## KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN
IBU HAMIL DAN BERSALIN DI DAERAH TERPENCIL (Studi Kasus di Nagari Batu Bajanjang, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat)
The Quality of Health Services for Pregnant Women and Maternity in Remote Area (Case Studies in Nagari Batu Bajanjang, Solok District of West Sumatera Province)

## Yulfira Media
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Khatib Sulaiman No. 1 Padang, Telp. (0751) 7054555-7055627 Email: fira.media@yahoo.com Dikirim: 15 Januari 2014; direvisi: 23Januari 2014; disetujui: 12 Februari 2014

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mendeskripsikan  bagaimana  kualitas  pelayanan  kesehatan  ibu  hamil  dan bersalin di daerah terpencil di Kabupaten Solok (Sumatera Barat). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin di lokasi penelitian masih relatif kurang,  dan  ini  terlihat  dari  masih  rendahnya  pemanfaatan  pelayanan  kesehatan  ibu  hamil  dan  bersalin, yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan kondisi pelayanan kesehatan yaitu keterbatasan sumber daya dan pelayanan kesehatan, keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan, dan adanya hambatan dalam pelaksanaan  program  jaminan  persalinan  (Jampersal).  Temuan  yang  dapat  diusulkan  sebagai  saran perbaikan meliputi: peningkatan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara berkala terhadap institusi pelayanan  kesehatan,  peningkatan  kuantitas  dan  kualitas  tenaga  kesehatan,  peningkatan  ketersediaan pelayanan  serta  kondisi  sarana  dan  prasarana  kesehatan.  Saran  untuk  mengatasi  hambatan  Jampersal adalah  perlu  adanya  alokasi  dana  untuk  sosialisasi  kesehatan  dan  Jampersal,  penyediaan  kendaraan operasional (motor) untuk bidan serta perbaikan infrastruktur jalan.
Kata Kunci: pelayanan kesehatan, pemanfaatan, ibu hamil dan bersalin, daerah terpencil

## Abstract
This study aims to describe how the quality of maternal health services and maternity in a remote area in Solok  (West  Sumatra).  This  study  used  a  qualitative  approach  to  data  collection  techniques  through  in- depth  interviews  and  observation.  The  results  showed  that  the  quality  of  maternal  health  services  and maternity  at  the  study  site  was  relatively  less,  and  is  visible  from  the  low  utilization  of  maternal  health services  and  maternity,  which  one  of  them  caused  by  the  limitations  of  the  health  conditions  of  limited resources  and  health  services,  limited  health  infrastructure,  and  the  presence  of  obstacles  in  the implementation of the labor insurance program (Jampersal). The findings can be proposed as suggestions for  improvement  include:  increase  in  monitoring  and  periodic  evaluation  and  guidance  to  health  care institutions, increasing the quantity and quality of health personnel, increasing the availability of services and  infrastructure  health  condition.  Suggestions  for  overcoming  barriers  Jampersal  is  the  need  for  the allocation  of  funds  for  health  and  socialization  Jampersal,  providing  operational  vehicles  (motorcycles) for midwives and improving road infrastructure.
Keywords: health care, utilization, pregnant women and maternity, remote areas

## PENDAHULUAN
Angka  kematian  ibu  (AKI)  melahirkan  di Indonesia  masih  dianggap  tinggi  jika  dibandingkan dengan AKI di negara lain. Berdasarkan hasil Survey Kesehatan  Demografi  Indonesia  (SDKI)  tahun  2012 bahwa  AKI  di  Indonesia  mengalami  peningkatan menjadi  359  kematian/100  ribu  kelahiran  hidup  dari yang  sebelumnya  menurut  SDKI  tahun  200  adalah 228/100  ribu  kelahiran.  Padahal  target Millenium Development  Goals (MDGs)  tahun  2015  adalah menurunkan  angka  kematian  ibu  sebesar  tiga perempatnya  (102/100.000  kelahiran  hidup)  pada tahun  2015  (BPS,  2013).  Sebagian  besar  penyebab
kematian  adalah  karena  perdarahan,  keracunan kehamilan  dan  infeksi  pada  masa  nifas.  Perdarahan disebabkan  karena  ibu  hamil  mengidap  anemia. Sedangkan  kematian  ibu  akibat  infeksi  menunjukkan adanya  indikasi  kurang  baiknya  upaya  pencegahan manajemen  infeksi,  dan  hal  ini  terkait  dengan  tenaga yang membantu persalinan (Afifah, dkk, 2010).
Berbagai  upaya  untuk  menurunkan  AKI  telah banyak  dilakukan,  dan  salah  satu  upaya  terobosan yang  paling  mutakhir  dari  Kementerian  Kesehatan sejak tahun 2011 adalah program Jampersal (Jaminan Persalinan)  sebagai  upaya  menurunkan  angka kematian  ibu  dan  bayi  menuju  pencapaian  target Millenium  Development  Goals (MDGs)  tahun  2015.
Adapun  tujuan  dari  Jampersal  tersebut  adalah  upaya untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan  persalinan,  dan  pelayanan  nifas  ibu  oleh tenaga kesehatan (Masadmin, 2011).
Walaupun  beberapa  upaya  sudah  dilakukan oleh  pemerintah,  namun  pada  kenyataannya  AKI  ibu di  Provinsi  Sumatera  Barat  masih  tergolong  tinggi, yaitu  sebesar  212/per  100  ribu  kelahiran  hidup  pada tahun  2012  (Bappeda,  2013).  Kabupaten  Solok merupakan  kabupaten  dengan  angka  kematian  ibu tertinggi  di  Provinsi  Sumatera  Barat,  yaitu  sebesar 449.2/100.000 kelahiran hidup (Dinkes, 2008). Angka ini  masih  jauh  dari  bawah  target  MDGs  2015  yaitu 102/100.000 kelahiran hidup (Bappeda, 2011).
Permasalahan tingginya AKI di Indonesia juga disebabkan  karena  pelayanan  pemeriksaan  kehamilan dan  pertolongan  persalinan  oleh  tenaga  profesional belum  sepenuhnya  dimanfaatkan  oleh  masyarakat, sehingga  menyebabkan  masih  banyaknya  ibu  yang tidak  melakukan  pemeriksaan  kehamilannya,  dan tidak  mendapatkan  pemeriksaan  kehamilan  yang sesuai dengan standar program kesehatan ibu dan anak (Dewi, 2005). Selanjutnya juga  merupakan kenyataan bahwa  masih  rendahnya  akses  terhadap  pemanfaatan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, dan ini lebih  terlihat  pada  masyarakat  miskin  di  pedesaan (Ristirini, 2007).
Penyelenggaraaan urusan kesehatan di Indonesia  berdasarkan  UU  Nomor  32  tahun  2004 (pasal  10)  dan  PP  Nomor  38  tahun  2007  merupakan sinergi antara peran pemerintah
daerah  dan  pusat.  Sistem  Kesehatan  Nasional menetapkan  Puskesmas  merupakan  salah  satu  bentuk fasilitas  pelayanan  kesehatan.  Pelayanan  kesehatan yang  diberikan  oleh  Puskesmas  merupakan  bagian dari  pelayanan  publik  sebagaimana  ditetapkan  dalam Undang-Undang  Nomor  25  tahun  2009  tentang Pelayanan Publik (Kemenkes, 2011).
Kecamatan  Tigo  Lurah  adalah  salah  satu kecamatan  di  Kabupaten  Solok  yang  merupakan daerah terpencil dan paling rendah dalam pemanfaatan pemeriksaan  kehamilan  dan  pertolongan  kesehatan dengan tenaga kesehatan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Solok diketahui bahwa pencapaian  cakupan  pemeriksaan  kehamilan  yang lengkap  di  Puskesmas  Batu  Bajanjang  yang merupakan Puskesmas Kecamatan Tigo Lurah adalah hanya  sebesar  40,4%,  sedangkan  untuk  cakupan pertolongan  persalinan  dengan  tenaga  kesehatan  baru mencapai 40,6% (Dinkes, 2012).
Menurut  Hendrik  L.  Blum  (Notoatmodjo, 2010) ada 4 faktor yang mempengaruhi status derajat kesehatan  masyarakat  atau  perorangan,  dan  salah salah  satunya  adalah  faktor  pelayanan  Kesehatan. Faktor  pelayanaan  kesehatan  berpengaruh  terhadap derajat  kesehatan  masyarakat  karena  keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit,  dan  pengobatan  kepada  kelompok  dan masyarakat  yang  membutuhkan  pelayanan  kesehatan.
Ketersediaan fasilitas dipengaruhi oleh keterjangkauan lokasi,  dan  juga  dipengaruhi  oleh  tenaga  kesehatan pemberi pelayanan, informasi dan motivasi masyarakat untuk mendatangi fasilitas dalam memperoleh  pelayanan  serta  program  pelayanan kesehatan itu sendiri apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat  yang  memerlukan.  Berkaitan  dengan  hal ini,  maka  kualitas  pelayanan  dan  kondisi  rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan dalam pemeriksaan kehamilan  pertolongan  persalinan  juga  dipengaruhi oleh faktor pelayanan kesehatan.
Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh  Green  (Notoamodjo,  2010)  bahwa  ketersediaan sarana  prasarana,  sumber  daya  kesehatan  dan pelayanan  kesehatan  adalah  faktor  pemungkin (enabling  factors), yang  memfasilitasi  perilaku individu/masyarakat  dalam  pemanfaatan  pelayanan kesehatan.
Selanjutnya  menurut  teori  strukturasi  Giddens bahwa  struktur  tidak  hanya  menghambat  dan menentukan  bentuk-bentuk  tertentu  perilaku,  namun juga  memberikan  kemampuan  bagi  perilaku,  artinya struktur  memberikan  peluang  dan  pembatasan sekaligus  (Jones,  2010).  Struktur  menurut  Giddens adalah  aturan  ( rules )  dan  sumber  daya  ( resources ) yang  terbentuk  (dan  membentuk)  dari  perulangan praktik  sosial.  Struktur  tidak  hanya  dilihat  sebagai sesuatu  yang  menghambat  ( constraining ),  tapi  juga memberdayakan  atau  memberikan  peluang  terjadinya praktik  sosial  ( enabling ).  Sedangkan  agen  dilihat Giddens sebagai “pelaku dalam praktik sosial”. Agen bukan  mengacu  pada  apa  yang  dimiliki,  melainkan mengacu  pada  kemampuannya  dalam  melakukan sesuatu (Priyono, 2002).
Hasil penelitian Afifah, dkk, (2010) mengungkapkan  bahwa  kendala  ibu  hamil  dalam melakukan akses pemeriksaan kehamilan di Kabupaten  Sukabumi  yaitu  pelayanan  kesehatan  di Puskesmas/Polindes  yang  belum  bisa  menjangkau semua ibu yang bertempat tinggal di wilayah tersebut. Kondisi  ini  relatif  banyak  dirasakan  oleh  masyarakat yang  bertempat  tinggal  di  daerah  yang  wilayahnya cukup luas dan medannya relatif sulit untuk dijangkau.
Hasil penelitian dari Haryono (2013) di Madura juga  terungkap  bahwa  di  samping  faktor  sosial, budaya,  dan  ekonomi  masyarakat  serta  keadaan geografis,  faktor  kesiapan  pelayanan  kesehatan  baik secara kualitas maupun kuantitas menjadi pertimbangan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan  kesehatan  dalam  pertolongan  persalinan. Sehubungan  dengan  hal  di  atas,  tujuan  penelitian adalah  untuk  menggambarkan  bagaimana  kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin di daerah terpencil  di  Nagari  Batu  Bajanjang,  Kecamatan  Tigo Lurah, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat.

## METODE PENELITIAN
Lokasi  penelitian  adalah  di  Nagari  Batu Bajanjang, Kecamatan Tigo Lurah, Kabupaten Solok,
Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pertimbangan bahwa Kecamatan Tigo Lurah merupakan kecamatan yang terendah dalam pencapaian  cakupan  pemeriksaan  kehamilan  yang lengkap  (40,4%)  dan  persalinan  dengan  tenaga kesehatan (40,6%). Kemudian secara purposive dipilih Nagari  Batu  Bajanjang  karena  dianggap  bahwa cakupan  pemeriksaan  kehamilan  dan  pertolongan persalinan  dengan  tenaga  kesehatan  di  Nagari  Batu Bajanjang termasuk rendah. Penelitian dilakukan pada tahun 2013.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  lapangan yang berbentuk deskriptif-interpretatif dengan menggunakan  pendekatan  kualitatif.  Data  yang dikumpulkan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder. Data  primer  dikumpulkan  melalui  wawancara mendalam  kepada  sejumlah  informan.  Informan dalam  penelitian  ini  adalah  kepala  Puskesmas  Batu Bajanjang,  bidan  koordinator  Puskesmas  Batu Bajanjang, tenaga  kesehatan, ibu hamil atau ibu  yang mempunyai anak balita, tokoh masyarakat, dan kader. Data  sekunder  diperoleh  melalui  studi  kepustakaan dan  dokumen  dari  Dinas  Kesehatan  dan  instansi terkait,  maupun  sumber-sumber  lain  yang  sesuai dengan standar keilmiahan.
Pengolahan  dan  analisis  data  dilakukan  secara manual  oleh  peneliti  dengan  pendekatan  kualitatif. Proses  pengolahan  dan  analisis  data  dimulai  dengan cara menelah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara mendalam, observasi/pengamatan  yang  sudah  dituliskan  dalam catatan  lapangan,  dan  dokumen  resmi  dari  instansi terkait.
Selanjutnya  analisis  data  dilakukan  ke  dalam tiga  tahap,  seperti  yang  dikemukakan  oleh  Miles  dan Huberman (dalam Afrizal, 2008), yaitu tahap pertama adalah tahap kodifikasi data yang merupakan tahap di mana  dilakukan  koding  terhadap  data.  Tahap  kedua merupakan  tahap  lanjutan  analisis,  dimana  peneliti melakukan  kategorisasi  data  atau  pengelompokkan data  ke  dalam  klasifikasi-klasifikasi.  Selanjutnya
tahap ketiga adalah tahap lanjutan dimana pada tahap ini peneliti mencari hubungan antara kategori-kategori yang telah dibuat sebelumnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pelaporan dan Pemanfaatan Sarana Kesehatan
Nagari  Batu  Bajanjang  adalah  salah  satu  dari lima  nagari  yang  terdapat  di  Kecamatan  Tigo  Lurah, Kabupaten  Solok,  dan  merupakan  salah  satu  daerah terisolir  yang  ada  di  wilayah  Kabupaten  Solok.  Nari Batu  Bajanjang  memiliki  jarak  sekitar  96  km  dari pusat pemerintahan Kabupaten Solok di Arosuka, dan berjarak  sekitar  138  km  dari  Kota  Padang  sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Barat. Waktu tempuh yang diperlukan  dari  Arosuka  ke  Nagari  Batu  Bajanjang jika  menggunakan  kendaraan  roda  empat  adalah sekitar  empat  sampai  dengan  enam  jam.  Sedangkan waktu  tempuh  yang  diperlukan  dari  Padang  jika menggunakan  kendaraan  roda  empat  adalah  sekitar tujuh sampai dengan sembilan jam.
Nagari  Batu  Bajanjang  termasuk  dalam wilayah  kerja  Puskesmas  Batu  Bajanjang,  dan merupakan  satu-satunya  Puskesmas  dengan  kategori sangat  terpencil  di  Kabupaten  Solok.  Kondisi geografis daerah ini berbukit-bukit dan sebagian jalan menuju  lokasi  adalah  jalan  tanah  dan  batu-batu  yang relatif  sulit  untuk  ditempuh  dengan  kendaraan  roda empat.  Sebagian  besar  masyarakat  di  Nagari  Batu Bajanjang mempunyai latar belakang pendidikan yang relatif  rendah,  tidak  tamat  Sekolah  Dasar  dan  tamat Sekolah  Dasar  (84,33%).  Sedangkan  mereka  yang mempunyai  tingkat  pendidikan  tinggi  (sarjana)  relatif sangat kecil, yaitu sebesar 0,52%.
Ditinjau  dari  mata  pencaharian  penduduk, sebagian  besar  masyarakat  di  Nagari  Batu  Bajanjang mempunyai  mata  pencaharian  sebagai  petani,  yaitu sebanyak  97,41%.  Dalam  bidang  pertanian  ini  dapat dikatakan  bahwa  pada  umumnya  masyarakat  bekerja sebagai petani sawah dengan penghasilan  yang relatif kurang  memadai  dan  cenderung  cukup  untuk
Sumber:Puskesmas Batu Bajanjang, 2012
Gambar 1. Persentase Cakupan Pemeriksaan Kehamilan
Kunjungan K1 55,5 % Kunjungan K4 11,1 % Kunjungan K1 Kunjungan K4
memenuhi kehidupan sehari-hari.
Gambaran mengenai kualitas pelayanan kesehatan  ibu  hamil  dan  bersalin  di  Nagari  Batu Bajanjang,  Kecamatan  Tigo  Lurah,  Kabupaten  Solok dapat  dikemukakan  dari  rendahnya  pemanfaatan pelayanan  kesehatan  ibu  hamil  dan  bersalin. Selanjutnya  dalam  hal  ini  juga  dikemukakan mengenai  faktor  kondisi  pelayanan  kesehatan  yang merupakan salah satu penyebab rendahnya pemanfaatan  pelayanan  kesehatan.  Berkaitan  dengan partispasi masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan kesehatan  tersebut,  dari  hasil  penelitian  diketahui bahwa  masyarakat  di  lokasi  penelitian  mempunyai kecenderungan  kurang  memanfaatkan  pelayanan kesehatan,  baik  dalam  pemeriksaan  kehamilan maupun  pertolongan  persalinan.  Hal  ini  bisa  terlihat dari  Gambar  1  bahwa  data  kunjungan  pemeriksaan pertama  kali  (K1)  di  Nagari  Batu  Bajanjang  adalah sebesar 55,5 %, sedangkan untuk kunjungan K4 hanya sebesar  11,1%.  Hal  ini  menurut  informan  disebabkan karena  ibu  hamil  belum  memanfaatkan  pelayanan secara optimal, dan pemeriksaan kehamilan cenderung dilakukan jika ada keluhan, dan biasanya pemeriksaan kehamilan  mulai  dilakukan  pada  usia  kehamilan  5 atau 6 bulan.
Gambaran  mengenai  cakupan  persalinan  yang ditolong  oleh  tenaga  kesehatan  di  Nagari  Batu Bajanjang  tahun  2012  menurut  informan  (tenaga kesehatan)  relatif  rendah,  yaitu  23,33  %.  Sedangkan data  cakupan  persalinan  dengan  dukun  relatif  tinggi, yaitu sebesar 77,77% (seperti terlihat pada Gambar 2).

## Kondisi Pelayanan Kesehatan
Salah  satu  penyebab  rendahnya  pemanfaatan pelayanan  kesehatan  dalam  pemeriksaan  kehamilan dan persalinan adalah berkaitan dengan faktor kondisi pelayanan  kesehatan,  yang  meliputi  keterbatasan sumber  daya  dan  pelayanan  kesehatan,  sarana prasarana  kesehatan  serta  adanya  hambatan  dalam pelaksanaan Jamin Persalinan (Jampersal).

## 1. Keterbatasan Sumber Daya dan Pelayanan
Kesehatan
Ketersediaan  sumber  daya  kesehatan  yang terdapat  di  wilayah  kerja  Puskesmas  Batu  Bajanjang menurut informan relatif sangat kurang, baik dari segi kuantititas  maupun  kualitasnya.  Jumlah  tenaga kesehatan  yang  bertugas  di  wilayah  kerja  Puskesmas Batu  Bajanjang  terdapat  adalah  sekitar  24  orang. Tenaga kesehatan tersebut bertugas di Puskesmas dan Puskesmas  Pembantu  (Pustu)  serta  Pos  Kesehatan nagari  (Poskesri)  yang  tersebar  di  beberapa  nagari  di Kecamatan  Tigo  Lurah,  dan  termasuk  Nagari  Batu Bajanjang.
Jumlah  tenaga  kesehatan  (bidan)  di  Nagari Batu Bajanjang yang dianggap mempunyai kompetensi dalam membantu persalinan relatif sedikit, yaitu  satu  orang  dokter  PTT,  dua  orang  bidan  (bidan PTT  dan  PNS)  di  Puskesmas  dan  satu  bidan  PNS  di Poskesri. Dari tenaga kesehatan yang tersedia ini, ada yang tidak bisa melaksanakan tugasnya karena sedang menjalankan  cuti  melahirkan.  Dengan  kata  lain  ada Poskesri (Poskesri Muaro) yang pada waktu dilakukan penelitian tidak memiliki tenaga bidan atau tidak buka pelayanan,  sehingga  masyarakat  yang  berada  di sekitar  Poskesri  tersebut  tidak  bisa  memanfaatkan pelayanan  kesehatan  di  tempat  tersebut.  Kekurangan jumlah  tenaga  kesehatan  tersebut  menurut  kepala Puskesmas dari tahun ke tahun memang menunjukkan penurunan,  dan  ini  sebagai  akibat  dari  cukup banyaknya  tenaga  kesehatan  yang  keluar,  tetapi sampai saat ini belum ada penggantinya.
Jika  dilihat  dari  segi  kualitasnya,  tenaga kesehatan (tenaga bidan) yang bertugas di Nagari Batu Bajanjang  juga  relatif  kurang.  Sebagian  besar  tenaga bidan  yang  bertugas  di  Batu  Bajanjang  adalah  masih relatif  muda,  baru  beberapa  tahun  lulus,  belum  lama bertugas  dan  belum  banyak  pengalaman.  Tenaga bidan  tersebut  menurut  informan  (kepala  Puskesmas) lebih banyak berasal dari luar daerah (pendatang), dan bertempat  tinggal  di  Kota  Solok  karena  memang keluarganya yang bertempat tinggal di Kota Solok.
Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya  untuk  memberikan  pelayanan  kepada masyarakat  tampaknya  tidak  sesuai  dengan  aturan yang seharusnya. Dari hasil observasi dan wawancara
S umber: Puskesmas Batu Bajanjang, 2012
Gambar 2. Persentase Cakupan Persalinan
Tenaga
Kesehatan 23,33 % Dukun Beranak
77,77 % Tenaga Kesehatan
Dukun Beranak
mendalam  diketahui  bahwa  tenaga  kesehatan  tidak bisa memberikan pelayanan optimal, artinya pelayanan  yang  diberikan  oleh  tenaga  kesehatan terbatas  atau  pada  hari-hari  tertentu  saja.  Jadwal pelayanan  kesehatan  di  Puskesmas  cenderung  hanya dibuka pada hari Selasa dan Rabu, dan tentunya hal ini tidak  sesuai  dengan  jadwal  yang  seharusnya,  yaitu setiap  hari  kerja  (hari  Senin  sampai  dengan  Jumat). Bahkan  pada  waktu  kunjungan  penulis  pada  hari Selasa ke lokasi penelitian, tampak bahwa Puskesmas pada hari Selasa tersebut tutup, dan baru dibuka pada keesokan  harinya  (hari  Rabu).  Padahal  menurut informan  (tokoh  masyarakat)  kepala  Puskesmas adalah berasal dari putra daerah setempat, dan tenaga kesehatan  seperti  perawat  juga  berasal  dari  daerah setempat.  Namun  hal  ini  menurut  informan  terkesan dibiarkan  saja,  dan  menyesuaikan  dengan  kebiasaan tenaga  kesehatan  yang  dari  luar  daerah  setempat. Adanya rasa kekecewaan masyarakat terhadap kondisi tersebut  seperti  yang  diungkapkan  informan  sebagai berikut:  “Masyarakat  hanya  bisa  mendapatkan pelayaan  di  Puskesmas  pada  hari  tertentu  saja  yaitu hari  Selasa  dan  Rabu  saja,  karena  petugas  kesehatan biasanya  datang  selasa  sore,  dan  kembali  lagi  ke tempat  tinggal  mereka  pada  hari  Rabu  sore  atau Kamis  pagi.  Istilahnya  sekarang  ini  SR  (Selasa Rabu)”.
Ketidaktaatan tenaga kesehatan dan keterbatasan  layanan  kesehatan  di  fasilitas  kesehatan seperti  di  Puskesmas  tersebut  juga  dianggap  ada kaitannya  dengan  belum  adanya  aturan  yang  jelas mengenai  tugas  dan  tanggung  jawab  dari  masing- masing  petugas  kesehatan.  Hasil  wawancara  dengan beberapa  tenaga  kesehatan  di  Puskesmas  terungkap bahwa  belum  ada  pembagian  tugas  yang  jelas  untuk setiap petugas yang ada di puskesmas. Hal ini seperti yang  diungkapkan  informan  sebagai  berikut:  “Untuk melaksanakan  pekerjaan  di  Puskesmas  dirasakan sangat perlu adanya aturan pembagian kerja yang jelas dan  harus  diikuti  oleh  semua  tenaga  yang  bekerja. Namun,  di  sini  ada  tenaga  yang  mengerjakan  semua pekerjaan, ada pula tenaga yang tidak melakukan apa- apa.”
Kondisi  yang  demikian  tentunya  berdampak kepada  motivasi  dan  kepatuhan  petugas  kesehatan untuk menjalankan tugas.
Sementara  itu,  tenaga  bidan  yang  bertugas  di Poskestri  diharapkan  mampu  untuk  bisa  melakukan pendekatan  atau  menyesuaikan  diri  dengan  kondisi karakteristik  sosial  budaya  lokal.  Namun  dalam kenyataannya hal ini sulit tampaknya mereka lakukan. Bidan  dianggap  kurang  bisa  melakukan  pendekatan dengan  masyarakat  setempat,  di  mana  interaksi  yang dilakukan  bidan  dengan  penduduk  setempat  relatif kurang. Hal ini tentu ada kaitannya dengan kehadiran bidan  di  daerah  setempat  yang  dianggap  masyarakat relatif  kurang.  Kondisi  keterbatasan  layanan  inilah yang menyebabkan ibu hamil yang ingin memeriksakan  kehamilannya  dan  meminta  bantuan
persalinan  lebih  memilih  pelayanan  kesehatan tradisional (dukun beranak).
Perilaku  tenaga  kesehatan  yang  berkaitan dengan  kurangnya  kinerja  dan  kehadiran  mereka  di tempat  bekerja  menurut  informan  (tenaga  kesehatan) disebabkan  oleh  beberapa  hal,  antara  lain  karena kondisi  lingkungan  tempat  tinggal  mereka  yang kurang  dianggap  nyaman.  Kondisi  sarana  dan prasarana yang terdapat di rumah dinas tempat tinggal mereka  relatif  terbatas,  di  mana  listrik  dan  air  untuk kebutuhan mandi dan masak cenderung tidak tersedia setiap  saat  serta  cenderung  kekurangan  air,  sehingga harus  mandi  di  sungai.  Di  samping  itu,  mereka  juga merasa  terganggu  karena  ada  masyarakat  yang dianggap terkadang  mengganggu ketenangan  mereka, seperti  mencuri  alat-alat  elektronik.  Hal-hal  seperti inilah  yang  membuat  mereka  cenderung  tidak  bisa berlama-lama  dan  cenderung  untuk  cepat  pulang  ke Solok.
Alasan  lainnya  kenapa  bidan  merasa  tidak betah  di  tempat  adalah  karena  mereka  beranggapan bahwa  keberadaan  mereka  sebagai  tenaga  kesehatan di  lingkungan  daerah  setempat  kurang  mendapat respon  dari  masyarakat.  Selama  menjalankan  tugas (sekitar)  empat  tahun,  informan  belum  pernah menjalankan  tugas  untuk  membantu  persalinan. Masyarakat  cenderung  lebih  mempercayai  dan memanfaatkan jasa tenaga dukun beranak. Pengalaman yang diharapkannya setelah lulus bekerja tampaknya relatif sulit didapatkannya. Hal ini berbeda ketika  informan  pulang  ke  Solok,  pengalaman  untuk membantu  persalinan  bisa  diperolehnya  ketika  dia membantu  persalinan  warga  di  sekitar  tempat tinggalnya.  Hal  ini  seperti  yang  dikemukakan informan  sebagai  berikut:  “Rasa-rasanya sulit mendapatkan pengalaman untuk membantu persalinan di  daerah  ini,  karena  masyarakat  cenderung mempercayai  dukun.  Sebagai  tenaga  bidan  memang dirasakan sulit untuk  menghadapi kondisi  masyarakat seperti  ini,  dan  apalagi  dukun  beranak  juga mempunyai kemampuan yang lebih dan bisa menahan kelahiran. Tapi saya merasakan mendapatkan pengalaman ketika  membantu  persalinan di di  sekitar tempat tinggal di Solok”.
Keterbatasan  jumlah  sumber  daya  kesehatan dan terbatasnya ketersediaan pelayanan ini tentu dapat mempengaruhi  motivasi  masyarakat  untuk  tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan dalam pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan.
Sementara  itu,  ketika  ditemukan  kasus-kasus persalinan  yang  tidak  bisa  ditangani  oleh  dukun,  dan bidan tidak berada ditempat, maka persalinan terpaksa harus  dilakukan  oleh  perawat  yang  kebetulan  berasal putra daerah. Sebagai seorang perawat dia  menyadari bahwa  bukan  tugas  pokoknya  untuk  membantu persalinan.  Namun,  karena  masyarakat  meminta bantuan  untuk  menangani  persalinan,  maka  dengan bekal pengalaman yang didapatkan pada waktu bidan membantu  persalinan  dia  memberanikan  diri  untuk membantu persalinan. Mengenai hal ini menurut pihak
Puskesmas tidak ada larangan, karena tenaga perawat dari  putra  daerah  tersebut  dianggap  bisa  membantu persalinan.  Kondisi  seperti  ini  kalau  dibiarkan  terus tentunya  beresiko  terhadap  kesehatan  ibu  dan  anak. Hal ini menurut informan (ibu hamil) sudah ada kasus kematian  bayi  (bayinya  meninggal  di  dalam)  dan tenaga penolong persalinannya adalah perawat.
Kondisi relatif terbatasnya ketersediaan pelayanan  yang  diberikan  oleh  tenaga  kesehatan  di Puskesmas  inilah  yang  mengakibatkan  motivasi masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan untuk  ibu  hamil  dan  bersalin  menjadi  berkurang,  dan akhirnya  masyarakat  tetap  memanfaatkan  dukun beranak sebagai tenaga penolong persalinan yang siap dipanggil saja dan sudah berpengalaman.

## 2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Puskesmas Batu Bajanjang sebelumnya merupakan  Puskesmas  Pembantu  dari  Puskesmas Induk  di  Sirukam.  Kemudian  semenjak  tahun  2004 Pustu  tersebut  sudah  berubah  menjadi  Puskesmas Batu  Bajanjang.  Berdasarkan  hasil  observasi  di Puskesmas  Batu  Bajanjang,  bangunan  Puskesmas terlihat  kurang  terawat  dengan  baik,  yang  mana beberapa bagian bangunan dalam kondisi retak.
Berdasarkan  hasil  observasi  di  lapangan tampak  bahwa  kondisi  penataan  ruangan  Puskesmas yang  dijadikan  sebagai  tempat  pelayanan  tampaknya belum  ditata  dengan  baik.  Hal  ini  terlihat  dari beberapa  ruangan  yang  terdapat  di  Puskesmas  belum jelas  pengaturannya,  mana  ruangan  yang  digunakan untuk  pendaftaran/pengambilan  karcis,  pemeriksaan kesehatan,  ruangan  rawatan,  apotik  dan  ruangan program lainnya.
Prasarana  pendukung  seperti  listrik  dan  air bersih  juga  dirasakan  pemakaiannya  relatif  terbatas. Listrik biasanya hanya bisa dimanfaatkan pada waktu malam  hari,  yang  mana  jadwalnya  dimulai  pada  jam 18.00  WIB  sampai  dengan  07.00  WIB,  sedangkan pemakaian  air  untuk  kebutuhan  air  minum,  memasak dan mandi dialirkan dari sumber mata air yang berada pada  ketinggian  yang  tidak  jauh  di  seberang Puskesmas.  Jika  kondisi  pipa  aliran  air  tersebut mengalami  kerusakan,  maka  kebutuhan  air  untuk Puskesmas terpaksa dengan memanfaatkan sumber air yang  berasal  dari  aliran  sungai  yang  berada  di belakang  Puskesmas.  Jika  kondisi  ini  terjadi,  maka tentu  saja  dapat  berpengaruh  terhadap  kualitas pelayanan  kesehatan  Puskesmas.  Disamping  itu,  hal tersebut  juga  berdampak  buruk  terhadap  motivasi petugas  dalam  melakukan  pekerjaan  dan  bertempat tinggal di rumah dinas yang disediakan.
Alat-alat  kesehatan  dan  obat-obatan  dirasakan juga  masih  kurang.  Ketika  masyarakat  berobat  ke Puskesmas, tenaga kesehatannya mengatakan obatnya tidak  tersedia  di  Puskesmas,  sehingga  pasien  harus membayar  obat  yang  disediakan  secara  pribadi  oleh tenaga kesehatan. Alasan yang diungkapkan informan (tenaga  kesehatan)  mengenai  hal  tersebut  adalah
karena  beberapa  obat  dasar  yang  harus  disediakan pihak  Puskesmas  tidak  tersedia,  sehingga  terpaksa diberikan  obat  sendiri.  Padahal  motivasi  masyarakat untuk  memanfaatkan  Puskesmas  adalah  karena biayanya lebih murah atau gratis. Hal ini kalau lama- lama dibiarkan tentunya bisa mengakibatkan keinginan masyarakat untuk mendapatkan pengobatan yang murah menjadi berkurang.
Sarana  Pelayanan  kesehatan  untuk  di  luar gedung Puskesmas, dilengkapi dengan satu unit mobil Puskesmas  keliling double  garden yang  dapat menjangkau  daerah-daerah  sulit  dan  medan  yang berat.  Mobil  ini  juga  biasanya  dimanfaatkan  untuk mengantarkan pasien yang dalam kondisi darurat, dan yang  harus  segera  mendapatkan  pertolongan  atau harus dirujuk ke rumah sakit.
Kondisi  sarana  prasarana  pelayanan  kesehatan lainnya  seperti  Poskesri  yang  ada  di  wilayah  kerja Batu  Bajanjang  juga  tidak  jauh  berbeda.  Kondisi sarana  dan  prasarana  yang  terdapat  di  Poskesri tampaknya  juga  relatif  kurang  memadai,  ruangan pemeriksaannya  relatif  kecil,  dan  obat-obatan  yang tersedia juga relatif sedikit, dan tidak terawat. Poskesri sendiri  karena  kehadiran  bidan  yang  terbatas,  maka cenderung  tidak  berfungsi  atau  ditutup  saja.  Kondisi pelayanan  yang  kurang  memadai  tersebut  tentunya juga dapat  mempengaruhi persepsi  masyarakat dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan.
Sarana tranportasi umum yang dapat digunakan masyarakat  untuk  berobat  ke  Puskesmas  sangat terbatas.  Sebagian  besar  jenis  transportasi  yang tersedia  adalah  kendaraan  roda  dua  berupa  ojek,  dan biaya  yang  harus  dikeluarkan  masyarakat  jika lokasinya jauh dari Puskesmas relatif cukup mahal.
Berdasarkan  hasil  observasi  di  beberapa ruangan  Puskesmas  Batu  Bajanjang,  tampak  bahwa standar  ataupun  pedoman  pelaksanaan  program  yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program belum  ditata  dan  tersedia  dengan  baik.  Selanjutnya jika ditanyakan tentang data-data/dokumen perencanaan,  hasil  monitoring  dan  evaluasi,  dan dokumen pencapaian program belum bisa ditunjukkan oleh pihak petugas sebagaimana yang diharapkan/sesuai standar.

## 3. Hambatan dalam Pelaksanaan Jampersal
Program  Jampersal  yang  sudah  diluncurkan tahun  2011,  menurut  kepala  Puskesmas  masih  belum banyak  membantu  dalam  meningkatkan  pemanfaatan pelayanan kesehatan, khususnya meningkatkan cakupan  pemeriksaan  kehamilan  dan  persalinan  oleh tenaga kesehatan.
Beberapa hambatan dalam pelaksanaan Jampersal  antara  lain  adalah  masalah  kurangnya sosialisasi  yang  dilakukan  tenaga  kesehatan  kepada masyarakat.  Hal  ini  terkait  dengan  tidak  adanya alokasi  dana  untuk  melakukan  sosialisasi.  Kondisi inilah  yang  menyulitkan  tenaga  kesehatan  untuk melakukan  sosialisasi  atau  penyuluhan  kesehatan termasuk  tentang  Jampersal,  dan  apalagi  mengingat
kondisi  geografis  yang  relatif  sulit  untuk  ditempuh serta  ditambah  lagi  dengan  jarak  satu  rumah  dengan rumah yang lain letaknya berjauhan.
Hambatan lainnya adalah masalah keterlambatan  tenaga  kesehatan  untuk  mengetahui bahwa  ada  ibu  yang  hamil  dan  tidak  berkunjung  ke fasilitas  kesehatan.  Dalam  hal  ini  tenaga  kesehatan cenderung  baru  mengetahui  kalau  kondisi  ibu  hamil mau melahirkan serta tidak bisa ditangani dukun. Bagi masyarakat  yang  tidak  datang  ke  fasilitas  pelayanan kesehatan,  akhirnya  petugas  sendirilah  yang  harus datang ke rumah ibu yang mau melahirkan tersebut.
Bidan  sebagai  tenaga  penolong  persalinan, tentunya mempunyai tugas untuk membantu persalinan.  Namun  dalam  pelaksananaannya  bidan merasakan  adanya  kendala  dengan  masalah  biaya transportasi,  karena  Puskesmas  memang  tidak  ada menyediakan  kendaraan  dan  biaya  operasional  untuk hal  tersebut.  Apalagi  jika  kondisi  rumah  yang  akan dikunjungi  letaknya  sangat  jauh  dan  keluarga  dan bidan harus menyewa ojek dengan ongkos yang relatif mahal  yang  terkadang  sampai  mencapai  Rp  200.000 (pulang-pergi).  Hal  inilah  yang  menjadi  kendala  bagi bidan  untuk  melaksanakan  persalinan  yang  letaknya jauh dan di luar wilayah tugas mereka.
Masyarakat  yang  sudah  mengetahui  Jampersal beranggapan  bahwa  setiap  persalinan  yang  dilakukan oleh  tenaga  kesehatan  gratis.  Namun  jika  yang membantu  persalinan  adalah  perawat  (putra  daerah) karena  bidan  tidak  ada  di  tempat,  mereka  tetap dipungut  biaya  persalinan,  bahkan  bisa  sampai  Rp. 800.000,-. Masyarakat tidak tahu bahwa perawat yang membantu persalinan bukanlah termasuk tenaga  yang berkompeten  dalam  melakukan  persalinan.  Perawat tidak  bisa  melakukan  klaim  terhadap  persalinan  yang sudah dilakukan, sehingga masyarakat harus membayar  biaya  persalinan.  Kondisi  seperti  ini  juga menjadi kendala bagi masyarakat dalam memanfaatkan  Jampersal,  dan  lebih  baik  memilih dukun beranak yang biayanya lebih terjangkau.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran  kondisi  pelayanan  kesehatan  yang telah  dikemukakan  di  atas  memperlihatkan  bahwa keterbatasan sumber daya kesehatan, sarana prasarana kesehatan,  obat-obatan  dan  ketersediaan  pelayanan kesehatan  yang  terbatas  tentunya  dapat  memberikan pengaruh  terhadap  motivasi  masyarakat  dalam pemanfaatan  pelayanan  kesehatan  ibu  hamil  dan bersalin. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Green (Notoamodjo,  2010)  bahwa  ketersediaan  sarana prasarana,  sumber  daya  kesehatan  dan  pelayanan kesehatan adalah faktor pemungkin , yang memfasilitasi  perilaku  individu/masyarakat  dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan.
Contoh kasus yang menunjukkan bahwa tenaga kesehatan  tidak  bisa  memberikan  pelayanan  yang sesuai  dengan  aturan  dan  jadwal  pelayanan  yang cenderung  dilakukan  pada  hari  Selasa  dan  Rabu
tersebut  dapat  dijelaskan  dengan  menggunakan  teori strukturasi  Giddens.  Dalam  hal  ini  tenaga  kesehatan sebagai agen yang berpengetahuan banyak mengetahui bahwa  masyarakat  mempunyai  kebiasaan untuk memanfaatkan pelayalanan kesehatan pada hari Rabu,  yaitu  hari  pasar.  Pada  hari  Rabu  ini  memang masyarakat  cenderung  pergi  ke  Puskesmas  atau  ke Poskesri,  karena  ini  sengaja  dilakukan  bersamaan dengan  aktifitas  untuk  pergi  ke  pasar  ( balai ). Sedangkan  pada  hari-hari  lainnya  petugas  kesehatan juga  telah  memonitor  bahwa  masyarakat  jarang  yang memanfaatkan  pelayanan  kesehatan.  Melihat  adanya peluang  bahwa  masyarakat  cenderung  pergi  ke pelayanan  kesehatan  pada  waktu  hari  pasar  tersebut, maka  petugas  kesehatan  memperhitungkan  kondisi stuktural dilingkungannya dan memilih memanfaatkan peluang  tersebut  untuk  menyiasati  atau  mengambil keuntungan  dari  kondisi  tersebut.  Dengan  tidak adanya aturan yang tegas dari pimpinan, maka petugas kesehatan  yang  seharunya  mempunyai  tugas  dan tanggung jawab melayani masyarakat pada setiap hari kerja, kemudian ditranformasi atau direkontruksi lagi. Hal  ini  tentunya  melalui  kesepakatan  bersama, sehingga  jadwal  pelayanan  di  Puskesmas  cenderung dibuka  pada  hari  Selasa  dan  Rabu.  Pada  hal tersedianya  sarana  dan  prasarana  untuk  mendukung kesehatan masyarakat merupakan salah satu komponen  dalam  mempromosikan  kesehatan  dalam masyarakat  itu  sendiri.  Ketersediaan  sarana  dan prasarana  ini  dapat  dilihat  langsung  oleh  masyarakat, sehingga  masyarakat  ingin  mencoba  dan  merasakan langsung apa mereka lihat ( Tesis Murniati, 2008)
Berkaitan  dengan  kasus  tenaga  kesehatan sebagai agen yang sulit untuk bertahan lama di daerah lokasi  tempat  mereka  ditugaskan,  maka  dengan mengikuti pemikiran Giddens, dapat dijelaskan bahwa keterbatasan kondisi sarana prasarana di rumah tempat tinggal  mereka,  letaknya  yang  terpencil  dan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kehadirannya  menjadi  suatu  alasan  dan  motivasi kenapa agen (pelaku) sulit bisa bertahan lama. Apalagi hal ini menurut informan didukung oleh tidak adanya aturan  yang  tegas  dari  pimpinan  Puskesmas  untuk menertibkan bahwa pegawai harus hadir setiap hari di fasilitas  kesehatan.  Kalau  sesuai  aturan,  tenaga kesehatan tentunya harus hadir pada setiap hari kerja. Namun,  aturan  yang  seharusnya  dipatuhi,  tidaklah secara  ketat  mengekang  tindakan  seseorang.  Agen dengan kreativitas yang dimilikinya dapat menyisiasati  sebagai  upaya  untuk  mempengaruhi struktur  yang  ada.  Dalam  hal  ini  ada  peluang  untuk mempengaruhi  struktur  yang  ada.  Perubahan  yang terjadi  struktur  atau  aturan  bisa  diubah  dan dimodifikasi yang membawa pengaruh kepada pelaku, di mana struktur tidak dimaknai menghambat tapi bisa memberikan peluang dan bisa memberikan keuntungan  kepada  tenaga  kesehatan  karena  jadwal pelayanan  kesehatan  cenderung  tersedia  pada  hari Selasa dan Rabu saja.
Berdasarkan  gambaran  dan  pengalaman  dari aktor  yang  terlibat  dalam  tindakan  pertolongan persalinan,  maka  dapat  dikatakan  bahwa  program Jampersal  yang  tujuannya  untuk  meningkatkan cakupan  pemeriksaan  kehamilan  dan  pertolongan persalinan  dengan  tenaga  kesehatatan  tidak  bisa dilaksanakan  secara  maksimal.  Program  tersebut terkendala dengan keterbatasan dana untuk melaksanakan sosialisasi, dan tidak adanya dana untuk biaya  transportasi  bidan  ke  rumah  ibu  hamil  karena kebiasaan  masyarakat  yang  melahirkan  di  rumah bukan  di  tempat  fasilitas  kesehatan.  Jika  mengikuti pandangan  Giddens,  maka  keterbatasan  alokasi  dana (struktur)  tersebut  memberikan  peluang  juga  bagi bidan  untuk  lebih  memilih  persalinan  yang  tidak menggunakan Jampersal. Bidan sebagai agen merasionalkan  kehidupannya  sebagai  upaya  untuk mencari perasaan aman. Sementara itu, ibu hamil yang merasakan  keberatan  dengan  biaya  persalinan  yang sudah ditentukan tenaga kesehatan juga akan mencari peluang untuk memilih dukun beranak yang biayanya lebih  terjangkau.  Dengan  demikian  apa  yang dikatakan  oleh  Giddens  bahwa  struktur  tidak  hanya mengekang, tapi juga memberikan peluang terjadinya praktik sosial.
Berbagai  persoalan  yang  terkait  dengan rendahnya kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin  seperti  yang telah dikemukakan di atas  perlu diupayakan  jalan  keluarnya  agar  kualitas  pelayanan kesehatan  tersebut  bisa  ditingkatkan  dan  motivasi masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan ibu hamil dan bersalin juga bisa meningkat. Beberapa alternatif  kebijakan  yang  bisa  diusulkan  diantaranya adalah dengan melakukan peningkatan monitoring dan evaluasi  serta pembinaan terhadap institusi  pelayanan kesehatan  secara  berkala,  peningkatan  kuantitas  atau jumlah  dan  kualitas  tenaga  kesehatan,  peningkatan ketersediaan pelayanan kesehatan dengan menyediakan layanan setiap hari kerja, dan peningkatan  kondisi  sarana  dan  prasana  kesehatan. Selanjutnya  alternatif  saran  yang  dapat  diusulkan untuk  mengatasi  hambatan  pelaksanaan  Jampersal adalah  dengan  menyediakan  alokasi  dana  untuk kegiatan sosialisasi kesehatan dan Jampersal, menyediakan kendaraan operasional bagi tenaga bidan berupa kendaraan roda dua, sehingga bidan tidak lagi merasa keberatan untuk mengeluarkan biaya transportasi  (sewa  kendaraan)  dalam  menangani persalinan  yang  menggunakan  Jampersal.  Kemudian untuk  mempermudah  akses pelayanan  kesehatan juga perlu adanya perbaikan infrastruktur jalan.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan tersebut  di  atas  tampak  bahwa  kualitas  pelayanan kesehatan  ibu  dan  hamil  di  daerah  lokasi  penelitian
masih  belum  sesuai  dengan  yang  diharapkan.  Hal  ini terlihat  dari  gambaran  masih  rendahnya  pemanfaatan pelayanan  kesehatan  ibu  hamil  dan  bersalin  yang disebabkan oleh berbagai persoalan kondisi pelayanan kesehatan,  seperti  tercermin  dari  keterbatasan  dalam sumber  daya  kesehatan  dan  ketersediaan  pelayanan kesehatan.  Keterbatasan  sumber  daya  terlihat  dari keterbatasan  jumlah  dan  kualitas  tenaga  kesehatan yang tersedia (bidan relatif masih relatif muda, belum banyak  pengalaman  dan  cenderung  tidak  berada  di tempat)  serta  terbatasnya  ketersediaan  pelayanan kesehatan,  yang  mana  pelayanan  cenderung  hanya tersedia  dua  kali  dalam  satu  minggu.  Selanjutnya kondisi  pelayanan  kesehatan  juga  terkait  dengan keterbatasan  dari  kondisi  sarana  dan  prasarana kesehatan  serta  adanya  berbagai  hambatan  dalam pelaksanaan  Jaminan  Persalinan  seperti  kurangnya sosialisasi  dan  tidak  adanya  alokasi  dana  untuk sosialisasi,  tidak  tersedianya  biaya  transportasi  untuk tenaga  bidan  dan  kesulitan  untuk  mencapai  akses pelayanan.

## Saran
Beberapa  saran  yang  dapat  diusulkan  dalam upaya  peningkatan  kualitas  pelayanan  kesehatan  ibu hamil  dan  bersalin  antara  lain  adalah  dengan  upaya peningkatan monitoring dan evaluasi serta pembinaan dari  Dinas  Kesehatan  Kabupaten  secara  berkala, mengusulkan  permintaan  tambahan  tenaga  bidan melalui Kementerian Daerah Tertinggal, meningkatkan  kualitas  tenaga  kesehatan  khususnya bidan  melalui  beberapa  pelatihan  agar  mereka  lebih percaya  diri  dan  bisa  menyesuaikan  dengan  kondisi sosial  budaya  setempat.  Perlu  adanya  peningkatan ketersediaan  pelayanan  kesehatan  (pelayanan  harus bisa tersedia setiap hari kerja) dan peningkatan kondisi sarana  serta  prasarana  kesehatan.  Selanjutnya  saran yang  bisa  diusulkan  untuk  mengatasi  hambatan Jampersal  adalah  pihak  terkait  (Dinas  Kesehatan Provinsi  dan  Kabupaten)  perlu  menyediakan  alokasi dana untuk sosialisasi/promosi kesehatan dan Jampersal  dan  penyediaan  kendaraan  operasional (roda  dua)  untuk  bidan.  Kemudian  perlu  adanya perbaikan  infrastruktur  jalan  dari  Dinas  Prasarana Jalan.

## DAFTAR PUSTAKA
Afifah,Tin,  Pangaribuan,  L,  Rachmalina,  dan  Media, Yulfira.  2010.  Perilaku  Pemeriksaan  Kesehatan Ibu  Hamil  dan  Pemilihan  Pertolongan  Persalinan di Kabupaten Sukabumi. Jurnal Ekologi Kesehatan ,  Volume  9,  No.  3  September  2010. Jakarta, Badan Litbang Kesehatan.
Afrizal,  2008. Pengantar  Metode  Penelitian  Kualiatatif . Padang: Laboratorium Sosiologi Fisip Unand. Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah  Provinsi Sumatera  Barat.  2011. Peraturan  Daerah Provinsi  Sumatera  Barat  Nomor  5  Tahun  2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah  (RPJM)  Derah  Provinsi  Sumatera Barat. Badan Pusat Statistik. 2013. Survey Kesehatan Indonesia 2012 Dinas  Kesehatan  Provinsi  Sumatera  Barat.  2008. Studi Kematian  Ibu  dan  Kematian  Bayi  di  Propinsi Sumatera  Barat  tahun  2007  Faktor  Determinan dan Permasalahannya. Padang: Laporan Penelitian. Dewi,  Gustina.  2005. Studi  Pemanfaatan  Pelayanan Antenatal  Terhadap  Kelainan  Kesehatan  pada Ibu  hamil  di  Puskesmas  Ulaweng,  Kabupaten Bone .  http://ridwanamiruddin.com  /.  Diakses  10 April 2012. Dinas  Kesehatan  Kabupaten  Solok  2012. Laporan  PWS KIA Kabupaten Solok. Haryono,  Tri Joko. 2013. Pemanfaatan Dukun Bayi dan Bidan  dalam  Pertolongan  Persalinan  pada Masyarakat Madura. http://psantoso- fisip.web.unair.ac.id. Diakses 10 April 2012 Jones,  Pip.  2010. Pengantar  Teori-teori  Sosial:  Dari Teori  Fungsionalisme  Hingga  Post-Modernisme (terj.) Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia Kementerian  Kesehatan.  2012. Laporan  Riset  Fasilitas Kesehatan  Dasar  Puskesmas  2011. Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan Kesehatan. Lolong,  Dina  Bisara.  2011.  Analisa  Kematian  Ibu  dan Neonatal. Jurnal  Ekologi  Kesehatan ,  Vol. 10.No.3, September 2011. Jakarta: Badan Litbang Kesehatan. Masadmin. 2011. “ Depkes Siapkan 1,2 Milyar untuk Jampersal” . http://mediabidan.com/depkes . Diakses 6 Desember 2012. Murniati.  2010.  “Faktor-faktor  yang  Berhubungan Dengan  Pemanfaatan  Pelayanan  Antenatal  Oleh Ibu Hamil di Kabupaten Tenggara” . Medan: Tesis Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. Promosi Kesehatan: Teori dan Aplikasi . Jakarta: PT Rineka Cipta. Priyono,  B.Herry.  2002. Antony  Giddens  Suatu Pengantar .  Yogyakarta:  Keputusan  Popular Gramedia Bekerjasama dengan Program Magister Ilmu  Religi  dan  Budaya,  Universitas  Dharma Yogyakarta. Puskesmas Batu Bajanjang. 2012. Laporan PWS KIA. Ristirini. 2007. Upaya Pemberdayaan Masyarakat Miskin di  Pedesaan  dalam  Rangka  making  Pregnancy Safer (Analisis Situasi Upaya
Pelayanan Kesehatan Maternal) . Jurnal
Kedokteran Indonesia No. 2. Tahun XXXIII, Februari 2007.