## Peran Kode Etik Dalam Menjaga Integritas Konsultan Pajak
Malika Balqis 1* , Wiwik Supratiwi 2 1,2) Universitas Airlangga, Indonesia
1) malika.balqis-2019@feb.unair.ac.id , 2) wiwik_s@feb.unair.ac.id
*Corresponding Author
Diajukan : 18 Juni 2023 Disetujui : 2 Juli 2023
Dipublikasi : 1 Oktober 2023

## ABSTRACT
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  peran  etika  dalam mendukung  sikap  profesionalisme  konsultan  pajak  karena  adanya  peran  ganda  yang  harus dijalankan  oleh  konsultan  pajak  yaitu  sebagai  mitra  pemerintah  sekaligus  wajib  pajak.  Jenis penelitian  ini  adalah  peneltian  deskriptif  kualitatif  dengan  menerapkan  metode  penelitian kepustakaan  (library  research).  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  sekunder yang relefan dengan judul yang akan diteliti. Hasil penelitian menjelaskan bahwa konsultan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perpajakan karena berhubungan langsung dengan wajib pajak. Konsultan pajak yang patuh terhadap kode etik profesinya dapat meningkatkan peran konsultan pajak dalam menciptakan dan mendorong pertumbuhan kepatuhan wajib pajak terhadap regulasi perpajakan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan adanya intervensi dari pemerintah dalam memastikan  bahwa  pelaksanaan  kerja  konsultan  pajak  telah  menerapkan  kode  etik  profesi  yang telah  ditetapkan  sehingga  pelayanan  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  oleh  konsultan  pajak dilaksanakan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan  ( library  research ).  Hasil  penelitian  ini  ditujukan  kepada  pemerintah  agar  segara memberikan  tindakan  tegas  untuk  menertibkan  kembali  praktik-praktik  pelanggaran  perpajakan yang  berhubungan  dengan  konsultan  pajak  dengan  cara  melakukan  tindakan  penegakan  hukum berupa  pemeriksaan  pajak  secara  merata  dan  tersistematis  secara  berkala  kepada  seluruh  Wajib Pajak.

## Keywords: Konsultan Pajak, Kode Etik, Penggelapan Pajak

## PENDAHULUAN
Tsakumis  et  al.,  (2007)  mengatakan  bahwa  fenomena  penggelapan  pajak  menjadi  salah  satu masalah penting bagi negara berkembang, salah satunya adalah negara Indonesia. Penerapan Self- Assessment  System dalam perpajakan  di  Indonesia menciptakan  peluang  bagi  wajib  pajak untuk melakukan kecurangan dengan memanipulasi penghasilan wajib pajak secara ilegal (Maha Putra et al.,  2017).  Hal  ini  juga  didukung  oleh  prediksi  yang  diberikan  oleh Global  Financial  Integrity tentang  penuruan  pendapatan  penerimaan  perpajakan  yang  disebabkan  oleh  rendahnya  tingkat kepatuhan wajib  pajak, serta praktik pelanggaran perpajakan lainnya (Armenia & Pasopati, 2016). Oleh  karena  itu  dibutuhkan  seorang  penasihat  pajak  untuk  menekan  adanya  kecurangan  yang dilakukan oleh wajib pajak. Penasihat pajak dianggap sebagai sosok yang efektif dalam keputusan kepatuhan pajak ((Jackson & Milliron, 1986);(Richardson, 2008)).
Mengacu  pada  Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  No.  111/PMK.03/2014,  konsultan  pajak memiliki tugas sebagai pemberi masukan mengenai perpajakan kepada wajib pajak melalui jasa konsultasi untuk memastikan wajib pajak mendapatkan haknya dan memenuhi kewajiban pajaknya dengan tepat sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Sebagai perantara, konsultan pajak berperan penting dalam melaksanakan sistem perpajakan. Selain menyiapkan pelaporan pajak, dan mewakili  wajib  pajak  dalam  berhubungan  dengan otoritas pajak,  konsultan pajak  juga  memiliki
kewajiban  dalam  memberikan  edukasi  terhadap  masyarakat  terkait  kebijakan  perpajakan, memberikan arahan terhadap sistem perpajakan terutama kompleksitas hukum pajak agar mudah dipahami  oleh  wajib  pajak  sehingga  dapat  dijadikan  pertimbangan  dalam  perbaikan  sistem perpajakan  (Tomasic  &  Pentony,  1991).  Akan  tetapi,  peran  ini  sering  kali  disalahgunakan  oleh beberapa konsultan pajak untuk kepentingan pribadi mereka dengan melakukan fraud . Pernyataan ini diperkuat dengan hasil penelitian (Shafer & Simmons, 2008) yang mengatakan bahwa sebagian konsultan  pajak  melakukan  kecurangan  dengan  mementingkan  keinginan  klien  dengan memfasilitasi  tindakan  terkait  penggelapan  pajak.  Beberapa  kasus  hukum  yang  melibatkan konsultan pajak seperti konsultan pajak dunia Ernst & Young LLP (Basari, 2013), konsultan pajak di kota Fuchu, Tokyo yaitu Kimato Shiga dan “SK Consulting” (Agustina, 2020), Konsultan Pajak PT Mandala Trading (Laluhu, 2020), dan sales faktur  oleh seorang konsultan pajak (Alfons, 2019). Kecurangan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dengan bantuan konsultan pajak menunjukkan dampak  negatif  yang  dinilai  merugikan  negara  akibat  ketidakpatuhan  konsultan  pajak  terhadap kode  etik  profesi.  Menurut  (Koerniawan,  2013),  etika  profesi  menjadi  pembeda  antar  berbagai profesi karena etika profesi membentuk ciri-ciri khusus yang hanya dimiliki oleh satu jenis profesi. Ciri khas profesionalisme menurut IKPI adalah memiliki integritas, kompetensi, jujur, bebas dan mandiri,  dan  tidak  berpihak  kepada  siapapun.  Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  Aturan Profesional adalah suatu aturan tentang tingkah laku sebagai rujukan perilaku profesional setiap anggota,  yang  akan  mengakibatkan  setiap  anggota  dikenakan  sanksi  disiplin  oleh  IKPI,  apabila anggota tersebut melakukan pelanggaran terhadap aturan.
Kendala dalam pengambilan keputusan konsultan pajak bergantung pada masing-masing individu (Trevino,  1986).  Idealisme  menjadi salah satu  hal yang  dapat membantu  konsultan pajak  dalam menghadapi dilema etis karena idealisme terkait dengan tindakan yang berpedoman pada nilai-nilai etika dan moral. Etika atau moral digunakan untuk menggambarkan nilai-nilai moral atau prinsip seseorang dalam mengambil keputusan yang benar atau salah (Crane & Matten, 2007). T ax morale theory menjelaskan adanya motivasi intrinsik untuk mematuhi dan membayar pajak secara sukarela pada penyediaan barang barang publik (Mahmudah & Iskandar, 2018). Kesepakatan umum pada literatur  mendefinisikan  moral  pajak  sebagai  motivasi  yang  mempengaruhi  wajib  pajak  untuk membayar pajak ((Frey & Feld, 2002); (Torgler, 2007)). Selain itu, moral pajak dikaitkan dengan beberapa aspek lain seperti norma sosial (Alm et al., 1999), persepsi kepercayaan dan aspek sikap (Kirchler et al., 2008).
Pelaksanaan kerja konsultan pajak yang melakukan praktik-praktik penyalahgunaan wewenangnya bertentangan dengan hakikat dan kewajiban profesinya sehingga menimbulkan kerugian terhadap negara.  Oleh  karena  itu,  pemerintah  sebagai  otoritas  pajak  perlu  memberikan  perhatian  penuh terhadap pelaksanaan peran konsultan pajak untuk memastikan pelaksanaan kerja sudah dilakukan sesuai dengan etika profesinya. Akan tetapi, (Kaplanoglou & Rapanos, 2015) mengatakan bahwa pendekatan  ekonomi  klasik,  yaitu  pemeriksaan  pajak  sanksi,  dan  denda  diberikan  terhadap pelanggar perpajakan dinilai kurang efektif, karena rasio pajak yang tinggi hanya dicapai dengan kepatuhan  pajak  sukarela.  Sehingga,  (Darmayasa  &  Aneswari,  2015)  menyarankan  untuk mengukur  kepatuhan  perpajakan  berdasarkan  faktor psikologis yaitu  etika  profesional  konsultan pajak yang dianggap sebagai pendorong individu untuk membayar pajak. Berdasarkan penjelasan diatas,  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menganalisis  dan  mendeskripsikan  peran  etika  profesi dalam  menghadapi  dilema  etis  konsultan  pajak  sebagai  mitra  pemerintah  sehingga  tidak menyebabkan  adanya  kecurangan  dan  menjadi  dampak  negatif  yang  dinilai  merugikan  negara akibat ketidakpatuhan konsultan pajak terhadap kode etik profesi.

## STUDI LITERATUR
Etika Etika  berasal  dari  kata  yunani  " ethos ",  yang  berarti  "adar  istiadat  atau  kebiasaan."  arti  etika  ini berkaitan  dengan  adat  istiadat  dan  kebiasaan  yang  baik,  baik  untuk  individu  maupun  untuk komunitas  atau  kelompok  masyarakat.  etika  didasarkan  pada  sistem  atau  kode  tanggung  jawab moral yang menunjukkan bagaimana seseorang harus berperilaku dalam masyarakat (Messier F.W et al., 2005). Selain itu, etika profesional terkait dengan tindakan moral. dalam kasus ini, tindakan moral terbatas pada nilai-nilai moral yang diharapkan dari profesi tertentu. dengan demikian, dalam
konteks  masalah  ini,  etika  didefinisikan  sebagai  tanggapan  atau  penerimaan  seseorang  terhadap suatu  peristiwa  tertentu,  yang  merupakan  proses  penentuan  yang  kompleks  yang  melibatkan penyeimbangan antara hubungan internal dan eksternal yang difasilitasi oleh kombinasi unik dari pengalaman dan pelajaran.

## Prinsip Etika
Prinsip-prinsip yang berlaku dalam bisnis sebenarnya terkait erat dengan sistem nilai yang dianut setiap  masyarakat.  Menurut  Keraf,  yang  dikutip  oleh  (Viktorinus  Paskiwinata,  2011),  yaitu  (1) Prinsip Otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk membuat keputusan berdasarkan apa yang  dianggapnya  benar  untuk  dilakukan.  Bisnis  yang  otonom  adalah  bisnis  yang  memahami tanggung  jawab  dalam  dunia  bisnis.  Mereka  bukan  hanya  mengikuti  standar  moral,  tetapi melakukan sesuatu karena mereka sadar bahwa itu baik, (2) Prinsip Kejujuran, karena kepercayaan yang  dibangun  di  atas  prinsip  kejujuran  merupakan  dasar  bagi  keberhasilan  dan  kelangsungan bisnis yang berhasil dan akan bertahan lama, (3) Prinsip Keadilan, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa  setiap  individu  yang  terlibat  dalam  kegiatan  bisnis,  baik  di  luar  perusahaan  maupun  di dalamnya,  harus  diperlakukan  sesuai  dengan  haknya  masing-masing  (4)  Prinsip  Saling Menguntungkan, artinya bisnis harus dijalankan sehingga tidak ada pihak yang menderita hak atau kepentingannya,  dan  (5)  Prinsip  Integritas  Moral,  yaitu  para  pelaku  bisnis  atau  perusahaan menjalankan prinsip integritas secara internal.

## Standar Profesi Konsultan Pajak
Menurut  IKPI,  profesionalisme  adalah  integritas,  kompetensi,  jujur,  bebas,  dan  mandiri. Sebaliknya,  Aturan  Profesional  berfungsi  sebagai  standar  untuk  perilaku  profesional  setiap anggota, dan pelanggaran terhadap aturan ini akan menyebabkan sanksi disiplin dari IKPI. Standar Profesi Konsultan Pajak menjelaskan detail aturan profesional ini sebagai berikut:
1. Ketelitian dan Kecermatan
a. Setiap  anggota  harus  bekerja  dengan  hati-hati  dalam  melaksanakan  tugas profesionalnya
b. Mereka harus segera memberi tahu IKPI jika mereka: diduga melakukan tindak pidana (selain pelanggaran lalulintas); atau menerima peringatan dari organisasi profesi lain di mana mereka menjadi anggota.

## 2. Kemampuan
Setiap anggota harus menjalankan praktek profesionalnya sesuai dengan pengetahuan teknis dan sesuai dengan Standar Profesi ini. Setiap anggota dilarang memberikan jasa profesionalnya yang tidak  sesuai  dengan  kompetensi  yang  diperlukan  untuk  melaksanakan  tugas  sebagaimana dimaksud,  kecuali  ada  arahan  dan  bimbingan  yang  cukup  dari  anggota  lain  yang  memiliki kompetensi yang sesuai, agar tugas tersebut dapat diselesaikan dengan baik.
3. Kerahasiaan:
a. Setiap  anggota  memiliki  kewajiban  untuk  menjaga  rahasia  klien  dan/atau  pemberi kerjanya.  Hak  dan  tanggung  jawab  ini  berlaku  untuk  semua  informasi  yang dipercayakan kepada Konsultan Pajak oleh klien selama atau setelah pelaksanaan tugas. Selain  itu,  ketentuan  merahasiakan  ini  berlaku  untuk  karyawan  yang  terlibat  dalam penugasan yang bersangkutan.
b. Informasi yang dikumpulkan oleh anggota saat bekerja tidak boleh disebarluaskan tanpa ijin  khusus  dari  klien,  pemberi  kerja,  atau  peraturan  profesional.  Kecuali  ketentuan perundang-undangan  yang  berlaku,  perintah  pengadilan,  atau  peraturan  profesional, setiap  anggota  yang  diwajibkan  untuk  mengungkapkan  informasi  tersebut  harus mendapatkan ijin dari klien atau pemberi kerjanya.
c. Tidak  boleh  menggunakan  informasi  rahasia  yang  diperoleh  dari  tugas  untuk kepentingan pribadi seseorang, termasuk anggota keluarga atau orang lain yang tinggal bersamanya.

## 4. Kemandirian dan Objektivitas
Setiap  anggota  harus  benar-benar  objektif  dalam  seluruh  tugas.  Konsultan  pajak  harus  selalu bermoral, cerdas, dan mandiri secara finansial. Ini berlaku baik untuk mewakili klien maupun untuk menyelesaikan  konflik  antara  Konsultan  Pajak,  klien,  otoritas  pajak,  dan  pihak  lain  yang berkepentingan. Jika independensi dan objektifitas diragukan dalam konflik, situasi tersebut akan diselesaikan sesuai dengan Panduan.
5. Kejujuran
a. Dalam  segala  tindakan profesionalnya,  setiap  anggota  harus bersikap jujur  dan  dapat diandalkan.  Dalam  hal  ini,  setiap  anggota  tidak  boleh  melakukan  tindakan  licik  atau penyiasatan,  memberikan  informasi  secara  ceroboh,  membuat  pernyataan  yang  tidak benar atau menyesatkan, atau memberikan informasi yang tidak relevan.
b. Setiap anggota tidak diperkenankan menerima hadiah uang atau hadiah lain yang tidak terkait dengan pekerjaan profesionalnya untuk kepentingan pribadi.
c. Setiap anggota tidak diperkenankan menerima hadiah apa pun yang tidak terkait dengan pekerjaan profesionalnya.

## 6. Sopan Santun
Selama  kegiatan  profesional,  setiap  anggota  harus  berperilaku  sopan  dan  sopan  sesuai  dengan standar yang berlaku dalam berinteraksi dengan semua orang yang dihadapinya. Bagi masyarakat tertentu  terutama  di  Indonesia,  aturan  ini  telah  menjadi  suatu  keharusan  dalam  bermasyarakat (Afifah, I., & Sopiany, 2017).

## METODE
Penelitian ini adalah peneltian deskriptif kualitatif dengan menerapkan metode penelitian kepustakaan ( library research) . Jenis penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis sebagai landasan teori ilmiah (SUTRISNO, 1989). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa buku-buku, artikel, dan jurnal-jurnal akuntansi yang relefan dengan judul yang akan diteliti.
Teknik  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah content  analysis . Content analysis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis untuk menjawab permasalah dalam penelitian ini . Hasil content analysis ini kemudian digunakan sebagai bahan untuk menjawab pertanyaan penelitian pada tahap selanjutnya bersama dengan data lain yang diperoleh.

## PEMBAHASAN
Sejak tahun 1998 pajak masih menjadi sumber terbesar pendapatan negara (Budileksmana, 2015).  Rata-rata  kontribusi  pajak  dalam  penerimaan  pendapatan  negara  mencapai  73%  setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada data Kementrian Keuangan (Kemenkue) sebagai berikut:
Tabel 1. Penerimaan Pendapatan Negara
Tahun Pendapata n Negara (Triliun Rupiah) Penerimaan Perpajakan (Triliun Rupiah) Penerimana Bukan Pajak (Triliun Rupiah) Hibah (Triliun Rupiah) Persentase Pajak (%) 2010 992.4 743.3 247.176 1.9 63.1% 2011 1,169.9 878.6 286.5 4.6 61.3% 2012 1,358.2 1,016.2 341.142 0.8 62.5% 2013 1,502.0 1,148.4 349.2 4.5 64.0% 2014 1,635.4 1,246.1 386.9 2.3 63.5%

## (Kemenkue, 2020)
Data  pada  Tabel  1. menjelaskan  bahwa  realisasi  pendapatan  negara tahun  2019 tumbuh sebesar  0,7%  mencapai  target  APBN  tahun  2019  yaitu  sebesar  Rp2.165  triliun.  Penerimaan perpajakan memberikan memberikan kontribusi sebesar Rp1.786,4 triliun (86,5% dari target APBN tahun 2019), penerimaan pajak tahun 2019 tumbuh 1,7% dari realisasi di tahun 2018 (Kemenkue, 2020);  (CNBC,  2020)).  Berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  72  Tahun  2020,  penerimaan perpajakan indonesia per tanggal 23 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar 15% dari target APBN.  Hal  ini  disebabkan  karena  adanya  bencana  nasional  yaitu  COVID  -19  .  Pandemi  ini merupakan  krisis  kesehatan  dunia  yang  berdampak  buruk  bagi  ekonomi  di  berbagai  negara termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan insentif dan relaksasi di  bidang  perpajakan  untuk  wajib  pajak  yang  terkena  dampak  wabah  virus  COVID-19  dalam rangka  menstabilkan  kondisi  ekonomi.  Terdapat  berbagai  tujuan  yang  ingin  dicapai  melalui relaksasi  pajak  tersebut,  yakni  (1)  mempertahankan  daya  beli  masyarakat;  (2)  memberikan ruang cash flow perusahaan; (3) sebagai kompensasi switching cost (biaya sehubungan perubahan negara asal impor dan negara tujuan ekspor); (4) relaksasi administrasi pajak; serta (5) mendukung sektor  kesehatan.  Oleh  karena  itu  penerimaan  perpajakan  di  Indonesia  selalu  masih  menjadi prioritas utama bagi pemerintah. Namun, pengelolaan secara optimal pada pemungutan pajak yang bergantung pada wajib pajak menjadi permasalahan utama dalam perpajakan di Indonesia, karena tingkat  penghindaran  pajak  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  juga  meningkat  setiap  tahunnya. Selain  itu,  sistem  pemungutan  pajak  di  Indonesia  menciptakan  peluang  bagi  wajib  pajak  untuk melakukan kecurangan. Self-Assasment System (SAS) yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia bertujuan  untuk  meningkatkan  penerimaan  perpajakan  di  Indonesia.    Sistem  ini  memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak dalam pelaksanaan perpajakannya, sehingga wajib pajak dituntut untuk memiliki kesadaran untuk patuh terhadap aturan perpajakan karena tanggung jawab pemungutan  dilakukan  sepenuhnya  oleh  wajib  pajak.  Akan  tetapi,  disisi  lain  sistem  ini  juga menciptakan  peluang  bagi  wajib  pajak  untuk  melakukan  kecurangan  dengan  memanipulasi penghasilan  wajib  pajak  secara  ilegal  (Maha  Putra  et  al.,  2017).  Pernyataan  tersebut  didukung dengan  adanya  laporan The  State  of  Tax  Justice tahun  2020  yang  dikeluarkan  oleh Tax  Justice Network yang mencatat perkiraan penerimaan pajak yang tidak dapat dipungut oleh pemerintah akibat  praktik  penghindaran  pajak. State  of    Tax  Justice merupakan  laporan  tahunan  tentang penyalahgunaan pajak internasional. State of Tax Justice 2020 melaporkan bahwa dunia kehilangan lebih dari $ 427 miliar (USD) pajak setahun karena penyalahgunaan pajak internasional . Dari $ 427 miliar, hampir $ 245 miliar hilang dari perusahaan multinasional yang mengalihkan laba ke negara yang merupakan tax heaven agar mereka membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya.
Tabel 2. Perbandingan Pendapatan Perpajakan
Total revenue loss (USD million) Lower income countries $45,021 Higher income countries $382,745 Sumber: Tax Justice Network, (2020) 2015 1,761.6 1,489.3 269.1 3.3 73.5% 2016 1,786.2 1,539.2 245.1 2.0 86.2% 2017 1,750.3 1,498.9 250.0 1.4 84.8% 2018 1,894.7 1,618.1 275.4 1.2 85.4% 2019 2,165.1 1,786.4 378.3 0.4 86.5% Rata-Rata Penerimaan Pajak 73.1%
Tabel 3. Kerugian Negara Karena Penyalahgunaan Pajak  (Asia Tenggara)
No Country Total tax revenue loss (USD) Tax loss per collected tax revenue (%) 1 Indonesia $        4,864,783,876 4.39 % 2 Singapore $        4,776,999,238 10.73 % 3 Philippines $        2,135,295,746 4.73 % 4 Malaysia $        1,227,188,045 2.57 % 5 Thailand $        1,165,301,081 1.40 % 6 Vietnam $           420,826,698 0.98 % 7 Laos $              86,830,245 4.13 % 8 Brunei $              85,462,833 0.57 % 9 Cambodia $              23,957,865 0.80 % 10 Myanmar $                3,951,997 0.07 %
Sumber: Tax Justice Network, (2020)
Tabel 3. menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi pertama di Asia Tenggara dan posisi  keempat  di  Asia  dengan    perkiraan  penerimaan  pajak  yang  tidak  dapat  dipungut  oleh pemerintah akibat praktik penghindaran pajak di Indonesia yaitu sebesar Rp69,1 triliun tau setara dengan 4,39% dari total penerimaan pajak di Indonesia (Network, 2020). Nilai ini dianggap dapat mengoptimalkan pendapatan negara apabila pemerintah dapat memininalisir atau menghilangkan praktik penghindaran pajak di Indonesia.  Penggelapan pajak adalah kegiatan memanipulasi data dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengurangi liabilitas pajaknya (Zain, 2008). Perilaku ini dianggap ilegal karena mengarah pada kasus pelanggaran hukum bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan  kewajibannya  sesuai  dengan  aturan  perpajakan  yang  berlaku.  Oleh  karena  itu dibutuhkan seorang penasihat pajak untuk menekan adanya kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak.  Penasihat  pajak  dianggap  sebagai  sosok  yang  efektif  dalam  keputusan  kepatuhan  pajak ((Jackson & Milliron, 1986);(Richardson, 2008)). Studi menunjukkan bahwa penasihat pajak dapat bertindak sebagai advokat bagi klien mereka dan juga sebagai perantara kepada pemerintah ((Tan & Sawyer, 2003); (Tomasic & Pentony, 1991)). Apalagi sebagai akibatnya kompleksitas undang- undang perpajakan, penasihat pajak mungkin menjadi penegak atau pengeksploitasi hukum pajak (Klepper  &  Nagin,  1989).  Hal  ini  juga  di  prediksi  oleh Global  Financial  Integrity tentang menurunnya potensi pajak di Indonesia yang disebabkan oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, tingginya praktik penghindaran pajak dengan metode perekayasaan laporan keuangan, serta praktik penggelapan pajak (Armenia & Pasopati, 2016).
Ikatan Konsultan Pajak (IKPI) merupakan organisasi profesi konsultan pajak di Indonesia yang didirikan pada tanggal 27 Agustus 1965 oleh Drs. A. Rahmat Abdisa, Drs. Hidayat Saleh, J. Sopaheluwakan,  dan  Erwin  Halim,  A.J.L.  Loing.  Organisasi  ini  dibentuk  dengan  nama  Ikatan Konsulen  Pajak  Indonesia  dalam  kongres  pertamanya  pada  tanggal  tanggal  31  Oktober  1975  di Jakarta, dan berubah menjadi Ikatan Konsultan Indonesia (IKPI) melalui kongres pada tanggal 21 Nopember 1987 di Bandung (Indonesia, 2020). Anggota IKPI memiliki tiga kategori keanggotaan. Pertama ada anggota tetap, yaitu setiap konsultan pajak yang memiliki izin praktik konsultan dari pemerintah. Kategori kedua adalah anggota terbatas yang merupakan konsultan pajak yang belum memiliki izin praktik sebagai konsultan pajak tetapi telah memiliki sertifikat dari Ujian Sertifikasi Konsultan  Pajak  (USKP), dan  kategori  terakhir  adalah  anggota kehormatan,  yaitu  anggota  yang diangkat  sebagai  pengurus  organisasi  karena  dianggap  memiliki  kemampuan  untuk  memelihara dan memajukan organisasi IKPI. Jumlah anggota IKPI di Indonesia per tanggal 11 Agustus 2020 mencapai  5.040  orang  dan  akan  terus  bertambah  dari  waktu  ke  waktu.  Ikatan  Konsultan  Pajak Indonesia (IKPI) adalah sebuah organisasi yang berorientasi pada pelayanan publik dan bersifat independen. Tujuan di bentuknya organisasi ini adalah untuk meningkatkan peran konsultan pajak
dalam membantu program pemerintah yang berkaitan dengan bidang perpajakan. Selain itu, IKPI memiliki tugas dalam menjaga martabat serta meningkatkam mutu profesi Konsultan Pajak dalam rangka  pengabdiannya  kepada  masyarakat  dan  pemerintah,  serta  mengawal  dan  mengupayakan agar  pelaksanaan  Undang-undang  perpajakan  dan peraturan  perpajakan  berlaku dengan  adil  dan berkepastian hukum. Untuk mencapai tujuan organisasi, IKPI telah melakukan berbagai kegitan baik  dalam kancah  lokal maupun  internasional dan menjalin kerjasama  dengan  asosiasi-asosiasi terkait  seperti  menyelenggarakan  seminar,  lokakarya,  diskusi,  PPL  (Pengembangan  Profesional Berkelanjutan),  atau  kegiatan  sejenis  untuk meningkatkan  pengetahuan  anggota dan  masyarakat wajib  pajak,  menyelenggarakan  perpustakaan,  dokumentasi  dan  penerbitan,  menyediakan informasi  perpajakan  bagi  anggota,  membuat  pedoman  tentang  sikap  dan  tata  cara  anggotanya dalam  melaksanakan  profesinya  dan  melakukan  penyesuaian  sesuai  perkembangan  lingkungan, memperjuangkan peningkatan ruang lingkup profesi Konsultan Pajak, melakukan penelitian dan pengkajian di bidang perpajakan, berperan serta dalam forum internasional di bidang perpajakan, antara lain dalam bentuk seminar, konferensi, pertukaran informasi, dan lain sebagainya; dan (10) melakukan  kegiatan  dan  usaha  lain  yang  tidak  bertentangan  dengan  Anggaran  Dasar  (AD)  dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Berdasarkan tujuan pembentukan organisasi IKPI, maka setiap konsultan  pajak  memiliki  peran  sebagai  salah  satu  komponen  penting  dalam  sistem  perpajakan Indonesia,  yaitu  sebagai  penjaga  dan  pemelihara  interaksi  yang  stabil  dan  dinamis  antara  wajib pajak  dan  pemerintah.  Konsultan  pajak  memiliki  tugas  sebagai  pemberi  masukan  mengenai perpajakan kepada wajib pajak melalui jasa konsultasi untuk memastikan wajib pajak mendapatkan haknya dan memenuhi kewajiban pajaknya dengan tepat sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.  Sebagai  perantara,  konsultan  pajak  berperan  penting  dalam  melaksanakan  sistem perpajakan.  Selain  menyiapkan  pelaporan  pajak,  dan  mewakili  wajib  pajak  dalam  berhubungan dengan  otoritas  pajak,  konsultan  pajak  juga  memiliki  kewajiban  dalam  memberikan  edukasi terhadap masyarakat terkait kebijakan perpajakan, memberikan arahan terhadap sistem perpajakan terutama  kompleksitas  hukum  pajak  agar  mudah  dipahami  oleh  wajib  pajak  sehingga  dapat dijadikan pertimbangan dalam perbaikan sistem perpajakan (Tomasic & Pentony, 1991).
Konsultan pajak adalah profesi yang memiliki kemampuan dalam bidang perpajakan selain otoritas  pajak,  sehingga  profesi  ini  dianggap  cukup  efektif  dalam  mewujudkan  kelancaran perbaikan  sistem  perpajakan  di  Indonesia.  Konsulntan  pajak  memiliki  beban  moral  untuk membantu  wajib  pajak  dalam  mengatasi  masalah  yang  dialami  oleh  wajib  pajak  dalam  bidang perpajakan.  Tidak  dapat  dipungkiri  jika  pajak  dipandang  sebagai  beban  oleh  wajib  pajak.  Oleh karena itu, selalu terdapat kecenderungan pada diri wajib pajak untuk mencoba mengetahui secara pasti  besar  pajak  yang  harus  dibayarkannya  serta  mencari  kemungkinan  untuk  dapat mengefisienkan besar pajak tersebut. Dalam hal ini, wajib pajak membutuhkan peran dari konsultan pajak  yang  memahami  secara  mendalam  mengenai  perundang-undangan  perpajakan  yang ditetapkan pemerintah untuk mengkaji beban pajak apa saja serta besar pajak yang harus ditunaikan oleh wajib pajak (M.A. Arestanti et al., 2016).
Mengacu pada peraturan dalam Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pasal 8, bahwa konsultan pajak dilarang menerima permintaan wajib pajak untuk melakukan rekayasa atau  perbuatan  yang  bertentangan  dengan  peraturan  perpajakan.  Hal  ini  menjelaskan  bahwa kewajiban utama konsultan pajak adalah membantu wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi, wajib pajak sering kali memanfaatkan pelayanan yang diberikan oleh konsultan pajak untuk kepentingan pribadinya terutama untuk menekan besar beban pajak yang harus dibayarkan. Menghadapi dilema tersebut, konsultan pajak harus berpegang teguh  pada  aturan  dan  kode  etik  yang  berlaku  agar  pelaksanaan  peran  konsultan  pajak  tetap dilakukan sesuai dengan prosedur yang tepat. Menurut  Anggaran  Dasar  (AD)  IKPI,  kode  etik konsultan  pajak  dibagi  menjadi  4  bab,  yaitu  berkaitan  dengan  kepribadian  konsultan  pajak; hubungan  dengan  teman  seprofesi;  hubungan  dengan  wajib  pajak;  dan  terkait  publikasi.  Selain mengatur mengenai kode etik konsultan pajak, AD IKPI juga menetapkan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan  jika  konsultan  pajak  terbukti  melanggar  kode  etik  tersebut.  Pihak  yang  diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan penetapan sanksi terhadap konsultan pajak adalah Dewan Kehormatan melalu pembentukan Majelis Kehormatan. Sanksi yang dapat diberikan antara lain berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan pemberhentian tetap.
Kode etik konsultan pajak yang dikeluarkan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengatur  semua  aktivitas  konsultan  pajak  dalam  memberikan  pelayanannya  dimulai  dari bagaimana  konsultan  harus  bertindak,  berinteraksi  dengan  mitra  kerja,  serta  dalam  melakukan beragam  jenis  publikasi  yang  berkaitan  dengan  tugas  konsultan  pajak  sehingga  konsultan  pajak dapat  menempatkan  perannya  sebagai  seseorang  yang  memiliki  kewajiban  dalam  memberikan edukasi terhadap wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.
Kepatuhan  terhadap  kode  etik  merupakan  salah  satu  bentuk  profesionalisme  seorang konsultan pajak terhadap profesinya, sedangkan menurut (Darmayasa & Aneswari, 2015) realisasi penerapan  kode  etik  profesional  di  Indonesia  jarang  terjadi,  karena  kode  etik  hanya  dianggap sebagai persyaratan formal dalam ujian kelulusan seorang konsultan pajak. Hal ini terjadi karena kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh konsultan pajak di Indonesia jarang terungkap. Selain itu,  penerapan  kode  etik  dalam  dunia  kerja  dianggap  menghambat  pekerjaan  seorang  konsultan pajak, karena pada dasarnya tujuan utama menjalani profesi ini adalah untuk mendapatkan fee dari klien. Pelanggaran terhadap kode etik profesi konsultan akan dapat berimplikasi pada terjadinya pelanggaran terhadap regulasi perpajakan, yaitu dalam bentuk kecurangan pajak. Beberapa kasus hukum yang melibatkan konsultan pajak seperti konsultan pajak dunia yaitu, konsultan pajak  di kota Fuchu, Tokyo yaitu Kimato Shiga dan “SK Consulting” (Agustina, 2020), Konsultan Pajak PT Mandala Trading (Laluhu, 2020), dan sales faktur  oleh seorang konsultan pajak (Alfons, 2019)
Kecurangan  pajak  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  dengan  bantuan  konsultan  pajak menunjukkan  dampak  negatif  yang  dinilai  merugikan  negara  akibat  ketidakpatuhan  konsultan pajak terhadap kode etik profesi. Oleh karena itu, untuk dapat menjaga agar konsultan pajak benar- benar menjalankan peran ganda sebagai mitra wajib pajak dan pemerintah secara profesional, maka perlu adanya upaya komprehensif dari pemerintah seperti melakukan sinergi dengan IKPI untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas konsultan pajak, meningkatkan peran aktif dari Account Representative  (AR)  dalam  mengedukasi  dan  membantu  wajib  pajak  menyelesaikan  berbagai permasalahan perpajakannya, dan mengintegrasikan sanksi pelanggaran kode etik konsultan pajak ke dalam hukum, sehingga pelanggaran kode etik konsultan pajak tidak hanya dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam AD IKPI, namun juga sanksi pidana maupun perdata. Hal ini tentu didasarkan  pada  implikasi  dari  pelanggaran  kode  etik  yang  secara  nyata  merugikan  negara Konsultan  pajak  merupakan  harapan  besar  bagi  pemerintah  dalam  perbaikan  sistem perpajakan di Indonesia. Apabila kode etik selalu diterapkan dalam setiap aktivitas konsultan pajak, maka  kemampuan  yang  mereka  miliki  dalam  bidang  ini  mampu  membuat  wajib  pajak melaksanakan  kewajiban  perpajakannya  sesuai  dengan  regulsi  perpajakan  yang  telah  ditetapkan sehingga  dapat  meningkatkan  penerimaan  perpajakan  di  Indonesia.  Namun  dalam  praktiknya, konsultan  pajak  justru  menjadi  perantara  kecurangan  yang  dilakukan  oleh  wajib  pajak  atas kewajiban  perpajakannya.  Pada  dasarnya,  penghindaran  pajak  adalah  tindakan  legal  yang memanfaatkan celah atau kelemahan undang-undang perpajakan untuk meringankan beban pajak. Akan tetapi, sering kali konsultan pajak menggunakan cara yang illegal dengan membuat transaksi palsu untuk mendapatkan beban pajak yang kecil. Ini membuktikan bahwa seorang konsultan pajak tidak  memiliki  sikap  profesionalisme  dalam  kewajibannya  dikarenakan  rendahnya  tingkat kepatuhan konsultan pajak terhadap kode etik. Oleh karena itu, diperlukan adanya intervensi dari pemerintah dalam memastikan bahwa pelaksanaan kerja konsultan pajak telah menerapkan kode etik  profesi  yang  telah  ditetapkan  sehingga  pelayanan  yang  diberikan  kepada  wajib  pajak  oleh konsultan pajak dilaksanakan sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku.

## KESIMPULAN
Selain  otoritas  pajak,  konsultan  pajak  memiliki  peran  yang  sangat  penting  dalam  sistem perpajakan  karena  berhubungan  langsung  dengan  wajib  pajak.  Sebagai  salah  satu  komponen perpajakan yang memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas interaksi antara wajib pajak dan otoritas  pajak,  maka  konsultan  pajak  harus  menjaga  profesionalisme  profesinya  dengan menjalankan tugasnya sesuai dengan regulasi perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi, karena adanya peran ganda yang harus dijalankan oleh konsultan pajak yaitu sebagai mitra pemerintah sekaligus wajib pajak, sering kali ditemukan praktik-praktik yang menyalahi kode etik profesi  konsultan  pajak  yang  dapat  berujung  pada  timbulnya  kerugian  negara  berupa  terjadinya
penggelapan  pajak.  Oleh  karena  itu,  perlu  adanya  penegasan  dari  pemerintah  dan  juga  Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) selaku organisasi yang menaungi profesi ini untuk melakukan upaya intervensi terhadap pelaksanaan peran konsultan pajak untuk memastikan bahwa konsultan pajak  patuh  terhadap  kode  etik  profesinya,  sehingga  dapat  meningkatkan  peran  konsultan  pajak dalam  menciptakan  dan  mendorong  pertumbuhan  kepatuhan  wajib  pajak  terhadap  regulasi perpajakan Indonesia.
Berdasarkan kesimpulan di atas, implikasi dalam penelitian ini ditujukan kepada pemerintah agar segara memberikan  tindakan tegas  untuk menertibkan  kembali  praktik-praktik  pelanggaran perpajakan yang berhubungan dengan konsultan pajak dengan cara melakukan tindakan penegakan hukum berupa pemeriksaan pajak  secara merata dan tersistematis secara berkala kepada seluruh Wajib Pajak.  Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan karena penggunaan data sekunder yang dianggap kurang untuk merepresentasikan faktor yang mempengaruhi dilema etis konsultan pajak dalam praktik penggelapan pajak. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan data  primer  dari  orang  yang  memiliki  kompetensi  dalam  bidang  perpajakan,  seperti  konsultan pajak,  otoritas  pajak,  maupun  wajib  untuk  mendapatkan  strategi  yang  lebih  akurat  untuk mendorong  peningkatan  kepatuhan  kode  etik  konsultan  pajak  sehingga  dapat  menekan  praktik- praktik penggelapan pajak di Indonesia.

## REFERENSI
Agustina, D. (2020). Kimito Shiga, Seorang Konsultan di Jepang Gelapkan Pajak Rp 29 Miliar . https://www.tribunnews.com/internasional/2020/05/21/kimito-shiga-seorang-konsultan-di- jepang-gelapkan-pajak-rp-29-miliar
Afifah, I., & Sopiany, H. M. (2017). Etika Profesi dan Profesionalisme Public Relations. Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya , 87 (1,2), 149–200. Alfons,  M.  (2019). Rugikan  Negara  Rp  700  Juta,  Konsultan  Penyeleweng  Pajak  Ditahan . https://news.detik.com/berita/d-4819840/rugikan-negara-rp-700-juta-konsultan- penyeleweng-pajak-ditahan/2
Alm,  J.,  McClelland,  G.  H.,  &  Schulze,  W.  D.  (1999).  Changing  the  Social  Norm  of  Tax Compliance by Voting. Kyklos , 52 (2), 141–171. https://doi.org/10.1111/1467-6435.00079 Armenia, R., & Pasopati, G. (2016). PWYP: Uang “Haram” di Indonesia Terbanyak ke-7 Sedunia . https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160410175751-78-122923/pwyp-uang-haram- di-indonesia-terbanyak-ke-7-sedunia
Basari,  M.  T.  (2013). Bantu  Manipulasi  Pajak,  Ernst  &  Young  Bayar  Denda  US$123  Juta . https://finansial.bisnis.com/read/20130302/11/1928/bantu-manipulasi-pajak-ernst-young- bayar-denda-us123-juta
Budileksmana,  A.  (2015).  Manfaat  Dan  Peranan  Konsultan  Pajak  Dalam  Era  Self  Assessment Perpajakan. Journal of Accounting and Investment , 1 (2), 77–84.
CNBC. (2020). Sri Mulyani Ungkap Capaian APBN 2019 . https://www.cnbcindonesia.com/news/20200108075804-4-128435/top-sri-mulyani-ungkap- capaian-apbn-2019
Crane, A., & Matten, D. (2007). Business Ethics . Oxford University Press.
Darmayasa,  I.  N.,  &  Aneswari,  Y.  R.  (2015).  The  Ethical  Practice  of  Tax  Consultant  Based  on Local  Culture. Procedia  -  Social  and  Behavioral  Sciences , 211 (September),  142–148. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.021
Frey, B., & Feld, L. (2002). Deterrence and Morale in Taxation: An Empirical Analysis. CESifo Working Paper Series , 760 .
Indonesia, I. K. P. (2020). Tentang Ikatan Konsultan Pajak Indonesia . https://ikpi.or.id/profil/tentang-kami/
Jackson,  B.  R.,  &  Milliron,  V.  C.  (1986).  Tax  compliance  research:  Findings,  problems,  and prospects. Journal of Accounting Literature , 125–165.
Kaplanoglou,  G.,  &  Rapanos,  V.  T.  (2015).  Why  do  people  evade  taxes?  New  experimental evidence  from  Greece. Journal  of  Behavioral  and  Experimental  Economics , 56 ,  21–32. https://doi.org/10.1016/j.socec.2015.02.005
Kemenkue. (2020). Informasi APBN 2019 . https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019
Kirchler,  E.,  Hoelzl,  E.,  &  Wahl,  I.  (2008).  Enforced  versus  voluntary  tax  compliance:  The “slippery  slope”  framework. Journal  of  Economic  Psychology , 29 (2),  210–225. https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004
Klepper,  S.,  &  Nagin,  D.  (1989).  The  role  of  tax  preparers  in  tax  compliance. Policy  Sciences , 22 (2), 167–194. https://doi.org/10.1007/BF00141383
Koerniawan, K. A. (2013). Etika PROFESI DALAM PROBLEMATIKA DI ERA COMPETITIF MENURUT SISI PANDANG AKUNTAN PUBLIK Koenta Adji Koerniawan. E Biling , 49– 64.
Laluhu,  S.  (2020). Vonis  Konsultan  Pajak  Perusahaan  Trading  Tambang  Dipangkas . https://nasional.sindonews.com/read/117016/13/vonis-konsultan-pajak-perusahaan-trading- tambang-dipangkas-1596010068
M.A.  Arestanti,  N.  Herawati,  &  Rahmawati.  (2016).  Faktor-Faktor  Internal  Individu  Dalam Pembuatan Keputusan Etis : Studi Pada Konsultan Pajak di Kota Surabaya. Jurnal Akuntansi Dan Investasi , 17 (2).
Maha Putra, I. N. K. A., Anggraini, N. P. N., Rustiarini, N. W., & Sudiartana, I. M. (2017). Tax Evasion  Dalam  Persepsi  Etis  Dan  Demografi  Wajib  Pajak. Proceeding  TEAM , 2 ,  176. https://doi.org/10.23887/team.vol2.2017.169 Mahmudah,  M.,  &  Iskandar,  D.  D.  (2018).  Analisis  Dampak  Tax  Morale  Terhadap  Kepatuhan Pajak UMKM: Studi Kasus Kota Semarang. Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan , 1 (1), 14. https://doi.org/10.14710/jdep.1.1.14-32
Messier F.W, V.S Glover, & F.D Prawit. (2005). Auditing and Assurance Services A Systematic Approach . Salemba Empat, Jakarta.
Network, T. J. (2020). The State of Tax Justice 2020 . taxjustice.net/reports/the-state-of-tax-justice- 2020/
Richardson,  G.  (2008).  The  relationship  between  culture  and  tax  evasion  across  countries:
Additional  evidence  and  extensions. Journal  of  International  Accounting,  Auditing  and Taxation , 17 (2), 67–78. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2008.07.002
Shafer,  W.  E.,  &  Simmons,  R.  S.  (2008).  Social  responsibility,  Machiavellianism  and  tax avoidance: A study of Hong Kong tax professionals. Accounting, Auditing and Accountability Journal , 21 (5), 695–720. https://doi.org/10.1108/09513570810872978 Sutrisno, H. (1989). Metodologi Penelitian Research . Andi Offset.
Tan, L. M., & Sawyer, A. J. (2003). A synopsis of taxpayer compliance studies: overseas vis-a-vis New Zealand. New Zealand Journal of Taxation Law and Policy . Tomasic,  R.,  &  Pentony,  B.  (1991).  Taxation  law  compliance  and  the  role  of  professional  tax advisers. Australian  &  New  Zealand  Journal  of  Criminology , 24 (3),  241–257. https://doi.org/10.1177/000486589102400305
Torgler,  B.  (2007). Tax  Compliance  and  Tax  Morale:  A  Theoretical  and  Empirical  Analysis . Edward Elgar Publishing, Massachusetts.
Trevino, L. K. (1986). Ethical Decision Making in Organizations: A Person-Situation Interactionist Model. Academy of Management Review , 11 (3), 601–617. https://doi.org/10.5465/amr.1986.4306235
Tsakumis, G. T., Curatola, A. P., & Porcano, T. M. (2007). The relation between national cultural dimensions  and  tax  evasion. Journal  of  International  Accounting,  Auditing  and  Taxation , 16 (2), 131–147. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2007.06.004 Viktorinus  Paskiwinata.  (2011). Faktor-Faktor  Yang  Berhubungan  Dengan  Konsistensi  Dalam Implementasi  Kode  Etik  Ikatan  Konsultan  Pajak  Indonesia  (IKPI)  di  Jakarta .  Fakultas Ekonomi Unika Atma Jaya.
Zain, M. (2008). Manajemen Perpajakan . Salemba Empat.