COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## KONSEP MENGHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN PERKEMBANGAN CYBER NOTARY
Christine Willyam Hutapea 1* , Rahmida Erliyani 2 , Anang Shophan Tornado 3 1 ’ 2 ’ 3 Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia Email: cwhutapea@gmail.com, rahmidaerliyani@ulm.ac.id, anangtornado@gmail.com
Article Info Abstract
Article History
Received: Mei 10, 2023 Accepted: Juni 30, 2023 This  research  discusses  the  concept  of  facing  a  notary  in  making  a  deed based on the development of Cyber Notary. The problem is the development of the concept of facing a notary in the era of cyber notary advancement at this time and policy formulation on the concept of facing a notary in making a deed virtually in the future. The method used is normative legal research with Reform Oriented Research type. The results of the analysis, First, the concept of facing a notary  is  listed  in Article  16  paragraph  (1)  letter  m  while  Cyber Notary is listed in Article 15 paragraph (3) of the Notary Position Law. The renewal of the concept of facing in the Cyber Notary Era is a consideration of utilizing  electronic  media  by  teleconference  (virtual).  However,  when interpreting  "in  the  presence  of"  article  1868  of  the  Civil  Code  is  still interpreted conventionally until now. Therefore, the concept of facing has not developed virtually and cannot be done when the explanation of Article 16 paragraph (1) letter m states that "facing" is interpreted as being physically present so that if this formal is not fulfilled, the deed will be relegated to an underhand deed. Second, Policy Formulation of the concept of facing virtually in the future can be applied by considering what can be done in the authority and obligations of notaries. With technology everyone can face virtually. In the  notary  profession  this  can  be  applied  by  reforming  the  Laws  and Regulations  on  Notary  Position.  Not  only  conventional  facing  but  virtually using  applications  and  sticking  to  the  principle  of  prudence,  so  that  the meaning of Virtual Facing can be applied in the concept of Cyber Notary in Indonesia.
Keywords: Cyber Notary;
Concept of Facing;
Notary

## Abstrak
Penelitian  ini  membahas  Konsep  menghadap  notaris  dalam  pembuatan  akta  berdasarkan perkembangan Cyber  Notary .  Hukum  tidak  mengejar  perkembangan  teknologi  namun diperlukan landasan hukum dalam penggunaan teknologi yang memandu masyarakat agar tercapainya tujuan dari terbentuknya hukum. Permasalahannya yakni Perkembangan Konsep Menghadap  Notaris  di  Era  Kemajuan Cyber  Notary di  Masa  ini  dan  Formulasi  Kebijakan tentang Konsep menghadap Notaris dalam membuat akta secara Virtual di Masa Yang akan datang.  Metode  yang  digunakan  penelitian  hukum  normatif  dengan  tipe  penelitian Reform Oriented  Research. Hasil  analisis,  Pertama,  Konsep  menghadap  notaris  tercantum  dalam pasal 16 ayat (1) huruf m sedangkan Cyber Notary tercantum pada Pasal 15 ayat (3) Undang- Undang  Jabatan  Notaris.  Perbaharuan  konsep  menghadap  di  Era Cyber  Notary menjadi pertimbangan  memanfaatan  media  elektronik  secara  telekonferensi  (virtual).  Akan  tetapi ketika  penafsirkan  “di  hadapan”  pasal  1868  KUH  Perdata  masih  dimaknai  secara konvensional hingga saat ini. Oleh sebab itu, Konsep menghadap belum berkembang secara Virtual dan belum dapat dilakukan ketika penjelasan pasal 16 ayat (1) huruf m menyatakan “menghadap” dimaknai hadir secara fisik sehingga apabila formilnya ini tidak terpenuhi maka akta tersebut akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan. Kedua, Formulasi Kebijakan konsep  menghadap  secara  Virtual  di  masa  depan  dapat  diterapkan  dengan
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
mempertimbangkan yang dapat dilakukan dalam kewenangan dan kewajiban notaris. Dengan teknologi setiap orang dapat berhadapan virtual. Dalam profesi notaris ini dapat diterapkan dengan mereformasi Peraturan Perundang-undangan tentang Jabatan Notaris. Bukan hanya menghadap konvensional tetapi secara Virtual menggunakan aplikasi dan tetap pada prinsip kehati-hatian,  Sehingga  makna  Menghadap  secara  Virtual  dapat  diterapkan  dalam  konsep Cyber Notary di Indonesia.
Kata Kunci: Cyber Notary; Konsep Menghadap; Notaris

## I. PENDAHULUAN
Hukum  selalu  memiliki  hubungan  dengan  perubahan  sosial  yang  ada  pada masyarakat, akan tetapi paradigma pemikiran positivisme yang menekan adanya observasi secara mendalam untuk mencari fakta dalam melihat masa depan harus dipisahkan dengan ilmu  sosial.  Hukum  bersifat  dinamis  yang  selalu  berkembang  secara  terus  menerus  dan berubah-ubah namun akan harus berujung statis (stabil) yang mana kualitasnya terbukti dan terjamin validasinya. Dalam menciptakan paradigma yang dibutuhkan. Perilaku adaptif dapat dipelajari  pada  waktunya,  mengikuti  arah  evolusi,  untuk  melintasi  ruang  dengan membandingkan berbagai contoh manifestasi yang serupa.
Era digitalisasi dalam era revolusi Industri 4.0 sangat berkembang pesat secara global, khususnya di Indonesia. Membuat teknologi berkembang sangat pesat dan memiliki pengaruh besar  disetiap  sendi  kehidupan.  Perkembangan  teknologi  juga  membawa  resiko  terhadap hukum.  Hukum  tidak  harus  mengejar  perkembangan  teknologi  namun  diperlukan  adanya landasan hukum yang menjadi patokan dalam menggunakan teknologi terutama di negara Hukum  khususnya  Indonesia.  Dasar  hukum  harus  dapat  memandu  masyarakat  agar menggunakan  teknologi  yang  membawa  manfaat  secara  positif  seperti  tujuan  dari terbentuknya hukum yakni, bermanfaat, berkeadilan dan menjamin adanya kepastian hukum. Dalam menyikapi perkembangan era digital ini hukum kenotariatan tidak harus kaku dalam bersikap. Penentuan arah kebijakan hukum teknologi dinilai perlu ditinjau. Karena melibatkan banyak pihak. Notaris, Akademisi, Masyarakat dan juga Pemerintah.  teknis dan proteksi dari pemerintah dan notaris harus menjamin keamanan penggunaan teknologi dengan jelas untuk mencegah dan menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan.
Indonesia juga mengeluarkan kebijakan mengenai hal-hal yang bersifat elektronik yang dirasa  mempermudah  penggunanya  serta  menghemat  anggaran  negara  seperti  halnya dibeberapa  Instansi  misalnya:  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil,  Adanya  Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dan KTP Digital. KTP Digital merupakan pemindahan KTP-Elektronik yang saat ini digunakan oleh Penduduk Indonesia ke dalam telepon genggam ( handphone ) baik berupa Foto ataupun QR Code . Dengan KTP Digital hal ini tidak diperlukan lagi  sehingga  sangat  implementatif  pemanfatannya  untuk  integrasi,  mempermudah  dan mempercepat transaksi di berbagai layanan publik.
Dunia saat ini mengenal dua sistem Notaris yang berbeda, yakni: Notaris civil law yaitu lembaga notariat berasal dari italia utara dan juga dianut oleh Indonesia. Ciri-cirinya ialah: 1
1.  Diangkat oleh pejabat yang berwenang atau pejabat pemerintah yang berwenang;
2.  Tujuan melayani kepentingan masyarakat umum;
3.  Mendapatkan honorarium dari masyarakat umum.
Kemudian  Notaris Common  Law yaitu  Notaris  yang  ada  di  negara  Inggris  dan Skandinavia. Ciri-cirinya ialah:
1.  Akta tidak dalam bentuk tertentu;
2.  Tidak diangkat oleh pejabat penguasa.
1 Hadin Muhjad. 2018. “ Jabatan Notaris Dalam Perspektif Hukum Administrasi ”. Artikel dalam Lambung Mangkurat Law Journal (Lamlaj) Volume 3 Issue 1, hlm. 5
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Ada dua istilah dalam fenomena penggunaan jasa notaris yang menggunakan media internet yaitu Cyber Notary dan Electronic Notarisation . Istilah Electronic Notary (E-Notary) diperkenalkan  oleh  delegasi  Perancis  dalam  forum  TEDIS Legal  Workshop tahun  1989  di Brussel  sedangkan Cyber  Notary ini  didapatkan  berdasarkan  gagasan American  Bar Association (ABA) Information  Security  Comittee pada  tahun  1994 2 .  Konsep Cyber  Notary adalah notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya secara elektronik atau dengan  berbasis  Teknologi  Informasi.  Sedangkan  berdasarkan  dengan  UUJN  yang membatasi  kewenangan  notaris  ini,  hanya  satu  kali  disebutkan  mengenai  konsep Cyber Notary yakni terdapat dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi:
“Yang dimaksud dengan ‘kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang- undangan’, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (Cyber Notary), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.”
Sehingga  untuk  sementara, Cyber  Notary masih  dianggap  hanya  sebatas  Sertifikasi transaksi secara elektronik. Tantangan dan peluang dalam Era digital ini perlu ditinjau dalam bidang  Hukum  Kenotariatan.  Notaris  merupakan  pejabat  umum  yang  memperoleh kewenangan atribusinya dari negara melalui Undang-Undang.
Pelaksanaannya  kewenangan  notaris  dalam  perkembangan  teknologi  ini  sangat mempengaruhi  dalam  teknis  pembuatan  akta  dan  penerapan  dalam  menerima  dan menggunakan teknologi informasi. Secara praktiknya, teknologi membuat pekerjaan notaris lebih  mudah  dan  efisien  terutama  pada  saat  Pandemi Covid19 yang  membatasi  interaksi secara  langsung  (fisik/pertemuan  tatap  muka).  Namun  perlu  ingat  Kembali  makna menghadap notaris dalam UUJN Notaris menekankan menghadap secara fisik. Ini menjadi penting untuk ditinjau Kembali dikarenakan hukum di Indonesia masih belum jelas mengatur mengenai teknologi yang terus berkembang sangat pesat.
Dari segi hukum kenotariatan era digital adalah semacam ruang tanpa batas dan tanpa sekat ( real time ). Dalam bidang kenotariatan era digital memiliki peluang yang sangat besar dan  berpotensi  dalam  berkesempatan  memberikan  pelayanan  menjadi  lebih  mudah  dan efisien  namun  juga  memiiki  ancaman  lain.  seperti  adanya  potensi  dalam  penyalahgunaan jabatan  yang  harus  dipikirkan.  Misalnya  perubahan  terjadi  apabila  dalam  pembuatan  akta notaris.  Proses  Menghadap  dalam  Pembuatan  akta  dilakukan  secara  Virtual.  Bagaimana keotentikan  dan  hakikat  hukum  serta  teknis  yang  tepat  digunakan  dan  apakah  dalam pembuatannya  menggunakan  tandatangan  elektronik.  Dan  seperti  apakah  kekuatan pembuktiannya secara lahiriah (akta notaris), formil (kejadian/fakta) dan materiil (keterangan saat menghadap).
Perlu diingat Kembali dalam praktiknya akan ada resiko yang mungkin dapat terjadi dimasa yang akan datang misalnya, kesalahan dalam menginput data dan juga akses internet yang  harus  selalu  memadai.  Oleh  sebab  diperlukan  beberapa  poin  yang  mesti  ditinjau Kembali  sebagai  bahan  pertimbangannya  seperti;  Sistem  komputer  mumpuni,  Sertifikasi elektronik,  Keabsahan  komunikasi  secara  virtual  (unsur  menghadap),  Interkoneksi  data, Perubahan kembali (Revisi/Rekonstruksi) UUJN, Persaingan harus dilakukan secara sehat, Kesatuan visi penegak hukum, Rekonstruksi perlindungan hukum terhadap kenotariatan.
Sehingga  dalam  pelaksanaannya,  perlu  dukungan  pemerintah,  akademisi, masyarakat serta notaris agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. serta bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemenuhan Unsur menghadap dalam pasal 16 ayat  1  UUJN  yang  menyatakan  dalam  menjalankan  jabatannya  notaris  berkewajiban membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 orang saksi dan  ditandatangani  pada  saat  itu  juga  oleh  penghadap,  saksi  dan  notaris.  Kegiatan membacakan  akta  dihadapan  para  pihak  secara  otomatis  memenuhi  unsur  menghadap.
2 R.A. Emma Nurita. 2012. Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran, Bandung: Refika Aditama, hlm.17.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Bagian  terpenting  dari  pembuatan  perjanjian  teristimewa  perjanjian  tertulis  adalah  cara menuangkan kehendak dan melahirkan kesepakatan kedalam akta oleh para pihak.

## II. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian hukum ini normatif yang terletak pada pemecahan masalah hukum, dengan  tujuan  menghasilkan  pendapat  hukum 3 dengan  meneliti  dan  menggunakan  bahan hukum  yaitu  bahan  hukum  primer,  bahan  hukum  sekunder,  bahan  hukum  tersier  dari penelitian  kepustakaan.  Dan  menggunakan  Tipe  penelitian  hukum Reform-Oriented Research , yakni mencoba mengevaluasi setiap peraturan dan merekomendasikan perubahan atas peraturan-peraturan tersebut. Dengan tetap memperkirakan perkembangan dimasa yang mendatang.
Penelitian ini juga bersifat preskriptif analitis yang bertujuan untuk mempelajari satu atau  beberapa  gejala  dengan  menganalisanya  secara  mendalam  terhadap  fakta  untuk kemudian mengusahakan pemecahan masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  peraturan  perundang-undangan  ( statue approach ) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut  dengan  isu  hukum  yang  sedang  ditangani. 4 Serta  menggunakan  pendekatan  konsep ( conceptual  approach )  yaitu  manakala  peneliti  beranjak  dari  pandangan-pandangan  dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dan dengan demikian maka peneliti menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. 5
Diperoleh  melalui  kegiatan  studi  kepustakaan  dengan  mempelajari  peraturan perundang-undangan,  teori-teori  hukum,  doktrin  hukum  dan  semua  bentuk  tulisan  yang berkaitan dengan objek kajian penelitian yang dilakukan. Jenis bahan hukum yang digunakan sebagai sumber bahan hukum dalam penulisan ini adalah:
a.  Bahan Hukum Primer, yaitu:
1)  Undang-Undang Dasar 1945;
2)  Kitab  Undang-Undang  Hukum  Perdata  ( Staatsblad Nomor  23  tahun  1847 tentang Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie );
3)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun  2004  Tentang  Jabatan  Notaris (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  3,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491);
4)  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
b.  Bahan  Hukum  Sekunder,  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan mengenai  bahan  hukum  primer  diperoleh  dari  buku-buku,  majalah,  koran,  situs internet,  pendapat  serta  pandangan  dari  berbagai  pihak  yang  digunakan  dalam penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier, berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Belanda, Kamus Bahasa Perancis.
Dalam pengumpulan bahan hukum peneliti menggunakan studi kepustakaan, Setelah semua bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier terkumpul dilakukan pengolahan bahan hukum dengan menginventarisir bahan hukum sesuai dengan bagian permasalahan, kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan. Setelah semua bahan hukum diolah, peneliti menganalisis bahan hukum
3 Hadin  Muhjad  dan  Nunuk  Nuswardani.  2012. Penelitian  Hukum  Indonesia  Kontemporer. Yogyakarta:  Genta Publishing, hlm 24.
4 Peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media, hlm. 93
5 Ibid, hlm. 95
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
tersebut secara kualitatif dengan pendekatan sosio-legal yang mana merupakan upaya untuk lebih jauh mendalami suatu masalah dengan tidak mencukupkan pada kajian norma- norma atau doktrin hukum terkait, melainkan pula melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Perkembangan Konsep Menghadap Notaris di Era Kemajuan Cyber Notary di Masa Ini
a.  Konsep Menghadap dalam Pembuatan Akta
Pada sejarahnya 5000 tahun lalu, tidak ada seorang pejabat dapat mengerjakan semua  pekerjaan  tulis  sehingga  terjadilah  pembagian  tugas  menulis  untuk  bagian- bagian  khusus.  Yang  menciptakan  fungsionaris  yang  sekarang  dinamakan  Notaris. Bidang  pekerjaannya  dapat  meluas  dan  menciut  ( kneedbaar), sesuai  dengan kebutuhan  masyarakatlah  yang  meluaskan  dan  menciutkan  fungsi  itu.  Notaris  itu diantara  penulis-penulis  merupakan  figur  yang  elastis.  Begitulah  keadaannya  dari dahulu sampai sekarang masih demikian. 6
Dalam  Penandatanganan  akta  notaris  harus  memenuhi  unsur  menghadap kepada dan atau dihadapan notaris merupakan hal yang sangat fundamental dipenuhi, baik oleh notaris selaku pejabat umum yang membuat akta, maupun para pihak yang akan  menandatangani.  Perihal  menghadap  menjadi  pondasi  bagi  terbangunnya kekuatan  pembuktian  formal  akta  notaris  sebagai  akta  otentik,  kekuatan  pembuktian formal ini merupakan kekuatan penting akta otentik yang memberikan kepastian tentang kejadian dan fakta yang ada pada fakta adalah benar sesuai yang dilakukan, disaksikan notaris  dan  juga  diterangkan  oleh  para  penghadap  kepada  notaris.  kekuatan pembuktian  ini  terbentuk  sebab  dilatarbelakangi  oleh  adanya  pemenuhan  unsur menghadap para pihak kepada atau dihadapan notaris pada saat pembacaan akta. Di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menjelaskan “membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua)  orang  saksi  atau  4  (empat)  orang  saksi  khusus  untuk  pembuatan  akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.”
Pada bagian penjelasan atas pasal 16 ayat (1) huruf m ini menegaskan bahwa: Huruf m
“Bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi”
Pada  pasal  ini,  mengatur  kewajiban  menghadap  antara  para  pihak  dalam membuat  akta  dengan  notaris.  Seperti  yang  dijelaskan  dalam  Undang-Undang  ini bahwa “Menghadap” dilakukan dalam rangka membacakan akta di hadapan penghadap dengan  dihadiri  oleh  paling  sedikit  2  (dua)  orang  saksi  atau  4  (empat)  orang  saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris. Sehingga apabila persyaratan formil ini tidak terpenuhi akan ada penurunan kualitas yang mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi  kekuatan  pembuktian  akta  bawah  tangan  apabila  belum  ada  rekonstruksi mengenai UUJN ini.
Namun, perlu digaris bawahi dalam hal ini degradasi terjadi hanya pada kualitas kekuatan pembuktian akta di dalam proses pembuktian perkara perdata, bukan berarti penyebutan nama akta notaris menjadi akta dibawah tangan. Nama atau penyebutan
6 Ghansham  Anand.  2017.  “ Keabsahan  Akta  Notaris  Kaitannya  dengan  Kewajiban  Pembubuhan  Sidik  Jari Penghadap ”. Artikel dalam Lambung Mangkurat Law Journal (LamLaj) Volume 2 Issue 1, hlm. 1
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
secara  hukum  tetap  sebagai  akta  notaris  namun  kekuatan  pembuktiannya  tidak  lagi sempurna sebagai akta otentik, hanya sebagai akta dibawah tangan 7
b.  Perbandingan Konsep Cyber Notary di Indonesia dengan Konsep Cyber Notary di Negara Jepang yang sama-sama menganut sistem hukum Civil Law Pakar hukum Indonesia Emma Nurita berpendapat bahwa konsep Cyber Notary dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya  dalam  pembuatan  akta. 8 Implementasi  Cyber  Notary  di  Indonesia  ini  ada dalam Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Untuk selanjutnya disebut Ditjen AHU)  yang  menggunakan  sistem  online  berdasarkan  dengan  penggunaan  dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sistem ini merupakan sistem administrasi  badan  hukum  (SABH)  yang  telah  mengalami  beberapa  kali pengembangan,  sehingga  dilakukan  pengembangan  yang  revolusioner  dalam  hal mengoptimalkan  waktu,  yakni  dengan  waktu  pelayanan  yang  dahulunya  memakan waktu dalam hitungan hari sekarang dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit. Melalui  Ditjen  AHU  online  ini  proses  birokrasi  diperpendek  dengan  tidak diperlukan lagi pertemuan antara penyedia jasa dan pemakai jasa sehingga peluang terjadinya  korupsi,  kolusi  dan  nepotisme  dapat  dihindarkan.  Yang  mewujudkan pelayanan  prima  kepada  masyarakat  dalam  membangun good  governance menuju clean  government dengan  mengutamakan  pelayanan  yang  profesional,  cepat,  tepat, efisien, murah dan bebas punggutan liar. Kemudian akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi  para  Notaris  dalam  memberikan  kepastian  waktu  penyelesaian  pelayanan terhadap  masyarakat  yang  menggunakan  jasanya,  dengan  demikian  akan  sangat memiliki dampak pada pertumbuhan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Cyber Notary ada disebutkan dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) UUJN, yakni:
“Yang  dimaksud  dengan  ‘kewenangan  lain  yang  diatur  dalam  peraturan perundang-undangan’,  antara  lain,  kewenangan  mensertifikasi  transaksi  yang dilakukan  secara  elektronik  ( Cyber  Notary ),  membuat  akta  ikrar  wakaf,  dan hipotek pesawat terbang.”
Berdasarkan analisa dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma  tertentu  dalam  batang  tubuh  UUJN  maka  ditarik  kesimpulan  bahwa  konsep Cyber Notary yang telah diakomodir adalah dalam hal kewenangan dalam mencetak dan melegalisasi surat dan/ atau mencetak sertifikat yang dicetak melalui sistem Ditjen AHU online.
Sedangkan di Negara Jepang, Berbeda dengan di Indonesia yang semua notaris dapat  menjalankan  konsep Cyber  Notary nya  melalui  AHU  online  oleh  Kementerian Hukum  dan  Hak  Asasi  Manusia,  di  Jepang  tidak  semua  notaris  dapat  menjalankan sistem Cyber  Notary ini,  hanya  notaris  tertentu  yang  ditunjuk  oleh  Kementerian kehakiman yang bisa mendapatkan wewenang untuk mengakses dan menjalankannya . Hal ini tercantum pada Notary Act Japan Pasal 7 Ayat 2 angka (1) yaitu: 9
“Processes  relating  to  electronic  or  magnetic  records  which  are  specified  as processes to be carried out by a notary pursuant to this Act and other laws and regulations,  shall  be  handled  by  a  notary  designated  by  the  Minister  of  Justice (hereinafter referred to as a "Designated Notary").”
7 Rahmida  Erliyani  dan  Siti  Rosyidah  Hamdan.  2021. Akta  Notaris  Dalam  Pembuktian  Perkara  Perdata  Dan Perkembangan Cyber Notary. Yogyakarta: Dialektika. hlm 51.
8 Emma Nurita. Loc.Cit. hlm xii
9 Siti Rosyidah Hamdan. 2020. Bentuk Pengaturan Hukum Cyber Notary di Indonesia . Tesis Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin: Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, hlm. 92.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Terjemahan Bahasa Indonesia:
“Proses yang berkaitan dengan dokumen elektronik dan magnetik yang ditentukan sebagai proses yang harus dilakukan oleh notaris sesuai dengan undang-undang ini dan hukum dan peraturan lainnya, akan ditangani oleh notaris yang ditunjuk oleh Menteri Kehakiman (selanjutnya disebut “Notaris Yang Ditunjuk”).”
Dari pasal di atas dapat disimpulkan bahwa tidak semua notaris dapat menggunakan serta mengakses sistem Cyber Notary karena hanya notaris yang ditunjuk yang mendapatkan akses menjalankannya.
Pengaturan Cyber Notary di Jepang dimulai sejak 15 Januari 2000 dan pada tahun 2002 dikeluarkannya Undang-Undang tambahan mengenai otentikasi elektronik untuk perusahaan sehingga  dapat  disebutkan  salahsatu  kewenangan  notaris  dijepang  dalam  pemanfaatan Cyber  Notary  mengontentikasi  dokumen  elektronik.  Selain  daripada  itu,  kewenangannya adalah  menetapkan  kepastian  tanggal  pada  dokumen  elektronik,  menjaga  dokumen elektronik  yang  telah  dinotarisasi,  menyediakan  Salinan  dokumen  elektronik  (maksimal  3), menyatakan  bahwa  dokumen  elektronik  yang  telah  dinotarisasi/disahkan  oleh  notaris  lain yang belum mencapai 3 salinan.
c.  Sentralisasi Akta Notaris yang dilakukan secara Elektronik melalui Sistem Cyber Notary di berbagai negara lainnya
Perkembangan zaman yang sangat pesat serta kemajuan perekonomian yang sangat  tepat  membuat  beberapa  negara  maju  menerapkan  sistem  manajemen  akta notaris secara elektronik. Pada prakteknya telah ditemukan manajemen kearsipan yang mumpuni  di  Indonesia  yang  ditangani  oleh  Arsip  Nasional  Republik  Indonesia  (ANRI) yang  merupakan  Lembaga  Pemerintah  Non  Kementerian  (LPNK)  yang  berkedudukan langsung  dibawah  dan  bertanggungjawab  kepada  presiden.  ANRI  menyelenggarakan fungsi kearsipannya dengan baik sehingga apabila akan dilakukannya kearsipan secara elektronik  dibidang  kenotariatan  untuk  para  notaris  sepertinya  sangat  baik  untuk dilakukan. Seperti pengelolaan akta secara elektronik dan modern dengan menggunakan komputerisasi oleh negara-negara:
1.  Perancis Pada Kongres International Union of Notaries (UINL) yang ke-28 tanggal 19-22 Oktober  2016  di  Paris  mempertemukan  notaris-notaris  latin  yang  tergabung  dalam organisasi  UINL.  Saat  itu  ada  2000  notaris  yang  berasal  dari  86  Negara  berdiskusi mengenai  tantangan  notaris  kedepannya  dan  perkembangan  dunia  digital.  Notaris Perancis  sebagai  tuan  rumah  berperan  banyak  dalam  hal  penjelasan  terhadap kesuksesan  penerapan  sistem  digitalnya  khususnya  dibidang  pertanahan  dengan menggunakan sistem tele@cte. Sebuah Tindakan pembuatan akta otentik melalui system elektronik  ini  pada  penerapannya  notaris  menggunakan  jaringan  REAL  3  yang  dinilai aman.  Penggunaan  prosedur-prosedur  elektroniknya  digunakan  untuk  mendapatkan semua jenis dokumen yang diperlukan untuk merancang instrument, kemungkinan yang akan datang dengan melakukan pembuatan akta otentik jarak jauh melalui sistem Video Conference yang berkinerja tinggi serta aman. Diawali dengan Notaires de France project pada tahun 1997. Kebutuhan akan electronic notaris menjadi pembicaraan yang hangat sehingga  pada premonitory  report  of  the  94 th notaries  of  France  Congress turut menyarankan penggunaan digitalisasi kedepannya. 10
Setelah  akta  elektronik  tersebut  ditandatangani,  akta  dipindahkan  kepada Minutier  Central  Electronique  (Notaries’  Central  Electronic  Register) melalui  jaringan
10 Ignatius Galih Ariputra. 2017. Analisis Terhadap Kemungkinan Sentralisasi Akta Notaris Secara Elektronik Untuk Mendukung Fungsi Pengawasan Oleh Majelis Pengawas Notaris . Tesis Universitas Indonesia. Depok: Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, hlm. 76

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
REAL  3  yang  menyediakan  jaringan  yang  dinilai  sangat  aman.  Dalam article  16  of decree no.71-941 tanggal 26 November 1971 yang telah diamandemenkan oleh decree no.  2005  -973  tanggal  10  agustus  2005  yang  berlaku  sejak  2006,  yang  terjemahan Bahasa Indonesia:
Pada Bagian 16, Bab III Dokumen yang dibuat dalam bentuk Elektronik. Dimodifikasi oleh Keputusan n°2005-973 tanggal 10 Agustus 2005 – ( art. 4) JORF 11 Agustus 2005 berlaku 1 Februari 2006:
“Notaris yang membuat akta di media elektronik menggunakan sistem pemrosesan dan transmisi informasi yang disetujui oleh Majelis Tinggi Notaris dan menjamin keutuhan dan kerahasiaan isi akta tersebut. Sistem komunikasi informasi yang diterapkan oleh notaris  harus  dapat  dioperasikan  dengan  notaris  lain  dan  organisasi  dimana  mereka harus mengirimkan data.”
Semenjak  adanya  modernisasi,  untuk  retensi  atau  penyimpanan  dan pemeliharaan  data  kini  menjadi  sistem  elektronik  yang  mana  sebelumnya  wajib disimpan  oleh  notaris  perancis  selama  75  tahun  sebelum  diserahkan  kepada pengarsipan negara ( State Archives ).
2.  Belgia Notaris Belgia memiliki pedoman yang berasal dari Belanda yang juga anggota UINL. Untuk Penyimpanan Arsip Notaris dilakukan secara modern dan online di dalam suatu  badan State  Archives  of  Belgium ,  pencarian  arsip  ini  dilakukan  dengan menggunakan  mesin  pencarian  pada website resminya,  tentunya  dengan  autorisasi terlebih dahulu.
Berdasarkan  hukum  Belgia,  Notaris  Publik  harus  memindahkan  Akta  dan Register  yang  berusia  lebih  dari  75  tahun  ke  Arsip  Negara  Bagian. Pada  prinsipnya, Tempat  penyimpanan  Arsip  Negara  bagian  yang  mengambil  hak  retensi  berada  di Provinsi atau distrik administratif yang bertepatan dengan distrik notaris. Akta-akta yang beusia lebih dari 100 tahun adalah milik public sehingga dapat dilihat oleh siapapun. Namun  apabila  akta  belum  berusia  100  tahun  maka  hanya  notaris  dengan  otorisasi tertulis yang dapat mengaksesnya.
3.  Swiss Memiliki Notaris berbasis hukum yang sama dengan notaris di Indonesia dan tegabung juga di dalam The International Union of Notaries (UINL). Notaris di negara ini disebut  sebagai  Notaris Civil  Law atau Latin Notaries .  Notaris  hukum  perdata,  atau notaris  Latin,  adalah  pengacara  hukum  perdata  nonkontroversial  yang  menyusun, mengambil, dan merekam instrumen hukum untuk pihak swasta, memberikan nasihat hukum dan memberikan kehadiran secara pribadi, dan diberikan sebagai pejabat publik dengan kekuatan otentikasi dari Negara. Berbeda dengan kebanyakan notaris publik, rekan-rekan  hukum  umum  mereka,  notaris  sipil  sangat  terlatih,  praktisi  berlisensi menyediakan  berbagai  layanan  hukum  yang  diatur  meskipun  mereka  memegang jabatan  publik,  biasanya  beroperasi  tetapi  tidak  selalu  di  praktik  pribadi  dan  dibayar berdasarkan  biaya  layanan.  Umumnya  menerima  pendidikan  yang  sama  dengan pengacara di bidang hukum perdata dengan pendidikan khusus lebih lanjut tetapi tanpa kualifikasi dalam advokasi, hukum acara, atau hukum pembuktian.
Dalam  pengaturan  mengenai  sistem  manajemen  Dokumen  Notaris  di  negara Swiss  ini  menerapkan  sistem e-archieve .  Hanya  notaris  yang  dapat  mengakses  dan merubah  data-data  yang  tersimpan  di  dalam Alfresco atau E-Archieve tersebut. Sehingga untuk Notaris Swiss penggunaan sistem manajemen dokumen oleh alfresco dengan  menggabungkan  beberapa  platform  lain  untuk  menjamin  identitas  dan pengelolaan akses oleh Nevis dengan Konfigurasi standar NevisProxy dan NevisAuth.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
4.  Jepang
Pada  tahun  2000.  Otoritas  tambahan  diberikan  untuk  notarisasi  elektronik termasuk  penugasan  tanggal  yang  dilegalkan  secara  elektronik  dan  ototikasi elektronik  dokumen  pribadi.  sehingga  tahun  2002  diperluas  menjadi  artikel penggabungan otentikasi elektronik.
Kata Cyber  Notary ( E-Notarisation )  sudah  dikenal  pada  tahun  2000  dan praktiknya  dimulai  sejak  tahun  2002. Cyber  Notary di  Jepang  dilakukan  melalui sistem E-Notarisation  Centre yang  menggunakan Virtual  Private  Network  Service (VPN). Yang memiliki dan mengelola sistem ini dengan biaya sendiri adalah Japan National  Notaries  Association (JNNA).  Sistem  ini  dibuat  diatas Public  Key Infrastructure (PKI). Untuk Technical Maintence dipercayakan kepada JNNA dengan kontrak perusahaan swasta yang memiliki reputasi baik. Dalam sejarahnya lonjakan tajam pengguna autentifikasi di jepang pada tahun 2010 totalnya 58.000 pengguna dibandingkan dengan 2004 hanya ada terdapat 655 pengguna hal ini hampir 88 kali banyaknya dalam kurun waktu 6 tahun. 11

## 5.  Korea
Negara ini memiliki sistem Bank Data atau Repository yang disebut Certified e-Document  Autority (CeDa)  penyimpanan  dokumen  elektronik  bersertifikat  ini tunduk pada ketentuan yang relevan dari kerangka Kerja Undang-Undang tentang e - Documents dan E-Commerce 12 CeDa berada dibawah Kementerian Ilmu Ekonomi dengan  tugas  Utamanya  yakni:  mengesahkan  akta-akta  dan  peraturan-peraturan, mengawasi  aktivitas  institusi  KIEC  dan  mengautorisasi  CeDa  dan  dengan  dibantu oleh sebuah institusi Bernama Korea Institute of Electronic Commerce (KIEC) yang mana  memiliki  tugas  untuk  mengevaluasi  kandidat  potensial  CeDa  tersebut  dan menyiapkan Standar Teknik dan Panduan.
Tujuan Otoritas e -document certified dan system Cyber Notary (E-Notarization) sangatlah  berbeda.  Pusat  dokumen  elektronik (e-document) yang  disertifikasi memfasilitasi  pelestarian  dokumen  dengan  aman  saat  memverifikasi  bahwa dokumen  elektronik  telah  didistribusikan  dengan  aman  dan  isi e-document belum dimodifikasi  atau  dipalsukan,  Tujuan  dari Cyber  Notary  (E-Notarization) ini  adalah mengaktifkan sistem notaris dengan mengadopsi teknologi informasi.
2.  Formulasi Kebijakan Tentang Konsep Menghadap Notaris dalam Pembuatan Akta secara Virtual di masa yang akan datang
a.  Karakteristik dan Prinsip Profesi Notaris sebagai suatu Jabatan di Indonesa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan  kewenangan  lainnya  sebagaimana  dimaksud  dalam  UUJN.  Sebagai  Pejabat umum  notaris  diharuslah  merupakan  individu  yang  berjiwa  Pancasila  serta  taat kepada  norma  yang  ada  dalam  suatu  masyarakat,  taat  hukum  dan  pada  sumpah Jabatannya. Dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan juga selalu mentati Kode Etik  Notaris  sebagai  pedoman  etika  profesi  bagi  seorang  yang  berprofesi  notaris. Karakteristik profesi notaris yaitu:
1.  Profesi sebagai Jabatan
2.  Memiliki kewenangan tertentu (pasal 15 UUJN)
3.  Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri (Pasal 2 UUJN)
4.  Tidak di Gaji Negara tetapi mendapatkan Honorium dari pengguna jasanya
5.  Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat
11 Nippon Koshonin Rengokai. Op.Cit. hlm. 11-13
12 Leslie G.Smith. 2006. The Role Of The Notary In Secure Electronic Commerce . Thesis Queensland University, hlm. 64.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Notaris  haruslah  individu  yang  dapat  memegang  prinsip  kehati-hatian  untuk menjadi  dasar  notaris  dalam  menjalankan  profesi  jabatannya  agar  terhindar  dari  suatu permasalahan yang akan terjadi dikemudian hari. Bentuk dari prinsip kehati-hatian pada Notaris  ini.  Telah  diucapkannya  pada  saat  sumpah/janji  sebelum  Notaris  tersebut menjalankan profesi jabatannya.

## b.  Konsep menghadap secara Virtual di Formulasikan dengan Konsep Cyber Notary di Masa yang akan datang
Di masa lampau, komunikasi terutama komunikasi jarak jauh adalah hal yang sulit untuk  dilakukan  butuh  waktu  berhari-hari  untuk  melakukannya.  Namun,  pada perkembangannya kini kita dapat berkomunikasi dengan lebih mudah dengan menggunakan smartphone . Sekarang kita hanya butuh waktu beberapa detik, bukan hanya mengirimkan pesan  atau  mendengar  suara.  Lebih  dari  itu,  kita  bisa  berbicara  langsung  dengan  orang tersebut  secara  virtual.  Ada  beberapa  jenis  dalam  komunikasi  Virtual  yakni:  Formal, NonFormal,  Kelompok,  Jaringan  Kerja,  Komunikasi  Informasi,  Pesan  Elektronik  ( E-mail ), Pesan Instan (Chat) Dalam Profesi Notaris kita dapat menggunakan berbagai jenis tersebut dengan menggunakan bantuan apkilasi Panggilan video ( Vidcall ) seperti: Zoom dll Keunggulan dari konsep komunikasi Virtual ini Lebih Cepat, Biaya Murah, Akses Tidak Terbatas,  Menciptakan  banyak  lapangan  pekerjaan  Apabila  konsep  berhadapan  notaris dapat  dilakukan  menggunakan  komunikasi  virtual  secara  langsung  tentunya  akan mempermudah  kinerja  Notaris,  dan  Pengguna  jasanya  (Klien).  Seperti  beralihnya  Proses pembuatan  Akta  dari  Tulis  Tangan  menjadi  percetakan  ketikan  menggunakan  Komputer mungkin hal ini akan cukup memakan waktu lama pada masa Transisinya namun sangat terasa manfaatnya.
Apabila  Konsep  ini  akan  diterapkan  dimasa  yang  akan  datang  Sebagai  bentuk penunjang  dalam  mengetahui  identitas  klien  Notaris  dimasa  depan  dapat  menggunakan KTP  Digital  sebagaimana  yang  tercantum  dalam  Permendagri  72  tahun  2022  tentang spesifikasi  perangkat  dan  blanko  KTP-El  serta  Digital.  Dan  Autentifikasi  2  faktor  untuk lapisan  keamanan  selain  password  dan  username  maupun  sidik  jari  serta  Tanda  tangan elektronik  untuk  menjamin  keamanan  akun  online  penggunanya  dan  menjamin  Identitas Penghadap secara online. Sehingga akan ada perluasan makna dan konsep menghadap notaris  dimasa  depan  yabg  saat  ini  hanya  diwujudkan  oleh  pelayanan  Ditjen  AHU  online saja.
Dengan demikian untuk Konsep Menghadap secara Virtual apabila di formulasikan dengan  konsep Cyber  Notary di  masa  yang  akan  datang  dengan  mempertimbangkan pemaparan serta kelebihan teknologi masa kini. Konsep menghadap dengan Notaris secara Virtual ini bukan lagi secara fisik atau konvensional. Akan tetapi dapat diimplementasikan dengan menggunakan bantuan teknologi (seperti Zoom, Hangout, Google Meeting dan lain- lain).  Yangmana  kelak  dalam  perkembangannya  diizinkan  dan  ditetapkan  Pemerintah melalui  Peraturan  Perundang-Undangan  maupun  Peraturan  Perkumpulan  Ikatan  Notaris Indonesia. Seperti halnya Konsultasi notaris ketika dalam hal pembuatan akta. Formulasi Kebijakan Menghadap secara Virtual ini dapat dilakukan dengan berbagai hal seperti:
1.  Dalam dunia bisnis dilakukan pada saat ingin membentuk suatu Perjanjian Kerjasama dengan Subyek Hukum lainnya yang sedang berhalangan hadir ditempat secara fisik dalam  skala  nasional  maupun  Internasional  sebagai  Perorangan  maupun  Badan Hukum  (domestik/Internasional).  Notaris  dan  para  pihak  harus  dapat  berhadapan secara  Virtual  terlebih  dulu  (berdiskusi/berkonsultasi)  untuk  penyatuan  pemahaman demi  tercapainya  kesepakatan  sebelum  dibuatnya  Perjanjian  atau  Akta  Pendirian Perusahaan.
2.  Dalam  hal  Notaris  berwenang  untuk  membuat  Akta  Otentik  sebagaimana  yang tercantum dalam pasal 15 ayat (1) UUJN kelak dapat dilakukan dengan berhadapan secara  Virtual  namun  tetap  mempertimbangkan  berbagai  pertimbangan  dalam aksesnya dikarenakan belum sepenuhnya wilayah Indonesia memiliki Sinyal jaringan

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Internet  sehingga  dalam  hal  pembuatan  Akta  Otentik  ini  menurut  peneliti.  Dapat dilakukan  dengan  2  pilihan  yakni  secara  Virtual  (terutama  untuk  wilayah  yang terjangkau  Sinyal  Internet)  dan  Konvensional/  Fisik  (terutama  untuk  wilayah  yang belum  terjangkau  Sinyal  Internet).  Sehingga  apabila  masih  belum  memungkinkan dapat juga dilakukan dengan cara konvensional.
3.  Notaris  di  Masa  yang  akan  datang  juga  dapat  melaksanakan  jabatannya  dengan bantuan  teknologi  khususnya  berhadapan  secara  Virtual  sebagaimana  tercantum dalam pasal 16 UUJN. Dalam Pasal ini ada beberapa hal yang mendukung dan dapat diimplementasikan  Notaris  menggunakan  konsep  Cyber  Notary  dalam  menjalankan jabatannya  dalam  hal  konsep  menghadap  Notaris  secara  Virtual  dan  juga  perihal Notaris memanfaatkan sistem Elektronik dalam menjalankan kewajiban Jabatannya. Dalam  hal  Konsep  menghadap  Notaris  secara  Virtual  seperti  halnya  pada  saat pembacaan akta dapat dituliskan kalimat pernyataan tambahan dibagian bawah dalam Akta  tersebut  “Pembacaan  Akta  ini  dilakukan  secara  Virtual  menggunakan  aplikasi (contoh :  Zoom )  dengan  dokumen  yang  telah  ditampilkan  serta  dibagikan  secara langsung dilayar ( sharescreen ) dan telah dibaca, dipahami, disepakati serta disetujui oleh  para  penghadap,  saksi  dan  juga  notaris”  Dengan  Kalimat  ini  akan  menjadi pembeda  dan  adanya  bentuk  pernyataan  bahwa  Akta  tersebut  dilakukan  dengan konsep menghadap secara Virtual.
4.  Dengan Konsep menghadap Notaris secara virtual menggunakan sarana Teknologi ini wajib menyimpan dan merahasiakan rekaman yang terjadi selama proses menghadap tersebut  dalam  bentuk  file  (Kecuali  undang-undang  menentukan  lain).  Rekaman  ini bersifat rahasia dan hanya dapat disimpan oleh notaris seperti hal-nya minuta akta. Hal ini sebagai bentuk Pembuktian dalam hal perlindungan hukum untuk para pihak/ penghadap jika ada sesuatu terjadi dikemudian hari.
Dengan  pemaparan  dan  Argumentasi  tersebut  dan  melihat  perkembangan  zaman maka  sudah  semestinya  Hukum  Kenotariatan  tidaklagi  kaku  dalam  bersikap.  Rekonstruksi Peraturan Perundang-undangan perlu dilakukan khususnya Undang-Undang Jabatan Notaris yang mana melindungi dan membatasi Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya.

## c.  Pertanggungjawaban  Notaris  dalam  melaksanakan  Jabatan  Profesinya  untuk membuat Akta Otentik
Beberapa  masalah  seringkali  di  hadapi  oleh  notaris,  Ketika  notaris  berbuat  salah mengenai isi akta karena informasi yang salah (sengaja/tidak) dari para pihak. Kesalahan demikian ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris karena isi akta itu telah dikonfirmasikan  kepada  para  pihak  oleh  Notaris.  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia dengan  Putusan  Nomor  3641  K/Pdt/2001,  tanggal  11  September  2002,  memutuskan bahwa  Notaris  wajib  bertanggung  gugat  secara  tanggung  renteng  dengan  tergugat  lain untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat akta yang dibuatnya dinyatakan cacat yuridis.  Apabila  Notaris  dinyatakan  bertanggung  gugat  mengganti  kerugian  akibat  akta yang dibuatnya dinyatakan cacat yuridis sehingga akta tersebut menjadi batal demi hukum, dapat dibatalkan atau akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di  bawah  tangan,  maka  sebesar  apa  atau  seberapa  banyak  Notaris  wajib  mengganti kerugian.    Selain  tanggung  gugat  secara  perdata,  seorang  Notaris  juga  dapat  dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dalam praktik Notaris ditemukan kenyataan, apabila ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak/penghadap atau pihak lainnya, maka sering  pula  Notaris  ditarik  sebagai  pihak  yang  melakukan,  turut  serta  melakukan  atau membantu  melakukan  suatu  indak  pidana,  bahkan  ada  pula  Notaris  yang  ditetapkan sebagai  tersangka  dan  terdakwa  tunggal,  yaitu  dugaan  tindak  pidana  membuat  atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Dengan demikian Notaris tidak dapat melakukan  pelanggaran  dikarenakan  terikat  pada  ketentuan  Perundang-undangan  dan Kode Etik Notaris. Apabila Notaris melanggar maka Ia akan menerima sanksi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan tersebut.

## COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023

## KESIMPULAN
Konsep  menghadap  tercantum  dalam  pasal  16  ayat  (1)  huruf  m  UUJN  sedangkan Cyber Notary sebagaimana tercantum pada Penjelasan Pasal 15 ayat 3 UUJN hanya sebatas Sertifikasi Transaksi yang dilakukan secara elektronik. Namun, Ketika dibandingkan dengan Negara-Negara maju lainnya yang turut menerapkan konsep Cyber Notary ( E-Notarization ), Perbaharuan dan perluasan konsep menghadap Notaris di Era Cyber Notary ini menjadi suatu pertimbangan  untuk  dikembangkan  termasuk  pemanfaatan  media  elektronik  secara telekonferensi  (virtual). Akan  tetapi  ketika  penafsirkan  frasa  “di  hadapan”  pasal  1868  KUH Perdata  Prinsip  ini  masih  dimaknai  secara  konvensional  hingga  saat  ini.  Oleh  sebab  itu, Konsep  menghadap  masih  belum  berkembang  secara  Virtual  dan  belum  dapat  dilakukan termasuk ketika pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang menyatakan “menghadap” dimaknai hadir  secara  fisik  sehingga  apabila  dalam  formilnya  ini  tidak  terpenuhi  maka  akta  tersebut akan turun kualitas pembuktiannya (terdegradasi) menjadi kualitas akta dibawah tangan.
Berdasarkan Formulasi  Kebijakan  tentang  Konsep  menghadap  notaris  dalam membuat  akta  secara  Virtual  di  masa  yang  akan  datang  dapat  diterapkan  dengan mempertimbangkan  berbagai  hal  dalam  kewenangan  dan  kewajiban  notaris  dalam menjalankan jabatannya. Di masa ini dengan teknologi kita dapat bertatap muka melalui layar dengan  orang  yang  ingin  dihubungkan  secara virtual. Dalam  profesi  notaris  hal  ini  dapat dilakukan dengan mereformasi bentuk Peraturan Perundang-undangan yang baru khususnya tentang Jabatan Notaris. Bukan lagi diwajibkan menghadap secara fisik (Konvensional) tetapi juga dapat dilakukan dengan cara Virtual menggunakan aplikasi Zoom, Google Meeting , dan lain-lain.  Dalam  hal  ini  dapat  dilakukan  dengan  memegang  prinsip  kehati-hatian,  Identitas Keaslian Penghadap Virtual dapat menggunakan KTP Digital seperti yang tercantum pada Permendagri 72 tahun 2022 tentang spesifikasi perangkat dan blanko KTP-El serta Digital serta  dapat juga dibuatnya sistem Autentikasi dua faktor untuk memastikan keamanan akun online penggunanya. Sehingga akan ada perluasan makna dalam penerapan konsep Cyber Notary di Indonesia khususnya Konsep menghadap secara Virtual.

## REFERENSI
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( Staatsblaad Nomor 23 Tahun 1847)
Undang-Undang  Nomor  2  tahun  2014  tentang  perubahan  atas  Undang-Undang nomor  30  tahun  2004  tentang  jabatan  Notaris  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  Tahun  2014  Nomor  3  dan  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik Indonesia Nomor 5431)
BUKU CETAK Army. H. Eddy. (2020). Bukti Dalam Praktik Peradilan. Jakarta: Sinar Grafika Bachrudin,  H.  (2019). HUKUM  KENOTARIATAN  Teknik  Pembuatan  dan  Bahasa  Akta. Bandung: Refika Aditama.
Erliyani, Rahmida. (2021). A kta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary . Yogyakarta: Dialektika.
--------. 2021. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum . Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama. HS,  H.  Salim.  (2021). Teknik  Pembuatan Akta  Badan  Usaha  di  Era  Digital. Jakarta:  Sinar Grafika.
Kie, Tan. Thong. (2011). Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris . Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Nurita,  R.A.  Emma.  (2012). Cyber  Notary  Pemahaman  Awal  dalam  Konsep  Pemikiran . Bandung: Refika Aditama.
Rahardjo, Satjipto. (2006). Membedah Hukum Progresif . Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Soros,  George.  (2007). OPEN  SOCIETY:  Reforming  Global  Capitalism .  Jakarta:  Yayasan Obor.
COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL, VOL. 6 NO. 1, JUNI 2023
Tornado, Anang Shophan. (2018). PRAPERADILAN: Sarana Perlindungan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia . Bandung: Nusa Media. Muhjad,  Hadin  dan  Nunuk  Nuswardani.  (2012). Penelitian  Hukum  Indonesia  Kontemporer. Yogyakarta: Genta Publishing
Adjie, Habib. (2014). Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT, Cetakan ke II. Citra Aditya Bakti.

## Artikel Jurnal
Putri,  Cydiarnis  Cahyaning  dan  Abdul  Rachmad  Budiono.  (2019).  “Konseptualisasi  dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum”. Artikel dalam Jurnal. JIPPK, Volume 4 Nomor 1.
Imanda, Nadia. (2020). “Perspektif Kode Etik Jabatan Notaris Terhadap Publikasi dan Promosi Jabatan Notaris Melalui Aplikasi Android”. Artikel dalam J urnal Lamlaj, Volume Issue 1 . Banjarmasin: Fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat.
Muhjad, Muhammad Hadin. (2018). “Jabatan Notaris Dalam Perspektif Hukum Administrasi”.
Artikel  dalam Jurnal  Lamlaj,  Volume  3  Issue  1 .  Banjarmasin:  Fakultas  hukum Universitas Lambung Mangkurat.
Anand,  Ghansham.  (2017).  “Keabsahan  Akta  Notaris  Kaitannya  dengan  Kewajiban Pembubuhan  sidik  jari  penghadap”. Artikel  dalam Jurnal  Lamlaj,  Volume  2  Issue  1. Banjarmasin: Fakultas hukum Universitas Lambung Mangkurat.
-------,  dan Agus Yudha  Harnoko.  (2016).  “Upaya Tuntutan  hak  yang  Dapat  Dialihkan  Oleh Pihak yang Berkepentingan Terhadap Akta Notaris yang Cacat Yuridis” Artikel dalam Jurnal Perspektif Hukum Volume 16 Nomor 2
Rahardjo,  Satjipto.  (2005).  “Hukum  Progresif:  Hukum  yang  Membebaskan.” Artikel  dalam Jurnal Hukum Progresif Program Doktor Ilmu Hukum Univ.Diponegoro. Volume 1 Leff, Lawrence. (2002). “Notaries and Electronic Notarization”. Artikel dalam Jurnal Western Illnois University.
Makarim, Edmon. (2011). “Modernisasi Hukum Notaris Masa Depan: Kajian Hukum Terhadap Kemungkinan  Cyber  Notary  di  Indonesia”.  Artikel dalam  Jurnal  Hukum  dan Pembangunan.
Nila Mayang Sari. (2020). “Strategi Pengembangan Science Techno Park Melalui Ekosistem Inovasi Dalam Rangka Peningkatan Daya Saing Daerah Provinsi Sumatera Selatan”. Artikel dalam Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan Volume 3 Nomor 1 Syamsir.  (2019).  “Prospek  Cyber  Notary  Sebagai  Media  Penyimpanan  Pendukung  Menuju Profesionalisme Notaris”. Fakultas Hukum Universitas Jambi, Kampus Jambi Pinang Masak. Volume 1 Nomor 2.

## Tesis/ Disertasi
Putri,  Kerina  Maulidya.  (2022). Kewajiban  Notaris  melakukan  pembacaan  dan penandatanganan  akta  di  depan  semua  pihak  secara  bersama-sama .  Tesis. Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin: Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat.
Hamdan, Siti Rosyidah, (2020). Bentuk Pengaturan Hukum Cyber Notary di Indonesia . Tesis. Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin: Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat.
Ignatius  Galih  Ariputra.  (2017). Analisis  Terhadap  Kemungkinan  Sentralisasi  Akta  Notaris Secara  Elektronik  Untuk  Mendukung  Fungsi  Pengawasan  Oleh  Majelis  Pengawas Notaris.  Tesis  Universitas  Indonesia. Depok:  Program  Magister  Kenotariatan Universitas Indonesia.

## Internet
Harmonisasi  Dan  Sinkronisasi  Peraturan  Perundang-Undangan https://sultra.bpk.go.id/wp- content/uploads/2018/04/Sinkronisasi-Harmonisasi.pdf (diakses pada 16 Maret 2023)
Overheid.nl.  2023. Wet  op  het  notarisambt https://wetten.overheid.nl/BWBR0010388/2020-
01-01 (diakses pada 19 Mei 2023)
Ditjen AHU Sajikan Layanan
AHU Online yang Mudah dan Cepat
https://portal.ahu.go.id/id/detail/75-berita-lainnya/2265-ditjen-ahu-sajikan-layanan- ahu-online-yang-mudah-dan-cepat (diakses pada 19 Mei 2023)
Nippon  Koshonin  Rengokai. How  to  Make  Good  Use  of  Japanese  Notaries, https://www.koshonin.gr.jp/pdf/english2.pdf (diakses pada 19 Mei 2023) Décret  n°71-941  du  26  novembre  1971  relatif  aux  actes  établis  par  les  notaires https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000511476 (diakses  pada  20 Mei 2023)
State Archieves of Belgium https://arch.arch.be/index.php?l=en (diakses pada 20 Mei 2004) DB Pedia, About: Civil Law Notary https://dbpedia.org/page/Civil_law_notary (diakses pada 20 Mei 2023)
Dtanya  Digital, Works  Across  Apps  and  Sites , https://tanyadigital.com/11-aplikasi-video- conference-terbaik-untuk-kerja-atau- bisnis/#:~:text=Aplikasi%20conference%20adalah%20tools%20atau,secara%20lang sung%20menggunakan%20media%20online (diakses pada 21 Mei 2023)