## ESOLUSI

## Transformasi Komunikasi Politik: Analisis Partai Politik Baru dalam Era Digital

## Supartinah
Universitas Sains Al- Qur’an Jawa Tengah di Wonosobo supartinah.unsiq@gmail.com
DOI: 10.32699/resolusi.v6i2.5989 Submitted: 2023-11-19, Revised: 2023-12-27, Accepted: 2023-12-28

## Abstrak
Kontestasi Pemilu tahun 2024 akan dihadiri oleh empat partai politik baru, diantaranya Partai Buruh, Partai Gelora, Partai PKN dan Partai Ummat. Mereka akan melakukan fungsi sebagai komunikasi politik di Era Digital yang jelas sangat berbeda dengan komunikasi politik konvensional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana partai politik baru melakukan transformasi komunikasi politik di era digital. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode Analisis Data Sekunder (ADS). Metode ini dilakukan dengan cara mencari sumber data sekunder dari model komunikasi yang akan dilakukan oleh partai baru tersebut untuk selanjutnya dilakukan analisis perihal bagaimana partai baru  dalam  beradaptasi  terkait  perubahan  model  komunikasi  politik  di  era  digital.  Sumber  data bersumber dari Internet, berita, buku, artikel ilmiah, website dan juga media social yang dimiliki oleh empat partai baru tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari keempat partai tersebut menjadi suatu  keharusan  dalam  merubah  model  komunikasi  politik  yang  konvensional  menjadi  model komunikasi  politik  yang  dapat  memanfaatkan  digitalisasi.  Hasil  lain  menunjukkan  bahwa  keempat Partai baru tersebut memanfaatkan social media sebagai sarana komunikasi politiknya dalam proses mendapatkan simpati dan kepercayaan dari masyarakat.
Kata kunci : komunikasi politik, digitalisasi, partai politik baru

## Abstract
The 2024 election contestation will be attended by four new political parties, including the Labor Party, Gelora Party, PKN Party, and Ummat Party. They will function as political communication in the Digital Era, which is very different from conventional political communication. This research aims to see how new political parties transform political communication in the digital era. The method used in this research is the Secondary Data Analysis (ADS) method. This method is carried out by looking for secondary data sources from the communication model to be carried out by the new party and then analyzing how the new party adapts to changes in the political communication model in the digital era. Data sources come from the Internet, news, books, scientific articles, websites, and social media owned by the four new parties. The results of this study show that the four parties have become necessary in changing the conventional political communication model to a political communication model that can take advantage of digitalization. Other results show that the four new Parties utilize social media as a means of political communication to gain public sympathy and trust.
Keywords : political communication, digitalization, new political parties

## ESOLUSI

## Pendahuluan
Pemilihan  umum  merupakan  pertarungan  antara  partai-partai  politik  yang  bersaing memperebutkan  suara  rakyat.  Partai  politik  menggunakan  berbagai  cara  untuk memenangkan  suara  dalam  pemilihan  umum.  Berbagai  persiapan  dilakukan  dengan serangkaian strategi yang berhasil dikembangkan sejalan dengan visi dan misi partai. Strategi dalam  komunikasi  politik  sendiri  merupakan  serangkaian  keputusan  kondisional  saat  ini mengenai  tindakan  yang  akan  dilakukan  untuk  mencapai  tujuan  politik  di  masa  depan (Novitasari  et  al.,  2019).  Agar  dapat  dukungan  masyarakat,  partai  politik  harus  mampu meramu  komunikasi  dengan  baik,  sehingga  masyarakat  terpengaruh  dan  menentukan pilihannya ke salah satu partai (Laila et al., 2021).
Era  digital  telah  membawa  perubahan  mendasar  pada  berbagai  aspek  kehidupan manusia, dan salah satu perubahan yang paling terlihat adalah dalam dunia politik. Derasnya arus  internet  dengan  disertai  kemudahan  dan  kenyamanan  yang  ditawarkannya  telah mengubah model komunikasi masyarakat Indonesia (Nofiard, 2022). Selain itu di Indonesia, perihal  kemajuan  teknologi  informasi  juga  telah  memainkan  peran  penting  dalam mentransformasi  komunikasi  politik.  Sejalan  dengan  tuntutan  Revolusi  Industri  4.0  yang mengharuskan  masyarakat  serba  digital,  masyarakat  Indonesia  sudah  mulai  beradaptasi dengan kebutuhan tersebut.
Jika  melihat  kondisi  saat  sekarang  ini,  perilaku  masyarakat  Indonesia  telah  berubah dalam hal aktivitas ekonomi, sosial, kebudayaan, dan politik sebagai akibat dari perubahan mode  komunikasi  ini.  Perhatian  yang  besar  yang  ditunjukkan  oleh  masyarakat  Indonesia terhadap Internet dalam aktivitas politik memberikan inspirasi bagi politisi nasional untuk mengembangkan komunikasi politik di dunia digital (Nofiard, 2022). Dengan membagikan informasi, kebebasan membuat ruang digital menjadi tempat yang baik bagi politisi untuk menyampaikan kepentingannya dan meningkatkan kepercayaan publik. Media  dan ruang digital akan memungkinkan pergerakan politik yang diperlukan oleh partai politik (Bachini et al., 2022).
Salah satu elemen penting dalam kehidupan politik adalah komunikasi politik. Melalui komunikasi politik, partai politik dapat menyampaikan pesan politiknya kepada masyarakat dan  mendapatkan  dukungan  mereka.  Dalam  era  digital,  komunikasi  politik  mengalami transformasi  yang  signifikan.  Pada  kenyataanya  era  digital  yang  difasilitasi  oleh  internet mampu memberikan dampak yang cukup besar terhadap perpolitikan di beberapa negara. Salah  satu  contoh  yakni  ‘kebangkitan  Dunia  Arab’  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  Arab Spring tahun 2010. Dalam peristiwa itu, Internet terutama media sosial terbukti memfasilitasi mobilisasi massa untuk menumbangkan rezim otoriter di Tunisia, Mesir, Bahrain, Turki, dan lain sebagainya (Khamis, 2013). Di Asia, salah satu contoh kesuksesan media sosial dalam memfasilitasi gerakan kolektif diataranya terjadi di Hongkong. Gerakan sosial yang disebut Gerakan Payung (Umbrella Movement) dilakukan setengah juta pelajar menuntut demokrasi di  Hongkong  kepada  Beijing  (Druzin  &  Li,  2015).  Sementara  itu,  di  Amerika  Serikat, kemenangan  Obama  2007-2008  membuktikan  efektifitas  Internet  dalam  memfasilitasi

## ESOLUSI
komunikasi politik antara elite dengan sipil yang salah satunya menjadi penentu kemenangan calon presiden dari ras marginal di Amerika yakni kulit hitam (Edge, 2010).
Fenomena yang terjadi merupakan salah satu dampak nyata bagaimana transformasi komunikasi  politik  yang  telah  terjadi  di  era  digital  saat  sekarang  ini.  Ruang  digital  telah masuk  secara  dalam  terhadap  proses  poltik  yang  ada  di  Indonesia,  tidak  terkecuali bagaimana  aktivitas  komunikasi  politik  dalam  membuat  citra  di  ruang  digital  agar  lebih dikenal dan mendapat simpati dari masyarakat. Saat ini transformasi komunikasi politik di era  digital  juga  mengalami  dinamika  perubahan  yang  menarik  untuk  terus  dikaji,  karena karakter media baru dalam hal ini internet yang menentukan perubahan pola komunikasi politik  diantaranya  langsung (direct), murah (low  cost) ,  kecepatan (speed) ,  interaktif, desentralisasi yang mendekonstruksi komunikasi politik yang semula satu arah menjadi dua arah, top down menjadi bottom up dan elitis menjadi non-elitis (Hasfi, 2019). Komunikasi politik di era digital juga dipengaruhi oleh penentuan Bahasa, karena Bahasa memiliki fungsi khusus dalam komunikasi politik: bahasa digunakan untuk mengkomunikasikan dan mengomentari masalah  politik,  tetapi  di  atas  semua  itu,  bahasa  bertujuan  untuk  membujuk  dan memenangkan pendukung politik (Mikołajczyk & Aptacy, 2023)
Bagi  Indonesia  yang  akan  menyelenggarakan  pemilu  tahun  2024  mendatang, komunikasi  politik  menjadi  hal  yang  akan  menentukan  untuk  mendapatkan  suara  dari masyarakat (Suryadi et al., 2021). Sebelumnya, aktivitas komunikasi politik membutuhkan banyak medium untuk menyampaikan pesan politik. Namun, saat ini, media digital  telah menjadi lebih dari sekedar kemajuan dalam proses pelaksanaan komunikasi politik. Saat ini komunikasi  politik  yang  memanfaatkan  media  digital  berfungsi  sebagai  tempat  utama dimana para aktor politik bersaing untuk mendapatkan sebanyak mungkin dukungan suara. Selain itu, media digital juga berfungsi sebagai tempat yang mudah diakses masyarakat untuk berbagi informasi dan komunikasi politik.
Melihat kondisi dan fenomena yang ada saat sekarang ini, sudah saatnya tokoh politik dan partai politik harus mampu memanfaatkan sarana komunikasi politik yang baru dengan memanfaatkan digitalisasi yang ada. Peserta yang masif, partai dan penyelenggara yang luar biasa banyak, partai  baru yang dan pendukungnya yang sangat  banyak hingga ekosistem politik  domestik  pendukung  yang  besar,  menyebabkan  adanya  proses  ekonomi  yang berputar di antara para pihak (Barokah et al., 2022).
Partai-partai baru kembali muncul di Indonesia, dan mereka akan turut berpartisipasi dalam  pemilihan  umum  tahun  2024.  Berikut  data  partai  baru  yang  ikut  dalam  kontestasi pemilu tahun 2024 mendatang pada table 1.

## ESOLUSI

## Table 1. Daftar Partai baru dalam Pemilu 2024
Partai Politik Resmi terbentuk Ketua Partai Nomor Urut Pemilu 2024 Partai Buruh 5 Oktober 2021 Said Iqbal 6 Partai Gelombang rakyat Indonesia (Gelora) 28 Oktober 2019 Anis Matta 7 Partai Kebangkitan nasional (PKN) 28 Oktober 2021 Anas Urbaningrum 9 Partai Ummat 29 April 2021 Ridho Rahmadi 24

## Sumber: Diolah peneliti dari berbagai sumber di Internet, 2023
Tabel 1 diatas menunjukkan partai baru yang akan mengikuti pemilu tahun 2024 nanti. Peneliti merangkum dari beberapa sumber yang kredibel dan dapat diperceya di Internet. Peneliti  juga  membatasi  perihal  definisi  Partai  Baru  adalah  Partai  yang  baru  mengikuti Pemilu atau baru kembali lagi untuk mengikuti Pemilu 2024 nanti. Terkhusus untuk Partai Buruh  sebenarnya  bukan  partai  baru,  karena  tahun  1999  telah  mengikuti  Pemilu  dengan nama partai ‘’Partai Buruh Nasional’’ dan resmi didirikan pada 28 Agustus 1998. Kemudian, dalam pemilu 2004, partai ini berubah nama menjadi “Partai Buruh Sosial Demokrat” dengan nomor urut 2. Pada pemilu 2009, partai ini kembali mengikuti kontestasi pemilu yang ada di Indonesia. Setelah absen dari pemilu pada 2014 dan 2019, Partai ini kembali berkiprah dalam politik nasional melalui deklarasi hasil kongres yang digelar pada tanggal 4-5 Oktober 2021 di Jakarta dan sepakat untuk mendaftarkan diri mengikuti Pemilu tahun 2024 dengan nama “Partai Buruh’’ (Sari, 2023). Berbeda dengan partai Gelora, Partai PKN dan Partai Ummat, yang benar-benar baru pertama kali mengikuti pemilu 2024 nanti. Batasan definisi Partai baru yang dilakukan penulis merujuk bagaimana nantinya partai tersebut melakukan transformasi komunikasi politik bagi setiap partainya di era digital dalam menghadapi pemilu 2024 yang sudah  pasti  berbeda  dengan  than-tahun  sebelumnya  jika  sudah  pernah  mengikuti  pemilu pada periode tertentu.
Pada dasarnya, partai politik baru memiliki taktik dan pendekatan unik untuk menarik simpati masyarakat sekaligus menggerakkan perubahan untuk menghapus kekecewaan dan kebosanan masyarakat terhadap partai politik yang dianggap korup dan manipulatif. Jika ini dapat dicapai, partai baru akan memiliki peluang lebih besar untuk mengumpulkan suara dan  memperoleh  kepercayaan  publik.  Jika  mereka  tidak  memiliki  pendekatan  yang  tepat, partai  hanya  akan  menjadi staging  point dalam  pemilu.  Seperti  yang  dijelaskan  dalam bukunya  (Marijan,  2010)  mengatakan  bahwa  kemunculan  partai-partai  politik  baru  di Indonesia selain didasarkan pada masyarakat yang pluralistik, yang terutama ditopang oleh demokrasi, demokrasi merupakan kondisi yang berlangsung dan berkelanjutan.
Munculnya partai-partai politik baru di era disrupsi menuntut parpol menyesuaikan strategi  branding  politic-nya  dengan  era  ini  (Barokah  et  al.,  2022).  Partai  Politik  harus sepenuhnya  memanfaatkan  dunia  maya  sebagai  platform  untuk  mempromosikan  partai mereka  melalui  media  sosial.  Ini  berpotensi  menyebabkan  perang  media  sosial  di  antara partai  politik.  Berbagai  jenis  situs  media  sosial,  juga  dikenal  sebagai  "medsos",  tidak

## ESOLUSI
diragukan lagi akan memanas dan bergejolak. Karena itu, di era disrupsi saat ini, media sosial mulai digunakan sebagai alat komunikasi politik oleh para elit, terutama partai politik baru.
Strategi  komunikasi  politik  yang  tepat  di  era  digital  merupakan  salah  satu  bentuk transformasi  komunikasi  politik  yang  ada  bagi  setiap  partai  politik  yang  akan  mengikuti pemilu 2024 nanti. Terutama partai politik yang baru, karena mereka akan lebih masif dalam melakukan perkenalan kepada masyarakat dan untuk dapat merebut suara dari masyarakat yang  mana  sudah  memiliki  preferensi  kepada  partai  yang  sudah  lama  eksis  di  Indonesia. Perlu  upaya-upaya  yang  keras  dan  cerdas  bagi  setiap  partai  yang  baru  dalam  branding partainya dan juga mendapatkan simpati dari masyarakat.
Ada beberapa alasan yang menurut peneliti menarik dalam mengkaji permasalahan ini, diantaranya:  (1)  Perubahan  Lanskap  Politik:  Selama  era  komputer  dan  internet,  cara masyarakat  berpartisipasi  dalam  politik  telah  berubah.  Komunikasi  politik  sekarang mencakup  platform  online  seperti  media  sosial,  situs  web,  dan  aplikasi  pesan,  daripada pertemuan tatap muka atau iklan di media konvensional. Jika partai politik baru menyadari perubahan  ini,  mereka  dapat  memperoleh  dukungan  dan  mempengaruhi  pemilih ;  (2) Partisipasi  masyarakat:  Penggunaan  teknologi  digital  membuat  masyarakat  lebih  terlibat dalam  proses  politik.  Melalui  media  sosial,  mereka  memiliki  kemampuan  untuk menyuarakan  pendapat  mereka,  menyebarkan  informasi,  dan  berpartisipasi  dalam perdebatan  politik.  Pertanyaan  penting  adalah bagaimana  partai  politik  baru  menghadapi tantangan dan peluang ini ; (3) Kompetisi politik yang kKeras: Indonesia memiliki kompetisi politik  yang  ketat  di  mana  partai  politik  berlomba-lomba  untuk  mendapatkan  dukungan pemilih.  Partai  politik  baru  harus  memahami  dan  memanfaatkan  alat-alat  digital  dengan cermat  untuk  mendapatkan  keunggulan  kompetitif  di  tengah  persaingan  saat  ini ;  (4) Dampak sosial dan politik: Kehidupan politik dan sosial masyarakat sangat dipengaruhi oleh cara  komunikasi  politik  berubah  di  era  digital.  Ini  termasuk  cara  pemilih  mendapatkan informasi, cara masalah politik berkembang, dan cara masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Penelitian ini  dapat memberikan pemahaman  yang bermanfaat tentang perubahan ini.
Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana partai politik baru di  Indonesia  beradaptasi  dan  memanfaatkan  media  sosial  dan  teknologi  digital  dalam komunikasi  politik  mereka,  serta  bagaimana  perubahan  ini  memengaruhi  pola  interaksi antara  partai  politik  dan  pemilih.  Melalui  pemahaman  mendalam  tentang  transformasi komunikasi  politik  dalam  era  digital,  penelitian  ini  akan  memberikan  wawasan  yang berharga tentang dinamika politik di Indonesia dan mungkin juga di negara-negara sejenis. Hasil  penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  bermanfaat  bagi  partai  politik  baru  dalam mengembangkan strategi komunikasi politik mereka di era digital saat ini.

## Tinjauan Pustaka
Sebagai  suatu  negara  yang  menggunakan  sistem  demokrasi,  merupakan  sebuah keniscayaan tanpa adanya kehadiran partai politik. Secara definisi partai politik adalah suatu

## ESOLUSI
kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama, tujuannya untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik  dengan  cara  konstitusional  (Budiardjo,  2008).  Selain  itu  Fungsi  partai  politik  juga terdiri  dari  beberapa,  diantaranya:  sebagai  sarana  komunikasi  politik,  sebagai  sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, sebagai sarana pengatur konflik. Sebagai partai politik yang baru, sarana komunikasi politik harus bisa diatur sedemikian rupa agar mampu membuat masyarakat percaya dan yakin.
Komunikasi politik biasanya melibatkan percakapan politik atau pesan verbal atau non- verbal yang dapat memengaruhi baik individu maupun pemerintah yang tergabung dalam sistem  politik.  Berdasarkan  definisi  yang  dijelaskan  oleh  Dahlan  dalam  (Cangara,  2016) komunikasi politik merupakan bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi  yang  bersifat  politik,  mempunyai  akibat  politik,  atau  berpengaruh  terhadap perilaku politik.
Seperti  yang  dijelaskan  oleh  R.  M.  Perloff  dalam  (Mufti,  2012)  mendefinisikan komunikasi  politik  sebagai  proses  yang  mendorong  pemimpin,  media,  dan  warga  negara bangsa bertukar dan menyerap makna pesan yang berhubungan dengan kebijakan publik. Komunikasi politik menurut McNair (Cangara, 2016) memiliki lima fungsi dasar yakni: (1) Memberi tahu masyarakat tentang peristiwa yang terjadi di lingkungan mereka. Untuk alasan ini, media komunikasi diharapkan memiliki kemampuan untuk mengamati dan mengawasi peristiwa  yang  terjadi  dalam  masyarakat ;  (2)  Mendidik  masyarakat  terhadap  arti  dan signifikansi  fakta  yang  ada.  Para  jurnalis  diharapkan  melihat  fakta  yang  ada,  sehingga berusaha membuat liputan yang objektif (objective reporting) yang bisa mendidik masyarakat atas  realitas  fakta  tersebut ;  (3)  Menempatkan  diri  sebagai  platform  untuk  menampung masalah politik sehingga mereka dapat menjadi wacana yang membentuk pendapat publik dan  mengembalikan  pendapat  tersebut  kepada  masyarakat ;  (4)  Membuat  publikasi  yang ditujukan  kepada  lembaga  politik  dan  pemerintah ;  (5)  Media  politik  berfungsi  sebagai saluran  advokasi  dalam  masyarakat  demokratis,  membantu  media  massa  memahami kebijakan dan program lembaga politik.

## Metode
Metode yang dilakukan adalah Metode Analisis Data Sekunder (ADS) atau terkadang disebut singkat dengan Metode Penelitian Sekunder. Secara definisi ADS adalah pendekatan penelitian  yang  digunakan  untuk  memeriksa  data  yang  telah  dikumpulkan  atau  sudah tersedia sebelumnya (Andrews et al., 2015). Analisis Data sekunder merupakan suatu strategi penelitian  yang  memanfaatkan  data  kuantiatif  ataupun  kualitatif  yang  sudah  ada  untuk menemukan  permasalahan  baru  atau  menguji  hasil  penelitian  terdahulu  (Heaton,  2011). Manfaat  dari  data  sekunder  selain  lebih  efisien  waktu  juga  dengan  menggunakan  teknik analisis  mendalam  yang  tepat  untuk  mendapatkan  informasi  yang  diinginkan  dari  tubuh materi atau data yang sudah matang yang dikumpulkan dari organisasi atau lembaga, serta dari internet.

## ESOLUSI
Metode  analisis  data  sekunder  tersebut  mencakup  dua  proses  pokok,  yaitu mengumpulkan  banyak  data  dan  menganalisis  sekian  banyak  data  tersebut.  Namun  agar penelitian  tidak  menyimpang  dan  tujuan  awalnya,  peneliti  harus  merumuskan  tujuan penelitian  dan  desain  penelitian  terlebih  dahulu,  sehingga  data  yang  dikumpulkan  bisa terinvenrtarisir  dengan  baik.  Untuk  lebih  jelasnya,  rumusan  langkah-langkah  penelitian analisis data sekunder (Fondation, 2010)dapat dilihat pada gambar 1 berikut :

## Gambar 1. Langkah-langkah dalam penelitian Analisis data Sekunder
Sumber : www.wallacefoundation.org, diunduh September 2023)
Berdasarkan  pada  Gambar  1  di  atas,  langkah-langkah  penelitian  data  sekunder  adalah sebagai berikut: (1) Menentukan (mencari-temukan) sumber data atau informasi (misalnya, jurnal penelitian, badan pusat statistik, data administrasi lembaga, internet, situs web resmi atau sosial media, dll.). Penelitian ini banyak mengambil sumber data dari berita online dan juga website resmi dari partai politik baru tersebut, selain itu juga mengambil data dari sosial media  masing-masing  partai  tersebut,  untuk  melihat  bagaimana  aktivitas  yang  dilakukan dalam  komunikasi  digital  untuk  mendapatkan  suara  dan  kepercayaan  dari  masyarakat sebagai  partai  baru ;  (2)  Mengumpulkan  data  yang  sudah  tersedia  (dalam  bentuk "dokumen").  Data  yang  dikumpulkan  dijadikan  satu  subjek  dalam  penelitian  terkait komunikasi digital yang dilakukan oleh partai politik baru ; (3) Menormalisasikan data jika diperlukan dan memungkinkan (misalnya, menggabungkan data dari berbagai sumber). Jika digabungkan beberapa data dilakukan jika adanya kemiripan informasi yang didapatkan dari sumber  tersebut ;  (4)  Menganalisis  data  (misalnya  menghitung,  mentabulasi,  memetakan datadata  kuantiatif,  atau  membandingkan  berbagai  peraturan  dan  menelaahnya). Menganalisis  dengan  analisis  deskriptif  kualitatif  yang  dilakukan  dari  sumber  yang  telah dikumpulkan baik dari berita online, website resmi partai politik baru tersebut, dan sosial media yang dimilikinya. Untuk terakhir dilakukan penarikan kesimpulan setelah melakukan analisis mendalam.

## ESOLUSI
Meskipun fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai cara, analisis data sekunder juga merupakan latihan empiris dengan langkah-langkah prosedural dan evaluatif, seperti halnya  dalam  mengumpulkan  dan  mengevaluasi  data  primer.  Penelitian  analisis  data sekunder  itu  bisa  dimulai  dari  pertanyaan  penelitian,  bisa  dimulai  dari  menelaah  data serempak dengan terusmenerus membuat pertanyaan penelitian.

## Partai Politik Baru pada Pemilu 2024
Munculnya partai politik baru dalam kontestasi pemilu yang terjadi di Indonesia setiap lima tahun sekali merupakan salah satu konsekuensi dalam sistem demokrasi dalam sutau negara.  Negara  Indonesia  yang  menganut  model  multi  partai  dalam  setiap  pemilu memberikan  kesempatan  yang  sama  bagi  masyarakat  Indonesia  yang  hendak  melakukan aktualisasi politik dengan berbagai pendekatan ideologi yang ada dalam dalam bentuk partai politik.  Selain  itu  juga  didorong  oleh  perkembangan  pola  pikir  masyarakat  tentang pilihannya terutama partai politik yang akan terus berubah-ubah seiring pemilihan umum berlangsung (Barokah et al., 2022). Karena keadaan saat ini, akan mudah untuk membentuk positioning dan segmentasi partai politik baru.
Seperti yang sudah dijelaskan oleh Harmel dalam (Novitasari et al., 2019), Secara umum partai-partai  baru  ini  muncul  dalam  tiga cara  yang berbeda. Pertama,  partai  baru  muncul sebagai konsekuensi penggabungan dua atu lebih partai yang didirikan. Kedua, partai-partai baru terbentuk sebagai akibat dari perpecahan internal. Ketiga, partai baru muncul sebagai partai  yang  benar-benar  baru,  tidak  terkait  dengan  partai  lain.  Menurut  (Marijan,  2010), kemunculan  partai-partai  baru  selain  dilatari  dengan  pluralistik  dan  majemuk masyarakatnya, juga karena didorong pertama, demokrasi merupakan kondisi yang masih dalam  berproses.  Sistem  pemilu  serta  sistem  kepartaian  di  Indonesia  masih  belum sepenuhnya baku dan masih mencari bentuk ideal. Kedua, belum adanya aturan yang ketat dalam pemilu (electoral rules), mengenai masuknya partai baru dalam pemilu, seperti aturan bagi  partai-partai  yang  tidak  lolos threshold atau  ambang  batas  parlemen  dan  kemudian berubah wajah menjadi partai baru untuk bisa mengikuti pemilu berikutnya. Ketiga, suara pemilih  belum  terikat  kuat  dengan  partai-partai  yang  sudah  ada,  sehingga  masih memungkinkan  pemilih  untuk  berpindah  dan  menemukan  partai  yang  dianggap merepresentasi kepentingan pemilih.
Kemunculan  partai  politik  baru  bukan  menjadi  fenomena  pertama  kali  sejak  Era Reformasi.  Setelah  runtuh  rezim  otoriter  pada  tahun  1998,  salah  satu  upaya  untuk  dapat menyambut  rezim  tersebut  adalah  dengan  adanya  pendirian  partai  politik  (Hanafi,  2018). Munculnya  partai  politik  merupakan  aktualisasi  dari  beragamnya  aliran  atau  pandangan politik yang melatarbelakanginya (Shofia & Alamsyafi, 2019). Dengan selalu bertambahnya partisipasi partai baru dalam setiap penyelenggaraan pemilu, terjadi kompetisi pemilu yang ketat karena partai bersaing untuk mendapatkan kepercayaan dan suara dari masyarakat.
Menjelang  penyelenggaraan  Pemilu  tahun  2024  nanti,  beberapa  partai  politik melakukan  langkah  persiapan  dan  menyusun  strategi  sebagai  bentuk  persiapan  ikut serta

## ESOLUSI
dalam Pemilu tersebut. Partai  lama seperti  PDIP, PKB, NasDem, Demokrat, Golkar, PAN, PPP,  Gerindra,  dan  PKS  adalah hanya  beberapa  partai  politik  yang  telah  lama  dan  sudah memiliki kursi di parlemen, selain itu pemilu 2024 juga akan melihat partisipasi partai baru yang mencoba mendapatkan suara dan duduk di parlemen. Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dan Partai Buruh adalah beberapa partai baru yang muncul dan mencoba mendapatkan suara dari masyarakat. Mereka tidak hanya akan bersaing dengan partai-partai lama yang telah menduduki parlemen, tetapi juga dengan partai-partai yang pada Pemilu 2019 tidak dapat menembus parliamentary threshold 4% di parlemen.
Beberapa partai politik baru yang akan mencoba bersaing dengan partai politik lainnya pada pemilu 2024 nanti dapat dilihat pada tabel 2 berikut ;
Tabel 2. Partai Poltik Baru pada Pemilu 2024
No. Urut Partai Politik Logo Partai Profil Singkat 6 Partai Buruh Partai ini resmi didirikan kembali pada tanggal 5  Oktober  2021.  Jika  dilihat  sejarahnya  ini bukan partai politik baru karena pada pemilu 1999  juga  ikut  berpartisipasi  dengan  nama
Partai  Buruh  Nasional.  Namun  pada  Pemilu 2014  dan  2019 tidka ikut  serta  dalam Pemilu. Partai  ini  kembali  berkiprah  dalam  politik nasional melalui deklarasi hasil kongres yang digelar  pada  tanggal  4-5  Oktober  2021  di Jakarta  dan  resmi  menjadi  Partai  Peserta Pemilu  2024.  Ketua  Umum Partai  Buruh  saat ini adalah Said Aqil. 7 Partai Gelombang rakyat Indonesia (Gelora) Partai Gelora bermula dari Gerakan Arah Baru Indonesia  (Garbi)  yang  didirikan  oleh  Anis Matta dan Fahri Hamzah. Garbi mendeklarasikan sebagai organisasi masyarakat  (ormas)  pada  14  Oktober  2018  di Sumatera Selatan. Ormas tersebut berkembang dengan  hadirnya  kader  dan  pengurus. Selanjutnya, mereka mendeklarasikan pendirikan  Partai  Gelora  Indonesia  pada  28 Oktober 2019. Ketua Umum Partai Gelora saat ini adalah Anis Matta. 9 Partai Kebangkitan nasional (PKN) Partai  ini  sebelumnya  bernama  Partai  Karya Perjuangan  yang  terdaftar  pada  2008 berdasarkan  keputusan  Menteri  Hukum  dan HAM  RI.  Partai  itu  kemudian  dideklarasikan ulang  dengan  nama  baru  Partai  Kebangkitan Nusantara  (PKN)  di  Jakarta  pada  28  Oktober 2021.  Ideologi  partai  berlandaskan  pada filosofi nasional resmi Indonesia. Ketua Umum dari Partai PKN ini adalah Anas Urbaningrum.

## ESOLUSI
24 Partai Ummat Pada  tanggal  6  April  2022,  Partai  Ummat didirikan  oleh  Prof.  H.  Muhammad  Amien Rais, M.A., Ph.D., setelah terjadi perpecahan di Partai Amanat Nasional (PAN) yang dipimpin sebelumnya  oleh  Amien  Rais.  Partai  Ummat memiliki  landasan  ideologis  yang  berakar pada  Islam  Rahmatan  Lil  Alamin.  Partai  ini mengutamakan  kaderisasi  yang  terbuka  dan mandiri, serta berkomitmen untuk menerapkan  nilai-nilai  Al-Quran  dan  As- Sunnah  dalam  upaya  menegakkan  keadilan dan melawan kezaliman. Partai Ummat secara resmi didirikan pada tanggal 24 April 2021 dan mendapatkan  legalitas  pendiriannya  melalui Surat  Keputusan  Menteri  Hukum  dan  Hak Asasi  Manusia  Republik  Indonesia  pada tanggal  20  Oktober  2021.  Ketua  umum  partai UMMAT adalah Ridho Rahmadi.

## Sumber : data diolah peneliti, 2023
Partai yang ada pada tabel 2 ditas merupakan Partai yang baru yang akan mengikuti pemilu tahun 2024 nanti, karena sebelumnya tahun 2019 belum mengikuti kontestasi pemilu yang ada di Indonesia. Jika dilihat dari sejarahnya, beberapa Partai diatas sebenarnya bukan murni partai politik baru yang ada di Indonesia. Karena beberapa partai tersebut merupakan perubahan  dari  partai-partai  dulu  yang  pernah  mengikuti  pemilu  namun  tidak  eksis  lagi sehingga  dilakukan  beberapa  perubahan  nama  hingga  pengurus.  Konflik  dalam  internal parpol menjadikan salah satu faktor lahirnya partai baru yang ada di Indonesia (Barokah et al., 2022). Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya tokoh-tokoh partai politik yang dulu eksis  namun  saat  ini  menjadi  ketua  umum  partai  politik  yang  baru  dan  akan  mengikuti kontestasi pemilu 2024 nanti.
Jika kita melihat sejarah penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, peluang Partai Baru untuk menembus parlemen terbilang cukup sulit. Pada pemilu tahun 2019 yang lalu, tidak  ada  satupun  partai  politik  baru  yang  bisa  melewati parliamentary  threshold  4% dan memiliki kursi di parlemen. Pada pemilu 2024 nanti, melihat hasil survei dari Charta Politika dan  Poltracking Indonesia,  partai  abru rata-rata hanya memiliki  elektabilitas dibawah 1%. Artinya masih perlu upaya dan kerja keras agar Partai poltik baru ini mendapatkan suara dari masyarakat dan mendapatkan kursi di parlemen.

## Komunikasi Politik Era Digital
Komunikasi  politik  adalah  komponen  penting  dari  proses  demokrasi  dan  sangat bergantung  padanya.  Internet  sebagai  media  baru  telah  membawa  dampak  dari  praktik percakapan politik yang mencakup komunikasi yang dimediasi oleh dunia maya dan diskusi yang berlangsung di ruang nyata. Selain itu, Proses demokrasi membutuhkan forum untuk konfirmasi dan pertukaran informasi, wacana publik, diskusi, dan partisipasi warga negara dalam  pengambilan  keputusan  politik.  Karena  pada  hakekatnya  Proses  demokrasi  sangat bergantung pada komunikasi politik (Lubis et al., 2022).

## ESOLUSI
Sebagai  contoh,  dalam  proses  komunikasi  politik  di  Indonesia,  media  seringkali dianggap  sebagai  ruang  publik  yang  memberikan  ruang  bebas  kepada  publik  untuk menyuarakan  pendapatnya  salah  satunya  adalah  media  digital.  Media  digital  membuka ruang  komunikasi  dan  partisipasi  politik  dengan  meningkatkan  kemungkinan  interaksi antara elemen penting didalamnya yakni partai dan institusi negara yang disebut sebagai elite dan warga negara atau nonelite (Hia & Siahaan, 2021). Saat sekarang ini komunikasi massa merupakan  sumber  utama  dari  pesan-pesan  politik  yang  dipertimbangkan  menyusun strategi politik masing-masing partai  atau actor politik. Dalam hal  ini  peran media digital merupakan  bagian  yang  terpenting  dalam  merancang  strategi  untuk  membangun kepercayaan dari masyarakat (Suryadi et al., 2021). Untuk itu perlunya merancang konsep yang  matang  dalam  penyampaian  pesan  yang  hendak  disampaikan  kepada  masyarakat melalui media digital.
Secara  substansi  dalam  komunikasi  strategis,  dalam  tahap  perencanaan  diperlukan pencarian data awal atau melakukan riset menjadi dasar pertimbangan, untuk menentukan tahapan yang dilakukan supaya tujuan bisa tercapai (Laila et al., 2021). Dua elemen penting yang  digunakan  dalam  tahapan  perencanaan  komunikasi  strategis  dalam  merumuskan strategi pesan digunakan untuk mencapai  tujuan tahapan ini.  Faktor-faktor ini  adalah: (1) tujuan apa yang harus dicapai, yang berarti ada banyak tujuan yang dapat dicapai melalui program  kampanye;  dan  (2)  daya  tarik  komunikator,  yang  dapat  memikat  dan mempengaruhi minat publik. Maka dari itu pesan komunikasi politik harus mudah diakses oleh publik karena solusi paling sederhana selalu dipilih dan tidak membutuhkan banyak sumber daya atau dana. Era digitalisasi saat sekarang ini mempu menjawab segala tantangan dan  hambatan  dalam  berkomunikasi  secara  personal  maupun  komunikasi  massa  yang jumlahnya jau lebih banyak (Blouqet et al., 2022).
Adanya  Internet  akan  memudahkan  dalam  berkomunikasi  langsung  antara  publik (citizen) dengan elite yang semula harus dimediasi oleh institusi pers. Masyarakat yang aktif menggunakan  internet  masuk  dalam  golongan  masyarakat  jaringan (network  society) yang membangun  jaringan  antar  tak  terbatas  yang  tidak  dapat  disensor  dengan  mudah  oleh sesama masyarakat lainnya (Hasfi, 2019). Jaringan itu bisa berupa jaringan informasi, jaringan warga sipil, jaringan perusahaan, dll. Seperti yang dijelaskan oleh (Vedel, 2003) bahwasanya ada keterkaitan tentang bagaimana Information Communication Technology (ICTs) dalam hal ini Internet memberikan efek pada komunikasi  politik. Hal tersebut dapat dilihat dari  table 3 berikut;

## ESOLUSI

## Tabel 3. Dampak ICT dalam proses Komunikasi Politik
Perangkat ICT Keuntungan Potensial Permasalahan Murah 1) Mudah memproduksi Pesan 2) Pesan  tidak  terbatas  untuk  public (citizens) Terlalu banyak informasi Langsung (Sender Receiver) Komunikasi Langsung 1) Riskan terjadi propaganda. 2) Kurangnya  mediator  yang  bisa memainkan peran penting. Penerima Terseleksi 1) Bisa Menarget Komunikan 2) Komunikasi kelompok khusus Isu Privasi Kecepatan 1) Mengupdate  dengan  cepat  dan frekuentatif 2) Memperluas  jangkauan  pencarian informasi 1) Biaya system 2) Push button decisionmaking Interaktif Terdesentralisasi 1) Interaksi langsung 2) Kemungkinan  membuat  sistem komunikasi yang independen 1) Isu Privasi 2) Ruang publik yang terfragmentasi
3) Regulasi yang sulit

## Sumber: (Vedel, 2003) dalam (Hasfi, 2019)
Pada  table  3  diatas  menunjukkan bahwasanya  adanya  perkembangan  teknologi  dan juga perubahan era menjadi digitalisasi seperti saat sekarang ini memberikan perubahan yang cukup drastis dalam komunikasi politik yang ada. Karena dengan adanya internet dan era digital saat sekarang ini para actor politik dan juga partai politik mampu mengurangi biaya produksi kampanye yang dilakukannya. Karena dengan hanya membuat media social seperti Facebook, Instagram, Aplikasi X (dulu Twitter ), dan Tiktok bisa menjadi media komunikasi yang cukup efektif dalam menjangkau masyarakat saat ini.
Sebagai partai politik baru, sudah saatnya melihat kondisi seperti ini, karena kontestasi pemilu  2024  ini  sangat  erat  denagn  pemanfaatan  teknologi.  Hal  tersebut  dikarenakan Sebagian besar masyarakat yang sebagai peserta pemilu adalah kelompok Millenial dan Gen Z,  yang  mana  mereka  adalah  generasi  yang  sangat  dekat  dengan  digitalisasi  aktivitas kehidupan. Kampanye digital menjadi salah satu factor kunci dalam strategi mendapatkan perhatian masyarakat (Pérez-Castaños & Ruiloba-Núñez, 2023), karena sebagai partai baru masih perlu kerja keras dalam melakukan Branding dan menarik hati masyarakat.
Setiap partai politik memiliki cara dan model yang berbeda-beda dalam menjalankan komunikasi  politiknya  (Jumadi  &  Silviani,  2020),  hal  tersebut  disesuaikan  dengan  sasaran kelompok masyarakat yang hendak didekatinya. Era saat sekarang ini menuntut setiap partai politik,  tidak  hanya  partai  politik  baru  saja  untuk  mampu  beradaptasi  dengan  pola komunikasi  yang  baru.  Komunikasi  politik  era  digital  menjadi  salah  satu  solusi  atas kejenuhan  masyarakat  dengan  model  atau  pola komunikai  yang  lama. Peran  internet  dan social  media  menjadi  sangat  sentral  sebagai  salah  satu  sarana  bagi  masing-masing  partai menjalankan fungsi komunikasi politik yang ada.

## ESOLUSI

## Kesimpulan
Kontestasi Pemilu di Indonesia tahun 2024 nanti akan menghadirkan beberapa partai baru yang akan ikut berpartisipasi. Beberapa Partai Baru tersebut adalah Partai Buruh, Partai Gelombang rakyat Indonesia (Gelora), Partai Kebangkita Nasional (PKN) dan Partai Ummat. Total ada empat Partai Politik baru yang akan mengikuti pemilu tahun 2024 nanti, meskipun pada kenyataannya untuk tokoh dan actor dari partai baru tersebut sudah tidak asing lagi dalam  kontestasi  perpolitikan  di  Indonesia.  Partai  politik  baru  memiliki  tugas  yang  lebih berat dari partai politik lainnya, dikarenakan harus membuat branding yang baik agar lebih dikenal dan masyarakat percaya akan eksistensi dari partai baru tersebut. Selain itu tantangan yang tidak kalah pentingnya adalah transformasi komunikasi politik di era digital seperti saat sekarang ini.
Partai Politik baru harus siap beradaptasi dengan perkembangan zaman saat sekarang ini. Model komunikasi di Era Digital menuntut semua pihak harus bisa mengambil peran dan memanfaatkan  momentum  menjelang  penyelenggaraan  Pemilu  tahun  2024  nanti.  Partai Politik  Baru  harus  bisa  memanfaatkan  kondisi  serba  digital  saat  ini  dalam  menjalankan komunikasi  politik.  Hal  tersebut  dikarenakan  karakter  media  baru  ini  sebagai  sarana komunikai  politik,  khususnya  internet,  menentukan  perubahan  dalam  cara  komunikasi politik.  Ini  mengubah  komunikasi  politik  menjadi  langsung,  murah,  cepat,  interaktif,  dan desentralisasi.  Ini  mengubah  komunikasi  politik  yang  sebelumnya  satu  arah  menjadi  dua arah,  dari  atas  ke  bawah,  dan  dari  elit  ke  non-elitis.  Transformasi  komunikasi  politik merupakan sebuah keniscayaan bagi partai politik baru yang akan mengikuti pemilu tahun 2024  nanti,  karena  ini  adalah  momen  awal  bagi  partai  baru  untuk  menjaga  eksistensinya dalam kontestasi politik di Indonesia mendatang.

## Daftar Pustaka
Andrews, L., Higgins, A., Andrews, M. W., & Lalor, J. G. (2015). Classic Grounded Theory to Analyse Secondary Data: Reality and Reflections. The Grounded Theory Review (2012),
11 (1), 11 – 26. https://groundedtheoryreview.com/2012/06/01/classic-grounded- theory-to-analyse-secondary-data-reality-and-reflections/
Bachini, N., Rosa, K. C. G., Costa, A. L. V., & Silva, R. N. de F. (2022). Comunicação Política no Ambiente Digital: Uma Análise das Campanhas Eleitorais Municipais de 2020 no Facebook. Opinião Pública , 28 (3), 750 – 786. https://doi.org/10.1590/1807- 01912022283750
Barokah, F., Maryanah, T., Darmastuti, A., & Hertanto, H. (2022). Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan , 21 (1), 1 – 13. https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273
Blouqet, C., Borucki, I., & Höhne, B. (2022). Digitalization in Candidate Selection Support and Resistance Within Established Political Parties in Germany. Frontiers in Political Science , 4 , 1 – 14. https://doi.org/10.3389/fpos.2022.815513

## ESOLUSI
Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik . Gramedia Pustaka Utama. https://books.google.co.id/books?id=_dZ247rCydIC&printsec=frontcover&hl=id#v=o nepage&q&f=false
Cangara, H. (2016). Komunikasi Politik Konsep Teori dan Strategi . Rajawali Press. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=968657
Druzin, B. H., & Li, J. (2015). The Power of the Keystroke: Is Social Media the Radical Democratizing F orce We’ve Been Led to Believe it is? Harvard Human Rights Journal ,
305 (2001), 1 – 6. https://scholar.archive.org/work/4xexurd3jnc3fgxsga4fv6atdu/access/wayback/http ://harvardhrj.com/wp-content/uploads/2015/02/Druzin_Li_HRJ_02-10-15.pdf Edge, T. (2010). Southern Strategy 2.0: Conservatives, White Voters, and the Election of Barack Obama. Journal of Black Studies , 40 (3), 426 – 444. http://www.jstor.org/stable/40648600
Fondation, T. W. (2010). Workbook B: Conducting Secondary Research . https://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/documents/workbook-b- secondary-research.pdf
Hanafi, R. I. (2018). Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019.
Jurnal Penelitian Politik , 15 (02). https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp. v15i2.761
Hasfi, N. (2019). Komunikasi Politik di Era Digital. POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik , 10 (1), 93 –
111. https://doi.org/10.14710/politika.10.1.2019.93-111
Heaton, J. (2011). Reworking Qualitative Data . SAGE Publications Ltd. https://doi.org/https://doi.org/10.4135/9781849209878
Hia, E. fransiska, & Siahaan, C. (2021). Komunikasi Politik di Era Digital. HUMANITECH: Jurnal Ilmiah Humatitech , 1 (1), 6 – 18. https://doi.org/10.14710/politika.10.1.2019.93-111
Jumadi, H., & Silviani, I. (2020). Peranan Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera dalam Mempertahankan Kepercayaan Publik di Daerah Pilihan III Kota Medan. Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi , 5 (1), 44 – 61. http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/socialopinion/article/view/580
Khamis, S. (2013). “Cyberactivism” in the Arab Spring: what social media can and cannot do. International Affairs Forum , 4 , 104 – 106. https://doi.org/10.1080/23258020.2013.824258
Laila, A. F., Muslimin, K., & Hakim, L. (2021). Taktik Komunikasi Politik Partai Nasdem dalam Memenangkan Pemilu Legislatif 2019. Journal of Communication Studies , 1 (2), 137 – 153. https://doi.org/10.37680/jcs.v1i2.1149
Lubis, I. A. R., Ramdan, A. T. M., & Wiryany, D. (2022). Politik Digital: Manifestasi Komunikasi di Era Digital. Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi , 6 (1), 193 – 206. https://doi.org/10.51544/jlmk.v6i1.3064
Marijan, K. (2010). Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru (Ed.1, Cet.). Kencana Prenada Media Group. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=918041
Mikołajczyk, B., & Aptacy, J. (2023). Gendern in der Politik Weibliche Personenbezeich -

## ESOLUSI
nungen in Deutschen und Polnischen Partei-Tweets. Central and Eastern European Online Library , 33 (1), 51 – 83. https://doi.org/10.18778/2196-8403.2022.04
Mufti, M. (2012). Teori-Teori Politik . Pustaka Media. https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=deTW3hw AAAAJ&citation_for_view=deTW3hwAAAAJ:u-x6o8ySG0sC
Nofiard, F. (2022). Komunikasi Politik Digital di Indonesia. Al-Hiwar : Jurnal Ilmu Dan Teknik Dakwah , 10 (2), 31 – 40. https://doi.org/10.18592/al-hiwar.v10i2.7548
Novitasari, D., Rosihan, A., & Virgiana, B. (2019). Komunikasi Politik Partai Baru di Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2019. Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Bisnis , 5 (1), 96 – 109.
Pérez-Castaños, S., & Ruiloba-Núñez, J. M. (2023). Once More, with Feeling! Digital Campaigns and Emotional Candidacies in X in Andalusia and Castilla y León. Social Sciences , 12 (9), 1 – 16. https://doi.org/10.3390/socsci12090504
Sari, A. M. (2023). Partai Buruh: Sejarah, Visi Misi, dan Makna Logo . Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. https://fahum.umsu.ac.id/partai-buruh- sejarah-visi-misi-dan-makna-logo/
Shofia, N., & Alamsyafi, M. Z. (2019). Eksistensi Partai Politik di Indonesia. Mimbar Yustitia , 3 (1), 60 – 74. http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/view/1854
Suryadi, K., Sukmayadi, V., & Anggraeni, N. S. (2021). Strategi Komunikasi Politik Digital Partai Politik Baru (Studi Kasus pada Partai Solidaritas Indonesia). In MAKNA : Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa dan Budaya (Vol. 8, Issue 1). Universitas Pendidikan Indonesia.
Vedel, T. (2003). Political Communication in New Era: Political Communication in The Edge of Internet (Chapter 3) . Routledge.
https://doi.org/https://doi.org/10.4324/9780203986592