## Pendidikan dan Faham Liberalisme
Moch.  Tolchah 1

## Abstrak
Lahirnya liberalisme tidak terlepas dari perkembangan mutakhir Barat sejak era renaissance dan Aufklaerung , yang secara massive mendasari berbagai perubahan besar dalam kultur dan peradaban Barat, sehingga dunia pendidikan yang memiliki posisi strategis  dalam  struktur  kebudayaan  setiap  bangsa  dengan sendirinya  juga tidak  luput dari  keharusan menyesuaikan  diri dengan tuntutan liberalisasi.
Padahal,  liberalisme yang nota  bene menjadi  penopang kemajuan Barat dengan berkembangnya sains, teknologisasi dan industrialisasinya  juga  menyisakan  penderitaan  dan  krisis kemanusiaan, hingga menimbulkan respon keras dengan lahirnya sosialisme-komunisme
Tulisan ini mencoba menelusuri sejauh mana implikasi liberalisme  terhadap  pendidikan.  Selain  itu  tulisan  ini  juga diarahkan dalam rangka penelusuran terhadap berbagai dampak positif  dan negatifnya.  Sehingga  tulisan  ini  diharapkan  dapat membangun sikap kritis terhadapnya.
Kata Kunci: Aufklaerung , Komunisme, Liberalisme, Progresifisme

## A. Pendahuluan
Liberalisme merupakan paradigma berfikir dan kebudayaan yang tengah menjadi mainstream dunia. Dimana atmosfir pemikiran maupun konstelasi kemanusiaan kontemporer didominasi paradigma liberal ini. Berbagai  perubahan  yang  melahirkan  idiom-idiom  global,  seperti kebebasan pers, pasar bebas, serta demokrasi, nampaknya tidak dapat dilepaskan dari liberalisme sebagai titik tolaknya. Idiom-idiom tersebut secara  imperatif  memaksakan  perubahan  di  berbagai  kawasan  dunia,
1 Dosen  Tetap Fakultas Tarbiyah  IAIN Sunan Ampel  Surabaya. Mahasiswa Program Doktoral IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam bidang Pendidikan Islam.
tidak  hanya  dalam  hal  tatanan  politik  dan  ekonomi,  melainkan  juga pada budaya, bahkan agama sekalipun.
Runtuhnya  komunisme  yang  kadang  juga  dimaknai  sebagai kekalahan sosialisme yang pada kurun modern berdiri sebagai pesaing politik  utamanya  di  tingkat  global  maupun  domestik  menempatkan liberalisme  sebagai  satu-satunya  paradigma  yang  harus  “diimani”  dan “diamini” seluruh negara, bangsa dan umat manusia. Peradaban dunia seolah harus menerima tegaknya tata nilai kemanusiaan baru mengganti- kan  nilai-nilai  tradisional  yang  berkembang  sebelumnya,  di  mana liberalisme sebagai pilar utamanya.
Dunia pendidikan yang memiliki posisi strategis dalam struktur kebudayaan  setiap  bangsa  dengan  sendirinya  juga  tidak  luput  dari keharusan  menyesuaikan  diri  dengan  tuntutan  liberalisasi.  Padahal, liberalisme yang nota bene menjadi penopang kemajuan Barat dengan berkembangnya sains, teknologisasi dan industrialisasinya juga menyisa- kan penderitaan dan krisis kemanusiaan, hingga menimbulkan respon keras  dengan  lahirnya  sosialisme-komunisme.  Sejarah  penjajahan  di berbagai  kawasan  dunia  sering  kali  juga  dipandang  sebagai  implikasi dari liberalisme yang mengambil wajah kapitalisme.
Melalui  tulisan  ini  diharapkan  dapat  ditelusuri  sejauh  mana implikasi liberalisme terhadap pendidikan. Mengingat realitas sejarah yang tidak dapat dipungkiri bahwa di habitat aslinya , yakni Eropa, liberal- isme juga menjadi penopang kemajuan di berbagai aspek kehidupan, maka  secara  lebih  spesifik  tulisan  ini  juga  diarahkan  dalam  rangka penelusuran terhadap berbagai dampak positif dan negatifnya. Sehingga tulisan ini diharapkan dapat membangun sikap kritis terhadapnya.

## B. Akar Liberalisme sebagai Wacana dan Paradigma
Lahirnya liberalisme 2 tidak terlepas dari perkembangan mutakhir Barat sejak era renaissance dan Aufklaerung , yang secara massive mendasari
2 Iiberalism-Liberalisme : 1) Pada mulanya merupakan ajaran teologi dan filsafat tentang kebebasan kehendak. Dalam zaman modern, merupakan teori dan usaha membela kebebasan kehendak. Mereka memahami kebebesan kehendak itu memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. 2) Filsafat modern tentang kebebasan, khususnya difahami oleh mereka yang menganggap bahwa tujuan masyarakat adalah pendirian lembaga-lembaga yang menjadikan tidak perlunya bentuk-bentuk paksaan yang disangkutkan dengan negara dan pemilikan pribadi atas mereka, lihat Ali Mudhofir, Kamus Teori dan Aliran dalam
berbagai perubahan besar dalam kultur dan peradabannya. Liberalisme muncul karena adanya kebutuhan setiap individu di Barat membentuk tata  nilai  yang  mengatur  diri  mereka  sendiri,  sebagai  dampak  atas perkembangan  kesadaran  humanistik  yang  menempatkan  manusia sebagai pusat semesta intelektual. Hak-hak eksklusif kelompok tertentu sebagai  pemegang  otoritas  kekuasaan  untuk  menentukan  berbagai kebijakan dan tata aturan yang diwariskan secara turun-temurun digugat meski  mengatasnamakan  Tuhan.  Ini  dikarenakan  adanya  kebutuhan setiap individu untuk ikut serta membentuk tata aturan dan nilai yang mengatur diri mereka sendiri. 3
Secara  konseptual,  ini  merupakan  kelanjutan  tradisi  berfikir Yunani kuno yang mengedepankan otoritas rasio dan mengesampingkan mitos ataupun tradisi. Meski secara diskursif para filosof seperti, Socrates, Plato  dan  Aristoteles  terdapat  perbedaan  pandangan  tentang  tingkat kemampuan manusia dalam berfikir, namun tradisi Yunani yang sudah terbiasa dengan pola pikir rasional dan pragmatis dihidupkan kembali, di mana manusia diberi hak merumuskan sendiri tata nilainya sendiri. Hukum  dan  tata  nilai  yang  dibuat  manusia  selanjutnya  memiliki kekuasaan di atas manusia, yang karenanya ketaatan hukum tumbuh bukan  karena  keterpaksaan,  rasa  takut  atau  kepasrahan,  melainkan kesadaran swadisiplin. 4
Pola berfikir semacam ini sempat mengalami kemandegan, ketika pada  abad  pertengahan  kebebasan  berfikir  berada  di  bawah  bayang- bayang  gereja.  Gerakan renaissance dan Aufklaerung membangkitkan
Filsafat, (Yogyakarta : Liberty, 1988), 48; Liberalisme (latin, liber, bebas), sejumlah aliran yang  tumbuh  di  Eropa  Barat  pada  abad  ke-18  dan  19  dan  yang  berpangkal  pada kebebasan individu, secara ekstrem dapat menuju individualisme. Lihat Dick Hartoko, Kamus Populer Filsafat, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), 55. 3 John Markoff, Gelombang Demokrasi Dunia; Gerakan Sosial dan Perubahan Politik , terjemahan Ari Setyaningrum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 73-4.
4 Yunani memulai perkembangan yang sangat menakjubkan, yang sering disebut dengan keajaiban Yunani ( Greek Miracle ), ditandai dengan lahirnya para filosof besar. Masyarakat Yunani sudah mapan dalam penataan sistem politik yang ditandai dengan beberapa ciri: otonomi, swasembada dan kemerdekaan. Kees Bertens, Sejarah Filsafat
Yunani  dari  Thales  ke  Aristoteles ,  (Yogyakarta:  Kanisius,  1990),  halaman  14-21.  Pola kebudayaan semacam itu kemudian dilanjutkan bangsa Romawi yang menguasai hampir seluruh Eropa, Asia Minor, Babilonia, Mesir, bahkan daratan Indus sekitar satu milenial.
Jan  M.  Romein, Aera  Eropa, Peradaban  Eropa  sebagai  Penyimpangan  dari  Pola  Umum , (Bandung- Djakarta -Amsterdan: Ganaco NV, 1956), 27-28.
kembali  tradisi  humanisme  Yunani,  di  mana  pemikiran  murni  men- jangkau keluasan ruang dan kedalaman waktu. Humanisme menekan- kan pada kebutuhan manusia akan kesejahteraan yang bersifat kekinian, di dunia. Dalam diskursus kefilsafatan, humanisme memandang individu rasional sebagai nilai tertinggi, yang ditujukan untuk membina perkem- bangan kreatif dan moral individu dengan cara bermakna dan rasional tanpa  merujuk  pada  pandangan-pandangan  adikodrati.  Pemberian tempat  istimewa  terhadap  rasionalitas  dengan  sendirinya  juga  berarti penghargaan  terhadap  hak-hak  individu.  Masyarakat  Barat  tidak  saja diliputi pemikiran rasional dan empiris, melainkan juga menjadi masya- rakat  yang  pragmatis-utilitarianis,  dan  di  sisi  lain  hedonis,  di  mana norma-norma eskatologis tersisihkan oleh norma-norma yang ditentu- kan sendiri oleh manusia.
Gagasan  yang  pernah  membeku  selama  abad  pertengahan tersebut bangkit kembali dan diperkokoh secara konseptual oleh para pemikir sejak era renaissance dan modern. Implikasi paling nyata atas lahirnya  kembali  paham  liberal  paling  tampak  pada  pemikiran- pemikiran  politik,  di  mana  kaum Monarchomacha ,  penentang  raja, mempertegas  konsep  kedaulatan  rakyat  dengan  argumen-argumen duniawi,  dan  mengesampingkan  dogma  agama.  Sebagai  dampak lanjutnya, rakyat menjadi lebih membutuhkan parlemen sebagai agen rakyat dari pada raja, agen Tuhan. Tuntutan tersebut dikejawantahkan ke  dalam  sekularisasi  yang  menandai  berakhirnya  kekuasaan  agama, dalam hal ini gereja, atas negara dengan adagium “Berikan kepada kaisar hak kaisar, dan berikan kepada Tuhan hak Tuhan”. 5
Seiring  melemahnya  kesakralan  raja,  Revolusi  politik  Eropa khususnya  Perancis  dan  Inggris  yang  berpadu  dengan  tuntutan  akan revolusi sosial dan ekonomi, merebak dengan mengetengahkan jargon liberté , egalité dan fraternité . Pada tataran politik, kesadaran ini melahirkan
5 Arief  Budiman, Ilmu  Negara;  Negara,  Kekuasaan  dan  Ideologi ,  (Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 25-29. Simak pula Markoff, halaman 82-4. Meski sekulerisasi berarti pemisahan antara urusan dunia dan keakheratan, namun dalam kebijakan Barat, terutama ketika berhadapan dengan bangsa lain, motivasi keagamaan belum dapat dihilangkan hingga menjelang abad 21 sekalipun. Sentimen antar sekte Nasrani sendiri bahkan sempat berujung pada pertikaian dan perang antar sekte semasa religious war . Donald Kagan, Steven Ozment dan Frank M. Turner, The Western Heritage , Volume I, (New York: Macmillan Publishing Company, 1987), 405-429. Simak pula ulasan Hoodbhoy, 41-42.
keinginan  berbagai  kelompok  suku  bangsa  untuk  membangun komunitas (negara) sendiri dan melahirkan republik-republik kecil di Eropa. Kesadaran komunal tersebut mengalami pengentalan atas dasar berbagai  ikatan  kepentingan  yang  kemudian  melahirkan  faham nasionalisme. Faham ini meruntuhkan dominasi feodalisme yang kokoh di  Eropa  sejak  abad  ke-8  dan  menumbuhkan  tatanan  baru  yang memungkinkan  aktualisasi  hak-hak  individu.  Tatanan  baru  tersebut dikenal dengan istilah demokrasi, yang pada awalnya masih bersifat elitis, ajang kelompok elite sosial dan ekonomi yang memiliki nilai tawar tinggi terhadap penguasa feodal. 6
Dengan mendasarkan diri pada nilai-nilai liberal-kapitalis, Barat menawarkan Demokrasi konstitusional sebagai tatanan politik berdasar- kan hukum ( rule of law ). Demokrasi Barat menjanjikan akses sama pada setiap  individu  dan  kelompok  untuk  menyatakan  pendapat  dan mengakses kekuasaan. Dalam konteks ketatanegaraan, demokrasi sering diselenggarakan dengan sistem perwakilan yang dilaksanakan melalui wakil-wakil masyarakat yang dipilih secara berkala, bebas dan melalui persaingan terbuka untuk meraih kekuasaan politik. 7
Kebebasan  tersebut  juga  berimplikasi  luas  dalam  masalah ekonomi,  di  mana  liberalisme  dalam  perkembangannya  mendasari tumbuhnya  kapitalisme.  Terlebih  kebebasan  berfikir  dan  berkreasi. Liberalisme juga berdampak luar biasa besar terhadap perkembangan sains dan teknologi di Barat yang dijadikan sebagai penopang pesatnya industrialisasi. Dalam perkembangan selanjutnya bahkan disinyalir motif kapital  inilah  yang  mendominasi  kecenderungan  Barat.  Sehingga seluruh aspek tindakan Barat dalam lapangan sosial, budaya dan politik sepenuhnya diabdikan dalam rangka kepentingan kapital.
Era  liberal-kapital  telah  menempatkan  pemilik  modal  menjadi penentu  arah  kebijakan  politik,  distribusi  kesejahteraan,  bahkan  tata nilai. Kesenjangan sosial yang sangat tegas antara kelompok kaya dan miskin,  antara  majikan  dan  buruh  semakin  tak  terjembatani  akibat konsentrasi  modal,  termasuk  tanah  pada  segelintir  orang.  Kebebesan yang semula ditujukan sebagai pembukaan akses setiap individu justeru membuka  lahan  persaingan  yang  tidak  berimbang.  Kebebasan  hanya
6 John P. McKay, Benneth D. Hill dan John Buckler, eds., A History of World
Societies , (Boston, et.all.: Houghton Mifflin Company, t.t.), 87-88.
7 B.N. Marbun, Kamus Politik , (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 134-135.
melapangkan jalan bagi yang kuat mendominasi serta mengekploitasi yang  lemah.
Sebagai  respon  atas  menguatnya  liberalisme  yang  mengambil wajah  kapitalisme,  muncullah  ideologi  politik  yang  semula  berbasis pemikiran sosialisme sebagai antitesa. Secara lebih ekstrem sosialisme berkembang  dengan  mengambil  bentuk  komunisme,  yang  oleh  para penganutnya seringkali diklaim sebagai tafsiran paling autentik atas sosial- isme. Paham liberalisme-Kapitalisme dinilai sebagai biang ketidakadilan sosial, di mana pola pikir Darwinian, survival by the fittest , sedemikian kokoh menopang tegaknya hukum alam dalam belantara modernitas.
Di  tengah  situasi  seperti  ini  komunisme  memperoleh  lahan persemaian dengan berpijak pada pemikiran Marxisme dan Leninisme. Pemikiran Marx menjadi antitesa atas liberalis-kapitalis yang dianggap menindas dan merendahkan martabat manusia. Mereka menawarkan perlawanan sebagai dialektika perubahan. Kaum proletar harus merebut kekuasaan negara agar dapat membangun diktator proletariat. Mereka menawarkan demokrasi yang berbeda, di mana perjuangan kaum pro- letar merebut kekuasaan melalui revolusi, mereka menyebutnya sebagai perjuangan demokrasi ( the battle of democracy ). Dalam hal ini, demokrasi dimaknai  sebagai  suatu  sistem  pemerintahan  di  mana  kelas  proletar berkuasa  menjalankan  kekuasaan  atas  nama  dan  untuk  kepentingan rakyat. Diktator  proletar  sendiri  oleh  Marx  ditempatkan  sebagai  fase pendahuluan sebelum tercapainya penghapusan negara ( whithering away the  state )  dan  masyarakat  tanpa  kelas  ( classless  society )  dalam  jangka panjang. 8
Dengan berpijak pada pemikiran Marx, setelah faksinya mampu merebut kekuasaan Lenin memperkenalkan konsep vanguard , di mana kesadaran  revolusioner  atau  kesadaran  kelas  menuntut  dorongan kelompok elit proletar sebagai penggerak, yang dikenal dengan politbiro. Kelompok  inilah  yang  kemudian  menjadi  penguasa  dominan  dalam demokrasi Marxis-Leninis. Terkonsentrasinya kekuasaan pada kelompok politbiro dalam perkembangan selanjutnya melahirkan despotisme, sebab pembentukan dan pengawasan politbiro tidak didasarkan atas kehendak rakyat, melainkan oleh pihak yang merasa lebih tahu mengelola negara.
8 Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat; Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan , (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 309-310.
Karena itu, demokrasi Marxis-Leninis pada dasarnya tidak dapat dikate- gorikan sebagai demokrasi. Ini dikarenakan konsepsi demokrasi Marxis- Leninis terlalu elitis, bahkan menyamai model aristokrasi dalam bentuk yang berbeda. Partisipasi warga negara sama sekali hilang, sebab peme- rintah diposisikan sebagai pihak yang paling tahu yang terbaik bagi warga negaranya. 9
Sebagaimana  demokrasi  liberal-kapitalis,  demokrasi  sosial  juga berangkat  dari  akumulasi  pandangan  hidup  dan  kesejarahan  Barat. Menutut Lichtheim, sebagaimana dikutip Wright dan Eatwall, demokrasi sosial berangkat dari perpaduan trinitas: revolusi politik Perancis, revolusi industri  Inggris  dan  filsafat  Hegelian  Jerman  yang  menjadi  asal-usul sosialisme. Konsep sosial politik ini semula ditujukan untuk membangun sebuah  tatanan  politik  dan  sosial,  di  mana  semua  orang  dijanjikan mendapat  kebebasan  yang  sama  di  semua  bidang  kehidupan  melalui solidaritas dan pengorganisasian masyarakat, tapi kemudian direduksi kepada  komunisme  yang  justeru  menghasilkan  situasi  yang  jauh  dari nilai-nilai dasar demokrasi. 10
Meski demikian, pemikiran Marxis-Leninis secara dialektik telah turut mempengaruhi perkembangan demokrasi liberal-kapitalis dengan lahirnya welfare state sebagai sintesis. Demokrasi sosial ( social democracy ) lama,  setelah  dalam  wajah  komunisme  mengalami  kegagalan,  dalam bentuk  baru  yang  bercirikan  anti  kekerasan  bangkit  kembali  dengan mendasarkan  diri  pada  pandangan-pandangan  sosialisme.  Demokrasi sosial memiliki kesempatan meluruskan kembali pemikiran sosialisme yang  pernah  dipergunakan  secara  salah  untuk  kepentingan  diktatur- despotik pada pemerintahan komunis. Di Inggris dan kawasan Eropa kontinental,  demokrasi  sosial  menampilkan  diri  dengan  wajah  kiri tengah ( center-left ). 11
Seiring perjalanan kesejarahan, rule of law mengalami perubahan evolutif,  terutama  didorong  oleh  perkembangan  sosial  ekonomi  dan politik di berbagai negara. Ekses-ekses yang ditimbulkan oleh kapitalisme
9 Ibid. , 311-314. 10 Roger  Eatwall  dan  Anthony  Wright  (eds.), Ideologi  Politik  Kontemporer , terjemahan R. M. Ali, (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2004), 108-113.
11 Thomas Meyer, Sosial Demokrasi dalamTeori  dan Praktik, Pengalaman  Kaum Sosial Demokrat Jerman , terjemahan Imam Yudotomo, (Yogyakarta: Central For Social Democratic Studies, 2003), halaman 217-219. Giddens, 1-2.
dengan industrialisasinya serta kemenangan kelompok-kelompok sosialis di  beberapa  negara  Eropa,  mengubah  pandangan  bahwa  larangan campur  tangan  negara  dalam  urusan  warga  negara  berubah  menjadi tuntutan akan keharusan pemerintah bertanggungjawab atas kesejahtera- an warga negara. Negara yang semula tidak lebih dari penjaga malam ( Nachtwächtersstaat ) berubah menjadi negara kesejahteraan ( Welfare State ) atau negara pelayan masyarakat ( Social Service State ). 12

## C. Pendidikan Liberal: Progresifisme
Sebagai entitas budaya pendidikan dengan sendirinya tidak luput dari keharusan mengikuti madzhab berfikir liberal, yang berpijak pada sekulerisme, individualisme dan pragmatisme. Pengaruh tersebut dalam pendidikan di Barat tampak pada mengemukanya paradigma pendidikan progresifisme, yang memandang setiap individu sebagai pihak yang paling tahu  yang  terbaik  bagi  dirinya  sendiri.  Sekolah  ataupun  guru  tidak berhak  menentukan  tata  nilai  yang  harus  dan  tidak  semestinya  bagi siswa-siswanya. 13
Sekulerisme, dalam arti pemisahan agama dari negara menjadikan masalah nilai, termasuk nilai tradisi dan keagamaan bergeser menjadi urusan  individu.  Oleh  karenanya.  Individualisme  sebenarnya  juga tercermin  pada  otonomi  individu  untuk  menentukan  perlu  tidaknya agama  dan  kepercayaan  tertentu.  Tidak  hanya  itu,  tata  nilai  yang sebelumnya bersifat normatif, berpijak pada nilai-nilai eskatologis tergeser ke  arah  nilai-nilai  profan  yang  ditentukan  oleh  manusia  sendiri. Pendidikan  semakin  jauh  melepaskan  tanggungjawabnya  terhadap kelangsungan  tata  nilai  keagamaan  dan  tradisi,  dikarenakan  setiap individu diberi kesempatan untuk menentukan tata nilai bagi dirinya sendiri.
Kecenderungan ini paling tampak jelas di Amerika yang secara ekstrem  mengembangkan  budaya  liberal, the  liberal  road  to  culture . Pendidikan diarahkan sebagai proses hidup yang fleksibel, tidak kaku, tidak  menolak  perubahan,  dan  tidak  terikat  oleh  doktrin  tertentu. Pandangan progresifisme memberi jalan lapang bagi rasa keingintahuan
12 Miriam Budiarjo, Dasar-dasar Ilmu Politik , (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 59. 13 Zuhairini  et.al., Filsafat  Pendidikan  Islam, (Jakarta:  Bumi  Aksara  Jakarta bekerjasama dengan Depag RI., 1995), 20-22.
( curiosity ), keharusan akan toleransi dan pikiran terbuka ( open-minded ). Dalam praktiknya progresifisme pendidikan menolak otoriterisme dan absolutisme dalam segala bentuk, termasuk yang didasarkan atas agama, politik, etika maupun paradigma epistemologi tertentu.
Sebaliknya, progresifisme pendidikan memberikan kepercayaan penuh terhadap kemampuan alamiah manusia. Pandangan proresifisme pendidikan percaya bahwa manusia mampu memahami, menguasai serta mengatasi alam, tanpa harus bersandar pada realitas adi-kodrati. Untuk itu,  dimensi  moralitas  pendidikan  bukan  diarahkan  dalam  rangka pengabdian  kepada  Tuhan  atau  hal-hal  yang  berdimensi  eskatologis. Moralitas  pendidikan  lebih  ditekankan  pada  kepentingan  manusia sebagai  individu.  Hal  ini  selaras  dengan  berkembangnya  pola  pikir pragmatis-utilitarianis  Amerika  sebagaimana  dikonstruksikan  Sanders Piers ataupun John Stuart Mill.
Implikasi pandangan ini terhadap pendidikan tentu sangat luas, mulai dari segi tujuan pendidikan, bahan atau materi yang harus diajar- kan,  metode  dan  pendekatan  pembelajaran  serta  bagaimana  proses pendidikan  harus  dievaluasi.  Singkatnya,  pandangan  ini  mendasari seluruh aspek dalam penentuan kurikulum pendidikan sebagai implikasi operasionalnya.
Tujuan pendidikan tidak lagi dapat ditekankan pada kepentingan penyelenggara  dalam  menebarkan  misinya  di  tengah  masyarakat. Sebaliknya,  pendidikan  dituntut  mempertimbangkan  posisi  dirinya sebagai fasilitator  masyarakat dalam  mencapai tujuan  dan memenuhi kebutuhan  masyarakat  untuk  memperkembangkan  diri.  Pendidikan dituntut memenuhi “logika pasar”, dengan pertanyaan apa yang dibutuh- kan pasar, dan bukan apa yang hendak ditebar di tengah masyarakat. Apa yang hendak diberikan kepada masyarakat (siswa) bukan terletak pada kebutuhan lembaga untuk menyuguhkannya Artinya, materi pe- lajaran  dalam  lembaga  pendidikan  yang  mendasarkan  diri  pada progresifisme harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Kalaupun sebuah lembaga masih mengemban misi tertentu, hal itu hanya dapat diporsikan dalam konteks kurikulum tersembunyi ( hiden curriculum ).
Orientasi  pendidikan  yang  terarah  pada  otonomi  mental  indi- vidual  menjadikan  metode  pengajaran  progresifisme  pendidikan menuntut  penghargaan  penuh  atas  otoritas  individual  siswa.  Siswa merupan subyek utama dalam belajar, di mana guru hanya bertindak
sebagai fasilitator dan motivator saja. Guru tidak memiliki otoritas untuk mendiktekan sesuatu, terlebih dalam hal-hal krusial menyangkut nilai. Proses belajar yang demokratis menjadi elemen penting sebagai strategi pembelajaran,  karena  pembelajaran  model  ini  menuntut  penekanan pada kemampuan problem solving dibanding pemanfaatan otak sebagai penyimpan  informasi,  hafalan. 14
Seiring menguatnya paradigma liberalis-kapitalis, pendidikan yang semula menjadi wahana pewarisan budaya bergeser menjadi agen kapital. Pendidikan  secara  simultan  beralih  posisi  sebagai  penopang  industri. Keberadaan industri seakan menjadi jalan akhir bagi proses pendidikan dengan arah, target serta reward yang secara material semakin kongkrit. Situasi  ini  menempatkan  keterkaitan  antara  pendidikan  dan  dunia keilmuan  pada  umumnya  menemukan  sinergi  yang  kuat  dengan kebutuhan akan peningkatan dinamika kapital. Situasi ini menjadikan dunia  pendidikan  dapat  memperkembangkan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi yang sebagian menjadi komoditas ekonomi. Di sisi lain, kuatnya modal menstimulasi siswa, pendidik dan para ilmuwan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam praktinya, memang tidak semua bidang ilmu pengetahuan dan  teknologi  terkait  langsung  dengan  komoditas  ekonomi.  Namun demikian,  konstelasi  kemanusiaan  yang  semakin  kompleks  dengan dampak-dampak sosial dan politik yang luas telah mengharuskan industri perlu  mengendalikan  serta  mengarahkan  dinamika  sosial  dan  politik dalam  rangka  menunjang  dinamika  perputaran  kapital.  Kebutuhan akan perlindungan hukum yang baik bagi setiap kegiatan usaha memerlu- kan ahli di bidang hukum; kebutuhan akan dukungan kebijakan politik menjadikan  ilmu  politik  tidak  dapat  diabaikan  dalam  perikehidupan sosial; dan demikian halnya dengan aspek-aspek sosial dan humanitis lainnya. Oleh karenanya, ilmu-ilmu humaniora juga berkembang pesat di Barat di samping ilmu-ilmu eksakta dan rekayasa teknologi.
Privatisasi sebagai salah satu ciri utama liberalisasi menjadi trend sosial  Barat,  termasuk  dalam  hal  pengelolaan  lembaga  pendidikan. Pelimpahan  tanggung  jawab  hidup  pada  otonomi  mental  individu menjadikan  pendidikan  juga  berkembang  pada  kapitalisasi.  Kualitas
14 Jalaluddin dan Abdullah Idi, Filsafat Pendidikan , (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997),  79.
pendidikan sangat ditentukan kekuatan modal penyelenggara maupun masyarakat  yang  memanfaatkannya.  Nilai-nilai  pengabdian  yang  pada umumnya melekat pada dunia pendidikan meningkat kepada kontrak sosial. Di satu sisi, hal ini memberi peluang meningkatnya daya saing lembaga  maupun  mutu  keluarannya,  namun  di  sisi  lain,  pendidikan sebagaimana distribusi kapital lebih banyak dapat dinikmati mereka yang memiliki kesiapan materi dibanding sebaliknya.
Dalam situasi ini, daya saing yang dituntut dalam dinamika sosial Barat sangat ditentukan oleh eksistensi individual. Kemampuan individu untuk mengembangkan diri sebaik mungkin menjadi penentu eksistensi dirinya di masa depan. Penjamin masa depan bukan lagi terletak pada komunitas melainkan kembali menjadi tanggung jawab setiap individu. Situasi ini dengan sendirinya mempengaruhi perubahan etos kerja dan pola pikir masyarakat liberal ke arah yang lebih pragmatis.
Dengan  demikian,  pengaruh  liberalisme  yang  menjangkau berbagai aspek kemanusiaan secara fundamental, implikasi-implikasinya tidak berhenti pada perubahan sistem pengelolaan isntitusi sosial dan politik.  Pengaruh  penerapan  paham  liberalisme  dapat  menjangkau ranah-ranah individual menyangkut perubahan karakter sosial, politik, kebudayaan bahkan eksistensi tradisi dan agama di tengah percaturan sosial. Pendidikan di tengah atmosfir liberal dihadapkan pada pilihan mengikuti trend selera masyarakat yang senantiasa berubah atau bertahan pada idealismenya sendiri. 15

## D. Pengaruh Faham Liberal terhadap Dunia Pendidikan Modern
Gerak peradaban Barat yang mengejawantah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi telah membuahkan dominasi mereka atas berbagai bangsa di belahan dunia. Dominasi yang paling tampak semula mengambil  bentuk  kolonialisme  dan  imperialisme,  dalam  arti penguasaan suatu bangsa atas bangsa lain secara teritorial. Berakhirnya kolonialisme  bukan  berarti  mengakhiri  posisi  tersebut,  sebab imperialisme dalam arti pengaruh suatu bangsa atas bangsa lain dalam hal politik, ekonomi bahkan intelektual.
15 Mohammad Noor Syam, Filsafat Kependidikan, (Surabaya : Usaha Nasional, 1986)  225-226
Kolonialisme Barat yang berlangsung sejak beberapa ratusan tahun lalu meski bagi masyarakat atau bangsa yang berada di bawah dominasi menjadikan hal ini sebagai satu ironi, telah mengawali penyebaran ke- majuan  Barat  pada  berbagai  bangsa.  Sebagaimana  produk-produk pemikiran Barat pada umumnya - filsafat, sains, teknologi dan nasional- isme  –  progresifitas  Barat  telah  membanjiri  alam  pemikiran  dan mempengaruhi visi sosial politik dan kebudayaan masyarakat di berbagai belahan  dunia.  Perkembangan  dan  kemajuan  Barat,  terutama  sejak periode akhir era kolonial, disusul munculnya isu globalisme era komu- nikasi  dan  informasi  kian  mengukuhkan  Barat  sebagai  kiblat  negara- negara baru yang umumnya bekas jajahan baik dalam pilihan ideologi, sistem pendidikan, gaya hidup, seni, sistem tatanan sosial politik maupun aspek kehidupan yang lebih luas.
Kokohnya bangunan tata nilai Barat yang terekspresikan ke dalam berbagai isu kontemporer menjadikan masyarakat manapun sulit meng- hindarkan diri dari keharusan untuk memberikan respon, baik dalam praktik pemerintahan maupun pengelolaan berbagai aspek kehidupan sosial. 16 Secara berangsur-angsur, cara-cara di luar tradisi Barat semakin tergeser digantikan cara-cara yang mengemuka dalam tradisi modernitas Barat.  Demikian  halnya  dengan  pendidikan  yang  semula  menjadi wahana pewarisan tradisi juga terseret kecenderungan untuk mengikuti cara maupun pola-pola Barat.
Terlebih sejak kurun akhir masa kolonial, di mana terjadi trans- formasi budaya Barat pada bangsa jajahan secara besar-besaran. Trans- formasi  tersebut  menghasilkan  dikotomi  budaya,  di  mana  mengikuti cara Barat disebut modern sementara mengikuti budaya sendiri berarti tradisional. Keduanya memiliki konotasi berbeda, bila modern berarti maju, masa sekarang dan ke depan, sementara tradisional berarti masa lalu  yang  tertinggal.  Demikian  halnya  dengan  pendidikan,  di  mana pendidikan  yang  mengikuti  model  dan  paradigma  Barat  dipandang sebagai modern, sedangkan mengikuti warisan sendiri sebagai tradisional.
Transformasi  tersebut  menghasilkan  perluasan  modern  dan paradigma pendidikan modern khas Barat. Hal ini juga diikuti dengan pergeseran  orientasi,  sistem  maupun  cara  yang  dilakukan  dalam
16 The European union is the prototype, but the softening of boundaries is happening in other parts of the world, too. The Third Way, The Renewal of Social Democracy , (Cambridge: Polity Press, 1999), 130.
mengelola  pendidikan  pada  banyak  bangsa.  Di  antara  ciri  menonjol pendidikan  modern  adalah  pada  formalisasi  pendidikan  dengan  se- perangkat bukti-bukti formal, tingkatan dan jenjang pendidikan, materi pembelajarannya serta sistem pengelolaannya dalam bentuk persekolah- an yang menggunakan mekanisme klasikal dengan gedung dan fasilitas- fasilitas khas Barat.
Formalisasi pendidikan mengambil bentuk sertifikasi keilmuan dan keahlian yang sepenuhnya menjadi otoritas lembaga pendidikan. Kebutuhan akan tenaga-tenaga ahli dan ilmuwan menempatkan lembaga pendidikan memiliki peran mencetak tenaga-tenaga yang secara spesifik dibekali keahlian dan keilmuan tertentu dengan menempuh pengala- man  belajar  pada  suatu  jenjang  dan  tingkatan  pendidikan,  di  mana pengalaman  dan  keahlian  tersebut  dibuktikan  secara  formal  melalui sertifikasi atau ijasah.
Materi pendidikan tidak lagi menekankan dimensi etis-dan moral semata, bahkan semakin menggusurnya, digantikan dengan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan masyarakat dan kepentingan pengembangan hidup.  Pendidikan  modern  telah  memungkinkan  banyak  aspek  yang sebelumnya kurang diberikan perhatian justeru menjadi orientasi domi- nan. Besarnya minat masyarakat pada sains dan teknologi menjadikan porsi keilmuan ini jauh lebih besar dibanding minat pada agama. Pada kasus  Indonesia  hal  ini  dapat  dicermati  dari  kecenderungan  minat pembelajar pada bidang pendidikan umum dibanding agama.
Pendidikan  modern  telah  mendorong  dinamika  sosial  melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun berbagai temuan yang didasarkan atas penelitian ilmiah di berbagai bidang. Bagi dunia pendidikan  sendiri  kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  telah menghasilkan  kemampuan  manusia  mengembangkan  model-model pendidikan,  yang  menjadikan  pendidikan  formal  sebagai  kebutuhan setiap orang, masyarakat, bangsa dan negara.

## E. Dampak Liberalisme Pendidikan
Sebagai  sebuah  sistem,  pendidikan  liberal  sudah  barang  tentu tidak lepas dari sisi positif dan negatif, terutama terkait dengan dimensi perkembangan  manusia.  Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan teknologi yang sebagian besar memberi manfaat luas pada umat manusia juga merupakan buah dari liberalisasi pendidikan. Pendidikan memiliki
kesempatan mengembangkan berbagai cabang keilmuan dan teknologi secara  independen  tanpa  kekhawatiran  terhadap  berbagai  tekanan sebagaimana pengalaman Galileo dan Copernicus.
Eksplorasi  ilmu  pengetahuan  yang  semakin  banyak  menguak misteri  alam  dan  kemanfaatannya  bagi  kehidupan  umat  manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan menyebabkan lahan pertanian yang kian menyempit tidak dengan sendirinya menurunkan produksi. Dengan meningkatnya  kemampuan  rekayasa  bioteknologi  manusia  bahkan mampu meningkatkan produksi jauh lebih besar dibanding sebelumnya.
Modernitas  pendidikan  yang  semula  berpijak  pada  pandangan liberal  telah  banyak  membebaskan  masyarakat  bangsa  dari  keterbela- kangan.  Meski  tidak  sepesat  perkembangan  pada  bangsa  Barat, kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi tuntutan yang  tidak  dapat  ditolak.  Pendidikan  dengan  paradigma  liberal  telah menggeser pandangan-pandangan mistik dan tertutup ke arah pola pikir bebas  dan  terbuka.  Dalam  konteks  kebudayaan  Islam,  modernisasi pendidikan yang diapresiasi kalangan Islam telah banyak menyumbang- kan perubahan pemahaman keagamaan maupun peningkatan kualitas kehidupan sosial umatnya. 17
Meski demikian, sebagaimana keprihatinan Friere, Illich ataupun From, liberalisasi pendidikan rupanya juga berdampak pada munculnya situasi dehumanisasi. Liberalisme yang semula berangkat dari kesadaran humanisme justeru berujung pada dehumanisasi. Situasi ini disebabkan adanya  kecenderungan  menempatkan  pendidikan  sebagi  penopang perputaran modal. Akibatnya, setiap individu semakin kehilangan eksistensi- nya, mengingat keberadaan mereka dan dunia pendidikan pendidikan lebih banyak tertuju pada kepentingan memenuhi komponen produksi.
Masyarakat  menjadi  semakin  kehilangan  kehendak  dan  kreati- fitasnya,  karena  jalan  hidup  mereka  yang  semakin  mekanistik.  Roda perputaran  kapital  menjadi  instrumen  yang  menentukan  pola  pikir bahkan harapan-harapannya, dan bukan sebaliknya. Manusia semakin tergantung  pada  perputaran  mesin-mesin  produksi  dan  kepentingan kapital dibanding kehendak dirinya untuk mengekspresikan eksistensi sebagai manusia, yang berfikir dan berperasaan. Dalam situasi tertentu,
17 Paulo Freire, et.al., Menggugat Pendidikan, Fundamentalis, Konservatif, Liberal, Anarkis, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003), 108-129.
manusia bahkan kehilangan harkat kemanusiaannya akibat “memper- tuhankan” materi di atas nilai-nilai hakiki kemanusiaan.
Nilai-nilai tradisi dan budaya yang sebelumnya memberikan harga diri suatu komunitas secara berangsur tergusur. Setiap entitas budaya seolah  harus  lebur  ke  dalam  satu  paradigma,  modernitas.  Akibatnya, banyak masyarakat bangsa jatuh ke dalam ambiguitas budaya. Di satu sisi mereka terikat oleh tradisi dan kebudayaan warisan nenek moyang- nya, di sisi lain juga dihadapkan pada keharusan menjadi manusia baru yang seolah tercerabut dari akar tradisi dan budayanya.

## F. Penutup
Sebagai  paradigma  berfikir  dan  kemasyarakatan,  implikasi liberalisme  terhadap  pendidikan  tampak  pada  perubahan  paradigma maupun model pendidikan secara besar-besaran, mulai dari orientasi, lapangan pembelajaran maupun pola belajar. Perubahan tersebut pada dasarnya  mengekpresikan  pergeseran  cara  berfikir  manusia  terhadap diri dan lingkungannya. Pergeseran kebutuhan menjadikan pendidikan juga bergeser, bukan lagi sebagai kebutuhan komunitas melainkan lebih terfokus pada kebutuhan individual.
Bagi  dunia  pendidikan,  situasi  ini  tentu  disertai  munculnya dampak positif dan negatif baik internal pendidikan sendiri maupun masyarakat pada umumnya. Nilai positif dari dinamika tersebut tampak pada  perubahan  cara  hidup,  cara  berfikir  dan  kemampuan  manusia memenuhi  kebutuhan  hidup  dan  meningkatkan  kesejahteraannya. Namun demikian, meningkatnya dinamika kemanusiaan tersebut pada situasi tertentu justeru tidak jarang menggeser harkat kemanusiaannya bukan  lagi  sebagai  pengendali produk-produk  ilmu  pengetahuan  dan teknologi, melainkan sebaliknya. Liberalisme yang semula dimaksudkan untuk memanusiakan manusia, berbalik arah, di mana manusia semakin tidak-dimanusiakan (dehumanisasi) oleh karya-karyanya sendiri.

## Daftar Pustaka
Bertens, K, Sejarah Filsafat Yunani dari Thales ke Aristoteles , Yogyakarta:
Kanisius, 1990.
Budiman,  Arief, Ilmu  Negara;  Negara,  Kekuasaan  dan  Ideologi ,  Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
Budiarjo, Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik , Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
Chan, Stevan M., Pendidikan Liberal, tjm. Abdul Munir Mulkhan, Umi Yawisah, Yogyakarta : Kreasu Wacana, 2002.
Eatwall Roger dan Anthony Wright (eds.), Ideologi Politik Kontemporer , terjemahan R. M. Ali, Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2004. Freire,  Paulo,  et.al., Menggugat  Pendidikan,  Fundamentalis,  Konservatif,
Liberal, Anarkis, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2003. Hartoko, Dick, Kamus Populer Filsafat, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995. Jalaluddin  dan  Abdullah  Idi, Filsafat  Pendidikan ,  Jakarta:  Gaya  Media Pratama, 1997.
Kagan, Donald, Steven Ozment dan Frank M. Turner, The Western Heritage , Volume I, (New York: Macmillan Publishing Company, 1987). Markoff, John, Gelombang Demokrasi Dunia; Gerakan Sosial dan Perubahan Politik , terjemahan Ari Setyaningrum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2002.
McKay, John P., Benneth D. Hill dan John Buckler, eds., A History of
World Societies , Boston, et.all.: Houghton Mifflin Company, t.t. Marbun, B.N., Kamus Politik , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996. Meyer, Thomas, Sosial Demokrasi dalamTeori dan Praktik, Pengalaman Kaum Sosial Demokrat Jerman , terjemahan Imam Yudotomo, Yogyakarta: Central For Social Democratic Studies, 2003 Mudhofir, Ali, Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat, Yogyakarta : Liberty, 1988.
Romein,Jan M., Aera Eropa, Peradaban Eropa sebagai Penyimpangan dari Pola Umum , Bandung- Djakarta -Amsterdan: Ganaco NV, 1956 Suhelmi,  Ahmad, Pemikiran  Politik  Barat;  Kajian  Sejarah  Perkembangan Pemikiran  Negara,  Masyarakat  dan  Kekuasaan ,  Jakarta:  PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.
Syam,  Mohammad  Noor, Filsafat  Kependidikan, Surabaya  :  Usaha
Nasional, 1986
The European union is the prototype, but the softening of boundaries is happening in other parts of the world, too. The Third Way, The
Renewal of Social Democracy , Cambridge: Polity Press, 1999.
Zuhairini et.al., Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta : Bumi Aksara Jakarta bekerjasama dengan Depag RI., 1995.