## 205
MODELING : Jurnal Program Studi PGMI Volume 10, Nomor 4, Desember 2023; p-ISSN: 2442-3661; e-ISSN: 2477-667X, 205-218

## PERAN KUA MEDAN POLONIA DALAM MENYIKAPI PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR
Sulaiman Muhammad Amir, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Ela Armayani, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan e-mail: elaarmayani124@gmail.com Sunita, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan e-mail: sunitanita252@gmail.com Lili Khirani, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Cita Rahma Saragih, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Naamudin, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

## Abstract
The phenomenon of underage marriage is often found in Indonesian society and raises serious problems, Indonesia is ranked second in Southeast Asia. In  mid-2019  the  BKKBN  also  released  that  as  many  as  375  teenagers  in Indonesia  were  married  underage,  therefore  the  importance  of  the  role  of KUA  in  addressing  this  problem.  Method:  This  type  of  research  uses descriptive  qualitative  with  an  empirical  approach.  The  research  was conducted in November 2022 at the KUA Medan Polonia. The data used used primary  data  collected  through  interviews  and  observation  as  well  as secondary data. Data management and analysis techniques were carried out in  three  stages,  namely  data  reduction,  data  presentation  and  conclusion. Results: The implementation  of  marriages  that have  so  far  occurred  at  the Medan Polonia KUA, if a partner is found who is underage, it is mandatory to attach  a  letter  of  dispensation  obtained  through  the  religious  court. Conclusion: Responding to the problem of underage marriages KUA Medan Polonia  made  several  efforts  to  overcome  this  problem  starting  from checking files, optimizing the role of BP4, as well as conducting counseling and socialization of the Marriage Constitution.
Keywords : Marriage, Underage, KUA, Medan

## Abstrak
Fenomena  perkawinan  di  bawah  umur  banyak  dijumpai  pada  masyarakat Indonesia dan menimbulkan permasalahan yang serius, Indonesia menduduki peringkat kedua di Asia Tenggara. Pada pertengahan tahun 2019 BKKBN juga merilis  sebanyak  375  remaja  di  Indonesia  menikah  di  bawah  umur,  oleh
karena itu pentingnya peran KUA dalam mengatasi masalah ini. Metode: Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris. Penelitian dilakukan pada bulan November 2022 di KUA Medan Polonia. Data yang  digunakan  menggunakan  data  primer  yang  dikumpulkan  melalui wawancara  dan  observasi  serta  data  sekunder.  Teknik  pengolahan  dan analisis  data  dilakukan  dalam  tiga tahap  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data dan  penarikan  kesimpulan.  Hasil:  Pelaksanaan  perkawinan  yang  selama  ini terjadi  di  KUA  Polonia  Medan,  apabila  ditemukan  pasangan  yang  masih  di bawah  umur,  wajib  melampirkan  surat  dispensasi  yang  diperoleh  melalui Pengadilan  Agama.  Kesimpulan  :  Menanggapi  permasalahan  perkawinan  di bawah  umur  KUA  Medan  Polonia  melakukan  beberapa  upaya  untuk mengatasi permasalahan tersebut mulai dari pengecekan berkas, optimalisasi peran BP4, serta melakukan penyuluhan dan sosialisasi UU Perkawinan.
Kata kunci : Pernikahan; bawah umur; KUA; Medan.

## PENDAHULUAN
Fenomena perkawinan di bawah  umur  banyak  dijumpai  di tengah  masyarakat  Indonesia  dan menjadi  masalah  yang  serius  karena memunculkan  banyak  kontroversi. Beragam alasan
dilakukannya perkawinan  tersebut  mulai  dari masalah ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan,  sosial  dan  budaya  bahkan tak jarang anak tersebut telah terlebih dahulu  hamil  akibat  pergaulan  bebas dan  kurangnya  kontrol  dari  orang  tua (Ardita,  2021).  Perkawinan  di  bawah umur  merupakan  masalah  sosial  yang cukup  mengkhawatirkan,  karena  akan berdampak  pada  kehidupan  remaja dimasa  mendatang,  dan  hal  ini  tidak hanya  terjadi  di  daerah  perkotaan tetap  juga  dipedesaan  (Wantu  et  al.,
2022). Meningkatnya kasus pernikahan  anak  di  bawah  umur menjadikan Indonesia sebagai peringkat ke 2 di Asia Tenggara. Selain itu,  pada  pertengahan  tahun  2019,
BKKBN  merilis  data  perkawinan  di bawah  umur,  sebanyak  375  remaja  di Indonesia  melakukan  perkawinan  di bawah  umur.  Di  kota  Medan  sendiri data pernikahan di bawah umur dalam satu kecamatan  setiap  bulannya  ada  1 sampai  5  orang  anak  yang  menikah dini.  Hal ini tentu saja, bukan sesuatu yang bisa dibanggakan karena mempengaruhi  kepadatan  penduduk, juga  akan  berpotensi  melahirkan  yang tinggi (Rosramadhana, 2016).
Menurut United  Development Economic  and  Social  Affairs ,  Indonesia termasuk negara ke-37 dengan persentase pernikahan dini yang tinggi
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 207
dan  merupakan  tertinggi  kedua  di ASEAN  setelah  Kamboja.  Pada  tahun 2010, terdapat 158 negara dengan usia legal  minimal  perempuan  muda menikah  adalah  18  Tahun  ke  atas, namun di Indonesia batas usia minimal untuk  perempuan  adalah  16  Tahun. Pernikahan  dini  beresiko  karena belum  cukupnya  kesiapan  dari  aspek kesehatan,
mental emosional,
pendidikan,  sosial  ekonomi,  dan reproduksi (Ilmu et al., 2022). Fenomena  sosial  pernikahan dini  terjadi  di  dalam  daerah-daerah yang  ada  di  Indonesia  ini  penyebab tidak jauh berbeda. Penyebab utamanya  adalah  perilaku  seksual pada remaja yang melakukan hubungan  di  luar  nikah  sering berujung  hamil,  sehingga  accident tersebut menjadi penyebab melakukan pernikahan  dini.  tidak  hanya  itu tuntutan sosial budaya
pada masyarakat,  bahwa  wanita  yang berusia  16  tahun  dianggap  sudah cukup  dewasa  untuk  menikah,  apabila wanita  yang  sudah  di  labelkan  cukup untuk  menikah  namun  tak  kunjung menikah  maka  akan  menjadi  sebuah ejekan  yang  sering  disebut  perawan tua(Fitria et al., 2022).
Perkawinan di Indonesia dikatakan  sah  menurut  hukum  selama dilakukan  menurut  ketentuan  agama atau  kepercayaan  yang  dianut  dan tidak  bertentangan  dengan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku. Diantara  syarat-syarat  perkawinan
yang  berlaku  di  Indonesia  menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang  Perkawinan  adalah  berkaitan dengan  umur  perkawinan,  yaitu Perkawinan  hanya  diizinkan  apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Berdasarkan  ketentuan  pasal  7  dalam hal  terjadi  penyimpangan  terhadap ketentuan  umur,  orang  tua  pihak  pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan  dengan  alasan  sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung  yang  cukup  (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2019). Meskipun  Undang-Undang  No 16 Tahun 2019 telah mengatur batasan usia untuk menikah, namun pernikahan  di  bawah  umur  masih banyak  dilakukan,  karena  masih memberikan kemungkinan penyimpangan.  Pernikahan  di  bawah umur  sering  kali  terjadi  atas  karena beberapa  faktor,  misalnya  karena faktor  ekonomi  yang  mendesak (kemiskinan).  Banyak  dari  orang  tua keluarga  miskin  beranggapan  bahwa dengan pernikahan anaknya, meskipun anak yang  masih  di  bawah umur  akan mengurangi  angka  beban  ekonomi keluarganya  dan  dimungkinkan  dapat membantu  beban  ekonomi  keluarga tanpa  berpikir  panjang  akan  dampak negatifnya,  selain  faktor  ekonomi  juga dipengaruhi  akan  pengetahuan  yang rendah maupun pengaruh dari lingkungannya (Pasarean et al., 2014).
208 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
Kantor  Urusan  Agama  (KUA) berperan  penting  dalam  menyikapi kasus  pernikahan  di  bawah  umur tersebut sekaligus untuk meminimalisir  terjadinya  pernikahan anak di bawah umur yaitu dengan cara memeriksa  semua  persyaratan  untuk setiap  calon  pengantin  yang  akan melaksanakan
pernikahan
dan mensosialisasikan  tentang  Undang- undang  No.  1  Tahun  1974  dan perubahannya  Undang-undang  No.  16 Tahun  2019  tentang  perkawinan dengan  cara  memberikan  pembinaan seperti  nasehat  atau  ceramah  singkat tentang pernikahan untuk memberikan pemahaman  serta  kesadaran  kepada masyarakat  mengenai  undang-undang perkawinan.  Berdasarkan  penjelasan tersebut  maka  penulis  sangat  tertarik untuk  mengkaji  lebih  jauh  terkait tentang  pelaksanaan  pernikahan  anak di bawah umur yang terjadi di tengah- tengah  masyarakat  kota  Medan  serta bagaimana peranh KUA dalam menyikapi maslah tersebut. METODE PENELITIAN Jenis  penelitian  menggunakan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan  pendekatan  empiris. Pengumpulan  data  dilakukan  melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan  di  Kantor  Urusan  Agama (KUA)  Kecamatan  Medan  Polonia,
Penelitian  dilakukan  pada  bulan November  2022.  Teknik  pengelolaan
dan analisis data dilakukan dalam tiga tahap,  yaitu  reduksi  data,  penyajian dan  penarikan  kesimpulan.  Sumber data dalam penelitian ini menggunakan  data  primer  yaitu  data yang didapatkan dari hasil wawancara, serta  data  sekunder  yang  berupa bahan dari buku, majalah, dan berbagai penelitian yang berkaitan

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan  Pernikahan  Anak  di bawah Umur di Kota Medan
Pernikahan  di  bawah  umur merupakan pernikahan yang dilakukan dengan keadaan calon  mempelai (baik salah  satu  maupun  kedua  calon mempelai) kurang atau tidak memenuhi  syarat  batas  minimal  usia perkawinan  (Iwandi,  2022).  Secara umum  pernikahan  anak  di  bawah umur  adalah  suatu  hal  yang  biasa terjadi  ditengah  masyarakat  bahkan ada  beberapa  wilayah  di  Indonesia yang  menjadikan  pernikahan  anak  di bawah  umur  ini  sebagai  tradisi, misalnya di Madura, Jawa Timur. Sejak diundangkanya Undang-Undang Perkawinan  Nomor  1  Tahun  1974 telah  ditentukan  secara  tegas  batas minimal  usia  seseorang  dinyatakan memenuhi  syarat  untuk  kawin  yaitu yaitu 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun  bagi  pria.  Namun,  kenyataan menunjukkan  masih  banyaknya  anak di  bawah  umur  standar  tersebut dikawinkan setelah diberikan dispensasi  oleh  pengadilan    melalui
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 209
pendapatannya  dengan  pertimbangan hukum-hukum  tertentu  (Hidayah  & Maloko, 2021).
Meningkatkan  pernikahan  anak di  bawah  umur  ini  menjadi  perhatian oleh pemerintah sehingga, pemerintah memberikan  solusi  dengan  merevisi UU  No.  1  Tahun  1974  menjadi  UU No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan pada  pasal  7  ayat  1.  Revisi  tersebut membahas  tentang  umur  perempuan yang  diperbolehkan  untuk  menikah yang  awalnya  16  tahun  berubah menjadi 19 tahun mengikuti umur laki- laki.  Undang-Undang  ini  bertujuan untuk  menekan  angka  pernikahan anak  di  bawah  umur  yang  terus meningkat. Pernikahan di bawah umur menurut  perspektif  hukum  positif sangatlah tidak di perbolehkan bahkan harus  di  cegah  karena  sangat bertentangan  dengan  Undang-Undang (Heri  Fuadhi,  2019).  Dalam  pasal  7 Undang-Undang  Perkawinan  Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa:
1. Perkawinan hanya diizinkan apabila  pria  dan  wanita  sudah mencapai umur 19 tahun. 2. Dalam  hal  terjadi  penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana  dimaksud  pada  ayat (1),  orang  tua  pihak  pria  dan/atau orang  tua  pihak  wanita  dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan  disertai  dengan  bukti- bukti pendukung yang cukup. 3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat  kedua  belah  calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. 4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan  salah  satu  seorang  atau kedua  orang  tua  tersebut  dalam
Pasal  6  ayat  (3  dan  4)  Undang- undang  ini  berlaku  dalam  hal permintaan  dispensasi  tersebut ayat  (2)  Pasal  ini  dengan  tidak mengurangi yang dimaksud Pasal 6 ayat (6).
Perkawinan  usia  anak  akan mempengaruhi pada indeks Pembangunan Manusia secara keseluruhan.  Dari  sisi  pendidikan menyebabkan anak drop out (berhenti sekolah),  dari  sisi  ekonomi  akan menimbulkan  pekerja  anak  dengan upah rendah yang akan mengakibatkam kemiskinan. Perkawaninan  usia  anak  juga  rentan terhadap  terjadinya  Kekerasan  dalam Rumah  Tangga  (KDRT)  serta  berbagai dampak buruk lainnya dari perkawinan anak (Ibrahim & Nasrullah, 2017). Pada  profil  Anak  Sumatera Utara tahun 2021 manyajikan persentase  anak  usia  di  bawah  16 tahun  menurut  status  perkawinan.
Dimana sekitar 99 persen anak usia di bawah  16  tahun  berstatus  belum kawin  yaitu  sebanyak  4.245.068  anak, sementara  0,0024  persen  berstatus kawin  yaitu  sebanyak  105  anak,  dan
210 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
0,0002  persen  berstatus  cerai  yaitu sebanyak  8  anak,  baik  cerai  mati maupun  cerai  hidup.  Anak  yang berstatus kawin akan tercabut sebagian haknya sebagai anak, diantaranya ialah hak atas pendidikan. Beberapa  lembaga  pendidikan  dasar dan menegah formal masih
mensyaratkan  anak  berstatus  belum kawin  (DPPPA  Provinsi  Sumatera Utara, 2021)
Gambar  1. Persentase  Anak  Usia  di bawah  16  Tahun  menurut  Status Perkawinan, 2020
Gambar  2. Persentase  Anak  Usia  17- 18 Tahun menurut Status Perkawinan, 2020
Pada  gambar  1  menyajikan persentase  anak  usia  17-18  tahun menurut  staus perkawinan.  Sekitar  99 persen  anak  usia  17-18  tahun berstatus belum kawin yaitu sebanyak 539.877  anak,  sementara  0,72  persen berstatus  kawin  yaitu  sebanyak  3.941 anak,  dan  0,0005  persen  berstatus cerai yaitu sebanyak 3 anak, baik cerai mati  maupun  cerai  hidup  (DPPPA Provinsi Sumatera Utara, 2021).
Peran KUA Polonia dalam Mengatasi Masalah Perkawinan anak di bawah umur
Sebagaimana  dipahami  bahwa umat  Islam  adalah satu kesatuan  yang berhubungan  erat  dengan  orang  lain, jika ada yang sakit, itu akan dirasakan oleh  seluruh  anggota  masyarakat. Untuk membuat masyarakat yang baik, maka  para  anggotannya  harus  saling memperhatikan  dan  saling  membantu, karena dalam kehidupan bermasyarakat  ada  sikap  pengaruh satu  sama  lain  (Atikah  &  Nasution Siska Fera, 2022). Kantor Urusan Agama Kecamatan  merupakan  salah  satu lembaga  yang  berkompoten  dan berperan dalam mengantisipasi perkawinan  di  bawah  umur  di Kecamatan Medan Polonia. Pelaksanaan  perkawinan  yang  terjadi selama ini pada Kantor Urusan Agama (KUA)  Kecamatan  Medan  Polonia,  bila mana  calon  mempelai  baik  itu  pria maupun  wanita  yang  berstatus  di
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 211
bawah  umur  sama  saja  seperti pasangan yang memenuhi kriteria usia bila  ingin  menikah,  dimana  mempelai diharuskan  untuk  terlebih  dahulu melampirkan  syarat-syarat    berkas untuk  diserahkan  ke  Kantor  Urusan Agama (Wijaya, 2021).
Kantor  Urusan  Agama  (KUA) merupakan  ujung  tombak  pelaksana tugas  Departemen  Agama  di  daerah yang  menempati  posisi  yang  sangat strategis,  karena  memang  letaknya berada  di  tingkat  kecamatan  yang berada  langsung  berhadapan  dengan masyarakat  juga.  Maka  peran  dari Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  dalam meminimalisir  terjadinya  pernikahan di bawah umur adalah dengan melalui cara  memeriksa  segala  persyaratan yang  harus  dipenuhi  oleh  para  calon pengantin  dan  melangsungkan  sebuah perkawinan  dan  mensosialisasikan dengan  cara  pembinaan  melalui ceramah-ceramah untuk menambahkan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat terhadap  Undang-Undang  perkawinan (Heri Fuadhi, 2019). Berkas yang diserahkan ke KUA, selanjutnya  pihak  KUA  Kecamatan Medan Polonia melakukan pengecekkan berkas terkait kecocokan administrasi  yang  telah  ditentukan dengan  keadan  pasangan  yang  ingin menikah,  namun  ketika  salah  satu syarat  tidak  terpenuji  seperti  usia pasangan  sebagaimana  yang  telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka
pihak  mempelai  yang  ingin  menikah wajib  melampirkan  surat  dispensasi yang diporoleh dari Pengadilan Agama Kota Medan.
Adapun  langkah-langkah  yang dilakukan  KUA  Kecamatan  Medan Polonia dalam usaha untuk menyelesaikan dan mangatasi masalah pernikahan  anak  di  bawah  umur  di Kecamatan  Medan  Polonia  melalui beberapa hal sebagai berikut:
1. Ketika ada perkawinan di Kecamatan  Medan  Polonia,  pihak KUA  dalam  menjalankan  tugasnya sebagai  pencatat  nikah  terlebih dahulu akan mengecek persyaratan yang  telah  diajukan,  apabila terdapat salah satu atau kedua dari mempelai  belum  memenuhi  syatat, misalnya  calon  mempelai  tersebut masih  di  bawah  umur  maka  pihak KUA dengan tegas menolak pengajuan  pernikahan  tersebut, dan  mengarahkan  kepada  calon mempelai untuk memohon dispensasi  nikah  ke  Pengadilan Agama Kota Medan dengan membawa bukti-bukti yang mendukung.  Ibuk  Siti  Fitriani Saragih mengatakan “KUA Kecamatan  Medan  Polonia  akan memeriksa  kembali  berkas  calon pengantin dan kalau ada yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku maka  akan  ditolak  dan  diberikan kebijakkan melalui dispensasi nikah”.
212 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
2. Peran  KUA  di  bidang  perkawinan dan keluarga sakinah dalam rangka mencegah  pernikahan  anak  di bawah umur dengan mengoptimalkan  peran  dari  BP4 atau Badan Penasihatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan yang merupakan  lembaga  semi  resmi yang bertugas membantu Kementrian Agama dalam meningkatkan  mutu  perkawinan dengan  mengembangkan  gerakan keluarga  sakinah  dan  pendidikan agama di lingkungan keluarga. 3. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai Undang- Undang  Perkawinan  yaitu  pihak
KUA  Kecamatan  Medan  Polonia mensosialisasikan  Undang-Undang
No.  16  Tahun  2019  Tentang Perubahan  atas  Undang-Undang
No.  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan  pada  pasal  7  ayat  1 mengenai  batasan  umur  seseorang diperbolehkan untuk melangsungkan  perkawinan  yaitu pada  umur  19  tahun  kepada masyarakat  melalui  berbagai  jenis media.  Pihak  KUA  Kecamatan Medan  Polonia  juga  melakukan penyuluhann  kepada  masyarakat terkait  dengan  dampak  negative dari  pernikahan  anak  di  bawah umur  seperti  tumbuh  kembang anak  dan  akan  menyebabkan  tidak terpenuhinya  hak  dasar  anak  yang meliputi hak atas perlindungan dari kekerasan  dan  diskriminasi,  hak
sipil  anak,  hak  kesehatan,  hak pendidikan, dan hak social anak.
4. Pencegahan dibidang kepenghuluan yaitu KUA Kecamatan  Medan  Polonia  dapat mengoptimalkan  peran  penghulu dalam mensosialisasikan pentingnya  untuk  menikah  sesuai dengan  batasan  umur  yang  telah diatur oleh Undang-Undang melalui media  khutbah  nikah,  kegiatan keagamaan dan ceramah di mejelis ta’lim  khususnya  di  Kecamatan Medan  Polonia.  Dalam  bidang kepenghuluan bapak Heru Prayetno.  S.H  sebagai  penghulu memberikan  pernyataan.  Beliau mengatakan “Kepala KUA memberi saya  tugas  sebagai  penghulu  yaitu mengutamakan  memberi  informasi kepada  masyarakat  di  wilayah Kecamatan  Medan  Polonia  ini untuk selalu taat pada aturan yang termasuk Undang-Undang perkawinan agar masyarakat mengetahui  adanya  batasan  dalam menyelenggarakan pernikahan.
Terkait dengan langkah-langkah KUA  dalam  menghadapi  masalah pernikahan  anak  di  bawah  umur, pernyataan  Ibu  Siti  Fitriani  Saragih selaku  penyusun  ADM  Kepenghuluan mengatakan  “KUA  Kecamatan  Medan Polonia  memiliki  peran  di  bidang administrasi  nikah  dalam  menghadapi pernikahan anak di bawah umur yaitu dengan  melakukan  seleksi  berkas administrasi terlebih dahulu bagi calon
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 213
mempelai  yang  mau  melangsungkan pernikahan.  Ketika  ditemukan  tidak memenuhi  syarat  minimal  usia  untuk melangsungkan pernikahan maka piha KUA Kecamatan Medan Polonia dengan tegas melakukan penolakkan.
Berdasarkan pernyataaan tersebut sebelum melangsungkan pernikahan  pihak  KUA  Kecamatan Medan Polonia mengadakan pengecekkan atau seleksi pemberkasan  di  bidang  administrasi salah  satunya  adalah  terkait  masalah umur  calon  pengantin.  Apabila  tidak sesuai  dengan  Undang-Undang  yang berlaku  maka  pihak  KUA  akan menolak.  Setelah  itu  Ibu  Siti  Fitriani Saragih kembali melanjutkan pernyataannya tersebut. Beliau mengatakan “apabila  tetap  ingin melaksanakan  perkawinan  karena beberapa  hal  yang  tidak  bisa  ditunda misalnya  karena  hamil  diluar  nikah maka  pihak  KUA  Kecamatan  Medan Polonia  menerbitkan  surat  penolakkan model  N9  yang  kemudian  dibawa  ke Pengadilan  Agama  agar  diproses  dan jika  disetujui  dengan  alasan  yang  bisa diterima  oleh  Pengadilan  Agama  akan menerbikan  dispensasi  nikah  sebagai syarat tambahan untuk calon mempelai pernikahan anak di bawah umur ”. Kantor Urusan Agama Kecamatan  Medan  Polonia  dibentuk pada  tahun  1993,  yang  dipimpin pertama  kali  oleh  Bapak  Drs.  H. Zulfadli  Sirait  hingga  tahun  1997  dan
saat  ini  digantikan  oleh  Bapak  H. Hasbullah,  MA.  Kecamatan  Medan Polonia memiliki luas 9,01 km² dengan jumlah  penduduk  55.949  jiwa  yang terdiri  dari  jumlah  penduduk  laki-laki 27.636  jiwa  dan  perempuan  28.313 jiwa. Dengan jumlah penduduk sebanyak  55.949  jiwa  itu,  persebaran hunian  penduduknya  tidaklah  merata (Kua  &  Medan,  2019).  Hal  ini  dapat tergambar  dari  komposisi  jumlah penduduk perkelurahan sebagai berikut : Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Kecamatan Medan Polonia pada Tahun 2019 No  Kelurahan Jumlah 1  Madras Hulu  8.398 jiwa 2 Anggrung 11.529 jiwa 3 Polonia 26.265 jiwa 4 Suka Damai 1.302 jiwa 5 Sari Rejo 14.578 jiwa Tabel 2. Data Tinjauan Komposisi Pemeluk Agama, Kecamatan Medan Polonia Pada Tahun 2019 No Agama Jumlah 1 Islam 30.855 jiwa
214 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
2  Protestan    11.529 jiwa
3 Khatolik
758 jiwa 4 Hindu 3.094 jiwa 5 Budha 9.713 Wa

## 1. Data  Data  Peristiwa  Nikah  Rujuk
Bulan  Februari-October  2022 kantor  Kementrian  Agama  Kota
Medan
Tabel 3. Data Peristiwa Nikah Rujuk Bulan Februari 2022 Kecamata n N o Keluraha n Nikah di bawah umur Usia < = 19 Tahu n Usia < = 21 Tahu n Medan Polonia 1 Madras Hulu 2 Anggrung 3 Polonia 1 4 Suka Damai 2 5 Sari Rejo 1 Jumlah 4
Tabel 4. Data Peristiwa Nikah Rujuk

## Bulan Maret 2022
Kecamatan  No  Kelurahan Nikah di bawah umur Usia < = 19 Tahun Usia < = 21 Tahun Medan Polonia 1 Madras Hulu 2 Anggrung 3 Polonia 4 Suka Damai 1
5 Sari Rejo Jumlah 1

## Tabel  5. Data Peristiwa Nikah Rujuk Bulan April 2022
Kecamatan  No  Kelurahan Nikah di bawah umur
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 215
Usia < = 19 Tahun Usia < = 21 Tahun Medan Polonia 1 Madras Hulu 1 2 Anggrung 3 Polonia 4 Suka Damai 1 5 Sari Rejo Jumlah 2 Tabel 6. Data Peristiwa Nikah Rujuk Bulan Mei 2022 Kecamatan  No  Kelurahan Nikah di bawah umur
Usia < = 19 Tahun Usia < = 21 Tahun Medan Polonia 1 Madras Hulu 1 2 Anggrung 3 Polonia 4 Suka Damai 1 5 Sari Rejo Jumlah 2

## Tabel 7. Data Peristiwa Nikah Rujuk Bulan Juni 2022
Kecamatan  No  Kelurahan Nikah di bawah umur Usia < = 19 Tahun Usia < = 21 Tahun Medan Polonia 1 Madras Hulu 2 Anggrung 3 Polonia 1 4 Suka Damai 1 5 Sari Rejo 3 Jumlah 5

## Tabel 8. Data Peristiwa Nikah Rujuk Bulan Juli 2022
Kecamatan  No  Kelurahan Nikah di bawah umur Usia < = 19 Tahun Usia < = 21 Tahun Medan Polonia 1 Madras Hulu 2 Anggrung 3 Polonia 1 4 Suka Damai 3
216 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
5 Sari Rejo 4
Jumlah 8 Tabel 9. Data Peristiwa Nikah Rujuk Bulan Agustus 2022 Kecamata n N o Keluraha n Nikah di bawah umur Usia < = 19 Tahu n Usia < = 21 Tahu n Medan Polonia 1 Madras Hulu 2 Anggrung
3 Polonia 4 Suka Damai 1 5 Sari Rejo 1 Jumlah 2 Tabel 10. Data Peristiwa Nikah Rujuk Bulan September 2022 Kecamata n N o Keluraha n Nikah di bawah umur Usia < = 19 Tahu n Usia < = 21 Tahu n Medan Polonia 1 Madras Hulu 2 Anggrung 3 Polonia 4 Suka Damai 2 5 Sari Rejo Jumlah 2 Tabel 11. Data Peristiwa Nikah

## Rujuk Bulan October 2022
Kecamatan  No  Kelurahan Nikah di bawah umur Usia < = 19 Tahun Usia < = 21 Tahun Medan Polonia 1 Madras Hulu 2 Anggrung 3 Polonia 1
4 Suka Damai
MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023 | 217
5 Sari Rejo Jumlah 1

## KESIMPULAN
Penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa apabila ditemukan pasangan  yang  masih  di  bawah  umur maka  wajib  melampirkan  surat dispensasi  yang  diperoleh  melalui pengadilan  agama.  Oleh  karena  itu, Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  memiliki peranan  penting  dalam  menyikapi permasalahan  nikah  di  bawah  umur. Menyikapi hal ini, KUA Medan Polonia melakukan  pengecekan  berkas  serta melakukan penyuluhan mengenai pentingnya  nikah  sesuai  umur  yang telah  ditetapkan  oleh  undang-undang no  1  taun  1974  tentang  perkawinan dalam rangka menyikapi pernikahan di bawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA
Ardita,    et  al.  (2021).  Problematika Pernikahan  Di  bawah  Umur  Di
Indonesia. Journal  Tata  Hukum Negara , 7 (1), 2. https://www.journalfhunsa.co m/index.php/rechtmatig/articl e/view/75 Atikah,  N.  S.  F.  (2022).  Jurnal  Ilmu Pengetahuan Sosial. Peran Kantor  Urusan  Agama  (Kua) Kecamatan  Medan  Area  Dalam
Membina  Keluarga  Sakinah ,
9 (4), 1483–1490. DPPPA  Provinsi  Sumatera  Utara. (2021).  Profil  Anak  Provinsi Sumatera  Utara  Tahun  2021. Angewandte Chemie International  Edition,  6(11), 951–952. , 7 (2), 1–105.
Fitria,  Mahfuzhah,  I.,  Syahputra,  M.  R., &  Bariah,  O.  (2022).  Peran
Kantor  Urusan  Agama  (Kua) Dalam  Menanggulangi  Tren
Nikah  Di  bawah  Umur  Di Kecamatan  Telukjambe  Timur Karawang. Al-Afkar , 5 (2),  202– 214.
Heri  Fuadhi.  (2019). Peran  kantor urusan  agama  (kua)  dalam meminimalisir
terjadinya pernikahan  di  bawah  umur .
2 (1), 28–46. Hidayah,  R.  N.,  &  Maloko,  T.  (2021).
Peran  Kantor  Urusan  Agama (Kua) Dalam Menghadapi Kasus Pernikahan  Anak  Di  Bawah Umur (Studi Kasus KUA Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa) . 673–686. Ibrahim,  A.  R.,  &  Nasrullah.  (2017). Eksistensi  hak  ex  officio  hakim dalam  perkara  cerai  talak.
Samarah , 1 (2), 459–478. https://doi.org/10.22373/sjhk. v1i2.2378 Ilmu,  F.,  Dan,  P.,  Sosial,  P.,  Desa,  K.,
Agama,  K.  U.,  &  Dini,  P.  (2022). Peran  Kantor  Urusan  Agama Dalam Mencegahhhhhh . 2 (2).
218 | MODELING, Volume 10, Nomor 4, Desember 2023
Iwandi. (2022). Peran Penyuluh Agama Dalam  Mencegah  Pernikahan Dini  (Studi  Kasus  Kecamatan
Bukit Kabupaten Bener Meriah) . Kementrian  Sekretariat  Negara  RI. (2019). Uu N0.16/2019. Undang-Undang Republik Indonesia  No  16  Tahun  2019 Tentang  Perubahan  Undang-
Undang  No  1  Tahun  1974 Tentang  Perkawinan , 006265 , 2–6. https://peraturan.bpk.go.id/Ho me/Details/122740/uu-no-16- tahun-2019 Kua, P., & Medan, K. (2019). Profil KUA Kecamatan Medan Polonia 2019 . 1–5. Pasarean,  D.,  Pamijahan,  K.,  Bogor,  K., Diajukan, S., Syariah, F., Hukum, D.,  Salah,  M.,  Persyaratan,  S., Gelar,  M.,  Syariah,  S.,  Sy,  S., Dade,  O.,  Nasrullah,  A.,  &
Bimbingan,  D.  B.  (2014). Peranan Kua Dalam Menanggulangi  Pernikahan  Dini Di .
Rosramadhana,
N. (2016). Ketertindasan Perempuan Dalam  Tradisi  Kawin  Anom Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Poskalonial .
Wantu,  A.  W.,  Mozin,  N.,  Adhani,  Y.,  & Monoarfa, S. I. (2022). Pencegahan  Perkawinan  Anak Di  bawah  Umur  Pada  Remaja
Desa Lion Kecamatan Posigadan
Kabupaten Bolaang Mongondow  Selatan. Jurnal Abdimas  Terapan , 1 (2),  36–38. https://doi.org/10.56190/jat.v 1i2.8
Wijaya,  D.  C.  (2021). Di  Kecamatan Patrang  Kabupaten  Jember  Di Kecamatan  Patrang  Kabupaten Jember Disetujui