## Pendidikan dalam Bingkai Kelembagaan; Studi Kasus di Madrasah Aliyah Syaikh Zainuddin
Ittihad STIT Palapa Nusantara ittihad.1997@gmail.com
Abstrak: Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengungkapkan  proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, proses  belajar  mengajar,  proses  Assesmen,  hubungan  kerjasama  dan partisipasi, sikap kemandirian, keterbukaan, keberlanjutan program, dan prestasi  akademik  maupun  non  akademik  siswa  Madrasah  Aliyah Program  Khusus  Syaikh  Zainddin  NW  Anjani,  Lombok  Timur  NTB. Data  dikumpulkan  melalui  observasi,  wawancara,  dokumentasi  dan dianalisis berdasarkan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (1994) yang meliputi, reduksi data, display data, dan penarikan  kesimpulan/verifikasi.  Hasilnya  kemudian  dikaitkan  dengan dengan kriteria yang ditetapkan dengan langkah-langkah editing, koding, dan  tabulasi.  Hasil  penelitian  mengungkapkan  bahwa:  (1)  Proses pengambilan  keputusan  berbagai  kebijakan  madrasah  terutama  dalam penyusunan  program,  rencana  anggaran  belanja  madrasah,  pengelolaan kurikulum,  dan  pengelolaan  sumber  daya  masih  belum  dapat dilaksanakan  sepenuhnya.  (2)  Dalam  proses  pengelolaan  kelembagaan, tugas dan tanggungjawab belum banyak dilakukan dengan baik walaupun sudah terdapat kewenangan yang jelas dan pasti, sehingga sering terjadi tumpang  tindih  dalam  tugas  dan  tanggungjawab.  (3)  Dalam  proses pengelolaan  program,  pelaksanaan  program  belum  bisa  sepenuhnya melibatkan warga madrasah khususnya para guru dan pegawai. (4) Dalam proses  belajar  mengajar,  pengelolaan  kelas  masih  sulit  dilaksanakan dengan  baik  karena  kurangnya  ruangan.  (5)  Dalam  proses  Assesmen, bentuk  Assesmen  dan  pelaksanaan  telah  mengalamai  peningkatan  dari tahun  sebelumnya.  (6)  Dalam  proses  kerjasama  dan  partisipasi,  telah terbentuk  jaringan  kerjasama  serta  pelaksanaannya  dengan  cukup  baik. (7) Proses akuntabilitas madrasah baik terhadap warga madrasah maupun terhadap  masyarakat  terlihat  masih  kurang.  (8)  Dalam  proses kemandirian,  madrasah  sudah  sangat  mandiri  mengelola  pendidikannya. (9)  Proses  keterbukaan  madrasah  kurang  begitu  mendapat  perhatian, sehingga  muncul  anggapan  bahwa  madrasah  tidak  bisa  bekerjasama dengan pihak lain. (10) Proses program keberlanjutan sudah baik, dimana kepala  madrasah  beserta  warga  madrasah  lainnya  selalu  melakukan inovasi-inovasi  baru  untuk  membenahi  program  yang  sudah  ada sebelumnya. (11) Nilai raport siswa sudah mengalami peningkatan yang signifikan, namun karya ilmiah siswa masih minim. Kata kunci: Pendidikan, Karakter Anak Indonesia .

## Pendahuluan
Reformasi di bidang pendidikan merupakan upaya demokratisasi pengelolaan pendidikan  yang  membutuhkan  proses  panjang  dan  berkelanjutan.  Reformasi pendidikan memerlukan kepedulian dan perhatian penuh serta sungguh-sungguh baik dari  pemerintah  pusat,  pemerintah  daerah  maupun  masyarakat  pada  umumnya. Sebagai  proses  demokratisasi  yang  sedang  berkembang,  hal itu  tidak  bisa  dilakukan sembarangan  dan  serampangan  oleh  orang-orang  yang  tidak  kompeten  meskipun mereka duduk dalam jajaran birokrasi pengelolaan pendidikan.
Demokratisasi  pendidikan  memungkinkan  terbukanya  peluang  yang  seluas- luasnya  bagi  masyarakat  untuk  berpartisipasi  dalam  penyelenggaraan  pendidikan. Masyarakat menjadi subyek yang aktif dalam keseluruhan sistem pendidikan dengan ikut  menentukan  arah  kebijakan,  merumuskan  strategi,  sasaran,  dan  tujuan pendidikan  serta  ikut  terlibat  aktif  dalam  implementasi.  Demokratisasi  pendidikan merefleksikan  pengakuan  adanya  potensi  dan  kekuatan  masyarakat  yang  dapat memperkuat pendidikan.
Era  desentralisasi  yang  dimulai  Tahun  2001  membuka  kesempatan  bagi daerah.  Dimana  daerah  diberi  kewenangan  yang  cukup  besar  dalam  mengelola daerahnya  dan  lebih  khusus  lagi  mengenai  penyelenggaraan  pendidikan.  Dengan demikian kabupaten/ kota harus bersaing dalam memperbaiki kualitas pendidikan di daerahnya.  Dalam  proses  pengelolaan  pendidikan,  desentralisasi  pendidikan  tidak identik dengan memindahkan kekuasaan dan perilaku birokrat pemerintah  pusat ke daerah.  Desentralisasi  pendidikan  memerlukan  kesiapan  pemerintah  daerah  dan kapabilitas sumber daya manusia.
Pendidikan  karakter  berorientasi  pada  nilai-nilai  universal  kebaikan  yang menjadi dorongan mewudkan perilaku-prilaku positif dalam diri siswa sebagai sebuah karakter.  Pendidikan  karakter  tidak  bermain  pada  pada  manifestasi-manifestasi- manifestasi  moral  dan  akhlak  yang  baik  berupa  perilaku-perilaku  partikuler  yang bersifat  lokal.  Untuk  melakukan  pendidikan  karakter  dengan  gambaran  yang sdemikian rupa diperlukan sebuah kreatifitas dalam menyusun model dan metodologi pendidikan,  lebih  dari  metode  yang  telah  biasa  di  pergunakan  dalam  pendidikan moral selama ini.

## Landasan Teori
Berdasarkan hasil studi pada delapan negara bagian di Amerika Serikat, Diane Massell  (Sudarwan  Danim,  2003:  40)  mengidentifikasi  pada  tujuh  elemen  kapasitas untuk  melakukan  reformasi  sekolah,  yaitu:  (1)  pengetahuan  dan  keterampilan  guru, (2)  motivasi  siswa,  (3)  materi  kurikulum,  (4)  kualitas  dan  tipe-tipe  orang  yang mendukung  proses  pembelajaran  di  kelas,  (5)  kuantitas  dan  kualitas  interaksi  para pihak pada tingkat organisasi sekolah, (6) sumber-sumber material, dan (7) organisasi dan  alokasi  sumber-sumber  sekolah  di  tingkat  organisasi  yang  membawahi  sekolah itu sendiri. Lebih lanjut, dikatakan bahwa ketika kebijakan reformasi pendidikan ingin diimplementasikan,  kemampuan  finansial  untuk  mendukungnya  tidak  terhindari.
Pemikiran  ini  beranjak  dari  realitas  bahwa  kemampuan  di  bidang  keuangan merupakan  sumber  frustrasi  bagi  para  pengelola.  Alokasi  anggaran  yang  diperoleh dari  pemerintah  makin  terbatas  dan  tidak  kontinu,  demikian  juga  dari  masyarakat. Akibatnya,  arus  uang  kontan  mengalami  kendala,  karena  tidak  ada  garansi  dari pemerintah.
Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2000  tentang  Program  Pembangunan Nasional khususnya dalam pembangunan pendidikan menyebutkan, bahwa pada era dan semangat demokratisasi dan otonomi daerah, tiap sekolah dituntut untuk selalu membenahi  manajemennya  yang  didasarkan  atas  potensi  sekolah  atau  daerah sekitarnya.
Demikian halnya dengan Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Syaikh Zainuddin  NW  Anjani,  mau  tidak  mau  harus  segera  berbenah  diri  dalam memperbaiki  dan  meningkatkan  kualitas  pendidikannya,  walaupun  berada  dalam posisi  dilematis.  Karena  itu  ada  kesan  otonomi  daerah  direspon  oleh  kalangan madrasah  dengan  setengah  hati.  Dengan  mengabaikan  unsur  politis,  madrasah kelihatannya masih hendak digantung antara berada dalam kuasa pusat dengan berada dalam  kuasa  daerah.  Genggaman  dalam  kuasa  pusat  dengan  alasan  yaitu  karena madrasah berada pada wilayah agama. Secara teknis, apabila hal ini dilakukan, maka berarti  madrasah  akan  mendapatkan  anggaran  pembiayaan  terbatas,  sesuai  dengan tradisi anggaran bidang agama.
Apabila kita simak Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,  dikatakan  bahwa  otonomi  daerah  adalah  hak,  wewenang  dan  kewajiban
daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan  pemerintahan  dan kepentingan  masyarakat  setempat  menurut  prakarsa  sendiri  berdasarkan  aspirasi masyarakat  dalam  sistem  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia.  Rumusan  tersebut kiranya  sesuai  dan  memang  hidup  di  dalam  penyelenggaraan  madrasah.  Salah  satu urusan  yang  diserahkan  kepada  daerah  adalah  urusan  mengenai  pendidikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 14  Ayat (1).
Kaitannya  dengan  pernyataan  di  atas,  Malik  Fadjar  (1998:  63)  menegaskan, ketika menempatkan pendidikan sebagai proses pemberdayaan, maka mau tidak mau kita  harus  melakukan  refleksi  filososfis  tentang  hakikat  manusia.  Pernyataan  ini memiliki implikasi bagi pengembangan kehidupan sosial, budaya, politik dan ideologi. Penempatan manusia sebagai titik sentral tidak berarti bahwa pengaruh dan tuntutan masyarakat  serta  lingkungannya  sama  sekali  dilepaskan.  Antara  manusia  dan masyarakat serta lingkungannya ada dialektika yang terus menerus, dimana yang satu mempengaruhi  yang  lain.  Maka  dalam  konteks  ini  pendidikan  berfungsi  sebagai wacana interaktif antara manusia dan lingkungannya.
Slamet  PH  (2005:  1)  menegaskan  bahwa  desentralisasi  pendidikan memerlukan  sistem/  struktur,  kultur,  dan  figur  (pelaku)  yang  berbeda  dengan sentralisasi  sehingga  perlu  dilakukan  resistemisasi/  restrukturisasi,  rekulturasi,  dan refigurisasi. Restrukturisasi adalah  proses  pelembagaan  keyakinan,  nilai  dan  norma baru  tentang  tugas  dan  fungsi  dasar,  struktur  organisasi,  kewenangan,  dan tanggungjawab,  sesuai  dengan  tuntutan  desentralisasi  pendidikan. Rekulturasi adalah pembudayaan  perilaku  seseorang/  kelompok  terhadap  keyakinan,  nilai  dan  norma baru  yang  dituntut  oleh  desentralisasi  pendidikan. Refigurasi adalah  proses  penataan kembali  figur  (pelaku)  pendidikan  agar  memperoleh the  right  person  in  the  right  place sesuai dengan tuntutan desentralisasi pendidikan.
Setidaknya  ada  sembilan  hal  yang  menjadi  sasaran  utama  program restrukturisasi  sistem  dan  manajmen  pendidikan  di  Indonesia  dalam  rangka penyelenggaraan  otonomi  pendidikan  sebagaimana  yang  dirumuskan  Musa (Hadiyanto, 2004: 49-50) yakni:
1. Struktur  organisasi  pendidikan  hendaknya  terbuka  dan  dinamis, mencerminkan  desentralisasi  dan  pemberdayaan  masyarakat  dalam menyelenggarakan pendidikan.
2. Sarana  pendidikan  dan  fasilitas  pembelajaran  dibakukan  berdasarkan prinsip  edukatif  sehingga  lembaga  pendidikan  merupakan  tempat  yang menyenangkan  untuk  belajar,  berprestasi,  berkreasi,  berkomunikasi, berolahraga, serta menjalankan syari’at agama.
3. Tenaga  kependidikan,  terutama  tenaga  pengajar  harus  direkrut  melalui proses  seleksi  sejak  memasuki  LPTK  disertai  dengan  sistem  tunjangan ikatan dinas dan wajib mengajar.
4. Struktur  kurikulum  pendidikan  hendaknya  mengacu  pada  penerapan sistem  pembelajaran  tuntas,  tidak  terikat  pada  penyelesaian  target kurikulum secara seragam per catur wulan dan tahun ajaran.
5. Proses  pembelajaran  tuntas  diterapkan  dengan  berbagai  modus pendekatan  pembelajaran,  peserta  didik  aktif  sesuai  dengan  tingkat kesulitan konsep-konsep dasar yang dipelajari.
6. Sistem  penilaian  hasil  belajar  secara  berkelanjutan  perlu  diterapkan  di setiap  lembaga  pendidikan  sebagai  kosekuensi  dari  pelaksanaan pembelajaran tuntas.
7. Dilakukan supervisi dan akreditasi. Supervisi dan pembinaan administrasi dan  akademik  dilakukan  oleh  unsur  manajemen  tingkat  pusat  dan propinsi  yang  bertujuan  untuk  pengendalian  mutu (quality  control). Sedangkan  akreditasi  dilakukan  untuk  menjamin  mutu (quality  assurance) pelayanan kelembagaan.
8. Pendidikan berbasis masyarakat seperti pondok pesantren, kursus-kursus keterampilan,  pemagangan  di  tempat  kerja  dalam  rangka  pendidikan sistem ganda harus menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional.
9. Formula  pembiayaan  pendidikan  atau  unit  cost  dan  subsidi  pendidikan harus  didasarkan  pada  bobot  beban  penyelenggaraan  pendidikan  yang memperhatikan  jumlah  peserta  didik,  kesulitan  komunikasi,  tingkat kesejahteraan  masyarakat  dan  tingkat  partisipasi  pendidikan  serta kontribusi masyarakat terhadap pendidikan pada setiap sekolah.
Selanjutnya  (H.A.R.  Tilaar,  2004:  106-107)  mengungkapkan  bahwa  perlunya perubahan wawasan di dalam penyelenggaraan pendidikan yaitu memberikan peranan yang  besar  kepada  masyarakat  di  dalam  menyelenggarakan  pendidikan.  Masyarakat, bersama-sama  dengan  Pemda,  bertanggung  jawab  terhadap  mutu  pendidikan  di daerahnya.  Dengan  demikian  pelaksanaan  otonomi  daerah  di  dalam  bidang pendidikan dan kebudayaan akan lebih cepat dan lebih bermutu.

## Metode Penelitian
Penelitian ini  merupakan penelitian Assesmen , dengan mengambil salah satu model  Assesmen,  yaitu  model  CIPP  yang  dikembangkan  oleh  Stufflebeam  dan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.
Penelitian  ini  dilakukan  di  Madrasah  Aliyah  Syaikh  Zainuddin  NW  Anjani Kabupaten  Lombok  Timur  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat.  Madrasah  tersebut dijadikan  lokasi  penelitian  atas  dasar  beberapa  pertimbangan,  antara  lain  dari  segi kualitas,  lokasi,  dan  animo  masyarakat.  Tingkat  kualitas  layanan  dan  output pendidikan  yang  mampu  bersaing  dengan  sekolah-sekolah  lain  di  Kabupaten Lombok Timur dan lebih khusus di Lingkungan Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW  Anjani  telah  menjadikan  madrasah  tersebut  sebagai  unggulan  di  Lingkungan Pondok Pesantren Syaikh Zainuddin NW Anjani.
Sesuai dengan fokus penelitian, sumber informasi dalam penelitian ini terdiri dari key informan dan informan . Dalam penelitian ini, ditentukan kepala madrasah dan pengurus yayasan sebagai key informan , sedangkan guru, orang tua peserta didik, dan masyarakat sebagai informan . Penentuan sumber informasi dilakukan dengan purposive , yaitu berdasarkan tujuan penelitian, dan snowball sample , artinya  informan yang telah diwawancarai diminta untuk menunjukkan informan berikutnya.
Teknik  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  adalah  observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Data-data  yang  sudah  terkumpul  dalam  penelitian  ini  kemudian  dianalisis berdasarkan  model  analisis  interaktif  yang  dikembangkan  oleh  Miles  &  Huberman (1994).  Ada  empat  komponen  analisis  yang  dilakukan  dengan  model  ini,  yaitu pengumpulan  data,  reduksi  data,  display  data,  dan  penarikan  kesimpulan/verifikasi. Model analisis interaktif menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut :
Sumber: (Miles. & Huberman. 1994 : 12)
Data Collection Conclusions : drawing / verifying Data reduction Data display
Gambar di atas menunjukkan bahwa dalam menganalisis data pada penelitian ini,  melalui  beberapa  proses,  yaitu  mulai  dari  pengumpulan  data  sesuai  teknik  yang ditentukan.  Selama  proses  pengumpulan  data  tersebut  juga  dilakukan  reduksi  data untuk  menajamkan,  menggolongkan,  mengarahkan,  mengorganisir,  sehingga  dapat dibuat  kesimpulan  dan  verifikasi.  Selanjutnya  menyajikan  data  ( display  data) dalam bentuk  yang  sistematis  kemudian  diakhiri  dengan  penarikan  kesimpulan  atau verifikasi.  Hasilnya  kemudian  dikaitkan  dengan  dengan  kriteria  yang  ditetapkan dengan langkah-langkah editing, koding, dan tabulasi.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan
Dalam  proses  pengambilan  keputusan  di  MAPK  Syaikh  Zainuddin  NW Anjani  telah  terbentuk  suatu  kondisi  dimana  aktivitas  kegiatan  pertemuan  sudah direncanakan sebelumnya disamping adanya pertemuan-pertemuan insidental. Selain itu,  peran  warga  madrasah  dan  masyarakat  dalam  hal  pengambilan  keputusan  di madrasah sudah mulai terbangun komitmen pro aktif, dimana setiap ada pertemuan- pertemuan  yang  menyangkut  bagaimana  meningkatkan  kinerja  madrasah,  warga madrasah  dan  masyarakat  senantiasa  memberikan  masukan,  dukungan  terhadap program-program yang dirumuskan.
Bentuk  pengambilan  keputusan  dalam  setiap  mengadakan  pertemuan  dan lain-lain  yang  melibatkan  warga  madrasah  dan  masyarakat  mengedepankan  asas musyawarah dan mufakat serta mengembangkan asas demokratis, seperti menghargai pendapat/  usul  orang  lain,  menjunjung  tinggi  kebersamaan,  dan  komitmen kebersamaan tiap keputusan yang disepakati.
Berdasarkan hasil wawancara, keputusan yang telah disepakati kadang-kadang masih terjadi sedikit pergeseran dari pihak kepala madrasah, misalnya keputusan yang telah ada bisa saja berubah tanpa diketahui oleh sebagian warga madrasah. Namun, menurut  kepala  madrasah  hal  itu  dilakukan  semata-mata  untuk  menyempurnakan keputusan yang ada dan tidak bertentangan dengan subtansi keputusan sebelumnya.
Berdasarkan dokumen proses pengelolaan kelembagaan sesungguhnya sudah kelihatan  mapan  dan  dinamis,  dimana  madrasah  telah  memiliki  sturktur  organisasi baku  yang  dikembangkan  atas  dasar  kepentingan  madrasah  dengan  mengacu  pada rambu-rambu pemerintah. Selain itu tugas dan tanggungjawab masing-masing pejabat
madrasah  seperti  kepala,  wakil  kepala,  kepala  TU,  sampai  di  tingkat  yang  paling bawah sudah dirumuskan. Sehingga yang bersangkutan dapat memahami fungsi dan tanggungjawab masing-masing.
Namun  di  sisi  lain  pada  tataran  praksis  fungsi,  tugas,  dan  tanggungjawab tersebut  tidak  berjalan  dengan  semestinya.  Hal  ini  disebabkan  karena  ada  diantara pejabat  yang  diberikan  tanggungjawab  tidak  begitu  paham  dengan  tugas  dan fungsinya. Sehingga terjadi pengambil alihan tugas yang dilakukan sendiri oleh kepala madrasah, dengan pertimbangan bahwa yang belum paham supaya melihat apa yang sesungguhnya dilakukan.
Program  madrasah  merupakan  acuan  dan  pedoman  dalam  penyelengaraan pendidikan  di  MAPK  Syaikh  Zainuddin  NW  Anjani.    Kepala  madrasah  meyakini bahwa  pelaksanaan  program  madrasah  merupakan  tanggung  jawab  bersama  semua komponen  madrasah.  Dalam  pengelolaan  program  madrasah  di  MAPK  Syaikh Zainuddin  NW  Anjani,  kepala  madrasah  senantiasa  menjalin  kerjasama  dengan semua warga madrasah.
Bentuk  kerja  sama  yang  dilakukan  oleh  kepala  madrasah  dengan  warga madrasah  dalam  mengelola  program  madrasah  antara  lain:  (1)  Kepala  madrasah meminta  kepada  warga  madrasah  untuk  selalu  mebicarakan  masalah-masalah  apa yang  menjadi  aspirasi,  harapan  dan  keinginan  masyarakat  untuk  ditindaklanjuti.  (2) Kepala  madrasah  mengadakan  pertemuan  dengan  warga  madrasah  untuk menyatukan  persepsi  tentang  program  madrasah  yang  telah  disusun.  (3)  Kepala madrasah  mensosialisasikan  program  madrasah    kepada  orang  tua  siswa  dan masyarakat.
Peran  guru  selaku  tenaga  edukatif  dan  pegawai  tata  usaha  selaku  tenaga administratif    dalam  PBM  merupakan  komponen  yang  berharga  dalam  upaya peningkatan  layanan  pendidikan  yang  bermutu  di  madrasah.  Peningkatan  mutu pendidikan  akan  bertumpu  pada  potensi  dan  kemampuan  yang  dimiliki  madrasah yang  bersangkutan.  Peran  guru  akan  optimal  apabila  dibina  dan  dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Langkah nyata yang telah dilakukan MAPK Syaikh Zainuddin NW  Anjani  yaitu  dengan  memberikan  tugas  dan  fungsi  yang  jelas  kepada  setiap personil  sesuai  dengan  tugas  fungsional  maupun  strukturalnya.  Kegiatan  mengikuti berbagai  penataran  atau  melanjutkan  studi  senantiasa  diberikan  kesempatan  seluas-
luasnya kepada setiap guru dan karyawan selama tidak mengganggu tugas pokok dan fungsinya.
Proses belajar mengajar di MAPK Syaikh Zainuddin NW Anjani dari waktu ke  waktu  mengalami  perubahan-perubahan  ke  arah  yang  lebih  baik  sesuai  dengan perkembangan  siswa.  Hal  ini  dapat  terlihat  dengan  penggunaan  multimedia  dalam PBM, pengelolaan kelas yang kondusif sehingga tidak terjadi kejenuhan belajar pada siswa.  Selain  itu,  adanya  pembimbingan  siswa  secara  teratur  dari  madrasah  baik berupa  pengayaan  materi  maupun  motivasi  berprestasi  bagi  siswa.  Sehingga  secara emosional  siswa  merasa  ada  perhatian  khusus  dari  madrasah  untuk  masa  depan mereka.
Namun  demikian,  proses  belajar  mengajar  tetap  saja  mengalami  kendala umum,  yaitu  kurangnya  fasilitas  pendukung.  Akan  tetapi  secara  bertahap  dan  terus menerus  perlu  diupayakan  agar  tercipta  layanan  pendidikan  yang  bermutu  di madrasah.
Proses assesmen di MAPK  Syaikh Zainuddin Nw Anjani sebagaimana yang telah  diungkap  terdahulu  sudah  mengalami  peningkatan  yang  cukup  signifikan. Dimana  madrasah  telah  mengembangkan  pola  Assesmen  prestasi  akademik,  yang dilaksanakan pada awal pelajaran, tengah pelajaran, akhir pelajaran, tengah semester, akhir  semester,  dan  ujian  akhir.  Assesmen  ini  dikembangkan  ke  arah  kompetensi sesuai tuntutan kurikulum.
MAPK Syaikh Zainuddin Nw Anjani juga mengembangkan Assesmen  pada aspek non akademik. Dalam hal ini aspek non akademik diperhatikan pula oleh pihak madrasah. Sehingga untuk menghadapi lomba-lamba di laur madrasah mendapatkan prestasi yang laur biasa memuaskan.
Dalam  perumusan  berbagai  kebijakan  madrasah  senantiasa  meminta pertimbangan,  arahan,  saran,  dan  dukungan  dari  berbagai  komponen  madrasah termasuk  masyarakat (stakeholder) dalam  penyelenggaraan  pendidikan  yang difungsikan dan dilibatkan dalam setiap kegiatan termasuk dalam permusan berbagai kebijakan madrasah.
Prinsip yang selalu dipegang oleh kepala madrasah dalam menjalin huungan kerjasama, yaitu warga madrasah dan masyarakat adalah mitra kerja kepala madrasah
dan  bersama-sama  bertanggung  jawab  terhadap  kelancaran  penyelenggaraan pendidikan di madrasah.
Namun  kadang-kadang  dalam  berbagai  kebijakan  yang  sifatnya  urgen  dan mendesak kepala madrasah kurang membangun komunikasi dengan anggapan hal-hal yang sifatnya mendesak cukup diselesaikan oleh beberapa orang saja.
Pada  masa  sebelum  adanya  otonomi  daerah  satu-satunya  pihak  yang berwenang meminta pertanggungjawaban pendidikan ke madrasah adalah pemerintah pusat  melalui  badan  pemeriksa,  pengawas,  dan  penilik  madrasah.  Dalam  era demokrasi  dan  otonomi,  akuntabilitas  pendidikan  tidak  hanya  terletak  pada pemerintah, namun bahkan lebih banyak pada masyarakat selaku stakeholder .
MAPK  Syaikh  Zainuddin  Nw  Anjani  dalam  menanggapi  hal  ini  telah melakukan  langkah-langkah  agar  proses  akuntabilitas  pendidikan  di  madrasah berjalan sesuai dengan keinginan warga madrasah dan masyarakat. Namun demikian proses  akuntabilitas  yang  ada  belum  dapat  memuaskan  warga  madrasah  dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya wadah yang dibentuk untuk itu  seperti  dalam  rapat-rapat  yang  diadakan  kurang  dimanfaatkan  sebagai  tempat menyampaikan proses akuntabilitas tersebut.
Proses kemandirian yang ada di MAPK Syaikh Zainuddin Nw Anjani sudah cukup  membanggakan  dengan  dirumuskannya  terobosan-terobosan  madrasah, misalnya  dalam  penggalian  sumber-sumber  dana,  pemanfaatan  sumber  daya madrasah,  serta pengadaan income generating unit / unit produksi.
Selain dari itu  karena menjadi sebuah kebiasaan dalam kehidupan masyarakat masyarakat  untuk  hidup  mandiri,  sehingga  dalam  pelaksanaan  pendidikan  di madrasah berjalan apa adanya tanpa terlalu banyak berharap kepada pihak-pihak luar, yang  walaupun  madrasah  tidak  menutup  diri  untuk  membuka  peluang  menjalin kerjasama dengan pihak-pihak tertentu untuk bersama-sama memajukan pendidikan.
Proses keterbukaan yang ada di MAPK Syaikh Zainuddin NW Anjani masih kelihatan  sangat  kurang,  walaupun  madrasah  sudah  menyiapkan  wadah  informasi untuk  menampung  aspirasi  warga  madrasah  dan  masyarakat.  Optimalisasi  wadah tersebut masih sangat minim, sehingga sepenuhnya tidak berarti. Hal ini juga terkait dengan budaya di madrasah yang kurang memperhatikan prinsip keterbukaan.
Dengan  demikian  tingkat  kepuasan  warga  madrasah  dan  masyarakat  kurang karena informasi yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Dari  hasil  penelitian  proses  keberlanjutan  program  di  MAPK  Syaikh Zainuddin  NW  Anjani  sudah  mulai  dikembangkan.  Madrasah  sudah  merumuskan sasaran lanjutan dari program yang telah ada sebelumnya.
Upaya  pengembangan  dukungan  dan  pencapaian  sasaran,  madrasah memberdayakan  potensi  yang  ada  untuk  mendukung  tercapainya  program  lanjutan dan  yang  baru.  Madrasah  juga  mengoptimalkan  kerjasama  dengan  pihak  lain  untuk mendukung program lanjutan tersebut.
Terdapat  peningkatan  motivasi  belajar  siswa  yang  merupakan  salah  satu prestasi non akademik yang telah diraih madrasah. Selain itu peningkatan dalam hal kerajinan dan ketaatan siswa terhadap peraturan madrasah sudah meningkat.
Para  siswa  sudah  mulai  gemar  membaca  yang  ditandai  dengan  makin meningkatnya  jumlah  pengunjung  perpustakaan  madrasah  serta  lama  kunjungan siswa ke perpustakaan sudah meningkat.
Kedisiplinan  siswa  terhadap  peraturan  madrasah  semakin  meningkat  dan tatakrama  siswa  baik  sesama  teman  maupun  kepada  guru  sudah  baik.  Hal  ini disebabkan  karena  adanya  kurikulum  muatan  lokal  yang  dikembangkan  madrasah, yaitu  pelajaran Ta’limul  Muta’allim yang  semata-mata  mengajarkan  kepada  siswa bagaimana bertatakrama yang baik lebih-lebih kepada guru.
Dari pembahasan di atas, secara umum dapat ditarik beberapa hal mengenai otonomi  pendidikan  di  madrasah  yang  dilaksanakan  dalam  rangka  meningkatkan mutu  pendidikan  khsusunya  di  MAPK  Syaikh  Zainuddin  Nw  Anjani  antara  lain sebagai berikut:
1. Dalam  proses  pengambilan  keputusan  berbagai  kebijakan  madrasah  terutama dalam  penyusunan  program,  rencana  anggaran  belanja  madrasah,  pengelolaan kurikulum,  dan  pengelolaan  sumber  daya  masih  belum  dapat  dilaksanakan sepenuhnya.  Aktivitas  pertemuan  kadang  tidak  sesuai  rencana  dan  peran  warga madrasah serta masyarakat belum optimal.
2. Dalam proses pengelolaan kelembagaan, tugas dan tanggungjawab ( job description) belum banyak dilakukan dengan baik walaupun sudah terdapat kewenangan yang jelas  dan  pasti,  sehingga  sering  terjadi  tumpang  tindih  dalam  tugas  dan
tanggungjawab.  Hal  ini  disebabkan  kurangnya  pemahaman  tentang  tugas  dan tanggungjawab masing-masing.
3. Dalam  proses  pengelolaan  program,  pelaksanaan  program  belum  bisa sepenuhnya melibatkan warga madrasah khususnya para guru dan pegawai. Hal tersebut  disebabkan  antara  lain  oleh  keterbatasan  pemahaman  warga  madrasah terhadap  startegi  pelaksanaan  program  yang  telah  dirumuskan.  Sehingga pelaksanaan program hanya oleh beberapa orang terutama kepala madrasah.
4. Dalam  proses  belajar  mengajar,  pengelolaan  kelas  masih  sulit  dilaksanakan dengan  baik  karena  kurangnya  ruangan  yang  tersedia.  Lebih-lebih  saat  ini  ada ruangan,  untuk  pembangunan  gedung  lembaga  pendidikan  lain.  Sehingga dampaknya  sering  terjadi  perubahan  atau  pergeseran  ruangan  yang  secara  tidak langsung dapat mengganggu PBM.
5. Dalam  proses  Assesmen,  bentuk  Assesmen  dan  pelaksanaan  telah  mengalamai peningkatan dari tahun sebelumnya.
6. Dalam proses kerjasama dan partisipasi, telah terbentuk jaringan kerjasama serta pelaksanaannya dengan cukup baik. Namun isi kerjasama masih kurang spesifik, sehingga  madrasah  tidak  berani  memasang  target  yang  jelas  terkait  dengan implementasi kerjasama tersebut.
7. Proses  akuntabilitas  madrasah  baik  terhadap  warga  madrasah  maupun  kepada masyarakat  terlihat  masih  kurang.  Hal  ini  disebabkan  oleh  antara  lain  kepala madrasah  masih  sibuk  membenahi  program  yang  ada.  Sehingga  masih  terdapat keluhan  dari  warga  madrasah  dan  masyarakat  mengenai  akuntabilitas  madrasah yang masih kurang.
8. Dalam  proses  kemandirian,  madrasah  sudah  sangat  mandiri  mengelola pendidikannya.  Karena  memang  sudah  menjadi  kebiasaan  madrasah  sejak  awal berdirinya menggunakan prinsip swadaya.
9. Proses  keterbukaan  madrasah  kurang  begitu  mendapat  perhatian,  sehingga muncul  anggapan  bahwa  MAPK  Syaikh  Zainuddin  NW  Anjani  tidak  bisa bekerjasama dengan pihak lain.
10. Proses keberlanjutan program sudah baik, dimana kepala madrasah beserta warga madrasah  lainnya  selalu  melakukan  inovasi-inovasi  baru  untuk  membenahi program yang sudah ada sebelumnya.
11. Nilai ujian dan nilai raport siswa sudah mengalami peningkatan yang signifikan, namun  karya  ilmiah  siswa  masih  minim.  Hal  ini  disebabkan  karena  madrasah lebih menekankan prestasi akademik siswa pada aspek kognitif.

## Simpulan
Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Proses  pengambilan  keputusan;  kondisi  program/  perencanaan  program/ pelaksanaan  program/  hasil  program/  peran  dan  tanggung  jawab  warga madrasah  sebagian  kecil  telah  selesai/  mendukung/  berhasil  (memuaskan) dengan  sebagian  besar ditingkatkan  dan  mendesak. Sehingga  pada  aspek  ini MAPK Syaikh Zainuddin NW Anjani masih dalam kategori cukup.
2. Proses  pengelolaan  kelembagaan;  kondisi  program/  perencanaan  program/ pelaksanaan  program/  hasil  program/  peran  dan  tanggung  jawab  warga madrasah  sebagian  kecil  telah  selesai/  mendukung/  berhasil  (memuaskan) dengan  sebagian  besar ditingkatkan  dan  mendesak. Sehingga  pada  aspek  ini MAPK Syaikh Zainuddin NW Anjani masih dalam kategori cukup.
3. Proses  pengelolaan  program;  kondisi  program/  perencanaan  program/ pelaksanaan  program/  hasil  program/  peran  dan  tanggung  jawab  warga madrasah  sebagian  kecil  telah  selesai/  mendukung/  berhasil  (memuaskan) dengan  sebagian  besar ditingkatkan  dan  mendesak. Sehingga  pada  aspek  ini MAPK Syaikh Zainuddin NW Anjani masih dalam kategori cukup.
4. Proses  belajar  mengajar,  kondisi  program/  perencanaan  program/ pelaksanaan  program/  hasil  program/  peran  dan  tanggung  jawab  warga madrasah  sebagian  kecil  telah  selesai/  mendukung/  berhasil  (memuaskan) dengan  sebagian  besar ditingkatkan  dan  mendesak. Sehingga  pada  aspek  ini MAPK Syaikh Zainuddin NW Anjani masih dalam kategori cukup.
5. Proses  Assesmen;  kondisi  program/  perencanaan  program/  pelaksanaan program/  hasil  program/  peran  dan  tanggung  jawab  warga  madrasah  telah selesai/  mendukung/  berhasil  (memuaskan)  dengan  peningkatan  sebagian
kecil  dan mendesak. Sehingga  pada  aspek  ini  MAPK  Syaikh  Zainuddin  Nw Anjani masih dalam kategori baik.
6. Proses  kerjasama  dan  partisipasi;  kondisi  program/  perencanaan  program/ pelaksanaan  program/  hasil  program/  peran  dan  tanggung  jawab  warga madrasah  sebagian  kecil  telah  selesai/  mendukung/  berhasil  (memuaskan) dengan  sebagian  besar ditingkatkan  dan  mendesak. Sehingga  pada  aspek  ini MAPK Syaikh Zainuddin NW Anjani masih dalam kategori cukup.
7. Proses  akuntabilitas;    kondisi  program/  perencanaan  program/  pelaksanaan program/  hasil  program/  peran  dan  tanggung  jawab  warga  madrasah sebagian  kecil  telah  selesai/  mendukung/  berhasil  (memuaskan)  dengan sebagian  besar ditingkatkan  dan mendesak. Sehingga  pada  aspek  ini  MA  NW SYAIKH ZAINUDDIN NW ANJANI masih dalam kategori cukup.
8. Proses  kemandirian;    kondisi  program/  perencanaan  program/  pelaksanaan program/  hasil  program/  peran  dan  tanggung  jawab  warga  madrasah  telah selesai/  mendukung/  berhasil  (memuaskan)  dengan  peningkatan  sebagian kecil  dan mendesak. Sehingga  pada  aspek  ini  MAPK  Syaikh  Zainuddin  NW Anjani masih dalam kategori baik.
9. Proses  keterbukaan;    kondisi  program/  perencanaan  program/  pelaksanaan program/ hasil program/ peran dan tanggung jawab warga madrasah belum dilaksanakan/  dicapai/  respon  yang  ditunjukkan  (kurang  mendukung). Sehingga pada aspek ini MAPK Syaikh Zainuddin NW Anjani masih dalam kategori kurang.
10. Proses  keberlanjutan  program;    kondisi  program/  perencanaan  program/ pelaksanaan  program/  hasil  program/  peran  dan  tanggung  jawab  warga madrasah  telah  selesai/  mendukung/  berhasil  (memuaskan)  dengan peningkatan  sebagian  kecil  dan mendesak. Sehingga  pada  aspek  ini  MAPK Syaikh Zainuddin NW Anjani masih dalam kategori baik.
Dari  kesimpulan  tersebut  di  atas,  maka  ada  beberapa  aspek  yang  perlu mendapat perhatian khusus untuk ditingkatkan, yaitu: proses pengambilan keputusan, proses  pengelolaan  program,  proses  belajar  mengajar,  proses  kerja  sama  dan
partisipasi,  proses  akuntabilitas,  dan  proses  keterbukaan  madrasah.  Semua  aspek tersebut  masih  pada  kategori  cukup,  hanya  pada  aspek  keterbukaan  yang  masih kurang  dan  harus  segera  ditingkatkan.  Dan  secara  tidak  langsung  dapat mempengaruhi  pelaksanaan  otonomi  pendidikan  di  MAPK  Syaikh  Zainuddin  NW Anjani.
Oleh karena itu, sebagai keharusan bagi MAPK Syaikh Zainuddin NW Anjani untuk segera membenahi aspek-aspek tersebut agar pelaksanaan otonomi pendidikan betul-betul berkualitas.
Sedangkan pada aspek yang lain seperti proses  Assesmen, kemandirian, dan keberlanjutan  program  sudah  masuk  pada  kategori  baik.  Namun  demikian  aspek- aspek ini harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan.

## Daftar Pustaka
Abbas M.S. & Suyanto (2004). Wajah dan dinamika pendidikan anak bangsa. Yogyakarta. Adicita Karya Nusa.
Depdikbud. (1998). Panduan manajmen sekolah. Jakarta: Dikmenum.
Husni  Rahim,  dkk.  (2001). Pola  manajemen  penyelenggaraan  pondok  pesantren. Jakarta.
Proyek Peningkatan Pondok Pesantren Tahun Anggaran 2001. Direktorat Pembinaan  Perguruan  Agama  Islam.  Direktorat  Jenderal  Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Depag RI.
Hadiyanto (2004). Mencari sosok desentralisasi manajemen pendidikan di Indonesia. Jakarta.
Rineka Cipta.
H.A.R. Tilaar (2004). Paradigma baru pendidikan nasional. Jakarta. Rineka Cipta.
Hari  Suderadjat.  (2004). Implementasi  kurikulum  berbasis  kompetensi  (KBK);  pembaharuan pendidikan  dalam  Undang-undang  Sisdiknas  2003. Bandung  :  Cipta  Cekas Grafika.
Ikhwanuddin Syarief, dkk.. (2002). Pendidikan untuk masyarakat Indonesia baru. Jakarta.
Grasindo.
Malik Fadjar (1998). Visi pembaruan pendidikan islam. Jakarta. Lembaga Pengembangan dan Penyusunan Naskah Indonesia (LP3NI).
Miles,  M.B.,  &    Huberman,  A.  M.  (1994). Qualitative  data  analyss:  An  expanded sourcebook. London: Sage Publications.
Nanang Fattah & Mohammad Ali. (2003). Materi pokok manajemen berbasis sekolah; 1-9;

## PGSD4408. Jakarta : Universitas Terbuka
Nanang  Fatah, (1999). Landasan manajemen pendidikan. Bandung. Remaja Rosdakarya. Suharsimi Arikunto. (1988). Organisasi dan administrasi pendidikan teknologi dan kejuruan . Jakarta : Proyek Pengembangan LPTK Dijen Dikti Depdikbud.
_________. (1999). Manajemen berbasis sekolah. Jakarta. Bumi Aksara.
Suharsimi  A.  &  Cepi  Safruddin  (2004). Assesmen  program  pendidikan .  Jakarta.  Bumi Aksara.
Slamet  PH.  (2005). Kapita  selekta  desentralisasi  pendidikan. Handout,  tidak  diterbitkan,
Universitas Negeri Yogyakarta.
Sudarwan Danim. (2002). Manajemen berbasis sekolah : Konsep dan teori. Jakarta : Proyek Peningkatan Penelitian Dikti.
_________. (2003. Agenda pembaruan sistem pendidikan. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. ST. Kartono (2002). Menebus pendidikan yang tergadai. Yogyakarta. Galang Press.
Syafaruddin (2002). Manajemen mutu terpadu dalam pendidikan. Jakarta. Grasindo.
Yossi Suparyo. (2005). Undang-undang sistem pendidikan nasional (SISDIKNAS). UU No.
20 Tahun 2003 beserta penjelasannya. Yogyakarta. Media Abadi.