## Legalitas
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Tanpa Dokumen Sah Di Wilayah Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Tebo
Cindo Kottama 1) , Sigit Somadiyono 2) , Fatriansyah 3)
1) ASN pada Kepolisian Daerah Jambi
2) Magister Hukum, Universitas Batanghari Jambi
1) Jl. Jend. Sudirman No. 45, Kota Jambi , Jambi .
2) Jl. Slamet Riyadi, Broni, Jambi- Indonesia Tel / Faks: 0741-667084 Correspondence email: Sigitsomadiyono82@gmail.com
Abrstrak : Hutan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi suatu Negara, karena hutan adalah salah satu aspek yang  bermanfaat  untuk  menunjang  pembangunan  Negara  dan  kesejahteraan  sosial.  Nilai  ekonomis  yang  luar  biasa  terdapat  di dalam  hutan,  sehingga  harus  ada  suatu  aturan  untuk  menjaga  kelestariannya.  Ada  suatu  kalimat  yang  penting  untuk  kita  ingat, “Kekayaan alam didunia  ini  adalah  utang  kita  kepada  anak  cucu  kita”.  Oleh karena itu kita harus bisa menjaga kelestarian hutan  sejalan  ketika  kita  mengelola  dan  memanfaatkan  hutan.  Undang-Undang  Nomor  18  tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa hutan adalah suatu   kesatuan   ekosistem   berupa   hamparan lahan   berisi    sumber   daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam  lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya. penulis melakukan penelitian di Kabupaten Tebo, terdapat 2 kasus illegal logging pada  tahun  2015  dan  sepuluh  kasus  illegal  logging  pada  tahun  2017.  Oleh  karena  itu  penulis  sangat  tertarik  untuk  membahas tentang illegal logging yang difokuskan kepada pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah  khususnya  di  wilayah  Kabupaten  Tebo.  Pendekatan  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  ialah  pendekatan  yuridis  empiris, yaitu  melakukan  wawancara  dengan  pihak-pihak  yang  berhubungan  dengan  pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen sah di wilayah hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Tebo Pertanggungjawaban pidana  terhadap  pelaku  pengangkutan  kayu  tanpa  dokumen  sah  dalam  Undang-Undang  Nomor  18  Tahun  2013  terdapat  dalam Pasal 88 ayat (1) pertanggungjawaban dari perseorangan, dan ayat (2) pertanggungjawaban dari korporasi Upaya preventif yang ditempuh  pihak  Polres  Tebo  dalam  rangka  perlindungan  terhadap  hutan  yaitu:  a.  Berpatroli  secara  rutin,  mendadak,  periodik ataupun gabungan di dalam kawasan hutan atau dalam  wilayah hukum Polres Tebo yang telah ditentukan, misalnya dimulai dari daerah  Kecamatan  7  Koto  sampai  dengan  daerah  Sumay;  b.  Memerikasa  surat-surat  atau  dokumen  yang  berkaitan  dengan pengangkutan hasil hutan di kawasan atau diwilayah hukum Polres Tebo yang telah ditentukan; c.Melakukan koordinasi dengan mitra instansi/lembaga yang terkait dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan.
Kata Kunci : Tindak pidana , melarikan perempuan di bawah umur, perkawinan.
Abstract : Marriage is an inner and outer bond between men and women that is entwined in a domestic relationship to create a household that is sakinah mawaddah warahmah. One of the condotiont that must be obeyed in the implementation of a marriage regulated by law is that the bride and groom must be of legal age. Every marriage that has not meet the marriage age limit, is essentially  called  a  underage  marriage  is  affirmed  in  article  7  of  law  Number  1  of  1974  and  article  1  paragraph  (1)  of  Law Number  23  of  2002  Concerning  Child  Protecdtion,  that  is  child  someone  who  is  not  yet  18  years  old  and  is  a  pruning  of  the freedom of chldren’s rights in obtaining the rights to life as a teenager who has the potential to grow, develop and potentially positively according to what is outlined in religion. The problems discussed in this thesis are the intercourse of minors in marital relations  and  the  effects  arising  from  such  marriages,  because  in  fiqih  view  no  punishman  is  given  for  this  action.  However,  if viewed  from  the  perspective  of  national  law,  underage  marriages  have  violated  several  law  and  regulations.  The  factors  that influence  it’s    effectiveness  are  the  subtance  of  the  law  Article  332  of  the  Criminal  Code,  Law  Number  16  of  2019  and  Law Number 23 of 2002. The conclusion of this thesis is that the aplication of sanctions against underage run away women in marriage in Tanjung Jabung Timur Regency has never been applied because the are no reports from the victims althought the criminal law regulates sanctions againts the perpetrators because it has caused harm to the victims (women).
Keywords : The Criminal offence, the run off underage women, the marriage.

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum, pernyataan ini jelas dimuat dalam batang tubuh UUD RI 1945, tepatnya pada Pasal  1  ayat  (3),  berbunyi  :  “Negara  Indonesia  adalah  negara  hukum”.  Sebagai  Negara  yang  menyatakan  dirinya sebagai  negara  hukum  ( Rechtstaat ),  bukan  sebagai  negara  yang  berdasarkan  kekuasaan  ( Machtstaat )  semata.  Secara konstitusi  negara  kita  sudah  menyatakan  secara  tegas  dalam  batang  tubuhnya,  bahwa  negara  Indonesia  berdasarkan hukum.  Hal  ini  sudah  seharusnya  hukum  sebagai  panglima  tertinggi  yang  harus  dijunjung  tinggi  keberadaan  dan pemberlakuannya.

## Cindo  Kottama,  Sigit  Somadiyono,  dan  Fatriansyah.  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Pengangkutan  Kayu
Tanpa Dokumen Sah Di Wilayah Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Tebo
Indonesia  sebagai  negara  hukum,  pasti  yang  dikedepankan adalah aturan  hukum  yang  berlaku  dan  kedudukan hukum  setiap  warga  negara  adalah  sama  di  hadapan  hukum.  Itupun  jelas  dan  terang  sudah  dimuat  dalam  Undang- Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945  tersebut.  Sehingga,siapa  saja  yang  melanggar  hukum  wajib dikenakan  sanksi.  Jangan  sampai  ada  perlakuan  yang  berbeda  atau  justru  sebaliknya  yaitu  adanya  diskriminasi perlakuan yang sengaja dibedakan karena berbagai segi dan faktor yang menyebabkannya. Saat sekarang ini, seiring dengan maraknya perbuatan pembalakan liar, maka sejak tahun 2013 disahkanlah Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Pengrusakan  Hutan.  Undang-Undang  ini  sebagai  pengganti  dari Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
Letak  geografisnya  yang  stategis,  Indonesia  memiliki  kekayaan  alam  yang  luar biasa  salah satunya  memiliki banyak hutan yang potensial dimana kondisi vegetasi  yang  tumbuh  dan  berkembang  sangat  beragam.  Hal  ini  adalah salah satu sektor modal pembangunan bangsa. Menurut Dangler, hutan adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan  yang  cukup  luas,  sehingga  suhu,  kelembapan,  cahaya,  angin  dan  sebagainya  tidak  lagi  menentukan lingkungannya,  akan  tetapi  dipengaruhi  oleh  tumbuh-tumbuhan/pepohonan  baru  asalkan  tumbuh  pada  tempat  yang luas dan tumbuhnya cukup rapat. Dangler juga memberikan 4 (empat) unsur mengenai defenisi hutan, yaitu: 1. Unsur lahan yang cukup luas (minimal ¼ hektar), yang disebut tanah hutan;
2. Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna;
3. Unsur lingkungan; dan
4. Unsur penetapan pemerintah
Menurut  kamus  kehutanan  bahwa  pengertian  hutan  adalah  suatu  lapangan  bertumbuhan  pohon-pohon  yang secara  keseluruhannya  merupan  persekutuan  hidup  alam  hayati  beserta  alam  lingkungannya  yang  ditetapkan pemerintah  sebagai  hutan. Dan  menurut  Undang-undang  No.41  tahun  1999  tentang  Kehutanan,  hutan  adalah  suatu ekosistem  berupa  hamparan  lahan  berisi  sumber  daya  alam  hayati  yang  didominasi  pepohonan  dalam  persekutuan alam  hayati  yang  didominasi  pepohonan  dalam  persekutuan  alam  hayati  beserta  lingkungannya,  dimana  yang  satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
Sumber daya alam “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (hutan) dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hutan adalah karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, yang  dianugerahkan  kepada  bangsa  Indonesia,  merupakan  kekayaan  yang  dikuasai  negara,  agar  hutan  dapat memberikan  manfaat  serbaguna  bagi  umat  manusia.  Untuk  itu,  kegiatan  pemanfaatan  hutan  bertujuan  untuk memperoleh  manfaat  yang  optimal  bagi  kesejahteraan  seluruh  masyarakat  secara  berkeadilan  dengan  tetap  menjaga kelestariannya.
Lingkungan  hidup  tidaklah  asing  bagi  sebagian  masyarakat  Indonesia.  Hal  ini  tentunya  sangat  membantu penyuluhan  dan  pembinaan  kesadaran  lingkungan  masyarakat  yang  dewasa  ini  begitu  menonjol  dilakukan  aparatur pemerintahan  maupun  program  Pendidikan  Kesejahteraan  Keluarga  (PKK)  yang  antara  lain  tercermin  dalam  suatu program penghijauan.
Perkembangan  industrialiasi  yang  saat  ini  melanda  dunia  menjadikan  perusahaan-perusahaan  berlomba-lomba untuk melakukan ekplorasi dan eksploitasi sumber-sumber alam yang menjadi bahan baku produksinya. Di Indonesia misalnya  banyak  terjadi  ekplorasi  dan  ekploitasi  sumber  alam  baik  di  sektor  pertambangan  maupun  di  sektor nonpertambangan. Banyak sekali hutan-hutan beralih fungsi menjadi perkebunan.
Menurut  anggota  Wahana  Lingkungan  Hidup  (WALHI)  sebagaimana  disampaikan  oleh  Abetnego  Sinaga bahwa Antara tahun 1985-1997, Indonesia secara keseluruhan telah kehilangan lebih dari 20juta ha tutupan hutan dan Laju deforestasi di Indonesia menjadi semakin meningkat, dimana pada tahun 1980-an laju deforestasi rata-rata sekitar 1juta ha pertahun angka tersebut kemudian meningkat menjadi sekitar 1,7juta pertahun pada tahun pertama 1990-an. Sejak tahun 1996, laju deforestasi tampaknya meningkat lagi menjadi rata-rata 2-3juta ha pertahun. Pada 1998-2000, tiap  tahunnya  tidak  kurang  dari  3,8  juta  ha.  Kondisi  tersebut  menyebabkan  terjadinya,  kerugian  negara  100Triliun pertahun.
Perkembangan  hukum  lingkungan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  gerakan  sedunia  untuk  memberikan  perhatian lebih  besar  kepada  lingkungan  hidup,  mengingat  kenyataan    bahwa  lingkungan  hidup  telah  menjadi  masalah  yang perlu  ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini. Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup ini dimulai dari kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970)” guna merumuskan strategi “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980)”.
Pemanfaatan hasil hutan kayu ini, sebenarnya telah diatur dalam ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang  berlaku  baik  berupa  Undang-Undang,  Peraturan  Pemerintah  maupun  peraturan  perundang-undangan  yang merupakan  peraturan  pelaksanaan  yang  berada  dibawahnya.  “Ketentuan  pemanfaatan  hasil  hutan  kayu  telah  diatur melalui  Izin  Usaha  Pemanfaatan  Hasil  Hutan  Kayu  (IUPHHK)  pada  hutan  alam  dan  atau  yang  sebelumnya  disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) dan atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI).
Izin usaha tersebut kegiatannya meliputi pemanenan atau penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan,
Cindo  Kottama,  Sigit  Somadiyono,  dan  Fatriansyah.  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Pengangkutan  Kayu Tanpa Dokumen Sah Di Wilayah Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Tebo
pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu. Namun demikian, fakta di lapangan ternyata banyak ditemukan praktek menyimpang dari aturan terutama dalam kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam.
Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya  alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas  alam  lingkungannya  yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dan yang lainnya.
Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan di Indonesia dibedakan menjadi 4 (empat) jenis hutan yaitu:
1. Hutan  berdasarkan  statusnya  yaitu  didasarkan  pada  status  (kedudukan)  antar  orang,  badan  hukum  atau  instansi yang  melakukan  pengelolaan,  pemanfaatan  dan  perlindungan  terhadap  hutan  tersebut.  Hutan  berdasarkan  status dibagi menjadi dua, yaitu:
a. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
b. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah
2. Hutan berdasarkan fungsinya yaitu penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Berdasarkan fungsinya hutan ini digolongkan menjadi tiga, yaitu:
a. Hutan  konservasi  adalah  hutan  yang  dengan  ciri  khas  tertentu  yang  mempunyai  fungsi  pokok  pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan konservasi ini terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian dan taman buru.
b. Hutan  lindung  adalah  kawasan  hutan  yang  memiliki  fungsi  pokok  sebagai  perlindungan  sistem  penyangga kehidupan  untuk  mengatur tata  air,mencegah  banjir, mengendalikan  erosi,  mencegah intrusi  (penerobosan)  air laut,dan memelihara kesuburan tanah;
c. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi produksi hasil hutan.
3. Hutan  berdasarkan  tujuan  khusus  yaitu  penggunaan  untuk  keperluan  penelitian dan pengembangan dan pelatihan serta untuk kepentingan religi  dan  budaya  setempat.  Yang  mana    dengan    syarat    tidak    mengubah  fungsi  pokok kawasan hutan.
4. Hutan  berdasarkan  pengaturan  iklim  mikro,  estetika,  dan  resapan  air  di  setiap  kota  ditetapkan  kawasan  tertentu sebagai hutan kota.
Hutan memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting bagi suatu Negara, karena hutan adalah salah satu aspek yang bermanfaat untuk menunjang pembangunan Negara dan kesejahteraan sosial. Nilai ekonomis yang luar biasa terdapat  di  dalam  hutan,  sehingga  harus  ada  suatu  aturan  untuk  menjaga  kelestariannya.  Ada  suatu  kalimat  yang penting untuk kita ingat, “Kekayaan alam didunia ini adalah  utang kita kepada anak cucu kita”. Oleh karena itu kita harus bisa menjaga  kelestarian hutan sejalan ketika kita mengelola dan memanfaatkan hutan.
Akibat dari pemanfaatan hutan yang tidak bijaksana pastilah menimbulkan banyak kerugian, dimana salah satu contoh  adalah  kegiatan  penebangan.  Kegiatan  penebangan  hutan  terutama  untuk  kebutuhan  domestik,  ini  adalah kegiatan yang sungguh sangat tua, mungkin sudah setua peradaban umat manusia. Pernyataan demikian tentulah tidak dapat dipungkiri, sehingga tidak diperlukan pembuktian- pembuktian. Tetapi penebangan komersil, itulah yang perlu lebih  dicermati.  Tergiur  dengan  nilai  ekonomis kayu yang luar  biasa mengakibatkan banyak masyarakat  atau  pihak- pihak tertentu yang buta mata untuk meraup keuntungan yang tidak sedikit untuk diri sendiri atau kelompoknya.
Pasal 4 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentnag Kehutanan menyatakan bahwa semua hutan dalam wilayah Republik  Indonesia  termasuk  kekayaan  alam  yang  terkandung  didalamnya  dikuasai  oleh  negara  untuk  sebesar-besar kemakmuran  rakyat.  Maksud  dari  penguasaan  hutan  oleh  negara  adalah  memberi  wewenang  kepada  Pemerintah untuk: 7
a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
b. Menetapkan status wilayah tertentu  sebagai  kawasan  hutan  atau  bukan kawasan hutan;
c. Mengatur  dan  menetapkan  hubungan-hubungan  hukum  antara  orang  dengan  hutan,  serta  mengatur  perbuatan- perbuatan hukum mengenai kehutanan.
Persoalan pembalakan liar kini sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana. Pembalakan liar  bukan  merupakan  tindakan  haram  yang  dilakukan  secara  sembunyi-sembunyi,  tetapi  sudah  menjadi  pekerjaan keseharian.
Fenomena pembalakan liar kini bukan lagi merupakan masalah kehutanan saja, melainkan persoalan multipihak yang  dalam  penyelesaiannyapun  membutuhkan  banyak  pihak  yang  terkait.  Penegakkan  hukum  terhadap  pelaku peredaran  atau  penebangan  kayu  tanpa dokumen (pembalakan  liar)  belum  dapat  dilaksanakan  sesuai  dengan  amanat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, keterbatasan dari aparat  penegak  hukum.  Aktivitas  peredaran  kayu  tanpa  dokumen  yang  sudah  jelas  merugikan  negara  dari  segi pendapatan negara maupun segi perlindungan hutan.
Semakin  meningkatnya  kejahatan  penebangan  liar  dapat  mengakibatkan  kerusakan  dan  hilangnya  ekosistem
Cindo  Kottama,  Sigit  Somadiyono,  dan  Fatriansyah.  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Pengangkutan  Kayu Tanpa Dokumen Sah Di Wilayah Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Tebo
hutan sehingga tentunya kelestarian fungsi lingkungan hidup akan terganggu. Bahwa praktik pengangkutan kayu yang berasal  dari  hutan  hak  atau  hutan  tanaman  rakyat  tersebut  dapat  dimaklumi,  oleh  karena  aparat  terkait  sama  sekali tidak  melakukan  sosialisasi  terhadap  ketentuan  yang  diamanatkan  oleh  Undang-Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan.
Hukum  diperlukan  untuk  melindungi  kepentingan  dari  masyarakat  dari  gangguan  pihak  lain,  apabila  terjadi pelanggaran  hak  dan  kepentingan,  maka  harus  di-  selesaikan  dengan  menggunakan  hukum.  Satjipto  Raharjo sebagaimana  pendapatnya yang  dikutip  oleh  Nyoman  Sarikat  Putra mengatakan bahwa  proses penegakan  hukum  itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum/undang-undang.
Perumusan pikiran pembuat undang-undang yang dituangkan dalam peraturan per- undang-undangan akan turut menentukan bagaimana hukum itu nanti dijalankan. 8
Hukum merupakan suatu sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau konsep-konsep serta usaha untuk mewujudkan ide-ide dari harapan masyarakat untuk menjadi kenyataan. Melalui penegakan hukum maka keberadaan hukum akan mempunyai makna dalam kehidupan nyata. Adapun keadaannya hukum yang harus ditegakkan, bahkan meskipun  langit  runtuh  maka  hukum  harus  ditegakkan  ( fiat  justitia  et  pereat  mundus ). 9 Penegakan  hukum  juga dimaksudkan  untuk  memberikan  keadilan,  adalah  adil  apabila  ada  orang  yang  dirugikan  hak  dan  kepentingannya mendapat  ganti  kerugian  dan  yang  pelakunya  dijatuhi  hukuman  yang  setimpal.  Begitu  pula  bagi  orang-  orang yang menimbulkan kerusakan hutan, dimana secara  langsung ataupun tidak akan  menimbulkan  kerugian  bagi  masyarakat banyak dan kerugian Negara juga.
Hukum  pidana  materiil,  dilihat  dari  sudut  dogmatis-normatif,  menurut  Barda  Nawawi  Arief  bersubstansikan pada 3 (tiga) masalah pokok dari hukum pidana terletak pada masalah yang saling berkaitan, yaitu: 10 a. Perbuatan yang sepatutnya dipidana;
b. Syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/memper- tanggungjawabkan seseorang melakukan perbuatan itu; dan
c. Sanksi  pidana  apa  yang  sepatutnya  dikenakan  pada  orang  tersebut  Adapun  yang  dimaksud  dengan  hasil  hutan menurut Undang-undang No. 41
Tahun  1999  dalam  Pasal 1  point  ke 13  adalah  benda-benda  hayati, nonhayati  dan  turunannya,  serta jasa  yang berasal dari hutan. Dan hasil hutan tersebut dijabarkan dalam penjelasan Pasal 4 ayat 1. Dalam hal hasil produksi yang langsung diperoleh dari pengolahan bahan-bahan mentah yang berasal dari hutan seperti kayu bulat, yang sering sekali menjadi  permasalahan  dalam  bidang  kehutanan.  Dimana  sering  sekali  pengambilan  atau  memperoleh  hasil  hutan dengan cara yang tidak sah atau tanpa ijin. Bukan tidak boleh bagi masyarakat untuk menggali atau menikmati hasil hutan yang berlimpah ruah, tetapi ada tata cara yang telah ditetapkan oleh negara untuk menikmati hasil hutan sekaligus mengelolanya dengan baik.
Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat modern dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi akan menumbuhkan perubahan proses sosial dalam tata kehidupan masyarakat. Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai  penyangga  hidup  dan  kehidupan  mahluk  didunia.  Hutan  merupakan  sumber  daya  yang  sangat  penting  tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup. 11
Masalah tindak pidana illegal logging ini sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, teroganisasi, dan lintas negara. Tindak pidana ini dilakukan dengan modus operandi yang canggih dan telah mengancam kelangsungan hidup  masyarakat  sehingga  dalam  pencegahan  dan  pemberantasannya  diperlukan  landasan  hukum  yang  kuat  dan mampu menjamin efektivitas penegak hukum.
Undang-Undang  No.  41  Tahun  1999 tentang  Kehutanan  belum merumuskan  tentang defenisi dari pembalakan liar atau illegal logging sehingga sering menimbulkan penafsiran yang berbeda. Selain itu terdapat banyak kekurangan dalam  peraturan  perundang-undangan  ini  sehingga  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  ini  menjadi  sangat sulit.  Inilah  menjadi  salah  satu  yang  latar  belakangi  pembentukan  Undang-undang  No.  18  Tahun  2003  tentang Pencegahan dan Pem-berantasan Perusakan Hutan.
Peraturan  perundang-undangan  yang  diundangkan  di  Jakarta,  pada  tanggal  6  Agustus  2013  tergolong  masih baru,  Undang-undang  No. 18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan  Pemberantasan  Perusakan  Hutan  sangat  menarik untuk  diteliti  karena  memiliki  perbedaan  dengan  undang-undang  sebelumnya.  Undang-undang  ini  merumuskan pengertian pembalakan liar dalam Pasal 1 ayat (4), yaitu : “Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan  kayu  secara  tidak  sah  yang  terorganisasi”  Undang-Undang  No.  18  Tahun  2013  tentang  Pencegahan  dan Pemberantasan  Perusakan  Hutan  juga  telah  merumuskan  peraturan-peraturan  yang  lebih  tajam  dan  tegas  untuk mengatasi kejahatan illegal logging ini.
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  pengangkutan  kayu  tanpa  dokumen  sah  dalam  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terdapat dalam Pasal 88 yaitu sebagai berikut:
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
Cindo  Kottama,  Sigit  Somadiyono,  dan  Fatriansyah.  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Pengangkutan  Kayu Tanpa Dokumen Sah Di Wilayah Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Tebo
a. Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
b. memalsukan  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan  kayu  dan/atau  menggunakan  surat  keterangan  sahnya  hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
c. melakukan  penyalahgunaan  dokumen  angkutan  hasil  hutan  kayu  yang  diterbitkan  oleh  pejabat  yang berwenang sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan  paling  lama  5  (lima)  tahun  serta  pidana  denda  paling  sedikit  Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(2) Korporasi yang:
a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
b. memalsukan  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan  kayu  dan/atau  menggunakan  surat  keterangan  sahnya  hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
c. melakukan  penyalahgunaan  dokumen  angkutan  hasil  hutan  kayu  yang  diterbitkan  oleh  pejabat  yang berwenang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima) tahun  dan  paling  lama  15  (lima  belas)  tahun  serta  pidana  denda  paling  sedikit  Rp5.000.000.000,00    (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Kabupaten Tebo berada pada posisi bagian barat Provinsi Jambi tepatnya terletak diantara titik koordinat 0º 52’ 32” - 01º 54’ 50” LS dan 101º 48’ 57” - 102º 49’ 17” BT, Kabupaten Tebo dipengaruhi oleh iklim tropis dan wilayah dan berada pada ketinggian antara 50 - 1.000 mdpl. Luas wilayah Kabupaten Tebo yaitu 646.100 Ha atau 11,86% dari luas  wilayah  Provinsi  Jambi,  yang  terdiri  dari  12  kecamatan,  107  desa  dan  5  kelurahan.  Luas  kecamatan  terbesar adalah Kecamatan Sumay seluas 129.695,95 Ha atau 20,1% dari luas wilayah seluruh Kabupaten Tebo Aktivitas  pembalakan  liar  di  Bukit  Tigapuluh  Kabupaten  Tebo,  semakin  leluasa,  sampai  pada  titik  radius  1,3 kilometer dari Taman Nasional Bukit Tigapuluh itu bahkan pembalak liar mencoba mengelabui dengan memalangkan kayu balok di tengah jalan, supaya menutup akses pergerakan tim keamanan yang berpatroli. Kondisi area Alam Bukit Tigapuluh  yang  seluas  38.665  hektare  itu  dalam  beberapa  tahun  terakhir  rusak  akibat  aksi illegal  logging tersebut. Aksi pembalakan liar diduga dilakukan para pemodal besar yang memanfaatkan pekerja dari penduduk sekitar, modus pembalakan liar itu membuka jalur dengan menggunakan alat berat dan mengangkat kayu dari bawah tebing ke jalur yang telah dibuka hingga keluar kawasan.
Selain  di  Bukit  Tiga  Puluh,  Satreskrim  Polres  Tebo  berhasil  mengungkap  2  kasus illegal  logging di  daerah Teluk  Kuali,  Kecamatan  Tebo  Ulu,  Kabupaten  Tebo.  Dari  penangkapan  kedua  kasus  tersebut  berhasil  diamankan barang  bukti  puluhan  batang  kayu  log  tanpa  dilengkapi  dokumen  yang  sah.  Pengungkapan  kasus illegal  logging dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2017 terhadap seorang sopir berinisial AH, warga Sungai Abang, Kecamatan VII Koto,  Kabupaten  Tebo.  AH  ditangkap  sekitar  pukul  21:30  WIB  di  Simpang  Lagpon,  Desa  Teluk  Kuali,  saat mengendarai  Truck
Carter warna kuning tanpa nomor polisi. Mobil tersebut bermuatan 17 batang kayu log tanpa dokumen yang sah, batang kayu log diamankan petugas sebagai barang bukti, kayu-kayu tersebut berasal dari VII Koto Ulu, agar diproses lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti mobil dan kayu dibawa ke Mapolres Tebo.

## PEMBAHASAN :
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Kayu Tanpa Dokumen Sah menurut Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013
Modus operandi pada tindak pidana illegal logging ini titik beratnya adalah terletak pada diri si pelaku dalam mempersiapkan suatu kejahatan. Adapun modus operandi yang senantiasa digunakan oleh kejahatan yang terorganisir ini  adalah  penyandang  dana  atau  cukong  melalui  sistem sel  yang  melibatkan  anggota  masyarakat  untuk  melakukan penebangan liar. Jaringan organisasi ini terdiri  dari  petugas/pejabat kehutanan, bea cukai, kepolisian, TNI AD, TNI AL, Pemda, Kejaksaan, Pengadilan, serta Politikus. Berbagai upaya penanggulangan illegal logging dan pengamanan hutan, baik berupa operasi pengamanan fungsional, gabungan dan operasi khusus serta berbagai kerjasama kelihatannya belum  optimal,  bahkan  cenderung  berakibat  pada  merajalelanya  penebangan  liar  baik  di  kawasan  hutan  lindung maupun kawasan konservasi.
Untuk lebih jelasnya modus operandi dalam kegiatan illegal logging ini dibedakan dalam dua (dua) bagian yaitu:
a. Modus operandi di daerah hulu adalah:
1. melakukan penebangan tanpa izin untuk kepentingan pribadi,  dimana  biasanya dilakuk an  oleh  masyarakat yang   kemudian hasil tebangan illegal dijual kepada pengusaha kayu atau kepada industri pengelolaan  kayu.
2. melakukan penebangan diluar izin  yang  ditentukan  konsesinya  oleh pemerintah, biasanya ini dilakukan oleh
Cindo  Kottama,  Sigit  Somadiyono,  dan  Fatriansyah.  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Pengangkutan  Kayu Tanpa Dokumen Sah Di Wilayah Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Tebo
pemilik  Hak  Pengelolaan  Hutan  (HPH)  dan  pemegang  izin  Penebangan  kayu  (IPK)  yang  sah  dengan menggunakan tenaga kerja masyarakat setempat seabagai penebang kayu atau mendatangkan langsung dari luar daerah. Modus ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi pasokan kayu yang telah disepakati agar terhindar dari  kerugian  karena  tidak  dapat  memenuhi  permintaan  industri  kayu.  Selain  itu  tujuan  modus  operandi  ini adalah untuk mempercepat tercapainya target produksi perindustrian kayu.
b. Modus operandi di daerah hilir adalah:
1. pengangkutan kayu tanpa dilengkapi Surat Ketrangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), dalam modus operandi ini tidak hanya melibatkan pemilik kayu sebagai pelaku  tetapi  juga  ikut  melibatkan pemilik kayu sebagai pelaku tetapi juga ikut melibatkan pengangkut kayu ( supir) atau nahkoda kapal.
2. pengangkutan  kayu  dilengkapi  dengan  dokumen  palsu,   dalam  hal pemalsuan dokumen pengangkutan kayu ini ada  tiga  modus yang biasa dilakukan oleh para pelaku, yakni  pemalsuan  blanko  dan isinya, blankonya asli tetapi  isinya  dipalsukan,  dan  Surat  Keterangan  Sahnya  Hasil  Hutan  (SKSHH)  yang  digunakan  berasal  dari daerah lain. Dalam hal pengangkutan kayu dengan dokumen  palsu  selain pemilik kayu sebagai pelaku, aparat penerbit  dokumen  palsu stempel dan cap palsu juga adalah pelaku termasuk pengangkut kayu illegal tersebut.
3. Volume  kayu  yang  diangkut  tidak  sesuai  dengan  data  yang  ada    dalam  SKSHH,  dalam  modus  operandi  ini pemilik    kayu  bekerjasama  dengan  penerbit  SKSHH.  Jadi  di  sini  pelakunya  tidak  hanya  pemilik  kayu  dan pengantar kayu tetapi pejabat yang mengeluarkan SKSHH juga terlibat. Dalam hal ketidaksesuaian volme kayu ini, aparat memberikan toleransi sebesar 5% dari data yang tercatat dalam dokumen.
4. Adanya  dokomen  SKSHH  yang  digunakan  lebih  dari  satu  kali,  dalam  hal  ini  pelaku  tidak  memperbaharui SKSHH, dan mempergunakan SKSHH  berulangkali.
5. Menggunakan Dokumen pengganti SKSHH, seperti surat tilang di darat atau dilaut sebagai pengganti  SKSHH yang  disita,  atau  faktur kayu sebagai penggantu SKSHH atau surat-surat lain.
Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  pengangkutan  kayu  tanpa  dokumen  sah  dalam  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terdapat dalam Pasal 88 yaitu sebagai berikut:
(1) Orang perseorangan yang dengan sengaja:
a. Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
b. memalsukan  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan  kayu  dan/atau  menggunakan  surat  keterangan  sahnya  hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
c. melakukan  penyalahgunaan  dokumen  angkutan  hasil  hutan  kayu  yang  diterbitkan  oleh  pejabat  yang berwenang sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan  paling  lama  5  (lima)  tahun  serta  pidana  denda  paling  sedikit  Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
(2) Korporasi yang:
a. melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
b. memalsukan  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan  kayu  dan/atau  menggunakan  surat  keterangan  sahnya  hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
c. melakukan  penyalahgunaan  dokumen  angkutan  hasil  hutan  kayu    yang  diterbitkan  oleh  pejabat  yang berwenang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  15  dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  singkat  5  (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
Dari  berbagai  perumusan  tindak  pidana  Illegal  Logging  dalam  Undang-  Undang  Nomor  41  Tahun  1999 tercantum unsur sengaja atau kealpaan atau kelalaian, maka dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana Illegal Logging menganut prinsip liability based on fault (pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan) sehingga  pada  prinsipnya  menganut  asas  kesalahan  atau  culpabilitas.  Bertolak  dari  asas  kesalahan,  maka  di  dalam pertanggungjawaban  pidana  seolah-olah  tidak  dimungkinkan  adanya  pertanggungjawaban  mutlak  ( strict  liability ). Secara  teoritis  dimungkinkan  adanya  penyimpangan  terhadap  asas  kesalahan  dengan  menggunakan  prinsip  strict liability,  di  mana  prinsip  ini  lebih  menitikberatkan  pada actus  reus (perbuatan  yang  dilarang)  tanpa mempertimbangkan  adanya mens  rea (kesalahan)  karena  tidak  mudah  membuktikan  kesalahan  pada  korporasi  atau badan hukum.
Kesulitan menemukan mens rea korporasi terkait dengan sifat korporasi sebagai badan hukum yang merupakan suatu  subyek  hukum  mandiri  yang  dipersamakan  di  hadapan  hukum  dengan  individu  pribadi  orang  perorangan. Meskipun  korporasi  disamakan  kedudukannya  dalam  hukum  dengan  manusia  dalam  konotasi  biologis  yang  alami (natuurlijke  persoon) namun  dalam  melaksanakan  aktivitas  hidupnya,  pertanggungjawaban  direksi  memiliki
Cindo  Kottama,  Sigit  Somadiyono,  dan  Fatriansyah.  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Pengangkutan  Kayu Tanpa Dokumen Sah Di Wilayah Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Tebo
karakteristik yang berbeda dengan manusia biasa pada umumnya. Hubungan hukum yang dilakukan korporasi dengan pihak  lain  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  yang  lebih  rumit  bila  dibandingkan  dengan  hubungan  hukum  yang dilakukan oleh manusia yang pada akhirnya akan menimbulkan kesalahan dalam penerapan hukum terhadap korporasi atau pengurusnya.
Pertanggung  jawaban  korporasi  ini,  salah  satu  persoalan  yang  kompleks  adalah  menyangkut  pembuktian kesalahan,  baik  sengaja  maupun  kelapaan,  sebab  pembuktian  bentuk-bentuk  pelanggaran  hukum    yang    dilakukan korporasi  di  bidang ekonomi sangat sulit dan kompleks, oleh karena itu, mengingat  fungsi  hukum pidana sebagai social  defence  yang  pada  hakekatnya  merupakan  bagian  integral  dalam  pencapian  tujuan  kesejahteraan  masyarakat, maka  dalam  rangka  pembuktian  tindak  pidana  korporasi,  maka  konsep  strict  liability  dan  vicarious  liability  harus dipertimbangkan untuk diadopsi dalam KUHPidana Indonesia yang akan  datang  disamping  asas  mens  rea  atau  suatu pengecualian    asas    kulpabilitas,  khususnya  dalam  mempertanggung  jawabkan  korporasi  sebagai  pembuat  tindak pidana.
Penempatan korporasi sebagai subjek hukum pidana di  dukung  oleh  beberapa pakar, diantaranya Andi Zainal Abidin,  yang  mengemukakan  bahwa  pembuat  delik  yang  merupakan  korporasi  itu,  oleh  rolling  dimasukkan  sebagai functioneel  dedarschaap . Oleh karena korporasi dalam dunia modern mempunyai peranan  penting  dalam  kehidupan ekonomi yang mempunyai banyak fungsi seperti, pemberi kerja, produsen, penentu harga, pemakai devisa, dan  lain- lain.pelaku fungsional disini  yang dimaksud adalah pelaku yang tidak melakukan tindak pidana secara fisik, misalnya tindakan korporasi yang dilakukan oleh pegawainya menjadikan korporasi bertanggung jawab atas tindakan tersebut.
Selanjutnya, penulis akan membahas tentang kasus pengangkutan kayu tanpa dokumen yang sah di Kabupaten Tebo. Kabupaten Tebo berada pada posisi bagian barat Provinsi Jambi tepatnya terletak diantara titik koordinat 0º 52’ 32” - 01º 54’ 50” LS dan 101º 48’ 57” - 102º 49’ 17” BT, Kabupaten Tebo dipengaruhi oleh iklim tropis dan wilayah dan berada pada ketinggian antara 50 - 1.000 mdpl. Luas wilayah Kabupaten Tebo yaitu 646.100 Ha atau 11,86% dari luas  wilayah  Provinsi  Jambi,  yang  terdiri  dari  12  kecamatan,  107  desa  dan  5  kelurahan.  Luas  kecamatan  terbesar adalah Kecamatan Sumay seluas 129.695,95 Ha atau 20,1% dari luas wilayah seluruh Kabupaten Tebo. 79
Aktivitas  pembalakan  liar  di  Bukit  Tigapuluh  Kabupaten  Tebo,  semakin  leluasa,  sampai  pada  titik  radius  1,3 kilometer dari Taman Nasional Bukit Tigapuluh itu bahkan pembalak liar mencoba mengelabui dengan memalangkan kayu balok di tengah jalan, supaya menutup akses pergerakan tim keamanan yang berpatroli. Kondisi area Alam Bukit Tigapuluh yang seluas 38.665 hektare itu dalam beberapa tahun terakhir rusak akibat aksi illegal logging tersebut.

## B. Penegakan  Hukum  Pidana  Terhadap  Pelaku  Pengangkutan  Kayu  Tanpa  Dokumen  Sah  di  Wilayah Kabupaten Tebo
Pemberantasan  tindak  pidana  kehutanan  adalah  segala  upaya  yang  di  lakukan  untuk  menindak  secara  hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung, tidak langsung, maupun yang terkait lainnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terdapat ketentuan perbuatan perusakan hutan,  Pasal  11  yaitu :
1. Pemberantasan    tindak    pidana  kehutanan    adalah    segala      upaya    yang    di  lakukan  untuk  menindak  secara hukum  terhadap  pelaku  perusakan  hutan  baik  langsung,  tidak  langsung,  maupun  yang  terkait  lainnya. Perbuatan perusakan hutan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi. dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 terdapat ketentuan perbuatan perusakan hutan, Pasal 11 yaitu :
2. Perbuatan  perusakan  hutan  secara  terorganisasi  merupakan  kegiatan    yang  dilakukan  oleh  suatu  kelompok yang    terstruktur    yang    terdiri,    atas  dua  orang  atau  lebih,  dan  yang  bertindak  secara    bersama-sama    pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan.
3. Kelompok  terstruktur  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (2)  tidak  termasuk  masyarakat  yang  bertempat tinggal  di  dalam  dan/atau  disekitar  kawasan  hutan  yang  melakukan    perladangan    tradisional    dan/atau melakukan penebangan kayu di  luar  kawasan  hutan konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersial.
4. Masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di  sekitar  kawasan hutan yang melakukan penebangan kayu  diluar  kawasan  hutan  konsevasi  dan  hutan  lindung  untuk  keperluan  sendiri  dan  tidak  untuk  keperluan komersial harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan mengenai penebangan kayu diluar  kawasan  hutan  konservasi dan hutan lindung untuk keperluan sendiri  dan  tidak  untuk  keperluan  komersial  diatur  lebih  lanjut  dengan  peraturan  pemerintah  memberantas suatu  tindak  pidana illegal  loging memang  perlu  kerja  sama  dan  kordinasi  yang  baik  antara  PPNS  dengan Kepolisian  atau  penyelidik    dengan    penyidik  dalam  mengungkap  suatu  kasus  agar  dapat  di  tangani  dengan baik  berdasarkan  peraturan  yang  ada,  dan  demi  kepastian    hukum    serta    keadilan,  sehingga  suatu  tindak pidana  tersebut  dapat  diatasi  dan  di  berantas    dengan  melakukan  beberapa  langkah,  seperti,  penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan, sampai pada penjatuhan sanksi atau hukuman yang setimpal yang dapat
Cindo  Kottama,  Sigit  Somadiyono,  dan  Fatriansyah.  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Pengangkutan  Kayu Tanpa Dokumen Sah Di Wilayah Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Tebo
membuat efek jera bagi para pelaku tindak pidana.
Untuk memberantas tindak pidana perusakan hutan, di perlukan kordinasi yang baik antara sesama pejabat yang berwenang. Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 di sebutkan lembaga yang yang menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang tertuang dalam Pasal 54 UUP3H yang menyatakan:
1. Dalam  rangka  pelaksanaan  pencegahan  dan  pemberantasan  perusakan  hutan,  Presiden  membentuk  lembaga yang menangani dan pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
2. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden
3. Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
a. Unsur Kementrian Kehutanan
b. Unsur Kepolisian Republik Indonesia
c. Unsur Kejaksaan Republik Indonesia
d. Unsur lain yang terkait
4. Pelaksanaan  tugas  lembaga  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  1  dilakukan  berdasarkan  ketentuan  dalam Undang-Undang ini
Pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan  hutan.  Memang  kita  sadari  bukan  hal  yang  mudah  untuk  dapat  mencegah    terjadi    perusakan    hutan    di Indonesia,    butuh  perencanaan  yang  matang  dan  berkelanjutan  tidak  bisa  di  kerjakan  setengah-setengah.  Dalam menangani  pencegahan  perusakan  hutan    butuh    kerja    yang  serius  agar  dapat  membawa  mendapat  yang  positif, banyak  oknum atau  pejabat yang terlibat.Ini merupakan salah satu kendala yang memeang harus di tindak langsung selain itu, sebagian masyarakat juga banyak terlibat dalam  hal  ini, sehingga memang di perlukan penanganan yang serius.
Langkah  pertama  yang  harus  dilakukan  oleh  pemerintah  sebagai  penentu  kebijakan  harus  segera  melakukan pemulihan  terhadap    kerusakan    hutan    harus    untuk  menjaga  agar  tidak  terjadi  kerusakan  yang  lebih  parah.  Untuk melaksanakan pemulihan terhadap kerusakan hutan yang telah terjadi, pemerintah  dengan  mengajak seluruh lapisan masyarakat,  dari  kalangan individu,  kelompok  maupun  organisasi  perlu  secara  serentak  mengadakan  reboisasi  hutan dalam rangka penghijauan hutan kembali sehingga pada 10 - 15 tahun ke depan kondisi hutan Indonesia dapat kembali seperti sedia  kala.  Pelaksanaan  penghijauan  tersebut  harus lebih mengaktifkan masyarakat lokal (masyarakat yang berada di  sekitar  hutan) untuk secara sadar dan spontan turut menjaga kelestarian hutan tersebut.
Langkah kedua, pemerintah harus menerapkan cara-cara baru dalam penanganan kerusakan hutan.  Pemerintah mengikutsertakan    peran    serta    masyarakat  terutama  peningkatan  pelestarian  dan  pemanfaatan  hutan  alam  berupa upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,  pendidikan  dan  latihan  serta rekayasa kehutanan.
Langkah  ketiga  adalah  pencegahan  dan  peringanan.  Pencegahan  di  sini  dimaksud  kegiatan penyuluhan/penerangan  kepada  masyarakat  lokal  akan  penting  menjaga  fungsi  dan  manfaat  hutan  agar  dapat membantu  dalam  menjaga  kelestarian  hutan  dan  penegakan  hukum  yang  tegas  oleh  aparat  penegak  hukum, Polisi Republik Indonesia (POLRI) dalam melaksanakan penyelidikan terhadap para oknum pemerintahan daerah atau desa yang menyalahgunakan wewenang untuk memperdagangkan kayu pada  hutan  lindung  serta  menangkap  dan melakukan penyidikan secara  tuntas  terhadap  para  cukong  - cukong  kayu yang merugikan negara trilyunan rupiah setiap  tahunnya.    Peringanan    yang    dimaksud  di  sini  adalah  pemerintah  harus  melaksanakan  analisa    terhadap pelaksanaan  peraturan  tersebut  di  dalam  masyarakat.  Bila  ditemukan  hal-hal  yang  tidak  cocok  bagi  masyarakat sebaiknya pemerintah mengadakan revisi terhadap undang-undang tersebut sepanjang tujuan awal pembuatan undang - undang itu tidak dilanggar.
Langkah  terkahir    adalah    adanya    kesiapsiagaan    yang    berlangsung    selama  24  jam  terhadap  penjagaan terhadap  kelestarian  hutan  ini.  Pemerintah  harus  melaksanakan  pengawasan  dan  pengendalian  secara  rutin  dan situasional  terhadap  segala  hal  yang  berkaitan  adanya  informasi  kerusakan  hutan  yang    didapatkan    melalui  media massa  cetak  maupun    elektronik    ataupun    informasi    yang    berasal    dari  masyarakat  sendiri.  Pemerintah  harus melakukannya  secara  kontineu  dan  terus -    menerus   sehingga   kalaupun   ada   kerusakan   hutan   yang   dilakukan oleh  oknum  tertentu  dapat  segera  diambil  langkah  yang  tepat  serta  dapat  mengurangi  akibat  bencana/  disaster  yang akan ditimbulkan kemudian.
Selain itu dalam rangka pencegahan perusakan hutan, pemerintah membuat kebijakan berupa :
a. Koordinasi dalam lintas sektor dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
b. Pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur pengamanan hutan
c. Insentif bagi para pihak yang berjasa dalam menjaga kelestarian hutan
d. Peta penunjukan kawasan hutan dan/atau koordinat geografis sebagai dasar yuridis batas kawasan hutan; dan
e. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
Upaya  preventif  adalah  ,merupakan  suatu    usaha    penanggulangan    yang  lebih    menitikberatkan    pada pencegahan/    penanganan      atau      pengendalian    sebelum  terjadinya  tindak  pidana illegal  logging .    Dalam    upaya
Cindo  Kottama,  Sigit  Somadiyono,  dan  Fatriansyah.  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Pengangkutan  Kayu Tanpa Dokumen Sah Di Wilayah Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Tebo
penanggulangan    ini,  polisi  memang  lebih  dominan  dalam  upaya  represif  sedangkan  dalam  upaya  preventif  lebih cenderung menjadi tanggungjawab dari dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo walaupun tidak tertutup kemungkinan pihak  Kepolisian    ikut  terlibat  dalam  usaha-usaha  yang  berhubungan  dengan  upaya  preventif  dalam  rangka pemberantasan tindak pidana illegal logging di wilayah hukum Kabupaten Tebo.
Adapun langkah yang ditempuh pihak Polres Tebo sebagai upaya Preventif dalam rangka perlindungan terhadap hutan  berdasarkan  wawancara  kepada  Kasatreskrim  Polres  Tebo  Bapak  AKP  Muhammad  Riedho  Syawaluddin Taufan, S.I.K:
1. Berpatroli  secara  rutin,  mendadak,  periodik  ataupun  gabungan  di  dalam  kawasan  hutan  atau  dalam  wilayah hukum Polres Tebo yang telah ditentukan, misalnya dimulai dari daerah Kecamatan VII Koto sampai dengan daerah Sumay.
2. Memerikasa  surat-surat  atau  dokumen  yang  berkaitan  dengan  pengangkutan  hasil  hutan  di  kawasan  atau diwilayah hukum Polres Tebo yang telah ditentukan
3. Melakukan  koordinasi  dengan  mitra  instansi/lembaga  yang  terkait  dalam  operasi  perlindungan  dan pengamanan hutan
Di  samping  paksaan  pemerintah,  upaya  preventif    lain    yang    dapat    dilakukan  Pemerintah  terhdapa  kegiatan yang  mempunyai  potensi  untuk  merusak  dan  mencemarkan  lingkungan  adalah  melalui  audit  lingkungan.  Menurut Pasal  28,  UUPLH  pemerintah  harus  mendorong  penanggung  jawab  usaha  untuk  melakukan  audit  lingkungan,  atau dikenal  juga  sebagai volunteer  environmental  audit .  Dalam  konteks  ini,  pemilik  kegiatan  melakukan  pelanggaran terhadap  peraturan  yang  ada.  Seandainya,  pemilik    kegiatan  telah  melanggar  peraturan    atau    telah    menunjukkan ketidakpatuhannya pada undang-undang dan peraturan yang ada, maka pemerintah dapat mewajibkan pemilik kegiatan untuk  melakukan  audit  lingkungan,  yang  sering  di  sebut  dengan compulsory  environmental  audit (Pasal  29  ayat (3) UUPLH).
Tindakan  represif  yang  dapat  dilakukan  pemerintah  dalam  rangka    penegakan  hukum  lingkungan  di  temukan dalam Pasal 25 ayat (5)  UUPLH  dan Pasal 27 ayat (2) UUPLH. Pemerintah dapat menetapkan uang paksa kepada pencemar  dan  perusak  lingkungan  untuk  kelalainnya  melakukan  tindakan  penyelamatan,  penaggulangan  dan/atau pemulihan lingkungan. Pasal 27 ayat (1) UUPLH memberikan mandate kepada pemeritah untuk mencabut izin  usaha dan/atau  kegiatan  yang  menimbulkan  pencemaran  dan/atau  perusakan  lingkungan.  Untuk  itu  gubernur  dapat mengajukan usul  pencabutan  izin  usaha  dan/atau kegiatan tersebut kepada pejabat yang berwenang.
Selain  itu,  pencegahan  kerusakan  hutan,  peran  serta  masyarakat  juga  sangat  dibutuhkan,  tidak  bisa  hanya  di tentukan  oleh  aparatur  yang  cakap  dan  terampil,  maka  pemerintah  harus  bekerja  sama  dengan masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal dalam hutan atau daerah pinggiran hutan. perlunya peran serta masyarakat dalam pencegahan ini adalah  didasari  pemikiran  bahwa  dengan  adanya  peran serta masyarakat tersebut dapat memberikan informasi kepada pemerintah. 83
Peran  serta  masyarakat  ini  dapat  berfungsi  maksimal  bila  dikerjakan  dan  diawasi  dengan  baik,  laporan  atau informasi  yang  di    berikan    oleh    masyarakat    sangat  membantu  pemerintah  atau  aparat  penegak  hukum  dalam mencegah  perusakan hutan.

## KESIMPULAN :
1. Pertanggungjawaban  pidana  terhadap  pelaku  pengangkutan  kayu  tanpa  dokumen  sah  dalam  Undang-Undang Nomor  18  Tahun  2013  terdapat  dalam  Pasal  88  ayat  (1),  pelaku  pada  kasus  ini  adalah  perseorangan  (1)  Orang perseorangan yang dengan sengaja:
a. Melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
b. memalsukan  surat  keterangan  sahnya  hasil  hutan  kayu  dan/atau  menggunakan  surat  keterangan  sahnya  hasil hutan kayu yang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan/atau
c. melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalamPasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama  5  (lima)  tahun  serta  pidana  denda  paling  sedikit  Rp500.000.000,00  (lima  ratus  juta  rupiah)  dan  paling banyak  Rp2.500.000.000,00  (dua  miliar  lima  ratus  juta  rupiah).  Pada  kasus  Abdul  Halim  sebagai  sopir  yang mengemudikan mobil untuk mengangkut kayu bulat, mobil yang digunakan adalah mobil truk merek Mitsubishi Cunter  Kuning  Tanpa  No.Pol,  kayu  bulat  yang  diangkat  ±  7m3  atau  sebanyak  18  batang  kayu.  Kayu  bulat tersebut  adalah  tumbuh  secara  alami  atau  tumbuh  sendiri.  Kayu  yang  diangkut  tersebut  akan  dijual  kepada sebuah  perusahaan  dengan  harga  Rp.  500.000,-  per  m3.  Kemudian  berdasarkan  Putusan  Nomor 150/Pid.Sus/2017/PN Mrt Abdul Halim tersebut dikenakan pidana penjara selama 1 tahun dengan denda sebesar Rp.  1.000.000.000,-  (satu  milyar  rupiah)  dengan  ketentuan  apabila  denda  tersebut  tidak  dibayar  maka  diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.
Cindo  Kottama,  Sigit  Somadiyono,  dan  Fatriansyah.  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Pengangkutan  Kayu Tanpa Dokumen Sah Di Wilayah Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Tebo
2. Dalam  penegakan  hukum  pidana  terhadap  pelaku  pengangkutan  kayu  tanpa  dokumen  sah  di  wilayah  Kabupaten Tebo,  Undang-Undang  R.I.  Nomor  18  Tahun  2013  di  sebutkan  lembaga  yang  yang  menangani  pencegahan  dan pemberantasan  perusakan  hutan  yang  tertuang  dalam  Pasal  54  ayat  (3)  UUP3H  yang  menyatakan:  Unsur Kementrian  Kehutanan;  Unsur  Kepolisian  Republik  Indonesia;  Unsur  Kejaksaan  Republik  Indonesia;  Unsur  lain yang  terkait.  Adapun  langkah  yang  ditempuh  pihak  Polres  Tebo  sebagai  upaya  Preventif  dalam  rangka perlindungan terhadap hutan:
a. Berpatroli  secara  rutin,  mendadak,  periodik  ataupun  gabungan  di dalam  kawasan  hutan  atau  dalam  wilayah hukum  Polres  Tebo  yang  telah  ditentukan,  misalnya  dimulai  dari  daerah  Kecamatan  7  Koto  sampai  dengan daerah Sumay.
b. Memerikasa  surat-surat  atau  dokumen  yang  berkaitan  dengan  pengangkutan  hasil  hutan  di  kawasan  atau diwilayah hukum Polres Tebo yang telah ditentukan
c. Melakukan koordinasi dengan mitra instansi/lembaga yang terkait dalam operasi perlindungan dan pengamanan hutan
Dan upaya Represif yang dilakukan oleh Polres Tebo terhadap pelaku pengangkutan kayu tanpa dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang P3H.

## SARAN
1. Pemerintah  harus  melakukan  upaya  pencegahan  dengan  memberikan  penyuluhan  kepada masyarakat  terhadap pentingnya hutan, penyuluhan hukum ini harus dilakukan dikarenakan tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi masyarakat yang sangat beragam sehingga penyuluhan tersebut dilakukan secara terus menerus.
2. Pemerintah  harus  menerapkan  cara-cara  baru  dalam  penanganan  kerusakan  hutan,  dan  pemerintah  pun  harus peka  apabila  peraturan  perundang-undangan  ditemukan  hal-hal  yang  tidak  cocok  dengan  masyarakat  maka peraturan perundang-undangan tersebut harus direvisi dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat.
3. Pemerintah  perlu  melakukan  kesiapsiagaan  yang  berlangsung  selama  24  jam  terhadap  penjagaan  terhadap kelestarian hutan, sehingga apabila terjadi kerusakan hutan Pemerintah bisa segera melakukan pemulihan untuk menjaga agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah.

## DAFTAR PUSTAKA :
A. Fuad dan Tongat, Pengantar Hukum Pidana , UMM, 2004, Edisi pertama A.P Parlindungan, Komentar Undang-Undang Pokok Agraria , Mandar Maju, Bandung, 1998 Alam Setia Zain, Kamus Kehutanan , (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya , Sofmedia, Jakarta, 2002 Andi Zainal Abidin, Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama , Alumni, Bandung, 1987 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Mandar Maju, Bandung, 2008 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum , (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998) Barda  Nawawi  Arief, Beberapa  Aspek  Kebijakan  Penegakan  dan  Pengembangan  Hukum  Pidana  Edisi  Revisi , (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005)
, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan , Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001 Chairul  Huda, Dari  Tindak  Pidana  Tanpa  Kesalahan  Menuju  Kepada  Tiada  Pertanggung  jawab  Pidana  Tanpa Kesalahan , Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006 H J Van Scravandijk, Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia , J. B Walters, Djakarta-Groningen, 1956 Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana , Jakarta,Rajawali Pers, 2015 IGM Nurjana, dkk, Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi , Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, cet. Ke 1
Koesnadi  Hardja  Soemantri, Hukum  Tata  Lingkungan ,Cet.  Ke  Sebelas,  (Yogyakarta:  Gajah  Mada  University Press,1994)
Muljatno, Azas-Azas Hukum Pidana , Bina Aksara, Jakarta, 1983
Nyoman Sarikat Putra, Kapita Selekta Hukum Pidana , (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2005) PAF Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia , Sinar Baru, Bandung, 1984 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Aksara Baru, Jakarta, 1983
, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana , Cetakan Pertama, Jakarta,
Ghalia Indonesia Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
Cindo  Kottama,  Sigit  Somadiyono,  dan  Fatriansyah.  Pertanggungjawaban  Pidana  Terhadap  Pelaku  Pengangkutan  Kayu Tanpa Dokumen Sah Di Wilayah Hutan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Kabupaten Tebo
Riza Suarga, Pemberantasan Illegal Logging I , Wana Aksara, Jakarta, 2005 SR. Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHAEM – PETAHAEM, Jakarta, 1989 Salim  H.S, Dasar-dasar  Hukum  Kehutanan ,  (Jakarta:  Sinar  Grafika,  2008)  Simons, Kitab  Pelajaran  Hukum  Pidana (Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht ), terjemahan dari PAF Lamintang, Pionir Jaya, Bandung, 1992 Siswanto  Sunarso, Hukum  Pidana  Lingkungan  Hidup  dan  Strategi Penyelesaian  Sengketa ,  (Jakarta:  Rineka  Cipta, 2005) Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional , (Surabaya: Airlangga University Press, 2005) Soerjono,  Soekanto  dan  Sri  Mamudji, Penelitian  Hukum  Normatif,  Suatu  Tinjauan  Singkat ,  (Jakarta:  Raja  Garfindo Persada,  1995),
Sudarto, Hukum  Pidana  Jilid  1A ,  Bagian  Penerbitan  dan  Biro  Perpustakaan  dan  Penerbitan,  Fakultas  Hukum  dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Brawijaya, Malang, 1974 Sukanda Husin, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia , Sinar Grafika, Jakarta, 2009 Suriansyah Murhaini, Hukum Kehutanan , (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2011) Utrecht, Hukum Pidana 1 , Pustaka Tirta Mas, Surabaya, 1994 Van Bemmelen, Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Materiil Bagian Umum) , Binacipta, Bandung, 1984 Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia , PT. Eresco, Jakarta-Bandung, 1981

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan Kementerian  Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik  Indonesia, Rancangan  Undang-Undang  Kitab  Undang- Undang Hukum Pidana (RUUKUHP) , 2012

## SUMBER-SUMBER LAIN:
Abetnego  Sinaga, Kerusakan  Hutan  dan  Alih  Fungsi  untuk  Perkebunan  Kelapa  Sawit  dan  Potensi  Korupsi  dalam Konsesi  dan  Perijinan ,  Bahan  disampaikan  dalam  Focus  Group  Discussion:  Penggunaan  UU  Pencucian Uang dalam Penegakan Hukum terhadap Kegiatan LULUCF, Jakarta, 19 September 2012.
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2019