Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (580-599)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.17837

## IMPLEMENTASI PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) DALAM MEREALISASIKAN LINGKUNGAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK KABUPATEN NAGAN RAYA
Cut Annisa Fitriati 1 , Safrida 2 *, Agus Pratama 3 , Nodi Marefanda 4
1,2,3,4 Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar *Corresponding author: safrida1290@utu.ac.id

## ABSTRACT
The increase in cases of violence against women and children in Nagan Raya Regency  over  the  past  few  years  has  led  to  a  mission  to  establish  a  women- friendly and child-caring environment through various efforts. One of them is through  the  implementation  of  the  Family  Learning  Center  Program (PUSPAGA) as a forum for the prevention and resolution of cases that occur within the family. This study uses a qualitative method by collecting data on PUSPAGA  program  at  the  district  and  village  levels,  which  aims  to  see  the obstacles and barriers to implementation that occur in the field. The results of the  study  show  that  implementation  constraints  lie  in  the  aspects  of insufficient  budget  and  human  resources,  lack  of  promotion  of  program introduction to the community and overlapping responsibilities of the village PUSPAGA  implementers.  Follow-up  on  these  obstacles  can  be  resolved through determining the right priority management by the district and village PUSPAGA implementers in optimizing program implementation.

## PENDAHULUAN
Perempuan  dan  anak  adalah  dua hal yang tidak terpisahkan dalam aspek Pembangunan  sehingga  sebuah  negara tidak  dapat  menjadi  bangsa  yang  besar jika  para  perempuannya  masih  tidak dihormati,  dibiarkan  dan  ditinggalkan begitu  saja.  Perempuan  memiliki  peran yang  krusial  di  dalam  keluarga  seperti
meningkatkan  kualitas  sumber  daya manusia  dan  memberikan  pendidikan bagi  anak-anak  (Zahrok  and  Suarmini, 2018). Anak-anak juga merupakan aktor bangsa yang memiliki amanat melanjutkan  pembangunan  nasional. Mereka harus dapat bertumbuh menjadi pribadi  dewasa  yang  berpendidikan,

## A R T I C L E   I N F O
Article history: Received: March 31, 2023 Revised: June 05, 2023 Accepted: July 04, 2023
Keywords: Implementation; PUSPAGA Program; Women; Children; Family.
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (580-599)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.17837
bermoral, serta sehat secara jasmani dan rohani  (Yosada  and  Kurniati,  2019). Menurut Clark et al. (2020)  bangsa yang sukses  adalah  bangsa  yang  mampu berinvestasi    pada  aspek  pendidikan dan  kesehatan  untuk  melindungi  anak- anak dan hak-haknya.
Namun  pelanggaran  hak  pada perempuan  dan  anak  cukup  rawan terjadi.  Sepanjang  tahun  2022  Sistem
Informasi Online Perlindungan
Perempuan  dan  Anak  mencatat  telah terjadi  24.728  kasus  kekerasan  yang didominasi  oleh  korban  dari  kalangan perempuan.  Jenis  kekerasan  tersebut meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking dan  penelantaran dengan  mayoritas  tempat  kejadian berada  di  lingkup  rumah  tangga.  Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga mengalami hal serupa. Pada tahun 2020  tercatat  kekerasan  dalam  rumah tangga  mencapai  483  kasus  dan mengalami  penurunan  yang  signifikan pada  tahun  2021  dengan  jumlah  417 kasus,  sedangkan  pada  tahun  2022 hanya terjadi penurunan satu kasus dari tahun sebelumnya. Mayoritas kekerasan di  dalam  rumah  tangga  dilakukan  oleh pasangan  suami/istri  dengan  jumlah 197,  161  hingga  121  kasus  sejak  2020 hingga  2022.  Selain  itu,  sejak  2020 hingga  2022  juga  terjadi  peningkatan terhadap  kekerasan  yang  dilakukan oleh  orang  tua,  yaitu  dari  78  mencapai
98  kasus.  Sementara  itu,  pelaku  yang berasal  dari  keluarga/saudara  pada kekerasan rumah tangga juga mengalami  peningkatan,  yaitu  56  kasus pada  2020,  45  kasus  pada  2021  dan  32 kasus  pada  tahun  2022  (SIMFONI  PPA, 2022).
Gambar 1. Jumlah Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

## Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak
Nagan  Raya  sebagai  salah  satu kabupaten  di  Aceh  selama  beberapa tahun  terakhir  dilaporkan  banyak terjadi kasus kekerasan khususnya pada perempuan dan anak. Puncaknya ketika terjadi  kasus  pemerkosaan  terhadap
Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga di
Provinsi Aceh No. Pelaku Tahun 2020 2021 2022 1 Suami/Istri 197 161 121 2 Orang Tua 78 79 98 3 Keluarga/Sau dara 56 45 32
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (580-599)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.17837
anak  perempuan  usia  lima  belas  tahun oleh empat belas pemuda yang dilakukan secara bergilir dan disekap di sebuah kamar cafe selama dua hari yang terjadi  pada  akhir  tahun  2021  silam (Abonita,  2021).  Berita  tersebut  telah menyita  perhatian  masyarakat  umum dan pemerintah pusat sehingga Menteri
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan  Anak  berkunjung  ke Nagan
Raya untuk memastikan terpenuhi  dan  terjaminnya  hak  serta perlindungan  korban  termasuk  proses pemulihan  psikisnya  sampai  kembali membaik (KemenPPPA, 2022).
Berdasarkan  data  yang  diperoleh dari  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan  Perempuan  (DPMGP4) Nagan Raya, Kasus kekerasan terhadap perempuan  mengalami  peningkatan dari  tahun  2020  ke  2021,  yaitu  dari    20 kasus  hingga  25  kasus  dan  mengalami penurunan  pada  tahun  2022  dengan jumlah  6  kasus,  sedangkan  kasus kekerasan  pada  anak  terus  mengalami peningkatan  dari  tahun  2020  sampai 2022,  yaitu  dari  nol  kasus,  3  kasus hingga mencapai 13 kasus.
Pemerintah dalam mendukung perlindungan hak asasi manusia (HAM),  hak  anak  dan  hak  kaum perempuan telah mengeluarkan
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak
Republik  Indonesia  Nomor  13  Tahun 2020  Tentang  Perlindungan  Perempuan Dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis  Gender  Dalam  Bencana  serta Undang-Undang  No.  23  Tahun  2014 tentang Pemerintahan Daerah Pada Sub Urusan  Kualitas  Keluarga.  Sejalan dengan  kebijakan-kebijakan  tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membentuk  program  yang  disebut Pusat Pembelajaran Keluarga
(PUSPAGA) (Kementerian PPPA, 2021).
Gambar 2. Jumlah kasus yang ditangani oleh P2TP2A

## Sumber : Data Dinas DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya
Program  PUSPAGA  merupakan sebuah  unit  layanan  yang  dibentuk pemerintah untuk meningkatkan kapasitas  kehidupan  dan  ketahanan keluarga melalui pendidikan, keterampilan  pola  asuh  yang  tepat dalam melindungi anak dan peningkatan  partisipasi  anak  di  dalam
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (580-599)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.17837
keluarga.
Program PUSPAGA
dihadirkan  untuk  dapat  mencegah berbagai  kasus  pelanggaran  terhadap hak-hak  anak  dan  perempuan  agar tidak  menjadi  sebuah  paradoks  yang terus  terjadi  berulang  kali  (Syahputri and Casiavera, 2022).
Nagan  Raya  juga  membentuk Program  PUSPAGA  dengan  tujuan yang sama dan dicita-citakan agar dapat terbentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah  (UPTD)  setara  dengan  layanan Puskesmas.  Program  tersebut  juga dibentuk pada tingkat desa yang berada di  Desa  Purwosari  kecamatan  Kuala Pesisir  dan  Desa  Lawa  Batu  Kecamatan Kuala  sehingga  dapat  dijangkau  lebih mudah  oleh  masyarakat.  Berdasarkan observasi  lapangan,  ditemukan  bahwa pada  proses  penerapannya    masih terjadi  banyak  hambatan  dan  kendala. Menurut hipotesis awal, kendala utama disebabkan
oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Program PUSPAGA sehingga PUSPAGA  yang  memiliki  tugas  utama untuk
melayani konseling dan penyelesaian  kasus  internal  keluarga tidak  dapat  menjalankan  fungsinya secara maksimal.
Penelitian ini disusun dengan merujuk  pada  beberapa  penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya  oleh  Fazirah  dkk  (2022), Syahputri  and  Casiavera  (2022),  Boreel
dkk  (2022),  dan  Saifatunnisa  (2019) terkait  implementasi,  efektivitas  dan peran  PUSPAGA  dengan  fokus  dan lokasi  penelitian  yang  berbeda.  Melalui penelitian  tersebut  ditemukan  bahwa PUSPAGA memiliki peran yang signifikan  terhadap  penyelesaian  dan pencegahan berbagai permasalahan keluarga.  Tiga  dari  empat  penelitian tersebut  berfokus  pada  implementasi Program  PUSPAGA  yang  berkaitan dengan anak dan remaja sementara satu lainnya  berfokus  meneliti  efektivitas dari pelayanan yang diberikan Program PUSPAGA,  sedangkan  penelitian  ini memiliki  titik  lokasi  yang  berbeda  dari penelitian  sebelumnya  dan  memiliki fokus  yang  lebih  luas,  yaitu  dengan menganalisis pengimplementasian PUSPAGA  di  Kabupaten  Nagan  Raya untuk  mewujudkan  lingkungan  yang ramah perempuan dan peduli anak. Menurut  Harsono  (dalam  Rosad, 2019)  implementasi  merupakan  proses pelaksanaan kebijakan yang membentuk  tindakan  kebijakan  dari proses  politik  ke  dalam  administrasi. Pengembangan kebijakan tersebut dilakukan untuk menyempurnakan program  yang  telah  dibentuk.  Namun, pada  prosesnya  sering  ditemukan berbagai tantangan berupa kendala atau hambatan dalam menerapkan kebijakan secara  efektif  hingga  dalam  skenario terburuk dapat menyebabkan kegagalan
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (580-599)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.17837
dalam penyediaan layanan dasar (Pandelani, 2020).
Indikator  yang  digunakan  untuk menilai  pengimplementasian  tersebut adalah  melalui  model  implementasi program  yang  digagas  oleh  David  C. Korten.  Model  ini  juga  dikenal  sebagai model  kesesuaian  antara  implementasi dan  program.  Pada  model  ini,  terdapat tiga  elemen  yang  harus  diperhatikan dalam menilai keberhasilan suatu program yang meliputi :
1. program itu sendiri, yaitu
kesesuaian program dengan
manfaat yang didapat
2. pelaksanaan program, yaitu kesesuaian program dengan
kemampuan pelaksana
dalam organisasi tersebut
3. kelompok  yang  menjadi  target sasaran,  yaitu  kesesuaian  antara kelompok yang mendapatkan manfaat dengan
organisasi pelaksana (Bahri, et al., 2020).
Berdasarkan  pemaparan  tersebut, penulis  tertarik  melakukan  penelitian terhadap  “Implementasi  Program  Pusat Pembelajaran  Keluarga  (PUSPAGA)
Dalam Merealisasikan Lingkungan Ramah  Perempuan  Dan  Peduli  Anak Kabupaten Nagan
Raya” yang bertujuan  untuk  menganalisis  berbagai kendala  implementasi  yang  terjadi  di lapangan  dan  menemukan  solusi  yang tepat  agar  dapat  dijadikan  sebagai
rujukan  dalam  memperbaiki  kualitas pelayanan  program  sehingga  mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  terhadap Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Dinas bidang
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan  Anak  (PPPA)  Kabupaten Nagan  Raya  dengan  menggunakan metode  penelitian  kualitatif.  Menurut Denzin and Lincoln, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mempelajari berbagai hal menggunakan pengaturan  secara  naturalistik  (alami) untuk menginterpretasikan suatu fenomena  melalui  pengumpulan  data empiris seperti studi kasus, wawancara, observasi, penggalian fakta sejarah, dan sebagainya  (dalam  Aspers  and  Corte, 2019).  Penelitian  ini  menggunakan pendekatan  deskriptif  yang  berfokus meneliti ketercapaian tujuan dan hambatan  pada  pengimplementasian Program  PUSPAGA  Kabupaten  Nagan Raya.
Proses  penelitian  dilakukan  melalui pengumpulan data primer yang meliputi  proses  observasi  Program  dan wawancara  dengan  beberapa  informan berikut  :
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (580-599)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.17837
1. Masitoh, Kabid PPPA DPMGP4 dan Wakil  Ketua  Pengurus  Harian PUSPAGA
2. Nurhidayah  Nadeak,  Ketua  Divisi Teknis PUSPAGA
3. Rismayati,  fungsional  perencanaan penanganan  Kota  Layak  Anak Nagan Raya
4. Ratnawati, anggota pengurus harian PUSPAGA Desa Lawa Batu
5. Wijawati,  anggota  pengurus  harian
PUSPAGA Desa Purwosari
6. Suhewi dan Ida Novianti,
masyarakat Desa Purwosari
7. Era  dan  Sufinah,  masyarakat  Desa Lawa Batu
8. Dasril  Mauliya,  masyarakat  Desa Padang Panyang
9. Rahmaddana, masyarakat Desa
Simpang Peut
Data  sekunder  diperoleh  melalui dokumen  tertulis  seperti  publikasi berita, artikel, hasil penelitian sebelumnya,  buku  bacaan,  dokumen tertulis dan sebagainya. Kemudian data tersebut diolah melalui tahapan reduksi data,  analisis  data,  hingga  proses penarikan  kesimpulan  (Kusumastuti and Khoiron, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
PUSPAGA  memberikan  pelayanan bagi keluarga terutama bagi perempuan dan  anak  karena  perempuan  di  zaman modern memiliki peran sebagai
stakeholder pembangunan sehingga diperlukan adanya upaya dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan agar mereka dapat berpartisipasi
dan mengawasi berjalannya  pembangunan  (Ainiyah, 2017).  Begitupun  dengan  anak-anak yang menurut
United Nations International  Children's  Emergency  Fund (UNICEF)
didefinisikan sebagai individu  yang  berusia  di  bawah  18 tahun.  Mereka  memiliki  hak  untuk hidup  dan  dilindungi  oleh  pemerintah (United Nations,
1989). Untuk mewujudkan  hal  tersebut  salah  satu upaya  yang  dilakukan  adalah  melalui pengimplementasian Program PUSPAGA  yang  dianalisis  melalui indikator-indikator yang telah
ditetapkan  dengan  uraian  sebagai berikut:
Program  Pusat  Pembelajaran  Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Nagan Raya
Sebuah  program  akan  berhasil apabila  terdapat  kesesuaian  antara yang ditawarkan dengan yang dibutuhkan  oleh  kelompok  sasaran (Christianingrum  and  Djumiarti,  2019). Korten  menyatakan  bahwa  program yang  baik  dapat  dilihat  melalui beberapa  indikator,  yaitu  memiliki tujuan  yang  jelas,  adanya  kebijakan yang  diambil  dalam  proses  meraih tujuan  dan  tersedianya  anggaran  yang
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (580-599)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.17837
dibutuhkan (Abdurrahman
and
Suriyani, 2022).
a. Tujuan
Urgensi terbentuknya Program PUSPAGA  dipengaruhi  oleh  isu-isu yang  menyangkut  perempuan  dan anak.  Sebagaimana  yang  diungkapkan oleh  Archard  bahwa  pada  dasarnya perlindungan  anak  tidak  hanya  pada keselamatan  anak  secara  fisik  dan psikologis  tetapi  juga  perlindungan dari  berbagai  bentuk  diskriminasi, menjunjung  tinggi  hak  mereka  dalam pengambilan keputusan, bertahan hidup dan hak-hak lainnya (Warrington and Larkins, 2019). Sementara itu, Perempuan pada umumnya  dinilai  secara  fisik  lebih lemah  daripada  laki-laki  dan  rentan terhadap  berbagai  bahaya  seperti menjadi korban kekerasan seksual serta terjebak  dalam  hubungan  yang  kasar (Purkey, 2022).
Berangkat dari berbagai isu tersebut, pemerintah membentuk Program  PUSPAGA  yang  memberi manfaat bagi pemerintah dalam mencegah  kekerasan  pada  perempuan dan  anak  untuk  mewujudkan  Kota Layak  Anak  (KLA)  serta  lingkungan Ramah  Perempuan  dan  Peduli  Anak (RPPA).  Program  ini  juga  memberi manfaat  kepada  masyarakat  sebagai wadah pelayanan penyelesaian permasalahan  keluarga  serta  turut
mencegah, membantu, memberi pendampingan  dan  mencari  solusi  atas hal  tersebut.  Khususnya  terhadap kasus-kasus  internal  keluarga  yang masih dapat diselesaikan tanpa melibatkan pihak kepolisian dan pengadilan  misalnya  seperti  kasus pengasuhan yang  buruk,  pertengkaran rumah  tangga  dan  hal  serupa  lainnya. Program  ini  memiliki  nilai  yang meyakini  bahwa  Pusat  Pembelajaran Keluarga tidak hanya sebatas memberikan pelatihan karena seseorang juga  dapat  belajar  melalui  setiap masalah  yang  dialaminya.  Hal  tersebut sejalan  dengan  yang  disampaikan Wijawati  selaku  anggota  pengurus harian  PUSPAGA  Desa  Purwosari bahwa:
“Kehadiran  PUSPAGA  penting dalam upaya  pencegahan  terjadinya  kasus kekerasan  pada  perempuan  dan  anak termasuk pada pencegahan kasus kekerasan  seksual”. (Wawancara  Rabu, 18 Januari 2023).
Berdasarkan temuan lapangan, manfaat secara signifikan telah dirasakan  oleh  beberapa  masyarakat yang melakukan pengaduan ke PUSPAGA  salah  satunya  seperti  kasus yang  terjadi  pada  tahun  2022,  yaitu seorang  ibu  tunggal  yang  harus memberi pengobatan sesegera mungkin terhadap  bayinya  yang  sakit  namun tidak  memiliki  uang.  Sementara  sang
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (580-599)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.17837
ayah tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam menafkahi anak. Ketika hendak mengurus BPJS Kesehatan,  sang  ibu  terkendala  secara administratif    karena  belum  memiliki Kartu  Keluarga  maka  dalam  hal  ini PUSPAGA membantu mengatasi kendala  administratif  tersebut  sehingga sang  bayi  dapat  segera  menerima pengobatan.
b. Kebijakan yang diambil
Sejak pembentukan
PUSPAGA disahkan oleh Bupati Nagan Raya pada 26  maret  2020,  PUSPAGA  Kabupaten Nagan
Raya telah membantu
menangani  tujuh  kasus.  Agar  dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat,  PUSPAGA  menyediakan Hotline khusus yang dapat dihubungi 24 jam.
Gambar 3. Hotline PUSPAGA Kabupaten Nagan Raya
Program  PUSPAGA  juga  dibentuk di  dua  desa  terpilih,  yaitu  Desa
Purwosari dan Desa Lawa Batu sebagai pilot  project yang  merupakan  sebuah instrumen pada skema kebijakan publik untuk menguji inovasi yang menghasilkan  dampak  tertentu  dan cenderung jarang dijadikan objek penelitian  (Winter,  2020).  Kedua  desa tersebut dipilih
dengan mempertimbangkan  lokasi  yang  relatif strategis karena dekat dengan beberapa desa  lainnya  dan  akses  lokasi  yang terjangkau  karena  berada  di  pusat kabupaten  sehingga  mudah  untuk dikontrol dan didampingi oleh PUSPAGA  Kabupaten.  Terkait  tujuan yang  akan  datang,  Masitoh  selaku
Wakil Ketua Pengurus Harian PUSPAGA menyampaikan: “Seharusnya PUSPAGA sudah
terbentuk sebagai Unit Pelayanan
Terpadu  (UPTD)  yang  terdapat  di seluruh  desa  dan  kecamatan  yang induknya berada di Bidang PPPA. Agar dapat  memberi  dampak  yang  lebih besar  kepada  masyarakat  terutama dalam  hal  pencegahan”.  (Wawancara Kamis,  24  November  2022).  Tujuan tersebut  dapat  terwujud  apabila  kedua desa  yang  menjadi pilot  project berhasil
memberi dampak signifikan bagi
masyarakat  sehingga  dapat  dilanjutkan dan diterapkan di desa lainnya.
c. Anggaran Program  PUSPAGA  merupakan salah
satu program strategis
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (580-599)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.17837
KemenPPPA yang pengelolaannya secara penuh diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing.
Namun, dalam pelaksanaanya PUSPAGA Kabupaten mengalami kendala  pada  aspek  anggaran  dan biaya.  Menurut  wakil  ketua  Pengurus Harian  PUSPAGA  Kabupaten,  selama ini  tidak  ada  anggaran  khusus  untuk operasional PUSPAGA baik dari KemenPPPA  maupun  dari  Pemerintah Daerah.  Berdasarkan  hasil  wawancara dengan  Rismayati  selaku  fungsional perencanaan  penanganan  Kota  Layak Anak  (KLA)  Kabupaten  Nagan  Raya sejak tahun 2019, ia menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah menyediakan anggaran kepada setiap dinas dan tidak dapat  mengintervensi  prioritas  alokasi penggunaanya, sedangkan terkait pengajuan  dana  khusus  untuk  program PUSPAGA  dari  Pemerintah  Daerah  ke pihak  Kementrian  belum  diatur  dalam DAK  dan  belum  ada  alokasi  untuk  hal tersebut” (Wawancara Jumat, 13 Januari 2022).
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana  yang  berasal  dari  Anggaran Pendapatan  Belanja  Negara  (APBN) yang disediakan kepada daerah tertentu untuk pendanaan kegiatan khusus yang menjadi  urusan  daerah  dan  sesuai dengan  prioritas  nasional  (Simanjuntak and Ginting, 2019). Sementara itu, pada pelaksanaan  Program  PUSPAGA  Desa,
berdasarkan  Peraturan  Bupati  Nagan Raya  Nomor  1  Tahun  2022  Tentang Pedoman Umum Teknis Fasilitasi Penggunaan  Dana  Desa,  Alokasi  Dana Gampong  Dan  Bagi  Hasil  Pajak  Dan Retribusi  Daerah  Kabupaten  Nagan Raya Tahun Anggaran 2022 pada Bab IV terkait  Kegiatan  Prioritas  Penggunaan Dana Desa Yang Ditetapkan Kabupaten Sesuai  Kewenangan  Gampong  Dalam Rangka  Pencapaian  SDGs  Gampong, telah  ditetapkan  bahwa  terhadap  desa yang  menjadi Pilot  Project kabupaten dalam  mewujudkan  lingkungan  Ramah Perempuan  dan  Peduli  Anak  (RPPA) dianjurkan  penganggaran  maksimal  Rp 4.000.000  untuk  program  sosialisasi PUSPAGA  serta  peningkatan  peran  ibu dan keluarga terhadap pengasuhan dan pendidikan  bagi  anak.  Sesuai  dengan hal  tersebut,  Wijawati  selaku  salah  satu Pengurus  Harian  PUSPAGA  Desa Purwosari menyatakan bahwa:
“ PUSPAGA  Desa  Purwosari  dijalankan dengan menggunakan dana operasional dari desa dengan jumlah anggaran pada 2022 mencapai lebih dari Rp 4.000.000”. (Wawancara Senin, 16 Januari 2023). Berbanding  terbalik  dengan  desa tersebut,  Ratnawati  selaku  Pengurus Harian  PUSPAGA  Desa  Lawa  Batu menyampaikan bahwa:
“PUSPAGA  desa  Lawa  Batu  tidak mendapatkan  anggaran  dana  dari
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (580-599)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.17837
sumber  manapun  termasuk  dana  desa”
(Wawancara Rabu, 18 Januari 2023).
Rancangan  Anggaran  Pendapatan dan  Belanja  Desa  dimusyawarahkan bersama  Pemerintah  Desa  dan  Badan Permusyawaratan Desa. Perihal penetapan prioritas belanja desa seharusnya menyesuaikan dengan kepentingan  pembangunan  Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota,  Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (Raharjo, 2021). Meski begitu, desa lebih tahu apa yang harus diprioritaskan dalam rumah tangganya sehingga Pemerintah Daerah tidak dapat mengintervensi arah alokasi dana  desa  tersebut.  Terkait  hal  ini, pihak DPMGP4 selaku pengelola
PUSPAGA Kabupaten juga
menyediakan  dana  pengganti  bagi
PUSPAGA desa yang melakukan sosialisasi  kepada  masyarakat  setempat berupa  penggantian  biaya  makanan ringan dan peralatan penunjang lainnya.
Oleh  karena  itu,  agar  program PUSPAGA dapat terus berjalan, diperlukan  adanya  perhatian  khusus dari pemerintah desa dalam menetapkan  penggunaan  dana  untuk sosialisasi  PUSPAGA  sesuai  aturan yang  telah  dipaparkan.  Sebagai  proyek percontohan  RPPA  sudah  sewajarnya Program  PUSPAGA  diprioritaskan oleh kedua desa tersebut.

## Pelaksanaan Program
Implementasi  pelaksanaan  program sangat  dipengaruhi  oleh  kesesuaian antara  tugas  yang  ditentukan  program dengan  kompetensi  yang  dimiliki  oleh pelaksananya (Bahri et al., 2020). Sesuai teori  tersebut,  PUSPAGA  kabupaten Nagan  Raya  dijalankan  oleh  Dinas Pemberdayaan  Masyarakat,  Gampong,
Pengendalian
Penduduk dan
Pemberdayaan  Perempuan  (DPMGP4) khususnya  pada  bidang  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak (PPPA)  yang  memiliki  tugas  (1) melayani  bimbingan  konseling  kepada pihak  yang  memiliki  masalah  dalam keluarga, (2) memberikan solusi kepada anak,  orang  tua  dan  keluarga  yang memiliki  permasalahan,  (3)  melayani konsultasi dan informasi terkait pengasuhan  anak  sesuai  dengan  hak anak  pada  bidang  kesehatan,  sosial, agama,  pendidikan,  ilmu  pengetahuan, teknologi dan hukum, serta (4) menyusun laporan kegiatan.
Sejauh ini, PUSPAGA telah melakukan  beberapa  kegiatan  untuk menjalankan  fungsi  dan  tugasnya seperti  diungkapkan  oleh  Nurhidayah Nadeak  yang  merupakan  Ketua  Divisi Teknis  Program  PUSPAGA  Kabupaten Nagan  Raya: “PUSPAGA  Kabupaten telah  melakukan  sosialisasi  Program, pencegahan  narkoba  dan  pornografi, pencegahan  kekerasan  terhadap  anak
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (580-599)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.17837
serta parenting untuk anak disabilitas di
DPMGP4 dengan mengundang perwakilan  dari  desa.  Pada  2020, sosialisasi  juga  dilakukan  ke  sepuluh desa  percontohan  layak  anak  secara langsung”. (Wawancara Senin, 9 Januari 2023)
Gambar 4. Sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga oleh DPMGP4
Sumber: Arsip Data Desa Purwosari
Program PUSPAGA tersebut
dijalankan oleh pelaksana yang memiliki  kompetensi  di  bidangnya  dan merupakan  staf  ahli  di  DPMGP4 begitupun  dengan  pengurus  Puspaga Desa  sebagaimana  yang  disampaikan oleh Ratnawati Selaku Pengurus Harian Puspaga Desa Lawa Batu, bahwasanya: “Kami  telah  diberi  pembekalan  berupa penjelasan  konsep  program,  bagaimana penindaklanjutan  apabila  ada  kasus yang masuk dan apa  saja yang menjadi tanggungjawab pelaksana”. (Wawancara Rabu, 18 Januari 2023). Terkait  pelaksanaan  program,  Desa Purwosari telah beberapa kali
melakukan sosialisasi pencegahan narkoba,  permasalahan  sex  bebas, reproduksi dan parenting . Namun kegiatan  tersebut  dilaksanakan  pada periode  tertentu  dan  bukan  merupakan kegiatan  rutin  bulanan,  sedangkan Program  PUSPAGA  di  Desa  Lawa  batu masih kurang berjalan. Namun
keduanya  aktif  melayani  apabila  ada pengaduan.  Sebagai  sebuah  lembaga profesional yang menangani dan melayani masyarakat, PUSPAGA memiliki mekanisme penanganan kasus yang  dapat  dilihat  melalui  skema berikut:
Gambar 4. Skema penyelesaian kasus di
PUSPAGA Masyarakat yang mengalami
permasalahan di dalam internal keluarga  dan  membutuhkan  bantuan, dapat melakukan pengaduan ke PUSPAGA  desa  yang  sekretariatnya berada di kantor desa  atau langsung ke PUSPAGA
Kabupaten yang sekretariatnya  berada  di  DPMGP4 sesuai  aturan  jam  kerja.  Masyarakat
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (580-599)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.17837
juga  dapat  melakukan  pengaduan secara  mandiri  melalui hotline yang terbuka selama 24 jam. Pada penanganan  kasus,  PUSPAGA  juga menerapkan  sistem  jemput  bola,  yaitu apabila ada sebuah isu yang berhubungan  dengan  keluarga  dan PUSPAGA mendapatkan informasi tentang  hal  tersebut,  mereka  akan datang  dan  melakukan  pengecekan kebenaran  atas  isu  tersebut  lalu menawarkan  yang  bersangkutan  agar dapat dibantu.
Selain itu, PUSPAGA juga menerima  kasus  yang  berasal  dari rekomendasi kepolisian misalnya apabila  ada  permasalahan  keluarga yang  dilaporkan  ke  pihak  berwajib, namun  pihak  berwajib  menilai  hal tersebut masih dapat diselesaikan tanpa perlu  berhubungan  dengan  hukum maka  mereka  akan  diarahkan  untuk mendapatkan pelayanan dari PUSPAGA sebagai alternatif solusi. Hal ini  bertujuan  untuk  menghindari  lebih banyak  kerugian  di  dalam  keluarga terutama  yang  dapat  mengorbankan kebahagiaan anak-anak. Kasus keluarga yang  seperti  ini  biasanya  merupakan kasus yang termasuk delik aduan, yaitu jenis  perkara  yang  dapat  dituntut apabila  pihak  yang  merasa  dirugikan mengajukan pengaduan (Mandagi, Kermite,  and  Tampi,  2021)  sehingga beberapa  perkara  yang  termasuk  delik
aduan di dalam rumah tangga umumnya  masih  dapat  diselesaikan secara kekeluargaan. Apalagi bila mempertimbangkan penyelesaian kasus di  pengadilan  tidak  hanya  cukup menguras  banyak  waktu  tetapi  juga biaya.
Selain  itu,  kompetensi  komunikasi juga  merupakan  aspek  penting  dalam pelaksanaan program karena komunikasi  internal  dan  eksternal dalam  tataran  organisasi  berpengaruh pada  koordinasi  dengan  sesama  rekan kerja  atau  dengan  pihak  atasan  dalam menjalankan  tugas  (Pradhana  and Wibowo, 2020). Aspek tersebut tercermin pada mekanisme pelaksanaan Program PUSPAGA, yaitu apabila suatu kasus yang ditangani di PUSPAGA desa tidak dapat diselesaikan maka penanganan akan diserahkan ke PUSPAGA  Kabupaten  dan  selanjutnya ke Provinsi. Penyelesaian kasus dilakukan dengan menghadirkan profesional  di  bidangnya  yang  relevan dengan kasus yang ditangani.
Berdasarkan temuan lapangan,
pelaksana  PUSPAGA  Kabupaten  juga rutin  melakukan  pengecekan  ke  dua desa tersebut selama lima sampai enam kali dalam setahun.
Kompetensi profesionalitas pelaksana  PUSPAGA  Kabupaten  juga sudah  sesuai  standar  karena  dikelola oleh  pelaksana  yang  memiliki  keahlian
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (580-599)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.17837
di  bidang  keluarga,  perempuan  dan anak.  Para  pelaksana  sudah  terlatih dalam  pengelolaan  program  semacam ini  karena  telah  menjalankan  beberapa program  lainnya  yang  juga  mengarah pada  pemberdayaan  perempuan  dan perlindungan  anak  salah  satunya,  yaitu sub-sub  program  dalam  mencapai  Kota Layak  Anak  (KLA).  Oleh  karena  itu, PUSPAGA Kabupaten seharusnya mampu  memberikan  pelayanan  yang tepat  sesuai  kebutuhan  masyarakat karena  para  pelaksana  sudah  memiliki kompetensi yang sesuai.
Pada pelaksanaanya, Program PUSPAGA  masih  memiliki  kendala dalam sumber daya manusia khususnya pada aspek penyediaan Psikolog. Meskipun tidak semua kasus membutuhkan pelayanan Psikolog, namun  PUSPAGA  sebagai  salah  satu wadah  yang  menyediakan  pelayanan konseling seharusnya memiliki Psikolog klinis khusus yang berfokus memberikan  pelayanan  di  PUSPAGA. Hingga kini Psikolog masih didatangkan dari luar lembaga misalnya dengan  mengundang  Psikolog  dari Kabupaten Aceh Barat. Hal ini berdampak penting pada kualitas implementasi pelayanan khususnya pada  skema  di  mana  PUSPAGA  akan dirancang  untuk  ada  di  setiap  unit pelayanan tingkat desa.
Kendala  juga  terjadi  pada  PUSPAGA Desa  akibat  dijalankan  oleh  pelaksana yang  merupakan  aparatur  desa  karena pekerjaan  utama  sebagai  aparatur membuat  mereka  tidak  dapat  berfokus pada tugasnya sebagai pelaksana program.  Sebagai  upaya  tindak  lanjut, pada periode selanjutnya perlu direkrut pelaksana khusus dari kalangan masyarakat umum yang bersedia bekerja secara sukarela.

## Kelompok Sasaran Program
Aspek  keberhasilan  suatu  program juga dipengaruhi oleh adanya kesesuaian organisasi pelaksana dengan  apa  yang  dilakukan  dan diperoleh  kelompok  sasaran  untuk mendapatkan output sesuai yang diharapkan (Rayyan, 2020) maka dalam hal ini organisasi yang dimaksud adalah PUSPAGA  dan  kelompok  sasaran program  meliputi  ibu,  anak,  orang tua/wali, orang yang memiliki tanggung jawab  terhadap  anak  yang  diasuhnya dan seluruh masyarakat yang berpartisipasi dalam mencegah berbagai kasus  yang  dapat  terjadi  di  lingkungan keluarga (Ahadiana, 2021). Output yang diharapkan  adalah  agar  masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan PUSPAGA  sehingga  tujuan  yang  telah ditetapkan untuk memberi manfaat bagi pemerintah  dan  masyarakat  dapat tercapai.
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (580-599)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.17837
Temuan  lapangan  menunjukkan gap  yang  besar  terkait  apa  yang seharusnya  dilakukan  dan  diperoleh oleh masyarakat yang menjadi kelompok  sasaran.  Sebab  hanya  satu dari  enam  masyarakat  yang  dipilih secara accidental dan  berasal  dari  empat desa berbeda yang mengetahui keberadaan  PUSPAGA  dan  fungsinya. Ini  juga  menunjukkan  bahwa  sebagian besar masyarakat yang menjadi sasaran program belum mengetahui keberadaan PUSPAGA. Hal ini menghambat tercapainya output yang  diharapkan karena meskipun masyarakat membutuhkan layanan yang
disediakan, mereka tidak dapat memanfaatkan  hal  tersebut  karena aspek ketidaktahuan.
Melalui  analisis  data  berdasarkan wawancara  dengan  berbagai  sumber, penulis  menemukan  bahwa  hal  ini disebabkan  oleh  minimnya  promosi pengenalan program terhadap masyarakat  luas.  Sejauh  ini,  promosi dilakukan  hanya  melalui  sosialisasi dengan  mengundang  perwakilan  dari beberapa  desa  dan  melalui  plang PUSPAGA  yang  berada  di  halaman depan  DPMGP4.  PUSPAGA  Desa  juga memiliki masalah yang sama. Meskipun beberapa  kali  melakukan  sosialisasi  ke masyarakat, umumnya masyarakat yang diundang hanya masyarakat yang berada  di  dekat  kantor  desa  atau  yang
aktif  terlibat  di  berbagai  kegiatan  desa sehingga  masyarakat  lainnya  tidak tahu-menahu terhadap eksistensi PUSPAGA.  Temuan  ini  didasarkan pada  hasil  wawancara  bersama  kedua masyarakat Desa Purwosari Suhewi dan Ida Novianti yang menyatakan bahwa: “kami  belum  pernah  mendengar  ada layanan semacam ini, mungkin sosialisasi  dilakukan  hanya  kepada masyarakat  yang  tinggal  di  sekitar kantor desa karena kalau ada sosialisasi biasanya  begitu  yang  diundang  yang dekat-dekat  saja  dan  yang  aktif  di kegiatan  desa”.  (Wawancara  Senin,  16 Januari 2023).
Hal yang hampir serupa juga ditemukan  pada  wawancara  dengan kedua  masyarakat  Desa  Lawa  Batu, yaitu  Era  yang  bertempat  tinggal  di dekat  kantor  desa  dan  Sufinah  yang aktif  pada  program  relawan  di  desa. Melalui  wawancara  tersebut,  dapat dianalisis  bahwa  hanya  segelintir  kecil masyarakat  yang  tahu  adanya  Program PUSPAGA Kabupaten dan Desa.
Uniknya,  tidak  semua  masyarakat merasa  membutuhkan  adanya  program ini  di  desa.    Berdasarkan  wawancara dengan  Dasril  Mauliya,  masyarakat desa Padang Panyang sebagai salah satu desa  yang  belum  memiliki  PUSPAGA, ia menyatakan bahwa:
“Lingkungan  bagi  perempuan  layak tetapi lingkungan anak
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (580-599)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.17837
mengkhawatirkan akibat pergaulan yang mendorong perilaku buruk karena wilayah  ini  tidak  terlalu  luas,  aparatur desa  masih  mampu  mengatasinya melalui  kegiatan  positif  seperti  remaja masjid dan lainnya sehingga PUSPAGA tingkat desa belum begitu dibutuhkan”. (Wawancara Selasa, 24  Januari 2023). Hal  yang  hampir  serupa  juga ditemukan  pada  wawancara  dengan salah  satu  masyarakat  desa  Simpang Peut yang juga belum memiliki PUSPAGA di Desa, yaitu Rahmaddana. Temuan-temuan  di  atas  membawa pada kesimpulan bahwa manfaat pelayanan  Program  PUSPAGA  masih belum  dapat  dirasakan  oleh  banyak orang  karena  kurangnya  pengetahuan tentang  eksistensi  dan  fungsi.  Untuk mengatasi hal tersebut, PUSPAGA perlu melakukan  promosi  melalui  beberapa media.  Misalnya  menggunakan  media promosi  seperti  yang  dilakukan  rumah sakit  daerah  Kabupaten  Sumedang  dan Kota  Bandung,  yaitu  melalui  media cetak  yang  terdiri  dari  brosur, banner dan  poster  serta  melalui  media  sosial seperti Website,  Facebook,  Youtube dan Instagram (Anisa dkk, 2022).
Sebagai  tambahan,  media  cetak sebaiknya  juga  disebarkan  di  tempat umum  yang  dekat  dengan  masyarakat seperti sekolah, unit pelayanan kesehatan, kantor desa, dan sebagainya. Media  sosial  lainnya  yang  juga  dapat
dimanfaatkan,  yaitu  melalui  Tiktok, Chatbot  Whatsapp dan  Telegram  yang aktif  24  jam.  Sehubungan  dengan meningkatnya  digitalisasi,  telah  terjadi evolusi dalam komunikasi sektor publik.  Media  sosial  memberi  peluang partisipasi  demokratis  dan  keterlibatan masyarakat  dalam  pengembangan  dan perbaikan layanan serta pada pelaksanaan  kebijakan  (Lovari  and
Valentini, 2020). Untuk  mendukung  pengoptimalan proses
promosi, PUSPAGA memerlukan  operator  khusus  yang menangani  hal  ini,  namun  DPMGP4 belum  memiliki  Sumber  daya  manusia yang cukup untuk hal tersebut. Permasalahan  ini  dapat  diselesaikan oleh dinas melalui pengajuan kebutuhan  sumber  daya  manusia  ke pemerintah  setempat  untuk  kemudian diproses  pada  pembukaan  formasi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara  (CASN)  setiap  tahunnya  yang memiliki  kompetensi  sesuai  dengan yang dibutuhkan dinas.

## KESIMPULAN
Berdasarkan
hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa  implementasi  Program  Pusat Pembelajaran  Keluarga  (PUSPAGA) dalam merealisasikan lingkungan ramah  perempuan  dan  peduli  anak Kabupaten  Nagan  Raya  melalui  tiga
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (580-599)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.17837
indikator adalah sebagai berikut, Pertama  program  itu  sendiri  sudah memiliki  kesesuaian  dengan  visi  dan misi  kabupaten  untuk  menurunkan angka  kekerasan  pada  perempuan  dan anak.  Kedua,  kesesuaian  program dengan  kemampuan  pelaksana  pada PUSPAGA  Kabupaten  telah  memiliki kompetensi  yang  tepat  namun  pada PUSPAGA desa terjadi
benturan tanggung jawab antara pekerjaan
sebagai  aparatur  desa  dan  sebagai pelaksana PUSPAGA. Ketiga,
kesesuaian  antara  kelompok  sasaran dengan  organisasi  pelaksana  secara manfaat sudah sesuai, yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap wadah penyelesaian  dan  pencegahan  kasus kekerasan yang terjadi di ruang lingkup internal  keluarga.  Namun  kurangnya promosi  kepada  masyarakat  menjadi kendala  besar  dalam  mencapai  tujuan dan output yang  diharapkan.  Penelitian ini  menemukan  bahwa  kesuksesan implementasi suatu program
tergantung  pada  sumber  daya  manusia dan ketersediaan anggaran.
Desa direkomendasikan untuk menetapkan pelaksana PUSPAGA yang berasal  dari  masyarakat  umum/non- aparatur desa agar tidak terjadi tumpang  tindih  tanggungjawab.  Pada musrembang  desa  juga  diperlukan penataan  ulang  terhadap  prioritas penganggaran dana desa dengan
program  yang  menjadi  isu  prioritas pemerintah  daerah.  Untuk  mendukung perkembangan  PUSPAGA  Kabupaten, DPMGP4  perlu  menjadikan  Program PUSPAGA  sebagai  program  yang memperoleh  alokasi  anggaran  khusus. Keterbatasan penelitian ini terletak pada tinjauan masyarakat yang hanya berasal dari empat desa berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, and Eddy Suriyani. 2022.
“I mplementasi Program Kotaku
(Kota Tanpa Kumuh) Dalam Mengatasi  Permukiman  Kumuh  Di Kelurahan Belimbing Raya kecamatan Murung Pudak
Kabupaten Tabalong. ” JAPB 5(1):1 – 14.
Abonita, Rino. 2021. “Sadis, Gadis Belia
Di  Aceh  Diperkosa  14  Pemuda.”
Liputan6.Com , 1. Dalam
https://www.liputan6.com/region al/read/4778749/sadis-gadis-belia- di-aceh-diperkosa-14-pemuda (diakses 18 Januari 2023)
Ahadiana,  Amira.  2021. “Efektivitas
Program Parenting Di Pusat Pembelajaran  Keluarga  (Puspaga) Kota Tangerang Selatan.” Universitas  Islam  Negeri  Syarif Hidayatullah Jakarta. Ainiyah, Qurrotul. 2017. “Urgensi Pendidikan Perempuan Dalam
Menghadapi  Masyarakat  Modern.”
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (580-599)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.17837
Halaqa: Islamic Education Journal 1(2):97 – 109. doi: 10.21070/halaqa.v1i2.1240.
Anisa,  R.,  Yustikasari,  and  R.  Dewi.
2022. “Media Informasi Dan
Promosi  Kesehatan  Rumah  Sakit Umum  Daerah.” Jurnal  Inovasi Penelitian 2(8):2869 – 74.
Aspers,  Patrik,  and  Ugo  Corte.  2019.
“What  Is  Qualitative  in  Qualitative Research.” Qualitative  Sociology 42(2):139 – 60.  doi:  10.1007/s11133-
019-9413-7. Bahri,  Syamsul,  Bedjo  Sujanto,  and Madhakomala. 2020. Model
Implementasi  Program  Lembaga Penjaminan Mutu .
Boreel, Marsya Sabilla, Dine Meigawati, and  M.  Rijal  Amirulloh.  2022. “Implementasi  Program  Puspaga
(Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan  Pada  Anak  Di  Kota Sukabumi.” Jurnal Inovasi Penelitian 3(3):5377 – 88. Christianingrum,  Stevanni  Imelda,  and Titik Djumiarti. 2019. “Implementasi  Program Kota Tanpa Kumuh  Di  Kecamatan  Semarang Timur.” Journal  of  Public  Policy and Management Review 8(2):88 – 105.
Clark,  Helen,  Awa  Marie  Coll-Seck,
Anshu  Banerjee,  Stefan  Peterson,
Sarah L.
Dalglish, Shanthi
Ameratunga,  Dina  Balabanova, Maharaj Kishan Bhan, Zulfiqar A. Bhutta,  John  Borrazzo,  Mariam Claeson, Tanya Doherty, Fadi El- Jardali,  Asha  S.  George,  Angela Gichaga,  Lu  Gram,  David  B. Hipgrave, Aku Kwamie, Qingyue Meng, Raúl Mercer, Sunita Narain,  Jesca  Nsungwa-Sabiiti, Adesola  O.  Olumide,  David Osrin,  Timothy  Powell-Jackson, Kumanan  Rasanathan,  Imran Rasul,  Papaarangi  Reid,  Jennifer Requejo,  Sarah  S.  Rohde,  Nigel
Rollins, Magali Romedenne, Harshpal  Singh  Sachdev,  Rana Saleh,  Yusra  R.  Shawar,  Jeremy Shiffman,  Jonathon  Simon,  Peter D.  Sly,  Karin  Stenberg,  Mark Tomlinson,  Rajani  R.  Ved,  and Anthony  Costello.  2020. “A Future  for  the  World’s  Children?  A WHO – UNICEF – Lancet Commission.” The Lancet 395(10224):605 – 58. doi: 10.1016/S0140-6736(19)32540-1. Fazirah,  Era  Nur,  Sunariyanto,  and Agus Zainal Abidin. 2022.
“Efektivitas  Pelayanan  Publik  Di
Pusat  Pembelajaran  Keluarga  (
Puspaga  )  (  Studi  Kasus  Di  Dinas Pemberdayaan
Perempuan
Perlindungan  Anak  Pengendalian Penduduk  Dan  Keluarga  Berencana Kota ). 16(9):93 – 104.
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (580-599)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.17837
Kabupaten Nagan Raya. 2022. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2022  Tentang  Pedoman  Umum Teknis  Fasilitasi  Penggunaan  Dana Desa,  Alokasi  Dana  Gampong  Dan Bagi  Hasil  Pajak  Dan  Retribusi Daerah  Kabupaten  Nagan  Raya Tahun  Anggaran  2022 .  Suka Makmue.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan  Perlindungan  Anak.  2021. Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga .
Kementerian  PPPA.  2022. “Kunjungi Nagan Raya, Menteri Pppa Pastikan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Terpenuhi.” 1.
Keputusan  Bupati  Kabupaten  Nagan Raya  Nomor  476/33/Kpts/2020 Tentang  Pembentukan  Pengurus
Pusat  Pembelajaran  Keluarga  Di Kabupaten Nagan Raya, 5 (2020).
Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil  Khoiron.  2019. Metode
Penelitian  Kualitatif .  edited  by  F.
Annisya and Sukarno. Semarang:
Lembaga  Pendidikan  Sukarno Pressindo (LPSP).
Lovari, Alessandro, and Chiara Valentini.  2020. “Public  Sector Communication  and  Social  Media: Opportunities and Limits of Current Policies,  Activities,  and  Practices.” Pp.  315 – 28  in  Public  sector communication and social media:
Opportunities  and  limits  of current  policies,  activities,  and practices. The handbook of public sector communication.
Mandagi,  Sherlina,  Jeanita  A.  Kermite, and Butje Tampi. 2021.
“Pemidanaan  Percobaan  Kejahatan Dalam  Delik  Aduan.” Lex  Crimen Vol. X(13):35 – 44.
Pandelani,  Harry.  2020. “Evaluating  the Efficacy of Municipal Policy Implementation  in  South  Africa: Challenges  and  Prospects.” African Journal of Governance and
Development 9(1):89 – 105. Peraturan Menteri Kementerian Pemberdayaan  Perempuan  Dan Perlindungan  Anak  Nomor  13 Tahun 2020 tentang Perlindungan  Perempuan  dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana, BN.2020/No.172. Pemerintah  Indonesia.  Undang-Undang Republik  Indonesia  Nomor  23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (2014). Pradhana, Fernanda Agung, and Padmono Wibowo. 2020. “Analisis  Pola  Komunikasi  Petugas Pada Manajemen Sekuriti Di Lembaga  Pemasyarakatan.” Gema Keadilan 7(3):139 – 54. doi:
10.14710/gk.2020.9365.
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (580-599)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.17837
Purkey,  Anna.  2022. “Vulnerability  and the  Quest  for  Protection:  A  Review
of  Canadian  Migration  Case  Law.” Laws
11(2):20. doi:
10.3390/laws11020020.
Raharjo,  Muhammad  Mu’iz.  2021.
Pengelolaan  Dana  Desa .  Jakarta
Timur: Bumi Aksara.
Rayyan, Muhammad Arfi. 2020. “Analisis Kesesuaian Program Dengan  Kelompok  Sasaran  Pada Pengembangan UMKM Di
Kabupaten  Sidoarjo  Analysis  of Program  Suitability  with  Target Groups  on  MSME  Development  in Sidoarjo  Regency.” Journal  of Governance  and  Administrative Reform 1(1):63 – 76.
Rosad, Ali Miftakhu. 2019. “ Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembelajaran Di Lingkungan  Sekolah.” Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan 5(02):173 – 90. Saifatunnisa,  yuri  nabila.  2019. “Upaya Puspaga Dalam Mencegah Penyimpangan  Moral  Pada  Remaja Melalui Program Parenting: Penelitian  Di  Pusat  Pembelajaran Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan,  Perlindungan  Anak Dan  Pemberdayaan  Masyarakat.” UIN Sunan Gunung Djati
Bandung.
Simanjuntak,
Arthur, and Mitha
Christina
Ginting. 2019.
“Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi
Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  Dan
Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap
Belanja
Daerah. ” Jurnal Manajemen 5(2):183 – 94.
SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan  Perempuan  dan Anak). 2022. Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Tahun 2022 .
Syahputri,
Fachrina Bella, and Casiavera.  2022. “Peran  Puspaga Dalam  Pencegahan  Kekerasan  Pada Anak.” 9(02):177 – 86.
United  Nations.  1989. Convention  on  the Rights of the Child .
Warrington,  Camille,  and  Cath  Larkins. 2019. “Children  at  the  Centre  of Safety: Challenging the False
Juxtaposition  of  Protection  and Participation.” Journal of Children’s  Services 14(3):133 – 42. doi: 10.1108/JCS-09-2019-055.
Winter,  Mélanie  De.  2020. “Reshaping
Health Care Governance Using Pilot
Projects as Public Policy Implementation Instruments.” International  Review  of  Public Policy 2(3):317 – 41. doi: 10.4000/irpp.1422. Yosada,  Kardius  Richi,  and  Agusta Kurniati. 2019. “Menciptakan Sekolah  Ramah  Anak.” Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa :
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 5, Issue 2, Desember 2023 (580-599)
ISSN Online: 2685-3582 doi: https://doi.org/10.14710/dialogue.v5i2.17837
Jurnal Penelitian Pendidikan Dasar 5(2):145 – 54. doi: 10.31932/jpdp.v5i2.480.
Zahrok,  Siti,  and  Ni  Wayan  Suarmini.
2018. “Peran  Perempuan  Dalam
Keluarga.” IPTEK  Journal  of Proceedings  Series  0(5):61.  doi: 10.12962/j23546026.y2018i5.4422.