DOI: https://doi.org/10.38035/jmpis.v5i3 Received: 6 Mei 2024, Revised: 16 Mei 2024, Publish: 17 Mei 2024 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

## Integrasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan
Erika Florida Damiani Ngasi 1 , Eki Darmawan 2
1 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia, 2005010030@student.umrah.ac.id 2 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia, ekidarmawan@umrah.ac.id
Corresponding Author: 2005010030@student.umrah.ac.id
Abstract: Tanjungpinang City and Bintan Regency are regions in the Riau Islands which are also popular tourist destinations due to their abundant natural resources. However, there are several  policy  constraints  in  promoting  these  two  tourist  destinations  in  each  respective region.  Tourism  development  needs  to  consider  the  economy  of  a  region  to  meet  good Regional  Revenue  Budget.  Therefore,  policy  integration  becomes  a  solution  to  the overlapping  policies  between  the  two  regions  in  achieving  the  common  goals  of  promoting and marketing Creative Economy in the Riau Islands. The aim of this study is to analyze the extent to which the integration of regional government policies in the development of tourism in Tanjungpinang City and Bintan Regency has been achieved. This article uses a qualitative research  approach  where  data  findings  from  observations  or  primary  data  as  well  as secondary  data  such  as  interviews  and  scientific  journal  articles  are  interpreted  from  the researcher's perspective. The lack of connectivity between the two regions is attributed to the failure  to  achieve  the  goals  of  the  medium-term  regional  development  plan  and  the  lack  of connectivity  between  the  regions  in  both  infrastructure  and  marketing  their  tourism packages. The hope is to achieve synchronization between the tourism policies taken by the Tanjungpinang City and Bintan Regency Governments and close cooperation between local governments,  the  private  sector,  and  local  communities  through  collaboration  between  the Tanjungpinang City and Bintan Regency Governments.
Keyword: Policy Integration, Tourism, Economic Development.
Abstrak: Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan merupakan wilayah di Kepulauan Riau yang  juga  merupakan  daerah  yang  diminati  wisatawan  karena  potensi  alam  nya  yang melimpah.  Maka  dalam  mempromosikan  kedua  destinasi  wisata  tersebut  terdapat  beberapa kendala  kebijakan  di  masing  masing  wilayah.  Pembangunan  wisata  perlu  memperhatikan perekonomian  suatu  daerah  guna  memenuhi  Anggaran  Pendapatan  Daerah  yang  baik.  Oleh karena  itu,  integrasi  kebijakan  menjadi  solusi  atas  tumpang  tindih  antara  dua  kebijakan tersebut  guna  tercapainya  sasaran  dan  tujuan  bersama  promosi  dan  pemasaran  Ekonomi Kreatif  di  Kepulauan  Riau.  Tujuan  dari  penelitian  ini  untuk  menganalisis  sejauh  mana integrasi kebijakan Pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata Kota Tanjungpinang
dan  Kabupaten  Bintan  telah  tercapai.  Artikel  ini  menggunakan  tipe  penelitian  kualitatif dimana  data-data  temuan  baik  dari  hasil  observasi  atau  data  primer  maupun  data  sekunder yakni  wawancara  dan  artikel  jurnal  ilmiah  yang  diinterpretasi  berdasarkan  sudut  pandang peneliti.  penyebab kurangnya keterkaitan  antara  kedua wilayah tersebut  adalah karena tidak tercapainya  sasaran  dan  tujuan  dari  rencana  pembangunan  jangka  menengah  daerah  dan kurangnya konektvitas antara masing masing daerah baik dalam infrastruktur maupun dalam memasarkan  paket  wisatanya.Harapannya  agar  terjadi  sinkronisasi  antara  kebijakan pariwisata  yang  diambil  oleh  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  dan  Kabupaten  Bintan  serta terjadinya  kerja  sama  yang  erat  antara  pemerintah  daerah,  sektor  swasta,  dan  masyarakat setempat dengan adanya kolaborasi antara Pemerintah Tanjungpinang Kabupaten Bintan.
Kata Kunci: Integrasi Kebijakan, Pariwisata, Pembangunan Ekonomi.

## PENDAHULUAN
Kondisi    pariwisata  dewasa  ini  memiliki  peranan  yang  strategis  dalam  pembangunan ekonomi di Indonesia. (Riani, 2021) Proses pembangunan dan pengembangan suatu wilayah di  Indonesia pada prinsipnya dapat  ditunjang Pariwisata merupakan fenomena  yang saat  ini sedang popular untuk dikembangkan sebagai penghasil devisa Negara dari non migas, karena industry  pariwisata  relatif  tidak  menimbulkan  polusi  atau  pun  kerusakan  lingkungan. (Suryani,  2017)  Upaya  pembangunan  sektor  pariwisata  melibatkan  seluruh  masyarakat, disamping  penyelenggara  Negara  dan  swasta.  Meskipun  sudah  banyak  pelaksanaan  dan upaya  pemerintah  dalam  mengembangkan  pariwisata  tersebut.  Pemerintah  dalam  hal  ini sangat tergantung dari dukungan masyarakat dan swasta (Kalebos, 2016). Dengan pariwisata, maka suatu negara atau lebih khusus lagi pemerintah daerah tempat obyek wisata itu berada, akan  mendapatkan  pemasukan  dari  pendapatan  setiap  obyek  wisata.  Pariwisata  juga merupakan  komoditas  yang  dibutuhkan  oleh  setiap  individu.  Ini  berarti  untuk  tercapainya keberhasilan  pemerintah  dalam  melaksanakan  pembangunan,  perlu  adanya  dukungan kesadaran  dedikasi  serta  loyalitas  dari  segenap  masyarakat  Pengertian  oleh  potensi  wisata yang  dimilikinya  dengan  pembangunan  yang  sangat  dinamis  selama  beberapa  dekade terakhir,  Situasi  ini  berdampak  pada  perekonomian  nasional  dan  meningkatkan  devisa Negara.  Provinsi  Kepulauan  Riau  mencatat  758.154  jumlah  kunjungan  wisatawan mancanegara  pada  tahun  2022.  Kepualuan  Riau  merupakan  pintu  gerbang  wisatawan  yang penting di Indonesia selain Provinsi Bali dan Jakarta karena letak geografis Kepulauan Riau. Menurut  Undang-Undang  Nomor  10  Tahun  2009  tentang  kepariwisataan  disebutkan Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata (Dwiputra, 2013).
Pembangunan sarana wisata di daerah tujuan wisata maupun objek wisata tertentu harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Lebih  dari itu selera pasar pun dapat menentukan tuntutan  sarana  yang  dimaksud.  Berbagai  sarana  wisata  yang  harus  disediakan  di  daerah tujuan  wisata  ialah  hotel,  biro  perjalanan,  alat  transportasi,  restoran  dan  rumah  makan  serta sarana  pendukung  lainnya.  Tidak  semua  objek  wisata  memerlukan  sarana  yang  sama  atau lengkap.  Pengadaan  sarana  wisata  tersebut  harus  disesuaikan  dengan  kebutuhan  wisatawan. Kunjungan Wisatawan Nusantara pada tahun 2022 sekitar 264.350 orang, sedangkan di tahun 2021  mencapai  89.649  orang,  dengan  demikian  mengalami  pertumbuhan  sekitar  174,79% dari  tahun  sebelumnya  atau  kenaikan  sebesar  156.701  orang.  Jika  dibandingkan  dari  tahun sebelumnya  2019  kunjungan  Wisatawan  Mancanegara  mencapai  169.364,  tahun  2020 menurun  menjadi  22.115  dan  tahun  2021  menurun  Kembali  menjadi  154  orang.  Hal  ini dikarenakan pada Tahun 2019 terdapat pamdemi COVID-19 yang menyerang seluruh dunia, sehingga  tidak  terjadi  Mobilitas  Pariwisata.  Bila  dilihat  dari  target  pencapaian  kunjungan wisatawan Mancanegara148.500 orang dan realisasi kunjungan hanya mencapai 25.558 orang sehingga  pencapaian  realisasi  kinerja  hanya  mencapai  17,21%.  Sedangkan  jika  kita
bandingkan  dengan  target  Kunjungan  mancanegara  propinsi  Kepulauan  Riau  sebesar 370.500,  Kota  Tanjungpinang  menyumbang  6,89%.  Dibawah  Kota  Batam  dan  Kabupaten Bintan.
Pariwisata  merupakan  suatu  sektor  yang  tidak  jauh  berbeda  dengan  sektor  ekonomi yang  lain  yaitu  dalam  proses  perkembangannya  juga  mempunyai  dampak  atau  pengaruh dibidang  sosial  dan  ekonomi  masyarakat  (Wibowo  et,  al  2017).  Pengembangan  sektor pariwisata  melalui  Promosi  dan  Pemasaran  telah  menjadi  fokus  utama  sebagai  upaya  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif guna memperluas lapangan pekerjaan. Menurut Indrianeu  et  al.  (2021).  Potensi  wisata  dapat  berupa  wisata  belanja,  wisata  alam,  wisata buatan,  wisata  peninggalan  budaya  (cultural  artefak),  wisata  pertunjukan  seni  budaya (cultural  behavior),  maupun  wisata  religi.  Potensi  wisata  Kabupaten  Bintan  dan  Kota Tanjungpinang adalah dua lokasi  yang saling berdekatan di Kepulauan Riau, Indonesia, dan keduanya memiliki daya tarik unik yang dapat menjadi pilihan menarik bagi para wisatawan. Kabupaten Bintan dikenal sebagai pulau yang menggabungkan pesona alam dengan fasilitas resor mewah. Dengan pantai-pantai indah, lapangan golf yang terkenal, dan kehidupan bawah laut  yang  spektakuler,  Bintan  adalah  tempat  yang  sempurna  bagi  mereka  yang  mencari liburan santai dan aktif.
Ekonomi kreatif merupakan suatu konsep untukmerealisasikan pembangunan ekonomi yang  berkelanjutan  berbasis  kreativitas.  Pemanfaatan  sumber  daya  yang  bukan  hanya terbarukan,  bahkan  tidak  terbatas,  yaitu  ide,  gagasan,  bakat  atau  talenta  dan  kreativitas (Purnomo 2016). Melalui dua wilayah dalam satu daratan yang masing masing memiliki cara tersendiri dalam mempromosikan dan memasarkan paket wisata nya akan tetapi paket wisata di Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan masih belum terintegritas dengan baik dimana paket-paket  wisata  yang  ada  di  kabupaten  Bintan  tidak  terhubung  ke  destinasi  wisata  kota Tanjungpinang  begitupun  sebaliknya.  Promosi  merupakan  kegiatan  untuk  memperkenalkan produk, meyakinkan dan meningkatkan dan kembali produk sasaran pembeli dengan harapan mereka  tergerak  hatinya  dan  secara  sukarela  membeli  produk  (Muhammad,  H.  S.  (2020). Kabupaten  Bintan  yang  merupakan  satu  wilayah  dengan  kota  Tanjungpinang  juga  dikenal dengan pesona pantainya yang indah dengan pasir putih yang menawan.
Pemasaran merupakan salah satu aktivitas yang penting bagi perusahaan, karena setiap perusahaan ingin terus bertahan dan terus berkembang. Tetapi sering sekali masyarakat awam berpendapat bahwa pemasaran memiliki pengertian yang sama dengan penjualan. Pandangan seperti  ini  perlu  dirubah,  karena  penjualan  merupakan  bagian  dari  pemasaran.  Pemasaran berusaha  mengidentifikasi  kebutuhan  dan  keinginan  konsumen  pasar  sasarannya,  serta bagaimana memuaskan mereka (sumastawa, 2016).
Selain  itu  dalam  perkembangan  mempromosikan  produk  ekonomi  kreatif  masih terdapat  beberapa kendala dalam mempromosikan produk tersebut  antara Kabupaten  Bintan dan  Kota  Tanjungpinang.  Banyak  kasus,  pengembangan  pariwisata  melibatkan  berbagai aspek,  termasuk  perizinan,  perencanaan,  infrastruktur,  dan  promosi.  Perbedaan  wilayah administratif bisa menyebabkan berbagai pihak bertanggung jawab atas aspek-aspek ini, dan kurangnya  koordinasi  antara  mereka  dapat  menghambat  pengembangan  yang  terpadu. Kebijakan  pariwisata  berbasis  kearifan  lokal  adalah  kebijakan  di  bidang  pariwisata  yang mengedepankan  segala  bentuk  keunikan  yang  dimiliki  oleh  suatu  komunitas  atau  daerah tertentu  yang  mengandung  nilai-nilai  kebudayaan  baik  yang  bersifat  material  maupun  non- material (Jupir, M. M. 2013). Kebijakan pariwisata yang tidak terintegrasi yaitu promosi dan pemasaran,  serta  kebijakan  ekonomi  kreatif.  Dimana  promosi  paket  tour  wisatawan  di kabupaten bintan tidak dipadukan dengan destinasi kota Tanjungpinang.
Tujuan  utama  dari  Tourism  Linkages  Networking  adalah  untuk  meningkatkan penggunaan  barang  dan  layanan  yang  dapat  diperoleh  dengan  cara  bersaing  dari  sumber lokal.  Menurut  Pasal  263  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala
daerah  yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan arah kebijakan  keuangan  daerah,  serta  program  Perangkat  Daerah  dan  lintas  Perangkat  Daerah. Sesuai  dengan  Sasaran  RPJMD  yang  merupakan  Tujuan  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata provinsi  kepulauan  Riau  yaitu  Meningkatkan  Kunjungan  Wisatawan  dengan  Indikator Sasaran  adalah  Jumlah  Kunjungan  Wisatawan  dan  menstablikan  ekonomi  kreatif  baik Nusantara  dan  Mancanegara.    Sejalan  dengan  RPJMD  Kepulauan  Riau  Peraturan  Daerah Kota  Tanjungpinang  juga  menetapkan  Tujuan  dan  Sasaran  Pembangunan  Kepariwisataan guna  mencapai  koneksi  kerja  sama  yang  dinamis  bersama  dengan  Rencana  Induk Pembangunan  Kepariwisataan  Kabupaten  Bintan  telah  dirancang  untuk  mengatur  dan mengelola  sektor  pariwisata  di  pulau  Bintan,  yang  dikenal  dengan  keindahan  pantainya, fasilitas  perhotelan  yang  berkualitas,  dan  berbagai  kegiatan  rekreasi.  Namun  dalam pengembangan  masih  terdapat  beberapa  Permasalahan  atau  isu  strategis  Dinas  Kebudayaan secara umum. Hal  Ini disebabkan kurangnya konektivitas antara kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang. Terlebih lagi dari capaian tahun 2016, promosi dan pemasaran dan Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Kabupaten  Bintan  Tahun  2021-2026  kembali menurun  menjadi  3  kali  pada  tahun  2020.  Untuk  mengatasi  masalah  ketidakintegrasian kebijakan  dalam  sektor  pariwisata,  diperlukan  upaya  kolaboratif  antara  Pemerintah Kabupaten  Bintan  dan  Kota  Tanjungpinang.  Mereka  harus  berusaha  untuk  merumuskan kebijakan  yang lebih terpadu, berbagi  sumber daya dan informasi, serta  mengkoordinasikan upaya pengembangan pariwisata agar bisa mendukung perkembangan yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi kedua wilayah.
Instrumen  kebijakan  harus  koheren  dalam  desainnya  dan  implementasi  kebijakan  ini membutuhkan instrumen yang menyamakan persamaan pemahaman dari integrasi kebijakan (Cejudo  et.al.,  2021).  Sedangkan  dalam  penlitian  B.  Guy  Peters  (2018)  dijelaskan  bahwa Integrasi kebijakan adalah proses menyelaraskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan untuk  mencapai  tujuan  bersama,  kemudian  untuk  mencapai  integrasi  kebijakan  yang  efektif dalam  sektor  pariwisata,  maka  penulis  menggunakan  4  konsep  dimensi  integrasi  kebijakan menurut  Jeroen  J.L.  Candel  dan  Robbert  Biesbroek  (2016).  Untuk  memastikan  integrasi kebijakan  di  Bintan  dan  Tanjungpinang  berjalan  dengan  baik  dan  tidak  hanya  bersifat evaluatif  dan  konseptual  saja,  tetapi  juga  memberikan  dampak  dan  secara  praktik  menjadi efektif,  penulis  akan  menganalisis  hasil  data  lapangan  dengan  framework  Candel  dan Biesbroek dengan konsep 4 dimensi yang mereka utarakan yaitu:
1. Policy  stream  Menurut  Kingdon,  J.  W  (2014)  adalah  mencakup  berbagai  usulan kebijakan,  konsep,  dan  solusi  yang  tersedia  dalam  dunia  kebijakan  yang  akan  dilihat adalah  pada  pergulatan  antar  aktor  dalam  hal  diskusi,  perdebatan  serta  perumusan kebijakan promosi Tanjungpinang dan Bintan hingga pemasaran wisata Ekonomi kreatif.
2. Subsystem  involvement  akan  merujuk  pada  seberapa  banyak  berbagai  pihak  dan kelompok terlibat dalam subsistem pariwisata.
3. Policy goals digunakan untuk melihat sejauh mana antar aktor memiliki tujuan yang sama untuk  meingintegrasikan  dan  meningkatkan  kebijakan  promosi  dan  pemasaran  Ekonomi kreatif bersama.
4. Policy  instrument  yang  akan  dilihat  adalah  pada  alat-alat  atau  metode  yang  digunakan untuk  mencapai  tujuan  kebijakan  bersama  seperti  promosi  atau  pemasaran  ekonomi kreatif dan regulasi lingkungan yang dijalankan bersama di Bintan dan Tanjungpinang.
Oleh  karena  itu,  penelitian  ini  fokus  mempelajari  bagaimana  mengintegrasikan kebijakan  promosi  dan  pemasaran  ekonomi  kreatif  pada  sektor  pariwisata  Kota Tanjungpinang  dan  Provinsi  Bintan.  Penulis  juga  berharap  agar  terjadi  sinkronisasi  antara kebijakan  pariwisata  yang  diambil  oleh  pemerintah  Kota  Tanjungpinang  dan  Kabupaten Bintan  serta  terjadinya  kerja  sama  yang  erat  antara  pemerintah  daerah,  sektor  swasta,  dan masyarakat  setempat  dengan  adanya  kolaborasi  antara  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  dan Kabupaten Bintan.

## METODE
Artikel  ini  menggunakan  tipe  penelitian  kualitatif.  Menurut  (Fadli,  2021)  Penelitian kualitatif  adalah  penelitian  yang  dilakukan  dengan  setting  tertentu  yang  ada  di  dalam kehidupan riil (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya? Dimana datadata temuan baik dari hasil observasi atau data primer maupun data sekunder yakni wawancara dan artikel jurnal ilmiah yang  diinterpretasi  berdasarkan  sudut  pandang  peneliti.  Sumber  data  primer  adalah  Kepala Bidang  Promosi  dan  Pemasaran  Dinas  Pariwisata  dan  kebudayaan  Kepulauan  Riau,  Kepala Bidang  Promosi  dan  Pemasaran  Tanjungpinang  dan  Sekretaris  Dinas  Pariwisata  dan Kebudayaan  Bintan  Pelaku  usaha.  Pencarian  data  menggunakan  metode  wawancara mendalam  mengingat  penanganan  kebijakan  pariwisata  tidak  terpusat  di  satu  daerah  saja. Pada artikel ini, penulis akan menggabungkan hasil wawancara mendalam dan data sekunder untuk  memberikan  pemahaman  komprehensif  tentang  peran  dinas  pariwisata  dalam pengembangan  pariwisata  di  daerah  Kepulauan  Riau  yang  diharapkan  mampu  memberikan wawasan yang mendalam dan relevan dalam penelitian riset ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Provinsi  Kepulauan  Riau  mencatat  758.154  kunjungan  wisatawan  mancanegara. Kepualuan  Riau  merupakan  pintu  gerbang  wisatawan  yang  penting  di  Indonesia  selain Provinsi  Bali  dan  Jakarta  karena  letak  geografis  kepualuan  riau  yang  strategis,  berbatasan langsung dengan Negara Singapura, Malaysia, Thailand dan terletak pada jalur perdagangan international. Kedekatan  ini  mendukung  konektivitas  regional  dan  investasi  asing  di  Kota Tanjungpinang  dan  Kabupaten  Bintan  dalam  rangka  menjaga  relevansi  program  ini, pemerintah  harus  melakukan  evaluasi  untuk  memastikan  kesesuaian  dengan  konsep  yang tertuang  dalam  Peraturan  Daerah  tersebut,  guna  memajukan  pembangunan  pariwisata  di wilayah  tersebut  dengan  Rencana  Induk  Pembangunan  Daerah.  Hal  ini  menjadi  destinasi populer bagi wisatawan yang ingin menikmati liburan singkat di Indonesia.

## Tabel 1. Kunjungan Wisatawan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan
5 Tahun Terakhir Pintu masuk Jumlah 2018 2019 2020 2021 2022 Kepulauan Riau 2.635. 004 2.864. 795 411.24 8 3.103  758.18 4 Bintan 522.39 9 634.73 5 64.234 283 137.52 9 Tanjungpi nang 140.60 3 169.36 4 18.700 154 25.558
Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan daerah dari sektor pariwisata mengalami penurunan  yang  cukup drastis. Selama periode tahun 2018202, Pada tahun 2018 Jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bintan sebesar 522.399 Dan Kota Tanjungpinang yang  merupakan  satu  daratan  dengan  kabupaten  bintan  sebesar  140.603  Pada  tahun  2019 jumlah  kunjungan  wisatawan  di  Kabupaten  Bintan  dan  Kota  Tanjungpinang  mengalami peningkatan  menjadi  634.735  dan  169.364  kunjungan.  Sektor  pariwisata  dapat  dianggap sebagai  salah  satu  "domain  kebijakan"  atau  "sektor  kebijakan"  yang  berpartisipasi  dalam proses integrasi kebijakan.
Hal  ini  merupakan  pengaruh  dari  Proses  pengembangan  kawasan  desa  wisata  yang dilakukan  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bintan  Nomor  11  tahun  2008,  yang mengatur  penyerahan  wewenang  kepada  pemerintahan  desa.  Ini  berarti  bahwa  pemerintah desa,  yang  dipimpin  oleh  Kepala  Desa  dan  perangkat  desa,  bertanggung  jawab  untuk mengelola  potensi  wisata  di  wilayah  mereka.  Hal  ini  sesuai  dengan  Peraturan  Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Bintan tahun 20112031. Kawasan yang diidentifikasi sebagai Desa Wisata mencakup kawasan di Kawal, Teluk Bakau, Sebung Pereh, Sei Kecil, Sebong Lagoi, Berakit, Bintan Berkapur, dan Malang Rapat.
Begitu juga dengan Kota Tanjungpinang Pelaksanaan RIPPARKOT diwujudkan dalam bentuk program pembangunan kepariwisataan Kota yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dengan  memperhatikan  perkembangan  Pemerintah  Daerah.  Program  pembangunan kepariwisataan  Kota  dapat  dilaksanakan  oleh  Pemerintah,  Pemerintah  Provinsi  Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah lainnya, swasta dan masyarakat.

## Policy Stream (Arus Kebijakan)
Arus  kebijakan  dalam  upaya  kolaboratif  industri  pariwisata  seringkali  melibatkan sejumlah  pihak,  dari  asosiasi  pariwisata  hingga  keterlibatan  pemerintah  dalam  mengatur regulasi.  Namun,  penting  untuk  memahami  perbedaan  antara  pemasaran  dan  promosi. Pemasaran  melibatkan  aktivitas  selling  dan  transaksi,  sementara  promosi  lebih  fokus  pada mempromosikan  tanpa  jaminan  terjadinya  penjualan  atau  transaksi.  Konektivitas  antara destinasi  wisata  seperti  Kabupaten  Bintan  dan  Kota  Tanjung  Pinang  melibatkan  asosiasi pariwisata  yang  menjual  paketnya,  bukan  pemerintah  yang  melakukan  penjualan  langsung. Pentingnya integrasi terjadi melalui pentahelix, yang melibatkan lima unsur utama:
1. Pemerintah
2. Akademisi
3. Pihak swasta (pengusaha) 4) Komunitas dan 5) Media.
Peran  pemerintah  terkait  dengan  regulasi  dan  aturan  yang  membentuk  landasan  bagi industri  pariwisata.  Investasi  untuk  pembangunan  destinasi  pariwisata  biasanya  berasal  dari sektor  swasta,  sementara  akademisi  melakukan  penelitian,  termasuk  studi  kelayakan  dan analisis dampak lingkungan. Asosiasi pariwisata dan media bertanggung jawab atas promosi yang  besar-besaran.  Pemerintah  memegang  peran  penting  dalam  pentahelix  karena  regulasi yang harus dibuat untuk mengatur industri pariwisata. Implementasi kerjasama  antara Dinas Pariwisata Tanjung Pinang dan Dinas Pariwisata Bintan terjadi dengan fokus pada destinasi unggulan  seperti  NPM  Marina  dan  Geopark,  di  mana  penentuan  destinasi  unggulan bergantung pada pemahaman mereka yang memiliki destinasi tersebut.
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) diperlukan sebagai acuan  operasional  pembangunan  pariwisata  bagi  pelaku  pariwisata  dan  pelaku  ekonomi, sosial  dan  budayadi  daerah,  baik  yang  terlibat  langsung  maupun  tidak  langsung  dengan pembangunan  kepariwisataan  daerah.  Rencana  Induk  Pembangunan  Kepariwisataan  Daerah (RIPPARDA)  sangat  penting,  karena  Memberikan  arah  pengembangan  yang  tepat  terhadap potensi  kepariwisataan  sehingga  dapat  tumbuh  dan  berkembang  secara  positif  dan berkelanjutan  bagi  pengembangan  wilayah  dan  kesejahteraan  masyarakat  dan  Mengatur peran  setiap  stakeholders  terkait  (lintas  sektor,  lintas  pelaku,  lintas  daerah/wilayah)  agar dapat  mendorong  pengembangan  pariwisata  secara  sinergis  dan  terpadu  (Puradinata,  2023). Terkait  dengan  implementasi  kebijakan  di  tingkat  kabupaten/kota  di  Kepulauan  Riau, terdapat  sejumlah  hambatan  yang  mengemuka.  Salah  satunya  adalah  divergensi  dalam kebijakan  antara  kabupaten/kota  yang  secara  langsung  mempengaruhi  kapasitas  pihak provinsi  untuk  melakukan  intervensi.  Hal  ini  berakar  pada  prinsip  otonomi  daerah  yang diamanatkan  dalam  undang-undang,  di  mana  setiap  entitas  daerah  memiliki  kewenangan untuk  mengatur  urusan  lokalnya  sendiri.  Fenomena  ini  tercermin  dalam  perumusan  rencana strategis  (Renstra)  yang  disusun  oleh  setiap  kabupaten/kota,  yang  kemudian  menjadi  dasar bagi pembuatan regulasi lokal.
Kota  Tanjungpinang  masih  menghadapi  permasalahan  pertumbuhan  ekonomi  yang belum  sepenuhnya  pulih,  terlihat  dari  capaian  pertumbuhan  ekonomi  tahun  2021  hanya sebesar  0,59%  dari  tahun  sebelumnya  sebesar  -3,45%  pada  tahun  2020.  Inflasi  tahun  2021 tercatat  sebesar  0,86%,  sedangkan  inflasi  tahunan  (yoy)  November  2022  sebesar  4,50%.
Kedepan  pertumbuhan  ekonomi  diarahkan  pada  pembangunan  ekonomi  yang  inklusif  dan berdaya  saing.  Pertumbuhan  ekonomi  yang  tercipta  tidak  hanya  tinggi  tetapi  juga  mampu menurunkan  kesenjangan  pendapatan  penduduk  dan  mampu  mengurangi  kemiskinan. Pertumbuhan  ekonomi  diharapkan  didukung  sektor-sektor  ekonomi  utama  Kota Tanjungpinang yaitu sektor perdagangan, industri, jasa dan pariwisata, dan usaha mikro dan kecil.  Hal  ini  menjadi  catatan  bahwa  belum  optimalnya  pengembangan  pariwisata  dan kebudayaan sebagai penggerak perekonomian daerah.
Tabel 2. Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026
No Indikator  Kinerja  Sesuai  Tugas  dan  fungsi perangkat daerah 2019 2020 2021 2022 1. Persentase  Subsektor    Ekonomi  Kreatif  yang dipromosikan 408, 00 160,00  160,00  196,00 2. PAD Sektor Pariwisata 110, 26 69,38  74,1 2  86,38
(Sumber: Disbudpar Dokumen RENSTRA 2024-2026)
Berdasarkan  tabel  2,  dapat  kita  ketahui  adanya  Pada  Tahun  2022  target  subsektor ekonomi  kreatif  dan  Pendapatan  Asli  daerah  tidak  tercapai,  berbanding  jauh  terhadap  tahun 2019 yang merupakan capaian tertinggi baik itu target tujuan, sasaran maupun program. Hal ini  disebabkan  Adanya  Corona  Virus  yang  menyerang  seluruh  negara  di  dunia,  Selanjutnya pada  2022  jumlah  capaian  di  kabupaten  bintan  dan  kota  tanjungpinang  kembali  mengalami peningkatan  namun  tidak  signifikan  karena  jumlah  kunjungan  wisatawan  asing  menurun. Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020-2021 akibat dampak pandemi COVID-19 yang melanda dunia, capaian positif dapat ditemukan dalam periode sebelumnya. Pada tahun 2019, terjadi  peningkatan  yang  cukup  signifikan.  Peningkatan  ini  mencerminkan  pertumbuhan Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  dari  sektor  pariwisata,  yang  menjadi  indikator  vital  dalam mengevaluasi kontribusi sektor ini terhadap perekonomian lokal. Meskipun kondisi ekonomi pada  tahun  2020-2021  dipengaruhi  oleh  pandemi,  fakta  bahwa  PAD  sektor  pariwisata berhasil  meningkat  selama  periode  2018-2019  memberikan  indikasi  positif.  Ini  juga menunjukkan  ketahanan  sektor  pariwisata  terhadap  ketidakpastian  ekonomi,  sekaligus potensi pemulihan pada masa mendatang seiring dengan penanganan pandemi.
Sandiaga Uno dalam nasional kompas mengungkapkan apresiasinya terhadap dukungan pemerintah  daerah,  khususnya  Provinsi  Kepulauan  Riau  dan  Kabupaten  Bintan,  yang  telah memberikan dukungan kepada ratusan pelaku ekonomi kreatif melalui workshop Kabupaten Kreatif.  (Safitri,  2021).  Menyoroti  prestasi  Bintan,  Sandiaga  Uno  menjelaskan  bahwa  kini daerah  tersebut  telah  meraih  posisi  sebagai  salah  satu  destinasi  teratas  bagi  wisatawan mancanegara  di  Indonesia  agar  Kepulauan  Riau  mampu  menghasilkan  produk  ekonomi kreatif  yang  tidak  hanya  membuka  peluang  usaha,  tetapi  juga  menciptakan  lapangan  kerja yang  signifikan.  Oleh  karena  itu  target  pengembangan  dan  penguatan  hubungan berkelanjutan  sektor  pariwisata  sangat  penting  terhadap  perkembangan  pemasaran  ekonomi kreratif  dengan  cara  meningkatkan  jumlah  minat  konsumsi  barang.  Terdapat  dua perbandingan antara ekonomi kreatif Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang tidak seimbang  menyebabkan  tidak  tercapainya  sasaran  RPJMD  Provinsi  Kepulauan  riau.  Sesuai dengan Sasaran RPJMD yang merupakan Tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi kepulauan  Riau  yaitu  Meningkatkan  Kunjungan  Wisatawan  dengan  Indikator  Jumlah Kunjungan Wisatawan dan menstablikan ekonomi kreatif baik  Nusantara dan Mancanegara. Maka RPJMD Kepualuan Riau mengamanatkan Target pembangunan kepariwisataan daerah Kepulauan Riau yaitu:
1. Menaikkan pengembangan pemasaran pariwisata
2. Menaikkan
daya   tarik   destinasi pariwisata
3. Mewujudkan  pengembangan  sumberdaya  pariwisata  dan  ekonomi  kreatif  yang  berdaya saing dan kredibel.
4. Tercapainya  usaha  ekonomi  kreatif  dalam  mendorong  sektor  pariwisata  Sejalan  dengan RPJMD  Kepulauan  Riau  Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  8  Tahun  2021 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata juga menetapkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kepariwisataan guna mencapai koneksi kerja sama yang dinamis, sebagai berikut;
a. Memajukan daya tarik pada destinasi pariwisata sesuai standar pelayanan pariwisata, meliputi daya tarik alam, buatan, sejarah dan budaya, belanja dan kuliner
b. Menyempurnakan  ketersediaan  dan  ketercukupan  sarana  dan  prasarana  serta aksesibilitas wisata yang berkualitas.
c. Memajukan usaha ekonomi kreatif, usaha mikro dan kecil pendukung pariwisata.
d. Mencapai  peningkatan  ketersediaan  dan  ketercukupan  sarana  dan  prasarana  serta aksesibilitas wisata yang berkualitas yaitu meningkatnya kemudahan akses wisatawan ke destinasi wisata
e. Mencapai  peningkatan  kualitas  dan  efektivitas  pemasaran  pariwisata  yang menjangkau seluruh pasar wisatawan
Hal  ini  sesuai  dengan  Penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah (RPJMD)  Provinsi  Kepulauan  Riau  periode  2016-2021  dilakukan  dengan  merujuk  pada Pedoman  yang  tertuang  dalam  Permendagri  Nomor  54  Tahun  2010  mengenai  Pelaksanaan Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  Tahun  2008  tentang  Tahapan,  Tata  Cara  Penyusunan, Pengendalian,  dan  Evaluasi  Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Daerah.  Adapun  tahapan yang  terlibat  dalam  proses  penyusunan  RPJMD  mencakup:  Perencanaan  awal  RPJMD melibatkan tahap perumusan rencana awal, melalui proses konsultasi publik untuk menggali aspirasi  pemangku  kepentingan  terkait  substansi  RPJMD,  serta  mencapai  kesepakatan mengenai  kebijakan  umum  dan  program  pembangunan  daerah  antara  Pemerintah  Provinsi dan DPRD. Sedangkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bintan telah dirancang  untuk  mengatur  dan  mengelola  sektor  pariwisata  di  pulau  Bintan,  yang  dikenal dengan  keindahan  pantainya.  Pelaksanaan  kegiatan  terkait  pariwisata  di  tingkat  kabupaten didasarkan  pada  UndangUndang  Nomor  23  tahun  2014  tentang  Pemerintahan  Daerah, memiliki kewenangan yaitu mencakup:
1. Pelaksanaan atraksi  wisata  di kabupaten/kota
2. Pemeliharaan daerah strategis pariwisata di tingkat kabupaten/kota
3. Pemeliharaan  tujuan  pariwisata  di  kabupaten/kota,  penentuan  tanda  pendaftaran  bisnis pariwisata,  pemasaran  pariwisata  domestik  dan  internasional  untuk  meningkatkan  daya tarik  destinasi  dan  daerah  strategis  pariwisata  di  tingkat  kabupaten/kota.  Namun  dalam pengembangan  masih  terdapat  beberapa  Permasalahan  atau  isu  strategis  Dinas Kebudayaan secara umum adalah sebagai berikut:
a. Keberadaan  situs  sejarah  dan  benda  cagar  budaya  belum  dilestarikan  dan dimanfaatkan  secara  optimal  sebagai  sarana  pengembangan  kebudayaan  antara Tanjungpinang dan
b. Bintan.
c. Pemahaman  masyarakat  mengenai  pelestarian  cagar  budaya  masih  rendah  di  Kota Tanjungpinang.
d. Sarana  dan  prasarana  saat  ini  belum  mencapai  tingkat  optimal  karena  adanya keterbatasan  dalam  beberapa  aspek.  Hal  ini  disebabkan  oleh  kurangnya  kecukupan infrastruktur  internet,  standar  yang  belum  terpenuhi  dalam  infrastruktur  gedung pertunjukan,  biaya  tinggi  untuk  mesin  produksi,  keterbatasan  perangkat  lunak  untuk menghasilkan  produk  dan  jasa  kreatif,  kurangnya  kegiatan  riset  konten,  serta minimnya aktivitas pengarsipan konten.
e. Minimnya  akses  pembiayaan  pelaku  sektor  ekonomi  kreatif  Permasalahan  ini terutama  disebabkan  belum  sesuainya  skema  pembiayaan  dengan  karakteristik industri kreatif yang umumnya belum bankable, high risk high return, cash flow yang
fluktuatif,  dan  pengembangan  sumber  daya  ekonomi  kreatif  belum  optimal Pengembangan sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
Hal Ini   disebabkan  kurangnya  konektivitas  antara  kabupaten  Bintan  dan  Kota Tanjungpinang terlebih lagi dari capaian tahun 2016, promosi dan pemasaran dan  Rencana Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  Kabupaten  Bintan  Tahun  2021-2026  210 kembali  menurun  menjadi  3  kali  pada  tahun  2020.  Secara  rinci  realisasi  indikator  program pembangunan urusan Pariwisata dapat dilihat pada Tabel berikut:
Tabel 3. Target Indikator Kinerja Urusan Pariwisata
No Indikator  Kinerja  Program (outcome) Satuan Realisasi Kinerja Keterangan 2016  2017 2018 2019 2020 1.   Jumlah  obyek  wisata  yang dikembangkan Objek 26   29 58 67 67 Urusan Indikator 2.   Total promosi dan pemasaran  pariwisata  yang efektif Kali 10 12 14 10 3 Urus an Indik ator 3.   Total  jasa  pariwisata  yang telah  memiliki  Tanda  Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) TDUP 37 10 31 70 70 4.   Jumlah  SDM  yang  memiliki sertifikasi pariwisata Orang 600   1.24 5   1.24 5   1.52 2   1.52 2   Urusan Indikator 5.   Total kemitraan pengembangan pariwisata Kemitraan   385   408 413 418 418 Urusan Indikator 6.   Proporsi pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara perkebangsaan Persen 15 17 20 -45 -89 IKK 7.   Perbandingan peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke - Persen 7 9,3 10,3 -34 -73 IKK

## (Sumber: Disbudpar Dokumen Bintan Tahun 2021)
Capaian  RPJMD  bidang  pariwisata  pada  2020  sangat  baik.  dari  empat  program  dan enam  indikator  yang  dijadikan  ukuran,  terdapat  satu  indikator  dengan  tingkat  pencapaian tujuan kurang dari 100% yang belum tercapai, dan lima indikator telah mencapai tujuan tahun 2020  dengan  tingkat  pencapaian  tujuan  di  atas  100  %  dapat  lihat  Indikator  yang  belum mencapai target tahun 2020 adalah banyaknya desa yang menjadi desa wisata. Sementara itu, pencapaian  indikator  RPJMD  sampai  dengan  tahun  2020  meliputi  lima  indikator  dengan kategori “pencapaian sangat tinggi” dan satu indikator dengan kategori “pencapaian sedang”.
Jauhnya  pencapaian  dari  target  Kunjungan  karena  Dinas  Kebudayaan  dan  Pariwisata tidak dapat merubah target kinerja karena tidak berubahnya RPJMD Kepulauan Riau, Tetapi jika dibandingkan dengan pencapaian Tahun 2021 makan Tahun 2022 kunjungan wisatawan Mancanegara sudah mulai meningkat tajam. Dikarenakan mulai dibukanya Pintu masuk bagi kedatangan Wisatawan Mancanegara. Hal ini merupakan salah satu  potensi yang harus perhatikan  oleh  Pemerintah  Kota  Tanjungpinang  dan  kabupaten  Bintan  agar  terus meningkatkan  daya  tarik  wisata  Tanjungpinang  dan  Kabupaten  Bintan  guna  menarik  lebih banyak  wisatawan.  Selain  itu,  penting  juga  untuk  terus  memantau  perkembangan  sektor pariwisata  dan  mengambil  tindakan  yang  tepat  untuk  meningkatkan  pendapatan  daerah  dari sektor ini.
Permasalahan  lain  mungkin  juga  meliputi  keterbatasan  infrastruktur,  kurangnya  SDM yang  terlatih  di  sektor  pariwisata,  atau  bahkan  perbedaan  fokus  dalam  mengembangkan destinasi wisata. Hal ini dapat membuat proses pelaksanaan program menjadi terhambat dan menghambat  pencapaian  tujuan  dalam  pengembangan  pariwisata  di  Tanjung  Pinang  dan Bintan.  Salah  satu  permasalahan  konkret  yang  muncul  akibat  diversifikasi  kebijakan  adalah terkait  dengan  kebijakan  visa  on  arrival  (VoA).  Sebelumnya,  fasilitas  ini  diberikan  secara
cuma-cuma  kepada  wisatawan.  Namun,  seiring  waktu,  perubahan  kebijakan  mewajibkan wisatawan  membayar  biaya  visa,  yang  berpotensi  memberatkan  para  pelancong.  Pihak pemerintah Kota Tanjung Pinang dan kabupaten Bintan, sebagai daerah wisata, menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan masalah ini. Kendati demikian, kendala yang mereka hadapi tidak dapat diatasi secara lokal, mengingat hal ini merupakan urusan pemerintah pusat yang bersifat  bilateral  (government-to-government).  Proses  penyelesaian  masalah  ini  menjadi semakin  rumit  karena  melibatkan  laporan  kepada  pemerintah  pusat  yang  kemudian  harus berkoordinasi  dengan  pemerintah  negara  mitra  terkait.  Hingga  saat  ini,  kendala  terkait kebijakan  visa  tersebut  belum  mendapatkan  penyelesaian  yang  memuaskan.  Hal  ini menyoroti  kebutuhan  akan  intervensi  dari  tingkat  provinsi,  yang  memiliki  peran  penting sebagai mediator antara kabupaten/kota dengan pemerintah pusat. Meski begitu, perlu diingat bahwa  keterlibatan  setiap  provinsi  dalam  menyelesaikan  permasalahan  ini  dapat menimbulkan pertanyaan terkait tugas DPRD provinsi dan alokasi sumber daya mereka.

## Subsystem involvement (Keterlibatan Subsistem)
1. Analisa  Implementasi  dengan  Policy  Integration  Toward  a  Processual  Understanding  of Policy Integration
Tanjung  Pinang  dan  Bintan  dalam  mengintegrasikan  kebijakan  industri  pariwisata nya menghadapi sejumlah permasalahan yang melibatkan aktor-aktor beragam. Mari kita telaah  lebih  mendalam  di  setiap  aliran  teori  Kingdon  dan  bagaimana  konteks  lokal  di kedua wilayah ini memainkan peran penting dalam proses integrasi kebijakan.
a. Aliran Masalah ( Stream of Problems )
Di  wilayah  ini,  identifikasi  masalah  dalam  industri  pariwisata  mencakup sejumlah  aspek  penting.  Salah  satu  contoh  masalah  yang  teridentifikasi  adalah kurangnya konektivitas yang memadai antara destinasi pariwisata yang ada. Meskipun memiliki  potensi  wisata  yang  menarik,  akses  yang  terbatas  antar  destinasi  tersebut menjadi  kendala  signifikan  bagi  wisatawan  yang  ingin  menjelajahi  dan  menikmati keindahan wilayah Tanjung Pinang dan Bintan secara menyeluruh. Permasalahan lain mungkin  juga  meliputi  keterbatasan  infrastruktur,  kurangnya  SDM  yang  terlatih  di sektor pariwisata, atau bahkan perbedaan fokus dalam
mengembangkan destinasi wisata
b. Aliran Kebijakan ( Stream of Policy )
Pemerintah  daerah  di  Tanjung  Pinang  dan  Bintan  memainkan  peran  sentral dalam  merumuskan  dan  melaksanakan  kebijakan  terkait  pariwisata.  Mereka  bekerja bersama  dengan  asosiasi  pariwisata,  sektor  swasta,  dan  komunitas  lokal  untuk mendukung implementasi kebijakan yang direncanakan
c. Aliran Politik ( Stream of Politics )
Sisi politik, anggota DPRD provinsi memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan-kebijakan  terkait  pariwisata  di  Tanjung  Pinang  dan  Bintan.  Mereka memiliki  pengaruh  dalam  menyusun  regulasi  atau  alokasi  anggaran  yang  berkaitan dengan industri pariwisata. Di sisi lain, pemerintah pusat memiliki keterlibatan dalam kebijakan visa on arrival (VoA) yang memengaruhi arus wisatawan ke daerah ini.
Integrasi  kebijakan  di  Tanjung  Pinang  dan  Bintan,  kolaborasi  dan  sinergi  antara berbagai aktor merupakan kunci keberhasilan. Kerjasama yang efektif antara pemerintah daerah, sektor swasta, komunitas lokal, dan lembaga legislatif merupakan fondasi dalam menyusun  kebijakan  yang  berdampak  positif  bagi  pengembangan  industri  pariwisata  di wilayah  ini.  Dengan  melihat  setiap  aliran  teori  Kingdon  dalam  konteks  lokal,  upaya kolaboratif semacam ini diharapkan dapat mengatasi masalahmasalah yang diidentifikasi serta  membawa  perubahan  yang  signifikan  bagi  pertumbuhan  industri  pariwisata  di Tanjung Pinang dan Bintan.
2. Implementasi  dan  hambatan  bottleneck  proses  integrasi  kebijakan  dan  aksi  untuk memajukan pariwisata
Melalui  Sktor  pariwisata  terdapat  serangkaian  upaya  yang  telah  dilakukan  di Kepulauan  Riau  (Kepri).  Salah  satu  strategi  yang  dijalankan  adalah  penyelenggaraan event dan pameran pariwisata, baik di tingkat nasional maupun internasional. Partisipasi dalam program yang digagas oleh pemerintah pusat menjadi bagian dari langkah-langkah yang diadopsi. Namun, sejak pandemi COVID-19, promosi pariwisata ke luar negeri telah dibatasi  oleh  pemerintah  pusat.  Sebagai  respons,  kegiatan  promosi  dan  pameran pariwisata lebih banyak  dilaksanakan di  dalam negeri. Slogan  yang cukup populer  yang diusung, khususnya oleh Bapak Sandiaga Uno, adalah "berwisata di Indonesia".
Langkah-langkah ini dilakukan sesuai dengan rencana  yang telah tersusun, dengan mengikuti program-program yang rutin diadakan. Sebagai contoh, partisipasi dalam event seperti  Majapahit  Travel  Fair  yang  merupakan  kegiatan  tahunan  di  Jawa  Timur, khususnya  di  Surabaya.  Selain  itu,  terdapat  pula  kegiatan  seperti  SATTE  di  India  dan MATTA di Malaysia yang juga menjadi ajang promosi pariwisata secara berkala.
Hal  ini  mencerminkan  komitmen  dalam  menjadikan  pariwisata  sebagai  salah  satu sektor  unggulan,  dengan  fokus  pada  peningkatan  konektivitas  antar  destinasi,  promosi yang  kuat  di  tingkat  nasional  maupun  internasional,  serta  kerjasama  yang  erat  dengan berbagai  pihak  terkait.  Melaui  ranah  pariwisata,  terlihat  ada  ketidakkonsistenan  yang perlu  diperhatikan  dari  perspektif  Dinas  Pariwisata  Provinsi  Kepulauan  Riau.  Terutama terkait  dengan  fokus  wisata  di  Lagoi  yang  seringkali  tidak  memberikan  dampak  yang sama  pada  kunjungan  wisatawan  ke  Tanjung  Pinang.  Sebagian  besar  paket  perjalanan atau tur wisata yang terkait dengan Lagoi cenderung memusatkan aktivitas di sana dengan penginapan,  kegiatan  berenang  di  perairan  Lagoi,  serta  kesempatan  untuk  berbelanja oleh-oleh  khas  daerah  tersebut.  Namun,  sering  kali  kurang  memasukkan  kunjungan wisata ke Tanjung Pinang dalam paket perjalanan tersebut.
Sebuah  pendekatan  yang  lebih  mengintegrasikan  antara  destinasi  wisata  menjadi diperlukan. Misalnya, dalam paket wisata, selain menawarkan pengalaman di Lagoi, juga diperluas dengan kunjungan ke Tanjung Pinang. Kunjungan ini bisa mencakup destinasi menarik  seperti  Pulau  Penyengat,  Patung  Seribu,  atau  pagoda  tertinggi  di  wilayah tersebut.  Selain itu, tur tersebut  dapat  menawarkan pengalaman membeli oleh-oleh khas Tanjung  Pinang,  termasuk  makanan  khas  dari  pasar  Intan  atau  produk  kerajinan  tangan lokal  di  Tanjung  Pinang.  Inisiatif  semacam  ini  menjadi  titik  fokus  penting  bagi pemerintah  provinsi  dalam  meningkatkan  konektivitas  antara  dua  wilayah  utama  yang berada  di  daratan,  yaitu  Bintan  dan  Tanjung  Pinang.  Memanfaatkan  integrasi  antara kedua  destinasi  ini  akan  memberikan  nilai  tambah  yang  signifikan  bagi  pariwisata Kepulauan Riau secara keseluruhan.
Tabel 4. Data Paket Wisata Tanjungpinang dan Bintan
No   Paket wisata Tanjungpinang
No   Paket wisata Kabupaten Bintan 1. Pengalaman membuat Tanjak 1. Lagoy Bay 2. Bentor  Historical  Tour  Penyengat Island 2. 1 Day Treasure Bay 3. Pengalaman 3. 1 Day Gurindam Tanjungpinang City 4. Coocking class Penyengat Island 4. 1 Day White Sand Island 5. Pengalaman  Berbusana  Tradisional Melayu 5. 1 Day Adventure 6. Tur Literatur 6. Honeymoon Paket 7. DAY 01 : ARRIVAL  – PULAU PENYENGAT – TANJUNG PINANG  TOUR 7. Snorkeling Paket
(LD) 8. - 8. Paket  2D1N/3D2N  Hemat  yaitu  paket  wisata  ke Pulau  Bintan  mahal,  disini  kami  menyediakan paket  dengan  harga  murah  tapi  ingat  loh  bukan murahan 9. - 9. Paket  2D1N/3D2N  yaitu  Mengunjungi  destinasi destinasi  terbaik  di  Pulau  Bintan  yang  kaya  akan wisata baharinya.
(Sumbet: Data diolah Penulis)
Berdasarkan Data Paket wisata Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan diatas dapat dilihat  bahwa  paket  wisata  di  Kota  Tanjungpinang  dan  Kabupaten  Bintan  masih  belum terkoneksi  dengan  baik  dimana  paket  paket  wisata  yang  ada  di  kabupaten  Bintan  masih belum terkoneksi  sampai ke destinasi  wisata kota Tanjungpinang begitupun sebaliknya. Hal ini merupakan kendala dalam konektivitas atau integrasi antara keduanya. Melalui kerja sama kebijakan  dari  masing  masing  pemangku  kepentingan  perlu  melakukan  peningkatan  agar paket  wisata  tersebut  dapat  berjalan  lebih  lancar  dan  terkoneksi  dengan  baik.  Hal  tersebut melibatkan  koordinasi  antara  pihak  terkait,  perbaikan  infrastruktur,  atau  pengembangan strategi pemasaran paket wisata yang lebih terpadu.
Data  menunjukkan  bahwa  peningkatan  kunjungan  wisatawan  ke  Lagoi  tidak  selalu diiringi  dengan  pertumbuhan  yang  setara  dalam  jumlah  wisatawan  yang  mengunjungi Tanjung  Pinang.  Hal  ini  menandakan  bahwa  ada  potensi  besar  yang  belum  dimanfaatkan secara  optimal  dalam  menghubungkan  dua  destinasi  ini  secara  menyeluruh  dalam  paket perjalanan.  Integrasi  ini,  jika  dilakukan  dengan  baik,  tidak  hanya  akan  memberikan pengalaman  wisata  yang  lebih  kaya  bagi  pengunjung,  tetapi  juga  akan  memperkuat pertumbuhan  sektor  pariwisata  di  wilayah  ini  secara  holistik.  Pihak  berwenang  di  Provinsi Kepulauan Riau perlu mempertimbangkan secara serius strategi yang lebih terintegrasi antara destinasi wisata utama mereka. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan minat wisatawan untuk menjelajahi destinasi yang berbeda di wilayah tersebut, memberikan manfaat ekonomi yang  lebih  merata,  serta  memperluas  daya  tarik  pariwisata  Kepulauan  Riau  secara keseluruhan.
Proses   implementasi   program  pariwisata  di  Tanjungpinang  saat  ini  masih  dalam tahap  pendahuluan  yang  berfokus  pada  mengidentifikasi  permasalahan  dan  potensi  wisata yang  dimiliki.  Tetapi,  tantangan  yang  dihadapi  tidaklah  sedikit.  Perubahan  terus-menerus dalam  sistem merupakan salah satu hambatan utama yang dihadapi. Untuk mengatasi hal ini, Tanjungpinang menerapkan konsep CBT ( Community-Based Tourism ) yang mengedepankan partisipasi  masyarakat  dalam  pengelolaan  pariwisata.  Langkah  awal  ini  untuk mengidentifikasi  dan  potensi  wisata  Tanjungpinang,  yang  melibatkan  pengembangan  dan peningkatan infrastruktur transportasi, penguatan  sektor kuliner, akomodasi,  serta dukungan lainnya bagi para pelaku pariwisata. Keseluruhan program pariwisata di Tanjungpinang saat ini  sedang  berfokus  pada  upaya  merangkul  dan  mendukung  para  pelaku  wisata  agar  lebih diminati oleh pengunjung. Pendampingan terhadap pelaku pariwisata, penguatan Infrastruktur transporta, pengembangan kuliner, serta peningkatan kualitas layanan hotel menjadi prioritas dalam  upaya  menjadikan  Tanjungpinang  sebagai  destinasi  wisata  yang  menarik  dan berkelanjutan.

## Policy Goals (Tujuan Kebijakan)
1. Pemerintah  Tanjungpinang  dan  Bintan  memiliki  visi  yang  kuat  untuk  meningkatkan industri  kreatif  di  kota  ini  sebagai  bagian  dari  upaya  pembangunan  dan  diversifikasi ekonomi.  Upaya  ini  melibatkan  sejumlah  strategi  yang  dirancang  untuk  memperkuat, mendukung,  dan  mendorong  pertumbuhan  industri  kreatif  dalam  berbagai  sektor.  Salah satu  langkah  strategis  yang  telah  diterapkan  oleh  pemerintah  Tanjungpinang  dan  Bintan
adalah  pembentukan  kebijakan  dan  regulasi  yang  mendukung  pengembangan  industri kreatif.  Kebijakan  ini  mencakup  insentif  pajak,  pendanaan,  serta  fasilitas  dan  layanan dukungan  bagi  pelaku  industri  kreatif.  Keterlibatan  pemerintah  dalam  memberikan dukungan finansial dan non-finansial ini bertujuan untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan bisnis di sektor ini.
2. Selain itu,  pemerintah  Tanjungpinang  dan  Bintan  juga  aktif  dalam  memfasilitasi kolaborasi  antara pelaku industri  kreatif, lembaga pendidikan, dan sektor bisnis lainnya. Program-program  kemitraan  dan  kolaborasi  ini  bertujuan  untuk  menciptakan  ekosistem yang  mendukung  pertumbuhan  industri  kreatif.  Pemerintah  membuka  ruang  untuk pertukaran  pengetahuan,  pengalaman,  dan  sumber  daya  antara  para  pelaku  industri kreatif,  perguruan  tinggi,  dan  pemangku  kepentingan  lainnya.  Selain  itu,  inisiatif pemerintah Tanjungpinang dan Bintan juga termasuk dalam pengembangan infrastruktur yang mendukung industri kreatif.
3. Program  pelatihan, pendampingan, dan pengembangan keterampilan juga menjadi  fokus pemerintah Tanjungpinang dan Bintan dalam mendukung industri kreatif.

## Policy Instrument (Instrumen Kebijakan)
Implementasi  dan  hambatan  bottleneck  proses  integrasi  kebijakan  dan  aksi  untuk memajukan pariwisata dalam rangka mengembangkan sektor pariwisata, terdapat serangkaian upaya  yang  telah  dilakukan  di  Kepulauan  Riau  (Kepri).  Salah  satu  strategi  yang  dijalankan adalah  penyelenggaraan  event  dan  pameran  pariwisata,  baik  di  tingkat  nasional  maupun internasional. Partisipasi dalam program yang digagas oleh pemerintah pusat menjadi bagian dari langkah-langkah  yang diadopsi. Namun, sejak pandemi COVID-19, promosi pariwisata ke  luar  negeri  telah  dibatasi  oleh  pemerintah  pusat.  Sebagai  respons,  kegiatan  promosi  dan pameran  pariwisata  lebih  banyak  dilaksanakan  di  dalam  negeri.  Langkah-langkah  ini dilakukan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  tersusun,  dengan  mengikuti  program-program yang  rutin  diadakan  Untuk  memajukan  sektor  pariwisata,  terdapat  tiga  unsur  utama  yang menjadi  fokus,  dikenal  sebagai  3A,  yaitu  Aksesibilitas,  Amenity,  dan  Atraksi.  (Darmawan, 2020).  Produk  wisata  yang  dikenal  dengan  3  A  (aksesibilitas,  atraksi  dan  amenitas) merupakan  suatu  sistem,  dimana  satu  sama  lain  saling  berkaitan,  dibutuhkan  pengelolaan yang terpadu antar produk wisata yang tersedia.
Aksesibilitas  berkaitan  dengan  konektivitas  dan  transportasi  menuju  destinasi  wisata. Kemudian, Amenity meliputi fasilitas akomodasi, restoran, dan sanitasi yang harus terpenuhi dalam  destinasi  pariwisata.  Sedangkan,  Atraksi  berfokus  pada  event-event  yang  menarik pengunjung.  Kepulauan  Riau  (Kepri)  memiliki  permasalahan  signifikan  terkait  dengan konektivitas,  mengingat  wilayahnya  yang  terdiri  dari  2.480  pulau.  Oleh  karena  itu, Keterbatasan  kapal  yang  memadai  untuk  menghubungkan  pulau-pulau  ini  menjadi  kendala utama, yang menghambat kemajuan sektor pariwisata di Kepri. Atraksi atau daya tarik wisata juga menjadi fokus, tetapi Kepri masih belum memiliki SDM (Sumber Daya Manusia) yang mendukung  seperti  di  Bali  atau  Yogyakarta.  Meskipun  demikian,  upaya  pengembangan event-event  pariwisata  sudah  dilakukan  dengan  cukup  baik,  termasuk  kehadiran  Kharisma event  Nusantara  sebagai  bagian  dari  kalender  acara  tahunan  yang  juga  menjadi  event nasional.  Sementara  itu  Kepri  merupakan  provinsi  kedua  dengan  jumlah  wisatawan mancanegara terbanyak di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh 8 entry point yang merupakan pintu masuk wisatawan melalui seaport.

## KESIMPULAN
Pengembangan  kebijakan  pariwisata  di  Tanjungpinang  dan  Bintan  dan  Bintan, tampaknya mengalami sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian mendalam. Meskipun terdapat  keterlibatan  yang  cukup  dari  berbagai  sektor  seperti  pemerintah,  sektor  swasta, akademisi,  asosiasi  pariwisata,  komunitas,  dan  media  di  Tanjungpinang  dan  Bintan  dan
Bintan, koordinasi antara pihak-pihak ini masih belum mencapai tingkat yang memadai untuk memastikan  pertumbuhan  pariwisata  yang  berkelanjutan  di  kedua  wilayah  tersebut. Permasalahan yang muncul dalam kerangka multi sektor policy di Tanjungpinang dan Bintan dan Bintan adalah divergensi kebijakan antar kabupaten/kota yang berdampak langsung pada kemampuan  pengambilan  keputusan  di  tingkat  provinsi,  serta  kesiapan  untuk  melakukan intervensi.  Fenomena  ini  menandakan  bahwa  prinsip  otonomi  daerah,  yang  memberikan kewenangan  pada  setiap  entitas  lokal  untuk  mengatur  urusan  lokalnya  sendiri,  menjadi hambatan  dalam  upaya  menyelaraskan  visi  dan  strategi  pengembangan  pariwisata  secara komprehensif  di  Tanjungpinang  dan  Bintan  dan  Bintan.  Keterlibatan  sektor  swasta  dalam investasi  infrastruktur  pariwisata,  sementara  pentingnya  regulasi  dari  pemerintah  dalam pembentukan  landasan  kebijakan,  menimbulkan  tantangan  koordinasi  yang  rumit  di Tanjungpinang dan Bintan dan Bintan.
Upaya  untuk  menghadapi  tantangan  kompleks  ini,  perlu  adanya  pengembangan mekanisme koordinasi yang lebih efektif antar berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan di Tanjungpinang  dan  Bintan  dan  Bintan.  Pendekatan  multi  sector  policy  harus  diperkuat dengan dialog yang intensif, kerjasama yang erat, serta kesadaran bersama akan tujuan akhir dari  pengembangan  industri  pariwisata  di  kedua  wilayah  tersebut.  Hanya  dengan  demikian, penyelesaian masalah dan pengembangan kebijakan yang holistik dan terpadu dapat tercapai, sehingga  industri  pariwisata  Tanjungpinang  dan  Bintan  dan  Bintan  dapat  tumbuh  secara berkelanjutan  dan  memberikan  manfaat  yang  lebih  luas  bagi  masyarakat  dan  perekonomian lokal.

## REFERENSI
Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau. (2022). Indikator Utama Provinsi Kepulauan Riau 2022. 1–92.
Peters,  B.  G.  (2018).  Governance,  Innovation,  and  Policy  Integration: The  Challenge  of Complexity. Policy Review , (125), 1-14.
Candel,  J.  J.  L.,  &  Biesbroek,  R.  (2016).  Toward  A  Processual  Understanding  Of  Policy Integration. Policy  Sciences ,  49(3),  211–231.  https://doi.org/10.1007/S11077-016- 9248-Y
Cejudo,  G.,  &  Michel,  C.  (2021).  Instruments  for  Policy  Integration:  How  Policy  Mixes
Work Together. SAGE Open , 11(1), 215824402110321.
https://doi.org/10.1177/21582440211032161
Darmawan.  (2020).  Analisis  Sinkronisasi  Kelembagaan  dan  Kebijakan  Pariwisata  Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Government , 2(2), 132-146.
Dwiputra,  R.  (2013).  Preferensi  Wisatawan  Terhadap  Sarana  Wisata  di  Kawasan  Wisata Alam  Erupsi  Merapi. Journal  of  Regional  and  City  Planning ,  24(1),  35. https://doi.org/10.5614/jpwk.2013.24.1.3
Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika , 21(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075
Kalebos,  F.  (2016).  Faktor-Faktor  Yang  Mempengaruhi  Kepuasan  Wisatawan  Yang Berkunjung Ke Daerah Wisata Kepulauan. Jurnal Riset Bisnis Dan Manajem, 4, 489– 502.
Riani,  N.  K.  (2021).  Pariwisata  Adalah  Pisau  Bermata  2. Jurnal  Inovasi  Penelitian ,  2(5), 1469–1474.
Suryani,  A.  I.  (2017).  Strategi  Pengembangan  Pariwisata  Lokal. Jurnal  Spasial ,  3(1). https://doi.org/10.22202/js.v3i1.1595
Jupir,  M.  M.  (2013).  Implementasi  kebijakan  pariwisata  berbasis  kearifan  lokal  (studi  di Kabupaten  Manggarai  Barat). Journal  of  Indonesian  Tourism  and  Development Studies, 1(1), 28-38.
Kingdon, J. W. (2014). Agendas, alternatives, and public policies (2nd ed.). Longman.
Muhammad, H. S. (2020). Strategi Promosi Dan Pemasaran Online Yang Dilakukan Dinas Kebudayaan  Dan  Pariwisata  Lombok  Timur  Dalam  Meningkatkan  Kunjungan Wisatawan
Di Kabupaten
Lombok Timur (Doctoral dissertation, Universitas_Muhammadiyah_Matara m). Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 tahun 2008 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Pasal 8 Pasal 87 ayat (1) Tahun 2022 Peraturan  Daerah  Kabupaten  Bintan  Nomor  2  Tahun  2012  tentang  Rencana  Tata  Ruang
Wilayah Kabupaten Bintan tahun 2011-2031
Peraturan  Bupati  Bintan  Nomor  27  Tahun  2013  Tentang  Penetapan  Destinasi  Pariwisata Unggulan Daerah Kabupaten Bintan. (2013). 1–4.
Perda Kota Tanjungpinang No. 08 Tahun 2021. (2022). Permendagri  Nomor  54  Tahun  2010  tentang  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  8
Tahun 2008 tentang Tahapan
Puradinata, E. (2023). Tinjauan Yuridis Kebijakan Pariwisata di  Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Hukum dan Pembangunan , 53(2), 223-241. Purnomo, R. A. (2016). Ekonomi kreatif pilar pembangunan Indonesia. Ziyad Visi Media. RPJMD  Kepulauan  Riau  Peraturan  Daerah  Kota  Tanjungpinang  Nomor  8  Tahun  2021 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata
Safitri,  K.  (2021).  Sandiaga  Uno:  Ekonomi  Kreatif  Indonesia  Masuk  3  Besar  di  Dunia.
Kompas.com.
Retrieved from
https://money.kompas.com/read/2021/08/12/154311726/sandiaga-unoekonomi- kreatif-indonesia-masuk-3besar-di-dunia
Sumastawa, L. (2016). Pemasaran paket wisata dengan metode personal selling pt. bandara mega persada malang. Universitas Jember. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Wibowo,  S.,  Rusmana,  O.,  Zuhelfa,  Z.,  &  Muslim,  S.  (2017).  Pengembangan  Ekonomi Melalui  Sektor  Pariwisata. Jurnal  Kepariwisataan:  Destinasi,  Hospitalitas  dan Perjalanan, 1(2), 93-99.