P-ISSN: 2721-9607/ E-ISSN: 2721-947X Volume 3 Nomor 2 Januari 2023

## PERAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK DISABILITAS (PERCATU) TULUNGAGUNG MELALUI SKILL KEWIRAUSAHAAN
Qurrotul Aini

## UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
qurrotulaini710@gmail.com
Abstrak. Penyandang disabilitas kerap kali mendapatkan diskriminasi secara sosial, budaya hingga ekonomi yang mengakibatkan mereka kurang dalam berpartisipasi di masyarakat. Isu penyandang disabilitas hingga saat ini masih dipandang sebelah mata, dan dinaggap sebagai masalah sosial dan medis, bukan isu hak asasi manusia. Seperti halnya  akses  keadilan  terhadap  penyandang  disabilitas  salah  satunya  dalam  dunia kerja.  Indonesia  telah  meratifikasi  konvensi  hak-hak  penyandang  disabilitas  atau Convention on the Rights of Persons with Disabilities . Konvensi tersebut berisi tentang undang-undang  yang  memastikan  seluruh  penyandang  disabilitas  dapat  menikmati hak  dasar  manusia  dan  kebebasan  yang  fundamental.  Oleh  sebab  itu,  perlu  adanya pemberdayaan untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mengasah skill kewirausahaan. Melalui skill kewirausahaan dapat membantu mengangkat potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara. Sumber data sekunder didapat dari dokumentasi dan kajian pustaka. Dengan hal ini, adanya pemberdayaan  membantu penyandang disabilitas untuk  memaksimalkan pengetahun dan  keterampilan  yang  dimiliki.  Adanya  pemberdayaan  dengan  cara  pelatihan skill kewirausahaan membantu penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup dan berpartisipasi penuh dalam bermasyarakat.
Kata kunci: Disabilitas, Pemberdayaan, Kewirausahaan
Abstract. Persons with disabilities often experience social and economic discrimination, which results in them not participating in culture in society. The problem of persons with disabilities is still underestimated, and is considered a social and medical problem, not a human rights issue. As with access to justice for persons with disabilities, one of them is in the world of work. Indonesia has ratified the convention on the rights of persons with disabilities or the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The convention contains  laws  that  ensure  everyone  can  enjoy  basic  human  rights  and  fundamental freedoms. Therefore, there is a need for empowerment to help meet the needs of life by honing entrepreneurial skills. Through entrepreneurial skills, it can help lift the potential possessed  by  persons  with  disabilities.  The method used  in  this  research  is  descriptive qualitative.  Data  collection  uses  primary  and  secondary  data  sources.  Primary  data sources were obtained through observation and interviews. Secondary data sources are obtained  from  documentation  and  literature  review.  With  this,  empowerment  helps people  with  disabilities  to  maximize  their  knowledge  and  skills.  The  existence  of empowerment  by  means  of  training  in  entrepreneurship  skills  helps  people  with disabilities to meet the needs of life and participate in society.
Keywords: Disability, Empowerment, Entrepreneurship

## PENDAHULUAN
Manusia merupakan makhluk sosial dalam arti membutuhkan interaksi dengan individu lainnya. Untuk mencapai hal tersebut, manusia memerlukan ruang untuk menjalin relasi sosial dan lingkungan. Salah satunya penyandang disabilitas yang memiliki gangguan, keterbatasan beraktivitas, dan partisipasi. Gangguan yang dimaksud adalah adanya masalah dalam struktur dan  fungsi  tubuh  yang  dihadapi  oleh  seseorang  dalam  melaksanakan  suatu  tindakan, sementara keterbatasan partisipasi adalah adalah masalah yang dialami oleh seseorang dalam keterlibatannya dengan situasi kehidupan (Yusi, 2019: 22). 1
Gangguan mental atau psikis terkadang membuat para penyandang disabilitas merasa kurang  diperhatikan  dan  pesimis  dalam  melakukan  kontak  sosial.  Hal  ini  berdampak  pada penyandang disabilitas yang mengakibatkan mereka dipandang sebelah mata dan mendapat diskriminasi dalam ranah sosial seperti kesempatan menikah, bekerja, berkeluarga, dan lain sebagainnya.  Adanya  permasalahan  tersebut,  perlu  adanya  ketegasan  terkait  kewajiban negara untuk menumbuhkan rasa kepedulian sosial dan kesadaran pada hak-hak penyandang disabilitas agar permasalahan tersebut menjadi persoalan publik.
Menurut data Kementerian Sosial, jumlah keseluruhan penyandang disabilitas di Jawa Timur pada 2022 mencapai 22.350 orang dengan berbagai macam keterbatasan. 2 Sedangkan di Kabupaten Tulungagung menurut Badan Pusat Statistik Jawa Timur pada 2019, mencapai jumlah 1.622 penyandang disabilitas dengan berbagai jenis keterbatas. 3
Makhluk sosial akan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara bekerja. Sama halnya dengan penyandang disabilitas yang memenuhi kebutuhan hidup untuk diri sendiri maupun keluarganya.  Namun,  keterbatasan  secara  fisik  maupun  mental  yang  dialami  penyandang disabilitas mengakibatkan mereka mengalami ketertinggalan di sektor  pekerjaan. Ditambah terbangunnya  stigma  masyarakat  bahwa  penyandang  disabilitas  tidak  mampu  dan  tidak berdaya,  bahkan  rasa  iba  yang  melekat  menjadikan  penyandang  disabilitas  sulit  mendapat pekerjaan.
1 Yusi Desriyani, Ikeu Nurhidayah, Burden of Parents In Children With Disability at Sekolah Laur Biasa Negeri Cileunyi, NurseLine Journal, Vol. 4, No 1, (Mei, 2019), h. 22.
2 Kementerian Sosial, diakses pada 11 April 2022 dari https://simpd.kemensos.go.id/
3 Badan Pusat Statistik, diakses pada 11 April 2022 dari https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/04/1557/baanyaknya-desa-kelurahan-menurut-keberadaan- penyandang-cacat-.html
P-ISSN: 2721-9607/ E-ISSN: 2721-947X Volume 3 Nomor 2 Januari 2023
Pandangan  terhadap  kelompok  disabilitas  sebagai  orang  yang  tidak  berdaya mengakibatkan  mereka  gagal  untuk  menyesuaikan  diri  dengan  kelompok  mayoritas. Penyandang disabilitas yang gagal menyesuaikan diri dapat mengalami ketakutan, minder, dan di  klaim  sebagai  orang  yang  malas  bekerja.  Industri  atau  perusahaan  cenderung  menolak penyandang disabilitas dengan alasan,  bagi mereka disabilitas tidak mampu menyelesaikan pekerjaan dan minimnya akses layanan yang dimiliki oleh suatu perusahaan.
Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban sama dengan masyarakat Indonesia lainnya. Peluang dan akses pekerjaan  yang tersedia, seakan-akan tidak diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Adanya konvensi yang diikuti  Indonesia  sebagai  anggota  resmi  dalam  perjanjian  tersebut  berlaku  menjadi  hukum nasional.  Konsekuensi  lain  dari  pemerintah  Indonesia  untuk  menghormati,  melindungi, memenuhi,  dan  memajukan  hak-hak  penyandang  disabilitas  dituangkan  dalam  bentuk peraturan undang-undang. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27  Ayat  2,  Tiap  warga  negara  berhak  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak  bagi kemanusiaan. Selain itu, Peraturan tersebut diturunkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa  Timur  Nomor  3  Tahun  2013  Tentang  Perlindungan  dan  Pelayanan  bagi  Penyandang Disabilitas.  Dalam  Undang-undang  telah  diatur  terkait  perlindungan,  pelayanan, kesejahteraan,  kesamaan,  aksesibilitas,  kesehatan,  bantuan,  hingga  rehabilitasi  penyandang disabilitas.
Adanya  peraturan  tersebut  tidak  membantu  secara  utuh  dalam  bidang  lapangan pekerjaan.  Padahal,  Undang-undang  Nomor  8  Tahun  2016  tentang  Penyandang  Disabilitas Pasal  53  ayat  (1),  Pemerintah  Daerah,  Badan  Usaha  Milik  Negara,  dan  Badan  Usaha  Milik Daerah  wajib  mempekerjakan  paling  sedikit  2%  (dua  persen)  Penyandang  Disabilitas  dari jumlah pegawai atau pekerja. Lalu, Ayat (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
Menurut data dari International Labour Organization (ILO) atau sebuah organisasi buruh internasional  pada  2013,  pada  negara  berkembang  salah  satunya  Indonesia  terdapat penyandang disabilitas berdasarkan jenis kelamin (perempuan dan laki-laki) berada pada usia kerja, akan tetapi mayoritas tidak bekerja. 4 Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak
4 International Labour Organization (ILO) , Diakses pada 11 Juni 2022, dari https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo- jakarta/documents/publication/wcms_836030.pdf
P-ISSN: 2721-9607/ E-ISSN: 2721-947X Volume 3 Nomor 2 Januari 2023
penyandang disabilitas sulit memperoleh pekerjaan baik pada instansi pemerintahan maupun swasta.  Sulitnya  mendapat  lapangan  pekerjaan  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup, mendorong  mereka  untuk  mengasah skill kewirausahaan.  Untuk  mendorong  keterampilan kewirausahaan  tersebut  perlu  didukung  oleh  lingkungan  sosial  hingga  muncul  konsep kemandirian.  Akan  tetapi,  adanya  faktor  ekonomi-sosial-budaya,  dan  lemahnya  kebijakan pemerintah  yang  memihak  pada  mereka  menjadi  faktor  penghambat  kesejahteraan  para penyandang disabilitas.
Konsep  kemandirian  ekonomi  menjadi  dasar  pijakan  penelitian  yang  spesifikasinya fokus  pada  masalah skill kewirausahaan. Skill kewirausahaan  menjadi  salah  satu  solusi menyejahterahkan penyandang disabilitas melalui pengoptimalan potensi yang dimiliki. Skill di  atas  menggarisbawahi  perlu  adanya  pengembangan  melalui  pelatihan  sehingga  dapat memfasilitasi  penyandang  disabilitas  dalam  dunia  kerja.  Adanya skill kewirausahaan  dapat melibatkan pengetahuan diri tentang kepribadian, minat, keterampilan, dan kemampuan para penyandang  disabilitas  (Imas,  2019:  358). 5 Hal  ini  perlu  adanya  dukungan  sosial  untuk memantau dalam mempertahankan skill dan pekerjaan yang telah ditekuni.
Pentingnya  peran  lingkungan  atau  kelompok  sosial  untuk  mendorong  penyandang disabilitas mengasah skill kewirausahaan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga dalam penelitian  ini  difokuskan  bagaimana  bentuk  dan  hasil  pemberdayaan  kelompok  Persatuan Cacat  Tubuh  (Percatu)  Kabupaten  Tulungagung  terhadap skill kewirausahaan  penyandang disabilitas. Adanya kelompok diharapkan mampu merencanakan bisnis yang baik dan benar berdasarkan keterampilan dan kemampuan yang dimiliki. Penyandang disabilitas perlu dilatih bisnis  atau  berwirausaha  untuk  memenuhi  kebutuhan  hidup  agar  sejahtera  sekaligus menyejahterakan  serta  menghilangkan  stigma  masyarakat.  Penelitian  ini  diharapkan  dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya.

## METODE PELAKSANAAN KEGIATAN
Metode penelitian merupakan cara ilmiah dalam mendapatkan data dengan tujuan atau kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Metode kualitatif dapat disebut dengan metode artistik, karena proses
5 Imas Diana Aprilia, Johar Permana, Analisis Kebutuhan Pelatihan Kewirausahaan: Sebuah Upaya Pengembangan Kemandirian Ekonomi Bagi Penyandang Disabilitas , Jurnal Penelitian Pendidikan , (Desember, 2019), 358.
P-ISSN: 2721-9607/ E-ISSN: 2721-947X Volume 3 Nomor 2 Januari 2023
penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan dapat disebut dengan metode interpretative karena  data  hasil  penelitian  lebih  berkaitan  dengan  interpretasi  terhadap  suatu  hal  yang ditemukan di lapangan. Menurut Moleong, penelitian ini menghasilkan data deskriptif dengan berupa kata-kata tertulis dari ucapan dan perilaku subjek yang telah diamati (Lexy J. Moleong: 2018). 6 Adapun  maksud  penelitian  kualitatif  deskriptif  yaitu  penelitian  yang  memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian secara apa adanya serta dipaparkan dalam bentuk naratif tanpa prosedur statistik. Narasumber/objek dalam penelitian ini adalah penyandang disabilitas yang tergabung dalam Percatu Tulungagung dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berwirausaha.
Sumber data yang digunakan peneliti yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari narasumber dengan teknik observasi, wawancara, hingga verifikasi dari objek.  Data  sekunder  yaitu  data  yang  didapat  untuk  menjadi  pelengkap  data  utama. Didapatkan  melalui  dokumentasi,  studi  pustaka  melalui  buku,  jurnal,  laporan  penelitian, naskah  di  media  online.  Penentuan  sumber  data  kepada  narasumber  dilakukan  secara purposive.  Dimana  berbagai  macam  pertimbangan  dilakukan  dengan  berdasarkan  konsep teori yang digunakan, dan keingintahuan tentang karakteristik pribadi dari objek yang diteliti (Sugiyono, 2016: 216). 7
Proses  pencarian  data  diawali  dengan  tahapan:  (1)  Adanya  fenomena  sosial  (2) Wawancara  Ketua  Percatu  Tulungagung,  (3)  Wawancara  anggota  Percatu  Tulungagung (Anggota Percatu yang telah memiliki usaha mandiri). Wawancara dilakukan dengan sesi tanya jawab  secara  terstruktur  dengan  beberapa  pertanyaan  dari  peneliti.  Wawancara  dilakukan menyesuaikan  tempat  dan  waktu  narasumber.  Narasumber  membahas  mengenai  awal berdirinya Percatu, pengalaman pelatihan, mengasah skill , hingga mendirikan usaha mandiri. Dokumentasi  pada  penelitian  berfungsi  sebagai  teknik  pengumpulan,  pemilihan, penyimpanan  data  dengan  melihat  secara  langsung  fenomena  yang  terjadi  kepada  objek penelitian.  Dokumentasi  hasil  penelitian  dijadikan  sumber  informasi,  alat  bukti,  dan  data akurat terkait keterangan hasil penelitian.
Teknik  pengumpulan  data  selanjutnya  menggunakan  metode  triangulasi.  Triangulasi dapat  digunakan  menguji  validasi  data.  Cara  ini  merupakan  penggabungan  dari  berbagai
6 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif , 38th ed. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018).
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 216
teknik  pengumpulan  data  dan  sumber  data  yang  telah  dimiliki.  Dengan  triangulasi  dapat memperoleh data yang tidak kontradiktif.

## HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN
Upaya  membangun  masayarakat  yang  sejahtera  telah  dilakukan  oleh  pemerintah maupun  non  pemerintah  dengan  cara  peminjaman  modal,  pelatihan,  pengembangan  karir, hingga  pemberdayaan.  Pemberdayaan  merupakan  upaya  mengembangkan  sumber  daya manusia untuk melihat sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk dirinya secara pribadi maupun kelompok.  Pemberdayaan  merupakan  sebuah  proses  di  mana  seseorang  menjadi  lebih berpartisipasi  dalam  berbagai  kejadian  yang  dapat  mempengaruhinya.  Pemberdayaan menekankan bahwa seseorang akan memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup agar dapat mempengaruhi kehidupannya dan orang lain (Person, 2007: 1). 8 Pada intinya,  pemberdayaan  sosial  dilaksanakan  sebagai  proses  kemampuan  diri  sehingga  dapat berpartisipasi serta dapat berpengaruh lingkungan sekitar.
Penelitian  ini  dilaksanakan  pada  Juni  hingga  Juli  2022  di  Percatu  Kabupaten Tulungagung.  Tepatnya  di  Dsn.  Kalituri  Rt.  05,  Rw.  02,  Ds.  Waung,  Kec.  Boyolangu,  Kab. Tulungagung.

## Gambar 1
Wawancara Didik Prayitno pada 1 Juni 2022
8 Anwar, Manajemen Pemberdayaan Perempuan , (Bandung: Alfabeta CV, 2007), h. 1.

## Konsep Diri Penyandang Disabilitas
Konsep  diri  (Self-concept)  merupakan  kesadaran  pada  seseorang  untuk  mengetahui siapa  dirinya  yang  sebenarnya.  Konsep  diri  ini  dapat  berupa  kumpulan  keyakinan  dan perasaan seseorang mengenai dirinya, seperti adanya bakat, minat, kemampuan, penampilan fisik, dan lain sebagainnya. Seseorang akan memiliki perasaan terhadap keyakinan mengenai dirinya,  seperti  bangga  maupun  tidak  bangga,  keyakinan  positif  maupun  negatif  (optimis- pesimis).  Konsep  diri  bukan  suatu  hal  yang  tiba-tiba  muncul,  melainkan  terbentuk  akibat adanya pengaruh orang lain maupun proses interaksi sosial. Dalam diri seseorang dapat terjadi kesenjangan atau diskrepansi Actual Self dan Ideal Self . Menurut Higgins, teori diskrepansi diri menyatakan  bahwa  kesenjangan  yang  terjadi  dapat  memberikan  motivasi  pada  seseorang untuk  berubah  mengurangi  diskrepansi  yang  dirasakan.    Namun  apabila  seseorang  gagal dalam mengatasi diskrepansi tersebut, maka dapat menyebabkan munculnya emosi negatif, seperti kecewa, tidak puas, cemas, takut, dan lain sebagainnya.
Penyandang  disabilitas  di  tengah  masyarakat  merasa  terasingkan  dan  tertinggal. Masyarakat masih enggan melihat potensi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Adanya stigma  maupun  prasangka  dari  seseorang  terhadap  disabilitas  memicu  ketidak  nyamanan hingga trauma mendalam. Allport menjelaskan terdapat 15 kemungkinan konsekuensi negatif dari  korban  prasangka.  Salah  satu  diantaranya  yaitu  stigma  sosial,  rendahnya self-esteem , turunnya  kesejahteraan  psikologis,  kegagalan  dan  kurang  beruntung,  atau attributional ambiguity (Sarlito W. Sarwono, 2018: 290). 9
Dengan adanya stigma masyarakat menjadikan penyandang disabilitas kurang percaya diri  akan  kemampuan  dan  potensi  yang  ada  di  dalam  dirinya.  Maka  dari  perlu  adanya dukungan sosial seperti pemberdayaan. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan seseorang, khususnya kelompok rentan dalam arti minoritas, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, hingga mampu mencapai suatu  kebebasan (Freedom).  Tak  hanya  kebebasan  dalam  mengemukakan  pendapat,  melainkan  dalam memenuhi  kebutuhan  hidup  seperti  bebas  dari  rasa  lapar,  menjangkau  sumber-sumber produktif  yang  dapat  meningkatkan  pendapatan  dan  memperoleh  barang  dan  jasa  yang diperlukan  untuk  menyejahterakan  hidup,  serta  dapat  berpartisipasi  dalam  proses pembangunan.
9 Sarlito W. Sarwono, Psikologi Sosial , (Jakarta: Salemba Humanika, 2018), h. 290.
P-ISSN: 2721-9607/ E-ISSN: 2721-947X Volume 3 Nomor 2 Januari 2023
Sedangkan menurut (Mia Maisyatur, 2014: 25) pemberdayaan merupakan proses yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas hidup masyarakat melalui kemandirian yang dimiliki dengan upaya menyediakan sarana untuk mengembangkan potensi atau bakat melalui berbagai kegiatan atau peluang yang ada. Selain itu, untuk poenyandang disabilitas dapat lebih efektif dan dapat berpartisipasi di dalamnya, serta melibatkan untuk pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi lingkungan dan mampu menyelesaikan masalah. 10
Menurut (Merdia, 2021: 4) kewirausahaan merupakan suatu proses penerapan dengan cara memperlihatkan  kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan menemukan peluang untuk meningkatkan kehidupan dengan cara bisnis maupun bekerja. 11 Perilaku dan sikap kewirausahaan sendiri ditandai dengan keberanian seseorang dalam mengambil risiko dengan  bentuk  memunculkan  inovasi.  Inovasi  sendiri  dapat  ditemukan  pada  produk  dan layanan yang terus menerus mendapat pembaruan.
Pada  dasarnya  setiap  orang  memiliki  kesempatan    untuk  mengubah  dirinya  menjadi mampu, berdaya, dan berani. Penyandang disabilitas dapat memiliki kesempatan tersebut dan ikut  berpartisipasi  secara  aktif  untuk  melakukan  perubahan  nyata  dalam  lingkungannya. Adanya  pemberdayaan  yang  dilakukan  memiliki  tujuan  untuk  meningkatkan  kapasitas masyarakat  yang  dianggap  kurang  berdaya  dengan  memanfaatkan  berbagai  peluang kemandirian.  Selain  itu,  pemberdayaan  merupakan  bentuk  penguatan  masyarakat  agar mampu mempertahankan dan memperjuangkan apa yang menjadi hak-haknya sebagai warga Indonesia yang berdaulat untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.
Menurut  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  8  Tahun  2016  Tentang Penyandang Disabilitas. Dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam  jangka  waktu  lama  yang  dalam  berinteraksi  dengan  lingkungan  dapat  mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
The  International  Classification  of  Impairent  Disability , and  Handicap (WHO,  1980) menyatakan bahwa terdapat tiga definisi berkaitan dengan orang berkebutuhan khusus, yaitu Impaiment , Disability ,  dan Handicap . Impaiment atau  kehilangan  merupakan  abnormalitas
10 Mia Maisyatur, Pemberdayaan Kelompok Disabilitas Melalui Kegiatan  Keterampilan Handicraft Dan Woodwork Di Yayasan Wisma Cheshire Jakarta Selatan , (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), h.25.
11 Merdia dkk, Kewirausahaan , (Yayasan Kita Menulis, 2021), h.4.
P-ISSN: 2721-9607/ E-ISSN: 2721-947X Volume 3 Nomor 2 Januari 2023
struktur atau fungsi psikologis, fisiologis, atau anatomis. Disability merupakan keterbatasan atau  kehilangan  kemampuan  (sebagai  akibat Impaiment )  untuk  melakukan  suatu  kegiatan dengan cara yang dipandang normal bagi seorang manusia. Sedangkan Handicap yaitu suatu kerugian  bagi  individu  tertentu,  sebagai  akibat Impaiment dan Disability ,  yang  dapat membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal. Penyandang disabilitas merupakan  istilah  untuk  merujuk  kepada  mereka  yang  memiliki  kelebihan  fisik  maupun nonfisik.

## Percatu Tulungagung
Adanya  peraturan  pemerintah  harus  diiringi  dengan  pemberdayaan  dalam  bentuk pelatihan skill kewirausahaan untuk penyandang disabilitas. Persatuan Cacat Tubuh (Percatu) Tulungagung merupakan suatu kelompok yang bergerak pada bidang sosial disabilitas cacat fisik. Percatu dipelopori oleh Didik Prayitno Kulmanadi pada tahun 90-an dan diresmikan pada 2021.  Saat  ini  Percatu  berlokasi  di  Dusun  Kalituri,  Desa  Waung,  Kecamatan  Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Pendirian Percatu dilatarbelakangi oleh stigma masyarakat terhadap penyandang  disabilitas.  Disabilitas  kerap  mendapat  diskriminasi  berdasarkan  keterbatasan fisik,  seperti  tidak  terpenuhinya  pelayanan  publik,  minimnya  fasilitas  khusus  disabilitas, hingga sulitnya mencari lapangan pekerjaan.
Pada  awal  pendirian,  Percatu  memiliki  anggota  sejumlah  20  orang.  Anggota  tersebut didapat  dari  lingkungan  sekitar  dan  beberapa  teman  dekat  dari  penyandang.  Dengan  cara mengajak dan mendatangi tempat tinggal para penyandang disabilitas, kini percatu memiliki 59 anggota yang telah bergabung dengan berbagai macam keterbatasan fisik, seperti pengguna kursi roda, penderita polio, disabilitas sejak lahir, dan kecelakaan. Jumlah anggota terdiri dari 13  Kecamatan  di  Tulungagung.  Usia  rata-rata  anggota  Percatu  di  atas  45  tahun.  Syarat bergabung menjadi anggota Percatu dengan mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Tujuan dari percatu sendiri untuk memungkinkan seluruh penyandang disabilitas yang ada  di  Kabupaten  Tulungagung  tidak  menyimpan  rasa  takut,  pesimis,  dan  mampu  belajar keterampilan, dengan harapan para penyandang memperoleh lapangan pekerjaan yang layak dan  memperoleh  kemerdekaan  secara  ekonomi  mandiri.  Percatu  Tulungagung  sendiri menekankan  agar seluruh  anggota  dapat memiliki  jiwa  wirausaha  dengan cara mendorong untuk belajar keahlian atau keterampilan yang membuat mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dengan cara mengikuti kegiatan keterampilan yang ditujukan untuk seluruh anggota
P-ISSN: 2721-9607/ E-ISSN: 2721-947X Volume 3 Nomor 2 Januari 2023
diharapkan  ketika kembali ke masyarakat maupun keluarga, mereka (penyandang disabilitas) mampu mandiri dengan segala keterampilan yang telah dimiliki.
Tabel 1 Struktur Pengurus Percatu Tulungagung No. Nama Jabatan Alamat 1 Sunawi Pengawas Dsn. Kembangan, Ds. Kresikan, Kec. Tanggunggunung,  Kab. Tulungagung 2 Didik prayitno kulmanadi Ketua Dsn.  Kalituri,  Ds.  Waung,  Kec.  Boyolangu,  Kab. Tulungagung 3 Komarudin Sekretaris Dsn.  Krajan,  Ds.  Wonokromo,  Kec.  Gondang,  Kab. Tulungagung 4 Tien budi sunarsih Bendahara Dsn,  Kalituri,  Ds.  Waung,  Kec.  Boyolangu,  Kab. Tulungagung 5 Muhardi Seksi sosial Dsn.  Bayanan,  Ds.  Wajaklor,  Kec.  Boyolangu,  Kab. Tulungagung 6 Bibit lestari Seksi agama Dsn.  Krajan,  Ds.  Pandansari,  kec.  Ngunut,  Kab. Tulungagung 7 Supriyanto Seksi keanggotaan Dsn.  Cumpleng,  Ds.  Rejosari,  Kec.  Gondang,  Kab. Tulungagung 8 Suci wulandari Seksi olah raga Dsn.  Krajan,  Ds.  Wonokromo,  Kec.  Gondang,  Kab. Tulungagung 9 Imam sopingi Seksi humas Dsn.  Krajan,  Ds.  Pandansari,  Kec.  Ngunut,  Kab. Tulungagung Visi dan Misi Percatu Kabupaten Tulungagung

## Visi
1. Mengembangkan badan usaha dengan bentuk koperasi
2. Mengadakan pembinaan kewirausahaan terhadap anggota Percatu
3. Mengembangkan jaringan kerja dengan badan atau lembaga pemerintah atau swasta
4. Menciptakan bisnis online.
Misi
1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang penyandang disabilitas
2. Bekerja  sama  dengan  pihak  swasta  maupun  pemerintah  dalam  bidang  pelatihan keterampilan
3. Mengadakan peringatan HDI (Hari Disabilitas Internasional) setiap Tanggal 3 Desember Setelah berjalan beberapa tahun, Percatu berkembang yang mengakibatkan pengelolaan terus menerus mengalami perubahan. Pertemuan rutin anggota dalam satu tahun sebanyak
P-ISSN: 2721-9607/ E-ISSN: 2721-947X Volume 3 Nomor 2 Januari 2023
enam kali dan pertemuan pengurus satu tahun sebanyak empat kali. Kegiatan Percatu sendiri diadakan setiap dua bulan sekali, meliputi rencana kegiatan seperti (Hari Difabel, santunan anak yatim di Bulan Maulid Nabi, halal bi halal, dan evaluasi kegiatan), pembahasan kebutuhan Percatu  yang  akan  diajukan  kepada  dinas  terkait.  Setiap  tahunnya  Percatu  mengadakan kegiatan pelatihan atau skill kewirausahaan dengan pengajuan proposal ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tulungagung dengan sistem pelaksanaan bersama Balai Latihan Kerja. Jenis dan waktu  pelaksanaan  pelatihan  menyesuaikan  dengan  kebutuhan  Percatu  dan  disetujui  oleh pihak terkait.

## Gambar 2 Pertemuan Anggota 24 Oktober 2021
Percatu  terus  mencoba  menggandeng  beberapa  lembaga  pemerintahan  seperti  Dinas Sosial  Tulungagung,  Balai  Latihan  Kerja Sumbergempol dan  Balai  Latihan Kerja  Boyolangu. Akan tetapi, pada 2019 Percatu tidak bisa mengadakan pelatihan kewirausahaan dikarenakan adanya Covid-19 yang mengakibatkan kegiatan. Rapat anggota maupun pengurus diadakan secara  luring.  Hingga  berlanjut  ke  Pembatasan  Sosial  Berskala  Besar  (PSBB)  dan Pemberlakuan  Pembatasan  Kegiatan  Masyarakat  (PPKM)  hingga  2020.  Pada  awal  2022, Percatu  mencoba  lagi  meneruskan  program  kerja  dan  memenuhi  visi  dan  misi  untuk penyandang disabilitas. Usaha yang saat ini dilakukan dengan pengajuan proposal. Kegiatan pertemuan saat ini dilakukan secara langsung di basecamp Percatu Kabupaten Tulungagung.
P-ISSN: 2721-9607/ E-ISSN: 2721-947X Volume 3 Nomor 2 Januari 2023
Gambar 3 Pelatihan Berbasis Masyarakat (MTU) Kejuruan Pengelolaan Hasil Ternak
Skill kewirausahaan yang pernah dilaksanakan:
1. Pelatihan sablon kaos
2. Menjahit
3. Pelatihan Berbasis Masyarakat (MTU) Kejuruan Pengelolaan Hasil Ternak
4. Pelatihan memasak
5. Pelatihan penjualan kue
6. Reparasi radio
7. Pelatihan pembuatan batik ecoprint
Seluruh kegiatan yang dilaksanakan Percatu mulai dari pertemuan pengurus, anggota, hingga  pelatihan  tidak dipungut  biaya.  Biaya  pertemuan  anggota,  dan  kegiatan  seperti hari difabel  dan  santunan  anak  yatim  murni  secara  swadaya  dari  anggota.  Sedangkan  biaya pelatihan  dari  pengajuan  proposal  sesuai  dengan  anggaran  yang  telah  disepakati  antara Percatu dan pihak terkait.
Dalam  kegiatan  pelatihan  kewirausahaan,  tidak  semua  anggota  percatu  mengikuti kegiatan  tersebut.  Seringkali  pelatihan  kewirausahaan  dilaksanakan  sekitar  10  hingga  20 anggota percatu. hal tersebut menyesuaikan dengan kesepakatan pihak terkait dan melihat antusias  anggota  percatu  lainnya.  Pengisi  kegiatan  atau  tutor  disediakan  oleh  dinas  dan lembaga  terkait.  Namun  tak  menutup  kemungkinan  beberapa  anggota  percatu  bersedia menjadi tutor dalam pelatihan tertentu, seperti pelatihan menjahit.
Agus  Munip  selaku  anggota  Percatu  tinggal  di  Rt.  03,  Rw.  04,  Dsn  Karangrejo,  Ds. Karangrejo,  Kec.  Boyolangu,  Kab.  Tulungagung,  memiliki  usaha  mandiri  untuk  mencukupi
P-ISSN: 2721-9607/ E-ISSN: 2721-947X Volume 3 Nomor 2 Januari 2023
kebutuhan  keluarga.  Agus  memenuhi  kebutuhan  hidup  istri  dan  kedua  anaknya  dengan berprofesi menjadi penjahit. Agus memiliki keterbatasan fisik pada kaki sejak usia 2 tahun. Sebagai penyandang disabilitas, saat ini Agus tidak membutuhkan alat bantu untuk melakukan aktivitas sehari-hari karena telah terbiasa sejak dulu.
Agus mendapat bantuan dari Dinas Sosial  berupa  mesin jahit pada tahun 1992.  Agus menjahit  berbagai  jenis  pakaian,  mulai  dari  celana,  baju,  hingga  seragam  sekolah.  Dalam sebulan, pelanggan yang datang tidak dapat dipastikan. Jenis garapan pakaian pun tidak dapat diprediksi kecuali menjelang musim lebaran maupun jelang ajaran baru. Hingga saat ini, sistem pemasaran  yang  dipakai  tidak  menggunakan  promosi  online.  Pelanggan  yang  datang  lewat informasi  dari  teman  maupun  tetangga.  Hingga  saat  ini,  Agus  hanya  memasang  banner  di depan rumah, bahwa melayani menjahit berbagai macam pakaian.

## Gambar 4 Wawancara dengan Agus Munip pada 3 Juni 2022
Pelatihan menjahit yang telah dilakukan oleh Percatu Kabupaten Tulungagung bersama pihak terkait tidak hanya mengubah pola hidup Agus, namun juga anggota lainnya seperti Sri Anjarwati. Skill menjahit Sri telah didapat setelah mendapat pelatihan dari Percatu bersama Dinas  Sosial  yang  dilaksanakan  di  Boyolangu  pada  2009.  Pelatihan  yang  diikuti  tersebut beranggotakan 10 orang. Meski pelatihan yang didapat adalah menjahit pakaian, namun saat ini Sri lebih memilih berprofesi sebagai penjahit keset. Keset yang telah selesai dikerjakan akan diambil langsung oleh pengepul dengan harga yang bervariatif mulai dari 2.500 rupiah hingga 5.500  rupiah darinya.  Meski  bahan baku yang digunakan sama (kain perca) harga tersebut ditentukan  oleh  ukuran  keset.  Bahan  baku  yang  dibeli  dengan  harga  3.000  rupiah  per  kilo dapat  menghasilkan  dua  hingga  tiga  keset  dengan  estimasi  pengerjaan  setu  hari.  Hal  ini
P-ISSN: 2721-9607/ E-ISSN: 2721-947X Volume 3 Nomor 2 Januari 2023
dikarenakan  kain  perca  yang  didapat  harus  disesuaikan  dengan  motif  keset  yang  dibuat, sehingga tidak semua kain perca dapat langsung dijadikan sebuah keset.
Sri  mendapat  bantuan  dari  Dinas  Sosial  berupa  perlengkapan  menjahit  pada  2004. Sebagai penyandang disabilitas, Sri masih  menggunakan alat bantu  berupa  kruk kayu  yang digunakan di sebelah kanan. Sri dan keluarga tinggal di Rt. 01, Rw. 04, Dsn Ngampel, Ds Bukur, Kec. Sumbergempol, Kab. Tulungagung.
Adanya  pemberdayaan  yang  dilaksanakan  oleh  Percatu  untuk  mengasah skill kewirausahaan  penyandang  disabilitas  di  Tulungagung  mempengaruhi  pola  hidup  mereka. Anggota percatu yang bernama Darul Makasin beralamatkan di Rt. 02, Rw. 02, Dsn Jabalan, Ds. Jabalsari,  Kec.  Sumbergempol,  Kab.  Tulungagung  saat  ini  sedang  merintis  usaha  berupa pembuatan kandang ayam. Anggota percatu yang gabung pada 2007 ini memiliki keterbatasan berupa  folio  pada  kaki.  Pada  awalnya,  Darul  merasa  minder  untuk  bergabung  di  Percatu. Setelah ketua percatu mendatangi dua kali, Darul membuka diri dan resmi menjadi anggota. Hingga saat ini, Darul aktif mengikuti kegiatan dan pelatihan yang dilakukan. Meski tak pernah diadakan  pelatihan  pembuatan  kandang  ayam,  Darul  mencoba  merintis  usahanya  dari pembuatan kandang ayam.
Dari  pelatihan  yang  diadakan  oleh  Percatu,  Darul  termotivasi  untuk  memiliki  usaha mandiri. Usaha yang dimulai pada 2009 dijual tergantung dengan ukuran pemesanan. Dengan kandang ukuran tinggi 40 cm dan lebar 50 dengan panjang 1 meter dibandrol dengan harga 55.000-60.000 rupiah bila dijual ecer. Kandang ayam yang terbuat dari bambu akan diambil oleh pengepul Kecamatan Boyolangu dengan sekali stor 45 buah.
Dengan  adanya  pemaparan  di  atas,  pendekatan  dengan  cara  pemberdayaan  melalui kegiatan  pelatihan  dapat  mempengaruhi  penyandang  disabilitas  untuk  melatih skill dan menggali  potensi  yang  dimiliki.  Sehingga  para  penyandang  disabilitas  lebih  bersikap  aktif berpartisipasi di lingkungan sekitar. Pemberdayaan yang dilakukan oleh Percatu Kabupaten Tulungagung  membantu  penyandang  disabilitas  untuk  lebih  mandiri  dan  berguna  secara positif untuk para penyandang disabilitas dan masyarakat sekitar.
Stigmatisasi  pada  penyandang  disabilitas  juga  berpengaruh  besar  pada  munculnya kesulitan  mreka  di  sektor  bekerja.  Adanya  anggapan  bahwa  penyandang  disabilitas  tidak produktif dan dipandang sebagai beban dalam keluarga. Adanya kasus tersebut teridentifikasi kurangnya ketersediaan informasi mengenai penyandang disabilitas potensial untuk bekerja,
P-ISSN: 2721-9607/ E-ISSN: 2721-947X Volume 3 Nomor 2 Januari 2023
mengingat  penyandang  disabilitas  kebanyakan  menjadi  warga  negara  yang  tidak  tampak, tersembunyi  dan  terabaikan  (Ishak  Salim,  2021:  37). 12 Maka  dari  itu,  pentingnya pemberdayaan untuk penyandang disabilitas dan dukungan secara moral sangat diperlukan guna membangun usaha mandiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

## PENUTUP

## Simpulan
Tingkat  pengangguran  penyandang  disabilitas  merupakan  masalah  krusial  yang dihadapi.  Pada  sektor  ketenagakerjaan  masih  menyimpan  hambatan  seperti  tidak  adanya pelayanan ketenagakerjaan publik yang mendukung. Aspek lain dari masalah ketenagakerjaan menjadi  hambatan  bagi  penyandang  disabilitas  dalam  bekerja,  seperti  keberadaan  asosiasi atau serikat pekerja, dan perhatian pengusaha terhadap penyandang masih rendah, baik calon pekerja maupun mereka yang telah bekerja.
Pengaruh  adanya pemberdayaan ini sangat besar bagi penyandang disabilitas. Ketika para penyandang putus asa dan tidak mengetahui potensi yang dimiliki serta dukungan sosial yang  rendah  mengakibatkan  mereka  minder  dengan  keterbatasan  yang  diterima.  Adanya pemberdayaan,  penyandang  disabilitas  diharapkan  mampu  hidup  mandiri  layaknya masyarakat  pada  umumnya  yang  dapat  menghasilkan  suatu  hal  yang  memiliki  nilai  jual. Adanya  percatu  Tulungagung  juga  membantu  para  penyandang  disabilitas  untuk  berani bersosialisasi dengan masyarakat luas.

## Saran
Meningkatkan  program  dan  kegiatan  pemberdayaan  untuk  penyandang  disabilitas  perlu dilakukan agar mereka lebih kreatif dan terampil dalam memenuhi kebutuhan hidup di tengah stigmatisasi  masayarakat  terhadap  mereka.  Program  pemberdayaan  dilaksanakan  dalam bentuk pelatihan skill kewirausahaan agar tercapainya kehidupan kelompok disabilitas yang sejahtera  dan  mampu  mendirikan  usaha  mandiri,  serta  sebagai  pemenuhan  hak  dari pemerintah untuk mereka.
12 Halim Ishak, M, Memantau Pemenuhan Hak-hak Disabilitas . (Bappenas, KSP dan JPODI: 2021).
P-ISSN: 2721-9607/ E-ISSN: 2721-947X Volume 3 Nomor 2 Januari 2023

## DAFTAR PUSTAKA
Anwar. (2007). Manajemen Pemberdayaan Perempuan. Bandung: Alfabeta.
Imas  Diana  Aprilia,  J.  P.  (Desember,  2019).  Analisis  Kebutuhan  Pelatihan  Kewirausahaan:
Sebuah  Upaya  Pengembangan  Kemandirian  Ekonomi  Bagi  Penyandang  Disabilitas. Jurnal Penelitian Pendidikan , 358.
Lexy J. M. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
M, H. I. (2021). Memantau Pemenuhan Hak-hak Disabilitas. Jakarta: Bappenas, KSP, dan JPODI.
Maisyatur,  M.  (2014).  Pemberdayaan  Kelompok  Disabilitas  Melalui  Kegiatan  Keterampilan Handicraft  Dan  Woodwork  Di  Yayasan  Wisma  Cheshire  Jakarta  Selatan. Skripsi  UIN Syarif Hidayatullah , 25.
Merdia, d. (2021). Kewirausahaan. Yayasan Kita Menulis.
Sarwono, S. W. (2018). Psikologi Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: 216.
Yusi Desriyani, I. N. (Mei 2019). Burden of Parents in Children With Disability at Sekolah Luar Biasa Negeri Cileunyi. NurseLine Journal, Vol.4, No 1 , 22.