DOI http://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v5i3.425 e-ISSN 2721-2246 Published by
Rifa Institute
JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan p–ISSN: 2721-2491 e-ISSN : 2721-2246 Vol. 5, No. 3, Juli 2024
Efektivitas  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  (TPP)  dalam  Peningkatan  Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah
Novining T Pae, Hasbullah, Intam Kurnia, Nuraisyah Program Studi Magister administrasi Publik, Universitas Tadulako, Indonesia Email: Nurasiyah121270@gmail.com
Article Information Submitted:  03 Juli 2024 Accepted: 18  Juli
2024 Online  Publish: 18 Juli 2024

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  efektivitas  Tambahan  Penghasilan Pegawai  (TPP)  dalam  meningkatkan  kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  di  lingkup Dinas  Kesehatan  Provinsi  Sulawesi  Tengah.  Menggunakan  metode  deskriptif kualitatif  dengan  teknik  pengumpulan  data  berupa  wawancara,  observasi,  dan dokumentasi, penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan Peraturan Gubernur Nomor 3  Tahun  2023  tentang  TPP  belum  sepenuhnya  tercapai,  meskipun  prosedur pelaksanaannya telah sesuai dengan SOP. Pengawasan dan pengendalian kebijakan masih  kurang  optimal,  dan  belum  semua  pegawai  memahami  peraturan  dengan baik.  Peningkatan  kemampuan  pegawai  berjalan  baik,  namun  masih  ada  pegawai yang  tidak  melaksanakan  tugas  dengan  benar.  Efektivitas  adalah  ukuran  yang menunjukkan  sejauh  mana  target  (kuantitas,  kualitas,  dan  waktu)  telah  tercapai, dan  pelaksanaan  kebijakan  dipandang  sebagai  tingkat  pencapaian  tujuan  operatif dan  operasional.  Menurut  Duncan  dalam  Richard  M.  Steers,  ukuran  efektivitas mencakup  pencapaian  tujuan,  integrasi,  dan  adaptasi.  Kesimpulannya,  penerapan TPP di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah bertujuan untuk meningkatkan kinerja, disiplin, pelayanan publik, dan kesejahteraan ASN, namun masih terdapat ASN yang tidak disiplin dan pengawasan serta pengendalian kebijakan yang belum optimal.  Sosialisasi  informasi  sudah  dilakukan,  namun  belum  semua  pegawai memahami  isi  peraturan  dengan  baik.  Peningkatan  kemampuan  pegawai  berjalan baik, namun masih perlu ditingkatkan.
Kata  Kunci : Efektivitas,  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  (TPP), Kinerja,  Aparatur  Sipil  Negara,  Dinas  Kesehatan, Provinsi Sulawesi Tengah

## Abstract
This research aims to  determine the effectiveness of  Additional Employee Income (TPP)  in  improving  the  performance  of  State  Civil Apparatus  within  the  scope  of the  Central  Sulawesi  Provincial  Health  Service.  Using  qualitative  descriptive methods with data collection techniques in the form of interviews, observation and documentation,  this  research  shows  that  the  objectives  of  Governor  Regulation Number 3 of 2023 concerning  TPP have not been fully achieved, even though the implementation  procedures  are  in  accordance  with  the  SOP.  Supervision  and control of policies are still less than optimal, and not all employees understand the regulations well. Increasing employee capabilities is going well, but there are still employees  who  do  not  carry  out  their  duties  properly.  Effectiveness  is  a  measure that  shows  the  extent  to  which  targets  (quantity,  quality  and  time)  have  been achieved,  and  policy  implementation  is  seen  as  the  level  of  achievement  of operative  and  operational  goals.  According  to  Duncan  in  Richard  M.  Steers, measures of effectiveness include goal achievement, integration and adaptation. In conclusion, the implementation  of TPP in  the Central  Sulawesi  Provincial  Health Service  aims  to  improve  performance,  discipline,  public  services  and  welfare  of ASN, however there are still ASN who are not  disciplined and whose  supervision
and  control  of  policies  is  not  yet  optimal.  Information  dissemination  has  been carried out, but not all employees understand the contents of the regulations well. Increasing employee capabilities is going well, but still needs to be improved.
Keywords: Effectiveness, Additional Employee Income (TPP), Performance, State Civil Apparatus, Health Service, Central Sulawesi Province .

## Pendahuluan
Di  era  reformasi  birokrasi,  Aparatur  Sipil  Negara  (ASN)  dituntut  dapat  melayani masyarakat  dengan  baik.  Reformasi  birokrasi  merupakan  upaya  melakukan  perubahan mendasar  pada  suatu  sistem  yang  tujuannya  adalah  mengubah  struktur,  perilaku,  dan eksistensi  lama.  Dalam  Pasal  4  Perpres  81  Tahun  2010  disebutkan  bahwa  pelaksanaan operasional  Desain  Besar  Reformasi  Birokrasi  2010-2025  akan  dituangkan  dalam  road  map Reformasi Birokrasi yang ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Menteri Negara. untuk Reformasi Administrasi dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Dalam road map 2010-2014 dan  road  map  2015-2019  disebutkan  bahwa  fungsi  dalam  menyukseskan  pelaksanaan reformasi birokrasi adalah memberikan tunjangan kinerja kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah  Daerah.  Memberikan  kinerja  tambahan  untuk  memberikan  motivasi  kepada pegawai dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi (Sitepu et al., 2017).
Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  Negara  tentang  Gaji  dan  Tunjangan  Pasal  79  ayat  (1)  berbunyi  “Pemerintah  wajib memberikan  gaji  yang  adil  dan  layak  kepada  ASN  serta  menjamin  kesejahteraan  ASN”. Pemberian gaji kepada ASN diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan prestasi kerja ASN, dengan  gaji  yang  layak  dan  mampu  memenuhi  kesejahteraan  pegawai,  tentunya  ASN  akan lebih  fokus  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat.  Salah  satu  langkah  yang dilakukan  Pemerintah  Daerah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan  pegawai  adalah  dengan memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kinerja daerah (Indonesia, 2014).
Tujuan  pemberian  tunjangan  kinerja  ini  adalah  untuk  meningkatkan  kesejahteraan pegawai  yang  diharapkan  dapat  membantu  meningkatkan  kedisiplinan  dan  kualitas  kinerja pegawai  agar  dapat  bekerja  dengan  giat  dalam  memberikan  pelayanan  kepada  masyarakat. Tambahan  penghasilan  pegawai  merupakan  tambahan  penghasilan  yang  diberikan  kepada ASN  yang  dikaitkan  dengan  kehadiran  dan  penilaian  kinerja.  Tunjangan  kinerja  daerah merupakan  penyempurnaan  dari  tunjangan  yang  sudah  ada  dan  akan  menjadi  tunjangan khusus  untuk  memacu  kinerja  sekaligus  menjamin  keadilan  dalam  pemberian  tunjangan (Wardana & Agustina, 2018).
Anwar  Prabu  Mangkunegara  (2006:67)  menyatakan  kinerja  adalah  suatu  hasil  kerja yang  dilihat  dari  segi  kuantitas  dan  kualitas  yang  dicapai  oleh  seorang  pegawai  dalam melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  tanggung  jawab  yang  diberikan  kepadanya.  Dalam meningkatkan  efektivitas  organisasi  pemerintah  dalam  melaksanakan  tugasnya  khususnya kinerja pegawai, perlu diciptakan motivasi dalam bekerja agar pegawai dapat melaksanakan kewajibannya  secara  maksimal.  Cara  yang  dapat  digunakan  adalah  dengan  memberikan tunjangan  kinerja  agar  pegawai  dapat  bekerja  dengan  baik  dan  bertanggung  jawab  terhadap pekerjaannya.  Tunjangan  kinerja  merupakan  suatu  cara  atau  faktor  eksternal  yang mempunyai  pengaruh  mengenai  upaya  peningkatan  kinerja  pegawai.  Tunjangan  kinerja merupakan  imbalan  berupa  tambahan  penghasilan  yang  diberikan  kepada  pegawai  atas kinerja yang telah dilakukannya dengan tujuan untuk meningkatkan semangat kerja pegawai (Mangkunegara & Hasibuan, 2000)vv.
Ketentuan terkait  pemberian  tunjangan  diatur  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12 Tahun  2019  pasal  58  tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  dimana  Pemerintah  Daerah dapat  memberikan  tambahan  penghasilan  kepada  Pegawai  Negeri  Sipil  Negara  dengan
memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah dan mendapat persetujuan dari Daerah.
Dewan  Perwakilan  Rakyat  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan. undangan.  Oleh  karena  itu,  Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Tengah  menerapkan Tambahan  Penghasilan  bagi  Aparatur  Sipil  Negara  dengan  diterbitkannya  Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi  aparatur  sipil  Negara  Di  Lingkungan  Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tengah. Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  dikantor  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Sulawesi Tengah  diperoleh  dua  aspek  permasalahan  yaitu:  Pertama,  aspek  prestasi  kerja,  pada permasalahan aspek prestasi kerja yang didapatkan yaitu kehadiran yang terdiri atas indikator. Tidak Masuk kerja; masih adanya pegawai yang kurang disiplin dalam menjalankan tugasnya karena  masih  adanya  pegawai  yang  belum  mengetahui  standar  yang  diatur  dalam  Peraturan Gubernur  tentang  tambahan  penghasilan  sehingga  pegawai  tidak  termotivasi;  Terlambat masuk  kantor;  masih  ada  pegawai  yang  tidak  disiplin  dalam  melaksanakan  tugas  dengan terlambat  masuk  kantor.  Absensi  Pegawai  sebagai  sarana  pendukung  dalam  keberhasilan tambahan  penghasilan  menggunakan absensi  secara  elektronik;  Tidak apel  pagi;  lingkungan Kantor  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Sulawesi  Tengah  belum  sepenuhnya  mendukung  proses efektivitas  penilaian  kinerja  dalam  memberikan  penghasilan  tambahan,  misalnya  dalam disiplin apel yang menjadi standar pemberian penghasilan tambahan dan;
Pulang  cepat  atau  tidak  absen  sore;  masih  ada  pegawai  yang  tidak  disiplin  dalam melaksanakan  tugas  dengan  pulang  cepat  atau  tidak  absen  sore.  Absensi  Pegawai  sebagai sarana  pendukung  dalam  keberhasilan  tambahan  penghasilan  menggunakan  absensi  secara elektronik.
Kedua, aspek produktivitas kerja, pada aspek produktivitas yang belum maksimal yaitu laporan  harian  TPP  yang  terdiri  atas  indikator:  Kebenaran  hasil  pekerjaan;  Hubungan komunikasi  antara  pimpinan  dan  bawahan  satu  sama  lain  belum  berjalan  dengan  baik sehingga tidak dapat memberikan informasi atau arahan kepada bawahan tentang kriteria apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang pegawai agar layak atau layak mendapat penghasilan tambahan sehingga pegawai belum termotivasi untuk memenuhinya. kriteria yang ditentukan. telah  ditentukan,  selain  itu  penilaian  terhadap  laporan  harian  tidak  obyektif  dan  menyita banyak  waktu  pegawai  dalam  melaksanakan  pekerjaan  sesuai  tupoksinya,  Ketepatan  waktu penyelesaian  pekerjaan;  bahwa  tambahan  penghasilan  dinilai  dari  sudut  pandang  finansial semata,  tidak  menganggap  bahwa  pemberian  tambahan  penghasilan  merupakan  stimulus untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai. Selain itu, mentalitas pegawai cenderung malas dan  kurang  memperhatikan  tugas-tugas  yang  diembannya,  sehingga  tugas-tugas  penting organisasi menjadi tertunda bahkan tidak dapat dilaksanakan secara efisien, efektif dan tepat waktu, dimana laporan harian pegawai tercapai. masih belum maksimal karena laporan dibuat setiap bulan, waktu penilaian harus disesuaikan dengan waktu atasan langsung;
Ketepatan penggunaan bahan/perlengkapan kerja; masih ada pegawai yang sumber daya manusia masih rendah disebabkan pegawai yang belum terampil bekerja utamanya dalam hal pengoperasian perangkat komputer dan laptop sehingga pekerjaan tidak selesai tepat waktu.
Dinas  Kesehatan  Provinsi  Sulawesi  Tengah  sebagai  salah  satu  organisasi  yang menggunakan  hasil  produk  kebijakan  yaitu  kebijakan  tambahan  penghasilan,  dalam penerapannya belum sepenuhnya optimal sesuai standar peraturan gubernur tentang tambahan penghasilan.

## Tinjauan Pustaka
Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneltiain selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu  penelitian  dapat  memposisikan  penelitian  serta  menunjukan  orsinalitas  dari
penelitian.  Pada  bagian  ini  peneliti  terpublikasikan  atau  belum  terpublikasikan.  Berikut merupakan  penelitian  terdahulu  yang  masih  terkait  dengan  tema  yang  penulis  kaji  dapat dilihat  sebagai  berikut  ini  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Nur  Ihsan  (2017)  dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil”.  Jenis  penelitian  ini  merupakan  deskriptif  explanatory,  dengan  menggunakan  metode pendekatan  kualitatif.  Hasil  dari  penelitian  ini  adalah  Implementasi  kebijakan  tambahan penghasilan  pegawai  sudah  dilaksanakan  dengan  baik  karena  pembayaran  dilakukan  secara rutin setiap bulannya, sesuai dengan tingkat disiplin dan prestasi kerja pegawai (Ihsan, 2017).

## 1. Pengertian Efektivitas
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang  dilakukan  berhasil  dengan  baik.  Kamus  ilmiah  popular  mendefinisikan  efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pendapat H.Emerson yang dikutip Soewarno Handayaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”Hal ini sesuai dengan  pendapat  yang  dikemukakan  oleh  Hidayat  (1986)  yang  menjelaskan  bahwa: “Efektivitas  adalah  suatu  ukuran  yang  menyatakan  seberapa  jauh  target  (kuantitas,  kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya” (Handayaningrat, 1983).
Efektifitas  juga  umumnya  dipandang  sebagai  tingkat  pencapaian  tujuan  operatif  dan operasional.    Pada  dasarnya  efektifitas  adalah  tingkat  pencapaian  tugas  sasaran  organisasi yang  ditetapkan.  Efektifitas  adalah  seberapa  baik  pekerjaan  yang  dilakukan,  sejauh  mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila suatu  pekerjaan  dapat  dilakukan  sesuai  dengan  yang  direncanakan,  dapat  dikatakan  efektif tanpa  memperhatikan  waktu,  tenaga  dan  yang  lainnya.  Sedangkan  efektifitas  pelaksanaan kebijakan  otonomi  daerah  adalah  sejauh  mana  kegiatan  pemerintah  daerah  dapat melaksanakan, mewujudkan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pengambilan keputusan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan dan juga penyelesaian berbagai permasalahan otonomi daerah.
Sondang  P.  Siagian  (2001:24)  yang  berpendapat  efektifitas  adalah  pemanfaatan sumberdaya,  sarana  dan  prasarana  dalam  jumlah  tertentu  yang  secara  sadar  ditetapkan sebelumnya  untuk  menghasilkan  sejumlah  barang  atas  jasa  kegiatan  yang  dijalankannya. Efektifitas  menunjukkan  keberhasilan  dari  segi  tercapai  tidaknya  sasaran  yang  telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya (Siagian, 2008).
Apabila  seseorang  berbicara  tentang  efektifitas  sebagai  orientasi  kerja  berarti  yang menjadi  sorotan  perhatian  adalah  tercapainya  berbagai  sasaran  yang  telah  ditentukan  tepat pada  waktunya  dengan  menggunakan  sumber-sumber  tertentu  yang  sudah  digunakan  harus ditentukan  sebelumnya  dan  dengan  memanfaatkan  sumber-sumber  itulah  maka  hasil-hasil tertentu harus dicapai dalam waktu yang telah ditetapkan pula (Siagian, 2008).
Organisasi senantiasa melibatkan beberapa orang dan mereka saling  berinteraksi secara insentif.  Interaksi  tersebut  dapat  disusun  atau  digambarkan  dalam  sebuah  struktur  untuk membantu  mencapai  tujuan  bersama.  Namu  demikian,  setiap  orang  dalam  organisasi mempunyai tujuan perorangan. Dengan keikutsertaannya dalam organisasi ia mengharapkan agar organisasi tersebut akan membantu dia mencapai tujuannya disamping tujuan kelompok.
Keberhasilan  organisasi  pada  umumnya  diukur  dengan  konsep  efektivitas,  apa  yang dimaksud  efektivitas,  terdapat  perbedaan  pendapat  diantara  yang  menggunakannya,  baik dikalangan  akademisi  maupun  dikalangan  parapraktisi.  Dalam  suatu  perusahaan,  agar pelaksanaan  kerja  dapat  mencapai  prestasi,  yang  terlibat  tidak  hanya  sekedar  sekumpulan
orang  saja,  melainkan  juga  melibatkan  perlengkapan,  termasuk  mesin-mesin,  metode  kerja, waktu,  material,  yang  umumnya  disebut  sebagai  sumber.  Setiap  organisasi  menginginkan agar  pelaksanaan  kerja  dan  penggunaan  sumber  tersebut  benar-benar  dapat  berdayaguna. Dengan  demikian,  perlu  adanya  pengaturan,  pengarahan,  dan  pendayagunaan.  Usaha mengatur  dan  mengarahkan  sumberdaya  ini,  baik  manusia  maupun  peralatannya  disebut manajemen.
Dari  beberapa  pendapat  diatas  mengenai  efektivitas,  dapat  disimpulkan  bahwa efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu)  yang  telah  dicapai  oleh  manajemen,  yang  mana  target  tersebut  sudah  ditentukan terlebih  dahulu.  Sedangkan  Efektivitas  menurut  H.  Emerson:  pengukuran  dalam  arti tercapainya  sasaran  atau  tujuan  yang  telah  ditentukan  sebelumnya.  (Soewarno Handayaningrat,  1990  ,hal  15)  Menurut  pendapat  Mahmudi  mendefinisikan  efektivitas, sebagai  berikut:  “Efektivitas  merupakan  hubungan  antara  output  dengan  tujuan,  semakin besar  Kontribusi  (sumbangan)  output  terhadap  pencapaian  tujuan,  maka  semakin  efektif organisasi, program atau kegiatan” (Mahmudi, 2005:92). Efektivitas berfokus pada outcome (hasil),  program,  atau  kegiatan  yang  dinilai  efektif  apabila  output  yang  dihasilkan  dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan spending wisely (Mahmudi & Msi, 2005).
Efektivitas berasal dari kata efektif, yang berarti terjadinya suatu akibat atau efek yang diinginkan  dalm  suatu  program  atau  kebijakan.  Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia,  Kata efektif memiliki arti adanya efek, pengaruh dan akibat atau efek yang diinginkan dalm suatu program  atau  kebijakan.  Dalam  kamus  besar  bahasa  Indonesia,  Kata  efektif  memiliki  arti adanya efek, pengaruh dan akibat selain itu efektif juga diartikan dapat membawa hasil atau berhasil guna serta menunjang tujuan. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti efektivitas  adalah  membawa  hasil  ataua  kibat,  berhasil  guna,  arti  efektivitas  dikemukakan oleh The Liang Gie (2001:147) bahwa: “Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian  mengenai  terjadinya  suatu  efek  atau  akibat  yang  dikehendaki.  Kalau  seseorang melakukan  dengan  perbuatan  efektif  tertentu  kalau  menimbulkan  akibat  sebagaimana  yang dikehendaki”.
Pengertian  efektivitas  berkaitan  dengan  derajat  keberhasilan  dimana  mempunyai pengaruh  besar  terhadap  kemampuan  menyediakan  pelayanan  masyarkat  yang  merupakan sasaran  yang  tidak  ditetapkan  sebelumnya.  Menurut  pendapat  Munir  (2000:88) mengemukakan bahwa: “Efektivitas adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan  daerah  harus  sedemikian  rupa  sehingga  memungkinkan  program  dapat direncanakan  dan  dilaksanakan  untuk  mencapai  tujuan  pemerintah  dengan  biaya  serendah- rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya”.
Dapat  dikatakan  bahwa  setiap  pekerjaan  yang  efektif  belum  tentu  efisien,  karena  ada kemungkinan  hasil  yang  telah  dicapai  dalam  suatu  kegiatan  mengeluarkan  materi,  pikiran, tenaga,  waktu,  maupun  benda  lainya.  Efektivitas  suatu  organisasi  dipengaruhi  oleh  factor ekternal dan lingkungan.
Dari beberapa Definisi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kemampuan secara nyata untuk menjalankan dan menyelesaikan tugas yang benar dan tepat  waktu,  serta  suatu  penyelesaian  pekerjaan  yang  benar  dan  tepat  waktu  hingga  tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.

## 2. Ukuran Efektifitas
Mengukur  efektivitas  organisasi  bukanlah  suatu  hal  yang  sangat  sederhana,  karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi  memberikan  pemahaman  bahwa  efektivitas  berarti  kualitas  dan  kuantitas  (output)
barang dan jasa.
Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan  tindakan  yang  dilakukan  tidak  tepat  sehingga  menyebabkan  tujuan  tidak  tercapai  atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.
Adapun  kriteria  atau  ukuran  mengenai  pencapaian  tujuan  efektif  atau  tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P.Siagian, yaitu:
1. Kejelasan  tujuan  yang  hendak  dicapai,  hal  ini  dimaksdukan  supaya  karyawan  dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang  diikuti  dalam  melakukan  berbagai  upaya  dalam  mencapai  sasaran-sasaran  yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Prosesanalisis  dan  perumusan  kebijakan  yang  mantap,  berkaitan  dengan  tujuan  yang hendak  dicapai  dan  strategi  yang  telah  ditetapkan  artinya  kebijakan  harus  mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
4. Perencanaan  yang  matang,  pada  hakekatnya  berarti  memutuskan  sekarang  apa  yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program  pelaksanaan  yang  tepat  sebab  apa  bila  tidak,  para  pelaksana  akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya  sarana  dan  prasarana  kerja,  salah  satu  indicator  efektivitas  organisasi adalah  kemamapuan  bekerja  secara  produktif.  Dengan  sarana  dan  prasarana  yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. Pelaksanaan  yang  efektif  dan  efisien,  bagaimanapun  baiknya  suatu  program  apabila tidak  dilaksanakan  secara  efektif  dan  efisien  maka  organisasi  tersebut  tidak  akan mencapai  sasarannya,  karena  dengan  pelaksanaan  organisasi  semakin  didekatkan  pada tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang  tidak  sempurna  maka  efektivitas  organisasi  menuntut  terdapatnya  system pengawasan dan pengendalian.
Sedangkan  Duncan  dalam  Richard  M.Steers  (1985:53)  dalam  bukunya  “Efektivitas Organisasi” mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut: (Steers, 1985)

## 1. Pencapaian Tujuan
Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses.  Oleh  karena  itu,  agar  pencapaian  tujuan  akhir  semakin  terjamin,  diperlukan pentahapan,  baik  dalam  arti  pentahapan  pencapaian  bagian-bagiannya  maupun  pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkrit

## 2. Integrasi
Integrasi  yaitu  pengukuran  terhadap  tingkat  kemampuan  suatu  organisasi  untuk mengadakan  sosialisasi,  pengembangan  consensus  dan  komunikasi  dengan  berbagai  macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

## 3. Adaptasi
Adaptasi  adalah  kemampuan  organisasi  untuk  menyesuaikan  diri  dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.
Dengan menggunakan teori ini diharapkan dapa tmengukur tingkat efektivitas. Dalam hal ini adalah  Efektivitas  Pemberian  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  di  Dinas  Kesehatan  Provinsi Sulawesi Tengah.

## Metode Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif  kualitatif  untuk  menggambarkan  dan menganalisis  fenomena  sosial,  sikap,  dan  persepsi  individu  maupun  kelompok.  Metode deskriptif  menurut  Nazir  dan  Sukmadinata  mencakup  pengamatan,  wawancara,  dan dokumentasi  untuk  memperoleh  data  deskriptif  yang  berupa  kata-kata  tertulis  atau  lisan. Fokus  penelitian  ini  adalah  efektivitas  pemberian  tambahan  penghasilan  pegawai  (TPP) dalam  meningkatkan  kinerja  Aparatur  Sipil  Negara  di  Lingkup  Dinas  Kesehatan  Provinsi Sulawesi  Tengah,  dengan  objek  penelitian  berupa  TPP  itu  sendiri  dan  subjek  penelitian melibatkan  lima  orang  ASN  dari  berbagai  bidang  dan  bagian  di  Dinas  Kesehatan.  Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data  dilakukan  dengan  cara  mengumpulkan,  mengkondensasi,  menyajikan,  dan  menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, menggunakan langkah-langkah  dari  Miles,  Huberman,  dan  Saldana.  Penelitian  ini  bertujuan untuk  mendeskripsikan  kondisi  yang  ada  secara  apa  adanya  tanpa  manipulasi,  dan memberikan kesimpulan yang dapat menjelaskan efektivitas TPP dalam konteks penelitian ini

## Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka adapun upaya dalam mengefektifkan Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkup  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Sulawesi  Tengah  dimana  penerapannya  berdasarkan Peraturan  Gubernur  Nomor  3  Tahun  2023  Tentang  Pemberian  Tambahan  Penghasilan  Bagi Aparatur Sipil Negara dengan menganalisa sesuai pendapat menurut Duncan dalam Richard M. Steers (1985:53) mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

## 1. Pencapaian Tujuan
Untuk  mewujudkan  Kebijakan  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  di  Dinas  Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, maka Pemerintah  Provinsi  Sulawesi  Tengah telah menerbitkan peraturan  gubernur  yang  merupakan  salah  satu  syarat  bagi  Aparatur  Sipil  Negara  agar diberikan tambahan penghasilan sebagai reward atau penghargaan/kompensasi yang nantinya diharapkan  dapat  memotivasi  pegawai  untuk  bekerja  dengan  baik  guna  meningkatkan kinerjanya.
Hal  tersebut  sesuai  menurut  pendapat  Edy  Sutrisno  (2009:181)  bahwa:  “kompensasi adalah  setiap  bentuk  penghargaan  yang  diberikan  kepada  pegawai  sebagai    balas   jasa   atas kontribusi    yang    mereka    berikan    kepada    organisasi.”  Kompensasi  total  terdiri  dari  tiga komponen  yang  bervariasi,  kompensasi  total  berupa  tujangan,  yang  kadang-kadang  disebut sebagai  kompensasi  tidak  langsung.”  Lanjut  pendapat  Abdurrahma  Fathoni  (2006:294) mengungkapkan  bahwa:  tunjangan    merupakan    bagian    dari    kompensasi.    Tunjangan dipandang    sebagai  sistem  imbalan.  Sistem  imbalan  terdiri  dari  dua  komponen    yaitu kompensasi langsung yang berkaitan dengan prestasi kerja (Edy, 2016)
Berdasarkan kutipan pendapat dan hasil wawancara, adanya kesesuaian penilaian aspek- aspek  yang  dinilai  dalam  mengukur  kinerja  sehingga  peneliti  berkesimpulan  bahwa  sudah sesuai  dengan  pendapat  atau  teori  Duncan  dalam  Richard  M.Steers  (1985:53)  mengatakan mengenai ukuran efektifitas yaitu adanya pencapaian tujuan kebijakan.
Penulis  melihat  tujuan  konkrit  untuk  mengukur  efektivitas  penilaian  kinerja  PNS
melalui  penerapan  Pergub  Nomor  3  tahun  2023  tentang TPP,  yang  dilihat  dari  terwujudnya penilaian kinerja yang diukur secara obyektif, akuntabel, partisipatif, terukur, dan transparan.

## 2. Integrasi
Menurut  Duncan  dalam  Steers  Integrasi  adalah  “pengukuran  terhadap  tingkat kemampuan  suatu  organisasi  untuk  mengadakan  Sosialisasi,  pengembangan  konsensus  dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya.
Berdasarkan  hasil  wawancara  tentang  sosialisasi    Peraturan  Gubernur  Nomor  3  tahun 2023 tentang pemberian TPP bagi Aparatur Sipil Negara. Di Dinas Kesehatan Provinsi, dapat di paparkan sebagai berikut
Berdasarkan hasil penelitian peneliti menyimpulkan bahwa pemberian TPP pada Dinas Kesehatan  Provinsi  Sulawesi  Tengah  dalam  penerapannya  ditemukan  bahwa  sudah  sesuai dengan  pendapat  menurut  Richard  M.  Steers  (1985:53)  mengatakan  mengenai  ukuran efektivitas  yaitu  integrasi  antara  BKD,  BPKAD  dan  Dinas  Kesehatan  Provinsi  Sulawesi Tengah.

## 3. Adaptasi
Adaptasi  adalah  proses  penyesuaian  diri  yang  dilakukan  untuk  menyelaraskan  suatu individu  terhadap  perubahan-perubahan  yang  terjadi  di  lingkungannya,  adaptasi  terdiri  dari beberapa  faktor,  yaitu:  peningkatan  kemampuan,  dan  sarana  prasarana.  Berdasarkan penjelasan  Duncan  dalam  Steers,  penulis  menganalisis  efektivitas  pemberian  tambahan penghasilan pegawai dari dimensi adaptasi meliputi kemampuan pegawai dalam menerapkan Peraturan  Gubernur  Nomor  3  Tahun  2023  Tentang  Pemberian  Tambahan  Penghasilan  Bagi Aparatur  Sipil  Negara  beserta  kelengkapan  sarana  dan  prasarana  pendukung  yang  menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.
Hasil  dari  pengamatan  yang  penulis  lakukan,  kebijakan  pemberian  tambahan penghasilan  pegawai  yang  ada  memberikan  dampak  positif  terhadap  peningkatan  perilaku pegawai  yang  lebih  disiplin,  secara  tidak  langsung  menunjukkan  terjadinya  peningkatan kemampuan  pada  pegawai  tersebut,  mulai  dari  disiplin  budaya  kerja  untuk  menyelesaikan suatu pekerjaan secara efektif dan efisien.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan masih kurangnya proses adaptasi kearah yang lebih baik pada pegawai, perubahan kearah yang lebih baik memang sulit tetapi jika kita tidak mengikuti perubahan maka kita akan kalah.
Pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil yang sudah diatur dalam peraturan gubernur  tetap  harus  didukung  oleh  sarana  dan  prasarana  yang  memadai  agar  tujuan  yang diharapkan dapat terpenuhi dan berjalan secara efektif dan efisien.

## Kesimpulan
Penerapan  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  (TPP)  di  Dinas  Kesehatan  Provinsi Sulawesi  Tengah  dimulai  sejak  tahun  2016  berdasarkan  Peraturan  Gubernur.  Untuk  tahun 2023, penerapan ini diatur oleh Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2023 yang memberikan tunjangan  kepada  ASN  untuk  meningkatkan  kinerja,  disiplin,  pelayanan  publik,  dan kesejahteraan.
Pencapaian  tujuan  Peraturan  Gubernur  Nomor  3  Tahun  2023  belum  sepenuhnya tercapai karena masih ada ASN yang tidak disiplin. Prosedur pelaksanaan TPP sudah sesuai SOP,  tetapi  pengawasan  dan  pengendalian  kebijakan  belum  optimal.  Sosialisasi  informasi telah  dilakukan  melalui  berbagai  media,  meskipun  belum  semua  pegawai  memahami  isi
peraturan  dengan  baik.  Peningkatan  kemampuan  pegawai  berjalan  baik,  namun  masih  ada pegawai yang tidak melaksanakan tugas dengan benar meskipun sudah ada sarana prasarana seperti mesin fingerprint untuk absensi.

## BIBLIOGRAFI
Edy, S. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Kencana Prenada. Media Group . Handayaningrat,  S.  (1983). Pengantar  studi  ilmu  administrasi  dan  managemen .  Gunung Agung.
Ihsan,  N.  (2017).  Evaluasi  Implementasi  Tambahan  Penghasilan  Pegawai  Negeri  Sipil. JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara) , 15 (1), 161–166. Indonesia,  P.  N.  R.  (2014). Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  2014  tentang  Aparatur  Sipil Negara .
Mahmudi, M., & Msi, A. K. (2005). Manajemen kinerja sektor publik. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta .
Mangkunegara,  M.  A.  P.,  &  Hasibuan,  M.  M.  S.  P.  (2000). 2.2  MANAJEMEN  SUMBER DAYA MANUSIA . Siagian, S. P. (2008). Manajemen sumber daya manusia .
Sitepu,  A.,  Gosal,  R.,  &  Kimbal,  A.  (2017).  REFORMASI  BIROKRASI  DI  DINAS KEPENDUDUKAN  DAN  CATATAN  SIPIL  KOTA  MANADO. JURNAL EKSEKUTIF , 2 (2).
Steers,  R.  M.  (1985).  Efektivitas  Organisasi.  Alih  Bahasa:  Magdalena  Jamin. Erlangga, Jakarta .
Wardana,  L.  W.,  &  Agustina,  Y.  (2018).  Tunjangan  kinerja  pegawai  di  lingkungan pemerintahan  Kota  Mojokerto. Jurnal  Penelitian  Teori  &  Terapan  Akuntansi  (PETA) ,
3 (1), 65–84.

## Copyright holder:
Novining T Pae, Hasbullah, Intam Kurni, Nuraisyah (2024)

## First publication right:
Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan
This article is licensed under: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)