## PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015-2019
Marni 1) , Alean Kistiani Hegy Suryana 2) , dan Yunita Niqrisah Dwi Pratiwi 3)
1) Fakultas Ekonomi Program Studi Akutansi Universitas Boyolali Jln. Pandanaran No. 405Boyolali
2) Fakultas Ekonomi Program Studi Akutansi UniversitasBoyolali Jln. Pandanaran No. 405Boyolali
3) Fakultas Ekonomi Program Studi Akutansi UniversitasBoyolali Jln. Pandanaran No. 405 Boyolali
e-mail: mirnakarrisa@yahoo.com 1) , alean.kistiani@gmail.com 2) , iblock.semarang@gmail.com 3 )

## ABSTRAK
Setiap  wilayah  di  Indonesia  diberikan  hak  untuk  mengelola  otonomi  daerah  sesuai  denganUU  No  32 Tahun 2004. PADadalah salah satu Pendapatam yang paling penting bagi suatu dearah. Sektor potensial yang  dapat  digali  dariPAD  adalah  sektor  pariwisata  yangmemiliki  kontribui  dalam  Pajah  Daerah melalui  pajak  restoran,  pajak  hiburan,  dan  pajak  hotel.  Penelitian  ini  bertujuan:  1)  Mengetahui  dan menguji  pengaruh  secara parsial Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah  dan  Dana  Perimbangan  terhadap Belanja  Modal  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  DIY  tahun  2015-2019.  2) Mengetahui  da  menguji  pengaruh  secara simultan Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah  dan  Dana Perimbangan  terhadap  Belanja  Modal  pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  DIY tahun 2015-2019. Penelitian ini mewujudkan jenis penelitian kuantitatif dengan kausal komparatif atau ex  post  facto .  Subjek  penelitian  ini  adalah  Provinsi  DIY  periode  2015-2019.  Data  yang  digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari Stasistik Keuangan Daerah Laporan Realisasi APBD tahun 2015-2019. Sistem pengumpulan data memakai metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode analisis yang  dipakaimerupakan  analisis  statistik  deskriptif,  uji  asumsi  klasik  dan  analisis  regresi  linier berganda.  Hasil  daripenelitianiniadalah:  1)  Pajak  Daerah  memiliki  pengaruh  yang  tidak  signifikan terhadap  Belanja  Modal  di  Provinsi  DIY  2)  Retribusi  Daerah  memiliki  pengaruh  yang  tidaksignifikan terhadap  Belanja  Modal  di  Provinsi  DIY  3)  Dana  Perimbangien  memiliki  pengaruh  yang  signifikan terhadap  Belanja  Modal  di  Provinsi  DIY  4)  Ditemukan  pengaruh  positif  dan  signifikan  Pajak  Daerah, Retribusi  Daerah  dan  Dana  Perimbangan  secara  bersama-sama  terhadap  Belanja  Modal  di  Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kata kunci : Belanja Modal, Dana Perimbangan, Pajak Daerah, Sektor Pariwisata, Retribusi Daerah

## ABSTRACT
Every region in Indonesia is given the right to manage regional autonomy in accordance with Law No. 32  of 2004.  PAD  is  one  of  the  most  important  incomes  for  a  region.  The  potential  sector  that  can  be extracted from PAD is the tourism sector which has a contribution to regional taxes through restaurant taxes, entertainment taxes, and hotel taxes. This study aims: 1) Knowing and partially testing the effect of Regional Taxes, Regional Retribution and Balancing Funds on Capital Expenditures in Regency and City Governments in the Province of DIY in 2015-2019. 2) Knowing and testing the simultaneous effect of Regional Taxes, Regional Levies and Balancing Funds on Capital Expenditures in Regency and City Governments  in  the  Province  of  DIY  in  2015-2019.  This  research  embodies  the  type  of  quantitative research with causal comparative or ex post facto. The subject of this research is the Province of DIY for  the  2015-2019  period.  The  data  used  is  secondary  data  originating  from  the  Regional  Financial
Statistics  of  the  2015-2019  APBD  Realization  Report.  The  data  collection  system  uses  documentation and  literature  study  methods.  The  analytical  method  used  is  descriptive  statistical  analysis,  classical assumption  test  and  multiple  linear  regression  analysis.  The  results  of  this  study  are:  1)  Local  Taxes have an insignificant effect on Capital Expenditures in the Province of DIY 2) Regional levies have a non-significant  effect  on  Capital  Expenditures  in  the  Province  of  DIY  3)  Balanced  Funds  have  a significant  effect  on  Capital  Expenditures  in  the  Province  of  DIY  4)  Found  an  effect  positive  and significant Regional Taxes, Regional Levies and Balancing Funds together on Capital Expenditures in the Province of the Special Region of Yogyakarta.
Keywords : Balance Funds, Capital Expenditures, Regional Taxes, Regional Levies, Tourism Sector

## 1. Pendahuluan
Setiap  wilayah  di  Indonesia  sudah  diberikan  hak  atau  wewenang  untuk  mengelola  dan mengatur  pemerintahannya  sendiri,  hal  ini  disebut  dengan  otonomi  daerah  dimana  hal  tersebut tercantum didalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004.“Otonomi daerah merupakan suatu bentuk perwujudan  pendelegasian  wewenang  serta  tanggung  jawab  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintahdaerah,  sehinggapemerintahdaerahmempunyai  wewenang  untukmengatur  daerahnya baik  dari  sektor  keuangan  maupun  dari  sektor  non  keuangan”.  Kebijakan  desentralisasi  lebih dikenal  dengan  kebijakan  otonom,  karena  itu  merupakan  wujud  dari  keinginan  rakyat  akan keterbukaan  informasi  publik  dan  kemandirian  daerah  dalam  melaksanakan  roda  pemerintahan daerah.
Provinsi  DIY  dengan  luas  3.185,80  km  merupakan  Provinsi  yang  ada  di  Indonesia  yang mempunyai daya tarik potensi pariwisata dan menjadi sektor utama yang memberikan sumbangsih terhadapPAD  (Bappeda  DIY:  2018).  Sektor  pariwisata  berperan  besar  untuk  menaikkan kesejahteraan  masyarakat,  peningkatan  citra,  membuka  lapangan  pekerjaanbagimasyarakat  dan ikutdalam  memajukan  perekonomian  di  Indonesia.  Halinidapatdilihatdari  kontribusi  sektor pariwisatayang  dapatmeningkatkan  nilai  tambah  Produk  Domestik  Bruto,  peningkatanjumlah wisatawan mancanegara serta penyerapan pada tenaga kerja dalam pengadaan devisa negara. Pengalokasian  anggaran  yaitu  merupakan  pembagian  dana  secara  sistematis  berdasarkan keseluruhan  anggaran  yang  dimiliki  pemerintah  untuk  melangsungkan  program  dan  kegiatan. Dengan  terbatasnya  sumber  daya  yang  dimiliki  oleh  Pemerintah  Daerah,  sehingga  harus  dapat mengalokasikan  pendapatan  yang  diperoleh  untuk  digunakan  dalam  belanja  daerah  yang  bersifat produktif seperti belanja modal. “Belanja Modal berfungsi untukpengadaan sertapembangunan aset tetap  yang  memiliki  nilai  yang  berguna  lebih  dari  12  bulan  yang  digunakan  untuk  kegiatan pemerintahan, yang berbentuk tanah, peralatan serta mesin, bangunandangedung, jalan, irigasi serta jaringan,  dan  aset  tetap  yang  lainnya”  (Mahsun,  Sulistiyowati  &  Andre,  2015:  99)[1].  Prasyarat utama  yang  ditetapkan  pemerintah  daerah  untuk  masyarakat  guna  memberikan  pelayanan  publik harus memiliki aset tetap sebagai akibat belanja modal.
Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah  serta  Dana  Perimbangan  adalah  pendapatan  daerah  yang nantinya akan digunakan dalam pengeluaran daerah atau disebut belanja daerah. Menurut Intani R (2018)[3] dalam penelitiannya: “Pajak Daerah, Retribusi Daerah serta Dana Perimbangan memiliki dampak  yang  signifikan  terhadap  Belanja  Modal”.  Sejalan  dengan  studi  yang  dilakukan  oleh Hasnur  A.F  (2016)[2]yaitu“Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  berpengaruh  secara  signifikan terhadap pengalokasian Belanja Modal”. Dengan sumber pendapatan daerah seharusnya pemerintah daerah  dapat  mengalokasikan  penerimaan  tersebut  untuk  belanja  daerah  yang  bersifat  produktif seperti untuk belanja modal.
Berlandaskan  uraian  diatas,  ada  beberapa  permasalahan  yang  akan  dibahas  dalam penelitian  ini  Penelitian  ini  bertujuan:  1)  Guna  mendapati  pengaruh  secara parsial Pajak  Daerah, Retribusi  Daerah  dan  Dana  Perimbangan  terhadap  Belanja  Modal  pada  Pemerintah  Daerah Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  DIY  tahun  2015-2019.  2)  Guna  mendapati  pengaruh  secara simultan Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah  dan  Dana  Perimbangan  terhadap  Belanja  Modal  pada Pemerintah  Daerah  Kabupaten  dan  Kota  di  Provinsi  DIY  tahun  2015-2019.  Hasil  observasi    ini bertujuanmemberikan  manfaat  teoritis  maupun  praktis.  Manfaat  Teoritis  dalam  penelitian  ini diharapkan  bisa  memberikan  kontribusi  untuk  memperkuat  hasil  penelitian  sebelumnya  dan  dapat
menjadi  tambahan  pengetahuan  bagi  pihak  yang  membacanya.  Penelitian  ini  bisa  menjadi  salah satu referensi bagi observasi selanjutnya dibidang akuntansi sektor publik, serta dapat memberikan kontribui untuk berperan dalam pembuatan perencanaan pembangunandaerah.

## 2. Landasan Teori dan PengembanganHipotesis 2.1 Sektor Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta
Menurut  UU  RI  No.10  tahun  2009  “pariwisata  adalah  berbagai  kegiatan  yang dilakukan  oleh  perseoranganmaupun  kelompok  yang  berkunjung  ke  tempat  dengan  tujuan yang didukung oleh fasilitas  yang disediakan oleh  pengusaha, pemerintah daerah dan bahkan masyarakat  sekitarnya”.  Kepariwisataan  merupakan  keseluruhan  kegiatan  yang  berkaitan dengan  pariwisata  yang  bersifat  multidimensi  sebagai  wujud  kebutuhan  negara dandidalamnyaterdapat  korelasi  antara  wisatawan  dan  masyarakat  lokal,  sesama  wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha wisata. Arahdari pembangunan kepariwisataan DIY  sesuai  dengan(Perda  DIY  No.  1,  2012)  tentang  Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan  (RIPPARDA)  yang  menjadi  sumber  utama  guna  memandu  tujuan pengembangan  kepariwisataan  DIY  yang  berwawasan  budaya.  Perda  telah  menetapkan rambu–rambu  yang  wajib  dipatuhi  oleh  seluruh  tempat  pariwisata  DIY  untuk  mencapai  visi pembangunan pariwisata yang telah ditetapkan. (Dinas Pariwisata DIY, 2016).
2.2 Belanja Modal
Belanja Modal menurut Peraturan Menteri Keuangan No.
91/PMK.06/2007terkaitBagan  Akun  Standar,  menjelaskan  bahwa:  “Belanja  modal adalahpengeluaran  anggaran  dalam  rangka  memperoleh  maupun  menambah  aset  tetap  serta aset lainnya yangdiharapkan dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi, danbisa melebihi batasan minimal pemodalan aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah”. Hoesada (2016: 238)[3] menjelaskan terkait  belanja modal, bahwa belanja modal  tidak dapat ditujukan  kepada  masyarakat  rumah  tangga.  Semakin  besar  persentase  alokasi  belanja  modal menandakan  bahwa  pemerintah  daerah  lebih  produktif.  Hal  ini  dikarenakan  umumnya  dalam penggunaan  aset  yang  dihasilkan  selalu  bersinggungan  dengan  pelayanan  publik  dan digunakan  oleh  masyarakat  umum.  “Ukuran  keberhasilan  belanja  modal  adalah  5  (lima) TEPAT yaitu : tepat mutu, tepat  waktu, tepat jumlah, tepat harga, dan tepat sasaran” (Halim, 2016)[4].  Dengan  demikian  pengalokasian  belanja  modal  dikatakan  berhasil  jika  dalam pelaksanaanya  digunakan  untuk  pengadaan  aset  tetap  daerah  telah  memenuhi  kelima  kriteria tersebut yaitu tepat mutu, tepat waktu, tepat jumlah, tepat harga, dan tepatsasaran.

## 2.3 PajakDaerah
Pengertian pajak daerah berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 pasal 1 ayat 10 berkaitan dengan  pajak  daerah  dan  retribusi  daerah.  Pajakdaerah  sebagai  kontribusi  wajib  yang dilakukan  oleh  orang  pribadi  maupun  badan  tertentu  kepada  pemerintah  daerah  tanpa mendapatimbalansecara langsung yang dapat dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, dana ini digunakan  sebagaibiaya penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Menurut Hasbiullah (2015)[5] pajak daerah merupakan sebuah perwujudan kewajiban kenegaraan dalam bentuk wajib pajak baik secara langsung dan bersama-sama agar dapat  melaksanakan  kewajiban  perpajakan  yang  digunakan  untuk  pembiayaan  daerah  dan pembangunan  daerah.  Menurut  Siahaan  dalam  (Sabil,  2017)[6]  memberikan  definisi  pajak daerah  merupakan  pungutan  yang  diperoleh  dari  masyarakat  oleh  negara  sesuai  dengan undang-undang yang memiliki sifat dapat dipaksakan dan terhutang serta wajib membayarnya dengan tidak mendapat balas jasa  secara langsung, kemudian hasil  tersebut untuk  membiayai pengeluaran negara terutama dalam penyelengaraan pemerintahan sertapembangunan.
2.4 RetribusiDaerah
“Retribusi Daerah adalah sebuah pungutan daerah yang digunakan dalampembayaran atas  jasa  serta  pemberian  izin  tertentu  yang  disediakan  oleh  Pemerintah  daerah  bagi kepentinganorangpribadi
dan badantertentu” (Yoyo,2017:108)[7].MenurutWindhu(2018:185)[8]“Restribusi daerah adalah iuran yang wajib dibayarkan  oleh  rakyat  kepada  pemerintah  daerah  yang  bersifatmemaksa,  tidak  menerima imbalan  langsung,  dapat  digunakan  untuk  kepentingan  daerah  serta  kemakmuran
rakyat.RetribusidaerahmenjadisalahsatuPADyang  bertujuan  menjadisumber  bagi  pembiyaan serta  penyelenggaraan  pembangunanpemerintah  daerah  sehingga  dapat  digunakanuntuk kesejahteraan masyarakat.

## 2.5 DanaPerimbangan
Menurut Widjaja dalam Hasnur (2016)[2] dana perimbangan adalah salah satu sumber bagipenerimaan daerah yang berasal dari dana APBN yangdapat digunakan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah guna mencapai pelaksanaan otonomi daerah yaitu dalam peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti dari studi yang dilakukan oleh Masaki, T (2018)[9] yang menunjukkan bahwa dana transfer pemerintah pusat berpengaruh dalam meningkatkan mobilisasi pendapatan daerah. Berikut adalah kategori Dana Perimbangan;  a)  Dana  Alokasi  Umum  atau  DAU  adalah  dana  yang  berasal  dari  APBN yangkemudian  dialokasikan  untuktujuan  dalam  pemerataan  kemampuan  keuangan  daerah untuk  pendanaan  guna  kebutuhan  daerah  pada  pelaksanaan  desentralisasi  (UU  No.33  Tahun 2004).  b)  Dana  Alokasi  Khusus  atau  DAK  adalah  dana  yang  berasal  dari  APBN  lantas dialokasikan terhadap daerah yang bertujuanuntukmembantudalam mendanai kegiatan khusus termasuk  urusan  daerah  yang  sesuai  dengan  prioritas  nasional  (UU  No.  33  Tahun  2004).  c) Dana  Bagi  Hasil  atau  DBH  merupakandana  dari  APBN  yang  kemudian  dialokasikan  kepada daerah sesuaidengan angka presentaseyang digunakansebagai dana kebutuhan daerahsehinggadapatmelaksanakandesentralisasi .

## 2.6 Pengembangan HipotesisPenelitian
Berdasarkan  perumusan  masalah,  tujuan  penelitian,  dan  kerangka  berpikir  yang  telah diuraikan, hipotesis penelitian ini yaitu: a) Diduga ada pengaruh yang signifikan antara pajak daerah  terhadap  belanja  modal  di  Kabupaten  atau  Kota  Provinsi  DIY  Tahun  2015-2019.  b) Diduga  ada  pengaruh  yang  signifikan  antara  retribusi  daerah  terhadap  belanja  modal  di Kabupaten atauKota Provinsi DIY Tahun 2015-2019. c) Diduga ada pengaruh yang signifikan antara dana perimbangan terhadap belanja modal di Kabupaten atauKota Provinsi DIY Tahun 2015-2019. d) Diduga ada pengaruh yang signifikan antara pajak daerah, retribusi daerah serta dana  perimbangan  secara  bersama-sama  terhadap  belanja  modal  di  Kabupaten  atauKota Provinsi DIY Tahun 2015-2019.

## 3. MetodePenelitian
Penelitian  ini  berlokasi  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta.  Jenis  penelitian  adalah penelitian  kuantitatif.  Penelitian  kuantitatif  adalahobservasidengan  memiliki  tujuan  untuk menjelaskan  sebuah  fenomena  yang  dijelaskandengan  menggunakan  angka  (Syamsuddin  & Damiyanti, 2011)[10]. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari BPS. Data yang  digunakan  merupakan  data  yang  bersifat time  series dengan  kurun  waktu  tahun  2015-2019. Populasi  yang  diambil  adalah  Pemerintah  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang  terdiri  dari  4 Kabupaten dan 1 Kota yang berjumlah sebanyak 25 data. Objek penelitian ini bersumber pada data yang diambil dari situs resmi Badan Pusat
Statistik (BPS) yaitu https://www.bps.go.id,www.djpk.kemenkeu.go.id  dan  PPDI  Pejabat  Pengelola  Informasi  dan Dokumentasi  Pemerintah  DIY  https://www.ppid.jogjaprov.go.id.  Data  yang  digunakan  berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah DIY Tahun 2015-2019.
3.1 Variabel Penelitian dan DefinisiOperasional
1. Belanja  modal  (Y)  digunakanuntukpengadaan  serta  pembangunan  aset  tetap  yang  memiliki  nilai manfaat  lebih  dari  (12)dua  belas  bulan  untuk  dipergunakan  selama  kegiatan  pemerintahan,  dalam berbentuk tanah, peralatan  serta  mesin,  bangunandangedung,  jalan,  irigasi  serta  jaringan, dan aset tetap yang lainnya
2. Pajak  Daerah  (X1)  sebagai  kontribusi  wajib  yang  dilakukan  oleh  orang  pribadi  maupun  badan tertentu  kepada  pemerintah  daerah  tidak  menerimaimbalansecara  langsungdan  dapat  dipaksakan sesuai  dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  dana  ini  digunakan  sebagaibiaya penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan.
3. Retribusi Daerah (X2)  merupakansebuah pungutan daerah  yang digunakan dalampembayaran atas jasa  serta  untuk  izin  tertentu  yang  difasilitasi  oleh  Pemerintah  daerah  gunakepentingan  orang pribadi dan lembaga tertentu.
4. Dana  perimbangan  (X3)merupakansatu  sumber  bagipenerimaan  daerah  yang  berasal  dari  dana APBN  yangdigunakan  dalam  mendukung  pelaksanaan  kewenangan  pemerintah  daerah  guna mencapai  pelaksanaan  otonomi  daerah  yaitu  dalam  peningkatan  pelayanan  serta  kesejahteraan masyarakat.

## 3.2 MetodeAnalisis
Metode  dasar  yang  digunakan  adalah  metode  deskriptif.  Analisis  deskriptif  memiliki tujuan  untuk  memberikan  sebuah  gambaran  terkait  variabel-variabel  dalam  penelitian. “Statistik  deskriptif  memberikan  suatu  gambaran  pada  suatu  data  yang  tampak  dari  jumlah rata-rata,  standar  digresi,  varians,  maxsimum,  minimum,  sum,  range,  kurtosis  dan  skewness” (Ghozali,  2018).  Tehnik  analisis  data  memakai  regresi  linier  berganda.  Analisis  ini digunakanagarmendapati  apakah  model  yang  dipergunakan  dapat  dibuktikan  bebas  dari deviasi asumsi klasik melalui uji asumsi klasik. Maka dalam penelitian ini digunakan rumus:
Y= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 +e
Keterangan :
Y = BelanjaModal α =Konstanta X1 = PajakDaerah X2 = Retribusi Daerah X3 = DanaPerimbangan β1-β3 = Koefisienregresi e = errorterm
Uji  asumsi  klasik  yang  dihitung  yaitu  :  (1)  uji  normalitas,  dengan  cara  mendeteksi dengan  analisis  grafik  untuk  melihat  distribusi  normal  yang  dilihat  dari  grafik  histogram.  (2) Uji  multikolinieritas,  dengan  melihat  nilai  VIF,  jika  nilainya  <10  maka  data  dikatakan  tidak terjadi  multikolinieritas.  (3)  Uji  autokorelasi  menggunakan  Durbin  Watson  test.  (4)  Uji heterokedastisitas,  dengan  melihat  scatterplot.  Kemudian  melakukan  pengujian  hipotesis menggunakan uji F, uji t dan uji koefisien kesimpulan R 2 . Apabila nilai F > 4 maka H 0 ditolak dengan derajat  kepercayaan 5% atau dapat dikatakan H 1 diterima  sehingga hipotesis diterima yaitu  semua  variabel  independen  signifikan  mempengaruhi  variabel  dependen  atau  Y.  Uji  t dilakukan dengan cara melihat jumlah degree of freedom apabila nilanya 20 atau lebih dengan derajat  kepercayaan  sebesar  5%,  maka  H 0 ditolak  atau  H 1 diterima  sehingga  menerima hipotesis  atau  variabel  independen  secara  individual  mempengaruhisecarasignifikan  variabel dependen. Uji koefisien kesimpulan (R 2 ) dilihat dari nilai AdjustedR 2 .

## 4. Hasil danPembahasan
4.1 UjiDeskriptif
Arah  pembangunan  pariwisata  DIY  semakin  terarah  sesuai  (Perda  DIY  No.  1,  2012) tentang  Rencana  Induk  Pembangunan  Pariwisata  (RIPPARDA).  Kebijakan  ini  jelas memberikan  aturan-aturan  wajib  yang  ditaati  oleh  seluruh  stakeholder  kepariwisataan  DIY (Dinas  Pariwisata  DIY,  2016).  Sektor  pariwisata  sangat  mempunyai  dampak  pada  PDB Nasional  dan  salah  satu  faktor  yang  memberi  peluang  dalam  lapangan  pekerjaan,  baik langsung atau tidak langsung. Lapangan pekerjaan tersebut berupa tenaga kerja jasa perjalanan wisata,  jasa  pengangkutan,  jasa  pemandu  wisata  dan  berkembangnya  UMKM  dalam  bidang pembuatan makanan khas DIY, dan dibukanya penginapan/hotel atau Rumah makan. Menurut tabel  1  tentang  deskriptif  statistik  data  penelitian,  jumlah  populasi  yang  diteliti  sebanyak  25 (dua  puluh  lima).  Variabel  Pajak  Daerah  mempunyai  nilai  minimum  sebesar  Rp  255.269.40 yang  diperoleh  dari  Kabupaten  Kulon  Progo  pada  tahun  2015.  Dengan  nilai  maksimum variabel Pajak Daerah adalah sebesar Rp 650.084.598 yang diperoleh dari Kabupaten Sleman pada  tahun  2019.  Nilai  rata-rata  (mean)  variabel  Pajak  Daerah  adalah  Rp  230.071.412.12. Variabel  Retribusi  Daerah  mempunyai  nilai  minimum  sebesar  Rp  69.657.14  yang  diperoleh dari  Kabupaten  Kulon  Progo  pada  tahun  2015.  Nilai  maksimum  variabel  Retribusi  Daerah adalah sebesar Rp 576.326.38 yang diperoleh dari Kabupaten Sleman pada tahun 2019. Nilai rata-rata  (mean)  variabel  Retribusi  Daerah  adalah  Rp  32.471.392.88.  Variabel  Dana Perimbangan  mempunyai  nilai  minimum  sebesar  Rp  652.748.113  yang  diperolehdari  Kota
Yogyakarta pada tahun 2015. Nilai maksimum variabel Dana Perimbangan adalah sebesar Rp 1.371.364.974 yang diperoleh dari Kabupaten Sleman pada tahun 2019. Nilai rata-rata (mean) variabel  Dana  Perimbangan  adalah  Rp  1.107.812.479.36.  dan  yang  terakhir  variabel  Belanja Modal  mempunyai  nilai  minimum  sebesar  Rp  226.055.714  yang  diperoleh  dari  Kabupaten Kulon  Progo  pada  tahun  2015.  Nilai  maksimum  variabel  Belanja  Modal  adalah  sebesar  Rp 493.784.689  yang  diperoleh  dari  Kabupaten  Gunung  Kidul  pada  tahun  2019.  Nilai  rata-rata (mean) variabel Belanja Modal adalah Rp330.466.025.12.
Tabel 1 Uji Deskriptif Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Pajak Daerah (X1) 25 25526940 650084598 230071412.12  199645298.398 Retribusi Daerah (X2) 25 6965714 57632638 32471392.88 14513783.389 Dana Perimbangan (X3) 25 652748113  1371364974  1107812479.36  225085182.792 Belanja Modal (Y) 25 226055714 493784689 330466025.12 73324906.578 Valid N (listwise) 25

## 4.2 Uji AsumsiKlasik
Gambar 1 Grafik Histogram Hasil Uji Normalitas
Hasil  uji  normalitas  dengan  menggunakan  analisis  grafik  normal probability-plot , dimana  dibuktikan  bahwa  titik-titik  menyebar  di  sekitar  garis  diagonal  dan  penyebarannya mengikuti  garis  diagonal  makabisa  diambilkesimpulan  bahwa  data  berisi  model  regresi terdistribusi secara normal.
Hasil uji multikolinieritas Nilai VIF Pajak Daerah adalah 2,732 lebih kecil dari dari 10 (0.129 < 10), sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Nilai VIF Retribusi Daerah adalah 3,522 lebih  kecil  dari  10  (3,522  <  10)  sehingga  tidak  terjadi  multikolinearitas.  Nilai  VIF  Dana Perimbangan  adalah  2,187  lebih  kecil  dari  10  (2,187  <  10)  sehingga  tidak  terjadi multikolinearitas. Hasil yang sama bisa dilihat dari nilai tolerance ketiga variabel independen yang  menunjukkan  angka  diatas  0,10  sehingga  tidak  terjadi  multikolinearitas.  Berdasarkan nilai tolerance Pajak Daerah adalah 0.366 lebih besar dari 0,10 (0.366 > 0,10). Nilai tolerance Retribusi  Daerah  adalah  0,284  lebih  besar  dari  0,10  (0,284  >  0,10).  Nilai  tolerance  Dana Perimbangan adalah 0,457 lebih besar dari 0,10 (0,457 >0,10).
Uji  heteroskedastisitas  dengan  metode  Scatterplot.  Berdasarkan  gambar  2  terlihat bahwa  titik-titik  (plot)  menyebar  secara  random  (acak)  serta  tersebar  baik  diatas  maupun dibawah  angka  0.  Pola  penyebaran  titik-titik  (plot)  tidak  teratur  serta  tidak  membentuk  pola tertentu.  Oleh  karena  itu  dapat  disimpulkan  bahwa  model  regresi  menunjukkan  bahwa  data penelitian tiada masalah heteroskedastisitas.

## Gambar 2. Grafik Scatterplot Hasil Uji Heteroskedastisitas
Hasil dari uji autokorelasi  yang menggunakan uji Durbin-Watson menyatakan bahwa diperoleh  nilai  hasil  perhitungan  output  SPSS  Durbin-Watson  sebesar  2.267.  Berdasarkan hasil  tersebut  diketahui  nilai  dL  =  1,123  dan  dU  =  1,654.  Dari  hal  tersebut  sesuai  dengan daerah  pengujian  dU  <  d  <  4  –  dU  yaitu  1,654  <  2,267  <  2,346  maka  menunjukkan  tidak adanya autokorelasi.

## 4.3 Ujit
Tabel 2 Hasil Uji Parsial (Uji-t) Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta (Constant) 176096341.484 71375489.024 2.467 0.025 1 LnX1 0.129 0.066 0.351 1.495 0.153 LnX2 0.943 1.345 0.187 0.701 0.493 LnX3 0.191 0.068 0.566 2.794 0.012
Dari  tabel  2  dapat  diketahui  bahwa  dengan  nilai  tabel  pada  tingkat  signifikansi  5%, jumlah  data  25  (n)  dan  jumlah  variabel  independen  3  (k=3).Hasil  Uji  t  untuk  H 1 diperoleh hasil  t hitung sebesar  1,495  dengan  signifikansi  sebesar0,153.  Nilai  signifikan  untuk  variabel Pajak  Daerah  menunjukkan  nilai  dibawah  tingkat  signifikan  sebesar  5%  (α  =  0,05)  dan  nilai t hitung (1,495  <t tabel (1,708)  yang  artinya  bahwa  H 1 diitolak  dan  H 0 diterima  sehingga  Pajak Daerah tidak berdampak signifikan terhadap Belanja Modal.
Hasil Uji t untuk H 2 diperoleh hasil t-hitung sebesar 0,701 dengan signifikansi sebesar 0,493.  Nilai  signifikan  untuk  variabel  Retribusi  Daerah  menunjukkan  nilai  dibawah  tingkat signifikan  sebesar  5%  (α  =  0,05)  dan  nilai  t hitung (0,701)  <  t tabel (1,708  )  yang  artinya  bahwa H 2 ditolak  dan  H 0 diterima  sehingga  Retribusi  Daerah  tidak  berdampak  signifikan  terhadap BelanjaModal.
Hasil  Uji  t  untuk  H 3 diperoleh  hasil  t hitung sebesar  2,794  dengan  signifikansi sebesar0,012.  Nilai  signifikan  untuk  variabel  Dana  Perimbangan  menunjukkan  nilai  dibawah tingkat  signifikan  sebesar  5%  (α  =  0,05)  dan  nilai  t hitung (2,794)  >t tabel (1,708)  yang  artinya bahwa H 3 diterima dan H 0 ditolak sehingga Dana Perimbangan berdampak signifikan terhadap BelanjaModal.

## 4.4 UjiF
Hasil  Uji  statistik  F  pada  tabel  dibawah  ini  untuk  menguji  dampak  Pajak  Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan yang mempunyai Fhitung sebesar 4,67 dengan nilai signifikansi  0,004  hal  ini  berarti  tingkat  signifikansi  <  5%  (α  =  0,05)  dan  Fhitung  (4,67)  > Ftabel  (2,99) yang artinya H 4 diterima dan H 0 ditolak maka bisa diambil kesimpulkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan secara simultan berdampak signifikan terhadap Belanja Modal.
Tabel3 Hasil Uji Simultan (Uji-F) Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 84870811506638784 7 12124401643805540 4,667 0,004 a Residual 44166194685851376 17 2598011452108905 Total 129037006192490096 24

## 4.5 Uji KoefisienDeterminasi

## Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R2)
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 0.811 a 0,658 0,517 50970692,090
Dapat dilihat pada tabel 4, nilai koefisien determinasi nya ( Adjusted R Square ) sebesar 0,517.  Hal  ini  berarti  51,7  %  variabel  Belanja  Modal  bisa  dijelaskan  oleh  ketiga  variabel independen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan, sedangkan sisanya (100% - 51,7% = 48,3%) dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

## 4.6 Pembahasan
1. Pengaruh secara Parsial Pajak Daerah dan Pengalokasian BelanjaModal
Pariwisata  mempunyai  fungsi  utama  guna  menunjangperekonomian  untuk  kemajuan terhadap  perekonomian  negara.Dalam  pengembangannya,  Pemerintah  Daerah  sebagai kepanjangantangan  Pemerintah  Pusat  untuk  mengelola  energy  wisata  daerah  harus  bias mewujudkan  kontribusi  optimal  baik  untuk  pengusaha,  masyarakatdanpemerintah.Hal inidiperkokohdenganadanyakewajibanpemerintahdalam  RPJMN  2010-2014  (Rencana  Tata Ruang  Wilayah  NasionaldanPrioritasNasionalLainnya  di  Indonesia).  Keberhasilan  ekspansi sektor    pariwisata  akan  menambah  perannya  dalam  penerimaan  daerah,  terutama  pariwisata yang merupakan komponen utama.
Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Pajak Daerah tidak berdampak signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019, ini dilihat dari  uji  t,  tingkat  signifikan  sebesar  0,153.  Nilai  signifikan  untuk  variabel  Pajak  Daerah menunjukkan nilai dibawah tingkat Nilai signifikan untuk variabel Pajak Daerah menunjukkan nilai  dibawah  tingkat  signifikan  sebesar  5%  (α  =  0,05)  dan  nilai  t hitung (1,495  <t tabel (1,708) yang  artinya  bahwa  H 1 diitolak  dan  H 0 diterima  sehingga  Pajak  Daerah  tidak  berdampak signifikan  terhadap  Belanja  Modal.  Sehingga  hipotesis  pengaruh  Pajak  Daerah  pada pengalokasian Belanja Modal ditolak, ini berarti apabila Pajak Daerah naik maka pengalokasin terhadap Belanja Modal belum tentu mengalami kenaikan begitusebaliknya.
Dari  hasil  penelitian  ini  memberikan  fakta  bahwa  Pemerintah  Daerah  di  Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tahun  2015-2019  dapat  mengalokasikan  Pajak  Daerah  dengan sebaik-baiknya  yang  digunakan  untuk  keperluan  daerah  khususnya  dalam  hal  pemenuhan kebutuhan daerah dan menjadikan Pajak Daerah  adalah sumber penting dalam pengalokasian Belanja  Modal.Hasil  penelitian  ini  sama  dengan  observasi  yang  diterapkan  oleh  Rahmawati dan  Tjahjono  (2018)[11]  yang  menyimpulkan  bahwa  “Pajak  Daerah  mempunyai  pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal”. Kemudian dikuatkan juga oleh observasi yang dilakukan  oleh  Sholikah  dan  Wahyudin  (2014)[12]  terkait  pengaruh  PAD  terhadap  Belanja Modal dengan  hasil observasi  yang menyimpulkan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Tetapi hal ini berbeda dengan penelitian Ramlan dkk (2016)[13]  yang  menyatakan  secara  parsial  variabel  Pajak  Daerah  berpengaruh  negatif terhadap Belanja Modal hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah belum mampu membuat pajak daerah menjadi sumber utama  dalam pembiayaan pembangunan yangpenting.
2. Pengaruh secara Parsial Retribusi Daerah dan Pengalokasian BelanjaModal
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh,  Retribusi  Daerah  tidak  memiliki pengaruh  signifikan  terhadap  Belanja  Modal  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tahun 2015-2019,  ini  dilihat  dari  asil  Uji  t  untuk  H 2 diperoleh  hasil  t-hitung  sebesar  0,701  dengan
signifikansi sebesar 0,493. Nilai signifikan untuk variabel Retribusi Daerah menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% (α = 0,05) dan nilai t hitung (0,701) < t tabel (1,708 ) yang artinya  bahwa  H 2 ditolak  dan  H 0 diterima  sehingga  Retribusi  Daerah  tidak  berdampak signifikan  terhadap  BelanjaModal.IniberartiapabilaRetribusiDaerah  meningkatmaka  akan pengalokasin terhadap Belanja Modal belum tentu mengalami kenaikan dan apabila Retribusi Daerah turun maka pengalokasian Belanja Modal belum tentu mengalami menurun.
Dari  hasil  penelitian  yang  menunjukkan  pengaruh  Retribusi  Daerah  terhadap  Belanja Modal negatif dan signifikan memberikan  kesimpulan bahwa pemungutan  retribusi daerah di Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tahun  2015-2019  belum  secara  maksimal  mampu meningkatkan  belanja  modal.  Hal  ini  disebabkan  karena  terjadinya  varian  yang  tidak diharapkan  ( unvafourable  variance )  yang  artinya  realisasi  retribusi  daerah  lebih  rendah  dari yang dianggarkan. Ini menyebabkan retribusi daerah belum bisa  direalisasikan belanja modal secara  keseluruhan  dikarenakan  terbatasannya  dana  yang  tersedia.  Faktor  lain  yang menyebabkan  retribusi  daerah  berpengaruh  negatif  terhadap  belanja  modal  dikarenakan pemerintah  daerah  cenderung  mengalokasikan  retribusi  daerah  untuk  membiayai  pos  lain seperti  belanja  rutin,  terutama  belanja  pegawai  dan  belanja  barang,  atau  belanja  operasional sehingga  alokasi  belanja  modal  yang  akan  digunakan  untuk  keperluan  masyarakat  dan pelayanan publik menjadi rendah.
Hasil  penelitian  ini  sesuai  dengan  observasi  sebelumnya  yaitu  penelitian  yang dilakukan  oleh  Pravasanti  (2020)[14]yang  menyatakan  bahwa  “Retribusi  Daerah  memiliki dampak  negatif  dan  signifikan  terhadap  Belanja  Modal.  Penelitian  ini  mendukung  hasil pengujian  yang  dilakukan  oleh  Oktora,  Pontoh  (2013)[15]  yang  membuktikan  kurangnya hubungan  antara  PAD  dengan  Belanja  Modal.  Hal  ini  berbeda  dengan  studi  menurut Rahmawati dan Abdullah (2016)[16] dengan  hasil Retribusi Daerah memiliki  dampak positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
3. Pengaruh secara Parsial Dana Perimbangan dan Pengalokasian BelanjaModal
Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  diperoleh,  Dana  Perimbangan  berdampak  negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah  Istimewa Yogyakarta tahun 2015- 2019,  ini  dilihat  dari  uji  t  tingkat  signifikansi  sebesar  0,012.  Nilai  signifikan  untuk  variabel Dana Perimbangan menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan sebesar 5% (α = 0,05) dan nilai  t hitung (2,794)  >  t tabel (1,708)  dan  bernilai  negatif  yang  artinya  bahwa  H 3 ditolak  dan  H 0 diterima.  Ini  berarti  apabila  Dana  Perimbangan  meningkat  makaakan  menurunkan pengalokasian  terhadap  Belanja  Modal  dan  apabila  DanaPerimbangan  turun  maka pengalokasian Belanja Modal akan naik(meningkat).
Dari  hasil  penelitian  yang  menunjukkan  pengaruh  Dana  Perimbangan  terhadap Belanja  Modal  negatif  dan  signifikan  memberikan  kesimpulan  bahwa  dana  perimbangan belum  secara  maksimal  digunakan  untuk  alokasi  belanja  modal  pada  Pemerintah  Daerah  di Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tahun  2015  –  2019.  Hal  ini  dikarenakan  alokasi  dana perimbangan  ditiap  kota  dan  kabupaten  berbeda-beda  dan  penggunaannya  untuk  tujuan tertentu  dan  tidak  digunakan  untuk  belanja  modal  melainkan  untuk  bantuan  bencana  alam seperti  longsor,  gunung  meletus,  bantuan  sosial  dan  lain  lain.  Selain  itu  penggunaan  dana perimbangan  lebih  banyak  digunakan  untuk  rapat  dan  studi  banding  seperti  yang  dikatakan oleh Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah. Hal tersebut ditegaskan saat Penyerahan Daftar  Isian  Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)  dan  Alokasi  Transfer  ke  Daerah  dan  Dana  Desa (TKDD) di Grhadhika Bhakti Praja (Gesuri.id,17/12/2018).
Hal  ini  sesuai  dengan  observasi  yang  dilakukan  oleh  H.  Anggung  (2016)[17]yang menunjukkan  bahwa  variabel  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)  memiliki  pengaruh  negatif  dan signifikan  terhadap  Belanja  Modal.  Pernyataan  tersebut  juga  menguatkanobservasi  yang dilakukan  oleh  Hidayah  dan  Setiyawati  (2014)[1]  yang  mengutarakan  bahwa  Dana  Alokasi Khusus (DAK) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal.
4. Pengaruh  secara Simultan Pajak  Daerah, Retribusi  Daerah,  dan  Dana Perimbangan dan Pengalokasian BelanjaModal
Persentaseefektivitas  dan  tingkat  perkembangan  pendapatan  sektor  pariwisata  di Pemerintah  Daerah  Yogyakarta  tahun  2015-2019  bergerak  positif,  maksudnya  dari  tahun  ke
tahun  realisasi  penerimaan  pendapatan  sektor  pariwisata  mengalami  perkembangan  setiap tahunnya.  Perhitungan  efektivitas  penerimaan  pendapatan  sektor  pariwisatamendapatkan persentase  melebihi  100%,  dengan  ini  penerimaan  pendapatan  sektor  pariwisata  lebih  efektif maka  kinerja  penerimaan  pendapatan  sektor  pariwisata  yang  terdiri  atas  pajak  hotel,  pajak restoran dan pajak hiburan di DIY tahun 2015-2019 semakin baik.
Berdasarkan  Hasil  Uji  statistik  F  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  dan  Dana Perimbangan  secara simultan berpengaruh  secara  signifikan  kepada  Belanja  Modal  di Pemerintah  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tahun  2015-2019,  ini  dilihat  dari tingkat  signifikansi  dengan  nilai  signifikansi  0,004  hal  ini  berarti  tingkat  signifikansi <5%(α=0,05)danF hitung (4,67)>F tabel (2,99)yangartinyaH 4 diterimadanH 0 ditolak.Dan dilihatdari pengujian  koefisien  determinasi  ( Adjusted  R  Square )  pada  tabel  4.8  sebesar  0,658.  Hal  ini berarti  51,7  %  variabel  Belanja  Modal  bisa  dijelaskan  oleh  ketiga  variabel  independen  yaitu Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  dan  Dana  Perimbangan,  maka  sisanya  (100%  -  51,7%  = 48,3%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luarmodel.
Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  dan  Dana  Perimbangan  ketiganya  merupakan pendapatan  daerah  yang  dapat  digunakan  untuk  membiayai  kebutuhan  suatu  daerah  salah satunya  adalah  Belanja  Modal  yang  sangat  bermanfaat  untuk  pelayanan  kepada  masyarakat. Belanja  Modal  merupakan  salah  satu  jenis  Belanja  Langsung  dalam  APBN/APBD.  Belanja modal adalah  salah  satu pengeluaran anggaran bagi  asset tetap yang berwujud serta memberi utilitas lebih dari satu periode akuntansi.
Dari  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  secara  simultan  ada  pengaruh  yang signifikan  antara  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah  dan  Dana  Perimbangan  terhadap  Belanja Modal  pada  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tahun  2015-2019,  hal ini  memberikan  fakta  bahwa  pemerintah  daerah  mampu  mengalokasikan  sumber  pendapatan yang  didapatkan  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah  dan  dana  perimbangan  secara  bersama sama  untuk  kebutuhan  belanja  modal.  Pembangunan  insfrastruktur  dan  penyediaan  fasilitas publik  memberikan  dampak  yang  nyata  terhadap  kenaikan  pendapatan  daerah  yang  berujung pada peningkatan kemandirian daerah.
Hasil  observasi  ini  mendukung  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Sudika  dan  Budiartha (2017),  tentang  pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum  dan  Dana Alokasi  Khusus  secara  simultan  mempengaruhi  Belanja  Modal.  Sejalan  dengan  penelitian Intani  R  (2018)[18]yaitu  bahwa  secara  bersama-sama  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  dan Dana Perimbangan dapat mempengaruhi Belanja Modal.
5. Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  penelitian  maka  dapat  diambil  kesimpulan  dalam penelitian ini sebagai berikut:
1) Pajak Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tahun  2015-2019.  Ini  berarti  apabila  Pajak  Daerah  meningkat  maka pengalokasin terhadap Belanja Modal belum tentu mengalami kenaikan.
2) Retribusi  Daerah  secara parsial berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  Belanja  Modal  pada Pemerintah Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015-2019.
IniberartiapabilaRetribusiDaerah  meningkat  maka  akan  pengalokasin  terhadap  Belanja  Modal  belum tentu mengalami kenaikan dan apabila Retribusi Daerah turun maka pengalokasian Belanja Modal belum tentu mengalami menurun..
3) Dana  Perimbangan  secara parsial berpengaruh  negatif  dan  signifikan  terhadap  Belanja  Modal  pada Pemerintah  Daerah  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tahun  2015-2019,  Ini  berarti  apabila  Dana Perimbangan meningkat maka akan menurunkan pengalokasin terhadap Belanja Modal dan apabila Dana Perimbangan turun maka pengalokasian Belanja Modal akan naik (meningkat).
4) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja  Modal  pada  Pemerintah  Daerah  di  Provinsi  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  tahun  2015  –  2019. Belanja  Modal  dapat  dijelaskan  oleh  ketiga  variabel  independen  yaitu  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah, dan Dana Perimbangan, sedangkan sisanya (100% - 51,7% = 48,3%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luarmodel.
5) Sektorpariwisatamerupakan  sector  pentingdalamkomponenAnggaran  Daerah  Istimewa  Yogyakarta  yang menunjukkan  bahwa  apabila  pendapatan  pada  sektor  pariwisata  naik,  maka  Pendapatan  Asli  Daerah

## (PAD) akan meningkat.
Keterbatasan  Penelitian: Keterbatasan  penelitian  ini  hanya  berfokus  pada  sektor pariwisata  dan  belum  menguji  pengaruh  antar  variable  yang  diteliti.  Fokus  penelitian  hanya  pada analisis  variable dari sektor pariwisata saja.  Diantaranya  yaitu dari  hasil  yang peroleh  tidak  semua variabel  digunakan  dalam  penelitian  ini  sehingga  hasilnya  tidak  bisa  merefleksikan  hasil  yang sesungguhnya.  Penelitian  selanjutnya  diharapkan  mampu  menambah  variabel  penelitian  yang  baru dan lebih kompleks.
Rekomendasi :Untuk  peneliti  selanjutnya  menggunakan  jurnal  akuntansi  sektor  publik, memperluas  sektor  penelitian  serta  menguji  pengaruh  hubungan  antar  variabel  yang  digunakan dalam penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] M. Mahsun, F. Sulistiyowati, and H. Andre, Akuntansi sektor Publik . Yogyakarta, 2015.
[2] H.  A  F, “Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Dana  Alokasi  Umum,  dan  Dana  Alokasi Khusus  Terhadap  Pengalokasian  Belanja  Modal  Dengan  Luas  Wilayah  Sebagai  Variabel Moderating  Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Sulawesi  Selatan.,” Universitas  Islam  Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2016.
[3] H. J, “Akuntansi Pemerintahan,” in Akuntansi Pemerintahan , Salemba Em., Jakarta, 2016, p. 238.
[4] H.  A,  “Manajemen  Keuangan  Sektor  Publik,”  in Manajemen  Keuangan  Sektor  Publik , Yogyakarta: Salemba Empat, 2016.
[5] Hasbiullah, Ekonomi  Publik  Suatu  Perbandingan  Konsep  Ekonomi  Islam  Dengan  Teori Konvensional . Makasar: Alauddin University Press, 2015.
[6] sabil  sabil, “Peranan  Penerimaan  Pajak  Reklame  Terhadap  Pendapatan  Asli  Daerah  Pada Kabupaten  Bogor  Jawa  Barat,” vol.  4,  no.  2,  pp.  145–149,  2017,  [Online].  Available: http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/2230/1703.
[7] Sudarto and Yoyo, “Keuangan di Era Otonomi Daerah.,” in Keuangan di Era Otonomi Daerah. , Yogyakarta: Andi, 2017.
[8] Windhu,  “Tata  Kelola  Ekonomi  Keuangan  Daerah,”  in Tata  Kelola  Keuangan  Daerah ,  Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
[9] T.  Masaki, “The  impact  of  intergovernmental  transfers  on  local  revenue  generation  in  Sub- Saharan  Africa:  Evidence  from  Tanzania,” World  Dev.,  vol.  106,  pp.  173–186,  2018,  doi: 10.1016/j.worlddev.2018.01.026.
[10] Syamsudin and Damiyanti, Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif . 2011.
[11] R.  Rahmawati  and  T.  Achmad,  “ Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Dana  Alokasi Umum,  dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Belanja  Modal  di  Daerah  Istimewa  Yogyakarta Tahun 2012-2016,” vol. 26, no. 2, pp. 195–209, 2018.
[12] I.  Sholikhah  and  A.  Wahyudin,  “Analisis  Belanja  Modal  Pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  Di Jawa,” Account. Anal. J. , vol. 3, no. 4, pp. 553–562, 2014, doi: 10.15294/aaj.v3i4.4224.
[13] S.  A.  Ramlan,  Darwanis, “Alokasi  Khusus  Terhadap  Belanja  Modal  (  Studi  pada  Pemerintah Kabupaten  /  Kota  di  Provinsi  Aceh  ),”J .  Magister  Akunt.,  vol.  5,  no.  2,  pp.  79–88,  2016, [Online]. Available: http://jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4512/3888.
[14] Y.  A.  Pravasanti,  Rukmini,  and  N.  E.  Sulistiani, “Faktor  Yang  Mempengaruhi  Pengalokasian Belanja  Modal  Pada  Pemerintahan  Kabupaten/Kota  Provinsi  Jawa  Tengah  Periode  2014- 2018,” Semin. Nas. Call Pap., no. 13, pp. 238–248, 2020.
[15] F. E. Oktora and W. Pontoh, “ Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum,
Dan  Dana  Alokasi  Khusus  Atas  Belanja  Modal  Pada  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Tolitoli Provinsi  Sulawesi  Tengah,” Accountability, vol. 2, no. 1, p. 1, 2013, doi: 10.32400/ja.2337.2.1.2013.1-10.
[16] S.  Abdullah,  Darwanis,  and  Ramlan, “Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Lain  Lain Pendapatan  Asli  Daerah  Yang  Sah,  dan  Dana  Alokasi  Khusus  Terhadap  Belanja  Modal  (Studi pada  Pemerintah  Kabupaten/Kota  di  Provinsi  Aceh) ,”  Magister  Akunt.  Pascasarj.  Univ.  Syiah Kuala, vol. 5, no. 2, pp. 79–88, 2016.
[17] H.  Anggung, “Pengaruh  Dana  Alokasi  Umum  Pajak  Daerah  Dan  Retribusi  Daerah  Terhadap Belanja Modal (Studi Di Kota Manado Tahun 2005-2015) ,” J. Berk. Ilm. Efisiensi, vol. 16, no. 3, pp. 348–355, 2016.
[18] R.  Intani, “Pengaruh  Pajak  Daerah,  Retribusi  Daerah,  Dan  Dana  Perimbangan  Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2016,”Univ. Negeri Yogyakarta , vol. 1, no., pp. 1–164, 2018.