## NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI) DALAM TINJAUAN MAQASID SYARIAH
Dharma Setyawan Institut Agama Islam Negeri Metro Jl. Ki Dewantara No. 116,Kota Metro, 34125, Lampung dharmasetyawan@metro.ac.id
Mu`adil Faizin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Bimokurdo Gk. 1, Demangan Baru, Gondokusuman, 55221, Yogyakarta muadilfaizin27@gmail.com

## Abstract
Discussions about the government in Islam, and the relationship between the state and the  religion  has  always  not  ended.  Bringing  up  the  wealth  of  Muslim’s  ijtihad  in examining the intellectual basis of the role of the state and the government in an Islamic way.  Peolemics  are  finally  more  visible  as  a  matter  of  ijtihadiyah.  Often,  the  question arises  about  the  content  of  Islamic  philosophical  values  in  the  formation  of  NKRI. Therefore, this  article is researching the  construction of NKRI in the view of Maqasid Syariah.  This  study  uses  the  theory  of  Maqasid  Syariah  is  examining  the  deepest intention  of  the  establishment  of  the  Unitary  Republic  of  Indonesia  (NKRI)  and  its components in it, about Pancasila, Pancasila Democracy, Constitution (UUD) 1945 and The  Presidential  Governance  System.  This  study  proposes  that  Pancasila  contained  a solemnity  that  prioritized  religious  maintenance,  further  integrating  it  to  other  al- kulliyat al-khamsah. Furthermore, Pancasila Democracy is present as the uniform of the political  street  of  democracy.  The    Constitution  (UUD)  1945  is  a  constitution  that oriented to Maqasid Shariah in the form of Human Rights to address the pluralism of the ummah. Associated with the Presidential Government System is a mutaghayirat ijtihad. Finnaly, the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) was formed on the basis of ijtihadiyah which is considered to be beneficial and refuse mudharat for Indonesia
Keywords : NKRI, Maqasid Syariah, Mutaghayirat, Ijtihadiyah.

## Abstrak
Perbincangan tentang pemerintahan dalam Islam, serta hubungan antara negara dengan agama  sejak  dulu  memang  tidak  kunjung  usai.  Memunculkan  kekayaan  ijtihad  umat Islam  dalam  menelisik  landasan  intelektual  peran  negara  dan  pemerintahan  secara Islami. Peolemik yang akhirnya lebih nampak sebagai  persoalan ijtihadiyah. Seringkali, timbul  pertanyaan  tentang  kandungan  nilai  filosofis  Islam  dalam  terbentuknya  NKRI. Karenanya  artikel  ini  meneliti  konstruksi  NKRI  dalam  pandangan  Maqasid  Syariah. Kajian  ini  menggunakan  teori  Maqasid  Syariah  yaitu  menelisik  maksud  terdalam  dari terbentuknya  NKRI  beserta  komponen  yang  ada  di  dalamnya,  perihal  Pancasila, Demokrasi  Pancasila,  UUD  1945  dan  Sistem  Pemerintahan  Presidensial.  Kajian  ini mengajukan temuan bahwa Pancasila mengandung kebermaksudan yang mengutamakan pemeliharaan agama, selanjutnya mengintegral kepada al-kulliyat al-khamsah yang lain. Selanjutnya,  Demokrasi  Pancasila  hadir  sebagai  pengagamisan  jalan  politik  demokrasi.
Adapun  UUD  1945  merupakan  konstitusi  yang  berorentasi  kepada  Maqasid  Syariah berupa  Hak  Asasi  Manusia  menyikapi  kemajemukan  umat.    Berkaitan  dengan  Sistem Pemerintahan  Presidensial  merupakan  ijtihad  yang  bersifat  mutaghayirat.  Pada gilirannya,  NKRI  dibentuk  atas  dasar  ijtihadiyah  yang  dianggap  dapat  memberikan manfaat dan menolak mudharat bagi Indonesia.
Kata Kunci : NKRI, Maqasid Syariah, Mutaghayirat, Ijtihadiyah.

## Pendahuluan
Perdebatan  terkait  pola  pemerintahan  menurut  Islam  semenjak  dulu memang tidak kunjung usai. 1 Sama kompleksnya dengan perbincangan tentang hubungan  antara  negara  dengan  agama  yang  tak  pernah  homogen. 2 Dalam sejarah, peta  politik dan pola pemerintahan dunia  Islam mengalami perubahan yang  signifikan    paska  kepemimpinan  Nabi  Muhammad  Saw.  Konon,  sistem pemerintahan  yang  demokratis  dengan  jalan syura ini, 3 telah  berubah  menjadi kepemimpinan  dinasti  setelah  berakhirnya  masa al-khulafa’  al-Rasyidun , 4 meskipun  konsep  pemerintahan  saat  itu  belum  terpengaruh  konsep  nasional seperti  sekarang. 5 Fenomena  sejarah  peralihan  kepemimpinan  Islam  ini  bukan saja  memunculkan  kekayaan  ijtihad  umat  Islam  dalam  menelisik  landasan intelektual  peran negara  dan pemerintahan secara Islami, 6 namun juga  memicu keberagaman paradigma hubungan dimensi Islam dengan pemerintahan. 7
Peolemik  terkait  pemerintahan  dalam  Islam  akhirnya  lebih  nampak sebagai    persoalan  ijtihadiyah. 8 Terkadang,  ijtihad  tersebut  dominan  bersifat spekulatif  rasional,  atau  bahkan  kental  dengan  bumbu  hajat  penguasa  tertentu dalam  mempertahankan  tatanan  politik  tertentu  pula. 9 Celakanya,  serpihan polemik ini jika dipungut satu-persatu dapat berujung pada terdorongnya umat Islam pada kebingungan pijakan atau kegagapan  logika terhadap  pergumulan isu pemerintahan dengan Islam.
1 Abd Gani Jumat, “Konsep Pemerintahan Dalam Alquran: Analisis Makna Khalīfah Dalam Perspektif Fiqh Politik,” HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 11, no. 1 (2014): 172.
2 Rijal Mumazziq Zionis, “Relasi Agama dan Negara Perspektif KH. A. Wahid Hasyim dan Relevansinya  dengan  Kondisi  Sekarang,” al-Daulah:  Jurnal Hukum  dan  Perundangan  Islam 5,  no.  2 (2015): 111-112.
3 Abdul  A’la  Maududi, Khilafah  Dan  Kerajaan ,  trans.  oleh  Muhammad  Al-Baqir,  Revisi (Bandung: Karisma, 2007), 120–22.
4 Rashda Diana, “Al-Mawardi dan Konsep Kenegaraan dalam Islam,” TSAQAFAH 13, no. 1
(31 Mei 2017): 158, https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981.
5 Ismah Tita Ruslin, “Eksistensi Negara Dalam Islam (Tinjauan Normatif Dan Historis),” JPP (Jurnal Politik Profetik) 3, no. 2 (2015): 2, http://journal.uin-
alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/825.
6 Sahri,  “Konsep  Negara  Dan  Pemerintahan  Dalam  Perspektif  Fikih  Siyazah  Al-Gazzali,” Asy-Syir’ah  Jurnal  Ilmu  Syari’ah  dan  Hukum 47,  no.  2  (2013):  520,  http://www.asy-syirah.uin- suka.com/index.php/AS/article/view/72.
7 Abdullah Zawawi, “Politik Dalam Pandangan Islam,” Ummul Qura 5, no. 1 (2015): 93.
8 Arsyad  Sobby  Kesuma,  “Islam  Dan  Politik  Pemerintahan  (Pemikiran  Politik  Muhammad Husein Haikal),” ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman 13, no. 2 (2017): 458–62.
9 Sahri,  “Konsep  Negara  Dan  Pemerintahan  Dalam  Perspektif  Fikih  Siyazah  Al-Gazzali,” 520–21.
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018
Di Indonesia, pakar politik menilik hubungan Islam dengan pemerintahan memiliki  akar  paradigma  yang  cenderung  bersimpul  dalam  dua  pola,  yaitu formalistik dan substantivistik .  Kelompok formalisme keagamaan  cenderung dipolakan  sebagai    kelompok  yang  melakukan  politisasi  agama,  sedangkan kelompok substantivisme keagamaan  cenderung  dipolakan  sebagai  kelompok yang  melaksanakan  agama  ke  dalam  proses  politik. 10 Dari  kedua  paradigma  di atas,  sejauh  ini,  masih  belum  diketemukan  manakah  pola  yang  seharusnya dipakai  oleh  Indonesia,  masing-masing  memiliki  kekurangan. 11 Formalisme memiliki  resiko  penyalahgunaan  agama  terhadap  syakhwat  politik,  sementara substativisme terkendala pada biasnya langkah strategis.
Bentuk  pemerintahan  yang  sudah  disepakati  dalam  wadah  Negara Kesatuan  Republik  Indonesia  (NKRI),  dengan  pilar  yang  terdiri  dari  Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, 12 menjadi local wisdom tersendiri bagi  umat  muslim  Indonesia. 13 Tak  jarang  menuai  pertanyaan  tentang kandungan  nilai  filosofis  Islam  dalam  terbentuknya  NKRI.  Adakah  kandungan filosofis  Islam  dalam  NKRI  ataukah  sama  sekali  urusan  manusia  terkait  dunia yang tak perlu dipersapakan dengan agama?
Artikel  ini  difokuskan  membahas  konstruksi  NKRI  dalam  pandangan Maqasid  Syariah.  Analisisnya  dimulai  dari  Pancasila,  Demokrasi  yang  dianut Indonesia,  konstitusi  negara,  serta  sistem  pemerintahan,  yang  kesemuanya dilihat  menggunakan  kacamata  teori  Maqasid  Syariah.  Jenis  penelitian  ini kualitatif,  dengan  pendekatan  filosofis.  Tujuan  penelitian  ini  mengungkap pandangan Maqasid Syariah terkait NKRI.

## Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

## 1. Ruh Pancasila
Perbedaan  pola  gerakan  kemerdekaan  Indonesia  dengan  negara- negara lain telah mendorong Indonesia memiliki alat pemersatu yang unik pula. 14 Perbedaan mendasar dari pola gerakan Indonesia dengan misalnya bangsa  Barat,  yaitu  Indonesia  berdasarkan  nasionalisme  penentang ideologi  dari  kolonialisme  dan  imperialisme  yang  sarat  dengan dehumananisasi. 15 Di  pihak  yang  lain,  Barat  merupakan  salah  satu  dari
10 M.  Rahmat  Effendi,  “Pemikiran  Politik  Islam  di  Indonesia:  antara  Simbolistik  dan Substantivistik (Kajian PRA, Masa, dan Pasca Orde Baru),” Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan 19, no. 1 (2003): 89–91.
11 Effendi, 104.
12 Muhammad  Sawir, “Empat Pilar  Kehidupan  Berbangsa  Dan Bernegara,” JIAP: Journal of Administration Science and Governmental Science 1, no. 1 (2016): 1-6.
13 Hairul  Anam,  “ASWAJA  Dan  NKRI:  Upaya  Mempertahankan  NKRI  melalui  Aswaja,” ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam 1, no. 2 (2014): 210-212.
14 Soekarno, Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen, Dan Pancasila , ed. oleh Islah. Gusmian dan Pamoe. Rahardjo (Yogyakarta: Galang Press, 2007), 90.
15 Hariyono, Ideologi  Pancasila:  Roh  Progresif  Nasionalisme  Indonesia (Malang:  Intans Publishing, 2014), 83–92.
bangsa  yang  cukup  lantang  meneriakkan  kampanye  hak  asasi  manusia (HAM)  serta  kebebasan  di  tanah  asalnya,  tetapi  pada  saat  yang  sama mereka  menjajah  dan  mengeksploitasi  bangsa  lain,  contohnya:  Indonesia, India,  dan  bangsa  Asia  yang  lainnya. 16 Dalam  pandangan  nasionalisme yang  berbeda  tersebut,  Pacasila  hadir  sebagai  alat  pemersatu  bangsa. Terlebih  di  kondisi  ragamnya  aliran,  agama  dan  latar  belakang  rakyat Indonesia. 17
Pancasila memberikan landasan sekaligus orentasi dalam kehidupan berbangsa  dan  bernegara  secara  utuh  dan  menyeluruh.  Dalam  keadaan realitas masyarakat terjajah yang diperlakukan tidak manusiawi, Pancasila membawa semangat untuk tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan agama,  ras,  warna  kuit  atau  budaya.  Tatanan  masyarakat  yang  adil  dan makur menjadi rintisan yang akan digapai oleh Pancasila. 18
Pancasila baru muncul dari penggalian local wisdom pada tahun 1945, khususnya dalam sidang BPUPKI. Sidang pembahasan dasar negara yang akan dibentuk. Pada saat itu, terdapat perselisihan anggota sidang antara kelompok  yang  menginginkan  dasar  negara  berdasarkan  Islam  dengan kelompok  yang  cenderung  memilih  prinsip  kenegaraan  yang  sekuler.  Di kondisi  seperti  ini,  Ir.  Soekarno  berhasil  mengusulkan  jalan  tengah  agar Indonesia  tidak  secara  utuh  dianggap  sebagai  negara  agama  atau  pun negara sekuler. Solusi yang ditawarkan oleh Soekarno adalah negara yang berdasarkan  Pancasila.  Pancasila  yang  diusulkan  Soekarno  dalam  sidang BPUPKI  pada  tanggal  1  Juni  1945  disebut philosofische  grondslag ,  suatu pijakan filsafat di atas negara Indonesia didirikan. 19
Disadari  atau  tidak  Pancasila  secara  hukum  tata  negara  memiliki kedudukan  sebagai Grundnorm / Staadsfundamentalnorm ,  yaitu  pokok kaidah  fundamental  negara  dalam  tataran  normative.  Pokok  pikiran Pancasila  oleh  pendiri  bangsa  dijabarkan  dalam  UUD  yang  diharapkan dapat  menjadi  pijakan  dalam  membuat  regulasi  dan  kebijakan  pada kehidupan  berbangsa  dan  bernegara.  Religiusitas  bangsa  di  Nusantara yang  telah  lama  mengakar  berhasil  dirangkai  dalam  kalimat  Ketuhanan Yang  Maha  Esa.  Tidak  ada  alasan  bagi  pemeluk  agama  tertentu  untuk menentang Pancasila. 20

## 2. Demokrasi Pancasila
Hampir  setiap  negara  modern  menerapkan  sistem  demokrasi. Meskipun,  pelaksanaan  demokrasi  masing-masing  negara  berbeda. Terkhusus Indonesia, sejarah mencatat bangsa Indonesia telah menerapkan
16 Hariyono, 47–58.
17 Soekarno, Revolusi Indonesia , 90–91.
18 Hariyono, Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia , 128–130.
19 Hariyono, 138–43.
20 Hariyono, 133.
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018
beberapa  bentuk  demokrasi,  bermula  dari  demokrasi  liberal  (1950-1959), demokrasi  terpimpin  (1959-1965),  sampai  demokrasi  Pancasila  (1966- sekarang).  Demokrasi  Pancasila  bertakrif  sebagai  demokrasi  yang berlandaskan  nilai-nilai  Pancasila  dan  UUD  1945.  Demokrasi  Pancasila memiliki  keunggulan  menjaga  keseimbangan  antara  hak  dan  kewajiban, kebebasan  dan  tanggung  jawab,  kepentingan  individu  dan  masyarakat, serta nilai kekeluargaan yang tinggi. 21
Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara  dalam  bidang  politik  telah  menetapkan  bahwa  pembangunan politik  diarahkan  untuk  lebih  memantapkan  perwujudan  demokrasi Pancasila.  Demokrasi  Pancasila  ialah  “Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh hikmat  kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan/  perwakilan”,  yang merupakan  sila  keempat  Pembukaan  UUD  1945.  Secara  umum,  segala penerapan demokrasinya harus menjiwai seluruh butir Pancasila. 22
3. Undang-Undang Dasar 1945
Istilah  undan-undang  dasar  merupakan  hasil  terjemahan  dari perbendaharaan  kata  Belanda  berupa grondwet. Dalam  kepustakaan Belanda,  selain grondwet juga  menggunakan  istilah constitutie. Negara, dalam persepekif Hukum Tata Negara, yaitu organisasi kekuasaan, karena dalam  setiap  negara  terdapat  pusat-pusat  kekuasaan,  baik  yang  terdapat dalam  suprastruktur  politik  maupun  yang  terdapat  dalam  infrastruktur politik.  Menindaklanjuti  pengertian  negara  merupakan  organisasi kekuasaan,  maka  diperlukan  adanya  sistem  pengendalian  atau  sistem pembatasan  yang  efektif.  Sistem  yang  dilakukan  melalui  hukum  yang disebut konstitusi. 23
Jika  diperhatikan  secara  seksama,  maka  dapat  dipahami  bahwa Pembukaan  UUD  1945  adalah  hasil  renungan  para  pejuang  pergerakan nasional Indonesia yang pada waktu itu menjadi anggota Panitia Sembilan (Panitia  Kecil  tidak  resmi).  Substansi  yang  tertuang  dalam  Pembukaan adalah  hasil  dari  pengalaman  mereka  sebagai  bangsa  yang  berada  di bawah  cengkeraman  kolonialisme  dan  imperialisme,  di  antara  pokok- pokok penjelasannya yaitu sebagai berikut: 24
a. Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
b. Pandangan  tokoh-tokoh  bangsa  yang  hendak  mewujudkan,  baik untuk waktu sekarang, maupun untuk masa yang akan datang;
21 Gunawan  Sumodiningrat  dan  Ary  Ginanjar  Agustian, Mencintai  Bangsa  Dan  Negara: Pegangan Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia (ARGA, 2008), 44.
22 C.S.T.  Kansil  dan  Cristine  C.S.T  Kansil, Sistem  Pemerintahan  Indonesia ,  Revisi  (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 107–8.
23 Sri  Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran Dan Pandangan) ,  ed.  oleh  Hikmat Kusumaningrat (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 8–9.
24 Soemantri, 9.
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018
c. Suatu keinginan (kehendak), dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin;
d. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Undang-Undang  Dasar  yang  berlaku  di  Indonesia  sekarang  ini dirancang  oleh  BPUPKI  juga,  beranggotakan  dari  tokoh  pergerakan nasional  Indonesia  yang  berjumlah  68  orang,  dengan  latar  belakang pendidikan,  organisasi,  asal-usul,  dan  agama  yang  berbeda-beda.  Meski dirancang  dalam  suasana  penjajahan  Jepang,  materi-muatan  yang  ada  di dalamnya,  terlebih  pembukaanya,  merupakan  hasil  perjuangan  politik bangsa di waktu lampau. 25
UUD 1945 sempat tidak berlaku di Indonesia  yaitu pada  tanggal 17 Agustus  1950  sampai  tanggal  5  Juli  1959.  Dalam  kurn  waktu  tersebt berlaku UUD Sementara 1950 yang Pembukaannya bernama Mukaddimah. Diketahui bahwa penyebab terjadinya selang waktu tidak berlakunya UUD 1945  adalah  pertikaian  antara  Indonesia  dan  Belanda  yang  diselesaikan melalui  Konferensi  Meja  Bundar  (KMB)  di  Den  Haag,  ibukota  Kerajaan Belanda.  Dalam  KMB  tersebut  sepakat  dibentuknya  Republik  Indonesia Serikat (RIS) dengan Konstitusi RIS-nya. 26
Setelah  Negar  Republik  Indonesia  Serikat  berdiri  dan  mendapat pengakuan  dari  negara-negara  di  dunia,  Pemerintah  RIS  mulai menjalankan  tugas  dan  kwenangannya.  Namun,  rakyat  Indonesia  mulai mempersoalkan  bentuk  negara  serikat,  terjadi  demonstrasi  besar-besaran di Daerah Bagiannya masing-masing. Kecuali Negara Indonesia Timur dan Negara  Sumatra  Timur,  daerah-daerah  bagian  yang  berjumlah  13  (tiga belas)  menggabungkan  diri  ke  dalam  Daerah  Bagian  (Negara  Bagian) Republik  Indonesia  yang  beribu  kota  Yogyakarta.  Dengan  kalimat  lain, Negara  Republik  Indonesia  Serikat  hanya  terdiri  dari  Negara  Bagian Indonesia  Timur,  Negara  Bagian  Sumatra  Timur  dan  Negara  Bagian Republik Indonesia yang wilayahnya telah bertambah luas. 27
Rakyat  Negara  Bagian  Indonesia  Timur  dan  rakyat  Negara  Bagian Sumatra  Timur  tidak  bergabung  ke  dalam  Negara  Bagian  Republik Indonesia  karena  menurut  pandangan  kedua  negara  tersebut  bentuk negara kesatuan harus diwujudkan melalui cara-cara konstitusional, yaitu dengan mengubah esensi negara federasi menjadi esensi negara kesatuan. Dalam  proses  yang  panjang  demi  terwujudnya  negara  kesatuan  serta mengesahkan  suatu  undang-undang  dasar  yang  tidak  bersifat  sementara, maka  pada  tahun  1955  telah  diadakan  pemilihan  umum  yang  pertama untuk  memilih  anggota  Konstituante  Republik  Indonesia,  yaitu  sidang
25 Soemantri, 103.
26 Soemantri, 100–101.
27 Soemantri, 112.
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018
pembuat  Undang-Undang  Dasar.  Seperti  diatur  dalam  Pasal  134  UUD Sementara  1950,  Konstituante  bersama-sama  dengan  pemerintah  selekas- lekasnya  menetapkan  Undang-Undang  Dasar  Republik  Indonesia  yang akan menggantikah Undang-Undang Dasar Sementara ini. 28
Anggota-anggota  Konstituante  Republik  Indonesia  yang  dipilih melalui pemilihan umum pada tahun 1955 dilantik oleh Presiden Republik Indonesia  pada  tanggal  10  Noember  1956  di  kota  Bandung.  Setelah dilantik,  konstituante  mulai  menjalankan  tugasnya  telah  menetapkan materi  muatan  yang  hars  ada  dalam  setuao  konstitusi,  mengenai  dasar negara  timbul  perbedaan  pendapat  yaitu  sosial  ekonomi;  Islam,  dan Pancasila.  Upaya  penyelesaian  terkait  kesepakatan  dasar  negara  belum juga  terpenuhi,  hingga  upaya  voting  pun  dilalui,  namun  tetap  saja  tidak ada voting yang dianggap sah. Ketidakberhasilan Konstituante serta situasi politik  di  Indonesia  yang  tidak  stabil  menjadi  alasan  dasar  dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia N0. 150 Tahun 1959 tentang Dekrit kembali ke UUD 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959). 29
4. Sistem Pemerintahan Indonesia
a. Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum Perubahan UUD 1945
Sebelum  mengalami  perubahan  melalui  empat  kali  amandemen, lembaga-lembaga  negara  yang  ada  yaitu  Majelis  Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden (beserta unsurnya), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),  Dewan  Pertimbangan  Agung  (DPA),  Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK),  dan  Mahkamah  Agung  (MA).  MPR  terdiri  dari anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan wakil dari golongan-golongan. Menurut UUD 1945, kedaulatan berada di  tangan  rakyat  dan  dilakukan  sepenuhnya  oleh  MPR.  Karenanya, menurut UUD 1945 sebelum diubah, MPR disebut sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. 30
Berkedudukan  sebagai  penjelmaan  rakyat  Indonesia,  MPR mempunyai  sejumlah  kekuasaan,  di  antaranya  menetapkan  dan mengubah undang-undang dasar, mnetapkan garis-garis besar haluan negara  (GBHN),  dan  memilih  Presiden  dan  Wakil  Presiden.  Presiden yang dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak serta tunduh dan bertanggung jawab kepada MPR. 31
Dengan demikian masa jabatan Presiden sampai dengan 5 (lima) tahun  atau  tidak  menjadi  bergantung  pada  fraksi-fraksi  yang  ada dalam  Majelis  Permusyawaratan  Rakyat.  Poin  jelasnya  yaitu  Presiden
28 Soemantri, 113.
29 Soemantri, 113–115.
30 Soemantri, 167.
31 Soemantri, 167.
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018
tunduk  dan  bertanggung  jawab  kepada  MPR.  Terbukti  dalam  catatan sejarah  ketatanegaraan  di  Indoneia  pernah  terjadi  Presiden diberhentikan  oleh  MPR  (S)  dalam  masa  jabatannya.  Hal  ini  terjadi pada  Presiden  Soekarno  yang  diberhentikan  oleh  Majelis Permusyawaratan  Rrakyat  Sementara  Republik  Indonesia  melalui Ketetapan  MPRS-RI  No.  XXXIII/MPRS/1967  tentang  Pencabutan Kekuasaan  Pemerintahan  Negara  dari  Presiden  Soekarno,  selanjutnya terjadi  pula  kepada  Presiden  K.  H.  Abdurahman  Wahid  melalui Ketetapan  MPR-RI  No.  II/MPR/2001  tentang  Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K. H. Abdurahman Wahid. Dalam uraian di atas, sebelum diubahnya UUD 1945, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia menganut sistem yang mengandung ciri-ciri dalam sistem parlementer,  maupun  ciri-ciri  yang  ada  alam  sistem  pemerintahan presidensial. 32
b. Sistem Pemerintahan Sesudah Perubahan UUD 1945
Sejak Perubahan Ketiga UUD 1945 yang meliputi kedudukan dan kekuasaan  MPR,  tata  cara  pemilihan  Presiden  dan  Wakil  Presiden yang  secara  langsung  oleh  rakyat,  serta  pemilihan  umum, memperlihatkan  secara  gamblang  bahwa  sistem  pemerintahan  yang dianut  benar-benar  sistem  pemerintahan  presidensial.  Perubahan  ini menempatkan  Presiden  tidak  lagi  bertanggung  jawab  kepada  MPR, namun ketika Presiden melakukan pelanggaran hukum berat, seperti pengkhianatan  terhadap  negara,  korupsi,  penyuapan  atau  tindak pidana  yang  lainnya.  Sebagaimana  berlaku  pada  negara  penganut presidensial  lainnya  seperti  Amerika  Serikat,  terdapat  mekanisme impeachment (pemakzulan). 33
Apabila dalam fungsi pengawasan yang dilakukan DPR terdapat dugaan  Presiden  melakukan  pelanggaran  hukum  berat,  DPR  akan bersidang untuk mengambil keputusan tentang pelanggaran itu. DPR akan  membentuk  sebuah  Komisi  atau  Panitian  A  Hoc.  Hasil  dari Komisi atau Panitian Ad Hoc tersebut dilaporkan dalam Sidang DPR. Dari  sidang  tersebut  akan  diketahui  adanya  berbagai  pandangan untuk  “didukang”  atau  “tidak  didukungnya”  Presiden  dan/  atau Wakil Presiden. Apabila bukti-bukti yang dimiliki DPR sudah cukup, maka  pendapat  tersebut  disampaikan  kepada  Mahkamah  Konstitusi, sebuah  lembaga  yang  berhak  memeriksa,  mengadili  dan  memutus. Putusan  Mahkamah  Konstitusi  disampaikan  kepada  MPR  melalui DPR.  Selanjutnya  MPR  memiliki  kewenangan  bahwa  Presiden
32 Soemantri, 167–168.
33 Soemantri, 170.
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018
diberhentikan  atau  tidak.  MPR  yang  dalam  aturan  baru  terdiri  dari DPR dan DPD. 34
Pandangan  Maqasid  Syariah  Terhadap  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia (NKRI)
Secara  umum,  ahli  teori  politik  Islam  klasik  sampai  pertengahan mempunyai  pandangan bahwa  Islam  hubungannya  dengan  pemerintah  adalah organik. Berbeda dengan era modern yang cenderung memiliki pandangan yang beragam. 35 Keberagaman  ini  memberi  peluang  serta  alasan  kuat  bagi cendekiawan  muslin  untuk  menilik  konsep  pemerintahan  yang  relevan  bagi kekinian secara filosofis. Di bawah ini peneliti menyajikannya secara sistematis:
1. Kebermasudan Pancasila
Sekilas sudah diuraikan bahwa Pancasila digali dari warisan budaya hidup  nenek  moyang  masyarakat  Nusantara.  Pancasila  dianggap  oleh Founding Fahters sebagai satu-satunya yang tersedia bagi  Indonesia dalam membangun  bangsa  yang  adil,  maju  dan  sejahtera  ke  depan. 36 Sejak  dari sejarahnya  Pancasila  dihadirkan  menjadi  salah  satu  jembatan  pertemuan antara  negarawan  yang  agamis  dengan  yang  cenderung  sekuleris, karenanya  Pancasila  masuk  dalam  pilar  berbangsa  dan  bernegara Indonesia. 37 Tak  jarang,  dalam  keberjalanannya  sering  diingatkan  dan digaungkan dengan tujuan menjaga multi-etnis dan multi-kepercayaan. 38
Pancasila  dijadikan  pijakan  nasionalisme  Indonesia  yang  bersifat inklusif,  humanis  dan  mengutamaan  dimensi  keadilan  dalam  bingkai “ bhineka tunggal ika ”. Pancasila dicitakan sebagai  dasar suatu negara yang modern. Secara substansial Pancasila merupakan religously friendly ideology sekaligus  bersifat deconfessional ideolog.  Dalam  kehidupan  berbangsa, masyarakat  berlomba-lomba  mengaktualisasikan  agama  dalam  dimensi kesalehan  sosial.  Perilaku  yang  dapat  terwujud  dari  dorongan  Pancasila adalah  menghindari  perbuatan  tercela,  seperti  polemik  negara  kita sekarang  berkaitan  korupsi,  pelecehan,  penistaan,  pertikaian,  dan intoleran.  Keluhuran  nilai  Pancasila  ini, 39 jika  diaplikasikan  bahkan  bisa menjadikan  penduduk  dunia  dapat  hidup  secara  damai,  tidak  hanya
34 Soemantri, 175–176.
35 Sukron  Kamil, Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama Dan Negara, Demokrasi, Civil Society,
Syariah Dan HAM, Fundamentalisme, Dan Antikorupsi (Kencana, 2013), 78–79.
36 Hariyono, Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia , 150.
37 Sawir, “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara,” 1–2.
38 Hastangka  Hastangka,  Armaidy  Armawi,  dan  Kaelan,  “Empat  Pilar  MPR  RI:  Politik Bahasa Dan Delegitimasi Makna Pancasila (Suatu Telaah Filsafat Bahasa),” CIVIS 6, no. 2 (2017): 10. 39 Robby H. Abror, “Bangsa Indonesia Di Tengah Fenomena Kekerasan Dan Ketidakadilan (Perspektif Filsafat Pancasila),” ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 13, no. 1 (2012): 19–21.
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018
kedamaian  bagi  penduduk  Indonesia. 40 Penelisikan    dengan  kacamata Maqasid  Syariah  akan  menemukan  bahwa  kandungan  filosofis  Pancasila ternyata juga mencakup al-kuliyyāt al-khamsah .
Sebagaimana diketahui al-kuliyyāt al-khamsah terdiri dari pemeliharan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 41 Dalam Pancasila, butir yang  pertama  adalah  terkait  pemeliharaan  agama,  menggunakan  redaksi bahasa  yang  pada  akhirnya  harus  digeneralisasikan,  tidak  langsung mengkhususkan  kepada  Islam.  Dengan  penempatan  agama  dalam  butir yang  pertama,  falsafah  Pancasila  mengharuskan  penghargaan  terkait keyakinan menjadi urutan yang pertama pula. Dalam koridor bahwa setiap warga  negara  Indonesia  hendaknya  menjaga  keyakinannya,  menjalankan dalam  kehidupan  keseharian,  serta  menjadikannya  sebagai  pijakan  untuk hidup berdampingan satu sama lain.
Ketika falsafah yang erat dengan ketuhanan diperkuat eksistensinya secara  normatif  maupun  aplikatif,  maka  muatan  kemanusiaan,  kesatuan, kerakyatan,  keadilan  dan  permusyawaratan,  akan  mengikuti  di belakangnya  sebagai  mata  rantai  nilai  keluhuran  yang  memiliki orentasinya terintegratif secara bersamaan. Dalam hal ini, pengalaman nilai ketuhanan  dapat  mendorong  pada  pengalaman  nilai  yang  lainnya  yang akan  mendukung  pemeliharaan  jiwa,  akal,  keturunan  dan  harta.  Karena, komponen Maqasid Syariah yang lain akan terjaga ketika Indonesia dapat hidup berharmoni sejak dalam pengamalan sila pertama.
2. Falsafah Demokrasi Pancasila
Penolakan  sebagian  cedekiawan  muslim  terhadap  demokrasi  kerap bertendensi  kepada  alasan  bahwa  konsep  ini  buatan  sekuler  atau  kafir yang tidak mungkin cocok dengan Islam, 42 sehingga demokrasi diletakkan dalam  produk  manusia  yang  dianggap  kufur  dan  haram. 43 Terkadang pengharamannya  menggunakan  bahasa  yang  cenderung  apologetic, misalnya, kontra dimensi antara negara demokrasi dengan negara  Islam. 44 Pangkal  masalah  penolakan  ini  juga  dikaitkan  dengan  definisi  demokrasi sebagai  keadaan  negara  yang  kedaulatannya  berada  di  tangan  rakyat, 45 bukan di tangan Tuhan. 46
40 Hariyono, Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia , 133–134.
41 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2 , Revisi (Jakarta: Kencana, 2014), 233–238.
42 Najid  Jauhar,  “Islam,  Demokrasi,  Dan  HAM  Sebuah  Benturan  Filosofis  Dan  Teologis,” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 11, no. 1 (2007): 31–32.
43 Moh Rosyid, “Konsep Demokrasi Politik Dalam Islam,” ADDIN 9, no. 1 (2015): 29.
44 M.  Tahir,  “Hubungan  Agama  Dan  Negara  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif  Nurcholish Madjid,” LENTERA 14, no. 1 JUNI (2012): 41.
45 Ali  Mustofa  Kamal,  “Menimbang  Signifikansi  Demokrasi  Dalam  Perspektif  Al-Qur’an,” ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam 16, no. 1 (2015): 47.
46 Muhammad  Hasbi,  “Wacana  Demokrasi  Dalam  Pemikiran  Politik  Islam,” Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 45, no. 1 (2011): 1146.
Penolakan  tersebut  berasumsi  dasar  Mazhab  Hukum  Tuhan,  salah satunya mengunakan dalil QS. Yusuf [12] ayat 40:
                                                                                                           
                                                                                                          

## 
Artinya: 40. Kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya (menyembah)  Nama-nama  yang  kamu  dan  nenek  moyangmu  membuat- buatnya.  Allah  tidak  menurunkan  suatu  keteranganpun  tentang  Nama- nama  itu.  Keputusan  itu  hanyalah  kepunyaan  Allah.  Dia  telah memerintahkan  agar  kamu  tidak  menyembah  selain  Dia.  Itulah  agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui."
Singkatnya, bahwa timbangan kebenaran, kebatilan, serta keputusan hukum  adalah  syariat  Allah  SWT.  Karenanya  berdasarkan  ayat  ini, sebagian  cendekiawan  menolak  adanya  demokrasi. 47 Walau  jika  diteliti secara  kronologis  dan  munasabah,  ada  kemungkinan  akan  mendapatkan refleksi  yang  lebih  komprehensif. 48 Diketemukan  bahwa  ayat  40  sangat berkaitan  dengan  ayat  39,  pemaknaan  kata  serta  tujuan  dalilnya  akan saling  berkesinambungan  (munasabah).  Demikian  dijelaskan  secara sistematis:
a. Konteks internal berkaitan dengan munasabah;
 Ayat 39 berisi kisah nabi Yusuf as yang mengajak kedua pemuda penghuni  penajara  untuk  beribadah  kepada  Allah  SWT  dan meninggalkan sembahan yang lain. 49
 Ayat  40  menjelaskan  bahwa  nabi  Yusuf  as  mendakwahi  kedua pemuda  tersebut  dan  memberitahu  bahwa  apa  yang  mereka sembah  adalah  tuhan  yang  hanya  buatan  nenek  moyang  dan agama  yang  didakwahkanya  adalah  agama  yang  mengesakan Allah SWT serta agama lurus yang seharusnya dianut. 50
b. Konteks  eksternal  berkaitan  dengan asbab  an-Nuzul yaitu  ketika sahabat  meminta  Nabi  Muhammad  Saw  untuk  menceritakan sebuah kisah. 51
47 Rapung Samuddin, Fiqih Demokrasi (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), 175.
48 Taufik Adnan Amal, Rekonstruksi Sejarah Al-Quran (Jakarta: Adab Demokrasi, 2011), 117– 122.
49 Imam  Abul  Fida  Isma’il  Ibnu  Katsir, Tafsir  Ibnu  Katsir  Juz  13 (Bandung:  Sinar  Baru Algensindo, 2000), 27.
50 Katsir, 28.
51 Katsir, 2.
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018
Dapat  dipahami,  ayat  di  atas  adalah  salah  satu  percontohan proses  komunikasi  dalam  mendakwahkan  Islam  dan  deksripsi tentang  agama  Islam.  Selain  itu,  merupakan  ayat  yang  untuk memberi  motivasi  umat  Islam,  di  mana  pada  saat  itu  umat  Islam meminta  Rasulullah  Saw  memberikan  sebuah  kisah  petuah.
Berkaitan  dengan  kata al-khukmu dalam  ayat  tersebut  diartikan sebagai  keputusan  Allah  SWT  yang  dalam  konteks  ini  adalah agama dan ibadah.
Betapa pun ada penolakan, demokrasi tetap menjadi wacana politik yang  paling  banyak  dibicarakan, 52 serta  jalan  pemerintahan  yang  paling diminati oleh banyak negara, lengkap dengan kehadiran berbagai varian di dalamnya. 53 Indonesia sendiri menganut demokrasi berdasarkan Pancasila. 54 Sebagaimana  dijelaskan  dalam  sub  bab  sebelumnya,  Demokrasi Pancasila  yaitu  penyelenggaraan  negara  secara  demokratis  yang menggunakan  asas  Pancasila. 55 Meskipun,  dalam  sejarah  kelamnya, Demokrasi Pancasila sempat dipopulerkan hanya dijadikan alat yang tidak jauh  dari  watak  otoritarianisme─terjadi  pada  masa  pemerintahan Soeharto. 56
Demokrasi Pancasila medasari politik hukum sesuai kehendak rakyat yang  beragama.  Dengan  kalimat  lain,  kehendak  Allah  SWT  (nilai ketuhanan)  adalah  awal  timbulnya  kehendak  rakyat,  sebab  rakyatnya bergerak dengan pedoman agamis. Kehendak rakyat melahirkan kehendak pemerintah.  Dalam  siklusnya,  Kehendak  Tuhan,  Kehendak  Rakyat,  dan Kehendak Pemerintah membentuk hukum nasional yang mengikat seluruh rakyat, pemerintah atau penguasa. 57
Dengan  begitu,  Demokrasi  Pancasila  secara  filosofis  justru  hadir mengagamiskan  atau mengislamkan demokrasi dalam konteks Indonesia, sebab  bagaimana  pun  perjalanan  demokrasi  tersebut  akan  sangat dipengaruhi  oleh  komponen  terkecilnya  yang  tidak  lain  adalah  rakyat. Ketika  rakyatnya  berpijak  pada  falsafah  yang  menjaga  eksistensi  religi,
52 Naili  Rohmah  Iftitah,  “Islam  dan  Demokrasi,” ISLAMUNA:  Jurnal  Studi  Islam 1,  no.  1 (2014): 35.
53 Muhammad  Aqil  Irham,  “Demokratisasi  Di  Indonesia:  Refleksi  Atas  Institusionalisasi Demokrasi Dalam UUD, UU Pemda, Dan UU Pilkada,” JURNAL TAPIS 11, no. 2 (2015): 69. 54 Faisal  Ismail,  “Pancasila  As  The  Sole  Basis  For  All  Political  Parties  And  For  All  Mass Organizations: An Account Of Muslims’ Responses,” Studia Islamika 3, no. 4 (1996): 14–16. 55 Febri Hijroh Mukhlis, “Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama,” FIKRAH 4, no. 2 (31 Desember 2016): 176–177., https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i2.1885.
56 Moh Miftahusyaian, “Pancasila: Azas Demokrasi Berkarakter Indonesia,” el-hikmah , no. 2 (2013): 236.
57 Azmi, “Demokrasi dalam Negara berdasarkan Hukum Pancasila dan Masyarakat Islam,” AL QALAM 33, no. 02 (2016): 11–12.
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018
seyogianya  demokrasi  yang  dihasilkan  masih  dalam  nuansa  atau  koridor religi.
Pada  hakikatnya,  inti  dari  ajaran  demokrasi  memang  mempertegas hak  rakyat  untuk  menentukan  dan  memilih  pemimpin  yang  mengatur urusan mereka. Ajaran yang sebenarnya tidak bertentangan dengan Islam, bahkan  Islam  sudah  meletakkan  pondasi  berkaitan  inti  tersebut  sebelum demokrasi diperkenalkan. Akan tetapi, penjabaran rincian tergantung pada ijtihad  kaum  muslimin. 58 Nampaknya,  mujtahid  terdahulu  belum  terbuka dengan  wawasan  fikih  dalam  orentasi  bangsa,  negara  dan  hubungan kemanusiaan secara luas, sama halnya Maqasid Syariah yang  dulu masih terpaku dalam orentasi individual. 59
Jadi,  Demokrasi  Pancasila  dapat  ditempatkan  sebagai  sarana  untuk mewujudkan  Maqasid  Syariah  yang  sudah  diadaptasi  dalam  bentuk aplikatif  mengenai  praktik  politik  kenegaraan  di  Indonesia.  Selagi  sarana ini  dipergunakan  untuk  mewujudkan  politik  yang  luhur  dan  bukan kebatilan, bagi syariah tidak ada alasan untuk mengharamkannya.
3. Kebermaksudan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945
Sejak  awal  negara  Indonesia  berdiri  telah  mempunyai  konstitusi. Terlepas  bahwa  konstitusi  bukan  merupakan  unsur  pokok,  tetapi merupakan  unsur  kelengkapan  berdirinya  negara.  UUD  1945  merupakan hasil  kerja  kolektif  tokoh-tokoh  bangsa  Indonesia  yang  sebagian  besar beragama Islam, 60 selain itu merupakan hasil perjuangan politik bangsa di waktu  yang  lampu. 61 Data  historis  membuktikan  Indonesia  merupakan negara  konstitusional  yang  ber-Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  terdapat  nilai perlindungan  bagi  setiap  pemeluk  agama  untuk  melaksanakan  ajaran agamanya masing-masing. 62
Kata  Islam  sebenarnya  tidak  tercantum  dalam  naskah  UUD  1945, namun sifat keislaman tampak jelas di dalamnya. Kalimat keagamaan yang disebutkan misalnya, “Ketuhanan Yang Maha Esa” dikatikan dengan “Atas berkat  rahmat  Allah  Yang  Maha  Kuasa”,  dapat  dipahami  bahwa unagkapan-ungkapan  tersebut  kental  dengan  kandungan  prinsip monoteisme,  yang  dalam  Islam─secara  lebih  tegas─disebut  tauhid. Ketauhidan ini menjadi dasar bagi negara Indonesia secara konstitusi dan hal ini ditegaskan pada ayat (1) Pasal 29 yang berbunyi “Negara berdasar atas  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa.”  Kalimat  ini  berada  pada  Bab  Agama.
58 Samuddin, Fiqih Demokrasi , 182.
59 Mu’adil Faizin, “Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Yusuf Qaradhawi,” Al-Mazahib 5, no. 1 (1 Juni 2017): 8–15., http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1388.
60 Ahmad Sukardja, Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 78.
61 Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran Dan Pandangan) , 65.
62 Novita Siswayanti, “REVIEW BUKU: SYARAH KONSTITUSI UUD 1945 DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 10, no. 2 (2013): 382.
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018
Dengan  maksud  bahwa  negara  Indonesia  tidak  memisahkan  agama dengan negara. 63
Piagam Madinah, di dalamnya juga tidak mencantumkan kata Islam, tapi  seperti  yang  diketahui  oleh  khalayak  umum,  konstitusi  Madinah  ini dibuat  dalam  kesepakatan  kenabian.  Dengan  kalimat  lain,  Nabi Muhammad  Saw  tidak  pernah  melepaskan  visi  kenabiannya  ketika membuat konstitusi tersebut. 64
Hal  ini  lah  yang  sangat  membedakan  konstitusi  Negara  Kesatuan Republik  Indonesia  dengan  negara-negara  Eropa  dan  Amerika  yang sekular,  meskipun  rakyat  dan  pimpinan  mereka  beragam. 65 Dalam konstitusi Amerika  Serikat,  misalnya,  pada  pasal  amandemen  disebutkan “Kongres  tidak  akan  membuat  undang-undang  yang  berkenaan  dengan suatu agam.” Selanjutnya, dalam konstitusi Uni Soviet (sebelum negara ini dibubarkan),  pada  Pasal  52  disebtukan  “Warga  negara  URSS  dijamin kebebasan berkeyakinan yaitu hak untuk memeluk agama, tidak memeluk agama,  melakukan  upacara  keagamaan,  dan  propaganda  ateis.    Di  URSS gereja dipisahkan dari negara, dan sekolah dipisahkan dari gereja.” 66
Jika dilihat dengan seksama, UUD 1945 memiliki prinsip umum yang sangat luhur, bahkan dinilai memiliki kesamaan dengan prinsip yang ada pada Piagam Madinah yaitu sebagai berikut: 67
a. Monoteisme
Pada  UUD  1945  konsep  monotisme  terkandung  dalam  sila pertama Pancasila, Pasal 9, dan Pasal 29. b. Persatuan Dan Kesatuan
Termaktub  pada  UUD  1945  disebutkan  dalam  sila  ketiga Pacasila, Pasal 1 ayat (1), Pasal 35 dan pasal 36.
c. Persamaan Dan Keadilan
Pada  UUD  1945  terkandung  dalam  sila  kelima  Pancasila,  Pasal 27, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34.
d. Kebebasan Beragama
Disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. e. Bela Negara Dalam UUD 1945 disebutkan pada Pasal 30.
f. Pelestarian Adat yang Baik
Pelestarian adat yang baik dinilai sebagia kebudayaan nasional yang disebutkan  dalam  Pasal  32  dengan  penjelasan  “Kebudayaan  lama dan  asli  yang  terdapat  sebagai  puncak-puncak  kebudayaan  di
63 Sukardja, Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945 , 80–90.
64 Sukardja, 80–90. 65 Sukardja, 90. 66 Sukardja, 91. 67 Sukardja, 113–114.
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018
daerah –daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa.”
g. Supremasi Syariat
Keberlakuan hukum agama ditempatkan sebagai konsekuensi logis dari pengamalan sila pertama Pancasila dan Pasal 29 UUD 1945.
h. Politik Damai Dan Proteksi
Konsep ini terdapat pada Pembukaan, Pasal 11 dan Pasal 13.
Meminjam  kalimat  Yusuf  Qaradhawi  terkait  komponen  Maqasid Syariah yang mencakup Hak Asasi Manusia sebagai refleksi dari sikap al- birr (berbuat  baik)  dan al-qisth (berbuat  adil)  antar  umat, 68 UUD  1945  ini tidak  lain  merupakan  konstitusi  yang  berorentasi  kepada  semangat  Hak Asasi  Manusia  menyikapi  kemajemukan  umat.  Alih-alih,  kekeh  dengan mensematkan  kata  Islam  di  dalamnya,  redaksinya  justru  menggunakan bahasa  yang  dikenal  oleh  masyarakat  umum,  tanpa  memposisikan kelompok selain Islam bukan sebagai subyek hukum atau pun pihak yang diluar  dari  konstitusi.  Hal  yang  juga  terjadi  pada  konsitusi  Piagam Madinah.
4. Sistem Pemerintahan Presidensial
Sistem pemerintahan Indonesia paska perubahan UUD 1945 sampai sekarang  adalah  menggunakan  sistem  pemerintahan  presidensial. 69 Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memegang kekuasaan pemerintahan  menurut Undang-Undang Dasar. Presiden tidak bertanggungjawab  kepada  lembaga  negara  yang  ada. 70 Berkaitan  dengan posisi Presiden sebagai pemimpin negara dalam pandangan syariah, dapat dilihat dari penafsiran ayat kemimpinan sebagai An-Nisā’ ayat 59:
مكنم رملأا ىلوأو لوسرلا عيطأو للهاوعيطأ ونمأ نيذلااهيأي ...
Ayat  ini  menjelaskan  aturan  ketaatan  manusia  berdasarkan urutannya  yaitu  kepada  Allah  SWT,  Rasul-Nya  lalu ulil  amri. 71 Hal  ini sangat  berkaitan  dengan  kaidah  fleksibilitas  hukum.  Sebagaimana  yang dimaksud  dalam  sebauah  kaidah  syariah:  “ la yunkar taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman ”, artinya, tidak dipungkiri bahwa hukum-hukum (bisa) berubah  menurut  perubahan  zaman. 72 Dalam  kalimat  lain,  kedudukan pemimpin  berupa  Presiden  adalah  pemimpin  yang  disesuaikan  pada perubahan  zaman,  kebolehannya  tergantung  kepada  Presiden  tersebut mengarahkan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Selagi Presiden
68 Faizin, “Hak Asasi Manusia Dalam Pemikiran Yusuf Qaradhawi,” 11.
69 Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran Dan Pandangan) , 170–171.
70 Soemantri, 171–174.
71 Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, Tafsir Ibnu Katsir , vol. II (Bogor: Pustaka Imam Syafii, 2000), 337.
72 Samuddin, Fiqih Demokrasi , 38–39.
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018
tidak menghalangi muslim untuk taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, maka  muslim  menaati  kebijakannya  menjadi  kewajiban  dalam  hal kenegaraan. Tetapi ketika kebijakan Presiden mengarah kepada kebatilan, wajib bagi muslim mengingatkan atau menentang kebijakan tersebut.
Berdasarkan  kaidah  tersebut  pula,  sikap  muslim  melakukan  kritik terhadap  pemerintah  menjadi  suatu  kebolehan.  Kritik  yang  dimaksud  di sini  yaitu  sikap  saling  mengingatkan  ketika  kebijakan  pemerintah  dalam kadar  mubah  atau  bahkan  haram  menurut  syariat,  tetapi  jika  kebijakan justru  berorentasi  pada  penguatan  syariat,  seyogianya  muslim  menaati kebijakan tersebut.
Penelisikan terkait komponen Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam kacamata Maqasid Syariah, menemukan bahwa ada banyak kelonggaran mengenai politik, karena sejak dahulu urusan politik memang bukanlah perihal yang  bersifat tsawabit dalam  pandangan  syariah.  Ijtihad  dalam  persoalan- persoalan  politik  terkadang  mengharuskan istimbath hukum-hukum ijdtihadiyah baru  yang  mengikuti  perkembangan  zaman  dan  memperhatikan  maslahat manusia serta hamba.  Demikian  pula,  kadang  harus  menafikan  hukum-hukum ijtihad  terdahulu,  jika  nampak  bahwa  ia  tidak  lagi  memberi  maslahat,  atau karenanya dapat mendapatkan mudharat. 73
Secara filsafat, akar ketidakstabilan Indonesia berupa ideologi harapannya dapat  diselesaikan  dengan  bingkai  kesepakatan  ide. 74 Dalam  konteks  era sekarang, terutama di Indonesia, negara dengan bentuk NKRI adalah ide tentang konsep  umat  yang  diyakini  dapat  mewujudkan  kemaslahatan  dan  menolak kemudharatan,  begitu  juga  dengan  Pancasila,  demokrasi  dan  sistem pemerintahan  presidensial.  Barangkali,  jika  perdebatan  mengenai  dasar  negara tidak  segera  diselesaikan  dengan  pertemuan  ide  Pancasila,  kemerdekaan Indonesia akan tertunda atau bahkan lebih dipersulit lagi. Selanjutnya, jika jalan politik tidak menggunakan demokrasi, pertikaian antar kelompok bisa jadi akan menggerus nusantara.
Dengan  keyakinan  bahwa  NKRI  merupakan  ijtihad  yang  paling  optimal bagi umat Islam sekarang, serta negara merupakan sebuah kesepakatan bersama secara  kepemahaman,  maka  makna  di  baliknya  sebenarnya  mengungkapkan bahwa  NKRI  belumlah  bersifat  final,  sebab  sifat  ijtihad  memang  tidak  pernah final. Karenanya, bentuk NKRI ini masih ada kemungkinan terjadi perubahan ke depan,  seiring  perubahan  pemahaman  yang  akan  mempengaruhi  ijtihad  umat Islam di masa yang akan datang.
Simpulan
73 Samuddin, 41–43.
74 Mu’adil Faizin, “Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik Di Indonesia,” Nizham Journal of Islamic Studies 5, no. 1 (2 Juni 2017): 85–86.
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018
Berdasarkan kajian Maqasid Syariah, dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Kebermaksudan Pancasila
Dengan  penempatan  agama  dalam  butir  yang  pertama,  falsafah Pancasila  mengandung  kebermasudan  yang  mengutamakan  pemeliharaan agama  Dalam  kehidupan  berbangsa,  masyarakat  berlomba-lomba mengaktualisasikan  agama  dalam  dimensi  kesalehan  sosial.  Perilaku  yang dapat  terwujud  dari  dorongan  Pancasila  adalah  menghindari  perbuatan tercela,  seperti  polemik  negara  kita  sekarang  berkaitan  korupsi,  pelecehan, penistaan, pertikaian, dan intoleran.
2. Demokrasi Pancasila
Demokrasi  Pancasila  medasari  politik  hukum  sesuai  kehendak  rakyat yang beragama. Dengan kalimat lain, kehendak Allah SWT (nilai ketuhanan) adalah  awal  timbulnya  kehendak  rakyat,  sebab  rakyatnya  bergerak  dengan pedoman  agamis.  Kehendak  rakyat  melahirkan  kehendak  pemerintah. Demokrasi  Pancasila  secara  filosofis  justru  hadir  mengagamiskan  atau mengislamkan demokrasi dalam konteks Indonesia.
3. Kebermaksudan UUD 1945 Kata  Islam  sebenarnya  tidak  tercantum  dalam  naskah  UUD  1945, namun  sifat  keislaman  tampak  jelas  di  dalamnya.  Kalimat  keagamaan  yang disebutkan  misalnya,  “Ketuhanan  Yang  Maha  Esa”  dikatikan  dengan  “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”, dapat dipahami bahwa unagkapan- ungkapan tersebut kental dengan kandungan prinsip monoteisme. UUD 1945 ini tidak lain merupakan konstitusi yang berorentasi kepada Maqasid Syariah berupa Hak Asasi Manusia menyikapi kemajemukan umat.
4. Sistem Pemerintahan Presidensial Berpedoman kaidah syariah: “ la yunkar taghayyur al-ahkam bi taghayyur al- azman ”,  artinya,  tidak  dipungkiri  bahwa  hukum-hukum  (bisa)  berubah menurut  perubahan  zaman,  maka  kedudukan  pemimpin  berupa  Presiden adalah  pemimpin  yang disesuaikan  pada  perubahan  zaman,  kebolehannya tergantung  kepada  Presiden  tersebut  mengarahkan  ketaatan  kepada  Allah SWT dan Rasul-Nya.

## Referensi
Abror,  Robby  H.  “Bangsa  Indonesia  Di  Tengah  Fenomena  Kekerasan  Dan Ketidakadilan (Perspektif Filsafat Pancasila).” ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 13, no. 1 (2012): 19–38.
Al-Sheikh,  Abdullah  bin  Muhammad  bin  Abdurahman  bin  Ishaq. Tafsir  Ibnu Katsir . Vol. II. Bogor: Pustaka Imam Syafii, 2000.
Amal,  Taufik  Adnan. Rekonstruksi  Sejarah  Al-Quran .  Jakarta:  Adab  Demokrasi, 2011.
Anam,  Hairul.  “ASWAJA  Dan  NKRI:  Upaya  Mempertahankan  NKRI  melalui Aswaja.” ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam 1, no. 2 (2014).
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018
Azmi.  “Demokrasi  dalam  Negara  berdasarkan  Hukum  Pancasila  dan Masyarakat Islam.” AL QALAM 33, no. 02 (2016): 1–25. Diana,  Rashda.  “Al-Mawardi  dan  Konsep  Kenegaraan  dalam  Islam.” TSAQAFAH 13, no. 1 (31 Mei 2017): 157. https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i1.981. Effendi,  M.  Rahmat.  “Pemikiran  Politik  Islam  di  Indonesia:  antara  Simbolistik dan Substantivistik (Kajian PRA, Masa, dan Pasca Orde Baru).” Mimbar:
Jurnal Sosial dan Pembangunan 19, no. 1 (2003): 89–105. Faizin,  Mu’adil.  “Hak  Asasi  Manusia  Dalam  Pemikiran  Yusuf  Qaradhawi.” Al- Mazahib 5, no. 1 (1 Juni 2017). http://ejournal.uin- suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1388.
Faizin, Mu’adil. “Piagam Madinah Dan Resolusi Konflik Di Indonesia.” Nizham Journal of Islamic Studies 5, no. 1 (2 Juni 2017): 77–88. Hariyono. Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme  Indonesia .  Malang:  Intans Publishing, 2014.
Hasbi,  Muhammad.  “Wacana  Demokrasi  Dalam  Pemikiran Politik  Islam.” Asy- Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 45, no. 1 (2011).
Hastangka,  Hastangka,  Armaidy  Armawi,  dan  Kaelan.  “Empat  Pilar  MPR  RI: Politik  Bahasa  Dan  Delegitimasi  Makna  Pancasila  (Suatu  Telaah  Filsafat Bahasa).” CIVIS 6, no. 2 (2017).
Iftitah, Naili Rohmah. “Islam dan Demokrasi.” ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam 1, no. 1 (2014).
Irham,  Muhammad  Aqil.  “Demokratisasi  Di  Indonesia:  Refleksi  Atas Institusionalisasi Demokrasi Dalam UUD, UU Pemda, Dan UU Pilkada.” JURNAL TAPIS 11, no. 2 (2015): 60–85.
Ismail, Faisal. “Pancasila As The Sole Basis For All Political Parties And For All Mass Organizations: An Account Of Muslims’ Responses.” Studia Islamika 3, no. 4 (1996).
Jauhar,  Najid.  “Islam,  Demokrasi,  Dan  HAM  Sebuah  Benturan  Filosofis  Dan Teologis.” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 11, no. 1 (2007): 31–62.
Jumat,  Abd  Gani.  “Konsep  Pemerintahan  Dalam  Alquran:  Analisis  Makna Khalīfah Dalam Perspektif Fiqh Politik.” HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 11, no. 1 (2014): 173–191.
Kamal, Ali Mustofa. “Menimbang Signifikansi Demokrasi Dalam Perspektif Al- Qur’an.” ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam 16, no. 1 (2015): 45–61.
Kamil, Sukron. Pemikiran Politik Islam Tematik: Agama Dan Negara, Demokrasi, Civil Society,  Syariah  Dan  HAM,  Fundamentalisme,  Dan  Antikorupsi .  Kencana, 2013.
Kansil,  C.S.T.,  dan  Cristine  C.S.T  Kansil. Sistem  Pemerintahan  Indonesia .  Revisi. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
Katsir,  Imam  Abul  Fida  Isma’il  Ibnu. Tafsir  Ibnu  Katsir  Juz  13 .  Bandung:  Sinar Baru Algensindo, 2000.
Kesuma,  Arsyad  Sobby.  “Islam  Dan  Politik  Pemerintahan  (Pemikiran  Politik Muhammad Husein Haikal).” ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman 13, no. 2 (2017): 457–480.
Maududi, Abdul A’la. Khilafah Dan Kerajaan . Diterjemahkan oleh Muhammad Al- Baqir. Revisi. Bandung: Karisma, 2007.
NIZHAM, Vol. 06, No. 01 Januari-Juni 2018
Miftahusyaian,  Moh.  “Pancasila:  Azas  Demokrasi  Berkarakter  Indonesia.” el- hikmah , no. 2 (2013).
Mukhlis, Febri Hijroh. “Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama.” FIKRAH 4, no. 2 (31 Desember 2016): 171. https://doi.org/10.21043/fikrah.v4i2.1885. Rosyid, Moh. “Konsep Demokrasi Politik Dalam Islam.” ADDIN 9, no. 1 (2015). Ruslin,  Ismah  Tita.  “Eksistensi  Negara  Dalam  Islam  (Tinjauan  Normatif  Dan Historis).” JPP (Jurnal Politik Profetik) 3,  no.  2  (2015).  http://journal.uin- alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/825.
Sahri, Sahri. “Konsep Negara Dan Pemerintahan Dalam Perspektif Fikih Siyazah Al-Gazzali.” Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 47,  no.  2  (2013). http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/72. Samuddin, Rapung. Fiqih Demokrasi . Jakarta: GOZIAN Press, 2013.
Sawir,  Muhammad.  “Empat  Pilar  Kehidupan  Berbangsa  Dan  Bernegara.” JIAP: Journal of Administration Science and Governmental Science 1, no. 1 (2016). Siswayanti,  Novita.  “REVIEW  BUKU:  SYARAH  KONSTITUSI  UUD  1945 DALAM PERSPEKTIF ISLAM.” HUNAFA: Jurnal Studia Islamika 10, no. 2 (2013): 381–398.
Soekarno. Revolusi  Indonesia:  Nasionalisme,  Marhaen,  Dan  Pancasila .  Diedit  oleh Islah. Gusmian dan Pamoe. Rahardjo. Yogyakarta: Galang Press, 2007. Soemantri,  Sri. Hukum  Tata  Negara  Indonesia  (Pemikiran  Dan  Pandangan) .  Diedit oleh Hikmat Kusumaningrat. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
Sukardja,  Ahmad. Piagam  Madinah  Dan  Undang-Undang  Dasar  1945:  Kajian Perbandingan  Tentang  Dasar  Hidup  Bersama  Dalam  Masyarakat  Yang Majemuk . Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Sumodiningrat,  Gunawan,  dan  Ary  Ginanjar  Agustian. Mencintai  Bangsa  Dan Negara:  Pegangan  Dalam  Hidup  Berbangsa  Dan  Bernegara  Di  Indonesia . ARGA, 2008.
Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh Jilid 2 . Revisi. Jakarta: Kencana, 2014. Tahir,  M.  “Hubungan  Agama  Dan  Negara  Di  Indonesia  Dalam  Perspektif Nurcholish Madjid.” LENTERA 14, no. 1 JUNI (2012).
Zawawi,  Abdullah.  “Politik  Dalam  Pandangan  Islam.” Ummul  Qura 5,  no.  1 (2015): 85–100.
Zionis,  Rijal  Mumazziq.  “Relasi  Agama  dan  Negara  Perspektif  KH.  A.  Wahid Hasyim  dan  Relevansinya  dengan  Kondisi  Sekarang.” al-Daulah:  Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 5, no. 2 (2015): 333–359.