https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren
Volume 1, Issue 2, Januari 2020
Penerbit
Ketua Redaksi
Redaktur Pelaksana
Redaktur Pembantu Perancang Tata Letak : Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat : Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Muhammad Fahruddin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua : Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

## DEWAN REDAKSI
Yohanis Anthon Raharusun
James Simanjuntak
Abdul Karim
Antonius Diance Najaruddin Toatubun
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.
Fokus & Ruang Lingkup: Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang  diajukan  dapat  mencakup  topik  topik  Hukum  Perdata,  Hukum  Pidana,  Hukum  Acara Perdata,  Hukum  Acara  Pidana,  Hukum  Dagang,  Hukum  Tata  Negara,  Hukum  Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.
Penafian: Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.
Hak Cipta © 2020. Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren . Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.
Volume 1, Issue 2, Januari 2020

## DAFTAR ISI
ARTIKEL RISET Hamza Toatubun Pembagian  Warisan  Bagi  Anak  Perempuan Ditinjau dari Hukum Adat Byak 65-76 Asrul Asrul Upaya  Kepolisian  Perairan Resort  Biak  Numfor Dalam Pencegahan Illegal Fishing 77-89 Immanuel Riyadi Tampubolon, U. Sudjana, & Amelia Cahyadini Gerbang  Pembayaran  Nasional  (GPN)  Sebagai Instrumen  Dalam  Optimalisasi  Penarikan  Pajak Penghasilan (PPH) Pada Transaksi E-Commerce 90-106 Asdar Djabbar Peranan  Pemilik  Tanah  dalam  Pelepasan  Tanah Adat  Untuk  Mewujudkan  Kepastian  Hukum Demi Kepentingan dalam Pembangunan Fasilitas Publik 107-124 Nurul Chaerani Nur Perlindungan Hukum dan Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan  Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan 125-138 Frengky Apolos Baneftar Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan  Jaminan  Sertifikat  Tanah  Ditinjau  Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 139-156 TINJAUAN LITERATUR Danetta Leoni Andrea Penyelenggaraan  Otonomi  Daerah  Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 157-165 Imam Buchari Implikasi  Prinsip  Transfer  of  Undertaking Protection  of  Employment  (TUPE)  Terhadap Hak-Hak  Pekerja  Berstatus  Perjanjian  Kerja Waktu Tertentu (PKWT) 166-177 Afrialdo Siagian, Elisatris Gultom, & Sudaryat Sudaryat Kekuatan  Akta  Perdamaian  Antara  Pemegang Polis Dengan Perusahaan Asuransi Yang Dicabut Izin Usahanya 178-188 Firda Rifdani Pemahaman  Konseptual  Tentang  Hukum Administrasi Negara 189-201
Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi  Creative Commons Atribusi 4.0  Internasional,  yang  mengizinkan  penggunaan,  distribusi,  dan  reproduksi  tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar .

## DOI: 10.46924/jihk.v1i2.122

## Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Ditinjau dari Hukum Adat Byak

## Hamza Toatubun
Sekolah  Tinggi  Ilmu  Hukum Biak-Papua

## Korespondensi
Hamza Toatubun, Program Studi Hukum,  Sekolah  Tinggi  Ilmu Hukum  Biak-Papua,  Jl.  Petrus Kafiar Brambaken Samofa, Biak, 98111.E-mail: hamzatoatubun@gmail.com

## Original Article

## Abstract
This study aims to analyze the process of the inheritance distribution for girls and  the  factors  that affects  the  development of  girls'  inheritance rights  in  terms  of  Byak  Traditional  law.  This  research  is  empirical juridical research. It was conducted in Inggiri Village, Biak-Papua. The analysis was carried out in a qualitative descriptive technique. The results showed that 1) The process of the inheritance distribution for occurs when  the  heir  has  died,  where  the  position  of  the  heir  is  taken  over automatically to the heirs who are part of the clan (keret) or biological children. The girls can be given inheritance (Kayan) on condition that a traditional ceremony (Wor) is carried out as a traditional recognition but gets  a  smaller  share  than  boys  as  the  successors  of  the  family's descendants (Keret). 2) The factors that influence the development of the  inheritance  rights  are  economic  factors,  educational  factors,  and social  factors.  The  most  prominent  is  educational  factors  because civilization and the society gradually develop following a more advanced education standard and religion as a facilitating intercommunication.
Keywords : T he Inheritance Distribution, Inheritance For Girls, Byak Traditional Law .

## Abstrak
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  bagaimana  proses pembagaian warisan bagi anak perempuan ditinjau dari hukum adat Byak dan Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perkembangan hak  waris anak perempuan  dalam  hukum  waris  adat  Byak.  Dengan  menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian dilaksanakan di Kampung Inggiri Distrik Biak Kota. Analisa dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil  penelitian  yang  diperoleh  adalah,  1) Proses  pembagaian  warisan bagi  anak  perempuan ditinjau  dari  hukum  adat  Byak  terjadi  pada  saat pewaris  sudah  meninggal,  dimana  jika  pewaris  meninggal  kedudukan pewaris diambil alih secara otomatis kepada ahli waris yang merupakan bagian dari marga (keret) atau anak kandung dari si pewaris. Yang mana anak  perempuan dapat diberikan harta  warisan (Kayan) dengan syarat dilaksanakannya  upacara  adat  (Wor)  sebagai  bentuk  pengakuan  adat namun mendapat bagian yang lebih sedikit dibandingkan anak laki-laki yang  dianggap sebagai  penerus keturunan (Keret) keluarga. 2)  Faktor- faktor  yang  mempengaruhi  perkembangan hak  waris anak  perempuan dalam hukum waris adat byak adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor sosial. Yang paling menonjol terlihat dari pendidikan karena
peradaban  dan  perkembangan  masyarakat  lambat  laun  berkembang mengikuti pola pendidikan yang lebih maju dan agama sebagai landasan berpijak pergaulan dalam masyarakat.
Kata  kunci : Pembagian  Warisan,  Warisan  Bagi  Anak  Perempuan,  Hukum Adat Byak.

## 1. PENDAHULUAN
Pembangunan  hukum  nasional  haruslah  berakar  dan  diangkat  dari  hukum  rakyat  yang  ada, sehingga  hukum  nasional  Indonesia  haruslah  mengabdi  pada  kepentingan  rakyat  dan  bangsa Indonesia. 1 Hasil dari Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, salah satu butir yang dirumuskan, menyebutkan: Bahwa Hukum Adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi embangunan Nasional yang menuju unifikasi hukum dan terutama  yang  akan  dilakukan  melalui  perbuatan  peraturan  perundang-undangan  dengan  tidak mengabaikan  timbul/tumbuh  dan  berkembangnya  Hukum  Kebiasaan  dan  Pengadilan  dalam Pembinaan Hukum. 2 Secara teorotis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak yaitu: 3
a) Sistem patrilinial yaitu : sistem keturunan yang ditarik dari garis bapak, dimana kedudukan pria lebih  menonjol  pengaruhnya  dari  kedudukan  wanita  di  dalam  pewarisan  (seperti  pada beberapa daerah antara lain Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Papua).
b) Sistem matrilinial yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita  lebih  menonjol  pengaruhnya  dari  kedudukan  pria  dalam  pewarisan  (seperti  daerah Minangkabauw, Enggano dan Timor).
c) Sistem  parental  (Bilateral)  yaitu  sistem  ketrurnan  yang  ditarik  menurut  garis  dua  sisi (bapak/ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan (seperti di daerah Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantam, Sulawesi dll).
Sebagai suatu persekutuan hukum adat, masyarakat adat Biak Numfor tidak hanya bersal dari satu keturunan yang memiliki hubungan darah, tetapi juga bersala dari keturunan yang tidak memiliki hubungan darah, misalnya semenda atau sama sekali tidak ada hubungan sedarah atau semenda. Berawal dari masuknya pendatang yang kemudian menjadi penduduk asli, menetap dan beranak cucu, kemudian datang lagi pendatang baru dan menikah dengan penduduk yang datang terlebih dahulu (asli) sehingga semakin berkembang. Persekutuan hukum adat yang mempunyai hubungan sedarah dinamakan keret.
Menurut  orang  biak  hukum  terdiri  atas  tiga  macam  yaitu:  Adat,  Pemerintah  dan  Agama. 4 Ketiganya dianalogkan dengan tiga tungku yang menjaga keseimbangan. Masyarakat adat maupun negera akan goyah jika hanya terdiri dari dua tungku. Penyelesaian perselisihan atau sengketa adat
1 Laurensius Arliman, “Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia,” Jurnal Selat 5, no. 2 (2018): 177 – 90, https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320.
2 Adelina Nasution, “Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia,” Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan 5, no. 1 (2018): 20 – 30, https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/957.
3 Balai Penelitian Hukum Setda Papua, “Keputusan Kepala Balai Penelitian Hukum Setda Provinsi Papua Tentang Eksistensi Hukum Adat Byak.” (2008).
4 Herlambang P. Wiratraman, “Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat,” Mimbar Hukum 30, no. 3 (2018): 490 – 505, https://doi.org/10.22146/jmh.38241.
masyarakat adatnya lebih memilih jalur agama (gereja) bagi umat nasrani. Menurut mereka peran lembaga gereja cukup efektif membantu menyelesaikan persoalan mereka. Proses penyelesaiannya tidak berbelit-belit. Petugas atau anggota majelis jemaat yang ditunjuk bertindak sebagai mediator atau  pemutus  perkara.  Arahan  hukum  di  atas  secara  langsung  akan  menimbulkan  masalah  di kalangan  masyarakat  adat,  terutama  pada  masyarakat  adat  yang  menganut  sistem  kekerabatan patrilineal maupun matrilineal, seperti yang dialami masyarakat Adat Biak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan diambil dari pihak laki-laki. Anak laki-laki memiliki hak waris yang dominan atas harta warisan orang tuanya dari pada anak perempuan.
Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku adat istiadat dan corak budaya yang ada. Maka dengan corak dan budaya tersebut turut mempengaruhi karakteristik lembaga adat sesuai dengan tatanan serta pemahaman yang dimilki oleh warga masyarakat yang ada di suatu wilayah. 5 Secara khusus di Provinsi Papua juga terdapat berbagai macam budaya yang dimiliki oleh berbagai masyarakat  adat  yang  tersebar  diseluruh  wilayah  adat  papua.  Secara  khsusus  juga  terdiri  dari berbagai  suku  namun  secara  kelembagaan  dapat  diatur  oleh  sebuah  hukum  adat  yang  disebut dengan hukum adat biak.
Hukum  adat  adalah  merupakan  salah  satu  bentuk  aturan  yang  tidak  tertulis  atau  tidak dibukukan namun dapat dihargai, di hormati dan ditaati oleh warga masyarakat adat yang ada dalam suatu wilayah hukum adat tertentu. 6 Karena hukum adat tersebut dibentuk dan berjalan bersama- sama dengan proses tatanan kehidupan masyarakat adat yang sudah dianut dan diakui oleh para nenek moyang pendahulu yang secara wujud  dapat dilaksanakan dalam bentuk adanya lembaga dewan adat sebagai lembaga yang dapat melaksanakan serta menegakkan hukum adat dimaksud. Hukum adat mengatur tentang hukum perkawinan adat, hukum waris adat, dan hukum perjanjian adat. Istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris Barat, hukum waris Islam 7 , hukum waris Indonesia, hukum waris Biak, hukum waris Minangkabau 8 , hukum waris Sulawesi selatan 9 dan sebagainya.
Asas-asas hukum waris adat adalah Asas ketuhanan dan pengendalian diri, Asas kesamaan hak dan kebersamaan hak, Asas kerukunan dan kekeluargaan, Asas musyawarah dan mufakat, Asas keadilan dan parimirma. Asas tersebut banyak terlihat dalam pewarisan dan penyelesaian terhadap sengketa  dalam  pembagian  warisan.  Karena  banyaknya  suku,  agama  dan  kepercayaan  yang berbeda-beda serta bentuk kekerabatan yang berbeda-beda, tetapi ini semua adalah pengaruh dari sistem  kekeluargaan  yang  dianut  oleh  masyarakat  adat  atau  dengan  kata  lain  dipengaruhi  oleh sistem kekeluargaan suatu masyarakat hukum adat.
Warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat, baik harta itu telah dibagi atau masih dalam keadaan tidak terbagi. Jadi warisan atau harta warisan adalah harta kekayaan seseorang yang telah wafat. Dengan demikian apabila kita mempersoalkan harta kekayaan seorang (pewaris) karena telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu akan dibagi atau belum dapat dibagi atau
5 Fathor Rahman, “Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundangan -Undangan Di Ind onesia,” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 13, no. 2 (2018): 65 – 70, https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.1066.
6 Candra Maulidi Syahputra and Labib Renedy Crisdianto, “Eksis tensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Menghadapi Tantangan Era Revolusi Industri 4.0,” Simposium Hukum Indonesia 1, no. 1 (2019), https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/article/view/6386.
7 Afidah Wahyuni, “Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang - Undangan Di Indonesia,” SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I 5, no. 2 (2018): 147 – 60, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412.
8 Adeb Davega Prasna, “Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam,” Kordinat 17, no. 1 (2018): 29 – 64, https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i1.8094.
9 Andika Prawira Buana et al., “Konseptualisasi Lembaga Peradilan Adat Di Sulawesi Selatan,” Arena Hukum 12, no. 2 (2019):
318 – 36, https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.6.
memang tidak dapat dibagi. 10 Warisan adalah, soal apakah dan bagaimana pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia dan akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. 11 Ada beberapa unsur dalam mengemukakan penegrtian dan istilah waris antara lain: 12
a) Peninggalan adalah harta warisan yang belum terbagi atau tidak terbagi-bagi dikarenakan salah seorang pewaris masih hidup. Misalnya harta peninggalan Ayah yang telah wafat yang masih dikuasasi oleh Ibu yang masih hidup atau sebaliknya harta peninggalan ibu yang telah wafat tetapi  masih  dikuasai  oelh  ayah  yang  masih  hidup  termasuk  didalamnya  harta  peninggalan pusaka.
b) Pusaka adalah harta yang dapat dibedakan antara pusaka tinggi dan pusaka rendah. Harta ini merupakan harta peninggalan zaman leluhur, yang dikarenakan keadaannya, kedudukannya dan sifatnya tidak dapat atau tidak patut di bagi-bagi. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta peninggalan dari beberapa generasi diatas ayah, misalnya harta peninggalan kakek atau nenek yang keadaannya dan kedudukannya serta sifatnya tidak mutlak yang tidak dapat dibagi- bagi, baik penguasaan atau pemakainnya atau mungkin juga pemiliknya.
Untuk  mengetahui  bagaimana  asal  usul,  kedudukan  harta  warisan,  apakah  ia  dapat  dibagi  apa memang tidak dapat terbagi termasuk hak dan kewajiban apa yang terjadi penerusan dari pewaris kepada waris, maka harta warisan itu dapat dibagi dalam lima (5) bagian yaitu harta Asal, harta peninggalan, harta bawaan, harta pembelian, dan harta pencaharian. 13
Yang dimaksud Harta warisan adalah kekayaan yang dikuasasi dan dimiliki pewaris sejak mula pertama,  baik  berupa  harta  peninggalan  ataupun  harta  bawaan  yang  dibawa  masuk  kedalam perkawinan  dan  kemungkinan  bertambah  selama  perkawinan  sampai  akhir  hayatnya.  Yang dimaksud dengan harta peninggalan yaitu harta warisan yang belum terbagi atau tidak terbagi-bagi dikarenakan salah satu seorang pewaris masih hidup. Harta peninggalan dapat dikelompokkan atas tiga (3) bagian yaitu a) peninggalan tidak terbagi yang merupakan harta pusaka yang bersifat turun temurun dari zaman leluhur serta merupakan milik Bersama, b) peninggalan terbagi yaitu harta pusaka  yang  akibat  terjadinya  perubahan-perubahan  dari  harta  pusaka  menjadi  harta  kekayaan keluarga,  dan  c)  peninggalan  belum  terbagi.  yang  disebabkan  adakalnya  belum  dibagi  karena ditangguhkan waktu pembagiannya. Harta bawaan merupakan harta asal atau barang asal, apakah barang bawaan isteri atau barang bawaan suami. Sehingga harta bawaan dapat dikelompokan dalam dua  (2)  bagian  yaitu  bawaan  suami  yang  dapat  dibedakan  antara  bawaan  suami  sebagai  harta bujangan atau bawaan suami sebagai harta pembekalan, dan bawaan isteri seperti halnya bawaan suami  dapat  dibedakan  antara  harta  bawaan  ketempat  suami  karena  ikatan  perkawinan.  Harta pembelian  merupakan  warisan  yang  asalnya  bukan  di  dapat  karena  jerih  payah  bekerja  sendiri melainkan  karena  hubungan  cinta  kasih,  balas  budi  atau  jasa  atau  karena  suatu  tujuan.  Harta pembelian dikelompokkan dalam tujuh (7) bagian yaitu harta pemberian suami, harta pemberian orang tua, harta pemberian kerabat, harta pemberian kemenakan, harta pemberian orang lain, harta pemberian berupa hadiah-hadiah, dan harta pemberian berupa wasiat/hibah. Yang terakhir harta Pencaharian Yang dimaksud dengan harta pencaharian adalah semua harta yang didapatkan oleh suami  isteri  dalam  ikatan  perkawinan.  Harta  pencaharian  dapat  dikelompokkan  dalam  tiga  (3)
10 Ellyne Dwi Poespasari, Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
11 Poespasari.
12 Poespasari.
13 Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013).
bagian yaitu a) harta Bersama yang diperoleh secara bersama-sama dalam suatu ikatan perkawinan, b) harta suami yang diperoleh secara upaya melalui pekerjaan yang dilakukan oleh suami, dan c) harta isteri yang diperoleh secara upaya yang dilakukan melalui pekerjaan oleh isteri.
Istilah hukum waris adat dalam hal ini adalah dimaksudkan untuk membedakannya dengan hukum  waris  abarat,  hukum  waris  islam,  hukum  waris  indonesia,  hukum  waris  Batak  maupun hukum waris yang berlaku di daerah lainnya di Indonesia. Dimana dapat diketahui bahwa hukum waris  adat  adalah  hukum  adat  yang  memuat  garis-garis  ketentuan  tentang  sistem  dan  asas-asas hukum  waris,  tentang  harta  warisan,  pewaris  dan  waris  serta  cara  bagaimana  harta  waris  itu dialihkan  penguasaan  dan  pemilikannya  dari  pewaris  kepada  waris.  Hukum  waris  adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya. Dimana hukum waris  adat adalah  aturan-atuarn hukum  mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi kepada generasi. Sedangkan menurut Sulastri 14 bahwa hukum waris adat adalah memuat peraturan- peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (Immateriale Goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada keturunannya.
Kita telah mengetahui bersama bahwa dengan berlakunya hukum waris adat Sebagai salah satu produk hukum di Indonesia, warisan merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji berkaitan dengan pembagian warisan bagi perempuan menurtu hukum adat yang berlaku di Indoensia. Istilah hukum waris adat dalam hal ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris Barat, hukum waris Islam, hukum waris Indonesia, hukum waris Batak, hukum waris Minangkabau dan sebagainya. Menurut Utomo 15 hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Soekanto 16 hukum waris adat adalah hukum  adat yang memuat garis- garis ketentuan-ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan, itu dialihkan penguasaan dan kepemilikannya dari kepada ahli waris. Selain itu, yang termasuk subyek hukum dalam hukum waris adat adalah pewaris dan ahli waris. 17
Pewaris  adalah  orang  yang  mempunyai  atau  memiliki  harta  peninggalan  (warisan)  selagi  ia masih  hidup  atau  sudah  meninggal  dunia.  Harta  peninggalan  akan  diteruskan  penguasaan  atau pemiliknya dalam keadaan tidak terbagi-bagi kepada para ahli warisnya atau penerusnya. Jenis- jenis pewaris adalah pewaris pihak laki-laki, pewaris perempuan, dan pewaris orang tua. Pewaris pihak laki-laki  yaitu  ayah  atau  pihak  ayah  (saudara-saudara  laki-laki  dari  ayah).  Hal  ini  terjadi  pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan laki-laki (masyarakat patrilineal), sebagaimana berlaku di Batak, Bali, Lampung, NTT, Maluku dan lain-lain. Pewaris laki-laki (ayah) di bedakan menjadi:  Pewaris  Pusaka  Tinggi,  Pewaris  laki-laki  meninggal  dunia  meninggalkan  hak-hak penguasaan atas harta pusaka tinggi, yaitu harta warisan dari beberapa generasi ke atas, atau disebut juga harta nenek moyang. Pewaris mayorat laki-laki. Berlaku di kalangan masyarakat adat Lampung Pepadun, yaitu penguasa tunggal atas semua harta pusaka tinggi, Pewaris kolektif laki-laki. Berlaku di kalangan masyarakat adat Batak, Bali, NTT, Maluku, yaitu penguasa bersama atas semua harta
14 Dewi Sulastri, Pengantar Hukum Adat (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
15 Laksanto Utomo, Hukum Adat (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016).
16 Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2013).
17 Soekanto Soerjono, “Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan,” Jurnal Hukum & Pembangunan 15, no. 5 (2017): 466, https://doi.org/10.21143/jhp.vol15.no5.1168.
pusaka tinggi, yang dipimpin oleh pewaris sulung (tertua), pewaris bungsu (termuda) atau salah satu  dari  pewaris  yang  cakap,  Pewaris  Pusaka  Rendah.  Pewaris  laki-laki  meninggal  dunia meninggalkan penguasaan atas harta bersama yang dapat dibagi-bagi oleh para ahli waris. Pewaris Perempuan  (Ibu)  adalah  pihak  perempuan,  yaitu  1bu,  hal  ini  terjadi  pada  masyarakat  garis keturunan.  perempuan  (masyarakat  matrilineal).  Pewaris  perempuan  dalam  menguasai  dan mengelola harta pusaka didampingi oleh saudara lelakinya di Minangkabau dengan didampingi oleh mamak  kepala  waris.  Pewaris  orang  tua  (ayah  dan  ibu)  adalah  pihak  laki-laki  dan  perempuan bersama, yaitu ayah dan ibu. Hal. ini terjadi pada masyarakat yang mepertahankan garis keturunan orang  tua  (masyarakat  parental).  Harta  warisan  sudah  merupakan  harta  bersama.  Sebagai  harta pencaharian suami dan. istri, maka harta warisan itu bebas dari pengaruh hubungan kekerabatan.
Ahli  waris  adalah  semua  orang  yang  berhak  menerima  bagian  dalam  harta  warisan,  yaitu anggota  keluarga  dekat  dari  pewaris  yang  berhak  dan  berkewajiban  menerima  penerusan  harta warisan,  baik  berupa.  barang  berwujud  maupun  harta  yang  tidak  berwujud  benda,  seperti kedudukan (jabatan) dan tanggung jawab adat, menurut susunan kemasyarakatan dan tata tertib adat  yang  bersangkutan.  Selain  itu,  tidak  terlepas  dari  pengaruh  susunan  kekerabatan  yang patrilineal, matrilineal atau parental; sistem perkawinan yang berbentuk atau mayorat; jenis dan macam dari harta warisan; letak tempat harta warisan itu berada, serta kedudukan dari para ahli waris  itu  sendiri.  dengan  pembayaran  uang  jujur  (matrilokal)  atau  perkawinan  mandiri;  sistem pewarisan yang individual dan kolektif. Berasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana pembagian warisan bagi anak perempuan ditinjau dari hukum adat byak? Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengkaji pembagian warisan bagi anak perempuan ditinjau dari hukum adat byak.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian  ini  dilakukan  di  Kabupaten  Biak  Numfor  dengan  Fokus  Penelitian  Pada  Kampung Inggiri  Distrik  Biak  Kota  sebagai  sasaran  penelitian.  Teknik  pendekatan  sosio  yuridis,  dan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. Sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian.  Dalam  memperoleh  data,  teknik  pengumpulan  data  dilakukan  dengan  cara  studi kepustakaan  yakni  mengkaji  peraturan  perundang-undangan  dan  literatur  serta  jurnal  yang berhubungan  dengan  penelitian  ini  dan  dilakukan  dengan  menelaah  peraturan  perundang- undangan  yang  mengatur  tentang  segala  hal  yang  berkaitan  dengan  permasalahan  yang  akan dibahas. Selain itu wawancara diskusi dengan Ketua Dewan adat Biak, Ketua Adat Bar Sorido, Ketua Mananwir Mnu Kampung Inggiri, dan Warga masyarakat yang terkait dengan permasalahan pembagian warisan adat di Kampung Inggiri. Selain itu pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti juga dilakukan untuk mengetahui mengenai kegiatan/proses serta tata cara perolehan warisan bagi perempuan khususnya pembagian warisan secara adat di Biak Numfor. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianilisis secara kualitatif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

## 3.1. Proses Pembagaian Warisan Bagi Anak Perempuan Ditinjau Dari Hukum Adat Byak
Berbicara  tentang  kewarisan,  berarti  berbicara  mengenai  adanya  peristiwa  penting  dalam  suatu masyarakat  tertentu,  yaitu  salah  seorang  dari  anggota  masyarakat  tersebut  ada  yang  meninggal
dunia. Apabila orang yang meninggal tersebut memiliki harta kekayaan, maka pesoalannya adalah bukan tentang peristiwa kematian, melainkan harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Pelaksanaan sistem pewarisan mayorat menurut orang Byak laki-laki disebabkan karena anak laki-laki memiliki kedudukan sebagai penerus tanggung jawab atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. serta berkewajiban untuk meneruskan dan menjaga nama baik marga (keret) dalam garis keturunan di wilayah adatnya. Namun, jika dalam keluarga tersebut tidak memi- liki anak laki-laki atau  hanya  mempunyai  anak  perempuan,  maka  hak  mewarisi  dapat  diberikan  kepada  anak perempuan satu-satunya dalam keluarga ini hanya saja harus melalui upacara adat (Wor) sebagai pengakuan  secara  adat  bahwa  harta  waris  telah  menjadi  bagian  anak  perempuan  tersebut. 18 Di bawah  ini  terdapat  Struktur  Kepengurusan  Adat  dari  Kampung  Inggiri  Distrik  Biak  Kota Kabupaten Biak Numfor:
Figure 1 . Struktur Kepengurusan Adat dari Kampung Inggiri Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor
Di dalam struktur pemerintahan masyarakat adat Byak terdapat pembagian tugas dan wewenang sebagai berikut: 19
a) Er/Marga  adalah  pimpinan  adat  yang  mengepalai  marga-marga  (Keret)  yang  ada  di  dalam kampung. Untuk itu dia merupakan bagian yang dianggap tertinggi dan mempunyai kedaulatan untuk mengatur masyarakat didalam wilayah hukum adatnya.
b) Mnu/Kampung  merupakan  kepala  kampung  yang  kedudukannya  sebagaimana  kepala pemerintahan kampung namun lebih kepada urusan-urusan yang berkaitan langsung dengan adat di wilayah pemerintahan adat dimana dia tinggal.
c) Sup Bar (Kepala Wilayah) merupakan salah satu bagian struktur adat yang mempunyai tugas mengurus  wilayah  yang  lebih  besar,  di  Byak  sendiri  untuk  wilayah  adat  terbagi  menjadi  9 (sembilan) diantaranya adalah: Napa, Swandiwe, Mun Supiori, Numfor, Padaido, Wamurem, Sorido, Swapor, dan Barmani.
Lebih  lanjut  dikatakan  bahwa,  jika  dalam  keluarga  tersebut  tidak  memiliki  anak  laki-laki  dan perempuan, maka hak mewarisi dapat diberikan kepada adik dari bapaknya yang akan bertindak
18 Apolos Sroyer, “Wawancara Mananwir Mnu Kampung Inggiri.”
19 Sroyer.
sebagai ahli waris meng-gantikan kedudukan anak perempuan dan laki-laki sebagai ahli waris untuk mengurus  dan  menjaga  harta  warisan  tersebut  untuk  kelangsungan  hidup  marga  (keret)  dari keluarga  tersebut. 20 Terkait  dengan  pembagian  warisan  sebagaimana  penulis  kemukakan  diatas bahwa apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya mempunyai anak perempuan bisa di berikan hak warisnya namun harus dengan upacara adat (Wor) atau juga pewaris mempunyai anak laki- laki dan perempuan ahli waris perempuan juga bisa dapat bagian dengan syarat bahwa harus melaui upacara adat (Wor) namun bagiannya lebih kecil dari anak laki-laki dikarenakan bahwa orang tua pada jaman dahulu tidak ingin anaknya pergi jauh ketika nanti akan menikah makanya di berikan  bagian  harta  waris  kepadanya  agar  tetap  dekat  dengan  orang  tuanya,  dan  juga  anak perempuan dianggap akan kawin dengan suaminya dari pihak marga (keret) lain atau kawin keluar yang otomatis akan menghasilkan keturuan yang meneruskan garis keturunan suaminya bukan lagi penerus marga (keret) dari orang tuanya. 21
Menurut penulis kondisi demikian sebagaimana dipaparkan diatas bertentangan dengan sifat hukum waris adat itu sendiri yang mana hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak, hak sama ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan  mengoperkan  harta  benda  keluarga. 22 Pada  dasarnya  pembagian  warisan  pada  suku  Byak kampung  Inggiri,  menggunakan  sistem  adat  istiadat  secara  turun  temurun  yang  dilaksanakan setelah  pewaris  meninggal.  Harta  warisan  yang  diturunkan  kepada  ahli  waris  dalam  masyarakat Byak disebut dengan “Kayan”, selain itu bentuk dari Kayan yait u harta tetap dan harta bersama. Harta  tetap  adalah  bentuk  harta  yang  tidak  dapat  dibagi-bagikan pemiliknya  di  antara  para  ahli waris karena harta ini merupakan harta temurun dan merupakan milik kerabat atau clan. Dalam masyarakat Sentani harta tetap ini berupa tanah, dusun kelapa atau pisang, wilayah perairan untuk jenis-jenis  harta  tetap  ini  para  kerabat  hanya  mempunyai  hak  pakai  secara  bersama-sama  yang dipimpin dan dikoordinir oleh anak laki-laki tertua.
Selain itu, masyarakat adat Byak juga mengenal harta bersama. Harta bersama ini adalah harta yang diperoleh suami-istri selama dalam ikatan perkawinan. Walaupun hanya suami atau istri dalam ikatan  perkawinan  yang  berusaha  mendapatkan  harta  tersebut,  namun  harta  tersebut  tetap merupakan harta bersama suami-istri. Dalam masyarakat Byak harta tetap ini berupa tanah, rumah. Untuk jenis-jenis harta bersama ini hanya anak laki-laki yang mempunyai hak milik yang bagian- bagiannya di bagi secara merata sesuai dengan besar jumlah harta warisan yang ada, berbeda halnya kalau bagian untuk anak perempuan yang diberikan hanya sedikit dibandingkan dengan anak laki- laki  namun  dengan  syarat  harus  ditandai  dengan  upacara  adat  “Wor”.  Namun  untuk  anak perempuan yang sama sekali tidak mendapat hak atas tanah warisan ini maka, apabila suatu waktu anak-anak  dan  cucunya  membutuhkan  tanah  karena  masalah  himpitan  ekonomi  misalnya  bisa memperoleh hak namun sebatas hak pengelolaan saja tidak mendapat hak milik. 23
Proses pewarisan pada suku Byak dilaksanakan pada saat pewaris sudah meninggal, dimana jika pewaris meninggal kedudukan pewaris diambil alih secara otomatis kepada ahli waris dalam hal  ini  ahli  waris  adalah  merupakan  turunan  langsung  mrga  (keret)  atau  anak  kandung  dari  si pewaris. Kemudian pembagian harta warisannya dilakukan dengan cara: (a) Harta warisan yang tetap dibiarkan utuh. Pembagian harta ini merupakan hak bersama (komunal). Para ahli waris hanya
20 Apolos Sroyer, “Wawancara Ketua Adat Bar Kampung Sorido.”
21 Sroyer.
22 Muhamad Faisal Tambi, “Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat,” Lex Privatum 6, no. 9 (2018): 44 – 51, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25824.
23 Sroyer, “Wawancara Ketua Adat Bar Kampung Sorido.”
mendapat  bagian  sebatas  hak  menikmati  hasil  dengan  hak  mengelolah  atau  menggarap  tanah; sedangkan (b) Harta yang merupakan milik orang tua (harta Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat bersama), ahli waris yang mempunyai hak untuk membagikannya kepada saudara-saudaranya yang lain. 24
Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kedudukan hak waris anak perempuan dalam hukum waris adat Byak adalah faktor ekonomi, faktor Pendidikan, dan faktor sosial. Pembagian harta warisan merupakan salah satu faktor yang bisa meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran terhadap ahli waris yang menerimanya, sebab dengan harta warisan kebutuhan ekonomi ahli waris akan terpenuhi. Setelah penulis mengamati perkembangan perekonomian di Kabupaten Byak, faktor ekonomi sangat menentukan di dalam kehidupan keluarga. Tetapi juga tidak boleh lupa bahwa persoalan biaya hidup setelah suami/ayah meninggal. dunia merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin masa depan anak-anaknya yang dilahirkan dan perkawinan yang sah. Maka, terlihat bahwa kaum perempuan sudah banyak ambil bagian dalam hal mencari nafkah  hidup.  Hal  ini  tidak  lepas  dari  banyaknya  kesempatan  kerja  yang  ditawarkan bagi  kaum perempuan.
Jika diperhatikan ketentuan-ketentuan adat Byak yang dipengaruhi oleh sistem patrilineal dan juga  dikaitkan  dengan  kondisi  masyarakat  di  Indonesia,  lazimnya  orang  tua  laki-laki  yang bertanggung jawab dalam memberikan biaya hidup kepada keluarga, karena. pada umumnya laki- lakilah yang bekerja. Seandainya dijumpai istri atau ibu yang bekerja, hal tersebut tidak lain adalah menunjang kehidupan ekonomi keluarga, bukan merupakan tanggung jawabnya. Tetapi dengan meninggalnya si suami maka istri yang menjalankan tugas sebagai tiang keluarga untuk membiayai kebutuhan keluarga mulai dari biaya hidup sehari-hari hingga biaya pendidikan anak-anaknya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya harta peninggalan di berikan kepada anak perempuan dan anak laki- laki secara merata dan adil.
Selanjutnya faktor pendidikan merupakan hal yang penting untuk menjadikan manusia dalam menilai tentang baik dan buruk suatu pilihan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka tingkat  pemikirannya  akan  lebih  kritis  dalam  menghadapi  segala  masalah  yang  datang,  sebab dengan  adanya  pendidikan  akan  mengajarkan  nilai-nilai  serta  kebiasaan-kebiasaan  baru,  dimana nilai-nilai tersebut semuanya sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi sosial suatu bangsa. Jadi pendidikan adalah pembentukan hukum nasional yang menuju ke arah unifikasi hukum, yang akan menggeser hukum waris adat Byak.
Pergeseran  pembagian  warisan  masyarakat  adat  Byak  dikampung  Inggiri  lebih  dominan dikarenakan faktor agama, hal ini dikarenakan masyarakat adat Byak adalah masyarakat yang taat beragama, sehingga masyarakat menganggap bahwa nilai-nilai yang telah diatur oleh agama tentang kewarisan adalah lebih adil dan menghindari perselisihan antara ahli waris. Indonesia mempunyai banyak wilayah atau daerah. Setiap daerah mempunyai adat istiadat dan hukum adat tersendiri yang dilaksanakan sesuai menurut adat dan kebudayaan daerah itu sendiri.
Berdasarkan hasil penelitian, dikarenakan pendidikan dan keterampilan yang mereka peroleh sudah cukup tinggi dan berkualitas maka perempuan Byak sudah banyak yang berhasil di banyak bidang pekerjaan yang sejajar dengan pekerjaan laki-laki pada umumnya. Hal ini merupakan suatu bukti bahwa kaum perempuan telah mendapat kedudukan yang sederajat dengan kaum laki-laki. Dalam  hal  pewarisan,  khususnya  menurut  hukum  waris  adat  Byak  yang  telah  berkembang,
24 Dewan Adat Biak, “Wawancara Ketua Dewan Adat Biak.”
kedudukan perempuan seharusnya sejajar dengan laki-laki, yaitu adanya persamaan hak waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan.
Terkait dengan hal ini berdasarkan penelitian penulis bahwa perempuan Byak itu harganya kalau di hitung-hitung mahal, karena anak perempuan akan menghasilkan mas kawin (jujur) masuk kedalam keluarga, zaman dahulu apabila ada kasus pembunuhan kalau tidak ada perempuan kasus tersebut  akan  berlarut-larut  dikarenakan  tidak  ada  penebusnya  artinya  perempuan  Byak  disini digambarkan  sebagai  penebus  nyawa  apabila  salah  seorang  kerabat  yang  dibunuh  sebagai gantinya. 25 Menurut  penulis  anak  perempuan  dalam  hukum  adat  Byak  punya  porsi  dalam masyarakat secara adat karena dapat membawa manfaat dan memberikan solusi dalam pemecahan masalah adat khusunya yang terjadi dalam masyarakat, hal ini dibuktikan dengan beberapa contoh yang  telah  diuraikan  diatas  pada  jaman  dahulu,  untuk  itu  kiranya  budaya  Byak  ini  terus  di pertahankan dan diwariskan secara kuat oleh generasi ke generasi karena hal tersebut diyakini dan dipercaya  sebagai  hal  yang  sakral  yang  mana  para  pihak  yang  bertikai  sama-sama  mendapatkan keadilana dalam menyelesaikan masalah khususnya masalah social (adat) yang kerap terjadi tengah- tengah masyarakat.
Yang  terkahir  adalah  faktor  sosial  yang  mana  telah  memberi  pengaruh  dalam  hubungan kekeluargaan adat Byak. Ini terlihat dalam hal penyerahan uang mas kawin dari pihak keluarga laki- laki kepada pihak perempuan tidak lagi menentukan atau bukan hal yang mutlak berapa jumlah uang mas kawin (jujur) yang harus diterimanya dari pihak keluarga laki- laki Bagi para pihak yang utama adalah kebahagiaan dari anak-anak yang akan dikawinkan. Demikian juga adanya persamaan hak dan kedudukan antara suami dan istri di dalam rumah tangga, antara anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dibolehkannya seorang istri melakukan perbuatan hukum misalnya melakukan jual beli, pinjam meminjam dan lain-lain. Hal ini dilatar belakangi rasa sosial dari suami kepada istrinya.

## 4. KESIMPULAN
Proses pembagaian warisan bagi anak perempuan ditinjau dari hukum adat Byak terjadi pada saat pewaris sudah meninggal, dimana jika pewaris meninggal kedudukan pewaris diambil alih secara otomatis kepada ahli waris yang merupakan bagian dari marga (keret) atau anak kandung dari si pewaris.  Yang  mana  anak  perempuan  dapat  diberikan  harta  warisan  (Kayan)  dengan  syarat dilaksanakannya upacara adat (Wor) sebagai bentuk pengakuan adat namun mendapat bagian yang lebih  sedikit  dibandingkan  anak  laki-laki  yang  dianggap  sebagai  penerus  keturunan  (Keret) keluarga.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  perkembangan  hak  waris  anak  perempuan  dalam hukum waris adat byak adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor sosial. dimana yang paling menonjol terlihat dari faktor pendidikan karena peradaban dan perkembanganmasyarakat lambat laun berkembang mengikuti pola pendidikan yang lebih maju dan agama sebagai landasan berpijak pergaulan dalam masyarakat. Dalam hal pemberian hak waris terhadap anak perempuan menurut hukum adat Byak sebaiknya tidak dilakukan dengan proses yang berbeda dengan hak yang ada pada anak laki-laki sehingga asas keadilan sosial dalam hukum waris dapat terpenuhi. Selain itu, kemajuan jaman dan teknologi semestinya tidak serta merta mempengaruhi keberadaan hukum waris adat Byak karena hal tersebut merupakan hukum asli yang perlu dijaga keasliannya secara turun temurun. Hal ini perlu mendapat perhatian dan kerjasama yang baik antara para tokoh adat
25 Dewan Adat Biak.
dan  akademisi  dalam  hal  pengembangan  riset-riset  mengenai  hukum  waris  adat  Byak  sehingga menjadi referensi yang dapat digunakan oleh generasi muda

## DAFTAR PUSTAKA

## Jurnal
Arliman, Laurensius. “Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia.” Jurnal Selat 5, no. 2 (2018): 177 – 90. https://doi.org/10.31629/selat.v5i2.320.
Buana, Andika Prawira, Syamsuddin Pasamai, Sufirman Rahman, and Hamza Baharuddin. “Konseptualisasi Lembaga Peradilan Adat Di Sulawesi Selatan.” Arena Hukum 12, no. 2 (2019): 318 – 36. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2019.01202.6. Nasution, Adelina. “Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia.” Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan 5, no. 1 (2018): 20 – 30. https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/qadha/article/view/957.
Prasna, Adeb Davega. “Pewarisan Harta Di Minangkabau Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” Kordinat 17, no. 1 (2018): 29 – 64. https://doi.org/10.15408/kordinat.v17i1.8094.
Rahman, Fathor. “Eksistensi Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundangan -Undangan Di Indonesia.” Jurnal Hukum Samudra Keadilan 13, no. 2 (2018): 65 – 70. https://doi.org/10.33059/jhsk.v13i2.1066.
Soerjono, Soekanto. “Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan.” Jurnal Hukum & Pembangunan 15, no. 5 (2017): 466. https://doi.org/10.21143/jhp.vol15.no5.1168.
Syahputra, Candra Maulidi, and Labib Renedy Crisdianto. “Eksistensi Mas yarakat Hukum Adat Dalam Menghadapi Tantangan Era Revolusi Industri 4.0.” Simposium Hukum Indonesia 1, no. 1 (2019). https://journal.trunojoyo.ac.id/shi/article/view/6386.
Tambi, Muhamad Faisal. “Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat.” Lex Privatum 6, no. 9 (2018): 44 – 51.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25824.
Wahyuni, Afidah. “Sistem Waris Dalam Perspektif Isla m Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I 5, no. 2 (2018): 147 – 60. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412.
Wiratraman, Herlambang P. “Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat.” Mimbar Hukum 30, no. 3 (2018): 490 – 505. https://doi.org/10.22146/jmh.38241.

## Buku
Muhammad, Bushar. Pokok-Pokok Hukum Adat . Jakarta: PT Balai Pustaka, 2013. Poespasari, Ellyne Dwi. Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia . Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada., 2013.
Sulastri, Dewi. Pengantar Hukum Adat . Bandung: Pustaka Setia, 2015.
Utomo, Laksanto. Hukum Adat . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

## Peraturan Perundang-undangan
Balai Penelitian Hukum Setda Papua. Keputusan Kepala Balai Penelitian Hukum Setda Provinsi Papua tentang eksistensi Hukum Adat Byak. (2008).

## Wawancara
Dewan Adat Biak. “Wawancara Ketua Dewan Adat Biak.” 2017. Sroyer, Apolos. “Wawancara Ketua Adat Bar Kampung Sorido.” 2017.
——— . “Wawancara Mananwir Mnu Kampung Inggiri.” 2017.