## EKSISTENSI LEKRA DALAM PUSARAN MANIFESTO KEBUDAYAAN DEMOKRASI TERPIMPIN
Cici Widariyanti Jurusan Sejarah, Universitas Negeri Malang ciciwidarn@gmail.com
Abstrak :  Demokrasi  Terpimpin  merupakan  sistem  demokrasi  yang  berlangsung  setelah  Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Diterapkannya sistem ini menyebabkan kekuasaan Soekarno bersifat mutlak, karena segala keputusan berada di tangan presiden. Salah satu kekuatan politik besar yang ada pada Demokrasi  Terpimpin  adalah  Partai  Komunis  Indonesia  (PKI).  Dominasi  PKI  dalam  sistem perpolitikan  Indonesia  semakin  tampak  dengan  berdirinya  lembaga-lembaga  di  bawah kepemimpinan PKI. Salah satu lembaga yang memiliki kedekatan dengan PKI adalah Lekra yang dibentuk pada 17 Agustus 1950. Keberpihakan Lekra pada rakyat kecil menyebabkan organisasi ini tidak  hanya  mengatasi  permasalahan  budaya,  tetapi  juga  mendapat  dukungan  dari  rakyat. Perkembangan Lekra pada masa Demokrasi Terpimpin ditunjukkan dengan munculnya sastrawan- sastrawan ternama seperti Pramoedya Ananta Toer. Selain bergerak di bidang seni dan kebudayaan, Lekra yang berideologi realisme-sosialis ini juga kerap melancarkan kritik sebagai bentuk aspirasi rakyat. Dalam perkembangannya, kekuatan politik yang dimiliki Lekra menyebabkan pertentangan di  sejumlah  seniman.  Hal  tersebut  akhirnya  melahirkan  manifesto  kebudayaan  pada  17  Agustus 1963.
Kata kunci : lembaga, budaya, Lekra, Manikebu
Abstract: Guided Democracy is a democratic system that took place after the Presidential Decree of July 5, 1959. The implementation of this system caused Sukarno's power to be absolute, because all decisions were in the hands of the president. One of the major political forces in Guided Democracy is the Partai Komunis Indonesia (PKI). The dominance of the PKI in Indonesia's political system was increasingly apparent by the establishment of institutions under the leadership of the PKI. One of the institutions that have a close relationship with the PKI is Lekra which was formed on August 17, 1950. Lekra's alignments with the  common people caused the  organization not  only to  overcome cultural  problems,  but  also  to  get  support  from  the  people.  The  development  of  Lekra during the Guided Democracy was shown by the emergence of famous writers such as Pramoedya Ananta Toer. Aside from working in the arts and culture, Lekra who has the ideology of socialist realism also often launches criticism as a form of people's aspirations. In its development, the political power possessed by Lekra caused opposition in a number of artists. This finally gave birth to a cultural manifesto in 17 August 1963.
Keywords : institutions, culture, Lekra, Manikebu

## 2 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah

## Pendahuluan
Demokrasi  Terpimpin  merupakan  sistem demokrasi yang berlangsung di Indonesia pada tahun 1959-1965. Konsep
Demokrasi Terpimpin  diperkenalkan  pertama  kali  di sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956  oleh  Presiden  Soekarno.  Namun diterapkannya  Demokrasi  Terpimpin  secara resmi  baru  terjadi  pada  tanggal  5  Juli1959 setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden (Poesponegoro  dan  Notosusanto,  2010:421). Diterapkannya  sistem  Demokrasi  Terpimpin ini dilatarbelakangi oleh permasalahan- permasalahan yang terjadi ketika berlangsungnya  masa  Demokrasi  Liberal. Permasalahan  tersebut  diantaranya  adalah munculnya  beberapa  gerakan  separatisme, terganggunya  pertumbuhan  ekonomi  akibat pergantian kabinet, konflik antar partai politik, serta  kegagalan  anggota  konstituante  dalam menyusun  Undang-  Undang  Dasar  yang  baru (Sholehuddin  dan  Kasdi,  2015:  69).  Sejak diterapkannya  sistem  demokrasi  tersebut pengaruh  kekuasaan  Soekarno  semakin  besar dan  bersifat  mutlak,  hal  tersebut  disebabkan oleh  konsep  Demokrasi  Terpimpin  dimana jalannya pemerintahan berpusat pada keputusan kepala negara atau presiden.
Selain  Presiden  Soekarno,  kekuatan  politik pada masa Demokrasi Terpimpin juga dimiliki oleh  TNI  AD  serta  Partai Komunis  Indonesia (PKI). PKI juga termasuk salah satu ke dalam empat  besar  kekuatan  partai  politik  di  antara NU,  Masyumi  dan  PNI.  Hal  tersebut menyebabkan  Soekarno  memberi  PKI  tempat dalam  sistem  perpolitikan  Indonesia  melalui konsep  NASAKOM  (Nasionalis,  Agamis  dan Komunis  (Indrajat,  2016:  59).  Dukungan penuh yang ditunjukkan PKI kepada tindakan politik  Soekarno  menyebabkan  hubungan keduanya semakin dekat. Hal tersebut akhirnya memudahkan  PKI  untuk  mendapat  dukungan dari  masyarakat,  tidak  hanya  dari  pendukung partainya tetapi juga dari pendukung Soekarno. Keterlibatan  PKI  dalam  sistem  Demokrasi
Terpimpin  juga  ditunjukkan  dalam  berbagai bidang, salah satunya adalah di bidang budaya. Perkembangan  Lembaga  Kebudayaan  Rakyat (Lekra)  yang  diyakini  sebagai  underbow  dari PKI  menyebabkan  organisasi  ini  tidak  hanya sebagai  lembaga  kebudayaan,  tetapi  juga sebagai alat politik untuk menarik simpati dari rakyat kecil. Kekuataan politik Lekra akhirnya mendapat pertentangan dari beberapa seniman yang  lain.  Pertentangan  tersebut  kemudian melahirkan  Manifesto  Kebudayaan  yang terjadi  pada  17  Agustus  1963.  Tulisan  ini dibuat untuk mengaji sejarah dan perkembangan Lekra beserta lembaga
kebudayaan  lainnya,  juga  mengenai  konflik yang terjadi antara Lekra dan Manikebu pada masa Demokrasi Terpimpin.

## Metode
Metode  yang  digunakan  dalam  penulisan artikel ini adalah metode historiografi melalui studi pustaka. Penulis mengembangkan artikel dengan  memanfaatkan  buku  maupun  jurnal sebagai sumber sejarah. Penulis mengumpulkan  informasi  terkait  sejarah perkembangan Lekra dan lembaga kebudayaan lainnya,  serta  eksistensi  Lekra  ketika  terjadi Manifesto Kebudayaan pada masa Demokrasi Terpimpin.  Metode  yang  digunakan  oleh penulis terdiri dari  pemilihan  topik,  heuristik, kritik  sumber,  interpretasi  dan  penulisan (Kuntowijoyo, 2013: 69). Tahap pertama yaitu pemilihan  topik,  disini  topik  yang  dipilih adalah eksistensi Lekra pada masa Demokrasi Terpimpin. Tahap kedua adalah heuristik atau pencarian  sumber,  yaitu  memanfaatkan  studi pustaka yang berasal dari buku maupun jurnal. Tahap  ketiga  yaitu  kritik  sumber,  penulis melakukan  tahap  verifikasi  untuk  memilih sumber-sumber  yang  akan  digunakan.  Tahap keempat  adalah  interpretasi  atau  penafsiran, yaitu menganalisis dan menafsirkan informasi yang  didapat  dari  sumber  sejarah  untuk dikembangkan  menjadi  sebuah tulisan.  Tahap terakhir  yaitu  historiografi  atau  penulisan
karya  sejarah,  disini  penulis  mengembangkan hasil analisisnya untuk diolah menjadi artikel. Dalam  penulisan  artikel  ini,  pendekatan  atau metodologi  sejarah  yang  digunakan  oleh penulis adalah ilmu bantu politik.

## A.  Terbentuknya Lembaga Kebudayaan
Pada  masa  Demokrasi  Terpimpin  terdapat beberapa lembaga kebudayaan yang anggotanya  merupakan  bagian  dari  partai politik. Beberapa lembaga kebudayaan tersebut diantaranya adalah Lembaga
Kebudayaan  Rakyat  (Lekra)  milik  PKI, Lembaga  Kebudayaan  Nasional  (LKN)  milik PNI,  serta  Lembaga  Seniman  Budayawan
Muslimin
Indonesia (Lesbumi) milik Nahdlatul Ulama (Moeljanto dan Ismail, 1995: 9-10). Tujuan partai politik memiliki lembaga kebudayaan  tersebut  adalah  untuk  mendapat dukungan massa sehingga pandangan politiknya  dapat  berpengaruh  dalam  sistem pemerintah (Susanti dkk, 2019: 99).
Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra)
didirikan  oleh  oleh  D.N.Aidit,  Ashar,  A.S. Dharta,  serta  Njoto  pada  tanggal  17  Agustus 1950,  bertepatan  dengan  hari  proklamasi kemerdekaan yang ke-5. D.N. Aidit dan Njoto sendiri  merupakan  para  pimpinan  Partai Komunis  Indonesia  (PKI).  Oleh  sebab  itu terbentuknya  organisasi  Lekra  ini  diyakini sebagai salah satu dari underbow PKI. Sebagai lembaga  kebudayaan,  keempat  pendiri  Lekra memperbolehkan  seluruh  lapisan  masyarakat untuk bergabung ke dalam organisasi, baik itu seniman  dan  sastrawan  maupun  buruh  dan petani  yang  biasa  melakukan  kegiatan kebudayaan (Yudiono,
2010:  128).  Keterbukaan  keanggotaan  Lekra didasari  atas  keyakinan  organisasi  tersebut bahwa seni dan kebudayaan merupakan bagian dari  rakyat  yang  tidak  dapat  dipisahkan. Dibentuknya  Lekra  ini  juga  bertujuan  untuk menjaga  perjuangan  revolusi,  yaitu  dengan
melibatkan  para  seniman  dan  politisi  dalam menjaga hasil revolusi tersebut.
Lekra  yang  bergerak  di  bidang  seni, kebudayaan  dan  ilmu  terbentuk  ketika  seni belum  bisa  dirasakan  oleh  semua  lapisan masyarakat.  Oleh  sebab  itu  kebudayaan  yang tergabung dalam Lekra pada awalnya berkaitan dengan sastra, seni lukis, film, tari dan drama. Lekra  yang  memiliki  visi  untuk  meghadirkan seni dalam setiap lapisan masyarakat akhirnya menghasilkan suatu slogan pada Kongres I di Solo.  Slogan  tersebut  adalah  “seni  untuk rakyat”  dan  “politik  adalah  panglima”  yang berarti  seni  merupakan  hak  yang  dapat dinikmati  semua  orang,  serta  seni  merupakan bagian  dari  rakyat  yang  dapat  dimanfaatkan untuk  menyampaikan  aspirasi.  Karya  para seniman Lekra sendiri mengandung nilai- nilai realisme-sosialis.
Terbentuknya Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) dilatarbelakangi oleh pidato “Manifesto Politik”  Presiden  Soekarno  pada  tanggal  17
Agustus 1959. Dalam
pidatonya,
Soekarno menyinggung  mengenai  imperialisme  budaya yang  sejajar  dengan  imperialisme  politik  dan ekonomi  (Chisaan,  2008:  52).  Permasalahan budaya  tersebut  juga  pernah  disampaikan Soekarno  dalam  pidatonya  yang  berlangsung pada  tanggal  17  Agustus  1957.  Dalam pandangan Soekarno, modernisasi yang terjadi di Indonesia tidak hanya mengubah kehidupan masyarakat  di  bidang  politik  dan  ekonomi tetapi juga dapat menggerus eksistensi budaya. Melihat  permasalahan  tersebut,  PNI  yang merupakan partai
pendukung  Soekarno  akhirnya  membentuk organisasi yang bernama Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) dengan ideologi marhaenis.  LKN  akhirnya  resmi  terbentuk bersamaan dengan diselenggarakannya Kongres  I  di  Surakarta  pada  tanggal  20  Mei 1959,  dan  diketuai  oleh  kader  PNI  yang bernama Sitor Situmorang.
Sedangkan  terbentuknya  Lembaga  Seniman

## 4 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah
Budayawan  Muslimin  Indonesia  (Lesbumi) dilatarbelakangi oleh modernisasi yang terjadi dalam  tubuh  Nahdlatul  Ulama.  Modernisasi tersebut ditunjukkan Nahdlatul Ulama dengan dibentuknya  lembaga-lembaga  di  bidang pendidikan, sosial ekonomi, buruh, perempuan dan  budaya.  Lesbumi  yang  terbentuk  pada tahun  1962  tersebut  terdiri  dari  para  pekerja seni  seperti  bintang  film,  pelukis,  sastrawan, serta  beberapa  ulama  yang  memiliki  latar belakang di bidang seni (Chisaan, 2008: 155). Pembentukkan  lembaga  kebudayaan  ini  pada awalnya  juga  mendapat  pertentangan  dari anggota Nahdlatul Ulama sendiri, hal tersebut disebabkan  oleh  keanggotaan  Lesbumi  yang tidak  seluruhnya  memiliki  latar  belakang  NU (Noer,
2000:  86).  Dilihat  dari  tahun  terbentuknya Lesbumi,  dapat  dikatakan  bahwa  lahirnya organisasi  ini  dipengaruhi  oleh  faktor  politik dan  juga  budaya.  Faktor  politik    merupakan faktor    ekstern    yang  meliputi    manifesto politik  Soekarno,  konsep  NASAKOM  pada sistem Demokrasi Terpimpin, serta perkembangan  Lekra  (Sjamsu,  1971:  90-91). Sedangkan  faktor  budaya  merupakan  faktor intern  yaitu  kebudayaan  yang  tumbuh  dan berkembang di kalangan NU.

## B.    Perkembangan  Lekra  Pada  Masa Demokrasi Terpimpin
Perkembangan  Lekra  pada  masa  Demokrasi Terpimpin  paling  tampak  terjadi  di  bidang kesusastraan. Hal tersebut ditunjukkan dengan munculnya sastrawan-sastrawan ternama seperti  Pramoedya  Ananta  Toer,  Rivai  Apin, Agam  Wispi,  Sobron  Aidit  dan  Amarzan Ismail  Hamid  (Rosidi,  2013:  192-193). Kemajuan  di  bidang  sastra  tersebut  tidak terlepas dari berkembangnya sastra kerakyatan yang  merupakan  interpretasi  dari  slogan “politik  adalah  panglima”  serta  ideologi realisme-sosialis yang digunakan Lekra. Sastra kerakyatan  sendiri  merupakan  hasil  karya sastra  yang  berisi  muatan  politis  mengenai aspirasi  dan  kepentingan  rakyat.  Rakyat  yang
dimaksud dalam karya sastra Lekra merupakan masyarakat  tertindas  seperti  kaum  buruh  dan petani. Meskipun bertujuan untuk
menyampaikan  aspirasi  rakyat,  karya  sastra yang  dihasilkan  Lekra  menggunakan  strategi konflik  dengan  menempatkan  orang-orang yang  tidak  sepaham  dengan  Lekra  sebagai lawannya    (Yudiono,    2009:    104).    Untuk menjalankan strategi tersebut, Lekra melakukan  kritik  besar-besaran  terhadap lawannya  melalui  tulisan  di  surat  kabar  atau majalah.  Salah  satu  media  massa  yang memberi ruang kepada Lekra untuk menyiarkan  karya  sastra  maupun  kritikannya adalah “Harian Rakjat” dengan Njoto sebagai kepala  redaksinya  (Yuliantri,  2010:  4). Publikasi  karya  sastra    Lekra  dalam    media massa  tersebut    menjadi    salah  satu    pemicu terjadinya perdebatan politik kebudayaan.
Dalam  menciptakan  karya  sastra,  seniman Lekra pada umumnya menggunakan kombinasi  kerja  1-5-1,  di  tengah  konsep “rakyat  sebagai  satu-  satunya  pencipta kebudayaan”  serta  “politik  adalah  panglima”. Kombinasi kerja yang pertama adalah meluas dan  meninggi,  yaitu  seni  atau  kebudayaan harus  dapat  diterima  oleh  masyarakat  tetapi tetap  memiliki  tujuan  untuk  mendidik masyarakat.  Kombinasi  kerja  yang  kedua adalah tinggi mutu ideologi dan artistik, yaitu ideologi  berkepihakan  kepada  masyarakat kecil  tetapi  tetap  memiliki  nilai  keindahan. Kombinasi  kerja  yang  ketiga  adalah  tradisi kekinian  yang  revolusioner,  yaitu  karya  seni yang diambil dari kebudayaan masa lalu yang dikembangkan  sesuai  dengan  perkembangan zaman.  Kombinasi  kerja  yag  keempat  adalah kreativitas individual dan kearifan massa, yaitu kreativitas individu yang dihubungkan dengan kondisi sosial dan politik. Dengan begitu maka seniman  Lekra  dituntut  untuk  berkesenian dengan  tetap  memperhatikan  orang  lain. Kombinasi kerja yang terakhir adalah realism sosial yang turun ke bawah, yaitu sebuah karya seni  yang  dihasilkan  dengan  menjadi  bagian dari masyarakat.

## C.  Konflik Lekra Dan Manikebu
Dalam  perkembangannya,  Lekra  yang  gencar melakukan  tindakan  agresif  melalui  karya sastra  di  media  massa  akhirya  mendapat balasan  dari  sejumlah  seniman  dan  sastrawan yang  tergabung  dalam  majalah  “Sastra” (Yudiono, 2009:
106). Majalah yang mulai terbit pada Mei 1961 tersebut  dipimpin  oleh  H.B.  Jassin  selaku kepala  redaksi.  Beberapa  sastrawan  yang tergabung  dalam  majalah  ini  diantaranya adalah  Arief  Budiman,  Goenawan  Mohamad, Sapardi Djoko
Darmono,  serta  Wiratmo  Soekito.  Gabungan beberapa sastrawan ini menyetujui bahwasannya seni bersifat humanis universal. Puncak  perlawanan  para  sastrawan  ini  adalah dengan memproklamasikan
Manifesto  Kebudayaan  (Manikebu)  pada tanggal 17 Agustus 1963 (Ricklefs,
2001:  542).  Sastrawan    yang  menyatakan mendukung  Pancasila  ini  menolak  konsep NASAKOM  yang  dicetuskan  oleh  Soekarno, serta menolak adanya ideologi politik tertentu di  dalam  kebudayaan  nasional.  Bunyi  dari manifesto kebudayaan tersebut adalah sebagai berikut (Jassin dalam Susanti dkk, 2019: 107):
Manifes  Kebudajaan:  (1)  Kami  para  seniman dan  tjendekiawan  Indonesia  dengan  ini mengumumkan  sebuah  Manifes  Kebudajaan, jang  menjatakan  pendirian,  tjita-tjita,  dan politik  Kebudajaan  Nasional  kami.  (2)  Bagi kami  kebudajaan  adalah  perdjoeangan  untuk menjempurnakan  kondisi  hidup  manusia. Kami  mengutamakan  salah  satu  sektor kebudajaan jang lain. Setiap sektor berdjoeang bersama-sama  untuk  kebudajaan  itu  sesuai kordratnja. (3) Dalam melaksanakan kebudajaan Nasional kami berusaha mentjipta
dengan kesungguhan jang sedjudjur- djudjurnya sebagai perdjoeangan untuk mempertahankan dan mengembangkan martabat diri kami sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah  masjarakat  bangsa-bangsa.  (4) Pantjasila adalah falsafah kebudajaan kami. Djakarta, 17 Agustus 1963.
Manifesto  kebudayaan  tersebut  menimbulkan pro  dan  kontra  di  sejumlah  kalangan masyarakat.  Salah  satunya adalah  Lekra  yang memberi  respon  kontra  setelah  empat  bulan manifesto  dikeluarkan  (Jones,  2015:  125). Untuk  menanggapi  manifesto  tersebut,  Lekra melakukan  serangan  agresif  kepada  anggota manifesto  kebudayaan  baik  dalam  publikasi maupun  pidato.  Soekarno  yang  pada  saat  itu memiliki  kedekatan  dengan  Lekra  akhirnya melarang  Manikebu  pada  8  Mei  1964.  Tidak berhenti  sampai  disitu,  sastrawan  yang tergabung  dalam  manifesto  kebudayaan  juga dikatakan  sebagai  kelompok  penghambat revolusi,  serta  dianggap  ingin  menandingi manifesto politik milik pemerintah Demokrasi Terpimpin. Salah satu anggota penandatangan manifesto  kebudayaan  yang  menjadi  korban dari  pelarangan  tersebut  adalah  H.B  Jassin yang harus dicopot jabatannya sebagai   dosen Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
Setelah keputusan Presiden Soekarno
melarang manifesto kebudayaan, para anggota manifesto mengirimkan surat sebagai permintaan maaf kepada
presiden. Surat permintaan maaf tersebut juga bertujuan  untuk  meredam  serangan  yang tertuju  pada  anggota  manifesto  (Supartono, 2000:  82).  Kegagalan  manifesto  kebudayaan tersebut  dapat  disebabkan  oleh  beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah ketidaktegasan  sikap  anggota  dan  dituangkan di dalam manifesto yang bersifat seruan umum. Faktor    yang  kedua  adalah  sikap  independen anggota manifesto yang menyebabkan tertutupnya hubungan dengan sejumlah media massa.  Faktor  yang  terakhir  adalah  unsur

## 6 – ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah
politis  yang  lebih  dominan  daripada  unsur kebudayaan dalam manifesto tersebut.
Secara  garis  besar  sejumlah  kelompok  yang menyatakan persetujuannya terhadap manifesto kebudayaan disebabkan oleh kejenuhan  terhadap  Lekra  yang  mendominasi kebudayaan  nasional  dengan  wacana  seni kerakyatan.  Selain  itu  kelompok  yang  setuju dengan manifesto ini pada umumnya mencari ekspresi seni yang tidak terikat dengan ideologi manapun.  Sedangkan  kelompok  yang  tidak setuju  dengan  hasil  manifesto  kebudayaan disebabkan  oleh  unsur  politis  yang  Nampak pada manifesto tersebut.
Setelah  kegagalan  manifesto  kebudayaan, Lekra  menyelenggarakan  Konferensi  Sastra dan    Seni  Revolusioner  (KSSR)  pada  tanggal 27    Agustus  hingga  2  September  1964  di Jakarta  (Yudiono,  2009:  104).  Konferensi tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk menegaskan  orientasi  politik  kebudayaan Lekra.  Politik  kebudayaan  Lekra  sendiri berkaitan dengan pembangunan nasional yang revolusioner, yaitu dengan melakukan pengabdian  masyarakat  kepada  petani,  buruh dan  prajurit.  Diselenggarakannya  konferensi tersebut juga menunjukkan masih bertahannya eksistensi  Lekra  di  tengah  dilakukannya manifesto kebudayaan. Akan tetapi, eksistensi Lekra  ini  hanya  dapat  bertahan  ketika    masa Demokrasi    Terpimpin.    Seperti    diketahui bahwa  Peristiwa  30 September  1965  menyebabkan  terjadinya pembubaran organisasi PKI, termasuk organisasi-organisasi  yang  berafiliasi  dengan PKI.  Oleh  sebab  itu  Lekra  resmi  dibubarkan pada tahun 1965 dan para anggotanya banyak yang  diasingkan  dan  tidak  diadili,  salah satunya  adalah  sastrawan  Pramoedya  Ananta Toer.

## SIMPULAN
Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwasannya Demokrasi Terpimpin yang berlangsung sejak tahun  1959  memberi  dampak  di  berbagai
bidang  kehidupan,  salah  satunya  adalah  di bidang  budaya.  Dampak  kemajuan  di  bidang budaya  ditunjukkan  dengan  perkembangan sastra yang berasal dari Lembaga Kebudayaan Rakyat  (Lekra).  Lekra  yang  didirikan  oleh beberapa  petinggi  PKI  menghasilkan  karya sastra yang berideologi realisme-sosialis. Oleh sebab itu hasil karya sastra Lekra sarat muatan politisnya, karena bertujuan untuk menyampaikan aspirasi rakyat khususnya bagi kaum  tertindas.  Adanya  kedekatan    antara Lekra    dan    PKI  tersebut    menyebabkan organisasi  ini  diyakini sebagai underbow dari PKI. Tidak hanya Lekra, dalam perkembangannya  muncul  sejumlah  lembaga kebudayaan  yang  berafiliasi  dengan  partai politik. Munculnya sejumlah lembaga kebudayaan  tersebut  juga  disebabkan  oleh pidato Presiden Soekarno terkait permasalahan budaya di dalam manifesto politik.
Kemajuan  karya  sastra  yang  dialami  oleh Lekra  tidak  terlepas  dari  sikap  agresif  Lekra terhadap  beberapa  seniman  atau  sastrawan yang  tidak  sependapat  dengan  mereka. Serangan-serangan yang dilakukan oleh Lekra tersebut  disalurkan  melalui  Harian  Rakjat, dimana  pimpinan  redaksinya  merupakan petinggi  PKI.  Tulisan-tulisan  seniman  Lekra yang dimuat oleh media cetak tersebut menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik kebudayaan  antara  Lekra  dan  seniman  yang lain.
Para  seniman  dan  sastrawan  yang  menentang sikap  politik  kebudayaan  Lekra  akhirnya melakukan manifesto kebudayaan pada tanggal  17  Agustus  1963.  Manifesto  tersebut menghasilkan  suatu  konsepsi  bahwasannya seni tidak boleh terikat dengan ideology politik manapun.  Posisi  Lekra  yang  pada  saat  itu merupakan organisasi besar, serta kedekatannya  dengan  Presiden  Soekarno akhirnya menyebabkan manifesto kebudayaan dilarang  mulai  8  Mei  1964.  Kegagalan manifesto  kebudayaan  tersebut  akhirnya menunjukkan  eksistensi  Lekra  di  kancah politik  kebudayaan,  setidaknya  ketika  masa Demokrasi Terpimpin. Hal tersebut
disebabkan oleh peristiwa 30 September yang turut menyebabkan dibubarkannya Lekra.

## DAFTAR PUSTAKA
Chisaan,  C.  2008.  Lesbumi  Strategi  Politik Kebudayaan. Yogyakarta: LKis. Indrajat, H.  2016.  Demokrasi  Terpimpin  Sebuah
Konsepsi Pemikiran Soekarno
Tentang      Demokrasi.      Jurnal      Sosiologi,
(Online), 18(1): 53-62, (http://jurnal.fisip.unila.ac.id/index.php/s osiologi/article/view/517),  diakses  12 Februari 2020.
Jones, T. 2015. Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia:  Kebijakan  Budaya  Selama Abad  ke-20  Hingga  Era  Reformasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Kuntowijoyo.  2013.  Pengantar  Ilmu  Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Moeljanto,  D.S.&  Ismail,  T.  1995.  Prahara
Budaya:  Kilas-Balik  Ofensif  Lekra/PKI Dkk. Bandung: Mizan.
Noer, D. 2000. Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan
Politik Indonesia 1945-1965. Bandung: Mizan. Poesponegoro, M.D. & Notosusanto, N. 2010. Sejarah  Nasional  Indonesia  Jilid  VI: Zaman  Jepang  dan  Zaman  Republik. Jakarta: Balai Pustaka.
Ricklefs,  M.C.  2001.  Sejarah  Indonesia Modern.  Jakarta:  PT  Serambi  Ilmu Semesta.  Rosidi,  A.  2013.  Ikhtisar Sejarah  Sastra  Indonesia.  Bandung: Pustaka Jaya.
Sholehuddin,  A.  &  Kasdi,  A.  2015.  Jargon
Politik Masa Demokrasi Terpimpin
Tahun 1959-1965. Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah, (Online),
3(1):69-81,
(http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/inde x.php/avatara/article/view/10726), diakses 1 Februari 2020.
Sjamsu, N. 1971. Heboh Sastra 1968 Menuju Titik  Kebenaran.  Sumatera:  Pustaka Sa’adijah.
Supartono,  A.  2000.  Lekra  vs  Manikebu:
Perdebatan Kebudayaan Indonesia 1950-
1965.  Skripsi  tidak  diterbitkan.  Jakarta:  STF Driyakarya.
Susanti,  N.,  dkk.  2019.  Lekra  vs  Manikebu: Perlawanan Majalah Sastra terhadap
Politik    Kebudayaan    Pemerintah    Masa Demokrasi    Terpimpin    (1961-1964). Jurnal         Factum,         (Online),         8(1):
97-112,
(https://ejournal.upi.edu/index.php/factu m/article/view/20121/0), diakses 11 Februari 2020. Yudiono, K.S. 2010. Pengantar Sejarah Sastra Indonesia. Jakarta: PT Gramedia. Yudiono,  K.S.  2009.  Pengkajian  Kritik Sastra Indonesia. Jakarta: Grasindo.
Yuliantri,  R.D.A.  2010.  Logika  Hati  dalam Sastra “Kiri” Indonesia (1950-1965).
(Online),
(http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/p enelitian/Rhoma%20Dwi%20Aria%20Y uliantri,%20S.Pd.,%20M.Pd./Paper_%20 Internation al%20Conference%20on%20Literature %20UNY_%202Logika%20Hat i%20dalam%20Sastra_Rhoma%20FIS% 20UNY.pdf),      diakses      12 Februari 2020.