Journal of Natural Resources and Environmental Management
9 (3): 787-796. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.3.787-796 E-ISSN: 2460-5824 http://journal.ipb.ac.id/index.php/jpsl
Success  story Rehabilitasi  Ekosistem Mangrove di  Pantai  Karangsong
Kabupaten Indramayu
Success story of rehabilitation mangrove ecosystem in Karangsong Beach Indramayu Regency
Oni a , Cecep Kusmana b , Sambas Basuni c a Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680, Indonesia
b Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680, Indonesia
c Departemen Konservasi Sumber daya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor, Kampus IPB Darmaga Bogor, 16680, Indonesia
Article Info: Received: 16 - 10 - 2018 Accepted: 05 - 03 - 2019
Keywords: karangsong, local institution, mangrove ecosystem, rehabilitation

## Corresponding Author:
Oni Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor Email: onitoyib@gmail.com
Abstract : The success of Kelompok Pantai Lestari (KPL) to rehabilitate the mangrove ecosystem at Karangsong is the result of innovation in the nursery aspect  at  the  planting  site,  using  multiplanting  planting  techniques, installation  of  wave  breaker,  maintenance  with  fertilization  and  spraying, clear  and  clean  (legal  and  conflict  free)  of    land  status,  village  level  that binds  all  stakeholders.  Management  of  rehabilitated  mangrove  ecosystem management  at  Karangsong  beach  implemented  collaborative  management (government,  private  and  non-profit  organizations),    The  analysis  of  the local institutional sustainability of KPL as managers of CPRs of  mangrove ecosystems based on eight principles of sustainability of CPRs shows strong results of sustainability on two principles namely the boundaries of the CPRs resource  area  (4.36)  and  recognize  of  the  right  to  organize  and  manage resources (4.13). Sustainability category one principles that have the lowest value  is  the  principle  of  applying  sanctions  to  local  rules  /  village regulations  (2.47).  The  average  value  of  the  eight  principles  of  local  KPL institutional sustainability managing the CPRs of the mangrove ecosystem at Karangsong is 3.54 which is included in the strong sustainability category. Management of rehabilitated mangrove ecosystem resources in Karangsong by  KPL  should  be  supported  by  issuing  local  regulations  on  mangrove ecosystem  management  in  Indramayu  Regency  to  improve  the  governance and  ecosystem  benefits  of  sustainable  mangrove  for  ecological,  economic and socio-cultural aspects.
How to cite (CSE Style 8 th Edition): Oni, Kusmana C, Basuni S. 2019. Success story rehabilitasi ekosistem mangrove di Pantai Karangsong Kabupaten Indramayu. JPSL 9 (3): 477-487. http://dx.doi.org/10.29244/jpsl.9.3.477-487.

## PENDAHULUAN
Salah satu wilayah Kabupaten Indramayu yang memiliki ekosistem mangrove adalah Desa Karangsong, Kecamatan Indramayu. Pantai Desa Karangsong selama  kurun waktu 1969 sampai dengan 1983 ditumbuhi hutan mangrove dengan  luas  sekitar  45  ha  yang  berbentuk  kawasan  tanah  timbul  hasil  dari  sedimentasi Sungai Cimanuk (WI-IP 2001). Namun sekitar tahun 1985-an masyarakat mulai mengkonversi mangrove di sempadan  pantai  untuk  tambak  dan  peruntukan  non- mangrove .  Masyarakat  beralasan  bahwa  kawasan mangrove yang  sudah  tumbuh  besar  tidak  memberikan  manfaat  ekonomi  secara  langsung  kepada masyarakat. Kerusakan vegetasi mangrove yang sudah tumbuh besar dan menjadi kawasan daratan biasanya
dilakukan alih fungsi lahan untuk pertambakan dan kepentingan non- mangrove . Akibat alih fungsi mangrove sejak  1983  sampai  dengan  2001  kawasan  pesisir  Desa  Karangsong  tidak  memiliki  pelindung  pantai  (jalur hijau pantai), sehingga terjadi abrasi di pantai Desa Karangsong Kabupaten Indramayu.
Kondisi  ekosistem mangrove di  pantai  utara  Provinsi  Jawa  Barat  sebagian  besar  telah  mengalami degradasi secara kualitas maupun secara kuantitas, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya pemulihan melalui kegiatan rehabilitasi ekosistem mangrove untuk mengembalikan fungsi ekosistem mangrove (fungsi ekologi dan fungsi ekonomi). Salah satu kawasan mangrove yang terdegradasi di pantai utara Jawa Barat adalah di Desa Karangsong. Sejak tahun 2008 sampai 2016 ada sebuah lembaga lokal yaitu Kelompok Pantai Lestari (KPL) yang melakukan upaya-upaya rehabilitasi mangrove di Pantai Karangsong  sehingga kawasan pesisir yang sebelumnya terkena abrasi, saat ini pulih menjadi kawasan ekosistem mangrove yang baik. Ekosistem mangrove di Pantai Karangsong yang merupakan hasil rehabilitasi selama 10 tahun memiliki dampak positif terhadap  lingkungan,  sosial,  dan  ekonomi  masyarakat  sekitarnya.  Keberhasilan  rehabilitasi  ekosistem mangrove di  Karangsong  tersebut  perlu  dikaji  agar  variabel-variabel  kegiatan  serta  tematik  pelaksanaan kegiatan-kegiatan oleh kelembagaan lokal tersebut dapat ditiru di tempat lain.
Tujuan penelitian ini, pertama adalah mengidentifikasi variabel-variabel kegiatan rehabilitasi mangrove yang  memiliki  daya  ungkit  keberhasilan  rehabilitasi  ekosistem mangrove di  pantai Karangsong,  dari aspek kelembagaan/organisasi,  sumber  daya  manusia,  inovasi  teknologi,  biaya,  sistem  manajemen  informasi, aturan  main  lokal.  Kedua,  menganalisis  keberlanjutan  kelembagaan  lokal  berdasarkan  prinsip-prinsip  dan kriteria Ostrom (1990) untuk mempertahankan kelembagaan lokal kawasan rehabilitasi ekosistem mangrove di Pantai Karangsong (organisasi, SDM, teknologi, biaya, sistem manajemen informasi, aturan main).

## METODE

## Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian  dilaksanakan  selama  enam  bulan  yaitu  pada  Agustus  2017  sampai  dengan  Januari  2018  di pantai  Desa  Karangsong,  Kecamatan  Indramayu,  Kabupaten  Indramayu,  Jawa  Barat  (koordinat: 06 0 18’17.19”  LS,  108 0 22’04.44”  BT).  Desain  penelitian  yang  digunakan  adalah action research yang merupakan  praktik  pengalaman  terbaik  ( best  practices  management )    rehabilitasi mangrove di  Desa Karangsong. Secara bertahap penelitian ini menjelaskan sejarah dan kronologis rehabilitasi mangrove mulai tahun 2008 sampai 2017.

## Metode Pengumpulan Data
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian survey. Jumlah responden sebanyak 45 reponden yang dipilih  secara  sengaja  ( purposive sampling) yaitu  metode  penentuan  sampel  berdasarkan  pertimbangan tertentu, yaitu: responden pernah mengunjungi kawasan mangrove Karangsong, mengetahui keberadaan dan memahami kondisi kawasan mangrove , ikut berperan dalam proses-proses rehabilitasi mangrove , dinas atau instansi serta lembaga yang berpartisipasi dalam pelestarian mangrove Karangsong.
Wawancara  terbagi  atas  wawancara  terbuka  atau  mendalam  dan  wawancara  tertutup  dengan memberikan skor terhadap kuisioner. Wawancara secara tertutup dan terbuka dilakukan terhadap Kelompok Pantai  Lestari  (KPL)  dan  pemerintah  desa  sebagai  pengelola.  Wawancara  tertutup  dilakukan  terhadap informan regulator dan para pihak serta pengelola CPRs yaitu KPL dan pemerintah desa, serta kelembagaan di  tingkat  desa.  Wawancara  tertutup  dilakukan  pada stakeholders seperti  dinas-dinas  (OPD)  di  Kabupaten Indramayu serta LSM, swasta dan para ahli.

## Metode Analisis Data
Kelembagaan  (institusi)  adalah  aturan  dan  rambu-rambu  yang  digunakan  sebagai  panduan  oleh  para anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain (Ostrom et al. 1994). North (1990) mendefinisikan kelembagaan sebagai batasan-batasan yang dibuat  untuk  membentuk  pola  interaksi  yang  harmonis  antara  individu  dalam  melakukan  interaksi  politik, sosial,  dan  ekonomi.  Analisis  keberlanjutan  kelembagaan  lokal  pengelolaan  ekosistem mangrove hasil rehabilitasi  di  Pantai  Karangsong  menggunakan  teori  Ostrom  (1990).  Prinsip-prinsip  keberlanjutan kelembagaan  CPRs  tersebut  adalah  (1)  Batas-batas  sumber  daya  kawasan,  (2)  Kesesuaian  aturan  dengan kondisi  lokal,  (3)  Pengaturan  pilihan  kolektif,  (4)  Pengawasan,  (5)  Sanksi  yang  tegas  sesuai  tingkat pelanggaran, (6) Mekanisme penyelesaian konflik, (7) Pengakuan hak untuk mengatur sumber daya, serta (8) Keterkaitan dalam sistem dan peraturan secara berjenjang.
Sistem  penilaian  menggunakan One  Criteria-One  Scoring ,  artinya  bila  responden  hanya  memilih  1 pernyataan atribut atau kriteria, maka nilai prinsip  tersebut bernilai 1 (minimal). Demikian juga sebaliknya bila responden memilih dan menyetujui semua pernyataan atribut/kriteria maka nilai prinsip  tersebut bernilai 5 (maksimal). Selanjutnya nilai skor dari masing-masing atribut atau kriteria di reratakan untuk menentukan posisi  nilai  prinsip  keberlanjutan  kelembagaan  lokal  pengelolaan  ekosistem mangrove .  Penilaian  skor menggunakan skala Likert yang disusun dalam 5 kategori penilaian (Tabel 1).
Tabel 1 Kategori penilaian prinsip-prinsip keberlanjutan kelembagaan lokal rehabilitasi  ekosistem mangrove di pantai Karangsong. Nilai Rerata (ẍ ) Skala Likert 1.00  <  ẍ  < 1.80 Keberlanjutannya Sangat Lemah 1.80  ≤  ẍ  < 2.60 Keberlanjutannya Lemah 2.60  ≤  ẍ  < 3.40 Cukup Berkelanjutan 3.40  ≤  ẍ  < 4.20 Keberlanjutannya Kuat 4.20  ≤  ẍ  < 5.00 Keberlanjutannya Sangat Kuat

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Keberhasilan  rehabilitasi  ekosistem mangrove di  Pantai  Karangsong  pada  aspek  kelembagaan Kelompok  Pantai  Lestari  yang  dibentuk  pada  17  Mei  2008,  dikelola  dengan  gaya  kepemimpinan  yang demokratis  (setiap  keputusan  kelompok  merupakan  hasil  musyawarah).  Perencanaan  kegiatan  rehabilitasi mangrove dilakukan  secara  terus  menerus  mulai  tahun  2008  sampai  dengan  2016  secara  partisipatif. Persiapan  lahan  persemaian  dan  penentuan  luas  areal  penanaman  serta  pemilihan  jenis  merupakan  suatu rangkaian  kegiatan  perencanaan  dan  upaya  pelaksanaan  rehabilitasi mangrove (Kustanti  2011).  Sedangkan menurut Taniguchi et al. (1999) tahapan budidaya mangrove meliputi: (1) persiapan lokasi penanaman, (2) pembuatan persemaian dan pengumpulan benih/propagul, (3) pelaksanaan penanaman serta (4) pengelolaan hasil  rehabilitasi.  Kelompok  Pantai  Lestari  (KPL)  melakukan  inovasi  dalam  teknis  rehabilitasi  ekosistem mangrove di  Karangsong  yaitu  dengan  teknik  penggunaan  ajir  bambu  utuh  atau  bulat  dengan  diameter  4 sampai dengan 6 cm. Pada Gambar 1 merupakan gambaran teknik penanaman secara multiplanting yaitu satu ajir  ditanam  satu  bibit  dan  dua propagule dengan  tali  ikat  pada  dua  titik  (atas  dan  bawah)  serta  dilakukan pemeliharaan dengan penyemprotan seperti pada Gambar 2.
Inovasi yang dilakukan kelompok terbukti meningkatkan keberhasilan persentase tumbuh. Berdasarkan pengalaman  empiris  selama  8  tahun,  inovasi  ini  membuktikan  bahwa  rata-rata  persentase  tumbuh  di  atas 80%.  Sistem multiplanting secara ekonomis masih bisa dilaksanakan karena peningkatan biaya penyediaan propagule bisa dialokasikan dari biaya penyulaman. Rehabilitasi ekosistem mangrove secara simultan di satu lokasi kawasan memiliki keuntungan seperti kegiatan monitoring dan evaluasi secara kontinu.
Gambar 1 Pertumbuhan mangrove dengan teknik penanaman multiplanting (Foto: Oni 2009).
Gambar 2 Pemeliharaan dan perawatan mangrove dengan penyemprotan (Foto: Oni 2008).
Pemantapan kawasan lokasi rehabilitasi mangrove di wilayah tanah timbul dengan pembelian hak garap tanah  timbul  ke  pemerintah  desa  (kuwu)  dan  disusun  Peraturan  Desa  Karangsong  Nomor  2  tahun  2009 tentang  Pengelolaan  Daerah  Perlindungan Mangrove .  Dampak  rehabilitasi  ekosistem mangrove dinikmati oleh  masyarakat  petambak,  tumbuhnya  perekonomian  di  lokasi  eko-edu  wisata mangrove ,  meningkatnya jenis-jenis biota perairan dan burung-burung air yang menetap di kawasan mangrove .
Tabel 2 Kronologis pemantapan kawasan rehabilitasi mangrove di Pantai Karangsong Indramayu.
No Uraian Dokumen dan Tanggal 1 Rapat Pembentukan Kelompok Pantai Lestari Karangsong Tanggal 17 Mei 2008 2 SK. Domisili Kelompok Pantai Lestari Karangsong Surat Domisili No.38/Ds.2019/V/2008 Tanggal 21 Mei 2008 3 SK. Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Ekosistem Mangrove di Kabupaten Indramayu Keputusan  Bupati No.665/Kep.442-Dishutbun/2009 Tanggal 05 Januari 2009 4 Rekomendasi Lokasi Penanman dan Kesiapan Menerbitkan Perdes Surat Pernyataan Kuwu No.01/Ds.2019/SP/2009 28 Mei 2009 5 Peraturan Desa Pengelolaan Daerah Perlindungan Mangrove Desa Karangsong No. 02 Tahun 2009 Tanggal 09 Desember 2009 6 Hak Kelola Tanah Timbul untuk Penanaman Mangrove Desa Karangsong Surat Keterangan Desa No.09/Ds.2019/SKD/I/2010 Tanggal 04 Januari 2010 7 SK. Penetapan Lokasi Pusat ( mangrove center) di Kabupaten Indramayu Keputusan Bupati No.522.1/Kep.189-A-4- Dishutbun/2013 Tanggal 24 Desember 2013 8 SK. Penetapan Kawasan Pusat Mangrove Desa Karangsong sebagai Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove di Kabupaten Indramayu Keputusan Bupati No.523.05/Kep.152-A- Diskanla/20014 Tanggal 07 April 2014
Kegiatan  pemantapan  kawasan  ekosistem mangrove dapat  dilakukan  melalui  kegiatan  penataan  batas- batas kawasan, penentuan lembaga pengelola kawasan, tata kelola kawasan sesuai peran dan tanggung jawab serta  aturan  main  ( rule  of  game )  seperti  penyusunan  Peraturan  Desa  Karangsong  Nomor  2  tahun  2009 tentang  Pengelolaan  Daerah  Perlindungan Mangrove .  Pemantapan  kawasan  melibatkan  para  pihak  yang
memiliki  kepentingan  terhadap  sumber  daya  kawasan  sehingga  dapat  disepakati  secara  bersama-sama. Kronologis  pemantapan  kawasan  rehabilitasi  ekosistem mangrove Karangsong  disajikan  pada  Tabel  2. Pemantapan  kawasan  ekosistem mangrove Karangsong  merupakan  hal  yang  penting  karena  terdapat  7% responden merasa khawatir terjadi konversi menjadi kawasan non- mangrove .
Variabel-variabel  yang  memiliki  daya  ungkit  keberhasilan  rehabilitasi  ekosistem mangrove di  Pantai Karangsong  adalah  kelembagaan  Kelompok  Pantai  Lestari  dengan  menerapkan  manajemen  kolaboratif (pemerintah, swasta dan lembaga nirlaba) serta  rehabilitasi mangrove dilakukan secara terus menerus mulai tahun 2008 sampai dengan 2016. Keberhasilan rehabilitasi mangrove secara teknis ditunjang dengan inovasi teknis penanaman multiplanting (satu ajir ditanam dengan satu bibit dan dua propagule ) dengan tali ikat pada dua  titik  (atas  dan  bawah)  seperti  pada  Gambar  1.  Teknis  rehabilitasi  ekosistem mangrove di  Karangsong dilakukan dengan teknik penggunaan ajir bambu utuh atau bulat dengan diameter 4 cm sampai dengan 6 cm. Pemasangan Alat Pemecah Ombak (APO) dari bahan lokal serta sediment trap berupa waring berbahan nilon (Gambar 3). Kegiatan pemeliharaan dilakukan dengan cara pemupukan menggunakan Pupuk Pelengkap Cair (PPC) dan penyemprotan pestisida, fungisida serta zat pengatur tumbuh (ZPT). Areal penanaman memiliki status tanah  yang clear  dan  clean (bebas  konflik  dan  legal)  dengan  cara  pembelian  hak  garap  (hak  kelola) tanah  timbul  ke  pemerintah  desa  (kuwu)  dan  pembelian  empang-empang  yang  rusak  di  kawasan  tanah timbul.  Langkah  berikutnya  adalah  dibuat  peraturan  lokal  pada  tingkat  desa  yang  mengikat  seluruh stakholders.
Gambar 3 Pemasangan APO dan sediment trap (Foto: Oni 2008).
Pemanfaatan  sumber  daya  ekosistem mangrove oleh  masyarakat  lokal  menurut  Kusmana  dan Sukristijiono (2016) meliputi manfaat langsung dan tidak langsung dari produk kayu mangrove serta manfaat ekosistem mangrove . Selain itu, ekosistem mangrove memiliki manfaat potensial seperti area konservasi dan mitigasi  bencana  di  kawasan  pesisir.  Ekosistem mangrove hasil  rehabilitasi  di  Karangsong  sedikitnya melindungi area tambak dari abrasi seluas ± 100 ha. Jasa lingkungan ekosistem mangrove Karangsong sejak tahun  2015  menjadi  kawasan  tujuan  ekowisata  dan  wisata  pendidikan  lingkungan.  Jumlah  kunjungan ekowisata  di  kawasan  ekosistem mangrove Karangsong  pada  kurun  waktu  tahun  2015  sampai  2017  terus meningkat.  Grafik  peningkatan  kunjungan  ekowisata  ekosistem mangrove Karangsong  disajikan  pada Gambar 1.

## Gambar 4 Jumlah kunjungan ekowisata mangrove.
Dampak  ekonomi  keberadaan  ekosistem mangrove Karangsong  mampu  meningkatkan  penyerapan tenaga kerja dan struktur perekonomian di Desa Karangsong. Penyerapan tenaga kerja pada sektor petugas pengelola  ekowisata  sebanyak  20  orang,  petugas  pintu  gerbang  masuk  kawasan  sebanyak  50  orang  yang dikelola  oleh  Karang  Taruna  dengan  sistem shift. Aktivitas  perekonomian  tumbuh  di  sekitar  kawasan ekowisata mangrove berupa pembangunan kios-kios (warung) sebanyak 58 kios. Dampak sosial rehabilitasi ekosistem mangrove di Karangsong saat ini semakin meningkatkan kepedulian terhadap kawasan mangrove terutama  para  petambak  di  sekitar  kawasan  karena  tambaknya  terlindung  dari abrasi.  Selain  itu  peran  serta masyarakat  terutama  pemilik  kios-kios  di  sekitar  kawasan  dalam  menjaga  sumber  daya mangrove karena keberadaan mangrove berpengaruh terhadap kunjungan ekowisata mangrove .
Dampak  rehabilitasi  ekosistem mangrove di  pantai  Desa  Karangsong  secara  nyata  telah  mendorong kehadiran  burung-burung  air  dan  fauna  lainnya  berkembang  di  kawasan  hasil  rehabilitasi.  Gunawan et  al. (2017)  menyebutkan  bahwa  terdapat  12  famili  burung  terdiri  dari  20  spesies  ditemukan  di mangrove dan vegetasi pesisir di Karangsong. Terdapat 8 spesies burung air ditemukan di habitat bakau dan burung-burung tersebut sangat umum hadir di mangrove Karangsong dan beberapa di antaranya adalah penghuni sementara. Rekapitulasi  data  kegiatan  rehabilitasi  di  Desa  Karangsong,  Desa  Pabean  Udik  dan  Desa  Brondong  sejak tahun  2008  sampai  dengan  2016  sudah  tertanam  seluas  ±  62.30  ha.  Gunawan et  al .  (2017)  menyebutkan bahwa  rehabilitasi  ekosistem mangrove di  Karangsong  terdiri  dari  6  spesies mangrove yaitu Rhizophora mucronata,  Rhizophora  stylosa,  Rhizophora  apiculata,  Avicennia  marina,  Avicennia  alba,  Sonneratia caseolaris dan 3 spesies pohon vegetasi pesisir yaitu Terminalia catappa L. , Casuarina equisetifolia L. , dan Ziziphus mauritiana Lam .
Prinsip-prinsip  keberlanjutan  pengelolaan  sumber  daya  alam  oleh  kelembagaan  lokal  KPL  mengacu pada  8  prinsip  keberlanjutan  teori  Osrtom  (1990)  dan  kriteria-kriteria  yang  ditentukan  pada  setiap  prinsip dianalisis  berdasarakan  hasil  wawancara  terhadap  responden  dan  informan  secara  purposive  sampling terhadap  45  informan.  Menurut  Yulianto  (2017)  peran  kelembagaan  masyarakat  rehabilitasi mangrove dan pola  partisipatif  merupakan  hal penting  dalam  pengelolaan terpadu ekosistem mangrove untuk  mendukung sektor perikanan di Indramayu.
Berdasarkan penilaian kategori keberlanjutan kelembagaan lokal pengelola CPRs mengacu pada Tabel 3,  analisis  terhadap  8  prinsip-prinsip  keberlanjutan  pengelolaan  menunjukan  bahwa  prinsip  pertama  yaitu batas-batas  sumber  daya  kawasan  ekosistem mangrove Karangsong  memiliki  nilai  tertinggi  yaitu  4.36 dengan kategori keberlanjutan sangat kuat (KSK). Status batas-batas kawasan sumber daya khususnya hutan
yang  berkaitan  hak  kepemilikan  ( property  right) dan  pengakuan  sistem  tenurial  adalah  sebagai  kekuatan untuk mengatur hak dan kewajiban serta hak tanggung jawab terhadap sumber daya hutan tersebut (Khalik et al. 2011).
Prinsip kedua adalah kesesuaian aturan dengan kondisi lokal yaitu Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2009 tentang  Pengelolaan  Daerah  Perlindungan Mangrove (DPM)  Desa  Karangsong  memiliki  nilai  3.36  dengan kategori cukup berkelanjutan (CB). Pembuatan peraturan desa tentang DPM merupakan aturan lokal tertulis sebagai  upaya  untuk  mengoptimalkan  peran  kelembagaan,  walaupun  hasil  penilaian  masuk  kategori  cukup berkelanjutan  namun  setidaknya  masyarakat,  kelompok,  dan  pemerintah  desa  mempunyai  kemauan  kuat untuk  mengatur  sumber  daya  yang  bersifat  milik  bersama  (CPRs).  Peran  kelembagaan  lokal  dalam pengelolaan mangrove Karangsong  telah  disepakati  dan  tercantum  pada peraturan  desa  tersebut  pada  pasal 11  yang  berbunyi  “pengelolaan  ekosistem mangrove hasil  rehabilitasi  ditunjuk  Kelompok  Pantai  Lestari Karangsong”.  Kustanti et  al. (2014)  memberikan  contoh  model  pemberian  hak  kepemilikan  tanah  timbul berhutan mangrove oleh Kabupaten Lampung Timur kepada Universitas Lampung merupakan lembaga yang dipercaya ( trusted institution ) dan diterima ( acceptability ) di masyarakat.
Prinsip ketiga tentang pengaturan pilihan kolektif terhadap keterlibatan dan atau keterwakilan membuat aturan  pilihan  kolektif  pengelolaan  ekosist em mangrove Karangsong  (nilai  3.93)  masuk  dalam  kategori keberlanjutan kuat (KK). Hasil ini memiliki pengertian bahwa pilihan kolektif untuk mengatur sumber daya m ilik bersama akan semakin kuat. Piihan kolektif dibuat berdasarkan keinginan bersama dari berbagai pihak , dari berbagai kepentingan dan level kebijakan di tingkat desa. Tingkat pilihan kolektif adalah pengambilan keputusan  oleh  sekumpulan  orang  yang  memiliki  otoritas  tertentu  namun  keputusannnya  bersifat menentukan  dan  memaksa  individu  di dalam  yuridiksi  administratif/hukum maupun  sosial  (Kartodihardjo 2006). Pengambilan keputusan pilihan kolektif pada penelitian ini pada tingkat desa dalam ben tuk peraturan desa  tentang  DPM. Aturan  tingkat  pilihan  kolektif  dapat  diubah  oleh  aksi  di  tingkat  pilihan  konstitusional (desa).
Prinsip  keempat  tentang  kegiatan  pengawasan  dan monitoring terhadap  kawasan  ekosistem mangrove Karangsong  memiliki  kategori  cukup  keberlanjutan  (CB)  dengan  nilai  skor  3.24.  Prinsip  keempat  ini merupakan  tanggung  jawab  KPL  yang  telah  mendapatkan  amanat  dari  Perdes  No.  2  Tahun  2009  tentang DPM  Karangsong  pada  pasal  11  yang  berbunyi  bahwa  pengelolaan  daerah  perlindungan mangrove hasil rehabilitasi  dikelola  oleh  KPL.  Konsekuensi  dari  pelimpahan  hak  kelola  ke  KPL,  Schlager  dan  Ostrom (1992)  membagi  hak  kepemilikan  atas  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  terutama  yang  memiliki karakteristik  sebagai  CPR  seperti  sumber  daya  perikanan  menjadi access (hak  akses) ,  withdrawal (hak memanfaatkan) , management (hak manajemen) , exclusion (hak eksklusi) , dan alienation (hak alienasi). Hak akses merupakan  hak  untuk  memasuki  suatu  wilayah  di  mana  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  berada, misalnya hak untuk memasuki suatu wilayah perairan. Hak memanfaatkan merupakan hak untuk mengambil manfaat  dari  sumber  daya  alam  dan  lingkungan  yang  ada  di  suatu  wilayah  tertentu,  misalkan  hak  untuk menangkap sumber daya ikan (Schlager dan Ostrom 1992).
Penilaan  kategori  keberlanjutan  prinsip  kelima  yaitu  penerapan  sanksi  yang  tegas  sesuai  tingkat pelanggaran  terhadap  Perdes  Nomor  2  Tahun  2009  tentang  Pengelolaan  DPM  Karangsong  memiliki  nilai terendah yaitu 2.47 dengan kategori  keberlanjutan lemah (KL). Penerapan sanksi sesuai dengan peratuaran desa  masih  lemah  karena  KPL  sebagai  pengelola  tidak  memiliki  otoritas  penuh  dalam  proses  penindakan terhadap  pelanggar.  Hak  penindakan  terhadap  pelanggar  pada  peraturan  desa  minimal  dilakukan  oleh pemerintah desa dan atau aparat penegak hukum. Tugas KPL umumnya mengingatkan pada pelanggar dalam bentuk teguran dan surat pernyataan tidak untuk mengulangi kembali perbuatannya.
Prinsip  keenam  tentang  mekanisme  penyelesaian  konflik  yang  berasal  dari  internal  dan  eksternal kelompok  pengelola  ekosistem mangrove Karangsong  memperoleh  nilai  3.11  dengan  kategori  cukup keberlanjutan (CB). Mekanisme penyelesaian konfilk di kawasan mangrove Karangsong diselesaikan dengan musyawarah  secara  berjenjang  sesuai  tingkat  permasalahan.  Konflik  yang  rendah  atau  kecil  dapat
diselesaikan  pada  tingkat  pengelola  CPRs  namun  bila  konflik  yang  berhubungan  dengan  masalah  yang efeknya mencakup masyarakat desa dan atau masalah dengan pihak luar desa maka diselesaikan pada tingkat pemerintahan desa.
Keberlanjutan pada prinsip ketujuh tentang pengakuan hak untuk mengatur dan mengelola sumber daya ekosistem mangrove Karangsong  oleh  KPL,  mendapat  pengakuan  hak  yang  tinggi  dengan  nilai  4.13 termasuk  dalam  kategori  keberlanjutan  kuat  (KK).  Prinsip  pengakuan  hak  untuk  mengatur  dan  mengelola kawasan eksositem mangrove hasil rehabilitasi di Karangsong sesuai dengan Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2009  tentang  DPM  menjelaskan  bahwa  pasal  11  menyatakan  hak  kelola  DPM  diserahkan  ke  KPL.  Hasil penilaian  dalam  penelitian  ini  memiliki  nilai  tertinggi  setelah  batas-batas  kawasan  sumber  daya. Kartodihardjo (2006) menyebutkan bahwa pengakuan atas hak didasarkan pada hukum posistif agar sejalan dengan  administrasi  pemerintahan  yang  berjalan.  Namun  demikian  hak  dalam  konteks  sosial  memerlukan pengakuan  masyarakat  yang  diwujudkan  melalui  proses-proses  tertentu.  Hak  yang  dimiliki  masyarakat apabila  dikaitkan  dengan  fungsi  sumber  daya  hutan  ( mangrove )  dengan  batasan-batasan  tertentu,  sebagai contoh hutan dengan fungsi lindung. Menurut Pakpahan (1989) konsep kepemilikan ( property) muncul dari konsep hak ( rights) dan kewajiban ( obligations ) yang didefinisikan atau diatur oleh hukum, adat, dan tradisi atau  konsensus  yang  mengatur  hubungan  antar  anggota  masyarakat  dalam  hal  kepentingannnya  terhadap sumber daya.
Tabel 3 Penilaian prinsip dan kriteria keberlanjutan kelembagaan lokal KPL pengelola ekosistem mangrove di Karangsong, Indramayu
No. Prinsip-prinsip dan Kriteria Keberlanjutan Kelembagaan Lokal Pengelola CPRs Nilai Total Nilai Rerata (ẍ) 1 Batas-batas sumber daya kawasan ekosistem mangrove Karangsong 196 4.36 2 Kesesuaian Aturan lokal Peraturan Desa No. 02 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Daerah Perlindungan Mangrove (DPM) di Desa Karangsong 151 3.36 3 Keterlibatan  keterwakilan dalam  membuat aturan  pilihan kolektif pengelolaan eksositem mangrove 177 3.93 4 Kegiatan pengawasan dan monitoring terhadap kawasan ekosistem mangrove 146 3.24 5 Sanksi yang tegas sesuai tingkat pelanggaran Terhadap Peraturan Desa No. 02 Tahun 2009 tentang Pengelolaan DPM 111 2.47 6 Mekanisme penyelesaian konflik, yang berasal dari internal dan konflik dari eksternal 140 3.11 7 Pengakuan hak untuk mengatur dan mengelola sumber daya ekosistem mangrove Karangsong 186 4.13 8 Keterkaitan/kesesuaian dalam sistem dan peraturan secara berjenjang (sesuai aturan yang lebih atas/tinggi) 168 3.73
Sumber: Ostrom (1990) dan data primer diolah (2018).
Pengelolaan  ekosistem mangrove Karangsong  oleh  KPL  terhadap  keterkaitan  atau  kesesuaian  dalam sistem  dan  peraturan  secara  berjenjang  atau  peraturan  lebih  tinggi  memiliki  nilai  3.73  dengan  kategori keberlanjutan  kuat  (KK).  Lokasi  rehabilitasi  ekosistem mangrove harus  sesuai  dengan  peraturan-peraturan secara  berjenjang  yang  lebih  tinggi.  Hasil  penilaian  menunjukan  kesesuaian  aturan  dengan  peraturan  yang lebih  tinggi  yaitu  mulai  tingkat  kecamatan  disesuaikan  dengan  RDTR  Kecamatan  Indramayu,  lokasi
rehabilitasi  ekosistem mangrove ditetapkan  sebagai  kawasan  sempadan  pantai.  Selaras  dengan  RDTR, berdasarkan RTRW Kabupaten Indramayu Tahun 2011 sampai dengan 2013 pada Lampiran V peta rencana pola  ruang  sebagai  kawasan  sempadan  pantai.  Peraturan  Derah  Provinsi  Jawa  Barat  No.  06  Tahun  2011 tentang  Pengelolaan  Ekosistem Mangrove dan  Hutan  Pantai  pada  pasal  13  memberikan  amanat  tentang rehabilitasi  dan  konservasi mangrove di  luar  kawasan  hutan.  Prinsip  kedelapan  ini  memiliki  kategori keberlanjutan kuat artinya bahwa kegiatan dan pengelolaan eksistem mangrove sudah sesuai dengan regulasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Pengalaman  terbaik  ini  dapat  direplikasikan  di  wilayah  lain  untuk  meningkatkan  keberhasilan rehabilitasi mangrove . Keberhasilan rehabilitasi ekosistem mangrove di Pantai Karangsong merupakan kerja keras dari berbagai pihak seperti KPL, Pemerintah Desa Karangsong, Pemerintah Daerah, Dinas Perikanan dan  Kelautan  Kabupaten  Indramayu,  CSR  PT.  Pertamina  RU  VI  Balongan,  lembaga  swadaya  masyarakat serta masyarakat sekitar kawasan. Peran serta para pihak dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Angke Kapuk  Jakarta  diperlukan  agar  tercipta  sistem  kelembagaan  seimbang  dan  saling  mendukung  sesuai  peran dan  fungsinya  (Sasongko et  al .  2014).  Keberhasilan  ini  dapat  dijadikan  sebagai  contoh  dalam mengimplementasikan  manajemen  kolaboratif  pada  sektor  pengelolaan  ekosistem mangrove di  wilayah pesisir.  Hal  terpenting  dari  manajemen  kolaborasi  memiliki  kesamaan  dalam  tujuan  sehingga  akan mempermudah  untuk  menyatukan  harapan  dan  tujuan  serta  memberi  arah  dalam  pengelolaan  kawasan (Sasongko et al . 2014).
Memperhatikan  kondisi  politik  lokal  desa  Karangsong  terhadap  kelestarian  ekosistem mangrove hasil rehabilitasi  diduga  akan  berpengaruh  bila  terjadi  pergantian  kuwu  (kepala  desa).  Berdasarkan  jawaban responden,  sebesar 93%  menyatakan  optimis  terhadap kawasan ekosistem mangrove hasil rehabilitasi yang akan  tetap  lestari.  Di  sisi  lain,  sebanyak  7%  responden  menyatakan  bahwa  ekosistem mangrove hasil rehabilitasi akan berubah fungsi dan atau terjadi konversi untuk tujuan non- mangrove .
Sebagai  upaya  untuk  mempertahankan  kawasan  ekosistem  hasil  rehabilitasi  di  Karangsong  semua responden  (100%)  menyatakan  bahwa  perlu  diterbitkan  peraturan  daerah  Kabupaten  Indramayu  tentang pengelolaan  ekosistem mangrove di  wilayah  pesisir.  Alasan  untuk  menerbitkan  peraturan  daerah  untuk mempertegas  arah  tata  kelola  dan  status  kawasan  ekosistem mangrove Karangsong  (44%).  Alasan  kedua untuk  keberlanjutan  ekosistem mangrove yang  berfungsi  ekologi,  ekonomi  dan  pencegahan  pemanasan global (29%).  Alasan  ketiga  karena  kawasan sudah  memiliki  Perdes,  SK  Bupati sehingga  perlu diterbitkan peraturan daerah (13%), serta alasan aturan yang lebih tinggi dari Perdes (13%).

## SIMPULAN
Variabel-variabel  yang  memiliki  daya  ungkit  keberhasilan  rehabilitasi  ekosistem mangrove di  Pantai Karangsong  adalah  kelembagaan  Kelompok  Pantai  Lestari  dengan  menerapkan  manajemen  kolaboratif (pemerintah, swasta dan lembaga nirlaba). Lokasi rehabilitasi memiliki status tanah clear dan clean (bebas konflik dan legal), serta dibuat Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2009 tentang DPM yang mengikat seluruh stakeholders. Teknis penanaman dengan ajir bambu bulat, metode tanam multiplanting dan pemasangan alat pemecah ombak (APO), pemeliharaan, perawatan dan monitoring vegetasi mangrove .
Analisis  kelembagaan  lokal  KPL  sebagai  pengelola  CPRs  ekosistem mangrove terhadap  8  prinsip keberlanjutan  CPRs  yang  menunjukkan  hasil  keberlanjutan  sangat  kuat  (KSK)  pada  prinsip  pertama  yaitu batas-batas kawasan sumberdaya CPRs (4.36). Terdapat tiga prinsip yang memiliki keberlanjutan kuat (KK) yaitu  prinsip  pengakuan  hak  untuk  mengatur  dan  mengelola  sumber  daya  (4.13),  prinsip  keterwakilan membuat aturan kolektif (3.93) dan kesesuaian aturan dengan yang lebih atas (3.73). Kategori yang memiliki cukup  berkelanjutan  (CB)  merupakan  tiga  prinsip  yang  memiliki  nilai  3.36  pada  prinsip  kesesuaian  aturan lokal  dan  pengawasan  dan monitoring sumber  daya  (3.24)  serta  prinsip  mekanisme  penyelesaian  konflik internal  dan  eksternal  (3.11).  Adapun  nilai  terendah  adalah  prinsip  penerapan  sanksi  terhadap  aturan lokal/peraturan desa (2.47) dengan kategori keberlanjutan lemah (KL). Nilai rerata terhadap delapan prinsip
keberlanjutan  kelembagaan  lokal  KPL  yang  mengelola  CPRs  ekosistem mangrove di  Karangsong  adalah 3.54 yang termasuk dalam kategori keberlanjutan kuat (KK).
Pengelolaan  sumber  daya  ekosistem mangrove hasil  rehabilitasi  di  Karangsong  oleh  KPL  harus ditunjang  dengan  menerbitkan  peraturan  daerah  tentang  pengelolaan  ekosistem mangrove di  Kabupaten Indramayu untuk meningkatkan tata kelola dan manfaat ekosistem mangrove yang berkelanjutan dari aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya.

## DAFTAR PUSTAKA
Gunawan  H,  Sugiarti  S,  Iskandar.  2017.  Dynamics  of mangrove community  in  revegetation  area  of Karangsong, north coast of Indramayu District, West Java, Indonesia. Biodiversitas . 18(2):659-665.
Kartodihardjo  H.  2006. Membangkitkan  Kembali  dan  Meningkatkan  Peluang  Kerja  di  Sektor  Kehutanan dalam Rangka Ketahanan Nasional . Jakarta: Lemhanas.
Khalik I, Kusmana C, Basuni S. 2011. Analisis kelembagaan pengelolaan daerah penyangga Taman nasional Kerinci  Seblat:  Studi  kasus  di  eks  PT.  Maju Jaya  Raya  Timber  Kabupaten  Bengkulu  Utara  Provinsi Bengkulu. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam . 1(1):01-09.
Kusmana  C,  Sukristijiono.  2016. Mangrove resource  uses  by  local  community  in  Indonesia. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam . 6(2):217-224.
Kustanti A. 2011. Manajemen Hutan Mangrove . Bogor: Penerbit IPB Press.
Kustanti A, Nugroho B, Darusman D, Kusmana C, Nurrochmat DR. 2014. Evolusi hak kepemilikan dalam pengelolaan ekosistem hutan mangrove di Lampung Mangrove Center. Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan . 1(3):143-158.
North  DC.  1990. Institutions,  Institutional  Change  and  Economics  Performance .  England:  Cambridge University Press.
Ostrom E, Gardner R, Walker J. 1994. Rules, Games, and Common-Pool Resources . Michigan: University of Michigan Press.
Ostrom  E.  1990. Governing  the  Commons,  The  Evolution  of  Institutions  for  Collective  Action .  England: Cambridge University Press.
Pakpahan  A.  1989.  Kerangka  analitik  untuk  penelitian  rekayasa  sosial:  perspektif  ekonomi  institusi.  Di dalam:  Pasandaran et  al. (editor)  1989. Evolusi  Kelembagaan  Pedesaan  Di  Tengah  Perkembangan Teknologi  Pertanian .  Bogor:  Pusat  Penelitian  Agro  Ekonomi.  Badan  Penelitian  dan  Pengembangan Pertanian.
Sasongko  DA,  Kusmana  C,  Ramadan  H.  2014.  Strategi  pengelolaan  Hutan  Lindung  Angke  Kapuk. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam . 4(1):35-42.
Schlager  E,  Ostrom  E.  1992.  Property-rights  regimes  and  natural  resources:  A  conceptual  analysis. Land Economics . 68(3):249-262.
Taniguchi  K,  Takashima  S,  Suko  O.  1999. Tehe  Silviculture  Manual  For  Mangroves .  Bali:  Ministry  of Forestry  and  Estate  Crops  in  Indonesia  &  JICA  (Japan  International  Coorporation  Agency).  The Development of sustainable Mangrove management Project. Bali. PT. Indografika Utama.
[WI-IP]  Wetlands  International  Indonesian  Programs.  2001.  L aporan  Kegiatan  “Pengelolaan  Wilayah Pesisir  Kabupaten  Indramayu”.  Wetlands  International  Indonesian  Programs .  Bogor:  (tidak dipublikasikan).
Yulianto G. 2017. Desain kebijakan pengelolaan terpadu mangrove dan perikanan (studi kasus di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat) [disertasi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.