JIGE 4 (1) (2023) 66-77

## JURNAL ILMIAH GLOBAL EDUCATION
ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige

## STRATEGI  PEMERINTAH  KOTA  AMBON  DALAM  MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK

## History Article
Article history:
Received FEB , 3, 2023
Approved FEB, 18, 2023

## ABSTRACT
The  results  of  the  study  show  that  Ambon  City  has  received the  title  of  a  Primary  Child-friendly  City  in  Makassar  in  2019 and  also  has  a  legal  basis  which  is  the  Regional  Regulation Number  1  of  2019  concerning  Child-friendly  Cities.  Based  on this, one of the ways to create a child-friendly city according to  Kooten's  theory  in  Salusu  (1996:  104)  are  through  4 strategies,  namely:  a)  Organizational  strategy,  b)  Program strategy, c) Supporting resource strategy, and d) Institutional strategy.  The  methodology  used  in  this  study  is  qualitative with  primary and  secondary data. Data  collection  techniques used  are  interview,  observation,  and  documentation techniques.  The  results  reveal  that  even  though  Ambon  City has had the label of Primary Child-friendly City, the Disability- friendly  public  facilities  are  still  not  adequate  yet.  Besides, there is no child-friendly integrated public spaces that exist in Ambon City.

## ABSTRAK
Hasil  penelitian,  menunjukkan  bahwa  Kota  Ambon  telah mendapatkan  predikat  sebagai  Kota  Layak  Anak  tingkat Pratama di Makassar pada tahun 2019 dan juga telah memiliki dasar  hukum  yaitu  Peraturan  Daerah  Nomor  1  Tahun  2019 tentang  Kota  Layak  Anak.  Berdasarkan  hal  tersebut  untuk mewujudkan  Kota  layak  anak  salah  satunya  dengan berlandaskan teori  Kooten  dalam  Salusu  (1996:104)  mengenai strategi  yaitu  :  a)  Strategi  organisasi  b)  Strategi  program  c) Strategi  sumber  daya  pendukung  d)  Strategi  kelembagaan. Metodologi  yang  digunakan  yaitu  kualitatif,  jenis  data  yang digunakan  adalah  data  primer  dan  data  sekunder.  Teknik Pengumpulan  data  menggunakan  teknik  Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi Namun hal tersebut belum cukup untuk  Kota  Ambon  bisa  dikatakan  sebagai  Kota  layak  anak karena masih adanya beberapa hambatan yang dialami di Kota Ambon misalnya kekerasan terhadap anak meliputi kekerasan fisik  dan  verbal  ( bullying),  fasilitas-fasilitas  umum  ramah

## Keywords:
Strategies of Child-friendly City,  Ambon  City, Disability-friendly
City
Mike Jurnida Rolobess y 1 , Sidiq Fandiyanan Patty 2 1,2Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Indonesia
disabilitas  yang  belum  layak  dan  belum  tersedianya  Ruang publik  terpadu  ramah  anak  yang  masih  belum  ada  di  Kota Ambon.

## © 2023 Jurnal Ilmiah Global Education
* Corresponding author email: mikejurnida@gmail.com

## PENDAHULUAN
Setiap  anak  mempunyai  hak  hidup,  tumbuh,  berkembang  serta  mendapatkan  perlindungan  dari kekerasan dan diskriminasi, untuk dapat mewujudkan kesejahteraan anak dan memenuhi hak-hak anak di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkenalkan Kota Layak Anak  dengan  memperkuat  kebijakan  dengan  mengeluarkan  Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  nomor  11  Tahun  2011  Tentang  Kebijakan  Pengembangan Kabupaten/Kota  Layak  Anak,  kebijakan  ini  sebagai  langkah  Pemerintah  Indonesia  serius  dalam memperhatikan kesejahteraan anak-anak di seluruh Indonesia.
Kota  Layak  Anak  merupakan  Kabupaten/Kota  yang  mempunyai  sistem  pembangunan  berbasis hak  anak  melalui  komitmen  dan  sumber  daya  Pemerintah,  masyarakat  dan  dunia  usaha  yang  terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  11  Tahun  2011  Tentang  Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak). Pembentukan Kota Layak Anak sejatinya harus dilandasi dengan  adanya  komitmen  dari  Pemerintah,  masyarakat  dan  dunia  usaha.  Hal  tersebut  dapat  dikatakan sebagai upaya dalam mewujudkan kepedulian bagi kepentingan yang terbaik untuk anak. Selaras dengan pengertian Good  governance yaitu  untuk  mewujudkan  Pemerintah  yang  baik  diperlukan  komitmen  dari semua  pihak  dan  berbagai  aktor  diluar  Pemerintah  dan  Negara  sehingga  pihak-pihak  yang  terlibat  juga sangat luas. Rochman dalam Anggara (2014:). Oleh karena itu seluruh pihak yang terlibat baik Pemerintah dan diluar Pemerintah harus saling berintegrasi dan bekerjasama demi mewujudkan tujuan bersama. Selain itu,  perubahan  paradigma  pelayanan  (Heizal,  Mukhrijal,  Wance,  2020),  inovasi  dalam  melakukan pembangunan  (Wance,  Kaliky,  Syahidah,  2020),  supervisi  dalam  pelaksananan  program  pemerintah (Selano, Wance, 2021).
Kota  Layak  Anak  dibentuk  Pemerintah  sebagai  tanda  nyata  bahwa  Pemerintah  serius memperhatikan  kesejahteraan  anak  di  Indonesia  agar  Negara  ini  khususnya  tiap-tiap  daerah  dapat mewujudkan  sebuah  Kota/Kabupaten  menjadi  Kota  yang  layak  anak  atas  pemenuhan  hak-hak  dan perlindungan mereka. Sehingga anak-anak di tiap daerah dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, karena  anak  adalah  generasi  penerus  bangsa  yang  harus  sangat  dijaga  dan  diperhatikan  oleh  Negara, sehingga  setiap  Pemerintah  tingkat  nasional  dan  Kabupaten/Kota  pada  setiap  provinsi  harus  saling berintegrasi agar Indonesia dapat mewujudkan Kota Layak Anak (IDOLA).

## Gambar 1. Indikator Kota Layak Anak
Sumber : www.KLA.id
Berdasarkan  gambar  diatas  pelaksanaan  Kota  Layak  Anak  mengacu  pada  5  kluster  diatas  yaitu hak  sipil  kebebasan,  hak  mendapatkan  lingkungan  keluarga  &  pengasuhan  alternatif,  hak  mendapatkan kesehatan dasar serta kesejahteraan, hak mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya  serta  hak  mendapatkan  perlindungan  khusus.  Indikator  dalam  sub  variabel  Kota  Layak  Anak dapat  digunakan  untuk  mengetahui  apakah  sudah  baik  atau  masih  kurang.  Kementerian  Pemberdayaan Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  juga  telah  mendistribusikan  kepada  seluruh  Pemerintah  Kabupaten dan  Kota  yang  ada  di  berbagai  wilayah  di  Indonesia  untuk  bersama  mewujudkan  Kota  Layak  Anak. Berdasarkan Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, sebanyak 328 Kota atau Kabupaten menuju layak anak dengan tahapan yang berbeda-beda, sampai saat  ini  belum  ada  Kabupaten  atau  Kota  yang  dapat  dikatakan  benar-benar  layak  anak  namun  ada  tiga daerah  yaitu  Surabaya,  Surakarta  dan  Denpasar  sudah  terpilih  sebagai  peraih  predikat  Utama  pada penghargaan  Kabupaten/Kota  Layak  Anak  2019.  Diakses  pada  tanggal  20  februari  2020,  melalui ( www.republika.co.id ).
Kota  Ambon  merupakan  Kota  yang  telah  menerapkan  Kota  Layak  Anak.  dan  memiliki  jumlah penduduk yang cukup tinggi di Maluku, berikut adalah data penduduk di Kota Ambon.

## Gambar 2. Jumlah Penduduk Kota Ambon

## Sumber : (Kota Ambon Dalam Angka 2020)
Berdasarkan  data  pada  gambar  diatas,  jumlah  penduduk  di  Kota  Ambon  mengalami  kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Pada tahun 2016 jumlah penduduk di Kota Ambon sebanyak 427.934 ribu jiwa dan dalam angka ini terus mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga pada tahun 2017 terdapat jumlah penduduk sebanyak 444.797 ribu jiwa. Lalu pada tahun 2018 terdapat 461.699 ribu jiwa dan pada tahun terakhir jumlah penduduk terus meningkat hingga mencapai 478.616 ribu jiwa di tahun  2019.  Dengan  bertambahnya  jumlah  penduduk  setiap  tahunnya  tentunya  diikuti  dengan  jumlah penduduk anak di Kota Ambon yang terus meningkat setiap tahunnya.
Kota Ambon sejak tahun 2007 telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai Kota Layak Anak (KLA), artinya sejak 2007 Kota Ambon seharusnya  sudah  membenah  diri  menuju  Kota  Layak  Anak.  Alasan  penunjukan  Ambon  sebagai  Kota Layak  Anak  karena  Kota  Ambon  baru  selesai  konflik  dan  kerusuhan.  Pemerintah  diharapkan  mampu memberikann  perlindungan  yang  terbaik  bagi  anak-anak  yang  tinggal  di  Kota  Ambon.  Saat  ini  Kota Ambon sudah memasuki 12 tahun, deklarasi Kota Ambon menuju Kota Layak Anak sudah beberapa kali dilakukan yaitu tahun 2008 dan dievaluasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2013 hasilnya Kota Ambon belum mencapai nilai 500 dari standar nilai yang ditetapkan berdasarkan indikator penilaian. Data-data yang pernah ada ini terputus sehingga pada 3 November 2018,
Kota Ambon kembali lagi mendeklarasikan Kota Ambon menuju Kota Layak Anak. Ada 24 indikator dan 401 prasyarat yang terbagi 5 kluster hak anak yang harus dipenuhi Pemerintah Kota Ambon.
Kota Ambon sendiri telah menerima penghargaan Kota Layak Anak tingkat Pratama tahun 2019 dari  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak.  Penghargaan  tersebut  diserahkan oleh  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Yohana  Yambise  kepada  Wakil WaliKota  Syarif  Hadler,  di  Makassar  pada  tanggal  24  Juli  2019.  Ada  lima  kategori  penghargaan  Kota Layak  Anak,  yaitu  mulai  dari  Pratama,  Madya,  Nindya,  Utama  dan  Kota  Layak  Anak  (KLA). Penghargaan  Kota  Layak  Anak  (KLA)  2019  tersebut  diberikan  kepada  247  daerah  diantaranya  135 Kabupaten/Kota  meraih  tingkat  Pratama,  86  tingkat  Madya,  23  tingkat  Nindya,  dan  3  tingkat  Utama. Namun belum ada Kota di Indonesia yang mendapatkan tingkat Kota Layak Anak
Pada  tahun  2019  Pemerintah  Kota  Ambon  mengeluarkan  Peraturan  Daerah  Kota  Ambon  No.  1 tentang penyelenggaraan  Kota Layak  Anak.  Dengan  dikeluarkannya Peraturan Daerah  ini Kota Ambon sudah memiliki keseriusan dalam memperhatikan hak anak dan perlindungannya. Dengan diterbitkannya peraturan   Pemerintah   daerah   tersebut  berarti Pemerintah Kota Ambon telah  serius   berusaha  untuk menjamin  hak  dan  perlindungan  anak di daerahnya.
Untuk mendukung terwujudnya Kota yang layak dan ramah bagi anak untuk menjadikan Kota Layak Anak harus memenuhi pemenuhan hak anak pada 5 kluster yaitu :
1) Hak sipil dan kebebasan
2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
3) Kesehatan dan kesejahteraan
4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
5) Perlindungan khusus
Kesejahteraan anak dapat terwujud  salah satunya  bila hak-hak mereka terpenuhi, dimana  anak-anak berada  di  daerah  yang  ramah  bagi  anak  sehingga  kenyamanan  untuk  tinggal  dapat  terpenuhi.  Dalam mewujudkan  Kota  Layak  Anak  di  Kota  Ambon,  kebijakan  yang  dibuat  oleh  kementerian didesentralisasikan  kepada  masing-masing  wilayah  di  Indonesia,  di  Kota  Ambon  dalam  penerapan pelaksanaan  program  dan  kegiatan  untuk  mewujudkan  Kota  Layak  Anak  dilaksanakan  oleh  Dinas Pemberdayaan  perempuan,  Perlindungan  Anak,  Masyarakat  dan  Desa  Kota  Ambon.  Namun  Kota Ambon  masih  memiliki  tantangan  yang  masih  terjadi  yaitu  kekerasan  anak  di  Kota  Ambon  yang  masih marak terjadi, berikut rekapitulasi data kekerasan anak Kota Ambon.

## Gambar 3. Rekapitulasi Data Kekerasan Anak Kota Ambon

## Sumber : Simfoni PPA
Berdasarkan  data  pada  gambar  diatas,  di  Kota  Ambon  kasus  terhadap  kekerasan  anak  masih mengalami fluktuasi dimana dapat dilihat dari tahun 2016 sampai 2019 yaitu pada tahun 2016 terlihat ada 48  kasus,  lalu  mengalami  peningkatan  yang  sangat  tinggi  pada  tahun  2017  menjadi  286 kasus  dan  pada tahun  berikutnya  mengalami  penurunan  yang  cukup  signifikan  pada  tahun  2018  menjadi  151  kasus,
selanjutnya 2019 mengalami penurunan yaitu 144 kasus kekerasan terhadap anak baik perempuan maupun laki-laki.  Fluktuasi  jumlah  kasus  kekerasan  anak  di  Kota  Ambon  dari  tahun  2016  sampai  2019  masih tergolong  cukup  tinggi,  permasalahan  ini  tentunya  harus  mendapatkan  penanganan  serius  bagi keberlangsungan hidup dan keamanan anak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Ambon No. 1  Tahun  2019  tentang  Kota  Layak  Anak  memiliki  5  kluster  Hak  Anak  dalam  mewujudkan  Kota  Layak Anak,  salah  satu  indikator  untuk  dapat  mewujudkan  Kota  Layak  Anak  salah  satunya  harus  memenuhi kriteria  perlindungan  khusus,  dimana  angka  kekerasan  dan  kriminalitas  pada  suatu  daerah  diharapkan cenderung menurun dan tidak ada. Kekerasan terhadap anak sangat mempengaruhi tumbuh kembang dan masa depan anak, dimana sebuah Kota bisa dikatakan layak anak jika indikator khususnya perlindungan anak di suatu daerah bisa terpenuhi.
Tantangan  yang  terdapat  di  Kota  Ambon  alangkah  baiknya  dapat  terselesaikan  dengan  adanya strategi  implementasi  yang  tepat  sasaran  sehingga  dalam  mewujudkan  Kota  Layak  Anak  diperlukannya sebuah  perbaikan  strategi  dan  alternatif  strategi  yang  tepat.  Strategi  didefinisikan  sebagai  sekumpulan komitmen  dan  tindakan  yang  terkoordinasi  yang  dirancang  untuk  mengeksploitasi  kompetensi  dan mencapai keunggulan taufiqurokhman (2016:19). Sebuah strategi sebelum diimplementasikan seharusnya dirancang dengan baik dan matang sehingga dapat memberikann output yang maksimal sehingga strategi yang  dilakukan  dapat  tercapai  dan  terwujud  sesuai  dengan  tujuannya.  Kemampuan  Kota  Ambon  untuk mewujudkan  Kota  Layak  Anak  dapat  dilihat  dengan  Kota  Ambon  yang  sudah  memiliki  penghargaan kategori madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahapan Kota Layak  Anak,  Kota  Ambon  juga  termasuk  ke  dalam  salah  satu  Kota  di  Provinsi  Maluku  yang  sudah menerapkan Kota Layak Anak. Namun faktanya Kota Ambon masih memiliki problematika dimana kasus kekerasan terhadap anak masih marak terjadi.
Untuk  mewujudkan  sebuah  Kota  menjadi  layak  bagi  anak  perlu  memenuhi  dan  mewujudkan pemenuhan  hak  dan  perlindungan  anak  di  Kota  Ambon,  maka  untuk  melihat  bagaimana  strategi  Dinas Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak,  Masyarakat  dan  Desa  dalam  mewujudkan  Kota  Layak Anak  salah  satunya  dengan  berlandaskan  pada  teori  Kooten  dalam  Salusu  (2016:104-105)  yaitu  : a. Strategi Organisasi b. Strategi Program c. Strategi Pendukung Sumber Daya d. Strategi Kelembagaan. Dan  juga  beberapa  indikator  masalah  yang  masih  menjadi  tantangan  Pemerintah  Kota  Ambon  untuk menjadi Kota Layak Anak yaitu :
1) Korban kekerasan
Merupakan anak-anak yang mengalami kekerasan berupa kekerasan fisik dan verbal ( Bullying ).
2) Penyandang disabilitas
Belum memadainya fasilitas-fasilitas umum bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

## 3) Infrastruktur ramah anak
Belum adanya ruang-ruang ramah anak berupa ruang terbuka publik ramah anak atau taman bermain.
Berdasarkan  uraian  tersebut,  peneliti  tertarik  untuk  melihat  lebih  jauh  mengenai “Strategi Pemerintah    Kota    Ambon    dalam    mewujudkan    Kota  Layak  Anak” yang  telah  dilaksanakan,  tentu dengan  meneliti  lebih  jauh  mengenai  tantangan  yang  dihadapi  Pemerintah  Kota  Ambon  dalam mewujudkan Kota Layak Anak sehingga peneliti dapat memberikann alternatif yang tepat.
Berdasarkan  uraian  latar  belakang  yang  telah  dipaparkan  sebelumnya,  maka  yang  menjadi  perumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:
1) Bagaimana  strategi  yang  dilaksanakan  oleh  Pemerintah  Kota  Ambon  dalam  mewujudkan  Kota Layak Anak?
2) Apa yang menjadi tantangan Pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan Kota Layak Anak?
3) Bagaimana  alternatif  pengembangan  strategi  dalam  mewujudkan  Kota  Layak  Anak  untuk menghadapi tantangan ke depan?

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis  penelitian  ini  adalah  penelitian  deskriptif  kualitatif.  Kualitatif  yaitu  penelitian  yang menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan  dari  orang-orang  dan  perilaku  dengan diamati. Adapun instrumen penelitian yang digunakan  dalam penelitian ini  adalah Interview (wawancara) terstruktur,  dengan  menggunakan  daftar  pertanyaan  terbuka  ( open-ended  question )  yaitu  pertanyaan  yang digunakan  untuk  mengeksplorasi  jawaban.  Dalam  pertanyaan  ini  mendorong  jawaban  yang  diutarakan dalam kata-kata responden agar mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Informan dalam penelitian ini  antara  lain:  Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kota  Ambon,  Kepala Bidang  Perlindungan  Anak,  Ketua  P2TP2A  Kota  Ambon,  LSM  dan  Masyarakat.    Proses  analisa  data dalam  penelitian  ini  menggunakan  analisis  data  kualitatif  yakni,  dengan    menghasilkan  data  deskriptif analisis,  apa yang   dinyatakan   oleh   responden  baik secara tertulis maupun  lisan  selanjutnya dicermati dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan demikian analisis kualitatif ini memberikann penafsiran terhadap data-data yang ada, setelah data-data terkumpul, kemudian dianalisis dan disajikan sesuai dengan variabel-variabel  yang  dijadikan  indikator  dalam  penelitian  ini,  untuk  selanjutnya  mendapat  gambaran yang jelas tentang “Strategi Pemerintah Kota Ambon Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak”

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Strategi  yang  telah  dilaksanakan  oleh  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon telah dijabarkan di pembahasan diatas, namun pelaksanaanya bukan berarti  Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak,  Masyarakat  dan  Desa  tidak  memiliki tantangan  yang  dihadapkan  yang  dapat  menjadi  penghambat  pelaksanaan  strategi.  Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dinas kedepannya sebagai berikut :
a. Kasus Kekerasan anak di Kota Ambon
Kota Ambon sebagai IbuKota Provinsi Maluku dengan tingkat kepadatan jumlah penduduk yang terus berkembang kasus kekerasan terhadap anak-anak masih kerap terjadi, bahkan di masa pandemi seperti ini kasus  kekerasan  anak  masih  terjadi.  Melihat  kondisi  sekarang  yang  dituntut  untuk menjaga  menerapkan protokol  kesehatan  yang  ketat,  disisi  lain  kekerasan  terhadap  anak-anak  tetap  menjadi  ancaman  yang serius.  Tantangan  ini  cukup  menghambat  pelaksanaan  dalam  mewujudkan  Kota  Layak  Anak  di  Kota Ambon. Untuk itu diperlukan peran  aktif pemerintah setempat melihat kasus kekerasan di Kota Ambon. Berikut rekapitulasi data kekerasan anak di Kota Ambon :
Gambar 11. Rekapitulasi Data Kekerasan Anak Kota Ambon
Sumber : Data Sekunder Hasil Penelitian (Simfoni PPA Kota Ambon 2019) 2020 Berdasarkan  pada  gambar  diatas,  di  Kota  Ambon  kasus  kekerasan  pada  anak  masih  mengalami fluktuasi dimana dapat dilihat dari tahun 2016 sampai tahun 2019 yaitu pada tahun 2016 terlihat ada 48
kasus, lalu mengalami peningkatan yang sangat tinggi pada tahun 2017 menjadi 286 kasu dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2018 menjadi 151 kasus, selanjutnya di  tahun  2019  mengalami  penurunan  144  kasus  kekerasan  terhadap  anak  baik  perempuan  maupun  laki- laki.
Berikut keterangan yang disampaikan Ibu Nini Selaku Divisi Pengaduan dan Pendamping :
“Kasus kekerasan di Kota Ambon ini memang masih menjadi PR untuk kita, karena cukup sulit juga menekan  apalagi  menghilangkan  itu.  Ini  masih  menjadi  tugas  besar  kita  untuk  menjadikan  Kota Ambon yang layak anak dan aman. Ini menjadi kesadaran bersama bahwa kekerasan tersebut tidak akan pernah berakhir tanpa adanya peran dari masyarakat juga. Di Ambon sendiri kita masih perlu meningkatkan kesadaran seluruh pihak harus terus ditingkatkan. Nah kebanyakan yang sering juga kasus kekerasan ini terjadi dari orang-orang disekitar korban baik orang tua, teman atau yang masih memiliki  hubungan  keluarga  sekalipun” (wawancara  dilakukan  pada  tangal  16  November 2020)
Keterangan  yang  disampaikan  oleh  Ibu  Nini  ditambahkan  oleh  Ibu  Baihajar  Tualeka  Selaku Direktur Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Anak Maluku beliau mengatakan bahwa :
“Dalam penanganan  kasus kekerasan terhadap anak ada  beberapa aspek yaitu  aspek hukum,  aspek medis, aspek pemulihan psikososial, aspek reintegrasi sosial dan pemberdayaan ekonomi. Dan untuk selama  ini  yang  dilakukan  hanyalah  aspek  hukum  dan  itupun  kadang-kadang  terkait  dengan penguatan dan untuk konsultasi hukum tidak diberikan kepada korban dan keluarganya dikarenakan sumber  daya  yang  sangat  terbatas.  Dan  juga  tidak  pernah  ada  peningkatan  kapasitas  secara berjenjang oleh pemerintah kepada teman-teman pendamping yang terutama yang ada di P2TP2A.”
(wawancara dilakukan pada tanggal 8 Februari 2021)
Melihat hal ini, kasus kekerasan anak di Kota Ambon masih menjadi tantangan besar untuk Dinas Pemberdayaan  Perempuan  Perlindungan  Anak,  Masyarakat  dan  Desa  Kota  Ambon  karena  kasus kekerasan baik kekerasan fisik maupun verbal ( Bullying ) masih menjadi permasalahan yang serius di Kota Ambon.
Melihat  keterangan  tersebut  Ibu  Nini  selaku  Divisi  Pengaduan  dan  Pendampingan  Korban Kekerasan  menambahkan  strategi  yang  bisa  dilakukan  untuk  menghadapi  kasus  kekerasan  di  Kota Ambon, beliau mengatakan :
“Strategi kita untuk menghadapi kasus ini biasanya kita memperkuat  sosialisasi  di sekolah-sekolah, masyarakat,  dan  juga  melalui  media  sosial  seperti  menggunakan  Zoom  sebagai  sarana  pengganti sosialisasi  tatap  muka  di  tengah  pandemi  seperti  ini.  Tujuannya  untuk  memberi  pemahaman  lagi kepada masyarakat bila terjadi kekerasan di lingkungan masyarakat dapat mereka cegah atau mereka bisa tau harus melapor kemana. Diharapkan juga untuk masyarakat, siswa yang masih sekolah bisa ikut  membantu  mencegah  terjadinya  tindak  kekerasan  dilingkungan  mereka  masing-masing.” (wawancara dilakukan pada tangal 16 November 2020)
Keterangan yang disampaikan Ibu Nini diatas juga ditambahkan oleh kakak Arita Selaku Aktivis Pengaduan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat menambahkan yaitu :
“Strateginya  yang  paling  tepat  itu  untuk  saat  dimasa  pandemi  seperti  sekarang  adalah  dengan menggunakan media online. memang mustahil untuk melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat, untuk itu dimanfaatkan juga media alternatif seperti Zoom itu. Namun sosialisasi tersebut belum bisa dikatakan  cukup  harus  juga.  pemerintah  menghimbau  masyarakat  dengan  spanduk-spanduk  atau poster  anti  kekerasan  terhadap  anak  dan  disediakannya  nomor  call  center  untuk  melaporkan  bila mengalami  kekerasan  atau  melihat  kekerasan  terhadap  anak.  Diharapkan  dengan  langkah  kecil seperti itu juga bisa membantu masyarakat agar gampang untuk melapor” (wawancara dilakukan pada tangal 16 Januari 2021)
Keterangan  diatas  juga  ditambahkan  oleh  Ibu  Baihajar  Tualeka  Selaku  Direktur  Lingkar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku :
“Untuk strateginya itu lebih ke peningkatan  kapasitas teman-teman pendampingan korban yang ada di  P2TP2A  seperti  bagaimana  harus  membangun  prespektif  mereka,  bagaimana  membangun mekanisme rujukan kasus, bagaimana juga melakukan upaya-upaya pemulihan baik itu pemulihan
korban  dalam  support  group  maupun  pemulihan  pendamping  itu  sendiri  supaya  tidak  mengalami burnout  atau  kelelahan.  Dengan membangun  mekanisme  rujukan  kasus  si  korban  ini  tidak mengalami  kasus  yang  sama  di  kemudian  hari  dan  juga  adanya  kekebalan  hukum  kepada  pelaku atau imunitas karena pelaku memiliki relasi kuasa dengan pihak-pihak terkait supaya mendukung si pelaku sehingga kasus-kasus ini terkadang lemah walaupun kasus hukum sedang berjalan dan pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku pun masih tergolong ringan karena hal tersebut tidak dikawal secara baik oleh pendamping sampai ke pengadilan akibatnya si pelaku dapat melakukan kejahatan yang sama ataupun kasus tersebut tidak sampai ke pengadilan dikarenakan fakta hukum yang tidak kuat.  Dan  juga  penyediaan  rumah  aman  atau  shelterbagi  korban  itu  masih  belum  tersedia” (wawancara dilakukan pada tanggal 8 Februari 2021)
Berdasarkan  hasil  wawancara  yang  dilakukan  oleh  peneliti  dengan  narasumber  diatas,  dapat disimpulkan  bahwa  untuk  strategi  menghadapi  tantangan  seperti  kasus  kekerasan  anak  di  Kota  Ambon dengan  melakukan  penguatan  sosialisasi  dengan  mengampayekan  anti  kekerasan  terhadap  anak  melalui media sosial, spanduk, dan juga media cetak yang disertai dengan nomor telepon pengaduan respon cepat yang langsung terhubung apabila masyarakat ingin melapor kekerasan terhadap anak di Kota Ambon. Dan juga  peningkatan  kapasitas  Divisi  Pendampingan  Korban  P2TP2A  dengan  membangun  mekanisme rujukan  kasus,  mekanisme  pemulihan  psikologis  dan  membentuk support  group dan  penyediaan  rumah aman  atau shelter bagi  korban  kekerasan  anak  dengan  begitu  penanganan  korban  dapat  berjalan  dengan maksimal.
b. Fasilitas Umum Ramah Anak Penyandang Disabilitas
Kota  Layak  Anak  bukan  hanya  menyangkut  anak-anak  yang  memiliki  fisik  normal  saja, melainkan  anak-anak berkebutuhan khusus atau difabel. Dimana hal tersebut juga merupakan salah satu faktor  yang  menjadikan  suatu  Kota  bisa  dikatakan  sebagai  Kota  Layak  Anak.  Pada  tahun  2014  Kota Ambon diresmikan oleh pemerintah  pusat sebagai  Kota  Inklusif (Ramah  Disabilitas) namun hingga saat ini  fasilitas  untuk  para  disabilitas  yang  mendiami  Kota  Ambon  masih  belum  merasakannya.  Padahal Undang-Undang Nomor 8 Tahun  2016 tentang penyandang  disabilitas maka salah  satu tugas dan  fungsi pemerintah  daerah  adalah  memfasilitasi  para  penyandang  disabilitas  dengan  fasilitas  yang  memadai apalagi penyandang disabilitas khususnya anak-anak merupakan salah satu indikator Kota Layak Anak.
Keterangan yang disampaikan oleh Bapak Ape Selaku Staff Pemenuhan Hak Anak yaitu :
“untuk  Kota  Ambon  sendiri  masih  belum  layak,  fasilitas  ramah  disabilitas  pun  hanya  berada  di beberapa  kantor  Dinas  saja.  Misalnya  di  kantor  Dinas  Sosial  sudah  dibuat  akses-akses  jalan  yang memang  khusus  untuk  penyandang  disabilitas  contohnya  jalan  naik  tangga  yang  disediakan pegangan dan jalan menanjak untuk pengguna kursi roda. Di beberapa kantor dinas memang sudah tersedia juga tapi itu hanya untuk agreditas saja. Bila untuk pemenuhan indikator sebagai Kota layak anak  masih  sangat  kurang  karena  indikator  yang  diukur  itu  seperti  di  tempat-tempat  umum contohnya  tempat  ibadah,  halte,  trotoar,  taman  dan  juga  tempat  fasilitas  umum  yang  lain.” (wawancara dilakukan pada tangal 16 November 2020)
Melihat  hal  tersebut  aksesibilitas  ramah  terhadap  penyandang  disabilitas  masih  minim  dimana fasilitas-fasilitas  ramah  disabiltas  hanya  terdapat  di  tempat-tempat  tertentu  seperti  di  perkantoran  saja. Namun di tempat umum sendiri seperti tempat ibadah, pusat perbelanjaan, taman dan trotoar masih belum memadai. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakata dan Desa Kota Ambon.
Dari keterangan tersebut ditambahkan oleh Ibu Tarmi Selaku Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak :
“Hal  ini  masih  menjadi  tantangan  untuk  kami  karena  hal  tersebut  bukan  hanya  kami  saja  yang mengurusnya  melainkan  perlu  keterlibatan  antara  Dinas  Sosial  dan  Dinas  Pekerjaan  Umum  juga. Karena ini masalah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas agar mereka merasa aman dan nyaman ketika beraktivitas diluar rumah maka dari itu diperlukan komitmen yang kuat agar bisa terlaksana dan tercapai secepatnya” (wawancara dilakukan pada tangal 16 November 2020).
Kemudian  peneliti  juga  meilihat  dari  sisi  luar  pemerintah  yaitu  Kakak  Arita  Selaku  Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat berikut keterangannya :
“untuk  penyandang  disabilitas  sendiri  masih  sangat  jauh  untuk  dikatakan  layak  atau  ramah disabilitas.  Pada  tahun  2017  pernah  saya  mengikuti  kegiatan  pendampingan  anak  berkebutuhan khusus  di  Yogyakarta  menjadi  perwakilan  untuk  Kota  Ambon.  Di  daerah  lain  di  Indonesia khususnya  di  Pulau  Jawa  sudah  sangat  responsif  terhadap  disabilitas  namun  berbanding  terbalik dengan yang di Kota Ambon. Padahal aturan terkait penyelenggaraan disabilitas itu sudah ada sejak tahun  2016  itu  juga  WaliKota  sudah  meyuarakan  soal  Kota  Ambon  sebagai  Kota  inklusif.  Nah masalahnya ini penerapannya. Bisa dilihat di jalan-jalan khususnya tinggi trotoar di jalan-jalan Kota itu sangat tinggi untuk kaum disabilitas. Transportasi di Ambon juga masih belum ramah disabilitas dan  bahkan  data  penyandang  disabilitas  sendiri  masih  sangat  kurang  sekali.  Untuk  datanya  saja hanya  ada  di  SLB.  Dan  juga  untuk  tingkat  desa  bahkan  Kota  belum  ada  data  yang  valid.”
(wawancara dilakukan pada tangal 16 Januari 2021)
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  narasumber  diatas  peneliti  menyimpulkan  bahwa  untuk mengatasi  masalah  tersebut  diperlukannya  kerjasama  antar  Dinas  terkait  yaitu  Dinas  Sosial  dan  Dinas Pekerjaan  Umum,  Dinas  Perhubungan  dan  juga  harus  melibatkan  LSM  yaitu  Himpunan  Wanita Disabilitas  Indonesia  (HWDI)  Maluku  agar  penyediaan  fasilitas  dan  tranportasi  ramah  penyandang disabilitas  dapat  lebih  diperhatikan  lagi  dan  juga  penyediaan  aksesibilitas  kepada  penyandang  disabilitas dapat terpenuhi dan tepat sasaran agar terwujudnya Ambon sebagai Kota Layak Anak.

## c. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
Ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) adalah konsep ruang terbuka publik berupa ruang terbuka hijau atau taman yang dilengkapi dengan berbagai permainan menarik, pengawasan CCTV, dan ruangan- ruangan  yang  melayani  kepentingan  komuniti  yang  ada  di  sekitar  RPTRA  tersebut,  seperti  ruang perpustakaan, PKK Mart, ruang laktasi, dan lainnya. RPTRA juga dibangun tidak di posisi strategis, tetapi berada di tengah pemukiman warga, terutama lapisan bawah dan padat penduduk, sehingga manfaatnya bisa dirasakan warga sekitar. Tujuan dibangunnya RPTRA adalah sebagai fasilitas masyarakat yang dapat digunakan  dan  dimanfaatkan  sebagai  pusat  interaksi  sosial  sekaligus  sebagai  media  pembelajaran  dan pengembangan minat dan bakat yang aman serta baik untuk anak-anak. Ruang publik terpadu ramah anak juga merupakan salah satu indikator penilaian suatu Kota bisa dikatakan sebagai Kota Layak Anak.
Menurut  Kementerian  PPPA  dalam  Utami  (2016),  kriteria  ruang  bermain  ramah  anak  adalah sebagai berikut :
1. Mudah diakses oleh anak termasuk anak dengan disabilitas dan anak marjinal;
2. Tidak dipungut biaya/gratis
3. Bahan yang digunakan tidak membahayakan anak;
4. Tidak menggunakan tanaman berduri;
5. Pencahayaan yang cukup;
6. Sarana dan prasarana disesuaikan dengan kondisi anak, termasuk anak disabilitas;
7. Minimal ¾ area terdiri dari rumput/tanah;
8. Lingkungan aman dari bahaya sosial dan kekerasan;
9. Tersedia sarana pendukung menuju area permainan;
10. Tersedia SDM/pengelola/pengawas yang ramah anak;
11. Tersedia tempat mencuci tangan dan toilet ramah anak;
12. Tersedia fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
13. Lingkungan bebas dari sampah, polusi, lalu lintas dan bahaya fisik lainnya.
Berikut  adalah  keterangan  dari  Bapak  Ape  Selaku  Staff  Pemenuhan  Anak  dari  Dinas  Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon :
“Ruang Publik Terpadu Ramah Anak ini wujud paling nyatanya itu seperti taman bermain, untuk infrastruktur seperti alat bermainnya sendiri seperti prosotan  dan ayunan  dan yang  lainnya itu ada tapi saat ini sedang disimpan di kantor dikarenakan takutnya menjadi sarana penularan COVID-19 dan  kita  juga  masih  menerapkan  social  distancing  kan  jadi  sementara  disimpan  dulu  agar  alat- alatnya tetap steril.” (wawancara dilakukan pada tangal 16 November 2020)
Keterangan dari Bapak Ape diatas ditambahkan oleh Ibu Tarmi Selaku Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak seperti berikut :
“Untuk  ruang  publik  terpadu  ramah  anak  ini  memang  masih  belum  tersedia  di  Kota  Ambon. Dikarenakan  juga  belum  adanya  lahan  yang  tepat  untuk  membangun  taman  itu.  Padahal  selain menjadi  indikator  penilaian  sebagai  Kota  layak  anak,  RPTRA  sendiri  berdampak  besar  bagi masyarakat khususnya anak-anak. Dan juga di  tahun ini kita masih dihadapi masalah corona jadi fokus  kita  pun  terbagi  dan  juga  terhambat. (wawancara  dilakukan  pada  tangal  16  November 2020)
Peneliti juga melihat dari sisi aktivis berikut adalah keterangan yang diberikan oleh Kakak Arita Selaku Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat seperti berikut :
“Soal  ruang publik terpadu ramah  anak  ini paling  penting  dan  urgen. Salah satu contohnya itu  di kampung iklim kelurahan Ahusen di Pohon Pule itu sudah ada ruang terbuka hijau tapi bukan ruang publik  terpadu  ramah  anak.  Dan  yang  mencetus  itu  adalah  dari  warga  sekitar  itu  sendiri.  Karena beberapa  kali  memenangkan  lomba  kampung  iklim,  akhirnya  dilirik  oleh  pemerintah  Kota  dan diberikan support kesana. Tapi untuk ruang publik terpadu ramah anak yang disediakan pemerintah sendiri  belum  ada.  Padahal  ruang  publik  terpadu  ramah  anak  yang  artinya  anak-anak  itu  merasa aman dan tidak bersinggungan langsung dengan orang dewasa, memiliki fasilitas baca, fasilitas main lengkap. Tapi itu semua masih belum ada di Kota Ambon.” (wawancara dilakukan pada tangal 16 Januari 2021)
Peneliti juga melihat dari sisi masyarakat yaitu Ibu Dini warga Kota Ambon :
“Untuk ruang publik ramah anak atau taman bermain gitu saya kurang tau ya. Biasanya kalo anak mau main paling cuman main bola  di lapangan atau di depan rumah. Kadang sering  khawatir sih takutnya kalo ada kendaraan lewat. Bagusnya kalo ada taman bermain pastinya lebih sering kesana karena kan aman juga bagi anak-anak” (wawancara dilakukan pada tangal 20 Januari 2021) Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  narasumber  diatas  peneliti  menyimpulkan  bahwa  untuk penyediaan ruang terbuka ramah anak di Kota Ambon merupakan hal yang sangat penting karena ruang publik  terpadu  ramah  anak  memiliki  peran  penting  bagi  tumbuh  kembang  anak  karena  dengan  adanya ruang terbuka ramah anak diharapkan dapat menjadi sarana bermain dan belajar yang nyaman dan aman bagi anak namun ditengah pandemi seperti ini fokus pemerintah pun terbagi dan penyediaan ruang publik ramah anak di Kota Ambon masih tertunda. harapan kedepannya pemerintah dapat menyediakan ruang terbuka  ramah  anak  bukan  hanya  sebagai  pemenuhan  indikator  penilaian  untuk  menjadikan  Ambon sebagai Kota Layak Anak saja melainkan turut membentuk anak-anak di Kota Ambon menjadi generasi yang cerdas dan kreatif.

## KESIMPULAN
Salah satu faktor yang menyebabkan Kota  Ambon belum  optimal dalam mewujudkan Kota layak anak adalah salah satunya karena kasus kekerasan anak di Kota Ambon masih terjadi, masih kurangnya kesadaran dan kepekaan masyarakat akan pentingnya menjaga anak dari kasus kekerasan baik yang besar maupun  yang  terkecil  juga  berpengaruh,  kepekaan  terhadap  lingkungan  sekitar  juga  masih  kurang  baik bagi  masyarakat,  pihak  swasta  dan  juga  pemerintah.  Alangkah  lebih  baiknya  kasus  kekerasan  di  Kota Ambon ini semakin menurun jumlahnya dan sebagai langkah pencegahan setidaknya seluruh warga Kota Ambon  harus  memahami  kewajiban  bersama  untuk  melindungi  seluruh  anak  Di  Kota  Ambon.  Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dengan melakukan penguatan sosialisasi kepada seluruh pihak baik pihak didalam maupun luar pemerintah agar kasus kekerasan anak di Kota  Ambon  ini  dapat  hilang.  Dan  juga  peningkatan  kapasitas  P2TP2A  dalam  penanganan  kasus kekerasan  terhadap  anak  juga  perlu  ditingkatkan  yaitu  dengan  membangun  mekanisme  rujukan  kasus, pemulihan psikologis dan juga penyediaan rumah aman atau shelter untuk korban. Penguatan komunikasi antar komunitas pemerhati anak juga perlu ditingkatkan lagi guna membangun hubungan dan kerjasama yang kuat dalam pendampingan terhadap korban kekerasan
Pemenuhan  hak  penyandang  disabilitas  khususnya  anak  merupakan  salah  satu  faktor  pemenuhan indikator Kota layak anak. Namun hal tersebut masih sangat kurang dalam perhatian pemerintah karena
minimnya  data  penyandang  disabilitas  di  tingkat  Kota  maupun  desa.  Padahal  Kota  Ambon  sendiri merupakan Kota inklusif yang berarti Kota ramah disabilitas namun pelaksanaannya dari segi penyediaan fasilitas umum ramah disabilitas seperti penyediaan akses jalan ramah disabilitas di tempat umum, rumah ibadah dan kendaraan umum ramah disabilitas. Pemahaman masyarakat mengenai kaum disabilitas pun masih  minim  karena  masyarakat  masih  menganggap  penyandang  disabilitas  itu  sebagai  “tidak  normal” padahal  penyandang  disabilitas  itu  sama  seperti  manusia  biasa  namun  kebutuhan  mereka  hanya  lebih khusus daripada orang biasa. Strategi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu dengan melakukan penguatan komitmen dengan OPD terkait dan juga komunitas-komunitas masyarakat agar penyediaan fasilitas ramah disabilitas dapat tepat sasaran.
Ruang  publik  terpadu  ramah  anak  bertujuan  untuk  sebagai  fasilitas  masyarakat  yang  dapat digunakan  dan  dimanfaatkan  sebagai  pusat  interaksi  sosial  sekaligus  sebagai  media  pembelajaran  dan pengembangan  minat  dan  bakat  yang  aman  serta  baik  untuk  anak-anak,  serta  agar  anak  dilingkungan perKotaan  dapat  tumbuh  dan  berkembang  menjadi  cerdas  dan  kreatif.  Namun  untuk  di  Kota  Ambon sendiri  ruang  publik  terpadu  ramah  anak  masih  belum  tersedia,  dikarenakan  terbatasnya  lahan  yang tersedia  dan  juga  kurangnya  perhatian  pemerintah  terkait  dengan  pembangunan  RPTRA.  Pembangunan RPTRA  pun  tidak  boleh  asal-asalan,  pembangunannya  harus  sesuai  dengan  ketentuan  menurut Kementerian  PPPA  sehingga  Ruang  Publik  Terpadu  Ramah  Anak  bukan  hanya  menjadi  pemenuhan indikator  Kota  Layak  Anak  saja  melainkan  dapat  berfungsi  sebagaimana  mestinya  untuk  perkembangan dan pertumbuhan anak-anak di Kota Ambon.

## SARAN
Berdasarkan pemaparan pembahasan dan analisis terhadap penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti memberi saran sebagai berikut :
1. Dinas  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Kota  Ambon  untuk  kedepannya  bisa membuat program yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak khususnya memberikan pelayanan yang  dapat  memenuhi  hak  anak  dengan  lebih  cepat  dan  tanggap  sesuai  dengan  yang  mereka butuhkan,  sehingga  harapannya  komitmen  pemerinta  dan  masyarakat  dapat  semakin  kuat  untuk mewujudkan Kota layak anak.
2. Untuk  mewujudkan  Kota  layak  anak  masih  terdapat  kendala  dimana  komitmen  gugus  tugas  KLA masih kurang, perlu adanya penguatan komitmen inilah yang harus diperkuat sehingga perlu adanya peningkatan  komitmen  dengan  evaluasi  kinerja  yang  rutin  dan  aktifnya  pimpinan  terkait  untuk menignkatkan komitmen dengan rapat koordinator dengan seluruh lembaga terkait.
3. Sarana  dan  prasarana  juga  termasuk  sebagai  alat  penunjang  untuk  mewujudkan  Kota  layak  anak dimana dengan sarana dan prasarana yang memadai dapat memudahkan anak untuk memenuhi hak mereka bermain dan belajar, dengan fasilitas yang lengkap dan memadai membuat anak-anak di Kota Ambon merasa nyaman untuk tinggal. Sehingga peningkatan sarana dan prasarana harus disediakan dengan baik untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal.
4. Komitmen bersama antar semua OPD dan pimpinan daerah (Walikota dan lembaga legislatif) untuk mengintegrasikan issu anak dalam penyusunan program OPD dan penyusunan RAD-KLA sehingga dapat terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan rensrada/RKPD.
5. Menumbuh  kembangkan  kemitraan  antara  pemerintah  dan  organisasi  masyarakat  maupun masyarakat  itu  sendiri termasuk  anak  dalam  upaya  mewujudkan  Kota  Layak  Anak  d  Kota  Ambon yang sesuai dengan indikator-indikator yag telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011.

## DAFTAR PUSTAKA
Abidin, Said Zanial. 2012. Kebijakan publik. Jakarta : Sakemba Humanika. Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta. Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia.
Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press
Herizal,  H.,  Mukhrijal,  M.,  &  Wance,  M.  (2020).  Pendekatan  akuntabilitas  pelayanan  publik  dalam mengikuti  perubahan  paradigma  baru  administrasi  publik. Journal  of  Governance  and  Social Policy , 1 (1), 24-34. https://id.wikipedia.org/wiki/Ruang_Publik_Terpadu_Ramah_Anak https://idtesis.com/teori-kebijakan-publik-menurut-para-ahli/ https://rri.co.id/Ambon/daerah/684096/resmi-jadi-Kota-inklusif-Ambon-dinilai-belum-ramah-disabilitas J.  Salusu.  2006.    Pengambilan  keputusan  strategik  untuk  organisasi  publik  dan  organisasi  Non  Profit.
Jakarta : Grasindo.
Kota Ambon Dalam Angka 2020 Lembaga Administrasi Negara, 2003, penyusunan standar pelayanan publik, LAN, Jakarta Peraturan Daerah Kota Ambon No. 1 tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak. Peraturan  Daerah  Kota  Ambon  Nomor  2  Tahun  2006  tentang  jumlah  Desa  dan  kecamatan  di  Kota Ambon.
Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Lambang Daerah Peraturan Kota Ambon nomor 1 tahun 2019 tentang Kota Layak Anak Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  11  Tahun  2011
Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
Peraturan  Menteri  Negara  Pemberdayaan  Perempuan  dan  Perlindungan  Anak  Nomor  5  Tahun  2010 tentang panduan pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan terpadu.
Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak. Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Perempuan  Dan  Perlindungan  Anak  Nomor  11  Tahun  2011  tentang kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1979 Luas wilayah Kota Ambon
Peraturan WaliKota Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon.
Selanno,  H.,  &  Wance,  M.  (2021).  Performance  Of  Inspectorate  In  Supervision  Of  Government Administration In Buru Selatan Regency. Sosiohumaniora , 23 (2), 189-157. Siagian, P. Sondang. 2004. Manajemen Stratejik. Jakarta: Bumi Aksara. Subarsono.2013. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2014. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI. Taufiqurokhman. 2016. Manajemen strategik. Jakarta  :  fakultas ilmu sosial  dan ilmu  politik, Universitas Prof. Dr. Moetopo beragama
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
Wahab, SA., 2001, Analisis Kebijaksanaan, dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
Wance,  M.,  Kaliky,  P.  I.,  &  Syahidah,  U.  (2021).  Pkm  Inovasi  Pemberdayaan  Masyarakat  Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Pasir Putih Kabupaten Halmahera Selatan. SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan , 3 (2), 233-240.
Widodo,  Joko.  2009.  Analisis  Kebijakan  Publik  Konsep  dan  Aplikasi  Analisis  Proses  Kebijakan  Publik. Malang: Bayumedia Publishing. www.KLA.id