http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/lamaisyir Publisher: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar

## Islamic Economics and Sustainable Development Goals in Jeneponto Regency
Juardi 1 , Aulia Rahman B 2 , Baso Iwang 3 , Isra Nurul Utama 4 , Ahmad Kafrawi Mahmud 5
1,2,3,4,5 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar e-mail: juardi.juardi@uin-alauddin.ac.id 1 , aulia.rahman@uin-alauddin.ac.id 2 , baso.iwang@uin-alauddin.ac.id 3 , uisranurul@gmail.com 4 , ahmad.kafrawi@uin-alauddin.ac.id 5
Received: 16  November 2022; Revised: 22 Desember 2022; Published: 23 Desember 2022

## Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  menganalisis  ketercapaian sustainable  development goals (SDGs) di Kabupaten Jeneponto sebagai bagian dari parameter kemajuan peradaban  Islam.  Penelitian  ini  adalah  penelitian  kuantitatif  dengan menggunakan analisis jalur ( path analysis ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD  berpengaruh  negatif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  namun  memiliki pengaruh positif terhadap pengangguran. Sementara DAU memiliki pengaruh positif  terhadap  pertumbuhan  ekonomi,  akan  tetapi  berpengaruh  negatif terhadap  pengangguran.  Variabel  DAK  berpengaruh  negatif  terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, baik secara langung maupun melalui pertumbuhan ekonomi. Implikasi dari temuan penelitian ini bahwa perumusan kebijakan  dan  strategi  pembangunan  belum  begitu  maksimal  di  daerah  ini sehingga berdampak pada capaian SDGs yang masih rendah. Pelaksanaan SDGs di  Kabupaten  Jeneponto  telah  keluar  dari  jalur  nilai-nilai  keislaman, sebagaimana dalam islam dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi bertujuan untuk mencapai kesejahteran dan kemakmuran masyarakat yang disebut konsep Falah. Tanpa  keadilan  dan  adil  terhadap  manusia  dan  alam, Falah tidak  akan pernah tercapai,   khususnya dalam  menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Kata Kunci: Ekonomi Islam, Sustainable Development Goals (SDGs)

## Abstract
The purpose of this study is to analyze the achievement of sustainable development goals (SDGs)  in  Jeneponto  Regency  as  part  of  the  parameters  of  the  progress  of  Islamic civilization. This research is a quantitative research using path analysis (path analysis). The  research  results  show  that  PAD  has  a  negative  effect  on  economic growth,  but  a positive effect on unemployment.  While DAU has a positive effect on economic growth, it has a negative effect on unemployment.  The DAK variable has a negative effect on economic growth and unemployment, both directly and through economic growth.  The implication of the findings of this research is that the formulation of development policies and strategies has not been maximized in this area, so the impact on the achievement of the  SDGs  is  still  low.    The  implementation  of  the  SDGs  in  Jeneponto  Regency  has deviated  from  the  path  of  Islamic  values,  as  in  Islam  it  is  explained  that  economic development aims to achieve people's welfare and prosperity which is called the Falah concept.    Without  justice  and  fairness  to  humans  and  nature,  Falah  will  never  be achieved, especially in creating inclusive economic growth.
Keywords: Islamic Economics , Sustainable Development Goals (SDGs)

## PENDAHULUAN
Pada  masa  lalu,  peradaban  Islam  tercatat  sebagai  salah  satu  peradaban yang  sangat  maju.  Kejayaan  ini  bahkan  menjadi  pijakan  peradaban  manusia dalam  pengembangan  dan  kemajuan  khasanah  ilmu  pengetahuan  yang mengungguli,  bahkan  mempengaruhi  peradaban  manusia  saat  itu.  Salah  satu contoh yang paling realisitis adalah perkembangan ekonomi yang bergeser ke sistem digital dan umat Islam dianggap gagap menemukan landasan perilaku ekonomi digital yang adaptif terhadap perubahan zaman. Umat muslim seolah gagal menemukan solusi sebagai pengarah masyarakat ke arah yang lebih maju, (Abdurrahman et al, 2022).
Akibat tidak adanya legitimasi yang bisa dijadikan sebagai rujukan umat Islam dalam perilaku ekonomi digital saat ini, akhirnya banyak sistem ekonomi yang berjalan dan berkembang dinyatakan sebagai hal yang tidak sesuai syariat, ditinggalkan dan kemudian dikuasi oleh barat, (Abdurrahman et al, 2022b). Di sisi lain, para pemimpin dunia telah berhasil merancang sebuah sistem kemajuan peradaban manusia yang lebih mapan dan mencakup segala aspek kehidupan melalui  rumusan  dalam Sustainable  Development  Goals ( SDGs ).  Konsep  ini merupakan pengembangan dari rumusan Millenium Development Goals ( MDGs ) yang  diarahkan  pada  ketercapaian  pembangunan  ekonomi  suatu negara/wilayah.
Konteks  ekonomi  makro,  pembangunan  yang  diartikan  sebagai  suatu proses terjadinya peningkatan pada pendapatan riil perkapita penduduk dalam jangka panjang dan disertai dengan perbaikan menuju arah yang lebih baik pada sistem  kelembagaan.  Idealnya,  pembangunan  yang  terjadi  sebisa  mungkin memberikan dampak perubahan yang lebih baik dan bersifat berkelanjutan (Bato & Khatimah, 2021); (Zainur, 2021). SDGs yang berlaku sejak tahun 2015 hingga tahun  2030  mendatang  merupakan  kesepakatan  global  tentang  pembangunan yang  mengarah  pada  pembangunan  berkelanjutan  untuk  menciptakan pembangunan  ekonomi,  sosial  dan  lingkungan  hidup  yang  dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan dengan tetap memerhatikan hak asasi manusia, (Supriyanto,  dkk,  2017).  SDGs  diharapkan  mampu  menyelesaikan  agenda pembangunan  yang  masih  banyak  menimbulkan  persoalan  dan  belum sepenuhnya mengangkat derajat umat muslim di dunia, (Arianto & Wirasenjaya, 2019).
Secara  empiris,  telah  terbukti  bahwa  kehadiran  pemerintah  sangat diperlukan  dalam  mengatur  aktivitas  ekonomi  masyarakat.  Peran  pemerintah sangat penting dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Jannah &
Bawono,  2021);  (Mubin,  2021);  (Caballero,  2019).  Upaya  pencapaian  SDGs membutuhkan sinergi dalam kebijakan perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga  tingkat  daerah  kabupaten  atau  kota  (Patiung,  2019).  Daerah  harus memiliki  rasa  kepemilikan  dan  turut  berperan  dalam  melaksanakan  SDGs karena  daerah  menjadi  ujung  tombak  dari  kesuksesan  pelaksanaan  agenda pembangunan  global  (Jannah  &  Bawono,  2021);  (Sofianto,  2019);  (Smith  et  al., 2018); (Mafrudlo, 2022).
Pelaksanaan  SDGs  bidang  ekonomi  di  Kabupaten  Jeneponto  masih ditemui  berbagai  kendala  dan  keluar  dari  jalur  nilai-nilai  keislaman, sebagaimana dalam islam dijelaskan bahwa pembangunan ekonomi bertujuan untuk  mencapai  suatu  kesejahteran  dan  kemakmuran  masyarakat  yang  biasa disebut konsep Falah. Tanpa Keadilan dan adil terhadap manusia dan alam, Falah tidak akan pernah dapat tercapai, khususnya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Artinya bahwa, meskipun tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi  di  wilayah  ini,  akan  tetapi  tidak  memberikan  dampak  positif  terhadap kesejahteraan masyarakat. Padahal pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dianggap  sebagai  variabel  yang  sangat  dominan  dalam  perumusan  dan penerapan kebijakan ekonomi (Shaaibith et al., 2020).
Secara  keseluruhan,  pertumbuhan  ekonomi  Kabupaten  Jeneponto mengalami fluktuasi namun didominasi dengan terjadinya penurunan. Tahun 2016  merupakan  tahun  yang  menjadi  acuan  ( starting  point )  untuk  melihat kemajuan  pelaksanaan  program  SDGs  yang  mulai  berjalan  pada  tahun  2015. Berdasarkan tahun acuan tersebut, sejak tahun 2016-2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten  Jeneponto  mengalami  penurunan  secara  konsisten  dari  tahun  ke tahun. Tahun 2020 menjadi tahun dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terendah mencapai angka 0,16. Sehingga, membuktikan terdapat masalah dalam pelaksanaan  pembangunan  untuk  mencapai  pertumbuhan  ekonomi  sebagai bentuk dari pelaksanaan SDGs bidang ekonomi di Kabupaten Jeneponto.
Pelaksanaan  pembangunan  berkelanjutan,  pada  dasarnya  Kabupaten Jeneponto  membutuhkan  dana  sebagai  modal  dalam  melaksanakan pembangunan  agar  dapat  berjalan  dengan  maksimal.  Dana  yang  digunakan dapat  berasal  dari  berbagai  sumber  seperti  dari  pemerintah  pusat  yaitu  dana alokasi  umum  dan  dana  alokasi  khusus  hingga  yang  bersumber  dari  daerah sendiri  yaitu  pendapatan  asli  daerah.  Pendapatan  asli  daerah  pada  dasarnya diperoleh berdasarkan hasil pemungutan sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan  perundang-undangan  (Firdausy,  2017:  20).  Pendapatan  asli  daerah dapat menjadi modal yang menunjang pelaksanaan pembangunan daerah (Rizal et al., 2021). Dana perimbangan yang disalurkan oleh pemerintah pusat seperti
dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dapat menjadi alternatif sumber penerimaan  daerah  yang  mampu  mendukung  pembiayaan  daerah  dalam melaksanakan pembangunan (Firdausy, 2017: 9).
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  ada  bahwa  penggunaan  indeks pembangunan  manusia  sebagai  indikator  pencapaian SDGs bidang  ekonomi (Jannah & Bawono, 2021) maka, penelitian ini menggunakan indikator lain yang berbeda dari penelitian sebelumnya.
Penggunaan  dua  indikator  dalam  mengukur  pencapaian SDGs bidang ekonomi  masih  jarang  ditemukan.  Sehingga,  penelitian  ini  menggunakan  dua indikator  yang  menjadi  ukuran  pencapaian  SDGs  bidang  ekonomi  yaitu pertumbuhan  ekonomi  dan  pengangguran.  Kedua  indikator  tersebut merupakan  indikator  dari  tujuan  kedelapan  SDGs.  Sesuai  dengan  Teori Pertumbuhan  Neo-Klasik  Solow-Swan  bahwa  modal  merupakan  salah  satu faktor  produksi  yang  dapat  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi  sehingga penelitian ini menjadikan pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sebagai variabel independen. Penelitian ini menyelidiki pengaruh langsung dari masing-masing pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana  alokasi  khusus  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan  pengangguran. Selanjutnya,  diselidiki  pula  pengaruh  tidak  langsung  dari  pendapatan  asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pengangguran melalui  pertumbuhan  ekonomi  yang  berperan  sebagai  variabel  intervening dalam penelitian ini.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  kuantitatif.  Data  yang  digunakan adalah  data  sekunder  berupa  runtun  waktu  ( time  series ).  Pengumpulan  data menggunakan  Teknik  Dokumentasi.  Data  bersumber  dari  publikasi  lembaga pemerintahan  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten  Jeneponto  dan  Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Data yang dikumpulkan ialah  data  variabel  independen  yaitu  pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi umum dan dana alokasi khusus. Data variabel intervening yaitu pertumbuhan ekonomi serta data variabel dependen yaitu tingkat pengangguran terbuka.
Alat  analisis  yang  digunakan  ialah  teknik  analisis  jalur  ( path  analysis ) dengan menggunakan aplikasi SPSS 21.  Variabel penelitian dibentuk kedalam model persamaan statistik sebagai berikut:
Y 1 =   𝛽 1 𝑋 1 + 𝛽 2 𝑋 2 +   𝛽 3 𝑋 3
+   ɛ 1 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (1)
𝑌 2 =   𝛽 4 𝑋 1 + 𝛽 5 𝑋 2 +   𝛽 6 𝑋 3 +   𝛽 7 𝑌 1 +  ɛ 2 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (2)
Persamaan (1) dan (2) tidak linear sehingga perlu dilakukan transformasi terhadap  persamaan  tersebut  menjadi  model  semilog  (Ln)  sehingga menghasilkan persamaan yang linear seperti berikut ini.
Y 3 =   𝛽 1 Ln 𝑋 1 + 𝛽 2 Ln 𝑋 2 +   𝛽 3 Ln 𝑋 3
+   ɛ 1 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … (3)
𝑌 4 =   𝛽 4 Ln 𝑋 1 + 𝛽 5 Ln 𝑋 2 +   𝛽 6 Ln 𝑋 3 +   𝛽 7 Ln 𝑌 1 +  ɛ 2 … … … … … … … … … … … … … … … … (4)
Dimana,  Y 1 adalah  pertumbuhan  ekonomi  (persen),  Y 2 adalah Pengangguran (persen), X 1 adalah Pendapatan Asli Daerah (rupiah), X 2 adalah Dana  Alokasi  Umum  (rupiah),  X 3 adalah  Dana  Alokasi  Khusus  (rupiah),  Ln adalah Logaritma natural, β 1 β 2 β 3 β 4 β 5 β 6 β 7 adalah Koefisien regresi dari tiap- tiap variabel X dan ɛ 1 ɛ 2 adalah standar error .

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Model Persamaan Pertama
Hasil  uji  koefisien  determinasi  pada  variabel  dependen  pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0,182 atau sama dengan 18,2 persen. Sehingga, seluruh variabel independen mampu menjelaskan  variabel  pertumbuhan  ekonomi  sebesar  18,2  persen.  Selebihnya yaitu 81,8 persen dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
Hasil Uji Statistik F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,683 > 0,05. Sehingga, semua variabel indepeden secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan  terhadap  variabel  dependen  pertumbuhan  ekonomi.  Berdasarkan hasil pengujian statistik t, diperoleh hasil regresi seperti berikut ini.
Y 1 = -0,691 X 1 + 0,417 X 2 - 0,083 X 3 + 0,904 + ɛ 1

## Model Persamaan Kedua
Hasil  uji  koefisien  determinasi  pada  variabel  dependen  pengangguran menunjukkan nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0,885 atau sama dengan  88,5  persen.  Sehingga,  semua  variabel  bebas  mampu  menjelaskan variabel  pengangguran  sebesar  88,5  persen.  Selebihnya  yaitu  11,5  persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.
Hasil uji statistik F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,006 < 0,05. Sehingga, semua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan  terhadap  pengangguran.  Berdasarkan  hasil  uji  statistik  t,  diperoleh hasil regresi dengan persamaan seperti berikut ini.
Y 2 = 0,576 X 1 – 1,347 X 2 – 0,022 X 3 + 0,197 Y 1 + 0,339 + ɛ 2
Hubungan  antar  variabel,  baik  pengaruh  langsung,  pengaruh  tidak langsung, maupun pengaruh total diurakan pada tabel berikut.
Tabel 1. Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan
Pengaruh Total Variabel Penelitian Hubungan antar Variabel Pengaruh Sig Langsung  Tidak Langsung Total X 1 → Y 1 0,422 -0,691 - -0,691 X 2 → Y 1 0,619 0,417 - 0,417 X 3 → Y 1 0,899 -0,083 - -0,083 X 1 → Y 2 0,147 0,576 -0,136 0,440 X 2 → Y 2 0,007 -1,347 0,082 -1,265 X 3 → Y 2 0,934 -0,022 -0,016 -0,038 Y 1 → Y 2 0,246 0,197 - 0,197
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 21, Tahun 2022

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan  pengujian  pada  data  penelitian  yang  telah  dilakukan memberikan  hasil  nilai  koefisien  sebesar  -0,691  dan  taraf  signifikansi  sebesar 0,422 > 0,05. Sehingga, menghasilkan kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi. Artinya, peningkatan yang  terjadi pada  pendapatan asli daerah tidak mampu membuat perekonomian di Kabupaten Jeneponto menjadi meningkat atau yang terjadi ialah justru membuat perekonomian menurun.
Hasil  penelitian  ini  tidak  sejalan  dengan  teori  pertumbuhan  Neoklasik oleh Solow-Swan. Teori pertumbuhan Neoklasik oleh Solow-Swan menyatakan bahwa  pertumbuhan  ekonomi  dapat  terjadi  bergantung  pada  faktor-faktor produksi salah satunya ialah faktor produksi modal. Semakin baik faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh suatu daerah maka akan semakin memberikan hasil yang  baik  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Pendapatan  asli  daerah  yang
merupakan modal dasar yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan seharusnya mampu memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.  Jumlah  pendapatan  asli  daerah  yang  semakin  besar  semestinya mampu  membuat  pertumbuhan  ekonomi  semakin  meningkat  karena  modal yang  dimiliki  jumlahnya  semakin  banyak  digunakan  untuk  melaksanakan pembangunan  di  Kabupaten  Jeneponto  namun  yang  terjadi  ialah  sebaliknya. Pendapatan asli daerah tidak mampu memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian di Kabupaten Jeneponto.
Ketidakmampuan  pendapatan  asli  daerah  dalam  meningkatkan perekonomian  di  Kabupaten  Jeneponto  disebabkan  oleh  beberapa  hal  seperti rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Berdasarkan  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2020, kontribusi pendapatan asli daerah hanya Rp. 109.189.131.000  dari  total  keseluruhan  pendapatan  yang  diperoleh  yaitu  Rp. 1.256.069.109.580  atau  sama  dengan  8,7  persen.  Hal  ini  berarti  dari  total keseluruhan pendapatan daerah Kabupaten Jeneponto, Pendapatan asli daerah hanya memberikan kontribusi sebesar 8,7 persen dan 91,3 persen lainnya berasal dari  sumber  pendapatan  diluar  dari  pendapatan  asli  daerah.  Sehingga, perekonomian  Kabupaten  Jeneponto  tidak  mengalami  peningkatan  meskipun jumlah pendapatan asli daerah yang diperoleh mengalami peningkatan karena kenaikan  pendapatan  asli  daerah  belum  memberikan  kontribusi  yang  besar terhadap total keseluruhan pendapatan daerah. Disisi lain, secara tidak langsung telah menggambarkan bahwa Kabupaten Jeneponto belum mampu mengelola dengan baik potensi daerahnya karena capaian pendapatan asli daerah masih tergolong sangat kecil terhadap total pendapatan daerah secara keseluruhan.
Selain  itu,  dalam  hal  pengelolaan  keuangan  yang  dilakukan  oleh Kabupaten Jeneponto masih digunakan dalam pelaksanaan pembangunan yang kurang produktif sehingga belum mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan  perekonomian  daerah.  Sebagaimana  total  realisasi  belanja  pada tahun 2020 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto, dari total belanja daerah yang terealisasi yaitu  Rp.  1.093.202.342.326  sebagian  besar  digunakan  untuk  pembiayaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak mampu memberikan dampak yang positif pada  perekonomian  daerah.  Sebesar  48  persen  dari  total  belanja  daerah dialokasikan untuk belanja pegawai. Artinya, hampir setengah dari total alokasi belanja  daerah  Kabupaten  Jeneponto  digunakan  untuk  kegiatan  yang  tidak dapat  meningkatkan perekonomian secara keseluruhan karena sebagian besar belanja  daerah  digunakan  untuk  belanja  pegawai  seperti  pemberian  gaji
terhadap  pegawai  negeri  sipil  daerah  yang  jumlahnya  masih  minim  yaitu sebanyak  5.319  orang  dari  total  tenaga  kerja  sebesar  183.928  orang  atau  sama dengan 2,8 persen dari keseluruhan tenaga kerja di Kabupaten Jeneponto tahun 2020.
Penggunaan  belanja  daerah  yang  hampir  setengah  dari  total  belanja daerah digunakan untuk alokasi belanja pegawai negeri sipil yang jumlahnya hanya  berjumlah  2,8  persen  dari  keseluruhan  tenaga  kerja  di  Kabupaten Jeneponto  tentu  saja  tidak  dapat  memberikan  kontribusi  yang  besar  terhadap peningkatan  perekonomian  daerah.  Penggunaan  belanja  daerah  sebesar  48 persen  dialokasikan  hanya  untuk  kesejahteraan  2,8  persen  tenaga  kerja  di Kabupaten Jeneponto sedangkan terdapat 97,2 persen tenaga kerja lainnya dan sektor-sektor  perekonomian  lain  yang  lebih  membutuhkan  anggaran  dalam jumlah  yang  besar  untuk  mendorong  terciptanya  investasi  dan  peningkatan ekspor daerah sehingga perekonomian menjadi meningkat.
Perekonomian  daerah  pada  dasarnya  dapat  meningkat  apabila  proses pembangunan  yang  dilaksanakan  dapat  meningkatkan  kemampuan  daerah dalam memproduksi barang ataupun jasa. Peningkatan produksi tersebut dapat dilakukan pada berbagai sektor perekonomian seperti pertanian, perdagangan dan sektor-sektor perekonomian lainnya yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.  Walaupun  pendapatan  asli  daerah  di  Kabupaten  Jeneponto  terus mengalami peningkatan namun hanya digunakan untuk kegiatan yang kurang produktif terhadap perekonomian daerah secara meluas maka pendapatan asli daerah  yang  diperoleh  tidak  akan  meningkatkan  perekonomian  Kabupaten Jeneponto.  Sehingga,  diperlukan  perbaikan  pada  penyusunan  alokasi  belanja daerah  agar  pendapatan  yang  diperoleh  mampu  menciptakan  pertumbuhan ekonomi.

## Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan  hasil  pengujian  data  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa nilai  koefisien  sebesar  0,417  dengan  taraf  signifikansi  sebesar  0,619  >  0,05. Sehingga, dana alokasi umum memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Hal  ini  mengandung  maksud  bahwa  ketika dana  alokasi  umum  yang  diperoleh  jumlahnya  meningkat  maka  peningkatan tersebut  dapat  berdampak  pada  meningkatnya  pertumbuhan  ekonomi  secara tidak signifikan di Kabupaten Jeneponto.
Dana  alokasi  umum  adalah  salah  satu  jenis  dana  perimbangan  yang diterima  oleh  Kabupaten  Jeneponto  untuk  membantu  daerah  dalam  rangka melaksanakan  desentralisasi.  Membantu  dalam  hal  pembiayaan  pelaksanaan
pembangunan  di  daerah  merupakan  salah  satu  fungsinya.  Berdasarkan  hasil penelitian  ini  menunjukkan  hubungan  positif  yang  dimiliki  oleh  dana  alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi telah mengindikasikan bahwa penggunaan dana alokasi umum di Kabupaten Jeneponto sudah menunjukkan kinerja yang baik walaupun belum maksimal karena mampu meningkatkan perekonomian daerah secara tidak signifikan. Dalam hal ini, ketika jumlah dana alokasi umum yang  diperoleh  Kabupaten  Jeneponto  meningkat  maka  akan  membuat perekonomian daerah menjadi meningkat secara tidak signifikan.
Kemampuan  dana  alokasi  umum  di  Kabupaten  Jeneponto  dalam meningkatkan  perekonomian  daerah  telah  sejalan  dengan  teori  pertumbuhan neoklasik oleh Solow-Swan yaitu modal sebagai salah satu faktor produksi dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dana alokasi umum dapat menjadi modal yang  digunakan  untuk  membiayai  pelaksanaan  pembangunan  daerah. Berdasarkan kontribusi dana alokasi umum terhadap pendapatan daerah pada tahun 2020 yang tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah  Kabupaten  Jeneponto  sangat  besar  dibandingkan  dengan sumber-sumber pendapatan lainnya. Pada tahun 2020, total realisasi pendapatan daerah  Kabupaten  Jeneponto  sebesar  Rp.  1.256.069.109.580  dan  dana  alokasi umum  yang  diperoleh  ialah  Rp.  616.181.442.000.  Artinya,  49  persen  dari  total pendapatan daerah Kabupaten Jeneponto bersumber dari dana alokasi umum. Sehingga,  dapat  disimpulkan  bahwa  kontribusi  dana  alokasi  umum  terhadap pendapatan daerah Kabupaten Jeneponto sangat besar karena hampir setengah dari  total  pendapatan  daerah  berasal  dari  dana  alokasi  umum.  Modal  yang digunakan  dalam  membiayai  pelaksanaan  pembangunan  menjadi  meningkat karena  besarnya  kontribusi  yang  diberikan  dana  alokasi  umum  terhadap pendapatan daerah Kabupaten Jeneponto.
Kabupaten  Jeneponto  merupakan  salah  satu  daerah  yang  pernah ditetapkan sebagai daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) pada tahun 2015  oleh  Presiden  Republik  Indonesia  sehingga  dalam  pelaksanaan pembangunan memerlukan modal yang lebih besar dari daerah lain. Besarnya perolehan  dana  alokasi  umum  telah  mampu  meningkatkan  modal  yang  akan digunakan  dalam  membiayai  seluruh  program  pembangunan  di  daerah Kabupaten  Jeneponto.  Peningkatan  modal  tersebut  yang  berasal  dari  dana alokasi umum telah mampu membuat perekonomian menjadi meningkat. Akan tetapi, peningkatan tersebut belum maksimal karena tidak mampu memberikan peningkatan yang signifikan terhadap perekonomian daerah.
Penggunaan dana alokasi umum yang belum mampu memberikan hasil yang  maksimal  terhadap  peningkatan  perekonomian  daerah  karena  alokasi
belanja  daerah  kabupaten  Jeneponto  belum  diprioritaskan  pada  pembiayaan pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian daerah secara meluas.  Berdasarkan  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2020, penggunaan belanja daerah sebagian besar dialokasikan pada belanja operasi yaitu sebesar 77 persen dari total belanja daerah. Belanja operasi pada dasarnya digunakan sehari-hari oleh pemerintah daerah yang memberikan manfaat hanya bersifat jangka pendek. Jenis belanja yang termasuk belanja operasi ialah misalnya belanja pegawai, belanja bantuan sosial, belanja barang dan jasa. Kemudian, sebesar 61 persen dari total belanja operasi  dialokasikan  untuk  belanja  pegawai  yang  sifatnya  tidak  terlalu memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Sedangkan, 33 persen lainnya dari total belanja daerah digunakan untuk belanja  modal yang  pada dasarnya  memberikan dampak jangka panjang  bagi perekonomian  daerah.  Dari  semua  jenis  belanja  daerah,  belanja  modal merupakan jenis belanja yang paling mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan  pertumbuhan  daerah.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  melalui pembelian  barang  berupa  tanah,  mesin,  pembiayaan  infrastruktur  bangunan, jalan,  irigasi  dan  lain-lain  dapat  menjadi  modal  dalam  meningkatan  produksi yang  menunjang  perekonomian  daerah.  Kabupaten  Jeneponto  adalah  daerah yang memiliki potensi di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tercermin dari  kontribusi  sektor  tersebut  terhadap  Produk  Domestik  Regional  Bruto (PDRB)  sebesar  44,23%  sehingga  dibutuhkan  strategi  yang  tepat  untuk  dapat mempertahankan  pertumbuhan  pada  sektor  tersebut.  Salah  satunya  ialah dengan mengalokasikan belanja daerah untuk pelaksanaan pembangunan yang dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
Berdasarkan laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2020, secara tidak langsung menggambarkan bahwa alokasi  belanja  daerah  masih  diprioritaskan  pada  belanja  operasi  khususnya belanja  pegawai  dan  hanya  sebagian  kecil  dialokasikan  untuk  belanja  yang sifatnya dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi secara maksimal. Sehingga, pertumbuhan  ekonomi  yang  diciptakan  sebagai  hasil  dari  peningkatan  dana alokasi umum sebagai modal dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jeneponto mengalami peningkatan tapi tidak signifikan.

## Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan hasil pengujian data penelitian nilai koefisien sebesar -0,083 dengan  taraf  signifikansi  0,899  >  0,05.  Sehingga,  dana  alokasi  khusus memberikan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut memiliki maksud bahwa ketika dana alokasi khusus yang diperoleh Kabupaten  Jeneponto  meningkat  maka  peningkatan  tersebut  tidak  mampu membuat perekonomian daerah turut mengalami peningkatan.
Hasil  penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan  teori  yang  dikemukakan oleh Solow-Swan bahwa modal merupakan satu dari beberapa faktor produksi yang  dapat  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi.  Dana  alokasi  khusus  yang dapat  menjadi  modal  dalam  melaksanakan  pembangunan,  ternyata  tidak mampu  meningkatkan  perekonomian  di  Kabupaten  Jeneponto  disebabkan karena dana alokasi khusus memiliki kriteria penggunaan khusus dibandingkan dana  lainnya.  Dana  alokasi  khusus  telah  ditetapkan  untuk  dialokasikan  pada pembiayaan  pelaksanaan  program  pembangunan  yang  menjadi  prioritas nasional.  Sehingga,  pembiayaan  terhadap  pelaksanaan  pembangunan  yang bersumber dari dana alokasi khusus tidak mampu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Jeneponto.
Berdasarkan  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  (CALK)  Kabupaten Jeneponto tahun 2020, menunjukkan bahwa penggunaan dana alokasi khusus digunakan  untuk  pembangunan  fisik  (regular,  penugasan  dan  afirmasi)  dan pembangunan  nonfisik.  Pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  fisik  diarahkan pada  pembiayaan  bidang  pendidikan,  kesehatan  dan  keluarga  berencana,  air minum  dan  sanitasi,  perumahan  dan  pemukiman,  irigasi  dan  pertanian, kelautan  dan  perikanan  dan  bidang  transportasi.  Sedangkan,  pelaksanaan kegiatan pembangunan nonfisik diarahakan pada pembiayaan BOP PAUD, BOP pendidikan  kesejahteraan,  BOP  kesehatan  dan  keluarga  berencana,  tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, tunjungan khusus guru, dana untuk meningkatkan  kapasitas  koperasi  dan  usaha  kecil  menengah,  dana  untuk peningkatan  pelayanan  administrasi  kependudukan  serta  dana  untuk peningkatan pelayanan kepariwisataan.
Seluruh jenis kegiatan pembiayaan tersebut, pembiayaan pada tunjangan profesi  guru  yang  memperoleh  alokasi  dana  terbesar  yaitu  Rp.  79.950.220.000 atau sekitar 35 persen dari total dana alokasi khusus yang diperoleh Kabupaten Jeneponto. Kemudian disusul dengan pembiayaan BOP kesehatan dan keluarga berencana sebesar 30 persen serta pembiayaan pada bidang pendidikan sebesar 18 persen. Berdasarkan jenis kegiatan yang  dibiayai  oleh dana alokasi khusus tersebut  secara  umum  merupakan  jenis  kegiatan  yang  sifatnya  tidak  dapat meningkatkan  kapasitas  produksi  daerah  yang  membuat  perekonomian Kabupaten Jeneponto meningkat.
Sebagaimana penelitian oleh Andri Widianto, Dkk (2016) yang melakukan penelitian  di  Kota  Tegal,  Andri  Gustaf  Eka  Saputera  dan  Pandoyo  (2020)  di
Provinsi Jawa Tengah serta penelitian oleh Meylani M. Arina, Dkk (2019) yang melakukan penelitian di Kota Manado menemukan hasil penelitian yang serupa dengan hasil penelitian ini yaitu dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan tidak  signifikan  terhadap  pertumbuhan  ekonomi.  Namun,  disisi  lain  hasil penelitian  ini  bertolak  belakang  dengan  penelitian  Olvy  Beatriks  Talangamin, dkk (2018) yang  menemukan bahwa dana alokasi khusus berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Tomohon.

## Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengangguran
Berdasarkan hasil pengujian data penelitian nilai koefisien 0,576 dengan taraf signifikansi 0,147 > 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memberikan pengaruh positif tidak signifikan terhadap pengangguran. Maknanya ialah ketika pendapatan asli daerah Kabupaten Jeneponto mengalami peningkatan  dapat  berdampak  pada  angka  pengangguran  yang  tidak mengalami penurunan atau angka pengangguran mengalami peningkatan.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, sejak tahun 2016-2020 angka pengangguran  di  Kabupaten  Jeneponto  hanya  menurun  sebesar  0,50  persen. Artinya,  dalam  kurun  4  tahun  selama  proses  pelaksanaan  pembangunan  di Kabupaten Jeneponto hanya mampu menurunkan angka pengangguran kurang dari 1 persen. Hal ini mengisyaratkan bahwa belum ada keseriusan yang dimiliki oleh  Kabupaten  Jeneponto  dalam  menanggulangi  masalah  pengangguran. Apabila  kita  melihat  data  perolehan  pendapatan  asli  daerah  yang  diperoleh Kabupaten Jeneponto pada tahun 2016-2020 ialah terjadi  fluktuasi akan tetapi lebih didominasi dengan terjadinya peningkatan. Pada tahun 2020, pendapatan asli  daerah  Kabupaten  Jeneponto  meningkat  cukup  signifikan  dari  tahun sebelumnya.  Namun,  disisi  lain  angka  pengangguran  yang  semestinya mengalami  penurunan  sebagai  akibat  dari  meningkatnya  pendapatan  asli daerah  namun  yang  terjadi  ialah  justru  angka  pengangguran  mengalami peningkatan.
Pendapatan  asli  daerah  dapat  dijadikan  sebagai  modal  dalam melaksanakan  pembangunan  di  Kabupaten  Jeneponto.  Peningkatan  pada jumlah pendapatan asli daerah belum mampu memberikan dampak penurunan pada angka pengangguran di Kabupaten Jeneponto. Hal ini dapat terjadi karena penggunaan  pendapatan  asli  daerah  dalam  pelaksanaan  pembangunan  tidak dialokasikan pada program yang dapat membuka lapangan kerja baru sehingga angka  pengangguran  tidak  mengalami  penurunan.  Berdasarkan  Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2020, dari total belanja yang terealiasasi sebesar Rp. 1.093.202.342.326 terdapat
sebesar  48  persen  dialokasikan  untuk  belanja  pegawai  daerah  dan  21  persen untuk  belanja  modal.  Artinya,  pada  tahun  2020  Kabupaten  Jeneponto menggunakan hampir setengah belanja daerah hanya untuk pembiayaan belanja pegawai.
Pengalokasian sebagian besar belanja daerah untuk belanja pegawai tidak hanya terjadi di tahun 2020 namun juga terjadi pada tahun sebelumnya. Pada tahun  2019,  realisasi  belanja  daerah  sebesar  Rp.  1.172.449.298.255  dan  44 persennya digunakan untuk belanja pegawai daerah dan 25 persen untuk belanja modal Kabupaten Jeneponto. Pada dasarnya, belanja pegawai digunakan untuk membayar  gaji  beserta  tunjangan  dari  para  pegawai  daerah  sehingga  secara otomatis  tidak  dapat  menurunkan  angka  pengangguran  karena  tidak menciptakan lapangan kerja baru. Pendapatan asli daerah adalah  penerimaan yang  diperoleh  sebagian  besar  dari  hasil  pemungutan.  Sehingga  sudah seharusnya pendapatan tersebut harus digunakan kembali untuk meningkatkan kesejahteraan  seluruh  masyarakat  daerah.    Penyusunan  belanja  daerah semestinya  dilakukan  secara  bijak  seperti  sebagian  besar  belanja  daerah dialokasikan pada belanja modal sebagai sarana dalam membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat sehingga angka pengangguran menjadi menurun.
Hasil  penelitian  ini  yang  menunjukkan  bahwa  pendapatan  asli  daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yani Rizal, dkk (2021) yang melakukan penelitian tersebut  di  Provinsi  Aceh.  Namun,  disisi  lain  tidak  sejalan  dengan  penelitian Putu Eka Suwandika dan I Nyoman Mahendra Yasa (2015) yang menunjukkan bahwa  pendapatan  asli  daerah  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap pengangguran di Provinsi Bali.

## Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengangguran
Berdasarkan  hasil  pengujian  data  penelitian  yang  memberikan  nilai koefisien -1,347 dengan taraf signifikansi 0,007 < 0,05. Sehingga, menyimpulkan bahwa  dana  alokasi  umum  memberikan  yang  negatif  signifikan  terhadap pengangguran. Artinya, apabila jumlah dana lokasi umum yang diterima oleh Kabupaten Jeneponto mengalami peningkatan maka akan menurunkan angka pengangguran di daerah ini secara signifikan.
Pada  dasarnya,  dana  alokasi  umum  menjadi  cara  yang  ditempuh  oleh pemerintah  pusat  untuk  membantu  keuangan  daerah  dalam  melaksanakan pembangunan.  Kabupaten  Jeneponto  mampu  mengelola  dengan  baik  dana lokasi umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Daerah ini  memanfaatkan  dana  alokasi  umum  dalam  melaksanakan  pembangunan
untuk  menurunkan  angka  pengangguran.  Berdasarkan  dokumen  kebijakan umum  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)  tahun  2020, Kabupaten  Jeneponto  telah  merumuskan  berbagai  strategi  untuk  dapat menurunkan  angka  pengangguran.  Strategi  tersebut  diantaranya  mendorong terjadinya  peningkatan  investasi  yang  dapat  membuka  lapangan  kerja  yang lebih  luas  dengan  berfokus  pada  penurunan  angka  pengangguran.  Selain  itu, meningkatkan pelayanan dan penyediaan fasilitas ekonomi di pasar dan kepada para pelaku sektor informal untuk mendorong kegiatan perekonomian daerah sehingga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Untuk mewujudkan strategi tersebut diperlukan modal yang memadai agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuan.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten  Jeneponto  tahun  2020,  menunjukkan  bahwa  total  realisasi pendapatan  daerah  sebanyak  Rp.  1.256.069.109.580  dan  jumlah  dana  alokasi umum sebanyak Rp. 616.181.442.000. Artinya, 49 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Jeneponto pada tahun 2020 berasal dari dana alokasi umum. Sehingga,  sumber  penerimaan  yang  memiliki  peranan  yang  sangat  penting dalam  struktur  pendapatan  daerah  Kabupaten  Jeneponto  ialah  dana  alokasi umum. Besarnya  kontribusi dana alokasi umum terhadap pendapatan daerah Kabupaten  Jeneponto  telah  membantu  daerah  dalam  meningkatkan  belanja daerah  untuk  melaksanakan  pembangunan  yang  berimbas  pada  terjadinya penurunan angka pengangguran di daerah ini.
Selanjutnya,  kegiatan  belanja  daerah  telah  menghasilkan  tenaga  kerja pada  tahun  2020  sebesar  186.684  tenaga  kerja  dengan  rincian  111.155  bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan atau sama dengan 60 persen dari total tenaga kerja. Selanjutnya, sektor pengolahan sebanyak 17.582 tenaga kerja atau sama dengan 9 persen dari total tenaga kerja. Terakhir, pada sektor jasa kemasyarakatan sebanyak 57.977 tenaga kerja atau sama dengan 31 persen dari total tenaga kerja Kabupaten Jeneponto tahun 2020. Sehingga, peningkatan jumlah dana alokasi umum yang diperoleh Kabupaten Jeneponto telah mampu menurunkan angka pengangguran dengan semakin banyaknya angkatan kerja yang telah bekerja.
Sebagaimana penelitian yang dilakukan Devi Indriani (2013) menemukan hasil penelitian yang serupa dengan hasil penelitian ini yaitu dana alokasi umum memberikan  pengaruh  yang  negatif  signifikan  terhadap  pengangguran  di Indonesia. Akan tetapi, penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian (Manulusi  et  al.,  2021),  Karnila  Ali  dan  Nur  Wahyu  Ningsih  (2019)  yang
menyatakan  hasil  dana  alokasi  umum  tidak  memberikan  pengaruh  yang signifikan terhadap pengangguran.

## Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pengangguran
Berdasarkan pengujian data penelitian yang menghasilkan nilai koefisien sebesar -0,022 dengan taraf signifikansi 0,934 > 0,05. Sehingga, menyimpulkan dana  alokasi  khusus  berpengaruh  negatif  tidak  signifikan  terhadap pengangguran. Artinya, ketika terjadi peningkatan pada dana alokasi khusus di Kabupaten  Jeneponto  maka  dapat  berdampak  pada  penurunan  angka pengangguran walaupun penurunannya tidak signifikan.
Dana alokasi khusus adalah dana yang diperoleh Kabupaten Jeneponto untuk  membiayai  pelaksanaan  kegiatan  pembangunan  yang  telah  menjadi prioritas nasional. Apabila terjadi peningkatan pada jumlah transfer dana alokasi khusus  yang  diperoleh  maka  akan  menambah  modal  keuangan  Kabupaten Jeneponto untuk menyelenggarakan pembangunan yang akan berdampak pada penurunan angka pengangguran.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten  Jeneponto  tahun  2020  menunjukkan  total  realisasi  pendapatan daerah  sebesar  Rp.  1.256.069.109.580  dengan  jumlah  pendapatan  dana  alokasi khusus Rp. 228.511.374.000. Dengan kata lain, 18 persen dari total keseluruhan pendapatan  daerah  Kabupaten  jeneponto  berasal  dari  dana  alokasi  khusus. Artinya, sebesar 18 persen pendapatan daerah meningkat sebagai akibat adanya dana alokasi khusus yang diperoleh. Penggunaan pendapatan sebesar 18 persen tersebut  telah  ditetapkan  untuk  membiayai  pelaksanaan  pembangunan  yang sesuai dengan prioritas nasional.
Berdasarkan  Catatan  Atas  Laporan  Keuangan  tahun  2020,  Penggunaan dana alokasi khusus di Kabupaten Jeneponto telah ditetapkan untuk membiayai beberapa program pembangunan seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, irigasi dan pertanian, kelautan dan perikanan, transportasi, peningkatan kapasitas koperasi dan usaha kecil menengah serta pada pelayanan kepariwisataan.  Pembiayaan  terhadap  program-program  pembangunan tersebut  mampu  menurunkan  angka  pengangguran  di  Kabupaten  Jeneponto secara  tidak  signifikan.  Artinya,  program-program  pembangunan  tersebut mampu  membuka  lapangan  kerja  baru  sehingga  menyebabkan  angka pengangguran menurun secara tidak signifikan.
Menurunnya angka pengangguran sebagai akibat pembiayaan program- program  pembangunan  pada  bidang  pendidikan,  kesehatan,  air  minum  dan sanitasi, irigasi dan pertanian, kelautan dan perikanan, transportasi, peningkatan
kapasitas  koperasi  dan  usaha  kecil  menengah  serta  pada  pelayanan kepariwisataan  yang  berasal  dari  dana  alokasi  khusus  dapat  terjadi  karena sebagian besar tenaga kerja di daerah ini bekerja pada bidang-bidang tersebut. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto, menunjukkan bahwa  total  tenaga  kerja  pada  tahun  2020  sebanyak  186.684  tenaga  kerja  dan badan pusat statistik mengklasifikasi bidang usaha yang menyerap tenaga kerja di Kabupaten Jeneponto menjadi tiga bidang.
Bidang  pertama  ialah  pertanian,  kehutanan  dan  perikanan  sebanyak 111.155 tenaga kerja atau sama dengan 60 persen dari total tenaga kerja. Peranan dana  alokasi  khusus  pada  bidang  ini  sehingga  mampu  membuat  angka pengangguran menurun secara tidak signifikan ialah melalui pembangunan dan perbaikan  irigasi  serta  jalan  pertanian  yang  akan  membuat  produktifitas  dari sektor  pertanian  menjadi  meningkat.  Ketika  produktifitas  pertanian  telah meningkat, pada umumnya orang-orang cenderung mempekerjakan orang baru untuk  mengolah  lahannya  sehingga  akan  menghadirkan  lapangan  kerja  baru walaupun dalam jumlah yang sedikit.
Bidang kedua ialah bidang jasa kemasyarakatan sebanyak 57.977 tenaga kerja atau sama dengan 31 persen dari total tenaga kerja. Peranan dana alokasi khusus  pada  bidang  ini  sehingga  mampu  membuat  angka  pengangguran menurun  secara  tidak  signifikan  ialah  melalui  pembiayaan  pada  bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan kepariwisataan  yang  dapat  meningkatkan  jumlah  tenaga  kerja  pada  bidang tersebut. Bertambahnya jumlah tenaga kerja bidang jasa kemasyarakatan seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan kepariwisataan sebagai akibat adanya sumber pembiayaan tambahan dari dana alokasi khusus yang dapat digunakan untuk membayar tenaga kerja. Kondisinya akan  berbeda  apabila  tidak  ada  dana  yang  akan  digunakan  untuk  membayar tenaga kerja yang akan secara otomatis membuat tenaga kerja berhenti bekerja atau tidak memilih bekerja pada bidang tersebut karena tidak adanya gaji yang akan diperoleh dari hasil kerjanya.
Terakhir  ialah  industri  pengolahan  sebanyak  17.552  tenaga  kerja  atau sama dengan 9 persen dari total tenaga kerja. Peranan dana alokasi khusus pada bidang  ini  sehingga  mampu  membuat  angka  pengangguran  menurun  secara tidak signifikan ialah melalui pembangunan atau peningkatan infrastruktur jalan untuk mempermudah mobilitas industri pengolahan. Salah satu pertimbangan yang  digunakan  industri  dalam  menambah  jumlah  tenaga  kerja  ialah berdasarkan banyaknya biaya produksi yang digunakan. Semakin tinggi biaya produksi maka akan semakin mengurangi jumlah tenaga kerja agar pengeluaran
dapat diminimalisir begitupun sebaliknya. Infrastruktur jalan menjadi salah satu faktor  yang  dapat  menambah  atau  mengurangi  biaya  produksi  dari  sebuah industri.  Ketika  infrastruktur  jalan  bagus  maka  akan  memperlancar  mobilitas dari  sebuah  industri  sehingga  akan  mengurangi  biaya  produksi  yang  dapat berdampak  pada  kemampuan  industri  dalam  menyerap  tenaga  kerja  baru. Sehingga, akan berdampak pada menurunnya angka pengangguran walaupun tidak signifikan.
Penelitian  oleh  Riski  Prasetyo  Putro  (2016)  yang  dilakukan  di  wilayah Sumatera dan penelitian oleh Karnila Ali dan Nur Wahyu Ningsih (2021) di Kota Metro  mendukung  hasil  penelitian  ini.  Akan  tetapi,  penelitian  Nanda  Jaka Prasetya  dan  Rifaldi  (2017)  tidak  mendukung  hasil  penelitian  ini  karena menunjukkan  bahwa  dana  alokasi  khusus  memberikan  pengaruh  positif signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Jawa Tengah.

## Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran
Berdasarkan  hasil  pengujian  data  penelitian  yang  menunjukkan  bahwa nilai  koefisien  sebesar  0,197  dengan  taraf  signifikansi  sebesar  0,246  >  0,05. Sehingga, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak  signifikan  terhadap  pengangguran.  Artinya,  angka  pengangguran  di Kabupaten Jeneponto tidak menurun meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan Hukum Okun yang mengungkapkan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  dan  pengangguran  memiliki hubungan yang negatif yaitu ketika terjadi pertumbuhan ekonomi maka akan membuat angka pengangguran menurun.
Pertumbuhan  ekonomi  sering  dijadikan  sebagai  ukuran  dalam  melihat kualitas perekonomian di suatu daerah. Daerah dapat dikatakan menghasilkan pertumbuhan  ekonomi  yang  baik  apabila  menciptakan  pertumbuhan  inklusif yaitu  yang  dapat  memberikan  manfaat  bagi  seluruh  lapisan  masyarakat. Kabupaten  Jeneponto  menjadi  salah  satu  daerah  yang  menciptakan pertumbuhan ekonomi namun tidak menghasilkan pertumbuhan inklusif yaitu pertumbuhan berkualitas yang  dapat membuka lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran menjadi berkurang.
Kabupaten  Jeneponto  merupakan  salah  satu  daerah  yang  pernah ditetapkan sebagai daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) pada tahun 2015 oleh Presiden Republik Indonesia. Penetapan Kabupaten Jeneponto sebagai daerah  3T  disebabkan  oleh  beberapa  hal  seperti  kondisi  perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, kemampuan keuangan daerah dan lain lain yang  kurang  berkembang  dari  daerah  lain  di  seluruh  wilayah  Indonesia.
Akibatnya,  daerah  ini  membutuhkan  usaha  yang  lebih  keras  dibandingkan daerah  lain  dalam  hal  pelaksanaan  pembangunan  untuk  meningkatkan kesejahteraan  masyarakat.  Upaya  dalam  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  melalui  pelaksanaan  pembangunan  untuk  menciptakan pertumbuhan  ekonomi  sehingga  mampu  menurunkan  angka  pengangguran ternyata tidak berjalan dengan mulus di daerah ini. Pertumbuhan ekonomi yang tercipta sebagai hasil  dari pelaksanaan pembangunan tidak  mampu membuat angka pengangguran menjadi menurun.
Angka  pengangguran  yang  tidak  berhasil  diturunkan  meskipun  telah terjadi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jeneponto dapat disebabkan oleh beberapa hal salah satunya ialah karena ketidakmampuan pencari kerja dalam memenuhi  kualifikasi  yang  ditetapkan  oleh  penyedia  lapangan  kerja. Pengangguran jenis ini dikenal sebagai pengangguran friksional. Keterbatasan lapangan kerja yang tersedia ditambah dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga menjadi faktor penyebab terciptanya pengangguran friksional di Kabupaten Jeneponto.
Pada  tahun  2020,  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  mengungkapkan  bahwa Kabupaten Jeneponto menjadi daerah yang memperoleh nilai IPM terendah di Provinsi  Sulawesi  Selatan  yang  hanya  menyentuh  angka  64,26  persen. Rendahnya  capaian  indeks  pembangunan  manusia  di  Kabupaten  Jeneponto telah membuktikan bahwa kualitas sumber daya manusia di daerah ini masih minim  sehingga  menyebabkan  angka  pengangguran  tetap  mengalami peningkatan meskipun telah terjadi pertumbuhan ekonomi.
Disisi  lain,  Badan  Pusat  Statistik  mencatat  pada  tahun  2020  sektor pertanian,  kehutanan  dan  perikanan  memberikan  kontribusi  tertinggi  dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Jeneponto  yaitu  mencapai  angka  44,23  persen.  Pertanian  dan  kehutanan merupakan sektor yang tingkat produksinya sangat bergantung pada perubahan iklim dan ketersediaan air. Iklim sangat memengaruhi hasil produksi pertanian. Produksi  akan  tetap  mengalami  peningkatan  apabila  didukung  oleh  kondisi iklim yang mendukung dan ketersediaan air yang mencukupi meskipun jumlah tenaga  kerja  yang  digunakan  untuk  melakukan  kegiatan  produksi  tidak bertambah. Selanjutnya, produksi perikanan sangat bergantung dengan kondisi cuaca sedangkan jumlah tenaga kerja tidak terlalu memberikan kontribusi pada jumlah produksi sektor tersebut. Sehingga, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak dapat menurunkan angka pengangguran karena produksi pada salah satu sektor dengan tingkat kontribusi tertinggi dalam PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Jeneponto tidak bergantung pada jumlah tenaga kerja.
Pertumbuhan  ekonomi  yang  terus  terjadi  sebagai  akibat  meningkatnya jumlah  produksi  barang  dan  jasa  tidak  secara  otomatis  mampu  mengurangi angka  pengangguran.  Hal  tersebut  disebabkan  karena  peningkatan  kapasitas produksi  pada  sektor  perekonomian  daerah  tidak  menjamin  terbukanya lapangan kerja baru. Misalnya, pada sektor yang menjadi penyumbang terbesar perekonomian  daerah  pertanian,  kehutanan  dan  perikanan  yang  walaupun terjadi  peningkatan  pada  kegiatan  produksinya  tidak  secara  otomatis  akan membuka lapangan kerja baru terlebih apabila telah didukung dengan teknologi dalam melakukan kegiatan produksi yang akan membuat peranan dari tenaga kerja  menjadi  tergantikan.  Sehingga,  menyebabkan  angka  pengangguran menjadi meningkat.

## Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Pengangguran  melalui Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan  hasil  pengujian  data  penelitian  pengaruh  pendapatan  asli daerah terhadap pengangguran dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai  variabel  intervening  menunjukkan  hasil  pengujian  pengaruh  tidak langsung -0,136 < pengaruh langsung 0,576. Sehingga, pendapatan asli daerah secara  tidak  langsung  berpengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan  ekonomi  sebagai  variabel  intervening  dapat  memberikan dampak  pada  pengangguran  di  Kabupaten  Jeneponto.  Hukum  Okun menjelaskan  bahwa  pertumbuhan  ekonomi  memiliki  hubungan  yang  negatif terhadap  pengangguran.  Hal  ini  memiliki  maksud  bahwa  ketika  terjadi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jeneponto maka akan menyebabkan angka pengangguran menurun di daerah ini. Pendapatan asli daerah yang dijadikan sebagai  modal  dalam  melaksanakan  pembangunan  di  Kabupaten  Jeneponto dapat  memengaruhi  kondisi  pengangguran  melalui  terjadinya  pertumbuhan ekonomi.  Ketika  Kabupaten  Jeneponto  berhasil  meningkatkan  perolehan pendapatan asli daerah dapat membuat pendapatan daerah menjadi meningkat sehingga  modal  yang  digunakan  dalam  melaksanakan  pembangunan  akan semakin  besar  jumlahnya.  Apabila  suatu  daerah  telah  memiliki  modal  dalam jumlah  yang  besar  maka  pelaksanaan  pembangunan  di  daerah  akan  berjalan dengan lancar. Kelancaran dari pelaksanaan pembangunan akan mempermudah tercapainya tujuan pembangunan yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi  akan  memberikan  dampak  pada penurunan angka pengangguran. Pertumbuhan ekonomi membuat barang dan jasa  yang  diproduksi  daerah  semakin  meningkat  sehingga  sektor-sektor
ekonomi  daerah  dapat  menghasilkan  lapangan  kerja  baru  bagi  masyarakat. Peningkatan produksi barang dan jasa dapat memberikan lapangan kerja baru karena semakin banyak produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan maka akan  semakin  memerlukan  tenaga  kerja  untuk  menghasilkan  produk  dalam jumlah yang besar. Sehingga, pelaku ekonomi baik itu perusahaan, badan usaha atau  individu  akan  memutuskan  untuk  merekrut  karyawan  baru  yang  akan berdampak pada penurunan angka pengangguran.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah secara tidak  langsung  memiliki  pengaruh  negatif  dan  tidak  signifikan  terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi. Artinya, pendapatan asli daerah yang  meningkat  akan  membuat  pertumbuhan  ekonomi  juga  akan  meningkat yang  dapat  berdampak  pada  penurunan  angka  pengangguran  namun  secara tidak  signifikan  atau  penurunannya  tidak  begitu  berarti.  Hal  tersebut  dapat terjadi karena berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Kabupaten  Jeneponto  tahun  2020,  kontribusi  pendapatan  asli  daerah hanya  sebesar  Rp.  109.189.131.000  dari  total  keseluruhan  pendapatan  yang diperoleh  yaitu  Rp.  1.256.069.109.580  atau  sama  dengan  8,7  persen  dari keseluruhan pendapatan daerah.
Rendahnya  kontribusi  yang  diberikan  oleh  pendapatan  asli  daerah terhadap  pendapatan  daerah  memberikan  hasil  yang  tidak  maksimal  dalam proses  pelaksanaan  pembangunan  yaitu  menurunkan  angka  pengangguran. Selain itu, alokasi belanja daerah yang masih belum maksimal dalam mendorong terciptanya lapangan kerja baru di daerah ini. Pada tahun 2020, alokasi belanja daerah masih didominasi dengan belanja pegawai sebesar 48 persen dari total belanja  daerah.  Hal  ini  dapat  berdampak  pada  kinerja  pelaksanaan pembangunan  untuk  menurunkan  angka  pengangguran  karena  belum didukung  dengan  anggaran  dalam  jumlah  yang  besar.  Sehingga,  penurunan angka  pengangguran  menjadi  kurang  maksimal.  Hasil  penelitian  ini  sejalan dengan  penelitian  Surya  Dewi  Rustariyani,  Dkk  (2019)  yang  melakukan penelitian di Provinsi Bali.

## Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pengangguran melalui Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan  hasil  pengujian  data  penelitian  pengaruh  dana  alokasi umum  terhadap  pengangguran  dengan  menggunakan  pertumbuhan  ekonomi sebagai  variabel  intervening  menunjukkan  hasil  pengujian  pengaruh  tidak langsung 0,082 > pengaruh langsung -1,347. Sehingga, dana alokasi umum secara
tidak  langsung  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi.
Dana alokasi umum memiliki peranan penting dalam pendapatan daerah Kabupaten  Jeneponto  karena  memberikan  kontribusi  yang  sangat  besar. Berdasarkan  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah Kabupaten Jeneponto tahun 2020, total realisasi pendapatan daerah Kabupaten Jeneponto  sebesar  Rp.  1.256.069.109.580  dan  perolehan  dana  alokasi  umum mencapai Rp. 616.181.442.000. Artinya, 49 persen dari total pendapatan daerah Kabupaten Jeneponto bersumber dari dana alokasi umum.
Besarnya  kontribusi  yang  diberikan  dana  alokasi  umum  terhadap pendapatan Kabupaten Jeneponto membuat peranannya sangat penting dalam melancarkan  pelaksanaan  pembangunan  di  daerah  ini.  Kelancaran  dalam pelaksanaan  pembangunan  akan  mempermudah  tercapainya  tujuan pembangunan  salah  satunya  yaitu  mencapai  pertumbuhan  ekonomi.  Jadi, peningkatan yang terjadi pada perolehan dana alokasi umum akan berdampak pada  pertumbuhan  ekonomi  yang  meningkat.  Selanjutnya  pertumbuhan ekonomi  akan  memberikan  dampak  yang  lebih  luas  dalam  kehidupan masyarakat salah satunya ialah dapat mengatasi pengangguran.
Namun,  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  pengaruh  tidak langsung yang diberikan dana alokasi umum terhadap pengangguran melalui pertumbuhan  ekonomi  ialah  pengaruh  positif.  Artinya  secara  tidak  langsung peningkatan dana alokasi umum tidak dapat menurunkan angka pengangguran. Ketika  terjadi  pertumbuhan  ekonomi  yang  tercipta  sebagai  hasil  dari peningkatan dana alokasi umum tidak mampu menciptakan lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran yang  diharapkan dapat  menurun namun yang terjadi ialah sebaliknya.
Salah satu penyebab angka pengangguran tidak menurun meskipun dana alokasi  umum  mengalami  peningkatan  dan  menghasilkan  pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan bukanlah pertumbuhan bersifat  inklusif  yaitu  dapat  memberikan  manfaat  lebih  luas  terhadap masyarakat.  Dalam  hal  ini,  pertumbuhan  ekonomi  yang  terjadi  tidak  mampu membuka lapangan kerja yang  luas sehingga pengangguran tidak mengalami penurunan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan masih ditemuinya masalah dalam pengalokasian belanja daerah Kabupaten Jeneponto.
Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2020 menujukkan bahwa 48 persen belanja daerah dialokasikan untuk keperluan belanja pegawai yang terdiri dari pembayaran gaji dan  tunjangan  pegawai  serta  biaya  operasional  lainnya.  Jenis  belanja  tersebut
pada  dasarnya  tergolong  kedalam  jenis  belanja  yang  kurang  produktif. Perekonomian dapat saja meningkat sebagai hasil dari bentuk konsumsi yang dilakukan namun tidak secara otomatis mampu membuka lapangan kerja karena peningkatan  konsumsi  hanya  sebatas  meningkatkan  laba  dalam  jumlah  yang kecil. Sehingga, belum mampu membuka lapangan kerja baru yang berdampak pada  penurunan  angka  pengangguran  di  Kabupaten  Jeneponto.  Dana  alokasi umum  yang  memberikan  pengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap pengangguran  melalui  pertumbuhan  ekonomi  sejalan  dengan  hasil  penelitian Iskandar, dkk (2021) yang melakukan penelitian tersebut di Provinsi Aceh.

## Pengaruh  Dana  Alokasi  Khusus  terhadap  Pengangguran  melalui Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan  hasil  pengujian  data  penelitian  pengaruh  dana  alokasi khusus terhadap pengangguran dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai  variabel  intervening  menunjukkan  hasil  pengujian  pengaruh  tidak langsung  -0,016  >  pengaruh  langsung  -0,022.  Sehingga,  dana  alokasi  khusus secara  tidak  langsung  berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap pengangguran melalui pertumbuhan ekonomi.
Dana alokasi khusus menjadi sumber pendapatan Kabupaten Jeneponto yang  penggunaannya  telah  ditetapkan  untuk  mendanai  pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas nasional. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  Kabupaten  Jeneponto  tahun  2020, kontribusi  yang  diberikan  dana  alokasi  khusus  pada  pendapatan  Kabupaten Jeneponto sebesar 18  persen. Artinya, 18 persen dari total pendapatan daerah bersumber  dari  dana  alokasi  khusus.  Berdasarkan  Catatan  Atas  Laporan Keuangan  tahun  2020  pendapatan  sebesar  18  persen  tersebut  kemudian dialokasikan  untuk  membiayai  program  pembangunan  seperti    pada  bidang pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi, irigasi dan pertanian, kelautan dan  perikanan,  transportasi,  peningkatan  kapasitas  koperasi  dan  usaha  kecil menengah serta pada pelayanan kepariwisataan.
Ketika  pembiayaan  terhadap  program-program  pembangunan  tersebut mampu  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi  maka  dapat  berdampak  pada penurunan angka pengangguran di Kabupaten Jeneponto secara signifikan. Hal ini  dikarenakan  sebagian  besar  tenaga  kerja  di  daerah  ini  pada  tahun  2020 bekerja  pada  sektor  yang  bidangnya  menjadi  bagian  dari  pembiayaan  dana alokasi  khusus.  Berdasarkan  data  dari  Badan  Pusat  Statistik  Kabupaten Jeneponto,  menunjukkan  bahwa  total  tenaga  kerja  pada  tahun  2020  sebanyak 186.684 tenaga kerja. Tenaga kerja dengan jumlah 186.684 tersebut bekerja pada
bidang pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 111.155 atau sama dengan 60  persen  dari  total  tenaga  kerja.  Bidang  ini  menjadi  salah  satu  bidang  yang menjadi  bagian  dari  pembiayaan  dana  alokasi  khusus  yang  diarahakan  pada pembangunan  dan  perbaikan  irigasi  serta  jalan  pertanian  yang  menjadi penunjang kelancaran sektor tersebut.
Selanjutnya,  sebanyak  57.977  tenaga  kerja  atau  sama  dengan  31  persen dari total tenaga kerja bekerja pada bidang jasa kemasyarakatan. Bidang ini pula menjadi  bagian  dari  pembiayaan  dana  alokasi  khusus  yang  diarahkan  pada pembiayaan  di  bidang  pendidikan,  kesehatan,  pelayanan  administrasi kependudukan dan pelayanan kepariwisataan yang dapat meningkatkan jumlah tenaga  kerja  pada  bidang  tersebut.  Bertambahnya  jumlah  tenaga  kerja  bidang jasa  kemasyarakatan  seperti  pendidikan,  kesehatan,  pelayanan  administrasi kependudukan  dan  pelayanan  kepariwisataan  sebagai  akibat  adanya  sumber pembiayaan tambahan dari dana alokasi khusus yang dapat digunakan untuk membayar tenaga kerja. Kondisinya akan berbeda apabila tidak ada dana yang akan digunakan untuk membayar tenaga kerja yang secara otomatis membuat tenaga kerja berhenti bekerja atau tidak memilih bekerja pada bidang tersebut karena tidak adanya gaji yang akan diperoleh dari hasil kerjanya.
Terakhir, sebanyak 17.552 tenaga kerja atau sama dengan 9 persen dari total  tenaga  kerja  bekerja  pada  bidang  indsutri  pengolahan.  Bidang  ini  pula menjadi  bagian  dari  pembiayaan  dana  alokasi  khusus  yang  diarahkan  pada pembiayaan  pembangunan  atau  peningkatan  infrastruktur  jalan  untuk mempermudah  mobilitas  industri  pengolahan.  Salah  satu  pertimbangan  yang digunakan  industri  dalam  menambah  jumlah  tenaga  kerja  ialah  berdasarkan banyaknya  biaya  produksi  yang  digunakan.  Semakin  tinggi  biaya  produksi maka  akan  semakin  mengurangi  jumlah  tenaga  kerja  agar  pengeluaran  dapat diminimalisir begitupun sebaliknya. Infrastruktur jalan menjadi salah satu faktor yang dapat menambah atau mengurangi biaya produksi dari sebuah industri. Ketika infrastruktur jalan bagus maka akan memperlancar mobilitas dari sebuah industri  sehingga  akan  mengurangi  biaya  produksi.  Apabila  biaya  produksi berkurang  maka  dapat  meningkatkan  kemampuan  industri  dalam  menyerap tenaga  kerja  baru  sehingga  angka  pengangguran  menjadi  menurun. Sebagaimana  dijelaskan  dalam  Islam  mengenai  Prinsip  dasar  Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteran masyarakat dengan Konsep Falah. Konsep Falah menjelaskan Kebahagian baik di Dunia dan di Akhirat yaitu dengan menjalankan ajaran agaman islam secara sempurna atau Khaffah .  Sehingga  pembangunan  ekonomi  dapat  menciptakan  kesimbangan antara kepentingan individu dan Kepentingan masyarakat yang selaras sesuai
dengan ajaran agaman islam dengan Pendekatan yang disebut Magashid  Syariah. Dimana pembangunan ekonomi dalam islam selalu diarahkan pada penciptaan kebaikan  yang  mendatangkan  faedah  atau  manfaat,  apabila  pendekatan  ini dijalankan  dengan  baik,  maka  akan  terjalin  maslahat  bukan  hanya  bagi  umat muslim tapi juga masyarakat secara umum (Amalia, 2017).

## KESIMPULAN
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  ketercapaian  indikator  dalam MGDs  di  Kabupaten  Jeneponto  belum  optimal  sebagaimana  juga  menjadi tuntutan dalam penerapan nilai-nilai Islam. Keberhasilan sebuah pembangunan diukur  dari  pemerataan  pembangunan  yang  tercermin  pada  kesejahteraan masyarakat.  Aspek  ini  juga  menjadi  esensi  dalam  ajaran  Islam  yang menghendaki adanya keadilan ekonomi bagi semua ummat melalui pemerataan hasil  pembangunan.  Perumusan  kebijakan  dan  strategi  pembangunan  belum begitu  maksimal  di  daerah  ini  sehingga  berdampak  pada  capaian Sustainable Development Goals (MDGs) yang masih rendah. Pelaksanaan SDGs di Kabupaten Jeneponto telah keluar dari jalur nilai-nilai keislaman, sebagaimana dalam islam dijelaskan  bahwa  pembangunan  ekonomi  bertujuan  untuk  mencapai  suatu kesejahteran  dan  kemakmuran  masyarakat  yang  biasa  disebut  konsep Falah. Tanpa Keadilan dan adil terhadap manusia dan alam, Falah tidak akan pernah dapat  tercapai,    khususnya  dalam  menciptakan  pertumbuhan  ekonomi  yang inklusif.

## REFERENCES
Abdurrahman, L.T., Saifullah, U., Darussalam, I., Arkham, S.A. (2022). SDGs and Islamic  Studies:  Fiqih  Muamalat,  Sustainable  Development,  and Maqashid Asy-Syari'ah.Az Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, Vol. 14, No. 2.
Arianto,  Z.,  &  Wirasenjaya,  A.  M.  (2019).  Upaya  pemerintahan  joko  widodo dalam  mendorong  implementasi  Sustainable  Development  Goals. Repository UMY, 1–17.
Bato,  A.  R.,  &  Khatimah,  H.  (2021).  Pengaruh  Jumlah  Penduduk  dan Pengangguran  terhadap  Kemiskinan  dan  Pertumbuhan  ekonomi  di Provinsi Sulawesi Sekatan The Effect of Population and Unemployment on Poverty and Economic Growth in South Sulawesi Province. 1, 132– 147.
BPS (2011-2021) Badan Pusat Statistik Kabupaten Jeneponto
Caballero,  P.  (2019).  The  SDGs:  Changing  How  Development  is  Understood. Global  Policy,  10  (January),  138–140.  https://doi.org/10.1111/1758- 5899.12629
Firdausy,  C.  M.  (2017).  Kebijakan  dan  Strategi  Peningkatan  Pendapatan  Ali Daerah dalam Pembangunan Nasional. (E-book). Jakarta: Yayasan Putra Obor Indonesia.
Frisdiantara,  C.  &  Mukhlis,  I.  (2018).  Ekonomi  Pembangunan  Sebuah  Kajian Teoritis dan Empiris. (E-book). Yogyakarta: Deepublish
Hasyim,  A.  I.  (2017).  Ekonomi  Makro.  (E-book).  Jakarta:  PT.  Kharisma  Putra Utama
Jannah,  N.  S.,  &  Bawono,  A.  D.  B.  (2021).  Pengaruh  Belanja  Bantuan  Sosial, Belanja Modal, DAU dan DAK Terhadap Pencapaian SDGS di Bidang Ekonomi  (Studi  Empiris  Pada  Kabupaten/Kota  Se-Indonesia  Tahun 2018-2019). Seminar Nasional and Call For Papers, 1–14.
Kusumawati,  L.,  &  Wiksuana,  I.  G.  B.  (2018).  Pengaruh  Pendapatan  Daerah
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. E- Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 7(5), 2592. https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i05.p12
Mafrudlo,  A.  M.,  Nurrohman.  (2022).  Contextualization  And  Synergy  Of  The Concept  Of  Justice  In  Islamic  Economic  Development.  Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE). Vol. 5. No. 2.
Manulusi, M. R., Sinring, B., & Hasbi, A. M. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota  Provinsi Sulawesi Selatan. Paradoks:Jurnal Ilmu Ekonomi, 4(3), 533–541. http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/PARADOKS/article/view/743
Mokorowu,  L.  A.,  Rotinsulu,  D.  C.,  &  Engka,  D.  S.  M.  (2020).  Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum  (DAU),  Dan  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  Terhadap Pertumbuhan  Ekonomi  Kabupaten  Minahasa  Tenggara.  Jurnal Pembangunan  Ekonomi  Dan  Keuangan  Daerah,  21(04),  81–94. https://doi.org/10.35794/jpekd.23451.20.01.2019
Nur  Alim  Mubin  AM.  (2021).  SDG’s  dalam  Pembangunan  Ekonomi  Pasca
Pandemi. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(8), 1330–1343.
https://doi.org/10.36418/jiss.v2i8.387
Patiung,  M.  (2019).  Analisis  Permasalahan,  Isu  Strategis  Dan  Kebijakan Pembangunan Sdgs Kabupaten Mojokerto. Jurnal Ilmiah Sosio Agribis, 19(1), 33–52. https://doi.org/10.30742/jisa.v19i1.686
Rahma, N. G., & Fernandes, J. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  Kabupaten  Dan  Kota  di  Provinsi  Sumatera  Barat.  Academic Conforence Of Accounting, 1, 344–356. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/14511/14
084
Rizal, Y., Iskandar, & Ritonga, D. W. (2021). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Provinsi Aceh (pp. 56–67).
Shaaibith, S. J., Daly, S. S., & Neama, M. M. (2020). Test of economic growth and unemployment using vector auto regression in Iraq. Opcion Ano, 36(27), 762–778.
Smith, M. S., Cook, C., Sokona, Y., Elmqvist, T., Fukushi, K., Broadgate, W., &
Jarzebski, M. P. (2018). Advancing sustainability science for the SDGs. Sustainability Science, 13(6), 1483–1487. https://doi.org/10.1007/s11625-018-0645-3 Sofianto,  A.  (2019).  Integrasi  Target  Dan  Indikator  Sustainable  Development Goals  Ke  Dalam  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Di  Jawa  Tengah. Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, 17(1), 25–41. https://doi.org/10.36762/litbangjateng.v17i1.769
Sukirno, S. (2016). Makroekonomi Teori Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers
Spriyanto, A. dkk. (2017). Mencipta Inovasi, Inovasi untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. (E-book). Jakarta: PT. Temprint.
Zainur. (2021). Islamic Finance and Economic Development: The Impact of the Islamic Finance Sector on Indonesia’s Economic Development. Journal of Sharia Economics. Vol 3(2).