Efektivitas Pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia Pada Layanan Terpadu Satu Atap Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Subang

## Reza Ronaldo
1
Sekolat Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Lampung rezaronaldo19967@gmail.com
Agus Dedi Subagja 2
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang ads270577@gmail.com
Ade Suparman 3

## Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang
Suparmanade09@gmail.com

## Abstrak
Efektivitas Pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia Pada Layanan Terpadu Satu atap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang merupakan amanat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja  Migran  Indonesia.  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten Subang memiliki tanggung jawab mengenai Pembinaan dan Pelayanan terhadap para  calon  pekerja  migran  dari  mulai  registrasi  sampai  berkas  akhir pemberangkatan  ke  lokasi  atau  tujuan  dia  bekerja.  Penelitian  yang  dilakukan bersifat  deskriptif  yaitu  untuk  mendapatkan  data  yang  objektif  dalam  rangka mengetahui  dan  memahami  efektifitas  pelayanan  Calon  Pekerja  Migran  dengan studi  Pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  subang.  Adapun informan adalah Kepala Bidang Penempatan Kerja, Bagian Layanan Calon Pekerja Migran  dan  calon  pekerja  migran  yang  tercatat  di  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Kabupaten  subang.  Berdasarkan  penelitian  diketahui  bahwa Efektivitas Pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia Pada Layanan Terpadu Satu Atap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang dinilai belum efektif hal  ini  dikarenakan  dimensi  efektivitas  menurut  Sondang  P  Siagian  (1996:60) mengenai Pengukuran efektivitas diantaranya Faktor Waktu, Faktor Kecermatan dan  Faktor  gaya  Pemberian  Layanan  belum  sepenuhnya  dijalankan  oleh  para pegawai.
Kata Kunci : Efektivitas, Pelayanan

## Abstract
Effectiveness  of  the  Services  of  Prospective  Indonesian  Migrant  Workers  in  Integrated Services One roof of the Subang Regency Manpower and Transmigration Office is mandated by Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant  Workers.  The  Subang  Regency  Manpower  and  Transmigration  Office  has  the responsibility regarding the Development and Services of prospective migrant workers from the registration to the final documents of departure to the location or destination for their employment. The research is descriptive in nature, namely to obtain objective data in order to know and understand the effectiveness of the services of prospective migrant workers by studying the Subang District Manpower and Transmigration Office. The informant is the Head of Work Placement, Service Section for Prospective Migrant Workers and prospective migrant workers registered at the Subang Regency Manpower and Transmigration Office. Based on the research, it is known that the Effectiveness of Indonesian Migrant Workers Prospective Services in the One-Stop Integrated Service of the Subang Regency Manpower and Transmigration Office is considered ineffective because of the effectiveness dimension according  to  Sondang  P  Siagian  (1996:  60)  regarding  the  measurement  of  effectiveness including Time Factor, Accuracy Factor and Factor the style of Service Delivery has not yet been fully carried out by employees.
Keywords : Effectiveness, Service

## Pendahuluan
Salah satu tugas utama negara adalah memberi pelayanan kepada masyarakat baik dalam  bentuk  jasa  maupun  fasilitas.  Bahkan  untuk  mengukur  tingkat  kemajuan sebuah  negara,  pelayanan  publik  dapat  digunakan  sebagai  salah  satu  indikator. Oleh karena itu, bila sebuah negara berada dalam posisi menuju pada kemajuan, hal  utama  yang  perlu  diperbaiki  adalah  pelayanan  publik  di  negara  tersebut. Indonesia  sebagai  negara  yang  sedang  bergerak  menuju  negara  maju  juga memprioritaskan  pelayanan  publik  sebagai  salah  satu  aspek  yang  perlu ditingkatkan.  Pemerintah  Indonesia  sangat  menyadari  bahwa  jika  masyarakat sudah mendapatkan apa yang menjadi haknya yaitu pelayanan yang baik, maka masyarakat  juga  akan  menjalankan  kewajibannya  dengan  penuh  kesadaran. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang mempunyai orientasi dan proyeksi dalam mengimplementasikan seluruh program kerja yang telah ditetapkan. Upaya mengevaluasi  jaln  suatu  organisasi,  dapat  dilakukan  melalui  konsep  efektivitas. Efektivitas dapat diartikan sebagai tepat sasaran yang juga lebih diarahkan pada aspek  keberhasilan  pencapaian  tujuan.  Maka  efektivitas  fokus  pada  tingkat pencapaian  terhadap  tujuan  dari  organisasi  publik.  Dalam  kaitanya  terhadap pelayanan calon pekerja migran, pemerintah berusaha menciptakan suatu system pelayanan  yang  optimal,  salah  satu  dari  tindakan  pemerintahan  tersebut adalahdengan  dikeluarkanya  suatu  kebijakan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Atap (LTSA). Dengan adanya LTSA ini aparatur pemberi pelayanan harus bener-bener ditata,  diperbaharui  dan  dibenahi  untuk  mengubah  citra  aparatur  yang
sebelumnya dipandang lamban dan tidak transparan menjadi efektif sesuai dengan tujuan pelayanan publk.
Pemerintah sebagai service provider (penyedia jasa) bagi masyarakat di tuntut untuk memberikan  pelayanan  yang  berkualitas  karena  salah  satu  fungsi  pemerintahan yang  kini  semakin  disorot  masyarakat  adalah  pelayanan  publik  yang diselenggarakan  oleh  instansi-instansi  pemerintah  yang  menyelenggarakan pelayanan  publik.  Pelayanan  publik  yang  diberikan  instansi  Pemerintah  (Pusat, Pemerintah  Provinsi,  Kabupaten,  Kota  dan  Kecamatan)  kepada  masyarakat merupakan  perwujudan  fungsi  aparatur  negara  sebagai  abdi  masyarakat disamping sebagai abdi negara. Pada era otonomi daerah, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah. Terkait dengan hal tersebut maka secara otomatis berbagai jasa/fasilitas pelayanan  publik  harus  lebih  didekatkan  pada  masyarakat  sehingga  mudah dijangkau  oleh  masyarakat.  Sesuai  dengan  pengertian  pelayanan  publik  dalam Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009  yaitu  rangkaian  kegiatan  dalam  rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi  setiap  warga  negara  dan  penduduk  atas  barang,  jasa,  dan/atau  pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini pelayanan  publik  merupakan  masalah  serius  terkait  dengan  penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas birokrasi dalam menjalankan kinerja dan fungsi- fungsi administrasi yang pada hakekanya menjadi tanggungjawab pemerintah. Dengan  diterbitkannya  Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  96 Tahun  2012  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2009 merupakan bagian dari upaya pencapaian tujuan pelayanan publik secara efektif. Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 pasal 1 tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri maupun untuk masyarakat.  Undang-undang  Ketenagakerjaan  Nomor  13  Tahun  2003  pasal  4 menyatakan  bahwa  pembangunan  ketenagakerjaan  bertujuan:  memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, mewujudkan pemerataan  kesempatan  kerja  dan  penyediaan  tenaga  kerja  yang  sesuai  dengan kebutuhan  pembangunan  nasional  dan  daerah  dan  memberikan  perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja keluarganya. Efektivitas  merupakan  salah  satu  pencapaian  yang  ingin  diraih  oleh  instansi pemerintah  agar  dapat  memuaskan  masyarakat.  Efektivitas  pelayanan  publik mempunyai indikator nyata, kepercayaan, ketanggapan, kompetensi, kesopanan, kredibilitas,  kemudahan  mengakses  komunikasi,  dan  pemahaman  pelanggan. Pelayanan  masyarakat  yang  diberikan  oleh  instansi  pemerintah  dapat dikategorikan  efektif  apabila  masyarakat  mendapatkan  kemudahan  pelayanan dengan prosedur yang singkat, cepat, tepat dan memuaskan.
Pembentukan Kantor Layanan Terpadu Satu Atap sebagai institusi yang khusus bertugas  memberikan  pelayanan  langsung  kepada  masyarakat,  pada  dasarnya dapat dikatakan sebagai terobosan baru atau inovasi manajemen pemerintahan di daerah.  Artinya,  pembentukan  organisasi  ini  secara  empirik  telah  memberikan hasil  berupa  peningkatan  produktivitas  pelayanan  umum  minimal  secara
kuantitatif. Keberadaan Layanan Terpadu Satu Atap secara empirik telah berhasil mendongkrak efisiensi dan produktivitas pelayanan publik.
Berdasarkan  hasil  penjajagan  awal  yang  dilakukan  oleh  peneliti  mengenai Efektivitas Pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia Pada Layanan Terpadu Satu Atap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang belum efektif hal tersebut dapat dilihat dari indikator permasalahan sebagai berikut: masih adanya keterlambatan  dalam  penyelesaian  administrasi  calon  pekerja  migran  Indonesia, tidak adanya kesesuaian jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia antara verifikasi data  dari  Disduk  dan  Rekomendasi  Passpor  dari  Disnaker.  (Bulan  Januari  2019 Verifikasi  data  dari  Disduk  263  Orang  Rekomendasi  Disnaker  329  Orang,  bulan Februari 2019 Verifikasi data Disduk 121 Orang, rekomendasi Disnaker 324 Orang, dan  bulan  Maret  2019  Verifikasi  data  dari  Disduk  198  Orang  sedangkan Rekomendasi  dari  Disnaker  307  Orang.),  masih  adanya  pihak  ketiga  yang  ikut berperan dalam penyelesaian proses administrasi.

## Kerangka Teori

## Konsep Efektivitas
Kata  efektif  berasal  dari  bahasa  inggris  yaitu effective yang  berarti  berhasil  atau sesuatu  yang  dilakukan  berhasil  dengan  baik.  Menurut Harbani  Pasolog (2007:4), efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab aibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variable lain.  Efektivitas  berarti  bahwa  tujuan  yang  telah  direncanakan  sebelumnya  dapat tercapai  atau  dengan  kata  sasaran  tercapai  karena  adanya  proses  kegiatan. Pengertian  efektivitas  menurut  (  Siagian.2001:24)  efektivitas  adalah  pemanfaatan sumberdaya  sarana  dan  prasarana  dalam  jumlah  tertentu  dalam  jumlah  sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa kegiatan yang dijalankanya. Efektivitas menunjuk keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sarana yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sarana kegiatan, berarti makin  tinggi  efektivitasnya.  Pandangan  lain  dikemukakan  oleh  (Sunghanda, 2003:147) bahwa efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam  jumlah  tertentu  yang  secara  sadar  ditetapkan  sebelumnya  untuk menghasilkan  sejumlah  pekerjaan  tepat  pada  waktunya.  Berdasarkan  pendapat diatas  penulis  dapat  menyimpulkan  bahwa,  efektivitas  adalah  tingkat  pencapaian tujuan atau sasaran organisasional sesuai dengan yang telah ditetapkan. Melihat dari uraian  mengenai  efektivitas,  organisasi  dan  efektivitas  organisasi  diatas,  peneliti menyimpulkan bahwa efektivitas organisasi lebih dapat digunakan sebagai ukuran untuk  melihat  tercapai  atau  tidaknya  suatu  organisasi  dalam  melaksanakan kegiatan-kegiatan  atau  fungsi-fungsi  sehingga  tujuan  yang  telah  ditetapkan  dapat tercapai  dengan  menggunakan  secara  optimal  alat-alat  dan  sumber-sumber  yang ada. Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti tepat, tepat guna, dan berhasil. Sedangkan  efektivitas  itu  sendiri  menurut  Kamus  Ilmiah  Populer  berarti ketepatgunaan,  hasil  guna,  menunjang  tujuan.  Menurut Ratminto dan Winarsih (2010:174) bahwa: “Efektivitas adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, baik itu dalam bentuk target, sasaran jangka panjang maupun misi organisasi. Akan tetapi
pencapaian tujuan ini harus juga mengacu pada visi organisasi”. Makmur (2011 : 5) menggungkapkan  efektivitas  berhubungan  dengan  tingkat  kebenaran  atau keberhasilan  dan  kesalahan.  Ia  berpendapat  bahwa  untuk  menentukan  tingkat efektivitas  keberhasilan  seseorang,  kelompok,  organisasi  bahkan  sampai  kepada Negara  kita  harus  melakukan  perbandingan  antara  kebenaran  atau  ketepatan dengan  kekeliruan  atau  yang  dilakukan.  Semakin  rendah  tingkat  kekeliruan  atau kesalahan  yang  terjadi,  tentunya  akan  semakin  mendekati  ketepatan  dalam pelaksanaan setiap aktivitas atau pekerjaan (tugas) yang dibebankan setiap orang. Berdasarkan pengertian tersebut efektivitas merupakan cara bagaimana organisasi dapat melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya sehingga program atau kegiatan berjalan dengan baik dan tidak ada tegangan diantara para pelaksananya. Sehingga efektivitas bukan hanya kemampuan organisasi dalam melaksanakan tugas, tetapi juga memperhatikan komunikasi yang terjalin diantara para pelaksana kegiatan atau program agar selaras dengan tujuan yang ditetapkan. Mengingat keanekaragaman pendapat  mengenai  sifat  dari  efektivitas  pada  suatu  organisasi,  maka  tidaklah mengherankan  jika  terdapat  sekian  banyak  pertentangan  pendapat  sehubungan dengan cara-cara meningkatkan efektivitas pelayanan dalam suatu organisasi. Ukuran-ukuran untuk efektivitas,  menurut Siagian (1997:153 mengemukakan  ukuran  efektivitas  sebagai  berikut:  Ukuran  waktu,  yaitu  berapa lama seseorang yang memperoleh jasa untuk memperolehnya; Ukuran harga, dalam arti  seberapa  besar  biaya  yang  harus  dikeluarkan  untuk  memperoleh  jasa  yang dibutuhkannya itu; Ukuran nilai-nilai social budaya dalam arti cara penghasil jasa menyampaikan  produknya  kepada  kliennya;  Ukuran  ketelitian  yang  menunjukan apakah jasa yang diberikan ukuran atau tidak. Berdasarkan indikator di atas dapat disimpulkan  bahwa  ukuran  efektivitas  sebagai  berikut:  Ukuran  waktu,  ukuran harga,  ukuran  nilai-nilai  sosial  budaya  dan  ukuran  ketelitian.  Menurut  pendapat Cambell yang dikutip oleh Richad M. Steets dalam bukunya” efektivitas Organisasi” menyebutkan beberapa ukuran dari pada efektivitas, yaitu: Kualitas artinya kualitas yang  dihasilkan  oleh  organisasi;  Produktivitas  artinya  kualitas  dari  jasa  yang dihasilkan;  Kesiagaan  yaitu  penilaian  menyeluruh  sehubungan  dengan kemungkinan  dalam  hal  penyelesaian  suatu  tugas  khusus  dengan  baik;  Efisiensi merupakan  perbandingan  beberapa  aspek  prestasi  terhadap  biaya  untuk menghasilkan prestasi tersebut; Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan jewajiban terpenuhi; dan Pertumbuhan adalah suatu perbandingan  mengenai  eksistensi  sekarang  dan  masa  lalunya;  Stabilitas  yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu; Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu; Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan,  kebersamaan  tujuan  dan  perasaan  memiliki;  Motivasi  artinya  adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan; Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama  dengan  baik,  berkomunikasi  dan  mengkoosdinasikan;  Keluwesan  adaptasi artinya  adanya  suatu  rangsangan  baru  untuk  mengubah  prosedur  standard oprasinya,  yang  bertujuan  untuk  mencegah  keterbekuan  terhadap  rangsangan lingkungan (dalam Steers (1985:46-48)

## Konsep Pelayanan
Sedangkan  menurut Moenir (2001:26-27)  memberikan  pengertian  pelayanan sebagai berikut: “Pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan factor material melalui system, prosedur atau  metode  tertentu  dalam  rangka  memenuhi  kepentingan  orang  lain  sesuai dengan haknya”. Adapun pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat menurut Moenir (2006:41-42) adalah sebagai berikut: Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan  dengan  pelayanan  yang  cepat  dalam  arti  tanpa  hambatan  yang kadangkala  dibuat-buat;  Memperoleh  pelayanan  secara  wajar  tanpa  gerutu, sindiran atau hal-hal yang bersifat tidak wajar; Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama,tertib, dan tidak pandang bulu; Pelayanan yang jujur dan terus terang, artinya apabila ada hambatan karena suatu masalah  yang  tidak  dapat  dielakkan  hendaknya  diberitahukan,  sehingga  orang tidak menunggu-nunggu sesuatu yang tidak jelas.
Dari  pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pelayanan  hendaknya memuaskan  keinginan  masyarakat,  oleh  karena  itu  pemerintah  harus memperhatikan keinginan masyarakat dari berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
Menurut Westra dalam Enslikopedi Administrasi (dalam Ruswati (2005:18), publik adalah  mengenai  orang  atau  masyarakat.  Dalam  lingkup  organisasi  publik dibedakan menjadi dua hal sebagai berikut: Publik internal, yaitu publik didalam suatu  lingkungan  instansi  seperti  orang-orang  yang  merupakan  anggota  dari instansi tersebut dan Publik eksternal, yaitu publik diluar organisasi seperti instansi atau organisasi lain yang memiliki kepentingan dengan organisasi sebelumnya. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah: “Kegiatan atau  rangkaian  dalam  rangka  pemenuhan  kebutuhan  pelayanan  sesuai  dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang,  jasa  dan/pelayanan  administratif  yang  disediakan  oleh  penyelenggara pelayanan publik”.  Menurut Barata (2004:11), terdapat empat unsur penting dalam proses pelayanan publik sebagaimana dijelaskan pada uraian di bawah ini: Penyedia layanan,  yaitu  pihak  yang  dapat  memberikan  suatu  layanan  tertentu  kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuk penyediaan dan penyerahan barang ( goods ) atau jasa-jasa ( services ); Penerima layanan, yaitu mereka yang disebut sebagai konsumen (costomer) atau customer yang menerima berbagai layanan dari penyedia layanan; Jenis layanan, yaitu layanan yang dapat diberikan oleh penyedia layanan kepada pihak yang membutuhkan layanan; Kepuasan pelanggan, dalam memberikan layanan  penyedia  layanan  harus  mengacu  pada  tujuan  utama  pelayanan,  yaitu kepuasan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan karena tingkat kepuasan yang diperoleh para pelanggan itu biasanya sangat berkaitan erat dengan standar kualitas barang  dan  atau  jasa  yang  mereka  nikmati.  Menurut Ratminto dan Winarsih (2010:245)    menjelaskan    pendapatnya  bahwa  terdapat  beberapa  asas  dalam penyelenggaraan  pelayanan  pemerintahan  dan  perizinan  yang  harus  diperhatikan yaitu sebagai berikut:
1) Empati  dengan customers .  Pegawai  yang  melayani  urusan  perizinan dari  instansi  penyelenggara  jasa  perizinan  harus  dapat  berempati dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan.
2) Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek mungkin, dengan demikian konsep one stop shop benar-benar diterapkan.
3) Kejelasan tatacara pelayanan. Tatacara pelayanan harus didesain sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan.
4) Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan sebanyak yang benar-benar diperlukan.
5) Kejelasan  kewenangan.  Kewenangan  pegawai  yang  melayani masyarakat  pengguna  jasa  pelayanan  harus  dirumuskan  sejelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi kewenangan.
6) Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan seminimal mungkin dan setransparan mungkin.
7) Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi pelayanan juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki gambaran yang jelas dan tidak resah.
8) Minimalisasi  formulir.  Formulir-formulir  harus  dirancang  secara efisien,  sehingga  akan  dihasilkan  formulir  komposit  (satu  formulir yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan).
9) Maksimalisasi  masa  berlakunya  izin.  Untuk  menghindarkan  terlalu seringnya  masyarakat  mengurus  izin,  maka  masa  berlakunya  izin harus ditetapkan selama mungkin.
10) Kejelasan  hak  dan  kewajiban providers dan curtomers .  Hak-hak  dan kewajiban-kewajiban  baik  bagi  providers  maupun  bagi  customers harus  dirumuskan  secara  jelas,  dan  dilengkapi  dengan  sanksi  serta ketentuan ganti rugi.
11) Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat mungkin  harus  menghindarkan  terjadinya  keluhan.  Akan  tetapi  jika muncul keluhan, maka harus dirancang suatu mekanisme yang dapat memastikan  bahwa  keluhan  akan  ditangani  secara  efektif  sehingga permasalahan yang ada dapat segera diselesaikan dengan baik.
Berdasarkan  pendapat  di  atas  maka  dapat  diketahui  bahwa  asas-asas  pelayanan publik  meliputi:  memberikan  pelayanan  sebaik  mungkin  dan  yang  diberikan pelayanan  merasa  puas,  pembatasan  prosedur,  kejelasan  tatacara  pelayanan, minimalisasi  persyaratan  pelayanan,  kejelasan  kewenangan,  transparansi  biaya, kepastian jadwal dan durasi pelayanan, minimalisasi formulir, maksimalisasi masa berlakunya  izin,  kejelasan  hak  dan  kewajiban providers dan curtomers ,  dan efektivitas penanganan keluhan.

## Metode Penelitian
Metode  yang  digunakan  yaitu  metode  deskriptif.  Menurut  Sugiyono  metode deskriptif  (2009:21)  adalah  metode  yang  digunakan  untuk  mengambarkan  atau menganalisis  suatu  hasil  penelitian  tetapi  tidak  digunakan  untuk  membuat kesimpulan  yang  lebih  luas.  Pendekatan  kualitatif  adalah  pendekatan  penelitian
yang  berlandaskan  pada  falsafat postpositivisme ,  digunakan  untuk  meneliti  pada obyek  yang  alamiah,  dimana  peneliti  adalah  sebagai  instrument  kunci, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara purposive dan snawbaal, teknik  pengumpulan  data  dengan  trianggulasi  (gabungan),  analisis  data  bersifat induktif/kualitatif,  dan  hasil  penelitian  lebih  menekankan  makna  daripada generalisasi. (Sugiyono, 2009:15).  Pendekatan  kualitatif  menekankan  makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam kontenks tertentu), lebih banyak meneliti  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  kehidupan  sehari-hari.  Pendekatan kualitatif,  lebih  lanjut  mementingkan  pada  proses  dibandingkan  dengan  hasil akhir. Oleh karena itu urut-urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan.

## Hasil dan Pembahasan

## Deskripsi Objek Penelitian
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Subang didirikan pada tanggal 25 Januari 1965, pada saat itu pada masa pemerintahan Soeharto , dinas Tenaga Kerja dan  Transmigrasi  di  resmikan  oleh  bupati  pertama  yaitu  Bapak  Sukarta  yang memimpin  Subang  setelah  dilakukan  pemekaran  daerah  dari  Kabupaten Purwakarta. Pada saat itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih bertempat di kompleks kantor PEMDA Subang di Alun-alun Subang, Tetapi sekarang pindah di jalan Mayjend Sutoyo no 48. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang terbentuk dengan dasar hukum sebagai berikut :
1. Dinas Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Sosial Perda No. 26 Tahun 2000;
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Perda No. 4 Tahun 2003;
3. Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Perda No. 7 Tahun 2008.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
5. Peraturan Bupati Subang Nomor Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupateng Subang. Visi Dinas adalah “Terwujudnya  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  yang  religius,
Berilmu,Mandiri, Berbudaya, Maju dan Sejahtera serta Bergotong Royong.”. Adapun misinya yaitu
a. Meningkatkan kualitas, kompetensi dan produktivitas tenaga kerja;
b. Meningkatkan pelayanan penempatan dan memperluas kesempatan kerja;
c. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial;
d. Memfasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi
e. Meningkatkan dan mengembangkan konservasi energi dan sumber daya mineral.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang dan Peraturan Bupati Subang Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Subang  bahwa  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah
di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas  yang  berada  di  bawah  dan  bertanggung  jawab  kepada  Bupati  melalui Sekretaris Daerah.

## Pelayanan Calon Pekerja Migran
Penempatan  tenaga  kerja  migran  adalah  proses  pelayanan  kepada  pencari  kerja untuk memperoleh pekerjaan dan pemberi kerja dalam pengisian lowongan kerja sesuai bakat, minat dan kemampuan. Sedangkan menurut Undang- Undang No. 13 Tahun  2003  tentang  ketenagakerjaan  dalam  Pasal  31  disebutkan  penempatan tenaga kerja migran adalah setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Upaya penempatan tenaga kerja  dilakukan  pada  sektor  formal  setiap  orang  berhak  menduduki  pekerjaan. Dengan menduduki pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan keterampilan. Seperti  operator  produksi, kire  worker,  packing, dan  marketing. Dalam  Pasal  3 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER.07/MEN/IV/2008 Tentang  Penempatan  Tenaga    Kerja,  pelaksana    penempatan  tenaga  kerja  terdiri dari : Instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan; dan Lembaga swasta berbadan hukum.
Dalam  hal  ini  upaya  penempatan  tenaga  kerja  di  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Kabupaten  Subang  di  awali  dengan  menyelenggarakan  :  Informasi Pasar  Kerja  merupakan  suatu  keterangan  mengenai  karakteristik  kebutuhan  dan persediaan tenaga kerja yang di tempel pada papan bursa kerja maupun di upload di internet melalui Bursa Kerja Online Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang. Dalam rangka melayani Informasi Pasar Kerja melalui Bursa Kerja Online (BKO)  kepada  masyarakat,  khususnya  pengangguran  dan  pencari  kerja  dapat langsung datang ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang untuk langsung  membuka  internet  yang  ada  di  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten Subang secara cuma-cuma (gratis). Seperti yang diutarakan Kepala Seksi Informasi  Pasar  Kerja  (IPK)  dan  Penempatan  Tenaga  Kerja,  Informasi  Pasar  Kerja (IPK) di informasikan kepada masyarakat yang sedang mencari pekerjaan dan yang membutuhkan  pekerjaan  bahwa  ada  lowongan  pekerjaan,  seperti  lowongan pekerjaan untuk Antar Kerja Antar Daerah (AKAD). Manfaat dari Bursa Kerja Online yaitu  mempermudah  penggunaan  bagi  pengangguran  dalam  rangka  mencari pekerjaan, selain itu efisiensi waktu dan tenaga pengangguran yang ingin mencari pekerjaan  sebab  dalam  tampilan  Bursa  Kerja  Online  telah  memuat  alamat  dan perusahaan  dengan  lengkap.  Informasi  Pasar  Kerja  (IPK)  sangat  bermanfaat  bagi pengangguran yang membutuhkan pekerjaan, sebab dengan Informasi Pasar Kerja (IPK)  dapat  diketahui  adanya  lowongan  pekerjaan  yang  tersedia  atau  yang ditawarkan,  baik  Informasi  Pasar  kerja  (IPK)  yang  di  tempel  di  papan  bursa  kerja maupun  yang  di  akses  melalui  Bursa  Kerja  Online  (BKO)  yang  memiliki  manfaat efisiensi  penggunaan  dan  efisiensi  waktu  bagi  pengangguran  maupun  yang  tidak melalui Bursa Kerja Online (BKO) yang berada di papan Bursa Kerja di Dinas Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Subang.  Sebenarnya  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Kabupaten Subang dalam melakukan Informasi Pasar kerja (IPK), dapat melalui  berbagai  cara.  Tidak  hanya  melalui  Bursa  Kerja  Online.  Tuntutan
perkembangan  jaman  dan  teknologi  yang  menjadikan  Bursa  Kerja  Online  ini dianggap  mampu  menghemat  waktu.  Untuk  mewujudkan  pelayanan  melalui peningkatan efektivitas informasi pasar kerja dan bursa kerja dalam rangka peluang terhadap  pengangguran,  pencari  kerja  dan  juga  pengguna  tenaga  kerja  dan masyarakat umum. Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan melalui peningkatan efektivitas Informasi Pasar Kerja dan Bursa Kerja Online (BKO), maka  diharapkan  bagi  masyarakat  untuk  menyebarluaskan  Informasi  mengenai Bursa  Kerja  Online  (BKO)  yang  berada  di  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten  Subang,  supaya  dapat  dimanfaatkan  secara  optimal  oleh  semua masyarakat,  pengangguran  yang  membutuhkannya.  Selain  melalui  Bursa  Kerja Online  (BKO),  cara  lain  yang  bisa  dilakukan  oleh  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  dalam  menyebarluaskan  Informasi  Pasar  Kerja  (IPK)  kepada masyarakat  khususnya  pengangguran  yaitu  melalui  radio,  surat  kabar  atau  massa media,  dan  pamflet-pamflet  juga  brosur.  Dengan  demikian  upaya  penyebaran Informasi  Pasar  Kerja  (IPK)  dapat  lebih  optimal  dan  benar-benar  dapat  dijangkau, diketahui oleh semua lapisan masyarakat yang membutuhkan.

## Efektivitas Pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia Pada Layanan Terpadu Satu Atap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang
Hasil Penelitian yang peneliti lakukan dapat disebutkan bahwa Pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia diperlukan karena dengan adanya konsep pelayanaan yang  diberikan  oleh  pihak  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten Subang  melalui  binaan  maupun  sosialisasi  dan  koordinasi  secara  rutin  dengan pihak penyalur entah itu dari desa meupun calon pekerja yang langsung datang ke Layanan  Satu  Atap  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Subang  , sehingga tujuan yang dicapai tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk  mengukur  efektivitas  Pelayanan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  Pada Layanan  Satu  Atap  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Subang, penulis  menggunakan  konsep  yang  memperhatikan  faktor-faktor  efektivitas menurut  Sondang  P  Siagian  (1996:60)  terdapat  beberapa  cara  Pengukuran efektivitas  secara  umum  dan  yang  paling  menonjol  yaitu:  Faktor  Waktu,  Faktor Kecermatan dan Faktor gaya Pemberian Layanan.

## Faktor Waktu
Pengguna  layanan  akan  merasa  senang  ketika  pegawai  layanan  melakukan  proses pelayanan  dengan cepat  dan  tepat.  Tepat  dapat  diartika pegawai memberikan  layanan  sesuai  dengan  keperluan  pengguna  layanan.  Pelayanan  yang tepat  merupakan  kesesuaian  antara  pelayanan  yang  diberikan  dengan  keperluan pengguna  layanan  sehingga  keperluan  yang  dihadapi  pengguna  layanan  dapat terselesaikan    dengan    baik    dan    pada    akhirnya    kepuasan    masyarakat  tercapai. Contohnya saat pengguna layanan yang melakukan registrasi maupun pendaftaran dalam  mencalonkan  menjadi  Pekerja  Migran  Indonesia,  seharusnya  para    dalam memberikan arahan maupun layanan mengenai pelaksanaan pengumpulan berkas di pandu  dan  dilayani  dengan  cepat  sehingga  kebutuhan  pengguna  layanan  dapat terpenuhi.
Berdasarkan  wawancara  yang  dilakukan dengan Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan  Kerja  Pada  Layanan  Terpadu  Satu  Atap  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi  Kabupaten  Subang,  beliau  mengatakan  bahwa:  “Memang  pada hakikatnya,  Layanan  Terpadu  Satu  Atap  ini  memang  salah  satu  terobosan  yang dibuat  oleh  Pemerintah  melalui  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  khusunya Kabupaten Subang untuk mewujudkan dan meingimplementasikan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 mengenai pelayanan Publik yang cepat dan transparan, selain itu dalam proses verifikasi data Calon Pekerja Migran sudah di fasilitasi karna Dinas Kami berkerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk verifikasi data  migran,  selain  itu  berkoordinasi  juga  dengan  Dinas  Kesehatan  perihal persyaratan  mengenai  kelayakan  kesehatan  melalui  MCU  yang  dilakukan  kepada para  calon  migran  yang  akan  bekerja”.  Dari  Hasil  keterangan  wawancara  dengan Kepala  Bidang  Penempatan  dan  Perluasan  Kerja  Pada  Layanan  Satu  Atap  Dinas Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Subang,  peneliti  menarik  kesimpulan bahwa kualitas pelayanan yang ada di  Layanan Terpadu Satu  Atap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  di Kabupaten  Subang merupakan  salah  satu terobosan pemerintah  pusat  yang  berkoordinasi  dengan  Pemerintah  daerah dalam  hal  peningkatan  layanan  secara  cepat  dalam  hal  pelayanan  calon  migran Indonesia  yang  akan  bekerja  di  luar  negeri.  Bagian  Pelayanan  Pada    Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Pada Layanan Satu Atap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Kabupaten  Subang  menyatakan:  “Dalam  memberikan  Pelayanan terhadap  calon  pekerja  migran  memang  tidak  ada  jaminan  waktu  yang  mengatur mengenai  hal  itu  dikarenakan  setiap  kami  melayani  para  calon  Imigran  ada  saja berkas yang kurang lengkap dari Calon pekerja migran, seperti Syarat Keterangan Sudah Menikah (Bagi yang sudah menikah) dengan melampirkan Surat Persetujuan Suami, dan Juga Surat Persetujuan Orang tua/wali bagi Calon pekerja migran yang belum  menikah,  kalu  persyaratan  itu  sudah  lengkap  waktu  penyelesaian  berkas hingga penentuan penempatan kerja pasti cepat tidak lebih dari 3 hari itupun sudah veridikasi data dari Diduk dan persyaratan MCU para calon Imigran ”. Dari Hasil keterangan  wawancara  dengan  Bagian  Pelayanan  Pada  Bidang  Penempatan  dan Perluasan  Kerja  Pada  Layanan  Satu  Atap  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten  Subang,  peneliti  menarik  kesimpulan  bahwa  ada  keterlambatan  yang dinilai menghambat dalam proses pelayanan yang ada Pada Layanan Satu Atap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang yaitu masalah kelengkapan berkas atau  persyaratan  para  calon  pekerja  migran  yang  seringkali  ditemukan  banyak dokumen  yang  kurang  lengkap  yang  menghambat  waktu  pelayanan.  Peneliti mencoba  mewawancarai  Informan Calon Pekerja  migran  yang sedang mengurus berkas  di  Layanan  Terpadu  Satu  Atap  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten  Subang,  beliau  mengatakan:  “Dalam  memberikan  Pelayanan  terhadap Calon pekerja migran para petugas bidang pelayanan dinilai sudah baik kalau dilihat dari waktu pelaksanaan, karna dalam registrasi calon pekerja migran perlu verifikasi E-KTP dulu dari pihak Disdukcapil, namun kadangkala yang membuat lama itu ialah pada saat Medical Check Up kesehatan, karna hasilnya tidak bisa langsung dilihat sehingga kami harus menunggu untuk tahap pengumpulan data selanjutnya”. Dari Hasil  keterangan  wawancara  dengan  Calon  Pekerja  migran,  peneliti  menarik kesimpulan bahwa jika dinilai dari proses alur pengumpulan berkas oleh para  calon
pekerja  migran  banyak  kendala  yang  dinilai  menghambat  proses Pengumpulan berkas,  misalnya  para  calon  pekerja  migran  harusmenunggu  verifikasi  data  dari Disdukcapil Kabupaten subang untuk tahap selanjutnya. Dari beberapa pernyataan informan  diatas  mengenai  Dimensi  Faktor  Waktu  dalam  menunjang  efektivitas pelayanan  di  Layanan  Terpadu  Satu  Atap  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten Subang jika dikaitkan dengan teori efektivitas menurut Sondang P Siagian (1996:60) dinilai belum efektif dilihat dari tidak adanya jaminan waktu yang diberikan oleh  bagian  pelayanan  dan  masih  banyak    kendala    yang    menghambat    proses pelayanan  mengenai  penyelesaian .berkas para calon pekerja migran Indonesia yang ada di Kabupaten Subang.

## Faktor Kecermatan
Kecermatan  atau  ketelitian  pegawai  dalam  melayani    pengguna  layanan  sangat penting  bagi  proses  pelayanan.  Jika  pegawai  tidak  cermat  dalam  melayani masyarakat maka akan terjadi kesalahan dan menimbulkan pekerjaan baru. Sebagai contoh  ketika  pegawai  salah  ketik  dalam  penulisan  nama  pada  form  berkas  calon pekerja migran, maka pengguna layanan harus mengurus kembali nama yang salah tersebut.  Dari  ketidakcermatan  tersebut  akan  menimbulkan  pekerjaan  baru  yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh pegawai, serta akan menimbulkan penilaian yang  kurang  baik  oleh  pengguna layanan  terhadap  kualitas  pelayanan  yang diberikan. Maka dari itu pegawai harus cermat dalam mengerjakan tanggung jawab tugas khususnya yang berkaitan dengan pelayanan agar tercipta pelayanan yang baik dan masyarakat akan menilai baik. Peneliti mencoba mewawancarai Kepala Bidang Penempatan  dan  Perluasan  Kerja  Pada  Layanan  Terpadu  Satu  Atap  Dinas  Tenaga Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Subang,  beliau  mengatakan:  “Kalau  berbicara masalah  kecermatan  berkaitan  dengan  ketelitian  pegawai  dalam  hal  pemberian layanan  input  data  maupun  koordinasi  antar  lembaga  yang  kami  lakukan  dengan Disdukcapil sebagai lembaga yang berkoordinasi mengenai pencocokan data calon pekerja migran, memang kalau masalah data masih sering ditemukan data yang tidak sinkron antara jumlah pelamar pekerja migran yang ada di Disnaker dan Disdukcapil, memeng ini merupakan problema masih kami perbaiki secara bertahap”. Dari Hasil keterangan wawancara dengan Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Pada Layanan Satu Atap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, peneliti menarik kesimpulan bahwa kecermatan atau ketelitan pegawai dalam memberikan layanan  belum  cukup  efektif  dinilai  masih  banyak  data  calon  imigran  yang  harus diperbaiki dan dan di data ulang sehingga data yang ada di Disnaker dan Disdukcapil bisa  sinkron  dan  sesuai  dengan  E-KTP  para  calon  pekerja  migran  yang  ada  di Kabupaten Subang.  Dari Hasil keterangan wawancara dengan Calon Pekerja migran, peneliti  menarik  kesimpulan  bahwa  jika  dinilai  dari  sikap  pegawai,  masih  banyak pegawai  yang  menampakan  wajah  jutek  terhadap  para  penerima  layanan  yang mengakibatkan  para  penerima  layanan  dinilai  merasa  canggung  dan  sulit berkomunikasi  dan  bertanya  mengenai  proses  pengumpulan  berkas  maupun dokumen para calon pekerja migran di Kabupaten Subang. Dari beberapa pernyataan informan diatas mengenai Dimensi Faktor Kecermatan dalam menunjang efektivitas pelayanan  di  Layanan  Terpadu  Satu  Atap  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten Subang jika dikaitkan dengan teori efektivitas menurut Sondang P Siagian
(1996:60)  dinilai  belum  efektif  dilihat  dari  kurang  cermatnya  para  pegawai  dalam proses input data dan verifikasi data selalu banyak yang tidak sinkron dengan data Disdukcapil, selanjutnya masalah kecermatan pegawai dalam memberikan layanan dinilai belum efektif dikarenakan ada keluhan dari informan calon pekerja migran yang menilai petugas layanan kurang ramah dalam memberikan layanan terhadap penerima layanan.

## Faktor Gaya Pemberian Layanan
Gaya Pemberian Layanan yaitu mencakup pengetahuan, kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki pegawai, bebas dari bahaya, resiko, dan keraguraguan. Gaya adalah karakter mengenai upaya perlindungan yang disajikan untuk  masyarakat  bagi  warganya  tehadap  resiko  yang  apabila  resiko  itu  terjadi akan  dapat  mengakibatkan  gangguan  dalam  struktur  kehidupan  yang  normal. Untuk mengukur gaya pemberian layanan dalam upaya mengetahui kualitas  pelayanan  Layanan  Satu  Atap  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten Subang dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

## Kenyamanan dalam memberikan layanan
Kenyamanan  tempat  dalam  proses  pelayanan  sangat  penting  bagi  pengguna layanan.  Selain  itu  tempat  pelayanan  juga  sangat  mempengaruhi  kualitas pelayanan  Layanan  Satu  Atap  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten Subang sebagai penyedia layanan publik harus memberikan kenyamanan tempat bagi pengguna layanan yang datang, dari menyediakan tempat yang cukup agar pengguna  layanan  tidak  merasakan  sempit  di  dalam  ruangan,  kemudian menyediakan  tempat  duduk  yang  disesuaikan  dengan  ruangan  yang  ada. Berkaitan  dengan  kenyamanan  tempat  pelayanan,  Peneliti  mencoba mewawancarai informan Calon Pekerja Imigran yang ada di Layanan Terpadu Satu Atap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, beliau menyatakan: “Tempat pelayanan ini belum nyaman karena banyak kertas yang berantakan di atas  meja  dan  belum  tertata  dengan  rapi,  selain  itu  pelayananya  dinilai  kurang ramah  serta  kurang  senyum  pegawainya.”  Dari  Hasil  keterangan  wawancara dengan Calon Pekerja Imigran, peneliti menarik kesimpulan bahwa jika dinilai dari kenyamanan  tempat  pelayanan  dinilai  masih  kurang  efektif,  dilihat  dari  berkas- berkas  yang  kurang  rapih  di  atas  meja  dan  selanjutnya  gaya  pemberi  layanan dinilai kurang memberikan pelayanan yang perima dengan memberikan konsep 3S (Senyup, Sapa dan Salam).
Selanjutnya  Kepala  Bidang  Penempata  dan  Perluasan  Kerja  Pada  Layanan Terpadu  Satu  Atap  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten  Subang menjelaskan  bahwa:  “Kenyamanan  tempat  pelayanan  sangat  mempengaruhi kualitas  dari  pelayanan  gaya  pemberian  layanan  karena  jika  masyarakat  harus menunggu  dengan  suasana  ruangan  yang  tidak  nyaman  maka  masyarakat  pun akan  menjadi  tidak  nyaman.  Jika  pengguna  layanan  harus  mengantri  dengan suasana nyaman dan bersih maka masyarakat akan bersedia untuk bersabar. Tetapi sebaliknya jika proses pelayanan lama dan tempat pelayanan kurang nyaman dan tidak bersih maka masyarakat tidak akan merasa nyaman. Oleh karena itu, masih terdapat keluhan dari masyarakat sebagai pengguna layanan terkait kenyamanan
tempat  pelayanan.  Masyarakat  menyampaikan  bahwa  jika  sudah  siang  hari ruangan menjadi panas ”. Kenyamanan  tempat  pelayanan  mempengaruhi  proses pelayanan.    Penyedia  layanan  harus  lebih  memperhatikan  kenyamanan  untuk pengguna layanan.  Apabila tempat yang disediakan oleh pengguna layanan baik, maka pengguna layanan akan merasa nyaman. Namun sebaliknya jika tempat yang disediakan tidak layak maka pengguna layanan tidak akan merasa nyaman.

## Petugas memberikan jaminan biaya dalam pelayanan
Dalam  mengurus  keperluan  calon  pekerja  migran,  biaya  yang  dikeluarkan  untuk mengurusnya  sebenarnya  gratis  alias  tidak  dipungut  biaya.  Namun  slalu  adaiaya yang  mesti  dikeluarkan  dengan  dalil  biaya  administrasi  dan  lain  sebagainyagar pelayanan bersifat cepat dan waktu yang di tentukan sesuai. Berikut hasil wawancara dengan informan calon pekerja migran  yang  sedang  mengurus  berkas  di  Kantor Layanan  Terpadu  Satu  Atap  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  Kabupaten Subang: “Memang untuk bisa menjadi calon pekerja migran, awalnya saya bingung harus  bagaimana,  katanya  harus  ada  uang  untuk  biaya  awal  sebesar  3  juta Rupiah,namun saya kurang memahami itu untuk apa. Saya tidak permaslahkan itu sebenarnya, yang saya pikirkan yang penting saya lolos tahap verifikasi dan saya bisa bekerja untuk kedepanya”. Dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah jaminan biaya yang ada di Kantor Layanan Terpadu Satu Atap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten  Subang  pada  dasarnya  tidak  dikenakan  biaya,  namun  kenyataan dilapangan  banyak  praktek-praktek  pemungutan  biaya  yang  dilakukan  oleh beberapa petugas dengan dalil agar proses dapat cepat selesai. Bagian Pelayanan Pada Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja Pada Layanan Satu Atap Dinas Tenaga Kerja dan  Transmigrasi  Kabupaten  Subang  Perindustrian  juga  menambahkan:  “Memang masih ada oknum-oknum calo yang suka menawarakan kepada para calon pekerja migran yang domisilinya jauh dari kota dengan di iming-imingi diterima kerja dan mendapatkan  gajih  besar,  namun  pada  kenyataanya  semua  calon  pekerja  migran harus melewati tahap verifikasi data maupun lulus test MCU baru bisa dinyatakan bekerja  sesuai  penempatan  kerjanya  ”  Dari  beberapa  pernyataan  informan  diatas mengenai  Dimensi  Faktor  Gaya  Pemberian  Layanan  dalam  menunjang  efektivitas pelayanan  di  Layanan  Terpadu  Satu  Atap  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi Kabupaten Subang jika dikaitkan dengan teori efektivitas menurut  Sondang  Siagian (1996:60) dinilai belum efektif dilihat dari kenyamanan tempat pelayanan dan masih banyak  ikut  campur  orang  ke-tiga  dalam  proses  pelayanan  calon  pekerja  migran sehingga  merubah  citra  pelayanan  Layanan    Satu  Atap  Dinas  Tenaga  Kerja  dan Transmigrasi Kabupaten Subang yang awalnya baik menjadi kurang baik.

## Kesimpulan
Berdasarkan  pemaparan  bab  sebelumnya,  dapat  di  tarik  kesimpulan  sebagai berikut  :Efektivitas  Pelayanan  Calon  Pekerja  Migran  Indonesia  Pada  Layanan Terpadu Satu Atap Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang dinilai belum efektif, berikut pemaparannya :
Faktor  Waktu ,  Bidang Penempatan  dan  Perluasan  calon  pekerja  migran  Pada Layanan  Terpadu  Satu  Atap  Pada  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  dalam dimensi Faktor Waktu masih dinilai belum efektif dilihat dari tidak adanya jaminan waktu  yang  diberikan  oleh  bagian  pelayanan  dan  masih  banyak  kendala  yang menghambat proses pelayanan mengenai penyelesaian berkas para calon pekerja migran Indonesia.
Faktor  Kecermatan ,  Kemudian  dalam  dimensi  Faktor  Kecermatan  para  pegawai khusunya Bidang Penempatan dan Perluasan calon pekerja migran Pada Layanan Terpadu Satu Atap Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dinilai belum efektif dilihat dari kurang cermatnya para pegawai dalam proses input data dan verifikasi data selalu banyak yang tidak sinkron dengan data Disdukcapil,
Faktor Gaya Pemberi Layanan , Dan yang terakhir pada dimensi Faktor Gaya Pemberi Layanan  dinilai  belum  efektif  dikarenakan  tempat  pelayanan  dinilai  belum memberikan  kenyamanan,  selanjunya  pemberi  layanan  kurang  ramah  dan  yang terakhir  masih  ada  oknum  atau  orang  ke  tiga  yang  ikut  campur  dalam  proses penyelesaian administrasi.

## Referensi
Adya Atep Barata. (2004). Dasar-dasar Pelayanan Prima, Cetakan 2. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
Handayaningrat,  Soewarno,  Drs.  2006. Pengantar  Studi  Ilmu  Administrasi  dan Manajemen . Jakarta : Gunung Agung
Hayat, 2017. Manajemen Pelayanan Publik, . Jakarta : Raja Grafindo Persada
Hidayat.  2006. Teori  Efektivitas  Dalam  Kinerja  Karyawan .  Yogyakarta  :  Gajah  Mada University Press.
Kepmenpan  no.63  tahun  2003  tentang Pedoman  Umum  Penyelenggaraan
Pelayanan Publik Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003  Kurniawan,  Agung.  2005. Transformasi
Pelayanan  publik .  Yogyakarta  pembaruan.  Moenir,A.S.Drs.  2006, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia Jakarta, PT. Bumi Aksara
Moenir,H.A.S,  2001. Manajemen  Pelayanan  Umum  Di  Indonesia .  Jakarta:  Bumi Aksara
Moleong Lexy J.M.A.2007. Metodelogi Penelitian Kualitatif . PT Remaja Rosdakarya. Bandung
P.Siagian  Sondang  2002, Administrasi  Pembanguna .  Jakarta:  PT.  Bumi  Aksara.
Pasalog, Harbani.2007. Teori Administrasi Publik . Bandung. Alfabeta
Ratminto  dan  Atik  Septi  Winarsih,  2005  (cetakan  1),  Manajemen  Pelayanan:
Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizens charter dan Standar Pelayanan Minimal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Ratminto    dan    Atik    Septi    Winarsih.2010. Manajemen    Pelayanan .    Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sedarmayanti,  M.Pd,  APU.  2009, Sumber  Daya  Manusia  dan  Produktivitas  Kerja. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
Siagian,  Sondang  P,2001 Manajemen  Sumber  Daya  Manusia ,  Jakarta:  PT.  Bumi Aksara
Sinambela,L,P,dkk.2006, Reformasi  Pelayanan  Publik:  Teori,  Kebijakan,  dan Implementasi . Jakarta. Bumi Aksara
Sondang P.Siagian 1996, Organisasi dan perilaku Administrasi . Jakarta: Bumi, Aksara.
Steers,  Richard  M.  2005. Efektivitas  Organisasi .  Terjemahan  Magdalena  Jamin. Erlangga. Jakarta. Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik .
Undang-undng no.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik .
Undang-undang  Repulik  Indonesia  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang Ketenagakerjaan.