## PENYULUHAN TENTANG ARTI PENTINGNYA PENETAPAN CAGAR BUDAYA BAGI JURU PELIHARA DI KABUPATEN CIAMIS

## Yat Rospia Brata*, Yeni Wijayanti, Sudarto
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Galuh *Email: yatrospia@unigal.ac.id (Diterima 27-05-2022; Disetujui 20-07-2022)

## ABSTRAK
Penetapan  cagar  budaya  sangat  penting  bagi  perlindungan  hukumnya.  Obyek  yang  diduga  cagar  budaya selama  belum  mendapatkan  penetapan,  maka  kedudukannya  lemah  di  mata  hukum.  Hal  inilah  yang  perlu disampaikan pada juru  pelihara  yang  notabene  memiliki  kewenangan lokal dan berkontribusi dalam lestari kembangnya situs yang menjadi tanggung jawabnya. Perlu diketahui bahwa situs-situs di Kabupaten Ciamis yang sudah teregistrasi nasional sekitar 444 situs, namun baru empat situs yang ditetapkan pada tahun 2021, yaitu  Situs  Karangkamulyan,  Situs  Astana  Gede  Kawali,  Situs  Gunung  Susuru,  dan  Situs  Samida.  Empat situs lagi akan ditetapkan pada tahun 2022 ini. Sasaran kegiatan mencakup para juru pelihara di Kabupaten Ciamis. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan wawasan juru pelihara (jupel) di Kabupaten Ciamis tentang pentingnya penetapan Cagar Budaya sehingga akan menumbuhkan kesadaran dalam pelestarian cagar budaya dan  kecintaan  terhadap  tanah  air.  Metode  yang  digunakan  adalah  penyuluhan  dan  diskusi.  Materi  terkait undang-undang  yang  menauingi  cagar  budaya  disampaikan  melalui  penyuluhan,  sedangkan  permasalahan dan  rencana  tindak  lanjut  serta  solusi  didiskusikan  bersama.  Hasil  yang  diharapkan  setelah  kegiatan  ini adalah  meningkatnya  kesadaran  dan  pemahaman  jupel  serta  bertambahnya  penetapan  cagar  budaya  secara signifikan  di  Kabupaten  Ciamis  dengan  dorongan  dari  para  jupel.  Perlindungan  hukum  terhadap  kawasan cagar budaya yang menjadi sengkata semakin kuat.
Kata Kunci: Penetapan, cagar budaya, juru pelihara

## ABSTRACT
Determination of cultural heritage is very important for its legal protection. Objects that are suspected of having cultural heritage have not yet received a determination, then their position is weak in the eyes of the law. This is what needs to be conveyed to the caretaker who in fact has local authority and contributes to the sustainable development of the site which is his responsibility. It should be noted that there are 444 sites in Ciamis  Regency  that  have  been  registered  nationally,  but  only  four  sites  have  been  designated  in  2021, namely, the Karangkamulyan Site, the Astana Gede Kawali Site, the Mount Susuru Site, and the Samida Site. Four  more  sites  will  be  established  this  2022.  The  target of  the  activity  includes  the  caretakers  in  Ciamis Regency. The purpose of this activity is to increase the insight of the caretakers (jupel) in Ciamis Regency about  the  importance  of  determining  Cultural  Conservation  so  that  it  will  raise  awareness  in  preserving cultural heritage and love for the homeland. The method used is counseling and discussion. Materials related to laws relating to cultural heritage were delivered through counseling, while problems and follow-up plans and solutions were discussed together. The expected result after this activity is an increase in awareness and understanding  of  the  jupel  as  well  as  a  significant  increase  in  the  determination  of  cultural  heritage  in Ciamis Regency with the encouragement of the jupel. The legal protection of cultural heritage areas that are in dispute is getting stronger.
Keywords: Determination, cultural heritage, caretaker

## Pendahuluan
Cagar budaya merupakan bukti evolusi peradaban suku bangsa yang memiliki nilai adiluhung sebagai cerminan daya kreatifitas  yang khas suatu masyarakat baik  yang telah punah maupun  yang masih hidup di masyarakat. Nilai penting dari sebuah cagar budaya adalah  sebagai  bukti-bukti,  serta  sumber-sumber  sejarah  dan  budaya  yang  dapat dimanfaatkan  sebagai  obyek  ilmu  pengetahuan,  media  untuk  pembinaan  dan
pengembangan nilai-nilai  budaya, media pendidikan budaya bangsa sepanjang masa, dan media  untuk  memupuk kepribadian  bangsa  dibidang  kebudayaan  dan  ketahanan  nasional (Tjandrasasmita,  1982).  Sejalan  dengan  hal  tersebut,  Undang-undang  RI  No.  11  Tahun 2010 menyatakan bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran  dan  perilaku  kehidupan  manusia  yang  penting  artinya  bagi  pemahaman  dan pengembangan  sejarah,  ilmu  pengetahuan,  dan  kebudayaan  dalam  kehidupan bermasyarakat,  berbangsa,  dan  bernegara  sehingga  perlu  dilestarikan  dan  dikelola  secara tepat  melalui  upaya  pelindungan,  pengembangan,  dan  pemanfaatan  dalam  rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Penetapan status cagar budaya merupakan proses panjang untuk mendapatkan suatu pengakuan,  dimulai  dari  pendaftaran,  pengkajian  tim  ahli,  dan  rekomendasi  pemerintah untuk melakukan penetapan. Di Kabupaten Ciamis ada sekitar 400-an situs cagar budaya yang  tersebar  beberapa  kecamatan,  namun  baru  empat  situs  yang  diakui  dan  resmi ditetapkan  di  tahun  2021  sebagai  cagar  budaya  yaitu  Situs  Astana  Gede  Kawali,  Situs Karangkamulyan,  Situs  Gunung  Susuru,  dan  Situs  Samida.  Sesuatu  yang  sangat disayangkan jika situs/obyek diduga cagar budaya tersebut tidak ditetapkan, maka pihak- pihak  berkepentingan  akan  mudah  mengambil  alih  dikarenakan  lemah  hukumnya  atau tidak  memiliki  kekuatan  yang  mengikat.  Apalagi  situs/obyek  diduga  cagar  budaya  yang dimiliki oleh perorangan akan memungkinkan membuka peluang yang besar untuk dijual dan paling terburuk adalah situs/obyek diduga cagar budaya itu digusur ataupun dibongkar tergantikan  oleh  gedung-gedung  perkantoran,  perumahan,  mall  ataupun  dalam  bentuk lainnya.
Punahnya situs/obyek diduga cagar budaya oleh peradaban baru tersebut berarti akan menghilangkan jati diri ataupun identitas dari suatu suku bangsa yang telah diwariskan dan dipertahankan  keberadaannya  selama  bertahun-tahun.  Di  sisi  lain,  hilangnya  situs/obyek diduga  cagar  budaya  dikhawatirkan  akan  membutakan  generasi  penerus  dalam  mencari asal-usul  atau  akar  sejarah  dan  budayanya.  Dengan  demikian  penetapan  cagar  budaya, merupakan sesuatu yang mutlak dan harus ditempuh agar situs/obyek diduga cagar budaya mendapatkan  legalitasnya  karena  manfaat  dan  nilai-nilai  penting  bagi  sejarah,  ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ideologi, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
Proses  penetapan  cagar  budaya,  merupakan  salah  satu  kegiatan  dalam  rangka perlindungan,  pengembangan  dan  pemanfaatan  warisan  budaya  baik  bersifat  kebendaan berupa  benda  cagar  budaya,  bangunan  cagar  budaya,  struktur  cagar  budaya,  situs  cagar
budaya, kawasan cagar budaya dan/atau satuan ruang geografis  yang ada di darat atau di air demi terjaganya autensitas dan orisinalitas situs. Penetapan cagar budaya bukan semata- mata  karena  alasan  tinggalan  kebudayaan,  lebih  dari  itu  cagar  budaya  memiliki  nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, sosial, kebudayaan, dan/atau pariwisata saja, namun juga melingkupi kepentingan ideologi dan ekonomi suatu wilayah yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  sebesar-besarnya  kemakmuran  bersama  serta  untuk memajukan  kebudayaan  nasional.  Dengan  demikian,  perlu  adanya  partisipasi  aktif  dan sinergitas  antara  pemerintah,  akademisi,  masyarakat,  dan  juga  sektor  swasta  dalam pengelolaan dan pelestariannya.
Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya merupakan kesatuan sistem terpadu yang berorientasi  pada  pelindungan,  pengembangan,  dan  pemanfaatannya.  Merujuk  pada paradigma pengelolaan cagar budaya, bahwa tujuan dari  pelestarian dan pengelolaan cagar budaya  diperuntukan  demi  meningkatkan  harkat  dan  martabat  bangsa  serta  memperkuat kepribadian  bangsa.  Mengingat  pentingnya  posisi  cagar  budaya  maka  perlu  upaya peningkatan pemahaman dan wawasan kepada juru pelihara cagar budaya akan arti penting penetapan cagar budaya.
Penyuluhan  kepada  juru  pelihara  (jupel)  dilakukan  atas  pertimbangan  bahwa  juru pelihara  sebagai  ujung  tombak  di  lapangan  dalam  upaya  pelestarian  cagar  budaya, sehingga perlu dioptimalkan pemahaman, wawasan, dan perannya akan arti penting cagar budaya. Mengingat tugas dan fungsinya sebagai pengamanan dan perawatan cagar budaya yang  membutuhkan  kemampuan  teknis  tertentu  terkait  pengelolaan  dan  pelestariannya termasuk  prosedur  penetapan  suatu  cagar  budaya.  Seperti  yang  tertuang  dalam  Standar Kompetensi  Kerja  Nasional  Indonesia  (SKKNI)  yang  termuat  dalam  Kepmen  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  RI  No  274/MEN/XI/2011)  bahwa  Juru  Pelihara  memiliki  peran penting dalam upaya memelihara, menjaga keamanan, dan keselamatan cagar budaya agar tidak hilang, hancur, rusak atau musnah.
Salah  satu  situs  yang  menjadi  destinasi  sejarah  di  Kabupaten  Ciamis  adalah  situs Karangkamulyan yang merupakan cagar budaya warisan dari kerajaan Galuh yang luasnya kurang  lebih  25  hektar  menyimpan  beberapa  peninggalan  berupa  situs  Pangcalikan, Sipatahunan,  Sanghyang  Bedil  dan  Panyabungan  Hayam,  Lambang  Peribadatan, Cikahuripan,  Panyandaan  dan  makam  Sri  Bhagawat  Pohaci,  Pamangkonan,  makam Adipati Panaekan, Fetur Parit dan Benteng, serta masih banyak lagi yang lainnya termasuk gong  perdamaian  yang  dibangun  sejak  9  september  2019.  Mengingat  banyaknya
peninggalan  cagar  budaya  ini  memerlukan  pemahaman  dan  wawasan  lebih  terhadap konsep penetapan cagar budaya.
Begitu  pula  halnya  dengan  Situs  Astana  Gede  Kawali  yang  memiliki  berbagai tinggalan  budaya  dimulai  dari  tradisi  megalitik  yang  ditandai  dengan  adanya  temuan punden  berundak,  lumpang  batu,  menhir,  lingga  dan  yoni  berlanjut  ke  tradisi  budaya sejarah (klasik) ditandai dengan adanya prasasti, serta tradisi Islam  yang ditandai adanya makam  kuna.  Seperti  dikemukakan  Herlina  (2018)  bahwa  Situs  Astana  Gede  Kawali merupakan warisan masa lampau sebagai tinggalan bekas kabuyutan Kerajaan Galuh yang dijadikan  sebagai  pusat  ritual  baik  pada  masa  Hindu,  masa  Islam,  dan  berlanjut  sampai sekarang  yang  memiliki  potensi  besar  sebagai  destinasi  wisata  budaya  di  Kabupaten Ciamis. Namun, sangat disayangkan masih minimnya sarana sosialisasi dan promosi baik melalui  media  cetak,  elektronik,  media  sosial,  internet  maupun  kegiatan-kegiatan  atau event  besar  sehingga  belum  mampu  menarik  wisatawan.  Hal  yang  terpenting  adalah kurangnya  kegiatan  pelatihan  ( training  skill )  kepada  petugas  yang  berkerja  di  lapangan dalam upaya pengembangan dan pelestarian cagar budaya (Pratama, 2017).
Suatu yang tak dapat dipungkiri dalam proses penetapan cagar budaya memerlukan proses  verifikasi.  Proses  ini  memerlukan  waktu  yang  lama,  disamping  itu  faktor pendukungnya  adalah  kurangnya  pemahaman  juru  pelihara  yang  dapat  dikatakan  masih minim.  Sehingga  situs/obyek  diduga  cagar  budaya  masih  banyak  yang  belum teridentifikasi, bahkan sudah terdaftarkan namun masih banyak  yang belum terverifikasi. Oleh  sebab  itu,  maka  perlu  adanya  kerja  sama  antar  pihak  untuk  segera  melakukan penyuluhan akan arti pentingnya penetapan cagar budaya. Berdasarkan data yang diperoleh dari  Direktorat  Perlindungan  Kebudayaan  Tahun  2021,  bahwa  jumlah  obyek  yang didaftarkan di Kabupaten Ciamis dalam registrasi nasional sebanyak 444 situs. Dari jumlah tersebut baru sebanyak 261 obyek yang sudah terverifikasi, 183 belum terverifikasi, dan 4 obyek yang sudah ditetapkan menjadi situs cagar budaya.
Muncul  kesenjangan  jumlah  antara  yang  didaftarkan  dalam  Regnas  (444)  dengan jumlah yang sudah diverifikasi (261), dan yang baru ditetapkan (4). Ke depannya, kegiatan registrasi  cagar budaya  di  Kabupaten  Ciamis  Provinsi Jawa Barat  perlu  difokuskan  pada pemberdayaan pada para Jupel. Oleh karena itu, kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan  partisipasi  Jupel  dalam  pendaftaran  yang  muaranya  akan  pada  penetapan cagar  budaya.  Dengan  demikian  sudah  semestinya  analisa  sejarah/tinggalan  masa  lalu  di Kabupaten Ciamis perlu ditingkatkan kuantitas data pendaftarannya guna menggali potensi cagar budaya lebih dalam dan dapat segera mendapatkan penetapan.

## BAHAN DAN METODE
Sasaran kegiatan pengabdian ini adalah juru pelihara. Materi yang disampaikan yaitu Undang-Undang no 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, arti pentingnya penetapan bagi perlindungan  hukum,  dan  peranan  jupel  bagi  penetapan  cagar  budaya.  Solusi  yang ditawarkan  kepada  mitra  adalah    pemberian  wawasan  tentang  arti  pentingnya  penetapan cagar  budaya.  Dengan  wawasan  tersebut,  para  jupel  diharapkan  dapat  meningkatkan kepedulian  dan  partisipasi  dalam  penetapan  cagar  budaya.  Tahapan-tahapan  yang dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:
1. Tahap Sosialisasi dan Rancangan Kegiatan
Sebagai  tahap  awal,  tim  pelaksana  mensosialisasikan  rangkaian  serta  rincian  kegiatan yang akan dilaksanakan terhadap mitra
2. Tahap Pemberian Penyuluhan
Pada tahap ini tim pelaksana memberikan wawasan tentang arti pentingnya penetapan cagar budaya kepada mitra sebagai upaya pemberdayaan jupel. Metode yang digunakan dalam  penyuluhan  adalah  ceramah  dan  diskusi,  Diharapkan  melalui  metode  tersebut dapat menambah pemahaman dan pengetahuan tentang cagar budaya dan penetapannya.
3. Tahap monitoring dan evaluasi
Pada  tahap  ini  tim  pelaksana  memonitoring  dan  mengevaluasi  kegiatan  untuk mengamati  dan  menggali  permasalahan-permasalahan  maupun  hambatan-hambatan yang dihadapi mitra dalam peningkatan keberdayaan mitra.
4. Tindak lanjut
Pada  tahap  ini  tim  pelaksana  mengupayakan  agar  kerja  sama  terus  terjalin  untuk berbagai kegiatan.

## HASIL PEMBAHASAN
Kegiatan  penyuluhan  terhadap  juru  pelihara  di  Kabupaten  Ciamis  telah  dilakukan dengan  hasil  adanya  peningkatan  pemahaman  tentang  obyek  diduga  cagar  budaya  dan pentingnya penetapan cagar budaya. Para juru pelihara dibekali dengan wawasan tentang cagar budaya yang tertuang dalam Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010. Selanjutnya, juru pelihara diberikan pengetahuan teknis tentang cara mendata, melakukan registrasi, dan membuat draft usulan obyek cagar budaya yang akan ditetapkan.
Pengoptimalan  peran  juru  pelihara  seyogyanya  merupakan  upaya  pembelajaran mandiri  para  juru  pelihara  menuju  kuncen  milenial  yang  berwawasan  kekinian  dalam rangka  meningkatkan  pengetahuan  dan  kompetensi  yang  sudah  dimilikinya  untuk
dikembangkan  dalam  menunjang  tugas-tugasnya  terutama  pengamanan  dan  perawatan cagar  budaya,  serta  melaksanakan  tugas  kedinasan  lainnya  (menerima  dan  memandu pengunjung). Hasil  yang didapatkan melalui  kegiatan penyuluhan ini  adalah kemampuan juru  pelihara  dalam  pembuatan  laporan  tugas  kedinasannya,  seperti  dalam  rincian  tugas juru  pelihara  selain  menjaga,  membersihkan,  merawat,  juru  pelihara  juga  memiliki  tugas untuk  mencatat  jumlah  pengunjung  dan  membuat  laporan  kerusakan,  melakukan penanganan  darurat  terhadap  keamanan  cagar  budaya  (laporan  kejadian),  dan  laporan pelaksanaan tugas lainnya kepada atasan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya.
Juru  pelihara  merupakan  ujung  tombak  segala  informasi  dan  pemeliharaan  ODCB sebelum  ditetapkan  sebagai  cagar  budaya.  Perlindungan  dilakukan  pihak  yang  terkait seperti Balai Pelestarian Cagar Budaya dan Disbudpora agar tidak hilang ataupun terhindar dari  gangguan  manusia  dan  alam  (bencana).  Wawasan  yang  telah  diperoleh  para  jupel mampu diterapkan dalam mengidentifikasi obyek diduga cagar budaya, dengan demikian memudahkan  proses  pengajuan  penetapan  sebagai  cagar  budaya.  Melalui  penetapan tersebut  secara  otomatis  adanya  pengakuan  yang  sah  dan  berdampak  terhadap perlindungan  wilayah  tersebut,  batas-batas  wilayahnya,  status  kawasannya, pemeliharaannya,  dan  perawatannya.  Selain  itu,  juga  eksistensi  jupel  akan  diakui  oleh pemerintah.
Penyuluhan  kepada  juru  pelihara  (jupel)  dilakukan  atas  pertimbangan  bahwa  juru pelihara  sebagai  ujung  tombak  di  lapangan  dalam  upaya  pelestarian  cagar  budaya, sehingga perlu dioptimalkan pemahaman, wawasan, dan perannya akan arti penting cagar budaya.  Kemampuan  teknis  para  juru  pelihara  merupakan  kendala  dalam  pelaksanaan kegiatan  ini,  terutama  terkait  kemampuan  dan  penguasaan  peralatan  teknologi  informasi ( software dan hardware )  kurang update dalam  pelaksanaan  registrasi  dan  penetapannya, mengakibatkan  pencatatan  data  cagar  budaya masih  kurang  optimal.  Hal  ini  dikarenakan para  juru  pelihara  rata-rata  sudah  lanjut  usia  yang  pada  akhirnya  berimbas  pula  pada kurangnya  pemahaman  tentang  norma,  standar,  prosedur,  dan  kriteria  penetapan  cagar budaya.
Kendala lain yang dihadapi adalah adanya sengketa lahan ODCB dengan pihak luar pemerintah  seperti  pengusaha  ataupun  orang  lain,  misalnya  Situs  Manguntapa  terancam tergeser  oleh  lahan  milik  pengusaha  Rumah  Makan  Ampera.  Di  sisi  lain,  kendala  yang dialami  adalah  keterbatasan  ODCB  yang  akan  ditetapkan  tiap  tahunnya  oleh  pemerintah daerah, sedangkan jumlah yang terregistrasi sekitar 444 situs ODCB. Oleh karena itu, perlu
adanya  sinergisitas  antara  para  juru  pelihara,  komunitas,  ataupun  tim  pendaftaran  dari dinas  yang  berkaitan  dalam  hal  ini  Dinas  Kebudayaan,  Kepemudaan  dan  Olahraga (Disbudpora)  Kabupaten  Ciamis  agar  dapat  meningkatkan  akselerasi  penetapan  cagar budaya.
Cagar  budaya  merupakan  bukti  otentik  kehidupan  manusia  masa  lalu  yang mengandung  informasi  tentang  sejarah  kebudayaan  manusia  dari  masa  lalu  serta  proses perubahan  budaya  suatu  komunitas  yang  memiliki  arti  penting  bagi  sebuah  bangsa. Kebertahanan  suatu  cagar  budaya  tergantung  dari  motivasi  dan  komitmen  untuk  tetap menjaga,  merawat,  dan  melestarikannya.  Motivasi,  keikhlasan,  dan  komitmen  para  juru pelihara  inilah  yang  menjadi  daya  dukung  utama  untuk  keberlanjutan  peningkatan keberdayaan mitra dalam pelayanan, pengorganisasian, monitoring, dan evaluasi kegiatan inventarisasi dan registrasi objek diduga cagar budaya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Penetapan cagar budaya sangat penting dilakukan, mengingat cagar budaya memiliki arti  dan  nilai  penting  bagi  ilmu  pengetahuan  terutama  sejarah  dan  budaya,  cagar  budaya juga  merupakan  aset  daerah  yang  dapat  dijadikan  destinasi  wisata  unggulan  demi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Untuk mewujudkan hal tersebut,  dibutuhkan  SDM  yang  unggul  dan  handal  terkait  pemahaman  serta  wawasan tentang  Cagar  Budaya  (CB),  obyek  yang  diduga  cagar  budaya  (ODCB),  dan  penetapan cagar  budaya.  Melalui  kegiatan  penyuluhan  ini,  pemahaman  dan  kompetensi/ keterampilan/keahlian  teknis  pelestarian  cagar  budaya  meningkat.  Hal  ini  disebabkan antusiasme dan kerja sama yang baik dari mitra sasaran dalam mengikuti kegiatan. Sikap ini lah yang sangat dibutuhkan sebagai penggerak tercapainya tujuan bersama dan motivasi untuk melakukan inovasi lainnya guna meningkatnya dampak pengiringnya.

## Saran
Kegiatan  penyuluhan  ini  merupakan  kegiatan  dasar  untuk  membekali  para  mitra (jupel)  dalam  pemahaman  dan  pengetahuan  tentang  cagar  budaya  serta  penetapannya. Untuk  benar-benar  mendapatkan  SDM  yang  unggul,  mumpuni,  handal,  bertindak  tepat, dan cekatan terkait keberadaan cagar budaya. Diperlukan tindak lanjut baik dalam bentuk seminar,  pelatihan/ workshop ,  pertukaran  tenaga  ahli,  maupun  pameran-pameran  terkait benda cagar budaya. Selain itu, pengoptimalan fungsi pengawasan dan koordinasi baik itu
pemerintah  daerah  maupun  pihak-pihak  terkait  sangat  diperlukan.  Diperlukan  pula publikasi  dan  aplikasi  layanan  terpadu  untuk  memberikan  layanan  yang  optimal  dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA
Herlina, Nina., dkk. 2018. Sosialisasi Hasil Ekskavasi Situs Astana Gede Kawali Kepada Aparat  Pemerintahan  Dan  Masyarakat  Sekitar  Situs .  Jurnal  PKM  (Pengabdian Kepada Masyarakat). Vol. 2, No. 7 (2018). e-ISSN: 2620-8431, p-ISSN: 1410-5610. Direktorat Sumber Daya Akademik dan Perpustakaan Universitas Padjadjaran.
Pratama, Sandi Adhitya. 2017. Strategi Pengembangan Destinasi wisata situs Astana Gede Kawali  oleh  Dinas  Pariwisata  Kabupaten  Ciamis .  Jurnal  Dinamika;  Jurnal  Ilmiah Ilmu  Administrasi  Negara.  Vol.  4,  No.  3  Thn  2017.  e-ISSN:  2614-2945,  p-ISSN: 2356-2269. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik – Universitas Galuh.
Tjandrasasmita,  Uka.  1982. Perlindungan  Dan  Perundang-Undangan  Peninggalan Sejarah  Dan  Purbakala .  Jakarta:  Direktorat  Perlindungan  dan  Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala.
Undang-undang RI No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.