JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 2 , Juni 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN)
Wisnu Subroto 1 , Meyzi Heriyanto 2 , dan Okta Karneli 3
Program Studi Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas, Km. 12,5 Panam Pekanbaru

## Abstract
Delegation of most of the governments that are the authority of the Regent to the Sub-District Head in Indragiri Hulu Regency has been agreed to be contained in the Bupati's Regulation Number 25 of 2013 concerning the Delegation of part of the Government's Authority from the Indragiri Hulu District Head to the Sub-District of Indragiri Hulu. The form of services provided, Building Permit Arrangement (IMB), and service facilities provided by the government. Although there is already a PATENT, the number of licensing arrangements conducted by the community is still Low. This research is to analyze the factors of Policy Implementation (PATEN) in Lyrics District of Indragiri Hulu District, Riau Province. The results of this study indicate that the communication that exists between the Lyric government with the Regency Government is very good, also with the community itself. In addition, the required resources are sufficient and the number of staff is quite ideal and in accordance with the competencies needed in the implementation of the PATEN Policy in the District Lyrics. The disposition of the implementator on the implementation has been implemented in the Lyrics District Office. Bureaucratic structure is appropriate where there is intensive supervision from the Regency Government in the Implementation of the PATEN Policy in the District of Lyrics.

## Keywords : policy implementation, integrated administration administration

## 1. Pendahuluan
Upaya perbaikan pelayanan publik itu ternyata memberikan manfaat baik bagi pemerintah daerah maupun warga masyarakat dan pelaku usaha. Bagi pemerintah daerah lebih efektif dan efisiennya kerja birokrasi, meningkatnya invstasi dan pendapatan daerah serta menguatnya legitimasi pemerintah sebagai penyelenggara pelayan publik. Sedangkan bagi warga dan pelaku usaha manfaatnya adalah mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, lebih cepat, tidak diskriminatif dan transparan.
Namun, pada kenyataannya kondisi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Penyelenggaraan pelayanan publik pada pelayanan administrasi masih terdapat masalah. Masalah yang dimaksud yaitu dalam memberikan pelayanan masih kurang optimal sedangkan sudah sepantasnya wajib menyelenggarakan pelayanan yang mudah untuk diakses, sesuai kebutuhan warga, dilaksanakan dengan partisipatif serta berdasarkan norma yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu berupaya melakukan evaluasi penyelenggaraan
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 2 , Juni 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN). Dimana peran dan fungsi Camat dinilai sangat penting terhadap keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Indragiri Hulu. Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hulu mempunyai peran yang sangat strategis, karena kecamatan menjadi ujung tombak pelayanan serta barometer kinerja penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten. Salah satu upaya Pemerintah guna mewujudkan Kecamatan yang mumpuni dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan telah ditetapkan pedoman penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan. Selain itu, seluruh Kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu juga telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu sebagai penyelenggara pelayanan adminitrasi terpadu Kecamatan (PATEN), dengan harapan kebijakan ini mampu memberikan penguatan terhadap beberapa hal, seperti akselerasi pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, dalam membangun akses dan meningkatkan mutu pelayanan dibutuhkan optimalisasi peran Camat, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, terukur, profesional dan mampu mendorong terwujudnya Kecamatan sebagai pusat pelayanan Masyarakat.
Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Lirik ditandai dengan adanya pendelegasian sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana telah termuat dalam Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor Nomor 05 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Indragiri Hulu ke Camat Se-Kabupaten Indragiri Hulu. Konsep PATEN merupakan penyelengaraan pelayanan administrasi di kecamatan dari tahap permohonan sampai dengan ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Hal ini, Permendagri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Keputusan Mendagri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), serta ditindaklanjuti oleh Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pemerintah dari Bupati kepada Camat se-Kabupaten Indragiri Hulu yang dijadikan dasar oleh kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan PATEN ini dengan sebaik- baiknya.
Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu Kantor Pemerintah yang aktivitasnya memberikan pelayanan publik kepada masyarakat dengan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Bentuk layanan yang diberikan saat ini hanya meliputi, Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan fasilitas pelayanan Pemerintah yang lain. Implementasi kebijakan PATEN merupakan fungsi pelayanan yang dilaksanakan diKecamatan Lirik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, sebagai tolak ukur terselengaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan mewujudkan tata kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik, karena PATEN terfokus pada peningkatan kualitas penyelengaraan pelayanan publik di Kecamatan Lirik.
Fenomena yang terjadi adalah bahwa meskipun sudah ada PATEN, jumlah pengurusan perizinan yang dilakukan oleh masyarakat masih Rendah, hal ini dikarenakan adanya pengurusan secara langsung oleh Dinas Penanaman Modal- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Indragiri Hulu terkait Perizinan dan Non Perizinan melalui Online Single Submission (OSS) di Kabupaten Indragiri Hulu. artinya Kecamatan sudah tidak lagi mengurus perizinan dari PATEN yang dahulu dilimpahkan oleh Pemerintah Kabupaten. Pelayanan publik sebelum dan sesudah dan sebelum ada penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Lirik belum mengalami peningkatan secara signifikan dan bahkan cenderung mengalami penurunan di Kantor Camat Lirik yang lebih dipermudah dengan adanya sistem Online oleh BPM-PTSP Kabupaten Indragiri Hulu.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu Kecamatan (PATEN) belum mampu mewujudkan kualitas pelayanan baik perizinan maupun non perizinan yang tidak mengalami peningkatan meskipun sudah di permudah dengan adanya PATEN tersebut.

## 2. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki. Penelitian ini memfokuskan terhadap implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 2 , Juni 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa cara, yaitu Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi.

## 3. Hasil dan Pembahasan

## HASIL
Komunikasi Pola komunikasi yg dipakai yaitu top down (atas pada bawahan) dari Camat pada Kepala Sub Bagian Pelayanan Umum menjadi petugas pelaksana yg lalu pribadi dikoordinasikan menggunakan staf-staf pada ruang PATEN. Kejelasan pada komunikasi & konsistensi antara aktor pelaksana kebijakan sudah mendukung keberhasilan implementasi kebijakan PATEN dalam pelayanan e-KTP pada Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.Untuk itu, ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yaitu : Transmisi, Kejelasan, Konsistensi.
Transmisi Komunikasi yang dilakukan para pelaksana kebijakan lancar menggunakan mengadakan pertemuan antara implementor sebagai optimal bila pada prosesnya para pelaksana mesti memahami apa yg harusnya para pelaksana kebijakan kerjakan yakni antara Camat dan Sub Bagian di Kantor Camat Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Komunikasi antar organisasi & kegiatan pelaksana pada implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu pada Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu telah terlaksana dengan baik, hal ini terlihat dari sosialisasi dilakukan sudah efektif karena langsung ke Perangkat
Desa yang menyampaikan informasi tersebut. Sedangkan pada warga eksklusif selama ini proses sosialisasinya dilakukan pada lingkungan kecamatan berupa papan fakta yg memuat seluruh fakta terkait mekanisme juga persyaratan. Komunikasi adalah bagian yg terpenting bagi aplikasi PATEN. Sosialisasi acara ini menggunakan cara mengadakan kedap menggunakan Kepala Desa, Sekdes, & kepala RT & RW yg terdapat pada Kecamatan Lirik telah sangat efektif.
Kejelasan Dengan adanya ketepatan waktu pelayanan ini menyebabkan masyarakat leluasa dalam melakukan pengurusan administrasi di Kecamatan Lirik yang mana masyarakat tidakn harus menunggu berjam-jam dalam mengurus surat-surat adminstrasi. Petugas PATEN di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu sudah bersikap terbuka terhadap informasi mengenai waktu penyelesaian berkas administrasi masyarakat. Keterbukaan waktu ini membuat masyarakat merasa lega karena mendapatkan kepastian jadwal penyelesaian
berkasnya. Dengan mengetahui kapan selesainya berkas tersebut, masyarakat tidak perlu dipusingkan lagi akan diulur waktu penyelesaiannya. Namun jika persyaratan yang diminta belum lengkap, maka tidak memerlukan waktu yang lama dalam proses penyelesaiannya. Pemerintah Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu ditinjau dari ketepatan waktu yang dapat dilihat dari pelayanan yang telah berjalan dengan baik karena adanya kejelasan dan kepastian dari pihak petugas pelaksana kapan waktu penyelesaiannya.
Konsistensi Keterbukaan masyarakat seperti ini dapat tercapai antara lain dengan meningkatkan intensitas komunikasi. Konsistensi yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu mengeni prosedur pembuatan SIUP dan IMB sangat jelas dan konsisten, Dimana yang terpenting persyaratan yg dipengaruhi sudah terpenuhi & menggunakan adanya konsistensi tentang mekanisme IMB & SIUP pada Kantor Kecamatan ini telah mencermikan prinsip konsistensi pada aplikasi pelayanan administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) pada Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.
Sumber Daya Implementasi Kebijakan PATEN di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu memiliki pegawai yang sangat baik. Untuk itu, Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber daya manusia, materi, metode dan sumber daya lainnya. Meskipun tujuan dan isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, namun jika pelaksana kekurangan sumber daya untuk mengimplementasikannya, maka implementasinya tidak akan efektif dan efisien. Dari segi sumber daya, diperlukan beberapa hal, antara lain:
Staf Profesionalitas dari Pelaksana Kebijakan yang memang benar-benar memiliki keahlian dan memahami tugas dan fungsinya sebagai pelaksana Kebijakan PATEN di Kecamatan Lirik. Ketersediaan sumberdaya manusia pada melaksanakan proses implementasi Kebijakan PATEN pada Kecamatan Lirik belum. Dengan adanya pelaksana-pelaksana rogram yang mempunyai keahlian dibidangnya masing-masing. Agar pada proses implementasi berjalan lancar.
Banyaknya staff tidak otomatis mendorong implementasi berjalan secara baik, hal fundamental yg perlu diketahui merupakan kecakapan staff dalam bekerja yg perlu diperhatikan. Keterbatasan SDM pula akan mengakibatkan perkara pada implementasi kebijakan. namun kualitas SDM yg baik bisa membuat keberhasilan berdasarkan suatu program termasuk
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 2 , Juni 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
PATEN pada Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri
Hulu.
Anggaran (Budgetary) Dalam hal ini Pemerintah Daerah penting untuk melakukan pemenuhan fasilitas umum untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan yang sesuai ketentuan yang tertera dalam Pemerintahan dari Bupati Indragiri Hulu ke Camat Se-Kabupaten Indragiri Hulu. Anggaran bukanlah menjadi penghalang implementasi Kebijakan PATEN ini, melainkan, Pengawasan dan bimbingan pemerintah itu bisa sangat diperlukan. Anggaran memang penting, namun perhatian koordinasi antar pihak yang berkepentingan tidak kalah pentingnya agar masing-masing pihak bisa bersinergi dalam meingkatkan Kualitas Kebijakan PATENdi Kecamatan Lirik ini menjadi Kebijakan yang paling efektif dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan adminitrasi Publik.
Informasi Keterbukaan berarti setiap penerima pelayanan bisa menggunakan gampang mengakses & memperoleh fakta mengenai PATEN supaya seluruh pihak bisa mengakses terhadap fakta yg dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan buat menaruh kesempatan pada aneka macam komponen warga pada proses pelayanan. Informasi tersebut bukan saja tersedia, mudah didapat, tetapi juga relavan dan bisa dipahami. Termasuk didalamya keterbukaan dalam prosedur/tatacara dalam pelayanan. Keterbukaan masyarakat seperti ini dapat tercapai antara lain dengan meningkatkan intensitas komunikasi. Masyarakat yang sering melakukan komunikasi dengan pihak lain mempunyai probabilitas yang tinggi untuk tidak bersikap seristent to change . Masyarakat akan berubah persepsinya dan akan menganggap bahwa pertanggungjawaban Pemerintah Kecamatan dapat dimengerti, dipahami, dan sesuai dengan orientasi serta nilainya. Ini berarti komunikiasi mengenai tanggungjwab pihan Kecamatan mengenai tugasnya akan dapat mengubah persepsi seorang atau masyarakat terhadap suatu penilaian buruk institusi Kecamatan dan cendrung akan mendukung implementasi kebijakan PATEN. Informasi mengenai Ketepatan waktu penyelesaian pelayanan yang dikelola dan dilakukan tepat waktu, maka hal tersebut telah sesuai dengan standar pelayanan PATEN di Kecamatan Lirik. Dalam Pembuatan IMB dan SIUP di Kantor Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu yang tidakmemakan waktu lama dimana Waktu yang dibutuhkan apabila berkas pemohon telah lengkap adalah berkisar antara 4-6 Hari kerja.
Kewenangan Kewenangan merupakan hal sangat penting. Kewenangan akan menciptakan koordinasi dalam PATEN, Digunakan untuk mengintegrasikan dan menyatukan semua kegiatan yang terdapat dalam organisasi sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan tanpa adanya masalah. Dengan adanya koordinasi tersebut maka setiap bagian/satuan kerja tidak akan menimbulkan kesamaan/duplikasi dengan bagian/satuan kerja lainnya dalam melaksanakan pekerjaannya. lemah dan paling mampu di kabupaten lain, baik dari segi keterampilan, kemampuan, dan lain-lain yang terlibat dalam kegiatan Kebijakan PATEN.
Fasilitas Fasilitas yang dimiliki sudah memadai dalam memberikan Pelayanan administrasi dan syarat pengurusan Perizinan telah memenuhi standard PATEN. Untuk itu salah satu upaya menghimpun, mangatur, memelihara, dan mengendalikan alat, benda, uang, waktu dan metode kerja serta peralatan apapun yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan dalam usaha kerjasama itu. Dalam mengimplementasikan kebijakan, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya harus tahu apa yang harus dilakukan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan/rencana/peraturan. Kenyataannya, sebagian besar pelaksana tidak dapat mengimplementasikan kebijakan secara bebas karena mengandalkan keunggulan pembuat kebijakan dan kompleksitas kebijakan itu sendiri.

## Disposisi
Pengangkatan Birokrasi Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh pada implementasi kebijakan. Jika para pelaksana kebijakan mempunyai perilaku yg baik maka para pelaksana akan bisa menjalankan kebijakan menggunakan baik misalnya apa yg diinginkan sang produsen kebijakan, usahakan jika sikapnya nir baik, maka pada menjalankan tugasnya akan baik. Sikap/kecendrungan (disposisi) para pelaksana pada implementasi kebijakan pelayanan administrasi terpadu pada Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu sudah terealisasi menggunakan baik, hal ini terlihat menurut demokratis & konsistennya petugas pada melakukan pelayanan.
Inisiatif Dukungan positif yang dapat dilakukan adalah dimana antar Kecamatan melakukan suatu kerjasama membangun inisiatif dalam menjalankan PATEN yang telah diamanatkan dalam Regulasi Daerah. Dukungan
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 2 , Juni 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id
yang diberikan telah berjalan dengan baik. Terutama dengan di dukung dengan karakteristik dari pelaksana kebijakan PATEN yang berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan PATEN yang sesuai dengan tujuan atau sasaran yakni memberikan Pelayanan yang cepat dan berkualitas. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
Sebagai pelaksana (implementor) kebijakan yg bekerjasama eksklusif menggunakan warga sudah mempunyai kesungguhan pada melaksanakan tugasnya. Petugas jua memilikikompetensi sinkron menggunakan bidangnya, lantaran sudah berupaya buat mempertinggi kapasitas menggunakan cara rutin mengikuti aktivitas- aktivitas misalnya bimbingan teknis juga kedap koordinas. Banyak kebijakan yang efektif ditegakkan karena didukung oleh pembuat/pelaksana kebijakan, tetapi kebijakan lain dapat secara langsung bertentangan dengan pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan pribadi atau organisasi pelaksana/implementator. Struktur Birokrasi
Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu.
Standart Operation Procedur (SOP) Program ini sesuaidengan SOP yang Penjelasan kepada masyarakat baik secara lisan maupun tulisan terkait dengan Implementasi PATEN di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Pentingnya implementasi yang cermat dan bersama oleh semua pihak telah lama ditentukan, tidak hanya menjalankan rencana secara sepihak. Dalam hal ini, birokrasi yang bertanggung
jawab untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang besar terhadap implementasi kebijakan tersebut. Salah satu aspek struktural terpenting dari setiap birokrasi adalah adanya standar operasional prosedur (SOP). SOP adalah pedoman tindakan bagi setiap pelaku. Struktur
organisasi yang panjang seringkali melemahkan pengawasan dan berujung pada birokrasi, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan berbelit-belit.

## Struktur Organisasi
Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu tidak terlepas dari pengawasan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu terutama Saat menjalankan kebijakan. Mekanisme yang ada, yaitu dengan mengimplementasikan regulasi PATEN dengan baik tentunya akan mendukung semua kebijakan yang ada. Dengan adanya SOP, pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyatukan tindakan PNS dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menyebabkan fleksibilitas yang besar (orang dapat dengan mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lain dan kesetaraan besar dalam penerapan aturan).

## PEMBAHASAN
Komunikasi Komunikasi merupakan salah satu faktor utama dalam implementasi kebijakan, komunikasi menjadi arus utama bagi implementasi suatu kebijakan ketika diimplementasikan.
Transmisi Proses komunikasi yang terjadi harus tegas dan jelas. Jika tidak, pelaksana akan memiliki ruang untuk menjelaskan kebijakan tersebut. Dengan kata lain, perlu untuk menghindari gejolak dan kebingungan di antara para pelaksana karena interpretasi kebijakan yang longgar.
Kejelasan Hal ini penting agar para pelaksana dapat memahami dengan jelas tujuan yang ingin dicapai dengan
mengimplementasikan kebijakan/rencana tersebut, dan mengetahui dengan jelas dan tegas apa yang harus mereka lakukan. Peraturan atau aturan untuk implementasi kebijakan harus dikomunikasikan kepada orang yang tepat, jelas dan akurat, dan konsisten dengan peraturan atau aturan. Jika tidak, akan terjadi kesalahpahaman di antara para pelaksana dalam implementasi kebijakan, yang akan menyebabkan hasil yang tidak sesuai dengan harapan. Jelas, kebingungan para pelaksana akan memberikan peluang yang sangat baik bagi implementasi kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan.
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 2 , Juni 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## Konsistensi
Keterbukaan masyarakat seperti ini dapat tercapai antara lain dengan meningkatkan intensitas komunikasi. Masyarakat yang sering melakukan komunikasi dengan pihak lain mempunyai probabilitas yang tinggi untuk tidak bersikap seristent to change . Masyarakat akan berubah persepsinya dan akan menganggap bahwa inovasi yang sedang berlangsung dapat dimengerti, dipahami, dan sesuai dengan orientasi serta nilainya. Ini berarti komunikiasi dapat mengubah persepsi seorang atau masyarakat terhadap suatu inovasi, dan karenanya akan mendukung implementasi kebijakan.
Sumber Daya Sumber daya juga mempunyai peranan penting dalam menyampaikan ketentuan atau aturan serta bagaimanapunn
akuratnya
dalam menyampaikan ketentuan tersebut, namun jika personil yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kurang memilki sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Sumber penting dalam implementasi kebijakan yang dimaksud antara lain mencakup staf yang harus mempunyai keahlian dan kemampuan melaksanakan tugas, perintah, dan anjuran atasan. Dalam sumberdaya diperlukan beberapa hal diantaranya:
Staf Staf meupakan Salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan suatu kebijakan adalah bahwa staf sangat penting dalam implementasi suatu kebijakan. Namun jumlah pegawai saja tidak menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas perilaku para anggota suatu profesi terhadap profesinya dan derajat pengetahuan & keahlian yg mereka miliki buat bisa melakukan tugas- tugasnya. Agar tercapainya kepuasan tersendiri bagi pegawai pada menjalankan tugasnya menjadi penyelenggara negara & menjadi pelayan warga secara profesional, jujur, adil, dan merata pada tugasnya. Seorang pegawai pula wajib bisa & paham terhadap tugasnya menjadi pelayan publik.
Anggaran (Budgetary) Dalam implementasi
kebijakan, anggaran mengacu pada kecukupan modal atau investasi dalam suatu program atau kebijakan untuk menjamin implementasi kebijakan, karena kebijakan tidak akan berfungsi secara efektif untuk mencapai maksud dan tujuan tanpa dukungan anggaran yang memadai.Dalam bidang sumberdaya finansial dapat disimpulkan tidak terdapat kendala anggaran.
Informasi Informasi merupakan sumber penting kedua dari implementasi kebijakan karena informasi datang dalam dua bentuk: Yang pertama adalah informasi implementasi kebijakan. Pelaksana perlu mengetahui pedoman mana yang perlu dibuat dan bagaimana mengimplementasikannya. Oleh karena itu, para pelaksana didorong untuk melakukannya. dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.
Kewenangan Kewenangan yang dibutuhkan dan tersedia bagi pelaksana sangat bervariasi tergantung pada kebijakan yang akan dilaksanakan. Kewenangan ini dapat berbentuk sebagai berikut: litigasi di pengadilan; Penyediaan barang dan jasa; Kewenangan untuk menghimpun dan menggunakan dana, personil, dll berwenang untuk mengajukan kerjasama dengan instansi pemerintah .
Fasilitas Meskipun pelaksana telah memiliki jumlah staf yang cukup, mereka telah memahami apa yang diharapkan dari mereka dan apa yang perlu dilaksanakan, mereka juga telah diberikan kewenangan yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, namun tanpa fasilitas fisik yang memadai pelaksanaannya juga akan terhambat dan tidak efektif. Fasilitas tersebut seperti : Ruang kantor, komputer, dll.

## Disposisi
Pengangkatan Birokrasi Kemauan atau sikap pelaksana akan menciptakan hambatan nyata bagi implementasi kebijakan jika staf yang ada tidak mengimplementasikan pedoman yang diminta oleh pejabat senior.Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
Inisiatif Inisiatif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik.
JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul Vol. 1, No. 2 , Juni 2021 Journal homepage https://jsdmu@ejournal.unri.ac.id

## Struktur Birokrasi
Struktur organisasi adalah pengaturan hubungan bagian-bagian dari komponen dan posisi dalam suatu organisasi. Struktur organisasi menspesifikasikan pembagian kerja dan menunjukan bagaimana fungsi- fungsi dan kegiatan saling terkait, dalam beberapa hal juga menunjukkan tingkat spesialisasi, hierarki, wewenang dan hubungan.
Standart Operation Procedur (SOP) Mekanisme kerja yang diterapkan untuk mengatur pelaksanaan suatu kebijakan. Ia menekankan perlunya Standard Operating Procedure (SOP) yang mengatur alur kerja antar pelaksana, terutama ketika pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. Ia juga mengingatkan bahwa fragmentasi terkadang diperlukan ketika implementasi kebijakan membutuhkan banyak program dan keterlibatan banyak institusi untuk mencapai tujuannya.
Struktur Organisasi Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan rumit, yang pada gilirannya membuat kegiatan organisasi menjadi tidak fleksibel.

## 5. Kesimpulan
Implementasi kebijakan pelayanan PATEN di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulusudah terlaksana dengan baik, dimana tidak ditemukan persoalan-persoalan dalam memberikan pelayanan Kebijakan PATENbaik secara kuantitas dan kualitasnya yang sangat memadai.Mengenai penurunan pengurusan administrasi atau perizinan di Kantor Kecamatan Lirik bukan disebabkan oleh buruknya Pelayanan, melainkan adanya pengambilalihan pengurusan perizinan yang dulu pernah dilimpahkan ke Kecamatan dan ditambah lagi dengan adanya sistem online yang mengaharuskan masyarakat di Kecamatan Lirik tidak perlu pergi ke Kantor Kecamatan Lirik lagi untuk urusan-urusan tertentu. Komunikasi yang terjalin baik antara pemerintah Kecamatan Lirik dengan Pemerintah Kabupaten sangat baik, maupun dengan masyarakat itu sendiri. Selain itu Sumberdaya yang tersedia sudah mencukupi dimana jumlah staff yang ada sangat ideal atau cukup sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam implementasi Kebijakan PATEN di Kecamatan Lirik Kabuapten Indragiri Hulu. Disposisi atau sikap dari
implementator pada
dasarnya
telah diimplementasikan di Kantor Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Struktur organisasi yang ada
sudah sesuai dimana adanya pengawasan intensif dari Pemerintah Kabupaten dalam Implementasi Kebijakan PATEN di Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau.

## Daftar Pustaka
Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta AG. Subarsono. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep.teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Guntur, 2004. Setiawan. Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan . Jakarta : Balai Pustaka. Lexi, J. Meleong. (1991 dan 2000). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Nugroho, Riant D. 2003.
Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi . Jakarta: PT
Gramedia.
Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik .
Bandung: Alfabeta
Tangkilisan, Hessel Nogi. S. 2003. Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards III . Jakarta: Lukman Offset Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).