Peranti Kohesi dalam Wacana Peraturan Daerah (Mustofa Efendi) 41

## PERANTI KOHESI DALAM WACANA
“PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG DESA”
Mustofa Efendi SMP Negeri 1 Kanor, Bojonegoro Jalan Raya Kanor Telp. 0353 7709919 Bojonegoro HP : 081335265378  E-mail : mustofaefendi@ymail.com
Abstrak:  Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui penggunaan peranti kohesi  dalam wacana “Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa”. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu Semua perangkat desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Sedangkan objek penelitian ini yaitu peranti kohesi  dalam wacana Peraturan Daerah tersebut.  Data penelitian ini diperoleh dengan metode dokumentasi kemudian dianalisis dengan teknik baca-tulis. Hasil penelitian ini yaitu  peranti kohesi yang digunakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa di antaranya meliputi : a. peranti kohesi gramatikal, yang terdiri dari : 1) referensi, 2) substitusi, 3) elipsis, dan 4) konjungsi. b. peranti kohesi leksikal, meliputi : 1) repetisi, 2) sinonimi, 3) antonimi, 4) hiponimi, dan 5) kolokasi.

## Kata kunci: peranti kohesi, wacana, peraturan daerah
Abstract: The purpose of this research is to find out the use of cohesion instruments in discourse of Bojonegoro territory regulation number 9, 2010 about Village. The research is qualitative descriptive research. The subject is all village official of Gajah, Baureno, Bojonegoro. Meanwhile the object is cohesion and comprehension instrument in discourse of the regulation.  The data of the research is obtained through documentary method, then analyzed with reading-writing technique. The result of the research is   cohesion instrument used in Bojonegoro territory regulation number 9, 2010 about village are : a. grammatical instrument, contains : 1) reference, 2) substitution, 3) ellipsis, and 4) conjnunction; b. lexical instrument, contains : 1) repetition, 2) synonym, 3) antonym, 4) hyponym, and 5) collocation.

## Abstract: cohesion devices, discourse, local regulations

## PENDAHULUAN
Bahasa adalah alat komunikasi antargolongan masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan alat ucap manusia (Keraf,2004:1). Aktivitas berbahasa sesungguhnya adalah aktivitas sosial dari setiap warga masyarakatnya. Maka, dapat dikatakan pula bahwa   praktik berbahasa pada hakikatnya adalah melaksanakan
praktik-praktik sosial (Rahardi, 2006:100).
Bahasa secara umum berfungsi sebagai alat komunikasi.  Fungsi bahasa secara  umum  tersebut dibagi-bagi lagi menjadi fungsi khusus. Hallyday (dalam Tarigan, 2009:6–9)  menemukan fungsi bahasa::  (1)  fungsi  instrumental,  (2) fungsi  regulasi, (3)  fungsi pemerian, (4) fungsi  interaksi,  (5)  fungsi    perorangan,
(6)  fungsi  heuristik,  dan  (7)  fungsi imajinatif.
Berkaitan dengan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, (Alwi dkk, 1993:3) menjelaskan ragam bahasa menurut  perantinya lazim dibagi  atas ragam lisan dan ragam tulisan. Dalam kaitannya dengan   ragam tulisan serta fungsi bahasa sebagai fungsi pemerian yaitu  menggambarkan realitas yang sebenarnya, bahasa Indonesia sering digunakan dalam pembuatan dokumen resmi negara termasuk peraturan daerah.
Peraturan daerah merupakan salah satu  dari wujud wacana memiliki beberapa  aspek yang terpadu dan menyatu. Beberapa aspek di antara sekian banyak aspek pendukung  yang dimaksud yaitu kohesi dan koherensi. Hallyday dan Hasan dalam Ghufron (2010:22) mengemukakan  bahwa  kohesi dalam wacana diartikan sebagai kepaduan bentuk yang secara struktural membentuk ikatan sintaktikal.
Sehubungan dengan  hal tersebut, Tarigan (1987:96) mengemukakan bahwa penelitian terhadap unsur kohesi menjadi bagian dari kajian aspek formal bahasa. Karena itu, organisasi dan struktur kewacanaannya juga berkonsentrasi dan bersifat sintaktik-gramatikal.
Penelitian ini ditujukan pada wacana  Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro  terutama  Peraturan  Daerah Kabupaten  Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.  Hal ini dilakukan karena peneliti banyak menemukan bunyi pasal yang mengandung aspek kohesi.
Ada beberapa alasan  mengapa peneliti  berkeinginan meneliti Peraturan Daerah  Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa. Pertama , banyak bunyi pasal yang mengandung aspek kohesi  dalam peraturan daerah tersebut. Kedua , penulis ingin mengatahui peranti-peranti  kohesi dalam peraturan daerah tersebut. Ketiga , penulis
ingin  mengetahui bunyi pasal yang mengandung peranti-peranti kohesi dalam peraturan daerah tersebut.

## METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi dengan teknik baca dan catat. Metode dokumentasi yaitu metode penelitian dengan mengumpulkan bukti-bukti atau keterangan-keterangan (seperti kutipan- kutipan dari surat kabar, gambar-gambar dan sebagainya) (Poerwadarminta, 1985:256).  Peneliti menyelidiki benda- benda tetulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya (Arikunto, 2010:201).
Analisis data  dilakukan melalui tahapan-tahapan: membaca intensif peraturan daerah, mencatat semua temuan yang berupa peranti kohesi, mengklasifikasikannya  sesuai dengan peranti kohesi  serta  memberikan kode, dan menginterpretasi data.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada penelitian wacana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa ditemukan  peranti-peranti kohesi sebagai berikut:

## Peranti Kohesi Gramatikal
Peranti kohesi gramatikal merupakan penanda yang digunakan untuk memadukan bentuk antara kalimat- kalimat dalam wacana yang diwujudkan dalam sistem gramatikal. Peranti kohesi gramatikal meliputi referensi, substitusi, ellipsis, dan konjungsi. Berikut  ini hasil penelitian pada Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa serta pembahasannya.
Peranti Kohesi dalam Wacana Peraturan Daerah (Mustofa Efendi) 43

## Referensi
Referensi  diartikan sebagai suatu bentuk yang merujuk ke bentuk lainnya (Oktavianus dalam Ghufron, 2010 : 29). Referensi dibagi menjadi dua bagian : endofora dan eksofora. Apabila unsur yang diacu berada dalam teks  disebut referensi endofora. Sedangkan apabila unsur  yang diacu berada di luar teks, disebut referensi eksofora.
Referensi endofora dapat dipilah lagi menjadi dua jenis yaitu : referensi anafora dan referensi katafora (Halliday dan Hasan dalam Ghufron, 2010 : 29).

## Referensi Endofora Anafora
Referensi endofora anafora yaitu hubungan antara bagian yang satu dengan yang lainnya dalam teks yang menunjuk pada sesuatu yang telah disebutkan sebelumnya. Berikut data peranti kohesi yang berupa referensi endofora anafora yang ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.
(1) Kepala desa dan perangkat desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga desanya  dan melaksanakan tugas-tugas pembantuan pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. (KG/REA) Pada  pasal di atas terdapat sebuah peranti kohesi gramatikal referensi jenis personal  yang ditandai kata ganti orang ketiga nya . Selain itu bunyi pasal di atas menurut hubungan referensinya termasuk jenis referensi endofora anafora. Hal tersebut dibuktikan dengan penggunaan kata ganti orang ketiga nya pada  data 1 yang mengacu pada kepala desa dan perangkat desa .

## Referensi Endofora Katafora
Referensi endofora katafora yaitu hubungan antara bagian yang satu dengan yang lainnya dalam teks yang menunjuk pada sesuatu yang akan disebutkan
sesudahnya. Berikut data peranti kohesi yang berupa referensi endofora katafora yang ditemukan.
(2) Untuk melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud pada ayat  (1), urusan pembangunan mempunyai fungsi:
(a) Pengolahan data dan evaluasi pembangunan
(b) Pengembangan dan pencatatan swadaya masyarakat dalam pembangunan
(c) ... (KG/REK)
Pada bunyi  pasal di atas yaitu  data nomor 2  terdapat sebuah peranti kohesi gramatikal referensi jenis   endofora katafora. Hal tersebut dibuktikan dengan penggunaan kata ganti orang ketiga nya pada  data nomor 3  yang mengacu pada urusan pembangunan . Sedangkan nya pada data nomor 4 mengacu pada urusan kesejahteraan rakyat yaitu nama yang telah disebutkan sesudahnya .

## Referensi Eksofora
Referensi  eksofora yaitu suatu unsur yang merujuk pada unsur lainnya dan unsur yang dirujuk berada diluar teks. Berikut data peranti kohesi yang berupa referensi eksofora  yang ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.
(3) Perangkat desa  yang diberhentikan oleh kepala desa atau sekretaris desa yang berstatus pegawai negeri sipil yang diberhentikan sementara oleh bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (3) dan ayat (5) Apabila dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, keputusan pemberhentian sementara persangkat desa tersebut dicabut oleh yang berwenang dan yang bersangkutan diaktifkan kembali menjadi perangkat desa paling  lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan. (KG/REks)
(4) Selama perangkat desa lainnya  cuti, kepala desa menunjuk salah satu perangkat desa untuk melaksanakan tugas harian. (KG/REks).
Pada  dua  pasal di atas yaitu data nomor 3 dan 4  terdapat peranti kohesi gramatikal referensi jenis   eksofora yang ditandai  dengan    kata perangkat desa dan lainnya .  Frasa perangkat desa dan kata lainnya termasuk referensi eksofora karena frasa dan kata tersebut mengacu pada sesuatu yang berada di luar teks yaitu kepala urusan, sekretaris desa, kepala dusun dan sebagainya.

## Referensi Personal
Referensi personal  yaitu referensi atau penunjukan yang ditandai dengan pemakaian pronomina persona atau kata ganti orang misalnya, saya, kami, kamu, engkau, kalian, Anda,  ia, dia, nya, mereka, beliau. Berikut data peranti kohesi yang berupa referensi personal yang ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.
(5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), kepala desa berkewajiban :
(a) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(b) Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat (KG/Prsn)
Pada pasal di atas yaitu data nomor
5 terdapat sebuah peranti kohesi gramatikal referensi jenis personal  yang ditandai kata ganti orang ketiga nya . Nya termasuk kata ganti orang ketiga yang mengacu pada kepala desa.

## Referensi Komparatif
Referensi komparatif  yaitu referensi atau penunjukan yang ditandai dengan pemakaian kata yang menyatakan perbandingan misalnya, seperti, bagaikan, sama, identik, serupa. Berikut data peranti kohesi yang berupa referensi komparatif  yang ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.
(6) Hak, wewenang dan kewajiban penjabat kepala desa adalah sama  dengan hak, wewenang dan kewajiban kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah sebagaimana telah diubah  kedua kali dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008.(KG/Komp )
Pada    pasal di atas sebagaimana data nomor 6  terdapat sebuah peranti kohesi gramatikal referensi jenis komparatif yang ditandai kata sama . Kata sama merupakan kata yang menyatakan perbandingan yaitu membandingkan atas kesamaan antara hak, wewenang dan kewajiban penjabat kepala desa dengan hak, wewenang, dan kewajiban kepala desa.

## Substitusi
Substitusi adalah proses dan hasil penggantian unsur bahasa oleh unsur lain dalam satuan yang lebih besar. Penggantian dilakukan untuk memperoleh unsur pembeda atau menjelaskan struktur tertentu (Kridalaksana dalam Ghufron, 2010 : 31).

## Sustitusi Nominal
Substitusi nominal yaitu proses penggantian dan satuan bahasa yang disubstitusi berupa nomina atau kata benda. Berikut data peranti kohesi yang berupa substitusi nominal yang ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.
(7) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunannya terdiri dari :
(a) Ketua merangkap anggota
(b) Wakil ketua merangkap anggota
(c) Sekretaris merangkap anggota
(d) Bendahara merangkap anggota
(e) Wakil bendahara merangkap anggota
(f) Beberapa anggota yang jumlahnya sesuai kebutuhan. (KG/Subnom)
Peranti Kohesi dalam Wacana Peraturan Daerah (Mustofa Efendi)
Pada  pasal  di atas  terdapat sebuah peranti kohesi gramatikal referensi  jenis substitusi nominal yang ditandai kata nya . Kata nya merupakan kata yang digunakan untuk mensubstitusikan kata panitia pemilihan. Perhatikan bunyi pasal tersebut yang mengandung peranti kohesi referensi jenis substitusi nominal nya di atas . Panitia pemilihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunan nya terdiri dari :
Kata nya tersebut menggantikan kata benda yang dimaksud yaitu panitia pemilihan. Dengan demikian jika nya
digantikan dengan panitia pemilihan akan menjadi : Susunan panitia pemilihan terdiri dari :

## Substitusi Verbal
Substitusi verbal yaitu proses penggantian dan satuan bahasa yang disubstitusi berupa verba atau kata kerja. Berikut data peranti kohesi yang berupa substitusi verbal yang ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.
(8) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggung jawab utama   bidang pembangunan, kepala desa merupakan mitra kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
(9) Hal-hal yang belum cukup diatur  dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. (KG/Subver) Pada pasal  di atas  terdapat  sebuah peranti kohesi gramatikal referensi jenis substitusi verbal yang ditandai pernyataan hal-hal yang belum cukup diatur . Pernyataan hal-hal yang belum cukup diatur merupakan pernyataan yang digunakan untuk mensubstitusikan bentuk  tugas atau pekerjaan yang dilakukan kepala desa. Perhatikan bunyi pasal tersebut  yang mengandung peranti kohesi referensi jenis substitusi verbal  di atas . Hal-hal yang belum
cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.
Pernyataan hal-hal yang belum cukup diatur tersebut menggantikan kata  kerja yaitu bentuk tugas atau pekerjaan yang dilakukan kepala desa. Dengan demikian jika  pernyataan Hal- hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati akan menjadi : B entuk tugas atau pekerjaan yang dilakukan kepala desa yangbelum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## Substitusi Klausal
Substitusi klausal yaitu proses penggantian dan satuan bahasa yang disubstitusi berupa klausa. Berikut data peranti kohesi yang berupa substitusi klausa yang ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.
(10) Masa tenang pemilihan kepala desa ditetapkan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara.  (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) para calon kepala desa  dilarang melakukan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ....
Pernyataan pada  pasal di atas yaitu data nomor 10 yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan substitusi dari klausa Masa tenang pemilihan kepala desa ditetapkan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara . Pernyataan  tersebut menggantikan klausa yang disebutkan sebelumnya. Dengan demikian wacana menjadi padu.

## Elipsis
Elipsis adalah proses penghilangan kata atau satuan-satuan kebahasaan lain. Bentuk atau unsur yang dihilangkan dapat diperkirakan wujudnya dari
konteks bahasa atau konteks luar bahasa (Kridalaksana dalam Ghufron, 2010 : 22). Elipsis juga merupakan penggantian unsur kosong, yaitu unsur yang sebenarnya ada tetapi sengaja dihilangkan atau disembunyikan. Tujuan penggunaan elipsis ini, salah satunya yang terpenting, ialah untuk mendapatkan kepraktisan bahasa, yaitu agar bahasa yang digunakan menjadi lebih singkat, padat, dan mudah dimengerti dengan cepat. Dengan kata lain, elipsis digunakan untuk efektivitas dan efisiensi berbahasa. Unsur yang biasanya dihilangkan dalam suatu kalimat ialah subjek atau predikat (Fokker dalam Ghufron, 2010 : 22).   Berikut data peranti kohesi yang berupa elipsis yang ditemukan  dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.
(11) BPD, kepala desa, dan atau penjabat kepala desa tidak diperbolehkan duduk dalam keanggotaan panitia pemilihan. Pernyataan pada pasal di atas  yang berbunyi BPD, kepala desa, dan atau penjabat kepala desa sebenarnya merupakan bentuk elipsis  yaitu kalimat yang salah satu bagiannya dilesapkan demi kepraktisan. Kalimat tersebut bunyi selengkapnya sebagai berikut : BPD tidak diperbolehkan duduk dalam keanggotaan panitia pemilihan.  Kepala desa tidak diperbolehkan duduk dalam keanggotaan panitia pemilihan.  Penjabat kepala desa tidak diperbolehkan duduk dalam keanggotaan panitia pemilihan.

## Konjungsi
Konjungsi disebut juga kata sambung yaitu kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat; kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa.
Dilihat dari perilaku sintaktisnya dalam kalimat, konjungsi dibagi menjadi empat kelompok : a. Konjungsi koordinatif, b. konjungsi korelatif, c.
konjungsi subordinatif. Di samping itu ada pula d. konjungsi antarkalimat yang berfungsi pada tataran wacana (Alwi dkk, 1998: 298—296).

## Konjungsi Koordinatif
Konjungsi koordinatif yaitu kata sambung yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya, atau memiliki status yang  sama. Berikut data peranti kohesi yang berupa konjungsi koordinatif yang ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.
(12) Untuk pencalonan dan  pemilihan kepala desa, BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyaratan dan tokoh masyarakat . (KG/KK)
(13) Laporan pelaksanaan pemilihan calon kepala desa dan berita acara pemilihan serta pertanggungjawaban biaya pemilihan disampaikan oleh panitia pemilihan kepada BPD, selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemilihan kepala desa. (KG/KK)
(14) Hasil penetapan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya  kepala desa berdasarkan berita acara tersebut menetapkaan keputusan kepala desa tentang penetapan anggota BPD. (KG/KK)
(15) Pemberhentian tetap bagi sekretaris desa yang bukan berstatus Pegawai  Negeri Sipil dilakukan oleh Bupati, sedangkan perangkat desa lainnya dilakukan oleh kepala desa, setelah yang bersangkutan diberhentikan sementara 3 (tiga) bulan dan  tidak memperhatikan atau tidak memenuhi kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. (KG/KK)
(16) Dalam hal penghitungan suara telah selesai, calon kepala desa  atau saksi yang ditunjuk tidak bersedia  menandatangani berita  acara perhitungan suara, maka tidak mengurangi keabsahan hasil penghitungan suara. (KG/KK) Konjungsi koordinatif sebagaimana terdapat dalam bunyi-bunyi pasal sebagaimana pada pasal di atas di
Peranti Kohesi dalam Wacana Peraturan Daerah (Mustofa Efendi) 47
antaranya : dan, serta, selanjutnya, sedangkan, atau berfungsi menghubungkan dua klausa atau lebih klausa yang setara. Konjungsi dan, serta menyatakan hubungan penambahan. Konjungsi selanjutnya menyatakan hubungan melanjutkan. Konjungsi sedangkan
menyatakan hubungan pertentangan. Konjungsi atau menyatakan hubungan pemilihan. Dengan menggunakan konjungsi koordinatif, wacana menjadi runtut.

## Konjungsi Subordinatif
Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa, atau  lebih, dan klausa itu  tidak memiliki  status sintaksis yang sama. Salah  satu dari  klausa itu merupakan anak kalimat  dari kalimat induknya (Dardjowidjojo dkk, 1993 :237).    Klausa subordinatif dapat pula berupa klausa adverbial dalam arti klausa itu berfungsi sebagai keterangan (Alwi dkk, 1998 : 390).
Berikut data peranti kohesi yang berupa konjungsi subordinatif waktu yang ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.
(17) Setelah penghitungan suara selesai, panitia pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan berita acara pemilihan. (KG/KSW) Pada  pasal di atas terdapat peranti kohesi yang berupa konjungsi subordinatif waktu.
(18) Apabila  dalam penandatanganan berita acara serah terima jabatan kepala desa atau penjabat kepala desa yang lama tidak hadir, serah terima jabatan dianggap sah dan harus dijelaskan dalam uraian berita acara serah terima jabatan.(KG/KSSy) Pada pasal  di atas  terdapat peranti kohesi yang berupa konjungsi subordinatif syarat.
(19) Pada saat pemungutan
suara dilaksanakan, panitia pemilihann berkewajiban menjamin agar tata demokrasi dan  pelaksanaan pemungutan
suara berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan teratur. (KG/KST)
Pada pasal di atas terdapat peranti kohesi yang berupa konjungsi subordinatif tujuan.
(20) Dalam hal calon kepala desa dan/atau saksi yang ditunjuk meninggalkan tempat sebelum berkhirnya perhitungan suara, maka ketua panitia pemilihan meneruskan proses penghitungan suara sampai dengan selesai. (KG/KSA)
Pada pasal  di atas terdapat peranti kohesi yang berupa konjungsi subordinatif akibat.
(21) Pelantikan  kepala  desa yang tidak  dapat dilaksanakan tepat waktu karena  sesuatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ..... (KG/KSSb)
Pada pasal  di atas terdapat peranti kohesi yang berupa konjungsi subordinatif penyebaban.
(22) Pencoblosan suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan  menggunakan alat coblos yang telah disediakan oleh panitia pemilihan.(KG/KSC) Pada pasal  di atas terdapat peranti kohesi yang berupa konjungsi subordinatif cara.
(23) Susunan kata-kata sumpah janji kepala desa dimaksud adalah sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji  bahwa  saya akan memenuhi kewajiban saya selaku  kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur- jujurnya dan seadil-adilnya;  bahwa  saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi  dan
Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan  segala peraturan perundang-undangan  dengan selurus- lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.” (KG/KSJ) Pada pasal  di atas terdapat  peranti kohesi yang berupa konjungsi subordinatif menjelaskan.

## Peranti Kohesi Leksikal
Kekohesian wacana dapat juga dilakukan dengan menggunakan penanda atau peranti leksikal. Peranti kohesi
leksikal diperoleh dengan cara memilih kosakata yang serasi. Ada beberapa cara untuk mencapai aspek leksikal kohesi ini, antara lain : a. repetisi (pengualangan) kata yang sama, b. sinonimi, c. antonimi, d. hiponimi, e. kolokasi, f. ekuivalensi (Tarigan, 2009 : 98). Tujuan digunakannya aspek leksikal itu ialah untuk mendapatkan intensitas makna bahasa, kejelasan informasi, dan keindahan bahasa. Berikut ini akan dipaparkan analisis data mengenai penggunaan peranti kohesi leksikal.

## Repetisi
Repetisi adalah pengulangan sebuah kata yang dianggap penting dalam sebuah  kalimat (Keraf, 2004 : 47). Berikut ini data-data yang menunjukkan penggunaan peranti kohesi leksikal repetisi.
(24) Susunan organisasi  Pemerintahan Desa, terdiri dari :
a. Kepala desa
b. Sekretaris desa :
1) Urusan Umum
2) Urusan Keuangan
c. Pelaksana Teknis Lapangan :
1) Urusan Pemerintahan
2) Urusan Pembangunan
3) Urusan  Kesejahteraan Rakyat (KL/Rep)
Pada data (24) di atas terdapat peranti kohesi leksikal yang berupa pengulangan kata “urusan”. Pengulangan kata tersebut terjadi berkali-kali. Itulah bentuk peranti kohesi leksikal repetisi. Dengan mengulang-ulang kata “urusan” wacana tersebut terjalin secara kohesif dan mudah dipahami.

## Sinonimi
Sinonimi adalah suatu kata yang memiliki bentuk yang berbeda namun memiliki arti atau pengertian yang sama atau mirip. Sinonim bisa disebut juga dengan persamaan kata atau padanan kata (Nurhayati, 2014 : 199). Berikut ini data-
data yang menunjukkan penggunaan peranti kohesi leksikal sinonimi.
(25) Dalam melaksanakan tugas dan weweangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4), Kepala Desa berkewajiban : a. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; b. Melksanakan  dan mempertanggung- jawabkan pengelelolaan keuangan desa.(KL/Sin)
Pada  data (25) di atas terdapat peranti kohesi leksikal sinonimi  yang berupa kata “ menyelenggarakan dan melaksanakan ”.

## Antonimi
Antonimi adalah suatu kata yang artinya berlawanan satu sama  lain. Antonimi disebut juga dengan lawan kata (Nurhayati, 2014: 200).  Berikut ini data- data yang menunjukkan penggunaan peranti kohesi leksikal antonimi.
(26) Persyaratan menjadi perangkat desa lainnya adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia, yang :
a. Berpendidikan  paling rendah  tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
b. Berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan  paling tinggi  50 (lima puluh) tahun;. (KL/An)
Pada  data (26) di atas terdapat peranti kohesi leksikal antonimi yang berupa kata “paling rendah dan paling tinggi”.

## Hiponimi
Hiponimi ialah bentuk yang maknanya terangkum oleh bentuk superordinatnya yang memunyai makna yang lebih luas (Dardjowidjojo dkk, 1993: 434). Berikut ini data-data yang menunjukkan penggunaan peranti kohesi leksikal hiponimi.
(27) Pemerintah desa  terdiri dari  kepala desa dan perangkat desa.
Perangkat desa  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
Peranti Kohesi dalam Wacana Peraturan Daerah (Mustofa Efendi) 49
Pada data (27) di atas terdapat peranti kohesi leksikal hiponimi  yang berupa    “ Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kolokasi
Kolokasi merupakan salah satu kohesi leksikal dalam wacana. Kolokasi adalah hubungan antarkata yang berada pada lingkungan atau bidang yang sama (Ghufron dalam Rufiah, 2012 : 33). Berikut ini data-data yang menunjukkan penggunaan peranti kohesi leksikal kolokasi.
(28) Sekretariat desa  dipimpin oleh sekretaris desa. (KL/Kol)
Pada data (28)  di atas terdapat peranti kohesi leksikal kolokasi yang berupa hubungan antarkata yang sebidang yaitu Sekretariat desa  dan sekretaris desa .

## SIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian ini dapat ditarik simpulan  bahwa peranti kohesi yang digunakan  dalam  wacana  “Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa”  meliputi  (1) peranti kohesi  gramatikal:  referensi, substitusi, elipsis, dan konjungsi  dan (2) peranti kohesi leksikal: repetisi, sinonimi, antonimi, hiponimi, dan kolokasi.
Berdasarkan  simpulan yang telah dikemukakan di atas peneliti berharap kepada beberapa  pihak terkait.  Bagi para pembuat peraturan daerah agar lebih optimal lagi dalam menggunakan peranti kohesi    sehingga penggunaanya lebih variatif.  Bagi para pembuat peraturan daerah agar ada tim editor yang ahli dalam bahasa supaya menghasilkan peraturan daerah yang baik dan benar serta padu secara kohesif.  Bagi para peneliti lanjutan  bahwa dalam penelitian tentang pemakaian peranti kohesi dan koherensi ini masih jauh dari sempurna. Oleh  karena itu, jika ingin meneliti penggunaan peranti kohesi   agar lebih detil lagi.  Bagi masyarakat bahasa pada
umumnya,  jika menyampaikan wacana, baik lisan maupun tulis agar senantiasa memperhatikan dalam menggunakan peranti kohesi agar apa yang diwacanakan padu dan mudah dipahami.

## DAFTAR PUSTAKA
Alwi,Hasan dkk. 2010. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia . Jakarta:
Balai Pustaka.
Arifin, Zainal. 2012. Metodologi Penelitian Pendidikan . Surabaya : Lentera Cendikia.
Arikunto, Suharsini. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik . Jakarta : PT Rineka Cipta.
Badara, Aris. 2012. Analisis Wacana, Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media .  Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro. 2011. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa.
Dardjowidjojo, Soenjono dkk. 1993 . Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
Darmadi, Hamid. 2011. Metode Penelitian Pendidikan . Bandung :
Alfabeta.
Ghufron, Syamsul. 2010. Analisis Wacana Sebuah Pengantar . Sidoarjo : Asri Press.
http://www.tatanusa.co.id/tapmpr/66TAP MPRS-XX.pdf.
http : //luk.staff.ugm.ac.id/atur/TAP-III- MPR-2000.pdf.
https://www.dpr.go.id/uu/uu1974/ uu_1974_5.pdf.
Keraf, Gorys. 2004. Komposisi . Flores : Nusa Indah.
Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
Nurhayati,  Siti. 2014. Ensiklopedia Tata Bahasa Indonesia. Jakarta : Kunci
Aksara.
Prokum.esdm.go.id/PP/2004/PP_36_200
4.pdf.
Prokum.esdm.go.id/uu/1999/uu_22_1999 .pdf.
Rahardi, R. Kunjana. 2006. Dimensi- Dimensi Kebahasaan . Jakarta :
Erlangga.
Rufiah, Zuh. 2012. Kohesi dan Koherensi dalam Karangan Siswa Kelas VIII
SMPN 6 Bojonegoro Tahun Pembelajaran
2012/2013 .Lamongan : Unisda Press.
Tarigan, Henry Guntur. 1987. Pengajaran Wacana . Bandung : Angkasa.
Wignjosoebroto,Soetandyo. 2002. Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya . Jakarta : Huma.
www.kpu.go.id.go.id/dmdocuments/uu_3 2_2004_pemerintahan daerah.pdf.