## GERAKAN TA'AWUN MUHAMMADIYAH: GERAKAN SOSIAL POLITIK ADILUHUNG
Muhammad Ridha 1 , Firdaus Syam 2 1,2 Magister Ilmu Politik, Universitas Nasional Email: muhammad.ridha80@gmail.com

## Abstrak
Penelitian ini membahas mengenai manifestasi nilai ta’awun dalam organisasi Muhammadiyah yang  telah  sukses  mengantarkan  Organisasi  Muhammadiyah  sebagai  salah  satu  organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan ribuan aset berupa lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga sosial dan berbagai lembaga sosial lainnya yang tiap tahun terus bertambah jumlahnya yang tentunya menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat yang memiliki daya tawar politik dikancah nasional. Adapun penelitian ini menggunakan metode library research (penelitian kepustkaan) yaitu metode penelitian yang datanya bersumber dari berbagai bahan bacaan antara lain jurnal, buku, dan berbagai bacaan lainnya yang relevan dengan judul yang akan di bahas. Adapun hasilnya ialah Muhammadiyah mampu menjadi kekuatan politik yang disegani  pemerintah  pusat  dikarenakan  gerakan  ta’awun  politik  yang  berorientasi  pada high politic dan ta’awun kebangsaan dalam wujud dari manifestasi teologi Al-Ma’un dan Al’Ashr dan  semua  dalam  bingkaian  pandangan  Muhammadiyah  terhadap  Pancasila  sebagai Darul Ahdi Was Syahadah.
Kata Kunci : Muhammadiyah, Gerakan Ta’awun, Politik.

## Abstract
This  study  discusses  the  manifestation  of  the  value  of  ta'awun  in  the  Muhammadiyah organization which has succeeded in bringing the Muhammadiyah Organization as one of the largest Islamic organizations in Indonesia with thousands of assets in the form of educational institutions, health institutions, social institutions and various other social institutions whose number  continues  to  increase  every  year.  Of  course,  making  Muhammadiyah  a  community organization that has political bargaining power at the national level. This research uses the library research method, which is a research method whose data comes from various reading materials, including journals, books, and various other readings that are relevant to the title to be discussed. The result is that Muhammadiyah is able to become a political force that is respected  by  the  central  government  because  the  political  ta'awun  movement  is  oriented towards high politics and ta'awun nationalism in the form of the theological manifestations of Al-Ma'un and Al'Asr and all within the framework of Muhammadiyah's view of Pancasila as Darul Ahdi Was Shahadah.
Keywords: Muhammadiyah, Ta'awun Movement, Political.

## A. PENDAHULUAN
Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam yang sampai saat ini masih eksis dan bahkan terus melebarkan sayapnya sebagai organisasi sosial kemasyarakat dengan ribuan amal usaha berupa lembaga pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini hingga universitas, selain itu Muhammadiyah sebagai lmbaga kesehatan berupa klinik hingga rumah sakit dan dalam bidang sosial  ada  ratusan  lembaga  sosial  berupa  panti  asuhan,  panti  jompo  dan  beberapa  lembaga sosial lainnya yang juga tersebar di seluruh Indonesia. Haedar Nashir pernah menyampaikan
dalam sambutannya pada Milad 112 Tahun Muhammadiyah, Haedar Nashir menyampaikan ada 163 universitas,  23 ribu  PAUD dan TK, 348 pondok pesantren, 117 pumah sakit, 600 klinik kesehatan dan ribuan pendidikan dasar dan menengah (Kahfi, 2019).
Dari  ribuan  aset  yang  Muhammadiyah  menurut  Anwar  Abbas  selaku  ketua bidang  ekonomi  PP  Muhammadiyah  mencapai  400  triliun  (Mu’ti,  2019)  tersebut  tentunya menjadikan organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi yang memiliki kekuatan sosial dan politik  yang  kuat  di  Indonesia.  Dalam  konteks  kepemiluan  Muhammadiyah  seolah  menjadi agenda wajib para calon presiden untuk berkunjung dalam rangka meminta pandangan terkait keindonesiaan di masa mendatang dan tidak jarang juga secara tersirat setiap kandidat presiden meminta  dukungan  dari  warga  Muhammadiyah  untuk  memenangkan  kontestasi  politik pemilihan presiden.
Selain hal tersebut dalam pemerintahan pusat. Muhammadiyah seolah memiliki jatah menteri khusus dari presiden bahkan hingga hari ini pun kader terbaik Muhammadiyah masih  menempatkan  posisi  Menteri  melalui  jalur  Muhammadiyah.  Hal  tersebut  tentunya menegaskan bahwa Muhammadiyah memang memiliki daya tawar politik di tingkat nasional.
Meskipun  memiliki  daya  tawar  politik  di  kancah  nasional,  tidak  berarti Muhammadiyah adalah organisasi politik yang dengan gegabah mendukung salah satu calon presiden  dalam  setiap  kontestasi  pemilihan  presiden.  Muhammadiyah  tetap  pada  khittahnya sebagai  organisasi  Islam  yang  berbasis  sosial-keagamaan  yang  tidak  berpolitik  praktis.  Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi Muhammadiyah karena tanpa ada upaya organisasi dalam mendukung salah satu presiden dan tetap berdiri ditengah-tengah ummat dengan tidak berpihak kepada salah satu calon presiden.
Meskipun  tentunya  dalam  tubuh  Muhammadiyah  tentunya  ada  beberapa golongan kader yang ingin Muhammadiyah terlibat dan menyatakan sikap politiknya secara tegas (utami, 2019).
Karena Muhammadiyah sangat sadar akan resiko jika Muhammadiyah memilih salah satu  calon  presiden,  maka  Muhammadiyah  akan  terbawa  ke political  game dan  dampaknya akan  menjatuhkan  Muhammadiyah  pada low  political (politik  rendah)  yang  bertentangan dengan politik adiluhung (high politic) yang menjadi ciri khas Muhammadiyah. Adapun high politik yang  dimaksud  Muhammadiyah  adalah  politik  luhur,  politik  nilai  yang  berdimensi kepada moral etis, sedangkan low politic adalah segala upaya yang dilakukan agar dapat meraih sebuah kekuasaan (Arif & Aulia, 2017), istilah tersebut merupakan asumsi dari politik yang sering didasarkan sebagai upaya dalam merebut kekuasaan seperti menggunting dalam lipatan yang jauh dari nilai-nilai luhur padahal politik pada hakikatnya ialah seni dalam berkompromi yang memiliki makna positif.
Namun  meskipun  politik  tetap  berada  dalam  jalur  politiknya  namun  presiden  tetap meminta  Muhammadiyah  untuk  memandat  kader  terbaiknya  berkontribusi  dalam  kabinet pemerintah presiden dalam setiap priode kepemimpina Presiden RI.
Salah satu kader Muhammadiyah yang saat ini menjadi Menteri melalui rekomendasi PP  Muhammadiyah  adalah  Muhadjir  Effendy  yang  saat  ini  menjabat  selaku  Menteri Koordinator PMK. Keterpilihan kader Muhammadiyah sebagai salah satu pembantu presiden ialah  tidak  lepas  dari  profesionalitas,  integritas  dan  kapibilitas  dan  tentunya  track  record Muhadjir  Effendy  selama  menjadi  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  di  Pemerintahan Presiden Jokowi priode pertama (Nur, 2021)
Tentunya pertimbangan presiden dalam memberikan jatah Menteri tidak lepas dari pengamatannya terhadap kematangan Muhammadiyah dalam menjalankan roda organisasi yang tiap tahun semakin berkembang dengan berbagai macam amal usaha yang di milikinya dan tidak hanya bertambah banyak namun amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah semakin berkembang. Banyak kampus Muhammadiyah yang awalnya hanya berstatus  sekolah tinggi akhirnya  meningkat  dan  berubah  status  menjadi  universitas  dan  segala  upaya  tersebut  tidak
lepas dari spirit ta’awun yang dimiliki Muhammadiyah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 1. Latar Belakang Berdirinya Muhammadiyah
Sebelum  memasuki  tahap  mendalami  spirit  ta’awun  mengetehui  sejarah  kelahiran Muhammadiyah  tentunya  menjadi  hal  yang  penting  untuk  diketahui  karena  segala  tindak tanduk  sebuah  organisasi  tentunya  tidak  lepas  dari  latar  belakang  didirikannya  organisasi tersebut. Muhammadiyah sendiri selaku organisasi Islam dan ketika berbicara latar belakang pendiriannya tidak lepas pula dari sosok K.H. Ahmad Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah.
Pendalaman K.H. Ahmad Dahlan terkait Q.S. Al-Imran Ayat 103 yang memiliki arti “Dan  hendaklah  ada  diantara  kamu  segolongan  ummat  yang  menyeru  kepada  kebajikan, menyeru kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar merekalah orang-orang yang beruntung” (Tanthowi, 2019). Ayat tersebutlah yang menginspirasi K.H. Ahmad Dahlan untuk mendirikan  organisasi  Muhammadiyah  sebagai  wadah  dalam  menerapkan  nilai-nilai  Islam yang sebenarnya.
Faktor keterbelakangan dari akses pendidikan dan juga kemiskinan ummat Islam pada masyarakat  kauman  jogja  pada  saat  itu  juga  menjadi  perhatian  dari  K.H.  Ahmad  Dahlan, meskipun pada saat itu tidaklah sedikit namun kebanyakan alim ulama di kauman jogja hanya berorintasi  pada  sektor  ilahiah  atau  ketuhanan  tanpa  menjadikan  sektor  sosial  pendidikan sebagai aktivitas dakwah dari para ulama. Alim ulama sangat disibukkan dengan aktivitas ritual semata yang tidak berdampak kepada kesejahteraan masyarakat kauman pada saat itu.
Bagi K.H. Ahmad Dahlan peran seorang alim ulama tidak hanya memikirkan aktivitas ritual  semata  tanpa  memikirkan  kondisi  sosial  masyarakat.  Maka  dari  itu  Muhammadiyah memulai  aktivitas  dakwahnya  melalui  kegiatan  pengajian  di  langar  kidul  dan  akhirnya membuat sebuah Madarasah Ibdtidaiyah Diniyah Islamiyah .
Madrasah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan ini cukup berbeda dengan madrasah pada umumnya, karena memadukan antara kemajuan ilmu pengetahuan umum dan keimanan sehingga dapat membangun citra Islam yang selama ini dikesankan oleh Pendidikan Belanda sebagai  agama  yang  terbelakang,  namun  tidak  hanya  sampai  disitu  K.H.  Ahmad  Dahlan mendirikan Lembaga PKO (Penolong Kesengsaraan Ommat) yang aktivitasnya adalah untuk membantu  orang-orang  miskin  dan  anak  yatim,  selain  itu  K.H.  Ahmad  Dahlan  membuat pengajian  perempuan  yang  nantinya  menjadi  cikal  bakal  Organisasi  sayap  Muhammadiyah yaitu  Aisyah,  mendirikan  Hizbul  Wathan  untuk  melatih  kedisiplinan  kader  Muhammadiyah yang  dalam  prosesnya  telah  melahirkan  jendral  pertama  Republik  Indonesia  yaitu  Jendral Soedirman (Tanthowi, 2019).

## 2. Semangat Ta’awun Warga Muhammadiyah
Kehebatan Organisasi Muhammadiyah dalam menjaga kebersamaan antara warganya mampu  mengantarkan  Muhammadiyah  mencapai  usia  lebih  dari  seratus  tahun.  Hal  tersebut tentunya butuh sebuah perjuangan yang tidak mudah karena tentunya setiap zaman memiliki tantangan yang berbeda-beda Muhammadiyah melalui berbagai zaman mulau dari sejak zaman kolonial Belanda / Pra-kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru sampai Reformasi saat ini.
Di sini peran semangat ta’awun warga Muhammadiyah dari berbagai sektor kehidupan sosial-agama  menjadi  kunci  keberhasilan  bertahannya  Muhammadiyah  melalui  berbagai zaman tersebut. Ta’awun sendiri berasal dari Bahasa Arab berarti saling tolong menolong atau dalam terminologi Indonesia biasa diistilahkan gotong royong. Terminologi Ta’awun sendiri berasal dari Bahasa arab yang berarti tolong menolong. Muhammadiyah mengambil istilah ini berdasarkan  refleksi  dari  Q.S.  Al-Maida  ayat  02  yang  berbunyi  “….  Dan  saling  tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat
dosa dan permusuhan” ayat tersebut menjadi spirit kekuatan dari semangat gotong royong bagi warga Muhammadiyah untuk terus berkontribusi dalam membangun Negara (Nashir, 2000)
Peran  Muhammadiyah  sedari  awal  lahirnya  selain  melakukan  reformasi, Muhamamdiyah  memang  telah  menunjukkan  eksistensi  nya  sebagai  gerakan  sosial kemanusiaan. Namun dalam perjalanan Organisasi Muhammadiyah semangat ta’awun tersebut akhirnya  menjadi  sebuah  spirit  yang  menjadikan  Muhamamdiyah  sebagai  organisasi  yang memiliki  total  asset  ratusan  triliun  dan  akhirnya  memiliki  daya  tawar  politik  dalam pemerintahan. Meskipun Muhammadiyah tidak meminta jabatan Menteri kepada presiden di berbagai rezim, Muhammadiyah selalu ditawarkan oleh presiden hingga saat ini (Syahputra, 2014).

## 3. Ta’awun Politik
Meskipun  Muhammadiyah  tetap  berdiri  tegak  sebagai  Gerakan  sosial  keagamaan, bukan  berarti  Muhammadiyah  anti  atau  apatis  terhadap  politik  kebangsaan  terutama  di Indonesia.  Sebagaimana  yang  telah  disampaikan  sebelumnya  bahwa  Muhammadiyah  telah lahir bahkan sejak zaman kolonial Belanda dan setiap zaman tentunya Muhammadiyah akan bersinggungan dengan perpolitikan dan alhamdulilllah sampai era reformasi Muhammadiyah masih  mampu  bertahan  bahkan  amal  usahanya  semakin  terus  bertambah  hingga  memiliki triliunan aset.
Hal  tersebut  mampu dicapai  oleh Muhammadiyah dikarenakan  cara Muhammadiyah memainkan peran politiknya sebagai organisasi sosial keagamaan, Muhammadiyah yang sudah “sangat kenyang” dalam pengalaman politik kebangsaan tetap konsisten dalam menjalankan high politic- nya yaitu politik yang berdimensi kepada etika moral, dan tidak menjalankan gaya low  politic yaitu  politik  rendahan  yang  melakukan  berbagai  upaya  agar  mampu  mencapai jabatan politik. Karena sebagaimana yang kita ketahui Bersama dalam perpolitikan kebangsaan di Indonesia tidak jarang menggunakan cara-cara yang tidak berlandaskan kepada moral etik, semisal politik uang, kampanye hitam yang berupaya agar menjatuhkan lawan politik dengan merusak reputasinya dan berbagai cara lainnya yang tidak dibenarkan oleh moral etik.
Selain itu ketegasan Muhammadiyah sebagai organisasi yang tetap berada ditengah dan tidak  memposisikan  diri  berpihak  kepada  salah  satu  kandidat  presiden  dan  tetap  berperan sebagai pemberi petuah kepada tiap calon presiden, membuat Muhammadiyah disegani oleh tiap  kandidat  presiden.  Karena  tentunya  setiap  calon  presiden  sadar  bahwa  Muhammadiyah besar bukan dari sokongan pemerintah semata namun ada Gerakan masyarakat yang bergotong royong  dalam  membesarkan  organisasi  Muhammadiyah  sehingga  Muhammadiyah  mampu menjadi organisasi besar dan bahkan menjadi organisasi Islam terkaya di Dunia.
Hal  tersebut  tentunya  membuat  Muhammadiyah  sebagai  organisasi  Masyarakat disegani oleh setiap calon presiden dan setiap pandangannya terkait politik kebangsaan menjadi rujukan bagi pemerintah dan hal tersebut tidak hanya berlaku di tingkat pusat namun hingga sampai tingkat daerah pandangan dari Muhammadiyah menjadi rujukan bagi kepemimpinan di daerah.  Oleh  karena  itu  bukan  hal  yang  aneh  jika  Muhammadiyah  tetap  dipercaya  oleh pemerintah  untuk  mengirimkan  kader  terbaiknya  dalam  mengisi  kabinet  mentri  untuk membantu pemerintah menjalankan kepemimpinan tingkat nasional.
Gaya high  politic digunakan  oleh  Muhammadiyah  tidak  lepas  dikarena  fungsi Muhammadiyah sebagai Gerakan dakwah dan tajdid (pembaharuan). Muhammadiyah sangat sadar  bahwa  jika  organisasi  terlibat  dalam  pergumulan  politik  kekuasaan  maka  besar kemungkinan  ada  guncangan  konflik  yang  akan  terjadi  di  dalam  maupun  di  luar  organisasi Muhammadiyah  yang  tentunya  akan  berdampak  pada  hilangnya  kepribadian  dan  peran utamanya  sebagai  organisasi  Islam  yang  bertugas  untuk  menyebarkan  ajaran  Islam  yang rahmatan lil ‘alamin (Miswanto, 2012).
Karena  Muhammadiyah  juga  berkeyakinan  bahwa  dakwah  di  bidang  pembangunan masyarakat tidak kalah penting dan strategis disbanding dengan bidang kekuasaan.

## 4. Ta’awun Kebangsaan
Ta’awun  kebangsaan  yang  dimaksud  adalah  upaya-upaya  yang  dilakukan Muhammadiyah dalam membangun peradaban madani ( civil society) / yang dalam terminologi Muhammadiyah  biasa  disebut  dengan  peradaban  utama  (Syaifuddin  et  al.,  2019). Muhammadiyah memiliki dua etos  atau yang dalam  Muhammadiyah sering disebut teologi. Adapun  teologi  tersebut  adalah  Teologi  Al-Maun  dan  Teologi  Al-Ashr,  Teologi  Al-Maun adalah teologi yang mendorong kader-kader Muhammadiyah agar betul-betul mengaktualisasikan  nilai-nilai  sosial  dalam  hidupnya  dan  dalam  menjalankan  organisasi Muhammadiyah.
Teologi ini berlandaskan kepada kefahaman isi salah satu surat dalam Al-Qur’an yaitu Q.S.  Al-Maun.  K.H.  Ahmad  Dahlan  mengajarkan  bahwa  kita  tidak  hanya  selesai  dalam menghapalkan ayat-ayat  dalam surat Al-Maun namun juga harus berusaha mengamalkan isi dari  surat  tersebut.  Adapun  isi  kandungan  dari  Q.S.  Al-Maun  adalah  tentang mengoptimalisasikan  Gerakan  sosial  dalam  bentuk  menyantuni  anak  yatim  dan  memberi makan orang miskin.
Pengajaran  K.H.  Ahmad  Dahlan  tentang  surat  Al-Maun  dilakukan  selama  berbulan- bulan  sampai  memastikan  bahwa  murid-muridnya  faham  dan  mengaktualisasikan  isi kandungan tersebut yang akhirnya menjadi  etos dari kader Muhammadiyah dalam menjalan organisasi  Muhammadiyah  sebagai  organisasi  Islam  yang  berorientasi  pada  Gerakan  sosial kemanusiaan.
Selain  etos  Al-Maun,  etos  Al-Ashr  juga  menjadi  salah  satu  etos  dalam  Gerakan Muhammadiyah,  etos  ini  berasal  dari  kefahaman  terhadap  isi  dari  kandungan  Q.S.  Al-Ashr yang diajarkan lebih lama dari Q.S. Al-Maun. Jika surat Al-Maun diajarkan sekitar tiga bulan oleh  K.H.  Ahmad  Dahlan  kepada  murid-muridnya,  surat  Al-Ashr  diajarkan  lebih  lama  lagi yaitu sekitar tujuh sampai delapan bulan.
Hal tersebut mengisyaratkan bahwa teologi Al-Ashr merupakan hal yang vital dalam pergerakan  Muhammadiyah,  teologi  Al-Ashr  menitik  beratkan  kepada  upaya-upaya  agar kader-kader Muhammadiyah memaksimalkan waktu yang ada untuk meningkatkan kecerdasan spiritual,  intelektual  dan  emosional  agar  mampu  memahami  Islam  lebih  dalam  dan  mampu mewujudkan peradaban Islam yang utama di masa mendatang.
Dari Teologi Al-Ashr inilah menjadikan Muhammadiyah identik dengan Istilah sebagai Organisasi  Islam  Berkemajuan.  Tentunya  hasil  dari  aktualisasi  teologi  ini  bisa  dibuktikan dengan mampunya Muhammadiyah menghadirkan Lembaga Pendidikan tinggi berdaya saing global  bahkan  dalam  salah  satu  survey  Perguruan  tinggi  Muhammadiyah  yaitu  Universitas Muhammadiyah  Malang  menjadi  Universitas  Terbaik  Islam  Tingkat  Dunia  bahkan  dalam menjawab tantangan Global Muhammadiyah sudah mulai menghadirkan perguruan tinggi di luar negeri yaitu Malaysia dan Australia.

## 5. Pandangan  Muhammadiyah  Terhadap  Pancasila  Sebagai  Darul  Ahdi Wasyahadah
Istilah  Pancasila  sebagai  Darul  Ahdi  Wasyahadah  ini  setidaknya  menjadi  sebuah keputusan organisasi Muhammadiyah yang termaktub dalam Tanfidz Muhammadiyah ke-47 di Makassar (Muahmmadiyah, 2015). Istilah tersebut merupakan wujud komitmen ke-Islaman dan ke-Indonesiaan Muhammadiyah, Adapun pandangan Negara Pancasila sebagai darul Ahdi Wassyahadah  berangkat  dari  tiga  Aspek, Pertama, masih  ada  kelompok  masyarakat  yang masih mempertanyakan tentang relasi antara Islam dan Negara dan mempertanyakan terkait

## ARTIKEL
Ideologi Pancasila dalam bernegara. Kedua, adanya kenyataan di masayarakat bahwa Pancasila sebagai ideologi belum mampu membuat penjelasan akademik mengenai negara Pancasila.
Darul  Ahdi dimaknai  sebagai  sebuah  kesepakatan  yang  berarti  Muhammadiyah menyepakati bahwa Pancasila adalah rumusan dan kompromi dari para pendiri bangsa terutama yang  terlibat  langsung  dalam  lembaga  BPUPKI  dan  PPKI  sehingga  kesepakatan  mereka melahirkan  negara  Indonesia,  maka  seluruh  warga  Muhammadiyah  yang  juga  merupakan warga Indonesia wajib untuk menjaga kesepakatan tersebut.
Sebagai wujud komitmen Muhammadiyah dan warganya ialah dengan terlibat langsung dalam upaya-upaya dalam membangun negara di berbagai sector baik politik, sosial, budaya keagamaan dan lainnya dan juga melibatkan segala amal usaha Muhammadiyah maupun kader- kader  Muhammadiyah  dalam  pengambilan  keputusan  bernegara  maupun  aktivitas  sosial kemasyarakatan.
Sedangkan  konsep Darus  Syahadah yang  berarti  negara  persaksian,  dalam  hal  ini Muhammadiyah  ingin  menyampaikan  bahwa  Muhammadiyah  melalui  ajaran  Islam  yang berkemajuan  mampu  mengantarkan  negara  Indonesia  menuju  negara  yang  berkemajuan apalagi  Indonesia  merupakan  negara  dengan  penduduk  Islam  mayoritas,  maka  pandangan bangsanya  terhadap  ajaran  Islam  sangat  menentukan  karakter  dari  negara  tersebut.  Oleh karenanya  Muhammadiyah  akan  selalu  hadir  untuk  memberikan  pemahaman  Islam  yang berkemajuan demi mewujudkan Indonesia yang berkemajuan.
Selain  itu  dalam  wujud Darus  Syahadah Muhammadiyah  dirasa  perlu  untuk  terlibat dalam  mengambil  keputusan  terkait  penyelenggaraan  negara  dan  pembangunan  moral  dan karakter  bangsa  antara  lain  penyusunan  undang-undang  dan  berbagai  keputusan  negara lainnya.  Pandangan  Muhammadiyah  tentang  Pancasila  sebagai  Darul  Ahdi  Was  Syahadah inilah menjadi bingkaian dalam upaya menjadikan Muhammadiyah suatu Gerakan sosial yang diperhitungkan  dalam  perpolitikan  Nasional,  karena  kontribusinya  yang  sangat  jelas  untuk memajukan bangsa dalam berbagai amal usaha yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah.
Keselarasan  Muhammadiyah  dengan  Indonesia  dalam  melahirkan  generasi  bangsa yang dapat memajukan negara tentunya menjadi apresiasi bagi pemerintah, karena tidak sedikit organisasi / komunitas berbasis Islam yang memberikan faham Islam kepada jama’ahnya yang terkesan dibenturkan kepada faham ke-Indonesiaan bahkan mengajarkan bahwa pemerintahan Indonesia adalah thogut (Masmuh, 2020).

## C. KESIMPULAN
Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi masyarakat/ civil society dalam membangun kekuatan sosial politiknya menggunakan Gerakan Ta’awun atau dalam terminologi Indonesia disebut dengan gotong royong. Gerakan gotong royong dalam Muhammadiyah berlandaskan Q.S. Al-Maidah Ayat: 02 “…Dan saling tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan” ayat tersebut menjadi spirit kekuatan dari semangat gotong royong bagi warga Muhammadiyah untuk terus berkontribusi dalam membangun negara.
Semangat  gotong  royong/ta’awun  Muhammadiyah  kemudian  direfleksikan  dalam berbagai macam kegiatan sosial-keagamaan. Namun upaya sosial-keagamaan tentunya tidak lengkap jika tidak dibarengi dengan semangat tajdid agar Muhammadiyah mampu berdakwah diberbagai zaman sehingga akhirnya kita dapat menyaksikan dakwah Muhammadiyah masih eksis dan terus berkembang sampai saat ini.
Adapun  upaya  sosial-keagamaan  yang  didampingi  dengan  semangat  pembaharuan tidak lepas dari bentuk internalisasi dua teologi dalam Muhammadiyah yaitu teologi Al-Ma’un dan Teologi Al-Ashr yang masing-masing teologi tersebut memberikan makna bagi pergerakan Muhammadiyah, pada teologi Al-Ma’un kader Muhammadiyah dikuatkan tentang pentingnya menyantuni  orang  miskin  dan  anak  yatim  dan  dalam  hal  ini  mencakup  dimensi  sosial-
keagamaan dan pada teologi Al-Ashr mengingatkan pentingnya menghargai waktu yang telah diberikan  oleh  Allah  SWT  yang  menguatkan  kader  Muhammadiyah  untuk  selalu menghadirkan amal usaha yang selalu lebih baik kedepannya dan mampu berkompetisi dengan lembaga  di  tingkat  International  dan  selalu  mengikuti  perkembangan  zaman  dan  semua  itu menjadi bentuk dari Ta’awun Kebangsaaan dari ta’awun kebangsaan tersebut telah menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat dengan aset yang terdiri dari  163 universitas, 23 ribu  PAUD dan TK, 348 pondok pesantren,  117 pumah sakit, 600 klinik  kesehatan dan ribuan pendidikan dasar dan menengah dengan total asset sekitar 400 trilun rupiah.
Adapun dalam ta’awun politik, Muhammadiyah memainkan model politiknya dalam bentuk high  politic yaitu p olitik yang berdimensi  pada moral-etik, bukan hanya low politic yang berorientasi hanya pada kekuasaan dan bahkan saling menjatuhkan demi mencapai posisi kekuasaan.  Selain  bentuk  ta’awun  kebangsaan  dan  ta’awun  politik,  Pandangan Muhammadiyah terhadap Pancasila sebagai Darul  Ahdi Was Syahadah, telah memantapkan peran  Muhammadiyah  untuk  terus  hadir  dalam  mewujudkan  Republik  Indonesia  yang berkemajuan  sehingga  energi  yang  tertuang  dalam  amal  usaha  Muhammadiyah  tidak  lepas dalam upaya mengisi kemerdakaan Republik Indonesia.
Dari nilai ta’awun kebangsaan dan ta’awun politik yang dibingkai dalam pandangan Muhammadiyah  terhadap  Pancasila  sebagai Darul  Ahdi  Was  Syahadah menjadi  pondasi kekuatan  Politik  Organisasi  Muhammadiyah  sehingga  Muhammadiyah  selalu  dimintai rekomendasi  untuk  mengirimkan  kader-kadernya  untuk  menjabat  7abinet  dalam  7abinet presiden dan tidak jarangan pandangannya diminta dalam upaya pembangunan negara.

## DAFTAR PUSTAKA
Kahfi, M. (2019). Muhammadiyah Gerakan Islam Berkemajuan: Selayang Pandang. SIASAT , 4 (3), 39-46.
Mu'ti, A. (2019). Ta’awun untuk Negeri: Konteks Keindonesiaan. Muhammadiyah University Press.
Utami,  P.  S.  (2019).  Urgensi  Internalisasi  Nilai  Kemuhammadiyahan  Berbasis  Wawasan Kebangsaan dengan Konsep Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah. JPK (Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan) , 4 (2), 62-70.
Arif,  D.  B.,  &  Aulia,  S.  S.  (2017).  Studi  tentang  negara  Pancasila  sebagai  Darul  Ahdi  Wa Syahadah  untuk  penguatan  materi  pembelajaran  Pendidikan  Kewarganegaraan  di Universitas  Ahmad  Dahlan. Jurnal  Civics:  Media  Kajian  Kewarganegaraan , 14 (2), 206-217.
Nur, A. (2021). Fundamentalisme, Radikalisme dan Gerakan Islam di Indonesia: Kajian Kritis Pemikiran Islam. Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam , 2 (1), 28-36.
Tanthowi,  P.  U.  (2019).  Muhammadiyah  Dan  Politik:  Landasan  Ideologi  Bagi  Artikulasi Konstruktif. Maarif Journal , 14 (2), 93-113.
Nashir, H. (2000). Perilaku politik elit Muhammadiyah . Tarawang. Syahputra, H. (2014). Peran Politik Muhammadiyah Tahun 2010-2014. Journal of Governance and Policy , 1 (1).
Miswanto, A. (2012). Sejarah Islam dan Kemuhammadiyahan. Magelang: P3SI UMM .
Syaifuddin,  M.  A.,  Anggraeni,  H.,  Khotimah,  P.  C.,  &  Mahfud,  C.  (2019).  Sejarah  sosial pendidikan Islam modern di Muhammadiyah. Jurnal Pendidikan Islam , 8 (1), 1-9. Muhammadiyah,  P.  P.  (2015).  Tanfidz  Keputusan  Muktamar  Muhammadiyah  ke-47. Berita Resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah , 80 .
Masmuh,  A.  (2020).  Peran  Muhammadiyah  dalam  Membangun  Peradaban  di  Dunia. Gema Kampus IISIP YAPIS Biak , 15 (1), 78-93.