## ECOLABELLING PERIKANAN: SERTIFIKASI MARINE STEWARDSHIP
COUNCIL (MSC) UNTUK PRODUK TUNA (Studi Kasus: Bali)

## Fisheries Ecolabelling: Marine Stewardship Council (MSC) Certification for Tuna Product (Case Study: Bali)

## *Radityo Pramoda dan Hertria Maharani Putri
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924 Diterima tanggal: 17 Juli 2017 Diterima setelah perbaikan: 5 Oktober 2017 Disetujui terbit: 12 Desember 2017
* email: radityopramoda@yahoo.com

## ABSTRAK
Ekolabel MSC adalah sebuah pengesahan terhadap produk yang memenuhi kriteria prosedur keberlanjutan lingkungan dan telah dikelola dengan baik. Sejak MSC mulai diperkenalkan di Indonesia, eksportir tuna Bali masih memiliki keraguan menggunakan sertifikasi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah memahami ketentuan MSC serta regulasi nasional pendukungnya, serta menilai penerapannya. Analisis untuk mengkaji ketentuan MSC dan regulasi nasional menggunakan metode yuridis empiris melalui pendekatan studi kasus, sedangkan kesiapan eksportir menerapkan MSC dibahas denganmetode statistika deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) MSC memiliki 3 prinsip, 29 variabel, 90 kriteria; (2)secara  umum  regulasi  nasional  yang  teridentifikasi  materinya  bisa  dipedomani  mendukung  MSC, meskipun masih ada yang belum teknis mengaturnya; (3) eksportir di Bali secara keseluruhan tidak siap mengadopsi prinsip MSC; (4) implementasi MSC masih mengalami hambatan di Bali karena tidak didukung pemerintah, syarat yang rumit, serta biaya yang besar. Rekomendasi kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah: (a) mengadopsi prinsip MSC untuk membangun sektor perikanan tangkap; (b)  membentuk regulasi yang lebih operasional untuk mendukung setiap prinsip MSC; (c) menetapkan kebijakan mengenai ekolabel yang harus dipatuhi oleh eksportir tuna dan memberikan pendampingan dalam implementasinya, dan; (d) melakukan negosiasi kepada pembeli ataupun menyiapkan tenaga accessor untuk meringankan biaya sertifikasi.
Kata Kunci: ekolabeling, perikanan, MSC, tuna

## ABSTRACT
MSC Ecolabel is a certification to a product that meets criteria of sustainability environment and well organized. Since MSC began to be introduced in Indonesia, tuna Bali exporters still have doubts about using the certification.The objective of this research is to comprehend MSC rule and its national supporting  regulation  as  well  as  to  assess  its  implementation.  Analysis  of  MSC  rule  and  national regulation  applies  empirical  yuridis  method  through  case  study  approach,  while  descriptive  statistic method is used to analyze exporters readiness to implement MSC. Results of the research indicate: MSC has 3 principles, 29 variables, 90 criterias; (2) generally, national regulation with identified material can be a guideline to support MSC eventhough there is no technical management yet; (3) most exporters in Bali have not been ready to adopt MSC principles; (4) MSC implementation in Bali encounter problems due  to  lack  of  government  support,  difficult  requirements,  and  high  cost.  Recommendation  of  policy to the government: (a) adopting MSC principles to develop capture fisheries sector; (b) creating more operational regulation to support each of MSC principles; (c) regulating policies on ecolabel that must be obeyed by Tuna exporters as well as assisting its implementation; (d) negotiating to purchaser or providing accessor in order to reduce certification cost.
Keywords: ecolabeling, fishery, MSC, tuna
* Korespodensi Penulis: Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Gedung Balitbang KP I Lt. 4 Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

## PENDAHULUAN
Potensi sektor perikanan Indonesia yang besar serta strategis, merupakan aset alam yang digunakan sebesar-besarnya bagi manusia. Menurut FAO, sektor perikanan menyediakan rata-rata paling tidak 15% protein hewani per kapita kepada lebih 2,9 miliar penduduk dunia (Fauzi, 2010). Sumber daya perikanan harus selalu dikelola secara bertanggung jawab, supaya tidak menimbulkan krisis terhadap kuantitas keberadaannya. Salah satu masalah terbesar dalam dunia perikanan adalah adanya krisis perikanan global yang mulai dirasakan sejak awal tahun 1990-an. Ketika permintaan ikan dunia meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dunia, maka intensitas penangkapan ikan duniapun meningkat secara signifikan(Andrianto, 2005).
Aktivitas perikanan tangkap saat dihadapkan pada beberapa permasalahan yaitu: (1) masih maraknya aktivitas IUU ( Illegal , Unregulated and  Unreported ) fishing ; (2) gejala tangkap lebih/ overfishing pada beberapa perairan pantai Indonesia, akibat pemanfaatan sumber daya ikan (SDI) yang umumnya masih bersifat open  acces (belum melaksanakan limited entry secara penuh); (3) masih ditemukan pemakaian alat tangkap bersifat destruktif, dan; (4) sistem pengawasan pemanfaatan SDI yang masih lemah/belum efektif (BAPPENAS, 2014). Dampak permasalahan tersebut dapat menyebabkan hilangnya pendapatan negara dan bisa merusak ekosistem perairan. Kondisi perikanan tangkap global sekarang sudah mendapat sorotan dunia dan telah diakomodir dalam United  Nations  Convention  on  the  Law  of the Sea (UNCLOS) (1982); FAO Code of Conduct for  Responsible  Fisheries (1995); United  Nations Fish  Stocks  Agreement (1995); serta sejumlah peraturan Regional  Fisheries  Management
Organizations (RFMOs). Pembentukan beberapa ketentuan internasional itu, merupakan aksi strategis menjaga stok ikan dunia terkendali dengan baik.
Stok ikan yang termasuk ketegori perlu dijaga keberadaannya adalah tuna. Komoditas Tuna termasuk golongan ikan pelagis besar beruaya internasional (termasuk program komoditas perikanan utama di Indonesia). Tuna memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi serta mendominasi pasar dunia (Fauzi, 2010). Total ekspor tuna Indonesia sebesar US$ 689.971.241,00 (volume 109.989.972,00 kg) (BKIPM, 2016). Jumlah total produksi tangkapan laut tuna tahun 2014
sebesar 1.251.350 ton (Pusat Data, Statistik dan Infomasi-KKP, 2014). Tingginya permintaan produk Tuna, seringkali menghalalkan segala cara agar mendapatkan hasil tangkapan yang besar juga. Fenomena tersebut menimbulkan kesadaran masyarakat internasional terhadap pengelolaan tuna yang baik. Upaya memanfaatkan ikan tuna memakai sistem keberlanjutan serta ramah lingkungan, salah satunya melalui ekolabeling. Kajian Lay (2012), dengan judul “ Seafood Ecolabels: for  Whom  and  What  Purpose?”, mendefinisikan ekolabeling sebagai alat mempromosikan perikanan berkelanjutan di seluruh dunia.
Bukti pemenuhan standar ekolabeling diwujudkan dalam bentuk pemberian label (melalui  proses  sertifikasi).  Suminto  (2011),  yang meneliti tentang “Kajian Penerapan Ekolabel Produk di Indonesia”, mengatakan bahwa sertifikasi  merupakan  cara  pemberian  jaminan produk yang diberikan lisensi penggunaan tanda ekolabel telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sertifikasi  ekolabel  menjadi  bagian  perdagangan pasar internasional dan pendorong daya saing produk Tuna. Salah satu ekolabel perikanan yang berkembang untuk produk tangkap tuna yaitu MSC. Visi MSC adalah:
“Memenuhi  dunia  kelautan  dengan kehidupan  dan  suplai  seafood  yang cukup  untuk  generasi  yang  akan  datang. Misi  MSC  adalah  menggunakan  ekolabel MSC  dan  program  sertifikasi  perikanan dalam berkonstribusi terhadap kesehatan dan  keberlanjutan  dunia  kelautan.  MSC mewujudkan  hal  ini  melalui  pengenalan dan  penghargaan  praktik  perikanan berkelanjutan, mempengaruhi cara memilih  pelanggan  terhadap  seafood, serta  bekerja  sama  dengan  mitra  untuk mentransformasi  pasar  seafood” (MSC, 2016):
Gencarnya promosi yang dilakukan MSC menyebabkan banyak negara yang sudah mengenal programnya. MSC tumbuh sangat pesat pada berbagai belahan dunia, tetapi di Indonesia perkembangannya mengalami stagnan (Notohamijoyo, 2016). Penyebabnya yaitu: (1) konstruksi perikanan Indonesia sebagian besar nelayan kecil; (2) kurangnya dukungan stakeholder dan eksportir Tuna; (3) kebijakan nasional belum berperan mengawal kehadiran ekolabeling.
Penelitian Ramirez et al . (2011), tentang “ MSC  Certification  in  Argentina:  Stakeholders’ Perceptions  and  Lessons  Learned ”, membahas partisipasi stakeholder dalam perkembangan MSC. Kajiannya menyimpulkan peran stakeholder berada pada posisi sentral mempengaruhi proses sertifikasi.  Penelitian  lainnya  yang  dilakukan Ingrid et al . (2014), tentang “ National Responsible Fisheries  Schemes:  an  Option  for  the  Norwegian Fishing  Industry? ”, juga menerangkan industri dan kebijakan publik suatu negara mempengaruhi pelaksanaan ekolabel perikanan. Berdasarkan pemaparan tersebut tujuan penelitian ini menggali pemahaman ketentuan MSC maupun regulasi nasional pendukungnya, menilai kesiapan eksportir Tuna, serta implementasinya di Bali.

## METODOLOGI
Penelitian ini dilaksanakan di Bali tahun 2016, karena mewakili domisili pelaku usaha yang mengekspor  produk ikan tuna (memiliki kepentingan terhadap ekolabeling). Wilayah penangkapan tuna Bali masuk area kewenangan Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) serta Commission  for  the Conservation  of  Southern  Bluefin  Tuna (CCSBT). Area kewenangan tersebut meliputi wilayah: (1) Samudera  Hindia;  (2)  Samudera  Pasifik  (barat maupun selatan); (3) Laut Banda; (4) Laut Arafuru; (5) laut lepas. Alat tangkap yang banyak dipakai diantaranya long  line dan purse  seine . Pemantauan penangkapan tuna yang dilakukan oleh nelayan telah diatur menggunakan sistem log book . Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan/ KP Nomor: Per.48/MEN/2014, tentang Log Book Penangkapan Ikan, log book merupakan laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan.
Organisasi yang berkepentingan menangani penangkapan tuna wilayah IOTC dan CCSBT di Bali adalah Asosiasi Tuna Long  Line Indonesia/ ATLI. Kapal yang dimiliki oleh anggota ATLI untuk IOTC tahun 2012 sebanyak 491 dan CCSBT 141. Data jumlah kapal penangkap tuna ( Yellowfin , Bluefin , Bigeye , serta Albacore ) serta ikan lainnya berdasarkan log  book tahun 2015, sebanyak 705 (nilai produksi 7.367,83 ton). Tujuan ekspor pemasaran hasil tangkapan tuna anggota ATLI:
• Jepang (85%)     : keadaan utuh (sirip, insang, dan perut dibuang).
• Amerika (10%)    : tanpa kepala.
• Uni Eropa..(5%) . : . ketentuan ekspor memiliki aturan ketat (ATLI, 2016).
Ekspor tuna segar tahun 2015 yang dicatat ATLI sebesar US$ 29.329.544 (4.089.565 kg), sedangkan Tuna beku nilainya US$ 44.273.875 (8.427.052 kg).

## Jenis dan Metode Pengumpulan Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Data primer difokuskan pada pemahaman eksportir mengenai persyaratan MSC (terutama komoditas Tuna) maupun regulasi pendukungnya. Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner tertutup yang disebarkan kepada responden terpilih secara purposive dengan kriteria memiliki pengetahuan terkait kegiatan penangkapan tuna, seperti: pengusaha penangkapan tuna, ATLI, dan Dinas KP (Kelautan dan Perikanan) bidang perikanan tangkap. Indepth  interview juga dilakukan untuk pengayaan data penelitian, yang dilakukan kepada: (1) pejabat Direktorat Jenderal/Ditjen Perikanan Tangkap-Kementerian Kelautan dan Perikanan/ KKP Jakarta; (2) pejabat Ditjen Penguatan Daya Saing Produk KP-KKP Jakarta; (3) pejabat Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan/ BKIPM-KKP Jakarta; (4) pejabat Dinas KP Bali; (5) pejabat ATLI; (6) eksportir Tuna Bali, dan; (7) WWF( World Wildlife Fun ).
Kebutuhan data sekunder digali melalui informasi tertulis yang membahas materi ekolabel secara umum (khususnya MSC), kajian ilmiah, serta bahan hukum nasional. Bahan hukum sekunder diartikan sebagai seluruh informasi mengenai regulasi yang sudah disahkan atau pernah berlaku, maupun semua keterangan yang relevan dengan permasalahan yuridis (Wignjosoebroto, 2002). Pengumpulan data sekunder dilakukan memakai teknik studi pustaka. Teknik ini dibutuhkan untuk menelusuri informasi terkait prinsip MSC, kajian ekolabeling, regulasi nasional, serta bahan tertulis yang mendukung pembahasan penelitian.

## Metode Analisis
Metode analisis yang diperlukan untuk mengkaji ketentuan MSC, regulasi nasional pendukungnya, maupun praktiknya, yaitu yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Metode analisis ini dibutuhkan sebagai sarana mempelajari ketentuan ekolabeling, regulasi nasional, serta aplikasi ekolabel MSC. Interpretasi aturan hukum tentang prinsip MSC maupun peraturan nasional, juga dilakukan untuk mendistilasi makna regulasi yang tercantum pada kebijakan tersebut.
Metode analisis yang digunakan membahas kesiapan  eksportir produk Tuna di Bali  melaksanakan sistem ekolabel MSC yaitu statistika deskriptif. Statistik deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan mengenai suatu data/keadaan fenomena. Penarikan kesimpulan metode analisis statistik deskriptif (jika ada) hanya diperuntukkan terhadap kumpulan data yang tersedia (Hasan, 2001).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Prinsip MSC
MSC adalah sebuah organisasi nirlaba yang diarahkan membantu perdagangan seafood berbasis keberlanjutan. Pembentukan MSC tahun 1997 (diinisiasi oleh organisasi WWF dan Unilever ) dimaksudkan untuk meningkatkan keberlanjutan dunia  perikanan  (sertifikasi  MSC  pertama  kali diperkenalkan tahun 1999). Metodenya secara luas  diterima  sebagai  sistem  sertifikasi  yang sesuai panduan ekolabeling dan CCRF ( Code  of Conduct for Responsible Fisheries ) dari Food and Agriculture Organization (FAO). Produk perikanan tangkap  tersertifikasi  MSC  diharapkan  memiliki karakteristik pengelolaan perikanan berkelanjutan secara ekologi, serta mekanisme ketelusurannya. Mayoritas retailer besar dengan jaringan terluas di benua Eropa dan Amerika berkomitmen mulai tahun 2012, hanya menerima produk yang berada pada tahapan perbaikan menuju sertifikasi MSC.
MSC  menjalankan  program  sertifikasi tangkapan ikan laut sesuai kode maupun praktik standar penyusunan sosial lingkungan. MSC menjadi panduan FAO dalam pengemasan produk tangkapan ikan, serta produk perikanan (ISEAL Code  of  Good  Practice  for  Setting  Social  and Environmental  Standards  and  the  United  Nations Food  and  Agricultural  Organization  Guidelines for  the  Ecolabelling  of  Fish  and  Fishery  Products from  Marine  Capture  Fisheries ). Standar prinsip MSC disusun dengan mempersyaratkan, bahwa perikanan wajib dikelola mulai dari mana datang dan cara pemanfaatannya.
Penelusuran ketentuan prinsip MSC menjelaskan, bahwa prinsip pertama mengamanatkan kegiatan perikanan harus patuh pada tindakan yang bisa menyebabkan overfishing atau penurunan populasi. Prinsip kedua berhubungan dengan aktivitas menjaga struktur produktivitas, keberagaman, serta fungsi ekosistem (termasuk habitat maupun spesies),
terhadap sumber daya perikanan. Prinsip ketiga menginformasikan perikanan merupakan subyek sistem pengelolaan yang efektif mulai dari hukum lokal, nasional, dan internasional. Keadaan ini mensyaratkan pengaturan SDI harus dilakukan secara bertanggung jawab (lihat lampiran 1).
Standar MSC untuk mengelola perikanan bertanggung jawab dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan nelayan, perusahaan seafood , peneliti, kelompok konservasi, pembuat kebijakan, serta masyarakat umum. Tujuannya adalah mempromosikan praktik tangkapan ikan laut terbaik melalui program sertifikasi dan pengemasan seafood (MSC, 2016). Pelaksanaan MSC membutuhkan dukungan regulasi yang membantu pelaku usaha mendapatkan ekolabel, sebagaimana diwajibkan oleh negara pembeli.

## Hukum Nasional yang Mendukung Prinsip MSC dan Rencana Aksi
Ekolabel  mengidentifikasi  tata  kelola perikanan secara baik atas dasar kriteria yang ditetapkan, berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya perikanan dan ekosistem laut (Sainsbury, 2010). Ekolabel perikanan menjadi hal penting bagi semua yang terlibat dalam kegiatan perikanan di seluruh dunia, termasuk salah satunya sektor industri yang mempunyai peran penting memperbaiki kerusakan lingkungan, sekaligus mengendalikan kelangsungan sumber daya alam.Ekolabeling merupakan upaya masyarakat dunia menyiapkan sumber daya alam berfungsi optimal, tanpa mengurangi makna keberlanjutannya. Keuntungan yang diperoleh dalam mematuhi sistem ekolabeling yaitu: (1) memberikan nilai tambah penjualan tuna yang  bersertifikat;  (2)  menjaga  keamanan  akses pasar ke negara yang menetapkan peraturan ekspor memakai sistem ekolabeling, dan; (3) membuat citra kepada konsumen karena menjual produk perikanan dari pengelolaan yang baik.
Praktik nyata untuk memperoleh manfaat yang maksimal dapat diwujudkan dengan menciptakan rencana aksi yang diposisikan sebagai strategi mempersiapkan pelaku usaha menjalankan bisnisnya melalui instrumen kebijakan nasional. Kebijakan nasional itu diperlukan untuk mengatur aktivitas perikanan tangkap agar mampu memberikan daya saing di pasar internasional. Menurut Tri F. Mounty, diperlukan pembentukan aturan main bidang regulasi/peraturan (Halim dan Damayanti, 2007). Efektivitas kebijakan pengelolaan perikanan tangkap menuju persaingan
global, mengharuskan adanya instrumen rencana aksi pengawal pencapaian tujuan. Rencana aksi diperlukan supaya daya berlaku kebijakan sesuai dengan koridor yang diharapkan.
Ketentuan MSC memperhatikan pengelolaan keberlangsungan ikan serta konsekuensinya bagi lingkungan, dengan menekankan pada pentingnya status ketersediaan dampak ekosisten dan kebijakan (lihat lampiran 2). Peran pemerintah (KKP) sangat diandalkan sebagai otoritas tertinggi pembuat kebijakan mengelola perikanan nasional. Pengelolaan perikanan, mempunyai arti penting mewujudkan pelaksanaan manajemen pemanfaatan SDI yang benar. Pengelolaan perikanan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan), Pasal 1, Butir 7,  didefinisikan  sebagai  proses  yang  terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, dan implementasi, untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati.
Rencana aksi terhadap prinsip keberlanjutan stok ikan mewajibkan pemerintah melakukan penataan data melalui regulasi, karena sebagai- mana dinyatakan oleh Subhat Nurhakim bahwa selama ini pengkajian stok ikan masih kurang tepat guna akibat kurangnya data, sehingga belum mampu merepresentasikan kondisi perikanan nasional (WWF, 2011). Mengacu hal tersebut, pembuatan peraturan teknis yang mengatur tentang data perikanan sudah harus dilakukan. Tujuannyamenjaga data hanya terpusat pada satu pintu (menghindari perbedaan informasi data).
Regulasi nasional (khususnya yang mengatur perikanan tuna) membutuhkan harmonisasi, agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaannya. Kondisi ini mengharuskan pemerintah perlu menata kembali administrasi pengumpulan data, terkait keberlanjutan stok ikan tuna. Kajian ilmiah mengenai potensi serta pengelolaan konservasi Tuna harus terus dilakukan oleh KKP melalui BRSDM. Kegiatan ini dibutuhkan dalam rangka menyampaikan rekomendasi kebijakan, tentang strategi pengelolaan SDI Tuna yang berkelanjutan maupun pembaharuan data terkini.
Subhat Nurhakim mengatakan, bahwa langkah memperbaiki kondisi stok ikan yang tepat dan terintegrasi adalah melalui program logbook perikanan. Tujuan penting log book :
1.  Sebagai landing  declaration dari nahkoda atau surat pernyataan mengenai ikan yang dibawa ke pelabuhan perikanan.
2.  Mendukung pendataan statistik perikanan (wilayah penangkapan, jenis ikan, dan volume).
3.  Mencatat data izin penangkapan (alat tangkap), data registrasi kapal (LxBxD dan Power), serta pelabuhan pangkalan kapal tersebut.
4.  Mendukung evaluasi dan analisa pengelolaan SDI ( fishing  capacity , efficiency  fishing , musim penangkapan kaitannya dengan open and  close  session, serta konservasi) (WWF, 2011).
Hasil kajian di Bali menggambarkan kegiatan pengisian log  book belum berjalan sesuai yang diharapkan (tidak semua log  book diisi oleh nakhoda), sehingga data belum dapat dipastikan kebenarannya. Peran satuan kerja KKP di daerah harus lebih diberdayakan untuk memonitor pengisian log  book . Pengoptimalan manajemen log  book , diperlukan karena pengelolaan Tuna terikat organisasi internasional yang membatasi pemanfaatannya (berdasarkan kuota).
Kebenaran informasi melalui log  book sangat membantu Indonesia menambah kuota penangkapan tuna (mengontrol pengelolaannya dengan menjaga lingkungan tetap lestari). Pengaruh lingkungan akibat aksi pengelolaan tuna yang tidak bertanggung jawab, bisa memberikan efek buruk bagi ekosistem serta habitatnya. Rencana aksi yang bisa dilakukan yaitu mengembangkan pengawasan terpadu dan menerapkan sanksi tegas bagi yang melanggar. Sanksi menurut Abdurrahman (2009), adalah salah satu alasan yang mewujudkan perilaku hukum.
Langkah meredam ekses buruk lingkungan sudah disikapi KKP dalam Rencana Pengelolaan Perikanan-Tuna (RPP-Tuna). RPP -Tuna merupakan tindakan strategis nasional mewujudkan pengelolaan lingkungan yang harmonis. Pelaksanaan strategi tersebut harus selalu dimonitor dan dievaluasi secara kontinyu, transparan, serta ditangani secara profesional. Pengelolaan rencana aksi dalam prinsip MSC menuntut peran pemerintah membentuk kebijakan sesuai arah manajemen perikanan berkelanjutan, yang selayaknya didahului dengan kajian. Hal ini dilakukan supaya penetapan kebijakan terukur dari segi pencapaiannya. Kelancaran pelaksanaan efektivitas pengelolaan
harus dibantu kinerja satuan tugas yang sudah dibentuk KKP, dalam mengawal pelaksanaan kebijakan tetap sesuai maksud yang diharapkan. Operasionalisasi setiap kebijakan mengharuskan kehadiran proses sosialisasi secara holistik. Proses sosialisasi dilakukan agar masyarakat berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah.
Hasil identifikasi terhadap regulasi nasional, diketahui bahwa peraturan yang sudah disahkan telah mengakomodir seluruh variabel prinsip MSC. Kebijakan nasional yang mengatur pengelolaan penangkapan SDI tuna materinya dirasakan cukup jelas. Pemetaan hukum nasional yang bersifat umum dan khusus berdasarkan hasil penelusuran, dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Sifat Pengaturan Hukum Nasional terhadap Variabel MSC. Table 1. Character of National Law Arrangement of MSC Variable.
Variabel MSC *) / MSC Variable *)
Sifat Pengaturan Hukum Nasional/ Character of National Law Arrangement Khusus/ Particular Umum/ Common Status ketersediaanterkait dengan produktivitas/ Status of fish stock related to productivity V Ketersediaan ikan terkait dengan ekosistem/ The fish stock related to the ecosystem V Upaya pemulihan kembali ketersediaan ikan/ Efforts to restore thefish stock V Strategi produksi/ Production strategy V Ketentuan pengendalian produksi dan faktor pendukung/ Harvest Control Rules and supporting factors V Informasi-monitoring/ Information-monitoring V Penilaian ketersediaan ikan/ Assessment of fish stock V Outcomes spesies utama/ Primary species outcomes V Strategi pengelolaan spesies utama/ Management strategy of the primary species V Informasi spesies utama/P rimary species information V Outcomes spesies sampingan/ Secondary species outcomes V Strategi pengelolaan spesies sampingan/ Management strategy of the secondary species V Informasi spesies sampingan/ Secondary species information V Outcomes spesies ETP/ ETP species outcomes V Strategi pengelolaan spesies ETP/ Management strategy of the ETP species V Informasi spesies ETP/ETP species information V Outcomes habitat/ Habitat outcomes V Strategi pengelolaan habitat/ Management strategy of the habitat V Informasi habitat/ Habitat information V Outcomes ekosistem/ Ecosystem outcomes V Strategi pengelolaan ekosistem/ Management strategy of the ecosystem V Informasi ekosistem/ Ecosystem informtaion V Kerangka hukum dan/atau kebiasaan/ Legal framework and/or customary V Konsultasi, aturan, dan tanggung jawab/ Consultating, rules, and responsibility V Tujuan jangka panjang/ Long term goals V Tujuan khusus perikanan/ Specific objectives of fisheries V Proses pengambilan keputusan/ Decision making process V Kepatuhan dan penegakan/ Compliance and enforcement V Monitoring dan evaluasi kinerja manajemen/ Monitoring and evaluation of management performance V
Sumber:*)  MSC Principles (2014)/ Source : *)  MSC Principles (2014)
Tabel 1, menegaskan regulasi nasional yang sudah dibentuk meskipun dapat dijadikan payung hukum, tetapi pengaturannya masih bersifat umum. Hal ini harus segera dipertimbangkan untuk dibuat kebijakan derivasinya supaya lebih operasional. Kompleksnya permasalahan yang menyangkut perikanan, mengakibatkan perancangan aturan teknis membutuhkan pendalaman lebih dan waktu yang tidak sebentar.  Proses pembuatan  suatu aturan harus melalui kajian  maupun  disosialisasikan. Kedua proses tersebut bisa menyebabkan daya berlaku aturan semakin efektif, memenuhi rasa keadilan, serta menciptakan kepastian hukum.
Pengaturan regulasi nasional yang sifatnya umum, sebagian besar terletak dalam variabel prinsip ketiga MSC, yang lebih menekankan tindakan pelaku usaha/perusahaaan memanfaatkan SDI.  Ekolabel yang ditetapkan oleh MSC tidak hanya mementingkan hasilnya, tetapi mengutamakan alur pelaksanaan regulasi yang telah dibuat pemerintah. Prinsip ketiga MSC menyoroti kehadiran pemerintah melaksanakan kebijakan, sistem monitoring, maupun kerja sama seluruh stakeholder , mengelola perikanan yang berkesinambungan. Seluruh regulasi yang memberikan kemudahan eksportir memiliki sertifikasi MSC, menjadikan produk tuna nasional semakin diperhatikan dunia. Aspek penting lain dari  sertifikasi  adalah  penilaian  (Phillips et al ., 2003), karena itu merupakan tahapan terakhir pemenuhan syarat memperoleh label MSC. Penilaian dilakukan oleh accessor yang telah mendapatkan rekomendasi MSC. Accessor inilah yang bertugas sebagai penentu layak tidaknya perusahaan memperoleh sertifikasi MSC.

## Kelebihan dan Kekurangan MSC, serta Biaya Sertifikasi MSC
Prinsip pengelolaan perikanan berdasarkan UU Perikanan , yaitu mengatur tentang pemanfaatan perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia secara optimal, berkelanjutan, dan selaras.  Pengelolaan perikanan dalam wilayah perairan meliputi kegiatan pendayagunaan sumber daya yang terkandung di dalamnya. Pengelolaan berupa penggunaan, penataan, serta pemeliharaan, pada hakekatnya ditempatkan sebagai alat mencapai kesejahteraan (Siahaan, 2009). Pendayagunaan yang dilakukan harus mematuhi ketentuan pemanfaatan perikanan bertanggung jawab berlandaskan prinsip kehati- hatian. Hal ini bertujuan, supaya masyarakat dunia memperhatikan keberlangsungan SDI yang sudah
mengalami penurunan produksi.
Sertifikasi  MSC  merupakan  momen masuknya instrumen pasar menangani masalah ekologis. Manfaat memiliki ekolabel MSC adalah mendorong konsumen memilih produk perikanan yang dikelola secara ramah lingkungan. Ekolabeling perikanan dapat dianggap sebagai bentuk usaha peningkatan daya saing produk suatu negara di pasar internasional.  Phillips et al . (2003), mengemukakan:
“Industri  perikanan  akan  mendapatkan keuntungan  dari  sertifikasi  MSC  dengan cara:
•  Bukti dan pengakuan dari manajemen perikanan yang baik,
•  Peningkatan pengelolaan perikanan,
•  Status pemasok terbaik dan terpilih,
•  Potensi untuk meningkatkan hasil,
•  Menciptakan pasar baru.
Survey  yang  dilakukan  pada  tahun  1999 terhadap  konsumen  di  Amerika  yang disponsori  oleh  Rhode  Island  SeaGrant, membuktikan  bahwa  faktor  penting  yang akan  menentukan  keberhasilan  atau kegagalan  ekolabel  adalah  penerimaan konsumen ”.
Berdasarkan beberapa studi literatur yang telah dilakukan oleh Bush et al . (2013), Ramirez et al . (2012), Bratt et al . (2011), dan Amstel et al . (2008), yang dikutip oleh Notohamijoyo (2015), mengatakan bahwa implementasi ekolabel pada negara berkembang mengalami beberapa kendala yaitu: (a) kredibilitas lembaga ekolabel; (b) aksesbilitas yang terlalu berat (khususnya pembudidaya  tradisional);  (c)  biaya  sertifikasi yang tinggi; (d) ketiadaan insentif bagi nelayan; (e) struktur perikanan yang berbeda; (f) dukungan pemangku kepentingan masing-masing negara. Kelebihan dan kekurangan ekolabel MCS berdasarkan hasil kajian, adalah sebagai berikut:
a. Kelebihan
• Pemanfaatan ikan dilakukan dengan menggunakan alat tangkap ramah lingkungan,
• Menciptakan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan,
• Mengontrol produksi ikan (tidak berlebihan dan tidak kekurangan),
• Menjaga SDI langka, dilindungi, dan terancam punah tetap terjaga keberlanjutannya,
• Meciptakan peluang pasar yang lebih besar,
• Mendapatkan preferensi harga yang lebih tinggi (belum dapat dipastikan),
• Meningkatkan daya saing produk,
• Produk ikan aman untuk dikonsumsi (karena tidak memakai zat yang membahayakan), baik dari penangkapan sampai dengan pengemasan.
b. Kekurangan
• Membutuhkan biaya yang besar mendapatkan sertifikasi,
• Waktu yang dibutuhkan mendapatkan sertifikasi cukup lama,
• Dijadikan instrumen mempengaruhi ekspor impor,
•  Sertifikasi  ini  belum  dapat  dibuktikan meningkatkan stok ikan dan dapat menjaga lingkungan alam,
• Tidak berorientasi kepada nelayan kecil.
Penangkapan dengan memperhatikan keanekaragaman hayati ikan dapat dijadikan sarana melindungi populasi spesies langka, dilidungi, serta terancam punah. Praktik penangkapan yang baik, harus mempertimbangkan kelimpahan (keberadaan ikan pada rantai makanan). Penggunaaan alat tangkap ramah lingkungan yang dikategorikan sebagai kelebihan MSC, dimaksudkan supaya pemanfaatannya tidak merusak habitat maupun ekosistem tuna. Pada konteks ini ketika konsumen membeli produk ikan berlabel MSC, maka nelayan akan dihargai dengan praktik berkelanjutan melalui preferensi pasar.
MSC maupun mitranya mendorong penyedia, pemasok, retail, dan pemakai, untuk
memprioritaskan membeli seafood dari nelayan yang  bersertifikasi  (MSC,  2016).  MSC  selalu mengingatkan potensi embargo produk perikanan yang  tidak  bersertifikat  dijual  padajaringan  retail- retail global di Amerika Serikat dan Eropa, saat berkampanye di Indonesia (Notohamijoyo, 2016). Kajian Gudmundsson dan Wessel (2000), tentang “ Ecolabelling  Seafood  for  Sustainable Production: Implication for Fisheries Management ”, menyatakan  harga  ikan  yang  bersertifikasi  dinilai lebih tinggi di pasar.
Pemberian harga premium setelah mendapatkan ekolabel MSC bisa menciptakan ketimpangan harga, yang mengakibatkan nelayan skala kecil mengalami kesulitan ekonomi. Situasi ini membuat tidak adanya surplus bagi nelayan di negara berkembang. Penerapan ekolabeling juga bisa mengakibatkan nelayan kecil tidak mempunyai akses memasarkan ikannya di pasar global. Eksportir Tuna Bali dan ATLI, mengungkapkan harga premium  produk  bersertifikasi  MSC  belum  bisa dipastikan kebenarannya. Taksiran  pengeluaran biaya  eksportir  tuna  memperoleh  sertifikasi  MSC, dapat dilihat pada Tabel 2.
Sertifikasi  MSC  hanya  berlaku  selama 6 bulan dan harus diperbaharui setelah batas waktunya habis. Pembaharuan diperlukan, sebagai langkah menjaga perusahaan tetap konsisten melakukan bisnis produk tuna secara berkelanjutan.  Biaya  memperbaharui  sertifikasi MSC yang harus dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp. 2.000.000. Persoalan bagi negara berkembang seperti Indonesia adalah tingginya biaya sertifikasi MSC dan persyaratan yang berat, (Notohamijoyo 2016).
MSC menempatkan keberlanjutan untuk kepentingan komersial (Ponte, 2006). Biaya yang dibebankan untuk mendapatkan MSC, memberikan
Tabel 2. Perkiraan Kebutuhan Biaya untuk Mendapatkan Sertifikasi MSC. Table 2. Estimated Cost Requirements to Obtain MSC Certification.
Prinsip/ Principle Materi/ Material Biaya (Rp.)/ Cost (IDR) Pertama/ First Keberlanjutan Stok Ikan/
Sustainability of fish stock
1,000,000,000 Kedua/ Second Dampak lingkungan perikanan/ I mpact of the fishery environment Ketiga/ Third Efektivitas pengelolaan/ Management effectiveness Total/ Total 1,000,000,000
Sumber: PT. XXX (2016)/ Source : PT. XXX (2016)
Ecolabelling Perikanan: Sertifikasi Marine Stewardship Council (MSC) Untuk Produk Tuna ........ (Radityo P. dan Hertria M. Putri.)

## kesan adanya kepentingan lembaga pemilik
untuk mengambil keuntungan finansial. Penelitian Foley dan McCay (2014), tentang “ Certifying the  Commons:  Eco-certification,  Privatization, and  Collective  Action ”, menjelaskansertifikasi ekolabeling menciptakan lembaga baru hak milik pribadi dan tindakan kolektif yang mengakibatkan terjadinya praktik eksklusif.
Tingginya  biaya  memperoleh  sertifikasi MSC memerlukan adanya peran pemerintah sebagai regulator dalam menyikapinya. Penelitian Ramirez 2 et  al. (2012), tentang “ Perspectives for  Implementing  Fisheries  Certification  in Developing  Countries ”,memberikan makna jika negara berkembang sulit memenuhi standar MSC  dan  membayar  biaya  proses  sertifikasi. Sainsbury (2010), mengemukakan bahwa skema ekobalel bukan menciptakan hambatan yang tidak perlu dalam perdagangan dan mempromosikan perdagangan dan kompetisi yang adil. Gertz (2005), yang meneliti tentang “ Eco-labelling-A  Case  for Deregulation? ”, juga mengutarakan ekolabel bukan paksaan yang harus dilaksanakan perusahaan.

## Kesiapan Eksportir Tuna di Bali Menerapkan Prinsip MSC
Kesiapan eksportir Tuna Bali menerapkan prinsip MSC, mencerminkan kemampuan perusahaan memenuhi syarat yang ditentukan. Kajian kesiapan merupakan indikator yang dipedomani sebagai acuan kesanggupan ekportir mempunyai sertifikat MSC. Hasil analisis kesiapan eksportir tuna melaksanakan standar MSC, dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3, memvisualkan bahwa tidak ada satupun eksportir di Bali yang sudah siap menerapkan standar MSC. Total kesiapan eksportir nilainya hanya mencapai rata-rata sebesar 38% (nilai paling rendah 1% dan nilai tertinggi mencapai 66%). Nilai tersebut mengindikasikan ketidaksiapan eksportir tuna di Bali memenuhi standar MSC.
Tabel 3. Kesiapan Eksportir Tuna di Bali Mengadopsi Prinsip MSC. Table 3. Readiness of Tuna Exporters in Bali Adopting MSC Principles.
Prinsip/ Principle Rata-Rata/ Average Minimum/ Minimum Maksimum/ Maximum Pertama/ First 29% 0% 71% Kedua/ Second 33% 0% 68% Ketiga/ Third 59% 0% 100% Jumlah/ Total 38% 1% 66%
Sumber: Olahan Data Primer (2016)/ Sorce : Processed Primary Data (2016)
Kesiapan paling rendah terjadi pada prinsip pertama (nilai rata-rata 29%, minimum 0%, dan maksimum 71%), yaitu mengatur tentang keberlanjutan stok ikan (upaya pemulihan SDI). Menurut hasil wawancara, rendahnya prinsip pertama dikarenakan perusahaan kurang mendapatkan informasi pasti mengenai data ketersediaan ikan tuna dan bagaimana usaha memulihkannya. Hal tersebut disebabkan ikan tuna sifat hidupnya bermigrasi (berpindah- pindah) serta tidak menetap. Sifat alamiah tuna yang hidupnya tidak menetap membuat kesulitan tersendiri bagi eksportir mengupayakan pemulihan stoknya.
Kesiapan paling rendah berikutnya terjadi pada prinsip kedua, dengan nilai rata-rata 33% (minimum 0% dan maksimum 68%), yaitu memberikan fokus terhadap dampak lingkungan hidup akibat pemanfaatan SDI (tidak hanya tuna). Menurut eksportir tuna Bali maupun ATLI, kendala terkait prinsip kedua diakibatkan pihak perusahaan tidak ikut mengawal proses penangkapan di laut, tetapi hanya mendapatkan hasil akhir produk yang didistribusikan oleh nelayan. Pencatatan log book sebagai salah satu strategi pengawasan, menurut manajemen perusahaan masih mempunyai hambatan yang harus dibenahi. Pencatatan log  book selama ini belum bisa dipastikan kebenarannya.
Kesiapan eksportir tuna di Bali, berdasarkan hasil analisis memiliki kemampuan yang besar memenuhi syarat MSC pada prinsip ketiga (nilai rata-rata 59%, minimum 0%, dan maksimum 100%), yakni tentang efektivitas pengelolaan terkait kerangka hukum, aturan, maupun tanggung jawab. Menurut para eksportir pemerintah adalah mitra, oleh karena itu segala ketentuan yang diamanatkan akan selalu dipenuhi kewajibannya. Mereka menyadari pemerintah merupakan faktor utama pendukung kemajuan bisnis perusahaan mereka.

## Pelaksanaan MSC di Bali
Kepentingan Indonesia sebagai produsen tuna memiliki kepentingan terhadap MSC, yaitu: (a) memenuhi ketentuan pasar ekspor yang mempersyaratkan  sertifikasi  ekolabel,  yang menjadi bagian penting dari kepedulian dunia sebagai bentuk pengelolaan sumber daya alam (Phillips et al ., 2003); (b) mendukung implementasi kebijakan ke arah pengelolaan perikanan berkelanjutan. Pendapat tentang pentingnya ekolabel sebagai bentuk pengelolaan sumber daya alam tersebut didasarkan atas gagasan apabila konsumen diberikan informasi lingkungan serta pilihan, maka akan mengambil produk yang mempunyaiakibat negatif lebih sedikit untuk lingkungan. Hal tersebut memungkinkan konsumen memilih produk ramah lingkungan, yang pada gilirannya menyebabkan produsen mengubah orientasi dalam mengembangkan dan memasarkan produk sesuai persyaratan konsumen.
Kajian Klooster (2010), tentang “ Standardizing  Sustainable  Development?  The Forest  Stewardship  Council’s  Plantation  Policy Review  Process  as  Neoliberal  Environmental Governance ”, menyimpulkan kesuksesan sistem sertifikasi  multi stakeholder ekolabel tergantung rigor , acceptability , serta legitimacy . Rigor / kekuatan berarti  sertifikat  harus  menerapkan  standar  yang kuat, dibandingkan produk yang tidak bersertifikat. Hasil wawancara dengan eksportir diketahui produk  tuna  bersertifikat  memang  diakui  mereka memiliki keunggulan kualitas, karena standar yang ditetapkan oleh MSC mengharuskan produk tuna yang diekspor berkondisi baik dan memperhatikan keberlanjutan.
Acceptability berarti  sertifikat  diterima oleh seluruh pihak (tidak hanya produsen dan pembeli). Eskportir tuna maupun ATLI, mengatakan pengenalan ekolabel MSC di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 2010. Penelitian Notohamijoyo (2016), tentang “Penerapan Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan pada Sertifikat Ekolabel Perikanan”, juga mengatakan bahwa promosi MSC sejak 10 tahun yang lalu belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Ekolabel MSC sebenarnya sudah populer di kalangan eksportir tuna Bali (cukup diterima), namun pelaksanaannya mengalami kendala. Beragamnya ekolabel yang ada saat ini, membuat mereka  mengalami  keraguan  memiliki  sertifikasi MSC. Keraguan eksportir dilandasi adanya beban biaya kepemilikan sertifikasi MSC yang besar.
Legitimacy menunjukkan sertifikat dianggap sah dan mempunyai banyak dukungan stakeholder . Kurangnya dukungan stakeholder lebih dikarenakan para eksportir tuna menunggu kebijakan pemerintah menciptakan ketegasan ekolabel mana yang harus dimiliki, mengingat banyaknya penawaran ekolabel lainnya oleh lembaga non pemerintah. Eksportir memilih ekolabel yang mudah persyaratannya dan biaya yang lebih murah. Kenyataan tersebut didasarkan atas pertanyaan, apakah setelah mempunyai ekolabel MSC keuntungan yang diperoleh juga semakin besar.
Studi kasus di Bali jika dikaitkan dengan teori Klooster, hanya memenuhi unsur rigor , sedangkan unsur acceptability dan legitimacy belum bisa dipenuhi. Hal ini disebabkan pemerintah tidak memberikan pengakuan, bahwa MSC memang dibutuhkan sebagai pemberi nilai tambah produk tuna. Idealnya seluruh pihak dilibatkan dalam upaya pengejawantahan skema ekolabel MSC. Tujuannya yaitu membangun kredibilitas/ menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk Tuna Indonesia. Penelitian Boström et al . (2015), tentang “ Sustainable  and  Responsible Supply  Chain  Governance:  Challenges  and Opportunities ”, mendeskripsikan membangun standarization organization untuk mengembangkan kredibilitas dan otoritas diantaranya dapat melalui inclusiveness (melibatkan sebanyak mungkin aktor pada proses sertifikasi). Keberagaman aktor yang masing-masing mempunyai kekuatan penekan, harus dipersatukan dalam dialog (interaksi yang reguler dan berkelanjutan). Mengacu hal tersebut, perpaduan acceptability , legitimacy , serta inclusiveness , merupakan syarat suksesnya skema ekolabel perikanan (Notohamijoyo, 2016).
Sertifikasi  ekolabel  merupakan  salah  satu alat pengelolaan sumber daya alam dan penjaga lestarinya lingkungan hidup (bersifat suka rela). Berdasarkan hasil kajian kesiapan eksportir Tuna, pelaksanaan MSC masih sulit diterapkan di Bali . Ponte (2006), yang mengkaji “ Ecolabels and Fish Trade: Marine Stewardship Council Certification and the  South  African  Hake  Industry ”, menyimpulkan skema ekolabel untuk negara berkembang kurang cocok  karena  antara  persyaratan  sertifikasi  dan realitas perikanan skala kecil terjadi kesenjangan. Keinginan  eksportir  Tuna  Bali  memakai  sertifikat ekolabel masih terganjal pemenuhan persyaratan yang dianggap terlalu berat/rumit. Menurut mereka prinsip MSC lebih berorientasi pada struktur
perikanan negara maju.
Menurut eksportir Tuna Bali menyampaikan partisipasi pemerintah untuk sisi kebijakan dirasakan kurang maksimal membantu memenuhi prinsip MSC. Implementasi kebijakan prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan mencapai tujuannya (Nugroho , 2011). Berdasarkan hal itu, regulasi nasional yang sudah dibentuk diharapkan mampu memberikan kemudahan menjadi sebuah instrumen kebijakan. MSC meskipun mengalami kendala pelaksanaannya di Bali, tetapi konsepsi ekolabeling harus diakui memiliki tujuan yang baik sebagai cara menjaga lingkungan sumber daya tetap berkesinambungan .

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

## Kesimpulan
Standar MSC mengutamakan manajamen perikanan yang baik, dengan memperhatikan asal SDI hingga cara penanganannya. Hasil kajian menguraikan bahwa MSC mempunyai 3 prinsip, 29 variabel, dan 90 kriteria. Ketiga prinsip itu adalah mengatur keberlanjutan stok ikan; membahas dampak lingkungan perikanan; dan mengatur tentang efektivitas pengelolaan. MSC intinya adalah salah satu alat menata aktivitas sektor perikanan menjadi lebih baik. Penataan tersebut ditujukan untuk menyediakan pasokan dan sekaligusmembantu melindungi lingkungan laut.
Materi peraturan nasional sudah dapat dijadikan pedoman umum, meskipun masih ada yang secara teknis belum mengatur prinsip MSC yang dipersyaratkan.  Hasil penelusuran menunjukkan bahwa ada beberapa peraturan yang mendukung prinsip MSC, yaitu: 1 Undang-Undang, 1 Peraturan Pemerintah, 8 Peraturan Menteri, 4 Keputusan Menteri, dan 1 Keputusan Direktur Jenderal. Kelebihan ekolabel MSC bisa dijadikan sebagai standar mengatur pengelolaan ikan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Kekurangannya yaitu: (a) berbiaya tinggi dan membutuhkan waktu lama mendapatkan sertifikasi; (b) mempengaruhi ekspor impor; (c) belum dapat dibuktikan meningkatkan stok ikan dan melestarikan lingkungan; (d) kurang berpihak kepada nelayan kecil.
Hasil analisis perhitungan tingkat kesiapan, menunjukkan bahwa tidak satupun eksportir yang menjadi responden sudah siap menerapkan prinsip
MSC secara utuh. Nilai kesiapan yang paling rendah terkait prinsip keberlanjutan stok ikan (nilai rata-rata 29%, minimum 0%, dan maksimum 71%). Proses mendapatkan pengakuan untuk produk tuna  bersertifikasi  MSC,memerlukan  biaya besar (waktu yang tidak sebentar). Hal tersebut dikarenakan variabel yang harus dipenuhi setiap prinsip MSC cukup banyak.

## Implikasi Kebijakan
Pengelolaan perikanan melalui skema ekolabeling MSC, operasionalisasinya membutuhkan dukungan pemerintah melalui kebijakannya. Regulasi nasional meskipun pengaturannya masih ada yang bersifat umum, tetapi sudah dapat dijadikan pedoman mendukung prinsip MSC. Pembentukan regulasi yang sifatnya teknis dalam bentuk peraturan masih sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan guna mendukung pelaksanaannya secara  lebih  spesifik.  Keberadaan  regulasi pendukung prinsip MSC menjadi salah satu faktor utama mendapatkan sertifikasi.
Pemerintah dapat berperan mengurangi biaya  eksportir  tuna  memperoleh  sertifikasi  MSC, dengan cara melakukan negosiasi kepada negara buyer dan menyediakan tenaga penilai/ accessor yang  bersertifikat  internasional.  Komitmen  yang tinggi semua pihak (pemerintah, swasta, maupun masyarakat), perlu dibangun untuk memajukan sektor perikanan menjadi lebih baik. Faktor ini dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kesiapan pelaku usaha bisa mengadopsi semua prinsip MSC.
Prinsip yang dimiliki MSC dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah membentuk ekolabel nasional  yang  berstandar  internasional.  Keberadaan ekolabel perikanan nasional diharapkan menjadi pendorong manifestasi pengelolaan perikanan tangkap yang bertanggung jawab. Dorongan tersebut sebagai bentuk kewajiban semua pihak, tanpa mengecilkan arti keberadaan nelayan kecil/ tradisional.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Tukul Rameyo Adi sebagai kepala Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, serta para pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan tulisan ini.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, M. 2009. Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum. Malang: UMM Press.
Andrianto, L. 2005. Implementasi Code of Conduct for Responsibility Fisheries dalam Perspektif Negara Berkembang. Jurnal Hukum Internasional (Indonesian Journal of International Law). Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 2, Nomor 3. (463-482).
ATLI. 2016. Data Produksi Tuna. Bali: Asosiasi Tuna Long Line Indonesia. (Tidak dipublikasikan).
BAPPENAS. 2014. Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan. Jakarta: Kementerian PPN/BAPPENAS-Direktorat Kelautan dan Perikanan.
Böstrom, M., A. M. Jönsson, S. Lockie, A.P.J. Mol and P. Oosterveer. 2015. Sustainable and Responsible Supply Chain Governance: Challenges and Opportunities. Journal of Cleaner Production, Volume 107 (1-7) .
BKIPM. 2016 . Data Ekspor Tuna dan Udang Tahun 2011-2015. (Tidak Dipublikasikan). Jakarta: Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan-Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Fauzi, A. 2010 . Ekonomi Perikanan (Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Foley, P. dan B. McCay. 2014. Certifying the Commons: Eco-certification,  Privatization,  and  Collective Action. Journal of Ecology and Society, Volume 1, No. 2.
Gertz, R. 2005. Eco-labelling-A Case for Deregulation?.
J ournal of Law, Probability and Risk, Volume 4 (3). (127-141).
Gudmundsson, E. dan C. Wessel. 2000. Ecolabelling Seafood  for  Sustainable  Production:  Implication for  Fisheries  Management. Journals of Marine Resource Economics, Volume 15.(97–113).
Halim, A. dan T. W. Damayanti. 2007. Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah (Pengelolaan Keuangan Daerah). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Hasan, M.I. 2001. Pokok-Pokok Materi Statistik I (Statistik Deskriptif). Jakarta: Bumi Aksara.
Ingrid, K., B. N. Noestvold and J. A. Young. 2014. National or Supranational Fisheries Sustainability
Certification Schemes: Journal of Marine Policy, Volume 46, May 2014. (137-142).
Klooster, D. 2010. Standardizing  Sustainable Development? The Forest Stewardship Council’s Plantation  Policy  Review  Process  as  Neoliberal Environmental Governance. Journal of Geoforum 41.DOI:10.1016/j.geoforum.2009.02.006 (117-129).
Lay. K. 2012. Seafood Ecolabels: For Whom and to What Purpose?. Dalhousie Journal of Interdiciplinary Management. Volume 8, Fall 2012. (3-15).
MSC. 2016. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk Pengembangan MSC-ASC Standar Rumput Laut. https://improvements.msc.org/database/ seaweed-standard/documents/terms-of-refer- ence-for-the-seaweed-standard-development/ TOR-for-MSC-ASC-Seaweed-Standard-Devel- opment-Indonesian.pdf/view. Tanggal diunduh: 10 Maret 2017.
MSC Principles. 2014. MSC  Fisheries  Certification Requirements  and  Guidance . London: Marine Stewardship Council.
Notohamijoyo, A. (2015). Ekolabel Perikanan. http:// djpdspkp.kkp.go.id/artikel-889-ekolabel- perikanan.html. Tanggal diunduh: 23 Maret 2016

## Notohamijoyo, A. 2016. Penerapan Prinsip-Prinsip
Pembangunan  Berkelanjutan  pada  Sertifikat Ekolabel Perikanan (Studi Kasus Kegagalan Penerapan Sertifikat Marine Stewardship Council di Indonesia). Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia.
Nugroho, R. 2011. Public Policy (Dinamika Kebija- kan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan). Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-KP/2014, tentang Logbook Penangkapan Ikan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1618.
Phillips, B., T. Ward and C. Chaffe. 2003. Eco-labelling in Fisheries (What is it All About?) . USA: Blackwell Publishing Company.
Ponte, S. 2006. Ecolabels  and  Fish  Trade:  Marine Stewardship Council Certification and the South African  Hake  Industry . Tralac Working Paper, No. 9/2006-August 2006.
PT. XXX. 2016. Jumlah Budget yang Dibutuhkan untuk Sertifikasi MSC. (Tidak dipublikasikan).
Pusat Data, Statistik dan Informasi - KKP. 2014. Kelautan dan Perikanan dalam Angka 2014 (Marine and
Fisheries in Figures 2014). Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ramirez 1 , M.P., S.E.L. Cota and M. Lasta. 2012. MSC  Certification  in  Argentina:  Stakeholders ”Perception and Lesson Learned. Journal  of Marine Policy. 36 (5). (1182-1187).
Ramirez 2 , M. P., B. Phillips, D. L. Belda and S. E. L. Cota. 2012. Perspectives for Implementing Fisheries Certification in Developing Countries. Journal of Marine Policy. 36 (1).(297-302).
Sainsbury, K. 2010. Review of Ecolabelling Schemes for Fish and Fisheries Products from Capture Fisheries. Roma (Itali): FAO.
Siahaan, N.H.T. 2009. Hukum Lingkungan. Jakarta: Pancuran Alam.
Suminto. 2011. Kajian Penerapan Ekolabel Produk di Indonesia . Jurnal Standarisasi. Jakarta: Badan Standarisasi Nasional, Volume 13, Nomor 3, 2011. (201-206).
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perikanan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073.
Wignjosoebroto, S. 2002. Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya). Jakarta: ELSA dan HUMA.
WWF. 2011. Log  Book  Perikanan : Menyensus Laut Kita.  http://www.wwf.or.id/?23481/Log-Book-Per- ikanan-Menyensus-Laut-Kita. Tanggal diunduh: 11 April 2017.

## Lampiran 1. Identifikasi Ketentuan Prinsip MSC.
Appendix 1. Identify MSC Principles Terms.
Prinsip Materi Variabel Kriteria Pertama Keberlanjutan stok ikan Status ketersediaan ikan terkait produktivitas Status ketersediaan ikan terkait dengan penurunan hasil yang diperoleh; Hasil ikan yang diperoleh sudah optimal dan berbasis keberlanjutan Ketersediaan ikan terkait dengan ekosistem Status ketersediaan ikan yang mempengaruhi penurunan ekosistem; Status ketersediaan ikan yang berpengaruh terhadap kebutuhan ekosistem Upaya pemulihan kembali ketersediaan ikan Jangka waktu pemulihan stok ikan; Evaluasi pemulihan stok ikan Strategi produksi Strategi produksi; Evaluasi strategi produksi; Monitoring strategi produksi; Review strategi produksi; Melakukan review Ketentuan pengendalian produksi dan faktor pendukung Rancangan dan aplikasi HCRs; Ketidakpastian penanganan HCRs; Evaluasi terhadap HCRs Informasi-monitoring Cakupan informasi yang diperoleh; Monitoring; Kelengkapan informasi Penilaian ketersediaan ikan Pertimbangan kesesuaian penilaian ketersediaan ikan; Pendekatan penilaian; Ketidakpastian dalam penilaian ketersediaan ikan; Evaluasi penilaian ketersediaan ikan; Mengamati review dari penilaian Kedua Dampak lingkungan perikanan Outcomes spesies utama Ketersediaan stok ikan spesies utama yang diinginkan (sesuai standar); Ketersediaan stok ikan spesies utama yang tidak sesuai standar/ukuran Strategi pengelolaan spesies utama Strategi manajemen yang diterapkan pada saat melakukan pengelolaan; Evaluasi terhadap strategi pengelolaan; Implementasi strategi pengelolaan; Review dari alternatif pengukuran
Informasi spesies utama  Kecukupan informasi untuk penilaian dampak pada spesies utama; Kecukupan informasi untuk penilaian dampak pada spesies sampingan; Kecukupan informasi terhadap strategi pengelolaan Outcomes spesies sampingan Ketersediaan data stok ikan spesies sampingan sesuai dengan standar yang diinginkan; Ketersediaan data stok ikan spesies sampingan yang tidak sesuai dengan standar Strategi pengelolaan spesies sampingan Strategi manajemen yang diterapkan pada saat melakukan pengelolaan; Evaluasi terhadap strategi pengelolaan; Implementasi strategi pengelolaan; Efek langsung dan tidak langsung Informasi spesies sampingan Informasi yang cukup untuk penilaian dampak pada spesies sampingan; Informasi yang cukup untuk penilaian dampak pada spesies sampingan yang tidak sesuai standar; Informasi yang cukup untuk membuat strategi pengelolaan spesies sampingan
Outcomes spesies ETP Pengaruh Unit Penilaian (UoA) dari populasi/ketersediaannya dalam pemberlakuannya pada batas/wilayah nasional atau internasional; Efek langsung;
Efek tidak langsung
Lanjutan Lampiran 1/ Continue Appendix 1.
Prinsip Materi Variabel Kriteria Strategi pengelolaan spesies ETP Strategi pengelolaan yang diterapkan (persyaratan/ketentuan nasional dan internasional); Strategi pengelolaan yang diterapkan (alternatif); Evaluasi terhadap strategi pengelolaan; Implementasi strategi pengelolaan; Review terhadap alternatif pengukuran dalam upaya meminimalisir kematian terhadap ETP spesies Informasi spesies ETP Kecukupan informasi untuk penilaian dampak pada spesies ETP; Kecukupan informasi untuk penilaian dampak pada spesies ETP yang bukan sesuai standar; Kecukupan informasi terhadap strategi pengelolaan Outcomes habitat Status habitat yang biasa ditemukan; Status kerentanan ekosistem laut Strategi pengelolaan habitat Strategi pengelolaan yang diterapkan; Status kerentanan ekosistem laut; Implementasi strategi pengelolaan; Kepatuhan terhadap syarat pengelolaan dan Pengaruh Unit Penilaian (UoA) dari pengukuran MSC maupun non- MSC perikanan untuk melindungi kerentanan ekosistem laut (VMEs) Informasi habitat Kualitas informasi; Kecukupan informasi terhadap penilaian dari dampak; Monitoring Outcomes ekosistem Status ekosistem Strategi pengelolaan ekosistem Strategi pengelolaan yang diterapkan; Evaluasi terhadap strategi pengelolaan; Implementasi strategi pengelolaan Informasi ekosistem Kualitas informasi; Investigasi terhadap dampak Pengaruh Unit Penilaian (UoA); Pemahaman terhadap fungsi komponen; Relevansi informasi; Monitoring Ketiga Efektivitas pengelolaan Kerangka hukum dan/atau kebiasaan Keserasian/kecocokan hukum atau standar pengelolaan yang efektif; Penyelesaian sengketa; Menghormati hak-hak Konsultasi, aturan, dan tanggung jawab Aturan dan tanggung jawab; Proses konsultasi; Partisipasi Tujuan jangka panjang Tujuan; Proses konsultasi; Partisipasi Tujuan khusus perikanan Tujuan Proses pengambilan keputusan Proses pengambilan keputusan; Respon terhadap proses pengambilan keputusan; Penggunaan pendekatan kehati- hatian; Akuntabilitas dan transparansi terhadap sistem manajemen maupun proses pengambilan keputusan; Pendekatan untuk menyelesaikan sengketa Kepatuhan dan penegakan Implementasi MCS; Sanksi; Ketidakpatuhan; Ketidakpatuhan yang sistemik Monitoring dan evaluasi kinerja manajemen Cakupan evaluasi; Review internal dan/atau eksternal
Sumber: MSC Principles (2014)/ Source: MSC Principles (2014)
Prinsip-Prinsip MSC *)
Hukum Nasional Rencana Aksi Ketentuan Variabel Keberlanjutan stok ikan Status ketersediaan ikan terkait produktivitas � Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
� Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 25/Permen- KP/2015, tentang Rencana Strategis KKP Republik Indonesia Tahun 2015-2019
� Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor PER.26/Permen-KP/2013, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KP Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia � Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 107/Kepmen- KP/2015, tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol
� Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 54/Kepmen- KP/2014, tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 718
� Pembentukan aturan teknis yang memperjelas peran dan fungsi pengumpulan data secara terpadu (menghindari perbedaan informasi kebutuhan data
� Penataan dan peningkatan sistem pengumpulan data serta manajemen administrasi data terpadu
� Mengkaji pengelolaan konservasi dan potensi
SDI Tuna, serta peningkatan peran  Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM)-KKP Ketersediaan ikan terkait dengan ekosistem � Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan
� Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi
Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya
� Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2007, tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
� Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 107/Kepmen-
KP/2015, tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna,
Cakalang dan Tongkol
Upaya pemulihan kembali
ketersediaan ikan � Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan
� Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2007,
tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
� Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 25/Permen- KP/2015, tentang Rencana Strategis KKP Republik Indonesia Tahun 2015-2019
� Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 107/Kepmen- KP/2015, tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol
Strategi produksi � Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 25/Permen- KP/2015, tentang Rencana Strategis KKP Republik Indonesia
� Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor
PER.26/Permen-KP/2013, tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri KP Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia � Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 107/Kepmen- KP/2015, tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol

## Lampiran 2. Penelaahan Hukum Nasional dan Rencana Aksinya.
Appendix 2. Review of the National Law and Action Plan.
Prinsip-Prinsip MSC *)
Hukum Nasional Rencana Aksi Ketentuan Variabel Ketentuan pengendalian produksi dan faktor pendukung � Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 4/Permen- KP/2015, tentang Larangan Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 714
� Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor PER.26/Permen-KP/2013, tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri KP Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia � Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 54/Kepmen-
KP/2014, tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 718
Informasi- monitoring � Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 15/Permen-
KP/2016, tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup
� Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 48/Permen- KP/2014, tentang Logbook Penangkapan Ikan
� Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor
Per.12/Men/2012, tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas
� Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor
PER.04/MEN/2006, tentang Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumberdaya KP
� Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 107/Kepmen-
KP/2015, tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna,
Cakalang dan Tongkol
� Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor
Kep.50/Men/2012, tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Illegal , Unreported , and Unregulated Fishing Tahun 2012-2016 � Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya KP
Nomor: Kep 294/DJ-PSDK/2010, tentang Prosedur Operasional Standar (POS) Pengawasan Sumberdaya Perikanan Penilaian ketersediaan ikan Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor Kep.45/Men/2011, tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dampak lingkungan perikanan Outcomes spesies utama Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 107/Kepmen- KP/2015, tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol � Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pencapaian tujuan yang diamanatkan dalam RPP-Tuna
� Menata sistem pengawasan dan penegakan hukum yang tegas � Meningkatkan manajemen pengisian log book yang baik dan benar Strategi pengelolaan spesies utama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Informasi spesies utama � Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor Kep.45/Men/2011, tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
� Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 107/Kepmen-
KP/2015, tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol Outcomes spesies sampingan Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 107/Kepmen- KP/2015, tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol

## Lanjutan Lampiran 2/ Continue Appendix 2.
Prinsip-Prinsip MSC *)
Hukum Nasional Rencana Aksi Ketentuan Variabel Strategi pengelolaan spesies sampingan � Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor PER.26/Permen-KP/2013, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KP Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan
Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia
� Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 107/Kepmen- KP/2015, tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna, Cakalang dan Tongkol Informasi spesies sampingan � Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor PER.26/Permen-KP/2013, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KP Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan
Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia
� Keputusan Menteri KP Republik Indonesia Nomor 107/Kepmen- KP/2015, tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Tuna,
Cakalang dan Tongkol Outcomes spesies ETP Peraturan Menteri KP Republik Indonesia Nomor Per.03/Men/2010, tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan Strategi pengelolaan spesies ETP � Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan
� Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2007, tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Informasi spesies ETP � Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004,
� perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan
� Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007, tentang Konservasi Sumber Daya Ikan
Outcomes habitat � Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan
� Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007, tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Strategi pengelolaan habitat � Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan
� Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2007, tentang Konservasi Sumber Daya Ikan Informasi habitat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Outcomes ekosistem Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

## Lanjutan Lampiran 2/ Continue Appendix 2.
Lanjutan Lampiran 2/ Continue Appendix 2.

## Prinsip-Prinsip MSC *)
Hukum Nasional Rencana Aksi Ketentuan Variabel Strategi pengelolaan ekosistem Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Informasi ekosistem Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya Efektivitas pengelolaan Kerangka hukum dan/atau kebiasaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan � Pembuatan kebijakan dibarengi kajian terlebih dahulu yang melibatkan peran BRSDM-KKP
� Melakukan sosialisasi secara rutin terkait aturan dan peran pihak yang terlibat di dalam
pengaturan � Mendorong kinerja satuan tugas yang sudah ada dalam proses pencapaian tujuan Konsultasi, aturan, dan tanggung jawab Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Tujuan jangka panjang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Tujuan khusus perikanan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Proses pengambilan keputusan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Kepatuhan dan penegakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Monitoring dan evaluasi kinerja manajemen Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Sumber: *) MSC Principles (2014)/ Source:*) MSC Principles (2014)