## ANALISIS PRODUK NON SAVING DI ASURANSI SYARI’AH

## Abdul Latif *
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Email: abdul_latif8815@yahoo.com

## Abstract
This  paper  studies  about  the  concept  of  Islamic  insurance,  its development, its funding mechanism and how hibah being a base contract of tabarru’. As long as the insurance institution to be unknown in Islamic history,  there  are  many  Islamic  literatures  concluding  that  insurance institution  is  prohibited.  However,  even  there  is  no  any  institution  like insurance company, but there are some activities performed by Rasulullah SAW related to insurance’s principles, such as togetherness responsibility called aqilah. This system has developed in Arabian society before the birth of Rasulullah SAW. Unless the facts that many problems appeared in the practice of nowadays insurance company which trespass and disturb the rule of Islamic law, which is necessary to be solved, such non saving product that many disruption happened to it and than need to be corrected. For the sake of this matter, the data for the research was needed.
Makalah ini membahas tentang bagaimana konsep asuransi syariah, perkembangannya,  mekanisme  pengelolaan  dananya  dan  bagai  mana konsep  hibah  sebagai  landasan  akad  tabaru’.  Sebagaimana  Lembaga asuransi yang  dikenal sekarang sesungguhnya tidak dikenal  pada masa awal Islam, akibatnya banyak literatur Islam menyimpulkan bahwa asuransi tidak dapat dipandang sebagai praktik yang halal. Walaupun secara jelas mengenai lembaga asuransi ini tidak dikenal pada masa Islam, akan tetapi terdapat  beberapa  aktivitas  dari  kehidupan  pada masa  Rasulullah  yang mengarah pada prinsip-prinsip asuransi. Misalnya konsep tanggung jawab bersama  yang  disebut  dengan  sistem  aqilah.  Sistem  tersebut  telah berkembang  pada  masyarakat  Arab  sebelum  lahirnya  Rasulullah  SAW.
* Jl. Pramuka No. 156 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Namun demikian pada kenyataannya bahwa permasalahan yang timbul di lapangan sering kali bertentangan dan tidak sejalan dengan teori-teori yang telah ada, sehingga di butuhkan penyelarasan antara teori dan praktek. Contohnya pada produk non saving masih, banyak kerancauan yang mana perlu  melakukan  pengkajian  ulang  terhadap  praktik  yang  telah berkembang. Untuk  penyelarasan tersebut maka di perlukan data peneliti- an lapangan teradap praktek asuransi syariah.
Kata Kunci: Non saving, asuransi

## Pendahuluan
U mat manusia sering kali dihadapkan dengan berbagai macam situasi dan ancaman bahaya akibat dari makin tingginya  tantangan  kehidupan 1 ,  misalnya  bahaya kecelakaan  akibat  kebakaran,  kecelakaan  di  jalan,  ataupun kecelakaan akibat rusaknya alam. Kondisi seperti ini sering kali membuat  manusia  merasakan  kekawatiran  hidup.  Hal  itu terjadi karena memang dasarnya manusia merupakan makhluk lemah  yang  tidak  dapat  mengetahui  kejadian  di  masa mendatang. 2 Hal ini telah ditegaskan dalam firman Allah:
Artinya:  Tidak  ada  suatu  musibah  pun  yang  menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada  Allah  niscaya  dia  akan  memberi  petunjuk  kepada  hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS.  al-Taghaabun: 11)
Oleh karena itu, manusia selalu berusaha dan berinovasi untuk mendapatkan kedamaian dan menghindari bahaya yang menghantui dalam hidup, sehingga muncullah rasa aman dalam
1 Husain Husain Syahatah, Asuransi Dalam Perspektif Syariah (Jakarta:
Amzah, 2006), p. 17.
2 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Jakarta: Rajawali Press, 2010), p. 291
diri mereka. Untuk kepentingan itulah didirikannya perusahaan asuransi dengan berbagai produk yang ditawarkan. 3
Perusahaan asuransi konvensional telah lama menawar- kan  banyak  produk,  tapi  masih  banyak  kejanggalan  dan ketidakpastian,  hal  ini  dikarenakan  perusahaan-perusahaan tersebut  dalam  praktiknya  masih  terdapat  sistem  yang  me- ngandung unsur riba, gharar dan maisir yang dilarang dalam Islam. 4 Dan  juga  dana  yang  terkumpul  sebagian  besar  di- investasikan di bank konvensional yang sarat dengan riba.
Berangkat  dari  permasalahan  tersebut—kegelisahan terhadap  asuransi  konvensional—kemudian  umat  Islam berusaha keras untuk membentuk asuransi yang sesuai dengan syariat Islam, yang biasa kita sebut dengan asuransi syari’ah. Namun sesuatu yang baru itu biasanya belum bisa langsung sempurna,  sehingga  kita  harus  rajin  mengoreksi  diri  agar mampu mendekati kesempurnaan. Untuk kepentingan inilah kajian  ini  ingin  mempertanyakan  lagi  tentang  bagaimana mekanisme produk non saving pada asuransi syari’ah?.

## Sejarah Asuransi Dan Perkembangannya

## 1. Pengertian Asuransi Syari’ah
Dalam  bahasa  arab  asuransi  di  sebut  At-ta’min, penanggung  di  sebut  mu’ammin,  sedangkan  tertangung  di sebut  mu’man  lahu. At-ta’min  di  ambil  dari  kata  (amanah) memiliki arti memberi perlindungan ketenangan, rasa aman, dan bebas dari ras takut, sebagaiman firman Allah:
Artinya: Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (QS. Qurausy: 4)
3 Husain Husain Syahatah, Asuransi Dalam Perspektif Syariah, p.17 4 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syari’ah (Live and General) Konsep dan Sistem Operasional. (Jakarta: Gema Insani,  2004), p. 70
Asuransi adalah sikap ta’awun yang telah di atur dengan sistem  yang  rapi.  Semua  telah  siap  mengantisipasi  suatu peristiwa,  jika  sebagian  anggota  mengalami  musibah  maka anggota yang lain akan menolong dalam menghadapi musibah tersebut. 5
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi, yaitu asuransi syariah (ta’min, takaful, dan  tadhomun)  adalah  usaha  saling  melindungi  dan  tolong- menolong di antara sejumlah orang melalui bentuk investasi dalam  bentuk  asset  dan  tabarru’  yang  memberikan  pola pengambilan yang menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah. 6
Dari  definisi  di  atas  tampak  bahwa  asuransi  syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang di sebut ta’awun.  Dapat  juga  dikatakan  suatu  prinsip  hidup  saling melindungi dan saling menolong atas dasar ukhuwah islamiah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam meng- hadapi malapetaka (resiko).

## 2. Sejarah Asuransi Syariah
Lembaga  asuransi  sebagaimana  dikenal  sekarang sesungguhnya tidak dikenal pada masa awal Islam, akibatnya banyak  literatur  Islam  menyimpulkan  bahwa  asuransi  tidak dapat dipandang sebagai praktik yang halal. Walaupun secara jelas mengenai lembaga asuransi ini tidak dikenal pada masa Islam, akan tetapi terdapat beberapa aktivitas dari kehidupan pada  masa  Rasulullah  yang  mengarah  pada  prinsip-prinsip asuransi.  Misalnya  konsep  tanggung  jawab  bersama  yang disebut dengan sistem aqilah.
5 Husain Hamid Hisan, Hukmu Asy-syarii’yah Al-Islamiyah Fii Uquudi At-Ta’miin (Kairo: Dar al-Ithisham, tt), p. 2
6 Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman Umum Asuransi Syariah.
Sistem tersebut telah berkembang pada masyarakat Arab sebelum  lahirnya  Rasulullah  SAW.  kemudian  pada  zaman Rasulullah SAW  atau pada awal  masa Islam  sistem tersebut dipraktikan di antara kaum muhajirin dan anshar. Sistem aqilah adalah  sistem  menghimpun  anggota  untuk  menyumbang dalam suatu tabungan bersama yang dikenal sebagai “kunz”. Tabungan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh secara tidak sengaja dan untuk membebaskan hamba sahaya. 7

## 3. Dasar Hukum Asuransi Syariah
Peraturan perundang-undangan tentang perasuransian di Indonesia di atur dalam beberapa tempat, antara lain dalam kitab  Undang-Undang  Hukum  Dagang  (KUHD),  UU  No.  2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, PP No. 63 Tahun 1999 Perubahan atas PP No.73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Usaha Perasuransian serta aturan lain yang mengatur asuransi Sosial yang di selengarakan oleh BUMN Jasa Raharja  (Asuransi Sosial kecelakaan Penumpang ),  Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja) dan askes (Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan). 8
Sedangkan asuransi syariah masih terbatas dan belum di  atur  secara  khusus  dalam  undang-undang.  Secara  lebih teknis oprasional perusahaan asuransi dengan prinsip syariah mengacu pada SK Dirjen Lembaga Keuangan No.4499/Lk/2000 tentang Jenis Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.

## Falsafah Asuransi Syariah
Sebagai makhluk yang lemah manusia harus senantiasa sadar bahwa keberadaannya tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, solusinya adalah firman Allah  dalam
7 Gemala Dewi, Aspek-aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia , (Jakarta: Kencana 2004), p. 132.
8 Muhamad Amin  suma, Asuransi  Syariah  dan Asuransi  Konvensional, (Jakarta: Kholam Publishing, 2006), p. 44.
Al-Qur’an:
Artinya: “….tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa,dan jangan tolong menolong dalm berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kepada Allah  sesungguhnya Allah maha amat berat siksanya. (QS. al-Maidah: 2).
Dengan ayat ini manusia di tuntun oleh Allah agar selalu berbuat tolong-menolong antar sesama  dalam kebaikan dan di dasari atas nilai taqwa kepada allah SWT. Hal ini merupakan satu  prinsip  dasar  yang  harus  di  pegangi  manusia  dalam menjalani  kehidupan  di  atas  permukaan  bumi  ini.  Dengan saling melakukan tolong-menolong, manusia telah menjalan- kan satu fitrah dasar yang telah di berikan Allah SWT, prinsip dasar  inilah  yang  menjadi  filosofi  dari  berlakunya  asuransi syariah. 9
Di  sisi  lain  manusia  mempunyai  sifat  lemah  dalam menghadapi kejadian yang akan datang. Sifat lemah tersebut berbentuk  ketidak  tahuannya  terhadap  kejadian  yang  akan datang yang akan menimpa pada dirinya. Manusia tidak dapat memastikan  bagaimana  keadaannya  pada  waktu  kemudian hari, Firman Allah SWT, telah di tegaskan Al-Qur’an;
9 AM.  Hasan  Ali, Asuransi  dalam  Perspektif  Hukum  Islam ,  (Jakarta: Kencana, 2004), p. 100.
Artinya:  Tidak  ada  suatu  musibah  pun  yang  menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan barangsiapa yang beriman kepada  Allah  niscaya  dia  akan  memberi  petunjuk  kepada  hatinya. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS.  al-Taghaabun: 11).
Apakah manusia hari esok masih dalam keadaan sehat dan masih dapat melihat terbitnya matahari di sebelah timur atau apakah harta kekayaanya masih dalam keadaan aman dan tidak  akan  mengalami  kehancuran  atau  tidak  terkena kabakaran?.  Sebuah  pertanyaan  yang  tidak  bias  di  pastikan jawabanya oleh  manusia, karena kemampuan dasar  yang di miliki manusia terbatas dan tidak dapat menjangkau hal-hal yang  belum  terjadi. Allah  SWT  hanya  memberikan  manusia kemampuan untuk memprekdisi dan merencanakan sesuatu yang belum terjadi serta memproteksi.

## Teori Akad dalam Asuransi Syariah
Pada dasarnya ada beberapa akad yang digunakan pada Asuransi Syariah terutama dalam produk berbasis tabungan dalam asuransi syariah, diantaranya yaitu:

## 1. Akad Takafuli dan Tabarru’
Secara  istilah  takaful  adalah  perjanjian  sekelompok orang yang disebut partisipan yang secara timbal-balik saling menjamin satu sama lain. Syekh Abu Zahrah seorang ahli fiqh Mesir menggunakan istilah At-Takaful yaitu bahwa individu dalam  suatu  masyarakat  berada  dalam  jaminan  atau tanggungan  masyarakatnya.  Sedangkan  dalam  pengertian muamalah,  takaful  mengandung  arti  saling  memikul  resiko diantara sesama peserta sehingga antara satu dengan lainnya menjadi penangung atas dasar saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. 10
Akad Tabbaru’ (gratuitous contract) merupakan bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang berbentuk nirlaba ( Not
10 Kuat  ismanto, Asuransi  Syariah  Tinjauan  asas-asas  Hukum  Islam , (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), p. 68.
for profit transaction) sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis, tetapi semata-mata untuk tujuan tolong-menolong dalam rangka kebaikan. 11 Akad tabarru’ ini secara terperinci diatur dalam Fatwa DSN  No.53/DSN-MUI/ III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.

## 2. Akad Mudharabah dan Musytarakah
Mudharabah Musytarakah  untuk  asuransi  sangat  di- perlukan  oleh  industri  asuransi syariah.  Fatwa  tentang mudharabah musytarakah untuk asuransi perlu dibuat secara khusus sebagai implementasi dari fatwa DSN No.51/DSN-MUI/ III/2006 tentang mudharabah musytarakah. Secara garis besar fatwa tersebut menjelaskan bahwa mudharabah musytarakah merupakan  perpaduan  dari  akad  mudharabah  dan  musy- tarakah.
Perusahaan  asuransi  sebagai  mudharib  menyertakan modal  atau  dananya  dalam  investasi  beserta  dana  peserta, modal  atau  dana  perusahaan  asuransi  dan  dana  peserta diinvestasikan secara bersama dalam portofolio. Hasil investasi dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dengan peserta berdasarkan porsi modal atau dana masing-masing.  Sedangkan  apabila  terjadi  kerugian  maka perusahaan asuransi sebagai musytarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal atau dana yang disertakan.

## 3. Wakalah bil Ujrah
Wakalah bil Ujrah adalah akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi (Takaful) untuk mengelola dana  peserta  dan  melakukan  kegiatan  lain  dengan  imbalan pemberian ujrah (fee). Pengelola takaful menerima wewenang penuh dari peserta untuk melakukan kegiatan pengelolaan atas resiko dan dana Tabbaru’. Akad Wakalah bil Ujrah ini secara terperinci diatur dalam Fatwa DSN No.52/DSN-MUI/III/2006
11 Ibid, p. 69
tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada asuransi dan reasuransi syariah.
Perbedaan  Asuransi  Konvensional  dan  Asuransi Syariah 12
12 Abdul  Ghofur  Anshori,  S.H,  M.M Asuransi  Syariah  di Indonesia (Yogyakarta : UII Press, 2007), p. 7-18
Sumber : Prof. DR. Abdul Ghofur Anshori, S.H, M.M Asuransi Syariah di
Indonesia (Yogyakarta : UII Press, 2007) 17-18.

## Mekanisme Pengelolaan Dana Pada Asuransi Syariah
Sistem  operasional  asuransi  syariah  (Takaful)  adalah saling  bertanggung  jawab,  bantu-membantu,  dan  saling melindungi  antara  para  pesertanya.  Perusahaan  asuransi syariah  diberi  kepercayaan  atau  amanah  oleh  peserta  untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.
Keuntungan  perusahaan  diperolah  dari  pembagian keuntungan dana peserta yang dikembangkan dengan prinsip mudharabah  (sistem  bagi  hasil).  Para  peserta  Takaful berkedudukan  sebagai  pemilik  modal  (shohibul  mal)  dan perusahaan  Takaful  berfungsi  sebagai  pemegang  amanah (mudharib).
Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan  (nishbah)  yang  telah  disepakati.  Adapun  untuk mekanisme Pengelolaan Dana Peserta (Premi) terbagi menjadi dua sistem:

## 1) Sistem Pada Produk
Saving  (Ada Unsur Tabungan) Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara  teratur  kepada  perusahaan.  Besar  premi  yang dibayarkan tergantung kepada keuangan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan kepada jumlah minimum premi yang akan dibayarkan. Setiap premi yang dibayarkan oleh peserta, akan dipisah dalam dua rekening yang berbeda.
a. Rekening Tabungan Peserta
b. Rekening Tabarru’, yaitu kumpulan dana kebajikan yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dana kebajikan untuk tujuan saling menolong dan saling membantu.
Dana tabarru’ ini kemudian dikelola perusahaan asuransi dengan akad ijarah. Perusahaan asuransi mendapat upah dari akad ijarah tersebut. Peserta akan mendapat tanggungan dari dana  tabarru’  tersebut  sesuai  dengan  ketentuan  yang  ada. Sementara  dana  investasi  dikelola  perusahaan  dengan  akad mudharabah atau musyarakah, yang selanjutnya perusahaan asuransi memperoleh bagi hasil dari akad investasi tersebut.
Jadi, dalam asuransi ini terdapat 3 akad :
a. Akad  hibah  (tabarru’)  antar  sesama  peserta  di  bawah pengelolaan perusahaan.
b. Akad ijarah (wakalah bil ujrah) antara semua peserta dengan perusahaan.
c. Akad  mudharabah  /  musyarakah  antara  antara  semua peserta dengan perusahaan.
Manfaat  yang  diperoleh  peserta  jika  menggunakan
produk saving ini adalah:
a. Jika  peserta  ditakdirkan  mendapat  musibah,  maka  akan mendapat (1) dana rekening yang telah disetor, (2) bagi hasil dari investasi rekening tabungan, (3) selisih dari “rencana menabung” dengan premi yang sudah dibayar.
b. Jika peserta mengundurkan diri sebelum perjanjian berakhir maka  akan  memperoleh  (1)  dana  rekening  yang  telah disetor, (2) bagi hasil dari investasi rekening tabungan. 13
2) Sistem  Pada  Produk non  saving  (Tidak  ada  Unsur

## Tabungan)
Setiap  premi  yang  dibayarkan  oleh  peserta,  akan dimasukkan  dalam  rekening  tabarru’  perusahaan.  yaitu, kumpulan dana yang telah diniatkan oleh peserta sebagai iuran dan  kebajikan  untuk  tujuan  saling  menolong  dan  saling membantu, dan dibayarkan bila:
a. Peserta meninggal dunia b. Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana).
Kumpulan  dana  peserta  tersebut  akan  diinvestasikan berdasarkan  sistem  syari’at  Islam.  Adapun  untuk keuntungannya, setelah dikurangi beban asuransi,  akan dibagi antara peserta dengan perusahaan dengan sistem mudharabah. Jadi, pada produk ini setidaknya terdapat 2 akad:
a. Akad  hibah  (tabarru’)  antar  sesama  peserta  di  bawah pengelolaan perusahaan.
b. Akad ijarah atau mudharabah antara semua peserta dengan perusahaan.
Adapun untuk manfaat yang diperoleh dari produk ini adalah:
a. Bila  peserta  ditakdirkan  mendapat  musibah  dalam  masa perjanjian,  maka  akan  mendapatkan  dana  santunan  dari perusahaan sesuai dengan dana yang direncanakan.
b. Bila  peserta  hidup  (tidak  tertimpa  musibah),  sampai perjanjian selesai, maka peserta akan mendapatkan bagian keuntungan  atas  rekening  tabarru’  yang  ditentukan  oleh perusahaan dengan skema mudharabah. 14
13 Muhammad  Syakir  Sula, Konsep  dan  Operasional  Asuransi  Syariah (Jakarta: P.T Gema Insani Press 2004), p. 174-179.
14 Ibid., p. 178-180.

## Konsep Hibah Sebagai Landasan Akad Tabarru’
Kata  hibah  berasal  dari  bahasa Arab  “al-hibah”  yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia, kata ini merupakan mashdar dari kata yang berarti pemberian atau hadiah.
Sedangkan pengertian hibah secara terminologi adalah:
Artinya: Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.
Dari  definisi  di  atas  dapat  disimpulkan  bahwa  hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk  mendekatkan  diri  pada Allah  SWT.  Jika  orang  yang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak untuk dimiliki, maka namanya menjadi pinjaman. Jika  pemberian  itu  disertai  dengan  imbalan,  maka  namanya menjadi jual-beli. 15
Adapun  untuk  rukunnya,  menurut  ulama  Hanafiyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli. Dan hibah menurut bahasa adalah sekedar  pemberian.  Selain  itu  qabul  hanyalah  dampak  dari pada  adanya  hibah,  yakni  adalah  pemindahan  hak  milik. Sedaangkan menurut jumhur ulama rukun hibah ada empat, yaitu  pemberi  (wahib),  penerima  (manhub  lah),  barang  yang dihibahkan. (mauhub), ijab dan qabul. 16
Di  samping  rukun,  hibah  juga  ada  syarat-syaratnya, yaitu:
1. Orang yang menghibahkan:
a. Pemilik sah dari harta benda yang dihibahkan.
b. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya
c. Dewasa, berakal dan cerdas
d. Bukan karena paksaan
15 Abdul Rahman Ghozali dkk, Fiqih Muamalat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), p. 157-158.
16 Ismail Nawawi, Fiqih Muamalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), p. 446-447.
2. Orang  yang  menerima  hibah.  Orang  yang  diberi  hibah disyaratkan benar-benar ada ketika hibah diberikan.
3. Benda yang dihibahkan:
a. Barangnya benar-benar ada
b. Merupakan harta yang memiliki nilai
c. Bisa dimiliki
d. Tidak  menempel  dengan  harta  orang  yang  berhibah secara  tetap,  seperti  tanaman,  pohon,  dan  bangunan tanpa tanah.
e. Merupakan milik pribadi. 17
Hukum  hibah  yang  cukup  syarat  ialah  harta  yang dihibahkan  menjadi  milik  tetap  mauhub  lahu  (orang  yang menerima hibah). Maka haram bagi pemberi hibah mengambil balik  pemberian  yang  telah  sah  menjadi  hak  milik  bagi penerima  hibah,  kecuali  hibah  si  ayah  kepada  si  anak. Pengecualian ini kerana “kamu dan harta kamu adalah milik ayah kamu”, sebagaimana sabdaan Nabi SAW. 18
Artinya: Orang yang menarik kembali hibahnya, sama dengan anjing  yang  menjilat  kembali  muntahannya.  (HR  Adu  Daud  dan Nasa‘i)
Artinya:  Tidak  seorang  pun  boleh  menarik  kembali pemberiannya kecuali pemberian ayah kepada anaknya. (HR. Ahmad)

## Kerancauan Produk Non Saving dalam Asuransi Syari’ah
Di dalam praktik asuransi syariah sebagaimana dijabar- kan di atas, menurut kami ada beberapa hal yang rancau antara
17 Abdul Rahman Ghozali dkk, Fiqih Muamalat, p. 160-161.
18 Ibid., p. 163-164.
praktik  dengan  konsep  perekonomian  Islam.  Kerancauan tersebut dapat menghantarkan asuransi syari’ah ke tepi jurang penyelewengan  syari’ah.  Untuk  itulah,  menurut  kami  perlu melakukan  pengkajian  ulang  terhadap  praktik  yang  telah berkembang.  Setidaknya—khusus  produk  non  saving— terdapat dua hal yang perlu kita diskusikan, yaitu:
Pertama,  pengelolaan  dana  pada  produk  non  saving belum sesuai dengan akad tabarru’ yang menggunakan prinsip hibah.  Hal  ini  dapat  kita  ketahui  dengan  adanya  kebijakan lembaga tentang manfaat pada produk non saving, yang me- nyatakan bahwa “bila peserta hidup (tidak tertimpa musibah), sampai  perjanjian  selesai,  maka  peserta  akan  mendapatkan bagian keuntungan atas rekening tabarru’ yang ditentukan oleh perusahaan dengan skema mudharabah”.
Yang menjadi pertanyaan dari kebijakan tersebut adalah kenapa peserta dengan akad tabarru’ masih bisa mendapatkan bagian  dari  hasil  pengelolaan  dana  tabarru’?.  Bukankah seharusnya  keuntungan  dari  pengelolaan  dana  tabarru’  itu kembali lagi pada rekening tabarru’?. Karena jika peserta masih mendapatkan keuntungan dari hasil dana tabarru’, maka secara tidak langsung kebijakan tersebut bertentangan dengan prinsip hibah yang menyatakan bahwa “tidak boleh bagi pemberi hibah mengambil  balik  pemberiannya”.  Prinsip  hibah  tersebut didukung dengan hadis Nabi SAW:
Artinya: Orang yang menarik kembali hibahnya, sama dengan anjing  yang  menjilat  kembali  muntahannya.  (HR  Adu  Daud  dan Nasa‘i)
Artinya:  Tidak  seorang  pun  boleh  menarik  kembali pemberiannya kecuali pemberian ayah kepada anaknya. (HR. Ahmad)
Kedua, telah kita ketahui bersama bahwa sistem ekonomi syari’ah  ada  salah  satunya  untuk  menanggulangi  terjadinya gharar  (ketidakpastian),  namun  ternyata  dalam  asuransi syari’ah nampaknya belum bisa bersih dari hal semacam itu. Hal ini dapat kita lihat dari kebijakan pada produk non saving tentang “jika peserta mendapat musibah dalam masa perjanjian akan mendapatkan manfaat dan jika tidak mendapat musibah maka premi yang telah dikeluarkan tidak dikembalikan”.
Yang menjadi masalah dari kebijakan tersebut adalah hal tersebut diperjanjikan. Sehingga dari praktik tersebut, jika dilihat  dari  sudut  peserta,  akan  nampak  seperti  orang  main judi,  jika  dia  “dapat”  maka  dia  akan  memperoleh  manfaat, namun  jika  dia  tidak  “dapat”  maka  uangnya  tidak  kembali. Hal  inilah  yang  menurut  kami  mengandung  unsur  ghara (ketidakpastian)  dalam  asuransi  syari’ah  khususnya  produk non saving.

## Kesimpulan
Dari kajian ini, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa produk  non  saving  dalam  dalam  asuransi  syari’ah  masih menyimpan sesuatu yang perlu dipertanyakan dan dikaji ulang. Hal ini terbukti dengan adanya pertentangan antara kebijakan lembaga asuransi dengan konsep-konsep dasar dalam ajaran Islam tentang muamalah.
Demikian yang bisa kami sampaikan, kami yakin kajian ini masih jauh dari baik, oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan. Semoga goresan tinta ini ada manfaatnya untuk kami khususnya dan pembaca pada umumnya. Wallahu A’lam.

## Daftar Pustaka
Ali,  AM.  Hasan,  Asuransi  dalam  Perspektif  Hukum  Islam. Jakarta:Kencana, 2004.
Anshori,  Abdul  Ghofur.  Asuransi  Syariah  di  Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2007.

## Dewi,  Gemala.  Aspek-aspek  Hukum  Dalam  Perbankan  dan
Perasuransian  Syariah  di  Indonesia.  Jakarta:  Kencana, 2004.
Dkk, Abdul Rahman Ghozali. Fiqih Muamalat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
Hisan,  Husain  Hamid.  Hukmu  Asy-syarii’yah  Al-Islamiyah  Fii Uquudi At-Ta’miin. Kairo: Dar al-Ithisham, tt.
Iqbal, Muhaimin. Asuransi Umum Syariah Dalam Praktek. Jakarta:
Gema Insani Press, 2005.
Ismanto, Kuat.  Asuransi Syariah Tinjauan asas-asas Hukum Islam.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Kasmir. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
Maulan, Rikza. Asuransi Syariah Takaful Indonesia. Mohammad, Huda,Nurul dan Heykal. Lembaga Keuangan Islam:
Tinjauan Teoritis dan Praktis. Kencana 2010.
Nawawi,  Ismail.  Fiqih  Muamalah:  Hukum  Ekonomi,  Bisnis  dan Sosial. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.
Sula, Muhammad Syakir.  Asuransi Syari’ah (Live and General)
Konsep  dan  Sistem  Operasional.  Jakarta:  Gema  Insani,
2004.
Suma,  Muhamad  Amin.  Asuransi  Syariah  dan  Asuransi
Konvensional. Jakarta: Kholam Publishing, 2006.
Syahatah,  Husain  Husain.  Asuransi  Dalam  Perspektif  Syariah.
Jakarta: Amzah, 2006. Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang pedoman Umum Asuransi Syariah. http://takaful99.blogspot.com/2010/07/keharusan-berasuransi- syariah-8-alasan.html. (diakses tanggal 29-04-2013, jam
8:45).