……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)

## MODEL PEMBIAYAAN SYARIAH UNTUK PETERNAK SAPI DI KECAMATAN MOYO HILIR KABUPATEN SUMBAWA
Oleh Dian Hasiman Iwansurya
Program Studi Manajemen Inovasi, Sekolah Pascasarjana Universitas Teknologi Sumbawa Email: iwansurya99@gmail.com

## Abstrak
Kabupaten Sumbawa merupakan daerah penghasil sapi terbesar di provinsi NTB, dimana salah satu  Kecamatan  dengan  populasi  sapi  terbesar  adalah  Moyo  Hilir.  Pemerintah  Provinsi  NTB mencoba  mendorong  perkembangan  usaha  peternakan  sapi  melalui  program  NTB-Bumi  sejuta sapi  (NTB-BSS).  Melalui  program  tersebut,  pemerintah  berharap  agar  peternakan  sapi  mampu menjadi  penggerak  perekonomian  masyarakat.  Akan  tetapi,  masalah  klasik  yang  kerap  kali muncul salah satunya adalah keterbatasan dana di kalangan peternak. Hal ini menjadi salah satu potensi bagi perbankan syariah, terlebih lagi Provinsi NTB didominasi oleh penduduk Muslim. Pihak perbankan syariah dapat menyalurkan pembiayaan bagi para peternak yang membutuhkan dukungan  dana  untuk  pengembangan  usaha  mereka.  Untuk  itu,  penelitian  ini  dilakukan  untuk menentukan  produk  pembiayaan  yang  sesuai  dengan  karakteristik  dan  tata  kelola  usaha peternakan sapi yang ada di Kecamatan Moyo Hilir, sehingga dapat mengatasi masalah peternak dan  memberikan  keuntungan  bagi  Bank.Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif deskriptif.Sumber  data  yang  digunakan  yaitu  data  primer  dari  hasil  wawancara  dengan  pihak- pihak  terkait,  serta  data  sekunder  dari  buku,  jurnal,  website,  dan  sumber  lainnya.Analisis  data dilakukan dengan model kualitatif interaktif Miles dan Huberman.Sedangkan uji keabsahan data dilakukan  dengan  metode  triangulasi.Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  Kecamatan  Moyo Hilir  memiliki  potensi  peternakan  yang  sangat  menjanjikan,  mulai  dari  ketersediaan  lahan gembala  yang  luas,  melimpahnya  limbah  hasil  pertanian  padi  dan  jagung  sebagai  pakan alternatif, serta jumlah populasi sapi yang tinggi.Saat ini, sebagian besar peternak di Kecamatan Moyo Hilir telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari bank konvensional.  Pembiayaan yang diperoleh umumnya program KUR jangka waktu 12 bulan, dengan pola bayar sekaligus di akhir periode.  Dari  segi  syariah,  jenis  pembiayaan  yang  dapat  diberikan  untuk  peternak  sapi  antara lain  jual  beli  ( murabahah,  salam,  istishna) ,  bagi  hasil  ( musyarakah,  mudharabah) ,  serta  sewa ( ijarah,  ijarah  muntahiyah  bittamlik). Pembiayaan  yang  direkomendasikan  adalah  pembiayaan dengan  akad murabahah  bil  wakalah (jual  beli  dengan  perwakilan),  tujuan  pembiayaan  untuk modal kerja dan investasi, jangka waktu hingga 60 bulan dengan pola bayar berjenjang 1 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan pola bayar sekaligus di akhir periode.
Kata Kunci: Pembiayaan Syariah, Peternak Sapi
PENDAHULUAN Nusa Tenggara Barat (NTB)
merupakan salah satu provinsi pemasok sapi potong  nasional.  Berdasarkan  data  Badan Pusat  Statistik  (BPS)  tahun  2020,  populasi sapi  potong  di  NTB  menempati  urutan keempat  setelah  Jawa  Timur,  Jawa  Tengah, dan  Sulawesi  Selatan.  Provinsi  NTB
menetapkan sapi sebagai salah satu komoditas  unggulan  daerah  di  samping jagung  dan  rumput  laut,  yang  selanjutnya dikemas  dalam    program  PIJAR  (sapi, jagung, dan rumput laut). Program pengembangan  peternakan  sapi  sendiri dikenal  dengan  NTB-Bumi  Sejuta  Sapi (NTB-  BSS).  Melalui  program  tersebut,
………………………………………………………………………………………………………

## ………………………………………………………………………………………………………
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
usaha  peternakan  sapi  rakyat  yang  telah membudaya  secara  turun  temurun  di masyarakat  pedesaan  diharapkan  dapat menjadi lokomotif penggerak perekonomian masyarakat di seluruh wilayah kabupaten di Provinsi NTB. Dalam upaya mencapai target NTB-BSS  tersebut,  pemerintah  Provinsi NTB melakukan langkah-langkah
pengembangan peternakan sapi di kabupaten-kabupaten dalam
wilayah
Provinsi NTB yang ditetapkan oleh
Kementerian  Pertanian  sebagai  kawasan pengembangan  peternakan  sapi,  diantaranya adalah Kabupaten Sumbawa (Dinas Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan  Provinsi NTB, 2015). Kabupaten Sumbawa merupakan penyumbang  populasi  sapi  terbesar  di Provinsi NTB, dimana salah satu kecamatan dengan  populasi  sapi  terbesar  adalah Kecamatan  Moyo  Hilir.  Pada  umumnya, para peternak sapi di Kecamatan Moyo Hilir masih menerapkan sistem peternakan tradisional,  dimana  sapi  dilepas  liarkan secara  alami  di  lahan  gembala  yang  luas, dengan  hanya  tergantung  pada  ketersediaan pakan  alami  yang  ada  di  lahan  tersebut. Cara  ini  terbilang  cukup  efisien,  namun dirasakan  masih  kurang  efektif  dalam meningkatkan  produktivitas  dan  bobot  sapi karena  jumlah  dan  kualitas  pakan  tidak selalu  tersedia  sepanjang  tahun,  melimpah pada  musim  hujan  dan  kekurangan  pada musim  kemarau.  Terlebih  lagi  Kabupaten Sumbawa  didominasi  oleh  lahan  kering dengan  rata-rata  hujan  hanya  4-5  bulan  per tahun  (Hilmiati,  2019).  Beberapa  tahun terakhir mulai berkembang sistem peternakan  sapi  intensif  dan  semi  intensif yang  lebih  fokus  pada  penggemukan  sapi, namun  jumlahnya  masih  minim.  Untuk meningkatkan  kapasitas  usaha  peternakan sapi  masyarakat,  salah  satu  faktor  yang sangat dibutuhkan oleh para peternak adalah dukungan finansial.
Terkait  dukungan  finansial,  lembaga yang  sangat  terkait  adalah  bank.  Kehadiran bank  konvensional  sebagai  penyalur  kredit telah  lama  dirasakan  manfaatnya  oleh peternak  sapi.  Akan  tetapi,  perkembangan bank syariah dalam satu  dekade terakhir ini patut  dicermati  sebagai  salah  satu  solusi baru masyarakat dalam melakukan berbagai jenis  transaksi  keuangan  mereka.  Bank syariah  menambah  keleluasaan  masyarakat dalam  memilih  lembaga  keuangan  yang sesuai  dengan  kebutuhan  masing-masing individu, baik dari segi keuntungan ekonomi maupun  dari  segi  syariat.  Hal  ini  didukung pula  dengan  adanya  merger  tiga  bank syariah  nasional  pada  bulan  Februari  tahun 2021  lalu,  yaitu  Bank  Syariah  Mandiri, Bank  BNI  Syariah,  dan  Bank  BRI  Syariah menjadi  Bank  Syariah  Indonesia  (BSI). Langkah ini dapat menjadi motor penggerak bagi  peningkatan market  share perbankan syariah di Indonesia di masa mendatang.
Salah  satu  fungsi  utama  bank  syariah adalah  menyalurkan  dana  kepada  nasabah dalam  bentuk  pembiayaan  (Ismail,  2011). Pembiayaan syariah diharapkan dapat menutupi kekurangan kredit bank konvensional  yang  hanya  menawarkan pinjaman  uang  dan  dinilai  masih  rentan dengan  unsur  ribawi.  Kajian  tentang pembiayaan  syariah  untuk  sektor  pertanian dan peternakan sebelumnya telah dilakukan, diantaranya Fatira, dkk. (2020) menjelaskan bahwa  lembaga  keuangan  mikro  syariah (LKMS)  dapat  memberikan  pembiayaan dengan  akad mudharabah kepada  peternak. Dalam  penelitian  lain,  Roifah  (2015) menjelaskan  bahwa  lembaga  keuangan syariah  (LKS)  menerapkan  pembiayaan murabahah  bil  wakalah ,  yaitu  jual  beli dengan  cara  pembelian  yang  diwakilkan.
Sedangkan Fajarningtyas (2007)
menjelaskan  bahwa  skema musyarakah dapat  diterapkan  pada  pembiayaan  untuk peternakan  sapi.  Melalui  penelitian  ini, diharapkan  dapat  memberikan  rekomendasi
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
model pembiayaan syariah yang tepat sesuai dengan  pola  dan  karakteristik  usaha peternakan sapi yang dijalankan, agar dapat diserap  dan  dimanfaatkan  secara  maksimal untuk  kemajuan  usaha  peternak  serta menepis unsur ribawi.

## LANDASAN TEORI Bank Syariah
Bank  syariah  merupakan  bank  yang beroperasi  dengan  prinsip-prinsip  syariah Islam.  Di  dalam  operasinya  bank  syariah mengikuti  aturan  Al-Quran,  Hadits,  dan regulasi  dari  pemerintah.  Sesuai  dengan perintah dan larangan syariah, maka praktik- praktik  yang  mengandung  unsur  riba dihindari,  sedangkan  yang  diikuti  adalah praktik-praktik  bisnis  yang  dilakukan  di zaman  Rasulullah.  Perbedaan  pokok  antara bank  syariah  dengan  bank  konvensional adalah  adanya  larangan  riba  (bunga)  bagi bank  syariah.  Riba  dilarang  sedangkan  jual beli  ( al  abai )  dihalalkan.  Ini  berarti membayar  dan  menerima  bunga  atas  uang yang dipinjam/dipinjamkan adalah dilarang. Dalam operasionalnya, baik  dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun  dalam  penyaluran  dana  kepada masyarakat, bank syariah tidak memperhitungkan  bunga  tetapi  berdasarkan prinsip  jual  beli  dan  bagi  hasil  (Martono, 2002).
Bank  syariah  terdiri  dari  dua  kata yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu  lembaga  keuangan  yang  berfungsi sebagai  perantara  keuangan  dari  dua  pihak, yaitu  pihak  berkelebihan  dana  dan  pihak yang  kekurangan  dana.  Kata  syariah  dalam versi  bank  syariah  di  Indonesia  adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan  oleh  pihak  bank  dan  pihak  lain untuk  pembiayaan  kegiatan  usaha  dan kegiatan  lainnya  sesuai  dengan  hukum Islam. Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi  “bank  syariah”.  Bank  syariah adalah  suatu  lembaga  keuangan  yang
berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan  dana  dengan  pihak  yang kekurangan  dana  untuk  kegiatan  usaha  dan kegiatan  lainnya  sesuai  dengan  hukum Islam.  Selain  itu  bank  syariah  biasa  disebut Islamic  banking atau interest  fee  banking ,
yaitu  suatu  sistem  perbankan  yang  dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga ( riba ), spekulasi ( maisir ), dan ketidakpastian ( gharar ) (Ali, 2010).
Pengertian  bank  dalam  Islam  atau bank  syariah  adalah  bank  yang  beroperasi dengan  tidak  bergantung  pada  bunga.  Pada definisi  lain,  perbankan  syariah  adalah lembaga  perbankan  yang  selaras  dengan sistem  dan  etos  Islam.  Dengan  kata  lain, bank syariah adalah lembaga keuangan/perbankan  yang  operasional  dan produknya dikembangkan berdasarkan syariat  Islam  (  Al-Quran  dan  Hadits)  dan menggunakan  kaidah-kaidah  fiqh  (Iska, 2012).
Pembiayaan syariah Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah  menurut  Undang-Undang  nomor  10 tahun  1998  tentang  Perbankan  Syariah adalah  penyediaan  uang  atau  tagihan  yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan  atau  kesepakatan  antara  bank dengan  pihak  lain  yang  mewajibkan  pihak yang  dibiayai  untuk  mengembalikan  uang atau  tagihan  tersebut  setelah  jangka  waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah  dalam  menyalurkan  dana  kepada pihak  lain  selain  bank  berdasarkan  prinsip syariah.  Penyaluran  dana  dalam  bentuk pembiayaan  didasarkan  pada  kepercayaan yang  diberikan  oleh  pemilik  dana  kepada pengguna  dana.  Penerima  pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan  pembiayaan  yang  telah diterimanya  sesuai  dengan  jangka  waktu
………………………………………………………………………………………………………

## ………………………………………………………………………………………………………
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
yang  telah  diperjanjikan  dalam  akad pembiayaan (Ismail, 2011).
Menurut  Undang-Undang  nomor  21 Tahun  2008  tentang  Perbankan  Syariah pasal  1  ayat  12  menyatakan  bahwa  prinsip syariah  adalah  prinsip  hukum  Islam  dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan  oleh  lembaga  yang  memiliki kewenangan  dalam  penetapan  fatwa  di bidang  syariah.  Selain  berdasarkan  prinsip syariah,  perbankan  syariah  dan  lembaga keuangan  syariah  juga  berasaskan  prinsip demokrasi  ekonomi  dan  prinsip  kehati- hatian.
Praktek  pembiayaan  bank  syariah mempunyai  sebuah  sistem  yang  harus mengikuti  ketentuan  yang  digariskan  dalam Undang-Undang  Perbankan,  yakni  harus berpedoman  pada  prinsip  syariah,  yaitu prinsip mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah (Dewi, 2007).
Produk pembiayaan syariah
Menurut
OJK (2017), Dalam
menyalurkan  dananya  pada  nasabah,  secara garis  besar  produk  pembiayaan  syariah terbagi  kedalam  empat  kategori  yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: 1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli,
2) Pembiayaan dengan prinsip sewa,
3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, 4) Pembiayaan dengan akad pelengkap 1)    Prinsip jual Beli (Ba'i) Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan  dengan  adanya  perpindahan kepemilikan  barang  atau  benda  (transfer  of property). Tingkat keuntungan bank ditentukan  di  depan  menjadi  bagian  harga atas  barang  yang  dijual.  Transaksi  jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya  dan  waktu  penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:
a)     Pembiayaan murabahah
Murabahah  (al-bai  bi  tsaman  ajil)  lebih dikenal  sebagai  murabahah  saja.  Murabahah berasal  dari  kata  ribhu  (keuntungan),  adalah transaksi  jual  belil  di  mana  bank  menyebut jumlah keuntungannya.  Bank bertindak sebagai penjual,  sementara  nasabah  sebagai  pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah  keuntungan  (marjin)  Kedua  belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu  pembayaran.  Harga  jual  dicantumkan dalam  akad  jual  beli  dan  jika  telah  disepakati tidak  dapat  berubah  selama  berlakunya  akad. Dalam  perbankan  murabahah  selalu  dilakukan dengan  cara  pembayran  cicilan  (bi  tsaman  ajil, atau  muajjal).  Dalam  transaksi  ini  barang diserahkan  segera  setelah  akad,  sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan. b)    Pembiayaan Salam
Salam adalah transaksi jual beli di mana barang  yang  diperjualbelikan  belum  ada.  Oleh karena  itu,  barang  diserahkan  secara  tangguh sementara  pembayaran  dilakukan  secara  tunai. Bank  bertindak  sebagai  pembeli,  sementara nasabah  sebagai  penjual.  Sekilas  transaksi  ini mirip  jual  beli  ijon,  namun  dalam  transaksi  ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan  barang  harus  ditentukan  secara pasti.Dalam  praktek  perbankan,  ketika  barang telah  diserahkan  kepad  bank,  maka  bank  akan menjualnya  kepada  rekanan  nasabah  atau nasabah  itu  sendiri  secara  tunai  atau  secara cicilan.  Harga  jual  yang  ditetapkan  oleh  bank adalah  harga  beli  bank  dari  nasabah  ditambah keuntungan.  Dalam  hal  ini  bank  menjualnya secara tunai biasanya disebut dengan pembiayaan  talangan  ( bridging  financing ). Sedangkan  dalam  hal  bank  menjualnya  secara cicilan.
c)      Pembiayaan Istishna'
Produk  istishna'  menyerupai  produk salam,  tapi  dalam  istishna'  pembayarannya dapat  dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin)  pembayaran.  Skim  istishna'  dalam Bank  Syariah  umumnya  diaplikasikan  pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.
2)    Prinsip Sewa (jarah)
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan  manfaat.  Jadi  pada  dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinnya.  Bila  pada  jual-beli  objek transaksinya  adalah  barang  pada  ijarah  objek transaksinya adalah jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya  kepada  nasabah.  Karena  itu dalam perbankan syariah dikenal ijarah muntahhiyah  bittamlik (sewa  yang  diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian. 3)    Prinsip Bagi Hasil (Syirkah) a)     Pembiayaan musyarakah
Bentuk  umum  dari  usaha  bagi  hasil adalah  musyarakah  (syirkah  atau  syarikah). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan  para  pihak  yang  bekerja  sama  untuk meningkatkan  nilai  aset  yang  mereka  miliki secara bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan  dua  pihak  atau  lebih  di  mana mereka  secara  bersama-sama  memadukan seluruh  bentuk  sumber  daya  baik  yang berwujud  maupun  yang  tidak  berwujud.  Secara spesifik  bentuk  kontribusi  dari  pihak  yang bekerja  sama  dapat  berupa  dana,  barang perdagangan  (trading  asset),  kewirausahaan (entrepreneurship), kepandaian (skill), kepemilikan  (property),  peralatan  (equipment), atau  intangible  asset  (seperti  hak  paten  atau goodwill),  kepercayaan  atau  reputasi  (credit worthiness)  dan  barang-barang  lainnya  yang dapat  dinilai  dengan  uang.  Dengan  meragkum seluruh  kombinasi  dari  bentuk  kontribusi masing-masing pihak dengan atau tanpa batasan waktu menjadikan produk ini sangat fleksibel.
b)    Pembiayaan Mudharabah
Secara spesifik terdapat bentuk musyarakah  yang  populer  dalam  produk perbankan syariah yaitu mudharabah.
Mudharabah  adalah  bentuk  kerja  sama  anatara dua  atau  lebih  pihak  di  mana  pemilik  modal kepada  pengelola (mudharib) dengan  suatu perjanjian  pembagian  keuntungan.  Bentuk  ini menegaskan kerja sama dalam paduan
kontribusi 100% modal kas dari shahib al-maal dan keahlian dari mudharib. Transaksi jenis ini tidak  mensyaratkan  adanya  wakil shahib  al- maal dalam  manajemn  proyek.  Sebagai  orang kepercayaan, mudharib harus  bertindak  hati- hati  dan  bertanggung  jawab  untuk  setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan  sebagai  wakil shahib  al-maal dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu  untuk  menciptakan  laba  optimal. Perbedaan  yang  essensial  dari  musyarakah  dan mudharabah  terletak  pada  besarnya  kontribusi atas manajemen dan keuangan atau salah satu di anatara  itu.  Dalam  mudharabah,  modal  hanya berasal  dari  satu  pihak,  sedangkan  dalam musyarakah  modal  berasal  dari  dua  pihak  atau lebih.  Musyarakah  dan  dan  mudharabah  dalam literatur fiqih berbentuk  perjanjian kepercayaan (uqud  al-amanah) yang  menuntut  tingkat kejujuran yang tinggi dan menjunjung keadilan. Karenanya masing-masing pihak harus menjaga kejujuran untuk kepentingan bersama dan setiap usaha  dari  masingn-masing  pihak  untuk melakukan kecurangan dan ketidakadilan pembagian pendapatan betul-betul akan merusak ajaran islam. Menurut Supriyadi (2003), sistem pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut  sudut  pandang  yuridis  adalah  sebagai berikut:
1. Pembiayaan  bagi  hasil  berdasarkan  prinsip mudharabah dan prinsip musyarakah.
2. Pembiayaan  jual  beli  berdasarkan  prinsip murabahah, prinsip istishna, dan prinsip as- salam.
3. Pembiayaan  sewa-menyewa  berdasarkan prinsip ijarah (sewa  murni)  dan ijarah  al- muntahia  bit-tamlik (sewa  beli  atau  sewa dengan hak opsi)
Menurut Nurnasrina dan P. Adiyes Putra (2018),  berdasarkan  akad,  pembiayaan  dapat digolongkan atas:
a. Pembiayaan dengan akad jual beli Merupakan  kesepakatan  pembiayaan antara  bank  dengan  nasabah  berdasarkan  pada prinsip  jual  beli.  Prinsip  jual  beli  dilaksanakan
………………………………………………………………………………………………………

## ………………………………………………………………………………………………………
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan  barang  atau  benda.  Transaksi  jual beli  dapat  dibedakan  berdasarkan  bentuk pembayaran  dan  waktu  penyerahan  barangnya, yakni sebagai berikut:
● Pembiayaan Murabahah, adalah suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk  pembiayaan  pembelian  atas  suatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah.
● Pembiayaan Salam ,  adalah  jual  beli  dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.
● Pembiayaan Istishna, adalah jual beli barang dalam  bentuk  pemesanan  pembuatan  barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan (Umam, 2016).
b. Pembiayaan  dengan  akad  sewa  menyewa  atau sewa beli
Merupakan pembiayaan yang disalurkan berdasarkan  perjanjian  sewa  menyewa  atau sewa  beli  antara  bank  dengan  nasabah.Dalam pembiayaan ini, objeknya dapat berupa jasa.Akad  yang  digunakan  yakni  akad ijarah dan  akad ijarah  muntahiya  bittamlik.Ijarah adalah  sewa  menyewa  atas  jasa  suatu  barang antara  pemilik  objek  sewa  (bank)  dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan berupa  sewa  atau  upah  bagi  pemilik  objek sewa.Sedangkan ijarah  muntahiya  bittamlik adalah  sewa  beli  antara  pemilik  objek  (bank) dengan  penyewa  (nasabah)  yang  diakhiri dengan  perpindahan  kepemilikan  objek ijarah muntahiya  bittamlik dari  bank  ke  nasabah melalui akad jual beli atau hibah.
c. Pembiayaan dengan akad bagi hasil
( partnership)
Merupakan  pembiayaan  yang  bersifat penanaman  modal  berdasarkan  kesepakatan antara  bank  dengan  nasabah.  Pada  pembiayaan ini, akad yang digunakan yaitu:
● Pembiayaan Musyarakah , adalah penanaman dana dari pemilik dana untuk mencampurkan dana  mereka  pada  suatu  usaha  tertentu dengan  pembagian  keuntungan  berdasarkan
nisbah  yang  telah  disepakati  sebelumnya, sedangkan  kerugian ditanggung  semua pemilik  dana  berdasarkan  dana  masing- masing.
● Pembiayaan Mudharabah,
adalah penanaman  dana  dari  pemilik  dana  kepada pengelola  dana  untuk  melakukan  kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan  metode  bagi  untung  dan  rugi antara  kedua  pihak  berdasarkan  nisbah  yang telah disepakati (Riadi, 2014).
d. Pembiayaan  dengan  akad  pinjam  meminjam dalam bentuk piutang qardh
Pembiayaan  jenis  ini  berlaku  prinsip qardh dimana  bank  tidak  mengharapkan keuntungan  atau  pengembalian  lebih  dari pembiayaan yang diberikan. Namun pembiayaan ini bisa digunakan untuk menunjang  atau  penghantar  akad  yang  lainnya, misalnya  dalam  produk take  over nasabah  dari bank  konvensional  ke  bank  syariah,  bank syariah  terlebih  dahulu  melunasi  hutang nasabah  ke  bank  konvensional  lewat  akad qardh,  setelah  itu  baru  kemudian  disepakati akad  kedua  dan  berikutnya  antara  nasabah dengan bank syariah.
Peternak, peternakan, dan peternakan sapi Berdasarkan Peraturan
Pemerintah
Republik Indonesia nomor 6 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak, peternak adalah perorangan  warga  negara  lndonesia  atau korporasi  yang  melakukan  usaha  peternakan. Sedangkan  peternakan  adalah  segala  urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit  dan/atau  bakalan,  pakan,  alat  dan  mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.  Usaha  peternakan  adalah kegiatan usaha budidaya ternak untuk menghasilkan  bahan  pangan,  bahan  baku industri, dan kepentingan masyarakat lainnya di suatu tempat tertentu secara terus menerus.
Menurut Undang Undang nomor 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan,  ternak  ialah hewan piara, yang kehidupannya yakni
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
mengenai tempat, perkembanganbiakannya serta  manfaatnya  diatur  dan  diawasi  oleh manusia  serta  dipelihara  khusus  sebagai penghasil  bahan-bahan  dan  jasa-jasa  yang berguna  bagi  kepentingan  hidup  manusia. Peternak  ialah  orang  atau  badan  hukum  dan atau buruh peternakan, yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber  kepada  peternakan.  Sedangkan peternakan ialah pengusahaan ternak.
Salah  satusubsektor  dalam  pertanian adalah sub sektor peternakan, dimana kegiatannya  berupa  pengelolaan  komoditas ternak.  Hasil  dari  usaha  peternakan  dapat berupa  susu,  daging  dan  telur.  Sapi  merupakan salah satu komoditas pada sub sektor peternakan. Sapi memiliki beberapa jenis, yaitu sapi potong yang memproduksi daging dan sapi perah  yang  memproduksi  susu.  Sapi  potong merupakan hewan ternak yang dapat menopang kebutuhan  konsumsi  daging,  karena  sapi  dapat diternakkan  secara  sederhana,  mudah,  disukai banyak  kalangan  masyarakat  dan  tubuhnya cukup  besar  apabila  dibandingkan  dengan ternak  lain.  Daging  sapi  memiliki  keunggulan sebagai  suatu  produk,  yaitu  sebagai  penyedia gizi yang baik (Yulianto dan Saparinto, 2010).
Sektor Agribisnis berperan sangat strategis.Walaupun  demikian,  sektor  agribisnis dihadapkan pada banyak permasalahan, terutama  lemahnya  permodalan.Karakteristik usaha  pertanian  yang  memiliki  banyak  resiko dan  ketidakpastian  menyebabkan  rendahnya minat lembaga keuangan untuk mendanai usaha tersebut.Dengan  demikian,  produk  lembaga keuangan  syariah  berpeluang  besar  untuk diterapkan, karena sektor pertanian membutuhkan  pembiayaan  yang  fleksibel terutama  dalam  pembagian  keuntungan  atau kerugian dalam berusaha (Sutawi, 2007).
Dalam  rangka  untuk  mengoptimalkan keaktifanperan  bank  syariah  dalam  sektor perternakan  makadibentuklah  skema  model aktivasi  peran  bank  syariahdalam  usaha  ternak sapi potong. Bank syariah dapatberperan secara langsung dan tidak langsung dalammemecahkan
permasalahan  dan  mempertangguhusaha  ternak sapi.
Peran
langsung dilakukan denganpendekatan  kontrak/akad  dan  model pembiayaan,  sedangkan  peran  tidak  langsung adalah  dengan  melaluiprogram Corporate Social
Responsibility untukmemperbaiki kondisi dasar peternak maupun usahanyadengan cara melakukan
pelatihan dan pendampinganapabila  belum  yakin  kalau  diberi pembiayaanlangsung usaha tersebut akan berhasil (Hidayah, dkk. 2014).
Kondisi  yang  kering  di  Kabupaten Sumbawa  telah  mendorong  petani  untuk menerapkan sistem usaha tani integrasi tanaman pakan-ternak  dengan  sapi  Bali  sebagai  ternak yang  paling  umum  diusahakan.  Sapi  Bali  telah dikenal  sebagai  ternak  yang  toleran  kekeringan dengan kemampuannya untuk mengubah pakan berkualitas  rendah  menjadi  produksi  dan reproduksi (Hilmiati, 2019).

## METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara  Barat  dalam  rentan  waktu  Bulan  Juli 2021  hingga  Bulan  Desember  2021.Metode penelitian  yang  digunakan  adalah  kualitatif deskriptif.  Sumber  data  yang  digunakan  yaitu data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah observasi,  wawancara,  serta  dokumentasi.  Data primer  diperoleh  melalui  wawancara  dan diskusi  tidak  terstruktur  dengan  berbagai  pihak yang  terkait  dengan  usaha  peternakan  sapi  dan lembaga  pembiayaan,  diantaranya  pihak  Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, organisasi peternakan,  pihak  bank,  serta  peternak  itu sendiri.  Data  sekunder  dikumpulkan  dari  buku, jurnal,  website,  dan  sumber  lainnya.  Analisis data dilakukan dengan model kualitatif interaktif  Miles  dan  Huberman  melalui  reduksi data,  sajian  data,  dan  penarikan  kesimpulan. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi teknik dengan membandingkan data hasil observasi, data hasil wawancara, dan data dokumentasi.
………………………………………………………………………………………………………

## ………………………………………………………………………………………………………
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran umum dan potensi peternakan sapi di Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa
1. Kondisi topografi dan iklim
Secara  umum,  wilayah  Kabupaten Sumbawa  memiliki  topografi  yang  tidak  rata dan  cenderung  berbukit  dengan  ketinggian beragam  antara  0  hingga  1.730  meter  di  atas permukaan  air  laut.  Walaupun  demikian, Kabupaten Sumbawa memiliki kawasan padang rumput  dan  lahan  kosong  yang  cukup  luas sebagai  lahan  gembala  sapi.  Di  Kecamatan Moyo  Hilir  sendiri,  masih  terdapat  cukup banyak  lahan  kosong  yang  dapat  dimanfaatkan sebagai  lahan  gembala  sapi,  baik  lahan  milik pribadi  maupun  lahan  umum.  Di  kalangan masyarakat Kabupaten Sumbawa, lahan gembala umum ini dikenal dengan istilah ”lar”. Dalam  lar  tersebut,  setiap  peternak  berhak menggembalakan sapi mereka untuk memperoleh  pakan.  Ketersediaan  lahan  sangat berpengaruh pada ketersediaan pakan sapi, yang masih  sangat  tergantung  pada  hijauan  alami yang disediakan oleh alam.
Dari  segi  iklim,  Kabupaten  Sumbawa merupakan  daerah  yang  beriklim  tropis  dengan dua  musim,  yakni  musim  hujan  dan  musim kemarau. Dalam setahun, musim kemarau lebih mendominasi  dibandingkan  musim  hujan, dimana  dapat  terjadi  bulan-bulan  kering  yang cukup panjang antara 6 hingga 8 bulan. Kondisi ini  sangat  mempengaruhi  ketersediaan  pakan alami  sapi  yang  masih  mengandalkan  hijauan dari  alam.  Pakan  cukup  melimpah  pada  musim hujan,  namun  sangat  terbatas  pada  musim kemarau
2. Dukungan sektor pertanian
Kondisi  iklim  dan  curah  hujan  juga sangat
mempengaruhi pola pertanian masyarakat.  Bagi  warga  masyarakat  yang memiliki  lahan  pertanian  tadah  hujan,  mereka hanya  dapat  memaksimalkan  lahannya  untuk ditanami  sekali  dalam  setahun.  Namun  bagi warga masyarakat yang memiliki lahan
pertanian  yang  dialiri  irigasi,  mereka  dapat memaksimalkan  lahannya  untuk  ditanami  tiga kali  dalam  setahun.  Hal  ini  juga  akan mempengaruhi  pola  peternakan  sapi  mereka, dimana  pada  saat  musim  hujan  ketika  lahan pertanian ditanami, para peternak menggembalakan  sapi  mereka  di  ladang  atau lahan yang jauh dari lahan pertanian, agar tidak merusak  tanaman  pertanian.  Sebaliknya,  ketika panen telah usai,  para peternak akan membawa sapi mereka  ke  lahan  pertanian  untuk memperoleh  pakan  dari  sisa  hasil  panen.  Iklim yang kering mendorong masyarakat untuk dapat menyesuaikan  kondisi  lahan  dengan  jenis komoditas  pertanian  yang  mereka  tanam. Sebagian besar masyarakat menanam padi pada musim  hujan,  dan  pada  musim  kemarau menanam  komoditas-komoditas  yang  toleran terhadap  kering  seperti  jagung  dan  kacang- kacangan.  Pertanian  padi  dan  jagung  di Kabupaten  Sumbawa  merupakan  salah  satu potensi  yang  sangat  menjanjikan  bagi  usaha peternakan sapi, jika dapat dimanfaatkan secara tepat.  Dalam  kurun  waktu  tiga  tahun  terakhir, Kabupaten Sumbawa menjadi kabupaten dengan  luas  panen  padi  terbesar  kedua  di Provinsi  NTB  setelah  Kabupaten  Lombok Tengah,  dengan  luas  panen  51.728  hektar  pada tahun 2020. Luas panen padi per kabupaten/kota  di  Provinsi  NTB  tahun  2018  - 2020 dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut: Tabel 1. Luas Panen Padi Per Kabupaten/Kota  di  Provinsi  NTB  Tahun 2018 – 2020 (Ha)
Sumber: data.ntbprov.go.id
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
Kabupaten  Sumbawa  juga  tercatat sebagai  salah  satu  lumbung  jagung  nasional. Dalam tiga tahun terakhir, Kabupaten Sumbawa memiliki luas panen jagung terbesar di Provinsi NTB.  Seperti  halnya  jerami  padi,  sisa  tanaman jagung  juga  sangat  bermanfaat  sebagai  pakan sapi,  dan  dapat  menjadi  alternatif  pemenuhan pakan  di  musim  kemarau.  Terlebih  lagi  jika para  peternak  dapat  mengolah  limbah  hasil pertanian  ini  menjadi  pakan  fermentasi,  maka masalah  ketersediaan  pakan  di  musim  kemarau dapat  diatasi  baik  dari  segi  kuantitas  maupun kualitas. Luas panen jagung per kabupaten/kota di Provinsi NTB tahun 2018 - 2020 dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2. Luas Panen Jagung Per Kabupaten/ Kota  di  Provinsi  NTB  Tahun  2018  –  2020 (Ha)
No. Kabupaten/K ota Tahun 2018 2019 2020 1 Sumbawa 113.56 3 110.03 5 89.40 9 2 Bima 65.168   76.952  61.66 5 3 Dompu 79.382   81.742  58.18 3 4 Lombok Timur 24.701   22.560  21.57 9 5 Lombok Tengah 9.607   13.973  14.43 9 6 Lombok Utara 7.226 9.504  11.02 8 7 Sumbawa Barat 11.840   16.386  10.66 2 8 Lombok Barat 10.056   13.636  9.067 9 Kota Bima 4.784 8.492  6.807 10  Mataram 50 174 55 Sumber: data.ntbprov.go.id 3. Sistem peternakan sapi
Pada  umumnya,  para  peternak  sapi  di Kabupaten Sumbawa masih menerapkan sistem peternakan  ekstensif  (tradisional),  dimana  sapi dilepas  liarkan  secara  alami  di  sebuah  lahan gembala  yang  luas,  dengan  hanya  tergantung pada  ketersediaan  pakan  alami  yang  ada  di
lahan tersebut. Pemilik sapi melakukan pemantauan  secara  berkala  dalam  kurun  waktu dua  hingga  tiga  hari  sekali,  bahkan  lebih. Biasanya peternak melepas sapi mereka di lahan milik pribadi maupun milik umum.
Selain  sistem  peternakan  ekstensif,  para peternak  juga  menerapkan  sistem  peternakan semi intensif dengan mengkombinasikan sistem peternakan ekstensif dan sistem peternakan sapi di  kandang.  Dengan  sistem  ini,  biasanya  sapi akan dilepas liarkan pada pagi hingga sore hari dan  dikandangkan  pada  malam  hari.  Siklus tersebut  terus  berlanjut  setiap  harinya.  Di kandang,  para  peternak  juga  menyediakan pakan  untuk  hewan  ternak  mereka,  baik  pakan dari  hijauan  alami  maupun  pakan  dari  limbah hasil  pertanian  padi  atau  jagung.  Walaupun sedikit  berbeda  dengan  sistem  peternakan ekstensif,  namun  sistem  peternakan  semi intensif  ini  juga  dinilai  masih  kurang  efektif untuk meningkatkan bobot sapi secara signifikan.  Hal  ini  disebabkan  oleh  rendahnya kuantitas  dan  kualitas  pakan  yang  tersedia  di lahan pada saat sapi dilepas liarkan.
Beberapa tahun terakhir, sebagian peternak  mulai  menerapkan  sistem  peternakan intensif  di  kandang  modern  dengan  tujuan penggemukan. Dengan sistem ini, sapi dikandangkan secara penuh dan dipenuhi segala kebutuhan  makan  minumnya  oleh  peternak. Sapi  yang  diternak  dengan  sistem  intensif  ini akan  diseleksi  secara  ketat  oleh  peternak. Umumnya  peternak  akan  memilih  sapi  jantan dengan  kualitas  terbaik  dengan  usia  minimal dua  tahun.  Untuk  sapi  betina,  biasanya  lebih difokuskan  untuk  pembibitan.  Selanjutnya  sapi pilihan  tersebut  diternak  dalam  kurun  waktu enam bulan. Berbeda dengan sistem peternakan ekstensif  dan  semi  intensif  yang  masih mengandalkan  pakan  alami  di  lahan,  pada sistem peternakan intensif pakan yang diberikan lebih beragam. Para peternak biasanya menyediakan  pakan  hijauan  rumput  segar, lamtoro,  konsentrat,  hingga  pakan  fermentasi. Targetnya  adalah  peningkatan  bobot  rata-rata 0,5  hingga  1,2  Kg  per  hari.  Dengan  demikian,
………………………………………………………………………………………………………

## ………………………………………………………………………………………………………
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
nilai ekonomi sapi tentunya akan meningkat dan memberikan  keuntungan  yang  lebih  besar  bagi para peternak.
4. Populasi sapi
Kabupaten Sumbawa merupakan daerah penghasil sapi terbesar dari sepuluh kabupaten/kota  yang  ada  di  Provinsi  NTB,  dan menjadi  salah  satu  daerah  lumbung  sapi nasional terbesar keempat setelah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan dengan jumlah total populasi sapi di  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat,  maka  lebih dari  20%  populasi  sapi  tersebut  berada  di Kabupaten  Sumbawa.  Data  populasi  sapi  per kabupaten/kota  di  Provinsi  NTB  tahun  2017 hingga 2019 dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 3. Populasi sapi per kabupaten/kota di Provinsi NTB Tahun 2017 – 2019 (ekor)
Kabupaten/ Kota Tahun 2017 2018 2019 Sumbawa 246.50 6 247.70 2 257.29 4 Kabupaten Bima 186.58 6 195.92 1 204.72 2 Lombok Tengah 171.51 8 173.26 6 176.98 3 Dompu 127.10 8 133.28 2 140.71 9 Lombok Timur 130.89 0 133.56 9 139.06 3 Lombok Barat 106.64 0 113.35 8 119.18 5 Lombok Utara 91.112   92.556   93.675 Sumbawa Barat 65.383   68.218   75.872 Kota Bima 21.702   23.511   24.692 Mataram 2.094 2.187 2.152
Sumber: https://ntb.bps.go.id
Dari  penjelasan  di  atas,  tergambar  jelas bahwa  secara  umum  Kabupaten  Sumbawa memiliki  potensi  peternakan  sapi  yang  sangat menjanjikan  dan  terus  dapat  dikembangkan. Dari  segi  geografis,  Kabupaten  Sumbawa
memiliki  lahan  yang  cukup  luas  sebagai  lokasi penggembalaan  dan  kandang  serta  menjadi sumber hijauan makanan ternak (HMT). Di sisi lain,  sisa  hasil  panen  padi  dan  jagung  yang melimpah juga menjadi sumber pakan potensial di musim kemarau. Yang tak kalah pentingnya, saat ini Kabupaten Sumbawa memiliki populasi sapi  yang  cukup  tinggi  sebagai  modal  utama untuk  mengembangkan  sektor  usaha  ini kedepannya.  Kabupaten  Sumbawa  juga  tercatat sebagai  kabupaten  dengan  populasi  sapi tertinggi  di  Provinsi  NTB  dan  menjadi  salah satu lumbung sapi nasional.
Jenis  Pembiayaan  Yang  Diperoleh  Peternak Sapi Saat Ini
Saat  ini,  sebagian  besar  peternak  telah memperoleh  berbagai  jenis  pembiayaan  dari berbagai bank yang berbeda. Ada peternak yang memperoleh pembiayaan dari bank konvensional,  ada  pula  yang  memperoleh pembiayaan  dari  bank  syariah.  Pola  bayar (angsuran) yang diterapkan juga beragam, mulai dari pola angsuran bulanan, musiman per enam bulan, dan pembayaran lumpsum sekaligus.
Dari  berbagai  keterangan  peternak  yang diwawancarai,  seluruhnya  pernah  mendapatkan fasilitas  pembiayaan  dari  bank,  baik  syariah maupun  konvensional.  Berdasarkan  keterangan tersebut  juga  diketahui  bahwa  sejauh  ini  Bank BRI  masih  mendominasi  dalam  hal  pemberian kredit  di  wilayah  Kecamatan  Moyo  Hilir.  Hal ini dibenarkan pula oleh Kasubbag Perencanaan dan  Program  Dinas  Peternakan  dan  Kesehatan Hewan  Kabupaten  Sumbawa  Bapak  Satria Utama,  S.Pt.,  M.Si  yang  menyatakan  bahwa sebagian  besar  peternak  di  wilayah  Kecamatan Moyo  Hilir  telah  menjadi  nasabah  Bank  BRI. Mereka  pada  umumnya  mendapat  kredit  KUR dengan  sistem  angsuran  musiman,  antara  6 bulan atau 12 bulan.
Hal  senada  juga  diungkapkan  oleh Penyuluh  Pertanian  Wilayah  Kecamatan  Moyo Hilir,  Bapak  Sahabuddin  yang  menyatakan bahwa  dari  pengalaman  Beliau  mendampingi peternak  di  wilayah  Kecamatan  Moyo  Hilir, sebagian  besar  peternak  telah  mendapat  kredit
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
KUR  dari  Bank  BRI.  Menurut  Beliau,  hal tersebut  terjadi  karena Bank BRI menjadi  bank pertama  yang  hadir  di  tengah  masyarakat dibandingkan  bank-bank  lainnya.  Sebagian besar  peternak  menerapkan  pola  angsuran musiman  selama  enam  bulanan  dan  pola angsuran lumpsum per tahun.
Pernyataan  tersebut  diperkuat  oleh Wakil  Ketua  PEPEHANI  (Persatuan  Pedagang Peternak Hewan Nasional  Indonesia) Sumbawa Bapak Baharuddin HU yang mengatakan bahwa rata-rata  pelaku  usaha  ternak  sapi  mengajukan kredit  ke  Bank  BRI.  Umumnya  mereka mendapatkan kredit KUR dengan pola angsuran bulanan  dan  musiman.  Akan  tetapi,  pola angsuran musiman lebih mendominasi dibandingkan pola bayar bulanan. Pola angsuran  bulanan  biasanya  diberikan  kepada peleleh, yaitu pelaku usaha jual beli sapi dengan sistem opor pendek.
Menindaklanjuti hasil wawancara tersebut  di  atas,  peneliti  kemudian  melakukan kunjungan  dan  wawancara  kepada  pihak  Bank BRI untuk konfirmasi data dimaksud. Bank BRI yang dituju adalah Bank BRI Unit Kota 1, yang merupakan  unit  kerja  yang  menangani  wilayah kerja  Kecamatan  Moyo  Hilir.  Terkait  kredit bagi  peternak  sapi  di  Kecamatan  Moyo  Hilir, Bapak  Herwansyah  selaku  Pgs.  Kaunit  Bank BRI  Kota  1  menjelaskan  bahwa  di  wilayah Kecamatan  Moyo  Hilir  terdapat  cukup  banyak nasabah  kredit  dengan  usaha  peternakan  sapi. Para peternak umumnya diberikan kredit KUR, namun ada pula yang mendapat kredit kupedes. Sebagian  besar  nasabah  tersebut  diberikan  pola bayar lumpsum setahun, ada pula nasabah yang diberikan  pola  bayar  per  enam  bulan  dengan jangka waktu selama tiga tahun. Selain itu, ada pula  nasabah  yang  diberikan  pola  angsuran bulanan, terutama bagi nasabah dengan transaksi jual beli yang aktif.
Selain  Bank  BRI,  peneliti  juga  tertarik untuk  menggali  informasi  lebih  mendalam terkait fasilitas pembiayaan di Bank BSI, karena sebagian  besar  informan  dari  peternak  di Kecamatan  Moyo  Hilir  pernah  mendapatkan
fasilitas  pembiayaan  dari  Bank  BSI.  Dari keterangan  pihak  Bank  BSI,  Bapak  Achmad Muchtamar selaku Micro Relationship Manager Team  Leader  Bank  BSI  KCP  Sumbawa Diponegoro  mengungkapkan  bahwa  sebelum adanya  merger  tiga  bank  syariah  menjadi  BSI, di  Bank  BNI  Syariah  terdapat  pembiayaan musyarakah  musiman  untuk  sektor  usaha pertanian  dan  peternakan  sapi.  Pola  angsuran yang  diberikan  adalah  sistem  lumpsum  per enam bulan dan lumpsum per 12 bulan. Namun di  Bank  BSI  saat  ini  (setelah  merger),  produk pembiayaan  tersebut  masih  belum  ada.  Produk pembiayaan yang dipasarkan saat ini antara lain pembiayaan  KUR  dan  pembiayaan  mikro reguler  dengan  pola  angsuran  bulanan.  Jangka waktu  pembiayaan  beragam  sesuai  dengan tujuan  pembiayaan.  Untuk  tujuan  modal  kerja, tersedia  jangka  waktu  mulai  dari  enam  bulan hingga  48  bulan.  Sedangkan  untuk  tujuan investasi  penunjang  usaha,  jangka  waktu  yang diberikan mulai enam bulan hingga 60 bulan.
Dari  berbagai  keterangan  di  atas,  dapat dikelompokkan jenis pembiayaan yang umumnya  diterima  oleh  peternak  sapi  di Kecamatan  Moyo  Hilir  saat  ini,  yang  tertuang dalam Tabel 4 sebagai berikut:
Bank Akad Tujuan Ten or (bul an) Angsu ran Syariah Murab ahah Musya rakah Modal Kerja Investa si 6 – 48 6 – 60 Bulan an Konvens ional Perjanj ian Kredit Modal Kerja Investa si 6 – 12 6 – 36 6 – 60 Lump sum Bulan an 6
Bulan 12 Bulan Sumber: Data primer dan sekunder (diolah)
………………………………………………………………………………………………………

## ………………………………………………………………………………………………………
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)
Referensi pembiayaan syariah untuk peternak sapi
Untuk  menentukan  jenis  pembiayaan syariah  yang  dapat  diaplikasikan  bagi  peternak sapi,  peneliti  melakukan  studi  literatur  dari buku  maupun  jurnal  hasil  penelitian  terdahulu (data  sekunder),  serta  melakukan  wawancara dengan  pihak  perbankan  syariah  (data  primer) untuk  mengetahui  produk  pembiayaan  apa  saja yang  mereka  berikan  kepada  peternak  sapi beserta  fitur-fitur  produk  pembiayaan  tersebut. Beberapa  referensi  pembiayaan  syariah  bagi peternak sapi yang diperoleh dari data sekunder, antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut: 1. Pembiayaan dengan akad jual beli
a. Pembiayaan murabahah
Adalah  suatu  perjanjian  antara  bank dengan  nasabah  dalam  bentuk  pembiayaan pembelian  atas  suatu  barang  yang  dibutuhkan oleh  nasabah  (Nurnasrina  dan  P.  Adiyes  Putra, 2018).  Akad  ini  merupakan  akad  yang  paling lazim  digunakan  dalam  berbagai  produk pembiayaan  syariah,  terutama  untuk  tujuan pembelian barang. Akad ini tentu sangat  sesuai untuk  diterapkan  dalam  produk  pembiayaan bagi  peternak  sapi,  karena  sebagian  besar tujuannya adalah pembelian barang modal kerja berupa sapi maupun pembelian barang investasi penunjang  usaha  seperti  lahan,  kendaraan,  dan lainnya.
b. Pembiayaan salam Adalah jual beli dengan cara pemesanan dengan  syarat-syarat  tertentu  dan  pembayaran tunai  terlebih  dahulu  secara  penuh  (Nurnasrina dan  P.  Adiyes  Putra,  2018).  Menurut  peneliti, akad  ini  kurang  sesuai  untuk  diterapkan  pada produk pembiayaan bagi peternak sapi, khususnya  di  wilayah  Kecamatan  Moyo  Hilir. Karena  peternak  sangat  jarang  melakukan pembelian  barang  dengan  sistem  pemesanan dengan  syarat-syarat  tertentu.  Sebagian  besar melakukan pembelian barang ready stok seperti pembelian sapi.
c. Pembiayaan istishna Adalah  jual  beli  barang  dalam  bentuk pemesanan  pembuatan  barang  dengan  kriteria
dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan (Umam,  2016).  Akad  ini  memiliki  kemiripan dengan salam .  Menurut  peneliti,  akad  ini  juga kurang  sesuai  untuk  diterapkan  pada  produk pembiayaan  bagi  peternak  sapi,  khususnya  di wilayah Kecamatan Moyo Hilir.
Nasution  (2016)  menjelaskan  bahwa jenis  pembiayaan  untuk  pemenuhan  kebutuhan produksi  jangka  pendek  baik  untuk  tanaman pangan  maupun  non  tanaman  pangan  dapat diklasifikasikan  sebagai  modal.  Tujuan  utama jenis pembiayaan modal kerja meliputi pembiayaan untuk pembelian input seperti bibit, pupuk,  pestisida,  tenaga  kerja  air  maupun kebutuhan  listrik.  Biasanya  akad  yang  dapat digunakan  oleh  pihak  perbankan  meliputi murabahah, salam , maupun salam paralel.
Roifah  (2015)  menjelaskan  bahwa  di LKS  Asri  menerapkan  pembiayaan murabahah bil  wakalah ,  yaitu  jual  beli  dengan  cara pembelian yang diwakilkan. LKS Asri menerapkan  model  pembiayaan  ini  karena mereka  merasa  kesulitan  untuk  menyediakan barang  kebutuhan  nasabah  secara  langsung, akibat  keterbatasan  tenaga  kerja.  Pembiayaan ini  diawali  dengan  akad wakalah ,  yang  akan berakhir pada saat nasabah menyerahkan barang yang  dibeli  kepada  bank  sehingga  setelah barang  diterima  oleh  bank  maka  terjadilah pembiayaan murabahah .  LKS  Asri  tidak menggunakan  pembiayaan mudharabah  dan musyarakah karena  pihak  lembaga  keuangan mengalami kesulitan dalam menganalisis neraca. Selain itu pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini  sangat  rentan  terhadap  risiko tinggi.  Di  sisi  lain,  masyarakat  secara  umum belum mengerti tentang pembiayaan mudharabah dan musyarakah tersebut.
2. Pembiayaan dengan akad bagi hasil
a. Pembiayaan musyarakah
Adalah  penanaman  dana  dari  pemilik dana  untuk  mencampurkan  dana  mereka  pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan  berdasarkan  nisbah  yang  telah disepakati  sebelumnya,  sedangkan  kerugian
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
ditanggung  semua  pemilik  dana  berdasarkan dana masing-masing (Nurnasrina dan P. Adiyes Putra,  2018).  Akad  ini  telah  diterapkan  oleh beberapa  lembaga  pembiayaan,  namun  tidak dijalankan sesuai dengan definisi akad tersebut, terutama  dalam  hal  pembagian  kerugian  usaha. Sebagian  besar  bank  hanya  menerapkan  bagi hasil  usaha  saja,  tanpa  menerapkan  bagi  rugi. Jika  nasabah  mengalami  kerugian  usaha, mereka  tetap  harus  membayar  sejumlah  pokok hutang  dan  bagi  hasil.  Hasil  penelitian Purwanto (2017) menjelaskan bahwa peningkatan pembiayaan sektor pertanian justru menurunkan  kesejahteraan  petani  karena  para petani  harus  membayar mark  up yang  sifatnya sudah tetap kendati petani mengalami kerugian. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa akad ini masih  kurang  tepat  untuk  diterapkan  pada produk  pembiayaan  bagi  peternak  sapi  di Kecamatan Moyo Hilir.
Fajarningtyas (2007) menjelaskan bahwa  skema musyarakah diterapkan  pada pembiayaan  untuk  peternakan  sapi  karena  dana yang  diberikan  oleh  bank  digunakan  untuk membeli  sapi  perah,  sementara  biaya  pakan ternak,  tenaga  kerja,  dan  sebagainya  dibiayai oleh  peternak  sapi  sendiri.  Karena  biaya  untuk peternakan  sapi  ditanggung  oleh  kedua  belah pihak  (bank  dan  peternak),  maka  skema  yang sesuai adalah musyarakah.
b. Pembiayaan mudharabah Adalah  penanaman  dana  dari  pemilik dana  kepada  pengelola  dana  untuk  melakukan kegiatan  usaha  tertentu,  dengan  pembagian menggunakan  metode  bagi  untung  dan  rugi antara  kedua  pihak  berdasarkan  nisbah  yang telah  disepakati  (Riadi, 2014).  Menurut  Maruta (2011)  akad mudharabah merupakan  akad bermuamalah yang diperbolehkan dalam  Islam. Akad mudharabah dapat  diterapkan  pada penghimpunan  dana  maupun  pembiayaan. Dalam  penerapannya,  akad  ini  hampir  serupa dengan musyarakah .  Sehingga  peneliti  menilai bahwa  akad  ini  masih  kurang  tepat  untuk diterapkan  pada  produk  pembiayaan  bagi peternak sapi di Kecamatan Moyo Hilir.
Fatira,  dkk.  (2020)  menjelaskan  bahwa lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dapat berperan  serta  dalam  penyediaan  pembiayaan untuk  jangka  waktu  2-3  tahun  dengan memberikan pembiayaan dengan akad mudharabah dengan  pemelihara  ternak  atau peternak,  serta  memberikan  jaminan  asuransi dengan akad ta’awun tolong menolong sehingga  akan  terbentuk  kebersamaan  dalam kegiatan  usaha  ternak.  Dalam  penelitian  lain, Nasution  (2019)  menjelaskan  bahwa  pada produk pembiayaan nasabah memperoleh keringanan  karena  tidak  dikenakan  bunga  atas pinjaman,  melainkan  bagi  hasil  berdasarkan hasil  penjualan  susu  dari  nasabah  kepada koperasi.
3. Pembiayaan dengan akad sewa
a. Pembiayaan ijarah
Adalah  sewa  menyewa  atas  jasa  suatu barang  antara  pemilik  objek  sewa  (bank) dengan  penyewa  (nasabah)  untuk  mendapatkan imbalan  berupa  sewa  atau  upah  bagi  pemilik objek  sewa  (Nurnasrina  dan  P.  Adiyes  Putra, 2018).  Akad  ini  telah  diterapkan  di  beberapa bank  syariah  di  Kabupaten  Sumbawa,  seperti Bank BSI dan Bank NTB Syariah. Akan tetapi, penerapannya  masih  belum  efektif.  Bahkan hingga  saat  ini  belum  ada  nasabah  dari  sektor peternakan  yang  diberikan  produk  pembiayaan dengan  akad  tersebut.  Sehingga  peneliti  juga menilai  bahwa  akad  ini  masih  kurang  tepat untuk diterapkan pada produk pembiayaan bagi peternak sapi di Kecamatan Moyo Hilir. b. Pembiayaan ijarah muntahiya bittamlik Adalah  sewa  beli  antara  pemilik  objek (bank) dengan penyewa (nasabah) yang diakhiri dengan  perpindahan  kepemilikan  objek ijarah muntahiya  bittamlik dari  bank  ke  nasabah melalui  akad  jual  beli  atau  hibah  (Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, 2018). Dalam penerapannya, akad ini juga memiliki kemiripan dengan  akad ijarah .  Hingga  saat  ini  belum terimplementasi  dengan  baik.  Peneliti  menilai akad  ini  masih  kurang  tepat  untuk  diterapkan pada  produk  pembiayaan  bagi  peternak  sapi  di Kecamatan Moyo Hilir.
………………………………………………………………………………………………………

## ………………………………………………………………………………………………………
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Nasution  (2016)  menjelaskan  bahwa untuk pembiayaan jangka panjang dalam sektor pertanian  yang  lebih  banyak  dibutuhkan  untuk sub  sektor  perkebunan  berupa  pembelian  alat mesin  pertanian,  sewa  atau  pembelian  gedung ataupun jenis investasi jangka panjang lainnya.
Referensi jenis pembiayaan dari berbagai  hasil  penelitian  maupun  literatur tersebut  di  atas  ternyata  selaras  dengan  jenis pembiayaan di perbankan syariah di Kabupaten Sumbawa.  Hal  tersebut  diperoleh  dari  hasil wawancara  dengan  pihak  bank  syariah.  Salah satunya di Bank BSI KCP Sumbawa Diponegoro,  yang  pada  umumnya  menerapkan pembiayaan  dengan  akad murabahah .  Hal  ini diungkapkan  oleh  Bapak  Achmad  Muchtamar selaku  Micro  Relationship  Manager  Team Leader  Bank  BSI  KCP  Sumbawa  Diponegoro yang  menjelaskan  bahwa  saat  ini  Bank  BSI memasarkan  pembiayaan  mikro  dengan  produk KUR dan mikro reguler dengan ketentuan pada Tabel 5 sebagai berikut:

## Tabel 5. Referensi pembiayaan syariah pada
Bank BSI

## Sumber: Data primer (diolah)
Peneliti  juga  melakukan  kunjungan  ke salah  satu  bank  syariah  lainnya  di  Kabupaten Sumbawa, yaitu Bank NTB Syariah selaku bank syariah  daerah  setempat.  Terkait  fasilitas
pembiayaan  bagi  peternak  sapi,  Ibu  Ika  Gita Listiana  selaku  penyelia  pembiayaan  PT.  Bank NTB Syariah KC Sumbawa Besar menjabarkan beberapa  fasilitas  pembiayaan  sesuai  Tabel  6 sebagai berikut:
Tabel 6. Referensi pembiayaan syariah pada Bank NTB Syariah

## Sumber: Data primer (diolah)
Dari  berbagai  sumber  referensi  tersebut di  atas,  terdapat  cukup  banyak  jenis  akad pembiayaan  yang  dapat  diterapkan  dalam menyalurkan  pembiayaan  bagi  peternak  sapi. Sebagian  besar  pembiayaan  tersebut  telah diterapkan  di  berbagai  lembaga  pembiayaan  di berbagai  daerah  di  Indonesia.  Secara  umum, referensi pembiayaan syariah bagi peternak sapi dapat dirangkum dalam tabel 7 sebagai berikut: Tabel  7.  Referensi  umum  pembiayaan syariah bagi peternak sapi
Sumber:  Data  primer  dan  data  sekunder (diolah)
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
Rekomendasi  Model  Pembiayaan  Syariah Untuk  Peternak  Sapi  di  Kecamatan  Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa
Berdasarkan  data-data  potensi  dan tantangan  usaha  peternakan  yang  ada,  serta mengacu  pada  referensi  model  pembiayaan syariah yang telah digunakan untuk pembiayaan bagi peternak sapi, maka peneliti merekomendasikan  model  pembiayaan  sebagai berikut:
1. Jenis akad
Akad  yang  direkomendasikan  oleh peneliti  adalah murabahah  bil  wakalah (jual beli  dengan  perwakilan).  Berdasarkan  hasil observasi, hasil wawancara, serta data dokumentasi, diketahui bahwa akad ini merupakan  akad  yang  paling  lazim  digunakan dalam pembiayaan syariah. Realisasi pembiayaan  diawali  dengan  akad wakalah, dimana  bank  memberikan  kuasa  kepada nasabah  untuk  membeli  barang  sesuai  dengan spesifikasi  yang  disepakati.  Hal  ini  dilakukan karena  bank  tidak  memiliki  persediaan  barang objek  pembiayaan  sesuai  yang  disepakati. Disamping  itu,  nasabah  tentunya  lebih  paham dengan  spesifikasi  barang  yang  ingin  mereka beli,  sehingga  akan  lebih  mudah  jika  nasabah sendiri  yang  membeli  langsung.  Berdasarkan hasil  penelitian  Khofsah  (2017),  dijelaskan bahwa  penerapan  pembiayaan murabahah  bil wakalah dapat mempermudah nasabah (peternak sapi) untuk membeli dan mendapatkan  sapi  yang  diinginkan.  Setelah akad  w akalah, nasabah  melakukan  pembelian barang  lalu  menyerahkan  kepada  pihak  bank. Setelah  barang  diterima  oleh  pihak  bank, barulah  dilakukan  akad murabahah dan  barang diserahkan  ke  nasabah.  Dengan  akad  ini,  maka bank  akan  mendapatkan  margin  keuntungan dari penjualan barang kepada nasabah. Kemudian nasabah akan melakukan pembayaran  angsuran  kepada  bank  sejumlah harga  beli  barang  (pokok  hutang)  ditambah margin  keuntungan  bank  dalam  jangka  waktu yang telah diperjanjikan dalam akad.
2. Tujuan penggunaan
Tujuan  penggunaan  dana  pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Modal kerja
Menurut Nurnasrina dan P. Adiyes Putra (2018), pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan  yang  kegunaanya  sebagai  modal kerja  usaha  tertentu,  misalnya  pembiayaan digunakan untuk pembelian bahan baku, barang dagangan,  biaya  eksploitasi  barang  modal, biaya-biaya  produksi  dan  lain-lain.  Dalam  hal ini,  dana  pembiayaan  dapat  digunakan  untuk membeli persediaan hewan ternak (sapi), pakan, obat-obatan, dan vitamin.
b. Investasi
Yaitu  pembiayaan  yang  kegunaannya sebagai bentuk investasi (jangka menengah dan panjang),  misalnya  rehabilitasi,  modernisasi, perluasan  usaha,  atau  pendirian  pabrik  baru. Rehabilitasi dan modernisasi contohnya pembelian  peralatan  produksi  dengan  model baru  yang  lebih  canggih  atau  kapasitas  yang lebih besar. Perluasan usaha contohnya membuka  cabang  atau  pabrik  baru  di  tempat lain  (Nurnasrina  dan  P.  Adiyes  Putra,  2018). Akan  tetapi,  peneliti  membatasi  ruang  lingkup investasi  yang  dimaksud  hanya  dalam  konteks investasi  penunjang  usaha,  yaitu  pembelian barang-barang  yang  mendukung  kelangsungan usaha  nasabah  secara  langsung.  Contohnya antara  lain  pembelian  kendaraan  pengangkut pakan,  pembelian  lahan  untuk  kandang,  dan berbagai keperluan investasi lainnya.
Peneliti  merekomendasikan  kedua  jenis tujuan  pembiayaan  tersebut  di  atas  karena dinilai  paling  relevan  untuk  mendukung perkembangan  usaha  peternakan  sapi.  Peneliti tidak  merekomendasikan  tujuan  pembiayaan untuk konsumtif, karena hal tersebut justru akan meningkatkan  tingkat  konsumsi  masyarakat, bukan  fokus  pada  pengembangan  usaha peternakan sapi.  Berdasarkan hasil observasi  di lapangan,  sebagian  besar  peternak  mendapat fasilitas  pembiayaan  untuk  modal  kerja  dan investasi.  Dari  hasil  wawancara  peternak  dan pihak  perbankan,  sebagian  besar  pembiayaan yang disalurkan juga dalam bentuk modal kerja
………………………………………………………………………………………………………

## ………………………………………………………………………………………………………
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
dan  investasi.  Dari  data  dokumentasi,  tujuan pembiayaan  juga  hanya  modal  kerja  dan investasi.
3. Jangka waktu dan pola bayar (angsuran)
Saat ini, jangka waktu pembiayaan yang tersedia  berdasarkan  observasi  dan  referensi pembiayaan  syariah  yang  ada  berkisar  antara enam  bulan  hingga  lima  tahun.  Namun  pada penerapannya, jangka waktu tersebut disesuaikan dengan tujuan pembiayaan. Dimana untuk tujuan modal kerja, jangka waktu dibatasi maksimal  36  bulan.  Sedangkan  untuk  tujuan investasi  dapat  diberikan  jangka  waktu  hingga 60  bulan.  Dari  hasil  wawancara,  peternak sendiri masih menghendaki pembiayaan dengan jangka  waktu  panjang  hingga  60  bulan,  agar lebih  leluasa  dalam  mengelola  dana  sehingga memberikan  keuntungan  yang  lebih  besar. Sehingga  dari  segi  jangka  waktu,  peneliti merekomendasikan  pemberian  jangka  waktu mulai  enam  bulan  hingga  60  bulan,  baik  untuk tujuan  modal  kerja  maupun  investasi.  Hal  ini memberi  peluang  lebih  besar  bagi  peternak yang  ingin  mengembangkan  ternaknya  dalam jangka  waktu  lebih  lama,  sehingga  dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar.
Dari  sisi  pola  bayar,  berdasarkan  hasil observasi dan referensi model pembiayaan yang ada  saat  ini  adalah  pola  bayar  bulanan,  6 bulanan,  dan  pembayaran  sekaligus  di  akhir periode  pembiayaan  (12  bulan).  Jika  melihat berbagai  sistem  peternakan  sapi  yang  ada  di Kabupaten  Sumbawa,  mulai  dari  sistem tradisional  (ekstensif),  semi  intensif,  dan intensif,  maka  peneliti  merekomendasikan  pola bayar sebagai berikut:
a. Pola bayar bulanan
Pola  ini  sangat  tepat  untuk  diberikan bagi peternak yang menerapkan sistem peternakan  intensif  dan  berorientasi  bisnis tinggi  dengan  perputaran  barang  yang  cukup cepat.  Pola  ini  juga  sangat  cocok  bagi  pelaku usaha  perdagangan  sapi  sistem  opor  pendek yang  biasanya  melakukan  transaksi  jual  beli rutin  harian  yang  biasanya  dikenal  dengan istilah  “peleleh”.  Nasabah  membayar  pokok
hutang  ditambah  margin  keuntungan  bank setiap  bulannya,  sesuai  dengan  nominal  yang telah  diperjanjikan  dalam  akad.  Pola  bayar  ini juga  merupakan  pola  bayar  paling  umum digunakan  oleh  lembaga  perbankan.  Peternak sendiri  masih  banyak  yang  memilih  pola  bayar bulanan dalam fasilitas pembiayaan mereka. b. Pola bayar per 6 bulan
Pola  ini  dapat  diberikan  untuk  peternak yang  menerapkan  sistem  peternakan  intensif, semi  intensif,  maupun  tradisional.  Nasabah membayar  pokok  hutang  ditambah  margin keuntungan  bank  setiap  6  bulan,  sesuai  dengan nominal  yang  telah  diperjanjikan  dalam  akad. Pemberian  pola  bayar  ini  disesuaikan  juga dengan  pola  transaksi  penjualan  sapi  peternak yang terbiasa melakukan penjualan setiap enam bulanan.  Pola  bayar  ini  cukup  banyak digunakan oleh para peternak sapi di Kecamatan  Moyo  Hilir  kabupaten  Sumbawa karena  dinilai  cukup  sesuai  dengan  pola  usaha peternakan  yang  mereka  jalankan,  terutama pelaku  usaha  peternakan  sistem  penggemukan intensif.
c. Pola bayar berkala per 12 bulan
Pola  ini  lebih  cocok  untuk  diberikan bagi peternak yang menerapkan sistem peternakan  semi  intensif,  maupun  tradisional. Nasabah  membayar  pokok  hutang  ditambah margin keuntungan bank setiap 12 bulan, sesuai dengan nominal yang telah diperjanjikan dalam akad.  Dengan  pola  bayar  ini,  memungkinkan bagi  peternak  untuk  memperoleh  pembiayaan dengan  jangka  waktu  hingga  60  bulan,  namun pembayaran angsuran dilakukan setiap 12 bulan sekali.  Peternak  memiliki  peluang  untuk memperoleh  keuntungan  lebih  besar  karena masa  ternak  lebih  panjang  dan  kesempatan meningkatkan  bobot  sapi  juga  lebih  besar, sehingga  harga  jual  akan  lebih  tinggi.  Pola bayar  ini  juga  sangat  banyak  digunakan  oleh peternak  sapi  di  Kecamatan  Moyo  Hilir Kabupaten  Sumbawa,  terutama  oleh  pelaku usaha  peternakan  sapi  semi  intensif  dan ekstensif.
d. Pola bayar sekaligus
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
Pola  ini  dapat  diberikan  untuk  seluruh sistem  peternakan,  baik  intensif,  semi  intensif, maupun  tradisional.  Namun  jangka  waktu maksimal pembiayaan dibatasi hanya maksimal 12  bulan.  Nasabah  membayar  pokok  hutang ditambah  margin  keuntungan  bank  secara keseluruhan  pada  akhir  periode  pembiayaan. Berdasarkan  hasil  observasi  dan  wawancara dengan peternak maupun pihak perbankan, pola bayar  ini  merupakan  pola  bayar  yang  paling banyak  digunakan  di  daerah  Kecamatan  Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa.
4. Asuransi Jiwa dan Penjaminan Pembiayaan Dalam  ketentuan  pembiayaan,  nasabah diwajibkan untuk membayar seluruh kewajibannya kepada bank, baik berupa hutang pokok pembiayaan maupun margin keuntungan atau bagi hasil sesuai dengan jadwal pembayaran  yang  telah  disepakati.  Namun  tak sedikit  dijumpai  adanya  nasabah  yang  karena satu  dan  lain  hal  meninggal  dunia  sebelum pembiayaannya  lunas.  Dalam  kasus  lain, banyak  pula  nasabah  yang  tidak  mampu memenuhi  seluruh  kewajibannya  pada  Bank karena  berbagai  alasan.  Untuk  mengantisipasi hal-hal  seperti  ini,  sebaiknya  pihak  bank melengkapi produk pembiayaan mereka dengan asuransi  jiwa  serta  asuransi  penjaminan pembiayaan  bagi  masing-masing  nasabah. Dalam  hal  ini,  pihak  bank  dapat  bekerjasama dengan  maskapai  asuransi  berbasis  syariah. Dengan  adanya  asuransi  jiwa,  maka  pihak maskapai  asuransi  jiwa  akan  membayar  sisa kewajiban  nasabah  kepada  bank  sesuai  dengan ketentuan dan kesepakatan di awal. Namun jika nasabah  terindikasi  melakukan  wanprestasi, maka  pihak  maskapai  asuransi  penjaminan pembiayaan yang akan membayar sisa kewajiban  nasabah  kepada  bank  sesuai  dengan ketentuan  dan  kesepakatan  di  awal.  Pada  studi kasus berbeda, pihak pemberi pembiayaan dapat mengcover  objek  pembiayaan  dengan  asuransi. Hal  ini  diungkapkan  oleh  Aysa  (2018)  yang menyatakan  bahwa  salah  satu  solusi  untuk meminimalisir  resiko  pembiayaan murabahah bil wakalah adalah dengan asuransi.  Dalam  hal
ini, asuransi  digunakan  untuk  mengcover objek pembiayaan (sapi) milik nasabah untuk mengantisipasi kematian dan kehilangan.

## PENUTUP Kesimpulan
Jenis pembiayaan yang diperoleh peternak  sapi  di  Kecamatan  Moyo  Hilir Kabupaten  Sumbawa  saat  ini  terdiri  atas pembiayaan syariah dan non syariah. Pembiayaan  syariah  yang  diperoleh  adalah pembiayaan dengan akad murabahah, musyarakah ,  dan musyarakah  Mutanaqisah (MMQ).  Sedangkan  pembiayaan  non  syariah merupakan  pembiayaan  modal  kerja  dan investasi konvensional dengan perjanjian kredit.
Jenis  pembiayaan  syariah  yang  secara umum  dapat  diterapkan  untuk  peternak  sapi antara  lain  pembiayaan  dengan  akad  jual  beli ( Murabahah,  Salam,  Istishna ),  bagi  hasil ( Musyarakah  dan  Mudharabah ),  serta  sewa ( ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik ).
Rekomendasi  model  pembiayaan  untuk peternak  sapi  di  Kecamatan  Moyo  Hilir Kabupaten  Sumbawa  menggunakan  akad  jual beli  dengan  perwakilan (murabahah  bil wakalah) dengan  tujuan  penggunaan  modal kerja  dan  investasi  penunjang  usaha.  Jangka waktu pembiayaan maksimal lima tahun dengan pola  bayar  berjenjang  antara  1  bulan,  6  bulan, 12  bulan,  atau  pembayaran  sekaligus.  Bank dapat  melengkapi  fitur  produk  pembiayaan dengan asuransi jiwa dan penjaminan pembiayaan.
Saran
Dibutuhkan penyuluhan, pendampingan, maupun  pelatihan  berkala  bagi  para  peternak sapi,  agar  mereka  dapat  memperoleh  informasi dan  pengetahuan  terkait  pengembangan  usaha peternakan sapi.
Pihak  perbankan  syariah  harus  lebih intens dalam melakukan promosi dan sosialisasi tentang konsep perbankan syariah bagi masyarakat,  agar  perbankan  syariah  lebih dikenal dan diminati.
………………………………………………………………………………………………………

## ………………………………………………………………………………………………………
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak) ISSN 2798-3641 (Online)
Perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut untuk mengembangkan potensi usaha peternakan  sapi  dan  pembiayaan  syariah, sehingga  dapat  memberikan  manfaat  bagi pelaku usaha terkait, khususnya para peternak.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Ali,  Zainudin.  (2010).  Hukum  Perbankan Syariah. Sinar Grafika. Jakarta.
[2] Arlansyah  Yuda,  Nurul  Humaidah,  dan Dedi Suryanto. (2021). Potensi Keberlanjutan  Dan  Pengembangan  Usaha
Ternak  Sapi  Bali  Di  Desa  Lamenta Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa. Jurnal Dinamika Rekasatwa Vol. 4 No. 1, 98 – 112.
[3] Aysa, Imma Rokhmatul. (2018).
Implementasi  Manajemen  Resiko  Dalam Pembiayaan Murabahah  Bil  Wakalah Pada  Peternak  Sapi  (Studi  Kasus  di  BMT Al-Hijrah  KAN  Jabung  Pakis  Malang). Universitas  Islam  Negeri  Maulana  Malik Ibrahim. Malang.
[4] Badan Pusat Statistik Kabupaten
Sumbawa.  (2020).  Kabupaten  Sumbawa Dalam Angka 2020. UD. Sari Rejeki.
[5] Badan  Pusat  Statistik  Provinsi  Nusa Tenggara Barat.  (2020).  Jumlah dan Jenis Populasi Ternak 2017-2019.
[6] https://ntb.bps.go.id/indicator/24/152/1/j umlah-dan-jenis-populasi-ternak.html.
[7] Dewi,  Gemala.  (2007).  Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian  Syariah  Di  Indonesia. Kencana. Jakarta.
[8] Dinas  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan Kabupaten  Sumbawa,  (2020).  Visualisasi Data  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan Tahun 2020. Sumbawa.
[9] Dinas  Peternakan  dan  Kesehatan  Hewan Provinsi  NTB.  (2015).  Laporan  Akhir Road  Map Pengembangan  Kawasan Ternak Sapi Potong Kabupaten Sumbawa.
Mataram. [10] Fajarningtyas, Liza, Budisantoso
Wirjodirdjo  dan  Nani  Kurniati.  (2007).
Pemodelan  sistem  pembiayaan  di  bank syariah  dengan  pendekatan  metodologi sistem  dinamik:  studi  kasus  pembiayaan pada  usaha  sapi  perah  dan  perkebunan tebu. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya.
[11] Fatira  AK,  Marlya,  Anriza  Witi  Nasution dan  Tuti  Kurnia.  (2020).  Identifikasi Kebutuhan  Pembiayaan  Syariah  Peternak Lembu  di  Deli  Serdang. Jurnal  Asy- Syariah Vol. 22 No. 2, 159-352.
[12] Gumilang,  Risa  Ratna.  (2017).  Model Pembiayaan  Syariah  Bank  Muamalat Untuk Sektor Pertanian. Jurnal Coopetition Vol. VIII, Nomor 2, 119-128. [13] Gunawan  Erin  Ryantin,  Dedi  Suhendra, dan Dhony Hermanto. (2013). Optimalisasi  Integrasi  Sapi,  Jagung,  dan Rumput  Laut  (Pijar)  Pada  Teknologi Pengolahan Pakan Ternak Berbasis Limbah  Pertanian  Jagung-Rumput  Laut Guna  Mendukung  Program  Bumi  Sejuta Sapi  (BSS)  di  Nusa  Tenggara  Barat. Buletin Peternakan Vol. 37(3), 157-164.
[14] Hidayah,  Yuniarti,  Suyoso  Putra  dan  Sri Yati.  (2014).  Model  Aktivasi  Peran  Bank
Syariah Dalam Manajemen Usaha Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong. STIE Malang Kucecwara. Malang. [15] Hilmiati, Nurul. (2019). Sistem Peternakan  Sapi  Di  Pulau  Sumbawa: Peluang Dan Hambatan Untuk Peningkatan Produktivitas Dan Pendapatan  Petani  Di  Lahan  Kering. Journal On Social Economics of Agriculture Vol. 13 No. 2.
[16] Iska,  Syukri.  (2012).  Sistem  Perbankan Syariah  di  Indonesia  Dalam  Perspektif Fikih  Ekonomi.  Fajar  Media  Press. Yogyakarta.
[17] Ismail. (2011). Perbankan Syariah. Kencana. Jakarta.
[18] Khofsah, Sholihatin. (2017). Implementasi Pembiayaan Murabahah  Bil  Wakalah Sebagai  Upaya  Untuk  Meningkatkan
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………... ISSN 2798-3471 (Cetak)
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3641 (Online)
Ekonomi Peternak Sapi di BMT Al-Hijrah KAN  Jabung.  Universitas  Islam  Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang.
[19] Martono,  (2002).  Bank  dan  lembaga Keuangan lain. Ekonisia. Yogyakarta.
[20] Maruta, Heru. (2011). Akad Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah Serta Aplikasinya  Dalam  Masyarakat.  STIE Syariah Bengkalis. [21] Nasution, Ade Iskandar. (2019). Pendekatan  Maqashid  Al-Syariah  Dalam
Praktik  Pembiayaan  di  Koperasi  Peternak Sapi  Bandung  Utara  (KPSBU)  Lembang.
Jurnal Asy-Syariah Vol. 21 No. 1, 31-37.
[22] Nasution, Zubaidah. (2016). Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian. Iqtishadia, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 3 No. 2, 324-343.
[23] Nurnasrina  dan  P.  Adiyes  Putra.  (2018). Manajemen  Pembiayaan  Bank  Syariah. Pekanbaru. Cahaya Firdaus.
[24] Otoitas  Jasa  Keuangan  (OJK).  (2017). Prinsip  dan  Konsep  Dasar  Perbankan Syariah.
[25] https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/t entang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep- PB-Syariah.aspx
[26] Pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat. (2021).  Luas  Panen  Padi  2001-2020 Menurut Kabupaten Kota (Hektar).
[27] https://data.ntbprov.go.id/dataset/rekapit ulasi-produksi-luas-panen-dan- produktiitas-padi-di-provinsi- ntb/resource/7150b9f0
[28] Presiden  Republik  Indonesia.  (1967). Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Jakarta.
[29] Presiden  Republik  Indonesia.  (2013). Peraturan  Pemerintah  Republik  Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang
Pemberdayaan Peternak. Jakarta.
[30] Purwanto. (2017). Kontribusi Pembiayaan Sektor  Pertanian  Bank  Syariah  Terhadap Kesejahteraan  Petani  di  Pulau  Sumatera
Periode 2016-2017. Share Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam Vol. 7 No. 1, 37-58.
[31] Riadi,  Muchlisin.  (2014).  Pembiayaan Dengan Prinsip Syariah.
[32] www.kajianpustaka.com
[33] Roifah,  Azzifathur.  (2015).  Implementasi Pembiayaan  Murabahah  Bil  Wakalah Sebagai  Upaya  Untuk  Meningkatkan Ekonomi  Peternak  Sapi  Pada  LKS  Asri Cabang Sendang. Skripsi. IAIN Tulungagung.
[34] Rusdianto  Sasongko  W  dan  Farida Sukmawati.  (2014).  Potensi  Peternakan Sapi  Potong  di  Nusa  tenggara  Barat Dalam  Pemenuhan  Kebutuhan  Daging Sapi  dan  Penyerapan  Tenaga  Kerja.  Balai Pengkajian  Teknologi  Pertanian  Nusa Tenggara Barat. Narmada, Lombok Barat.
[35] Supriyadi, Ahmad. (2003). Sistem Pembiayaan  Berdasarkan  Prinsip  Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan  di  Perbankan  Syariah  di Indonesia). Jurnal  Al-Mawarid Edisi  X, 42-58
[36] Sutawi. (2007). Pembiayaan Syariah Pada Usaha  Mikro,  Kecil,  dan  Menengah Sektor Agribisnis Dengan Pola Kemitraan. Jurnal  Keuangan  dan  Perbankan Vol.  12 No. 3, 447-458.
[37] Umam,  Khotibul.  (2016).  Perbankan Syariah Dasar-Dasar dan Dinamika
Perkembangannya  di  Indonesia.  PT.  Raja Grafindo Persada. Jakarta.
[38] Yulianto, P C Saparinto. (2010).
Pembesaran  Sapi  Potong  Secara  Intensif. Penebar Swadaya. Jakarta.
………………………………………………………………………………………………………

## ………………………………………………………………………………………………………
Journal of Innovation Research and Knowledge
ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

## HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN