## TheJournalish: Social and Government
http://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/index Volume 3 Nomor 3, 2022: Social and Government Hal. 242-246 DOI: https://doi.org/10.55314/tsg.v3i3.287

## KENDALA DALAM PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Alim Dhohirotul Hikmah (1), EW. Tri Nugroho*(2)
(1) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
(2) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta *Korespondesi Penulis: alimhikmah24@gmail.com
ABSTRAK: Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu wilayah yang menjadi barometer pelayanan publik memandang  bahwa  visi  Gubernur  DIY  yang  digambarkan  dalam  lima  kemuliaan,  untuk  kemuliaan  martabat manusia  Yogja  sebagai  sebuah  pedoman.  Dalam  pelaksanaan  penyederhanaan birokrasi  dimungkinkan  adanya kendala  yang  dihadapi  Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Kendala  ini  dimungkinkan  terjadi karena adanya adaptasi dan transisi dari kebijakan lama ke kebijakan baru yang belum ada pada era sebelumnya. Jenis  penelitian  yang  digunakan  ialah  deskriptif  kualitatif.  Penulis  ingin  membahas  tentang  kendala  dalam pelaksanaan  penyederhanaan  birokrasi  di  Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Riset  ini diselenggarakan di kantor Biro Organisasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik penentuan informan  dilakukan  dengan  cara purposive  sampling yaitu  Aparatur  Sipil  Negara  yang  Organisasi  Perangkat Daerahnya  mengalami  penyederhanaan  birokrasi  di  tingkat  Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa Yogyakarta.Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam. Teknik analisis data menggunakan analisis  deskriptif.  Hasil  penelitian  mengemukakan  bahwa pertama, ialah  adaptasi  yaitu  sebuah  proses penyesuaian diri Organisasi Perangkat Daerah beserta sumber daya manusia dengan tugas baru terutama dalam mendistribusikan  tugas  kantor  kepada  para  staf. Kedua, budaya  kerja  ini  sebenarnya  muncul  pada  individu sumber  daya  manusia.  Aparatur  Sipil  Negara  masih  bekerja  dengan gaya  dan  ritme  sebagai  pejabat  eselon  IV yang  disandang  sebelumnya. Ketiga, budaya  lokal  ialah  pengaruh  lingkungan  sekitar  atau  institusi  lokal  yang sudah lama masuk kedalam sendi-sendi birokrasi. Hal-hal baru yang masuk kedalam lingkungan birokrasi harus beralkulturasi dengan budaya setempat supaya dapat diterima oleh semua pihak.
Kata Kunci: Kendala, Penyederhanaan, Birokrasi
ABSTRACT: Yogyakarta Special Region as one of the regions that is a barometer of  public service views that the  vision  of  the  DIY  Governor  which  is  depicted  in  five  glories,  for  the  glory  of  yogja  human  dignity  as  a guideline. In implementing bureaucratic simplification, it is possible to have obstacles faced by the Yogyakarta Special Region Government. This obstacle is possible due to the adaptation and transition from the old policy to the  new  policy  that  did  not  exist  in  the  previous  era.  The  type  of  research  used  is  descriptive  qualitative.  The author  would  like  to  discuss  the  obstacles  in  the  implementation  of  bureaucratic  simplification  in  the Yogyakarta  Special  Region  Government.  This  research  was  held  at  the  office  of  the  Bureau  of  Regional Government  Organizations  of  the  Special  Region  of  Yogyakarta.  The  informant  determination  technique  is carried out by purposive sampling, namely the State Civil Apparatus whose Regional Apparatus Organization has experienced bureaucratic simplification at the level of the Yogyakarta Special Region Government.The data collection technique uses in-depth interviews. Data analysis techniques use descriptive  analysis. The results of the  study  stated  that  first,  is  adaptation,  which  is  a  process  of  self-adjustment  of  regional  apparatus organizations and human resources with new tasks, especially in distributing office tasks to staff. Secondly, this work culture actually appears in human resource individuals. The State Civil Apparatus still works in style and rhythm  as  the  previously  held  echelon  IV  officials.  Third,  local  culture  is  the  influence  of  the  surrounding environment or local institutions that have long entered the joints of the bureaucracy. New things that enter the bureaucratic environment must be culturalized with the local culture so that they can be accepted by all parties.

## Keyword :  Constraints, Simplification, Bureaucracy
Informasi Artikel: Disubmit: 2022-05-26; Direvisi 2022-06-26; Disetujui: 2022-07-22

## PENDAHULUAN
Pelayanan publik merupakan hal yang esensial bagi masyarakat dimasa kini. Pembaharuan atau reformasi birokrasi  rasanya  tidak  lengkap  tanpa  menyentuh  lembaga  sebagai  sebuah  unit  kerja  yang  melaksanakan pelayanan  publik  kepada  masyarakat.  Ada  empat  hal  pokok  yang  ditekankan  Presiden  Joko  Widodo  dalam melakukan  reformasi  birokrasi  yaitu pertama, memotong  jabatan  eselon  III  dan  IV  di  Kementerian  Lembaga. Nanti  eselon  tersebut  dialihkan  menjadi  jabatan  fungsional.  Secara  umum  penyederhanaan  birokasi  ditujukan untuk mewujudkan birokrasi yang lincah, dinamis dan professional. Kedua, tugas administrasi eselon III dan IV digantikan dengan artificial intelligence /kecerdasan buatan. Ketiga, tidak semua eselon III dan IV nantinya akan dialihkan  ke  jabatan  fungsional.  Ada  tiga  kriteria  jabatan  struktural  yang  dikecualikan  sesuai  dengan  Surat Edaran  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Sipil  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi/PAN-RB  Nomor  393  Tahun 2019  tentang  Langkah  Strategis  dan  Kongkret  Penyederhanaan  Birokrasi  yaitu pertama, memiliki  tugas  dan fungsi  sebagai  kepala  satuan kerja  dengan  kewenangan dan  tanggung  jawab  dalam  penggunaan  anggaran  atau pengguna barang atau jasa. Kedua, pemangkasan birokrasi ini dikecualikan bagi eselon yang memiliki tugas dan fungsi  yang  berkaitan  dengan  kewenangan,  legitimasi  pengesahan  dokumen  atau  memiliki  kewenangan kewilayahan. Ketiga, dikecualikan  untuk  kriteria  lain  yang  bersifat  khusus  berdasarkan  usulan  lembaga  atau kementerian  kepada  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Sipil  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi (https://nasional.kompas.com/read/2021/07/27/11225451/ Diunduh pada tanggal 6 Desember 2021). Surat  Edaran  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Sipil  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi/PAN-RB  Nomor 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Kongkret Penyederhanaan Birokrasi merupakan sebuah langkah maju  bagi  pemerintah  dalam  melakukan  reformasi  kelembagaan.  Lembaga  atau  instansi  sebagai  lokomotif penggerak pelayanan publik dituntut untuk bekerja maksimal sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan masyarakat  yang  bergerak  cepat  melampaui  perkembangan  kebijakan  pemerintah  yang  mengalami  stagnansi dalam  beberapa  tahun  terakhir.  Surat  Edaran  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Sipil  Negara  dan  Reformasi Birokrasi/PAN-RB Nomor 393 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Kongkret Penyederhanaan Birokrasi merupakan  respon  dari  isu  tata  kelola  pemerintahan  yang  berkembang  dan  menjadi  topik  pembahasan  dalam tujuan  hidup  berkelanjutan,  khususnya  pada  tujuan  ke-16,  yaitu  menguatkan  masyarakat  yang  inklusif  dan damai  untuk  pembangunan  berkelanjutan,  menyediakan  akses  keadilan  untuk  semua,  dan  membangun kelembagaan  yang  efektif,  akuntabel,  dan  inklusif  di  semua  tingkatan.  Di  sisi  lain  salah  satu  agenda  prioritas Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf adalah penyederhanaan birokrasi sebagaimana amanat yang disampaikan Presiden saat pelantikan pada tanggal 20 Oktober 2019. Pemerintahan Jokowi menginginkan adanya pemangkasan eselon untuk  mempercepat  birokrasi.  Proses  birokrasi  yang  cepat  dan  pemerintahan  yang  fleksibel,  sangatlah ditekankan  dan  dibutuhkan.  Secara  umum,  penumpukan  birokrasi  akan  berakibat  pada  lamanya  proses perizinan, rumitnya prosedur administratif dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh rakyat.
Daerah  Istimewa  Yogyakarta  sebagai  salah  satu  wilayah  yang  menjadi  barometer  pelayanan  publik memandang bahwa visi Gubernur DIY yang digambarkan dalam “Lima Kemuliaan” atau “Panca Mulia” yakni: Visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017-2022 adalah “Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk  Kemuliaan  Martabat  Manusia  Jogja”.  Kemuliaan  martabat  manusia  Jogja  dalam  visi  Gubernur  Daerah Istimewa Yogyakarta yang digambarkan dalam “Lima Kemuliaan” atau “Panca Mulia”. Makna lima kemuliaan yaitu pertama, terwujudnya  peningkatan  kualitas  hidup-kehidupan-penghidupan  masyarakat  yang  berkeadilan dan  berkeadaban,  melalui  peningkatan  kemampuan  dan  peningkatan  ketrampilan  sumberdaya  manusia  Jogja yang  berdaya  saing. Kedua, terwujudnya  peningkatan  kualitas  dan  keragaman  kegiatan  perekonomian masyarakat,  serta  penguatan  ekonomi  yang  berbasis  pada  sumber  daya  lokal.  Untuk  pertumbuhan  pendapatan masyarakat  sekaligus  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkeadilan. Ketiga, terwujudnya  peningkatan  harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun pada lingkup birokrasi atas dasar toleransi, tenggang rasa,  kesantunan,  dan  kebersamaan. Keempat, terwujudnya  tata  dan  perilaku  penyelenggaraan  pemerintahan yang demokratis. Kelima, terwujudnya perilaku bermartabat dari para aparatur sipil penyelenggara pemerintahan atas  dasar  tegaknya  nilai-nilai  integritas  yang  menjunjung  tinggi  kejujuran,  nurani  rasa  malu,  nurani  rasa bersalah  dan  berdosa  apabila  melakukan  penyimpangan-penyimpangan  yang  berupa  korupsi,  kolusi,  dan nepotisme (Sari Atmikawati,2020:17).
Entitas  lokal  yang  hidup  dan  berkembang  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  harus  mampu  tumbuh  dan berkembang  sesuai  dengan  kodratnya  masing-masing.  Perkembangan  entitas  lokal  yang  pesat  dan  beragam diharapkan mampu menjadi penyokong utama ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Aparatur Sipil Negara (ASN)  sebagai  pelaksana  teknis  pelayanan  publik  dilapangan  harus  menjadikan  integritas  sebagai  pedoman pokok dalam berpikir, berkata dan bertindak dalam pengabdiannya kepada masyarakat. Berangkat dari rencana besar  “Menyongsong  Abad  Samudera  Hindia  untuk  Kemuliaan  Martabat  Manusia  Jogja”  menjadi  arus  dan tujuan utama pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam lima tahun ke depan untuk mengangkat potensi wilayah selatan Yogyakarta/pesisir. Kemuliaan martabat manusia Jogja yang meningkat sebagai tujuan dari Visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bisa dicapai dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis,
baik  eksternal  dan  internal  yang  mempengaruhi  serta  kekuatan,  kelemahan,  peluang  dan  tantangan  di  depan (Sari Atmikawati, 2020 :12).
Berangkat dari rencana besar kemuliaan martabat manusia Jogja dalam visi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  digambarkan  dalam  “lima  kemuliaan”  atau  “panca  mulia”,  maka  dilakukan  penyederhanaan birokrasi sebagai salah satu langkah untuk mencapai harmoni kehidupan bersama baik pada lingkup masyarakat maupun  pada  lingkup  birokrasi  atas  dasar  toleransi,  tenggang  rasa, kesantunan,  kebersamaan  dan  terwujudnya tata dan perilaku penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dimungkinkan  adanya  kendala  yang  dihadapi  Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Kendala  ini dimungkinkan terjadi karena adanya adaptasi dan transisi dari kebijakan lama ke kebijakan baru yang belum ada pada  era  sebelumnya.  Pertanyaan  penelitian  dalam  paper  ini  adalah  apa  saja  kendala  yang  dihadapi  dalam pelaksanaan  penyederhanaan  birokrasi.  Tujuan  penelitian  untuk  mendeskripsikan  kendala  dalam  pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Atas dasar hal di atas, maka paper ini akan mendeskripsikan kendala dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini penting dipublikasikan kepada masyarakat luas dengan harapan kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terjadi di Pemerintah Daerah lain yang saat ini masih dalam tahap beradaptasi dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi serta  mendapat  respon  publik  baik  dari  kalangan  akademisi,  peneliti  dan  pemerhati  dibidang  penyederhanaan birokrasi.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan ialah deskriptif kualitatif. Penulis ingin membahas tentang kendala dalam pelaksanaan  penyederhanaan  birokrasi  di  Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Riset  ini diselenggarakan di kantor Biro Organisasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik penentuan informan  dilakukan  dengan  cara purposive  sampling yaitu  Aparatur  Sipil  Negara  yang  Organisasi  Perangkat Daerahnya  mengalami  penyederhanaan  birokrasi  di  tingkat  Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta. Teknik  pengumpulan  data  menggunakan  wawancara  mendalam.  Teknik  analisis  data  menggunakan  analisis deskriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dan pembahasan tentang kendala dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

## Gambar 1. kendala dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan  birokrasi  yang  terjadi  di  seluruh  Organisasi  Perangkat  Daerah  ditingkat  Pemerintah Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tidak  lepas  dari  kendala  yang  dihadapi  mengingat  ini  adalah  kebijakan baru  yang  dibuat  secara  kolaborasi  antara  Kementerian  Dalam  Negeri  dan  Kementerian  Pendayagunaan Aparatur  Sipil  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi.  Kendala pertama ,  ialah  adaptasi  yaitu  sebuah  proses penyesuaian diri Organisasi Perangkat Daerah beserta sumber daya manusia dengan tugas baru terutama dalam mendistribusikan  tugas  kantor  kepada  para  staf. Kedua, budaya  kerja  ini  sebenarnya  muncul  pada  individu sumber  daya  manusia.  Aparatur  Sipil  Negara  masih  bekerja  dengan gaya  dan  ritme  sebagai  pejabat  eselon  IV yang  disandang  sebelumnya. Ketiga, budaya  lokal  ialah  pengaruh  lingkungan  sekitar  atau  institusi  lokal  yang sudah lama masuk kedalam sendi-sendi birokrasi. Hal-hal baru yang masuk kedalam lingkungan birokrasi harus beralkulturasi dengan budaya setempat supaya dapat diterima oleh semua pihak.
Kendala Adaptasi Budaya kerja Budaya lokal
Jurnal  ini  ditulis  berdasarkan  hasil  penelaah  penulis  terhadap  jurnal  ilmiah  yang  terbit  pada  edisi sebelumnya,  yang  membahas  penyederhanaan  birokrasi. Pertama, jurnal  yang  berjudul  analisis  kebijakan penyederhanaan birokrasi pemerintah daerah. Jurnal tersebut memaparkan bahwa pelaksanaan penyederhanaan birokrasi dihadapkan pada beberapa hal yaitu pertama, desain organisasi belum didesain untuk mengakomodir kinerja  jabatan  fungsional. Kedua, manajemen  jabatan  fungsional  belum  profesional  pada  sebagian  instansi Pembina. Ketiga, jenis  jabatan  fungsional  yang  belum  tersedia. Keempat, gap  kompetensi,  serta  pola  tata hubungan  kerja  yang  belum  maksimal, Kelima, penilaian  kinerja  individu  belum  selaras  dengan  kinerja organisasi  (Rusliandy:2022).  Dari  hasil  riset  diatas  menunjukkan  bahwa  penyederhanaan  birokrasi  belum mampu  diaplikasikan  dengan  baik  oleh  pemerintah  daerah. Kedua, jurnal  yang  berjudul  analisis  dampak perampingan  birokrasi  terhadap  penyetaraan  jabatan  administrator  dan  pengawas.  Jurnal  tersebut  memaparkan bahwa  penyederhanaan  birokrasi  belum  dilaksanakan  secara  efektif.  Dampak  terhadap  penyetaraan  jabatan administrasi  ke  dalam  jabatan  fungsional  masih  mengesampingkan  aspek  merit  yaitu  kualifikasi  dan kompetensi.  Pejabat  administrasi  yang  dialihkan  ke  jabatan  fungsional  mayoritas  tidak  memenuhi  persyaratan pendidikan  dan  kompetensi  yang  dibutuhkan  pada  jabatan  fungsional  yang  akan  didudukinya,  (Ajib Rakhmawanto  :  2020).  Dari  hasil  riset  diatas  menunjukkan  bahwa  aspek  merit  berupa  kualifikasi  dan kompetensi  belum  menjadi  pedoman  utama  dalam  proses  penyetaraan  jabatan  administrasi  ke  dalam  jabatan fungsional.
Ketiga, jurnal  yang  berjudul  faktor-faktor  penghambat  implementasi  kebijakan bureaucratic  triming di pemerintah  kota  Bukit  Tinggi.  Jurnal  tersebut  memaparkan  bahwa pertama, dari  sudut  dimensi  komunikasi dimana  terdapatnya  perbedaan  instruksi  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi dengan  Menteri  Dalam  Negeri  terkait  penyelesaian  penyetaraan  jabatan. Kedua, dimensi  sumber  daya,  tidak semua  jabatan  struktural  dapat  dialihkan  ke  jabatan  fungsional  serta  belum  tersedianya  beberapa  jabatan fungsional yang cocok. Ketiga, penyederhanaan birokrasi justru membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  serta  belum  jelasnya  arah  kewenangan  antar  jabatan. Keempat, dimensi  Struktur  Birokrasi,  belum adanya petunjuk teknis mengenai prosedur untuk melakukan penyesuaian sistem kerja yang merupakan tahapan ketiga  penyederhanaan  birokrasi  (Elvira  Mulya  Nalien:2021).  Riset  diatas  menunjukkan  bahwa  pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di daerah masih mengalami berbagai masalah, ditinjau dari berbagai dimensi.
Jurnal yang ditulis oleh peneliti memiliki topik dan tempat penelitian yang berbeda dengan ketiga jurnal yang  telah  dipaparkan  diatas.  Jurnal  yang  ditulis  hanya  membahas  tentang  kendala  dalam  penyederhanaan birokrasi  di  tingkat  Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Konsep  yang  mendukung  adanya penyederhanaan  birokrasi,  salah  satunya  diungkapkan  oleh  Supardal  dan  R.Widodo  (2020:45),  penataan birokrasi pemerintah daerah yang cocok diterapkan ialah penataan kelembagaan daerah atau yang lebih dikenal dengan  istilah  restrukturisasi  dalam  rangka  reformasi  birokrasi.  Restrukturisasi  dilakukan  melalui  penataan kelembagaan  pemerintahan  dengan  merampingkan  organisasi  dengan  menghapus  beberapa  pekerjaan, nomenklatur  dan  fungsi  tertentu  guna  membangun  organisasi  yang  sesuai  dengan  tuntutan  publik.  Penataan birokrasi secara holistik menjadi kunci pokok Organisasi Perangkat Daerah, agar mampu bergerak secara lincah.
Pakar  lain  yaitu  Agus  Dwiyanto  (2015:34),  reformasi  birokrasi  pemerintah  harus  bersifat  kontekstual yakni,  birokrasi  harus  kontekstual  berkaitan  dengan  kemampuan  menyelesaikan  masalah-masalah  publik. Penilaian  reformasi  birokrasi  harus  melibatkan  representatif  warga  dan  pemangku  kepentingan.  Reformasi birokrasi harus diinternalisasikan dalam struktur kelembagaan yang ada. Esensi konsep yang disampaikan lebih menekankan  organisasi  pemerintah  yang  mampu  menyelesaikan  masalah  yang  dihadapi  masyarakat.  Dua konsep diatas sangat berbeda dengan konsep yang dikemukakan oleh Max Weber (2009:42), yaitu tugas-tugas pejabat  diorganisir  atas  dasar  aturan  yang  berkesinambungan,  tugas-tugas  tersebut  dibagi  atas  bidang-bidang yang  berbeda  sesuai  dengan  fungsi-fungsinya,  yang  masing-masing  dilengkapi  dengan  syarat  otoritas  dan sanksi-sanksi,  jabatan-jabatan  tersusun  secara  hirarkis,  yang  disertai  dengan  rincian  hak-hak  kontrol  dan pengaduan,  aturan-aturan  yang  sesuai  dengan  pekerjaan  diarahkan  baik  secara  teknis  maupun  secara  legal. Dalam kedua kasus tersebut, manusia yang terlatih menjadi diperlukan, anggota sebagai sumber daya organisasi berbeda  dengan  anggota  sebagai  individu  pribadi,  pemegang  jabatan  tidaklah  sama  dengan  jabatannya  dan administrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis dan hal ini cenderung menjadikan kantor sebagai pusat organisasi  modern.  Konsep  yang  dikemukakan  Max  Weber  sangat  panjang  dan  hierarkis.  Sehingga  membuat Organisasi Perangkat Daerah sulit bergerak secara cepat dan dinamis.

## SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan yang dapat di tarik pada tulisan ini  bahwa terdapat lima kriteria jabatan yang disederhanakan atau  dialihkan  ke  fungsional  meliputi  pertama,  analisis  dan  penyiapan  bahan  dan/atau  kebijakan.  Kedua, koordinasi,  pemantauan  dan  evaluasi  kebijakan.  Ketiga,  pelaksanaan  tugas  teknis  tertentu  dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Keempat, pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional.  Kelima,  pelayanan  teknis  fungsional.  Adapun  pada  tahapan  penyederhanaan  birokrasi  dilingkup Pemerintah  Daerah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  meliputi  pertama,  pemetaan  dan  analisis  struktur  OPD  DIY.
Kedua, pengajuan usulan kepada Menteri Dalam Negeri oleh Gubernur DIY. Ketiga, melakukan koordinasi dan pembahasan  usulan  kepada  MenPAN  RB  untuk  mendapatkan  pertimbangan  secara  tertulis  Keempat, menyampaikan  pertimbangan  tertulis  kepada  Menteri  Dalam  Negeri.  Kelima,  Menteri  Dalam  Negeri menyampaikan  hasil  verifikasi  dan  validasi  kepada  Gubernur  DIY  untuk  dilakukan  penyederhanaan  struktur organisasi.  Perangkat Daerah yang mengalami penyederhanaan birokrasi berjumlah 18 perangkat daerah   serta adaptasi Aparatur Sipil Negara dengan tugas baru menjadi kendala dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## REFERENSI
Ajib  Rakhmawanto.  2020. Analisis  Dampak  Perampingan  Birokrasi  Terhadap  Penyetaraan  Jabatan Administrator dan Pengawas , Vol. 15, Nomor 2, November 2021 : 11-24.
Elvira  Mulya  Nalien.  2021. Faktor-Faktor  Penghambat  Implementasi  Kebijakan  Bureaucratic  Triming  Di Pemerintah Kota Bukit Tinggi , Vol. 4, Nomor 1, 2021 : 1-13.
Dwiyanto, Agus. 2015. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
https://nasional.kompas.com/read/2021/07/27/11225451/ Diunduh pada tanggal 6 Desember 2021
Rusliandy.  2020. Analisis  Kebijakan  Penyederhanaan  Birokrasi  Pemerintah  Daerah ,  Vol.  8,  Nomor  1,  April 2022 : 54-70.
Supardal  dan  R.  Widodo  Triputro.  2020. Otonomi  Daerah  yang  Terpasung  dalam  Penyusunan  Kelembagaan Daerah, Baskara Media, Yogyakarta.
Sari  Atmikawati,  Tisna.  2020. Transformasi  Jabatan  Jembatan  Menuju  Penyederhanaan  Birokrasi  Di Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Bandiklat DIY, Yogyakarta
Weber, Max. 2009. Sosiologi Cet II terjemahan , Pustaka Pelajar, Yogyakarta.