## Jurnal EMT KITA
Indonesian Journal for the Economics, Management and Technology .
Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi (EMT) KITA, 8(3), 2024, 937-947 Available online at  http://journal.lembagakita.org/index.php/emt

## Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi
Dewi Ernita 1*
1* Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sakti Alam Kerinci, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Indonesia.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan secara parsial dan  simultan.  Penelitian  ini  menjelaskan  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  desentralisasi  fiskal,  yaitu  Pendapatan  Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan belanja daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang  diperoleh  dari  situs  resmi  Direktorat  Jenderal  Perimbangan  Keuangan  atau  Kementerian  Keuangan  (DJPK). Berdasarkan  hasil  pembahasan,  kesimpulan  yang  dapat  diambil  adalah:  1)  Tidak  terdapat  pengaruh  signifikan  antara Pendapatan Asli Daerah terhadap kemiskinan yang dibuktikan dengan nilai thitung -5,721 < ttabel 2,131. 2) Tidak terdapat pengaruh signifikan antara dana perimbangan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi yang dibuktikan dengan nilai  thitung  1,399  <  ttabel  2,131.  3)  Terdapat  pengaruh  signifikan  belanja  daerah  terhadap  kemiskinan  di  Provinsi Jambi yang dibuktikan dengan nilai thitung 6,22 > ttabel 2,131. Kesimpulannya, Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan belanja daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi.
Kata kunci: Kemiskinan; Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; Belanja Daerah.
Abstract. This study aims to determine the effect of fiscal decentralization on poverty both partially and simultaneously. It examines factors influencing fiscal decentralization, namely Regional Original Income (PAD), balancing funds, and regional expenditures. The data used in this research are secondary data obtained from the official website of the Directorate General of Fiscal Balance or the Ministry of Finance (DJPK). Based on the discussion results, the conclusions drawn are: 1) There is no significant effect of Regional Original Income on poverty, as evidenced by the t-value of -5.721 < t-table 2.131. 2) There is no significant effect of balancing funds on poverty in Jambi Province, as evidenced by the t-value of 1.399 < t-table 2.131. 3) There is a significant effect of regional expenditures on poverty in Jambi Province, as evidenced by the t-value of 6.22 > t-table 2.131. In conclusion, Regional Original Income and balancing funds do not have a significant effect on poverty, while regional expenditures have a significant effect on poverty in Jambi Province.
Keywords: Poverty; Regional Original Income; Balancing Funds; Regional Expenditures.
* Corresponding Author. Email: dewi.ernita14@gmail.com 1* .
DOI: https://doi.org/10.35870/emt.v8i3.2690
Received: 18 June 2024, Revision: 24 June 2024, Accepted: 30 June 2024, Available Online : 10 July 2024.
Print ISSN: 2579-7972; Online ISSN: 2549-6204. Copyright @ 2024. Published by Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

## Pendahuluan
Dalam upaya menurunkan kemiskinan, pemerintah  perlu  meningkatkan  kualitas ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Salah satu langkah  mendasar  yang  dilakukan  adalah pembangunan
infrastruktur
sebagai implementasi dari desentralisasi fiskal. Desentralisasi  fiskal  merupakan  pendelegasian kewenangan  dan  tanggung  jawab  dari pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah. Tujuannya adalah untuk mendorong kesejahteraan  masyarakat  melalui  peningkatan pemberdayaan,  pelayanan,  daya  saing  daerah, dan  partisipasi  aktif  masyarakat  (Badan Kebijakan  Fiskal  Kementerian  Keuangan, 2021).  Kebijakan  desentralisasi  fiskal  diukur melalui  tiga  indikator  utama:  pendapatan berupa  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), transfer daerah berupa dana perimbangan, dan pengeluaran  berupa  belanja  daerah  (Badan Kebijakan  Fiskal  Kementerian  Keuangan, 2021).
Menurut  Mookherjee  (2006)  dalam  bukunya tentang  desentralisasi  dan  dampaknya  pada pengentasan  kemiskinan,  desentralisasi  dapat membawa  manfaat  dalam  hal  efisiensi  dan keadilan,  tetapi  juga  menekankan  risiko  yang terkait  dengan  kurangnya  kapasitas  dan akuntabilitas  di  tingkat  lokal.  Peningkatan indikator  desentralisasi  fiskal  dari  tahun  ke tahun diharapkan dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur, mengurangi kesenjangan  antar  daerah,  dan  meningkatkan kualitas  ekonomi  serta  pendidikan,  yang  pada akhirnya akan mengentaskan kemiskinan.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menjawab  dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan  secara  parsial  maupun  simultan? Kedua,  berapa  besar  pengaruh  desentralisasi fiskal secara parsial maupun simultan? Dengan demikian,  tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  pengaruh  desentralisasi  fiskal terhadap  kemiskinan  baik  secara  parsial maupun  simultan.  Hasil  dari  penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  pemahaman yang  lebih  mendalam  tentang  pentingnya desentralisasi  fiskal  dalam  upaya  mengurangi kemiskinan  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  di  Provinsi  Jambi.  Melalui
penelitian  ini,  diharapkan  dapat  diberikan rekomendasi  yang  bermanfaat  bagi  pengambil kebijakan dalam merancang strategi yang efektif untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat melalui desentralisasi fiskal.
Desentralisasi  fiskal  adalah  kebijakan  yang memberikan  kewenangan  kepada  pemerintah daerah  untuk  mengelola  keuangan  dan  sumber daya  secara  mandiri.  Studi  oleh  Putra  (2019) menunjukkan  bahwa  dana  desa  memiliki pengaruh  terhadap  tingkat  kemiskinan  di daerah, sedangkan penelitian oleh Arham (2014) menyoroti bahwa kebijakan desentralisasi fiskal dapat  mempengaruhi  ketimpangan  antar kabupaten/kota. Selain itu, penelitian Santi dan Iskandar  (2021)  menegaskan  adanya  hubungan negatif  antara  kebijakan  desentralisasi  fiskal dengan  ketimpangan  wilayah,  sementara Anggita  dan  Sari  (2021)  menunjukkan  bahwa desentralisasi fiskal berdampak pada pertumbuhan  ekonomi  di  Provinsi  Jawa Tengah.  Hal  ini  sejalan  dengan  temuan  dari penelitian Adriawan et al . (2022) yang menyoroti pengaruh  desentralisasi  fiskal  terhadap  tingkat kemiskinan.
Penting  untuk  mempertimbangkan  faktor- faktor  seperti  efektivitas  pengelolaan  dana daerah,  investasi,  dan  pertumbuhan  ekonomi daerah  khususnya  di  Provinsi  Jambi.  Dinarjito dan  Dharmazi  (2020)  menunjukkan  bahwa investasi  dan  indeks  pembangunan  manusia juga  berperan  dalam  pertumbuhan  ekonomi regional.  Oleh  karena  itu,  pemahaman mengenai implementasi desentralisasi fiskal dan dampaknya  terhadap  kemiskinan  di  Provinsi Jambi  sangat  diperlukan  untuk  merumuskan kebijakan  yang  tepat  guna  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi signifikan dalam merumuskan strategi pembangunan  daerah  yang  lebih  efektif  dan efisien  dalam  rangka  mengurangi  kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Provinsi Jambi.

## Tinjauan Literatur

## Penyebab Kemiskinan
Menurut Todaro dan Smith, kemiskinan terjadi karena  adanya  interaksi  antara  beberapa
karakteristik berikut: pertama, tingkat pendapatan nasional di negara-negara berkembang masih rendah dan laju pertumbuhan  ekonomi  masih  lambat.  Kedua, negara  berkembang  memiliki  pendapatan  per kapita  yang  rendah  dan  laju  pertumbuhannya sangat  lambat,  bahkan  sering  mengalami stagnasi.  Ketiga,  distribusi  pendapatan  yang tidak merata menambah permasalahan kemiskinan  di  negara-negara  ini.  Keempat, mayoritas  kemiskinan  yang  dialami  di  negara berkembang  adalah  kemiskinan  absolut. Kelima,  ketersediaan  fasilitas  dan  pelayanan kesehatan  masih  terbatas  dengan  kualitas  yang rendah, yang menyebabkan masyarakat banyak mengalami  gizi  buruk  dan  penyakit,  serta tingkat  kematian  bayi  yang  tinggi.  Keenam, fasilitas  pendidikan  di  negara  berkembang memiliki  kualitas  yang  relatif  rendah  dan kurikulum  yang  diterapkan  kurang  relevan (Todaro & Smith, 2011).

## Desentralisasi Fiskal
Desentralisasi  fiskal  merupakan  instrumen kebijakan  pemerintah  yang  bertujuan  untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara satu daerah  dengan  daerah  lainnya.  Tujuannya adalah  untuk  memperbaiki  pelayanan  publik, memanfaatkan sumber daya alam lebih efisien, dan  meningkatkan  akuntabilitas  pengelolaan keuangan  daerah.  Desentralisasi  fiskal  juga dapat dipahami sebagai pelimpahan kewenangan  pengelolaan  potensi  dan  sumber daya  yang  dimiliki  oleh  daerah,  namun  tetap diikuti  dengan  transfer  dana  oleh  pemerintah pusat (Hastuti, 2018).

## Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pengukuran desentralisasi fiskal dari pendekatan  pendapatan  tercermin  pada Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD).  Menurut Kementerian  Keuangan,  PAD  merupakan penerimaan  daerah  yang dipungut  berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku untuk  mengumpulkan  dana  yang  kemudian akan digunakan untuk membiayai kegiatan rutin maupun  pembangunan.  Sumber-sumber  PAD meliputi  pajak  daerah,  retribusi  daerah,  hasil pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan, dan  lain-lain  pendapatan  asli  daerah  yang  sah (Keuangan  Direktorat  Jenderal  Perimbangan
Keuangan,  2022).  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  merupakan  salah  satu  indikator  penting dalam  mengukur  tingkat  desentralisasi  fiskal suatu  daerah.  PAD  mencerminkan  penerimaan daerah  yang  digunakan  untuk  membiayai kegiatan  rutin  dan  pembangunan  daerah. Sumber-sumber  PAD  meliputi  pajak  daerah, retribusi  daerah,  hasil  pengelolaan  kekayaan daerah  yang  dipisahkan,  dan  pendapatan  asli daerah  lainnya  (Hidayah  &  Wahyunengseh, 2021). Pengentasan kemiskinan melalui pendekatan  PAD  dapat  melibatkan  berbagai pendekatan, seperti Teori Marxis, Teori Budaya Kemiskinan,  Teori  Neo-konservatif,  dan  Teori Sosial  Demokrasi  Kemiskinan  (Hidayah  & Wahyunengseh,  2021).  Pertumbuhan  Ekonomi menekankan  bahwa  peningkatan  pertumbuhan ekonomi  dapat  berkontribusi  pada  penurunan tingkat  kemiskinan  (Arofah  &  Sishadiyati, 2022).  Sementara  Lingkaran  Kemiskinan, seperti  yang  diungkapkan  oleh  Nurkse  dan Myrdal, bahwa keterbelakangan dan ketertinggalan  dapat  menjadi  faktor  pemicu kemiskinan  yang  sulit  diputus  mata  rantainya (Nurjihadi & Dharmawan, 2016).

## Pendapatan Transfer
Transfer  ke  daerah  merupakan  dana  yang bersumber  dari  Anggaran  Pendapatan  dan Belanja  Negara  (APBN).  Dana  transfer  ini bertujuan  untuk  mengurangi  ketimpangan sumber  pendanaan  antara  pemerintah  pusat dengan  pemerintah  daerah,  mengurangi kesenjangan  pendanaan  urusan  pemerintahan antar  daerah,  serta  mengurangi  kesenjangan pelayanan  publik  yang  ada  di  setiap  daerah. Transfer  daerah  terdiri  dari  Dana  Alokasi Umum  (DAU),  Dana  Alokasi  Khusus  (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang juga disebut dana perimbangan
(Sumber-Sumber
Penerimaan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Barat, n.d.).

## PDRB per Kapita
Produk  Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) adalah  jumlah  seluruh  nilai  bersih  atas  barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan di  suatu  daerah.  PDRB  per  kapita  dapat dihitung  dengan  cara  membagi  PDRB  harga konstan  dengan  jumlah  penduduk  di  wilayah tersebut.  Peningkatan  PDRB  per  kapita diharapkan  dapat  memecahkan  masalah  seperti
kemiskinan,  pengangguran,  dan  ketimpangan distribusi  pendapatan.  Berdasarkan  PDRB  per kapita,  dapat  diketahui  besarnya  pendapatan yang  dihasilkan  oleh  setiap  penduduk  di  suatu daerah.  Semakin  besar  PDRB  per  kapita, semakin  tinggi  tingkat  pembangunan  dan pendapatan  rata-rata  penduduk  di  daerah tersebut (Fatimah, 2017).

## Hubungan Antara PAD dan Kemiskinan
Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang dialokasikan  secara  optimal  dapat  mengurangi tingkat  kemiskinan.  PAD  yang  semakin  besar dan  merata  mendorong  kemampuan  daerah untuk  menggali  potensi  dari  berbagai  sektor. Hal  ini  akan  meningkatkan  daya  tarik  daerah untuk  menarik  investor,  yang  pada  gilirannya akan  meningkatkan  produktivitas  tenaga  kerja dan  menurunkan  kemiskinan.  Penelitian  yang dilakukan  oleh  Koto  (2016)  dan  Meilen  Greri Paseki,  Amran  Naukoko  (2014)  mendukung pernyataan  bahwa  peningkatan  PAD  akan mengurangi  jumlah  penduduk  miskin  karena alokasi PAD dapat digunakan untuk membiayai program-program pengentasan kemiskinan.

## Hubungan Antara DAU dan Kemiskinan
Dana Alokasi Umum (DAU) digunakan untuk membantu  daerah  dalam  pendanaan  keuangan agar  tidak  terjadi  kesenjangan  fiskal  antar daerah.  Pemerataan  fiskal  melalui  DAU  akan meningkatkan  pelayanan  publik  yang  merata antar daerah, yang akan menghambat penyebab kemiskinan.  Todaro  dan  Smith  menyatakan bahwa  peningkatan  pelayanan  dan  fasilitas publik,  terutama  di  bidang  ekonomi, pendidikan,  dan  kesehatan,  dapat  menurunkan kemiskinan.  Penelitian  oleh  Amami  dan Asmara  (2022)  serta  Ismail  dan  Hakim  (2014) menunjukkan bahwa DAU berpengaruh negatif terhadap  kemiskinan,  yaitu  peningkatan  DAU akan menurunkan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendanaan pembangunan pelayanan publik.

## Hubungan Antara DAK dan Kemiskinan
Dana  Alokasi  Khusus  (DAK)  merupakan bentuk  implementasi  desentralisasi  fiskal berupa  transfer  dana  dari  pemerintah  pusat kepada  pemerintah  daerah.  DAK  digunakan untuk  membiayai  kegiatan  khusus  baik  fisik maupun  nonfisik  yang  merupakan  urusan
daerah.  Dengan  adanya  DAK,  pemerintah daerah dapat mempercepat target pembangunan infrastruktur  nasional.  Kemajuan  infrastruktur akan  memudahkan  akses  pada  bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, yang pada gilirannya  akan  meningkatkan  standar  hidup masyarakat  dan  menurunkan  kemiskinan. Penelitian  oleh  Basyir  dkk.  (2015)  dan Rhokayyah  &  Widyanti  (2019)  mendukung pernyataan  bahwa  peningkatan  DAK  akan menurunkan  kemiskinan  dengan  meningkatkan pelayanan publik melalui kegiatan pembangunan.

## Hubungan  Antara  PDRB  Per  Kapita  dan Kemiskinan
PDRB  per  kapita  adalah  PDRB  suatu  daerah dibagi  dengan  jumlah  penduduk  di  daerah tersebut, yang mencerminkan rata-rata pendapatan masyarakat. Peningkatan PDRB per kapita  berarti  peningkatan  standar  hidup masyarakat,  yang  akan  mengeluarkan  mereka dari  garis  kemiskinan.  Todaro  dan  Smith menyatakan  bahwa  salah  satu  penyebab kemiskinan  adalah  pendapatan  per  kapita  yang rendah, sehingga peningkatan PDRB per kapita akan  menurunkan  kemiskinan.  Penelitian  oleh Fatimah  (2017)  dan  Dwiatmojo  (2017) menunjukkan  bahwa  peningkatan  pendapatan per  kapita  masyarakat  akan  meningkatkan konsumsi  dan  pemenuhan  kebutuhan  pokok, yang  pada  gilirannya  akan  menurunkan kemiskinan.

## Kerangka Konseptual
Gambar 1. Kerangka Konseptual
Dalam  desentralisasi  fiskal  di  Indonesia, penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal  melalui  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi
Khusus  (DAK)  memiliki  dampak  signifikan terhadap  kemiskinan  di  Provinsi  Jambi. Pendapatan  Asli  Daerah  yang  dialokasikan secara  optimal,  Dana  Alokasi  Umum  yang digunakan  untuk  pemerataan  fiskal,  dan  Dana Alokasi  Khusus  yang  digunakan  untuk pembangunan infrastruktur semuanya berperan dalam  mengurangi  kemiskinan.  Peningkatan PDRB  per  kapita  juga  berkontribusi  dalam menurunkan kemiskinan dengan meningkatkan standar  hidup  masyarakat.  Penelitian  ini mendukung pentingnya kebijakan desentralisasi fiskal sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan  dan  meningkatkan  kesejahteraan masyarakat  di  Provinsi  Jambi.  Dengan demikian, implementasi kebijakan desentralisasi fiskal yang efektif diharapkan dapat memberikan  hasil  yang  lebih  baik  dalam pengentasan  kemiskinan  dan  meningkatkan kualitas  hidup  masyarakat  di  daerah-daerah yang  membutuhkan.  Penelitian  lebih  lanjut diperlukan  untuk  memahami  mekanisme spesifik dari setiap indikator desentralisasi fiskal dan  bagaimana  mereka  dapat  dioptimalkan untuk hasil yang lebih maksimal.

## Metodologi Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan kuantitatif  untuk  menganalisis  pengaruh desentralisasi  fiskal  terhadap  kemiskinan  di Provinsi  Jambi.  Data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  merupakan  data  sekunder  yang diperoleh dari berbagai sumber resmi, termasuk Badan  Pusat  Statistik  (BPS),  Direktorat Jenderal  Perimbangan  Keuangan  (DJPK) Kementerian  Keuangan,  dan  laporan-laporan pemerintah  terkait  lainnya.  Data  yang digunakan  mencakup  periode  waktu  tertentu yang  relevan  dengan  penelitian  ini.  Populasi dalam  penelitian  ini  adalah  seluruh  kabupaten dan  kota  di  Provinsi  Jambi,  dengan  sampel yang  diambil  secara  purposive  sampling,  di mana  semua  kabupaten  dan  kota  di  Provinsi Jambi  yang  memiliki  data  lengkap  tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum  (DAU),  Dana Alokasi  Khusus  (DAK), dan  tingkat  kemiskinan  selama  periode penelitian dijadikan sebagai sampel.
Data  dikumpulkan  melalui  dokumentasi  dari
sumber-sumber  resmi,  dengan  langkah-langkah pengumpulan  data  meliputi  mengunduh  dan mengumpulkan  data  dari  situs  resmi  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  dan  Direktorat  Jenderal Perimbangan  Keuangan  (DJPK)  Kementerian Keuangan,  melakukan  verifikasi  dan  validasi data  untuk  memastikan  keakuratannya,  serta menyusun data dalam format yang sesuai untuk analisis  lebih  lanjut.  Variabel-variabel  yang diteliti  meliputi  variabel  independen  yaitu Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana  Alokasi Umum  (DAU),  dan  Dana  Alokasi  Khusus (DAK),  serta  variabel  dependen  yaitu  tingkat kemiskinan  di  Provinsi  Jambi.  Pendapatan  Asli Daerah  (PAD)  diukur  sebagai  penerimaan daerah  yang  dipungut  berdasarkan  peraturan perundang-undangan  yang  berlaku,  Dana Alokasi  Umum  (DAU)  diukur  sebagai  dana transfer  dari  pemerintah  pusat  kepada pemerintah daerah untuk mengurangi ketimpangan  fiskal,  dan  Dana  Alokasi  Khusus (DAK) diukur sebagai dana yang diberikan oleh pemerintah  pusat  kepada  pemerintah  daerah untuk  membiayai  kegiatan  khusus  baik  fisik maupun nonfisik.
Analisis  data  dilakukan  dengan  menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh desentralisasi  fiskal  terhadap  kemiskinan. Langkah-langkah  analisis  data  meliputi  uji asumsi  klasik  seperti  uji  normalitas  untuk memastikan  data  berdistribusi  normal,  uji multikolinearitas  untuk  memastikan  tidak  ada hubungan  linear  yang  sempurna  antar  variabel independen,  dan  uji  heteroskedastisitas  untuk memastikan  varians  residual  dari  regresi konstan.  Model  regresi  yang  digunakan  adalah Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε, di mana Y adalah  tingkat  kemiskinan,  α  adalah  konstanta, β1,  β2,  β3  adalah  koefisien  regresi  variabel independen, X1 adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), X2 adalah Dana Alokasi Umum (DAU), X3 adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), dan ε adalah  error  term.  Uji  hipotesis  dilakukan dengan  uji  t  untuk  menguji  pengaruh  parsial masing-masing  variabel  independen  terhadap variabel  dependen,  serta  uji  F  untuk  menguji pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen.
Koefisien determinasi  (R²)  digunakan  untuk  melihat seberapa  besar  variabel  independen  secara bersama-sama  mampu  menjelaskan  variabel
dependen.  Prosedur  penelitian  meliputi perencanaan  penelitian,  pengumpulan  data, analisis  data,  dan  interpretasi  serta  pelaporan hasil.  Dalam  tahap  perencanaan,  topik  dan masalah  penelitian  ditentukan,  serta  tujuan penelitian  dan  hipotesis  dirumuskan.  Data dikumpulkan dari sumber resmi dan diverifikasi serta divalidasi sebelum dianalisis. Analisis data dilakukan  dengan  uji  asumsi  klasik  dan  regresi linier  berganda,  kemudian  uji  hipotesis dilakukan untuk menyimpulkan hasil penelitian. Hasil penelitian kemudian diinterpretasikan dan dilaporkan  sesuai  dengan  temuan  dan  analisis yang dilakukan.

## Hasil dan Pembahasan

## Alat analisis
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi  linier  berganda  dengan  persamaan
Y=α+β1X1+β2X2+β3X3+μ . Koefisien determinasi (Kd) dihitung sebagai Kd=r2×100%  dan Kd=β×zero order×100%. Uji  hipotesis  dilakukan  dengan  uji  t  dan  uji  F untuk  menentukan  signifikansi  pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.  Uji  t  digunakan  untuk  menguji pengaruh  masing-masing  variabel  independen secara  individual,  sementara  uji  F  digunakan untuk  menguji  pengaruh  semua  variabel independen  secara  simultan.  Analisis  ini  juga melibatkan penghitungan koefisien regresi tidak terstandar  dan  terstandar,  serta  tingkat signifikansi  statistik,  guna  memastikan  bahwa hasil yang diperoleh valid dan dapat diandalkan. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan  gambaran  yang  jelas  mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi. Tabel 1. Koefisien Regresi Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Correlations B Std. Error Beta Zero- order  Partial  Part 1 (Constant) 1137474.404 3169337.339 .359 .738 PAD -6.475 11.316 -.259 -.572  .598 .548 -.275  -.154 Dana Perimbangan  16.097 11.509 .813 1.399  .234 .809 .573 .375 Belanja Daerah 3.993 6.418 .265 .622 .568 .742 .297 .167
a. Dependent Variable: Kemiskinan.
Berdasarkan Tabel 1, konstanta (α) mempunyai koefisien  sebesar  -1.139.474,404.  Artinya,  jika Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah bernilai nol, maka nilai Belanja Daerah Kota Sungai Penuh sebesar  -1.139.474,404.  Nilai  koefisien  regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar  -6,475 menunjukkan  bahwa  apabila  PAD  meningkat di Kota Sungai Penuh dalam satu tahun, maka akan  mempengaruhi  nilai  dari  Belanja  Daerah sebesar  -6,475.  Selanjutnya,  nilai  koefisien regresi  Dana  Perimbangan  sebesar  16,907 menunjukkan bahwa apabila Dana Perimbangan meningkat di Kota Sungai Penuh dalam  satu  tahun,  maka  akan  mempengaruhi nilai  dari  Belanja  Daerah  sebesar  16,907. Terakhir, nilai koefisien regresi Belanja Daerah
sebesar  3,993  menunjukkan  bahwa  apabila Belanja  Daerah  meningkat  di  Kota  Sungai Penuh  dalam  satu  tahun,  maka  akan mempengaruhi nilai dari Belanja Daerah sebesar 3,993.

## Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi digunakan untuk melihat berapa  besar  pengaruh  variabel  X  terhadap variabel  Y.  Dengan  variabel  independent  PAD (X1)  Dana  Perimbangan  (X2)  Belanja  Daerah (X3)  dan  Kemiskinan  (Y)  sebagai  variabel dependent.  Untuk  melihat  seberapa  besar pengaruh  variabel  independent  secara  parsial. Untuk  mengetahui  besar  pengaruh  Pendapatan Asli Darah  terhadap Kemiskinan secara parsial dijelasakan dengan rumus koefisien determinasi
sebagai berikut :
𝐾𝐷 = ß 𝑥 𝑍𝑒𝑟𝑜 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑥 100%
=   −259 𝑥 548 𝑥 100% =   −14,193%
Dari  hasil  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa besar  Pendapatan  Asli  Daerah  (X1)  terhadap Kemiskinan  (Y)  seacara  parsial  adalah  - 14.193%.  Untuk  mengetahui  besar  pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  terhadap Kemiskinan  secara  parsial  dijelasakan  dengan rumus koefisien determinasi sebagai berikut :
𝐾𝐷 =  ß 𝑥 𝑍𝑒𝑟𝑜 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑥 100% =   813 𝑥 809 𝑥 100% =  65,771%
Dari  hasil  diatas  dapat  disimpulkan  bahwa besar  pengaruh  dana  Perimbangan  (X2) terhadap Kemiskinan (Y) seacara parsial adalah 65,771%  Untuk  mengetahui  besar  pengaruh
Belanja  Daerah  terhadap  Kemiskinan  secara parsial  dijelasakan  dengan  rumus  koefisien determinasi sebagai berikut :
𝐾𝐷 =  ß 𝑥 𝑍𝑒𝑟𝑜 𝑂𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑥 100% =   265 𝑥 742 𝑥 100% =  19,663%
Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa besar pengaruh  Belanja  Daerah  (X2)  terhadap Kemiskinan (Y) seacara parsial adalah 19,663%. Besarnya  pengaruh  Pendapatan  Asli  Daerah (X1)  dan  Dana  Perimbangan  (X2)  Belanja Daerah  (X3)  terhadap  Kemiskinan  (Y).  Untuk mengetahui  besar  nya  Pendapatan  Asli  Daerah Dana  Perimbangan  Belanja  Daearh  terhadap Kemiskinan  Provinsi  Jambi  secara  simultan dengan  menggunakan  teknik  analisis  statistik yang  sudah  di  tentukan  semula,  maka  dapat  di jelaskan pada tabel di bawah ini :
Tabel 2. Hasil Koefisien Determinasi Model Summary Model  R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Change Statistics R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 1 .844 a .712 .496 745919.69165 .712 3.294 3 4 .140
a. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, PAD, Dana Perimbangan.
Nilai  R  Square  adalah  persentase  kontribusi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Belanja Daerah terhadap terhadap  Provinsi  Jambi  dengan  0,712  yang merupakan  kuadrat  dari  koefisien  korelasi 0,712.  Hal  ini  mengandung  arti  bahwa
pengaruh  variabel  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD)  (X1),  Dana  Perimbangan  (X2)  Belanja Daerah  (X3)  secara  simultan  terhadap  variabel Kemiskinan (Y) adalah sebesar 71,2%. Tabel 3. Hasil Regresi Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1 (Constant) 1137474.404  3169337.339 .359 .738 PAD -6.475 11.316 -.259 -.572 .598 Dana Perimbangan  16.097 11.509 .813 1.399 .234 Belanja Daerah 3.993 6.418 .265 .622 .568
Dari  tabel  di  atas  dapat  dilihat  bahwa  nilai  t- hitung untuk variabel Pendapatan Asli Daerah - 572  dan  Dana  Perimbangan  1.399  belanja Daerah 622  dan t-tabel df = n – k-1 (8 – 3 - 1 =  4)  adalah  sebesar  2.776.  berdasarkan  cara
pengembilan keputusan uji parsial (uji t) di atas dapat disimpulkan
1) Hasil  uji  hipotesis  pada  Pendapatan  Asli Daerah (X1) Untuk  melihat  pengaruh  pada  variabel
Pendapatan  Asli  Daerah  (X1)    terhadap Kemiskinan  (Y)  adalah    nilai  thitung  -572 <  2.131,  menggunakan  uji  t  dua  arah. Sehingga  dapat  disimpilkan  bahwa  Ho diteima  dan  H1  ditolak  artinya  tidak terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara
Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemiskinan Provinsi jambi 2) Hasil  uji  hipotesis  pada  variabel  Dana
Perimbangan (X2) Untuk  melihat  pengaruh  pada  variabel Pendapatan  Asli  Daerah  (X2)    terhadap Belanja  Daerah  (Y)  nilai  thitung  1.399  < 2.131.  dengan  mengunakan  uji  t  dua  arah sehinnga  dapat  disimpulkan  bahwa  Ho Terima  dan  H2  tolah  artinya  Tidak terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara Dana  Perimbangan  terhadap  Kemiskinan Provinsi Jambi
3) Hasil  uji  hipotesis  pada  variabel  Belanja daerah (X3)
Untuk  melihat  pengaruh  pada  variabel Belanja Daerah (X3)  terhadap Kemiskinan
(Y)  nilai  thitung  622  >  2.131.  dengan mengunakan uji t dua arah sehinnga dapat disimpulkan  bahwa  Ho  tolak  dan  H2 terima  artinya  terdapat  pengaruh  yang signifikan  antara  Belanja  daerah  terhadap Kemiskinan Provinsi Jambi
Dari  hasil  analisis  data  penelitian  diatas,  maka dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  sektor Pendapatan  Asli  Daerah  tidak  berpengaruh secara  signifikan  ,Belanja  Daerah  juga  tidak berpengaruh  signifikan  dan  Belanja  Daerah Berpengarus  Singnifikan  terhadap  Kemiskinan di Provinsi Jambi

## Uji F
Untuk  melihat  uji  Hipotesis  secara  simultan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Perimbangan  dan  Belanja  Daerah  Terhadap Kemiskinan  di  Provinsi  Jambi  maka  dapat dijelakan pada tabel dibawah ini:
Tabel 4. Analisis Varians ANOVA a Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 1 Regression 5497529745511.201 3 1832509915170.401 3.294 .140 b Residual 2225584745564.799 4 556396186391.200 Total 7723114491076.000 7

## a. Dependent Variable: Kemiskinan
b. Predictors: (Constant), Belanja Daerah, PAD, Dana Perimbangan
Untuk  melihat  pengaruh  antara  Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2) dan  Belanja  Daerah  (X3)  secara  simultan  atau secara  bersama-sama  terhadap  Belanja  Daerah Kota  Sungai  Penuh  dapat  dilihat  dengan membandingkan  nilai    Fhitung  dengan  Ftabel, dimana  Fhitung  sebesar  3.294  sedangkan Ftabel  sebesar  pada  dfl  =  5  df2  =  n-2-1=  5 dengan  tingkat  kepercayaan  0,05%  diperoleh nilai  Ftabel  sebesar  4,74%  berarti  secara bersama-sama Fhitung > Ftabel 3.294 > 5,050 berarti  Ho  diterima  dan  H0  Ditolak  bahwa Pendapatan Asli daerah,Dana Perimbangan dan Berlanjadaerah  secara  bersama-sama  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  Kemiskinan Provinsi Jambi.

## Pembahasan
Berdasarkan  hasil  olahan  data  menggunakan sofware    spss dapat  dilihat  secara  bersama-sama Pendapatan  Aslidaerah  Negatif  dan  tidak signifikan terhadap Kemiskinan. Untuk melihat pengaruh pada variabel Pendapatan Asli Daerah (X1)  terhadap  Kemiskinan  (Y)  adalah    nilai thitung  -5,721  <2.131,  menggunakan  uji  t  dua arah.  Sehingga  dapat  disimpilkan  bahwa  Ho terima  dan  H1  ditolak  artinya    terdapat  tidak terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara Pendapatan Asli Daerah terhadap
KemiskinanProvinsi  Jambi.  Untuk  melihat pengaruh pada variabel Dana Perimbangan (X2) terhadap  Kemiskinan  (Y)  nilai  thitung  1.399  < 2.131.  dengan  mengunakan  uji  t  dua  arah sehinnga  dapat  disimpulkan  bahwa  Ho  terima dan H2 Ditolak artinya tidak terdapat pengaruh
yang  signifikan  antara  danana  Perimbangan tidak
berpengaruh
terhadap KemiskinanProvinsi  Jambi,  Untuk  melihat pengaruh  pada  variabel  Belanja  Daerah  (X3) terhadap  Kemiskinan  (Y)  nilai  thitung  622  > 2.131.  dengan  mengunakan  uji  t  dua  arah sehinnga  dapat  disimpulkan  bahwa  Ho  terima dan H2 Ditolak artinya tidak terdapat pengaruh yang  signifikan  antara  Belanja  Daerah berpengaruh  terhadap  Kemiskinan  Provinsi Jambi. Dari hasil analisis data penelitian diatas, maka  dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  sektor Pendapatan  Asli  Daerah  tidak  berpengaruh secara  signifikan  ,Dana  Perimbangan  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  Kemiskinan dan  Belanja  Daerha  Berpengaruh  Signifikan Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi.
Dari analisis data penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2) dan Belanja  Daerah  secara  simultan  atau  secara bersama-sama  Tidak  terhadap  Belanja  Daerah Provinsi Jambi dapat dilihat dengan membandingkan  nilai    Fhitung  dengan  Ftabel, dimana  Fhitung  sebesar  75.908  sedangkan Ftabel  sebesar  pada  dfl  =  5  df2  =  n-2-1=  5 dengan  tingkat  kepercayaan  0,05%  diperoleh nilai  Ftabel  sebesar  3,298%  berarti  secara bersama-sama Fhitung < Ftabel 3.298 < 5.050 berarti  Ho  diterima  dan  Ha  ditolak  bahwa Pendapatan Asli Daerahdana Perimbangan dan Belanja Daerah secara bersama-sama berpengaruh  sangat  tidak  signifikan  terhadap Kemiskinan Provinsi Jambi.
Penelitian  ini  mengungkapkan  bahwa  tidak terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dan  Dana Perimbangan  terhadap  kemiskinan  di  Provinsi Jambi.  Namun,  Belanja  Daerah  memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya, namun juga menunjukkan beberapa  perbedaan.  Penelitian  oleh  Amami dan  Asmara  (2022)  di  Kabupaten  Ngawi menemukan  bahwa  PAD,  DAU,  DAK,  dan Belanja  Modal  memiliki  pengaruh  signifikan terhadap  kemiskinan.  Temuan  ini  berbeda dengan  hasil  penelitian  di  Provinsi  Jambi,  di mana  PAD  dan  Dana  Perimbangan  tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  kemiskinan.
Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh kondisi ekonomi  dan  administrasi  yang  berbeda  di setiap  daerah,  yang  mempengaruhi  efektivitas desentralisasi fiskal.
Selain  itu,  penelitian  oleh  Dwirandra  (2013) menunjukkan  bahwa  desentralisasi  fiskal berpengaruh  signifikan  terhadap  pertumbuhan ekonomi  dengan  keserasian  belanja  daerah sebagai variabel pemoderasi. Hal ini mendukung  temuan  bahwa  belanja  daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan,  karena  peningkatan  belanja  daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan. Penelitian Fatahillah (2019) dan Fatimah (2017) di  Provinsi  Jambi  juga  menyoroti  pentingnya PDRB dan belanja daerah dalam mempengaruhi tingkat  kemiskinan.  Fatahillah  menemukan bahwa  PDRB,  PAD,  DAU,  dan  pendidikan berpengaruh  signifikan  terhadap  kemiskinan, sementara  Fatimah  menekankan  bahwa  faktor- faktor ekonomi seperti belanja daerah memiliki dampak  signifikan  terhadap  pengurangan kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa meskipun PAD  mungkin  tidak  berpengaruh  signifikan secara  langsung,  faktor-faktor  ekonomi  lainnya yang  terkait  dengan  belanja  daerah  memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan.
Sebaliknya,  penelitian  oleh  Ismail  dan  Hakim (2014)  di  Provinsi  Bali  menemukan  bahwa Dana  Perimbangan  memiliki  peran  signifikan dalam  mengurangi  kemiskinan.  Perbedaan temuan  ini  dengan  hasil  penelitian  di  Provinsi Jambi dapat disebabkan oleh perbedaan alokasi dan  penggunaan  Dana  Perimbangan  di  setiap provinsi, yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan lokal  dan  prioritas  pembangunan.  Penelitian oleh  Basyir et  al .  (2015)  di  Aceh  juga menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti PAD, DAU,  dan  DAK  mempengaruhi  kemiskinan, namun  menekankan  bahwa  pengelolaan  yang efektif dan transparansi dalam penggunaan dana sangat  penting  untuk  mencapai  hasil  yang diinginkan.  Ini  relevan  dengan  temuan  bahwa belanja daerah yang signifikan dapat mengurangi  kemiskinan  di  Provinsi  Jambi, asalkan dikelola dengan baik.

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  pembahasan,  maka  dapat diambil  kesimpulan  sebagai  berikut:  Pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah,  Dana  Perimbangan, dan  Belanja  Daerah  terhadap  Kemiskinan  di Provinsi  Jambi  menunjukkan  bahwa  tidak terdapat  pengaruh  yang  signifikan  antara Pendapatan  Asli  Daerah  terhadap  Kemiskinan di  Provinsi  Jambi.  Begitu  pula,  tidak  terdapat pengaruh  yang  signifikan  antara  Dana Perimbangan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi.  Namun,  terdapat  pengaruh  yang signifikan  antara  Belanja  Daerah  terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi. Besar pengaruh Pendapatan  Asli  Daerah  (X1)  terhadap Kemiskinan (Y) secara parsial adalah sebesar  - 5,721%.  Pengaruh  Dana  Perimbangan  (X2) terhadap  Kemiskinan  (Y)  secara  parsial  adalah sebesar  1,399%.  Sedangkan  pengaruh  Belanja Daerah  terhadap  Kemiskinan  sebesar  622%. Secara  simultan,  besar  pengaruh  Pendapatan Asli Daerah (X1), Dana Perimbangan (X2), dan Belanja Daerah (X3) terhadap Kemiskinan (Y) adalah sebesar 71,241%.

## Daftar Pustaka
Adila, R., &  Marwan.  (2020).  Pengaruh  indeks pembangunan  manusia  (IPM)  dan pertumbuhan  ekonomi  terhadap  tingkat kemiskinan  di  Provinsi  Sumatera  Barat periode  tahun  2013-2018. Jurnal  Ecogen, 3 (1),
120. https://doi.org/10.24036/jmpe.v3i1.853 1
Adriawan, R., Rahman, A., & Iwang, B. (2022). Pengaruh  desentralisasi  fiskal  terhadap tingkat kemiskinan. Forum Ekonomi, 24 (1),
226-234.
https://doi.org/10.30872/jfor.v24i1.107
50 Amami,  R.,  &  Asmara,  K.  (2022).  Analisis pengaruh PAD, DAU, DAK, dan belanja modal terhadap
kemiskinan di
Kabupaten Ngawi. Jurnal Ekobistek, 11 (2), 48 – 54. https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i 2.297
Arham,  M.  (2014).  Kebijakan  desentralisasi fiskal, pergeseran sektoral, dan ketimpangan  antarkabupaten/kota  di Sulawesi  Tengah. Jurnal  Ekonomi  Dan Pembangunan  Indonesia,  14 (2),  145-167. https://doi.org/10.21002/jepi.v14i2.437
Arofah,  F.,  &  Sishadiyati,  S.  (2022).  Peranan mediasi IPM pada pengaruh pertumbuhan  ekonomi  terhadap  tingkat kemiskinan  Kabupaten  Jember  tahun 2010-2020. Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi  Dan  Ilmu  Ekonomi,  6 (2). https://doi.org/10.23969/oikos.v6i2.555 9
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. (2021). Dua dekade implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia .
Badan Pusat Statistik. (2015). Indeks pembangunan manusia 2015 .
Badan  Pusat  Statistik.  (2022). Kemiskinan  dan ketimpangan .
https://www.bps.go.id/subject/23/kemi skinan-dan-ketimpangan.html Basyir,  A.,  Hamzah,  S.,  &  Syahnur,  S.  (2015). Faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan  di  Aceh. Jurnal  Ekonomi  dan Keuangan, 3 (1), 57 – 70.
BPS  Indonesia.  (2015). Indeks  pembangunan manusia (metode baru) . Badan Pusat Statistik Indonesia.
https://www.bps.go.id/linkTableDinami
s/view/id/1211
Dwiatmojo,  W.  F.  (2017). Analisis  tingkat kemiskinan  di  Provinsi  Jambi  tahun  2011- 2015 .
Dwirandra,  A.  A.  N.  B.  (2013).  Pengaruh desentralisasi  fiskal  pada  pertumbuhan ekonomi  dengan  keserasian  belanja daerah sebagai variabel pemoderasi. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 8 (2), 66 – 74.
Fatahillah,  A.  G.  (2019). Pengaruh  PDRB, pendapatan  asli  daerah,  dana  alokasi  umum, dan  pendidikan  terhadap  kemiskinan  Provinsi
Jambi (2012-2017) .
Fatimah, A. N. (2017). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jambi .
Fikri,  K.,  Sudraja,  U.,  &  Remofa,  Y.  (2019). Pengaruh  PAD,  DAU,  dan  DAK terhadap  pertumbuhan  ekonomi  dan kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hulu. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 17 (1), 58 – 71.
Hastuti,  P.  (2018).  Desentralisasi  fiskal  dan stabilitas politik dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Simposium  Nasional  Keuangan  Negara,  1 (1), 785 – 787.
https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snk
n/article/view/293
Hidayah,  S.,  &  Wahyunengseh,  R.  (2021).
Collaborative governance untuk pengembangan sustainable green tourism sebagai  upaya  pengentasan  kemiskinan (discourse network analysis pada geopark.kebumenkab.go.id). Wacana Publik, 1 (2), 431. https://doi.org/10.20961/wp.v1i2.54604
Ismail,  A.,  &  Hakim,  A.  (2014).  Peran  dana perimbangan  terhadap  kemiskinan  di Provinsi Bali. Jurnal Aplikasi Bisnis, 16 (9),
2168. https://doi.org/10.20885/jabis.vol16.iss 9.art8
Istimal.  (2012).  Dampak  dana  alokasi  umum (DAU)  terhadap  kemiskinan  di  Kota Tangerang. Jurnal  Ekonomi  Pembangunan,
10 (2), 45 – 56.
Keuangan  Direktorat  Jenderal  Perimbangan Keuangan.  (2022). Direktorat  Jenderal Perimbangan  Keuangan  |  Apa  saja  sumber- sumber pendapatan daerah? https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa- saja-sumber-sumber-pendapatandaerah
Koto, J. (2016). Analisis pengaruh PAD, DAU dan  DAK  terhadap  kemiskinan  pada kabupaten/kota  di  Provinsi  Sumatera Barat  dengan  pertumbuhan  ekonomi sebagai  variabel  intervening. Economica,
4 (2),
193 – 216. https://doi.org/10.22202/economica.v4i
2.633
Nurjihadi,  M.,  &  Dharmawan,  A.  (2016). Lingkaran  setan  kemiskinan  dalam masyarakat  pedesaan:  Studi  kasus  petani tembakau  di  kawasan  pedesaan  Pulau Lombok. Sodality:  Jurnal  Sosiologi  Pedesaan, 4 (2). https://doi.org/10.22500/sodality.v4i2.1 3372.
Putra, H. (2019). Pengaruh dana desa terhadap kemiskinan  di  Aceh. Jurnal  Analis Kebijakan, 2 (2).
https://doi.org/10.37145/jak.v2i2.30.