## PENGEMBANGAN NILAI-NILAI DEMOKRASI DI SEKOLAH Ok. M. Daniel Syahindra
Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera (STAIS) Medan Jl. Sambu No. 64 Medan e-mail: okmdanielsyahinra21@gmail.com
Abstract: The development of democratic values in schools needs to be applied to  face  the  era  of  globalization  which  is  now  believed  to  bring  a  lot  of  global changes along with the acceleration of the entry and exit of various new cultures and  civilizations  from  various  nations  in  the  world.  That  means,  the  world  of education in printing qualified and professional human resources must prepare a democratic  generation,  so  that  it  has  a  strong  resistance  in  the  midst  of civilizational  conflict.  An  interesting  concrete  step  to  be  realized  together, especially  by  educators  and  parties  involved  in  the  world  of  education,  is  to create a space for living and educational practice as a real life.
Keywords: Value, Democracy, School.
PENDAHULUAN
Asumsi tentang pendidakan sebagai sarana dan instrumen untuk mengalihkan ilmu pengetahuan  bukan  hanya  telah  mereduksi  makna  hakiki  dan  fungsi  pendidikan,  tetapi juga  menyepelekan  warga  didik  dan  arah  ke  depan.  Pendidikan  sejatinya  adalah  untuk membangun dan mengembangkan potensi manusia agar memiliki karakter, integritas, dan kompetensi yang bermakna dalam kehidupan. Namun yang terjadi selama ini pendidikan masih terjebak pada pandangan dan praktek yang tidak membangun ruang pembelajaran yang  bisa  memperkaya  nilai-nilai  kemanusiaan,  keluhuran,  kejujuran,  dan  keadaban. Dengan  demikian,  sistem  dan  praktek  pendidikan  di  negeri  kita  untuk  mencerdaskan kehidupan bangsa gagal dalam membangun karakter bangsa dan kemuliaan hidup.
Pendidikan  dewasa  ini  harus  bisa  berfungsi  ikut  membangun  kapasitas  bangsa sebagai manusia pembelajar, sehingga bisa andal dan percaya diri dalam percaturan global sekarang  serta  rancangan  ke  masa  depan.  Dalam  konteks  ini,  bukan  hanya  kukuh  dan lumintu  dalam  visi  serta  cita  etis  pendidikan  yang  humanis  dan  religius,  melainkan  juga pendidikan  mempunyai  daya  dan  tata  kelola  untuk  memperkaya  kehidupan  yang demokratis.
Pengembangan  nilai-nilai  demokratis  di  sekolah  juga  perlu  diterapkan  untuk menghadapi  era  globalisasi  yang  kini  diyakini  akan  menghadirkan  banyak  perubahan global seiring dengan akselerasi keluar masuknya berbagai kultur dan peradaban baru dari berbagai  bangsa  di  dunia.  Itu  artinya,  dunia  pendidikan  dalam  mencetak  sumberdaya manusia  yang  bermutu  dan  profesional  harus  menyiapkan  generasi  yang  demokratis, sehingga  memiliki  resistence  yang  kokoh  di  tengah-tengah  konflik  peradaban.  Langkah konkret yang menarik untuk direalisasi bersama, terutama oleh insan pendidik dan pihak- pihak  yang  berkecimpung  di  dunia  pendidikan,  adalah  menciptakan  ruang  hidup  dan praktek pendidikan sebagai sebuah kehidupan yang nyata.

## PEMBAHASAN
Pengertian Demokrasi Demokrasi  adalah  gabungan  dari  dua  kata  yaitu demos  dan  kratos  yang  diambil dari bahasa Yunani, demos berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jadi demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan dimana rakyat memegang suatu peranan yang sangat menentukan (Wuryo, Kasmiran, dkk. 1980:112).
Menurut  tahapannya  dikenal  dua  tahap  demokrasi,  yaitu  demokrasi  langsung  dan demokrasi  tidak  langsung  (Tim  penyusun,1993:118  ).  Dalam  demokrasi  langsung  rakyat ikut  secara  langsung  dalam  menentukan  pemerintahan.  Hal  ini  terjadi  pada  tipe-tipe
negarakotawaktu zaman Yunani kuno, yakni ketika rakyat berkumpul pada tempat tertentu untuk  membicarakan  berbagai  masalah  kewarganegaraan.  Pada  masa  modern  ini  cara demikian  tentu  tidak  mungkin  lagi  karena  selain  negaranya  semakin  luas  dan  warganya semakin banyak, urusan-urusan kenegaraan juga semakin kompleks. Jadi rakyat tidak lagi ikut  dalam  urusan  pemerintahan  secara  langsung  melainkan  melalui  wakil-wakilnya  yang ditentukan  melalui  pemilihan  umum.  Inilah  yang  disebut  demokrasi  tidak  langsung  yang melaksanakan  kekuasaan  Negara  demokrasi  adalah  wakil-wakil  rakyat  yang  terpilih,  di mana  rakyat  yakin  bahwa  segala  kehendak  dan  kepentingannya  akan  diperhatikan  oleh wakil rakyat dalam melaksanakan kekuasaan negara. Adapun ciri khas demokrasi adalah sebagai berikut:
1. Adanya pembagian kekuasaan.
2. Adanya undang-undang yang demokratis.
3. Adanya rule of law, bukan rule of  power.
4. Partai politik lebih dari satu.
5. Pers yang bebas.
6. Pemilu yang bebas. Sedangkan pokok-pokok dalam pelaksanaan demokrasi adalah sebagai berikut:
1. Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat.
2. Adanya pemerintahan perwakilan.
3. Bersumber pada persetujuan bebas mayoritas rakyat.
4. Pelaksanaan hak-hak sosial dan politik.
5. Kekuasan pemerintah yang terbatas dan diawasi.
6. Penghargaan dan perlindungan  hak asasi manusia (HAM).
7. Tegaknya hukum bersamaan dengan tegaknya keadilan.
Nilai-nilai Demokrasi
Henry  B  Mayo  dalam  bukunya  “Introduction  to  Demokratic  Theory”  merinci beberapa nilai yang terdapat dalam demokrasi, yaitu:
1. Menyelesaikan persoalan secara damai dan melembaga.
2. Menjamin  terselenggaaranya  perubahan  secara  damai  dalam  suatu  masyarakat  yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur.
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai taraf yang minimum.
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity).
6. Menjamin tegaknya keadilan.
Nilai-nilai  demokrasi  dipercaya  akan  membawa  kehidupan  berbangsa  dan bernegara  dalam  semangat  egalitarian  dibandingkan  dengan  ideologi  non-demokrasi. Menurut Dahl keuntungan pelaksanaan demokrasi sebagai berikut:
1. Demokrasi  menolong  mencegah  tumbuhnya  pemerintahan  oleh  kaum  otokrat  yang kejam dan licik.
2. Demokrasi  menjamin  bagi  warga  negaranya  dengan  sejumlah  HAM  yang  tidak diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis.
3. Demokrasi menjamin kebebasan yang lebih luas bagi warga negaranya.
4. Demokrasi membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasarnya.
5. Hanya  pemerintahan  yang  demokratis  yang  dapat  memberikan  kesempatan  sebesar- besarnya  bagi  orang-orang  untuk  menggunakan  kebebasannya  untuk  menentukan nasibnya  sendiri  yaitu  untuk  hidup  di  bawah  hukum  yang  mereka  tentukan  dan konsekwensikan sendiri.
6. Hanya  pemerintahan  yang  demokratis  yang  dapat  memberikan  kesempatan  sebesar- besarnya untuk menjalankan tanggung jawab moral.
7. Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih total.
8. Hanya  pemerintahan  yang  demokratis  yang  dapat  membantu  perkembangan  kadar persamaan politik yang relatif tinggi.
9. Negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berperang satu sama lain.
10. Negara-negara  demokratis  yang  konsekuen  terhadap  kedemokratisannya  cenderung lebih makmur daripada Negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis. Untuk  dapat  menjamin  tetap  tegaknya  nilai-nilai  demokrasi  tersebut  maka  perlu diselenggarakan lembaga-lembaga sebagai berikut:
1. Pemerintah yang bertanggung jawab.
2. Lembaga  perwakilan  rakyat  yang  menyalurkan  aspirasi  rakyat  dan  mengadakan pengawasan (kontrol) terhadap pemerintah.
3. Pembentukan organisasi/partai politik.
4. Pers dan media masa yang bebas untuk menyatukan pendapat.
5. Sistem  peradilan  yang  bebas  untuk  menjamin  hak-hak  asasi  dan  mempertahankan keadilan.
Tujuan Pelaksanaan Demokrasi di Sekolah Seperti  sebuah  negara,  sekolah  juga  merupakan  suatu  organisasi,  layaknya masyarakat  mini  yang  memiliki  warga  dan  peraturan.  Sekolah  merupakan  sebuah organisasi,  yakni  unit  sosial  yang  sengaja  dibentuk  oleh  beberapa  orang  yang  satu  sama lain  berkoordinasi  dalam  melaksanakan  tujuannya  untuk  mencapai  tujuan  bersama. Tujuannya yaitu mendidik anak-anak dan mengantarkan mereka menuju fase kedewasaan, agar  mereka  mandiri  baik  secara  psikologis,  biologis,  maupun  sosial.  Dalam  pendidikan demokrasi menekankan pada pengembangan ketrampilan intelektual, ketrampilan pribadi dan  sosial.  Dalam  dunia  pendidikan  haruslah  ada  tuntutan  kepada  sekolah  untuk mentransfer pengajaran yang bersifat  akademis ke dalam realitas kehidupan yang  luas di masyarakat.
Demokrasi  di  sekolah  dapat  diartikan  sebagai  pelaksanaan  seluruh  kegiatan  di sekolah  yang  sesuai  dengan  nilai-nilai  demokrasi.  Mekanisme  berdemokrasi  dalam  politik tidak  sepenuhnya  sesuai  dengan  mekanisme  dalam  kepemimpinan  lembaga  pendidikan, namun  secara  substantif,  sekolah  demokratis  adalah  membawa  semangat  demokrasi tersebut  dalam  perencanaan,  pengelolaan  dan  evaluasi  penyelenggaraan  pendidikan  di sekolah sesuai dengan nilai-nilai Demokrasi Pancasila. Beane dan Apple (1995: 7) dalam Rosyada  (2004:  16)  mengemukakan  bahwa  kondisi  yang  sangat  perlu  dikembangkan dalam upaya membangun sekolah demokratis adalah sebagai berikut.
1. Keterbukaan saluran ide dan gagasan, sehingga semua orang bisa menerima informasi seoptimal mungkin.
2. Memberikan  kepercayaan  kepada  individu-individu  dan  kelompok  dengan  kapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan berbagai persoalan sekolah.
3. Menyampaikan  kritik  sebagai  hasil  analisis  dalam  proses  penyampaian  evaluasi terhadap ide-ide, problem-problem dan berbagai kebijakan yang dikeluarkan sekolah.
4. Memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan terhadap persoalan- persoalan publik.
5. Adakepedulian terhadap harga diri, hak-hak individu dan hak-hak minoritas.
6. Pemahaman  bahwa  demokrasi  yang  dikembangkan  belumlah  mencerminkan demokrasi  yang  diidealkan,  sehingga  demokrasi  harus  terus  dikembangkan  dan  bisa membimbing keseluruhan hidup manusia.
7. Terdapat sebuah institusi yang dapat terus mempromosikan dan mengembangkan cara- cara hidup demokratis Ciri-ciri organisasi sekolah demokratis, sebagaimana dituliskan Rosyada (2004: 228- 289) dary buku karangan Tony Bush (48-50) adalah sebagai berkut:
1. Sangat  beorientasi  negatif,  yakni  bahwa  manajemen  harus  didasarkan  pada kesepakatan, apapun progam yang hendak dikembangkan dan iimpementasikan harus didasarkan pada kesepakatan, dan tidak hanya menjadi values tapi juga sebagai sebuah keyakinan, bahwa model nilah yang terbaik.
2. Pendekatan  demokratis  sangat  layak  untuk  organisasi  dengan  para  anggota  dari kalangan  professional,  yakni  mereka  yang  memiliki  kemampuan  teknis  dan keterampilan,  mereka  memiliki  otoritas  dalam  keahliannya.  Organisasi  sekolah  harus dikelola oleh kalangan-kalangan profesional karena siswa memerlukan pembinaan dan pelayanan dari mereka yang memiliki otoritas dalam bidangnya.
3. Penanaman  nila,  kultur  dan  kebiasaan-kebiasaan  dalam  organisasi  dilakukan  oleh anggota  organisasi  itu  sendiri,  yang  sudah  dimulai  sejak  dalam  fase  pendidikan  dan tahun-tahun pertama mereka bekerja.
4. Pengambilan putusan tentang berbagai kebijakan penting dilakukan oleh sebuah komite dan  tidak  dilakukan  secara  individual  oleh  seorang  kepala  dengan  menggunakan otoritas kepimpinannya. Dan semua unsur memiliki wakil dalam komite tersebut, yang harus mempertanggungjawabkan keterlibatannya dalam komite terhadap konstituennya.
5. Semua  putusan  ditetapkan  dengan  cara  konsensus  atau  kompromi  dan  sedapat mungkin  dhindari  polarisasi  organisasi  karena  perbedaan  pendapat  dan  pandangan. Perbedaan  dalam  proses  harus  diakhiri  dengan  konsensus  dan  atau  kompromi, walaupun terkadang harus menghargai kecenderungan masyarakat.
Secara  prinsip  demokrasi  tercipta  karena  adanya  saling  menghormati  dan menghargai satu sama lain. Keadaan ini menciptakan suasana kesetaraan tanpa sekat-sekat kesukuan,  agama,  derajat  atau  status  ekonomi.  Dengan  demikian  manusia  mempunyai ruang  untuk  mengekspresikan  diri  secara  bertanggung  jawab.  Situasi  seperti  inilah  yang seharusnya dibangun dalam dunia pendidikan, anak diajak untuk mengembangkan potensi diri.
Pengembangan Nilai-nilai Demokrasi di Sekolah Membangun  pribadi  yang  demokratis  merupakan  salah  satu  fungsi  pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam pasal 3 UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas. Di tengah-tengah gencarnya tuntutan dan suara untuk membangun Indonesia baru yang lebih demokratis di bawah pemerintahan yang bersih, berwibawa  dan reformatif  justru banyak politisi  yang  berkarakter  oportunis,  arogan  dan  mau  menang  sendiri,  yang  sangat bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  demokrasi  yang  mengembangkan  nilai  kebebasan, kesamaan, persaudaraan, kejujuran, dan keadilan. Padahal harus diakui, mereka memiliki kualifikasi  pendidikan  formal  yang  tinggi.  Fenomena  ini  tentu  sangat  menarik  untuk disimak,  sebab  ada  kecenderungan  asumsi,  tinggi-rendahnya  tingkat  pendidikan  kurang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tumbuhnya iklim demokrasi yang sehat.
Diperlukan  upaya  agar  dunia  pendidikan  mampu  menaburkan  benih-benih demokrasi  kepada  peserta  didik  dan  melahirkan  demokrat-demokrat  yang  ulung,  cerdas, dan  andal.   Beratnya  beban  kurikulum  yang  harus  dituntaskan  telah  membuat  proses belajar  mengajar  menjadi  kehilangan  ruang  berdiskusi,  berdialog  dan  berdebat,  guru menjadi  satu-satunya  sumber  belajar.  Akibatnya  setelah  lulus  mereka  menjadi  asing  di tengah-tengah  rakyat.  Tidak  mungkin  out-put  dari  dunia  pendidikan  mampu menginternalisasi  dan  mengapresiasi  nilai-nilai  demokrasi  kalau  otak  dan  emosi  mereka dijauhkan dari ruang berdialog. Mustahil mereka bisa menghargai pendapat sebagai salah satu  esensi  demokrasi  kalau  iklim  belajarnya  berlangsung  monoton.  Sehingga  dunia pendidikan  perlu  diberi  ruang  yang  cukup  untuk  membangun  budaya  demokrasi  bagi peserta didik, sehingga kelak mereka sanggup menjadi demokrat sejati yang rendah hati, berjiwa besar, toleran, memiliki landasan etik moral dan spiritual. Apalagi di era millennium ketiga  yang  kini  diyakini  akan  menghadirkan  banyak  perubahan  global  seiring  dengan akselerasi  keluar  masuknya  berbagai  kultur  dan  peradaban  baru  dari  berbagai  bangsa  di dunia,  ranah  demokrasi  tentu  akan  menjadi  penentu  citra,  kredibilitas,  dan  akseptibilitas bangsa kita sebagai salah satu komunitas masyarakat dunia. Itu artinya, dunia pendidikan dalam  mencetak  sumberdaya  manusia  yang  bermutu  dan  profesional  harus  menyiapkan
generasi  yang  demokratis,  sehingga  memiliki  resistence  yang  kokoh  di  tengah-tengah konflik peradaban.
Selain  pengembangan  nilai-nilai  demokrasi  dalam  pembentukan  mental  peserta didik  sesuai  nilai-nilai  demokrasi,  demokrasi  di  sekolah  juga  mencakup  proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Hal ini diantaranya adalah untuk menyikapi  persoalan  yang  tentunya  tekait  dengan  nilai-nilai  demokrasi  dalam  hal  ilmu pengetahuan,  mengenai  industri  saat  ini  yang  sering  menimbulkan  pencemaran lingkungan.  Banyak  pihak  industri  yang  selalu  berhadapan  dengan  kelompok-kelompok humanis yang anti pencemaran dan  pengrusakan lingkungan. sehingga pendidikan  harus merancang  perubahan-perubahan  ke  depan  yang  tetap  ditandai  dengan  kemajuan  sains dan teknologi, dengan peningkatan solidaritas internasional, dan keseimbangan komitmen antara  produktivitas,  kemajuan  sains  dan  teknologi,  yang  pada  gilirannya  dapat mengembangkan  sektor  perekonomian,  namun  tetap  memperhatikan  pemeliharaan lingkungan, dan misi kemanusiaan,  sehingga  mampu menetralisir ketegangan-ketegangan sosial,  dan  mampu  menjaga  kelestarian  alam  yang  tidak  semata  menjadi  kebutuhan seluruh  umat  manusia  dengan  keseimbangan  ekosistemnya,  tapi  juga  akan  diwariskan pada generasi mendatang.
Implementasi Pengembangan Nilai-nilai Demokrasi dalam Proses Pembelajaran di Kelas Kelas  merupakan  forum  yang  strategis  bagi  guru  dan  murid  untuk  sama-sama belajar menegakkan pilar-pilar demokrasi. Prinsip kebebasan berpendapat, kesamaan hak dan kewajiban, misalnya siswa dan guru mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam menjaga  kebersihan  kelas,  kenyamanan  kelas,  terlaksananya  kegiatan  belajar  mengajar yang kondusif. Tumbuhnya semangat persaudaraan antara siswa dan guru harus menjadi iklim pembelajaran di kelas dalam mata pelajaran apapun. Interaksi guru dan siwa bukan sebagai subjek-objek, melainkan subjek-subjek yang sama-sama membangun karakter dan jatidiri.  Profil  guru  yang  demokratis  tidak  bisa  terwujud  dengan  sendirinya  tetapi membutuhkan proses pembelajaran. Kelas merupakan forum yang strategis bagi guru dan murid untuk sama-sama belajar menegakkan pilar-pilar demokrasi.
Bapak pendidikanIndonesia, Ki Hajar Dewantara mewariskan semangat “ing madya mangun  karsa”  yang  intinya  berporos  pada  proses  pemberdayaan.  Di  sekolah  guru senantiasa membangkitkan semangat bereksplorasi, berkreasi dan berprakarsa di kalangan siwa  agar  kelak  tidak  menjadi  manusia-manusia  yang  hanya  tunduk  pada  komando. Dengan cara demikian, kelas akan menjadi magnet demokrasi yang mampu menggerakkan gairah  siswa  untuk  menginternalisasi  nilai-nilai  demokrasi  dan  keluhuran  budi  secara  riil dalam kehidupan sehari-hari.
Peran Guru
Implementasi  pengembangan  nilai-nilai  demokrasi  dalam  proses  pembelajaran  di kelas  tentu  tidak  lepas  dari  peran  guru.  Terpenuhinya  misi  pendidikan  sangat  tergantung pada  kemampuan  guru  untuk  menanamkan  seting  demokrasi  pada  siswa,  dengan memberikan  kesempatan  seluas-luasnya  pada  siswa  untuk  belajar.   Menciptakan  suasana yang  hangat  di  sekolah  sehingga  menjadi  tempat  yang  nyaman  bagi  siswa  untuk semaksimal  mungkin  mereka  belajar.  Rosyada  dalam  bukunya  Paradigma  Pendidikan Demokratis  (2004:  19)  menyatakan  bahwa  sekolah  bukan  menjadi  tempat  pertunjukan bagi  guru  tetapi  tempat  bagi  siswa  untuk  menambah  dan  memperkaya  pengalaman belajarnya.  Oleh  sebab  itu,  guru  harus  mampu  mengembangkan  strategi  pembelajaran yang memberi peluang bagi siswa untuk belajar. Inilah makna lain dari sekolah demokratis, yaitu  sekolah  itu  untuk  siswa  bukan  untuk  guru  dan  kepala  sekolahnya.  Sekolah  harus menjadi second  home  bagi  siswa,  mereka  betah  menghabiskan  waktunya  di  sekolah, dengan  belajar,  berdiskusi,  menyelesaikan  tugas-tugas  kelompok,  membaca,  dan melakukan aktivitas lainnya.
Untuk  mewujudkan  KBM  yang  kondusif  secara  umum  guru  harus  memiliki capability dan loyality, yakni guru itu harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya,  memiliki  kemampuan  teoritik  tentang  mengajar  yang  baik,  dari  mulai perencanaan,  implementasi,  sampai  evaluasi.  Memiliki  loyalitas  keguruan,  yakni  loyal terhadap tugas-tugas keguruan yang tidak hanya di dalam kelas. Seperti yang telah dikutip oleh  Rosyada  (2004:  113),  dari  Gilbert  H.  Hunt  dalam  bukunya Effective  Teaching menyatakan bahwa guru yang baik itu harus memenuhi tujuh kriteria yaitu: 1. Sifat;  guru  yang  baik  harus  memiliki  sifat-sifat  antusias,  stimulatif,  mendorong  siswa untuk  maju,  hangat,  berorientasi  pada  tugas  dan  pekerja  keras,  toleran,  sopan,  dan bijaksana,  bisa  dipercaya/  fleksibel  dan  mudah  menyesuaikan  diri/  demokratis,  penuh harapan bagi siswa, tidak semata mencari reputasi pribadi, mampu mengatasi stereotipe siswa,  bertanggung  jawab  terhadap  kegiatan  belajar  siswa,  mampu  menyampaikan perasaannya, dan memiliki pendengaran yang baik.
2. Pengetahuan;  guru  yang  baik  juga  memiliki  pengetahuan  yang  memadai  dalam  mata pelajaran yang diampunya, dan terus mengikuti kemajuan dalam bidang ilmunya itu.
3. Apa  yang  disampaikan;  guru  yang  baik  juga  mampu  memberikan  jaminan  bahwa materi  yang  disampaikannya  mencakup  semua  unit  bahasan  yang  diharapkan  siswa secara maksimal.
4. Bagaimana  Mengajar;  guru  yang  baik  mampu  menjelaskan  berbagai  informasi  secara jelas,  dan  terang,  memberikan  layanan  yang  variatif,  menciptakan  dan  memelihara momentum,  menggunakan  kelompok  kecil  secara  efektif,  mendorong  semua  siswa untuk  berpartisipasi,  memonitor  dan  bahkan  sering  mendatangi  siswa,  memonitor tempat  duduk  siswa,  melibatkan  siswa  dalam  tutorial  atau  pengajaran  sebaya, menghindari  kesukaran  yang  kompleks  dengan  menyederhanakan  sajian  informasi, menggunakan  beberapa  bahan  tradisional,  menunjukkan  pada  siswa  tentang pentingnya  bahan-bahan  yang  mereka  pelajari,  menunjukkan  proses  berpikir  yang penting  untuk  belajar/  berpartisipasi  dan  mampu  memberikan  perbaikan  terhadap kesalahan konsepsi yang dilakukan siswa.
5. Harapan; guru yang baik mampu memberikan harapan pada siswa, mampu membuat siswa akuntabel, dan mendorong partisipasi orang tua dalam memajukan kemampuan akademik siswanya.
6. Reaksi guru terhadap siswa; guru yang baik biasa menerima berbagai masukan, risiko, dan  tantangan,  selalu  memberikan  dukungan  pada  siswanya,  konsisten  dalam kesepakatan-kesepakatan dengan siswa, bijaksana terhadap kritik siswa, menyesuaikan diri  dengan  kemajuan-kemajuan  siswa,  pengajaran  yang  memperhatikan  individu, mampu  memberikan  jaminan  atas  kesetaraan  partisipasi  siswa,  mampu  menyediakan waktu  yang  pantas  untuk  siswa  bertanya,  cepat  dalam  memberikan feed  back  bagi siswa  dalam  membantu  mereka  belajar,  peduli  dan  sensitif  terhadap  perbedaan- perbedaan latar belakang sosial ekonomi dan kultur siswa, dan menyesuaikannya pada kebijakan-kebijakan menghadapi berbagai perbedaan.
7. Management;  Guru  yang  baik  juga  harus  mampu  menunjukkan  keahlian  dalam perencanaan,  memiliki  kemampuan  mengorganisasi  kelas  sejak  hari  pertama  dia bertugas,  cepat  memulai  kelas,  melewati  masa  transisi  dengan  baik,  memiliki kemampuan  dalam  mengatasi  dua  atau  lebih  aktivitas  kelas  dalam  satu  waktu  yang sama,  mampu  memelihara  waktu  bekerja  serta  menggunakannya  secara  efisien  dan konsisten,  dapat  meminimalisasi  gangguan,  dapat  menerima  suasana  kelas  yang  ribut dengan  kegiatan  pembelajaran,  memiliki  teknik  untuk  mengontrol  kelas,  memberi hukuman dengan bentuk yang paling ringan, dapat memelihara suasana tenang dalam belajar, dan tetap dapat menjaga siswa untuk tetap belajar menuju sukses.
Guru  sebaiknya  juga  menggunakan  model active  learning  atau  belajar  aktif,  yaitu model pembelajaran yang memberi peluang sangat luas bagi siswa  untuk belajar dengan mengurangi  porsi  guru  untuk  ceramah.  Guru  harus  dapat  memberikan  penugasan  yang bermakna bagi siswa, baik untuk diskusi, penyelasaian tugas, menyelasaikan masalah atau
lainnya. Serta model cooperate learning (belajar secara kooperatif yang tidak hanya belajar bersama, namun saling membantu) melalui diskusi dalam kelompok-kelompok kecil, debat atau  bermain  peran.  Biarkan  siswa  saling  membantu  satu  sama  lain  serta  saling  bertukar informasi yang mereka dapatkan dari hasil akses informasinya. Melalui sebuah diskusi akan terpupuk  nilai-nilai  demokrasi  karena  pelaksanaan  diskusi  sangat  memungkinkan  siswa berinteraksi  dengan  siswa  yang  lain,  belajar  mengemukakan  pendapatnya,  menghargai setiap pendapat dan tidak memaksakan pendapatnya kepada orang lain.
Selain  itu  guru  juga  harus  dapat  membantu  siswa  befikir.  Siswa  perlu  diajak  kritis terhadap bahan pelajaran dan juga masalah yang dihadapi. Pikiran kritis ini sangat penting adlam membangun suasana demokratis di sekolah dan di masyarakat sekarang ini. Seperti yang  dikutip  Suparno  (36-37)  dari  Raths  dalam  bukunya Teaching  for  Thinking  yang memberikan beberapa cara konkrit yang dapat dibuat guru dalam membantu siswa berfikir kritis antara lain:
1. Guru hendaklah mendengarkan gagasan dan pemikiran siswa.
2. Guru memajukan diskusi terbuka dimana siswa bebas mengungkapkan pikirannya.
3. Guru  perlu  memberikan  waktu  bagi  siswa  untuk  berfikir  terlebih  dahulu,  apalagi  bila mengajukan pertanyaan kepada siswa.
4. Guru memnupuk keyakinan sswa untuk berani tampil dengan gagasannya yang otentik
5. Guru  perlu  memberikan  umpan  balik  yang  memajukan  pemikiran  siswa,  bukan  yang mematikan.
6. Ruang  majalah  dinding  yang  dapat  diisi  dengan  macam-macam  gagasan  siswa  perlu dibuat.
7. Siswa  diberi  kebebasan  untuk  mencari  data  dan  masukan  dari  sumber-sumber  lain seperti perpustakaan atau internet.
Kadang ada guru yang merasa rugi bila memberikan waktu berfkir bagi siswa karena akan  memperlambat  penyelesaian  bahan.  Memeng  secara  sepintas  sepertinya  guru kehilangan  banyak  waktu,  tetapi  sebenarnya  guru  untung  besar.  Karena  dengan membiasakan siswa berfikir dan memperoleh informasi sendiri, mereka selanjutnya mereka akan dapat belajar sendiri tanpa harus dipaksa oleh guru. Apalgi pemikiran-pemikiran kritis mereka  yang  dikembangkan  itu  dikemudian  hari  akan  menjadi  pemikiran  dan  kreativitas yang besar.
Dalam  menginternalisasikan  nilai-nilai  demokrasi  guru  dapat  menjadi  sosok pemodelan,  dimana  segala  perilakunya  dapat  menjadi  tauladan  bagi  siswa  dalam pembentukan  karakter  demokratis  dalam  dirinya.  Jika  dalam  KBM  di  dalam  kelas  tidak beriklimkan  demokrasi,  maka  dalam  diri  siswa  tidak  akan  tertanam  sikap-sikap  yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi.
Peran Kurikulum
Selain  itu  internalisasi  nilai-nilai  demokrasi  dapat  disisipkan  dalam  kegiatan  KBM misalnya  pada  mata  pelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  (PKn)  dan  juga  tidak menutup  kemungkinan  menanamkan  materi  demokrasi  pada  mata  pelajaran  yang  lain. Contohnya,  SAINS  dengan  memberikan  pegetahuan  berbasis  lingkungan,  sehingga tertanam  sikap  kecintaan  terhadap  alam.  Praktek  pembelajaran  dilakukan  dengan  materi yang substansial (konsep teori yang sangat selektif) tetapi kaya dalam implementasi.
Di  masa  lalu  pendidikan  demokrasi  tidak  berkembang.  Hal  ini  dapat  dicontohkan pada  kasus  PPKn/PKn  yang  sebelumnya  dikembangkan  secara  indoktrinasi, mengakumulasi  pengetahuan  yang  kurang  bermakna,  bersifat  hegemonik,  tidak partisipatoris, dan sering dikritik anti realitas. Seharusnya PKn memuat nilai-nilai pluralisme dan  membentuk  karakter  bangsa,  sehingga  PKn  harus  menerapkan  pendidikan multikultural  (proses  transformasi  cara  hidup  menghormati,  toleran  terhadap keanekaragaman  budaya  yang  hidup  dalam  masyarakatnya  yang  plural,  tanpa diskriminasi). (Azra, 2002: 159)
Implementasi Pengembangan Nilai-nilai Demokrasi di luar KBM Menanamkan  pengetahuan  demokrasi  perlu  disertai  pengalaman  hidup berdemokrasi  yang  tidak  hanya  dilakukan  dalam  KBM,  tetapi  juga  d  luar  KBM.  Misalnya saja dalam bergaul dengan teman sebaya. Pergaulan hidup dengan teman sebayapun perlu mendapat  perhatian  yang  sungguh-sungguh.  Tata  cara  pergaulan  yang  baik  dapat meningkatkan kerukunan hidup bersama. Oleh karena itu perlu dikembangkan sikap saling menghormati,  menghargai,  tolong-menolong,  tenggang  rasa  dan  sikap  positif  lainnya. Dengan  bersikap  demikian  dapat  dihindari  terjadinya  pertengkaran,  percekcokan  yang membawa atau mengakibatkan timbulnya perkelahian atau sikap negatif lainnya, sehingga dengan demikian terwujud pergaulan yang harmonis.
Saling  menghargai  dan  menghormati  antarsesama  manusia  merupakan  suatu keharusan  karena  manusia  telah  diciptakan  Tuhan  dengan  harkat  dan  derajat   yang sama.Sifat  saling  menghormati  ini  sangat  sesuai  dengan  keadaan  bangsaIndonesiayang beraneka  ragam  dan  ini  juga  sesuai  dengan  nilai-nilai  Pancasila  sebagai  jiwa  dan kepribadian  bangsa.  Budaya  menghormati  ini  perlu  ditanamkan  sejak  kecil  di  dalam lingkungan  keluarga  yang  selanjutnya  peran  sekolahlah  yang  bertugas  untuk mengembangkannya.
Sekolah  sebagai  lembaga  pendidikan  mempunyai  tugas  yang  banyak,  yang  salah satunya adalah mewariskan budaya-budaya bangsa kepada geberasi muda seperti budaya saling  menghormati  antarsesama.  Budaya  menghormati  perlu  disisipkan  dan dikembangkan  dalam  setiap  kegiatan  di  sekolah  baik  dalam  kegiatan  belajar  mengajar maupun  di  luar  kegiatan  belajar  mengajar.Untuk  pengembangan  sikap  menghormati  di dalam kegiatan belajar mengajar telah dijelaskan di bagian depan selanjutnya di bagian ini akan diberikan contoh menghormati di luar kegiatan belajar mengajar.
1. Menyapa guru dan teman saat berpapasan.
2. Mengikuti upacara bendera dengan khidmat.
3. Menggunakan tutur bahasa yang baik, benar dan sopan.
4. Memprioritaskan  musyawarah  kelas  untuk  memutuskan  kebijakan-kebijakan berhubungan dengan kepentingan kelas.
5. Tidak membedakan teman.
Selain  menghormati,  sikap  demokratis  yang  perlu  dimiliki  adalah  rasa  tanggung jawab.  Dalam  hal  pengambilan  keputusan,  siswa  harus  dilatih  memutuskan  dan melaksanakan  keputusan  secara  bertanggung  jawab.  Dalam  mengajarkan  hal  ini  kepada siswa  guru  sebaiknya  memberikan  contoh  dalam  kehidupan  sehari-hari  di  dalam  kelas, misalnya  dalam  pemilhan  ketua  kelas.  Setelah  terpilih  menjadi  ketua  kelas,  selanjutnya ketua kelas itu mengatur kelasnya masing-masing, misalnya:
1. Ketua  kelas:  mengadakan  rapat  kelas  yang  dipimpin  ketua  kelas.  Dalam  rapat  ketua kelas  akan  mendapat  banyak  saran,  pendapat,  dan  tidak  tertutup  kemungkinan pendapat  tadi  ada  yang  bertentangan  dengan  pendapatnya.  Pendapat  tadi  kemudian dibicarakan  dalam  rapat  secara  musyawarah,  dengan  peretimbangan  yang  disepakati sejujur-jujurnya  dan  penuh  tanggung  jawab  melaksanakan  keputusan  yang  diambil secara bersama itu.
2. Hasil  keputusan  tersebut  harus  dipatuhi  dan  ditaati  oleh  setiap  siswa  dan  keputusan yang  berupa  peraturan  itu  harus  dibuat  secara  tertulis,  sehingga  setiap  siswa  dapat mengetahui  apa  yang  boleh  dan  tidak  boleh  dilakukan.  Sehingga  apabila  siswa melanggar  mereka  akan  melaksanakan  sanksi  tersebut  secara  konsekwen  dan  penuh kesadaran.
3. Setiap siswa harus mengetaui tugasnya masing-masing, siapa yang bertugas merapikan meja,  siapa  yang  bertugas  mengambil  dan  menyiapkan  kapur,  penghapus,  dan sebagainya.
Selain  itu  guru  juga  harus  menjadi  contoh  dalam  pengembangan  sikap  saling menghormati. Guru harus mampu menunjukkan sikap menghormati sekalipun pada orang yang  lebih  muda.  Misalnya  dalam  menghadapi  siswa  yang  melakukan  kesalahan  harus
diberi kesempatan melakukan pembelaan diri. Jangan memposisikan siswa sebagai pihak yang  paling  bersalah  sehingga  harus  menerima  sanksi  tanpa  melakukan  kontrak  sosial bersama siswa.
KESIMPULAN 1. Demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan dimana rakyat memegang suatu peranan yang sangat menentukan.
2. Nilai-nilai  demokrasi  perlu  ditanamkan  pada  generasi  muda  agar  terbentuk   generasi yang demokratis.
3. Tujuan  pelaksanaan  Demokrasi  Pancasila  di  sekolah  yaitu  mendidik  anak-anak  dan mengantarkan  mereka  menuju  fase  kedewasaan,  agar  mereka  mandiri  baik  secara psikologis  maupun  sosial  dengan  menitik  beratkan  pada  pengembangan  ketrampilan intelektual, keterampilan pribadi dan sosial.
Pengembangan nilai-nilai demokrasi di sekolah tidak akan lepas dari peran guru dan kurikulum. Untuk itu hendaknya guru lebih dahulu memahami tentang nilai-nilai demokrasi agar  dapat  menggunakan  dan  memanfaatkan  kurikulum  yang  berlaku  untuk  proses pengembangan nilai-nilai demokrasi.
DAFTAR PUSTAKA
Azra, Azumardi. Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Logos, 2002.
Rosyada, Dede. Paradigma Pendidikan Demokratis. Jakarta: Prenada Media, 2004.
Suparno, Paul. Guru Demokratis di Era Reformasi. Jakarta: Gramedia, 2004.
Tim Penyusun. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Blitar: Karya Muda, 2005.
Sanadji, Kasmiran Wuryo, Filsafat Manusia, Erlangga, Jakarta, 1985.
Widodo. Pendidikan Pancasila dan Filsafat Pancasila. Malang: Universitas Wisnuwardana, 1998.