## KEKEBALAN KEDUTAAN BESAR DAN KONSULAT ASING DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

## Revirta Arshinta Suharta
Email : revirta.arshinta@gmail.com Abdul Maasba Magassing Email : magasi31@yahoo.com Iin Karita Sakharina Email : ik.sakharina@gmail.com Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

## Abstrak
Penelitian  ini  mempunyai  tujuan  untuk  mengetahui  hak-hak  pekerja  Indonesia yang bekerja sebagai lokal staf di kedutaan besar atau konsulat negara asing serta kedudukan  kedutaan  besar  atau  konsulat  negara  asing  dan  imunitasnya  dalam upaya penyelesaian perselisihan perburuhan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang- undangan,  pendekatan  konsep  hukum  dan  pendekatan  komparatif.  Hasil  dari penelitian  ini  yakni  adanya  perjanjian  kerja  yang  mengatur  hak-hak  pekerja Indonesia  telah  sesuai  dengan  undang-undang  ketenagakerjaan  di  Indonesia. Kedudukan  kedutaan  besar  negara  asing  yang  menjadi  pihak  dalam  perjanjian kerja merupakan pihak yang memberikan upah dan memberikan perintah/pekerjaan  memenuhi  unsur  sebagai  pemberi  kerja.  Dalam  hal  terjadi perselisihan  perburuhan,  putusan  lembaga  peradilan  memperlihatkan  adanya pergeseran  dari  kekebalan  diplomatik  bersifat  mutlak  menjadi  kekebalan diplomatik bersifat terbatas khusus di bidang ketenagakerjaan di Indonesia. Kata  Kunci  :  Kedutaan  Besar,  Kekebalan  Diplomatik,  Perselisihan
Perburuhan, Staf Lokal

## Abstract
The  purpose  of  this  research  is  to  understand  employee’s  rights  especially Indonesian  citizen  who  work  as  local  staff  at  foreign  embassy  or  consulate,  also the  existing  of  immunities  of  foreign  embassy  and  consulate  in  labour  disputes settlement.  This  research  is  used  normative  method  with  statute  approach, conceptual  approach  and  comparative  approach.  The  results  of  this  research  are the rights of employee especially local staff are written under working agreements according to  Indonesia labour law. The embassy legal standing as a party on the working agreement  has  fulfilled substantial  element  as a employer. Furthermore, related  to  application  of  immunity  in  labour  disputes,  Indonesia  court  decisions shown changes from absolute immunity to relative immunities.
Keywords : Diplomatic Immunity, Embassy, Labour Dispute, Local Staff
A. Latar Belakang Masalah
Interaksi antarnegara dan antarbangsa telah mempengaruhi
kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya,  baik  itu  dilakukan  oleh pemerintah, organisasi non-
pemerintah,  swasta,  dan  perorangan. Dunia  yang  makin  lama  makin  maju sebagai akibat pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global, serta
meningkatnya interaksi dan
interdependensi antarnegara dan antarbangsa,  maka  makin  meningkat pula  hubungan  internasional  yang diwarnai  dengan  kerjasama  dalam berbagai  bidang.    Hal  ini  tentunya menyebabkan  makin  meningkatnya kegiatan  antar  negara  di  dunia internasional, sehingga semakin diperlukan pula perlindungan tehadap  kepentingan  negara  dan warga  negaranya.  Salah  satu  cara untuk  dapat  memenuhi  perlindungan bagi  kepentingan  negara  dan  warga negaranya  adalah  dengan  membuka kantor perwakilan di negara lain.
Setiap negara
berdaulat mempunyai  hak  legasi  ,  sehingga suatu  negara  tidak  dapat  dipaksa pihak mana pun untuk membuka atau menutup  perwakilan  diplomatik  di luar  negeri.    Hubungan  antarnegara salah  satunya  dijembatani  dengan membuka hubungan diplomatik dengan negara lain dengan menempatkan  perwakilannya  secara timbal balik ( reciprocity ). Hubungan
diplomatik  antar  negara  biasanya dilakukan  bukan  saja  didasarkan pertimbangan-pertimbangan  seperti kepentingan  ekonomi,  perdagangan dan  investasi,  tetapi  juga  faktor- faktor  politik,  solidaritas  regional, ideologi  dan  banyaknya  warga- negara Negara tersebut di negara lain yang  perlu  dilindungi  termasuk kepentingannya di negara lain. Dalam  melakukan  fungsi  diplomatik dikenal  prinsip  pemberian  kekebalan dan  keistimewaan  yang  dilakukan oleh  negara  atas  dasar  timbal  balik, hal  itu  diperlukan  guna  menjamin agar  perwakilan  atau  misi  asing  di suatu  negara  dapat  menjalankan tugas  misinya  secara  bebas  dan aman.
Negara  penerima  mempunyai kewajiban  untuk  melindungi  para diplomat  asing  sebagaimana  yang dinyatakan dalam Pasal 29  Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Selanjutnya dalam Pasal 31  ayat  1  Konvensi  Wina  Tahun 1961  diatur  pula  bahwa  diplomat asing juga menikmati  kekebalan atas yurisidiksi  hukum  perdata  maupun pidana serta administratif dari negara penerima.  Kekebalan  dari  suatu negara  terhadap  yurisdiksi  forum
pengadilan negara lain dkenal sebagai  kekebalan  negara  ( sovereign immunity  atau  state  immunity ),  dan kekebalan  dari  suatu  perwakilan diplomatik dikenal sebagai kekebalan  diplomatic  ( diplomatic immunity ).    Kekebalan  yang  bersifat absolut  ( absolut  immunity )  berarti negara penerima tidak dapat memberlakukan yurisdiksinya terhadap semua aktifitas serta kepemilikan harta benda yang berhubungan dengan
utusan diplomatik.  Namun  seiring  dengan perkembangan  kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, terjadi pergeseran terhadap  kekebalan  yang  diberikan kepada  utusan  diplomatik  tersebut. Doktrin kekebalan terbatas ( restrictive  immunity )  muncul  pada awal  abad  ke-20  karena  mulai bermunculannya penolakan atas kekebalan  absolut  oleh  banyaknya negara-negara.  Kekebalan  terbatas berarti bahwa sebuah negara
memiliki kekebalan terhadap
tindakan  negara  yang  berhubungan dengan  tindakan  publik  ( acte  jure imperii )    namun  tidak  memiliki kekebalan  terhadap  tindakan  dalam bidang komersial ( acte jure gestionis ). Sementara itu,
berdasarkan  Konvensi  Wina  Tahun 1961 Pasal 31 ayat 1 diatur mengenai pengecualian  terhadap  kekebalan diplomatik  dalam  yurisdiksi  perdata dan administratif.
Pengadilan Indonesia pun mulai bersentuhan dengan permasalahan  kekebalan  diplomatik dan konsuler, salah satunya berkaitan dengan masalah perselisihan perburuhan. Sejak tahun 2013
sampai tahun 2017 setidaknya terdapat empat perkara yang ditangani  di  Pengadilan  Hubungan Industrial  Indonesia  (PHI)  yang berkaitan dengan kekebalan diplomatik.  Pokok  gugatan  atas perselisihan perburuhan tersebut memiliki  kesamaan  yaitu  gugatan diajukan oleh warga negara Indonesia  yang  bekerja  sebagai  staf lokal  di  Kedutaan  atau  Konsular Asing untuk Indonesia dengan alasan yaitu  tidak  dibayarkan  upahnya sebagai  pekerja  sampai  dengan diputus kontrak secara sepihak tanpa alasan yang jelas dan tidak diberikan uang pesangon dengan kata lain, para pekerja  merasa  tidak  mendapatkan hak-haknya sebagai pekerja.
Pemutusan hubungan kerja
merupakan  upaya  yang  sedapat
mungkin  harus    dihindari    oleh pekerja dan pengusaha sebagaimana    dimaksud    dalam Undang-Undang Republik
Indonesia      Nomor      13      Tahun 2003      tentang    Ketenagakerjaan, namun    dalam    hal    pemutusan hubungan    kerja    tidak    dapat dihindari  oleh  masing-masing  pihak, maka  pengusaha  wajib  memberikan segala hak-hak  pekerja  yang  timbul akibat    terjadinya    pemutusan hubungan  kerja.
Perkara perselisihan
perburuhan  antara  kedutaan  besar negara  asing  dengan  Warga  Negara
Indonesia ini menarik karena melibatkan  pihak  yang  berdasarkan hukum internasional memiliki kekebalan diplomatik sebagai tergugat. Hal ini pula yang menimbulkan  terjadinya  pertautan antara  sistem  hukum  Indonesia dengan  asas  kekebalan  diplomatik dalam hukum  internasional.  Terlebih sampai  saat  ini  Indonesia  belum memiliki peraturan perundang- undangan  nasional  yang  khusus mengatur hak istimewa dan
kekebalan,  walaupun  pada  saat  ini Indonesia
telah meratifikasi
Konvensi Wina 1961 dan 1963  yang
telah  diundangkan  melalui  Undang- undang  Nomor  1  Tahun  1982    (UU No.1/1982) sehingga seharusnya Indonesia  dapat  menetapkan  hal-hal terkait  dengan  kekebalan  diplomatik dalam peraturan-peraturan pemerintah ataupun sejenisnya. Tentunya  dengan  belum  adanya peraturan khusus mengenai kekebalan diplomatik dalam legislasi nasional  di  Indonesia  membuat perselisihan  perburuhan  yang  terkait dengan kekebalan diplomatik bergantung  pada  putusan  hakim pengadilan.  Bertitik  tolak  dari  isu hukum  di  atas,  maka  objek  kajian difokuskan  dalam  tiga  bagian  : Pertama,  bagaimana  hak-hak  pekerja berkewaganegaraan Indonesia sebagai  lokal  staf  di  kedutaan  besar negara  asing?  Kedua,  bagaimana kedudukan  kedutaan  besar  negara asing  dalam  perselisihan  perburuhan dengan lokal staf yang berkewarganegaraan Indonesia? Ketiga, bagaimana lembaga peradilan  di  Indonesia  menerapkan hukum terkait
perselisihan perburuhan  antara  lokal  staf  dan kedutaan  besar  asing  atau  konsulat asing?
B. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan  adalah  metode  normatif dengan pendekatan perundang- undangan  dilakukan  untuk  meneliti ketentuan  yang  mengatur  mengenai kekebalan  dalam  diplomatik  dan konsuler  khususnya  terkait  dengan hukum perburuhan, dimana di dalam pengaturannya masih terdapat hal-hal penting  yang  belum  diatur  secara tegas  dan  jelas.  Pendekatan  konsep digunakan  untuk  memahami  konsep imunitas dalam penyelesaian sengketa perburuhan yang bersinggungan dengan hukum diplomatik  dan  konsuler  agar  di
dalam  pengaturannya  tidak  terdapat multi-interpretasi yang dalam pelaksanaannya  akan  menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.  Pendekatan  perbandingan dilakukan  untuk  melihat  bagaimana negara  lain  mengatur  mengenai
kekebalan dalam sengketa perburuhan juga bagaimana penyelesaian  sengketa  perburuhan yang bersinggungan
dengan
kekebalan diplomatik dan konsuler.
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. Hak-Hak Pekerja
Berkewarganegaraan Indonesia Sebagai Lokal Staf Di  Kedutaan  Besar  Negara Asing
Jumlah penduduk yang bekerja di  Indonesia  menurut  Badan  Pusat Statsitik yang diterbitkan tahun 2017 mencapai 124 juta. 1 Walaupun sempat mengalami penurunan jumlah penduduk  yang  bekerja  pada  tahun 2016,  akan  tetapi  kemudian  jumlah penduduk yang bekerja terus meningkat pada tahun 2017. Sehubungan  dengan  hal  tersebut untuk  melindungi  hak-hak  pekerja maka  Pemerintah  menetapkan  dasar kebijakannya  dalam  bentuk  Undang- Undang  No  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.
Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 yang merupakan hak pekerja, yaitu :
1. Hak  memperoleh  perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. 2 1 Dapat dilihat di https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/i d/970 , diakses pada tgl 1 Desember 2017.
2 Pasal  6  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Pengusaha  harus  memberikan hak  dan  kewajiban  pekerja  tanpa memandang  suku,  ras,  agama,  jenis kelamin,  warna kulit,  keturunan, dan aliran politik.
2. Hak memperoleh pelatihan
kerja. 3 Setiap pekerja berhak mendapatkan pelatihan kerja. Pelatihan kerja yang dimaksud merupakan  pelatihan  kerja  yang memuat hard  skills maupun soft skills. Pelatihan kerja boleh
dilakukan  oleh  pengusaha  secara internal  maupun  melalui  lembaga- lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, ataupun lembaga- lembaga pelatihan kerja milik swasta yang  telah  memperoleh  izin.  Namun yang  patut  digarisbawahi  adalah semua biaya terkait pelatihan tersebut harus ditanggung oleh perusahaan.
3. Hak  pengakuan  kompetensi
dan kualifikasi kerja. 4 Setelah pekerja mengikuti
pelatihan  kerja  yang  dibuktikan melalui  sertifikat  kompetensi  kerja
3 Pasal  11  j.o.  pasal  12  Ayat  1  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.
4 Pasal  18  ayat  1  dan  pasal  23  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.
maka  perusaahaan/pengusaha  wajib mengakui kompetensi tersebut. Sehingga,  dengan  adanya  pengakuan maka  dapat  menjadi  dasar  bagi pekerja  untuk  mendapatkan  hak-hak yang sesuai dengan kompetensinya.
4. Hak memilih penempatan kerja. 5
Setiap  pekerja  memiliki  hak untuk  memilih  tempat  kerja  yang diinginkan. Tidak boleh  ada paksaan ataupun ancaman dari pihak pengusaha  jika  pilihan  pekerja  tidak sesuai dengan keinginan pengusaha.
5. Hak lamanya waktu bekerja. 6
6. Hak istirahat dan cuti bekerja. 7
7. Hak beribadah. 8 Setiap  pekerja  berhak  untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah yang
diwajibkan  oleh  agamanya.  Dalam hal  ini,  bagi  pekerja  yang  beragama Islam  berhak  mendapatkan  waktu dan  kesempatan  untuk  menunaikan sholat  saat  jam  kerja,  dan  dapat
5 Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
6 Pasal 77 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
7 Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
8 Pasal 80 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
mengambil  cuti  untuk  melaksanakan Ibadah Haji. Sedangkan untuk pekerja  beragama  selain  Islam,  juga dapat  melaksanakan  ibadah-ibadah sesuai  ketentuan  agama  masing- masing.
8. Hak perlindungan kerja. 9
Dalam  hal  perlindungan  kerja,
setiap pekerja/buruh berhak
mendapatkan perlindungan yang terdiri dari keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan.  perlakuan  yang  sesuai dengan  harkat  dan  martabat  manusia dan nilai-nilai agama.
9. Hak mendapatkan upah 10
10. Hak Kesejahteraan. 11
Setiap  pekerja/buruh  beserta keluarganya  berhak  mendapatkan jaminan sosial  tenaga kerja. Jaminan sosial tenaga kerja pada saat ini dapat berupa  BPJS  kesehatan  dan  BPJS ketenagakerjaan.
11. Hak  bergabung  dengan  serikat pekerja. 12
9 Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
10 Ketentuan  mengenai  upah  93  ayat  2,  79 ayat  2,  Pasal  80,  dan  Pasal  82  Undang- Undang  Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.
11 Pasal  99  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Setiap  pekerja/buruh  berhak untuk  membentuk  dan  menjadi anggota serikat pekerja/buruh.
12. Hak mogok kerja. 13
Setiap  pekerja/buruh  berhak untuk melakukan mogok yang
menjadi hak dasar pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh. Namun, mogok kerja harus dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan- ketentuan yang berlaku.
13. Hak uang pesangon. 14
Selain  itu,  terdapat  pula  hak- hak yang diatur bagi pekerja perempuan, hak-hak tersebut   adalah sebagai berikut :
1. Perempuan yang bekerja antara pukul  23:00  s.d.  07:00  berhak mendapatkan makanan dan minuman  bergizi  serta  jaminan terjaganya kesusilaan dan
keamanan selama bekerja. 15
2. Perempuan yang bekerja diantara pukul 23:00 s.d. 05:00
12 Pasal  104  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
13 Pasal  138  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
14 Pasal  156  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
15 Pasal  76  Ayat  3  Undang-Undang  Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
berhak  mendapatkan  angkutan antar jemput. 16
3. Perempuan  yang  sedang  dalam masa haid dan merasakan sakit, lalu  memberiktahukan  kepada pengusaha,  maka  tidak  wajib bekerja  di  hari  pertama  dan kedua pada waktu haid. 17 4. Perempuan berhak memperoleh  istirahat  sekana 1,5  bulan  sebelum  melahirkan, dan 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan  dokter  kandungan atau bidan. 18 5. Perempuan  yang  mengalami keguguran  kandungan  berhak mendapatkan istriahat 1,5 bulan  atau  sesuai  keterangan dokter kandungan atau bidan. 19 6. Perempuan berhak mendapatkan kesempatan menyusui  anaknya  jika  harus
16 Pasal  76  Ayat  4  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
17 Pasal  81  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
18 Pasal  82  ayat  1  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
19 Pasal  82  ayat  2  Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
dilakukan selama waktu kerja. 20
Hak-hak  ini  pada  umumnya dituangkan  kembali  pada  suatu perjanjian  kerja,  perjanjian  kerja bersama ataupun peraturan perusahaan.  Akan  tetapi  walaupun tidak tercantum dalam suatu perjanjian  kerja,  maka  hak-hak  yang diatur  dalam  undang-undang  tetap berlaku dalam hubungan kerja natara pemberi kerja dan penerima kerja.
Berdasarkan  hasil  penelitian, terhadap
pekerja
berkewarganegaraan  Indonesia  yang bekerja  sebagai  lokal  staf  di  kantor perwakilan negara asing yang berkedudukan  di  Indonesia,  penulis menemukan  fakta  bahwa  adanya Perjanjian  Kerja  antara  pekerja berkewarganegaraan Indonesia dengan  Kedutaan  Besar  Negara Asing.    Beberapa  dari  Kedutaan Besar  Negara  Asing  menyatakan secara tegas bahwa perjanjian
tersebut  dibuat  berdasarkan  Undang- Undang
Ketenagakerjaan
di Indonesia,  namun  terdapat  pula kedutaan  besar  negara  asing  yang tidak menyatakan secara tegas
20 Pasal  83  Undang-Undang  Nomor  13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
mengenai  hal  tersebut.  Menurut Pangky  Saputra 21 ,  Kementerian  Luar Negeri  pada  tahun  2003  telah mengeluarkan himbauan kepada Kantor  Kedutaan  Besar  Negara Asing  untuk  membuat  Perjanjian Kerja  apabila  memeperkerjakan  Staf Lokal. Lebih lanjut, Pangky menjelaskan bahwa dalam hal ketenagakerjaan, sesuai dengan kebiasaan  yang  dilakukan  negara- negara  lain,  terhadap  pekerja  Lokal Staf berkewarganegaraan negara penerima  pada  kantor  perwakilan negara  asing,  maka  perjanjian  kerja didasarkan  pada  regulasi  nasional negara penerima. 22
2. Kedudukan  Kedutaan  Besar Negara Asing Dalam Perselisihan Perburuhan Dengan  Lokal  Staf  Yang Berkewarganegaraan Indonesia Undang-undang Nomor 13 Tahun  2003  menjelaskan  bahwa pemberi kerja adalah orang 21 Pangky  Saputra  adalah  Fungsional Diplomat Muda pada Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional,  wawancara  dilakukan  pada tanggal  19  Oktober  2017  di  Kantor Kementerian Luar Negeri Republik
Indonesia di Pejambon, Jakarta.
22 Ibid .
perseroangan, pengusaha, badan hukum  atau  badan-badan  lainnya yang  memperkerjakan  tenaga  kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam  bentuk  lain.  Melihat  dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan  bahwa  pemberi  kerja adalah orang ( naturlijkepersoon ) dan badan hukum ( rechtpersoon ).
Ketentuan  mengenai  badan  hukum terdapat  pada  Kitab  Undang-Undang HUkum  Perdata  yang  diatur  dalam pasal  1653  sampai  dengan  1665. Badan  hukum dapat  dibedakan berdasarkan jenisnya yaitu : 23 a. Badan Hukum Publik b. Badan Hukum Privat Chidir Ali mengemukakan badan  hukum  publik  dan  badan hukum privat sebagaimana berikut : 24
a. Badan Hukum Publik
Badan  hukum  publik  menurut Chidir  Ali  terdiri  dari  badan  hukum public  yang  memiliki  territorial  dan yang tidak memiliki territorial. Badan  hukum  publik  yang  memiliki territorial  adalah  suatu  badan  hukum yang memperhatikan
dan
23 Riduan  Syahrani, Seluk  Beluk  dan  Asas- Asas  Hukum  Perdata ,  Bandung:  Alumni, 1985, hlm. 54.
24 Chidir Ali, Badan Hukum , Cetakan ketiga, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 62-63
menyelenggarakan kepentingan mereka  yang  tinggal  dalam  daerah atau  wilayahnya.  Misalnya  negara Republik Indonesia mempunyai wilayah dari Sabang sampai Merauke.  Sedangkan  badan  hukum publik yang tidak memiliki territorial adalah  suatu  badan  hukum  yang dibentuk  untuk  tujuan  tertentu  saja, misalnya  Bank  Indonesia.  Badan hukum  tersebut  tidak  mempunyai territorial.
b. Badan Hukum Privat Dalam badan hukum
keperdataan  yang  penting  ialah badan-badan hukum yang terjadi atas penyataan  kehendak  dari  orang perorangan.  Namun  badan  hukum publik  juga  dapat  mendirikan  suatu badan hukum privat, misalnya negara mendirikan yayasan, Perseroan Terbatas.  Untuk  menentukan  apakah suatu  badan  hukum  termasuk  dalam badan  hukum  publik  atau  termasuk badan  hukum  privat/perdata,  dalam stelsel hukum Indonesia dapat digunakan kriteria, yaitu : 25
a. Dilihat  dari  cara  pendiriannya, artinya badan hukum itu diadakan dalam konstruksi hukum  publik  yaitu  didirikan
oleh  penguasa  (negara)  dengan Undang-undang
atau peraturan-peraturan lainnya; b. Dilihat dari lingkungan kerjanya,  yaitu  apakah  dalam melaksanakan  tugasnya  badan hukum  itu  bertindak  dengan kedudukan  yang  sama  dengan umum  atau  tidak.  Jika  tidak maka  badan  hukum  tersebut merupakan badan hukum
publik.
c. Dilihat  dari  kewenangannya, apakah  badan  hukum  yang didirikan oleh penguasa (Negara) itu diberikan
wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum.  Jika  ada  wewenang publik,  maka  ia  adalah  badan hukum publik.
Kedudukan kedutaan besar negara  asing  di  Indonesia  dapat dikategorikan  sebagai  badan  hukum publik karena pendiriannya didirikan oleh  Negaranya  dan  kedutaan  juga diberikan wewenang untuk  membuat suatu ketetapan dan memiliki kepentingan  yang  berada  di  daerah territorial  suatu  negara.  Kedutaan besar negara asing merupakan
representative dari  negara  pengirim, dimana  ia  dianggap  sebagai  negara dan wilayahnya merupakan perpanjangan  semu  dari  negara pengirimnya sebagaimana yang dinyatakan dalam teori-teori kekebalan diplomatik.
Kedutaan  Besar  Negara  Asing sebagai  badan  hukum  publik  bukan berarti  hanya  dapat  bertindak  dalam ranah  hukum  publik  saja.  Badan hukum  publik  juga  dapat  melakukan perbuatan hukum dalam ranah
hukum keperdataan. Dalam perselisihan  perburuhan  ini  dapat dilihat  bahwa  kedutaan  melakukan perjanjian dengan orang perseorangan. Apabila kedutaan telah meleburkan  diri  menjadi  salah  satu pihak dalam perjanjian dengan perseorangan dalam hal ini perjanjian kerja  dengan  Lokal  Staf  maka kedutaan besar negara asing merupakan  pihak  pemberi  kerja  dan tunduk  pada  perjanjian  kerja  yang dibuatnya. 26 Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Sweden Simarmata, SH, MH,
mengatakan  bahwa  kedutaan  dapat dikategorikan  sebagai  badan-badan
26 Pangky  Saputra,  Direktorat  Hukum  dan Perjanjian  Sosial  Budaya  Kementerian  Luar Negeri Republik Indonesia, Op.cit .
lainnya  sebagaimana  yang  juga dinyatakan  dalam  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan,  karena  kedutaan besar  negara  asing  termasuk  dalam badan  hukum  publik  yang  telah menjadi pihak dalam perjanjian kerja yang  dibuat  dan  dilaksanakan  di wilayah  Indonesia. 27 Lebih  lanjut, Sweden Simarmata menjelaskan untuk dapat dikatakan sebagai pemberi  kerja  maka  dapat  dilihat melalui siapa yang memberikan upah dan memberikan perintah. 28
Dalam kategori
yang dinyatakan  dalam  pasal  1  ayat  4 Undang-undang  Nomor  13  Tahun 2003, frasa pada pasal tersebut dapat diartikan  bahwa  badan  hukum  atau badan-badan  lain  juga  mencakup pula  badan  hukum  publik  sebagai entitas dari kedutaan besar asing/utusan diplomatik di Indonesia.
27 Berdasarkan  wawancara  dengan  Sweden Simarmata,  SH  MH,  Hakim  Ad  Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan  Negeri  Jakarta  Pusat,  yang  juga meenjadi majelis hakim pada kasus perselisihan houngan industrial antara Maria
Itania  Setiawan  dan  Anggreni  Ekasari melawan Kedutaan Besar Republik Suriname, wawancara dilakukan pada tanggal  1  November  2017  di  Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
28 Ibid .
3. Kedudukan  Kedutaan  Besar Negara Asing Dalam Perselisihan Perburuhan Dengan  Lokal  Staf  Yang Berkewarganegaraan
Indonesia Putusan Mahkamah Agung atas sengketa  perburuhan  yang  serupa kemudian  muncul  pada  tahun  2013 dimana pihak yang berperkara antara Luis  F.S.S  Pereira  dengan  Kedutaan Besar  Brazil  di  Jakarta.  Luis  Pereira bekerja  sebagai Technical  Asisstant yang  didasarkan  oleh  Perjanjian Kerja  yang  dibuat  pada  tanggal  1
Februari 2006 dan kemudian
diperbaharui pada tanggal 1
Desember  2009.  Kedutaan  Besar Brazil pada tanggal 26 Agustus 2011 menawarkan  Luis  Pereira  PHK dengan  sejumlah  uang  pesangon, uang  penghargaan  masa  kerja,  uang penggantian cuti tahunan yang belum diambil, penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan serta gaji penuh bulan September. 29
Atas  tawaran  tersebut,  Luis Pereira  menolak  dengan  alasan  PHK dilakukan  Kedutaan  Besar  Brazil
tanpa alasan apapun serta
29 Putusan  Nomor  376  K/Pdt.Sus-PHI/2013 antara  Kedutaan  Besar  Brazil  di  Jakarta melawan Luis F.S.S Pereira S.H.
perhitungan pembayaran akibat PHK yang ditawarkan sangat kecil apabila melihat  dari  masa  kerja  yang  sudah dijalani.  Luis  Pereira  kemudian mengajukan  tanggapan  atas  tawaran tersebut  pada  tanggal  9  September
2011 dimana Luis Pereira mengehendaki  agar  dapat  menerima Golden Shake Hand” dengan memperhitungkan penyesuaian
upahnya  berdasarkan  tingkat  inflasi sejak tahun 2007. Setelah melakukan tanggapannya,
Luis pun dibebastugaskan  sampai  kemudian Luis  dipanggil  ke  Kedutaan  Brazil untuk menandatangani surat pernyataan  yang  kemudian  ditolak oleh Luis. Kedutaan kemudian memberikan
Pemberitahuan
Pendahuluan  Pemutusan  Hubungan Kerja tertanggal 19 September 2011, dimana  disebutkan  bahwa  Kedutaan Brazil  telah  memutuskan  untuk mengakhiri hubungan kerjanya sesuai  dengan  Pasal  5  ayat  1 Perjanjian Kerja tertanggal 1 Desember  2009  yang  menyebutkan Para  Pihak  berhak  untuk  mengakhir perjanjian ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu  30  (tigapuluh)  hari  sebelum pengakhiran  perjanjian.  Kedutaan
Brazil kemudian
melakukan pembayaran  upah  bulan  September secara  pro  rata  serta  pembayaran upah  satu  bulan  untuk  30  hari pemberitahuan pendahuluan sebelum diakhirinya  Perjanjian  Kerja  melalui transfer rekening. Hal ini, khususnya Pasal  5  ayat  (1)  Perjanjian  Kerja dinilai  Luis  bertentangan  dengan aturan  ketenagakerjaan  di  Indonesia yaitu    Pasal  151  Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang
menyebutkan (1) pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja, serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan  agar  jangan  terjadi
pemutusan  hubungan  kerja;  (2) dalam  hal  segala  upaya  telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka  maksud  pemutusan  hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh  atau  dengan  pekerja.buruh
apabila pekerja/buruh yang bersangkutan  tidak  menjadi  anggota serikat  pekerja/serikat  buruh;  (3) dalam  hal  perundingan  sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan,
pengusaha  hanya  dapat  memutuskan
hubungan kerja dengan pekerja/buruh  setelah  memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan  hubungan  industrial. 30
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan  Luis  Pereira  dan menghukum    Kedutaan  Brazil  untuk membayar hak pesangon kepada Luis Pereira.  Majelis  hakim  pengadilan
Hubungan Industrial dalam pertimbangannya menjelaskan
karena  hubungan  kerja  tersebut didasarkan  pada  Perjanjian  Kerja dimana dalam perjanjian kerja dinyatakan  pilihan  domisili  hukum adalah  Indonesia  dan  tunduk  pada Undang-undang  Ketenagakerjaan  di Indonesia  maka  perjanjian  kerja tersebut  mengikat  para  pihak  yang membuatnya, sehingga terkait
dengan pemutusan kerja tunduk pada ketentuan undang-undang ketenagakerjaan. Putusan ini
kemudian  diperkuat  oleh  majelis hakim  Mahkamah  Agung  dalam putusan kasasi. 31
Kedutaan Brazil dalam eksepsinya berpendapat, bahwa
Pengadilan Hubungan Industrial
30 Ibid .
31 Putusan Nomor 376 K/Pdt.Sus-PHI/2013
pada Pengadilan Negeri Jakarta tidak berwenang  untuk  memeriksa  dan mengadili  perkara.  Gugatan  yang diajukan ditujukan kepada
“Kedutaan  Besar  Brazil  di  Jakarta” dianggap  Kedutaan  Brazil  tidak termasuk  dalam  definisi  pengusaha, pemberi kerja dan perusahaan
sebagaimana  diatur  dalam  Pasal  1 ayat  (4).  Ayat  (5)  dan  ayat  (6) Undang-Undang  Nomor  13  Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain  itu,  berdasarkan  Pasal  31  dan
Pasal 32 ayat 1 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan
Diplomatik, kedutaan  besar  memiliki  kekebalan hukum  terhadap  hukum  pidana maupun  hukum  perdata  dari  negara penerima  dan  tidak  dapat  dilakukan eksekusi  terhadapnya.  Kekebalan tersebut  hanya  dapat  ditanggalkan oleh  negara  asal  dari  kedutaan  besar tersebut. Kedutaan Brazil juga
berpendapat bahwa wilayah Kedutaaan Besar Negara asing berada  merupakan  wilayah  Negara asing  di  negara  penerima,  sehingga menjadi  yurisdiksi  Negara  asing tersebut.  Oleh  karena  itu,  apabila terjadi suatu perbuatan hukum dalam suatu  Kedutaan  Besar  Negara  asing
maka  tidak  berlaku  hukum  negara penerima. 32
Hakim  Pengadilan  Hubungan Industrial  pada  Pengadilan  Negeri Jakarta Pusat dalam amar putusannya menyatakan bahwa adanya hubungan kerja  antara  Kedutaan  Brazil  dan Luis Pereira dan menghukum Kedutaan  Besar  Brazil  atas  PHK terhadap  Luis  Pereira  dengan  harus membayar  ganti  kompensasi  PHK dan upah selama proses penyelesaian perselisihan. Kedutaan Brazil kemudian mengajukan kasasi dengan memori  kasasi  yang  menegaskan kembali  fungsi  kedutaan  adalah sebagai wakil negara dan menjalankan fungsi diplomatik, tunduk  pada  Konvensi  Wina  1961 tentang  Hubungan  Diplomatik  yang sudah  diratifikasi  oleh  Indonesia melalui  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1982.  Terkait  dengan  pilihan hukum yang terdapat dalam Perjanjian  Kerja  yang  dibuat  antara Kedutaan  Besar  Brazil  dengan  Luis Pereira,  Kedutaan  Besar  Brazil berpendapat bahwa walaupun terdapat pilihan hukum dalam Perjanjian  Kerja  tersebut,  hukum Indonesia  tidak  serta  merta  dapat
32 Ibid .
diterapkan di Kedutaan Besar Brazil. 33 Hakim Mahkamah Agung dalam putusannya berpendapat bahwa  alasan-alasan  kasasi  tidak dapat  dibenarkan,  karena  dari  fakta- fakta  persidangan  Kedutaan  Besar Brazil  merupakan  pemberi  kerja yang hubungan kerjanya telah berlangsung  selama  lebih  dari  6 (enam)  tahun.  Selain  itu,  dalam perkara  ini  Pengadilan  Hubungan Industrial  pada  Pengadilan  Negeri Jakarta  Pusat  dinilai  berwenang mengadili perkara dan tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.  Hakim  Mahkamah Agung  dalam  putusannya  dengan memperhatiakn
Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2004  tentang Penyelesaian  Perselisihan  Hubungan Industrial,  Undang-Undang  Nomor 48  Tahun  2009  tentang  Kekuasaan Kehakiman,  Undang-Undang  Nomor 14  Tahun  1985  tentang  Mahkamah
Agung beserta peraturan
perubahannya  yaitu  Undang  Undang Nomor  5  Tahun  2004  dan  Undang- Undnag  Nomor  3  Tahun  2009
33 Ibid .
kemudian menolak kasasi dan
menghukum  Kedutaan  Besar  Brazil untuk melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada  Pengadilan  Negeri  Jakarta Pusat.  Dalam  pertimbangan  Hakim Mahkamah  Agung  sama  sekali  tidak memerhatikan Undang-Undang Nomor  1  Tahun  1982  tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik beserta  Protokol  Opsionalnya  dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya. 34 Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik mengatur mengenai penanggalan
hak kekebalan  diplomatik.  Pasal  32 menyebutkan bahwa :  (1) Kekebalan dari yurisdiksi atas perwakilan diplomatik  dan  orang-orang  yang memeperoleh kekebalan hukum berdasarkan Pasal 37 dapat
ditanggalkan  oleh  negara  pengirim; (2)  Penanggalan  harus  dinyatakan secara  tegas;  (3)  Mulainya  sidang terhadap agen diplomatik atau seseorang yang memperoleh
kekebalan terhadap yurisdiksi
menurut  Pasal  37  konvensi  ini,  akan
34 Ibid .
menghalangi kekebalan terhadap yurisdiksi  dalam  hal  tuntutan  balik yang  secara  langsung  berhubungan dengan gugatan pokok; (4) penanggalan  kekebalan  yurisdiksi dalam  hal-hal  yang  termasuk  dalam persidangan  peradilan  perdata  atau administratif  tidak  dapat  dipegang untuk  menyatakan  secara  langsung adanya penanggalan kekebalan dalam hal eksekusi keputusan hakim, yang  mana  penanggalan  secara
terpisah diperlukan. 35 Perkara terkait dengan sengketa perburuhan dengan keduataan  asing  yang  baru  saja terjadi antara Kedutaan Besar Suriname dengan 2 (dua)
karyawannya  yaitu    Maria  Itania Setiawan  dan  Anggreini  Ekasari. Kedua  penggugat  ini  merupakan sekertaris  di  Kedutaan  Suriname. Dimana,  keduanya  sudah  bekerja  di Kedutaan  sejak  2006.  Pada  awal tahun  bekerja  hingga  tahun  2011 semua  pembayaran  hak-hak  perkerja dibayar dengan lancar.
Namun ketika adanya
pergantian  duta  besar  Suriname  dari era  Angelic  Caroline  kepada  Amina
35 Vienna  Convention  1961  on  Diplomatic Relation
Pardi pada 2014, keduanya mengaku pembayaran  hak  pekerjanya  itu sudah  tak  dibayarkan  tanpa  alasan. Hak-hak  yang  belum  dibayarkan diantaranya meliputi tunjangan kesehatan, kenaikan gaji yang dijanjikan  dan  perpanjangan  kontrak kerja. Maria dan Anggreini kemudian melayangkan  surat  kepada Kedutaan Suriname
dengan tembusan  ke  Kementerian  Luar Negeri,  akan  tetapi  keduanya  malah dianggap  melakukan  pencemaran nama  baik.  Sebelum  mengajukan gugatan  di  Pengadilan  Hubungan Industrial  Maria  dan  Anggreini sebelumnya menempuh proses mediasi  baik  biparit  maupun  triparit di  Suku  Dinas  Tenaga  Kerja  Jakarta Selatan  (Sudinakertrans).  Namun tidak  ada  kesepakatan  penyelesaian dan  kemudian  dikeluarkan  anjuran oleh Sudinakertrans pada 16
September  2014. Anjuran  tersebut tidak dijalankan oleh pihak Kedutaan,  hal  ini  kemudian  yang membuat Maria  dan  Anggreini memilih  untuk  mengajukan  gugatan ke  Pengadilan  Hubungan  Industrial pada 29 November 2015.
Namun,  dalam  dalam  proses peradilan terlihat sebagaimana dalam
putusan  bahwa  terjadi  pergeseran mengenai kekebalan diplomatik, dari kekebalan  diplomatik  yang  bersifat mutlak menjadi kekebalan diplomatik  terbatas.  Hal  ini  dapat dilihat  pada  pertimbangan  majelis hakim  yang  menyatakan  bahwa perkara  yang  melibatkan  Kedutaan Besar  Negara  Asing  sebagai  pihak yang  berselisih  tetap  diterima  dan dapat  diperiksa  serta  diadili  oleh Pengadilan Hubungan Industrial.
Akan  tetapi,  terdapat  kekurangan dari  putusan  majelis  hakim  baik  di tingkat  pertama  maupun  di  tingkat kasasi, yaitu dengan hanya mendasarkan pada status kewarganegaraan pekerja dan
mendasarkan  pada  perjanjian  kerja yang  telah  dibuat  para  pihak  saja. Majelis  hakim  tidak  menerangkan mengenai  status  kekebalan  pada Kedutaan  Besar  asing  yang  menjadi para  pihak,  padahal  dalam  peraturan perundang-undangan yang diatur dalam  Undang-Undang  Nomor  1 Tahun  1982  menyatakan  dengan jelas  kekebalan  diplomatik  utusan diplomatik  pada  yurisdiksi  perdata. Hal  ini  disebabkan  dari  adanya perbedaan  diantara  praktik-praktik kenegaraan  mengenai  bagaimana
suatu  negara  dapat  dikatakan  telah menerima hukum internasional sebagai bagian dari hukum nasionalnya  sendiri.  Dari  berbagai praktik-praktik  kenegaraan  terlihat bahwa ratifikasi atas suatu perjanjian internasional tidak selalu menjadikan peraturan  dalam  perjanjian  tersebut berlaku dalam ranah hukum nasionalnya. 36 Indonesia dalam menerapkan ketentuan dari perjanjian-perjanjian internasional tidak  jelas  apakah  menganut  paham monisme atau dualisme. Konsekuensinya status dan
implementasi  hukum  internasional termasuk  penerapan  ketentuan  dari perjanjian-perjanjian internasional menajdi  tidak  jelas  dan  berakibat pada  tidak  jelasnya  kepatuhan  suatu negara dalam melaksanakan kewajibannya. 37
Dalam perkara perselisihan  antara  Kedutaan  Besar Brazil  dan  Kedutaan  besar  Suriname dengan  warga  negara  Indonesia menjadi contoh bagaimana kemudian kedua Kedutaan Besar Negara Asing ini  tidak  melaksanakan  putusan
36 Eddy  Pratomo, Hukum  Perjanjian Internasional: Dinamika dan Tinjauan Kritis Terhadap politik Hukum Indonesia , Jakarta:PT  Elex  Media  Komputindo,  2016. Hlm. 133.
37 Ibid . Hlm. 137-139.
pengadilan Indonesia. Ketidakjelasan ini  pada  akhirnya  akan  berdampak pada  ketidakpastian  hukum  bagi warga negara Indonesia dengan tanpa adanya kejelasan proses mengintegrasikan hukum
internasioanl ke dalam hukum nasional  akan  berakibat  pada  tidak jelasnya hukum yang berlaku.
Hal  ini  dapat  teratasi  apabila terdapat  regulasi  nasional  Indonesia yang secara spesifik mengatur mengenai  kekebalan  negara  asing yang  ada  di  Indonesia.  Undang- Undang  Nomor  37  Tahun  1999 tentang  Hubungan  Luar  Negeri maupun  Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1982  tentang  Pengesahan
Konvensi wina 1961 tentang
Hubungan  Diplomatik  dan  Konvensi wina 1963 tentang Hubungan
Konsular  hanya  menjelaskan  secara umum  dan  tidak  mengatur  secara rinci  kekebalan  negara  asing  dalam perbuatan apa sata yang mendapatkan kekebalan dan perbuatan  apa  saja  yang  tidak mendapat  kekebalan  serta  tidak terdapat  pula  pengaturan  mengenai proses  pengadilan  terhadap  suatu entitas yang memiliki kekebalan dari yurisdiksi hukum negara penerima.
Akan  lebih  baik  pula,  selama belum adanya regulasi yang spesisfik mengatur mengenai kekebalan negara  asing  di  Indonesia,  majelis hakim  dapat  menggunakan  dasar Teori  Subjective  Test  atau Objective Test untuk  menentukan  apakah perkara terkait perselisihan hubungan industrial  antara  Kedutaan  Besar Brazil  mamupun  Kedutaan  besar Suriname dengan warganegara
Indonesia merupakan tindakan public atau tindakan privat/komersil. Sehingga dengan menggunakan teori ini  akan  membuat  putusan  dapat lebih  diterima  dalam  menjawab pertanyaan  dari  Kedutaan  Besar Brazil  maupun  Kedutaan  Besar Suriname tentang kekebalan diplomatik yang melekat pada untusan diplomatik.
Diharapkan pula Indonesia meratifikasi  Konvensi  Perserikatan Bangsa-Bangsa  mengenai  Imunitas Jurisdiksi  dari  Negara  Asing  dan Harta  Bendanya  tahun  2004  (United Nations Convention on Jurisdictional Immunities  of  States  and  Their Property  2004)  dimana  dalam  Pasal 11  konvensi  ini  mengatur  mengenai tindakan negara asing dalam melakukan  perjanjian  kerja  dimana
perjanjian kerja merupakan perbuatan yang tidak dapat diberikan kekebalan.

## D. Kesimpulan
Hak-hak  pekerja  yang  bekerja sebagai staf lokal
berkewarganegaraan  Indonesia  pada kedutaan  besar  negara  asing  yang jelas  diperjanjikan  dalam  Perjanjian Kerja adalah hak penerima kerja atas upah, cuti, waktu kerja dan kesejahteraan.  Terdapat  beberapa Kedutaan  Besar  yang  juga  secara tegas  menyatakan  dalam  perjanjian mengenai  hak  atas  uang  pesangon apabila  terjadi  pemutusan  hubungan kerja,  hanya  saja  nilai  pengali  yang digunakan  adalah  apabila  pemutusan hubungan  kerja  dilakukan  dengan alasan  dan  atau  dengan  kesepakatan para  pihak.  Dalam  hal  terjadi perselisihan  hak  antar  staf  lokal dengan  kedutaan  besar  negara  asing, berdasarkan  Undang-undang  Nomor 2  Tahun  2004  tentang  Penyelesaian Perselisihan  Hubungan  Industrial adanya peran pemerintah/negara sebagai pihak penengah dalam perselisihan  hubungan  kerja  yang tujuannya untuk melindungi kedudukan  penerima  kerja  yang
lemah  tetapi  tidak  pula  merugikan pemberi kerja.
Kedudukan  Kedutaan  Besar negara  asing  di  Indonesia  dapat dikategorikan  sebagai  badan  hukum publik karena pendiriannya didirikan oleh  negara  nya  dan  kedutaan  juga diberikan wewenang untuk  membuat suatu ketetapan dan memiliki kepentingan  yang  berada  di  daerah territorial  suatu  negara.  Kedutaan besar negara asing merupakan representative  dari  negara  pengirim, dimana  ia  dianggap  sebagai  negara dan wilayahnya merupakan perpanjangan  semu  dari  negara pengirimnya.  Dalam  hal  Kedudukan Kedutaan Besar Negara Asing menjadi pihak dalam perjanjian kerja merupakan  pihak  yang  memberikan upah dan
memberikan perintah/pekerjaan  maka  Kedutaan Besar Negara Asing memenuhi unsur sebagai  pemberi  kerja  sebagaimana yang  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2003  tentang Ketenagakerjaan.
Konvensi  Wina  1961  tentang Hubungan Diplomatik yang
memberikan  kekebalan  diplomatic dengan  peceualian  sevatas  terhadap gugatan yang terkait dengan
kepemilikan benda bergaerak, kegiatan  pewarisan  dimana  diplomat menjadi  eksekutor,  pewaris  dan  ahli waris, serta terhadap kegiatan komersial  atau  professional  diluar fungsi  dan  misi  diplomatik  dinilai tidak  dapat  mengakomodir  atas tindakan  utusan  diplomatik  dalam membuat  perjanjian  kerja  dengan
lokal staf khususnya yang berkewarganegaraan Indonesia. Walaupun demikian, putusan Lembaga peradilan yang
menghukum  Kedutaan  Besar  Brazil dan  Suriname  dalam  perselisihan hubungan  industrial  memperlihatkan adanyan  pergeseran  dari  kekebalan diplomatik  bersifat  mutlak  menjadi
kekebalan diplomatik bersifat terbatas di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
A.   Buku Chidir  Ali,  2015, Badan  Hukum ,
Cetakan  ketiga,  Alumni, Bandung.
Eddy Pratomo, 2016, Hukum
Perjanjian Internasional:
Dinamika dan Tinjauan
Kritis Terhadap politik Hukum  Indonesia ,  PT  Elex Media Komputindo, Jakarta.
Riduan  Syahrani,  1985, Seluk  Beluk dan Asas-asas Hukum
Perdata , Alumni, Bandung.
Sumaryo Suryokusumo, 2013 , Hukum Diplomatik dan Konsuler ,  PT.  Tatanusa, Jakarta. Sumaryo Suryokusumo, 2012, Hukum  Diplomatik  :  Teori dan  Kasus ,  PT.  Alumni,
Bandung.
Widodo,  2012, Hukum  Kekebalan Diplomatik ,  CV  Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

## B. Jurnal
Peter  Malanczuk,  1997, Akehurt’s  :
Modern Introduction to International  Law  (Seventh Revised Edition) , Routledge,
New York.
L.  Fischer  Damrosch  et  al,  2004, International  Law:  Cases
and  Materials,  4th  edition , West Publishing Co., Minnesota. Sevrine Knuchel, 2011, State Immunity  and  the  Promise of  Jus  Cogens .  Northwest Journal of International Human Rights Vol. 9.
C. Peraturan Perundang- undangan Undang-Undang Republik Indonesia   Nomor   13   Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.