PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021

## IMPLEMENTASI INOVASI KEBIJAKAN PROGRAM (SPP) SIMPAN PINJAM PEREMPUAN DI KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN WAJO
Resky Amalia. P 1 ; Andi Agustang 2 ; Andi Muhammad Idhan 3 ; Suryadi Lambali 4
1 Universitas Pepabri Makassar; 23 Universitas Negeri Makassar; 4 Universitas
Hasanuddin 4
1 reskyamaliah04@gmail.com ; 2 andiagust63@gmail.com ; 3 amuhidkhan@unm.ac.id ; 4 surlam2006@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Penelitian  ini  adalah  bermaksud  untuk  mengetahui  bagaimana  penerapan  inovasi  kebijakan tersebut  jika  dilihat  dari  teori  inovasi  implementasi  yang  dikemukakan  oleh  Toddy  Steellman yaitu dari segi faktor individu yang terdiri dari Motivasi, Norma-Norma, dan Kesesuaian. Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif  yang  bersifat  deskriptif  yaitu  untuk  memberikan gambaran  secara  jelas  mengenai  masalah-masalah  yang  diteliti,  menginterpratasikan  serta menjelaskan  data  secara  sistematis  pada  UPK  kecamatan  Tanasitolo.  Hasil  Penelitian  terhadap inovasi kebijakan program SPP diketahui dengan menggunakan tiga faktor yaitu Motivasi, Norma- norma dan Kesesuaian. Implementasi inovasi dari faktor individu dapat dilihat dengan terjadinya peningkatan  pelunasan  tunggakan  setelah  kebijakan  tersebut  diterapkan,  kemudian  dari  faktor norma-norma dapat dilihat dengan tingginya tingkat minat masyarakat terhadap program tersebut karena  mampu  meningkatkan  taraf  hidup  masyarakat.  Sedangkan  faktor  kesesuain  dapat  dilihat bahwa  inovasi  kebijakan  jika  dilihat  dari  faktor  kesesuaian  masih  terdapat  ketidaksesuaian terhadap  masyarakat  terbukti  dengan  adanya  satu  keluarga  yang  bertanda  tangan  dalam  surat pernyataan  ahli  waris  meninggalkan  daerah  setempat  tanpa  sepengetahuan  pihak  pemerintah kecamatan Tanasitolo dan pihak UPK.
Kata Kunci: Implementasi, Inovasi, Simpan Pinjam Perempuan

## ABSTRACT
This  research  is  intended  to  determine  how  the  application  of  the  policy  innovation  when  seen from  the  implementation  of  innovation  theory  proposed  by  Toddy  Stell  Man  that  is  in  terms  of individual  factors  which consists  of  Motivation, Norms,  and  Compliance. the  research  approach used  is  qualitative  descriptive  that  is  to  give  a  clear  picture  of  the  issues  studied, menginterpratasikan and explain the data systematically on UPK Tanasitolo districts. Research on innovation  policies  SPP  program  known  by  using  three  factors:  Motivation,  Norms  and Conformity. Implementation of the innovation of the individual factors can be seen by the increase in repayment arrears after the policy is implemented, then the norms of the factors can be seen by the  high  level  of  public  interest  in  the  program  because  it  can  improve  people's  lives.  Whereas suitability factors can be seen that when viewed from the policy innovation suitability factors still there is a mismatch on the community as evidenced by the presence of one family who signed the affidavit  heir  left  the  local  area  without  the  knowledge  of  the  government  party  and  the  UPK Tanasitolo districts.
Keywords: Implementation, Innovation, Women's savings and loan

## PENDAHULUAN
Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  pemerintah  dalam  mengentaskan kemiskinan  yaitu  melalui  pembangunan  yang  bertumpu  pada  negara,  menjadi
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
pembangunan  yang  bertumpu  pada  masyarakat  atau  yang  lebih  dikenal  dengan istilah  pembangunan  masyarakat (community  development). Dalam  hal  ini, pembangunan merupakan  proses  perubahan  yang  direncanakan  untuk memperbaiki  berbagai  aspek  kehidupan  masyarakat,  (Makmur  2020;  Sari  and Soesatyo n.d.; Yusuf, Iyan, and Saputra 2011)
Wujud  dari  keseriusan  pemerintah  dalam  bidang  pembangunan,  yaitu dengan  menciptakan  program  pemberdayaan  masyarakat.  Salah  satunya  yaitu dengan  mengeluarkan  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri Perdesaan  (PNPM  MP),  yang  diatur  berdasarkan  (Kepmen  Kordinator  Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 25/Kep/Menko/kesra/VII/2007 Penjelasan X
Pelestarian  Kegiatan  Dana  Bergulir  2007)secara  umum  dikelola  oleh  Badan Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri,  dan  secara  umum  dikelola  oleh  Badan Pengembangan Masyarakat (BPM).
Program  Pemberdayaan  ini  lebih  memprioritaskan  pemenuhan  kebutuhan untuk  pengentasan  kemiskinan,  kegiatan  mendesak  dan  bermanfaat  bagi sebanyak-banyaknya  masyarakat,  dengan  mendayagunakan  secara  optimal berbagai sumber daya  yang terbatas. PNPM MP yang  sudah dimulai  sejak tahun 2007  merupakan  salah  satu  mekanisme  program  pemberdayaan  masyarakat PNPM  Mandiri  dalam  upaya  mempercepat  penanggulangan  kemiskinan  dan perluasan kesempatan kerja diwilayah pedesaan/kelurahan, (Fadilah, Ismanto, and Stiawati 2017; LESTARI 2020; Margayaningsih 2016)
Dalam  memberikan  dukungan  terhadap  PNPM  Mandiri  Perdesaan  yang mempunyai  tujuan  percepatan  penanggulangan  kemiskinan  maka  kegiatan pengelolaan  dana  bergulir  menjadi  salah  satu  kegiatan  yang  memberikan kemudahan  bagi  RTM  (Rumah  Tangga  Miskin)  sebagaimana  yang  telah dijelaskan di dalam PNPM MP PTO penjelasan X bahwa dana bergulir terdiri atas dua  jenis    yaitu  program  SPP  dan  UEP  (Usaha  Ekonomi  Produktif)  program tersebut  mendapatkan  permodalan  dan  menyediakan  pendanaan  untuk peningkatan  kapasitas  kelompok  usaha),  kegiatan  peningkatan  kapasitas  usaha kelompok  perempuan  (menyediakan  hibah  untuk  pendanaan  sarana  usaha  dan modal  kerja  untuk  satu  siklus  usaha).  Dengan  tujuan  pelestarian  dan pengembangan  dana  bergulir  baik  yang  bersumber  dari  kegiatan  SPP  dan UEPyang  berasal  dari  PPK    agar  sesuai  dengan  prinsip,  tujuan  dan  mekanisme, (Nikmah 2017; Perizade 2011; Wahyuni 2012)
Pelaksanaan  program  PNPM  MP  SPP  bertumpu  pada  pendekatan  proses partisipatif.  Keswadayaan  dari  kelompok  masyarakat  yang  menjadi  target program,  sehingga  pemerintah  hanya  sebagai  fasilitator  yang  mengarahkan  dan membimbing.  Dalam  implementasinya,  program  ini  melibatkan  seluruh  aspek
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
baik dari aspek daerah, pemerintah, pihak konsultan maupun dari segenap lapisan masyarakat  yang  menjadi  sasaran  dari  program  SPP,  (Ekowati  and  Roro  2005; Fikri and Hidayah 2021; Roberts-Gray and Gray 1983)
Namun berdasarkan keputusan pemerintah mengenai pemberhentian PNPM (Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat)  di  tahun  2015  ini  melalui (Petunjuk  Teknis  Operasional  (PTO)  Program  Nasional  Pemberdayaan.  Tim Koordinasi  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  Pedesaan (PNPM MP). 2008. Jakarta: Departemen Dalam Negeri. 2008) disebutkan bahwa kontrak  kerja  fasilitator  berakhir  pada  31  Desember  2014.  Meskipun  secara kebijakan  PNPM  sudah  berakhir  namun  program  dana  bergulir  SPP  dan  UEP khususnya  di  Tanasitolo  masih  tetap  berjalan  dan  secara  otomatis  program  SPP dan  UEP  dinaungi  oleh  BKAD  (Badan  Kerja  sama  Antar  Desa)  sebagaimana dijelaskan  dalam  (peraturan  Bupati  wajo  Nomor  58  tahun  2015  tentang perlindungan dan pelestarian asset dana  simpan pinjam usaha ekonomi produktif (SPP-UEP)  kegiatan  program  nasional  pemberdayaan  masyarakat  mandiri pedesaan/integrasi  (PNPM-MP/  integrasi)  kabupaten  wajo  2015).  BKAD merupakan sebuah lembaga yang dibentuk atas dasar kesepakatan di satu wilayah dalam  satu  kecamatan  melalui  forum  musyawarah  antardesa  yang  susunan keanggotaanya  terdiri  dari  ketua,  sekretaris  dan  anggota,  selain  itu  BKAD merupakan  badan  pemegang  dan  pengelolah  tertinggi  serta  lembaga  tertinggi dalam  pengambilan  keputusan  pengelolaan  dana  bergulir  di  tingkat  kecamatan melalui  MAD,  yang  sebelumnya  BKAD  hanya  sebagai  lembaga  yang  berfungsi sebagai pimpinan forum dan UPK (Unit Pengelolah Kegiatan) sebagai pemegang dan pengelola tertinggi, (LESTARI 2020; Perizade 2011; Suharto 2011)
Berdasarkan  hal  tersebut  proses  pengelolaan  dana  SPP  dan  UEP  sebelum dan sesudahnya juga mengalami inovasi dalam pengimplementasiannya. Sebelum PNPM  MP  berakhir  diterapkan  aturan tanggung  renteng  yaitu  tanggung  bersama jika  salah  satu  anggota  melakukan  penunggakan  maka  semua  anggota  dalam kelompok  tersebut  melakukan  tanggung  bersama,  secara  bersamaan  juga diterapkan  sanksi  lokal  yaitu sanksi  yang dikenakan kepada  desa  setempat  dalam hal  ini  jika  salah  satu  kelompok  mengalami  penuggakan  maka  desa  kelompok tersebut tidak  mendapatkan dana fisik dan dana SPP. Dengan berakhirnya PNPM MP maka aturan mengenai surat pernyataan ahli waris dan jaminan BPKB, SPPT dll  dibuat  setelah  SPP  berada  di  bawah  naungan  BKAD  mengingat  sanksi  lokal secara  otomatis  telah  dihapus  bersamaan  dengan  berakhirnya  PNPM    MP,  surat pernyataan  ahli  waris  tersebut  dimaksudkan  agar  setiap  anggota  yang  tergolong dalam  kelompok  SPP  harus  mempunyai  jaminan  seperti  BPKB,  SPPT  dll  dan wajib  membuat  surat  pernyataan  ahli  waris  yang  ditanda  tangani  oleh  keluarga
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
dekat  baik  suami  maupun  anak  hal  tersebut  dimaksudkan  untuk  lebih  mengikat anggota  anggotaSPP  untuk  menghindari  terjadinya  hal-hal  yang  menyebabkan proses  pengimplementasian  terhambat,  (Kurniawan  and  Manar  2013;  Parsons 2008; Steelman 2010).
Kecamatan  Tanasitolo  Kabupaten  Wajo  merupakan  salah  satu  daerah kabupaten  di  Sulawesi  Selatan  yang  menjadi  sasaran  dari  PNPM  MP  SPP. Berdasarkan profil  Kecamatan  Tanasitolo dijelaskan  bahwa  kecamatan  ini terdiri dari  15  desa  dan  4  kelurahan,  dengan  jumlah  penduduk  38.090  jiwa  atau  3177 KK. Sebanyak  47  persen  KK  di  kecamatan  ini  tergolong  sebagai  KK  miskin/
Rumah  Tangga  Miskin  (RTM).  Desa  termiskin  di  Kecamatan  ini  adalah  Desa Waetuwo,  dengan  jumlah  RTM  hingga  113  KK  dan  penghasilan  rata-rata  Rp 12500 per hari. Sebagian besar (70 persen) masyarakatnya berpendidikan Sekolah Dasar. Berdasarkan laporan permasalahan fasilitator SPP dan UEP bulan Agustus 2016  bahwa  Masyarakat  Kecamatan  Tanasitolo  yang  menjadi  sasaran  program SPP (target  groups) masih  memiliki  beberapa  kendala  di  antaranya  masih terbatasnya  kemampuan  serta  keterampilan  dari  penduduk  miskin  itu  sendiri,  di antaranya  adalah kurangnya  keterampilan, pengalaman  berusaha, pemilihan  jenis usaha  yang  produktif  dan  seringnya  terjadi  penunggakan  kelompok  SPP diberbagai  Desa.  Dengan  demikian  hal  tersebut  mempengaruhi  efektivitas pelaksanaan program SPP itu sendiri.

## METODE PENELITIAN
Dalam  penelitian  ini,  digunakan  pendekatan  kualitatif,  penelitian  yang dilakukan  bersifat  deskriptif  guna  mengetahui  atau  menggambarkan  kenyataan dari  kejadian  yang  diteliti  sehingga  memudahkan  untuk  mendapatkan  data  yang objektif dan tepat mengenai masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini berfokus bagaimana  pengimplementasian  inovasi  kebijakan  program  Simpan  Pinjam khusus  Perempuan  (SPP)  di  Kecamatan  Tansitolo  Kabupaten  Wajo.  Dengan Penentuan unit analisis didasarkan pada pertimbangan objektif,  yang berdasarkan kepada  keputusan  Menteri  No.25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007  Tentang  Pedoman Umum  Program  Nasional  Pemberdayaan  Masyarakat  Mandiri  yang  dipengaruhi oleh  faktor  individu  berdasarkan  teori  yang  telah  dikemukakan  oleh  Steelmen. Selain  itu  penelitian  ini  menggunakan Key  person dengan  mengetahui  informasi awal  tentang  objek  penelitian  maupun  informasi  penelitian  untuk  memulai melakukan  wawancara  atau  observasi.  Dalam  melakukan  analisis  penulis menggunakan Data Prime dan Data Sekunder, (Miles and Huberman 1994; Miles, Huberman, and Saldana 2014).
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Implementasi kebijakan program SPP
Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah  pada  proses  pelaksanaan  dari  suatu  kebijakan.  Dalam  praktiknya implementasi  kebijakan  merupakan  suatu  proses  yang  begitu  kompleks  bahkan tidak  jarang  bermuatan  politis  dengan  adanya  intervensi  berbagai  kepentingan. Menurut  Jenkins  Studi  Implementasi  (Parsons  2008)  adalah:  Adalah  studi perubahan terjadi, bagaimana kemungkinan perubahan  bisa dimunculkan. Ia juga merupakan  studi  tentang  mikrostruktur  dari  kehidupan  politik;  bagaimana organisasi  di  luar  dan  di  dalam  sistem  politik  menjalankan  urusan  mereka  dan berinteraksi  satu  sama  lain;  apa  motivasi-motivasi  mereka  bertindak  seperti  itu, dan apa motivasi lain yang mungkin membuat mereka bertindak secara berbeda .
Acuan  pelaksanaan  program  Simpan  pinjam  perempuan  di  kecamatan tanasitolo  mengacu kepada PTO penjelasan X PNPM MP  mengenai pengelolaan dana  bergulir  baik  sebelum  maupun  setelah  PNPM  MP  berakhir.  Namun  setelah PNPM  MP  berakhir  maka  dikeluarkanlah  (peraturan  Bupati  Wajo  Nomor  58 tahun 2015 tentang perlindungan dan pelestarian asset dana simpan pinjam usaha ekonomi  produktif  (SPP-UEP)  kegiatan  program  nasional  pemberdayaan masyarakat  mandiri  pedesaan/integrasi  (PNPM-MP/  integrasi)  kabupaten  wajo 2015)kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan/integrasi (PNPM MPD/Integrasi) Kabupaten Wajo.
Dalam  peraturan  bupati  tersebut  dijelaskan  bahwa  status  kepemilikan  hasil kegiatan  PNPM  MP  termasuk  SPP  adalah  milik  masyarakat.  Di  dalam  Perbup tersebut juga dijelasakan bahwa dalam perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM MP maka perlu dibentuk institusi yang mempunyai kekuatan  hukum yang dapat  diberikan  pembinaan  dan  pengawasan  secara  optimal  dari  pemerintah daerah.  Oleh  karena  itu  pada  bulan  Oktober  2015  telah  diselenggarakan  serah terima asset dana bergulir dari tim penetaan ke BKAD dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) yang dihadiri oleh wakil-wakil dari masyarakat desa serta unsur lain yang  terakait  dengan  pelaksanaan  PNPM  MP.  Maka  SPP  dan  UEP  secara  resmi dinaungi oleh BKAD.
Implementasi  sering dianggap hanya  merupakan  pelaksanaan dari apa yang telah  diputuskan  oleh policy  maker atau  para  pembuat  kebijakan,  seolah-olah tahapan  ini  kurang  berpengaruh.  Akan  tetapi  dalam  kenyataanya,  tahapan implementasi  menjadi  begitu  penting  karena  suatu  kebijakan  tidak  akan  berarti apa-apa  jika  tidak  dapat  dilaksanakan  dengan  baik  dan  benar.  Dengan  kata  lain implementasi  merupakan  tahap  dimana  suatu  kebijakan  dilaksanakan  secara maksimal  dan  dapat  mencapai  tujuan  kebijakan  itu  sendiri  dalam  hal pengimplementasian  inovasi  kebijakan  program  SPP  yang  telah  dikeluarkan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
BKAD yang merupakan lembaga tertinggi dalam pengelolaan dana bergulir. (Kim and  Chung  2017;  Roberts-Gray  and  Gray  1983;  Wandersman,  Chien,  and  Katz 2012).
Kebijakan  surat  pernyataan  ahli  waris  memiliki  peranan  yang  sangat  besar agar  mampu  menekan  penunggakan  jika  dibandingkan  dengan  surat  jaminan. Meskipun  pada  dasarnya  surat  jaminan  juga  merupakan  salah  satu  bukti  kuat untuk  mengikat  atau  “mengancam”  anggota  SPP.  Namun  belum  ada  kasus  yang pernah  teralisasikan.  Seringnya  terjadi Urbanisasi pada  masyarakat  daerah setempat  sehingga  menjadi  alasan  akan  pentingnya  peran  surat  pernyataan  ahli waris bagi anggota SPP (Ekowati and Roro 2005; Parsons 2008)
Kedudukan  UPK  di  kecamatan  Tanasitolo  merupakan  sebuah  organisasi yang  dibentuk  pada  saat  PNPM  masih  berjalan  untuk  menaungi  kegiatan  dana bergulir  termasuk  Program  Simpan  Pinjam  Perempuan  yang  terdiriatas  58 kelompok  dari  11  Desa  yang  melaksanakan  program  SPP.  Berikut  nama-nama kelompok yang tergolong dalam kelompok SPP:
Tabel. I.1. Jumlah Kelompok SPP No Desa JumlahKelompok 1. Tonrilippue 1 2. Mappadaelo 3 3. Ujunge 2 4. BaruTancung 7 5. Pajalele 2 6. Ujung Baru 7 7. Mario 5 8. Assorajang 9 9. Tancung 13 10. Wewengrewu 6 11. Pincengpute 3 Jumlah 58 Kelompok Sumber: UPK Kecamatan Tanasitolo
Meskipun  secara  kebijakan  PNPM  sudah  berakhir  namun  program  dana bergulir termasuk SPP dan UEP masih tetap berjalan termasuk 58 kelompok yang telah disebutkan di atas.
Simpan  Pinjam  Perempuan  (SPP)  PNPM  Mandiri  adalah  kegiatan pemberian  dana  bantuan  permodalan  untuk  kelompok  perempuan  yang mempunyai  kegiatan  simpan  pinjam.  Tujuan  umum  kegiatan  kelompok  SPP  ini ialah  untuk  mengembangkan  potensi  kegiatan  simpan  pinjam  perdesaan,
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
kemudahan  akses  pendanaan  usaha  skala  mikro,  pemenuhan  kebutuhan pendanaan  dasar,  dan  memperkuat  kegiatan  kaum  perempuan  dan  mendorong penanggulangan  rumah  tangga  miskin.  Sedangkan  tujuan  khususnya  antara  lain adalah  memberikan  kesempatan  kaum  perempuan  meningkatkan  ekonomi keluarga/rumah  tangga  melalui  pendanaan  peluang  usaha,  (LESTARI  2020; Perizade 2011)
Ada  tiga  jenis  usaha  yang  dikembangkan  oleh  masyarakat  Tanasitolo terkhusus  anggota  SPP  yaitu  menenun,  menjual  campuran  dan  memsarkan  hasil tenunnya  (jual  kain  sutra).  Hal  tersebut  diperkuat  dengan  pernyataan  UPK  yang dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:
Tabel IV.2 .Jenis Usaha SPP Nama Kelompok Desa Jenis Usaha Cempaka Ujunge Campuran Cempaka V Ujunge Jual Pakaian Sejahtra Ujung Baru Jual baju Seruni 1 Pinceng Pute Tenun, dan campuran Seruni Assorajang TBM (Tenun Bukan Mesin) Sumber UPK Kecamatan Tanasitolo
Pelaksanaan SPP dilaksanakan diberbagai kecamatan yang ada di Indonesia termasuk  di  Kecamatan  Tanasitolo.  Kecamatan  Tanasitolo  merupakan  salah  satu dari  3  kecamatan  terbaik  dari  14  kecamatan  yang  ada  di  Kabupaten  Wajo  dan salah  satu  kecamatan  yang  sukses  dalam  pelaksanaan  program  simpan  pinjam perempuan, (Parsons 2008; Steelman 2010)
Pelaksanaan program SPP di Kecamatan Tanasitolo memiliki cara tersendiri untuk menarik  minat  masyarakat setempat salah satunya  sebagaimana  yang telah dijelaskan  oleh  ketua  UPK  di  atas  bahwa  Kecamatan  Tanasitolo  menerapkan sistem bunga yang tidak terlalu tinggi yaitu hanya 2% menurun selama satu tahun dalam  artian  selama  satu  tahun,  dana  pinjaman  mengalami  penurunan  bunga sebanyak  2%  setiap  bulannya.  Misalnya  jumlah  tagihan  pada  bulan  Januari sebanyak Rp.120.000 maka bulan selanjutnya mengalami penurunan sebanyak 2% jadi jumlah tagihan yang harus dibayar pada bulan februari sebanyak Rp.118.000. Selain  memiliki sistem  tersendiri untuk menarik minat masyarakatnya Tanasitolo dijuluki  sebagai  pusat  persuteraan  yang  ada  di  Kabupaten  Wajo  sehingga  sering dikunjungi oleh bank dunia, (Parsons 2008; Steelman 2010)
Penelitian  ini,  membahas  mengenai  implementasi  inovasi  Kebijakan Program  Simpan  Pinjam  khusus  Perempuan  (SPP)  di  Kecamatan  Tanasitolo Kabupaten  Wajo . Dalam  jurnal  ilagaligo  (Makmur  2020)  mengemukakan  bahwa keberhasilan  inovasi  sangat  ditentukan  oleh  kreativitas  manusia,  bagi  manusia
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
yang tidak kreatif maka inovasi pun sulit dikembangkan kemudian kebutuhan dan keinginan tidak mungkin dapat diwujudkan.
Dalam  upaya  menjawab  permasalahan  implementasi  Inovasi  kebijakan program  SPP  di  Kecamatan  Tanasitolo  Kabupaten  Wajo.  Maka  teori  dari Steelman  yang dianggap mendekati permasalahan terebut. Menurut Steelman ada tiga variabel yang berpengaruhi dalam pengimplementasian inovasi, yakni bahwa keberhasilan  implementasi  inovasi  dalam  suatu  kebijakan  program  dapat  diukur melalui tiga faktor, (Parsons 2008; Steelman 2010)
1. Faktor Individu
Faktor individu meliputi: (1) motivasi, (2)norma-norma, dan (3) harmoni, serta kesesuaian Individu yang termotivasi dan bekerja dalam norma-norma sosial di tempat  kerja  dan  lembaga  yang  dominan  atau  budaya  organisasi  yang mendukung inovasi atau praktek inovatif.
2. Faktor Struktur
Faktor  struktur  terdiri  atas  (1)  aturan  dan  komunikasi  (2)  insentif  (3) keterbukaan,  dan  (4)  keseimbangan  Struktur  yang  memfasilitasi  aturan  yang jelas  dan  komunikasi,  insentif  yang  mendorong  kepatuhan  terhadap  praktek inovatif,  lingkungan  politik  yang  terbuka  untuk  inovasi,  dan  kesadaran perlawanan  dan  langkah-langkah  untuk  mengatasi,  mengurangi,  atau menetralisir perlawanan dan)
3. Faktor Budaya
Faktor  budaya  terdiri  atas  (1)  Guncangan,  (2)  pengelompokan,  dan  (3) pengakuan.  Strategi  untuk  membingkai  masalah  untuk  mendukung  praktek inovatif,  memanfaatkan  guncangan  atau  fokus  peristiwa  jika  terjadi,  dan penggunaan inovasi untuk meningkatkan legitimasi).
Berdasarkan  ketiga  faktor  implementasi  inovasi  yang  dikemukakan  oleh Steelman kaitannya dengan penelitian ini, mengabaikan faktor struktur dan faktor budaya  dikarenakan  dalam  penelitian  implementasi  inovasi  kebijakan  program simpan pinjam perempuan lebih cenderung berkaitan dengan faktor individu yaitu denga  nmelihat  sejauh  mana  motivasi  anggota  kelompok  SPP  sehingga  dapat menjalankan  inovasi  kebijakan  tersebut,  sedangkan  untuk  melihat  sejauh  mana keharmonisan  kerja anggota SPP dan norma-norma  yang  dianut oleh  masyarakat terhadap inovasi tersebut maka melakukan pendekatan faktor norma dan harmoni. Untuk  melihat  kesesuaian  dan  keselarasan  nilai-nilai  individu  dan  nilai-nilai lembaga  dengan  inovasi  kebijakan  tersebut  maka  peneliti  menggunaka npendekatan faktor kesesuaian dan keselarasan.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021

## Implementasi Inovasi Kebijakan Program Simpan Pinjam
Berdasarkan  pembahasan  yang  telah  dikemukakan  di  awal  maka  menjadi sebuah  permasalahan  tersendiri  untuk  diteliti,  pada  pendiskripsian  ini  akan dilakukan  telaah  mendalam  mengenai  inovasi  kebijakan  tersebut  dan  melihat bagaimana  penerapan  inovasi  kebijakan  tersebut.  Meskipun  telah  dikeluarkan inovasi tersebut masih saja terjadi penunggakan, dimana penunggakan merupakan masalah  terbesar  yang  terjadi  di  organisasi  UPK  ini,  baik  sebelum  maupun sesudah PNPM MP berakhir.
Adapun  Faktor  yang  mempengaruhi  Implementasi  Inovasi  Kebijakan  Program Simpan PinjamPerempaun di Kecamatan Tanasitolo yakni sebagai berikut:

## Faktor Individu
Berdasarkan  penjelasan  Steelman  mengenai  faktor  Individu “Individuals who are motivated and working within workplace social norms and the dominant agency  or  organizational  culture  that  supports  the  innovation  or  the  innovative practice”
Adapun  poin-poin  yang  berasal  dari  faktor  individu  meliputi:  (1)  motivasi,
(2) norma-norma, dan (3) harmoni, serta kesesuaian.

## Motivasi
Motivasi merupakan sebuah indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana  motivasi  individu  terhadap  inovasi  kebijakan  yang  dibuat.  Teori  motivasi dalam  faktor  individu  menyatakan  bahwa  setiap  aktor  akan  termotivasi  untuk melakukan  perubahan.  Peningkatan  motivasi  sangat  dipengaruhi  oleh  aspek kebijakan  yang  dilakukan  dan  hal  ini  mendorong  pada  peningkatan  kemampuan dari  masyarakat  yang  bersangkutan  terutama  dalam  melaksanakan  tugas-tugas mereka (Kim and Chung 2017). Sejalan dengan pandangan (Anderson 2014) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan  dalam  organisasi  serta  menjadi  pedoman  dan  pendorong  dalam meningkatkan kapasitas personil dalam organisasi tersebut
Motivasi  merupakan  stimulus  yang  mendorong  individu-individu  yang merasa kurang puas dengan  merancang solusi  alternatif. Dengan  memilih pilihan rasional  dari  gambaran  teori  kelembagaan  dan  kebijakan  dan  teori  manajemen, motivasi  memperhitungkan  apa  yang  mendorong  kebijakan  pengusaha  atau pemimpin  untuk  melakukan  suatu  perubahan.  Teori  motivasi  dalam  faktor individu  menyatakan  bahwa  setiap  aktor    akan  termotivasi  untuk  melakukan perubahan.  Demikian  juga,  orang-orang  yang  paham  akan  teori  tersebut  mereka akan  mampu  merancang  alternatif    solusi.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  mereka harus  memiliki  beberapa  tingkat  kewenangan  untuk  melakukan  perubahan, (Parsons 2008; Steelman 2010).
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Untuk  motivasi  individu  terhadap  inovasi  kebijakan  yang  telah  dibuat oleh pemerintah  Kecamatan  Tanasitolo  dalam  hal  ini  oleh  BKAD  yang  merupakan lembaga  tertinggi  pengelola  tertinggi  dana  SPP.  Sejalan  dengan  hal  tersebut dengan  adanya  inovasi  kebijakan  ini  tentunya  memberikan  dampak  positif terhadap  masyarakat  yang  tergolong  dalam  kelompok  SPP  yaitu  meningkatan potensi  dan  kemampuan  perempuan  RTM  dalam  memperbaiki  kondisi  ekonomi keluarga.  Implementasi  kegiatan  SPP-PNPM  Mandiri  juga  memberikan  dampak positif  terhadap  kemajuan  perekonomian di  desa  terutama  terhadap berkembangnya  kegiatan  simpan  pinjam.  Selain  meningkatkan  kepedulian masyarakat  untuk  membayar  tunggakan  di  sisi  lain  juga  mengalami  peningkatan pembayaran  tunggakan  maka  setelah  beberapa  bulan  pelaksana  aninovasi kebijakan  ini  diterapkan  terdapat  peningkatan  pembayaran  tunggakan,  (Parsons 2008; Steelman 2010)
Dengan  adanya  inovasi  kebijakan  ini  mampu  menekan  penunggakan meskipun  tidak  mampu  mengurangi  penunggakan  secara  drastis.  Namun  di  sisi lain masih adanya ketidaksesuain antara kebijakan tersebut dan anggota kelompok SPP  yang  lain  sehingga  tidak  semua  anggota  mampu  termotivasi  dengan  adanya inovasi kebijakan ini. Adapun alasan mengapa anggota kelompok SPP termotivasi dengan  dikeluarkannya  kebijakan  tersebut  yaitu  guna  meningkatkan  motivasi masyarakat setempat. Terlaksananya inovasi kebijakan SPP tentu tidak  lepas dari peran kepala desa.
Pelaksanaan  program  SPP  dan  pelaksanaan  inovasi  kebijakan  yang dikeluarkan tidak lepas dari peran pemerintah untuk membantu pihak UPK untuk mengatasi  masalah-masalah  yang  ada  dalam  hal  ini  masalah  penunggakan, meskipun pada dasarnya  peran kepala desa sebelum  maupun sesudah PNPM MP berakhir tetap memiliki peran yang samayaitu mengontrol jalannya program SPP.
Di  sisi  lain  ketika  kita  berbicara  masalah  individu  bahwa  setiap  individu memiliki  kepribadian  yang  berbeda-beda  begitu  pun  halnya  dengan  ketika  kita membahas  mengenai  motivasi  membayar  tidak  serta  merta  semua  pengguna program mampu termotivasi dengan kehadiran aturan tersebut. Oleh karenanya di situlah  pihak  organisasi  atau  pihak  UPK  yang  berperan  penting  dalam pelaksanaan  program  dengan  secara  perlahan  menyadarkan  masyarakat  akan pentingnya sebuah aturan, (Parsons 2008; Steelman 2010)
Dalam  kaitannya  dengan  implementasi  Inovasi  Kebijakan  Program  SPP  di Kecamatan  Tanasitolo,  faktor  motivasi  sangat  berperan  dalam  keberlangsungan inovasi  tersebut  baik  pihak  pemerintahnya  maupun  pihak  target  grup  kelompok SPP.  Pihak  pemerintah  dalam  hal  ini  pihak  BKAD  yang  memiliki  kekuasaan tertinggi  dalam  pengelolaan  dana  bergulir  SPP  dan  UEP  mengeluarkan  sebuah
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Inovasi dengan maksud untuk mengurangi tunggakan dan meningkatkan motivasi kepada anggota kelompok untuk melunasi setiap tunggakan yang ada.
Namun sebelum inovasi kebijakan tersebut dikeluarkan terdapat sistem atau cara  diterapkan  guna  mengatasi  terjadinya  penunggakan  kepada  anggota  SPP adapun sistem  yang dimaksud  sebagaimana telah dijelaskan pada hasil  penelitian di atas bahwa diterapkan  sistem sanksi  Lokal yaitu sanksi yang diberikan kepada pihak desa setempat dengan tidak diberikannya dana fisik jika terdapat salah satu anggota  SPP  melakukan  penunggakan  yang  merupakan  masyarakat  dari  desa tersebut.  Dengan  berakhirnya  PNPM  MP  maka  sanksi  lokal  secara  bersamaan juga  telah  berakhir  namun  pihak  BKAD  memberikan  solusi  alternatif  guna mengatasi terjadinya  penunggakan dengan  dikeluarkannya  aturan  mengenai  surat pernyataan ahli waris dan surat jaminan, (Steelman 2010).
Berdasarkan  hasil  penelitian  Implementasi  inovasi  tersebut  dianggap berhasil  jika  dilihat  dari  segi  motivasi  individu  yang  tergolong  dalam  kelompok SPP  terbukti  dengan  terjadinya  penurunan  jumlah  tunggakan  setelah  inovasi tersebut diimplementasikan. Selain itu meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tergolong  dalam  kelompok  SPP  merupakan  salah  satu  faktor  keberhasilan program SPP ini, (Steelman 2010).
Dalam  perubahan  kebijakan  termasuk  inovasi  kebijakan  sistem  kepercayaan sangat  berpengaruh  dalam  suatu  perubahan.  Jika  dikaitkan  dengan  inovasi kebijakan program SPP di Kecamatan Tanasitolo, jika masyarakat yang tergolong dalam  kelompok  SPP  tersebut  memiliki  kepercayaan  yang  kuat  akan  inovasi tersebut  maka  masyarakat  yang  terlibat  langsung  akan  memiliki  motivasi  yang kuat untuk menjalankan inovasi tersebut.

## Norma dan Harmoni
Norma  dan  harmoni  adalah  kerja  para  aktor  untuk  predisposisi  terhadap perubahan untuk melestarikan norma-norma sosial dan keharmonisan, norma dan harmoni  ini  juga  memperhitungkan keinginan  individu untuk menjalin  hubungan kerja  yang  baik.  Teori  implementasi  bottom-up  dan  institusionalisme  sosiologis mengatakan  bahwa  jika  norma  kerja  secara  konsisten  dengan  implementasi inovasi,  maka  keharmonisan  kerja  akan  bertahan,  sehingga  lebih  mudah  setiap individu  untuk  bekerja  sama  dengan  melakukan  praktek  inovatif.  Jika  inovasi tidak  konsisten  dengan  norma-norma  kerja,  maka  individu  yang  ingin  mengejar praktek inovatif  kemungkinan akan mengalami ketidakharmonisan dengan teman kerja lainnya.
Dalam  konteks  membandingkan  antara  mentalitas  barat  dan  timur, Soetoprawiro  mengemukakan  mengenai  harmoni  yang  menjadi  faktor  paling penting  di  dalam  kehidupan  masyarakat  Indonesia  dimana  dikatakannya  bahwa segala  sesuatu  yang  baik  dapat  diterjemahkan  ke  dalam  istilah  harmoni.  Segala
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
sesuatu  hendaknya  senantiasa  serasi,  selaras  dan  seimbang.  Yang  adil  dan  yang makmur  adalah  yang  harmonis.  Segala  perilaku  dan  tindak  tanduk  itu  berangkat dari  situasi  yang  harmonis  menuju ke situasi  yang harmonis  baru, (Fadilah et al. 2017; Yusuf et al. 2011).
Makna  dari  harmonisasi  adalah  sebagai  upaya  maupun  dalam  arti  sebagai proses,  diartikan  sebagai  upaya  atau  proses  yang  hendak  mengatasi  batasan- batasan  perbedaan,  hal  yang  bertentangan,  dan  kejanggalan,  kecocokan  dan keselarasan  antara  berbagai  faktor  yang  sedememikian  rupa  hingga  faktor-faktor tersebut  menghasilkan  kesatuan  atau  membentuk  satu  keseluruhan  yang  luhur sebagai bagian dari suatu sIstem, (Perizade 2011).
Sebuah  pelaksanaan  inovasi  (Implementing  Innovation)  dapat  dikatakan berhasil jika salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi inovasi terpenuhi termasuk  faktor norma dan  harmoni di dalamnya  berkaitan dengan  implementasi inovasi kebijakan program SPP, (Steelman 2010).
Berkaitan  dengan  penelitian  Implementasi  Inovasi  kebijakan  program  SPP di  Kecamatan  Tanasitolo,  bahwa  dengan  meningkatnya  taraf  hidup  masyarakat setempat  setelah  diimplementasikan  inovasi  tersebut  membuktikan  bahwa  nilai- nilai yang dianut dalam masyarakat tidak bertentangan dengan  inovasi yang telah dikeluarkan  sehingga  akan  memberikan keharmonisan terhadap  masyarakat  yang telah bergabung dalam kelompok SPP.
Berbicara  tentang  norma  membahas  mengenai  kesepahaman  aturan, kesepakatan,  kebiasaan  yang  baik.  Norma  dan  harmoni  adalah  kerja  para  aktor untuk  predisposisi  terhadap  perubahan  untuk  melestarikan  norma-norma  sosial dan  keharmonisan,  norma  dan  harmoni  ini  juga  memperhitungkan  keinginan individu untuk menjalin hubungan kerja yang baik. Teori implementasi bottom-up dan  institusionalisme  sosiologis  mengatakan  bahwa  jika  norma  kerja  secara konsisten dengan implementasi inovasi, maka keharmonisan kerja akan bertahan, sehingga  lebih  mudah  setiap  individu  untuk  bekerja  sama  dengan  melakukan praktek  inovatif.  Jika  inovasi  tidak  konsisten  dengan  norma-norma  kerja,  maka individu  yang  ingin  mengejar  praktek  inovatif  Kemungkinan  akan  mengalami ketidakharmonisan dengan teman kerja lainnya, (Steelman 2010).
Sejalan  dengan  itu  inovasi  kebijakan  terhadap  program  SPP  yang  telah dikeluarkan  oleh  Badan  Kerja  Sama  Antar  Desa  yaitu  mengenai  kebijakan  surat ahli  waris  dan  jaminan  BPKB,  SPPT,  Rumah  dll  dapat  dikatakan  sesuai  dengan norma masyarakat Kecamatan Tanasitolo hal tersebut dipertegas dengan apa yang telah  dikemukakan  oleh  salah  satu  masyarakat  Kecamatan  Tanasitolo  dan  salah satu  anggota  kelompok  simpan  pinjam  perempuan  kelompok  Masagena  desa Pajalele.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Dengan  adanya  inovasi  kebijakan  tersebut  akan  memotivasi  anggota kelompok  yang  tergolong  dalam  kelompok  SPP  tanpa  menyalahi  norma  atau keyakinan  yang  dianut  oleh  masyarakat  bahkan  berdasarkan  pandangan  di  atas inovasi  yang  dikeluarkan  memiliki  nilai  positif  yang  lebih  jauh  dibandingkan dengan sistem yang telah diterapkan sebelumnya dalam hal ini sistem sanksi lokal untuk  memberikan  informasi  kepada  anggota  SPP  dengan  hadirnya  inovasi tersebut  maka  UPK  telah  melakukan  sosialisasi  terlebih  dahulu  dengan  maksud memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  sehingga  inovasi  yang  akan diterapkan akan dikenal, dihayati, dan dipahami oleh masyarakat dan kedepannya tidak  terdapat  hal-hal  yang  nantinya  bertentangan  dengan  nilai-nilai  yang  dianut oleh  masyarakat  setempat  karena  pada  dasarnya  Sebuah  inovasi  tidak  dapat diimplementasikan  dengan  baik  apabila  belum  diketahui  oleh  masyarakat  luas. Untuk  memberitahukan  kepada  masyarakat  mengenai  inovasi  yang  akan diimplementasikan,  terlebih  dahulu  harus  diadakan  sosialisasi  sebagimana  apa yang telah dilakukan oleh pihak UPK, (Steelman 2010).

## Kesesuaian dan keselarasan
Kesesuaian  mengisyaratkan  bahwa  nilai-niali  individu  dalam  budaya organisasi.  Jika  nilai-nilai  individu  tidak  sesuai  atau  tidak  selaras  dengan  nilai- nilai  lembaga  (budaya  organisasi),  maka  sulit  bagi  individu  tersebut  untuk melakukan  praktek  inovasi,  (Steelman  2010).  Berkaitan  dengan  penelitian implementasi  kebijakan  program  Simpan  Pinjam  Perempuan  di  Kecamatan Tanasitolo  jika  dilihat  dari  faktor  kesesuaian  dan  keselarasan  menurut  Steelman masih  terdapat  ketidaksesuaian  dengan  sebagian  individu  yang  tergolong  dalam kelompok  SPP  tersebut,  terbukti  pada  saat  penelitian  masih  adanya  ketua kelompok  yang  meninggalkan  tanggung  jawabnya  sebagai  ketua  kelompok  dan tanggung  jawabakan  tunggakan  yang  ada  di  UPK  dalam  kasus  tersebut  terdapat anggota  kelompok  SPP  yang  meninggalkan  daerah  tanpa  sepengetahuan  UPK. Pada  dasarnya  nilai-nilai  yang  dianut  oleh  masyarakat  khususnya  masyarakat Tanasitolo  memiliki  nilai-nilai  berbeda-beda  sehingga  masih  ditemukannya ketidaksesuaian  antara  inovasi  tersebut  dengan  masyarakat  setempat,  (Roberts- Gray and Gray 1983; Suharto 2011).
Sejalan  dengan  implementasi  inovasi  kebijakan  program  simpan  pinjam perempuan  di  Kecamatan  Tanasitolo  sebagian  masyarakat  yang  sadar  akan pentingnya suatu perubahan  akan  mendukung  inovasi tersebut namun  di  sisi  lain sebagian  yang  belum  sadar  akan  pentingnya  suatu  perubahan  yang  lebih  baik sebagian  orang  itulah  yang  menyebabkan  terjadi  ketidaksesuaian  dalam  individu masyarakat.  Di  samping  itu  peran  pemerintah  sangat  penting  untuk  memberikan keyakinan  kepada  sebagian  masyarakat  yang  menyebabkan  munculnya
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
ketidaksesuaian  tersebut  dalam  hal  ini  pemerintah  Kecamatan  Tanasitolo  dan pihak UPK yang merupakan penanggung jawab dalam pengelolaan dana bergulir. Selain  ketiga  faktor  yang  dijelaskan  di  atas  yaitu  faktor  motivasi,  norma- norma/harmoni dan kesesuaian, Implementasi Inovasi kebijakan program Simpan pinjam  Perempuan  di  Kecamatan  Tanasitolo  Kabupaten  juga  berkaitan  dengan faktor  struktur  sebagaimana  yang  telah  dikemukakan  dalam  teori  Steelman mengenai faktor struktur, (Steelman 2010).
Kesesuaian  atau  keselarasan  antara  nilai  dominan  dalam  sebuah pemerintahan  dengan  yang  lebih  rendah  akan  mempengaruhi  dukungan  individu atas inovasi yang diberikan selain itu kesesuaian mengisyaratkan bahwa nilai-niali individu dalam budaya organisasi. Jika nilai-nilai individu tidak sesuai atau tidak selaras  dengan  nilai-nilai  lembaga  (budaya  organisasi),  maka  sulit  bagi  individu tersebut untuk melakukan praktek inovasi.
Membahas  mengenai  sanksi  lokal  dan  surat  pernyataan,  surat  pernyataan lebih  meringankan  daripada  sanksi  lokal  hal  tersebut  juga  dikemukakan    oleh salah  satu  kepala  desa  yang  tidak  setuju  dengan  sanksi  lokal  sehingga  kelompok SPP  tidak  terdapat  di  Desa  Lowa,  namun  setelah  aturan  surat  pernyataan  ahli waris  dan  pemberian  jaminan  maka  beliau  kembali  tertarik  untuk  bergabung dalam Program SPP  ini.  Inovasi  kebijakan  yang  dikeluarkan oleh BKAD setelah PNPM  MP  berakhir  memiliki  banyak  dukungan  dari  berbagai  pihak  termasuk kepala desa Lowa di atas.
Meningkatnya  pembayaran  pelunasan  tunggakan  selama  inovasi  kebijakan tersebut  diimplementasikan  menutup  kemungkinanakan  keberhasilan  inovasi tersebut  namun  bila  program  tersebut  terdapat  ketidaksesuaian  dalam pengimplementasiannya  maka  akan  menimbulkan  kerugian  di  salah  satu  pihak yang terlibat diterbukti dengan adanya kasus seperti kasus Zalsabilah dan Al-Asri di atas. Ketidaksesuain dalam suatu program akan mengakibatkan kerugian secara sosial  dan  ekonomi  bahkan  akan  berpotensi  merusak  reputasi  salah  satu  pihak baik  pihak  organisasi  yang  terlibat  atau  masyarakat  yang  terlibat  dan  akan mengganggu keberlanjutan program tersebut. Unsur penting untuk menilai sebuah kelayakan program yaitu dengan melihat kesesuainnya, (LESTARI 2020; Nikmah 2017).
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  pada  saat  penelitian,  hanya  terdapat  tiga kelompok yang memiliki tunggakan yang masuk  dalam kategori kolektibilitas IV dan  V    yaitu  kelompok  Zalsabilah  I,  Zalsabilah  II  dan  Als-asri.  Kelompok  yang tergolong  dalam  Kolektibilitas  IV  merupakan  angsuran  pokok  menunggak sebanyak 5 sampai 6 kali sedangkan kategori kolektibilitas V merupakan angsuran pokok  menunggak  di  atas  6  kali  angsuran.  Kelompok  yang  tergolong  dalam kolektibilitas  IV  dan  V  merupakan  penunggakan  yang  paling  bermasalah
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
sebagaimana yang telah disajikan dalam data di atas bahwa kelompok Zalsabilah I,II  dan  Al-asri  masuk  ke  dalam  kategori  Kolektibilitas  IV  dan  V  sehingga  hal tersebut yang mendasari jika kelompok tersebut mengalami masalah penunggakan yang  besar,  lain  halnya  dengan  kelompok  yang  tergolong  dalam  kolektibilitas  1 yaitu  angsuran  pokok  lancar  tanpa  tunggakan  sedangkan  kolektibilitas  2  masih dianggap  sebagai  tunggakan  berjalan  karena  angsuran  pokok  menunggak  1 sampai  2  kali  penunggakan  sehingga  penunggakan  kolektibilitas  1  dan  2  tidak dianggap  sebagai  kelompok  yang  bermasalah  karena  penunggakan  hanya terlambat beberapa hari, (Ekowati and Roro 2005; Parsons 2008).
Faktor  penyebab  terjadinya  tunggakan  pada  intinya  terdapat  pada bagaimana kerjasama antara anggota kelompok dan kelompok SPP. Sebagaimana yang  telah  dijelaskan  di  atas  bahwa  terjadinya  penunggakan  disebabkan  oleh ketua  kelompok  yang  tidak  mengembalikan  tunggakan  anggota  ke  UPK  dan faktor  penyebab  terjadinya  tunggakan  yang  disebabkan  oleh  anggota  kelompok yaitu tidak lancarnya usaha yang dijalankan dan seringnya terjadi urbanisasi yang dilakukan oleh anggota kelompok, (Steelman 2010).

## KESIMPULAN
Dengan  melihat  hasil  penilitian,  maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa dalam pengimplementasian inovasi kebijakan yang dilakukan oleh Unit Pengelola Keuangan di Kecamatan Tanasitolo sudah memberikan dampak yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari penerapan kebijakan yang telah diterapkan oleh UPK dan pihak  pemerintah  Kecamatan  Tanasitolo  yang  mampu  mengubah  motivasi masyarakat  dalam  hal  ini  anggota  kelompok  SPP  untuk  melunasi  tunggakan terbukti  pada  saat  aturan  surat  pernyataan  ahli  waris  dan  pemberian  jaminan diterapkan mengalami penurunan tunggakan yang pesat.
Namun,  dibalik  keberhasilan  program  yang  dilaksanakan  oleh  UPK Kecamatan  Tansitolo  juga  terdapat  kekurangan  misalnya  masih  adanya ketidaksesuain  antara  kebijakan  tersebut  dan  anggota  kelompok  SPP.  Untuk langkah  selanjutnya  dari  pelaksanaan  kebijakan  surat  pernyataan  ahli  waris  dan pemberian  jaminan  pihak  UPK  agar  lebih  diperketat  lagi  termasuk  di  dalamnya pemberian  jaminan  anggota  untuk  mengurangi  terjadinya  penunggakan  Serta Pihak  UPK  sebaiknya  merancang  solusi  alternative  jika  dalam  satu  anggota keluarga  dalam  hal  ini  pihak  yang  bertandatangan  di  surat  pernyataan  ahli  waris meninggalkan daerah.

## DAFTAR PUSTAKA
Anderson, James E. 2014. Public Policymaking . Cengage Learning.
Ekowati, Mas Roro Lilik, and Mas Roro. 2005. “Perencanaan, Implementasi Dan
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Evaluasi Kebijakan Atau Program.” Surakarta: Pustaka Cakra .
Fadilah, Ulfah, Gandung Ismanto, and Titi Stiawati. 2017. “IMPLEMENTASI PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GERAKAN PEMBANGUNAN UNTUK MASYARAKAT (PDPM GERBANG UTAMA) DI KECAMATAN BAROS.”
Fikri, Hilman Azka, and Aini Hidayah. 2021. “UPAYA PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA PADANG LUAR NGARI III KOTO KECAMATAN RAMBATAN.” MABIS: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah 1(2).
Kepmen Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. 25/Kep/Menko/kesra/VII/2007 Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir. 2007. Kepmen Kordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No.
25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 Penjelasan X Pelestarian Kegiatan Dana Bergulir .
Kim, Jung Su, and Goo Hyeok Chung. 2017. “Implementing Innovations within Organizations: A Systematic Review and Research Agenda.” Innovation 19(3):372–99.
Kurniawan, Daniel Teguh, and D. Ghulam Manar. 2013. “Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Studi Kasus Pada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (Pnpmmpd) Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.” Journal of Politic and Government Studies 149–60.

## LESTARI, EVANIA. 2020. “EFEKTIVITAS PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM- MPd) DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi UPK
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).”

## Makmur, Ardyansyah. 2020. “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI
DANA DESA (ADD) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI KECAMATAN MATTIRO BULU KABUPATEN
PINRANG.” Journal I La Galigo| Public Administration Journal 3(2):32– 39.
Margayaningsih, Dwi Iriani. 2016. “Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemisikinan.” Jurnal PUBLICIANA 9(1):158–90.
Miles, Matthew B., and A. Michael Huberman. 1994. Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook . sage.
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. 2014. “Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.”
Nikmah, Siti Faiqotun. 2017. “Implementasi Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Pedesaan Pada Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan Di Desa Dukuhseti Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati Tahun 2015.”
Parsons, Wayne. 2008. “Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis (Tri Wibowo Budi Santoso, Penerjemah).” Jakarta:
Kencana Prenada Media Group .
peraturan Bupati wajo Nomor 58 tahun 2015 tentang perlindungan dan pelestarian asset dana simpan pinjam usaha ekonomi produktif (SPP-UEP) kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan/integrasi (PNPM-MP/ integrasi) kabupaten wajo. 2015. Peraturan Bupati Wajo Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Dan Pelestarian Asset Dana Simpan Pinjam Usaha Ekonomi Produktif (SPP-UEP) Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan/Integrasi (PNPM- MP/ Integrasi) Kabupaten Wajo .
Perizade, Badia. 2011. “TIM KAJIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

## LOKAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN.”
Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan. Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP). 2008. Jakarta: Departemen Dalam Negeri. 2008. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan. Tim
Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP). 2008. Jakarta: Departemen Dalam Negeri.
Roberts-Gray, Cynthia, and Thomas Gray. 1983. “Implementing Innovations: A
Model to Bridge the Gap between Diffusion and Utilization.” Knowledge 5(2):213–32.
Sari, Intan Setya Gita Risiya, and Yoyok Soesatyo. n.d. “Peran Dan Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto.”
Steelman, Toddi A. 2010. Implementing Innovation: Fostering Enduring Change in Environmental and Natural Resource Governance . Georgetown University Press.
Suharto, Edi. 2011. “Kebijakan Sosial.” Bandung: Alfabeta .
Wahyuni, Sri. 2012. “Implementasi Pemberian Bantuan Progam Nasional
PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia , Adminsitrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo
Volume VIII Nomor 2, 2021
Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp) Di Desa Ngebung Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen Tahun 2011.”
Wandersman, Abraham, Victoria H. Chien, and Jason Katz. 2012. “Toward an Evidence-Based System for Innovation Support for Implementing Innovations with Quality: Tools, Training, Technical Assistance, and Quality Assurance/Quality Improvement.” American Journal of Community Psychology 50(3–4):445–59.
Yusuf, Yusbar, Rita Yani Iyan, and Edwin Saputra. 2011. “Implikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Terhadap Pendapatan Pedagang Kecil Dikecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Tahun 2007-2010.” Jurnal Ekonomi 19(02).