## KEDUDUKAN DAN PERAN FUNGSIONARIS ADAT DALAM PEMBANGUNAN DESA ONDOREA KECAMATAN NANGAPANDA KABUPATEN ENDE  PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Samsida Ahmad 1* , Saryono Yohanes 2 , Hernimus Ratu Udju 3 ,
Siti Ainul Kholipah 4
Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia 1,2,3 , Politeknik SCI Cirebon, Indonesia 4 Email: tasyabanunaek11@gmail.com 1* , nengiip30@gmail.com 4 *Correspondence INFO ARTIKEL ABSTRAK Diterima  : 01-05-2023 Direvisi : 09-06-2023 Disetujui  : 09-06-2023 Desa  Ondorea  merupakan  salah  satu  desa  yang  terletak  di  Kecamatan Nangapanda,  Kabupaten  Ende,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Timur  yang mengakui keberadaan Fungsionaris Adat sebagai mitra pemerintah desa dalam  memelihara  dan    memanfaatkan    kekayaan  desa  dalam pembangunan  dan  kesejahteraan    masyarakat  desa.  Penelitian  ini menggunakan  metode  penelitian    lapangan  (kualitatif)    yang  dalam penelitian  disebut penelitian yuridis  empris yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan penelitian untuk mengumpulkan informasi sebagai suatu fakta yang dibutuhkan, dengan menggunakan  pendekatan  wawancara  dari  narasumber-narasumber yang  dibutuhkan.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan:  (1)  Kedudukan fungsionaris  adat  Desa  Ondorea  sebagai  pembantu  pemerintah  desa, sebagai  wadah  permusyawaratanuntuk  membantu  menyelesaikan persoalan  dan  sebagai  pihak  yang  mengambil  bagian  dalam pembangunan desa, sertaterdapat duafungsionaris adat di Desa Ondorea didalamnya  yakni    kepala  suku  dan  mosalaki,  dimana  kedua fungsionaris  adat  ini  memiliki  peran    masing-masing  dalam pembangunan  desa,  kepala  suku  menjalankan  perannya  sebagai  pihak yang  ikut  bagian  dalam  musyawarah  pembangunan  desa  dan  ikut sertadalam  pelaksanaan  pembangunan  desa  sedangkan  mosalaki  yang memiliki peran dalam mengurus tanah ulayat, pemimpin ritual adat dan penyelesaian  konflik  dalam  masyarakat.(2)Faktor  penghambat  peran fungsionaris  adat  saat  pembangunan  desa  adalah  kurangnya komunikasi,  kurangnya  kesadaran  hukum  dan  kurangnya  partisipasi fungsionaris adat.

## ABSTRACT
Ondorea Village is one of the villages located in Nangapanda District, Ende  Regency,  East  Nusa  Tenggara  Province  which  recognizes  the existence of Indigenous Functionaries as a village government partner in  maintaining  and  utilizing  village  wealth  in  the  development  and welfare  of  village  communities.  This  research  uses  a  field  research method  (qualitative)  which  in  research  is  called  empirical  juridical research, namely research is carried out by going directly into the field of  research  to  collect  information  as  a  fact  that  is  needed,  using  an interview approach from the required sources. The results of this study indicate:  (1)  The  position  of  the  Ondorea  Village  Customary Functionaries  as  a  forum  for  deliberation,  as  a  party  to  help  solve problems  and  take  part  in  development  and  there  are  two  traditional functionaries  in  Ondorea  Village  including  the  tribal  chief  and Mosalaki,  where  these  two  traditional  functionaries  have  their respective roles in village development, the tribal chief carries out his role as a party that takes part in village development deliberations and participates  in  the  implementation  of  village  development  while  the
Kata kunci : Kedudukan;
Peran; Fungsionaris; Adat;
Faktor Penghambat.
Keywords:. Position; Role; Functionary; Adat; Inhibiting Factors.
mosalaki  has  a  role  in  managing  customary  land,  traditional  ritual leaders and conflict resolution in society. (1) The inhibiting factors for the  role  of  Indigenous  Functionaries  during  Village  development  are lack  of  communication,  lack  of  legal  awareness  and  lack  of Pratispation

## Attribution-ShareAlike 4.0 International

## Pendahuluan
Indonesia  menerapkan  prinsip  desentralisasi  dalam  sistem  pemerintahan  desa, dengan memberikan otonomi kepada daerah untuk mengatur urusan mereka sendiri. Hal ini  diatur  dalam  Pasal  18  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  tahun 1945,  yang  menjelaskan  bahwa  negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  terbagi  menjadi provinsi-provinsi dan provinsi tersebut terbagi lagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi,  kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan  daerah  yang diatur  oleh undang- undang (Wijayanti, 2016).
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa akan saling berkolaborasi melalui proses musyawarah. Implementasi otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi memungkinkan  pemerintah  daerah  untuk  membuat  kebijakan  yang  sesuai  dengan kondisi dan situasi setempat, sehingga memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan dengan sistem pemerintahan yang ada (Simarmata, 2021).
Pembangunan merupakan suatu upaya perubahan yang telah direncanakan secara sadar dan berkelanjutan dengan tujuan yang lebih baik dan bernilai. Pembangunan dapat terlaksanakan  secara  efektif  apabila  ada  partisipasi  masyarakat  didalamnya  (Hasanah, 2017).  Keterlibatan  aktif  masyarakat  merupakan  faktor  penting  dalam  mencapai keberhasilan  pembangunan  dan  sebagai  cara  untuk  mengatasi  kekurangan  yang  ada pada pemerintah. Keberhasilan pembangunan di tingkat nasional sangat tergantung pada kemajuan  pembangunan  di  tingkat  desa  atau  kelurahan.  Oleh  karena  itu,  semua komponen,  baik  pemerintah  desa/kelurahan  maupun  lembaga  kemasyarakatan, diharapkan  dapat  meningkatkan  kapasitas  dan  mandiri  dalam  melaksanakan pembangunan (Putri & Malau, 2021).
Pemerintahan  desa  merupakan  suatu  pemerintahan  yang  terendah  karena  desa merupakan  suatu  pemerintah  dibawah  kabupaten  dan  kota,  desa  mempunyai  otonomi desa  yang  asli  dan  utuh  maka  pemerintah  juga  wajib  menghormati  otonomi  asli  yang dimiliki  oleh  desa  tersebut,  yaitu  otonomi  yang  memiliki  adat  istiadat  (Umbase, Nayoan,  &  Kumayas,  2017).  Penyelenggaraan  pemerintah  desa  merupakan  suatu subsistem  dari  sistem  penyelenggaraan  pemerintahan,  sehinggga  desa  memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya, agar semua program kerja  terlaksana  perlu  adanya  kerja  sama  aparatur  desa  dengan  masyarakat  setempat (Lambuaso, Pangemanan, & Monintja, 2020).
Fungsionaris  adat  berfungsi  sebagai  wadah  organisasi  permusyawaratan  yang bertugas  untuk  menampung  dan  mengarahkan  aspirasi  masyarakat  kepada  pemerintah dalam menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan hukum adat dan tradisi.
Lembaga adat juga hadir untuk menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis, serta  memberdayakan  masyarakat  dalam  upaya  meningkatkan  penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan (Siregar, 2020).
Kedudukan  fungsionaris  adat  pada  dasarnya  tidak  bisa  dilepaskan  dari kebudayaan  suatu  masyarakat  desa.  Fungsi  adat  adalah  untuk  menjaga,  melaksanakan dan melestarikan perilaku yang berlaku pada masyarakat secara turun temurun (Sonia & Sarwoprasodjo, 2020). Peran lembaga adat dalam pewarisan budaya mensosialisasikan norma dan adat yang berlak dalam masyarakat. Oleh karenanya keberadaan masyarakat adat  dalam  setiap  masyarakat  pada  prinsipnya  selalu  dijaga  dan  diberdayakan,  sagar budaya setiap masyarakat serta nilai-nilai yang dikandungnya terjaga  dan terlestarikan (Pola  Koordinasi,  2020).  Hal  itu  disebabkan  karena  lembaga  adat  sebagai  organisasi kemasyarakatan  bertugas  mengatur  dan  pelaksanaan  adat  sebagaimana    dari  generasi sebelumnya, dan akan memberikan sanksi  bagi warga yang melanggarnya (Samsuddin, Hendrayani,  &  Latief,  2021).  lembaga  adat  sebagai  tempat  pewarisan  kebudayaan mengajarkan    betapa  pentingnya  menjaga  kelestarian  adat    agar  generasi  muda  tidak melupakan begitu saja.
Desa  Ondorea,  yang  terletak  di  Kecamatan  Nangapanda,  Kabupaten  Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengakui pentingnya peran Fungsionaris Adat sebagai mitra  pemerintah  desa  dalam  menjaga  dan  memanfaatkan  sumber  daya  desa  untuk pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Selama  proses  pembangunan  desa, terdapat  kolaborasi  dan  komunikasi  antara  aparatur  desa  dan  anggota  adat  untuk memastikan keterlibatan mereka sejak awal pembangunan (Kusi & Rero, 2020).
Berdasarkan paparan tersebut  di atas, jadi peneliti mencoba untuk  meneliti lebih lanjut  dengan  judul  penelitian  “Kedudukan  Fungsionaris  Adat  Dan  Perannya  Dalam Pembangunan  Desa  Ondorea  Kecamatan  Nangapanda  Kabupaten  Ende  Provinsi  Nusa Tenggara Timur”

## Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitiaan
Guna memperoleh data dan informasi yang diperlukan sehinggga relevan dengan data  yang  diteliti,  maka  penelitian  ini  dilakukan  diDesa  Ondorea,  Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## 2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian  lapangan yang dalam penelitian disebut penelitian yuridis empris,yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan  penelitian    untuk  mengumpulkan  informasi  sebagai  suatu  faktayang dibutuhkan,dengan  menggunakan  pendekatan  wawancara  dari  narasumber-narasumber yang dibutuhkan.
3. Aspek –aspek yang Diteliti
Aspek Penelitian dalam penelitian skripsi ini meliputi:
a. Kedudukan  fungsionaris  adat  dan  perannya  dalam  pembangunan  Desa  Ondorea, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, meliputi:
1) Kedudukan Fungsionaris Adat
2) Peran  Fungsionaris  Adat  dalam  Pembangunan  di  Desa  Ondorea,  Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende yaitu:
a) Peran kepala suku
b) Peran mosalaki
c) Faktor yang menghambatan peran Fungsionaris Adat  dalam pembangunan  di Desa Ondorea,Kecamatan  Nangapanda,  Kabupaten  Ende,  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur,meliputi:
1) Faktor  komunikasi  antara  fungsionaris  adat  dengan  aparatur  desadalam pembangunan desa.
2) Kesadaran hukum fungsionaris adat dalam pembangunan Desa Ondorea.
3) Pratisipasi fungsionaris adat dalam pembangunan Desa Ondorea Pendekatan Penelitian
Dalam  penelitian  ini,  penelitian  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yaitu prosedur penelitian  yang menghasilkan berupa kata-kata tertulis  atau lisan,  yang dapat diamati  sehingga  menemukan  kebenaran  yang  dapat  diterima  oleh  akal  sehat.  Dalam menganalisis  data  dilakukan  berdasarkan  teori  Van  Venter  dan  Van  Horn  yaitu  teori implementasi atau dengan menggunakan metode deduktif yaitu cara menganalisis untuk kesimpulanan berdasarkan fakta.

## 4. Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian ini ,data akan diperoleh dari 2 sumber yaitu:
a. Data Primer
Data  yang  diperoleh  langsung  dari  informan,  dengan  memakai  teknik pengumpulan  data  berupa  interview  (wawancara)  serta  melakukan  observasi (pengamatan langsung) terhadap objek penelitian.
b. Data Sekunder
1) Bahan  hukum  primer  yaitu  bahan-bahan  hukum  yang  mengikat  berupa  undang- undang yakni Undang-undang Dasar 1945.
2) Bahan  hukum  sekunderyaitu  bahan-bahan  hukum  yang  memberikan  penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan studi kepustakaan.
3) Bahan  hukum  tersieryaitu  bahan  hukum  yang  memberikan  petunjuk  maupun penjelasan  terhadap  bahan  hukum  primer  dan  sekunder  dan  sekunder  dalam penelitian ini seperti, surat kabar dan internet.
5. Teknik pengumpulan data
Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu:
a. Wawancara
Wawancara  adalah  teknik  teknik  pengumpulan  data  dengan  mengajukan pertayaan  langsung  oleh  pewawancara  kepada  responden,  dan  jawaban  responden  itu dicatat.wawancara:  ini  dilakukan  untuk  mencari  informasi  secara  langsung  kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan fungsionaris adat dan masyarakat.
b. Observasi  dilaksanakan  dengan  melaksanakan  pengamatan  secara  langsung terhadap  objek    penelitian,  dengan  maksud  memperoleh  gambaran  empirik  pada hasil temuan.
c. Dokumentasi  merupakan  pengambilan  data  dari  dokumen  yang  merupakan  suatu pencatatan formal dengan bukti otentik.
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
a. Teknik Pengolahan Data
Semua  data  yang  diperoleh  dalam  penelitian  diolah  kedalam  beberapa  tahap sebagai berikut:
1) Editing  yaitu  pemeriksaan  perlengkapan  data  atau  informasi  agardapat dipertanggungjawabkan.
2) Coding  yaitu  pemberian  atau  pembuatan  kode  pada  tiap-tiap  data  yang  diperoleh baik berupa penomoran maupun penggunaan tanda atau simbol yang menunjukkan golongan  atau  kelompok  klarifikasi  dan  menurut  jenis  dan  sumbernya  dengan tujuan menyajikan secara umum.
3) Sistematis  yaitu  data  yang  dikumpulkan  disusun  secara  sistematis  dan  berurutan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
4) Tabulasi  Data  yaitu  dengan  cara  memasukan  semua  data  yang  telah  di-coding kepada semua tabel distribusif frekuensi sesuai dari jawaban responden.
5) Verifikasi  data  yaitu  suatu  tahapan  pengolahan  data  dengan  cara  memeriksa  dan menata  kembali  data  yang  telah  ditabulasi  sehingga  tidak  terjadi  kesalahan  dalam analisis selanjutnya.
b. Teknik Analisis Data
Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif sesuai  yang  menunjukkan    realita    permasalahan  yang  diteliti  dengan  cara mendeskripsikan kaitannya dengan kata-kata hukum yang terjadi dilokasi penelitian.

## Hasil dan Pembahasan
A. Kedudukan  funggsionaris  Adat  dan  Perannya  dalam  Pembangunan  Desa Ondorea Keamatan Nangapanda Kabupaten Ende
1. Kedudukan Fungsionaris Adat
Kedudukan  berarti  status,  baik  untuk  seseorang,  tempat    maupun  benda. Kedudukan  dapat  diartikan  sebagai  posisi  jabatan  seseorang  dalam  sebuah  kekuasaan (Ario, 2022). Dimana orang yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau status di tempat  tinggalnya tersebut.
Kedudukan  fungsionaris  adat  pada  dasarnya  tidak  bisa  dilepaskan  dari kebudayaan suatu masyarakat desa. Fungsi adat adalah untuk menjaga, melaksanakan, dan  melestarikan  perilaku  yang  berlaku  pada  masyarakat  secara  turun  temurun  (Alus, 2014).  Dari  hasil  yang  di  dapatkan  di  lapangan  kedudukan  fungsionaris  adat  di  Desa Ondorea  yaitu  sebagai  wadah  permusyawaratan  untuk  menampung  dan  menyalurkan aspirasi    masyarakat,  menyelesaikan  berbagai  persoalan  yang  ada  dalam  adat  istiadat,
dan yang paling penting di sini, fungsionaris adat sebagai para pihak yang   ikut ambil bagian dalam kegiatan pembangunan desa.
2. Peran Fungsionaris Adat dalam Pembangunan Desa Ondorea Keberhasilan  suatu  pembangunan di  desa tidak lepas dari Kedudukan dan peran.
Peran    fungsionaris  adat  sebagai  mitra  yang  turut  serta  mengambil  bagian  dalam pembangunan.  fumgsionaris  adat  memiliki  tanggungjawab  serta  keterlibatan  yang sangat  penting  dalam  pembangunan  guna  memajukan  kesejahteraan  masyarakat  di desa.
Desa  Ondorea  merupakan  salah  satu  desa  yang  masih  kuat  dengan  keberadaan fungsioanris  adat.  Di  Desa  Ondorea  terdapat  dua  fungsionaris  adat  didalamnya  yakni kepala suku dan Mosalaki, dimana kedua fungsionaris adat ini memiliki peran  masing- masing dalam pembanngunan desa.
Adapun  peran  dari  kepala  suku  dam  mosalaki  sebagai  bagian  dari  fungsionaris adat  yang berperan dalam  pembangunan Desa sebagai berikut:
a. Mosalaki
Mosalaki merupakan bentuk dari keberadaan adat dan budaya kultur yang secara turun temurun di Desa Ondorea. Fungsi  Mosalaki, yaitu bertanggung jawab atas segala ritual adat dan menjadi pemimpin lokal, juga turut  berperan penting dalam urusan yang berkaitan  dengan  pembangunan  di  desa  Ondorea.  Adapun  peran    Mosalaki    dalam pembangunan Desa meliputi :
1. Mengurus Tanah Ulayat
Menurut  Mustari  (2015)  dalam  penelitiannya  mengatakan  bahwa  hak  ulayat  atas tanah  adalah  hak  penguasaan  tanah  bersama  dari  masyarakat  adat.  Hak  ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat yang pada hakikatnya merupakan kewenangan masyarakat  hukum  adat  memanfaatkan  suatu  wilayah  tertentu  dan  kemudian mengelolah  sumberdaya  alam  dalam  wilayahnya  bagi  keberlangsungan  hidup  yang timbul  dari  ikatan  historis  dan  hubungan  batin  antara  masyarakat  hukum  adat  dengan wilayahnya.
Kekuasaan  terhadap  tanah  ulayat  ini  dalam  artian  mosalaki  berperan  penting terhadap  pembagian  tanah  dan  menetapkan  perbatas  dari  setiap  tanah.  Dalam  konteks masyarakat  lokal  mempercayai  segala  urusan  “kekuasaan  terhadap  tanah  ulayat diberikan  kewenangan  sepenuhnya  kepada  mosalaki  dan  tidak  bisa  diwakilkan  oleh siapa  pun.  Keyakinan  ini  merupakan  lahir  dari  kesepakatan  kolektif  masyarakat  Desa Ondorea  guna  untuk    tidak  menimbulkan  konflik  dalam  hal  tanah  serta  berkaitan dengan   pembangunan yang ada di  Desa Ondorea.
2. Memimpin ritual adat
pemimpin ritual  merupakan salah satu satu bidang tanggung jawab dari lembaga adat  mosalaki  dengan  melakukan  serangkaian  kegiatan  yang  dilaksanakan  dengan tujuan  simbolis  sebagai  hubungan  dengan  sang  pencipta.  Kegiatan  upacara  dilakukan dengan maksud sebagai  suatu  bentuk  untuk mempertahankan tradisi adat  istiadat  yang ada  disuatu  daerah,  yang  merupakan  bagian  dari  suatu  bentuk  kebudayaan  yang  harus
dilestarikan,  dan  juga  untuk  meneruskan  warisan  dari  nenek  moyang  yang  sudah dilakukan sejak dulu.
3. Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat
Proses penyelesaian konflik yang dilakukan lembaga adat dalam masyarakat tidak sama  dengan  yang  dilakukan  oleh  pengadilan  formal  namun  yang  dilakukan  lembaga adat  adalah  penyelesaian  kedalam  yang  lebih  banyak  memberikan  nasihat  “nau  tau” seperti  dalam  ungkapan  artinya  penyelesaian  masalah  yang  besar  menjadi  kecil  dan yang  kecil  menjadi  hilang.  Artinya  kesalahan  akan  ditegur  guna  menciptakan keamanan dan kenyamanan bersama.
a. Kepala Suku
Kepala  Suku  merupakan  bagian  dari  fungsionaris  adat    di  Desa  Ondorea  yang mempunyai  fungsi  untuk  memberikan  persetujan  sebelum  pembangunan  yang berkaitan  dengan  urusan  tanah  yang  akan  lakukan  di  Desa  Ondorea.,  kebiasaan  ini sejak  dulu  suda  ada  dan  diteruskan  sehingga  masih  bertahan  sampe  sekarang.  Suku memiliki  jabatan  tinggi  di  Desa  Ondorea    serta  juga  memiliki  peran  penting  dalam pembangunan  Desa,  suku  tidak  berkerja  sendri  dalam  menjalankan  perannya  dalam pembanguna desa, disini kepala suku dibantu oleh jajaranya.
Dari  penelitian yang didapatkan, peneliti melihat langsung dilapangan  peran dari kepala  suku  tertuju  dalam  pembangunan  desa,  dimana  saat  pembangunan  yang dilakukan di desa Ondorea kepala suku terlibat langsung didalamnya dan juga sebelum pembangunan  biasanya  terlebih  dahulu  harus  di  konsultasikan  kepada  kepala  suku. Adapun peran  kepala suku itu sendiri dalam pembangunan desa meliputi:
1. Ikut serta dalam musyawarah pembangunan Desa.
Musyawarah  adalah  suatu  upaya  bersama  dengan  sikap  renda  hati  untuk memecahkan  persoalan  persoalan  (mencari  jalan  keluar)  guna  mengambil  keputusan bersama  dalam  penyelesaian  atau  pemecahan  masalah  yang  menyakut  urusan keduniawi.
Bertitik  tolak  dari  hasil  penelitian  yang  didapatkan  bahwa  kepala  suku    peran dalam  pembangunan  desa  yang  dimaksud  disini  salah  satu  contoh  yang  suda  terjadi pada  saat  pemberian  dana  pembangunan  rumah  dari  desa  kepada  masyarakat.  dimana pada  saat  musyawarah    pembangunan  rumah  dana  bantuan  dari  suku  turut  terlibat  di dalamanya, saat musyawarah mereka  ikut andil dalam menyalurkan aspirasi. Hal ini di didukung oleh wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Syarifudin Abubekar salah satu anggota  suku (wawancara 22 september 2022) mengatakan  bahwa, ”Pada saat pembangunan di Desa, saya  juga terlibat melakukan musyawarah bersama, disitu kami  ikut  membahas  mengenai  pembangunan  yang  akan  dilaksanakan  dan  juga memberikan  pendapat  dan  saran  dalam  musyawarah,  kami  diundang  langsung  oleh pihak  desa  untuk  ikut  musyawarah  Contohnya  pada  saat  pembangunan  rumah masyarakat yang dana bantuannya dari pemerintah Desa.
Keikutsertaan  tuan  tanah  ini  sebagai  fungsioanris  di  desa  Ondorea    dalam Musyawarah  pembanguna  desa  memiliki  tujuan  untuk  memberikan    memperoleh dampak  positif  untuk  masyarakat  di  mana  untuk  mensejahterkan  masyarakat.  Tingkat
kesejahteraan  dapat  didefenisikan  sebagai  kondisi  agregat  dari  kepuasaan  individu- individu.  Menurut  Sunarti  kesejahteraan  adalah  suatu  tatana  kehidupan  dan penghidupan  social,  material,  maupun  spriritual  yang  diliputi  rasa  keselamatan, kesusilaan  dan  ketentraman  lahir  dan  batin  yang  memungkinkan  setiap  warga  Negara untuk mengadkan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan social yang sebaik-baiknya  bagi  masyarakat.  Adapun  menurut  Imron  kesejahteraan  hidup masyarakat  dipahami  sebagai  kesejahteran  social  .  Kesejahteraan  masyarakat  dalam konteks  ini  menjelaskan  tentang  kemajuan  dalam  hal  pembangunan  di  desa  yaitu pembangunanseperti  pembanguna  rumah  dan  pemanguan  wc    yang  dana  bantuan  dari desa,  dengan  adanya  dana  bantuan  tersebut  dapat  membantu    masyarakat    untuk memliki rumah yang layak  dihuni dan wc yang layak dipakai sehingga kesehatan dan kebersihan lingkungan tetap terjaga.
2. Ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan di Desa
Setelah  keikutsertaan  kepala  suku    dalam  musyawarah  pembangunan  desa, selanjutnya  kepala  Suku  juga  ikut  langsung  dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa. Pelaksanaan  adalah  suatu  tindakan  atau  pelaksanaan  dari  sebuah  rencana  yang  suda disusun  secara  matang  dan  terperinci,  impelementasi  biasanya  dilakukakan  setelah perencanaan  sudah  diangggap  siap.  Secara  sederhana  pelaksanaan  bisa  diartikan sebagai penerapan.
Bertitik  tolak  dari  hasil  yang  di  dapat  peneliti  di  lapangan  Keikutsertaan  para kepala  Suku  dalam  pelaksanaan  pembangunan    desa  dilihat    pada  saat  pembangunan rumah warga yang dana bantuan dari desa di situ kepala Suku mengambil peran  dalam peletakan  batu  pertama  dan  neka  tanah  (kegiatan  yang  dilakukan  turun-temurun sebelum  pembanguanan  rumah)  ,  hal  ini  didukung  oleh  wawancara  penulis  dengan Bapak, Tadeus lasa selaku anggota adat suku (wawancara 22 september) mengatakan, ”Pada saat pembanguan rumah masyarakat yang mendapatkan dana bantuan dari desa kami  diundang  secarara  langsung  dan  kami    selaku  anggota  suku  mengambil  bagian melakukan  peletekan  batu  pertama  dan  neka  tanah  ,  hal  itu  suda  menjadi  kebiasaan kami secara turun temurun sebagai suku  di Desa Ondorea.
Wawancara di atas diperkuat  dengan hasil observasi  peneliti di  lapangan,  bahwa di  sini  peneliti  melihat  langsung  kepala  Suku    sedang  ikut  berdiri  dan  melakukan peletakan  batu  pertama  dan  neka  tana  (kegiatan  awal  awal  yang  dilakukan  sebelum pembuatan rumah di Desa Ondorea), pada saat pembangunan rumah masyarakat  yang mendapatkan dana bantuan dari desa.
Berdasarkan    wawancara  dengan  beberapa  narasumber  peneliti  menyimpulkan keikutsertaan  kepala  sebagai  fungsionaris  adat  dalam  pelaksanaan  pembangunan  desa sangat kuat dilihat dari keterlibatan langsung mereka di lapangan salah satu contohmya di  mana  saat  perngerjaan  rumah  masyarakat  yang  mendapatkan  dana  bantuan pembangunan  dari  desa  disniterlibat  langsung  dalam  proses    pelaksanaanya,  dimana mereka diberi mandat untuk peletakan batu pertama dan neka tanah (proses awal yang dilakukan sebelum pembangunan rumah), ini menjadi kebiasaan turun temurun di Desa Ondorea  karena  untuk  memeperkuat  keberadaan  fungsionaris  adat  agar  tetap  diakui.
Selain  itu  juga  tujuan  dengan  ikut  langsung  fungsionaris  adat  dalam  pelaksanaan pembangunan  desa  bertujuan  untuk  meningkatkan  hubungan  kerja  sama  yang  baik antara  fungsionaris  adat  demgam  desa  maupun  maasyarakat,  sehingga  pembangunan yang  dijalankan  dapat  terarah  dengan  baik  guna  mneingkatakan  kesejahteraan pembangunan desa ondorea.
B. Faktor  Penghambat  Peran  Fungsionaris  Adat  dalam  Pembangunan  Desa Ondorea Kecamatan Nangapanda Kabupaten Ende.
Selama  proses  penelitian  berlangsung,  diketahui  bahwa  para  fungsionararis  adat menjalankan tugasnya dengan baik, dalam  peran untuk meningkatkan pembangunan di Desa  Ondorea,  tetapi  dalam  pelaksanaan  terdapat  faktor  yang  menyebabkan terhambatnya keikutsertaan fungsionaris adat dalam pembanguan desa Ondorea. Faktor penghambat tersebut antara lain yaitu :
1) Faktor Komunikasi
Pembangunan  Desa  Ondorea  membutuhkan  kinerja  kerja  yang  baik  antara fungsionaris  adat,  aparatur  desa  serta  masyarakat  untuk  meningkatkan  pembangunan desa.  Dalam  mewujudkan  hal  tersebut  maka  perlu  adanya  komunikasi  yang  baik  guna meningkatkan pembangunan yang sejahtera.
2) Faktor Kesadaran Hukum Fungsionaris Adat
Kesadaran Hukum  Fungsionaris Adat menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan dalam  pembangunan  desa  karena  hal  tersebut  menjadi    patokan  atau    pedoman  agar pembangunan berjalan dengan baik,  maka jika  faktor kesadaran  Hukum Fungsionaris Adat    rendah  atau  kurang    maka      pembangunan  yang  terjadi    di  Desa  Ondorea  tidak akan berjalan dengan baik.  Faktor  kesadaran Hukum disini Terdiri dari 4 komponen :
1. Pengetahuan
2. Pemahaman
3. Sikap
4. Perikelakuan
3) Pratisipasi Fungsionaris Adat dalam Pembangunan Desa
Partisipasi  fungsionaris  adat  dalam  pembangunan  meliputi  kegiatan  perencanaan dan  pelaksanaan  serta  dukungan  materil  maupun  moril  diperlukan  dalam  pembanguan di  Desa  Ondorea,  karena  keberadaan  merekan  sampai  sekarang  masih  ada,  jika pratisipasi Fungsionaris Adat dalam pembangunan kurang dan  renda maka akan terjadi hambatan- hambatan pembangunan di dalam di Desa Ondorea.
Pelayanan administrasi desa adalah keseluruhan proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan  dan  pembangunan  desa  dengan  memanfaatkan  kemampuan  aparat  desa serta segala sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu: terwujudnya peningkatan  partisipasi  masyarakat  dalam  pemerintahan  dan  pembangunan  serta penyelenggaraan  administrasi  yang  makin  luas  dan  efektif  (Arsjad,  2018).  Untuk mengetahui  kinerja  Pemerintah  Desa  Welamosa  dalam  memberikan  pelayanan administrasi  kepada  masyarakat  di  Desa  Welamosa,  maka  akan  diuraikan  berdasarkan hasil  wawancara  peneliti  bersama  Pemerintah  Desa  Welamosa  dan  masyarakat  Desa
Welamosa dengan menggunakan teori  indikator  penilaian kinerja oleh  Agus Dwiyanto yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.

## Kesimpulan
Fungsionaris  Adat  di  Desa  Ondorea,  Kecamatan  Nangapanda,  Kabupaten  Ende, memegang peranan penting sebagai forum musyawarah dan penyelesaian masalah, serta berkontribusi  dalam  pembangunan  desa.  Ada  dua  fungsionaris  adat  di  Desa  Ondorea, yaitu  kepala  suku  dan  Mosalaki,  yang  memiliki  peran  masing-masing  dalam pembangunan  desa.  Kepala  suku  berpartisipasi  dalam  musyawarah  dan  pelaksanaan pembangunan  desa,  sementara  Mosalaki  bertanggung  jawab  atas  urusan  tanah  ulayat, upacara  adat,  dan  penyelesaian  konflik  masyarakat.  Namun,  terdapat  beberapa  faktor penghambat peran fungsionaris adat dalam pembangunan Desa Ondorea. Faktor-faktor tersebut  meliputi  komunikasi  yang  kurang  efektif,  kurangnya  kesadaran  hukum fungsionaris  adat  yang  meliputi  pengetahuan  hukum,  pemahaman  hukum,  sikap,  dan perilaku,  serta  keterlibatan  fungsionaris  adat  dalam  pembangunan  desa  yang  belum optimal.

## Bibliografi
Alus,  Christeward.  (2014).  Peran  lembaga  adat  dalam  pelestarian  kearifan  lokal  suku sahu  di  desa  balisoan  kecamatan  sahu  kabupaten  halmahera  barat. Acta  Diurna Komunikasi , 3 (4).
Ario,  Feby  Ferdika.  (2022). Pandangan  Fiqh  Siyasah  Terhadap  Kedudukan  Lembaga Kejaksaan  Di  Indonesia  (Studi  Undang-Undang  Nomor  16  Tahun  2004 Tentang Kejaksaan) . Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
Arsjad,  Muh  Fachri.  (2018).  Peranan  Aparat  Desa  dalam  Pelaksanaan  Administrasi Pemerintahan  Desa  di  Desa  Karyamukti  Kecamatan  Mootilango  Kabupaten Gorontalo. Gorontalo  Journal  of  Public  Administration  Studies , 1 (1),  16–32. https://doi.org/10.32662/gjpads.v1i1.176
Hasanah,  Ulfia.  (2017).  Penyelesaian  Sengketa  oleh  Fungsionaris  Adat  di  Kabupaten Kampar. Riau Law Journal , 1 (2), 239–252. https://doi.org/10.30652/rlj.v1i2.4553
Kusi,  Jose,  &  Rero,  Dentiana.  (2020).  KAMPUNG  ADAT  WOLOTOPO  SEBAGAI DESTINASI  PARIWISATA  KABUPATEN  ENDE  FLORES. Historis:  Jurnal Kajian,  Penelitian  Dan  Pengembangan  Pendidikan  Sejarah , 5 (2),  151–159. https://doi.org/10.31764/historis.v5i2.3438
Lambuaso,  Dani  H.,  Pangemanan,  Sofia,  &  Monintja,  Donald.  (2020).  Inovasi Pemerintah  Desa  Dalam  Meningkatkan  Pembangunan  Desa  Essang  Selatan. Jurnal Eksekutif , 2 (5).
Pola  Koordinasi,  Pemerintah  Desa.  (2020). Pola  Koordinasi  Lembaga  Adat  dan Pemerintah Desa .
Putri, Rici Desriana, & Malau, Hasbullah. (2021). Partisipasi Masyarakat Nagari dalam Meningkatkan  Pembangunan  Sarana  dan  Prasarana  Nagari  di  Nagari  Ladang Panjang  Kabupaten  Pasaman. Jurnal  Manajemen  Dan  Ilmu  Administrasi  Publik (JMIAP) , 3 (1), 56–62. https://doi.org/10.24036/jmiap.v3i1.240
Samsuddin,  Samsuddin,  Hendrayani,  Santi,  &  Latief,  Suryawahyuni.  (2021).  Peran Lembaga  Adat  dalam  Perencanaan  Pembangunan  Desa  Pudak,  Kecamatan Kumpeh  Ulu  Kabupaten  Muaro  Jambi. Tanah  Pilih , 1 (1),  33–44. https://doi.org/10.30631/tpj.v1i1.675
Simarmata,  Rikardo.  (2021).  Kedudukan  dan  Peran  Peradilan  Adat  Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal. Undang: Jurnal Hukum , 4 (2), 281–308. https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.281-308
Siregar,  Zulham.  (2020).  Sejarah  Terbentuknya  Lembaga  Adat  Partuha  Maujana Simalungun. Sejarah Dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya , 14 (1), 42–52. https://doi.org/10.17977/um020v14i12020p42-52
Sonia, Tya, & Sarwoprasodjo, Sarwititi. (2020). Peran lembaga adat  dalam pelestarian
budaya  masyarakat  adat  kampung  naga,  desa  neglasari,  kecamatan  salawu, tasikmalaya. Jurnal  Sains  Komunikasi  Dan  Pengembangan  Masyarakat [JSKPM] , 4 (1), 113–124.
Umbase,  Aprelia,  Nayoan,  Herman,  &  Kumayas,  Neni.  (2017).  Peran  Lembaga  Adat Ratumbanua  Dalam  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Di  Desa  Taturan  Kecamatan Gemeh  Kabupaten  Kepulauan  TalaudUmbase,  A.,  Nayoan,  H.,  &  Kumayas,  N. (2017). Peran Lembaga Adat Ratumbanua Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Taturan Kecam. Jurnal Eksekutif , 1 (1).
Wijayanti, Septi Nur. (2016). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik  Indonesia  berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014. Jurnal Media Hukum , 23 (2), 186–199. https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199