## Sigma: Journal of Economic and Business
Corresponding Author: STIE Enam Enam Kendari, Indonesia Jl. Bunga Kamboja No. 79 Kemaraya, Kendari, Sulawesi Tenggara 93121, Indonesia. Email: angelinayenny@gmail.com ; mardana.ali18@gmail.com

## ANALISIS EFEKTIVITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA KAWA-KAWALI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
Angelina Yenny Ringan 1 , La Ode Mardana Ali Lasao 2
1, 2 Program studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Enam Enam Kendari, Indonesia
Article History:
Received Agust      7 st , 2019 Accepted Novem  10 th , 2019
Published Decem 20 th ,2019

## Keyword:
Efektivitas Pengelolaan Dana Desa, Transparansi Pengelolaan Dana Desa.
Paper type: Research Paper
Abstrack: Penelitian  ini  bertujuan untuk  mengetahui  Efektivitas dan Transparansi  Pengelolaan  Dana  Desa  pada  Desa  Kawa-Kawali Kabupaten Konawe Kepulauan. Pengumpulan Data dilakukan dengan tehnik  wawancara.  Berdasarkan  hasil  penelitian  diketahui  bahwa Desa Kawa-Kawali Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2018 dalam proses  pengelolaan  keuangan  dana  desa  secara  keseluruhan  sudah sangat  baik  berdasarkan  prinsip  efektivitas  dan  transparansi  sesuai dengan Permendagri No 113 tahun 2014 walaupun belum sepenuhnya sesuai dengna ketentuan yang ada serta masih kurangnya partisipasi masyarakat  dalam  mengawal  pengelolaan  dana  desa  dengan demikian sangat perlu diadakan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan  tetap melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang- undangan yang berlaku.
Copyright © 2019 Sigma: Journal of Economic and Business. All rights reserved

## How to cite (APA Style):
Ringan,  A.Y.,  Lasao,  L.M.A,.  Analisis  Efektivitas  Dan  Transparansi  Pengelolaan  Dana  Desa  Pada  Desa  Kawa- Kawali Kabupaten Konawe Kepulauan Sigma: Journal of Economic and Business, 1(2).
36 Ringan dan Lasao . / Analisis Efektivitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana ......

## 1. PENDAHULUAN
Saat ini pengelolaan keuangan desa menjadi salah satu isu strategis pada pemerintahan Jokowi. Baik  isu  tentang  otonomi  daerah  khususnya  desa, maupun  peraturan  yang  melingkupinya.  Isu  yang paling  banyak  dibicarakan  adalah  bahwa  seluruh desa  di  Indonesia  yang  berjumlah  74.954  desa, diperkirakan akan menerima kucuran dana transfer dari  Anggaran  Pendapaan  dan  Belanja  Negara (APBN)  untuk  membangun  desa.  Anggaran  yang diberikan  pun  tidak  sedikit,  setiap  desa  akan memperoleh  anggaran  sekitar  700  juta  1,4  miliar Rupiah  (JDPK, 2016).
Keberadaan  desa  secara  yuridis  dalam Undang-Undang  No.  6  tahun  2014  menjelaskan bahwa  desa  merupakan  kesatuan  masyarakat hukum  yang  memiliki  batas  wilayah  yang mempunyai  wewenang  untuk  mengatur  dan mengurus  urusan  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI).  Perubahan sistem  pemerintahan  dari  Sentralisasi  pada  masa orde  baru  menjadi  Desentralisasi  membuat perubahan  kebijakan  yang  baru  pada  kewenangan pemerintah  daerah.  Sistem  Sentralisasi  yaitu sistem  yang  memusatkan  pemerintah  pusat  dalam menentukan  arah  pembangunan  negara.  Sistem tersebut  dinilai  kurang  efektif  karena  terdapat pembangunan  yang  kurang  mereta  di  seluruh Indonesia.  Sedangkan  sistem  Desentralisasi  yaitu pemerintahan  pusat  memberikan  wewenangnya kepeda  pemerintah  daerah  untuk  menggulangi pembangunan  yang  tidak  merata  dan  untuk meningkatkat  fungsi-fungsi  pelayanan  pemerintah kepada  masyarakat.  Hal tersebut  yang menjadikan desa  menjadi  objek  yang  penting  terkait  dengan pembangunan di Indonesia.
Terlaksananya Era Otonomi Daerah,
diharapkan  dapat  membawa  perubahan  penting yang  dapat  meningkatkan  pembangunan  suatu Negara untuk mensejahterakan masyarakat, demikian  halnya  Dalam  Pembukaan  Undang- Undang  Dasar  1945  dinyatakan  bahwa  tujuan Pembangunan  Nasional  Bangsa  Indonesia  adalah melindungi  segenap  bangsa  dan  seluruh  tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa  serta  ikut melaksanakan  ketertiban  dunia.  Maka  untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional. Merealisasikan  tujuan  pembangunan  desa tersebut,  maka  berbagai  rencana  dan  program- program yang telah dibuat dan di implementasikan,  salah  satunya  adalah  kebijakan
Alokasi  Dana  Desa.  Anggaran  Dana  Desa  telah disetujui dan di buktikan dengan adanya komitmen yang kuat oleh Pemerintah dan DPR terkait dengan kebijakan  Anggaran  Dana  Desa  Rp.20,7  triliun dalam APBN 2015 yang disalurkan ke 74.093 desa yang tersebar diseluruh Indonesia. Selain menerima  dana  langsung  dari  pusat,  sumber pembiayaan  keuangan  desa  yang  besar  juga  dari transfer  dana  pusat  melalui  APBD  yang  dikenal dengan  Alokasi  Dana  Desa  (ADD).  Berdasarkan PP  No.  43  Tahun  2014,  formulasi  perhitungan Alokasi  Dana  Desa  minimal  10%  dari  dana transfer  pusat  ke  daerah  dikurangi  Dana  Alokasi Khusus (DAK).
Anggaran  yang  mengalir  ke  kas  desa  yang bersumber  dari  APBN  mekanisme  penyalurannya terbagi  menjadi  2  tahap  yaitu,  dana  transfer melalui  APBD  kabupaten/kota  yang  dialokasikan 10%  oleh  pemerintah  daerah  untuk  di  salurkan  ke kas  desa  secara  bertahap  yang  dikenal  dengan Alokasi  Dana  Desa    (ADD)  dan  mekanisme  dana transfer  ke  daerah  (on  top)  secara  bertahap  yang dikenal  dengan  Dana  Desa  (DD)    Dana  desa merupakan  bentuk  konkrit  pengakuan  negara terhadap hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala  desa,  dengan  ada  anggaran  yang  besar yang  diberikan  kepada  desa  maka  diharapkan dapat  memberikan  tambahan  energi  bagi  desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan  desa  menuju  desa  yang  kuat,  maju dan  mandiri.  Namun  dengan  adanya  kebijakan anggaran  tersebut  maka  besar  pula  konsekuensi terhadap  pengelolaannya,  sehingga  wajar  apabila dana  desa  mendapatkan  perhatian  yang  sangat besar  dari  publik agar  terhindar  dari resiko  terjadi penyimpangan, penyelewengan, dan korupsi.
Penggunaan dana desa, memerlukan adanya perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasanan,  dan pertanggungjawab terhadap penggunaannya. Pengelolaan  keuangan desa pada dasarnya mengikuti  pola  pengelolaan  keuangan  daerah dimana  Kepala  Desa  merupakan  pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pendapatan,  belanja  dan  pembiayaan  desa  harus ditetapkan  dalam  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  (APB)  Desa  yang  ditetapkan  dalam peraturan  desa  oleh  Kepala  Desa  dan  Badan Permusyarawatan Desa (BPD).
Keuangan  dana  desa adalah  semua hak  dan kewajiban  desa  yang  dapat  dinilai  dengan  uang serta  segala  sesuatu  berupa  uang dan  barang  yang berhubungan dengan pelaksanaan  hak dan kewajiban  desa.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengelolaan  Keuangan  Desa  diharapkan  dapat menjadi  pedoman  dalam  pengelolaan  keuangan desa  karena  didalamnya  telah  mencakup  berbagai prosedur  pengelolaan  keuangan  desa  mulai  dari
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 2 (2), December  2019 pp. 35 - 47
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan  sampai  dengan  pertanggungjawaban. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  113  Tahun 2014  juga  mengharuskan  agar  pengelolaan keuangan  desa  dilakukan  secara  transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib serta disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan transparansi merupakan  suatu  hal  yang  sangat  penting  bagi setiap  organisasi,  baik  itu  dalam  organisasi pemerintahan
maupun organisasi non pemerintahan.  Terwujudnya  transparansi  harus didukung  dengan  adanya  sistem  pengelolaan  dan pelaporan  keuangan  yang  baik  agar  dapat menghasilkan  informasi  yang  relevan  dan  mudah dimengerti  oleh  pemangku  kepentingan  (Lestari, 2014).
Transparansi  adalah  prinsip  keterbukaan yang memungkinkan masyarakat
untuk
mengetahui  dan  mendapatkan  akses  informasi seluas-luasnya  tentang  keuangan  desa  (Hasbudin dkk  2015).  Penerapan  prinsip  transparansi  dapat dilakukan  pemerintah  desa  dengan  mewajibkan untuk  memberikan  informasi  kepada  seluruh masyarakat mengenai program yang akan
dilaksanakan. Selain penerapan prinsip
transparansi juga harus diterapkan prinsip akuntabilitas.
Efektivitas  atau  “berhasil  guna”  adalah pelayanan  yang  baik  corak  mutunya  benar-benar sesuai  kebutuhan  dalam  pencapaian  organisasi (Sarwoto,  1990:126).  Nilai  efektivitas  selalu berkaitan  dengan  hasil  yang  diharapkan  dan  hasil yang  sesungguhnya,  oleh  sebab  itu  pemerintahan desa  dapat  dikatakan  berjalan  dengan  efektif apabila berhasil mewujudkan transparansi keuangan desa.
Pendapatan desa meliputi semua pendapatan desa  yang  terdiri  dari  :  Pendapatan  Asli  Desa (PAD),  Alokasi  Dana  Desa  (ADD),  bagi  hasil pajak kabupaten, bantuan keuangan dari pemerintah  provinsi,  pemerintah  kabupaten  dan pendapatan  lainnya.  Diantaranya  Desa  Kawa- Kawali  menerima  pendapatan  dalam  bentuk transfer  dana  desa  sebesar  Rp.668.440.000  dan alokasi  dana  desa  sebesar  Rp.348.802.000  tidak ada nilai di pos pendapatan asli desa (PADes) dan pendapatan lain-lain sedangkan jumlah pendapatan transfer  sangat  besar  bila  diukur  dalam  bentuk nominal uang.
Alasan  peneliti  memilih  Dana  Desa sebagai  bahan  penelitian  karena  dana  desa mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan  di  Desa  dan  dalam  penggunaan anggaran dana desa ini rawan terhadap penyelewengan  yang  dilakukan  oleh  pihak–pihak yang  dipercaya  untuk  mengelola  anggaran  dana desa. Selain diperlukan adanya peningkatan kinerja aparatur  pemerintahan  desa  dan  Badan  Pengawas
Desa,  juga  dibutuhkan  adanya  peran  dari masyarakat untuk ikut dalam mengawasi penggunaan anggaran yang diperoleh dari pemerintah  pusat.  Mulai  dari  proses  perencanaan, pelaksanaan,  dan  pertanggungjawaban  dalam pelaporannya  harus  dilakukan  sesuai  dengan undang-undang  dan  ketentuan  yang  berlaku  yang telah  ditetapkan  pemerintah  Indonesia.  Sehingga penerapannya dalam pembangunan desa juga dapat dimaksimalkan dengan baik dan dapat mensejahterakan masyarakat desa

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Desa
Desa  berasal  dari  bahasa  sansekerta  yang berarti tanah  asal,  tanah air,  tanah  kelahiran.  Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan  untuk  mengurus  rumah  tangganya sendiri berdasarkan hak  asal usul dan adat istiadat yang  diakui  dalam  pemerintahan  nasional  dan berada di Daerah Kabupaten.
Hasbudin, dkk (2015:01)
juga mengemukakan, Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil yang ada di Negeri ini.
Menurut  UU  No.  6  Tahun  2014,  Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas  wilayah  yang  berwewenang  untuk mengatur dan  mengurus  urusan  pemerintah,  kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan  dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

## Pemerintah Desa
Pemerintah  desa  juga  merupakan  suatu organisasi  yang  memiliki  kewenangan  dibidang penyelenggaraan  pemerintahan  desa,  pelaksanaan pembangunan  desa,  dan  pembinaan  masyarakat desa  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal usul, dan adat istiadat desa.
Pemerintah  Desa atau  disebut  juga  Pemdes adalah  lembaga  pemerintahan  yang  bertugas mengelola  wilayah  tingkat  desa.  Lembaga  ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005  tentang  pemerintahan  desa  yang  diterbitkan untuk  melaksanakan  ketentuan  pasal  216  ayat  (1) Undang  Undang  Nomor  32  Tahun  2004  tentang pemerintahan  daerah.  Pemimpin  pemerintah  desa, seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat (1), adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Berdasarkan uraian diatas dapat
disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah bagian dari pemerintah nasional yang penyelenggaraannya ditujukan  kepada  pedesaan  yang  merupakan  suatu
38 Ringan dan Lasao . / Analisis Efektivitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana ......
proses dimana usaha-usaha atau kegiatan masyarakat  desa  yang  bersangkutan  dipadukan dengan  usaha  pemerintah  untuk  meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Pemerintahan  desa  terdiri  dari  Pemerintah Desa  dan  Badan  Permusyarawatan  Desa  (BPD). Pemerintah  desa  atau  disebut  dengan  nama  lain adalah  Kepala  Desa  atau  Perangkat  Desa  sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

## Akuntansi Dana Desa
Sujarweni (2015:17)
menyatakan, Akuntansi  Desa  adalah  pencatatan  dari  proses transaksi  yang  terjadi  di  desa,  dibuktikan  dengan nota-nota  kemudian  dilakukan  pencatatan  dan pelaporan  keuangan  sehingga  akan  menghasilkan informasi  dalam  bentuk  laporan  keuangan  yang digunakan  oleh  pihak-pihak  yang  berhubungan dengan desa.
Hasbudin  Dkk  (2016:77)  mengemukakan mengenai manfaat laporan keuangan desa, sebagai berikut :
a. Mematuhi  tingkat  efektivitas,  efisiensi  dan kebermanfaatan  pengelolaan  sumber  daya ekonomi  oleh  pemerintah  desa  dalam  satu tahun anggaran.
b. Mengetahui  nilai  kekayaan  bersih  yang dimiliki desa sampai dengan terakhir periode laporan.
c. Sebagai  alat  informasi  yang  informative tentang kinerja aparatur desa terutama kepala desa.
d. Sebagai sarana pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya praktik penyalahgunaan  atau  penyimpangan  sumber- sumber ekonomi yang dimiliki desa.
e. Sebagai  wujud  riil  implementasi  terhadap transparansi dan akuntabilitas yang diamanatkan peraturan perUndang-Undangan yang  dapat  dijadikan  model  praktis  bagi entitas lain.
Berdasarkan definisi yang diuraikan di atas maka  dapat  disimpulkan  bahwa  akuntansi  desa adalah  suatu  proses  pencatatan  transaksi  yang terjadi  di  desa  yang  disertai  dengan  bukti-bukti transaksi  disajikan  dalam  laporan  keuangan  desa diperuntukan untuk pihak-pihak yang
berkepentingan dalam penggunaan laporan keuangan desa tersebut.

## Pendapatan Desa
Desa memiliki beberapa sumber pendapatan yang terdiri dari : pendapatan asli desa (PAD), dana desa (DD), alokasi dana desa (ADD), hasil pajak derah kabupaten/kota, retribusi daerah, bantuan  keuangan  dari  pemerintah,  pemerintah
provinsi,  pemerintah  kabupaten,  dan  lain-lain, hibah dan sumbangan pihak ketiga.
a. Pendapatan Asli Desa (PAD)
Pendapata  asli  desa  adalah  pendapatan  yang berasal  dari  kewenangan  desa  berdasarkan hak asal  usul  dan  kewenangan  skala  lokal  desa antara lain :
1) Hasil Usaha Desa Usaha  desa  adalah  jenis  usaha  yang  dapat dikelolah di desa seperti : Badan Usaha Milik Desa  (BUMDes)  baik  dibidang  bisnis  jasa maupun  barang  seperti  penyaluran  air  desa, listrik desa, jasa angkutan darat maupun laut, kerajinan  masyarakat,  usaha    mikro  kecil menengah serta lain-lainnya.
2) Hasil Kekayaan Desa Kekayaan  desa  antara  lain  bangunan  desa, objek rekreasi/wisata, pasar desa, hutan desa, tanah kas desa dan lain-lain.
3) Hasil  swadaya  dan  partisipasi  masyarakat adalah  kegiatan  yang  melibatkan  peran masyarakat dalam membangun kekuatan baik berupa  tenaga  ataupun  barang  yang  dapat dinilai  dengan  uang  seperti  iuran  penitipan kendaraan, sumbangan desa dan lainnya.
b. Dana Desa (DD) Dana  desa  adalah  dana  yang  bersumber  dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara yang  diperuntukan  untuk  desa  yang  di transfer melalui APBD kabupaten/kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa,  Dana    desa  dialokasikan  dalam  bentuk transfer  bukan  dalam  bentuk  proyek.  Selama  UU desa  berlaku  maka  dana  desa  akan  terus dialokasikan  oleh  pemerintah.  Setiap  tahun  desa akan  mendapatkan  dana  desa  yang  disalurkan melalui kabupaten/kota tanpa dikurangi sedikitpun.
Besaran  dana  desa  yang  diperuntuhkan langsung  ke  desa  sebesar  10%  dari  dana  diluar dana  transfer  daerah  yang  dialokasikan  didalam APBN  secara  bertahap.  Misalnya,  apabila  dana transfer  daerah didalam  APBN  tahun  2016  adalah 850  Triliun,  maka  besaran  dana  desa  yang  harus disiapkan oleh pemerintah sebesar 85 Triliun, yang diperoleh  dari  perhitungan  10%  dikali  dengan belanja transfer daerah.
c. Alokasi Dana Desa (ADD)
Alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan  oleh  kabupaten  untuk  desa  yang bersumber  dari  dana  Perimbangan  Pusat  dan Daerah  (APBD)  dengan  tujuan  pemerataan
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 2 (2), December  2019 pp. 35 - 47
kemampuan  keuangan  antar  desa  untuk mendanai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan  pembangunan  serta  pemerataan masyarakat. Alokasi  dana  desa  merupakan  bagian  dari dana  perimbangan  yang  diterima  pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% dikurangi  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK).  Dalam penyaluran  alokasi  dana  desa  ke  desa  harus dipertimbangkan kemampuan Rekening Kas Umum  Daerah  (RKUD).    Khusus  untuk  lokasi dana  desa,  peraturan  bupati  yang  mengatur  tata cara  pengalokasi  alokasi  dana  desa,  harus berpedoman aturan-aturan lainnya seperti Peraturan  Menteri  Keuangan  tentang  Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban  Transfer  ke  Daerah  dan dana desa tahun 2015 PMK No 241/PMK.07/2014.

## Konsep Efektivitas
Kata  efektif  berasal  dari  bahasa  Inggris yang  berarti  berhasil atau tercapainya  tujuan  yang telah  ditetapkan.  Efektivitas  selalu  berkaitan dengan  hasil  yang  diharapkan  dengan  hasil  yang sesungguhnya. Efektivitas mempunyai kaitan yang erat  dengan  efisiensi  yang  dapat  dinilai  dari berbagai  cara  dan  dapat  pula  dilihat  dengan berbagai  sudut  pandang.  Amin  Tunggul  Widjaya (1993:32)  mengemukakan,  efektivitas adalah hasil membuat  keputusan  yang  mengarah  melakukan sesuatu  dengan  benar,  yang  membantu  memenuhi misi  suatu  perusahaan  atau  pencapaian  tujuan. Selanjutnya  Gie  (2000)  mengatakan,  efektivitas adalah  keadaan atau  kemampuan  suatu kerja  yang dilaksanakan  oleh  manusia  untuk  memberikan hasilguna yang diharapkan.
Menurut Sarwoto (1990:126) mengistilahkan efektivitas dengan “berhasil guna”
yaitu  pelayanan  yang  baik  corak  mutunya  benar- benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian organisasi. Oleh sebab itu apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

## Ekuran Efektivitas
Pengukuran tingkat efektivitas suatu organisasi dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan  tergantung  pada  siapa  yang  menilai  serta menginterpretasikannya. Tingkat efektivitas diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan  dengan  hasil  nyata  yang  telah diwujudkan.  Namun,  apabila  usaha  atau  hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga  menyebabkan  sasaran  atau  tujuan  tidak tercapai seperti apa yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

## Dana Desa
Menurut  Syachbrani  (2012),  Dana  desa adalah  bagian  keuangan  desa  yang  diperoleh  dari bagi  Hasil  Pajak  Daerah  dan  bagian  dari  Dana Perimbangan  Keuangan  Pusat  dan  Daerah  yang diterima oleh kabupaten. Dana Desa dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  no.  60 tahun 2014 mendefinisikan dana desa sebagai dana yang  bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer  melalui  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Daerah  kabupaten/kota  dan  digunakan untuk  membiayai  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan  dan  pemberdayaan  masyarakat. Dana Desa dikelolah berdasarkan asas Transparansi  dan  Akuntabilitas  serta  dilakukan dengan tertib anggaran yang dikelolah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Prinsip  transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan  desa  baik  itu  dalam  perncanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban,  adapun  uraiannya  sebagai berikut : a. Perencanaan Konsep  membangun  desa  dalam  konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan  pembangunan  desa  perlu mengacu  pada  perencanaan  pembangunan Kabupaten/Kota.  Hal  tersebut  diatur  dalam UU  No.  6  tahun  2014  pasal  79  tentang perencanaan desa disebutkan bahwa : a. Pemerintah  Desa  menyusun  rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya  dengan  mengacu  kepada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. b. Rencana Pembangunan Desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) disusun secara berjangka meliputi : 1) Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. 2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau  yang  disebut  Rencana  Kerja Pemerintah Desa, merupakan
penjabaran  dari  Rencana  Pembanguan Jangka  Menengah  Desa  untuk  jangka waktu 1 (satu) tahun.
c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
ditetapkan Peraturan Desa
40 Ringan dan Lasao . / Analisis Efektivitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana ......
d. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. e. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Desa dan  Rencana  Kerja  Pemerintah  Desa merupakan  dokumen  dalam  penyusunan Anggara  Pendapatan  dan  Belanja  Desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.
f. Program  pemerintah  yang  berskala  lokal Desa dikordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.
g. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) merupakan  salah  satu  sumber  masukan dalam perencanaan pembangunan
Kabupaten/Kota.
b. Pelaksanaan
Berdasarkan  peraturan  pemerintah  No.  60 tahun  2014  tentang  Dana  Desa  yang bersumber dari APBN dan Peraturan
Pemerintah  No.  43  tahun  2014  tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun  2014  tentang  Desa  telah  diatur beberapa  pokok  penggunaan  keuangan  desa. Pada  pasal  100  PP  No.  43  tahun  2014 disebutkan  bahwa  belanja  desa  yang  telah ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :
a. Paling  sedikit  70%  dari  jumlah  anggara belanja  desa  digunakan  untuk  mendanai penyelenggaraan pemerintah desa,
pelaksanaan  pembangunan,  pembinaan kemasyarakatan  desa  dan  pemberdayaan masyarakat desa.
b. Paling  banyak  30%  dari  jumlah anggaran digunakan  untuk  penghasilan  tetap  dan tunjangan  Kepala  Desa  dan  Perangkat Desa,  Operasional  Pemerintah  Desa,
Tunjangan dan Operasional Badan
Permusyarawatan  Desa  dan  Insentif Rukun Tetangga serta Rukun Warga.
Kepala  Desa  bertindak  sebagai  kordinator kegiatan dalam perealisasian APBD yang dilaksanakan  oleh  perangkat  desa  atau  unsur masyarakat  desa  lainnya.  Pelaksanaan  kegiatan harus  mengutamakan  pemamfaatan  sumberdaya manusia  dan  sumberdaya  alam  yang  ada  serta mendayagunakan  swadaya  dan  gotong  royong masyarakat.
Pelaksanaan
kegiatan pembangunan masyarakat  dan  pemerintah  desa  memperoleh bantuan  berupa  pendampingan  secara  berjenjang dan  secara  tehnis  yang  dilaksanakan  oleh  satuan
kerja  pemerintah  daerah  Kabupaten/Kota  dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader  pemberdayaan  masyarakat  desa  atau  pihak ketiga yang dikordinasikan oleh Camat di Wilayah Desa  tersebut.  Ketentuan  pendampingan  bagi masyarakat  desa  dan  pemerintah  desa  telah  diatur pada  pasal  128-131  PP  No.  43  tahun  2014  dan Peraturan  Menteri  Desa  No. 3 tahun  2015  tentang pendamping desa.
c. Penatausahaan
Berdasarkan  Permendagri  Nomor 113 Tahun
2014  mekanisme  penatausahaan  pengelolaan keuangan  desa  dilakukan  oleh  bendahara desa.  Bendahara  desa  wajib  melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran  serta  melakukan  tutup  buku setiap akhir bulan secara tertib. a. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan  uang  melalui laporan pertanggungjawaban. b. Laporan pertanggungjawaban
disampaikan  setiap  bulan  kepada  Kepala
Desa  dan  paling  lambat  tanggal  10  bulan berikutnya. c. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran,  menggunakan  :buku  kas umum,  buku  kas  pembantu  pajak  dan, buku bank.
d. Pelaporan Berdasarkan  Permendagri  Nomor 113 Tahun 2014  mekanisme  pelaporan  pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :
1) Kepala  desa  menyampaikan  laporan realisasi  pelaksanaan  APBDesa  kepada bupati/walikota berupa: laporan semester  pertama;  dan  laporan  semester akhir tahun. 2) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa. 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa.
e. Pertanggungjawaban
PP  No.  43  tahun  2014  pasal  103-104 mengatur  tantang  tata  cara  pelaporan  yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Penanggungjawab secara keseluruhan
pengelolaan  keuangan  desa  adalah  Kepala Desa. laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap  semester  tahun  berjalan  (laporan semesteran)  dan  setiap  akhir  tahun  anggaran (laporan  tahunan)  wajib  dilaporkan  kepada Bupati/Walikota oleh Kepala Desa.
Pemendagri  No.  113  tahun  2014  mengatur tentang  pengelolaan  keuangan  desa  mengatur tentang pelaporan dan pertanggungjawaban
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 2 (2), December  2019 pp. 35 - 47
penggunaan  APBDesa.  Selain  itu,  Pemendagri tersebut  juga  mengatur  standar  dan  format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa.
Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.  43 tahun  2014  dan  Pemendagri  No.  113  tahun  2014 bahwa Kepala Desa harus terintegritas secara utuh dalam  membuat  laporan  pertanggungjawaban, tidak  melihat  sumber  dana  yang  diperoleh  desa. Hal  ini  sangat  berbeda  dengan  aturan  sebelumnya yang  hanya  mewajibkan  desa  untuk  menyusun laporan  pertanggungjawaban  penggunaan  dana berdasarkan sumber dananya.
Prinsip  dasar  penyelenggaraan  pengawasan pembangunan  desa  berdasarkan  UU  Desa  terdiri dari  pengawasan  oleh  sipra-desa  (Downroad Accountability),  pengawasan  oleh  lembaga  desa dan  pengawasan  dari  masyarakat  (Upward Accountability).
f. Transparansi
Transparansi memilik arti keterbukaan
organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dari aktivitas pengelolaan sumber daya publik  kepada  pihak-pihak  yang  menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2011 : 17- 18).  Selanjutnya  Hasbudin  Dkk  (2015:05) menyatakan,  transparansi  adalah  prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk  mengetahui  dan  mendapatkan  akses informasi  seluas-luasnya  tentang  keuangan desa.
Dengan  adanya  transparansi  memungkinkan dapat  menjamin  akses  dan  kebebasan  setiap orang  untuk  memperoleh  informasi  tentang penyelenggaraan pemerintahan, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan  dan  pelaksananya,  serta  hasil- hasil  yang  dicapai.  Bagi  pelaksana  fungsi pemerintah  dalam  menjalankan  mandat  dari rakyat,  sikap  transparansi  sangat  penting mengingat  pemerintah  saat  ini  memiliki kewenangan  mengambil  beberapa  keputusan penting  yang  berdampak  bagi  orang  banyak jadi pemerintah harus menyediakan informasi lengkap  mengenai  apa  yang  dikerjakannya. Transparansi  menjadi  instrument  penting yang  dapat  membantu  menghambat  dan menyelamatkan  uang  rakyat  dari  praktek korupsi  yang  semakin  marak  belakangan  ini. Jika  hal  ini  dilaksanakan  lebih  baik  lagi bukan  hal  yang  tak  mungkin  jika  kita  dapat menghilangkan  praktek  korupsi  sehingga pemerintahan  daerah  dapat  berjalan  lebih baik lagi.

## METODE PENELITIAN

## Objek Penelitian
Objek  dalam  penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  efektivitas  pengelolaan  Dana  Desa (DD)  dalam  mewujudkan  transparansi  dan akuntabilitas keuangan desa di Desa Kawa-Kawali Kab. Konawe Kepulauan.

## Analisis Data
Efektivitas  adalah  hubungan  antar  output pusat  tanggungjawabnya  dan  tujuan  atau  target Halim  (2001:72).  Dimana  output  dalam  hal  ini adalah  realisasi  belanja  sedangkan  tujuan  adalah target  belanja  maka  besar  kontribusi  output terhadap tujuan makin efektiflah unit tersebut.
Analisis yang digunakan untuk menganalisis  pengelolaan  dana  desa  dapat  dilihat dari  perbandingan  antara  realisasi  belanja  dengan target belanja, adapun rumusnya sebagai berikut :

## Outcome (Realisasi Belanja DD)
Efektivitas =             ____________________  X 100% Output (Target Belanja DD)
Standar  pengukuran  efektivitas  menurut keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  No.690.900.327 tahun  1996  tentang  kriteria  penilaian  dan  kinerja keuangan  dapat  diketahui  efektif  atau  tidaknya dengan memenuhi kriteri sebagai berikut :

## Defenisi Operasional
1. Efektivitas  dalam  pengelolaan  dana  desa adalah  suatu  keadaan  dimana  kegiatan  atau program  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah desa  dapat  dinyatakan  efektif  apabila  output yang  dilaksanakan  dapat  memenuhi  target yang diharapkan.
2. Pengelolaan  dana  desa  dalam  penelitian  ini adalah  rangkaian  kegiatan  yang  memiliki tahapan-tahapan yang terintegritas dari rangkaian  siklus  yang  terpadu  dimana Pengelolaan  yang  dilakukan  berdasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabel yang bertujuan  untuk  mewujudkan  efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Kawa-Kawali.
3. Transparansi yang dimaksud dalam penelitian ini  adalah  adanya  keterbukaan  pemerintah
42 Ringan dan Lasao . / Analisis Efektivitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana ......
desa  dalam  memberikan  informasi  mengenai penyaluran,  pengelolaan  dan  hasil  dari  Dana Desa. Program kegiatan yang dilakukan dapat dinyatakan  transparan  apabila    adanya musyawarah  yang  melibatkan  masyarakat serta adanya  penyediaan  dan  akses informasi yang  jelas  tentang  perencanaan,  pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
4. Akuntabilitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adanya pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan kepada pihak- pihak  yang  memiliki  kepentingan  terkait dengan  kegiatan  pengelolaan  dana  desa. Program  kegiatan  yang  dilakukan  dapat dinyatakan  akuntabel  apabila,  tercapainya tujuan  dalam  pengelolaan  dana  desa  serta adanya penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Efektivitas  Pengelolaan  Dana  Desa  Di  Desa Kawa-Kawali tahun 2018 Berdasarkan  perhitungan  yang  dilakukan menggunakan analisis efektivitas, dapat dipaparkan  efektiv  itas  pengelolaan  Dana  Desa (DD)  pada  Desa  Desa  Kawa-Kawali  tahun  2018 sebagai berikut :
Pada  tabel  diatas  dapat  dijelaskan  bahwa anggaran  Dana  Desa  (DD)  tahun  2018  berjumlah Rp 668.440.000 yang dialokasikan secara bertahap yaitu  tahap  I  sebesar  Rp  88.688.000  atau  13,27% dengan jenis kegiatan Pengadaan Penghalau Hama Babi,  tahap  II  sebesar  Rp  354.252.000  atau 53,00%  dengan  jenis  kegiatan  Pembangunan Gedung  Serba  Guna  sebesar  Rp  317.752.000, Insentif  Guru  Paud  sebesar  Rp  9.000.000,  Insentif Kader Posyandu sebesar Rp 7.000.000, Pembinaan Hafis  Qur’an  sebesar  Rp  15.500.000,  Pembinaan Agama  dan  Adat  sebesar  Rp  5.000.000  dan  tahap
III  sebesar  225.500.000 atau  33,73% dengan  jenis kegiatan Pembangunan Jalan Desa Rp 70.000.000, Pembangunan  Jalan  Usaha  Tani  sebesar  Rp 125.000.000,  Pemetaan  dan  Pengukuran  Kawasan Hutan  sebesar  Rp  8.500.000,  Pengadaan  Kursi Gedung  Serba  Guna  sebesar  Rp  15.000.000, Pengadaan  Meja  Gedung  Seba  Guna  sebesar 7.000.000.  Dari  keseluruhan  berbagai  jenis kegiatan dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Kawa-
Kawali  tahun  2018  termaksud  kategori  Sangat Efektif  sebesar  100%.  Tingkat  keberhasilan pemerintah  desa  dalam  pengelolaan  pendapatan desa dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat  merupakan  keberhasilan  pemerintah desa  dalam  mengefektivitaskan  dana  desa  secara maksimal  dengan  memperhatikan  kebutuhan kebutuhan masyarakat desa.
Berdasarkan  data  diatas  pengelolaan  Dana Desa  dapat  dikategorikan  sangat  efektif    bila pelayanan  yang  disediakan  pemerintah  desa  dapat menyeluru dalam memenuhi kebutuhan masyarakat  sehingga  masyarakat  dapat  dengan mudah  memperoleh  pelayanan  baik  dalam  bidang pemberdayaan masyarakat maupun pembangunan.
Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Kawa-Kawali Tahun 2018 Dana desa merupakan salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegritas dengan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa (APBDes), oleh karena itu perencanaan kegiatannya  di  susun  melalui  Musrembang  yang merupakan forum-forum musyawarah yang membahas  tentang  usulan  perencanaan  atau program pembangunan, dimana keterlibatan masyarakat  sangat  diperlukan  khususnya  dalam pengambilan  keputusan  mengenai  pembangunan yang  akan  dilaksanakan  guna  memperoleh  respon atau aspirasi masyarakat terkait kegiatan yang akan dilaksanakan.
Terkait  implementasi  program  perencanaan yang  dilaksanakan  dalam  rangka  pemberdayaan masyarakat dengan harapan akan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan namun kenyataanya partisipasi masyarakat  masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara kepada Kepala  Desa  tentang  bagaimana  partisipasi masyarakat dalam   musyawarah dana  desa,  beliau menyatakan bahwa :
“Partisipasi  perangkat  desa  Kawa-Kawali maupun masyarakatnya dalam mengingikuti kegiatan musyawarah desa, alhamdulillah antusiasnya  sangat  tinggi  karena  mereka  tau musyawarah  desa  itu  unuk  kepentingan  bersama khususnya  desa  Kawa-Kawali  dan  umumnya pembangunan  di  kab.  Konawe  kepulauan  Desa.” (wawancara 15 September 2019).
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 2 (2), December  2019 pp. 35 - 47
Hal ini didukung oleh pernyataan masyarakat yang menyatakan :
“kegiatan  Musyawarah  selalu  dilakanakan pemerintah  desa  namun dengan kesibukan masyarakat  terkadang  hanya  beberapa  masyarakat yang  hadir  disebabkan  karena  kesibukan  masing- masing ” (wawancara 16 september 2019).
Musyawarah  desa  dapat  dijadikan  tali penyambung  aspirasi  masyarakat  desa  yang  dapat disalurkan  secara  langsung  dengan  memberikan kesempatan    masyarakat  untuk  mengemukan aspirasinya  mengenai  masalah-masalah  yang  ada di  Desa  bila  ditinjau  dari  partisipasi  masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah desa masih sangat kurang  berpartisipasi, hal  ini  dapat  dilihat  melalui kehadiran  masyarakat  dalam  hal  musyawarah pengembilan  keputusan  mengenai  perencanaan penggunaan dana desa  dalam musdes dimana dari total  225  masyarakat  hanya  21  orang  yang  hadir, walaupun  demikian  penyusunan  rencana  kegiatan tetap  terselesaikan.  Pernyataan  tersebut  diperkuat oleh  wawancara  kepada  BPD,  tentang  bagaimana partisipasi  masyarakat  Desa  Kawa-Kawali  dalam penyusunan rencana  kegiatan,   beliau menyatakan bahwa :
”walaupun kenyataannya
partisipasi masyarakat  sangat  kurang  namun  penyusunan rencana  kegiatan  tetap  terselesaikan,  saya  selaku perwakilan masyarakat akan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaimana mestinya terkait pengelolaan  dana  desa  berdasarkan  kebutuhan masyarakat” (Wawancara 16 Septembar 2019).
Dari  hasil  musyawarah  yang  dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat desa maka alokasi penggunaan DD yang telah diusulkan Desa Kawa- kawali  yang  digunakan  untuk  pembangunan  desa dan  pemberdayaan  masyarakat  secara  terperinci dapat dilihat dari  hasil  rekapitulasi  hasil Musyawarah  yang  telah  disepakati  adalah  sebagai berikut :
Maka  dari  beberapa  hasil  wawancara peneliti dengan informan dalam tahapan perencanaan kepada Kepala Desa, Masyarakat dan BPD  Desa  Kawa-Kawali.  Peneliti  menyimpulkan bahwa  pemerintah  sudah  transparan  dalam memberikan informasi terkait perencanaan
pengelolaan  dana  desa,  dimana  hasil  perencanaan tersebut  akan  menjadi  pedoman  penyelenggaraan pemerintah desa dalam kurung waktu satu tahun.
Setiap  kegiatan  yang  dilakukan  yang berkaitan  dengan  masalah  pengangggaran  dana baik itu dalam bentuk penerimaan atau pengeluaran dana desa yang dicatat oleh bendahara harus  terlebih  dahulu  dibuatkan  Rancangan Anggaran  Biaya  (RAB),  Kemudian  dibentuk  Tim Pelaksana  Kegiatan  (TPK),  setelah  kegiatan  yang dilaksanakan terlaksana maka dibuatkan pertanggungjawaban  dalam  bentuk  SPJ.  Hal tersebut  senada  dengan  pernyataan  anggota  TPK tentang  proses  tim  pelaksana  kegiatan  dalam pelaksanaan  RAB,  beliau  menyatakan  bahwa :“Disetiap  Pelaksanaan  Kegiatan  yang  kami lakukan harus terlebih dahulu membuat RAB yang dimasukan  ke  desa  dilengkapi  dengan  3  berkas penting  diantaranya  :  surat  pertanggungjawaban, SPP dan proposal yang  diverifikasi sekertaris desa kemudian  di  sahkan  Kepala    Desa”  (Wawancara 16 september 2019).
Transparansi dalam pengelolaan Dana Desa merupakan  usaha  pemerintah  dalam  memberikan informasi  secara  terbuka  tanpa  ada  hal-hal  yang harus  ditutupi.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  dari wawancara    peneliti  terhadap  informan  yaitu Bapak  bendahara  tentang  proses  pencairan  dana desa, beliau menyatakan :
“Dana  desa  dicairkan  dari  APBDes  yang pelaksanaan  dan  penganggarannya  harus  sesuai dengan anggaran yang direncanakan pada musyawarah desa dimana catatanya harus dilampirkan  data  penunjang  contohnya  :  proposal RAB dan lain-” (Wawancara 16 september 2019).
Berdasarkan  informasi  yang  diperoleh  dari hasil wawancara peneliti bahwa dalam pelaksanaan  kegiatan    pengelolaan    dana  desa  di Kawa-Kawali sudah transparan dimana Bendahara dan  TPK  selaku  pelaksana  kegiatan  telah melaporkan  tahapan  pelaksanaan  dana  desa kepada  masyarakat  dan  pemerintah  desa.

## Penatausahaan  Pengelolaan  Dana  Desa Kawa-Kawali Tahun 2018
Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran di Desa Kawa-Kawali ditandai dengan kelengkapan  penggunaan  buku-buku  penting  yang menjadi buku kas umum, buku kas pembantu serta buku pembantu pajak. Ketiga buku tersebut adalah buku  penting  desa,  dimana  bendahara  malakukan aktivitas tutup buku setiap bulannya. Hal ini dapat dibuktikan  dari  hasil  wawancara  peneliti  dengan Bendahara  Desa  Kawa-Kawali  tentang  bagaimana proses pencatatan keuangan desa, beliau menyatakan bahwa :
“saya  menggunakan 3  bukuyaitu  :  pertama buku  kas  umum,  disitu  saya  mencatat  berbagai
44 Ringan dan Lasao . / Analisis Efektivitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana ......
kegiatan  yang  menyangkut  penerimaan  dan pengeluaran  kas  baik  secara  tunai  maupun kredit,kedua  buku  kas  pembantu pajak disitu  saya gunakan  untuk  membantu  buku  kas  umum  dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan  dengan  pajak  dan  ketiga  buku  bank disitu  saya  gunakan  untuk  membantu  buku  kas umum  dalam  rangka  penerimaan  dan  pengeluaran yang  berhubungan  dengan  bank”  (Wawancara  16 september 2018).
Berdasarkan  informasi  penjelasan  dari perangkat  desa  yang  penjelasan  dengan  bukti laporan  dari  beberapa  buku  pembantu  kegiatan pelaksanaan  Dana  Desa  di  Desa  Kawa-Kawali dalam  hal  ini  penerimaan  atau  pengeluaran kegiatan  penatausahaan  secara  administrasi  dapat dikatakan  baik  terselesaikan  dengan  baik.  Maka dalam  hal  dapat  dikatakan  bahwa  penatausahaan yang  dilakukan  oleh  bendahara  Kawa-Kawali sudah baik.

## Pelaporab  Pengelolaan  Dana  Desa  Kawa- Kawali Tahun 2018
Penyusunan  laporan  keuangan  di  Desa Kawa-Kawali  didasari  oleh  persetujuan  Camat, kemudian  disetor  ke  Badan  Permusyarawatan Masyarakat Desa (BPMD), Inspektorat dan Badan Pengelolah Keuangan kabupaten untuk di evaluasi, pelaksanaan  pengelolaan  keuangan  berdasarkan pada mekanisme yang ditetapkan dalam Permendagri  Nomor  113  Tahun  2014.  Adapun hasil  wawancara  peneliti  kepada  Sekretaris  desa tentang  waktu  pelaporan  realisasi  pelaksanaan APBDes, beliau mengatakan bahwa :
“pelaporan  realisasi  pelaksanaan  APBDes semester awal dilaporkan pada bulan mei tanggal 8 tahun  2018    yaitu  sebesar  20%    semester  kedua yatu  padaa  bulan  juli  tanggal  25  tahun  2018 sebesar  40  %  dan  semester  akhir  pada  bulan oktober tanggal 28 tahun 2018 sebesar 40% 2018” (Wawancara 16 september 2019).
Pelaporan  dana  desa  telah  dibuktikan dengan  pertanggungjawaban  pelaksanaan  Program DD  dan  APBDes  kepada  pemerintah  tingkat atasnya dilakukan secara periodik. Pada penggunaan  DD  tahap  I  (13,27%)  Rp  88.688.000 adalah sebagai berikut :
Adapun  penggunaan  dana  desa  tahap  II (52,00%)  Rp  354.252.000  Tahun  2018  adalah sebagai berikut :
Adapun  penggunaan  dana  desa  tahap  III (33,73%)  Rp  225.500.000  Tahun  2018  adalah sebagai berikut :
Berdasrkan  informasi  tersebut  yang diperkuat  dengan  bukti  laporan  realisasi pelaksanaan  APBDes  Permendagri  Nomor 113  Tahun  2014  dapat  dikatakan  pelaporan keuangan  Desa  Kawa-Kawali  sudah  baik dapat  serta  dipertanggungjawabkan  oleh pemerintah.

## Pertanggungjawaban  Pengelolaan  Dana Desa Di Desa Kawa-Kawali Tahun 2018
Penyelesaian pengelolaan Dana Desa ditandai  dengan  tahapan  pertanggungjawaban pelaporan  realisasi  anggaran  APBDes  kepada bupati/walikota  pada  akhir  tahun.  Penyusunan
Laporan  Pertanggung  Jawaban  (LPJ)  telah dilakukan oleh pemerintah desa bersama BPD. Hal ini dapat dibuktikan  dari hasil  wawancara  peneliti dengan  sekretaris  tentang  yang  menyusun  laporan pertangungjawaban, beliau mengatakan bahwa:
“Yang  menyusun  Laporan  Pertanggung Jawaban (LPJ)  adalah Pemerintah dan BPD dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan selalu sosialisasi
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 2 (2), December  2019 pp. 35 - 47
kepada  masyarakat.”  (Wawancara  15  september 2019).
Pernyataan diatas dapat diperkuat pula oleh wawancara  yang  dilakukan  peneliti  kepada masyarakat  Desa  Kawa  Kawali  tentang  program yang disosialisasikan oleh pemerintah desa, beliau menyatakan bahwa :
“Pihak yang terlibat dalam penyusunan LPJ dilakukan  oleh  Pemerintah  dan  BPD,  setiap program yang ada didesa Kawa-Kawali, pemerintah  desa  selalu  mensosialisasikan  kepada masyarakat  program  pemerintah  yang  sudah terlaksanakan” (Wawancara 16 september 2019).
Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) sudah baik  dan  dapat  diterima  oleh  pemerintah kabupaten.  Hal  ini  disampaikan  pula  oleh Bendahara  Desa  Kawa-Kawali  tentang  kendala yang dihadapi dalam pengelolaan laporan pertanggungjawaban keuangan desa, beliau menyatakan bahwa :
“walaupun  kadang  ada  hambatan  dalam pengelolaan  Laporan  PertanggungJawaban  (LPJ) penggunaan  dana  desa  namun  masih  dapat diselesaikan  dengan  baik.”  (Wawancara  16 september 2019).
Laporan pertanggungjawaban harus dipertanggungjawabkan  secara  transparan  kepada masyarakat maupun kepada pemerintah kabupaten. Pemerintah Desa Kawa-Kawali telah melaksanakan pelaporan tanggungjawaban
tersebut  dengan  melaporkan  setiap  transaksi  yang terjadi  berupa  laporan  APBDes  yang  telah direalisasikan.  Hal  tersebut  dapat  dibuktikan  dari wawancara peneliti kepada TPK, tentang transparansi  pengelolaan  dana  desa,  beliau menyatakan :
“menurut  saya  pemerintah  desa  sudah transparan  dalam  memberikan  informasi  kegiatan pengelolaan  dana  desa  salah  satu  contohnya  yaitu pemasangan  papan  baliho  yang  diterpasang  di depan rumah Kepala Desa Kawa-Kawali”
(Wawancara 15 September 2019).
Dari  informasi  hasil  wawancara  yang dilakukan  maka  peneliti  dapat  menyimpulkan bahwa akuntabilitas Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) telah dilaksanakan oleh pemerintah dan BPD serta secara administrasi dapat diselesaikan dengan baik .
Abalisis  Penerapan  Prinsip  Transparansi Dalam  Pengelolaan  Dana  Desa  Kawa- Kawali Tahun 2018
Keterbukaan akses informasi bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyaluran, pengelolaan  dan hasil  dari  Dana  Desa adalah  salah  satu  perilaku  transparansi.  Standar akuntansi pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi
keuangan  terbuka  dan  jujur  kepada  masyarakat berdasarkan  pertimbangan    bahwa  masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh  atas  pertanggungjawaban    pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan  kepadanya. Kegiatan yang didanai dari dana desa harus direncanakan  secara terbuka  oleh  pemerintah  desa maka diadakan musyawarah perencanaan pembangunan  desa  yang  hasilnya  dituangkan dalam  Perdes  tentang  APBDes  serta  dilaksanakan dan  dievaluasi  secara  terbuka  dengan  melibatkan masyarakat,  seperti halnya  yang  disampaikan  oleh masyarakat  tentang  bentuk  informasi  anggaran dana desa,  beliau menyatakan bahwa :
“Pemerintah  sudah  cukup  transparan memberikan informasi anggaran dana desa dengan cara memasang baliho dan mengadakan musyawarah kepada masyarakat” (Wawancara  16 september 2019).
Hal  ini  diperkuat  dengan  informasi  yang disampaikan  oleh  Bapak  Kepala  Desa  tentang trasparansi pengelolaan dana desa, beliau menyatakan bahwa :
“Alhamdulilah  di  Desa  kami  dalam pengelolaan  dana  desa  cukup  transparan,  dimana salah  satunya  masyarakat  dapat  melihat  dan mengawasi  penggunaaan  dana  desa  lewat  baliho hingga  laporan  rutin  yang  selalu  disampaikan kepada  masyarakat  desa.”  (Wawancara  15 September 2019)
Penyediaan  informasi  terkait  alokasi  dana merupakan  bukti  transparansi  pemerintah  desa maka diharapakan sikap pemerintah tersebut dapat menjadi  tolak  ukur  yang  sangat  berperan  penting untuk  mencegah  terjadinya  penyalahgunaan  dana khususnya terkait mengenai perencanaan, pelaksanaan  dan  pengelolaan,  penatausahaan  serta pertanggungjawaban  pengelolaan  dana  desa.  Hal inipun  senada  dengan  informasi  yang  diperoleh peneliti  dari  masyarakat  tentang  musyawarah  di Desa Kawa-kawali, beliau menyatakan bahwa :
“Memang  setiap  ada  kegiatan  musyawarah selalu  diadakan  musyawarah  namun  yang  datang hanya  sedikit  disebabkan  karena  kesibukan masing-masing.” (wawancara 16 september 2019).
Dana pemerintah yang tujuan utamanya untuk  penyelenggaraan  pemerintah desa pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan  masyarakat  merupakan  hak seluruh  masyarakat  desa  dimana  segala kegiatan pembangunan desa yang berasal dari hasil Musrembang harus dipertanggung jawabankan  penggunaan  dananya.  Hal  ini sejalan  dengan  hasil  wawancara  peneliti kepada  BPD  tentang  kebebasan  berpendapat dalam  musyawarah  desa,  beliau  menyatakan bahwa :
46 Ringan dan Lasao . / Analisis Efektivitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana ......
“masyarakat  diberikan  kesempatan  dalam memberikan pendapat dan pendapatnyapun ditindak  lanjuti/dipenuhi  sesuai  dengan  kebutuhan masyarakat” (wawancara 15 september 2019).
Hasil  wawancara  peneliti  dengan  informan terkait  transparansi  pengelolaan  dana  desa  yaitu kepala  desa,  masyarakat,  dan  BPD  desa  kawa- kawali.  Peneliti  menemukan  bahwa  pemerintah sudah  cukup  transpasaran  dalam  memberikan informasi seputar perencanaan musyawarah terkait  pelaksanaan  dan  pertanggungjawaban pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  dan masyarakat  juga  sangat  berpartisipasi  walaupun pemahaman masyarakat masih kurangnya terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Kawa-Kawali.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan  Analisis Efektivitas  dan  Transparansi  Pengelolaan  Dana Desa  di  Desa  Kawa-Kawali  Konawe  Kepulauan tahun 2018, maka penulis mengambil kesimpulan :
1) Efektivitas  Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa Kawa-Kawali  tahun  2018  yang  berdasarkan pada perbandingan realisasi anggaran
terhadap  target  belanja    maka  dapat disimpulkan  dalam  setiap  kegiatan  yang dilaksanakan  hampir  rata-rata  memperoleh pencapaian pencapaian 100% dengan
kategorikan  pencapaian  yang  sangat  efektif dimana total anggaran Dana Desa (DD) yang diberikan  pemerintah  telah  dianggarkan semua sesuai dengan anggaran yang diberikan  pemerintah  diperggunakan  untuk membiayai  kegiatan  pembangunan  desa  dan pemberdayaan masyarakat desa.
2) Pengelolaan  Dana  Desa  di  Desa  Kawa- Kawali tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan mekanisme  pengelolaan  keuangan  desa diantaranya  :  perencanaan,  pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang secara keseluruhan sudah  sangat  baik  dilaksanakan  berdasarkan pada prinsip transparansi.
3) Analisis Transparansi pengelolaan Dana Desa di  Desa  Kawa-Kawali  sudah  sangat  baik dilaksanakan  sesuai  dengan  aturan-aturan berlaku  yang  didasari  pada  Pemendagri  No.
113  tahun  2014  sebagai  acuan  dalam pengelolaan keuangan desa

## Saran
Berdasarkan hasil kesimpulan uraian diatas, maka  penulis  memberikan  saran  yang  dapat dijadikan sebagai pertimbangan kepada pemerintah Desa Kawa-Kawali Kabupaten Konawe Kepulauan
dalam  pengelolaan  keuangan  Dana  Desa  tahun 2018, adapun saran-saran tersebut yaitu :
1) Kepada  Pemerintah  Desa  Kawa-Kawali dalam pengelolaan Dana Desa lebih memperhatikan  lagi  masyarakatnya  baik  itu dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban dengan selalu meningkatkan  transparansi  dalam  berbagai aspek dimana informasi yang diberikan dapat menyeluruh  kesegala  lapisan  masyarakat Desa Kawa-Kawali.
2) Kepada  Masyarakat  Desa  Kawa-Kawali untuk  lebih  meningkatkan  partisipasinya dalam mengawal kegiatan dilakukan pemerintah desa terkhusus dalam pengelolaan dana desa sehingga tidak ada lagi masyarakat yang  tidak  mengetahui  tentang  penggunaan Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA
Ernawati,  2017  Analisis  Akuntabilitas  dan
Transparansi  Pengelolaan  Anggaran  Dana Desa dalam Mewujudkan Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. DJPK  Kementerian  Keuangan.  2016.  LGF Realisasi  Anggaran  2009-2013.  DJPK Kemenkeu Republik Indonesia. www.djpk.kemenkeu.go.id Halim,  Abdul.  2002.  Akuntabilitas  Sektor  Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi, Salemba Empet, Jakarta. Halim,  Abdul.2004:93.Bunga  Rampai  Manajemen Keuangan Daerah-Edisi revisi.Yogyakarta:Upp AMP YKPN. Hasbudin,  Safaruddin    dan  Tuti  Dharmawati.
(Eds).    2015.  Akuntansi  Desa.  Kendari  : HISPISI SULTRA.
Hery,  2014,  “Pengendalian  Akuntansi  dan Manajemen”, Kencana, Jakarta.
I  Wayan  Saputra,  2016  Skripsi  Efektivitas Pengelolaan  Alokasi  Dana  Desa  pada  Desa Lambean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014.
Kadek  Sutrawati,  2016  Skripsi  Peran  Perangkat
Desa  dalam  Akuntabilitas  Pengelolaan Dana Desa. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327  tahun  1996  tentang  Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan. Lestari,  2014.  Pengaruh  Akuntabilitas  Publik Partisipasi  Masyarakat  dan  Transparansi
Kebijakan  Publik  Terhadap  Pengawasan
Keuangan Daerah (APBD) di Kota Bandung. Jurnal.
Sigma: Journal of Economic and Business Vol. 2 (2), December  2019 pp. 35 - 47
Mahmudi.  (2011).  Manajemen  Keuangan  Daerah.
Jakarta: Erlangga. Mardiamo. 2010. Akuntabilitas Publik. Yogyakarta: Andi Offset.
Miles,  Matthew  B,  A  Michael  Huberman.  (1992). “Qualitative  Data  Analysis”.  Alih  Bahasa: tjejep  Rohendi.  Analisis  Data  Kualitatif. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
Muhammad Iqra, 2017 Skripsi Analisis Pengelolaan  Keuangan  Dana  Desa  dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa. Nordiawan,  Dedi.  2006.  Akuntansi  Sektor  Publik.
Jakarta: Salemba Empat.
Nurcholis,  Hanif,  2011.  ‘’Pertumbuhan  dan Penyelenggaraan  Pemerintahan  Desa’’, Penerbit Erlangga.
Peraturan  Menteri  Desa  No. 3 tahun  2015  tentang
Pendamping Desa. Peraturan Menteri Keuangan No. 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban  Transfer  ke  Daerah dan Dana Desa.
Peraturan  Pemerintah  No.  43  Tahun  2014  tentang Peraturan  Pelaksanaan  UU  No.  6  tahun
2014 tentang Desa.
Peraturan  Pemerintah  No.  47  Tahun  2015  tentang Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  No.
43 tahun 2014.
Peraturan  Pemerintah  No.  60  Tahun  2014  tentang Dana  Desa  yang  Bersumber  dari  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.
Peraturan  Pemerintah  No.  72  Tahun  2005  tentang
Desa
Republik  Indonesia.  2014  Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Republik  Indonesia  No.  113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menteri Dalam Negeri 2014. Jakarta.
Samsul Baharim, 2017 Skripsi Studi Implementasi Kebijakan  Alokasi  Dana  Desa  dan  Dana Desa di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna.
Sarwoto  1990,  Dasar-Dasar  Organisasi  dan Manajemen, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Sujarweni,  2015.  Akuntansi  Sektor  Publik:  Teori, Konsep, dan Aplikasi. Yokyakarta: Pustaka Baru.
Sulastri,  2016  Skripsi  Efektivitas  Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam
Meningkatkan  Pembangunan  Fisik  Desa Lakapodo Kecamatan  Watopute Kabupaten Muna.
Syachbrani.      2012.      Akuntansi      dan Akuntabilitas     Pemerintah     Desa.     Tesis.
Yogyakarta. Tangkilisan,    Nogi    Hessel.    2005.  Manajemen Publik. PT. Gramedia WidiasaranaIndonesia : Jakarta. Undang-Undang  No.  06  Tahun  2014  pasal  79 tentang Perencanaan Desa.
Undang-Undang  No.  15  tahun  2004  tentang Pemeriksaan  Pemeriksaan  Pengelolaan  dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara.
Undang-Undang  No.  32  Tahun  2014  tentang Pemerintah Daerah (c.1) Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah.
Wijaya,  Amin  Tunggal,  1993,  Manajemen  suatu Pengantar,  Cetakan  Pertama,  Rineka  Cipta Jaya, Jakarta.