## RELASI POLITIK DAN AGAMA DI TENGAH KETIDAKPASTIAN IDEOLOGI
Oleh: Maskuri Fakultas Tarbiyah IAI Ibrahimy ……..
Abstract: Relation between religion and nation state is a term that often be a topic discuss in terms of political Islam, there is an opinion that the relationship between religion and  the  state are integrated  as an  entity,  and  the  other  say  there  is  a  mention  that  religion  and the  state  it  is  only  a  mutualistic-symbiotic,  in  another  context mentioned  implementers.  And  the  other  side,  the  relationship between  religion  and  the  state  is  not  at  all  related  to  each  other that  called  secularist-liberalis.  Religion  should  not  intervene against  the  state,  and  vice  versa.  However,  globalization  makes politic  loses  its  meaning  as  a  tool  in  the  struggle  for  the establishment  of  an  ideal  society.  Thus,  this  paper  is  more emphasis on the relation between religion and the state in politic.
Key words : Relasi Politik, Agama, Negara, Dan Ideology Politik

## A. Pendahuluan

## 1. Manusia Sebagai Mahluk Sosial dan Politik
Membahas  dan  mengkaji  tentang  politik  hampir  tidak  pernah menemukan  kata  jemu.  Membahas  politik  berarti  membicarakan  tabiat manusia  sebagai  mahluk  social,  yang  satu  sama  lain  saling  memerlukan. Mengenai  manusia  sebagai  mahluk  sosial,  Khaldun 1 mengelompokkan menjadi  dua,  yaitu pertama ,  ideologi  masyarakat  yang  tinggal  disebuah
1 Ibnu Khaldun dilahirkan di Tunisia pada permulaan bulan Ramadhan tahun 732 H, bertepatan  dengan  tanggal  27  Mei  1332  M.    Beliau  sering  dikenal  sebagai  pemikir  dan ilmuwan muslim yang mewarnai studi tentang sosiologi. Karyannya yang sangat terkenal, yaitu “ Muqaddimah” telah banyak memberikan inspirasi bagi perkembangan studi ilmu- ilmu social, termasuk didalamnya ilmu politik. Ia sangat memperhatkan isntitusi-institusi social  (misalnya  ekonomi,  politik)  dan  kaitan  antara  berbagai  institusi  dengan  relasi social lainnya. Lihat ( Nanang Martono, “Sosiologi Perubahn Sosial”, Jakarta: RajaGrafindo Persada,  2012),  30.  Dan  George  Ritzer  dan  Douglas  J.  Goodman, “Teori  Sosiologi, terj. Nurhadi, Bantul: Kreasi Wacana, cet. Ke tujuh, 2011), hlm. 6
“Relasi Politik dan Agama”
pedesaan,  hidup  di  pedalaman,  primitive,  dan  mereka  tinggal  di  daerah gurun.  Kelompok  inilah  yang  disebut  sebagai  ideologi  masyarakat badawah atau badui.  Kedua, masyarakat  yang  hidup  di  perkotaan  yang telah  memiliki  peradaban,  atau  dalam  istilah  lain  disebut  sebagai “hadarah” atau masyarakat kota. Manusia dalam pandangan Ibnu Khaldun dan Abi Rabi’ adalah mahluk yang tidak bisa hidup sendiri, membutuhkan bantuan  orang  lain  untuk  memenuhi  kebutuhannya.    Bila  ingin  survive maka  ia  harus  melakukan  interaksi  social,  sehingga  membentuk  suatu komunitas  masyarakat  dan  ideologi  sosial  adalah  sebuah  keniscayaan 2 . Dan komunitas tersebut adalah Negara.
Pembahasan  pertama  negara  tidak  bisa  dipisahkan  dengan pembahasan  politik,  karena  politik  dan  Negara  sesuatu  yang  integrate. Persoalannya  adalah:    ketika  masuk  pada  kajian  analisa  tentang  politik, maka banyak muncul berbagai macam definisi, asumsi,  dan cara pandang, tergantung  darimana  seseorang  melihat  dunia  politik.  Ada  yang menganggap bahwa politik itu identik dengan konflik, penuh kebohongan, penuh  tipu  daya,  dan  beragam  kesan  ideologi  dialamatkan  kepada pemaknaan politik. Menurut Firmanzah 3 , bahwa pandangan banyak pihak yang  mengasumsikan  politik  sebagai  tujuan  adalah  ketika  pragmatism politik  yang  mengedepankan  ‘yang  penting  berkuasa’.  Dorongan  nafsu ingin  berkuasa  mengalahkan  sikap  bagaimana  seharusnya  kekuasaan  itu digunakan  untuk  melakukan  perubahan  terhadap  kebijakan  public  yang dianggap  telah  mengganggu  ketentraman  manusia. 4 Karena  itu,  penting dikemukakan  kajian  akademik  tentang  politik  yang  merujuk  pada beberapa pemikiran politik.
Plato  (428-328  BC),  sebagaimana  dalam  ‘The  Republic’, memandang  politik  sebagai  semua  usaha  dan  aktivitas  yang  dilakukan oleh sekelompok masyarakat dalam membentuk tatanan masyarakat yang ideal,  atau  sebuah  masyarakat  yang  kondisinya  lebih  baik  dari  kondisi sebelumnya.  Sementara  Aristoteles,  dalam The  Politic, mendefinisikan politik  sebagai  sesuatu  yang  ada  dalam  diri  manusia  itu  sendiri,  politik bukanlah  sesuatu  yang  diciptakan  dalam  sebuah  konsep.  Atau  dengan
2 Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Pos Kolonial, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 6-7
3 Adalah  salah  satu  staf  pengajar  di  Fakultas  Ekonomi-Universitas  Indonesia,  yang juga dipercaya sebagai salah satu staf khusus Presiden dibidang ekonomi.
4 Firmanzah, Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Possitioning Ideologi Politik di Era Demokrasi, (Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 22-23.
istilah  lain  ia  menyatakan  bahwa  politik  ‘man  is  by  nature  a  political animal’.  Lain  lagi  dengan  Machiavelli,  dalam  bukunya  ‘The  Prince’, menyatakan  bahwa  politik  itu  segala  usaha  dan  aktivitas  untuk memperoleh  dan  mempertahankan  kekuasaan  absolute.  Moralitas  dan etika  bagi  Machiavelli  hanya  bisa  efektif  ketika  mampu  merebut  dan mempertahankan  kekuasaan.  Hobbes,  dalam Leviathan justru  melihat legitimasi  kekuasaan  politik  bukan  pada  cara  mendapatkan  kekuasaan, tetapi  bagaimana  kekuasaan  itu  digunakan  untuk  melakukan perlindungan  kepada  siapa  saja  yang  membutuhkan  proteksi  atas kekuasaan politik. 5
Selain  pemikir  politik  tersebut  diatas,  dalam  rentang  sejarah pemikiran  Islam  juga  ditemukan  beberapa  nama  yang  mampu memberikan  warna  bagi  studi  tentang  politik,  khsususnya  politik  yang berbasis  ke-Islaman.  Diantara  mereka  adalah  Ibnu  Abi  Rabi’ 6 ,  kemudian disusul  Farabi,  Mawardi,  Ghazali,  Ibnu  Taimiyyah,  dan  Ibnu  Khaldun. Dalam  pandangan  Munawir  Sjadzali,  dari  keenam  pemikir  tersebut memiliki dua ideologi umum dalam gagasan politiknya. Pertama, gagasan dan pendapat mereka tentang pemaknaan politik banyak dipengaruhi oleh pemikiran filsuf Yunani, terutama Plato. Sekalipun satu sama lain diantara mereka  tidak  sama  kadar  pengaruhnya. Kedua, pemikiran  mereka didasarkan atas penerimaan  terhadap  ideologi kekuasaan yang ada pada jamannya masing-masing, bahkan sampai pada bagaimana mempertahankan  kekuasaan.  Perubahan  dan  reformasi  politik  dilakukan pada  saat  kekuasaan  berada  pada  ideologi  kekuasaan  yang  telah diperoleh.  Kecuali  Farabi  yang  tetap  pada  gagasannya  yang  dianggap utopian ,  sebagaimana  Plato,  yaitu  pencapaian  bagi  sebuah  masyarakat yang  ideal  untuk  membentuk  sebuah  komunitas  besar  “Negara Sempurna”.  Gagasan  Farabi  ini  hampir  tidak  mungkin  dilaksanakan ditengah  gelombang  masyarakat  yang  masih  dipenuhi  oleh  kelemahan. Karena terlalu dominannya pengaruh Plato, gagasan politik Farabi hampir tidak ditemukan warna Islamnya. 7

## 2. Agama dan Ideologi
Karena  pergumulan  politik  berada  dalam  interaksi  social,  maka
5 Ibid , hlm. 48-49.
6 Hidup  pasa  masa  pemerintahan  Mu’tashim,  putra  Harun  Al-Rasyid,  khalifah ‘Abbasyiah yang kedelapan,
7 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negar:, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), hlm. 41-42.
“Relasi Politik dan Agama”
politik akan berhadapan, dan melakukan relasi dengan berbagai ‘institusi lain’.  Dalam  kajian  makalah  ini,  maka  agama  akan  menjadi  relasi persinggungan dengan dunia politik. Termasuk bagaimana persinggungan politik  dengan  agama  ditengah  munculnya  berbagai  macam  bentuk ideologi.  Sebagaimana  politik,  agama  juga  melakukan  interaksi  social ditengah  komunitas  masyarakat,  termasuk  ditengah  Negara.  Banyak konsep agama yang dibangun oleh beberapa pemikir sosiologi.
Karl  Marx  (1818-1883)  memiliki  pokok-pokok  pikirannya  dalam memandang agama, yang paling populer adalah gagasannya bahwa agama adalah  candu  bagi  masyarakat,  yang  memiliki  ideologi  -  ideologi memberikan  hiburan  yang  sifatnya  sesaat.  Karena  sifatnya  yang sementara  itu,  agama  disandingkan  dengan  obat  yang  bisa  membius manusia.  Agama  tidak  bisa  memberikan  tawaran  solusi  untuk menyelesaikan  permasalahan  yang  bersifat  lama.  Agama  juga  dianggap sebagai  satu  kesatuan  yang  memberikan  legitimasi  penderitaan  dan kesengsaraan dunia. Agama, bahkan dipakai untuk memberikan legitimasi kekuasaan bagi kelas-kelas sosial. Karena kepatuhan terhadap kelas social adalah  kepatuhan  kepada  Tuhan.  Akhirnya,  Marx  kemudian  membuat kesimpulan  bahwa  agama  itu  tidak  penting  kehadirannya.  Sehinga  harus dihapus.  Sebagai  tawarannya,  Marx  kemudian  mengajak  manusia  untuk tidak  beragama,  alias  komunis  (atheis)  sebagai  jalan  keluar,  karena kebahagiaan  hanya  bisa  diukur  dari  adanya  materi  yang  diperolehnya. 8 Konsep  Marx  ini  sebenarnya  juga  banyak  mendapatkan  kritik  dari berbagai  kalangan.  Tapi  disini  tidak  dicantumkan,  penulis  akan mengungkap definsi lain yang lebih elegan bagi keberadaan agama.
Agama  adalah  aspek  kehidupan  manusia  yang  paling  universal. Weber  dalm  melakukan  studi  agama  menyatakan  sejauh  yang  ia  ketahui bahwa tidak ada masyarakat manusia yang tidak memiliki ‘agama’. Setiap komunitas  manusia  memiliki  konsep  tentang  tatanan  adikodrati,  ruh, tuhan-tuhan,  atau  daya  impersonal  yang  satu  sama  lain  tidak  sama. Kepercayaan masyarakat sederhana terhadap hal-hal yang dikatakan tidak azim,  tidak  masuk  oleh  sebagian  kalangan  teoritisi  sosiologi  itu memberikan  dampak  atas  penyelesaian  masalah.  Jadi,  agama  dalam pandangan Weber (sebagai hasil kajin sosiologi bagi masyarakat primitive, atau  sederhana)  adalah  proses  keyakinan  yang  didasarkan  terhadap  hal-
8 Bernard Raho SVD, Agama dalam Perspektif Sosiologi, (Jakarta:  Obor, 2012), hlm. 19-27.
hal transenden yang dapat membantu menyelesaikan masalah social. 9 Selain  dua  sosiolog  diatas,  Emil  Durkheim  (1858-1917) memberikan  definisi  agama  yang  lebih  elegan  bila  disbanding  dengan Marx,  baginya  agama  adalah  ibarat  sebuah  satu  system  keyakinan  yang harus  diimani,  diamalkan,  dan  memiliki  sifat  yang  sacral.  Agama  dalam pandangan  masyarakat  itu  sendiri  dinyatakan  sebagai  suci,  dan  tidak duniawi,  sekalipun  dalam  perkembangannya,  agama  telah  banyak dicemari oleh budaya, sebagai akibat dari perilaku  pemeluk dan pemuka agama  yang  melakukan  interpretasi.  Agama  bagi  Durkheim  juga dinyatakan  sebagai  perwujudan  “kesadaran  kolektif  dan  Tuhan diposisikan sebagai ideologi idealism”. 10
Selain  mereka  (teoritisi  sosiologi  Barat),  adalah  Harun  Nastuion, dalam esay yang berjudul Agama, Kebudayaan, dan Pendidikan, dijelaskan bahwa  ada  cara  pandang  yang  berbeda  antara  pemikir  Barat  yang didasarkan  pada  pertimbangan  rasional,  material,  dan  tidak memperhatikan  aspek  lain.  Maka  pemikir  (Islam)  yang  ada  di  Timur memandang  agama  sebagai  sebuah  keyakinan  yang  diturunkan  dari wahyu  Tuhan,  bukan  ciptaan  manusia.  Oleh  karena  itu,  agama  yang mengandung keyakinan-keyakinan terhadap Tuhan tidak bisa disamakan dengan kebudayaan. Agama adalah sesuatu yang memiliki wilayah diluar kebudayaan.  Sementara  agama  bagi  Barat  dianggap  sebagai  hasil  olah pikir  dan  renungan  manusia,  sehingga  nilai-nilai  agama  disejajarkan dengan nilai ekonomi, politik, pengetahuan, susila, dan lain sebagainya. 11 Dalam  pandangan  M.  Amin  Abdullah,  agama  bukanlah  sebuah doktrin  yang  beku,  yang  tidak  bisa  dijamah  oleh  ideologi  sosial,  karena agama merupakan seperangkat ideologi nilai yang menyediakan berbagai norma-norma  bagi  kepentingan  masyarakat.  Realitas  tersebut  terjadi dalam  perkembangan  agama-agama  besar;  Yahudi,  Kristen,  dan  Islam. Sehingga,  ketika  perbincangan  agama  dipersandingkan  dengan  kapitalis yang  telah  dianggap  sebagai  ideologi  ’maju’  dalam  ekonomi,  maka pembahasannya  tidak  akan  pernah  ‘mati’,  bahkan  semakin  hangat  dan ideologi 12 .
9 Max  Weber, Sosiologi  Agama, penerjemah  Yudi  Santoso,  (  Jogjakarta:  IRCiSoD, 2012), hlm. 28-33.
10 I.B.  Irawan, Teori-Teori  Sosial  dalam  Tiga Paradigma  Fakta  Sosial,  Definisi  Sosial, dan Perilaku Sosial, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group, 2012), hlm. 16
11 Harun Nasution, Islam Rasional, (bandung; Mizan, 1996), hlm.  287-289. Buku ini merupakan kumpulan esai-esai yang ia tulis.
12 M.  Amin  Abdullah,  dalam  pengantar Beragama  Kapitalisme, Fachrizal  A.  Halim,

## “Relasi Politik dan Agama”
Sekalipun  Marx  menolak  adanya  agama  karena  dianggap  sebagai candu,  tetapi  ia  sebenarnya  tetap  memberikan  satu  kajian  sosiologinya bahwa  diluar  yang  materi  itu  ternyata  manusia  juga  menaruh ‘kepercayaan’ diluar yang bersifat materi. Sehingga agama (sebagai sebuah keyakinan)  bila  disimpulkan  sebagai  sesuatu  yang  memang  sebenarnya dimiliki  oleh  setiap  manusia.  Karena  kehadirannya  memberikan  dampak social,  maka  agama  selalu  menarik  para  teoritisi  sosiologi  untuk melakukan  kajiannya.  Lalu,  jika  demikian  agama  berarti  sama  dengan ideologi? Atau agama adalah yang melandasi ideologi?
Beragam  perspektif  para  teoritisi  tentang  ideologi.  Satu  sama  lain tidak sama, tergantung sudut pandang, dan latar belakang pemikiran serta obyek  penelitiannya.  Pembahasan  ideology  inilah  yang  akan  mewarnai bagaiman  politik  dan  agama  melakukan  interaksi.  Menurut  Prof.  Dr. Zainudin Maliki dalam melakukan kajian ideologi lebih dahulu melakukan telusur bagaimana persandingan antara ideologi dan proses pembentukan ideologi.  Ia  mengemukakan  bahwa  perbedaan  antara  ideologi  dengan ideologi  sangat  tipis  sekali,  sehinga  para  ahli  hampir  tidak  menemukan urgensi  untuk  membuat  perbedaan  secara  distinktif.  Sehingga  konsep ideologi  oleh  banyak  para  pemikir  sering  digunakan  secara  bengantian dengan  konsep  ideologi  dan  pandangan  dunia,  baik  dalam  ranah pengetahuan social maupun sebagai pengetahuan yang dilihat sehari-hari. Lalu,  ia  kemudian  membuat  simpulan  bahwa  ideologi  adalah  sebuah bangunan  pikiran  berupa  argument  ideologi  maupun  pandangan  dunia yang digunakan untuk melakukan justifikasi atas tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang. 13

## B. Ideologi Politik
Ada pepatah yang mengatakan bahwa partai politik tanpa ideologi ibarat  sayur  tanpa  garam,  tidak  ada  rasanya  kata  orang.  Tapi,  situasi politik  Indonesia  hari  ini,  dan  mungkin  masih  terus  berjalan  sampai masyarakt  menginginkan  kembali  masa  lalu  yang  masih  menghormati ideologi sebagai sebuah cara  pandang, paradigm dalam ikut membangun tatanan  sosial.  Perpolitikan  di  Indonesia  hari  ini  telah  membuat  hampir
(Magelang:  Indonesiatara,  2002),  hlm.  ix.  Lihat  dalam  “Agama  dan  Perkembangan Kapitalisme, pada pembahasan Identitas Keberagamaan Masyarakat Kapitalistik, 65 – 73.
13 Zainudin Maliki, Rekonstruksi Teori Sosial Modern, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2012), hlm.  20-21.
semua  orang  (untuk  tidak  menyebutkan  secara  garis  besar)  tabu  untuk membicarakan  tema  ideologi.  Politik  telah  bergeser  ideologi  dan konsumerisme. Jangan-jangan orang Indonesia sudah tidak mempedulikan soal  enak  tidak  enak,walaupun  tanpa  garam  ideologi),  yang  penting  bisa membuat  isi  perut 14 .  Lalu  apa  sebenarnya  yang  menjadi  kajian  sejarah perkembangan Ideologi politik itu?

## 1. Konseptualisasi Ideologi politik.
Ideologi,  sebagaimana  Gramsci  dan  Rude’,  menurut  Firmanzah dibedakan  menjadi  dua  konsep,  yaitu  antara  ideologi  dan  inheren  disatu sisi  dengan  ideologi  tradisional  atau  turunan  pada  sisi  yang  lain.  Konsep ideologi yang pertama muncul sebagai hasil interaksi social dan ekonomi yang terjadi ditengah masyarakat. Sementara konsep ideologi yang kedua merupakan  hasil  dari  sebuah  peristiwa  sejarah  besar  yang  terjadi  pada masyarakat  tertentu. 15 Seperti  dijelaskan  oleh  Zainudin  Maliki,  bahwa ideologi  sesungguhnya  hasil  sebuah  argument  yang  dibangun  oleh sekelompok  masyarakat  untuk  menjustifikasi  tindakannya.  Ideologi adalah bangunan ide yang dibangun oleh sekelompok social dalam rangka melakukan  gerakan  perubahan  social.  Dan,  bangunan  ide  itu  (baik dipaksakan  maupun  dengan  kesadaran)  diikuti  sebagai  sarana  mencapai tujuan.
Dalam  perjalanan  sejarah,  pemaknaan  dan  kontektualisasi  atas ideologi  selalu  mengalami  pasang  surut,  sesuai  dengan  dinamika perkembangan  jaman  yang  terus  bergerak  ideologi  perubahan.  Kata ‘ideologi’  juga  telah  mengalami  evolusi  pemaknaannya.  Sementara  pada sisi  lain,  kata  ideologi  menjadi  sesuatu  yang  tabu  saat  diperbincangkan, apalagi  jika  dikaitkan  dengan  sejarah  kelam  suatu  bangsa.  Sebenarnya, ideologi  tidak  selalu  identik  dengan  persandingan  politik,  meskipun sebagian  besar  orang  mengidentikkan  dengan  isme  tertentu.  Dalam  ilmu manajemen, ekonomi, psikologi, sosiologi, dan antropologi, dipakai untuk melakukan analisis dalam pelbagai unit.
Firmanzah  lebih  lanjut  menyampaikan  bahwa  ideologi  selalu berkaitan  dengan  bermacam-macam  sifat  pemikiran,  abstrak,  dan konseptual.  Sehubungan  dengan  ideologi  memuat  gagasan  dan  ide  yang memuat  bagaimana  sebaiknya  dunia  ini  berjalan.  Maka,  ketika  ideologi akan  bertalian  dengan  konsep  politik,  jelas  gagasan  ideologi  tersebut
14 Firmanzah, Mengelola Partai Politik, … hlm. 81
15 Ibid , hlm. 84

## “Relasi Politik dan Agama”
berkaitan  dengan  bagaimana  mewujudkan  pergantian  kekuasaan,  baik dalam masyarakat maupun negara, bukan sekedar diskursus pewacanaan. Setelah  kekuasaan  berada  dalam  genggamannya,  maka  ideologi  tertentu dengan  gagasan  dan  idenya  yang  telah  terkonsepkan  dalam  86deology dipakai  untuk  melakukan  perubahan,  sehingga  berbagai  keinginan perubahan  itu  diberi  muatan-muatan  politik,  itulah  sesungguhnya  yang disebut dengan ideologi politik.
Jika  pemegang  kekuasaan  memiliki  gagasan  dan  ide  kapitalisme 16 maka  ia  akan  cenderung  membuat  kebijakan  politik,  dan  perubahan struktur  kekuasaannya  dengan  ideologi  capitalism.  Dilain  pihak,  jika konsep  ideologinya  berlatar  belakang  ideologi  demokrasi,  maka  ia  juga akan  membawa  kekuasaan  pemerintahannya  dengan  ide  demokrasinya. Termasuk  jika  ideologinya  dikaitkan  dengan  ide  dan  gagasan  yang dilatarbelakangi  agama  tertentu,  maka  ia  akan  memasukkan  konsep keagamaannya  dalam  pengaturan  ketatanegaraannya,  apakah  agama dijadikan  aturan  formal  maupun  hanya  dijadikan  sebagai  muatan  nilai- nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekalipun ada beberapa ideologi  dan  golongan  yang  tidak  melakukan  formalisasi  ideologi,  atau sebaliknya,  dengan  berdramaturgi 17 melakukan  formalisasi  ideologi
16 Tentag  konsep  kapitalistik,  Marx,  sebagaimana  ditulis  oleh  Zainudin  Maliki, dengan mengutip gagasan George Ritzer, bahwa Marx sesungguhnya berhaluan humanis. Dalam  pandangan  Ritzer,  tidak  benar  kalau  Marx  dikategorikan  sebagai  berhaluan ideologi radikal  yang haus akan darah ( a bloodthirsty radical ideology) .  Hatinya merasa terluka  ketika  Marx  melihat  kenyataan  sosial  kaum  buruh  menderita  akibat  eksploitasi yang dilakukan dalam  sistem kapitalistik. Sehingga, itulah yang mendorong Marx untuk melakukan aksi sosial dengan melakukan prubahan ke arah sistem sosial yang menjung tinggi  kemanusiaan.  Lihat  Zainudin  Maliki  dalam Rekonstruksi  Teori  Sosial  Modern, (Yogyakarta:  UGM  Press,  2012),  hlm.  146-147.  Kapitalisme  dalam  pandangan  Marx adalah sistem ekonomi yang mempekerjakan sejumlah buruh dalam jumlah yang besar, yang  hanya  memiliki  sedikit  hak  milik,  memproduksi  berbagai  barang  komoditas  yang memberikan  keuntungan  dalam  jumlah  yang  berlimpah  bagi  sedikit  kapitalis  karena memiliki; komoditas, alat produksi, dan yang paling menyakitkan Marx adalah membayar murah  para  pekerja,  lihat  George  Ritzer  dan  Douglas  J.  Goodman  dalam Teori  Sosiologi, terj.. Nurhadi, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011), hlm. 57-68.
17 Teori dramaturgi dimunculkan oleh Ervin Goffman (1922-182), yaitu melakukan analogi panggung dengan interaksi sosial.  Setiap interaksi sosial selalu ada wilayah muka yang parallel dengan apa yang ada didepan panggung dalam sebuah pertunjukkan teater. Ketika  aktor  berada  di  panggung  dan  kehidupan  sosial  banyak  pihak  yang    memiliki ketertarikan  dengan  penampilan,  kostum  apa  yang  sedang  dipakai,  dan  benda  apa  saja yang  digunakan  dalam  aski  panggung.  Selanjutnya,  baik  panggung  maupun    interaksi sosial memiliki wilayah belakang, tempat dimana para aktor mempersiapkan diri untuk
tertetu  sekedar  untuk  meraih  dukungan  politik,  tapi  ideologi  yang  tidak terformulasikan justru yang digunakan dalam tata aturan bernegara.
Seperti  dijelaskan  Zainudin  Maliki,  bahwa  ideologi  dijadikan sebagai  gagasan  dan  konsep  ide  untuk  melakukan  tindakan  tertentu.  Ini tentu membawa dampak pada gagasan dan ide konseptual ideology politik untuk mempertahankan kekuasaan Negara.

## 2. Ideologi Politik dan Teori Kekuasaan Negara
Dalam  berbagai  literature,  bahwa  konsep  ideologi  tidak  pernah bebas  nilai  ( value-free ).  Seringkali  konsep  ideology  dijadikan  alat  dan instrument  untuk  meraih  tujuan  politik  individu,  ideologi,  atau  bahkan yang  justru  digunakan  adalah  kekuasaan  negara.  Inilah  yang  kemudian digunakan  sebagian  orang  untuk  mendorong  dirinya  bergabung  dengan suatu  ideologi  tertentu.  Sampai  pada  tingkat  pertaruhan  nyawapun dijalani  demi  membenarkan  bentuk  kebenaran  yang  diyakini absolusitasnya.
Sebenarnya,  pembahasan  mengenai  ideologi  sangat  luas,  namun karena  persandingan  ideologi  dengan  tujuan  politik  untuk  meraih ‘keuntungan’  kekuasaan,  maka  ada  pergeseran  makna  yang  lebih  luas tentang ideologi menjadi sebuah ideologi politik. Maka menjadi ‘berharga’ ketika  mempersandingkan  ideologi  politik  dengan  kekuasaan.  Mengenai kekuasaan,  Ritzer  melakukan  penggabungan  dua  teori,  yaitu  teori pertukaran  dengan  analisis  jaringan 18 agar  analisis  kekuasaannya melampaui  analisis  dalam  hubungan  diadik  dan  proses  distribusi kekuasaan.  Menurut  teori  ini,  bahwa  kekuasaan  itu  lebih  banyak ditentukan  oleh  sejauhmana  menentukan  struktur  jaringan,  terutama ketersediaan koneksitas antar ideology.
Lasswell dan Kaplan, sebagaimana ditulis oleh SP Varma, membuat suatu  analisa  tentang  konsep  kekuasaan,  yang  menurutnya  paling  rinci. Keduanya  menyatakan  bahwa  konsep  kekuasaan  merupakan  hal  yang paling  fundamental  dalam  ilmu  politik.  Karena  proses  politik  adalah
tampil dalam panggung, termasuk beristirahat. Nah, ketika aktor berada dibelakang atau di  luar  panggung,  maka  ia  akan  menjadi  dirinya  sendiri,  tanpa  terikat  oleh  aturan  dan penampilan  dalam  panggung.  Lihat  George  Ritzer  dan  Douglas  J.  Goodman  dalam Teori Sosiologi, (Bantul:  Kreasi  Wacana,  cetakan  ketujuh  2011),  hlm.  234-235.  Inilah  yang kemudian dijadikan interaksi dunia politik, antara konsep forma ideologi dengan ideologi sesungguhnya yang dipakai dalam arah pergerakan kekuasaan.
18 Mengenai teori jaringan, teroi pertukaran jaringan dan analisis jaringan bisa anda baca pada Ritzer dalam Toeri Sosiologi, hlm. 469-474.
“Relasi Politik dan Agama”
bertalian  erat  dengan  pembentukan,  pembagian,  dan  penggunaan kekuasaan. 19 Lasswell,  sebagaimana  ia  sepakat  dengan  pandangan  Catlin bahwa politik selalu memusatkan perhatiannya pada hubungan beberapa orang,  asosiasi  dan  competisi,  sehingga  disimpulkan  dengan  membuat pernyataan tentang hasil akhir dari perundingan politik adalah kekuasaan.
Pandangan  tentang  bagaimana  peranan  kekuasaan,  tulis  Varma, ditentang  oleh  Bertrand  Russel  yang  menyatakan  bahwa  pemerataan kekuasaan  yang  dijalankan  dengan  cara  pembagian  kekuasaan  sebagai prasyarat  paling  penting  bagi  kemerdekaan  manusia,  ketimbang pemerataan  atau  pun  pembagian  kesejahteraan.  Karena  pemusataan kekuasaan    negara,  apapun  ideologinya,  akan  menghancurkan keberdayaan  manusia  yang  memiliki  banyak  potensi.  Jadi,  keterkaitan ideologi politik dengan bagaimana kekuasaan merupakan dua entitas yang tidak  bisa  dipisahkan.  Penggunaan  kekuasaan  akan  melibatkan  ideologi politik,  karena  sejak  awal  ideology  telah  diintrodusir  untuk  kepentingan politik yang bermuara pada pencapaian dan penggunaan kekuasaan.
Zainuddin  Maliki,  melakukan  kajian  tentang  kekuasaan,  ia membuat  judul  tersendiri  dalam  ‘Sosiologi  Politik’,  dalam  bab  I  ia menjelaskan  tentang  konstruks  dan  model  pengelolaan  kekuasaan, sementara dalam bab II ia membuat judul ‘pengelolaan kekuasaan dengan kekerasaan’. Ia membuat suatu telaah, bahwa kajian dan bahasan sosiologi politik  ataupun  ilmu  politik  akan  ‘memaksa’  siapapun  untuk  melakukan kajian  tentang  kekuasaan.  Maka  baginya,  kekuasaan  merupakan  konsep yang sangat terbuka, tidak mungkin seseorang membuat suatu pengertian tunggal,  karena  mendiskusikan  kekuasaan  berarti  harus  melakukan telusur  terhadap  bagaimana  karakteristik  kekuasaan,  darimana  dan dengan  cara  apa  kekuasaan  diperoleh,  termasuk  bagaimana  membagi (mendistribusi) kekuasaan ketika kekuasaan itu dijalankan. 20

## C. Relasi Politik dan Agama
Diatas telah dijelaskan bahwa tujuan dari politik adalah kekuasaan, yaitu  kekuasaan  terhadap  suatu  komunitas,  khususnya  negara.  Dan, pembahasan  politik  juga  tidak  bisa  dilepaskan  dari  term  tentang  negara. Maka  ketika  melakukan  kajian  relasi  politik  dan  agama,  tentu  yang
19 SP.  Varma, Teori  Politik  Modern, terj.  Mohammad  Oemar  dkk,  (Jakarta:  Raja Grafindo Persada, cet. Kesembilan, 2010), hlm. 247.
20 Zainuddin  Maliki, Sosiologi  Politik;  Makna  Kekuasaan  dan  Transformasi  Politik, ( Yogyakarta; UGM Press, 2010), hlm. 5
dimaksud adalah hubungan antara negara dengan agama. Kajian ini lebih mengemukakan  tentang  bagaimana  pandangan  dan  ideologi  tentang hubungan  negara  dan  agama?  Adakah  hubungan  kontradiktif,  saling memerlukan,  atau  malah  tidak  memiliki  keterkaitan  sama  sekali  antara negara disatu sisi, dan agama pada sisi yang lain.
Banyak  literature  yang  membahas  kajian  relasi  agama  dengan Negara.  Zainuddin  Maliki,  dengan  menguti  Donald  Eugene  Smith  dalam bukunya Religion  and  Political  Development, memulai  diskursus  relasi agama dan politik menyangkut pengelolaan kekuasaan. Dalam pandangan Smith, membuat suatu dikotomi relasi politik dan agama ke dalam tipologi religio-political  power organic  pada  satu  sisi,  sementara  sisi  lain  ia membuat  tipologi  sekuler.  Dalam  perspektif  organic,  agama  dan  politik (kekuassan)  merupakan satu kesatuan ( integrate ), karena konsep agama adalah  meliputi  seluruh  aspek  kehidupan.  Dan,  pandangan  sekuler mengatakan  bahwa  agama  dan  kekuasaan  bukan  merupakan  satu kesatuan,  tidak  perlu  dilakukan  relasi,  harus  dipisahkan,  mana  wilayah agama dan mana wilayah kekuasaan, hal ini agar kesempurnaan-kesucian agama benar-benar terjaga. 21
Dalam khazanah politik Islam kontemporer, tidak ada yang tunggal untuk melakukan klaim terhadap pandangan hubungan antara kekuasaan dan  agama,  sebagaimana  yang  diungkapkan  Smith  dalam  membedakan wilayah tersebut. Zainuddin Maliki dalam kajian sosiologi politik, terutama menyangkut  politk  Islam,  memfokuskan  pada  pemikiran  politik  Ali  Abd. Raziq  yang  memiliki  pandangan  bahwa  agama  dengan  keuasaan  itu terpisah, inti pemikirannya sama dengan paradigm sekuleristik.
Secara  garis  besar,  dalam  pemikiran  politik  Islam,  ada  tiga  tipe relasi  politik  (kekuasaan)  dengan  agama,  yaitu tipe  pertama, hubungan kekuasaan  dan  agama  dalam  satu  kesatuan,  yang  dikenal  dengan integralistik. Tipe  kedua, yang  memiliki  pandangan  bahwa  agama  dan kekuasaan saling memerlukan, atau dikenal dengan  hubungan simbiotik- mutualistik,  ideologi balik, dan tipe ketiga hubungan yang terpisah,  lebih dekat dengan ideologi sekuleristik. Sebenarnya, ada juga yang menambah hubungan  instrumental,  saling  melengkapi,  tetapi  ini  secara  substansif mirip  dengan  mutualistik.  Munawir  Sjadzali  dalam  “Islam  dan  Tata” Negara bukan saja mengungkap hubungan kekuasaan dan agama, tetapi ia merekonstruksi  pandangan  beberapa  kajian  politik  Islam,  yaitu  Ibun  Abi Rabi’, Farabi, Mawardi, Ghazali, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Khaldun. Keenam pemikir kajian politik Islam tersebut oleh Munawir dikategorikan sebagai
21 Ibid , Zainuddin Maliki, hlm.  45.

## “Relasi Politik dan Agama”
pimikir  politik  Islam  pada  jaman  klasik  dan  pertengahan.  Sementara, beberapa  pemikir  politik  Islam  yang  dikategorikan  dalam  kontemporer diantaranya;  Sayyid  Jamal  al-Din  al-Afghani,  Muhammad  Abudh,  Rasyid Ridho,Ali  Abd  Al-Rasiq,  Hasan  al-Banna  dengan  Ikhwanul  Muslimin-nya, Abu al-A’la al-Maududi, dan Muhammad Husain Haikal. Pandangan politik mereka,  baik  klasik,  pertengahan,  maupun  pertengahan  tentu  dilator belakangi  oleh  situasi  sosio-politik  dimana  mereka  melihat  system pemerintahan yang ada, termasuk resiko yang harus diambil ketika tidak sama dengan pandangan politik penguasa pada masanya. 22

## 1. Relasi Agama Dan Negara Dalam Paham Integralistik
Sebagaimana yang diungkapkan tentang kekuasaan sebagai sarana untuk  membentuk  masyarakat  yang  ideal,  maka  ketika  kekuasaan dihubungkan  dengan  agama  menjadi  satu  kesatuan.  Karena  masyarakat yang  adalah  masyarakat  yang  mengamalkan  ajaran  agamanya  ditengha kehidupan  masyarakat,  bangsa,  dan  Negara.  Untuk  itu,  agar  pola kehidupan  masyarakat  menjadi  sempurna,  dalam  kekuasaan  harus merujuk pada kekuasaan yang bersumber dari ajaran agama, ajaran Tuhan yang Suci.
Dalam  pandangan  ini,  Marzuki  Wahid  dan  Rumadi  membuat  satu pandangan bahwa paradigm ini berpendapat bahwa wilayah agama adalah wilayah yang mengatur politik dan Negara, karena itu, Negara merupakan lembaga  politik,  sekaligus  lembaga  keagamaan.  Pemegang  kekuasaan pemerintahan  (kepala  Negara)  adalah  pemegang  wilayah  otoritas  agama dan  politik.  Sumber  kekuasaan  berasal  dari  Tuhan. 23 Yang  termasuk penganut paradigm relasi ini adalah Syi’ah, hanya saja, bagi terma politik Syi’ah,  penyebutan dawlah (Negara)  diganti  dengan imamah (kepemimpinan). 24
Al-Maududi  dalam  kajian  teori  politiknya  menjelaskan  bahwa kepercayaan terhadap adanya keesaan Tuhan ( tauhid ) dan kekuasaan-Nya merupakan  landasan  bagi  system  social  dan  moral  yang  menjadi  tugas kerisalahan para Rasul Allah, itulah yang menjadi satu-satunya titik mula
22 Lihat Munawir Sjadzali dalam Islam dan Tata Negara, hlm. 41-189.
23 Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam Indonesia, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 24.
24 Untuk  melengkapi  kajian  terma  politik  Syi’ah,  lihat  Abu  al’A’la  Al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan, terj. Muhammad Al-Baqir, (Bandung; Mizan, 1990), hlm. 272. Lihat pula, Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, hlm. 211-216
filsafat politik Islam. Tidak ada hak bagi siapa saja untuk membuat aturan ideologi  atas  kehendaknya  sendiri,  termasuk  tidak  ada  kewajiban  untuk mentaati  aturan  ideologi  yang  dibuat  tanpa  melandaskan  kepada kedaulatan  Tuhan.  Jadi,  menurut  Maududi  hak  untuk  membuat  suatu ideologi  hanya  berada  pada  kehendak  ideologi  yang  dibuat  oleh  Tuhan. Bahkan Nabi pun juga tidak punya hak untuk memerintahkan melakukan dan  tidak  melakukan  suatu  tindakan  atas  kemauan  sendiri,  karena  Nabi juga  terikat  oleh  perintah  Allah. 25 Argument  yang  disampaikan  oleh Maududi itu mendasarkan pada al-Qur’an yang menyatakan bahwa: “Hak untuk menetapkan ideologi itu berada di tangan Allah semata. Allah  menyuruh  (kamu)  untuk  tidak  tunduk  selain  kepada-Nya.  Itulah jalan hidup atau agama yang lurus..” 26 Selain juga ayat yang menerangkan tentang  posisi  seorang  Nabi:  “Saya  tidak  mengikuti  (aturan  mana  pun) kecuali (aturan-aturan) yang telah diwahyukan kepada saya”. 27
Karena  sumber  kekuasaan  itu  ada  pada  Tuhan,  maka  ideologi politiknya  dikenal  dengan  ideologi teokratik, atau  teosentris.  Penganut madzhab ini diantaranya adalah Khomeini dan Maududi. Dalam simpulan kajian  Munawir,  ideologi  ini  dikelompokkan  dalam  simpulan  pertama sebagai  ideologi  yang  cenderung  traditional  dan  semangat  anti  terhadap Barat.  Mereka  berpendirian  bahwa  Islam  itu  bukan  sekedar  agama  yang dipahami  Barat,  tetapi  sebagai  pola  hidup  yang  memiliki  ideologi  yang holistic  atas  segala  aspek  kehidupan,  termasuk  kehidupan  politik  yang tidak  bisa  dipisahkan  dengan  arena  kekuasaan.  Untuk  memulihkan kejayaan umat Islam, mereka harus kembali kepada pola kehidupan yang dibangun  oleh  generasi  awal  semasa  Nabi  dan  al-Khulafa  al-Rasyidun. Karena  ke-ekstrimannya  kepada  Barat,  mereka  mengajak  untuk  tidak mengikuti apa yang menjadi pola hidup politik ala Barat. 28

## 2. Relasi Agama dan Politik; Paradigma Sekuleristik
Menurut  ideologi  ini,  hubungan  politik  dan  agama  tidak  ada keterkaitan,  terpisah.  Urusan  agama  adalah  urusan  privat,  menyangkut keyakinan  seseorang,  tidak  boleh  siapa  pun  mengintervensi  urusan pribadi  orang,  termasuk  Negara  sekalipun.  Ini  karena  agama  itu  wilayah
25 Al-Maududi, Teori Politik Islam, dalam John J. Donohue, John L. Esposito, Islam dan Pembaharuan¸ alih bahasa Machnun Husein, (Jakarta: Rajawali, 1984), hlm. 465-466 26 Q.S 12:40
27 Q.S. 6: 50.
28 Ibid , Munawir, hlm. 205.

## “Relasi Politik dan Agama”
yang  sangat  privat  dan  transcendental.  Bagi  Durkheim,  dalam  agama, ideologi  kepercayaan  yang  merupakan  representasi  dari  suatu  hakikat yang  ideologi  yang  juga  memiliki  relasi  dengan  ideologi  sehingga memunculkan  adanya  ideologi  balik  antara  yang  sacral,  kepercayaan, ritual, dan gereja (atau tempat persembahan lainnya, pen.). Pandangan ini mendorong Durkheim untuk menjadikan agama sebagai  kesatuan ideologi antara  kepercayaan  dan  praktik  yang  terintegrate  dalam  satu  komunitas moral yang tunggal, dan bagi Durkheim, komunitas tunggal sebagai tempat ritual praktik agama adalah gereja. 29
Posisi  agama  sebagai  sesuatu  yang  ideologi,  tentu  tidak  boleh dicampuri  urusan  kekuasaan  yang  penuh  dengan  konflik  kepentingan. Dalam  pandangan  Hobbes,  bahwa  tidak  mungkin  manusia  menghindar dari conflict  of  interest. 30 Firmanzah  bahkan  menyebutkan  bahwa  siapa pun yang terlibat dalam urusan dunia politik tidak akan bisa menghindar dari tiga hal, yaitu: kekuasaan, konflik, dan kepentingan. Untuk itu, agama harus bersih dengan seluruh aspek kepentingan politik. Zainuddin Maliki, sebagaimana kajian pemikiran politik Ali Abd Raziq, yang ia kelompokkan sebagai  penganjur  ideologi  sekuleristik,  menuliskan  bahwa  kekuasaan politik  itu  butuh  dengan  justifikasi  rakyat,  sementara  agama  adalah produk justifikasi yang bersifat ilahiyyah. Antara justifikasi rakyat dengan justifikasi  ilahiyyah  tidak  boleh  dicampur  adukkan.  Ketika  seseorang melakukan  perintah  agama,  maka  dia  tidak  perlu  mendapat  justifikasi kebenaran  tindakan  keagamaannya  dari  kekuasaan  politik.  Sekalipun Raziq banyak diilhami oleh pemikiran Ibun Khaldun, tetapi dalam sisi ini ia  berbeda.  Karena  Khaldun  masih  melakukan  interelasi  politik  dengan agama sebagai hubungan yang menginspirasi, ia menyatakan bahwa rezim politik  itu  juga  mengurus  segala  aspek  kebutuhan  manusia  demi kebahagiaan  dunia  dan  akhirat  sehingga  perlu  ‘mendapatkan’  justifikasi Tuhan.
Tinjauan relasi politik dan agama dalam paham sekularistik Raziq diawali  dari  beberapa  pertanyaan  atas  klaim  khilafat  dan  kekuasaan politik  Islam;  1)  Apakah  kekhalifahan  memang  dibutuhkan?  2)  Apakah benar  Islam  membangun  ideologi  pemerintahan  yang  resmi  dan  baku? Dan  3)  Sumber  kekuasaan  itu  diperoleh  darimana,  apakah  dari  atas (Tuhan),  ataukah  dari  bawah  (rakyat)?  Ketiga  pertanyaan  Raziq  sebagai
29 Ritzer, Goodman, Teori Sosiologi, hlm. 104-105.
30 Zainuddin Maliki, Sosiologi Politik, hlm. 6.
suatu  asumsi  tersebut  didasarkan  pada  situasi  politik  atas  lemahnya lembaga  kekhalifahan  Islam,  terutama  di  kawasan  Eropa  Timur  yang mengakibatkan  ketegangan  ideologi  aktifis  politik  Islam.  Bagi  Raziq, sumber  kekuasaan  politik  itu  berasal  dari  rakyat  dengan  jaringan kekuasaannya bersifat ascending dan demokrasi. 31
Dalam  pandangan  Raziq,  bahwa  Islam  itu  posisinya  tidak  berbeda dengan  agama-agama  lain  di  dunia  yang  tidak  boleh  dicampuri  dengan urusan  pemerintahan  dan  kekuasaan,  karena  agama  hanya  mengatur urusan  hubungan    manusia  dengan  Tuhannya.  Soal  tata  kelola  dalam kehidupan  dunia,  bermasyarakat,  baik  dalam  bidang  politik,  ekonomi maupun  bidang-bidang  lain  sepenuhnya  biar  diserahkan  kepada  umat. 32 Karena  pandangannya  yang  terlalu  berani  dan  liberal,  Raziq  banyak menanggung resiko politik dari penguasa pada masa itu, yaitu dipecat dari jabatannya sebagai hakim syari’ah oleh Majelis Ulama Tertinggi Mesir, dan Al-Azhar  juga  ikut  memberikan  sanksi  kepadanya  dengan  menanggalkan sebagai alim. Tetapi, sikapnya itu tidak menyurutkan dirinya untuk tetap teguh pada pemikiran politiknya. 33
Lebih jauh lagi, Raziq berpandangan bahwa Nabi Muhammad SAW oleh  Allah  hanya  diutus  menyampaikan  dakwah  agama  murni  tanpa memiliki  maksud  dan  tujuan  mendirikan  sebuah  Negara.  Nabi  tidak memiliki  otoritas  duniawi,  Negara,  ataupun  pemerintahan,  tidak mendirikan  kerajaan  atau  bentuk  lain  yang  sama  dalam  arti  politik.  Dia hanyalah seorang Nabi, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. 34
Agama,  sebagaimana  tulis  Rumadi  dalam  sebuah  penelitiannya, adalah  bagian  yang  paling  asasi  dalam  kehidupan  manusia.  Agama  itu muncul dan berkembang jauh sebelum adanya konsep Negara, munculnya agama  berbarengan  dengan  sejak  adanya  manusia  itu  sendiri,  seperti ideologi kepercayaan animism, dinamisme, dan sampai pada agama yang terlembagakan.  Maka  untuk  melakukan  relasi  agama  dan  Negara (kekuasaan) bukanlah sesuatu yang mudah. Sehingga agama harus benar- benar ditempatkan pada wilayah yang suci. Negara tidak boleh melakukan
31 Ibid,  Zainuddin  Mailiki,  48.  Lihat  diagram  matriks  yang  dibuat  oleh  Zainuddin dalam  menggambarkan  perpspektif intelektual  muslim  dalam  melihat  hubungan  antara agama dan politik pada halaman yang sama
32 Yusdani, Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran, (Yogyakarta: Amara Books, 2012), hlm. 4. Lihat juga Munawir pada Islam dan Tata Negara, 205.
33 Ibid , Zainuddin Maliki, hlm. 50.
34 Marzuki Wahid dan Rumadi, Fiqh Madzhab Negara, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 29-30.

## “Relasi Politik dan Agama”
intervensi  terhadap  keberadaan  agama,  ketika  hidup  matinya  agama ditentukan  oleh  kekuasaan  Negara,  maka  dalam  istilah  Antonio  Gramsci (1891-1939)  adalah  bentuk  hegemoni  Negara  terhadap  agama.  Logika agama  adalah  kebenaran,  suatu  tatanan  paradigmatic  atas  realitas  social dengan sesuatu yang transcendental. Sementara paradigm Negara (dunia) adalah kekuasaan yang memandang sesuatu dengan kacamata pragmatis, ingin  menguasai  apa  saja  yang  tampak  dalam  pandangan  Negara tersebut. 35

## 3. Relasi Agama Dan Negara; Paradigma Simbiotik
Ide  dasar  dibentuknya  Negara  adalah  dalam  rangka  memberikan kebahagiaan  kepada  masyarakat,  sehingga  memunculkan  sebuah  konsep walfare state, yaitu Negara yang dapat memberikan jaminan kebahagiaan rakyatnya. Negara memberikan perlindungan dan bantuan kepada rakyat dalam  mengatasi  masalah  yang  tidak  bisa  diselesaikan  sendiri.  Karena itulah  Negara  harus  menjadi  pelayan  rakyatnya,  pengelola  Negara  harus menjadi public  service atas  kebutuhan  masyarakat.  Kebijakan  Negara, apapun bentuknya harus memberikan kemaslahatan manusia. 36
Dalam wilayah Negara memberikan jaminan kemaslahatan rakyat, maka  posisinya  menjadi  dibutuhkan,  termasuk  dalam  tata  kehidupan beragama,  inilah  yang  memunculkan  paradigm  simbiotik.  Paradigma  ini, sebagaimana  disampaikan  oleh  Dien  Syamsudin,  berpandangan  bahwa agama  memerlukan  keberadaan  Negara,  karena  dengan  Negara  agama dapat  berkembang.  Sementara  itu,  Negara  memerlukan  agama  karena, dengan  agama  Negara  berkembang  dalam  wilayah  bimbingan  moral  dan etika 37 . Politik dalam pandangan Aristoteles, Plato, Jhon Lokce, Hobbes, dan beberapa  pemikir  politik  muslim,  seperti  Imam  Mawardi  dan  Ibnu Taimiyah  adalah  sarana  untuk  membentuk  suatu  Negara  (masyarakat) yang  dikelola  dengan  suatu  pemerintahan  yang  baik,  dilalui  dengan landasan  moral  dan  etika,  dalam  rangka  tujuan  idealism  masyarakat. Sebuah  masyarakat  yang  kondisinya  lebih  baik  dari  kondisi  sebelumnya, jika  hari  ini  baik,  maka  hari  selanjutnya  harus  lebih  baik,  jika  kemarin
35 Rumadi, “Agama dan Negara: Dilema Regulasi Kehidupan Beragama di Indonesia”, Istiqro’, Vol. 04, No. 01 (2005), hlm. 118-124.
36 Ibid , Rumadi, hlm. 119.
37 Ibid , Marzuki dan Rumadi, hlm. 26.
tidak baik maka hari ini harus baik dan sejahtera, begitu seterusnya, selalu terjadi perubahan tatanan social masyarakat yang selalu baik. 38
Eksponen  dari  ideologi  ini  adalah  Abu  al-Hasan  al-Mawardiy  dan Ibnu  Taimiyyah.  Dalam  karyanya  yang  termashur, Al-Ahkam  al- Sulthoniyyah, Mawardi menyatakan, bahwa: “kemimpinan  Negara  merupakan  instrument  yang dijadikan sebagai misi untuk meneruskan risalah kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur dunia”. 39
Sementara  Ibnu  Taimiyyah  menyatakan  bahwa;  “Sesungguhya kekuasaan  yang  mengatur  urusan  manusia  merupakan  kewajiban  agama yang  terbesar,  sebab  tanpa  kekuasaan  Negara,  agama  tidak  akan  berdiri tegak”. 40 Kedua  pemikir  politik  Islam  tersebut  jelas  memberikan  suatu gambaran  yang  terang  relasi  agama  dan  politik.  Itu  artinya  bahwa kehadiran  politik  bagi  agama  adalah  sesuatu  yang  memang  diperlukan dalam  rangka  menjadikan  agama  sebagai  inspirasi  dan  motivasi  dalam mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Dalam kesimpulan yang dibuat oleh Munawir Sjadzali,  ideologi ini dikategorikan  sebagai  ideologi  yang  menentang  terhadap  paradigm integralistik  dan  sekuleristik.  Menurutnya,  ideologi  ini  memiliki  sebuah ideologi  bahwa  agama  (Islam)  ada  seperangkat  ideologi  dan  tata  nilai moral  serta  etika  bagi  kelangsungan  hidup  dan  kehidupan  manusia, termasuk  dalam  urusan  kemasyarakatan  dan  kenegaraan.  Hanya  saja, urusan  bagaimana  mengelola  Negara,  Islam  menyerahkan  kepada  umat sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah Negara, mana yang terbaik dan  mampu  membawa  kemaslahatan  umat  manusia.  Termasuk membenarkan  Islam  melakukan  adopasi  terhadap  system  politik  Negara lain,  seperti  system  politik  yang  digunakan  Negara-negara  Eropa  yang notabene bukan Islam. 41

## D. Agama dan Politik ditengah Ketidakpastian Ideologi
Relasi  agama  dan  politik  (kekuasaan)  selain  apa  yang  saya  tulis diatas  dengan  melakukan  kategorisasi  menjadi  tiga  tipa  paradigmatic, Zainuddin  Maliki  membagi  menjadi  dua  yaitu,  kekuasan  versus  agama
38 Lihat  Firmanzah, Mengelola  Partai  Politik, (Jakarta:  Yayasan  Obor  Indonesia,
2008), hlm. 47-52
39 Abu  al-Hasan  al  Mawardiy, Al-ahkam  al-Shulthoniyyah, (Beirut:  Dar  al-Fikr,  t.t.) hlm. 5 40 Ibnu Taimiyyah, As-Siyaasah asy-Syar’iyyah, hlm. 162.
41 Ibid , Munawir Sjadzali, hlm. 205.

## “Relasi Politik dan Agama”
dalam  perspektif  sekularistik  disatu  sisi  dan  ideologi  disisi  yang  lain. Bangunan  relasi  hubungan  agama  dan  Negara,  dengan  ideologi  politik apapun  hampir  pasti  tidak  bisa  dilepaskan  dengan  ideologi  yang mendasarinya.  Bila  ideologi  politik  suatu  Negara  yang  dilatarbelakangi oleh  ideologi  kapitalis,  kecenderungan  penguasanya  akan  menggerakkan ideologi  ekonomi  tertentu,  sehingga  peran  agama  dalam  wilayah  Negara menjadi  tidak  berarti.  Karena  dalam  perjalanan  sejarah,  agama  bisa menjadi  ideologi  positif  dan  juga  liabilitas  politik.  Karl  Marx,  Nietzsche, dan  Machiavelli  membuat  asumsi  dari  implikasi  tesis  sekulerisasinya, bahwa  kemorosotan  peran  agama  digantikan  oleh  ideologi  modern  yang berhaluan kapitalis, agama ditolak individu, dan akhirnya agama dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah. 42
Ideologi yang seharusnya menjadi suatu gagasan dan konsep dalam menerapkan gerakan politik ketika kekuasaan berada ditangannya, karena pengaruh kapitalisme menjadikan peran politik tidak jelas arahnya. Dalam pandangan  Firmanzah,  dewasa  ini  budaya  politik  telah  diwarnai  oleh budaya jalan pintas. Semangat jalan pintas telah merusak setiap aktivitas politik. Prosedur dan mekanisme yang dibangun dengan landasan ideologi juga  mengalami  reduksi  oleh  jalan  pintas  menempuh  suatu  kekuasaan 43 . Ketika  suasana  perebutan  kekuasaan  politik  dalam  rangka  mengatur Negara  sudah  sedemikian  ‘rusaknya’,  lalu  kemanakah  peran  agama? Benarkah  asumsi  Marx  dan  kawan-kawannya?  Dan  bagaimana  pola hubungan ditengah suasana ketidakjelasan ideologi politik?
Diawal  sudah  ada  beberapa  pernyataan  yang  menjelaskan  bahwa agama  itu  seperangkat  tata  nilai  dengan  logika  kebenaran,  bersifat ideologi,  mengedepankan  moral  dan  etika.  Peran  ini  akan  mengalami gangguan  dan  tantangan  berat,  ketika  dunia  politik  sudah  tidak  lagi mengindahkan  nilai  dan  moralitas  agama.  Ideologi  yang  dijadikan  dasar dalam  pertimbangan  perumusan  plat  form  partai  menjadi  sia-sia  dan hanya  akan  dijadikan  dokumen  sejarah  perjalanan  politik  saja,  ketika jaman sudah berubah.
Implikasi dari kapitalisme (yang dalam permukaan ditentang habis- habisan)  akan  merembet  pada  dunia  politik  yang  dipenuhi  dengan segalanya  serba  materi.  Ideologi,  program  kerja,  nilai  dan  norma-norma politik, atau yang sering disebut dengan etika politik sudah tidak relevan
42 Ibid , Zainuddin Maliki, hlm. 58
43 Ibid , Firmanzah, hlm. 25
lagi.  Maka  materialism  akan  menjadikan  97deology97m.  Dalam  kajian sejarah filsafat pada abad XIX dan XX, filsafat empirisme telah berkembang lebih  pesat  menjadi  beberapa  aliran.  Aliran  pertama  memandang  bahwa asal  atau  hakikat  adanya  sesuatu  adalah  berasal  dari  materi.  Sementara pada  aliran  kedua  menganggap  bahwa  suatu  criteria  kebenaran  ajaran (termasuk  ideologi  jika  sudah  dijadikan  dalam  landasan  politik)  akan memiliki arti ketika membawa “faedah” dan “manfaat”. 44 Tetapi, filsafat ini hanya  dijadikan  sebagai  ideologi  untuk  membuktikan  hipotesis  sebuah kebenaran.  Bagaimana  dengan  dunia  politik  yang  sudah  terimbas  oleh pragmatism dan materialism.
Sebagai  penyebab  terjadinya  politik  jalan  pintas,  dalam  konteks Indonesia hari ini pasca reformasi, terutama pada pemilu tahun 2009, dan beberapa pemilihan kepala daerah adalah karena mereka yang berpolitik tidak  dilandasi  oleh  konsep  dan  gagasan  ideology  yang  jelas.  Berpolitik hanya semata-mata memperoleh kekuasaan. Ini sama dengan pandangan ideologi  politik  yang  dibangun  oleh  Machiavelli,  dan  akhirnya  akan meningkatkan alienasi politik. 45
Menurut Zainuddin Maliki, setelah  peristiwa tanggal 21 Mei 1998, yaitu  mundurnya  Soeharto  dari  kursi  presiden,  atau  orang  jawa mengatakan  istilah lengser  keprabon¸ maka  system  politik  mengalami perubahan,  dari corporatic dan bureaucratic  authorian menjadi  ideologi politik pluralistic. Sistem  politik  lama  ( corporatic dan bureaucratic authorian )  tidak  memberikan  ruang  bagi  ideologi  untuk  melakukan partisipasi  dalam  ikut  serta  melakukan  pembentukan  warna  politik Negara.  Ruang  ideologi  menjadi  wilayah  para  elite,  yang  kala  itu dikendalikan  oleh  lembaga  kepresidenan,  militer,  dan  para  konglomerat, ini  yang  dinamakan  dengan  triumvirate. 46 Akibat  dari  ideologi  politik tersebut  Negara  menjadi  konstrain  yang  efektif  untuk  melakukan artikulasi  gerakan  Islam  Politik.  Tidak  ada  jalan  bagi  Islam  Politik  untuk melakukan  formasi  politiknya,  karena  Negara  (penguasa)  pasti  akan represif.  Gambaran  situasi  politi  masa  itu,  kalangan  Islam  Politik  boleh dikatakan  memiliki  satu  ideology  politik  yang  jelas,  yaitu  bangunan ideology  yang dilandasai oleh semangat agama.
Semangat  para  ideologi  Islam  Politik  dijaman  orde  lama  dan  orde
44 Ragwan  Albar,  “ Pragmatisme  dalam  Filsafat  Kontemporer :  Pembacaan  atas Pemikiran  Charles  S.  Peirce,  dalam  M.  Faisol  dkk, Pemikiran  Islam  Kontemporer,
(Surabaya: Pustaka Idea, 2012), hlm. 10-11.
45 Firmanzah, hlm. 40
46 Ibid , Zainuddin Maliki, hlm. 267-270

## “Relasi Politik dan Agama”
baru dalam rangka memperjuangkan idealism politiknya tergambar secara jelas  dalam  perjalanan  sejarah  perpolitikan  nasional.  Setelah  ideologi politik  era  reformasi,  dengan  memberikan  ruang  public  semakin  lebar untuk  melakukan  partisipasi  politik,  akhirnya  ideologi  sudah  tidak penting,  baik  masyarakat  pemilih  maupun  mereka  yang  akan  dipilih. Lebih-lebih  ketika  ada  putusan  Mahkamah  Konstitusi  yang  menerapkan system pemilihan langsung. Maka tidak salah jika Firmanzah mengatakan bahwa berpolitik dalam konteks jaman Indonesia dewasa ini yang penting mendapatkan  kekuasaan.  Memang  harus  diakui  bahwa  intensitas  politik yang  paling  besar  adalah  memperoleh  kekuasaan.  Selanjutnya,  dengan kekuasaan  mereka  dapat  mengatur  pola  kekuasaannya  dengan  sederat konsep  dan  ide  yang  mereka  susun  dalm  platform  partainya.  Tetapi karena  tuntutan  public  semakin  hari  semakin  tidak  mengarah  pada kepentingan ideologi, maka ideologi baru yang bernama pragmatism dan konsumerisme  menjalar  dalam  wilayah  perebutan  dukungan  politik. Hampir  tidak  bisa  dibedakan  mana  partai  yang  berasas  Islam,  berbasis Islam  (umat  Islam),  dan  partai  yang  berbasis  kebangsaan.  Semua  partai menjadi  sama  dalam  pandangan  ideologi,  karena  yang  paling  menjadi tujuan utama adalah kekuasaan semata.
Maka  untuk  meletakkan  hubungan  agama  dan  Negara  ditengah situasi  ketidakpastian  ideoligi,  agama  akan  menjadi  peran  instrumental saja.  Agama  yang  mestinya  menjadi  tata  nilai  dan  moral  dalam  politik, berubah  menjadi  wilayah  abu-abu.  Yang  paling  membuat  masyarakat emoh  adalah  ketika  agama  justru  menjadi  masalah  dalam  kehidupan masyarakat,  bangsa,  dan  Negara.  Ini  ditandai  oleh  berbagai  peristiwa social yang menimbulkan kekacauan masyarakat yang mengatasnamakan gerakan agama.

## E. Penutup
Demikian  kajian  relasi  politik  dan  agama  dalam  situasi ketidakpastian  ideology.  Saya  menyimpulkan  bahwa  tiga  paradigm hubungan  agama  dan  politik  diatas  masih  perlu  dilakukan  kajian  lebih detail  dan  mendalam.  Situasi  politik  nasional  yang  sudah  kehilangan ideologi,  namun  disisi  lain  samar-samar  menggunakan  ideologi  yang selama  ini  ‘dibenci’,  yaitu  ideologi  kapitalis.  Ketika  partai  dikritik  oleh public  menerapkan  ideologi  liberal-kapitalis,  atau  neo-liberal,    mereka tersinggung dengan mengemukakan argument pencitraan lewat public.
Akhirnya, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh seorang professor pengamat sosiologi ideologi dalam acara Indonesia Layer Club,
Selasa, 2 April 2013;  bahwa Indonesia, setelah perubahan UUD 1945 yang keempat telah menerapkan dua ideologi ekonomi sekaligus, yaitu ideologi kerakyatan  sekaligus  kapitalis.  Ekonomi  kerakyatan  tercermin  dalam pasal  33  ayat  (1),  sementara  ayat  (2)  sebagai  landasan  penguasa  untuk menerapkan  kebijakan  ekonomi  kapitalis,  yaitu  dengan  tambahan  kata ‘efisiensi berkeadilan’.
Agama  tetap  tidak  boleh  surut  ditengah  situasi  ketidakpastian ideologi,  karena  konsep  agama  tetap  memerintahkan  kepada  umatnya untuk  tidak  putus  asa  dalam  melakukan  amar  makruf  nahi  munkar. Nampakpnya  para  ilmuan  atau  ulama  muslim  harus  terus  bekerja  keras untuk  melakukan  kajian  strategis  atas  pudarnya  ideologi  dalam penyelenggaraan  pemerintahan.  Sebab,  partai  politik  sebagai  salah  satu instrument  demokrasi  dan  ‘penentu’  pintu  masuk  melakukan  perubahan ideologi  kenegaraan  harus  terus  didorong  untuk  tetap  berpegang  pada ideologi  yang  jelas  dan  linier  dengan  kebangsaan  dan  kenegaraan  yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa ini.  Memang, masih ada sebagian para ilmuan dan ulama yang enggan dengan pembicaraan politik praktis, tapi disatu sisi lain mereka mau tidak mau berhadapan dengan kenyataan politik yang mengharuskan “menyelami”.

## DAFTAR PUSTAKA
Abu al’A’la Al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan, terj. Muhammad Al-Baqir, Bandung; Mizan, 1990
Abu al-Hasan al Mawardiy, Al-ahkam al-Shulthoniyyah, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
Bernard Raho SVD, Agama dalam Perspektif Sosiologi, Jakarta:  Obor, 2012 Firmanzah, Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Possitioning Ideologi Politik di Era Demokrasi, Jakarta:  Yayasan Obor Indonesia, 2008
George Ritzer dan Douglas J. Goodman dalam Teori Sosiologi, terj.. Nurhadi, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2011
Harun Nasution, Islam Rasional, Bandung; Mizan, 1996
I.B. Irawan, Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial, Jakarta: Kencana Pernada Media Group,
2012
Ibnu Taimiyyah, As-Siyaasah asy-Syar’iyyah,
M.  Amin  Abdullah,  dalam  pengantar Beragama  Kapitalisme, Fachrizal  A.

## “Relasi Politik dan Agama”
Halim, Magelang: Indonesiatara, 2002
Al-Maududi, Teori Politik Islam, dalam John J. Donohue,  John L. Esposito, Islam  dan  Pembaharuan¸ alih  bahasa  Machnun  Husein,  Jakarta: Rajawali, 1984
Marzuki  Wahid  dan  Rumadi, Fiqh  Madzhab  Negara:  Kritik  atas  Politik Hukum Islam Indonesia, Yogyakarta: LKiS, 2001
Max  Weber, Sosiologi  Agama, penerjemah  Yudi  Santoso,  Jogjakarta: IRCiSoD, 2012
Munawir  Sjadzali, Islam  dan  Tata  Negar:,  Ajaran,  Sejarah,  dan  Pemikiran, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993
Nanang  Martono, Sosiologi  Perubahan  Sosial  Perspektif  Klasik,  Modern, Posmodern, dan Pos Kolonial, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012 Ragwan  Albar,  “Pragmatisme  dalam  Filsafat  Kontemporer:  Pembacaan atas  Pemikiran  Charles  S.  Peirce,  dalam  M.  Faisol  dkk, Pemikiran Islam Kontemporer, Surabaya: Pustaka Idea, 2012
Rumadi, “Agama  dan  Negara:  Dilema  Regulasi  Kehidupan  Beragama  di Indonesia ”, Istiqro’, Vol. 04, No. 01 (2005),
SP. Varma, Teori Politik Modern, terj. Mohammad Oemar dkk, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. Kesembilan, 2010
Yusdani, Fiqh Politik Muslim: Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran, Yogyakarta: Amara Books, 2012
Zainudin Maliki, Rekonstruksi Teori Sosial Modern, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2012
Zainuddin  Maliki, Sosiologi  Politik;  Makna  Kekuasaan  dan  Transformasi Politik, Yogyakarta; UGM Press, 2010