Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015

## FUNGSI PERJANJIAN KAWIN TERHADAP PERKAWINAN MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
Oleh : Sriono, SH, M.Kn Dosen Tetap STIH Labuhanbatu

## ABSTRAK
Perkawinan  adalah  suatu  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  untuk menjadi  sebuah  keluarga  dengan  tujuan  menjadi  keluarga  yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi adakalanya suatu perkawinan tidak selamanya berjalan dengan baik dan  terjadi  perpisahan/perceraian.  Berdasarkan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974,  harta kekayaan  dalam  suatu  perkawinan  dibedakan  menjadi  2  (dua)  yaitu  harta  bawaan  dan  harta bersama.  Sehingga  apabila  dalam  perkawinan  tersebut  terjadi  perpisahan/bercerai,  maka  hal  yang berkaitan  dengan  harta  akan  menjadi  masalah.  Guna  menghindari  terjadinya  masalah/sengketa berkaitan  dengan  harta  kekayaan  dalam  perkawinan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  telah memberikan  jalan  yaitu  dengan  membuat  perjanjian  kawin.  Dimana  perjanjian  kawin  ini berdasarkan  Pasal  29  Undang-undang  nomor  1  Tahun  1974,  bahwa  perjanjian  kawin  dibuat sebelum  atau  pada  saat  perkawinan  berlangsung.  Perjanjian  kawin  ini  dibuat  harus  berdasarkan persetujuan bersama dan disahkan oleh pencatat perkawinan. Berdasarkan hal tersebut bahwa fungsi perjanjian  kawin  adalah  untuk  menghindari  permasalahan  yang  timbul  apabila  terjadi  perceraian (tidak  dibenarkan  dalam  perjanjian  kawin  memasukan  klausul  akan  adanya  perceraian)  seperti pembagian harta bersama, hak dan kewajiban terhadap anak. Fungsi lain dari perjanjian kawin yaitu membuat terang terhadap hak dan kewajiban antara suami istri. Dari hasil penelitian bahwa bentuk perjanjian kawin harus tertulis atau dalam bentuk akta otentik dan didaftarkan oleh pejabat pencatat perkawinan. Perjanjian kawin yang tidak didaftarkan hanya mengikat para pihak yang membuat, hal ini didasarkan pada asas dalam hukum perjanjian yaitu Pasal 1338 KUHPerdata.
Kata kunci : Fungsi Perjanjian kawin, perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

## I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang permasalahan
Manusia sebagai individu mempunyai  kehidupan  jiwa  yang menyendiri,  namun  sebagai  mahkluk sosial    tidak  dapat  dipisahkan  dari masyarakat  karena  manusia  sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal  dunia  selalu  di  dalam lingkungan  masyarakat  dan  menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk
meneruskan  keturunan  dengan  cara melangsungkan  perkawinan.
Perkawinan    menurut  hukum Islam  yang  disebut  dengan  Nikah, yaitu  salah  satu  asas  hidup  yang utama  dalam  masyarakat  beradab dan sempurna,  karena  menurut  Islam bahwa  perkawinan  bukan  saja  salah satu  jalan  yang  amat  mulia  untuk mengatur  kehidupan  rumah  tangga dan  keturunan,  tetapi  juga  sebagai salah satu jalan menuju  pintu perkenalan  antara  satu  kaum  dengan
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
kaum  lainnya. 1 Menurut  hukum  adat pada umumnya di Indonesia
perkawinan  itu  bukan  saja  berarti sebagai  perikatan  perdata,  tetapi  juga merupakan perikatan adat dan sekaligus  juga  merupakan  perikatan kekerabatan dan ketetanggaan 2 .
Sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan  disebutkan  bahwa 3 :
“Perkawinan   ialah  ikatan  lahir batin    antara    seorang    pria dengan  seorang  wanita  sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk  keluarga  (rumah tangga)  yang  bahagia  dan  kekal berdasarkan  Ketuhanan  Yang Maha Esa”.
Dalam suatu perkawinan yang dilakukan akan berakibat terhadap harta benda dalam
perkawinan.  Hal  ini  diatur  dalam Pasal  35  Undang-undang  Nomor  1 Tahun 1974 yaitu:
1. Harta  benda  diperoleh  selama perkawinan menjadi harta bersama;
2. Harta bawaan dari masing-
masing  suami  dan  istri  dan  harta benda  yang  diperoleh  masing- masing sebagai hadiah atau
1 Sayuti  Thalib,  1974,  Hukum  Keluarga Indonesia,: UI Press, Jakarta, hal.47.
2 Hilman,    Hadikusuma,    2007,  Hukum Perkawinan    Indonesia,  Menurut    Perundangan Hukum  Adat  dan  Hukum        Agama,  Mandar  Maju,, Bandung, hal. 8
3 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing
sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Berdasarkan  pasal  tersebut dapat  diketahui  bahwa  harta  dalam suatu  perkawinan  dapat  dibedakan menjadi  2  (dua)  yaitu  harta  bersama dan bawaan. Meskipun dalam Undang-undang  Perkawinan  jelas diatur namun dapat dilakukan penyimpangan  berdasarkan  ayat  2 pada  pasal  tersebut  yaitu  dapat menentukan  lain.  Ketentuan  lain terhadap harta benda dalam perkawinan  yang  dilakukan  antara suami  dan  istri  harus  tercantum dalam  bentuk  perjanjian.  Perjanjian yang  dimaksud  yaitu  perjanjian kawin.  Ketentuan  tentang  harta benda  dalam  perkawinan  tidak  sama dalam  Undang-undang  perkawinan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Berdasarkan KUHPerdata sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  119 yaitu: “Mulai saat Perkawinan dilangsungkan,  demi  hukum berlakulah persatuan bulat antara  harta  kekayaan  suami dan  istri,  sekadar  mengenai  itu dengan  perjanjian  kawin  tidak diadakan ketentuan lain”. 4
4 Lihat  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata Pasal 119
Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 03. No. 02. September 2015
Dalam  UU  Nomor  I  Tahun 1974,  perjanjian  kawin  diatur  dalam Pasal  29  ayat  4  dimana  perjanjian perkawinan yang telah dibuat dimungkinkan untuk diubah
sepanjang  tidak  merugikan  pihak ketiga.  Berdasarkan  Pasal  29  tersebut di  atas,  perjanjian kawin yang diadakan    antara  suami  isteri  adalah perjanjian  tertulis  kecuali  ta’lik talak yang  disahkan  oleh  Pegawai  Pencatat Nikah,  apapun  yang  diperjanjikan asalkan  tidak  melanggar   batas-batas hukum,    agama  dan  kesusilaan,  serta jika  terjadi  perjanjian  perkawinan  itu disahkan bukan oleh Pegawai Pencatat  Perkawinan  maka  perjanjian itu  tidak  dapat    dikatakan    perjanjian perkawinan    melainkan    perjanjian biasa yang berlaku secara umum 5 .
Perjanjian  kawin  merupakan sarana  untuk  melakukan  proteksi terhadap harta para mempelai.
Melalui  perjanjian  ini  para  pihak dapat  menentukan    harta  bawaan masing-masing.  Apakah  sejak  awal ada pemisahan harta dalam perkawinan  atau  ada  harta  bersama namun diatur  cara pembagiannya  bila terjadi  perceraian.  Harta  bawaan  dari masing-masing  suami  dan  isteri  dan harta  benda  yang  diperoleh  masing-
5 H.    A.    Damanhuri    HR,    2007,    Segi-Segi Hukum   Perjanjian   Perkawinan Harta  Bersama,  Cet. 1. Mandar Maju, Bandung, hal. 11
masing  sebagai  hadiah  atau  warisan, adalah  dibawah  penguasaan  masing- masing  sepanjang  para  pihak  tidak menentukan lain.
Bagi  masyarakat Indonesia untuk  mengatur  harta  masing-masing (calon  suami-isteri)  dalam  sebuah perjanjian  kawin  jarang  dilakukan, hal    tersebut    dapat    dimengerti karena lembaga perkawinan merupakan  sesuatu  yang  sakral  yang tidak hanya menyangkut  aspek hukum saja      tetapi      juga      menyangkut aspek   religius,   untuk   itu membuat perjanjian    kawin  dianggap    sesuatu yang menodai kesakralan dari perkawinan  itu sendiri.
Perjanjian  kawin  juga  bagi masyarakat  Indonesia  merupakan  hal yang tidak lazim meskipun telah diatur dalam  Undang-Undang  Perkawinan. Hal ini dikarenakan, masalah perkawinan  tidak  terlepas  dari  adat. Pemahaman  berdasarkan  pemikiran adat  bahwa  perkawinan  merupakan ikatan  yang  sifatnya  tidak  dapat terpisahkan/putus  kecuali  maut  atas kehendak  Tuhan  Yang  Maha  Esa. Sehingga harta dalam suatu perkawinan  tidak  terlepas  juga  dari ketentuan adat mereka. Dengan perkembangan akan ilmu pengetahuan serta mulai lunturnya pemahan terhadap  perkawinan  atas  dasar  adat, berdampak akan pemahaman dibidang
perkawinan,  maka  hal  ini  akan berpengaruh  terhadap  pelaksanaan dalam  menjalani  sebuah  perkawinan antara suami dan istri. Berdasarkan hal tersebut telah terjadi banyaknya perkawinan  yang  tidak  berlangsung lama  atau  antara  suami  dan  istri melakukan perceraian.
Perceraian  saat  ini  bukan  lagi merupakan yang tabuh bagi masyarakat  Indonesia,  sehingga  akan
berakibat terhadap kelangsungan hidup terhadap keturuananya.
Banyaknya  faktor  perceraian  karena masalah  ekonomi  sampai  dengan adanya ketidakcocokan karena kesibukan masing-masing pihak. Oleh karena itu untuk
menjaga keharmonisan dan saling rasa
tanggung  jawab  antara  suami  istri diperlukan  adanya  suatu  perjanjian kawin. Perjanjian kawin yang dilakukan  antara  suami  dan  istri mempunyai  fungsi  untuk  memberikan kejelasan  hak  dan  kewajiban  serta mengatur  terhadap  harta  benda  dalam suatu perkawinan.
Agar perjanjian kawin mempunyai kekuatan hukum sebagaimana fungsinya dengan
melihat  bentuk  dari  perjanjian  kawin serta  didaftarkan  kepada  pegawai pencatat perkawinan.
Tetapi adakalanya  perjanjian  kawin  tidak didaftarkan,  maka  hal  ini  akan
berakibat  terhadap  kekuatan  hukum dari perjanjian kawin tersebut.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai  batasan  dalam  melakukan pembahasan dalam penelitian ini:
a. Bagaimana bentuk perjanjian yang dibuat  antara  suami  dan  istri  agar mempunyai  fungsi  yang  kuat terhadap kedudukan masing- masing pihak?
b. Apakah  perjanjian  kawin  yang dibuat tidak dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan dapat dilaksanakan?
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
a. Tujuan Penelitian
Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini adalah
1. Untuk mengetahui tentang bentuk  perjanjian  yang  dibuat antara  suami  dan  istri  agar mempunyai  fungsi  yang  kuat terhadap  kedudukan  masing- masing pihak;
2. Untuk mengetahui tentang perjanjian  kawin  yang  dibuat tidak  disyahkan  pada  pegawai pencatat perkawinan dapat dilaksanakan.
b. Manfaat Penelitian
Penelitian      ini      diharapkan dapat      memberikan      manfaat
secara  langsung      maupun  tidak langsung antara lain :
1. Manfaat secara praktis
Hasil  penelitian  ini diharapkan dapat  memberikan  masukan bagi kepentingan negara,
masyarakat,  dan pembangunan dalam bidang hukum
perkawinan khususnya tentang fungsi perjanjian kawin.
2. Manfaat  secara teoritis
Hasil penelitian  ini diharapkan dapat  memberikan  masukan atau  sumbangan pemikiran dalam  rangka  pengembangan ilmu dalam bidang ilmu hukum tentang masalah
hukum  perkawinan  terutama tentang pejanjian kawin, sehingga    dapat  menambah referensi  ilmiah  yang  berguna untuk  pengembangan ilmu hukum perkawinan.
II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini berguna untuk mengetahui  fungsi  dari  perjanjian  kawin didalam menjalankan  perkawinan, dan dalam penelitian  ini  menggunakan  metode  Yuridis Normatif  yaitu  mengacu  kepada    ketentuan  - ketentuan peraturan perundang-undangan positif di Indonesia yaitu :
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang  –  Undang  Nomor  1  Tahun  1974 tentang Perkawinan
3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975  tentang  Pelaksana  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Dalam  penelitian  ini,  akan  diteliti data  sekunder.  Dengan  demikian  ada  dua kegiatan  utama  yang  dilakukan  dalam melaksanakan  penelitian  ini,  yaitu  studi kepustakaan  (Library  Research),  yang diperoleh  melalui  kepustakaan,  dengan mengkaji, menelaah dan mengolah literatur,  peraturan  perundang-undangan, artikel-artikel  atau  tulisan  yang  berkaitan dengan  permasalahan  yang  akan  diteliti dan wawancara, yakni dengan
mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara bebas. III. HASIL

## PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1 Bentuk  perjanjian  kawin  yang dibuat  antara  suami  dan  istri  agar mempunyai fungsi yang kuat terhadap kedudukan masing- masing pihak
Perjanjian  kawin diartikan sebagai      suatu      perhubungan hukum      mengenai      harta      benda kekayaan  antara  dua  pihak,  dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap  berjanji  untuk  melakukan suatu  hal,  sedang  pihak  lain  berhak menuntut pelaksanaan  perjanjian itu. 6
6 Wirjono  Prodjodikoro,  1981, Hukum  Perdata Tentang  Persetujuan-persetujuan  Tertentu,  Sumur, Bandung hal. 11.
Dalam  arti  formal  perjanjian perkawinan  adalah  tiap  perjanjian kawin  yang  dilangsungkan  sesuai ketentuan undang-undang antara
calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak
dipersoalkan apa isinya. 7
Dalam hubungan hukum, perjanjian  kawin  merupakan  bagian dari  hukum  perjanjian  terikat  pada syarat  sahnya  perjanjian  yang  diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata  yaitu: untuk sahnya persetujuan- persetujuan diperlukan  empat syarat:
1. Sepakat mereka yang
mengikatkan  dirinya;
2. Kecakapan  untuk membuat suatu perjanjian;
3. Sesuatu hal tertentu;
4. Sesuatu sebab yang halal.
Pembuatan  perjanjian  kawin,
dilakukan  baik  dalam  bentuk  tertulis atau  akta,  baik  dibawah  tangan maupun  dalam  bentuk  akta  otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang.  Yang  dimaksud  dengan akta  adalah  surat  yang  diberi  tanda tangan, yang  memuat segala peristiwa yang dijadikan dasar dari   sesuatu hak atau  perikatan,  dan  dibuat  sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. 8
7 H.A. Damanhuri HR, Op cit; hal. 1
8 Sudikno  Mertokusumo,  1986,  Hukum  Acara Perdata  di  Indonesia,  Liberty, Yogyakarta, hal. 106
Selanjutnya    pasal    terkait langsung  dengan  masalah  perjanjian dalam  suatu  perkawinan  adalah  Pasal 104 KUH Perdata  menyatakan bahwa suami  dan  istri  dengan      mengikat diri      dalam      suatu  perkawinan,  dan hanya karena itupun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal    balik,  akan  memelihara dan  mendidik  sekalian anak mereka.
Perjanjian  kawin  harus  dibuat dalam  bentuk  tertulis,  dan  di  buat sebelum  perkawinan    berlangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan  dilangsungkan.  Perjanjian itu  dilekatkan  pada  pada  akta  nikah dan  merupakan    bagian  yang  tidak terpisahkan    dengan  surat  nikah,  dan perjanjian  perkawinan  dibuat  atas persetujuan  atau  kehendak  bersama, dibuat  secara  tertulis,  disahkan  oleh pegawai  catatan  sipil,  serta  tidak boleh  bertentangan  dengan  hukum, agama dan kesusilaan. 9
Selain  itu  perjanjian  kawin juga  yang  didasarkan  bentuk  tertulis serta  disahkan,  maka  isinya  akan berlaku  juga  terhadap  pihak  ketiga sepanjang  pihak  ketiga  tersangkut. Berdasarkan  Pasal  29  ayat  (4) Undang-undang  Perkawinan  bahwa terhadap  perjanjian  kawin  tidak
9 Martiman  Prodjohamidjojo,  2002,  Hukum Perkawinan  Indonesia,  Indonesia  Legal  Centre Publishing, Jakarta, hal. 30.
dapat  dirubah  selama  perkawinan berlangsung  kecuali  kedua  belah pihak  (suami  dan  istri)  berdasarkan persetujuan  bersama  untuk  merubah dan  perubahan  tersebut  tidak  boleh merugikan pihak ketiga. Dalam Pasal 50  ayat  (2)  Kompilasi  Hukum  Islam menyebutkan  bahwa  perubahan  serta pencabutan    perjanjian    perkawinan tersebut  wajib  didaftarkan   di Kantor Pencatat  Nikah  tempat  perkawinan dilangsungkan.
Terhadap  perjanjian  kawin yang  dicabut,  mempunyai  kekuatan mengikat  kepada  suami-istri  sejak pencabutan perjanjian kawin
didaftarkan,  tetapi  terhadap  pihak ketiga  pencabutan  baru  mengikat sejak tanggal pendaftaran diumumkan dalam suatu surat kabar. Pencabutan perjanjian
kawin mengenai harta tidak boleh
merugikan  perjanjian  yang  telah diperbuat  sebelumnya  dengan  pihak ketiga. 10
Berdasarkan  ketentuan  Pasal
29 ayat (1) Undang-undang
Perkawinan, bahwa perjanjian kawin dibuat dalam bentuk tertulis, sehingga bentuk tertulis dapat dilakukan  secara  dibawah  tangan. Dalam    Pasal  1875  KUHPerdata menyebutkan,  bahwa        akta    di bawah  tangan    mempunyai    kekuatan
10 Lihat Pasal 50 Kompilasi Hukum Islam
pembuktian   yang  sempurna   apabila tanda  tangan  yang  terdapat  di  dalam akta  diakui  oleh  para  pihak  yang menandatanganinya.
Kekuatan pembuktian sempurna      tersebut      bagi      para pihak,      dan    tidak    berlaku      bagi pihak      ketiga.      Sesuai  dengan pendapat    Nurnazly    Soetarno, berpendapat    apa  artinya    jika perjanjian    kawin    dibuat    di  bawah tangan?.
Masyarakat tidak
mengetahui  adanya  perjanjian  kawin tersebut dan kekuatan pembuktiannya   masih   kurang  kuat, karena masih dapat dibantah, sedangkan  kalau  diakuipun,    akta    di bawah    tangan    mempunyai    kekutan bukti  sempurna  hanya  bagi  para pihak.  Karena  itu  beliau  berpendapat sebaiknya    perjanjian    kawin    dibuat dalam bentuk otentik.
Tidak  ada  ketentuan  bahwa perjanjian kawin dibuat dalam bentuk  akta  otentik  berdasarkan Pasal  29  ayat  (1)  Undang-Undang Perkawinan. Meskipun demikian akta otentik tentang perjanjian kawin tentu  dapat  memberikan  kekuatan hukum  yang  lebih  serta  mempunyai kekuatan  mengikat  terhadap  pihak ketiga.  Tetapi  dalam  hal  perjanjian kawin yang terpenting adalah adanya pengesahan kepada pegawai pencatat perkawinan  baik  perjanjian  kawin
dibuat  dibawah  tangan  maupun dalam  bentuk  akta  otentik.  Pencatat perkawinan  berdasarkan  ketentuan Undang-Undang  Perkawinan  adanya perbedaan  antara  masyarakat  yang beragama  islam  dengan  diluar  islam. Untuk  masayarakat  yang  beragama islam  pengesahan  dilakukan  oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sedangkan  untuk  masyarakat  diluar beragama islam maka pengesahannya dilakukan pada kantor catatan sipil. Di dalam KUHPerdata ditemukan  beberapa  bentuk  atau macam   dari  perjanjian   kawin   yang dapat    dilaksanakan   oleh  para  pihak. Apabila  di  dalam  perkawinan,  para pihak akan menyimpang dari ketentuan hukum harta benda perkawinan,  maka  para  pihak  dapat membuat  perjanjian  kawin  (Pasal
139  KUHPerdata).  Bentuk-bentuk perjanjian kawin menurut KUHPerdata  sebagai berikut:
1. Perjanjian kawin dengan persatuan keuntungan dan kerugian
(gemeenschap  van    winst  en
varlies). Keuntungan menurut
Pasal  157  KUHPerdata  adalah bertambahnya    harta  kekayaan dari  hasil  yang  didapat  atas  harta kekayaan  dan  dari  hasil  pekerjaan serta  kerajinan.  Sedangkan   yang dimaksud    dengan  kerugian    ialah
tiap-tiap    berkurangnya  harta kekayaan, disebabkan karena pengeluaran yang melampaui
pendapatan,
2. Perjanjian kawin dengan persatuan    hasil  dan  pendapatan (gemeenschap  van    vruchten  en inkomsten).  Dimana  calon  suami istri    tidak    menghendaki    harta kekayaan    diatur    oleh  bentuk persatuan    keuntungan    dan kerugian    dan    akan  menyimpang dari hukum    harta    benda perkawinan (Pasal 164KUHPerdata).
Didalam  Kompilasi  Hukum Islam,  bentuk  perjanjian  kawin diatur dalam Pasal 45 yaitu 11 :
1. Taklik talak
Perjanjian  Taklik  talak  bukan merupakan  suatu  perjanjian  yang wajib diadakan pada setiap perkawinan,  tetapi  sekali  taklik talak  sudah  diperjanjikan  tidak dapat dicabut kembali. Ketentuan dalam  taklik  talak  tidak  boleh bertentangan dengan hukum islam dan biasanya sudah tertulis dalam bentuk baku didalam buku nikah.  Apabila  keadaan  yang disyaratkan  dalam  taklik  talak betul-betul terjadi kemudian, tidak  dengan  sendirinya  talak jatuh.  Supaya  talak  sungguh-
11 Lihat Pasal 45 – 48 Kompilasi Hukum Islam
sungguh  jatuh,  istri  mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.  Dengan  kata  lain  bahwa isi  dalam  taklik  talak  merupakan alasan  bagi  seorang  istri  untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama apabila dilanggar oleh suami.
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum
islam
Selain talak talik dalam
kompilasi hukum islam mengatur tentang ketentuan perjanjian kawin,  tetapi  perjanjian  kawin dibuat  pada  waktu  atau  sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai. Perjanjian kawin  ini  dibuat  dalam  bentuk tertulis yang disahkan oleh
pegawai  pencatat  nikah.  Isi  dari perjanjian dapat meliputi
percampuran  harta  pribadi  dan pemisahan harta pencaharian
masing-masing  sepanjang  hal tersebut tidak bertentangan dengan  hukum  islam.  Apabila
dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta
bersama  atau  harta  syarikat, maka  perjanjian  tersebut  tidak boleh  menghilangkan  kewajiban suami
untuk memenuhi
kebutuhan rumah tangga.
3.2 Pelaksanaan Perjanjian kawin yang dibuat tidak disyahkan pada pegawai pencatat perkawinan.
Masyarakat  Indonesia  yang memegang  adat  ketimuran  yang  kuat memandang  bahwa  perjanjian  kawin merupakan  hal  yang  tabuh.  Karena perkawinan  merupakan  ikatan  yang sifatnya  sakral  dan  religius,  dengan istilah  yang  dipakai  yaitu  bahwa menikah cukup sekali dan hanya maut memisahkan.  Maka  perjanjian  kawin saat  ini  masih  jarang  dijumpai,  hanya masyarakat  keturunan  Tionghoa  yang banyak  membuat  perjanjian  kawin. Tetapi  dengan  perkembangan  saat  ini banyaknya  terjadi  perceraian,  maka perjanjian  kawin  diperlukan  guna memberikan hak dan kewajiban secara seimbang  antara  suami,  istri  serta anak-anak yang dilahirkan.
Perceraian  yang  terjadi  sering menimbulkan  permasalahan  diantara keluarga  yang  bercerai  baik  suami, istri  dan  terutama  anak-anak  yang dilahirkan.  Setelah  terjadi  perceraian, sering  para  pihak  mengabaikan  hak dan kewajiban masing-masing terutama anak menjadi tidak diperhatikan dan tidak adanya perhatian  terhadap  kebutuhan  baik kebutuhan hidup
maupun pendidikannya. Perjanjian kawin mempunyai  fungsi  untuk  mengatur hak  dan  kewajiban  terutama  terhadap
harta  dalam  perkawinan.  Perjanjian kawin  saat  ini  diperlukan,  tetapi karena kurangnya pemahaman masyarakat akan hal tersebut perjanjian kawin  dibuat  hanya  sebatas lisan  dan  jika  dalam  bentuk  tertulis hanya  dilakukan  antara  keluarga suami  dan  istri  dan  tidak  adanya pengesahan  dari  pegawai  pencatat perkawinan.  Hal  ini  dikarenakan masih  dianggap  tabuhnya  perjanjian kawin  karena  hal  tersebut  dianggap merupakan perbuatan yang menimbulkan  rasa  tidak  percaya diantara kedua pihak keluarga.
Berdasarkan  ketentuan  yang diatur  dalam  Pasal  29  ayat  (1) Undang-Undang  Perkawinan  bahwa perjanjian  kawin  harus  disahkan  oleh pegawai pencatat perkawinan, demikian  juga  halnya  dalam  Pasal  47 Kompilasi  Hukum  Islam.  Fungsi pengesahan  dari  perjanjian  kawin berkaitan dengan pihak ketiga. Karena perjanjian  kawin  yang  dibuat  antara siami  dan  istri  juga  dapat  mengikat terhadap  pihak  ketiga  dalam  hal adanya  perbuatan  yang  menimbulkan akibat  hukum  yang  dilakukan  baik oleh suami maupun istri. Pengesahan/pendaftaran terhadap
perjanjian  kawin  untuk  memenuhi unsur publisitas.
Tentang perjanjian kawin yang tidak disyahkan/didaftarkan,
maka  perjanjian  itu  tetap  berlaku. Berlakunya  perjanjian  kawin  tersebut hanya mengikat pihak yang membuatnya  dan  tidak  mengikat terhadap  pihak  ketiga.  Sebagaimana diatur  dalam  pasal  1340  KUHPerdata suatu  perjanjian  hanya  berlaku  antara pihak-pihak yang membuatnya. Sedangakan kekuatan berlakunya tersebut  diatur  dalam  Pasal  1338 KUHPerdata  yaitu  semua  perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang  bagi  mereka    yang membuatnya.
Berdasarkan uraian diatas terhadap perjanjian kawin guna memenuhi  unsur  publisitas  maka perjanjian kawin harus disyahkan/didaftarkan. Perjanjian kawin yang disahkan/didaftarkan mempunyai kekuatan mengikat terhadap  pihak  ketiga  sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum  Islam  Pasal  47.  Sedangkan terhadap  perjanjian  kawin  yang  tidak disahkan/didaftarkan tetap dapat dilaksanakan  tetapi  hanya  mengikat para  pihak  tanpa  mengikat  pihak ketiga yang bersangkutan. Dan apabila perjanjian
tersebut tidak disahkan/didaftarkan  maka  berlakulah antara suami dan istri tentang ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang  Perkawinan.  Kerana
berkaitan  dengan  perjanjian  kawin harus  disahkan/didaftarkan.  Terhadap pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat  adanya  perjanjian  kawin  yang dibuat  suami  istri,  maka  dapat menuntut kerugian berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam
Undang-Undang Perkawinan berkaitan dengan harta dalam perkawinan. Karena ketentuan terhadap  Pasal  35  ayat  (2)  Undang- Undang  Perkawinan  bahwa  harta benda dalam perkawinan dapat ditentukan lain/dikesampingkan.
Ketentuan  lain  tersebut  dilakukan dengan perjanjian kawin. Berdasarkan Pasal 1340
KUHPerdata  bahwa  suatu  perjanjian tidak  dapat  membawa  rugi  kepada pihak-pihak  ketiga,  tak  dapat  pihak ketiga  mendapat  manfaat  karenanya selain  dalam  hal  yang  diatur  dalam pasal 1317. Dengan demikian meskipun  perjanjian  kawin  yang dibuat tidak disahkan/didaftarkan, pihak ketiga tetap tidak dapat dirugikan  adanya  perjanjian  kawin tersebut.  Tetapi  untuk  pihak  ketiga agar mendapat manfaat atas perjanjian tersebut  berdasarkan Pasal  1317
KUHPerdata  meminta  ditetapkannya suatu  janji  guna  kepentingan  pihak ketiga.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1 Kesimpulan
a. Bentuk  perjanjian  kawin  yang dilakukan  oleh  suami  istri  guna mendapatkan  fungsi  yang  kuat dibuat  dalam  bentuk  tertulis. Bentuk tertulis tidak hanya dilakukan  dibawah  tangan  tetapi dibuat  dalam  bentuk  akta  Notaril hal  ini  berdasarkan  pendapat Nurnazly    Soetarno,    berpendapat apa artinya  jika  perjanjian  kawin dibuat    di  bawah    tangan?. Masyarakat tidak mengetahui adanya  perjanjian  kawin  tersebut dan    kekuatan    pembuktiannya masih   kurang kuat, karena  masih dapat  dibantah,  sedangkan  kalau diakuipun,    akta    di    bawah tangan  mempunyai   kekutan bukti sempurna  hanya  bagi  para  pihak. Karena  itu  beliau  berpendapat sebaiknya    perjanjian    kawin dibuat    dalam  bentuk  otentik. Terhadap  perjanjian  kawin  yang dibuat  harus  disahkan/didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan.
b. Perjanjian  kawin yang  tidak disahkan/didaftarkan,
pelaksanaannya  dapat  dilakukan tetapi  hanya  berlaku  para  pihak (suami  dan  istri)  tidak  berlaku terhadap  pihak  ketiga.  Meskipun demikan  pihak  ketiga  tidaklah boleh  dirugikan  dengan  adanya perjanjian  kawin  tersebut.  Hal  ini
didasarkan pada Pasal 1340
KUHPerdata.
4.2 Saran
a. Adanya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya perjanjian
kawin  pada  saat  ini  karena  telah banyak  terjadi  perceraian,  dengan
menghilangkan rasa tabuh berdasarkan  hukum  adat.  Hal  ini sangatlah  baik  karena  saat  ini banyaknya  permasalahan yang timbul  dari  adanya  perceraian terutama  tidak  tepenuhinya  hak- hak terhadap anak  yang dilahirkan dari  perkawinan  orang  tua  yang bercerai.
b. Pegawai pencatat perkawinan
sebelum mencatat perkawinan hendaknya memberikan pemahaman  terhadap  pasangan baru pentingnya pengesahan
perjanjian  kawin  apabila  adanya perjanjian kawin serta memberikan pemahaman terhadap akibat hukum  yang  ditimbulkan  dari perjanjian kawin yang tidak disahkan/didaftarkan.

## DAFTAR PUSTAKA
Buku : H.    A.    Damanhuri    HR,    2007,    Segi-Segi
Hukum    Perjanjian    Perkawinan
Harta Bersama, Cet. 1. Mandar Maju,
Bandung
Hilman,    Hadikusuma,    2007,  Hukum Perkawinan    Indonesia,  Menurut
Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung
Martiman  Prodjohamidjojo,  2002,  Hukum
Perkawinan Indonesia, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta
Sayuti  Thalib,  1974,  Hukum  Keluarga Indonesia,: UI Press, Jakarta.
Sudikno  Mertokusumo,  1986,  Hukum  Acara
Perdata di Indonesia, Liberty, Yogyakarta Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Perdata Tentang Persetujuan- persetujuan Tertentu, Sumur, Bandung
Peraturan Perundangan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974 Tentang Perkawinan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975 Tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1974  Tentang Perkawinan
Instruksi  Presiden  Nomor  1  Tahun  1991 Tentang  Penyebarluasan  Kompilasi Hukum Islam