## PEMIKIRAN AL-SYATIBI TENTANG MASLAHAH MURSALAH DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI SYARIAH
Oleh Khodijah Ishak., SH.,ME.Sy

## Dosen STIE Syariah Bengkalis

## ABSTRACT
Scholarly  agreed  that  Syari'  does  not  establish  laws,  except  for  realizing  human  benefit. Benefit orist islah the main source and the fundamental principles of the legal determination. Application  of  the  method  in  the  determination  of  an  issue  of  Islamic  law  in  this  author examines thought of Al-Syatibi, which defines maslahah mursalah is found in the  new cases that  are  not  designated  by  the  particular  texts,  but  it  contains  the  benefit  of  the  line  (al- munasib) by the actionof Personality. In line with the action ahsyaruffah Personality. In this case  does  not  have  to  be  supported  by  specific  arguments  of  stand-alone  and  pointed  at maslahah  but  it  can  be  a  collection  of  arguments  provide  a  definite  benefit  (qat'i).  New problems that there is no confirmation, either justified or rejected, and it contain sthe benefit of  whichis  decided  by  maslahah  mursalah  is  related  to  problems  Muamalat,  not  related  to worship.  Mursalah  maslahah  use  as  proposition  of  law  only  to  the  needs  of  nature  dharûrî and Hajj. Determine the benefit of an action that will be used as a basis for consideration in maslahah mursalah can use the argument of the maximum sense.

## Keywords: ash-Syatibi, masalahah mursalah, proposition of law

## I. PENDAHULUAN

## 1. 1 Latar Belakang
Maslahah  mursalah merupakan  salah  satu  dalil  hukum  Islam  yang  masih diperselisihkan  oleh  para  ulama  fikih. 1 Maslahah  mursalah  ini  adalah  dalil  untuk menetapkan  suatu  masalah  baru  yang  secara  eksplisit  belum  disebutkan  di  dalam sumber  utama,  al-Quran  dan  as-Sunnah,  baik  diterima  maupun  ditolak.  Pencetus pertama maslahah mursalah sebagai dalil hukum inidinisbatkan kepada Imam Mâlik, tokoh  dan  sekaligus  pendiri  mazhab  Mâliki. Maslahah  mursalah sebagai  opsi  dalil hukum ini bermula dariw afatnya Muhammad saw. Sebagainabi dan rasul.Bersamaan dengan wafatnya nabi tersebut, wahyu al-Quran telah berhenti turun, dan sabda-sabda Nabi  telah  berhenti  pula.Sementara  itu,  permasalahan  terus  berkembang  bersamaan dengan  perkembangan  masyaraka  titu  sendiri.Dari  sinilah  munculnya  gagasan maslahah  mursalah  sebagai  opsi  dalil  hukum  Islam.Dalam  aplikasinya, maslahah mursalah ini  bertumpu  pada  kemaslahatan.  Mencermati  dasar  utama  dalil  maslahah mursalahini, maka mengetahui tentang teori kemaslahatan menjadi suatu keniscayaan dalam penggunaan M aslahah mursalah sebagai dalil hukum Islam. Banyak ulama usul fikih yang mencoba untuk mengembangkan  konsep maslahah mursalah ini. Diantara sekian  ulama  usul  fikiha  dalah  asy-  Syatibi.Tulisan  ini  mencoba  mengetengahkan pemikiran asy-Syâtibî tentang maslahah mursalah.
1 M ukhtar  Yahya  dan  Fatchurrahman, Dasar-Dasar  Pembinaan  HukumFiqh  Islami (Bandung:  al- Ma‟arif,1993), hal. 100-118.
Pemikiran  Ekonomi  Islam  sebenarnya  bukan  hal  yang  baru  dalam  tradisi pemikiran  intelektual  Islam,  terutama  dalam  tradisi  para  pemikir  Islam  klasik,  masa kejayaan umat Islam.Bahkan sejak masa kenabian, pemikiran tentang ekonomi Islam muncul  sebagai  salah  satu  tradisi  intelektual,  walaupun  pemikiran  tersebut  sangat sederhana  sesuai  dengan  konteks  zaman  dan  tantangan  kehidupan  yang  berkembang pada saat itu.
Namun  bukan  berarti  pemikiran  ekonomi    Islam  tidak  dikenal  dalam  tradisi intelektual  para  pemikir  Islam.  Para  imam  dan  filosuf  Islam  mengkaji  pemikiran mereka  tentang  ekonomi  Islam  dalam  berbagai  karya  tulis,  baik  yang    ditulis  secara khusus  untuk  mengulas  ekonomi  Islam  maupun  bagian  dari  kajiannya  dalam  bidang ilmu  lainnya.  Model  kedua  ini  yang  banyak  dilakukan  para  pemikir  Islam. Kebanyakan  mereka  menuangkan  pemikirannya  tentang  ekonomi  bersama  dengan pemikiran  lain,  khususnya  hukum  Islam.  Hal  yang  sama  dilakukan  al-Syatibi, pemikiran  ekonominya  tidak  dalam  suatu  karya  khusus,  tapi  menjadi  bagian  tertentu dari  kajiannya  tentang  hukum  Islam.  Indikasi  tersebut  tampak  dalam  karya monumentalnya, al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari’ah.
Ahmad  Najetullah  Siddiqi  membagi  periode  perkembangan  pemikiran ekonomi  Islam  ke  dalam  tiga  periode:  Periode  Awal,  berlangsung  pada  masa  ke- khalifah-an  sampai  450  H  (1058M),  Periode  Kedua  (1058-1446M),  dan  Periode Ketiga  (1446-1931M). 2 Al-Syatibi  berdasarkan  periodisasi  di  atas  berada  dalam periode  kedua  perkembangan  pemikiran  ekonomi  Islam.Salah  satu  konsep pemikirannya adalah persoalan maslahah (mewujudkan kemaslaharan) sebagai tujuan dari maqasid  syari’ah. Tulisan  ini  akan  mengelaborasi  konsep maslahah dalam pandangan al-Syatibi dan implementasinya dalam pengembangan ekonomi syariah.

## 1.2  Permasalahan
Pengembangan  hukum  Islam,  dalam  hal  ini  melalui  ijtihad  berkaitan  erat dengan  perubahan-perubahan  sosial.  Hukum  dalam  perspektif  sosiologi  berperan ganda,  satu  sisi  hukum  dijadikan  sebagai  kontrol  sosial  terhadap  perubahan  yang berlangsung  dalam  kehidupan  manusia,  di  sisi  yang  lain  hukum  dapat  dijadikan sebagai alat rekayasa sosial. 3 Begitu juga  hukum Islam, hanya saja sumber nilai  yang dijadikan acuan adalah wahyu yang bersifat Ilahiyah.
Pasca meninggalnya Nabi Muhammad Saw sebagai satu-satunya sumber jawaban dari setiap  permasalahan  yang  terjadi  di  masyarakat,  para  ahli  hukum  Islam  dari  masa ke masa  berusaha  merumuskan   metode  ijtihad  yang  tepat  untuk  dijadikan  sebagai landasan  berpikir  dalam  hukum  Islam.  Hal  ini  terkait  dengan  permasalahan- permasalahan  yang  muncul  di  masyarakat  perlu  segera  ditemukan  jawaban  sesuai dengan kondisi zaman tanpa mengabaikan pesan-pesan wahyu sebagai pijakan utama.
Berbicara  metode  ijtihad  hukum  Islam  tentu  saja  tidak  bisa  dilepaskan  dari pembahasan  ushul  fikih  sebagai  piranti  untuk  mengeluarkan  hukum  dari sumbernya.Adapun  ulama  yang  telah  memberikan  kontribusi  besar  perkembangan
2 Muhammad Najetullah Siddiqi, “History of Islamic Thought” , dalam Lectures on Islamic Economics, (Jeddah: IDB-IRTI, 1992), hal. 23
3 Nasaruddin Umar dalam  Asafri  Jaya  Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hal.5
ushul  fikih  di  antaranya  adalah  Imam  al-Syafi‟i  dan  imam  al-Syatibi.Jika  Imam  al- Syafi‟i  dikenal  sebagai  peletak  dasar-dasar  ilmu  ushul  fikih,  maka  imam  al-Shatibi adalah  pengembangnya.  Di  tangan  Imam  al-Shatibi  konsep  ushul  fikih  tidak  hanya mengacu  pada  teks  nash  yang  acap  kali  mengabaikan  realitas  sosial,  namun  konsep yang  ditawarkannya  berusaha  mengakomodasi  nilai-nilai  sosial  yang  ada.Dari  latar belakang  di  atas,  penulis  berusaha  untuk  memaparkan  konsep maslahah dalam pandangan al-Syatibi dan implementasinya dalam pengembangan ekonomi syariah.

## II. Pembahasan

## 2.1. Masalahah Mursalah Sebagai Konsep
Maslahah mursalah terdiri dari dua  kata,  yaitu kata maslahah dan mursalah . Dilihat  dari  sisi  etimologis,  kata maslahah merupakan  bentuk masdar ( adverb )  yang berasal  dari fi‘l ( verb ), yaitu حلص ( saluha ) .Adapun  dilihat  dari  sisi  bentuknya,  di samping  kata maslahah merupakan  bentuk adverb ,  ia  juga  merupakan  bentuk ism (kata  benda)  tunggal  ( mufrad,  singular )  dari  kata masâlih    jama‘,  plural ). 4 Kata maslahah ini  telah  diserap  ke  dalam  bahasa  Indonesia  menjadi maslahat,  begitu juga kata manfaat dan faedah.
Secara  etimologis,  kata maslahah memiliki  arti: manfa‘ah (  ةعفنم  ) ,  faedah, bagus,baik  (kebaikan),  guna  (kegunaan).Menurut  Yûsuf  Hamid  al-„Alim,  dalam bukunya al-Maqâsid  al-‘Ammah  li  asy-Syari‘ah  al-  Islamiyyah menyatakan  bahwa maslahah itu  memiliki  dua  arti,  yaitu  arti majazi dan haqiqi .  Yang  dimaksud  dengan makna majazi di sini, kata al-„Alim, adalah suatu  perbuatan( al-fi‘l ) yang di dalamnya ada  kebaikan( saluha )  yang  memiliki  arti  manfaat.Contoh  dari  makna majazi ini, misalnyamencari ilmu. Dengan ilmu akan mengakibatkankemanfaatan. Contoh lainya, misalnya,bercocok  tanam  dan  perdagangan,dengan  melakukan  ini  semua,  akan diperolehmanfaat,  yaitu  diperoleh  kepemilikanharta.  Makna maslahah seperti inimerupakan  lawan  dari mafsadah karena  itu,keduanya  tidak  mungkin  dapat bertemudalam  suatu  perbuatan.Makna maslahah secara majazi ini  secara  jelas  dapat ditemukandalam  kitab-kitab ma‘ajim allugah ,sepeti  kamus al-Muhit dan al-Misbahal- Munir. 5
Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  makna maslahah secara haqiqi adalah maslahah yang  secara lafaz memiliki  makna almanfa’ah .Makna  seperti  ini  berbeda dengan makna majazi . Makna seperti ini dapat dilihat dalam mu‘jam al-Wasit , bahwa al maslahah  as-salah  wa  an-naf‘. Kalau saluha ,  kata  al-„Alim  pasti  hilang  kerusakan karena  itu,  kata saluha  asy-syai’ itu  artinya  ia  bermanfaat  atau  sesuai  ( munâsib ). Berdasarkan  makna  ini,  al-„Alim  memberikan  contoh,  misalnya,  pena  itu  memiliki kemaslahatan  untuk  penulisan.  Oleh  karena  itu,  al maslahah dalam  pengertian majazi adalah  kepastian  manusia  mengambil  manfaat  dari  apa  yang  dilakukan. Sedangkan  al maslahah dalam  pengertian haqiqi adalah  di  dalam  perbuatan itu  sendiri mengandung  manfaat. 6 Di  sini al-„Âlim  tidak  menjelaskan  cara memperoleh  manfaat itu seperti apa dan bagaimana.
Taufîq  Yusuf  al-Wa„i,  dalam  salah  satu  bukunya  menyebutkan  bahwa  setiap sesuatu  yang  di  dalamnya  ada  manfaat,  baik  diperoleh  dengan  cara  mencari  faedah- faedah  atau  kenikmatan-kenikmatan  maupun  dengan  cara  menghindari  atau
4 Ibn al-Manzûr, Lis â n al-‘Arabal-Muhît (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), Juz II, hal.348
5 Yûsuf Hâmid al-„Âlim, al-Maqâsid al-‘Âmmah li asy-Syarî‘ah al-Islâmiyyah (Herndon Virgina: The Internasional Institute of Islamic Thought, 1991), hal. 132.
6 Ibid, hal.134
menarikdiri kerusakan, semua itu dapat dikategorikan sebagai maslahah . Berdasarkan penelusuran  ini,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa  secara  bahasa,  makna maslahah adalah setiap kebaikan ( al-khair ) dan manfaat ( al-manfa‘ah ). 7
Husain Hamîd Hassan, dalam bukunya Nazariyyah al-Maslahah , berpendapat bahwa maslahah ,  dilihat  dari  sisi lafaz maupunmakna  itu  identik  dengan  kata manfaatatau  suatu  pekerjaan  yang  di  dalamnyamengandung  atau  mendatangkan manfaat. 8 Ahmad ar-Raisuni dalam bukunya Nazariyah al-Maqasid „ inda al-Imam asy- Syatibî mencoba
memperjelas manfaat
inidari ungkapan kemanfaatan.Menurutnya,makna maslahah itu  adalah  mendatangkanmanfaat  atau menghindari  kemudaratan.Sedangkan  yang  dimaksud  dengan  manfaatdi  sini  adalah ungkapan  kenikmatanatau  apa  saja  jalan  menuju  kepada  kenikmatan.Adapun  yang dimaksudkan  dengankemudaratan  adalah  ungkapan  rasa  sakitatau  apa  saja  jalan menuju  kepada  kesakitan. 9 Ibn  `Abd  as-Salam,  kata  Ahmad  ar-Raisuni,  membagi maslahah ada  empat, yaitu  kenikmatan,  sebab-sebab  kenikmatan,kebahagiaan  dan  sebab- sebab yangmembuat kebahagiaan. 10
Dalam pandangan al-Syatibi merupakan dua hal penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam. Maslahah secara sederhana diartikan sesuatu yang baik dan  dapat  diterima  oleh  akal  yang  sehat.Diterima  akal,  mengandung  makna  bahwa akal dapat mengetahui dengan jelas kemaslahatan tersebut. Menurut Amir Syarifuddin ada 2 bentuk maslahah : 11
1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut jalb almanafi’ (membawa  manfaat).  Kebaikan  dan  kesenangan  ada  yang  dirasakan langsung oleh orang melakukan sesuatu perbuatan yang diperintahkan, tetapi ada juga  kebaikan  dan  kesenangan  dirasakan  setelah  perbuatan  itu  dilakukan,  atau dirasakan hari  kemudian, atau bahkan  Hari Kemudian (akhirat). Segala perintah Allah swt berlaku untuk mewujudkan kebaikan dan manfaat seperti itu.
2. Menghindari  umat  manusia  dari  kerusakan  dan  keburukan  yang  disebut dar’u almafasid. Kerusakan dan keburukan pun ada yang langsung dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang merasakan sesuatu kesenangan ketika  melakukan  perbuatan  dilarang  itu,  tetapi  setelah  itu  yang  dirasakannya adalah  kerusakan  dan  keburukan.  Misalnya:  berzina  dengan  pelacur  yang berpenyakit ataumeminum minuman manis bagi yang berpenyakit gula.
Kemaslahatan,  dalam  hal  ini  diartikannya  sebagai  segala  sesuatu  yang menyangkut  rezeki  manusia,  pemenuhan  penghidupan  manusia,  dan  perolehan  apa- apa  yang  dituntut  oleh  kualitas-kualitas  emosional  dan  intelektualnya,  dalam pengertian yang  mutlak. 12
Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya)  sesuatu  yang  dilakukan  dan  yang  menjadi  tujuan  pokok  pembinaan pokok  hukum  adalah  apa  yang  menjadi  kebutuhan  dasar  bagi  kehidupan  manusia. Tuntutan  kebutuhan  manusia  itu  bertingkat-tingkat,  menurut  al-Syatibi  ada  3  (tiga)
7 Taufîq Yûsuf al-Wâ„î, al-Bid`ahwa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuhâ, Ta’siluhâwaAqwâl al- Ulamâfîhâ (Kuwait: MaktabahDâr at-Turâoe, t.t),hal.241
8 HusainHamîd Hassan, Nazariyyah al-Maslahah fî al-Fiqh al-Islâmî (Kairo: Dâr al-Nahdah al- „Arabiyyah, 1971),hal.3-4.
9 Ahmad ar-Raisûnî, Nazariyah al-Maqâsid „ inda al-Imâm asy-Syâtibî (Herndon: ad-Dâr al-„Âlamî li al-Fikr al-Islâmîy, 1995), hal.256.
10 Ibid, hal. 256
11 Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh, Jilid  II,  cet.  ke-4  (Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group,  2008), hal,208
12 Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah , (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), Jilid 2, hal. 25
kategori  tingkatan  kebutuhan  itu  yaitu: dharuriyat (kebutuhan  primer), hajiyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyah (kebutuhan tertier). 13
1. Dharuriyat ,  kebutuhan  tingkat  „primer”  adalah  sesuatu  yang  harus  ada  untuk eksistensinyamanusia  atau  dengan  kata  lain  tidak  sempurna  kehidupan  mansia tanpa  harus  dipenuhimanusia  sebagai  ciri  atau  kelengkapan  kehidupan  manusia, yaitu secara peringkatnya:agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal itu disebut al-dharuriyat  al-khamsah (dharuriyat  yang  lima). 14 Kelima dharuriyat tersebut adalah hal yang mutlak harus adapada diri manusia. Karenanya Allah swt menyuruh manusia untuk melakukan segalaupaya keberadaan dan kesempurnaannya.  Sebaliknya  Allah  swt  melarang  melakukanperbuatan  yang dapat  menghilangkan  atau  mengurangi  salah  satu  dari  lima  dharuriyatyang  lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsurpokok itu  adalah  baik,  dan  karenanya  harus  dikerjakan.  Sedangkan  segala  perbuatan yangmerusak  atau  mengurangi  nilai  lima  unsur  pokok  itu  adalah  tidak  baik,  dan karenanyaharus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.
2. Hajiyat , kebutuhan tingkat “sekunder” bagi kehidupan manusia yaitu sesuatu yang dibutuhkan  bagi  kehidupan  manusia,  tetapi  tidak  mencapai  tingkat dharuri . Seandainyakebutuhan  itu  tidak  terpenuhi  dalam  kehidupan  manusia,  tidak  akan meniadakan ataumerusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan  untukmemberikan  kemudahan  serta  menghilangkan  kesukaran  dan kesulitan dalam kehidupanmukallaf.
3. Tahsiniyat , kebutuhan tingkat “tertier” adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan  rusak  dan  juga  tidak  akan  menimbulkan  kesulitan.  Keberadaan  kebutuhan tingkat  ini  sebagai    penyempurna  dari  dua  tingkatan  kebutuhan  sebelumnya,  ia bersifat pelengkap dalam  kehidupan mukallaf, yang dititikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.
Menurut  Al-Syatibi,  kemaslahatan  manusia  dapat  terealisasi  apabila  lima  unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dapat dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal,  keturunan,  dan  harta.  Dalam  kerangka  ini,  ia  membagi  maqhasid  menjadi  tiga tingkatan, yaitu dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat 15
Dari  hasil  penelaahnya  secara  lebih  mendalam,  Al-Syatibi  menyimpilkan korelasi  antara  dharuriyat,  hajiyat  dan  tahsiniyat  sebagai  berikut. 16 Maqhasid dharuriyat merupakan dasar dari maqhasid hajiyat dan maqhasid tahsiniyat.Kerusakan pada maqhasid dharuriyat akan membawa kerusakan pula pada maqhasid  hajiyat  dan  maqhasid  tahsiniyat.Sebaliknya,  kerusakan  pada  maqhasid hajiyat dan maqhasid tahsiniyat tidak dapat merusak maqhasid dharuriyat.Kerusakan pada  maqhasid  hajiyat  dan  maqhasid  tahsiniyat  yang  bersifat  absolute  terkadang dapat  merusak  maqhasid  dharuriyat.Pemeliharaan  maqhasid  hajiyat  dan  maqhasid tahsiniyat diperlakukan demi pemeliharaan maqhasid dharuriyat secara tepat.
Dengan  demikian,  apabila  dianalisis  lebih  jauh,  dalam  usaha  mencapai pemeliharaan  lima  unsur  pokok  secara  sempurna,  ketiga  tingkat  maqhasid  tersebut tidak  dapat  dipisahkan.  Tanpaknya,  bagi  Al-Syatibi,  tingkat  hajiyat  merupakan penyempurnaan tingkat daruriyat, tingkat tahsiniyat merupakan penyempurnaan bagi tingkat hajiyat, sedangkan dharuriyat menjadi pokok hajiyat dan
13 Ibid, hal, 25
14 Amir Syarifuddin, op. cit., hal. 209
15 Al-Syatibi, Op.Cit, hal.8
16 Ibid, hal. 16-17
tahsiniyat.Pengklasifikasian yang dilakukan Al-Syatibi tersebut menunjukkan betapa pentingnya pemiliharaan lima unsur pokok itu dalam kehidupan manusia. Disamping itu,  pengklasifikasian  tersebut  juga  mengacu  pada  pengembangan  dan  dinamika pemahaman  hukum  yang  diciptakan  oleh  Allah  swt.Dalam  rangka  mewujudkan kemaslahatan  manusia. 17 Berkenaan  dengan  hal  tersebut,  Mustafa  Anas  Zarqa menjelaskan  bahwa  tidak  berwujudnya  aspek  dharuriyat  dapat  merusak  kehidupan manusia  dunia  dan  akhirat  secara  keseluruhan.  Pengabaian  terhadap  aspek  hajiyat tidak  sampai  merusak  keberadaan  lima  unsur    pokok,  tetapi  hanya  membawa kesulitan  bagi  manusia  sebagai  mukhallaf  dalam  merealisasikannya.  Adapun pengabaian terhadap aspek tahsiniyat mengakibatkan upaya pemeliharaan lima unsur pokok  tidak  sempurna. 18 Lebih  jauh,  ia  menyatakan  segala  aktivitas  atau  sesuatu yang  bersifat  tahsiniyat  harus  dikesampingkan  jika  bertentangan  dengan  maqhasid yang lebih tingggi (dharuriyat dan hajiyat). 19

## 2.2. Beberapa pandangan Al-Syaitibi dalam bidang  Ekonomi
Asy-Syatibi,  tokoh  yang  akan  dikaji  pemikirannya  tentang maslahah  mursalah ini, memiliki  nama  lengkap  Abu  Ishaq  Ibrahim  b  Muisa  al-Garnati  asy-Syâtibî.  Ia  dilahirkan  di Granada    ada  tahun  730  H  dan  wafat  pada  tahun  790  H  di  tempat  yang  sama.  Asy-Syatibi, nama  populer    yang  ada  dibelakang  nama  lengkapnya,  adalah  nama  kota  kelahiran keluarganya.  Keluarga  asy-Syatibi  awalnya  tinggal  di  Syatiba,  tetapi  karena  situasi  politik waktu  itu,  keluarga  asy-Syatibitidak  memungkinkan  untuk  tinggal  di  Syatiba.  Mereka  pun terpaksa harus tinggal di Granada.
Al-Syatibi merupakan salah seorang pemikir ternama dalam sejarah intelektual Islam,khususnya  dalam  bidang  fikih.  Nama  lengkapnya  Abu  Ishaq  bin  Musa  bin Muhammad  al-  Lakhmi  al-Gharnati  asy-Syatibi.  Tidak  ada  ahli  sejarah  yang mengetahui  secara  pasti  latar  belakang  kehidupan  dan  kelahirannya,  hanya  saja menurut catatan sejarah ia wafat pada tanggal 8 Sya‟ban 790 H (1388 M). 20 Yang jelas, ia  berasal  dari  suku  Arab  Lakhmi.  Nama  asy-Syatibi  dinisbatkan  ke  daerah  asal keluarganya,  Syatibah  (Xatiba atau  Jativa),  yang  terletak  di  kawasan  Spanyol  bagian timur. Sekalipun namanya dinisbatkan ke daerah ini,Imam al-Syatibi tidak dilahirkan di  sana.  Menurut  catatan  sejarah,  kota  Syatibah  telah  jatuhke  tangan  Kristen  yang mengakibatkan terusirnya seluruh penduduk muslim dari kota itu
Dalam meniti pengembangan intelektualitasnya, tokoh yang bermazhab Maliki ini mendalami berbagai ilmu, baik yang berbentuk ‘ulum al-wasa’il (metode) maupun ‘ulum  maqashid (esensi  dan  hakikat). 21 Al-Syatibi  mendapat  pendidikan  baik  dari guru-gurunya yang merupakan penduduk asli di Granada maupun dari para pendatang yang  menempuh  pendidikan  dan  menjadi  ulama  di  Granada.  Guru-guru  al-Syatibi yang merupakan penduduk asli antara lain:
1. Abu Fakhar al-Biriy, seorang ulama paling ternama di bidang Bahasa Arab dan Qira‟at saat itu. Dari ulama ini al-Syatibi belajar tentang Qira‟at dan Nahwu.
2. Abu Ja‟far al-Syaquri, seorang ulama di bidang nahwu.
17 Asafri  Jaya  Bakri  , Konsep  Maqhasid  Syari’ah  Menurut  al-Syatibi, (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 1996), Cet. Ke-1 hal.73
18 Mustafa Anas Zarqa, Islamic Economics: an Approach to  Human Welfare, dalam aidit Ghazali dan syed  Omar  (ed), Reading  in  the  Concept  and  Methodology  of  Islamic  Economics, (Selangor  Darul  Ehsan: Pelanduk Publication, 1989), hal. 35-36.
19 Ibid., hal.38.
20 Euis Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik hingga Kontemporer, cet ke-2, (Jakarta: Granada Press, 2007), h. 207.
21 Nur  Chamid, Jejak  Langkah  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam, cet  ke-1,  (Jogyakarta:  Pustaka Pelajar, 2010), h. 278
3. Abu Sa‟id bin Lub, seorang mufti di Granada. Dari ulama ini, al-Syatibi belajar tentang fikih.
4. Abu Abdullah al-Balnisity, seorang mufassir ternama, dan dari ulama ini al-Syatibi menimba ilmu tentang tafsir dan ulmul qur‟an lainnya.
Sedangkan guru-guru al-Syatibi yang merupakan pendatang di Granada, antara lain:
1. Abu  Abdullah  Syarif  al-Tilmisani,  seorang  ulama  ternama  di  bidang  fikih  dan  ushul fikih. Sesuai dengan namanya, ia berasal dari Tilmisan, suatu kawasan di Algeir
2. Abu  Abdullah  al-Muqiriy,  juga  seorang  ulama  dari  Tilmisan.  Ia  merupakan  ulama fikih dengan karyanya Qawa’id al-Fiqh al-Muqiriy .
3. Ibn Marzuq al-Khatib, merupakan salah seorang ulama maliki terkemuka di Granada
4. Abu Ali al-Zawawiy, seorang ulama besar di bidang ushul fiqh dan dari ulama  ini al- Syatibi  banyak  menimba  ilmu  ushul  fiqh,  bahkan  al-Syatibi  secara  terang- terangansering menukil pendapatnya
Dari  mereka  inilah  al-Syatibi  mempelajari  berbagai  disiplin  ilmu  keagamaan sehinggatidak  berlebihan  kalau  dikatakan  bahwa  al-Syatibi  memiliki  berbagai  disiplin ilmukeagamaan.Meskipun  mempelajari  dan  mendalami  berbagai  ilmu,  al-Syatibi lebihmemberikan perhatian utama untuk mempelajari bahasa Arab dan, khususnya, ushul fikih.Ketertarikannya  terhadap  ilmu  ushul  fikih  karena,  menurutnya,  metodologi  dan falsafah  fikihIslam  merupakan  faktor  yang  sangat  menentukan  kekuatan  dan  kelemahan fikih dalammenanggapi perubahan sosial. 22
Dalam  menyikapi  permasalah  Al-syartibi  ada  beberapa  pandangan  al-syatibi  dalam bidang ekonomi  ada dua  yaitu Pertama  Objek kepimilikan. Pada dasarnya,  Al-Syyatibi mengakui  hak  milik  individu.  Namun,  ia  menolak  kepemilikan  individu  terhadap  setiap sumber daya  yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak.  Ia menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan penggunaan tidak bisa dimiliki oleh siapapun. Dalam hal ini,  ia  membedakan  dua  macam  air,  yaitu:  air  yang  tidak  dapat  dijadikan  senagai  objek kepemilikan,  seperti  air  sungai  dan  oase;  dan  air  yang  dapat  dijadikan  sebagi  objek kepemilikan,  seperti  air  yang  dibeli  atau  termasuk  bagian  dari  sebidang  tanah  meilik individu.  Lebih  jauh,  ia  menyatakan,  bahwa  tidak  hak  kepemilikan  yang  dapt  diklaim terhadap sungai dikarenakan adanya pembangunan. 23 Kedua Pajak dalam  pandangan Al-Syatibi,  pemungutan  pajak  harus  dilihat  dari  sudut  pandang  maslahah  (kepentingan umum).  Dengan  mengutif  para  pendahulunya,  seperti  Al-Gazali  dan  Ibn  Al-Fara‟,  ia menyatkan bahwa pemiliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat.  Dalam  kondisi  tidakmam  mampu  melaksanakn  tanggung  jawab  ini masyarakat  bisa  mengalihkannya  kepada  baitul  mal  serta  menyumbangkan  sebagian kekayaan  merekasendiri  untuk  tujuan  tersebut.Oleh  karena  itu,  pemerintah  dapat mengenakan  pajak-pajak  baru  terhadap  rakyat-rakyatnya  sekalipun  pajak  tersebut  belum pernah dikenal dalam sejarah Islam. 24

## 2.3. Persyaratan dan Ruang Lingkup Maslahah-Mursalah
22 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi ke-3 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), h. 379
23 Asafri  Jaya  Bakri  , Konsep  Maqhasid  Syari’ah  Menurut  al-Syatibi, (Jakarta:  PT  Raja  Grafindo Persada, 1996), Cet. Ke-1 hlm.73
24 Mustafa  Anas  Zarqa, Islamic  Economics:  an  Approach  to  Human  Welfare, dalam  aidit  Ghazali  dan syed  Omar  (ed), Reading  in  the  Concept  and  Methodology  of  Islamic  Economics, (Selangor  Darul  Ehsan: Pelanduk Publication, 1989), hlm. 35-36.
Agar maslahah-mursalah dapat diterima sebagai dasar dalam menetapkanhukum  Islam  maka  para  Imam  Mujtahid,  di  antaranya  Imam  al-Ghazali, asy-Syatibifan at-Tufi membuat rersyaratan dan ruang lingkup operasional maslahah- mursalah .persyaratan  yang  mereka  buat  berbeda  satu  sama  lain,  namun  ruang lingkupoperasionalnya  mereka mempunyai  pendapat  yang  sama  sebagaimana  terlihat dalam bahasan di bawah ini.
Al-Ghazali  membuat  batasan  operasional maslalah-mursalah untuk  dapat diterima  sebagai  dasar  dalam  menetapkan  hukum  Islam; pertama, maslahat  tersebut harus  sejalan  dengan  tujuan  penetapan  hukum  Islam  yaitu  memelihara  agama,  jiwa, akal,  harta  dan  keturunan  atau  kehormatan. Kedua, maslahat  tersebut  tidak  boleh bertentangan  dengan  al-Qur‟an,  as-Sunnah  dan ijma’.Ketiga, maslahat  tersebut menempati  level daruriyah (primer)  atau hajiyah (sekunder)  yang  setingkat  dengan daruriyah.Keempat, kemaslahatannya harus berstatus qat’i atau zann yang mendekati qat’i.  Kelima, dalam  kasus-kasus  tertentu  diperlukan  persyaratan,  harus  bersifat qat’iyah, daruriyah, dan kulliyah. 25
Berdasarkan persyaratan operasional yang dibuat oleh Imam al-Ghazali di atas terlihat  bahwa  Imam  al-Ghazali  tidak  memandang maslahah-mursalah sebagai  dalil yang  terdiri sendiri, terlepas dari al-Qur‟an, as-Sunnah dan ijma’. Imam al-Ghazali memandang maslahah-mursalah hanya sebagai sebuah metode istinbath (menggali/penemuan)  hukum,  bukan  sebagai  dalil  atau  sumber  hukum  Islam. Sedangkan ruang lingkup operasional maslahah-mursalah tidak disebutkan oleh Imam al-Ghazali  secara  tegas,  namun  berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh Ahmad  Munif  Suratmaputra  terhadap  contoh-contoh  kasus maslahahmursalah yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali dalam buku-bukunya ( al-Mankhul, Asas al-Qiyas, Shifa  al-Galil,  al-Mustafa )  dapat  disimpulkan  bahwa  Imamal-Ghazali  membatasi ruang lingkup operasional maslahah-mursalah yaitu hanya dibidang muamalah saja. 26
Sedikit  berbeda  dengan  Imam  al-Ghazali,  asy-Syatibi  hanya  membuat  dua kriteria  agar  maslahat  dapat  diterima  sebagai  dasar  pembentukan  hukum Islam. Pertama, maslahat  tersebut  harus  sejalan  dengan  jenis  tindakan syara’, karena itu  maslahat  yang  tidak  sejalan  dengan  jenis  tindakan syara’ atau  yang  berlawanan dengan  dalil syara’ (al-Qur‟an,  as-Sunnah  dan ijma’ )  tidak  dapat  diterima  sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. Kedua, maslahat seperti kriteria nomor satu di atas  tidak  ditunjukkan  oleh  dalil  khusus.Jika  ada  dalil  khusus  yang  menunjukkannya maka itu menurut asy-Syatibi termasuk dalam kajian qiyas. 27
Al-Ghazali dan asy-Syatibi juga berbeda dalam memandang aslahahmursalah sebagai  dalil  dalam  menetapkan  hukum  Islam.  Al-Ghazali  memandang maslahah- mursalah sebagai  dalil  yang  tidak  berdiri  sendiri,  sebaliknya  asy-Syatibi  malah memandang maslahah-mursalah sebagai  dalil  hukum  yang  beridiri  sendiri.Asy- Syatibi  berpendapat  demikian  karena  metode istislah atau maslahah-mursalah dalam menetapkan  hukum  Islam  tidak  berdasarkan  kepada nass tertentu,  tetapi  hanya berdasarkan maslahat yang sejalan dengan tujuan penetapan hukum syara’. 28
Sedangkan  mengenai  ruang  lingkup  operasional maslahah-mursalah, asy- Syatibi  dan  Imam  al-Ghazali  mempunyai  pendapat  yang  sama,  yaitu  hanya  berlaku dalam bidang muamalah, dan tidak berlaku dalam bidang ibadah. Begitu juga dengan
25 Muhammad  Khalid Mas‟ud, Islamic Legal  Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi’s Life and Thought, Islamic Research Institute ( Islamabad : Pakistan, 1977), Op. Cit, hal. 149-150.
26 Ahmad Munif Suratmaputra, Fisafat Hukum Islam al-Ghazali; Maslahah-Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2002), Op. Cit, hal. 144
27 Muhammad Khalid Mas‟ud, Op. Cit, hal. 162
28 Ibid, hal, 162
at-Tufi  yang  dianggap  sebagai  orang  yang  paling  berani  dan  paling  kontropersi pendapatnya  tentang  maslahat  (bukan maslahah-mursalah ),  dia  juga  menetapkan bidang  muamalah  dan  sejenisnya  sebagai  ruang  lingkup  operasional maslahah- mursalah. Menurut  at-Tufi  maslahat  tidak  berlaku  pada  bidang  ibadah, muqaddarad dan sejenisnya. At-Tufi membangun pendapatnya di atas, atas empat dasar sebagai berikut;
Pertama , akal  manusia  dapat  menemukan  dan  membedakan  mana  maslahat dan mana mafsadat.Karena akal manusia dapat membedakan mana maslahat dan mana yang mafsadat maka; Kedua , maslahat menurut at-Tufi merupakan dalil  yang berdiri sendiri, terlepas dari nass. Ketiga , lapangan operasional maslahat sebagaimana disebutkan di atas, hanya dalam bidang muamalah dan adat, bukan pada bidang ibadah dan muqoddarod. Keempat , maslahat merupakan dalil hukum Islam yang paling kuat, karena  itu  menurut  at-Tufi,  maslahat  bukan  hanya hujjah ketika  tidak  ada nass dan ijma’ melainkan  harus  pula  didahulukan  atas nass dan ijma’ ketika  terjadi pertentangan di antara keduanya. 29 Menurut Ahmad Munif Surtmaputra, pengutamaan maslahat atas nass dan ijma’ tersebut dilakukan oleh at-Tufi dengan jalan takhsis dan bayan, bukan  dengan  jalan  meninggalkan nass, sebagaimana  mendahulukan  as- Sunnah atas al-Qur‟an dengan jalan bayan. 30
Dengan demikian terlihat bahwa ulama-ulama besar, baik dari kalanganmazhab  Malikiyah  maupun  dari  kalangan  asy-Syafi‟iyah  menerima maslahahmursalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam dengan persyaratan.
Pertama, hukum  yang  ditetapkan  harus  mengandung  kemaslahatan. Kedua, maslahattersebut  sejalan  dengan  maksud  pembentukan  hukum  Islam,  yaitu  dalam rangkamemelihara  agama,  jiwa,  akal,  harta  dan  keturunan  atau  kehormatan. Ketiga, maslahat  yang  kriterianya  seperti pada  poin  kedua  tersebut,  tidak  ditunjukkan olehdalil  tertentu  yang  membenarkan  atau  sebaliknya  membatalkan.Sedangkan ruanglingkup operasionalnya khusus dalam masalah muamalah dan adat, tidak berlaku dibidang ibadah.
Namun sayangnya, dalam mengoperasionalkan maslahah-mursalah tersebutpara  ulama  memakai  istilah  yang  berbeda-beda,  bahka  ada  satu  orang  ulama misalnyaImam  al-Ghazali  memakai  beberapa  istilah  untuk  menyebut maslahah- mursalah, sehingga  berimplikasi  kepada  ketidak-sempurnaan  pemahaman  generasi berikutnyamengenai pendapat ulama terdahulu tentang masalah ini.
Dalam kitab al-Mankul, Imam al-Ghazali menyebut maslahah- mursalah dengan  istilah istidlal  sahih (bukan istidlal  mursal ),  dalam  kitab Asas  al- Qiyas diamemakai  istilah istislah, dan  dalam  kitab Shifa  al-Galil disebutnya  dengan istilah munasib  mula’im, sedangkan  dalam  kitab al-Mustasfa, Imam  al-Ghazali tetapmenyebutnya  dengan  istilah maslahah-mursalah. Karena  Imam  al-Ghazali menyebut maslahah-mursalah dengan  beberapa  istilah,  maka  ada  pendapat  yang mengatakanbahwa  Imam  al-Ghazali  tidak  konsisten  menjadikan maslahah-mursalah sebagaidasar dalam menetapkan hukum Islam, pada hal bukan demikian. Imam  asy-Syafi‟i  sebagai  tokoh  pendiri  mazhab  asy-Syafi‟iyah,  karena diamenyebut  maslahat  tanpa  pengakuan syara’ dengan  istilah maslahah-mursalah, makaada  pendapat  yang  mengatakan  bahwa  Imam  asy-Syafi‟i  menolak maslahahmursalah sebagai  dasar  dalam  menetapkan  hukum  Islam.Namun  apabila kitamemahami  istilah  tersebut  secara  luas,  meliputi  maslahat  yang  sejenisnya  diakui
29 Malcom  H.  Keer, Moral  and  Legal  Judgment  Indevendent  of Relevation,Philosophy:  East  and  West 18, (1968), Op. Cit, hal. 278
30 Ahmad Munif Suratmaputra, Op. Cit, hal. 90
oleh syara’ maka  dapat  dikatakan  bahwa  Imam  asy-Syafi‟i  tidak  menolak maslahahmursalah sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam. 31
Dalam catatan yang lain ada pula pendapat yang mengatakan bahwa Imam asy- Syafi‟i  menolak maslahah-mursalah sebagai  dasar  dalam  menetapkan  hukum  Islam, karena  Imam  asy-Syafi‟i  dalam  kitabnya ar-Risalah, menolak istihsan sebagai  dasar penetapan  hukum  Islam. 21 Namun  pendapat  tersebut  dibantah  oleh  Imam  Haramain dan  muridnya  Imam  al-Ghazali  yang nota  bene- nya  juga  sama-sama  dari  mazhabn asy-Syafi‟iyah  dengan  cara  menghadirkan  beberapa  contoh  hasil ijtihad Imam  asy- Syafi‟i  berdasarkan  kepada maslahah-mursalah. sebagai  dasar  dalam  menetapkan hukum Islam. 32 Adanya pendapat yang mengatakan para imam besar menolak maslahat sebagai  dasar  menetapkan  hukum  Islam,  disebabkan  oleh  kesalahan  mereka  dalam memahami beberapa istilah yang digunakan oleh para imam tersebut

## 2.4. Maslahah dalam Pemenuhan Kebutuhan Manusia
Dari pemaparan konsep diatas, terlihat jelas bahwa syari‟ah menginginkan setiap individu memperhatikan kesejahteraan mereka.A-Syatibi menggunakan istilah maslahah untuk  menggambarkan  tujuan  syari‟ah  ini.  Dengan  kata  lain,  manusia  senantiasa dituntut  untuk  mencari  kemaslahatan  aktifitas  ekonomi  produksi,  konsumsi,  dan pertukaran yang menyertakan kemaslahatan seperti di definisikan syari‟ah harus diikuti sebagai kewajiban agama untuk memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Dengan demikian,  seluruh  aktivitas  ekonomi  yang  mengandung  kemaslahatan  bagi  umat manusia disebut sebagai kebutuhan atau (needs). 33
Pemenuhan  kebutuhan  dalam  pengertian  tersebut  adalah  tujuan  aktifitas ekonomi, dan pencarian terhadap tujuan ini adalah kewajiban agama. Dengan kata lain, manusia  berkewajiban  untuk  memecahkan  berbagai  permasalahan  ekonominya.  Oleh karen  itu,  problemmatika  ekonomi  manusia  dan  perspektif  Islam  adalah  pemenuhan kebutuhan ( fulfillment needs ) dengan sumber daya yang tersedia.
Bila ditelaah dari sudut pandang ilmu menejmen kontemporer, konsep maqhasid Al-Syari‟ah mempunyai relevansi yang begitu erat dengan konsep motifasi.Seperti yang telah kita kenal, konsep motivasi lahir seiring dengan munculnya persoalan “mengapa” seseorang  berprilaku.Motovasi  itu  sendiri  didefinisikan  sebagai  seluruh  kondisi  usaha keras yang timbul dari dalam diri manusia yang digambarkan dengan keinginan, hasrat, dorongan, dan senbagainya. 34
Bila  dikaitkan  dengan  konsep  maqhasid  Al-Syari‟ah,  jelas  bahwa,  dalam pandangan Islam, motovasi manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi adalah untuk memenuhi  kebutuhannya  dalam  arti  memperoleh  kemaslahatan    hidup  di  dunia  dan  di akhirat.Kebutuhan  yang  belum  terpenuhi  merupakan  kunci  utama  dalam  suatu  proses motivasi.  Seorang  individu  akan  terdorong  untuk  berprilaku  bila  terdapat  suatu kekurangan  dalam  dirinya,  baik  secara  psikis  maupun  psikologis.  Mativasi  itu  sendiri meliputi usaha ketekunan dan tujuan. 35
31 Lamuddin Nasution, Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi’i, Disertasi pada Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, ( Bandung : Rosda Karya, 2001), hal. 135.
32 Ahmad Munif Suratmaputra, Op. Cit, hal. 148.
33 M. Fahim  Khan, Shantibi’s Objektives of shari’ah and Some Implication for Consumer Theory, dalam  Abul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (ed), Reading in Islamic Thought, hal. 193.
34 James H.Donelly, James L. Gibson dan John M. Ivancevich, Fundamentals of Management, (New York: Irwin McGraw-Hill, 1998), hal.267.
35 Ibid, hal.268
Menuru  Maslow,  apabila  seluruh  kebutuhan  seseorang  belum  terpenuhi  pada waktu  yang  bersamaan,  pemenuhan  kebutuhan  yang  paling  mendasar  merupakan  hal menjadi  prioritas.  Dengan  kata  lain,  seorang  individu  baru  akan  beralih  untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lebih tinggi jika kebutuhan dasarnya telah terpenuhi. Lebih  jauh,  berdasarkan  konsep  hierarchy  of  needs,  ia  berpendapat  bahwa  garis hierarkis kebutuhan manusia berdasarkan skala prioritasnya terdiri dari: 36
1. Kebutuhan  fisiolagi  (fisiological  needs),  mencakup  kebutuhan  dasar  manusia, seperti makan dan minum. Jika belum terpenuhi, kebutuhan dasar ini akan menjadi prioritas manusia dan menyamp ingkan seluruh kebutuhan hidup lainnya.
2. Kebutuhan  keamanan  (safety  needs),  mencakup  kebutuhan  perlindungan  terhadap gangguan fisik dan kesehatan serta krisis ekonomi.
3. Kebutuhan sosial (social needs), mencakup kebutuhan akan cinta, kasih sayang dan persahabatan.  Tidak  terpenuhinya  kebutuhan  ini  akan  mempengaruhi  kesehatan jiwa seseorang.
4. Kebutuhan  akan  penghargaan  (esteem  needs),  mencakup  kebutuhan  terhadap penghornatan dan pengakuan diri. Pemenuhan  kebutuhan ini akan mempengaruhi rasa percaya diri dan prestise seseorang.
5. Kebutuhan  aktualisasi  diri  (self-actualization  needs),  mencakup  kebutuhan memberdayakan  seluruh  potensi  dan  kemampuan  diri.  Kebutuhan  inimerupakan tingkat kebutuhan yang paling tinggi.
Dalam  dunia  manajmen  kebutuhan-kebutuhan  yang  dikemukakan  oleq  maslow tersebut dapat diaplikasikan sebagai berikiut: 37
1. Pemenuhan  kebutuhan  pisiologi  antara  lain  dapat  diaplikasikan  dalam  hal  pemberian upah atau gaji yang adil dan lingkungan kerja yang nyaman.
2. Pemenuhan kebutuhan keamanan antara lain dapat diaplikasikan dalam hal pemberian tunjangan, keamanan kerja dan lingkungan kerja yang aman.
3. Pemenuhan  kebutuhan  sosial  antara  lain  dapat  diaplikasikan  dalam  hal  dorongan terhadap kerja sama, stabilitas kelompok dan kesempatan berinteraksi sosial.
4. Pemenuhan  kebutuhan  akan  penghargaan  antara  lain  dapat  diaplikasikan  dalam  hal penghormatan  terhadap  jenis  pekerjaan,  signifikansi  aktivitas  dan  pekerjaan  dan pengakuan publik terhadap performance yang baik.
5. Pemenuhan  kebutuhan  aktualisasi  diri  antara  lain  dapat  diaplikasikan  dalam  hal pilihan dalam berkreatifitas dan pantangan pekerjaan.
Bila ditelaah lebih dalam, berbagai tingkat kebutuhan yang dikemukakan oleh maslow diatas sepenuhnya telah terakomodasi dalam konsep maqhasid A-Syari‟ah bahkan, konsep yang telah dikemukakan oleq Al-Syatibi mempunyai keunggulan komparatif yang sangat signifikan, yakni menempatkan agama sebagi faktor utama dalam elemen kebutuhan dasar manusia,  satu  hal  yang  luput  dari  perhatian  maslow.  Seperti  yang  telah  dimaklumi bersama,  agama  merupakan  fitrah  manusia  dan  menjadi  factor  penentu  dalam mengarahkan kehidupan umat manusia di dunia ini.
Dalam  persfektif  Islam,  berpijak  pada  doktri  keagamaan  yang  menyatakan  bahwa pemenuhan  kebutuhan  hidup  manusia  dalam  rangka  memperolah  kemaslahatan  di  dunia dan  di  akhirat merupakan  bagian  dari  kewajiban  agama,  manusia  akan termotifasi  untuk selalu  berkreasi  dan  bekerja  keras.  Hal  ini,  pada  akhirnya,  tentu  akan  meningkatkan produktifitas kerja dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
36 Ibid, hal.270-271
37 Ibid, hal, 274

## 2.4. Maslahah dalam Aktifitas Ekonomi
Perkembangan lembaga-lembaga perbankan dan keuangan  syariah mengalami kemajuan  yang  sangat  pesat  baik  di  panggung  internasional  maupun  di  Indonesia. Lembaga-lembaga  itu  antara  lain   asuransi,  sukuk,  pegadaian,  mortgage,  leasing  dan multifinance,  capital  market,  mutual  fund,  factoring,  Multi  Level  Marketing),  dan sebagainya.
Loncatan  kemajuan  sains  dan  teknologi  modern  telah  menimbulkan  dampak besar terhadap kehidupan manusia, khususnya terhadap kegiatan ekonomi bisnis, seperti tata  cara  perdagangan  melalui e-commerce,  system  pembayaran  dan  pinjaman  dengan kartu  kredit,  sms  banking,  perdagangan  international  /  ekspor  impor  dengan  media L/C,  sampai  kepada,  instrumen  pengendalian  moneter,  exchange  rate,  waqf  saham, jaminan  fiducia  (rahn  tasjiliy)   dalam  pembiayaan,  jaminan  resi  gudang,  dan  se bagainya,
Prinsip utama dalam formulasi ekonomi Islam dan perumusan fatwa-fatwa serta produk  keuangan   adalah maslahah .  Penempatan  maslahah  sebagai  prinsip  utama, karena  mashlahah  merupakan  konsep  yang  paling  penting  dalam  syariah,  Dalam  studi prinsip ekonomi Islam, maslahah ditempatkan pada posisi kedua, yaitu sesudah prinsip tawhid . 38 Mashlahah adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu  sendiri.Para  ulama  merumuskan maqashid  syari’ah  (tujuan  syariah) adalah mewujudkan  kemaslahatan.Imam  Al-Juwaini,  Al-Ghazali,  Asy-Syatibi,  Ath-Thufi  dan sejumlah  ilmuwan  Islam  terkemuka,  telah  sepakat  tentang  hal  itu.Dengan  demikian, sangat  tepat  dan  proporsional  apabila  maslahah  ditempatkan  sebagai  prinsip  kedua dalam ekonomi Islam.
Penerapan maslahah dalam ekonomi Islam (muamalah) memiliki ruang lingkup yang  lebih  luas  dibanding  ibadah.Ajaran  Islam  tentang  muamalah  umumnya  bersifat global, karena itu ruang ijtihad untuk bergerak lebih luas.Ekonomi Islam yang menjadi salah  satu  bidang  muamalah  berbeda  dengan  ibadah  murni  (ibadah  mahdhah).Ibadah bersifat  dogmatik  ( ta`abbudi ),  sehingga  sedikit  sekali  ruang  untuk  berijtihad.Ruang ijtihad  dalam  bidang  ibadah  sangat  sempit.Lain  halnya  dengan  ekonomi  Islam (muamalah)  yang  cukup  terbuka  bagi  inovasi  dan  kreasi  baru  dalam  membangun  dan mengembangkan  ekonomi  Islam.Oleh  karena  itu  prinsip  maslahah  dalam  bidang muamalah  menjadi  acuan  dan  patokan  penting.Apalagi  bila  menyangkut  kebijakan- kebijakan  ekonomi  yang  oleh  Shadr  dikategorikan  sebagai manthiqah  al  firagh  al tasyri`y (area  yang  kosong  dari  tasyri`/hukum).  Sedikitnya  nash-nash  yang menyinggung  masalah  yang  terkait  dengan  kebijakan-kebijakan  ekonomi  teknis, membuka peluang yang besar untuk mengembangkan ijtihad dengan prinsip maslahah. Kemaslahatan  dalam  bidang  muamalah  dapat  ditemukan  oleh  akal  /  pemikiran manusia  melalui  ijtihad.Misalnya,  akal  manusia  dapat  mengetahui  bahwa  curang  dan menipu  dalam  kegiatan  bisnis  adalah  perilaku  tercela.Demikian  pula  praktik  riba.Para filosof  Yunani  yang  hidup  di  zaman  klasik,  bisa  menemukan  dengan  pemikirannya bahwa riba adalah perbuatan tak bermoral yang harus dihindari.
Al mashlahah sebagai salah satu model pendekatan dalam ijtihad menjadi sangat vital  dalam  pengembangan  ekonomi  Islam  dan siyasah  iqtishadiyah (kebijakan ekonomi).Mashlahah  adalah  tujuan  yang  ingin  diwujudkan  oleh  syariat.Mashlahah merupakan  esensi  dari  kebijakan-kebijakan  syariah  ( siyasah  syar`iyyah) dalam merespon  dinamika  sosial,  politik,  dan  ekonomi. Maslahah  `ammah (kemaslahatan 38 Artikel Tentang  “Urgensi  Maslahah  dalam  Ijtihad  Ekonomi  Islam”  oleh  Agustianto  di http // :www.agustiantocenter.com, posted on 16-08-2011
umum)  merupakan  landasan  muamalah,  yaitu  kemaslahatan  yang  dibingkai  secara syar‟i,  bukan  semata-mata profit  motive dan material  rentability sebagaimana  dalam ekonomi konvensional.
Dengan demikian, pengembangan ekonomi Islam dalam menghadapi perubahan dan kemajuan sains teknologi  yang pesat haruslah didasarkan kepada maslahah . Jadi , untuk mengembangkan ekonomi Islam, para ekonom muslim cukup dengan berpegang kepada  maslahah.  Karena  maslahah  adalah  saripati  dari  syari‟ah.  Para  ulama menyatakan ”di  mana  ada  maslahah,  maka   di  situ  ada  syari’ah  Allah  ”. Artinya, segala sesuatu yang mengandung kemaslahatan, maka di itulah  syari‟ah Allah. Dengan demikian maslahah adalah konsep paling utama dalam syariat Islam.
Apabila  kemaslahatan  dalam  ekonomi  mungkin  dan  dapat  dijangkau  dan ditemukan  oleh  akal  dan  pemikiran  manusia,  sedangkan  dalam  ibadah  umumnya  sulit dijangkau  pemikiran  manusia,  seperti  mengapa  shalat  fardhu  hanya  lima  kali  sehari semalam,  mengapa  shalat  subuh  dua  rakaat,  mengapa  shalat  isya  4  rakaat,  mengapa hajar aswad sunnah dicium dan banyak contoh lainnya. Seandainya tidak ada nash dan Nabi  Muhammad  menjelaskan,  niscaya  manusia  tidak  bisa  menjangkau  dan menemukannya.  Para   ulama  hanya  bisa  mereka-reka  hikmahnya,  yang  bentuknya bukan elaborasi prinsip  maslahah, tetapi berupa hikmah  dan falsafah tasyri’ belaka. Sedangkan  dalam  bidang  muamalah,   manusia  dapat  menemukan  maslahah suatu  syariah.  Misalnya,  mengapa  Ibnu  Taimiyah  membenarkan  intervensi  harga  oleh pemerintah, padahal Nabi Saw tidak melakukanya. Mengapa Umar mengimpor gandum dari  Mesir  ketika  terjadi  kelangkaan  gandum  di  Mesir,  mengapa  dalam  transaksi ekonomi  harus  ada  saksi  yang  adil,  mengapa  riba,  gharar,  spekulasi,  penipuan, kecurangan,  maysir   dilarang  dan  mengapa  bagi  hasil  ditawarkan  dan  banyak  contoh lainnya.
Muamalat  adalah  aturan  syari‟ah  tentang  hubungan  sosial  di  antara manusia.Dalam muamalat, dijelaskan secara luas  illat, rahasia dan tujuan kemaslahatan suatu  hukum  muamalat.  Ini  mengandung  indikasi  agar  manusia  memperhatikan kemaslahatan  dalam  bidang  muamalat  dan  tidak  hanya  berpegang  pada  tuntutan  teks nash semata, karena mungkin suatu teks ditetapkan berdasarkan kemaslahatan tertentu, kondisi,  adat,  waktu  dan  tempat  tertentu.  Sehingga  ketika maslahah berubah  maka berubah pula ketentuan muamalah (perekonomian)
Dengan pertimbangan maslahah,   regulasi perekonomian bisa berubah dari teks nash  kepada  konteks  nash  yang  mengandung  maslahah.  Misalnya,  Nabi  Muhammad Saw  tidak  mau  mencampuri  persoalan  harga  di  Madinah,  ketika  para  sahabat mendesaknya  untuk  menurunkan  harga.Tetapi  ketika  kondisi  berubah  di  mana  distorsi harga  terjadi  di  pasar,  Ibnu  Taimiyah  mengajarkan  bahwa  pemerintah  boleh  campur tangan  dalam  masalah  harga.  Secara  tekstual,  Ibnu  Taymiyah  kelihatannya  melanggar nash  hadits  Nabi  Saw.  Tetapi  karena  pertimbangan  kemaslahatan,  di  mana  situasi berbeda  dengan  masa  Nabi,  maka  Ibnu  Taymiyah  memahami  hadits  tersebut  secara kontekstual berdasarkan pertimbangan maslahah.
Kehadiran  lembaga-lembaga  perbankan  dan  keuangan  syari‟ah  juga  didasarkan kepada  maslahah.Inovasi  zakat  produktif  dan  waqaf  tunai  juga  didasarkan  kepada maslahah.Pendeknya  semua  aktivitas  dan  perilaku  dalam  perekonomian  acuannya adalah  maslahah.Jika  di  dalamnya  ada  kemaslahatan,  maka  hal  itu  dibenarkan  dan dianjurkan oleh syari‟ah. Sebaliknya jika di sana ada kemudratan dan mafsadah , maka prakteknya  tidak  dibenarkan,  seperti ihtikar , spekulasi  valas  dan  saham , gharar, judi, dumping, dan  segala  bisnis  yang  mengandung  riba.    Demikian  pula  dalam membicarakan  perilaku  konsumen  dalam  kaitannya  dengan  utility.Dalam  ekonomi konvensional, tujuan konsumen adalah untuk memaksimalkan utility, sedangkan dalam
ekonomi  Islam  untuk  memaksikumkan  maslahah.  Utility  adalah  sebuah  konsep  yang kepuasaan  (manfaatnya)  bersifat  material  dan  keduniaan  belaka,  sedangkan  maslahah adalah  utility  yang  mengandung  unsur-unsur   akhirat,  bersifat  spiritual  dan transendental.

## III. Penutup

## 3.1. Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian sebelumnyadapat disimpulkan bahwa asy -Syatibi mendefinisikan maslahah  mursalah adalah maslahah yang  ditemukan  pada  kasus  baruyang tidak  ditunjuk  oleh nash tertentu  tetapiia  mengandung  kemaslahatan  yangsejalan  ( al-munâsib ) dengan tindakan syara.
Kesejalanan  dengan  tindakan  ( tasharrufat )  syara‟  dalam  hal  ini  tidak  harus  didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada maslahah tersebut  tetapi dapat merupakan    kumpulan  dalil    yang  memberikan  faedah  yang  pasti  ( qat’i ).  Apabila  dalil  yang pasti ini memiliki makna kulli , maka dalil kulli yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.
Pemikiran  penting  al-Syatibi  adalah maslahah (kemaslahatan).  Kemaslahatan merupakan  ujuan utama adanya syari‟ah, maqasid syari’ah . Maslahah bagi al-Syatibi meliputi  kemaslahatan dunia dan akhirat, maka untuk mengukurnya harus dilihat dari tingkat  ebutuhan dasar manusia. Ada tiga kategori tingkatan kebutuhan manusia yaitu: kebutuhan dharuriyat (kebutuhan  primer), hajiyat (kebutuhan  sekunder),  dan tahsiniyah (kebutuhan tertier).
Alasan yang dikemukakan  asy-Syatib  tentang penggunaan maslahah mursalah sebagai dalil  penetapan  hukum    untuk  masalah  muamalat  adalah  karena  masalah-masalah  muamalat dapat dilacak rasionalitasnya sedangkan masalah ubudiyah tidak dapat dilacak rasionalitasnya. Penggunaan  m aslahah mursalah sebagai dalil penetapan hukum hanya untuk kebutuhan yang sifatnya dharuri dan haji
Konsep maslahah sangat  relevan  dengan  pengembangan  ekonomi  syariah sehingga  implementasi  nilai-nilai maslahah penting  dilakukan  untuk  membangun sistem  ekonomi  yang holistis .  Implementasi maslahah bisa  dilakukan  misalnya  dalam hal: konsep pemenuhan kebutuhan manusia dan maslahah dalam aktifitas ekonomi

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Manzûr, Ibn. Lis â n al-‘Arabal-Muhît. Beirut: Dâr al-Fikr. 1972 Al-Syatibi, al-Muafaqat fi Ushulal-Syari’ah. Kairo: Musthafa Muhammad. Amalia,Euis. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik hingga Kontemporer. Jakarta: Granada Press.  2007
Amir  Syarifuddin, Ushul  Fiqh, Jilid  II,  cet.  ke-4.  Jakarta:  Kencana  Prenada  Media  Group, 2008
Anas Zarqa, Mustafa. Islamic Economics: an Approach to Human Welfare, dalam aidit Yahya, M ukhtar.Fatchurrahman. Dasar-Dasar  Pembinaan  HukumFiqh  Islami. Bandung:  al- Ma‟arif. 1993
Ar-Raisûnî,  Ahmad. Nazariyah  al-Maqâsid „ inda  al-Imâm  asy-Syâtibî. Herndon:  ad-Dâr  al- „Âlamî lial-Fikr al-Islâmîy. 1995
Azwar Karim, Adiwarman .Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: PT. RajaGrafindo Chamid,Nur. Jejak  Langkah  Sejarah  Pemikiran  Ekonomi  Islam. Jogyakarta:  Pustaka  Pelajar. 2010
Donelly, James H Dkk. Fundamentals of Management. New York: Irwin Mc Graw-Hill, 1998 Ghazali,    syed  Omar  (ed), Reading  in  the  Concept  and  Methodology  of  Islamic  Economics. Selangor Darul Ehsan: Pelanduk Publication. 1989
Hassan,  Husain  Hamîd. Nazariyyah  al-Maslahah  fî  al-Fiqh  al-Islâmî. Kairo:  Dâr  al-Nahdah al-„Arabiyyah.1971
H.  Keer,  Malcom. Moral  and  Legal  Judgment  Indevendent  of  Relevation,Philosophy:  East and West 18. 1968
Jaya Bakri ,Asafri. Konsep Maqhasid Syari’ah Menurut al-Syatibi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996
Khalid  Mas‟ud,    Muhammad. Islamic  Legal  Philosophy:  A  Study  of  Abu  Ishaq  al-Shatibi’s Life and Thought. Islamabad : Pakistan, 1977 Munif  Suratmaputra,Ahmad. Fisafat  Hukum  Islam  al-Ghazali;  Maslahah-Mursalah  dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam. Jakarta : Pustaka Firdaus.  2002
Nasution,  Lamuddin. Pembaruan  Hukum  Islam  dalam  Mazhab  Syafi’i, Disertasi  pada Program  Pasca  Sarjana  IAIN  Syarif  Hidayatullah  Jakarta.Bandung  :  Rosda  Karya. 2001
Siddiqi,  Muhammad  Najetullah  “History  of  Islamic  Thought” . dalam Lectures  on  Islamic Economics. Jeddah: IDB-IRTI. 1992 Umar ,Nasaruddin dalam Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari’ah Menurut Al-Syatibi.
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996
Yûsuf  Hâmid  al-„Âlim, al-Maqâsid  al-‘Âmmah  li  asy-Syarî‘ah  al-Islâmiyyah. Herndon Virgina: TheInternasional Institute of Islamic Thought.1991
Yûsuf al-Wâ„î, Taufîq. Al-Bid`ahwa al-Maslahah al-Mursalah: Bayanuhâ, Ta’siluhâwaAqwâl al-Ulamâfîhâ. Kuwait: Maktabah Dâr at-Turâoe.t.th
Artikel  Tentang  “Urgensi  Maslahah  dalam  Ijtihad  Ekonomi  Islam”  oleh  Agustianto  di http // :www.agustiantocenter.com, posted on 16-08-2011