## Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Volume 13 Nomor 1 Tahun 2023 : 64 – 73
http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JIIA DOI: 10.33592/jiia.v13i1.3322 p-ISSN 2477-5088 e-ISSN 2716-2621

## Standar Pelayanan Publik
(Studi pada Pelayanan Administrasi Kepedudukan di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang)
Public Service Standards (Studies on Population Administration Services in Jatiuwung District, Tangerang City)
1 Dona Lintang; 2 Agus Suherman
1,2 Program Studi Administrasi Negara/Fakultas Studi Ilmu Sosial dan Politik/Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang/Indonesia Email: 1801010122@students.unis.ac.id
(Diterima: 07-03-2023; Ditelaah: 30-07-2023; Disetujui: 30-07-2023)

## ABSTRAK (ABSTRACT)
Pelayanan  publik  merupakan  suatu  kegiatan  atau  usaha  pemberian  layanan  yang dilakukan  oleh  penyelenggara  pelayanan  (pemerintah)  dalam  upaya  memenuhi kebutuhan dan hak-hak masyarakat baik dalam hal jasa, barang ataupun administratif. Penyelenggara pelayanan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang prima, dan masyarakat juga berharap untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Oleh  karena  itu  dibutuhkannya  standar  dalam  kinerja  pelayanan  publik,  indikator tersebut akan menjadi bagian dalam pengawasan dan penilaian terhadap kinerja yang dilakukan  oleh  pegawai  aparatur.  Indikator  kinerja  dalam  hal  ini  disebut  standar pelayanan. Maka diperlukannya standar pelayanan agar pelaksanaan pelayanan publik dapat  diukur  dan  din(ilai  sesuai  pedoman  dan  ketentuan  yang  berlakuAdapun  judul yang  dibahas  yaitu  “Standar  Pelayanan  Publik  (Studi  pada  Pelayanan  Administrasi Kependudukan  di  Kecamatan  Jatiuwung  Kota  Tangerang).  Metode  penelitian  yang digunakan  peneliti  yaitu  metode  kualitatif  yang  mana  teknik  pengumpulan  datanya dengan  dilakukannya  observasi,  wawancara  informan  dan  dokumen-dokumen pendukung.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  mengetahui  standar  pelayanan publik,  hambatan  dan  upaya  dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik  di  Kecamatan Jatiuwung.  Hasil  penelitian  didapatkan  bahwa  standar  pelayanan  publik  dalam  di Kecamatan  Jatiuwung  Kota  Tangerang  dalam  pelayanan  administrasi  kependudukan sudah baik dalam hal prosedur pelayanan, biaya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan  prasaranan  dan  kompetensi  pegawai  pelayanan.  Namun  dalam  hal  waktu penyelesaian pelayanan perlu ditingkatkan kembali, karena masyarakat merasa bahwa pegawai  belum  bisa  menerapkan  secara  maksimal  dalam  hal  ketepatan  waktu penyelesaian pelayanan.
Kata kunci : Standar Pelayanan, Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan

## A. PENDAHULUAN ( INTRODUCTION )
Dalam birokrasi pemerintahan, penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tentu saja hal ini berkaitan dengan  terpenuhinya  kepuasan  dan  kepentingan  masyarakat,  khususnya  mengenai kualitas  dan  mutu  pelayanan  yang  diberikan.  Terpenuhinya  tuntutan  atas  kualitas pelayanan dapat melalui adanya perumusan konsep yang berorientasi pada masyarakat sebagai pelanggan, bukan  berfokus pada birokrasi,  eksekutif, legislatif, dan kelompok kepentingan lainnya.
Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di Indonesia terkesan belum maksimal,  hal  ini  disebabkan  oleh  proses  persyaratan  yang  cukup  rumit,  harus melakukan  antrian  yang  panjang,  dan  memakan  waktu  cukup  lama.  Hal  ini menyebabkan  masyarakat  malas  jika  berurusan  dengan  birokrasi  pemerintahan. Ditetapkannya  standar  pelayanan  publik  berguna  untuk  mengukur  tingkat  kualitas pelayanan  dan  kepuasan  yang  ada.  Standar  pelayanan  sebagai  tolak  ukur  yang digunakan  sebagai  pedoman  dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik.  Hal  ini  menjadi acuan  dalam  penilaian  kualitas  pelayanan  yang  dilakukan  penyelenggara  pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, cepat, terjangkau dan berkualitas.
Posisi masyarakat sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban publik yang sama dengan para petinggi negara mengharuskan pelaksanaan pelayanan publik dilakukan secara adil dan terbuka. Maka dibutuhkan pelaksanaan pelayanan publik yang merata agar citra pemerintah tidak dipandang buruk dilingkungan masyarakat.
Pemerintah daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal  pelayanan  publik  terutama  proses  pelayanan  administrasi  kependudukan  dan pencatatan sipil secara luas yang meliputi, Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP),  akta  kematian,  akta  kelahiran,  surat  keterangan  dan  sebagainya.  Maka  dalam memberikan  pelayanan  yang  maksimal  pelaksanaannya  harus  memenuhi  prinsip- prinsip seperti: kejelasan, jangka waktu, kemudahan akses, kesederhanaan, keamanan, kenyamanan,  keakuratan,  kedisiplinan,  tanggungjawab,  kelengkapan  sarana  dan prasarana (Yusnia Y, 2019).
Memberikan pelayanan yang maksimal adalah hal yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pada dasarnya penyelenggara pelayanan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan publik yang prima, dan harapan masyarakat juga mendapatkan pelayanan yang berkualitas. Oleh karena itu dibutuhkannya indikator dalam  kinerja  pelayanan  publik.  Indikator  tersebut  akan  menjadi  bagian  dalam pengawasan  dan  penilaian  terhadap  kinerja  yang  dilakukan  oleh  pegawai  aparatur. Indikator  kinerja  dalam  hal  ini  disebut  standar  pelayanan.  Indikator  kinerja  lebih berfokus  pada  aspek-aspek  yang  akan  dinilai,  sedangkan  pengukuran  kinerja  lebih kepada  objek  dalam  penilaiannya  (Abdurrakhman,  2020).  Dan  untuk  itu  perlu diterapkannya standar pelayanan publik, agar pelayanan publik berjalan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
Sebagai  kota  yang  memiliki  jumah  penduduk  yang  cukup  tinggi,  pemerintah Kota Tangerang terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama dalam
hal  penyelenggaraan  pelayanan  publik.  Adapun  bentuk  pelayanan  yang  sangat dibutuhkan masyarakat yaitu pelayanan administasi kependudukan. Hal tersebut juga dilakukan  Kecamatan  Jatiuwung  sebagai  unsur  dari  pelaksanaan  pemerintahan khususnya dalam hal pelayanan publik.
Berdasarkan  hasil  observasi  awal  yang  dilakukan  peneliti  di  Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, pelaksanaan pelayanan publik di instansi tersebut sejauh ini berjalan  dengan  lancar  walaupun  terdapat  beberapa  kendala  dalam  proses  pelayanan seperti:
1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelayanan mempengaruhi efektivitas dalam penyelesaian proses pelayanan
2. Proses pelayanan dan penyelesaian yang lama membuat masyarakat malas untuk mengurus administrasi kependudukan
3. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam proses pelayanan administrasi kependudukan.

## B. METODE ( METHOD )
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif.  Metode  ini  dipilih  penulis  untuk  dapat  menjelaskan  secara  deskriptif mengenai standar pelayanan publik di Kecamatan Jatiuwung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan untuk analisis data  menggunakan  teknik  triangulasi  dengan  mereduksi  data,  menyajikan  data,  dan menarik kesimpulan dan verifikasi.

## C. HASIL DAN DISKUSI ( RESULT AND DISCUSSION )
Penerapan Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Jatiuwung Pelayanan  publik  merupakan  kebutuhan  setiap  masyarakat,  maka  birokrasi pemerintah dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan publik, khususnya pelayanan administrasi kependudukan. Dan untuk dapat mengukur kepuasan  dan  kualitas  pelayanan  diperlukannya  standar  pelayanan  publik.  Maka peneliti  menggunakan  indikator  dari  Ridwan  dan  Sudrajat  yang  menjelaskan  standar pelayanan menjadi beberapa bagian yaitu: prosedur pelayanan, waktu pelayanan, baiya pelayanan, produk pelayanan, sarana dan prasarana dan kompetensi pegawai pelayanan. Dengan indikator standar pelayanan tersebut, maka dapat diketahui bahwa Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang memberikan pelayanan sebagai berikut:

## 1. Prosedur Pelayanan
Prosedur pelayanan merupakan rangkaian yang paling penting dalam proses pelayanan,  karena  dalam  memberikan  suatu  pelayanan harus  sesuai  dengan  tahapan- tahapan  pelayanan  yang  berlaku.  Dalam  memberikan  pelayanan  pegawai  harus membantu  proses  pelayanan  dengan  cara  menerapkan  kesederhanaan  dan  alur pelayanan yang mudah. Dalam hal ini kesederhanaan diartikan dengan prosedur yang tidak berbelit-belit dan mudah dipahami oleh masyarakat, sedangkan dalam aspek alur pelayanan  yang  mudah  dapat  dilihat  dari  persyaratan  yang  harus  dilengkapi,  proses pelayanan hingga tata cara pelayanan, hal tersebut harus sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang berlaku.
Pada indikator ini Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang selaku penyelenggara pelayanan publik harus bisa memberikan pelayanan yang sederhana dengan alur yang
mudah terutama pada pelayanan administrasi kependudukan. Hal ini untuk mendukung terlaknannya  standar  pelayanan  yang  sesuai  dengan  peraturan  dan  pedoman  yang berlaku.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  indikator  prosedur  pelayanan  dalam pelaksanaan  pelayanan  administrasi  kependudukan  sudah  dilaksanakan  dengan  baik oleh  petugas  pelayanan  Kecamatan  Jatiuwung  dan  mendapatkan  respon  baik  dari masyarakat,  hal  tersebut  terbukti  dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa  masyarakat yang  sedang  melakukan  pelayanan  adminisrasi  kependudukan  mengatakan  bahwa Kecamatan Jatiuwung telah menerapkan proses yang sederhana dengan tidak berbelit- belit,  mudah  dipahami  dan  dimengerti  sesuai  dengan  SOP  yang  berlaku.  Masyarakat merasa bahwa dalam persyaratan sudah cukup baik dan sesuai dengan prosedur tetap (protap) yang berlaku dari pemerintah
2. Waktu Pelayanan
Terwujudnya pelayanan yang cepat dan tepat merupakan salah satu bagian dari terlaksananya  pelayanan  publik  yang  baik.  Waktu  pelayanan  diartikan  sebagai  waktu penyelesaian  yang  diberlakukan  saat  pengajuan  permohonan  pelayanan  berlangsung sampai penyelesaian pelayanan.
Waktu pelayanan dalam proses pelayanan menjadi hal utama, karena semakin meningkatnya  kebutuhan  masyarakat  akan  pelayanan  publik,  terutama  dalam  hal administrasi  kependudukan.  Maka  dari  itu  dibutuhkannya  kepastian  secara  jelas mengenai  jangka  waktu  dalam  penyelesaian  pelayanan  publik.  Ridwan  dan  Sudrajat (2017:103),  mengatakan  bahwa  harus  adanya  jaminan  kepastian  dalam  penyelesaian proses pelayanan publik bagi pemohon layanan.
Kecamatan  Jatiuwung  Kota  Tangerang  sebagai  penyelenggara  pelayanan publik  dituntut  untuk  dapat  menyelesaikan  proses  pelayanan  administrasi kependudukan dengan cepat dan sesuai ketepatan waktu yang berlaku, mulai dari waktu permohonan hingga terbit atau selesainya dokumen kependudukan yang diproses.
Dapat  diketahui  dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa  narasumber,  bahwa untuk  penyelesaian  dalam  proses  pelayanan  dokumen  kependudukan  membutuhkan waktu  sekitar  3-4  hari  kerja,  tergantung  pada  jenis  pelayanan  yang  diproses  oleh pemohon.  Dan  cepat  atau  lamanya  proses  penyelesaian  pelayanan  tergantung  pada pemohon itu sendiri, karena ketika pemohon sudah melengkapi persyaratan yang ada maka  petugas  akan  langsung  memprosesnya  dan  untuk  batas  waktu  dalam  Standard Operating Procedure (SOP) yang diterapkan yaitu 14 hari kerja.
Dalam  pelaksanaan  pelayanan  Kecamatan  Jatiuwung  perlu  meningkatkan pelayanan dalam hal kecepatan dan ketepatan waktu penyelesaian. Karena ada beberapa pemohon  yang  merasa bahwa  penyelesaian  pelayanan  terkadang  tidak sesuai  dengan waktu  yang  telah  ditentukan.  Maka  diperlunya  peningkatan  untuk  ketepatan  dalam waktu penyelesaian agar tujuan dari adanya pelayanan dapat terlaksana dengan baik.
3. Biaya Pelayanan
Dalam  proses  pelayanan  publik  yang  perlu  diperhatikan  yaitu  keterbukaan mengenai biaya yang dikenakan kepada pemohon. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya  pungutan  liar  mengenai  proses  pelayanan  yang  terjadi  secara  personal  antara pemohon dan petugas pemberi layanan. Biaya pelayanan merupakan besaran tarif yang dikenakan  kepada  pemohon  dalam  proses  pelayanan.  Dalam  hal  ini  berarti  adanya pengeluaran biaya pada proses pembuatan dan penerimaan layanan.
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  indikator  biaya  pelayanan  dalam pelaksanaan  pelayanan  administrasi  kependudukan  sudah  dilaksanakan  dengan  baik oleh  petugas  pelayanan  dan  mendapatkan  dukungan  dari  masyarakat,  hal  tersebut terbukti  dari  hasil  wawancara  dengan  beberapa  masyarakat  yang  sedang  melakukan pelayanan  adminisrasi  kependudukan  mengatakan  bahwa  Kecamatan  Jatiuwung
sebagai penyelenggara pelayanan publik tidak membebankan biaya sepeserpun kepada masyarakat  yang  melakuakan  pelayanan  administrasi  kependudukan  atau  pelayanan dilakukan secara gratis yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013  tentang  administrasi  kependudukan  yang  menyatakan  bahwa  “pengurusan  dan p enerbitan dokumen kepedudukan tidak dipungut biaya” dan hal ini sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang.
4.  Poduk Pelayanan
Produk pelayanan yaitu hasil dari pelayanan yang akan diterima oleh pembuat layanan (pemohon). Hasil pelayanan tersebut akan mempengaruhi kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. Petugas pelayanan berusaha untuk dapat memberikan hasil yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dari  hasil  wawancara  dengan  masyarakat,  sebagai  narasumber  yang  sedang melakukan  proses  pelayanan  administrasi  kependukan  menyatakan  bahwa  produk pelayanan atau hasil dari pelayanan yang didapatkan sudah baik dan sesuai sebagaimana semestinya.
Hasil  penelitian  menunjukkan  indikator  hasil  pelayanan  pada  pelayanan adminstrasi kependudukanyang diproses di Kecamatan Jatiuwung sudah baik, karena pemohon  mendapatkan  dokumen  sesuai  dengan  apa  yang  mereka  proses  dan  hal  ini memberikan kepuasan kepada pemohon karna tidak adanya kesalahan dalam dokumen yang  diterima.  Dan  apabila  ada  kesalahan  dalam  dokumen  yang  diterbitkan,  maka petugas  akan  memeriksa  kembali  persyaratan  yang  yang  diajukan  karena  biasanya terdapat  perbedaan  data  antara  KTP  dengan  KK  pemohon.  Kemudian  pemohon  bisa mengajukan kembali data persyaratan yang terbaru agar hasil produk pelayanan sesuai dengan yang diinginkan.

## 5. Sarana dan Prasarana
Indikator sarana dan prasarana merupakan fasilitas fisik yang disediakan oleh Kecamatan  Jatiuwung  Kota  Tangerang  sebagai  penunjang  tercapainya  tujuan  dari pelayanan. Dan untuk mendukung terlaksananya pelayanan publik yang optimal maka diperlukan infrastruktur yang memadai. Ketersediaan elemen penunjang seperti sarana dan prasarana dapat memudahkan terlaksananya kegiatan yang efektif, seperti halnya pelayanan administrasi kependudukan.
Dari  hasil  wawancara  dengan  masyarakat  yang  sedang  melakukan  proses pelayanan  administrasi  kependukan  mengatakan  bahwa  sarana  dan  prasarana  yang disediakan  oleh  Kecamatan  Jatiuwung  dalam  hal  pelayanan  sudah  baik  dan  lengkap untuk mendukung terlaksanakanya pelayanan publik yang efektif.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa sarana dan prasana yang tersedia di Kecamatan Jatiuwung sudah memadai dan lengkap guna untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Dalam aspek peralatan pendukung seperti Alat Tulis  Kantor  (ATK),  printer,  perangkat  komputer,  rak  arsip  dan  sebagainya  sudah tersedia  dan  fasilitas  seperti  ruang  tunggu,  taman  bermain,  ruang  laktasi  dan  tempat parkir juga sudah tersedia dengan baik.
Kecamatan Jatiuwung dalam aspek ini juga menyediakan sarana pengaduan. Sarana  pengaduan  merupakan  fasilitas  yang  berguna  sebagai  penghubung  antara masyarakat dengan masyarakat dalam hal pengaduan ataupun saran yang berhubungan dengan  pelayanan.  Sarana  yang  disediakan  berupa  kotak  pengaduan,  nomor  telepon whatsapp dan juga bisa melalui akun instagram Kecamatan Jatiuwung. Pemohon juga bisa memberikan saran dan pengaduan melalui aplikasi Laksa dan Tangerang Live yang dikelola  oleh  pemerintah  Kota  Tangerang,  yang  nantinya  akan  diteruskan  langsung kepihak yang terkait dan ditindaklanjuti.

## 6. Kompetensi Pegawai Pelayanan
Kompetensi  pegawai pelayanan merupakan kemampuan, sikap dan perilaku petugas  dalam  membantu  pemohon  yang  melakukan  pelayanan,  yaitu  dengan menyampaikan  informasi  terkait  dengan  langkah-langkah  dan  prosedur  pelayanan secara  jelas.  Penyelenggara  pelayanan  publik  dituntut  untuk  selalu  mengutamakan kebutuhan masyarakat agar terciptanya pelayanan publik yang sesuai dengan peraturan yang  berlaku,  yaitu  dengan  mengharuskan  adanya  interaksi  antara  pemohon  dengan petugas  pemberi  layanan.  Dibutuhkannya  peran  internal  dari  pihak  pemberi  layanan untuk  dapat  menyediakan  informasi  yang  berguna  untuk  memudahkan  masyarakat dalam melakukan pelayanan di Kecamatan Jatiuwung.
Dari hasil penelitia, dapat diketahui bahwa Petugas Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang  telah  memilki  kompetensi,  pengetahuan  dan  sikap  yang  mumpuni  untuk mendukung  terlaksananya  pelayanan  publik  yang  baik,  dan  petugas  juga  mampu membantu masyarakat dalam melakukan pelayanan.
Petugas  juga  telah  berusaha  sebaik  mungkin  untuk  bisa  menjalankan  tugas dengan  baik  selama  proses  pelayanan  berlangsung.  Dan  apabila  ada  keluhan  atau pengaduan dari masyarakat mengenai kompetensi petugas pelayanan maka Kecamatan Jatiuwung  sebagai  penyelenggara  pelayanan  publik  akan  segera  menindaklanjuti  hal tersebut  sesuai  dengan  Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 dan UU No. 25 yang membahas mengenai Standar Pelayanan yang salah satunya memuat tentang kompetensi petugas pemberi pelayanan harus tepat dan sesuai dengan pengetahuan, keahlian, sikap, dan perilaku yang baik.

## Hambatan-Hambatan yang terjadi dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kecamatan Jatiuwung
Dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik  dalam  pelayanan  administrasi kependudukan di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang, muncul beberapa hambatan- hambatan yang terjadi, hambatan tersebut diantaranya:
1. Kurangnya Partisipasi Masyarakat
Dalam  pelaksanaan  pelayanan  publik  masih  banyaknya  masyarakat  yang enggan  untuk  mengurus  hal-hal  yang  berkaitan  dengan  pelayanan  apalagi  jika melibatkan  pemerintah.  Kurangnya  partisipasi  masyarakat  akan  pentingnya  atau kegunaan  dokumen  kependudukan  juga  menjadi  hambatan  dalam  pelaksanaan pelayanan publik di Kecamatan Jatiuwung.
2. Infrastruktur (Sistem)
Karena  infrastruktur  (sistem)  yang  bersifat  online  dan  pengurusan  proses pelayanan petugas menggunakan sistem yang terhubung langsung dengan dinas terkait seperti Kementrian Dalam Negeri dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang.  Adanya  beberapa  kendala  seperti  sistem  yang  down/  error  dan  jaringan internet  yang  buruk  ini  mengakibatkan  terhambatnya  pelaksanaan  pelayanan  dan menyebabkan ketidakpastian dalam waktu penyelesaian proses pelayanan.
3. Kurangnya Wawasan Masyarakat
Kurangnya  wawasan  masyarakat  mengenai  berbagai  macam  layanan administrasi yang disediakan pemerintah baik yang bersifat online ataupun offline. Hal tersebut  menyebabkan  adanya  antrian  panjang  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik.

## Upaya yang dilakukan untuk Mengatasi Permasalahan dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang
Dari beberapa hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pelayanan publik dalam  proses  pelayanan  administrasi  kependudukan,  maka  harus  ada  upaya  yang dilakukan untuk mengantisipasi hambatan yang terjadi. Adapun upaya yang dilakukan yaitu:
1. Program Mobil Wara-Wiri Merapat
Untuk  mendukung  optimalisasi  kegiatan  pelayanan  dan  agar  dapat menjangkau  seluruh  warga  di  Kecamatan  Jatiuwung,  maka  dibentuklah  inovasi  baru dalam  hal  pelayanan  administrasi  kependudukan.  Yaitu  Program  Mobil  Wara-Wiri Merapat (Mencetak Surat dengan Cepat) merupakan terobosan baru yang diluncurkan Kecamatan  Jatiuwung  Kota  Tangerang  kepada  warganya  dalam  rangka  memberikan kemudahan pelayanan administrasi kependudukan. (tangerangdaily.com)
Mobil ini melayani masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan, mulai dari mencetak Kartu Identitas Anak (KIA), elektronik Kartu Tanda Penduduk (e- KTP), Kartu Keluarga (KK), sampai surat keterangan pindah/keluar secara gratis. Hal ini bertujuan  membaantu  masyarakat  dalam  pengurusan  administrasi  kependudukan cukup didepan rumah saja tanpa harus ke kantor instansi pemerintah seperti Kecamatan atau Kelurahan.
2. Sosialisasi Layanan Sobat Dukcapil
Pengenalan  dan  pengarahan  dalam  penerapan  electronic  governance  masih terus dilakukan oleh pemerintahan Kota Tangerang. Layanan Sobat Dukcapil merupakan inovasi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  Kota  Tangerang  dalam  upaya  mendukung terlaksananya  good  governance  yang bertujuan mempermudah  masyarakatnya  dalam mengurus  dokumen  yang  berhubungan  dengan  pencatatan  sipil  ataupun kependudukan.

## D. KESIMPULAN ( CONCLUSION )
Berdasarkan  hasil  pembahasan  mengenai  Standar  Pelayanan  Publik  dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang yang mengacu pada teori menurut Ridwan dan Sudrajat yang sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:
1.  Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan  untuk  indikator  prosedur  pelayanan, Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang telah memberikan pelayanan dengan alur yang jelas dan persyaratan yang sederhana.
2.  Dalam  indikator  waktu  pelayanan  didapatkan  bahwa  dari  segi  kecepatan  dan ketepatan  dalam  proses  pelayanan  administrasi  kependudukan  perlu  ditingkatkan kembali,  karena  ada  beberapa  pemohon  yang  mengalami  keterlambatan  dalam penyelesaian pelayanan dokumen administrasi kependudukan.
3.  Indikator  biaya  pelayanan  sangat  baik,  karena  Kecamatan  Jatiuwung  tidak membebankan  biaya  seperpun  kepada  pemohon  jadi  pelayanan  administrasi kependudukan ini gratis.
4.  Standar  dalam  produk  pelayanan  merupakan  hasil  produk  pelayanan  yang  berupa dokumen kependudukan. Adapun mengenai hasil produk yang diberikan petugas sudah baik dan sesuai, sehingga pemohon merasa puas dan nyaman melakukan pelayanan di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang.
6.  Kemudian  untuk  indikator  sarana  dan  prasarana  di  Kecamatan  Jatiuwung  sudah sangat memadai hal ini didukung dengan tersedianya alat pendukung dalam melakukan pelayanan seperti peralatan komputer, ATK, rak arsip dan sebagainya.
7. Indikator kompetensi petugas pemberi layanan dapat diketahui bahwa kemampuan, sikap, dan pengetahuan petugas dalam melayanai masyarakat sudah sangat baik.
Kemudian untuk hambatan yang terjadi saat pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan  di  Kecamatan  Jatiuwung  yaitu  sistem  yang  sering  down/error, kurangnya  partisipasi  dan  wawasan  masyarakat  mengenai  layanan  administrasi  dan dokumen  kependudukan.  Adapun  upaya  yang  dilakukan  instansi  terkait  dalam permasalahan ini yaitu dibentuknya terobosan baru dalam hal pelayanan yang bernama Mobil  Wara-Wiri  Merapat  (Mencetak  Surat  dengan  Cepat).  Ini  merupakan  mobil pelayanan  keliling  yang  akan  membantu  warga  dalam  pengurusan  dokumen kependudukan. Kemudian langkah lainnya yaitu sosialisasi  pengunaan layanan Sobat Dukcapil Kota Tangerang

## DAFTAR PUSTAKA ( REFERENCES )
Abdurrakhman. (2020). PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT
KAYU AGUNG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.
http://repository.radenfatah.ac.id/6747/
Anggara, S. (2016). Ilmu Administrasi Negara. CV Pustaka Setia.
Ariyadi, A. (2020). Analisis Standar Pelayanan Minimum KTP-el Studi Di Kantor Dinas Kependudukan  Dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten  Tanjung  Jabung  Timur. http://repository.uinjambi.ac.id/5835/1/SIP160115%2C  ANALISIS  STANDAR PELAYANAN MINIMUM KTP-EL STUDI DI KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.pdf
Hasibuan, M. S. P. (2005). Dasar - Dasar Perbankan. PT Bumi Aksara. Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif. Kencana. Kriyantono,  R.  (2014).  Teori  Public  Relations  Perspektif  Barat  dan  Lokal:  Aplikasi Penelitian dan Praktik. Kencana PrenadaMedia Group.
Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi, VI(1), 1 – 18. Mukarom dan Wijaya. (2015). Manajemen Pelayanan Publik. CV Pustaka Setia.
Novianti,  R.  (2016).  Implementasi  Standar  Pelayanan  Minimal  Administrasi Kependudukan  Di  Kantor  Kecamatan  Kemranjen  Kabupaten  Banyumas. http://lib.unnes.ac.id/27594/1/3301412095.pdf
Nugroho, M., & Halik, A. (2016). Penerapan Standar Pelayanan Publik Pada Kelurahan di Wilayah Kota Kediri. JHP17 Jurnal Hasil Penelitian LPPM U\Untag Surabaya, 1(2), 251 – 266. jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17/article/view/942/836
Nurdin dan Hartati. (2019). Metodologi Penelitian Sosial. Media Sahabat Cendekia. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan, (2008).
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi Birokasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan, (2014).
Rahmawati, T. (2020). Teori Hipotesa dan Proposisi Penelitian. 2(November), 188 – 203.
Ratminto dan Winarsih. (2005). Manajemen Pelayanan. Pustaka Pelajar.
Ridwan dan Sudrajat. (2017). Hukum Aministrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik. Nuansa.
Rohayatin, O. T., Warsito, T., & Pribadi, U. (2017). Faktor Penyebab Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik dalam Birokrasi Pemerintahan. 01(01), 22 – 36. Rusla, T. M. S. (2020). Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Sawang Kabupaten Aceh Selatan.
Sinambela,  L.  P.  (2006).  Reformasi  Pelayanan  Publik:  Teori,  kebijakan  dan Implementasinya. Bumi Aksara.
Sugiyono.  (2015).  METODE  PENELITIAN  PENDIDIKAN,  Pendekatan  Kuantitatif,
Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Tangerang  daily.  (2022).  Kecamatan  Jatiuwung  Luncurkan  Layanan  Merapat  via  Mobil Wara  Wiri. https://tangerangdaily.id/berita/kecamatan-jatiuwung-luncurkan- layanan-merapat-via-mobil-wara-wiri/
Vinanda, M. F. (2017). Pelaksanaan Kepatuhan Dalam Standar Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Bantuas Kota Samarinda. Ejournal Pemerintahan Integratif, 5(4), 507 – 518. http://ejournal.pin.or.id/site/wp- content/uploads/2017/10/pin_fadly_standar_pelayanan_publik_ganjil  (10-18-17- 02-44-35).pdf
Wibowati, J. I. (2020). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan pada PT Muarakati Baru Satu Palembang. https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/jm/article/view/348/295 . Yusnia Y. (2019). Standar Pelayanan Publik dalam Pengurusan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang.
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/5878-Full_Text.pdf .
Keputusan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  Nomor  63  Tahun  2003  tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, (2003).Kriyantono, R. (2006).
Undang - Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (2009). Undang-Undang no 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, (2013). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, (2006).