Submission Review Process Revised Accepted Published 13-12-2019 13-12 s/d 26-12-2019 25-12-2019 30-12-2019 25-01-2020
Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization, Vol. 1  No. 1, Januari  2020 (24-37)
Published by: Politik Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Western Interest  dalam Proses Perkembangan Negara Israel (1917-1948) Sebagai Akar Utama Konflik Palestina Israel

## Tika Tazkya Nurdyawati
Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran tika18002@mail.unpad.ac.id

## Abstract
The  Israeli-Palestinian  conflict  which  is  often  found  to  continue  for  more  than  7  decades  is inseparable from the root of the problem itself, namely; designation of the Palestinian territories as a national home for the Jews which would later lead to Israeli independence in 1948. Referring to the Balfour Declaration 1917 under the British decision, the massive migration of Jews from Europe to Palestine was inseparable from the benefits that were gained by Western hegemonies in the West. the winner of the war at the time. This can be studied using a realism perspective which views the state as a rational actor with all its decisions under the national interest. Using the literature review method, this article tries to answer whether the tension that occurs in the Israeli-Palestinian conflict is based solely on differences in religious identity between the two? Or are there interests of several parties that do not appear on the surface? Why can the annexation case in the formation of an Israeli state that violates international law continue without strict sanctions? The economic and political motivated interests of the West and the connection of Zionism in the founding of the state of Israel will be examined as concrete evidence. This article is expected to be useful as a reference for later literature for similar research.

## Keywords: Keywords: Israel-Palestine, West, Interests, Ambition

## Abstrak
Konflik Israel-Palestina yang kerap ditemukan terus berjalan selama lebih dari 7 dekade ini tidak terlepas dari akar permasalahan itu sendiri,  yakni; penetapan wilayah Palestina sebagai national home bagi kaum Yahudi yang nantinya mengarah pada kemerdekaan Israel tahun 1948. Mengacu pada Balfour Declaration 1917 di bawah keputusan Inggris, migrasi besar-besaran kaum Yahudi dari  Eropa  ke  Palestina  ini  tidak  terlepas  dari  keuntungan  yang  didapatkan  oleh  para  hegemon dunia Barat pemenang perang pada saat itu. Hal ini dapat dikaji menggunakan kacamata realisme yang  memandang  negara  sebagai rational  actor dengan  seluruh  keputusannya  yang  dipayungi
Tika Tazka Nurdyawati, Western Interest dalam Proses Perkembangan Negara Israel (1917-1948) Sebagai Akar Utama Konflik Palestina Israel , Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020
kepentingan nasional. Dengan menggunakan metode kajian literatur, artikel ini berusaha menjawab apakah tensi yang terjadi dalam konflik Israel-Palestina semata-mata didasari perbedaan identitas agama  antar-keduanya?  Ataukah  terdapat  kepentingan  beberapa  pihak  yang  tidak  muncul  pada permukaan? Mengapa kasus aneksasi dalam pembentukkan negara Israel yang melanggarhukum internasional ini dapat terus berlangsung tanpa sanksi tegas? Kepentingan bermotif ekonomi dan politik negeri Barat serta koneksi Zionisme dalam pendirian negara Israel ini akan dikaji sebagai sebuah bukti konkret . Artikel ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi acuan literatur dikemudian hari bagi penelitian sejenis.
Keywords : Israel-Palestina, Barat, Kepentingan, Ambisi

## PENDAHULUAN
Kekalahan Ottoman yang membawa Inggris sebagai pengambil kontrol, menjadikan wilayah yang dikuasainya masuk ke dalam sistem otoritas Inggris. Kepemilikan wilayah Palestina ini berjalan seiringan dengan kebijakan untuk mendirikan “ national home” bagi para Yahudi. Melalui Balfour Declaration 2 November 1917, Inggris menjamin hak-hak sipil dan keagamaan dari komunitas non Yahudi di sana. Namun dalam pengimplementasiannya, penetapan wilayah ini justru menjadi akar konflik berkelanjutan Arab-Israel yang nantinya menghasilkan ethnic cleansing of Palestine 1948.
Ikatan historis kaum Yahudi dengan tanah Palestina yang disebut secara eksplisit di dalam kepercayaannya memang menjadi faktor penguat dan identitas dari konflik ini. Bila mengacu pada aspek historis, Yahudi pada saat itu menjadi kaum yang terpersekusi di  Eropa. Terlebih dengan adanya slogan anti-Semitism yang kerap dipelopori oleh Jerman. Dalam hal ini, Inggris sebagai pemegang kontrol hadir untuk menaruh simpati dengan menawarkan beberapa daerah untuk hunian Kaum  Yahudi.  Di  balik  itu,  pemerintahan  Inggris  memiliki  koneksi  erat  dengan  para  Zionis. Keikutsertaan Yahudi dalam pasukan Inggris juga menjadi suatu indikasi bentuk faktor internal pengaruh perumusan deklarasi ini (Gilbert, 2008).
Milton  Friedman  dengan  pemaparannya  “ there  is  no  such  thing  as  a  free  lunch”, menjadi sebuah  konsepsi  dasar  interaksi  antar-negara  dalam  perpolitikkan  internasional.  Sebagai  negara yang  memiliki  ambisi  dan  tujuannya  masing-masing,  para  pemenang  perang  dan  sekutu  Inggris pastilah mengonsiderasikan keuntungan yang mereka dapatkan dari didirikannya “ national home” bagi bangsa Yahudi di Palestina. Penemuan dengan dijabarkannya kepentingan terselubung yang ada pada motif simpati Inggris ini penting untuk diketahui. Mengingat bahwa konflik Palestina- Israel yang secara konkret telah melanggar hukum internasional namun kerap terlindungi secara rapi. Pengetahuan yang didapat dari artikel ini dapat menjadi akumulasi penolakkan kesewenangan hegemon dalam ranah global; menjadi sebuah entitas yang kebal hukum demi kepentingannya.
Analisis  kepentingan  Barat  ini  juga  kerap  disinggung  oleh  Carly  Beckerman  dalam British Foreign Policy Decision-Making Toward Palestine During he Mandate ( 1917-1948), di dalamnya ia  menyinggung  Churchill  White  Paper  1922  tentang  alasan  Inggris  memilih  Palestina  untuk pembentukkan rumah bangsa Yahudi. Namun artikel ini tidak menyinggung kepentingan dari sisi internal pemerintahan Inggris. Pembahasannya sejauh penyesalan Inggris atas meningkatnya tensi
Tika Tazka Nurdyawati, Western Interest dalam Proses Perkembangan Negara Israel (1917-1948) Sebagai Akar Utama Konflik Palestina Israel , Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020
kekerasan yang terjadi antara Israel dan Palestina selepas migrasi Yahudi. Padahal, hal ini menjadi sebuah  fokus  yang  dihindari  oleh  Inggris  dengan  menekankan  batas  status  quo  masing-masing agama (Bunton, 2013).
Artikel ini mencoba memaparkan ranah lainnya yang sebenarnya menjadi akar permasalahan konflik yang selalu ditemukan tengah berjalan ini. Banyak dari para ahli menganggap apa  yang terjadi  pada  Palestina  dan  Israel  sebagai  suatu  hal  implementasi worldwide  religious  lookouts dalam ranah Hubungan Internasional yang semakin kompleks (Sulaeman, 2018). Tensi utamanya hanya  kontradiksi  kedua  agama;  Islam  dan  Yahudi  dengan  asas  kitab  keduanya  yang  saling mengklaim  wilayah holy  land ini  (Landau;  Fox,  2004;  Hamli,  2004;  Hizwan,  2018;  Barsiman, 2010).  Para  ahli  lainnya  hanya  mendefinisikannya  dari  kepentingan  politik  kedua  negara  yang saling  berbenturan;  menyangkut  rekognisi  Israel    yang  secara  moral  haruslah  dilegitimasi  oleh Palestina  untuk  meredakan  konflik  secara  formal.  Namun  keengganan  Palestina  akan mutual recognition di  atas  ambisi ekspansi Israel  ini  yang  menjadi  alasan  krisis  kerap  terus-menerus berlangsung  (Becker,  2011).  Dengan  artikel  ini,  penulis  menekankan  serta  menjabarkan kepentingan  terselubung  Dunia  Barat  dalam  dukungan  penuhnya  pada  proses  pembentukkan negara Israel. Penulis juga mengesampingkan pandangan bahwa tensi agama dan politik dua negara adalah  alasan  utama  konflik  Israel-Palestina  ini.  Artikel  ini  akan  dikemas  dengan  membahas Deklarasi  Balfour  yang  penuh  dengan  kejanggalan,  posisi  Israel  dalam  hukum  internasional diselingi  dengan  pertanyaan  mengapa  tetap  terproteksi?  Apakah  ada  koneksi  kuat  antara  para hegemon  dan  Zionisme?  Artikel  ini  juga  akan  memaparkan  wilayah  strategis  Palestina  serta kepentingan Barat dalam Unilateralisme Israel (Mikail, 2018, 2019).

## Tinjauan Literatur
Kata  “Barat”  dalam  literatur  bahasa  Indonesia  kian  menunjukkan  pada  negara-negara  di  Eropa sebagai pusat peradaban yang berada di barat Indonesia.  Di sisi lain, kata ini juga menunjukkan sebuah  aliansi  keterikatan great  power: mencakup  Amerika.  Istilah  yang  merujuk  pada pembentukan  polaritas  ini  kian  muncul  setelah  perang  dingin  dengan  terbentuknya  blok  Barat dengan  ideologi  liberalnya.  Dalam  hal  ini,  penulis  merujukkan  kata  Barat  pada  negara-negara Eropa (terkhusus para pemenang Perang Dunia I); seperti Inggris dan Prancis, dan Amerika Serikat. Keberadaan negara Barat pada interval 1917-1948 menjadi kekuatan yang berada di hierarki atas struktur  sistem  internasional.  Berkaca  pada  paradigma  realisme  yang  kerap  memandang  basis hubungan internasional secara keseluruhan merupakan power struggle among nations yang saling mengekspansi  kepentingan  nasionalnya.  Selain  dengan  kekuatan  militer,  implementasinya  juga tertera pada kerjasama yang dilakukan antar-negara. Model ini tidak terlepas dari tujuannya untuk membentuk  keseimbangan  power  dalam  pembentukan  tatanan  dunia  (Ari,1997).  Pandangan  ini sangat sesuai dengan topik yang didiskusikan. Kerangka pandangan realis sejalan dengan perilaku yang dilakukan aktor  di lapangan. Para pemenang perang, tidak mungkin menjalin sebuah  kerja sama  begitu  saja  tanpa  tujuan  yang  menghadirkan  keuntungan  baginya.  Secara  harfiah,  “kerja sama” merujuk pada keuntungan bagi seluruh pihak yang terlibat. Kesepakatan Zionis dengan para pemimpin  Barat  akan  Deklarasi  Balfour  di  wilayah  Palestina  pasti  mengkonsiderasikan  arah kebijakan ini dengan ambisi eksternal para negara Barat (Salsabila, 2019).
Tika Tazka Nurdyawati, Western Interest dalam Proses Perkembangan Negara Israel (1917-1948) Sebagai Akar Utama Konflik Palestina Israel , Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020
Klaim pendirian negara israel ini semakin menguat. Walau beberapa ahli meninjau dengan kacamata hukum internasional, bahwa hal ini memiliki nilai yang bertentangan. Dalam dinamika regional, kuatnya oposisi  Arab dalam penolakkan  pendirian Israel kian tak dihiraukan (Rachim, 2019).  Para  pemimpin  negara  ini  dengan  percaya  diri  tetap  berdiri  dengan  sandingan  dukungan international  community. Hal  ini  dirujukkan  pada  para  pemimmpin  negara  hegemon  yang  juga memiliki  kebijakan  yang  mendukung  zionisme;  seperti  Bush  dan  beberapa  pemimimpin  Eropa lainnya. Dokumen dukungan persetujuan negara-negara dunia terhadap pendirian negri Israel ini diinisiasi oleh Inggris serta domininya (termasuk India).
Carly  Beckerman  dalam British  Foreign  Policy  Decision-Making  Towaed  Palestine During The Mandate (1917-1949) 2013, memeparkan kebijakan luar negeri Inggris dan dinamika pendorong  keputusannya  dalam  “invasi”  kaum  migran  Yahudi  pada  Palestina  1917.  dalam artikelnya,  Beckerman  menggunakan  Poliheuristic  Decision  Theory  untuk  menganalisa  betapa krusialnya keputusan yang diambil Inggris untuk masa depan Palestina. Tanpa direncanai, migrasi bangsa  Yahudi  secara  berangsur  ini  menjadi  alsan  ekspansi  Israel  untuk  menguasai  teritorial Palestina yang semakin menipis, hal ini disinggung dengan alasan garansi keberlanjutan ekonomi yang tengah dibangun oleh negara Israel.
Dalam  suara  yang  kerap  dikeluarkan  sebagai  respons  terhadap  tensi  yang  tengah  terjadi  di wilayah  tersebut,  Pemerintahan  Inggris  dan  para stakeholder pembuat  keputusan  selalu menyinggung  ketidaktepatan  mandatnya  pada  Palestina  ( incomplete  post-diction) . Sikap  Inggris ini kerap dikritik oleh beberapa ahli seperti Beckerman (2013), sapanya pada periode tersebut Liga Bangsa-Bangsa menghadapi berbagai macam kendala internasional. Dari kasus yang kerap dibawa oleh  Italia  yang  terus  membawa  fokus  Vatikan,  mereka  juga  menolak  beberapa  agenda  usulan Amerika. Namun, dalam hal ini Inggris berdiri dengan diberikan kesempatan untuk berbicara akan nasib yang terjadi pada Palestina. Barulah dengannya ia berindikasi untuk mendirikan titel rumah kebangsaan Yahudi dengan tujuan untuk menstabilkan wilayah dengan kedamaian jangka panjang. Namun, saat para Yahudi telah bermigrasi dan terjadi tensi dengan bangsa Arab yang kian menetap di sana, Inggris dianggap lepas tangan dan bersikap tidak solutif.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian merupkan suatu faktor signifikan dalam proses penyusunan artikel. Artikel ini mengacu pada kajian literatur terkait dengan topik yang diangkat yaitu mengenai proses pendirian Israel  menjadi  negara-bangsa  di  wilayah  Palestina  yang  memfokuskannya  menjadi  akar permasalahan  konflk  Israel-Palestina  selama  beberapa  dekade  terakhir.  Dalam  hal  ini,  penulis mencari referensi sebagai bukti keikutsertaan serta peran dunia Barat dalam pengambilan keputusan penetapan  negara  ini.  Dengan  prespektif  realisme  yang  memandang  bahwa  sebuah  negara merupakan rational actor yang seluruh tindakannya tidak dapat terlepas dari kepentingannya untuk menggapai ambisi masing-masing, maka penulis menggunakan pendekatan yang bersifatt yuridis normatif yaitu mengesampingkan pendapat bahwa perbedaan agama menjadi satu-satunya penyebab konflik  ini  dengan  literatur  hukum  berupa  perjanjian  formal  tertulis.  Dengan  bahan  yang  telah dikumpulkan, penulis percaya adanya kepentingan serta keuntungan yang diambil oleh negara Barat terkait  dalam  dukungannya  di  pendirian  Israel  ini.  Sumber  lain  dalam  bentuk  yang  terkait  juga menjadi  data  penunjang  dalam  tulisan  ini  untuk  memahami  lebih  jauh  peristiwa  yang  terjadi  di
Tika Tazka Nurdyawati, Western Interest dalam Proses Perkembangan Negara Israel (1917-1948) Sebagai Akar Utama Konflik Palestina Israel , Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020
lapangan secara empiris.
Metode  deskriptif  kualitatif  adalah  sebuah  cara  penelitian  yang  kerap  digunakan  untuk menjelaskan  topik  yang  diteliti  dengan  menggunakan  nilai variable yang  ada  dan  tidak menghubungkan atau membandingkan dengan variable yang lain. Tahapan metode penulisan artikel ini adalah sebagai berikut:
A. Penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber primer, sekunder, dan tersier literatur dari jurnal, artikel atau berita yang telah dipublikasikan.
B. Penulis  menganalisis  masalah  yang  terjadi  secara  rinci  dan  memeriksa  praktik  yang berlangsung secara detail. Identifikasi ini memerhatikan keselarasan dan keakuratan sumber yang dibaca.
C. Penulis  mengakumulatifkan  bukti-bukti  berupa  perjanjian  atau  aktivitas  politik  yang dilakukan guna memberikan bukti dari isu yang ada sehingga pembaca dapat melihat realita yang terjadi.
D. Penulis  mengambil  kesimpulan  dari  hasil  analisis  isu  terkait  dengan  sumber  referensi terpercaya.

## PEMBAHASAN

## Kontroversial Balfour Declaration
Melemahnya kekaisaran Ottoman pada masa itu. Sebagai aliansi yang “kalah perang”, teritorial kepunyaan Jerman, Austria-Hungaria, dan Kekaisaran Ottoman jatuh secara hirarki kepada aliansi pemenang Perang Dunia I yang membentuk sebuah sistem struktur internasional, dengan kata lain terbaca  dengan  bentuk  okupasi  dan  kolonialisme  (Barous,  2018).  merujuk  pada  Skyes  Picot Agreement 1916, Palestina sebagai teritorial kecil yang ditinggali oleh bangsa Arab selama lebih dari 1200 tahun ini ditetapkan menjadi wilayah administrasi internasional yang diserahkan pada B ritish Zone. Hal ini memberi ruang bagi Inggris untuk membuat Deklarasi Balfour.  Pernyataan ini terabadikan dalam bentu lembaran surat dari Arthur Balfour, Foreign Secretary Inggris kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh publik Komunitas Yahudi di Inggris. Keputusan ini dibuat bersamaan dengan munculnya istilah British Mandate untuk Palestina.
Berbeda dengan kasus dan ultimatum negara lain yang diberi ruang oleh para negara pemenang untuk mendirikan kemerdekaan negaranya, Palestina justru dengan kesengajaan dijadikan rumah baru  bagi  bangsa  Yahudi--  yang  uniknya  pada  1917  masih  menjadi  populasi  minoritas  dengan presentase kurang dari 10%. Mengiringi mandat tersebut, Inggris selama prosesnya terus-menerus memberi fasilitas serta ruang akan migrasi besar-besaran para Yahudi dari Eropa ke Palestina. Hal ini meningkatan presentase Yahudi di kawasan Palestina secara pesat.
Hal yang menjadi titik kontroversial ialah naskah yang beberapa waktu kemudian direvisi dari kata “ national home for the Jewish people” yang bersifat multitafsir dan tanpa asas ajeg dalam
Tika Tazka Nurdyawati, Western Interest dalam Proses Perkembangan Negara Israel (1917-1948) Sebagai Akar Utama Konflik Palestina Israel , Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020
hukum  internasional  menjadi  pendefinisian  lebih  konkret, “the  reconstitution  of  Palestine  as  a Jewish State” .
Sebagai negara pemenang perang, tentunya segala keputusan yang diambil haruslah beriringan dengan kepentingan serta kesepakatan aliansinya. Dalam kesepakatannya pada War Cabinet 1917, perdana  menteri  Inggris  sepakat  untuk  memutuskan  segala  pertimbangan  President  Amerika Serikat, Wilson dalam setiap deklarasi yang akan diambilnya. Tak terlepas dari pentingnya Balfour Declaration yang  menuah  persetujuan  Wilson.  Berkaca  pada  bentuk  setiap  kata  yang  ada  pada mandat  tersebut,  tidak  ada  keraguan  bahwa  Inggris  dan  sekutu  memberi  ruang  untuk  Yahudi mendapatkan  kewenangan superior untuk mendirikan negara di sana. Yang mana, Palestina justru diberi larangan untuk melakukan sedikitpun perkembangan (Tahhan, 2018). Hal ini jelas bertolak belakang dengan “sikap adil” para pemegang kekuasaan saat itu. Pada pembagian wilayah Timur Tengah, tensi seperti ini juga terjadi di Suriah dan Iraq. Namun, perbedaannya di  kedua negara tersebut para hegemon menjamin hal-hak para masyarakat setempat .
Sebagai pembuat keputusan, Palestina tak berhenti menyuarakan ketidak bertanggungjawaban  Inggris.  Mandat  yang  dikeluarkannya  memicu  kekerasan  dan  tensi  pada teritori ini. Reaksi yang dikemukakan oleh Inggris juga justru memperburuk konflik yang tengah terjadi. Kebijakan ini justru diiringi dengan adanya Passfield Reversal , sebuah periode pembuatan keputusan Inggris terhadap pembentukkan national home bagi bangsa Yahudi ini.

## Koneksi Zionis dengan Pemimpin Barat Sebagai Alasan Amannya Tindakan Aneksasi Israel
Pendirian negara Israel atas wilayah Palestina menjadi konflik yang tercatat menjadi invasi yang bertensi  perang  terlama  dalam  catatan  sejarah  modern;  yakni  berlangsung  selama  lebih  dari setengah abad. Selama itu pula, setiap perlawanan yang dilakukan oleh penduduk Palestina dibalas dengan tindakan represif tentara Israel. Dalam catatan Amnesti Internasional, terbukti bahwa Israel dalam lapangan melakaukan kesemena-menaan dengan menembak, memenjarakan dan mencabut hak para warga Palestina yang secara subjektif mereka nilai memberontak.
Pada kajian penguasaan wilayah ini, penulis sepakat bahwa pada dasarnya  setiap negara memang memiliki kemungkinan untuk memperluas wilayah yang dimilikinya, diantaranya melalui; (1).  Akresi/ Accretion, yaiu  penabahan  wilayah  berdasarkan  faktor  alam  yang  terjadi,  seperti munculnya pulau atau tanah baru yang disebabkan karena adanya pergeseran lempeng bumi atau erupsi,  (2).  Cessi/ Cession ,  yakni  memperoleh  wilayah  melalui  pernjian  sebagai  akhir  dari  masa peperangan.  Cessi  menjadi  sbuah  dasar  kuat  bagi  suatu  negara  untuk  mendapat  kedaulatannya. Posisi Israel pada hal ini tidak dapat didefinisikan dalam jenis perluasan kekuasaan berdasar Cessi. Perjannjian yang diberikan oleh Inggris dan Prancis dalam Skky Picot dengan membagi kekuasaan Ottoman  bukanlah  Cessi.  Begitupun  yang  ada  pada  deklarasi  Balfour  karena  hal  itu  bukanlah “kesepakatan”  melainkan  sebuah  “keputusan”  sepihakk  saja.  (3).  Okupasi/O ccupation  a dalah penguasaan suatu wilayah atas suatu negara yang berdiri sendiri (terlepas dari kedaulatan negara manapun)  dilengkapi  dengan  tujuan  untuk  menjadikan  negara  tersebut  bagian  dari  kedaulatan negaranya.
Tika Tazka Nurdyawati, Western Interest dalam Proses Perkembangan Negara Israel (1917-1948) Sebagai Akar Utama Konflik Palestina Israel , Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020
Hal ini biasanya terjadi pada terra nullius atau wilayah yang baru saja ditemukan. Kasus ini ada pada penemuan Western Sahara, secara hukum pengadilan mendeklarasikan tiada atasnya penduduk asli ataupun organisasi yang secara administrasi memiliki klaim atasnya. Berkaca pada tindakan Israel pada masa proses pendirian sebelum kemerdekaannya tahun 1948, tidakllah dapat dikatakan sebagai sebuah tindakan okupasi. Palestina secara historis telah diduduki oleh bangsa Arab  jauh  sebelum  Zionisme  datang.  (4).  Preskripsi/ Prescription, yakni  penguasaan  yang dilakukan  dengan  cara de  facto ;  sulit  secara  legal  diterima  dalam  hukum  internasional.  Karena hanya bersifat peeristiwa yang tidak melibatkan asas formal di dalamnya. Apabila wilayah terkait menolak preskipsi tersebut maka penambahan wilayah ini bersifat gagal. Begitupun yang terjadi pada Israel. Warga  Palestina tidaklah menerima segala bentuk pendudukan yang dilakukan oleh Israel.  Sebaliknya,  respons  Palestina  hanyalah  berupa  penolakkan,  penentangan,  hingga  sampai titik  pendeklarasian  perang.  (5).  Aneksasi/ Annexatio n  adalah  cara  memeroleh  wilayah  tertentu secara  paksa  berdasarkan  dua  ketentuan.  Pertama,  wilayah  yang  teraneksasi  memang  sudah dikuasai secara menyeluruh oleh negara yang melakukan aneksasi.
Kedua,  kondisi  wilayah  tersebut  secara  hierarki  haruslah  sudah  berada  di  bawah penguasaan negara teerkait. Cara ini secara hukum jelas menentang pasal-pasal yang berada dalam hukum  internasional  dan  institusi  Perserikatan  Bangsa-Bangsa.  “… the  inasdmissibility  of  the acquistion of terrtitory by war and the need o work for a just and lasting peace in which every state in  the  are  can  live  in  security..”, yang  dapat  dimaknai  dengan  tidak  diterimanya  sebuah  cara penguasaan ilayah menurut aneksasi demi perdamaian bersama. Dalam Kellog Briand Pact 1928 (Pakta  Prancis),  mendeklarasikan  larangan  perang  untuk  instrumen  kebijakan  nasionall  negara. Secara  norma  dan  hukum  internasional,  setiap  negara  haryslah  menahan  diri  dari  penggunaan perang dalam integritas teritorialnya. Maka dari itu, jelas bahwa apa yang dilakukan Israel kepada Palestina merupakan bagian dari aneksasi yang ilegal.
Pertanyaan lainnya bermunculan, lantas mengapa pendirian negara Israel ini seolah aman terproteksi tanpa adanya tindak lanjut dari hukum atas kesewenang-wenangan Israel yang sudah sangat memunculkan jutaan korban akan konflik yang tengah terjadi? Jawabannya tidak jauh dari para peran yang ada dibalik suara internasional. Bahkan, Persekutuan Bangsa-Bangsa pun berada “dibalik” kendala para Dewan Keamanan. Relasi kuat antara para Zionisme dengan world’s leader merupakansebuah  alasan  paling  kuat  yang  menjadi  pengukuh  serta  proteksi  bagi  Israel.  Dalam proses  penndirian  negara  Israel  akan  keputusan national  home Inggris,  dapat  dikaji  dengan komposisi  pemerintahan  Inggris  yang  ternyata  memiliki  kecondongan  terhadap  Zionis  dan mengarahkan kebijakannya untuk mendukung Yahudi.
Dukungan  ini  juga  salah  satunya  disebabkan  oleh  aliansi  yang  digenggamnya;  Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai negara adidaya great power pada masa itu dengan gamblang telah dianalisa oleh Giplin, bahwa komposisi kekuatan motifnya kepada wilayah Timur Tengah terbagi menjadi 3; (1). kepentingan ekonomi untuk menguasai minyak demi dominasi global oleh kaum ultranasionalis,  (2).  para  kaum  neo-konservatif  yang  mendorong  penguasaannya,  serta  (3).  Para Kristen  Evangelis  yang  memiliki  keyakinan  teologis.  Dalam  kepercayaannya,  mereka    percaya bahwa  di  akhir  zaman  mereka  haruslah  bersekutu  dengan  Israel.  Tiga  komposisi  kuat  domestik menurut Rossenau akan sangat memengaruhi arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
Tika Tazka Nurdyawati, Western Interest dalam Proses Perkembangan Negara Israel (1917-1948) Sebagai Akar Utama Konflik Palestina Israel , Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020
Hal ini merupakan sebuah strategi agar Inggris berada dalam tahap kejayaan hingga perang berakhir.  Hal  ini  juga  nantinya  membawa  keberlangsungan  izin  Inggris  dalam  31  tahun pelaksanaan mandat Liga Bangs-a-Bangsa atas Israel. Seorang Komisaris Tinggi dari Inggris justru menjadi  pemegang  keputusan  yang  memberi  ruang  bagi  para  Yahudi  untuk  membangun  dan mengembangkan rumah nasional mereka. Kebijakan tersebut yng menjadi landasan akan amannya ekspansi Israel yang meluas ke kedua sisi Sungai Jordan.
Meskipun  di  lapangan  konflik  ini  dikecam  keras  oleh  para  oposisi  yang  berada  di  negri Arab,  namun  pergerakkan  ini  akan  terus-menerus  lebih  lemah  karena  secara  struktur  hierarki politik  Internasional,  seberapa  kuat  para developing  country mencoba  untuk meng- counter para hegemon,  tetaplah  akan  bersifat  adaptif  pada  hukum  yang  ada.  Pada  posisi  ini  dalam perkembangannya menjadi negara, Israel tetap bersiri dengan percaya diri karena dukungan yang vokal dari para pemimpin dunia; terkhusus dunia Barat.

## Western Interest dalam Unilateralisme Israel dan Posisi Strategis Wilayah Palestina
Respons Palestina yang kerap melawan kesewenangan Inggris ini menjadi sebuah tantangan bagi strategi  militer  Inggris.  Pada  dasarnya,  Inggris  memiliki  kepentingan  ekonominya  pada  negara- negara  di  sekitaran  Timur  Tengah  lainnya,  seperti  Mesir,  Arab,  serta  kawasan  Mesopotamia. Pembagian kekuasaan Timur Tengah kepada pemegang kue kekuasaan; Inggris dan Prancis juga kerap menjadi perpanjangan tangan praktek imperialisme yang terjadi. Berakhirnya Perang Dunia I, seakan menjadi pintu gerbang bagi para hegemon untuk mengeksploitasi secara “legal” dengan motif responsibility.
Perdana  Menteri  Inggris,  Lloyad  George  pada  saat  itu  setuju  untuk  melakukan  aneksasi secara sembunyi-sembunyi terharap kekayaan minyak yang dimiliki Palestina. Dibalik hal tersebut, dilakukan pertukaran transasksi kekayaan minyak bersama dengan Prancis yang kerap memiliki kontrol terhadap Suriah.  Peristiwa ini meguatkan konsepsi  yang dikemukakan oleh Beckerman ; Deklara  Balfour  hanyalah  alat  penunjang  atau  instrumen  yang  digunakan  Inggris  untuk  lebih mengeksploitasi daerah Bulan Sabit yang Subur dengan persetujuan Liga Bangsa-Bangsa dengan pengemasan nilai moral yang penuh simpati (Beckerman, 2013).
Menguasai wilayah Bulan Sabit yang Subur yakni diantaranya Palestina juga merupakan suatu  strategi  yang  paling  mumpuni.  Pada  masa  itu  Inggris  dilingkupi  kepentingannya  untuk mengontrol dan mengawasi Mesir dan Suez Canal untuk memberi nya lingkaran pengaruh Inggris semakin kuat dan terjaga. Hal ini jelas merupakan perpanjangan tangan dari kepentingan politik imperialisme Inggris terhadap Mesir.
Amerika Serikat pun dalam hal ini melihat bahwa pembentukkan negara Israel merupakan suatu potensi besar baginya untuk membentuk sebuah aliansi kuat di Timur Tengah (Ramadhan, 2017).  Bahkan,  pada  awalnya  Amerika  sangat  yakin  dengan  respons  positif  para  negara  Arab dengan  metode faith  accompli (Solechien,  2008).  Posisi  Israel  sebagai  perwujudan  negera demokrasi  liberal  di  Timur  Tengah  juga  sangat  menjadi  jaminan  bagi  Amerika  Serikat  untuk semakin  memperkuat  pengaruhnya.  (1)  Secara  empiris,  Israel  telah  terbukti  dapat  mencegah
Tika Tazka Nurdyawati, Western Interest dalam Proses Perkembangan Negara Israel (1917-1948) Sebagai Akar Utama Konflik Palestina Israel , Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020
gerakan radikal nasionalis/ islamic movement yang ada pada Lebanon dan Jordan, sama seperti apa yang dilakukannya terhadap Palestina, (2). Israel dapat mengekang Suriah dalam beberapa waktu dari aliansinya pada Uni Soviet, (3). Kekuatan militer Israel dapat digaransikan paling kuat dalam kawasan Timur Tengah (IPS, 2002).
Keberadaan Israel ini diiringi oleh ambisi unilateralnya. Bahkan terbaca sejak transfer para migran  Yahudi  mengokupasi  wilayah  Palestina  dimulai.  Dalam  konfliknya,  kedua  belah  pihak sama-sama bersikeras dengan prinsip unilateralya; namun distribusi status ketimpangan kekuatan tetap  terjadi.  Beberapa  ahli  memandang  posisi  Palestina  dengan  unilateral  pihak  lemah;  salah satunya dengan kerap banyaknya bom bunuh diri. Wilayah ini kian dijulukki dengan one land, two people. Dari sini hadirlah posisi Barat yang bersuara dengan bijak untuk kedua pihak meredakan masing-masing tensi. Padahal dalam hal ini, Barat mempunyai ruang kepentingan untuk memiliki pengaruh kuat dalam teritori ini (Cohen, 2012).

## KESIMPULAN
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dukungan dan fasilitas yang diberikan oleh Negara Barat terhadap proses pembentukkan negara Israel di wilayah Palestina merupakan sebuah upaya bagi Barat  untuk  menaruh  kontrol  dan  pengaruhnya  pada  wilayah  yang  kerap  disebut  sebagai  Bulan Sabit yang Subur ini. Sebagai para pemenang perang dan hegemon dunia pada saat itu, Barat secara administrasi memiliki hak dan kewenangan pada wilayah Palestina. Hal ini tidak terlepas dari tahu- menahunya  Barat  akan  sumber  daya  alam  yang  berpotensi  besar  di  Palestina.  Terbukti  dengan eksploitasi  minyak  yang  dilakukan  Inggris  di  Palestina  dan  membentuk  sebuah  transi  dengan minyak Suriah yang dikuasai oleh Prancis.
Selain motif ekonomi, pendirian negara demokrasi liberal Israel merupakan sebuah strategi penyebaran pengaruh dan ideologi Barat di wilayah Palestina yang secara geografis dapat menjadi fondasi bendungan yang kuat; yang nantinya akan disebarkan pada Mesir dan negara sekitarnya. Dalam hal ini, Negara Barat mempunyai kepentingan politik tersendiri. Mereka menafsirkan sistem kenegaraan federal Timur Tengah menjadi sebuah ancaman dan/atau kompetitor mereka.
Upaya  Barat  dalam  mengimplementasikan  kepentingannya  dapat  dibaca  pada  Deklarasi Balfour yang menjadi perjanjian acuan dasar bagi Israel untuk bermigrasi dan mendudukin wilayah Palestina. Deklarasi yang kerap dikeluarkan oleh Inggris ini ditafsirkan sangat bias. Perjanjian ini mengandung kata-kata yang luas dan disalah artikan. Belum lagi lepas tangan Inggris pada tahun- tahun  berikutnya  seiring  dengan  meningkatnya  tensi  bangsa  Arab  di  Palestina  dan  para  Migran Israel. Secara hukum internasional, hal yang dilakukan Israel merupakan sebuah aneksasi wilayah yang  sangat  dikecam.  Pertanyaannya,  mengapa  hal  ini  terus-menerus  berlangsung  tanpa  sanksi tegas? Jawabannya karena kuatnya koneksi antara para lobi Zionis dengan para Pemimpin Barat. Negeri  Barat  melihat  bahwa  negara  Israel  sangatlah  potensial.  Dengan  beberapa  bukti  empiris bahwa Israel dapat secara masif mencegah islamic movement di Lebanon dan Jordan.
Maka  dari  itu,  penulis  menyimpulkan  dengan  bukti-bukti  yang  tertera  dan  pandangan national interest yang diusung realisme bahwa kepentingan ekonomi untuk mengekspolitasi dan
Tika Tazka Nurdyawati, Western Interest dalam Proses Perkembangan Negara Israel (1917-1948) Sebagai Akar Utama Konflik Palestina Israel , Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020
politik  untuk  menaruh  pengaruh  negeri  Barat  di  Timur  Tengah  dengan  dukungan  kuatnya  pada pembentukkan negara Israel di wilayah Palestina merupakan akar utama mengapa konflik Israel dan Palestina ini tengah terus-menerus berlangsung selama beberapa dekade ini. Tidak sedikit dari para pihak dunia internasional memandang bahwa perbedaan identitas agama adalam faktor utama. Tanpa  disadari,  beberapa  kepentingan  dan  kontrol  dari  para  hegemon  dunia  tidak  nampak  ke permukaan.
Tika Tazka Nurdyawati, Western Interest dalam Proses Perkembangan Negara Israel (1917-1948) Sebagai Akar Utama Konflik Palestina Israel , Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020

## DAFTAR PUSTAKA
Barous, R. (2018). How Britain Destroyed the Palestinian Homeland: 100 years since Balfour’s :promise”,  Palestinians  insist  that  their  rights  in  Palestine  cannot  be  dismissed. ALJAZEERA. https://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/11/britain-destroyed- palestinian-homeland-161102054348710.html
Barsiman, Y. (2010). Barriers to Peace in the Israeli-Palestinian Conflict. The Jerussalem Institue for Israel Studies. Kondrad Adenauer Siftung.
Becker, T. (2011). The Claim for Recognition of Israel as a Jewish State. Policy Focus 108. The Washington Instituute for Near East Policy
Bunton,  M.  (2013).  The  Palestine  Mandate  and  the  Birth  of  the  State  of  Israel. https://ri.fgv.br/sites/default/files/eventos/arquivos- relacionados/Cleveland%20&%20Bunton%20-%20Chapther%2013%20-%20p.239- 273.pdf.
Beckerman,  C.  (2013).  British  Foreign  Policy  Decision-Making  Toward  Palestine  During  he Mandate  (1917-1948):  A  Poliheuristic  Prepective.  Department  of  Political  Science  and International Studies School of Government and Society Universitu of Birmingham
Charters, D. (1989). The British army and Jewish insurgency in Palestine, 1945-47. Springer, 1989 Cohen, Y. (2012). Western Interest Israel  Unilateralism, and the Two-State Solution. Journal of Palstine  Studies,  Vol.  41  No.  3.  University  of  California  Press:  Institute  for  Palestine Studies
Dockrill,  L.  (1972).    The  Mirage  of  Power:  British  Foreign  Policy  Volume  II  1914-1922. Cambridge: Routledge, 359
Fox,  J.  (2004).  The  Palestinian-Israeli  Conflict:  A  Case  Study  of  Religion  and  International Politics. Bringing Religion into International Relations, pp.137-162
Gilbert, M. (2008). The Story of Israel (Carter)
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171013015049-120-248096/hamas-fatah- jejak-perang-saudara-satu-dekade-sebelum-damai.
Hamli, M. (2013). Konflik Israel-Palestina: Kajian Historis atas Kasus Perebutan Tanah Anatara Israel dan Palestina (1920-1993). Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Hizwan, J. (2018). The Palestine Israel Coflict. Universitas Sains Malaysia
IPS.  (2002).  Why  the  U.S  Supports  Israel.  Institute  for  Policy  Studies.  Diakses  dari  https://ips- dc.org/why_the_us_supports_israel/
Landau,  Y.  Healing  the  Holy  Land.  United  States  Institue  of  Peace.  Diakses  dari https://www.usip.org/sites/default/files/pwks51.pdf
Tika Tazka Nurdyawati, Western Interest dalam Proses Perkembangan Negara Israel (1917-1948) Sebagai Akar Utama Konflik Palestina Israel , Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization,  Vol. 1 No.1, Januari 2020
Malcolm N. Shaw, (2008), International Law , Cambridge University Press,   New York.
Mikail, K., & Fatoni, A. (2019). Program Pengembangan Nuklir Iran dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Iran (1957-2006 M). Jurnal Studi Sosial Dan Politik , 3 (1), 1-16.
Mikail, K. (2018). Perjanjian Nuklir Iran dan Pengaruhnya terhadap Kepentingan USA-Israel di
Timur Tengah. Jurnal ICMES , 2 (1), 69-85. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4064 Ramadhan, I. (2017). Lobi Israel dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat ke Timur Tengah. Intermestic: Journal of International  Studies. Universitas Padjadjaran Rahim, M. H. (2019). Post JCPOA. Jurnal ICMES , 3 (1), 27-52. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v3i1.42
Salsabila, F., & Yulianti, D. (2019). Security Dilemma in US-Iran Tensions After Tanker Attack in the Gulf of Oman. Jurnal ICMES , 3 (2), 200-222.
https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v3i2.56
Solichen, Y. (2008). Kepentingan Nasional   dan Upaya Amerika Serikat. FISIP   UI. Diakses dari http://lib.ui.ac.id/
Sulaeman,  O.  (2018).  Israel  in  the  Islamic  Text. Jurnal  ICMES , 2 (1),  86-107. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v2i1.19
Barous, R. (2018). How Britain Destroyed the Palestinian Homeland: 100 years since Balfour’s :promise”,  Palestinians  insist  that  their  rights  in  Palestine  cannot  be  dismissed. ALJAZEERA. https://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/11/britain-destroyed- palestinian-homeland-161102054348710.html
Barsiman, Y. (2010). Barriers to Peace in the Israeli-Palestinian Conflict. The Jerussalem Institue for Israel Studies. Kondrad Adenauer Siftung.
Becker, T. (2011). The Claim for Recognition of Israel as a Jewish State. Policy Focus 108. The Washington Instituute for Near East Policy
Bunton,  M.  (2013).  The  Palestine  Mandate  and  the  Birth  of  the  State  of  Israel. https://ri.fgv.br/sites/default/files/eventos/arquivos-
relacionados/Cleveland%20&%20Bunton%20-%20Chapther%2013%20-%20p.239- 273.pdf.
Beckerman,  C.  (2013).  British  Foreign  Policy  Decision-Making  Toward  Palestine  During  he Mandate  (1917-1948):  A  Poliheuristic  Prepective.  Department  of  Political  Science  and International Studies School of Government and Society Universitu of Birmingham
Charters, D. (1989). The British army and Jewish insurgency in Palestine, 1945-47. Springer, 1989 Cohen, Y. (2012). Western Interest Israel  Unilateralism, and the Two-State Solution. Journal of Palstine  Studies,  Vol.  41  No.  3.  University  of  California  Press:  Institute  for  Palestine Studies
Dockrill,  L.  (1972).    The  Mirage  of  Power:  British  Foreign  Policy  Volume  II  1914-1922. Cambridge: Routledge, 359
Fox,  J.  (2004).  The  Palestinian-Israeli  Conflict:  A  Case  Study  of  Religion  and  International Politics. Bringing Religion into International Relations, pp.137-162
Gilbert, M. (2008). The Story of Israel (Carter)
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20171013015049-120-248096/hamas-fatah-jejak- perang-saudara-satu-dekade-sebelum-damai.
Hamli, M. (2013). Konflik Israel-Palestina: Kajian Historis atas Kasus Perebutan Tanah Anatara Israel dan Palestina (1920-1993). Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Hizwan, J. (2018). The Palestine Israel Coflict. Universitas Sains Malaysia
IPS.  (2002).  Why  the  U.S  Supports  Israel.  Institute  for  Policy  Studies.  Diakses  dari  https://ips- dc.org/why_the_us_supports_israel/
Landau,  Y.  Healing  the  Holy  Land.  United  States  Institue  of  Peace.  Diakses  dari https://www.usip.org/sites/default/files/pwks51.pdf
Malcolm N. Shaw, (2008), International Law , Cambridge University Press,   New York.
Mikail, K., & Fatoni, A. (2019). Program Pengembangan Nuklir Iran dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat Iran (1957-2006 M). Jurnal Studi Sosial Dan Politik , 3 (1), 1-16.
Mikail, K. (2018). Perjanjian Nuklir Iran dan Pengaruhnya terhadap Kepentingan USA-Israel di
Timur Tengah. Jurnal ICMES , 2 (1), 69-85. https://doi.org/https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4064 Ramadhan, I. (2017). Lobi Israel dalam Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat ke Timur Tengah. Intermestic: Journal of International  Studies. Universitas Padjadjaran Rahim, M. H. (2019). Post JCPOA. Jurnal ICMES , 3 (1), 27-52. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v3i1.42
Salsabila, F., & Yulianti, D. (2019). Security Dilemma in US-Iran Tensions After Tanker Attack in the Gulf of Oman. Jurnal ICMES , 3 (2), 200-222. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v3i2.56
Solichen, Y. (2008). Kepentingan Nasional   dan Upaya Amerika Serikat. FISIP   UI. Diakses dari http://lib.ui.ac.id/
Sulaeman,  O.  (2018).  Israel  in  the  Islamic  Text. Jurnal  ICMES , 2 (1),  86-107. https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v2i1.19
Tessler, M. (2009). A History of the Israeli-Palestinian Conflict. Bloomington: Indiana University Press
Tahhan,  Z.  (2018).  More  than  a  century  on:  The  Balfour  Declaration  explained. ALJAZEERA. https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/10/100-years-balfour-declaration- explained-171028055805843.html
Utting.The  Strategic  Information  Campaign:  Lessons  from  the  British  Experience  in  Palestine 1945-1948
White, D. Britain
and Israel. Diakses pada Desember 2019 dari
https://www.cfi.org.uk/downloads/britain-israel.pdf