## KONSTRUKSI EKONOMI POLITIK MEDIA MASSA: KASUS PEMBERITAAN ILLEGAL  LOGGING
PADA PT. RAPP (2009-2010)

## Oleh Muchid Albintani

## Abstract
PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) and the activities of Illegal Logging in the period 2009-2010 the focus of mass media. The focus of the reports motivated by  contradictory  realities.  On  the  one  hand  for  the  first  time  since  a  Regional Head  of  local  autonomy  (Regent)  was  convicted  of  corruption  (graft)  related license  for  utilization  of  timber  forest  products  (IUPHHK)  that  led  to  the  illegal logging  activities  that  also  involve  PT.  RAPP.  While  on  the  other  hand,  the Ministry  of  Forestry  by  SK  MENHUT/327/2009,  provides  expansion  of  the Semenanjung  Kampar  to  PT.  RAPP  considered  problematic  and  potentially  the activity of Illegal Logging. This paper aims to, first analyze the media coverage of Illegal Logging on the existence PT. RAPP in 2009-2010. Second,  describe and analyze the implications of the media coverage of Illegal Logging on the existence PT.  RAPP  in  2009-2010.  This  paper  uses  constructionist  (media)  and  political economy communication as a theoretical approach. The results of the discussion showed that, the first the relationship of Illegal Logging and PT. RAPP has been constructed by the media that shows if the presence of both (PT RAPP and Illegal Logging) in the year 2009-2010 run separately and not linked. The second, so the news  about  the  activities  undertaken  Illegal  Logging  ('alleged')  in  PT  RAPP  an issue  of  'ambiguous'  and  different  from  each  other.  In  this  context,  if  the  news showed  Illegal  Logging,  rather  than  an  integral  part  of  the  production  process (activities) PT. RAPP.

## Keywords: PT. RAPP, Illegal Logging and Economics Political Communication

## Abstrak
PT.  Riau  Andalan  Pulp  and  Paper  (RAPP)  dan  kegiatan  Illegal  Logging (penebangan  liar)  pada  priode  2009-2010  menjadi  fokus  pemberitaan  di media massa. Fokus pemberitaan tersebut dilatarbelakangi oleh realitas yang saling  kontradiktif.  Pada  satu  sisi  untuk  pertama  kalinya  semenjak  otonomi daerah seorang Kepala Daerah (Bupati) dihukum karena korupsi (gratifikasi) terkait  izin  usaha  pemanfaatan  hasil  hutan  kayu  (IUPHHK)  yang  berujung pada  kegiatan  Illegal  Logging  yang  turut  melibatkan  PT  RAPP.  Sementara pada  sisi  lain,  Departemen  Kehutanan  berdasarkan  SK  MENHUT  No.327 Tahun  2009  memberikan  perluasan  wilayah  kawasan  gambut  Semenanjung Kampar  kepada  PT.  RAPP  yang  dinilai  bermasalah  dan  berpotensi  terjadinya kegiatan  Illegal  Logging.  Makalah  ini  bertujuan,  pertama,  menganalisis pemberitaan  Illegal  Logging  media  masa  terhadap  keberadaan  PT.  RAPP  pada tahun  2009-2010.  Kedua,  menjelaskan  dan  menganalisis  implikasi  pemberitaan Illegal  Logging  media  masa  terhadap  keberadaan  PT.  RAPP  pada  tahun  2009-
2010.  Makalah  ini  menggunakan  konstruksionis  (media)  dan  ekonomi  politik komunikasi  sebagai  pendekatan  teoritisnya.  Hasil  pembahasan  menunjukkan bahwa,  pertama,  hubungan  Illegal  Logging  dan  PT.  RAPP  telah  terkonstruksi oleh  media  masa  yang  menunjukkan  jika  keberadaan  keduanya  (PT.  RAPP  dan Illegal Logging) pada tahun 2009-2010 berjalan terpisah dan tidak saling terkait. Kedua,  pemberitaan  tentang  kegiatan  Illegal  Logging  yang  dilakukan (‘dituduhkan’)  pada  PT  RAPP  menjadi  persoalan  yang  ‘mendua’  dan  saling berbeda. Dalam konteks  inilah menujukkan apabila pemberitaan Illegal Logging tersebut, bukan bagian integral dari proses produksi (kegiatan) PT. RAPP.
Kata Kunci: PT. RAPP, Illegal Logging dan , Ekonomi Politik Komunikasi

## I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah
Kekuatan  media  massa  sebagai  saluran  untuk  mempengaruhi  para pembacanya memberikan andil yang signifikan bagi pembetukan cara berpikir umum  (opini  publik).  Ini  termasuk  pemberitaan  yang  berhubungan  dengan kegiatan  Illegal  Logging  (pembalakan  liar)  di  Indonesia  umumnya  dan  Riau khususnya.  Realitas  ini  dalam  komunikasi  pemerintahan  (interaksi  antar masyarakat  dan  pembuat  kebijakan)  yang  menyebabkan  media  massa  dinilai menjadi  penggerak  utama  dalam  usaha  mempengaruhi  perilaku  individu terhadap hasil berita yang diterimanya.
Bersandarkan  pada  realita  tersebut  maka  digunakanlah  media  massa  dalam proses  mengkonstruksi  cara  berpikir  untuk  selanjutnya  bertindak  (merespon) terhadap  hasil  pemberitaan  yang  dibacanya.  Dalam  hubungan  itu,  maka realitas  yang  akan  terbangun  tidak  dapat  dipisahkan  antara  komunikasi  dan kebijkan  (pemerintahan).  Sementara dampak dari penyebaran pesan terhadap khalayak luas akan terjadi secara cepat, kuat dan masif.
Sementara  dari  sisi  lain,  peran  media  massa  dalam  membentuk  cara  berpikir dan  bertindak  (berprilaku)  sebagaimana  kajian  yang  dilakukan  Walter Lippman    (Hasrullah  2001),  mengungkapkan  bahwa  respon  khalayak  tidak hanya pada peristiwa-peristiwa aktual yang dialami saja, melainkan juga pada lingkungan  tempat  mereka  berada  (pscudo  environment).  Realitas  cara berpikir  inilah  yang  menyebabkan  khalayak  oleh  Lippman  disebut  sebagai pendapat  umum  (public  opinion).  Berdasarkan  kajiannya  ini,  maka  Lippman menegaskan  bahwa  pendapat  umum  pemberitaan  ditentukan  melalui  media massa (Hasrullah 2001, 38).
Bersandarkan  pada  argumentasi  tersebut  menujukkan  jika  media  massa menjadi  saluran  penting  (primadona)  guna  menyampaikan  informasi,  baik politik,  ekonomi,  sosial  atau  yang  lainnya.    Bahkan  media  massa  dapat digunakan sebagai alat yang mampu menjustifikasi realitas sosial yang terjadi di  masyarakat.  Kemudian  dengan  pengaruh  kuat  media  massa  pelbagai lembaga  pemerintahan  (politik)  dan  termasuk  institusi  bisnis  seperti  PT. RAPP  perusahaan  besar  yang  bergerak  di  bidang  pengelolaan  bubur  kertas
terbesar di Asia Tenggara ini menjadi lahan pemberitaaannya.
Mencermati  dan  memahami  realitas  tersebut,  maka  diyakini  jika  media cenderung  dapat  digunakan  oleh  kelompok  kepentingan,  partai  politik, kelompok  penekan  maupun  perusahaan  besar    sebagai  pengontrol  sistem politik yang sekaligus dapat membangun citra perusahaan.
Berdasarkan  pada  pelbagai  penjelasan  sebelumnya,  maka  tujuan  penulisan makalah  ini  adalah  (i)  Menganalisis  pemberitaan  Illegal  Logging  media  masa terhadap  keberadaan  PT.  RAPP  pada  tahun  2009-2010.  (ii).  Menjelaskan  dan menganalisis  implikasi  pemberitaan  Illegal  Logging  media  masa  terhadap keberadaan PT. RAPP pada tahun 2009-2010.

## II. TINJAUAN PUSTAKA
Guna  membantu  menjelaskan  terhadap  permasalahan  yang  dikemukakan sebelumnya dan guna menjawab sesuai tujuan penulisan makalah ini, maka perlu digunakan  dua  pendekatan  sebagai  kerangka  teoritisnya  yakni,  (i)  Pendekatan Konstruksionis,  dan (ii) Ekonomi Politik Kumunikasi.

## 1.  Pendekatan Konstruksionis
Pendekatan  Konstruksionis  mempunyai  penilaian  sendiri  bagaimana  media, wartawan dan berita dilihat. Bagi kaum konstruksionis, realitas tersebut bersifat subjektif.  Realitas  itu  hadir,  karena  dihadirkan  oleh  konsep  subjektif wartawan.  Realitas  t erci p t a  l ewat   ko n s t ru ks i ,   s u d ut   p an d an g  t e rt en tu d ari   wartawan  (Eriyanto  2002).  Di  sini  tidak  ada  realitas  yang  bersifat objektif.  Oleh  karena  realitas  itu  tercipta  melalui  konstruksi  dan pandangan  tertentu.  Realitas  dapat  berbeda-beda,  tergantung  pada  bagaimana konsepsi  ketika  realitas  itu  dipahami  oleh  wartawan  yang  mempunyai pandangan berbeda (Eriyanto 2002).
D a l a m   p a n d a n g a n   k o n s t r u k s i o n i s ,   m e d i a   (wartawan)  bukanlah  sekadar saluran  yang  bebas,  ia  juga  s u b j e k  ya n g   me n gk o n s t ru ks i   r eal i t as , l en gk a p   d en ga n   pandangan, bias dan pemihakannya. Di sini media dipandang sebagai  agen  konstruksi  sosial  yang  mendefinisikan  realitas.  Pandangan semacam ini menolak argumen yang menyatakan media seolah-olah sebagai tempat  saluran  bebas.  Berita  yang    dibaca  bukan  hanya  menggambarkan realitas,  bukan  hanya  menunjukkan  pendapat  sumber  berita,  tetapi  juga konstruksi dari  medi a  itu  s en diri .  B ah kan   mel alui  berb a gai  inst ru men yan g  dimilikinya,  media  ikut  membentuk  realitas  yang  terjadi  dalam pemberitaan.  Ini  misalnya  jika  ada  demonstrasi  mahasiswa  yang  selalu diberitakan dengan anarkisme, itu bukan menunjukkan realitas sebenarnya, tetapi juga  menggambarkan  bagaimana  media  ikut  berperan  dalam  mengkonstruksi realitas tersebut (Eriyanto, 2002:23).
Dalam  konteks  tersebut  sama  halnya  dengan  berita  yang  diliput  media terkait  dengan  kegiatan  Illegal  Logging  yang  dianggap  dilakukan  oleh  PT.
RAPP,  khususnya  pada  periode  2009-2010.  Dapat  dinilai  jika  pemberitaan tersebut  merupakan  realitas  sosial  yang  dikonstruksikan  oleh  media (wartawan)  berdasarkan  sumber-sumber  objektif.  Namun  pada  sisi  lain, tidak dapat disangkal juga boleh jadi, realitas objektif tersebut dimanipulasi (dikonstruksi)  oleh  pihak  perusahaan  untuk  membatah  pemberintaan tersebut.  Sesungguhnya  ke  dalam  kedua  konteks  itu  dengan  kepentingan yang  berbeda  dapat  menjadikan  pemberitaan  yang  dihasilkan  tergantung pada  kekuataan  yang  juga  melibatkan,  tidak  hanya  aktor  dari  media  dan perusahaan,  melainkan  faktor  x  (finansial  misalnya)  yang  juga  tidak  dapat diabaikan.
Sesungguhnya pada  kontek pergumulan  itulah, maka  pendekatan konstruksionis  mencoba  menengahinya  berdasarkan  pada  realitas  kontruksi yang  objektif-subjektif  dalam  pelbagai  pandangan.  Menurut  pandangan konstruksionis,  wartawan  juga  dinilai  sebagai  actor  atau  agen  konstruksi. Wartawan  bukan  hanya  melaporkan  fakta,  melainkan  juga  turut mendefinisikan peristiwa. Sebagai aktor sosial, wartawan turut mendefinisikan  apa  yang  terjadi  dan  secara  aktif  membentuk  peristiwa  dalam pemahaman  mereka.  Fakta  tercermin  dalam  pemberitaan  adalah  realitas  yang bersifat  objektif,  dalam  arti  realitas  itu  memang  mencerminkan  kejadian  yang sesungguhnya.  Realitas  yang  dilaporkan  dan  diberitakan  wartawan  sama dengan realitas yang sesungguhnya yang dalam konteks konstruksi ini disebut dengan objektif-subjektif  (Eriyanto, 2001: 27).
Oleh  karena  itu  pada  tingkat  selanjutnya  dapat  dikatakan  bahwa  berita  adalah produk  melalui  transaksi  antara  wartawan  dengan  fakta  yang  diliputnya. Yang  kemudian  berita  tersebut  dapat  merupakan  hasil  transaksi  antara wartawan  dengan  sumber.  Dengan  demikian  maka  realitas  yang  terbentuk dalam  pemberitaan,  bukanlah  apa  yang  terjadi  dalam  dunia  nyata.  Melainkan relasi  antara  wartawan  dengan  sumber,  dan  lingkungan  sosial  yang  membentuknya (Eriyanto 2002: 28).

## 2. Pendekatan Ekonomi Politik Komunikasi
Perspektif  Ekonomi  Politik  Komunikasi  yang  digunakan  sebagai  rujukan  untuk menjawab  fenomena  Illegal  Logging  adalah  upaya  menjadi  penghubung  atau jembatan  dalam  memahami  fenomena  ekonomi  dan  komunikasi  pemerintahan (politik).  Fenomena  ini  merupakan  jawaban  dalam  perspektif  antara  ekonomi sebagai ideologi  dan komunikasi sebagai basis interaksi antar aktor pembuat dan pengguna  kebijakan  kehutanan  yang  terkait  dengan  Illegal  Logging  (Muchid Albintani 2011).
Sebagai  tindaklanjutnya  dalam  memahami  hubungan  tersebut,  maka  pendekatan ini  disebut  dengan  Ekonomi  Politik  Komuniasi.  Ini  dimaksudkan  untuk memahami  fenomena  ekonomi  dan  ideologi  terhadap  penggunaan  perspektif politik dan komunikasi dengan kelemahan yang dimilikinya, sehingga  tidak dapat secara  optimum  menjelaskan  fenomena  antara  pembuat  berita  dan  hasil  yang diberitakan  tersebut.    Realitas  tersebut  tentu  saja  berimplikasi  pada  proses ekonomi,  politik  dan  komuniasi  itu  sendiri.  Keadaan  ini  menunjukkan  bahawa
betapa signifikannya upaya memahami pendekatan tersebut agar dapat mengamati fenomena  Illegal  Logging  dan  hubungannya  dengan  PT.  RAPP  sebagai  institusi ekonomi (bisnis)  yang harus menjalankan kegiatannya berdasarkan regulasi yang ditetapkan  oleh  pemerintah  (SK  MENHUT  No.327)  secara  lebih  lengkap (komprehensif).
Berdasarkan  pada  argumentasi  tersebut,  maka  pendekatan  ekonomi  politik komunikasi  diperlukan  karena  berguna  menelaah  atau  menganalisis  hubungan kebaradaan  PT.  RAPP  sebagai  institusi  bisnis  dan  Illegal  Logging  lebih komprehensif.  Dalam  konteks  pembangunan  struktur  kekuasaan,  ekonomi  dan komunikasi  sekaligus,  kebijakan  kehutanan  yang  sentralistik  baik  pada  era pemerintahan Orde Baru dan era Reformasi dengan tipologi yang sama dan  tidak ada  perbeda,  maka  diperlukan  pendekatan  yang  lebih  fleksibel,  integral  dan komprehensif  (lentur,  menyatu  dan  lengkap).  Argumentasi  terhadap  pentingnya perspektif  yang  lebih  komprehensif  tersebut  disebabkan  jika  penerapan  pelbagai kebijakan  oleh  Pemerintah  Pusat  di  Riau  (khusus  bidang  kehutanan),  tetap sentralistis  (terpusat)  seperti  inilah  yang  mewarnai  perkembangan  pembangunan bidang  kehutanan  di  Riau  yang  dimulai  semejak  Orde  Baru  sampai  sebelum  dan pasca  Reformasi  (proses  Reformasi  masih  tetap  berlangsung)  (Muchid  Albintani 2011).

## IV. MEDIA MASSA,  PT. RAPP  DAN PEMBERITAAN ILLEGAL  LOGGING

## 1. Illegal Logging, Media Massa dan PT. RAPP
Mencoba  mencermati  kegiataan  Illegal  Logging,  Media  Massa  dan  PT.  RAPP tahun  1999  sehingga  2000  memiliki  hubungan  signifikan  terhadap  pelaksanaan otonomi  daerah  dalam  kebijakan  kehutanan  yang  sekaligus  juga  penolakan kebijakan pemerintah terkait perluasan konsesi HTI bagi PT. RAPP di Riau.  Pada konteks  ini,  PT.  RAPP  dan  kegiatan  Illegal  Logging  (penebangan  liar)  pada priode 2009-2010 menjadi fokus pemberitaan di media massa.
Untuk  kemudian  fokus  pemberitaan  disebabkan  oleh  kenyataan  yang  saling bertolak  belakang  terkait  kebijakan  kehutanan  di  Riau.  Pada  satu  sisi  untuk pertama  kalinya  semenjak  otonomi  daerah  dilaksanakan  seorang  Kepala Daerah  (Bupati)  dihukum  karena  korupsi  (gratifikasi)  terkait  izin  usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) yang berujung pada kegiatan Illegal Logging  yang  turut  melibatkan  PT  RAPP.  Sementara  pada  sisi  lain, Departemen  Kehutanan  berdasarkan  SK  MENHUT  No.327  Tahun  2009 memberikan  perluasan  wilayah  kawasan  gambut  Semenanjung  Kampar  kepada PT.  RAPP  yang  dinilai  bermasalah  dan  berpotensi  terjadinya  kegiatan  Illegal Logging.
Berdasarkan  realitas  yang  kontradiksi  tersebut  yang  melatarbelakangi  maraknya pemberitaan  media  masa  tentang  Illegal  Logging  di  Riau.    Dalam  konteks  ini Illegal  Logging  dapat  didefinisikan  sebagai  serangkaian  pelanggaran  peraturan
yang  mengakibatkan  eksploitasi  sumber  hutan  melampaui  batas  (berlebihan). Sementara pelanggaran yang terjadi dimulai dari tahapan produksi kayu, misalnya pada  tahap  penebangan,  tahap  pengangkutan  kayu  gelondongan  (hasil  tebangan), tahap  pemerosesan  dan  tahap  pemasaran.  Bukan  itu  saja,  penggunaan  cara  yang korup  untuk  mendapatkan  akses  (jalur)  ke  kehutanan  dan  pelanggaran- pelanggaran  keuangan,  seperti  penghindaran  pajak  adalah  bagian  dari  proses Illegal Logging tersebut.
Sebagaimana  pemberitaan  di  DetikNews  (28/11/2009)  bahwa  Status  quo  konsesi izin  Hutan  Tanaman  Industri  (HTI)  PT  Riau  Andalan  Pulp  and  Paper  (RAPP)  di kawasan gambut berpotensi terjadi Illegal Logging. Diperkirakan kerugian negara dapat mencapai Rp100 milyar lebih.
Jumlah  tersebut  diperoleh  berdasarkan  hitungan  dari  hasil  diskusi  lingkungan yang diselenggarakan Jaringan  Kerja Penyelamat Hutan Riau (JIKALAHARI) di Pekanbaru, Sabtu (28/11/2009). Kegiatan ini dihadiri sejumlah aktivis lingkungan: WALHI,  Greenpeace  dan  pakar  lingkungan  Prof.  Adnan  Kasri  dari  Universitas Riau.
Menurut  Direktur  JIKALAHARI,  Susanto,  MENHUT  Zulkifli  Hasan  telah menyetujui  pencabutan  sementara  izin  HTI  PT.  RAPP  seluas  115  ribu  hektar. Namun  persetujuan  baru  bentuk  lisan,  tanpa  ada  SK  penetapan.      Susanto mengatakan selama status quo ini, PT. RAPP tetap melakukan perambahan hutan di  kawasan  gambut  Semenanjung  Kampar.  Diperkirakan  sejak  izin  dikeluarkan oleh MENHUT MS Kaban pada 12 Juni 2009 lalu, sudah ada 1.000 hektar lahan gambut digunduli pihak perusahaan.
Sementara  itu,  juru  bicara  Greenpeace  Wilayah  Asia  Tenggara,  Bustar  Maistar dalam  kesempatan  yang  sama  menyebutkan  dengan  belum  ditekennya  SK pencabutan  izin  tersebut,  berpotensi  merugikan  negara  dari  segi  tegakan  kayu alam. Dalam hitungan tiga bulan pasca diberikan izin oleh MS Kaban dengan 30 alat  berat  yang  bekerja  di  lokasi,  maka  estimasi  angka  kerugian  negara  dihitung dari  harga  kayu,  dana  reboisasi  (DR)  serta  dana  Propisi  Sumber  Daya  Hutan (PSDH).  Di  lokasi  tersebut  diperkirakan  minimal  terdapat  77  meter  kubik  kayu per  hektarnya.  Dengan  1.000  hektar,  menghasilkan  77000  meter  kubik.  Harga kayu log minimal Rp800 ribu per meter kubik.
Adapun  pajak  DR  untuk  jenis  kayu  log  (besar)  yang  dikenakan  pemerintah sebesar  12  dollar  AS  per  meter  kubik.  Sedangkan  PSDH  harganya  38  ribu  per meter  kubik.  Bila  ditotal  seluruhnya  hanya  dengan  hitungan  kasar,  negara  sudah kehilangan  dana  lebih  sekitar  73  miliar  dari  pajak  jenis  kayu  log.    Kemudian  ini belum  dihitung  pajak  dari  jenis  kayu  baban  baku  serpih  (BBS)  yang  dihitung kayu-kayu  kecil  di  lokasi  tersebut.  Bila  dihitunng  dengan  BBS,  maka  angkanya dapat bertambah minimal 40 persen dari hitungan tegakan kayu log. Jadi totalnya pajak  kayu  log  dengan  BBS  dalam  1.000  hektar  berpotensi  merugikan  negara lebih dari Rp100 milyar.
Sementara  Prof  Anan  Kasri,  Pakar  Lingkungan  Universitas  Riau  menyebutkan jika angka tersebut belum dihitung dari kerusakan ekosistem di mana pembabatan tersebut  berpotensi  melepas  emisi  carbon  jutaan  ton  setiap  hektarnya.     Dia mengatakan  untuk  memulihkan  kembali  lahan  sesuai  awalnya,  minimal
membutuhkan  waktu  7  regenerasi.  Jadi  ditinjau  dari  segi  kerusakan  lingkungan, tentulah sangat sulit dapat kembali seperti semula.
Karena itu MENHUT Zulkifli Hasan segera  mengeluarkan  SK pencabutan untuk selamanya atas perluasan izin HTI PT. RAPP. Dari izin  yang ada, 56 ribu hektar konsesi PT. RAPP berada di lahan gambut yang paling banyak menyimpan emisi carbon.  Jangan  biarkan  lahan  status  qua,  karena  selama  status  quo  berlangsung, PT.RAPP dapat saja melakukan pembabatan hutan alam di lokasi tersebut.
Meski  mendapat  kritikan  keras  dan  pemberitaan  Illegal  Logging  terrus berlangsung,  namun  PT.  RAPP  tetap  saja  mendapat  persetujuan  perluasan  areal seluas 235.140 Ha. Ini  sesuai dengan SK MENHUT No.SK.356/Menhut-II/2004, Tanggal  1  November  2004  (perubahan  kedua).    Selain  itu  juga   berdasarkan permohonan  Direktur  Utama  PT.RAPP  sesuai  surat  Nomor:02/RAPP-DU/I/04 Tanggal  19  Januari  2004,  Menteri  Kehutanan  mengeluarkan  Surat  Keputusan Nomor  SK.327/Menhut-II/2009  tanggal  12  Juni  2009  (perubahan  ketiga)  dengan luas areal 350.165 Ha yang tersebar ke 5 Kabupaten.
Berdasarkan  pada  pelbagai  penjelsan  tersebut,  maka  jelas  bahwa    hasil pembahasan menunjukkan bahwa Hubungan Illegal Logging dan PT. RAPP telah terkonstruksi  oleh media masa yang menunjukkan jika keberadaan keduanya (PT. RAPP  dan  Illegal  Logging)  pada  tahun  2009-2010  berjalan  terpisah  dan  tidak saling terkait tersebut.

## 2. PT RAPP dan Illegal Logging Dalam Kontruksi Ekonomi Politik Media Massa
Keberadaan  PT.  RAPP  jika  dikaitkan  dengan  aktivitas  penebangan  liar  (Illegal Logging atau ILLOG)) di Riau khususnya dan Indonesia umumnya menyebabkan begitu  pentingnya  kehadiran  perusahaan  terbesar  di  Asia  Tenggara  ini  sebagai objek  pemberitaan.  Apalagi  jika  ILLOG  dikaitkan  dengan  pelbagai  isu  global warning yang sedang disoroti dunia internasional.
Meski  begitu  pada  realitas  di  lapangan  terjadi  hal  yang  bertolak  belakang.  Isu Illegal  Loging  yang  berada  dibalik  upaya  produksi  PT.  RAPP  menjadi  fokus peliputan  para  wartawan.  Hal  ini  disebabkan  SK  MENHUT  atas  dikeluarkannya izin  perluasan  Hutan  Tanaman  Industri  (HTI)  untuk  PT.  Riau  Andalan  Pulp  and Paper  (RAPP)  masih  bermasalah.  Lokasi  izin  perluasan  itu  masih  banyak kejanggalan serta tumpang tindih dengan kawasan konservasi.
Hal  itu  disampaikan  Kepala  Dinas  Kehutanan  Riau,  Zulkifli  Yusuf,  dalam perbincangan dengan DetikNews, Selasa (17/11/2009) di Pekanbaru.
Menurut Zulkifli, SK Menhut MS Kaban No 327, memberikan perluasan dari 235 ribu  hektar  menjadi  350  ribu  hektar  di  wilayah  kawasan  gambut  Semenanjung Kampar (SK MENHUT MS Kaban itu dikeluarkan pada 12 Juni 2009).
"Izin perluasan itu memang bermasalah. Sejak awal kita sudah menyampaikan ke Menhut  pada  2  September  2009  lalu,  agar  tidak  melanjutkan  perluasan  HTI tersebut. Kita minta agar DEPHUT dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi di lapangan.  DEPHUT  kita  minta  untuk  tidak  mengeluarkan  Rencana  Tata  Kerja tahunan untuk menebang kayu, namun surat kita itu tidak mendapat jawaban.
Menurut Zulkifli, banyaknya persoalan yang harus diselesaikan di lapangan tidak lain kawasan  yang ada dalam perizinan tersebut tumpang tindih dengan  kawasan konservasi.  Dinas  Kehutanan  Riau  mencatat  perluasa  izin  HTI  PT.  RAPP  itu tumpang  tindih  dengan  lima  kawasan  konservasi  Hutan  Margasatwa.    Kelima konservasi  itu,  Hutan  Margasatwa  Rimbang  Baling,  Tasik  Pulau  Padang,  Danau Pulau  Besar,  Tasik  Belat,  dan  Taman  Nasional  Tesso  Nilo.  Selain  itu  masalah juga  muncul  ketika  dilakukan  pengukuran  di  lapangan,  ternyata  total  luas  malah bertambah menjadi 357 ribu hektar atau kelebihan sekitar 7.000 hektar.
"Ini belum lagi dari perluasan yang diberikan tersebut sekitar 20 ribu hektar status kawasan  Hutan  Produksi  Konservasi.  Sesuai  aturan  yang  ada  tidak  boleh dijadikan HTI sebelum ada dikeluarkan surat perubahan peruntukan. Jadi memang banyak masalah atas izin tersebut," kata Zulkifli.
Jika  saat  ini  izin  tersebut,  kata  Zulkifli,  mendapat  protes  keras  dari  kalangan aktivis,  maka  hal  itu  menjadi  tanggungjawab  DEPHUT  RI.  Menurutnya,  Dinas Kehutanan  Riau  sejak  awal  sudah  menolak  rencana  perluasa  tersebut.  Kalau sekarang  izin  itu  menimbulkan  ekses  penolakan  dari  para  aktivis,  ya  jangan salahkan kami. Kita juga tidak perlu menyalahkan satu sama lain. Namun cobalah mari kita duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan ini.
Berdasarkan  pada  pemberitaan  tersebut  dapat  diketahui  jika  SK  MENHUT  MS Kaban  inilah  yang  kini  mendapat  penolakan  keras  dari  aktivis  Greenpeace.  Para aktivis  internasional  ini  membangun  basecamp  di  Desa  Teluk  Meranti, Kecamatan  Meranti,  Kabupaten  Pelalawan,  Riau.  Sudah  dua  pekan  mereka berkampanye  penolakan  perluasa  tersebut.  Aktivis  meminta,  agar  PT.  RAPP segera menghentikan perambahan hutan gambut tersebut.
Tim  Verifikasi  Kerentanan  Lingkungan  dan  Gambut  ini  berjumlah  Sembilan orang  dan  dibentuk  oleh  Kementerian  Kehutanan  untuk  menindaklanjuti  konflik yang ada antara masyarakat dengan industri Hutan Tanaman Industri PT. RAPP di Pulau  Padang.  Tim  ini  bertugas  melaksanakan  pengukuran,  pelaporan  dan verifikasi  terhadap  kerentanan  lingkungan  dan  gambut  di  areal  HTI  PT.  RAPP pada lahan gambut di Pulau Padang.
Tahapan  yang  harus  dilakukan  tim  verifikasi  menurut  Fadil  Nandila  Wakil Koordinator  JIKALAHARI,    seharusnya  memverifikasi  prosedur  dan  laporan dokumen  Amdal,  memverifikasi  keabsahan  terbitnya  SK  327  tahun  2009, memverifikasi hipotesis ancaman tenggelam Pulau Padang, baik ada HTI maupun tanpa  ada  HTI.  Jangan  buru-buru  mensosialisasikan  keberadaan  HTI  di  Pulau Padang  tidak  akan  menenggelamkan  Pulau,  karena  tanpanya  saja,  abrasi  sedang mengancam Pulau Padang.
SK  327  tahun  2009  memberi  tambahan  areal  seluas  115.025  hektar  kepada  PT RAPP,  seluas  45.205  hektar  di  antaranya  ada  di  Pulau  Padang.  Adapun  izin  itu
tersebar  di  Kubupaten  Kampar,  Singingi,  Siak,  Pelalawan  dan  Bengkalis.  Izin tersebut  diberikan  oleh  MENHUT  MS  Kaban  detik-detik  dirinya  lepas  dari Kabinet  SBY  periode  pertama.  Yang  kemudian  Surat  Keputusan  ini  kemudian berbuntut panjang dengan pecahnya konflik antara masyarakat dengan PT. RAPP.
Sebagai  banyak  diberikan  media  massa  jika  Surat  Keputusan  ini  menambah  luas wilayah  konsesi  PT.  RAPP  yang  sebelumnya  sudah  diperoleh  di  wilayah  Riau yang  di  antara  konsesi  tambahannya  terdapat  di  hutan  gambut  Pulau  Padang  dan Semenanjung  Kampar.  Penyimpangan  hukum  atas  terbitnya  SK  327  tersebut setidaknya  terdapat  pada  proses  kelengkapan  administrasi,  konfirmasi  kawasan, penyusunan  Amdal  dan  pelanggaran  terhadap  aturan  hukum  lainnya.  Dari pelanggaran  proses  perizinan  ini  wajar  saja  protes  dari  masyarakat  terus  terjadi karena  ini  menyangkut  pengambil-alihan  hak  penguasaan  tanah  dari  generasi mereka.
Berdasarkan  pada  penjalasan  tersebut  menunjukkan  bahwa  pemberitaan  tentang kegiatan Illegal Logging  yang dilakukan (‘dituduhkan’) pada  PT. RAPP  menjadi persoalan yang ‘mendua’ dan saling berbeda. Dalam konteks inilah sesungguhnya memperlihatkan jika pemberitaan Illegal Logging tersebut, bukan bagian integral dari  proses  produksi  (kegiatan)  PT.  RAPP,  melainkan  sebaliknya.  Tampak  peran media massa menjadi begitu penting dalam menkonstruksi realita.

## IV. KESIMPULAN
Berdasarkan  pada  penjelasan  tersebut,  maka  dalam  penulisan  makalah  ini dapat disimpulkan dua hal:
Pertama, hubungan Illegal Logging dan PT. RAPP terkonstruksi  oleh media masa yang menunjukkan apabila keberadaan keduanya (PT. RAPP dan Illegal Logging) pada tahun 2009-2010 berjalan terpisah dan tidak saling terkait.
Kedua, sehingga, pemberitaan tentang kegiatan Illegal Logging yang ‘dituduhkan’ pada  PT  RAPP  menjadi  persoalan  yang  ‘mendua’  dan  saling  berbeda.  Dalam konteks inilah memperlihtkan apbila pemberitaan Illegal Logging tersebut, bukan bagian integral dari proses produksi (kegiatan) PT. RAPP.

## IV. DAFTAR BACAAN
Alfian.  1993.  Komunikasi  Politik  dan  Sistem  Politik  Indonesia.  Jakarta: Gramedia.
Bachtiar  Aly.  2010.  Komunikasi  Politik  Sebagai  Penjuru  Penyelesaian  Konflik dan  Mengoptimalkan  Sinergis  Hubungan  Pusat  dan  Daerah,”  Makalah.  Seminar Nasional di UMB Jakarta. 15 Mei 2010.
Ahmad  Zazali.  2008.  Mengawal  Revisi  Rencana  Tata  Ruang  Provinsi  (RTRWP) Riau  Untuk  menyelamatkan  Hutan  Alam  Riau  yang  tersisa  dari  Ekspansi Perkebunan  Besar  Kelapa  Sawit  dan  Akasia.  Sustaibale  Social  Development Partnership (SCALE UP).
Billy  Hindra  .  2006.  Potensi  dan  kelembagaan  hutan  rakyat.  Proseding  Seminar Hasil Litbang Hasil Hutan: 14-23.
Bustanul  Arifin  dan  Didik  J  Rachbini.  2001.  Ekonomi  politik  dan  kebijakan publik. Jakarta: Grasindo.
Didik  J  Rachbini.  2006.  Ekonomi  politik  kebijakan  dan  strategi  pembangunan. Jakarta: Granit.
Deddy Mulyana. 2011. Mau Ke Mana Ilmu Komunikasi Kita? Pengantar Hal. 2- 15  dalam  Ilmu  Komunikasi  Sekarang  dan  Tantangan  Masa  Depan.  Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
DetikNews. 2009. SK Menhut Soal Perluasan HTI PT RAPP Dinilai Bermasalah. Selasa (17/11).
DetikNews.  2009.  Status  Quo  Konsesi  PT  RAPP  Bisa  Menyebabkan  Illegal Logging. Sabtu (28/11).
DetikNews. 2009. Menhut Cabut Sementara Izin Perluasan HTI PT RAPP. Sabtu (21/11).
Eko  Harry  Susanto.  2010.  Komunikasi  Manusia:  Esensi  dan  Apalikasi  dalam Dinamika Sosial Ekonomi Politik . Jakarta: Mitra Wacana Media.
Eriyanto.  2002.  Analisis  Wacana:Pengantar  Analisis  Teks  Media.Yogyakarta :LKSI
Francis  Fukuyama.  2005.  Memperkuat  negara  tata  pemerintahan  dan  tata  dunia abad  21.  Terj.  A.  Zaim  Rofiqi.  Jakarta:  Preedom  institute  dan  Gramedia  pustaka utama.
Francis  Fukuyama.  2001.  Kemenangan  kapitalisme  dan  demokrasi  liberal.  Terj. Muhammad Husein Amrullah. Jokjakarta: Kalam.
Hutan Riau Habis Tahun 2015. Riau Mandiri, Selasa 20 Februari 2007.
Hariyadi.  2008.  Politik  penebangan  kayu  dan  kebijakan  pembalakan  liar  (Studi kasus Provinsi Jawa Timur dan Jambi). Kajian, Vol 14 No.2, Juni.
Hasrullah  Sidiq.  2001.  Pemberitaan  dalam  Konstruksi  Opini  Publik.  Jakarta: Kencana Media.
Ilmu Komunikasi Sekarang dan Tantangan Masa Depan. 2011. (ed). Farid Hamid dan Heri Budianto. Jakarta: Kencana Pedana Media Group.
Jalaluddin  Rahmat.  1999.  Kritik  Paradigma  Pasca  –Positivisme  Terhadap Positivisme. Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia. III. Hal 66-71.
M.  Alwi  Dahlan.  1999.  Teknologi  Informasi  dan  Demokrasi.  Jurnal  IKSI  No.4 Oktober.
Muchid  Albintani.  2011.  Bencana  Ekologi  dan  Kapitalisme:  Paradoksal  Illgal Logging  di  Riau.  Makalah  disampaikan  dalam  Seminar  Antarabangsa  Ke-4, Ekologi,  Habitat  Manusia  dan  Perubahan  Persekitaran  di  Alam  Melayu,  23-24 Mei 2011, Puri Pujangga, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Press  Release  Refleksi  Akhir  Tahun  2007:  Perusakan  hutan  gagal  dicegah  dan dikurangi. Sekretariat Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia (SKEPI).
Perkiraan  penggunaan  sumber  bahan  baku  industri  Pulp  &  Paper.  Studi Advokasi Indonesian Working Group on Forest Finance. Desember 2010.
Paper  ICW:  Mempersoalkan  penegakan  hukum  dalam  penanganan  kasus pembalakan  liar  jawaban  pertanyaan  RDPU-Komisi  VII  DPR-RI  dengan  PT. Riau  Andalan  Pulp  and  Paper  dan  PT.  Indah  Kiat  Pulp  dan  Paper,  Tbk.  2 Oktober 2007.
Paper WALHI. 2007.  Menyelesaikan riau, menyelesaikan Indonesia. Pekanbaru: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Riau.
Stephen  W  Littlejohn  dan  Karen  A.  Foss.  2008.  Theories  of  Human Communication, 9 th Editoin. Belmont: Thomson Wadwort.
Stephen  W.  Littlejohn  dan  Karen  A.  Foss.  2011.  Teori  Komunikasi  Theories  of Human  Communication.  (Terjm)  Mohammad  Yusuf  Hamdan.  Jakarta:  Salemba Humanika.
Susanto  Kurniawan.  2004.  Studi  kasus  kebijakan  Gubernur  Riau  terhadap pemberian Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Bagan Kerja (BK) pada sejumlah hutan tanaman industri Tahun 2004. Jikalahari Riau.