Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## IMPLEMENTASI HUKUM PAJAK DAN PEMUNGUTAN PAJAK BAGI KESEJAHTERAAN SOSIAL RAKYAT INDONESIA
Arif Sofiyan Berlianto 1 , Taun 2
Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia 1910631010190@student.unsika.ac.id, taun@gmail.com

## Abstract
Taxes are obligatory contributions of individuals or entities to the state as a legal obligation, there is no  direct  incentive  to  use  them  to  meet  the  greatest  needs  for  the  prosperity  of  the  people  of  the nation. To regulate taxation, a tax law is needed, namely  a collection of regulations. This regulates the relationship between the government as a tax collector and the public as a tax payer. So that the Government places tax obligations as one of the embodiments of state obligations which are a means of financing the state in national development in order to achieve the goals of the State because most taxes  constitute  national  income.  This  writing  aims  to  determine  the  applicable  tax  collection  in Indonesia for the welfare of the people and its implementation according to the applicable tax law to reduce tax problems.
Keywords: t axes, tax collection, reduce tax problems
 Alamat korespondensi:
Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia 1910631010190@student.unsika.ac.id
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris

## I. PENDAHULUAN
Menurut  Pancasila  dan  Undang-Undang  Dasar  1945,  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia adalah  bangsa  yang  diakui  secara  konstitusional  yang  telah  mencapai  pembangunan  nasional  yang ditopang  oleh  kerjasama  Pemerintah  dan  seluruh  rakyat.  Hal  ini  sejalan  dengan  tujuan  negara  yang tertuang  dalam  Pembukaan  Undang-Undang  Dasar1945  yang  berbunyi  “melindungi  segenap  bangsa Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan  kesejahteraan  umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan sosial”. 1
Perpajakan  merupakan  faktor  terpenting  dalam  mendukung  anggaran  pendapatan  negara. Pembangunan  suatu  negara  memerlukan  beberapa  unsur  pendukung,  salah  satunya  adalah  akses terhadap  sumber  pendapatan  yang  memadai  dan  dapat  diandalkan.  Tentunya  di  zaman  yang  serba modern ini, untuk membiayainya dibutuhkan modal. 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara  Perpajakan  memberikan  definisi:  “Pajak  adalah  kontribusi  wajib kepada  negara  yang  terutang  oleh  orang  pribadi  atau  badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran  rakyat”. 3 Peran  strategis  yang  penting  dari  sektor  pajak yaitu pemerintah bisa menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan setiap tahun oleh pemerintah.
Berdasarkan  Undang-Undang  APBN,  Sumber  Penerimaan  Negara  terdiri  dari  Penerimaan Pajak,  Penerimaan  Negara  Bukan  Pajak  (PNBP),  dan  Hibah.  Kebijakan  Pemerintah  di  bidang pendapatan  negara  dan  hibah  didorong  untuk  mengurangi  ketidakstabilan  keuangan  melalui  upaya untuk mengoptimalkan pendapatan negara dan hibah, khususnya di dalam batas negara.
Berdasarkan  kutipan  di  atas,  tampak  bahwa  pajak  merupakan  satu-satunya  simbol  nasional yang  sangat  penting  baik  bagi  prakarsa  pembangunan  nasional  maupun  musyawarah  pemerintah. Penting dan strateginya peran sektor perpajakan dalam penyelenggaraan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Rancangan APBN ini, yaitu terjadinya peningkatan sumbangan pajak bagi APBN dari tahun ke tahun.
Di  bidang  pajak,  banyak  orang  menawarkan  definisi  pajak  yang  berbeda-beda.  Namun, berbagai definisi memiliki tujuan atau premis yang sama. Definisi kata sifat berikut ini dimungkinkan: Pajak adalah kontribusi penduduk kepada pemerintah negara (pengalihan dana dari sektor swasta ke sektor  pemerintah)  sesuai  dengan  undang-undang  (yang  dapat  diterima),  sementara  menolak  untuk menerima  sarana  utama  (prestatie)  yang  dapat  digunakan  untuk  mempromosikan  opini  publik (publiecke uitgaven).

## II. METODE PENELITIAN
Sumber  data  yang  digunakan  yaitu  Data  sekunder,  data  yang  diperoleh  melalui  dokumen- dokumen seperti laporan dan literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan yang sedang dibahas, seperti putusan pengadilan terdahulu yang terdapat kasus atau buku yang membahas Peraturan seperti Peraturan Gubernur dan beberapa peraturan lainnya serta menggunakan Data primer adalah data yang diperoleh secara perlahan dari orang pertama, baik individu maupun individu dari suatu kelompok.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pengertian Pajak
Menurut  Undang-undang  Nomor  28  Tahun  2007  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah sumbangan wajib dari orang pribadi atau organisasi kepada  suatu  bangsa  yang  bereputasi  baik  sesuai  dengan  Undang-Undang. 4 Pajak  merupakan  hak dasar yang secara eksplisit dinyatakan dalam UUD 1945. Pernyataan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang" dibuat dalam Pasal 23 (A). Itu  sesuai  dengan  ayat  27  (1).  Pasal  23  (A)  UUD  1945  (Amandemen  IV)  menjadi  dasar  hukum pungutan pajak di Indonesia yang berbunyi: “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
1 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4
2 Bohari. 2004. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Raja Grafindon Persada
3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
keperluan negara diatur dengan undang-undang”.
Banyak  informasi  yang  diberikan  oleh  sarjana  tentang  apa  sebenarnya  pajak  dalam  kaitannya dengan  pajak melalui  berbagai  pengertian  yang  berbeda.  Di  bawah  ini  terdapat beberapa  pengertian frasa  dari  berbagai  Sarjana,  yaitu: 5 1).  Definisi  Fransiskus  adalah  sebagai  berikut:  "Pajak  adalah bantuan, apakah dilakukan perlahan atau tidak sama sekali, untuk meminta pemerintah mengeluarkan pernyataan."  2)  Definisi  Deutsche  Reichs  Abgaben  Ordnung  (RAO-1919)  berbunyi:  "Pajak  adalah hutang  secara  insidental  atau  secara  periodik  (dengan  tidak  ada  kontraprestasinya),  yang  dipungut oleh  badan  yang  bersyarat  umum  (negara),  untuk  memperoleh  pendapatan,  dimana  terjadi  suatu tatbestand (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah berutang pajak.”
Banyak kalangan di bidang perpajakan yang dapat memberikan pengertian pajak yang berbeda satu sama lain. Namun, semua definisi ini memiliki maksud atau tujuan yang sama. Berikut definisi pemerintah yang tersedia: Pajak adalah pesan dari rakyat kepada pemerintah (peralihan kekayaan dari sektor  partikel  kepada  pemerintah)  berdasarkan  aturan  tidak  tertulis  (yang  dapat  diterima  tanpa menyebutkan  timbal  balik).  hukum  yang  dapat  dijalankan  secara  diam-diam  dan  yang  digunakan untuk memajukan kebaikan bersama (publiecke uitgaven).
Pajak  adalah  kontribusi  utama  yang  dibuat  oleh  pemerintah,  dan  juga  berfungsi  sebagai  mata uang  negara.  Ada  dua  fungsi  penganggaran  yaitu  budgeter  dan  Regulerend.  Pertama,  berfungsi sebagai  alat  penganggaran,  yaitu  pajak  sebagai  sumber  dana  pemerintah  untuk  mengelola pengeluaran.  Fungsi  pajak  budgeter  adalah  fungsi  yang  terletak  di  suatu  sektor  publik,  dan  pajak merupakan alat untuk memasukkan uang ke dalam kas negara yang akan digunakan untuk membiayai kontes negara. Dua; menjalankan fungsi regulator atau alat pelaksana kebijakan pemerintah di bidang kebijakan sosial dan ekonomi. Pajak mempunyai kemampuan untuk mengatur (Regulerend), menurut teori dapat digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan ekonomi dan sosial bangsa. 6

## 2. Implementasi Hukum Pajak Sebagai Instrumen Ekonomi Negara
Menurut  Rochmat  Soemitro,  “Hukum  Pajak  adalah  seperangkat  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  hubungan  antara  pemerintah  sebagai  pembayar  pajak  dengan  masyarakat sebagai  pembayar  pajak”.  Hukum  Pajak  berisi  siapa  Wajib  Pajak  (subyek)  dan  apa  kewajiban- kewajiban  mereka  terhadap  pemerintah,  hak-hak  pemerintah,  obyek-obyek  apa  yang  dikenakan pemerintah, cara penagihan dan cara mengajukan keberatan. 7
Hukum  Pajak  dapat  dibagi  menjadi  dua  kategori,  yaitu  formal  dan  material.  Hukum  Pajak Material adalah Hukum Pajak Yang Memenuhi Standarisasi Yang Menerangkan Keadaan, Perbuatan, dan  Peristiwa  Hukum  Yang  Harus  Disebut  Pajak  Atau  Dapat  Disebut  Sebagai  Subjek  Tentang Timbulnya,  Besarnya,  dan  Hapusnya  Utang  Pajak,  Serta  Hukum  Hubungan  Antara  Pemerintah  Dan Wajib  Pajak.  Pajak  sebagai  alat  perekonomian  berfungsi  sebagai  unit  fundamental  suatu  bangsa.  Ia merupakan  kebutuhan  bagi  setiap  warga  negara  yang  diciptakan  berdasarkan  UUD  1945.  Namun, mengingat  pemerintah  sering  mengalami  kekurangan  atau  defisit,  pemerintah  harus  mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu tindakan tersebut adalah dengan mengenakan biaya tambahan untuk menutupi biaya jangka pendek pembelian.
Selain  itu,  kebijakan  alokasi  anggaran  terus  diadvokasi  dalam  rangka  meningkatkan produktivitas  bangsa  secara  keseluruhan,  meningkatkan  efektivitas  dan  efektivitas  penyelenggaraan pemerintahan  negara,  serta  meningkatkan  efektivitas  sistem  hukum  nasional.  Alokasi  belanja Pemerintah Pusat 2012 untuk memberikan dukungan terhadap: (1) peningkatan infrastruktur belanja; (2)  pelaksanaan  klaster  4,  yang  terdiri  dari  6  program  utama,  dan  3  prioritas  utama;  (3)  program perlindungan  sosial  dalam  bentuk  program  Jamkesmas;  (4).  peningkatan  belanja  untuk  bidang perekonomian  (5).  implementasi  anggaran  berbasis  kinerja  oleh  K/L  dengan  pendekatan  pencapaian output dan outcome. 8
Dengan  mempertimbangkan  kerangka  dan  strategi  perencanaan  keuangan  di  atas,  maka  pos
5 R, Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Bandung: Rafika Aditama,
2003), h. 3
6 Munawir S, Pokok-pokok Perpajakan, liberty, Yogyakarta, 1985, h. 4.
7 Mustaqiem, Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah, Jakarta: FH UII Press, 2008, hal. 230.
8 Lihat: Nota Keuangan & Rancangan APBN 2012
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
RAPBN  2012  akan  memuat  pokok-pokok  besaran  sebagai  berikut:  (1).  Pendapatan  negara  dengan penerimaan hibah direncanakan mencapai Rp1.292,9 triliun (15,9 persen) terhadap PDB, yang berarti bahwa negara tersebut telah gagal memenuhi target APBN-P untuk tahun 2011 sekitar Rp123,0 triliun (10,5 triliun). persen). Kami mengantisipasi penerimaan pajak akan mengakibatkan gagalnya rencana penerimaan  negara  dan  hibah  yang  bersangkutan.  (2).  Total  ekspor  nasional  diperkirakan  mencapai Rp. 1,418,5 triliun (17,5 persen terhadap PDB). Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp97,7 triliun atau  7,4  persen  dari  anggaran  belanja  negara  dalam  APBN-P  2011  sebesar  Rp1.320,8 triliun. Belanja pemerintah pusat tahun 2012 diperkirakan sekitar Rp954,1  triliun, meningkat Rp45,9 triliun atau 5,1% dibandingkan paguAPBN-P tahun 2011. 9
Dalam hal demikian, pajak adalah seruan para penyelenggaris bangsa. Sekitar 25 juta orang diperkirakan tidak mampu membayar pajak yang baru-baru ini memperoleh potensi dari sumber wajib pajak, yang hanya mewakili sekitar 10,4 persen dari potensi 5 juta badan usaha. 10 Meskipun demikian, 10,4%  merupakan  persentase  yang  relatif  rendah  karena  jika  dilihat  dari  masalah  utang,  sumber kekurangan  yang  dimaksud  adalah  utang  baik  dari  dalam  maupun  luar  negeri.  Menurut  Editoral Media Indonesia Edisi 25 November 2011 dengan edisi “Hutan kian menggunung”, total utang dalam negeri  pada  tahun  2011  adalah  1,768  triliun  rupiah,  dibandingkan  dengan  1,273  triliun  pada  tahun 2001. Artinya, rata-rata, hutang per tahun memiliki turun 50 triliun rupiah. Kenaikan Hutang selama periode  2010–2011  adalah  sekitar  $19,19  triliun.  Dan  jika  230  juta  jiwa  dimasukkan,  maka  setiap penduduk Indonesia harus merelakan sekitar 7,4 juta rupiah. Karena bagaimana bendera negara bisa hancur jika jumlah tahun ditambah, ini adalah gambar yang benar-benar fantastis.
Dalam situasi ini, instrumen pajak sangat direkomendasikan untuk rebelanjament bangsa agar negara  dapat  mengatasi  defisit  anggaran,  meningkatkan  kebanggaan  nasional  dan  menegakkan  hak- hak  rakyat,  dan  memungkinkan  masyarakat  umum  untuk  mendapatkan  manfaat  dari  terciptanya pendidikan yang terjangkau. , perawatan kesehatan yang terjangkau, pertahanan dan keamanan yang terjangkau, subsidi BBM, dan sumber energi yang andal dan tahan lama. Selain itu, peran pajak juga berfungsi  sebagai  kompensasi  bagi  orang-orang  yang  cukup  umur,  sehingga  setiap  kelompok  yang kurang  mampu  tidak  dapat  mengakses  manfaat  tersebut  karena  krisis  ekonomi  global  saat  ini disebabkan oleh kegagalan untuk mendistribusikan pendapatan secara adil. 11

## 3. Pengaruh Pemungutan Pajak Bagi Kesejahteraan Sosial
Beberapa  contoh  kebijakan  yang  merugikan  yang  tidak  memenuhi  kebutuhan  masyarakat adalah  infrastruktur  jalan  yang  tidak  memadai,  yang  sering  mengakibatkan  rusaknya  lajur  dan  tidak diperbaikinya jalur, fasilitas di jembatan yang tidak memadai, dan distribusi barang yang terhenti dan menyebabkan  kenaikan  harga  barang.  Meskipun  pendidikan  masih  membutuhkan  perbaikan,  namun besaran  pembiayaan  pendidikan  telah  ditingkatkan  sekitar  20%  dari  APBN  dan  kini  dilaksanakan setiap  tahun.  Namun,  sifat  dampaknya  tidak  jelas  karena  badan  operasional  sekolah  (BOS) memberikan  jumlah  nominal  yang  relatif  kecil  bagi  penduduk  yang  kurang  mampu,  dan  bahkan jumlah tunjangan  yang  diberikan  kepada  guru  bantu atau non-pengajar minimal.  Di  bidang  promosi kesehatan,  inisiatif  Jaminan  Kesehatan  Masyarakat  (Jamkesmas)  dengan  total  dana  US$7,3  miliar sangat membantu masyarakat  yang  selama ini  ragu untuk  berobat  ke rumah  sakit,  namun  pelayanan ini masih dalam proses yang belum baik. 12
Untuk memenuhi persyaratan pemungutan pajak, yaitu:
a.  Syarat  keadilan,  pemungutan  pajak  tidak  boleh  meniru  hambatan  atau  perlawanan.  Pemungutan pajak  harus  dilakukan  sesuai  dengan  tujuan  undang-undang,  yaitu  untuk  mencapai  konsistensi dengan mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam merujuk pajak secara terbuka dan jujur serta sesuai dengan kemampuan masing-masing individu.
b.  Syarat  Yuridis,  Pemungutan  pajak  harus  berdasarkan  aturan  tidak  tertulis.  Sebaliknya,  rencana tersebut  berhasil  ketika  Wajib  Pajak  diberikan  izin  untuk  mengirim  pesan  kepada  kepala
9 Dr. Niru Anita Sinaga, Sh, Mh. Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. Volume 7. Issue 1. (September) 2016.
10 Mahendra, PajakSebagaiPilar Negara, Suplemen Tempo edisi 25 Oktober-4 November 2012, KementerianKeuangan RI Direktorat Jenderal Pajak
11 Enny Agustina, Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial. Volume 18. Issue 3. (September) 2020.
12 Muhammad Yasid, Hang Bun, Tinjauan Yuridis Terhadap Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi. Volume 2. Issue 1. (Januari) 2020.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. VI, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
perusahaan  outsourcing  pajak  di  lokasi  tertentu  dan  untuk  mengirim  banding  kepada  penyalur pajak.
c. Syarat Econo. Pemungutan pajak tidak dapat mengganggu kegiatan ekonomi sehari-hari, baik yang meliputi  produksi  barang  maupun  penjualannya,  sehingga  tidak  dapat  merugikan  perekonomian masyarakat secara umum.
d.  Syarat  Keuangan.  Pemungutan  pajak  harus  berfungsi  secara  efektif  sesuai  anggaran.  Agar  biaya pajak lebih berharga daripada hasil pemungutannya, maka harus dapat dirundingkan.
e. Sistem pemungutan pajak harus kuat. Sistem pemungutan pajak yang kuat akan memudahkan dan memotivasi masyarakat untuk memenuhi persyaratan pajaking. 13
Dalam buku Hukum Pajak, Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton menyebutkan bahwa ada empat (empat) jenis sistem pajak-pemungutan, yaitu sebagai berikut:
a.  Sistem  penilaian  resmi  adalah  metode  untuk  menentukan  jumlah  waktu  minimum  yang  harus dihabiskan seorang siswa untuk membayar (atau menerima) nilai. Dengan sistem ini, masyarakat (Wajib Pajak) cenderung positif dan bersedia menerima setiap langkah pajak terkait yang diambil oleh fisk. Begitu ada pajak sura, pajak utang pertama orang tersebut direalisasikan.
b.  Sistem  evaluasi  semi-diri  adalah  jenis  sistem  umpan  balik  bagi  karyawan  yang  mendorong pertumbuhan di tempat kerja dan memenuhi kebutuhan karyawan untuk mengetahui nilai mereka yang  sebenarnya.  Menurut  sistem  ini,  setiap  awal  tahun,  Wajib  Pajak  memberitahukan  dirinya sendiri  tentang  pajak  terbesar  yang  tersedia  untuk  tahun  yang  akan  datang,  yang  menjadi kecemasan bagi Wajib Pajak, yang harus bertindak secara independen. 14

## IV. KESIMPULAN
Banyak  kalangan  di  bidang  perpajakan  yang  dapat  memberikan  pengertian  pajak  yang berbeda satu sama lain. Namun, semua definisi ini memiliki maksud atau tujuan yang sama. Berikut definisi  pemerintah  yang  tersedia:  Pajak  adalah  pesan  dari  rakyat  kepada  pemerintah  (peralihan kekayaan  dari  sektor  partikel  kepada  pemerintah)  berdasarkan  aturan  tidak  tertulis  (yang  dapat diterima tanpa menyebutkan timbal balik). hukum yang dapat dijalankan secara diam-diam dan yang digunakan untuk memajukan kebaikan bersama (publiecke uitgaven).
Hukum  Pajak  dapat  dibagi  menjadi  dua  kategori,  yaitu  formal  dan  material.  Hukum  Pajak Material adalah Hukum Pajak Yang Memenuhi Standarisasi Yang Menerangkan Keadaan, Perbuatan, dan  Peristiwa  Hukum  Yang  Harus  Disebut  Pajak  Atau  Dapat  Disebut  Sebagai  Subjek  Tentang Timbulnya,  Besarnya,  dan  Hapusnya  Utang  Pajak,  Serta  Hukum  Hubungan  Antara  Pemerintah  Dan Wajib Pajak. Dalam situasi ini, instrumen pajak sangat direkomendasikan untuk rebelanjament bangsa agar  negara  dapat  mengatasi  defisit  anggaran,  meningkatkan  kebanggaan  nasional  dan  menegakkan hak-hak rakyat, dan memungkinkan masyarakat  umum  untuk mendapatkan manfaat  dari  terciptanya pendidikan  yang  terjangkau,  perawatan  kesehatan  yang  terjangkau,  pertahanan  dan  keamanan  yang terjangkau, subsidi BBM, dan sumber energi yang andal dan tahan lama.
Beberapa  contoh  kebijakan  yang  merugikan  yang  tidak  memenuhi  kebutuhan  masyarakat adalah  infrastruktur  jalan  yang  tidak  memadai,  yang  sering  mengakibatkan  rusaknya  lajur  dan  tidak diperbaikinya jalur, fasilitas di jembatan yang tidak memadai, dan distribusi barang yang terhenti dan menyebabkan kenaikan harga barang.

## REFERENSI

## Buku
Bohari. 2004. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Raja Grafindon Persada.
Mahendra,  Pajak  sebagai  pilar  Negara,  Suplemen  Tempo  Edisi  25  Oktober  -  4  November  2012,
Kementerian keuangan Ri Direktorat Jenderal Pajak.
Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta: Cv Andy Offset, 2008, Hal. 2. Munawir  S,  Pokok-Pokok  Perpajakan,  Liberty,  Yogyakarta,  1985,  H.  4.  Mustaqiem,  Pajak  Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah, Jakarta: Fh Uii Press, 2008, Hal. 230.
Munawir S, Pokok-Pokok Perpajakan, Liberty, Yogyakarta, 1985, H. 4.
13 Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi, Yogyakarta: CV Andy Offset, 2008, hal. 2.
14 Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, Hukum Pajak Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat, 2007, hal. 22.
Jurnal Ilmu Hukum “THE JURIS” Vol. V, No. 2, Desember 2022 ISSN 2580-0299, e-ISSN 2580-8370 http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris
Nota Keuangan & Rancangan Apbn 2012. R, Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (Bandung: Rafika Aditama, 2003), H. 3. Wirawan B.Ilyas & Richard Burton, Hukum Pajak Edisi 3, Jakarta: Salemba Empat, 2007, Hal. 22.

## Jurnal
Dr. Niru Anita Sinaga, Sh, Mh. Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia. Volume 7. Issue 1. (September) 2016.
Enny Agustina, Hukum Pajak Dan Penerapannya Untuk Kesejahteraan Sosial . Volume 18. Issue 3. (September) 2020.
Muhammad  Yasid,  Hang  Bun, Tinjauan  Yuridis  Terhadap  Pajak  Penghasilan  Atas  Usaha  Jasa Konstruksi. Volume 2. Issue 1. (Januari) 2020.

## Undang-Undang
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Ke-4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang  Nomor  28  Tahun  2007  Tentang  Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara  Perpajakan  (UU KUP)