## PENINGKATAN PENGETAHUAN TENTANG JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) MELALUI SOSIALISASI DI KELURAHAN KAMPUNG DALEM KOTA KEDIRI
INCREASING KNOWLEDGE ABOUT NATIONAL HEALTH INSURANCE (JKN) THROUGH SOCIALIZATION IN KELURAHAN KAMPUNG DALEM KOTA KEDIRI
Ayu Tyas Purnamasari *
Poltekkes Kemenkes Malang *Email ayutyaspurnamasari@poltekkes-malang.ac.id (Diterima 16-08-2022; Disetujui 12-09-2022)

## ABSTRAK
Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  merupakan  program  jaminan  sosial  yang  diselenggarakan  secara nasional  yang  bertujuan  menjamin  terpenuhinya  kebutuhan  dasar  kesehatan  bagi  peserta.  Cakupan kepesertaan  semesta  belum  dapat  tercapai  karena  belum  seluruhnya  penduduk  Indonesia  terdaftar  sebagai peserta  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional.  Salah  satu  penyebab  ketidakikutsertaan  masyarakat  adalah kurangnya  pengetahuan  mengenai  program  tersebut.  Tujuan  pelaksanaan  kegiatan  ini  sebagai  upaya peningkatan pengetahuan mengenai Program Jaminan Kesehatan Nasional melalui sosialisasi. Metode yang digunakan  dalam  kegiatan  ini  yaitu  ceramah  dan  tanya  jawab.  Peserta  kegiatan  ini  adalah  70  ibu  PKK  di Kelurahan Kampung Dalem Kota Kediri. Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan terkait  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional  meliputi  konsep,  kepesertaan,  manfaat,  alur  pemanfaatan pelayanan  Kesehatan,  iuran,  teknologi  inovasi,  dan  kader  JKN.  Selain  itu,  dalam  kegiatan  ini  dikenalkan Kader JKN yang akan membantu masyarakat. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa sosialisasi terkait Program Jaminan  Kesehatan  Nasional dan optimalisasi  peran  kader perlu  untuk  meningkatkan kepesertaan dan sustainibilitas Program Jaminan Kesehatan Nasional.
Kata kunci: Jaminan Kesehatan Nasional, Kader JKN, Pengetahuan

## ABSTRACT
Program Jaminan Kesehatan Nasional is a nationally organized social security program aiming at ensuring the fulfillment of basic health needs for participants. Universal Health Coverage has not yet been achieved because not all Indonesians are registered as Program Jaminan Kesehatan Nasional participants. One of the non-participatory  reasons  is  the  lack  of  knowledge  about  the  program.  The  purpose  of  this  activity  is  to increase knowledge about the Program Jaminan Kesehatan Nasional through socialization. The method uses in this activity is lecture and question and answer. The participants of this activity were 70 PKK women in Desa Kampung Dalem, Kota Kediri. The results of this activity carried out an increase in knowledge related to the Program Jaminan Kesehatan Nasional including concepts, membership, benefits, flow of utilization of health  services,  contributions,  technology  innovation,  and  JKN  cadres.  In  addition,  in  this  activity,  JKN Cadres  are  introduced  who  will  help  the  community.  The  conclusion  of  this  activity  is  that  socialization related to the Program Jaminan Kesehatan Nasional and optimizing the role of cadres is necessary to increase participation and sustainability of the Program Jaminan Kesehatan Nasional.

## Keywords: Jaminan Kesehatan Nasional, JKN cadre, Knowledge

## PENDAHULUAN
Pemerintah  Indonesia  menyelenggarakan  Sistem  Jaminan  Sosial  Nasional  seperti yang  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  No.  40  tahun  2004.  Sistem  Jaminan  Sosial Nasional  (SJSN)  bertujuan  untuk  memberikan  jaminan  terpenuhinya  kebutuhan  dasar hidup  yang  layak  bagi  setiap  peserta dan  atau  anggota  keluarganya  (Republik  Indonesia, 2004).  BPJS  Kesehatan  menyelenggarakan  sistem  jaminan  sosial  nasional  sejak  tahun 2014.  Prinsip  penyelenggaraan  sistem  jaminan  sosial  salah  satunya  yaitu  kepesertaan
bersifat wajib, artinya seluruh penduduk Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial (Republik Indonesia, 2011). Program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS  Kesehatan  dikenal  dengan  Program  Jaminan  Kesehatan  Nasional-Kartu  Indonesia Sehat  (JKN-KIS).  Indonesia  diharapkan  mencapai  cakupan  kepesertaan  semesta  atau Universal  Health  Coverage (UHC)  dimana  seluruh  penduduk  terdaftar  sebagai  peserta JKN. Cakupan kepesertaan semesta menjamin seluruh penduduk mendapatkan pelayanan kesehatan  yang  komprehensif  meliputi  promotif,  preventif,  kuratif,  dan  rehabilitatif  serta bermutu tanpa hambatan finansial.
Capaian kepesertaan menjadi indikator penting dalam cakupan kepesertaan semesta. Jumlah  kepesertaan  JKN-KIS  sampai  akhir  tahun  2019  mencapai  84%  dari  total keseluruhan  penduduk  di  Indonesia  (Dewan  Jaminan  Sosial  Nasional,  2021).  Meskipun mengalami peningkatan kepesertaan sejak tahun 2014, namun angka ini belum mencapai target  kepesertaan  100%  pada  tahun  2019.  Jumlah  kepesertaan  terbanyak  adalah  kelas  3 dengan jenis kepesertaan PBI APBN sebesar 43% dari total kepesertaan JKN pada tahun 2019 (Dewan Jaminan Sosial Nasional, 2021). Penelitian Amalina, Respati, and Budiman (2015) menunjukkan bahwa sebagian besar peserta PBI memiliki pengetahuan yang kurang (74%), sedangkan peserta non PBI  mayoritas mempunyai pengetahuan  yang baik (80%) tentang JKN. Sesuai penelitian Darmayanti and Raharjo (2020), responden yang memiliki tingkat  pengetahuan  tinggi  berpeluang  lebih  besar  menjadi  peserta  JKN  mandiri dibandingkan dengan responden yang memiliki tingkat pengetahuan rendah. Menurut teori Green, perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor predisposisi salah satunya pengetahuan. Oleh karena itu, seseorang yang belum memahami konsep dan manfaat Program Jaminan Kesehatan  Nasional  (JKN)  dapat  menjadi  penyebab  ketidakikutsertaan  dalam  Program JKN tersebut (Green & Kreuter, 2005).
Di  samping  kepesertaan,  akses  pelayanan  kesehatan  juga  menjadi  indikator efektivitas  program  JKN.  Akses  terhadap  pelayanan  kesehatan  meliputi  Rawat  Jalan Tingkat  Pertama  (RJTP),  Rawat  Inap  Tingkat  Pertama  (RITP),  Rawat  Jalan  Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL). Data Statistik JKN menunjukkan akses  pelayanan  RJTP  meningkat  sedangkan  RITP  terus  menurun  dari  163  per  10.000 peserta pada tahun 2015 menjadi 120 per 10.000 peserta pada tahun 2019 (Dewan Jaminan Sosial  Nasional,  2021).  Akses  pelayanan  RJTL  juga  mengalami  penurunan  mulai  tahun 2017  sebesar  1.036  per  10.000  peserta  menjadi  856  per  10.000  peserta  pada  tahun  2019 (Dewan  Jaminan  Sosial  Nasional,  2021).  Rendahnya  pemanfaatan  pelayanan  kesehatan dapat disebabkan pengetahuan peserta JKN mengenai pemanfaatan kartu JKN-KIS belum
maksimal.  Sesuai  penelitian  Amadea  and  Raharjo  (2022),  terdapat  hubungan  antara pengetahuan dengan pemanfaatan JKN pada pelayanan kesehatan. Pemanfaatan pelayanan kesehatan  yang  tidak  maksimal  oleh  peserta  JKN  dapat  terjadi  ketika  peserta  tidak memahami manfaat dan alur pemanfaatan pelayanan kesehatan menggunakan kartu JKN- KIS.
BPJS Kesehatan selalu berupaya untuk sosialisasi Program JKN-KIS dan melakukan penagihan tunggakan iuran kepada peserta. Salah satu upaya tersebut adalah bekerja sama dengan kader JKN yang juga bagian dari masyarakat untuk menjalankan fungsi pemberian sosialisasi, edukasi, pendaftaran peserta maupun pengingat dan pengumpul iuran. Sehingga hadirnya kader JKN di tengah masyarakat diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat  mengenai  Program  JKN-KIS.  Berdasarkan  teori  Lawrence  Green  mengenai perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor  predisposisi (pengetahuan, sikap, pendidikan) dan  faktor  penguat  (dukungan  keluarga,  tokoh  masyarakat)  yang  dalam  hal  ini keikutsertaan masyarakat dalam Program JKN-KIS dipengaruhi oleh pengetahuan tentang Program JKN-KIS dan dukungan kader JKN (Green & Kreuter, 2005).
Berdasarkan  uraian  di  atas,  maka  perlu  solusi  terhadap  permasalahan  mengenai rendahnya  pengetahuan  masyarakat  mengenai  Program  JKN-KIS.  Solusi  tersebut  dapat berupa  peningkatan  pengetahuan  mengenai  Program  JKN-KIS  melalui  sosialisasi. Kegiatan  ini  bertujuan  untuk  meningkatkan  pengetahuan  masyarakat  mengenai  Program JKN-KIS  dan  sekaligus  mengenalkan  kader  JKN  kepada  masyarakat  khususnya  di Kelurahan Kampung Dalem Kota Kediri.

## BAHAN DAN METODE
Metode  pelaksanaan  kegiatan  pengabdian  kepada  masyarakat  ini  menggunakan metode ceramah dan tanya  jawab. Alat  yang dibutuhkan dalam kegiatan  ini adalah  LCD dan  proyektor,  sedangkan  media  yang  digunakan  dalam  penyampaian  materi  adalah powerpoint. Sasaran kegiatan ini adalah ibu Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan Kampung Dalem karena ibu PKK merupakan salah satu organisasi penggerak masyarakat  yang  aktif  di  lokasi  pengabdian  tersebut.  Kegiatan  dilaksanakan  pada  bulan Juni tahun 2022 berlokasi di Kelurahan Kampung Dalem Kota Kediri. Pelaksana kegiatan ini adalah dosen Program Studi Asuransi Kesehatan Jurusan Kesehatan Terapan Poltekkes Kemenkes Malang yang didampingi oleh pengurus PKK dan Kader JKN yang bertugas di wilayah setempat.

## Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat
Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan meliputi  tahap  persiapan,  pelaksanaan,  dan  evaluasi.  Pada  tahap  persiapan,  penulis menyusun  proposal  dan  mengurus  perijinan.  Setelah  mendapat  ijin  dari  Kelurahan Kampung  Dalem,  penulis  menyusun  materi  dan  berkoordinasi  dengan  kader  JKN. Selanjutnya, tahap pelaksanaan dengan penyampaian materi mengenai Program JKN-KIS, kepesertaan, alur pemanfaatan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN, dan besar serta alur pembayaran  iuran  JKN.  Setelah  penyampaian  materi,  pengenalan  kader  JKN  kepada peserta  kegiatan  dengan  tujuan  terjalin  hubungan  baik  antara  kader  JKN  dengan masyarakat.  Di  akhir  sesi  yaitu  tahap  evaluasi  melalui  sesi  diskusi  tanya  jawab  untuk membantu peserta menjawab pertanyaan terkait Program JKN-KIS sekaligus menganalisa pemahaman peserta terkait materi yang telah disampaikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengabdian  kepada  masyarakat  ini  dilaksanakan  pada  tanggal  18  Juni  2022  pukul 15.00 sampai 16.30 WIB di Kelurahan Kampung Dalem Kota Kediri. Sosialisasi mengenai Program  JKN  tersebut  disampaikan  dalam  kegiatan  rutin  Pemberdayaan  Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kegiatan dihadiri oleh 70 ibu-ibu PKK dari 18 RT dan 4 RW Kelurahan Kampung Dalem. Di samping itu, juga hadir pengurus PKK Kelurahan Kampung Dalem berjumlah 10 orang. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan sasaran ibu-ibu PKK dinilai  sangat  tepat  karena  peran  ibu  sangat  penting  untuk  menyampaikan  informasi  dan pengambilan keputusan  dalam sebuah keluarga.
Tahap Persiapan : a. Penyusunan Proposal b. Pengurusan Perijinan
c. Penyusunan Materi
d. Koordinasi dengan kader JKN Tahap Pelaksanaan : a. Penyampaian materi b. Pengenalan kader JKN Tahap Evaluasi : Diskusi dan Tanya jawab
Kegiatan  diawali  dengan  sesi  tanya  jawab  untuk  mengevaluasi  pemahaman  awal peserta mengenai Program JKN sebelum penyampaian materi. Pertanyaan yang diberikan meliputi  apa  itu  program  JKN,  kategori  kepesertaan  JKN,  iuran  JKN,  alur  pemanfaatan pelayanan kesehatan dengan JKN, teknologi yang berkaitan dengan JKN, dan kader JKN. Hampir seluruh peserta mempunyai pemahaman yang kurang tepat mengenai apa itu JKN. Peserta berpendapat bahwa program JKN adalah program pemerintah untuk mendapatkan pengobatan  dari  fasilitas  kesehatan  secara  gratis.  Terkait  kategori  kepesertaan  dan  iuran JKN,  peserta  hanya  mengetahui  kategori  bantuan  pemerintah  atau  dikenal  dengan  PBI karena  mayoritas  warga  Kota  Kediri  mendapat  bantuan  pemerintah  daerah  dalam kepesertaan  JKN  atau  disebut  PBI  APBD.  Peserta  juga  kurang  memahami  alur pemanfaatan  pelayanan  kesehatan  dengan  JKN.  Peserta  berasumsi  bahwa  pelayanan kesehatan menggunakan JKN bisa ke puskesmas dan juga bisa langsung  ke rumah sakit. Peserta  tidak  mengetahui  teknologi  yang  berkaitan  dengan  JKN  sehingga  untuk mendapatkan  pelayanan  JKN  harus  datang  langsung  ke  kantor  BPJS  Kesehatan.  Peserta juga  tidak  mengetahui  adanya  kader  JKN  yang  dapat  membantu  masyarakat  terkait kepesertaan JKN.
Tabel 1. Pengetahuan Peserta sebelum dan sesudah penyampaian materi mengenai Program JKN-KIS
No. Topik Sebelum Sesudah 1 Konsep Program JKN-KIS Kurang Baik 2 Kategori kepesertaan Kurang Baik 3 Kategori iuran dan alur pembayaran iuran Kurang Baik 4 Alur pemanfaatan pelayanan kesehatan bagi peserta Kurang Baik 5 Teknologi dan inovasi Program JKN-KIS Kurang Kurang 6 Kader JKN Kurang Baik
Sesi selanjutnya adalah penyampaian materi mengenai Program Jaminan Kesehatan Nasional  (JKN).  Peserta  mendengarkan  dengan  antusias  selama  penyampaian  materi. Materi yang disampaikan meliputi apa itu program JKN, kategori kepesertaan JKN, iuran JKN, alur pemanfaatan pelayanan kesehatan dengan JKN, teknologi yang berkaitan dengan JKN,  dan  kader  JKN.  Pengertian  dan  pentingnya  program  JKN  disampaikan  kepada peserta. Selain materi tersebut, juga kebijakan terbaru atau yang akan datang seperti Kelas Rawat  Inap  Standar  (KRIS)  yang  akan  diterapkan  oleh  BPJS  Kesehatan.  Kategori kepesertaan JKN  yang  meliputi PBI dan non PBI seperti  Pekerja Penerima Upah  (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP) disertai contoh siapa saja yang  masuk  dalam  masing-masing  kategori  untuk  memudahkan  peserta  memahami kepesertaan JKN.
Informasi  mengenai  alur  pemanfaatan  pelayanan  menggunakan  kartu  JKN  yang menggunakan  ketika  rujukan  berjenjang  dimana  peserta  mengunjungi  fasilitas  kesehatan tingkat  pertama  (FKTP)  kemudian  apabila  mendapatkan  rujukan  dari  hasil  pemeriksaan maka  dirujuk  ke  fasilitas  kesehatan  rujukan  tingkat  lanjut  (FKRTL)  selain  kasus  gawat darurat  sehingga  peserta  diharapkan  dapat  meningkatkan  pemanfaatan  kartu  JKN  ketika sudah  memahami  alur  tersebut.  Materi  mengenai  inovasi  teknologi  dari  BPJS  Kesehatan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan JKN, juga disampaikan meliputi informasi terkait Mobile JKN dan PANDAWA sehingga masyarakat tidak perlu lagi ketika antri di kantor BPJS Kesehatan. Program terbaru dari BPJS Kesehatan mengenai Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) yang bertujuan memudahkan peserta JKN untuk membayar  tunggakan  iuran  dengan  pembayaran  bertahap  setiap  bulan.  Materi  terakhir mengenai adanya kader JKN sebagai individu yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan bertugas  membantu  masyarakat  terkait  kepesertaan  JKN.  Kader  JKN  bertugas  untuk mengingatkan  dan  mengumpulkan  iuran,  menyampaikan  informasi  terbaru  dari  BPJS Kesehatan, membantu pendaftaran peserta JKN, dan menerima keluhan peserta JKN.
Gambar 2. Penyampaian Informasi mengenai Program JKN-KIS
Gambar 3. Perkenalan Kader JKN kepada peserta
Setelah  pemaparan  materi  mengenai  Program  JKN-KIS,  dilanjutkan  dengan perkenalan  kader  JKN  yang  bertugas  di  Kelurahan  Kampung  Dalem  kepada  peserta. Kemudian  kader  JKN  memperkenalkan  diri,  menyampaikan  informasi  terkait  JKN,  dan menjelaskan  tugasnya  sebagai  kader  JKN  serta  menyatakan  bahwa  siap  melayani masyarakat  di  Kelurahan  Kampung  Dalem.  Kader  JKN  berharap  setelah  masyarakat mengetahui  adanya  kader  JKN  di  tengah  masyarakat  maka  dapat  meningkatkan kepesertaan JKN, membantu permasalahan masyarakat mengenai JKN, dan mengingatkan masyarakat untuk membayar iuran JKN.
Setelah pemberian materi dan perkenalan kader JKN, maka dilanjutkan dengan sesi tanya  jawab  serta  diskusi  untuk  mengevaluasi  pemahaman  setelah  penyampaian  materi. Pertanyaan  yang  diberikan  sama seperti  sebelum  sesi  materi  yaitu  apa itu  program  JKN, kategori kepesertaan JKN, iuran JKN, alur pemanfaatan pelayanan kesehatan dengan JKN, teknologi  yang  berkaitan  dengan  JKN,  dan  kader  JKN.  Jawaban  yang  diberikan  peserta sudah  hampir  mendekati  benar  sehingga  menunjukkan  adanya  peningkatan  pemahaman mengenai  Program  JKN.  Materi  yang  masih  belum  dipahami  sepenuhnya  oleh  peserta terkait teknologi dari BPJS Kesehatan seperti Mobile JKN dan PANDAWA. Hal ini dapat disebabkan  peserta  yang  juga  ibu-ibu  PKK  tidak  terlalu  terpapar  oleh  teknologi.  Setelah sesi  tanya  jawab,  antusiasme  peserta  terlihat  dari  keaktifan  diskusi  bersama  kader  JKN. Peserta  aktif  bertanya  dan  berdiskusi  mengenai  permasalahan  yang  dialami  terkait kepesertaan  JKN.  Kemudian  kader  JKN  membantu  permasalahan  yang  dialami  oleh peserta. Sehingga, hubungan kader JKN dengan masyarakat mulai terjalin dengan baik.
Menurut  teori  Lawrence  Green,  perilaku  seseorang  dipengaruhi  oleh  faktor predisposisi  (pengetahuan,  sikap,  kepercayaan),  faktor  pemungkin  (ketersediaan  sumber daya  dan  kemudahan  akses),  faktor  penguat  (dukungan  keluarga  dan  tokoh  masyarakat) (Green  &  Kreuter,  2005).  Keikutsertaan  masyarakat  terhadap  Program  JKN  juga dipengaruhi  oleh  faktor  predisposisi,  pemungkin,  dan  penguat  tersebut.  Pengetahuan sebagai  salah  satu  faktor  predisposisi  mempengaruhi  keputusan  masyarakat  untuk mengikuti  Program  JKN-KIS.  Penelitian  oleh  Kurniawati  &  Rachmayanti  (2018) menyatakan bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai JKN disebabkan kurang sosialisasi  terkait  prosedur  pendaftaran,  manfaat,  penggunaan,  dan  iuran  sehingga masyarakat  menjadi  pasif.  Sehingga  edukasi  atau  sosialisasi  diperlukan  untuk meningkatkan  pemahaman  masyarakat  mengenai  Program  JKN-KIS.  Faktor  penguat keikutsertaan Program JKN-KIS salah satunya adalah peran kader JKN. Rohmatullailah et al  (2021)  dalam  penelitiannya  menemukan  bahwa  perlu  adanya  komitmen  kader  JKN
untuk  melakukan  edukasi  serta  penyebaran  informasi  mengenai  pentingnya  JKN  kepada masyarakat.  Oleh  karena  itu,  masyarakat  dan  kader  JKN  perlu  menjalin  hubungan  baik. Masyarakat  yang  mempunyai  pengetahuan  baik  mengenai  Program  JKN  maka  akan mendaftar  menjadi  peserta  JKN.  Selain  itu,  peserta  JKN  yang  mempunyai  pemahaman yang  baik  tentang  Program  JKN  maka  dapat  memanfaatkan  kartu  JKN-KIS  dengan optimal  dan  membayar  iuran  JKN  tepat  waktu.  Dari  hal  tersebut  diharapkan  BPJS Kesehatan  mampu  mencapai Universal  Health  Coverage dan  menjaga  sustainibilitas Program JKN-KIS.

## KESIMPULAN DAN SARAN
Kegiatan  pengabdian  masyarakat  ini  mampu  peningkatan  pengetahuan  mengenai Program JKN-KIS pada peserta. Selama kegiatan berlangsung, peserta antusias mengikuti kegiatan  dan  aktif  selama  sesi  tanya  jawab.  Masyarakat  mulai  mengenal  hadirnya  kader JKN yang siap membantu terkait kepesertaan JKN. Untuk kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya  perlu  pendampingan  pelatihan  kemampuan  berkomunikasi  pada  kader  JKN sehingga kader dapat menjalankan fungsi kader dengan optimal.

## DAFTAR PUSTAKA
Amadea, C. P., & Raharjo, B. B. (2022). Pemanfaatan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas. Indonesian Journal of Public Health and Nutrition , 2 (1), 7–18. http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/IJPHN
Amalina,  R.,  Respati,  T.,  &  Budiman.  (2015).  Tingkat  Pengetahuan  Jaminan  Kesehatan Nasional  Peserta  Badan  Penyelenggara  Jaminan  Sosial  Kesehatan  di  Puskesmas Plered  Kabupaten  Purwakarta  Tahun  2015. Prosiding  Pendidikan  Dokter. Universitas Islam Bandung. Bandung , 2–6. http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/dokter/article/viewFile/2123/pdf
Darmayanti,  L.  D.,  &  Raharjo,  B.  B.  (2020).  Keikutsertaan  Masyarakat  dalam  Jaminan Kesehatan  Nasional  Mandiri. Higeia  Journal  of  Public  Health  Research  and Development , 4 (Special 4), 824–834. Dewan Jaminan Sosial Nasional. (2021). Statistik JKN 2015-2019 . Dewan Jaminan Sosial Nasional.  https://djsn.go.id/files/dokumen/Dokumen  Kajian/202206291050Buku Statistik JKN 2015-2019.pdf
Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2005). Health Program Planning: An Educational And Ecological Approach (4th ed) . McGraw Hill. http://bvbr.bibbvb.de:8991/F?func=service&doc_library=BVB01&doc_number=013
309
Kurniawati,  W.,  &  Rachmayanti,  R.  D.  (2018).  Identifikasi  Penyebab  Rendahnya
Kepesertaan  JKN  pada  Pekerja  Sektor  Informal  di  Kawasan  Pedesaan. Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia , 6 (1), 33–39.
https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jaki.v6i1.2018.33-39
Republik  Indonesia.  (2004).  UU  RI  No.40  Tahun  2004  Tentang  Sistem  Jaminan  Sosial
Nasional. Jdih BPK RI , 1–45. Republik Indonesia. (2011). Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial .
Rohmatullailah, D., Agustina, D., Rahmansyah, F., Trisna, N. K., Anasta, N., Fauziyyah, R., Citra Awinda, R., Rahman, S. H., Hida, U. Z., Asy, Y., Hartono Program Studi Ilmu  Kesehatan  Maskarakat,  B.,  &  Kesehatan  Masyarakat,  F.  (2021).  Peningkatan Pengetahuan  tentang  JKN  dengan  Sosialisasi  dan  Pembentukan  Kader  JKN  Kota Bogor. Jurnal Pengabdian Kesehatan Masyarakat (Pengmaskesmas) , 1 (2), 110–118.