Volume: 6 Issue 2: 2022 | Hal 135-148 KEMUDI : JURNAL ILMU PEMERINTAHAN ISSN (Online): 2622 9633, ISSN (Cetak): 2528 5580 https://doi.org/10.31629/kemudi. v6i02.3948

## Sumber Daya Alam Dalam Pusaran Pilkada Serentak
Semuel Risal 1 , Abner Herry Bajari 2 , Putri Hergianasari 3
1 STIA Bina Banua Banjarmasin, Kalimantan Selatan
2 Universitas Cenderawasih Jayapura, Papua, Indonesia
2 Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga Indonesia
Corresponding Author: srizal01@gmail.com
Article Info Keyword: Pilakada Langsung;
Sumber Daya Alam; Industri Politik; Cukong; Krisis Ekologi
Abstract: Demokrasi di Indonesia telah berkembang menjadi “industri politik” yang  membutuhkan  biaya  yang  sangat  besar  untuk  berinvestasi.  Tujuan penelitian adalah untuk mengeksplorasi tingginya biaya Pilkada langsung yang harus  di  keluarkan  oleh  kandidat  untuk  bertarung  dalam  kontestasi  Pilkada, sehingga menjadi pintu masuk para cukong politik untuk mencari rente melalui Pilkada.  Temuan  kami  menunjukkan  bahwa  Pilkada  telah  menjadi  arena “pertempuran”  antar  cukong,  dan  daerah  yang  memiliki  sumber  daya  alam yang melimpah menjadi rebutan cukong lokal dan nasional. Mereka bertarung melalui  pendanaan  dan  pembiayaan  semua  kebutuhan  kampanye  kandidat. Sehingga pada lokus ini, mereka menguasai sumber daya alam dan merekalah yang  menentukan  siapa  yang  akan  menjadi  bupati,  gubernur  hingga  siapa yang menjadi presiden. Penekanan pada SDA, khususnya tambang batu bara, sebagai  salah  satu  sumber  utama  pendanaan  untuk  menggerakkan  mesin politik,  membawa  dampak  buruk  pada  tata  kelola  sumber  daya  alam  dan lingkungan.  Sehingga,  isu  SDA  perlu  menjadi  agenda  dalam  setiap  proses politik  lokal  dan  nasional  dan  memutus  mata  rantai  cukong  politik  dengan penguasa SDA yang transaksional.

## PENDAHULUAN
Pemilihan langsung Kepala Daerah di Indonesia yang dikenal dengan Pilkada langsung sesungguhnya  menjadi  konsensus  politik  nasional,  yang  merupakan  salah  satu  instrumen penting  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan  di  tingkat  lokal  pasca  desentralisasi  dan otonomi  daerah.  Transisi  Indonesia  menuju  era  demokratisasi  di  mulai  sejak  tumbangnya rezim  otoritarian  Orde  Baru  1998  dibawah  kepemimpinan  Presiden  Soeharto.  Pasca kekuasaan Orde Baru, hegemoni pemerintah pusat mulai menyusut namun pada gilirannnya elit  politik  lokal  berkolaborasi  dengan  pengusaha  berlomba  lomba  merebut  kendali  atas sumber  daya  di  tingkat  lokal.  Di  masa  pemerintahannya  kurang  lebih  32  tahun  berkuasa, Soeharto  yang  mengendalikan  kekuasaan  dengan  kontrol  sangat  ketat  dengan  sistem pemerintahan yang sentralistik, termasuk dalam urusan politik dan penguasaan sumber daya alam.
Sejak  tahun  2005,  Pilkada  langsung  mulai  diperkenalkan  hingga  tahun  2015  Pilkada mulai diselenggarakan secara serentak sebagai suatu solusi untuk menanggulangi berbagai masalah yang dihadapi sebelumnya khususnya biaya pemilu yang dikucurkan dari APBN dan APBD  begitu  besar.  Namun  Pilkada  langsung  menjadi  jalan  pembuka  dan  terciptannya peluang  bagi  pengusaha  dan  politisi  lokal  untuk  membangun  jaringan  baru  kekuasaan  dan mereka  mengendalikan  sumber  daya  di  tingkat  lokal  (Collins,  2007).  Permasalahan  yang ditemui  pada  hampir  setiap  Pilkada  tidak  pernah  sepi  dari  lumuran  'politik  uang'  mulai  dari proses  pencalonan,  penyerahan  sejumlah  uang  saat  menjelang  pendaftaran  calon  hingga
uang mahar politik. Selain itu biaya kampanye yang digunakan kandidat yang maju bertarung dalam kontestasi, membutuhkan biaya yang sangat besar. Sehingga Pilkada menjadi arena politik uang yang berdampak pada tingginya biaya yang dikeluarkan oleh para calon Kepala Daerah.  Pada  gilirannya,  oligarki  lapisan  orang  super  kaya  yang  berkuasa  menjadikan demokrasi elektoral berada di bawah kepentingannya, dengan menyediakan sejumlah uang bagi  pasangan  calon  yang  dijagokannya  sebagai  imbalan  atas  peneguhan  kekuasaan ekonominya di tingkat lokal. Pemilu dan pilkada selalu diisi lumuran politik uang untuk 'membeli' suara  pemilih.  Pilkada  serentak  pun  gagal  mencegah  maraknya  taburan  uang.  Oligarki predatoris itu dapat memobilisasi jaringan patronase yang terdesentralisasi, koalisi cair dan saling bersaing, termasuk melibatkan jaringan preman dan paramiliter (Vedi R. Hadiz, 2010).
Perludem  mengungkapkan  bahwa  terdapat  4  (empat)  sumber  pembiayaan  yang menyebabkan tingginya ongkos politik Pilkada langsung, yaitu (1) Biaya perahu pencalonan kepala  daerah  (partai  politik),  (2)  Dana  kampanye  untuk  politik  pencitraan,  (3)  Ongkos konsultasi dan survey pemenangan, (4) Politik uang (Tim Peneliti Perludem, 2011). Demikian pula  hasil  kajian  Litbang  Kementerian  dalam  negeri  menunjukkan  bahwa  untuk  menjadi Walikota/Bupati dibutuhkan biaya mencapai 20-30 Milyar, sementara untuk menjadi Gubernur berkisar antara 20-100 Milyar. Bahkan biaya untuk menjadi Kepala Daerah lebih besar apabila dibandingkan dengan biaya menjadi anggota legislatif yang hanya mencapai Rp. 300 juta-6 Milyar (KPK, 2016). Besaran biaya yang dibutuhkan tidak seimbang dengan kemampuan yang dimiliki  oleh  para  calon  Kepala  Daerah,  sehingga  harus  mencari  pundi-pundi  uang  melalui perizinan tambang dan perkebunan.
Jaringan Advokasi Tambang mencatat bahwa wilayah daratan dan perairan kepulauan Indonesia  telah  dikapling  oleh  10.388  IUP  atau  44  persen  dari  luas  negara  ini  (Modus  Ijon Politik,  2018)  Di  Kaltim,  izin  tambang  selalu  meningkat  pada  masa  sebelum  dan  sesudah Pilkada Samarinda tahun 2005, 2008 dan 2013. Sebelum Pilkada Samarinda 2005, ditemukan hanya dua izin tambang, tapi meningkat setelah Pilkada 2005 menjadi 76 izin. Hingga tahun 2017 telah mencapai 1.433 izin di Kaltim. Angka ini terus meningkat sampai pada pemilu 2019 dan Pilkada serentak di 2020 hingga diterbitkannya Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara (Minerba), dimana rezim UU tersebut, kewenangan perizinan diambil  alih  dari  pemerintah  daerah  ke  pemerintah  pusat  yang  telah  ditetapkan  sejak  11 Desember 2020.
Banyaknya  IUP  di  Kalimantan  Timur  (Kaltim),  mengakibatkan  tingginya  eksploitasi sumber daya alam, yang membawa dampak pada degradasi lingkungan yang sangat parah dan  marginalisasi  warga  lokal  dari  sumber-sumber  ekonomi  yang  dimiliki  jauh  sebelum kehadiran  perusahaan  tambang  batubara.  Bahkan  lebih  jauh,  dampak  dari  perusahaan tambang  adalah  runtuhnya  komunitas  adat  warga  lokal  yang  menjadi  warisan  dari  leluhur mereka yang telah lama tinggal di kawasan yang kini menjadi areal pertambangan. Kini, Kaltim terus  mengandalkan  perekonomian  pada  sektor  kehutanan,  tambang  batubara,  dan perkebunan sawit skala besar.
Pilkada langsung tidak ubahnya sebagai arena perebutan kekuasaan dan jabatan bagi segelintir  politisi  dan  elit  lokal  untuk  mengakumulasi  kapital  keuangan  bagi  mereka  dan kelompoknya hingga kepentingan partai politiknya. Lebih dari itu, pesta lima tahunan ini juga momentum bagi para pengusaha berbasis lahan skala besar yang sedang mencari jaminan politik  dalam  melanggengkan  bisnis  mereka  di  daerah  pertambangan.  Indikasi  lain  adalah banyak  izin  usaha  pertambangan  yang  bermasalah  (KPK,  2018).  mengidentifikasi  izin bermasalah hingga kini ada sebanyak 3.772 IUP. Berbagai kasus dikandungnya, mulai dari status yang Non-CnC (clean and clear), izin yang tumpang tindih, tidak taat pajak, dan tidak sedikit  pula  dicurigai  terjadi  korupsi  yang  melibatkan  kepala  daerah  sebagai  pemberi  izin. Sementara kontestasi politik dewasa ini memakan biaya yang demikian besar. Biaya politik untuk menjadi walikota atau bupati di Indonesia bisa memakan biaya antara 20 sampai 30 miliar rupiah, sementara untuk posisi gubernur antara 20 hingga 100 miliar rupiah. Sementara harta kekayaan para politikus yang mencalon jadi kepala daerah rata-rata hanya Rp.6,7 miliar rupiah.  Lalu  dari  mana  kekurangan  dana  ini  didapatkan?  Dalam  konteks  ini,  artikel  ini menelusuri  tingginya  biaya  kontestasi  pilkada,  sumber  pendanaan  Pilkada  serentak,  serta sejauh mana sumber daya alam menjadi sumber dana dalam pilkada.
Di  era  desentralisasi  yang  memberikan  struktur  kesempatan  kepada  para  elite membangun relasi kuasa untuk mengakumulasi sumber-sumber ekonomi dan politik daerah. Merilee  Serrill  Grindle,  dalam  bukunya  yang  berjudul  The  new  political  economy  positive
Semuel Risal 1 , Abner Herry Bajari 2 , Putri Hergianasari 3
economics  and  negative  politics,  mengatakan  bahwa  birokrat  juga  memiliki  kepentingan dirinya.  Secara  umum,  kepentingan  pribadi  mereka  adalah  untuk  memaksimalkan kesejahteraan ekonomi mereka sendiri, tetapi bisa juga untuk meningkatkan kekuatan mereka atau  memberi  manfaat  bagi  desa  asal  atau  kelompok  etnis  mereka  untuk  tujuan  tertentu (Grindle,  1998).  Demikian  juga  Bates  (Bates,  2014,  2016)  mengemukakan  bahwa,  politisi sama  rasional  dan  egoisnya  dengan  pemilih/masyarakat.  Kepentingan  pribadi  mereka, bagaimanapun, diekspresikan sebagai keinginan untuk memaksimalkan kekuasaan mereka. Dengan  demikian,  kekuasaan  dicari  oleh  pejabat  yang  rasional  secara  politik.  Sehingga, mereka  akan  termotivasi  untuk  menggunakan  sumber  daya  pemerintah  untuk  memberi imbalan  kepada  mereka  yang  mendukung  kekuasaan  mereka,  dan  menyingkirkan  mereka yang berusaha menggeser mereka.
Pilkada  dapat  dikatakan  sebagai  sistem  yang  ideal  jika  dalam  proses  pelaksanaan demokrasi  langsung  sebagai  perwujudan  kedaulatan  di  tangan  rakyat.  Sehingga  Pilkada sesungguhnya  adalah  bagian  dari  sistem  politik  lokal.  Beberapa  studi  mengenai  teori  dan model  politik  menjelaskan  politik  lokal;  (Lappie  &  Marschall,  2018;  Marschall  et  al.,  2011; Trounstine, 2009) namun hal tersebut menciptakan kesenjangan dalam pemahaman tentang politik lokal, karena teori dan model yang lebih luas sebagian besar belum diuji dalam konteks yang  berbeda.  Dalam  penelitian  ini,  kami  menelusuri  sumberdaya  alam  sebagai  basis pertarungan kandidat di tengah tingginya pengeluaran biaya kampanye politik di tingkat lokal. Dampak dari tingginya pengeluaran untuk biaya politik kandidat pada Pilkada di hampir semua daerah  di  Indonesia,  memaksa  kandidat  untuk  mencari  sponsor.  Di  mana  para  kandidat, menghabiskan  uang  yang  besar,  walaupun  relatif  berbeda  dalam  hal  jumlah  uang  yang dikeluarkan dalam pertarungan perebutan kursi kekuasaan. Sebagaimana di ungkapkan (G. J.  Jacobson,  1983)  tentang  peran  uang  dalam  pemilihan  umum,  dan  (G.  C.  Jacobson  & Kernell,  1982)  tentang  konsep  strategis  kandidat,  mengulas  pentingnya  uang  dan  kandidat dalam pemilihan. Uang memainkan peran penting dalam politik Indonesia, sehingga hubungan organik antara uang dan politik menggambarkan politik Indonesia didominasi oleh patronase dan klientelisme (Aspinall & Berenschot, 2019; Fossati, 2016).
Namun,beberapa  pendapat  lain  mengatakan  bahwa,  penggunaan  uang  yang  tidak terkontrol  dalam  politik  justru  dapat  mengikis  fungsi  demokrasi  itu  sendiri,  sehingga  terjadi akses yang tidak setara terhadap kekuasaan, dan politisi menjadi terikat dengan kelompok kepentingan  tertentu  (Coate,  2002).  Dalam  prakteknya,  hampir  setiap  negara  dengan pluralisme  politik,  telah  mengadopsi  beberapa  jenis  peraturan  keuangan  politik  mulai  dari kewajiban memberikan informasi mengenai sumber dana dan melaporkan dana sumbangan tersebut  ke  penyelenggara  pemilu,  hingga  formula  persyaratan  untuk  membatasi  kontribusi biaya dan belanja kampanye.
Relasi  kuasa  yang  terbangun  antara  para  elit  (aktor)  telah  melahirkan  kesamaan kepentingan yaitu untuk mendapatkan akses terhadap sumber-sumber publik (Olson, 2000). Elite  menggunakan  struktur  kekuasaan  untuk  mendapatkan  keuntungan  lewat  transaksi ekonomi maupun politik (Etzioni-Halevy, 2002). Penggunaan struktur kekuasaan bukan saja karena alasan kepentingan ekonomi tetapi juga karena pertimbangan kepentingan politik dan pada akhirnya menurut (Della Porta & Vanucci, 2017), akan berujung pada rent-seeking dan membentuk  politics  of  privilege.  Menurut  (Caporaso,  1996),  relasi  kuasa  seperti  ini menyebabkan posisi elite (negara) kehilangan sifat orisinalnya (derivative) karena perbedaan yang  tidak  jelas  antara  negara  dan  ekonomi,  dimana  kepentingan  individu  lebih  menonjol sementara negara diperlakukan sebagai kendaraan untuk memenuhi kepentingan.
Karena itu menjadi benar apa yang dikatakan (Tilly, 2021) bahwa penguasa (negara) akan mendapatkan keuntungan dari otoritas yang dimiliki. Penguasa menurut (Olson, 2000) akan  tetap  setia  memberikan  proteksi  melalui  kebijakan  terhadap  para  klien  (modal). Sementara bagi (Barzel & Kiser, 2002) menyebut penguasa (negara) sebagai instrumen yang dapat menyediakan aspek-aspek regulasi yang saling menguntungkan.
Dalam  perspektif  ekonomi  politik,  negara  dipandang  sebagai  institusi  yang  seringkali dijadikan sebagai alat atau instrumen kekuasaan ekonomi dan dan politik oleh para individu atau kelompok kepentingan untuk mencapai tujuan (Caporaso & Levine, 1992). Para individu atau  kelompok  kepentingan  tersebut  berusaha  mendapatkan  keuntungan  distribusi  sumber daya dan kebijakan dari para pejabat publik. Untuk mempertahan kekuasaan, pejabat publik melakukan  proteksi  dan  kebijakan  sebagai  bentuk  balas  budi  kepada  para  pendukung kekuasaan (Bates, 2014).
Sementara itu, relasi kuasa bila dilihat dari rational choice theory, tindakan atau pilihan seseorang saling memiliki keterkaitan hubungan. Jules L. Coleman mengemukakan tentang gagasan dasar teori pilihan rasional adalah tindakan perseorangan yang mengarah kepada suatu  tujuan  dan  tindakan  ditentukan  oleh  nilai  atau  pilihan  “preferensi”  (Coleman,  1992). Selanjutnya Coleman menambahkan bahwa untuk maksud yang sangat teoritis, memerlukan konsep yang lebih tepat mengenai aktor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi dan melihat aktor  memilih  tindakan  yang  dapat  memaksimalkan  kegunaan  atau  yang  memuaskan keinginan dan kebutuhan. Pada toeri ini ada dua unsur utama yang ditekankan, yakni aktor dan sumber daya. Pertama, aktor adalah pelaku dalam setiap tindakan terhadap sumber yang menguntungkan. Kedua, sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Coleman menjelaskan interaksi antar aktor dan sumber daya dengan rinci menuju ke tingkat sistem sosial; basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua aktor, masing-masing  mengendalikan  sumber  daya  yang  menarik  perhatian  pihak  lain.  Perhatian satu  orang  terhadap  sumber  daya  yang  dikendalikan  orang  lain  itulah  yang  menyebabkan keduanya terlibat dalam sistem tindakan, selaku aktor yang masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan perwujudan kepentingan yang memberikan ciri saling ketergantungan atau ciri sistemik terhadap tindakan mereka.
Sehingga Pemilu biaya tinggi, berdampak pada kualitas demokrasi lokal terancam dan pejuang  untuk  kelestarian  lingkungan  dan  ruang  hidup,  jelas  membutuhkan  upaya  dan dorongan  yang  lebih  keras  dari  elemen-elemen  masyarakat  sipil  terkait  kerusakan  yang diakibatkan industri ekstraktif terhadap lingkungan dan penghidupan masyarakat.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  analisis  konten,  yaitu  pendekatan  penelitian yang berfokus pada investigasi mendalam terhadap suatu objek. Pengumpulan data dilakukan dengan  teknik  purposive  sampling  dengan  fokus  pada  sumber  daya  alam  sebagai  basis pertarungan dalam Pilkada. Setelah melakukan tinjauan literatur, selanjutnya kami melakukan wawancara semi-terstruktur yang berkaitan dengan pilkada serentak di Kaltim dengan dengan melakukan wawancara terhadap pengusaha sebagai donatur, tim sukses, dan pasangan calon bupati/walikota. Wawancara dilakukan untuk mengungkap sikap dan perspektif informan untuk mendapatkan  informasi  penting  tentang  peristiwa  atau  realitas  yang  berkaitan  dengan penyelenggaraan  Pemilihan  Kepala  daerah  langsung.  Fokus  pertanyaan  yang  ditujukan kepada informan di tekankan pada empat tema: 1) kesan informan tentang pilkada biaya tinggi; 2) berapa biaya yang di butuhkan dalam kontestasi pilkada; 3) sumber dana untuk membiayai perebutan  kekuasaan  dalam  pilkada;  4)  bagaimana  potensi  sumber  daya  alam  di  daerah tersebut.
Perlu dicatat bahwa dalam lingkup ilmu sosial kontemporer, teks mencerminkan strategi metodologis,  sehingga  kami  merinci  pertanyaan  melalui  pedoman  wawancara,  yang selanjutnya data dikumpulkan dan di interpretasikan. Untuk menggali berbagai masalah yang diuraikan  di  atas,  bagian  pertama  dari  artikel  ini  mengontekstualisasikan  Pilkada  berbiaya tinggi. Kemudian, desain metodologis investigasi dirinci, yang membuka ruang untuk debat tentang  empat  dimensi  yang  dieksplorasi  selama  wawancara,  menyoroti  pilihan  untuk menghadapi setiap dimensi empiris dengan literatur yang relevan, untuk menghindari ulasan umum sebelumnya tentang referensi. Topik terakhir makalah ini merefleksikan fenomena dan perspektif yang digemakan di bagian sebelumnya, merunjuk pada temuan-temuan penelitian dan merefleksikan sejauh mana sumber daya alam menjadi sumber pendanaan pilkada. Data yang  diperoleh  dianalisis  menggunakan  model  analisis  interaktif  yang  terdiri  dari  empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kaltim  merupakan  pusat  industri  batubara  di  Indonesia.  Terdapat  ribuan  tambang terbuka di wilayah ini dan kebanyakan merupakan pertambangan ilegal. Tambang-tambang baru terus dibuka, sementara yang lama di terlantarkan begitu cadangan batubara telah habis dikuras.  Padahal  menurut  hukum  Indonesia,  perusahaan  tambang  wajib  menutup  kembali lubang-lubang tambang yang tidak digunakan lagi, serta melakukan reklamasi dan restorasi lingkungan pertambangan. Namun, banyak perusahaan yang melanggar peraturan-peraturan
Semuel Risal 1 , Abner Herry Bajari 2 , Putri Hergianasari 3
yang ada. Hal ini terus berlanjut secara luas di seluruh wilayah pertambangan di Kaltim dan provinsi yang kaya dengan batubara di Indonesia.
Eksploitasi  sumber  daya  alam  memicu  penghancuran  hutan-hutan  di  Indonesia  dan membawa negara ini masuk dalam peringkat atas daftar penghasil emisi karbon global. Daya rusak tambang tersebut semakin parah pada setiap mendekati perhelatan pilkada serentak hingga  saat  ini.  Kami  menyelidiki  seluk-beluk  pilkada  sebagai  pertarungan  antar  “cukong politik”  yang  mendorong  penerbitan  izin-izin  untuk  perusahaan  pertambangan,  karena investasi industri berbasis lahan skala besar ini terdapat kecenderungan peningkatan jumlah perizinan di tahun menjelang, saat berlangsung dan selepas Pilkada. Dalam beberapa kasus, kami  menemukan  ada  hubungan  langsung  antara  penerbitan  IUP  dan  setiap  mendekati perhelatan  politik  elektoral  pilkada.  Temuan  ini  menunjukkan,  situasi  yang  mempertegas adanya  praktik-praktik  perburuan  rente  berakar  kuat  pada  pertarungan  kekuasaan  melalui suksesi pilkada yang berdampak pada carut-marutnya lingkungan dan kerusakan hutan.
Data  Dinas  Pertambangan  Propinsi  Kaltim  2018  menunjukkan  bahwa  hingga  tahun 2020,  terdapat  1.404  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  yang  diterbitkan  Pemerintah kabupaten/kota  di  Kaltim.  Ribuan  perusahaan  pertambangan  batubara  yang  beroperasi  di Kaltim dapat dilihat dalam gambar 1.
Gambar 1. Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Kalimantan Timur.
Sumber: (Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, 2019) (data diolah)
Gambar 1 menunjukkan bahwa 70% Kabupaten/kota di Kaltim membuka IUP seluas- luasnya  bagi  perusahaan  pertambangan  batubara.  Dari  1.404  IUP  yang  ada,  izinnya  di keluarkan dalam kurun waktu tahun 15 tahun yaitu tahun 2001-2016. Bahkan persoalan izin usaha pertambangan (IUP) yang statusnya clean and clear (CnC) dan non clean and clear (Non  CnC)  seolah  tak  pernah  tuntas.  Berdasarkan  data  gambar  1  menunjukkan  bahwa terdapat 934 IUP yang statusnya CnC, sementara yang statusnya non CnC berjumlah 470 IUP. Adapun IUP yang belum mengantongi sertifikat CnC itu karena beberapa faktor, seperti tidak memenuhi kewajiban membayar iuran tetap, royalti, dan pajak. Selain itu terjadi tumpang tindih lahan hingga belum menempatkan jaminan reklamasi ke bank. Berdasarkan instruksi Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 43 Tahun 2015 disebutkan, bahwa semua IUP yang non CnC harus dicabut, namun hingga saat ini, ratusan perusahaan yang berstatus non CnC tersebut diduga belum juga dicabut oleh Pemprov Kaltim hingga kewenangan di tarik ke Pusat.
0 100 200 300 400 500 600 700 Pa se r Pe na jam Pa se r U tar a Ku tai Ba rat
Ku tai Ka rta ne ga ra Ku tai Ti mu r Be rau Sa ma rin da Mining License (IUP)
Clean and Clear (CnC)
Non Clean and Clear
Selain  1.404  IUP  di  Kaltim,  terdapat  30  izin  Perjanjian  Karya  Pengusahaan Pertambangan  Batubara  (PKP2B)  yang  izinnya  dikeluarkan  pemerintah  pusat  dengan  luas area 990.449,25 hektar. Izin usaha pertambangan di Kaltim seakan tidak terkontrol sehingga korporasi  lokal,  nasional  dan  internasional  mengkapling  tanah-tanah,  hutan,  untuk  usaha pertambangan.  Luas  area  tambang  tersebut  digarap  1.404  pemegang  izin  usaha pertambangan dengan luas area 4.011.881,75 hektar, dalam tabel 1.
Table 1. Rekapitulasi IUP di Provinsi Katim berdasarkan Kabupaten/Kota hingga 2020.
Regency / City Area (Ha) Paser 123.200,19 Penajam Paser Utara 260.422,60 Kutai Barat 1.445.297,00 Kutai Kartanegara 627.617,63 Kutai Timur 1.247.153,02 Berau 281.026,73 Mahakam Ulu - Balikpapan - Samarinda 27.164,58 Bontang - East Kalimantan Province 4.011.881,75
Sumber: (Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur, 2019) (data diolah)
Bersarkan  tabel  diatas,  izin  tambang  semakin  membengkak  setelah  kewenangan pemberian  IUP  diserahkan  kepada  kabupaten/kota  sejak  tahun  2004  dan  terus  meningkat dengan diterbitkan UU No 4/2009. Sehingga total area untuk pertambangan berjumlah 5,2 juta hektar dan sebagian besar tumpang tindih karena alih fungsi lahan. Kepentingan politik elit lokal lokal dan bagaimana politik lokal dijalankan melalui hubungan patronase, secara khusus antara  politisi  dan  pengusaha  mengakibatkan  masifnya  alih  fungsi  lahan.  Pengusaha memberikan  donasi  kepada  politisi  mengharapkan  imbalan,  jika  kelak  berkuasa,  penguasa akan memberikan baik dalam bentuk alokasi anggaran, proyek atau garansi bisnis. Di banyak daerah, bupati menggunakan kekuasaan mereka sebagai “rent seeking” atau mendapatkan manfaat dari kebijakan yang dibuatnya. Dalam hal ini, bupati yang berkuasa dapat menata ulang  lembaga  pemerintah  sedemikian  rupa  sehingga  ia  memperoleh  kewenangan  secara langsung, bersifat eksklusif dan dengan wewenang penuh atas aset negara. Akibatnya Bupati bisa  mengontrol  praktek  suap  dalam  birokrasi,  serta  dapat  memberikan  penghargaan  bagi pihak-pihak yang terlibat, baik dari pihak politisi dan birokrat, maupun dari sektor swasta.
Di daerah yang memiliki kawasan hutan, sumber daya publik yang bisa diakses para elit politik  bukan  hanya  APBD,  tetapi  juga  kawasan  hutan  itu  sendiri.  Proses  alih  fungsi  hutan terkait erat dengan politik. Sehingga kaitan antara pilkada dengan deforestasi, yaitu political logging  cycle,  dimana  terjadi  peningkatan  IUP  sebelum  dan  setelah  pilkada  sehingga meningkatnya deforestasi seiring dengan pemekaran daerah baru. Bagi mereka yang sudah mengetahui proses perizinan alih fungsi hutan akan mengakui bahwa prosedur yang panjang dan persyaratan yang ketat untuk alih fungsi hutan pada prakteknya justru menjadi peluang bagi korupsi. Praktek ini bukan hanya melibatkan aktor di tingkat lokal saja, tetapi juga aktor di tingkat nasional.
Semuel Risal 1 , Abner Herry Bajari 2 , Putri Hergianasari 3
Dalam kaitannya dengan sumber daya alam sebagai sumber pendanaan pilkada, kami melakukan penelitian di lima daerah di Kaltim. Kami menemukan bahwa di Kabupaten Kutai Kartanegara, provinsi Kaltim pada 2010 atau tepat ketika kabupaten itu menyelenggarakan Pilkada, pemerintah daerah mengeluarkan 191 Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru, padahal setahun sebelumnya hanya 93 IUP. Di Kabupaten Berau juga tak berbeda. Seiring pilkada 2010, kenaikan jumlah izin terjadi pada periode 2009-2012. Pada tahun 2009 di daerah itu ada 68  KP  dengan  luasan  lahan  228.060.  Meningkat  menjadi  92  KP  pada  tahun  2012  dengan luasan 381.026 ha. Begitu juga di Kabupaten Kutai Barat juga terjadi peningkatan jumlah izin yang diterbitkan bupati. Pilkada di daerah tersebut digelar pada 2011. Sebagai perbandingan pada 2007 izin di daerah itu baru 15 KP dan bertambah pada tahun 2009 menjadi 138 KP. Pada 2012 jumlahnya bertambah signifikan, menjadi 267 KP dengan luasan lahan mencapai 1.445.297 ha. Di Kabupaten Penajam Paser Utara juga tak luput dari tren tersebut. Pilkada tahun 2013, jumlah izin yang diterbitkan per Desember 2012 mencapai 160 KP dengan luas lahan 260.422 ha. Padahal pada 2009 di daerah tersebut jumlah KP yang diterbitkan sebanyak 36 KP dengan luas lahan 86.307 ha.
Elit  politik  lokal  di  daerah  yang  kaya  sumber  daya  hutan  mengumpulkan  dana  dan menggalang serta memelihara dukungan dari pemilih. Dampak patronase terhadap sumber daya hutan dan alih fungsi lahan yaitu menguatnya relasi antara patronase dengan alih fungsi lahan. Setelah Pilkada 2010, jumlah konsesi tambang meningkat secara signifikan di berbagai kabupaten yang kaya sumber daya, termasuk di Kaltim. Tren ini berlanjut hingga Pilkada 2018, sehingga Jatam dan sejumlah organisasi lain memperkirakan bahwa jumlah izin penambangan yang dikeluarkan di seluruh Indonesia meledak dari 750 izin pada 2001 menjadi 10.000 pada 2010 (Jatam, 2017). Dalam pemilihan kepala daerah 2015, banyak kandidat yang bersaing membutuhkan sumber eksternal untuk mendanai kampanye mereka. Modal yang dibutuhkan untuk  memenangkan  kursi  walikota  atau  bupati  diperkirakan  sekitar  Rp  20-30  milyar, sementara untuk kursi gubernur, kandidat perlu menyiapkan dana kampanye hingga Rp100 miliar (KPK, 2018).
Relasi  antara  penguasa  dan  pengusaha  yang  merupakan  aktor  kunci  yang  berperan dalam sistem eksploitasi sumber daya batubara, salah satu komoditi tambang yang sejak lama menjadi persoalan di Provinsi Kaltim. Aktor formal yaitu penguasa bekerja sebagai fasilitator bagi  terbukanya  akses  kapitalisasi  energi  dan  sumber  daya  lokal,  serta  kekuatan  ekonomi informal  yaitu  pengusaha  berperan  sebagai  eksekutor  di  lapangan  dalam  mereduksi  ruang orientasi negara. Sehingga terjalin koneksi yang kuat antara tokoh politik lokal dan pengusaha. Kondisi tersebut melahirkan penguasa klientelistik dari proses transaksi lembaga formal dan informal sehingga transformasi pola relasi kedua aktor sebagai konsekuensi dari perubahan distribusi kekuasaan dan sumber daya serta munculnya fenomena kekuatan lokal di bawah bayang-bayang  kekuasaan  Negara  yang  mendominasi  sistem  tata  kelola  pertambangan  di Kaltim.
Salah satu Kecamatan di wilayah pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kecamatan Samboja dengan luas wilayah 1.045,90 km2, dikepung 92 izin tambang batubara. Jumlah 91 ijin  berstatus  Izin  Usaha  Pertambangan  (IUP)  merupakan  izin  yang  dikeluarkan  oleh Pemerintah Kabupaten Kutakartanegara, dan 1 izin berstatus Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan  Batubara  (PKP2B)  yang  dikeluarkan  Kementerian  ESDM.  Sebagian  besar ijinnya  dikeluarkan  pada  saat  mendekati  pemilihan  kepala  daerah.  Koordinator  Hukum Jaringan  Advokasi  Tambang  (Jatam)  mengatakan  bahwa,  IUP  paling  banyak  dikeluarkan dalam  periode  2004  sampai  2007.  Periode  penggelembungan  ijin  ini  bertepatan  dengan peristiwa politik Kutai Kartanegara (Kukar) dan berkaitan dengan modal Pilkada 2004 Kukar.
Di Kabupaten Kutai Barat, dengan total luas kabupaten 3.162.800 ha, dengan klasifikasi 2.344.589  ha  sebagai  kawasan  hutan  di  tahun  2010.  Selama  sepuluh  tahun  terakhir  telah terjadi  persaingan  politik  utama  antara  Rama  Asia  (Bupati  2001-2006)  dan  Ismael  Thomas (Wakil Bupati 2001-2006) di Kutai Barat. Pada pilkada tahun 2001, maju sebagai calon bupati dan memenangkan pilkada dengan diusung oleh koalisi PDIP dan PAN. Sementara Rama saat itu diusung oleh koalisi Partai Demokrat, Partai Damai Sejahtera (PDS) dan Partai Pelopor. Pada  tahun  2011,  Ismael  Thomas  kembali  maju  dalam  pilkada  dan  efektif  melobi  Partai Demokrat  untuk  meninggalkan  Rama  dan  meminta  partai  itu  mendukungnya.  Sejumlah perusahaan  merupakan  pendukung  utama  Ismael  Thomas,  diantaranya  adalah  Sendawar Media, PT. Teras Purai Tanajaya, memainkan peran penting dalam pembiayaan kampanye Ismael Thomas.
Koordinator  Hukum  Jaringan  Advokasi  Tambang  (Jatam)  mengatakan  bahwa  “Edy Gunawan ditempatkan oleh IT untuk memperoleh konsesi izin batubara melalui subsidinya, yakni sebuah perusahaan tambang batubara bernama PT. Bumi Enggang Katulistiwa (BEK). Selama  masa  jabatan  pertama  Ismael,  PT  BEK  diberikan  izin  skala  besar  untuk  tambang batubara, dan perusahan ini terkait erat dengan IT. Pada awal pendiriannya tahun 2010, nilai buku PT. BEK tercatat hanya sebesar Rp. 5 miliar, tetapi saat dijual ke Geo Energy Group pada 2011 nilai buku perusahaan ini mencapai angka lebih dari Rp. 1 triliun. Sudah bukan rahasia  umum  bahwa  keuntungan  dari  penjualan  PT.  BEK  digunakan  oleh  IT  untuk  modal politik.
Untuk melanggengkan patronasenya di Kutai Barat setelah masa jabatannya berakhir di periode kedua pada bulan April 2016, IT mendukung FX Yapan sebagai calon Bupati Kutai Barat  untuk  periode  2016-2021.  FX  Yapan  adalah  Ketua  DPRD  tiga  periode  yang  memiliki andil besar dalam pemenangan IT karena dua kali menjadi Ketua Tim sukses pada pilkada di tahun  2006  dan  2011.  FX  Yapan  yang  berpasangan  dengan  Edyanto  Arkan,  berhasil memenangkan pilkada serentak 9 Desember 2015 yang resmi dilantik pada tanggal 20 April 2016  menggantikan  IT.  Target  IT  selanjutnya  adalah  mencalonkan  diri  dalam  Pemilihan Gubernur Kaltim yang digelar di tahun 2018. IT yang notabene Ketua DPC PDIP Kabupaten Kutai Barat, memproklamirkan diri untuk menjadi Calon Gubernur Kaltim tetapi PDIP memilih mengusung sekda Kaltim Rusmadi Wongso berpasangan dengan Saparuddin yang menjabat sebagai Kapolda Kaltim.
Pemilihan Gubernur Kaltim tahun 2018 menarik untuk dicermati karena tanpa incumbent dan menjadi pertarungan Bupati/Walikota, mantan Bupati, Birokrat, dan ketua Partai. Calon yang  bermunculan  di  dominasi  oleh  mantan  Bupati/Walikota  dan  Bupati/Wakil  Bupati  Aktif diantaranya Wali Kota Samarinda yang juga ketua DPD Partai Demokrat Kaltim H. Syaharie Jaang  dan  berpasangan  dengan  Awang  Ferdian  Hidayat  anggota  DPR  dari  PDIP  yang notabene adalah anak dari mantan Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak yang menjabat dua periode.  Kemudian  mantan  walikota  Bontang  Andi  Sofyan  Hasdam  berpasangan  dengan Nusyirwan Ismail, yang masih aktif sebagai wakil wali kota Samarinda 2018 saat mencalonkan diri.  Namun  dalam  perjalanannya  Nusyirwan  Ismail  meninggal  dunia  pada  masa  tahapan kampanye  pilgub,  sehingga  digantikan  oleh  Rizal  Efendi,  yang  merupakan  mantan  wakil walikota  yang  kemudian  menjadi  walikota  Balikpapan.  Selanjutnya  adalah  Isran  Noor  yang merupakan mantan bupati Kutai Timur dua periode dan pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas  Ketua  Umum  Partai  Keadilan  dan  Persatuan  Indonesia  (PKPI)  tahun  2015-2016 menggantikan  Sutiyoso  berpasangan  dengan  Hadi  Mulyadi  yang  masih  terdaftar  sebagai anggota DPR-RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tetapi keluar dari PKS pada tahun 2019 dan  menjadi  Ketua  Dewan  Pimpinan  Wilayah  (DPW)  Partai  Gelombang  Rakyat  (Gelora) Kalimantan  Timur.  Dan  pasangan  Rusmadi  Wongso-Saparuddin  diusung  oleh  PDI- Perjuangan.
Sebelum nama keempat kandidat tersebut muncul, satu nama besar yang sudah sangat populer  yakni  Rita  Widyasari,  bahkan  sebagian  besar  kalangan  hingga  masyarakat  awam memprediksi bahwa akan terpilih. Rita Widyasari merupakan mantan Bupati Kutai Kartanegara yang  tersandung  kasus  korupsi  KPK.  Selama  namanya  berkibar,  kekuatan  politik  di  Kaltim merapat pada Rita. Namun, empat kandidat yang bertarung pada Pilgub 2018, diuntungkan ketika  KPK  menjebloskan  Rita  ke  penjara.  Empat  kandidat  ini  memiliki  keterkaitan  dengan bisnis  tambang.  Bahkan  ada  yang  kepemilikannya  secara  langsung,  tetapi  ada  pula  yang berbentuk  dukungan  dan  donor.  Sehingga  dalam  beberapa  gelaran  debat  pasangan  calon gubernur dan wakil gubernur Kaltim pada pilkada 2018, empat pasangan kandidat tersebut tidak  ada  yang  konsern  terhadap  krisis  lingkungan  di  Kaltim.  Sehingga  komitmen  pada penyelamatan lingkungan luput dari perhatian kandidat.
Pasangan Isran Noor memenangkan pemilihan Gubernur Kalimantan Timur 2018, yang pada saat masih aktif sebagai Bupati Kutai Timur, sejak 2009 telah mengeluarkan beberapa IUP antara lain IUP batu gamping, gypsum, lempung, pasir, emas dan batu bara. Total izin yang  dikeluarkan  mencapai  154,  seluas  16  kali  luas  kota  Samarinda.  Sebanyak  66%  izin dikeluarkan  ketika  masih  menjabat  Bupati  Kutai  Timur.  Bahkan  Isran  Noor  dekat  dengan Gubernur Awang Faruk, dan mereka berpasangan untuk memimpin Kabupaten Kutai Timur pada 2006-2008, tetapi mereka berseberangan dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018, karena Awang Faruk Ishaq mendukung putranya yang maju bertarung sebagai calon wakil gubernur.
Semuel Risal 1 , Abner Herry Bajari 2 , Putri Hergianasari 3
Ijon politik Pilkada Kutai Timur penting menjadi perhatian karena dua mantan Bupati di Kutai Timur bergantian menjabat Gubernur Kaltim, yakni Awang Faruk Ishak (2008-2018) dan Isran Noor (2018-2023). Ketika Isran Noor menjabat sebagai bupati Kutai Timur pada 2009- 2015, izin pertambangan, termasuk di Sangkulirang Mangkalihat, mencapai 383 izin, atau rata- rata satu izin per minggu. Puncaknya pada periode sekitar pemilu 2009 dan setelah pemilu 2009, jumlah izin yang dikeluarkan adalah 68 IUP, menjadi 154 pada 2014 dan 161 pada 2015.
Modus  perizinan  terkait  pemilu  atau  Pilkada  disebut  Komisi  Pemberantasan  Korupsi (KPK)  sebagai  cara  untuk  mendapatkan  uang  politik.  Politik  transaksi  yang  melibatkan pengusaha  dan  pejabat  setempat.  Transaksi  tersebut  dapat  berupa  layanan  pendukung kampanye  pemenang.  Hal  tersebut  dikuatkan  dengan  Laporan  Litbang  KPK  “Studi  Potensi Benturan Kepentingan Pembiayaan Pilkada 2015” yang menunjukkan bahwa biaya menjadi walikota/bupati adalah Rp 20-30 miliar, bahkan Rp 20 miliar-100 miliar untuk menjadi gubernur. Sehingga  para  calon  penguasa  ini  bakal  tekor  jika  merujuk  pada  Laporan  Harta  Kekayaan Penyelenggara  Negara  (LHKPN)  yang  mengungkapkan  bahwa  kekayaan  mereka  rata-rata hanya  Rp  6,7  miliar.  Sistem  pemilu  berbiaya  tinggi  ini  memicu  transaksi  perizinan pertambangan  selama  Pilkada.  Jaringan  Advokasi  Tambang  (Jatam)  menggambarkan fenomena ini sebagai perbudakan politik.
Berbagai  literatur  akademik  mengulas  bahwa  uang  memainkan  peran  penting  dalam politik Indonesia, sehingga hubungan organik antara uang dan politik menggambarkan politik Indonesia didominasi oleh patronase dan klientelisme (Aspinall & Berenschot, 2019; Fossati, 2016).  Sejak  Pilkada  serentak  tahun  2015-2018,  besarnya  biaya  yang  dibutuhkan  oleh kandidat  kepala  daerah  dalam  pencalonannya  di  Pilkada  membuat  mereka  mencari  dan menerima  sumbangan  dana,  sehingga  berpotensi  menimbulkan  benturan  kepentingan  saat terpilih  menjadi  kepala  daerah.  Di  Kabupaten  Penajam  Paser  Utara  dan  Kabupaten  Kutai Kartanegara, kami menemukan untuk tambang biasanya per 100 ha lahan yang diterbitkan izinnya, pengusaha mengeluarkan dana mencapai Rp 2 miliar. Jadi untuk 200 ha lahan ada Rp 4 miliar yang harus dikeluarkan pengusaha yang yang rata-rata diserahkan dalam bentuk uang cash.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, dari 10.922 IUP di Indonesia, sebanyak 4.880 berstatus  Non-C&C.  Kemudian,  dari  data  Direktorat  Jenderal  (Dirjen)  Pajak,  10.922  IUP tersebut berasal dari 7.754 perusahaan. Sebanyak 3.202 tidak teridentifikasi NPWP-nya. Dan keseluruhan  NPWP  itu,  banyak  yang  tidak  melaporkan  SPT-nya.  Dari  data  Kementerian Kehutanan  (Kemenhut),  10.922  IUP  ditambah  111  perusahaan  Kontrak  Karya  (KK)  dan Perjanjian  Karya  Pengusahaan  Pertambangan  Batubara  (PKP2B)  tersebut  berada  di  hutan konservasi,  hutan  lindung  dan  hutan  produksi.  Rata-rata  perusahaan  kurang  bayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah 72,89%. Dari 8 provinsi, jumlah kurang bayar PNBP  2011–2013  sebesar  Rp  331  miliar  dan  AS$546  juta.  Akibatnya,  potensi  kerugian keuangan negara dari sektor minerba mencapai Rp 35,6 triliun dan AS$1,79 juta. Jumlah itu dihitung dari piutang PNBP tahun 2011-2013, potensi penerimaan pajak yang hilang, kerugian negara berdasarkan verifikasi data ekspor mineral, serta potensi royalti yang tidak dibayarkan, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel 2.
Tabel 2. Potensi Kerugian Negara dari Sektor Mineral dan Batubara 2011-2013
Potensi Kerugian Jumlah Piutang PNBP tahun 2011-2013 Rp. 331 miliar dan US$ 564 juta Potensi penerimaan pajak yang hilang akibat perbedaan data produksi Kemen ESDM dan BPS Rp. 28,5 triliun Potensi kerugian negara berdasarkan verifikasi data ekspor mineral tahun 2010-2012 dari 198 perusahaan tambang mineral US$ 1,2 juta
Potensi kerugian negara berdasarkan verifikasi data ekspor mineral tahun 2011 dari 180 perusahaan tambang mineral US$ 246 ribu Potensi royalti yang tidak dibayarkan perusahaan batubara dan mineral Rp. 6,7 triliun
Sumber: KPK, 2015
KPK  menemukan  perbedaan  data  pendapatan  negara  dari  sektor  pertambangan batubara.  Perbedaan  data  itu  ditemukan  KPK  dari  Kementerian  ESDM,  Kementerian Perdagangan, Ditjen Bea-Cukai, dan lainnya. Sementara itu, hasil kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai usaha bisnis mineral dan batubara di Indonesia, menemukan bahwa dari  tim  peneliti  ICW  selama  periode  2006-2016  ditemukan  indikasi  unreporting  transaksi batubara ekspor sebesar US$ 27,062 miliar atau setara dengan Rp 365,2 triliun. Ini berdampak indikasi kerugian negara baik dari kewajiban perusahaan batubara untuk pajak penghasilan maupun  royalti  sebesar  Rp.  133,6  triliun  (Marino,  O.,  Subagiyo,  H.,  &  Alamanda,  2013). Perbedaan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan data yang dimiliki oleh kementerian terkait, ini bisa menjadi celah untuk terjadinya korupsi.
Perkembangan  produksi  dan  ekspor  batubara  di  Indonesia  telah  meningkat  secara signifikan dalam lima tahun terakhir, dan baik jumlah ekspor maupun produksi batubara dari tahun ke tahun secara signifikan terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa ada sejumlah ekspor yang belum terdaftar atau dapat dikatakan sebagai ekspor ilegal. Jumlah ekspor ini dapat diklasifikasikan sebagai kerugian pemerintah karena tidak dibayarnya royalti, pajak penghasilan lainnya, dan pajak pertambahan nilai. Rata-rata surplus ekspor batubara dari total produksinya per tahun sekitar 24,57 juta ton dengan nilai total 1.242.352,24 dolar AS atau setara dengan Rp. 12,423 miliar dengan asumsi nilai tukar 1 dolar AS = Rp. 10.000. Tidak semua  produksi  batubara  nasional  diekspor,  tetapi  penjualan  batubara  diperlukan  untuk memenuhi kebutuhan lokal ( domestic market obligation ).
Hasil validasi terhadap realisasi rata-rata jumlah batubara per tahun untuk kebutuhan domestik  (2008-2014)  adalah  57,45  juta  ton  (Ditjen  Minerba,  2017).  Jumlah  ekspor  yang melebihi  jumlah  produksi  batubara  mengindikasikan  bahwa  ada  jumlah  produksi  batubara yang  tidak  dicatatkan  secara  resmi  atau  tidak  dilaporkan  oleh  pemilik  Izin  Usaha Pertambangan  (IUP).  Sebagai  hasil  perbandingan  antara  data  Kementerian  Energi  dan Sumber Daya Mineral dan World Coal Institute (WCI), (Praja, 2014) menemukan bahwa telah terjadi selisih antara produksi dan ekspor batubara Indonesia pada tahun 2010, dimana jumlah produksi sebesar 109,81 juta Metrik ton (MT), sementara yang diekspor berjumlah 131,94 juta MT.  Artinya  22,13  juta  MT  batubara  yang  tidak  tercatat  dan  merupakan  ekspor  ilegal.  Hal tersebut mengindikasikan bahwa tata kelola pertambangan belum dilaksanakan dengan baik yang ditandai dengan: (i) lemahnya data produksi tambang batubara, dan (ii) ada perbedaan data produksi antara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba), Kementerian ESDM  dengan  Badan  Pusat  Statistik  (BPS).  Sebenarnya  tugas  pencatatan  data  produksi, penjualan dalam negeri dan ekspor dilakukan berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi dan menteri, kemudian pemerintah provinsi ke kabupaten/kota dan menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. BPS Pusat menerima data produksi, penjualan dalam negeri dan ekspor batubara dari Kementerian ESDM atau laporan dari BPS provinsi dan kabupaten/ kota. BPS Pusat juga memperoleh data ekspor batubara dari Kementerian Perdagangan. Jika data ekspor batubara yang besar dan tidak tercatat serta ditambah lagi produksi batubara yang cenderung meningkat (rata-rata 200 juta ton per tahun dengan pendapatan sekitar Rp. 22 triliun) maka akan mempercepat laju ekstraksi batubara sehingga dikhawatirkan akan mengancam tingkat kelestariannya.
Survey  Potensi  Benturan  Kepentingan  pada  Pendanaan  Pilkada  terhadap  adanya konsekuensi  sumbangan  donatur  yang  dilakukan  KPK  2018,  bahwa  dari  171  daerah  yang menyelenggarakan Pilkada, dan terdapat dan 34 orang mengeluarkan dana pribadi melebihi total harta yang dimiliki. Tahun 2017 sebanyak 5 orang dan tahun 2015 sebanyak 46 orang. Bahkan  ada  sebanyak  20  orang  responden  mengakui  membayar  mahar  kepada  parpol berkisar antara 50-500 juta/kursi, yang merupakan kesepakatan antara Partai dan Pasangan calon kepala daerah. Sementara laporan LHKPN, rata-rata total harta kekayaan calon Kepala
Semuel Risal 1 , Abner Herry Bajari 2 , Putri Hergianasari 3
Daerah hanya mencapai Rp. 6,7 Miliar. Bahkan terdapat 3 orang memiliki harta Rp. 0,- dan 18 orang  lainnya  memiliki  harta  negatif.  Besarnya  biaya  pilkada  yang  tidak  didukung  oleh kemampuan harta pasangan calon, membuat para calon kepala daerah akan mencari sponsor yang  didominasi  oleh  pengusaha.  Donatur  yang  berasal  dari  pengusaha/pebisnis, mengharapkan  balasan  berupa  kemudahan  perizinan  bisnis,  kemudahan  untuk  ikut  serta tender proyek pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnis (KPK, 2018).
Analisis  kami  terhadap  basis  data  izin-izin  yang  dikeluarkan  pemerintah,  hasil wawancara  dan  sejumlah  dokumen,  menunjukkan  bahwa  cukong  politik  tersebar  luas  di seluruh kabupaten dan yang menjadi target utama adalah kabupaten yang kaya sumber daya alam.  Bisikan-bisikan  dari  perusahaan  pertambangan  dan  perkebunan  untuk  bisa melanggengkan akses-akses bisnis, tampaknya lebih kuat dari gerakan masyarakat sipil yang tanpa henti melawan upaya perusakan hutan dan perampasan lahan. Institusi politik ekstraktif memunculkan institusi ekonomi dengan watak memperkaya segelintir orang yang merekayasa pemilu  untuk  melanggengkan  kekuasaannya  (Acemoglu  &  Robinson,  2012).  Kondisi  itu, cenderung terjadi di daerah pedesaan maupun kawasan hutan di mana agribisnis dan industri ekstraktif  tampak  begitu  menonjol.  Sehingga  berbagai  ancaman  paling  signifikan  terhadap hutan Indonesia yang muncul beberapa tahun terakhir, sebetulnya sudah jadi peringatan keras yang tidak bisa dibiarkan.
Dalam mengelola kekayaaan alam khususnya di sektor pertambangan telah dikeluarkan regulasinya yakni Undang-Undang (UU) No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah mengalami perubahan melalui UU N0. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas  UU  4  Tahun  2009  tentang  Pertambangan  Minerba,  karena  dianggap  tidak  sesuai  lagi dengan perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum dalam urusan minerba. Regulasi ini  dimaksudkan  agar  pelaksanaan  pertambangan  batubara  memberikan  manfaat  sebesar- besarnya  untuk  kemakmuran  masyarakat  dan  daerah  dimana  pertambangan  tersebut dijalankan. Namun perilaku tidak jujur yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan telah merugikan  negara  dan  masyarakat.  Ketidakjujuran  dimaksud  adalah  terlihat  dari  laporan produksi  yang  diekspor  dengan  laporan  volume  eksplorasi-eksploitasi  di  kawasan pertambangan. Nilai kerugian negara akibat manipulasi laporan produksi dan ekspor batubara dihitung  berdasarkan  jenis-jenis  penerimaan  negara  yang  harus  diperoleh  dari  produksi batubara  sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-Undang  (UU)  No.  4  tahun  2009  tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Fenomena  yang  terjadi  dalam  setiap  pemilihan  baik  Pemilihan  Presiden,  Gubernur hingga Pemilihan Bupati membutuhkan biaya yang begitu besar. Ada dua sumber dana yang sering digunakan yaitu: pertama, modal sendiri dan kedua, sponsor atau cukong. Namun yang menarik adalah sponsor atau cukong politik. Karena tidak dapat disangkal bahwa pengusaha rela  mengeluarkan  uang  puluhan  sampai  ratusan  miliar  rupiah  sebagai  biaya  politik  untuk mendukung kandidatnya memenangkan pertarungan kekuasaan dalam Pilkada. Menariknya adalah daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah diperebutkan para cukong besar baik lokal maupun nasional untuk membiayai segala kebutuhan kampanye kandidat.
Akses  finansial  dari  industri  pertambangan  mendorong  para  politikus  tak  tanggung- tanggung menghabiskan uang untuk mengalahkan kandidat lain dalam pertarungan Pilkada, sehingga kandidat yang minim modal sulit untuk menembus dinding politik lokal. Mengingat mahalnya biaya kampanye pemilu di Indonesia, para kandidat yang tidak memiliki ikatan yang kuat dengan pemilih, sulit menghindari tawaran modal kampanye dari cukong politik. Biaya pemilihan yang tinggi ini, merupakan alasan penting mengapa demokrasi di Indonesia tidak menghasilkan  pembatasan  dominasi  oleh  para  elit  ekonomi  (Aspinall  &  Berenschot,  2019), sehingga kualitas demokrasi lokal terancam di daerah-daerah di mana kontrol atas sumber- sumber utama dalam perekonomian lokal dikuasai oleh beberapa pemain besar (Sidel, 2014). Ekspansi  industri  pertambangan  batubara  di  Kaltim  berdampak  buruk  terhadap  kehidupan sosial ekonomi masyarakat (Risal et al., 2017, 2020) dan membuka ladang subur bagi praktik korupsi (Risal et al., 2021). Pertarungan melawan kepentingan oligarkis yang ditopang industri pertambangan, dan pejuang untuk kelestarian lingkungan dan ruang hidup warga desa, jelas membutuhkan upaya dan dorongan yang lebih keras dari elemen-elemen masyarakat sipil dan warga  desa  yang  tertindas  terkait  kerusakan  yang  diakibatkan  industri  ekstraktif  terhadap lingkungan dan penghidupan warga desa.
Adanya kesenjangan antara kemampuan keuangan para calon Kepala Daerah dan biaya yang  harus  dikeluarkan  membuka  peluang  kandidat  untuk  mencari  dan  menerima  dana
tambahan. Sehingga disinilah pintu masuk “cukong politik” memanfaatkan momentum dalam Pilkada. Pengusaha rela mengeluarkan uang puluhan sampai ratusan miliar rupiah sebagai biaya  politik  untuk  mendukung  kandidatnya  memenangkan  pertarungan  kekuasaan  dalam Pilkada. Menariknya adalah daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah diperebutkan para cukong besar baik lokal maupun nasional untuk membiayai segala kebutuhan kampanye kandidat. Sumber daya alam ditempatkan sebagai salah satu sumber utama penggerak mesin politik, yang berdampak pada praktek buruk pengelolaan lingkungan. Sehingga tampak bahwa hubungan antara politik pemilu, kepentingan bisnis swasta dan kerusakan lingkungan sangat kuat.
Namun, dibalik potret politik kotor, harapan masih tetap ada. Ada beberapa bukti untuk menunjukkan  bahwa  kandidat  yang  lebih  mementingkan  kepentingan  rakyat  atau  publik memiliki  peluang  untuk  menang.  Mereka  yang  berhasil  mengambil  hati  rakyat,  dan  dapat menyingkirkan kepentingan perusahaan yang sudah mengakar. Mereka melakukan kampanye dengan  program  dan  kebijakan  yang  populer,  seperti  subsidi  pendidikan  dan  kesehatan. Mereka  juga  tak  segan-segan  untuk  menolak  bujuk  rayu  korporasi  ketika  menjabat. Sebagaimana, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memulai karier politik sebagai Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah, kemudian sebagai Gubernur Jakarta. Pemimpin-pemimpin serupa Jokowi  sangat  kecil  kemungkinan  muncul  di  tempat-tempat  yang  memiliki  corak  ekonomi terkonsentrasi pada satu atau segelintir sektor utama (Aspinall & Berenschot, 2019). Untuk bisa  mendukung  situasi  itu  dengan  memecah  dan  memutus  mata  rantai  hegemoni persekongkolan  mafia-mafia  di  daerah,  perlu  intervensi  jauh  lebih  besar.  Itu  tak  hanya dilakukan KPK, juga partisipasi masyarakat sipil. Beberapa perkembangan progresif di bidang hukum belakangan ini bisa mendukung kerja-kerja melawan politik oligarki, klientelisme yang sarat dengan korupsi.

## KESIMPULAN
Adanya jurang yang lebar antara ongkos dan jumlah kekayaan membuat siapa pun yang hendak mencalonkan diri bakal berpikir keras untuk mendapatkan uang. Memang tidak semua dana  harus  keluar  dari  kantong  pribadi  kandidat,  namun  dana  kampanye  memungkinkan sumber dana dari sumber lain, yaitu partai atau koalisi pengusung serta sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. Di sinilah potensi masalah konflik kepentingan terjadi, karena yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan tambang, menawarkan kepada pasangan calon sejumlah dana, begitu sebaliknya. Sebagai timbal baliknya, jika nanti berkuasa mereka yang telah dibiayai oleh cukong, di minta untuk mempermudah perizinan usaha sebagai “ijon politik”.
Analisis kami menyimpulkan bahwa, pertama, dengan pertumbuhan yang cepat dalam 20 tahun terakhir, sektor batubara telah menjadi salah satu sumber utama pendanaan politik di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Uang dari bisnis pertambangan batubara kemudian  mengisi  kebutuhan  pendanaan  bagi  para  kandidat  dalam  pilkada.  Pengusaha tambang menguasai sumber daya alam, sehingga merekalah yang menentukan siapa yang berkuasa. Kedua, obral izin usaha pertambangan batubara menjelang Pilkada dan setahun setelah  Pilkada  selesai  terjadi  pada  saat  kewenangan  perizinan  masih  dalam  kendali pemerintah di daerah. Ketiga, sumber daya alam menjadi sumber pendanaan Pilkada yang membutuhkan biaya tinggi. Keempat, penguasa dan politisi terlibat dalam eksploitasi sumber daya alam dan menjadikan pilkada sebagai industri politik. Sehingga krisis ekologi semakin parah terjadi di Kalimantan Timur.

## UCAPAN TERIMA KASIH (ACKNOWLWDGEMENT)
Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ristekdikti yang telah mendanai penelitian ini melalui skema PDP tahun 2020. Dan kepada seluruh informan serta seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini .

## REFERENCE
.
Acemoglu, D., & Robinson, J. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power. Prosperity, and Poverty, Crown Business, New York . Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia . Cornell University Press.
Semuel Risal 1 , Abner Herry Bajari 2 , Putri Hergianasari 3
Barzel, Y., & Kiser, E. (2002). Taxation and Voting Rights in Medieval England and France. Rationality and Society , 14 (4), 473–508. https://papers.ssrn.com/abstract=2138391 Bates, R. H. (2014). Markets and States in Tropical Africa: The Political Basis of Economic Policy (First Edit). Berkeley: University of California Press. https://doi.org/https://doi.org/10.1525/9780520958524 Bates, R. H. (2016). Public Choice and Rural Development . https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=7JHDCwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA81&d q=Bates+RH.+Public+Choice+Processes.+In:+Public+Choice+and+Rural+Developmen t.+New+York:+Routledge+%3B+2016.&ots=HH1RrwR6s1&sig=jSWQ6LGDjpbJQaUGf WCvf9Uhi6M&redir_esc=y#v=onepage&q&f
Caporaso, J. A. (1996). The European Union and forms of state: Westphalian, regulatory or post-modern? Journal of Common Market Studies , 34 (1). https://doi.org/10.1111/j.1468-5965.1996.tb00559.x
Caporaso, J. A., & Levine, D. P. (1992). Theories of Political Economy. In Theories of Political Economy . https://doi.org/10.1017/cbo9780511840197
Coate, M. B. (2002). A test of political control of the bureaucracy: The case of mergers. Economics and Politics , 14 (1). https://doi.org/10.1111/1468-0343.00097 Coleman, J. L. (1992). Risks and wrongs . CUP Archive.
Collins, E. (2007). Indonesia betrayed. In Indonesia Betrayed . https://doi.org/10.1515/9780824862985 Della Porta, D., & Vanucci, A. (2017). Corrupt exchanges: Actors, resources, and mechanisms of political corruption. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315080284 Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Timur. (2019). Daftar Izin Usaha Pertambangan Provinsi Kalimantan Timur .
Ditjen Minerba. (2017). Keputusan Menteri ESDM tentang Penetapan Kebutuhan dan Persentase Minamal Penjualan Batubara Untuk Kepentingan Dalam Negeri 2018 . Etzioni-Halevy, E. (2002). Linkage deficits in transnational politics. In International Political Science Review (Vol. 23, Issue 2). https://doi.org/10.1177/0192512102023002006 Fossati, D. (2016). Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots. 38 (2), 321–324. https://doi.org/10.1355/cs38-2j
Grindle, M. S. (1998). The new political economy positive economics and negative politics (Vol. 304). World Bank Publications. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=4BbfWrlK3rAC&oi=fnd&pg=PA3&dq=G rindle+(1989)&ots=PtgVHpy2bg&sig=- mL5HSEJfGGsC39KSQlK0uiz4eA&redir_esc=y#v=onepage&q=Grindle (1989)&f=false Jacobson, G. C., & Kernell, S. (1982). Strategy and Choice in the 1982 Congressional Elections. PS: Political Science & Politics , 15 (3). https://doi.org/10.1017/S1049096500060479 Jacobson, G. J. (1983). Money in congressional elections. Electoral Studies , 2 (2), 185. https://doi.org/10.1016/0261-3794(83)90067-7
Jatam. (2017). Mewaspadai Ijon Politik Pertambangan pada Pemilukada Serentak 2017
(Vol. 01). https://www.jatam.org/wp-content/uploads/2017/02/Lembar-Fakta- Nasional1.pdf
KPK. (2016). Laporan Studi Potensi Benturan Kepentingan Dalam Pendanaan Pilkada . https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2018/07/Laporan-Pendanaan-Pilkada.pdf KPK. (2018). Laporan Tahunan KPK 2018 Direktorat Penelitian dan Pengembangan . https://www.kpk.go.id/images/Integrito/LampiranLaptah2019/LITBANG.pdf Lappie, J., & Marschall, M. (2018). Place and participation in local elections. Political Geography , 64 , 33–42. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2018.02.003 Marino, O., Subagiyo, H., & Alamanda, R. (2013). Masyarakat sipil mengawasi alam: Review izin Industri berbasis lahan .
Marschall, M., Shah, P., & Ruhil, A. (2011). The study of local elections. PS - Political Science and Politics , 44 (1), 97–100. https://doi.org/10.1017/S1049096510001940
Modus Ijon Politik . (2018, Juni 20). Harianmomentum.com. Retrieved: https://harianmomentum.com/read/9453/modus-ijon-politik
Olson, M. (2000). Power and Prosperity - Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorships . New York, Basic Books.
Praja, A. P. (2014, April 24). Potensi pajak hilang triliunan: KPK nilai buruk pengelolaan mineral dan batu bara. Kompas , 5. Risal, S., Johnles, J., Bajari, A., Pramudiana, I., & Padatu, B. (2021, September 14). Natural Resources Under Vortex of Simultaneously Elections . https://doi.org/10.4108/EAI.3-6- 2021.2310734
Risal, S., Paranoan, D., & Djaja, S. (2017). Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman. EJournal Administrative Reform (JAR) , 1 (3), 516–530.
Risal, S., Zauhar, S., Sarwono, S., & Hermawan, H. (2020). Impact of Decentralization in East Kalimantan Province on Mineral and Coal Mining Policy. Journal of Public Administration Studies , 005 (01). https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.6 Sidel, J. T. (2014). Economic foundations of subnational authoritarianism: Insights and evidence from qualitative and quantitative research. Democratization , 21 (1), 161–184. https://doi.org/10.1080/13510347.2012.725725
Tilly, C. (2021). War making and state making as organized crime. In Power and Inequality: Critical Readings for a New Era: Second Edition . https://doi.org/10.4324/9781315205021-8
Tim Peneliti Perludem. (2011). Menata Kembali Pengaturan Pemilukada . http://perludem.org/wp-content/plugins/download- attachments/includes/download.php?id=208 Trounstine, J. (2009). All politics is local: The reemergence of the study of city politics.
Perspectives on Politics , 7 (3). https://doi.org/10.1017/S1537592709990892 Vedi R. Hadiz. (2010). Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: a Southeast Asia Perspective . Stanford University Press.