ISSN Print: 2774-7840 ISSN Online: 2774-7905 Volume 5, Nomor 1 Februari, 2024 Halaman 92-105 Submitted 12 December 2023 Revised 17 January 2024 Accepted 30 January 2024

## THE POSITION OF THE TAX JURISDICTION IN THE SYSTEM JUDICIAL IN INDONESIA KEDUDUKAN PERADILAN PAJAK DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
Rustian Mushawirya Faculty of Law , Universitas Jambi mushawirya@unja.ac.id

## Abstract
This  article  was  prepared  against  the  background  of  the  unclear  position  of  the  Tax Court  in  the  judicial  system  in  Indonesia.  This  research  uses  normative  juridical methods  which  are  supported  by  data  collection  techniques  using  library  research intended  to  obtain  secondary  data.  In  conducting  this  research,  the  type  of  research used by the author is normative juridical, or also often called normative legal research. This type of research was chosen to obtain theoretical matters, principles, conceptions, legal doctrines, and legal rules related  to the position of tax courts in the Indonesian judicial system. The problem studied in this research is the position of the Tax Court in the  judicial  system  in  Indonesia,  and  whether  the  tax  dispute  resolution  mechanism according to Undang-Undang Nomor 14 of 2002 is in line with the principles of judicial power  in  Indonesia.  This  research  uses  a  descriptive  analytical  method  with  a normative juridical approach supported by an empirical juridical approach. The data collection technique is to use library research intended to obtain secondary data. This data is also supported by using field studies as primary data. The research results show that the  position  of  the  Tax  Court  in  the  judicial  power  structure  is  a  deviation  from Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Keywords: Tax, Judiciary, Judicial Power.

## Abstrak
Tulisan  ini  disusun  dengan  dilatarbelakangi  adanya  ketidakjelasan  kedudukan Pengadilan Pajak  dalam sistem  peradilan di  Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode  yuridis  normatif  yang  didukung  dengan  teknik  pengumpulan  data  dengan menggunakan  studi  kepustakaan  dimaksudkan  untuk  memperoleh  data  sekunder. Dalam melakukan penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah bersifat yuridis normatif, atau juga sering disebut dengan penelitian hukum normatif. Dipilihnya  tipe  penelitian  ini  ditujukan  guna  mendapatkan  hal-hal  yang  bersifat teoritis,  asas,  konsepsi,  doktrin  hukum,  serta  kaedah  hukum  yang  berhubungan
Jurnal  Office: Bagian  Hukum  Administrasi  Negara,  Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi 36361
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
dengan  kedudukan  peradilan  pajak  dalam  sistem  Peradilan  di  Indonesia. Permasalahan  yang  dikaji  dalam  penelitian  ini  adalah  bagaimana  kedudukan Pengadilan  Pajak  dalam  sistem  peradilan  di  Indonesia,  dan  apakah  mekanisme penyelesaian sengketa pajak menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 sejalan dengan  prinsip  kekuasaan  kehakiman  di  indonesia.  Penelitian  ini  menggunakan metode  deskriktif  analitis  dengan  pendekatan  yuridis  normatitif  yang  didukung dengan  pendekatan  yuridis  empiris.  Teknik  pengumpulan  data  adalah  dengan menggunakan  studi  kepustakaan  dimaksudkan  untuk  memperoleh  data  sekunder. Data  tersebut  didukung  pula  dengan  menggunakan  studi  lapangan  sebagai  data primer.  Hasil  penelitian  menunjukan  bahwa  kedudukan  Pengadilan  Pajak  dalam struktur  kekuasaan  kehakiman  terjadi  penyimpangan  terhadap  Pasal  24  Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Kata Kunci: Pajak, Peradilan, Kekuasaan Kehakiman.

## A. Pendahuluan
Indonesia  adalah  negara  hukum,  yakni  negara  menjamin  segala  warga  negara sama  kedudukannya  di  dalam  hukum  dan  pemerintahan,  serta  wajib  menjunjung hukum  dan  pemerintahan  itu  dengan  tidak  ada  kecualinya.  Hal  ini  sesuai  dengan ketentuan  Pasal  1  ayat  (3)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia  1945  yang  menyebutkan  bahwa:  “Negara  Indonesia  adalah negara hukum”.
Pada  kenyataannya  bahwa  dalam  setiap  konstitusi  atau  Undang-Undang Dasar, peran negara yang utama adalah mewujudkan cita-cita bangsa itu sendiri, dan cita- cita bangsa Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar  1945 yakni memiliki semangat  yang  kuat  untuk  mewujudkan  kesejahteraan  seluruh  warga  negara Indonesia  serta  membentuk  negara  kesejahteraan.  Menurut  Muchsan disebutkan bahwa:
Tujuan  utama  dari  Negara  yang  sedang  berkembang  adalah  perwujudan kesejahteraan  masyarakat  yang  merata.  Dalam  teori  kenegaraan,  Negara  yang demikian  ini  disebut  Negara  yang  bertipe  kesejahteraan  ( welfare  state  type ). Karena  titik  beratnya  adalah  pemerataan  kesejahteraan  dalam  kehidupan bermasyarakat, maka Negara dituntut untuk berperan aktif dalam menciptakan kesejahteraan. 1
Dalam mencapai cita-cita bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang  Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  tahun  1945  tersebut,
1 Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 7.
maka  diperlukan  adanya  pembangunan  dalam  segala  aspek  kehidupan  dengan melibatkan semua potensi bangsa baik dari sumber daya manusia maupun sumber kekayaan  alam  yang  banyak  terdapat  di  wilayah  Negara  Kesatuan  Republik Indonesia.  Kedua  potensi  bangsa  ini  harus  disinergikan  secara  terpadu  karena kedua  sumber  ini  mempunyai  makna  yang  sangat  penting  dan  perlu diimplementasikan melalui program pembangunan yang sistematis dan terarah guna dapat mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Pembangunan nasional  dapat  terealisasi  sesuai  dengan  yang  diharapkan  sudah barang  tentu  membutuhkan  sumber  pembiayaan  yang  memadai,  sehingga  untuk suksesnya  pembangunan  nasional  diperlukan  dana  dalam  jumlah  yang  besar. Sumber  pembiayaan  pembangunan  nasional  tersebut  antara  lain  diperoleh  dari sektor pajak, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang- Undang  (yang  dapat  dipaksakan)  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal (kontraprestasi)  yang  langsung  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk  membayar pengeluaran  umum. 2 Pada  pajak  terdapat  sektor-sektor  yang  menjadi  sumber pembiayaan  pembangunan  lainnya  dan  sektor  pengelolaan  kekayaan  alam  yang meliputi  sektor  pertambangan,  kehutanan,  namun  sektor  ini  merupakan  sumber yang tidak dapat diperbaharui ( non renewable ) dan mempunyai akibat langsung bagi generasi mendatang.
Dengan  demikian  sektor  pajak  dipandang  sebagai  sumber  yang  paling  aman dalam  membiayai  pembangunan  dan  juga  sangat  disadari  bahwa  sektor  pajak tampaknya  harus  didorong  semaksimal  mungkin  untuk  turut  serta  memikul pembiayaan  negara,  karena  dari  sumber  inilah  kelangsungan  pembangunan  akan dapat terus dipertahankan. Hal ini sejalan dengan pendapat Rochmat Soemitro yang menyatakan  bahwa  pajak  adalah  iuran  rakyat  kepada  kas  negara  berdasarkan undang-undang  (yang  dapat  dipaksakan  dengan  tiada  mendapat  jasa  timbal  balik (kontra  prestasi)  yang  langsung  dapat  ditunjukkan  dan  yang  digunakan  untuk membayar pengeluaran umum. 3
Pajak mempunyai peranan yang sangat besar dan menentukan pada masa-masa yang  akan  datang  terutama  sekali  berkaitan  dengan  perencanaan  dan  penggunaan
2 Diana Sari, Konsep Dasar Perpajakan (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), hlm. 36.
3 Amusiana Hamidah, dkk, Perpajakan (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023), hlm. 4.
sumber dana guna membiayai pembangunan nasional, sehingga sangat beralasan jika pemerintah  memberikan  perhatian  yang  sangat  serius  terhadap  sektor  perpajakan tersebut.  Maka  dari  pada  itu  diperlukan  perencanaan  pajak  merupakan  salah  satu indikasi dari manajemen pajak yang bisa digunakan untuk memprediksi nilai pajak yang wajib dibayarkan serta langkah yang harus dilakukan untuk bisa memperkecil nilai  pajak. 4 Mengingat  bahwa  sektor  perpajakan  merupakan  hal  yang  mempunyai peranan  yang  sangat  besar  dan  sangat  menentukan  dalam  pelaksanaan pembangunan  nasional  di  negara  Republik  Indonesia  pada  masa-masa  yang  akan datang,  maka  sangat  wajar  jika  pemerintah  memberikan  perhatian  yang  serius terhadap  sektor  perpajakan,  termasuk  di  dalamnya  mengadakan  pembaharuan peraturan  perundang-undangan  dalam  bidang  perpajakan  ( tax  reform )  yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan selanjutnya disingkat KUP  yang  semula  diatur  menurut  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  1983, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994, seterusnya diubah  lagi  dengan  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2000,  dan  terakhir  diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.
Adapun  tujuan  utama  dilakukannya  pembaharuan  ketentuan  peraturan perundang-undangan bidang perpajakan ini adalah untuk mewujudkan kemandirian negara  dalam  membiayai  pembangunan  nasional  dengan  mengarahkan  segenap potensi  dan  kemampuan  dari  dalam  negeri,  khususnya  meningkatkan  penerimaan negara melalui sektor pajak, dengan cara melibatkan keikutsertaan rakyat bergotong royong dalam membangun negara ini. Dengan diadakannya pembaharuan ketentuan peraturan  perundang-undangan  bidang  perpajakan  tersebut  diharapkan  membawa pengaruh besar dalam sistem perpajakan di indonesia dibandingkan dengan sistem perpajakan sebelumnya.
Menurut Rochmat Soemitro disebutkan bahwa perubahan yang mendasar dalam ketentuan  peraturan  perundang-undangan  bidang  perpajakan  tersebut  yang  paling mendasar mencakup:
4 Nur  Isna  Inayati  Wa  Mareza  Dwi  Nugraheni,  Hadi  Pramono,  Ani  Kusbandiyah,  “Pengaruh Perencanaan Pajak, Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Free Cash Flow, Profitabilitas Dan Kepemilikan  Manajerialyang  Mempengaruhi  Manajemen  Laba(Studi  Kasus  Pada  Perusahaan  Sektor Consumer  Non-Cyclicalsperiode  2019- 2021),” JEMSI  (Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  Dan  Akuntansi), Volume 9, Nomor 3, (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1106, hlm. 629.
1. Penyederhanaan jumlah dan jenis pajak;
2. Penyederhanaan tarif pajak;
3. Penyederhanaan tata cara perpajakan;
4. Pembenahan aparatur perpajakan yang mengenai:
a. Prosedur;
b. Disiplin; dan
c. Mental Pegawai.
5. Pemberian kepastian hukum datang. 5
Selanjutnya  Rochmat  Soemitro  juga  berpendapat  bahwa:  “Pembaharuan  dalam bidang  perpajakan  menyangkut  pula  penyempurnaan  sistem  perpajakan,  aparatur perpajakan  (mutu,  sikap,  mental  pegawai,  dan  pejabat  perpajakan  serta  fasilitas pendukungnya)  serta  mempersiapkan  para  wajib  pajak. 6 Khusus  dalam pemungutannya  digunakan  sistem self  assesment ,  artinya  wajib  pajak  diberikan kepercayaan  untuk  mengisi  Surat  Pemberitahuan  Terhutang  (SPT),  menghitung diberikan jumlah pajak yang terhutang serta menyetor ke kas negara. Petugas pajak berkewajiban  melakukan  pembinaan,  pengawasan,  serta  kontrol  terhadap  wajib pajak  dalam  melakukan  aktifitas  perpajakannya.  Pentingnya  penggunaan self assesment adalah  suatu  hal  yang  urgensi  penerepan  sebagai  upaya  progresif terhadap pemungutan pajak. 7 Melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi,  terkendali, sederhana dan mudah  untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.
Dengan sistem self assesment wewenang penetapan jumlah pajak yang terhutang sepenuhnya  berada  pada  wajib  pajak.  Hal  ini  memberikan  konsekuensi  yang  berat bagi  wajib  pajak  jika  tidak  memenuhi  kewajibannya,  yaitu  sanksi  yang  diberikan lebih berat dari sebelumnya. Namun tidak semua pajak telah menerapkan sistem self assessment ini diantaranya pajak bumi dan Bangunan. Untuk itu direktorat jenderal pajak  melalui  kantor  pelayanan  pajak.  Setiap  tahun  harus  menetapkan  besarnya pajak  yang  terhutang  dengan  jalan  mengeluarkan  Surat  Pemberitahuan  Pajak terhutang  (SPPT).  Dilihat  dari  segi  yuridis  formal  menurut  Sudikno  Mertokusumo disebutkan bahwa:
5 M. Farouq S., Hukum Pajak Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 17.
6 Ibid., hlm. 19. 7 Yogi Syahputra Alidrus Priyambodo Adi, Pajri Arifpadilah, Achmad Iyyan N, Nur Fadhilla Erlis, “Penerapan Self -Assestment System Dalam NPWP Sebagai Upaya Progresif Terhadap Eksistensi Pajak Di  Indonesia,” Jurnal  Indonesia  Sosial  Teknologi, Volume  4,  Nomor  7,  (2023), https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jist.v4i7.646, hlm. 865.
Sesungguhnya  lahirnya  Undang-Undang  Pengadilan  pajak  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak  Inkonstitusional  dalam  arti tidak mempunyai landasan dalam Undang- Undang Dasar, bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan oleh karena itu cacat hukum, sekalipun dalam  konsiderans  disebutkan  Pasal  24  Undang-Undang  Dasar  1945,  karena dalam  pasal  24  ayat  (2)  Undang-Undang  Dasar  1945  dinyatakan:  Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada  di  bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan  umum,  lingkungan  peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ini berarti bahwa menurut Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang  Dasar  1945  ada  empat  lingkungan  peradilan,  dengan  adanya pengadilan  pajak  ini  (yang  tidak  mempunyai  landasan  dalam  Undang-Undang Dasar) maka seluruhnya ada lima lingkungan peradilan. Maka makin terpecahlah sistem peradilan kita. 8
Berdasarkan  pendapat  Sudikno  Mertokusumo  di  atas,  maka  dapat  diketahui bahwa tidak konsistennya para pembentuk undang-undang, yang secara sengaja atau tidak sengaja adanya pertentangan antara undang-undang yang satu dengan undang yang  lainnya.  Pengadilan  pajak  sebagaimana  disebutkan  dalam  Undang-Undang Nomor  14  Tahun  2002  pada  kenyataannya  pembinaan  teknis  peradilan  dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedang pembinaan organisatoris, administratif, dan finansial dilakukan  oleh  kementerian  keuangan  (Pasal  5).  Dengan  demikian  sudah  barang tentu  hal  ini  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang kekuasaan kehakiman yang menetapkan bahwa badan-badan peradilan sebagaimana disebut  dalam  Pasal  21  ayat  (1)  secara  organisatoris,  administratif  dan  finansial berada  di  bawah  kekuasaan  mahkamah  agung.  Ini  tidak  sekedar contra  legem saja, tetapi juga inkonstitusional dan juga sudah merusak sistem hukum Indonesia.
Contra  legem dapat  didefenisikan  sebagai  suatu  putusan  pengadilan  yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undangundang  sepanjang  pasal  undang-undang  tersebut  tidak  lagi  sesuai  dengan perkembangan  dan  rasa  keadilan  masyarakat. 9 Maka  kajian  ini  sangat  marik  jika
8 Dedi Sugiyanto, “Analisis Yuridis Pasal 5 Ayat 2 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Ditinjau Dari Pasal 24 Ayat 1 Dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945,” Al-Adl:  Jurnal  Hukum, Volume  13,  Nomor,  1  (2021), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4248, hlm. 78.
9 Rogaiyah,  “Putusan  Contra  Legem  Sebagai  Implementasi  Penemuan  Hukum  Oleh  Hakim  Di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 16 K/AG/2010 Dan Putusan Kasasi Nomor 110 K/AG/2007),” Jurnal  Qiyas:  Hukum  Islam  Dan  Peradilan, Volume  3,  Nomor  2,  (2018), https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/qys.v3i2.1316, hlm. 194.
membahas  mengenai  kedudukan  pengadilan  pajak  dalam  sistem  peradilan  di Indonesia  dan  bagaimana  penyelesaian  sengketa  pajak  menurut  Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

## B. Kedudukan Peradilan Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia
Pengadilan Pajak dibentuk berdasarkan Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar Negara  Republik  Indonesia  1945  jo.Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  1970 sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  35  Tahun  1999  tentang Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman,  Jo.Undang-Undang  Nomor  14 tahun  1985  tentang  Mahkamah  Agung.  Mencermati  dasar  pembentukan  masing- masing  Badan  Peradilan  Pajak  itu  menunjukan  semakin  jelas  bahwa,  kedudukan Badan  Peradilan  Pajak  ditinjau  dari  segi  penerapan  sistem  peradilan  sebelum  dan sesudah  berlakunya  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2002  Tentang  Pengadilan Pajak,  terdapat  prinsip  yang  mendasari  dalam  penyelesaian  sengketa  dalam peradilan pajak adalah prinsip Kekuasaan Kehakiman ( dominius litis ) karena dengan adanya  prinsip  Kekuasaan  Kehakiman  hakim. 10 Terdapat  perbedaan  terhadap undang-undang yang berlaku sebelumnya, adapun perbedaannya adalah sebelumnya Badan  Peradilan  Pajak  yang  dilakukan  oleh  Majelis  Pertimbangan  Pajak  maupun Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam sistem peradilan belum berpuncak kepada Mahkamah  Agung  sebagai  Pengadilan  Negara  tertinggi.  Namun  setelah  berlakunya Undang-Undang Pengadilan Pajak maka sistem peradilan pajak dalam menyelesaikan sengketanya  terbuka  untuk  mengajukan  upaya  Peninjauan  Kembali  ke  Mahkamah Agung  tetapi  tidak  dapat  mengajukan  kasasi.  Sebagai  konsekuensinya  kedudukan Pengadilan  Pajak  belumlah  sepadan  dengan  peradilan  lainnya  yakni  Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
Timbulnya  sengketa  pajak  dikarenakan  adanya  perselisihan  mengenai perpajakan  dapat  terlihat  apabila  terdapat  opini  yang  berbeda  atau  adanya kekeliruan  antara  wajib  pajak  dan  fiskus  mengenai  penentuan  jumlah  pembayaran
10 Ravi Hafids Maheswara, “Prinsip - Prinsip Peradilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak,” Notaire, Volume  3,  Nomor  3,  (2020),  https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ntr.v3i3.22836,  hlm. 441.
atau  pemungutan  pajak. 11 Terkait  dengan  kejadian  tersebut  sesungguhnya Pengadilan Pajak seharusnya berada di bawah satu atap, yaitu di bawah Mahkamah Agung,  hal  mana  mengacu  pada  ketentuan  Undang-Undang  Kekuasaan  Kehakiman, Undang-Undang  Mahkamah  Agung  dan  Undang-Undang  Peradilan  Tata  Usaha Negara, sehingga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi atas judicial  review Undang-Undang  Pengadilan  Pajak,  maka  Pengadilan  Pajak  harus  direposisi  dan ditempatkan  berada  di  lingkungan  Peradilan  Tata  Usaha  Negara. 12 Meskipun kehendak kedudukan Pengadilan Pajak yang sepadan itu telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang  Nomor  14  tahun  2002  yang  menyatakan:      "Pengadilan      Pajak adalah      badan      peradilan      yang  melaksanakan  kekuasaan  kehakiman  bagi  wajib pajak   atau   penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak".
Kontruksi  Pasal  2  Undang-Undang  Pengadilan  Pajak  itu  telah  memberikan pengertian  yang  kuat,  bahwa  Pengadilan  Pajak  telah  sepenuhnya  menunjukan sebagai  lembaga  peradilan  yang  merupakan  bentuk  pelaksanaan  kekuasaan kehakiman.  Karena  itu  kedudukan  Pengadilan  Pajak  dalam  struktur  kekuasaan kehakiman  pengaturannya  tidak  dapat  dipisahkan  dengan  Undang-Undang Ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman.  Dengan  demikian  secara normatif  kedudukan  Pengadilan  Pajak  baik  secara  struktur  kekuasaan  kehakiman maupun  dalam  sistem  kesatuan  peradilan  merupakan  bagian  dari  salah  satu lingkungan peradilan yang ada, ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  1945.  Maka  Pengadilan  Pajak  menurut Pasal  2  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2002  tentang  Pengadilan  Pajak  memiliki kedudukan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang secara absolut mengadili sengketa pajak. 13
Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun  2002  Tentang  Pengadilan  Pajak  menyatakan  Pengadilan  Pajak  merupakan
11 Nathanael  Ferdinandus  Arya  Sulistiawan,  “Analisis  Yuridis:  Peran  Pengadilan  Pajak  Dalam Penyelesaian
Sengketa Pajak,” JERUMI, Volume 1, Nomor 2, (2023),
https://doi.org/https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1266, hlm. 184.
12 Tomson  Situmeang,  “Reposisi  Pengadilan  Pajak  Menurut  Sistem  Kekuasaan  Kehakiman di Indonesia,” Honeste Vivere, Volume 32, Nomor 2, (2022),
https://doi.org/https://doi.org/10.55809/hv.v32i2.138, hlm. 108.
13 Op.  Cit., Dedi  Sugiyanto,  “Analisis  Yuridis  Pasal  5  Ayat  2  Undang -Undang  Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Ditinjau Dari Pasal 24 Ayat 1  dan Ayat 2 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” hlm. 124.
Lembaga pengadilan yang khusus menyelesaikan sengketa perpajakan pada tingkat pertama  dan  terakhir.  Jika  dikaitkan  dengan  karakteristik  dan  subtansi  sengketa yang  diselesaikan  oleh  Pengadilan  Pajak  mengandung  unsur  hukum  publik.  Jadi dengan  mendasarkan  pada  kehendak  peraturan  perundang-undangan  di  atas  serta karakteristik dan subtansi sengketa pajak, maka kedudukan Pengadilan Pajak akan lebih tepat masuk sebagai bagian khusus lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
Hakim  anggota  Pengadilan  Pajak  adalah  pegawai  Kementerian.  Keuangan, namun demikian mereka itu telah dibebastugaskan  dari Kementerian tersebut. Hal ini memberikan arti bahwa mereka tidak lagi menjalankan tugas rangkap di samping sebagai  anggota  hakim  Pengadilan  Pajak  sekaligus  menjalankan  fungsi pemerintahan. Jadi kedudukan mereka bukan merupakan badan administrasi negara yang  menjalankan  fungsi  pemerintahan,  sebagaimana  pendapat  Sjachran  Basah yang  menyebut ada tri fungsi pemerintah, yaitu untuk daoat membentuk peraturan perundang-undangan  dalam  arti  material  pada  satu  pihak  dan  pada  pihak  lain membuat ( beschikking ), yang dimaksud dengan Undang-Undang dalam arti materiil disini  adalah  ketentuan-ketentuan  yang  bentuknya  bukan  Undang-undang  dan derajatnyapun  di  bawahnya. 14 Meskipun  demikian,  ketentuan-ketentuan  itu mempunyai daya  ikat umum dan abstrak sifatnya. Menjalankan pemerintahan dalam kehidupan  bernegara  dalam  rangka  mencapai  tujuannya  Menjalankan  fungsi peradilan. 15
Maka  kedudukan  peradilan  pajak  diatur  dalam  Pasal  27B  Undnag-Undang Nomor  14  Tahun  2002,  berdasarkan  ketentuan  tersebut  peradilan  pajak  memiliki struktur  yang  terdiri  dari pertama Pengadilan  Pajak  yang  merupakan  pengadilan yang sangat khusus untuk dapat menangani sengketa perpajakan antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan tingkat pertama dalam peradilan pajak. Kedua, Pengadilan Pajak Tingkat Banding dilakukan jika  salah  satu  pihak  merasa  tidak  puas  dengan  putusan  Pengadilan  Pajak,  mereka dapat  mengajukan  banding  ke  Pengadilan  Pajak  Tingkat  Banding.  Pengadilan  ini bertindak sebagai badan peradilan tingkat banding dalam sengketa perpajakan, dan
14 Sjachran  Basah, Perlindungan  Hukum  Terhadap  Sikap  Tindak  Administrasi  Negara (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 7.
15 Y. Sri Pudyatmoko, Pengadilan Dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 95.
ketiga, Mahkamah  Agung  ditempuh  bila  terdapat  ketidakpuasan  dengan  putusan Pengadilan Pajak Tingkat Banding, pihak yang bersengketa dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung akan memeriksa dan memutuskan perkara perpajakan  yang  telah  melewati  tingkat  banding.  Hal  terpenting  yaitu,  proses peradilan pajak  sendiri  memiliki aturan dan tata cara yang khusus, termasuk batas waktu  pengajuan  gugatan  serta  ketentuan-ketentuan  lain  yang  mengatur  jalannya persidangan.  Peradilan  pajak  memiliki  tugas  pokok  untuk  menyelesaikan  sengketa antara wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak secara adil dan berlandaskan pada hukum.

## C. Penyelesaian Sengketa Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak
Pada  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2002  Tentang  Pengadilan  Pajak, memberikan  kesempatan  yang  luas  kepada  wajib  pajak  yang  tidak  puas  atas keputusan  keberatan  yang  dikeluarkan  Direktur  Jenderal  Pajak  untuk  mengajukan banding  ke  Pengadilan  Pajak  (Pasal  31  ayat  2).  Kesempatan  ini  terbuka  sepanjang wajib   pajak   telah   menempuh mekanisme yang telah diatur dalam Undang-undang Pengadilan Pajak.
Undang-undang  Pengadilan  Pajak  baik  dalam  batang  tubuh  maupun  memori penjelasannya  tidak  mengatur  secara  tegas  dasar-dasar  umum  pengajuan  gugatan banding,  padahal  salah  satu  syarat  pengajuan  gugatan  banding  adalah  penggugat harus  mengemukakan  alasan-alasan  yang  jelas  mengenai  dasar  gugatannya  itu, dalam  arti  pengajuan  gugatan  banding  yang  tidak  disertai  alasan-alasan  akan ditolak.  Hal  ini  dikarena  hukum  pajak  merupakan  bagian  dan  Hukum  Administrasi Negara,  maka  dapat  saja  digunakan  dasar-dasar  umum  tentang  alasan-alasan pengajuan gugatan itu dan ketentuan yang bersifat lex generalis yang terdapat dalam Hukum  Administrasi  Negara,  yakni  mendasarkan  pada  Pasai  53  ayat  (2)  UU Peradilan  Tata  Usaha  Negara,  intinya  mengatur  tentang  alasan-alasan    yang  dapat digunakan untuk mengajukan gugatan banding. Subyek yang menimbulkan sengketa
pajak yaitu pihak wajib pajak, pemotong pajak, penanggung pajak, pemungut pajak dan pejabat pajak. 16
Mencermati  pendapat  tersebut,  penulis  tidak  sependapat  karena  kenyataan bahwa alasan yang digunakan dalam pengajuan gugatan banding pajak tidak semata- mata seperti apa yang diatur pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha  Negara,  tetapi  juga  menyangkut  tentang  jumlah  pajak  yang  disengketakan. Terkait  dengan  pengaturan  mekanisme  penyelesaian  sengketa  pajak  melalui Pengadilan  Pajak  diatur  dengan  menggunakan  hukum  acara  yang    secara  tegas dimuat  pada  Pasal  34  sampai  dengan  Pasal  88  Undang-Undang  Nomor  14  tahun 2002. Ketentuan tersebut lebih lanjut dijabarkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Pajak No: KEP-002/PP/2002 tentang Tata Tertib Persidangan Pengadilan Pajak, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Pengajuan Banding dan Gugatan
a. Syarat formal pengajuan banding meliputi:
1) Banding diajukan dengan surat dalam bahasa Indonesia;
2) Banding  diajukan  oleh  wajib  pajak,  ahli  warisnya,  seorang  pengurus, atau kuasa hukumnya;
3) Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding;
4) Surat banding dilampiri keputusan yang disbanding;
5) Banding  disertai  alasan  yang  jelas,  dan  disertai  tanggal  penerimaan Surat Keputusan yang dibanding kecuali belum melewati jangka waktu 3 bulan;
6) Dalam  hal  banding  diajukan  terhadap  besarnya  jumiah    pajak  yang terutang,  banding  hanya  dapat  diajukan  apabila  jumiah  pajak  yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50   % (lima puluh persen);
7) Banding  diajukan  dalam  jangka  waktu  3  (tiga)  bulan  sejak  diterima keputusan  yang  dibanding,  kecuali  diatur  lain  dalam  peraturan perundang-undangan pajak;
8) Jangka waktu tiga bulan tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak  dapat  dipenuhi  karena  keadaan  di  luar  kekuasaan  pcmohon banding.
Ketentuan syarat formal pengajuan banding yang tercantum pada poin 6 di atas, menunjukan  syarat  yang  memberatkan  serta  perlakuan  tidak  adil  terhadap  wajib pajak.  Ketidakadilan  itu  terlihat  dari  substansi  penentuan  besarnya  jumlah  pajak yang terutang pada dasarnya ditentukan sendiri oleh wajib pajak saat menyerahkan
16 Winahyu  Erwiningsih,  “Implementasi  Penyelesaian  Sengketa  Pajak  Pada  Pengadilan  Pajak Indonesia,” Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum , Volume 6, Nomor 2, (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1585, hlm. 250.
SPT, ini sejalan dengan self asessment sistem yang dianut dalam KUP (Pasal 12 ayat (2)  KUP).  Jadi  sebelum  ditemukannya  bukti  baru  menyangkut  besarnya  jumlah utang pajak oleh Direktur Jenderal Pajak atau berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat  inkracht,  maka  tidak  ada  alasan  pembenar  bagi  Direktur  Jenderal  Pajak melakukan penetapan secara sepihak sehingga berakibat jumlah pajak yang terutang menjadi  lebih  besar,  bila  dibandingkan  saat  wajib  pajak  mengisi  dan  menyerahkan SPT. Penetapan sepihak ini kemudian dibebankan kepada wajib pajak saat pengajuan banding  dengan  keharusan  membayar  50%  terlebih  dahulu  dari  utang  pajaknya. Ketentuan persyaratan tersebut dipandang tidak adil dan meyimpang dari ketentuan peradilan yang berlaku pada umumnya.

## D. Kesimpulan
Pengadilan  Pajak  merupakan  badan  peradilan  yang  melaksanakan  kekuasaan kehakiman  sehingga  kemandiriannya  mutlak  diperlukan.  Ini  bertujuan  untuk menegakkan independensi badan i tu dalam menjalankan fungsinya. Jika dilihat dari proses  pembinaan  organisasi,  keuangan  dan  administrasi  Pengadilan  Pajak  yang dilakukan  oleh  Kementerian  Keuangan  serta  rekrutmen  hakim  Pengadilan  Pajak yang dilakukan oleh Menteri Keuangan, maka hal ini dapat memberikan peluang bagi aparat perpajakan untuk melakukan intervensi dalam proses sengketa pajak, Padahal proses  pembinaan  Pengadilan  Pajak  secara  organisasi,  administrasi  dan  keuangan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan bertentangan dengan Pasal 11 ayat (1) dan  (2)  Undang-Undang  Nomor  35  tahun  1999,  intinya  menghendaki  dan menekankan  agar  pembinaan  organisasi,  keuangan  dan  administrasi  di  lembaga peradilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghindari terjadinya intervensi pihak eksekutif ke lembaga peradilan termasuk di Pengadilan Pajak.
Mekanisme  penyelesaian  sengketa  pajak  pada  prinsipnya  belum  sesuai  dengan sistem peradilan yang berlaku pada umumnya, terbukti Undang-Undang Pengadilan Pajak  dalam  memberikan  perlindungan  hukum  bagi  penyelesaian  sengketa  pajak terdapat  ketidaksamaan  bila  dibandingkan  dengan  sistem  peradilan  yang  berlaku pada  umumnya,  antara  lain  pengajuan  banding  di  Pengadilan  Pajak  baru  dapat dilakukan apabila wajib pajak telah memenuhi persyaratan dengan membayar 50%
dari  jumlah  pajak  yang  terhutang,  tidak  mengenal  rapat  permusyawaratan  untuk menentukan  diterima  atau  ditolaknya  gugatan  banding,  dan  tidak  mengenal  upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

## Artikel/Buku/Laporan
Arya Sulistiawan, Nathanael Ferdinandus. “Analisis Yuridis: Peran Pengadilan Pajak Dalam  Penyelesaian  Sengketa  Pajak.” JERUMI. Volume  1,  Nomor  2  (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1266.
Dedi Sugiyanto. “Analisis Yuridis Pasal 5 Ayat 2 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak Ditinjau Dari Pasal 24 Ayat 1 Dan Ayat 2 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Al-
Adl: Jurnal Hukum. Volume 13, Nomor 1 (2021).
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4248.
Diana Sari. Konsep Dasar Perpajakan . Bandung: PT. Refika Aditama, 2013. Hamidah,  Junaidi,  Novien  Rinaldi,  Edy  Suhartono,  Amusiana. Perpajakan .  Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
M. Farouq S. Hukum Pajak Di Indonesia . Jakarta: Kencana, 2018. Muchsan. Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara . Yogyakarta: Liberty, 2007.
Priyambodo  Adi,  Pajri  Arifpadilah,  Achmad  Iyyan  N,  Nur  Fadhilla  Erlis,  Yogi Syahputra  Alidrus.  “Penerapan  Self -Assestment  System  Dalam  NPWP  Sebagai Upaya Progresif Terhadap Eksistensi Pajak Di Indonesia.” Jurnal Indonesia Sosial Teknologi. Volume 4. Nomor 7. (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.59141/jist.v4i7.646. Ravi  Hafids  Maheswara.  “Prinsip -Prinsip  Peradilan  Pajak  Dalam  Penyelesaian Sengketa Pajak.” Notaire. Volume 3, Nomor 3. (2020).
https://doi.org/https://doi.org/10.20473/ntr.v3i3.22836.
Rogaiyah.  “Putusan  Contra  Legem  Sebagai  Implementasi  Penemuan  Hukum  Oleh Hakim Di Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Kasasi Nomor 16 K/AG/2010 Dan  Putusan  Kasasi  Nomor  110  K/AG/2007).” Jurnal  Qiyas:  Hukum  Islam  Dan Peradilan. Volume 3, Nomor 2. (2018).
https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/qys.v3i2.1316.
Sjachran  Basah. Perlindungan  Hukum  Terhadap  Sikap  Tindak  Administrasi  Negara . Bandung: Alumni, 1992.
Tomson  Situmeang.  “Reposisi  Pengadilan  Pajak  Menurut  Sistem  Kekuasaan Kehakiman  Di  Indonesia.” Honeste  Vivere. Volume  32,  Nomor  2.  (2022). https://doi.org/https://doi.org/10.55809/hv.v32i2.138.
Wa  Mareza  Dwi  Nugraheni,  Hadi  Pramono,  Ani  Kusbandiyah,  Nur  Isna  Inayati. “Pengaruh Perencanaan Pajak, Aset Pajak Tangguhan, Beban Pajak Tangguhan, Free Cash Flow, Profitabilitas Dan Kepemilikan Manajerialyang Mempengaruhi Manajemen  Laba(Studi  Kasus  Pada  Perusahaan  Sektor  Consumer  Non- Cyclicalsperiode  2019- 2021).” JEMSI  (Jurnal  Ekonomi,  Manajemen,  Dan Akuntansi). Volume 9, Nomor 3. (2023). https://doi.org/https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1106.
Winahyu Erwiningsih. “Implementasi Penyelesaian Sengketa Pajak Pada Pengadilan Pajak Indonesia.” Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum . Volume 6, Nomor 2. (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1585.
Y. Sri Pudyatmoko. Pengadilan Dan Penyelesaian Sengketa Di Bidang Pajak . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

## Peraturan Hukum
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang  Nomor  6  Tahun  1983  tentang  Ketentuan  Umum  dan  Tata  Cara Perpajakan.
Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009  tentang  kekuasaan  kehakiman