Volume 4, Nomor 1, Januari-Juni 2022 p-ISSN: 2656-8918 e-ISSN: 2684-8317 DOI : 10.31539/jomb.v4i1.3710

## PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
Alkansa Fadila Ramadani 1 , Muslimin 2
Universitas Pembangunan Nasional Veteran 1,2
alkansafadila@gmail.com 1

## ABSTRAK
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  PAD  dan  Dana  Perimbangan terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Metode  penelitian  ini  adalah  deskriptif kuantitatif. Penelitian ini memanfaatkan metode Non- Probability Sampling juga teknik sampling  jenuh. Jenis  data  yang  dipakai  yaitu  data  sekunder  yang  diperoleh  dari Laporan  Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Daerah  Kota  Kediri  Tahun  2016-2020.  Data dianalisis memakai analisis regresi linear berganda bersama bantuan software SPSS 25 . Hasil  penelitian  menunjukkan,  PAD  berpengaruh  positif  terhadap  kinerja  keuangan Pemda.  Sedangkan  Dana  Perimbangan tidak  berpengaruh.  Namun  PAD  dan  Dana Perimbangan  secara  bersama-sama  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan Pemda.  Simpulan,  Semakin  tinggi  PAD,  kian  bagus  kinerja keuangan  Pemda,  dan besaran dana perimbangan tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemda. Namun, disisi lain  secara  bersama-sama  PAD  dan  Dana  Perimbangan,  memiliki  dampak  signifikan terhadap kinerja keuangan pemda.
Kata Kunci : Dana Perimbangan, Kinerja Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah

## ABSTRACT
This  study aims  to  determine the effect  of  PAD  and Balancing  Funds on the financial performance  of  local  governments.  This  research  method  is  descriptive  quantitative. This  research  utilizes  the  Non-Probability  Sampling  method  as  well  as  the  saturated sampling technique. The type of  data  used is  secondary data  obtained from the 2016- 2020 Kediri City Government Budget Realization Report. The data were analyzed using multiple  linear  regression  analysis  with  the  help  of  SPSS  25  software.  The  results showed  that  PAD  had  a  positive  effect  on  local  government  financial  performance. Meanwhile, the Balancing Fund has no effect. However, PAD and the Balancing Fund together  have  a  significant  effect  on  the  local  government's  financial  performance.  In conclusion,  the  higher  the  PAD,  the  better  the  local  government's  financial performance,  and  the  amount  of  balancing  funds  does  not  affect  the  regional government's  financial  performance.  However,  on  the  other  hand,  PAD  and  the Balancing Fund together have a significant impact on the local government's financial performance.
Keywords :  Balancing  Fund,  Regional  Financial  Performance,  Regional  Original Income

## PENDAHULUAN
Transparansi  di  dalam  pemerintahan  akhir-akhir  ini  memang  mulai  terus digalakkan,  baik  itu  di  tingkat  pemerintahan  pusat  maupun  pemerintahan  daerah.
Pemerintah  daerah  pun  mulai  melakukan  berbagai  usaha  untuk  meningkatkan transparansi.  Penelitian  Priyono  et  al.,  (2020)  menyebutkan  bahwa  Perubahan  sistem menjadi  desentralisasi  ini  pada  akhirnya  memberikan  harapan  bagi  seluruh  rakyat Indonesia.  Bersama  penerapan  pola  desentralisasi  atau  pendelegasian  kedaulatan kepada  pemerintah  daerah,  jadi  akan  bisa  memberikan  kewenangan  pengelolaan pemerintahan dari pusat kepada daerah.
Melalui  hal  ini  pada  akhirnya  mampu  mendorong  pemerintah  daerah  untuk lebih bertanggung jawab terhadap daerahnya dan juga mendorong kreativitas dan kerja sama  pemerintah dengan masyarakat  setempat  untuk  mengembangkan daerah tersebut sesuai dengan potensinya. Jadi, pada akhirnya maju atau tidaknya suatu daerah itu nanti tergantung  pada  bagaimana  pelaksanaan  otonomi  daerah  yang  dijalankan  oleh pemerintah daerah masing- masing.
Pada  dasarnya  Otonomi  daerah  ini  memang  sangatlah  perlu  dilaksanakan untuk  melihat  seberapa  mana  kredibilitas  suatu  daerah  dalam  menelusuri  kapasitas keuangan  daerah  serta  mengelola  akar  keuangan  murni  daerah  untuk  mengisi kebutuhan  pemerintah  daerah.  Hal  ini  agar  daerah  tidak  serta  merta  bergantung  pada dana  dari  pemerintah  pusat  dan  dapat  dijadikan  sebagai  standar  dari  kredibilitas finansial  pemerintah  daerah.  Pemerintah  daerah  provinsi  dan  kabupaten/kota  harus melaporkan  keuangan  daerah  mereka  agar  menilai  kinerja  keuangan  mereka  ketika melaksanakan pemerintah daerah.
Sumber pendapatan daerah sendiri bersumber dari pajak lokal, retribusi, serta PAD  lain  yang  sah.  Seperti  halnya  Kota  Kediri,  Kota  Kediri  memiliki  beberapa tantangan  keuangan  daerah  berdasarkan  Laporan  Realisasi  Anggaran  (LRA)  2016- 2020.  Masalah  keuangan  lokal  kota  Kediri  meliputi,  1)  ketergantungan  pemerintah daerah  terhadap  pemerintah  pusat  besar,  hal  ini  tercermin  dari  tingginya  pendapatan transfer pemerintah pusat, dibandingkan dengan  pendapatan sebelumnya; 2) Kapasitas daerah  untuk  sumber  pendapatan  daerah  hal  ini  tercermin  dari  relative  kecilnya pendapatan  yang  diperoleh  dari  PAD  dibandingkan  dengan  pendapatan  transfer;  3) kemandirian  Keuangan  Pemerintah  Kota  Kediri  juga  masih  tergolong  rendah  yaitu masih berada dibawah 50%.

## Tabel 1. Rasio Kemandirian
Tahun Realisasi PAD(Rp) Pendapatan Transfer(Rp) Rasio Kemandirian 2016 238.318.315.508,41 922.540.893.563,00 25,83% 2017 293.065.134.148,36 935.968.238.485,00 31,31% 2018 249.093.229.531,44 978.609.583.937,00 25,45% 2019 266.745.042.377,64 1.042.645.161.163,00 25,58% 2020 253.814.121.450,00 989.006.560.740,00 25,66% Rata-rata 26,78%
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kota Kediri (Data Diolah)
Pajak  lokal  merupakan  sumber  pendapatan  terbesar.  Pendapatan  daerah  awal mencerminkan  kemandirian  karena  pemerintah  daerah  memiliki  lebih  banyak kebebasan  untuk  menggunakan  PAD,  tidak  seperti  sumber  eksternal  (Kadir,  2017). Untuk  alasan  ini  penting  bagi  pemerintah  daerah  untuk  terus  berusaha    menaikan pemasukan  daerahnya. Selain Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan juga bisa  dimanfaatkan  dalam  menilai  kinerja  keuangan  pemda.  Sebagaimana  diatur bersama  Undang-Undang  Nomor  33 Tahun  2004,  dana  perimbangan  ialah  dana  dari APBN yang dialokasikan ke daerah untuk pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan latar belakang  tersebut  maka  dilakukan  kajian  untuk  mengetahui  pengaruh  pendapatan  asli daerah  dan  dana  perimbangan  terhadap  kinerja  keuangan  Pemerintah  Daerah  Kota Kediri Tahun 2016-2020.

## KAJIAN TEORI

## Stewardship Theory
Teori stewardship menjabarkan  hubungan  antara  tuan  dalam  hal  ini masyarakat  dan  pelayan  atau  pemerintah.  Hubungan  ini  tercipta  karena  para  pihak pemerintah  dan  masyarakat  telah  menunjukkan  sikap  saling  percaya,  tanggung  jawab, berintegritas dan berintegritas satu sama lain. Secara khusus, pemerintah yang memiliki lebih  banyak  informasi  di  sektor  keuangan  diharapkan  bisa  mencapai  transparansi nasional selaras dengan keinginan serta kepercayaan publik.

## Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Menurut  Sutrisno  (2016),  kinerja  ialah  hasil  kerja  seorang  pegawai  baik  dari segi  kuantitas  serta  kualitas,  waktu  serta  kerjasama  agar  mencapai  tujuan  yang  telah
ditetapkan oleh organisasi.

## Rasio Keuangan sebagai Indikator Kinerja Keuangan Daerah
Hasil  analisis  rasio  keuangan  dimanfaatkan  selaku  standar  agar,  a)  menilai otonomi  keuangan  daerah  bersama-sama  mendanai  pelaksanaan  independensi  daerah. berlandaskan  hasil  penyelidikan  rasio  fiskal  daerah  dapat  ditentukan  derajat kemandirian  keuangan  daerah;  b)  pengukuran  efektivitas  serta  efisiensi  bersama mewujudkan  pemasukan  daerah.  Berlandaskan  hasil  penyelidikan  rasio  keuangan daerah  mampu  diketahui  level  efektivitas  serta  ketepatan  keuangan  daerah;  c) menimbang  seluas  kegiatan  pemerintah  daerah  menghabiskan  pemasukan  daerah. Berlandaskan  hasil  analisis  rasio  keuangan  daerah  dapat  diketahui  apakah  pemerintah daerah  aktif  melakukan  belanja  dana  yang  ada  dalam  rangka  pembangunan;  d) pengukur  kontribusi  masing-masing  asal  dari  pendapatan  terhadap  penciptaan pemasukan daerah. Berlandaskan hasil analisis rasio keuangan daerah, dapat diketahui dana  mana  yang  menunjukkan  kontribusi  maksimum  serta  minimum  terhadap pemasukan  daerah  dan  pembentukan  pendapatan  sebelumnya  oleh  PAD.  Untuk pendapatan  transfer  sendiri  terdiri  dari  transfer  kota/kabupaten  dan  pendapatan  lain yang sah.

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Berlandaskan Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan  Keuangan  antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Pasal  1 Angka 18  yang dimaksud  dengan  pendapatan  daerah  ialah  pemasukan  yang  diperoleh  pemerintah daerah  serta  dipungut  menurut  kaidah pemerintah  daerah  selaras  bersama  peraturan perundang-undangan.  (PAD)  ialah  pemasukan  yang  dihasilkan  dari  keuangan  daerah, dan  ketika  peran  PAD  semakin  naik  dalam  struktur  fiskal daerah,  jadi  kian  naik  pula kredibilitas keuangan daerah guna menjalankan aktivitas pembangunan daerah (Carunia, 2017).

## Dana Perimbangan
Intergovernmental  revenue ialah  bantuan  tunai  dari  pusat  yang  khusus diciptkan  demi  mendanai  program-program  pemerintah daerah. Dana perimbangan ini
ialah  hasil  dari  kebijakan desentralisasi  pemerintah  pusat  pada  perimbangan  keuangan pusat  serta  daerah.  Dana  perimbangan  ini  dari  pemasukan  APBN  dijalankan  (secara otonom) pada daerah agar melunasi kepentingan daerah yang terkait dengan aktualisasi desentralisasi.

## Kerangka Pikir dan Pengembangan Hipotesis Penelitian Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yakni  pemasukan  dari  sumber-sumber  di wilayah  daerah  masing-masing.  Semakin  tinggi  peran  PAD  dalam  struktur  keuangan daerah, maka kian naik juga kredibilitas keuangan daerah untuk menjalankan aktivitas pembangunan  daerah  (Carunia, 2017).  PAD  yang  meningkat  ini  mampu  berpengaruh pada kenaikan  kredibilitas pemerintah daerah tersebut, sebab kian besar PAD jadi level kemandirian keuangannya semakinbagus. Studi ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah  harus  bisa  membiayai  sendiri  kepentingan  pemerintah  tanpa  mengandalkan anggaran  pemerintah  pusat.  PAD  yang  kian  besar  berarti  pemerintah  daerah  sudah sukses  mengembangkan  potensi  daerah,  menggali  sumber  PAD  dengan  benar  dan memanfaatkannya secara cermat.
Studi  yang  dilakukan  oleh  Heryanti  et  al.,  (2019)  menunjukkan  bahwa  PAD memiliki  efek  positif  yang  besar  pada  kinerja  keuangan  Anda.Dengan  kata  lain, kenaikan PAD menaikkan kredibilitas finansial pemda. Studi ini selaras bersama studi dijalankan  oleh  Sari  et  al.  (2020)  PAD  juga  akan  mempengaruhi  kinerja  keuangan  di Pemkot Sumut.

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini berupa studi kuantitatif dengan menggunakan sumber data sekunder  dari website. Dalam  penelitian  ini  terdapat  2  variabel  independen  yaitu  PAD dan  dana  perimbangan,  sedangkan  untuk  variable  dependennya  adalah  kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam studi ini ialah laporan realisasi anggaran pemerintah  kota  kediri  tahun  2016-2020.  Data  yang  dimanfaatkan  bersama  studi  ini ialah  semua  data  PAD  serta  Dana  Perimbangan  periode  2016-2020  di  Laporan Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Kota  Kediri.  Teknik  Penentuan  Sampel  dalam penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  metode  non-probability  sampling  dengan
teknik sampling jenuh.  Analisis data  yang dilakukan adalah uji keabsahan instrument, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Statistik Deskriptif
Hasil uji statistic deskriptif ditunjukkan pada Tabel 1, sebagai berikut:
Tabel 1. Descriptive Statistics
N Minimu m  Maximu m Mean Std. Deviation PAD (%) 5 19.48 23.70 20.6160 1.74341 Dana Perimbangan (%) 5 71.40 77.97 76.0780 2.71903 Kinerja keuangan 5 25.45 31.31 26.7660 2.54390 Valid N (listwise) 5
Sumber: Data Sekunder diolah, 2022
Berlandaskan  hasil  diatas  didapatkan  bahwa  kemandirian  daerah  pemda Kediri  sebesar 26,77% dan standar deviasi sebesar 2,54% dari tahun 2016 -2020. Rata- rata  derajat  kemandirian  kota  Kediri  tergolong  rendah.  Tahun  yang  mencerminkan kemandirian  tertinggi  31,31%  pada  tahun  2017.  Hal  ini  memperlihatkan  ialah  tahun 2017  selaku  tahun  dengan  tingkat  kemandirian  yang  tinggi  Sedangkan  tahun memerankan level kemandirian daerah terminim yakni tahun 2018 yaitusebesar 25,45%. Dari  tahun  2016  hingga  2020,  PAD  Kediri  sebesar  20,62%  dan  standar  deviasinya sebesar  1,74%.  Standar  deviasinya  lebih  kecil  dari  rata-ratanya,  sehingga  sebaran datanya baik dan seragam. Sedangkan untuk  dana perimbangan pemda Kediri periode 2016-2020  sebesar  76,07%  dengan  nilai  standar  deviasinya  sebesar  2,72%.  Standar deviasinya lebih kecil dari rata- ratanya, sehingga sebaran datanya baik dan seragam.

## Uji Regresi Linear Berganda
Beberapa uji regresi dijalankan agar memahami pengaruh variabel bebas PAD serta  Dana Perimbangan  terhadap  variabel  terikat,  kinerja  fiskal  pemerintah  daerah (rasio kemandirian). Hasil dari persamaan regresi yang diproses diberikan.

## Tabel 2. Analisis Regresi Linear Berganda
Model Unstandardized Coefficients Standardiz ed Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Toleran ce  VIF (Constant) -8.585 4.111 1.003 -2.089  .172 .987 1.014 1 PAD (%) 1.464 .075 19.636  .003 Dana Perimbangan (%) .068 .048 .073 1.422  .291 .987 1.014
Berlandaskan tabel diatas maka persamaan regresi yang terbentuk ialah:
Y = α + β1X1 + β2X2

## Y = -8,585 + 1,464 PAD + 0,068 DP

## Uji Koefisien Determinasi
Hasil uji koefisien determinasi ditunjukkan pada Tabel sebagai berikut:
Tabel 3. Uji Koefisien Determinasi
Model Summary Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the    Estimate 1 .997 a .995 .990 .25819
a. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan (%), PAD (%) b. Dependent Variable: Kinerja Keuangan
Koefisien  determinasi  mengukur  pengaruh  PAD  dan  Pembiayaan Perimbangan terhadap kinerja fiskal pemerintah daerah. Dari tabel di atas terlihat ialah angka  Adjusted  R-squared  adalah  0,995. Artinya  99,5%  kinerja  fiskal  pemerintah daerah dapat dijelaskan oleh variabel PAD serta dana neraca. Sisanya (100% -99,5% = 0,5%)  diperhitungkan  oleh  alasan  lain  di  luar  model.  Jika  estimasi  kesalahan  standar (SEE)  ialah  0,25819,  maka  kian  menurun  angka  SEE,  kian  akurat  model  regresi memprediksi variabel dependen.

## Hasil Uji F
Hasil uji f ditunjukkan pada Tabel 4 sebagai berikut:
Tabel 4 .
Uji F ANOVA a Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. Regression 25.752 2 12.876 193.150 .005b 1 Residual .133 2 .067
Total 25.886 4
a. Dependent Variable: kinerja keuangan
b. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan (%), PAD (%)
Variabel  bebas  secara  simultan  dapat  mempengaruhi  variabel  independen apabila tingkat  signifikansi  <  0,05.  Berdasarkan  tabel  diatas,  maka  diketahui  tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PAD dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda

## Hasil Uji Parsial (Uji T)
Hasil uji T ditunjukkan pada Tabel 5 sebagai berikut ini:
Tabel 5.
Uji T Model Unstandardi zed Coefficients Standardiz ed Coefficients T Sig. B Std. Error Bet a (Constant) -8.585 4.111 -2.089  .172 1 PAD (%) 1.464 .075 1.003 19.636  .003 Dana Perimbangan (%) .068 .048 .073 1.422 .291
a. Dependent Variable: kinerja keuangan
Hasil  uji  T  memperlihatkan  pengaruh  masing-masing  variabel  terhadap  PAD serta  pengaruh  dana  perimbangan  terhadap  kredibilitas  finansial  pemerintah  daerah. Relevan  variabel  PAD  adalah  0,003  <  0,05.  Dengan  hasil  ini,  H1  diadopsi  karena variabel  PAD  berpengaruh  relevan  terhadap  kinerja  keuangan  pemda  .  Lalu  untuk variabel  dana  perimbangan  adalah  0,291  >  0,05.  Dengan  hasil  ini  maka  ditemukan fakta  bahwa  variabel  dana  perimbangan  tidak  signifikan,  maka  dapat  disimpulkan bahwa H2 dalam studi ini ditolak.

## PEMBAHASAN

## Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah Daerah
Berlandaskan  pengujian  dijalankan,  hipotesis  pertama  studi  ini  diterima.  Hal ini  dikarenakan  PAD  berpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja  keuangan  pemda. Diperlihatkan  bersama  angka  relevan  0,003  <  0,05  (kurang  dari  5%).  Hasil  PAD mereka berasal dari sumber- sumber yang ditata di berbagai daerah bersifat pemasukan
pajak,  retribusi  lain  selaras  undang-  undang.  Hasil  penelitian  ini  adalah  Konsisten dengan  hasil  yang  dilaporkan  oleh  Heryanti  et  al.,  (2019)  dimana  PAD  akan meningkatkan  kinerja  keuangan  kota/kab  di  Jawa  Timur.  Hal  ini  juga  sesuai  dengan penelitian  Sari  et  al.,  (2020),  PAD  juga  akan  mempengaruhi  kinerja  anggaran pemerintah  daerah  di  Sumut.  Kinerja  keuangan  yang  baik  mencerminkan  kegiatan ekonomi  yang  baik  di  wilayah  tersebut.  Banyaknya  faktor  produksi  yang dihasilkan menghasilkan pendapatan daerah berupa pajak serta tarif,  yang  merupakan pendapatan kas  daerah.  Keuntungan  daerah  yang  tinggi  menimbulkan  kinerja  keuangan  daerah menjadi  lebih  baik.  Bersama  studi  ini,  pemrintah  daerah  bisa  memungut  pajak  dari publik untuk mendanai roda pemerintahan.

## Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Semakin  besar  dana  perimbangan,  kian  luas  ketergantungan  pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Pemerintah daerah masih mengandalkan pemerintah pusat  agar  melunasi  seluruh  kegiatan  anggaran  daerah.  Hasil  survei  Ermawati  et  al., (2021)  memperlihatkan  penerimaan  antar  pemerintah  berdampak  negatif  terhadap kinerja anggaran pemerintah daerah. Maknanya, kian luas penerimaan pajak mingguan, semakin rendah tingkat kemandirian fiskal karena pemerintah daerah masih bergantung pada  dana  pemerintah  pusat.  Studi  ini  juga  sesuai  dengan  temuan  Saleh  (2020)  yang dimana di dalam studi ini yakni dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.
Hipotesis  ke-2  studi    ini  yaitu  dana  perimbangan  berpengaruh  negatif terhadap kinerja keuangan pemda, ditolak sebab angka koefisien regresinya positif pada level relevan 0,291 < 0,05. maknanya angka neraca tidak berpengaruh terhadap kinerja finansial. Studi ini memperlihatkan ada tidaknya dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda kota Kediri.

## Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  dan  Dana  Perimbangan  terhadap  Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
PAD  serta  Dana  Perimbangan  yakni  asal  pemasukan  bagi  kabupaten/kota yang membiayai seluruh kegiatannya. Kedua dana ini penting untuk tata kelola pemda. Studi  Azhar  (2021)  memperlihatkan  yakni  PAD  serta intervernmental  revenue
berpengaruh  terhadap  kinerja  keuangan  pemerintah  daerah.  Juga  pada  penelitian  Ayu (2018)  PAD  serta  Dana  Perimbangan  berpengaruh  terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah.  Penelitian  Putri  &  Damayanti  (2019)  juga  menyebutkan  yakni PAD serta intervernmental revenue berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan, Lalu ada juga  penelitian  Saleh  (2020)  juga  menyebutkan  yakni  PAD  serta  Dana  Perimbangan Berpengaruh Negatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
Hipotesis  studi  ke-3  ialah  PAD  dan  dana  perimbangan  bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemda diterima sebab variabel PAD serta dana perimbangan  selaku  bersamaan  berpengaruh  terhadap  variabel  Y.  Hal  ini  terbukti bersama  skor  signifikan  0,000  <  0,05  (kurang  dari  5%).  PAD  yang  lebih  besar menunjukkan  bahwa  pemda  dapat  menggali  sumber  pendapatan  daerah  secara maksimal.  Di  sisi  lain  untuk  dana  perimbangan  itu  sendiri,  dapat  dimanfaat  sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan daerah asal dimanfaatkan secara optimal dan bijak.

## SIMPULAN
Semakin  tinggi  PAD,  kian  bagus  kinerja  keuangan  pemda.  Hal  ini  sebab pemerintah  daerah  bisa  memaksimalkan  PAD  itu  sendiri.  Dana  perimbangan  tidak mempengaruhi kinerja keuangan pemda . Hal ini berarti menolak hipotesis kedua studi ini.  Selain  itu,  ditemukan  bahwa  besaran  dana  perimbangan  tidak  mempengaruhi kinerja  keuangan  pemda.Namun,  disisi  lain  secara  bersama-sama  PAD  dan  Dana Perimbangan, memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemda.

## DAFTAR PUSTAKA
Ayu,  P.  P.  (2018).  Analisis  PAD  dan  Dana  Perimbangan  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemda  se-  Jawa  Barat. Jurnal  Akuntansi  &  Ekonomi,  3 (1),  80-96. https://doi.org/10.29407/jae.v3i1.12007
Azhar,  I.  (2021).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Kota  Langsa. Jurnal  Transformasi  Administrasi , 11 (02),  164-174. http://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/190
Carunia,  M.  F.  (2017). Kebijakan  dan  Strategi  Peningkatan  Pendapatan  Asli  Daerah dalam Pembangunan Nasional . Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Ermawati, E., Andaresta, H.,  & Aswar, K.  (2021).  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah, Dana  Perimbangan,  Ukuran  (Size)  Pemerintah  Terhadap  Kinerja  Keuangan Pemerintah  Daerah. Konferensi  Riset  Nasional  Ekonomi,  Manajemen,  Dan
Akuntansi , 2 (1), 1614–1624. https://conference.upnvj.ac.id/index.php/korelasi/article/view/1227
Heryanti,  C.  D.,  Wahidahwati,  W.,  &  Suryono,  B.  (2019).  Pengaruh  Pendapatan  Asli Daerah,  Dana  Perimbangan  dan  Pertumbuhan  Ekonomi  Terhadap  Kinerja
Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan , 3 (1), 98-116. https://doi.org/10.25139/jaap.v3i1.1721
Kadir,  A.  (2017). Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  Dalam  Perspektif  Otonomi  di Indonesia . Medan: FISIP USU Press Presiden,  RI.  (2004). Undang-Undang  No.  33  Tahun  2004 tentang  Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintah Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004
Priyono,  N.,  Fatimah,  A.,  &  Nurcahya,  Y.  (2020).  Pengaruh  PAD  Dan  Dana Perimbangan  Terhadap  Kinerja  Keuangan  Daerah  Dan  Kesejahteraan Masyarakat Di Jawa Tengah. Jurnal REP (RisetEkonomi Pembangunan) , 5 (2),
212–225. http://dx.doi.org/10.31002/rep.v5i2.2202 Putri, N. K. N. I., & Darmayanti, N. P. A. (2019). Pengaruh Pad DanDana Perimbangan Terhadap  Kinerja  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Di  Wilayah  Sarbagita Provinsi Bali. E-Jurnal Manajemen , 8 (5), 2834–2861.
https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2019.v08.i05.p09
Saleh,  R.  (2020).  Pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Danaperimbangan Terhadap  Kemandirian  Keuangan  Pemerintah  Daerah. Jurnal  Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik , 15 (2), 111–134. http://dx.doi.org/10.25105/jipak.v15i2.6226
Sari, N., Nainggolan, B. R. M., Purba, R. A., Saragih, T. B., & Banjarnahor, W. (2020).
Pengaruh  Belanja  Modal,  Pendapatan  Asli  Daerah,  dan  Dana  Perimbagan Terhadap  Kinerja  Keuangan. COSTING  :  Journal  of  Economic,  Business  and Accounting,       4(1), 219-223. https://doi.org/10.31539/costing.v4i1.1547 Sutrisno,  E.  (2016). Manajemen  Sumber  Daya  Manusia .  Jakarta:  Kencana  Prenada Media Group