Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni  2018 | 129

## DINAMIKA MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN

## KEPALA DESA
(Kajian Tentang Penerapan Good Governance)

## Musayyidi
Dosen Stit Al-Karimiyyah

## Abstract
spirit  demokrasi  terangkum  dalam  nilai-nilai  persamaan  dan  kebebasan. Prinsip  tersebut  tidak  dapat  dipisahkan  dan  menjadi  ciri  penting  sebuah negara  demokratis  (Cholisin,  2007:  83).  Oleh  karenanya  selama  prinsip tersebut masih tetap dipertahankan maka sampai kapanpun demokrasi akan bergerak  dinamis  sesuai  dengan  perkembangan  zaman.  Harapan  yang  besar terhadap demokrasi desa melalui Pilkades yang didasari oleh konsepsi politik das  sollen, secara  faktual  menemui  tantangan  yang  luar  biasa.  Beberapa Pilkades  yang  dilaksanakan  di  berbagai  daerah  di  Indonesia  sarat  dengan permasalahan. Salah satu tantangan besar demokratisasi dalam lingkup desa adalah  merebaknya  politik  uang (money  politics) dalam  Pilkades.  Tidak berbeda jauh dengan Pemilihan Kepala Daerah yang sarat dengan permainan uang  untuk  mengegolkan  dukungan  kepada  calon  yang  diajukan  partai politik,  Pilkades  juga  disinyalir  sarat  dengan  praktek-praktek  penggunaan uang  untuk  memobilisasi  dukungan  terhadap  calon-calon  yang  bersaing memperebutkan jabatan puncak dalam pemerintahan desa.
Keywords : Money politic, good governance

## Pendahuluan
Demokrasi  adalah  cara  atau  seni  “pergaulan  hidup”  untuk  mencapai kebaikan  bersama.  Banyak  orang  memahami  bahwa  prinsip  dasar  demokrasi adalah  kebebasan  individu.  Padahal  prinsip  dasar  demokrasi  adalah mendengarkan  dan  menghargai  orang  lain.  Jika  demokrasi  dimaknai  sebagai pemerintahan rakyat, maka pemerintah harus banyak mendengarkan suara rakyat dalam mengambil keputusan dan bertindak.

## Nisrina Hikmawati
130 | Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni 2018
Sebagai  seni  pergaulan  hidup  demokrasi  bisa  diwujudkan  dalam  level prosedural  dan  kultural.  Demokrasi  prosedural  antara  lain  terkait  dengan mekanisme  pembuatan  keputusan,  penentuan  pemimpin,  dan  artikulasi kepentingan  masyarakat.  Demokrasi  pada  level  kultural  terkait  dengan  budaya atau tatakrama (fatsoen) pergaulan hidup sehari-hari dalam arena masyarakat sipil. Ini  tercermin  dalam  kultur  yang  toleran,  terbuka,  egalitarian,  bertanggungjawab, mutual trust, kepedulian warga, kompetensi politik, dan seterusnya.
Gagasan demokrasi seperti itu mungkin bisa diterima secara universal. Akan tetapi  pemikiran  dan  penerapan  demokrasi  prosedural  sangat  beragam  karena dipengaruhi  oleh  dua  tradisi  pemikiran  :  demokrasi  liberal  vs  demokrasi komunitarian.  Menurut  tradisi  liberal,  demokrasi  prosedural  diukur  dengan bekerjanya  tiga  nilai  penting:  kontestasi  (kompetisi),  liberalisasi  dan  partisipasi. Seperti terlihat dalam tabel 1, ketiga elemen ini berbasis pada individualisme dan semangat  kebebasan  individu.  Secara  prosedural  kompetisi,  liberalisasi  dan partisipasi  dilembagakan  dalam  pemilihan  dan  lembaga  perwakilan.  Setiap individu bebas berkompetisi memperebutkan jabatan-jabatan publik baik eksekutif maupun lembaga perwakilan (legislatif) melalui proses pemilihan. Setiap individu bebas  berpartisipasi  dalam  pemilihan  umum,  atau  menggunakan  hak  suaranya secara  bebas  tanpa  tekanan,  ancaman  atau  mobilisasi.  Prinsip one  man  one  vote sangat  dipegang  teguh  oleh  pandangan  liberal  ini.  Di  sisi  lain,  untuk  menjamin kebebasan  kompetisi  dan  partisipasi,  sangat  diperlukan  liberalisasi,  atau  sebuah jaminan  hukum  atas  penggunaan  hak-hak  politik  setiap  individu.  Artinya  setiap orang harus bebas untuk berbicara, berkumpul, berserikat, memperoleh informasi dari  pers  yang  bebas  dan  lain-lain.  Proses  pemilihan  sebagai  sebuah  wadah kompetisi dan partisipasi harus berjalan secara bebas dan fair, yang dalam konteks Indonesia dikenal dengan asas luber dan jurdil.
Tabel. 1

## Dua tradisi demokrasi
No Item Liberal Komunitarian 1 Sumber Tradisi liberal ala barat Komunitarian ala masyarakat lokal 2 Basis Individualism Kolektivisme 3 Semangat  Kebebasan individu Kebersamaan secara kolektiv 4 Wadah Lembaga perwakilan, partai politik dan pemilu Komunitas, commune, rapat desa, rembug desa, forum
Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni  2018 | 131
warga, asosiasi sosial,
paguyuban, dll 5 Metode Voting secara kompetitif Musyawarah 6 Model Demokrasi perwakilan Demokrasi deliberative
Desa  secara  formal  merupakan  wilayah  terendah  dalam  pengelolaan pemerintahan dalam rangka otonomi daerah. Tidak hanya pada aspek politik dan administratif,  Desa  atau  satuan  pemerintahan  setingkat  dapat  mengeluarkan peraturan  yang  dapat  dikategorikan  sebagai  Perda.  di  dalam  UU  No.  10  tahun 2004  tentang  Pembentukan  Perundang-undangan  pasal  7  ayat  (2)  dinyatakan bahwa peraturan daerah terdiri dari Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Desa/Peraturan yang setingkat.
Dengan  demikian  dapat  kita  katakan  bahwa  desa  merupakan  satuan pemerintahan  terkecil  yang  melaksanakan  fungsi-fungsi  pelayanan  kepada masyarakat. Di samping itu, desa juga merupakan wadah partisipasi rakyat dalam aktivitas  politik  dan  pemerintahan.  Praktek  politik  yang  bisa  kita  saksikan  pada masyarakat desa adalah pemilihan kepala desa (pilkades) yang merupakan bentuk miniatur pemerintahan.
Pemilihan  kepala  desa  (pilkades)  ini  konon  dianggap  sebagai  arena demokrasi  yang  paling  nyata  di  desa.  Dalam  pilkades  terjadi  kompetisi  yang bebas, partisipasi masyarakat, pemilihan secara langsung dengan prinsip one man one vote . Tetapi dalam banyak desa, pilkades yang berlangsung secara demokratis sering harus dibayar dengan risiko politik yang mahal. Tidak jarang pesta politik tersebut  diwarnai  dengan  konflik  horizontal  antar  pendukung  calon.  Kekerasan meledak  ketika  kubu  calon  kades  yang  kalah  melampiaskan  kekecewaannya. Buntutnya adalah dendam pribadi yang terus dibawa, serta permusuhan (“perang dingin”) antarpendukung yang sebenarnya mereka saling bertetangga.
Dinamika  dan  konstelasi  politik  di  desa  memiliki  kekhasan  tersendiri. Kekhasan  tersebut  antara  lain  ditunjukkan  dalam  prosesi  pemilihan  kepala  desa (Pilkades) yang jauh dari hiruk pikuk dunia ke-parpol-an. Berbeda dengan satuan wilayah  di  atasnya,  calon-calon  yang  terlibat  dalam  kompetisi  memperebutkan kursi  elit  tertinggi  desa  adalah  calon-calon  independen  yang  dicalonkan  oleh warga atau mencalonkan diri.
Dengan  demikian,  ditengah  kejumudan  yang  dihadapi  masyarakat  saat  ini menyangkut  pemenuhan  hak-hak  dasar  mereka,  fenomena  politik  transaksional para  elit  politik  partai  kita  yang  justru  hal  tersebut  semakin  meruntuhkan  sendi-

## Nisrina Hikmawati
132 | Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni 2018
sendi  demokrasi  dimana  keberadaan  partai  seharusnya  memberikan  edukasi politik yang baik kepada warga negara. Secara khusus menurut Ramlan Surbakti yang  dikutip  oleh  Cholisin  (2007:112)  menyebutkan  bahwa  fungsi-fungsi  partai politik  meliputi  sosialisasi  politik,  rekrutmen  politik,  partisipasi  politik,  pemadu kepentingan,  komunikasi  politik,  pengendalian  konflik,  dan  kontrol  politik. Delegitimasi  publik  atas  kinerja  partai  politik  lebih  disebabkan  karena  tidak berjalannya fungsi-fungsi ideal dari kepartaian diantaranya rekrutmen politik serta ketidakmampuan  elit  di  dalamnya  dalam  mengartikulasi  kepentingan  sebagian besar rakyat, sehingga atas dasar itulah seharusnya masyarakat dapat menemukan alternatif  lain  dalam  melaksanakan  demokrasi  prosedural  melalui  pemilihan Kepala Desa.
Ekspektasi  atas  sehatnya  Pilkades  sebagai  wahana  demokratisasi  atau konsolidasi  demokrasi  sangat  besar.  Presiden  Susilo  Bambang  Yudhoyono,  pada perhelatan  Pilkades  di  Desa  Naggrak  Bogor  menyatakan  bahwa  kehidupan demokrasi  yang  baik  sebenarnya  bisa  dimulai  dengan  pelaksanaan  demokrasi  di desa  melalui  pemilihan  kepala  desa  atau  Pilkades.  Asalkan,  pilkades  di  desa  itu dapat dijalankan dengan langsung, umum, bebas dan rahasia serta  jujur dan adil (Kompas,  11  Maret  2007).  Bahkan  pada  masa  menguatnya  desakan  perubahan Pemilihan  Presiden  dari  Pemilihan  dalam  lembaga  Majelis  Permusyawaratan Rakyat  (MPR)  ke  Pemilihan  Presiden  langsung,  Pilkades  seringkali  menjadi referensi. Ruang publik seringkali dihiasi dengan statemen semacam ini: “..Kalau Pilkades  saja  sangat  demokratis  dengan  pemilihan  secara  langsung, masak pemilihan presiden tidak berani secara langsung?!”.
Harapan yang besar terhadap demokrasi desa melalui Pilkades yang didasari oleh konsepsi politik das sollen, secara faktual menemui tantangan yang luar biasa. Beberapa Pilkades yang dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia sarat dengan permasalahan.  Salah  satu  tantangan  besar  demokratisasi  dalam  lingkup  desa adalah  merebaknya  politik  uang (money  politics) dalam  Pilkades.  Tidak  berbeda jauh dengan Pemilihan Kepala Daerah yang sarat dengan permainan uang untuk mengegolkan  dukungan  kepada calon  yang  diajukan  partai politik,  Pilkades juga disinyalir  sarat  dengan  praktek-praktek  penggunaan  uang  untuk  memobilisasi dukungan  terhadap  calon-calon  yang  bersaing  memperebutkan  jabatan  puncak dalam pemerintahan desa.
Di  beberapa  daerah  fenomena demikian  tampak  benderang. Seorang  calon kepala desa atau kades tertangkap tangan sedang melakukan praktik politik uang menjelang  pelaksanaan  pemilihan  kepala  desa  (pilkades)  Desa  Ujungmanik,
Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni  2018 | 133
Kecamatan  Kawungangten,  Kabupaten  Cilacap (Kompas  Jawa Tengah,  2 Maret 2007). Tidak saja dilakukan oleh calon Kades, Subangun mensinyalir keterlibatan bandar judi dalam praktek politik uang. Dalam penyelenggaraan Pilkades, bandar judi  dari  sekitar  desa  akan  berdatangan  untuk  meramaikan  pasar  taruhan  dan kalau mungkin ikut mempengaruhi hasil pemilihan (Kompas, 8 Maret 2007).

## Dinamika Demokrasi dan Politik Desa
Secara teoritik, spirit demokrasi terangkum dalam nilai-nilai persamaan dan kebebasan.  Prinsip  tersebut  tidak  dapat  dipisahkan  dan  menjadi  ciri  penting sebuah  negara  demokratis  (Cholisin,  2007:  83).  Oleh  karenanya  selama  prinsip tersebut  masih  tetap  dipertahankan  maka  sampai  kapanpun  demokrasi  akan bergerak  dinamis  sesuai  dengan  perkembangan  zaman.  Sehingga  pantaslah  jika Maswardi  Rauf  (1998:23)  mengatakan  bahwa  demokrasi  adalah  sebuah  proses evolusi  politik  menuju  titik  yang  tidak  pernah  selesai.  Oleh  karenanya  sampai kapanpun demokrasi akan terus berevolusi hingga pada akhirnya dapat jatuh dan kemudian bangkit lagi. Dinamika perkembangan demokrasi di indonesia misalnya juga menunjukkan bahwa perkembangan yang cukup signifikan dari zaman orde lama  dengan  demokrasi  terpimpin  hingga  era  reformasi  yang  justru  semakin liberal.
Demokrasi  adalah  cara  atau  seni  “pergaulan  hidup”  untuk  mencapai kebaikan bersama (Sutoro Eko, 2010 : 1). Banyak orang memahami bahwa prinsip dasar  demokrasi  adalah  kebebasan  individu.  Padahal  elemen  penting  dari penerapan  demokrasi  adalah  mendengarkan  dan  menghargai  orang  lain.  Jika demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan rakyat, maka pemerintah harus banyak mendengarkan suara rakyat dalam mengambil keputusan dan bertindak.
Sebagai  seni  pergaulan  hidup  demokrasi  bisa  diwujudkan  dalam  level prosedural  dan  kultural.  Demokrasi  prosedural  antara  lain  terkait  dengan mekanisme  pembuatan  keputusan,  penentuan  pemimpin,  dan  artikulasi kepentingan  masyarakat.  Demokrasi  pada  level  kultural  terkait  dengan  budaya atau tatakrama (fatsoen) pergaulan hidup sehari-hari dalam arena masyarakat sipil. Ini  tercermin  dalam  kultur  yang  toleran,  terbuka,  egalitarian,  bertanggungjawab, mutual trust , kepedulian warga, kompetensi politik, dan seterusnya.
Ditengah  praktek  demokrasi  yang  tidak  sehat  dewasa  ini  dimana  aspek keadilan  dan  kesejahteraan  masih  menjadi  hal  yang  masih  belum  tercapai, keberadaan  desa  sebagai  miniatur  pemerintahan  dan  merupakan  media  interaksi politik  yang  relatif  simpel  dan  sangat  potensial  untuk  dijadikan  cerminan

## Nisrina Hikmawati
134 | Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni 2018
kehidupan demokrasi dalam suatu masyarakat negara, seharusnya menjadi media pendidikan  politik  yang  sehat.  Akan  tetapi  fenomena  merebaknya  politik  uang (money politic) seharusnya tidak kita temukan.
Sebagai  miniatur  pemerintahan  pada  level  kecil  tersebut,  prinsip-prinsip praktek politik demokratis pada dasarnya dapat dimulai dari kehidupan politik di desa.  Unsur-unsur  esensial  demokrasi  dapat  diterjemahkan  dalam  pranata kehidupan  politik  di  level  pemerintahan  formal  paling  kecil  tersebut.  Menurut Robert  Dahl,  terdapat  tiga  prinsip  utama  pelaksanaan  demokrasi,  yakni  (1) kompetisi,  (2)  partisipasi,  dan  (3)  kebebasan  politik  dan  sipil.  Prinsip  pertama bermakna  bahwa  harus  terjadi  kompetisi  yang  sehat  dan  luas  di  antara  individu serta  dalam  kelompok-kelompok  organisasi  untuk  mencapai  kekuasaan pemerintahan,  secara  periodik  dan  persuasif  (Sorensen,  2003:  19).  Prinsip partisipasi  meniscayakan  adanya  kesempatan  yang  terbuka  dan  merata  bagi keterlibatan  setiap  anggota  masyarakat  atau  negara.  Keterlibatan  sukarela  warga negara  atau  masyarakat  akan  memberikan  legitimasi  politik  bagi  pemerintahan desa. Patisipasi politik yang ideal didasarkan pada political literacy yang mendorong kepada keinginan untuk ikut serta mendorong dinamisasi proses politik. Partisipasi tersebut tidak dikoersi oleh paksaan yang hard (seperti tekanan fisik dan intimidasi) maupun  paksaan  yang soft (semisal  mobilisasi  dengan  politik  uang).  Sementara kebebasan  politik  dan  sipil  adalah  kebebasan  yang  mendukung  iklim berkembangnya  demokrasi  yang  sehat  dimana  jaminan  pemenuhan  hak-hak tersebut  harus  di  bingkai  dengan  semangat  HAM.  Kebebasan  sipil  dan  politik misalnya  adalah  kebebasan  berpendapat,  kebebasan  pers,  kebebasan  mendirikan dan  menjadi  anggota  organisasi  yang  cukup  untuk  memastikan  integritas partisipasi dan kompetisi politik (Cholisin, 2007:82).
Pintu gerbang demokratisasi di tingkat desa adalah pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa merupakan ajang sakral yang yang cukup menguras energi politik masyarakat desa, oleh karenanya pentingnya kedudukan kepala desa dalam mengelola pemerintahan desa jelas merupakan tonggak penting guna menciptakan sistem  politik  yang  demokratis  pada  level  bawah.  Karena  bagaimanapun  desa menjadi  media  demokratisasi  yang  relatif  sederhana  dan  menjadi  cikal  bakal berkembangnya budaya politik partisipan.
Kepala  desa  merupakan  pemimpin  formal  tertinggi  bagi  masyarakat  desa, bahkan Smith menyebut kepala desa adalah semacam raja kecil di daerahnya. Ia dengan demikian memegang tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemerintahan
Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni  2018 | 135
desa (M. Syahbuddin Latief, 2000: 1), dan bahkan tanggung jawab tersebut tidak semata pada aras politis akan tetapi juga aras teknis.
Gambaran  empirik  demikian  memberikan  penekanan  betapa  pentingnya posisi kepala dan harus segera ditambahkan betapa pentingnya prosesi pemilihan kepala desa. Maka, sesuatu yang wajar jika proses politik dalam pemilihan kepala desa ditempakan sebagai centrum demokrasi di desa.
Implementasi Good Governance di Desa Governance adalah sebuah perspektif yang relevan untuk digunakan dalam membingkai  pembaruan  di  desa. Governance merupakan  paradigma  baru  dalam memperbarui  tata  demokrasi  di  desa,  menggantikan  perspektif  yang  lama,  yaitu government, yang  secara  konvensional  memandang  bahwa  negara  merupakan lembaga  yang  superior  dan  sentral,  yang  secara  kedudukan  berada  di  atas masyarakat  dan  dengan  demikian  dalam  segi  fungsi-fungsi  dan  kewenangan dianggap segala-galanya (IRE, 2001: 7).
Govenance , atau secara lebih spesifik good governance atau tata pemerintahan yang  baik,  menempatkan  pemerintah  dan  masyarakat  dalam  posisi  yang equal, sehingga  tidak  ada  dominasi  dan  hegemoni  satu  sama  lain  dalam  menjalankan pemerintahan di tingkat desa. Sudut pandang baru tentang peran pemerintah dan masyarakat  ini  merupakan  poin  penting  dalam  mengembangkan  dan mengimplementasikan tata pemerintahan yang baik di desa.
Goran  Heyden  (IRE,  2001:  8)  mengidentifikasi  tiga  dimensi  empirik good governance ,  yaitu:  Pertama,  partisipasi  warga  negara dalam  proses politik.   Aspek ini  meliputi  partisipasi  politik,  agregasi  kepentingan,  dan  akuntabilitas  publik dalam  kebijakan.  Kedua,  kepemimpinan  yang responsible dan  responsif.  Dimensi ini  meniscayakan  penghormatan  terhadap  peran  dan  status  masyarakat/warga negara, transparansi dalam pembuatan kebijakan, dan menjunjung prinsip-prinsip rule  of  law. Ketiga, social  reciprosity (resiprositas  sosial  masyarakat).  Resiprositas sosial  merupakan  hubungan  antar  masyarakat  yang  melibatkan  hubungan  yang bersifat  timbal  balik  dalam  relasi  sosial  di  antara  berbagai  komponennya.  Aspek ini  meniscayaan  eksistensi  hubungan  yang  bersifat  kemitraan  dalam  berbagai unsur  dalam  masyarakat,  antara lain pemerintah, masyarakat  politik, civil  society, dan komunitas bisnis.
Tiga dimensi empirik tata pemerintahan yang baik tersebut sangat mungkin direalisasikan  pada  pemerintahan  desa  dalam  iklim  pemerintahan  yang  tidak sentralistik, tidak terlalu bergantung dan berpusat pada lembaga pemerintahan di

## Nisrina Hikmawati
136 | Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni 2018
atasnya,  mulai  kecamatan  hingga  pusat.  Dengan  demikian,  desentralisasi merupakan  kunci utama dalam mendorong implementasi good  governance di  level desa.
Hal  ini  relevan  dengan  salah  satu  tatanan  yuridis  yang  dinyatakan  dalam Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang  Pemerintahan  Daerah  yang berusaha  mendudukkan  desa  (atau  nama  lain  untuk  satuan  pemerintahan  yang setingkat  dengan  desa) terpisah  dari jenjang  struktural  pemerintahan,  akan tetapi diakui sebagai suatu entitas pemerintahan di tingkat lokal dengan segala hak asal- usul dan adat istiadat yang dimiliki (Suharno, dalam Jurnal Civics, 2004: 175).
Dengan  demikian,  untuk  menciptakan  desa  yang  berdaulat  secara  hukum dan politis dan legitimated secara filosofis dan sosiologis, diperlukan upaya untuk “membersihkan”  desa  dan  menata  serta  memperbaiki  kembali  pemerintahan  di dalamnya  sejalan  dengan  demokratisasi  desentralistik  yang  sedang  bergulir. Agenda pembaruan tata pemerintahan desa menjadi sesuatu yang tak terelakkan.
Ada  beberapa  hal  yang  mungkin  dilakukan  untuk  memperbarui  tata pemerintahan  desa,  antara  lain;  (1)  mendorong  akuntabilitas,  transparansi  dan responsivitas  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  (2)  Memperkuat  kapasitas pemerintah desa dalam mengelola kebijakan, keuangan, pembangunan dan public services.  (3)  membuat  parlemen  desa  bekerja  lebih  baik.  (4)  memperkuat partisipasi  masyarakat  desa.  (5)  membangun  dan  memperkuat  masyarakat  sipil (civil  society) di  tingkat  desa.  (6)  Membangun  kemitraan  antara  komponen pemerintahan desa dengan masyarakat. (7) membangkitkan kembali rembuk desa. (8) Mengatur pengelolaan keuangan desa secara lebih baik. (9) Membuat regulasi desa secara baik (IRE, 2001: 9-10).
Demokratisasi  pada  level  desa  meniscayakan  upaya  konsolidasi  demokrasi yang  tertata.  Mochtar  Mas’oed  (1998)  sebagaimana  dikutip  oleh  Cholisin (2007:107)  menyebutkan  bahwa demokrasi  akan  terus  bertahan  dan  berkembang dinamis selama memiliki lima prinsip penting yaitu :
1. Sistem politiknya memiliki legitimasi geografik, konstitusional dan politik;
2. Ada kesepakatan mengenai aturan main dan semua pihak mematuhinya;
3. Pihak-pihak yang berhadapan  bersepakat  untuk  menahan  diri,  sehingga pihak yang menang tidak menghancurkan yang kalah;
4. Kemiskinan di kalangan masyarakat terus diminimalkan;
5. Perpecahan  etnik,  kultural  atau  religiusnya  tidak  mendalam  dan  bisa  di kompromikan;
Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni  2018 | 137
6. Legitimasi  georafik,  diperoleh  kalau  rakyatnya  mengakui  kenyataan  wilayah geografik  yang  ditetapkan  negara itu  dan  menerima  tempat  tinggal  mereka  di dalam  negara  itu.  Misalnya  tidak  adanya  gerakan  separatisme,  sedangkan legitimasi  konstitusional  adalah  adanya  konstitusi  yang  bisa  diterima  oleh warga negara. Sedangkan legitimasi politik yaitu adanya dukungan dari suara mayoritas dalam pemilu.

## Politik Uang dalam Proses Transisi Demokrasi
Dalam  gelombang  transisi  demokrasi,  John  Markoff  (2002:  206) mengindikasikan  adanya  fenomena hybrid dalam  demokrasi. Term ini  bermakna bahwa  ada  indikasi  percampuran  elemen-elemen  demokratis  dengan  elemen- elemen non demokratis yang dapat ditemui dalam sebuah sistem politik.
Hal tersebut dapat dilihat dari proses hubungan antara mekanisme elektoral dengan  kekuasaan  politik.  Subkultur  demokrasi  menyatakan  bahwa  rakyat diperintah  melalui  mandat  yang  diterimakan  kepada  pemerintah  melalui pemilihan umum, dimana kehendak rakyat dapat diketahui kepada siapa mandat akan diberikan.
Gagasan bahwa setiap individu bebas memilih kandidatnya bagi suatu posisi kekuasaan  dapat  saja  merupakan  sebuah  distorsi mythic dari  realitas  sebenarnya yang  kompleks.  Hal  ini,  oleh  Markoff  (2002:  207)  dijelaskan  dengan  3  (tiga) kemungkinan:  (1)  mungkin  terdapat  pembatasan-pembatasan  ( constranits) pada kapasitas  individual  untuk  memilih,  (2)  mungkin  terdapat  pembatasan  atas luasnya  pilihan-pilihan  yang  memungkinkan,  (3)  mungkin  terdapat  pembatasan- pembatasan  pada  derajat  dimana  pemilu  menentukan  siapa  yang  memegang kekuasaan.
Penjabaran  tersebut  sebenarnya  membaca  adanya  kemungkinan- kemungkinan  distorsi  dalam  demokrasi  dengan  berbagai  sub-kulturnya.  Adanya mekanisme  elektoral  demokrasi,  dalam  hal  ini  pemilihan  umum,  tidak  juga memberikan  jaminan  bahwa  kekuasaan  yang  dihasilkan  akan  bergerak  ke  arah penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.
Dalam  bahasa  yang  lain  Larry  Diamond  (2003:  16-17)  memberikan sinyalemen  yang  tidak  jauh  berbeda.  Ada  fenomena  yang  dia  sebut  sebagai demokrasi  semu (pseudo-democracy). Salah  satu  indikatornya  adalah  keberadaan mekanisme  demokrasi  tidak  menjamin  adanya  demokrasi  sebenarnya.  Simbol- simbol  demokrasi  bahkan  sangat mungkin  men-tak  kasat  mata-kan  atau   bahkan meligitimasi penyelewengan-penyelewengan terhadap demokrasi.

## Nisrina Hikmawati
138 | Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni 2018
Politik  uang (money  politics) merupakan  salah  satu  fenomena  dalam  sistem politik  yang  dapat  mendeligitimasi  mekanisme  elektoral  di  dalam  demokrasi. Dalam  demokrasi  politik  yang  belum  matang,  seperti  di  Indonesia,  politik  uang dijadikan  alat  untuk  memobilisasi  dukungan.  Partisipasi  politik  masyarakat dengan demikian tidak didasarkan pada political literacy yang mereka miliki, akan tetapi  dikungkung  oleh  keharusan  memberikan  preferensi  atas  kontestan  yang memberikan uang dengan jumlah terbesar.
Dengan  praktek  uang  seperti  itu,  politik  akan  bergeser  dari  mekanisme mewujudkan  kepentingan  bersama (common  good) ke  proyek  bisnis.  Hal  tersebut juga menjadikan adanya lingkaran tiada putus antara politik korupsi dan korupsi politik (Cholisin, dalam Jurnal Civics, 2004: 159).
Bagi sang calon, mekanisme elektoral demikian tentu sangat mahal (high cost mechanism) . Dan hal itu akan menyeret kekuasaan yang diraih ke dalam perilaku politik “balik modal”. Ambisi kekuasaan yang begitu besar dengan cara-cara yang tidak terhormat demikian akan menghasilkan perilaku politik rendahan di tataran pemegang  kekuasaan  politik.  Jika  demikian  yang  terjadi  maka  demokrasi memberikan  ruang  terciptanya  kapitalisme  baru  melalui  praktek  kompetisi  yang tidak sehat.

## Kesimpulan
Meski sejarah perjalanan demokrasi masih menyisakan problem sosial yang berkepanjangan. Ia tetap diyakini sebagai sebuah sistem politik yang memberikan ruang untuk  terbukanya perubahan  ke arah  tujuan  yang  lebih  baik.  Konsekuensi ini  sebagai  bentuk  pengakuannya  bahwa  demokrasi  hanyalah  mekanisme  untuk menyampaikan  aspirasi  politik  berdasarkan  kehendak  rakyat.  Dengan  itu  sikap politik yang demokratis dapat terekontruksi melalui sikap yang mendasarkan diri pada beberap sikap berikut ini yaitu :
1. Moralitas dan integritas;
2. Kepentingan bangsa dan negara;
3. Kesejahteraan rakyat;
4. Etika, kepatutan dan hati nurani.
Ke  empat  komponen  tersebut  setidaknya  menjadi  sarana  membangun transisi  demokrasi  di  desa  melalui  upaya  (1)  mendorong  akuntabilitas, transparansi  dan  responsivitas  penyelenggaraan  pemerintahan  desa.  (2) Memperkuat  kapasitas  pemerintah  desa  dalam  mengelola  kebijakan,  keuangan, pembangunan dan public services. (3) membuat parlemen desa bekerja lebih baik.
Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni  2018 | 139
(4)  memperkuat  partisipasi  masyarakat  desa.  (5)  membangun  dan  memperkuat masyarakat  sipil (civil  society) di  tingkat  desa.  (6)  Membangun  kemitraan  antara komponen  pemerintahan  desa  dengan  masyarakat.  (7)  membangkitkan  kembali rembuk  desa.  (8)  Mengatur  pengelolaan  keuangan  desa  secara  lebih  baik.  (9) Membuat regulasi desa secara baik.
Oleh  karenanya  praktek money  politic seperti  itu,  hanya  akan  menggeser mekanisme politik dari upaya mewujudkan kepentingan bersama (common good) ke proyek  bisnis.  Jika  yang  terjadi  demikian  maka  selanjutnya  akan  terjadi  praktek korupsi  politik  yang  pada  akhirnya  hanya  akan  menyingkirkan  bentuk keberpihakannya kepada rakyat.

## DAFTAR PUSTAKA
Annual Report IRE 2001-2002. Desentralisasi dan Demokrasi Lokal. Yogyakarta: IRE Press
Cholisin. “Moralitas Politik dalam Pemilu 2004 dan Implikasinya bagi Pendidikan Kewarganegaraan”. Jurnal Civics. Volume 1 Nomor 2 Desember 2004 Cholisin Dkk. 2007. Dasar-Dasar ilmu politik. Yogyakarta : UNY Press Diamond,  Larry.  2003. Developing  Democracy  Toward  Consolidation. Yogyakarta: IRE Press Emmanuel Subangun. Pilkades, Pemilu, dan Dengue . Opini. Kompas, 8 Maret 2007 Kompas Jawa Tengah. Tertangkap Tangan Politik Uang, Calon Kades Gugur. 2 Maret 2007 Kompas. Pilkades Bisa Jadi Contoh Pelaksanaan Demokrasi. 11 Maret 2007 Markoff,  John.  2002. Gelombang  Demokrasi  Dunia  Gerakan  Sosial  dan  Perubahan Politik (terj.). Yogyakarta: CCSS bekerjasama dengan Pustaka Pelajar R.  Syahbudin  Latief.  2000. Persaingan  Calon  Kepala  Desa  di  Jawa ,  Yogyakarta: Penerbit Media Presindo Sorensen,  Georg.  2003. Demokrasi  dan  demokratisasi. Yogyakarta:  Pustaka  Pelajar bekerja sama dengan CCSS
Suharno.  2004.  “Telaah  Kritis  terhadap  Undang-Undang  No.  32  tahun  2004 tentang Pemerintahan Daerah”. Jurnal Civics. Volume 1 Nomor 2 Desember 2004

## Nisrina Hikmawati
140 | Kariman , Volume 06, Nomor 01, Juni 2018
Sutoro  Eko.  2010.  “Komunitarianisme  Demokrasi  Lokal”    di  akses  di http://www.sutoro.co.cc/demokrasilokal.html