## Journal of Political Issues
Volume 4, Nomor 2, Januari 2023, pp. 120-136 ISSN:2685-7766
Dipublikasi oleh Journal of  Political Issues. Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

## Memahami Dinamika Kerjasama Industri Pertahanan dalam Kerangka Indonesia Australia Defence Security Dialogue
Arfin Sudirman 1 , Yusa Djuyandi 2* , Fajri Syahal Guna Pratama 1
1 Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran, Bandung,  45363, Jawa Barat-Indonesia
2 Program Studi Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung,  45363, Jawa Barat-Indonesia

## Info Artikel
Dikirim: Sep 05, 2022 Diterima: Jan 24, 2023 Dipublikasi: Jan 31, 2023
Kata Kunci: Australia; Indonesia; Industri Pertahanan; Lombok Treaty;

## Koresponden:
Yusa Djuyandi Program  Studi  Ilmu  Politik, Universitas Padjadjaran
Email: yusa.djuyandi@unpad.ac.id
Sitasi Cantuman: Sudirman,  A.,  Djuyandi,  Y., Pratama,  F.  S.  G. (2023). Memahami
Dinamika Kerjasama  Industri  Pertahanan dalam Kerangka Indonesia Australia Defence Security
Dialogue. Journal  of  Political
Issues. 4(2);
120-136 . https://doi.org/10.33019/jpi.v4i 2.82
DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v4i 2.82
Lisensi:
Attribution-NonCommercial- ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

## ABSTRAK
Abstract  This  article  aims  to  explore  and  understand  the  dynamics  of  relations  between actors involved in Indonesian defense industry cooperation in efforts to improve defense in the land dimension. By using the Military Industrial Complex (MIC) theory and qualitative methods, this article finds that the relations and involvement of both state actors (public sector) and non-state actors (private sector) in fulfilling the needs of land-based defense in Indonesia  cannot  be  avoided  even  though  the  true  defense  industry  is  public  goods.  In addition, by exploring the role of each stakeholder and the synergy between the actors, in this case the three actors are legislators, governance agencies, private companies and also added  end-users  in  the  context  of  the  Military  Industrial  Complex  (MIC),  this  article understands that the defense industry is a complex industry because it involves complicated bureaucratic channels but at the same time, the state is required to catch up with the defense equipment technology of countries in the region in order to create a significant deterrent force.
Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami dinamika relasi antar aktor yang terlibat di dalam kerjasama industri pertahanan Indonesia upaya meningkatkan pertahanan di matra darat. Dengan menggunakan teori Military Industrial Complex (MIC) dan metode kualitatif artikel ini menemukan bahwa relasi dan keterlibatan baik aktor negara (public  sectors) maupun  non-negara (private  sectors) dalam  pemenuhan  kebutuhan pertahanan matra darat di Indonesia tidak dapat dihindarkan meskipun industri pertahanan sejatinya merupakan public goods . Selain itu, dengan mengeksplorasi peran masing-masing pemangku  kepentingan  dan  sinergi  di  antara  aktor-aktor  yang  dalam  hal  ini  tiga  aktor tersebut legislator, governance agency, private company dan juga ditambah end-user dalam konteks Military  Industrial  Complex (MIC)  artikel  ini  memahami  bahwa  industri pertahanan merupakan industri yang kompleks karena melibatkan jalur birokrasi yang rumit tetapi  di  saat  yang  bersamaan,  negara  dituntut  untuk  mengejar  ketertinggalan  teknologi alutsista  dengan  negara-negara  di  kawasan  agar  tercipta  kekuatan  penggentar  yang signifikan.

## Tentang:
Arfin  Sudirman ,  menyelesaikan  studi  S3  (Doktoral)  di  Universitas  Padjadjaran  pada tahun  2017.  Saat  ini  sebagai  dosen  di  Program  Studi  Ilmu  Hubungan  Internasional, Universitas Padjadjaran.
Yusa Djuyandi, menyelessaikan studi S3  (Doktoral) di Universitas Padjadjaran pada tahun 2016. Saat ini penulis sebagai dosen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran.
Fajri Syahal Guna Pratama, saat ini merupakan mahasiswa di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran.

## PENDAHULUAN
Hubungan Australia - Indonesia mengacu pada hubungan luar negeri antara Australia dan salah satu dari sedikit negara tetangganya, Indonesia. Yang dimulai sejak 1640 dengan kontak antara Penduduk Asli Australia dan para teripang Makassan dari Sulawesi barat daya dan diresmikan dengan pengakuan penuh Australia terhadap Indonesia pada tahun 1949. Kedua negara adalah anggota G20, Forum Regional ASEAN, dan Perjanjian Perdagangan Bebas Australia-Selandia Baru-ASEAN. Indonesia menerima $ 541,6 juta dalam bantuan pembangunan Australia pada 2012-2013 ( Thompson, 2006 ).
Australia  telah  melakukan  dialog  dengan  beberapa  negara  termasuk  Amerika  Serikat, Inggris, dan Jepang. Sejak 1975, Australia telah mengadakan 25 pertemuan dengan Amerika Serikat,  dan  setahun  sekali  sejak  1975.  Selama  periode  6  tahun,  Australia  dan  Inggris mengadakan  tiga  pertemuan,  dan  pada  tahun  2007  hingga  2010,  Jepang  mengadakan pertemuan setiap 18 bulan. Dialog pertemuan pada bidang pertahanan dan keamanan semula bernama  Indonesia-Australia  Informal  Meeting,  akan  tetapi  ketika  diadakannya  pertemuan kedua yang dihelat di Yogyakarta, kedua perwakilan setuju menamakan pertemuan informal Indonesia-Australia  tersebut  sebagai  Indonesia-Australia  Defence  Strategic  Dialogue ( Agreement Between Australia and The Republic of Indonesia on The Framework for Security Cooperation , 2006 ).
Sejak 2004, forum tersebut diselenggarakan secara bergantian antara kedua belah negara yakni Indonesia dan Australia pada setiap tahunnya. Awalnya, tujuan dibentuknya Kerjasama formal  Australia–Indonesia  Ministerial  Dialogue  yakni  demi  peningkatan  pola  hubungan kedua negara sebagai mitra strategis terkhusus di Kawasan Asia-Pasifik. Pada 13 November 2006 Indonesia dan Australia menandatangani Framework Agreement on Security Cooperation di  Pulau  Lombok,  Indonesia.  Perjanjian  kerangka  kerjasama  keamanan  tersebut dilatarbelakangi  oleh  keperluan  Indonesia  memasukkan  jaminan  pengakuan  Australia  atas kedaulatan Republik Indonesia ke dalam suatu kerangka perjanjian ( Augusta, 2014 ).
Demikian  juga  terhadap  pernyataan  tidak  mendukung  gerakan-gerakan  separatis  di Indonesia. Sesuai dengan maksud dan tujuan dari Persetujuan antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama Keamanan, yang ditandatangani pada tanggal  13  November  2006  di  Mataram,  Indonesia  dan  Rencana  Aksi  bagi  Pelaksanaan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Australia tentang Kerangka Kerja Sama Keamanan, yang ditandatangani pada tanggal 12 November 2008 di Canberra, Australia. Dalam IADSD terdapat beberapa hasil kesepakatan yang diperoleh dalam poin kerjasama keamanan maritim, yaitu  Join  SAR  Operation  Badan  SAR  Nasional  dan  Australian  Maritime  Safety  Autority, latihan bersama patroli laut TNI angkatan laut Indonesia dan Royal Autralian Navy. Sejumlah insiden  dan  ketegangan  di  masa  lalu  sempat  mewarnai  dinamika  hubungan  pertahanan Indonesia-Australia.
Berdasarkan  kekuatan  pokok  minimum  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan Minimum  Essential  Forces  merupakan  proses  memodernisasi  alutsista  Indonesia  yang  telah dicanangkan pemerintah sejak tahun 2007. Based defense dalam perencanaan     pembangunan kekuatan    pertahanan sebagaimana diimplentasikan dalam program MEF. Capability-based defense merupakan pengembangan kekuatan militer, termasuk pengadaan alutsista berdasarkan identifikasi ancaman berbasis kemampuan anggaran.  Berikut ini adalah data pencapain aspek fisik alutsista tahun 2010-2024:
Sumber : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI ( Fitri & Sanur, 2019 ) Gambar 1 Data Pencapaian Aspek Fisik Alutsista 2010-2024
Data di atas menunjukkan pencapaian pembangunan alutsista TNI dalam program MEF dari      renstra  I  hingga      renstra    II  untuk    kekuatan    tiga    matra    pertahanan,      yang      juga menunjukan   kondisi kekuatan alutsista Indonesia. Data di tabel di atas menunjukan bahwa pemenuhan  alutsista  TNI  belum  sepenuhnya  dapat  memenuhi  target  capaian  MEF  ( Fitri  & Sanur, 2019 ).
Seiring dengan berkembangnya zaman dan berakhirnya juga beberapa perang besar di dunia mengakibatkan beberapa negara kurang mengembangkan bidang pertahanannya paska perang  terjadi  dan  lebih  berfokus  kepada  hal-hal low-politics dibandingkan high-politics , karena alangkah lebih baiknya kemampuan pertahanan suatu negara merupakan suatu symbol kekuatan, kedaulatan dan juga sebagai penggertak dalam dunia diplomasi tentunya  ( Milia et al., 2018 ).  Hal tersebut juga menyiratkan pentingnya pertahanan sebagai unsur pokok upaya sebuah  negara  dalam  mempertahankan  eksistensinya.  Dewasa  ini,  pertahanan  negara  telah mengalami  perkembangan  yang  pesat,  meliputi  konsep  maupun  teknologi  yang  terkandung didalam  makna  pertahanan  itu  sendiri.  Adapun  pertahanan  sebuah  negara  dikatakan  kuat, kedaulatan serta kekayaan nasional di darat, laut, maupun udara, tidak akan mudah diganggu- gugat oleh negara lain mana pun.
Kelembagaan pertahanan industri disebut sebagai pertahanan pemerintah, pengguna dan industri  yang  terintegrasi  dalam  konektivitas  dan  tanggung  jawab.  Pemerintah  memberikan mandat kepada KKIP sebagai koordinator kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan,  pengendalian,  sinkronisasi,  dan  evaluasi  penyelenggaraan  industri  pertahanan ( Anwar, 2018 ). Permasalahan muncul ketika kebijakan industri pertahanan yang dimiliki oleh Indonesia saat ini masih belum dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan sistem pertahanan Indonesia yang secara geografis merupakan negara kepulauan. Selain itu, tingginya ketergantungan industri pertahanan Indonesia dengan teknologi militer yang dimiliki oleh aktor negara lain merupakan salah satu agenda utama dalam pembinaan pertahanan Indonesia dan
juga  Australia  melalui  agenda  pertemuan  Indonesia  Australia  Defence  Security  Dialogue (IADSD). Dalam upaya untuk mengembalikan kemampuan Industri Pertahanan Nasional dan mengurangi  kebergantungan  Indonesia  akan  Alat  Peralatan  Pertahanan  Keamanan (Alpalhankam)  buatan  luar  negeri,  Kabinet  Indonesia  Bersatu  I  di  bawah  Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono mulai menjadikan industri pertahanan sebagai prioritas pembangunan.
Pemerintah mengakomodasi dan memberi peluang besar bagi keterlibatan pihak swasta dalam kegiatan Industri Pertahanan. Upaya ini dilanjutkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu II yang menghasilkan Perpres No.42/2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan, yang dilanjutkan  dengan  disahkannya  Undang-undang  Nomor  16  tahun  2012  tentang  Industri Pertahanan, dan produk-produk perundang-undangan lainnya. Industri pertahanan yang akan periset  urai  dan  akan  digunakan  sebagai  konsep  dasar,  guna  relevansi  dan  korelasi  dari substansi  yang  akan  dibahas  lebih  detail  dalam  pembahasan  lebih  lanjut,  yaitu  penulis menggunakan  konsep  "military  industrial  complex".  Dengan  menggunakan  konsep  tersebut yang  secara  singkat  merupakan  salah  satu  konsep  dalam  defence  studies  yang  membahas tentang aliansi informal antara militer suatu negara dan industri pertahanan yang memasoknya, dipandang bersama sebagai kepentingan pribadi yang mempengaruhi kebijakan publik.
Sesuai  dengan  substansi  utama  yang  dibawakan  mengenai  industri  pertahanan  maka konsep ini sangat penting dan tak bisa dipisahkan dalam proses pengkajian. Untuk mendukung konsep  tersebut  juga  disertai  dengan  satu  teori  yang  merupakan  sub-pembahasan  tambahan guna mendukung keabsahan konsep yakni  Iron Triangle dan juga nantinya akan mendalami mengenai  aktor  utama  yang  berperan  dalam  pengelolaan  industri  pertahanan  yang  akan menjadi fokus utama penulis kali ini yakni Congress, Governance Agency, Private sector dan juga dibantu aktor pendukung lainnya, yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.
Penelitiaan ini didasari juga didukung oleh beberapa studi terdahulu yang menjadi dasar serta referensi guna pemahaman terhadap fenomena penelitiaan yang lebih dalam. Beberapa penelitian  tersebut  fokus  membahas  strategi  optimalisasi  industri  pertahanan,  tantangan  dan peluang,  beserta  perjanjian  yang  disahkan  yang  mengacu  kepada  Lombok  Treaty,  IADSD dalam  melihat  kapabilitas  dan  kemandiriaan  industri  pertahanan  Indonesia  dimana  peneliti mengacu pada tiga studi terdahulu, yakni ( Breitenbauch & Jakobsson, 2018 ; Koseoglu, 2012 ; Montratama, 2014 ).
Penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan dasar dan referensi dari penelitiaan ini.  Namun,  penelitiaan-penelitiaan  yang  telah  dilakukan  sebelumnya  lebih  banyak  fokus membahas startegi peningkatan kapabilitas industri pertahanan di Indonesia melalui kerja sama dengan Australia melalui bentuk regulasi dan perjanjian kedua negara, yakni Lombok Treaty. Selain itu, bahasan mengenai Implementasi dan perkembangan dari adanya dialog kerja sama IADSD dengan melihat perspektif National Interest Indonesia masih terbatas. Oleh karena itu, dalam penelitiaan ini, peneliti akan membahas tentang startegi optimalisasi  Indonesia untuk meningkatkan  kapabilitas  industri  pertahanan  melalui  agenda  IADSD.  Dengan  lebih menekankan  pada  relasi  antar  aktor  yang  terlibat  di  dalam  kerjasama  industri  pertahanan Indonesia sebagai fokus pembahasan, artikel bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami dinamika yang terjadi dalam upaya meningkatkan kapabilitas industri pertahanan Indonesia.
Maka secara keseluruhan penelitiaan ini melihat kepada strategi optimalisasi kerja sama pertahanan  Indonesia  -  Australia  melalui  agenda  Indonesia  Australia  Defence  Security Dialogue  (IADSD)  dalam  peningkatan  kapabilitas  Industri  Pertahanan  Indonesia  terkhusus pada matra darat, yang mana nantinya dapat melihat langkah apa yang dilakukan oleh Indonesia setelah  diadakannya  kerja  sama  dengan  Australia  sebagai  peningkatan  kemandirian  Industri pertahanan nasional.

## METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif menggunakan teknik wawancara dan kajian literatur serta dokumen, termasuk juga berbagai macam rekaman gambar maupun
suara  yang  relevan  dengan  startegi  optimalisasi  peningkatan  industri  pertahanan  Indonesia. Penelitian  kualitatif  ini  digunakan  agar  sesuai  dengan  rumusan  dan  tujuan  artikel  ini  yaitu eksplorasi  isu  kerjasama  industri  pertahanan  antara  Indonesia  dan  Australia  yang  bertujuan untuk  memahami  adanya  dinamika  dalam  sumber-sumber  yang  didapat  maupun  alat  yang digunakan  untuk  mengumpulkan  data  dan  analisa  data  muncul  dalam  bentuk  pernyataan maupun tertulis ( Lamont, 2015 ). Wawancara dilakukan di sejumlah tempat di Jawa Barat dan juga  Jakarta  terhadap  beberapa  informan  sebagai  berikut:  Kementrian  Pertahanan  Republik Indonesia, Dirjen Startegi Pertahanan, Ditjen Kerja sama Internasional, Kasi Kawasan Asia – Pasifik;  Lembaga  Think  Tank,  Centre  for  Strategic  and  International  Studies,  Non  Resident Research  Fellow,  Disaster  Management  Research  Unit;  PT.  Pindad,  Senior  Officer  aliansi bisnis produk Hankam.
Adapun model analisis yang digunakan adalah Document based research, Interview dan Internet based research dengan mentriagulasikan ketiga analisis tersebut, lalu diinterpretasikan dalam  bentuk  pemahaman  gabungan  dari  sumber  yang  didapat  penulis  Tahapan  analisis menggunakan konsep Military Industrial Complex dengan tambahan teori Iron Triangle yang berfokus  kepada,  Startegi  Optimalisasi,  Kesepakatan  kerja  sama,  dan  juga  Lobi-lobi  yang dilakukan beberapa aktor yang terlibat.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Strategi Indonesia Pada Bidang Pertahanan Dalam Agenda IADSD
Pada  tanggal  13  November  2006,  Pemerintah  Australia  dan  Indonesia  menandatangani perjanjian kerangka kerja sama keamanan di Mataram, Lombok, yang disetujui oleh Parlemen Indonesia  pada  tahun  2007.  Dengan  dibentuknya  traktat  lombok  yang  mana  sebagai pencegahan perselisihan antara Australia dan juga Indonesia, Di sisi lain kedua menteri luar negeri dari masing-masing negara dengan resmi telah melakukan penandatanganan perjanjian keamanan pada 13 November tahun 2006 di Mataram, Lombok. Di sisi lain, masih terdapat permasalahan  terkait  persengkataan  keamanan  dalam  cakupannya  antara  Australia  dan  juga Pemerintah Indonesia. Dalam hal ini lingkup kasus yang terjadi antara kedua negara merupakan pemakaian  dengan  informasi  dari  Badan  Intelijen  Australia  kepada  Presiden  Republik Indonesia kala itu, dimulai sejak 2009 dan baru adanya tindak lanjut pada 2013. 1
Pada 15 Januari 2014, para imigran gelap berimigrasi ke Australia dan merampas wilayah Indonesia.  Oleh  karena  itu,  persoalan  efektivitas  Lombok  Treaty  dalam  mencegah  sengketa keamanan  antara  Indonesia  dan  Australia.  Kurang  lebih  terdapat  tiga  variabel  yang mengakibatkan  pembatalan  pada  Traktat  Lombok  antara  Indonesia  dan  Australia.  Pertama, sepertinya ada perbedaan suku bunga antara Indonesia dan Australia ( Toohey, 2014 ).
Sedangkan  pada  variable  akhir  yakni  terdapatnya  ketidakselarasan  rencana  startegis Pemerintah Indonesia dengan Australia. Singkatnya dalam hal ini bisa dilihat bahwa dengan dijalinnya  kerjasama  keamanan  antara  Pemerintah  Indonesia  dan  Australia  dalam  bentuk Traktat  Lombok  dinilai  tidak  efektif  untuk  menyelesaikan  permasalahan  persengkataan keamanan  kedua  negara.  Sebelum  Indonesia  dan  Australia  menandatangani  perjanjian keamanan pada tahun 2006, kebutuhan kerjasama keamanan antara kedua negara telah dibahas sejak  tahun  2003.  «Pernyataan  Bersama  tentang  Kemitraan  Komprehensif  antara  Republik Indonesia  dan  Australia»  diusulkan  selama  menjabat  sebagai  Presiden  Republik  Indonesia ( Sakti, 2016 ).
Selanjutnya,  pertemuan  para  menteri  luar  negeri  diadakan  di  New  York  pada  Sidang Umum  PBB  untuk  membahas  dan  menyepakati  teks  akhir  kesepakatan  struktural  antara Pemerintah  Republik  Indonesia  dan  Pemerintah  Australia  kemudian  melakukan  kerja  sama.
1 Indonesia - Australia upaya indonesia untuk mencegah gerakan separatisme di indonesia timur.
Dalam  hal  ini  pula  menjalin  Kerjasama  demi  peningkatkan  kapabilitas  Tentara  Nasional Indonesia  .  Yang  mana  menunjukkan  bahwa  Australia  membantu  memperkuat  pertahanan Indonesia.  Salah  satu  kekuatan  Australia  adalah  keamanan  internal  Indonesia  juga mempengaruhi keamanan internal Indonesia ( Anwar, 2018 ).
Beberapa  kejadian  menunjukkan  bahwa  Indonesia  mendapatkan  banyak  manfaat  dari dukungan Australia. Tsunami Aceh merupakan bukti nyata bahwa militer Australia memiliki dampak  berupa  kontribusi  yang  terlihat  nyata  bagi  Indonesia.  Perjanjian  keamanan  antara Indonesia dan Australia dalam Lombok Treaty memuat beberapa prinsip. Berdasarkan prinsip di atas, Indonesia berkepentingan dengan Australia, terutama dalam menjaga keutuhan NKRI.
Dengan  berbagi  informasi  dan  intelijen,  Australia  dapat  dengan  mudah  mengukur pertahanan  Indonesia  dan  mengambil  tindakan  yang  tepat  untuk  melawan  Indonesia,  yang dianggap sebagai kunci keamanan kawasan. Ketiga, Pasal 3.18 menyatakan bahwa Indonesia memperoleh layanan dan bantuan dalam situasi darurat adalah menguntungkan. Namun ayat ini  juga  dapat  dijadikan  sebagai  peluang  bagi  Australia  untuk  campur  tangan  dalam  urusan dalam negeri Indonesia, apalagi Indonesia merupakan daerah yang rawan konflik dan bencana alam sehingga memudahkan Australia untuk masuk ke Indonesia ( Saroinsong, 2008 ).
Industri  pertahanan,  juga  dikenal  sebagai  industri  militer,  terdiri  dari  perusahaan pemerintah  dan  komersial  yang  meneliti,  mengembangkan,  memproduksi,  dan  memelihara peralatan dan layanan. Instalasi militer menjadi sangat Sangat penting untuk menjaga suasana nasional  yang  aman  dan  kondusif  bagi  perkembangan  sektor-sektor  ekonomi  ( Milia  et  al., 2018 ). Negara yang menentang kelompok kepentingan terdidik dibarengi dengan pemanfaatan sumber daya alam dan energi secara maksimal serta kemampuan sumber daya manusia yang andal  untuk  mempengaruhi  pembangunan  ekonomi.  Sebagaimana  disebutkan  di  atas, perkembangan industri pertahanan Indonesia pada tahun 2025.
Dalam  kaitan  ini,  industri  pertahanan  Indonesia  perlu  merevitalisasi  dan mengembangkan  usahanya,  dan  perusahaan  harus  berkonsentrasi  mengembangkan  produk yang sebanding dengan  produk komersial  ( Dunlap, 2011 ). Sejak 2018, anggaran pertahanan berada pada tren yang meningkat, dari 106,8 triliun rupiah menjadi 127,35 triliun rupiah pada tahun 2020. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi industri pertahanan yang memanfaatkan sepenuhnya energi dan sumber daya lokal tidak hanya dapat mendorong perkembangan industri nasional, tetapi juga meningkatkan daya saing internasional negara tersebut. Studi pertahanan nasional,  sejarah  dan  empiris  Indonesia  yang  ekstensif  telah  menunjukkan  bahwa  beberapa negara telah mengembangkan industri pertahanan, dan pengalaman Indonesia tentunya dapat digunakan  sebagai  pedoman  untuk  mengembangkan  model  pengembangan  industri pertahanannya sendiri. Karena alasan politik dan strategis, hampir semua negara berkembang memilih untuk mendirikan industri pertahanannya sendiri.
Berdasarkan  pengalaman,  banyak  negara  menguji  dan  mengkonsolidasikan  industri pertahanan  untuk  memastikan  kinerja  yang  efisien  dan  efektif.  Basis  industri  juga mengharuskan  Indonesia  untuk  memilih  dari  tiga  kemungkinan  model  seleksi  yang  biasa terlihat  dalam  pengembangan  industri  pertahanan.  Perkembangan  dan  revitalisasi  industri pertahanan  Indonesia  diawali  dengan  pengembangan  peralatan  industri  militer  milik  negara yang kini bernama PT Pindad. Tahapan berikutnya yakni pembuatan 4 industri pertahanan yang telah dibuat oleh pemerintah.
Bidang  bahan  peledak  Dahana  menjadi  10  industri  strategis  yang  dinaungi  Industri Strategis Milik Negara. Industri pertahanan saat ini dan masa depan yang dibutuhkan Indonesia yang  kuat  dan  mandiri.  Banyak  partai  politik  tidak  mendukung  anggaran  pertahanan  yang besar.  Terkait  manfaat  langsung  anggaran  pertahanan,  diperlukan  kebijakan  yang  lebih kompleks.
Sebab,  manfaat  langsung  dari  lingkungan  yang  damai  tidak  selalu  berkaitan  langsung dengan  besarnya  anggaran  pertahanan.  Terciptanya  perdamaian  dipengaruhi  oleh  banyak faktor,  seperti  dukungan  kekuatan  asing,  hubungan  persahabatan  dengan  negara  tetangga,
saling  ketergantungan  antar  negara  di  kawasan,  dan  koeksistensi  yang  harmonis  dari kepentingan antar subyek yang berinteraksi dengan mereka.

## Australia Defense Security Dialogue
Setelah operasi Trikora dan Dwikora dimulai, hanya pihak yang mengkhawatirkan keberadaan negara  Indonesia,  dan  ada  kecenderungan  untuk  berkembang.  Selain  itu,  kontroversi  juga berkisar  pada  isu-isu  yang  berkaitan  dengan  Timor  Timur  ,  pengungsi,  pers,  dan  hak  asasi manusia . Masyarakat Australia mempercayai bahwa pemerintah Republik Indonesia sebagai pemerintah  yang  berdaulat  memiliki  tanggung  jawab  untuk  menghormati  hak  asasi  warga negara Indonesia dan warga negara asing dengan melaporkan kepada pers Australia di tingkat manapun di Indonesia. Langkah ini membuat marah rakyat  Indonesia karena sebagian besar pengungsi Indonesia bagian dari gerakan separatis yang mencoba melarikan diri dari Indonesia.
Pemerintah  Australia  mendukung  gerakan  separatis  di  Indonesia  yang  akan  memecah belah  Indonesia.  Penguatan  hubungan  yang  rapuh  ini  membutuhkan  kompromi  berupa kesepakatan  yang  menghargai  keberadaan  dua  negara,  salah  satunya  adalah  Agreement Between The Republic of Indonesia and Australia On The Framework for Security Cooperation 2006, yang ditandatangani di Lombok, pada November 2006. Indonesia dan Australia sedang membentuk  mekanisme  advisory  yang  bertujuan  untuk  memperkuat,  melaksanakan  dan melaksanakan  kegiatan  kerjasama  antara  kedua  negara,  termasuk  memperkuat  kerjasama antara kedua negara dan lembaga dari kedua negara.
Menurut data SIPRI , anggaran pertahanan Indonesia sebagai persentase dari PDB selama periode  2009-2018  masih  di  bawah  1%  dari  PDB  atau  masih  di  bawah  rata-rata  anggaran pertahanan  negara-negara  ASEAN.  Perjanjian  keamanan  ini  berisi  dua  mekanisme  khusus. Intinya, jika muncul masalah kekayaan intelektual, seperti legalitas alih pengetahuan dalam hal alih  teknologi,  kedua  negara  sepakat  untuk  tidak  mempertimbangkan  perjanjian  dan menandatangani  perjanjian  baru  alih-alih  penerapan  perjanjian.  Perjanjian  perjanjian pembiayaan  adalah  perjanjian  keuangan  antara  kedua  negara,  dan  perjanjian  yang  terkait dengan perjanjian adalah perjanjian antara kedua negara.

## Optimalisasi  Indonesia  dalam  peningkatan  kapabilitas  industri  pertahanan  dengan Military Industrial Complex
Kompleks militer industri merupakan salah satu konsep dalam industri pertahanan yang pada mulanya dikemukan oleh Dwight D. Eisenhower Presiden Amerika Serikat ke-34. Kompleks militer  industry  atau Military  Industrial  Complex merujuk    pada  hubungan    ekonomi    yang menjadi  sebuah  regulasi  yang  berstruktur  untuk  penganggaran  input  dan  untuk  perencanaan program atau keluaran, masalahnya dilihat sebagai menemukan cara yang paling efisien untuk menghasilkan  aspek-aspek  keamanan  nasional  secara  efisien  dalam  mendukung  produksi tingkat keamanan optimal. Industri pertahanan adalah bagian dari kompleks industri militer, sebagai  suatu  sistem,  sistem  merupakan  lingkaran  elaborasi  dari  institusi  militer,  industri militer dan pemerintah yang diharapkan bertujuan untuk mendapatkan cara paling efektif untuk menyediakan tingkat keamanan untuk mendukung tingkat keamanan untuk proses dan program untuk pendapatan ( Dubbury, 1971 ) .
Terdapat  keberhasilan  strategi  diplomasi  pertahanan  suatu  negara  yang  merupakan kolaborasi  dari  komponen  diplomasi,  pertahanan  dan  pembangunan.  Yakni  tiga  hal  penting tersebut harus ditingkatkan demi berhasilnya Kerjasama pertahanan yang dilihat dari tiga aspek sebagai berikut :
1. Confidence Building  Measures berdasarkan Lombok Treaty bahwa pada artikel  1 (1) secara  luas  didefinisikan  sebagai  langkah-langkah  yang  menangani,  mencegah,  atau menyelesaikan  ketidakpastian  di  antara  negara  bagian.  Dirancang  untuk  mencegah eskalasi  permusuhan  yang  diinginkan  dan  terutama  yang  tidak  diinginkan  dan
membangun  rasa  saling  percaya  yang  sangat  relevan  dalam  menangani  dan  bekerja menuju penyelesaian kebuntuan politik jangka panjang.Yang pada hal ini Kerjasama yang dijalin oleh Indonesia dan Australia dalam agenda IADSD
2. Defense Capabilities salah satu masalah utama yang menjadi dasar kemampuan untuk mencapai efek yang diinginkan dalam lingkungan operasi tertentu. '' Itu ditentukan oleh tiga  faktor  yang  saling  bergantung:  kesiapan,  keberlanjutan,  dan  struktur  angkatan bersenjata..  Dengan  melihat  sejauh  mana Minimum  essential  force Indonesia  setelah menjalin strategic partnership dengan Australia, fase Indonesia sudah memasuki fase ketiga yang dicanangkan tahun 2024 ditargetkan terjadi peningkatan sejumlah 100 %
3. Defense Industry sebagai  bisnis global yang memproduksi  senjata dan teknologi  dan peralatan militer. Secara konsisten terdiri dari perusahaan perdagangan yang bergerak dalam  penelitian,  pengembangan,  produksi  dan  pemeliharaan  bahan,  peralatan,  dan juga  beberapa  fasilitas-fasilitas  militer  .  Perusahaan  pembuat  senjata,  disebut  juga sebagai  kontraktor  pertahanan  atau  industri  militer.  Pada  hal  ini  aktor  kunci  utama sebagai  penyedia  atau provider adalah  PT.  Pindad  yang  menerima by  order dari Kemhan yang nantinya akan digunakan oleh user yakni TNI AD sebagai matra darat.
Ketiga aspek tersebut merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan suatu Kerjasama pertahanan dapat terjadi mutual partnertship dan menjadi acuan pula pada saat penyusunan, pembuatan  regulasi  dan  juga  implementasi  terkait  industry  pertahanan  di  Indonesia.  Yang mana dalam hal ini MIC di Indonesia terbentuk karena adanya upaya lobi dan pola hubungan aktor non negara yang didasari oleh perjanjian Lombok Treaty sebagai kerangka rencana aksi Startegic  Partnership dengan  Australia.  Yang  nantinya  terdapat  aktor  non-negara  yang berperan dalam hal ini.
Berdasarkan  analisis  penulis,  penggunaan  konsep  MIC  dalam  melihat  kapabilitas industry pertahanan Indonesia dapat ditinjau pada Lombok Treaty yang tertera pada dokumen Agreement Between Australia And The Republic Of Indonesia On The Framework For Security Cooperation . Yang utamanya dalam hal ini yang menjadi perhatian utama yakni pada prinsip Comprehensive  Partnership untuk  memperkuat  hubungan  bilateral  lebih  lanjut  berdasarkan penghormatan  terhadap  integritas  dan  kesatuan  wilayah  satu  sama  lain  dan mengkonsolidasikan dan memajukan kerja sama di bidang-bidang utama, termasuk keamanan antara Indonesia dan juga Australia.
Military Industrial Complex Sebagai konsep kunci memahami industri pertahanan untuk menunjang  kebutuhan  pertahanan,  dibutuhkan  proses  yang  panjang  dan  harus  dilanjutkan. Selama  ini  proses  tersebut  masih  terkendala  oleh  berbagai  kendala,  seperti:  Belum mencukupinya  dana  untuk  penelitian  dan  pengembangan  alutsista,  permasalahan  kerjasama pertahanan  negara,  dan  buramnya  pengadaan  alutsista.  Pengembangan  kemandirian  industri pertahanan  membutuhkan  kemauan  politik  pemerintah  yang  diikuti  dengan  peningkatan tingkat profesional industri pertahanan. Oleh karena itu, DPR RI telah memainkan peran kunci melalui fungsi pengawasan dan penganggarannya, terutama dalam menyelaraskan peningkatan kapasitas  industri  pertahanan  dengan  kebutuhan  proteksi  beras.  Karena  fungsi  pengawasan Komite  Pertama  FREP-RI,  maka  perlu  terus  didorong  pemerintah  untuk  secara  efektif memenuhi  persyaratan  MEF.  Khususnya  dalam  hal  ini  mendorong  penggunaan  produk produksi  dalam  negeri,  meningkatkan  alutsista  nasional  melalui  rencana  penelitian  dan pengembangan persenjataan militer, serta meningkatkan transparansi dan rasa tanggung jawab pembelian alutsista nasional. 2
Pengadaan  alutsista  dari  Australia  yang  telah  ada  dari  SIPRI  arms  transfer  database. Biasanya melibatkan hibah barang bekas (terutama transport aircraft) yang bukan diproduksi Australia tapi Amerika. Memang ada rencana pembelian Bushmaster yang diproduksi Thales
2 Hasil wawancara dengan Bapak Letkol Sus Sulistyanto, PhD Kasi Pasifik Subdit Amepas Dtkersinhan Ditstrahan Kementrian Pertahanan RI
Austraila,  yang  nantinya  dikerjasamakan  dengan  Pindad.,  karena  kerjasamanya  bersifat business to business bukan G-to-G. 3
Konsolodiasi kerja sama pertahanan bilateral antara Indonesia dan Australia pada forum dialog  sangat  terjalin  dengan  baik  selain  itu    pelatihan  dan  pendidikan,  kunjungan  kedua negara,  dan  latihan  Bersama  sering  menjadi  agenda  rutin  ketika  dihelat  dialog  tersebut. Pertemuan  Kelompok  Kerja  Dialog  Pertahanan  Strategis  Indonesia-Australia-Australia (IADSD) Kementerian Pertahanan dan Komite Tingkat Tinggi Australia-Indonesia tingkat TNI meningkatkan  pembangunan  kapasitas  dan  menjalin  hubungan  dekat  antara  militer  masing- masing negara 4
Forum Dialog telah menjadi sarana untuk bertukar pendapat dan informasi mengenai isu- isu strategis keamanan kedua negara saat ini. Dengan bantuan informasi dan pandangan terbaru tentang permasalahan terkait hal-hal startegis kedua negara telah mampu teratasi dan mencegah ancaman yang menjadi tantangan keamanan bersama.
Berdasarkan dari perintah Menhan Prabowo. Proyek kerjasama yang bermanfaat lainnya seperti  kerjasama  pendidikan,  kunjungan  dan  pertukaran,  patroli  terkoordinasi,  dan  latihan bersama antara kedua angkatan bersenjata juga telah mencapai hasil yang luar biasa dan telah memberikan  kontribusi  penting  untuk  memperkuat  hubungan  persahabatan  antara  Indonesia dan Australia. 5
Dengan  adanya  wadah  dialog  pertemuan  tentu  menjadi  salah  satu  maintance  relations yang  baik  guna  menjaga  persahabat  dua  negara  yang  saling  bertetangga,  yang  bisa  menjadi rencana besar untuk kedepannya dengan terjalinnya hubungan diplomatic dengan Australia,
Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pertahanan negara,  Kementerian  Pertahanan  Republik  Indonesia  dapat  mengambil  langkah-langkah terukur untuk melaksanakan segala kebijakan pemerintah dari berbagai jalur, termasuk kerja sama bilateral seperti IADSD.
Menteri Pertahanan Indonesia menyambut baik komitmen Australia untuk memperkuat kerja sama di industri pertahanan. Oleh karena itu, perusahaan pertahanan kedua negara harus saling  belajar  untuk  mencari  cara  kerja  sama  yang  sesuai  dengan  kemampuan  dan kebutuhannya.
Indonesia dan Australia  berharap untuk lebih memperkuat  dan memperkuat  hubungan kerja  sama  yang  baik  sebelumnya  di  bidang  pertahanan.  Upaya  kedua  negara  akan  dibahas dalam  agenda  tahunan  ke-14  Indonesia-Australia  Strategic  Defense  Dialogue  yang  akan diselenggarakan di Jakarta pada 21-22 September 2016. Thales dan pengangkut personel lapis baja  Indonesia  PT  Pindad  akan  berkolaborasi  dalam  sebuah  proyek  yang  ditujukan  untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Berdasarkan surat keputusan SKEP/37/P/BD/I/2018 tentang Pedoman  Kerja  Sama  Perusahaan  yang  berisi  mengenai  seperti  apa  kesepakatan  yang dilaksanakan antar private company .
Pindad dengan Thales Group Australia yang berhasil melalkukan Transfer of Technology alpanhakham  kendaraan  tempur  anti  ranjau  Sanca  dengan  Bushmaster  sebagai  salah  satu produk hasil dari kerja sama antara stek holder yang terlibat yang salah satunya dalam konsep MIC Iron Triangle Private Company menjadi salah satu aktor provider yang membantu User dalam  hal  ini  TNI  AD  karena  berfokus  pada  matra  darat  dalam  meningkatkan  kapabilitas industry pertahanan yang dimiliki Indonesia. Pindad tentu saja memiliki pedoman berdasarkan sifatnya yakni perusahaan sebagai pihak yang mencari mitra perusahaan sebagai rekan kerja
3 Hasil  wawanacara  dengan  Ibu  Currie  Maharani  fakhr,  Center  for  Strategic  and  International  Studies  (CSIS- DMRU)
4 Hasil wawancara dengan Bapak Letkol Sus Sulistyanto, PhD Kasi Pasifik Subdit Amepas Dtkersinhan Ditstrahan Kementrian Pertahanan RI
5 Hasil wawanacara dengan Ibu Currie Maharani Non Resident Research Fellow, Disaster Management Research Unit, Center for Strategic and International Studies (CSIS-DMRU)
sama dalam hal ini PT. Lalu kemudian diadakanlah kerja sama dan  diskusi koordinasi antar berbagai aktor yang terlibat yakni Kemhan, PT. Untuk membahas hal-hal yang mendalam dan lebih  rahasia,  kedua  belah  pihak  membuat  perjanjian  kerahasiaan  atau  non-disclouser aggrement .
Kolaborasi ini bertujuan untuk sangat memperkuat kemampuan operasional kendaraan lapis baja yang diusulkan oleh PT Pindad kepada TNI. Pindad mengadakan kerja sama yang didalamnya terdapat klausul pemasaran dan penjualan maka mitra harus memberikan dokumen LOA surat  penunjukan dan POA surat  kuasa. Salah  satu  buah hasil lainnya dari kerja sama tersebut  yakni meningkatkanya produksi Senapan SS1 dan SS2 dalam jumalah ratusan juga produksi Pindad merupakan senjata standar yang digunakan oleh TNI. Tak hanya senjata dan munisi,  Pindad  juga  telah  mendukung  TNI  dengan  berbagai  jenis  kendaraan  khusus,  seperti Anoa 6x6 yang telah digunakan TNI dalam jumlah ratusan unit menjadikan sebagai salah satu kemajuan mandiri dalam produksi alpanhakham dan alutsista dengan Transfer of Knowledge yang telah dijalain dengan Australia melalui B2B.
Pindad  berperan  sebagai  pelaku  industry  pertahanan  yang  tugasnya  adalah  untuk menyediakan produk-produk alpalhankam untuk digunakan oleh TNI sebagai end-user. Pindad dengan  Thales  Group  Australia,  dan  menjadi  sebuah  kata  kunci  utama  dalam  analisis penelitiaan  ini  yang  mana  output  atau  tujuan  utamanya  sebagai  upaya  pengoptimalisasian kapabilitas industry pertahanan bagi Indonesia. Sanca adalah kendaraan berpelindung 11 ton 4x4  dengan  muatan  4  ton,  yang  dirancang  untuk  melakukan  beragam  profil  misi.  Sanca dirancang dan dibangun untuk 10 hingga 12 penumpang, menggabungkan perlindungan tingkat tinggi dari ledakan dan balistik dengan mobilitas off-road yang sangat baik.
Sanca  didasarkan  pada  desain  Thales  Bushmaster,  kendaraan  yang  terbukti  di  medan perang dalam pelayanan dengan enam negara di empat benua yang telah membuktikan kinerja dalam melindungi dan menyelamatkan nyawa selama operasi. MoU tersebut juga memperluas kerja  sama  yang  mencakup  transfer  teknologi  dan  pelatihan  untuk  manajemen  dan pemeliharaan  radar,  suatu  bidang  yang  dimasukkan  Kementerian  Pertahanan  Indonesia  di antara tujuh proyek strategis.

## Optimalisasi  Kerja  sama  PT.  Pindad  dengan  Thales  Group  Australia  dan  outputnya pada industri pertahanan dalam Iron Triangle
Optimalisasi suatu strategi Tentunya sangat sulit untuk mengoptimalkan dalam meningkatkan arus relasi antar pelaku industri pertahanan Indonesia. Namun dalam hal ini, hubungan politik dan  ekonomi  antara  pembuat  undang-undang,  TNI,  dan  TNI  juga  memiliki  partisipan  yang penting.  kekuasaan.  Industri  militer  melibatkan  masukan  politik,  persetujuan  politik  atas pengeluaran  militer,  dan  lobi  birokrasi  dan  industri.  Ketiga  lembaga  ini  sekarang  disebut Kongres / Parlemen, Kementerian Pertahanan, dan Industri Pertahanan, dan kemudian dikenal sebagai Organisasi Segitiga Pertahanan. 6
Dasar  hukum  yang  berkenaan  dengan  industri  strategis  terutama  didasarkan  pada Undang-Undang Perindustrian Nomor 3 Tahun 2014 Republik Indonesia. Pasal 1 Ayat 1 UU Perindustrian menjelaskan bahwa industri strategis adalah industri yang penting bagi negara dan  penguasaan  kehidupan  masyarakat.  Banyak  orang  menambah  atau  menghasilkan  nilai strategis  sumber  daya  alam,  atau  perlindungan  dan  keamanan  negara  terkait  dengan penyelenggaraan  misi  negara.  Terlihat  dari  artikel  ini  industri  strategis  dapat  dikatakan berkaitan dengan kepentingan pertahanan negara. Di bidang peningkatan kapasitas pertahanan negara, industri strategis menjamin ketersediaan alutsista yang berkelanjutan. Pasokan alutsista yang stabil merupakan prasyarat kemampuan dan kepercayaan diri dalam merumuskan rencana
6 Hasil wawancara dengan Bapak Letkol Sus Sulistyanto, PhD Kasi Pasifik Subdit Amepas Dtkersinhan Ditstrahan Kementrian Pertahanan RI
jangka  panjang  untuk  membangun  kapabilitas  pertahanan  tanpa  mempertimbangkan  faktor politik dan ekonomi seperti blokade atau pembatasan. 7
Untuk  memenuhi  kebutuhan  alutsista,  pemerintah  Indonesia  harus  bekerja  keras meningkatkan  kemampuan  industri  strategisnya  untuk  menopang  angkatan  bersenjatanya sehingga  industri  strategis  harus  terus  berkembang  untuk  mencapai  kemandirian.  Pada  saat yang  sama,  para  pimpinan  negara  dan  TNI  dapat  membuat  komitmen  yang  kuat  untuk memenuhi  kebutuhan  tim  pertahanan  TNI  melalui  sinergi  dan  penyederhanaan  industri strategis yang ada. Ketergantungan jangka panjang pada kebutuhan tim pertahanan TNI asing dapat  menciptakan  celah,  terutama  pada  keinginan  TNI  untuk  menjalankan  fungsinya.  Oleh karena  itu,  perlu  diprioritaskan  rencana  pembangunan  strategis  nasional  yang  dilaksanakan secara  bertahap,  berkesinambungan,  dan  berkesinambungan  sesuai  dengan  kondisi perekonomian negara.
Demi tercapainya hal-hal yang telah direncanakan tersebut, agar bisa terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien, semua pihak atau departemen terkait lainnya perlu menyatukan tekad dan  arahannya,  bekerja  sama,  serta  mengoptimalkan  sektor-sektor  strategis  dan  partisipasi teknologi.  teknologi  nasional.  Lembaga  penelitian  ilmiah  telah  memperluas  fungsi  alutsista TNI,  termasuk  alutsista  yang  dibutuhkan  TNI  AD.  Mengenai  industri  strategis  yang  salah satunya  untuk  meningkatkan  pertahanan  dan  keamanan  TNI,  PT  Pindad  (Persero),  sebuah badan usaha milik negara yang bertujuan untuk secara mandiri mensuplai perlengkapan dasar yang  dibutuhkan  untuk  sistem  persenjataan  dan  membantu  pengamanan.  Dan  keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8
Segitiga  besi  merupakan  bentuk  hubungan  strategis  yang  dibentuk  oleh  kompleks industri  militer.  Disebut  kompleks  karena  berkaitan  dengan  kompleksitas  hubungan. Kompleksitas yang dipertimbangkan terkait dengan sejauh mana ketiga pihak tersebut berbagi peran. Ketika negara (parlemen dan Kementerian Pertahanan) memiliki pengaruh yang lebih besar, maka akan lebih memperhatikan kedaulatan dan kemerdekaan. Jika industri pertahanan menyumbang sebagian besar, maka  aliansi,  kolaborasi,  dan privatisasi  (komersialisasi) akan memainkan  peran  penting.  Sebagai  pertahanan  segitiga  jahat  (karena  perang  antar  negara dipengaruhi  oleh  hubungan  tripartit),  pertahanan  segitiga  besi  penting  untuk  perlindungan, terutama ketika negara lain terlibat. 9
Adapun pada aktor di Indonesia yang memegang regulasi kebijakan, perumusan undang- undang,  dan  juga  sebagai  penyedia  atau provider yang  mana  dalam  hal  ini  Kementrian Pertahanan  sebagai Governance  Agency memiliki  peranan  penting  pembuatan  regulasi pendanaan  dan  juga  kebijakan  terkait  industry  pertahanan  di  Indonesia,  Adapun  DPR  RI sebagai Beuracracy memiliki peranan sebagai perumus undang-undang sebagai dasar Kemhan membuat  suatu  regulasi.  Dan  aktor  selanjutnya  yakni  PT.  Pindad  sebagai  penyedia Alpanhakham dan Alutsista yang nantinya akan langsung digunakan oleh User yakni TNI AD sebagai pengguna Alpanhakham tersebut.
Salah  satu  standar  kebijakan  terkait  pemenuhan  aspek  alutsista  adalah  kebijakan pengembangan  industri  pertahanan  nasional  yang  dirumuskan  sesuai  dengan  UU  Industri Pertahanan  16/2012.  Undang-undang  tersebut  mewajibkan  industri  pertahanan  nasional menjadi integrator terdepan pengembangan teknologi pertahanan. Hingga 2019, Kementerian Pertahanan Indonesia telah mengidentifikasi 110 perusahaan pertahanan di BUMN dan BUMS.
7 Hasil wawanacara dengan Ibu Currie Maharani Non Resident Research Fellow, Disaster Management Research Unit, Center for Strategic and International Studies (CSIS-DMRU)
8 Hasil wawancara dengan Bapak Fakhri sebagai Senior Officer aliansi bisnis produk hankam PT. Pindad
9 Hasil wawancara dengan Bapak Letkol Sus Sulistyanto, PhD Kasi Pasifik Subdit Amepas Dtkersinhan Ditstrahan Kementrian Pertahanan RI
Saat ini industri pertahanan Indonesia dapat memproduksi berbagai alutsista pertahanan dan keamanan (Alpalhankam) diantaranya Anoa, CN-235 dan NC212 milik PT Pindad. 10
Agar terwujudnya visi dan misi tersebut, Kemhan telah merumuskan pedoman dan arah kebijakan  pengembangan  kolaboratif  industri  pertahanan  melalui  berbagai  arah,  khususnya pengembangan  penelitian  dan  teknologi  yang  dapat  diterapkan  di  bidang  industri.  Agen departemen  mengumumkan.  Menhan  menyesuaikan  dengan  kebutuhan  pengguna  dan kemajuan  teknologi  terkini.  Langkah  strategis  ini  bertujuan  untuk  lebih  mendukung berkembangnya  industri  nasional  pada  tahap  pengembangan  produk  pertahanan  dan membentuk ekosistem industri pertahanan. ( Budiman, 2021 )
Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 tentang Pembentukan Industri Strategis dan Pengurus serta Manajemen Industri Pertahanan dan Keamanan menjadi tonggak penting dalam pembentukan industri pertahanan negara. Ini termasuk forum yang disebut "Keadaan Industri Strategis". Perusahaan independen dengan kepentingan protektif (BUMNIS). 11
Dengan  dilaksanakannya  dua  kegiatan  utama  yakni  Inovasi  dan kedua  Strategic Partnership , Inovasi pengembangan produk baru atau pengembangan produk yang ada untuk memiliki fitur-fitur yang tidak kalah dengan produk baru, yang kedua Strategic Partnership dengan  menjalin  Kerjasama  dengan  pihak  asing  untuk  mengambil  teknologi  yang  mereka miliki untuk kita terapkan di Inhan dalam negeri, semata-mata pengemabangan produk tidak dari 0 karena, membutuhkan anggran yang besar dan waktu yang lama, maka dari itu Startegic Partenrship dengan luar ngeri kita ambil teknologi maka anggaran yang digunakan dan waktu yang dipakai akan berkurang secara signifikan.
10 Hasil wawancara dengan Bapak Fakhri sebagai Senior Officer aliansi bisnis produk hankam PT. Pindad
11 Hasil wawancara dengan Bapak Fakhri sebagai Senior Officer aliansi bisnis produk hankam PT. Pindad
Gambar 2 Penyajian Data Eksportir Antara Indonesia Dengan Australia
Pernyataan  tersebut  telah  dikonformasi  oleh  Bapak  Fakhri  yang  menyatakan  bahwa Pindad telah menjalin Kerjasama dengan perusahaan Australia dalam bidang system  senjata dan kendaraan tempur, kendaraan tempur sanca itu basic-nya dari bushmaster yang diproduksi oleh  Thales  Australia  untuk  melaksanakan  Joint  Production  dari  kendaraan  tempur  sanca tersebut yang cukup berpengaruh terhdapa Inhan, kemudian pada system senjata Australia juga memiliki produk unggul yang dalam bidang system senjata EOS yang berfungsi remote control station, yang merupakan senjata yang bisa dikontrol oleh remote, RCWS ini biasanya di install di  atas  kendaraan  tempur,  dan  kemudia  operatornya  berlindung  di  dalam,  hal  ini  dapat meninimalisir anggota yang gugur dalam peprangan, ini merupakan suatu inovasi yang cukup besar.dengan Australia. 12
Terdapat pola yang selama ini semua berjalan sebagaimana mestinya, perencanaan dibuat oleh Kemhan, kemudian produk yang digunakan akan dipakai oleh TNI, dan yang mana akan disetujui oleh DPR dan Bappenas untuk anggarannya, anggaran-anggran ini diharapkan untuk diserap  inhan  dalam  negeri,  supaya  inhan  dalam  negeri  ini  dapat  berkembang  dengan  terus dapat  menghasilkan  produk-produk  baru  untuk  mendukung  keamanan  dan  pertahanan Indonesia, dengan adanya dukungan penuh dari pihak-pihak yang terlibat. 13 PT. Pindad sering melakukan  koordinasi  dengan  Kemhan,dan  juga  TNI  secara  aktif  untuk  membahas  tentang proses Alpahankam dan kemudian proses pengadaan alpnhakham itu sendiri, di Pindad terdapat satu  divisi  khusus  yang bertugas  untuk  berhubungan langsung dengan TNI sebagai  user dan Kemhan sebagai pemilik anggran, maka sering dilaksanakan koordinasi secara aktif.
Terkait  dengan  startegi  yang  dibuat  oleh  PT.  Pindad  dalam  mewujudkan  kemandirian industry  pertahanan  yakni  dalam  pengelolaan  alutsista  Indonesia  dilakukan  dengan  cara mengedepankan  optimalisasi  langkah  pertahanan  nasional,  pada  kasus  ini  apabila  industry pertahanan nasional telah memiliki kapabilitas, untuk memenuhi salah satu usernya dalam hal ini  TNI,  maka  KEMHAN  selaku  pemilik  anggaran,  dan  TNI  sebagai  pengguna,  harus menggunakan produk-produk nasional. Namin, apabila belum bisa menyediakan produk yang dibutuhkan  oleh  pengguna  dan  pemilik  anggaran  bisa  memiliki  alpanhakham  keluar  negeri. Dapat disimpulkan bahwa produk dalam negeri tetap menjadi prioritas utana, dan apabila inhan belum bisa memberikan sumbangsihnya, maka pengguna dan pemilik anggaran harus berusaha mengoptimalisasi  dengan  menyelenggarakan  Transfer  of  Technology  dari  inhan-inhan  yang ada diluar negeri. 14
Adapun mengenai alur pola koordinasi yang berhubungan dengan konsep utama yakni Military Industrial Complex, Ketika terdapat by order dari Kemhan dan juga TNI sebagai user Secara  umum  dengan  2  jalur  pertama  penunjukan  langsung  dan  kedua  tender,  untuk penunjukan langsung ini ditujukan bagi produk yang sudah eksisting dan sudah aktif digunakan
12 Hasil wawancara dengan Bapak Fakhri sebagai Senior Officer aliansi bisnis produk hankam PT. Pindad
13 Hasil wawancara dengan Bapak Fakhri sebagai Senior Officer aliansi bisnis produk hankam PT. Pindad
14 Hasil wawancara dengan Bapak Fakhri sebagai Senior Officer aliansi bisnis produk hankam PT. Pindad
Gambar 3 Kendaraan Tempur Anti Ranjau Sanca
oleh  TNI  sebagai  pengguna,  contohnya  untuk  penyediaan  amunisi  kaliber  kecil,  senapan serbuk,  otomatis  akan  dilakukan  penunjukan  langsung  kepada  PT.  Pindad  persero.  Adapun tender ini diperuntukan untuk produk-produk yang inhan nasional belum bisa memenuhi yang terdiri agen local dari inhan luar negeri dan dalam tender ini mana akan dicari mana yang paling baik kualitasnya dan mana yang dapat memebrikan ransfer of technology dalam negeri. 15 Dalam operasionalnya Thales Group Australia sebagai salah satu perusahaan yang dapat memproduksi  kendaraan  khusus  4x4  dengan  fitur  MRAP  (Mine  Resistance  Ambush Protected). Kendaraan dengan fitur ini dapat menahan ledakan ranjau dan bahan peledak IED hingga  bobot  10  kg  tanpa  membahayakan  awak  didalamnya.  Tidak  banyak  negara  di  dunia yang  dapat  memproduksi  kendaraan  khusus  dengan  fitur  tersebut.  Dengan  kerjasama  yang dijalin antara Pindad dan Thales Australia yang kemudian membuahkan kontrak pengadaan, Indonesia melalui Pindad dapat memperoleh teknologi untuk memproduksi kendaraan khusus dengan fitur MRAP tersebut. Menjadi salah satu benefit yang didapat dari dijalinnya kerja sama tersebut, dengan adanya Transfer of Knowledge . Adapun pada rencana startegis yang dibuat oleh TNI untuk 5 tahun kedepan, perancangan untuk memenuhi target MEF secara berkala dan berkesinambungan. Pemenuhan kebutuhan kendaraan khusus dengan fitur MRAP khususnya hasil langkah Pindad dan Thales Australia merupakan salah satu  langkah upaya pemenuhan MEF TNI. Menjadi poin tambah pemenuhan MEF tersebut.
Sumber: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Tabel tersebut menunjukkan bahwa dalam proses ini, pemerintah mulai mengumumkan MEF pada tahun 2007 dan menerapkan kebijakan MEF pada tahun 2009. Kebijakan tersebut dibagi menjadi tiga fase: fase pertama, 2010-2014; fase kedua, tahun 2010-2014. tahap kedua. 2015-2019  dan  fase  ketiga  2020-2024.  Kebijakan  MEF  selalu  didasarkan  pada  anggaran pertahanan, dan anggaran pertahanan meningkat setiap tahun. Pembangunan MEF terdiri dari empat  elemen,  yaitu  realisasi  ulang,  akuisisi,  kelahiran  kembali,  dan  pemukiman  kembali. Keempat elemen ini berpusat pada satu titik yang disebut flash point yang merupakan bagian dari  wilayah  Indonesia  dan  telah  diidentifikasi  sebagai  kawasan  yang  paling  mungkin terancam. Flash point telah menjadi dasar utama untuk pengembangan komposisi dan desain MEF  secara  bertahap  dan  berkelanjutan.  Pada  tahun  2018,  berdasar white  paper kebijakan mengenai pencapaian MEF beserta alutsista dan juga alpanhakham, bukan tentang perlombaan
15 Hasil wawancara dengan Bapak Fakhri sebagai Senior Officer aliansi bisnis produk hankam PT. Pindad
Gambar 4 Data Pencapaian Aspek Fisik Alutsista 2010-2024
senjata,  tetapi  tentang  pemenuhan  kebutuhan  pertahanan  minimum  Indonesia.  Keempat  hal tersebut sebenarnya bergantung pada konsistensi, komitmen dan kesinambungan yang tertuang dalam sistem penyelenggaraan MEF di Mabes TNI dan ketiga kesatuan (TNI AD, TNI AL dan TNI AU). 16
Dengan  meninjau  pemenuhan  persyaratan  kerangka  keamanan  Alutsista  TNI  tidak sepenuhnya memenuhi tujuan MEF. Di bidang darat, 74,2% target yang sejalan dengan Renstra II MEF telah terpenuhi, dan tingkat kepatuhan senjata ringan dan meriam / misil / misil pada dasarnya telah mencapai target, yang secara signifikan lebih tinggi dari itu. renstra-I. 17 Namun, tentunya beberapa strategi tersebut tidak akan berjalan sesuai harapan karena berbagai kendala atau masalah. Masalah lainnya, PT Pindad masih berjuang untuk mendapatkan pendanaan dan perseroan  mengandalkan  pembiayaan  dari  bank.  Hal  ini  disebabkan  karena  hasil  kegiatan perusahaan  tidak  dapat  menghimpun  dana  untuk  pengembangannya.  Untuk  material, komponen, dan peralatan pabrikan yang masih mengandalkan impor, biaya operasional masih menjadi kendala. Selain itu, hasil observasi awal menunjukkan bahwa SDM PT Pindad masih terbatas  terutama  dalam  hal  kemampuan  teknis  dan  akademik.  Produksi  alutsista  TNI  AD belum  optimal  yang  ditandai  dengan  banyaknya  permasalahan,  seperti  pembiayaan  untuk produksi alutsista. TNI AD masih sangat bergantung pada pinjaman bank. Selain itu, kinerja operasi dan produksi terkait pertahanan PT Pindad gagal membaik. Di sisi lain, sebagian besar produksi PT Pindad dan fasilitas lainnya relatif sudah tua sehingga ada kecenderungan untuk menurunkan kapasitas produksi. 18

## SIMPULAN
Sebagai  strategi  optimalisasi  peningkatan  industry  pertahanan  nasional,  tentunya  sinergitas antar  aktor  di  Indonesia  yang  berperan  di  dalamnya,  dengan  ditinjau  dari  konsep  Military Industrial Complex (MIC), artikel ini menyimpulkan bahwasanya relasi dan keterlibatan baik aktor  negara (public  sectors) maupun  non-negara (private  sectors) dalam  pemenuhan kebutuhan  pertahanan  matra  darat  di  Indonesia  tidak  dapat  dihindarkan  meskipun  industri pertahanan  sejatinya  merupakan public  goods .  Dengan  memahami  peran  masing-masing pemangku kepentingan dan sinergi di antara aktor-aktor yang dalam hal ini tiga aktor tersebut legislator, governance  agency,  private  company dan  juga  ditambah end-user dalam  konteks Military  Industrial  Complex  (MIC)  artikel  ini  memahami  bahwa  industri  pertahanan merupakan industri yang kompleks karena melibatkan jalur birokrasi yang rumit tetapi di saat yang  bersamaan,  negara  dituntut  untuk  mengejar  ketertinggalan  teknologi  alutsista  dengan negara-negara di kawasan agar tercipta kekuatan penggentar yang signifikan.
Hasil dari temuan tersebut berdasar pada tujuan industri pertahanan yang dicanangkan oleh  Presiden  SBY  pada  kabinet  Bersatu  I  menjadi  awal  pembuka,  kemandirian  industri pertahanan nasional yang nantinya menuju ke tahap MEF ke 3 di tahun 2023 yang mungkin bisa tercapai jika sinergi antara militer, pemerintah, dan Private company yang menjadi ujung tombak,  penyediaan  produksi  Alutsista  ataupun  Alpanhakham  nasional  telah  bereskalasi dengan cukup spesifik, salah satunya kerja sama yang dijalin dengan Australia yang didasari dalam rencana aksi pada Lombok Treaty dan menjadi sebuah agenda dialog pertemuan yang disebut  IADSD  sejak  2006.  Perkembangan  yang  cukup  signifikan  terlihat dengan  adanya peremajaan produk dan juga inovasi dari Transfer of Knowledge yang mana merupakan buah hasil dari dialog  pertemuan tersebut dengan kata lain keberhasilan dari Startegic Partnership
16 Hasil wawanacara dengan Ibu Currie Maharani Non Resident Research Fellow, Disaster Management Research Unit, Center for Strategic and International Studies (CSIS-DMRU)
17 Hasil wawancara dengan Bapak Fakhri sebagai Senior Officer aliansi bisnis produk hankam PT. Pindad
18 Hasil wawanacara dengan Ibu Currie Maharani Non Resident Research Fellow, Disaster Management Research Unit, Center for Strategic and International Studies (CSIS-DMRU)
yang  terjalin,  telah  menambah  jumlah  produksi  industri  pertahanan  nasional.  dengan menguntungkan sektor politik , militer juga ekonomi.

## DAFTAR PUSTAKA
Agreement Between Australia and The Republic of Indonesia on The Framework For Security Cooperation , (2006)
(testimony of Australian Parliament House). https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House_of_Representatives _Committees?url=jsct/6december2006/treaties/indonesia_nia.pdf
Anwar,  S.  (2018).  Peran  Diplomasi  Pertahanan  Dalam  Mengatasi  Tantangan  di  Bidang Pertahanan.
Jurnal
Pertahanan & Bela Negara , 4 (2), 71–94.
https://doi.org/10.33172/JPBH.V4I2.332
Augusta,  I.  S.  (2014). Kerjasama  keamanan  maritim  Indonesia-Australia  dalam  kerangka perjanjian
Lombok
[Unikom].
https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl- intansarah-33233
Budiman, A., Ardipandanto, A., Fitri, A., & Dewanti, S. C. (2021). Pembangunan Kekuatan Minimum  Komponen  Utama  Pertahanan  Negara  di  Era  New  Normal. Jakarta:  Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
Breitenbauch, H., & Jakobsson, A. K. (2018). Defence planning as strategic fact: introduction. Https://Doi.Org/10.1080/14702436.2018.1497443 , 18 (3),
253–261.
https://doi.org/10.1080/14702436.2018.1497443
Dubbury, J. (1971). The Military Industrial Complex. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems , AES-7 (3), 429–433. https://doi.org/10.1109/TAES.1971.310282
Dunlap, C. J. (2011). The Military-Industrial Complex. Dædalus, the Journal of the American Academy of Arts & Sciences , 140 (3), 135–147.
Fitri, A., & Sanur, D. (2019). Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional Dalam Pemenuhan Minimum Essential Forces (Mef). Jurnal Kajian terhadap isu aktual dan strategis , Dewan Perwakilan rakya RI. XI (22), 5–12.
Koseoglu,  A.  M.  (2012).  The  Strategic  Management  of  Defence  Industry:  A  Science  and Technology Based
Configuration.
SSRN Electronic Journal . https://doi.org/10.2139/SSRN.2128477
Lamont, C. (2015). Research Methods in International Relations . London: SAGE Publications.
Milia,  J.,  Kasim,  Y.  K.,  &  Poespitohadi,  W.  (2018).  Analysis  Of  Defense  Cooperation Agreement Between Indonesia And Singapore In 2007–2017 Through Defense Diplomacy Goal  Variable. Jurnal  Pertahanan :  Media  Informasi  Tentang  Kajian  Dan  Strategi Pertahanan  Yang  Mengedepankan  Identity,  Nasionalism  Dan  Integrity , 4 (2),  104–119. https://doi.org/10.33172/JP.V4I2.283
Montratama,  I.  (2014).  Strategi  optimalisasi  pengadaan  sarana  pertahanan  bagi  industri pertahanan Indonesia. Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara , 4 (3), 79–98.
Sakti, T. R. (2016). Kerjasama Keamanan : Studi Kasus Traktat Lombok antara Indonesia dan Australia. Jurnal Hubungan Internasional , IX (1), 99–114.
Saroinsong, W. (2008). Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation 2006. Indonesian Journal of International Law , 5 (3), 566–590. https://doi.org/10.17304/IJIL.VOL5.3.482
Thompson,  G.  (2006,  November  14). Australia,  Indonesia  sign  security  pact .  ABC. https://www.abc.net.au/am/content/2006/s1787869.htm
Toohey,  P.  (2014,  February  7). Inside  the  Sovereign  Borders  Turn-back  Lifeboat . News.Com.Au.