## Implementasi Program Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi
Ghulam Zakiyyan Dzulqarnain 1) ; Dine Meigawati 2) ; Yana Fajar Basori 3)
1, 2) Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora, Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Email: 1) ghulamzakiyyan@ummi.ac.id

## PENDAHULUAN
Kemiskinan jika didefinisikan memiliki banyak arti dan konsep, termasuk interpretasi multidimensi kesehatan,  pendidikan,  dan  standar  hidup,  serta  ukuran  kemiskinan  dari  sudut  ekonomi  ( money approach ). Secara keseluruhan, angka kemiskinan di Kota Sukabumi mengalami penurunan baik jumlah maupun  persentase  dari  tahun  2010  hingga  2020,  namun meningkat pada  tahun  2015.  Pandemi  Covid 19  yang  terjadi  sejak  akhir  tahun  2019  telah  mempengaruhi  seluruh  aspek  kehidupan  penduduk  dunia, termasuk Indonesia khusunya di Kota Sukabumi.
Grafik 1. Presentase Tingkat Kemiskinan di Kota Sukabumi dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

## ARTICLE HISTORY
Received [30 April 2022] Revised [28 Mei 2022] Accepted [16 Juni 2022]

## ABSTRAK
SDGs  (Sustainable  Development  Goals)  memiliki  169  target,  319  indikator  dan  17  tujuan dari  2015  sampai  dengan  2030.  SDGs  (Sustainable  Development  Goals)  sejalan  dengan visi  dan  misi  Presiden  Joko  Widodo  dan  Wakil  Presiden  Ma'ruf  Amin.  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Nasional  (RPJMN)  2020-2024.  Dari  17  Sustainable Development  Goals,  salah  satu  SDGs  (Sustainable  Development  Goals)  yang  selama  ini paling  mendapat  perhatian  adalah  kemiskinan.  Hal  ini  karena  semua  tujuan  SDGs merupakan  dorongan  dan  upaya  untuk  mencapai  t ujuan  “tanpa  kemiskinan”.  Jenis  data penelitian  ini  menggunakan  metode  kualitatif.  Data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini adalah  jenis  data  primer  dan  sekunder.  Sedangkan  sumber  data  yang  digunakan  dalam penelitian  ini  berasal  dari  observasi  dan  wawancara  yang  dilakukan  di  Kota  Sukabumi, khususnya yang terlibat dalam implementasi rencana pembangunan berkelanjutan, dalam hal  ini  pengentasan  kemiskinan  akan  dibahas  secara  lebih  rinci.  Dalam  rangka memaksimalkan  pencapaian  Sustainable  Development  Goals  (SDGs)  bebas  kemiskinan, berbagai  upaya  telah  dilakukan  untuk mengurangi kemiskinan,  akan  tetapi  dengan  SDGs penanggulangan kemiskinan mendapatkan formulasi penanganan yang berbeda sehingga topik kemiskinan yang sering ada tiap tahunnya bisa perlahan teratasi.

## ABSTRACT
The  SDGs  (Sustainable  Development  Goals)  have  169  targets,  319  indicators  and  17 goals from 2015 to 2030. The SDGs (Sustainable Development Goals) are in line with the vision  and  mission  of  President  Joko  Widodo  and  Vice  President  Ma'ruf  Amin.  National Medium  Term  Development  Plan  (RPJMN)  2020-2024.  Of  the  17  Sustainable Development Goals, one of the SDGs (Sustainable Development Goals) that has received the  most  attention  so  far  is  poverty.  This  is  because  all  the  goals  of  the  SDGs  are encourage ment and efforts to achieve the goal of “no poverty”. This type of research data uses  qualitative  methods.  The  data  used  in  this  study  are  primary  and  secondary  data types. While the sources of data used in this study came from observations and interviews conducted  in  Sukabumi  City,  especially  those  involved  in  implementing  sustainable development  plans,  in  this  case  poverty  alleviation  will  be  discussed  in  more  detail.  In order to maximize the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs) free of poverty,  various  efforts  have  been  made  to  reduce  poverty,  but  with  the  SDGs  poverty reduction gets a different handling formulation so that the topic of poverty that often occurs every year can be slowly resolved.

## KEYWORDS
SDGs  (Sustainable  Development Goals), Poverty, Sukabumi City
This is an open access article under the CC –BY-SA license
6,91 7,88 3,5 4,5 6,67 7,7 1,8 2,8 0 2 4 6 8 10 2019 2020 Category 3 Category 4
Provinsi Jawa Barat Kota Sukabumi
Menurut BPS  Kota  Sukabumi,  peningkatan  angka  kemiskinan  pada  tahun  2020  sebagian  besar dipengaruhi  oleh  kondisi  sosial  ekonomi  masyarakat pada  masa  pandemi.  Pada  tahun  2020,  penduduk miskin  Kota  Sukabumi  mencapai  25,42  ribu  (7,70%).  Dibandingkan  dengan  tahun  2019,  jumlah  orang yang  hidup  dalam  kemiskinan  meningkat  sebesar  3,55  ribu,  meningkat  16,23%.  Dibandingkan  dengan Provinsi  Jawa  Barat pada  periode  yang  sama, jumlah  penduduk miskin  Maret  2020  sebanyak  3,92  juta jiwa, dan Maret 2019 sebanyak 3,4 juta jiwa. Presentasi penduduk miskin di Kota Sukabumi mengalami peningkatan  dari  6,67%  pada  tahun  2019  menjadi  7,79%  pada  tahun  2020.  Sementara  itu,  Jawa  Barat meningkat dari 6,91% pada 2019 menjadi 7,88% pada 2020.
Menurut  LP2KD  Kota  Surakarta,  Indeks  kedalaman  kemiskinan  (P1)  merupakan  rata  -  rata kesenjangan pengeluaran  masing  - masing penduduk miskin terhadap  garis kemiskinan. Maka semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula kesenjanganya.

## Grafik 2. Indikator Kemiskinan Kota Sukabumi Tahun 2018-2020

## Sumber : Peneliti, 2022
Dalam  satu  tahun  ke  belakang,  indeks  kedalaman  kemiskinan  (P1)  Kota  Sukabumi  mengalami fluktuatif.  Pada  tahun  2018-2019  P1  Kota  Sukabumi  cenderung  stabil  sedangkan  di  tahun  2020 mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan  bahkan  diatas  dari  P1  Provinsi  Jawa  Barat.  Sedangkan Indeks  Keparahan  Kemiskinan  (P2)  memberikan  gambaran  penyebaran  pengeluaran  penduduk  miskin. Semakin  tinggi  nilai  P2,  maka  semakin  tinggi  ketimpangannya  (LP2KD  Kota  Surakarta  2018).    diatas menjelaskan  bahwa  pada  tahun  2020  keparahan  kemiskinan  Kota  Sukabumi  mengalami  penurunan sebesar 0,10 persen dari yang sebelumnya 0,32 persen kini berada di posisi 0,22 persen. Untuk itu selain memperkecil  jumlah  penduduk  miskin,  maka  kebijakan  untuk  mengurangi  tingkat  kedalaman  (P1)  dan keparahan  (P2)  kemiskinan  juga  harus  diperhatikan.  Tiap  tahunnya  masalah  kemiskinan  sering  kali menjadi  topik  permasalahan  yang  selalu  dibicarakan,  hal  ini  tentunya  menjadi  pekerjaan  rumah  bagi pemerintah karena menanggulangi kemiskinan harus dengan strategi dan kesiapan  yang matang. Maka peran pemerintah disini sangatlah sentral guna menyeimbangkan permasalahan ini sehingga terciptalah program Sustainable  Development  Goal s  (SDGs)  yang  dimana  terdapat  di  poin  pertama  dalam  aspek sosial yaitu “tanpa kemiskinan” dengan adanya program ini artinya pemerintah harus dapat menjalankan segala usaha nya dengan menerapkan konsep ini serta sejalan dengan visi misi yang sudah ditentukan. Jika semua sudah terwujud bukan tidak mungkin  kemiskinan di Kota Sukabumi mengalami penurunan.
Tapi dalam hal ini, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penerapan SDGs khususnya dalam  poin  1  SDGs  yaitu  “tanpa  kemiskinan”.  Direktur  Riset  Indef  Berly  Martawardaya  menuturkan tingkat  pengentasan  kemiskinan  semakin  melambat.  Selama  2012-2019,  pemerintah  hanya  dapat mengurangi  kemiskinan  sekitar  0,5%  setiap  tahun.  Ia menilai  pemerintah  harus  fokus  pada  kemiskinan. Karena  akan  mempengaruhi  tujuan  pembangunan  berkelanjutan  lainnya.  Ia  membandingkan  upaya Indonesia dengan negara-negara dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti India, Vietnam, Sri Lanka, dan
1,09 1,08 1,17 0,26 0,32 0,22 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 2017,5 2018 2018,5
2019 2019,5 2020 2020,5 1,02 1,04 1,06 1,08 1,1 1,12 1,14 1,16 1,18 2018 2019
2020
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Linear (Indeks Keparahan Kemiskinan (P2))
Mongolia.  Data  yang  dimaksud  adalah  untuk  tingkat  pusat,  provinsi  dan  kabupaten/kota.  Berly menekankan  bahwa  data  dapat  mencerminkan  situasi  di  lapangan.  Dalam  hal  ini,  daerah  mana  yang maju atau tertinggal. Melalui data, banyak hal yang bisa dipercepat
Sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian  Tujuan  Pembangunan  Berkelanjutan  bahwasanya  setiap  daerah  sudah  harus  mulai mengimplementasikan program SDGs guna tercapainya tujuan di tahun 2030 nanti serta menyesuaikan dengan  RPJMN  yang  dibuat  oleh  pemerintah  pusat.  Pelaksanaan  SDGs  di  Jawa  Barat  sudah  mulai berjalan  melalui  beberapa  kegiatan  pembangunan  yang  dikaitkan  dengan  indikator-indikator  SDGs seperti  yang  sudah  tertuang  pada  Pergub  No.  18  tahun  2018    tentang  Rencana  Aksi  Daerah  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018- 2023 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan global yang dilaksanakan dalam pembangunan nasional dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu  berperan  untuk  membantu  mewujudkan  tujuan  pembangunan  berkelanjutan.  Hal  ini  didasarkan pada  kenyataan  bahwa  pemerintah  daerah  memiliki  dana  dan  berwenang  untuk  melakukan  inovasi dalam bentuk pelayanan publik dan kebijakan lainnya.

## LANDASAN TEORI
Menurut  Syaukani  dkk  (2004  :  295)  Implementasi  adalah  serangkaian  kegiatan  yang  dirancang untuk  mengkomunikasikan  kebijakan  kepada  publik  sehingga  kebijakan  tersebut  dapat  mengarah  pada hasil  yang  diinginkan.  Rangkaian  kegiatan  ini  meliputi:  Pertama, pengembangan  seperangkat peraturan lebih  lanjut sebagai  interpretasi kebijakan. Kedua, menyiapkan sumber daya  untuk mendorong kegiatan implementasi, termasuk sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja, mengidentifikasi siapa  yang  bertanggung  jawab  untuk  mengimplementasikan  kebijakan.  3.  Bagaimana  menyampaikan kearifan konkrit kepada masyarakat. Sedangkan Menurut  Agustino (2014:139) Implementasi merupakan suatu  proses  dinamis  dimana  para  pelaksana  kebijakan  melakukan  suatu  kegiatan  dan  pada  akhirnya akan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri.”  Donald S. Van Meter  dan  Carl  E.  Vanhorn  (1975:447),  proses  implementasi  adalah  arah  yang  diambil  individu  atau kelompok  untuk  mencapai  suatu  tujuan  ketika  mengimplementasikan  suatu  kebijakan,  dan  tentunya mengimplementasikan  suatu  kebijakan  harus  sesuai  dengan  peraturan.  Sejalan  dengan  pendapat tersebut Menurut Mazmanian, D.A dan Paul A. Sabatier dalam bukunya Implementation and Public Policy mengemukakan Implementasi sebagai berikut:
“ Implementation  of  the  basic  policy  decision,  usually  in  the  form  of  laws,  but  can  also  form commandments or the decision important executive or judicial bodies or decision. Typically, this decision identifies  the  problem  you  want  addressed,  explicitly  mention  the  purpose  or  objectives  to  be  achieved, and various ways to structure or organize the implementation process ”. (Mazmanian, 1983:61).
Merujuk  pada  beberapa  definisi  yang  dikemukakan  oleh  para  ahli,  dapat  dipahami  bahwa Implementasi adalah kegiatan  yang terlihat setelah arahan  hukum suatu proyek,  yang mencakup upaya untuk mengelola input. Implementasi adalah  implementasi  dari ide atau rencana  yang telah  dirumuskan sebelumnya.  Konsep  pelaksanaan  yang  dianggap  masyarakat  berkaitan  dengan  suatu  kegiatan  atau tindakan.  Namun,  implementasinya  tidak  terbatas  pada  tindakan  mengimplementasikannya. Implementasi  juga  merupakan  kegiatan  yang  telah  direncanakan  sebelumnya  untuk  mencapai  tujuan kerja. Penerapan biasanya juga mengacu pada aturan tertentu yang mendukung alur kerja. Jika rencana yang  akan  diimplementasikan  telah  dikembangkan,  diteliti  atau  dirancang  dengan  cermat,  proses implementasi  baru  dapat  diimplementasikan.  Hal  ini  penting  agar  proses  implementasi  berjalan  dengan lancar dan memberikan hasil  yang terbaik. Proses implementasi baru kemudian dianggap selesai ketika sistem  yang  diterapkan  telah  dinilai  dengan  benar  dan  diterapkan  secara  permanen  pada pekerjaan.Menurut  Tayibnapis  (2008:  9),  program  merupakan  segala  sesuatu  yang  dicoba  dilakukan seseorang dengan harapan akan ada akibat atau hasil. Berdasarkan beberapa ahli, Arikunto (2008:291) menjelaskan  bahwa  dalam  menentukan  suatu  program,  lihatlah  rangkaian  kegiatan  yang  terjadi  secara berurutan, bukan dari satu kegiatan yang berlangsung dalam waktu yang singkat, program ini merupakan satu  kesatuan  sistem.  Menurut  Widoyoko  (2009:8),  program  merupakan  rangkaian  kegiatan  yang  hati- hati  dan  berkelanjutan.  Tayibnapis  (2008)  menawarkan  pandangan  yang  berbeda  tentang  definisi program, yaitu segala sesuatu yang dilakukan orang dengan harapan membawa hasil atau kesuksesan. Definisi  dari  para  ahli  yang  sudah  disebutkan  diatas,  maka  dapat  diketahui  bahwa  secara  umum
pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, program merupakan bagian dari perencanaan dan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan.

## METODE PENELITIAN
Untuk  mencapai  tujuan  penelitian  dan  mengetahui  bagaimana  implementasi  program  SDGs dalam  upaya  penanggulangan  kemiskinan  di  Kota  Sukabumi,  peneliti  menggunakan  metode  dan berbagai cara untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan. Metode penelitian yang digunakan dalam  rencana  penelitian  ini  yaitu,  metode  penelitian  kualitatif.  Menurut  Creswell  dalam  bukunya  yang berjudul  Research  Design  (2016:4-5)  Penelitian  kualitatif  adalah  metode  untuk  mengeksplorasi  dan memahami  makna  yang  diberikan  oleh  individu  atau  kelompok  tertentu  untuk  masalah  sosial  atau kemanusiaan.  Proses  penelitian  kualitatif  ini  melibatkan  pekerjaan  yang  signifikan,  seperti  merumuskan pertanyaan  dan  prosedur,  mengumpulkan  data  spesifik  dari  partisipan,  dan  belajar  dari  spesifik.  Topik untuk  menganalisis  datasecara  induktif  dan  menafsirkan  makna  data  pada  topik  umum  Siapapun  yang terlibat  dalam  bentuk  penelitian  kualitatif  ini  harus  mengadopsi  perspektif  penelitian  induktif,  fokus  pada makna  pribadi,  dan  menerjemahkan  kompleksitas  masalah.  Peneliti  memberikan  batasan  dalam  kajian penelitian  yang  berfokus  pada  permasalahan  dan  pertanyaan  pokok  penelitian,  yaitu  bagaimana Implementasi  program  SDGs  dalam  upaya  penanggulangan  kemiskinan  di  Kota  Sukabumi.  Karena implementasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan,  upaya yang berwenang untuk  mencapai  tujuan.  Dalam  mengukur  penelitian  kali  ini,  peneliti  menggunakan  6  dimensi  yang dikemukakan  oleh  Van  Metter  dan  Van  Horn  yaitu  (1) Standard  and  objectives, (2) Resources, (3) Characteristics  of  the  implementing  agencies, (4) Interorganizational  communication  and  enforcement activities, (5) Economic, social, and political conditions, dan (6) The disposition of implementors.
Kemudian dalam menentukan informan pada usulan penelitian ini yaitu menggunakan rancangan non  probability sampling  dengan  teknik snowball  sampling . Snowball  sampling merupakan  teknik pengambilan  sampel  sumber  data  yang  pada  awalnya  sedikit,  lama-lama  menjadi  besar.  Hal  tersebut dilakukan  karena  jumlah  sumber  data  yang  sedikit  tersebut  belum  mampu  memberikan  data  yang memuaskan,  oleh  karena  itu  mencari  orang  lain  lagi  yang  dapat  digunakan  sebagai  sumber  data (Sugiono  (2019:289).  Dalam  mengumpulkan  data,  peneliti  menggunakan  cara  observasi,  kemudian melakukan  wawancara  dan  dokumentasi  yang  semuanya  bersangkutan  dengan  implementasi  Program Sustainable  Development  Goals (SDGs)  dalam  Upaya  Penanggulangan  Kemiskinan  di  Kota  Sukabumi. Kemudian pada saat menganalisis data, peneliti melakukan reduksi data, dimana data tersebut berkaitan dengan  proses  pemilihan  data,  dengan  penekanan  pada  penyederhanaan  data  yang  ditemukan  di lapangan.  Setelah  data  direduksi,  langkah  selanjutnya  adalah  penyajian  data,  yang  merupakan  proses penting. Penyajian  data merupakan hasil dari berbagai kumpulan  informasi atau data  yang memberikan kemungkinan  untuk  menarik  kesimpulan.  Akhirnya  sampai  pada  kesimpulan,  yang  merupakan  tahap akhir  dari  proses  penelitian,  memberi  makna  pada  data  yang  telah  dianalisis  dan  divalidasi.  Validasi sendiri merupakan pemikiran ulang para analis saat menulis Miles dan Huberman (2014:16-19).

## HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Ukuran dan Tujuan Kebijakan
Pada  dimensi  ukuran  dan  tujuan  kebijakan,  peneliti  memberikan  pertanyaan  tentang  latar  belakang pelaksanaan  program  SDGs  di  Kota  Sukabumi  dan  tujuan-tujuan  yang  belum  dan  sudah  dicapai. Berdasarkan hasil wawancara, dapat diinterpretasikan bahwa tujuan dari suatu kebijakan tentu sangat mempengaruhi.  Sebagaimana  surat  keputusan  yang  dikeluarkan  oleh  walikota,  hal  ini  menegaskan bahwa  Kota  Sukabumi  memiliki  keinginan  untuk  dapat  mengikuti  program  SDGs  ini  seperti  yang sudah  diimplementasikan dengan  baik  oleh  kota kota  lain  di  Indonesia  yang  dimana  dengan  adanya program  SDGs  ini  pemerintah  dan  masyarakat  bisa  mulai  tersadar  akan  permasalahan  dan bagaimana  solusinya,  serta  dapat  dijadikan  kolaborasi  bukan  hanya  sebatas  formalitas  untuk memenuhi indikator penilaian dan tentu tujuan utama dari program SDGs dalam aspek kemiskinan ini menjadikan  seluruh  penduduk  bumi  no  poverty  atau  tanpa  kemiskinan  di  tahun  2030  nanti.ukuran tujuan  dalam  implementasi  program  SDGs  dalam  aspek  penanggulangan  kemiskinan  di  Kota Sukabumi  diketahui  namun  tidak  dipahami  secara  mendalam  oleh  para  pelaksana  dan  sasaran kebijakan yang mengakibatkan dalam pelaksanaannya hanya sebagai pemenuhan indikator saja. Dari hasil  analisis  diatas  maka  apabila  mengukur  kinerja  implementasi  kebijakan  tentunya  menegaskan ukuran dan tujuan tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian ukuran dan tujuan tersebut.
2.  Sumber Daya
Dalam  hal  ini  peneliti  memberikan  pertanyaan  secara  mendalam  mengenai  pelaksanaan  program SDGs  dari  aspek  baik  itu  dari  anggaran  maupun  kualitas  SDM.  Dari  hasil  wawancara,  dapat diinterpretasikan bahwa Sumber daya Manusia untuk pelaksanaan program SDGs sudah cukup baik, akan  tetapi  untuk  pemahaman  SDGs masih  belum ke  arah  yang  seharusnya  sehingga  SDGs  hanya dijadikan sebuah nama tidak dikaji mendalam mengenai  maksud dan tujuannya. Keberhasilan proses implementasi  kebijakan  sangat  tergantung  pada  kemampuan  memanfaatkan  sumber  daya  yang tersedia.  Manusia  adalah  salah  satu  sumber  daya  yang  sangat  penting  dalam  menentukan keberhasilan  implementasi  kebijakan.  Sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  diperlukan  pada tahapan-tahapan tertentu selama proses implementasi, tergantung pada pekerjaan dan keahlian yang dibutuhkan  untuk kebijakan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  Tetapi  ketika kapasitas  sumber  daya ini nol, maka kinerja kebijakan publik hampir tidak dapat diharapkan untuk berhasil. Khususnya dalam penelitian  ini,  SDM  yang  ada  sudah  baik  akan  tetapi  belum  sempurna  mengarah  kepada  program SDGs,  sehingga  perlu  ada  perbaikan  agar  nantinya  tujuan  yang  diinginkan  bisa  selaras  dengan implementasi  yang  dilakukan.  Sumber  daya  lain  yang  perlu  dipertimbangkan  adalah  sumber  daya keuangan  dan sumber daya  waktu. Karena suka atau tidak suka, ketika sumber daya manusia  yang mampu  dan  kompeten  tersedia  dan  anggaran  tidak,  maka  mencapai  tujuan  kebijakan  publik  adalah hal  yang  kompleks.  Hal  yang  sama  berlaku  untuk  sumber  daya  waktu,  ketika  sumber  daya  manusia aktif  bekerja  dan  dana  berjalan  dengan  baik,  tetapi  waktu  terlalu  sempit,  ini  juga  dapat  menjadi penyebab  implementasi  kebijakan  yang  buruk.  Dalam  implementasinya  di  Jawa  Barat,  SDGs  hanya sebagai  pemenuhan  data  saja  selebihnya  terkait  program  mengikuti  instansi  yang  masuk  sesuai dengan  indikator  pada  17  tujuan  Program  SDGs.  Tentunya  hal  ini  perlu  adanya  perhatian,  karena untuk  mencapai  target  di  tahun  2030  nanti  perlu  adanya  kesiapan  yang  cukup  matang  baik  itu  dari segi SDM, anggaran, dan sebagainya.
3.  Komunikasi Antar Organisasi
Pada  dimensi  kali  ini,  peneliti  ingin  mengetahui  bagaimana  komunikasi  yang  dilakukan  antar organisasi  dan  aktifitas  pelaksana  dalam  program  SDGs  khususnya  penanggulangan  kemiskinan. Berdasarkan  wawancara  yang  telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa  komunikasi  dalam pelaksanaan program SDGs khususnya penanggulangan kemiskinan di Kota Sukabumi masih belum berjalan  secara  optimal,  masih  banyak  hal  yang  perlu  diperbaiki  baik  dari  atas  ke  bawah  maupun sebaliknya. Tentunya hal ini dilakukan agar tujuan yang ingin dituju dapat dipahami dan dilaksanakan secara  selaras  oleh  instansi  yang  terkait.  Konsistensi  dalam  komunikasi  akan  membuat  kebijakan menjadi  serius  dan  tegas.  Ketegasan  dan  keseriusan  yang  ditunjukkan  oleh  sebuah  kebijakan, setidaknya  masyarakat  akan  mengapresiasinya  dengan  ikut  serta  dan  peduli  terhadap  bagaimana kebijakan  tersebut  berjalan.  Di  sisi  lain,  jika  kebijakan  tidak  konsisten,  terutama  dalam  proses komunikasi,  respon  masyarakat  akan  terbukti  negatif  dan  dapat  menjadi  penghambat  pencapaian tujuan  kebijakan.  Komunikasi  antara  kegiatan  pengorganisasian  dan  pelaksanaan  merupakan mekanisme  yang  kuat  dan  sangat  diperlukan  dalam  implementasi  kebijakan  publik.  Karena  semakin baik  komunikasi  dan  koordinasi  antara  pihak-pihak  yang  terlibat  dalam  proses  implementasi kebijakan,  semakin  kecil  kemungkinan  kesalahan  asumsi  dan  proses  pencapaian  tujuan  kebijakan akan semakin mudah.
4.  Karakteristik Agen Pelaksana
Berdasarkan  uraian  dari  wawancara  yang  sudah  dilakukan  bahwa  dapat  peneliti  interpretasikan, bahwa  dalam  pelaksanaan  implementasi  program  SDGs  di  Kota  Sukabumi  sudah  terlaksana  sesuai dengan  SOP  yang  berlaku  akan  tetapi  dalam  pelaksanaannya  masih  kurangnya  pemahaman  akan pedoman  yang  ada,  padahal  sudah  seharusnya  mereka memahami  hal  ini  agar  SOP  atau  pedoman yang  ada  tidak  hanya  berbentuk  pedoman  aja  tapi  bisa  berupa  pemahaman  yang  mendalam  agar nantinya implementasi dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat. Sesuai dengan yang dikatakan  oleh  Van  Meter  dan  Van  Horn,  Karakteristik  agen  pelaksana  yang  selanjutnya  menjadi pusat  perhatian  dimana  kinerja  implementasi  kebijakan  (publik)  akan  dipengaruhi  oleh  ciri-ciri  yang benar  dan  dicocokkan  dengan  para  pelaksana.  Demikian  pula,  implementasi  kebijakan  publik berusaha  untuk  mengubah  perilaku    manusia  secara  mendasar,  dan  radikal.  Maka  para  pelaksana proyek harus memiliki karakteristik yang keras dan secara ketat mematuhi aturan dan sanksi hukum. Pada  saat  yang  sama,  jika  kebijakan  publik  tidak  mengubah  perilaku  dasar  manusia  terlalu  banyak, maka  dapat  saja  agen  pelaksana  yang  diturunkan  tidak  sekeras  dan  tidak  setegas  pada  gambaran yang pertama. Semakin luas implementasi kebijakan, semakin banyak agen dengan karakteristik yang
tepat.  Maka  daripada  itu,  karakteristik  agen  pelaksana  sangat  perlu  diperbaiki  yang  nantinya  dapat menjadi kunci agar tujuan yang diinginkan bisa sesuai dengan arah pergerakan yang dilakukan.
5.  Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
Dapat  diinterpretasikan  bahwa  dimensi  lingkungan  ekonomi,  sosial,  dan  politik  erat  hubungannya dengan  pelaksanaan  program.  Capaian  indikator  yang  ingin  diraih  tentu  harus  sejalan  dengan rencana  kerja  dari  siapapun  yang  memimpin,  seluruh  elemen  harus  saling  memahami  kondisi,  agar tidak  ada  kesalahpahaman  dalam  pelaksanaanya  sehingga  tujuan  yang  sudah  ditetapkan  dapat terwujud.  Kondisi  ekonomi,  sosial  dan  politik  juga  menjadi  faktor  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam menilai  kinerja  implementasi  kebijakan.  Perspektif  lingkungan  eksternal  yang  diberikan  oleh  Van Metter dan Van Horn berkontribusi pada keberhasilan kinerja yang telah direncanakan. Kondisi sosial, ekonomi  dan  politik  yang  tidak  menguntungkan  dapat  menjadi  penyebab  kegagalan  implementasi kebijakan.  Oleh  karena  itu,  upaya  pelaksanaan  kebijakan  untuk  mencapai  tujuan  harus memperhatikan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.
6.  Sikap atau Kecenderungan Pelaksana
Dalam  dimensi  ini  peneliti  ingin  mengetahui  bagaimana  sikap  pelaksana  terhadap  program  SDGs dalam  penanggulangan  kemiskinan  di  Kota  Sukabumi.  Berdasarkan  wawancara  dengan  informan mengenai  dimensi  ini  dapat  disimpulkan  bahwa  Sikap/kecenderungan  pelaksana  kebijakan  akan sangat  mempengaruhi  berhasil  tidaknya  kinerja  implementasi  kebijakan  publik.  Situasi  ini  sangat mungkin  terjadi  karena  implementasi  kebijakan  tidak  dirumuskan  oleh  masyarakat  setempat  yang sangat sadar akan masalah dan perasaan mereka. Namun kebijakan yang akan dilaksanakan bersifat “ top  down ”  dan  pembuat  kebijakan  mungkin  tidak  pernah  mengetahui  atau  bahkan  menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang ingin ditangani masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan mengenai pelaksanaan program SDGS dalam  upaya  penanggulangan  kemiskinan  di  Kota  Sukabumi  yang  dianalisis  menggunakan  teori implementasi  kebijakan  dari  Van  Meter  dan  Van  Horn  (1975),  memberikan  suatu  kesimpulan  sebagai berikut :
1.  Ukuran dan Tujuan Kebijakan Pelaksanaan  SDGs  di  Kota  Sukabumi  diketahui  oleh  para  pelaksana  sehubungan  dengan  adanya surat  keputusan  pokja  yang  dikeluarkan  oleh  walikota  akan  tetapi  belum  terlalu  dipahami  mengenai SDGs  lebih  mendalam  sehingga  perlu  adanya  pemahaman  lebih  lanjut  mengenai  arti  dari  SDGs secara komprehensif.
2.  Sumber Daya
Sumber  daya  anggaran  pada  pelaksanaan  program  SDGs  ini  mengalami  beberapa  permasalahan salah  satu  pandemi  covid  19  yang  memberikan  permasalahan  bagi  para  pelaksana  dengan  adanya refocusing anggaran  sehingga  berpengaruh  pada  jalannya  pelaksanaan  program  SDGs  ini.  Hal  ini berdampak  pada  SDM  yang  mengalami  keterbatasan  jumlah,  sehingga  dalam  pelaksanaan menggunakan SDM seadanya akan tetapi untuk kualitas sudah diatas rata-rata.
3.  Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana Komunikasi  yang  dilakukan  belum  optimal,  karena  masih  adanya  formalitas  saja  pada pelaksanaannya  sehingga  dalam  pelaksanaan  masih  sering  mengalami  hambatan.  Untuk  sosialisasi pun hanya dilakukan formalitas saja tidak secara terfokuskan.
4.  Karakteristik Agen Pelaksana Pelaksanaan  masih  didasarkan  sesuai  instansi  masing-masing,  padahal  untuk  pedoman  dari  SDGs sendiri sudah ada, akan tetapi pada pelaksanaannya tidak ada pengarahan lebih lanjut.
5.  Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik Lingkungan  sosial  sangat  berpengaruh  dalam  pelaksanaan  program  SDGs  karena  banyak  relawan yang  membantu  sehingga  pelaksanaan  bisa  berjalan  sesuai  yang  diharapkan,  untuk  aspek  ekonomi
tentu  SDGs  ini  memang  dari  awal  sudah  di  konsep  untuk  kesejahteraan  masyarakat  jadi  sangat bermanfaat.  Terakhir,  untuk  aspek  politik  memang  sebuah  hal  yang  saling  berhubungan  antara program SDGs dengan rencana dari tiap kepemimpinan.
6.  Sikap atau Kecenderungan Pelaksana
Tentunya dalam hal ini para pelaksana sangat antusias dengan program ini akan tetapi keterbatasan pemahaman  membuat  ada  sedikit  hambatan  yang  mungkin  nantinya  tinggal  diperbaiki  pola  dan dukungan tambahan dari Pemerintah Kota Sukabumi.

## Saran
Peneliti  berharap  penelitian  ini  dapat  lebih  dikembangkan  dan  dikaji  lagi  lebih  mendalam  dan dikaitkan dengan aspek keilmuan yang terbaru untuk penelitian selanjutnya tentunya dengan perubahan yang terjadi di tahun-tahun selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Wahab,  Solichin  .2008  . Analisis  Kebijaksanaan  Dari  Formulasi  ke  Implementasi  Kebijakan Negara . Edisi kedua. Jakarta : PT. Bumi Aksara Abdullah,Syukur.M. 1988. Perkembangan Studi Implementasi . Jakarta. Lembaga Administrasi Negara RI. Agustino, Leo. (2014). Dasar-Dasar Kebijakan Publik . Bandung: Cv. Alfabeta. Amirulloh,  dkk.  (2021). Panduan  Ristik,  Seminar,  Komprehensif,  Skripsi  dan  Publikasi  Ilmiah  (Pada Kurukilum MBKM). Sukabumi: UMMIPress
Arikunto, Suharsimi., dkk. 2008. Penelitian Tindakan Kelas . Jakarta: Bumi Aksara Bappenas (2021). Retrieved from https://www.bappenas.go.id/ (diakses pada 10 November 2021) Chambers, Robert, (1983). Rural Development, Putting the Last First, Longman: London.
Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design : Qualitative Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition . Los Angles: SAGE Publications, Inc.
Draf Pergub tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Pelaksanaan TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat 2018-2023
Draf SK Kepala Bappeda tentang Pembentukan Sekretariat TPB/SDGs Provinsi Jawa Barat Jabar  Pojok  Satu (2021),  Retrieved  from  https://jabar.pojoksatu.id/sukabumi/2021/10/07/jumlah- penduduk-miskin-di-kota-sukabumi-semakin-bertambah/ (diakses pada 15 November 2021) Kartasasmita,  Ginanjar,  (1996). Pembangunan  Untuk  Rakyat,  Memadukan  Pertumbuhan  dan Pemerataan , Pustaka Cidessindo: Jakarta. Localise  SDGS  Indonesia (2021 ) ,  Retrieved  from  https://localisesdgs-indonesia.org/  (diakses  pada  30 Oktober 2021)
Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy, Scott Foresman and Company, USA.
Medcom  ( 2021),  Retrieved  from  https://www.medcom.id/ekonomi/sustainability/ZkeB8gqK-kemiskinan- masih-jadi-tantangan-penerapan-sdgs (diakses pada 15 November 2021)
Nopirin. (2016). Ekonomi Moneter. Yogyakarta : BPFE Parsudi, Suparlan. (2017). Kemiskinan di Perkotaan. Jakarta: Yayasan Obor
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  25  Tahun  2013  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018
Peraturan  Daerah  Provinsi  Jawa  Barat  Nomor  8  Tahun  2018  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023
Peraturan  Presiden  (Perpres)  SDGs  Nomor  59  Tahun  2017  tentang  Pelaksanaan  Pencapaian  Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Pergub No. 18 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
Rustanto,  Bambang  dkk.  2010. Membangun  Organisasi  dalam  Pemberdayaan  Masyarakat  Miskin . Bandung: STKSPRESS
S.Eko Putro Widoyoko. 2009. Evaluasi Program Pembelajaran.Yogyakarta ; Pustaka Belajar.
Sugiyono. 2018. Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Tayibnapis,  Farida  Yusuf.,  2008.  Evaluasi  Program  dan  Instrumen  Evaluasi,  Jakarta.  PT.  Rineka  Cipta, cet. Ke-1
Tribunnews (2021),  Retrieved  from  https://jabar.tribunnews.com/2020/12/18/angkanya-naik-terus-kini-di- kota-sukabumi-sebanyak-95377-orang-menganggur (diakses pada 15 November 2021).
Van  Meter  Dan  Van  Horn.  (1975).  The  Policy  Implementation  Process:  A  Conceptual  Framework Administration And Society. Sage, London Vol.6 No.4