## PENGEMBANGAN DESA SEKETI PADA MASA PANDEMI COVID-19 SEBAGAI DESA WISATA KABUPATEN SIDOARJO
Siti Ngaisah 1 dan Nur Flora Nita T.B.S 2 ngaisah@ubhara.ac.id 1 nitasinaga123@gmail.com 2
Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, Surabaya1,2

## ABSTRACT
Seketi  Village  located  in  Balong  Bendo,  Sidoarjo  has  most  of  its  community  work  as  a farmer.  Seketi  is  known  as  a  village  with  ability  in  weebing  in  the  form  of “tempeh/tempayan”  (rounded  woven  bamboo  contrainer).  This  ability  is  becoming  the source  of  tourism  potential  in  Seketi  Village.  Pok  Darwis,  a  community  group  in  Seketi Village, has role in developing this toruism potential. However, the emergence of COVID-19 make  Seketi  Village experience  the  degradation  and  face  some  problems  in  developing  the tourism potential. Therefore the community need to find a solution including, enhancing the awareness of the young generation to expand the potential of bamboo craft, understanding the tourism legality and the knowledge on the era of new normal.  In summary, it is needed an  activity  that  can  help  to  solve  the  problems  in  the  form  of  socialization,  such  as cultivating bamboo and installing the signpost to Seketi Village.

## Keyword:  Tourism  Village,  Community  Development  Program,  New  Normal,  Village Development

## ABSTRAK
Desa  Seketi  terletak  di  Kecamatan  Balong  Bendo  Kabupaten  Sidoarjo.  Desa  ini  memiliki penduduk  yang  sebagian  besar  adalah  petani.  Sejak  dulu  desa  ini  dikenal  memiliki keterampilan  mengolah  anyaman  bambu  berupa  “tempe  /  tempayan”.  Kemampuan  ini menjadi  sumber  dari  potensi  wisata  Desa  Seketi.  Pok  Darwis,  yaitu  kelompok  masyarakat Desa Seketi, memiliki peran dalam mengembangkan potensi wisata tersebut.  Namun, dengan adanya pandemi COVID 19 ini, membuat Desa Seketi mengalami penurunan dan menghadapi beberapa  masalah  dalam  pengembangan  potensi  wisata.  Maka  perlu  mencari  solusi  seperti, meningkatkan  kesadaran  Pemuda  Desa  untuk  mengembangkan  potensi  kerajinan  bambu, pemahaman terhadap legalitas desa pariwisata , dan pemahaman tentang era “New Normal” dalam mengembangkan desa wisata. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa, perlu ada  kegiatan  yang  dapat  membantu  mengatasi  permasalahan  yang  ada,  dalam  bentuk sosialisasi, penanaman bambu, pemasangan penunjuk jalan di Desa Seketi.

## Kata Kunci: Desa Wisata, Kuliah Kerja Nyata, New Normal, Pengembangan Desa

## PENDAHULUAN
Kuliah Kerja Nyata (KKN)
merupakan  kurikulum  wajib  di  perguruan tinggi.  KKN  merupakan  sarana  bagi mahasiswa  untuk  menerapkan  ilmu  yang diperoleh  di  perguruan  tinggi  pada masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi dan misi KKN sebagai program pemberdayaan masyarakat di mana masyarakat diharapkan  untuk  berperan  aktif  dalam memajukan  daerah  bersama  mahasiswa (Hasbullah,  2018).  Visi  dan  misi  KKN sebagai pemberdayaan masyarakat menjadi dasar  perumusan  program  kerja  bagi mahasiswa,  sehingga  program  Kuliah Kerja Nyata menjadi salah satu bagian dari program pengabdian pada masyarakat oleh perguruan tinggi (Damartoto, 2009). Dengan demikian perguruan tinggi, mahasiswa, serta masyarakat dapat berinteraksi  dan  bekerja  sama  secara sinergis.
Begitu  pula  dengan  Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN)  periode  1  terhitung  mulai  Bulan November  sampai  dengan  Desember  2020 (Menteri  Kesehatan,  2020).  Pelaksanaan KKN  tahun  ini  berbeda  dari  tahun sebelumnya  dikarenakan  masih  dalam masa  Pandemi Covid-19.  Covid-19 telah mempengaruhi pelaksanaan KKN Tematik kelompok 43.
Dalam  pelaksanaan  Kuliah  Kerja Nyata  kami  mengingat  masih  dalam pandemi Covid-19 dalam  pelaksanaannya selalu  mematuhi  protokol  kesehatan  yang berlaku,  namun  tetap  tidak  mengurangi esensi/  materi/  isi/  makna  kegiatan dimaksud,  dengan  cara  memakai  masker, menjaga jarak, menggunakan hand sanitizer  /  mencuci  tangan  dengan  sabun jika  bersentuhan,  dan  membatasi  peserta diskusi  KKN  Universitas  Bhayangkara
Surabaya  tahun  akademik  2020/2021 bersifat  tematik.  KKN  yang  bersifat tematik adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang berfokus dengan permasalahan kemasyarakatan,  di  desa  (Fandeli  et  al., 2014).  KKN  tematik  memiliki  unsur Problem  Solving  untuk  memecahkan masalah  yaitu  kegiatan  KKN  memiliki fokus  untuk  mengatasi  masalah  yang  ada di  desa  tersebut  dan  diharapkan  dengan adanya  solusi  masalah  maka  desa  tersebut meningkat  kesejahteraannya  (Marpaung, 2000).
Tujuan  akhir  KKN  ini  bertujuan untuk  pentingnya  pengembangan  desa  dan lingkungannya  di  dalam  situasi  pandemi COVID 19. Dalam pembuatan serangkaian program yang dilaksanakan selama 1 bulan lebih  (47  hari)  dari  tanggal  22  November 2020  sampai  8  Januari  2021  dengan mengangkat  sesuai  dengan  tema  yang diusung  oleh  kelompok  kami  yaitu ”PENGEMBANGAN DESA SEKETI
PADA  MASA  PANDEMI  COVID  19 SEBAGAI  DESA  WISATA  KABUPATEN SIDOARJO" .  Pelaksanaan  KKN  Tematik tahun  akademik  2020/2021  ini  dilakukan di  Desa  Seketi.  Desa  Seketi  adalah  salah satu desa di wilayah Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi  Jawa  Timur  ( Paket  Panduan Lintas  Sektor  Tanggap  COVID-19  | Menuju  Situasi  ‘Normal  Yang  Baru,’ 2020). Desa ini terletak sekitar 25 Km dari Universitas  Bhayangkara  dengan  jarak tempuh  sekitar  45  menit.  Desa  Seketi berbatasan  dengan  Kecamatan  Krian  di sebelah  timur  dan  utara,  Kecamatan Prambon di sebelah selatan, Desa Watesari di sebelah barat.
Desa Seketi terbagi menjadi 9 dusun meliputi  Dusun  Guyangan,  Dusun  Seketi Kidul,  Dusun  Seketi  Polwaga,  Dusun
Seketi  Gembongan,  Dusun  Seketi  Ampel, Dusun  Seketi  Masjid,  Dusun  Seketi  Gulo Mantung,  Dusun  Sonosari.  Di  desa tersebut  terkenal  dengan  sentra  kerajinan alat  rumah  tangga  dari  anyaman  bambu berupa  "Tempayan/Tempeh".  Sebagian besar  penduduknya  adalah  sebagai  petani. Para  pemudanya  menjadi  wadah  untuk mengembangkan kreativitasnya dalam "Karang  Taruna  Sapta  Karya  Mandiri".
Selain  kerajinan  Bambu,  setiap  minggu  di Desa  Seketi  terdapat  “Pasar  Tiban”  yang banyak  dikunjungi  masyarakat  dari  luar wilayah.  Perkiraan  cuaca  secara  umum  di Kecamatan  Balongbendo  terutama  Desa Seketi  kisaran  suhu  25-32 0 C,  curah  hujan berkisar  55-75%  (dikarenakan  sudah memasuki  musim  penghujan)  sehingga berpotensi  adanya  hujan  dengan  skala ringan hingga sedang dapat terjadi.

## METODE PELAKSANAAN
Penelitian dalam Kegiatan
kemasyarakatan ini bertujuan untuk memahami  kondisi  yang  terjadi  di  dalam masyarakat.  Diawali  dengan  observasi untuk  melihat  masalah  yang  ada  di  Desa Seketi lalu berdasarkan permasalahan yang ada  dilakukan  rapat  bersama  untuk memecahkan
masalah. Dengan
kesepakatan  Bersama  dan  persetujuan perangkat  Desa  Seketi,  kegiatan  dapat dilakukan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada, mewujudkan  pengembangan  Desa  Seketi. Kegiatan pertama berupa persiapan, Tahap Persiapan  terdiri  dari  beberapa  poin sebagai berikut:
1. Koordinasi dengan tim dan
masyarakat secara intensif
2. Survei lokasi
3. Persiapan  alat  –  alat  dan  kebutuhan untuk  menunjang  pelaksanaan  KKN tematik Membagi tugas sesuai
kegiatan, rencana anggaran, kebutuhan dan perlengkapan
4. Penyusunan anggaran
Setelah  tahap  persiapan,  selanjutnya dilakukan  tahap  pelaksanaan,  pada  tahap ini,  kegiatan  yang  dilakukan  sebagai berikut :
1. Sosialisasi  Pengembangan  wisata  di
Desa Seketi Sidoarjo serta
peningkatan  peran  pokdarwis  dalam langkah  pengembangan  ke  depan. Menentukan koordinator dan orang – orang yang terlibat dalam kegiatan
2. Menyiapkan bahan dan perlengkapan
3. Penanaman  tanaman  bambu  hias jenis  bambu  panda  di  sekitar  Balai Desa Seketi dan SDN 1 Seketi
4. Sosialisasi  metode  pemasaran  dan peningkatan  nilai  tambah  terhadap produk desa
5. Sosialisasi penerapan protokol Kesehatan  dan  adaptasi  kebiasaan baru  (New  Normal)  pada  masa pandemi COVID – 19
6. Pemasangan  papan  penunjuk  jalan desa
7. Sosialisasi  terkait  regulasi  hukum guna  mendukung  pengembangan desa wisata.
8. Menyebar angket kepada masyarakat guna  melihat  respon  masyarakat terkait program-program KKN kita
9. Mengevaluasi setiap kegiatan
Terakhir  tahap  pelaporan,  Tahap pelaporan dibuat oleh kelompok-kelompok yang  telah  dibentuk.  Laporan  keuangan dibuat oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Sie Publikasi dan Dokumentasi mempublikasi  ke  Youtube.  Kegiatan  yang dilakukan terbagi sebagai berikut:
1. Laporan Kegiatan
2. Jurnal Kegiatan
3. Laporan Dokumentasi dalam bentuk video di Youtube.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kegiatan  pengabdian  masyarakat KKN  Tematik  di  Desa  Seketi  Kecamatan
Balongbendo Kabupaten Sidoarjo
mencakup  berbagai kegiatan sebagai
berikut ini:
Sosialisasi  Pengembangan  Wisata  di Desa  Seketi  Sidoarjo  serta  peningkatan peran pokdarwis dalam Langkah pengembangan ke depan.
Sosialisasi  dilakukan  di  Balai  Desa Sejahtera di Desa Seketi yang dihadiri oleh seluruh  peserta  KKN,  perangkat  desa, bumdes,  pokdarwis,  karang  taruna,  serta pokmasi. Sosialisasi tersebut berisi pembahasan  upaya  pengembangan  Wisata di  Desa  Seketi  serta  peningkatan  peran pokdarwis  dalam  meningkatkan  potensi wisata di Desa Seketi.
Gambar 1. Pelaksanaan sosialisasi pengembangan wisata di Desa Seketi Sidoarjo serta peran pokdarwis Sumber: Pustaka Sendiri
Selain  itu,  sosialisasi  dilakukan  dalam bentuk penanaman bambu bersama. Hal ini dilakukan  untuk  memperindah,  membuat citra  dan  juga  memberi  kesan  pesona bambu pada Desa Seketi.
Gambar 2. Pelaksanaan Penanaman Bambu Hias jenis Bambu Panda Sumber: Pustaka Sendiri Sosialisasi juga dilakukan untuk
mengedukasi  tentang  bagaimana  metode pemasaran  produk  guna  meningkatkan serta  memberi  nilai  tambah  pada  produk hasil karya masyarakat Desa Seketi.
Gambar 3. Sosialisasi metode pemasaran dan peningkatan nilai tambah terhadap produk desa bersama Bapak Dondik Sumber: Pustaka Sendiri
Adanya  pandemi  COVID-19  menjadikan hal-hal  atau  kebiasaan  dahulu  menjadi berubah. Sehingga masyarakat perlu diberikan  edukasi  dalam  hal  protokol kesehatan  dan  adaptasi  pada  kebiasaan baru (new normal).
Gambar 4. Sosialisasi penerapan protokol Kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru (New Normal) pada masa pandemi COVID – 19 Sumber: Pustaka Sendiri
Masyarakat  juga  diajak  untuk  melakukan pemasangan  arah  jalan  menuju  Desa Sekati.  Pemasangan  plang  jalan  ini dilakukan  agar  lokasi  Desa  Sekati  dapat diketahui oleh masyarakat umum, sehingga potensi  wisata  yang  disuguhkan  juga  bisa di nikmati oleh umum.
Gambar 5. Pemasangan papan penunjuk jalan desa Sumber: Pustaka Sendiri
Tidak lupa, masyarakat juga diberikan sosialisasi  mengenai  regulasi  hukum  untuk mengembangkan desa wisata mereka.
Sosialisasi  ini  dilakukan  agar  masyarakat paham  dan  tau  mengenai  hukum  dalam pengembangan wisata. Adanya regulasi hukum akan  membuat  daerah  wisata  menjadi  lebih aman. Selain itu, wisata yang mereka jual tidak menjadi wisata yang ilegal.
Gambar 6. Sosialisasi terkait regulasi hukum guna mendukung pengembangan desa wisata Bersama Ibu Siti Ngaisah SH., M.H.
Sumber: Pustaka Sendiri
Pemulihan  Pariwisata  Dan  Ekonomi Kreatif  yang  terkena  dampak  Pandemi
Covid-19 Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020  mengenai Protokol  Kesehatan  Masyarakat  yang berada  di  Fasilitas  Umum  Dalam  Rangka
Pencegahan  dan  Pengendalian  COVID-19,
dalam Keputusan Menteri Tersebut terdapat dua bagian utama, sebagai berikut:
1. Prinsip umum dalam upaya mencegah dan mengendalikan COVID-19,
2. Protokol  kesehatan  yang  berlaku  pada 12  tempat  dan  fasilitas  umum  yang dilengkapi  dengan  penemuan  kasus COVID-19.
Untuk mencapai pengembangan wisata  yang  aman  dan  sehat,  diperlukan perhatian dan pemberdayaan dan penerapan  protokol  kesehatan.  Lokasi wisata  memerlukan  perhatian  baik  wisata alam, non-alam, kuliner, atau budaya, atau bahkan  gabungan  dari  beberapa  wisata (Soekadijo, 2000), yaitu;
a. Potensi rawan yang perlu diperhatikan  pada  tempat  wisata dimulai dari area parkir, loket tiket, pintu  masuk  objek,  tempat  ibadah, toilet,  kantin  atau  tempat  makan, serta pintu keluar.
b. Selain itu, beberapa hal yang harus diperhatikan  terkait  luas  tempat kegiatan,  jumlah  tamu,  kelompok usia, durasi kegiatan, lokasi kegiatan  (indoor  atau  outdoor), jenis  kegiatan  seperti  misalnya hiburan, menyanyi, khotbah,
ceramah, dan aktivitas fisik lainnya yang harus di dipilah-pilah.
c. Beberapa  hal  tambahan  seperti hotel akomodasi, transportasi,
tempat  makan,  tempat  belanja, oleh-oleh dan destinasi wisata yang berkaitan erat dengan tempat wisata juga perlu diperhatikan.
d. Protokol  kesehatan  yang  perlu diterapkan seperti desinfeksi secara berkala,  terutama  pada  sarana  dan peralatan  yang  sering  digunakan secara bersama, dan fasilitas umum lainnya .
e. Salah satu protokol kesehatan yang dibutuhkan  bagi  pekerja  di  lokasi wisata  yaitu  memastikan  kondisi kesehatan sebelum berangkat, protokol  kesehatan  yang  wajib diterapkan  oleh  pengunjung  adalah memastikan  diri  dalam  kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan wisata.
f. Penerapan sistem 3M yaitu menggunakan  masker,  menjaga jarak,  dan  mencuci  tangan.  Serta tidak lupa membiasakan pola hidup bersih dan sehat,"
g. Selama  masa  pandemi,  sektor pariwisata diharuskan untuk beradaptasi  dengan  kebiasaan  baru atau  biasa  disebut  dengan  new normal  terkait  modifikasi  cara kerja,  pelaksanaan  minim  sentuhan (touchless), perbaikan sanitasi sesuai  dengan  protokol  kesehatan, pemeriksaan dan sertifikasi kesehatan  bagi  pekerja  di  bidang pariwisata, akomodasi
h. konsumsi  untuk  keamanan  dan kesehatan  pengunjung,  dan  yang penting
adalah pertanggungjawaban  antara  pelaku bisnis  dan  pemerintah,  dalam  hal ini baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
i. Pandemi  COVID-19  memberikan dampak  yang  signifikan  terhadap
kepariwisataan  nasional  sehingga diperlukan langkah-langkah strategis dalam mempercepat pemulihannya.

## Pengertian Desa Wisata
Desa  wisata adalah merupakan suatu daerah  tujuan  wisata  atau  disebut  pula destinasi pariwisata, yang mengintegrasikan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas,  yang  disajikan  dalam  suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu  dengan  tata cara  dan  tradisi  yang berlaku  (Arida  &  Pujani,  2017).  Menurut Priasukmana & Mulyadin (dalam kurniati), Desa  Wisata  merupakan  suatu  kawasan pedesaan  yang  menawarkan  keseluruhan suasana  yang  mencerminkan  keaslian pedesaaan  baik  dari  kehidupan  sosial ekonomi,  sosial  budaya,  adat  istiadat, keseharian,  memiliki  arsitektur  bangunan dan  struktur  tata  ruang  desa  yang  khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik  serta  mempunyai  potensi  untuk dikembangkanya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi,  makanan-minuman,  cindera- mata,  dan  kebutuhan  wisata  lainnya (Kurniati,  2015) . Desa    wisata  lebih bersifat  integratif.  Segala  sumber  daya yang ada di desa berada dalam satu tatanan atau sistem yang saling mendukung tujuan pariwisata.
Desa Seketi merupakan desa penghasil  hasil  kerajinan  anyaman  dari bambu  maka  warga  masyarakat  sepakat untuk  dijadikan  sebagai  wisata  kampung bambu.  Meski  masih  banyak  hal  yang harus  dibenahi  dalam  menuju  menjadi sebuah desa wisata kampung bambu.

## Syarat Destinasi Wisata
Sebagai  destinasi  wisata,  syarat  yang berlaku  diatur  dalam  Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 mengenai
Kepariwisataan  yang  menyatakan  bahwa destinasi  pariwisata  memiliki  beberapa unsur  seperti  daya  tarik  wisata,  fasilitas umum,  fasilitas  pariwisata,  aksesibilitas, serta  masyarakat  yang  saling  melengkapi yang bertujuan untuk menciptakan terwujudnya  sistem  kepariwisataan  yang terstruktur.  Daya  tarik  wisata  meliputi segala  hal  yang  memiliki  nilai  keunikan, keindahan,  dan  keanekaragaman  kekayaan alam,  budaya,  dan  hasil  buatan  manusia yang  menjadi  sasaran  kunjungan  destinasi wisata  (Departemen  Kebudayaan  dan Pariwisata,  2009).  Undang-undang  yang berkaitan dengan pengaturan dalam Kepariwisataan dapat dilihat dibawah ini;
a. Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 2007  tentang  Penataan  Ruang (selanjutnya  disebut  UU  Penataan Ruang)
b. Undang-Undang  Nomor  27  Tahun 2007  tentang  Pengelolaan  Wilayah
Pesisir  dan  Pulau-Pulau  Kecil (selanjutnya disebut UU Pengelolaan Wilayah Pesisir) c. Undang-Undang  Nomor  1  Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disebut UU
Penerbangan)
d. Undang-Undang  Nomor  22  Tahun 2009  tentang  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan (selanjutnya
disebut UU LLAJ)
e. Undang-Undang  Nomor  39  Tahun 2009  tentang  Kawasan  Ekonomi Khusus  (selanjutnya  disebut  UU Kawasan Ekonomi Khusus)
f. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun
2010 tentang Cagar Budaya
(selanjutnya  disebut  UU  Cagar
Budaya)
g. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut UU
Keimigrasian)
h. Undang-Undang  Nomor  6  Tahun 2014  tentang  Desa  (selanjutnya disebut UU Desa)
i. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun 2014  tentang  Pemerintahan  Daerah sebagaimana  telah  beberapa  kali diubah  terakhir  dengan  Undang-
Undang  Nomor  9  Tahun  2015 (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah) j. Undang-Undang  Nomor  8  Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas) Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan  (selanjutnya  disebut UU Pemajuan Kebudayaan). Selanjutnya selain pengaturan
mengenai kepariwisataan yang diatur  dalam  UU  Kepariwisataan dan  undang-undang  terkait,  juga diatur  dalam  beberapa  peraturan lainnya karena memiliki keterkaitan materi muatan.
- Meskipun materi muatan peraturan  lainnya  tersebut  baik secara  khusus  maupun  tidak  secara khusus mengatur tentang kepariwisataan,  namun  beberapa substansi  pengaturannya  berkaitan dengan unsur-unsur kebijakan
kepariwisataan  di  Indonesia,  yang antara lain adalah sebagai berikut:
a) Peraturan  Pemerintah  Nomor
50 Tahun 2011 tentang Rencana  Induk  Pembangunan Kepariwisataan  Tahun  2010– 2025; b) Peraturan  Pemerintah  Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan
Sertifikasi  Usaha  di  Bidang Pariwisata; c) Peraturan  Pemerintah  Nomor 62 Tahun 2010 tentang
Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
d) Peraturan  Pemerintah  Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; e) Peraturan  Pemerintah  Nomor
36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan  Pariwisata  Alam di  Suaka  Margasatwa,  Taman Nasional,  Taman  Hutan  Raya, dan Taman Wisata Alam;
f) Peraturan  Presiden  Nomor  63 Tahun 2014 tentang Pengawasan  dan  Pengendalian Kepariwisataan; g) Peraturan  Presiden  Nomor  64
Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan sebagaimana telah  diubah  dengan  Perpres Nomor 40 Tahun 2017;
h) Peraturan  Presiden  Nomor  50
Tahun 2016 Pemberian Penghargaan Kepariwisataan;
i) Peraturan  Presiden  Nomor  21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan;
j) Peraturan  Menteri  Pariwisata Nomor  1  Tahun  2016  tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
k) Peraturan  Menteri  Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Pendaftaran  Usaha  Pariwisata; dan 6
l) Peraturan  Menteri  Pariwisata Nomor  3  Tahun  2017  Tenang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Pariwisata

## Aspek Substansi UU No. 10 Tahun 2009 Tentang  Kepariwisataan
Pasal  1  angka  1  ”Wisata  adalah kegiatan  perjalanan  yang  dilakukan  oleh seseorang  atau  sekelompok  orang  dengan mengunjungi  tempat  tertentu  untuk  tujuan rekreasi,  pengembangan  pribadi,  atau mempelajari  keunikan  daya  tarik  wisata yang  dikunjungi  dalam  jangka  waktu sementara”.  Pasal  1  angka  2  ”Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata”.
Pasal  1  angka  3  ”Pariwisata  adalah berbagai  macam  kegiatan  wisata  dan didukung  berbagai  fasilitas  serta  layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha,  Pemerintah,  dan  Pemerintah Daerah”.
Pasal  1  angka  4  ”Kepariwisataan adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi  serta  multi  disiplin  yang muncul  sebagai  wujud  kebutuhan  setiap orang  dan  negara  serta  interaksi  antara wisatawan  dan  masyarakat  setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah  Daerah,  dan  pengusaha”. Definisi-definisi yang diatur dalam Pasal 1 angka  1,  angka  2,  angka  3,  dan  angka  4 UU Kepariwisataan pada pokoknya mengatur  mengenai  definisi  atau  batasan pengertian dari wisata, wisatawan, pariwisata,  dan  kepariwisataan  harus ditinjau ulang supaya tidak terjadi kerancuan dan potensi tumpang tindih (UU RI. No 10, 2009).

## Substansi Hukum terkait
Pasal 13 ayat (4),  Pasal 60, Pasal 62, dan Pasal  63  dan  pengkajian  ulang  terhadap Pasal    4,  Pasal  7,  Pasal  13  ayat  (2),  Pasal 14 huruf k, Pasal 25, dan Pasal 50  ayat (4) untuk menyesuaikan dengan
perkembangan  dan  kebutuhan    peraturan perundang-undangan yang telah ada dengan pengaturan  terkait kepariwisataan. Pasal  13  ayat  (4)  UU  Kepariwisataan “Kawasan  pariwisata  khusus  ditetapkan dengan undang-undang”. Dalam pelaksanaannya  ketentuan  pasal  ini  masih belum  jelas  dan    menciptakan  perbedaan penafsiran antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kementerian Pariwisata  (Kemenpar)  saat  ini  pun  tidak menetapkan  kaparsus.  Terdapat  kesulitan menetapkan  kaparsus  karena    posisi kepariwisataan yang hanya urusan pemerintahan  pilihan    sebagaimana  diatur dalam  Pasal  11  ayat  (1)  Undang-Undang
Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan  Daerah  (yang  selanjutnya disebut UU  Pemerintah Daerah).
Pasal  14  huruf  k  UU  Kepariwisataan “ Usaha  pariwisata  meliputi,  antara  lain jasa pramuwisata”.
Dalam  penjelasan  pasal  tersebut dijelaskan  bahwa  yang  dimaksud  sebagai usaha jasa pramuwisata adalah usaha yang menyediakan  dan/atau    mengoordinasikan tenaga  pemandu  wisata  untuk  memenuhi kebutuhan    wisatawan  dan/atau  kebutuhan biro  perjalanan.  Dalam  perkembangannya terdapat  Peraturan  Menteri  Pariwisata  No. 13  Tahun  2015  tentang  Standar    Usaha Jasa  Pramuwisata  (selanjutnya  disebut Permenpar Standar Usaha Jasa Pramuwisata)  merupakan  ketentuan  yang dianggap  salah  kaprah    dikarenakan Permenpar Standar Usaha Jasa Pramuwisata  ini  memberikan    peluang setiap  badan  hukum/non  badan  hukum
dan/atau setiap orang
untuk memperjualbelikan  pramuwisata  (usaha jasa  pramuwisata  adalah    produknya). Pramuwisata adalah sebuah profesi namun, dengan  adanya    Permenpar  Standar  Usaha Jasa  Pramuwisata,  pramuwisata  diartikan sebagai  produk.  Selain  itu,  di  daerah terdapat  perbedaan  regulasi    mengenai Pramuwisata seperti di NTB dan Bali yang mengatur  Pramuwisata    menggunakan Peraturan  Daerah,  sedangkan  di  beberapa daerah  lain    menggunakan  Peraturan Gubernur.
Pasal 25 UU Kepariwisataan “Setiap wisatawan  berkewajiban: menjaga  dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang  hidup dalam masyarakat  setempat;  memelihara  dan melestarikan lingkungan;turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan;  dan  turut  serta  mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan  kegiatan yang melanggar hukum”.

## Solusi yang ditawarkan
Kelembagaan: diperlukan pengaturan lebih  lanjut  mengenai  batasan-    batasan kewenangan  setiap  kementerian/lembaga, diperlukan  juga    penambahan  materi mengenai pengaturan asosiasi-asosiasi pengusaha    pariwisata  karena  asosiasi- asosiasi tersebut sangat berpengaruh terhadap    kepariwisataan  di  Indonesia,
serta diperlukan penyesuaian UU
Kepariwisataan  dengan  UU  Pemerintahan Daerah terutama terkait dengan pembagian  kewenangan  antara  pemerintah pusat,  pemerintah  daerah    provinsi,  dan pemerintah daerah kabupaten/kota:
Sarana dan Prasarana: Untuk mewujudkan  pembangunan  infrastruktur sarana  dan  prasarana  kepariwisataan  yang jelas dan tepat sasaran, perlu  dilakukannya evaluasi terhadap koordinasi antara kementerian/lembaga    terkait  baik  pusat maupun daerah.
Pendanaan: Status  pendanaan  bagi  BPPI dan  BPPD  dari    anggaran  APBN  dan APBD harus dipertegas, sebab pembentukan  BPPI  dan  BPPD  merupakan amanat  UU    Kepariwisataan  namun dengan status swasta dan mandiri.
Selain itu, diperlukan mekanisme pendanaan  yang  baru    kepada  BPPI  dan BPPD  sebagai  mitra  kerja  pemerintah untuk  mengakomodir  tugas  dan  fungsinya sesuai  dengan    UU  Kepariwisataan.  Serta perlu dilakukannya penegasan  terkait dana bagi hasil pada UU Pemerintahan Daerah Budaya  Hukum: Pemerintah  seharusnya melakukan    sosialisasi  bagi  masyarakat penyelenggara  usaha    pariwisata  agar sesuai dengan ketentuan
UU
Kepariwisataan.  Serta  perlunya  dilakukan penyesuaian
materi muatan UU Kepariwisataan agar sesuai dengan  prinsip kearifan lokal yang berlaku di masyarakat.
Table 1. Hasil Observasi Warga Desa Seketi Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo dengan adanya KKN
Tematik No. Pertanyaan Jumlah Suara Bermanfaat Ragu- ragu Tidak Bermanfaat 1 Menurut Anda, apakah KKN ini bermanfaat? 12 0 0 2 Menurut  Anda,  apakah  kegiatan  presentasi mengenai  peningkatan  ekonomi  melalui pesona desa pariwisata bermanfaat? 11 1 0 3 Menurut  Anda,  apakah  presentasi  tentang  era New  normal dalam  peningkatan  pariwisata Desa Seketi bermanfaat? 11 1 0 4 Menurut  Anda,  apakah  presentasi  tentang aspek  legal  pariwisata  terhadap  Desa  Seketi bermanfaat? 10 1 2 5 Menurut  Anda,  apakah  penanaman  bambu  di depan Balai Desa Seketi bermanfaat? 12 0 0 6 Menurut  Anda,  apakah  pemasangan  penunjuk jalan menuju Desa Seketi bermanfaat? 12 0 0
Sumber: Pustaka Sendiri

## KESIMPULAN
Berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan  acara  ini  dapat  disimpulkan bahwa Kuliah Kerja Nyata Tematik tahun akademik 2020/2021 Universitas Bhayangkara  di  Desa  Seketi  dapat berjalan  dengan  baik  dan  diterima  oleh warga masyarakat desa Seketi Kecamatan
Balungbendo Kabupaten Sidoarjo dengan penuh  semangat  dan  antusias,  meskipun masih  terdapat  berbagai  halangan  seperti cuaca  hujan  dan  dalam  kondisi  Pandemi yang  selalu  harus  mematuhi  protokol kesehatan namun semua  rangkaian acara kegiatan bida berjalan dengan baik .

## DAFTAR PUSTAKA
Arida,  I.  N.  S.,  &  Pujani,  L.  K.  (2017).
Kajian  Penyusunan  Kriteria-Kriteria Desa  Wisata  Sebagai  Instrumen Dasar  Pengembangan  Desawisata.
Jurnal Analisis Pariwisata .
Damartoto,  A.  (2009). Pembangunan
Pariwisata  Berbasis  Masyarakat . Sebelas Maret University Press.
Departemen  Kebudayaan  dan  Pariwisata.
(2009). Laporan Pendahuluan Pengembangan Desa Wisata sebagai Daya Tarik Wisata Berbasis Masyarakat . Fandeli, C., Raharjana, D.  T.,  &
Kaharudin. (2014). PENGEMBANGAN KAWASAN PEDESAAN SEBAGAI OBJEK WISATA : Perencanaan Model Kelembagaan,  Pasar  dan  Paket Pariwisata Pedesaan Sekitar Gunung  Merapi  Yogyakarta .  Gadjah
Mada University.
Hasbullah,  A.  (2018). Buku  Pegangan Desa  Wisata  Materi  Bimbingan Teknis  untuk  Desa  Wisata .  Pustaka
Zeedny.
Kurniati,  C.  (2015).  Pengembangan  Paket
Wisata Di Desa Wisata Lebakmuncang  Kabupaten Bandung. Barista:  Jurnal  Kajian  Bahasa  Dan Pariwisata , 2 (2).
Marpaung, H. (2000). Pengetahuan Kepariwisataan . Alfabeta.
Menteri  Kesehatan.  (2020). Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang  Protokol  Kesehatan  Bagi
Masyarakat  di  Tempat  Fasilitas Umum  Dalam  Rangka  Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 .
Paket  Panduan  Lintas  Sektor  Tanggap COVID-19 | Menuju Situasi ‘Normal Yang  Baru.’ (2020).  Covid  Hotline
119.
Soekadijo, R. G. (2000). Anatomi pariwisata. In Anatomi Pariwisata . UU  RI.  No  10.  (2009).  UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA  NOMOR  10.TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN. Society .