Kartika  Sandi  Taurus,  Wishnu  Dewanto  Anggawira  (2023)  Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  dalam Penggunaan  Data  Pribadi  oleh  Bank  Untuk  Tujuan  Komersil  kepada  Pihak  Ketiga, (8)  10,
http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 8, No. 10, Oktober 2023
PERLINDUNGAN  HUKUM  BAGI  NASABAH  DALAM  PENGGUNAAN  DATA PRIBADI  OLEH  BANK  UNTUK  TUJUAN  KOMERSIL  KEPADA  PIHAK KETIGA
Kartika Sandi Taurus, Wishnu Dewanto, Anggawira Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Email: myfarras21@gmail.com, wishnudewanto@iblam.ac.id, anggawira@Iblam.ac.id

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  memperoleh  informasi  dan  menganalisa  hukum mengenai perlindungan hukum bagi nasabah dalam penggunaan data pribadi oleh bank  untuk  tujuan  komersil  kepada  pihak  ketiga.  Dengan  menggunakan  Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Perlindungan hukum bagi nasabah selaku konsumen di bidang perbankan merupakan suatu hal yang  sangat  penting,  karena  pada  faktanya  kedudukan  para  pihak  antara  pelaku usaha dengan konsumen yang dalam ini adalah bank dan nasabah seringkali tidak seimbang.  Bank  sebagai  lembaga  keuangan  profesional  mempunyai  kewajiban melindungi data para nasabah, kecuali demi kepentingan perpajakan, penyelesaian hutang piutang bank yang diserahkan kepada urusan piutang bank yang diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, untuk  kepentingan  peradilan  dalam  perkara  pidana,  untuk  kepentingan  peradilan dalam  perkara  perdata  antara  bank  dengan  nasabah,  dalam  rangka  menukar informasi antar bank dan atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah yang dibuat secara tertulis kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) tentang Perbankan ‘bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Hakikat dari perlindungan hukum tersebut adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu risiko kerugian.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah, Bank

## Abstract
This study aims to obtain information and analyze laws regarding legal protection for customers in the use of personal data by banks for commercial purposes to third parties. Using the approach method in this study is a normative juridical approach. Legal protection for customers as consumers in the banking sector is very important, because in fact the position of the parties between business actors and consumers in this  is  the  bank  and  customers  is  often  unbalanced.  The  Bank  as  a  professional financial  institution  has  the  obligation  to  protect  customer  data,  except  for  tax purposes,  settlement  of  bank  receivables  submitted  to  bank  receivables  affairs submitted  to  the  State  Receivables  and  Auction  Affairs  Agency/State  Receivables Affairs Committee, for judicial purposes in criminal cases, for judicial purposes in
civil cases between banks and customers, in the context of exchanging information between banks and upon request,  agreement, or power of attorney from the customer made in writing to the party appointed by the customer as stipulated in Article 40 Paragraph  (1)  concerning  Banking  'the  bank  must  keep  confidential  information about  its  depository  and  deposit  customers.  The  essence  of  legal  protection  is  to protect the interests of depository customers and their deposits stored in a particular bank against a risk of loss.
Keywords: Legal Protection, Customers, Banks.

## Pendahuluan
Perlindungan bagi nasabah dan/atau konsumen dalam peraturan bisnis dewasa ini adalah hal-hal yang sangat urgen, sehingga dengan adanya perlindungan secara legal atau payung hukum adalah menciptakan kenyamanan dan kedamaian kepada para pihak yang terkait (Andini & Rohmah, 2022). Perlindungan hukum seyogyanya menjadi upaya untuk menciptakan rasa aman dan terlindungi bagi para nasabah.
Kunci  pokok  dalam  perlindungan  hukum  bagi  nasabah  bahwa  antara  nasabah dengan lembaga keuangan sangat erat hubungannya, bank tidak akan berkembang dengan baik serta tidak dapat memberi manfaat bagi masyarakat luas, jika tidak ada nasabah, oleh karena sebagai pelaku usaha perbankan sangat bergantung dengan nasabah, untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya (Syawali & Imaniyati, 2000).
Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Az Nasution berpendapat bahwa hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang  mengatur  hubungan  dan  masalah  antara  berbagai  pihak  satu  sama  lain  berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup (dalam Shidarta, 2000). Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen adalah suatu  ketentuan  atau  hukum  yang  mengatur  mengenai  perlindungan  konsumen  demi terpenuhinya hak-hak konsumen.
Perlindungan  hukum  bagi  nasabah  selaku  konsumen  di  bidang  perbankan merupakan suatu hal yang sangat penting, karena pada faktanya kedudukan para pihak antara pelaku usaha dengan konsumen yang dalam ini adalah bank dan nasabah seringkali tidak  seimbang  (Silalahi  &  Purba,  2021).  Perjanjian-perjanjian  ketika  nasabah  akan menggunakan jasa  bank  yang  seharusnya  dibuat  berdasarkan  kesepakatan  kedua  belah pihak menjadi kesepakatan yang hanya dibuat oleh pihak yang mempunyai kedudukan yang  lebih  tinggi  yaitu  pihak  bank.  Sedangkan  nasabah  tidak  mempunyai  pilihan  lain kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank.
Di  dalam  Pasal  40  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang perbankan,  bahwa  adanya  larangan  bagi  bank  untuk  memberikan  keterangan  nasabah yang  tercatat  pada  bank  tentang  keadaan  keuangan  nasabah  dan  hal-hal  lain  dari nasabahnya,  yang  wajib  dirahasiakan  oleh  bank  menurut  kelaziman  dalam  dunia perbankan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43,
dan  Pasal  44.  Ketentuan  tersebut  kemudian  mengalami  perubahan  sejak  berlakunya Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perbankan  menjadi  sebagai  berikut: “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A. Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
Adapun  bank  sebagai  lembaga  keuangan  profesional  mempunyai  kewajiban melindungi data para nasabah, kecuali demi kepentingan perpajakan, penyelesaian hutang piutang bank yang diserahkan kepada urusan piutang bank yang diserahkan kepada Badan Urusan  Piutang  dan  Lelang  Negara/Panitia  Urusan  Piutang  Negara,  untuk  kepentingan peradilan  dalam  perkara  pidana,  untuk  kepentingan  peradilan  dalam  perkara  perdata antara  bank  dengan  nasabah,  dalam  rangka  menukar  informasi  antar  bank  dan  atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah yang dibuat secara tertulis kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan.
Bank  sangat  berkepentingan  agar  kadar  kepercayaan  masyarakat,  yang  sudah maupun yang akan menyimpan dananya, serta yang telah atau akan menggunakan jasa- jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat tinggi.  Mengingat bank adalah bagian  dari  sistem  keuangan  dan  sistem  pembayaran,  masyarakat  luas  berkepentingan atas kesehatan dari sistem-sistem tersebut. Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan  unsur  paling  pokok  dari  eksistensi  suatu  bank,  sehingga  terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak (Djoni & Rachmadi, 2012).
Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank. Kegiatan menghimpun dana berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti  bunga,  dan  hadiah  untuk  menarik  perhatian  masyarakat  sedangkan  kegiatan menyalurkan dana berupa memberikan pinjaman kepada masyarakat.
Sedangkan diuraikan di Penjelasan dalam Pasal 40 ayat (1) adalah apabila nasabah bank  adalah  nasabah  penyimpan  serta  sekaligus  sebagai  nasabah  debitur,  bank  wajib merahasiakan  keterangan  tentang  nasabah  dalam  hal  kedudukannya  sebagai  seorang nasabah penyimpan. Dalam penjelasan ayat tersebut ditegaskan juga bahwa, keterangan mengenai nasabah selain nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan  bank.  berdasarkan  uraian  di  atas,  kiranya  dapat  dikatakan  bahwa  yang dimaksud dengan keterangan yaitu informasi, yang selanjutnya wajib dirahasiakan oleh bank  adalah  segala  sesuatu  yang  berhubungan  dengan  informasi  mengenai  nasabah penyimpan dan simpanannya.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ‘bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya’. Pasal  ini  secara  tegas  mengatur  bahwa  bank  wajib  merahasiakan  keterangan  tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Sejalan dengan Pasal di atas, Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  mengeluarkan  Surat  Edaran  No.  14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen.
Surat  Edaran  ini  dikeluarkan  sehubungan  dengan  diberlakukannya  Peraturan Otoritas  Jasa  Keuangan  No.  1/POJK.07/2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor Jasa Keuangan. Surat Edaran OJK ini mengatur bahwa para Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), termasuk bank, wajib melindungi data dan atau informasi pribadi konsumen dan melarang  dengan  cara  apapun  untuk  memberikan  data  dan  atau  informasi  pribadi konsumen kepada pihak ketiga.
Pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi nasabah terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal  4,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  1/Pojk.07/2013  Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi.
Beberapa  peraturan  belum  sepenuhnya  dilaksanakan  sebagaimana  mestinya hingga belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap data pribadi nasabah bank. Bahwa  tanggung  jawab  bank  terhadap  kerahasiaan  data  pribadi  nasabah  belum  dapat dilaksanakan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan perlindungan data nasabah, karena masih terdapat persoalan yang dialami nasabah akibat data  nasabah  yang  bocor  kepada  pihak  ketiga,  hal  ini  terjadi  karena  tentang  tanggung jawab  pihak  bank  bukanlah  hal  yang  dianggap  penting  bagi  bank  untuk  menjaganya karena  sanksi  yang  dijatuhkan  kepada  pihak  bank  akibat  kelalaian  yang  merugikan nasabah selama ini, belum dilaksanakan secara tegas oleh pihak pengawas yang dalam hal ini pihak Otoritas Jasa Keuangan.
Bahwa  upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  nasabah  bank  yang  merasa dirugikan akibat penyebaran data informasi nasabah yang dipergunakan oleh pihak ketiga adalah dengan melakukan pelaporan kepada pihak bank atas penggunaan data nasabah tanpa seijin nasabah.
Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral dari seluruh lembaga perbankan di Indonesia  diberi  wewenang  dan  tugas  untuk  melaksanakan  kebijakan  moneter  secara berkelanjutan,  konsisten,  transparan,  dan  harus  mempertimbangkan  kebijakan  umum pemerintah  di  bidang  perekonomian  agar  tercapai  dan  terpeliharanya  kestabilan  nilai rupiah sebagaimana yang tertera dalam Pasal 7 UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dengan demikian lembaga yang bertanggung jawab atas terwujudnya sistem perbankan yang sehat adalah Bank Sentral
Informasi  merupakan  sesuatu  yang  berasal  dari  suatu  data  (yakni  semua  fakta yang  direpresentasikan  sebagai  input  baik  dalam  bentuk  untaian  kata,  angka,  gambar pencitraan,  suara,  ataupun  gerak)  yang  telah  diproses  atau  pun  telah  mengalami perubahan bentuk atau pertambahan nilai menjadi suatu bentuk yang lebih berarti sesuai dengan konteksnya.
Perlindungan  hukum  nasabah  dalam  lembaga  perbankan  sebagai  salah  satu kegiatan  perekonomian  yang  penting  adalah  kegiatan  perbankan.  Lembaga  perbankan
merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara. Bank adalah lembaga perbankan yang menjadi tempat bagi perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan  serta  melancarkan  mekanisme  sistem  pembayaran  bagi  semua  sektor perekonomian (Makarim, 2003).
Krisis  perbankan  akan  berdampak  langsung  pada  kepercayaan  masyarakat terhadap  lembaga  perbankan,  oleh  sebab  itu  maka  tingkat  kesehatan  suatu  bank  harus terus dijaga agar tetap dipercaya oleh masyarakat. Tingkat kesehatan bank dapat diukur dari beberapa faktor berikut antara lain: permodalan, kualitas aktiva produktif, kualitas manajemen, rentabilitas, dan likuiditas suatu bank.
Dalam  penilaian  terhadap  tingkat  kesehatan  bank,  Bank  Indonesia  diberi kewenangan untuk menentukan sistem penilaian kesehatan bank berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999 jis. UU No. 3 Tahun 2004 jis. UU No. 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia dan UU No.7 Tahun 1992 jo. UUNo. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Bank yang tidak sehat  akan  kehilangan  kepercayaan  masyarakat,  kelangsungan  usaha  bank  tidak  dapat dilanjutkan  mengakibatkan  bank  tersebut  menjadi  bank  gagal  yang  dapat  dicabut  izin usahanya.
Atas  dasar  pertimbangan  tersebut,  baik  pemilik  dan  pengelolaan  bank  maupun otoritas  yang  terlibat  dalam  pengaturan  dan  pengawasan  bank,  harus  bekerjasama mewujudkan  kepercayaan  masyarakat  terhadap  industri  perbankan Edmon (2003) Digunakan  norma  hukum  untuk  mengatur  kepentingan-kepentingan  pihak-pihak  yang terkait dalam kegiatan industri perbankan nasional tersebut, dikarenakan norma hukum memiliki "legitimasi normatif " serta memberikan "efek jera" bagi pelanggarnya.
Dalam kaitan ini, hukum dipandang sebagai statutory instrument, yang berfungsi sebagai alat mekanis, yaitu sengaja secara sadar dipakai untuk mewujudkan keputusan- keputusan  politik  masyarakat  dan  sekaligus  menghasilkan  hukum  yang  responsif terhadap  kegiatan  industri  perbankan  nasional.  Melalui  sarana  hukum,  politik  kegiatan industri perbankan nasional dapat diwujudkan.
Politik kegiatan industri perbankan nasional dengan sendirinya akan mendapatkan legitimasi  dari  hukum  dan  sebaliknya  dengan  menggunakan  sarana  hukum,  maka kepentingan-kepentingan pihak-pihak terkait dalam kegiatan industri perbankan nasional dapat  pula  diwujudkan.  Dengan  demikian,  hukum  merupakan  instrumen  yang  berhasil guna  dan  berdaya  guna  yang  dimiliki  oleh  negara  untuk  mewujudkan  berbagai  politik kegiatan  industri  perbankan  nasional  dalam  konteks  mewujudkan  sistem  perbankan nasional  yang  sehat,  kuat,  dan  efisien,  guna  menciptakan  kestabilan  sistem  keuangan nasional.
Segala tindakan dan perilaku pihak-pihak yang terkait dalam atau dengan kegiatan industri  perbankan  nasional  harus  diatur  secara  normatif  sebagai  implementasi  lebih lanjut  dari  prinsip-prinsip  hukum  yang  mengatur  hubungan  pihak-pihak  yang  terkait dalam  kegiatan industri  perbankan  nasional.  Tujuan  utama  pengaturan  secara  normatif kegiatan  industri  perbankan  nasional  tersebut  dalam  rangka  menjaga  keamanan  dan
kesehatan bank dengan baik serta sekaligus kesehatan sistem keuangan nasional secara keseluruhan,  sehingga  kegiatan  industri  perbankan  nasional  diharapkan  akan  dapat melaksanakan praktik-praktik perbankan yang sehat dan mampu bersaing secara sehat di antara sesama dalam kegiatan industri perbankan nasional.
Selain itu, pengaturan secara normatif kegiatan industri perbankan nasional ini, juga  hendak  melindungi  dan  menjamin  keamanan  nasabah  serta  terhindarnya  nasabah dari praktik-praktik perbankan yang tidak sehat, yang kalau tidak diatur secara normatif pada  gilirannya  akan  dapat  merugikan  asyarakat  banyak  serta  sekaligus  mengganggu sistem keuangan nasional secara keseluruhan Prinsip rahasia bank menjadi sangat penting dijaga  dalam  industri  perbankan,  karena  prinsip  tersebut  merupakan  jiwa  dari  industri perbankan.
Prinsip rahasia bank adalah suatu prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan, dan lain- lain, dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan. Kerahasiaan  bank  ini  diperlukan  untuk  kepentingan  bank  sendiri,  yang  memerlukan kepercayaan  masyarakat  yang  menyimpan  uangnya  di  bank.  Masyarakat  hanya  akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan  disalahgunakan.  Oleh  karena  itulah,  maka  bank  harus  memegang  teguh  prinsip rahasia bank
Stabilitas  sistem  keuangan  akan  dapat  goyah  jika  bank  tidak  menganut  prinsip kerahasiaan  ini.  Jika  identitas  atau  keberadaan  nasabah  dan  simpanannya  atau rekeningnya tanpa alasan hukum yang kuat begitu mudah diterobos oleh pihak yang tidak berkepentingan  dengan  rekening  atau  dibocorkan  kepada  pihak  yang  tidak berkepentingan, dampaknya sudah dapat dipastikan bahwa pemilik rekening akan merasa privasinya terganggu.
Dapat dipastikan jika nasabah tersebut merasa tidak aman lagi berkaitan dengan harta  milik  yang  disimpan  di  suatu  bank  tertentu.  Ia  akan  memindahkannya  ke  sarana investasi  atau  sarana  penyimpanan  lain  yang  dirasa  lebih  menjanjikan  keamanan  dan kerahasiaannya. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penelitian ini adalah : Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Penggunaan Data Pribadi Oleh Bank Untuk Tujuan Komersil Kepada Pihak Ketiga
Rumusan  masalah  dari  penelitian  ini  yaitu;  1)  Bagaimana  Perlindungan  Hukum  Bagi Nasabah Bank Dalam  Penggunaan  Data  Pribadi  Oleh  Bank  Kepada  Pihak  Ketiga?  2) Bagaimana  Hukum  Positif  Di  Indonesia  Yang  Mengatur  Tentang  Kerahasiaan  Data Nasabah Bank?

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  berperan  penting  untuk  mendapatkan  data  yang  akurat  dan terpercaya. Metode penelitian ini juga digunakan sebagai alat atau cara untuk pedoman dalam melakukan penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah  dengan  menggunakan  metode  penelitian  yuridis  normatif.  Penelitian  hukum
normatif  merupakan  penelitian  yang  mengutamakan  data  kepustakaan  yaitu  penelitian terhadap  data  sekunder.  Data  sekunder  tersebut  dapat  berupa  bahan  hukum primer,sekunder maupun tersier (Hanitijo, 2000).

## Hasil dan Pembahasan
A. Perlindungan  Hukum  Bagi  Nasabah  Bank  Dalam  Penggunaan  Data  Pribadi Oleh Bank Kepada Pihak Ketiga
Keberadaan  hukum  bertujuan  untuk  mewujudkan  keadilan,  kemanfaatan,  dan kepastian hukum. G. W. Paton mengatakan bahwa hak yang diberikan oleh hukum bukan hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan saja tetapi juga unsur kehendak. Pada hakikatnya hukum adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berupa wujud konkret. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika dari penerapannya menghasilkan  akibat-akibat  berupa  kebaikan,  kebahagiaan  yang  sebesar-besarnya,  dan berkurangnya penderitaan (Zulham, 2017).
Terdapat dua teori mengenai kerahasiaan bank, yaitu teori kerahasiaan bank yang bersifat  mutlak,  dimana  bank  ini  mempunyai  kewajiban  untuk  menyimpan  rahasia nasabah  yang  diketahui  bank  karena  kegiatan  usahanya  dalam  keadaan  apapun  biasa ataupun dalam keadaan luar biasa, dan teori rahasia bank bersifat nisbi, yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya apabila untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara .
Dalam  sistem  hukum  perbankan  Indonesia,  pengertian  mengenai  rahasia  bank selalu ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur lembaga perbankan. Mengenai pengertian dan ruang lingkup rahasia bank, sebelum berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat ditemukan dalam  Undang-Undang  No.  23  Prp  1960  tentang  Rahasia  Bank  dan  dalam  Undang- Undang  No.14  Tahun  1997  tentang  pokok–pokok  perbankan (Hermansyah  &  Hum, 2005).
Ketentuan  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  1998  tentang  Perubahan  Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tidak ditemukan hal-hal yang mengatur hubungan hukum antara bank dan nasabah, namun hal ini dapat disimpulkan dalam  beberapa  ketentuan  bahwa  dasar  hukum  hubungan  tersebut  diatur  oleh  suatu perjanjian. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang  menyatakan  bahwa:  “Simpanan  adalah  dana  yang  dipercayakan  oleh masyarakat kepada  bank  berdasarkan  perjanjian  penyimpanan  dana  dalam  bentuk  giro,  deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.”
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pedoman  yang  dipergunakan  oleh  perbankan  mengacu  pada  surat  Keputusan  Menteri Keuangan No. R-25/MK/IV/7/1969 tanggal 24 Juli 1969, dimana ketentuan rahasia bank ditafsirkan secara luas dan relatif ketat dengan meliputi baik sisi pasiva maupun aktiva, bahkan dalam pelaksanaannya termasuk hal-hal yang tercatat dalam rekening administrati
Sebagai  suatu  badan  usaha  yang  dipercaya  oleh  masyarakat  untuk  menghimpun  dan menyalurkan  dana  masyarakat,  sudah  sewajarnya  bank  memberikan  jaminan perlindungan kepada nasabah yang berkenaan dengan "keadaan keuangan nasabah" yang lazimnya dinamakan dengan "Kerahasiaan Bank.”
Kerahasiaan  bank  sangat  Penting  karena  bank  memerlukan  kepercayaan  dari masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Orang hanya mempercayakan uangnya atau  memanfaatkan  jasa  bank  apabila  bank  memberikan  jaminan  bahwa  pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan. Asas kerahasiaan (konfidensialitas) dalam soal-soal keuangan perbankan sudah dikenal sejak lama.  Pada  zaman  pertengahan  ketentuan  semacam  itu  telah  diatur  pada  peraturan perundang-undangan (Simatupang, 2011).
Perkembangan  signifikan  hukum  perlindungan  data  terjadi  ketika  Uni  Eropa melakukan unifikasi hukum perlindungan datanya melalui Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa (EU GDPR-General Data Protection Regulation), pada 2016, dan mulai berlaku  pada  25  Mei  2018.  GDPR  bersifat  komprehensif,  mencakup  hampir  semua pemrosesan  data  pribadi.  Selain  itu,  implementasinya  juga  tidak  hanya  akan mempengaruhi  pengendali  dan  prosesor  data  yang  berbasis  di  Uni  Eropa,  tetapi  juga mereka  yang  menawarkan  barang  atau  jasa  kepada,  atau  memantau  perilaku,  individu warga negara Uni Eropa.
Sebagai hukum nasional, sampai dengan Januari 2018, setidaknya lebih dari 100 negara telah mengadopsi undang‐ undang perlindungan data. Hukum perlindungan data umumnya strukturnya memuat mengenai: 1) Cakupan  dan  jangkauan  dari  perlindungan data, termasuk cakupan pengendali dan prosesor data, dan jangkauan teritorial/yurisdiksi; 2)  Definisi  dan  jenis  data  pribadi;  3)  Prinsip‐prinsip  perlindungan  data,  mencakup  di dalamnya alasan pemrosesan data; 4) Kewajiban  pengendali  dan  prosesor  data;  5)  Hak‐ hak dari pemilik data (data subject); 6) Pengawasan dan penegakan undang‐undang, yang umumnya  dilengkapi  dengan  independent  supervisory  authority  (data  protection authority).
Tanggung  jawab  bank  terhadap  kerahasiaan  data  pribadi  nasabah  belum  dapat dilaksanakan  sebagaimana  yang  diatur  dalam  peraturan  perundang-undangan perlindungan data nasabah, karena masih terdapat persoalan yang dialami nasabah akibat data  nasabah  yang  bocor  kepada  pihak  ketiga,  hal  ini  terjadi  karena  tentang  tanggung jawab  pihak  bank  bukanlah  hal  yang  dianggap  penting  bagi  bank  untuk  menjaganya karena  sanksi  yang  dijatuhkan  pihak  pengawas  yang  dalam  hal  ini  pihak  Otoritas Jasa Keuangan  kepada  pihak  bank  akibat  kelalaian  yang  merugikan  konsumen  selama  ini dirasa belum tegas.
Adapun  Upaya  hukum  yang  dapat  dilakukan  oleh  nasabah  bank  yang  merasa dirugikan akibat penyebaran data informasi nasabah yang dipergunakan oleh pihak ketiga adalah dengan melakukan pelaporan kepada pihak bank atas penggunaan data nasabah tanpa seijin nasabah.

## 1. Studi Kasus Putusan Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Yk
Bahwa  di  Magelang  telah  berdiri  Yayasan  Sosial  yang  bernama  Yayasan Kesejahteraan Islam Kota magelang berdasarkan Akta Notaris No 7 tanggal 4 Agustus 1993  yang  dibuat  dihadapan  Kunsri  Hastuti,  SH.  Notaris  di  Kota  Magelang  yang kemudian  diperbaharui  dengan  Akta  No  38  tanggal  24  September  2008  yang  dibuat dihadapan Kun Setyawati. SH, Notaris di Kabupaten Magelang sesuai dengan aturan baru yaitu Undang-undang Yayasan dan Yayasan Aquo telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-88.AH.01.04. Tahun 2009.
Kemudian Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang mengadakan perubahan Pembina yang terakhir pada tanggal 7 April 2016 yakni penyempurnaan susunan Pembina Yayasan dengan menempatkan Sjailan, Dr. Untung Widodo, Jauhari Musthafa, Nurodin Usman,Pudiyatno,  Sumarsono,  Muhammad  Suparlan.  Sebagai  Pembina  Yayasan Kesejahteraan  Islam  Kota  Magelang,  masing-masing  berkedudukan  sebagai  Ketua Pembina,  dan  Para  anggota  berdasarkan  Berita  Acara  Rapat  Pembina  Yayasan Kesejahteraan  Islam  kota  Magelang.  Sebagai  Pengurus  Yayasan  telah  mengangkat Pelaksana Kegiatan Yayasan yakni (dr. Pamungkas Hary Suharso) lewat Surat Keputusan yang  ditandatangani  oleh  Penggugat  I  dalam  Surat  Keputusan  Nomor  19/KU- YKI/RSUKTMGL/XI/2014.
Kemudian  pada  sekitar  akhir  tahun  2014  Tergugat  datang  ke  kantor  Para Penggugat  untuk  menawarkan  kerja  sama  Pembiayaan  Pengembangan  Rumah  Sakit Islam  Kota  Magelang  dengan  berbagai  keuntungan  yang  ditawarkan,  yang  kemudian pada  tanggal  23  Maret  2015  Para  Penggugat  berencana  membuka  rekening  dan meletakkan dana milik Yayasan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Namun, dikarenakan pada waktu itu Para Penggugat belum sanggup memenuhi permintaan untuk mengendapkan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) tersebut,  maka  sebagai  tahap  awal  kerjasama,  Para  Penggugat  sepakat  menyetorkan (dengan  cara  transfer)  sebesar  Rp400.000.000,00  (empat  ratus  juta  rupiah)  kepada Tergugat  dan  dana  tersebut  kemudian  dibuatkan  dalam  bentuk  buku  tabungan  BTN Syariah  dengan  rekening  No.  7043031878  yang  mana  buku  tabungan  tersebut ditandatangani oleh Penggugat I dan Penggugat II.
Pembina  Yayasan  Kesejahteraan  Islam  memberhentikan  Para  Penggugat  pada tanggal 6 November 2016 Ketua Pembina juga menerbitkan Surat Tugas Nomor 043/PB- YKI/ST/XI/2016 yang isinya Ketua Pembina memberi tugas sebagai Plt. Direktur Rumah Sakit  Islam  Kota  Magelang  kepada  dr.  Pamungkas  Hary  Suharso  dan  Ketua  Pembina memberikan  Surat  Kuasa  No.  030/PB- YKI/UM/XI/2016  tertanggal  7  November 2016 yang memberikan kuasa sebagai Plt. Direktur Rumah Sakit Islam Kota Magelang kepada dr.  Pamungkas  Hary  Suharso  untuk  menon-aktifkan  rekening  atas  nama  Yayasan Kesejahteraan Islam Kota Magelang nomor rekening 7043031878 dan kemudian Ketua Pembina juga telah mengangkat Kepengurusan Yayasan Rumah Sakit Islam yang baru.
Satu  minggu  setelah  Para  Penggugat  diberhentikan  oleh  Pembina,  maka  Para Penggugat mendatangi Tergugat untuk menanyakan status buku tabungan BTN Syariah dengan rekening No. 7043031878 yang mana buku tabungan tersebut ditandatangani oleh
Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp.424.084.180,- (Empat ratus dua puluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah) apakah masih aktif atau tidak, dan dijawab oleh Tergugat atas dasar Surat Tugas tertanggal 6 November 2016 Nomor: 043/PB-YKI/ST/XI/2016 dan Surat Kuasa tertanggal 7 November 2016 buku tabungan tersebut  telah  diblokir  oleh  Tergugat  Namun  ternyata  Tergugat  telah  menutup  buku tabungan  tersebut  tanpa  konfirmasi  kepada  Para  Penggugat,  dan  Tergugat  beralasan bahwa penutupan buku tabungan tersebut dilakukan karena adanya laporan kehilangan Kepolisian terhadap buku tabungan dimaksud, yang dilakukan oleh beberapa orang yang mengatasnamakan Dewan Pengawas Yayasan (Keterangan Legal Officer BTN Syariah).
Dalam hal ini Bank BTN Syariah seharusnya tidak bisa menutup rekening atas nama nasabah (penggugat) karena adanya prinsip kerahasiaan dan dan perlindungan data pribadi  nasabah.  Penggugat  dipermalukan  harga  dirinya,  harkat  martabatnya  serta dipermainkan oleh Tergugat dengan berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas dimana Para  Penggugat  adalah  berprofesi  sebagai  Dosen  akibat  dari  perbuatan  Tergugat,  Para penggugat menanggung malu setidak tidaknya dihadapan pengurus periode 2016- 2021 dan  atau  organ  Yayasan  lainnya  (Pembina,  Pengawas)  dan  orang-orang  yang  terdekat dengannya dan untuk menghindarkan kesewenangan wenangan dari lembaga perbankan dalam perkara a quo Bank BTN Syariah Cabang Yogyakarta dan untuk memenuhi rasa keadilan maka patutlah Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian immateriil sehingga dalam  putusan  perkara  tersebut  hakim  menyatakan  Tergugat  dalam  menutup  buku tabungan  BTN  Syariah  Nomor  Rekening  7043031878  tanpa  konfirmasi  kepada  Para Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.

## 2. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Nasabah Perbankan di Indonesia
Perkembangan  data  di  masyarakat  menjamur  luas  ketika  adanya  industri perbankan,  karena  ketika  seseorang  hendak  menggunakan  kartu  kredit  maka  dia  harus mengirim data dirinya terlebih dahulu kepada aplikasi kredit, yang mana hal tersebut telah mengungkapkan  siapa  dirinya,  riwayat  pekerjaan,  pendapatan,  tabungan  serta  data sensitif lainnya. Sebagai contoh saja ada suatu bank yang menerima aplikasi kartu kredit sangat  mungkin  membagikan  seluruh  atau  sebagian  data  yang  diperoleh  kepada  suatu agensi pelaporan kredit (credit reporting agency). Bahkan sangat memungkin juga data tersebut dijual kepada perusahaan kartu kredit.
Pengaturan  mengenai  data  pribadi  nasabah  juga  erat  kaitannya  dengan  prinsip mengenal  nasabah.  Menurut  Pasal  1  angka  (2)  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 3/10/PBI/2001  yang  kemudian  diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 5/21/PBI/2003  Prinsip  Mengenal  Nasabah  yang  lebih  dikenal  dengan  Know  Your Customer  Principles  (KYCP)  adalah  yang  diterapkan  bank  untuk  mengetahui  identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi.
Prinsip  mengenal  nasabah  membantu melindungi  reputasi  dan  integritas  sistem perbankan  dengan  mencegah  perbankan  digunakan  sebagai  alat  kejahatan  keuangan. Penerapan  prinsip  mengenal  nasabah  (Know  Your  Customer  Principle)  didasari
pertimbangan  bahwa  prinsip  ini  penting  dalam  rangka  rangka  melindungi  bank  dari berbagai risiko dalam berhubungan dengan nasabah (Priyohito, 2012).
Pengaturan hukum terhadap perlindungan data pribadi nasabah terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998  tentang  Perubahan  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1992  tentang  Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal  4,  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  Tentang  Informasi  dan  Transaksi Elektronik.  Peraturan  Otoritas  Jasa  Keuangan  Nomor:  1/Pojk.07/2013  Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk  Bank  dan  Penggunaan  Data  Pribadi.  Berdasarkan  penelitian  tergambar  bahwa beberapa  peraturan  tersebut  diatas  belum  sepenuhnya  dapat  memberikan  perlindungan terhadap  data  pribadi  nasabah  bank  hal  ini  dapat  terlihat  masih  banyak  nasabah  yang merasa  tidak  nyaman  karena  data  nasabah  digunakan  pihak  ketiga  untuk  melakukan penawaran berbagai produk kepada nasabah.
Lembaga Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)  Nomor  1/POJK.07/2013  Tahun  2013  tentang  Perlindungan  Konsumen  Sektor Jasa Keuangan sebagai pelaksanaan dari ketentuan rahasia bank yang diatur dalam UU Perbankan  untuk  melindungi  nasabah  dari  banyaknya  penyalahgunaan  data  pribadi khususnya  nomor  telepon  seluler  nasabah.  Dalam  Pasal  19  POJK  tersebut  ditentukan bahwa  Pelaku  Usaha  Jasa  Keuangan  (PUJK)  dilarang  melakukan  penawaran  produk dan/atau  layanan  kepada  konsumen  dan/atau  masyarakat  melalui  sarana  komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen.

## 1. Sumber Hukum Perbankan Di Indonesia
Bank Indonesia adalah lembaga yang memiliki peran penting dan strategis dalam perekonomian  nasional,  karena  fungsi  utama  yang  dimiliki  mengatur  hal-hal  yang berhubungan  dengan  keuangan  secara  luas.  Dalam  bidang  perbankan,  Bank  Indonesia mempunyai  tugas  sebagai  mengatur,  mengkoordinir,  mengawasi  serta  memberikan tindakan  kepada  perbankan.  Tugas  dan  wewenang  yang  dimiliki  Bank  Indonesia  juga berkaitan erat dengan usaha memberikan perlindungan.
Sebagai pengawas perbankan di Indonesia, Bank Indonesia mempunyai peranan yang besar sekali dalam usaha melindungi dan menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Dengan wewenang yang ada terutama dalam hal  pembinaan  dan  pengawasan  bank  secara  tidak  langsung  ditujukan  juga  untuk kepentingan perlindungan nasabah. Mengacu pada ketentuan ini, maka Bank Indonesia memiliki  kewenangan  dan  tanggung  jawab  yang  jelas  dan  tegas  untuk  melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bank, yang berupa: a) menetapkan ketentuan- ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian; b) memberikan  dan  mencabut izin  atas  kelembagaan  dan  kegiatan  usaha  tertentu  dari  Bank;  mengenakan  sanksi terhadap Bank;
Dalam  rangka  melakukan  pembinaan  dan  pengawasan  bank,  Bank  Indonesia mendukung  penerapan  perlindungan  nasabah.  Dalam  rangka  mendukung  perlindungan
terhadap  nasabah  bank,  Bank  Indonesia  selaku  otoritas  pengawas  perbankan berkepentingan  meningkatkan  perlindungan  terhadap  kepentingan  nasabah  dalam hubungannya dengan bank (Priliasari, 2008). Efektifitas Bank Indonesia Pada hakikatnya melaksanakan  pengawasan  dan  pembinaan  bank  untuk  meningkatkan  keyakinan  dari setiap  orang  yang  mempunyai  kepentingan  dengan  bank,  bahwa  bank-bank  dari  segi finansial tergolong sehat, dikelola dengan baik dan profesional, serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.
Mengenai pengawasan dan pembinaan bank di Indonesia diatur di dalam Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2004  tentang  Bank  Indonesia  dan  Undang-undang  Nomor  7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Perbankan dan Pasal 24 Undang-undang Bank Indonesia, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral. Pengawasan tersebut dapat bersifat pengawasan langsung maupun tidak langsung.

## 2. Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan
Fungsi  utama  ini  akan  terasa  dengan  memperhatikan  ilustrasi  sebagai  berikut: dalam  masyarakat  pihak–pihak  yang  kelebihan  dan  tidak  dapat  mengelolanya,  demi mengamankan dana tersebut oleh bank akan disalurkan kepada pihak yang kekurangan dana.  Katakanlah  pihak  yang  kekurangan  dana  adalah  sebuah  perusahaan  yang kegiatannya memproduksi barang, dengan demikian dana yang disalurkan tersebut akan lebih  meningkat  kegunaannya  yaitu  kegiatan  produksi  perusahaan  tersebut  dapat  terus berjalan sehingga menyelamatkan pula nasib para pegawai dengan memberikan gaji yang normal.
Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata–mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal–hal yang non-ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial. Mengenai tujuan perbankan secara lengkap diatur dalam ketentuan pasal 4  Undang-Undang  No.10  Tahun  1998,  yang  mengemukakan  bahwa:  “Perbankan Indonesia  bertujuan  menunjang  pelaksanaan  pembangunan  nasional  dalam  rangka meningkatkan  pemerataan,  pertumbuhan  ekonomi,  dan  stabilitas  nasional  ke  arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.
Fungsi  pengaturan  perbankan  secara  umum  terbagi  atas:  1)  Fungsi  untuk  tujuan moneter, ditujukan untuk mendorong stabilitas moneter di Indonesia. Oleh karena masih dominannya perbankan di Indonesia sebagai salah satu sumber pembiayaan investasi. 2) Fungsi  untuk  tujuan  pengawasan  terhadap  kegiatan  usaha  perbankan.  Pengaturan  ini ditujukan dalam rangka menjaga keamanan dan kesehatan bank maupun kesehatan sistem keuangan  secara  keseluruhan,  sehingga  diharapkan  agar  bank  melaksanakan  praktik– praktik  perbankan  yang  sehat  serta  menjaga  persaingan  yang  sehat  diantara  pelaku perbankan. 3) Fungsi untuk tujuan pencapaian program pembangunan indonesia. Dengan memperhatikan  prinsip  kehati–hatian,  diharapkan  lembaga  perbankan  indonesia  dalam
melakukan  usahanya  dapat  melindungi  kepentingan  masyarakat  penyimpan  dana khususnya, serta menunjang kegiatan ekonomi pada umumnya, terutama dalam lingkup dunia  usaha  dapat  menunjang  perkembangan  sektor  riil  yang  lebih  baik  dan  dapat berperan dalam mengembangkan perekonomian nasional.

## 3. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah
Pada  hakikatnya  terdapat  hubungan  antara  subjek  hukum  dengan  objek  hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban timbul  dari  hubungan  hukum  tersebut  harus  dilindungi  oleh  hukum,  sehingga  anggota masyarakat  merasa  aman  dalam  melaksanakan  kepentingannya.  Hal  ini  menunjukkan bahwa  perlindungan  hukum  dapat  diartikan  sebagai  suatu  pemberian  jaminan  atau kepastian  bahwa  seseorang  akan  mendapatkan  apa  yang  telah  menjadi  hak  dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman
Perlindungan  hukum  memiliki arti  sebagai  upaya atau  tindakan  yang  diberikan oleh hukum dalam arti peraturan perundang–undangan untuk melindungi subyek hukum dari adanya pelanggaran atas hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam sebuah hubungan  hukum.  Perlindungan  hukum  nasabah  penyimpan  dana  adalah  perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang–undangan atau hukum positif yang berlaku bagi nasabah penyimpan dana. Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana bertujuan untuk melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu resiko kerugian.
Hubungan  antara  bank  dengan  nasabahnya  tidak  hanya  seperti  hubungan kontraktual biasa, melainkan suatu hubungan yang terdapat kewajiban bagi bank untuk tidak  membuka  rahasia  nasabahnya  kepada  pihak  manapun  kecuali  jika  ada  ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Sutedi, 2008). Menurut Bambang Setioprodjo, secara filosofi kewajiban bank dalam memegang rahasia keuangan nasabah atau perlindungan atas  kerahasiaan  keuangan  nasabah  didasarkan  pada Rachmadi  Usman (2022):  1)  Hak setiap  orang  atau  badan  untuk  tidak  dicampuri  atas  masalah  yang  bersifat  pribadi (personal privacy). 2) Hak yang timbul dari perikatan antara bank dan nasabahnya, dalam kaitan  ini  bank  berfungsi  sebagai  kuasa dari  nasabahnya  dan  dengan  itikad  baik wajib melindungi kepentingan nasabah.
Meskipun data pribadi nasabah tidak diatur secara spesifik dalam UU Perbankan, namun tetap dikategorikan sebagai sesuatu yang harus dirahasiakan dalam menjalankan bisnis  perbankan.  Karena  dengan  adanya  hubungan  kontraktual  antara  bank  dengan nasabah, bank memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan nasabah penyimpan. Jika bank tidak mampu dalam menjaga kepentingan nasabah, maka akan berdampak pada perkembangan usaha bank itu sendiri, masyarakat tidak akan lagi memberi kepercayaan kepada bank sebagai tempat yang aman untuk investasi mereka.
Sebelum  Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  Tentang  Perlindungan  Data Pribadi  disahkan,  tidak  ada  regulasi  yang  mengatur  secara  khusus  perlindungan  data pribadi. Meski demikian aturan terkait perlindungan data pribadi telah ada dan tersebar
pada  berbagai  regulasi  di  berbagai  sektor,  mulai  dari  keuangan,  kesehatan,  hingga telekomunikasi.
Terdapat delapan asas yang menjadi dasar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, yaitu: perlindungan; kepastian hukum; kepentingan umum;  pemanfaatan;  kehati-hatian;  keseimbangan;  pertanggungjawaban;  dan kerahasiaan.
a)  Asas  perlindungan  memiliki  maksud  bahwa  setiap  pemrosesan  Data  Pribadi dilakukan  dengan  memberikan  perlindungan  kepada  Subjek  Data  Pribadi  atas  Data Pribadinya agar tidak disalahgunakan. b) Asas kepastian hukum memiliki maksud bahwa setiap  pemrosesan  Data  Pribadi  dilakukan  berdasarkan  landasan  hukum  sehingga mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. c) Asas kepentingan umum  memiliki  maksud  bahwa  dalam  menegakkan  Perlindungan  Data  Pribadi  harus memperhatikan  kepentingan  umum  secara  luas.  Yang  dimaksud  kepentingan  umum  di antaranya  adalah  kepentingan  penyelenggaraan  negara,  pertahanan,  dan  keamanan nasional.  d)  Asas  kemanfaatan  bermaksud  bahwa  perlindungan  Data  Pribadi  harus bermanfaat bagi kepentingan nasional.
e)  Asas kehati-hatian bermaksud bahwa para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan  pengawasan  Data  Pribadi  harus  memperhatikan  tiap  aspek  yang  berpotensi mendatangkan kerugian. f) Asas keseimbangan yaitu menyeimbangkan antara hak atas Data Pribadi di satu pihak dengan hak negara yang sah berdasarkan kepentingan hukum. g)  Asas  pertanggungjawaban  bermaksud  bahwa  semua  pihak  yang  terkait  dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi bertindak secara bertanggung jawab, sehingga dapat  menjamin  keseimbangan  hak  dan  kewajiban  para  pihak,  termasuk  Subjek  Data Pribadi. h) Asas kerahasiaan adalah bahwa Data Pribadi terlindungi dari pihak dan/atau kegiatan pemrosesan Data Pribadi yang tidak sah.
Jika kita Benchmarking dengan perlindungan data pribadi di negara Filipina Untuk mengakomodir  perlindungan  kepada  warga  negaranya  maka  pada  tahun  2012  Filipina mengeluarkan  undang-  undang  Data  Privacy  Act  (DPA).  DPA  adalah  peraturan  untuk melindungi hak dasar warga negaranya terkait perlindungan privasi sekaligus menjamin kebebasan  menerima  dan  menyalurkan  informasi.  Hal–hal  yang  diatur  dalam  DPA adalah: a) Ruang lingkup Terdapat kemiripan dengan GDPR dimana aturan ini mengikat perusahaan yang berdiri di Filipina dan WN Filipina dimanapun berada. b) Persetujuan Persetujuan  wajib  diberikan  secara  sukarela,  spesifik  dan  terinformasi/tertulis.  Yang tergolong informasi sensitif adalah terkait ras, etnik, status pernikahan, umur, usia, warna kulit,  agama,  afiliasi  politik  terkait  kondisi  kesehatan  individu,  pendidikan,  kehidupan seksual, NIK, dianggap data yang rahasia oleh kongres. c) Pengawasan. Hal yang menarik adalah  dalam  sistem  hukum  Filipina,  Undang–undang  keamanan  Negara  (undang– undang anti terorisme yang memperbolehkan pengawasan) wajib tunduk pada ketentuan DPA.

## Kesimpulan
Bahwa  Sebagai  suatu  badan  usaha  yang  dipercaya  oleh  masyarakat  untuk menghimpun  dan  menyalurkan  dana  masyarakat,  sudah  sewajarnya  bank  memberikan jaminan  perlindungan  kepada  nasabah  yang  berkenaan  dengan  "keadaan  keuangan nasabah"  yang  lazimnya  dinamakan  dengan  "Kerahasiaan  Bank".  Kerahasiaan  bank sangat Penting karena bank memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang menyimpan uangnya di bank.
Orang hanya mempercayakan uangnya atau memanfaatkan jasa bank apabila bank memberikan jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah  tidak  akan  disalahgunakan.  Lembaga  Otoritas  Jasa  Keuangan  menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan  Konsumen  Sektor  Jasa  Keuangan  sebagai  pelaksanaan  dari  ketentuan rahasia bank yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan untuk melindungi nasabah dari banyaknya penyalahgunaan data pribadi khususnya nomor telepon seluler nasabah.
Dalam Pasal 19 POJK tersebut ditentukan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)  dilarang  melakukan  penawaran  produk  dan/atau  layanan  kepada  konsumen dan/atau  masyarakat  melalui  sarana  komunikasi  pribadi  tanpa  persetujuan  konsumen. POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan  dikeluarkan  oleh  OJK  terkait  dengan  maraknya  telemarketing  yang  biasa melakukan  penawaran  produk  keuangan  menggunakan  data  nasabah  perbankan. Penggunaan data pribadi nasabah oleh para telemarketing dapat berakibat fatal terhadap keberlangsungan usaha pelaku jasa keuangan yang dalam hal ini adalah perbankan.
Bahwa  Pengaturan  mengenai  data  pribadi  nasabah  juga  erat  kaitannya  dengan prinsip mengenal nasabah. Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001  yang  kemudian  diubah  dengan  Peraturan  Bank  Indonesia  Nomor 5/21/PBI/2003  Prinsip  Mengenal  Nasabah  yang  lebih  dikenal  dengan  Know  Your Customer  Principles  (KYCP)  adalah  yang  diterapkan  bank  untuk  mengetahui  identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi.
Penerapan prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principle) didasari pertimbangan  bahwa  prinsip  ini  penting  dalam  rangka  rangka  melindungi  bank  dari berbagai  risiko  dalam  berhubungan  dengan  nasabah.Pengaturan  hukum  terhadap perlindungan  data  pribadi  nasabah  terdapat  di  dalam  beberapa  peraturan  perundang- undangan antara lain Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  Perlindungan  Konsumen  khususnya  pada  Pasal  4,  Undang-Undang  Nomor  11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang  Transparansi  Informasi  Produk  Bank  dan  Penggunaan  Data  Pribadi.  Sebelum Undang-Undang  Nomor  27  Tahun  2022  Tentang  Perlindungan  Data  Pribadi  disahkan, tidak  ada  regulasi  yang  mengatur  secara  khusus  perlindungan  data  pribadi.  Meski
demikian aturan terkait perlindungan data pribadi telah ada dan tersebar pada berbagai regulasi di berbagai sektor, mulai dari keuangan, kesehatan, hingga telekomunikasi.

## BIBLIOGRAFI
Andini,  Amalia,  &  Rohmah,  Siti  Ngainnur.  (2022).  Perlindungan  Hukum  Terhadap Nasabah  Koperasi  Yang  Belum  Berbadan  Hukum  Ditinjau  dari  Undang-Undang Perlindungan  Konsumen  dan  Hukum  Islam;  Studi  Kasus  di  Koperasi  Paguyuban Madinah. Mizan: Journal of Islamic Law , 6 (1), 61–76.
dalam  Shidarta,  A.  Z.  Nasution.  (2000).  Hukum  Perlindungan  Konsumen  Indonesia.
Jakarta: PT. Grasindo .
Djoni,  Gazali  S.,  &  Rachmadi,  Usman.  (2012).  Hukum  Perbankan. Sinar  Grafika, Jakarta .
Edmon, Makarim. (2003). Kompilasi Hukum Telematika. PT Raja Grafindo Persada .
Hanitijo, Ronny. (2000). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia .
Hermansyah, S. H., & Hum, M. (2005). hukum perbankan nasional Indonesia. Jakarta: Kencana Predana Media Group .
Makarim, Edmon. (2003). Kompilasi Hukum Telekomunikasi . Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.
Priliasari,  Erna.  (2008).  Mediasi  Perbankan  Sebagai  Wujud  Perlindungan  Terhadap Nasabah Bank. Jurnal Legislasi Indonesia , 5 (2).
Priyohito,  Mikael  Haryo.  (2012). PERLINDUNGAN  HUKUM  PRIVACY  DATA NASABAH DALAM PENYELENGGARAAN INTERNET BANKING . UAJY.
Rachmadi  Usman,  S.  H.  (2022). Aspek  hukum  perbankan  syariah  di  Indonesia .  Sinar Grafika.
Silalahi, Rumelda, & Purba, Onan. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  BANK  DIKAITKAN  DENGAN  UNDANG-UNDANG  NOMOR  8 TAHUN 1999. JURNAL SOCIAL OPINION: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi , 6 (1), 51–65.
Simatupang,  Taufik  H.  (2011).  Asas  Kerahasiaan  Bank  dan  Pengecualiannya  Demi Kepentingan Hukum. Forum Ilmiah , 8 (2).
Sutedi,  Adrian.  (2008). Hukum  Perbankan:  Suatu  Tinjauan  Pencucian  Uang,  Merger,
Likuidasi, dan Kepailitan .
Syawali,  Husni,  &  Imaniyati,  Neni  Sri.  (2000).  Hukum  Perlindungan  Konsumen. Bandung: Mandar Maju .
Zulham, S. Hi. (2017). Hukum perlindungan konsumen . Prenada Media.

## Copyright holder:
Kartika Sandi Taurus, Wishnu Dewanto Anggawira (2023)
First publication right: Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: