Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Informasi Finansial Dan Informasi Non-Finansial Pada Kota Solok
(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2014-2016)

## Kristy Harly
Alumni Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email: harly_yahoo.com

## Mayar Afriyenti
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP, email : afriyenti_mayar@yahoo.co.id

## Abstract
The good performance of the local government can be seen from the level of community welfare that increases from  year  to  year,  but  the  conditions  found  in  reality  show  a  declining performance  but  the  welfare  of  society continues to increase. This led to the blurring of government performance in the eyes of society. Because of it, This research was conducted to analyze the performance of local government from two perspectives that is about financial information and non financial information to see whether or not the performance of government. This type  of  research  is  qualitative  with  population  and  research  sample  refers  to  social  situations  that  include places,  actors  and  activities  around  local  taxes  and  levies.  Data  obtained  by  spreading  questionnaries  and conducting  interviews  to  respondents.  The  data  analysis  technique  used  refers  to  the  value  for  money  and  the effectiveness level of the respondent's answer. As a result financially the performance of the local government of Solok  is  very  good  but  in  terms  of  non-financial,  government  performance  in  the  eyes  of  society  still  have  not received a good appreciation for the lack of effectiveness of the implementation of government
Keyword: financial, non financial, performance, government

## 1. Pendahuluan
Kinerja merupakan suatu hasil yang kita peroleh dalam rangka pencapaian sasaran yang telah  kita  tetapkan,  di  ukur  dan  dilakukan untuk  menciptakan  pengambilan  keputusan yang  lebih  baik  di  masa  depan  serta  dapat menjadi  bahan  pertimbangan  dalam  upaya peningkatan kualitas laporan keuangan yang di hasilkan.  Dalam  mencapai  tujuan  ini  maka kinerja  mesti  di  ukur  dengan  seksama  agar dapat  dievaluasi  dan  berdaya  guna.  Untuk mencapai  maksud  di  ini    maka  dibutuhkan informasi  -  informasi  yang  relevan  dalam pengukuran  kinerja  sektor  publik.  Informasi yang  akan  digunakan  dalam  pengukuran  ini yaitu  terbagi  atas  dua  bagian  yakni  informasi finansial dan informasi non finansial.
Informasi finansial merupakan pengukuran  kinerja  dengan  didasari  pada analisis  varian  yang  terjadi  akibat  adanya perbedaan  capaian  dari  apa  yang  dianggarkan dengan apa yang terjadi dilapangan.
Sedangkan  informasi  non  finansial  mengukur kinerja  sektor  publik  dengan  mengembangkan pengukuran  kedalam  empat  perspektif  yang tergabung dalam konsep Balanced Scorecard . Hasil  dari  pengukuran  kinerja  yang dilakukan  baik  dari  sisi  informasi  finansial
maupun non finansial nantinya akan menghasilkan  penilaian  apakah  pemerintahan tersebut  baik  atau  buruk  dalam  pelaksanaan pemerintahanya melayani masyarakat. Menurut  Peraturan  Pemerintah  No.  101  tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai  negeri  sipil,  pemerintahan  yang  baik adalah  pemerintahan  yang  mengembangkan dan menerapkan prinsip prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisien, efektivitas,  supremasi  hukum  dan  dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
Kinerja  dikatakan  baik  saat  memenuhi prinsip  pemerintahan  yang  baik,  yang  di  atur perundang undangan dan terjadinya peningkatan  kesejahteraan  masyarakat.  Untuk membuktikan  hal  tersebut  maka  sebagai ilustrasi dapat kita lihat capaian kinerja agenda pembangunan  Kota  Solok  tahun  2013  –  2015. Melihat  capaian  kinerja  agenda  pembangunan Kota Solok dari tahun 2013 hingga tahun 2015 dapat  dikatakan  bahwa  beberapa  bagian  dari kinerja  pemerintahannya  belum  memenuhi prinsip  dalam  mencapai  pemerintahan  yang baik.  Prinsip  yang  kurang  dalam  pencapaian ini  yaitu  efektivitas  dari  pelaksanaan  agenda
yang  dari  tahun  ke  tahun  mengalami penurunan.
Turunnya  efektivitas  dinyatakan  sebagai tidak  terealisasinya  program  yang  ditargetkan dalam  kurun  waktu  satu  periode  masa  kerja. Seperti  pada  agenda  pembangunan  ekonomi rakyat  yang  berdaya  saing  selalu  mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Ini mengindikasikan  adanya  penurunan  kinerja yang  disertai  dengan  penurunan  tingkat kesejahteraan masyarakat karena kinerja ditujukan untuk meningkatkan pelayan kepada masyarakat sehingga tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Namun terkait dengan hal itu, dinilai dari tingkat  kesejahteraan  masyarakat  pada  Kota Solok  yang  dapat  di  nilai  dengan  beberapa aspek kesejahteraan, hasil menunjukkan bahwa kesejahteran  masyarakat  pada  Kota  Solok terjadi  peningkatan  dari  tahun  ketahun. Turunnya tingkat kemiskinan, peningkatan laju pertumbuhan  yang  masih  dalam  kondisi normal,  harapan  hidup  yang  cendurung meningkat dan pembangunan manusia mengarah  ke  yang  lebih  baik  menjelaskan bahwa terjadinya peningkatan pada kesejahteraan  masyarakat  ,  sehingga  ini  tidak sejalan  dengan  turunnya  capaian  kinerja pemerintah.    Jika  kita  nilai  dari  prinsip pemerintahan yang baik maka kinerja pemerintah  daerah  mengalami  kendala  pada beberapa  bagian  dikinerjanya  namun  untuk melihat tercapainya tujuan dari penyelenggaraan  pemerintahan  maka  kinerja yang  telah  terlaksana  telah  memberikan kontribusi  yang  nyata  kepada  masyarakat dengan  adanya  layanan  yang  baik  sehingga terjadi peningkatan pada kesejahteraan masyarakat.
Untuk  memutuskan  kinerja  pemerintah ini  baik  atau  buruk  maka  kita  perlu  menilai secara  seksama  dari  aspek  finansial  maupun non finansial agar dapat menciptakan keputusan  yang  tepat  dalam  menilai  dan mengukur kinerja pemerintahan. Aspek finansial menggambarkan secara nyata bagaimana  pengelolaan  pendapatan  yang diserap  dari  masyarakat  kembali  kepada masyarakat  dalam  bentuk  pelayanan  publik sedangkan aspek non finansial menggambarkan  bagaimana  pelayanan  yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dapat dirasakan  manfaatnya  oleh  masyarakat  secara nyata.
Karena tujuan  utama  adanya  pemerintah adalah  memberikan  pelayanan  yang  prima dalam  memenuhi  kesejahteraan  masyarakat maka  ini  mesti  kita  bahas  seperti  apa  kinerja yang  ideal  dan  baik  dalam  pemerintah  baik dari  sudut  pandang  finansial  maupun  non finansial, maka peneliti ingin membahas hal ini dalam  rangka  menjawab  masalah  bagaimana kinerja  Pemerintah  Daerah  Kota  Solok  jika  di pandang dari informasi finansial dan informasi non-finansial tahun 2014 - 2016
2. Telah Literatur
2.1 Value  for  Money sebagai  Penilaian Kinerja Sektor Publik
1) Rasio Ekonomis Menurut  Mardiasmo  (2009)  ekonomi adalah  perolehan  input  dengan  kualitas  dan kuantitas  tertentu  pada  harga  yang  terendah. Ekonomis  adalah  praktik  pembelian  dengan tingkat  kualitas  tertentu  dengan  harga  terbaik yang dimungkinkan ( spendingless ). Pengertian ekonomis  sering  disebut  kehematan  yang mencakup  juga  pengelolaan  secara  hati-hati atau  cermat  dan  tidak  ada  pemborosan.  Suatu kegiatan operasional dapat dikatakan ekonomis jika  dapat  menghilangkan  atau  mengurangi biaya yang tidak perlu.
Dengan  demikian  pada  hakekatnya  ada pengertian  yang  serupa  antara  efisiensi  dan ekonomis,  karena  kedua-duanya  menghendaki penghapusan  dan  penurunan  biaya  ( cost reduction ).  Terjadinya  peningkatan  biaya mestinya  terkait  dengan  peningkatan  manfaat yang lebih besar. Pengukuran tingkat ekonomis memerlukan  data-data  anggaran  biaya  dan realisasi biaya.
Teknik  analisis  yang  digunakan  untuk mengukur tingkat ekonomi adalah :

## Ekonomi=Realisasi biaya memperoleh pendapatan Anggaran biaya memperoleh pendapatan
Kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan  pemungutan  pendapatan  dikatakan ekonomis  apabila  rasio  yang  dicapai  kurang dari  seratus  persen.  Semakin  kecil  rasio ekonomis  berarti  kinerja  pemerintah  semakin baik.  Adapun  kriteria  ekonomis  penilaian kinerja  keuangan  yang  diberikan  oleh Mahsun (2006) dapat dilihat berikut ini:
Tabel 2.1 Kriteria Ekonomis Kinerja Keuangan
Persentase Kinerja Keuangan Kriteria Kurang dari 100% Sama dengan 100% Lebih dari 100% Ekonomis Ekonomis Berimbang Tidak Ekonomis Sumber : Mohamad Mahsun, 2006
2) Rasio Efisiensi
Menurut  Mardiasmo  (2009)  pengukuran efisiensi  dilakukan  dengan  menggunakan perbandingan  antara  output  yang  dihasilkan terhadap input yang digunakan ( cost of output ).
Proses  kegiatan  operasional  dapat  dikatakan efisien  apabila  suatu  produk  atau  hasil  kerja tertentu  dapat  dicapai  dengan  penggunaan sumber  daya  dan  yang  serendah-rendahnya ( spending well ).
Efisiensi merupakan hal penting dari tiga pokok  bahasan value  for  money .  Rasio efisiensi  menggambarkan  perbandingan  antara besarnya  biaya  yang  dikeluarkan  untuk memperoleh  pendapatan  dengan  realisasi pendapatan yang diterima, rumusnya adalah :

## Efisiensi=Realisasi biaya memperoleh pendapatan Realisasi Pendapatan
Rasio  efisiensi  tidak  dinyatakan  dalam bentuk absolut tapi dalam bentuk relatif karena efisiensi diukur dengan membandingkan keluaran  dan  masukan  maka  perbaikan efisiensi dapat dilakukan dengan cara:
a) Meningkatkan output pada input yang sama b) Meningkatkan output pada  proporsi  yang lebih  besar  dari  pada  proporsi  peningkatan input .
c) Menurunkan input pada  tingkatan output yang sama
d) Menurunkan input dalam  porsi  yang  lebih besar dari pada proporsi penurunan output . Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan  pemungutan  pendapatan  akan semakin  efisien  apabila  rasio  yang  dicapai kurang dari seratus persen. Semakin kecil rasio efisiensi  berarti  kinerja  pemerintah  daerah semakin  baik.  Adapun  kriteria  efisiensi penilaian  kinerja  keuangan  sesuai  dengan keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  nomor 690.900.-327  tahun  1996  dapat  dilihat  berikut ini:
Tabel 2.2 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan
Persentase  Kinerja Keuangan Kriteria 100% ke atas 90% - 100% 80% - 90% 60% - 80% Kurang dari 60% Tidak efisien Kurang Efisien Cukup efisien Efisien Sangat Efisien Sumber:  Keputusan  Mendagri  No.  690.900-327 tahun 1996 3) Rasio Efektivitas Mardiasmo (2009) menyatakan Efektivitas  adalah  ukuran  berhasil  tidaknya suatu  organisasi  mencapai  tujuannya.  Apabila suatu  organisasi  berhasil  mencapai  tujuan, maka  organisasi  tersebut  dikatakan  telah berjalan  dengan  efektif.  Efektivitas  tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang telah  dikeluarkan  untuk  mencapai  tujuan tersebut. Rumus untuk menentukan ini yaitu :

## Efektivitas = Realisasi Pendapatan  x 100% Target Pendapatan
Kemampuan  daerah  dalam  menjalankan tugasnya  dikategorikan  efektif  apabila  rasio yang  dicapai  sebesar  satu  atau  seratus  persen. Semakin tinggi rasio efektivitas,
menggambarkan  kemampuan  daerah  yang semakin  baik.  Sesuai  dengan  keputusan Menteri  Dalam  Negeri  nomor  690.900-327 tahun 1996 tentang  pedoman  penilaian  kinerja keuangan,  maka  kriteria  efektivitas  kinerja keuangan dapat dilihat berikut ini :

## Tabel 2.3 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan
Persentase  Kinerja Keuangan Kriteria 100% ke atas 90% - 100% 80% - 90% 60% - 80% Kurang dari 60% Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif
Sumber:  Keputusan  Mendagri  No.  690.900-327 tahun 1996
b. Balanced Scorecard (BSC) Menurut  Mulyadi  (2005)  Balanced Scorecard  merupakan  pengukuran  kinerja secara  berimbang  melalui  dua  perspektif  yaitu keuangan  dengan  non  keuangan,  jangka pendek dan jangka panjang, intern dan ekstern. Dalam  konsep  BSC  terdapat  beberapa perspektif, Menurut Kaplan dan Norton (1996) perspektif ini yaitu :
1) Perspektif Keuangan
Menggunakan tolak ukur kinerja keuangan  seperti  laba  bersih  dan  ROI  karena tolak  ukur  ini  secara  umum  menjelaskan keuntungan  organisasi.  Tolak  ukur  yang  di design dengan baik dapat memberikan gambaran  yang  akurat  untuk  keberhasilan organisasi
2) Perspektif Pelanggan Dalam
pemerintahan, perspektif pelanggan  dapat  dinyatakan  dalam  kepuasan masyarakat  sebagai  penikmat  pelayanan. Menurut  Tjiptono  (2000)  kepuasan  pelanggan terhadap  jasa  yang  diperoleh  pada  umumnya dapat  dievaluasi  dengan  menggunakan  atribut dalam menentukan kualitas jasa, yaitu :
a) Bukti  langsug  ( tangible ),  secara  umum meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, karyawan, dan sarana komunikasi.
b) Keandalan  ( reability ),  yaitu  kemampuan perusahaan  untuk  memberikan  pelayanan yang menjanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.
c) Daya  tanggap  ( responsiveness )  mencakup keinginan  para  karyawan  untuk  membantu para pelanggan dalam memberikan pelayanan dengan tanggap. d) Jaminan atau kepastian ( insurance ) mencakup  pengetahuan,  kemampuan  dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki karyawan,  bebas  dari  bahaya,  risiko  atau keragu-raguan.
e) Empati  ( emphaty )  meliputi  kemudahan dalam  melakukan  hubungan  komunikasi dengan  baik,  perhatian,  dan  pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan.
3) Perspektif Efisiensi Proses internal Menurut  Kaplan  dan  Norton,(1996)
Dalam  perspektif  ini,  perusahaan  melakukan pengukuran  terhadap  semua  aktivitas  yang dilakukan  oleh  perusahaan  baik  manajer maupun  karyawan  untuk  menciptakan  suatu produk  yang  dapat  memberikan  kepuasan tertentu  bagi  pelanggan  dan  juga  para pemegang  saham.  Dalam  hal  ini  perusahaan berfokus pada tiga proses bisnis utama yaitu:
a) Proses inovasi Dalam  proses  penciptaan  nilai  tambah bagi  pelanggan,  proses  inovasi  merupakan salah satu kritikal proses, dimana efisiensi dan efektifitas  serta  ketepatan  waktu  dari  proses inovasi ini akan mendorong terjadinya efisiensi
biaya pada proses penciptaan nilai tambah bagi pelanggan.  Secara  garis  besar  proses  inovasi dapat  dibagi  menjadi  dua  yaitu:  Pengukuran terhadap proses inovasi yang bersifat penelitian  dasar  dan  terapan,  Pengukuran terhadap proses pengembangan produk.
b) Proses Operasi Pada proses operasi yang dilakukan oleh masing-masing organisasi bisnis, lebih menitikberatkan pada efisiensi proses, konsistensi,  dan  ketepatan  waktu  dari  barang dan jasa yang diberikan kepada pelanggan.
c) Pelayanan Purna Jual
Tahap terakhir dalam pengukuran proses bisnis internal adalah dilakukannya pengukuran  terhadap  pelayanan  purna  jual kepada  pelanggan.  Pengukuran  ini  menjadi bagian yang cukup penting dalam proses bisnis internal,  karena  pelayanan  purna  jual  ini  akan berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pelanggan.
4) Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran Kaplan  (1996)  mengungkapkan  betapa pentingnya  suatu  organisasi  bisnis  untuk  terus mempertahankan karyawannya, memantau kesejahteraan  karyawan  dan  meningkatkan pengetahuan karyawan karena dengan meningkatnya  tingkat  pengetahuan  karyawan akan meningkatkan pula kemampuan karyawan untuk berpartisipasi dalam pencapaian  hasil  ketiga  perspektif  diatas  dan tujuan  perusahaan.  Perspektif  pembelajaran dan  pertumbuhan  organisasi  merupakan  faktor pendorong dihasilkannya kinerja yang istimewa  dalam  tiga  perspektif  Balanced Scorecard.

## 3. Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  adalah  penelitian  deskripsi  yaitu penelitian  yang  berusaha  memberikan  dengan sistematis dan cermat serta fakta fakta dan sifat populasi  tertentu.  Populasi  dan  sampel  dalam penelitian  yaitu  menyangkut  kepada  situasi sosial.  Menurut  Hamid  (2010)  situasi  sosial yang  dimaksudkan  disini  adalah  Tempat ( Place )  dalam  hal  ini  yaitu  Lingkungan Pemerintah  Daerah  Kota  Solok.  Pelaku ( Actors )  yaitu  masyarakat  yang  menikmati pelayanan  dan  aparatur  pemerintah  daerah Kota  Solok.  Aktivitas  ( Activity )  adalah pelayanan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah
Kota Solok Terbatas pada Pelayanan Pembayaran  Pajak  Daerah  dan  Retribusi  serta Pelayanan  Administrasi  oleh  Pemerintah. Selanjutnya  pada  aparatur  pemerintah  terbatas pada aktivitas satu SKPD
Jenis data yang digunakan yaitu Kuantitatif  adalah  data  keuangan  Pemerintah Daerah tahun 2014 hingga tahun 2016 dan data Kualitatif mengenai deskripsi responden secara umum, sejarah dan struktur organisasi Pemerintah Daerah Kota Solok serta tugas dan tanggung  jawab  masing-masing  bagian  yang terbatas  pada satu  SKPD. Selain itu juga  pada masyarakat yang menikmati operasional
aparatur pemerintahan. Pengumpulan  data  dilakukan  melalui observasi langsung dan
observasi nonpartisipan.  Analisi  data  terbagi  atas  dua yaitu a. Penilaian Kinerja Aspek Finansial
Teknik  analisis  data  yang  dapat  digunakan untuk  menilai  kinerja  aspek  finansial  yaitu dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap  data  keuangan  yang  diperoleh untuk  memecahkan  masalah  yang  ada sesuai  dengan  tujuan  penelitian.  Dalam penilaian  kinerja  keuangan  digunakan konsep Value for Money dengan  tiga elemen utama yaitu ekonomis, efisiensi dan efektifitas.
b. Penilaian Kinerja Aspek Non-Finansial Penilaian  kinerja  non-finansial  melalui perspektif  kepuasan  Masyarakat  dengan variabel  bukti  langsung,  keandalan,  daya tanggap,  jaminan  dan  empati  akan  dinilai dari  pernyataan  positif  (+)  dan  negatif  (-) dengan  empat  pilihan  yaitu  sangat  setuju dan  setuju  dinyatakan  sebagai  pernyataan yang  positif dan  tidak  setuju  beserta  sangat tidak  setuju  dinyatakan  sebagai  pernyataan negative  (Ratih,  2011).  Menurut  Wardika, (2004)  pengukuran  kinerja  masing-masing variabel  dapat  dilakukan  dengan  dasar adanya  pernyataan  positif  (ya)  dan  negatif (tidak).
Untuk  mengetahui  kinerja  aspek  non finasial  dilakukan  perhitungan  efektivitas kinerja dengan rumus :
Efektivitas =     Realisasi x100%
Target Dimana :
Realisasi = Masyarakat atau sampel yang menjawab pernyataan positif Target  =  Jumlah atau total masyaraka sampel
Pengukuran  tingkat  efektivitas  non- keuangan menggunakan standar sesuai dengan acuan  Litbang  Depdagri  Republik  Indonesia tahun 1991 sebagai berikut :
1) Rasio efektif dibawah 40 %  artinya sangat tidak efektif
2) Rasio  efektivitas  antara  40  –  59,99  % artinya tidak efektif
3) Rasio efektivitas antara 60-79,99  % artinya cukup efektif
4) Rasio efektivitas diatas 80 % artinya sangat efektif

## 4. Hasil dan Pembahasan
Usia  produktif  lebih  dominan  pada Pemerintah  Daerah  Kota  Solok.  Pendidikan yang  secara  umum  pada  tingkatan  perguruan tinggi  menjelaskan  bahwa kualitas  masyarakat Kota  Solok  cukup  tinggi  dan  hal  ini  dapat meningkatkan berpartisipasi dalam pemerintahan. Pemerintah yang berhasil adalah pemerintahan yang masyarakatnya secara aktif ikut dalam memantau dan mengatur pemerintahannya karena pada dasarnya demokrasi  kita  ialah  dari  rakyat,  oleh  rakyat dan untuk rakyat.
Secara  finansial  kinerja  Pemerintah Daerah  Kota  Solok  dinyatakan  sangat  baik. Tingkat  ekonomis  yang  kecil  menjelaskan bahwa pemerintah mampu untuk meminimalisir biaya yang dianggarkan dengan biaya  yang  benar  benar  terjadi.  Penghematan ini berarti pemerintah mampu mengelola biaya dengan  sangat  baik  sehingga  biaya  yang terbuang  dengan  cuma  cuma  serta  tidak diperlukan  dapat  dimilimalisir  dan  ditekan. Kinerja  seperti  ini  akan  mampu  membangun daerah dengan lebih baik.
Efisiensi  diterapkan  dengan  begitu  baik. Pasalnya  efisiensi  merupakan  bagaimana  cara pemerintah  untuk  memanfaatkan  keterbatasan anggaran  untuk  mendatangkan  pendapatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya dan ini berhasil  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah Kota  Solok.  Hal  seperti  ini  dikategorikan sebagai kinerja yang sukses menuju kesejahteraan masyarakat.
Keefektivan  pun  tergolong  baik  untuk Pemintah  Kota  Solok.  Walau  ada  penurunan, namun  ini  masih  dalam  kategori  wajar  dan normal.  Dapat  disimpulkan  bahwa  kinerja pemerintah  daerah  Kota  Solok  dari  aspek finansial dikategorikan baik.
Aspek non finansial merupakan penilaian  kinerja  melalui  beberapa  perspektif
yang  diantaranya  yaitu  perspektif  pelanggan, perspektif  efisiensi  proses  internal  dan pembelajaran  dan  pertumbuhan.  Berdasarkan survey  kepada  masyarakat  terkait  dengan perspektif  pelanggan,  kebanyakan  dari  hasil penelitian ini merujuk pada ketidak efektivan pemerintah  memberikan  kepuasan  kepada masyarakat.  Ketidakpuasan  ini  disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap  keinginan  masyarakat  dan  tidak tanggapnya  pemerintah  dengan  keluhan masyarakat.  Hal  ini  termasuk  kepada  kurang baiknya  kinerja  Pemerintah  Daerah  Kota Solok.
Jika  di  lihat  dari  perspektif  efisiensi proses internal, pembelajaran dan pertumbuhan yang di survey melalui pegawai pemerintahan  maka  keseluruhan  hasilnya menyatakan  tingkat  keefektifan  yang  tinggi. Walau begitu masih ada ketidak efektivan dan tidak  maksimalnya  pencapaian  pemerintah dari  segi  aparatur  pemerintahannya.  Jika  kita pandang secara umum maka untuk aspek non finansial  kinerja  pemerintah  masih  kurang baik. Karena pada dasarnya adanya pemerintah  ditujukan  untuk  memberikan kesejahteraan  kepada  masyarakat.  Untuk membandingkan  pencapaian  pemerintah  di sisi  finansial  dan  non  finansial,  berikut  data yang dapat kita perhatikan yaitu :

## Tabel  4.18  Ringkasan  Kinerja  Pemerintah  Kota
Solok
N o
Aspek Finansial Aspek Non Finansial
1 Ekonomis Peningkatan realisasi biaya terjadi  pada  tahun 2014 hingga 2015. Peningkatan mencapai 100% dari  sebelumnya. Hal ini juga berefek pada peningkatan pendapatan.  Rasio ke ekonomisan meningkat  drastis hingga  mendekati 80% dari sebelumnya  41% namun  ini  masih di  bawah  100% sehingga masih tergolong Perspektif  kepuasan Pelanggan Di  lihat  dari  respon masyarakat terhadap pemerintahan, bukti langsung dirata ratakan  pada  kategori cukup  efektif  dengan kisaran 70%, keandalan  pemerintah dimata masyarakat dihargai keefektivannya pada kisaran 70%, daya tanggap pemerintah pada keluhan masyarakat dengan kisaran keefektivan 30%,  jaminan  dengan capaian 70% dan empati  pada  kisaran keefektivan 50%.
ekonomis dan kinerja  di  katakan baik Secara menyeluruh respon masyarakat pada pemerintah dinyatakan tidak efektif sehingga kinerja dinyatakan cukup buruk 2 Efisien Peningkatan realisasi biaya untuk mendapatkan pendapatan  yang maksimum  telah terbukti. Rasio efisiensi dari biaya yang dikeluarkan  untuk memperoleh pendapatan  cukup kecil  sehingga  ini dikategorikan sangat efisien sehingga kinerja dinilai sangat baik Perspektif efisiensi proses internal Dihimpun  dari  respon pegawai pemerintah tentang  aparat  yang menjalankan  aktivitas pemerintahan. Efektivitas dari pelaksanaan pemerintahan dari sudut pandang pegawai mencapai kisaran 81% yang tergolong  pada  sangat efektif.  Namun  begitu, dari dua belas pernyataan, satu pernyataan memperoleh skor dengan  kategori  tidak efektif yaitu pada penyampaian  laporan pertanggung  jawaban yang tepat waktu,
namun  begitu  secara menyeluruh  semuanya efektif  yang  berarti kinerja pemerintah juga sangat baik 3 Efektivitas Tingkat efektivitas dari tahun 2014 hingga 2015 stabil dikisaran 100% ke atas dengan prediket sangat efektif dan ini menjelaskan kinerja yang sangat baik. Namun pada tahun  2016  terjadi penurunan  hingga menyentuh persentase 95% yang  disebabkan oleh turunnya capaian  dari  PAD yang di anggarkan terlalu besar. Namun masih Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan Responden  di  ambil dari pegawai pemerintahan  dengan menyediakan  sebelas pernyataan terkait dengan  pembelajaran dan pertumbuhan.. efektivitas yang didapatkan  dari  hal  ini yaitu pada kisaran 72%  dengan  kategori cukup efektif. Pencapaian ini di dominasi oleh kategori cukup efektif sebanyak 9 pernyataan dan 2 pernyataan dengan kategori sangat efektif.  Pada  kondisi ini  kinerja  pemerintah dinyatakan cukup baik
dalam kategori
efektif sehingga secara menyeluruh efektivitas  tinggi dan kinerja pemerintah baik
Baiknya  tingkat  keekonomisan  pemerintah dalam  pengadaan  dan  alokasi  sumber  daya telah meningkatkan keefisienan dari pelaksaan anggaran  yang  telah  ditetapkan  dengan berdaya  guna  dan  memenuhi  sasaran  serta tujuan yang akan dicapai. Baiknya keekonomisan diharapkan mampu untuk memenuhi  apa  yang  dibutuhkan  masyarakat pada  wilayah  pemerintahan  terutama  terkait pelayanan  dan  kemudahan  akses  dalam menikmati  sarana  dan  prasarana  yang  telah disediakan oleh pemerintah.
Sedikitnya  biaya  yang  dikeluarkan  dari yang dianggarkan, untuk memperoleh pendapatan  yang  lebih  dari  yang  diestimasi sebelumnya,  akan  menjadikan  pemerintah lebih  baik  dalam  hal  mengelola  keuangan. Keuangan  yang  dikelola  nantinya  akan kembali  kepada  masyarakat  dalam  bentuk pelayanan  dan  pembangunan  sarana  dan prasarana  untuk  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.
Pembangunan  dan  pelaksanaan  semua aktivitas  dari  apa  yang  dianggarkan  dapat  kita buktikan dari efektivitas yang tinggi.
Efektivitas  yang  tinggi  berarti  pemerintah mampu  melaksanakan  apa  yang  diprogramkan dengan  sukses.  Kesuksesan  ini  akan  diikuti dengan  sejahteranya  masyarakat  dan  tingkat kepuasan  masyarakat  atas  kinerja  yang  telah dilakukan  pemerintah.  Hubungan  kinerja  yang dinilai secara finansial akan berdampak kepada kinerja  yang  dinilai  secara  non  finansial. Secara  finansial  pemerintah  memberikan pertanggung  jawaban  yang  jelas  dan  nyata untuk masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat  serta  pelayanan  pemerintahpun akan  semakin  membaik  sehingga  masyarakat merasa  puas  dengan  pemerintahan  sekarang. Tetapi  hal  tersebut  tidak  sejalan  dengan  apa yang terjadi dalam pembahasan ini. Tingginya kinerja  pemerintah  disegi  finansial  tidak menjamin  masyarakat  akan  merasa  puas dengan apa yang dilakukan pemerintah.
Bukti  langsung  yang  nyata  diberikan pemerintah dalam upaya peningkatan kepuasaan  masyarakat  dapat  disimpulkan
sudah efektif, keandalan pemerintahpun dinilai dengan  kategori  efektif  oleh  masyarakat  dan jaminan  yang  ditawarkan  pemerintah  juga mendapatkan sambutan hangat oleh masyarakat.  Akan  tetapi  empati  dan  daya tanggap  masyarakat  tidak  dapat  memuaskan masyarakat  atas  pemerintahaan  sekarang. Secara keuangan efektivitas pemerintah memang  tinggi  namun  efektivitas  tidak  hanya mencakup  keuangan  tetapi  juga  berhasil-guna yang  berarti  sasaran  dari  program  mesti dirasakan  secara  nyata  oleh  masyarakat. Artinya  pemerintah  harus  mampu  untuk  sigap dengan keluhan masyarakat dan lebih memerhatikan  keinginan  masyarakat  agar dapat meningkatkan bukti nyata kinerja dimata masyarakat.
Selanjutnya,  sangat  ekonomis,  sangat efisien  dan  efektif,  dilihat  dari  sudut  pandang perspektif  proses  internal  pemerintah  dan pertumbuhan serta pembelajaran dapat dikatakan  sinkron.  Maksudnya  meningkatnya ketiga hal tersebut dapat menciptakan efisiensi proses  internal  yang  efektif  bagi  pegawai pemerintahan.  Ekonomis  menjadikan  dana yang tersedia lebih banyak untuk dimanfaatkan pegawai  dalam  menciptakan  proses  internal yang  baik.  Ini  sejalan  dengan  peningkatan efisiensi  yang  menyebabkan  dana  yang tersedia dapat dimanfaat semaksimalkan mungkin dengan pengeluaran yang seoptimalnya.  Tercapainya  hal  ini  menjadikan tujuan  program  dapat  terpenuhi  dan  bernilai guna  bagi  peningkatan  pelayan  masyarakat oleh pegawai pemerintahan yang semakin baik dalam pekerjaannya. Hal tersebut juga dirasakan pegawai dalam perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yang disediakan  pemerintah  untuk  menjadikan pegawai tersebut lebih kompeten dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh pemerintahan dalam
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dari  hal  di  atas,  dapat  disimpulkan bahwa  kinerja  secara  finansial  lebih  berefek pada  perspektif  efisiensi  proses  internal  dan juga pembelajaran serta pertumbuhan daripada perspektif kepuasan masyarakat karena kinerja finansial  belum  mampu  menyamakan  persepsi masyarakat atas terlaksananya kinerja pemerintahan yang baik.
5. Kesimpulan dan saran
5.1 Kesimpulan Penilaian kinerja pemerintah
berdasarkan  aspek  finansial  pada  kota  Solok dikategorikan  baik  karena pada tingkatan  nilai ekonomis  yang  dicapai  tergolong  sangat  baik, nilai  efisiensi  rendah  yang  menyatakan  bahwa kemampuan pemerintah untuk mengelola biaya juga  sangat  baik  dan  juga  tingkat  efektivitas yang  tinggi  mencerminkan  kinerja  pemerintah yang  tinggi  dengan  tercapainya  semua  yang dianggarkan.
Namun  berbeda  halnya  dari  aspek finansial, aspek non finansial pada Kota Solok cendrung  lemah.  Rendahnya  perhatian  dan daya  tanggap  pemerintah  terhadap  keinginan dan  kebutuhan  masyarakat  menjadikan  tingkat kepuasan  masyarakat  terhadap  pemerintahan menjadi  rendah.  Di  sisi  lain  dari  aparatur pemerintahan  memperlihatkan  hasil  yang cukup  efektif  hanya  saja  kalau  digabungkan dengan  masyarakat  maka  tetap  hasil  dari kinerja  pemerintah  kurang  baik  karena  lebih cendrung kearah ketidakpuasan.
Hasil  keseluruhan  menunjukan  bahwa kinerja  yang  ditunjukan  informasi  finansial tidak dipengaruhi oleh informasi non finansial.

## 5.2 Saran
Penelitian ini masih terbatas kepada satu
SKPD sehingga hasil yang didapatkan belumlah  maksimal,  jadi  untuk  peneliti berikutnya  diharapkan  mampu  memperluas cakupan penelitian.
Saran  untuk  pemerintah,  mulailah  untuk lebih  memperhatikan  keinginan  masyarakat dan laksanakan anggaran yang telah ditetapkan dengan lebih transparan dan akuntabel.

## Daftar Pustaka
Bastian,  Indra,  (2005).  Akuntansi  Sektor Publik, Penerbit Erlangga. Jakarta.
Bisma, I Gde Dewa dan Hery Susanto (2010).
Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat Tahun  Anggaran  2003  –  2007.  GaneC
Swara  Edisi  Khusus  Vol.4  No.  3, Desember 2010.
D  A  A  Ratih  Iswari.(2011).  Penilaian  Kinerja Aspek Finansial Dan Non-Finansial Perusahaan  Daerah  Pasar  Kota  Denpasar. Jurnal : Universitas Udayana.
Departemen  Dalam  Negeri.  2004.  Undang- Undang  No.  33  tahun  2004  tentang Perimbangan  Keungan  Pemerintah  Pusat dan Daerah. Sekretariat Negara, Jakarta.
_____.  1996.  Keputusan  Dalam  Negeri  No. 690  900  327  tentang  Pedoman  Penilaian dan Kinerja Keuangan. Sekretariat Negara, Jakarta.Deddi  dan  Ayuningtyas,  (2010). Akuntansi  Sektor  Publik.  Edisi  Kedua, Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
H.S.  Lindo,  D.P.E  Saerang,  I.  Elim  (2014). Analisis  Kinerja  Keuangan  Pemerintah Kabupaten
Kepualauan
Sangihe
Menggunakan  Metode  Value  for  Money. Jurnal  EMBA:Vol.2  No.  3  September 2014, Hal. 1686-1694
Halim, Abdul, 2001. Akuntansi Sektor Publik- Akuntansi  Keuangan  Daerah,  Salemba Empat: Jakarta.
Harun,  (2008).  Reformasi  Akuntansi  dan Manajemen  Sektor  Publik  di  Indonesia. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
I.D.M.I.  Purnamasari,  I  Wayan  Suwendra, Wayan  Cipta  (2014).Analisis  Kinerja Dinas  Pendapatan  Daerah  Kabupaten Berdasarkan  Value  for  Money  Audit  Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Tahun  2007-2011.  E-Jurnal  Bisma Universitas  Pendidikan  Ganesha,  Jurusan Manajemen Vol. 2 Tahun 2014. Singaraja.
Julita dan Jufrizen, (2012). Budgeting. Penerbit Citapustaka Media Perintis. Bandung.
Kaplan,  Robert  S  and  David  P  Norton,  1996. Balanced Scorecard : Menerapkan Strategi Menjadi Aksi, Erlangga : Jakarta.
Mardiasmo.  2009. Akuntansi  Sektor  Publik . Andi. Yogyakarta
Mahsun, Mohamad. 2006. Pengukuran Kinerja Sektor  Publik.  Edisi  ke-1.  Yogyakarta: BPFE.
Mardiasmo.  2002. Akuntansi  Sektor  Publik,
Penerbit Andi , Yogyakarta.
Patilima,  Hamid.  2010.  Metode  Penelitian Kualitatif. Malang: UMM Press
Pangkey,  Imanuel  dan  Sherly  Pinatik.  (2015).
Analisisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan  Pariwisata  Provinsi  Sulawesi  Utara. Jurnal EMBA. Vol.3 No 4 Desember 2014, hal. 33-43
Prakoso,  (2011).  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi  Umum (DAU)  dan  Produk  Domestik  Regional
Bruto  (PDRB)  Terhadap  Belanja  Daerah. Skripsi  S1,  Program  Sarjana  Fakultas
Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2011 .
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Rizal  Efendi  (2012).  Pengukuran  Kinerja Sektor Publik dengan Menggunakan
Balanced  Scorecard  (  Studi  Kasus  Kanwil DJP Sumsel dan Kep Babel). Forum Bisnis dan  Kewirausahaan  Jurnal  Ilmiah  STIE MDP  Vol.  1  No.  2  Maret  2012. Palembang.
Sumarsono, Sonny. 2009. Manajemen Keuangan Pemerintah. Graha Ilmu.
Yogyakarta.
Tjiptono,  Fauzi.  2000.  Prinsip-Prinsip  Total
Quality Services. Jakarta : Andi
Trisna  Dewi.  2005.  Balanced  Scorecard sebagai  Alat  Pengukuran  Kinerja  pada PDAM  kota  Denpasar.  Tesis  Magister
Ekonomi  Pembangunan  pada  Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Denpasar.
Wahyudin  Nor  (2012).  Penerapan  Balanced Scorecard  Pada  Pemerintah  Daerah. AUDI Jurnal Akuntansi dan Bisnis Vol.7,
No. 2, Juli 2012
Wardika,  I  Gusti  Agung  Made.  2004.  Kinerja Puskesmas  di  Kabupaten  Badung.  Tesis Magister  Ekonomi  Pembangunan  pada Fakultas  Ekonomi  Universitas  Udayana,
Denpasar
Wiratna  Sujarweni,  2015,  Akuntansi  Sektor Publik,  Penerbit  Pustaka  Baru  Press Yogyakarta.
Yunianti,  Umi  (2015).  Analisis  Efisiensi  dan Efektivitas  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Desa  (APBDesa)  (2015).  Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta.

## Halaman ini sengaja dikosongkan