Vol. 18 No. 2 Desember 2023
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Published by LPPM of State Islamic University of Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto
Kekerasan berbasis gender dalam kasus perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Cirebon
Naila Farah 1* ,   Musahwi 2 ,   Muhamad Ridho Hidayatullah 3
1,2,3 IAIN Syekh Nurjati, Cirebon – Indonesia
1* nailafarah18@gmail.com, 2 musahwi@syekhnurjati.ac.id, 3 muhamadridhohidayatullahh@gmail.com
Keywords : Gender, Violance, Structural,
Cultural Abstract
Divorce cases during the Covid-19 Pandemic experienced a significant  increase.  In  Cirebon  Regency,  an  increase  in  the divorce  rate  was  followed  by  many  cases  of  violence  against women in the family environment during the 2020-2023 Pandemic.  This  research  seeks  to  understand  the  problem  of gender-based violence in divorce cases and the various psycho- social  implications  arising  from  this  condition  for  victims.  In order to analyze the problem comprehensively, this study uses the framework of structural violence, cultural violence, and direct  violence  (physical  and  symbolic).  Based  on  the  results of  the  description  and  theoretical  analysis,  this  study  yielded findings  including:  (1)  victims  of  violence  were  experienced by  families  with  a  weak  economic  basis,  coming  from  poor families; (2) victims experience physical, psychological, sexual violence and neglect of the household; (3) the victim chooses a divorce to escape violence rather than asking for protection from  women’s  protection  services;  (4)  victims  experience multiple  psycho-social  pressures  after  violence  and  divorce, namely:  as  victims  of  domestic  violence,  unemployment  and economic instability, as well as the burden of raising children without the perpetrator’s responsibilities as a father.
Kata Kunci: Gender, Kekerasan, Struktural, Kultural Kasus  percerain  pada  masa  Pandemi  Covid-19  mengalami peningkatan  signifikan.  Di  Kabupaten  Cirebon  peningkatan angka perceraian diikuti oleh banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap  perempuan  di  lingkungan  keluarga  selama  masa Pandemi 20202023. Penelitian ini berusaha untuk memahami masalah kekerasan berbasis gender dalam kasus perceraian dan berbagai  implikasi  psiko-sosial  yang  ditimbulkan  dari  kondisi tersebut  bagi  korban.  Untuk  mengurai  permasalahan  secara komprehensif,  penelitian  ini  menggunakan  kerangka  berpikir kekekerasan  struktural,  kekerasan  kultural,  dan  kekerasan langsung  (fisik  dan  simbolik)  Sementara  metode  penelitian
INFO ARTIKEL
Riwayat Artikel: Dikirim : July 3, 2023 Direvisi : October 14, 2023 Terbit: Octo ber 24 , 2023
Kekerasan berbasis gender dalam kasus perceraian ...
yang digunakan adalah kualitatif demi mendapat informasi dan makna  kekerasan  lebih  mendalam  pada  subjek  yang  diteliti. Berdasarkan hasil deskripsi dan analisis teoritik, penelitian ini menghasilkan temuan antara lain: (1) korban kekerasan dialami oleh  keluarga  dengan  basic  ekonomi  lemah,  berasal  dari keluarga miskin; (2) korban mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual  dan  penelantaran  rumah  tangga;  (3)  korban  memilih bercerai  untuk  lepas  dari  kekerasan  ketimbang  meminta perlindungan terhadap layanan perlindungan perempuan; (4) korban mengalami tekanan psiko-sosial ganda pasca kekerasan dan  perceraian  yaitu:  sebagai  korban  KDRT,  pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi, serta beban membesarkan anak tanpa tanggungjawab pelaku sebagai ayah.

## Pendahuluan
Kasus perceraian pada masa Pandemi Covid-19 secara nasional mengalami peningkatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2022: 250) tercatat 291.677 kasus pada tahun 2020 dan meningkat secara signifikan menjadi 447.743 kasus pada tahun 2021. Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat perceraian paling tinggi dengan angka 98.088 kasus, lebih dari 50% peningkatannya dibanding tahun sebelumnya di angka 37. 503 kasus. Di Kabupaten Cirebon pada saat terjadi pelonggaran PSBB di bulan Juni 2021 dalam satu bulan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kelas 1A Sumber mencapai 1.006 kasus perceraian.
Kebijakan pembatasan sosial pada priode pertama berdasarkan temuan Prawoto et.al (2020) telah menyebabkan kegiatan ekonomi menurun karena mobilitas sosial dibatasi secara ketat. Di samping hal tersebut terdapat kepanikan sosial yang juga mendorong terhadap menurunnya pendapat masyarakat. Ekses dari krisis ini juga telah menyebabkan meningkatnya kekerasan berbasis gender dalam lingkungan keluarga (Awaliyah dan Darmalaksana, 2021). Kondisi demikian menyebabkan ketahanan keluarga menurun karena banyak keluarga memilih untuk bercerai. Berdasarkan data gabungan dari Women’s Crisis Center (WCC) Mawar Balqis, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Cirebon tercatat 240 kasus kekerasan pada perempuan tahun 2021 di Kabupaten Cirebon. Data ini adalah kasus-kasus kekerasan yang tertangani, sementara kekerasan berbasis gender yang faktual dan dialami oleh banyak keluarga jumlahnya sangat mungkin melebihi data tersebut terutama terjadi pada keluarga kelas ekonomi lemah yang kurang memiliki
kesadaran dan pendidikan tentang tindak kekerasan berbasis gender baik secara hukum maupun efek sosialnya.
Kekerasan berbasis gender terjadi pada hubungan yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan (Umniyyah, 2021). Dalam hubungan keluarga, fenomena kekerasan tersebut dikaitkan dengan istilah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Mengacu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diuraikan bahwa, kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan, penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga dengan melawan hukum, terutama penekannya pada perempuan sebagai objek kekerasan. Pada tahun 2018 Komnas Perempuan melaporkan sebagaimana diuaraikan oleh Farid (2019:177) bahwa korban kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga yang paling tinggi dialami oleh perempuan mencapai 99%, dan rata-rata usia mereka berkisar antara 16-21 tahun.
Kasus perceraian yang semakin meningkat selama masa Pandemi Covid-19, secara sosiologis tidak dapat dipungkiri melewati fase konflik dalam rumah tangga, faktor materil seperti kurangnya pendapatan akan mendorong terjadinya perselisihan. Selama fase konflik, kekerasan berbasis gender sangat mungkin terjadi baik secara fisik maupun mental. Objek kekerasan dapat terjadi pada perempuan maupun laki-laki. Namun sebagaimana data yang tercatat di Kabupaten Cirebon kekerasan lebih banyak menimpa perempuan di lingkungan rumah tangga. Karena secara kultural di ranah nilai maupun praktis, laki-laki memiliki power lebih untuk mengendalikan perempuan di ranah domistik. Masalah kekerasan berbasis gender dalam perceraian selama Pandemi Covid-19 di Kabupaten Cirebon menjadi sangat penting diteliti untuk mengungkap berbagai fenomena kekerasan fisik dan mental pada perempuan sebelum dan setelah terjadinya percerain. Karena peningkatan angka perceraian di Kabupaten Cirebon berkolerasi positif terhadap tingginya angka kekerasan pada perempuan selama Pandemi Covid-19.
Penelitian ini memakai prosedur kualitatif dengan tujuan memberdayakan subjek yang diteliti untuk berbagi pengalaman, mendengar suara mereka, dan meminimalkan hubungan kekuasaan yang sering terjadi antara peneliti dengan yang diteliti (Shakouri, 2014: 676). Dengan asumsi tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan dan menafsirkan masalah dari sudut pandang subjek yang diteliti (Mohajan, 2018: 2) melalui wawancara mendalam, observasi dan mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan isu penelitan. Sementara
subjek penelitiannya adalah informan terpilih yang mengalami peristiwa secara langsung serta informan tambahan dari para pihak/lembaga yang concern terhadap isu perlindungan perempuan. Adapun data dianalisis berdasarkan prosedur kualitatif yang meliputi; reduksi data yaitu dengan membuat ringkasan, menelusuri tema, membuat satuan-satuan data yang lebih kecil disesuaikan dengan fokus masalah dan diberi tanda (coding). Tahapan selanjutnya adalah penyajian data yaitu dilakukan melalui uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur ( flow chart ), dan lain-lain. Kemudian tahapan akhir adalh melakukan verifikasi hingga ditemukan simpulan yang valid.

## Konsep dasar kekerasan
Galtung mendefinisikan kekerasan adalah segenap kondisi yang melemahkan atau menghancurkan diri dan orang lain, baik dilakukan oleh perseorangan, kelompok, institusi struktural, maupun kultural, dengan menganiaya fisik dan mental, verbal maupun non-verbal (Eryanti, 2017). Adapun kekerasan berbasis gender, menurut Wahyuni dan Lestari (2018), menunjuk pada motif dan objek, seperti pemerkosaan, penyiksaan seksual, bullying , intimidasi, maupun menindas yang dilakukan terhadap lawan jenis. Kekerasan seperti ini sering ditemui secara langsung, artinya subjek dan objeknya dapat diedintifikasi. Fenomena kekerasan langsung lebih banyak subjek atau pelakunya adalah laki-laki dan perempuan sebagai korbannya. Perempuan sebagai objek kekerasan bersifat pribadi baik di ruang publik maupun di ruang domistik. Dampak kekerasan fisik bukan hanya pada bekas memar, berdarah, atau cidera pada tubuh, tetapi dapat mengakibatkan gangguan secara psikis akibat rasa trauma terhadap suatu kejadian baik terhadap perlakuan dari orang yang melakukan tindakan atau pada dirinya sebagai objek kekerasan (Maula dan Ariyanti, 2022).
Kekerasan yang dilakukan secara langsung oleh laki-laki terhadap perempuan berhubungan secara positif dengan struktur dan kultur masyakarat. Karena kekerasan yang dilakukan secara massif di semua tingkatan sosial terhadap perempuan, maka kekerasan kemudian meningkat terlembagakan dalam lingkup sosial dan politik, struktur sosial dan politik yang diatur secara patriarkis adalah salah satu contoh fenomena yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan menurut Srivastava et al. (2017: 134-137) dan Abdullah et al. (2001:47) berkaitan dengan kekerasan struktural terhadap perempuan dalam kasus-kasus pidana, pola berpikir sebab-akibat begitu melekat pada kasus-kasus pelecehan seksual atau pemerkosan. Karena meskipun perempuan sebagai korban dalam peradilan masih dicecar oleh
Naila Farah, Musahwi, Muhamad Ridho Hidayatullah
pertanyaan yang menjurus pada mindset bahwa perempuan di posisikan sebagai penyebab terjadinya tindakan kekerasan, seperti menunjuk pada pakaian yang digunakan terbuka atau tidak, dan seterusnya yang menyebabkan terjadinya kekerasan melalui stereotyping oleh institusi peradilan.
Dengan demikian melalui streotyping pada korban kekerasan berbasis gender, maka ada dua implikasi yang tidak dapat dipisahkan yaitu implikasi psikologis dan sosial. Menurut Muharram (2016: 137-142). Dampak psikologi dan sosial lahir dari persepsi atau stigma masyarakat terhadap relasi perempuan dan laki-laki, di mana masih terdapat berbagai reaksi negatif dari masyarakat ketika perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga walaupun faktanya perempuan hanya sebagai korban, tetapi citranya bisa berbeda. Maka hal ini dapat berimplikasi besar terhadap kondisi psikologis perempuan sebagai korban. Karena secara sosial dalam kultur dan struktur masyarakat ter-obyektivasi melalui citra negatif seperti ketidak- patuhan terhadap suami dan sebagainya, yang mengakibatkan korban kekerasan tertekan psikisnya dan bahkan dapat menyembunyikan kekerasan yang dialaminya agar tidak mendapatkan stigma negatif dari dunia sosialnya, sehingga hal ini dapat memicu beban psikis yang semakin berat bagi perempuan.
Kondisi ini sebagaimana dijelaskan oleh Fadilah dan Halim (2021: 775) bahwa kekerasan dapat dilahirkan dari dunia sosialnya yaitu secara kultural dan struktural. Kekerasan kultural lahir dari persepsi kolektif, sementara kekerasan struktural lahir dari tatanan politik. Maka fenomena kekerasan struktural dan kultural tidak lagi dikenali subjeknya. Pada konteks ini kekerasan telah menyatu dengan sistem, bahkan perempuan sendiri dapat menerima prilaku terentu yang mengandung kekerasan sebagai sesuatu yang wajar atau cenderung menyalahkan dirinya, karena perbuatan laki-laki yang mengandung kekerasan tersebut dilegitimasi oleh struktur dan kultur masyarakat hingga ke stukrur keluarga. Adapun berbagai tipe kekerasan sebagai kerangka berpikir diadaptasi dari pemikiran Galtung (1990) dapat diuraikan sebagai berikut:
Tabel 1: Tipe Kekerasan Tipe/model Keterangan Kekerasan langsung 1.  Melibatkan kekuatan fisik, seperti: penganiayaan, pemerkosaan/kekerasan seksual, pembunuhan, penelantaran, penyiksaan, dan atau pemukulan.
2.  Secara verbal, seperti: mengumpat, menghina, mem-bully, dan sejenisnya.
Vol. 18 No. 2 Desember 2023
Kekerasan struktural
Tipe kekerasan struktural tersembunyi dalam struktur sosial maupun politik. Bentuk kekerasan struktural pada umumnya berbentuk marginalisasi terhadap korban atau dalam bentuk mengatur hubungan yang tidak setara dan adil antara laki-laki dan perempuan. Kekerasan kultural Tipe kekerasan kultural merupakan suatu sikap yang tanpa disadari merupakan hasil internalisasi dari kondisi lingkungan dan sistem sosial sejak lama, seperti perempuan tidak pantas jadi pemimpin, pelayan laki-laki, budaya patriarki dan sejenisnya.
Kekerasan struktural dan kultural terhadap perempuan dalam ruang lingkup keluarga juga sangat tampak pada sektor ekonomi. Menurut Narayan et.al (2005) perempuan banyak terhambat dalam usaha untuk melakukan pemberdayaan secara ekonomi. Kekerasan berbasis gender yang dilakukan suami dalam kehidupan rumah tangga adalah membatasi istri untuk bekerja menghasilkan uang. Pada kultur masyarakat Asia, istri sepenuhnya tanggungjawab suami. Kekerasan kultural semacam itu melambangkan kekuasaan laki-laki, sementara perempuan harus menerimanya. Karena perempuan sebagai istri dipahami sebagai milik laki-laki yang mengakibatkan laki-laki merasa memiliki hak untuk melakukan kekerasan terhadap istri, dan perempuan  harus menerima kekerasan tersebut.  Hal ini juga menimbulkan pola pikir bahwa, lebih baik perempuan tidak bekerja di sektor publik, kalaupun bekerja, pendapatan tidak boleh melebihi suami atau dengan istilah membantu suami dalam mencari nafkah. Sehingga secara praktis, banyak perempuan yang memiliki kemampuan untuk bekerja lebih baik dari laki-laki tidak bisa mengaktualisasikan dirinya agar lebih produktif untuk membantu keluarganya keluar dari kesulitan ekonomi. Di sisi lain, kekerasan juga dapat dialami oleh istri dengan cara suami membiarkan atau sengaja mempekerjakan istri untuk tujuan mengeksploitasi atau bahkan menelantarkannya dengan tidak memberikan hak untuk dapat memenuhi kebutuhan ekonomi sebagai tanggungjawab yang dibebankan kepada suami dalam keluarga. Aspek struktural dan kultural seperti ini menurut Galtung membuat posisi perempuan selalu tidak menguntungkan. Perempuan dianggap bernilai negatif. Dengan posisi seperti juga ditopang oleh bahasa yang juga dijadikan alat yang efektif untuk bertindak atau melakukan kekerasan terhadap perempuan (Eryanti, 2017:34)

## Naila Farah, Musahwi, Muhamad Ridho Hidayatullah

## Korban Kekerasan berbasis Gender di Kabupaten Cirebon
Kekerasan berbasis gender sebagai motif perceraian dalam catatan dokumen di Pengadilan Agama Cirebon tidak signifikan dibanding data kekerasan terhadap perempuan yang tercatat pada Women’s Crisis Center (WCC) Mawar Balqis, Unit Perlindungan Perempuan (PPA) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Cirebon. Jumlahnya tidak pernah lebih dari 15% sejak 2020-2022. Sebanyak 80% rata-rata motif perceraian adalah masalah ekonomi 2020-2022. Namun fenomena yang muncul dalam persidangan selalu terdapat kekerasan berbasis gender dalam setiap kasus perceraian. Wasadin (04/08/2022), Hakim dan Humas Pengadilan Agama Cirebon mengungkapkan, bahwa dalam memroses persidangan kasus perceraian, secara umum, masalah kekerasan gender nyaris tidak bisa dipisahkan dalam setiap kasus perceraian. Karena perselisihan baik dengan fisik maupun kata-kata yang mengandung kekerasan pasti terjadi sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai. Penggugat atau tergugat mengungkap dengan sendirinya dimensi batiniah mereka. Ketika tuntutan nafkah dalam kondisi ketidak-berdayaan ekonomi, laki-laki dituduh tidak bertangggungjawab. Dengan demikian aspek psikologis dapat menentukan. Dalam banyak kasus, selalu berakhir dengan kekerasan yang dapat dikategorikan kekerasan gender dengan menyerang secara fisik dan simbolik karena kedua belah pihak secara emosional tidak dapat mengontrol terjadinya kekerasan.
Terdapat problem dasar mengapa kasus-kasus kekerasan berbasis gender tidak terungkap. Fenomenanya, banyak perempuan tidak memahami masalah kekerasan yang termaktub dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PDKRT) No 23 Tahun 2004. Kekerasan hanya dipahami pada kekerasan fisik, sementara kekerasan psikis tidak. Walaupun kekerasan fisik pasti berdampak pada kekerasan psikis, namun tidak selalu kekerasan psikis dimulai dari kekerasan fisik. Para korban dan mayoritas perempuan kurang memiliki perhatian terhadap masalah ini termasuk kekerasan rumah tangga dengan penelantaran yang sesungguhnya sangat berdampak secara psikis dalam jangka panjang. Di sisi lain, sangat rumit untuk dapat dikonstruksikan ke dalam fakta hukum. Walaupun Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mewadahi kekerasan psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga selain kekerasan fisik. Namun pada praktiknya, tidak ditemukan dokumen korban di Pengadilan Agama dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Cirebon yang menuliskan gugatan kekerasan psikis. Sehingga apa yang tercatat sebagai kekerasan terhadap
perempuan hanyalah kekerasan fisik. Hal ini hampir terjadi di semua lembaga yang concern terhadap isu perempuan.
Fenomena kekerasan dan perceraian di Cirebon selain permasalahan ekonomi juga ditopang oleh angka pernikahan dini yang cukup tinggi di Cirebon menjelang Pandemi Covid-19. Pengadilan Agama Cirebon menerima dispensasi permohonan keringanan pernikahan di bawah usia 19 tahun pada tahun 2019-2020 770 aduan. Namun angka ini menurut Rana dan Arifin (2022:8) sangat jauh lebih rendah dibanding angka pernikahan dini yang tercatat pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) yang mencapai 1.262 kasus pada tahun 2019 dan 140 kasus pada tahun 2020. Secara psiko-sosial banyak kerentanan dalam lingkungan keluarga selama tiga tahun terakhir yang memperkuat ketidaksiapan mental dalam menghadapi situasi krisis ekonomi akibat Pandemi yang dapat berujung pada kekerasan gender dan perceraian sebagai pilihan yang tidak mudah dihindarkan.
Berdasarkan data kekerasan berbasis gender yang dilaporkan oleh Women’s Crisis Center (WCC) Mawar Balqis Kabupaten Cirebon pada awal Pandemi tahun 2020 tercatat yaitu 240 korban, sementara di tahun 2021 terdapat 181 korban. Adapun sebaran wilayahnya dalam dua tahun terakhir 2020 dan 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:
Tabel 2: Catatan Tahunan WCC Mawar Balqis 2020

## Tabel 3: Catatan Tahunan WCC Mawar Balqis 2021

## Latar Kekerasan yang Terjadi
Penelitian ini memilih 10 informan yang mengalami langsung Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).  Semua korban mengalami kekerasan fisik, 2 orang disertai dengan kekerasan seksual, dan 1 orang disertai penelantaran rumah tangga. Terdapat 4 orang yang memilih untuk melaporkan tindakan kekerasan pada pihak berwajib. Para korban menggambarkan sebuah kejadian melalui apa yang terekam dalam ingatan mereka. Pada umumnya, peristiwa kekerasan yang dialami korban terjadi tanpa diketahui oleh pihak lain kecuali korban dan pelaku. Sebagian informan mengatakan kejadian hanya disaksikan oleh anak mereka. Berdasarkan observasi, rata-rata anak korban dan pelaku masih di bawah umur yang kebanyakan adalah Balita, 1 korban mengaku dilihat langsung oleh anaknya yang sudah berumur 17 tahun.
Perceraian dengan kasus kekerasan berbasis gender dari 10 korban yang diwawancarai mengakui bahwa intensitas konflik semakin sering dan kekerasan semakin meningkat dalam keluarga mereka pada masa-masa pembatasan sosial dan pasca pembatasan sosial antara tahun 2020 hingga pertengahan 2022. Korban pertama (Wawancara, 21/07/2022) mengungkapkan masa tersulit ketika semua pendapatan terhenti dan tidak memiliki alternatif untuk bertahan hidup, sebuah situasi yang mengawali masalah kekerasan fisik yang menimpa korban. Ia mendapat kekerasan fisik, digampar dan diseret dari dalam kamar menuju pintu, kemudian ditendang hingga kepala membentur ujung pintu. Teriakan seorang anak perempuan
berumur 17 tahun menghentikan tindakan kriminalitas pelaku, sementara korban mengaku diam dan pasrah. Korban kedua (Wawancara, 25/07/2022) adalah seorang perempuan korban pernikahan di bawah tangan (nikah siri), kekerasan fisik dan penelantaran rumah tangga. Korban mengaku dipukul menggunakan tangan kosong mengenai bagian telinga, ditendang, dan mulutnya dibekap menggunakan tangan karena berteriak. Pasca kejadian pelaku meninggalkan korban dan dua anaknya tanpa status cerai, sementara pernikahan mereka dilakukan di bawah tangan (nikah sirri) sehingga korban tidak dapat menuntut cerai ke Pengadilan Agama.
Korban ketiga (Wawancara, 24/08/2022) mengalami kekerasan  fisik dan seksual. Kondisi yang sulit dilupakan pada masa PPKM, di mana semua aktivitas dilakukan di rumah. Ada suatu kejadian yang berulang-ulang membuat korban merasa sangat tersiksa pada saat ia harus menuruti kemauan pelaku untuk tidak memakai sehelai benang pun pada tubuhnya dari pagi hingga sore hari. Apa yang terjadi setelah libido pelaku datang, terlalu vulgar untuk dideskripsikan. Korban keempat (Wawancara 04/09/2022) mengalami masalah kekerasan serupa. Perbedaannya, korban keempat sudah pisah ranjang dan meminta bercerai karena mendapatkan kekerasan fisik sebelumnya. Namun, dalam suatu kesempatan pada saat mengantarkan anaknya untuk bertemu pelaku, pelaku mengancam jika ia tidak dilayani, maka pelaku tidak akan menceraikan. Korban terpaksa melayani, pada saat kejadian, pelaku seperti menuntaskan dendam perpisahan dengan berusaha merusak bagian vital korban.
Korban kelima (Wawancara, 02/092022) dipukul menggunakan kayu bakar hingga lebam di bagian betis dan punggung setelah korban teledor menghilangkan uang hasil menjual perhiasan. Namun diakui, kekerasan fisik bukan yang pertama kali. Nyaris setiap ada hal yang tidak sesuai keinginan pelaku, korban selalu mendapat kekerasan. Korban keenam (Wawancara, 07/09/2022) mendapatkan kekerasan fisik, namun penyebab utamanya adalah perbedaan ideologi. Korban mengaku mantan suaminya menyimpang berdasarkan keyakinannya. Kasus kekerasan terjadi setelah korban meminta mantan suaminya membelikan sepeda motor, namun dibelikan secara kredit. Baginya cara seperti itu riba. Mantan suaminya marah dan menampar serta menendang korban.
Empat lainnya adalah korban yang membuat laporan tindak pidana KDRT pada kepolisian di antaranya: (1) Korban harus dirawat intensif di Rumah Sakit. Ia mengungkapkan (Wawancara, 15/08/2022), saat kejadian ia dicekik, ditonjok di bagian hidung, digeret ke dalam kamar mandi lalu kepalanya dimasukkan ke dalam
bak mandi berisi air. Kondisi lemas dan berdarah di bagian hidung; (2) Korban luka di bagian pelipis kiri akibat ditonjok dan dirawat di Rumah Sakit; (3) Korban menuturkan (Wawancara, 08/09/2022) bahwa ia ditampar dan dibekap, diikat tangannya dalam rumah bersama anak Balita-nya lalu ditinggal dalam keadaan pintu terkunci; dan (4) Korban terakhir (Wawancara, 01/10/2022), mengaku dicekik menggunakan tali sepatu hingga sulit bernafas.

## Pendampingan Korban dan Kerumitan Sosial Ekonomi
Secara struktural untuk menjangkau pemenuhan aspek pengaduan atau pelaporan, Hotline SAPA 129 disediakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk melapor jika terdapat perempuan mengalami kekerasan agar mendapat pertolongan lebih cepat. Kabupaten Cirebon juga menyediakan hotline khusus yang dikelola oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) melalui Nomor whatsapps 081220041819. Namun semua korban yang menjadi informan kunci dalam penelitan ini tidak satupun menggunakan saluran tersebut untuk meminta pertolongan pada saat mereka mengalami kekerasan, 4 dari 10 korban mendapat pertolongan setelah mereka melaporkan langsung tindak pidana kekerasan ke Polresta Cirebon. Kurangnya informasi dan kesadaran dari korban untuk melaporkan tindakan kekerasan menjadi salah satu sebab mereka tidak melakukan apa-apa ketika mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara lainnya, berusaha lepas dari situasi kekerasan dengan melarikan diri pergi ke rumah kerabat mereka dan mendatangi layanan kesehatan atau rumah sakit untuk mengobati cidera. Kebanyakan mereka menunggu bantuan ketimbang berusaha mencari pertolongan pada lembaga perlindungan perempuan.
Berdasarkan dokumen dan wawancara dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A), tercatat telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak di 40 Kecamatan dan 169 Desa se Kabupaten Cirebon. Adapun LSM Women Crisis Center (WCC) Mawar Balqis menyebutkan terdapat volunteer yang sudah dilatih dan bertugas pada 13 Desa Dampingan yang mereka bentuk di Kabupaten Cirebon. Kebanyakan yang ditangani secara serius adalah korban yang mengalami kekerasan fisik dan melaporkan ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Cirebon. Para korban yang membuat laporan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selanjutnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) bekerjasama dengan pihak lain untuk
mendapatkan penanganan lebih lanjut terhadap korban jika diperlukan. Pada aspek pemenuhan layanan kesehatan fisik bagi korban yang mengalami cidera pada umumnya mereka tidak mengalami kesulitan berarti karena dicover secara mandiri oleh Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Kesehatan.
Pada aspek rehabilitasi sosial, khususnya dalam memberikan layanan pemulihan psikis terhadap korban kekerasan, faktanya cenderung membebani korban. Karena kurangnya tenaga psikolog yang dapat diakses secara gratis. Menurut Manajer Program Women Crisis Center (WCC) Mawar Balqis, Saadah (Wawancara, 11/08/2022), layanan konseling di Kabupaten Cirebon cukup banyak, namun sangat sedikit yang ingin menjadi relawan atau memberikan keringanan biaya pada korban kekerasan. Kondisi ini menyebabkan korban yang ditangani tidak optimal sehingga kebanyakan hanya memberikan pertolongan awal dengan memberikan dukungan dan penguatan kepada korban. Pendampingan yang dilakukan oleh Women Crisis Center (WCC) Mawar Balqis dan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) bergantung pada kondisi korban. Pada umumnya adalah layanan koselling dan menyediakan Rumah Aman jika korban dalam keadaan terancam.
Sementara dalam memberi layanan Bantuan Hukum, semua lembaga pemerintah tidak dapat menyediakan bantuan hukum secara mandiri bagi korban yang ingin memproses tindak pidana kekerasan ke Pengeadilan. Untuk mengatasi masalah itu mereka bekejasama dengan Lembaga Bantuah Hukum (LBH) di luar institusi mereka, yang dalam prosesnya korban tetap membutuhkan biaya selama proses persidangan. Supporting system yang berjalan bagi korban kekerasan berbasis gender mengarah pada penyelesaian secara kultural. Dengan kata lain, sangat jarang korban memilih untuk memberikan efek jera kepada pelaku melalui hukum formal yang berlaku di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan tiga hal, yaitu kerumitan untuk mengakses bantuan hukum yang dapat membela korban secara suka rela; biaya dan kepercayaan masyarakat terhadap proses hukum; dan tingkat pendidikan dan kesadaran yang rendah.
Sebagaiman galibnya, untuk keluar dari situasi kekerasan para korban memilih jalan percerain sebagai solusi akhir. Walaupun realitasnya, korban akan masuk pada persoalan yang sama rumitnya, tidak memiliki penghasilan, merawat anak hasil pernikahan, dan sebagian di antara mereka menjadi beban orang tua. Sementara korban mengalami trauma dan beban materil yang semakin berat karena tidak mandiri secara ekonomi dan cenderung tidak memiliki penghasilan. Secara umum korban dalam penelitian ini adalah Ibu Rumah Tangga (IRT) yang bergantung
sepenuhnya pada penghasilan pelaku sebagai suami. Tidak ada kemungkinan, peluang dan alternatif yang dapat dipilih. Ketika melewati perceraian  dengan kekerasan, penderitaan lain menunggu mereka; pengangguran, merawat anak, dan sebagian dari mereka tidak memiliki tempat tinggal kecuali menumpang pada keluarga. Perempuan ekonomi lemah yang menjadi korban kekerasan dihadapkan pada pilihan antara keamanan diri dan pengangguran dengan beban merawat anak. Sebanyak 7 perempuan dari 10 korban dibebankan tanggungjawab membesarkan anak. Pengalaman menjadi Ibu dengan kemiskinan meningkatkan resiko trauma lebih panjang bagi korban kekerasan. Mereka harus membawa memori kekerasan selama hidupnya dan merasakan beban ganda; menjadi Ibu dan membiayai kebutuhan hidup anak dan dirinya. Mereka yang memiliki anak yang masih Balita seringkali tidak dapat bekerja karena harus menyediakan waktu merawat anak, karena mereka adalah pengasuh utama bagi anak-anak mereka. Beberapa kasus, untuk bertahan hidup korban bergantung pada pertolongan keluarga dengan tinggal bersama orang tua mereka. Fenomena ini adalah yang paling banyak dialami oleh korban.  Sehingga keberadaan korban secara ekonomi menambah beban pada keluarga mereka di mana pada dasarnya mereka menghadapi permasalahan yang sama; lemah secara ekonomi dan sosial dan putus tanggungjawab membesarkan anak dengan pelaku.
Pasca kekerasan dan perceraian adalah situasi pemulihan psikis yang berat. Para korban merasakan tekanan psikologis di antaranya menyalahkan diri sendiri ( self-blaming ), menarik diri dari lingkungan sekitar, trauma pada suara yang keras ( kagetan ) akibat benturan benda tumpul, takut tinggal sendirian dalam rumah karena pengalaman kekerasan seksual, dan rasa trauma terhadap pernikahan karena mengalami fase pernikahan dengan kekerasan.

## Siklus Kekerasan terhadap Perempuan
Fenomena kekerasan terhadap perempuan berdasarkan temuan penelitian ini banyak dialami oleh keluarga dengan ekonomi lemah. Data diperoleh dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan LSM Women’s Crisis Center (WCC) Mawar Balqis menunjukkan 77.1% perempuan dengan ekonomi di bawah rata berdasarkan standar Upah Minimum Kabupeten (UMK) mengalami kekerasan berbasis gender atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Data lain yang masih berhubungan dengan latar belakang terjadinya kekerasan terhadap perempuan adalah cerai gugat dengan permasalahan ekonomi
sebanyak 80% yang tercatat di Pengadilan Agama Cirebon. Berdasarkan observasi langsung terhadap 10 korban yang dijadikan informan kunci penelitian ini, korban berasal dari latar belakang keluarga tidak mampu secara ekonomi baik sebelum menikah atau setelah menikah. Pada umumnya dari 10 korban yang diobservasi, mereka menikah dengan pasangan yang sama-sama berkemampuan ekonomi lemah dan bercerai karena mengalami kekerasan dan penelantaran rumah tangga.
Siklus kekerasan terhadap korban dimulai dari basic structure ekonomi yang lemah di keluarga. Pandangan kelompok femenisme menyetujui bahwa basic structure ekonomi yang lemah menjadi cikal-bakal lahirnya ketidakadilan/ kekerasan gender (Rubin,1983; Walby,1986). Maka basic structure ekonomi yang lemah pada perempuan, adalah bagian yang inherent dengan kekerasan tidak langsung yang bersifat struktural terhadap perempuan. Kekerasan satu orang suami terhadap istrinya adalah bersifat personal, tetapi jika kekerasan tersebut dilakukan oleh banyak suami dari keluarga lemah dan rentan secara ekonomi, maka kekerasan struktural berlaku bagi perempuan. Terdapat benyak aspek untuk melihat terjadinya kekerasan struktural salah satu di antaranya adalah ketidak-adilan dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun kurangnya akses terhadap berbagai layanan publik yang tersendia. Beberapa studi lain menunjukkan semakin rendah tingkat pendidikan perempuan, maka semakin tinggi resiko mereka mendapatkan kekerasan (Quiñones et.al , 2020; Confortini, 2006). Dengan demikian Kekerasan struktural yang tersembunyi telah berjalan dalam kehidupan perempuan.
Kekerasan struktural bersifat kompleks karena tidak dapat dikenali subjeknya dan berlaku terhadap banyak orang. Secara spesifik pada kasus perempuan, ketika banyak suami bertindak kasar dan menyakiti fisik sebagai pelampiasan dari ketidakmampuannya memenuhi kebutuhan hidup, maka perempuan telah menjadi objek kekekerasan struktural.  Menurut Quiñones et.al . (2020:) kekerasan model ini adalah masalah defisit kebutuhan. Ketidakmampuan perempuan diciptakan oleh situasi politik dan sosial yang mengakibatkan mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar.  Pada akhirnya mereka terjebak dalam ancaman suatu siklus kekerasan yang sama selama hidupnya. Pada konteks penelitian ini, baik perempuan maupun laki-laki sesungguhnya adalah korban dari situasi ketidakmampuan ekonomi. Namun, laki-laki lebih beruntung baik secara struktural dan kultural. Pada umumnya korban kekerasan yang ditemui dalam penelitian ini lahir dari keluarga ekonomi lemah karena tidak memiliki akses modal dan pengetahuan yang sama, tentu saja mereka tidak memiliki banyak alternatif untuk memperbaiki keadaan.

## Naila Farah, Musahwi, Muhamad Ridho Hidayatullah
Dalam banyak kasus, mereka memilih berkumpul, menikah dan menjalankan hidup bersama dengan genetika sosial yang sama. Hal inilah yang terjadi pada beberapa perempuan yang dijadikan informan kunci dalam penelitian ini. Mereka melewati hidup dari kekerasan ke kekerasan berikutnya.
Ketika genetika sosial korban dan pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berasal dari ekonomi lemah dengan pendidikan rendah lalu berhadapan dengan situasi krisis akibat Pandemi Covid-19, maka daya survive keluarga menurun dan kondisi psikologis keluarga tidak stabil. Pada konteks ini perempuan bisa terancam kekerasan fisik langsung. Beberapa hal dapat mendukung terjadinya kekerasan ketika masalah ekonomi dan psikologi terganggu. Penelitian ini menemukan Intensitas kekerasan terhadap perempuan dipengaruhi oleh dua hal; yaitu daya kemampuan bertahan secara ekonomi dalam keluarga mereka, dan situasi lingkungan tempat tinggal. Tempat tinggal yang dihuni oleh keluarga kecil memiliki kecenderungan perempuan mendapatkan kekerasan lebih intens dan kronis. Satu orang korban bahkan terancam kematian dan dilarikan ke rumah sakit, satu korban lainnya disiksa secara seksual terus-menerus dalam rumah tertutup yang hanya dihuni oleh korban dan pelaku. Walaupun terdapat satu kasus korban tinggal berdekatan dengan keluarga besar dan tiga orang anak, namun kekerasan sering terjadi pada situasi di mana tidak banyak orang yang melihat. Pada situasi kekerasan langsung fisik maupun verbal sesungguhnya fenomena ini adalah manifestasi dari kekerasan struktural yang menimpa keluarga. Beberapa dari korban mengalami fase kekerasan yang berbeda-beda. Kekerasan simbolik melalui perkataan yang merendahkan seperti caci maki adalah fase konflik awal dan meningkat pada kekerasan fisik, pelecehan seksual dan penelantaran. Siklus kekerasan nyata dalam hubungan suami-isteri dimulai dengan terbangunnya ketegangan antara pelaku dan korban. Pada situasi ini sangat penting dipahami bahwa banyak kekerasan yang dialami perempuan selain kekerasan fisik. Namun di antara korban sedikit memiliki pemahaman bahwa caci-maki, ancaman dan deskriminasi non-fisik adalah bagian dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Mereka sangat terbatas dalam memahami kekerasan berbasis gender dalam lingkup keluarga, sehingga menyebabkan mereka rentan mengalami kekerasan namun tidak menyadarinya. Bahkan mereka menggagap hal demikian sebagai bagian dari proses yang lumrah terjadi pada banyak perempuan dan bukan hal yang harus dipermasalahkan.
Laki-laki melakukan kekerasan fisik dan simbolik ditopang oleh kekuatan legitimasi status seorang suami yang berada pada posisi superior dibanding
perempuan. Status yang menempatkan suami dalam struktur sosial yang lebih menguntungkan terbangun secara kultural di tengah-tengah masyarakat. Konstruksi nilai-nilai yang melekat pada peran isteri di ranah domistik misalnya, adalah ketundukan pada suami. Seorang korban yang telah memiliki 3 orang anak sanggup bertahan lebih dari 20 tahun dalam ketundukan dan kekerasan. Korban lain menyalahkan dirinya sendiri (self-blaming) atas kekerasan yang menimpa dirinya. Ketika perempuan bertahan dalam waktu lama dalam kekerasan dengan mengobjekkan diri sebagai yang bersalah, maka kekerasan telah menjadi bagian dari kultur yang berkembang di sekitar perempuan. Dengan demikian kekerasan tidak langsung yang tersembunyi dalam struktur yang tidak adil seperti kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan perempuan bukan faktor yang berdiri sendiri- sendiri, tetapi juga diperkuat oleh faktor lain, yaitu dunia kultural. Kekerasan nyata seperti fisik dan simbolik yang dilakukan secara langsung oleh laki-laki terhadap perempuan dalam konteks rumah tangga selalu ditopang oleh situasi struktural dan kultural. Betapa pun kekerasan tersebut irrasional yang berdampak buruk bahkan menghilangkan potensi kemanusiaan korban, citra kultural tentang kepatuhan yang harus dijalankan seorang istri seringkali menjadi alat pembenaran terhadap tindakan suami, setidak-tidaknya dapat meredam anggapan temperamental seorang suami. Salah satu korban memilih menjadi penyendiri selama berbulan-bulan karena tidak siap menerima stigma kultural mengenai peranan yang buruk sebagai seorang isteri dari dunia sosial sekitarnya.
Situasi demikian mungkin tidak berlaku pada banyak kasus karena berhubungan dengan kondisi psikilogis yang tidak sama. Namun pada umumnya, banyak perempuan mengalami stigma yang sama. Kultur patriarki tersebut memberikan celah bukan hanya pada kemungkinan perempuan menjadi objek kekerasan fisik, tetapi juga dapat menjadi objek kekerasan kultural oleh lingkungan sosial sekitar.  Menurut Israpil (2017: 147), Relasi kekuasaan yang tersembunyi dalam hubungan patriarki suami-isteri membawa perempuan pada peran sebagai objek pemenuhan harapan dan pengorbanan untuk laki-laki dan pada praktiknya, rentan memicu kekerasan bagi perempuan dalam berbagai bidang. Pemenuhan harapan tidak sekedar libido, tetapi juga kepatuhan dalam menjalankan hidup. Sementara pengorbanan adalah ibadah dan jika dilanggar, perempuan dicap pendosa. Penelitian ini melihat kekerasan langsung secara fisik dan simbolik yang menimpa korban digerakkan oleh kekerasan kultural yang bekerja secara tidak langsung, dimana sumbu utamanya adalah kekerasan struktural yang sama-sama
beroperasi secara tidak langsung dalam sistem sosial di sekeliling perempuan; kemiskinan dan pendidikan rendah yang menyebabkan perempuan berada dalam circle kekerasan gender, fisik, seksual dan penelantaran rumah tangga.

## Simpulan
Kekerasan berbasis gender dalam kasus-kasus perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Cirebon dialami oleh keluarga dengan basic structure ekonomi lemah/ rentan dan pendidikan rendah. Mereka tidak memiliki alternatif bertahan ketika situasi krisis akibat Pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Rendahnya Modal materil dan pengetahuan menciptakan resiko perempuan mengalami siklus kekerasan yang lebih kompleks dalam keluarga pada masa Pandemi Covid-19, dan berefek buruk secara sosial, psikologis dan ekonomi. Kekerasan langsung secara fisik maupun psikis sesungguhnya adalah manifestasi dari kekerasan struktural dan kultural pada korban. Kekerasan struktural seperti ketimpangan ekonomi, pendidikan, dan kesempatan untuk mengakses kehidupan yang lebih baik adalah fase awal yang dapat meningkat menjadi kekerasan langsung, fisik dan simbolik. Baik korban maupun pelaku sama-sama menggalami hal yang sama karena lahir dari kelas sosial yang sama. Namun, potensi untuk melakukan tindakan kekerasan fisik dan simbolik adalah laki-laki. Karena ia memiliki kekuatan struktural dan kultural sebagai suami. Legitimasi inilah yang cenderung dimanifestasikan dalam bentuk kekerasan langsung secara fisik pada perempuan ketika kondisi psikologi keluarga terganggu. Siklus kekerasan ini menyebabkan korban kekerasan terlempar dari satu kekerasan ke kekerasan berikutnya. Karena faktanya penelitian ini telah menguraikan, betapa korban semakin sulit secara ekonomi karena tidak memiliki apa-apa; sebagai single parent pengangguran dengan ditinggalkan tanggungjawab mengurus anak hasil pernikahan. Sementara, hubungan dan tanggungjawab dengan pelaku sebagai mantan suami untuk mengurus kebutuhan anak terputus.

## Daftar Pustaka
Awaliyah, Robiah dan Darmalaksana, Wahyudin. (2021). “Perceraian akibat dampak Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia” , Jurnal Khzanah Hukum , Vol. 3 No. 2.
Al-Munawar, Faishal Agil. (2020). “Telaah Fatwa tentang Nikah Siri”, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam , Vol. 4, No. 1, April.
Vol. 18 No. 2 Desember 2023
Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Indonesia 2022 . Jakarta: Badan Pusat Statistik/ BPS .
Boxall, Hayley et.al. (2020). “The prevalence of domestic violence among women during the COVID-19 Pandemic”, Statistical Bulletin , Australian Institute of Criminology.
Confortini, Catia (2006). “Galtung, Violence, and Gender: The Case for a Peace Studies”, Feminism Alliance, Peace and Change: A Journal of Peace Research , Vol. 31, No. 3, July.
Eryanti, Linda Dwi. (2017). “Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Femisime” , Jurnal Hubungan Internasional , Vol. 6, No. 1.
Fadilah, Galbani dan Halim, Ilim Abdul. (2021). “Potensi Binadamai dalam Konflik dan Kekerasan di Srilanka Berdasarkan Pemikiran Johan Galtung”, Proceedings the 1 st Confrence on Ushuluddin Studies ,  Gunung Djati Confrence Series, Volume 4.
Farid, Muhammad Rifa’at Adiakarti. (2020). “Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women’s Crisis Center”, Jurnal Studi Gender , Vol. 14, No. 2.
Israpil. (2017). “Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan: Sejarah dan Perkembangannya”, Jurnal Pusaka , Vol. 5, No. 2.
Galistya, Theresia Mutiara. (2019). “Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perceraian Dalam Persepktif Pemberdayaan Perempuan”, Jurnal Dinamika Sosial Budaya , Vol. 21, No. 1.
Gama, A. et.al . (2020). “Domestic Violence during the COVID-19 Pandemic in Portugal”, Portuguese Journal of Public Health , Vol. 38, No. 1.
Galtung, Johan. (1990). “Cultural Violance”, Journal of Peace , Vol .27, No. 3, http:// www.jstor.org/stable/423472
Hasudungan, Peter et.al. (2020). “Work From Home dan Peningkatan Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan” , Paradigma: Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana , Vol. 1 No. 1.
Hakim, Lukman Nul. (2013). “Ulasan Metologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit”, Jurnal Aspirasi , Vol. 4, No. 2.
Katrina, Milaney. (2019). “The role of structural violence in family homelessness”,
Canadian Journal of Public Health , Vol. 110, 554-562, doi: https://doi. org/10.17269/s41997-019-00219-y
Vol. 18 No. 2 Desember 2023

## Naila Farah, Musahwi, Muhamad Ridho Hidayatullah
Mas’udah, Siti et.al. (2021). “Women Resistance to Domistic Violence During Covid-19 Pandemic: A Study from Indonesia”, Jurnal Sosiologi Dialektika , Vol. 16, No. 2.
Maula, Bani Syarif; Ariyanti, Vivi. (2022). “Justice Negotiations for Women: Divorce Cases Due to Domestic Violence in Religious Courts”, Jurnal Hukum Islam ,
Vol.  20 No. 1.
Mohajan, Haradhan. (2018). “Qualitative Research Methodology in Social Sciences and Related Subjects”, Journal of Economic Development, Environment and People , Vol. 7, No. 1.
Muharram, Nur Ahmad. (2016). “Dampak di Balik Tindak kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya”, Jurnal Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak , Vol. 12, No. 2.
Narayan, Deepa, et.al. (2005). Measuring Empowerment: Cross Disciplanary Persepectives . Washington DC: The World Bank.
Perez-Vincent, Santiago M. (2020). Covid-19 Lockdowns and Domestic Violence: Evidence from Two Studies in Argentina . New York: Inter-American Development Bank.
Paramita, Astridia, dan Kristiana, Lusi. (2013). “Teknik Focuss Group Discussion Dalam Penelitian Kualitatif”, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan , Vol. 16, No.
2.
Prawoto Nano, et.al. (2020). “The Impact of Covid-19 Pandemic on Sosio- Economic Mobility in Indonesia”, International Journal of Economics Business Administration , Vol. 13, No. 3.
Quiñones, Karen et.al. (2020). “Strategies for Territorial Peace: The Overcoming of the Structural Violence in Women Living in Palmira, Colombia”, Social Sciences , Vol. 9, No. 11.
Radhitya, Theresia Vania, et.al. (2020). “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga”, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik , Vol. 2, No. 2.
Rubin, Lilian. (1983). Intimate Strangers: Men and Women Together . New York: Haper & Row.
Sacco, Matteo Antonio, et.al. (2020).  “The impact of the Covid-19 Pandemic on domestic violence: The dark side of home isolation during quarantine”, Medico-Legal Journal , Vol. 88, No. 2.
Vol. 18 No. 2 Desember 2023
Shakouri, Nima. (2014). “Qualitative Research: Incredulity toward Metanarrativeness”, Journal of Education and Human Development , Vol. 3, No. 2.
Srivastava, et.al. (2017). “Structural Violence on Women: An Impediment to Women Empowerment”, Indian Journal Communitty Med ., Vol. 42, No. 3.
Scott, James C. (2000). Senjatanya Orang-orang yang Kalah: Bentuk-bentuk Perlawanan Sehari-hari Kaum Tani , Jakarta: Yayasan Obor,.
Telles, Lisieux E. de Borba, et.al. (2020). “Domistic Violance in the Covid-19 Pandemic: A Forensic Psychiatric Perspective”, Barazilian Journal of Psychiatry
(BJB) , Vol. 43, No. 3, May-June, doi: http://dx.doi.org/10.1590/1516-4446- 2020-1060
Umniyyah, Zahratul. (2021). “Kekerasan Berbasis Gender: Belenggu Patriarki Terhadap Perempuan dalam Novel Tempurung Karya Oka Rusmini”, Journal of Feminism dan Gender Studies , Vol. 1, No. 1.
Utami, Chyntia Paradivta, et al. (2021). “Peningkatan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Lingkup Rumah Tangga Pada Masa Pandemi”, Journal of Politic and Policy , Vol. 3, No. 2.
Wahyuni dan Lestari Indri. (2018). “Bentuk Kekerasan dan Dampak Kekerasan Perempuan yang Tergambar dalam Novel Room Karya Emma Donoghue”, Jurnal Basa Taka Universitas Balikpapan , Vol. 1, No. 2.
Walby, Sylvia (ed). (1990). Theorizing Patriarchy . Oxford: Blackwell.