## PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) BERBASIS AKRUAL DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN INTERNAL DAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

## THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF ACCRUAL BASED GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS (SAP) ON THE INTERNAL-DECISION MAKING AND THE QUALITY OF FINANCIAL REPORTING ON LOCAL GOVERNMENT
Dini Lestari 1 , Sri Rahayu 2 Telkom University – Bandung
Email : dinilestari27@gmail.com

## ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan SAP berbasis akrual terhadap pengambilan  keputusan  internal  dan  kualitas  pelaporan  keuangan  pemerintah  daerah.  Subjek dalam  studi  ini  adalah  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  yang  terdiri  dari  dinas  dan  badan  Kota Bandung  dengan  total  sampel  sebanyak  83  responden.  Penelitian  ini  menggunakan  metode kuantitatif  dengan  data  primer.  Metode  analisis  yang  dipakai  adalah  analisis  regresi  linier sederhana menggunakan perangkat lunak SPSS versi 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara  parsial  penerapan  SAP  berbasis  akrual  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengambilan keputusan internal dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
Kata Kunci: Akuntansi Sektor Publik, Standar Akuntansi Pemerintah, Basis Akrual, Pengambilan Keputusan Internal, Kualitas Pelaporan Keuangan

## ABSTRACT
The  purpose  of  this  study  is  to  analysis  the  implementation  of  accrual-based  SAP  towards internal decision making and the quality of financial reporting on local government. The subject of this study is the Regional Work Units consists of the agency and department Bandung City with total  sample  of  83  respondent.  This  study  uses  quantitative  methods  with  primary  data.  The analysis method in this research is simple linear regression using software SPSS version 23. The results  showed  that  in  the  partial  implementation  of  SAP-based  accruals  on  the  Bandung  city government  has  a  significant  influence  on  internal  decision  making  and  quality  of  financial reporting on local government.
Keywords:  Public Sector accounting, government accounting standards, accrual based, Internal decision making, quality financial reporting,

## PENDAHULUAN
Laporan  keuangan  yang  disajikan  oleh  pemerintah  daerah  harus  sesuai  dengan  standar yang  berlaku,  yaitu  sesuai  dengan  SAP  yang  telah  ditetapkan  dalam  Peraturan  Pemerintah nomor  24  tahun  2005  yang  memuat  pengantar  Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  dijabarkan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan berdasarkan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan. Diperkuat dengan Peraturan Mendagri No. 64 Tahun 2013 yang mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun persiapan implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui  pendapatan,  beban,  aset,  utang,  dan  ekuitas  dalam  pelaporan  finansial  berbasis akrual,  serta  mengakui  pendapatan,  belanja,  dan  pembiayaan  dalam  pelaporan  pelaksanaan anggaran  berdasarkan  basis  yang  ditetapkan  dalam  APBN/APBD  (PP  No  71  Tahun  2010). Angelicca  (2019)  dan  Ferryono,  Sutaryo  (2017)  menyatakan  bahwa  SAP  berperan  untuk membantu  para  penyusun  laporan  keuangan  pemerintah  daerah  mencapai  laporan  keuangan yang  berkualitas  baik  serta  mempermudah  pengambilan  keputusan  internal.  Tujuan  pelaporan keuangan  disektor  publik  harus  memberikan  informasi  yang  berguna  untuk  pengambilan keputusan di samping menunjukkan akuntabilitasnya. Untuk menunjang pengambilan keputusan yang  tepat,  maka  laporan  keuangan  yang  dibuat  harus  memenuhi  karakteristik  kualitatif  yang mencerminkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sudah ¬¬¬tercapai dengan baik dan memenuhi tujuannya. Kualitas laporan keuangan yang dimaksud sesuai dengan PP No. 71  Tahun  2010  adalah  relevan,  andal,  dapat  dibandingkan  dan  dapat  dipahami.  Dalam keterkaitan antara penerapan SAP berbasis akrual, pengambilan keputusan internal dan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah, dibuktikan dengan fenomena dimana Pemerintah Kota Bandung mengalami defisit anggaran di tahun 2019 dimana defisit anggaran salah satu bentuk dari penyusunan anggaran yang kurang efisien yang tercermin dari informasi laporan keuangan. Selain itu, fenomena Pemerintah Kota Bandung meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari  hasil  pemeriksaan  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  (LKPD)  untuk  pertama  kalinya dalam  sejarah,  karena  berhasil  menuntaskan  salah  satu  dari  kendala  yang  selama  ini  dialami oleh  Pemerintah  Kota  Bandung,  yaitu  penyusunan  informasi  pencatatan  terkait  akuntansi  aset dan akuntansi kewajiban sebagaimana diterangkan dalam PSAP No. 7 dan PSAP No. 9. Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan SAP berbasis akrual berperan penting dalam menyusun laporan keuangan  sehingga  membantu  menghasilkan  informasi  yang  relevan  dan  andal  untuk  kualitas pelaporan  keuangan  yang  baik  serta  mampu  menyajikan  informasi  yang  bermanfaat  bagi  para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan internal.
Dari  hasil  penelitian  yang  dilakukan  sebelumnya,  terjadi  inkonsistensi  hasil  penelitian. Menurut  penelitian  Andhayani  (2017),  penerapan  SAP  berbasis  akrual  dalam  pengelolaan keuangan daerah dinilai kurang efektif, karena kurangnya sinergi, kemauan, serta komitmen dari seluruh  pengelola  keuangan.  Namun,  menurut  Purwanti  (2017)  dan  Trihani  (2018)  meskipun penerapan SAP berbasis akrual menguras tenaga dan dianggap sebagai keterpaksaan, namun disisi  lain  bisa  dianggap  berkah  karena  bisa  mendapatkan  opini  WTP  dari  penyajian  laporan keuangan yang baik. Dalam penelitian Salam dan Sutaryo (2019), menyatakan bahwa pelaporan keuangan  berdasar  SAP  berbasis  akrual  tidak  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengambilan keputusan  internal,  sedangkan  dalam  penelitian  Ferryono,  Sutaryo  (2017)  menyatakan  bahwa basis  akuntansi  akrual  berpengaruh  signifikan  terhadap  pengambilan  keputusan  internal pemerintah daerah. Dalam penelitian Anggriawan, Yudianto (2018) disebutkan bahwa penerapan SAP  basis  akrual  berpengaruh  positif  terhadap  kualitas  laporan  keuangan  pemerintah  daerah, namun penelitian Rahmah, Zulkifli (2018) menyebutkan bahwa penerapan SAP basis akrual tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
Adapun  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  secara  parsial  pengaruh  penerapan  SAP berbasis  akrual  terhadap  pengambilan  keputusan  internal  dan  kualitas  pelaporan  keuangan pemerintah daerah.

## LANDASAN TEORI

## Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010,  Kerangka  Konseptual  Akuntansi Pemerintahan  adalah  konsep  dasar  penyusunan  dan  pengembangan  Standar  Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01, tujuan umum laporan keuangan  adalah  untuk  menyajikan  informasi  mengenai  posisi  keuangan,  realisasi  anggaran, arus  kas,  dan  kinerja  keuangan  suatu  entitas  pelaporan  yang  bermanfaat  bagi  para  pengguna dalam  membuat  dan  mengevaluasi  keputusan  mengenai  alokasi  sumber  daya.  Pelaporan keuangan  untuk  tujuan  umum  juga  mempunyai  peranan  prediktif  dan  porspektif,  menyediakan informasi  yang  berguna  untuk  memprediksi  besarnya  sumber  daya  yang  dibutuhkan  untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait.

## Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
Akuntansi  berbasis  akrual  merupakan  international  best  practice  dalam  pengelolaan keuangan  modern  yang  sesuai  dengan  prinsip  New  Public  Management  (NPM)  yang mengedepankan  transparansi  dan  akuntabilitas  pengelolaan  keuangan  (Karno,  2017).  Menurut PP 71 Tahun 2010, basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa  lainnya  pada  saat  transaksi  dan  peristiwa  itu  terjadi,  tanpa  memperhatikan  saat  kas atau setara kas diterima atau dibayar. (Dalam Ferryono, Sutaryo, 2017). Laporan keuangan yang dihasilkan  dari  penerapan  SAP  berbasis  akrual  diarahkan  untuk  memberi  manfaat  lebih  baik kepada para pemangku kepentingan (stakeholders), para pengguna, maupun pemeriksa laporan keuangan  pemerintah,  dibandingkan  dengan  biaya  yang  dikeluarkan.  Selain  itu,  basis  akrual dapat merepresentasikan reliabilitas, relevansi, dan komparabilitas informasi yang diungkapkan dalam laporan, sehingga dapat dipastikan bahwa informasi telah disajikan secara jujur (Sari dan Putra,  2012  dalam  Najati  dkk,  2016).  Implementasi  Standar  Akuntansi  Pemerintah  berbasis akrual menyajikan informasi yang dapat diukur dengan indikator yang dijabarkan oleh Pujanira & Taman dalam Kusumo, Grani R (2018) dengan penjelasan menurut Permendagri No 64 Tahun 2013  yaitu:  1.  PSAP No.1  tentang  Penyajian  Laporan  Keuangan,  PSAP  No.2  tentang  Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, PSAP No. 3 tentang Laporan Arus Kas, PSAP No. 4 tentang Catatan  Atas  Laporan  Keuangan,  PSAP  No.  5  tentang  Akuntansi  Persediaan,    PSAP  No.  6 tentang  Akuntansi  Investasi,  PSAP  No.  7  tentang  Akuntansi  Aset  Tetap,  PSAP  No.  8  tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan, PSAP No. 9 tentang Akuntansi Kewajiban, PSAP No. 10 tentang Koreksi Kesalahan, PSAP No. 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi, dan  PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional

## Pengambilan Keputusan Internal
Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik meliputi informasi  yang  digunakan  untuk  (a)  Membandingkan  kinerja  keuangan  aktual  dengan  yang dianggarkan  (b)  Menilai  kondisi  keuangan  dan  hasil-hasil  operasi  (c)  Membantu  menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan  lainnya,  serta  (d)  Mengevaluasi  efisiensi  dan  efektivitas  (Trihani,  2018).  Menurut Fatmawati  dan  Setiawan  (2018),  informasi  yang  bermanfaat  apabila  mempunyai  nilai kebermanfaatan  keputusan  seperti:  1)  Menambah  pengetahuan  keputusan  tentang keputusannya  dimasa  lalu,  sekarang,  dan  masa  mendatang;  2)  Menambah  keyakinan  para pemakai  mengenai  probabilitas  terealisasinya  suatu  harapan  dalam  kondisi  ketidakpastian;  3) Mengubah  keputusan  atau  perilaku  pemakai.  Informasi  keuangan  yang  tertera  dalam  laporan keuangan  selanjutnya  akan  dimanfaatkan  oleh  para  eksekutif  yang  berkepentingan  untuk mengambil  keputusan  internal  sebagai  dasar  dalam  pengelolaan  manajemen  pemerintahan daerah. Indikator pada pengambilan keputusan internal menurut Suhartanto (2013) yaitu untuk: 1) Menyusun perencanaan anggaran 2) Pelaksanaan program pemerintahan 3) Keluaran (output) berupa  posisi  kekayaan  daerah  yang  digunakan  dalam  upaya  peningkatan  kesejahteraan masyarakat secara berkala, dan 40 Evaluasi peningkatan kinerja pada periode selanjutnya .

## Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 menjabarkan karakteristik kualitatif laporan keuangan  adalah  ukuran-ukuran  normatif  yang  perlu  diwujudkan  dalam  informasi  akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang  diperlukan  agar  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  dapat  memenuhi  kualitas  yang dikehendaki, yaitu; (1) Relevan: Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang ada dapat  mempengaruhi  keputusan  pengguna  yang  memiliki:  (a)  Manfaat  umpan  balik  (feedback value), (b) Manfaat prediktif (predictive value), (c) Tepat waktu, (d) Lengkap,  (2) Andal: Informasi yang  termuat  dalam  laporan  keuangan  bebas  dari  kesalahan  material,  menyajikan  setiap  fakta secara jujur serta dapat diverifikasi, seperti penyajian jujur, dapat diverifikasi dan netralitas, (3) Dapat  dibandingkan:  Informasi  yang  ada  di  dalam  laporan  keuangan  akan  lebih  berguna  jika dapat  dibandingkan  dengan  laporan  keuangan  periode  sebelumnya  atau  dengan  entitas pelaporan lain pada umumnya, (4) Dapat dipahami: Informasi yang disajikan dapat dipahami oleh pengguna  dan  dinyatakan  dalam  bentuk  serta  istilah  yang  disesuaikan  dengan  batas pemahaman para pengguna.

## Pengembangan Hipotesis
Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  Berbasis  Akrual  terhadap Pengambilan Keputusan Internal
Pelaporan  dengan  basis  akrual  dapat  memberikan  keuntungan  dibandingkan  dengan basis  kas  yang  sebelumnya  digunakan,  yaitu  pendapatan  yang  dihasilkan  oleh  SAP  berbasis akrual lebih tepat dibandingkan dengan basis kas karena informasi yang dihasilkan (pendapatan dan  biaya)  lebih  terkini  sehingga  akurat  dalam  memprediksi  dan  membuat  keputusan  terkait pendapatan  masa  depan  dan  posisi  keuangan.  Selain  itu,  basis  akrual  dapat  mengidentifikasi adanya  biaya-biaya  yang  timbul  dari  kegiatan  yang  dilakukan  sehingga  entitas  publik  bisa mengalokasikan  sumber  dayanya  lebih  baik  dan  efisien  juga  bisa  meningkatkan  kinerja. Sehingga,  laporan  keuangan  yang  dihasilkan  dari  basis  akrual  lebih  komprehensif,  mudah dimengerti,  bernilai  lebih  terhadap  unsur  dapat  dibandingkan,  transparan  serta  konsisten  yang
dimana  sangat  membantu  para  manajemen  untuk  mengambil  suatu  keputusan  yang  lebih rasional.  Dalam  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Calmel  (2017)  dan  Ferryono,  Sutaryo  (2017) menyatakan bahwa penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan internal. Dari uraian tersebut, maka ditarik hipotesis sebagai berikut:
H1  :  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  Berbasis  Akrual  berpengaruh positif terhadap Pengambilan Keputusan Internal
Pengaruh  Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  Berbasis  Akrual  terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Standar  Akuntansi  Pemerintah  (SAP)  adalah  sekumpulan  prinsip  yang  harus  diterapkan dalam  menyusun  laporan  keuangan  demi  mendapatkan  hasil  laporan  yang  berkualitas  baik sesuai  dengan  ukuran  normatif  yang  disebutkan  dalam  PP  No  71  Tahun  2010.  Dengan menerapkan  SAP  basis  akrual,  informasi  yang  ada  di  dalam  Laporan  Keuangan  Pemerintah Daerah  sesuai  dengan  kriteria  karakteristik  kualitatif  karena  menjabarkan  seluruh  pengakuan pendapatan  LO  dan  beban  dalam  laporan  operasional,  pengakuan  ekuitas  dalam  neraca  yang berasal dari laporan perubahan ekuitas, pengakuan surplus/defisit LO dalam laporan perubahan ekuitas,  perbandingan  anggaran  dengan  realisasi  belanja  dalam  laporan  realisasi  anggaran, serta penjelasan pos-pos dan akun-akun dalam laporan keuangan secara rinci dan memadai (full disclosure) dalam catatan atas laporan keuangan. Dari sisi sistem, penerapan basis akrual lebih terintegrasi  sehingga  memudahkan  penginputan  belanja  modal  dalam  menyusun  laporan keuangan yang dimana meningkatkan kualitas informasi yang lebih relevan dan andal.
H2 :  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Pemerintahan  (SAP)  Berbasis  Akrual  berpengaruh positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

## METODOLOGI PENELITIAN

## Jenis dan Sumber Data Penelitian
Jenis  data  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer,  yaitu  data-data  yang berasal dari sumber langsung. Data yang digunakan berupa kuesioner penelitian yang dibagikan kepada para sampel penelitian yang ada.  Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  berupa  dinas  dan  badan.  Pengambilan  sampel dilakukan  dengan  metode sensus  sampling .  Sampel  pada  penelitian  ini  adalah  pengelola keuangan  SKPD  yang  terdiri  dari  Pengguna  Anggaran  yaitu  Kepala  SKPD  serta  Pejabat Penatausahaan  Keuangan  yang  terdiri  dari  Sekretaris  dan  Kasubbag  Keuangan  berjumlah  83 orang.  Sampel  ini  disusun  karena  setiap  level  pengelola  keuangan  berkontribusi  terhadap penyusunan  informasi  akuntansi  yang  disajikan  dalam  laporan  keuangan  serta  sebagai pengambilan keputusan internal di tingkat teknis pada satuan kerja

## Metode Analisis dan Hipotesisi Penelitian
Metode  analisis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  analisis  statistik  deskriptif  dengan  model regresi linier sederhana. Untuk pengujian hipotesis menggunakan bantuan software SPSS versi 23.  Kemudian,  dua  uji  asumsi  klasik  dalam  penelitian  ini  meliputi  normalitas  dan heteroskedastisitas. Penjelasan masing-masing pengujian asumsi klasik akan diuraikan seperti di bawah  ini.  Lanjutan  pengujian  untuk  metode  analisis  yang  digunakan  untuk  menguji  pengaruh variabel bebas terhadap terikat dengan Uji T dan Uji Determinasi

## Operasional Variabel Penelitian
1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual
SAP  Berbasis  Akrual  adalah  SAP  yang  mengakui  pendapatan,  beban,  aset,  utang,  dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan  dalam  pelaporan  pelaksanaan  anggaran  berdasarkan  basis  yang  ditetapkan dalam  APBN/APBD  (PP  No.  71  Tahun  2010).  Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur penerapan SAP berbasis akrual menggunakan 12 indikator sesuai dengan penelitian yang dilakukan  oleh  Pujanira  dan  Taman  (2017).  Indikator-indikator  tersebut  adalah  sebagai berikut:
1.   PSAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan
2.   PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
3.   PSAP No. 3 tentang Laporan Arus Kas
4.   PSAP No. 4 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan
5.   PSAP No. 5 tentang Akuntansi Persediaan
6.   PSAP No. 6 tentang Akuntansi Investasi
7.   PSAP No. 7 tentang Akuntansi Aset Tetap
8.   PSAP No. 8 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan
9.   PSAP No. 9 tentang Akuntansi Kewajiban

## 2. Pengambilan Keputusan Internal
Pengambilan  Keputusan  Internal  adalah  proses  memilih  prosedur  tertentu  dari  berbagai kemungkinan alternatif yang senantiasa berkaitan dengan sebuah problem dan ingin dicapai suatu  pemecahan.  Secara  harfiah  pengambilan  keputusan  berarti  memotong  atau memutuskan  atau  secara  praktis  mencapai  suatu  kesimpulan  (Winardi,1986:11).  Indikator yang digunakan untuk mengukur pengambilan keputusan internal menggunakan 4 indikator sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhartanto (2013) dan Andriani et al (2010). Indikator-indikator tersebut adalah sebagai berikut:
1.   Menyusun perencanaan anggaran
2.   Pelaksanaan program pemerintahan
3.  Keluaran  (output)  berupa  posisi  kekayaan  daerah  dalam  upaya  peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkala
4.   Evaluasi peningkatan kinerja periode selanjutnya

## 3. Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat  memenuhi  tujuannya.  Indikator  yang  digunakan  untuk  mengukur  kualitas  pelaporan keuangan  pemerintah  daerah  menggunakan  4  indikator  sesuai  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Pujanira  dan  Taman  (2017).  Indikator-indikator  tersebut  adalah  sebagai berikut:
1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Tabel. 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif N Min Max Mean Std. Deviation Statistic  Statistic  Statistic     Statistic   Std. Error Statistic Penerapan SAP Akrual 83 90 125 109.84 1.037 9.446 PKI 83 33 50 43.81 .487 4.432 KPKPD 83 37 50 44.66 .444 4.049
Sumber : Output SPSS 23
Pada tabel 1 diatas dapat dilihat hasil uji statistik deskriptif yang terdiri dari jumlah data, nilai minimum, maksimum, mean dan standar deviasi. Variabel Penerapan SAP Akrual memiliki nilai  mean  sebesar  109,84  lebih  besar  daripada  standar  deviasi  yaitu    sebesar    9,446.    Hal tersebut  menggambarkan  data  tidak  bervariasi  dan  cenderung  berkelompok.  Variabel  PKI memiliki nilai mean sebesar 43,81 lebih besar daripada standar deviasi  yaitu  sebesar  4,432. Hal  tersebut  menggambarkan  data  tidak  bervariasi  dan  cenderung  berkelompok.  Variabel Penerapan SAP Akrual KPKPD memiliki nilai mean sebesar 44,66 lebih besar daripada standar deviasi yaitu sebesar  4,049. Hal tersebut menggambarkan data  tidak  bervariasi  dan cenderung berkelompok.

## Analisis Regresi Linier Sederhana
Hasil analisis regresi linier sederhana dari penelitian ini menghasilkan bentuk persamaan regresi linier sederhana yang pertama sebagai berikut:
Y= 5,594 +0.348X
Persamaan  tersebut  menggambarkan  apabila  diperkirakan  variabel  bebas  (X)  naik sebesar satu unit dan variabel bebas lainnya diperkirakan konstan atau sama dengan nol, maka nilai variabel terikat (Y) diperkirakan dapat naik atau turun sesuai dengan tanda koefisien regresi variabel bebasnya.
Untuk bentuk persamaan regresi linier sederhana yang kedua sebagai berikut:
Y= 8,129 +0.333X
Persamaan  tersebut  menggambarkan  apabila  diperkirakan  variabel  bebas  (X)  naik sebesar satu unit dan variabel bebas lainnya diperkirakan konstan atau sama dengan nol, maka nilai variabel terikat (Y) diperkirakan dapat naik atau turun sesuai dengan tanda koefisien regresi variabel bebasnya.
Uji Parsial (Uji t)
Tabel. 2. Uji Parsial Pertama
Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients T Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 5.594 3.857 1.450 .151 Penerapan SAP Akrual .348 .035 .741 9.944 .000

## Sumber : Output SPSS 23
Berdasarkan  hasil  dari  tabel  2  untuk  hipotesis  pertama  yaitu  variabel  Penerapan  SAP Berbasis Akrual (X) diperoleh bahwa tingkat signifikansi sebesar  0,000 lebih kecil dari α = 0,05 atau 0,000 < 0,05. Sehingga, Ho ditolak yang artinya bahwa secara parsial variabel Penerapan SAP Berbasis Akrual (X) berpengaruh signifikan positif terhadap Pengambilan Keputusan Internal (Y1).
Tabel. 3. Uji Parsial Kedua Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. B Std. Error Beta 1  (Constant) 8.129 3.313 2.454 .016 Penerapan SAP Akrual .333 .030 .776  11.069 .000
Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel 3 untuk hipotesis kedua yaitu variabel Penerapan SAP Berbasis Akrual  (X) diperoleh bahwa tingkat signifikansi sebesar  0,000  lebih  kecil dari α = 0,05  atau  0,000  <  0,05.  Sehingga,  Ho  ditolak  yang  artinya  bahwa  secara  parsial  variabel Penerapan SAP Berbasis Akrual (X) berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y2).

## Koefisien Determinasi
Pengujian  hipotesis  untuk  membuktikan  hasil  penelitian  yang  memiliki  pengaruh berdasarkan  hipotesis  yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Hasil  output  SPSS  dibuktikan  dalam tabel dibawah ini.
Tabel. 4. Koefisien Determinasi Pertama
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .741 a .550 .544 2.993

## Sumber : Output SPSS 23
Untuk besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat berdasarkan  nilai  koefisien  determinasi  pada  tabel  4  dimana  nilai  Adjusted  R  Square  adalah sebesar  0,544  atau  54,4%.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  variabel  independen  yaitu Penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  mempengaruhi  variabel  dependen  Pengambilan  Keputusan Internal (Y1) sebesar 54,4%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

## Tabel. 5. Koefisien Determinasi Kedua
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 1 .776 a .602 .597 2.570
Sumber : Output SPSS 23
Untuk besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat berdasarkan  nilai  koefisien  determinasi  pada  tabel  5  dimana  nilai  Adjusted  R  Square  adalah sebesar  0,597  atau  59,7%.  Hal  tersebut  menunjukkan  bahwa  variabel  independen  yaitu Penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  mempengaruhi  variabel  dependen  Kualitas  Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y2) sebesar 59,7%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

## REKOMENDASI  KEBIJAKAN

## Rekomendasi
Berdasarkan  hasil  pengujian  data  yang  diproses  SPSS  Versi  23  sesuai  dengan  tujuan penelitian ini, maka rekomendasi hasil penelitian ini antara lain :
1. Secara  parsial,  penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  berpengaruh  signifikan  terhadap pengambilan keputusan internal sebesar  54,4%.
2. Secara  parsial,  penerapan  SAP  Berbasis  Akrual  berpengaruh  signifikan  terhadap  kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah sebesar 59,7%.

## Kebijakan
Bedasarkan hasil dan interpretasi penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai rekomendasi kebijakan antara lain :
1. Penelitian  selanjutnya  dapat  memberikan  gambaran  lebih  luas  mengenai  pengaruh penerapan  SAP  berbasis  akrual  dalam  pengambilan  keputusan  internal  dan  kualitas pelaporan keuangan seperti menjabarkan determinan yang mempengaruhi masing-masing variabel dan memperluas sampel dari SKPD Kota Bandung selain dinas dan badan
2. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah disarankan untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari  tahun  ke  tahun.  Selain  itu,  Satuan  Kerja  Perangkat  Daerah  (SKPD)  Kota  Bandung melakukan  pencatatan  kewajiban  sesuai  dengan  nilai  nominal  dan  meningkatkan  nilai informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan sehingga dapat membuat keputusan terkait investasi

## DAFTAR PUSTAKA
Andhayani,  A.  (2017).  Dilema  Akrualisasi  Akuntansi  Dalam  Pengelolaan  Keuangan  Daerah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 8 No 2, 227-429.
Andriani,  Y.,  Kober,  R.,  &  Juliana,  d.  (2010). Decision  Usefulness  of  Cash  and  Accrual Information: Public Sector Managers' Perceptions . Australian Accounting Review No 53 Vol 20.
Andriyawan, Dea  (2019, 12 Agustus). Pemkot Bandung Akselerasi LPPD di Tingkat Nasional. Bisnis  [online].  Tersedia:  https://bandung.bisnis.com/read/20190812/549/1135347/pemkot- bandung-akselerasi-lppd-di-tingkat-nasional [Diakses: 29 September 2019]
Angelicca, Maya. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah. Skripsi Sarjana pada: Repository Universitas Sanata Dharma: tidak diterbitkan.
Anggriawan,  F.  T.,  &  Yudianto,  I.  (2018). Factors  Affecting  Information  Quality  of  Local Government Financial Statement. Journal of Accounting Auditing and Business Vol 1 No 1. BPK.2017. Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012-2017. bandung.bpk.go.id.  Tersedia:  https://bandung.bpk.go.id/?p=9923  [Diakses  September  18, 2019]
Cahyo, F. (2015). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang Mempengaruhi dan  Implikasi  Kebijakan  (Studi  Pada  SKPD  Pemerintah  Provinsi  Jawa  Tengah).  Jurnal Bisnis dan Ekonomi , 188-200.
Calmel, M.-P. (2017). France Supports Accrual Accounting . Account Econ Law 7(2), 125-129.
Fatmawati,  R.,  &  Setiawan,  D.  (2018).  Dampak  Pengendalian  Intern  dan  Ketepatan  Informasi Terhadap  Kebermanfaatan  Akuntansi  Akrual:  Studi  pada  Pemerintah  Daerah  .  Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol 5 (2), 137-150.
Ferryono,  B.,  &  Sutaryo.  (2017).  Manfaat  Akuntansi  Basis  Akrual  dan  Akuntansi  Basis  Kas Menuju Akrual dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis Vol 4 No 1 , 143-160.
Fitri, Y. (2018). Analysis of Factors Affecting The Quality Of Government Financial  Statements Of Binjai City with Work Motivation as Moderating Variables . Jurnal Ilmiah FEB UB Vol 5 No 2.
Ghozali,  I.  (2016).  Aplikasi  Analisis  Multivariate  dengan  Program  IBM  SPSS  25.  Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
Karno,  P.  (2017).  Kegunaan  Informasi  Akuntansi  Dalam  Pengambilan  Keputusan  Internal  Oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran. Indonesian Treasury Review Vol 2 No 4.73-91.
Kriyantono, R. P. (2014). Kualitas Penelitian Kualitatif. Materi Metode Penelitian.
Kusumo, G. R. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul). Skripsi Sarjana pada: Dspace Universitas Islam Indonesia: tidak diterbitkan.
Najati,  I.,  &  Pituringsih,  E.  d.  (2016).  Implementasi  Akuntansi  Berbasis  Akrual  :  Pengujian Determinan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga. Lembaga Jurnal Akuntansi Universitas Jember 14.1.
Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi.  Daftar  Dinas  Pemerintah  Kota  Bandung. Tersedia:  https://ppid.bandung.go.id/kb/ppid-pembantu/dinas/  [Diakses  pada  9  November 2019]
Pejabat  Pengelola  Informasi  dan  Dokumentasi.  Daftar  Badan  Pemerintah  Kota  Bandung. Tersedia  https://ppid.bandung.go.id/kb/ppid-pembantu/badan/  [Diakses  pada  9  November 2019]
Perdana,  Putra  P  (Juni  20,  2019).  Defisit  Anggaran  Rp  609  M,  TKD  PNS  Kota  Bandung Dipotong.
bandung.kompas.com. Tersedia. https://bandung.kompas.com/read/2019/06/20/15594281/defisit-anggaran-rp-609-m-tkd-pns- kota-bandung-terancam-dipotong [Diakses pada 10 Januari 2020]
Pujanira,  P.,  &  Taman,  A.  (2017).  Pengaruh  Kompetensi  Sumber  Daya  Manusia,  Penerapan Standar  Akuntansi  Pemerintahan,  Dan  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY. Jurnal Nominal, 14- 28.
Purwanti,  L.  (2017).  Apakah  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  Berbasis  Akrual  Membawa Berkah? Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL Vol 9 No 1, 173-191.
Rahmah, K., & Zulkifli. (2018). Pengaruh Penerapan SAP Berbasis Akrual dan Sistem Akuntansi Keuangan  Daerah  Terhadap  Kualitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Kabupaten Gunung Kidul. Jurnal Kajian Bisnis Vol 26 No 2, 113-130.
Republik  Indonesia.  2013.  “Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  64  Tahun  2013  tentang Penerapan Standar Akun tansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.”
---- .  2005.  “ Peratutan  Pemerintah  (PP)  No  24  Tahun  2005  tentang  Standar  Akuntansi Pemerintahan.”
---- .  2005.  “Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  58  Tahun  2005  tentang  Pengelolaan  Keuangan Daerah.”
---- .  2010.  “Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  71  Tahun  2010    tentang  Standar  Aku ntansi Pemerintahan (SAP).”
Riadi, Tri Joko (2019, 20 Juni). Defisit Pemkot Akibat Ketidakcakapan Perencanaan Anggaran. Pikiran Rakyat [online]. Tersedia: https://www.pikiranrakyat.com/bandung- raya/2019/06/20/defisit-pemkot-akibat-ketidakcakapan-perencanaan-anggaran [20
September 2019]
Rosadi, Dian. (2017, Februari 6). APBD Kota Bandung 2017 defisit Rp 216 miliar. merdeka.com [online]. Tersedia: https://m.merdeka.com/bandung/halo-bandung/apbd-kota-bandung-2017- defisit-rp-216-miliar-170206e.html [8 Januari 2020)
Salam,  A.,  &  Sutaryo.  (2019).  Kesesuaian  Sistem  Pelaporan  Keuangan  Akrual  Dalam Pengambilan  Keputusan  Internal  di  Pemerintah  Daerah.  ASSETS,  Jurnal  Akuntansi  dan Pendidikan Vol 8 No 1, 21-34.
Sari, D. P., & Putra, H. S. (2012). Menelisik Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. JEAM, XI (2), 33-56.
Solehudin, M. (2019, 28 Mei).  Pertama Kali Dalam Sejarah, Kota Bandung Akhirnya Raih WTP. detikNews.  [online].  Tersedia:  https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4567714/pertama- kali-dalam-sejarah-kota-bandung-akhirnya-raih-wtp [8 Januari 2020]
Sudarsono, G., & Darsono. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya  Manusia  dan  Penerapan  Sistem  Akuntansi  Keuangan  Daerah  Terhadap  Pelaporan
Keuangan Pemerintah Daerah Kab. Grobogan (Studi Persepsi Pegawai SKPD di Kabupaten Grobogan). Diponegoro Journal of Accounting Vol 6 No 2, 1-10.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV Alfabeta.
Suhartanto.  (2013).  Efektivitas  Laporan  Keuangan  Pemerintah  Daerah  Dalam  Mendukung Pengambilan Keputusan Manajemen Pemerintah Daerah. Pusdiklat Pengawasan BPKP.
Sujarweni,  V.  W.  (2015).  Metodologi  Penelitian  Bisnis  &  Ekonomi.  Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
Sukma,  F.,  &  Sari,  V.  F.  (2017).  Analisis  Manfaat  Basis  Akrual  dan  Basis  Kas  Menuju  Akrual Dalam  Pengambilan  Keputusan  Internal  Pemerintah  Daerah  (Studi  Empiris  Pada  OPD  Di Kota Padang). Jurnal WRA No 2.
Trihani,  I.  (2017).  Analisis  Manfaat  Basis  Akrual  dan  Basis  Kas  Menuju  Akrual  dalam Pengambilan Keputusan Internal. Jurnal FE Universitas Negeri Padang Vol 6 No 1.