## JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

## Jurnal Bina Praja
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI JAKARTA
J. Bina Praja Vol. 6 No. 4 Hal. 249 - 328
BINA

## PRAJA
| V ol. 6 No. 4 Edisi Desember 2014: 249 - 328 Kinerja Investasi PT. Gresik Migas Berbasis Enterpreneur
Abdul Hamid

## Eksistensi Satuan Perlindungan Masyarakat
Moh. Ilham A. Hamudy
Optimalisasi Simda dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang Lebih Berkualitas M. Soleh Pulungan

## Kemampuan Perangkat Desa dalam Menyusun Proﬁl Potensi Desa
Asrori dan Agus Supratiawan
Urgensi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi (Dinamika Pengelolaan Pajak Parkir di Kecamatan Banguntapan,
Kabupaten Bantul Provinsi DI. Yogyakarta)
Bambang Sunaryo dan Celly Cicellia

## Perkembangan Hutan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan
Gusti Syahrany Noor
Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah
Gunawan
Jakarta, Desember 2014
ISSN
2085-4323
ISSN : 2085-4323
Jurnal Bina Praja memuat pemikiran ilmiah, hasil-hasil kelitbangan, atau tinjauan kepustakaan bidang pemerintahan dalam negeri yang terbit empat kali dalam setahun setiap bulan Maret, Juni, September, dan Desember

## Alamat Redaksi:
Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat. Telepon: +62 21 310 1953 - 55, Fax. +62 21 392 4451 E-mail: jurnalbinapraja@yahoo.com Website: www.bpp.depdagri.go.id
Redaksi menerima karya ilmiah atau artikel penelitian, kajian, gagasan di bidang pemerintahan dalam negeri.
Redaksi berhak menyunting tulisan tanpa mengubah makna substansi tulisan. Isi Jurnal Bina Praja dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya.
Isi naskah KTI di luar tanggung jawab percetakan.

## Susunan Redaksi
Pelindung: Menteri Dalam Negeri Pembina: Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Penanggung Jawab: Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Pemimpin Redaksi: Dr. Sugeng Hariyono, M.Pd. (Administrasi Publik, Kemendagri) Anggota:  Dr. Drs. Almuktabar M.Sc. (Pemberdayaan Masyarakat, Kemendagri)  Subiyono, SH., M.Sc., Ph.D. (Kebijakan Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat,             Kemendagri)  Dr. Sorni Paskah Daeli (Manajemen SDM, Kemendagri)  Dr. Prabawa Eka Susanta, S.Sos., M.Si. (Pembangunan Berkelanjutan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Ekonomi Pembangunan, Kemendagri) Mitra Bestari:  Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH.   (Hukum, Kemendagri)  Prof. Muchlis Hamdi, MA., Ph.D. (Administrasi Publik, IPDN)  Dr. Syarif Hidayat (Otonomi Daerah, LIPI)  Bashori Imron, M.Si (Ilmu Komunikasi dan Media,            L IPI) Penyunting:  Dra. Heriani Husaeny  Emilia, SE.  Eka Novian G., S.I.Kom  Eny Setyaningsih, A.Md  Dami Sukarsiah Tim Tenaga Ahli  Fransiskus Dasa Saputra, S.S. dan Administrasi  Syailendra Prahaswara, S.I.Kom.  Fajar Wijaya  Ibnu Abdilah  Anggi Pratiwi, S.Hum.  Meilya Rosi
 Pasco Mawando
JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

## Jurnal Bina Praja
VOL. 6 NO. 4 DESEMBER 2014
ISSN: 2085-4323
TERAKREDITASI NO. 337/E/2013 TANGGAL 16 APRIL 2013

## Pengantar Redaksi
Salam sejahtera, Pembaca yang budiman,
ungsi pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah selama ini mengalami pasang surut dari waktu ke waktu. F Padahal,  fungsi  tersebut  telah  diatur  dalam  Undang-Undang  Nomor  23Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah. Sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menegaskan esensi dari pembinaan dan pengawasan berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah dan kebijakan daerah.  Dalam  hal  ini,  pembinaan  terkait  dengan  pemberian  fasilitasi  berupa  petunjuk,  pedoman,  arahan  dalam penyusunan perda, sedangkan pengawasan berkaitan dengan pertentangan perda dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan lainnya.
Munculnya berbagai permasalahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, memunculkan dugaan bahwa pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang efektif. Melihat situasi demikian, salah satu penulis merasa perlu untuk melakukan pendalaman kembali terhadap efektivitas tugas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai aspek, guna menjadi masukan bagi pemerintah dalam  mengambil  langkah-langkah  pembinaan  dan  pengawasan  secara  lebih  komprehensif  guna  menghindari munculnya permasalahan di daerah.
Mengingat  isu-isu  yang  dimuat  dalam  Jurnal  Bina  Praja  Volume  6  Nomor  4  Edisi  Desember  2014  ini bervariasi,  namun  bermuara  kepada  satu  titik,  yaitu  “bagaimana  para  penulis  berkontribusi  sumbang  saran  untuk mendorong percepatan pembangunan di daerah”. Oleh karena itu, pada edisi kali ini, Redaksi tidak menentukan topik khusus,  tetapi  berharap  berbagai  informasi  yang  terangkum  dalam  edisi  ini  dapat  membantu  pembaca  dalam memahami percepatan pembangunan di daerah.
Edisi terakhir tahun 2014 Jurnal Bina Praja disusun dengan sebuah semangat memenuhi kepentingan yang beragam. Dalam satu tahun penerbitan setelah terakreditasi, Redaksi mendapatkan banyak masukan mengenai arah, isi, dan penampilan jurnal. Dengan semangat memenuhi harapan tersebut, Redaksi berupaya menampilkan artikel-artikel dari berbagai perspektif. Sebagai konsekuensinya, pembaca dapat melihat begitu variatifnya cara penulisan artikel dalam jurnal ini, sesuai dengan latar belakang penulisnya.
Pada  akhirnya,  Redaksi  mengapresiasi  setiap  naskah  dan  kontribusi  pemikiran  yang  digulirkan  oleh peneliti/perekayasa maupun para pemangku kepentingan lainnya. Redaksi mengucapkan terima kasih atas kritik dan saran yang telah disampaikan. Semoga Jurnal Bina Praja dapat menjadi wadah bertukar pikir untuk kemajuan bangsa. Selamat membaca.
Salam Redaksi.

## Menata Kelitbangan: Refleksi 2014 & Resolusi 2015
JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

## Jurnal Bina Praja
VOL. 6 NO. 4 DESEMBER 2014
ISSN: 2085-4323
TERAKREDITASI NO. 337/E/2013 TANGGAL 16 APRIL 2013
Pengantar Redaksi i Daftar Isi iii Kinerja Investasi PT. Gresik Migas Berbasis Enterpreneur 249 - 260 Abdul Hamid Eksistensi Satuan Perlindungan Masyarakat 261 - 268 Moh. Ilham A. Hamudy Optimalisasi Simda dalam Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah 269 - 282 Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang Lebih Berkualitas M. Soleh Pulungan Kemampuan Perangkat Desa dalam Menyusun Profil Potensi Desa 283 - 292 Asrori dan Agus Supratiawan Urgensi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi 293 - 306 (Dinamika Pengelolaan Pajak Parkir di Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Provinsi DI. Yogyakarta) Bambang Sunaryo dan Celly Cicellia Perkembangan Hutan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan 307 - 314 Gusti Syahrany Noor Peran dan Fungsi Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di 315 - 328
Kota Semarang dan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah Gunawan

## Daftar Isi
JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

## Jurnal Bina Praja
VOL. 6 NO. 4 DESEMBER 2014
ISSN: 2085-4323
TERAKREDITASI NO. 337/E/2013 TANGGAL 16 APRIL 2013
Abdul Hamid
Kinerja Investasi PT. Gresik Migas Berbasis Enterpreneur DDC: 658.152
Jurnal Bina Praja Volume 6 Nomor 4 Edisi Desember 2014: 249 - 260
Abstrak Dalam  mengetahui  kemampuan  perusahaan  dalam mengelola modal yang diinvestasikan oleh para investor, perlu  adanya  pengukuran  terhadap  kinerja  keuangan perusahaan. Hal ini juga berlaku bagi perusahaan dalam lingkup daerah, atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Oleh karena itu, fokus kajian ini adalah: (1) Bagaimanakah profil  BUMD  PT  Gresik  Migas  berdasarkan  kinerja,  (2) Bagaimanakah  strategi  perbaikan  kinerja  BUMD  PT Gresik  Migas  berbasis  enterpreneur.  Hasil  analisis menunjukkan,  (1)  Kinerja  diukur  melalui  metode konvensional/Analisis Rasio mengindikasikan hasil yang cukup baik (2) Terdapat empat strategis untuk perbaikan kinerja  BUMD,  yaitu:  (a)  Kemampuan  sumberdaya manusia  pengelola  BUMD,  termasuk  penguatan  jiwa enterpreneurship;  (b)  Kejelasan  landasan  hukum  dan ketegasan  aturan  main  terkait  pembentukan  BUMD;  (c) Aspek manajemen keuangan BUMD; dan (d) Kelayakan dan  keberlanjutan  usaha  atau  unit  bisnis  BUMD  baik produk  maupun  sektor  jasa  diukur  berdasarkan  kinerja internal  dan  eksternal.  Untuk  meningkatkan  kinerja BUMD PT. Gresik Migas, sekaligus mengimplemetasikan 4  (empat)  strategi  yang  telah  di  tetapkan,  maka  ada beberapa  hal  yang  perlu  di  sarankan,  yaitu,  (1)  Bagi pemerintah  daerah  sebaiknya  ada  keberanian  dan ketegasan  meminimalisir  berbagai  bentuk,  praktik  dan pola-pola  yang  menimbulkan political  cost ,  menyusun SOP  yang  jelas  terkait  pola  rekruitmen  sumberdaya pengelola  BUMD,  konsisten  untuk  mendorong  BUMD lebih  mandiri  dan  profesional,  tanpa  intervensi,  dan memberikan  penghargaan  pada  pengelola  yang  berhasil membawa BUMD Go Public, (2) Bagi manajemen BUMD sebaiknya  mampu  menciptakan  lingkungan  kerja  yang lebih kondusif dan selalu berorientasi terhadap tugas dan masa  depan,  menumbuhkan  jiwa  leadership  dan entrepreneurship terhadap  pengelola  BUMD  serta memberikan reward terhadap kreatifitas yang dihasilkan oleh  setiap  individu,  memberikan batasan  para  birokrasi dalam pemilikan saham dan membuka kesempatan seluas- luasnya  kepada  masyarakat  untuk  mengakses  saham  di BUMD,  dan  seluruh  pimpinan  diarahkan  untuk menerapkan Good  Corporate  Governance (GCG),  yaitu tranparansi, kemandirian, akuntabilitas dan kewajaran
Kata  Kunci:  BUMD,  analisis  rasio,  strategi pengembangan
Moh. Ilham A. Hamudy
Eksistensi Satuan Perlindungan Masyarakat DDC: 363.35
Jurnal Bina Praja Volume 6 Nomor 4 Edisi Desember 2014: 261 - 268
Abstrak
Penelitian    ini  adalah  tentang  Satuan  Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang dulu dikenal dengan istilah pertahanan  sipil  (Hansip).  Artikel  ini  adalah  ringkasan hasil  kajian  pustaka  dan  uji  petik  di  lapangan  yang dilakukan  pada  Oktober-November  2013  di  Kota Magelang  dan  Surabaya.  Kajian  ini  bertujuan  menelaah secara historis dan filosofis tentang eksistensi Satlinmas dalam konteks kekinian. Untuk mendalaminya, kajian ini menggunakan  metode  deskriptif  dipadukan  pendekatan kualitatif untuk menggali peran dan eksistensi Satlinmas. Hasil  kajian  menunjukkan,  keberadaan  Satlinmas  masih meninggalkan  banyak  persoalannya,  di  antaranya, pertama, mengenai dasar hukum pembentukan Satlinmas. Sampai  kini,  belum  ada  regulasi  baru  yang  mengatur Satlinmas. Regulasi yang ada sudah terlalu uzur dan tidak bisa menangkap perkembangan zaman. Kedua, rumusan konsep  dan  tugas  pokok  dan  fungsi  Satlinmas  tumpang tindih  dengan  institusi  lain.  Ketiga,  citra  Satlinmas  di masyarakat semakin memudar dan cenderung dilecehkan. Keempat,  penggabungan  Satlinmas  ke  dalam  Polisi Pamong Praja dianggap tidak tepat, karena beda filosofi. Kata kunci: satuan perlindungan masyarakat, pertahanan sipil,  bencana  alam,  ketentraman  dan  ketertiban masyarakat, dan sistem keamanan lingkungan.
M. Soleh Pulungan
Optimalisasi  Simda  dalam  Mewujudkan  Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur yang Lebih Berkualitas DDC:336.598
Jurnal Bina Praja Volume 6 Nomor 4 Edisi Desember 2014: 269 - 282
Abstrak Tujuan  kajian  ini  adalah  untuk  mengetahui:  1) Implementasi  Simda  terhadap  pengelolaan  keuangan daerah  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara;  2)  Kesiapan
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak/di-copy tanpa izin dan biaya
JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

## Jurnal Bina Praja
VOL. 6 NO. 4 DESEMBER 2014
ISSN: 2085-4323
TERAKREDITASI NO. 337/E/2013 TANGGAL 16 APRIL 2013
sumber daya manusia yang bertugas mengelola keuangan daerah serta mengetahui permasalahan yang dihadapi; 3) Dukungan dan fungsi Infrastruktur terhadap implementasi Simda  di  Kabupaten  Kutai  Kartanegara.  Penelitian  ini bersifat  survey  dengan  pendekatan  penelitian  bersifat deskriptif  evaluative.  Populasi  penelitian  terdiri  dari  18 kecamatan  dengan  sample  penelitian  berjumlah  15 kecamatan,  yang  ditetapkan  secara  purposive  sampling. Hasil  kajian  implementasi  Simda  di  Kutai  Kartanegara relatif  telah  cukup  tinggi.  Semua  produk  Simda  dapat dilakukan  diatas  rata-rata  standard  yang  ditetapkan regulasi.  Kesiapan  sumber  daya  manusia  terhadap implementasi  Simda  di  relatif  cukup  baik.  Dukungan jaringan terhadap implementasi Simda sudah cukup tinggi. Software Simda diakui cukup bagus, namun cukup rentan dengan serangan virus.
Kata  kunci:  Simda,  keuangan,  implementasi,  jaringan, regulasi
Asrori & Agus Supratiawan
Kemampuan  Perangka  Desa  dalam  Menyusun  Profil Potensi Desa DDC: 307.72
Jurnal Bina Praja Volume 6 Nomor 4 Edisi Desember 2014: 283 - 292
Abstrak Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi penyebab data-data  potensi  desa  kurang  akurat  dan  aktual;  untuk mengidentifikasi  kemampuan  Perangkat  Desa  dalam melakukan pendataan dan penyusunan potensi desa; dan untuk  menganalisis  upaya-upaya  yang  harus  dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Perangkat Desa dalam melakukan  pendataan  dan  penyusunan  potensi  desa. Penelitian  ini  bersifat  deskriptif  analisis  dengan pendekatan  kualitatif.  Pengisian  data-data  potensi/profil desa  belum  akurat  dan  tidak  aktual,  karena  dalam pengisian  profil  desa  belum  sepenuhnya  menggunakan sumber data dan prosedur yang benar. Tingkat kemampuan Perangkat Desa dalam mengisi potensi/profil desa di desa sampel belum memadai, karena yang mengerjakan hanya 1  orang  dan  tidak  dibekali  dengan  Diklat  pengumpulan data  dan  penyusunan  profil  desa;  dan  pengisian potensi/profil desa bukan menjadi tugas dan fungsi utama. Pemerintah  Pusat  dan  Daerah  kurang  memperhatikan kemampuan Perangkat Desa dalam melakukan pendataan profil  desa.  Perlunya  kebijakan  standar  penggunaan sumber  data  dalam  pengisian  profil  desa.  Kebijakan pengisian potensi/profil desa oleh tenaga pembantu teknis lapangan  yang  dibekali  dengan  diklat  dan  pengumpalan data potensi/profil desa. Perlunya evaluasi implementasi pengisian  profil  desa  untuk  menyederhanakan  format Lampiran  II  dan  Lampiran  III  Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007.
Kata kunci: kemampuan, Perangkat Desa, potensi desa.
Bambang Sunaryo & Celly Cicellia
Urgensi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Desentralisasi (Dinamika Pengelolaan Pajak Parkir di Kecamatan
Banguntapan, Kabupaten Bantul, Provinsi DI. Yogyakarta) DDC: 352.48
Jurnal Bina Praja Volume 6 Nomor 4 Edisi Desember 2014: 293 - 306

## Abstrak
Peningkatan  kapasitas  pengelolaan  keuangan  daerah menjadi  hal  yang  sangat  penting  di  era  desentralisasi. Pengelolaan  pajak  parkir  yang  sekilas  terlihat  sebagai ranah kebijakan prosedural administratif, tidak pernah bisa lepas dari berbagai patologi yang sangat problematik bagi pengelolaan  keuangan  daerah.  Kecamatan  Banguntapan dipilih  sebagai  unit  analisis  dalam  penelitian  ini  untuk merepresentasikan permasalahan pengelolaan pajak parkir di  wilayah  sub  urban  Kabupaten  Bantul.  Hal  ini dikarenakan  kharakteristik  kewilayahan  Bantul  sebagai daerah  sub  urban  dapat  dilihat  dari  kharakteristik  peri urban  yang  ada  di  Kecamatan  Banguntapan.  Selain  itu, Kecamatan  Banguntapan  merupakan  satu-satunya wilayah di Kabupaten Bantul yang memiliki subyek pajak parkir bertarif self assessment dan flat sehingga dinamika problema  manajerial  keuangan  daerah  dapat  diobservasi dan dianalisis lebih mendalam di Kecamatan Banguntapan ini untuk melihat komparasi 2 sistem pemungutan pajak parkir tersebut.
Kata  kunci:  kapasitas,  keuangan  daerah,  pemerintah daerah, desentralisasi, pajak parkir
Gusti Syahrany Noor
Perkembangan Hutan Rakyat di Provinsi Kalimantan Selatan DDC:634.92
Jurnal Bina Praja Volume 6 Nomor 4 Edisi Desember 2014: 307 - 314
Abstrak
Tujuan  penelitian  ini  adalah  memberi  gambaran  tentang perkembangan  hutan  rakyat  di  Kalimantan  Selatan  dan informasi  tentang  sifat  dan  manfaat  kayu  hutan  rakyat, dengan  harapan  kayu  dari  hutan  rakyat  ini  dapat berkembang  menjadi  salah  satu  sumber  bahan  baku pengganti  kayu  hutan  alam  sehingga  dapat  mendukung perkembangan  industri  pengolahan  kayu  di  Kalimantan Selatan.  Penelitian  ini  menggunakan  metode  deskriptif dengan  pendekatan  kualitatif.  Hasil  penelitian menunjukan  bahwa  hutan  rakyat  terbukti  sangat bermanfaat  baik  bagi  pemiliknya,  masyarakat  dan lingkungannya  serta  bagi  pemerintah  daerah  khususnya dalam rangka memenuhi pasokan kayu bulat untuk lokal. S a m p a i   t a h u n   2 0 11   l u a s a n   h u t a n   r a k y a t   y a n g dikembangkan  oleh  pemerintah  di  Kalimantan  Selatan telah mencapai 2.895 ha, dan yang paling luas berada di kabupaten  Tanah  Laut  yakni  seluas  935  ha.  Jenis  kayu yang  dikembangkan  adalah  kayu  sengon,  jati,  mahoni, karet, petai, akasia, galam, kemiri. Sifat-sifat kayu tersebut perlu dipahami dan diketahui sebelum kayu bersangkutan dimanfaatkan  baik  sebagai  bahan  bangunan  maupun sebagai  bahan  baku  industri,  karena  sifat-sifat  tersebut pada  dasarnya  sangat  menentukan  kualitas  produk  kayu
yang  akan  dihasilkan.  Secara  tehnis  kayu  hutan  rakyat dapat  dimanfaatkan  untuk  bahan  bangunan,  komponen perahu/perkapalan dan bahan baku industri. Kata  kunci:  perkembangan,  hutan  rakyat,  Provinsi Kalimanatn Selatan
Gunawan
Peran  dan  Fungsi  Kecamatan  dalam  Penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah  di  Kota  Semarang  dan  Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah DDC: 352.14
Jurnal Bina Praja Volume 6 Nomor 4 Edisi Desember 2014: 315 - 328
Abstrak Kecamatan  dalam  menjalankan  fungsi  penyelenggaraan pemerinnahan umum dan fungsi penyelenggaraan tugas- tugas yang telah diserahkan oleh Kabupaten Kota sesuai dengan  Undang-Undang  Nomor  32 Tahun  2004  tentang Pemerintahan  Daerah  dan  Peraturan  Pemerintah  Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengalami hambatan dalam  penerapannya  berupa  kewenangan,  kelembagaan, sumber  daya  manusia  dan  manajemen  kecamatan, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, purposive sampling  daerah  yang  telah  diserahkan  dan  belum diserahkan  kewenangannya  kepada  kecamatan,  hasil penelitian  menunjukan  bahwa  kewenangan  yang  telah diserahkan baik dari walikota dan bupati tidak sepenuhnya diserahkan,  kelembagaan  atau  organisasi  kecamatan belum  menyesuaikan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  19 Tahun 2008, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia menjadi  hambatan  dalam  penyelenggaraan  tugas-tugas atributif dan delegatif.
K a t a   k u n c i :   K e c a m a t a n ,   p e m e r i n t a h a n   u m u m , kewenangan, kelembagaan, sumber daya manusia
Lembar abstrak ini boleh diperbanyak/di-copy tanpa izin dan biaya
JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

## Jurnal Bina Praja
VOL. 6 NO. 4 DESEMBER 2014
ISSN: 2085-4323
TERAKREDITASI NO. 337/E/2013 TANGGAL 16 APRIL 2013
Abdul Hamid
Investment Performance of PT. Gresik Migas Based on Enterpreneur DDC: 658.152
Jurnal Bina Praja Volume 5 Number 4 December 2014 Edition: 249 - 260
Abstract In  knowing  the  company's  ability  to  manage  the  capital invested  by  the  investor,  the  need  for  measuring  the financial performance of the company. This also applies to companies in the sphere of regional, or local government (Regional Owned Enterprises). Therefore, the focus of this study are: (1) How-owned PT Gresik Migas profile based on performance; 2) How is the performance improvement strategy-owned PT Gresik Migas entrepreneurs based on the scope of the Provincial Government of East Java. The results showed that; 1) Performance PT Gresik oil and gas enterprises  in  East  Java  province  measured  by  the conventional method/Ratio Analysis indicates good results (2)  There  are  four  strategically  to  improve  the performance of enterprises, namely: (a) the ability of the human resource managers of enterprises , including the strengthening of entrepreneurship spirit; (b) Clarity and firmness  legal  basis  for  the  establishment  of  the  rule  of enterprises;  (c)  the  financial  management  aspects  of public enterprises; and (d) Feasibility and sustainability of the business or business unit-owned both the products and the services sector is measured based on the internal and external performance. To improve the performance of enterprises PT. Gas Gresik in East Java province, as well mengimplemetasikan 4 (four) strategy that has been set, then there are some things that need to suggest, namely; 1) For  local  government  should  have  the  courage  and firmness to minimize various forms, practices and patterns which raises the political cost, prepare clear SOPs related enterprises  managing  resource  recruitment  patterns, consistent  to  encourage  more  independent  and professional  enterprises,  without  intervention,  and  pays tribute to the manager who managed to bring enterprises to Go Public; 2) for the management of public enterprises should be able to create an environment more conducive working  and  always  oriented  towards  the  task  and  the future, foster leadership and managers of enterprises and entrepreneurship  to  provide  rewards  for  creativity generated by each individual, providing the bureaucratic restrictions  on  share  ownership  and  open  greater opportunities for the public to access stock in enterprises, and  the  entire  leadership  is  directed  to  apply  Good
Corporate  Governance  (GCG),  namely  transparency, independence, accountability and fairness Keywords:  enterprises,  ratio  analysis,  strategy development
Moh. Ilham A. Hamudy
The Existence of Public Protection Unit DDC: 363.35
Jurnal Bina Praja Volume 6 Number 4 December 2014 Edition: 261 - 268
Abstract
This  research  is  about  the  Public  Protection  Unit (Satlinmas) formerly known as civil defense (Hansip). This article is a summary of the results of the desk study and fieldwork  conducted  in  October-November  2013  in  the town  of  Magelang  and  Surabaya.  This  study  used descriptive qualitative approach to explore the combined role  and  existence  Satlinmas.  The  results  of  the  study showed, the existence of the problem Satlinmas still leave many, including, first, the legal basis for the establishment of Satlinmas. Until now, there has been no new regulations governing  Satlinmas.  Existing  regulations  are  too  weak and can not capture the times. Second, the formulation of concepts and basic tasks and functions Satlinmas overlap with other institutions. Third, Satlinmas image in society tend to fade and abused. Fourth, Satlinmas incorporation into  the  Municipal  Police  deemed  not  appropriate, because different philosophy.
Keywords:  public  protection  unit,  civil  defence,  natural disasters,  peace  and  order  society,  and  environmental safety systems
M. Soleh Pulungan
Simda  Optimalizaton  in  The  Making  of  Financial Management in Kutai District East Kalimantan Province To Be more Quality DDC: 336.598
Jurnal Bina Praja Volume 6 Number 4 December 2014 Edition: 269 - 282
Abstract
The  purpose  of  this  study  was  to  determine:  1)  Simda implementation of the financial management area in Kutai regency;  2)  Readiness  of  human  resources  in  charge  of managing local finances and knowing the problems faced; 3)  Infrastructure  and  support  functions  to  the
implementation  Simda  in  Kutai  regency.  This  study  is  a survey  with  a  descriptive  evaluative  research  approach. The study population consisted of 18 districts with a total study sample of 15 districts, which are set by purposive sampling.  Implementation  results  of  the  study  in  Kutai Kartanegara  Simda  have  relatively  high.  All  products Simda  can  do  above  average  standards  set  regulations. Readiness  of  human  resources  for  the  implementation Simda  in  relatively  good.  Network  support  for implementation  Simda  already  high  enough.  Software Simda  admittedly  quite  good,  but  is  quite  vulnerable  to virus attacks.
Keywords: Simda, financial, implementation, networking, regulation.
Asrori & Agus Supratiawan
Ability in Compiling The Village’s Potential Profile DDC:307.72
Jurnal Bina Praja Volume 6 Number 4 December 2014 Edition: 283 - 292
Abstract The aims of this research are to identify those unaccurated data.  Moreover,  to  identify  the  capabilities  of  village government stafs when they collect village resources data; and also to analize what efforts to conduct for improving village  government  staffs.  Descriptive  analized  with quantitative approach are used in this research. Potential data filing and village profile are not accurately caused by incorrect  data  wrong  procedure.  Furthermore,  village government  staffs  in  these  samples  are  not  capable  to collect and to fill data. Infact, to conduct that jobs, there only one person does it and he/ she have not been trained yet. National, regional governments do not have regard to the  people  who  collecting  village  resource  data  for preparing village profile. Rules of the games are needed to make standard product. Filling village potential resource and  village  profile  are  conducted  by  technical  field assistant who have been educated and trained to collect those  data.  Finally,  evaluations  are  needed  to  simplify format in appendix II and III Home affair minister rules 12 Tahun 2007 (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007)
Keywords:  capability,  village  government  staf,  village resources.
Bambang Sunaryo & Celli Cicellia
Urgency of Capacity Building in Local Finance Management on Decentralization Era (The  Dinamic  of  Parking  Taxes  Management  at Banguntapan  District,  Bantul  Region,  DI.  Yogyakarta Province) DDC: 352.48
Jurnal Bina Praja Volume 6 Number 4 December 2014 Edition: 293 - 306
Abstract Capacity building of local finance management becomes important  on  decentralizations  era.  Empirically  this
research is aim to show that the parking tax management at glance  seen  as  an  administrative-  procedural  policy domain cannot release from phenomena on the existence of p ro b l e m a t i c   p a t h o l o g y   f o r   re g i o n a l   f i n a n c i a l m a n a g e m e n t .   D i s t r i c t   o f   B a n t u l   B a n g u n t a p a n characteristic as its suburbs form themain attractionin the selection of research because of the generallocus in sub- urbanarea,  began  to  metamorphose  into  a  parking  tax revenues fromregionsthat contribute to the area thoughnot as  big  financial  contribution  income  tax  parking  tax  in urban areas. The Banguntapan sub district was chosen as analysis  unit  in  this  research  to  represent  the  issue  of parking tax management in sub urban area of Bantul. This was due to the characteristic of Bantul area as sub urban area that can be seen from the characteristics of sub urban in Banguntapan sub district. Moreover, the Banguntapan sub district is the only area in Bantul which has a parking tax subject that the cost is self assessment and flat thus the dynamic  of  local  finance  managing  problems  can  be observed  and  in-depth  analyzed  in  Banguntapan  sub district  to  seek  the  comparison  of  those  2  parking  tax collection systems.
Keyword:  capacity,  local  finance,  local  government, decentralization, parking taxes
Gusti Syahrany Noor
Development of Community Forest in South Kalimantan Province DDC: 634.92
Jurnal Bina Praja Volume 6 Number 4 December 2014 Edition: 307 - 314
Abstract
The purpose of this study is to provide an overview of the development  of  community  forests  in  South  Kalimantan and  information  about  the  properties  and  benefits  of community  forest  timber,  the  hopes  community  forests timber can be develop into a source of raw materials of natural  forest  wood  substitute  that  can  support  the development  of  the  wood  processing  industry  in  South Kalimantan.  The  result  showed  that  Community  forest proved to be very useful both for the owner, the community and  the  environment  as  well  as  for  the  government especially  in  order  to  meet  the  timber  supply  for  local. Until  the  year  2011  the  community  forest  area  that  was developed  by  the  government  in  South  Kalimantan  has reached 2,895 ha, and the most widely are the Tanah Laut district covering 935 ha.The wood species that developed is sengon, jati, mahoni, karet, petai, akasia, galam, kemiri. The  properties  of  the  wood  needs  to  be  understood  and known before the relevant timber used both as a building material or as raw material for the industry, because these properties  are  basically  determine  the  quality  of  wood products  that  will  be  produced.  Technically  private community forest wood can be used for building materials, components boat/ship and industrial raw materials. Keyword:  developments,  community  forests,  South Kalimantan
Gunawan
Role and Function Sub District in The Implementation of Local  Government  in  Semarang  City  and  District  of Semarang Central Java Province DDC: 352.14
Jurnal Bina Praja Volume 6 Number 4 December 2014 Edition: 315 - 328
Abstract S u b d i s t r i c t   i n   p e r f o r m i n g   c o m m o n   f u n c t i o n s pemerinnahan  implementation  and  administration functions  of  the  tasks  that  have  been  submitted  by Kanupaten City in accordance with the Law No. 32 Year 2004  on  Regional  Government  and  Government Regulation No. 19 Year 2008 on the District experienced a bottleneck  in  its  application  in  the  form  of  authority, institutional, resource human resources and management districts, the study used a qualitative approach, purposive sampling  areas  that  have  been  submitted  and  have  not been  handed  over  authority  to  the  districts,  the  results showed that the authority has submitted both the mayor and  the  regent  was  not  fully  submitted,  institution  or organization not adjust districts Government Regulation No.  19  in  2008,  the  quality  and  quantity  of  human resources  become  a  bottleneck  in  the  implementation  of tasks and discretionary attributive Keywords:  Districts,  public  administration,  authority, institutional, human resource

## KINERJA INVESTASI PT.GRESIK MIGAS BERBASIS ENTERPRENEUR

## Investment Performance of PT. Gresik Migas Based on Enterpreneur

## Abdul Hamid
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Timur Jalan Gayung Kebonsari No 56 Surabaya, 60235 E-mail: abdulhamid1208@yahoo.co.id Dikirim: 18 Agustus 2014; direvisi: 10 September 2014; disetujui: 12 Desember 2014

## Abstrak
Dalam  mengetahui  kemampuan  perusahaan  dalam  mengelola  modal  yang  diinvestasikan  oleh  para investor,  perlu  adanya  pengukuran  terhadap  kinerja  keuangan  perusahaan.  Hal  ini  juga  berlaku  bagi perusahaan dalam lingkup daerah, atau BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Oleh karena itu, fokus kajian ini  adalah:  (1)  Bagaimanakah  profil  BUMD  PT  Gresik  Migas  berdasarkan  kinerja,  (2)  Bagaimanakah strategi perbaikan kinerja BUMD PT Gresik Migas berbasis enterpreneur. Hasil analisis menunjukkan, (1) Kinerja  diukur  melalui  metode  konvensional/Analisis  Rasio  mengindikasikan  hasil  yang  cukup  baik  (2) Terdapat  empat strategis untuk  perbaikan  kinerja  BUMD,  yaitu:  (a)  Kemampuan  sumberdaya  manusia pengelola  BUMD,  termasuk  penguatan  jiwa  enterpreneurship;  (b)  Kejelasan  landasan  hukum  dan ketegasan  aturan  main  terkait  pembentukan  BUMD;  (c)  Aspek  manajemen  keuangan  BUMD;  dan  (d) Kelayakan  dan  keberlanjutan  usaha  atau  unit  bisnis  BUMD  baik  produk  maupun  sektor  jasa  diukur berdasarkan  kinerja  internal  dan  eksternal.  Untuk  meningkatkan  kinerja  BUMD  PT.  Gresik  Migas, sekaligus  mengimplemetasikan  4  (empat)  strategi  yang  telah  di  tetapkan,  maka  ada  beberapa  hal  yang perlu  di  sarankan,  yaitu,  (1)  Bagi  pemerintah  daerah  sebaiknya  ada  keberanian  dan  ketegasan meminimalisir berbagai bentuk, praktik dan pola-pola  yang  menimbulkan political  cost , menyusun SOP yang  jelas  terkait  pola  rekruitmen  sumberdaya  pengelola  BUMD,  konsisten  untuk  mendorong  BUMD lebih  mandiri  dan  profesional,  tanpa  intervensi,  dan  memberikan  penghargaan  pada  pengelola  yang berhasil  membawa  BUMD  Go  Public,  (2)  Bagi  manajemen  BUMD  sebaiknya  mampu  menciptakan lingkungan  kerja  yang  lebih  kondusif  dan  selalu  berorientasi  terhadap  tugas  dan  masa  depan, menumbuhkan jiwa leadership dan entrepreneurship terhadap pengelola BUMD serta memberikan reward terhadap  kreatifitas  yang  dihasilkan  oleh  setiap  individu,  memberikan  batasan  para  birokrasi  dalam pemilikan saham dan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengakses saham di BUMD, dan seluruh  pimpinan diarahkan untuk  menerapkan Good Corporate Governance (GCG),  yaitu tranparansi, kemandirian, akuntabilitas dan kewajaran Kata Kunci: BUMD, analisis rasio, strategi pengembangan

## Abstract
In knowing the company's ability to manage the capital invested by the investor, the need for measuring the  financial performance  of  the company. This also  applies  to companies in  the sphere of regional, or local  government  (Regional Owned Enterprises). Therefore,  the  focus of this study are:  (1) How-owned PT Gresik Migas profile based on performance; 2) How is the performance improvement strategy-owned PT  Gresik  Migas  entrepreneurs  based  on  the  scope  of  the  Provincial  Government  of  East  Java.  The results showed that; 1) Performance PT Gresik oil and gas enterprises in East Java province measured by the conventional method / Ratio Analysis indicates good results (2) There are four strategically to improve the performance of  enterprises, namely:  (a)  the ability of  the human resource managers of enterprises , including  the  strengthening  of  entrepreneurship  spirit;  (b)  Clarity  and  firmness  legal  basis  for  the establishment of the rule of enterprises; (c) the financial management aspects of public enterprises; and (d) Feasibility and sustainability of the business or business unit-owned both the products and the services sector  is  measured  based  on  the  internal  and  external  performance.  To  improve  the  performance  of enterprises PT. Gas Gresik in East Java province, as well mengimplemetasikan 4 (four) strategy that has been set, then there are some things that need to suggest, namely; 1) For local government should have the courage and firmness to minimize various forms, practices and patterns which raises the political cost, prepare clear SOPs related enterprises managing resource recruitment patterns, consistent to encourage more independent and professional enterprises, without intervention, and pays tribute to the manager who managed to bring enterprises to Go Public; 2) for the management of public enterprises should be able to create  an  environment  more  conducive  working  and  always  oriented  towards  the  task  and  the  future, foster  leadership  and  managers  of  enterprises  and  entrepreneurship  to  provide  rewards  for  creativity generated  by  each  individual,  providing  the  bureaucratic  restrictions  on  share  ownership  and  open greater opportunities for the public to access stock in enterprises, and the entire leadership is directed to apply  Good  Corporate  Governance  (GCG),  namely  transparency,  independence,  accountability  and fairness Keywords: enterprises, ratio analysis, strategy development

## PENDAHULUAN
Perkembangan dunia usaha membawa perkembangan  pasar  yang  sangat  pesat,  menjadikan persaingan  dalam  dunia  usaha  yang  semakin kompetitif.  Persaingan  tersebut  terjadi  dalam  hal perluasan  usaha,  perebutan  konsumen,  peluncuran produk  baru,  penggunaan  teknologi  informasi,  dan segala  inovasi  yang  terjadi  dalam  perusahaan  dengan tujuan  untuk  meningkatkan  nilai  perusahaan tersebut. Dengan meningkatnya nilai sebuah perusahaan,  maka akan  mempermudah  bagi  perusahaan  tersebut  untuk mendapatkan  modal  karena  semakin  meningkatnya kepercayaan  pada  investor  untuk  menginvestasikan dananya pada perusahaan tersebut. Dalam mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengelola modal yang diinvestasikan  oleh  para  investor,  perlu  adanya pengukuran  terhadap  kinerja  keuangan  perusahaan. Hal  ini  juga  berlaku  bagi  perusahaan  dalam  lingkup daerah,  atau  BUMD  (Badan  Usaha  Milik  Daerah). Potensi  sumberdaya  di  Propinsi  Jawa  Timur  perlu dikelola  secara  tepat  agar  mampu  meningkatkan pendapatan  masyarakat  dan  pemerintah daerah. Salah satu  cara  mengelola  potensi  tersebut  adalah  melalui BUMD,  sehingga  dibutuhkan  kajian  mengenai  rasio dan  strategi  yang  perlu  dilakukan  mengingat banyaknya  investasi  proyek  yang  gagal,  baik  pada tahap  pembangunan  maupun  tahap  operasi,  selain  itu dengan  kajian  mengenai  rasio  dan  strategi  dapat memungkinkan  risiko  kegagalan  dapat  diminimalisir. Berdasarkan  latar  belakang  tersebut,  maka  dapat dirumuskan  permasalahan  bagaimanakah  profil  dan strategi BUMD PT. Gresik Migas berbasis enterpreneur.
Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang  didirikan  oleh  pemerintah  yang  sebagian  besar atau seluruh kepemilikan asetnya maupun pengelolaannya  dilakukan  oleh  pemerintah  daerah Irfan Sanjaya (2008) . Karakteristik BUMD meliputi: 1. Pemerintah daerah memegang hak atas usaha
2. Pemerintah daerah berkedudukan ebagai pemegang  saham  dan  permodalan,  baik  secara mayoritas maupun keseluruhan
3. Pemerintah  daerah  memiliki  wewenang  dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan
4. Pengawasan dilakukan oleh alat pelengkap Negara yang berwenang
5. Melayani  kepentingan  umum,  dengan  motif keuntungan
6. Stabilisator perekonomian dengan tujuan meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  daerah, melalui kontribusi PDRB
7. Sebagai sumber pemasukan Negara dan daerah
8. Modal  dapat  berupa  saham  atau  obligasi  bagi perusahaan yang go public
9. Dapat  menghimpun  dana  dari  pihak  lain,  yang dapat diperoleh dari lembaga bank atau non bank
10. Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMD dan mewakili BUMD di pengadilan
Menurut  Irfan  Sanjaya  (2008)  tujuan  dari pendirian BUMD adalah:
1. Memberikan  sumbangsih  pada  perekonomian nasional dan penerimaan kas Negara dan daerah
2. Mendapatkan keuntungan
3. Laba  bersih  diharapkan  mampu  memberikan dampak positif PDRB suatu daerah
4. Perintis kegiatan usaha daerah
5. Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil
6. Memenuhi  dan  melayani  kebutuhan  masyarakat suatu daerah
7. Sarana pembangunan daerah Fungsi  dan  peran  BUMD  dalam  menunjang pemerintah daerah adalah sebagai berikut:
1. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan
2. Alternative  sumber  dana  bagi  pembiayaan pembangunan
3. Mendorong  peran  serta  masyarakat  dalam  bidang usaha
4. Memenuhi  kebutuhan  barang  dan  jasa  bagi kepentingan masyarakat.
a. Konsep Kinerja
Menurut  Kiswara  (2006)  kinerja  adalah  istilah umum  yang  digunakan  untuk  menunjukkan  sebagian atau  seluruh  tindakan  atau  aktivitas  dari  suatu organisasi pada suatu periode. Berdasarkan pengertian di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  pengukuran  kinerja adalah  tindakan  pengukuran  yang  dapat  dilakukan terhadap berbagai aktifitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan  informasi  tentang  prestasi  pelaksanaan suatu  rencana  dan  titik  di  mana  perusahaan memerlukan  penyesuaian  atas  aktivitas  perencanaan dan pengendalian tersebut.
b. Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja Tujuan  dari  sistem  pengukuran  kinerja  adalah untuk  membantu  dalam  menetapkan  strategi.  Dalam penerapan  system  pengukuran  kinerja  terdapat  empat konsep dasar:
1. Menentukan strategi. Dalam hal ini paling penting adalah  tujuan  dan  target  organisasi  dinyatakan secara  ekspilit  dan  jelas.  Strategi  harus  dibuat pertama  kali  untuk  keseluruhan  organisasi  dan kemudian  dikembangkan  ke  level  fungsional dibawahnya.
2. Menentukan  pengukuran  strategi.  Pengukuran strategi diperlukan untuk mengartikulasikan strategi  ke  seluruh  anggota  organisasi.  Organisasi tersebut  harus  fokus  pada  beberapa  pengukuran kritikal  saja.  Sehingga  manajemen  tidak  terlalu banyak  melakukan  pengukuran  indikator  kinerja yang tidak perlu.
3. Mengintegrasikan  pengukuran  ke  dalam  sistem manajemen.  Pengukuran  harus  merupakan  bagian organisasi  baik  secara  formal  maupun  informal, juga  merupakan  bagian  dari  budaya  perusahaan dan sumber daya manusia perusahaan.
4. Mengevaluasi pengukuran hasil secara berkesinambungan.  Manajemen  harus  selalu mengevaluasi  pengukuran  kinerja  organisasi apakah masih valid untuk ditetapkan dari waktu ke waktu. Kiswara (2006)
Pengukuran  kinerja  membantu  manajer  dalam memonitor  implementasi  strategi  bisnis  dengan  cara membandingkan  hasil  actual  dengan  sasaran  dan tujuan  strategis.  Sistem  pengukuran  kinerja  biasanya terdiri  atas  metode  sistematis  dalam  penempatan sasaran  dan  tujuan  serta  pelaporan  periodik  yang mengidentifikasikan  realisasi  atas  pencapaian  sasaran dan tujuan.
c. Manfaat Pengukuran Kinerja Pada umumnya orang-orang yang berkecimpung
dalam  manajemen  sumber  daya  manusia  sependapat bahwa  penilaian  ini  merupakan  bagian  penting  dari seluruh proses kekaryaan karyawan yang bersangkutan.  Hal  ini  penting  juga  bagi  perusahaan dimana  karyawan  tersebut  bekerja.  Bagi  karyawan, penilaian  tersebut  berperan  sebagai  umpan  balik tentang  berbagai  hal  seperti  kemampuan,  kelebihan, kekurangan,  dan  potensi  yang  pada  gilirannya bermanfaat  untuk  menentukan  tujuan,  jalur,  rencana dan pengembangan karir.
Bagi  organisasi  atau  perusahaan  sendiri,  hasil penilaian  tersebut  sangat  penting  artinya  dan peranannya  dalam  pengambilan  keputusan  tentang berbagai  hal,  seperti  identifikasi  kebutuhan  program pendidikan  dan  pelatihan,  rekruitment,  seleksi, program  pengenalan,  penempatan,  promosi,  sistem imbalan  dan  berbagai  aspek  lain  dari  proses  dari manajemen sumber daya manusia secara efektif.
Manfaat  pengukuran  kinerja  menurut  Mulyadi (2003) adalah:
1. Mengelola  operasi  organisasi  secara  efektif  dan efisien  melalui  pemotivasian  personel  secara maksimum.
2. Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan  dengan  penghargaan  personel,  seperti: promosi, transfer dan pemberhentian.
3. Mengidentifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangan  personel  dan  untuk  menyediakan kriteria  seleksi  evaluasi  program  pelatihan personel.
4. Menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan penghargaan.
d. Tahap Penilaian Kinerja. Penilaian kinerja dilaksanakan dalam dua tahap utama  yaitu  tahap  persiapan  dan  tahap  penilaian Mulyadi  (2003).  Tahap  persiapan  terdiri  dari  tiga tahap rinci yaitu:
a) Penentuan  daerah  pertanggungjawaban  dan manajer yang bertanggungjawab.
b) Penetapan  kriteria  yang  dipakai  untuk  mengukur kinerja.
c) Pengukuran kinerja sesungguhnya. Tahap penilaian terdiri dari tiga tahap rinci yaitu:
a) Pembandingan  kinerja  sesungguhnya  dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
b) Penentuan  penyebab  timbulnya  penyimpangan kinerja sesungguhnya dari yang ditetapkan dalam standar.
c) Penegakan perilaku yang diinginkan dan tindakan yang  digunakan  untuk  mencegah  perilaku  yang tidak diinginkan.
Pengukuran  kinerja  yang  selama  ini  lazim digunakan  adalah  pengukuran  kinerja  yang  hanya menekankan  pada  perspektif  keuangan  saja.  Tolak ukur  yang  digunakan  dalam  melakukan  pengukuran dan  evaluasi  kinerja  perusahaan  berdasarkan  metode tradisional  adalah  hanya  terbatas  pada  aspek keuangan.  Memang  benar  kinerja  keuangan  sangat penting  bagi  semua  perusahaan,  tetapi  apabila perusahaan  hanya  mengandalkan  pada  kinerja keuangan,  ada  kemungkinan  perusahaan  akan melupakan  aspek-aspek  lain  yang  juga  penting  bagi kelangsungan  hidup  perusahaan.  Selain  itu  (sistem pengendalian  manajemen dan operasional perusahaan yang  hanya  memandangnya  berdasarkan pada ukuran dan  target  keuangan,  sedikit  berhubungan  dengan kemajuan  perusahaan  dalam  mencapai  tujuan  strategi jangka panjang karena hal tersebut akan mengaburkan atau menyembunyikan kemampuan perusahaan dalam mencapai  suatu  nilai  ekonomis  di  masa  yang  akan datang Kiswara (2006).
Penilaian dengan pengukuran kinerja tradisional berdasarkan kinerja keuangan atau yang biasa disebut pengukuran kinerja tradisional menekankan pengukuran  kinerja  perusahaan  melalui  perhitungan rasio-rasio keuangan Zudia (2010), yaitu:
1. Rasio Likuiditas, merupakan rasio yang digunakan  untuk  mengukur  perusahaan  untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
2. Rasio  Utang,  yaitu  rasio  yang  menunjukkan batasan dimana perusahaan didanai oleh utangnya.
3. Rasio  Pencakupan,  merupakan  rasio  yang menghubungkan  biaya  keuangan  perusahaan dengan  kemampuan  untuk  membayar  biaya tersebut.
4. Rasio  Aktivitas,  yaitu  rasio  yang  mengukur keefektifan  perusahaan  dengan  menggunakan aktiva yang dimilikinya.
5. Rasio Laba, merupakan rasio yang menghubungkan  laba  dengan  penjualan  dan investasi.
Lebih  lanjut  Zudia  (2010)  mengatakan  bahwa aspek finansial saja tidak cukup, bahkan bisa jadi tidak berguna karena beberapa alasan, yaitu:
1. Hal  itu  mendorong  kegiatan  jangka  pendek  yang tidak  termasuk  kepentingan  jangka  panjang perusahaan.
2. Manajer  unit  bisnis  mungkin  tidak  melakukan tindakan  yang  berguna  untuk  jangka  panjang, untuk memperoleh laba jangka pendek.
3. Menggunakan  profit  jangka  pendek  sebagai  satu- satunya  tujuan  dapat  mengganggu  komunikasi antara manajer unit bisnis dan manajer senior.
4. Pengendalian finansial yang ketat bisa memotivasi manajer untuk memanipulasi data.
Kelemahan-kelemahan  pengukuran  kinerja  yang menitik beratkan pada kinerja keuangan yaitu:
1. Ketidakmampuannya  mengukur  kinerja  harta- harta  tak  tampak  ( intangible  assets )  dan  harta- harta intelektual (sumber daya manusia)
perusahaan,  karena  itu  kinerja  keuangan  tidak mampu  bercerita  banyak  mengenai  masa  lalu perusahaan dan tidak mampu sepenuhnya menuntun perusahaan ke arah yang lebih baik.
2. Pengukuran  lebih  berorientasi  kepada  manajemen operasional dan kurang mengarah pada manajemen strategis.
3. Tidak mampu mempresentasikan kinerja intangible  assets yang  merupakan  bagian  struktur asset perusahaan.
Beberapa  konsep  kewirausahaan  seolah  identik dengan  kemampuan  para  wirausahawan  dalam  dunia usaha  ( business). Padahal,  dalam  kenyataannya, kewirausahaan  tidak  selalu  identik  dengan  watak/ciri wirausahawan semata, karena sifat-sifat wirausahawanpun  dimiliki  oleh  seorang  yang  bukan wirausahawan.  Wirausaha  mencakup  semua  aspek pekerjaan, baik karyawan swasta maupun pemerintahan.  Wirausahawan  adalah  mereka  yang melakukan  upaya-upaya  kreatif  dan  inovatif  dengan jalan  mengembangkan  ide, dan  meramu  sumber  daya untuk menemukan peluang (opportunity) dan perbaikan (preparation) hidup.  Berbeda  dengan entrepreneur  diatas,  terdapat  entrepreneur  yang berdasarkan keentrepreneurannya berdasarkan keahlian  berbasis  pendidikan  dan  pelatihan  yang didapatkan  di  bangku  perkuliahan  ataupun  dari percobaan  pribadi.  Mereka  menggunakan  teknologi sebagai unsur utama pengembangan produk suksesnya, bukan sekedar jaringan, lobi dan pemilihan pasar secara demografis. Mereka disebut teknopreneur yaitu ” entrepreneur modern ” yang berbasis teknologi. Inovasi  dan  kreativitas  sangat  mendominasi  untuk menghasilkan  produk  unggulan sebagai dasar pembangunan  bangsa  berbasis  ilmu  pengetahuan Arman dkk (2007).
Dengan  demikian,  kewirausahaan  merupakan; suatu  nilai  yang  diwujudkan  dalam  perilaku  yang dijadikan  sumber  daya,  tenaga  penggerak,  tujuan, siasat,  kiat,  proses  dan  hasil  bisnis;  selain  itu kewirausahaan  juga  merupakan  suatu  nilai  yang dibutuhkan  untuk  memulai  sebuah  usaha  dan mengembangkan  usaha  serta  suatu  proses  dalam mengerjakan  sesuatu  yang  baru  (kreatif)  dan  berbeda
(inovatif)  yang  bermanfaat  dalam  memberikan  nilai lebih  dan dianggap  sebagai  usaha  untuk  menciptakan nilai  tambah  dengan  jalan  mengkombinasikan sumber-sumber  melalui  cara-cara  baru  dan  berbeda untuk memenangkan persaingan (Sanusi,1994).

## METODE PENELITIAN

## Metode Pendekatan
Metodologi  yang  digunakan  dalam  pembuatan penelitian  ini  yaitu  metode  deskriptif,  analitik  dan korelasional.  Metode  deskriptif  merupakan  metode yang  bertujuan  untuk  memberikan  gambaran  secara sistematis,  faktual,  dan  akurat  mengenai  fakta,  sifat, serta  hubungan  antara  fenomena  yang  sedang diselidiki.  Metode  analitis  merupakan  metode  yang bertujuan  untuk  menganalisis  dan  mengadakan interpretasi  yang  lebih  dalam  tentang  hubungan- hubungan. Sedangkan metode korelasional merupakan kelanjutan  dari  metode  deskriptif  yang  memiliki tujuan  mempelajari  hubungan  secara  statistik  antara variabel-variabel yang sedang diteliti Nazir (1999).

## Metode Analisis Data 1. Analisis Kinerja Keuangan
Pengukuran  kinerja  Keuangan  yang  dilakukan BUMD  dianalisis  dengan  menggunakan  Analisis Rasio  Zudia  (2010).  Analisis  rasio  merupakan  suatu metode  yang  digunakan  untuk  mengetahui  hubungan dari  pos-pos  tertentu  dalam  neraca  atau  laporan  rugi laba  maupun  kombinasi  dari  keduanya.  Dari  hasil analisis  rasio  ini,  dapat  mengetahui  gambaran mengenai  baik  buruknya  keadaan  atau  posisi keuangannya.  Adapun  analisis  rasio  yang  digunakan yaitu  rasio  likuiditas,  solvabilitas,  rentabilitas  dan aktivitas usaha. Dibandingkan dengan analisis lainnya, analisis  rasio  memiliki  beberapa  keunggulan,  antara lain:
1. Rasio  merupakan  angka  atau  ikhtisar  statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan.
2. Merupakan  pengganti  yang  lebih  sederhana  dari informasi  yang  disajikan  laporan  keuangan  yang sangat rinci.
3. Melihat perkembangan perusahaan secara periodik.
4. Lebih  mudah  melihat  trand  perusahaan  serta melakukan prediksi di masa yang akan datang.

## a. Rasio Likuiditas
Rasio  likuiditas  menunjukkan  kemampuan memenuhi kewajiban keuangannya  yang harus segera dipenuh.  Kewajiban  yang  dimaksud  disini  adalah kewajiban  jangka  pendek  yang  mampu  dibiaya  oleh aktiva lancar yang dimiliki BUMD Putri (2008). Rasio likuiditas diukur dengan:
1. Rasio Lancar ( Current Ratio )
Rasio  lancar  menunjukkan  sejauh  mana  aktiva lancar  mampu  menutupi  hutang-hutang  lancarnya. Hutang  lancar  adalah  hutang  yang  akan  jatuh  tempo dalam  jangka  pendek  (biasanya  dalam  jangka  satu
tahun  atau  kurang)  dan  yang  pembayaranya  akan mengakibatkan  berkurangnya  aktiva  lancar.  Standar yang  baik  untuk  rasio  ini  minimal  200  persen.  Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:
2. Rasio Cepat ( Quick Ratio )
Rasio  cepat  menunjukkan  kemampuan  BUMD dalam  memenuhi  kewajiban-kewajibannya  dengan tidak  memperhitungkan  persediaan  karena persediaan dianggap  memerlukan  waktu  yang  relatif  lama  untuk direalisir menjadi uang kas. Rasio ini lebih tajam dari pada  rasio  lancar  hanya  memperbandingkan  aktiva yang  sangat  likuid  dengan  hutang  lancarnya.  Standar yang  baik  untuk  rasio  ini  minimal  150  persen.  Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

## b. Rasio Solvabilitas
Rasio  solvabilitas  menunjukkan  kemampuan BUMD  untuk  memenuhi  kewajiban  keuangannya, baik  kewajiban  jangka  pendek  maupun  jangka panjang. Dikatakan solvabe apabila mempunyai aktiva yang  cukup  untuk  membayar  semua  kewajibannya. Rasio solvabilitas diukur dengan:
1. Rasio Modal Sendiri dengan Total Aktiva ( Equity to Total Asset Ratio )
Rasio  ini  menunjukkan  pentingnya  sumber modal pinjaman, artinya semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan  semakin  kecil  jumlah  modal  pinjaman yang  digunakan  untuk  membiayai  aktiva  BUMD. Rasio  ini  menunjukkan  tingkat  solvabilitas  dengan anggapan  bahwa  semua  aktiva  akan  dapat  direalisir sesuai dengan  yang dilaporkan dalam neraca. Standar yang  baik  untuk  rasio  ini  minimal  50  persen (Suwandi,  1985).  Rasio  ini  dirumuskan  sebagai berikut:
2. Rasio Modal Sendiri dengan Aktiva Tetap ( Equity to Fixed Asset Ratio )
Rasio  ini  menunjukkan  proporsi  aktiva  tetap yang  dibiaya  oleh  modal  sendiri.  Apabila  nilai  rasio ini lebih dari 100 persen maka modal sendiri melebihi total  aktiva  tetap  dan  menunjukkan  aktiva  tetap seluruhnya  dibiayai  oleh  modal  sendiri  dan  sebagian dari  aktiva  lancar  juga  dibiayai  oleh  modal  sendiri. Standar yang baik untuk rasio ini minimal 150 persen. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:
3. Rasio  Aktiva  Tetap  dengan  Hutang  Tetap  ( Fixed Asset Trunover Ratio )
Rasio  ini  menunjukkan  kemampuan  BUMD untuk  memperoleh  pinjaman  baru  dengan  jaminan aktiva tetap. Semakin tinggi nilai rasio ini, maka akan memiliki  jaminan  yang  semakin  besar.  Dengan
demikian  kemampuan  untuk  mencari  pinjaman  akan semakin  besar.  Standar  yang  baik  untuk  rasio  ini minimal  150  persen.  Rasio  ini  dirumuskan  sebagai berikut:
4. Rasio  Total  Hutang  dengan  Modal  Sendiri  ( Debt Equity Ratio )
Rasio  ini  menggambarkan  sampai  sejauh  mana modal  sendiri  mampu  menutupi  hutang-hutangnya kepada pihak luar. Semakin kecil nilai rasio ini, maka akan  semakin  baik  karena  menunjukkan  kemampuan modal  sendiri  untuk  menjamin  semua  hutang  lebih besar.  Rasio  terbaik  terjadi  pada  saat  jumlah  modal sendiri  lebih  besar  dari  jumlah  hutang  minimal  sama. Standar  yang  baik  untuk rasio  ini  minimal  67  persen. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:
5. Rasio Hutang dengan Total Aktiva ( Debt Ratio ) Rasio  ini  menunjukkan  sampai  sejauh  mana hutang-hutang  dapat  ditutupi  oleh  total  aktivanya. Dapat dikatakan juga berapa porsi hutang dibandingkan  dengan  total  aktivanya.  Agar  aman maka  porsi  hutang  terhadap  aktiva  harus  lebih  kecil, semakin  kecil  pola  resiko  yang  harus  ditanggung. Standar  yang  baik  untuk rasio  ini  minimal  50  persen. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

## c. Rasio Rentabilitas
Rasio  rentabilitas  menggambarkan  kemampuan BUMD  memperoleh  laba  melalui  semua kemampuan dan sumber yang ada selama periode tertentu, dengan demikian,  rasio  rentabilitas  dapat  dihitung  sebagai berikut:
1. Rasio Laba Bersih ( Net Margin Ratio )
Rasio  ini  menunjukkan  besarnya  laba  bersih yang  dihasilkan  dari  setiap  Rp1,-  penjualannya. Semakin  besar  nilai  rasio  ini,  maka  semakin  besar pula  kemampuan  memperoleh  laba  bersih.  Standar yang baik untuk rasio  ini  minimal 4 persen. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:
2. Rasio  Tingkat  Pengembalian  Modal  Sendiri ( Return On Equity )
Rasio  ini  menunjukkan  kemampuan  dalam menghasilkan  keuntungan  bersih  berdasarkan  modal sendiri.  Semakin  besar  nilai  rasio  ini  berarti  semakin baik  karena  menunjukkan  bahwa  modal  sendiri  yang terpakai  semakin  produktif  dalam  menyumbangkan laba bersih. Standar yang baik untuk rasio ini minimal 15 persen. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:
3. Rasio  Tingkat  Pengembalian  Investasi  ( Return On Invesment )
Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas dari keseluruhan operasi, yaitu  dengan  mengukur  kemampuan  keuntungan bersih  dengan  keseluruhan  dana  yang  ditanamkan dalam  aktiva  yang  digunakan  untuk  operasi  koperasi agar menghasilkan keuntungan. Analisis ROI menunjukkan  hubungan  antara  keuntungan  yang diperoleh  dari  BUMD  dan  Manfaat  Ekonomi Langsung  (MEL)  anggota  dengan  jumlah  investasi yang  digunakan.  Standar  yang  baik  untuk  rasio  ini minimal  4  persen.  Rasio  ini  dirumuskan  sebagai berikut:
.
d. Rasio Aktivitas Usaha Rasio aktivitas usaha menggambarkan aktivitas
yang dilakukan BUMD dalam menjalankan operasinya.  Rasio  ini  digunakan  untuk  mengetahui kecepatan  beberapa  perkiraan  menjadi  penjualan  atau kas. Rasio aktivitas usaha diukur dengan cara: 1. Rasio Perputaran Persediaan ( Inventory
Turnover Ratio )
Rasio  ini  menunjukkan  berapa  kali  jumlah persediaan barang dagangan diganti dalam satu tahun. Sehingga rasio ini mampu menggambarkan kemampuan dalam memutarkan barang dagangannya. Semakin  tinggi  nilai  rasio  ini  berarti  semakin  baik karena  dianggap  kegiatan  penjualan  berjalan  dengan cepat.  Standar  yang  baik  untuk  rasio  ini  minimal  10 kali. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:
2. Rasio  Perputaran  piutang  ( Receivable  Turnover Ratio )
Rasio ini menunjukkan besarnya modal kerja yang  ditanamkan  sebagai  piutang.  Semakin  tinggi nilai  rasio  ini  menunjukkan  modal  kerja  yang ditanamkan  dalam  piutang rendah.  Standar  yang  baik untuk  rasio  ini  minimal  enam  kali.  Rasio  ini dirumuskan sebagai berikut:
3. Rasio  Perputaran  aktiva  tetap  ( Fixed  Asset Turnover Ratio )
Rasio ini merupakan alat ukur efisiensi BUMD dalam menggunakan aktiva tetapnya untuk menghasilkan penjualan. Semakin tinggi nilai rasio ini maka semakin baik, artinya kemampuaan aktiva tetap menciptakan  penjualan  tinggi.  Standar  yang  baik untuk  rasio  ini  minimal  10  kali  Suwandi  (1985,  hal 59). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:
4. Rasio  Perputaran  total  aktiva  ( Total  Asset Turnover Ratio )
Rasio  ini  menggambarkan  tingkat  efisiensi dimana  BUMD  menggunakan  seluruh  aktivanya untuk  menghasilkan  penjualan.  Semakin  tinggi perputaran  aktiva  maka  semakin  efisien  penggunaan aktiva  tersebut.  Standar  yang  baik  untuk  rasio  ini adalah  lima  kali  (Suwandi,  1985).  Rasio  ini dirumuskan sebagai berikut:

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Profil PT. Gresik Migas
1. Sejarah & Status PT. Gresik Migas PT.  Gresik  Migas  didirikan  berdasarkan
Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gresik  Nomor  2 Tahun 2006 Tanggal 7 Agustus 2006, dan dicatat dalam  Lembaran  Daerah  Tahun  2006  Nomor  2 Tanggal  7  Agustus  2009.  Akta  Pendirian Perseroan  Terbatas  PT.  Gresik  Migas  dicatatkan pada  Notaris  Arief  Hidayat,  SH.,  M.Si  Surabaya pada  tanggal  29  Nopember  2007  Nomor  43  dan Pengesahan  Badan  Hukum  PT.  Gresik  Migas oleh Menteri Hukum dan Ham R.I. Nomor AHU- 08065.AH.01.01. tanggal 19 Pebruari 2008.
2. Tujuan Pendirian
a. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
b. Memanfaatkan dan  mengembangkan potensi sumber  daya  alam  yang  tersedia  di Kabupaten Gresik
c. Meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah d. Memperluas  kesempatan berusaha  dan lapangan kerja
e. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa  penyediaan  barang  dan  jasa,  yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak.
3. Visi, Misi dan Motto Visi:
“Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ternama di Indonesia  yang  bergerak  di  sektor  hilir  dan  hulu migas.”
Misi: 1) Usaha Hilir Migas yang mencakup pengolahan,  pengangkutan,  penyimpan-an dan niaga ;
2) Usaha-usaha di setor Hulu Migas ;
3) Kerjasama  dengan  Badan  Usaha  Milik Daerah/ Negara (BUMD/BUMN) dan Badan Usaha  Swasta  (investor)  yang  bergerak dalam Migas ;
Motto PT.  Gresik  Migas  sebagai  BUMD  Pemerintah Kabupaten  Gresik  adalah  “GRESIK  LEBIH BAIK” yang bermakna filosofi:
Gresik =  wilayah asal kerja Lebih baik =  optimis  bahwa  hari  esok  harus lebih baik dari hari ini
4. Bidang Usaha
a. Niaga  gas  bumi  melalui  pipa  dan  Dedicated Hilir.
b. Pengelolaan Sumur Minyak Tua.
c. Usaha pengembangan CNG, LNG, LPG dan PLTG.
d. Usaha-usaha di hulu migas berupa partisipasi di perusahaan KKKS dalam bentuk Participating Interest (PI).
5. Kinerja Keuangan
a. Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan BUMD untuk memenuhi kewajiban  jangka  pendek  yang  mampu dibiayai oleh aktiva lancar yang dimiliki oleh BUMD.  Hasil  perhitungan  rasio  likuiditas dihitung  dengan  menggunakan  rasio  lancar ( Current  Ratio ), Acid  Test  Ratio  dan rasio kas ( Cash Ratio ) dapat dilihat Tabel 1.
1. Rasio Lancar ( Current Ratio ) Rasio  ini  menunjukan  kemampuan
lembaga untuk membayar kembali kewajiban jangka pendeknya yang dimilikinya.  Semakin  tinggi  nilai  rasio  ini maka  semakin  tinggi  pula  kemampuan likuiditasnya. Dari Tabel. 1, nilai rasio lancar yang  dimiliki  PT.  Gresik  Migas  tidak memenuhi  standar  karena  menurut  Kasmir
(2008),  standart  untuk rasio  ini  minimal  200
%  sedangkan  nilai  PT.  Gresik  Migas  pada tahun 2011 sebesar 127,9 % sedangkan pada tahun  2012  sebesar  119,3  %.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  PT.  Gresik  Migas belum  mampu  untuk  membayar  kembali kewajiban  jangka  pendek  yang  dimiliki, karena  memiliki  tingkat  rasio  lancar  kurang dari 200%.
2. Acid Test Ratio (Quick Ratio)
Rasio  ini  hanya  membandingkan aktiva  yang  sangat  likuid  dengan  hutang lancar.  Berdasarkan  Tabel  1  nilai  rata-rata rasio cepat yang dimiliki PD. RPH Surabaya pada  tahun  2011  yaitu  126,31%  artinya setiap  Rp  1,00  hutang  lancar  PD.  RPH Surabaya  mampu  menjamin  Rp  126,31 aktiva lancar yang dimiliki tanpa memperhitungkan  persediaan.  Nilai  rata-rata rasio cepat yang dimiliki PD. RPH Surabaya diatas standart minimum yaitu sebesar 150 % Kasmir  (2008),  Pada  tahun  2012  nilai  rasio ini  mengalami  penurunan  menjadi  119,7%. Pada  tahun  2012  PD.  RPH  Surabaya  tidak mampu  memenuhi  standart  minimum  yang ditetapkan  karena  nilai  rasio  cepat  yang dimiliki tidak mencapai 150%, sehingga PD. RPH  Surabaya  memiliki  kekurangan  untuk menjamin aktiva lancar sebesar 23,69%
3. Cash Ratio
Merupakan  rasio  yang  menunjukkan kemampuan  perusahaan  untuk  membayar hutang  jangka  pendek  dengan  kas  yang tersedia  dan  efek  yang  dapat  segera diuangkan  ( 0bligasi ).  Pada  tahun  2011  nilai rasio  kas  yang  dimiliki  PT.  Gresik  Migas
sebesar 27,63 % sedangkan pada tahun 2012 menurun  menjadi  18,15  %.  Berdasarkan standart yang telah ditetapkan oleh BI, maka nilai cash  Ratio PT.  Gresik  Migas  termasuk kategori  “Sehat”,  dikarenakan  dalam  jangka pendek  perusahaan  dapat  membayar  hutang dalam bentuk oblogasi cepat untuk diuangkan,  dan  sudah  lebih  dari  seratus persen.

## b. Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan  PT.  Gresik  Migas untuk  memenuhi kewajiban  keuangannya,  baik  kewajiban  jangka pendek maupun jangka panjang. Hasil perhitungan  rasio  solvabilitas  dihitung  dengan menggunakan rasio: Rasio Modal Sendiri dengan Total Aktiva ( Equity to Total Asset Ratio ), Rasio Modal  Sendiri  dengan  Aktiva  Tetap  ( Equity  to Fixed  Asset  Ratio ),  Rasio  Total  Hutang  dengan Total  Modal  Sendiri  ( Debt  Equity  Ratio )  dan
Tabel 1. Hasil Perhitungan Rasio Likuiditas PT. Gresik Migas Tahun 2011-2012
Periode Rasio Lancar % Rasio Kas % Acid Test Ratio 2011 127,98 % 27,63 % 126,31 % 2012 119,33 % 18,15 % 119,07 %
Sumber: Laporan Keuangan PT. Gresik Migas 2011-2012 (diolah)
Rasio  Hutang  dengan  Total  Aktiva  ( Debt  Ratio ) dapat dilihat Tabel 2.
1. Rasio  Modal  Sendiri  dengan  Total Aktiva ( Equity to Total Asset Ratio )
Rasio  ini  menggambarkan  besarnya modal  pinjaman  yang  digunakan  untuk membiayai total aktiva. Berdasarkan Tabel 2 nilai  rasio  modal  sendiri  dengan  total  aktiva yang  dimiliki  PT.  Gresik  Migas pada  tahun
2011 yaitu 31,33, artinya setiap Rp 1,00 total aktiva  mampu  dijamin  dengan  Rp  31,33 modal  sendiri.  Pada  tahun  2012  nilai  rasio modal  sendiri  dengan  total  aktiva  yang dimiliki  PT.  Gresik  Migas yaitu  33,06, artinya  setiap  Rp  1,00  total  aktiva  mampu dijamin  dengan  Rp  33,06  modal  sendiri.
Nilai rasio  modal sendiri dengan total aktiva yang  dimiliki  PT.  Gresik  Migas belum mampu  memenuhi  standar  minimum  yaitu sebesar 50 % Suwandi (1985, hal 59). Untuk menjamin total aktiva dengan  modal sendiri, maka PT. Gresik Migas harus mengusahakan kegiatan  atau  produk  yang  menarik  minat pelanggan.
2. Rasio  Modal  Sendiri  dengan  Aktiva Tetap ( Equity to Fixed Asset Ratio )
Rasio  ini  menggambarkan  proporsi aktiva  tetap  yang  dibiayai  modal  sendiri. Berdasarkan  Tabel  2,  nilai  rasio  modal sendiri dengan aktiva tetap yang dimiliki PT. Gresik  Migas pada  tahun  2011  yaitu 3.850,65,  artinya  setiap  Rp  1,00 aktiva tetap mampu  dijamin  dengan  Rp  3.850,65  modal sendiri.  Pada  tahun  2012  nilai  rasio  modal sendiri  dengan  aktiva  tetap  yang  dimiliki yaitu  708,95,  artinya  setiap  Rp  1,00  total aktiva  mampu  dijamin  dengan  Rp  708,95 modal  sendiri.  Nilai  rasio  modal  sendiri dengan aktiva tetap yang dimiliki PT. Gresik Migas sudah  mampu  memenuhi  standar minimum  yaitu  sebesar  150  %.  Hal  ini berarti  PT.  Gresik  Migas  sudah  mampu menjamin  aktiva  tetap  dari  modal  sendiri yang dimiliki.
3. Rasio Total Hutang dengan Total Modal Sendiri ( Debt Equity Ratio )
Hasil  perhitungan  rasio  total  hutang dengan total modal sendiri PT. Gresik Migas
dapat  dilihat  pada  Tabel  2.  Rasio  ini menggambarkan  jumlah  total  hutang  yang dijamin  dengan  modal  sendiri.  Nilai  rasio total  hutang  dengan  total  modal  sendiri  PT. Gresik Migas pada tahun 2011  yaitu sebesar 219,19,  artinya  setiap  Rp  1,00  total  hutang yang  dipinjam  PT.  Gresik  Migas dapat dijamin  dengan  Rp  219,19  modal  sendiri yang  dimiliki  PT.  Gresik  Migas. Pada tahun 2012  nilai  rasio  total  hutang  dengan  total modal sendiri PT. Gresik Migas yaitu 202,50 artinya  setiap  Rp  1,00  total  hutang  yang dipinjam  dapat  dijamin  dengan  Rp  202,50 modal  sendiri  yang  dimiliki  PT.  Gresik Migas. Berdasarkan Tabel  2, nilai rasio total hutang dengan total modal sendiri PT. Gresik Migas pada  tahun  2011-2012  melebihi standar  minimum  yaitu  67  %.  Pada  tahun 2011-2012  nilai  rasio  total  hutang  dengan total  modal  sendiri  yang  dimiliki  PT. Gresik Migas menurun. Hal ini disebabkan menurunnya  pos  hutang  bank  dan  modal sendiri, namun penurunan yang terjadi masih menempatkan  PT.  Gresik  Migas  diatas standar  minimum  yaitu  67%,  karena  rasio total  hutang  dan  total  modal  sendiri  yang dimiliki PT. Gresik Migas pada tahun 2011- 2012  masih  diatas  standar  minimum  67%, yaitu sebesar 219,19% dan 202,50%.
4. Rasio  Hutang  dengan  Total  Aktiva ( Debt Ratio )
Rasio  ini  menggambarkan  jumlah aktiva yang digunakan untuk menjamin total hutang. Berdasarkan Tabel 2, nilai rasio total hutang dengan total aktiva yang dimiliki PT. Gresik  Migas pada  tahun  2011  yaitu  68,67, artinya  setiap  Rp  1,00  total  hutang  tetap mampu  dijamin  dengan  Rp  68,67  total aktiva.  Pada  tahun  2012  nilai  rasio  total hutang dengan total aktiva yang dimiliki PT. Gresik  Migas pada  tahun  2012  yaitu  66,94, artinya  setiap  Rp  1,00  total  hutang  tetap mampu  dijamin  dengan  Rp  66,94  total aktiva.
Berdasarkan  Tabel  2,  nilai  rasio jumlah  aktiva  yang  digunakan  untuk menjamin  total  hutang  PT.  Gresik  Migas pada  tahun  2011-2012  masuk  dalam  standar minimum  yaitu  50  %.  Hal  ini  menunjukkan PT.  Gresik  Migas mempunyai  aktiva  yang
Tabel 2. Perhitungan Rasio Solvabilitas PT. Gresik Migas Tahun 2011-2012
Periode RMSTA (%) RMSAT (%) RTHTMS (%) RTHTA (%) 2011 31,33 % 3850,65 % 219,19 % 68,67 % 2012 33,06 % 708,95% 202,50 % 66,94 %
Sumber: Laporan Keuangan PT. Gresik Migas 2011-2012 (diolah)
cukup  untuk  membiayai  seluruh  hutang- hutang  hal  ini  dikarenakan  rasio  yang didapatkan  telah  mencapai  lebih  dari  50% persen  yang  disyaratkan,  sedangkan  BUMD ini  telah  mencapai  antara  66  sampai  68 persen,  artinya  aktiva  yang  ada  terjamin untuk membayar total hutang yang ditanggung.
c. Rasio Rentabilitas Rasio rentabilitas menggambarkan kemampuan  PT.  Gresik  Migas memperoleh  laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada selama  periode  tertentu.  Hasil  perhitungan  rasio rentabilitas  dihitung  dengan  menggunakan  rasio:
Operating  Margin  Ratio,  Return  on  Equity,  Net Margin Ratio, Operating Ratio, Return On Asset dan Return  On  Investment dapat  dilihat  pada Tabel 3.
1. Operating Margin Ratio
Laba usaha (laba operasi)  adalah  laba dari kegiatan utama perusahaan. Oleh karena itu  sudah  seharusnya  laba  ini  memberikan hasil  lebih  besar  dibanding  dari  laba  yang bukan  utama.  Nilai  OMR  PT.  Gresik  Migas pada  tahun  2011  sebesar  7,04  %  sedangkan pada  tahun  2012  menurun  menjadi  4,95  %. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan  laba  operasi  pada  tahun  2011  ke tahun 2012.
2. Return on Equity Hasil perhitungan rasio tingkat pengembalian  modal  sendiri  PT.  Gresik Migas dapat dilihat pada Tabel 3. Nilai rasio tingkat  pengembalian  modal  sendiri  yang dimiliki PD. RPH Surabaya pada tahun 2011 yaitu sebesar 103,65 persen artinya setiap Rp 1,-  modal sendiri  mampu menghasilkan  laba sebesar  Rp  103,65,-.  Pada  tahun  2012  nilai rasio  tingkat  pengembalian  modal  sendiri yang dimiliki PT. Gresik Migas yaitu sebesar 73,16  persen  artinya  setiap  Rp  1,-  modal sendiri  mampu  menghasilkan  laba  sebesar Rp 73,16,-
Berdasarkan  Tabel  3,  pada  tahun 2011-2012, PT. Gresik  Migas sudah  mampu memenuhi  standart  minimum  rasio  ini  yaitu sebesar  15  %  (Suwandi,  1985).  Nilai  rata- rata tingkat  pengembalian  modal  sendiri PT. Gresik  Migas  pada  tahun  2011-2012  sudah
mampu menghasilkan laba dan modal sendiri yang  dimilikinya  karena  rasio  tingkat pengembalian  modal  sendiri  PT.  Gresik Migas  sudah  lebih  dari  15%  yaitu  sebesar 103,65% dan 103,65%.

## 3. Net Margin Ratio
Hasil  perhitungan  rasio  laba  bersih PT.  Gresik  Migas  dapat  dilihat  pada  Tabel 4.3. Nilai rasio laba bersih yang dimiliki PT. Gresik Migas pada tahun 2011  yaitu sebesar 5,58  persen  artinya  setiap  Rp  1,-  penjualan mampu  menghasilkan  laba  sebesar  Rp  5,58 artinya  margin  laba  bersih  dari  hasil penjualan  hanya  5,58  selebihnya  merupakan harga pokok penjualan dan biaya. Pada tahun 2012 nilai rasio laba bersih yang dimiliki PT. Gresik  Migas  yaitu  sebesar  3,58  persen artinya  setiap  Rp  1,-  penjualan  mampu
menghasilkan  laba  sebesar  Rp  3,58  artinya margin laba bersih dari hasil penjualan hanya 3,58%  selebihnya  merupakan  harga  pokok penjualan dan biaya.
Berdasarkan  Tabel  3,  pada  tahun 2011,  PT.  Gresik  Migas  sudah  mampu memenuhi  standart  minimum  rasio  ini  yaitu sebesar  4  %  (Suwandi,  1985)  karena memiliki  rasio  laba  bersih  sebesar  5,58%, sedangkan  pada  tahun  2012  PT.  Gresik Migas  belum  mampu  memenuhi  standart minimum  yang  ditetapkan  sebesar  4  %, karena  memiliki  rasio  laba  bersih  sebesar 3,58%.  Pada  tahun  2012  terjadi  penurunan jumlah  laba  maupun  jumlah  penjualan dibandingkan tahun 2011 sebesar 2%.
4. Operating Ratio
Rasio operasi menggambarkan perputaran operating assets dalam hubungannya  dengan  penjualan  bersih  dan aktiva  lancar  yang dimiliki  oleh  perusahaan. Semakin tinggi rasio operasi berarti menunjukkan bahwa perusahaan  dapat memanfaatkan  aktiva  lancar  yang  dimiliki dalam meningkatkan penjualan bersih. Dalam  tabel  5.6  dapat  dilihat  bahwa  pada tahun 2011 rasio operasi mencapai -1,57 dan pada  tahun  2012  mengalami  kenaikan menjadi  -1,70.  Hal  ini  berarti  perusahaan sudah  lebih  mampu  dalam  memanfaatkan
Tabel 3.  Hasil Perhitungan Rasio Rentabilitas PT. Gresik Migas Tahun 2011-2012
Periode OMR (%) ROE (%) NMR (%) OR (%) ROA (%) ROI (%) 2011 7,04 % 103,65 % 5,58 % -1,57 % 41,00 % 32,47 % 2012 4,95 % 73,16 % 3,58 % -1,70 % 33,47 % 24,19 %
Sumber: Laporan Keuangan  PT. Gresik Migas 2011-2012 (diolah).
aktiva  lancar  yang  dimilikinya  dengan meningkatkan penjualan bersih perusahaan.
5. ROA ( Return On Asset) ROA  ( Return  on  Assets )  adalah  rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan  manjemen  perusahaan  dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.  Semakin  besar  ROA  suatu perusahaan,  semakin  besar  pula  tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan tersebut dan  semakin  baik  pula  posisi  perusahaan tersebut  dari  segi  penggunaan  aset.  Pada tahun  2011  nilai  ROA  PT.  Gresik  Migas sebesar  41  %  sedangkan  pada  tahun  2012 mengalami  penurunan  menjadi  33,47  %. Penurunan ini disebabkan adanya
peningkatan  simpanan  pihak  ketiga  yang cukup  tinggi.  Berdasarkan  standart  yang telah  ditetapkan  oleh  BI,  maka  nilai  ROA PT. Gresik Migas termasuk kategori “Sehat”. Ini  berarti  bahwa  PT.  Gresik  Migas  sudah mampu  memperoleh  keuntungan  secara keseluruhan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki.
6. Return On Investment (ROI) Hasil perhitungan rasio tingkat pengembalian  investasi  PT.  Gresik  Migas dapat dilihat pada Tabel 3. Nilai rasio tingkat pengembalian  investasi  yang  dimiliki  PT. Gresik Migas pada tahun 2011  yaitu sebesar 32,47 persen artinya setiap Rp 1,- total aktiva mampu menghasilkan laba sebesar Rp 32,47. Pada  tahun  2012  nilai  rasio  tingkat pengembalian  investasi  yang  dimiliki  PT. Gresik  Migas  yaitu  sebesar  24,19  persen artinya  setiap  Rp  1,-  total  aktiva  mampu menghasilkan laba sebesar Rp 24,19. Hal ini berarti  laba  yang  dihasilkan  PT.  Gresik Migas  sudah  lebih  tinggi  daripada  total aktiva,  sehingga  pengembalian  investasi dapat lebih cepat dilakukan.
Berdasarkan  Tabel  3,  PT.  Gresik Migas  pada  tahun  2011  dan  2012  sudah mampu  memenuhi  standart  minimum  rasio ini  yaitu  sebesar  4  %.  Hal  ini  menunjukkan PT. Gresik Migas sudah mampu menghasilkan  laba  dari  total  aktiva.  Nilai rasio  tingkat  pengembalian  investasi  yang dimiliki PT. Gresik Migas pada tahun 2011- 2012  menunjukkan  penurunan  yang  sangat tajam.  Hal  ini  menunjukkan  keadaan  yang semakin buruk yang mengindikasikan kemampuan  PT.  Gresik  Migas  dalam memperoleh  laba  dari  total  aktiva  yang ditanamkannya  semakin  menurun.  Hal  ini dapat  ditujukan  penurunannya  sekitar  8,18 persen  selama  dua  tahun,  hal  ini  seharusnya diwaspadai oleh PT Gresik Migas
dikarenakan  kalau  sampai  terus  meturun  di tahun  berikutnya  dikwatirkan  pengembalian investasi  akan  semakin  berat  dan  dalam menghasilkan  laba  juga  akan  semakin menurun.

## Strategi  Perbaikan  Kinerja  BUMD  Berbasis
Enterpreuner.
Mengingat pentingnya peran perusahaan daerah  dalam  pengembangan  perekonomian  daerah, maka dalam menjalankan usahanya perusahaan daerah dituntut untuk lebih profesional dalam pengelolaannya agar  benar-benar  menjadi  kekuatan  ekonomi  yang handal.  Terdapat  faktor  kunci  strategis  untuk perbaikan Kinerja BUMD PT. Gresik Migas Berbasis Entrepreneurship Di  Lingkup  Pemerintah  Provinsi Jawa Timur, yaitu:
1. Kemampuan  sumberdaya  manusia BUMD,  baik dari jajaran Direksi, Badan Pengawas, Pimpinan dan  Karyawan,  terutama  terkait  penguatan  jiwa enterpreunership  meliputi  aspek  kepercayaan diri,  orientasi  terhadap  tugas  dan  hasil, keberanian  dalam  mengambil  risiko,  pola  dan gaya  kepemimpinan,  kreatifitas  dan  orisinilitas produk/jasa dan fokus pada masa depan BUMD;
2. Kejelasan  landasan hukum dan ketegasan aturan main terkait pembentukan  BUMD,  agar  mampu meminimalisir  campur  tangan  dan  intervensi dalam  bentuk  apapun  dari  para  pemangku jabatan  atau  kalangan  pemerintah.  Terutama menyangkut keputusan manajemen sumber daya manusia (kebutuhan  dan kualifikasi  sumberdaya manusia dalam BUMD);
3. Aspek  manajemen  keuangan  BUMD,  meliputi: (a)  mekanisme  dan  kejelasan  penganggaran BUMD; (b) transparansi dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan; (c); akuntabilitas berdasarkan  kinerja,  sehingga  muncul  kerangka kerja  baru  dengan  nama  “Anggaran  Berbasis Kinerja  ( Performance  Budget )”;  (d)  adanya lembaga pemeriksa  eksternal yang  kuat, profesional,  dan  mandiri  serta  dihindarinya duplikasi dalam pelaksanaan pemeriksaan ( double accounting )
4. Kelayakan  dan  keberlanjutan  usaha  atau  unit bisnis  BUMD  baik  produk  maupun  sektor  jasa diukur berdasarkan kinerja internal dan eksternal. Terdapat  beberapa hal strategis,  yaitu: (a)  BUMD  yang  dinilai  memiliki  kinerja  baik tetap  berkosentrasi  terhadap  usaha  atau  bisnis yang  dijalankan,  namun  tetap  melaksanakan upaya  meminimalkan  biaya  dan  operasi  yang tidak  efisien  untuk  mengontrol  kualitas  dan distribusi  produk.  Pertumbuhan  melalui  strategi konsentrasi  dapat  dicapai  melalui  integrasi vertikal  dengan  cara  mengambil  alih  fungsi supplier (backward integration ) atau dengan cara mengambil  alih  fungsi  distributor  (forward integration); dan (b) BUMD yang dinilai kurang memiliki  kinerja  yang  baik  di  dorong  untuk
menerapkan  strategi  diversifikasi.  Langkah strategis  diambil  mengingat  kondisi  internalnya cukup  kuat,  akan  tetapi  lemah  dari  aspek eksternal,  dimana  nilai  daya  tarik  bisnisnya sangat rendah, sehingga perlu penciptaan produk baru atau layanan jasa yang lebih profesional.
Berdasakan kesimpulan di atas maka, keberlanjutan  suatu  usaha  harus  memperhatikan stategi  yang  spesifik  yaitu  meninmgkatkan  kualitas sumberdaya  manusia,  konsentrasi  pada  bisnis  yang ada  namun  diperlukan  inovasi  baru  agar  pelanggan tidak jenuh, serta pelayanan yang prima.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  dan  pembahasan dari penelitian  ini,  dapat  diambil  kesimpulan  pertama, kinerja  BUMD  PT.  Gresik  Migas  di  Provinsi  Jawa Timur  diukur  melalui  metode  konvensional/Analisis Rasio  mengindikasikan  hasil  yang  cukup  baik. Kesimpulan kedua, terdapat 4 (empat) strategis untuk perbaikan  kinerja  BUMD,  yaitu:  (1)  Kemampuan sumberdaya  manusia  pengelola  BUMD,  termasuk penguatan  jiwa  enterpreneurship;  (2)  Kejelasan landasan  hukum  dan  ketegasan  aturan  main  terkait pembentukan BUMD; (3) Aspek manajemen keuangan BUMD; dan (4) Kelayakan dan keberlanjutan  usaha  atau  unit  bisnis  BUMD  baik produk maupun sektor jasa diukur berdasarkan kinerja internal dan eksternal.

## Saran
Untuk  meningkatkan  kinerja  BUMD  PT. Gresik  Migas  di  Provinsi  Jawa  Timur,  sekaligus mengimplemetasikan  4 (empat)  strategi  yang telah di tetapkan,  maka  ada  beberapa  hal  yang  perlu  di sarankan, yaitu:
1. Bagi  pemerintah  daerah:  (a)  adanya  keberanian dan  ketegasan  meminimalisir  berbagai  bentuk, praktik dan pola-pola yang menimbulkan political cost ;  (b)  menyusun  SOP  yang  jelas  terkait  pola rekruitmen  sumberdaya  pengelola  BUMD;  (c) pemerintah  konsisten  untuk  mendorong  BUMD lebih  mandiri  dan  profesional,  tanpa  intervensi; (d)  pemerintah  memberikan  penghargaan  pada pengelola  yang  berhasil  membawa  BUMD  Go Public.
2. Bagi  manajemen  BUMD:  (a)  menciptakan lingkungan  kerja  yang  lebih  kondusif  dan  selalu berorientasi  terhadap  tugas  dan  masa  depan;  (b) menumbuhkan
jiwa
leadership dan entrepreneurship terhadap  pengelola  BUMD serta  memberikan  reward  terhadap  kreatifitas yang  dihasilkan  oleh  setiap  individu;  (c) memberikan  batasan  para  birokrasi  dalam pemilikan  saham  dan  membuka  kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengakses  saham  di  BUMD;  dan  (d)  seluruh pimpinan  diarahkan  untuk  menerapkan Good
Corporate Governance (GCG), yaitu tranparansi, kemandirian, akuntabilitas dan kewajaran

## DAFTAR PUSTAKA
Arman  Hakim,  Bustanul  Arifin,  Mokh.Suef,2007.
Entrepreneurship, Membangun Spirit
Teknopreneurship . Yogyakarta: Penerbit Andi. Http://Repository.Unhas.Ac.Id/Bitstream/Handle/1234 56789/1346/Skripsi%20sri%20wahyuni.Pdf?Se quence=2 .(diambil pada 21 Oktober 2012).
Junaidi.  2002. Kontribusi  Penerapan  Balanced Scorecard  Terhadap  Peningkatan  Kinerja Perusahaan  (Studi  Kasus  Di  Perusahaan  Jasa
Perantara Asuransi-Pt.Xyz) . Http://Eprints.Binus.Ac.Id/10466/1/Abbstrak02 -46.Pdf. (diambil pada 28 Oktober 2012).
Kiswara,  Hanuma.  2006. Analisis  Balance  Scorecard Sebagai  Alat  Pengukur  Kinerja  Perusahaan (Studi  Kasus  Pada  Pt  Astra  Honda  Motor) Http://Eprints.Undip.Ac.Id/26355/1/Jurnal.Pdf. (diambil pada 23 Oktober 2012).
Mulyadi. 2001. Balanced  Scorecard Alat Manajemen Kontemporer  Untuk  Pelipatganda  Kinerja Keuangan Perusahaan. Salemba Empat. Yogyakarta.
M  Nasir,  1999 Metode  Penelitian. Jakarta.  Ghalia Indonesia
Putri. 2008. Analisis Pengukuran Kinerja Perusahaan
Dengan  Konsep  Balanced  Scorecard  (Studi Kasus  Pada  Pt  Bank  Tabungan  Negara (Persero) Cabang) Solo.
Http://Etd.Eprints.Ums.Ac.Id/67/1/B_200_040 _053.Pdf. (diambil pada 21 Oktober 2012
Wahyuni. 2011 . Analisis Balanced Scorecard Sebagai Alat  Pengukuran  Kinerja  Pada  Pt.  Semen Bosowa Maros.
Zudia.  2010. Analisis  Penilaian  Kinerja  Organisasi Dengan  Menggunakan  Konsep  Balanced Scorecard  Pada  Pt  Bank  Jateng  Semarang. Http://Eprints.Undip.Ac.Id/23070/1/Skripsi_An alisis_Penilaian_Kinerja_Organisasi_Dengan_ Menggun.Pdf. (diambil pada 28 Oktober 2012).