Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia Volume 3, Nomor 2, Maret 2022
p-ISSN: 2685-9203 e-ISSN: 2686-5610
EFEKTIVITAS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19

## Kelvin Yauri, Nur Fitriana, Sophia Moshavi
Universitas Ciputra Surabaya
Abstract: This research was conducted to analyze the effectiveness of the government’s distribution of the Direct Cash Aid, because in practice, the processes and procedures for the distribution of these social assistance funds are too complicated and overlapping, the data used are inaccurate, further- more, there are a large number of state officials who misuse the Direct Cash Aid for personal gain. This research uses a qualitative approach by analyzing the social phenomena that occurs. The method used in this research is netnography. Data collection in this study was carried out with a lurking approach, using the internet, social media, and online news as data sources. The result of this research is that the distribution of the Direct Cash Aid funds has not been completely effective.
Keywords: direct cash aid, village funds, program effectiveness, public ser- vice, Covid-19 pandemic
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, karena pada praktiknya proses dan prosedur penyaluran BLT tersebut rumit dan tumpang tindih, data yang digunakan tidak akurat, ditambah dengan banyaknya aparatur negara yang menyalahgunakan BLT Dana Desa untuk kepentingan pribadi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif untuk melihat fenomena sosial yang terjadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah netnografi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara pasif dengan menggunakan internet, media sosial, dan berita daring sebagai sumber data penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana BLT oleh pemerintah belum sepenuhnya efektif.
Kata kunci: bantuan langsung tunai, dana desa, efektivitas program, pelayanan publik, pandemi Covid-19
*Corresponding Author . e-mail: kyauri01@student.ciputra.ac.id

## PENDAHULUAN
Pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan aktivitas perekonomian negara yang berdampak signifikan terhadap pekerja di Indonesia dan telah mengakibatkan sebagian besar rumah tangga mengalami kesulitan ekonomi (Siallagan, 2020). Sebagai dukungan atas masalah tersebut, pemerintah Indonesia berupaya untuk membantu rumah tangga yang terkena langsung dampak dari pandemi Covid-19 melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT). BLT merupakan salah satu kewajiban pemerintah kepada masyarakat sebagai salah satu perwujudan pelayanan publik. Menurut UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa, dan lainnya yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah berkewajiban untuk memberikan pelayanan pada publik kepada masyarakat dengan tujuan pembangunan (development) dan pemberdayaan masyarakat (empowerment). Terdapat tiga jenis pelayanan publik, yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, dan pelayanan jasa. Pelayanan administratif merupakan pelayanan yang berhubungan dengan dokumen-dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), akte-akte, Surat Izin Mengemudi (SIM), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), paspor, dan sebagainya. Pelayanan barang merupakan pelayanan yang berhubungan dengan jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air, dan sebagainya. Pelayanan jasa merupakan pelayanan yang berhubungan dengan jasa pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, dan sebagainya.
Pemerintah telah memberikan beberapa bantuan kepada masyarakat terdampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), bantuan-bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam keadaan pandemi. Bantuan-bantuan peme- rintah tersebut terdiri dari bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, insentif tarif listrik, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan, dan BLT usaha mikro. BLT dana desa adalah bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah guna meringankan beban masyarakat di rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), dan desa yang terkena dampak Covid-19. BLT dana desa dianggarkan oleh pemerintah sebesar Rp 31,8 triliun dan diproyeksi akan diterima oleh 11 juta
keluarga penerima manfaat (Kompas Cyber Media, 2020c). Periode penyaluran BLT dibagi menjadi dua, yaitu periode April-Juni 2020 sebesar Rp 600.000 per bulannya dan periode Juli-Desember 2020 sebesar Rp 300.000 per bulannya. Tahun 2021 dan 2022 setiap kepala keluarga (KK) mendapatkan Rp 300.000 per bulannya periode Januari-Desember. Penggunaan dana desa selama 2021 berfokus kepada 2 hal yaitu untuk keperluan BLT desa dan keperluan lainnya di luar BLT desa (Liputan6.com, 2021). Tahun 2022 persentase penggunaan anggaran untuk BLT desa yaitu sebesar 40%, sedangkan 60% digunakan untuk program pem- berdayaan masyarakat desa dan hal ini merupakan bentuk penanganan dalam mengurangi kemiskinan di desa (Kompas Cyber Media, 2021a).
Tata cara pendataan BLT dana desa yang terbagi menjadi lima tahapan. Pertama, pendaftaran BLT dana desa dilakukan melalui relawan desa lawan Covid-19 di RT, RW, dan desa. Kedua, data yang sudah dikumpulkan akan diverifikasi oleh musyawarah desa. Ketiga, kepala desa akan menandatangani legalitas dokumen pendataan. Keempat, kepala desa akan melapor kepada camat. Kelima, camat akan melapor kepada bupati atau walikota. Selain itu, terdapat lima kategori penerima BLT dana desa sebagai berikut.
1. Penerima merupakan keluarga miskin/pra-sejahtera.
2. Penerima merupakan keluarga yang telah kehilangan mata pencaharian.
3. Penerima merupakan keluarga yang belum menerima PKH/bantuan pangan non-tunai.
4. Penerima belum terdata penerima dana desa.
5. Ada anggota keluarga yang rentan sakit kronis.
Pada realitanya, penyaluran BLT dana desa belum terdistribusi secara merata dan tepat sasaran. Berdasarkan Laporan Triwulan II 2020 yang dibuat oleh Ombudsman RI (2020) sebagai Lembaga Negara yang berwenang melakukan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh Indonesia, dalam jangka waktu dua bulan setelah posko pengaduan daring untuk masyarakat terdampak Covid-19 dibuka, penyaluran bantuan sosial menjadi substansi yang paling banyak dilaporkan oleh masyarakat, yakni 1.330 laporan atau setara dengan 83% dari total pengaduan. Jenis bantuan sosial yang paling banyak diadukan adalah bantuan langsung tunai, yaitu sebanyak 402 pengaduan. Dari keseluruhan pengaduan bansos, 22,28% di antaranya terkait penyaluran bantuan
yang tidak merata dalam hal waktu atau wilayah sasaran. Kemudian, 21,38% merupakan pengaduan mengenai prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan tidak jelas dan 20,89% masyarakat yang kondisinya lebih darurat lapar namun tidak terdaftar dan sebaliknya. Sisanya merupakan pengaduan atas masyarakat terdaftar tetapi tidak menerima bantuan, dan tidak dapat menerima bantuan di tempat tinggal karena menggunakan KTP pendatang. Ombudsman juga menemukan terdapat upaya manipulasi data penerima bantuan sosial oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Manipulasi data tersebut tidak hanya mengurangi atau menambah jumlah penerima bantuan sosial, tetapi juga mengganti nama penerima asli dengan penerima lain yang justru tidak tepat sasaran. Tidak hanya itu, Ombudsman menerima laporan adanya pemotongan jumlah bantuan sosial yang awalnya Rp 600 ribu menjadi Rp 300 ribu.
Berdasarkan Laporan Tahunan 2020 oleh Ombudsman RI (2021), pengaduan bantuan sosial menempati peringkat kedua sebesar 42,8% setelah pengaduan sembako pada peringkat pertama sebesar 52,8%. Hal ini tentunya menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur sipil negara menipis. Keadaan tersebut diperkeruh dengan ditemukannya tindakan korupsi yang dilakukan oleh Menteri Sosial pada bulan Desember 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara melakukan korupsi pada dana bantuan sosial berbentuk sembako (Kompas Cyber Media, 2021c). Modus yang digunakan adalah Mensos bekerjasama dengan vendor penyedia sembako untuk memangkas budget tiap paket sembako dan budget yang dipangkas tersebut digunakan untuk keuntungan pribadi. Atas perbuatannya Mensos Juliari Batubara kemudian dinyatakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena menerima suap sebanyak Rp 17 miliar terkait pengadaan bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Berdasarkan sidang yang dilakukan pada tanggal 8 Maret 2021, ditemukan bahwa Mensos Juliari Batubara menerima suap dari Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja masing-masing sebanyak Rp 1,28 miliar dan Rp 1,95 miliar terkait penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial sembako Covid-19 (Wibowo, 2021). Selain itu, jaksa juga menyebutkan bahwa Mensos Juliari Batubara memerintahkan kedua bawahannya untuk meminta perusahaan
penyedia membayar Rp 10.000 untuk setiap paket bansos Covid-19. Kabar baiknya, pada tanggal 23 Agustus 2021 Juliari Batubara telah divonis 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah oleh hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Oleh karena itu, masyarakat perlu melakukan pengawalan terhadap dana bansos yang seharusnya digunakan untuk keperluan masyarakat serta memahami bagaimana dana tersebut disalurkan oleh pihak yang berwenang. Keadaan sebenarnya di lapangan yang jauh berbeda dari rencana serta harapan masyarakat dan berbagai macam konflik kepentingan yang berbenturan membuat fenomena ini menarik untuk dikaji. Peran pemerintah pusat maupun daerah penting untuk dikaji agar dapat melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal dalam sektor publik, terutama berkaitan dengan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah penyaluran BLT dana desa telah dilaksanakan secara tepat guna, tepat sasaran, dan merata oleh pemerintah.

## LANDASAN TEORI

## Teori Agensi
Teori keagenan ( agency theory ) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih ( principal ) mempekerjakan orang lain ( agent ) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Jensen & Meckling, 1976). Teori agensi dapat diimplementasikan pada konteks regulasi dan kebijakan pemerintah (Eisenhardt, 1989; Mitnick, 2014; Shapiro, 2005). Dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik, teori ini menjelaskan hubungan pemerintah yang berkedudukan sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Prinsipal memberikan wewenang dan hak kepada agen untuk mengelola dana serta memberikan kewajiban untuk melak- sanakan pelayanan publik yang memadai dan layak bagi masyarakat. Hubungan ini sarat dengan adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh kedua pihak tersebut. Agen dipandang memiliki lebih banyak informasi dibandingkan prinsipal dan mereka lebih leluasa dalam bertindak karena prinsipal tidak mengetahui pasti kontribusi yang diberikan oleh agen (Saskia et al ., 2020).
Teori agensi juga berkaitan erat dengan prinsip good governance , termasuk partisipasi publik dalam keputusan pemerintah. Ragolane & Malatji (2021) menyatakan bahwa governance adalah proses ketika masyarakat atau organisasi
membuat keputusan penting dan menentukan pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Good governance memiliki beberapa karakteristik yaitu, partisipasi, hukum dan kebijakan, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis (Ghosh, 2021). Mansoor (2021) menemukan bahwa good governance dengan elemen perceived responsive- ness (responsivitas yang dirasakan), perceived accountability (akuntabilitas yang dirasakan), dan perceived transparency (transparansi yang dirasakan) memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Lebih lanjut, respons pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan kualitas informasi yang diberikan pemerintah juga memengaruhi kepercayaan publik secara signifikan. Pemerintah yang transparan, responsif, dan akuntabel cenderung memiliki respons yang lebih cepat atas situasi yang tidak terduga dengan tetap menjadikan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas.

## Pelayanan Publik
Menurut Bab I Pasal 1 Ayat 1 UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara dari pelayanan publik sendiri terdiri atas pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Ruang lingkup dari pela- yanan publik pada Pasal 3 Ayat 1 disebutkan bahwa terdiri atas tiga pelayanan yaitu pelayanan barang publik, jasa publik, dan administratif. Beberapa asas yang perlu diperhatikan dalam pelayanan publik adalah transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dalam proses kegiatan pelayanan publik diatur juga mengenai prinsip pelayanan sebagai pegangan dalam mendukung jalannya kegiatan. Sepuluh prinsip pelayanan publik tersebut adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan,
kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan. Kemudian, peraturan tersebut juga menyebutkan bahwa standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta kompetensi petugas pemberi pelayanan.

## Bantuan Langsung Tunai Desa
Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PMK No.205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, BLT diartikan sebagai pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19 . Menurut PMK No. 190/PMK.07/ 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dalam Pasal 1 Ayat (33) dijelaskan bahwa bantuan langsung tunai desa dapat diartikan sebagai pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) . Dana desa sendiri bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana desa ini akan digunakan untuk beberapa tujuan yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat desa dan setiap kepala desa bertanggung jawab atas penggunaannya.
PMK No. 40/PMK.07/2020 menyebutkan bahwa setiap kepala keluarga (KK) berhak mendapatkan uang sebesar Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan pertama, sedangkan menurut PMK No. 190/PMK.07/2021 Pasal 33 Ayat (5) setiap kepala keluarga (KK) berhak mendapatkan uang sebesar Rp 300.000 per bulan selama tiga bulan dan memegang persentase sebesar 40% dari pagu dana desa pada tahun 2022. Pengimplementasian BLT desa ini juga memiliki ketentuan bagi penerimanya, maka dari itu pemerintah mempunyai kriteria tertentu sebagai syarat suatu keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga miskin. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2022 juga mengatur mengenai hal apa saja yang akan menjadi fokus pemerintah dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Adapun tiga poin penting yang menjadi prioritas dalam penggunaan dana desa yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai kewenangan desa.

## Efektivitas Program
Menurut KBBI, efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki arti ada efeknya dan membawa hasil. Efektivitas berfokus kepada peningkatan nilai dan melakukan sesuatu dengan benar serta dapat diukur dengan mengukur realisasi tujuan dari suatu proyek atau program dan melihat perspektif jangka panjang dari adanya program tersebut (Zidane & Olsson, 2017). Efektivitas suatu program dapat dinilai efektif ketika program tersebut berkontribusi terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Indikator efektivitas program umumnya berfokus pada pengukuran perubahan hasil yang mencerminkan tujuan program ( Productivity Commission , 2013). Indikator kinerja efektivitas program didasarkan pada ukuran yang disepakati dari akses, kesesuaian, dan kualitas (SCRGSP, 2006). Indikator-indikator ini bertujuan untuk mencerminkan sejauh mana tujuan pengeluaran pemerintah tercapai. Dalam konteks pelayanan publik, tuntutan efektivitas juga meliputi perilaku profesional dari Aparatur Sipil Negara (Mustafa et al. , 2020). Ketika mereka tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, kinerja organisasi akan terkena dampaknya. Konsep efektivitas pelayanan publik diartikan sebagai ukuran standar dalam menilai keberhasilan pelaksanaan pelayanan publik. Selain itu, secara spesifik dalam sektor publik, efisiensi merupakan masalah terbesar yang paling harus dihadapi oleh pemerintah, yang secara utama ditentukan oleh keadaan defisit, birokrasi yang mempersulit penghimpunan uang ke anggaran hingga redistribusi dana tersebut sesegera mungkin, serta hasil dari penerapan beberapa program publik yang didasarkan pada beberapa tujuan kinerja (Mihaiu et al. , 2010).

## Transparansi
Menurut UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam penjelasan Pasal 14 Huruf h, transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemu- kakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Sementara, menurut Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa transparansi dalam pelaporan diartikan sebagai memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Hal ini juga sejalan dengan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 4 yang menyebutkan asas penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya yaitu adanya keterbukaan.
Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat 4 Huruf f disebutkan bahwa kepala desa berkewajiban melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Pasal 8 Ayat 1 Huruf c dijelaskan bahwa kegiatan pelayanan sosial diputuskan melalui musyawarah desa. Kemudian, pada Bab IV tentang Pu- blikasi dan Pelaporan Pasal 20 dijelaskan bahwa hasil musyawarah desa harus dipu- blikasikan oleh pemerintah desa di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat desa dan apabila tidak memublikasikannya maka akan mendapat sanksi adminis- tratif berupa teguran lisan dan/atau tulisan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Bab II tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Ayat 3 disebutkan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan dan akuntabel.

## METODE PENELITIAN

## Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian netnografi. Netnografi me- rupakan metodologi riset kualitatif yang diterapkan dalam konteks digital yang bertujuan untuk mengeksplorasi suatu kelompok atau komunitas dan makna kultural. Pandemi Covid-19 meningkatkan komunikasi serta interaksi digital manusia yang direfleksikan melalui berbagai bentuk, seperti komentar, unggahan, tanggapan, dan lain sebagainya. Hal ini kemudian dapat diinterpretasi dalam konteks realistis, yaitu keadaan interaksi alamiah yang dibangun atas perkembangan teknologi (Kozinets, 2015). Interaksi tersebut lebih lanjut diamati dan dieksplorasi untuk menghasilkan pemahaman mendalam dalam suatu komunitas atas suatu fenomena tertentu (Kozinets, 2015). Netnografi dapat digunakan untuk membe- rikan gambaran atas akuntabilitas sektor publik dan hubungannya dengan masya- rakat (Jeacle, 2020). Pengamatan dilakukan secara lurking yaitu, mengintai dan mengobservasi melalui interaksi secara tidak langsung. Tahapan netnografi yang
digunakan adalah identifikasi masalah berdasarkan fenomena yang terjadi, pengumpulan data dari berbagai sumber, melakukan rekapitulasi data, melakukan analisis taksonomi, dan membuat kesimpulan berdasarkan taksonomi.

## Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu hasil eksplorasi data di internet serta media sosial yang meliputi berita, dokumen, unggahan, komentar, dan studi literatur dari jurnal-jurnal yang mendukung pembahasan penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui pengamatan tidak langsung secara lurking dengan menggunakan internet, media sosial, dan berita daring sebagai sumber data. Unggahan yang diamati berasal dari media YouTube, Facebook, Instagram, dan Twitter. Jumlah komentar yang diamati adalah 150 komentar. Periode pengamatan dan penelitian adalah dari bulan September 2020 hingga Februari 2022.

## ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Gambar 1 Mind Map Hasil Analisis Taksonomi BLT Dana Desa Sumber: Data diolah peneliti (2020)
Analisis data netnografi mencerminkan empat aspek tema besar terkait dengan pelayanan publik atas BLT dana desa yaitu, BLT dana desa meliputi anggaran dan alokasi serta pelaksanaan dan penyaluran, pemerintah, aparatur berwenang, dan opini publik. Masing-masing tema besar tersebut terdiri dari beberapa unsur di dalamnya. Sintesis hasil penelitian disajikan melalui hasil analisis taksonomi pada Gambar 1.

## Kerumitan Prosedur Penyaluran BLT dan Kelemahan Sistem Pengendalian Internal
Prosedur pelaksanaan penyaluran BLT yang rumit dan tumpang tindih disebabkan oleh tidak adanya sinkronisasi antara kebijakan pusat dengan daerah (Posbali, 2020). Peraturan terkait eksekusi anggaran dan prosedur penyaluran masih kurang jelas dan rumit karena terlalu banyak pihak yang terlibat seperti Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal terkait prioritas penggunaan dana desa, Kementerian Keuangan terkait kebijakan penyaluran dari rekening kas negara hingga ke rekening kas desa, dan Kementerian Dalam Negeri terkait administrasi akuntabilitas pelaporan keuangan.
Menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial maupun data non-DTKS yang digunakan juga tidak akurat dan tidak tepat sasaran kepada masyarakat yang memang membutuhkan serta memenuhi syarat. Pada dasarnya, data DTKS cenderung tidak update sehingga relawan desa harus bekerja lebih untuk menyesuaikan kembali data dari tingkat RT, RW, maupun desa terkait dengan keadaan sebenarnya untuk menghasilkan data non-DTKS yang akurat dan valid. Sementara, data yang telah diverifikasi ulang oleh RT dan RW tersebut tidak diverifikasi lagi oleh petugas Dinas Sosial. Setelah dikumpulkan dari Ketua RT, data-data tersebut langsung digunakan sebagai basis pemberian bansos. Data yang dipercayakan kepada RT akan bergantung pada ketegasan dan integritas ketua RT tersebut. Seperti dalam Laporan Tahunan Ombudsman Tahun 2020 yang mengulas kejadian di Kalimantan Selatan, saat ada RT yang mema- sukkan seluruh warganya sebagai penerima bansos karena enggan disalahkan warga, sedangkan RT yang lain tidak melakukan pendataan warga terdampak karena tidak ingin disalahkan akibat memberikan data yang salah.
Data yang tidak akurat tersebut juga memicu kurangnya objektivitas dalam penyaluran BLT sehingga penerima cenderung merupakan orang-orang terdekat pemerintah desa. Hal ini didukung oleh penemuan Kristiani & Hamidah (2020)
bahwa salah satu karakteristik fraud yang terjadi di sektor publik adalah meman- faatkan permasalahan dalam human error dan kurangnya pengetahuan dalam pemanfaatan teknologi digital. Bahkan, ditemukan bahwa terdapat perangkat desa dan pimpinan serta anggota BPD yang menjadi penerima bansos (Presmedia, 2022). Sebagai catatan, merujuk kepada Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) No. 11 Tahun 2020 dan PMK No. 50 Tahun 2020 Pasal 32 A Ayat 3 yang menjelaskan tentang calon penerima manfaat BLT, pemerintah desa tidak boleh mendapatkan BLT Dana Desa karena sudah memiliki penghasilan tetap dari gaji.
Kurangnya komunikasi antara RT dan RW dengan masyarakat desa, saat RT dan RW tidak transparan dalam mengemukakan siapa saja yang berhak menerima bantuan menyebabkan masyarakat desa merasa tidak yakin atas data penerima bantuan, ditambah dengan mereka juga masih belum memiliki edukasi yang baik atas hak mereka dalam menerima bantuan BLT tersebut (Suparman et al. , 2021). Witarsa et al. (2021) menemukan bahwa penyuluhan dan musyawarah desa khusus penerima BLT dana desa mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap prosedur, proses, dan kriteria penerima BLT. Namun, fenomena yang ada menunjukkan kurangnya transparansi hasil pendataan non-DTKS. Masih banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berhak menerima bantuan, tetapi tidak terdata oleh pemerintah desa.
Maladministrasi dalam bentuk penyalahgunaan wewenang ini dapat terjadi akibat peran pemerintah desa sebagai pihak yang memiliki hak untuk melakukan pendataan dan menyalurkan bansos tersebut. Padahal, apabila data tersebut akurat dan terintegrasi dengan baik maka BLT dana desa dapat disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna. Hal ini didukung oleh Wowiling (2022) yang menemukan bahwa pemerintah desa memiliki sistem pengendalian internal yang lemah dan tingkat maladministrasi yang tinggi, sehingga penerima BLT merupakan orang yang tidak pantas. Oleh karena itu, diperlukan adanya pengendalian operasional yang efektif dengan melakukan pengawasan terkait pelaksanaan program-program kerja yang telah disusun (Hantono et al., 2021).
Sistem birokrasi yang ada juga masih sangat panjang, sehingga banyak perbedaan penafsiran yang timbul pada setiap tingkatannya, terutama terkait penentuan dan penggolongan keluarga penerima manfaat. Akibatnya, pendataan di tingkat desa atau data non-DTKS juga belum efektif akibat perbedaan
pemahaman terhadap kriteria penerima bantuan tersebut. Padahal, kriteria tersebut telah tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020, yaitu warga miskin yang kehilangan mata pencaharian, warga miskin belum terdata ( exclusion error ), dan warga miskin yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Tata kelola yang baik diperlukan dalam penyaluran dana BLT agar nantinya dana ini dapat tersalurkan kepada orang-orang yang tepat. Bentuk tata kelola yang baik tersebut dapat dilakukan dengan membentuk tim khusus yang akan melakukan observasi terkait masyarakat yang berhak mendapatkan dana BLT dan memberi tahu kepada publik terkait proses penyalurannya, seperti melalui papan pengumuman (Nabila & Silalahi, 2022). Media yang digunakan untuk transparansi informasi ini harus sesuai, di mana masyarakat desa setempat dapat dengan mudah mengaksesnya.

## Anggaran BLT yang Tidak Transparan Memicu Respons Negatif dari Masyarakat
Masyarakat mempersoalkan bagaimana anggaran BLT dieksekusi oleh peme- rintah daerah setempat, mereka menuntut mengenai disparitas serta transparansi anggaran bantuan sosial. Di beberapa daerah, sejumlah masyarakat telah melakukan unjuk rasa ke balai desa maupun kantor desa akibat dugaan terkait anggaran BLT yang tidak transparan, baik dari pemotongan jumlah dana yang disalurkan, redudansi nama penerima data, warga yang tidak pernah menerima bansos selama Covid-19, hingga nama penerima yang telah meninggal dunia tetap muncul dalam data dan dana tersebut bisa dicairkan (Rahmad, 2020; Talika News, 2020; Farida, 2021; Suryaman, 2021; TVOne News, 2022).
Tidak hanya itu, pemerintah desa tidak jelas dan terkesan sesukanya dalam menyampaikan jumlah anggaran bagi terdampak Covid-19, termasuk rincian penggunaannya. Ditemukan unjuk rasa di Desa Mangon yang melakukan aksi protes akibat penyaluran BLT yang dirasa tidak transparan dan tidak tepat sasaran (Indah, 2020). Bansos yang bersumber dari dana desa tersebut dipangkas jumlah penerimanya dari 379 kepala keluarga penerima BLT dana desa, namun oleh kepala desa hanya disalurkan sebanyak 155 kepala keluarga. Padahal, salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dapat dilihat dan ditentukan dari wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerahnya (Jaya, 2019).
Hal ini membuat masyarakat meragukan transparansi dana yang dianggarkan. Masyarakat juga mempertanyakan aturan-aturan terkait penyaluran dana bantuan tersebut, mereka berharap pemerintah desa dapat bertanggung jawab atas kinerja perangkatnya. Sebenarnya, transparansi anggaran oleh pemerintah desa juga menjadi salah satu kunci esensial atas keberhasilan dari penyaluran dana bantuan dari pemerintah bagi terdampak Covid-19. Pemerintah daerah seharusnya memu- blikasikan data keluarga penerima manfaat, jumlah bantuan, dan jumlah alokasi anggaran, karena sejatinya transparansi adalah salah satu perwujudan dari bagian good governance yaitu, akuntabilitas sebagai tanggung jawab pemerintah serta hak bagi rakyat. Hal ini juga sesuai dengan hubungan yang digambarkan melalui teori agensi atas kedudukan masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen yang diberikan kepercayaan untuk mengelola dana masyarakat dengan imbal hasil pelayanan publik yang memadai.

## Ketidakjelasan Kebijakan dan Respons Pemerintah yang Lambat
Kebijakan pemerintah terkesan tidak konsisten dan berubah-ubah, ditambah dengan kurangnya sinkronisasi kebijakan baik antar-pemerintah pusat dan daerah, maupun internal daerah. Pemerintah mengakui bahwa beberapa target masih kurang transparan dan terdapat duplikasi (Indraini, 2020). Sementara, pemerintah daerah khawatir jika nantinya pada saat penyaluran BLT dilaksanakan terdapat proses yang tidak sesuai dengan regulasi terbaru dari pemerintah pusat. Dalam keadaan pandemi seperti ini, diperlukan adanya kemampuan adaptasi yang cepat dan menyeluruh baik dari ketanggapan pembuatan regulasi, penetapan prosedur, alokasi anggaran, hingga sistem dan mekanisme program. Idealnya, pemerintah pusat sudah mempersiapkan seluruh konsep dan sistem dengan baik dan telah mempertimbangkan semua faktor, seperti tujuan program, alokasi anggaran, sasaran penerima, dan lain sebagainya, sebelum program BLT dijalankan.
Prosedur penyaluran BLT juga cukup rumit seperti kriteria penerima yang menyebabkan para aparat daerah bingung sehingga anggaran BLT desa yang jumlahnya termasuk besar ini menjadi tidak tepat guna, prosedur yang rumit ini juga menyebabkan kecepatan dalam penyerapan anggaran menjadi tidak optimal (Shaidra, 2020). Sebagai salah satu contoh kriteria penerima manfaat yaitu luas tanah kurang dari delapan meter persegi, sulit untuk memenuhi kriteria tersebut
(Astri & Pende, 2020). Selain dari segi kriteria, data penerima pun juga tidak valid seperti data warga yang sudah meninggal, tetapi masih terdaftar mendapatkan bantuan sosial. Selain itu juga ada warga yang sudah pindah rumah, tetapi KTP masih menggunakan alamat yang lama. Data yang digunakan Kemensos tidak diperbaharui sehingga tidak tepat sasaran kepada masyarakat terdampak Covid- 19. Pemerintah perlu membuat standar yang lebih tepat dengan menyasar kategori keluarga miskin dan layak untuk menerima BLT.
Selain itu, prosedur penerimaan dana BLT ke masyarakat tidak tersampaikan dengan baik dan kurang jelas, sehingga perlu disederhanakan dan disebarkan secara merata agar penyaluran menjadi lebih optimal. Hal ini juga dapat didukung dengan adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan desa serta internal desa yang lebih intens dan konsisten. Koordinasi yang baik juga akan membantu proses pendataan agar lebih akurat dan up-to-date sehingga lebih tepat sasaran. Dengan mempermudah syarat dan berorientasi kepada masyarakat juga dapat memperlancar penyaluran BLT dana desa. Pemerintah juga harus lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap pendataan penerima BLT dan juga meningkatkan peran satgas desa agar tidak ada penyalahgunaan dana BLT. Tidak hanya itu, masyarakat juga harus lebih aktif menyuarakan hak-haknya sehingga dapat menjadi bahan evaluasi.

## Aparatur Terkait: Tingkat Maladministrasi Tinggi dan Tingkat Kepatuhan Rendah
Terdapat beberapa kasus di mana kepala dusun dan BPD melakukan pungutan liar kepada setiap KK untuk memberikan uang sebesar Rp 200.000 kepada mereka dengan maksud untuk memperkaya diri mereka sendiri (Kompas Cyber Media, 2020a; Kompas Cyber Media, 2020b). Kemudian, terdapat maladministrasi lainnya seperti pelayanan menggunakan calo, penerapan standar yang tidak memenuhi syarat, anggaran tidak transparan, aparat pilih kasih, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta sejumlah maladministrasi lainnya. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat terdapat 62 kasus korupsi yang dilakukan aparat desa pada semester I 2021. Hal ini menjadikan pemerintahan desa sebagai lembaga paling korup pada semester pertama tahun 2021 (Suminar, 2021; CNN Indonesia, 2021). Jika dilihat secara retrospektif berdasarkan data ICW, dari tahun 2015 hingga 2020, terdapat 676 terdakwa kasus korupsi dari perangkat
desa (Kompas Cyber Media, 2021b). Hal ini menunjukkan keterkaitan antara pentingnya reformasi birokrasi pada tingkat desa dengan penyalahgunaan wewe- nang serta tindak KKN yang dilakukan aparat desa.
Khusus terkait kasus penyalahgunaan anggaran penanganan Covid-19, CNN Indonesia (2021) mengemukakan bahwa ICW menemukan lima kasus dugaan korupsi.
1. Korupsi pengadaan 15 ribu masker di provinsi Banten yang merugikan keuangan negara sekitar Rp1,6 miliar.
2. Korupsi pengadaan alat darurat di Bandung Barat yang melibatkan AA Umbara, Bupati Bandung Barat.
3. Pemotongan dana bansos di Desa Cipinang, Kabupaten Bogor.
4. Pemotongan BLT di Desa Totok, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.
5. Penyalahgunaan anggaran Covid-19 di Kabupaten Mamberamo Raya yang melibatkan Dorinus Dasinapa, Bupati Mamberamo Raya.
Terbukti dari data tersebut serta berpuluh-puluh kasus korupsi dan penya- lahgunaan dana bantuan sosial lainnya, bahwa banyak aparat tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dan telah menyalahgunakan hak dan we- wenangnya sebagai petugas pemerintahan. Arumdani et al . (2021) menemukan bahwa masih ada sikap nepotisme yang dilakukan aparat dalam penyaluran bantuan sosial. Tentunya hal ini juga berhubungan erat dengan kurangnya penanaman sikap dan budaya organisasi yang berpengaruh pada integritas masing- masing petugas. Sanksi yang tidak tegas dan hukum karet yang berlaku di Indonesia juga menjadi salah satu faktor utama dalam motivasi penyalahgunaan dana oleh aparat. Oleh karena itu, hendaknya dilakukan pengawasan yang ketat dan penguatan fungsi hukum serta penerapan sanksi hukum yang tegas terhadap aparat yang melakukan pelanggaran.
Secara khusus, tingkat kepatuhan aparatur desa dalam program BLT tergolong sangat rendah, hal ini dibuktikan dengan banyaknya oknum-oknum yang menya- lahgunakan BLT dana desa untuk kepentingannya sendiri. Hal ini sejalan dengan penelitian Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19 : Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial , bahwa terdapat potensi korupsi ketika pemerintah menggelontorkan dana bantuan untuk warga yang mengalami pelemahan ekonomi (Iping, 2020). Hal ini juga
sesuai dengan pernyataan Ombudsman yang menyebutkan bahwa jumlah laporan tertinggi yang diterima Ombudsman di seluruh Indonesia adalah di Banten dengan 212 laporan dan terbanyak merupakan pengaduan soal bantuan sosial Covid-19 (Rifa’i, 2021). Lembaga tersebut menerima total 587 laporan termasuk 212 laporan terkait penanganan virus tersebut dan 375 di antaranya merupakan laporan mengenai maladministrasi.
Akibat dari perilaku aparat-aparat tersebut, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang belum dapat menerima manfaat BLT. Perilaku aparatur tersebut juga telah merusak nama baik pemerintah daerah terkait. Pada dasarnya, kepatuhan bersifat subjektif yang berarti bahwa tergantung kepada kemauan orang itu sendiri dalam menjalankan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Seharusnya, sebagai seorang aparatur desa terutama kepala desa dapat mencermin- kan bentuk tanggung jawabnya dengan cara menggunakan hak dan wewenang mereka secara bijaksana sebagaimana mestinya dan sesuai dengan peraturan, karena tugas utama mereka sebagai seorang aparatur pemerintahan adalah untuk memimpin, memberdayakan, dan mengayomi rakyat yang ada di desanya.
Setiap pelimpahan anggaran dana desa seharusnya diberikan hanya untuk desa yang mampu dan sudah siap mengelola dana tersebut. Hal ini tentunya akan menjadi salah satu jaminan kepastian bahwa setidaknya aspek pengendalian internal, kemampuan tenaga kerja, dan dasar kerangka sistem dari pendataan hingga penyaluran sudah dapat dilaksanakan dengan risiko minimal, baik risiko kesalahan, risiko maladministrasi, risiko penyalahgunaan, maupun risiko lainnya. Kemudian, desa lainnya juga dapat melakukan pengamatan, perbandingan, dan pembelajaran kepada desa lain yang sudah berhasil mengelola dana dengan baik sebagai contoh (Suminar, 2021).

## Konflik Sosial: Rawannya Kecemburuan Sosial Masyarakat (Publik) Terkait BLT
Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 ini menimbulkan beberapa persoalan bagi masyarakat yang membutuhkan, karena bantuan sosial merupakan hal yang sangat esensial dan diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, serta pada dasarnya, untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, sangat mungkin terjadi kecemburuan sosial akibat penyaluran bantuan sosial yang tidak merata. Dari sisi kriteria penerima bantuan
misalnya, acuan berupa 14 kriteria dari pusat sulit diterapkan di beberapa daerah (Zulkarnen, 2020). Hal tersebut tidak menutup kemungkinan penerima manfaat yang dimaksud akan menggunakan kriteria yang telah disesuaikan dengan kondisi setempat. Sementara dari sisi jumlah, angka penerima manfaat masih belum memiliki cakupan yang luas dan merata. Dengan demikian, bukan tidak mungkin jika angka itu dibagi kepada sejumlah keluarga lain yang membutuhkan.
Akhirnya, pembagian BLT tersebut diklaim oleh sebagian warga yang merasa memenuhi syarat sebagai pihak yang terdampak pandemi Covid-19 bahwa realisasinya tidak sesuai dan merata. Sejumlah masyarakat merasa mereka seha- rusnya turut menerima bantuan, lantaran tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok dengan kondisi ekonomi yang menurun dan tidak berkecukupan. Seperti di Desa Pasrepan, Pasuruan, saat puluhan orang warga desa mendatangi balai desa akibat tidak puas dengan penyaluran BLT oleh pemerintah desa. Mereka menilai bahwa penyaluran BLT pilih kasih dan kurang adil, mulai dari proses pendataan hingga penyalurannya. Menurut warga setempat, beberapa keluarga tidak mampu yang seharusnya masuk dalam daftar penerima manfaat justru diabaikan. Sementara, sejumlah masyarakat yang dianggap mampu, malah mene- rima BLT tersebut. Bukan hanya itu, terdapat warga yang telah mendapatkan bantuan tahap pertama namun di tahap kedua tidak mendapatkannya lagi.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, TB Ace Hasan mengatakan bahwa terdapat sejumlah sumber anggaran bantuan penanganan dampak pandemi, yakni dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota juga Dana Desa dengan besaran yang berbeda-beda (DPR Komisi VIII, 2020). Hal inilah yang mengundang bibit-bibit kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Namun, penyeragaman memang tidak dapat dilakukan semudah membalik telapak tangan, banyak penyesuaian dan evaluasi yang harus dilakukan. Seperti menyesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing dan kinerja fiskal dari setiap daerah tersebut. Pengklasifikasian penerima bantuan juga dapat menjadi langkah awal untuk mencegah terjadinya kecemburuan sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat indikator klasifikasi kuantitatif dan kualitatif yang jelas, mudah diukur dan diterapkan, serta tepat guna. Setelah melakukan klasifikasi, jumlah bantuan akan disesuaikan secara proporsional ke masing-masing tingkatan dan golongan.
Uraian di atas juga mencerminkan bahwa pemahaman masyarakat desa tentang BLT dana desa sangatlah minim. Oleh karena itu, peran pemerintah desa adalah
memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui sosialisasi yang terkait dengan maksud, tujuan, mekanisme, kriteria sasaran, dan nominal yang diperoleh penerima BLT Dana Desa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya konflik sosial seperti kecemburuan sosial, serta untuk mengurangi adanya kesalahpahaman antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Adapun sosialisasi tersebut dapat dilakukan secara formal melalui rapat, penyebaran brosur atau poster di papan pengumuman desa maupun tempat-tempat strategis lainnya. Masyarakat sendiri juga harus aktif dalam menyuarakan hak-haknya serta lebih sadar informasi. Masyarakat harus sadar bahwa mereka memiliki fungsi pengawasan dan dapat melakukan pengaduan terkait standar pelayanan publik yang belum terpenuhi.

## Prosedur Penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2021 oleh Kementerian Sosial Dipimpin oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini melalui Transformasi Digital
Berdasarkan penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi, pemerintah Indo- nesia mengambil sebuah langkah dan solusi baru dalam penyaluran Bantuan Tunai 2021. Penyaluran-penyaluran bantuan tunai di seluruh tanah air akan dilakukan melalui Himpunan Bank Negara (BNI, BRI, MANDIRI, dan BTN) dan kantor pos (PT Pos Indonesia) langsung kepada para penerima. Menteri Sosial Tri Rismaharini yang baru saja diangkat untuk menggantikan Mensos sebelumnya mengeluarkan program bansos baru yang ditujukan kepada masyarakat di luar penerima bantuan program keluarga harapan dan kartu sembako. Ada pula syarat yang diperlukan agar bisa menerima bansos tersebut, yaitu penerima termasuk dalam 40% penduduk yang berstatus kesejahteraan sosial paling rendah berdasarkan DTKS.
Bantuan-bantuan sosial akan disalurkan melalui transaksi elektronik dan aplikasi pengenal wajah. Metode penyaluran ini dinilai lebih efisien, tepat sasaran, dan nilai bantuan tunainya utuh tanpa ada potongan. Skemanya adalah bank wajib mengi- rimkan datanya menggunakan foto. Terutama bagi masyarakat yang sakit, lanjut usia dan difabel akan diantarkan kemudian akan dilakukan rekam wajah penerima dan pendamping yang mengambil. Terkait dengan aplikasi pengenal wajah tersebut, Kementerian Sosial telah melakukan koordinasi dengan Kementerian BUMN, Himpunan Bank Negara dan PT Pos Indonesia secara intensif agar inovasi tersebut dapat segera dilaksanakan. Kemudian, strategi lain dari Menteri Sosial adalah dengan melakukan sinkronisasi atas seluruh data yang ada dengan data kependudukan dan
catatan sipil (Susanto, 2021). Tidak hanya itu, Mensos Risma juga mengatakan ada keterbatasan kelompok lanjut usia hingga penyandang disabilitas untuk tersalur bansos sehingga ia meminta bank penyalur bansos mendatangi keluarga penerima manfaat (KPM) secara door-to-door (Indraini, 2022).
Pada bulan Januari 2021, kementerian sosial telah menyalurkan tiga bantuan sosial secara serentak ke seluruh Indonesia untuk membantu mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional akibat pandemi Covid-19 (Setiawan, 2020). Tiga bantuan tersebut adalah Program Keluarga Harapan yang meliputi BLT anak sekolah, BLT ibu hamil dan balita, BLT lansia dan BLT penyandang disabilitas, program kartu sembako/bantuan pangan non-tunai, dan bantuan sosial tunai. Tepatnya pada tanggal 4 Januari 2021, yaitu saat peluncuran bantuan tunai se-Indonesia tahun 2021 di Istana Negara, Mensos Tri Rismaharini juga menyatakan bahwa PKH bagi 10 juta PKM disalurkan pada bulan Januari dengan anggaran sebesar Rp 7,17 triliun, program kartu sembako untuk 18,8 juta KPM disalurkan pada bulan Januari dengan total anggaran Rp 3,76 triliun, bansos tunai untuk 10 juta KPM disalurkan pada bulan Januari dengan anggaran Rp 13,93 triliun.
Pada saat yang sama, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo juga berpesan kepada masyarakat penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuan ini dengan tepat dan lebih mengutamakan kebutuhan pokok dan pangan bagi keluarga. Kemensos juga mengimbau kepada masyarakat untuk mengatur penge- luaran secara bijak dengan memprioritaskan keperluan utama dan primer seperti keperluan sekolah, bahan pokok, pemeriksaan dan kebutuhan kesehatan, tambahan modal usaha, ataupun sebagai tabungan. Selain itu Kementerian Sosial juga mengimbau terkait data penerima bantuan agar dapat memutakhirkan kembali data penerima agar tepat sasaran karena sifat data yang dinamis atau dapat berubah sewaktu-waktu. Masih banyak kasus ketidaktepatan data penerima bantuan, karena masih adanya penerima bantuan dari kalangan orang terdekat kepala desa di mana seharusnya kemungkinan tidak layak menerima dana bantuan tersebut (Evandio, 2021).

## Ketepatan dalam Penggunaan Dana BLT oleh Masyarakat Penerima
Ketika dana BLT sudah tersalurkan, masih terjadi ketidaktepatan dalam menggunakan dana oleh mereka yang telah menerimanya. Seharusnya dana
tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau mengembangkan usaha agar perekonomian dapat lebih baik, namun terdapat penerima BLT yang justru menggunakan dana tersebut untuk membeli sesuatu yang tidak bersifat urgent seperti pakaian dan lain-lain. Ada pula penelitian yang menyebutkan bahwa masyarakat penerima BLT menggunakan dana tersebut untuk membeli rokok, padahal mereka datang dari keluarga dengan ekonomi yang lemah (Sembiring, 2021). Adanya hal ini membuat peran pemerintah daerah setempat diperlukan dalam rangka edukasi terhadap para penerima bantuan untuk dapat menggunakan dana tersebut secara tepat guna sehingga mereka juga dapat memperbaiki kondisi perekonomian mereka atau dapat pula pemerintah daerah setempat mengadakan pelatihan terkait kegiatan kewirausahaan agar mereka juga mengetahui pentingnya berwirausaha dalam pemulihan ekonomi nasional (Azhari & Suhartini, 2021).

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Sejauh ini, penyaluran BLT dana desa belum sepenuhnya efektif karena pertama, pemberian dan penyaluran BLT dana desa masih belum tepat guna, tepat sasaran, dan merata. Kedua, anggaran BLT dana desa masih ada yang tidak terealisasi dengan tepat dan efektif. Ketiga, pengungkapan dan pelaporan terkait BLT dana desa tidak akuntabel. Keempat, masih banyak terdapat penyimpangan dan penyelewengan dalam penyaluran BLT dana desa. Kelima, prosedur yang diterapkan masih berbelit-belit dan tumpang tindih, tidak selaras antara pemerintah pusat dan daerah. Keenam, masih banyak penerima BLT dana desa yang tidak sesuai dengan kriteria (akibat KKN). Ketujuh, terdapat kesenjangan informasi terkait BLT di beberapa daerah.

## Keterbatasan dan Saran
Peneliti mengalami keterbatasan dalam mengakses beberapa jurnal relevan dan akun privat maupun situs yang berpotensi menjadi sumber informasi penting dalam penelitian ini. Saran yang kami berikan terkait penyaluran bantuan langsung tunai adalah sebagai berikut.
1. Saran keilmuan: penelitian ini dapat memperluas wawasan keilmuan dalam bidang akuntansi sektor publik terkait konsep akuntabilitas publik. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya terkait akuntabilitas publik.
2. Saran praktis:
a. Bagi pemerintah: pemerintah dapat lebih memperhatikan prosedur penya- luran BLT secara efektif agar meminimalisasi adanya kerumitan yang terjadi di lapangan. Pemerintah perlu membangun koordinasi yang baik antara pihak pusat, daerah, dan masyarakat agar BLT dapat tersalurkan dengan baik. Penyimpangan serta maladministrasi juga harus diberantas dan diminimalisasi dengan memegang teguh prinsip integritas. Pemerintah juga harus memperbaiki sistem pengendalian internal seperti praktik turun lapangan agar BLT dapat tersalurkan secara merata dan tepat sasaran serta menindak tegas aparat yang melanggar peraturan.
b. Bagi masyarakat: masyarakat harus lebih proaktif dalam mencari informasi terkait prosedur penyaluran BLT agar mendapatkan haknya serta dapat lebih kritis dalam melaporkan tindakan yang menyimpang dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Masyarakat juga harus memahami pihak-pihak pelaksana dalam penyaluran BLT agar dapat mengetahui informasi secara akurat.

## DAFTAR RUJUKAN
Arumdani, N., Rahmania, S. N., Nafi’ah, Z., & Tukiman. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojoruntut Keca- matan Krembung Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi ,
2 (5), 874–885.
Astri, F. & Pende. H.H. (2020). Pendampingan Pengawalan BLT-DD Terkait Kebijakan Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 di Kecamatan Galang Ka- bupaten Tolitoli. Pengabdian pada Masyarakat. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. 3(2), 188–199.
Azhari, A. & Suhartini, D. (2021). Efektivitas Dana Desa untuk BLT sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Proaksi.
8(2),354–362.
CNN Indonesia. (2021, 13 September). ICW: Tahun 2021, Aparat Desa paling Korup di Indonesia . CNNIndonesia.com. https://www.cnnindonesia.com/ nasional/20210912162748-12-693206/icw-tahun-2021-aparat-desa-paling- korup-di-indonesia. DPR Komisi VIII. (2020, 30 Juni). Evaluasi Penyaluran Bansos Dampak COVID-
19, Urgen Dilakukan . dpr.go.id. https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/29223/ t/Evaluasi+Penyaluran+Bansos+Dampak+Covid-19%2C+Urgen+Dilaku- kan.
Efektif. Pada KBBI Daring. Diambil 7 Februari 2022, dari https://kbbi.web.id/ efektif.
Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. Academy of Management Review , 14 (1), 57–74. https://doi.org/10.1159/000169659. Evandio, A. (2021, 02 September). Heboh Nama Kades Ada di Daftar Penerima Bansos, Ini Reaksi Risma . Bisnis.com. https://kabar24.bisnis.com/read/ 20210902/15/1437123/heboh-nama-kades-ada-di-daftar-penerima-bansos- ini-reaksi-risma. Farida, B. (2021, 07 September). Ribut Soal BLT, Warga Tempos Gerung Demo Kepala Desa . Lombokpost.jawapost.com. https://lombokpost.jawapos.com/ giri-menang/07/09/2021/ribut-soal-blt-warga-tempos-gerung-demo-kepala- desa/.
Ghosh, L. K. (2021). Good Governance in Public Administration. International Journal of Multidisciplinary Educational Research , 10 (12), 39–45. https://
doi.org/http://ijmer.in.doi./2021/10.12.66.
Hantono, Inuzula, L., Husain, S. A., Widiasmara, A., Dhary, U. R., Sululing, S., Novitasari, M., Hendra, J., Amerieska, S., Suryaningsi, Amani, T., Ariyanto, S., Werastuti, D. N. S., & Muchlis, S. (2021). Akuntansi Sektor Publik (S. Bahri). Media Sains Indonesia. Indah, N. (2020, 05 Juni). Tak dapat Bantuan Corona, Pemuda Desa Mangon Pertanyakan BLT DD Covid-19 . terbitan.com. https://terbitan.com/trend/ tak-dapat-bantuan-corona-pemuda-desa-mangon-pertanyakan-blt-dd-covid- 19/.
Indraini, A. (2020, 15 Mei). Pemerintah Akui Penyaluran Bansos Kurang Tepat Sasaran . detikfinance. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d- 5016422/pemerintah-akui-penyaluran-bansos-kurang-tepat-sasaran.
Indraini, A. (2022, 07 Februari). Risma Minta bank Salurkan Bansos Langsung ke Rumah, Bulan Ini Harus Kelar! detikfinance. https://finance.detik.com/ berita-ekonomi-bisnis/d-5931599/risma-minta-bank-salurkan-bansos-lang- sung-ke-rumah-bulan-ini-harus-kelar.
Iping, B. (2020). Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi COVID-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial. Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial , 1(2), 516–526. Jaya, I. M. L. M. (2019). Accounting Treatment in Village Public Sector - Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa. Gorontalo Accounting Journal ,
2 (1), 1–10.
Jeacle, I. (2020). Navigating netnography: A guide for the accounting researcher.
Financial Accountability and Management , 1–14. https://doi.org/10.1111/ faam.12237.
Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics , 3 , 305–360. Kompas Cyber Media. (2020a, 02 Juni). Korupsi BLT Covid-19, Kepala Dusun dan Anggota BPD Ditangkap . KOMPAS.com. https://regional.kompas.com/ read/2020/06/02/16311551/korupsi-blt-covid-19-kepala-dusun-dan-anggota- bpd-ditangkap?page=all.
Kompas Cyber Media. (2020b, 03 Juni). Ancaman Pidana Menanti bagi Pemotong Bansos COVID-19 . KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2020/ 06/03/16525121/ancaman-pidana-menanti-bagi-pemotong-bansos-covid-
19?page=all.
Kompas Cyber Media. (2020c, 03 September). Satgas PEN: Realisasi Anggaran BLT Desa Baru Capai Rp 10 Triliun dari Rp 31,8 Triliun . KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2020/09/03/19242411/satgas-pen-realisasi- anggaran-blt-desa-baru-capai-rp-10-triliun-dari-rp-318. Kompas Cyber Media. (2021a, 13 Desember). Pemerintah Hibahkan Dana Desa 2022 untuk BLT dan Pemberdayaan Masyarakat . KOMPAS.com. https://nasio- nal.kompas.com/read/2021/12/13/11033041/pemerintah-hibahkan-dana- desa-2022-untuk-blt-dan-pemberdayaan-masyarakat?amp=1&page=2&j xconn=1*56v7w6*other_jxampid*TkJiQ0k0dFNVSmw1ZkZnbHVxOVFsLTh LT19GNnlvTVBOT.
Kompas Cyber Media. (2021b, 22 Maret). ICW: Perangkat Desa Dominasi Terdakwa Kasus Korupsi, Dana Desa Perlu Diawasi Ketat . KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/read/2021/03/22/18093371/icw-perangkat-desa- dominasi-terdakwa-kasus-korupsi-dana-desa-perlu-diawasi?page=all. Kompas Cyber Media. (2021c, 23 Agustus). Awal Mula Kasus Korupsi Bansos Covid-19 Yang Menjerat Juliari hingga Divonis 12 Tahun Penjara . Kom- pas.com. https://nasional.kompas.com/read/2021/08/23/18010551/awal- mula-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-menjerat-juliari-hingga-divonis? page=all.
Kozinets, Robert V. (2015). Netnography: Redefined (Ed. 2.). London: Sage Publications.
Kristiani, D. & Hamidah. (2020). Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik untuk Mencegah Fraud pada Sektor Publik di Era Digital. Jurnal Bisnis dan Akuntansi , 22 (2), 289–304. Liputan6.com. (2021, 19 Januari). BLT Desa Lanjut di 2021, Keluarga Dapat Rp
300 Ribu Tiap Bulan . liputan6.com. https://m.liputan6.com/bisnis/read/
4460908/blt-desa-lanjut-di-2021-keluarga-dapat-rp-300-ribu-tiap-bulan. Mansoor, M. (2021). Citizens’ trust in government as a function of good gover- nance and government agency’s provision of quality information on social media during COVID-19. Government Information Quarterly , 38 , 1–14.
https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101597.
Mihaiu, Diana Marieta & Opreana, Alin & Cristescu, Marian Pompiliu. (2010). Efficiency, Effectiveness and Performance of the Public Sector. Journal for Economic Forecasting, 13, 132–147. Mitnick, B. M. (2014). Agency Theory. Wiley Encyclopedia of Management , 1–
6. https://doi.org/10.1002/9781118785317.weom020097.
Mustafa, D., Farida, U., & Yusriadi, Y. (2020). The Effectiveness of Public Services Through e-Government In Makassar City. International Journal of
Scientific & Technology Research , 9(01), 1176–1178.
Nabila, P.S. & Silalahi, P.R. (2022). Optimalisasi Good Governance dalam Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Pemerintah ke Desa di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Bela Rakyat, Langkat). Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen , 2(1), 148–156.
Ombudsman RI. (2020). Laporan Triwulan II Tahun 2020 . https://ombudsman.go.id/ produk/lihat/383/LTR_file_20200921_095351.pdf. Ombudsman RI. (2021). Laporan Tahunan 2020: Mengawal Pelayanan Publik di Masa Pandemi Covid-19 . https://ombudsman.go.id/produk/lihat/573/ SUB_LT_5a1ea951d55c4_file_20210226_140136.pdf. Pemerintah Indonesia. 2003. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pela- yanan Publik . Jakarta: Sekretariat Negara. Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keter- bukaan Informasi Publik. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No.61. Jakarta: Sekretariat Negara.
Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pela- yanan Publik. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No. 112. Jakarta: Sekre- tariat Negara.
Pemerintah Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Lembaran Negara RI Tahun 2010, No. 4844. Jakarta: Sekretariat Negara. Pemerintah Indonesia. 2014. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara RI Tahun 2014, No. 7. Jakarta: Sekretariat Negara. Pemerintah Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019, No. 1012. Jakarta: Sekretariat Negara. Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan No.40/PMK/07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/ 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: Sekretariat Negara. Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK/07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan N0. 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Jakarta: Sekretariat Negara. Pemerintah Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Lembaran Negara RI Tahun 2020, No. 5495. Jakarta: Sekretariat Negara.
Pemerintah Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa . Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, No. 1424. Jakarta: Sekretariat Negara. Pemerintah Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021, No. 961. Jakarta: Sekretariat Negara Posbali. (2020, 04 Mei). Regulasi BLT Dana Desa Rumit dan Tumpang-Tindih, Pusat, Provinsi dan Kabupaten Tak Sinkron . posbali.co.id. https://posbali. co.id/regulasi-blt-dana-desa-rumit-dan-tumpang-tindih-pusat-provinsi-dan- kabupaten-tak-sinkron/.
Presmedia. (2022, 05 Februari). BPK Temukan Sejumlah Permasalahan Kinerja dan Kepatuhan Pemda di Kepri dalam Pengelolaan APBD 2021 . Presmedia.id. https://presmedia.id/berita-44471/bpk-temukan-sejumlah-permasalahan- kinerja-dan-kepatuhan-pemda-di-kepri-dalam-pengelolaan-apbd-2021.html. Productivity Commission. (2013). On efficiency and effectiveness: some defini- tions . Canberra: Staff Research Note.
Ragolane, M. & Malatji, T. L. (2021). A new decade for social changes. Technium Social Sciences Journal , 26 , 32–44. https://techniumscience.com/ index.php/socialsciences/article/view/332/124. Rahmad. (2020, 14 Juni). Pembagian BLT Ricuh, Aparat Desa Sungai Rebo Diduga Tidak Transparan . TargetBuser.co.id. https://targetbuser.co.id/ pembagian-blt-ricuh-aparat-desa-sungai-rebo-diduga-tidak-transparan/. Rifa’i, B. (2021, 13 Januari). Bansos Covid-19 di Banten Terbanyak Dilaporkan Ke ombudsman . detiknews.com. https://news.detik.com/berita-jawa-barat/ d-5332590/bansos-covid-19-di-banten-terbanyak-dilaporkan-ke-ombudsman. Saskia, N. A., Amin, M., Junaidi. (2020, Agustus). Pengaruh Kejelasan Anggaran, Perwujudan Nilai Transparansi, Pengendalian Akuntansi, Akuntabilitas, Value for Money terhadap Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik.
Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 9(11), 53–69. SCRGSP (Steering Committee for the Review of Government Service Provision). (2006). Report on Government Services 2006 . Canberra: Productivity
Commission.
Sembiring, L. J. (2021, 12 Agustus). Miris! Warga RI Dapat BLT Dana Desa, eh Malah Beli Rokok . CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/news/ 20210812171351-4-268063/miris-warga-ri-dapat-blt-dana-desa-eh-malah- beli-rokok.
Setiawan, K. (2020, 29 Desember). Risma: Awal Tahun 2021, Tiga Bansos Salur Serentak Seluruh Indonesia . Kementerian Sosial Republik Indonesia. https:/ /kemensos.go.id/risma-awal-tahun-2021-tiga-bansos-salur-serentak-seluruh- indonesia.
Shaidra, A. (2020, 02 Mei). Simpang Siur Bantuan Langsung Tunai Dana Desa .
Majalah.tempo.co. https://majalah.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/
160366/simpang-siur-bantuan-langsung-tunai-dana-desa.
Shapiro, S. P. (2005). Agency theory. Annual Review of Sociology , 31 , 263–284. https://doi.org/10.1146/annurev.soc.31.041304.122159.
Siallagan, W. (2020, 15 Juni). Redam Kesulitan Ekonomi Akibat COVID-19, Pemerintah Lakukan Upaya Ini . Kemenkeu.go.id. https://www.kemenkeu. go.id/publikasi/artikel-dan-opini/redam-kesulitan-ekonomi-akibat-covid-19- pemerintah-lakukan-upaya-ini/.
Suminar, A. (2021, 13 September). Pemerintahan Desa Jadi yang paling Korup, Mahalnya Biaya Jadi Kades Salah Satu Penyebabnya . SuaraSurabaya,net. https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2021/pemerintahan-desa-jadi- yang-paling-korup-mahalnya-biaya-jadi-kades-salah-satu-penyebabnya/. Suparman, N., Washillah, G., & Juana, T. (2021). Efektivitas Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19. Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial , 19(2), 44–60. https://doi.org/10.54783/ dialektika.v19i2.6. Suryaman, H. Y. (2021, 17 Mei). Puluhan Warga Desa Anggasari Geruduk Kantor Desa Minta Kades Realisasikan Bantuan Dana Desa . Berita Subang. https:/ /beritasubang.pikiran-rakyat.com/seputar-subang/pr-1331924192/puluhan- warga-desa-anggasari-geruduk-kantor-desa-minta-kades-realisasikan-bantuan- dana-desa?page=2.
Susanto, V. (2021, 27 Juli). Ini tiga jurus Mensos Risma mencegah korupsi dalam penyaluran bansos . Kontan Grahanusa Mediatama. https://newssetup.kontan. co.id/news/ini-tiga-jurus-mensos-risma-mencegah-korupsi-dalam-penyaluran- bansos?page=all.
Talika News. (2020, 03 Juni). Menduga BLT Dibagi Rata dan Tak Transparan Dana COVID-19, Masyarakat Seruduk Pemdes Jago . TalikaNews.com. https:/ /www.talikanews.com/2020/06/03/menduga-blt-dibagi-rata-dan-tak- transparan-dana-covid-19/?amp_markup=1. TvOne News. (2022, 24 Januari). Tidak Dapat Bantuan PKH, Puluhan Warga Kabupaten Pekalongan Demo Kantor Desa . TvOneNews.com. https:// www.tvonenews.com/daerah/jateng/24300-tidak-dapat-bantuan-pkh- puluhan-warga-kabupaten-pekalongan-demo-kantor-desa. Wibowo, E. A. (2021, 20 Maret). Kasus Korupsi Bansos, Juliari Batubara Disebut Mengelola 1,6 Juta Paket . nasional.tempo.co. https://nasional.tempo.co/ read/1444170/kasus-korupsi-bansos-juliari-batubara-disebut-mengelola-16- juta-paket/full&view=ok.
Witarsa, R., Mufarizuddin, & Sularno. (2021). Penyuluhan dan Musyawarah Desa Khusus Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Community Development Journal , 2 (2), 410–417.
Wowiling, R. (2022). Peran Pemerintah Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai pada Masyarakat di Masa Pandemi Covid–19 di Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Politico , 11 (1), 1–12.
Zidane, Y.J.T. & Olsson, N.O.E. (2017). Defining Project Efficiency, Effective- ness and Efficacy. International Journal of Managing Projects in Busines s.
10(3),621-641.
Zulkarnen, D. (2020, 17 April). 14 Kriteria Penerima BLT Dana Desa Dikeluhkan . sinarpidie.co. https://sinarpidie.co/news/14-kriteria-penerima-blt-dana-desa- dikeluhkan/index.html.