## DOI: https://doi.org/10.21009/JPEB.004.2.3

## PERKEMBANGAN LIBERALISASI INVESTASI DARI ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES
(AFAS) PAKET 1 SAMPAI PAKET 8 DAN MASUKNYA FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) ASAL ASEAN PADA

## JASA TRANSPORTASI UDARA INDONESIA
Herlitah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta herlitah.feunj@gmail.com

## ABSTRACT
This paper aims to explain how about the level of commitment of Indonesia in air transport services in cooperation AFAS Package 1- 8 and the development of investment in this sector since the signing of the cooperation AFAS Package 1 - 8. To map the position of Indonesia in the sector of air transport services in cooperation AFAS  the  method  used were    indexation and  Hoekman  index.  To measure competitiveness using Data Envelopment Analysis (DEA) to measure the economic impact analysis of input-output model of regional ASEAN. Based on  the  analysis  of  AFAS  1-8  shows  that the  air  transport  services  sector  until now has not been opened. Domestic liberalization conditions under Regulation Updates (DNI 2016) FEP allowed on air transport services between 49 percent to 67 percent. One of the sub-sectors that have been opened with the majority shareholding  for  foreigners  (67  per  cent)  is  supporting  air  transport  services subsector.  When  seen  through  the  analysis  of  the  competitiveness  of  efficient transport  services  based  on  the  value  of  the  Indonesia  Air  Transport  efficient only remaining other services are still very much value for efficient.

## Keywords : Services, AFAS, Efficient

## ABSTRAK
Makalah  ini  bertujuan  untuk  menjelaskan  bagaimana  tingkat  komitmen Indonesia dalam layanan transportasi udara bekerjasama AFAS Paket 1- 8 dan pengembangan investasi di sektor ini sejak penandatanganan kerjasama AFAS Paket 1 - 8. Untuk memetakan posisi Indonesia di sektor jasa angkutan udara bekerjasama metodeAFAS  yang  digunakan  adalah  indeksasi  dan  indeks Hoekman.  Untuk  mengukur  daya  saing  menggunakan Data  Envelopment Analysis (DEA)  untuk  mengukur  analisis  dampak  ekonomi  model  input-output regional  ASEAN.  Berdasarkan  analisis  AFAS  1-8  menunjukkan  bahwa  sektor jasa angkutan udara sampai saat ini belum dibuka. Kondisi liberalisasi domestik di  bawah Update Peraturan  (DNI  2016)  FEP diperbolehkan  untuk  layanan transportasi  udara  antara  49  persen  sampai  67  persen.  Salah  satu  sub  sektor yang  dibuka  dengan  kepemilikan  mayoritas  untuk  orang  asing  (67  persen)
mendukung  subsektor  jasa  angkutan  udara.  Bila  dilihat  melalui  analisis  daya saing  layanan  transportasi  yang  efisien  berdasarkan  nilai  Indonesia Air Transport yang  efisien  hanya  tersisa  layanan  lainnya  yang  masih  sangat bernilai efisien.
Kata kunci: Layanan, AFAS, Efisien

## PENDAHULUAN
Dalam  upaya  meningkatkan kerjasama ekonomi melalui perdagangan di bidang jasa, Negara-negara ASEAN telah menyepakati dan mengesahkan ASEAN Framework  Agreement  on
Services (AFAS)  pada  tanggal  15
Desember 1995 di Bangkok, Thailand.  Selanjutnya untuk menin- daklanjuti kesepakatan tersebut,
telah dibentuk
Coor-dinating Committee on Services (CCS)  yang memiliki  tugas  menyusun  modalitas untuk
mengelola negosiasi liberalisasi  jasa  dalam  kerangka AFAS  yang  mencakup  8  (delapan) sektor,  yaitu: Jasa Angkutan Udara dan Laut, Jasa Bisnis, Jasa Konstruksi,  Jasa  Telekomunikasi, Jasa  Pariwisata,    Jasa  Keuangan, Jasa  Kesehatan  dan  Jasa  Logistik. Hingga  tahun  ini,  ASEAN  telah menyepakati  dan  meratifikasi  AFAS Paket  8  dengan  target  AFAS  Paket 10  pada  tahun  2015 (Budiman, 2008).
Liberalisasi disektor jasa dilakukan dengan  mengintegrasikan 128  sub-sektor  dari  11  sektor  jasa ditambah  dengan  16  sub-sektor finansial  dan  13  sub-sektor  alat angkut udara (air transport). Adapun sektor-sektor  tersebut  adalah:  Jasa Bisnis;  Jasa  Komunikasi;  Jasa Konstruksi dan Teknik Terkait; Jasa Distribusi;  Jasa  Pendidikan;  Jasa Lingkungan;  Jasa  Finansial;  Jasa
Terkait  Kesehatan  dan  Sosial;  Jasa Pariwisata  dan  terkait  Perjalanan;
Jasa Rekreasi, Budaya dan Olahraga;  Jasa  Transportasi;  dan
Jasa lainnya.
Sampai  dengan  Masyarakat Ekonomi  ASEAN  diresmikan  pada akhir  tahun  2015,  informasi  terkait dengan  liberalisasi  jasa  khususnya jasa  transportasi  belum  banyak tersedia  terutama  di  lingkungan akademisi.  Selain  itu  informasi mengenai  masuknya Foreign  Direct Investment (FDI) sebagai pemanfaatan  baik  dari  regulasi domestik  maupun  liberalisasi  pasar juga  belum  banyak  dipublikasikan. Untuk itu dilakukan penelitian mengenai,  “Perkembangan  Liberali- sasi  Investasi  dari ASEAN  Frame- work Agreement on Services (AFAS)  Paket  1  Sampai  Paket  8 dan Masuknya Foreign Direct Investment (FDI) Asal ASEAN Pada Jasa Transportasi Udara Indonesia” Liberalisasi pasar jasa transportasi di ASEAN telah
dilakukan  sejak  tahun  1996  dan saat  ini  tahun  2016 belum  ada informasi  mengenai  perkembangan liberalisasi disektor jasa transportasi khususnya transportasi udara, begitu  pula  FDI.  Padahal  informasi mengenai perkembangan posisi liberalisasi  dan  FDI  di  sektor  jasa transportasi udara ini akan bermanfaat  bagi  pemangku  kepen- tingan  dalam  hal  ini negosiasi
perdagangan,  penelitian  di  sektor jasa  transportasi  serta  bagi  masya- rakat.

## KAJIAN TEORITIK PengertianJasa
Perdaganganinternasional merupakan kegiatan yang dilaksanakan  antar  negara  yang berbeda serta mengakibatkan timbulnya  pertukaran  akan valuta asing  yang  mempengaruhi  neraca perdagangan negara yang bersang- kutan (Simorangkir,
1985).
Perdagangan  internasional  meru- pakan  suatu  cerminan  dari  negara yang  menganut  sistem  perekono- mian  terbuka (Payne,  2001) .  Pada zaman  globalisasi  ini  hampir  tidak ada  negara  yang  menganut  sistem ekonomi tertutup (Munandar, 2010).
Menurut  Kotler  dan  Keller (Kotler,  2009)mendefinisikan  jasa sebagai  berikut  :  “ A  service  is  any act  performance  that  one perti  can offer  yhat  is  essentially  intangibles and does not result in the ownership of  anything,  its  production  may  or may be tied to a physical product “
ASEAN Framework  Agree- ment on Service (AFAS) Di area Jasa, deklarasi Konvensi Bangkok menyepakati untuk  meningkatkan  kerjasama  dan kebebasan  perdagangan  dibidang jasa  melalui  pengimplementasian ASEAN Framework  Agreement  on
Service (AFAS). Perjanjian ini khususnya  berusaha  meningkatkan efisiensi  dan  tingkat  kompetitif  dari anggota  ASEAN  sebagai  penyedia jasa, khususnya mengeliminasi pembatasan  perdagangan  dibidang Jasa  antar  anggota  ASEAN,  dan
meliberalisasikan  perdagangan  jasa dengan  memperluas  tingkatan  dan scope dari  liberalisasi  melampaui yang  telah  ada  di  dalam  GATS ( General  Trade  in  Service )  dengan tujuan  sebuah area  perdagangan bebas  di bidang jasa (Soesanto, 2000).

## Mekanisme AFAS
Aida  S  Budiman (2008) menje- laskan  bahwa  dalam  perundingan liberalisasi bidang jasa, AFAS menerapkan prinsip-prinsip  seba- gaimana  yang  diterapkan  dalam WTO. Prinsip-prinsip tersebut antara  lain:  (1) Most  Favoured Nation (MFN) Treatment- kemudahan  yang  diberikan  kepada suatu  negara  berlaku juga  untuk semua  negara lain;  (2) Non discriminative , pemberlakuan hambatan  perdagangan  diterapkan untuk semua negara, tanpa penge- cualian; (3) Transparancy ,  setiap negara wajib mempubli-kasikan semua peraturan, perundang-
undangan,  pedoman  pelaksanaan dan  semua  keputusan/  ketentuan yang  berlaku  secara  umum  yang dikeluarkan  oleh pemerintah  pusat maupun daerah, dan (4) Progressive  liberalization ,  liberali- sasi secara bertahap sesuai dengan tinggat perkembangan ekonomi setiap negara anggota. Kemudian dalam komitmen liberalisasi perdagangan jasa dilakukan  dalam  empat  derajat liberalisasi yang berbeda-beda,
yaitu: (1) None ,  artinya  terbuka penuh atau tidak ada hambatan dan pembatasan pada sektor jasa tersebut;  (2) Bound  with  limitations ; artinya liberalisasi dengan
pembatasan-pembatasan tertentu yang  disebutkan  dalam komitmen, dimasa yang akan dating,
pembatasan ini  dapat  dibuka  lebih lanjut;  (3) Unbound ,  artinya  tidak ada komitment, dikarenakan adanya aturan- aturan  yang  tidak  sejalan dengan akses pasar atau perlakuan pasar, dan (3) No commitment , tidak ada  komitmen karena  memang secara  teknis  tidak  dimungkinkan (Martin, 2000).
Foreign Direct Investment (FDI) Investasi  asing  di  Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu : Portfolio, Foreign Direct Investment (FDI) dan kredit ekspor. Foreign Direct Investment (FDI)  melibatkan  pihak investor  secara  langsung  dalam operasional usaha yang dilaksanakan  sehingga  dinamika usaha  yang  menyangkut  tujuan perusahaan  tidak  lepas  dari  pihak yang berkepentingan/
investor
asing, Purnomo dan Ambarsari(Ambarsari, 2005). Portofolio merupakan investasi keuangan  yang  dilakukan  di  luar negeri dengan cara investor membeli utang atau sekuritas dengan  harapan  mendapat  manfaat financial dari investasi tersebut.
Foreign  Direct  Investment (FDI) dapat diartikan sejumlah penanaman  modal  dalam  jangka panjang  ke  sebuah  perusahaan  di negara lain. Foreign Direct Investment (FDI)  merupakan  salah satu  ciri  dari  sistem  ekonomi  yang mengglobal. Foreign Direct Investment (FDI)  dianggap  lebih berguna  bagi  negara  dibandingkan investasi  pada  ekuitas  perusahaan karena  investasi  ekuitas  berpotensi
terjadinya capital  outflow sebab investasi  ekuitas  ini  lebih  bersifat jangka  pendek  dan  sewaktu-waktu dapat  ditarik  secara  tiba-tiba  dan menimbulkan  kerentanan  ekonomi (Resnia,  2012). Foreign  Direct
Investment (FDI)  melibatkan  pihak investor  secara  langsung  dalam operasional usaha yang dilaksanakan  sehingga  dinamika usaha  yang  menyangkut  tujuan perusahaan  tidak  lepas  dari  pihak yang berkepentingan/ investor asing,  Purnomo  dan  Ambarsari (2005).

## METODOLOGI PENELITIAN
Untuk memetakan posisi
Indonesia di sektor jasa transportasi udara  pada  kerjasama  AFAS  maka metode  yang  digunakan  adalah metode Indeksasi dan Indeks Hoekman.  Indeks  Hoekmen  meru- pakan suatu metode indeksasi yang diusulkan  oleh  Hoekman  pada tahun 1995 dalam Ishido (2011) dan digunakan untuk mengukur
Agreement  on  Trade  in  Services (GATS- style )  tingkat  komitmen  di sektor  jasa.  Bentuk  indeksasi  pada metode  ini  adalah  sebagai  berikut: jika  suatu  Negara  memberikan komitmen  pada  SOC-nya  berupa none (dibuka  tanpa  pembatasan) diberikan  indeks  1,  jika  dibuka dengan pembatasan diberikan indeks 0,5 dan jika ditutup ( unbound ) diberikan indeks 0. Penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan analisis DEA. dengan  pengolahan  menggunakan DEA maka akan dapat dilihat tingkat efisiensi  pada  sumber  penerimaan negara  di  Indonesia.Secara  seder- hana  suatu  sektor  disebut  efisien apabila  dengan  output  yang  sama.
ia  mempergunakan  jumlah  input yang  lebih  sedikit.  Dalam  kaitan  ini rasio  antara  input  dan  output  lazim dipergunakan sebagai indikator. DEA  berasumsi  bahwa  setiap  DMU ( Dicision Making Unit ) akan memiliki bobot  yang  memaksimumkan  rasio efisiensinya  ( maximize  total  weigh- ted output/totalweighted input ).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi  Liberalisasi  Berdasarkan Peraturan  Domestik  Terbaru  (DNI Tahun 2016)
Liberalisasi  jasa  transportasi udara  pada  peraturan  domestik
Indonesia  diatur  melalui  Peraturan Presiden Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016  tentang  Daftar  Bidang Usaha  yang  Tertutup  dan  Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan  di  Bidang  Penanaman Modal.  Pengaturan  ini  juga  dikenal sebagai  Daftar  Negatif  Investasi (DNI  Tahun  2016).  Salah  satu bentuk  pengaturan  dari  DNI  adalah batas maksimum kepemilikan modal asing  ( Foreign  Equity  Participation /FEP).  Berdasarkan  DNI  Tahun
2016  ini,  FEP  yang  diperbolehkan pada  jasa  transportasi  udara  antara 49 persen sampai 67 persen. Salah satu  subsektor  yang  telah  dibuka dengan kepemilikan saham mayoritas  bagi  asing  (67  persen) adalah  subsektor  jasa  penunjang angkutan  udara  (Jasa  Penunjang Angkutan  Udara  (sistem  reservasi melalui  komputer,  pelayanan  di darat  untuk  penumpang  dan  kargo/ ground  handling ,  dan  penyewaan pesawat udara/ aircraft leasing ), yang mana  subsektor  jasa  tersebut sebelumnya  telah  dikomitmenkan pada  AFAS  Paket  2  namun  belum dibuka  untuk  moda  investasinya (Moda  3).  Subsektor  penting  yang dibuka  dengan  FEP  sebesar  67 persen lainnya adalah jasa ekspedisi  muatan  pesawat  udara. Adapun  investasi  asing  untuk  jasa transportasi  udara  berpenumpang masih  dibatasi  dengan  kepemilikan modal  asing  maksimum  49  persen (belum  mayoritas).  Adapun  FEP setiap subsektor pada jasa transportasi udara  disajikan  pada
Tabel 1. sebagai berikut:

## Tabel 1. Liberalisasi Jasa Transportasi Udara Indonesia Pada Peraturan Domestik (DNI Tahun 2016)
Sumber : Lampiran Perpres Nomor 44 Tahun 2016
No Bidang Usaha KBLI Persyaratan
267 Jasa Kebandarudaraan 52230 Penanaman Modal Asing Maksimal 49% 51102 51202 52240 77304 269 Pelayanan Jasa Terkait Bandar Udara 52230 Penanaman Modal Asing Maksimal 67% 272 Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara 52294 Penanaman Modal Asing Maksimal 67% 273 Agen Penjualan Umum (GSA) Perusahaan Angkutan Udara Asing 79112 Penanaman Modal Asing Maksimal 67% 51101 a.     Penanaman Modal Asing Maksimal 49% 51102 b.     Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (single majority ) 51101 a.     Penanaman Modal Asing Maksimal 49% 51102 b.     Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (single majority ) 51103 51104 a.     Penanaman Modal Asing Maksimal 49% 51105 b.     Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (single majority ) a.     Penanaman Modal Asing Maksimal 49% b.     Pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing (single majority ) 280 Angkutan Udara Bukan Niaga 51109 277 Angkutan Moda Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri
278 Angkutan Moda Udara Niaga Berjadwal Luar Negeri 279 Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal 268 Jasa Penunjang Angkutan Udara (sistem reservasi melalui komputer, pelayanan di darat untuk penumpang dan kargo/ ground handling, dan penyewaan pesawat udara/ aircraft leasing)
Penanaman Modal Asing Maksimal 67%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Riau - - - - - - - - - 6.850 - - - DKI. Jakarta 100 18.575 - 7.473 31.001 - 1.111 8.667 19.751 65.137 6.899 389 54 Bali - - - - - - - - - - - - - Banten - - - - - - - - - - 17.143 - - Kepulauan Riau - - - - - - - - - - - 350 - Jawa Barat - - - - - - - - - - - 272 - Total(Provinsi) 100 18.575 - 7.473 31.001 - 1.111 8.667 19.751 71.986 24.042 1.011 54 DKI. Jakarta 300 2.300 - 96 99.629 - - - 501 - 19 - - Kalimantan Timur - - - - - 2.500 - 298 - - - - - Total(Provinsi) 300 2.300 - 96 99.629 2.500 - 298 501 - 19 - - 400 20.875 - 7.569 130.631 2.500 1.111 8.965 20.252 71.986 24.061 1.011 54 (5110 - 2009) Angkutan Udara
Untuk Penumpang (5120 - 2009)
Angkutan Udara
Untuk Barang
Total(Nama KBLI)
Jika dibandingkan dengan liberalisasi di transportasi darat, jasa transportasi udara telah lebih liberal walaupun  jasa  transportasi  darat telah  lebih  dulu  diliberalisasi  pada perundingan AFAS (Paket 7 dan 8). Namun  masih  lebih  rendah  jika dibandingkan  dengan  liberalsiasi  di jasa transportasi laut. Jasa
transportasi  laut  telah  mencapai FEP sebesar 70 persen. Selain itu, kategori yang
digunakan  pada  jasa  transportasi laut  di  DNI  Tahun  2016  ini  telah menggunakan  pendekatan Central Product  Clasification (CPC) seperti yang digunkan pada General
Agreement  on  Trade  in  Services (GATS)  dan  AFAS.  Hal  ini  akan mempermudah negosiator  untuk menyesuaikan  antara  komitmen  di
DNI  tahun  2016  dengan  komitmen di AFAS.
Perkembangan Investasi Jasa Transportasi Udara di Indonesia Investasi asing di jasa transportasi  udara  saat  ini  adalah pada  jasa  transportasi  udara  untuk penumpang dan barang. Total jumlah  proyek  dari  tahun  2004 sampai  kuartal  1  tahun  2016  telah mencapai 57 proyek yang terdiri dari 33  proyek  untuk  jasa  transportasi udara  untuk  penumpang  dan  24 proyek untuk barang. Proyek
investasi  untuk  jasa  transportasi udara  ini  sebagian  besar  berada  di Provinsi  DKI. Jakarta  (Sarwedi, 2002).  Jumlah  proyek  pada  jasa transportasi udara untuk
penumpang  sebanyak  27  dari  33 proyek  berada  di  Provinsi  DKI Jakarta  dan  jasa  transportasi  udara untuk  barang  sebanyak  21  dari  24 proyek  juga  berada  di  provinsi  ini.
Jumlah  proyek  investasi  di  jasa transportasi udara  disajikan  pada Tabel 2. berikut ini: Tabel 2. Data Investasi Asing Langsung untuk Jasa Transportasi
Tahun 2004-Q1 2016 Berdasarkan Nilai Proyek (dalam USD ribu)

## Sumber: SOC Indonesia di AFAS 8 diolah
Dari  tabel  4.3.2 dapat  dilihat bahwa  Investasi  Asing  di  jasa transportasi  pada  tahun  2004-Q1 tahun 2016 berdasarkan nilai proyek pada  7  provinsi  yang  ada  di Indonesia  masih  didominasi  pada provinsi  DKI  Jakarta  pada  tiap
tahunnya. Total nilai proyek Angkutan  Udara  untuk  penumpang di  DKI  Jakarta 159.156  atau
sebesar  87  persen  dari  total  proyek secara  keseluruhan.  Diikuti  oleh Banten  dengan  nilai  17.143  atau sebesar 9 persen, Riau dengan total
nilai  6.850  atau  sebesar  4  persen, sisanya  untuk  Kepulauan  Riau  dan Jawa  Barat.  Jika  dilihat  dari  total Angkutan  Udara  untuk  barang  DKI Jakarta  masih  menempati  urutan pertama  dengan  total  nilai  investasi sebesar  102.845  atau  sebesar  97 persen  dan  sisanya  3  persen  ada pada  Kalimantan  Timur  atau  nilai totalnya sebesar 2.798.
Berdasarkan tahun  yang  ada antara  2004  sampai  2016,  total investasi yang terbesar itu ada pada tahun  2008  sebesar  130.631  dan semuanya  berada  di  DKI  Jakarta dan  investasi  asing  terendah  pada tahun  2004.  Tahun  2008  menjadi tahun yang tertinggi investasi asingnya  di  bidang  transportasi udara  dan  tahun  2004  menjadi tahun  yang  investasinya  terendah karena  pada  tahun  tersebut  awal dibukanya perjanjian pada AFAS.
Invetasi asing
pada transportasi  udara  untuk  penum- pang  pada  awal  dilakukan  tahun 2004  sampai  dengan  tahun  2012 hanya  terpusat  di  DKI  Jakarta, barulah  tahun  2013  ada  investasi asing  untuk  provinsi  Riau,  tahun 2014  pada  provinsi  Banten,  dan tahun 2015 pada provinsi Kepulauan  Riau  dan  Jawa  Barat. Sedangkan untuk
transportasi angkutan  barang  4  tahun  pertama semenjak  perjanjian  ini  ada  pada
AFAS  hanya  dilakukan  di  DKI Jakarta,  setelah  tahun  2008  atau tepatnya  tahun  2009  dilakukan investasi  asing  pada  Kalimantan Timur. Alasan mengapa DKI Jakarta selama  12  tahun  terakhir  masih menjadi tempat strategis bagi investasi  asing pada  transportasi udara  dikarenakan  semua  kegiatan perekonomian dan aktivitas pemerintahan masih terpusat di DKI Jakarta. Analisis Pangsa Pasar Jasa

## Transportasi Udara ASEAN
Transportasi  saat  ini  menjadi salah  satu  tolak  ukur  kemajuan suatu  negara,  semakin  maju  dan berkembangnya suatu negara maka akan  diikuti  oleh  berkembangnya transportasi yang ada baik transportasi  darat,  laut,  maupun udara. Bukan hanya dari berkembangnya  teknologi  yang  ada tetapi juga harus diikuti oleh perkembangan atau banyaknya
pengguna transportasi tersebut. Apabila kita melihat dari sisi pengguna  transportasi  maka  kita juga harus melihat dari sisi penyedia jasa transportasinya terlebih dahulu. Untuk  itu  perlu  dilihat  bagaimana pangsa pasar jasa transportasi yang ada  di  negara  tersebut.  Pada tabel 3. telah  disajikan  pangsa  pasar untuk Jasa Transportasi di ASEAN.
Tabel 3.
Pangsa Pasar Jasa Transportasi ASEAN
Sumber : SOC Indonesia di AFAS 8 diolah
IND MAL
PHI THA VIE Inland Transport 15.760 960 6.042 11.088 1.064 Water Transport 5.761 904 897 1.853 938 Air Transport 2.734 1.464 3.340 3.262 287 Other Supporting and Auxiliary Transport Activities; Activities of Travel Agencies 2.264 1.042 1.129 2.891 340
Dari tabel di atas dapat dilihat
pangsa pasarjasa transportasi terhadap  5  negara  yaitu  indonesia, malaysia,  philipina,  thailand,  dan vietnam.  Pada Inland  Transport , pangsa  pasar  tertinggi  ada  pada Indonesia  sebesar  15760  diikuti oleh  Thailand  sebesar  11088  dan philipina  sebesar  6042,  sedangkan terendah ada pada negara malaysia sebesar 960. Pada Water Transport , pangsa  pasar  tertinggi  masih  pada
Indonesia sebesar 5761, dan urutan kedua
ada pada Thailand, sedangkan yang terendah ada pada philipina sebesar 893.
Pada Air  Transport ,  pangsa pasar  tertinggi  ada  pada  negara philipina sebesar 3340 diikuti
Thailand  sebagai  urutan  kedua sebesar  3262.  Sedangkan  untuk Indonesia ada diurutan ketiga
sebesar 2734 berada diatas
Malaysia  yang  hanya  mendapatkan setengah  dari  pangsa  pasarnya Indonesia  yaitu  sebesar  1464,  dan berada  jauh  diatas  Vietnam  yang hanya  sebesar  287.  Pada Other Supporting  and  Auxiliary  Activities ;
Activities  of  Travel  Agencies ,
Indonesia  berada  diurutan  kedua setelah Thailand yaitu sebesar 2264
diikuti  Philipina  sebesar  1129  dan Malaysia  1042. Sedangkan  urutan terakhir  masih  ada  pada  negara Vietnam.
Secara Keseluruhan Indonesia berada pada posisi yang mempunya pangsa  pasar  yang  besar  karena menduduki  urutan  pertama  untuk Inland Transport dan Water Transport , sedangkan diurutan kedua pada Air Transport dan Other Supporting  and  Auxiliary  Activities . Dibandingkan dengan Malaysia,
pangsa  pasar  di  Indonesia  jauh lebih  besar  maka  investasi  dalam sektor transportasi baik darat, udara maupun laut sangat mengun- tungkan (Purnomo, 2005).

## Analisis Daya Saing Jasa Transportasi Udara Berdasar Nilai Efisien
Daya  saing  jasa  transportasi berdasarkan nilai efisien maksudnya disini  adalah  apabila  ditunjukkan oleh  angka  1  (satu)  berarti  negara tersebut  telah  efisien  dalam  sektor ini,  dan  dibawah  atau  <  1(satu) berarti negara tersebut belum efisien dalam daya saing.

## Tabel 4.

## Perkembangan Daya Saing Jasa Transportasi Berdasar Nilai Efisien
Sumber : SOC Indonesia di AFAS 8 diolah Dari 4sektor yang ada ( Inland Transport,  Water  Transport,  Air
Transport, dan Other  Supporting and  Auxiliary  Transport  Activities ) INA MAL PHI THA VIE inland Transport 0,1945 1 0,3974 1 1 Water Transport 0,2188 1 0,0367 1 0,1221 Air Transport 1 0,7413 0,5544 1 0,4573 Other Supporting and Auxiliary Transport Activities; Activities of Travel Agencies 0,212 1 1 1 1
dan  berdasarkan  5  negara  yang dibandingkan  hanya  Thailand  yang efisien pada keempat sektor. Artinya dalamhalini menunjukkan  bahwa Negara  tersebut  mampu  efisien dalam sektor-sektor tersebut. Hal ini memberikan  peluang  bagi  Negara tersebut  untuk  melakukan  daya saing  guna  merebut  pangsa  pasar Negara  diluar  AFAS. Diikuti  oleh Malaysia  yang  telah  efisien  pada  3 sektor  yaitu inland  transport , water transport dan Other  Supporting  and Auxiliary Transport Activities. Sedangkan  Indonesia  hanya Air Transport yang  efisien  selebihnya jasa-jasa  lain  masih  sangat  jauh nilainya untuk efisien. Hal tersebutmenandakanhanya Air
Transport yang  mempunyai daya saing dan mampu merebut pangsa pasar negara di luar AFAS.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkanhasilanalisisdari AFAS 1-8 terlihat bahwa sektor jasa transportasi udara sampai saat ini belum dibuka. Kondisi  Liberalisasi berdasarkan  Peraturan  Domestik Terbaru  (DNI  Tahun  2016)  FEP yang diperbolehkan pada jasa transportasi udara antara 49 persen sampai  67  persen.  Salah  satu subsektor yang telah dibuka dengan kepemilikan  saham  mayoritas  bagi asing  (67  persen)  adalah  subsektor jasa  penunjang  angkutan  udara (Jasa  Penunjang  Angkutan  Udara (sistem  reservasi  melalui  komputer, pelayanan di darat untuk
penumpang  dan  kargo/ ground handling ,  dan  penyewaan  pesawat udara/ aircraft leasing ).
Berdasarkan  hasil  perkem- bangan  Investasi  jasa  transportasi udara  di  Indonesia  maka  dapat disimpulkan bahwa Proyek investasi untuk  jasa  transportasi  udara  ini sebagian  besar  berada  di  Provinsi DKI.  Jakarta.  Jumlah  proyek  pada jasa transportasi udara untuk penumpang  sebanyak  27  dari 33 proyek  berada  di  Provinsi  DKI Jakarta  dan  jasa  transportasi  udara untuk  barang  sebanyak  21  dari  24 proyek juga berada di provinsi ini
Berdasarkan  analisis  pangsa pasar  di  ASEAN,  apabila  Indonesia dibandingkan  dengan  Malaysia  dan Negara  ASEAN  lainnya, pangsa pasar  di  Indonesia  jauh  lebih  besar maka investasi dalam sektor transportasi baik darat, udara maupun laut sangat mengun- tungkan. Jika  dilihat  melalui  analisis daya saing jasa transportasi berdasarkan  nilai  efisien  maka Indonesia hanya Air Transport yang efisien  selebihnya  jasa-jasa  lain masih  sangat  jauh  nilainya  untuk efisien.  Hal  tersebut  menandakan hanya Air Transport yang mempunyai daya saing dan mampu merebut  pangsa  pasar  Negara diluar AFAS.
Adanya Gap antara peraturan domestik  Indonesia  dengan hasil perundingan  di  AFAS  8  merupakan ruang bagi Indonesia untuk meningkatkan komitmennya sesuai dengan Regulasi Domestik. Faktor lainnya adalah sektor jasa transportasi udara sudah Efisiendansiapbersaingbaikdidalam
maupundiluarnegeri (ASEAN). Untuk itu mempertimbangkan tuntutan peningkatan liberalisasi sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia  pada kerjasama  AFAS serta mempertimbangkan bahwa
sektor jasa perhubungan udara sudah mampu bersaing maka disarankan untuk meningkatkan
tingkat liberalisasi dengan batas maksimum sama dengan tingkat liberalisasi pada Daftar Negatif
Indonesia  (DNI)  yang  diatur dalam
Peraturan Presiden  No.44  Tahun 2014.

## DAFTAR PUSTAKA
Aida S Budiman, d. (2008). Masyarakat  Ekonomi  ASEAN 2015. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
Ambarsari,  I.  d.  (2005).  Studi
Tentang  Penanaman  Modal
Asing diIndonesia. Jurnal
Ekonomi  Pembangunan,  Vol 6, No1,Juni 2005, , 26-27.
Basri,  Faisal  dan  Haris  Munandar.
(2010). Dasar-dasar Ekonomi
Internasional (Pengenalan dan Aplikasi Metode Kuantitatif ),  Edisi  I.  Jakarta:
Kencana.
Buchari  Alma.  (2007). Manajemen Pemasaran  dan  Pemasaran Jasa .  Edisi  Revisi.  Bandung: CV. Alfabeta Fawaiq.  M.  dan  Resnia.  R.  (2012). Peluang dan Tantangan Sektor Jasa Konstruksi
Indonesia dalam AFAS. Journal of World Trade
Studies. Vol.  III.  No.  1.  109- 93.
Feldstein,  Martin.  (2000). Aspect  of Global Integration: Outlook of The Future . Cambridge: Working Paper No.7899 Kotler,  P.  d.  (2009). Manajemen Pemasaran  Jilid  2 (edisi Ketiga  Belas  ed.).  (M.  Bob Sabran, Trans.) Jakarta: Penerbit Erlangga. Payne,  Adrian.  (2001). Pemasaran Jasa , Cetakan Kedua, Yogyakarta: Andi and Pearson Education. Sarwedi.  (2002).    Investasi  Asing Langsung  di  Indonesia  dan Faktor yang Mempengaruhinya. Jurnal Akuntansi  dan  Keuangan , Vol.4, No.1, Mei. Simorangkir,  D.  (1985). Dasar- Dasar dan Mekanisme Perbankan. Jakarta:  Aksara
Persada Press.
Soesanto, H. (2000). A New ASEAN in  a  New  Millenium,  Centre for Strategic and International Student. Jakarta:  Pustaka Mitra. World  Trade  Organization  (WTO). Guidelines For The Scheduling Of Specific Commitments Under The General Agreement On Trade  In  Services (GATS) (Geneva:  WTO  Secretariat,
2001), 13-3