## ANALISIS KELAYAKAN MADURA MENJADI SATUAN PEMERINTAHAN SENDIRI DALAM BENTUK PROVINSI DENGAN OTONOMI KHUSUS
Aminullah 1
Universitas Islam Madura Pamekasan 1
Email: eminelza20@gmail.com
Abstrak:
Pelayanan  publik  dan  kesejahteraan  masyarakat  Madura  hampir  tidak  terjangkau sepenuhnya  oleh  pemerintah  provinsi  Jawa  Timur  maupun  pemerintah  pusat.  Hal ini  dibuktikan  dengan  semakin  meningkatnya  tingkat  kemiskinan.  Hal  ini  yang kemudian  menjadi  alasan  bagi  masyarakat  Madura  untuk  lepas dari porvinsi  Jawa Timur  dan  membentuk  provinsi  Madura  dengan  tujuan  meningkatkan  pelayanan publik  dan  mengurangi  kesenjangan  sosial.  Metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang terdiri  dari  Pendekatan  perundang-undangan,  Pendekatan  sejarah,  serta Pendekatan  konsep.  Sumber  bahan  hukum  dalam  penelitian  ini  meliputi  Bahan Hukum  Primer,  Bahan  Hukum  Sekunder,  Bahan  Hukum  Tersier,  Metode Pengumpulan  Bahan  Hukum,  serta  Analisis  Bahan  Hukum.  Pasal  18  ayat  (1)  UUD 1945  tidak  mengatur  tentang  persyaratan  minimal  terdiri  dari  5  (lima) kabupaten/kota  untuk  dapat  membentuk  provinsi.  Jika  kerena  tidak  diaturnya dalam  ketentuan  Pasal  18  ayat  (1)  ini  dikategorikan  sebagai  kewenangan  bebas pembentuk  undang-undang  (open  legal  policy)  dalam  menentukan  persyaratan, karena  dalam  menentukan  persyaratan  yang  akan  diatur  dalam  undang-undang harus jelas dasar filosofis, teoritis, dan yuridisnya dalam rangka untuk meneguhkan dan memperkokoh norma-norma yang diatur dalam konstitusi. Oleh Sebab itu, Perlu adanya  Re-evaluasi  Pengaturan  Pasal  35  Ayat  (4)  UU  No.  23  Tahun  2014  Tentang Pemerintahan Daerah demi tercapainya Tujuan Negara.
Kata Kunci: Madura, Otonomi Daerah, Otonomi Khusus
Abstract:
Public services and the welfare of the Madurese community are almost completely unreachable  by  the  East  Java  provincial  government  and  the  central  government. This is evidenced by the increasing level of poverty. This later became the reason for the  Madurese  to  leave  the  province  of  East  Java  and  form the  province  of Madura with  the  aim  of  improving  public  services  and  reducing  social  inequality.  The method  used  in  this  research  includes  the  type  of  normative  legal  research.  The research  approach  consists  of  a  statutory  approach,  a  historical  approach,  and  a concept  approach.  Sources  of  legal  materials  in  this  study  include  Primary  Legal Materials,  Secondary  Legal  Materials,  Tertiary  Legal  Materials,  Legal  Material Collection Methods, and Analysis of Legal Materials. Article 18 paragraph (1) of the 1945  Constitution  does  not  regulate  the  minimum  requirement  of  5  (five) regencies/cities to be able to form a province. If it is not regulated in the provisions of  Article  18  paragraph  (1),  this  is  categorized  as an  open  legal  policy  (open  legal policy) in determining the requirements, because in determining the requirements to be regulated in the law, the philosophical, theoretical, and juridical basis must be clear.  in  order  to  confirm  and  strengthen  the  norms  regulated  in  the  constitution. Therefore,  there  is  a  need  for  a  re-evaluation  of  the  regulation  of  Article  35
Paragraph (4) of Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government in order to achieve the State's Goals..
Keywords: Madura, Regional Autonomy, Special Autonomy
Pendahuluan
Sistem  otonomi daerah  pada  dasarnya  merupakan  pilihan  yang  ideal dalam  penyelenggaraan  sistem  pemerintahan  dalam  konteks  negara Indonesia.  Tetapi  para founding-father juga  menekankan  bahwa  sistem otonomi yang dimaksudkan tetaplah berpijak pada bingkai negara kesatuan, bukan  pada  sistem  federasi  yang  malah  berpotensi  menghadirkan  skat-skat dalam keutuhan bangsa.
Perdebatan berkaitan dengan bentuk negara dan pentingnya otonomi daerah  dalam  pembahasan  materi  pengaturan  konstitusi  diatas  pada akhirnya  memberikan  pengakuan  terhadap  kearifan  hukum  bentuk pemerintahan  lokal  yang  ada  di  tiap-tiap  daerah  di  Indonesia.  Hal  ini sebagaimana  diatur  jelas  pada  ketentuan  Pasal  18B  Undang-Undang  Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945  (UUD  NRI  1945)  yang  mengatur  bahwa “Negara  mengakui  dan  menghormati  satuan-satuan  pemerintahan  daerah yang  bersifat  khusus  atau  bersifat  istimewa”. Ketentuan  ini  memberikan penegasan  bahwa  Negara  Republik  Indonesia  memberikan  peluang  kepada daerah  untuk  menyelenggarakan  otonomi  khusus,  daerah  khusus  maupun daerah  Istimewa  seperti  daerah  Papua,  Nanggroe  Aceh  Darusalam  (NAD), DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Sejauh  ini,  beberapa  bentuk  otonomi  khusus  yang  dihasilkan  oleh ketentuan  Pasal  18B  diatas  sudah  dilaksanakan  dalam  beberapa  tipe pemerintahan  dimasing-masing  daerah  yang  memperoleh  status  hukum otonomi khusus dan daerah istimewa. Beberapa daerah yang dimaksud ialah:
1) Provinsi  Irian  Jaya  yang  diberi  Otonomi  Khusus  dalam  kerangka  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia.  Otonomi  ini  diberikan  oleh  Negara Republik  Indonesia  melalui  Undang-Undang  Nomor  21  Tahun  2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua (LN 2001 No. 135 TLN No 4151)
2) Pengakuan Negara atas Keistimewaan dan Kekhususan daerah Aceh yang diberikan  melalui  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2006  tentang Pemerintahan  Aceh  (LN  2006  No  62,  TLN  4633)  dan  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2001  tentang  Otonomi  Khusus  Bagi  Daerah  Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3) Kekhususan  Provinsi  DKI  Jakarta  sebagai  Ibu  Kota  Negara  diberikan melalui  Undang-Undang  Nomor  29  Tahun  2007  tentang  Pemerintahan Provinsi  Daerah  Khusus  Ibu  kota  Jakarta  sebagai  Ibu  kota  Negara Kesatuan Republik Indonesia (LN 2007 No. 93; TLN 4744).
4) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia diberi  keistimewaan.  Hal  ini  diatur  dalam  Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. (LN 2013 TLN No. 5339).
Madura  sebagai  salah  satu  entitas  tersendiri  yang  berbeda  dan terpisah  dari  Provinsi  Jawa  Timur,  memiliki  kekhususan  dan  keistimewaan
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                             Vol. 7 No.1 Juni 2022
yang  berbeda  dengan  Jawa  Timur.  Dari  segi  geografis  Madura  merupakan pulau tersendiri, dari suku, bahasa, dan sosial budaya Madura sangat berbeda dengan  Jawa  Timur,  bahkan  Madura  pernah  menjadi  Negara  bagian  pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dipastikan pernah menjalankan pemerintahan sendiri.
BJ  Habibie  (1993)  mengatakan  bahwasanya  Madura  itu  berperan penting  dan  aktif  dalam  proses  industrialisi  di  daerah-daerah  lain.  melalui ulama-ulamanya  Madura  mampu  menciptakan  daerah  industrialisasi  yang bercirikan  ke  Indonesiaan,  Madurais,  dan  agamis.  Masyarakat  Madura  yang religius  dan  menghormati  sesama  merupakan  ciri  khas  masyarakat  Madura yang masih utuh. 1 No Nama Judul Pembahasan 1  Baharudin Desain Daerah Khusus/ Istimewa Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut Konstitusi 1. Pengaturan Daerah Istimewa/ Khusus di Indonesia 2. Desain Ideal dan Implikasi Daerah Istimewa/Khusus di Indonesia 2  Linda Cahya Ramadhani, Helmy Boemiya Pengakuan dan Penghormatan Negara Terhadap Daerah Khusus Dan Istimewa Di Era Revolusi 4.0 1. Keberadaan Daerah Khusus dan Istimewa dalam Sistem Kenegaraan Indonesia 2. Pengaruh Revolusi Industri 4.0. terhadap Eksistensi Daerah yang Bersifat Khusus dan Istimewa di Indonesia. 3  Bayu Dardias Kurniadi Desentralisasi Asimetris di Indonesia 1. Prinsip-Prinsip Desentralisasi dan Negara Kesatuan 2. Faktor Sejarah Proses Desentralisasi (Asimetris) Indonesia 3. Ruang Desentralisasi dalam Empat Konstitusi 4. Dasar-Dasar Desentralisasi Asimetris bagi Indonesia
Kontemporer
1 Ibid, hal 18
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                             Vol. 7 No.1 Juni 2022
4  Hesti Alvionita Skripsi Pengaturan Otonomi Khusus Bagi Daerah Otonom di Indonesia 1. Pola Pengaturan Otonomi Khusus Menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 2. Kriteria dalam Pemberian Otonomi Khusus di Indonesia 5  Dianora Alivia Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa di Indonesia 1. Politik Hukum Pengaturan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa Menurut UUD 1945 2. Arah dan Tujuan Pembentukan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Khusus atau Bersifat Istimewa
Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  peneliti  bermaksud  melakukan penelitian  yang  akan  dijadikan  sebagai  bahan  tesis  dengan  judul  “Analisis Kelayakan  Madura  Menjadi  Satuan  Pemerintahan  Sendiri  dalam  Bentuk Provinsi dengan Otonomi Khusus”

## Metode Penelitian
Pada  bagian  ini  akan  dijelaskan  metode  yang  digunakan  dalam penelitian ini, berikut uraiannya:

## Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu  penelitian  yang  mengadopsi  pengertian  yang  lengkap  mengenai konsep  dasar,  prinsip-prinsip  hukum,  dan  gabungan  efek  dari serangkaian  aturan  dan  prosedur  yang  menyentuh  area  tertentu  dalam suatu kegiatan 2 . Alasan pemilihan jenis penelitian hukum normatif dalam tesis ini, dikarenakan penelitian ini menggunakan cara penulisan yang didasarkan pada  analisa  terhadap  perundang-undangan  yang  sesuai  dan  berkaitan dengan rumusan permasalahan dalam tesis ini.

## Metode Pendekatan
Pendekatan  penelitian  ini  menggunakan  beberapa  pendekatan yang  terdiri  dari;  Pendekatan  perundang-undangan  ( statute approach ), pendekatan  sejarah  ( historical  approach ),  dan  pendekatan  konsep ( consceptual approach) .
2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 32
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                             Vol. 7 No.1 Juni 2022
Pendekatan  perundang-undangan ( statute approach ) merupakan pengkajian  peraturan  perundang-undangan  yang  berhubungan  dengan penelitian.  Pendekatan  perundang-undangan  dilakukan  dengan menelaah  semua  Undang-Undang  dan  regulasi  yang  menjadi  fokus sekaligus  bersangkut  paut  dengan  isu  hukum  dalam  penelitian  ini 3 . Dalam hal ini adalah Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Pendekatan  sejarah  ( historical  approach )  digunakan  untuk menjelaskan  perkembangan  dari  bidang-bidang  hukum  tentang  proses perjalanan sistem pemerintahan dan pemberlakuan otonomi di Madura. Mulai  dari  masa  kerajaan,  penjajahan,  awal  kemerdekaan,  hingga  masa reformasi.
Pendekatan  konsep  ( conceptual  approach )  dipakai  untuk memahami  konsep-konsep  maupun  doktrin-doktrin  yang  berkaitan dengan  kualifikasi  delik  maupun  pertanggungjawaban  terhadap  pers yang  melakukan  suatu  tindak  pidana.  Sedangkan  Pendekatan  Kasus ( case  approach )  dalam  penelitian  normatif  bertujuan  mempelajari penerapan  norma-norma  atau  kaidah  hukum  yang  dilakukan  dalam praktik hukum. 4

## Sumber Bahan Hukum
Penelitian  ini  menggunakan  beberapa  bahan  hukum  untuk membantu mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Bahan hukum tersebut terbagi dalam beberapa macam, yaitu sebagai berikut :

## Bahan Hukum Primer
Bahan  hukum  Primer merupakan  bahan  hukum  yang  bersifat mengikat.  Bahan-bahan  hukum  primer  terdiri  dari  norma  dasar (kaidah  dasar),  peraturan  dasar,  peraturan  perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, dan bahan  hukum  dari  zaman  penjajahan  yang  hingga  kini  masih berlaku. 5 Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
1) Pasal  18B  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia Tahun 1945.
2) Undang-Undang  Nomor  11  tahun  2006  tentang  Pemerintahan Aceh  dan  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2001  tentang Otonomi  khusus  bagi  Provinsi  Daerah  Istimewa  Aceh  sebagai
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam; 3) Undang-Undang  Nomor  29  tahun  2007  tentang  Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4) Undang-Undang  Nomor  35  tahun  2008  tentang  Peraturan Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  1  tahun  2008 tentang  perubahan  atas  Undang-Undang  Nomor  21  tahun  2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
3 Johnny  Ibrahim, Teory  &  Metologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Malang;  Bayumedia Publishing, 2011, hal. 302
4 Ibid . hal. 321.
5 Soerjono Soekanto dan  Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011) . hal. 13.
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                             Vol. 7 No.1 Juni 2022
5) Undang-Undang  Nomor  13  tahun  2012  tentang  Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6) Undang-Undang  No.  23  tahun  2014  Tentang  Pemerintahan Daerah.

## Bahan Hukum Sekunder
Bahan  hukum  sekunder  adalah  bahan  hukum  yang memberikan  penjelasan  mengenai  bahan  hukum  primer. 6 Bahan Hukum  sekunder  diperoleh  dari  karya  tulis  ilmiah,  jurnal  hukum, abstrak,  koran,  dan  beberapa  sumber  internet  yang  berkaitan dengan Pemerintahan dengan Otonomi Khusus.

## Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk  maupun  penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan bahan  hukum  sekunder 7 .  yakni  berupa  kamus  hukum  ( black’s  law dictionary ),  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI),  Inseklopedia Indonesia,  kamus  bahasa  Jawa,  serta  bahan  petunjuk  dan  bahan penjelasan  lainnya  yang  relevan  terhadap  isu  hukum  dalam penelitian ini.

## Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Penelitian  ini  menggunakan  metode  pengumpulan  bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan sesuai jenis penelitian yang telah  disebutkan  diatas.  Selain  itu,  untuk  menguatkan  bahan  dan analisa  hukum,  diperlukan  wawancara  terhadap  berbagai  pihak sesuai materi dan isu hukum yang akan dikaji dan diteliti.

## Analisis Bahan Hukum
Analisis  bahan  hukum  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  preskriptif-analitik,  yaitu  dengan  cara  mempelajari  secara mendalam  tentang  tujuan  hukum,  konsep  hukum,  norma  hukum, validitas  aturan  hukum  yang  kesemuanya  dijadikan  satu-kesatuan bahan  untuk  dianalisis. 8 Dalam  penelitian  ini,  kesatuan  analisis sebagaimana  disebut  diatas  ialah  tentang  beberapa  aturan  hukum berkaitan  satuan  otonomi  khusus  dan  potensi  Madura  untuk dijadikan  sebagai  daerah  tersendiri  dengan  otonomi  khusus. Disamping  menggunakan  preskriptif-analitik,  analisis  bahan  hukum dalam  penelitian  ini  juga  menggunakan  penafsiran  hermeneutika hukum yang menafsirkan teks atau aturan hukum tentang kebebasan beragama terhadap konteks kehidupan bernegara dan bermasyarakat  saat  ini. Dengan  analisis  yang  demikian,  diharapkan akan  mampu  memberikan  pencerahan  dalam  mengidentifikasi kelayakan  hukum  yang  dimiliki  oleh  Madura  untuk  menjadikannya sebagai satuan pemerintahan sendiri dalam bentuk provinsi dengan otonomi khusus.
6 Ibid. hal. 29.
7 Ibid . hal. 29
8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum ,  (Jakarta: Kencana Prenada Medua, 2014), hal. 41- 42
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                             Vol. 7 No.1 Juni 2022

## Pembahasan dan Hasil Penelitian Kelayakan Madura menjadi Satuan Pemerintahan Sendiri dalam Bentuk Provinsi dengan Otonomi Khusus
Konsep  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  dijelaskan  bahwa  Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi  atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu  mempunyai  pemerintahan  daerah  yang  diatur  dengan  Undang-Undang. Madura pada saat ini masih dalam cakupan wilayah Provinsi Jawa Timur.
Dalam teori Negara Kesatuan, tanggung Jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan  pada  dasarnya  tetap  berada  ditangan  pemerintah  pusat.  Akan tetapi,  sistem  pemerintahan  Indonesia  yang  salah  satunya  menganut  asas Negara  kasatuan  yang  didesentralisasikan  menyebabkan  ada  tugas-tugas tertentu  yang  diurus  sendiri,  sehingga  menimbulkan  hubungan  timbal  balik yang melahirkan adanya hubungan kewenangan dan pengawasan. 9
Masyarakat  Madura  menginginkan  Madura  dapat  melepaskan  diri  dari Provinsi  Jawa  Timur  dan  menjalankan  otonomi  sendiri  dengan  tujuan meningkatkan  pelayanan  publik  dan  mengurangi  kesenjangan  sosial sebagaimana  yang  diamanahkan  UUD  1945.  Keinginan  tersebut  masih terhalang  oleh  persyaratan  yang  termaktub  dalam  dalam  Pasal  34  UU  No.  23 tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  meliputi  persyaratan  dasar kewilayahan  dan  persyaratan  dasar  kapasitas  daerah 10 .  Persyaratan  ini dirasakan  memberatkan  bagi  Madura  mengingat  apa  yang  telah  Madura berikan  terhadap  bangsa  Indonesia  sejauh  ini.  Pelayanan  publik  dan kesejahteraan  masyarakat  Madura  yang  hampir  tidak  bisa  dijangkau sepenuhnya oleh pemerintah provinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat.
Pasal  35  ayat  4  UU  No  23  Tahun  2014  mengatur  bahwa  untuk membentuk  suatu  daerah  provinsi  baru  sedikitnya  harus  terdiri  dari  5 kabupaten/kota.  Pasal  inilah  yang  kemudian  memberatkan  terhadap pembentukan provinsi Madura. Mengingat Madura adalah suatu daerah dengan kekhasannya tersendiri dan potensi potensi yg terdapat di pulau Madura yang dirasakan sudah tidak dapat lagi diakomodasi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Hal  ini  yang  kemudian  menjadi  persoalan  ketika  kepentingan kesejahteraan  masyarakat  dan  pelayanan  publik  terhambat  dengan  adanya norma  yang  ada.  Sesungguhnya  UUD  1945  dan  Pancasila  sendiri  telah memberikan jaminan keadilan sosial bagi  seluruh rakyat Indonesia, termasuk Madura.
Suatu  norma  hukum  dibentuk  dalam  rangka  untuk  mencapai kesejahteraan  dan  kemanfaatan.  Oleh  karena  itu,  suatu  norma  hukum  harus mampu  mengakomodasi  kepentingan-kepentingan  masyarakat  secara  merata untuk bisa mengakses kesejahteraan tersebut.
Melihat  dari  alasan  dibentuknya  daerah  khusus  Provinsi  Papua  yang terdapat  dalam  menimbang  huruf  e,  f,  dan  g,  harusnya  Madura  juga  bisa dibentuk provinsi dengan satuan khusus.
9 Miriam Budiarja, Dasar Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 93
10 Lihat Pasal 34 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014
Huruf  e  menyatakan  bahwa  penduduk  asli  di  Provinsi  Papua  adalah salah satu rumpun dari ras Melanesia yang merupakan bagian dari suku-suku bangsa  di  Indonesia,  yang  memiliki  keragaman  kebudayaan,  sejarah,  adat istiadat,  dan  bahasa  sendiri.  Masyarakat  Madura  merupakan  suku  tersendiri yang  juga  memiliki  keragaman  kebudayaan,  sejarah,  adat  istiadat,  bahkan bahasa  yang  berbeda  dari  daerah-daerah  yang  menjadi  kesatuan  wilayah Provinsi Jawa Timur.
a. Bahasa
Bahasa yang digunakan masyarakat Madura dalam kehidupan sehari –hari  adalah  bahasa  Madura.  Bahasa  Madura  merupakan  bahasa  asli  dari leluhur orang Madura yang khas dan beerbeda dengan suku-suku yang ada di Indonesia.
Menurut data dari ethnologue, Indonesia memiliki 762 (tujuh ratus enam  puluh  dua)  bahasa  yang  dituturkan  oleh  berbagia  etnis  yang  ada  di seluruh  Indonesia  salah  satunya  adalah  bahasa  Madura.  Menurut  sensus pada tahun 2000 (dua ribu) penutur bahasa Madura mencapai 13.600.000 (tiga  belas  juta  enam  ratus  ribu  rupiah)  jiwa  sehingga  menempati  urutan ketiga  penutur  terbanyak  se  Indonesia  sebelum  bahasa  Jawa  dan  bahasa Sunda.  Bahasa  Madura  memiliki  pelafalan  yang  unik,  sehingga  orang  luar Madura  akan  merasa  kesulitan  dalam  mepelajarinya.  Begitupun  juga dengan tingkatan bahasanya, bahasa Madura memiliki tiga tingkatan yaitu ja’-iya  (sama  dengan ngoko )  enggi-  bunten  (sama  dengan madya), dan engghi punten sama dengan krama.
Adapun dialek bahasa Madura berbeda antar kabupaten namun yang dijadikan  acuan  standar  bahasa  Madura  adalah  dialek  Sumenep,  karena Sumenep  pada  masa  lalu  merupakan  pusat  kerajaan  dan  kebudayaan Madura.
b. Kebudayaan
Untuk  kebudayaan  masyarakat  Madura  sendiri  berbeda  dengan masyarakat  lainnya  termasuk  dengan  kebudayaan  Jawa  Timur  (Surabaya, Malang dan lainnya). Meskipun satu provinsi, Madura tetap memiliki corak, karakter  dan  sifat  yang  berbeda  dengan  masyarakat  Jawa.  Masyarakatnya yang  santun  membuatnya  disegani,  dihormati  bahkan  ditakuti  oleh masyarakat yang lain.
Terdapat  beberapa  adat  di  Madura  yang  mengakar  hingga  menjadi kebudyaan  Madura  diantaranya  kerapan  sapi,  topeng,  keris,  batik,  kleles, sapeh  sono’,  saronen  dan  rokat  tase’.  Kerapan  sapi  adalah  perlombaan pacuan sapi. Kebudayaan ini sering diadakan setalah panen selesai, seolah- olah merupakan persembahan rasa syukur terhadap karunia dan rizki yang diberikan  oleh  yang  maha  kuasa.  Sedangkan  sapeh  sono’  lumrahnya dilaksanakan  diawal  tahun  karena  sebagai  pembuka  aktifitas  masyarakat untuk bercocok tanam maupun berlayar. Adapun kebudayaan yang dimiliki Madura lainnya adalah tong-tong. Tong-tong merupakan tradisi memainkan alat  musik  tradisional  Madura  yang  setiap  tahun  dilombakan  se-Madura, biasanya diselenggarakan di kabupaten Sumenep. Topeng Madura biasanya sering  digunakan  untuk  pentas  kesenian  topeng  dalang,  yaitu  kesenian topeng yang dalam memainkan suatu cerita pemainya tidak bicara, dialong
dilakukan  oleh  dalangnya,  cerita  yang  dibawakan  biasanya  adalah  cerita mahabarata  dan  Ramayana.  Batik  Madura  adalah  kerajian  tangan  yang berasal  dari  pulau  Madura.  Pusat  pembuatan  batik  tersebut  berada  di daerah  Bangkalan.  Batik  Madura  identik  dengan  suatu  tempat  istimewa yaitu Tanjung Bumi yang berada di Bangkalan utara.
c. Religiusitas
Masyarakat  Madura  yang  dikenal  sangat  kental  perihal keagamannya, pada dasarnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai  toleransi sebagaimana  yang  ditanamkan  oleh  leluhur  masyarakat  Madura.  Hal  ini yang membuat Madura dalam hal keagamaan disejajarkan dengan provinsi Aceh.  Agama  merupakan  faktor  yang  paling  dominan  dalam  kehidupan keseharian  masyaratkat  Madura,  hal  ini  diperkuat  dengan  data  KH.  Moh Tidjani  Djauhari  yang  menyebutkan  banyaknya  ulama  yang  datang  ke Madura dan orang-orang Madura yang kembali  dari menimba ilmu agama di  timur  tengah  sekitar  abad  ke  19,  di  Sumenep  terdapat  2.130  (dua  ribu seratus  tiga  puluh)  ulama,  pada  tahun  1880  terdapat  896  (delapan  ratus sembilan puluh enam) haji,  dan tahun 1890 sudah  mencapai 1.364 (seribu tiga  ratus  enam  puluh  empat)  ulama.  Melalui  ragam  pertemuan  ini kemudan melahirkan banyak pondok pesantren di Madura, seperti Pondok Pesantren  Annuqayah,  Pondok  Pesantren  Al-Amien,  Pondok  Pesantren Mambaul Ulum Bata–Bata,  Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar, dan Pondok Pesantren Nurul Cholil Demangan Bangkalan.
Penguatan  dan  ketaatan  masyarakat  Madura  terhadap  nilai–nilai religiusitas  Islam  seringkali  disejajarkan  dengan  Aceh  dan  Minang  di Sumatera  dan  Bugis  di  Sulawesi.  Bahkan  kita  mengenal  dalam  sejarah bahwa lahirnya ulama–ulama nusantara berasal dari Madura tepatnya dari desa  Kademangan  Bangkalan,  yakni  melalui  Syaikh  Kiai  Haji  Muhammad Khalil.  Ulama-ulama  tersebut  diantaranya  Hadratussyaikh  KH.  Hasyim Asy’ari  (Tebuireng,  Pendiri  Nahdlatul  Ulama),  KH.Manaf  Abdul  Karim (Denanyar  Jombang),  KH.Munawir  (Krapyak  Yokyakarta),  KH.  Maksum (Lasem  rembang),  KH.Abdullah  Mubarak  (Suryalaya  Tasik  Malaya), KH.Wahab  Hasbullah  (Tambak  Beras  Jombang),  KH.As`ad  Syamsul  Arifin (Asem Bagus Situbondo).
Bahwa  berdasarkan  data  Kanwil  Departemen  Agama  Jawa  Timur, penduduk  Jawa  Timur  mayoritas  beragama  Islam  94,62%,  diikuti  Kristen protestan  3,03%,  Khatolik  1,17%,  Hindu  0,82%,  Budha  0,33%  dan Konghucu  0,03%.  Berdasarkan  data  sensus  penduduk  tahun  2010  yang diterbitkan  oleh  badan  pusat  statistik,  jumlah  pemeluk  agama  di  Madura sebanyak  3.557.956  (tiga  juta  lima  ratus  lima  puluh  tujuh  ribu  sembilan ratus  lima  puluh  enam)  yang  terbagi  menjadi  enam  agama.  Diantaranya dari  empat  kabupaten  pemeluk  agama  Islam  sebanyak  3.55.225  (tiga  juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus dua puluh lima), pemeluk agama Kristen sebanyak 2.842 (dua ribu delapan ratus empat puluh dua), Khatolik sebanyak  1.496  (seribu  empat  ratus  Sembilan  puluh  enam),  Hindu sebanyak  59  (lima  puluh  sembilan),  Budha  sebanyak  309  (tiga  ratus sembilan) dan Konghucu sebanyak 17 (tujuh belas).
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                             Vol. 7 No.1 Juni 2022
Dari  data  statistik  diatas  menunjukkan  bahwa  masyarakat  Madura dominan  beragama  Islam  dan  tingkat  religiositas  masyarakat  Madura sangat  tinggi.  Hal  ini  dapat  dibuktikkan  pula  dengan  kondisi  geografis masyarakat  Madura  yang  disetiap  rumah  yang  ada  di  Madura  mesti  akan memiliki sebuah langgar atau surau, dan lokasinya berada diujung halaman bagian barat sebagai simbolisasi ka`bah yang merupakan kiblat umat Islam ketika shalat.
Di  Madura  disamping  setiap  rumah  memiliki langgar (tempat beribadah  umat  Islam)  setiap  desa  juga  pasti  memiliki  masjid,  yang dipimpin  oleh  Kiai  langgar  atau  imam  masjid.  Hal  ini  dibuktikan berdasarkan  data  Kementerian  Agama  Provinsi  Jawa  Timur  tahun  2014, pulau  Madura  memiliki  tempat  peribadatan  umat  Islam  yang  terbesar diempat  kabupaten  diantaranya  sebagai  berikut:  Masjid  sebanyak  4.353 (empat ribu tiga ratus lima puluh tiga); Mushalla sebanyak 8.268 (delapan ribu dua ratus enam puluh delapan). Lebih lanjut, Masjid dan kiai kemudian menjadi  simbol  kesatuan  dan  pusat  komunikasi  diantara  warga  desa, seperti pengajian kitab, musyawarah desa dan lain sebagainya.
Dalam  hal  ini,  agama  merupakan organizing  principle bagi masyarakat Madura. Selain itu agama juga memberikan collective sentiment yang melalui upacara-upacara ibadah dan ritual serta simbol yang satu, dan keharusan  agamalah  yang  membuat  masyarakat  Madura  menjadi  sebuah masyarakat  yang  membentuk  organisasi  sosial.  Pada  akhirnya  akan melahirkan  institusionalisasi  pembelajaran  keagamaan,  seperti  pondok pesantren.
Huruf  f  menyatakan  bahwa  penyelenggaraan  pemerintahan  dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua selama ini belum sepenuhnya memenuhi  rasa  keadilan,  belum  sepenuhnya  memungkinkan  tercapainya kesejahteraan  rakyat,  belum  sepenuhnya  mendukung  terwujudnya penegakan  hukum,  dan  belum  sepenuhnya  menampakkan  penghormatan terhadap  Hak  Asasi  Manusia  di  Provinsi  Papua,  khususnya  masyarakat Papua.  Kondisi  ini  hampir  sama  dengan  kondisi  yang  masyarakat  Madura alami sekarang, terbukti dari tingkat kemiskinan di kabupaten yang ada di pulau  Madura.  Persentase  kemiskinan  yang  dirilis  oleh  Badan  Pusat Statistik Jawa Timur menyebutkan 3 (tiga) kabupaten di Madura termasuk dalam  kategori  kabupaten  termiskin  di  Jawa  Timur,  yakni  Kabupaten Sampang  yang  mencapai  21,21%,  Kabupaten  Sumenep  20,16%,  dan Bangkalan  19,59%,  sedangkan  kabupaten  Pamekasan  tidak  terlalu  jauh berbeda dengan persentase kemiskinannya mencapai 14,47%. 11
Huruf  g  menyatakan  bahwa  pengelolaan  dan  pemanfaatan  hasil kekayaan  alam  Provinsi  Papua  belum  digunakan  secara  optimal  untuk meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat  asli,  sehingga  telah  mengakibatkan terjadinya  kesenjangan  antara  Provinsi  Papua  dan  daerah  lain,  serta merupakan pengabaian hak-hak dasar penduduk asli Papua. Kondisiinipun juga  hampir  sama  dengan  Madura.  Pulau  Madura  kaya  dengan  potensi
11 http://jatim.bps.go.id/statictable/2019/01/07/1423/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-p1- p2-dan-garis-kemiskinan-kabupaten-kota-tahun-2018.html&hl=id-ID (diakses pada tanggal 30 Agustus 2019)
sumber daya alam yang berada di daratan maupun di lautan. Sumber daya alam  yang  terdapat  di  pulau  Madura  meliputi  jagung  yang  berkontribusi 10% dari 42% produksi jagung di Jawa Timur, penyumbang 38% produksi ubi  kayu,  32%    produksi  kacang  tanah,  19%  produksi  kedelai,  43% produksi kacang hijau, 41% produksi gandum, 69% produksi jambu mente, 24%  produksi  kelapa,  40%  produksi  tembakau,  83%  produksi  cabe  jamu, 62  ton  produksi  bawang  merah,  21%  produksi  peternakan  dan penyumbang  27%  produksi  perikanan  laut  untuk  Jawa  Timur.  Terdapat beberapa  produk  unggulan  Madura  yang  berkontribusi  terhadap perekonomian nasional, secara khusus diantaranya:
1. Jagung
Komoditas  jagung  tersebar  merata  diempat  kabupaten  yaitu  Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Dari 10% kontribusinya terhadap total  produksi  jagung  Jawa  Timur  42%  dihasilkan  dikabupaten Sumenep.  Kabupaten  Sumenep  menduduki  peringkat  kedua  di  Jawa Timur  setelah  kabupaten  Jember.  Varietas  jagung  yang  dikembangkan diantaranya jenis pigeon corn (asli Madura), arjuna, dan bisi 2.
2. Ubi kayu
Komoditas  ubi  kayu  juga  tersebar  merata  diempat  kabupaten,  yaitu Sumenep,  Pamekasan,  Sampang,  dan  Bangkalan.  Produksi  ubi  kayu  di kabupaten  Sampang  mencapai  38%  dari  total  produksi  di  Madura, bahkan menduduki peringkat ke delapan dari 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur.
3. Kacang Tanah
Produksi  kacang  tanah  di  Madura  memberikan  sumbangsih  32%  dari total produksi kacang tanah di Jawa Timur, bahkan kabupaten Sampang menduduki  peringkat  kedua  dibawah  kabupaten  Tuban.  Komoditas kacang  tanah  tersebar  merata  di  empat  kabupaten  yaitu  Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, namun produksi terbesar berada di kabupaten Bangkalan dan Sampang.
4. Kedelai
Produksi  kedelai  di  Madura  mencapai  19%  dari  total  produksi  Jawa Timur.  Produksi  kedelai  juga  tersebar  merata  di  empat  kabupaten Sumenep,  Pamekasan,  Sampang,  dan  Bangkalan.  Namun  produksi kedelai  di  kabupaten  Sampang  mencapai  70%  dari  total  produksi  di Madura, bahkan berada di peringkat kedua dari total produksi kedelai di Jawa Timur di bawah kabupaten Banyuwangi.
5. Daun Kelor
Bahwa  pohon  kelor  ini  populasi  tersebarnya  terdapat  di  kabupaten Sumenep,  kecamatan  Bluto  saja  terdapat  1.000  pohon  kelor,  sehingga bisa  ditotal  berapa  jumlah  seluruhnya  jika  kita  menghitung  pada  27 kecamatan yang ada di kabupaten Sumenep.
Pohon  kelor  merupakan  produk  khas  Madura.  Dalam  rangka  inovasi tekhnologi Dirjen LIPI dan tim peneliti dari Jerman meneliti kandungan daun  kelor    (maronggi)  yang  ada  di  Sumenep  Madura.  Hasil penelitiannya  sungguh  luar  biasa,  kandungan  nutrisi  yang  ada  pada daun kelor ini, yakni nutrisi potassium 3 kali dari pisang, 4 kali vitamin
A dari wortel, 25 kali zat besi dari bayam, 7 kali vitamin C dari jeruk, 4 kali  kalsium  dari  susu,  kandungan  2  protein  dari  yogurt,  serta  15  kali potassium dari pisang.
Bahwa  hasil  penelitian  itu  kemudian  oleh  pemerintah  kabupaten Sumenep dengan menggandeng ITS mengolah potensi tersebut menjadi estra  maronggi  (bubuk  halus)  yang  bisa  dicampurkan  dalam  berbagai bentuk minuman.
Keberadaan  pohon  kelor  yang  ada  di  Sumenep  Madura  mengandung beragam  manfaat  dan  menjadi  obat  bagi  beragam  penyakit.  Diyakini akan  mampu  mendongkrak  nilai  ekonomis  dan  bisa  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat  Madura.  Bahwa  Madura  memiliki  komoditi unggulan  berupa  pohon  kelor  yang  daunnya  ampuh  menyembuhkan beragam  penyakit.  Saat  ini,  beberapa  Negara  di  Eropa  telah mengembangkan penelitian tentang pohon kelor ini.
6. Kacang Hijau
Konstribusi kacang hijau Madura terhadap total produksi hijau di Jawa Timur  mencapai  43%,  bahkan  kabupaten  Sampang  menduduki peringkat  satu  dan  kabupaten  Sumenep  peringkat  dua  di  Jawa  Timur. Kacang  hijau  di  Madura  tersebar  merata  di  empat  kabupaten,  yaitu Sumenep,  Pamekasan,  Sampang  dan  Bangkalan.  Namun  kabupaten Pamekasan  produksinya  paling  kecil  diantara  kabupaten  lainnya  di Madura.
7. Shorgum
Shorgum  dikenal  juga  dengan  nama  gandum,  merupakan  bahan  baku utama pembuatan roti. Produksi gandum di Madura mencapai 41% dari total  produksi  gandum  di  Jawa  Timur.  Kabupaten  Sumenep berkontribusi  paling  besar,  yakni  93%  dari  total  produksi  gandum  di Madura, dan bahkan mencapai peringkat utama di Jawa Timur.
8. Jambu mente
Jambu mente merupakan jenis jambu yang menghasilkan biji mente. Biji mente ini merupakan makanan/snasik yang enak dan mahal harganya, bahkan  menjelang  hari  besar  keagamaan  perkilonya  bisa  mencapai  Rp 250.000,00  (dua  ratus  lima  puluh  ribu  rupiah).  Produksi  mente  di Madura  tersebar  merata  di  empat  kabupaten,  yaitu  Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan, dan kontribusinya mencapai 69% dari total produksi mente di Jawa Timur.
9. Kelapa
Produksi  kelapa  tersebar  merata  di  empat  kabupaten,  yaitu  Sumenep, Pamekasan,  Sampang  dan  Bangkalan.  Kontribusi  kelapa  Madura mencapai  24%  dari  total  produksi  kelapa  di  Jawa  Timur,  bahkan produksi kelapa kabupaten Sumenep merupakan yang terbesar di Jawa Timur.  Dari  total  produksi  kelapa  Sumenep  20%  merupakan  kelapa jenis kopyor. Kelapa jenis kopyor harganya mencapai empat kali harga kelapa biasa dan biasanya disuplay ke Surabaya, Bali, dan Malang untuk disajikan dalam bentuk minuman di restoran-restoran kelas menengah dan atas.
10. Tembakau
Varietas  tenbakau  yang  dibudidayakan  di  Madura  adalah  prancak  95 dan  N2,  merupakan  jenis  tembakau  yang  rendah  nikotin  dan  tar. Kontribusi  tembakau  Madura  terhadap  total  produksi  tembakau JawaTimur  terbesar  40%  kabupaten  Pamekasan  menduduki  peringkat kedua  Jawa  Timur  setelah  kabupaten  Jember  yang  terkenal  dengan tembakau jenis naughsnya, sedangkan kabupaten Sumenep menduduki peringkat  ketiga.  Adapun  kabar  terbaru  yang  dilansir  oleh  dinas kehutanan  dan  perkebuan  kebuapaten  Sumenep  saat  ini  sedang  di lounching varietas  terbaru  jenis  prancak  T1,  T2,  S1,  dan  S2  yang  lebih rendah  nikotinnya  dibanding  jenis  prancak  95  dan  N2,  hasil  rekayasa dari  Balai  Penelitian  Tanaman  Pemanis  dan  Serat  (BALITTAS)  Jawa Timur.
11. Cabe Jamu
Cabe jamu merupakan jenis tanaman perkebunan yang banyak tumbuh di  daerah  dengan  tekstur  tanah  berpasir  seperti  Madura.  Konstribusi cabe  jamu  Madura  sangat  besar  terhadap  total  produksi  cabe  jamu  di Jawa  Timur  yaitu  sebesar  83  %.  Kabupaten  Sumenep  menduduki peringkat utama di Jawa Timur sebagai penghasil cabe jamu dan bahkan pangsa pasarnya sampai ke luar negeri, yaitu Jepang dan Tiongkok. Dari empat kabupaten di Madura, hanya kabupaten Sampang saat ini  belum membudidayakan cabe jamu.
12. Ternak besar ( Kuda, Sapi Potong, Sapi Perah, dan Sapi RAS/kerbau) Ternak  besar  (kuda,  sapi  potong,  sapi  perah,  dan  sapi  ras/kerbau) tersebar  merata  di  empat  kabupaten  yaitu  Sumenep,  Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan . Namun untuk jenis sapai ras (sapi Madura / sapi Sepudi) hanya ada di kabupaten Sumenep yang dilindungi keaslian rasnya  melalui  peraturan  Bupati  Nomor  6  Tahun  2006.  Populasi peternakan  Madura  besar  kontribusinya  terhadap  total  populasi peternakan  besar  di  Jawa  Timur,  yaitu  sebesar  21%,  dan  Kabupaten Sumenep menduduki peringkat pertama di Jawa Timur.
13. Perikanan Laut
Kontribusi  perikanan  laut  Madura  terhadap  total  produksi  perikanan laut  Jawa  Timur  cukup  besar  yaitu  sebesar  27%,  bahkan  kabupaten Sumenep  menduduki  peringkat  kedua  di  Jawa  Timur  dibawah kabupaten  Banyuwangi.  Kabupaten  Bangkalan  menduduki  peringkat ketiga. Kabupaten Sumenep produksinya besar karena secara geografis kabupaten Sumenep adalah daerah yang mempunyai jumlah pesisir dan pulau terbesar di Jawa Timur.
14. Bawang Merah
Komoditas bawang merah juga dibudidayakan di Madura khususnya di Kabupaten  Sumenep  dengan  varietas  kulivar  Bangkok.  Sedangkan  di Kabupaten Pamekasan varietas manjung. Kedua varietas ini mempunyai kemiripan  yaitu  tahan  lama  dan  rendah  kebutuhan  air.  Untuk  saat  ini produksinya  mencapai  8.653,62  (delapan  ribu  enam  ratus  lima  puluh tiga koma enam puluh dua) ton di Kabupaten Sumenep dan Pamekasan. Rencana  pemerintah  daerah  masing-masing  kabupaten  akan  terus
menambah  luasan  lahan  untuk  membudidayakan  bawang  merah  jenis tersebut.
15. Sektor Pariwisata
Objek  dan  daya  tarik wisata  di  Madura  sangat  beragam  sesuai  dengan kekhasan geografis, terkait dengan keanekaragaman sumber daya alam serta  keragaman  budaya  masyarakat.  Beberapa  objek  wisata  bisa dikembangkan menjadi destinasi pariwisata yang layak diperhitungkan untuk  dikunjungi, karena  keindahan  alamnya  dan  atrkasi  budaya  yang mempesona.  Sehingga  mendorong  wisatawan,  baik  nusantara  maupun mancanegara  ingin  berkunjung.  Sebagai  wilayah  kepulauan,  Madura memiliki  potensi  alam  yang  menarik,  seperti  wisata  pantai  dan  pulau- pulau kecil dengan keindahan panorama, pasir putih dan taman lautnya. Salah satu pulau di kepulauan Madura, pulau  gili yang berbeda dengan pulau-pulau kecil lainnya memiliki kadar oksigen tinggi yang potensial untuk  dikembangkan  sebagai  wisata  kesehatan.  Pulau  Madura  juga memiliki keunikan alam lainnya, seperti “api tak kunjung padam”, hutan kera nepa dan sebagainya.
16. Migas
Wilayah  Madura  secara  administratif  terdiri  dari  4  kabupaten,  yaitu Kabupaten  Bangkalan,  Sampang,  Pamekasan  dan  Sumenep.  Dari keempat  kabupaten  tersebut  hanya  Pamekasan  yang  tidak  memiliki aktifitas  terkait  ekploitasi  migas.  Aktifitas  migas  di  Madura  semuanya berlokasi  dilepas  pantai  pada  jarak  0-4  mil  dan  4-12  mil.  Belum ditemukan  adanya  pengeboran  migas  di  daratan  Madura  meskipun pernah  dilakukan  upaya  ekploitasi  oleh  SPE  Petroleum  pada  tahun 2010-2012.  Berdasarkan  data  yang  disimpulkan  dari  SKK  Migas  dan Kementerian  ESDM  dapat  diketahui  bahwa  sejak  tahun  2008  hingga 2014  secara  umum  lifting  minyak  yang  berasal  dari  wilayah  Madura mengalami penurunan. Madura pernah mensuplai sekitar 31% dari total lifting  minyak  di  Jawa  Timur  pada  tahun  2008.  Namun  nilai  volume produksi  ini  terus  menurun,  sehingga  pada  tahun    2014  tercatat  nilai kontribusi minyak dari Madura hanya 6,34% dari total lifting minyak di Jawa Timur. Lifting minyak dari Madura berasal dari 4 KKKS yaitu PHE- WMO  (Bangkalan)  dan  Santos  (Sampang).  Pada  tahun  2008  lifting minyak mencapai 5,33 juta barel dan berkontribusi sekitar 31,86% dari total lifting minyak di Jawa Timur. Penurunan drastis (sekitar 1,90 juta barel)  terjadi  pada  tahun  2011.  Pada  tahun  sebelumnya  produksi minyak  Madura  mencapai  5,40  juta  barel,  tapi  pada  tahun  2011 produksinya hanya 3,50 juta barel. Produksi ini terus menurun menjadi 2,14 juta barel pada tahun 2012 dan hanya 1,62 juta barel pada tahun 2014.  Bila  pada  tahun  2008  kontribusi  produksi  minyak  dari  Madura mencapai 31,86% dari total keseluruhan Jawa Timur maka pada tahun 2014  produksi  minyak  Madura  hanya  menyumbang  6,34%  dari keseluruhan produksi minyak di Jawa Timur.
SKK  Migas  dan  Kementerian  ESDM  menyebutkan  bahwa  pada  tahun 2010  lifting  gas  dari  Madura  mencapai  sekitar  90,06  juta  MMBTU. Namun  pada  akhir  2014  jumlah  tersebut  menurun  hingga  mencapai
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                             Vol. 7 No.1 Juni 2022
96,61  juta  MMBTU  atau  turun  sekitar  19  juta  MMBTU.  Namun  begitu, Madura  masih  manjadi  wilayah  penghasil  utama  gas  yang  mensuplai industry dan rumah tangga di Jawa Timur. Kementerian ESDM mencatat bahwa sampai tahun 2014 provinsi Jawa Timur masih tergantung pada kontribusi gas dari Madura yang mencapai >70%.
Adapun  kekhususan  yang  lain  dari  Madura  sehingga  menjadi pembeda dengan daerah lain di Jawa Timur adalah :
a) Filosofi Kehidupan Masyarakat Madura
Masyarakat Madura memiliki kekhasan cara  berkehidupan yang kultural  yaitu  ketaatan,  ketundukan,  dan  kepasrahan  mereka  secara hierarkis kepada empat figure utama. Keempat figure itu adalah Buppa’, Babbu’, Guru, Rato (Bapak, Ibu, Guru, Pemimpin Pemerintahan). Kepada figure tersebut kepatuhan hierarkis masyarakat Madura menampakkan wujudnya dalam kehidupan sosial budaya.
Kelompok-kelompok  permukiman  rumah-rumah  keluarga terhimpun dalam pola pemukiman pamengkang, pola pemukiman koren, pola  pemukiman kampong meji, dan  pola  pemukiman tanean lanjhang. Pada  pola  pemukiman pamengkang dan koren jumlah  rumah  maupun generasi  keluarganya  belum  banyak  jumlahnya.  Sedangkan  pada  pola pemukiman kampong  meji dan tanean  lanjhang jauh  lebih  banyak jumlah rumahnya, dan bisa mencapai lima generasi keluarga.
b) Politik Lokal
Kepemimpinan  desa  yang  awalnya  banyak  dipengaruhi  dan ditentukan  oleh  para  pendiri  desa  yang  kemudian  menjadikannya sebagai tokoh masyarakat, bahkan sebagai penyebar agama Islam yang seringkali disebut sebagai kiai. Kemudian beralih seiring perkembangan zaman. Hal ini nampak pada kepemimpinan desa di Madura, yang lebih mengutamakan  kepemimpinan  desanya  dipimpin  oleh  seorang blater . Persoalan  keamanan  desa  menjadi  faktor  penentu  keberhasilan blater menjadi  pemimpin  desa.  Meskipun  mereka  masih  meminta  restu  dan doa dari kiai.
Kekuatan  politik  kiai  semakin  nyata  dengan  berdirinya  partai- partai  yang  berbasis  Islam,  dan  mereka  adalah  pemimpin  partai tersebut.  Dalam  era  pasca  kejatuhan  pemerintahan  Orde  Baru, munculnya  era  Reformasi  telah  memunculkan  kembali  aura kebangkitan  partai-partai  politik  untuk  mendirikan  kembali  partai politik yang sebelumnya dilarang oleh pemerintahan Orde Baru. Dengan dalih  demokratisasi  maka  bermunculanlah  partai-partai  politik  di Indonesia,  terutama  partai  politik  yang  berbasis  keagamaan. 12 Seiring kemunculan partai-partai politik tersebut, di Madura juga bermunculan banyak partai politik sebagai bentuk dari bergulirnya wacana reformasi, terutama  partai-partai  politik  yang  berbasis  massa  besar,  seperti  PKB, PDIP, PAN, Partai Golkar, PPP, dan lain sebagainya. Dari berbagai partai politik  besar  tersebut  hampir  semuanya  pemimpinnya  adalah  kiai,
12 Pada pemilu tahun 1999, peserta pemilu mencapai 48 partai politik, yang berbasis keagamaan mencapai 16 partai, sedangkan pada pemilu 2004 mencapai 24 partai politik, yang berbasis keagamaan mencapai 8 partai.
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                             Vol. 7 No.1 Juni 2022
kecuali  PDIP  yang  dipimpin  tokoh  masyarakat  dari  kalangan blater . 13 Dengan  demikian  terdapat  gesekan  antar  Kiai  untuk  memperebutkan massa  pemilih  dalam  pemilihan  umum.  Sehingga  memunculkan berbagai  konflik  kepentingan  antar  kiai,  diantaranya  larangan  atau bahkan  diharamkan  terhadap  para  santri  dan  keluarganya  untuk memilih  partai  politik  diluar  kepemimpinannya  atau  diluar kepentingannya. Hal inilah yang memperparah citra kiai yang berpolitik di daerah Madura.
Disamping  kepemimpinan  kiai  dalam  bidang  partai  politik,
tradisi politik keberagamaan mereka yang cukup kuat adalah kebiasaan beristri  lebih  dari  satu  (poligami).  Tradisi  poligami  ini  selain menampakkan  khas  masyarakatnya  yang  paternalistik,  juga  diklaim sebagai sebuah penafsiran keagamaan, yang memperbolehkan menikah lebih  dari  satu,  bahkan  sampai  empat. 14 Namun  tidak  semua  kiai melakukan  praktek  poligami,  terutama  kiai  langgar,  tidak  ada  yang melakukan poligami. Hanya mereka kiai yang memiliki kharisma cukup kuat di dalam masyarakat, dan memiliki kekayaan yang cukup memadai. Selain  itu,  kuatnya  pengaruh  kiai  dalam  masyarakat  juga  tampak  dari tidak  akan  dinikahi  para  janda-janda  yang  telah  diceraikan  oleh  para kiai. Kecuali oleh kiai lainnya dan secara hirarki lebih tinggi ketimbang kiai yang menceraikannya.
c) Tradisi Ritual Sosial Keagamaan Bahasa  Madura  sudah  menyerap  ratusan  kata  dari  bahasaArab,
seperti maghrib,  makam,  makhlok,  ma’mom,  malaekat,  mayyit,  molod , dan  lain-lain.  Lebih  lanjut,  masyarakat  Madura  juga  menyerap  bulan- bulan  tarikh  Hijriyah  sembari  terus  memperhatikan  makna keagamaannya,  seperti Sora (Muharram), Sappar (Shafar), Molot (Rabi’ul  Awal  dari  Maulud), Rasol (Rabi’ul  Akhir  dari  Rasulullah),  dan lain sebagainya.
Sejalan dengan itu, nama-nama muslimin juga dipakai oleh orang Madura  dalam  memberikan  nama  anak-anaknya.  Dalam  menjalani kehidupan beragama sebagai umat Islam, Madura mayoritas mengikuti aliran ahlus  sunnah  wal  jama’ah dan  menganut  mazhab  Imam  Syafi’i. Hari-hari  besar  Islam,  pernikahan,  kelahiran,  membangun  rumah, pertanian, dan laut juga seringkali dirayakan dengan cara-cara ‘Islami’.
Struktur  sosial  keagamaan  masyarakat  Madura  pada  umumnya memiliki  budaya  yang  unik.  Satu  sisi  budaya  mereka  banyak
13 Pemimpin partai-partai tersebut adalah: PKB (Drs. KH. A. Busyro Karim, M.Si), PPP (Drs. KH. A. Warits Ilyas), Partai Golkar (KH. Abd. Wakir Abdullah), PAN (KH. Wasik). Sedangkan  PDIP ketuanya adalah Hunain Santoso, S.H
14 Penafsiran keagamaan terhadap kitab suci Al-Qur'an yang ada di surat An-Nisa' ayat: 14, telah memberikan tekanan akan pentingnya bersikap adil pada pelaku poligami, yang dalam banyak prakteknya seringkali diselewengkan. Yang terlihat pada  perilaku poligami kiai hanyalah kepentingan  biologisnya dan  kepentingan  politiknya  daripada  kepentingan  sosial  untuk  melindungi  harga  diri  perempuan. Kenyataan ini  semakin  diperkuat  oleh semakin  muda  istrinya  akan semakin  muda  usianya,  dan  masih perawan. Padahal  poligami Nabi  Muhammad  mengandung unsur  semangat perlindungan  dan  jaminan keadilan  serta  rasa  aman.  Lihat  Nasaruddin  Umar.,  1999, Argumen  Kesetaraan  Jender ,  Paramadina: Jakarta.
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                             Vol. 7 No.1 Juni 2022
dipengaruhi oleh budaya Islam sebagai perwujudan kepemimpinan kiai lewat  pondok  pesantrennya,  seperti  budaya  kesenian  gambus,  hadrah, samman dan sebagainya, namun disisi lain budayanya juga dipengaruhi unsur  kekerasan  sebagai  perwujudan  kepemimpinan  orang blater , seperti  budaya carok dan  kerapan  sapi. 15 Sebagai  elite  desa,  keduanya (kiai  dan blater )  saling  melakukan  berbagai  cara  untuk  mendapatkan pengaruh,  simpati,  dan  kekuasaan  dari  masyarakat.  Pendekatan  kiai pada  umumnya  melalui  wacana,  ritual,  dan  simbolisasi  keagamaan. 16 Bahkan kiai melalui kekuasaan dan pengaruhnya mampu untuk menjaga keharmonisan  antarumat  beragama  yang  ada  di  Madura. 17 Sedangkan blater melalui  kemampuannya  dalam  menggunakan  instrumen kekerasan.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Islam belum menjadi budaya  yang  inherent  dalam  masyarakat  Madura,  melainkan  hanya sekedar  menjadi  aturan  atau  ajaran  kehidupan  beragama  dan bermasyarakat, padahal kenyataannya masyarakat di Madura umumnya sangat  fanatik  terhadap  Islam 18 dan  pondok  pesantren  yang  sangat banyak  di  Madura  yang notabene sebagai  lembaga  pendidikan keIslaman. Fanatisme mereka tidak dibarengi dengan pemahaman yang benar, dan ajaran Islam hanya dipahami sebagai seremonial keagamaan belaka.  Rendahnya  tingkat  pendidikan  dan  pemahaman  mereka terhadap  permasalahan  hidup  menjadi  penyebab  keunikan  atau ambiguitas  orang  di  Madura.  Seperti,  terlihat  pada  pola  berpakaian masyarakatnya  terutama  laki-laki,  yang  selalu  menggunakan songko' (kopyah)  dan  sarung,  ke  manapun  mereka  pergi,  terutama  pada  sa'at menghadiri ritual keagamaan, sholat jum'at, atau ketika menerima tamu yang  tidak  dikenal.  Sehingga  Mark  R  Woodward  tidak  menyebutnya sebagai  Islam  murni  melainkan  "Islam  lokal". 19 Atau  dengan  kata  lain sebagaimana  pengaruh  Islamisasi  di  Jawa,  perkembangan  Islam  di masyarakat  Madura  secara  umum  lebih mengedepankan  pembelajaran sinkretisasi  keIslaman  syari'ah  yang  menggunakan  sufisme  dan
15 Meskipun  pada  dasarnya  budaya  carok  adalah  perlawanan  atau  peperangan  menggunakan celurit, namun carok merupakan pengorbanan jiwa untuk membela harga diri seperti ungkapan " Angoan pote tolang etembang pote mata " (lebih baik mati daripada hidup menanggung malu). Sedangkan kerapan sapi adalah sebuah kesenian masyarakat yang tidak bias dilepaskan dari keterampilan mereka memelihara sapi. Wawancara dengan Syaf Anton Wr, Ketua Dewan Kesenian Sumenep, 24 Maret 2006. Lebih lanjut lihat, Gleen Smith., "Pentingnya Sapi dalam Masyarakat Madura", dalam Huub de Jonge (edit), Op. Cit , hlm. 277-291
16 Meskipun  tidak  menutup  kemungkinan  lewat  jalur  politik,  karena  para  kiai  banyak  yang berkecimpung di jalur politik (12 kiai yang jadi DPRD Sumenep), bahkan kiai dukun (kiai yang banyak menjual jimat, mantra, dn ilmu kebal kepada masyarakat).
17 Hal ini terlihat dari penelitian, Iskandar Dzulkarnain., 2003, "Hubungan Antarumat Beragama di SumenepMadura (Studi tentang Hubungan Umat Islam dan Katolik di Kecamatan Sumenep)", Skripsi , Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Jogjakarta
18 Pondok-pondok tersebut adalah: Al-Furqon, An-Nuqayah Lubangsa Selatan, Mambaul Ulum, Nurul Ulum Patapan, At-Tarbiyah,  An-Nuqayah Lubangsa, An-Nuqayah Late I, dan Al-Anwar. Daftar Emis Pondok Pesantren Tahun Pelajaran 2005/2006, Kantor Departemen Agama Kabupaten Sumenep. Yang dicetak tebal adalah lokasi pnelitian
19 Mark R Woodward., 2002, Islam Di Jawa , LKiS: Yogyakarta, hlm. 70-71
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                             Vol. 7 No.1 Juni 2022
pengetahuan  lokal  ( local knowledge )  secara  dominan. 20 Hal  ini  terlihat dengan masih percayanya masyarakat Madura terhadap bentuk-bentuk kepercayaan  lama  (animisme  dan  dinamisme),  seperti  kepercayaan terhadap makhluk halus, seperti: roh nenek moyang yang dipercayainya datang  tiga  kali  dalam  sehari,  yaitu  menjelang  maghrib,  pukul  satu malam, dan pukul tiga dini hari. Sedangkan pergantian siang dan malam ( sorop  are atau para'  compet  are )  segala  roh  halus  keluar,  termasuk yang  jahat.  Sehingga  anak-anak  kecil  tidak  boleh  keluar  rumah, terutama  yang  giginya  belum  tanggal,  karena  dianggap  berbahaya. Untuk  menyambut  roh  nenek  moyang,  mereka  membakar  dupa menjelang maghrib, di halaman atau didalam rumahnya, terutama pada malam  jum'at.  Selain  itu,  mereka  juga  percaya  kepada  jin,  setan gondroruwo,  setan  gundul, din  dadin (syetan),  jerangkong, searaksa bengko (yang  jaga  rumah),  dan searaksa  somor (yang  jaga  sumur). Hubungan  antara  roh  nenek  moyang  juga  tampak  pada  ritual pembuatan  sumur  ( searaksa  somor ).  Perlengkapan  ritual  tersebut adalah tajin (bubur) yang berbentuk tiga warna, yaitu putih, hijau, dan hitam, serta air kopi dan dupa. Tajin putih melambangkan kesucian niat orang  yang  membuat  sumur, tajin hijau  melambangkan  warna  air  dan ditujukan  kepada  Nabi  Khidir  sebagai  penguasa  air,  dan tajin hitam dianggap  sebagai  penolak  bala.  Sedangkan  air  kopi  dan  dupa dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Adapun hubungan dengan roh  nenek  moyang  yang  berhubungan  dengan  pembuatan  rumah ( searaksa bengko ), adalah sebelum pondasi dibangun diadakan upacara selamatan  yang  dipimpin  kiai.  Selamatan  diikuti  oleh  para  tukang beserta  tetangga  yang  ikut  membantu  bekerja.  Do'a  yang  dibaca  kiai ditujukan  kepada  Tuhan,  Nabi  Muhammad,  dan  para  leluhur  mereka agar  dapat  mendapatkan  berkah  dan  tidak  mendapat  gangguan terhadap  rumahnya,  dan  tidak  terkena  bala  ( kenneng  tola ). 21 Mereka juga mengenal upacara: rokat disa (bersih desa), rokat tasek (selamatan di  laut), nyadar (nazar,  yang  biasanya  dilakukan  sebagai  selamatan  di lahan  penggaraman) 22 ,  dan  lain  sebagainya.  Selain  itu,  mereka  juga percaya akan kekuatan benda-benda yang dianggap keramat dan sakti, seperti:  keris,  tombak,  permata  cincin,  dan  makam  para  leluhur  yang dianggap suci dan keramat sehingga harus diziarahi atau sering disebut dengan  istilah buju '  (makam).  Makam  ini  dipercayai  keramat,  karena roh  atau  arwah  yang  bersemayam  di  situ  pada  masa  hidupnya  sakti. Kesaktian  itu  tidak  hanya  bermanfaat  bagi  ahli  warisnya  atau keluarganya  tapi  juga  diperlukan  untuk  melindungi  orang  banyak (masyarakat).  Kepercayaan  masyarakat  Madura  terhadap buju' sangat tinggi.  Sehingga  hampir  setiap  dusun  terdapat buju', yang  berfungsi
20 Azyumardi  Azra.,  1994, Jaringan  Ulama':  Timur  Tengah  dan  Kepulauan  Nusantara  Abad XVII dan XVIII , Bandung: Mizan.
21 Andang  Subaharianto  (dkk).,  2004, Tantangan  Industrialisasi  Madura  (Membentur  Kultur, Menjunjung Leluhur) , Bayu Media: Malang, hlm. 72-74
22 Hal ini berkaitan dengan penghormatan masyarakat terhadap Anggasuta (orang yang sakti dan pertama  kali  menemukan  lahan  garam),  yang  biasanya  dilakukan  pada  peringatan  Maulid  Nabi Muhammad tanggal 12 Maulid – 19 Maulid pada hari sabtu.
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                             Vol. 7 No.1 Juni 2022
sebagai  penjaga  keseimbangan  kehidupan  seluruh  warga  masyarakat. Roh  nenek  moyang  tersebut  biasanya  disebut  sebagai bangatowa (sesepuh). Menurut jenisnya makam-makam keramat yang dipercayai di masyarakat  Madura  terdapat  empat  jenis:  pertama,  makam  keturunan raja  (di  Asta  Tinggi  Sumenep),  kedua,  makam  para  wali  (Wali Sanga/makam  Syaikh  Khalil  Bangkalan/makam  Syaikh  Yusuf Sumenep dan lain sebagainya), ketiga, makam pembabat desa (makam Anggasuta Sumenep), dan terakhir, makam orang sakti atau buju' (makam Jokotole Sumenep). 23
Selain  itu,  penghormatan  masyarakat  Madura  terhadap  arwah nenek  moyangnya  melalui  tradisi  nekromansi  atau  melalui  media tahlilan ,  yang  pelaksanaannnya  bersifat  komunal slameten .  Tahlilan merupakan bentuk kultural akan penghormatan terhadap arwah nenek moyang  yang  seringkali  dinamakan  sebagai  selamatan  untuk memperingati hari kematian anggota keluarganya yang telah meninggal dunia.  Tradisi  ini  seringkali  disebut  juga  dengan  istilah ngaji .  Namun istilah tersebut digunakan sebagai penyebutan praktik kultural ini yang hanya  mulai  dari  hari  pertama  sampai  hari  ketujuh,  pesertanya  tidak mendapat undangan secara khusus, karena selamatan ini lebih dipahami sebagai  pesta  komunal  masyarakat  yang  sifatnya  terbuka,  sehingga melaibatkan  warga  masyarakat  dari  semua  tingkatan  usia,  dan semuanya laki-laki.
Sajian  yang  diberikan  dalam  slamatan  yang  dihidangkan  untuk warga  masyarakat  peserta  tahlilan  pada telok  arena (hari  ke  3),  dan pettok arena (hari  ke  7),  tampak  lebih  diistimewakan  ketimbang  hari- hari lainnya. Pemimpin tahlilan ini biasanya kiai atau tokoh masyarakat. Sesudah pettok  arena waktu-waktu  lainnya  yang  dipandang  istimewa untuk menghormati  arwah  nenek  moyang  adalah pakpoloh arena (hari ke  40), satos  arena (hari  ke  100), nyataon (satu  tahun  hari kematiannya),  dan nyaebuna (hari  ke  1000).  Meskipun  demikian,  ada beberapa  warga  masyarakat  yang  menghormati  arwah  nenek moyangnya  seterusnya,  yakni  setiap  tahun  kematian  keluarganya  atau sering  disebut  khoul.  Namun  yang  melaksanakan  tradisi  ini  hanya mereka  yang  mampu  secara  ekonomi,  dan  dianggap  sebagai  tokoh masyarakat atau keluarga kiai.
Lebih  lanjut,  kesenian  pertunjukan topeng dan lodrok juga memperlihatkan  akan  adanya  pengaruh  kultural  pra  Islam.  Selain  itu, dalam  tradisi  kesenian  ini  para  pelaku  seninya  harus  berperilaku transvetis,  yakni  para  penari  atau  pelaku  kesenian topeng atau lodrok disetiap  perannya  sebagai  perempuan  harus  berpakaian  perempuan, meskipun mereka adalah laki-laki. Sedangkan budaya keagamaan Islam terdapat  pada  upacara  dan  peringatan  keagamaan  Islam,  seperti, Mauludan, Hari Raya Idul Fitri, Isra' Mi'raj, dan sebagainya.
Selain  berbagai  tradisi  kultural  keagamaan  tersebut,  ada beberapa  tradisi  masyarakat  Madura,  yakni  pengajian  kitab  kuning,
23 Andang Subaharianto (dkk)., Op. Cit , hlm. 74-77
Kabilah : Journal of Social Community                   Print-ISSN: 2502-9649 Online-ISSN: 2503-3603 Terakreditasi Nasional SK No.14/E/KPT/2019                                                             Vol. 7 No.1 Juni 2022
yasinan , manakiben , nariyehen , dibe'en ,  dan talqinan .  Pengajian  ini dipimpin oleh kiai langgar atau kiai. Pengajian ini sifatnya terbuka dan tidak  terikat,  dengan  maksud  apabila  ada  salah  satu  warga  yang  tidak bisa menghadirinya diperbolehkan ataupun warga luar desa yang ingin menghadirinya dipersilahkan. Pesertanya terbuka untuk semua usia dan jenis kelamin.
Tradisi Yasinan ,  adalah  tradisi  yang  dimanifestasikan  sebagai bentuk  perwujudan  akan  pentingnya  membaca  kitab  suci.  Dalam pengajian ini kiai dianggap sebagai pimpinan, pola pengajiannya digilir dari  satu  rumah  ke  satu  rumah  lainnya  yang  jadi  anggota  peserta pengajian  tersebut.  Disetiap  pengajian  ini  peserta  akan  diberi  sajian atau  hidangan  makanan  kecil,  seperti  kacang,  kerupuk,  dan  lain sebagainya.  Atau  bisa  jadi  diberi  makan  seadanya,  namun  yang  pasti setiap yang hadir pasti akan diberi minuman kopi.
Sedangkan  tradisi manakiben ,  merupakan  slamatan  yang diwujudkan  sebagai  manifestasi  akan  ungkapan  syukur  atas  suatu keberhasilan.  Tradisi  ini  adalah  tradisi  yang  dipimpin  oleh  dua  sampai tiga  orang  kiai  atau  orang  yang  bisa  membaca  kitab  yang  berbahasa arab.  Kitab  yang  dibaca  adalah  kitab  manakib,  yang  menceritakan tentang  riwayat  hidup  Abdul  Qadir  Jaelani.  Tradisi nariyehen ,  adalah tradisi shalawat nariyah. Bahkan tradisi ini seringkali dikaitkan dengan salah  satu  organisasi  sosial  keagamaan  terbesar  di  Madura,  yakni Nahdlatul Ulama. Selain itu, ada juga tradisi dibe'en . Pembacaan dibe'en ini  juga  menggunakan  kitab  yang  berbahasa  Arab,  yakni  kitab Diba’ . Kitab  tersebut  menceritakan  tentang  riwayat  hidup  Nabi  Muhammad SAW  beserta  keluarganya.  Sedangkan  tradisi talqinan adalah  tuntunan seseorang terhadap orang yang meninggal dunia dengan menggunakan kalimat syahadat, agar orang yang meninggal dunia tersebut selalu ingat kepada  Allah  SWT.  Hal  ini  menampakkan  akan  kepedulian  masyarakat terhadap  sesamanya  yang  tidak  hanya  terbatas  ketika  masing-masing hidup,  tetapi  berlanjut  sampai  ketika  akan  menemui  ajalnya  bahkan sampai  meninggal.  Pembacaan talqin ini  dipimpin  oleh  kiai, dan  ketika dibacakan  para  pelayat  akan  jongkok  untuk  menghormati  mayat  yang ada di kuburan tersebut. Dalam berbagai kalimat yang dibacakan dalam talqin tersebut  menampakkan  tentang  arti  pentingnya  sikap  saling peduli  dan  sikap  kebersamaan. 24 Meskipun  demikian  bukan  berarti seluruh  masyarakat  Madura,  meskipun  mereka  mayoritas.  Ada  juga masyarakat  Madura  yang  beragama  lain,  yakni  beragama  Kristen, Katolik, Konghucu, dan lain-lain. 25
Adapun sejarah pemerintahan Otonom di Madura terbagi dalam 3 (tiga) fase, yaitu :
1) Pemerintahan Madura di Masa Kekuasaan Kearajaan Sebelum  abad  ke  18,  Madura  terdiri  dari  kerajaan-kerajaan  yang saling  bersaingan,  akan  tetapi  sering  pula  bersatu  dengan
24 Tadjoer Ridjal Bdr., Op. Cit , hlm. 93
25 Pemerintah  Kabupaten  Sumenep  BPS.,  2005, Kecamatan  Guluk-Guluk  Dalam  Angka  2004 , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah & BPS Sumenep: Sumenep, hlm. 27
melaksanakan  politik  perkawinan.  Diantaranya  kerajaan-kerajaan tersebut  adalah  Arosbaya,  Blega,  Sampang,  Pamekasan  dan Sumenep.
2) Pemerintahan Madura di Masa Penjajahan
Peda  pertengahan  abad  ke  18,  Madura  berada  dibawah  pengaruh VOC / Kompeni Belanda. Pada saat itu Madura dipecah menjadi dua bagian,  yakni  Madura  barat  yang  meliputi  Bangkalan  dan  Sampang serta  Madura  timur  yang  meliputi  Pamekasan  dan  Sumenep.  Pada tahun  1879,  Madura  dengan  berangsur-angsur  menjadi  bagian  dari Kolonial  Belanda  sampai  dengan  masa  pendudukan  Bala  Tentara Jepang.
Di  fase  inilah  pemerintahan  di  pulau  garam  tersebut  diuji,  banyak terjadi  pemberontakan  demi  mempertahankan  daerah  kekuasaan, sampai akhirnya masyarakat Madura saat itu sadar akan pentingnya nasionalisme, sehingga tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 bersatu dan menjadi Negara yang merdeka yaitu Negara Indonesia.
3) Pemerintahan Madura dimasa Kemerdekaan
Setelah  Proklamasi  Kemerdekaan  Republik  Indonesia  pada  tanggal 17 Agustus 1945, Pulau Madura berstatus sebagai Karesidenan. Pada akhir  tahun  1947,  Madura  diduduki  kembali  oleh  Pemerintah Penjajah  Belanda.  Untuk  memperkuat  dominasinya  atas  Pulau Madura,  seperti  halnya  terhadap  daerah  lainnya  di  Indonesia  yang didudukinya,  pada  tahun  1948  Pemerintah  Penjajah  Belanda membentuk  Negara  Madura.  Status  sebagai  negara  tersebut berlangsung  sampai  kurun  waktu  pengakuan  kedaulatan  Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949-1950 oleh Belanda. Dalam Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), Madura merupakan salah  satu  Negara  Bagian  bersama-sama  dengan  Negara-Negara Bagian  lainnya,  seperti  Republik  Indonesia  Yokyakarta,  Indonesia Timur,  Pasundan,  Sumatra  Timur,  Sumatera  Selatan,  Jawa  Timur, dan Kalimantan Barat.
Berdasarkan kekhasan-kekhasan dan sejarah pemerintahan otonom di  Madura,  maka  sudah  sepatutnya  Madura  mendapatkan  apa  yang  sudah menjadi  cita-cita  masyarakat  Madura  yaitu  menjadikan  Madura  sebagai satuan  pemerintahan  sendiri  dalam  bentuk  provinsi  dengan  otonomi khusus.  Hal  ini  bisa  dilakukan  dengan  cara  segera  melakukan  legislatif review  terhadapPasal  34dan  Pasal  35  ayat  (4)  UU  No.  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## Penutup
Dari  pembahasan  rumusan  masalah  diatas  tentang  analisis  kelayakan Madura  menjadi  satuan  pemerintahan  sendiri  dalam  bentuk  provinsi  dengan otonomi khusus, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Undang-undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah merupakan  dasar  dari  pembentukan  pemerintahan  daerah.  Pasal  34  dan Pasal 35 merupakan syarat administratif yang harus terpenuhi oleh daerah untuk  membentuk  dan  menjalankan  pemerintahan  daerah.  Berdasarkan
pasal  tersebut  secara  normatif  Madura  belum  dapat  memenuhi  syarat untuk bisa menjalankan Pemerintahan Daerah sendiri..
2. Madura memiliki perbedaan yang sangat mendasar dan punya kekhususan serta keistimewaan tersendiri dibandingkan daerah lain di Jawa Timur. Hal itu bisa dilihat dari suku, bahasa, budaya, historis Madura, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya, dan kuatnya nilai religiusitas atau keagamaannya. Bahkan Madua pernah menjadi negara saat diberlakukannya  konstitusi  Repubik  Indoensia  Serikat.  Ini  semua  menjadi kekuatan  dan  ciri  khas  Madura  sebagai  wilayah  yang  memiliki  kelebihan daripada  wilayah  lain  di  Indonesia.  Disisi  lain,  percepatan  pembangunan dan  kesejahteraan  masyarakat  di  Madura  belum  sepenuhnya  tercapai. Untuk  mewujudkan  pemerataan  pembangunan  itu,  salah  satu  upaya  yang bisa ditempuh adalah dengan cara diberlakukannya Madura menjadi satuan pemerintah sendiri dengan otonomi khusus atau bersifat khusus.

## Daftar Pustaka

## Buku
A. latief wiyata, 2013, Mencari Madura , Jakarta; Bidik-Phronesis Publishing Burhan Ashshofa, 2004, Metode Penelitian Hukum , Jakarta; Rineka Cipta Beoner  Mauna,  2005, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Bandung; PT. Alumni Edie  Toet  Hendratno,  2009, Negara  Kesatuan,  Desentralisasi,  dan  Federalisme,
Jakarta; Gaha Ilmu dan Universitas Pancasila Press Jimly Asshiddiqie, 2006, Konstitusi dan Konstitualisme, Jakarta; Konstitusi perss Johnny  Ibrahim,  2011, Teory  &  Metologi  Penelitian  Hukum  Normatif ,  Malang; Bayumedia Publishing Kaelan, 2014, Pendidikan Pancasila , Yogyakarta; Paradigma Khilya  Fa’izia,  2019, Seri Pengayaan Pembelajaran PPKn: NKRI ,  Surakarta;  Aksara Sinergi Media Kuntowijoyo.,  2002, Perubahan  Sosial  dalam  Masyarakat  Agraris  Madura  1850- 1940 , Yogyakarta; Mata Bangsa
Miriam  Budiarja,  2008, Dasar  Dasar  Ilmu  Politik, Jakarta;  PT  Gramedia  Pustaka Utama
Nyimas  Latifah,  Siti  Zuhro,  2018, Politik  Pengelolaan  Dana  Otonomi  Khusus  dan Istimewa, Jakarta; Pustaka
Peter Mahmud Marzuki, 2014, Penelitian Hukum ,  Jakarta; Kencana Prenada Medua Soehino, 2000, Ilmu Negara, Yogyakarta; Liberty Soerjono Soekanto dan  Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada Sri Soemantri, 1981, Pengantar Perbandingan Antara  Hukum Tata Negara, Jakarta; RaJawali Press Suryo  Sakti  Hadiwijoyo,  2012, Negara,  Demokrasi  dan  civil  Society, Yogyakarta; Ghara Ilmu Suharizal,  Muslim  Chaniago,  2017, Hukum Pemerintah Daerah Setelah Perubahan UUD 1945, Yogyakarta; Thafa Media
Terj  Muttaqien,  Raisul,  2010, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung; Nusa Media Wiryoprawiro, 1986, Arsitektur Tradisional MaduraSumenep , Surabaya,FTSP ITS Jurnal
Ni’matul  Huda,  Berkayuh  Diantara  Bentuk  Negara  Kesatuan  dan  Federal, Jurnal Konstitusi PSHK UII, Vol.1.No.01