## ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK REKLAME SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019-2021
Sang Ayu Made Ratna Sari 1 , I Putu Gede Diatmika 2
1,2 Program Studi Akuntansi Program DIII, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Indonesia
e-mail: 1 | sangayuade6@gmail,.com , 2 | gede.diatmika@undiksha.ac.id

## Abstrak
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkatan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak reklame serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng tahun 2019-2021. Penelitian  deskriptif  ini  menggunakan  pendekatan  kuantitatif  dengan  sumber  data  primer  serta  data sekunder.  Adapun  teknik  mengumpulkan  datanya  yakni  teknik  observasi,  wawancara  beserta dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis efektivitas, analisis efisiensi, dan analisis kontribusi. Berdasarkan hasil penelitian, mengindikasikan bahwasanya: 1. Efektivitas pemungutan pajak reklame di Kabupaten Buleleng tahun 2019-202 cenderung mengalami peningkatan yakni sebesar 78,87% untuk tahun 2019 yang tergolong kurang efektif; 124,18% untuk tahun 2020 dan 102,26% pada tahun 2021 dengan kriteria sangat efektif, 2. Efisiensi pemungutan pajak reklame tersebut tergolong sangat efisien dengan persentase 1,34% di tahun 2019; 0,72% di tahun 2020 serta 0,32% di tahun 2021, 3. Kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng tahun 2019-2021 tergolong sangat kurang dengan persentase 0,52% di tahun 2019; 0,61% di tahun 2020 serta 0,70% di tahun 2021.
Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Kontribusi, Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah

## Abstract
This study intended to know the level of effectiveness and efficiency of billboard tax collection and its  contribution  to  local  revenue  of  Buleleng  Regency  in  2019-2021.  This  descriptive  research  with  a quantitative  approach  used  primary  data  and  secondary  data.  The  data  were  collected  by  using observation  techniques,  interviews  and  documentation.  The  data  analysis  used  were  effectiveness analysis,  efficiency  analysis,  and  contribution  analysis.  Based  on  the  results,  it  shows  that:  1.  The effectiveness  of  collecting  billboard  taxes  in  Buleleng  Regency  in  2019-2021  tends  to  increase  by 78.87% for 2019 which is classified as less effective; 124.18% for 2020 and 102.26% for 2021 which are  classified  as  very  effective,  2.  The  efficiency  of  billing  advertisement  tax  collection  in  Buleleng Regency in 2019-2021 is classified as very efficient with a percentage of 1.34% in 2019; 0.72% in 2020 and 0.32% in 2021, 3. The contribution of the advertisement tax to Buleleng Regency's original revenue in 2019-2021 is classified as very low with a percentage of 0.52% for 2019; 0.61% for 2020 and 0.70% for 2021.
Keywords: Effectiveness, Efficiency, Contribution, Advertising Tax, Locally-Generated Revenue

## 1.  Pendahuluan
Indonesia  ialah  negara  yang  menganut  asas  desentralisasi  dalam  penyelenggaraan pemerintahannya,  dimana  setiap  daerah  diberi  kesempatan  serta  keleluasaan  dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Bila mana mengacu pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah,  dapat  diketahui  bahwasanya  Otonomi  Daerah  ialah  kewajiban,  hak, serta wewenang daerah otonom dalam meregulasi serta mengurusi pemerintahannya beserta kepentingan masyarakatnya secara mandiri namun masih dalam sistem NKRI. Otonomi daerah
juga  bisa  dimaknai  menjadi  kondisi  yang  memberikan  kesempatan  pada  daerah  dalam mengoptimalkan potensi yang ada. Di mana hal tersebut berarti bahwasanya Pemerintah Pusat melimpahkan  hak  otonom  bagi  daerah  guna  meregulasi  serta  mengurusi  kepentingan daerahnya secara mandiri  (Safitri, 2016).
Sejatinya, otonomi daerah diberikan agar pemerintah pusat bisa memberdayakan daerah sehingga  tiap  daerah  tidak  senantiasa  dependen  terhadap  pusat,  serta  bisa  melakukan pengelolaan  secara  mandiri  seiring  dengan  peningkatan  independensi,  inovasi,  serta kreativitas daerah (Christia dan Ispriyarso, 2019). Minimnya dependensi pada pemerintah pusat tentunya menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berkontribusi paling besar dalam menjadi sumber pendapatan (Purnamawati, 2014). Akan tetapi dalam pengimplementasiannya, timbul masalah  seperti  prospek  kapabilitas  keuangan  negara  dalam  mengimplementasikan  fungsi sebagai implementer pembangunan beserta ketimpangan perimbangan finansial antara daerah dan pusat yang membuat pemerintah sebagai pelayan masyarakat dinilai kurang optimal dalam memberikan  pelayanan.  Sebab  itulah,  otonomi  daerah  memicu  inovasi  yang  diciptakan  oleh setiap  daerah  dalam  menghasilkan  pendanaan  di  mana  hal  tersebut  nantinya  dapat dimanfaatkan sebagai pembiayaan publik akan tetapi tidak mereduksi bantuan yang diberikan oleh pusat serta tetap memanfaatkan dana publik berdasarkan prioritas aspirasi warga. Dalam rangka  menciptakan  otonomi  daerah,  maka  kemudian  daerah  dilimpahi  kewenangan  dalam malakukan  optimalisasi  serta  penggalian  potensi-potensi  masing-masing  daerah  untuk kemudian dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan (Wenur, Elim, dan Tangkuman, 2018).
Pajak  daerah  menjadi  satu  dari  banyak  sumber  penerimaan  daerah  yang  potensial,  di mana  pajak  tersebut  ialah  pajak  yang  dipungut  Pemda,  baik  dalam  tingkat  kota/kabupaten maupun  provinsi  dan  dijadikan  sebagai  satu  dari  berbagai  sumber  pendapatan  asli  daerah (PAD)  yang  esensial  eksistensinya  guna  pendanaan  pengimplementasian  Pemda  serta pembangunan  daerah.  Tiap  daerah  tentunya  memiliki  perbedaan  dalam  mengelola  pajak daerahnya,  karena  tergantung  pada  potensi  daerah  yang  dimiliki  (Wulandari  dan  Iryanie, 2018:57).
Pajak  reklame  saat  ini  masih  menjadi  jenis  pajak  daerah  yang  potensial,  sebab  pajak reklame  dapat  dipungut  oleh  Pemda  sebagai  biaya  yang  harus  dikeluarkan  suatu  badan maupun  individu  tertentu  atas  penyelenggaraan  reklame.  UU  No.  1  Tahun  2022  tentang Hubungan  Keuangan  Antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintah  Daerah,  mendefinisikan reklame sebagai media, alat, perbuatan, maupun benda yang berdasarkan ragam corak dan bentuknya  digunakan  untuk  mempromosikan,  menganjurkan,  memperkenalkan,  maupun menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang berlokasi di Provinsi Bali dan mempunyai kekayaan berupa kebudayaan meliputi adat istiadat maupun kesenian serta sumber daya alam. Karekteristik  wilayah  Kabupaten  Buleleng  yang  kompleks  memiliki  potensi  untuk pengembangan pariwisata yang ada, seperti wisata bahari, wisata alam, dan wisata budaya. Berkembangnya industri pariwisata di Kabupaten Buleleng telah mampu menggerakkan sektor- sektor  lain  yang  berhubungan  langsung  dengan  industri  pariwisata,  seperti  sektor perdagangan,  hiburan,  serta  sektor  hotel  dan  restoran.  Tingginya  kontribusi  sektor perdagangan menandakan bahwa semakin tinggi pula persaingan antar pelaku usaha dalam memasarkan barang atau jasanya. Cara yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memperkenalkan  atau memasarkan  produknya  adalah  dengan  promosi  melalui  media  cetak maupun media elektronik. Munculnya media cetak dan elektronik digunakan sebagai sumber modal  utama  bagi  pengguna  sektor  perdagangan,  salah  satu  bidang  yang  paling  diminati adalah pemasaran melalui media reklame. Tentunya, hal tersebut membuat reklame menjadi salah  satu  potensi  yang  harus  diperhatikan  oleh  pemerintah,  baik  dari  sisi  regulasi  dan  tarif pemasangan  reklame  yang  diatur  oleh  undang-undang  maupun  peraturan  daerah  (Putra, Sujana, dan Purnamawati, 2017).
Adanya  pemungutan  atas  penyelenggaraan  reklame  tersebut,  pemerintah  Kabupaten Buleleng telah memiliki salah satu sumber pendapatan asli daerah yang cukup menjanjikan. Hal  ini  seperti  yang  dijelaskan  oleh  Kepala  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Pendapatan Daerah  (BPKPD)  Kabupaten  Buleleng  yaitu  Bapak  Gede  Sugiartha  Widiada  dalam  sebuah artikel  bahwa  pencapaian  realisisi  penerimaan  pajak  reklame  merupakan  salah  satu
pencapaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 124% dari target anggaran (Setiawan, 2021). Yang  menjadi  permasalahan  adalah  apakah  pemungutan  pajak  daerah  khususnya  pajak reklame  telah  berjalan  secara  efektif  dan  efisien  atau  belum.  Efektivitas  pemungutan  pajak menggambarkan kinerja pemerintahan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi pemungutan pajak menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan realisasi pendapatan yang diterima.
Berdasarkan  data  dari  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Pendapatan  Daerah Kabupaten  Buleleng  penerimaan  pajak  daerah  dari  sektor  pajak  reklame  selama  tiga  tahun berturut-turut adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Penerimaan Pajak Reklame Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2021 Tahun Target Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%) 2019 2.400.000.000,00 1.916.760.506,40 79,87% 2020 1.562.670.000,00 1.940.465.200,00 124, 18% 2021 2.700.000.000,00 2.760.964.560,00 102,26%
Sumber: BPKPD Kabupaten Buleleng
Berdasarkan data pada tabel 1, bisa diketahui bahwasanya terjadi fluktuasi penerimaan pajak  reklame  yang  didapatkan  oleh  Kabupaten  Buleleng  dalam  rentang  waktu  2019-2021. Tahun  2019  persentase  penerimaan  pajak  reklame  adalah  sebesar  79,87%  kemudian  pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 124,18% dan mengalami penurunan ditahun 2021 sebesar 102,26 %. Hal tersebut menggambarkan ketidakoptimalan pengelolaan pajak reklame yang dilakukan oleh Kabupaten Buleleng terutama dalam proses pemungutannya, meskipun realisasi penerimaan pajak reklame terus meningkat. Namun demikian hal tersebut bilamana dikuantifikasikan  realisasinya  tentunya  tidak  bisa  digunakan  sebagai  parapeter  kesuksesan pemungutan  pajak  oleh  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Pendapatan  Daerah  (BPKBD) Kabupaten  Buleleng  karena  dalam  kenyatannya  ditemukan  banyak  reklame  liar  yang  tidak memiliki izin. Salah satu cara untuk mengukuran kesuksesan pemungutan pajak reklame ialah melalui  perhitungan  efektivitas.  Akan  tetapi,  tingkat  efektivitas  tersebut  tentunya  masih  bisa dipertanyaakan  kembali  apabila  potensi  sebenarnya  dari  penerimaan  pajak  reklame  masih lebih tinggi bilamana dikomparasikan dengan realisasinya.
Sektor  pajak  reklame  yang  ada  di  Kabupaten  Buleleng  sebenarnya  sangat  potensial kontribusinya  dalam  meningkatkan  PAD  (Pendapatan  Asli  Daerah).  Tentunya  hal  tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerindah Kabupaten Buleleng dalam penggalian potensi pajak reklame, apalagi jika dilihat betapa besarnya potensi yang ada sebenarnya. Sebab itulah peneliti menilai bahwa analisis efektivitas dan efisiensi pajak reklame di Kabupaten Buleleng sangat  dibutuhkan,  di  mana  kemudian  analisis  tersebut  akan  dilanjutkan  oleh  perhitungan mengenai kontribusi yang diberikannya untuk pendapatan asli daerah (PAD).
Mengacu  pada  pemaparan  tersebut  maka  peneliti  mengajukan  rumusan  masalah sebagaimana di bawah ini:
1.  Bagaimanakah  tingkat  efektivitas  pemungutan  pajak  reklame  di  Kabupaten  Buleleng Tahun 2019-2021?
2.  Bagaimanakah tingkat efisiensi pemungutan pajak reklame di Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2021?
3.  Bagaimanakah  kontribusi  pajak  reklame  terhadap  pendapatan  asli  daerah  Kabupaten Buleleng Tahun 2019-2021?

## 2.  Metode
Analisis  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  ialah  teknik  analisis  deksriptif  dengan pendekatan kuantitatif, di mana penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh penelitian dilakukan melalui deskripsi maupun gambar mengenai kondisi objektif suatu permasalahan yang diteliti, di mana gambaran dan deskripsi tersebut berwujud angka yang pelaksanaannya dimulai dari pengumpulan data hingga penafsirannya sehingga pada akhirnya dapat menghantarkan pada
kesimpulan.    Peneliti  menggunakan  data  primer  dan  sekunder.  Data  primer  ialah  data  yang didapatkan  dari  tangan  pertama  informan  secara  langsung  oleh  peneliti,  di  mana  informan  / responden/ narasumber tersebut ialah individu yang terlibat menjadi sarana sumber informasi maupun  objek  penelitian  (Rosyidah  dan  Fijra,  2021:80).  Adapun  pnelitian  ini  memanfaatkan data primer yang dihimpun peneliti melalui teknik wawancara dan observasi mengenai pajak reklame pada BPKPD Kabupaten Buleleng. Sedangkan data sekunder ialah sekumpulan data yang didapatkan dari data yang telah dihimpun oleh pihak lain (Rosyidah dan Fijra, 2021:76). Data  sekunder  yang  digunakan  ialah  data  mengenai  realisasi  dan  target  penerimaan  pajak reklame Kabupaten Buleleng tahun 2019-2021, data realisasi PAD Kabupaten Buleleng tahun 2019-2021, dan data biaya pemungutan pajak reklame tahun 2019-2021.
Dalam menghimpun data, peneliti melakukan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Metode  observasi  dilakukan  guna  mengamati  objek  penelitian  di  lapangan,  di  mana  peneliti mengunjungi  instansi  terkait  yaitu  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Pendapatan  Daerah (BPKPD)  Kabupaten  Buleleng.  Sedangkan  wawancara  dilakukan  bilamana  peneliti  kurang memahami data yang telah dihimpun. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder terkait penelitian yang dilakuakan. Data yang diperoleh tersebut diolah dengan teknik analisis efektivitas, efisiensi, dan kontribusi.
Analisis data dalam penelitian ini melalu beberapa langkah sebagaimana berikut: a.  Analisis Efektivitas
Efektivitas  didefinisikan  sebagai  kemampuan  dari  suatu  lembaga  dalam  menunjukkan pelaksanaan program sesuai perencanaan dan pencapaian tujuan. Peneliti menggunakan data target  dan  realisasi  pajak  reklame  guna  mengetahui  efektivitas  pajak  reklame  pada  rentang waktu tertentu. Adapun rumus yang digunakan dalam perhitungannya antara lain ialah:
Efektivitas = x 100% (1) Tabel 2. Tingkat Efektivitas Pajak Reklame Persentase Kriteria > 100 % Sangat Efektif 90 - 100 % Efektif 80 - 90 % Cukup Efektif 60 - 80 % Kurang Efektif < 60 % Tidak Efektif
Sumber : Depdagri, Kepmendagri No. 47 Tahun 1999
b. Analisis Efisiensi
Efisiensi  ialah  pengukuran  yang  dilaksanakan  guna  mengkomparasikan  rencana penggunaan  masukan  dengan  realisasinya.  Efisiensi  pajak  reklame  menunjukkan  komparasi antara  besaran  pengeluaran  biaya  guna  mendapatkan  pendapatan  dengan  realisasi pendapatannya.  Adapun  pengukuran  efisiensi  dapat  dilakukan  melalui  perhitungan sebagaimana di bawah ini:
Efisiensi = x 100% (2) Tabel 3. Tingkat Efisiensi Pajak Reklame Persentase Kriteria < 60 % Sangat Efisien 60 - 80 % Efisien 80 - 90 % Cukup Efisien 90 - 100 % Kurang Efisien > 100 % Tidak Efisien
Sumber : Hakim dalam (Erawati dan Rahmawati, 2016)
c.  Analisis Kontribusi
Analisis  kontribusi  ialah  pengukuran  terkait  besaran  kontribusi  dari  pajak  reklame terhadap  pendapatan  asli  daerah  (PAD).  Tingginya  proporsi  penerimaan  pajak  reklame  dari PAD menunjukkan kelayakan pungutan pajak. Kontribusi tersebut bisa dihitung melalui:
Kontribusi = " # $ $ % "&' x 100% (3) Tabel 4. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Persentase Kriteria > 50 % Sangat Baik 40,10 - 50 % Baik 30,10 - 40 % Cukup Baik 20,10 - 30 % Sedang 10,10 - 20 % Kurang 0,00 - 10 % Sangat Kurang
Sumber : Ariyanti, Setiawan, dan Cahyati, 2020

## 3.  Hasil dan Pembahasan Hasil Gambaran Umum BPKPD Kabupaten Buleleng
Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Pendapatan Daerah  (BPKPD)  Kabupaten  Buleleng merupakan institusi pemerintah yang bertugas untuk menangani penyelenggaraan penerimaan dan  pengeluaran  daerah.  Instansi  ini  terbentuk  tahun  2020  dengan  Peraturan  Bupati  No.  3 Tahun  2020.  Sebelumnya,  BPKPD  disebut  Badan  Pengelolaan  Keuangan  dan  Aset  Daerah (BPKAD) kemudian diganti dengan alasan tugas dari BPKAD terlalu banyak, sehingga BPKAD berdiri sendiri dan terjadi perubahan menjadi Badan Keuangan Daerah (BKD). BKD merupakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Buleleng yang tercantum pada Pasal 1 No. 5 mengenai Ketentuan  Umum  dalam  Peraturan  Bupati  No.  27  Tahun  2018.  Saat  itu,  terdapat  dua  jenis kegiatan  BKD  Kabupaten  Buleleng,  yakni  terkait  pengelolaan  keuangan  serta  pemungutan pajak daerah. Sehingga, terjadi perubahan nama dari Badan Keuangan Daerah menjadi Badan Pengelolaan  Keuangan  dan  Pendapatan  Daerah  (BPKPD)  Kabupaten  Buleleng  untuk menyesuaikan nama badan dengan tugas serta kegiatan.
BPKPD  Kabupaten  Buleleng  dianggap  unsur  penunjang  pelaksana  pemerintah  daerah (Pemda) kabupaten di bidang pengelolaan keuangan serta pendapatan daerah yang diketuai seorang Kepala Badan dengan kedudukan dibawah sekretaris daerah serta memiliki tanggung jawab terhadap Bupati melalui sektretaris daerah. Tugas BPKPD Kabupaten Buleleng adalah membantu  Bupati  menjalankan  urusan  pemerintahan  selaku  unsur  penunjang  di  bidang pengelolaan keuangan. Terkait menjalankan tugasnya, BPKPD berfungsi:
a.  Menyusun kebijakan teknis di bidang PKPD.
b.  Melaksanakan tugas dukungan teknis di bidang PKPD.
c.  Memantau,  mengevaluasi  serta  melaporkan  pelaksanaan  tugas  dukungan  teknis  di bidang PKPD.
d.  Pembinaaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemda di bidang PKPD.
e.  Melaksanakan fungsi lainnya dari Bupati.
BPKPD Kabupaten Buleleng memiliki visi serta misi untuk mencapai tujuan sekaligus sasaran yang  diharapkan,  yaitu  Visi  mantap  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah  dan  Misi meningkatkan  pelayanan  pada  bidang  umum  keuangan  daerah,  meningkatkan  pelayanan pada  bidang  anggaran,  meningkatkan  pelayanan  pada  bidang  perbendaharaan, meningkatkan pelayanan pada bidang akuntansi dan laporan keuangan, serta meningkatkan pendataan dan penetapan pendapatan.

## Analisis Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten Buleleng
Efektivitas  ialah  sebuah  parameter  kesuksesan  pencapaian  tujuan  sebuah  organisasi. Bilamana dihubungkan dengan pemungutan pajak khususnya reklame, maka efektivitas berarti bermakna sebagai kapabilitas pemerintah daerah dalam melakukan realisasi pajak reklame di mana  hal  tersebut  akan  dikomparasikan  dengan  target  yang  sudah  ditentukan  mengacu dengan potensi riil daerah dalam rentang waktu tertentu.
Di bawah ini ialah perhitungan tingkat efektivitas pemungutan pajak reklame di Kabupaten Buleleng tahun 2019-2021.
a.  Tahun 2019
Efektivitas   = Rp. 1.916.760.506,40 x 100 % = 79,87 % Rp. 2.400.000.000,00
b.  Tahun 2020 Efektivitas   = Rp. 1.940.465.200,00 x 100 % = 124,18 % Rp. 1.562.670.000,00
c.  Tahun 2021
Efektivitas   = Rp. 2.760.964.560,00 x 100 % = 102,26 % Rp. 2.700.000.000,00
Secara  lebih  rinci,  efektivitas  pemungutan  pajak  reklame  di  Kabupaten  Buleleng  tahun 2019-2021 yakni:
Tabel 5. Tingkat Efektivitas Pajak Reklame Kabupaten Buleleng Tahun 2019 - 2021
Tahun Target Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Kriteria Efektivitas 2019 2.400.000.000,00 1.916.760.506,40 79,87 % Cukup Efektif 2020 1.562.670.000,00 1.940.465.200,00 124,18 % Sangat Efektif 2021 2.700.000.000,00 2.760.964.560,00 102,26 % Sangat Efektif
Sumber: BPKPD Kabupaten Buleleng (Data diolah, 2022 )
Mengacu pada data yang tercantum dalam tabel 5, maka tingkat efektivitas pemungutan pajak  reklame  di  Kabupaten  Buleleng  selama  209-2021  tergolong  fluktuatif.  Hal  tersebut dibuktikan oleh data tahun 2019 yang menunjukkan ketidaktercapaian target pajak reklame, di  mana  realisasinya  hanya  sebesar  Rp  1.916.760.506,40,  padahal  target  yang  ditetapkan pada tahun tersebut ialah sebesar Rp 2.400.000.000,00. Persentase efektivitas pemungutan pajak reklame pada tahun tersebut hanya sebesar 79,87% yang tergolong kurang efektif.
Pada  tahun  2020,  BPKBD  Kabupaten  Buleleng  menurunkan  target  pajak  reklame  dari tahun sebelumnya yakni sebesar Rp. 1.562.670.000,00 dan realisasinya mencapai sebesar Rp.  1.940.465.200,00  dengan  persentase  efektivitas  pemungutan  pajak yang  sangat  efektif sebesar 124,18% atau meningkat sebesar 44,31% dari tahun sebelumnya.
Dengan naiknya realisasi pemungutan pajak reklame tahun 2020, maka pada tahun 2021 BPKBD  Kabupaten  Buleleng  memutuskan  menaikkan  target  pajak  reklame.  Target  pajak reklame pada tahun 2021 adalah Rp. 2.700.000.000,00 sedangkan realisasinya mencapai Rp. 2.760.964.560,00  dengan  persentase  efektivitas  pemungutan  pajaknya  yang  sangat  efektif sebesar  102,26%,  walaupun  secara  persentase  menurun  hingga  21,92%  bilamana dikomparasikan dengan tahun yang sebelumnya.

## Analisis Efisiensi Pajak Reklame Kabupaten Buleleng
Efisiensi ialah komparasi antara rencana penggunaan masukan dengan realisasinya, atau dalam  artian  yang  lebih  singkat,  ialah  realisasi  penggunaan.  Bilamana  dihubungkan  dengan pemungutan  pajak  reklame,  maka  efisiensi  berarti  perbandingan  biaya  pemungutan  pajak dengan  realisasinya.  Biaya  pemungutan  mencakup  dana  untuk  pemungutan  pajak,  adapun realisasi ialah realisasi perolehan pajak.
Di bawah ini ialah perhitungan tingkat efisiensi pemungutan pajak reklame di Kabupaten Buleleng tahun 2019-2021.
a.  Tahun 2019
Efisiensi =
Rp. 25.754.550,00
x 100 % = 1,34 % Rp. 1.916.760.506,40
b.  Tahun 2020
Efisiensi =
Rp. 13.975.725,00
x 100 % = 0,72 % Rp. 1.940.465.200,00 c.  Tahun 2021 Efisiensi =
Rp. 8.787.500,00
x 100 % = 0,32 %
Rp. . 2.760.964.560,00
Secara lebih rinci, tingkat efisiensi yang dicapai oleh Kabupaten Buleleng dalam rentang waktu 2019-2021 terkait pajak reklame tertera pada tabel di bawah.
Tabel 6. Tingkat Efisiensi Pajak Reklame Kabupaten Buleleng Tahun 2019 - 2021
Tahun Biaya (Rp) Realisasi (Rp) % Kriteria Efisiensi 2019 25.754.550,00 1.916.760.506,40 1,34 % Sangat Efisien 2020 13.975.725,00 1.940.465.200,00 0,72 % Sangat Efisien 2021 8.787.500,00 2.760.964.560,00 0,32 % Sangat Efisien
Sumber: BPKPD Kabupaten Buleleng (Data diolah, 2022)
Mengacu pada tabel 6, maka dapat dilihat bahwasanya persentase efisiensi pemungutan pajak  reklame  Kabupaten  Buleleng  tahun  2019-2021  berkisar  antara  0,32%  sampai  dengan 1,34%, di mana hal tersebut bermakna bahwasanya pemungutan pajak reklame di Kabupaten Buleleng  tergolong  sangat  efisien.  Pada  tahun  2019,  BPKPD  Kabupaten  Buleleng mengeluarkan  biaya  pemungutan  pajak  reklame  sebesar  Rp.  25.754.550,00  sedangkan realisasi penerimaan pajak reklame sebesar Rp. 1.916.760.506,40 dengan persentase efisiensi sebesar  1,34%.  Pada  tahun  2020,  BPKPD  Kabupaten  Buleleng  mengeluarkan  biaya  untuk pemungutan  pajak  reklame  yaitu  sebesar  Rp.  13.975.725,00,  sedangkan  realisasi  yang diterima ialah Rp. 1.940.465.200,00 dengan persentase efisiensi sebesar 0,72%. Pada tahun 2021,  BPKPD  Kabupaten  Buleleng  mengeluarkan  biaya  untuk  pemungutan  pajak  reklame sebesar Rp. 8.787.500,00, adapun realisasinya ialah Rp. 2.760.964.560,00 dengan persentase efisiensi sebesar 0,32%.

## Analisis  Kontribusi  Pajak  Reklame  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Kabupaten Buleleng
Analisis  kontribusi  berguna  dalam  menghitung  seberapa  besar  pajak  reklame berkontribusi terhadap PAD Kabupaten Buleleng. Sebagai bagian dari pajak daerah, tentunya pemungutan  pajak  reklame  diharapkan  bisa  berkontribusi  terhadap  PAD  sehingga  bisa bermanfaat bagi pembangunan daerah.
Berikut  merupakan  perhitungan  kontribusi  pajak  reklame  terhadap  PAD  Kabupaten Buleleng tahun 2019-2021.
a.  Tahun 2019
Kontribusi  =
Rp. 1.916.760.506,40 x 100 % = 0,52 % Rp. 365.596.494.163,38
b.  Tahun 2020
Kontribusi   = Rp. 1.940.465.200,00 x 100 % = 0,61 % Rp. 318.986.891.632,31 c.  Tahun 2021 Kontribusi   =
Rp. 2.760.964.560,00 x 100 % = 0,70 % Rp. 391.988.445.424,21
Untuk  lebih  rinci  hasil  perhitungan  kontribusi  pemungutan  pajak  reklame  pada  PAD  di Kabupaten Buleleng tahun 2019-2021 sebagai berikut:
Tabel 7. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 - 2021 Tahun Realisasi Pajak Reklame (Rp) Realisasi PAD (Rp) % Kriteria Kontribusi 2019 1.916.760.506,40 365.596.494.163,38 0,52 % Sangat Kurang 2020 1.940.465.200,00 318.986.891.632,31 0,61 % Sangat Kurang 2021 2.760.964.560,00 391.988.445.424,21 0,70 % Sangat Kurang
Sumber: BPKPD Kabupaten Buleleng (Data diolah, 2022)
Tabel  7  di  atas  menggambarkan  bahwasanya  pajak  reklame  berkontribusi  sebesar  di bawah 10% terhadap PAD Kabupaten Buleleng selama rentang waktu 2019-2021. Persentase tersebut tergolong sangat kurang walaupun persentasenya setiap tahun senantiasa meningkat. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan pajak reklame adalah sebesar Rp.1.916.760.506,40 dan jumlah realisasi PAD sebesar Rp.365.596.494.163,38. Penerimaan pajak reklame pada tahun berkontribusi 0,52% dari total PAD yang tergolong sangat kurang sebab nilainya kurang dari 10%.
Persentase kontribusi pajak reklame mengalami peningkatan di tahun 2020 yakni menjadi 0,61%, akan tetapi nilai tersebut masih tergolong sangat kurang. Namun, peningkatan tersebut bermakna  bahwa  penerimaan  pajak  lebih  baik  bilamana  dikomparasikan  dengan  tahun sebelumnya  yang  hanya  sebesar  Rp.  1.916.760.506,40  sedangkan  pada  tahun  2020  Rp. 1.940.465.200,00. Peningatan penerimaan tersebut tentunya didukung dengan kegigihan pihak BPKPD Kabupaten Buleleng dalam memungut pajak reklame.
Realisasi penerimaan pajak tersebut kemudian kembali meningkat di tahun 2021 yakni sebanyak  Rp.  2.760.964.560,00  dan  jumlah  realisasi  pendapatan  asli  daerah  sebesar  Rp. 391.988.445.424,21.  Penerimaan  pajak  reklame  pada  tahun  tersebut  telah  memberikan kontribusi  sebesar  0,70%  dari  keseluruhan  PAD  akan  tetapi  kontribusi  tersebut  tergolong sangat  kurang.  Walaun  demikian,  persentase  tesebut  merupakan  persentase  paling  tinggi bilamana dikomparasikan dengan persentase kontribusi selama tiga tahun terakhir.

## Pembahasan
Mengacu  pada  hasil  penelitian  yang  sudah  dipaparkan,  maka  diketahui  bahwasanya pajak  reklame  cukup  mempengaruhi  PAD.  Hal  tersebut  dibuktikan  dari  peningkatan  capaian
realisasi penerimaan pajak reklame secara berturut-turut di tahun 2019-2021, walau demikian, kontribusinya  tidak  cukup  besar  terhadap  PAD.  Temuan  tersebut  berarti  bahwasanya  pajak reklame berkontribusi efektif dan positif atas PAD.
Hasil  temuan  penelitian  juga  menunjukkan  bahwasanya  efektivitas  pemungutan  pajak reklame  di  Kabupaten  Buleleng  tergolong  sangat  efektif  walaupun  masih terdapat juga  yang tergolong kurang efektif. Tahun 2019 merupakan tahun di mana penerimaan pajak tergolong kurang  efektif  yakni  hanya  sebesar  78,87%,  adapun  dua  tahun  selanjutnya  mengalami peningkatan sehingga tergolong sangat efektif yakni sebesar 124,18% dan 102,26%. Selama tiga tahun terakhir, realisasi pajak sukses mencapai target dengan kecenderungan peningkatan efektivitas  bilamana  dikomparasikan  dengan  tahun  sebelumnya.  Ketidaktercapaian  target hanya terjadi di tahun 2019. Adapun penetapan target pajak dilakukan berdasarkan realisasi masa  lampau,  bilamana  di  tahun  sebelumnya  capaian  realisasi  tidak  mencapai  target  maka target di tahun berikutnya akan diturunkan, namun bilamana target telah tercapai maka di tahun berikutnya akan ditingkatkan.
Mengacu  pada  temuan  penelitian,  pemungutan  pajak  reklame  tahun  2019-2021  di Kabupaten Buleleng tergolong sangat efisien dengan persentase sebesar 1,34% pada tahun 2019; 0,72% pada tahun 2020 dan 0,32% pada tahun 2021 Persentase tersebut menunjukkan, bahwa  terjadi  penekanan  terhadap  biaya-biaya  yang  dikeluarkan  untuk  memungut  pajak reklame  setiap  tahunnya  guna  pemaksimalan  pencapaian  penerimaan  pajak.  Karena  itulah, pihak  berwenang  hendaknya  mengkhususkan  atensi  terhadap  masing-masing  aktivitas pembangunan supaya senantiasa efisien dalam pengurangan maupun penambahan inputnya.
Mengacu pada temuan penelitian, peneliti juga menemukan bahwasanya pajak reklame berkontribusi sangat kurang terhadap PAD Kabupaten Buleleng, di mana tahun kontribusinya di tahun 2019, 2020, dan 2021 ialah sebesar 0,52%, 0,61%, dan 0,70%.  Kontribusi itu dinilai sangat  kurang  terhadap  PAD  sebab  realisasi  pajak  reklame  tergolong  kurang  bilamana dikomparasikan dengan realisasi PAD. Tidak hanya itu saja, hal tersebut juga dipicu oleh PAD yang tidak hanya bersumber dari pajak daerah khususnya pajak reklame saja, akan tetapi juga bersumber dari sumber lain seperti retribusi daerah serta hasil kelola kekayaan yang terpisah serta lain-lain PAD yang sah.

## 4.  Simpulan dan Saran Simpulan
Mengacu pada temuan penelitian, maka peneliti berkesimpulan bahwasanya:
1.  Pemungutan  pajak  reklame  Kabupaten  Buleleng  selama  2020-2021  telah  tergolong sangat  efektif  sebab  realisasinya  telah  melampaui  target  pajak  reklame  yang  telah ditetapkan. Hanya di tahun 2019 realisasi pajak reklame tidak mencapai target sehingga tergolong  kurang  efektif.  Terjadinya  tingkat  efektivitas  yang  kurang  efektif  tersebut disebabkan oleh ketidaktercapain target anggaran karena beberapa faktor yaitu BPKPD Kabupaten Buleleng baru diberikan kewenangan untuk pemungutan pajak reklame yang mana  sebelumnya  pajak  reklame  dipungut  oleh  Dinas  Penanaman  Modal  dan  PTSP Kabupaten Buleleng, kesulitan dalam pendataan wajib pajak karena wilayah Kabupaten yang cukup luas, serta regulasi yang baru disampaikan.
2.  Pemungutan pajak reklame di kabupaten Buleleng tahun 2019-2021 sudah sangat efisien. Hal  ini  membuktikan  bahwasanya  BPKPD  Kabupaten  Buleleng  telah  efisien  dalam memungut pajak reklame.
3.  Pajak reklame Kabupaten Buleleng selama 2019-2021 masih sangat kurang berkontribusi terhadap  PAD.  Kurangnya  kontribusi  tersebut  diakibatkan  kurangnya  realisasi pendapatan  asli  daerah,  sehingga  BPKBD  Kabupaten  Buleleng  hendaknya  berusaha untuk dapat meningkatkan kontribusi pajak reklame terhadap PAD.

## Saran
Mengacu  pada  temuan  penelitian,  maka  peneliti  memberikan  saran  terhadap  BPKBD Kabupaten Buleleng agar:
1.  Mendata  ulang  mengenai  objek  serta  subjek  pajak  yang  ada  supaya  potensi  pajak reklame yang sesungguhnya dapat diketahui.
2.  Meningkatkan kerjasama dengan SKPD yang terkait seperti Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta Satpol PP. Mengingat dalam pemasangan reklame diperlukan izin.
3.  Meningkatkan  sumber  daya  manusia  (SDM)  dalam  pendataan  objek  pajak  reklame, sehingga meminimalisir terjadinya pemasangan reklame liar.
4.  Mengadakan sosialisasi tentang pajak reklame dengan lebih giat lagi agar meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai pembayaran pajak.

## Daftar Pustaka
Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. Law Reform , 15 (1).
Erawati, T., & Rahmawati, N. (2016). Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Pajak Reklame, Pajak Parkir,  Pajak  Hiburan,  Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB)  Dan  Pendapatan  Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bantul. Jurnal Akuntansi , 4 (1), 41–56.
Purnamawati, I. G. A. (2014). Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Parkir Kendaraan Roda Dua. Pandecta: Research Law Journal , 9 (1).
Putra, I. W. B. N., Sujana, E., & Purnamawati, I. G. A. (2017). Analisis Efektivitas Penerimaan dan  Efisiensi  Pemungutan  Pajak  Reklame  Serta  Kontribusinya  Terhadap  Pendapatan Asli  Daerah  Kabupaten  Gianyar  Tahun  2014-2016. JIMAT  (Jurnal  Ilmiah  Mahasiswa Akuntansi) Undiksha , 8 (2).
Republik  Indonesia.  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  2022  tentang  Hubungan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .
Rosyidah, M., & Fijra, R. (2021). Metode Penelitian (1 ed.). Yogyakarta: Deepublish.
Safitri, S. (2016). Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. Jurnal Criksetra , 5 (9).
Setiawan, D. A. (2021). Hanya 4 Jenis Pajak Ini yang Capai Target Tahun Lalu. Diambil 11 Mei  2022,  dari  https://news.ddtc.co.id/hanya-4-jenis-pajak-ini-yang-capai-target-tahun- lalu-27004
Wenur, C. Y., Elim, I., & Tangkuman, S. J. (2018). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah  Sebagai  Sumber  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  di  Kota  Bitung. Jurnal  Riset Akuntansi Going Concern , 13 (4), 474–481.
Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (1 ed.). Yogyakarta: Deepublish.