Ahmad Zahid Harahap, Muhammad Yadi Harahap (2022) Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Melalui  Mechat  Dalam  Perspektif  Hukum  Jinayah  dan  Hukum  Positif  (Analisis  Putusan No.182/Pid.Sus/2021/Pn Mdn), (7) 10, http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i10.12846 E-ISSN: 2548-1398 Published by: Ridwan Institute
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia  p–ISSN: 2541-0849 e- ISSN: 2548-1398 Vol. 7, No. 10, Oktober 2022

## TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK MELALUI MECHAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM JINAYAH DAN HUKUM POSITIF (ANALISIS PUTUSAN No.182/Pid.Sus/2021/Pn Mdn)

## Ahmad Zahid Harahap, Muhammad Yadi Harahap
Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, Medan, Indonesia Email: zahidazha2001@gmail.com, mhdyadiharahap@uinsu.ac.id

## Abstrak
Kejahatan terhadap anak adalah fenomena yang semakin marak terjadi masa kini. Salah  satu  aksi  kejahatan  tersebut  ialah  bujuk  rayu  persetubuhan  terhadap  anak. Yang melatar belakangi penelitian ini ialah sebab banyaknya jumlah tindakan bujuk rayu  persetubuhan  yang  terjadi  pada  anak.  Hal  ini  akan  mengontaminasi  kaum remaja baik sebagai pelaku atau korban dalam konteks seksualitas. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pandangan hukum jinayah dan hukum positif terhadap fenomena tindak pidana bujuk rayu persetubuhan terhadap anak. Untuk menggapai tujuan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridif normatif. Hasil penelitian tindak pidana bujuk rayu persetubuhan terhadap anak dalam hukum positif  diatur  dalam  pasal  81  Undang-Undang  no.  35  tahun  2014  yang berkesimpulan  pelaku  dikenakan  pidana  penjara  dan  denda,  sedangkan  dalam tinjauan hukum pidana islam akan dikenakan hukuman had.
Kata Kunci: Persetubuhan Anak; Pidana; Pidana Islam

## Abstract
Crime against children is a phenomenon that is increasingly happening today. One of  these  crimes  is  the  persuasion  of  sexual  intercourse  with  children.  The background of this research is because of the large number of acts of seduction that occur in children. This will contaminate youth either as perpetrators or victims in the context  of  sexuality.  This  study aims to  review the views  of  positive law and Islamic  criminal  law  on  the  phenomenon  of  the  criminal  act  of  persuading intercourse  against  children.  To  achieve  this  goal  the  research  method  used  is normative  juridical  method.  The  results  of  research  on  the  criminal  act  of persuading intercourse against children in positive law are regulated in article 81 of  Law  no.  35  of  2014  which  concludes  that  the  perpetrators  are  subject  to imprisonment and fines, while in the review of Islamic criminal law they will be subject to “had penalties” and “takzir penalties”.
Keywords: Child Intercourse; Criminal; Islamic Crime.

## Pendahuluan
Seiring dengan perkembangan globalisasi di era modern, sosial media hadir untuk mempermudah setiap orang untuk berkomunikasi dengan orang lain. Namun kehadiran sosial  media  seolah  2  sisi  mata  uang  yang  membawa  dilema.  Disatu  sisi  kita  dapat mempermudah  akses  pekerjaan  kita,  namun  disisi  lain  kita  juga  dapat  melihat  celah penyalah  gunaan  sosial  media  yang  membekaskan  dampak  negative.  Aplikasi  sosial media  yang  saat  ini  sedang  ramai  adalah  aplikasi  Mechat. Aplikasi  mechat  memiliki kesitimewaan tersendiri,  yaitu memiliki fitur “temukan orang disekitar anda”. Dengan fitur ini, kita dapat berjanjian ketemuan, dapat mengetahui posisi keberadaan orang yang awalnya  tidak  kita  kenal.  Situasi  inilah  yang  dimanfaatkan  oleh  pelaku  tindak  pidana untuk melakukan modus operandi -nya dalam melakukan kejahatan, terkhusus kejahatan seksual kepada anak  (Sonbai, 2019)
Catatan  data  Sistem  Informasi  Online  dan  Anak  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  (Simfoni  Kemen  PPA)  menunjukkan  jumlah kekerasan anak di 2022 mencapai 16.106 kasus. Jumlah tersebut jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan 2019 yakni 6.454 kasus, 2020 tercatat 6.980 kasus, 2021 dilaporkan 8.703 kasus. Dari sejumlah kasus  tersebut,  jenis kekerasan  yang paling banyak terjadi adalah  kekerasan  seksual  yaitu  9.588  anak  menjadi  korban  pada  2022.  Peningkatan jumlah  kasus  yang  dilaporkan  itu,  juga  dipicu  dengan  semakin  terbuka  dan  beraninya masyarakat melaporkan kasus kekerasan seksual dan kekerasan pada anak. Wakil Ketua MPR Ri, Lestari Moerdijat mengatakan bahwa, "Peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual  terhadap  anak  harus  menjadi  perhatian  semua  pihak,  untuk  menjamin  tumbuh kembang yang lebih baik bagi generasi penerus dalam proses membangun anak bangsa yang sehat dan tangguh di masa depan." (Moerdijat, 2023)

## Tabel 1
Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pidana Anak Pada Pengadilan Negeri Medan
Sumber: www.pn-medankota.go.id/, Januari 2021
Perkara  tingkat  pertama  pada  tindak  pidana  anak  di  Pengadilan  Negeri  Medan pada tahun 2021 berjumlah 79 perkara  yang masuk, dan seluruhnya diselesaikan pada tahun 2021.

## Tabel 2

## Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pidana Anak Pada Pengadilan Negeri Medan
Sumber: www.pn-medankota.go.id/, Januari 2022
Perkara  tingkat  pertama  pada  tindak  pidana  anak  di  Pengadilan  Negeri  Medan pada tahun 2022 berjumlah 92 perkara  yang masuk, dan seluruhnya  diselesaikan pada tahun 2022.
Bedasarkan data diatas, bahwa perkara tingkat pertama pada tindak pidana anak di  Pengadilan  Negeri  Medan  pada  tahun  2021-2022  mengalami  kenaikan  yang  cukup signifikan.  Untuk  itu  penulis  tertarik  untuk  meneliti  salah  satu  dari  berkas  putusan Pengadilan  Negeri  Medan  yaitu  Tindak  pidana  Persetubuhan  terhadap  anak  melalui Mechat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.182/Pid.Sus/2021/Pn Mdn,
Ringaksan dari kasus ini adalah korban berkenalan dengan pelaku melalui mechat dan akhirnya berpacaran pada September 2019. Pelaku mengaku bahwa dirinya lajang dan belum menikah. Namun ternyata pelaku sudah menikah dan telah dikarunian dengan seorang anak. Kemudia pelaku mengajak jalan dengan korban. Akan tetapi pelaku malah membawa  korban  ke  rumah  pelaku  yang  mana  kondisinya  saat  itu  sedang  kosong. Kemudia pelaku membujuk korban anak untuk melakukan persetubuhan. Namun korban anak awalnya menolak. Akan tetapi pelaku membujuk korban anak dengan berjanji akan menikahinya  dan  akan  bertanggung  jawab  sepenuhnya.  Diketahui  bahwa  kegiatan persetubuhan  itu  terjadi  lebih  dari  sekali.  Hingga  akhirnya  berdasarkan  Visum  Et Repertum Hasik No. R/53/VER OB/V2020/RS. Bhayangkara yang dikeluarkan di Rumah Sakit Bhayangkara pada tanggal 20 Mei 2020, diagnosa Dr RAHAMANITA SINAGA menyatakan 'Selaput dara tidak utuh +. HAMIL". Kemudian orang tua dari korban anak meminta  pertanggung  jawaban  dari  pelaku. Akan  tetapi  pelaku  ternyata  tidak  mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, hingga akhirnya pihak keluarga melaporkan kepada pihak berwajib.
Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut dituntut dengan pasal Pasal 81 ayat (2)  Undang-Undang  No.  35  Tahun  2014  "dengan  sengaja  melakukan  tipu  muslihat,
serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".
Tujuan  Penelitian ini  untuk  mengetahui  hukuman  atas  kejahatan  pidana  bujuk rayu persetubuhan pada anak dalam pandangan jinayah dan hukum positif.

## Metode Penelitian
Jenis  penelitian  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  yuridis  normatif, yakni sebuat penelitian yang mendasarkan penelitiannya kepada sebuah kaidah-kaidah hukum  yang  apa  adanya.  Kemudian  pendekatakan  yuridis  ialah  suatu  penelitian  yang bersandarkan  kepada  hukum  dan  aturan  perundang-undangan  yang  bersangkutan  pada masalah yang diangkat dan yang berlaku saat ini. (Amiruddin, 2020)
Pendekatan  masalah  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah  pendekatan Statute  Approach (pendekatan  perundangan-undangan)  dan Connceptial  Approach (pendekatan  konseptual). Statute  Approach (pendekatan  perundangan-undangan) dilakukan dengan cara mendiagnosis peraturan perundang-undangan yang bersangkutan pada  permasalahan  yang  diangkat  pada  penelitian  ini.  Disisi  lain ,  Case  Approach (pendekatan  kasus)  pendekatan  yang  dilakukan  dengan  menelaah  kasus  yang  telah memiliki ketetapan hukum dari putusan pengadilan. (Marzuki, 2016)
Bahan penyusunan penelitian ini didapatkan dari penelitian perpustakaan (Library Research).  Penelitian  perpustakaan  ialah  langkah  seorang  peneliti  yang  menggunakan buku-buku, laporan-laporan, catatan-catata yang mengarah kepada yang diteliti (Nazir, 2003). Adapun bahan Library Research ini terdiri dari bahan primer dan sekunder. Bahan Primer dari penelitian ini ialah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, sedangkan bahan sekunder nya ialah menjabaran sebagai  penguat  dari  bahan  primer,  seperti  bukum  ilmu  hukum,  jurnal-jurnal  hukum, insiklopedia hukum, serta pendapat cendikiawan hukum. (Nazir, 2003).
Adapun  teknik  dalam  pengumpulan  bahan  penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif,  yakni  menggunakan  penjabaran  beberapa  buku  serta  aturan  perundang- undangan  yang  selaras  dengan  permasalahan  yang  diteliti.  Metode  deskriptif  menjadi pilihan dalam penulisan penelitian ini, yakni dengan menyusun bahan-bahan hukum yang telah ditentukan secara terstruktur sehingga menghasilkan karya ilmiah.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan
A. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Perspektif Jinayah
1. Pengertian Tidak Pidana Persprektif Jinayah
Memahami  pengertian  tindak  pidana  dalam  kacamata  hukum  islam terdapat  beberapa  pengistilahan  untuk  menjelaskannya,  yakni  jinayah  dan jarimah.  Pengistilahan  "jinayah"  berasal  dari  bahasa  arab  yang  maknanaya adalah tindakan dosa. (Irfan, Korupsi dalam Hukum Pidana Islam, 2016)
Pandangan tentang jinayah menurut salah satu pakar Fiqih jinayah, yaitu Al-Jurjani dalam kitab Al-tarifat adalah:
كل في علينا محظور يتضمن ضمرا عنا اللفض أو عيريا
Artinya: " Setiap perbuatan yang status hukumnya terlarang melekan kepadanya mudhorat baik terhadap nyawaw ataupun yang bukan nyawa ".
Makna  yang  terkandung  diatas,  jinayah  ialah  segala  perbuatan  yang Allah larang baik itu ganjarannya adalah qishos, hudud,ataupun diyat.
2. Persetubuhan Perspektif Hukum Jinayah
Zina  dalam  hukum  pidana  Islam  dengan  hukum  positif  diindonesia adalah berbeda. Dalam hukum Islam setiap hubungan badan yang tidak diikat dengan  ikatan  nikah,  adalah  zina.  Pengertian  zina  secara  umum  adalah persetubuhan  yang  dilakukan  oleh  seorang  pria  dengan  seorang  wanita  yang tidak  memiliki  ikatan  pernikahan  (Al-Zuhaili,  1997). Adapun  pengertian  zina didalam  kitab  Kifayatul Akhyar  karangan  dari  Imam  Taqyyuddin Abi  Bakar adalah sebagai berikut:
علزفض خطيئة كريرل ، وزنزأ عوحا كعل. كو علزفض الفض عنلن خقحبا اوفض حي إعةال خلحوفض ير ضاعضاع خيننعلمفض خنرللفض في كرلة اعضاعض خيننعلمفض خنحثلعض
Artinya:  " Salah satu diantara dosa-dosa besar adalah zina, maka diwajibkan ditegakkan  hukuman  had.  Bahwa  zina  yang  mendatangkan  hukuman had tersebut adalah memasukkan (minimal kepala) zakar pria ke dalam kelamin perempuan .” (Ghufar, 1993)
Hubungan  seksual  adalah  tindakan  alamiah  yang  dapat  memiliki  nilai positif atau negatif tergantung pada bagaimana hal itu dilakukan sesuai dengan norma-norma  masyarakat  (Panca  Hutagalung,  2014).  Perzinahan  adalah kejahatan di bagi syari’at Islam, jika dapat menghadirkan 4 orang saksi maka dapat  dihukum.  Pendapat  hukum  Rabi'ah  al-Mawardi  berpendapat  bahwa melakukan  hubungan  seksual  dengan  anak  di  bawah  umur  juga  merupakan kejahatan,  dan  dapat  dikenakan  hukuman  tertentu,  seperti  had  atau  tazir  (Al- Mawardi, 1973)
Didalam  hukum  pidana  Islam  terdapat  tinjauan  dari  sisi  pelaku  dalam tindak pidana persetubuhan, yakni pelaku Ghairu Muhshan dengan Muhshan :
a. Perbuatan zina pelaku muhshan
Pengertian  dari  perbuatan  zina  pelaku muhshan ialah  perbuatan  zina yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  telah  berumahtangga  secara  sah (istri/suami)  atau  sudah  pernah  menikah  (janda/duda)  (Masyrofah,  2013). Hukuman  bagi  tindak  pidana  zina  pelaku  muhshan  adalah  hukuman  had, yakni rajam. Hukuman rajam adalah hukuman  yang diberikan dengan cara pelaku di pertontonkan di khalayak ramai, kemudian dilempari dengan batu hingga tewas.
b. Perbuatan zina pelaku Ghairu Muhshan
Pengertian perbuatan zina pelaku Ghairu Muhshani adalah perbuatan zina  yang  dilakukan  oleh  seseorang  yang  belum  pernah  menikah (perjaka/perawan)  (Irfan,  Gratifikasi  &Kriminalitas  Seksual  dalam  Hukum Pidana Islam, 2013). Adapaun hukuman bagi pelaku zina Ghairu Muhkasan termaktub didalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2, yakni:
لخَّينلض َزفض فنلض َزفض َّأ ضألاننِدعَّي  َكلل  َا نةض َّأ عَّتلهِلنر  َّخََّعنر  َكَّاِنَّد      َّل َّأ  ِأللِللةِمَّز عَّتنهنق  َخَّيِوَّم فني  نيننا  نَِ  ِكنل  ِألمِللل  َّكحللنرِنلز  نَللّعنق
نو ِحَّيِفض َّأ  نر نة ِ ض      ِاَّهِشَّيِف َّأ عَّتلهَّقضَّلَّا  َخَّلنَعٌَّ  َّينر  َّيينلنرِنلتِفض
Artinya: “Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah mereka masing-masing  dengan  seratus  cambukan,  dan  janganlah  ada sesuatupun yang menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan akhirat. Eksekusinya disaksikan oleh sekelompok orang percaya”. (Q.S An-Nur:2)
Keintiman seksual adalah dosa yang melanggar hukum yang digariskan dalam Alquran dan Hadits. Para fuqaha tidak menentukan dengan tepat apa yang terjadi  pada periode waktu  tertentu  atau jenis  pelanggaran, meskipun diketahui  adanya  pelanggaran  "pengulangan  kejahatan",  yang  rinciannya mungkin telah ditentukan oleh negara-bangsa. (Hanafi A. , 1976)
3. Anak Dalam Pandangan Hukum Jinayah
Didalam perspektif Islam yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang  telah  berusia  7  tahun  dan  belum  mencapai  baligh,  sedangkan  ulama berpendapat, bahwa manusia umumnya dapat mencapai baligh di usia 15 tahun- an (Hanafi A. , 1994).
Sesuai dengan hukum Islam, status masing-masing anak tidak disebutkan secara  khusus  dalam Al-Qur'an,  karena  mungkin  tidak  ada  ayat  khusus  yang membahas hal ini. Prinsip yang secara tegas dinyatakan adalah bahwa anak harus diasuh, dididik, dan dibimbing sampai disapih atau dinikahkan. Sebagian ulama seperti Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa jika seorang anak atau orang dewasa telah mencapai usia 15 tahun, khususnya anak atau orang dewasa yang  sudah  baligh  (yaitu  telah  mencapai  usia  15  tahun  dan  mulai  haid)  dan seseorang yang sudah mulai mengalami masa tua (yakni telah berusia di atas 50 tahun),  maka  keduanya  dianggap  telah  mencapai  baligh.  Imam  Syafi’i  dan Hanbali berbeda pendapat tentang masalah hukum Islam, tetapi argumen mereka didasarkan  pada  sumber-sumber  Islam  yang  mapan.  Dan  Imam  al-Syafi’I berpendapat bahwa dia (ibnu Umar) tidak diberi izin oleh Rasul  untuk ikut serta dalam  perang  Uhud  karena  baru  berusia  empat  belas  tahun,  tetapi mengizinkannya melakukannya setelah satu tahun kontemplasi. Di sisi lain, Al- Hanbali mengatakan bahwa Nabi harus selalu dipatuhi, berapa pun usianya. (al- Sabuni, 1994)
Adapun  para  Fuqahah  mengklasifikasikan  anak  menjadi  bermacam- macam berdasarkan usianya, yakni:
a. Fase manusia tidak memiliki kapasitas berfikir. Difase ini manusia berada di  usia  0  sampai  7  tahun.  Jika  anak  bertindak  pidana  di  fase  ini,  maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.
b. Fase manusia berfikir dengan kapasitas rendah. Difase ini manusia berapa di usia 7 sampai 15 tahun. Difase ini, jika anak melalukan perbuatan pidana, Sanksi  yang  diberikan  kepada  anak  ialah  berupa  hukuman  yang  bersifat mendidik, bukan hukuman pidana.
c. Fase  manusia  berfikir  matang.  Pada  fase  ini  manusia  berapa  di  usia  15 sampai 18 tahun. Jika di fasae ini manusia melakukan tindak pidana, maka perbuatan  tersebut  dapan  dimintai  pertanggung  jawaban  pidana  atas perbuatan pidananya. (Sudarsono, 1991)
4. Pandangan  Hukum  Pidana  Islam  Terhadap  Tindak  Pidana  Bujuk  Rayu Persetubuhan Terhadap Anak Melalui Mechat (Putusan No.182/Pid.Sus/2021/Pn Mdn) Untuk  menyatakan  suatu  perbuatan  adalah  perbuatan  jarimah,  maka perbuatan tersebut harus memenuhi unsur jarimah dalam hukum Jinayah. Secara umum, unsur-unsur jarimah dalam perspektif Jinayah dibagi kepada 3 yaitu:
a. Unsur Formil (العناصر الشكلصر)
Unsur Formil dalam pandangan hukum pidana islam ialah seorang yang berbuat kejahatan dapat dikatakan melakukan tindak pidana (jarimah) apabila  telah  ada  undang-undang  yang  secara  tertulis  melarangnya  dan memberikan  ganjaran  terhadap  perbuatan  tersebut.  Tindak  Pidana Persetubuhan (zina) telah Allah atur didalam surah An-Nur ayat (2). Maka Tindak Pidana Bujuk Rayu Persetubuhan Terhadap Anak Melalui Mechat (Putusan  No.182/Pid.Sus/2021/Pn  Mdn)  telah  memenuhi  unsur  formil jarimah.
b. Unsur Materil (العناصر المعدصر)
Unsur materil dalam perspektif hukum pidana islam ialah seseorang dapat dinyatakan berbuat tindak pidana (jarimah) apabila seseorang tersebut terbukti  melakukan  tindak  pidana  (jarimah).  Didalam  berkas  putusan No.182/Pid.Sus/2021/Pn  Mdn,  pelaku  dan  korban  terbukti  melakukan tindak pidana jarimah zina.
c. Unsur Moril (الناصر الأخلاقر)
Unsur moril dalam perspektif hukum pidana islam ialah seseorang dapat dipidana apabila seseorang tersebut tidak dalam kategori gila, anak dibawah umur, berada dalam situasi kekangan atau paksaan. Berdasarkan kasus  yang  ada  di  Putusan  No.182/Pid.Sus/2021/Pn  Mdn,  yang  dianggap pelaku  adalah  Prana  Deni  dan  Friska Ananda  Hulu  adalah  korban. Akan tetapi kalau merujuk kepada Hukum Jinayah yang dianggap sebagai pelaku tindak  pidana  jarimah  zina  adalah  Prana  Deni  dan  Friska Ananda  Hulu. Karena Unsur Moril menyatakan bahwa keduanya tidak ada dalam paksaan, tidak  kategori  gila,  dan  kedua  nya  sudah  dianggap  dewasa.  Sebagaimana Hukum  Jinayah  menganggap  orang  yang  berusia  diatas  15  tahun  sudah dewasa, dan Friska Ananda Hulu sudah berusia 16 tahun, Maka Prana Deni dan Friska Ananda Hulu memenuhi unsur Jarimah Zina.
B. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
1. Pengertian Tindak Pidana
Tindak pidana adalah pemaknaan dari bahasa Belanda  yakni Strafbaar feit, yang didalam KUHP sendiri belum dijelaskan apa yang dimaksud dengan Strafbaar  feit  itu  sendiri.  Namun  Strafbaar  feit  jika  diterjemahkan  akan didapatkan bahwa Strafbaar feit adalah:
a. Delik b. Tindak Pidana c. Peristiwa Pidana d. Perbuatan Pidana. (Zulaeha, 2017)

## 2. Persetubuhan Perspektif KUHP
Didalam KUHP pasal 284 menjelaskan bahwa  yang dikatakan berzina atau tindak pidana persetubuhan adalah hubungan badan atau hubungan seksual diluar  nikah  yang  dilakukan  oleh  wanita  dan  pria  yang  mana  salah  satu  atau kedua  pihak  masih  dalam  ikatan  perkawaninan  dengan  pasangannya. (Djubaedah, 2010)
3. Anak Dalam Hukum Positif
Jika merujuk pandangan yuridis, pengertian "anak" dikacamata hukum positif  ialah  orang  yang  belum  menginjak  usia  dewasa,  orang  yang  dalam keadaan  dibawah  usia,  atau  sering  juga  disebut  dalam  usia  pengawasan  wali. Defenisi anak telah dicantumkan didalam KBBI dengan penjabaran bahwa anak ialah turunan kedua adalam keluarga. Jika melirik defenisi anak bersandarkan kepada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pasal 1 ayat (1), bahwa anak ialah individual yang dalam perkara anak nakal yang mana telah mencapai usia 8 tahun akan tetapi belum pernah menikah.
Sedangkan  didalam  Undang-Undang  Nomor  4  tahun  1979  tentang Kesejahteraan  Anak  di  Bab  I  (ketentuan  Umum),  pada  ayat  1  dan  ayat  2 dimaknai defenisi anak ialah seseorang yang belum menginjak usia 21 tahun dan belum  pernah  menikah.  (Lilik,  2005).  Peradilan  anak  mendefinisikan  anak sebagai  anak  di  depan  hukum,  bermasalah,  berkonflik  dengan  hukum,  anak saksi tindak pidana, dan anak  korban  tindak pidana.
Menurut  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2012  tentang  Peradilan Anak. Menurut Pasal 1(3) Undang-Undang tersebut, anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diduga  melakukan  tindak  pidana.  Jadi  batasan  usia  anak  adalah  12-18  tahun. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 mengubah UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Ayat 1 angka 1 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai  umur  18  (delapan  belas)  tahun,  termasuk  anak  yang  masih  dalam kandungan.Menurut Undang-undang Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997.
Namun  dalam  penelitian  ini,  penulis  mengerucutkan  defenisi  anak dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 pada pasal 1 ayat 1 bahwa usia yang dikategorikan adalah adalah  mereka  yang  berusia  18  tahun  kebawah  dan  belum  menikah  (Endang, 2000).
4. Pandangan  Hukum  Positif  Terhadap  Tindak  Pidana  Bujuk  Rayu Persetubuhan Terhadap Anak Melalui Mechat (Putusan No.182/Pid.Sus/2021/Pn Mdn) Merujuk  kepada  Undang-Undang  No.  8  Tahun  1981  pasal  1  KUHAP menerangkan  bahwa,  hakim  ialah  pejabat  Peradilan  Negara  yang  diberikan weweng oleh negara berdasarkan undang-undang untuk mengadili. "Mengadili" pada  kalimat  tersebut  bermakna  bahwa  hakim  akan  melakukan  serangkaian tindakan  memeriksa,  menerima,  dan  memberi  putusan  perkara  atas  dasar kebebasan, kejujuran, dan tidak memihak, serta berjunjungkan kepada 3 asas: kesederhanaan, ringkas, dan biaya ringan.
a. Dakwaan
Jaksa  Penuntu  Umum  dalam  perkara  ini,  berdasarkan  putusan 182/Pid.Sus/2021/Pn  Mdn.  Jaksa  Penuntut  Umum  mengajukan Terdakwa Prana Deni dengan dakwaan berbentuk alternatif, surat dakwaan dengan No. 98/Pen.Pid/Sus/2015/PN.Smg adalah sebagai berikut:
Pertama  melanggar  Pasal  81  ayat  (1)  Undang-Undang  RI  No.  35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang  perlindungan  anak,  atau  Kedua  melanggar  Pasal  81  Ayat  (2) Undang-Undang  RI  No.  35  Tahun  2014  tentang  perubahan  atas  undang- undang  RI  No.  23  tahun  2002  tentang  perlindungan  Anak,  atau  Ketiga melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
b. Pembuktian
Alat bukti ialah setiap yang berhubungan dengan suatu kejadian, yang dengan alat-alat tersebut maka dapat dipergunakan untuk menemukan titik terang  guna  meyakinkan  hakim  atas  adanya  kebenaran  dalam  suatu  hal tindak pidana.
Maka berdasarkan hal diatas, dalam Putusan No.182/Pid.Sus/2021/Pn Mdn, alat bukti yang diajukan adalah keterangan hasil Visum, keterangan 3 oranng saksi, dan keterangan terdakwa Prana Deni.
c. Penuntutan
Pada  berkas  Putusan  No.  182/Pid.Sus/2021/Pn  Mdn,  JPU  pada intinnya menuntut:
Menjatuhkan  Pidana  tehadap  terdakwa  PRANA  DENI  selama  10 (sepuluh) Tahun penjara potong masa tahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa  tetap  ditahan  dan  denda  sebesar  Rp.100.000.000,-(Seratus  juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.
1) Hal-Hal Memberatkan
a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
b) Perbuatan  terdakwa  mengakibatkan  rusaknya  masa  depan  anak korban Friska Ananda Hulu
c) Perbuatan  terdakwa  mengakibatkan  anak  korban  Friska Ananda Hulu mengalami trauma
d) Perbuatan  terdakwa  mengakibatkan  anak  korban  Friska Ananda Hulu hamil dan saat ini sudah melahirkan.
2) Hal-Hal Meringankan
a) Terdakwa bersikap sopan saat persidangan
b) Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa
d. Putusan
Berdasarkan putusan No. 182/Pid.Sus/2021/Pn Mdn, terdakwa Prana
Deni terbukti melakukan tindak pidana bujuk rayu persetubuhan pada anak. Majelis  Hakim  menimbang  berdasarkan  asalan  pemberatan  dan pengringanan dan mengadili:
1) Menyatakan  terdakwa  Prana  Deni  bersalah  atas  perbuatan  pidanaya, yakni "membujuk rayu untuk melakukan perbuatan persetubuhan"
2) Menetapkan  hukuman  pidana  kepada  terdakwa  atas  perbuatannya tersebut  dengan  pidana  penjara  selama  8  tahun  serta  denda  Rp. 100.000.000, jika tidak di tunaikan pidana kurungan selama 6 bulan.
3) seluruh masa penangkapan dan penahanan dikurangi dari pidana yang telah dijatuhkan kepada terdakwa
4) memerintahkan terdakwa tetap ditahan
5) membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 kepada terdakwa Prana Deni.

## Kesimpulan
Penelitian  ini  menggunakan  2  sudut  pandang  hukum,  yakin:  sudut  pandang hukum positif dan sudut pandang hukum pidana Islam. Dikarenakan sumber hukum yang digunakan oleh kedua hukum ini berbeda, maka barang tentu terdapat perbedaan dalam memberikan  kenestapaan  terhadap  suatu  tindak  pidana.  Tindak  pidana  bujuk  rayu persetubuhan terhadap anak jika menggunakan sudut pandang hukum positif (UU No. 35 Tahun  2014  tentang  Perlindungan Anak),  memberikan  kenestapaan  berupa  pidana penjara  maksimal  15  Tahun  dan  denda  maksimal  Rp.5.000.000.0000.  Jika  berfokus kembali  kepada  Putusan  No.182/Pid.Sus/2021/Pn  Mdn,  Majelis  hakim  mengadili terdakwa dengan menimbang alasan pemberatan dan pengringanan dengan menjatuhkan putusan  kepada  terdakwa  berupa  Pidana  penjara  8  tahun  dan  dengan  sebesar  Rp. 100.000.000. Kemudian jika menggunakan perspektif hukum Jinayah Prana Deni dan Friska Ananda Hulu dikenakan hukuman Had atas tindak pidana Jarimah Zina. Adapun Prana Deni  dikenakan hukuman Had Rajam. Dan hukuman bagi  Friska Ananda Hulu adalah hukuman Had cambuk 100 kali.

## BIBLIOGRAFI
Amiruddin, H. Z. (2020). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Depok: PT Radja Grafindo.
Audah, A. Q. (n.d.). Ensiklopedia Islam.
Djamil, M. N. (2013). Anak Bukan Untuk Di Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
Eleanora, F. N. (2013). Sistem Pemidanaan Terhadap Anak. Jakarta: Jurnal Universitas MPU Tantular.
aslahah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam. Jurnal Digital Isharaq , 24.
Hidayatullah, A. (2018). Persetubuhan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pid.Sus- Anak/2016/PN.Smg). Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum.
Irfan, M. N. (2013). Gratifikasi &Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam. Jakarta: Amzah.
Irfan, M. N. (2016). Hukum Pidana Islam. Jakarta: Amzah. Irfan, M. N. (2016). Korupsi dalam Hukum Pidana Islam. Jakarta: Amzah.
Marzuki, P. M. (2016). Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media.
Masyrofah, M. N. (2013). Fiqih Jinayah. Jakarta: Amzah. Moerdijat, L. (2023, Januari 28). Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Harus Diatasi dengan Langkah Nyata .
Nashriana. (2011). Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Jakarta: PT
Raja GrafindoPersada.
Panca Hutagalung, d. (2014). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Pada Anak (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1202 k/pid.sus/2009). USU Law Journal .
S, L. A. (2015). Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana.
Yogyakarta: CV Budi Utama.
Zulaeha. (2017). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Yogyakarta: Dee Publish.

## Copyright holder:
Ahmad Zahid Harahap, Muhammad Yadi Harahap (2022)
First publication right:

## Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia
This article is licensed under: