## Eksistensi Nilai Lokal dalam Inovasi Pemerintah Daerah - Program Brigade Siaga Bencana (BSB) di Kabupaten Bantaeng
Ahmad Nitozi Mansur Ahmad Taufik
St. Nurmaeta
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl. Sultan Alauddin No.259, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90221 nitoziahmad@gmail.com
Received: September 24. 2019;  Revised: April 06, 2020 Accepted: April 06, 2020

## ABSTRACT
This article aims to describe the innovation of Bantaeng Local Government in the Disaster Preparedness  Brigade  program  (BSB)  and  investigating  the  existence  of  local  wisdom values  on  the  program.  The  informants  in  this  research  included  the  Head  of  Innovation and  Development  Subdivision  of  the  Regional  Development  Planning  Board,  the  Head  of Culture Division of the Education and Culture Office, Doctors assigned by the Health Office to the program, Traditional leaders and people who have benefited from the program. The data  analysis  includes  data  reduction,  data  display  and  conclusion  drawing.  The techniques  of  data  collection  used  were  in-depth  interviews,  direct  observation,  literature review and documentation. The results of this research indicate: (1) that integrated services of  the  BSB  innovation  program  in  Bantaeng  Regency  equalize  health  services  between those who live in urban areas and in remote villages, (2) Decentralization  (3) Cooperation involving  three  government  agencies  and  foreign  parties,  (4)  Involvement  of  community members, and (5) Use of information and communication technology. Furthermore, the local values  existing  on  the  local  government  innovation  in  the  BSB  program  in  Bantaeng Regency include (1) Honesty, (2) Obedience, (3) Intellectual Value and (4) Tenacity. Key Words: innovation; local wisdom values; disaster preparedness brigade program

## ABSTRAK
Artikel ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang inovasi pemerintah daerah dalam  program  Brigade  Siaga  Bencana  (BSB)  serta  mengetahui  eksistensi  nilai  lokal pada inovasi pemerintah dalam program BSB tersebut. Informan dalam  artikel ini ialah Kasubag Inovasi dan Pengembangan Bappeda, Kabag Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,  dokter  yang  ditugaskan  oleh  Dinas  Kesehatan  pada  program  BSB, Pemangku  adat,  serta  masyarakat  yang  pernah  merasakan  manfaat  dari  program  BSB tersebut.  Analisis  data  yang  digunakan  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan  kesimpulan.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  wawancara  mendalam, observasi  langsung,  kajian  pustaka  dan  dokumentasi.  Hasil  penelitian  ini mengindikasikan: (1) Bahwa layanan terintegrasi program inovasi Brigade Siaga Bencana di  Kabupaten  Bantaeng  menyetarakan  pelayanan  kesehatan  antara  yang  tinggal  di perkotaan  dan  di  pelosok  Desa,  (2)  Desentralisasi  (3)  Pemanfaatan  kerjasama  yang melibatkan tiga instansi pemerintah serta pihak asing, (4) Pelibatan anggota masyarakat, dan  (5)  Pemanfaatan  Teknologi  komunikasi  dan  informasi.  Kemudian,  eksistensi  nilai-

## Gorontalo

## Journal of Government and Political Studies
Volume 3 -  NO. 1 – April 2020
P-ISSN: 2614-2120   E-ISSN: 2614-2104
nilai  lokal  pada  inovasi  pemerintah  daerah  dalam  program  inovasi  Brigade  Siaga Bencana di Kabupaten Bantaeng terlaksana berdasarkan nilai yang ditemukan, yaitu: (1) Nilai Kejujuran, (2) Nilai Kepatutan, (3) Nilai Cendekia dan (4) Nilai Keteguhan.
Kata Kunci : inovasi; nilai lokal; program brigade siaga bencana

## 1. PENDAHULUAN
Otonomi  daerah  memberikan  kesempatan  bagi  daerah  untuk  mengatur Pemerintahan  daerah  sendiri  .  Hal  ini  memicu  munculnya  inovasi  di  beberapa daerah. Pemerintah pusat mengadakan kompetisi dalam hal inovasi daerah yang diberi nama ”Innovative Government Awards (IGA)” . Dengan demikian kompetisi yang  diadakan  oleh  KEMENDAGRI  ini  akan  semakin  memacu  dan  menjadi support  eksternal  dari  pemerintah  daerah  dalam  berinovasi  agar  dapat memajukan  dan  mensejahterakan  masyarakatnya  sehingga  menambah  daya saing bagi daerah tersebut. (Rahmawati, dkk, 2014).
Sedermayanti dalam Marom (2015:54) menyatakan bahwa inovasi meliputi penciptaan sesuatu  yang  tidak  ada  saat ini  dan  dapat  berupa  penciptaan  kecil atau sesuatu yang monumental. Secara khusus inovasi di dalam lembaga publik bisa  didefinisikan  sebagai  penerapan  (upaya  membawa)  ide-ide  baru  dalam implementasi,  dicirikan  oleh  adanya  perubahan  langkah  yang  cukup  besar, berlangsung  cukup  lama  dan  berskala  cukup  umum  sehingga  dalam  proses implementasinya  berdampak  cukup  besar  terhadap  perubahan  organisasi  dan tata hubungan organisasi (Salahuddin. dkk, 2017:7). Strategi  inovasi  dalam  pemerintahan  menurut  Sangkala  (dalam  M.  Tahir dan  Harakan,  2015:284),  yaitu:  (a)  Layanan  terintegrasi,  dimana  sektor  publik menawarkan peningkatan sejumlah layanan, warga memiliki harapan yang tidak sederhana  dimana  warga  meminta  layanan  yang  disediakan  disertai  dengan kenyamanan.  (b)  Desentralisasi  pemberian  dan  monitoring  layanan  lebih  dekat dengan  masyarakat  dan  biasanya  membentuk  kepastian  terhadap  tingkat permintaan  yang  tinggi  sehingga  meningkatkan  kepuasan  masyarakat  atau pelaku bisnis. (c) Pemanfaatan kerjasama, bermakna sebagai pemerintahan yang inovatif  untuk  memenuhi  peningkatan  pemenuhan  agar  lebih  efisien  dalam pemberian  layanan  publik,  lebih  kolaboratif  antar  organisasi  dan  juga  terjadi kerjasama  antara  publik  dan  swasta.  (d)  Pelibatan  warga  Negara.  Kewenangan pemerintah yang inovatif harus merealisasikan peran-peran pentingnya dengan mendorong  peran  warga  untuk  berpartisipasi  dalam  mendorong  perubahan.  (e) Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.
Inovasi  sendiri  telah  ada  landasan  hukumnya  dalam  UU  No.  23  Tahun 2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  Bertajuk  Inovasi  Daerah.  Dari  Pasal  386 hingga  pasal  390  UU  23/2014.  Inovasi  yang  dimaksud  adalah  semua  bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bentuk pembaharuan antara lain penerapan hasil ilmu pengetahuan dan teknologi dan temuan  baru  dalam  penyelenggaraan  pemerintahan.  Begitu  pun  dengan pelestarian  dan  pemajuan  kebudayaan  berdasarkan  Undang  Undang  No.  5 Tahun  2017  Tentang  Pemajuan  Kebudayaan  pasal  1,  yaitu  pemerintah  daerah dengan kewenangannya sebagai pemimpin melaksanakan otonomi daerah untuk mengidentifikasi,  mendata,  menjaga,  memberdayakan,  dan  mempublikasikan kearifan  lokal  atau  nilai  nilai  lokal  untuk  mengetahui  dan  menjaga eksistensinya.
Moendardjito  (dalam  Hendar,  2012)  mengatakan  kearifan  lokal  adalah kecerdasan yang bersifat lokalitas yaitu mampu bertahan dari pengaruh budaya
luar.  Artinya  pergesekan  budaya  yang  masuk  dari  luar  disebabkan  oleh  salah satu  dampak  globalisasi  mampu  teranulir  sehingga  efek  yang  disebabkan budaya  luar  tidak  menggeser  posisi  lokalitas  itu  sendiri  didukung  oleh kesadaran  masyarakat  terhadap  pentingnya  identitas  suatu  daerah  ( local genius ).  Tak  hanya  itu,  transformasi  nilai  budaya  juga  harus  dilakukan  agar nilai  nilai  budaya  mampu  beradaptasi  dengan  konteks  kekinian  saat  ini  dan tidak ketinggalan zaman (Yunus dalam M. Tahir, 2017).
Rahim  (dalam  Idris,  2015:241)  menjelaskan  bahwa  menurut  Toriolo,  yang menentukan  manusia,  berfungsi  dan  keterlibatan  sifat  manusia,  sehingga manusia menjadi manusia (nilai budaya Bugis-Makassar). Nilai budaya disebut sebagai nilai inti yang harus melakukan perannya dalam kegiatan, keduanya di antaranya  individu dan  lembaga  kemasyarakatan  adalah:  1.  Lempu’  =  Jujur (Honesty,  Credibility)dalam  bahasa  Indonesia  artinya  jujur,  sama  dengan  lurus sebagai  lawan  dari  bengkok.  Dalam  berbagai  konteks  kata  ini  berarti  ikhlas, benar,  baik  atau  adil.  Sehingga  lawan  katanya  adalah  culas,  curang,  dusta, khianat,  seleweng,  buruk,  tipu,  aniaya,  dan  semacamnya.  Arti  ini  dapat dipahami ketika ditemukan kata lempu’ dalam ungkapan -ungkapan Bugis atau Lontara. Berbagai cara pula lontara menerankan kejujuran itu. Ketika Tociung, cendekiawan  Luwu,  diminta  nasihatnya  oleh  calon  raja  (Datu)  Soppeng,  La Manussa’ Toakkarangeng, beliau menyatakan ada empat perbuatan jujur, yaitu (a)  memaafkan  orang  yang  berbuat  salah  kepadanya;  (b)  dipercaya  lalu  tak curang,  artinya  disandari  lalu  tak  berdusta;  (c)  tak  menyerakahi  yang  bukan haknya; (d) dan tidak memandang kebaikan kalau hanya buat dirinya, baginya baru dinamakan kebaikan jika dinikmati bersama
2.  Asitinajang  =  Kepatutan  (Proper)  dalam  bahasa  Indonesia  artinya Kepatutan,  kepantasan,  kelayakan,  kata  ini  berasal  dari  tinaja  yang  berarti cocok, sesuai, pantas atau patut. Lontara mengatakan : ”Duduki kedudukanmu, tempati tempatmu. Ade’ wari’ (adat pembedaan) pada hakikatnya mengatur agar segala sesuatu berada pada tempatnya. Mengambil sesuatu dari tempatnya dan meletakkan  sesuatu  pada  tempatnya,  termasuk  perbuatan  mappasitinaja.  Nilai kepatutan  ini  erat  hubungannya  dengan  nilai  kemampuan  (makamaka) jasmaniah  dan  ruhaniah.  Penyerahan  atau  penerimaan  sesuatu,  apakah  itu amanat  atau  tugas,  haruslah  didasarkan  atas  kepatutan  dan  kemampuan. Makamaka  lebih  banyak  menekankan  penampilan  bagi  pemangku  tanggung jawab.
3.  Reso  Acca  =  Kepandaian  (Proficiency,  Intelectual)  Acca  :  dalam  bahasa Indonesia  berarti  kepandaian  atau  kepintaran  dapat  dipahami,  baik  dalam  arti positif maupun negatif. Padahal acca bukan pandai atau pintar tetapi cendekia atau  intelek,  (cendekia  dari  Sangsekerta,  kearifan  dari  bahasa  Arab).  Lontara juga menggunakan kata nawa-nawa yang berarti sama dengan acca. Jadi orang mempunyai  nilai  acca  atau  nawanawa  oleh  lontara  disebut  Toacca, Tokenawanawa  atau  Pannawanawa,  yang  dapat  diterjemahkan  menjadi cendekiawan, intelektual, ahli pikir atau ahli hikmah arif. Pengertian ini masih perlu  dijelaskan  guna  membantu  kita  memahami  nilai  kecendekiaan  yang dikemukakan  oleh  lontara.  Tociung  menyebutkan  bahwa  cendekiawan (toakenawanawa) mencintai perbuatan dan kata yang benar, waktu menghadapi kesulitan  dia  memikirkannya  kembali,  dan  berhati-hati  melaksanakan  segala sesuatu.
4. Getteng= Keteguhan (Firm) dalam bahasa Indonesia artinya teguh, kata inipun  berarti  tetap-asas  atau  setia  pada  keyakinan,  atau  kuat  dan  tangguh dalam pendirian, erat memegang sesuatu. Sama halnya dengan nilai kejujuran, nilai kecendekiaan dan nilai kepatutan, nilai keteguhan ini terikat pada makna yang  positif.  Ini  dinyatakan  oleh  To  Ciung  Maccae  ri  Luwu  bahwa  empat perbuatan  nilai  keteguhan  (a)  Tak  mengingkari  janji,  (b)  tak  mengkhianati kesepakatan, (c) tak membatalkan keputusan, tak mengubah kesepakatan, dan (d) jika berbicara dan berbuat, tak berhenti sebelum rampung. Dalam perjanjian persahabatan negara-negara Bugis-Makassar yang masih tetap diakui bersama, antara  lain  ditetapkan  :  ”bahwa  barangsiapa  yang  lebih  dahulu  menemukan suatu  jalan  yang  lebih  baik,  maka  berjanjilah  siapa-siapa  yang  menemukan kebajikan  itu  lebih  dahulu  supaya  memberitahukannya  kepada  raja-raja lainnya. Perjanjian inilah yang menjadi dasar penerimaaan Raja Bone dan raja- raja  Bugis  lainnya.  Akan  tetapi  setelah  beliau  mengumumkan  keislamannya ternyata  rakyat  Bone  menolak  seruan  beliau.  Ini  terjadi  pada  waktu  baru  saja tiga  bulan  beliau  bertakhta.  Atas  penolakan  ini,  beliau  melepaskan kedudukannya,  lalu  pergi  ke  Pattiro,  di  negeri  mana  beliau  dahulu  sebagai Arung  yang  memerintah  (Arung  Pattiro).  Rakyat  di  sini  pun  menolak  dakhwah Islamiah  yang  disampaikan  beliau,  kemudian  beliau  berangkat  ke  Tallo,  Gowa; dan  dari  sini  beliau  ke  Bantaeng  untuk  berdiam  disitu.  Di  sinilah  beliau mangkat, sehingga beliau disebut Matinroe ri Bantaeng.
Menurut  Putra  (2014),  dalam  peneliti annya  yang  berjudul  “Demokrasi  To - Manurung Falsafah Politik Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan”. Berkenaan dengan nilai politik Tomanurung, nilai-nilai budaya di sini dimaknai sebagai pandangan, pendapat atau keyakinan yang menjadi alat untuk menentukan baik-buruknya, benar-tidaknya  siasat,  aktivitas,  sistem,  dan  struktur  yang  menyangkut kehidupan  orang  banyak.  Disisi  lain,  dua  tahun  setelahnya  Nurhaq  (2016) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Inovasi Layanan Kesehatan Bebas Retribusi  di  Kabupaten  Bant aeng”.  Hasil  penelitiannya  BSB  (Brigade  Siaga Bencana) merupakan  sebuah  layanan kesehatan  dengan  sistem  mobile  dan sistem  jemput  bola  pasien  dengan menghubungi call center 119 atau telepon (0413-21408) beroperasi selama 24 jam secara gratis.
Secara umum faktor yang mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaannnya ialah unsur masukan meliputi tenaga medis, dana dan sarana yang  tersedia  sesuai  kebutuhan,  lalu  unsur  lingkungan  meliputi  kebijakan, organisasi  dan  manajemen,  dan  unsur  proses  meliputi  tindakan  medis  dan tindakan  non  medis  sesuai  standar  profesi  yang  telah  ditetapkan.  Setahun berikutnya  Al  G azali  (2017)  melakukan  penelitian  yang  berjudul  “ Analisis Pelaksanaan  Pembangunan  Fisik  di  Kabupaten  Bantaeng ”  dan  hasilnya  ialah pembangunan  Rumah  Sakit  di  Kabupaten  Bantaeng  merupakan  salah  satu wujud  pengelolaan  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  secara  berkesinambungan untuk terciptanya hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam merealisasikan  pembangunan  fisik  di  Kabupaten  Bantaeng  sebagai  bagian  dari inovasi pemerintah daerah di Kabupaten Bantaeng.
Adapun  tujuan  artikel  ini  untuk  mengetahui  gambaran  inovasi  program Brigade  Siaga  Bencana,  serta  mengetahui  eksistensi  nilai  lokal  dalam  program BSB  yang  merupakan  inovasi  berbasis  pelayanan  publik  di  bidang  kesehatan yang ada di Kabupaten Bantaeng.

## 2. METODE
Penelitian  untuk  artikel  ini  direncanakan  dan  dilakukan  kurang  lebih selama  2  Bulan  di  3  instansi  di  Bantaeng,  yakni  Dinas  Pendidikan  dan Kebudayaan,  Dinas  Kesehatan,  dan  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah dengan  pertimbangan  lokasi  penelitian  di  daerah  tersebut  berkaitan  dengan penelitian  yang  akan  dilakukan  untuk  mendapatkan  informasi  dan  data yang bersifat objektif dan menyeluruh serta mendalam.
Penelitian menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan  adalah  wawancara  mendalam,  studi  dokumen,  pengamatan lapangan.  Data  primer  yang  berasal  dari  sampel  informan  untuk  wawancara mendalam  ditetapkan  dengan  metode purposive sampling, yaitu  orang-orang yang  dianggap  memang  mengetahui  secara  persis  terkait  dengan  gambaran program inovasi BSB serta eksistens nilai lokal dalam program tersebut.
Informan  dalam  penelitian  ini  ialah  Kasubag  Inovasi  dan  Pengembangan Bappeda,  Kabag  Kebudayaan  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan,  dokter  yang ditugaskan  oleh  Dinas  Kesehatan  pada  program  BSB,  Pemangku  adat,  serta masyarakat  yang  pernah  merasakan  manfaat  dari  program  BSB  tersebut. Sementara  data  sekunder  yang  dikaji  dan  dianalisis  berupa  kajian  pustaka tentang  BSB  yang  berjudul  : “ Napak  Tilas  The  New  Bantaeng  dalam  Bingkai Brigade Siaga Bencana” .
Analisis  data  yang  digunakan  yaitu  reduksi  data,  penyajian  data,  dan penarikan  kesimpulan.  Teknik  pengumpulan  data  dengan  wawancara mendalam, observasi langsung, kajian pustaka dan dokumentasi

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada  penelitian  ini  ada  beberapa  indikator  untuk  mengetahui  gambaran program BSB dan eksistensi nilai lokal dalam program tersebut. Untuk melihat gambaran  program  BSB  adapun  indikatornya,  layanan  terintegrasi, desentralisasi, pemanfaatan kerjasama, pelibatan warga Negara, serta teknologi komunikasi dan informasi sebagai tolak ukur gambaran BSB ini beroperasi. Dan adapun nilai lokal yang ingin diketahui eksistensinya dalam program BSB, yaitu nilai kejujuran nilai cendekia, nilai keteguhan, dan nilai kepatutan. Pada  tahun  2008,  status  dan  derajat  kesehatan  di  Kabupaten  Bantaeng masih rendah. Beberapa indikator antara lain, angka kematian ibu (AKI) angka kematian  Bayi  (AKB).  angka  kasus  gizi  buruk.  dan  lain-lain,  sehingga  program inovasi kemudian hadir di Kabupaten Bantaeng. Seperti beberapa kasus-kasus yang telah di jelaskan di atas ternyata selain kelompok yang miskin, perempuan juga sangat rentan terhadap masalah kesehatan. Dan masih sangat banyak lagi persoalan-persoalan kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat secara umumnya apalagi yang berada di daerah terpencil dan mempunyai akses yang sangat sulit untuk ditempuh, hal ini menunjukkan bahwa selain kesehatan dan kemiskinan ada hal lain yang sangat krusial untuk di perhatikan yaitu mengenai akses. Tepat pada tahun 2009, akses menjadi hal fokus pemerintah pada saat itu. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pemerintah dalam melaksanakan tugas sebagai  pelayan  masyarakat  sangat  perlu  diperhatikan,  selain  karena  adanya beberapa masalah yang ditunjukkan di atas, ternyata ada masalah yang sangat urgen,  yakni  akses  untuk  melaksanakan  program  Brigade  Siaga  Bencana  atau (BSB).
Berdasarkan  PERDA  Kabupaten  Bantaeng  No.  7  Tahun  2009  Tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten Bantaeng  BSB  hadir  sebagai  program  inovasi  peningkatan  angka  kesehatan  di Kabupaten  Bantaeng.  Pelayanan  kesehatan  terhadap  kelompok  tersebut  sulit terlaksana  karena  berbagai  faktor  yang  menjadi  penghambat.  Faktor  paling dominan  ialah  kondisi  geografis  dan  topografis  wilayah,  sehingga  akses masyarakat  terhadap  pelayanan  kesehatan  sangat  minim.  Bagi  Kecamatan dengan aksesibilitas rendah, jarak dan waktu tempuh menuju sarana kesehatan terdekat  mencapai  60  sampai  90  menit.  Sementara  untuk  kasus  berat  yang memerlukan  penanganan  bersifat  spesialistik  waktu  tempuh  terjauh  wilayah Kabupaten  Bantaeng  dengan  Rumah  Sakit  Umum  Daerah  (RSUD)  adalah  45 menit.
Beberapa  program  dalam  inovasi  Brigade  Siaga  Bencana  (BSB)  tidak  lain adalah  peningkatan  layanan  kesehatan  melalui  program  yang  ada  seperti penanggulangan  kemiskinan  dan  kelaparan  sebagai  bentuk  perhatian pemerintah  terhadap  masyarakat  kelas  ekonomi  ke  bawah,  mengurangi kematian balita dan resiko ibu melahirkan serta mengandung, serta memastikan kelestarian  lingkungan  hidup  sebagai  salah  satu  program  kebersihan  baik  di rumah maupun di sekitar. Hal ini dilakukan untuk memastikan air minum yang layak demi kesehatan lingkungan dan hal-hal lainnya.
Selain  itu,  faktor  ekonomi  dan  sosial  budaya  mempengaruhi  pengambilan keputusan  dalam  menentukan  pelayanan  kesehatan.  Kondisi  ini  menyebabkan kasus resiko tinggi Ibu melahirkan yang membutuhkan penanganan segera juga mengalami keterlambatan. Hal ini diperburuk dengan kondisi lingkungan tinggal dengan  faktor  resiko  rawan  penyakit  seperti  daerah  kumuh  dan  tertinggal, rawan  banjir,  dan  sanitasi  kesehatan  yang  tidak  memadai.  Seperti  kasus kesehatan  yang  disebabkan  yakni  infeksi  dan  berbasis  lingkungan  seperti tubercolosis, demam berdarah dengue (DBD), serta diare sangat mudah ditemui. Kehadiran dari program inovasi BSB ini dimulai sejak awal kepemimpinan bupati Nurdin Abdullah, tetapi pada awal pengoperasiannya seluruh masyarakat Bantaeng masih belum mengetahui kehadiran dari BSB. Dengan hadirnya BSB, mempermudah  akses  kesehatan  seluruh  lapisan  masyarakat  Bantaeng  mulai dari  yang  tinggal  di  wilayah  perkotaaan  hingga  di  wilayah  terpencil  Kabupaten Bantaeng.  Hanya  dengan  menghubungi  call  center  di  119  tim  BSB  akan langsung  menuju  lokasi  yang  membutuhkan  pertolongan  terkait  kesehatan ditambah  dengan  keunggulannya,  pasien  yang  dalam  kondisi  gawat  darurat, dokter dapat melakukan tindakan medis langsung di BSB mobile. Namun salah satu  kendala  dalam  BSB  yaitu  teknologi  komunikasi.  Jika  komunikasi  pada wilayah yang membutuhkan BSB terganggu, informasi terkait masyarakat yang membutuhkan pertolongan kesehatan tidak tersampaikan dengan cepat.     . Langkah kunci yang harus disepakati adalah komitmen dan integritas dari para stake  holder pemberi  pelayanan  kesehatan.  Kegiatan  yang dilakukan  BSB berdasarkan visi yaitu mewujudkan Bantaeng sehat, mandiri, berkualitas pada Tahun  2015.  Visi  ini  dilaksanakan  melalui  misi  yaitu:  Pemerataan  dan peningkatan  kualitas  dan  mutu  pelayanan  Brigade  Siaga  Bencana  (1) Meningkatkan  mutu,  sarana  dan  prasarana,  pelayanan  Brigade  siaga  Bencana (2)  Meningkatkan  sistem  informasi  kesehatan  (3)  Pemerataan  dan  perluasan jangkauan.
Dalam  proses  pengusulan  dan  perumusan  program  inovasi  Brigade  Siaga Bencana  (BSB)  ini,  pemerintah  Kabupaten  Bantaeng  tidak  luput  melibatkan tokoh  masyarakat  seperti,  pemangku  adat,  tokoh  pemuda,  tokoh  perempuan, tokoh  agama,  dan  orang-orang  yang  paham  terkait  nilai-nilai  lokal  itu  sendiri. Hal ini dimaksudkan agar proses kerja dan standar prosedur dalam cara kerja BSB tidak meninggalkan adat-adat, budaya dan nilai yang dianut dalam sistem bermasyarakat di Kabupaten Bantaeng.
Hasilnya, program BSB ini hadir tidak hanya sebagai usulan dari kacamata pemerintah  melihat  rendahnya  angka  kesehatan,  tetapi  juga  berdasar  dari masukan-masukan  masyarakat  sebagai  bentuk  aspirasi  dan  harapannnya kepada  pemerintah  dalam  pemberian  pelayanan  dan  kenyamanan  namun bersesuaian  dengan  adat  istiadat  dari  nilai  lokal  yang  di  anut  masyarakat Bantaeng.
Inovasi    program  BSB  tidak  disusun  oleh  instansi  pemerintah  saja,  tapi melibatkan  pula  masyarakat  seperti  tokoh  masyarakat,  tokoh  agama,  tokoh pemuda,  tokoh  perempuan,  dan  masyarakat  yang  dianggap  berpengaruh lainnya. Pembentukan BSB ini tidak serta merta langsung ada begitu saja, tetapi melalui  proses  sosialisasi,  pegenalan  terhadap  masyarakat,  pelibatan,  dan pemanfaatan  teknologi  dan  informasi  dalam  penyebarannya.  Adapun masyarakat  yang  terlibat  langsung  diajarkan  bagaimana  pencegahan tumbuhnya  bibit  bibit  penyakit  serta  penanganan  beberapa  penyakit  seperti diare,  penyakit  menular,  dan  penyakit  penyakit  lain  yang  tumbuh  bebas  di tengah  tengah  masyarakat.  Adapun  pendidikan  sejak  dini  tentang  pentingnya kesehatan  oleh  BSB  yang  di  adakan  di  rana  sekolah  formal,  lingkungan pemerintah, lingkungan masyarakat serta pada perangkat Pemerintahan. Hal ini dilakukan  sebagai  sarana  aspirasi  pemerintah  agar  diketahui  masalah  yang dihadapi dan tindakan apa yang harus dilakukan.
Nilai-nilai positif dari nilai lokal yang menjadi bagian dari perumusan BSB ini  dapat  ditemui  dalam  proses  kerjanya  di  lapangan.  Nilai  nilai  lokal  tersebut secara  tersirat  menjadi  sebuah  Standar  Operasional  (SOP)  Standar  Pelayanan Minimal  (SPM),  Standar  Pelayanan  Publik  (SPP)  dalam  aturan  operasi  BSB  di lapangan.
Masyarakat  dan  tokoh  masyarakat  diundang  oleh  pihak  BAPPEDA  untuk membicarakan  terkait  nilai  lokal  yang  dimasukkan  ke  dalam  program  inovasi BSB sebagai nilai nilai yang harus dijaga dan dilestarikan. Respon masyarakat sangat  menerima  dengan  baik  terkait  hadirnya  program  ini,  walaupun  progres dari program BSB memerlukan waktu yang tidak sebentar untuk beradaptasi di masyarakat  seperti  saat  sekarang  ini.  Program  BSB  mengandung  banyak  nilai positif di masyarakat, seperti pada saat dibutuhkannya masyarakat hanya perlu menelepon  di call  center 119  tidak  perlu  lagi  membawanya  ke  PUSKESMAS. Dimana  keunggulan  dari  BSB  itu  sendiri  memiliki  peralatan  yang  lengkap dengan  tersedianya  perawat  dan  dokter  yang  selalu  bersiaga  jika  ada  yang membutuhkan  jasa  BSB,  berbeda  dengan  PUSKESMAS  dengan  peralatan  yang masih  seadanya  dan  minimnya  tenaga  medis  yang  menangani  pasien.  Selain tokoh masyarakat, perangkat Desa, Dusun, dan yang lainnya yang lebih paham, memberikan  pemahaman  kepada  masyarakat  yang  belum  paham.  Di  tambah teknologi  untuk  menyebarkan  informasi  dan  persepsi  masyarakat  bahwa hadirnya BSB mobile adalah sebuah layanan kesahatan dengan gratis retribusi yang naungi langsung oleh PEMDA Kabupaten Bantaeng dan juga mobil BSB itu
adalah  hasil  dari  bantuan  Jepang  kepada  Pemerintah  Kabupaten  Bantaeng sebagai  investasi  peningkatan  pelayanan  kesehatan.  Terkhusus  di  Masyarakat adat Onto masih ada beberapa warga bertahan dengan metode obat tradisional sekalipun penyakit yang dialami membutuhkan perawatan medis. Adapun nilai lokal  yang  terkandung  di  dalam  inovasi  BSB  itu  sendiri  contohnya  ialah sipakatau atau  memanusiakan  manusia  dalam  proses  beroperasinya.  Adapun nilai nilai yang lain seperti nilai kerjasama antara tim yang bertugas dalam BSB maupun antara masyarakat dengan program itu sendiri. Dan juga dalam proses perencanaan  program  inovasi  BSB  seluruh  pihak  masyarakat  termasuk pemangku adat masyarakat adat Onto dalam hal ini KH menerima program BSB dengan  baik  dan  hanya  orang  orang  yang  belum  paham  yang  tidak  menerima program tersebut sepenuhnya.
Terlaksananya  program  Brigade  Siaga  Bencana  ini  tidak  berlangsung tersosialisasikan  begitu  saja  menyeluruh  kepada  masyarakat,  hal  ini  terjadi karena proses sosialisasi tidak langsung dari rumah ke rumah sehingga masih ada beberapa kalangan masyarakat yang belum mengetahui kehadiran program ini.  Namun  seiring  berjalannya  waktu  proses  sosialisasi  tidak  hanya  melalui program program pencerahan ataupun dari pemerintah secara formal melainkan dari  pelaksanaan  program  ini,  masyarakat  akan  paham  karena  bicara  dari mulut  ke  mulut warga  serta  keluarga  ataupun tetangga yang  berada  di  sekitar pasien  yang  ditangani  oleh  pegawai  Brigade  Siaga  Bencana,  selain  itu  juga masyarakat sangat mengharapkan kehadiran program ini dapat terlaksana dan bertahan  sekalipun  Pemimpin  Daerah  terganti,  selain  itu  masyarakat  juga mengharapkan  program  ini  berkembang  seperti  pengaktifan  postu  dan puskesmas  baik  desa  ataupu  kecamatan  aktif  dan  ada  petugas  seperti  Dokter ataupun  perawat  yang  siaga  24  Jam  agar  akses  kesehatan  lebih  mudah terjangkau.
Adapun  layanan  dalam  program  BSB  ini  sangat  memadai  sebagaimana yang  tertuang  UU  No.  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  Bertajuk Inovasi Daerah dimana peinigkatan kualitas pelayanan dan peralatan yang ada harus mampu menunjang kebutuhan masyarakat atas kualitas pelayanan yang memadai  .  Program  ini  ditunjang  oleh  ketersediaan  alat  yang  lengkap  dan  tim medis  yang  selalu  siaga  layaknya  di  Rumah  Sakit  umum,  jika  sewaktu  waktu ada  masyarakat  yang  menghubungi  di call  centre 119  dan  juga  jika  pasien sangat membutuhkan perawatan, tidak ada proses administrasi yang memakan waktu  cukup  lama  untuk  menindaklanjuti  kondisi  pasien  yang  membutuhkan perawatan secepat mungkin.
Jadi,  layanan  terintegrasi  terkait  program  inovasi  BSB  jika  melihat pelayanan  publik  yang  diberikan  program  ini  mewakili  harapan  masyarakat yang  tidak  sederhana  dan  kenyamanan  yang  diterima  oleh  masyarakat terpenuhi dalam proses pelaksanaannya.
Berdasarkan Buku “ Napak Tilas The New Bantaeng dalam Bingkai Brigade Siaga Bencana (BSB) ” sebagai ref erensi peneliti dan temuan peneliti yang ada di lapangan,  kehadiran  BSB  sebagai  strategi  pemerintah  untuk  meningkatkan pelayanan  kesehatan  serta  permintaan  layanan  kebutuhan  masyarakat  yang harus  terpenuhi  sekalipun  itu  d  daerah  terpencil,  pemerintah  menempatkan  5 posko  utama  Brigade  Siaga  Bencana  yang  tersebar  di  5  wilayah  di  Kabupaten Bantaeng.  Adapun  5  wilayah  tersebut  ialah  di  Kecamatan  Bissappu  untuk menangani wilayah Bantaeng Barat hingga di perbatasan Kabupaten Jeneponto,
Kecamatan  Ulu  Ere  menangani  di  wilayah  Bantaeng  Utara  hingga  berbatasan pada  wilayah  pegunungan  Kabupaten  Jeneponto,  di  wilayah  Kecamatan Bantaeng  atau  pusat Kota  Kabupaten  Bantaeng,  menangani wilayah  perkotaan hingga pinggiran Kota Bantaeng, di Kecamatan Pa’jukukang menangani wilaya h Bantaeng  Timur  hingga  di  perbatasan  Kabupaten  Bulukumba,  dan  di Kecamatan  Tompo  Bulu  menangani  wilayah  bagian  pegunungan  Bantaeng hingga di wilayah yang berbatasan dengan pegunungan Kabupaten Bulukumba. Program BSB ini tidak hanya memenuhi permintaan masyarakat Bantaeng saja,  melainkan  juga  dirasakan  manfaatnya  bagi  masyarakat  kabupaten  lain yang  berbatasan  langsung  dengan  Kabupaten  Bantaeng,  seperti  di  Kecamatan Taroang,  Kabupaten  Jeneponto  dan  di  Kecamatan  Gantarang,    Kabupaten Bulukumba.
Dalam  UU  No.  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  Bertajuk Inovasi  Daerah  efisiensi  dan  efektifitas  pelayanan  bersesuaian  dengan monitoring  langsung  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  terkait  pemenuhan permintaan  masyarakat  Bantaeng  dengan  hadirnya  5  posko  utama  Brigade Siaga  Bencana  yang  ada  untuk  membentuk  kepastian  terkait  permintaan yang tinggi  sehingga  meningkatkan  kepuasan  masyarakat  Kabupaten  Bantaeng. Tidak hanya itu, kepuasan yang diterima masyarakat yang tinggal di perbatasan Kabupaten Bantaeng juga merasakan manfaat di bidang kesehatan dari program BSB ini. Bupati  Bantaeng  bekerja  sama  dengan  beberapa  instansi  Pemerintah Daerah  yaitu  Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  sebagai  Dinas  yang berkordinasi dan bergerak di bidang pendidikan seperti sekolah melalui program penanganan  sejak  dini    dan  pelestarian  nilai  lokal  sebagai  bagian  perumusan dari program BSB, Dinas Badan Pembangunan Daerah sebagai perencanaan dan pengembangan inovasi BSB menjadi inovasi yang telah diterapkan di Kabupaten Bantaeng dan masih berlangsung hingga sampai saat ini, dan Dinas Kesehatan sebagai kordinasi pelaksana dan aktor dari program BSB.
Tidak  hanya  itu,  aparat  yang  berwenang  juga  terlibat  mengambil  peran dalam  berjalannya  program  inovasi  BSB  ini  sebagai  pengamanan  perjalanan ketika  BSB  sedang  beroperasi  di  jalan.  Bantuan  langsung  dari  kerjasama pengusaha  Jepang  dengan  Gubernur  Sulawesi  Selatan  yang  pada  saat  itu menjabat sebagai Bupati Bantaeng diberikan berupa mobil yang digunakan BSB untuk beroperasi.
Tidak  hanya stake  holder dan  investasi  asing  yang  terlibat  dalam perencanaan  program  BSB,  tetapi  tokoh  masyarakat  maupun  pemangku masyarakat  adat  ikut  berperan  dalam  prosesnya.  Respon  masyarakat  sangat menerima  dengan  baik  terkait  hadirnya  program  ini,  walaupun  progres  dari program  BSB  memerlukan  waktu  yang  tidak  sebentar  untuk  beradaptasi  di masyarakat seperti saat sekarang ini.
Program BSB mengandung banyak nilai positif di masyarakat, seperti pada saat dibutuhkannya masyarakat hanya perlu menelepon di call center 119 tidak perlu  lagi  membawanya  ke  PUSKESMAS.  Dimana  keunggulan  dari  BSB  itu sendiri memiliki peralatan yang lengkap dengan tersedianya perawat dan dokter yang  selalu  bersiaga  jika  ada  yang  membutuhkan  jasa  BSB,  berbeda  dengan PUSKESMAS  dengan  peralatan  yang  masih  seadanya  dan  minimnya  tenaga medis  yang  menangani  pasien.  Selain  tokoh  masyarakat,  perangkat  Desa,
Dusun,  dan  yang  lainnya  yang  lebih  paham,  memberikan  pemahaman  kepada masyarakat yang belum paham.
Pada proses pengenalan program BSB, masyarakat diberikan berupa buku yang  berjudul  “Napak  Tilas The  New  Bantaeng dalam  Bingkai  Brigade  Siaga Bencana  (BSB)”  oleh  instansi  Bappeda  sebagai  bahan  bacaan  untuk mensosialisasikan program BSB ini kepada masyarakat.
Demikian  pula  untuk  menjamin  kelangsungan  pelayanan  dibentuk jaringan informasi dan komunikasi antara PUSKESMAS dan jejaringnya dengan pihak  BSB  sehingga  dapat  terbentuk  sistem  pelayanan  untuk  mendapatkan informasi  tentang  program  pemerintah,  maka  dilakukan  sosialisasi  kepada seluruh  masyarakat  tentang  program  BSB  dan  cara  menghubungi  BSB call center di 119.
Teknologi  komunikasi  dan  informasi  menjadi  hal  yang  penting  dalam program  BSB  ini,  karena  tim  BSB  yang  akan  beroperasi  harus  mengetahui informasi  tentang  keluhan  pasien,  kondisi  pasien,  lokasi  pasien  untuk mempersiapkan  semua  keperluan  yang  dibutuhkan  dalam  perawatan  yang dilakukan kepada pasien.
Nilai kejujuran dalam proses perumusan program BSB menjadi hal utama, karena  program  ini  bergerak  di  bidang  pelayanan  kesehatan.  Di  mana  konsep pelayanan  kesehatan  tentang  saling  tolong  menolong  ( sipakatau )  manusia, memberikan  kemudahan,  dan  akses  untuk  menikmati  pelayanan  kesehatan yang sama walaupun berada di daerah yang terpencil. Dengan hadirnya program ini, sebagai bentuk dari bagian harga diri ( siri’ ) pemerintah dalam memberikan pelayanan dan kebutuhan masyarakat di bidang kesehatan. Nilai  kejujuran  yang  menjadi  hal  yang  penting  dalam  proses  pelaksanaan program  BSB  ini  di  lapangan  dan  lebih  menguatkan  pada  pelibatan  warga Negara dan pemanfaatan kerjasama. Dimana pada kerjasama antara dinas dan instansi pemerintah serta pemberian kendaraan BBSB oleh investasi asing, dan juga  keterlibatan  masyarakat  dalam  perumusan  BSB  ini,  dibutuhkn  kejujuran sehingga tercipta komitmen dalam peningkatan pelayanan di bidang kesehatan Kabupaten  Bantaeng.  Program  dalam  pelaksnaannya  di  lapangan  ini  harus melaporkan kepada markas utama sebagai laporan telah melakukan tugas dan tindakan  perawatan  ataupun  penaanganan  kepada  masyarakat  yang memerlukan  pelayanan  kesehatan.  Masyarakat  dalam  penanganannya  harus jujur pula jika tidak, bisa saja terjadi kesalahan tindakan yang akan dilakukan oleh tim BSB kepada pasien.
Penanganan  yang  cepat  dan  tepat  dapat  diberikan  oleh  tim  BSB  kepada masyarakat  jika  segala  informasi  yang  diterima  disampaikan  sejujur-jujurnya, sehingga  pelayanan  lebih  terintegrasi  dan  kenyamanan  yang  diinginkan masyarakat  terpenuhi.  Ketika  ada  masyarakat  yang  membutuhkan  bantuan perawatan kesehatan, seseorang dapat melakukan tindakan yang tepat dengan menghubungi pihak BSB di call center 119, agar penanganan terkait kesehatan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh tim BSB. Tokoh masyarakat ataupun tokoh agama juga ikut andil dalam memberikan sosialisasi tentang kebenaran adanya sarana program BSB ini kepada masyarakat awam terkait informasi itu. Dinas  Kesehatan  sebagai  salah  satu  pemangku  kepentingan  dalam program  BSB  ini  menempatkan  tenaga  kesehatan  terampil  dan  yang  lebih berpengalaman  untuk  melakukan  tugasnya  sebagai  pelaksana  program  BSB. Dokter  yang  bertugas  pada  program  BSB  memaparkan,  sarana  ambulance
keliling  yang  representatif  didukung  dengan  pengemudi  yang  sudah  berlisensi dan berpengalaman agar segala sesuatu dalam pengoperasian program ini, bisa terlaksana dengan sangat hati hati (aman).
Masyarakat  melakukan  tindakan  yang  tepat  dengan  menghubungi  BSB ketika  masyarakat  yang  lainnya  sesegera  mungkin  membutuhkan  penanganan medis. Pemerintah juga menempatkan orang yang tepat di bidangnya agar segala sesuatu  dalam pelaksanaan program BSB ini tidak terjadi kesalahan dan selalu bertindak dengan hati-hati.
Program  BSB  adalah  program  yang  sangat  layak  untuk  dijalankan  di bidang  inovasi  pelayanan  kesehatan,  sebab  dengan  adanya  program  ini, masyarakat yang kurang mampu bisa menikmati pelayanan yang sama dengan masyarakat  yang  mampu  karena  program  BSB  ini  tergolong  gratis  atau  bebas retribusi. Dengan hadirnya program ini, pemerintah mampu menurunkan angka kematian  anak  hingga  2/3  dalam  kurun  waktu  1990-2015,  meningkatkan kesehatan  ibu  dalam  rana  masyarakat  tidak  mampu,  memerangi  HIV/AIDS, malaria, dan penyakit yang menular lainnya.
Sarana  pelayanan  mobile  yang  mencakup  seluruh  wilayah  yang  ada  di Bantaeng, menyiapkan sarana pelayanan kesehatan di tingkat Desa, Kecamatan, dan  Kabupaten  untuk  mengantisipasi  kondisi  yang  mengharuskan  rujukan langsung  ataupun  rujukan  tidak  langsung.  Program  BSB  ini  memberikan  pula pelatihan  kepada  masyarakat  melalui Medical  First  Responder (MRF)  dalam meningkatkan resppon awal penanganan kasus pasien gawat darurat. Program BSB sudah bisa dikategorikan layak dengan peningkatan layanan kesehatan  yang  dimaksimalkan  pada  layanan  terintegrasi  dan  kerja  sama sebagaimana  dengan  adanya  sarana  pelayanan  mobile,  sarana  pelayanan kesehatan  di  tiap  tingkatan  desa,  kecamatan  hingga  kabupaten,  dan  edukasi kepada  masyarakat  tentang  penaganan  awal  pasien  yang  gawat  darurat. Pemberian  pelatihan-pelatihan  khusus  kepada  tim  medis  BSB  seperti  dokter, bidan,  dan  perawat  diberikan  untuk  meningkatkan  kapasitas  petugas  dalam menangani kasus pasien gawat darurat. Tak hanya itu, masyarakat umum juga diberikan  pelatihan  untuk  penanganan  awal  terkait  kasus  pasien  kecelakaan lalu  lintas.  Demikian  pula  untuk  menjamin  kelangsungan  pelayanan  dibentuk jaringan informasi dan komunikasi antara PUSKESMAS dan jejaringnya dengan pihak  BSB  sehingga  dapat  terbentuk  sistem  pelayanan  yang  berkelanjutan sebagaimana  UU  No.  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintahan  Daerah  Bertajuk Inovasi  Daerah  yang  menjelaskan  tentang  meningkatkan  efisiensi  dan berorientasi kepada kepentngan umum, serta Undang Undang No. 5 Tahun 2017 Pemajuan  Kebudayaan  tentang  nilai  keteguhan  dimana  menjadi  sebuah kelayakan dalam tidak mengingkari komitmen yang telah dibuat.
Pemerintah  Kabupaten  Bantaeng  betul-betul  memperhatikan  kinerja program  tersebut  dilapangan. Dengan  menghadirkan  SOP  yang  jelas,  pelatihan khusus  terkait  tim  medis,  dan  pelatihan  penanganan  gawat  darurat  kepada masyarakat ditambah hadirnya pula jaringan informasi bottom up dan top down pada  sektor  pelayanan  kesehatan  sehingga  dapat  terbentuk  sistem  pelayanan yang berkelanjutan.

## 4. PENUTUP
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan  tentang  eksistensi  nilai  lokal  dalam inovasi pemerintah daerah di Kabupaten Bantaeng, peneliti menjabarkan bahwa
gambaran  inovasi  pemerintah  daerah  dalam  program  inovasi  Brigade  Siaga Bencana  di  Kabupaten  Bantaeng  dapat  dilihat  pada:  (1)  Bahwa  layanan terintegrasi  program  inovasi  Brigade  Siaga  Bencana  di  Kabupaten  Bantaeng menyetarakan  pelayanan  kesehatan  antara  yang  tinggal  di  perkotaan  dan  di pelosok Desa, (2) Desentralisasi (3) Pemanfaatan kerjasama yang melibatkan tiga instansi pemerintah serta pihak asing, (4) Pelibatan anggota masyarakat, dan (5) Pemanfaatan  Teknologi  komunikasi  dan  informasi.  Kemudian,  eksistensi  nilai- nilai lokal pada inovasi pemerintah daerah dalam program inovasi Brigade Siaga Bencana di Kabupaten Bantaeng terlaksana berdasarkan nilai yang ditemukan, yaitu: Nilai Kejujuran, Nilai Kepatutan, Nilai Cendekia dan Nilai Keteguhan.
Berdasarkan  kesimpulan  dalam  penelitian  ini,  maka  peneliti  memberikan uraian rekomendasi saran sebagai berikut:
1.  Pemerintah  Kabupaten  Bantaeng  dan  juga  instansi  terkait  dalam inovasi  program  Brigade  Siaga  Bencana  (BSB)  perlu  mempertahankan  dan menguatkan  unsur  nilai-nilai  lokal  yang  sudah  menjadi  standar  perumusan program  BSB.  Jangan  biarkan  nilai-nilai  lokal  tersebut  tergerus  hingga menjadikan suatu daerah kehilangan identitas daerahnya.
2. Diharapkan pemerintah Kabupaten Bantaeng dan instansi yang terkait dalam  program  BSB  ini,  meningkatkan  koordinasi  yang  lebih  baik  lagi  dengan layanan  kesehatan  di  tingkat  Desa,  Kecamatan,  hingga  di  Kabupaten  untuk memperoleh  layanan  yang  lebih  maksimal  dan  juga  memberikan  sosialisasi terkait  hadirnya  program  inovasi  BSB  tersebut  agar  masyarakat  awam  lebih paham  dan  memanfaatkan  pelayanan  tersebut  guna  terjadi  peningkatan perubahan ke arah yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA
Al  Gazali,  A.  2017.  “Skripsi  Analisis  Pelaksanaan  Pembangunan  Fisik  di Kabupaten Bantaeng”.
Hendar,  J.  H.  2012.  “ Transformasi  Nilai-Nilai  Kearifan  Lokal  dalam Kepemimpinan  Sunda.  Prosiding  Konvensi  Nasional  Pendidikan  IPS ”. (Konaspipsi) ke 1. FPIPS-UPI Bandung..
Idris, M. 2015 “ Bureaucracy Ethics Based in Public Service Local Wisdom in Gowa. Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol. 6 No. 6 S4 Desember.
Marom,  Afarul.  2015.  Jurnal  “ Inovasi  Birokrasi  Pelayanan  Publik  Bidang  Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Kudus ”. ISSN 2460 -9714 Vol. 1, No. 1, Oktober.
Nurhaq,  M.  2016.  Skripsi  “ Analisis  Inovasi  Layanan  Bebas  Retribusi  di Kabupaten Bantaeng ”.
Pemerintah  Kabupaten  Bantaeng:  Badan  Perencanaan  Pembangunan  Daerah. 2017.  “ Napak  Tilas  The  New  Bantaeng  dalam  Bingkai  Brigade  Siaga Bencana ( BSB ). Bantaeng: PEMDA Bantaeng
Putra,  H.  S.  A.  2014.  “ Jurnal  Demokrasi  To-Manurung  Falsafah  Politik  Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan ”. Vol. 40 (1) Juni. Rahmawati,  T.,  Noor,  I.,  Wanusmawatie,  I.  2014  “ Jurnal  Sinergitas  Stakeholder dalam Inovasi Daerah ”. JAP Vol. 2, No. 4. Salahuddin,  Amruddin,  Z.,  Azizah,  E.  C.  2017.  “ Inovasi  Pelayanan  Publik Pemerintah Daerah (Studi Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu  Kecamatan  (PATEN)  di  Kecamatan  Gondanglegi  Kabupaten Malang )”. di akses pada 20 Juni 2018.
Tahir,  M.  M  dan  Harakan  A.  2015.  “ Inovasi  Pemerintah  Daerah  dalam Pelaksanaan  Program  Smart  Card  di  Kota  Makassar ”.  Jurnal  Conference: Prosiding Seminar Nasional Call For Paper "Refleksi Pencapaian Reformasi Birokrasi  di  Indonesia",  At  Bandung,  Volume:  1  di  akses  pada  18  Juni 2018.
Tahir, M. M. dan Harakan, A. 2017 “ Inovasi  Program  Kesehatan  24 Jam  Dalam Mewujudkan Good Health Care Governance di Kabupaten Bantaeng ” Jurnal Vol. 2, No. 1, Desember.

## Peraturan Undang-undang :
PERDA Kabupaten Bantaeng No. 7 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng.
Undang-Undang No. 5 Tahun 2017, Tentang Pemajuan Kebudayaan.
UU  No.  23  Tahun  2014  dari  Pasal  386  hingga  pasal  390  UU  23/2014  tentang Pemerintahan Daerah Bertajuk Inovasi Daerah.