Intervensi Pemerintah Desa dalam Program Pembangunan Pertanian: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik di Konteks UU Desa 2014

## Komang Ariyanto 1

## ABSTRACT
In  the  context  of  the  2014  Village  Law,  village  government  intervention  in agricultural  development  is  very  important  in  improving  the  welfare  of  village communities.  This  study  aims  to  determine  the  intervention  of  the  village government  on  agricultural  development  programs  and  to  find  out  the opportunities and limitations of the village government in agricultural development in  the  village.  This  research  uses  a  qualitative  method  with  a  literature  study approach. This study uses Henry Bernstein's theory of agrarian political economy. Data  collection  was  carried  out  through  secondary  data  sourced  from  books, journals,  the  internet,  official  documents  related  to  village  government  and agricultural  development.  Data  analysis  used  the  interactive  model  Miles, Huberman and Saldana. The scope of this research is limited to village government intervention  in  the  planning  and  implementation  of  agricultural  development.  The findings  in  this  study  are  that  the  change  in  the  system  from  centralization  to decentralization  has  also  changed  the  planning  of  agricultural  development programs  in  villages  that  are  more  decentralized,  participatory  between  the community and the village government. The recommendations/implications of these findings  are  expected  to  be  able  to  contribute  findings/ideas  to  studies  of  rural development  in  Indonesia,  particularly  the  role  of  village  governments  in agricultural  development  and  a  political  economy  perspective  in  agricultural development to alleviate poverty, food security, and increase the income of people in rural  areas.  In  addition,  recommendations  for  village  government  intervention  in development that are more pro-poor in rural areas.
Keywords: village government; Agricultural Development; Economic-Political; the 2014 Village Law

## ABSTRAK
Dalam  konteks  UU  Desa  2014,  intervensi  pemerintah  desa  dalam  pembanguan pertanian  sangat  penting  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  desa. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  intervensi  pemerintah  desa  terhadap program pembangunan pertanian dan mengetahui peluang serta batasan pemerintah desa  dalam  pembangunan  pertanian  di  desa.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kualitatif  dengan  pendekatan  studi  pustaka.  Penelitian  ini  menggunakan  teori ekonomi politik agraria Henry Bernstein. Pengumpulan data dilakukan melalui data sekunder  yang  bersumber  dari  buku-buku,  jurnal,  internet,  dokumen  resmi  terkait dengan  pemerintah  desa  dan  pembangunan  pertanian.  Analisis  data  menggunakan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada  intervensi  pemerintah  desa  terhadap  perencanaan  dan  penyelenggaraan pembangunan  pertanian.  Temuan  dalam  penelitian  ini  adalah  perubahan  sistem sentralisasi  ke  desentralisasi  turut  mengubah  perencanaan  program  pembangunan pertanian  di  desa  yang  lebih  terdesentralisasi,  partisipatif  antara  masyarakat  dan pemerintah  desa.  Rekomendasi/implikasi  atas  temuan  tersebut  adalah  diharapkan dapat menyumbang temuan/gagasan bagi studi pembangunan pedesaan di Indonesia, khususnya  peran  pemerintah  desa  dalam  pembangunan  pertanian  dan  perspektif ekonomi  politik  dalam  pembangunan  pertanian  untuk  mengentaskan  kemiskinan, ketahanan pangan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan. Selain itu, rekomendasi untuk intervensi pemerintah desa dalam pembangunan yang  lebih pro terhadap kaum miskin di pedesaan.
Kata  kunci: pemerintah  desa;  pembangunan  pertanian;  ekonomi-politik;  UU Desa 2014
1 Universitas Lampung Bandar Lampung, Indonesia komang.ariyanto105319@stu dents.unila.ac.id

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  hendak  mengkaji  tentang  intervensi  pemerintah  desa  dalam program  pembangunan  pertanian.  Hubungan  antara  pemerintah  desa  dan pembangunan  pertanian  sangat  kompleks.  Meskipun  demikian,  pembangunan pertanian di Indonesia cenderung berorientasi pada pembangunan ekonomi semata, hal ini  dapat  dilihat  dari  berbagai  peraturan  yang  ada.  Banyak  program  pembangunan pertanian  di  desa  yang  hanya  diprakarsai  oleh  pemerintah,  misalnya  kementerian pertanian,  dinas  pertanian  dan  perkebunan,  dan  balai  penyuluh  pertanian,  belum  ada program  pembangunan  pertanian  yang  diprakarsai  oleh  pemerintah  desa  itu  sendiri. Merujuk  pada  konteks  UU  Desa  2014,  pemerintah  desa  memiliki  kewenangan  untuk membangun desanya sendiri. Dengan demikian, penting untuk memahami bagaimana program pembangunan pertanian yang digagas oleh pemerintah desa di Indonesia saat ini.
Dalam konteks UU Desa 2014, pertanian tetap penting dalam agenda perencanaan pembangunan.  Pertanian  berperan  dalam  pengentasan  kemiskinan,  percepatan pertumbuhan  ekonomi,  kesetaraan  gender,  ketahanan  pangan,  dan  menjaga keseimbangan  lingkungan  (Byerlee et  al .,  2009).  Sektor  pertanian  juga  merupakan salah  satu  sektor  yang  memberikan  kontribusi  terbesar  terhadap  Produk  Domestik Bruto. Dari tahun 2011 hingga 2019, kontribusi sektor pertanian rata-rata sebesar 13,25 persen.  Selain  itu,  sektor  pertanian  juga  merupakan  jenis  lapangan  usaha  yang  paling banyak  menyerap  tenaga  kerja — Byerlee et  al .,  (2009)  menyatakan  bahwa  pertanian menciptakan  lapangan  kerja,  meningkatkan  produktivitas  jutaan  petani  kecil — dengan kontribusi  rata-rata  sebesar  32,21  persen,  sedangkan  sektor  lainnya  kurang  dari  19 persen  (Pusat  Kajian  Anggaran  Badan  Keahlian  DPR  RI,  2021).  Berdasarkan  kedua indikator  tersebut  dapat  disimpulkan  bahwa  pertanian  memiliki  peran  strategis  bagi perekonomian nasional.
Berbagai  bentuk  program  inovasi  di  bidang  pembangunan  pertanian  telah digalakkan  oleh  pemerintah  daerah,  Kementerian  Pertanian  dan  Dinas  Pangan. Misalnya,  Program  Kartu  Tani  Beruntung  bagi  petani  di  Kabupaten,  pembangunan sarana dan prasarana penunjang pertanian di Kabupaten, serta optimalisasi peran Balai Penyuluhan  Pertanian  melalui  pendekatan  teknologi  informasi  dan  mekanisasi pertanian. Tidak satu pun dari program-program inovasi tersebut berasal dari inisiatif pemerintah desa itu sendiri.
Di  sisi  lain,  proses  perubahan  pedesaan  didorong  oleh  negara  dan  elit  pedesaan (Antlov,  1995;  Zakaria,  2000).  Sebagai  kepala  daerah,  pemerintah  desa  memegang peranan  yang  sangat  penting  dalam  menyelenggarakan  pemerintahan,  pembinaan masyarakat,  pembangunan  dan  pemberdayaan  masyarakat  desa.  Sebagaimana ditegaskan  dalam  UU  No.  6  Tahun  2014  bahwa  dalam  menyelenggarakan  urusan pemerintahan,  pemerintah  desa  bersama  BPD  mengatur  dan  mengurus  kepentingan masyarakat  sesuai  dengan  kewenangan  yang  ada  di  desa,  salah  satunya  urusan pembangunan.
Pemerintah  desa  sangat  berpengaruh  dalam  menciptakan  iklim  yang  mendorong tumbuhnya  prakarsa  dan  swadaya  masyarakat  di  pedesaan,  dilakukan  melalui komunikasi  pembangunan  dan  mengarahkan  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam
pembangunan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pembangunan di desa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan akan berlangsung didukung oleh peran aktif pemerintah desa  dan  masyarakat.  Menimbang  bahwa  Undang-Undang  Desa  telah  memberikan pengakuan, kewenangan dan kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri sesuai dengan keinginan masyarakat desa. Faktor pendorong pemerintah desa dalam memberdayakan sektor pertanian antara lain: tenaga, sistem pendidikan formal yang maju, keterbukaan kepada seluruh lapisan masyarakat, berorientasi pada kemajuan, dan sinergi yang baik antara  pemerintah  dan  masyarakat  (Fitrianingsih,  2017:  15-16).  Sedangkan  faktor penghambatnya  adalah  kelompok  kepentingan  dan  kualitas  sumber  daya  perangkat desa.
Perspektif  ekonomi  politik  agraria  menyediakan  lensa  penting  dalam  mengkaji persoalan  intervensi  pemerintah  desa  dalam  pembangunan  pertanian.  Berbagai  studi yang hubungan pemerintah desa dengan pembangunan pertanian hanya berfokus pada keterlibatan  dan  ketidakterlibatan  pemerintah  desa  dalam  program  pembangunan pertanian. Keterlibatan tersebut dalam pembangunan fisik atau infrastruktur (misalnya, Hendrawati, 2018; Aisyah dan Puspitarini, 2022; Fauziyah dan Adi, 2015; Soetarto dkk., 2022; Osa, 2022; Samsuharjo, 2022; Syukur, 2022; Juliarso dan Hidayat, 2017), dalam meningkatkan  sumber  daya  manusia  petani  (misalnya,  Fauziyah  dan  Adi,  2015; Hendrawati,  2018;  Soetarto  dkk.,  2022;  Samsuharjo,  2022;  Syukur,  2022),  penguatan kelembagaan  tani,  kebutuhan  modal  usaha,  dan  mengembangkan  ekonomi  produktif dalam  program  kewirausahaan  dan  usaha  pertanian  (misalnya,  Hendrawati,  2018; Bahri  dkk.,  2019;  Oroh,  2015;  Fauziyah  dan  Adi,  2015;  Syukur,  2022;  Wantania  dkk., 2022; Samsuharjo, 2022; Lepa dkk, 2019; Haerat dkk., 2022).
Dari  beberapa  kajian  terdahulu,  pembangunan  pertanian  dimaknai  sebagai pembangunan  fisik  semata,  masih  sedikit  yang  menitikberatkan  pada  penguatan kapasitas  sumber  daya  manusia  (petani  maupun  kelompok  tani).  Keterlibatan pemerintah desa sebagai aktor penting dalam pembangunan pertanian di desa, sebagai pemangku  kebijakan  di  era  desentralisasi,  desa  dapat  membangun  desanya  sendiri. Oleh karena itu, peneliti menggunakan pendekatan ekonomi politik agraria dari Henry Bernstein,  yang  agraria  pada  intervensi  pemerintah  desa  dalam  perencanaan  dan pelaksanaan pembangunan pertanian. Sebagaimana menurut Wilson dan Tyrchniewicz (1995)  bahwa  kriteria  dalam  penggunaan  sumberdaya  berkelanjutan:  konservasi, inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pertimbangan kemasyarakatan. Selain itu, jika  dalam  penelitian  terdahulu  lebih  menekankan  pada  teori  pemberdayaan masyarakat, sedangkan dalam penelitian ini dikaji menggunakan pendekatan ekonomi politik agraria dari Henry Bernstein.
Saya  mencoba  merumuskan  pertanyaan  penelitian  utama:  Bagaimana  intervensi pemerintah  desa  dalam  pembangunan  pertanian  di  Desa?  Kemudian  ada  empat pertanyaan  turunan  yang  akan  dijawab  dalam  hasil  dan  pembahasan:  1)  bagaimana posisi pemerintah desa dalam pembangunan di era sentralisasi hingga desenttralisasi?; 2)  bagaimana  potret  pembangunan  pertanian  di  Indonesia?;  3)  bagaimana  intervensi pemerintah  desa  dalam  pembangunan  pertanian  di  era  desentralisasi?;  dan  4) bagaimana  analisis  pandangan  ekonomi  politik  agraria  Henry  Bernstein  dalam memandang persoalan tersebut?Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti merasa perlu
adanya  penelitian  tentang  intervensi  pemerintah  desa  terhadap  pembangunan pertanian dalam konteks UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Gambar 1. Kerangka Konsep Kajian Sumber: Analisis Penulis, 2022

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif  dengan  pendekatan  studi  pustaka. Menurut  Creswell  (2014)  penelitian  kualitatif  adalah  suatu  jenis  metode  untuk mendeskripsikan,  mengeksplorasi,  dan  memahami  makna-makna  yang  diberikan  oleh sejumlah  individu  atau  kelompok  orang  terhadap  masalah-masalah  sosial.  Dalam tinjauan pustaka mengandung teori yang yang menerangkan hubungan antar beberapa konsep yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian. Konsep-konsep tersebut lah  yang  akan  dijabarkan  menjadi  variabel-variabel  penelitian.  Tinjauan  pustaka  juga berisi penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, dari  sinilah kita dapat menyajikan kerangka  teori  yang  menjelaskan  tentang  hubungan  antar  variabel  yang  akan  diteliti. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tinjauan pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca,  dan menelaah laporan-laporan penelitian  dan  bahan pustaka yang memuat teori-teori  yang  relevan  dengan  penelitian  yang  akan  dilakukan  (Herman,  dkk.  2021: 4.3-4.4)
Penelitian  ini  tergolong  penelitian  perspektif  karena  berusaha  untuk memberikan  analisis  terhadap  kajian  pembangunan  pedesaan  dengan  menggunakan
Pembangunan Pedesaan
Perencanaan Pembangunan Pertanian Penyelenggaraan Pembangunan Pertanian Pendekatan Ekonomi- Politik Agraria Henry Bernstein Masyarakat Desa
Pemerintah Desa
Pembangunan Pertanian
teori/konsep  ekonomi-politik  Henry  Bernstein.  Penelitian  ini  menggunakan  data sekunder  yang  bersumber  dari  buku,  jurnal,  artikel  ilmiah,  dan  internet  yang  terkait dengan  topik  penelitian.  Peneliti  menggunakan  teknik  analisis  data  model  interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014), yaitu: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode yang dilakukan secara terus menerus sampai data yang diperoleh jenuh.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pemerintah Desa: Dari Sentralisasi ke Desentralisasi
Desa — dalam  UU  No.  6  tahun  2014 — adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang memiliki  batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan pemerintahan,  kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat, hak  asal  usul,  dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Sedangkan,  dalam  Permendagri No.  114  tahun  2014,  Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  atau  yang  disebut  dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Desa  dijadikan  sebagai  objek  dan  desakralisasi  politik  yang  memberikan keleluasaan  terhadap  negara  untuk  mencaplok  sumber  daya  desa  untuk  kepentingan kekuasaan. Mulai dari UU No. 22 Tahun 1999 sampai UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah  berimplikasi  melahirkan  model  baru  pengendalian  terhadap desa. Otonomi daerah membuat desa dianggap sebagai anak tiri pemerintah kabupaten. Eksekusi program perencanaan pembangunan dalam Musrenbangdes bergantung pada kebaikan  hati  pemerintah  kabupaten  atau  bahkan  dibuang  dengan  alasan  tidak  ada anggaran (Antlov, 2003).
Pembangunan  desa  sangat  bergantung  pada  sumber  daya  dari  supra  pemerintah desa,  dan  kepala  desa  secara  sah  bertanggung  jawab  (sampai  1999)  kepada  bupati, bukan  kepada  masyarakat.  Sebagaimana  hasil  studi  Antlov  (2003);  Evers  (2000); Bebbington et  al .  (2006);  Bardhan  (2002)  mengatakan  bahwa  kepala  desa  menjadi figur  sentral  di  desa,  budaya  patronase  digunakan  untuk  menguatkan  sentralisme kekuasaan kepala desa. Sebenarnya, kepala desa dijadikan sebagai pion — perpanjangan tangan kekuasaan — dari aparatur negara  di  atasnya untuk melegitimasi segala sesuatu yang  dikehendaki  para  aktor  pemegang  kekuasaan.  Setiap  hari  kepala  desa  sibuk mondar-mandir  ke  kecamatan  atau  kabupaten,  bukan  mengurus  warga  di  desa — hegemoni  orde  baru  menundukkan  desa.  Sehingga  terdapat  beberapa  kapasitas pemerintah  desa  yang  hilang  selama  orde  baru  hingga  saat  ini,  yaitu  rakyat  desa kehilangan  kapasitas  politiknya,  pemerintah  desa  kehilangan  kemampuan  dalam menyelenggarakan  pembangunan  di  desanya  sendiri,  pemerintah  desa  kehilangan kemampuan  dalam  mengurus  tata  produksi  desa,  dan  lembaga  desa  kehilangan kapasitas dalam penyelenggaraan layanan publik di desa.
Pemusatan  kekuasaan  pada  segelintir  elite  lokal  merupakan  proses  historis  yang ditemukan  di  seluruh  Asia  Tenggara,  sebagai  bentuk  konsolidasi  desa  dengan meningkatnya wewenang kepala desa (Elson, 1997: 217). Hal tersebut terjadi karena di desa  diferensiasi  sosial  dianggap  relatif  tidak  ada,  ketegangan  antara  elite  desa  dan
orang-orang  biasa,  antara  orang  tua  dan  orang  muda,  serta  antara  laki-laki  dan perempuan akan ditemukan di dalamnya, di mana patriarki dan gerontokrasi, menjadi bagian dari tatanan kehidupan sehari-hari (White, 2017).
Seiring  berjalannya  waktu,  tanpa  banyak  persiapan — melalui  UU  No.  22  Tahun 1999  dan  No.  25  Tahun  1999 — Indonesia  menggantikan  sistem  pemerintahan  dan perencanaan pembangunan yang terpusat (sentralistik) dan otokratis — mendesentralisasikan  kekuatan  politik  dan  ekonomi — dengan  berbagai  program desentralisasi.  Reformasi  memberikan  otoritas  yang  lebih  besar,  kekuatan  politik  dan sumber daya keuangan langsung ke kabupaten dan kota, melewati provinsi. Wewenang yang  dialihkan  termasuk  berbagai  tanggung  jawab  di  bidang  kesehatan,  pendidikan dasar  dan  menengah,  pekerjaan  umum,  lingkungan,  komunikasi,  transportasi, pertanian, manufaktur, dan sektor ekonomi lainnya (Nasution, 2016).
Gelombang  desentralisasi  juga  masuk  ke  tingkat  desa.  UU  No.  6  Tahun  2014 tentang  desa  memberikan  kerangka  hukum  yang  luas  untuk  memperluas  sistem pemerintahan  desentralisasi  Indonesia  dan  pemberian  layanan  ke  desa.  Menurut undang-undang dan peraturan, tujuan ganda dan eksplisit dari program desentralisasi desa  (secara  formal)  untuk  mengakui  hak  dan  kewajiban  desa  yang  telah  berlangsung lama,  meningkatkan  kinerja  pemberian  layanan  pada  tingkat  administrasi  terendah, dan mengurangi kesenjangan sosial dan kemiskinan (Lewis, 2015).
Desentralisasi  telah  muncul  dalam  dua  dekade  terakhir  sebagai  salah  satu  topik terpenting  dalam  perdebatan  teori  dan  kebijakan  pembangunan  (Hadiz,  2004). Terdapat  empat  perubahan  besar  dalam  pemerintahan  desa  semenjak  era desentralisasi,  yaitu:  (i)  membebaskan  desa  dari  otoritas  pemerintahan  diatasnya;  (ii) memberikan  ruang  bagi  keragaman  budaya  dan  semakin  responsif  terhadap  aspirasi lokal;  (iii)  pemisahan  dan  pengawasan  kekuasaan  melalui  Badan  Permusyawaratan Desa; dan (iv) kepala desa bertanggungjawab terhadap Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini sebagai sebuah bentuk revolusi yang tenang di pedesaan (Antlov, 2003: 200).
Desentralisasi tidak banyak berpengaruh dalam mendorong agenda pemerintahan berdasarkan  transparansi  dan  akuntabilitas,  tetapi  menjadi  pengembangan  jaringan patronase predator yang baru didesentralisasi (Hadiz, 2004) dan penyusunannya tidak mendapat manfaat dari partisipasi yang luas (Turner and Podger, 2003). Implikasinya, sebagian  besar  kebijakan  pembangunan  telah  dirancang  untuk  meminggirkan  para pemimpin lokal — misalnya dalam program pengembangan infrastruktur lokal (Mansuri and Rao, 2013). Selain itu, dalam program sosial yang ditargetkan, para pemimpin dan masyarakat  lokal  seringkali  memiliki  informasi  yang  lebih  baik  tentang  siapa  yang miskin  daripada  pemerintah  pusat  (Alderman,  2002;  Galasso  and  Ravallion,  2005; Alatas et al ., 2012).

## Pembangunan Pertanian di Indonesia dan Provinsi Lampung
Pembangunan  diartikan  sebagai  suatu  proses  memperbaiki  kualitas  segenap bidang  kehidupan  manusia  (Todaro,  1997).  Dumasari  (2020)  mengatakan pembangunan  pertanian  sebagai  setiap  upaya — sadar  dan  terencana — untuk melaksanakan  perubahan  yang  mengarah  pada  pertumbuhan  ekonomi  dan  perbaikan kualitas  hidup  serta  kesejahteraan  petani  dan  seluruh  warga  masyarakat  secara berkelanjutan  yang  dilaksanakan  oleh  pemerintah  dan  didukung  oleh  partisipasi
masyarakat  dengan  menggunakan  teknologi  terpilih — adopsi  inovasi  teknologi  baru yang tepat sasaran dan tepat guna.
Namun,  berdasarkan  regulasi  makna  pembangunan  pertanian  hanya  sebatas pembangunan  fisik  saja,  hanya  berorientasi  ekonomistik,  yaitu:  pemanfaatan  dan pemeliharaan  infrastruktur  jalan  desa  antar  permukiman  ke  wilayah  pertanian; pemanfaatan  dan  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  ekonomi  berupa  pembibitan tanaman  pangan,  penggilingan  padi,  lumbung  desa,  dan  pembukaan  lahan  pertanian; pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; pemanfaatan dan efektifitasnya; pembangunan  jalan  usaha  tani  dan  jalan  produksi;  bendungan  berskala  kecil; pembangunan  atau  perbaikan  embung;  irigasi;  pencetakan  lahan  pertanian;  gudang penyimpanan  sarana  produksi  pertanian  (saprotan);  pengeringan  hasil  pertanian; embung,  perbenihan  tanaman  pangan;  pembibitan  tanaman  keras;  pengadaan  pupuk; pengelolaan  usaha  hutan;  pengelolaan  usaha  hutan  sosial;  dan  sarana  dan  prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya.
Berdasarkan  UU.  No.  17  Tahun  2007  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Panjang  Nasional  Tahun  2005-2025  dan  Peraturan  Presiden  No.  18  Tahun  2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, dalam mewujudkan ketahanan pangan — sejalan dengan visi dan misi pembangunan pertanian Indonesia  dari  Kementerian  Pertanian  dalam  kurun  waktu  2020-2024 — maka  sektor pertanian  diharapkan  berkontribusi  terhadap  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkualitas di  Indonesia.  Sektor  pertanian — tanaman  pangan  dan  hortikultura,  perkebunan  atau tanaman  pohon,  peternakan,  dan  perikanan — memainkan  peran  penting  dalam keberhasilan  ekonomi  Indonesia.  Pemerintah  Indonesia  terus  mendukung  sektor swasta — perannya  dalam  produksi,  pemasaran,  dan  penyediaan  input  dan  layanan pendukung. Terkait dengan pasokan input, pemerintah secara bertahap meningkatkan persaingan  dalam  pemasaran  dan  distribusi  input  produksi.  Selain  itu,  pembatasan telah  dilonggarkan  pada  pembuatan  dan  pemasaran  swasta  dari  beberapa  peralatan pertanian  yang  permintaannya  lebih  besar  di  masa  depan  (Suryana  and  Erwidodo, 1996).
Di  bawah  Rencana  Pembangunan  Dua  Puluh  Lima  Tahun  Kedua,  yang  dimulai pada  tahun  1993,  akan  ada  beberapa  pergeseran  paradigma  pembangunan  pertanian, Rasahan  (1996):  (i)  dari  perencanaan  terpusat  ke  desentralisasi;  (ii)  dari  produksi pertanian ke pendapatan dan kesejahteraan petani; (iii) dari produksi komoditas primer ke agribisnis di pedesaan; (iv) dari teknologi padat karya ke teknologi padat modal dan mekanisasi  pertanian;  (v)  dari  strategi  pembangunan  substitusi  impor  pertanian menjadi  ekspor  pertanian;  (vi)  dari  peran  pemerintah  yang  dominan  dalam  kegiatan pembangunan ekonomi menjadi lebih partisipasi oleh pihak swasta. Melalui pergeseran paradigma  pembangunan  ini,  diharapkan  pertanian  Indonesia  menjadi  modern  dan sangat efisien dalam pemanfaatan sumber  daya, mampu bersaing di pasar global, dan sangat  fleksibel  dalam  merespon  perubahan  dinamis  di  pasar  komoditas — domestik maupun internasional (Suryana and Erwidodo, 1996).
Selama  lebih  dari  tiga  dekade,  peningkatan  produksi  beras  menjadi  prioritas utama  dalam  pembangunan  pertanian  Indonesia  untuk  mencapai  swasembada  beras. Sejak  tahun  1950-an,  pemerintah  Indonesia  telah  menekankan  produksi  yang  lebih intensif,  dan  memberikan  insentif  seperti  subsidi  untuk  pupuk,  pestisida  dan  irigasi,
Komang Ariyanto
serta  dukungan  kredit  dan  harga — sekarang  subsidi  langsung  telah  dihilangkan  secara bertahap.  Insentif  tidak  langsung  adalah  penyediaan  layanan  penelitian  dan penyuluhan.
Ekonomi  beras  Indonesia  harus  mengikuti  perilaku  pasar  beras  internasional secara dinamis (Kasryno et al ., 1995). Namun, dari sudut pandang ketahanan pangan, kebijakan saat ini bukanlah apakah akan mengimpor beras, tetapi bagaimana mengelola perdagangan beras (Trewin and Erwidodo, 1993., Trewin and Tomich, 1994), mengingat Indonesia sebagai aktor utama dalam pasar beras dunia (Gonzales et al ., 1993; Piggot et al ., 1993; Trewin  and  Tomich, 1994). Dengan demikian, investasi  dalam produktivitas padi yang lebih tinggi, khususnya dalam perbaikan irigasi, penelitian dan penyuluhan, sebagai bagian dari strategi stabilisasi dan pertumbuhan yang berkeadilan.
Arah  masa  depan  pembangunan  pertanian  dan  pedesaan,  untuk  memastikan pertumbuhan  dengan  pemerataan  menuju  pertanian  yang  terdesentralisasi, berorientasi  pasar  dan  ekspor,  di  mana  perusahaan  swasta  berpartisipasi,  dan penggunaan  teknologi  padat  modal  dalam  pembangunan  pertanian  untuk meningkatkan  efisiensi  dan  daya  saing  produk  (Suryana  and  Erwidodo,  1996). Kebijakan  dan  program  untuk  mempromosikan  keberlanjutan  pertanian  skala  kecil — revitalisasai  pertanian  skala  kecil  dengan  memperkenalkan  pendekatan  agribisnis  ke sistem  pertanian  berbasis  komoditas  ( Center  for  Agro-Socio  Economic  Research , 1996) — dirancang  untuk  beroperasi  melalui  kelompok  tani  dan  memanfaatkan globalisasi ekonomi. Keefektifannya sangat tergantung pada keterpaduan inovasi dalam peningkatan  produktivitas,  pengembangan  infrastruktur — khususnya  irigasi,  syarat untuk  meningkatkan  produktivitas  dan  produksi  pertanian — dan  kelembagaan pedesaan (Winoto and Siregar, 2008; Rusastra et al ., 2005).
Saat  ini  pemerintah  sedang  mempersiapkan  reforma  agraria — land  reform  plus access  reform (Winoto,  2006).  Reformasi  membuka  akses  petani  dan  penduduk pedesaan  terhadap  input  pertanian  berkualitas,  pasar  keuangan  atau  kredit,  teknologi tepat guna, pasar output, serta lembaga yang bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas  sumber  daya  manusia  pedesaan  seperti  sekolah  dan  layanan  kesehatan pedesaan  atau  rumah  sakit.  Karena  reforma  agraria  yang    direncanakan  seluas  lebih dari 8 juta hektar akan bersifat lintas departemen, maka penting untuk mencermati dan menghindari  potensi  masalah  yang  timbul  dari  kurangnya  koordinasi  (Winoto  and Siregar, 2008).
Sebelumnya,  program  ketahanan  pangan  Indonesia  didasarkan  pada  pendekatan ketersediaan pangan strategi kembar: stabilitas beras dan swasembada beras. Kerangka kebijakan  ini  tidak  berkelanjutan  secara  ekonomi,  politik  dan  ekologi,  dan  karenanya akan gagal (Rusastra et al ., 2005). Setidaknya ada empat kelemahan yang melekat pada kebijakan ketahanan pangan sebelumnya (Simatupang, 1999): (1) orientasi tujuan pada pencapaian  stabilitas  politik  dan  ekonomi  daripada  ketahanan  pangan    berkelanjutan; (2) gagal mengatasi mekanisme pendapatan dan akses pangan non pasar; (3) berfokus ketahanan pangan di tingkat nasional, tetapi gagal untuk mengatasi dimensi lokal dan rumah  tangga  (paradoks  kelaparan);  dan  (4)  mendorong  swasembada  dan  menjaga harga  tetap  stabil  tidak  kondusif  bagi  peningkatan  produksi  pangan  dan  pendapatan petani serta kontraproduktif terhadap program pengentasan kemiskinan.

## Pemerintah Desa dan Pembangunan Pertanian di Era Desentralisasi dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
Di Amerika Latin, Afrika Selatan dan Uganda, desentralisasi telah menjadi elemen kunci  dari  proses  demokratisasi  dan  pendekatan  pembangunan  yang  lebih  partisipatif (Nickson,  1995:  17).  Sebaliknya,  di  Cina  desentralisasi  merupakan  proses  ekonomi,  di mana  pemerintah  provinsi  dan  lokal  telah  memperkuat  posisi  mereka  dengan memanfaatkan  keuntungan  ekonomi  lokal  mereka  (Shirk,  1993:  181),  sebuah  proses yang membawa risiko fragmentasi perekonomian nasional (Wu, 1994).
Hasil kajian Byerlee et al . (2009) menunjukkan ada bukti bahwa ekonomi politik telah  berubah  mendukung  pertanian  dan  pembangunan  pedesaan.  Sejak  tahun  2001, minat  pemerintah  dan  investor  di  bidang    pertanian  telah  meningkat.  Hal  ini  terjadi karena harga komoditas yang lebih tinggi dan lebih fluktuatif; pengakuan yang semakin besar  di  antara  pemerintah  negara  berkembang  dan  investor  tentang  peran  ganda pertanian  untuk  pembangunan;  dan  pendekatan  baru  untuk  pembangunan  pertanian berdasarkan  desentralisasi,  partisipasi,  dan  kemitraan  publik-swasta.  Byerlee et  al . (2009)  juga  menegaskan  bahwa  dengan  mendekatkan  pemerintah  kepada  masyarakat pedesaan,  desentralisasi  memiliki  potensi  untuk  menangani  aspek-aspek  pertanian yang  terlokalisasi  dan  heterogen,  terutama  untuk  penyuluhan.  Pembangunan  berbasis masyarakat  dapat  memanfaatkan  potensi  masyarakat  pedesaan — pengetahuan  lokal, kreativitas, dan modal sosial.
Keterlibatan,  tanggung  jawab  pemerintah  daerah  dan  koordinasi  antar departemen (koordinasi horizontal) untuk melakukan pembangunan dan pemeliharaan infrastuktur  pertanian  menjadi  sangat  penting.  Selain  itu,  koordinasi  vertikal  juga diperlukan untuk mensinergikan infrastruktur upaya  pembangunan di berbagai tingkat pemerintahan  (Winoto  and  Siregar,  2008).  Kementerian  pertanian  dan  pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan kepada petani — lebih pada pemberdayaan petani  daripada  pengetahuan  teknis — dan  mencakup  memfasilitasi  hubungan  antara petani dengan sektor swasta, sehingga dapat mendirikan pertanian kontrak.
Ekonomi  politik  di  pedesaan  menyoroti  pendekatan  dalam  menganalisis hubungan sosial dan dinamika produksi dan reproduksi, properti dan kekuasaan dalam struktur  kelas  agraria  dan  proses-proses  perubahannya  secara  historis  maupun kontemporer.  Aspek  produksi  dan  produktivitas  dibagi  menjadi  dua  hal,  yaitu  aspek teknis pertanian — tenaga kerja dan alat-alat pertanian — yang harus direproduksi untuk menunjang  produktivitas — dan  aspek  ekonomi  politik — hak  kepemilikan  lahan, kemampuan  mengorganisasi  diri,  dan  pembagian  kerja  (Bernstein,  2019).  Beberapa desa di Lampung menunjukkan bahwa diferensiasi dan ketimpangan penguasaan tanah telah mencapai “tingkat membahayakan”. Penguasaan tanah skala besar yang semakin meningkatkan dimensi spekulasi — tanah sebagai sumber spekulasi dan pendapatan dari sewa-menyewa — sementara  mereka  sendiri  menjalankan  berbagai  macam  aktivitas  di luar  pertanian  dengan  keuntungan  besar,  banyak  di  antara  mereka  juga  menduduki posisi tertentu dalam struktur pemerintahan desa (Ambarwati et al . 2016: 277, 291). Di  era  desentralisasi  ini,  peran  pemerintah  desa  sangat  penting  dalam pembangunan  pertanian,  membangun  desanya  sendiri  secara  mandiri.  Dari  berbagai literatur kajian terdahulu, sudah mulai ada keterlibatan peran pemerintah desa dalam memikirkan  kondisi  pertanian  di  desanya.  Pemerintah  desa  berperan  dalam
Komang Ariyanto
meningkatkan  sumber  daya  manusia  melalui  peningkatan  pengetahuan  dan keterampilan  melalui  sosialisasi,  pemberian  motivasi  melalui  kunjungan  kerja  dari berbagai dinas pertanian, partai politik dan kelompok tani dari desa-desa lain (Fauziyah dan  Adi,  2015;  Hendrawati,  2018);  partisipasi  anggota  Gapoktan  dalam  mengikuti kegiatan penyuluhan (Soetarto, dkk., 2022); memberikan motivasi, ide, dan sosialisasi pemanfaatan  pekarangan  atau  lahan  kosong  dan  peningkatan  ketahanan  pangan (Samsuharjo,  2022);  dan  pelatihan  dalam  pengembangan  sistem  pertanian berkelanjutan (Syukur, 2022).
Pemerintah  desa  berperan  dalam  pembangunan  infrastruktur — bersifat  fisik — melalui  penyediaan  input  usaha  tani:  pengadaan  alsintan,  pengelolaan  hasil  produksi melalui  pembibitan,  subsidi  pupuk  dan  obat-obatan  tanaman,  serta  alat  mesin  untuk menarik  air  dari  sumber  mata  air  (Hendrawati,  2018;  Aisyah  dan  Puspitarini,  2022; Fauziyah  dan  Adi,  2015;  Soetarto  dkk.,  2022;  Osa,  2022);  pemanfaatan  lahan  pribadi dan  kas  desa  untuk  pangan  lokal  (Samsuharjo,  2022);  membuat  demplot  atau  lahan percontohan setiap Padukuhan (Syukur, 2022); dan mengoptimalkan keberadaan pasar desa dan lumbung pangan (Osa, 2022; Juliarso dan Hidayat, 2017).
Kemudian, peran pemerintah desa dalam penguatan kelembagaan tani, kebutuhan modal  usaha,  dan  mengembangkan  ekonomi  pertanian  produktif  dalam  bentuk program  kewirausahaan  dan  usaha  pertanian — Pengembangan  Usaha  Agribisnis Pedesaan  (Hendrawati,  2018;  Bahri,  dkk.,  2019;  Oroh,  2015);  klinik  konsultasi agribisnis  melalui  keaktifan  dan  kreativitas  petani  dalam  usaha  agribisnis,  penjualan dan  pemasaran  hasil  produksi  ke  pasar  dan  para  tengkulak  (Fauziyah  dan  Adi,  2015); membentuk  kelompok  tani  dan  kelompok  wanita  tani  (Syukur,  2022;  Wantania,  dkk., 2022);  dan  mendirikan  industri  kecil  berbasis  kewirausahaan  dan  lembaga  keuangan mikro (Samsuharjo, 2022). Selain itu, pemerintah desa juga melakukan kerja sama dan berkoordinasi  dengan  pemerintah  kecamatan  dan  pemerintah  daerah  dalam melaksanakan program-program pembangunan pertanian, kerjasama dengan berbagai tempat  produksi,  pasar,  KUPT  kecamatan,  bank,  dan  penyedia  bibit-bibit  pertanian (Fauziyah dan Adi, 2015; Lepa dkk., 2019; Haerat, dkk., 2022).
Di  sisi  lain,  masih  ada  pemerintah  desa  yang  kurang  terlibat  dalam  program- program pembangunan pertanian di desa. Hal tersebut disebabkan karena: kendala dari bantuan  bibit  berkualitas,  pengairan,  hama  dan  penyakit,  pupuk,  dan  keterbatasan modal  (Ahmar,  dkk.,  2016;  Muradi,  dkk.  2022);  terhambatnya  pembangunan  jalan usaha  tani  (Triyoko,  dkk.,  2022);  kelompok  tani  belum  konsisten  dalam  menjalankan program (Nurhidayah, dkk., 2022); dan tidak mendapatkan produk kebijakan (hukum tertulis)  dari  pemerintah  Kabupaten  (Wantania,  dkk.,  2022).  Hal  tersebut  disebabkan karena  kurangnya  koordinasi  dengan  perangkat  desa,  kurangnya  ketegasan  dalam menjalankan tupoksi-nya sebagai kepala desa; dan kurangnya sumber daya petani dan kelompok,  kurangnya  pengetahuan  dan  wawasan  dari  petani  terhadap  pertanian,  dan keterbatasan waktu dan tenaga (Nurhidayah dkk., 2022; Saputra, 2022).

## Pendekatan Ekonomi-Politik Agraria Henry Bernstein
Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi-politik agraria Henry Bernstein karena  sesuai  dengan  topik  penelitian  untuk  mengkaji  peran  pemerintah  desa  dalam perencanaan  dan  penyelenggaraan  pembangunan  pertanian  di  desa.  Melalui  teori  ini,
peneliti  ingin  melihat  dan  menggambarkan  bagaimana  kuasa  pemerintah  desa  dalam perencanaan  dan  pelaksanaan  program-program  pembangunan  pertanian  dan bagaimana peran pemerintah desa dalam menentuka prioritas program pembangunan pertanian.
Ekonomi  politik  Henry  Bernstein  menyoroti  pendekatan  dalam  menganalisis hubungan sosial dan dinamika produksi dan reproduksi, properti dan kekuasaan dalam struktur  kelas  agraria  dan  proses-proses  perubahannya  secara  historis  maupun kontemporer.  Dalam  memahami  kompleksitas  dinamika  agraria,  Bernstein menggunakan  kerangka  ekonomi  politik  Marx  yang  bertumpu  pada  corak  produksi kapitalis.  Perdebatan  dalam  penerapan  konsep  Marx  yang  abstrak  mengenai kapitalisme banyak mewarnai dinamika agraria dan diferensiasi kelas (Bernstein, 2019).
Aspek  produksi  dan  produktivitas  dibagi  menjadi  dua  hal,  yaitu  aspek  teknis pertanian — tenaga  kerja  dan  alat-alat  pertanian — yang  harus  direproduksi  untuk menunjang  produktivitas — dan  aspek  ekonomi  politik — hak  kepemilikan  lahan, kemampuan  mengorganisasi  diri,  dan  pembagian  kerja  (Bernstein,  2019). Untuk melihat  relasi  produksi  dan  reproduksi,  relasi  sosial,  dan  pembagian  kerja  dapat menggunakan  empat  pertanyaan  kunci  dalam  ekonomi  politik  (Bernstein et  al .  1992: 24-25; Bernstein, 2010a):
1) Siapa  memiliki  apa  (atau  siapa  mempunyai  akses  terhadap  apa)?  Pertanyaan  ini berkaitan  dengan  properti  dan  kepemilikan  aset.  Pertanyaan  ini  menyangkut hubungan  sosial  dari  berbagai  rezim  “milik”  yang  berbeda:  bagaimana  alat -alat produksi  dan  reproduksi  didistribusikan.  Kepemilikan  dan  properti  memiliki  arti yang berbeda dalam berbagai jenis masyarakat pada saat yang berbeda dalam sejarah. Ide  dan praktik kepemilikan pribadi telah  ditemukan di bawah kapitalisme. Hal ini terutama dalam kaitannya dengan tanah, dasar pertanian. Meluasnya konversi tanah menjadi milik pribadi — menjadi komoditas — adalah salah satu ciri khas kapitalisme.
2) Siapa  melakukan  apa?  Ini  berhubungan  dengan  pemilahan  kerja  secara  sosial, perbedaan  antara  siapa  yang  memperkerjakan,  siapa  yang  diperkerjakan,  serta pemilahan  berdasarkan  gender.  Pertanyaan  kedua  adalah  tentang  pembagian  kerja secara  sosial.  Siapa  yang  melakukan  aktivitas  produksi  dan  reproduksi  sosial  apa yang disusun oleh hubungan sosial antara, misalnya, mereka yang melakukan tugas- tugas khusus di dalam unit-unit produksi; produsen membuat berbagai jenis barang; pria  dan  wanita;  dan  kelas  yang  berbeda  dalam  masyarakat  agraris  dan  dalam masyarakat kapitalis.
3) Siapa mendapatkan apa? Ini berkaitan dengan pendapatan dan aset, pola akumulasi dari waktu ke waktu, serta berkaitan dengan proses diferensiasi sosial dan ekonomi. Pertanyaan  ketiga  adalah  tentang  pembagian  sosial — distribusi  pendapatan — dari hasil  kerja.  Pendapatan  dalam  arti  pendapatan  uang  individu  atau  perusahaan. Dalam  bentuk  masyarakat  sebelum  kapitalisme,  dan  di  beberapa  bidang  kehidupan penting  di  bawah  kapitalisme  saat  ini,  ada  hasil  kerja  yang  tidak  berbentuk pendapatan  uang.  Contohnya,  makanan  yang  diproduksi  oleh  petani  kecil  untuk konsumsi mereka sendiri; dan buah dari pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan lain yang tidak dibayar.
4) Digunakan  untuk  apa  hasil  yang  mereka  dapatkan?  Ini  berhubungan  tentang hubungan  sosial  konsumsi,  reproduksi  dan  akumulasi — tabungan  dan  investasi.
Bernstein  telah  membuat  sketsa  ini  dalam  hal  dana  untuk  konsumsi,    penggantian dan  kegiatan  seremonial,  ditemukan  di  semua  masyarakat  agraris  sejak  awal,  dan untuk sewa, yang muncul dengan pembentukan masyarakat kelas agraris.  Bernstein juga telah mencatat, sebagai sesuatu yang unik dalam  kapitalisme, apropriasi kerja surplus  untuk  tujuan  akumulasi  produktif.  Pertanyaan  terakhir  ini  adalah  tentang bagaimana  hubungan  sosial  produksi  dan  reproduksi  yang  berbeda  menentukan distribusi dan penggunaan produk sosial.
Empat pertanyaan kunci ini dapat diaplikasikan secara berguna di berbagai lokasi dan  skala  kegiatan  ekonomi,  dari  rumah  tangga  hingga  “komunitas”  hingga  formasi ekonomi  regional,  nasional,  dan  global.  Empat  pertanyaan  kunci  ini  juga  dapat diterapkan pada berbagai jenis masyarakat pada momen sejarah yang berbeda. Ada juga urutan  implisit  dalam  empat  pertanyaan  ini:  hubungan  sosial  properti  membentuk pembagian  kerja  sosial,  yang  membentuk  distribusi  pendapatan  sosial,  yang  pada gilirannya  membentuk  penggunaan  produk  sosial  untuk  konsumsi  dan  reproduksi — yang, dalam kasus kapitalisme, termasuk akumulasi.
Gambar 2. Pendekatan Ekonomi-Politik Agraria Henry Bernstein Sumber: Diolah oleh Penulis dari Henry Bernstein (2010a)

## KESIMPULAN
Di  era  sentralisasi,  elit  lokal  dan  pemerintah  desa  dijadikan  sebagai  objek kekuasaan  diatasnya,  desa  tidak  memiliki  kewenangan  untuk  membangun  desanya sendiri.  Namun,  ketika  masuknya  UU  Desa  2014  dan  berlakunya  kebijakan desentralisasi  untuk  merevisi  hubungan  desa  dengan  pemerintahan  di  atasnya,  desa sudah  memiliki  kewenangan  untuk  membangun  desanya  sendiri.  Hal  tersebut  juga berimplikasi  terhadap  pembangunan  pertanian  di  pedesaan.  Di  era  desentralisasi, pembangunan pertanian berdasarkan desentralisasi, partisipasi, dan kemitraan publik- swasta dan adanya sinergisitas horizontal (antar departemen) dan vertikal (pemerintah
Ekonomi-Politik Pemerintah Desa dalam
Pembangunan Pertanian Digunakan untuk apa hasil yang mereka dapatkan? Siapa melakukan apa? Siapa memiliki apa? Siapa mendapatkan apa?
dan  departemen)  dalam  pembangunan  pertanian,  khususnya  pembangunan infrastruktur pertanian di pedesaan.

## DAFTAR PUSTAKA
Ahmar,  dkk.  (2016).  Peran  Pemerintah  dalam  Pemberdayaan  Petani  Padi  di  Desa Parumpanai  Kecamatan  Wasuponda  Kabupaten  Luwu  Timur. Kolaborasi  : Jurnal Administrasi Publik , 2 (2), 121-136.
Aisyah,  Siti  dan  Puspitarini,  Renny  C.  (2022).  Peran  Pemerintah  Desa  dalam Meningkatkan  Usaha  Tani  Melalui  Subsidi  Bibit  saat  Pandemi  Covid. Jurnal Sosial Politik Integratif, 2 (1), 54-61.
Alatas,  Vivi;  Banerjee,  Abhijit;  Hanna,  Rema;.  Olken,  Benjamin  A.  and  Tobias,  Julia. (2012).  Targeting  the  Poor:  Evidence  from  a  Field  Experiment  in  Indonesia. American Economic Review , 102 (4), 1206 – 40.
Alderman,  Harold.  (2002).  Do  Local  Officials  Know  Something  We  Don’t?
Decentralization of Targeted Transfers in Albania. Journal of Public Economics ,
83 (3), 375 – 404.
Ambarwati,  A.,  R.A.  Harahap,  I.  Sadoko,  and  B.  White.  (2016).  Land  Tenure  and Agrarian Structure in Regions of Small Scale Food Production.  Dalam Land and Development  in  Indonesia:  Searching  for  the  People’s  Sovereignty ,  disunting oleh  John  F.  Mccarthy  dan  Kathryn  Robinson,  265 – 94.  Singapura:  ISEAS Publishing
Antlov, Hans. (1995). Exemplary Centre, Administrative Periphery: Rural Leaders and The New Order in Java . Richmond, UK: Curzon Press. Antlov,  Hans.  (2003). Village  Government  and  Rural  Development  in  Indonesia:  The New  Democratic  Framework. Bulletin  of  Indonesian  Economic  Studies,39 (2), 193-214. DOI: 10.1080/00074910302013
Bahri; Artha, Bhenu., dan Prasetyo, Widodo. (2019). Peran Pemerintah Desa Terhadap Pembangunan  Kewirausahaan  Pertanian  Sebagai  Sarana  Untuk  Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Jurnal Penelitian Agrisamudra, 6 (2), 82-94. Bardhan, Pranab. (2002). Decentralisation of Governance and Development. Journal of Economic Perspectives , 16 (4): 185 – 205.
Bebbington,  Anthony.,  Dharmawan,  Leni.,  and  Guggenheim,  Scott.  (2006).  Local Capacity,  Village  Governance,  and  the  Political  Economy  of  Rural  Development in Indonesia. World Development,
34 (11), 1958-1976. doi:10.1016/j.worlddev.2005.11.025
Bernstein,  Henry.  (2010a). Class  Dynamics  of  Agrarian  Change .  Hartford  (Amerika Serikat): Kumarian Press.
Bernstein,  Henry.  (2019). Dinamika  Kelas  dalam  Perubahan  Agraria .  Sleman:  Insist Press.
Bernstein,  Henry.,  B.  Crow,  and  H.  Johnson.  (1992). Rural  Livelihoods:  Crises  and Responses . Oxford (Inggris): Oxford University Press.
Byerlee,  Derek.,  de  Janvry,  Alain.,  and  Sadoulet,  Elisabeth.  (2009).  Agriculture  for Development: Toward a New Paradigm. Annual Reviews, 1 , 15-31. Center  for  Agro-Socio  Economic  Research.  (1996). Konsep  Dasar  Pengkajian  dan Pengembangan  Sistem  Usahatani  Berorientasi  Agribisnis  (Basic  Concept  of Assesment and Development of Farming System with Agribusiness Orientation) . Bogor, Indonesia.
Creswell,  John  W.  (2014). Research  Design,  Qualitatives,  Quantitative,  and  Mixed Methods Approaches (Fourth Edition) . United State of America: Sage. Dumasari.  (2020). Pembangunan  Pertanian:  Mendahulukan  Yang  Tertinggal . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Elson, Robert. (1997). Akhir dari Petani di Asia Tenggara: Sejarah Sosial dan Ekonomi Mata Pencaharian Petani, 1800-1990-an . New York: St. Martin’s. Evers,  P.  J.  (2000).  Resourceful  villagers,  powerless  communities:  Rural  village government  in  Indonesia. Mimeo .  Jakarta:  Local  Level  Institutions  Study Working Paper. World Bank/BAPPENAS.
Fauziyah,  Hikmatul  dan  Adi,  Agus  S.  (2015).  Peranan  Pemerintah  Desa  dalam Pemberdayaan  Petani  Agribisnis  Desa  Medang  Kabupaten  Lamongan. Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 3 (3), 1210-1227. Fitrianingsih,  Eka.  (2017). Tinjauan  terhadap  Alih  Fungsi  Tanah  Pertanian  ke  non Pertanian (permukiman) di kecamatan tomoni kabupaten luwu timur . Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makassar.
Galasso,  Emanuela,  and  Ravallion,  Martin.  (2005).  Decentralized  Targeting  of  an Antipoverty Program. Journal of Public Economics , 89 (4): 705 – 27.
Gonzales, L.A., F. Kasryno, N. Perez, and M.W. Rosegrant. (1993). Economic Incentives and  Comparative  Advantage  in  Indonesian  Food  Crop  Production .  Research Report 93, International Food Policy Research Institute, Washington, DC.
Haerat,  Miftahul,  dkk.  (2022).  Peran  Pemerintah  Dalam  Pemberdayaan  Petani Tanaman Porang Di Kabupaten Sinjai. 3 (2), 612-621.
Hadiz,  Vedi  R.  (2004).  Decentralization  and  Democracy  in  Indonesia:  A  Critique  of Neo-Institutionalist Perspectives. Development and Change, 35 (4), 697 – 718.
Hendrawati.  (2018).  Peran  Pemerintah  Daerah  dalam  Pemberdayaan  Petani  Padi  di Kecamatan  Pallangga,  Kabupaten  Gowa,  Provinsi  Sulawesi  Selatan. Khazanah Ilmu Berazam, 1 (3), 32-48. Herman,  dkk.,  (2021). Metodologi  Penelitian  dan  Pengantar  Pemakaian  Aplikasi Komputer (edisi 1) . Tangerang Selatan: Universitas Terbuka. Juliarso,  Ahmad  dan  Hidayat,  Eet    S.  (2017).  Inovasi  Pemerintahan  Desa  dalam Meningkatkan  Pendapatan  Asli  Desa  (Studi  Kasus  di  Desa  Rancah  Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis). 361-368.
Kasryno,  F.,  Erwidodo  and  Simatupang.  (1995).  Agricultural  Trade  Liberalization  and Maintaining  Rice  Self-Sufficiency  in  Indonesia.    Paper  presented  at the International  Rice  Research  Conference ,  16-17  February  1995,  Manila, Philippines.  (Unpublished mimeograph).
Lepa,  O.,  Pangemanan,  S.,  dan  Rachman,  I.  (2019). Peran  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Bolaang  Mongondow  dalam  Pembangunan  Pertanian  (Studi  di Kecamatan Passi Timur. Eksekutif, 3 (3), 1-10.
Lewis,  Blane  D.  (2015).  Decentralising  to  Village  in  Indonesia:  Money  (and  other) Mistakes. Public  Administration  and  Development,  35, 347 – 359.  DOI: 10.1002/pad.1741
Mansuri,  Ghazala,  and  Vijayendra  Rao.  (2013). Localizing  Development:  Does Participation Work? Washington, DC: World Bank. Muradi, Arif., dkk. (2022). Kebijakan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Sektor Ekonomi Pertanian di Desa Teluk Rendah Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten tebo,  Provinsi  Jambi .  Skripsi  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan  Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Nasution,  Anwar.  (2016).  Government  Decentralization  Program  in  Indonesia. ADBI Working Paper 601 . Tokyo: Asian Development Bank Institute. https://www.adb.org/publications/government-decentralization-program- indonesia/
Nickson,  R.  A.  (1995). Local  Government  in  Latin  America .  Lynne  Rienner:  Boulder, CO.
Nurhidayah,  Yuliana.,  dkk.  (2022).  Kinerja  Kelompok  Tani  Setiamanah  dalam Menjalankan Program Pemerintah Desa pada Bidang Pertanian Tanaman Kopi di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. 2804-2811.
Oroh, Gleydis S. (2015). Peranan Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di  Bidang  Pertanian  di  Desa  Tumaratas  Kecamatan  Langowan  Barat Kabupaten Minahasa.
Osa, Samuel P. (2022). Governing Pemerintahan Desa Swasembada Lumbung Pangan Tanaman  Padi  Di  Desa  Umbu  Kawolu,  Kecamatan  Umbu  Ratu  Nggay  Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur . Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta.
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  114  tahun  2014  Tentang  Pedoman Pembangunan Desa.
Piggot, R.R., K.A. Parton, E.M. Treadgold, and B. Hutabarat. (1993). Food Price Policy in Indonesia . ACIAR Monograph No. 22. Canberra, Australia. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI. (2021). Pandemi Covid-19 dan Sektor Pertanian:  Peningkatan  NTP  Tidak  Sebanding  dengan  PDB  Sektor  Pertanian. Budget Issue Brief: Industri dan Pembangunan , 1 , 1-2.
Rasahan, C.A. (1996). Indonesian Agricultural Policies: Facing The 21st Century.  Paper presented  at the  second  conference  of  the  Asian  Society  of  Agricultural Economists , Bali, Indonesia, 6-9 August 1996.  (Unpublished mimeograph). Rusastra, W., Sumaryanto, and Simatupang, P. (2005). Agricultural Development Policy Strategies  for  Indonesia:  Enhancing  the  Contribution  of  Agriculture  to  Poverty Reduction and Food Security. Forum Penelitian Agro Ekonomi , 23(2), 84 – 101. Saldana,  Miles  and  Huberman.  (2014). Qualitative  Data  Analysis:  A  Methods Sourcebook (Third Edition) . United State of America: Sage Publications. Samsuharjo.  (2022).  Kebijakan  Pemerintah  Desa  dalam  Peningkatan  Ketahanan Pangan  Melalui  Program  Desa  Mandiri  Pangan  di  Desa  Pangon  di  Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunung Kidul. Paradigma: Jurnal Ilmu Administrasi , 9 (1), 11-32.
Komang Ariyanto
Saputra,  Riyan.  (2022).  Implementasi  Program  Pendampingan  Desa  Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan. Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin , 1 (5), 1223-1237.
Shirk,  S.  L.  (1993). The  Political  Logic  of  Economic  Reform  in  China .  Berkeley: University of California Press.
Simatupang,  P.  (1999).  Toward  Sustainable  Food  Security:  The  Need  for  a  New Paradigm. International Seminar: Agricultural Sector During the Turbulence of Economic  Crisis:  Lesson  and  Future  Direction ,  17-18    February  1999.  Bogor: ICASERD.
Soetarto,  dkk.  (2022).  Kinerja  Pemerintah  Desa  untuk  Meningkatkan  Kesejahteraan Kelompok  Tani  di  Desa  Gui  Gui  Kecamatan  Mazo  Kabupaten  Nias  Selatan. Jurnal Governance Opinion , 7 (1), 55-65.
Suryana and Erwidodo. (1996). Agricultural Policy Reforms in Indonesia: Accelerating Growth  With  Equity. Center  for  Agor-Socioeconomic  Research  Agency  for Agricultural Research and Development . Syukur, Venan M. (2022). Inovasi Pemerintah Desa di Sektor Pertanian di Padukuhan Nologaten  Kalurahan  Caturtunggal  Kapanewon  Depok  Kabupaten  Sleman . Skripsi  Program  Studi  Ilmu  Pemerintahan  Sekolah  Tinggi  Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta.
Trewin,  R.  and  Erwidodo.  (1993).  Agricultural  Policy  Options  to  Maintain  Indonesia’s Rice Self-sufficiency. Paper presented at the Australian Agricultural Economics Society  Annual  Conference .  Australia:  University  of  Sydney.    (Unpublished mimeograph).
Trewin,  R.  and  T.  Tomich.  (1994). Grain  in  Indonesia .  Economic  Division  Working Papers,  Research  School  of  Pacific  and  Asian  Studies.  Canberra:  Australia National University.
Triyoko,  dkk.  (2022). Implementasi  rencana  Pemerintah  Desa  (RKPDES)  dalam Pembangunan Sektor Pertanian di Desa Sukajadi Tahun 2021 (Studi pada Desa Sukajadi  Kecamatan  Sadananya  Kabupaten  Ciamis) .  Prosiding  Seminar Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Galuh Tahun 2022, 396- 403.
Todaro,  Michael  P.  (1997). Pembangunan  Ekonomi  di  Dunia  Ketiga .  Jilid  1  &  2. Jakarta: Erlangga.
Turner, Mark, and Owen Podger. (2003). Decentralisation  in  Indonesia:  Redesigning the State . Australian National University, Canberra: Asia Pacific Press. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Wantania,  Hendry  R.,  dkk.  (2022).  Implementasi  Kebijakan  Pemerintah  dalam Pemberdayaan  Masyarakat  Petani  Buah  Pepaya  di  Desa  Laikit  Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Governance , 2 (1), 1-10.
White, Benjamin. (2017). UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Pertarungan Visi dan Wacana dalam Penelitian dan Kebijakan. Wacana , 36, 15 – 28. Wilson,  A.,  and  Tyrchniewicz,  A.  (1995). Agriculture  and  Sustainable  Development: Policy  Analysis  on  the  Great  Plains .  Winnipeg,  Manitoba,  Can:  International Institute for Sustainable Development (IISD).
Winoto, Joyo and Siregar, Hermanto. (2008). Agricultural Development in Indonesia: Current Problems, Issues, and Policies. Analisis Kebijakan Pertanian , 6(1), 11-36. Wu, J. (1994). China's fiscal reform: centre-locality relations' in Bagchi, N. and Stern, N.
(eds), Tax Policy and Planning in Developing Countries , Oxford University Press, Delhi.
Zakaria, Yando R. (2000). Abih Tandeh: Masyarakat Desa di Bawah Rejim Orde Baru . Jakarta: Elsam.