## PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum P-ISSN: 2338-333X |  E-ISSN: 2775-1104 Fakultas Hukum Universitas Kapuas Volume 12 Nomor 1, Maret 2024

## PERAHU (Penerangan Hukum) JURNAL ILMU HUKUM
Journal homepage: http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id
Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan Garis Sempadan Sungai Di Kabupaten Sintang
Aldi Sofiandi 1*
1* Aldi  Sofiandi;  Prodi  Hukum  Keluarga  Islam,  Jurusan  Syari ’ ah, Sekolah  Tinggi  Agama  Islam  Ma’arif Sintang, Jl. Akcaya III, Sintang, Indonesia, Email. aldisofiandi13@gmail.com.
INFO ARTIKEL Abstract Riwayat Artikel Diterima: 8 November 2023 Direvisi: - Diterima: 8 November 2023 Diterbitkan: Maret 2024
The large number of buildings scattered in the river border area in Sintang  Regency  indicates  that  there  is  a  violation  of  the  use  of river  border  area  space  without  permission  in  Sintang  Regency. By using empirical juridical research methods, this research found that there are two regulations governing law enforcement against violations  of  regional  space  use  and  river  borders  without permits,  namely  the  RTRW  Regional  Regulation  and  the  Public Order Regional Regulation. However, these two regulations have different  provisions  in  providing  administrative  sanctions  and criminal sanctions against perpetrators of violations. In the RTRW Regional  Regulation,  criminal  sanctions  are  not  specifically mentioned but are more general for spatial planning violations, in contrast  to  the  Public  Order  Regional  Regulation,  which  more specifically  mentions  criminal  sanctions  for  these  violations. Furthermore,  law  enforcement  factors  include  the  absence  of implementing  regulations,  information  regarding  the  exact boundaries  of  river  borders,  and  the  existence  of  old  traditional village communities that have long lived in river border areas.

## Keywords:
Pelanggaran, Pemanfaatan Ruang; Garis Sempadan; Sungai.
DOI: https://doi.org/10.51826/perahu.v12i1
Copyright  ©2024  by  Author(s);  This  work  is  licensed  under  a Creative  Commons  Attribution-ShareAlike  4.0  International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

## PENDAHULUAN
Menurut  Soedarsono,  sungai  adalah  saluran  drainase  alami,  dimana  aliran  air  yang terus  menerus  menggerus  tanah  dasar  sehingga  membentuk  lembah  sungai, 1 dimana  air yang berasal dari hujan, salju meleleh, mata air, atau air tanah terkumpul dalam cekungan
1 Suyono Soedarsono, Perbaikan dan Pengaturan Sungai, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), hlm. 4.
alamiah  dasar  sungai  kemudian  mengalir  ke  arah  yang  lebih  rendah  membentuk  aliran sungai.
Menurut  PERMENPUPR  No  28/PRT/M/2015  tentang  Penetapan  Garis  Sempadan Sungai  dan  Garis  Sempadan  Danau,  sungai  adalah  alur  atau  wadah  air  yang  terbentuk secara  alami  atau  buatan  dengan  sistem  pengaliran  air  di  dalamnya  yang  mulai  dari  hulu dan berakhir di muara, dengan batas kanan dan kiri berupa sempadan. Sempadan sungai, adalah  area  yang  menghubungkan  ekosistem  perairan  (sungai)  dengan  daratan.  Biasanya, wilayah ini terdiri dari tumbuhan dan lahan basah, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai pada Pasal 20 ayat (2) Jo Pasal 22 menerangkan bahwa kawasan sempadan  atau  bantaran  sungai  merupakan  kawasan  yang  dilindungi,  namun  karena kurangnya  kesadaran  dan  pengetahuan  akan  pentingnya,  sempadan  sungai  seringkali disalah fungsikan khususnya diwilaya perkotaan.
Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (PP No.  38  Tahun  2011),  perlindungan  sempadan  sungai  dilakukan  dengan  membatasi pemanfaatannya.  Ini  dilakukan  karena  sempadan  sungai  berfungsi  sebagai  area  untuk mengendalikan banjir dan melindungi badan tanggul. Oleh karena itu, tidak diizinkan untuk memanfaatkan area sempadan sungai tanpa mengikuti aturan yang ditetapkan.
Di Kabupaten Sintang, masih ada banyak bangunan di sepanjang tebing Sungai Melawi dan Kapuas, dua sungai besar yang membagi Kota Sintang. Bangunan-bangunan ini tersebar di sepanjang tebing, baik permanen maupun semi-permanen, dan digunakan untuk rumah dan bisnis, bahkan di sekitar pusat perdagangan pasar.
Fakta  yang  telah  dijelaskan  di  atas  bertentangan  dengan  peraturan  yang  ditetapkan oleh  PERMENPUPR  No.  28/PRT/M/2015  tentang  Penetapan  Garis  Sempadan  Sungai dan Garis  Sempadan  Danau  dan  PERMENPUPR  No.  63/PRT/1993  tentang  Garis  Sempadan Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai, yang menetapkan bahwa sungai yang melintasi tanggul harus harus berjarak 3 (tiga) meter dari tepi tanggul luar dan 5 (lima) meter dari tepi tanggul luar di wilayah luar kota. Selanjutnya, sempadan sungai tak bertanggul di wilayah kota berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi tanggul dan di wilayah luar kota berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi tanggul.
Dengan  adanya  fakta  lapangan  yang  berbeda  dengan  norma  hukum  yang  berlaku menunjukkan  adanya  pelanggaran  yang  terjadi  di  lapangan.  Dalam  menanggulangi  hal tersebut  maka  dibutuhkan  yang  namanya  penegakan  hukum  untuk  menjadikan  hukum
sebagai social  control guna  menangkal  kesalahan  atau  pelanggaran  yang  dapat  berdampak buruk terhadap sosial khususnya dalam hal pelanggaran pemanfaatan kawasan sempadan sungai di Kabupaten Sintang.
Berdasarkan  permasalahan  di  atas,  maka  dapat  dirumuskan  dalam  permasalahan  ini adalah  bagaimana  penegakan  hukum  terhadap  pelanggaran  pemanfaatan  ruang  kawasan sempadan  sungai  di  Kabupaten  Sintang.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  dan menganalasis  pelaksanaan  penegakan  hukum  terhadap  bangunan  yang  berdiri  dalam kawasan sempadan sungai di Kabupaten Sintang .

## METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah yuridis empiris yang mana penelitian atau pengamatan  di  lapangan  atau field  research yang  menitikfokuskan  untuk  mengumpulkan data  empiris  di  lapangan. 2 Adapun  metode  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara observasi lapangan dan wawancara yang kemudian dirangkum data mengaitkan antara satu dengan yang lain sehingga saling menguatkan masing-masing untuk dianalisis.  Sedangkan metode  analisis  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  deskriftif    bertujuan mengungkapkan  fakta  lapangan  dan  data  secara  menyeluruh  dan  sesuai  konteks  melalui pengumpulan  data  dari  latar  alami  kemudian  disandingkan  dengan  peraturan-peraturan yang berlaku sebagai bahan utama dalam rujukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Penegakkan  Hukum  Terhadap  Pelanggaran  Pemanfaatan  Ruang  Kawasan  Sempadan Sungai Tanpa Izin di Kabupaten Sintang.
Apabila  dihubungkan  pedapat  dua  ahli  di  atas  dengan  penegakkan  hukum  terhadap pelanggaran  pemanfaatan  ruang  kawasan  sempadan  sungai  maka  dapat  diartikan  sebagai tindakan  penegasan  menertibkan  bangunan  yang  berdiri  dalam  ruang  kawasan  sempadan sungai. Penegakkan hukum terhadap pelanggaran tersebut dalam hukum positif Indonesia merujuk  kepada  dua  aturan  yaitu  PERMENPUPR  No  28/PRT/M/2015  tentang  Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau dan PERMENPUPR No 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai.
Garis  sempadan  sungai,  menurut  PERMENPUPR  No  28/PRT/M/2015,  didefinisikan sebagai  garis  maya  yang  membentuk  batas  perlindungan  sungai  di  sisi  kiri  dan  kanan
2 Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad,  Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan  Hukum  Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34.
palung  sungai.  Penetapan  garis  sempadan  sungai  dilakukan  untuk  melindungi, menggunakan, dan mengawasi sumber daya sungai sesuai dengan tujuannya. Namun, garis sempadan  sungai  dibuat  untuk  memastikan  bahwa  fungsi  sungai  tidak  terganggu  oleh aktivitas  yang  berkembang  di  sekitarnya.  Dengan  memanfaatkan  dan  berusaha meningkatkan  nilai  manfaat  sumber  daya  yang  ada,  kita  dapat  mencapai  tujuan  dengan tetap  menjaga  kesehatan  sungai.  Tingkat  kerusakan  air  sungai  terhadap  lingkungan  juga dapat dikurangi.
Kriteria  penetapa  garis  sempadan  sungai  meliputi  ruang  di  kiri  dan  kanan  palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di  antara  garis  sempadan  dan  tepi  luar  kaki  tanggul  untuk  sungai  bertanggul.  Sedangkan untuk kriteria sungai dilihat dari jenis sungai sebagai berikut:
a. Sungai tidak bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
b. Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan;
c. Sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan;
d. Sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan;
e. Sungai yang terpengaruh pasang air laut; dan
f. Mata air.
Dalam  wilayah  perkotaan,  jarak  sempadan  sungai  tidak  bertanggul  harus  minimal sepuluh  meter dari  tepi  palung  sungai  dengan  kedalaman  kurang  dari  3 meter,  lima  belas meter  dari  tepi  kiri  dan  kanan  palung  sungai  dengan  kedalaman  lebih  dari  3  sampai  20 meter, dan tiga puluh meter dari tepi palung sungai dengan kedalaman lebih dari 20 meter.
Selanjutnya untuk aturan terkait dengan jarak sempadan sungai yang tidak bertanggul diluar kawasan perkotaan dengan ketentuan apabila sungai lebih dari 500 km² maka paling sedikit  berjarak  100  (seratus)  meter  dari  tepi  kiri  dan  kanan  palung  sungai  sepanjang  alur sungai  dan  apabila  aliran  sungai  kurang  dari  500  km²,  maka  ditentukan  paling  sedikit  50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
Garis  sempadan  sungai  bertanggul  di  dalam  kawasan  perkotaan  ditentukan  paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai, sedangkan untuk  garis  sempadan  sungai  bertanggul  di  luar  kawasan  perkotaan,  ditentukan  paling sedikit berjarak 5 (lima) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.
Dalam  penetapan  garis  sempadan  sungai,  faktor-faktor  seperti  karakteristik geomorfologi  sungai,  keadaan  sosial  dan  budaya  penduduk  setempat,  dan  cara  untuk
mendapatkan  akses  ke  peralatan,  bahan,  dan  tenaga  kerja  yang  diperlukan  untuk  operasi dan pemeliharaan sungai harus dipertimbangkan. Kajian penetapan garis sempadan sungai dilakukan  oleh  tim  yang  dibentuk  oleh  menteri,  gubernur,  bupati,  atau  walikota  sesuai kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air. Tim ini terdiri dari wakil dari instansi teknis  dan  unsur  masyarakat.  Kajian  ini  paling  sedikit  membahas  batas  sungai  yang ditetapkan, lokasi garis sempadan, dan jenis bangunan yang ada di sekitar garis sempadan.
Dalam  hal  hasil  kajian  terdapat  bangunan  dalam  sempadan  sungai  maka  bangunan tersebut  dinyatakan  dalam  status quo dan  secara  bertahap  harus  ditertibkan  untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai. namun kebijakan tersebut dikecualikan atau tidak berlaku  bagi  bangunan  yang  terdapat  dalam  sempadan  sungai  untuk  fasilitas  kepentingan tertentu yang seperti bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur  pipa  gas  dan  air  minum,  rentangan  kabel  listrik  dan  telekomunikasi,  dan  bangunan ketenagalistrikan.
Apabila  sempadan  sungai  terdapat  tanggul  yang  bertujuan  untuk  pengendali  banjir atau menahan debit air maka demi menjaga dan melindungi badan tanggul baik perorangan maupun  badan  dilarangan  menanam  tanaman  selain  rumput,  mendirikan  bangunan  dan mengurangi dimensi tanggul.
Berdasarkan  ketentuan-ketentuan  yang  tercantum  dalam  aturan  PERMENPUPR  No 28/PRT/M/2015  maka  dapat  kita  pahami  bahwa  adanya  larangan  terkait  dengan mendirikan  bangunan  pada  kawasan  sempadan  sungai  selain  dari  beberapa  peruntuan bangunan yang bertujuan untuk kepentingan umum. Apabila diperhatikan dengan seksama maka tidak ditemukan aturan sanksi terkait dengan larangan tersebut. Hal ini menunjukan bahwa  aturan  penetapan  garis  sempadan  sungai  hanya  berfokus  kepada  penertiban  dan pengawasan  semata,  tetapi  tidak  menegaskan  melakukan  tindakan  penegakkan  hukum dikarenakan  tidak  ditemukannya  sanksi  terkait  dengan  orang  atau  badan  yang  melanggar ketentuan tersebut.
Pada  dasarnya  sanksi  digunakan  sebagai  alat  kekuasaan  yang  berusaha  untuk memenuhi/mematuhi norma dan usaha tersebut ditujukan untuk meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran norma. Dalam literatur hukum Rumania mendefinisikan sanksi  sebagai  “ the  sanction  as  a  consequence  of  not  observing  a  rule  of  conduct  prescribed  or
sanctioned  by  the  state . ” (sanksi  sebagai  konsekuensi  dari  tidak  mematuhi  aturan  perilaku yang ditentukan atau disetujui oleh negara). 3
Atas dasar prinsip sanksi di atas sudah selayaknya dalam peraturan di tingkat nasional seperti  PERMENPUPR  No  28/PRT/M/2015  dipertegas  terkait  dengan  sanksi  adminstratif dan sanksi pidana bagi para pelanggar aturan khususnya pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan  sempadan  sungai,  mengingat  pentingnya  peran  sempadan  sungai  bagi  ekosistem sungai, penanggulangan banjir dan penangkal erosi.
Walaupun tidak dapat menerapkan sanksi pidana namun dalam aturan menteri PUPR dapat  menambahkan  sanksi  administratif  mengingat  bahwa  aturan  tersebut  merupakan ranah  hukum  publik,  sebagaimana  pandangan  Van  Wijk  dan  Konijnenbelt    bahwa  sanksi administratif merupakan alat kekuasaaan terhadap aturan yang bersifat hukum public yang dikeluarkan  oleh  badan  pemerintahan/penguasa  atas  reaksi  terhadap  ketidak  patuhan ( reactie op niet naleving ). 4
J.J Oostenbrink  mengemukanan juga bahwa sanksi administrasi adalah “ Administratief sancties  zijn  dus  sancties,  die  voortspruiten  uit  de  relatie  overheid – onderdaan  en  die  zonder tussenkomst van derden en met name zonder rechtelijke machtiging rechtstreeks door de administratie zelf kunnen worden opgelegd ” (sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara  pemerintah  dan  warga  negara  /  subyek  dan  yang  dilaksanakan  tanpa  perantaraan pihak  ketiga,  yaitu  tanpa  perantaraan  kekuasaan  peradilan,  tetapi  dapat  secara  langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri). 5
Apabila mengikuti pandangan J.J Oostenbrink terhadap sanksi administratif maka akan sangat  ideal  apabila  diatur  dalam  penegakkan  hukum  terhadap  pelanggaran  pemanfaatan ruang  kawasan  sempada  sungai  mengingat  tindak-tindakan  pemerintah  dalam penanggulangan  pelanggaran  tersebut  harus  sesegera  mungkin  mengingat  dampak  yang besar  apabila  pelanggaran  ini  tetap  terjadi  di  Indonesia  khususnya  daerah-daerah  yang menggantungkan sumber air utamanya dengan sungai, seperti di Kabupaten Sintang.
Garis  sempadan  sungai,  yang  juga  dikenal  sebagai  garis  tepi  sungai  atau  garis  batas sungai,merupakan  garis  yang  menandai  batas  alami  dari  sungai  yang  mengidentifikasi tempat  di  mana  sungai  bertemu  dengan  daratan  atau  elemen  lain,  seperti  tepi  hutan  atau
3 Elena  Mihaela  Fodor, “ General  Principles  of  Administrative  Sanctions  in  The  Romanian  Law ” ,  Fiat Iustitia Journal, Vol. 1, Issue 1, 2007, hlm. 1.
4 Van Wijk/Konijnenbelt, Hoofdstukken van Administratiefrecht, (Gravenhage : Vuga Uitgeverij’s, 1984), hlm. 281.
5 J.J Oostenbrink, Administratief Sancties, (Denhaag : Vuga Boekerij, 1967), hlm. 8.
wilayah  perkotaan.  Garis  sempadan  sungai  memiliki  banyak  kegunaan,  termasuk  dalam perencanaan lingkungan, manajemen banjir, dan penentuan batas properti. Penentuan garis sempadan  sungai  dapat  bervariasi  tergantung  pada  hukum  dan  peraturan  setempat, beberapa  wilayah  memiliki  hukum  yang  sangat  ketat  tentang  hal  ini  karena  alasan lingkungan dan manajemen banjir.
Pentingnya  memahami  aturan  tata  ruang  terkait  batas  sempadan terutama  dalam  hal mendapatkan izin  melakukan pembangunan atau perubahan dikawasan sempadan sungai, karena  melanggar  peraturan  tersebut  bisa  mengakibatkan  sanksi  hukum.  Setiap  daerah mungkin  memiliki  peraturan  yang  berbeda  tentang  garis  sempadan  sungai,  seperti  di Kabupaten  Sintang  terdapat  dua  aturan  yang  mengatur  terkait  dengan  sempadan  sungai, yaitu  Peraturan  Daerah  Nomor  20  Tahun  2015  tentang  Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum.

## 1.1 Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Sungai  di  Kabupaten  Sintang  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  20  Tahun  2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah selajutnya disebut Perda RTRW pada Pasal 21 ayat (1) huruf a menerangkan bahwa kawasan sempadan sungai termasuk kedalam kawasan yang dilindungi. Sedangkan pada ayat (2) nya menyebutkan bahwa kawasan sempadan sungai yang dimaksud terdapat di Sungai Kapuas, Sungai Melawi dan Sungai Ketungau dan sempadan anak sungainya dengan ketentuan:
a. Sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter kiri kanan dari tepi sungai besar di luar kawasan permukiman;
b. Sekurang-kurangnya  50  (lima  puluh)  meter  kiri  kanan  dari  tepi  sungai  kecil  di  luar kawasan permukiman;
c. Untuk sungai di kawasan permukiman, sempadan sungai antara 10 - 15 (sepuluh sampai dengan lima belas) meter yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi; dan
d. Untuk  kawasan  rawan  bencana  banjir  penetapan  sempadan  sungai  150  (seratus  lima puluh) meter dari tepi sungai.
Perda  RTRW  Sintang  melakukan  pemetaan  dengan  cara  membagi  zonasi  kawasan termasuk  di  antaranya  zonasi  kawasan  lindung  yang  termasuk  di  dalamnya  kawasan sempadan  sungai.  Dalam  Pasal  45  ayat  (5)  Perda  RTRW    mengatur  bahwa  pada  zonasi kawasan  sempadan  sungai  tidak  diperkenankan  dilakukan  kegiatan  budidaya  yang
mengakibatkan  terganggunya  fungsi  sungai,  namun    dalam  kawasan  sempadan  sungai masih  diperkenankan  dibangun  prasarana  wilayah  dan  utilitas  lainnya  dengan  ketentuan tidak  menyebabkan  terjadinya  perubahan  fungsi  lindung  menjadi  fungsi  budidaya  yang berimplikasi  pada  rusaknya  fungsi  lindung  di  sepanjang  jaringan  prasarana  tersebut  dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
Pasal  45  ayat  (5)  Perda  RTRW  Sintang  menerangkan  bahwa  dengan  ketentuan sempadan sungai masuk kedalam zonasi kawasan lindung maka ada hal-hal yang dilarang dalam pemanfaatannya, walaupun diizinkan untuk menggunakannya namun peruntuannya harus memiliki manfaat umum dan tidak mengakibatkan kerusakan pada kawasan lindung tersebut.  Pelanggaran  terhadap  Pasal  45  ayat  (5)  tersebut  dapat  dikenakan  sanksi administrasi,  sebagaimana  diterangkan  pada  Pasal  62  ayat  (3)  yaitu  berupa  peringatan tertulis,  penghentian  sementara  kegiatan,  penutupan  lokasi,  pencabutan  izin,  pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang dan/atau denda administratif.
Dalam  Perda  RTRW  tidak  disebutkan  secara  spesifik  terkait  dengan  sanksi  pidana terhadap pelaku pelanggaran pemanfaatan ruang kawasan sempadan sungai, pada Pasal 91 ayat  (1)  Perda  RTRW  mengatur  secara  umum  terkait  dengan  pelanggaran  tata  ruang  di Kabupaten Sintang yaitu yang berbunyi “setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang sebagaimana  diatur  dalam  peraturan  daerah  ini  yang  mengakibatkan  perubahan  fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”
1.2 Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasan Sempadan Sungai  di  Kabupaten  Sintang  berdasarkan  Peraturan  Daerah  Nomor  13  Tahun  2017 tentang Ketertiban Umum.
Dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum selanjutnya disebut Perda Ketibum, menerangkan pada Pasal 1 angka 29 bahwa garis sempadan sungai adalah  garis  maya  di  kiri  dan  kanan  palung  sungai  yang  ditetapkan  sebagai  batas perlindungan  sungai.  Dalam  Perda  Ketibum  ini  pemerintah  kabupaten  sintang  melarang setiap  orang  atau  badan  mengotori  dan/atau  merusak  sempadan  sungai  serta  melarang membangun  tempat  mandi  cuci  kakus,  hunian/tempat  tinggal,  dan/atau  tempat  usaha  di atas bantaran sungai/sempadan sungai sebagaimana disebutkan secara terang pada Pasal 23 ayat (1) Perda Ketibum tersebut.
Larangan yang telah disebutkan di atas memiliki konsekuensi sanksi bagi perorangan atau  badan  yang  melanggarnya,  adapun  sanksi  yang  dapat  dikenakan  ialah  sanksi administrasi dan sanksi pidana. Terkait dengan sanksi administratif diterangkan pada Pasal 63  menyebutkan  bahwa  Bupati  atau Pejabat  yang  ditunjuk  berwenang  mengenakan  sanksi administratif  kepada  setiap  orang  atau  Badan  yang  melanggar  ketentuan  Pasal    23,  yaitu berupa  sanksi:  teguran/peringatan  lisan,  teguran/peringatan  tertulis,  paksaan  pemerintah, denda  pembebanan  biaya  paksaan  pemerintah,  denda  administratif,  pembekuan  izin; dan/atau pencabutan izin.
Sedangkan  terkait  dengan  sanksi  pidana  dalam  Perda  Ketibum  tersebut  diatur  pada Pasal  70  yang  berbunyi:  Setiap  orang  yang  melanggar  ketentuan  sebagaimana  dimaksud dalam  Pasal 23 dapat dikenakan ancaman pidana kurungan paling `singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Berdasarkan  Pasal  63  dan  Pasal  70  sebagaimana  telah  di  jelaskan  di  atas  dapat diketahui  bahwa  melakukan  pelanggaran  terkait  dengan  Pasal  23  Perda  Ketibum mengandung dua sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.
Adanya  perbedaan  penegakkan  hukum  dalam    penerapan  sanksi  terhadap  pelaku pelanggaran  pemanfaatan  ruang  tanpa  izin  di  kawasan  sempadan  sungai  antara  Perda RTRW  dengan  Perda  Ketibum,  dimana  perda  RTRW  lebih  menekankan  kepada  sanksi administratif  namun  sanksi  pidananya  tidak  disebutkan  secara  spesifik  sedangkan  dalam Perda Ketibum  menekankan  secara tegas  dan  spesifik terkait dengan  pelanggaran  tersebut baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.
Walaupun  aturan dalam  Perda  RTRW  dan  Perda Ketibum  telah  menerangkan  terkait dengan  sanksi  bagi  pelaku  pelanggaran  pemanfaatan  ruang  kawasan  sempadan  sungai tanpa izin, namun sejauh ini belum pernah terjadi penegakkan hukum yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaku pelanggaran tersebut.
Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan menemukan bahwa sejauh ini yang telah dilakukan pemerintah dalam penegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran pada adalah dengan cara pendekatan persuasif sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Satua Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) selaku pelaksana dan penegak peraturan daerah bahwa sajauh ini yang dilakukan belum kepada tahap pengenaan sanksi namun baru kepada pendekatan kekeluargaan  kepada  warga  atau  badan  yang  melanggar  ketentuan  tersebut.  Sedangkan
penerapan  sanksi  bagi  pelaku  pelanggaran  belum  pernah  dilakukan  sama  sekali sebagaimana yang tertuang di dalam Perda RTRW maupun dalam Perda Ketibum.
2. Faktor-Faktor  yang  Mempengaruhi  Penegakkan  Hukum  terhadap  Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Kawasann Sempadan Sungai di Kabupaten Sintang
Penegakan hukum dalam bahasa belanda dikenal sebagai rechtshandhaving . Istilah ini mengacu pada pemikiran tentang kekuatan untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana, yang dikuatkan  dengan  kebiasaan  menyebut  polisi,  hakim,  dan  jaksa  sebagai  penegak  hukum.  Menurut Notitie  Handhaving  Millieurecht, handhaving adalah  upaya  untuk  mengawasi  dan  menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata sehingga tercapai hukum dan aturan yang tertata  bagi  semua  orang. 6 Berbeda  dengan  Notitie  Handhaving  Millieurecht,  Soerjono  Soekanto memaknai  penegakan  hukum  adalah  proses  menyatukan  hubungan  nilai-nilai  yang  terjabarkan dalam  kaidah-kaidah  dan  sikap  tindak  sebagai  penjabaran  nilai  akhir.  untuk  menciptakan, mempertahankan, dan menjaga keharmonisan pergaulan hidup. 7
Menurut Soerjono  Soekanto,  terdapat  lima  hal  penting  yang  menjadi  faktor-faktor yang  sangat  mempengaruhi penegakan hukum yaiu sebagai berikut: 8
1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat,
5. Faktor kebudayaan.
Apabila  faktor-faktor  tersebut  dihubungkan  dengan  penegakkan  hukum  pelanggaran pemanfaatan  ruang  kawasan  sempadan  sungai  di  kabupaten  Sintang  maka  dapat  kita ketahui sebagai berikut:

## 2.1 Faktor Hukum
Faktor Hukum yang dimaksudkan adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Pemerintah. Faktor ini memandang terhadap eksistensi aturan itu sendiri dalam menyajikan  klausal-kalausal  hukum  yang  terkandung  di  dalamnya  sehingga  penegakan hukum  yang  berasal  dari  aturan  tersebut  dapat  efektif  diterapkan  di  tangah-tengah masyarakat hukum itu sendiri.
6 Jur Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 48.
7 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta, UI Press, 1983), hal. 35.
8 Ibid. hal. 8.
Dalam pelaksanaan penegakkan hukum pemanfaatan sempadan sungai di kabupaten Sintang  ditemukan  beberapa  kekurangan  dalam  aturan  hukumnya  diantaranya: Pertama belum  adanya  peraturan  pelaksan  terhadap  aturan  yang  mengatur  tentang  penegakkan hukum tersebut. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SAT Pol  PP)  Kabupaten  Sintang  yang  menyatakan  “bahwa  dalam  PERDA  Ketibum  tidak dilanjutkan  dengan  aturan  pelaksana  baik  berupa  peraturan  bupati  atau  aturan  lainnya sehingga  di  dalam  pelaksanaan  penegakkan  hukum  terhadap  pelanggar  atau  bangunan- bangunan tanpa izin di kawasan sempadan sungai tidak dapat dilaksanakan dengan optimal karena belum adanya aturan yang mengatur secara rinci tata cara atau SOP pelaksanaannya.
Kedua  dengan  adanya  dua  aturan  yang  berbeda  membahas  tentang  pelanggaran tersebut yaitu Perda RTRW dan Perda Ketibum menimbulkan ambiguitas dalam penerapan hukum  peraturan  daerah  mana  yang  akan  dijadikan  acuan,  karena  kedua  perda  tersebut memiliki  sanksi  yang  berbeda  baik  dari  sanksi  administratif  maupun  sanksi  pidanan sehingga  dalam  penerapan  sanksi  hukum  belum  ada  kepastian  hukum  yang  tepat  untuk dikenakan terhap pelaku pelanggaran  .

## 2.2 Faktor Penegak Hukum
Konsekunsi  dari  larangan  pemanfaatan  ruang  kawasan  sempadan  sungai  tanpa  izin diatur dalam peraturan daerah menjadikan SAT POL PP menjadi instansi yang berwenang dalam penegakkan hukumnya sebagai mana amanat Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (PP No 8 Tahun 2018), SAT POL PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala  Daerah,  menyelenggarakan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman  serta menyelenggarakan pelindungan masyarakat.
Dalam  pelaksanaan  tugasnya  selaku  penegak  hukum,  SAT  POL  PP  menjadi  instansi yang bersifat mandatair dimana pelaksanaan tugasnya harus berdasarkan dari rekomendasi aturan,  keputusan  instansi  yang  berwenang  dalam  menentukan  pelanggaran  tersebut  dan laporan masyarakat. Dalam penegakan hukum pelanggaran pemanfaatan ruang khususnya bangunan-bangunan yang berdiri dalam kawasan sempadan sungai di Kabupaten Sintang, SATPOL  PP  dapat  melakukan  peneggakkan  hukum  apabila  telah  mendapatkan  hasil  atau rekomendasi  dari  Dinas  Lingkungan  Hidup  dan  Dinas  Penataan  Ruang  dan  Pertanahan Kabupaten Sintang.
Kendala  yang  dialami  oleh  SAT  POL  PP  adalah  kurangnya  integrasi  antar  instansi dalam peneggakkan hukum tersebut, SAT POL PP yang bersifat mandatair sejauh ini belum dapat  melakukan  peneggakkan  hukum  dikarenakan  belum  adanya  keputusan  dan rekomendasi  dari  instansi  yang  berwenang  seperti  yang  di  sebutkan  di  atas.  SAT  POL  PP tidak  dapat  hanya  mengacu  kepada  ketentuan  yang  ada  dalam  Perda  RTRW  dan  Perda Ketibum  dalam  penegakkan  hukum  pelanggaran  pemanfaatan  ruang  kawasan  sempadan sungai,  hal  ini  dikarenakan  SAT  POL  PP  tidak  memiliki  kewenangan  dan  pengetahuan terhadap  kegiatan  atau  bangunan  mana  melakukan  pelanggaran  atau  tidak,  dinas  atau instansi  terkaitlah  yang  berwenang  dan  dapat  menentukan  pelanggaran  tersebut,  baru kemudian merekomendasikan kepada SAT POL PP untuk penegakkan hukumnya.
Kendala selanjutnya yang dialami penegak hukum dalam hal ini SAT POL PP adalah jumlah  penyebaran  bangunan  yang  tidak  terkontrol  di  dua  sempadan  sungai  besar  yaitu Sungai Melawi dan Sungai Kapuas hingga ke pelosok daerah tidak berbanding lurus dengan jumlah  dan  penyebaran  anggota  SAT  POL  PP  yang  ada  di  Kabupaten  Sintang  sehingga dalam penegakkan hukumnya mengalami kendala karena kekurangan personil.

## 2.3 Faktor Sarana atau Fasilistas
Penegakan  hukum  tidak  dapat  berjalan  dengan  baik  tanpa  sarana  dan  fasilitas  yang memadai  diantaranya  organisasi  yang  baik,  tenaga  kerja  yang  berpendidikan  tinggi  dan terampil,  peralatan  yang  cukup,  dan  dana  yang  cukup  apabila  hal  tersebut  tidak  dapat terpenuhi maka penegakan hukum akan menghadapi kendala untuk mencapai tujuannya. 9
SAT  POL  PP  Kabupaten  Sintang  sejauh  ini  memiliki  organisasi  instansi  dan kelembagaan  yang  baik  serta  didukung  dengan  tingkat  pendidikan  dan  keterampilan anggota yang mempuni dalam melaksanakan tupoksinya, namun dalam hal peralatan dalam melaksanakan penegakan hukum SAT POL PP Kabupaten Sintang masih banyak mengalami kekurangan.
SATPOL  PP  Kabupaten  Sintang  belum  dilengkapi  dengan  alat  pengamanan  diri  dan fasilitas  kendaraan  yang  memadai  dalam  melakukan  tugasnya,  khususnya  dalam penegakkan  hukum  terhadap  pelanggaran  pemanfaatan  ruang  kawasan  sempadan  sungai yang dimana SATPOL PP membutuhkan kendaraan air yang sampai hari ini belum dimiliki sendiri  oleh  instansi  SATPOL  PP  guna  melaksanakan  penegakkan  hukum  bangunan- bangunan atau kegiatan yang terjadi di tepian sungai.
9 Agus  Riyanto,  Penegak  Hukum,  Masalahnya  Apa?,  business-law.binus.ac.id,  https://business- law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/, di Posting pada Desember 2018.
Selanjutnya  kendala  terkait  dengan  ketersediaan  dana  yang  belum  memenuhi  secara menyeluruh dalam menunjang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh SATPOL PP, dengan keterbatasan  dana  SATPOL  PP  mengadapi  kendala  dalam  penegakkan  hukum  khususnya terkait  dengan  dana  dalam  mengahadi  kendala  dilapangan  seperti  BBM  kendaraan  dalam melakukan peninjauan lapangan, SPJ perjalanan dinas dan lainnya.

## 2.4 Faktor Masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf  kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum  yang  tinggi,  sedang,  atau  kurang.  Adanya  derajat  kepatuhan  hukum  masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator hukum yang bersangkutan. 10
Di  Kabupaten  Sintang  kesadaran  hukum  masyarakat  terhadap  aturan  pamanfaatan ruang  kawasan  sempadan  sungai  masih  tergolong  kurang,  walaupun  berdasarkan keterangan  Sekertaris  Dinas  Pentaaan  Ruang  dan  Pertanahan  Kabupaten  Sintang  telah melakukan sosialisasi aturan dan mengadakan Forum Group Diskusi (FGD) namun belum membuat  informasi  terhadap  aturan  tersebut  belum  tepat  sasaran  atau  belum  sepenuhnya sampai kepada masyarakat pelaku pelanggaran.
Pemerintah  Daerah  diharapkan  juga  melakukan  sosialisasi  secara  langsung  ( door  to door )  di  lapangan  khususnya  masyarakat  yang  melakukan  kegiatan  dan  mendirikan bangunan  di  kawasan  sempadan  sungai,  pemerintah  daerah  diharapkan  mampu memberikan  penerangan  hukum  dan  kesadaran  hukum  terhadap  masyarakat  dengan  cara menjelaskan alasan adanya aturan tersebut karena sempadan sungai memiliki peran penting dalam kehidupan, ekosistem air, kualitas mutu air dan juga sebagai tanggul penangkal banjir dan erosi.
Selain sosialisasi secara lansung pemerintah daerah juga diharapkan menjelaskan dan memasang papan reklame atau pengumuman yang menerangkan informasi terkait dengan batas atau patok yang masuk dalam kawasan sempadan sungai sehingga masyarakat dapat mengetahui  mana  batas  atau  zona  kawasan  sempadan  sungai  yang  telah  ditetapkan  oleh pemerintah. Hasil dari pantauan di lapangan belum ditemukan pengumuman atau penunjuk
10 Dwi  Prastiandiani,  Penegakan  Hukum  Atas  Pelanggaran  Pemanfaatan  Sempadan  Sungai  Di Kabupaten Sidoarjo,Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Universitas Muhamadiyah Sidoarjo, (ISSN. 2338-
445X dan E-ISSN. 2527 9246), Vol. 4, No. 2, September 2016, 117-234, hlm.204.
https://jkmp.umsida.ac.id/index.php/jkmp/issue/view/146.
batas sempada sungai yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah sehingga wajar apabila masyarakat  melakukan  pelanggaran  tersebut  dikarenakan  minimnya  informasi  dan pengetahuan tentang batas atau patok zona kawasan lindung sempadan sungai yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

## 2.5 Faktor Kebudayaan
Selanjutnya  yang  terakhir  kendala  yang  di  alami  oleh  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Sintang  (SATPOL  PP)  dalam  penegakkan  hukum  pelanggaran  ini  berdasarkan  faktor kebudayaan  adalah  keberadaan  masyarakat  adat  kampung  tua  yang  sudah  mendiami kawasan sempadan sungai sejak dahulu, masyarakat adat kampung tua ini sudah mendiami kawasan  sempadan    sungai  sejak  sebelum  adanya  aturan  larangan  mendirikan  bangunan pada  kawasan  sempadan  sungai.  Hal  ini  difaktori  karena  di  Kabupaten  Sintang  sungai adalah  urat  nadi  kehidupan  masyarakat,  sumber  air  utama,  mata  pencaharian  hingga tranportasi semunya bergantung kepada sungai yang ada, sehingga sulit untuk memisahkan antar masyarakat tersebut dengan sungai.
Upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah terhadap keberadaan masyarakat adat kampung  tua  yang  sudah  lama  mendiami  kawasan  sempadan  sungai  tersebut  adalah memberikan penyadaran atau sosialisasi bahwa saat ini ekosistem yang ada di sungai sudah sangat  mengkhawatirkan  dikarenakan  sempadan  sungai  sudah  berkurang  fungsinya  serta menerangkan  betapa  pentingnya  peran  sempadan  sungai  menangkal  erosi  dan  banjir sehingga keberadaan bangunan dalam kawasan sempadan sungai dapat menggangu fungsi dan peran sempadan sungai itu sendiri.
Sejauh ini pemerintah daerah Kabupaten Sintang sudah melakukan upaya pencegahan dengan  cara  tidak  menerbitkan  izin  IMB/PBG  kepada  bangunan  yang  berdiri  dalam kawasan  sempadan  sungai,  namun  terhadap  bangunan  atau  pihak-pihak  yang memanfaatkan  ruang  kawasan  tanpa  izin  dan  tidak  sesuai  aturan  yang  ada  dalam penegakkan hukumnya masih terkendala sebagaimana yang disampaikan di atas sehingga sejauh  ini  penegakkan  hukum  yang  bisa  dilakukan  hanya  sebatas  penegakkan  hukum responsif  yang  memahami  keadaan  serta  kondisi  pelanggar  aturan  tersebut  sehingga penegakkan hukum yang diterapkan lebih kepada penyadaran hukum bagi para pelanggar bukan semata-mata penerapan sanksi hukum .

## KESIMPULAN
Terdapat  dua  peraturan  daerah  di  Kabupaten  Sintang  yang  mengatur  terkait  dengan penegakkan  hukum  pelanggaran  pemanfaatan  ruang  kawasan  sempadan  sungai,  yaitu Perda RTRW dan Perda Ketibum, Perda RTRW  menerangkan bahwa pelanggaran tersebut dapat  dikenakan  sanksi  administratif  namun  tidak  menetapkan  secara  rinci  terkait  sanksi pidananya,  berbeda  dengan  Perda  Ketibum  yang  menyebutkan  secara  rinci  sanksi administratif dan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran tersebut. Selanjutnya apabila dilihat  dari  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  penegakkan  hukum  terhadap  pelanggaran pemanfaatan ruang kawasann sempadan sungai di Kabupaten Sintang mengalami kendala masing-masing  diantaranya  adanya  ambiguitas  dasar  hukum,  kurangnya  sinergritas  antar instansi  pemerintah,  kurangnya  saran  dan  fasilitas  dalam  melakukan  penegakkan  hukum, kurangnya  kesadaran  masyarakat  dan  adanya  masyarakat  adat  kampung  tua  yang  sudah sejak lama mendiami kawasan sempadan sungai.

## DAFTAR PUSTAKA
Agus  Riyanto,(2008) Penegak  Hukum,  Masalahnya  Apa? ,  business-law.binus.ac.id, https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/, di Posting pada Desember.
Dwi Prastiandiani, (2016) Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Pemanfaatan Sempadan Sungai Di Kabupaten Sidoarjo ,Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Universitas Muhamadiyah Sidoarjo, (ISSN. 2338-445X dan E-ISSN. 2527 9246), Vol. 4, No. 2, September 2016, 117- 234. https://jkmp.umsida.ac.id/index.php/jkmp/issue/view/146
Elena  Mihaela  Fodor,  (2007), General  Principles  of  Administrative  Sanctions  in  The  Romanian Law , Fiat Iustitia Journal, Vol. 1, Issue 1.
Mukti  Fajar  ND  dan  Yulianto  Achmad,  (2010), Dualisme  Penelitian  Hukum  Normatif  dan Hukum Empiris , Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
J.J Oostenbrink, 1967, Administratief Sancties , Denhaag:Vuga Boekerij.
Jur Andi Hamzah, 2008, Penegakan Hukum Lingkungan , Jakarta: Sinar Grafika.
Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , Jakarta: UI Press. Suyono Sosrodarsono, 1984, Perbaikan dan Pengaturan Sungai , Jakarta, Pradnya Paramita Van  Wijk/Konijnenbelt,  1984, Hoofdstukken  van  Administratiefrecht ,  Gravenhage:  Vuga Uitgeverij’s.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
Peraturan  Menteri  Pekerjaan  Umum  dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
Peraturan Menteri  Pekerjaan Umum dan  Perumahan  Rakyat  Nomor  63/PRT/1993  tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum.
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sintang  Nomor  20  Tahun  2015  tentang  Rencana  Tata  Ruang Wilayah