VOLUME 4 NOMOR 2  2020   | E-ISSN : 2581-2424  |  P-ISSN : 2597-3657 |  Website : journal.undiknas.ac.id
Korespondensi: Universitas Padjadjaran Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kecamatan. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat E-mail: nikodemus15001@mail.unpad.ac.id

## PERJUANGAN KELAS PENGESAHAN RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL
Nikodemus Niko 1 , Atem Atem 2 , Alif Alfi Syahrin 3 , Alfin Dwi Rahmawan 4 , Anggi Mardiana 5
1)2)5) Universitas Padjadjaran; 3) Universitas Pendidikan Indonesia; 4) Universitas Bangka Belitung nikodemus15001@mail.unpad.ac.id
Received: 24 May 2020  |  Reviewed: 29 June 2020 |  Accepted: 28 July 2020

## ABSTRAK
Tulisan  ini  ingin  menempatkan  gejolak  perjuangan  kelas—pemikiran  Karl  Marx—sebagai  bahan kajian  analisis  kritis  dalam  melihat  upaya  perjuangan  pengesahan  RUU  Penghapusan  Kekerasan Seksual  di  Indonesia,  utamanya  dalam  aksi  mahasiswa  bersama  dengan  rakyat  pada  gerakan #GejayanMemanggil,  #RakyatGugatNegara  dan  aksi  lainnya  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia.  Ide utama dari esai ini adalah bahwa teori kelas Marx hadir berdasarkan filosofi pemahaman terhadap fenomena sosial; adanya pembagian kelas pada masyarakat itu sendiri. Pada studi ini dilihat adalah kelas penguasa (pemerintah; negara) dan kelas rakyat biasa. Marx berkeyakinan bahwa inklusivitas dalam masyarakat hanya dapat tercapai melalui perjuangan kelas. Tulisan ini  menggunakan  jenis metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan kajian pustaka. Eksplorasi data sekunder dalam tulisan ini didapatkan melalui penelusuran tulisan ilmiah dan tulisan populer seperti jurnal, tulisan di koran, media daring dan buku yang terkait dengan tema dalam tulisan ini. Berdasarkan analisis  data,  temuan  dalam  kajian  ini  bahwa  pada  konteks  perjuangan  perempuan  (secara organisasi  dan  individu)  dan  orang-orang  yang  memiliki  kepedulian  pada  kekerasan  seksual  di Indonesia,  menghadapi  tantangan  perjuangan  kelas  perempuan  dalam  mendesak  pengesahan  RUU penghapusan kekerasan seksual menjadi Undang-Undang
Kata Kunci: Karl Marx, Perjuangan Kelas, Kekerasan Seksual, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Perjuangan Kelas Pengesahan RUU………
Nikodemus Niko, Atem Atem, Alif
Alfi

## ABSTRACT
This paper put the turmoil of the class struggle — Karl Marx's thoughts — as a critical analysis study given the efforts to struggle for the ratification of sexual violence in Indonesia, primarily in student action along with people on #GejayanMemanggil, #RakyatGugatNegara and other actions in various regions in Indonesia. The main idea of this essay is that Marx's class theory is presently based on the philosophy of understanding the social phenomena; of class division in the community. In this study, we were seen that the ruling class (government; state) and the regular folk class. Karl Marx's thought was  based  on  the  presuppositions  that  the  main  actors  in  society  were  social  classes,  how  human alienation was the result of a class's suppression by other classes. This paper uses a type of descriptive qualitative research method with a library review approach. The exploration of secondary data in this paper is obtained through the search of popular scientific papers such as journals, newspapers, online media, and books. Based on data analysis, the findings in this study that in the context of women's struggle (by organization and individual) and those who have concern for sexual violence in Indonesia, face the challenge of the women's class struggle in urging the ratification of the BILL to remove sexual violence into law
Keywords: Karl Marx, class struggles, sexual violence, the BILL of elimination of sexual violence

## PENDAHULUAN
Fenomena  kekerasan  seksual  di  Indonesia  seperti  halnya  fenomena  gunung  es. Kekerasaan seksual terutama pada perempuan dan anak selalu berada pada peringkat tertinggi dengan  total  kasus  yang  selalu  mengalami  kenaikan  setiap  tahunnya.  Berdasarkan  catatan tahunan  (CATAHU)  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (Komnas Perempuan, 2019) Kekerasan yang banyak terjadi yakni kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kekerasan dalam ranah personal ini pada tahun 2019 saja mencapai angka 71% (9.637) kasus. Pada ranah KDRT kekerasan seksual menempati posisi kedua setelah kekerasan fisik dengan  banyak  2.988  kasus  atau  sebanyak  31%.  Kekerasan  seksual  di  ranah  personal berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan (2019) menyebutkan banyak dilakukan oleh pacar sedangkan untuk KDRT berada di peringkat kedua terbesar yaitu dilakukan oleh ayah kandung, paman, suami, sepupu dan saudara/kerabat.
Selain  melihat  kekerasan  seksual  di  ranah  personal,  banyak  kasus-kasus  kekerasan perempuan yang terjadi di ranah publik atau komunitas. Tercatat 3,915 kasus (64%) kekerasan
Perjuangan Kelas Pengesahan RUU………
Nikodemus Niko, Atem Atem, Alif
Alfi
perempuan di ranah publik adalah kekerasan seksual yaitu pencabulan 1.136 kasus, perkosaan 762  kasus,  dan  pelecehan  seksual  394  kasus.  Komnas  perempuan  (2019)  mencatat  pelaku kekerasan seksual di ranah publik yang dikeluarkan catatan tahunan pada peringkat pertama dilakukan oleh tetangga. Kemudian yang kedua disusul oleh teman sebanyak 506 kasus, orang lain 465 kasus, orang tidak dikenal 452, dan guru 125 kasus. Tantangan besar sebenarnya untuk menciptakan ruang aman bagi perempuan terhadap kekerasan seksual (lihat Wariyatun, 2019), dan  percepatan  pengesahan  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  adalah  jalan  bagi perempuan mendapatkan ruang aman.
Berdasarkan  data-data  tersebut  Indonesia  bukanlah  negara  yang  ramah  terhadap warganya mengenai kekerasan seksual. Contoh kasus yang mencuat ke ranah hukum seperti kasus  Baiq  Nuril  dan  Agni.  Mereka  adalah  korban  kekerasan  seksual  tetapi  juga  menjadi korban dari hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum Indonesia yang tidak ramah bagi korban kekerasan  dan  pelecehan  seksual. Movement yang  dilakukan  di  Indonesia  atas  pengesahan RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  ini  juga  terjadi  pada  negara-negara  maju  (termasuk negara-negara di Asia), bahkan jauh sebelum di Indonesia (lihat. Baker & Bevacqua 2017); Levine, 2017; Aktar, 2019; Lin & Yang, 2019; Sovann, 2019).
Kasus  lain  pada  kekerasan  seksual  yang  terjadi  selama  bertahun-tahun  seperti  ini biasanya banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat korban seperti keluarga hingga teman bermain.  Seperti  halnya  kasus  di  Kulon  Progo  Daerah  Istimewa  Yogyakarta,  bocah  yang berusia 15 tahun yang diperkosa oleh ayah tirinya selama bertahun-tahun (Dewantara, 2020). Korban mengalami perkosaan oleh ayah tirinya sejak berumur 13 tahun, dari April 2014 hingga awal tahun 2019. Korban mengalami depresi yang sangat mendalam dan menanggung beban psikis yang luar biasa selama bertahun-tahun. Artinya bahwa banyak sekali efek serius yang dihadapi korban kekerasan seksual (lihat Basile & Smith, 2011); Guruge, Roche & Catallo, 2012); Cripps & Stermac 2018).
Kemudian, kasus Agni seorang mahasiswi salah satu universitas terkemuka di pulau Jawa  yang  juga  menjadi  korban  kekerasan  seksual  ketika  menjalankan  kuliah  kerja  nyata (KKN)  bersama  dengan  pelaku  berinisial  HS.  Selama  lebih  dari  dua  tahun  sejak  terjadinya pelecehan seksual di tahun 2017 hingga berakhir damai Agni berusaha mencari keadilan
Perjuangan Kelas Pengesahan RUU………
Nikodemus Niko, Atem Atem, Alif
Alfi
terhadap  kasus  yang  menimpanya.  Walaupun  kasus  berakhir  damai  tetapi  tidak  ada kesepakatan bahwa kasus Agni masuk ke dalam kasus kekerasan seksual. Selain kedua kasus tersebut, masih banyak lagi kekerasan yang terjadi di ranah publik, terutama kekerasan seksual yang terjadi di tampat kerja. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh never okay dalam rentang 19 November–9 Desember 2018 sebanyak 1.240 responden mengalami pelecehan seksual di tempat kerja yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia (Never Okay Project, 2018). Hal ini mengisyaratkan bahwa Indonesia perlunya aturan tentang perlindungan pekerja dari pelecehan seksual di tempat kerja. Karena mengingat hanya Indonesia saja yang tidak memiliki aturan perlindungan pekerja dari kekerasan seksual di tempat kerja.
Kekerasan seksual yang marak terjadi ini seakan-akan menjadi fenomena gunung es yang  sulit  sekali  dipecahkan.  Dari  sekian  banyak  data  yang  terlapor  dari  kasus  kekerasan seksual  banyak  juga  kasus  kekerasan  seksual  yang  tidak  terdata  atau  teridentifikasi  karena korban enggan untuk melapor. Kemudian, ada kesalahpahaman antara pemaknaan seksualitas dan  perkosaan  (Niko  &  Rahmawan,  2020)  yang  membuat  kompleksitas.  Hal  ini  dikarena terdapat faktor psikis korban ketika korban harus melaporkan kasus tersebut. Keluar dari siklus kekerasan  seksual  sangatlah  tidak  mudah.  Bahkan  jika  kita  melihat  kekerasan  seksual  yang diterima oleh korban banyak yang sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Bisa saja korban merasa takut untuk melapor karena dapat membuka luka lama yang diterima oleh korban. Atau bisa jadi karena adanya ancaman-ancaman oleh pelaku kejahatan seksual.
Kekerasan  seksual  dapat  terjadi  dimana  saja  dan  oleh  siapa  saja.  Korban  kekerasan seksual menanggung beban berlapis dalam kehidupannya. Negara seharusnya menjamin rasa aman dan perlindungan kepada setiap warganya mengenai kekerasan seksual yang sewaktu- waktu  dapat  terjadi  oleh  setiap  orang,  dan  juga  negara  harus  hadir  dalam  untuk  korban kekerasan seksual. Penyuaraan terus menerus dilakukan, bahkan hingga hari ini promosi dalam SDGs (Sustainable  Development  Goals) nomor  5  yang  menyantumkan  promosi  keadilan gender  dan  pemberdayaan  perempuan  (Bayeh,  2016;  Devi,  2017;  Garcia-Moreno  &  Amin, 2019; Moyo & Dhliwayo, 2019).
Perjuangan Kelas Pengesahan RUU………
Nikodemus Niko, Atem Atem, Alif
Alfi
Selama ini, pelaku kejahatan seksual dapat lolos dari jeratan hukum karena belum ada undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang kekerasan seksual secara asas legalitas. Oleh  karena  itu,  begitu  pentingnya  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  harus  di  sahkan sebagai bentuk kepedulian negara terhadap kasus kekerasan seksual yang masih marak terjadi di Indonesia. Tulisan ini mencoba untuk menyelami makna perjuangan kelas atas pendesakan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia dengan perspektif perjuangan kelas Marx.

## KAJIAN TEORI
Marx dan gerakan sosial pada dasarnya melawan kapitalisme (Barker, et al). Karl Marx beranggapan bahwa pelaku utama dalam masyarakat adalah kelas-kelas sosial. Artinya bahwa kelas yang kuat dan kelas yang lemah dalam masyarakat memunculkan gerakan-gerakan sosial. Kita telah melihat bahwa keterasingan manusia adalah hasil penindasan satu kelas ke kelas lainnya.  Emansipasi  dari  keterasingan  itu  hanya  dapat  tercapai  melalui  perjuangan  kelas (Suseno,  2016).  Marx  beranggapan  jika  masyarakat  ingin  terbebas  dari  penindasan  dan keterasingan  maka  masyarakat  harus  melakukan  sebuah  revolusi,  yakni  perjuangan  kelas (Coburn, 2016; Berberoglu, 2018).
Menurut Karl Marx masyarakat terdiri dari dua kelas yang didasarkan pada kepemilikan sarana dan alat produksi yaitu kelas borjuis dan proletar. Kelas proletar adalah kelas yang tidak memiliki sarana dan alat produksi (Setiadi & Kolip, 2011). Kelas sosial terdiri dari sejumlah orang  yang  memiliki  status  sosial  baik  yang  diperoleh  dari  kelahiran  ( ascribed  status ), perjuangan  untuk  meraih  status  sosial  ( aschieved  status ),  dan  karena  pemberian  ( assigned status ).  Adanya  kelas  dalam  masyarakat  ini  memunculkan  konflik  di  dalam  masyarakat  itu sendiri. Dalam teori konflik sosial memandang antar elemen sosial/kelas memiliki kepentingan yang  berbeda,  sementara  pandangan  teori  struktur  fungsional  menempatkan  elemen  sosial saling mendukung kehidupan sistem sosial.
Perjuangan kelas yang Marx maksudkan adalah perlawanan terorganisir yang berasal dari kaum kelas proletar melawan kaum kelas bourjouis. Gagasan analisis kelas dalam model Marxis mengandung sejumlah ambisi yang sangat besar yaitu melandasi prinsip
Perjuangan Kelas Pengesahan RUU………
Nikodemus Niko, Atem Atem, Alif
Alfi
pengorganisasian  yang  khas  bagi  analisis  sosial-politik.  Bahwasannya  Marx  menegaskan kesadaran  kelas  ini  harus  dibangkitkan  dari  ‘luar”.  Disamping  itu,  gagasan  tersebut  juga beramisi  untuk  menyediakan  metode  terbaik  demi  memberikan  pemaknaan  dan  koherensi teoritis dan empiris bagi luasnya pengakumulasian data apa pun yang mengisi rekaman sejarah dari kehidupan masyarakat (Martinez, 2017). Titik berangkat analisis-kelas Marxisme yaitu melalui Communist  Manifesto yang  didalamnya  Marx  dan  Engels  mendeklarasikan  bahwa sejarah  dari  semua  bentuk  masyarakat  yang  eksis  sampai  sekarang  adalah  sejarah  tentang perjuangan kelas. Gerakan perjuangan kelas dalam pandangan Marxist pada dasarnya adalah collective  action  (tindakan  kolektif)  yang  muncul  sebagai  reaksi  atas  ketertekanan  kaum proletar oleh kelas penguasa.
Teori kelas Marx menegaskan bahwa kesadaran kelas akan tumbuh kolektive sebagai akibat  dari  tekanan  kelas  borjuis  (Berberoglu,  2018).  Meskipun  pendekatan  teoritis  Marx secara  keseluruhannya  dapat  diterapkan  pada  tahap  sejarah  yang  mana  perhatian  utamanya adalah pada tahap masyarakat kapitalis—perkembangannya sejak semula di akhir masa feodal, ketegangan-ketegangan  dan  kontradiksi  internalnya,  hingga  akhirnya  bubar  dan  berubah menjadi masyarakat komunis yang akan datang melalui kegiatan revolusioner kelas proletar.
Menurut Marx, kontradiksi dasar dalam struktur masyarakat kapitalis sudah mencapai puncaknya dalam krisis ekonomi; dengan adanya krisis ekonomi itu sudah pasti sistem kapitalis akan  menderita.  Kaum  kapitalis  bersaing  satu  sama  lain  untuk  memperoleh  keuntungan, kelebihan produksi yang dihasilkan merupakan dasar untuk memperoleh keuntungan. Hal ini memunculkan  respon  yang  massive  di  kalangan  kaum  buruh  di  tingkat  global.  Marx  tidak menyajikan  suatu  perencanaan  terperinci  mengenai  masyarakat  post-kapitalis,  tetapi  dia membayangkan  suatu  masyarakat  dimana  keuntungan  produksi  yang  dihasilkan  oleh kapitalisme akan dimiliki secara kolektif, daripada secara pribadi. Marx memandang bahwa hal ini akan membebaskan individu dari keharusan menggunakan semua waktunya untuk lebih mengembangkan kemampuan-kemampuan mereka sebagai manusia.
Pada  tingkat  global  munculnya  keadaan  krisis  ekonomi,  memungkinkan  munculnya kesadaran  kelas  yang  lebih  kuat  di  pihak  kaum  proletar.  Kemungkinan-kemungkinan  ini diimbangi dengan kompetisi antara kaum buruh dengan kaum proletar, yang mana kaum buruh
Perjuangan Kelas Pengesahan RUU………
Nikodemus Niko, Atem Atem, Alif
Alfi
akan  mendapatkan  keuntungan  karena  pekerjaan  yang  langka  dan  upah  yang  meniingkat. Mengatasi  persaingan  ini  yaitu  dengan  mengembangkan  kesadaran  kelas.  Kesadaran  yang dibangun yaitu menuntut bahwa kaum buruh harus senantiasa mendapatkan jalan untuk proses sejarah,  dimana  mereka  terlibat  didalamnya.  Pada  fenomena  nasional  yang  diangkat  dalam tulisan ini yaitu dinamika kolektif yang terjadi terhadap kaum perempuan dan rakyat tertindas dalam memperjuangkan penghapusan kekerasan seksual.
Kami  melihat  bahwa  kritik  Marx  terhadap  masyarakat  kapitalis  dan  ramalannya mengenai perkembangan masa depannya menjadi sasaran banyak kritik. Salah satu kritik yaitu reaksi  terhadap  Marxisme  sebagai  satu  ideologi  politik,  bukan  sebagai  suatu  teori  sosiologi atau  teori  ekonomi  yang  objektif.  Secara  umum  kritik-kritik  terhadap  interpretasi  Marxis mengenai  masyarakat  kapitalis  mengemukan  bahwa  Marx  meremehkan  fleksibilitas  dan kemampuan menyesuaikan diri dari masyarakat kapitalis dalam menyelesaikan krisis. Namun, Marx  melihat  bahwa  proses  dominasi  atau  kekuasaan  yang  terjadi  selalu  dilakukan  dengan cara-cara fisikal melalui pemaksaan.
Pembagian kelas menurut Karl Marx tidak hanya tentang hierarki kedudukan seseorang secara  ekonomi  melainkan  juga  kedudukan  seseorang  dalam  hierarki  kekuasaan  untuk mempertahankan kedudukanya dalam suatu kelas. Dasar Anggapan Marx tentang kelas sosial bahwa sebuah kelas sosial baru di anggap kelas dalam arti yang sebenarnya, apabila dia bukan hanya  secara  (objektif)  merupakan  golongan  dengan  kepentingan  sendiri,  melainkan  juga sebagai  (subjektif)  menyadari  sebagai  kelas,  sebagai  golongan  khusus  yang  mau memperjuangkannya. Pelaku utama dalam perubahan sosial bukanlah individu tertentu, tetapi kelas-kelas  sosial.  Bukan  hanya  kelas  sosial  apa  yang  ditemukan,  tetapi  struktur  kekuasaan yang ada dalam kelas sosial tersebut. Dalam kelas-kelas ada yang berkuasa dan yang dikuasai.
Pertentangan antara kelas atas dan kelas bawah bukan karena adanya perasaan iri atau egois,  tetapi  karena  adanya  kepentingan  yang  obyektif.  Menurut  Marx,  negara  bukanlah lembaga  yang  mengatur  kesejahteraan  rakyatnya,  tetapi  sebagai  alat  untuk  mengamankan orang-orang dari kelas atas. Jadi negara tidak netral, tetapi selalu berpihak kepada kelas atas, maka kebijakan yang dibuat oleh negara lebih menguntungkan kelas atas. Pelaku utama dalam
Perjuangan Kelas Pengesahan RUU………
Nikodemus Niko, Atem Atem, Alif
Alfi
perubahan sosial bukanlah individu tertentu, tetapi kelas-kelas sosial. Bukan hanya kelas sosial apa yang ditemukan, tetapi struktur kekuasaan yang ada dalam kelas sosial tersebut.
Salah satu pemikiran yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan teori konflik  adalah  analisis  Marx  tentang  konflik  yang  menyatakan  bahwa  konflik  utama  yang terjadi  dimasyarakat  adalah  konflik  antar  kelas  (Haryanto,  2016).  Dalam  Pandangan  Karl Marx, sejarah sosial menurutnya merupakan sejarah perjuangan kelas dalam social movement (Cox, 2015). Setiap tipe masyarakat selalu terdapat didalamnya dua kelas yang saling berbeda kepentinganya  secara  diametrical,  sehingga  menimbulkan  konflik  diantara  keduanya.  Teori konflik  Karl  Marx  tertarik  pada  bagaimana  kelas  yang  memiliki  kekuasaan  berusaha mengontrol  kelas  yang  tidak  memiliki  kekuasaan.  Konflik  merupakan  unsur  utama  dalam politik dan perubahan sosial. Teoritikus konflik tidak membatasi perhatianya pada tindakan konflik kekerasan. Mereka jugs tertarik pada kompetisi non kekerasan Antar kelompok dalam masyarakat,  antar  laki-laki  dan  perempuan,  ras,  antar  generasi  dan  latar  belakang  nasional (Haryanto, 2016).

## METODE PENELITIAN
Paper  ini  menggunakan  jenis  metode  penelitian  kualitatif  deskriptif  dengan pendekatan  kajian  pustaka. Desk  review dilakukan  oleh  setiap  penulis  dengan menggunakan tools penelusuran pada repositori daring ( online ). Data dalam penelitian ini menggunakan  data  sekunder.  Eksplorasi  data  sekunder  didapatkan  melalui  penelusuran tulisan-tulisan ilmiah dan populer seperti jurnal, tulisan di koran, media daring dan buku yang terkait dengan tema pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan ide-ide pokok teori Karl Marx tentang perjuangan kelas dan gerakan sosial serta melalui dokumen pemerintahan  Indonesia  seperti  draft  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  dan  naskah akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.
Pengumpulan  data  melalui  penelusuran  repositori  daring  yaitu:  Google  Scholar, Elsevier, dan J-STOR. Data yang terkumpul kemudian di kategorisasi berdasarkan tema, dimana  masing-masing  penulis  mendapatkan  penugasan  dalam  menelusuri  literatur; Nikodemus Niko menelusuri literatur dengan kata kunci Teori Kelas dan social movement
Perjuangan Kelas Pengesahan RUU………
Nikodemus Niko, Atem Atem, Alif
Alfi
Karl  Marx,  Atem  mendapatkan  penugasan  menelusuri  literatur  dengan  kata  kunci  RUU Penghapusan  Kekerasan  Seksual,  Alif  Alfi  Syahrin  mendapatkan  penugasan  menelusuri literatur tentang aksi demonstrasi dalam upaya pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,  Alvin  Dwi  Rahmawan  mendapatkan  penugasan  penelusuran  kata  kunci  kasus- kasus  kekerasan  seksual  di  Indonesia,  dan  Anggi  Mardiana  mendapatkan  penugasan penelusuran  kata  kunci  pemikiran  Marx  tentang  organisasi  politik  dan power .  Hasil desk review masing-masing penulis kemudian didiskusikan bersama-sama.
Analisis  data  dilakukan  pada  saat  yang  bersamaan  dengan  penulisan  paper  ini, sehingga verifikasi data dilakukan pada saat yang bersamaan. Artinya bahwa setiap penulis memvalidasi  data  hasil  penelusurannya  pada  saat  bersamaan  dengan  penulisan  sesuai dengan penugasan.

## PEMBAHASAN

## Gejolak (Pro-Kontra) RUU Penghapusan Kekerasan seksual.
Problema  hukum  tehadap  kejahatan  seksual  di  Indonesia  masih  belum  menemukan benang merah, yang mana saat ini Indonesia dalam kondisi darurat masalah kekerasan seksual. Kasus kekerasan terhadap perempuan ini merupakan fenomena gunung es, yang mana hanya sebagian kasus-kasus yang dilaporkan dan banyak kasus yang tidak diungkapkan. Hal ini yang mendasari agar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dimasukan ke dalam legislasi nasional dan prolegnas prioritas.
Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  (RUU  PKS)  beberapa tahun terakhir diekspektasikan sebagai payung hukum yang akan diandalkan sebagai bentuk penyempurnaan  hukum  yang  mengatur  kekerasan  seksual,  dalam  KUHP  dalam  pasal  285 sampai 288 hanya mengatur tindak kejahatan perkosaan dan dalam rumusannya belum mampu melindungi  korban  dari  kekerasan.  Namun  demikian  RUU  PKS  nyatanya  mandek  dalam pusaran  parlemen  dan  perpolitikan.  RUU  PKS  ini  memunculkan  pro  dan  kontra  baik dikalangan  masyarakat,  partai  politik,  akademisi  dan  Lembaga-lembaga  terkait.  Di  dalam parlemen  fraksi  partai  politik  terbagi  menjadi  dua  kubu  yakni  kubu  yang  mendukung  di sahkannya RUU PKS dan kubu yang menentang.
Perjuangan Kelas Pengesahan RUU………
Nikodemus Niko, Atem Atem, Alif
Alfi
Beberapa fraksi partai politik masing masing beradu argument terkait pasal-pasal yang terdapat dalam RUU PKS tersebut. Setidaknya ada beberapa hal yang menimbulkan pro dan kontra, yakni mulai dari judul yang dinilai bermasalah karena memilih kata kekerasan seksual yang  dianggap  problematis  dan  akan  mempengaruhi  substansi  isi  RUU  tersebut.  RUU Penghapusan Kekerasan Seksual juga dituding melegalkan zina atau seks bebas, aborsi, pro LGBT, lalu tindakan non fisik seperti siulan, kedipan mata juga bisa dipidana, dan tokoh agama yang melakjukan pelecehan akan mendapatkan tambahan hukuman (news.detik.com, 2019).
Mengacu  pada  naskah  akademik  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Penghapusan Kekerasan  Seksual  pasal  1  (1)  kekerasan  seksual  adalah  setiap  perbuatan  merendahkan menghina,  menyerang  dan/atau  tindakan  lainnya,  terhadap  tubuh  yang  terkait  dengan  nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan  kehendak  seseorang,  dan/atau  tindakan  lain  yang  menyebabkan  seseorang  itu  tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender dan/atau sebab lain, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.
Penafsiran isi dari pasal-pasal tersebut menimbulkan perdebatan. Beberapa pihak yang menolak pengesahan ini seperti Profesor Euis Sunarti Guru Besar Institute Pertanian Bogor (IPB), Wakil Sektretaris Jendral Majelis Ulama Indonesia (MUI) yakni Tengku Zulkarnain, serta  Fraksi  Partai  Keadilan  Sejahtera  (P-KS).  Ketua  praksi  P-KS  Jazuli  Juwaini menyampaikan  penolakannya  terhadap  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  karena dianggap  akan  menimbulkan  polemik  di  masyarakat  dan  bertentangan  dengan  nilai-nilai Pancasila dan Agama. Sama halnya diutarakan oleh dosen Universitas Padjadjaran Maimon Herawati yang menganggap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini pro zina dan memiliki sudut pandang barat dan kalimat-kalimatnya mengandung multitafsir.
Sebaliknya Masruchah, Ketua Sub Komisi Pendidikan Komnas Perempuan merespon penolakan fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut sebagai bentuk inkonsisten fraksi partai politik, karena sebelumnya semua fraksi menyetujui saat RUU tersebut diusulkan dan dibahas dalam  Badan  Legislasi  (Baleg)  DPR  (Erdianto,  2019).  Hal  ini  di  dukung  fraksi  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Diah Pitaloka selaku Anggota Komisi VIII DPR RI
Perjuangan Kelas Pengesahan RUU………
Nikodemus Niko, Atem Atem, Alif
Alfi
berpendapat bahwa sering terjadi kasus kekerasan seksual yang sulit dibuktikan, oleh karennya korban  tidak  mendapatkan  keadilan  dan  justru  menjadi  korban  hukum.  Hal  tersebut  terjadi karena  tidak  adanya  instrument  hukum  yang  dengan  jelas  mengatur  jenis-jenis  kekerasan seksual secara menyeluruh. Hal senada di sampaikan oleh) Siti Mazumah selaku Direktur LBH Asosiasi  Perempuan  Indonesia  untuk  Keadilan  (LBH  APIK)  yang  berharap  agar,  RUU penghapusan kekerasan seksual segera di sahkan (Ramadhan, 2019).
Adapun kelompok yang masih menolak RUU penghapusan kekerasan seksual melalui petisi  online  ini,  menganggap  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  pro  zina,  pro  LGBT dimana LGBT dinilai akan berkembang karna dilindungi RUU PKS, pro aborsi yang dimana sudah  jelas  ada  Undang-Undang  kesehatan  Nomor  36  Tahun  2009  Tentang  Kesehatan, perbedaan pandangan antar kelompok maupun kelas terjadi karena belum sampai pada satu kesepahaman tujuan. Salah satu pertimbangan dalam pengesahan RUU PKS ini ialah kelompok rentan yang rentan terjerat (LGBT) yang diluar keinginannya sendiri (faktor gen) dinilai rentan terjerat.
Selama tidak ada undang-undang yang mengaturnya, LGBT tidak dapat dipidanakan dan hakim memiliki pertimbangan dalam memutus suatu perkara dengan melihat kembali pada naskah akademik sebagai bahan pertimbangan. Yang terjadi sekarang para pembuat kebijakan terlalu berlarut-larut dalam menganalisa dugaan-dugaan yang justru bertolak belakang dengan substansi  RUU  Penghapusan  kekerasan  seksual,  misal  dugaan  pro  zina  karena  belum  ada perluasan pasal KUHP yang mengatur tentang zina bagi mereka yang belum menikah, akan tetapi  hal  ini  jelas  berbeda  dengan  substansi  RUU  Pengahapusan  Kekerasan  Seksual.  RUU Penghapusan  Kekerasan  Seksual  perlu  segera  disahkan  karena  Indonesia  saat  ini  Darurat Kekerasan Seksual. Gejayan memanggil merupakan sarana perjuangan kelas yang perlu segera dipertimbangan  para  penguasa,  karena  kepentingsn  gejayan  memanggi  ialah  murni  untuk kepentingan rakyat pada umumnya yang belum bercampur dengan kedudukan, kekuasaan dan kepentingan.
Gejolak pro dan kontra ini juga mucul dikalangan mayarakat luas termasuk dikalangan mahasiswa dan aktivis, yang menuntut untuk disegerakan pengesahan RUU PKS, selain itu perdebatan yang tak terkoordinir juga menyebar di sosial-media, pada akhirnya perdebatan
Perjuangan Kelas Pengesahan RUU………
Nikodemus Niko, Atem Atem, Alif
Alfi
berbagai  pihak  ini  berada  di  jalan  buntu,  karena  keputusan  berada  di  tangan  pemangku kebijakan. Polemik pro dan kontra terkait pengesahaan RUU penghapusan kekerasan seksual ini  bermuara  pada  tertundanya  RUU  tersebut,  dan  belum  lama  ini,  masyarakat  kembali dikejutkan  dengan  adanya  RUU  Ketahanan  keluarga  yang  menambah  gejolak  baru,  dan semakin mengaburkan RUU PKS yang seharusnya menjadi konsen pemerintah untuk segera di selesaikan dalam tataran pengambilan keputusan.

## Perjuangan Kelas: Aksi Pendesakan Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
Perempuan  di  Indonesia  masih  rentan  terhadap  kekerasan  yang  dikarenakan  budaya patriaki.  Seperti  yang  dikemukan  oleh  Purwanti  (2017)  bahwa  budaya  patriarki  ini  adalah perspektif yang menyatakan bahwa laki-laki mendominasi semua peran dalam sistem sosial; karena perempuan diabaikan dari peran yang juga bisa mereka lakukan seperti laki-laki. Peran sosial  ini  termasuk  dalam  aspek  sosial,  agama,  ekonomi,  politik,  atau  budaya.  Hal  inilah menjadi  salah  satu  faktor  rentannya  kekerasan  yang  dialami  oleh  kaum  perempuan  di Indonesia. Sehingga salah satu aksi yang bermunculan mengenai tuntutan disahkannya RUU PKS memiliki tujuan untuk memperjelas posisi kaum perempuan maupun korban pelecehan seksual dalam sudut pandang hukum yang adil. Framing ini penting untuk memunculkan rasa kebersamaan dalam aksi/ movement (Arnold & Ake, 2013).
Kekerasan  terhadap  perempuan  mencakup  pelecehan  fisik,  seksual,  psikologis,  dan ekonomi, serta pemotongan melintasi batas usia, ras, budaya, kekayaan, dan geografi (Nilan, dkk, 2014). Begitu juga berdasarkan  Pasal 11 ayat (1) menyatakan kekerasan seksual terdiri dari:  pelecehan  seksual;  eksploitasi  seksual;  pemaksaan  kontrasepsi;  pemaksaan  aborsi; perkosaan;  pemaksaan  perkawinan;  pemaksaan  pelacuran;  perbudakan  seksual;  dan penyiksaan seksual (Movanita, 2019a).
Tuntutan untuk disahkannya RUU PKS dikarenakan bahwa “salah satu permasalahan yang dihadapi terkait peraturan-peraturan perundang-undangan mengenai kekerasan seksual di Indonesia adalah bahwa ketentuan-ketentuan ini masih diatur dalam peraturan-peraturan yang terpisah  dan  di  Indonesia  belum  ada  suatu  peraturan  perundang-undangan  yang  mengatur tentang kekerasan seksual secara spesifik” (Kusuma, dkk., 2019). Terlebih khususnya
Perjuangan Kelas Pengesahan RUU………
Nikodemus Niko, Atem Atem, Alif
Alfi
perempuan yang menjadi korban telah menduduki posisi yang lebih rumit terkait dengan beban sosial  mereka  (Purwanti  dan  Prabowo,  2018).  Hal  ini  semakin  diperjelas  bahwa  budaya patriarkal sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Purwanti, 2017). Sehingga perlu adanya UU yang lebih spesifik mengatur tentang kekerasan seksual.
Aksi-aksi  yang  bermunculan  mengenai  tuntutan  disahkannya  RUU  PKS  merupakan gambaran kekecawaan atas respon pemerintah yang dinilai lamban dalam mengesahkan suatu UU.  Padahal  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  (RUU- PKS) merupakan suatu upaya pembaruan hukum dalam mengatasi berbagai persoalan terkait kekerasan  seksual  (Kusuma,  dkk.,  2019).  Lebih  lanjut,  Kusuma,  dkk  menyebutkan  bahwa pembaharuan dalam bentuk hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut: melakukan pencegahan terhadap  terjadinya  peristiwa  kekerasan  seksual,  mengembangkan  dan  melaksanakan mekanisme  penanganan,  perlindungan,  dan  pemulihan  yang  melibatkan  masyarakat  dan berpihak pada korban, agar Korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas dan memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan tegas bagi pelaku kekerasan seksual.
Pada  fenomena  sosial,  tentunya  tak  dapat  dihindarkan  dengan  sebuah  aksi  yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Terlebih menyangkut dengan khalayak umum. Seperti yang diungkapkan oleh Winarno (2019) bahwa serangkaian demonstrasi yang terjadi bertujuan menggugat  rezim  penguasa  yang  tak  berpihak  pada  rakyat.  Sebuah  aksi  yang  mencuat  di khalayak  ramai  merupakan  sebuah  simbol  perjuangan  dalam  menyampaikan  aspirasi  serta pembelaan terhadap kaum tertindas. Salah satunya kaum perempuan di Indonesia yang rentan mengalami kekerasan, dalam hal ini adalah kaum tertindas.
Pembagian  yang  paling  mendasar  dan  penting  dalam  masyarakat  adalah  pembagian antara  kelas-kelas  yang  berbeda.  Marx  menegaskan  bahwa  dia  melihat  kelas  sosial  sebagai kategori  yang  paling  dasar  dalam  struktur  sosial  (Upe,  2010).  Bagaimana  kelas-kelas  itu muncul?  Pertanyaan  ini  sangat  erat  kaitannya  dengan  dengan  konsep  Marx  mengenai materialisme  historis.  Penegasan  ini  yaitu  kemampuan  manusia  untuk  memenuhi  pelbagai kebutuhannya,  bergantung  pada  keterlibatannya  dalam  hubungan  sosial  dengan  orang  lain untuk mengubah lingkungan materil melalui kegiatan-kegiatan produktif.
Perjuangan Kelas Pengesahan RUU………
Nikodemus Niko, Atem Atem, Alif
Alfi
Perihal  wacana  pengesahan  Rancangan  Undang-Undang  Penghapusan  Kekerasan Seksual (RUU PKS) menimbulkan sejumlah aksi demonstrasi yang membagi dua buah kubu antara pro RUU PKS dan kontra RUU PKS. Seperti contoh ada anggapan yang mengatakan bahwa RUU PKS secara tidak langsung dapat memberikan pelegalan seks diluar nikah (zina), padahal  tentang  zina  sudah  diatur  dalam  KUHP  (Andriasari,  2019).  Aksi  yang  timbul  di kalangan  masyarakat,  khususnya  dari  kelompok  mahasiswa,  menunjukkan  bahwa  wacana pengesahan  RUU  PKS  dapat  menghadirkan  berbagai  macam  aspirasi.  Hal  ini  dikarenakan terdapat berbagai macam penafsiran serta pandangan ke depan mengenai RUU PKS, baik akan disahkan atau bahkan dibatalkan.
Aksi  #GejayanMemanggil  merupakan  bentuk  aksi  yang  dimotori  oleh  mahasiswa- mahasiswa  di  Yogyakarta  dengan  mengedepankan  seruan  damai  untuk  kesejahteraan  dan kebebasan yang dianggap semakin hari semakin dibatasi (Sukendar, 2019). Terdapat salah satu butir  tuntutan  dalam  aksi  gejayan  memanggil  yakni  menuntut  pengesahan  RUU  PKS  yang dianggap  sudah  terlalu  lama  dibahas  sejak  2017  (Movanita,  2019b).  Dengan  maksud memberikan  payung  hukum  terhadap  korban-korban  pelecahan  seksual.  Namun,  terdapat anggapan dari kelompok yang menolak untuk disahkannya RUU PKS, seperti yang dikutip pernyataan Rita Soebagio selaku Ketua Umum AILA yang dilansir dalam AyoBandung.com (2019)  bahwa  dalam  pengesahan  RUU  PKS  terdapat  kelompok-kelompok  yang  berpaham kebebasan seksual. Sehingga mengindikasikan memberi izin kebebasan seksual yang tak sesuai dengan  adat  ketimuran.  Padahal  penafsiran  tersebut  kurang  tepat  jika  ditelusuri  lebih mendalam.
Walaupun  tidak  secara  gamblang  Marx  mendefinisikan  kelas  sosial  tentu  kita  dapat mengetahui bahwa kelas sosial adalah golongan dalam stuktur sosial. Tetapi, dalam pemikiran Marx dapat diindikasikan bahwa kelas sosial merupakan gejala khas masyarakat pascafeodal. Kelas sosial dalam pandangan Marx yakni kelas pekerja atau kelas bawah ( ploletar ) dan juga pemilik  modal  atau  kelas  atas  ( borjuis ).  Kedua  kelas  ini  selalu  mengalami  pertentangan, pertentangan  mereka  bukan  karena  buruh  iri  atau  para  majikan  egois,  melainkan  karena kepentingan  dua  kelas  itu  secara  objektif  berlawanan  satu  sama  lain  (Suseno,  2016).  Atas konsepnya itu, dalam sistem yang dikemukan Marx bahwa negara secara hakiki merupakan
Perjuangan Kelas Pengesahan RUU………
Nikodemus Niko, Atem Atem, Alif
Alfi
negara  kelas,  artinya  secara  tidak  langsung  negara  dikuasai  oleh  kelas-kelas  tertentu  yang memiliki kekuasaan baik dibidang ekonomi dan politik.
Analisis  Marx  mengenai  kesadaran  kelas  tertindas  sangat  penting  untuk  melakukan sebuah  gerakan  sosial.  Kesadaran  kolektif  yang  melahirkan  gerakan  sosial  dan  bertujuan memperjuangkan  kelas  tertindas.  Perjuanagan  kelas  diperuntukkan  agar  adanya bargaining position sehingga  kesenjangan  antara  kelas  atas  dengan  kelas  bawah  semakin  hilang  dan mencapai harapan yaitu masyarakat tanpa kelas. Seperti yang dikatakan oleh Marx jika ingin terbebas  keterasingan  dan  penindasan  maka  lakukan  gerakan  perjuangan  kelas.  Apa  yang dikatakan Marx sangat sejalan dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat pada dewasa ini, pergerakan-pergerakan  perjuangan  kelas  yang  rata-rata  banyak  dilakukan  oleh  masyarakat biasa kepada penguasa.
Jika di Jerman dalam bukunya “Manifesto Komunis” Marx dan Angels mengatakan bahwa  perjuangan  kelas  yang  dilakukan  yaitu  untuk  melawan  bentuk  penindasan  yang dilakukan oleh kelas borjuis dan pemerintah. Maka di Indonesia spirit perjuangan kelas itu diadopsi  oleh  gerakan  perempuan  dan  dalam  beberapa  bentuk  gerakan-gerakan  rakyat. Semangat yang dikemukan oleh Marx mengenai perjuangan kelas memicu gejolak pergerakan kelas-kelas tertindas lainnya. Seperti halnya untuk mencapai disahkannya Rancangan Undang- undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) maka perlunya gerakan perjuangan kelas dari masyarakat, terutama kelas-kelas yang dalam hal ini memiliki kerentanan menjadi korban kekerasan seksual, jika rancangan ini tidak kunjung disahkan.
Perjuangan kelas dalam upaya pengesahan RUU Penghapusan kekerasan seksual ini memerlukan  adanya  kesadaran  kelas.  Kesadaran  kelas  apa  yang  dimaksud?  Dalam  analisis Marx, kesadaran kelas yang dimaksud adalah kesadaran kelas para pekerja atau buruh yang bekerja bersama-sama di suatu pabrik dengan dalam kondisi yang kurang manusiawi dan hidup berdampingan satu sama lain (antar buruh satu pabrik) sebagai tetangga di satu kota juga, kaum proletar menjadi sadar  akan penderitaan bersama dan kemelaratan ekonominya. Singkatnya, terpusatnya mereka pada satu tempat memungkinkan terbentuknya jaringan komunikasi dan menghasilkan  kesadaran  bersama  (Umanailo,  2019).  Tetapi  jika  dilihat  dalam  konteks perjuangan untuk mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan seksual ini perlu adanya
Perjuangan Kelas Pengesahan RUU………
Nikodemus Niko, Atem Atem, Alif
Alfi
kesadaran  kelas  dari  golongan  kelas  rakyat  yang  merasa  peduli  terhadap  bentuk-bentuk kekerasan seksual, sehingga dari kesadaran kelas itu lahirlah perjuangan kelas.
Perjuangan  kelas  yang  sangat  aktif  digulirkan  beberapa  tahun  terakhir  ini  menuntut penguasa  (negara)  segera  mengesahkan  rancangan  undang-undang  penghapusan  kekerasan seksual  (RUU  PKS).  Seperti  halnya  gerakan  Gejayan  Memanggil,  Rakyat  Gugat  Negara, Gerakan Umat Lintas Iman Se-Jawa Barat (Geulis) dan aksi lainnya yang menuntut hadirnya negara  dalam  penanganan  kasus  kekerasan  seksual  di  Indonesia.  Asumsi  utama  yang menggerakkan gerakan itu karena melihat fenomena-fenomena kekerasan seksual yang setiap tahunnya  selalu  mengalami  peningkatan.  Berdasarkan  data  dari  Komnas  Perempuan  bahwa masih  banyak  kekerasan  seksual  yang  dilakukan  baik  di  ranah  personal  maupun  di  ranah publik.
Gejayan memanggil merupakan bentuk perjuangan kelas dari mahasiswa sebagai agent of change yang merupakan bagian dari civil society sebagai pengontrol para pembuat kebijakan yang dinilai netral, garda terdepan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat yang kerap merasa  terabaikan  dengan  adanya  kepentingan  para  penguasa.  Salah  satu  tuntutan  “gejayan memanggil” ialah sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yang bukan hanya menjadi jalan  bagi  perempuan  mendapatkan  ruang  aman  dan  keadilan,  tetapi  juga  menjadi  sumber movement dan keberdayaan perempuan (Ogato, 2013).

## KESIMPULAN
Gerakan  perjuangan  kelas  dalam  upaya  pengesahan  RUU  penghapusan  kekerasan seksual  tergambarkan  dalam  bentuk  aksi-aksi  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia.  Gerakan kolektif seperti Gejayan memanngil, Rakyat Gugat Negara, Gerakan Umat Lintas Iman Se- Jawa  Barat  (Geulis)  adalah  bentuk  dari  perjuangan  kelas,  yang  di  dalamnya  terdapat  kaum perempuan.  Dalam  hal  ini,  kelas  yang  tidak  memiliki  kekuasaan  membentuk  aksi  kolektif untuk  menuntut  kelas  penguasa  agar  mengesahkan  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual. Kami memahami narasi kelas yang digaungkan Karl Marx pada akhirnya membentuk suatu relasi kolektif. Artinya bahwa movement yang dilakukan terhadap perjuangan pengesahan
Perjuangan Kelas Pengesahan RUU………
Nikodemus Niko, Atem Atem, Alif
Alfi
RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  ini  tidak  hanya  berasal  dari  satu  kelas  tertentu  dan gender  tertentu,  melainkan  membentuk  kolektifitas.  Kolektif  dalam  hal  ini  adalah  bagi siapasaja  (kalangan)  yang  mendesak  pengesahan  RUU  ini  untuk  segera  disahkan,  dengan pengharapan  akan  terdapat  perbaikan  sistem  hukum  negara  dalam  penanganan  kekerasan seksual, baik penanganan hak-hak korban maupun penghukuman bagi pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA
__________ . (2019). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.  Diakses  dari : https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-naskah- akademik-rancangan-undang-undang-tentang-penghapusan-kekerasan-seksual
Adam,  A.  (2019,  22  Februari ). Pelecehan  Seksual  di  Kantor  dan  Beban  Ganda  Pekerja Perempuan. Diakses dari: https://tirto.id/pelecehan-seksual-di-kantor-dan-beban-ganda- pekerja-perempuan-dhxM
Aktar, S. (2019). Transnational feminism and women’s activism: Strategies for engagement and  empowerment  in  Bangladesh. Asian  Journal  of  Women’s  Studies. 25(2):285-294.
Doi: https://doi.org/10.1080/12259276.2019.1612508
Andriasari, D. (2019). Woman’s Day Vs RUU P-Kekerasan Seksual. Harian Pikiran Rakyat.
Edisi Jum’at 8 Maret 2019.
Arnold, G., & Ake, J. (2013). Reframing the Narrative of the Battered Women’s Movement.
Violence Against Women. 19(5):557-578. Doi:
https://doi.org/10.1177/1077801213490508
AyoBandung.com.  AILA  Tegaskan  Tolak  RUU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual.  Diakses pada Januari 22, 2020, dari: https://www.ayobandung.com/read/2019/09/25/64859/aila- tegaskan-tolak-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual
Perjuangan Kelas Pengesahan RUU………
Nikodemus Niko, Atem Atem, Alif
Alfi
Baker, C. N., & Bevacqua, M. (2017). Challenging Narratives of the Anti-Rape Movement’s
Decline. Violence Against Women. 24(3)1-27. Doi:
https://doi.org/10.1177/1077801216689164
Barker, et al. (Ed). (2013). Marxism and Social Movement. Leiden & Boston: Koninklijke Brill NV.
Basile, K. C., & Smith, S. G. (2011). Sexual Violence Victimization of Women: Prevalence, Characteristics,  and  the  Role  of  Public  Health  and  Prevention. American  Journal  of Lifestyle Medicine. Doi: 10.1177/1559827611409512
Basir & Ismail. (2012). Karl Marx dan Konsep Perjuangan Kelas Sosial. International Journal of Islamic Thought . 1: 27-33. Doi: 10.24035/ijit.01.2012.004
Bayeh,  E.  (2016).  The  role  of  empowering  women  and  achieving  gender  equality  to  the sustainable development of Ethiopia. Pacific Science Review B: Humanities and Social Science. Doi: https://doi.org/10.1016/j.psrb.2016.09.013
Berberoglu,  B.  (2018).  The  Marxist  Theory  of  Social  Movement,  Revolution,  and  Social Transformation. In Berberoglu, B. (eds). The Palgrave Handbook of Social Movementts, Revolution,  and  Social  Transformation.  Palgrave  Macmillan,  Cham.  Doi: https://doi.org/10.1007/978-3-319-92354-3_4
Coburn,  E.  (2016).  Marxism  and  Social  Movements. Socialist  Studies/Études  socialistes.
11(1):237-250.
Cox,  L.  (2015,  March  16).  Thinking  Marxism  and  Social  Movements.  Diakses  dari: https://www.ppesydney.net/thinking-marxism-and-social-movements/
Cripps, J., & Stermac, L. (2018). Cyber-Sexual Violence and Negative Emotional States among Women  in  a  Canadian  University. International  Journal  of  Cyber  Criminology. 12(1):171-186.
Perjuangan Kelas Pengesahan RUU………
Nikodemus Niko, Atem Atem, Alif
Alfi
Devi,  T.  R.  (2017).  Gender  Equality:  Women  Empowerment. Global  Journal  for  Research Analysis. 6(9):141-143.
Dewantara, J. R. (2020, 14 Januari). Perempuan dan Anak Kekerasan Seksual di Kulonprogo
Mulai Sadar untuk Lapor. Diakses dari:
https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/01/14/514/1029366/perempuan-dan- anak-korban-kekerasan-di-kulonprogo-mulai-sadar-untuk-lapor
Erdianto,  K.  (2019,  30  Juli). Fraksi  yang  Menolak  Pengesahan  RUU  PKS  Dinilai  Tidak Konsisten.
Diakses
dari: https://nasional.kompas.com/read/2019/07/30/18285971/fraksi-yang-menolak- pengesahan-ruu-pks-dinilai-tidak-konsisten?page=all
Garcia-Moreno, C., & Amin, A. (2019). Violence Against Women: where are we 25 years after ICPD and where do we need to go? Sexual and Reproductive Health Matters. 27(1):346- 348. Doi: https://doi.org/10.1080/26410397.2019.1676533
Guruge, S., Roche, B., & Catallo, C. (2012). Violence against Women: An Exploration of the Physical and Mental Health Trends among Immigrant and Refugee Women in Canada. Nursing Research and Practice . Doi: 10.1155/2012/434592
Haryanto, S. (2012). Spektrum Teori Sosial. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
Hukum Online. I su RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Versi Komnas Perempuan. Diakses pada Maret 18, 2020, dari:
https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5733216560b1b/ini-isi-ruu-penghapusan- kekerasan-seksual-versi-komnas-perempuan/
Komnas Perempuan. (2013). Korban Berjuang, Publik Bergerak: Mendobrak Stagnansi Sistem Hukum: Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2012. Diakses dari: http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/CatatanTahunan- Komnas-Perempuan-2012.pdf
Perjuangan Kelas Pengesahan RUU………
Nikodemus Niko, Atem Atem, Alif
Alfi
Komnas  Perempuan.  (2019). Lembar  Fakta  dan  Poin  Kunci  Catatan  Tahunan  Komnas Perempuan Tahun 2019. Diakses dari: https://www.komnasperempuan.go.id/read-news- lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019
Kusuma,  A,  dkk.  (2019).  Analisis  Keberlakuan  RKUHP  dan  RUU-PKS  dalam  Mengatur Tindak Kekerasan Seksual. Lex Scientia Law Review. 2(2):55-68.
Levine,  E.  C.  (2017).  Sexual  Script  and  Criminal  Statutes:  Gender  Restictions,  Spousal Allowences,  and  Victim  Accountability  After  Rape  Law  Reform. Violence  Against Women. 24(3):1-28. Doi: https://doi.org/10.1177/1077801216687876
Lin, Z., & Yang, L. (2019). Indivudual and collective empowerment: Women’s voices in the #MeToo movement in China. Asian Journal of Women’s Studies. 25(2):117-131. Doi: https://doi.org/10.1080/12259276.2019.1573002
Martinez,  M.  A.  (2017,  August  27).  A  Marxist  Approach  to  Social  Movements?  Retrieved from: http://www.miguelangelmartinez.net/?2017-A-Marxist-Approach-to-Social
Movanita,  A.  N.  K.  (2019a),  September  23).  Kekeliruan  Memahami  RUU  PKS,  Dianggap Liberal dan Tak Sesuai Agama. Diakses dari:
https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/19350151/kekeliruan-memahami-ruu- pks-dianggap-liberal-dan-tak-sesuai-agama?page=all
Movanita, A. N. K. (2019b), September 24). Ramai-ramai Turun ke Jalan, Apa yang Dituntut Mahasiswa?
Diakses
dari:
https://nasional.kompas.com/read/2019/09/24/15440851/ramai-ramai-turun-ke-jalan- apa-yang-dituntut-mahasiswa?page=all
Moyo, T., & Dhliwayo, R. (2019). Archieving Gender Equality and Women’s Empowerment in Sub-Saharan Africa: Lessons from the Experience of Selected Countries. Journal of Developing Societies. 35(2): Doi: https://doi.org/10.1177/0169796X19845957
Perjuangan Kelas Pengesahan RUU………
Nikodemus Niko, Atem Atem, Alif
Alfi
Never Okay Project. (2018). Kondisi Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. Diakses pada Maret 24,  2020,  dari: https://neverokayproject.org/wp-content/uploads/2019/12/Survei- Pelecehan-Seksual-di-Tempat-Kerja-Never-Okay-Project-2018-4.pdf
News.detik.com. Pro-Kontra RUU P-KS Anda Mendukung atau Menolak. Diakses pada Maret 22, 2020, dari: https://news.detik.com/pro-kontra/d-4728479/kontroversi-ruu-p-ks-anda- mendukung-atau-menolak\
Niko,  N.,  &  Rahmawan,  A.  D.  (2020).  Supremasi  Patriarki:  Reaksi  Masyarakat  Indonesia dalam  Menyikapi  Narasi  Seksualitas  dan  Perkosaan  Kasus  Reynhard  Sinaga. Jurnal Analisa Sosiologi. 9(1):137-152.
Nilan, P., Demartoto, A., Broom, A., & Germov, J. (2014). Indonesian Men’s Perceptions of Violence  Against  Women. Violence  Against  Women. 20(7):  869–888.  Doi: 10.1177/1077801214543383
Ogato,  G.  S.  (2013).  The  quest  for  gender  equality  and  women’s  empowerment  in  least developed  countries:  Policy  and  strategy  implications  for  achieving  millennium development goals in Ethiopia. International Journal of Sociology and Anthropology. 5(9):358-372. Doi: 10.5897/IJSA2013.0454
Purwanti, A. (2017). Protection and Rehabilitation for Women Victims of Violence according to    Indonesian    Law    (Study    on    Central    Java    Government's    handling    through KPK2BGA).
Diponegoro Law Review. 2(2):312-325. Doi:
https://doi.org/10.14710/dilrev.2.2.2017.68-81
Purwanti, A., & Prabowo, R. A. (2018). Women Rights Fulfillment As The Victim Of Gross Human Rights Violation: Urgency For The Sexual Violence Eradication Bill. Indonesia Law Review . (3):303-315. Doi: http://dx.doi.org/10.15742/ilrev.v8n3.509
Setiadi,  E.  M.,  &  Kolip,  U.  (2011). Pengantar  Sosiologi  Pemahaman  Fakta  dan  Gejala Permasalahan Sosial. Jakarta: Prenada Media Group.
Perjuangan Kelas Pengesahan RUU………
Nikodemus Niko, Atem Atem, Alif
Alfi
Sovann, R. (2019). Good practices for eliminating violence against women in Cambodia. Asian Journal of Women’s Studies. 25(2):295-307. Doi:
https://doi.org/10.1080/12259276.2019.1615242
Sukendar, M. U. (2019). Konstruksi Realitas Berita #Gejayan Memanggil 23 September 2019 dalam Media Online Detik.com dan Kompas.com. Indonusa Conference on Technology and Social Science.
Suseno,  F.  M.  (2016). Pemikiran  Karl  Marx  Dari  Sosialisme  Utopis  ke  Perselisihan Revisionisme, cetakan ke-sepuluh. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Umanailo, C. B. (2019). Pemikiran-pemikiran Karl Marx. Doi: 10.31219/osf.io/5q2ts. Diakses dari: https://www.researchgate.net/publication/336764610
Upe, A. (2010). Tradisi Aliran Dalam Sosiologi Dari Filosofi Positivistik ke Post Positivistik.
Jakarta: PT RajaGrafindo persaja.
Wariyatun.  (2019).  Creating  zero  tolerence  for  violence  against  women. Asian  Journal  of Women’s Studies. 25(2):459-467. Doi: https://doi.org/10.1080/12259276.2019.1638047
Winarno,  S.  (2019).  Demokrasi,  Demonstrasi  dan  Demo  Crazy. Malang  Post. Edisi  25 September 2019.