© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
RESEARCH ARTICLE

## PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM

## Yuni Lathifah
Program studi Pascasarjana S2 Hukum Minat Bisnis, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
lathifahyuni78@gmail.com

## ABSTRACT
Underage marriage is considered a serious problem because it raises a lot of controversy in society. Indonesia is one of the countries with a high number of underage marriages. This study aims to describe the sociological review  of  underage  marriages  and  to  describe  the  factors  that  cause  underage  marriages.  This  research examines further the problem of underage marriage in the sociology of law. The juridical-normative approach method with the type of qualitative research with a descriptive concept, the data source used is secondary data related to research. presentation of data based on a theoretical framework. Data collection techniques with literature study. Data analysis technique with deductive method. In the view of the sociology of law, there are still many underage marriages, one of which is due to the dispensation provided by law. Government commitment is needed to reinforce the practice of underage marriage. The results of the study stated that underage marriage was due to personal, family, religious, cultural, social and legal factors.
Keywords : underage; marriage; sociology of law.
Perkawinan  di  bawah  umur  dinilai  menjadi  masalah  serius  karena  memunculkan  banyak kontroversi  dalam  masyarakat.  Indonesia  adalah  salahsatu  Negara  dengan  tingginya perkawinan  dibawah  umur.    Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  tinjauan sosiologi hukum terhadap perkawinan dibawah umur serta mendiskripsikan faktor penyebab terjadinya  perkawinan  dibawah  umur.  Penelitian  ini  mengkaji  lebih  jauh  tentang permasalahan  perkawinan  di  bawah  umur  dalam  tinjauan  sosiologi  hukum.  Metode pendekatan  yuridis-normatif  dengan  jenis  penelitian  kualitatif  dengan  konseop  deskriptif, sumber  data  yang  digunakan  adalah  data  sekunder  yang  berhubungan  dengan  penelitian. penyajian  data  berdasarkan  kerangka  teori.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  studi kepustakaan.  Teknik  analisa  data  dengan  metode  deduktif.  Dalam  pandangan  sosiologi hukum  perkawinan  dibawah  umur  masih  banyak  terjadi  salahsatunya  disebabkan  karena adanya dispensasi yang diberikan oleh Undang-Undang. Diperlukan komitmen pemerintah untuk  mempertegas  praktik  perkawinan  dibawah  umur.  Hasil  penelitian  menyatakan perkawinan  dibawah  umur  karena  faktor  pribadi,  keluarga,  agama,  budaya,  sosial,  dan hukum.
Kata Kunci : di bawah umur; perkawinan; sosiologi hokum

## I NTRODUCTION
Masyarakat  Indonesia  dikenal  dengan  masyarakat  yang  pluralistik  atau  majemuk, dilihat  dari  segi  etnik,  agama,  adat  istiadat  maupun  golongan.  Karakteristik  seperti  ini mengakibatkan  terjadinya  interaksi  sosial  budaya  yang  pada  gilirannya  memunculkan fenomena perkawinan silang antar agama dan budaya, serta etnis maupun golongan yang berbeda.
Perkawinan mempunyai nilai ibadah dengan separuh nilai agama 1 . Pernikahan  sama dengan  perkawinan,  yang  mana  secara  etimologi perkawinan  itu dalam bahasa Arab yang berasal dari kata zawad yang artinya nikah.  Kedua  kata  tersebut  sama-sama  dipakai oleh  orang  Arab  dalam kehidupan sehari-hari, dan hal ini banyak terdapat dalam Al-Quran dan Hadits Nabi  Muhammad  SAW. Sedangkan  secara  terminologi  pernikahan adalah akad  yang  membolehkan    terjadinya persetubuhan dengan  seorang wanita, selama wanita tersebut  tidak  termasuk  wanita  yang  diharamkan  untuk  dinikahi, baik  disebabkan karena hubungan  nasab,  keturunan,  sepesusuan,  dan  lain-lainya 2 .  Pengertian    lain    tentang pernikahan,  sebagaimana  yang  terdapat  di dalam UU No.1/1974 tentang Perkawinan, yaitu Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami  istri dengan tujuan membentuk keluarga  (rumah tangga)  yang bahagia dan kekal berdasarkan  Ketuhanan  YME.
Pada  dasarnya  perkawinan  itu  dilakukan  untuk  waktu  selamanya.    Namun,    dalam keadaan  tertentu  terdapat  hal-hal yang  menghendaki  putusnya  perkawinan  itu  dalam arti   bila hubungan  perkawinan   tetap  dilanjutkan,   maka  kemudharatan akan  terjadi. Dalam  hal  ini  Islam  membenarkan  putusnya perkawinan  sebagai  langkah-langkah  dari usaha    melanjutkan  rumah  tangga 3 .  Akibat      dari      perceraian      tersebut      ayah        juga bertanggung   jawab   atas   semua   biaya   pemeliharaan   dan pendidikan yang  diperlukan anak  itu 4 .
Kompilasi  Hukum Islam  mengatur  dengan  tegas  kewajiban  orang    tua  terhadap anak.  Dalam  pasal  156  (d)  disebutkan  bahwa semua  biaya hadhanah  dan  nafkah  anak menjadi  tanggung  jawab  ayah menurut  kemampuannya,  sekurang-kurangnya  sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri yaitu 21 tahun.
Komnas  Perempuan  bersama  sejumlah  organisasi  gerakan  perempuan  pernah mengajukan revisi UU Perkawinan. Adapun beberapa pokok permasalahan yang diajukan yaitu;  (1)  pendewasaan  usia  perkawinan  diatas  18  tahun,  serta  tidak  membedakan  usia minimal perawinan antara laki-laki dan perempuan; (2) tidak diskriminasi dalam percatatan perkawinan  di bawah  naungan  Departemen Agama;  (3)  tidak  diskriminatif  terhadap  hak dan  kewajiban  bagi  laki-laki  dan  perempuan;  (4)  status  dan  hak  anak  yang  lahir  diluar
1 Nasution, Khoirudin. 2005. Hukum Perkawinan . Yogyakarta: Academia
2 Syarifuddin, Amir. 2006a. Hukum Perkawinan di Indonesia . Jakarta: KENCANA.
3 ———. 2006b. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara FIqh Munakahat dan Perkawinan . Jakarta: Prenada Media.
4 Ichsan, Achmad. 1986. Hukum Perkawinan Bagi yang Beagama Islam . Jakarta: Pradya Paramita.
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
pernikahan tetap memiliki hak yang sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan resmi 5
Dari    pengertian    di    atas,    dapat    diambil  kesimpulan  bahwa    pernikahan    adalah sebuah  ikatan  yang  sangat  kuat  antara  seorang  laki-laki dengan  seorang  perempuan yang bertujuan  untuk  membentuk  sebuah  rumah tangga   yang   sah,   bahagia,   kekal, dan   bernilai   ibadah   bagi   siapa   yang melakukannya.  Namun, tidaklah mudah untuk mencapai    sebuah    keluarga    atau    rumah    tangga  sebagaimana  yang  terdapat  dalam pengertian  tersebut.  Karena,  membentuk  sebuah  keluarga  atau  rumah  tangga  yang  sah, bahagia, kekal, dan memperoleh  ibadah  bagi  siapa  yang melakukannya  harus  melalui beberapa persyaratan.
Tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia masih banyak di temukan bahwa orang tua menikahkan anaknya yang masih dibawah umur. Terdapat berbagai alasan yang digunakan untuk  menikahkan  anaknya  yang  masih  dibawah  umur.  Mereka  merasa  tidak  masalah menikahkan anaknya diusia berapapun dan kapanpun 6 .
Dari  latar  belakang  diatas  dapat  diambil  pokok  masalah  sebagai  berikut  yaitu: Bagaimana  tinjauan  sosiologi  hukum  terhadap  perkawinan  dibawah  umur  dan  mengapa terjadi perkawinan dibawah umur.

## RESULTS & DISCUSSION
Lahirnya sosiologi yaitu pada tahun    1842, ketika Auguste Comtefilosof  yang berasal dari  Perancis  menerbitkan   jilid   terakhir   dari   bukunya   yang  berjudul The      Course      of Positive-Philosophy yang sangat   terkenal.   Sosiologi adalah ilmu yang  masih baru,  meskipun telah   mengalami   perkembangan  yang  cukup  lama.  Auguste  Comte  berpendapat  bahwa waktunya  bagi  semua  penelitian  terhadap  soal-soal        kemasyarakatan  serta  gejala-gejala masyarakat,  dan memasuki   tahap    terakhir     yaitu   tahap    ilmiah. Auguste    Comte menyarankan   supaya  semua   penelitian terhadap masyarakat dijadikan salah  satu  ilmu tetang  masyarakat  yang  independen.  Tahun 1839, ilmu yang baru tersebut diberi nama oleh Auguste Comte sosiologi, berasal dari  kata  Latin socius yang  artinya  kawan,  dan  kata Yunani logos adalah kata atau berbicara. Sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Bagi Auguste   Comte,   maka   sosiologi merupakan ilmu   kemasyarakatan   umum, serta hasil  terakhir  dari  perkembangan  ilmu,  karena  sosiologi  didasarkan pada kemajuan- kemajuan yang telah dicapai oleh ilmu lainnya. Selanjutnya Auguste   Comte   menyatakan bahwa   sosiologi   harus   dibentuk   berdasarkan observasi   juga  tidak   pada   spekulasi tentang   keadaan   masyarakat. Kemudian hasil observasi  harus  disusun secara  sistematis dan  metodologis  namun  Auguste Comte   tidak   menjelaskan   bagaimana   cara   menilai hasil-hasil observasi kemasyarakatan tersebut 7 .
Istilah  sosiologi merupakan kata yang bermula dari latin socius yang berarti “kawan” dan kata yunani logos berarti “kata”  atau  “berbicara”.  Jadi,  sosiologi  berarti berbicara
5 Hardani,  Sofia.  2015.  “Analisis  tentang  Batas  Umur  untuk  Melangsungkan  Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia.” Jurnal Pemikiran Islam An-Nida’ 40 (2): 127. http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/1503.
6 Thaib, Siskawati. 2017. “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).” Lex Privatum 5 (9): 54.
7 Soekanto, Soerjono. 2005. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: Raja Grafindo.
mengenai    masyarakat 8 .  Sementara  menurut  J.A.A.  van  Dorn  dan  C.J.  Lammers berpendapat  sosiologi  adalah  ilmu  tentang  struktur-struktur  dan  proses-proses kemasyarakatan  yang  bersifat  konstan.  Kemudian  Selo    Soemardjan    dan    Soelaeman Soemardi menyatakan  bahwa  sosiologi atau ilmu masyarakat  ialah  ilmu yang memahami metode sosial serta proses-proses sosial, termasuk transformasi social 9 .

## a. Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum
Hukum penuh dengan keseimbangan, sementara penolakan terhadap keseimbangan sangat jarang dikumandangkan. Hal tersebut menuntut kita untuk bisa merubah dunia yang penuh keteraturan itu. Satjipto Raharjo mengemukakan, “mengajarkan keseimbangan,menemukan ketidakseimbangan ( Teacing order finding disorder )” 10 .
Ketika ingin melihat hukum secara perwujudan terhadap nilai-nilai khusus, sehingga pilihan  tersebut  akan  mengantarkan  pada  metode  dengan  sifat idealis .  Metode  trsebut berupaya untuk menguji hukum yang mau mencitakan nilai-nilai khusus. Sementara aspek lain,  apabila  menetapkan untuk memandang  hukum  secara  struktur aturan yang abstrak, maka ketertarikan akan tersentralisasi terhadap hukum semacam lembaga yang benar-benar independen, yaitu yang dapat dibicarakan secara poin tersendiri. Hal ini akan mengantaran kepada metode normative , sesuai pada pengkajianya yang bersifat analitis . Sementara jika ingin mendalami hukum seperti alat ukur menata masyarakat, metode yang diterapkan bersifat sosiologis 11 .    Hal  ini  banya  bertentangan  dengan  pendekatan  hukum  yang  pertama  dan kedua. Sebab pendekatan yang kedua ini melibatkan hukum oleh usaha untuk memenuhi tujuan-tujuan serta melengkapi kebutuha aktual dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode itu memusatkan perhatiannya kepada peninjauan tentang efektivitas hukum. Ketiga metode itu memperoleh ruang gerak yang cukup kritis dalam pengkajian hukum saat ini.

## b. Metode, Kajian, Obyek sosiologi Hukum
Ditulis oleh Curzon, bahwa Roscou Pound mengindikasikan studi sosiologi hukum menjadi  analisis  yang  didasarkan  pada  pikiran  hukum  sebagai  cara  pengarah  sosial. Sementara  Llyod,  melihat  sosiologi  hukum  seumpama  suatu  ilmu  deskriptif,  yang menggunakan  gaya  empiris.  Situasi  ini  berhubungan  dengan  perangkat  hukum  dengan tugas-tugasnya.  Ia  melihat  hukum  ibarat  suatu  produk  strata  sosial  dan  alat  untuk memimpin  serta  memperbarui  aruran  itu.  Berdasarkan  uraian  diatas,  L.B  Curzon  lebih memperkirakan  pemakaian  istilah Legal  sociology untuk  menetapkan  pengkajian  khusus tentang  situasi-situasi,  norma-norma  hukum  itu  bekerja,  bersama  tingkah  laku  yang dihasilkannya.  Melalui  hal  ini  kita  mampu  memisahkan  sosiologi  hukum  memakai  ilmu hukum  normative  lebih  mengarahkannya  kepada  tinjauan law  in  books ,  dalam  sosiologi
8 Narwoko, Dwi J. 2004. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan . Jakarta: Prenada Media.
9 Soekanto, Soerjono. 2005. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: Raja Grafindo.
10 Rahardjo,  Satjipto.  2003. Teaching  Order  Finding  Disorder  “Menemukan  Keteraturan, Mengajarkan Ketidak teraturan.” Semarang: Universitas Diponegoro Indonesia.
11 Rahardjo,  Satjipto.  2003. Teaching  Order  Finding  Disorder  “Menemukan  Keteraturan, Mengajarkan Ketidak teraturan.” Semarang: Universitas Diponegoro Indonesia.
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
hukum  lebih  mengkaji  kepada law  in  action .  Sosiologi  hukum  lebih  mengaplikasikan pendekatan empiris yang bersifat preskriptif 12 .
Supaya  berhasil  membedakan  pendekatan  sosiologi  hukum  maupun  pendekatan yuridis empiris dengan pendekatan yuridis normative, perlu disajikan tabel dibawah ini 13 .
Tabel 1. Model Hukum Yuridis-Empiris & Yuridis- Normatif
PERBANDINGAN ANALITIS POSITIVITIS (JURISPRUDENTIAL) Yuridis-Normatif SOSIOLOGIS (SOCIOLOGICAL) Yuridis-Empiris Objek Jurisprudentie model Sociological model Fokus Analisis aturan ( rules ) Struktur sosial Proses Logika Perilaku (Behavior) Pilihan Praktik (Practikal) Ilmu pengetahuan Tujuan Pengambilan keputusan Penjelasan Lingkup Universal Variabel Perspektif Pelaku Pengamat (Observer) Dalam  model Jurisprudentie ,  tinjauan  hukum  lebih  mengutamakan  kepada  hasil kebijakan atau hasil aturan, meskipun dalam sociological model lebih menuju pada struktur sosial,  lebih  kritis  dan  lebih  menuju  kepada  ilmu  hukum  yang  sepatutnya.  Black menerangkan  apa  yang  menjadi  inti  dan  metode  dari  sociological  model.  Bisa  diketahui, bahwa apa yang selaku dengan perhatian sociological model bukanlah peraturan yang berisi muatan abstrak dan stereotype tetapi apa yang teramati dalam kebenaran.
Sosiologi  hukum  membuat  cabang  khusus  sosiologi,  yang  memakai  metode  kajian yang lumrah dikembangkan didalam ilmu-ilmu sosiologi. Begitu juga kita ketahui, sosiologi berupaya  melihat  sasaran  kajianya  menggunakan  kacamata  pengelihatan  deskriptif. Maksudnya,  sosiologi  hendak  melihat  dan  menafsirkan  keadaan  nyata  dari  objeknya  itu. Selama  yang  menjadi  objek  sosiologi  hukum  adalah  pertama,  sosiologi  hukum  mengkaji atau meneliti hukum dalam wujudnya atau Government Social Control. Sosiologi hukum meneliti seperangkat kaidah khusus yang berlangsung serta dibutuhkan, demi membangun ketertiban  dalam  kehidupan  bermasyarakat.  Selanjutnya,  sosiologi  hukum  mengkaji  atau meneliti suatu proses yang berupaya membangun warga masyarakat selaku makhluk sosial. Sosiologi  hukum  mengetahui  eksistensinya  semacam  kaidah  sosial  yang  ada  dalam masyarakat 14 .
12 Anwar, Yasmil dan Adang. 2011. Pengatar Sosioogi Hukum . Jakarta: PT Grasindo.
13 Black, Donal. 1989. Sociological Justice . New York: Academic Press.
14 Black, Donal. 1989. Sociological Justice . New York: Academic Press.

## c. Ruang lingkup Sosiologi Hukum
Dalam    kemajuan    sosiologi,    terlihat    kehendak  bahwa    ilmu  tersebut  dalam  level pertama  bisa  dibedakan  berdasarkan  metode  yang  dipakai  untuk    mengamti  masyarakat. Secara  demikian   seolah-olah  terlihat beraneka macam madzab  yang beelainan  dalam dasar  dan  metode  ilmiahnya.  Pitirim  Sorokin membedakan klasifikasi  madzab-madzab sosiologi  dengan  cabang-cabangnya 15 .
Seperti  yang  diungkapkan  oleh  Soerjono  Soekanto,  kaidah  untuk  mengerti  hukum yang  berjalan  dan  berlaku,  hendaknya  seseorang  mengkaji  gejala-gejala  hukum  dalam masyarakat  secara  langsung  dengan  memeriksa  proses-proses  peradilan,  angan-angan hukum  yang  aktif  di  masyarakat  misalnya  tentang  keadilan,  efektivitas  hukum  semacam sarana  pengendalian  sosial,  serta  ikatan  antara  hukum  dan  perubahan-perubah  sosial. Lapisan perkembangan masyarakat yang kian semakin elusif dan pengkhususan kehidupan yang semakin berkembang serta tumbuh memerlukan kontrol hukum juga perlu menyusul perkembangan  yang  seperti  itu 16 .    Adapun  ruang  lingkup  sosiologi  hukum  juga  dibagi menjadi 2 hal, yaitu:
1) Landasan sosial dari hukum atau dasar-dasar sosial dari hukum. Contoh bisa disebut misalnya:  Berkenaan  Hukum  nasional  di  Indonesia  dasar  sosialnya  adalah  pancasila menggunakan ciri-ciri: musyawarah, gotong royong, serta kekeluargaan.
2) Berupa akibat hukum terhadap fenomena sosial lainnya, bisa disebut misalnya:
•  UU No.1/1974 tentang perkawinan terhadap gejala kehidupan rumah tangga.
•  UU  No.22/1997  dan  UU  No.  23  1999  tentang  Narkotika  dan  Narkoba  terhadap gejala konsumsi obat-obat terlarang dan semacamnya.
•  UU No.19/2002 tentang Hak Cipta terhadap gejala budaya.
•  UU mengenai pemilihan presiden secara langsung mempengaruhi gejala politik. Dan sebagainya.
d. Karakteristik Sosiologi Hukum
Keistimewaan sosiologi hukum adalah gejala hukum yang didalam masyarakat yang melahirkan  penjelasan,  deskripsi,  pengungkapan/pembeberan  ataupun  perkiraan karakteristik tinjauan dimana sosiologi hukum berupaya menyampaikan gambaran ataupun deskripsi  kepada  pelaksanaan  hukum  yang  dibedakan  dalam  penciptaan  undang-undang. Saat implementasinya dalam pengadilan, menelaah seperti apa manifestasi yang terjadi pada masing-masing  tindakan  hukum.  Tujuan  sosiologi  hukum  untuk  mendiskripskikan mengapa  suatu  sosial  masyarakat  itu  timbul  faktor  dan  sebab  yang  berdampak  atau sebagainya. Kemudian sosiologi hukum dipakai untuk menguji kesesuaian empiris berasal dari  pernyataan  atau  suatu  yang  berhubungan  dengan  peraturan  hukum  sehingga  bisa memperkirakan suatu hukum yang tepat dan yang tidak tepat dengan ketetapan masyarakat. Sosiologi Hukum merupakan  ilmu dari salah satu cabang ilmu pengetahuan, secara empiris
15 Sorokin, Pitirim. 1928. Contemporary Sociological Theories . New York: Herper & Row.
16 Ali, Zainuddin. 2009. Sosiologi Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
dan analitis untuk memdalami hubungan timbal-balik antara hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala gejala sosial lain. Studi yang diatas memiliki beberapa karakteristik, yaitu 17 .
1. Sosiologi hukum bermaksud untuk menyampaikan penjelasaan kepada praktek-praktek hukum.  Jika  praktek  itu  dibeda-bedakan  kedalam  pembuatan  undang-undang, implementasinya dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana pelaksanaan yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum tersebut. Sosiologi hukum mencoba untuk  mengartikan  mengapa praktek yang demikian itu bisa terjadi,    apa  yng  menjadi penyebabnya, serta faktor apa saja yang bisa mempengaruhi, apa saja latar belakang dan sebagainya.  Dengan  demikian  maka  mempelajari  hukum  secara  sosiologi  adalah menginvestigasi tingkah laku seseorang dalam aspek hukum. Menurut Weber, tingkah laku ini memiliki dua segi yaituluar dan dalam. Sosiologi hukum tidak hanya memperoleh tingkah  laku  yang  tampak  dari  luar  saja,  akan  tetapi  juga  menerima  penjelasan  yang berasal dari  internal, yang meliputi konsep-konsep tingkah  laku seseorang. Jika di sini disebut tingkah laku hukum bahwa sosiologi hukum tidak memisahkan antara tingkah laku  yang  sinkron  dengan  hukum  ataupun  yang  menyimpang  dari  kaidah  hukum, keduanya merupakan obyek pengamatan dari ilmu ini.
2. Sosiologi hukum selalu menguji kebenaran empiris dari suatu konstitusi atau pernyataan hukum.  Pertanyaan  yang  bersifat  khusus  disini  adalah  “Bagaimanakah  kenyataannya dalam  peraturan  itu?”,  “Apakah  kenyataan  tersebut  sesuai  dengan  yang  tertera  dalam peraturan?”.  Perbedaaan  yang  signifikan  antara  pendekatan  tradisional  yang  normatif dengan  pendekatan  sosiologis  adalah  bahwa  yang  pendekatan  tradisional  normatif menerima  saja  apa  yang  tertera  pada  peratuan  hukum.  Sedangkan  yang  pendekatan sosiologis senantiasa mengujinya dengan data (empiris).
3. Sosiologi  hukum  tidak  melaksanakan  penilaian  terhadap  hukum.  Tingkah  laku  yang mematuhi  hukum  dan  yang  tidak  mematuhi  hukum  sama-sama  mewujudkan  objek pengamatan yang setara. Sosiologi hukum tidak menilai yang satu lebih unggul dari yang lain. Fokus yang utama hanyalah pada mempersembahkan penjelasan kepada objek yang dipelajarinya. Pendekatan  yang  seperti  itu sering  melahirkan  salah  paham, seolah-olah sosiologi  ingin  membetulkan  pelaksanaan  yang  menyimpang  atau  melanggar  hukum. Sosiologi hukum tidak memberi penilaian tapi menghampiri hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan batasan kepada fenomena hukum yang absolut.
e. Definisi Perkawinan di Bawah Umur
Perkawinan  atau  pernikahan,  berasal  dari  kata  nikah  berararti al-jam’u dan  al- dhamu yang  artinya  berkumpul  atau  mengumpulkan 18 ,  sama-sama  memasukkan  dan  digunakan untuk  arti  bersetubuh  (wat’i) 19 .    Sementara  Menurut  hukum    Islam,    pernikahan    atau perkawinan merupakan: “Suatu ikatan lahir dan batin diantara seorang laki-laki  dan seorang
17 Rahardjo,  Satjipto.  2003. Teaching  Order  Finding  Disorder  “Menemukan  Keteraturan, Mengajarkan Ketidak teraturan.” Semarang: Universitas Diponegoro Indonesia.
18 al-Mufarraj, Sulaiman. 2003. Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya’ir, Wasiat, Kata Mutiaara . Jakarta: Qisti Press.
19 al-kahlany, Muhammad Isma’il. 1988. Subul al-Salam . Bandang: Dahlan.
perempuan untuk tujuan hidup bersama dalam suatu rumah tangga  dan  untuk memiliki berketurunan,  yang  pelaksanaanya menurut ketetapan-ketetapan hukum syari’at Islam” 20 . Diantara  permasalahan  perlindungan  anak  yang  banyak  dihadapi  adalah  tentang perkawinan anak di bawah umur. Perkawinan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat tanpa melampaui lembaga dispensasi nikah di pengadilan agama, kecuali dikenai sanksi moral malahan sampai pemakzulan dari jabatan bagi seorang pejabat, seperti yang terjadi pada bupati Garut Aceng Fikri. Dari segi pelakunya, perkawinan dibawah umur dibagi menjadi dua, pertama perkawinan anak dibawah umur dengan orang dewasa, kedua perkawinan sesama antara anak dibawah umur. Menikahi anak dibawah umur oleh orang yang telah dewasa menjurus kearah sebagai eksploitasi anak yang bisa merusak pola fikir, dan masa depan anak tersebut. Sementara perkawinan terhadap sesama anak dibawah umur cenderung dianggap karena pergaulan anak dan opini yang berkembang di masyarakat,dan ini tentu lebih parah bagi masa depan anak yang melakukan perkawinan.
Departemen  agama  merancang  Undang-Undang  tentang  perkawinan  untuk membendung  perkawinan  dibawah  umur  secara  jelas  dan  tegas.  RUU  ini  memberikan sanksi  denda  sebesar  Rp.6.000.000  kepada  pelaku  perkawinan  anak  dibawah  umur  serta sanksi  kurungan  selama  3  bulan  ditambah  dengan  sanksi  denda  Rp.12.000.000  untuk penghulu yang mengawinkan. 21
Sekalipun perkawinan anak dibawah umur misalnya dengan wanita dibawah 16 tahun mengakibatkan salah satu faktor penyebab terlambatnya laju pembangunan di Indonesia. Akan  tetapi  masih  membludak  orangtua di Indonesia yang  berprinsip bahwa  seandainya anak peremuannya sudah mencapai umur diatas 20 tahun belum kawin akan menanggung aib atau malu untuk keluarga karena belum kawin berarti tidak laku 22 .
“Perkawinan diizinkan jikalau pihak pria 19 tahun dan perempuan 16 tahun” Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan 23 . Dalam UU perkawinan juga ditemukan dispensasi nikah untuk anak yang masih dibawah umur, di pengadilan agama sesuai berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang  No.1/1974 Tentang Perkawinan yang  menegaskan  sebagai berikut 24 :
1) Perkawinan  hanya  diizinkan  jikalau  pihak  pria  sudah  mencapai  umur    19  (Sembilan belas)tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
20 Hamid,  H  Zahri.  1987. Pokok-Pokok  Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang . Yogyakarta: Bina Cipta.
21 Ginting I Ketut, Titania Elisa; Westra. 2018. “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari  Perspektif  Hukum  Pidana.” Kertha  Wicara :  Journal  Ilmu  Hukum 7  (3):  11. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40569.
22 Hoseen, Ibrahim. 1979. Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikaah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan . Jakarta: Ihya’ Ulumuddin.
23 Inayati, Inna Noor. 2015. “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum, HAM Dan Kesehatan.” Jurnal Bidan "Midwife Journal 1 (1): 48. www.jurnal.ibijabar.org46.
24 Tim  Redaksi  FOKUSMEDIA.  2005. Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan:  Undang- Undang Perkawinan . Bandung: Fokus Media.
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan  atau  pejabat  lain yang ditunjuk  oleh  kedua  orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
Menurut Andi Syamsu Alam, perpadun antara pasal 7 ayat (1) dan pasal 6 ayat (2), memberi kesan hilangnya ketegasan hukum terhadap perkwinan dibawah umur yang telah ditetapkn oleh Undang-Undang. Peristiwa tersebut terjadi karena adanya klausul dispensasi, seperti dimaksud pada pasal 7 ayat (2). Sanksi bagi pelaku yang terlibat perkawinan dibawah umur  ada  dua  jenis,  yaitu  sanksi  bagi  pelaku  sebesar  Rp.  6.000.000  dan  sanksi  untuk penghulu  Rp.  12.000.000  serta  kurungan  tiga  bulan 25 .  Dalam  permohonan  dispensasi Putusan  pengadilan  Agama  ada  dua  putusan,  yaitu 26 ;  (1)  putusan  mengabulkan,  dan  (2) putusan menolak. Oleh karena itu perlu adana sanksi tegas terhadap calon suami istri yang belum mencapai batas usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Lebih baik jika ini tanpa  dispensasi  pengadilan,  dan  tidak  sekedar  denda.  Di  irak,  bagi  peanggar  dijatuhkan pidana penjara 27 .
Selain  itu  perkawinan  memiliki kaitan dengan  masalah  kependudukan.  Alih-alih bahwa  batas umur   yang   lebih   rendah   bagi   seorang   wanita   untuk kawin,  memicu laju  kelahiran  yang   lebih  tinggi jika  dibandingkan  dengan  batas  umur  yang  lebih tinggi 28 . Berkaitan dengan kejadian tersebut maka undang-undang perkawinan menentukan batas  umur  untuk  kawin  baik  untuk pria  juga bagi wanita ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita 29 .
Seperjalanan  dengan perkembangan  zaman,  ketetapan usia perkawinan  yang ada di Indonesia dalam UU No. 1/1974 butuh disesuaikan lagi. Sampai-sampai dipandang sangat perlu  untuk  melaksanakan  upaya-upaya    perombakan  usia    perkawinan    di    Indonesia. Sampai akhirnya   Dewan   Perwakilan   Rakyat   Republik   Indonesia   dan pemerintah menyepakati  perubahan  Pasal  7  Ayat  (1)  dalam  UU  No.  1/1974    tentang    Perkawinan terkait  ketentuan  batas  usia menikah  laki-laki dan perempuan.  Dengan  demikian,  batas usia  perkawinan untuk laki-laki dan perempuan menjadi sama yaitu  19   tahun.   Hasil pembahasan   tingkat   1   di   Badan   Legislatif menyepakati  perubahan  pasal  7  yang mengatur  tentang  usia  boleh  kawin laki-laki  dan  perempuan. Disepakati  bahwa  batasan usia  yang  dibolehkan melakukan  perkawinan  antara  laki-laki  dan  perempuan  adalah sama-sama usia  19  tahun,"  kata  Wakil  Ketua  Badan  Legislatif  (Baleg)  Totok  Daryanto
25 Sasmita, Preti Anggera. 2020. “Studi Komparatif Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Perkawinan di Malaysia.”
26 Setiasih, Widihartati. 2017. “Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan.” Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ 4 (3): 238. https://doi.org/10.32699/ppkm.v4i3.428.
27 Tim  Redaksi  FOKUSMEDIA.  2005. Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan:  Undang- Undang Perkawinan . Bandung: Fokus Media.
28 Astuty,  Siti  Yuli.  2013.  “Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya  Perkawinan  Usia  Muda Dikalangan  Remaja  di  Desa  Tembung  Kecamatan  Percut  Sei  Tuan  Kabupaten  Deli Serdang.” Jurnal FISIP . https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
29 Ichsan,  Achmad.  1986. Hukum  Perkawinan  Bagi  yang  Beagama  Islam .  Jakarta:  Pradya Paramita.
saat dihubungi wartawan, Senin (16/9/2019).  setelah  selama  45  tahun  sama  sekali  tidak pernah    mengalami    perubahan.  Dan  pada  tanggal  14  Oktober  2019  Undang-undang No.16/2019 tentang   Perubahan   UU No.1/1974 tentang Perkawinan   secara   resmi disahkan   oleh   Presiden   Joko   Widodo   di Jakarta.
Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 65A yang berbunyi sebagai berikut: “ Pada saat UU ini mulai berlaku, permohonan perkawinan yang telah didaftarkan berdasarkan UU No.1/1974 tentang Perkawinan, tetap dilanjutkan prosesnya sesuai dengan ketentuan UU No.1/1974 tentang Perkawinan. ”

## f. Faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat Melakukan Perkawinan di Bawah Umur
Saat dilakukan pengamatan dan observasi lebih lanjut, kedapatan bahwa perkawinan di  Indonesia  termasuk  golongan  perkawinan termuda  yang  secara  umum  dilakukan  oleh anak bermur 12 tahun dan berakhir 21 tahun 30 . Sebagian besar faktor yang mengakibatkan masyarakat  melangsungkan  perkawinan  dibawah  umur.  Secara  kebanyakan  faktor  yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur merupakan faktor agama, budaya (adat), sosial dan hukum yang berkembang dalam masyarakat 31 .
1. Pribadi
Sebagian  latar  belakang pribadi  yang  keliru yaitu  menikah hendaknya  bisa  bebas dari  orang  tua,  maksud  menyalurkan  hasrat  seksual,  karena  terlanjur  hamil.  Adapun faktor dari pribadi kebanyakan terjadi sebab kenakalan remaja yang menjadikan hamil diluar nikah. Penyebab lain dari aspek pribadi yaitu karena ingin terhindar dari dosa 32 .
2. Keluarga
Lazimnya  untuk  mereka  yang  sudah  percaya  dengan  pasangannya,  keluarga mengusulkan  dengan  menikah  sekalipun  keduanya  masih  menjalani  pendidikan.  Ini dilakukan dengan angan-angan untuk mencegah hal buruk dari jalinan dengan lawan jenis 33 . 3. Agama
Dalam  agama  tidak  ada  hukum  yang  mengharamkan  atau  melawan  perkawinan untuk usia yang masih dibawah umur, bahkan islam menganggap “nikah” adalah fitrah manusia  yang  sangat  dipetuakan  orang  islam,  sebab  menikah  merupakan  naluri kemanusian yang wajib dipenuhi dengan jalan yang sah sesuai syariat agar tidak mencari jalan  yang  sesat  sehingga  berujung  zina.  Perkawinan  dibawah  umur  merupakan
30 Ginting I Ketut, Titania Elisa; Westra. 2018. “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari  Perspektif  Hukum  Pidana.” Kertha  Wicara :  Journal  Ilmu  Hukum 7  (3):  11. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40569.
31 Candra,  Mardi.  2018. Aspek  Perlindungan  Anak  Indonesia;  Analisis  Tentang  Perkawinan Dibawah Umur . Jakarta: KENCANA.
32 Thaib, Siskawati. 2017. “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).” Lex Privatum 5 (9): 54.
33 Thaib, Siskawati. 2017. “Perkawinan Dibawah Umur (Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).” Lex Privatum 5 (9): 54.
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
perhitungan bagi para orangtua supaya menghidari dan mencegah akibat-akibat negatif yang bisa memperburuk nama baik keluarga dan merusak martabat orang tua 34 . Meskiput terdapat perintah dan anjuran perkawinan tanpa adanya batasan umur, namun  ada  kadar  perlunya  kedewasaan  untuk  melakukan  sebuah  perkawinan  untuk menghindari  adanya  kemudharatan  atau  hal-hal  yang  buruk.  Hal  ini  sangan  penting dengan  hukum  positif  di  Indonesia  dan  undang-undang  lainnya  yang  berhubungan dengan perihal perkawinan dibawah umur, sesungguhnya tidak ada norma hukum yang menegaskan dengan berupa memberikan sanksi hukum kepada para pelaku atau orang yang  melangsungkan  perkawinan  dibawah  umur.  Sekalipun  dalam  UU  Pasal  26 No.23/2002  “mewajibkan  orang  tua  dan  keluarga  untuk  menghindari  kejadian perkawinan terhadap usia anak-anak, walaupun pernikahan dibawah umur tidak  serta- merta  dipandang  sebagai  tindakan  kejahatan  menurut  hukum,  UU  perkawinan  yang menyodorkan dispensasi kepada kedua pasangan bagi yang belum cukup usia supaya bisa  melakukan  perkawinan.  Dengan  beragam  sebab  atas  evaluasi  hukum  di  muka persidangan.
4. Budaya
Dalam adat-istiadat yang telah erat dan berlaku di Indonesia beberapa masyarakat memandang bahwa perkawinan dibawah umur bukanlah peristiwa langka dan dianggap hal  yang  biasa.  Lebih-lebih  dalam  beberapa  besar  masyarakat  Indonesia  ada  suatu kebanggan seandainya anak perempuannya diusia muda sudah melakukan perkawinan dengan  seorang  laki-laki.  Peristiwa  ini  berlangsung  karena  adat-istiadat  yang  telah melekat  di  masyarakat,  ikut  serta  merajai  pola  berfikir  masyarakat.  Masyarakat beranggapan,  tidak  ada  pantangan  untk  melangsungkan  perkawinan  dibawah  umur, demi  mempunyai  iktikad  bahwa  seorang  anak  perempuan  seandainya  telah  dilamar tidak  dapat  menolak  lamaran  tersebut,  lantaran  jika  lamaran  tersebut  tidak  diterima mengakibatkan  anak  perempuan  yang  menolak  menjadi  tidak  laku  (tidak  bisa mendapatkan jodoh). Kerap juga ditemukan dalam masyarakat bahwa orang tua yang mengawinkan anaknya yang  masih berusia dibawah umur untuk menjauhi terjadinya fitnah terhadap kedua pasangan yang sedang berpacaran, peristiwa tersebut lazimnya dapat  ditemukan  di  desa-desa  ataupun  beberapa  daerah  di  Indonesia  yang  adat kebiasaanya populer dengan perkawinan siri (rahasia), agar tidak ada cacat dari ikatan pernikahan dikemudian hari.
Dengan  peristiwa  demikian,  pada  pelaksanaanya  alasan  yang  sering  digunakan untuk  meyakinkan  hakim  agar  mengizinkan  surat  permohonan  pihak  pemohon dispensasi  nikah  di  pengadilah  agama,  adalah  karena  anaknya  sudah  melakukan pertunangan serta syarat  yang  digunakan sesui dengan hukum  islam telah dipenuhi, dan syarat  pengajuan  permohonan  sudah  lengkap.  Secara  empiris,  dan  dalam  hal  ini pengadilan Agama selalu mengizinkan permohonan dispensasi nikah tersebut.
5. Sosial
Dilihat dari segi sosial, di dalam masyarakat atau kelaziman yang sudah lumrah pada satuan  terkecil  keluarga  yang memaksa  sikap pro atau  sikap  yang  mendukung  sudah terbiasa  dengan  perkawinan  dibawah  umur.  Apalagi  karena  faktor  rendahnya pendidikan dan tingkat minimnya perekonomian serta perilaku atau aliran masyarakat yang  lumrah  meremehkan  masalah  pergaulan  bebas  yang  menjadikan  perkawinan
34 al-Azhar, Muzakaroh. 1985. Perkawinan Dibawah Umur . Jakarta: T.TP.
dibawah  umur.  Juga  sering  terjadi  karena  ketidaktahuan  masyarakat  terhadap  efek buruk yang akan dialami oleh orang yang menunaikan perkawinan dibawah umur baik dari aspek kesehatan maupun psikologis, menjadi alasan bagi para pihak terkait, baik dari segi keluarga ataupun masyarakat sekitar. Disamping itu pola atau paham sebagian masyarakat  yang  memandang  bahwa  adanya  sebuah  perkawinan  akan  mengangkat persoalan  atau  masalah  ekonomi  yang  di  hadapi,  padahal  kenyataannya  malah sebaliknya.
6. Hukum
Apabila norma hukum berkenaan batasan perkawinan ada dan jelas serta berjalan dengan baik, maka konsekuensi yang akan muncul yaitu di setiap tahun perkawinan usia dini  akan  mengalami  jumlah  penurunan.  Akibat  perkawinan  dibawah  umur  timbul karena  ada  sejumlah  faktor  yang  menimbulkan  perkawinan  dini  seperti  menjurus  ke arah pergaulan bebas yang tidak dibatasi oleh keluarga atau pihak-pihak yang terkait. Atau  pencegahan  yang  kurang  ketat  dari  orang-orang  sekitar.  Sehingga  wajib  bagi seorang  remaja  memiliki  tabiat  yang  bertanggung  jawab  kepada  diri  sendiri  dan mencontoh aturan hukum yang wajar sudah sangat diperhitungkan, apalagipada zaman modern  seperti  saat  ini  yang  berhubungan  seks  saat  pranikah  bahkan  seks  bebas ataupun perkawinan dibawah umur menjadi suatu wabah yang sudah sangat biasa dan dianggap sepele. Perkawinan dibawah umur seperti ini lah dianggap sebagai peristiwa yang dianggap wajar, dan jarang sekali masyarakat menganggap penting masalah ini.

## g. Dampak dari Perkawinan di Bawah Umur
Perkwinan  yang  dilakukan  pada  usia  dibawah  umur  yang  termuat  dalam  Undang- Undang Perkawinan ditakutkan membawa dampak negatif yang akhirnya mengakibatkan kesejahteraan  rumah  tangga  menjadi  korban 35 .  Adapun  akibat  dari  perkawinan  dibawah umur menimbulkan beberapa dampak bagi kehidupan masyarakat, terutama bagi pelakunya. Meskipun  ada  dampak  positif  dari  perkawinan  dibawah  umur  namun  tidak  sedikit  pula dampak  negatifnya.  Sebagian  besar  akibat  dari  perkawinan  dibawah  umur  membawa dampak buruk, bahkan menimbulkan berbagai masalah yang tidak sedikit berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama. Akibat buruk yng sering timbul yaitu karena belum matang usia maupun kedewasaan para pelaku nikah dibawah umur. Adapun dampak positif dan negatif dari perkawinan dibawah umur yaitu 36 ;
•  Dampak Negatif
1. Peningkatan perceraian akibat pernikahan dibawah umur.
2. Pernikahan dibawah umur mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap tingginya risiko kematian ibu dan bayi 37
3. Secara medis penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang menikah di usia muda, dengan berhubungan seks lalu menikah, dan kemudian hamil dalam kondisi yang tidak siap maka dampak negative yang sering akan timbul, seperti terkenanya kanker rahim
35 Sasmita, Preti Anggera. 2020. “Studi Komparatif Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Perkawinan di Malaysia.”
36 al-Azhar, Muzakaroh. 1985. Perkawinan Dibawah Umur . Jakarta: T.TP.
37 Sasmita, Preti Anggera. 2020. “Studi Komparatif Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Perkawinan di Malaysia.”
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
karena hubungan seks secara bebas ataupun karena berhubungan intim berganti-ganti pasangan.
4. Sikap pro terhadap pernikahan di bawah umur di bawah umur beralasan bahwa nikah usia muda menjadi suatu hal kebiasaan dan tradisi yang telah membudaya di beberapa masyarakat.
•  Dampak Positif
1. Memperjelas status perkawinan.
2. Memperjelas nasib anak yang membutuhkan sosok atau figure ayah.
3. Mendapat pengakuan yang baik dari lingkungan.
4. Terjaga dari pandangan-pandangan atau nilai moral baik dari masyarakat.
5. Menjaga dari perbuatan zina.

## CONCLUSION
1. Pandangan  masyarakat  dan  para  orang  tua  kebanyakan  di  daerah  Indonesia  masih menganggap bahwa perkawinan dibawah umur masih dianggap hal lumrah dan biasa saja. Karena masih banyak yang menganggap bahwa jika memiliki anak perempuan sampai umur tertentu belum menikah dianggap tidak laku. Namun perkawinan dibawah umur menjadi isu yang menarik sehingga menjadi perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum.
2. Faktor-faktor  yang  mengakibatkan  terjadinya  perkawinan  dibawah  umur  diantaranya: faktor pribadi, faktor keluarga, faktor agama, faktor budaya atau tradisi, faktor sosial atau kebiasaan, faktor hukum.

## R EFERENCES
Buku al-Azhar, Muzakaroh. 1985. Perkawinan Dibawah Umur . Jakarta: T.TP. al-kahlany, Muhammad Isma’il. 1988. Subul al-Salam . Bandang: Dahlan.
al-Mufarraj, Sulaiman. 2003. Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya’ir, Wasiat, Kata Mutiaara . Jakarta: Qisti Press.
Ali, Zainuddin. 2009. Sosiologi Hukum . Jakarta: Sinar Grafika.
Anwar, Yasmil dan Adang. 2011. Pengatar Sosioogi Hukum . Jakarta: PT Grasindo.
Black, Donal. 1989. Sociological Justice . New York: Academic Press.
Candra, Mardi. 2018. Aspek Perlindungan Anak Indonesia; Analisis Tentang Perkawinan Dibawah Umur . Jakarta: KENCANA.
Hamid,  H  Zahri.  1987. Pokok-Pokok  Hukum  Perkawinan  Islam  dan  Undang-Undang . Yogyakarta: Bina Cipta.
Hoseen, Ibrahim. 1979. Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikaah, Thalaq, Rujuk, dan Hukum Kewarisan . Jakarta: Ihya’ Ulumuddin.
Ichsan, Achmad. 1986. Hukum Perkawinan Bagi yang Beagama Islam . Jakarta: Pradya Paramita.
Narwoko, Dwi J. 2004. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan . Jakarta: Prenada Media.
Nasution, Khoirudin. 2005. Hukum Perkawinan . Yogyakarta: Academia.
Soekanto, Soerjono. 2005. Sosiologi Suatu Pengantar . Jakarta: Raja Grafindo.
Sorokin, Pitirim. 1928. Contemporary Sociological Theories . New York: Herper & Row.
Syarifuddin, Amir. 2006a. Hukum Perkawinan di Indonesia . Jakarta: KENCANA.
———. 2006b. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara FIqh Munakahat dan Perkawinan . Jakarta: Prenada Media.
Thaib,  Siskawati.  2017.  “Perkawinan  Dibawah  Umur  (Ditinjau  Dari  Hukum  Islam  Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).” Lex Privatum 5 (9): 54.
Tim  Redaksi  FOKUSMEDIA.  2005. Himpunan  Peraturan  Perundang-Undangan:  Undang- Undang Perkawinan . Bandung: Fokus Media.

## Jurnal
Astuty,  Siti  Yuli.  2013.  “Faktor-Faktor  Penyebab  Terjadinya  Perkawinan  Usia  Muda Dikalangan  Remaja di  Desa  Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan  Kabupaten Deli Serdang.” Jurnal FISIP . https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.
Ginting I Ketut, Titania Elisa; Westra. 2018. “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Di Lihat Dari  Perspektif  Hukum  Pidana.” Kertha  Wicara :  Journal  Ilmu  Hukum 7  (3):  11. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/40569.
Hardani,  Sofia.  2015.  “Analisis  tentang  Batas  Umur  untuk  Melangsungkan  Perkawinan Menurut Perundang-undangan di Indonesia.” Jurnal Pemikiran Islam An-Nida’ 40 (2): 127. http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/1503.
Inayati, Inna Noor. 2015. “Perkawinan Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum,
HAM Dan Kesehatan.” Jurnal Bidan "Midwife Journal 1 (1): 48. www.jurnal.ibijabar.org46.
Rahardjo, Satjipto. 2003. Teaching Order Finding Disorder “Menemukan Keteraturan, Mengajarkan Ketidak teraturan.” Semarang: Universitas Diponegoro Indonesia.
———. 2006. Ilmu Hukum . Semarang: Citra Aditya Bakti.
Sasmita, Preti Anggera. 2020. “Studi Komparatif Perkawinan di Bawah Umur Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia dan Hukum Perkawinan di Malaysia.”
© Author(s). This work is licensed under a  Creative Commons Attribution 4.0 International License . Published by Postgraduate Program, Master of Laws, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Indonesia
Setiasih,  Widihartati.  2017.  “Analisis  Putusan  Dispensasi  Nikah  Dibawah  Umur  Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan.” Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ 4 (3): 238. https://doi.org/10.32699/ppkm.v4i3.428.