## TRANSFORMASI AKAD TABARRU’ MENJADI AKAD MU’AWADHAT ;

## ANALISIS AKAD HIWALAH DAN AKAD KAFALAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
Muhamad Izazi Nurjaman dan Doli Witro Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Email: muhamadizazinurjaman@gmail.com dan doliwitro01@gmail.com

## Abstract
This  study  discusses  the  transformation  of  tabarru’  contracts  into  mu’awadhat  contracts, especially in hiwalah and kafalah contracts at Islamic Financial Institutions (LKS). This article uses a descriptive analysis method that is bibliographic in nature. This study aims to find facts about changes in the status of the contract and its position can be known by looking at and analyzing  its  practice  in  the  field,  especially  in  LKS.  This  article  uses  qualitative  research methods  that  are  library  research.  Data  analysis  techniques  used  are  data  reduction,  data presentation,  and  drawing  conclusions.  The  results  of  the  analysis  show  that  there  is  a transformation  of  the  tabarru’  contract  (hiwalah  and  kafalah)  into  a  mu’awadhat  contract (hiwalah bi al-ujrah and kafalah bia al-ujrah in LKS and has been regulated in the DSN/MUI fatwa. LKS and Customers) by taking into account the provisions of the texts, the opinions of the scholars and the level of benefit that do not conflict with sharia economic principles.
Keywords : Transformation of Akad, Hiwalah, Kafalah, Syari’ah Financial Institutions.

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  transformasi  akad  tabarru’  menjadi  akad  mu’awadhat  khususnya pada akad hiwalah dan kafalah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Artikel ini menggunakan metode deskriptif analisis yang bersifat kepustakaan. Penelitian bertujuan untuk menemukan fakta  akan  perubahan  pada  status  akad tersebut  dan  kedudukannya  dapat  diketahui  dengan melihat dan menganalisis praktiknya di lapangan khususnya di LKS. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (library research). Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat transformasi akad tabarru’ (hiwalah dan kafalah) menjadi akad mu’awadhat (hiwalah bi al-ujrah dan kafalah bia al-ujrah di LKS dan telah diatur dalam fatwa DSN/MUI. Penetapan fatwa tersebut berlandaskan kepada kebutuhan masyarakat (LKS dan Nasabah)  dengan  memperhatikan  ketentuan  nash,  pendapat  para  ulama  dan  tingkat kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah.
Kata Kunci: Transformasi Akad, Hiwalah, Kafalah, Lembaga Keuangan Syari’ah.

## PENDAHULUAN
Pendahuluan  berisi  tentang  latar  belakang Akad  atau  perjanjian  merupakan  sebuah pernyataan permintaan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang  berpengaruh terhadap  sebuah  objek  perikatan  (Hasan, 2018).  Sehingga  dengan  sebuah  akad  akan melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak.  Seorang  yang  beragama  Islam (Muslim) ketika hendak transaksi muamalah harus  memperhatikan  rukun,  syarat,  dan bentuk  transaksi  yang  diperbolehkan  dalam ajaran  Islam  (Riyadi  &  Hilyatin,  2021; Witro, 2019). Satu di antaranya adalah akad. Dengan  akad  para  pihak  akan  melakukan atau  tidak  melakukan  sesuatu  sebagaimana ketentuan  yang  disepakati  bersama.  Maka secara  tidak  langsung,  akad  atau  transaksi menjadi  Undang-Undang  bagi  para  pihak sebagaimana  yang  disebutkan  dalam  pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Berdasarkan  tujuannya  akad  terbagi menjadi dua, yaitu: Pertama, akad mu’awadhat yaitu  akad  yang  dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Adapun yang termasuk akad ini adalah akad pertukaran (jual beli, ijarah dan ju’alah ) dan  akad  penyertaan  ( musyarakah, mudharabah,  musaqah,  muzaraah dan mukhabarah , mugharasah,  qismah, dan muhaya’ah ).  Kedua,  akad tabarru’ yaitu akad yang dilakukan dengan tujuan membantu pihak lain (Mubarok & Hasanudin,  2017a).  Adapun  yang  termasuk akad  ini  adalah  akad  pemberian  ( hibah, wasiat,  wakaf ,  luqhatah,  al-hajr, zakat, sedekah  dan al-shulh ) dan  akad  utang piutang  ( wadi’ah,  ‘ariyah,  qardh,  hiwalah, rahn dan al-ibra’ ) serta akad penyerahan diri ( wakalah dan kafalah ) .
Berkaitan dengan akad tabarru’ yang bersifat  utang  piutang  adalah  pemindahan utang (hiwalah) dan  penjaminan  utang (kafalah). Kedua  akad  ini  bersifat  tolong menolong  dalam  jangka  waktu  mendesak. Artinya, pihak yang ditolong tetap memiliki kewajiban  membayar  utang  kepada  pihak yang  menolong  tersebut  (Syahpawi,  2012). Namun  sejatinya  kedua  akad  tersebut menyelamatkan  pihak  yang  memiliki  utang
yang sudah jatuh tempo dan sudah tidak bisa membayar  kewajibannya.  Sehingga  kedua akad  ini  merupakan  pemindahan  kewajiban membayar  utang  dari  orang  yang  berutang kepada  orang  lain  menjadi  berutang  kepada orang  yang  menolongnya  membayarkan utang.
Namun  dalam  perkembangannya, kedua  akad  tersebut  berubah  kedudukannya menjadi sebuah akad yang bersifat mu’awadhat. Artinya, pihak yang menolong tersebut  mensyaratkan  sebuah  imbalan terhadap jasa bantuannya tersebut. Sehingga hal itu merubah nama akad yang dilakukan. Bagi  akad  pemindahan  utang (hiwalah) berubah  menjadi  akad hiwalah  bi  al-ujrah dan  bagi  akad  penjaminan  utang  ( kafalah) berubah  menjadi  akad kafalah  bi  al-ujrah. Para  ulama  berbeda  pendapat  terhadap kedudukan akad tersebut. Ada yang membolehkan  ada  juga  yang  melarang. Dengan  demikian,  penelitian  ini  membahas mengenai transformasi akad tabarru’ menjadi  akad mu’wadhat khususnya  pada akad hiwalah dan kafalah. Penelitian bertujuan  untuk  menemukan  fakta  akan perubahan  pada  status  akad  tersebut  dan kedudukannya  dapat  diketahui  dengan melihat  dan  menganalisis  praktiknya  di lapangan  khususnya  di  lembaga  keuangan syariah (LKS).

## LITERATURE REVIEW
Kajian  tentang  akad  transformasi  akad tabarru’ menjadi  akad mu’awadhat di Lembaga  Keuangan  Syariah  (LKS)  sudah dilakukan. Rozali (2020) tentang Transformasi  Akad  Perbankan  Syariah dalam  Pembentukan  Hukum  Perikatan Nasional .  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan transformasi  akad  perbankan  Syariah  ke dalam hukum perikatan nasional berada pada tatanan  konsep  hukum.  Sebagaimana  yang tertuang  dalam  bentuk  fatwa  DSN-MUI tentang  Akad  Perbankan  Syariah,  Undang- Undang Nomor
21 Tahun 2008
Tentang  Perbankan  Syariah,  Peraturan Mahkamah  Agung  Nomor  2  Tahun  2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan lain sebagainya. Akad perbankan syariah
mempunyai  ciri  khusus  yang  berkaitan dengan  rukun  dan  syarat  perjanjian  yang dilakukan  kedua  belah  pihak  dengan mencegah  terjadinya  riba, gharar , maisir , dan  lainnya  yang  membatalkan  (dilarang dalam Islam).
Di  samping  itu,  Witro,  Nuraeni,  dan Januri  (2021)  tentang classification  of  aqad in  sharia  economic  law. Kajian  ini menjelaskan  klasifikasi  akad  secara  umum dalam  hukum  ekonomi  syariah,  di  mana difokuskan  kepada  akad tabarru’ dan  akad tijarah .  Transformasi  akad  baik  akad tabarru’ dan  akad tijarah sudah  dilakukan. Sebagaimana  penelitian transformasi  akad muamalah  klasik  dalam  produk  perbankan syariah yang dilakukan Aziz (2012). Dalam penelitian  ini  disimpulkan  setidaknya  ada dua  metode  yang  dapat  dilakukan  dalam transformasi  akad  muamalah  klasik  dalam perbankan  syariah  yaitu  pertama,  dengan memodifikasi  akad  muamalah  klasik  secara terbatas.  Hal  ini  bertujuan  untuk  membuat akad  muamalah  tersebut  menjadi  aplikatif pada  ranah  perbankan.  Kedua,  dengan  cara membuat akad baru yang diderivasi dari akad klasik.
Kajian-kajian  perubahan  akad  juga dilakukan  Huda  (2015), Perubahan  Akad Wadi’ah .  Dalam  kajian  ini  dijelaskan perubahan akad wadi’ah secara komprehensif. Berbeda dengan kajian transformasi akad yang penulis lakukan yaitu dari akad tabarru’ menjadi akad mu’wadhat khususnya pada akad hiwalah dan kafalah .

## METODE PENELITIAN
Artikel  ini  menggunakan  metode  penelitian kualitatif  yang bersifat kepustakaan ( library research ). Pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif  analitis,  di  mana  metode  ini mencoba memberikan gambaran atau penjelasan  terhadap  suatu  objek  yang menjadi fokus penelitian, kemudian menganalisis  objek  tersebut  menjadi  satu kesatuan  yang  terintegrasi  berupa  fakta  dan penjelasan.  Dengan  demikian,  penelitian ini menjelaskan  transformasi  akad tabarru’ menjadi  akad mu’awadhat khusunya  akad hiwalah dan kafalah. Teknik  pengumpulan
data  dilakukan  dengan  cara  dokumentasi yaitu  mengumpulkan  dan  mencari  berbagai referensi  dari  kitab  ulama  klasik,  buku, jurnal,  dan  sumber  yang  lainnya  yang berkaitan  dengan  objek  penelitian.  Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1984).

## KONSEP DASAR Tinjauan Umum Akad Hiwalah
Definsi dan Dasar Hukum Hiwalah Hiwalah secara kebahasaan memiliki makna berpindah (al-intiqal) atau memindahkan (al- tahwil) (Kusumastuti  &  Rahmawati,  2019; Sudiarti, 2018; Witro, 2021) . Selain itu juga, hiwalah dapat diartikan sebagai pemindahan dari  suatu  tempat  kepada  tempat  yang  lain (Al-Jaziri,  n.d.).  Dari  definisi  tersebut terdapat  dua  kategori,  yaitu  memindahkan sesuatu yang bersifat kebendaan (memindahkan barang) dan juga memindahkan sesuatu yang bersifat tanggungan (memindahkan utang) (Mubarok & Hasanudin, 2017b). Adapun terkait hal ini, hiwalah cenderung kepada akad memindahkan
utang. Sebagaimana berdasarkan  istilah syara’ , hiwalah dalam Imam  Syafi’i mengatakan  bahwa  “aqad pemindahan  sesuatu  utang  dari  tanggungan yang berutang kepada tanggapan orang lain”. Dalam kitab Hikmah al-Tasyri’ wa falsafatuhu dikatakan  bahwa  pengertian hiwalah adalah:  pemindahan  hutang  dari tanggungan.  Dijelaskan  juga  dalam  (Ad- Dardir)  bahwa  menurut  jumhur  ulama  fiqh, hiwalah  diartikan  sebagai  akad  yang menghendaki pengalihan utang dari tanggungjawab seseorang kepada tanggungjawab orang lain.
Adapun menurut peristilahan, pendapat ulama mazhab dapat dikategorikan sebagai berikut: Menurut ulama Hanafiyyah, hiwalah adalah  suatu  akad  yang  memiliki tujuan  untuk  memindahkan  utang  dari tanggung  jawab  (satu  pihak)  menjadi tanggungjawab  pihak  lain  (Al-Syarbini, 1997).  Sedangkan  menurut  jumhur  ulama, hiwalah adalah suatu akad pengalihan utang dari  satu  pihak  yang  berutang (madin)
kepada  pihak  lain  (penanggung)  terhadap utang  yang  sama  sehingga  pihak  pertama (madin) terbebas  dari  kewajiban  membayar utang (Al-Nawawi, n.d.-a).
Akad hiwalah diperbolehkan  untuk dilakukan  sebagaimana  merujuk  kepada hadits  riwayat  Bukhari  dari  Abu  Hurairah bahwasanya Rasulullah Bersabda: “Menunda pembayaran utang bagi yang mampu adalah suatu kezaliman. Apabila (utang) seorang di antara  kalian  dialihkan  kepada  pihak  yang mampu,  maka  hendaklah  ia  menerimanya” (Abdurrahman,  2011).  Sedangkan  menurut ijma’,  para  ulama  sepakat  membolehkan akad hiwalah. Adapun  akad hiwalah yang diperbolehkan  adalah hiwalah atas  utang yang  tidak  berbentuk  barang  melainkan hiwalah yang  berbentuk  utang.  Karena hiwalah itu  merupakan  pemindahan  utang (berupa  uang  atau  kewajiban  finansial) (Antonio,  2018).  Selain  itu  juga,  DSN/MUI menetapkan  Fatwa  Nomor  58  tahun  2000 tentang
Hiwalah. Adapun hikmah dibolehkannya akad hiwalah adalah
memberikan kemudahan dalam bermuamalah dan menghindari pihak tertentu dari adanya kerugian.

## Syarat dan Rukun Hiwalah
Akad hiwalah boleh  dilakukan  tentunya harus  memenuhi  syarat  dan  rukunnya. Menurut  ulama  Hanafiyyah  rukun hiwalah hanya ijab (pernyataan hiwalah )  dari muhil (pihak  pertama)  dan qabul (pernyataan menerima hiwalah) dari muhal (pihak kedua) kepada muhal  ‘alaih (pihak ketiga) (Syarqawie,  2015).  Sedangkan  menurut jumhur  ulama  rukun hiwalah terdiri  dari: muhil (pihak  yang  memiliki  utang/ madin ), muhal (pihak yang memberi utang/ da’in /yang  memiliki  piutang), muhal ‘alaih (pihak  yang  memiliki  kewajiban melunasi utang muhil kepada muhal), muhal bih/dain (utang)  dan shigat ( ijab  qabuli). Adapun  terkait  syarat hiwalah berpacu kepada rukun hiwalah itu sendiri antara lain (Mubarok & Hasanudin, 2017b):
Tabel 1. Rukun dan Syarat Hiwalah
No. Rukun Syarat Keterangan 1. Muhil 1) Cakap  hukum  (dewasa dan berakal)/ ahliah akad.
2) Ridanya para pihak.
3) Dalam satu majelis (Ulama Hanafiyyah) Poin 3, tambahan syarat dari ulama Hanafiyyah 2. Muhal 3. Muhal ‘Alaih 4. Muhal bih 1) Al-dain (utang yang wajib dibayar) 2) Al-a’yan al-qa’imah (utang  berupa  uang/utang barang yang belum berwujud) 3) Al-dain  al-lazim (utang bersifat  mengikat/bukan dalam proses khiyar) 4) Harus diketahui para pihak.
5) Utang sudah jatuh tempo. 6) Kesamaan utang ( hiwalah muqayyadah) Terkait poin 3, Menurut ulama Syafiiyyah dan Hanabilah boleh hiwalah atas utang harga yang belum mengikat ( khiyar).
Terkait  Poin  5-7,  tambahan syarat  dari  ulama  Malikiyyah dan Ulama Syafiiyyah.
5. Shighat (ijab qabul) 1) Harus Sesuai. 2) Satu Majelis. Kesepakatan Ulama
Dasar Hukum Hiwalah Akad hiwalah merupakan  salah  satu  bentuk muamalah  antar  manusia  yang  dibenarkan oleh Al-Qur’an, hadits Rasulallah SAW dan ketentuan  ijma’.  Berikut  merupakan  ayat yang  dapat  dijadikan  landasan  dalam melakukan  transaksi  menggunakan  akad hiwalah , yaitu :
Artinya : “ Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan  (sebagian  atau  semua utang)  itu  lebih  baik  bagimu  jika  kamu mengetahuinya” (Q.S Al-Baqarah: 280). Rasulallah S.A.W juga bersabda bahwa : “Memperlambat  pembayaran  utang  yang dilakukan  oleh  orang  kaya  merupakan perbuatan  zalim.  Jika  salah  seorang  kamu dialihkan  kepada  orang  yang  mudah membayar  utang,  maka  hendaklah  ia beralih”.
Selain  itu,  terdapat  hadits  lain  yang  juga meriwayatkan makna yang sama yaitu hadits yan  di  riwayatkan  oleh  Ahmad  bin  Hanbal, yaitu :
“Barangsiapa yang dialihkan kepada orang yang kaya, maka hendaklah diturutinya”. Di  samping  itu,  terdapat  juga  kesepakatan para ulama (Ijma’) yang menyatakan bahwa tindakan hiwalah boleh dilakukan. Madzhab Hanafi  membagi  Hiwalah  kepada  beberapa pembagian.  Ditinjau  dari  segi  obyek  akad, Hiwalah terbagi menjadi dua, yaitu:
1. Hiwalah  al-haqq (pemindahan  hak), terjadi apabila yang dipindahkan merupakan hak menuntut utang.
2. Hiwalah  ad-dain (pemindahan  utang), terjadi  apabila  yang  dipindahkan  itu adalah  kewajiban  untuk  membayar utang.
Berdasarkan  beberapa  landasan  hukum  di atas,  dapat  diketahui  bahwa  akad hiwalah disyariatkan oleh agama islam dan diperbolehkan  menerapkannya  sehari-hari, karena dalam pelaksanaannya terdapat unsur maslahat bagi diri pribadi maupun orang lain yaitu berupa kemudahan dalam bermuamalah  dan  sikap  saling  tolong- menolong antar sesama manusia.
Pembagian Akad Hiwalah dan Hukumnya Secara umum, akad hiwalah dapat dibedakan menjadi  dua,  yaitu  (Syaikhu,  Aryadi,  & Norwili,  2020):  Pertama,  Akad hiwalah Muayyadah.  Hiwalah  muqayyadah artinya akad hiwalah yang  bersifat  terikat.  Contoh, Tuan Asep (muhal) memiliki piutang kepada tuan  Bondan  ( muhil) dan  tuan  Bondan ( muhal) memiliki  piutang  kepada tuan  Cepi ( muhil) .  Utang (muhal  bih) tuan  Bondan kepada  tuan  Asep  jatuh  tempo  dan  tuan Bondan  tidak  mampu  membayarnya.  Maka tuan  Bondan  meminta  tuan  Cepi  ( muhal ‘alaih) untuk  membayar  utangnya  ke  tuan Asep dan tuan Asep menyetujuinya (adanya keterkaitan utang piutang tiga pihak).
Berkaitan  dengan  hal  itu,  terdapat perbedaan  ketentuan  hukum  yaitu:  pertama, Tuan  Bondan  memiliki  kedudukan  ganda, yaitu  sebagai  pihak  yang  memiliki  utang kepada tuan Asep ( muhil) dan sebagai pihak yang  memiliki  piutang  kepada  tuan  Cepi ( muhal). Begitu juga dengan kedudukan tuan Cepi,  yaitu  sebagai  pihak  yang  memiliki utang  kepada  tuan  Bondan  ( muhil) dan sebagai  pihak  yang  memiliki  kewajiban membayar utang tuan Bondan ke tuan Asep (muhal ‘alaih).
Apabila kedudukan utang (muhal bih) tuan Cepi kepada tuan Bondan sama dengan utang tuan Bondan ke tuan Asep maka utang (muhal  bih) tuan  Bondan  kepada tuan  Asep lunas begitu juga utang (muhal bih) tuan Cepi kepada  tuan  Bondan.  Namun  apabila  utang (muhal  bih) tuan  Bondan  kepada tuan  Asep lebih  banyak  dari  pada  utang (muhal  bih) tuan  Cepi  kepada  tuan  Bondan.  Maka  tuan Bondan harus melunasi sisa utangnya kepada tuan Asep. Dan utang (muhal bih) tuan Cepi kepada  tuan  Bondan  lunas.  Sedangkan apabila sebaliknya, maka utang (muhal bih) tuan  Bondan  kepada  tuan  Asep  lunas  dan tuan  cepi  tetap  harus  membayar  sisa utangnya (muhal bih) kepada tuan Bondan. Kedua,  Akad hiwalah  muthlaqah .
Artinya, akad hiwalah yang mutlak. Contoh, tuan Asep (muhal) memiliki piutang kepada tuan Bondan ( muhil) . Utang (muhal bih) tuan Bondan  kepada  tuan  Asep  jatuh  tempo  dan tuan  Bondan  tidak  mampu  membayarnya.
Maka  tuan  Bondan  meminta  tuan  Cepi (muhal ‘alaih) untuk membayar utangnya ke tuan  Asep  dan  tuan  Asep  menyetujuinya (utang piutang yang terjadi hanya dua pihak).
Kedudukan  tuan  Cepi  merupakan pihak  independen.  Artinya,  tidak  terikat utang piutang kepada tuan Bondan. Sehingga adanya  kerelaan  dan  kesepaktan  dari  tuan Cepi  untuk  melunasi  utang  tuan  Bondan kepada tuan Asep. Hal itu merupakan sebuah perbuatan  baik  berupa  tolong  menolong. Sehingga  pelunasan  tersebut  melahirkan pemindahan  utang  baru,  yaitu  tuan  Bondan yang  memiliki  utang  kepada  tuan  Asep beralih memiliki utang kepada tuan Cepi.
Dengan  demikian,  akad hiwalah dapat dikatakan sah dan utang muhil kepada muhal dikatakan  lunas  setelah muhal ‘alaih membayar  utang muhil kepada muhal. Namun  apabila  setelah  adanya  kesepakatan akad hiwalah di  antara  para  pihak. Muhal ‘alaih belum  melunasi  utang muhil kepada muhal dan  mengalami  kebangkrutan  atau meninggal  dunia  ( al-tawa) maka  menurut jumhur  ulama muhal tidak  lagi  menagih kepada muhil (berdasarkan  pandangan  teori pelepasan ( al-ibra’) . Adapun menurut ulama Hanafiyyah, apabila hal itu terjadi maka tetap muhal berhak  menagih  piutangnya  kepada muhil (Berdasarkan teori penggabungan (al- dzimmah) dan  pelepasan (al-ibra’ )  (Sahrani & Abdullah, 2011).
Praktik  akad hiwalah ini  menurut sebagian  ulama  merupakan  akad  jual  beli utang dengan utang (bai’ dain bi dain) yang dikecualikan.  Artinya,  hukum  jual  beli tersebut  haram  dilakukan  sedangkan  akad hiwalah boleh  dilakukan  karena  adanya al- hajjah  al-massah sebagai  pengecualian  dari akad  jual  beli  yang  dilarang  (Mubarok  & Hasanudin,  2017b).  Namun  apabila  melihat kedudukan  adanya  utang (dain) berbeda dengan skema jual beli dain bi dain. Di mana utang yang boleh di hiwalah kan adalah utang terhadap  harta istihlaki (harta  yang  habis sekali  pakai).  Seperti  utang (dain) yang berasal  dari  akad qardh, utang (dain )  yang berasal dari jual beli, pembayaran ujrah yang dilakukan  secara  tidak  tunai,  sisa  utang (dain )  dalam  pelunasan  gadai,  utang  yang
berasal  dari  pembagian  bagi  hasil  yang ditangguhkan  dan  lain  sebagainya.  Dengan demikian, sejatinya kedudukan akad hiwalah merupakan  akad  pelengkap  dari  akad pokoknya yaitu al-uqud al-mudayanah.

## Tinjauan Umum Akad Kafalah
Definisi dan Dasar Hukum Kafalah Kafalah menurut  kebahasaan  memiliki makna al-dhamm (jaminan/pengamanan), hamalah (beban) dan za’amah (tanggungan) (Rusyid,  n.d.).  Para  ulama  dapat  dibedakan menjadi  dua  kelompok  dalam  menentukan makna kafalah secara  bahasa:  Pertama, ulama  Hanafiyyah  dan  Hanabilah  memberi makna kafalah sebagai al-dhamm (menggabungkan  kewajiban  yang  berutang sehingga  menjadi  utang  penjamin).  Kedua, ulama Syafiiyyah berpendapat bahwa kafalah memiliki makna al-iltizam (mengharuskan  atau  mewajibkan  dirinya sendiri  atas  sesuatu  yang  sebenarnya  bukan kewajibannya) (Al-Zuhayli, 2018).
Adapun menurut peristilahan, pendapat  ulama  dapat  dikategorikan  dalam dua  pendapat,  yaitu:  Menurut  ulama Hanafiyyah, kafalah adalah menggabungkan tanggungjawab  mengenai  penagihan  atau penuntutan (hak) secara mutlak (Mubarok & Hasanudin, 2017b). Sehingga ulama Hanafiyyah  menggunakan  kata kafalah dan membaginya  menjadi  dua,  yaitu kafalah  bi al-mal dan kafalah  bi  al  wajh/  nafs). Sedangkan  menurut  jumhur  ulama, kafalah adalah  akad  yang  menetapkan iltizam hak yang  tetap  pada  tanggungan  (beban)  orang lain atau menghadirkan zat suatu benda yang dibebankan atau menghadirkan badan orang yang berhak menghadirkannya (Al-Nawawi, n.d.-b).  Ulama  Malikiyyah  menggunakan istilah dhaman dan  membaginya  menjadi dua, dhaman  al-mal dan dhaman  al- wajh/nafs. Ulama Syafiiyyah hanya menggunakan  istilah kafalah  bi  al-mal saja dan  ulama  Hanabilah  menggunakan  istilah dhaman untuk  jaminan  atas  harta  ( dhaman al-mal) dan kafalah untuk  istilah    jaminan kesanggupan  menghadirkan  seseorang  (- kafalah bi al-nafs) dalam proses pengadilan (Mubarok & Hasanudin, 2017b).
Hukum  Islam  membolehkan  akad kafalah untuk dilakukan sebagaimana syar’un man qablana (Syariat sebelum kita) dalam penggalan Al-Qur’an surah Yusuf: 72 bahwasanya  ketika  piala  raja  (sejenis cangkir)  hilang  para  punggawa  kerajaan mengumumkan  sayembara,  “barangsiapa yang menemukan (piala raja) akan mendapat bahan  makanan  seberat  beban  unta  dan punggawa  raja  menjaminnya”  (Departemen Agama  RI,  2010).  Hal  itu  ditegaskan  juga dalam  penggalan  hadits  Abu  Dawud bahwasanya, “orang yang mejamin merupakan  orang  yang  harus  menanggung” (Abdurrahman,  2011).  Adapun  menurut ijma’  umat  Islam  sepakat  bahwa  akad kafalah boleh  dilakukan  karena  dibutuhkan oleh  manusia  dalam  rangka  membantu menghilangkan  beban  diri  orang  yang berutang (Al-Zuhayli, 2018). Selain itu juga, DSN/MUI  menetapkan  Fatwa  Nomor  11 tahun 2000 tentang Kafalah.
Sehingga  hikmah  diberlakukannya akad kafalah adalah  mendatangkan  sikap
tolong  menolong,  keamanan,  kenyamanan dan kepastian dalam bertransaksi. Sebagaimana  menurut  Wahbah  Al-Zuhayli yang  dikutif  Ghazaly  menegaskan  bahwa hikmah akad kafalah adalah untuk memperkuat  hak,  merealisasikan  sikap tolong menolong antar sesama, mempermudah  transaksi  dalam  pembayaran utang, harta dan pinjaman. Sehingga hal itu, memberikan  ketenangan  bagi  orang  yang berutang  maupun  orang  yang  memberikan utang (Ghazaly, Ihsan, & Shidiq, 2018).

## Syarat dan Rukun kafalah
Suatu akad pasti dapat dikatakan sah apabila memenuhi  syarat  dan  rukunnya.  Sehingga syarat hiwalah mengacu  kepada  rukun hiwalah yang terdiri dari: Para pihak (subjek) yang akan melahirkan syarat subjektif, objek akad  (yang  melahirkan  syarat  objek  dan bentuk akad atau perjanjiannya. Hal itu akan dipaparkan  sebagai  berikut  (Abdurahman, 2018):

## Tabel 2. Rukun dan Syarat Kafalah
No. Rukun Syarat Keterangan 1. Kafil (penjamin) Cakap hukum ( ahliah akad) dan  mampu  melakukan akad kafalah.
Adanya kerelaan  atau  kesepakatan di antara para pihak. Harus saling mengenal. Kelima Rukun tersebut merupakan  pendapat  jumhur ulama selain ulama Hanafiyyah.  Menurut  ulama Hanafiyyah  rukun kafalah hanya  pernyataan  permintaan ( ijab) dan penawaran (qabul).
2. Makful ‘anhu/madin/ashil (Terjamin) 3. Makful lahu/ da’in (Menerima Jaminan) 4. Makful  bih/al-dain (objek/utang) Sesuatu yang menjadi tanggung jawab ashil
(utang,  barang  dan  jiwa). Sesuatu yang mampu ditunaikan.  Utang  yang mengikat. 5. Shighat (ijab qabul) Akad harus sesuai ( ijab dan qabul). Harus  pasti  dan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu. Harus menunjukkan adanya pernyataan pemberian komitmen.
Pembagian Akad Kafalah Ragam  akad kafalah dapat  dikategorikan sebagai  berikut  (Mubarok  &  Hasanudin, 2017b): Pertama, berdasarkan mahall (objek) nya terdiri dari:
1. Kafalah  bi  al-nafs yaitu  jaminan terhadap  jiwa.  Artinya, kafalah untuk menghadirkan  seseorang  dalam  proses pengadilan.
2. Kafalah  bi  al-mal yaitu  jaminan terhadap  harta.  Terbagi  menjadi  tiga, yaitu:
a. kafalah  bi  al-dain (jaminan untuk menanggung  utang  seseorang  dalam hal  tidak  mampu  membayar  utang pada saat jatuh tempo).
b. kafalah  bi  al-  ‘uhdah (jaminan terhadap  kestabilan  harga  pasar dengan jaminan adanya subsidi).
c. kafalah bi al-taslim (jaminan terhadap  barang  yang  dibutuhkan dapat diserahterimakan).
Kedua,  berdasarkan  sifatnya  terdiri dari:
1. Kafalah  muthlaqah yaitu  jaminan  yang tidak terikat dengan syarat-syarat tertentu, baik berdasarkan teknik pembayaran  utangnya,  tempat  maupun waktunya.
2. Kafalah  muqayyadah yaitu  jaminan yang  terikat  dengan  waktu  dan  syarat tertentu. Kafalah  muqayyadah terbagi menjadi tiga, yaitu:
a. kafalah berbatas waktu;
b. kafalah mu’allaq bi al-syart (jaminan yang tergantung kepada syarat tertentu); dan
c. kafalah mustaqbal (jaminan terhadap sesuatu di masa yang akan datang).

## Akibat Hukum
Adanya akad kafalah (khusus akad kafalah bi al-mal) melahirkan  beberapa  ketentuan hukum.  Pertama,  hak  tagih  bagi makful  lah yang  sebelumnya  ditujukan  kepada ashil berpindah kepada kafil apabila ada kesepakatan  bahwa  yang  dijamin (ashil) terbebas  dari  kewajiabn  membayar  utang. Namun  jumhur  ulama  sepakat  adanya  akad kafalah tidak  mengakibatkan  terbebasnya
pihak yang berutang (ashil) atas kewajibannya  membayar  utang.  Sedangkan menurut  Wahbah  Al-Zuhayli  yang  dikutif Jaih  Mubarok  sama  dengan  pernyataan jumhur  ulama  (Mubarok  &  Hasanudin, 2017b). Namun, apabila kesepakatan menjadikan  pihak  yang  berutang (ashil) terbebas dari kewajibannya membayar utang. Maka  secara  substansi  hal  itu  telah mengubah  akad kafalah menjadi  akad hiwalah (pemindahan utang).
Kedua,  hak kafil untuk  menagih utangnya kepada ashil. Kafil berhak menagih piutangnya kepada ashil dengan syarat akad kafalah yang  dilakukan  atas  persetujuan pihak ashil. Apabila  akad kafalah tanpa persetujuan  pihak ashil maka kafil tidak berhak  menagih.  Hal  itu  disamakan  dengan akad hibah (Al-Zuhayli, 2018).
Sebagaimana  akad hiwalah, akad kafalah termasuk  akad  pelengkap  dari  akad pokoknya  yaitu al-uqud  al-mudayyanah. Kedudukannya  hampir  sama  dengan  akad hiwalah  mutlaqah di  mana kafil sebagai pihak  yang  independen  tanpa  adanya  utang kepada ashil. Namun  apabila  pihak kafil mempunyai  utang  kepada ashil maka kedudukan  penjaminan  yang  diakukan kafil sebagaimana  langkah  pelunasan  utangnya kepada ashil dalam  akad hiwalah. Adapun yang  membedakannya  adalah  akad  yang dilakukannya.  Di  mana  akad kafalah boleh dilakukan  sesudah  pihak  terjamin (ashil) mempunyai  kewajiban  utang  terhadap makful  lahu ataupun  akan  melakukan pinjaman atau hal lain yang dapat melahirkan utang.

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI
Tinjauan Analisis Akad Hiwalah dan akad Kafalah  di  Lembaga  Keuangan  Syariah (LKS): Sebuah Transformasi Akad Akad hiwalah dan kafalah merupakan bagian dari akad tabarru’ (sosial/tolong menolong). Karena membayarkan utang dan melakukan penjaminan  merupakan  salah  satu  bentuk dari ketaataan kepada Allah dan Rasul-Nya. Sehingga cukup bagi muhal ‘alaih dan kafil mendapatkan  pahala  dari  Allah  SWT  atas kesediannnya membatu muhil dan ashil.
Namun  dalam  perkembangannya, kedua akad tersebut mengalami transformasi dalam  memenuhi  kebutuhan  masyarakat. Transformasi  merupakan  perubahan  yang mendalam  sampai  kepada  perubahan  nilai kultural  (Hakim,  2011).  Baik  perubahan  itu mencangkup  secara  keseluruhan  ataupun sebagiannya.  Di  mana  kedua  akad  tersebut yang  hukum  asalnya  merupakan  akad tabarru’ beralih  menjadi  akad mu’awadhat, yaitu akad yang awalnya merupakan domain akad  yang  bersifat  sosial/tolong  menolong berubah  menjadi  akad  yang  merupakan domain  akad  yang  bersifat  bisnis/mencari keuntungan.
Perkembangan  transformasi  tersebut beriringan dengan perkembangan LKS, baik dalam  bentuk  lembaga  perbankan  syariah maupun  lembaga  nonperbankan  syariah.  Di mana  lembaga  tersebut  merupakan lembaga alternatif dan bisa dikatakan sebagai lembaga keuangan  yang berdiri kokoh sebagai solusi dalam  transaksi  keuangan  yang  sesuai dengan prinsip syariah. Adapun transpormasi tersebut  adalah  transpormasi  dari  akad hiwalah (tabarru’) menjadi akad hiwalah bi al-ujrah  (mu’awadhat) dan  transpormasi akad kafalah  (tabarru’) menjadi  akad kafalah  bi  al-ujrah  (mu’awadhat). Kedua transpormasi  akad  tersebut  akan  dipaparkan sebagai berikut:
Akad hiwalah  bi  al-ujrah dan  akad kafalah bi al-urjah keberlakuan penerapannya  di  Indonesia  berdasarkan Fatwa  DSN/MUI  Nomor  57  tahun  2007 tentang letter  of  credit (L/C)  dengan  akad kafalah  bi  ujrah dan  Fatwa  DSN/MUI Nomor  58  tahun  2007  tentang hiwalah  bi ujrah. Dalam  kedua  fatwa  tersebut  Majelis Ulama  Indonesia  selain  mengacu  kepada ketentuan  Al-Qur’an  dan  Al-Hadits (nash qath’i) juga  berpacu  kepada  pendapat  para ulama (tahlili) yaitu:
Pendapat  ulama  yang  melarang, antara  lain:  Jumhur  ulama  berpendapat bahwa kesepakatan mengenai ujrah atas jasa kafalah termasuk  riba (qardh), sehingga haram  hukumnya  (Mubarok  &  Hasanudin, 2017b). Pendapat ulama yang membolehkan, antara lain:
1. Mushthafa’ Abdullah Al-Himsyari yang dikutif  oleh  Syaikh  ‘Athiyyah  Shaqr dalam  kitab ahsan  al-kalam  fi  al-fatwa wa al-ahkam memaparkan bahwa ujrah atas jasa hiwalah dan kafalah disandarkan  kepada ujrah atas  jasa  jah ( dignity, kewibawaan)  dan ujrah atas natijah (prestasi)  dalam  akad ju’alah yang menurut mazhab syafii dibolehkan mengambil ujrah atas jasa tersebut.
2. Pendapat  sejumlah  ulama  dalam  kitab al-mausu’ah al- ‘ilmiyyah li al-bunuk al- Islamiyyah yang  dikutif  Jaih  Mubarok menyatakan  bahwa  sejumlah  ulama yang  membolehkan  adanya ujrah atau ju’l atas  jasa  pemjaminan  sebagaimana bolehnya  mengambil ujrah atas  jasa keagamaan (tabarru’ atau ibadah).
3. Baqir  Shadr  dalam  kitab al-bunuk  al- laribawi  fi  al-Islam yang  juga  dikutif Jaih  Mubarok  menyatakan  bolehnya mengambil ujrah atas  jasa kafalah. Di mana ujrah yang  diterima  merupakan kompensasi  atas  penjaminan  yang dilakukan sekaligus risiko yang ditanggung  oleh kafil (Mubarok  & Hasanudin, 2017b).
Kebolehan  akad kafalah  bi  al-ujrah tersebut  menjadi  kebolehan  atas hiwalah  bi al-ujrah. Hal itu bisa dilihat dalam substansi dasar  hukum  penetapan  fatwa kafalah lebih dulu dari penetapan fatwa hiwalah. Adapun melihat pendapat ulama yang membolehkan, kedua akad tersebut di samakan dengan akad ijarah  ‘ala  al-asykhash ( ijarah  jasa). Sehingga  boleh  mengambil  upah  atas  jasa hiwalah (pengalihan  utang)  dan kafalah (penjaminan  utang).  Hal  itu  ditegaskan dalam  hadits  yang  diriwayatkan  al-Nasa’i bahwasanya  Rasulullah  Bersabda,  “Barang siapa mempekerjakan pekerja, maka beritaukanlah  upahnya”  (Abdurrahman, 2011).  Substansi  hadits  tersebut  juga dijadikan  dasar  penetapan  kaidah  fiqh  yang dipaparkan  Ibnu  Qudamah  dalam  kitab Al- Mughni yaitu  “Apabila  pekerja/karyawan telah mencurahkan tenaganya maka ia berhak mendapatkan upahnya” (Al-Syarbini, 1997).
Adapun  ketentuan  khusus  dalam kedua  fatwa  tersebut  antara  lain:  Dalam
ketentuan akad Fatwa DSN/MUI Nomor  58 tahun  2007  tentang Hiwalah  bi  al-Ujrah menyatakan bahwa akad hiwalah bi al-ujrah hanya berlaku bagi hiwalah muthlaqah yaitu hiwalah di  mana  kedudukan muhal  ‘alaih adalah pihak independen yang tidak memiliki utang kepada muhil. Sehingga dalam praktik di  lapangan,  LKS  sebagai muhal  ‘alaih
membantu nasabahnya (muhil) untuk membayarkan utangnya kepada muhal (baik perorangan atau LKS yang lain atau bahkan LKK).  Akad hiwalah  bi  al-ujrah dilakukan secara tertulis  yang  mencantumkan  hak  dan kewajiban  para  pihak,  serta ujrah yang disepakati, termasuk berpindahnya penagihan  dari muhal kepada muhal  ‘alaih. Selain  itu  juga,  LKS  boleh  memberikan sebagai fee/ keuntungan  kepada shahibu  al- mal. Dengan kata lain, LKS membayar utang nasabah (muhil) dengan  menggunakan  dana dari proses penghimpunan dana dari nasabah lain.
Sedangkan  dalam  ketentuan  akad Fatwa  DSN/MUI  Nomor  57  tahun  2007 tentang Letter of Credit dengan akad Kafalah bi al-Ujrah menyatakan bahwa kafalah bi al- ujrah yang  di  berikan  LKS  kepada  nasabah merupakan  penjaminan  terhadap  utang piutang  dalam  transaksi  ekspor  dan  impor. Hal  itu  membuktikan  bahwa kafalah  bi  al- ujrah dilakukan  terhadap kafalah  bi  al-mal (pejaminan terhadap harta). Adapun penjaminan  tersebut  harus  disertai  dengan ujrah.
Ketentuan kedua fatwa tersebut juga didasarkan  kepada  kebutuhan  nyata (al- hajjah/al-dharurah) dari  pihak muhil dan juga ashil yang  tidak  menemukan  pihak muhal  ‘alaih dan kafil yang  melakukan tolong  menolong  secara  sukarela  melainkan harus dengan ujrah tertentu. Sehingga kedua akad  tersebut  boleh  dilakukan  dengan menentukan ujrah tertentu.  Di  mana penentuan ujrah yang  disepakati  telah membuat  pihak muhal  ‘alaih dan kafil mau membantu  pihak muhil dan ashil. Secara tidak  langsung,  hal  itu  menghilangkan kemudaratan  yang  tidak  diinginkan  antara pihak muhil dan ashil dengan  pihak muhal dan makful lah (terjadinya perpecahan akibat
muhil dan ashil tidak  mampu  membayar utang) . Dengan  demikian,  sejatinya  kedua akad  tersebut  boleh  dilakukan  dengan memperhatikan  tingkat  kemaslahatan  di antara para pihak yang berakad, baik antara muhil,  muhal dan muhal  ‘alaih dalam  akad hiwalah bi al-ujrah dan antara kafil, ashil dan makful lah dalam akad kafalah bi al-ujrah.

## KESIMPULAN
Transformasi  akad tabarru’  (hiwalah dan kafalah) menjadi akad mu’awadhat (hiwalah bi  al-ujrah dan kafalah  bi  al-ujrah) berdasarkan fatwa DSN/MUI yang mengacu kepada  kebutuhan  masyarakat  (LKS  dan Nasabah) yang tetap memperhatikan ketentuan nash dan  tingkat  kemaslahatan. Sehingga  secara  tidak  langsung,  DSN/MUI selalu  menggunakan  kaidah “Jalbu  al- Mashalih  wa  Dar  al-Mafashid” (meraih maslahat  dan  menolak  mafsadat).  Di  mana apabila kedua akad tersebut tidak diberlakukan.  Maka  para muhil dan ashil merasa  kesulitan  dalam  menyelesaikan masalahnya  karena  tidak  dapat  menemukan muhal ‘alaih dan juga kafil yang membantu secara  sukarela  bahkan  terancam  terjadinya perpecahan  dengan muhal dan makful  lah akibat  tidak  dapat  memenuhi  kewajibannya (membayar  utang) . Adapun  kedua  akad tersebut dipraktikkan dalam produk pengalihan/penjaminan utang atau pembiayaan  yang  dilakukan  LKS  sebagai lembaga independen terhadap nasabah yang memiliki  utang  kepada  pihak  lain,  baik kepada perorangan, LKS lain bahkan kepada LKK sekalipun.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurahman,  R.  (2018). Pengantar  Fiqh Muamalah . Bandung: Insan Rabbani.
Abdurrahman,  M.  H.  (2011). Mausuah Ahadits  Ahkam  Al-Muamalah  Al- Maliyyah . Riyadh: Dar Al-kautsar.
Ad-Dardir.  (n.d). Asy-Syarh  al-Kabir ,  Jilid III, dan Ibnu Qudamah, Al-Mugni, Jilid IV,  h.  528,  asySyarbaini  al-Khathib, Mugni al-Muhtaj, jilid II.
Al-Jaziri,  A.  (n.d.). Al-Fiqh  ‘Ala  Al- Madzahib  Al-Arba’ah .  Beirut:  Dar  al-
Fikr. Al-Nawawi,  M.  (n.d.-a). Al-Majmu’  Syarah Al-Muhadzdzab, Jilid 16,
(Penerjemah)  Muhammad  Najih  Al- Muthi’ . Jakarta: Pustaka Azzam.
Al-Nawawi,  M.  (n.d.-b). Al-Majmu’  Syarah
Al-Muhadzdzab, Jilid 17,
(Penerjemah)  Muhammad  Najih  Al- Muthi’ . Jakarta: Pustaka Azzam.
Al-Syarbini,  S.  K.  (1997). Mughni  al- Muhtaj . Beirut: Darul Makrifah. Al-Zuhayli, W. (2018). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu,  Jilid  6,  (Penerjemah) Abdul  Hayyie  al-Kattani  dkk. Kuala Lumpur: Darul Fikir.
Antonio,  M.  S.  (2018). Bank  Syariah  dari Teori ke Praktik . Depok: Gema Insani. Aziz,  J.  A.  (2012).  Transformasi  Akad Muamalah  Klasik  dalam  Produk Perbankan  Syariah. Al-Tahrir:  Jurnal Pemikiran Islam , 12 (1), 21–41. https://doi.org/10.21154/al- tahrir.v12i1.45
Departemen  Agama  RI.  (2010). Al-Quran dan  Terjemahnya .  Bandung:  Syaamil Qur’an.
Ghazaly,  A.  R.,  Ihsan,  G.,  &  Shidiq,  S. (2018). Fiqh  Muamalah .  Jakarta: Prenada Media Group.
Hakim,  A.  A.  (2011). Fiqih  Perbankan Syariah: Transpormasi Fiqh
Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan .  Bandung:  PT. Reflika Aditama.
Hasan,  A.  F.  (2018). Fiqh  Muamalah  dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek) . Malang: UIN Maliki Press. Huda, N. (2015). Perubahan Akad Wadi’ah. Economica:  Jurnal  Ekonomi  Islam ,
6 (1), 129–154.
https://doi.org/10.21580/economica.20 15.6.1.789
Kusumastuti, A. S., & Rahmawati, R. (2019).
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Pada Aplikasi Go-Food di Madiun. Al- Mustashfa:  Jurnal  Penelitian  Hukum Ekonomi Islam , 4 (2), 200–211. https://doi.org/10.24235/jm.v4i2.3879 Miles,  M.  B.,  &  Huberman,  A.  M.  (1984). Qualitative  Data  Analysis  (a  Source
book of New Methods) . Beverly  Hills: Sage Publications.
Mubarok,  J.,  &  Hasanudin.  (2017a). Fikih Mu’amalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian . Bandung:
Simbiosa
Rekatama Media.
Mubarok,  J.,  &  Hasanudin.  (2017b). Fiqh Mu’amalah Maliyyah: Akad Tabarru’ .
Bandung: Simbiosa Rekatama Media.
Riyadi,  S.,  &  Hilyatin,  D.  L.  (2021). Transformasi  Ekonomi  Islam  dalam Sistem  Ekonomi  Kerakyatan. Al- Mustashfa:  Jurnal  Penelitian  Hukum
Ekonomi Islam , 6 (1), 43–56. https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.8100 Rozali,  A.  (2020).  Transformasi  Akad Perbankan Syariah dalam Pembentukan Hukum Perikatan
Nasional. Jurnal  Wawasan  Yuridika ,
4 (1),
31–46. https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.320
Rusyid,  I.  (n.d.). Bidayah  al-Mujtahid  wa Nihayah al-Muqtashid, Jilid 2, (Penerjemah)  Ahmad  Abu  Al-Majdi . Jakarta: Pustaka Azzam.
Sahrani,  S.,  &  Abdullah,  R.  (2011). Fikih Muamalah . Bogor: Ghalia Indonesia. Sudiarti,  S.  (2018). Fiqh  Muamalah Kontemporer . Medan: UIN-SU Press. Syahpawi, S. (2012). Hiwalah sebagai solusi dalam  mengatasi  kredit  macet  dalam perbankan  syariah. IQTISHADUNA:
Jurnal  Ilmiah  Ekonomi  Kita , 1 (2),
165–175.
Retrieved from https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac .id/index.php/iqtishaduna/article/view/
12 Syaikhu,  Aryadi,  &  Norwili.  (2020). Fikih Muamalah:  Memahami  Konsep  dan Dialektika  Kontemporer .  Yogyakarta: K-Media.
Syarqawie,  F.  (2015). Fikih  Muamalah . Banjarmasin: IAIN Antasari Press.
Witro,  D.  (2019).  Praktek  Jual  Beli  Parang dengan  Cara  Penumpukan  untuk Meningkatkan  Harga  di  Desa  Koto Padang  Perspektif  Hukum  Islam. Al- Qisthu:  Jurnal  Kajian  Ilmu-Ilmu
Hukum , 17 (1), 34–40. https://doi.org/10.32694/010710

## Witro, D. (2021). Qaidah furu’ fi al-hiwalah:
Sebuah  tinjauan  umum. Qawãnïn: Journal of Economic Syaria Law , 5 (1), 1–12. https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i1 .2897 Witro,  D.,  Nuraeni,  N.,  &  Januri,  M.  F. (2021).  Classification  of  Aqad  in
Sharia  Economic  Law. Nurani , 21 (1), 55–68. https://doi.org/10.19109/nurani.v21i1. 8387