## Indonesia Journal of Criminal Law (IJoCL)
Website: https://journal.ilininstitute.com/index.php/IJoCL Vol. 2,  No. 1, Juni 2020, pp 15-29 p-ISSN:2656-9922, e-ISSN: 2684-916X DOI: https://doi.org/10.31960/ijocl.v2i1.382

## Perlindungan Hukum Perjanjian Kerjasama Antara Investor Dan Perusahaan Bursa Berjangka Komoditi Kelapa Sawit
Djulya Eka Pusvita
1 Magister Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia, Email: julypusvita@gmail.com

## Artikel info
Artikel history: Received; 10-11-2019 Revised:05-01-2020 Accepted: 31-01-2020 Published: 02-02-2020
Keywords: Cooperation; Investors, Stock Companies; Palm oi l
Kata Kunci: Kerjasama; Inversor, Perusahaan Bursa; Kelapa Sawit
Abstract . Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  tentang  Pelaksanaan Perjanjian  Kerjasama  Investasi  Antara  Investor  Dengan  Perusahaan  Bursa Berjangka  Komoditi  Kelapa  sawit.  Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analitis dengan  pendekatan  yuridis  empiris,  Hasil  penelitian  bahwa  pelaksanaan investasi di bursa berjangka atau perusahaan berjangka  biasanya dilakukan dalam  beberapa  tahap  yaitu  Tahap  Pengenalan  Perusahaan  Berjangka, Tahap Perjanjian Kerjasama Investasi yang terdiri dari masa pemberitahuan tentang perdagangan berjangka oleh pedagang atau wakil perusahaan, masa pemrosesan  data  nasabah  serta  terakhir  pembuatan  kesepakatan  tentang investasi  dan  penandatanganan  perjanjian  kerjasama  investasi  dan  terkahir adalah  pelaksanaan  investasi  itu  sendiri,  dimana  pengawasan  diri  nasabah sangat diperlukan agar apa yang diinvestasikan berjalan sesuai dengan yang dinginkan.  Dimana  dalam  peraturan  perundang-undangan  tentang  bursa berjangka  menurut  analisa  penulis,  secara  umum  telah  diatur  dengan  baik tentang  perlindungan  terhadap  nasabah  atau  investor.  Sistem  penyelesaian sengketa  terhadap  nasabah  yang  mempunyai  permasalahan  yang  berkaitan dengan pelaksanaan investasinya di Perusahaan Berjangka dapat dilakukan melalui, penyelesaian secara Perdata yang mencakup penyelesaian di internal perusahaan  pialang  berjangka  atau  penyelesaian  melalui  lembaga  bursa berjangka  dengan  pemanfaatan  dana  kompensasi  dan  yang  terakhir penyelesaian di Badan.
Abstrak. Peneitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  pertanggungjawaban tindak  pidana  perbankan  terkait  dengan  kerahasiaan  Bank.  Permasalahan penelitian;  Pertama,  Bagaimanakah  Pertanggungjawaban  Pidana  Dalam Tindak  Pidana  Rahasia  Bank?  Metode  penelitian  menggunakan?  Kedua, Bagaimanakah  Rahasia  Bank  Dalam  Perspektif  Perundang-Undangan? Metode  penelitian  menggunakan. Hasil  penelitian  menunjukkan:  pertama , Pihak  yang  dapat  dimintai  pertanggungjawaban  pidana  jika  terjadi  tindak pidana  terkait  rahasia  bank, antara lain  dewan  komisaris,  direksi,  pegawai bank, pihak terafiliasi atau lainnya yang dengan sengaja melakukan tindak pidana  terkait  rahasia  bank,  Kedua  pertanggungjawaban  pidana  atas terjadinya  tindak  pidana  yang  berkaitan  dengan  usaha  bank  dapat dijatuhkan  kepada  anggota  dewan  komisaris,  direksi,  atau  pegawai  bank yang dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana
Coresponden author:
* Email: julypusvita@gmail.com A rtikel dengan  akses terbuka dibawah lisensi CC BY
Perlindungan Hukum Perjanjian Kerjasama … ( Pusvita ) | 16

## PENDAHULUAN
Perkembangan saat ini, perdagangan komoditi diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 adalah segala sesuatu yang bekaitan dengan jual  beli  komoditi  dengan  penyerahan  kemudian  berdasarkan  kontrak  berjangka  dan Opsi  atas  Kontrak  berjangka (Suminar,  2013). Sedangkan  tempat  untuk  melakukan kegiatan  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  disebut  Departemen  Perindustrian  dan Perdagangan,  Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka  Komoditi,  sebagai  Bursa Berjangka (Sari, 2013).
Dalam  ketentuan  Pasal  1  angka  3  Bursa  Berjangka  adalah  badan  usaha  yang menyelenggarakan  dan  menyediakan  sistem  dan/atau  sarana  untuk  kegiatan  jual  beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka dan Opsi atas Kontrak berjangka (Renti, 2012). Bursa berjangka baru ada di Indonesia setelah 3 tahun dikeluarkannya Undang-undang Nomor  32  tahun  1997  tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  yaitu  tepatnya  pada tanggal 21 November 2000, izin Bursa Berjangka pertama diterbikan  oleh pemerintah, dan  perusahaan  yang  ditetapkan  sebagai  pengelola  bursa  berjangka  adalah  PT.  Bursa Berjangka  Jakarta  (BBJ).  Dan  pada  tanggal  15  desember  Tahun  2000  untuk  pertama kalinya  Bursa  Berjangka  Jakarta  (BBJ)  membuka  perdagangan  di  lantai  bursa  dengan memperdagangkan  dua  kontrak  komoditi,  yaitu  minyak  kelapa  sawit  (CPO)  dan  kopi Robusta.
Dibandingkan  dengan  komoditi  lainnya  pada  sub-sektor  perkebunan,  kelapa  sawit merupakan salah satu komoditas yang pertumbuhannya paling pesat pada dua dekade terakhir (Wiranta,  1997) .  Pada  era  tahun  1980-an  sampai  dengan  pertengahan  tahun 1990-an,  industry  kelapa  sawit  berkembang  sangat  pesat  pada  periode  tersebut,  areal meningkat dengan laju sekitar 11% pertahun. Sejalan dengan perluasan modal, produksi juga  meningkat  dengan  laju  9,4%  pertahun.  Komsumsi  domestic  dan  ekspor  juga meningkat  pesat  dengan  laju  masing-masing  10%  dan  13%  pertahun  (Direktorat Jenderal  Bina  Produksi  Perkebunan  2004).  Laju  yang  demikian  pesat  menandai  era dimana kelapa sawit merupakan salah satu primadona pada sub- sector perkebunan.
Ditengah pesimisme bangsa Indonesia terhadap keunggulan bangsa di hadapan bangsa- bangsa  lain,  Indonesia  ternyata  memiliki  potensi  unggulan  yang  dapat  dibanggakan dalam  hal  perkebunan  kelapa  sawit.  Potensi  ini  dapat  dijadikan  peluang  besar  untuk perdagangan  dan  investasi,  baik  investor  domestic  maupun  investor  internasional. Namun demikian, potensi besar ini memiliki ancaman dan sejumlah masalah yang harus diselesaikan  bersama.  Industri  kelapa  sawit  sangat  pantas  dikembangkan  karena menciptakan sekitar 4 juta kesempatan kerja ( pro-job ), serta mendukung pembangunan daerah  dan  pengentasan  kemiskinan.  Selain  itu mayoritas  perkebunan  kelapa  sawit  di tanam  di  kawasan  hutan  left-over  /  berkas  HPH  ( pro-environment ),  serta  nilai  ekspor CPO dan produk CPO berkontribusi cukup signifikan terhadap pendapatan ekspor, yaitu sekitar  USD  20  miliar  (sekitar  10%  dari  pendapatan  ekspor  total),  terbesar  kedua setelah  minyak  dan  gas  ( pro  growth ).  Saat  ini  Indonesia  merupakan  produsen  minyak sawit mentah (crude palm oil CPO terbesar di dunia. Pada 2012, luas lahan perkebunan diperkirakan sebesar  9 juta hektar, dengan produksi CPO 24 juta ton pertahun, dengan komposisi    5  juta  ton  dikomsumsi  didalam  negeri,  sementara  80%  sisanya  di  ekspor. CPO  digunakan  untuk  bahan  baku  industry  pangan  sebesar  80-85%  dan  industry nonpangan sebesar 15-20%. Pertumbuhan komsumsi minyak sawit dalam negeri adalah sekitar 5,5% per tahun.
Diperkirakan  pada  2030  akan  dibutuhkan  lebih  banyak  produksi  makanan  untuk memberi  makan  penduduk  dunia  yang  semakin  meningkat (Rangkuti,  2017). Berdasarkan perhitungan konservatif, pada tahun itu dunia akan mengkomsumsi 48 juta MT  lebih  minyak  untuk  penggunaan  makanan,  sehingga  dibutuhkan  peningkatan sebesar  30  juta  MT  yang  harus  dipenuhi  dalam 20  tahun.  Indonesia  seharusnya  dapat berperan besar dalam menangkap peluang ini.
Kebijakan  utama  pemerintah  Indonesia  dalam  mengembangkan  kelapa  sawit  adalah mengembangkan  industry  hilir (Berlian,  2016). Kebijakan  ini  dilakukan  dengan mengembangkan klaster industry di Zona Ekonomi  Khusus (ZEK) yang diatur dengan UU  No.39  tahun  2009  tentang  Kawasan  Ekonomi    Khusus  (KEK).  Kebijakan  tersebut mengatur pengenaan tarif lebih rendah pada produk hasil olahan dari kelapa sawit, CPO dan  turunannya.  Hal  itu  bertujuan  untuk  meningkatkan  nilai  tambah  serta  daya  saing industri  hilir  sawit  di  dalam  negeri (Goenadi, et.al. 2005). Penyebaran  areal  yang berpotensi  untuk  pengembangan  kelapa  sawit  umumnya  terdapat  di  provinsi  Riau, Kalimantan  Barat,  Kalimantan  Tengah,  Kalimantan  Timur,  Irian  jaya,  Sumatra  Utara, Bengkulu, Sulawesi tengah dan Sulawesi barat.
Meski  kelapa  sawit  punya  potensi  besar  untuk  dikembangkan,    namun  terdapat beberapa  hal  yang  harus  diwaspadai.  Saat  ini  banyak  ditemui  hukum  dan  kebijakan tidak harmonis dan tidak sinkron dalam perdagangan komoditi kelapa sawit (Robbani, Fahmi & Suprayitno, 2015). Diantaranya konflik tanah, Di Indonesia, sawit watch sudah mendokumentasikan  lebih  dari  500  sengketa  tanah  sedangkan  WALHI  mencatat    200 kasus  konflik  di  Kalimantan  Barat.  Untuk  mengatasi  hal  ini  maka  perlu  pendekatan persuasive  kepada  pemilik  lahan,    pengakuan  hak  adat  yang  dilindungi  oleh  Undang- Undang  Dasar,  pembenaan  system  perizinan  lahan,  penegakan  hukum,  serta pelaksanaan  Corporate  Social  Responsibilities    kepada  masyarakat.  Perlu  dipahami bahwa akar konflik seringkali terjadi karena factor kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masalah  yang  paling  marak  terjadi  di  perusahaan  berjangka  komoditi  adalah  belum lengkapnya  semua  peraturan  tentang  pelaksanaan  dan  pengawasannya  membuat banyak terjadi kejahatan dan penipuan di bursa berjangka komoditi kelapa sawit.
Seperti  yang  diterangkan  sebelumnya  memang  banyak  terjadi  kejahatan  di  Bursa Berjangka terutama pada awal tahun 70-an pada masa berkembangnya comission house (AZLAN,  2008). Sekarang  ini,  hal  tersebut  kembali  marak  terjadi  sebagaimana  yang diungkapkan oleh Edy Mulyadi: “terbatasnya yuridiksi institusi pemberi izin, dijadikan lubang bagi para pencoleng untuk melakukan aksi investasi tipu-tipu. Korban pun terus berjatuhan.
Investasi  di  perusahaan  berjangka  komoditi  kelapa  sawit  terdapat  dua  resiko,  yaitu resiko yang dapat diprediksi dan resiko yang tidak dapat diprediksi. Resiko yang dapat diprediksi seperti resiko penurunan nilai komoditi yang diperdagangkan, untuk resiko ini  dapat  dihindari,  karena  sudah  dapat  diprediksi  sebelumnya (Budhiarta,  2006). Sedangkan untuk resiko yang tidak dapat diprediksi sangat sulit untuk menghindarinya seperti  gagal  panen  akibat  keadaan  cuaca  yang  kurang  baik  atau  buruknya  mutu komoditi yang diterima pada waktu penyerahan barang sehingga keuntungan menurun dan sebagainya.
Nasabah  atau  investor  adalah  pemain  penting  dalam  berkembangnya  Perdagangan Berjangka.  Karena  mereka  merupakan  pemain  utama  yang  memanfaatkan  keberadaan dari Bursa Berjangka. Dalam Bursa Berjangka dikenal dua jenis investor yaitu kelompok
Perlindungan Hukum Perjanjian Kerjasama … ( Pusvita ) | 18
speculator dan kelompok hedger (Heykal & Erlin, 2011). Kelompok hedger adalah pihak yang memanfaatkan keberadaan Bursa Berjangka untuk melakukan pengelolaan resiko akibat  gejolak  harga  dari  komoditi  yang  ditanganinya  (lindung  nilai) (Mashuri, 2017). Kelompok  hedger  ini  biasanya  terdiri  dari  perusahaan  besar  yang  ingin melindungi  keamanan  harga  komoditi  yang  dikelolanya.  Sedangkan  kelompok  kedua adalah  kelompok speculator yaitu  para  pihak  yang  memanfaatkan  pergerakan  harga komoditi  yang  terjadi  di  bursa  untuk  mencari  keuntungan.  Biasanya  keuntungan diperoleh dari  selisih pergerakan  harga  komoditi  yang  terjadi.  Dan  investor  kelompok ini biasanya berasal dari masyarakat umum yang ingin berinvestasi.
Kejadian kejahatan sebagaimana diungkapkan di atas memang banyak terjadi, salah satu hal penyebabnya adalah lemahnya aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah sebagai regulator,  sehingga  kelemahan  itu  dimanfaatkan  oleh  para  pedagang  untuk  berbuat curang terhadap investor. Rata – rata kejahatan yang terjadi selain lemahnya penegakan hukum yaitu belum taatnya para pedagang berjangka terhadap ketentuan investasi yang dibuat  oleh  Pemerintah  bersama  Dewan  Perwakilan  Rakyat  melalui  Undang-Undang Nomor  32  Tahun  1997  tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  dan  Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1999  tentang  penyelenggaraan  perdagangan  berjangka komoditi  juga  disebabkan  oleh  kurang  jelinya  investor  terhadap  investasi  yang dilakukannya. Salah satunya adalah tentang perjanjian investasi yang dibuatnya dengan pihak pedagang berjangka.
Tetapi  dalam  kenyataanya  biasanya  perjanjian  dibuat  secara  sepihak  oleh  pedagang berjangka  yang  diajukan  kepada  investor  untuk  disetujui.  Di  sini  sangat  diperlukan ketelitian  dan  kehati-hatian  dari  investor  karena  dalam  pelaksanaannya  banyak pedagang  berjangka  yang  hanya  menggembar-gemborkan  tentang  keuntungan  yang besar tanpa disertai penjelasan tentang resiko yang memadai.
Seperti  halnya  kasus  yang    dialami  oleh  salah  seorang  investor  yang  bernama  hj.  Sitti Nur  asmirawaty  di  tahun  2014  di  polewali  mandar,  awalmula  beliau  dipertemukan dengan  salah  seorang  yang  bisa  dikatakan  sebagai  pedagang/  wakil  perusahaan berjangka komoditi kelapa sawit oleh kerabatnya, beliau diberikan penjelasan mengenai tatacara  pelaksanaan  hingga  keuntungan  dari  hasil  yang  akan  ditanamkan,  tergiur dengan  iming-iming  tersebut.  Atas  dasar  kekeluargaan  dan  saling  percaya,  Tanpa mempertanyakan  bagaimana  isi  kontrak  atau  pelaksaan  dari  perjanjian  bahkan  tanpa mempertanyakan resiko berinvestasi di perusahaan tersebut  ibu hj sitti nur asmirawaty menanamkan  modalnya  dengan  menyerahkan  uang  tunai  senilai  40jt  dibulan  februari 2014.  Berjalan  beberapa  bulan  komunikasi  tetap  lancar  hingga  bulan  january  2015 hampir 1 tahun tak kunjung ibu hj nur asmirawaty menerima kontrak, dalam artian ibu hj wati tidak memengang surat berharga apapun selain bukti transfer uang senilai 40jt tersebut,  dengan  melihat  keadaan  tersebut  ibu  hj  wati  menghubungi  yang  katanya pialang/ wakil perusahaan via telepon untuk mempertanyakan kejelasan dari investasi yang dilakukannya. Alhasil setelah berkomunikasi via telepon ibu hj wati dimintai lagi untuk  menyuntikkan  dana  sebesar  25  juta  dengan    alasan  untuk  pengurusan administrasi  kontrak,  berfikir  dan  merasa  sudah  terlanjur  ditengah  jalan  dengan harapan  setelah  menyuntikkan  dana  ia  akan  mendapatkan  kejelasan  dari  pihak perusahaan  atau  minimal  pegangan  berupa  kontrak  akhirnya  ibu  hj  wati  mentransfer dana senilai 25 juta ke rekening yang  mengatasnamakan perusahaan tersebut.  hingga saat ditahun 2019 ini jangankan keuntungan, untuk meminta uangnya kembalipun ibu hj  wati  tidak  memiliki  pegangan  sama  sekali,  tidak  ada  surat  berharga,  tidak  ada
kejelasan  dan  komunikasipun  terputus.  hingga  dalam  menanamkan  modalnya  di pialang/wakil  perusahaan  kelapa  sawit    ibu  hj  nur  asmirawati  mengalami  kerugian hingga 65 juta.
Padahal  dalam  Pasal  50  Undang-undang  Nomor  32  tahun  1997  tentang  Perdagangan Berjangka  Komoditi  sudah  diatur  bahwa  :  pialang  berjangka  wajib  menyempaikan dokumen  keterangan  perusahaan  dan  dokumen  pemberitahuan  adanya  resiko  serta membuat  perjanjian  dengan  nasabah  sebelum  pialang  berjangka  yang  bersangkutan dapat  menerima  dana  milik  nasabah  untuk  perdagangan  kontrak  berjangka.  Selain  itu juga banyak klausul dalam perjanjian kerjasama investasi yang biasanya dibuat secara sepihak  oleh  Perusahaan  Berjangka  sebagaimana  diterangkan  di  atas,  yang  merugikan investor  serta  tidak  dijelaskan  secara  detil  oleh  pedagang  berjangka  sehingga menyebabkan banyak terjadi kerugian bagi pihak investor.
Hal  di  atas  jelas  akan  menimbulkan  resiko  yang  lebih  besar  terhadap  investor  karena akan  menimbulkan  kerugian  yang  besar  terhadap  investasi  mereka.  Dengan  keadaan seperti  yang  diterangkan  sebelumnya  maka  investor  seharusnya  mendapatkan perlindungan  hukum  dari  tindakan  yang  akan  merugikannya.  Perlindungan  hukum  di sini bukanlah perlindungan yang diberikan ketika komoditi atau kontrak berjangka yang dimilikinya turun, kerugiannya akan dibayar atau diganti. Akan tetapi perlindungan di sini  adalah  sebuah  perlindungan  hukum di  mana  investor  dijamin  oleh  sebuah  sistem hukum atau aturan main yang akan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak dan  pelaksanaan  kewajiban  dari  investor  tersebut.  Salah  satunya  adalah  tentang ketentuan  perjanjian  investasi  yang  sesuai  dengan  ketentuan  hukum  perdagangan berjangka yang berlaku, sehingga dalam melakukan investasi, investor terlindungi.
Permasalahan  yang  penulis  rumuskan  dalam  penulisan  ini  adalah, Pertama, Bagaimanakah  pelaksanaan  perjanjian  kerjasama  investasi  antara  investor  dengan Perusahaan  Berjangka  Komoditi  kelapa  sawit  ? Kedua, Bagaimanakah  Perlindungan Hukum  Investor  dalam  pelaksanaan  Perjanjian  Kerjasama  Investasi  antar  Investor dengan Perusahaan Berjangka Komoditi Kelapa Sawit?

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  merupakan  tipe  penelitian  yuridis  empiris,  dimana  penelitian  yuridis dilakukan  dengan  cara  meneliti  bahan  pustaka  yang  merupakan  data  sekunder  yang juga  disebut  penelitian  kepustakaan.  Sedangkan  penelitian  empirisnya  dilakukan dengan  cara  meneliti  apa  yang  terjadi  di  lapangan.  Pendekatan  secara  yuridis  dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma- norma  hukum  sesuai  dengan  permasalahan  yang  ada,  sedangkan  pendekatan  empiris adalah untuk menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.
Pada penelitian ini pendekatan yuridis digunakan karena penelitian dilakukan terhadap Pelaksanaan  Perjanjian  Kerjasama  Investasi  antar  Investor  dengan  Perusahaan Berjangka  Komoditi  Kelapa  sawit  dimana  Pendekatan  yuridis  dilakukan  untuk menganalisa  berbagai  peraturan  yang  berkaitan  dengan  perdagangan  berjangka komoditi,  sedangkan  pendekatan  empiris  dilakukan  untuk  menganalisa  tentang Pelaksanaan  Perjanjian  Kerjasama  Investasi  Antar  Investor  dengan  Perusahaan Berjangka Komoditi kelapa sawit.
Perlindungan Hukum Perjanjian Kerjasama … ( Pusvita ) | 20

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A.   Pelaksanaan  perjanjian  kerjasama  investasi  antar  investor  dengan perusahaan berjangka komoditi kelapa sawit
Perjanjian  kerjasama  investasi  antar  investor  dengan  perusahaan  berjangka  komoditi kelapa  sawit  merupakan  dasar  hukum  utama  dan  acuan  bagi  para  pihak  untuk melaksanakan  investasi.  Hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan  yang  terdapat  dalam KUHPerdata  Pasal  1313,  yaitu  bahwa  perjanjian  atau  persetujuan  adalah  suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain  atau  lebih.  Kata  persetujuan  tersebut  merupakan  terjemahan  dari  perkataan overeekomst  dalam  bahasa  Belanda.  Kata  overeekomst  tersebut  lazim  diterjemahkan juga  dengan  kata  perjanjian.  Jadi  persetujuan  dalam  Pasal  1313  KUHPerdata  tersebut sama artinya dengan perjanjian, dan diperkuat dengan pasal 1338 KUHPerdata 54 yang berbunyi  :  “semua  perjanjian  dibuat  secara  sah  berlaku  sebagai  undang -undang  bagi mereka  yang  membuatnya.”dengan  demikian  kesepakatan  dalam  perjanjian  kerjasama antar  investor  dengan  perusahaan  berjangka  komoditi  kelapa  sawit  berlaku  sebagai aturan  yang  harus  disepakati  oleh  kedua  pihak  yang  bersepakat  dalam  pelaksanaan investasi.  Berbicara  tentang  perjanjian  kerjasama  antara  investor  dengan  perusahaan berjangka  komoditi  kelapa  sawit,  terdapat  beberapa  hal  yang  perlu  diketahui  tentang kerjasama investasi.
Dalam pelaksanaan investasi di perusahaan kelapa sawit, ada beberapa tahapan penting yang  harus  dilalui  dan  wajib  untuk  diketahui  oleh  investor  sebelum  melaksanakan perjanjian kerjasama atau kontrak. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

## 1.   Tahap Pengenalan Investasi Kelapa Sawit
Tahap  ini  dapat  juga  penulis  katakan  sebagai  tahap  pembelajaran.  Hal  ini  karena sebelum  investor  terjun  untuk  melakukan  investasi  ada  baiknya  investor  mengetahui terlebih  dahulu  tentang seperti  apa  invetasi  komoditi  kelapa  sawit  dan  segala  sesuatu yang  berkaitan  dengan  investasi  di  perusahaan  kelapa  sawit.  Pengetahuan  investor terhadap investasi komoditi kelapa sawit akan sangat membantu investor menghadapi segala kemungkinan resiko yang akan dialami dalam melakukan investasi. Untuk dapat mempunyai  pengetahuan  tentang  investasi  komoditi  kelapa  sawit  ini  memang diharapkan dilakukan secara pro aktif oleh para calon nasabah yaitu dengan menggali dari berbagai sumber. Karena untuk saat sekarang informasi tentang investasi komoditi kelapa sawit bukanlah hal yang sulit untuk didapatkan, tergantung kemauan dari calon investor yang akan melaukan investasi di perusahaan kelapa sawit.  Saat ini juga sudah banyak buku yang beredar yang membahas tentang penanaman modal, baik itu tentang cara  perdagangan  yang  baik,  cara  berinvestasi  dengan  baik  dan  sebagainya.  Selain  itu calon  investor  juga  berhak  mendapatkan  penjelasan  yang  dapat  meyakinkan  calon investor sebelum melaksanakan suatu perjanjian kerjasama di perusahaan kelapa sawit terkait hal-hal yang akan bersangkutan dengan investasi baik itu yang menguntungkan maupun  yang  merugikan  bagi  calon  investor  agar  tidak  terjadi  tumpang  tindih  di kemudian  hari. Sesuai dengan  Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen  pada  Hak  dan Kewajiban  K onsumen  Pasal  4  butir  c  yang  berbunyi  “Hak  atas  informasi  yang  benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa”.
Di  dalam  Investasi  komoditi  Kelapa  Sawit  investor  berlaku  sebagai  konsumen,  secara keseluruhan  ada  10  macam  hak  konsumen  yang  diatur  pada  Undang-Undang Perlindungan Konsumen antara lain adalah sebagai berikut :
a) Hak atas keamanan dan keselamatan
b) Hak untuk memperoleh informasi
c) Hak untuk memilih
d) Hak untuk didengar
e) Hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
f) Hak untuk memperoleh ganti rugi
g) Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
h) Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
i) Hak untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya.
j) Hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut.
Dengan semua keterangan yang penulis kemukakan di atas terlihat bahwa pengetahuan dari  investor  sangat  membantu  terhadap  kepentingan  perlindungan  hukum  dalam investasi dari investor tersebut.

## 2.  Tahap Perjanjian Kerjasama Investasi Kelapa Sawit
Tahap ini merupakan langkah selanjutnya dalam pelaksananan investasi di perusahaan kelapa  sawit.  Perjanjian  kerjasama  merupakan  gerbang  utama  dalam  melakukan investasi  di  perusahaan  kelapa  sawit.  Melalui  perjanjian  inilah  investor  dengan perusahaan  membuat  sejumlah  kesepakatan  tentang  investasi  yang  akan  dilakukan. Sebelum  perjanjian  kerjasama  disepakati  dan  ditandatangani  terdapat  beberapa tahapan yang akan dilalui oleh investor dan perusahaan kelapa sawit, yaitu penjelasan tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi oleh pihak perusahaan, yang mana pihak  perusahaan  menginformasikan  atau  memberitahukan  kepada  calon  nasabah (investor),  mengenai  tempat    atau  lokasi  akan  dilakukannya  investasi,  mengenai perizinan dari perusahaan kelapa sawit, Keadaan dari  perusahaan kelapa sawit, hingga sistim  bagi  hasil  dari  perkebunan  kelapa  sawit  tersebut  dan  sebaginya,  serta  yang terpenting  yang  harus  diberitahukan  oleh  pihak  perusahaan  adalah  tentang pemberitahuan adanya resiko dalam melakukan investasi di perusahaan kelapa sawit.
Pemberitahuan  kepada  calon  nasabah  tentang  hal  seperti  yang  dikemukakan  dalam paragraph  sebelumnya  tersebut  wajib  dilakukan  oleh  pihak  perusahaan.  Begitupun dengan  pihak  perusahaan  kelapa  sawit  juga  wajib  menjelaskan  segala  resiko  yang mungkin  dihadapi  oleh  nasabahnya,  sebagaimana  tercantum  dalam  dokumen Pemberitahuan  Adanya  Resiko.  Apabila  nasabahnya  mengerti  dan  dapat  menerima resiko  tersebut,  nasabah  tersebut  harus  menandatangani  dan  memberi  tanggal  pada dokumen tersebut, yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah mengerti resiko yang  akan  di  hadapi  dan  menyetujuinya.  Apabila  pihak  perusahaan  tidak  melakukan kewajibannya untuk memberitahukan tentang hal sebagaimana dimaksud diatas  maka dapat  dikenakan  sanksi  sebagaimana  diatur  dalam  pasal  73  ayat  (3)  Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang berbunyi : Setiap Pihak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), Pasal 50 ayat (4), Pasal 53 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 54 ayat (2) atau melakukan kegiatan  yang  dilarang  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal  50  ayat  (3),  atau  Pasal  53 ayat  (3)  diancam  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  satu  tahun  dan  pidana  denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Perlindungan Hukum Perjanjian Kerjasama … ( Pusvita ) | 22
Tentang pemberitahuan terhadap keadaan Bursa Berjangka jenis komoditi kelapa sawit ini juga ditegaskan lagi dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997  tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Republik Indonesia  Nomor  9  Tahun  1999  Tentang  Penyelenggaraan  Perdagangan  Berjangka Komoditi, pada Pasal 106 yang berbunyi : Sebelum membuka rekening Nasabah untuk transaksi Kontrak Berjangka, Pialang Berjangka wajib:
1) memberitahukan  dan  menjelaskan  tentang  keterangan  perusahaan  yang  dimuat dalam Dokumen Keterangan Perusahaan, risiko yang dihadapi dalam Perdagangan Berjangka  Komoditi  yang  dimuat  dalam  Dokumen  Pemberitahuan  Adanya  Risiko, dan  isi  Perjanjian  Pemberian  Amanat  yang  isi  dan  bentuknya  ditetapkan  oleh Bappebti;
2) memberikan  informasi  yang  jelas  dan  tidak  menyesatkan  tentang  prosedur Perdagangan Berjangka Komoditi;
3) menjelaskan isi Kontrak Berjangka yang akan ditransaksikan oleh Nasabah.
4) menerima dokumen sebagaimana dimaksud huruf a, yang telah ditandatangani dan diberi tanggal oleh Nasabah sebagai tanda bukti telah mengerti dan menyetujui isi dokumen dan prosedur transaksi
Berdasarkan keterangan diatas terlihat bahwa pialang berjangka atau pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit berkewajiban untuk menjelaskan semua hal secara detail atau sejelas-jelasnya  kepada  investor  baik  tentang  produk-produk  yang  berkaitan  dengan perkebunan kelapa sawit tersebut maupun hal-hal yang terlibat didalamnya.

## 1.   Tahap Transaksi
Pembuatan kesepakatan tentang investasi yang akan dilakukan merupakan hal yang sangat penting karena berdasarkan kesepakatan tersebutlah yang akan menentukan jenis  investasi  apa  yang  akan  dilakukan  investor  di  perusahaan  kelapa  sawit  dan kesepakatan  tersebut  akan  dituangkan  dalam  perjanjian  kerjasama  investasi  yang merupakan  dasar  untuk  melakukan  investasi  di  perusahaan  kelapa  sawit.  Setelah pemilihan  dilakukan  maka  selanjutnya  adalah  menuangkannya  dalam  bentuk perjanjian  kerjasama  investasi  antar  investor  yang  akan  menjadi  nasabah  dengan perusahaan  kelapa  sawit  yang  akan  mengelolah  investasi  dari  investor  tersebut untuk  di  investasikan  di  perusahaan  kelapa  sawit.    Kemudian  terakhir  adalah dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama tersebut. Dengan ditandatanganinya  perjanjian  tersebut  maka  nasabah  dianggap  telah  mengetahui semua hal yang berkaitan dengan investasi di perusahaan perkebunan kelapa sawit, selanjutnya perusahaan akan melakukan penarikan margin atau dana investasi dari nasabah.  Hal  ini  sesuai dengan  ketentuan  dalam  Undang-Undang Nomor  32  tahun 1997  tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi,  pada  Pasal  51  ayat  (1)  yang berbunyi : “Pialang Berjangka, sebelum melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka untuk  Nasabah,  berkewajiban  menarik  Margin  dari  Nasabah  untuk  jaminan transaksi  tersebut.”  Sedangkan,  Pada  Undang -Undang  Nomor  32  tahun  1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, pada Pasal 51 ayat (2) juga diterangkan bahwa margin dapat berupa uang dan/atau surat berharga tertentu.
Dengan  demikian  terlihat  bahwa  dana  nasabah  yaitu  dana  investasi  dari  investor untuk di investasikan di Bursa Berjangka jenis komoditi kelapa sawit tersebut akan dikelola  dalam  sebuah  rekening  terpisah,  dimana  keperluan  terhadap  transaksi akan  diambil  dari  rekenihg  tersebut,  dan  terhadap  rekening  tersebut  juga  akan
diberikan  laporan  oleh  pihak  perusahaan  kelapa  sawit  terhadap  pemilik  rekening atau nasabah.

## 2.  Sistem Pola Bagi Hasil
1. Jangka waktu perjanjian kerjasama antara pihak pertama bertindak sebagai atas nama pemilik lahan atau ahli waris (kelompok) dan pihak kedua bertindak selaku  manajemen  perusahaan  berlaku  mulai  saat  perjanjian  kerjasama penyerahan  lahan  ditanda  tangani  sampai  kebun  kelapa  sawit  berumur  30 tahun.
2. Pembangunan kelapa sawit dilakukan oleh pihak kedua (perusahaan) terdiri atas  tahap  persiapan  lahan,  pembibitan,  pembukaan  lahan,  penanaman, pemeliharaan  tanaman  yang  menghasilkan,  pemeliharaan  tanaman  yang menghasilkan,  dan  panen.  dengan  bertanggung  jawab  untuk  mencari  sumber pendanaan  pembangunan  kebun  kelapa  sawit  baik  dalam  perusahaan  sendiri maupun sumber dana lainnya dengan jaminan Pihak Perusahaan.
3. Pembagian  Hasil  dilakukan  setelah  tanaman  berumur  60  (enam  puluh  bulan) dengan perhitungan melalui tahapan pedukung sebagai berikut :
a) Harga  TBS  ditentukan  berdasarkan  hasil  rapat  antara  Koperasi, Perusahaan, dan Dinas Perkebunan.
b) Berat Tonase Hasil Panen berdasarkan hasil timbangan dari pabrik kelapa sawit di kalikan dengan harga indeks K, akan didapat hasil penjualan kotor.
c) Rumus pembagian hasil antara :
Hasil bruto (kotor) – Beban baiya pembangunan, Pemeliharaan, Pupuk dan Panen=Hasil bersih (40% Pemilik lahan 60% Perusahaan).

## 3.  Hak dan Kewajiban Pihak Pertama (PETANI)
1) Menyerahkan lahan kepada pihak kedua bebas dari tumpang tindih/tuntutan, tidak dalam kondisi diagunkan/dijaminkan kepihak lain baik sekarang maupun dikemudian  hari.  Apabila  timbul  tuntutan  diatas  lahan  tersebut  sepenuhnya menjadi  beban  tanggung  jawab  pihak  pertama  tanpa  melibatkan  pihak  kedua atau Pemerintah.
2) Berkewajiban  untuk  menjual  semua  hasil  panen  Tandan  Buah  Segar  (TBS) kepada pihak kedua
3) Persyaratan yang perlu dilakukan oleh pihak pertama:
• Menandatangani surat perjanjian penyerahan lahan
• Menandatangani surat tidak bersengketa
• Menandatangani surat pernyataan asal usul tanah.
• Menandatangani surat keterangan hibah kepada pihak keluarga (anak)
• Menandatangani surat pernyataan pembukaan lahan untuk kebun kalapa sawit.

## 4.  Hak dan Kewajiban Pihak Kedua (PERUSAHAAN)
Perlindungan Hukum Perjanjian Kerjasama … ( Pusvita ) | 24
1. Pembangunan  kebun  kemitraan  sesuai  dengan  standart  teknis  yang  berlaku sehingga pada umur 60 bulan sudah bisa dilakukan pembagian hasil kebun.
2. Menyediakan  dana  untuk  pembangunan  kebun  kelapa  sawit  baik  daa  sendiri maupun dari sumber lain dangan jaminan pihak kedua.
3. Memberikan  tali  asih  kepada  pihak pertama  sebesar  rp.  1.000.000  (satu  juta rupiah)  per  Ha.  Sebagai  tanda  kesungguhan  dan  penghargaan  pihak  kedua dalam keikut sertaan program kemitraan bagi hasil kepada pemilik lahan.
4. Memberi  kesempatan  kerja  pertama  kepada  pihak  pertama  sesuai  dengan kemampuan  yang  dimiliki  dan  kondisi  luas  kebun  yang  dibuka  dengan pembayaran upah minimum provinsi sulawesi selatan.
5. Mengelola  kebun  kemitraan  dan  menjaga  agar  tanaman  dapat  memberikan hasil sampai umur 30 tahun
6. Mempunyai kewajiban dan wewenang untuk memotang hasil penjulan tandan buah segar (TBS) untuk pebayaran biaya pembangunan kebun termasuk bunga, pemeliharaan  /  peawatan,  pupuk,  biaya  panen  dan  sisa  keuntungannya  akan dibagikan ke pemilik lahan secara alngsung sebesar 40%.
7. Membangun  pabrik  kelapa  sawit  milik  pihak  kedua  bila  lahan  sudah mencukupi sesuai standar umum berdirinya pabrik kelapa sawit.

## B.  Perlindungan  Hukum  Investor  Serta  Penyelesaian  Sengketa  dalam Pelaksanaan  Perjanjian  Kerjasama  Investasi  antar  Investor  dengan Perusahaan berjangka komoditi Kelapa Sawit
Setelah membahas tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama sebagaimana diterangkan di  atas  maka  selanjutnya  adalah  tentang  perlindungan  kepentingan  investor. Sebenarnya  jika  kita  membahas  tentang  perlindungan  terhadap   investor  maka  hal  ini mengacu  kepada  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur  tentang  bursa berjangka (Putra &  Budiharto, 2012). Dimana peraturan perundang-undangan tentang bursa berjangka menurut analisa penulis, secara umum telah diatur dengan baik tentang perlindungan  terhadap  investor.  Pemerintah  telah  menerbitkan  berbagai  peraturan perundang-undangan  tentang  perlindungan  investor.  Perlindungan  hukum  oleh Undang-Undang  kepada  investor  dalam  hal  ini,  investor  atau  penyimpan  dana dipersamakan dengan konsumen. UUPK memberi pengertian (pasal 1 angka 3) sebagai berikut: “Setiap  orang  perseorangan  atau  badan  usaha,  baik  yang  berbentuk  badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan  dalam  wilayah  hukum  negara  Republik  Indonesia,  baik  sendiri  maupun bersama-sama  melalui  perjanjian  menyelenggarakan  kegiatan  usaha  dalam  berbagai bidang ekonomi”.
Perjanjian antara perusahaan kelapa sawit dengan nasabah / investor dalam transaksi forex margin trading harus berlandaskan pada Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian bahwa : Syarat sahnya perjanjian ada empat yaitu :
1.   Sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya;
2.   Kecakapan untuk membuat suatu pendapat;
3.   Suatu hal tertentu;
4.   Suatu sebab yang halal.
Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa  hubungan  hukum  antara  investor  dengan  pihak perusahaan kelapa sawit adalah didasarkan atas suatu perjanjian, untuk itu merupakan
suatu  kewajaran  apabila  kepentingan  dari  investor  sebagai  penyimpan  dana memperoleh  perlindungan  hukum.  Sebagaimana  telah  diatur  pada  Pasal  28D  ayat  (1) UUD  1945  yang  menyatakan: ”Setiap  orang  berhak  atas  pengakuan,  jaminan, perlindungan,  dan  kepastian  hukum  yang  adil  serta  perlakuan  yang  sama  di  hadapan hukum”.  Sehubung  dengan  tidak  adanya  kepastian  h ukum  yang  maksimal  terhadap perlindungan kepentingan investor dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi di bursa  berjangka  jenis  komoditi  perkebunan  kelapa  sawit,  maka  secara  umum  untuk melindungi  investor,  pihak  perusahaan  kelapa  sawit  diwajibkan  memiliki  pedoman perilaku sebagaimana yang tertulis di dalam pasal pasal 49 s/d 56 dari UU Nomor 32 / 1997 Sebagai berikut:

## Pasal 49
(1) Setiap Pihak dilarang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka, kecuali kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.
(2) Setiap  Pihak  dilarang  menyalurkan  amanat  untuk  melakukan  transaksi  Kontrak Berjangka  dari  pihak  ketiga,  kecuali  transaksi  tersebut  dilakukan  berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

## Pasal 50
(1)  Pialang  Berjangka  wajib  mengetahui  latar  belakang,  keadaan  keuangan,  dan pengetahuan mengenai Perdagangan Berjangka dari Nasabahnya.
(2)  Pialang  Berjangka  wajib  menyampaikan  Dokumen  Keterangan  Perusahaan  dan Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko serta membuat perjanjian dengan Nasabah sebelum Pialang Berjangka yang bersangkutan dapat menerima dana milik Nasabah untuk perdagangan Kontrak Berjangka.
(3)  Pialang Berjangka dilarang menerima amanat Nasabah apabila mengetahui Nasabah yang bersangkutan:
a. telah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
b. telah  dinyatakan  melanggar  ketentuan  Undang-undang  ini  dan/atau  peraturan pelaksanaannya oleh badan peradilan atau Bappebti;
c. pejabat atau pegawai:
1)    Bappebti, Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka; atau
2)   bendaharawan  lembaga  yang  melayani  kepentingan  umum,  kecuali  yang bersangkutan mendapat kuasa dari lembaga tersebut.
(4)  Pialang Berjangka dalam memberikan rekomendasi kepada Nasabah untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka wajib terlebih dahulu memberitahukan apabila ada kepentingan Pialang Berjangka yang bersangkutan.

## Pasal 51
(1) Pialang  Berjangka,  sebelum  melaksanakan  transaksi  Kontrak  Berjangka  untuk Nasabah,  berkewajiban  menarik  Margin  dari  Nasabah  untuk  jaminan  transaksi tersebut.
(2) Margin  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dapat  berupa  uang  dan/atau  surat berharga tertentu.
(3) Pialang  Berjangka  wajib  memperlakukan  Margin  milik  Nasabah,  termasuk tambahan  dana  hasil  transaksi  Nasabah  yang  bersangkutan,  sebagai  dana  milik Nasabah.
Perlindungan Hukum Perjanjian Kerjasama … ( Pusvita ) | 26
Penyelesaian  Sengketa  Dalam  Pelaksanaan  Perjanjian  Kerjasama  Investasi  Antar Investor  Dengan  Perusahaan  berjangka  komoditi  Kelapa  Sawit  Setiap  perjanjian  pasti mempunyai akibat hukum, minimal bagi para pihak yang membuatnya. Hal yang sama juga  berlaku  terhadap  perjanjian  tentang  kerjasama  investasi  yang  dilakukan  oleh investor dengan perusahaan kelapa sawit.  Akibat hukum dari perjanjian biasanya baru akan kelihatan apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran (wanprestasi) terhadap kesepakatan yang dibuat dan disepakati dalam perjanjian. Dengan adanya pelanggaran tersebut biasanya pihak yang lain akan meminta pihak yang melanggar atau melakukan wanprestasi  untuk  memenuhi  kewajibannya  sesuai  dengan  yang  disepakati.  Biasanya apabila  pihak  yang  melakukan  wanprestasi  tidak  memenuhi  maka  akan  dikenakan sanksi  sesuai  yang  disepakati  atau  akan  dilakukan  penyelesaian  dengan  cara  tertentu sesuai yang disepakati dalam perjanjian.
Keadaan adanya salah satu pihak yang melakukan wanprestasi juga bisa saja terjadi di dalam  perjanjian  kerjasasama  investasi  yang  dilakukan  oleh  investor  dengan Perusahaan  Kelapa  Sawit.  Wanprestasi  tersebut  dapat  berupa  praktik  curang  yang dilakukan oleh Manajer Perusahaan Kelapa Sawit  terhadap dana nasabah atau amanat nasabah  dalam  melakukan  transaksi  di  Perusahaan  berjangka  komoditi  Kelapa  Sawit. Atas rahmat tuhan serta kerjasama yang baik antara perusahaan dengan investor sejauh ini  PT.  Manakarra  Unggul  Lestari  belum  pernah  menghadapi  masalah  yang  berkaitan dengan  investasi,  baik  itu  berupa  kasus  wanprestasi  maupun pelanggaran  hukum  lain yang menyalahi peraturan pemerintah di bursa berjangka jenis komoditi kelapa sawit. Akan  tetapi  seperti  kata  pepatah,  sediakan  payung  sebelum  hujan.  Maka  alangkah baiknya,  jika  terjadi  masalah  antara  nasabah    dengan  perusahaan  berupa  pelanggaran yang merugikan para pihak, maka PT. Manakarra Unggul Lestari juga menerapkan opsi dalam  penyelesaiannya dilakukan dengan cara:
1. Penyelesaian secara perdata
Penyelesaian  secara  perdata  merupakan  sebuah  alternatife  penyelesaian  sengketa dianjurkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  32  tahun  1997  tentang  Perdagangan Berjangka Komoditi ( Budiharto & Putra, 2012). Kembali penulis mengingat, hal ini di  karenakan  tidak  adanya  undang-undang  yang  mengatur  secara  detail  mengenai penyelesaian sengketa di bidang investasi kelapa sawit sehingga kembali mengacuh kepada  Bursa  Berjangka.  Hal  ini  dapat  kita  lihat  pada  Pasal  61  Undang-Undang Nomor  32  tahun  1997  tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  yang  berbunyi: Tanpa mengurangi hak para Pihak untuk menyelesaikan perselisihan perdata yang berkaitan  dengan  Perdagangan  Berjangka  di  pengadilan  atau  melalui  arbitrase, setiap perselisihan wajib diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui:
a. musyawarah untuk mencapai mufakat di antara Pihak yang berselisih; atau
b. pemanfaatan sarana yang disediakan oleh Bappebti dan/atau perusahaan kelapa sawit  apabila  musyawarah  untuk  mencapai  mufakat,  sebagaimana  dimaksud pada huruf a, tidak tercapai.
2.   Penyelesaian secara pidana
Penyelesaian  secara  pidana  biasanya  akan  dilakukan  terhadap  tindakan pelanggaran yang temasuk pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Misalnya pelanggaran  dalam  Pasal  71  sampai  dengan  Pasal  76  Undang-Undang  Nomor  32 tahun  1997  tentang  Perdagangan  Berjangka  Komoditi.  Penyelesaian  kasus  secara pidana harus berdasarkan pada asas ultimatum remedium sebagai saran pemulihan
atau  perbaikan  dalam  menyelesaikan  suatu  kasus  dalam  pelaksanaan  perjanjian investasi ini.
Sesuai dengan cara penyelesaiannya yaitu penyelesaian secara pidana maka setiap penyelesaian terhadap kasus pidana di bursa berjangka akan dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu penyidik pegawai negeri sipil yang ada di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau melalui Lembaga Kepolisian dan Peradilan  Pidana (Suroyya,  2013. Dengan  demikian  jelas  bahwa  apabila  di  dalam perusahaan  kelapa  sawit  terdapat  permasalahan  yang  dihadapi oleh  nasabah  atau investor  maka  dalam  melakukan  penyelesaiannya  dapat  dilakukan  melalui  semua hal yang diterangkan di atas. Menurut pendapat saya sendiri sebagai penulis, bahwa sebenarnya  jika  semua  pihak  melakukan  dan  mengikuti  semua  ketentuan  yang terdapat  dalam  perjanjian  kerjasama  investasi  yang  dilakukan  antara  investor dengan  perusahaan  bursa  berjangka  sejenis  kelapa  sawit  ini,  maka  tidak  akan terjadi  sengketa  atau  wanprestasi.  Sehingga  ada  baiknya  sebelum  melakukan transaksi  secara  tertulis  para  pihak  juga  agar  dapat  melibatkan  saksi,  sehingga apabila  terjadi  hal  yang  dapat  merugikan  kedua  pihak  nantinya  tidak  ada penyesalan di kemudian hari.

## SIMPULAN
Mendasari  pembahasan  dapat  disimpulan  sebagai  berikut, Pertama, Pelaksanaan investasi  di  perusahaan  kelapa  sawit  PT.  Manakarra  Unggul  Lestari  yang  merupakan anak  perusahaan  PT.  Unggul  Widya  Karya  Teknologi dilakukan  dalam  beberapa  tahap yaitu  Tahap  Pengenalan  Investasi  Kelapa  Sawit,  Tahap  Perjanjian  Kerjasama  Investasi yang  terdiri  dari  masa  pemberitahuan  tentang  perkebunan  kelapa  sawit  oleh  pihak perusahaan,  masa  pemrosesan  data  investor  serta  terakhir  pembuatan  kesepakatan tentang  investasi  dan  penandatanganan  perjanjian  kerjasama  investasi,  dan  terkahir adalah  pelaksanaan  investasi  itu  sendiri,  dimana  pengawasan  diri  nasabah  selaku investor  sangat  diperlukan  agar  apa  yang  diinvestasikan  berjalan  sesuai  dengan  yang dinginkan. Kedua, Perlindungan  terhadap  investor  maka  hal  ini  mengacu  kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bursa berjangka. Dimana dalam peraturan  perundang-undangan  tentang  bursa  berjangka  menurut  analisa  penulis, secara  umum  telah  diatur  dengan  baik  tentang  perlindungan  terhadap  nasabah  atau investor. PT. Manakarra Unggul Lestari  menerapkan opsi dalam penyelesaian sengketa terhadap investor yang mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan investasinya  yaitu  dilakukan  melalui,  penyelesaian  secara  Perdata  yang  mencakup penyelesaian  di  internal  perusahaan  atau  penyelesaian  melalui  lembaga  bursa berjangka.  serta  penyelesaian  sengketa  secara  pidana  yang  biasanya  dilakukan  oleh penyidik  pegawai  negeri  sipil  yang  ada  di  Badan  Pengawasan  Perdagangan  Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) atau melalui Lembaga Kepolisian dan Lembaga Peradilan Pidana.

## SARAN
Terhadap  Investor  agar  melakukan  evaluasi  terlebih  dahulu  terhadap  kebenaran informasi  terkait  dengan  saham  yang  akan  ditanamnya  Seiring  berkembangnya kemajuan investasi di bursa berjangka, terutama pada jenis komoditi kelapa sawit yang merupakan jenis investasi yang sangat berpotensi di indonesia Agar pemerintah dapat lebih memperhatikan perlindungan hukum bagi kepentingan investor selaku orang yang
Perlindungan Hukum Perjanjian Kerjasama … ( Pusvita ) | 28
mengamanahkan  modalnya.  Penyelesaian  sengketa  sebaiknya  dilakukan  secara musyawarah untuk mufakat dan kedua belah pihak harus mempunyai itikad baik untuk mencari  jalan  penyelesaiannya  karena  apabila  penyelesaian  sengketa  tersebut  secara perdata atau pidana dapat merugikan kedua belah pihak, salah satunya yaitu tidak dapat memenuhi prestasi dan tuntutannya.

## DAFTAR BACAAN

## Buku / Jurnal
Azlan,  A.  (2008). Pelaksanaan  Perjanjian  Kerjasama  Investasi  Antara  Investor  Dengan Perusahaan  Pialang  Berjangka  (Cooperative  Indentured  Performing  Investment Among Investor With Corporate Broker Gets Meter) (Doctoral Dissertation, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
Berlian, G. S. (2016). Politik Hilirisasi Kelapa Sawit Indonesia. Transformasi Global , 2 (2).
Budhiarta,  I.  (2006).  Strategi  Pengelolaan  Investasi  Bagi  Investor  Dalam  Menghadapi Fluktuasi  Harga  Minyak  Dunia.  In Jurnal  Disampai  an  Pada  Seminar  Nasional Manajemen Te nologi III Program Studi MMTITS, Surabaya (Vol. 4).
Budiharto,  S.  M.,  &  Putra,  G.  M.  (2012).  Pelaksanaan  Perjanjian  Kerjasama  Investasi antara  Investor  dengan  Perusahaan  Pialang  Berjangka. Diponegoro  Law Review , 1 (4), 19527.
Goenadi,  D.  H.,  Dradjat,  B.,  Erningpraja,  L.,  &  Hutabarat,  B.  (2005).  Prospek  dan  arah pengembangan  agribisnis  kelapa  sawit  di  Indonesia. Badan  Penelitian  dan Pengembangan Pertanian Departemen Pertanian. Jakarta , 59 .
Heykal,  M.,  &  Erlin, E.  (2011).  Analisis  Kinerja  Perdagangan  Kontrak  Berjangka Logam Mulia  pada  Periode  Oktober  2009-Desember  2009. Binus  Business  Review , 2 (1), 181-191.
Mashuri,  M.  (2017).  Hubungan  Hukum  Para  Pihak  Dalam  Perdagangan  Berjangka Komoditi. Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum , 1 (1).
Putra,  G.  M.,  &  Budiharto,  S.  M.  (2012).  Pelaksanaan  Perjanjian  Kerjasama  Investasi Antara  Investor  Dengan  Perusahaan  Pialang  Berjangka. Diponegoro  Law Journal , 1 (4).
Rangkuti,  P.  A.  (2017).  Strategi  komunikasi  membangun  kemandirian  pangan. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian , 28 (2), 39-45.
Robbani,  S.  F.,  Fahmi,  I.,  &  Suprayitno,  G.  (2015).  Sistem  Implementasi  Rencana  Aksi Kebijakan  Pengembangan  Industri  Hilir  Kelapa  Sawit  di  Indonesia. Jurnal Manajemen & Agribisnis , 12 (2), 137.
Renti,  A.  M.  (2012).  Perdagangan  Berjangka  Komoditi  dan  Kajian  Hukum  Kontrak Derivatif FOREX dan Indeks Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan , 42 (1), 122-139.
Sari,  M.  R.  P.  (2013).  Pengawasan  Bappebti  (Badan  Pengawas  Perdagangan  Berjangka Komoditi)  terhadap  Pialang  Perdagangan  Berjangka  dalam  Hal  Tindakan Menyalahgunakan  Dana  Nasabah. Kumpulan  Jurnal  Mahasiswa  Fakultas Hukum , 1 (1).
29 | Indonesian Journal of Criminal Law (IJoCL), Vol.2, No. 1, Juni 2020
Suminar,  R.  (2013). Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Atas  Pailitnya  Perusahaan Pilang  Berjangka  Dalam  Perjanjian  Kerjasama  Investasi  Dihubungkan  Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Junctio  Undang-Undang  Nomor  37  Tahun  2004  Tent (Doctoral  dissertation, Universitas Komputer Indonesia)
Suroyya,  N.  (2013). Tinjauan  Yuridis  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Investor  Dalam Transaksi  Forex  Margin  Trading  pada  Bursa  Berjangka  Oleh  Perusahaan  Pialang Berjangka (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Semarang).
Wiranta,  S.  (1997).  Daya  Saing  Komoditas  Kelapa  Sawit  dan  Karet  di  Pasar Global. Economics and Finance in Indonesia , 45 , 287-312. .