasional  untuk  Pertahanan  Negara)dan pada  saat  mobilisasiyaitu  saat  negara  dalam  ancaman  dari  luar maupun  dalam  negeri  yang  membahayakan persatuan  dan  kesatuan  bangsa(Pasal  1  angka  (14)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2021  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara)dengan waktu yang tidak ditentukan sampai ancaman tersebut telah berakhir, maka waktu  cuti  pada  saat  masa  aktif  harus  juga  diatur  dalam  Perjanjian  Kerja,  Peraturan  Perusahaan,  dan Perjanjian Kerja Sama untuk memberikan pelindungan bagi pekerja yang menjadi Komponen Cadangan.
Kurang  cermatnya  pembuat  undang-undang  dalam  merumuskan  norma  hukum  tanpa  memahami konsep bahasa  hukum  dapat  berpengaruh  pada  penerapan  hukumnya.  Apabila  dilakukan analisis  ketentuan Pasal 37 ayat (1) UU PSDNPN dan  ketentuan pidana Pasal 78 ayat (1) UU PSDNPN tidak memenuhi syarat keberlakuan  yuridis,  karena  belum dapat mengatasi permasalahan  hukum atau mengisi  kekosongan  hukum dari suatu peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian dan keadilan. Ketentuan hukum terhadap pekerja  yang  di  PHK  secara  sepihak  karena  sedang  menjalani  pelatihan  dasar  kemiliteran  Komponen Cadangan memerlukan kajian yang lebih komprehensif, karena belum mengakomodir pelindungan terhadap pekerja  saat  menjalani  seleksi  Komponen  Cadangan.  Hal  tersebut  belum  mencerminkan  suatu  pasal  yang sempurna  dan  belum  memenuhi  syarat  hukum  yang  baik,  di  samping  hukum  harus  menciptakan  suatu keadilan (fairness ),  hukum  juga  harus  memenuhi  unsur  prediktabilitas  yang  mensyaratkan  bahwa  hukum tersebut  mendatangkan  kepastian  hukum  ( legal  certainty )(Weber,  1994).  Oleh  karena  itu,  diperlukannya suatu  reformulasi  pasal  mengenai  pelindungan  terhadap  pekerja  yang  sedang  menjalani  seleksi  Komponen Cadangan berpegang pada postulat le salut du people est la supreme loi yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan  masyarakat  (Weber,  1994)atau  dalam  hal  ini  adalah  pekerja.  Dengan  harapan  rekomendasi bentuk  reformulasi  ini  dapat  membantu  agar  UU  PSDNPN  dapat  memberikan  kepastian  dan  pelindungan hukum.  Maka  penulis  memberikan  rekomendasi  reformulasi  Pasal  37  ayat  (1)  UU  PSDNPN  dengan menambahkan  frasa “menjalani  seleksi” sehingga  pasal  tersebut  berbunyi “Calon  Komponen  Cadangan yang berasal dari unsur Aparatur Sipil Negara dan pekerja/buruh selama menjalani seleksi dan menjalani pelatihan dasar kemiliteran sebagai calon Komponen Cadangan tetap memperoleh hak ketenagakerjaannya dan  tidak  menyebabkan  putusnya  hubungan  kerja  dengan  instansi  atau  perusahaan  tempatnya bekerja.” Selain itu, pada Pasal 78 ayat (1) UU PSDNPN menambahkan frasa “menjalani seleksi” sehingga pasal  tersebut  berbunyi “Setiap pemberi kerja dan/atau pengusaha atau lembaga pendidikan yang dengan sengaja menyebabkan putusnya hubungan kerja atau hubungan pendidikan bagi calon Komponen Cadangan
selama  menjalani  seleksi  dan  melaksanakan  pelatihan  dasar  kemiliteran  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”
Adapun  dasar  pertimbangan  penulis  direformulasikannya  pasal  yang  mengatur  mengenai  seleksi Komponen  Cadangan  yaitu, Pertama, adanya  celah  hukum  atau  kekosongan  hukum  pada  saat  menjalani seleksi Komponen Cadangan yang dapat “dimanfaatkan” oleh pemberi kerja untuk melakukan PHK sepihak kepada  pekerja  yang  mendaftarkan  diri  menjadi  Komponen  Cadangan. Kedua, secara  normatif  dalam Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah,  dan  Peraturan  Menteri  Pertahanan  RI  belum  adanya  pelindungan hak ketenagakerjaan bagi pekerja selama menjalani seleksi Komponen Cadangan. Ketiga, banyaknya animo masyarakat khususnya di kalangan pekerja yang ingin menjadi bagian dari Komponen Cadangan. Keempat, karena dengan diusulkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU PSDNPN oleh DPR  sebagai  Program  Legislasi  Nasional  (Prolegnas)  pada  tanggal  7  Desember  2021( Program  Legilasi Nasional ),  maka  dianggap  tepat  jika  rekomendasi  hasil  penelitian  ini  menjadi  salah  satu  kajian akademik/partisipasi  masyarakat (meaningful  participation) dalam  merumuskan  perubahan  UU  PSDNPN. Hasil penelitian ini juga untuk memberikan rekomendasi formulasi Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 78 ayat (1) UU PSDNPN. Jika melihat ideal atau tidaknya bentuk formulasi pasal yaitu dengan melihat unsur pragmatis dan untung rugi saat mengubah pengaturan suatu regulasi, sehingga mengetahui baik dan buruk ketika suatu aturan baru diterapkan. Pragmatis di sini adalah semua ide-ide ketika mengonsepkan undang-undang harus mengacu pada kepentingan publik (masyarakat) bukan elit(Dwiyowiyoto, 2003).
Penulis beranggapan bahwa selain diperlukannya suatu reformulasi pasal, penting bagi Kementerian Pertahanan  RI  dalam  hal  ini  sebagai  penyelenggara  pembentukan  Komponen  Cadangan  dan  Kementerian Ketenagakerjaan  RI  selaku  lembaga  yang  menaungi  ketenagakerjaan  untuk  melakukan  koordinasi  atau melakukan  perjanjian  kerja  sama  dalam  pengimplementasian  Pasal  37  ayat  (1)  dan  Pasal  78  ayat  (1)  UU PSDNPN. Hal ini penting untuk memberikan pelindungan terhadap para pekerja yang ingin menjadi bagian dari  Komponen  Cadangan  mulai  dari  tahapan  pendaftaran  sampai  masa  pelatihan  dasar  kemiliteran Komponen Cadangan yang berlandaskan pada asas kepastian hukum yang menjamin hak dan kesejahteraan kepada pekerja.

## Kesimpulan
Adapun dalam penelitian ini penulis menghasilkan kesimpulan, yakni; Pertama, adanya perusahaan yang  memanfaatkan  momentum  masa  seleksi  Komponen  Cadangan  untuk  melakukan  PHK  terhadap pekerjanya. Menurut penulis, pemberian sanksi kepada pemberi kerja yang melakukan PHK terhadap pekerja yang  tidak  dapat  melaksanakan  kewajibannya  karena  sedang  menjalani  seleksi  Komponen  Cadangan  yaitu berupa ketentuan pidana yang terdapat dalam Pasal 78 ayat (1) UU PSDNPN dengan catatan perlu adanya reformulasi unsur pasal yang menambahkan frasa “menjalani seleksi” dalam pasal tersebut. Sehingga pasal tersebut berbunyi “Setiap pemberi kerja dan/atau pengusaha atau lembaga pendidikan yang dengan sengaja menyebabkan putusnya hubungan kerja atau hubungan pendidikan bagi calon Komponen Cadangan selama menjalani  seleksi  dan  melaksanakan  pelatihan  dasar  kemiliteran  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.” Hal  ini  untuk memperluas  ketentuan  pidana
bagi pemberi kerja yang melakukan PHK terhadap pekerja pada saat menjalani seleksi. Menurut penulis, jika menggunakan ketentuan pidana dalam UU PSDNPN  tepat sebagai solusi untuk  menyelesaikan masalah ini karena hukum pidana bersifat Ultimum Remidium.
Kedua, terkait  pengaturan  ideal  di  masa  mendatang  mengenai  PHK  yang  dilakukan  pemberi  kerja terhadap  pekerja  yang  sedang  menjalani  seleksi  Komponen  Cadangan,  penulis  memberikan  bentuk rekomendasi  pasal  yang  dimaksudkan  sebelumnya  yaitu,menambahkan  frasa “menjalani  seleksi” dalam Pasal 37 ayat (1) UU PSDNPN sehingga pasal tersebut berbunyi “Calon Komponen Cadangan yang berasal dari  unsur  Aparatur  Sipil  Negara  dan  pekerja/buruh  selama  menjalani  seleksi  dan  menjalani  pelatihan dasar kemiliteran sebagai calon Komponen Cadangan tetap memperoleh hak ketenagakerjaannya dan tidak menyebabkan putusnya hubungan kerja dengan instansi atau perusahaan tempatnya bekerja.” Hal ini untuk memperluas  pelindungan  hak  ketenagakerjaan  dan  tidak  menimbulkannya  PHK  terhadap  pekerja  dimulai sejak  masa  seleksi  Komponen  Cadangan.  Pengaturan  mengenai  seleksi  diatur  dalam  Permenhan  Nomor  3 tahun  2021  tentang  Pembentukan,  Penetapan,  dan  Pembinaan  Komponen  Cadangan,  tetapi  tidak  mengatur mengenai sanksi bagi pemberi kerja yang melakukan PHK pada saat menjalani seleksi Komponen Cadangan.
Adapun  saran  yang  penulis  berikan  yaitu: Pertama, kepada  DPR  sebagai  yang  berwenang  dalam merumuskan ulang undang-undang untuk menindaklanjuti pembahasaan Prolegnas Perubahan terhadap UU PSDNPN sebagai kepastian dan pelindungan hukum terhadap pekerja yang ingin mendaftarkan diri menjadi bagian dari Komponen Cadangan. Hal ini sejalan dengan diusulkannya perubahan UU PSDNPN oleh DPR. Kedua, kepada  Kementerian  Pertahanan  RI  selaku  lembaga  yang  diberi  mandat  oleh  UU  PSDNPN melakukan  pembentukan,  penetapan,  dan  pembinaan  Komponen  Cadangan,  untuk  menginventaris  pekerja yang  terkena  PHK  agar  dibantu  melakukan  mediasi  kepada  pemberi  kerja  supaya  dapat  menempatkan kembali pekerja pada kedudukannya semula, atau membantu dalam menyalurkan pekerja kepada perusahaan yang  sudah  menjadi  mitra  Kementerian  Pertahanan  RI. Ketiga, kepada  Kementerian  Ketenagakerjaan  RI selaku  lembaga  yang  menaungi  bidang  ketenagakerjaan  untuk  dapat  selalu  berkoordinasi  dengan Kementerian  Pertahanan  RI  melalui  Perjanjian  Kerja  Sama  (PKS)  dalam  melakukan  pengawasan, perlindungan, dan penindakan kepada pemberi kerja yang melakukan PHK terhadap pekerja saat mengikuti seleksi Komponen Cadangan.

## Daftar Pustaka
Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011., Pub. L. No. 27/PUU-IX/2011, 46.
Anwar, A. S. (2021). Kebijkan Pemutusan Hubungan Kerja di Masa Pandemi Covid 19 Prespektif Hukum Ketenagakerjaan. Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum , 9 (2), Art. 2. https://doi.org/10.14421/sh.v9i2.2195
Asikin, Z., & Dkk. (2010). Dasar-Dasar Hukum Perburuhan . PT. Raja Grafindo Persada.
Djumialdji, F. X. (2005). Perjanjian Kerja (Cetakan Pertama). Sinar Grafika.
Dwiyowiyoto,  R.  N.  (2003). Kebijakan  Publik  Formulasi,  Implementasi,  dan  Evaluasi .  Elex  Media Komputindo.
Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Revisi Cetakan 1). Cahaya Atma Pustaka.
Hutabarat, I. M., Anggusti, M., & Tobing, C. N. M. (2021). TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ALIH DAYA  TERHADAP  PEKERJA  OUTSOURCHING  YANG  TERKENA  PEMUTUSAN HUBUNGAN  KERJA  DIMASA  PANDEMI  COVID-19  (STUDI  DOKUMEN  PERJANJIAN PENYEDIA  JASA  DI  PT  NTU). Nommensen  Journal  of  Legal  Opinion ,  55–79. https://doi.org/10.51622/njlo.v2i01.210
Ibrahim,  A.  L.  (2020). Aktualisasi  Bela  Negara  Generasi  Milenial  Tanpa  Narkotika:  Menyongsong Indonesia  Emas  2045.  Dalam  Book  Chapter  Bela  Negara:  Norma,  Internalisasi  Nilai  Bela  Negara dan Penegakan Hukum . Prenada Media Group.
Indrawan,  R.  M.  J.,  &  Efriza,  E.  (2018).  MEMBANGUN  KOMPONEN  CADANGAN  BERBASIS KEMAMPUAN  BELA  NEGARA  SEBAGAI  KEKUATAN  PERTAHANAN  INDONESIA MENGHADAPI  ANCAMAN  NIR-MILITER. Jurnal  Pertahanan  &  Bela  Negara , 8 (2),  Art.  2. https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i2.395
Kurniawan,  H.  (2022,  Maret  9). “Kepala  Seksi  Rencana  dan  Penyedia  Komponen  Cadangan (RENDIACAD),” [wawancara].
Media, K. C. (2021, Juni 11). Kemenhan Catat Hampir 10.000 Orang Telah Daftar Komponen Cadangan . KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2021/06/11/13121421/kemenhan-catat-hampir- 10000-orang-telah-daftar-komponen-cadangan
Media, K. C. (2021, Oktober 7). Jokowi Tetapkan 3.103 Orang Komponen Cadangan 2021 . KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2021/10/07/09313191/jokowi-tetapkan-3103-orang-komponen- cadangan-2021
Media, K. C. (2022, September 8). 3 Kepala Staf TNI Kompak Hadiri Pelantikan 2.974 Anggota Komcad . KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2022/09/08/17115291/3-kepala-staf-tni-kompak- hadiri-pelantikan-2974-anggota-komcad
Mustaqim,  A.  (2011). BELA  NEGARA  DALAM  PERSPEKTIF  AL-QUR’AN  (Sebuah  Transformasi  Makna
Jihad) | Mustaqim | Analisis: Jurnal Studi Keislaman . http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/614
Nazifah, N., & Mahila, S. (2021). Perlindungan Hukum Pekerja yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja di  Masa  Pandemi  Covid-19. Jurnal  Ilmiah  Universitas  Batanghari  Jambi , 21 (3),  Art.  3. https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1713
Nurhuda, N., Widjayanto, J., & Prakoso, L. Y. (2021). STRATEGI MENCEGAH MUNCULNYA EKSES NEGATIF PASKA PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN DI INDONESIA. Jurnal Inovasi Penelitian , 1 (11), Art. 11. https://doi.org/10.47492/jip.v1i11.516
Pamungkas,  F.  A.  S.,  &  Irawan,  A.  D.  (2021).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Pekerja  Akibat  Pemutusan
Hubungan  Kerja  Dimasa  Pandemi  Covid-19. Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum , 5 (1),  Art.  1. https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i1.3390
Pasal  1  angka  (14)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2021  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  untuk  Pertahanan Negara.
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pasal  5  ayat  (1)  Peraturan  Menteri  Pertahanan  RI  Nomor  3  Tahun  2021  tentang  Pembentukan,  Penetapan,
dan Pembinaan Komponen Cadangan.
Pasal  32  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  untuk Pertahanan Negara.
Pasal 34 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.
Pasal  37  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  untuk Pertahanan Negara.
Pasal  38  Ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2021  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  untuk  Pertahanan Negara.
Pasal  51  Ayat  (3)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2021  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  untuk  Pertahanan Negara.
Pasal  51  Ayat  (4)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2021  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  untuk  Pertahanan Negara.
Pasal  64  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2021  tentang  Peraturan  Pelaksanaan  Undang- Undang  Nomor  23  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional  untuk  Pertahanan Negara.
Pasal 150 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Penjelasan  Umum  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan  Sumber  Daya  Nasional untuk Pertahanan Negara.
Program Legilasi Nasional. Diambil 27 September 2022, dari https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/535 Responden 1. (2022, April 17). “Korban PHK Pemberi Kerja,” [wawancara].
Responden 2. (2022, April 3). “Korban oleh perusahaan pemberi kerja,” [wawancara].
Setiaji, B. (2022). “Data Pendaftar Komponen Cadangan TA 2022,” [wawancara].
Sinaga,  Y.  T.  (2021).  Komponen  cadangan  sebagai  Wujud  Bela  Negara  dan  Strategi  dalam  Menangkal Ancaman  Radikalisme-Terorisme  di  Indonesia. Jurnal  Pancasila  Dan  Bela  Negara , 1 (2),  Art.  2. https://doi.org/10.31315/jpbn.v1i2.5513
Soepomo, I. (1975). Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja . Djambatan.
Soepomo, I. (1985). Pengantar Hukum Perburuhan (1 Cetakan 7). Djambatan.
Sugiyono,  H.,  &  Pardede,  J.  (2021). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Hak-Hak  Pekerja  Outsourcing  Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja | Al Qodiri: Jurnal Pendidikan,
Sosial dan Keagamaan .
http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/4388
Sutedi, A. (2009). Hukum Perburuhan . Sinar Grafika.
Suyanto, H., & Nugroho, A. A. (2017). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK PEKERJA OUTSOURCING  BERDASARKAN  ASAS  KEADILAN. Jurnal  Yuridis , 3 (2),  Art.  2. https://doi.org/10.35586/.v3i2.179
Tie,  H.  (2006). Framing  a  Strategic  Approach  For  Reserve  Component  Joint  Officer  Management .  Rand Corporation.
Uwiyono, A., & Dkk. (2014). Asas-Asas Hukum Perburuhan . RAJAGRAFINDO PERSADA.
Weber, M. (1994). Law In Economy And Society . Harrow and Heston Publishers.
Widiastiani,  N.  S.  (2022,  Mei  20). “Akademisi  Fakultas  Hukum  Universitas  Atmajaya  Yogyakarta,”
[wawancara].