FEMINIST LEGAL THEORY DALAM TELAAH PARADIGMA: SUATU PEMETAAN FILSAFAT HUKUM
Aditya Yuli Sulistyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jalan Prof. Soedharto, S.H. Tembalang, Semarang, Jawa Tengah adityayuli38@gmail.com

## Abstract
Feminist Legal Theory (FLT) is a groundbreaking thought against the enactment of the law against women. As one of the schools of thought, the distinctiveness of FLT can not be freely explained. The explanation of this will only be done precisely by the 'umbrella philosophy' called the paradigm. Through the paradigm, FLT will be placed in one paradigm, according to its ontology, epistemology, and methodology. In summary, the purpose of this paper is to create a mapping of legal philosophy to FLT. Based on the discussion, FLT can eventually be mapped as one of the ﬂows within the Critical Theory et. al. paradigm.
Keywords : Feminist Legal Theory (FLT), paradigm, philosophy of law.

## Abstrak
Feminist Legal Theory(FLT) merupakan sebuah pemikiran yang melakukan terobosan terhadap berlakunya hukum terhadap perempuan dan diskriminasi yang didapat perempuan dari hukum. Sebagai salah satu aliran pemikiran, kekhasan FLT memang tidak dapat dijelaskan secara bebas nilai kepada semua pembelajar hukum secara universal. Penjelasan terhadap hal ini hanya akan dilakukan secara tepat oleh 'ﬁlsafat payung' yang dinamakan paradigma. Melalui paradigma, FLT akan ditempatkan pada salah satu paradigma, sesuai ontologi, epistemologi, dan metodologinya. Secara ringkas, tujuan tulisan ini adalah melakukan sebuah pemetaan ﬁlsafat hukum terhadap FLT. Berdasarkan  pembahasan,  FLT  akhirnya  dapat  dipetakan  sebagai  salah  satu  aliran  di  dalam paradigma Critical Theory et. al.
Kata Kunci : Feminist Legal Theory (FLT), paradigma, ﬁlsafat hukum.

## A. Pendahuluan
Feminist  Legal  Theorist (FLT)  atau Teori  Hukum  Feminis  muncul  pertama  kali pada  tahun  1970-an  bersamaan  dengan berkembangnya Critical Legal Studies (CLS) sebagai  sebuah  aliran  pemikiran  yang berusaha  melakukan  terobosan  terhadap berlakunya  hukum  terhadap  perempuan  dan diskriminasi  yang  didapat  perempuan  dari h u k u m .   E k s i s t e n s i   F LT   m e r u p a k a n pendobrak  ketimpangan  yang  disebabkan oleh  hukum  yang  selama  ini  dijargonkan sebagai  pengusung justice  for  all, netral, objektif dan setara untuk siapapun, termasuk juga  kepada  laki-laki  dan  perempuan.  Pada kenyataannya, kaum feminis meyakini bahwa hukum  adalah  cerminan  dari  ﬁlosoﬁ  politik
yang  dominan  (Savitri,  2008).  Di  tengah patriarki,  hukum  semata  hanya  dilihat  dari sudut  pandang  laki-laki  karena  laki-lakilah yang  menulis  hukum  dan  memasukkan kepentingan-kepentingannya.  Hal  ini ditegaskan  oleh  Anthony  Synott  yang menyebut  “laki-laki  telah  menjustiﬁkasi hegemoni mereka, dan ketidaksejajaran pria- wanita,  dengan  sejumlah  cara  dan  dalam setiap disiplin ilmu.” (Synott, 2003)
Jauh  sebelum  lahirnya  FLT  yang spesiﬁk  menyorot  pada  obyek  hukum, feminisme  sebagai  aliran  pemikiran  sudah muncul  sejak  abad  ke-18.  Sarah  Gamble memberikan  deﬁnisi  umum  feminisme sebagai “the  belief  that  women,  purely  and simply because they are women, are treated
p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716
inequitably  within  a  society  which  is organized  to  prioritise  male  viewpoints  and concerns”(Suwastini,  2013) .  Feminisme adalah paham, kajian, dan gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah status subordinat p e r e m p u a n   d a l a m   m a s y a r a k a t   y a n g mengutamakan perspektif laki-laki.
D a l a m   p e r j a l a n a n   p a n j a n g n y a , keragaman  pemikiran  feminis  secara  kasar t e r b a g i d a l a m   t i g a   a l i r a n   b e s a r , yaitu Feminisme Liberal, Feminisme Marxis, dan  Feminisme  Radikal .  Di  luar  kelompok besar tersebut, masih ada beberapa aliran lain, seperti Feminisme  Psikoanalisis-gender, Feminisme  Eksistensialis,  Feminisme Posmodern, Feminisme Multikultural-global dan Ekofeminisme .  Banyaknya  ragam Feminisme  tersebut  menunjukkan  luasnya pula ragam kajian mengenai studi feminisme yang muncul di dunia pemikiran ﬁlsafat.
FLT  tidak  dapat  dilepaskan  dari berbagai aliran feminis yang telah disebutkan diatas.  Secara  garis  besar  FLT  memberikan gambaran  teori  feminis  dalam  hukum sebagaimana disampaikan oleh Niken Savitri bahwa  “FLT  yang  memunculkan  suatu metode  analisis  khas  feminis  dalam  hukum banyak  digunakan  untuk  menganalisis masalah-masalah  yang  sangat  luas  dalam berbagai  bidang  hukum.  Pengkajiannya antara  lain  dengan  mengkritisi  hukum  dari sudut feminis sebagai sesuatu kajiannya yang utama.”(Savitri, 2008)
D i k a r e n a k a n   F LT   t i d a k   d a p a t dilepaskan  dari  berbagai  aliran  yang  ada, maka  sesungguhnya  tidak  ada  keseragaman dalam  metodenya.  Namun,  setidaknya terdapat lima hal yang dapat digaris-bawahi dari  keragaman  FLT  yang  disebut  sebagai “think  like  feminist” tersebut,  antara  lain: pengalaman perempuan, adanya bias gender secara  implisit,  jeratan/ikatan  ganda  dan dilema  dari  perbedaan,  reproduksi  model dominasi  laki-laki,  serta  membuka  pilihan- pilihan perempuan.(Savitri, 2008)
FLT  berpendirian  bahwa  hukum “berjenis kelamin laki-laki” karena pembuat hukum  didominasi  oleh  laki-laki.  Maka sebagaimana  aliran  hukum  kritis,  diskursus hukum kemudian melupakan suara dari pihak yang  terpinggirkan,  yang  mana  dalam konteks  ini  adalah  perempuan.  Oleh  karena itu, pengkajian hukum menurut FLT haruslah
dilakukan  dengan  melandaskan  diri  pada pengalaman  perempuan.  Dengan  demikian, dapat  dikatakan  bahwa  aliran  pemikiran  ini memposisikan  diri  'memihak'  kepada perempuan  dalam  rangka  mendobrak kemapanan  hukum  yang  konon  objektif namun  menghadirkan  diskriminasi  dan ketidak-adilan  bagi  perempuan.  Dalam konteks  ini  maka  FLT  merupakan  aliran pemikiran  yang  ber-epistemologi  subjektif. Lantas,  salahkah  subjektivitas  menjadi penentu  dalam  kajian  hukum  di  tengah- tengah  hegemoni  hukum  yang  objektif? Pertanyaan-pertanyaan  demikian  tentunya tidak  dapat  dijawab  begitu  saja  tanpa meletakkan  permasalahannya  pada  wilayah ﬁlsafat hukum.
Secara  sederhana  dapat  dikatakan bahwa Filsafat Hukum adalah cabang ﬁlsafat yang  mempelajari  tentang  hakikat  hukum. (Prasetyo,  T.  ;  Barkatullah,  2013).  Inti  dari Filsafat Hukum terletak pada pembahasannya tentang  berbagai  aliranFilsafat  Hukum. Mengapa  demikian?  Saat  pemikir  hukum berﬁlsafat  mengenai  hukum,  jawaban  yang dilahirkan  membawa  kita  pada  banyaknya pemikiran,  keyakinan  mengenai  hakikat hukum itu. Ragam pemikiran hakikat hukum tersebut  kemudian  berdiri  sebagai  aliran Filsafat Hukum (Rato, 2010).
Setiap  aliran  Fisafat  Hukum  pada galibnya  merupakan  bagian ― dan  bisa dikatakan pengejawantahan atau terlahir atau berakar ― dari  suatu  paradigma  tertentu (Indarti,  2010).  Di  sisi  lain,  paradigma merupakan bagian daripada ﬁlsafat, karena ia merupakan  ﬁlsafat  utama,  induk,  atau ' payung ' sebagaimana  ditegaskan  N.K. Denzin  dan  Y.S.  Lincoln  dalam  pengertian paradigma, yakni:(Indarti, 2010)
Paradigma adalah suatu sistem ﬁlosoﬁs utama,  induk,  atau ' payung ' yang terbangun  dari  ontologi,  epistemologi, dan metodologi tertentu, yang masing- masingnya  terdiri  dari  satu ' set ' belief dasar atau worldview yang tidak dapat begitu  saja  dipertukarkan  [dengan belief  dasar atau worldview dari ontologi, epistemologi, dan metodologi paradigma  lainnya].  Paradigma  mem- presentasi-  kan  suatu  sistem  atau  set belief ' dasar ' tertentu  yang  berkenaan
dengan  prinsip-prinsip  utama  atau pertama,  yang  mengikatkan  penganut/ penggunanya pada world view tertentu, berikut  cara  bagaimana ' dunia ' harus dipahami  dan  dipelajari,  serta  yang senantiasa  memandu  setiap  pikiran, sikap, kata, dan perbuatan penganutnya.
Melalui  pemahaman  di  atas,  FLT sebagai salah satu aliran pemikiran mengenai hukum  atau  aliran  ﬁlsafat  hukum  juga memiliki positioning tersendiri dalam telaah paradigmatik.  Pemetaan  Filsafat  Hukum terhadap  FLT  merupakan  suatu  hal  yang penting  dalam  upaya  memahami  pemikiran FLT secara holistik melalui analisis ontologis, epistemologis,  dan  metodologis.  Pemetaan aliran  pemikiran  seperti  ini  juga  penting d a l a m   u p a y a   m e m a h a m i   p e r b e d a a n pemikiran diantara berbagai aliran pemikiran y a n g   k a d a n g   j u s t r u   m e n j a d i   b a h a n ' pertengkaran ' diantara  penganutnya  untuk mengklaim  kebenaran  satu  sama  lain.  Hal yang sejatinya tidak berguna karena melalui paradigma  kita  bisa  memahami  bahwa kebenaran itu tidaklah tunggal.
Tulisan  mengenai  FLT  di  berbagai jurnal ataupun buku literatur tidaklah sedikit jumlahnya.  Namun  tulisan  ini  hendak menunjukkan  perbedaan  secara  signiﬁkan dengan  berbagai  tulisan  yang  pernah  ada karena  meletakkan  pemahaman  FLT  dalam t e l a a h   p a r a d i g m a ,   k e m u d i a n menempatkannya  ke  dalam  salah  satu paradigma  sebagai  upaya  pemetaan  Filsafat Hukum,  sehingga  akan  mengantarkan pembaca  untuk  memahami  FLT  secara  baik dan  bijaksana.  Dengan  demikian,  di  akhir u r a i a n   l a t a r   b e l a k a n g   i n i   p e n u l i s menegaskanbahwa  permasalahan  yang  akan dijawab  dalam  tulisan  ini  yaitu:  (1) bagaimanakah Feminist Legal Theory (FLT) dalam telaah paradigma sebagai suatu upaya p e m e t a a n   F i l s a f a t   H u k u m ?   d a n   ( 2 ) bagaimanakah positioning FLT  dalam paradigma dan konsekuensi metodologisnya?

## B. Pembahasan
1. Feminist  Legal  Theory (FLT)  dalam Telaah Paradigma
Feminist  Legal  Theory (FLT)  lahir untuk  mendobrak  tatanan  hukum  yang
timpang  karena  dunia  yang  terlampau patriarki.  Para  feminis  meyakini  bahwa sejarah  ditulis  melalui  sudut  pandang  laki- laki  dan  sama  sekali  tidak  mereﬂeksikan peranan kaum perempuan dalam pembuatan dan penyusunan sejarah. Sejarah buatan laki- laki  tersebut  telah  dengan  bias  menciptakan konsep-konsep tentang keberadaan manusia, potensi  gender  dan  rekayasa  sosial  yang menghasilkan  bahasa,  logika  dan  struktur hukum  yang  mencerminkan  karakter  dan nilai-nilai  dari  sudut  pandang  laki-laki (Asnawi, 2011).
Untuk  membongkar  hegemoni  pikiran laki-laki  dalam  dominasi  dunia  yang patriarki,  FLT  yang  merupakan  bagian  dari studi  feminis  melandaskan  kajian  dengan bertitik  tolak  dari  pengalaman  perempuan. Pengalaman  perempuan  dapat  dikatakan sebagai  pengalaman  partikular,  karena  tidak semua perempuan adalah sama, sehingga hal ini bersifat subjektif (Lapian, 2012). Di titik ini, kata kunci yang bisa digarisbawahi untuk mendeteksi  paradigma  yang  menaungi pemikiran  FLT  adalah  subjektivitas  yang menentukan pemahaman FLT. Selain itu, FLT sendiri  merupakan  aliran  pemikiran  yang memihak  kepada  perempuan  dalam  rangka m e l i n d u n g i ,   m e m b e r d a y a k a n   d a n mengemansipasi  perempuan.  Disini  terlihat bahwa  aliran  ini  bersifat  subjektif,  bukan objektif  sebagaimana  hukum  yang  diusung aliran positivisme hukum.
Kajian sifat objektif – subjektif dalam berbagai  pemikiran  ﬁlsafatdapat  dijelaskan dengan  baik  melalui  telaah  paradigma. Sebelum lebih lanjut mengidentiﬁkasi hal ini, perlu penulis jelaskan secara baik mengenai paradigma  yang  digunakan  sebagai  pisau analisis dalam tulisan ini.  Dari sekian banyak pakar yang menawarkan pemahaman berikut klasiﬁkasi  paradigma,  penulis  cenderung mengadopsi pendapat Guba dan Lincoln yang menurut  Erlyn  Indarti  lebih  mencakup s e k a l i g u s   s i s t e m a t i s ,   p a d a t ,   d a n rasional.Mereka,  yang  pada  dasarnya  lebih condong  kepada  pengertian  global  dari paradigma  itu,  membedakan  paradigma berdasarkan  pada  jawaban  masing-masing terhadap 3 (tiga) ' pertanyaan mendasar ' yang menyangkut: (Indarti, 2010)
a. bentuk dan sifat realitas, berikut apa yang
dapat diketahui mengenai hal ini [disebut sebagai pertanyaan ' ontologis ' ];
b. sifat hubungan atau relasi antara individu atau  kelompok  masyarakat  dengan lingkungan  atau  segala  yang  ada  di  luar diri-nya,  termasuk  apa  yang  dapat diketahui tentang hal ini [disebut sebagai pertanyaan ' epistemologis ' ,  ke  dalam m a n a   t e r m a s u k   p u l a   p e r t a n y a a n ' aksiologis ' ]; dan
c. cara  bagaimana  individu  atau  kelompok masyarakat  [tentunya  termasuk  peneliti] mendapatkan  jawab  atas  apa  yang  ingin diketahuinya  tersebut  [disebut  sebagai pertanyaan ' metodologis ' ].
Dalam  konteks  pengertian  paradigma inilah,  Guba  dan  Lincoln  menawarkan  4 ( e m p a t )   p a r a d i g m a   u t a m a .   K e e m p a t paradigma  dimaksud  adalah  : positivism ; postpositivism ; critical  theory  et  al ;  dan constructivism [d/h naturalistic  inquiry ]. Keempat paradigma tersebut dibedakan satu sama  lain  melalui  respon  terhadap  3  (tiga) pertanyaan  mendasar;  yang  meliputi pertanyaan ' ontologis ' , ' epistemologis ' ,  dan ' metodologis ' .Berikut  ini  adalah ' Set Basic Belief ' dari  keempat  paradigma  utama  yang ditawarkan oleh Guba dan Lincoln tersebut: (Indarti, 2010)
Tabel 1.  Set Basic Belief 4 (empat) Paradigma Utama
Berdasarkan  sifat  FLT  yang  subjektif karena  mendasarkan  pada  pengalaman perempuan, maka dapat diidentiﬁkasi dalam telaah  epistemologis,  FLT  bukanlah  aliran pemikiran  yang  dinaungi  oleh  paradigma positivisme  dan  post-positivisme  karena kedua  paradigma  ini  memiliki  epistemologi y a n g   o b j e k t i f .   O l e h   k a r e n a n y a ,   d u a kemungkinan  paradigma  yang  menuntun pemikiran FLT adalah Critical Theory et. al . a t a u   K o n s t r u k t i v i s m e .   D a r i   k e d u a kemungkinan ini, paradigma Critical Theory e t .   a l .   l e b i h   c o c o k   s e c a r a   o n t o l o g i , epistemologi,  dan  metodologinya  dengan aliran ﬁlsafat hukum Feminist Legal Theory (FLT) ini.
Untuk  memahami  FLT  secara  baik dalam  telaah  paradigma,  penulis  akan menganalisis hakikat, sifat, dan metode FLT m e l a l u i   a n a l i s i s   s e c a r a   o n t o l o g i , epistemologi,  dan  metodologinya  untuk menunjukkan  bahwa  FLT  merupakan  aliran pemikiran  hukum  yang  bernaung  di  bawah paradigma Critical  Theory  et.al .  Pertama, secara  hakikat  FLT  merupakan  aliran pemikiran  dalam  ﬁlsafat  hukum  yang menyoroti  kepada  hukum  yang  dianggap tidak  adil  dan  diskriminatif  terhadap perempuan. Dengan demikian, hukum di sini merupakan  realitas  historis.  Dalam  aspek hakikat  sebagaimana  ontologi  paradigma Critical Theory et. al ., hukum dalam sorotan FLT merupakan serangkaian struktur, sebagai suatu  realitas  virtual  atau  historis  yang merupakan  hasil  proses  panjang  kristalisasi nilai-nilai  politik,  ekonomi,  sosial,  budaya, etnik, gender, dan agama. Jadi realitas hukum yang  virtual  ini  diterima  seperti  seolah-olah benar, bahwa hukum yang ada itu adil untuk
semua  orang  dan  tidak  berpihak,  padahal yang terjadi adalah sebuah proses panjang di mana  hukum  dipengaruhi  oleh  budaya patriarki, pemahaman bias gender, termasuk agama,  dan  yang  paling  dominan  adalah p o l i t i k   y a n g   m e n e n t u k a n   h u k u m dikendalikan oleh laki-laki.
Hakikat  hukum  dalam  pandangan penganut  FLT  tidak  bisa  dilepaskan  dari pengaruh budaya patriarki, gender, termasuk agama  yang  secara  turun-temurun  diyakini sebagai  kebenaran  terhadap  pemaknaan hubungan  antara  laki-laki  dan  perempuan, dalam  hal  ini  konstruksi  gender.  Gender adalah  suatu  sifat  yang  melekat  pada  kaum l a k i - l a k i   m a u p u n   p e r e m p u a n   y a n g dikonstruksi  secara  sosial  maupun  kultural (Fakih,  2016).  Misalnya,  perempuan  itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan, sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional,  jantan,  dan  perkasa.  Sifat-sifat tersebut  sebenarnya  dapat  dipertukarkan, artinya  ada  laki-laki  yang  memiliki  sifat emosional,  lemah  lembut,  dan  keibuan  dan ada juga perempuan yang kuat, rasional, dan perkasa. Penerimaan realitas hubungan antara laki-laki  dan  perempuan  dalam  mitos-mitos seperti itu adalah realitas yang terkristal dan diterima  seperti  seolah-olah  benar  oleh masyarakat, padahal sejatinya tidak begitu.
Identiﬁkasi paradigma yang menaungi F LT   b e r a n j a k   p a d a   a n a l i s i s   s e c a r a epistemologi.  Dalam  tabel  paradigma m e n u r u t   G u b a   d a n   L i n c o l n   d i   a t a s , epistemologi  paradigma Critical  Theory  et. al .  adalah  transaksional/subjektivis.  Peneliti dan objek investigasi terkait secara interaktif, temuan  dimediasi  oleh  nilai  yang  dipegang semua pihak. Relasi ini sesuai dengan relasi antara  seorang  feminis  dengan  hukum  yang akan  dikajinya,  hubungannya  subjektif k a r e n a   p e r a n   s u b y e k n y a   a k a n   l e b i h menentukan  pemahaman.  Dengan  demikian ada  interaksi  sedemikian  rupa,  bahwa pengalaman  dan  sudut  pandang  seorang feminis yang akan menentukan bagaimana ia melihat  hukum  yang  senantiasa  tidak berpihak pada perempuan tersebut.
Dalam  analisis  berikutnya,  kita  akan melihat  bagaimana  metodologi  paradigma Critical  Theory  et.  al .  apakah  juga  senafas dengan  metode  yang  digunakan  oleh  FLT
dalam  pengkajian  hukumnya?  Dalam  tabel paradigma di atas, metodologi dari paradigma C r i t i c a l   T h e o r y   e t .   a l .   a d a l a h dialogis/dialektikal. Ini bermakna ada ' dialog ' antara  peneliti  dengan  objek  investigasi, bersifat  dialektikal  :  men-transformasi kemasa-bodohan  dan  kesalah-pahaman menjadi kesadaran untuk mendobrak. Dalam metodenya,  FLT  juga  menggunakan  metode tersebut  untuk  menyikapi  realitas  hukum yang ada. Ada proses dialektikal dari seorang feminis  terhadap  hukum  yang  dipandang selalu  berpihak  pada  laki-laki.  Para  pemikir feminis  ini  berkehendak  untuk  mendobrak, membongkar realitas hukum tersebut supaya hukum  juga  lebih  memerhatikan  kepada perempuan,  sekaligus  juga  mentransformasi kemasa-bodohan  yang  selama  ini  terjadi, yaitu  penerimaan  secara take  it  for  granted atas  hukum  yang  seolah  benar  tersebut. Penerimaan  terhadap  hukum  yang  dianggap imparsial dan adil bagi semua orang melalui jargon-jargon  positivisme  selama  ini merupakan  suatu  proses  panjang  yang terkristalisasi,  hukum  seolah  benar  dan  di- ' imani ' sedemikian  rupa  oleh  para  pengkaji hukum.  Terhadap  kondisi  seperti  ini,  perlu upaya  pembongkaran  melalui  gerakan  para aktivis  dalam  aksi-aksi  demonstrasi  yang dilakukannya.
Melalui identiﬁkasi di atas, terlihat jelas bahwa aliran FLT merupakan salah satu aliran yang  lahir  dari  ﬁlsafat  induk  paradigma Critical  Theory  et.  al. Secara  ontologi, epistemologi,  dan  metodologi,  FLT  senafas dengan bangunan paradigma Critical Theory et.  al .  Sebagaimana  pengertian  paradigma menurut N.K. Denzin dan Lincoln, paradigma sebagai  ﬁlsafat  induk  merupakan  kerangka berpikir  utama  yang  melahirkan  setiap pemikiran  dan  tindakan  dari  penganutnya. Dengan  demikian  dapat  dipahami  bahwa setiap  aliran  pemikiran  di  dunia  ini  terlahir dari  paradigma  tertentu,  termasuk  juga  FLT yang  berdiri  sebagai  aliran  Filsafat  Hukum yang  dilahirkan  oleh  orang-orang  yang berparadigma Critical Theory et. al .
2. Positioning FLT  dalam  Paradigma dan Konsekuensi Metodologisnya
Terjawabnya  pertanyaan  tentang paradigma Critical  Theory  et.  al .  sebagai paradigma  yang  menaungi  FLT  tentunya
m e n i m b u l k a n   k o n s e k u e n s i   s e c a r a metodologis  dalam  rangka  penelitian  atau pengkajian  hukum  dalam  telaah  aliran pemikiran  ini.  Konsisten  dengan  bangunan paradigma Critical Theory et. al ., baik secara ontologi,  epistemologi,  dan  metodologi, maka  tradisi  penelitian  yang  tepat  dalam pengkajian  ini  adalah  tradisi  kualitatif. Sejalan  dengan  sifat  relasi  pengkajian  yang subjektif,  maka  tradisi  kualitatif  menjadi relevan karena pengkajian hukum dalam FLT berbentuk deskripsi kata-kata dari konstruksi pikir subjektif penganut FLT.
Penelitian feminisme pada dasarnya harus memperhatikan  konstruksi  budaya  dari  dua makhluk hidup yakni pria dan wanita. Studi ini  mencoba  untuk  menguji  perbedaan  dan persamaan,  pengalaman  dan  interpretasi keduanya  dalam  berbagai  konteks  dan  jenis hubungan  sosial  (Karim,  2010).  Dalam bingkai  FLT,  maka  penelitian  feminis  ini dilakukan  dalam  rangka  menelaah  hukum sebagai objek kajian.
Dalam  buku Handbook  of  Qualitative Research (1994),  ruang  lingkup  penelitian feminis  kualitatif  (termasuk  juga  penelitian FLT) adalah sebagai berikut: (Denzin, N. K. ; Lincoln, 1997)
a. Subjektivitas Meskipun  orang  beranggapan  bahwa penelitian  feminis  kualitatif  akan memfokuskan  diri  pada  subjektivitas dan hubungan antar pribadi, asumsi ini mencerminkan  kelemahan  kritik  yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif tidak  dapat  memecahkan  struktur  atau isu-isu  yang  lebih  besar.  Karena sesungguhnya penelitian feminis saat ini mencakup dan melampaui seluruh level ini  dan  memanfaatkan  sepenuhnya berbagai metode kualitatif.
b. Hubungan dan Interaksi Penelitian  feminis  kualitatif  di  sini meliputi  hubungan  dan  interaksi  antar personal (hubungan dan interaksi antara laki-laki  dan  perempuan)  ataupun hubungan dan interaksi sosial yang lebih luas  yang  berkaitan  dengan  tugas  dan pekerjaan mereka.
c. Gerakan, Organisasi, dan Struktur Sosial Ruang  lingkup  penelitian  ini  meliputi g e r a k a n   d a n   o r g a n i s a s i   s o s i a l ,
pergerakan yang menyangkut ras, kelas sosial,  dan  orientasi  seksual  yang berusaha  untuk  menjembatani  antara kajian  mikro-interaksional  dengan penelitian  makro-interaksional  yang m e n c e r m a t i   u n i t - u n i t   s o s i o l o g i s makro/masyarakat  yang  lebih  luas. Penelitian  ini  mengacu  kepada  analisis struktur  meso  yaitu  tentang  bagaimana masyarakat  dan  kelembagaan  berbaur dengan aktivitas manusia.
d. Kebijakan
Hal  ini  mencakup  tinjauan  ulang terhadap  analisis  kualitatif    kebijakan. Meskipun  penelitian  feminis  kualitatif tidak  banyak  berdampak  terhadap  para pembuat kebijakan.
Ruang  lingkup  penelitian  feminis termasuk  FLT  sebagaimana  disampaikan  di atas sejatinya merupakan turunan penjelasan dari  metodologi  paradigma Critical  Theory et. al . yang disebutkan oleh Guba dan Lincoln sebagai  'dialogis/dialektikal'.  Dengan metodologi  ini,  maka  FLT  memiliki pengkajian yang berbeda dengan kebanyakan kajian  hukum  yang  selama  ini  didominasi paradigma  positivisme  ataupun  post- positivisme.  Dalam  kedua  paradigma  itu, kajian  hukum  dilakukan  secara  objektif dengan  menegaskan  sifat-sifatnya  yang dualis, bebas konteks, bebas bias. Sementara FLT  dalam  tuntunan  paradigma Critical Theory  et.  al. memiliki  sifat  kajian  yang s u b j e k t i f ,   d e n g a n   m e n g e d e p a n k a n pengalaman  perempuan  sebagaimana  para penganutnya sering menyebut sebagai “think l i k e   f e m i n i s t ” .   D e n g a n   k a j i a n   y a n g mengedepankan  dialog  interaktif  antara penganut dengan hukum yang bias gender, si penganut  FLT  senantiasa  ingin  melakukan perlawanan  demi  perubahan  realitas  yang dikehendaki, yakni demi pemberdayaan dan keadilan  bagi  perempuan  dalam  konteks hukum.
Dengan demikian, perdebatan mengenai subjektivitas  dan  objektivitas  sebagai  sifat kajian  realitas  sejatinya  tidak  penting  lagi dalam  ranah  keilmuan.  Melalui  telaah paradigma, hal ini telah terjawab dengan baik bahwa keduanya sama-sama benar menurut paradigmanya  masing-masing.  Begitupun terhadap FLT, sifat kajian yang subjektif dan
sebelumnya, di akhir tulisan ini penulis akan menarik beberapa simpulan sebagai berikut:
1. Feminist  Legal  Theory (FLT)  sebagai salah satu aliran dalam Filsafat Hukum merupakan salah satu aliran pemikiran yang lahir dari ﬁlsafat induk paradigma Critical  Theory  et.  al. Berdasarkan pemahaman  paradigma  menurut  Guba dan  Lincoln,  makahakikat,  sifat,  dan metode  FLTsenafas  dengan  bangunan paradigma Critical Theory et. al ., baik secara  ontologi,  epistemologi,  dan metodologi.
2. Konsisten dengan bangunan paradigma Critical Theory et. al ., maka penelitian hukum  menurut  FLT  dilakukan  dalam tradisi kualitatif. FLT memiliki metode pengkajian  yang  subjektif,  dengan m e n g e d e p a n k a n   p e n g a l a m a n p e r e m p u a n   s e b a g a i m a n a   p a r a penganutnya  sering  menyebut  sebagai “think like feminist” .

## DAFTAR PUSTAKA
Asnawi,  H.  S.  (2011).  Kritik  Teori  Hukum Feminis terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang  Perkawinan:  Suatu  Upaya dalam  Menegakkan  Keadilan  HAM Kaum Perempuan. Al-Ahwal, 4(1), 121.
Denzin,  N.  K.  ;  Lincoln,  Y.  S.  (1997).
Handbook  of  Qualitative  Research. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Fakih,  M.  (2016).  Analisis  Gender  dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Insist
Press.
Indarti,  E.  (2010).  Diskresi  dan  Paradigma: Suatu  Telaah  Filsafat  Hukum,  Pidato
Pengukuhan  Guru  Besar  Universitas Diponegoro. Semarang: Badan Penerbit Undip.
K a r i m ,   A .   ( 2 0 1 0 ) .   K e r a n g k a   S t u d i Feminisme (Model Penelitian Kualitatif tentang  Perempuan  dalam  Koridor Sosial Keagamaan). Fikrah, 2(1), 58.
Lapian, L. G. (2012). Disiplin Hukum yang Mewujudkan  Kesetaraan  dan  Keadilan G e n d e r.   J a k a r t a :   Ya y a s a n   O b o r Indonesia.
Prasetyo,  T.  ;  Barkatullah,  A.  H.  (2013).
F i l s a f a t ,   Te o r i   &   I l m u   H u k u m : Pemikiran  Menuju  Masyarakat  yang Berkeadilan  dan  Bermartabat.  Jakarta: Raja Graﬁndo Persada.
Rato,  D.  (2010).  Filsafat  Hukum:  Mencari, Menemukan,  dan  Memahami  Hukum. Surabaya: LaksBang Justitia.
Savitri,  N.  (2008).  HAM  Perempuan  Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP. Bandung: Reﬁka Aditama.
Suwastini,  N.  K.  (2013).  Perkembangan Feminisme  Barat  dari  Abad  ke-18 H i n g g a   P o s t f e m i n i s m e :   S e b u a h Tinjauan  Teoretis.  Jurnal  Ilmu  Sosial Dan Humaniora (JISH), 2(1), 199.
Synott, A. (2003). Tubuh Sosial: Simbolisme Diri  dan  Masyarakat.  Yogyakarta: Jalasutra.
Masalah - Masalah Hukum, Jilid 47 No. 1, Januari 2018, Halaman 56-62

## C. Simpulan
Berdasarkan uraian dalam pembahasan
memihak  perempuan  merupakan  hal  yang sah-sah  saja  dalam  ranah  keilmuan. Keberpihakan  semacam  inilah  yang  khas, menjadi  ciri  kajian  FLT,  mendobrak kemapanan  hukum  yang  terlanjur  “berjenis kelamin perempuan” dan mengajak siapapun untuk  maju  bersama-sama,  menyadari kemasa-bodohan  yang  selama  ini  terjadi u n t u k   m e l a k u k a n   a k s i   m e n e n t a n g d i s k r i m i n a s i ,   o p r e s i ,   d a n   k e t i d a k - adilan terha dap perempuan.