## Analisis Dampak Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Malaysia dan Singapura
Nisrina Bilqis Program Studi Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Jl. Prof. Sudarto No.13, Tembalang,
Semarang, Indonesia 50275
Received: 20th August 2020; Revised: 16th September 2020; Accepted: 16th September 2020

## ABSTRACT
This  research  aims  to  analyse  the  impact  arising  from  Karhutla  (forest  and  land  fires)  in Indonesia  to  Indonesia's diplomatic relations with Malaysia  and Singapore. This is due to the  case  of  Karhutla  that  occur  in  Indonesia  to  make  a  detrimental  impact  not  only  for Indonesia,  but  the  smoke  of  the  appeal  raises  losses  for  the  other  country,  especially  for Malaysia  and  Singapore.  Losses  are  inflicted  not  only  in  terms  of  health,  but  in  other aspects make the economic activity disturbed. This led to protests from the Malaysian and Singaporean governments, which assumed that the Indonesian Government was unable to resolve  the  Karhutla  case  which  occurred  almost  annually.  Conditions  were  considered increasingly  complicated,  when  the  Indonesian  Government  refused  assistance  from  the Malaysian  and  Singaporean  governments.  In  this  study,  the  concept  used  was  about diplomatic  relations,  in  which  Indonesia  tends  to  do  diplomacy  by  implementing  Disaster Diplomacy  as  an  effort  to  minimize  the  conflict  arising  from  karhutla  cases  that  have occurred since long time ago. Research methods are implemented using qualitative research methods using secondary data sources. The results show that Karhutla had an impact on the  economic  and  social  sectors,  but  had  no  effect  on  diplomatic  relations.  Although Karhutla  increased  the  debate  between  Indonesia  and  Malaysia  and  Indonesia  with Singapore which considered that Indonesia could not handle the karhutla case so that from protests  posed  by  the  Malaysian  and  Singaporean  governments  influenced  Indonesia's image of international view as it was considered weak in handling Karhutla in Indonesia. Keyword: forest and landfire; diplomatic relations

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan  untuk menganalisis  dampak yang timbul dari kasus karhutla (Kebakaran  Hutan  dan  Lahan)    di  Indonesia  terhadap  hubungan  diplomatik  Indonesia dengan  Malaysia  dan  Singapura.  Hal  ini  didasari  kasus  karhutla  yang  terjadi  di Indonesia memberikan dampak yang merugikan bukan hanya bagi Indonesia saja, tetapi asap  kabutnya  menimbulkan  kerugian  bagi  negara  tetangga,  khususnya  bagi  Malaysia dan  Singapura.  Kerugian  yang  ditimbulkan  bukan  hanya  dalam  hal  kesehatan,  tetapi dalam  aspek  lain  membuat  kegiatan  perekonomian  terganggu.  Hal  tersebut menimbulkan protes dari pemerintah Malaysia dan Singapura, yang menganggap bahwa

## Gorontalo

## Journal of Government and Political Studies
Volume 3 -  NO. 2 – Oktober 2020 P-ISSN: 2614-2120   E-ISSN: 2614-2104
pemerintah  Indonesia  tidak  mampu  menyelesaikan  kasus  karhutla  yang  terjadi  hampir tiap  tahunnya.  Kondisi  dianggap  semakin  rumit,  ketika  pemerintah  Indonesia  menolak bantuan  dari  pemerintah  Malaysia  dan  Singapura.  Dalam  penelitian  ini,  konsep  yang digunakan  adalah  mengenai  hubungan  diplomatik,  dimana  Indonesia  cenderung melakukan  diplomasi  dengan  menerapkan  Disaster  Diplomacy  sebagai  upaya meminimalisir  konflik  yang  ditimbulkan  dari  kasus  karhutla  yang  sudah  terjadi  sejak lama.  Adapun  metode  penelitian  yang  diterapkan  adalah  dengan  menggunakan  metode penelitian  kualitatif  dengan  menggunakan  sumber  data  sekunder.  Hasil  penelitian  ini menunjukkan  meskipun  Karhutla  berdampak  pada  sektor  ekonomi  dan  sosial,  akan tetapi  tidak  berpengaruh  ke  hubungan  diplomatiknya.  Meskipun  begitu  Karhutla menimbulkan  perdebatan  antara  Indonesia  dengan  Malaysia  dan  Indonesia  dengan Singapura yang menganggap Indonesia tidak mampu dalam menangani kasus karhutla sehingga dari protes yang dilayangkan oleh pemerintah Malaysia dan Singapura tersebut mempengaruhi  citra  Indonesia  di  mata  Internasional  karena  dianggap  lemah  dalam menangani karhutla di Indonesia Kata kunci: karhutla Indonesia; hubungan diplomatik

## 1. PENDAHULUAN
Sejarah  membuktikan  bahwa  sifat  hubungan  antarnegara  dengan  negara lain  senantiasa  berubah-ubah  menurut  perubahan  masa  dan  keadaan,  tetapi cara  memelihara  dan  menghidupkan  perhubungan  salah  satunya  dengan mempergunakan  cara  diplomasi.  Adapun  yang  dimaksud  diplomasi  adalah kecakapan  dalam  pengelolaan  hubungan,  dalam  melakukan  perjanjian  dengan orang lain sehingga urusan terselesaikan dengan lancar. 1 Hubungan diplomatik akan  terus  berkembang  kepada  kebutuhan  suatu  kelompok  dengan  kelompok lainnya  dan  dewasa  ini  telah  berkembang  menjadi  hubungan  yang  lebih  luas antara  satu  negara  dengan  negara  lain.  Permasalahan  yang  dikaji  pun  lebih bervariasi  mulai  dari  diplomasi  ekonomi  hingga  pada  hubungan  diplomatik dalam rangka membentuk diplomasi penanggulangan bencana. 2
Pada  buku  karya  Sumaryo  Suryokusumo,  tertulis  bahwa  Hubungan Diplomatik  merupakan  hubungan  yang  dijalankan  antara  negara  satu  dengan negara  lainnya  untuk  saling  memenuhi  kebutuhan  masing-masing  negara,  hal ini  sudah  dilakukan  sejak  berabad-abad  yang  lalu.  Sama  halnya  Indonesia dengan  Malaysia  dan  Singapura,  hubungan  diplomatik  telah  dijalankan  sejak lama, bahkan praktik berdiplomasi telah dilakukan oleh antarmasyarakat kedua negara sebelum kemerdekaan masing-masing negara. Untuk dapat menjalankan hubungan diplomatik dengan negara lain perlu adanya  pengakuan  ( recognition ) terlebih  dahulu  terhadap  negara  tersebut,  terutama  oleh  negara  yang  akan menerima  perwakilan  diplomatik  suatu  negara  ( Receiving  State ).  Tanpa  adanya pengakuan  terhadap  negara  tersebut,  maka  pembukaan  hubungan  dan perwakilan diplomatik tidak bisa dilakukan. 3
Di dalam prakteknya, untuk menjalankan hubungan diplomatik diperlukan adanya  perwakilan  diplomatik  dari  tiap-tiap  negara.  Perwakilan-perwakilan tersebut  akan  dipilih  oleh  negara  yang  mengutusnya  dan  akan  menjalankan diplomasi sebagai salah satu cara komunikasi yang biasanya  dilakukan  antara berbagai pihak termasuk negosiasi antara wakil-wakil yang sudah diakui. 4 Jika suatu negara telah menyetujui pembukaan hubungan diplomatik dengan negara
1 J. Badri, Perwakilan Diplomatik dan Konsuler , Tintamas, Jakarta, 1960, hlm. 19.
2 Ibid
3 Sumaryo Suryokusumo, Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I ,Tatanusa, Jakarta,2013, hlm.8.
4 Konvensi Wina 1961, Pasal 2
lain melalui suatu instrumen atas dasar asas timbal balik ( principle of reciprocity ) dan  asas  saling  menyetujui  ( mutual  consent ), 5 negara-negara  tersebut  sudah harus  memikirkan  pembukaan  suatu  perwakilan  diplomatik  dan  penyusunan keanggotaan  perwakilan  tersebut  baik  dalam  tingkatannya  maupun  jumlah anggota staf perwakilan yang telah disetujui bersama atas dasar kewajaran dan kepantasan ( reasonable and normal ). 6
Pasca  kemerdekaan  Malaysia  pada  tahun  1957,  Malaysia  secara  resmi menjalin  hubungan  diplomatik  dengan  Indonesia.  Walaupun  demikian, hubungan  antarmasyarakat  sudah  terjalin  lama  jauh  sebelum  lahirnya  negara Malaysia dan Indonesia. 7 Disamping itu, hubungan diplomatik Indonesia dengan Singapura,  tidak  jauh  berbeda  dengan  Indonesia  dan  Malaysia.  Tahun  2017 menandai  peringatan  emas  50  tahun  persahabatan  Indonesia  dan  Singapura. Hubungan ini berawal sejak 7 September 1967, ketika Menlu RI Adam Malik dan koleganya  S.  Rajaratnam  secara  resmi  mengawali  hubungan  diplomatik  kedua negara. Singapura adalah investor terbesar di Indonesia. Pada Juli 2017, Badan Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  mencatat,  Penanaman  Investasi  Asing (PMA) terbesar berasal dari Negeri Singa, yakni senilai US$ 3,66 miliar atau Rp 48,69 triliun. 8
Perkembangan  hubungan  diplomatik  antara  Indonesia  dengan  Malaysia dan Singapura beberapa waktu terakhir dianggap berada dalam kondisi kurang harmonis,  hal  tersebut  didasari  karena  kasus  bencana  kebakaran  hutan  dan lahan  (selanjutnya  ditulis  “karhutla”)  di  Indonesia  mengundang  reaksi  dari Pemerintah  Malaysia  dan  Singapura  yang  menuding  Indonesia  tidak  serius mengatasi  karhutla  sehingga  asapnya  sampai  ke  Malaysia.  Indeks  pencemaran udara   Malaysia  mencatat  kualitas  udara  pada  tingkat  tidak  sehat.  Malaysia menuding  kabut  asap   berasal  dari  kebakaran  hutan  yang  terjadi  di  Sumatra dan  Kalimantan.  Hampir  setiap  musim  kemarau  Malaysia  menuding  Indonesia mengirim asap ke Malaysia dan Singapura. 9
Kabut asap bisa dikatakan sebagai bencana tahunan bagi Indonesia. Hasil dari  analisis Greenpeace ,  3.403.000  hektar  (ha)  lahan  terbakar  antara  tahun 2015 sampai dengan 2018 di Indonesia, menurut hasil analisis burn scar (bekas terbakar)  dari  data  resmi  pemerintah. Pada  tahun  2015  saja,  lebih  dari 2.600.000 ha  lahan mengalami kebakaran. Kebakaran yang melanda Indonesia pada  tahun  2015  dianggap  sebagai  salah  satu  bencana  lingkungan  hidup terbesar di abad 21, hingga saat ini. 10
5 Sumaryo Suryokusumo, Op. Cit., hlm.53
6 Konvensi Wina 1961, Pasal 22 (1)
7 Maksum,A  &  Bustami,  R.  (2014).  Ketegangan  hubungan  Indonesia  Malaysia  dalam  isu  Tarian Pendet,Kajian Malaysia. Kajian Malaysia: Journal of Malaysian Studies 8 Elin  Yunita  Kristanti,  Masa  Depan  Hubungan  RI-Singapura  Menurut  Menlu  Singapura  diakses dari https://www.liputan6.com/global/read/3121144/masa-depan-hubungan-ri-singapura- menurut-menlu-negeri-singa Pada 20 Januari 2020 Pukul 17.06 WIB.
9 Liputan  6,    Kabut  Asap  Memanaskan  Hubungan  Diplomatik  Indonesia  dan  Malaysia?,  diakses dari https://www.liputan6.com/news/read/4062487/kabut-asap-memanaskan-hubungan- diplomatik-indonesia-dan-malaysia. Pada 25 Maret 2020 Pukul 20.00 WIB.
10 Greenpeace  Indonesia,  Briefer  –  Krisis  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  di  Indonesia:  Perusahaan Kelapa Sawit dan Bubur Kertas dengan Area Kebakaran Terbesar Tak Tersentuh Hukum diakses dari  https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/3795/briefer-krisis-kebakaran-hutan-dan- lahan-di-indonesia-perusahaan-kelapa-sawit-dan-bubur-kertas-dengan-area-kebakaran-terbesar- tak-tersentuh-hukum/ Pada 1 Februari 2020 Pukul 21.00 WIB.
Asap  dari  karhutla  yang  terjadi  di  beberapa  provinsi  di  Indonesia,  telah menyeberang  ke  Malaysia  dan  Singapura  serta  mengganggu  aktivitas masyarakat di dua negara itu. Indonesia, Malaysia, dan Singapura, dan negara ASEAN lain adalah pihak dalam Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas-Batas  ( Agreement  on  Transboundary  Haze  Pollution )  yang  ditandatangani pada  tahun  2002.  Hal  tersebut  bisa  dikatakan  sebagai  bentuk  dari Disaster Diplomacy, dimana hal tersebut dianggap sebagai diplomasi yang sangat relevan untuk  menyelesaikan  kasus  ini,  meskipun Disaster  Diplomacy merupakan konsep yang relatif baru. 11 Disaster Diplomacy yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia  dalam  menangani  bencana  khususnya  kabut  asap,  merupakan  cara yang sangat efektif untuk dilakukan dalam rangka memperbaiki citra Indonesia yang  dianggap  kurang  maksimal  dalam  menangani  permasalahan  kabut  asap lintas  batas  yang  disebabkan  oleh  karhutla  dan  sebagai  upaya  untuk  menjaga hubungan diplomatik yang tensinya turun naik dengan Malaysia dan Singapura ketika kasus karhutla terjadi tiap tahunnya.
Dalam  perjanjian  itu  disebut  bahwa  negara  yang  membutuhkan  bantuan memadamkan  api  karena  kebakaran  hutan,  bisa  meminta  bantuan  negara anggota  ASEAN  lainnya  yang  bersedia  membantu.  Namun  pada  kenyataannya pemerintah Indonesia menolak tawaran bantuan yang diberikan oleh pemerintah Malaysia  dan  Singapura. 12 Penolakan  tersebut  didasari  karena  Indonesia mampu  menyelesaikan  persoalan  kebakaran  hutan  sendiri,  Juru  bicara Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  (KLHK),  Jati  Witjaksono, mengatakan  Indonesia  tengah  menjaga  martabatnya  dengan  tidak  meminta bantuan negara lain. 13
Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan  diantaranya  adalah  Jurnal  karya  Laode  Muhamad  Fathun 14 menjelaskan  bahwa  terjadinya  kebakaran  hutan  banyak  disebabkan  oleh beberapa faktor, faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga  mengakibatkan  timbulnya  korban  jiwa  manusia,  kerusakan lingkungan,  kerugian  harta  benda,  dan  dampak  psikologis.  Definisi  tersebut menyebutkan  bahwa  bencana  disebabkan  oleh  faktor  alam,  non  alam,  dan manusia.Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana social, yang  dimana  dalam  jurnal  ini  juga  menyinggung  dampak  yang  ditimbulkan menyebabkan  terjadinya  polusi  asap  yang  menimpah  wilayah  Indonesia  dan sejumlah  negara-negara  ASEAN. Dari  penelitian  Laode,  ditemukan betapa buruknya tata kelola dan kesiapsiagaan pemerintah baik pusat ataupun daerah dalam  menjaga  bencana  kebakaran. Jurnal  lain  karya  Kunto 15 ,  jurnal  ini menjelaskan  terjadinya  karhutla  merupakan  ancaman  bagi  seluruh  aspek
11 I Kelman., Disaster Diplomacy: How Disaste  Affect Peace and Conflict , Routledge, London, 2011, hlm 5.
12 Callistasia Wijaya, Kebakaran hutan: Ditawari Malaysia dan Singapura bantuan, Indonesia sebut nanti 'dilecehkan, ah gitu aja minta bantuan' , diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49765217 pada 2 Februari 2020.
13 Ibid
14 Loade  Muhamad  Fathun,  (2016).  Bencana  Hutan  dalam  Hubungan  Internasional.  Andalas Journal of International Studies, Vol.5 No.1
15 Kunto  Arief  Wibowo,(2019).  Manajemen  Penanganan  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  (Karhutla) Guna Peningkatan Ekonomi Kerakyatan. Jurnal Studi Sosial dan Politik , Vol. 3,  No. 1.
kehidupan  bermasyarakat,  berbangsa  dan  bernegara.  Hal  tersebut  terlihat pemikiran  yang  diambil  oleh  Kunto  yang  menyatakan  bahwa  adanya  karhutla mempunyai  korelasi  dengan  pemanfaatan  lahan  yang  ada,  ataupun  karena ketidakmampuan  mengatasi  masalah  lahan  mereka. Dalam  penelitian  ini cenderung  lebih  membahas  kepada  manajemen  penanganan  karhutla  di Indonesia  yang  menjadi  faktor  internal  merebaknya  asap  ke  negara-negara tetangga,  sedangkan  penelitian  ini  cenderung  lebih  mengkaji  mengenai  respon dan dampak yang ditimbulkan dari karhutla yang terjadi di Indonesia terhadap hubungan  diplomatik  dengan  negara-negara  tetangga  khususnya  Malaysia  dan Singapura.
Penelitian  terdahulu  lainnya  dilakukan  oleh  Anih  Sri 16 ,  Anih  menyatakan bahwa  karhutla  memberikan  kerugian  yaitu  pada  sektor  kesehatan,  akibat terpapar kabut  asap terjadi peningkatan kasus penyakit  terutama  pasien ISPA, sedangkan  pada  sektor  ekonomi  eksternal  negatif  asap  akan  menimbulkan pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian daerah setempat dan juga nasional.  Dampak  kabut  juga  mengganggu  sektor  transportasi  karena mengganggu  jarak  pandang,  sehingga  perjalanan  darat,  laut  dan  udara. Penelitian milik Anih Sri lebih berfokus pada penanganan karhutla di Indonesia dan  juga  memaparkan  beberapa  upaya  yang  telah  dilakukan  oleh  pemerintah Indonesia  dalam  penanganan  karhutla.  Dalam  Jurnal  Anih  Sri  ini  cenderung lebih menjabarkan penanganan dan juga kendala yang dialami oleh pemerintah Indonesia dalam menangani karhutla.

## 2. METODE PENELITIAN
Adapun  metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  kualitatif- deskriptif.  Hal  ini  didasari  karena  dalam  metode  penelitian  kualitatif    objek dalam  penelitian  ini  yakni  mengenai  dampak  karhutla  terhadap  hubungan diplomatik Indonesia dengan Malaysia dan Singapura dimana hal ini merupakan suatu  realitas  sosial  yang  dipandang  sebagai  suatu  gejala  atau  fenomena  yang holistik, kompleks, dan penuh makna. Oleh sebab itu, hal ini tidak bisa diukur menggunakan metode penelitian kuantitatif. 17
Teknik  pengumpulan  data  dengan  menggunakan  data  sekunder  yang dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu mencari serta mempelajari data-data seperti dari buku, dokumen perjanjian, majalah, surat kabar dan dari dokumen tertulis,  dan  sumber  internet  yang  terkait  dengan  topik  penelitian  ini.  Adapun Teknik  analisa  yang  digunakan  adalah  teknik  analisa  induktif.  Peneliti melakukan  analisis  data  kualitatif  secara  interaktif  dan  berlangsung  secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya menjadi jenuh. 18

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN Penyebab dan Dampak Karhutla di Indonesia
Wetlands  International menyatakan  bahwa  berdasarkan  fakta  yang  ada, hampir  semua  kebakaran  hutan  di  Indonesia  disebabkan  oleh  kegiatan manusia, baik disengaja  atau tidak  disengaja, dan belum ada  bukti  kebakaran
16 Anih Suryani, (2012). Penanganan Asap Kabut Akibat Kebakaran Hutan Di Wilayah Perbatasan Indonesia. Jurnal DPR , Vol 3, No 1.
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D , Alfabeta, Bandung, 2014, hlm 9.
18 Sugiyono, Ibid., 243.
yang terjadi secara alami. 19 Herry Purnomo, seorang peneliti lembaga Center for International  Forsty  Research ,  mengatakan  bahwa  banyak  pihak  mendapat untung  besar  dari  kebakaran.  Dia  menemukan  bahwa  lahan  kerap  sengaja dibakar  demi  mengklaim  kepemilikan.  Hal  inilah  yang  terjadi  di  Kalimantan. Setelah  kebakaran  berhasil  dipadamkan,  tidak  lama  berselang,  lahan  kosong bekas  kebakaran  sudah  berisi  jajaran  pohon  kelapa  sawit. 20 Dengan  demikian kita  dapat  mengatakan  bahwa  yang  terjadi  sebenarnya  adalah  pembakaran hutan  dan  lahan.  Salah  satu  tujuan  dari  pembakaran  hutan  dan  lahan  ini adalah untuk pembukaan lahan perkebunan.
Dampak  kebakaran  hutan  dan  lahan  yang  paling  menonjol  adalah terjadinya  kabut  asap  yang  sangat  mengganggu  kesehatan  masyarakat  dan sistem  transportasi  sungai,  darat,  laut,  dan  udara.  Secara  sektoral  dampak kebakaran ini mencakup sektor perhubungan, kesehatan, ekonomi, ekologi dan sosial, termasuk citra bangsa di mata negara tetangga dan dunia. 21 Kabut asap yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia sendiri sampai merambah ke lintas negara tetangga salah satunya adalah Malaysia. Dampak yang langsung diterima masyarakat  mulai  dari  gangguan  pernapasan  sampai  melumpuhtotalkan aktivitas  masyarakat  karena  kabut  asap,  hal  ini  didasari Kabut  asap  yang dihasilkan dari kebakaran hutan di Indonesia dari tahun ke tahun makin akrab sebagai  agenda  tahunan  bagi  negara  tetangga  dan  hal  ini  disertai  pula  dengan dampak  ekonomis  yang  dihasilkan  dari  kabut  asap  tersebut. 22 Kabut  asap  ini bukan kasus baru yang ada di indonesia, sudah puluhan tahun isu asap selalu menjadi perbincangan yang mengharuskan pemerintah melakukan penanganan yang cepat dan tepat untuk mengatasi permasalahan ini sehingga tidak sampai menimbulkan dampak lain yang luar biasa.
Bagi  Malaysia,  dilihat  dari  aspek  sosial-ekonomi  adanya  kabut  asap  yang berasal  dari  Indonesia  membuat  pemerintah  Malaysia  membuat  kebijakan dengan  terpaksa  menutup  lebih  dari  seribu  sekolah  karena  kabut  asap  akibat kebakaran  hutan  dan  lahan  di  kawasan  kian  parah. 23 Hal  ini  didasari  karena kualitas udara  yang dihasilkan dari  kabut  asap sangatlah berbahaya, sehingga dapat  menimbulkan  berbagai  penyakit,  seperti  diantaranya  infeksi  saluran pernapasan,  sakit  mata  dan  batuk  sebagai  akibat  dari  asap  kebakaran.  Selain itu,  Kebakaran  gambut  juga  menyebabkan  rusaknya  kualitas  air,  sehingga  air menjadi  kurang  layak  untuk  diminum.  Untuk  meminimalisir  hal  tersebut, Kementerian  Pendidikan  Malaysia  merilis  surat  penutupan  sekolah  setelah menerima  laporan  bahwa  kualitas  udara  di  beberapa  daerah  mencapai  tingkat "sangat  tidak  sehat".  Merujuk  pada  data  Kementerian  Pendidikan  Malaysia, negara bagian yang terkena dampak paling besar adalah Selangor, di mana 538
19 Wibisono,  et  al, Panduan  Rehabilitasi  dan  Teknik  Silvikultur  di  Lahan  Gambut ,  Wetlands International–IP, Bogor, 2005.
20 Greenpeace Indonesia. 2015a. “Greenpeace Mengekspos Hutan Gambut Terbakar yang Ditanami Kelapa  Sawit”,  http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Greenpeace-mengekspos- hutan-gambut-terbakar-yang-ditanami-kelapa-sawit
21 Hermawan, W. 2006. Dampak Kebakaran Kebun dan Lahan terhadap Lingkungan Hidup. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat.
22 Deny Bram. Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Pencemaran Kabut Asap Di Ka W  As An Asean (Peodekatan Economic Analysis Of Law)
23 CNN  Indonesia.  “Kemelut  Kabut  Asap  Malaysia  Tutup  Sekolah”.  Diakses  dari https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190918145922-106-431599/kemelut-kabut- asap-malaysia-tutup-1200-sekolah
sekolah  ditutup. 24 Di  ibu  kota  pemerintahan  Malaysia,  Putrajaya,  25  sekolah ditutup usai Air Pollution Index (API) dilaporkan melebihi 200. Berdasarkan  indicator Air  Pollution Index (API),  tingkat  polusi  0-50 mengindikasikan  kualitas  udara  bagus,  51-100  sedang,  101-200  tidak  sehat, 201-300 sangat tidak sehat, dan 300 ke atas berarti berbahaya. Kualitas udara di  sejumlah  wilayah  lain  di  Malaysia  juga  mencapai  tingkat  tidak  sehat. Pemerintah setempat pun memutuskan untuk menutup sekolah, termasuk yang berada  di  Kuala  Lumpur.  Sementara  itu,  337  sekolah  di  Serawak  juga  tak beroperasi. Dari ratusan sekolah tersebut, 81 di antaranya merupakan sekolah dasar, sementara sisanya gabungan dari sekolah-sekolah menengah.
Dikutip  dalam  laman CNBC  Indonesia September  2019  lalu,Singapura menyatakan  turut  terkena  imbas  kebakaran  hutan  RI.  Negara  ini  mengatakan kondisi udaranya bisa mencapai tingkat tidak sehat dalam 24 jam ke depan jika angin  terus  menghembuskan  asap  kebakaran  hutan  dari  Indonesia.  Singapura juga  telah  menghimbau  warganya  untuk  segera  memeriksakan  diri  ke  dokter apabila  merasa  mengalami  gangguan  akibat  asap.  Terutama  untuk  kelompok rentan seperti anak-anak, orang tua dan penderita penyakit jantung dan paru. 25 F1 GP Singapura rencananya akan dilangsungkan September 2019 lalu.  Namun karena  kabut  asap  mulai  tersebar  di  Singapura,  masyarakat  khawatir  polusi udara  mengganggu  kesehatan  dan  mengurangi  kemeriahan  ajang  balap  motor dunia tersebut. Meski begitu, balapan masih akan digelar walaupun kabut asap tipis masih mengotori udara Singapura. "Agensi-agensi pemerintahan Singapura bekerja  erat  dengan  penyelenggara  balapan  untuk  memastikan  balapan  dan hiburan  ini  tetap  menarik,  sambil  tetap  memerhatikan  pada  kesehatan  dan kondisi  kebaikan  setiap  pengunjung.  Ini  termasuk  menyiapkan  skenario  jika asap  kabut  memburuk,"  kata  Direktur  Eksekutif  Singapore  Tourism  Board (STB), Jean Ng. 26 di Singapura, kualitas udara sedikit memburuk dibandingkan Malaysia.  Menurut  Airvisual,  udara  di  Singapura  memiliki  angka  103  dengan PM2.5 dan kualitas 36.5. Artinya udara sedikit tidak sehat.
Pencemaran  udara  akibat  kebakaran  hutan  bertentangan  dengan  prinsip- prinsip  hukum  lingkungan  internasional.  Salah  satu  prinsip  adalah  “ Sie  utero tua  ut  alienum  non  leades ”  yang  menentukan  bahwa  suatu  negara  dilarang melakukan  atau  mengijinkan  dilakukannya  kegiatan  yang  dapat  merugikan negara  lain,  good  neighbourliness  pada  intinya  prinsip  itu  mengatakan kedaulatan wilayah suatu negara tidak boleh diganggu oleh negara lain. Dampak karhutla ini menyebabkan Singapura melakukan protes, hal ini didasarkan pada alasan  bahwa  kabut  asap  tersebut  telah  menimbulkan  gangguan  terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian serta pariwisata mereka. 27
24 Ibid
25 Rehia  Sebayang.  “Lagi  Malaysia  Negara  ini  Terimbas  Kebakaran  Parah  Hutan  RI”.  Diakses  dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20190910160919-4-98391/lagi-malaysia-negara-ini- terimbas-kebakaran-parah-hutan-ri 26 Fellyanda  Suci  Agiesta.”Derita  Malaysia  dan  Singapura  Diserang  Kabut  Asap  dari  Indonesia”. Diakses  dari  https://www.merdeka.com/dunia/derita-malaysia-dan-singapura-diserang-kabut- asap-dari-indonesia.html
27 Asdar.  (2012). Transboundary  Haze  Pollution Di  Malaysia  Dan  Singapura  Akibat  Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau Ditinjau Dari Hukum Lingkungan Internasional. Jurnal Ilmiah Universitas Tadulako.
Dampak  Karhutla  Terhadap  Hubungan  Diplomatik  Indonesia  dengan Malaysia dan Singapura
Lingkungan  hidup  merupakan  salah  satu  komponen  penting  dalam kehidupan  manusia.  Selain  menjadi  tempat  tinggal,  lingkungan  hidup  juga menjadi  penyedia  sumber  daya  alam  yang  menjadi  pemenuh  kebutuhan manusia.Salah  satu  bagi  lingkungan  hidup  adalah  hutan  yang  harus  tetap terjaga.  Permasalahan  kabut  asap  ini  menjadi  masalah  internasional  karena kasus  ini  menimbulkan  pencemaran  di  negara-negara  tetangga  ( transboundary pollution )  sehingga  mereka  mengajukan  protes  terhadap  Indonesia  atas terjadinya masalah ini. 28
Protes  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Malaysia  ini  dipandang  wajar,  hal ini  dikarenakan  Indonesia  merupakan  negara  anggota  dari  Perjanjian  ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas, dimana perjanjian ini adalah Perjanjian yang membahas mengenai pengaturan regional pertama di dunia yang mengikat sekelompok negara yang bersebelahan untuk mengatasi polusi asap lintas batas yang  dihasilkan  dari  kebakaran  lahan  dan  hutan.  Namun,  pada  kenyataan hingga  tahun  2019  lalu,  karhutla  masih  saja  terjadi  dan  Indonesia  dianggap lemah dalam mencegah bahkan menanggulangi kasus karhutla. 29
Persetujuan  antara  Malaysia  dan  Indonesia  tentang  Pencemaran  Asap Lintas  Batas  Pencemaran  kabut  lintas  batas  adalah  masalah  besar  yang mempengaruhi lingkungan dan kesehatan manusia di kawasan ASEAN. Negara- negara  anggota  ASEAN  untuk  merumuskan  suatu  panduan  dan  komitmen  hukum  secara bersama-sama yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang berjudul  ASEAN Agreement on Transboundary  Haze Pollution (Persetujuan ASEAN tentang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas) yang mengatur pendistribusian tanggung jawab dan penanganan pencemaran kabut  asap  pada  kawasan  regional  Asia  Tenggara.  Perjanjian  ini  ditandatangani  oleh  10 Negara peserta ASEAN pada Juni 2002, dan kemudian came into force pada 25 November 2003. 30 AATHP  adalah  salah  satu  bentuk  perjanjian  internasional  di  bidang  lingkungan hidup. Perjanjian internasional adalah salah satu sumber hukum internasional. 31 Perjanjian internasional  biasanya  mencantumkan  ketentuan  bagaimana  cara  untuk  mengikatkan  diri dalam  naskah  perjanjian  itu  sendiri. 32 Pentingnya  ratifikasi  Indonesia  dapat  dilihat dalam  kesediaannya  untuk  secara  resmi  bergabung  dengan  upaya  regional untuk  mengatasi  masalah  ini,  dengan  meratifikasi  perjanjian  ini  Indonesia mengakui masalah polusi kabut  tidak hanya  menjadi masalah domestik, tetapi juga  masalah  ASEAN  yang  harus  diselesaikan  bersama  dengan  anggota lainnya. 33
Upaya  tersebut  merupakan  bentuk  penerapan  dari disaster  diplomacy sebagai  solusi  dari  ketegangan  yang  terjadi, disaster  diplomacy melihat kemungkinan perdamaian dan konflik yang terjadi karena adanya bencana. Hal
28 Suadela.  (2009).  Bentuk  Pertanggungjawaban  Indonesia  Terhadap  Malaysia  Dan  Singapura Dalam  Masalah  Kabut  Asap  Dipropinsi  Riau.  Jurnal  hukum  lingkungan,  Fakultas  Hukum Universitas Sumatra Utara.hlm 2.
29 Ibid 30 ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution, Art. 29.
31 J.G  Starke,  Pengantar  Hukum  Internasional:  Edisi  Kesepuluh,  terjemahan  oleh  Bambang Irianan Djajaatmadja, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 51
32 Andreas  Pramudianto,  Hukum  Perjanjian  Lingkungan  Internasional,  (Malang:  Setara  Pers, 2014), hlm. 2.
33 Ibid
penting  lainnya  dari  diplomasi  bencna  adalah  diplomasi  bukan  mengenai  cara untuk  memperoleh  pemasukan  entah  itu  untuk  pemerintah  pusat  ataupun pemerintah  daerah.  Diplomasi  ini  mengenai  bagaimana  cara  agar  kita  mampu mengubah  situasi 34 .  Mengubah  situasi  ini  dalam  artian,  mengubah  konstelasi politik yang memanas akibat karhutla menjadi harmonis kembali.
Seiring  berjalannya  waktu,  kasus  karhutla  selalu  terjadi  setiap  tahunnya, terlebih  pada  tahun  2019  lalu,  Pencemaran  udara  akibat  kebakaran  hutan bertentangan  dengan  prinsip-prinsip  hukum  lingkungan  internasional.  Salah satu  prinsip  adalah  “ Sie  utero  tua  ut  alienum  non  leades ”  yang  artinya  bahwa suatu  negara  dilarang  melakukan  kegiatan  yang  dapat  merugikan  negara  lain, good  neighbourliness pada  intinya  prinsip  itu  mengatakan  kedaulatan  wilayah suatu  negara  tidak  boleh  diganggu  oleh  negara  lain.  Dampak  karhutla  ini menyebabkan  Singapura  melakukan  protes,  hal  ini  didasarkan  pada  alasan bahwa  kabut  asap  tersebut  telah  menimbulkan  gangguan  terhadap  kesehatan masyarakat,  perekonomian  serta  pariwisata  mereka. 35 Dalam  kaitannya penyelesaian  kasus  karhutla  ini,  Indonesia  menolak  bantuan  dari  pemerintah Malaysia dan Singapura, Seperti diberitakan beberapa media Malaysia, Perdana Menteri  Malaysia  Mahathir  Mohamad,  mempertanyakan  alasan  pemerintah Indonesia  yang  tidak  mau  menerima  bantuan  Malaysia  untuk  memadamkan kebakaran hutan di Indonesia 36 sehingga kasus karhuta ini menjadi lebih rumit penyelesainnya  dan  menyebabkan  hubungan  diplomatik  kedua  negara  naik turun.  Dalam  kaitannya  dengan Disaster  diplomacy ,  menurut  Kelman, penolakan  bantuan  oleh  negara  penerima  justru  berpotensi  menimbulkan konflik  baru,  yang  dimaksudkan  adalah  bahwa  diplomasi  ini  dapat mengidentifikasi  apakah  kegiatan  terkait  bencana  memberi  peluang  untuk menginduksi kerja sama antara negara-negara atau komunitas-komunitas yang saling  bermusuhan. 37 Adapun  penolakan  bantuan  yang  seharusnya  diterima dengan  sukacita  ini,  menjadikan  Perdana  Menteri  Malaysia  sendiri  bertanya- tanya di balik penolakan Pemerintah Indonesia. 38
Protes  yang  dilakukan  oleh  kedua  negara  ini,  didasari  karena  Indonesia sebagai  negara  sumber  terjadinya  kabut  dinilai  lamban  dalam  mengantisipasi kasus karhutla yang hampir selalu terjadi tiap tahunnya. Padahal dalam hal ini, Indonesia  telah  ikut  meratifikasi  perjanjian  asap  lintas  batas,  hal  ini  harus menuntut  agar  cukup  untuk  mengatasi  polusi  kabut.  Adanya  perjanjian  ini, bertujuan untuk memaksimalkan upaya lebih besar di antara para pihak dalam mengatasi kabut  lintas batas yang berasal dari Indonesia  dengan memfasilitasi penyebaran informasi dan dengan memungkinkan Indonesia untuk membentuk Perjanjian  berdasarkan  pengalamannya  sebagai  satu-satunya  negara  sumber utama di kawasan ini.
34 Clarke, Arthur C , “An Interview with Ilan Kelman” : Article
35 Asdar  /  D  101  09  519.  Transboundary  Haze  Pollution  Di  Malaysia  Dan  Singapura  Akibat Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau Ditinjau Dari Hukum Lingkungan Internasional. 36 Callistasia  Wijaya.  “Kebakaran  hutan:  Ditawari  Malaysia  dan  Singapura  bantuan,  Indonesia sebut nanti 'dilecehkan, ah gitu aja minta bantuan”. Diakses dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49765217
37 I  Kelman, Disaster  Diplomacy:  Can  Tragedy  Help  Build  Bridges  Among  Countries? ,  UCAR Ouarterly Fall, London , 2007, hlm 6.
38 Warta  Ekonomi.  “Tolak  Bantuan  Malaysia  dan  Singapura  Soal  Karhutla  Beginiloh  Alasan Pemerintah  Kita”.  Diakses  dari  https://www.wartaekonomi.co.id/read247831/tolak-bantuan- malaysia-dan-singapura-soal-karhutla-begini-loh-alasan-pemerintah-kita
Dilihat  dari  Dalam  kasus transboundary  haze  pollution, negara  yang dirugikan  dapat  saja  menggugat  Pemerintah  Indonesia  karena  menurut sejumlah  konvensi  internasional,  seperti Biodiversity  Convention  dan  Climate Change  Convention dan ASEAN  Agreement  on  the  Conservation  of  Nature  and Natural  Resources 1985,  dimana  memuat  ketentuan  bahwa  negara  tetap  saja, berkewajiban  untuk  memastikan  bahwa  aktivitas  tersebut  tidak  menimbulkan kerusakan  di  wilayah  negara  lain  ( state  responsibility ).  Ketentuan  ini  bahkan telah menjadi hukum kebiasaan internasional ( international customary law) dan mengikat  semua  negara  beradab,  bahkan  telah  diterapkan  sejak  tahun  1920 dalam kasus Trail Smelter (AS vs Kanada). 39
Adapun  dampak karhutla terhadap hubungan diplomatik antara Indonesia dengan  Malaysia  dan  Singapura  yakni,  meskipun  negara  Malaysia  dan Singapura  menjadi  dua  negara  tetangga  yang  paling  dirugikan,  namun  kedua negara  tersebut  tidak  membawa  permasalahan  ini  ketingkat  Internasional. Meskipun beberapa  tahun lalu Singapura  pernah membawa kasus karhutla  ini ke  PBB,  namun  untuk  kasus  karhutla  selama  satu  dekade  terakhir  ini  kedua negara  lebih  memilih  mencari  jalan  melalui  penyelesaian  dengan disaster diplomacy , baik itu dengan membuat  perjanjian mengenai karhutla  atau saling membantu  menyelesaikan  kasus  karhutla  ini  secara  bersama-sama.  Adapun nota diplomatik yang dikirimkan oleh pemerintah Malaysia dan Singapura, 40 itu hanya  sebagai  bentuk  keprihatinan  atas  kasus  karhutla  yang  terjadi  di Indonesia.  Sehingga  bisa  dikatakan  kasus  karhutla  ini  tidak  mempengaruhi terhadap  hubungan  diplomatik  pada  sector  Kerjasama  diplomatik  lain,  hanya saja  baik  protes  maupun  saling  tuding  tuduhan  atas  kahutla  ini  membuat hubungan  Indonesia  baik  dengan  Malaysia  dan  Singapura,  cukup  renggang pada  masa  karhutla  ini  berlangsung.  Dikutip  dari  laman  Mata-mata  Politik, tertulis  bahwa  Pemerintah  Malaysia  telah  menyalahkan  dan  menawarkan bantuan  kepada  Indonesia,  yang  sedang  bergulat  dengan  kebakaran  hutan  di luar  kendali  di  Sumatra  dan  Kalimantan.  Jakarta  membantah  bertanggung jawab  penuh  atas  kabut  asap  yang  mencekik  wilayah  itu,  meski  Pusat Meteorologi  Khusus  ASEAN  menyatakan  bahwa  sumber  kabut  asap  itu kemungkinan besar berasal dari Indonesia. 41

## Kasus Karhutla Dalam Pandangan Hukum Internasional
Menurut laporan dari Greenpeace yang dikutip dari laman tirto, menyebut bahwa sampai sekarang belum ada satu pun perusahaan yang membayar ganti rugi  atas  tuntutan  pemerintah.  Padahal,  jumlah  yang  harus  dibayarkan  yakni sebesar Rp18,9 triliun. Perhitungan  tersebut  diambil berdasarkan sepuluh  dari sebelas  kasus  gugatan  perdata  pemerintah  terhadap  perusahaan  perkebunan (kelapa  sawit,  sagu,  dan  bubur  kayu)  terkait  kebakaran  hutan  antara  2012- 2015.  Mereka  adalah  PT  Kallista  Alam  (Rp366  miliar),  PT  Jatim  Jaya  Perkasa (Rp491 miliar), PT Waringin Agro Jaya  (Rp466,5 miliar), PT Waimusi Agroindah
39 A.A.A.  Nanda  Saraswati.Tranboundary  Haze  Pollution.Dalam  perspektif  Hukum  Lingkungan Internasional.Studi  Kasus.  INDONESIA  &  ASEAN  Makalah  Hukum  Universitas  Indonesia.2010 Hlm 3
40 Victor Maulana. Malaysia Kirim Nota Diplomatik pada Indonesia Soal Kabut Asap. Diakses dari https://international.sindonews.com/berita/1437202/40/malaysia-kirim-nota-diplomatik-pada- indonesia-soal-kabut-asap
41 Tashny  Sukumaran.    https://www.matamatapolitik.com/kabut-asap-kembali-hubungan- indonesia-dan-malaysia-kembali-diuji-in-depth/
(Rp29,6  miliar),  PT  Bumi  Mekar  Hijau  (Rp78,5  miliar),  PT  National  Sago  Prima (Rp1,07  triliun),  PT  Ricky  Kurniawan  Kertapersada  (Rp191  miliar),  hingga  PT Palmina  Utama  (Rp22,3  miliar).  Ganti  rugi  paling  besar  dijatuhkan  kepada  PT Merbau  Pelalawa  Lestari  terkait  pembalakan  liar  yang  dilakukan  sejak  2004. Jumlahnya mencapai Rp16,2 triliun. 42
Kepala  Departemen  Advokasi  Walhi,  Zenzi  Suhadi,  mengatakan  bahwa sejauh ini penindakan hukum bagi para pelaku karhutla masih lemah. Kendati sudah  dibawa  ke  pengadilan,  pemerintah  belum  bisa  melakukan  eksekusi terhadap  putusan  tersebut.  Ketidaktegasan  tersebut  dapat  dilihat  pula  lewat sikap  Jokowi. 43 Berkali-kali  ia  mengancam  bakal  mencopot  jabatan  kapolda maupun  pangdam,  berkali-kali  pula  hal  itu  menjadi  gertak  kosong.  Tak  ada petinggi polri maupun TNI yang pada akhirnya dicopot jabatannya karena gagal mencegah  serta  mengatasi  karhutla.  Aspek  lain  yang  perlu  dikritisi  dari penanggulangan  karhutla  ialah  soal  biaya.  Pada  2018,  anggaran  untuk penanggulangan  karhutla,  seperti  yang  dialokasikan  pada  Daftar  Isian Pelaksanaan  Anggaran  (DIPA)  Ditjen  Pengendalian  Perubahan  Iklim,  sebesar Rp199  miliar:  Rp92  miliar  untuk  pusat  sementara  sisanya,  Rp107  miliar, dialokasikan  ke  daerah.  Tahun  ini,  anggaran  penanggulangan  karhutla  turun menjadi  Rp164  milliar.  Angka  tersebut  jelas  tak  sebanding  dengan  realitas. Berdasarkan  Kajian  Risiko  Bencana  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan  terdapat  11 provinsi  yang  perlu  diprioritaskan  dalam  penanggulangan  karhutla.  Mereka adalah  Riau,  Kalimantan  Tengah,  Kalimantan  Barat,  Sumatera  Selatan, Kalimantan  Timur,  Jambi,  Papua,  Lampung,  Sumatera  Utara,  Kalimantan Selatan, hingga Sulawesi Tengah. 44
Masalah  lingkungan  hidup  yang  sering  terjadi  di  indonesia  telah menjadikan  permasalahan  karhutla  bukan  saja  menjadi  fokus  permasalahan pada  tingkat  lokal,  daerah,  pulau  atau  seluruh  bagian  negara,  tetapi  masalah lingkungan itu telah meluas secara transnasional, yakni ketingkat regional dan global.  Yang  telah  menjadi  masalah  internasional  yang  sangat  popular  dan mendesak. 45
Perlindungan lingkungan dipandang sebagai sebuah kepentingan bersama yang  dapat  diwujudkan  jika  terdapat  kerja  sama  antar  negara  dalam  lingkup global maupun regional. Pentingnya kerjasama antar negara dalam perlindungan lingkungan  juga  terdapat  dalam  Prinsip  27  Deklarasi  Rio,  yaitu: States  and people shall cooperate in good faith and in spirit of partnership in the fulfillment of principles 46 embodied in this declaration and the development of internasional law in  the  field  of  sustainable  development .  Perangkat-perangkat  hukum internasional  yang  mengatur  tentang  pencemaran  lintas  batas  menggunakan pendekatan  global,  yaitu  suatu  pendekatan  yang  mengutamakan  kepentingan bersama 47 Salah satu rekomendasi konfrensi PBB untuk lingkungan hidup yang mengurusi  masalah  lingkungan  yang  disebut Governing  Council  For
42 Faisal  Irfani.  Tumpulnya  Penegakan  Hukum  Penyebab  Karhutla.  Diakses  dari https://tirto.id/tumpulnya-penegakan-hukum-penyebab-karhutla-terulang-eiD3 43 Ibid 44 Ibid 45 N.H.T. Siahaan. Ekologi Pembangunan Dan Hukum Tata Lingkungan, Erlangga.Jakarta.1986.Hlm 35
46 Ibid 47 Ida Bagus Wyasa Putara. Hukum Lingkungan Internasional, Perspektif bisnis internasional,Denpasar.2001.hlm.50
Environmental  Programme ,  tugas  lembaga  PBB,  dibidang  lingkungan memberikan  saran,  dan  mengembangkan  teknik  dan  sarana  untuk  untuk memperhitungkan pertimbangan lingkungan.
Dalam Deklarasi Rio de Janeiro juga merupakan konferensi PBB mengenai lingkungan  hidup  yang  kedua  setelah  konferensi  PBB  mengenai  lingkungan hidup yang pertama di Stockholm Swedia Tahun 1972. Deklarasi Rio de Janeiro menetapkan  serangkaian  asas  sebagai  pedoman  di  masa  yang  akan  dating, seperti  hak-hak  manusia  atas  pembangunan,  dan  tanggung  jawab  manusia terhadap  pelestarian  lingkungan  bersama.  Kasus  karhutla  yang  terjadi  di Indonesia,  disebabkan  oleh  kegiatan  manusia  dalam  kegiatan  produksi  dan perluasan  lahan  dengan  cara  membakar  lahan,  dimana  dapat  disimpulkan bahwa  kegiatan  tersebut  sudah  menimbulkan  kerugian  bagi  negara  lain khususnya  Malaysia  dan  Singapura.  Hal  yang  menarik  dalam  hal  ini  adalah, bahwa  beberapa  pelaku  kebakaran  hutan  di  Indonesia  adalah  diantaranya perusahaan-perusahaan yang berasal dari Malaysia dan Singapura.
Greenpeace  Indonesia  menemukan  setidaknya  terdapat  empat  grup perusahaan  yang  berkantor  di  Malaysia  dan  Singapura  terkait  dengan kebakaran  hutan  yang  menyebarkan  kabut  asap  di  kawasan  Asia  Tenggara. Mereka adalah IOI, Genting, Kuala Lumpur Kepong dan Bumitama. 48 Meskipun sebagian  besar  kebakaran  hutan  terjadi  di  Indonesia,  mengatasi  masalah  ini bukan  hanya  tanggung  jawab  Indonesia.  Dari  kebakaran  hutan  2019,  telah terjadi  peningkatan  keluhan  penyakit  pernapasan  dan  mata  di  Malaysia  sejak September.  Badan  Nasional  Penanggulangan  Bencana  Indonesia  (BNPB)  pada bulan  September  mengumumkan  bahwa  hampir  satu  juta  orang  terdiagnosis infeksi  saluran  pernapasan  akut  di  daerah  yang  terkena  dampak  asap,  anak- anak dan orang tua adalah kelompok yang paling rentan. 49
Dikutip dalam situs resmi Greenpeace Indonesia, “Banyak dari kebakaran ini  terjadi  di  dekat  perkebunan  kelapa  sawit  dan  bubur  kertas.  Beberapa perkebunan  kelapa  sawit  dan  bubur  kertas  besar  merupakan  milik  grup Malaysia  dan  Singapura,”  kata  Ratri  Kusumohartono,  Juru  Kampanye  Hutan Greenpeace Indonesia. Negara-negara ASEAN telah menyetujui Roadmap Bebas- Asap  untuk  ASEAN  bebas  asap  lintas  batas  pada  tahun  2020  untuk mengendalikan  masalah  kabut  asap  tahunan.  Namun  ketika  tahun  2020 semakin dekat, masyarakat masih tidak melihat tindakan nyata, komitmen dan implementasi yang mampu mengatasi persoalan ini. 50
Perserikatan  Bangsa-Bangsa  (PBB)  memperingatkan  bahwa  polusi  akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia dapat membahayakan hidup 10 juta anak."Kualitas udara buruk merupakan tantangan bagi Indonesia," ujar wakil  Badan  Anak  PBB  (UNICEF)  untuk  Indonesia,  Debora  Comini,"Setiap
48 Greenpeace  Indonesia.”KTT  ASEAN  Kesempatan  Para  Pemimpin  Menghentikan  Masalah  Kabut Asap  Karhutla  Lintas  Batas.”  Diakses  dari  https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran- pers/4128/ktt-asean-kesempatan-para-pemimpin-menghentikan-masalah-kabut-asap-karhutla- lintas-batas/
49 Kompas.com, “Hampir  Satu  Juta  Orang  Menderita  ISPA  akibat  Kebakaran  Hutan  dan  Lahan” , diakses dari https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/17522721/hampir-satu-juta-orang- menderita-ispa-akibat-kebakaran-hutan-dan-lahan.
50 Greenpeace  Indonesia.”KTT  ASEAN  Kesempatan  Para  Pemimpin  Menghentikan  Masalah  Kabut Asap  Karhutla  Lintas  Batas.”  Diakses  dari  https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran- pers/4128/ktt-asean-kesempatan-para-pemimpin-menghentikan-masalah-kabut-asap-karhutla- lintas-batas/
tahun,  jutaan  anak  menghirup  udara  beracun  yang  mengancam  kesehatan hingga  mereka  terpaksa  bolos  sekolah,  menyebabkan  kerusakan  fisik  dan kognitif  mereka" 51 .  Sehingga  bisa  dikatakan  dalam  pandangan  hukum internasional, Indonesia bisa saja digugat oleh negara yang terkena dampak dari kasus  karhutla  tersebut  dan  bukan  hanya  negara  yang  terkena  dampak, masyarakat sipil bisa saja melakukan pelaporan ke komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia yang mengurusi isu Bisnis dan HAM. Selain itu, masyarakat sipil  bisa  membuat  laporan  khusus  terkait  pelanggaran  atas  hak  Kesehatan. Pernyataan  tersebut  sesuai  dengan  pernyataan  Yati  Andriyani    (Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) yang dikutip laman CNN  Indonesia 52 ,  dimana  menilai  bahwa  karhutla  yang  semakin  memburuk sepanjang 2019 lalu sudah tergolong dalam kejahatan lingkungan atau ekosida. Dan  jika  dikaji  ulang,  alasan  Malaysia  maupun  Singapura  tidak  membawa karhutla  ini  ketingkat  Internasional,  hal  ini  bisa  saja  terjadi  mengingat hubungan  diplomatik  yang  terlah  terjalin  cukup  lama  dan  masih  eratnya hubungan  Kerjasama  pada  sektor  lain  menjadikan  baik  Malaysia  maupun Singapura  lebih  memilih  penyelesaian  dengan  Kerjasama  bilateral  tanpa melibatkan pihak eskternal.
4. PENUTUP Indonesia  dalam  kasus  karhutla  ini  cenderung  menerapakn disaster diplomacy jangka  panjang  sebagai  upaya  penyelesaian  konflik,  hal  ini  didasari karena  Indonesia,  Malaysia,  dan  Singapura,  dan  negara  ASEAN  lain  adalah pihak  dalam  Persetujuan  ASEAN  tentang  Pencemaran  Asap  Lintas-Batas ( Agreement  on  Transboundary  Haze  Pollution )  yang  ditandatangani  pada  tahun 2002. Dalam perjanjian itu disebut bahwa negara yang membutuhkan bantuan memadamkan  api  karena  kebakaran  hutan,  bisa  meminta  bantuan  negara anggota  ASEAN  lainnya  yang  bersedia  membantu.  Namun  meskipun  Indonesia telah  ada  dalam  perjanjian  ini,  kasus  karhutla  membuat  hubungan  antara Indonesia  dengan  Malaysia  dan  Singapura  tidak  harmonis,  karena  Indonesia menolak bantuan yang diberikan oleh kedua negara tersebut. Menurut Kelman, penolakan  bantuan  oleh  negara  penerima  justru  berpotensi  menimbulkan konflik baru.
Dampak  dari  karhutla  yang  terjadi  di  Indonesia  terhadap  hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura ini bisa dikatakan tidak berdampak pada  hubungan  diplomatik  dalam  sektor  lain,  hanya  saja  menimbulkan perdebatan  antara  Indonesia  dengan  Malaysia  maupun  Indonesia  dengan Singapura.  Selain  itu  penanganan  kasus  karhutla  di  Indonesia  yang  masih dianggap  lamban  menyebabkan  citra  Indonesia  dimata  dunia  cenderung dipandang sebelah mata.
51 CNN Indonesia. “PBB sebut Polusi Karhutla Indonesia Bahayakan 10 Juta Anak”. Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190924163645-106-433448/pbb-sebut-polusi- karhutla-indonesia-bahayakan-10-juta-anak
52 CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190916180345-20-430974/koalisi- masyarakat-buka-peluang-melaporkan-karhutla-ke-pbb

## DAFTAR PUSTAKA
A.A.A.  Nanda  Saraswati,  (2010).Tranboundary  Haze  Pollution.Dalam  Perspektif Hukum Lingkungan Internasional.Studi Kasus Indonesia & Asean.Makalah Hukum Universitas Indonesia, 3.
Anih  Suryani,  (2012).  Penanganan  Asap  Kabut  Akibat  Kebakaran  Hutan  Di Wilayah Perbatasan Indonesia. Jurnal DPR , Vol 3, No 1.
Asdar. (2012). Transboundary Haze Pollution Di Malaysia Dan Singapura Akibat Kebakaran  Hutan  Di  Provinsi  Riau  Ditinjau  Dari  Hukum  Lingkungan Internasional. Jurnal Ilmiah Universitas Tadulako.
Badri, J. (1960). Perwakilan Diplomatik dan Konsuler . Jakarta: Tirtama Callistasia Wijaya, Kebakaran hutan: Ditawari Malaysia dan Singapura bantuan, Indonesia  sebut  nanti  'dilecehkan,  ah  gitu  aja  minta  bantuan ,  diakses  dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-49765217  pada  2  Agustus 2020.
CNN Indonesia. PBB sebut Polusi Karhutla  Indonesia Bahayakan 10 Juta Anak .
Diakses dari
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190924163645-106- 433448/pbb-sebut-polusi-karhutla-indonesia-bahayakan-10-juta-anak
CNN Indonesia. Koalisi Masyarakat  Buka Peluang  Melaporkan Karhutla ke PBB. Diakses  dari  https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190916180345- 20-430974/koalisi-masyarakat-buka-peluang-melaporkan-karhutla-ke-pbb Deny  Bram.  Pertanggungjawaban  Indonesia  Terhadap  Pencemaran  Kabut  Asap Di kawasan Asean (Peodekatan Economic Analysis Of Law). VOL 40, NO 4 (2010)
Elin  Yunita  Kristanti, Masa  Depan  Hubungan  RI-Singapura  Menurut  Menlu Singapura . diakses dari
https://www.liputan6.com/global/read/3121144/masa-depan-hubungan- ri-singapura-menurut-menlu-negeri-singa Pada 2 Agustus 2020 .
Greenpeace Indonesia. 2015a. Greenpeace Mengekspos Hutan Gambut  Terbakar yang Ditanami Kelapa Sawit , diakses dari http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Greenpeace- mengeksposhutan-gambut-terbakar-yang-ditanami-kelapa-sawit/  Pada  12
Agustus 2020. Greenpeace Indonesia, Briefer – Krisis Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia: Perusahaan  Kelapa  Sawit  dan  Bubur  Kertas  dengan  Area  Kebakaran Terbesar Tak Tersentuh Hukum diakses dari https://www.greenpeace.org/indonesia/publikasi/3795/briefer-krisis- kebakaran-hutan-dan-lahan-di-indonesia-perusahaan-kelapa-sawit-dan- bubur-kertas-dengan-area-kebakaran-terbesar-tak-tersentuh-hukum/ Pada 1 Februari 2020 Pukul 21.00 WIB.
Greenpeace  Indonesia.  KTT  ASEAN  Kesempatan  Para  Pemimpin  Menghentikan Masalah Kabut Asap Karhutla Lintas Batas. Diakses dari: https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/4128/ktt-asean- kesempatan-para-pemimpin-menghentikan-masalah-kabut-asap-karhutla- lintas-batas/
Hermawan,  W.  2006.  Dampak  Kebakaran  Kebun  dan  Lahan  terhadap Lingkungan Hidup. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat.
Ida  Bagus  Wyasa  Putara.  (2011). Hukum  Lingkungan  Internasional,  Perspektif bisnis internasional. Universitas Sudayana.
Kunto  Arief  Wibowo,(2019).  Manajemen  Penanganan  Kebakaran  Hutan  dan Lahan  (Karhutla)  Guna  Peningkatan  Ekonomi  Kerakyatan.  Jurnal  Studi Sosial dan Politik , Vol. 3,  No. 1.
Kompas.com, Hampir  Satu  Juta  Orang  Menderita  ISPA  akibat  Kebakaran  Hutan dan Lahan, diakses dari
https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/17522721/hampir-satu- juta-orang-menderita-ispa-akibat-kebakaran-hutan-dan-lahan.  Pada  12 Agustus 2020 . Loade  Muhamad  Fathun,  (2016).  Bencana  Hutan  dalam  Hubungan Internasional. Andalas Journal of International Studies, Vol.5 No.1
Liputan  6 ,    Kabut  Asap  Memanaskan  Hubungan  Diplomatik  Indonesia  dan Malaysia? , diakses dari https://www.liputan6.com/news/read/4062487/kabut-asap- memanaskan-hubungan-diplomatik-indonesia-dan-malaysia.  Pada  25  Juni 2020.
Maksum,A  &  Bustami,  R.  (2014).  Ketegangan  hubungan  Indonesia  Malaysia dalam  isu  Tarian  Pendet,Kajian  Malaysia.  Kajian  Malaysia:  Journal  of Malaysian Studies .
N.H.T. Siahaan. (1986) . Ekologi Pembangunan Dan Hukum Tata
Lingkungan ,Jakarta.: Erlangga Suadela. (2009). Bentuk Pertanggungjawaban Indonesia Terhadap Malaysia Dan Singapura  Dalam  Masalah  Kabut  Asap  Dipropinsi  Riau.  Jurnal  hukum lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.
Sugiyono.  (2014) .  Metode  Penelitian  Kuantitatif  Kualitatif  dan  R  &  D. Bandung  : Alfabeta.
Suryokusumo, Sumaryo. (2013). Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I . Jakarta
: Tatanusa
Victor  Maulana.  Malaysia  Kirim  Nota  Diplomatik  pada  Indonesia  Soal  Kabut Asap. Diakses dari https://international.sindonews.com/berita/1437202/40/malaysia-kirim- nota-diplomatik-pada-indonesia-soal-kabut-asap Warta  Ekonomi.  “Tolak  Bantuan  Malaysia  dan  Singapura  Soal  Karhutla Beginiloh Alasan Pemerintah Kita”. Diakses dari https://www.wartaekonomi.co.id/read247831/tolak-bantuan-malaysia- dan-singapura-soal-karhutla-begini-loh-alasan-pemerintah-kita