Wacana Negara Islam: Kajian Kritis Kontruksi Pemikiran Khilafah Ala Hizbut Tahrir
Eko Nani Fitriono  & Suhono  email:satu.management@yahoo.co.id
Abstract
This  paper  aims  to  synergize  the  discourse  about  the  state  and  Islam  in  two  views  of thought, namely Hizb ut-Tahrir thinking with the concept of the concept of the state of the concept of Khilafah al-Islamiyah which is bound to the labelitas and nostalgia longing for a system that was built in the time of the  Prophet until the Ottomans  ( 1924 AD) dealing  with  the  thought  of  non-Hizbi  scholars  who  are  not  bound  by  religious symbolization  that  adheres  to  the  values  of  the  sub-khilafah  al-Islamiyah  that  can  be accomplished systemically through any system of origin of the value of substance on the forms  in  accordance  with  Islamic  values,  not  putting  symbolic  value  as  a  goal,  but attempting to build a system substantially that does not conflict with Islam itself. Data collection method of this research is through the documentation of a number of books by Sheikh  Taqiyuddin  an-Nabhani  as  the  foundation  layers  of  Khilafah  thought  that according to him as the only way for Muslims to regain their power from the colonization of the system of infidels. However the efforts of an-Nabhani can be said as a new thought that must face to face with other ideology and thought, for that will be very worth to be criticized.  First,  the  khilafah  system is  regarded  as  something  irrelevant  to  the  current situation  and  condition,  in  which  the  Muslim  life  is  already  scattered  throughout  the world. Secondly, according to the jumhur ulama there is no obligation to appoint a single leader like khalifah / imamah when Muslims are unable to do so, even according to Imam al-Haramain al-Juwaini Muslims can appoint leaders in their respective regions. Thirdly, Muslims  should  not  be  caught  up  in  the  symbols  and  formality  of  names  that  seem Islamic,  but  must  commit  to  the  substance  of  things.  In  the  popular  adage  among  the scholars  it  issaid: زهظم لا بلازهىج لا بةزب ع لا "The  substance  of  the  substance  is  the substance,  not  the  symbol  or  outward  appearance"  or  in  another phrase مس لإا بلا ىمس م لا بةزب ع لا "The subject of the subject is something that is named, not the  name  "Thus,  fighting  for  the  establishment  of  values  substantively  with  regard  to Islamic teachings in a State is far more important than fighting for the establishment of the symbols of an Islamic state.
Keywords: Hizbut Tahrir, Kajin Critical  Thought Hizbut Tahrir, Discourse of Islamic State, Taqiyuddin an-Nabhani

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  mensinergikan  wacana  tentang  negara  dan  Islam dalam  dua  pandangan  pemikiran,  yakni  pemikiran  ala  Hizbut  Tahrir  dengan tawaran konsep negara berupa konsep Khilafah al-Islamiyah yang terikat pada labelitas dan nostalgia kerinduan akan sistem yang berhasil dibangun pada masa Rasulullah  hingga  masa  Dinasti  Utsmani  (1924  M)  berhadapan  dengan pemikiran Ulama non hizbi yang tidak terikat pada simbolisasi keagamaan yang berpegang  pada  nilai-nilai  subtansi  khilafah  al-Islamiyah  yang  dapat  saja terlaksana secara sistemik melalui sistem apapun asal nilai subtansi pada bentuk-
 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Ibnu Khaldun Nunukan
 Institut Agama Islam Ma‟arif NU Metro
bentuk sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga tidak meletakkan nilai simbolik sebagai tujuan, namun berupaya membangun sistem secara subtansif yang tidak bertentangan dengan agama Islam sendiri. Metode pengumpulan data penelitian ini  adalah  melalui  dokumentasi  sejumlah  buku  karya  Syeikh  Taqiyuddin  an- Nabhani  sebagai  peletak  dasar  pemikiran  Khilafah  yang  menurutnya  sebagai satu-satunya cara agar umat Islam kembali meraih kekuasaannya dari penjajahan sistem  orang  orang-orang  kafir.  Bagaimanapun  upaya  yang  dilakukan  an- Nabhani  dapat  dikatakan  sebagai  suatu  pemikiran  baru  yang  harus  berhadap- hadapan  dengan  ideologi  dan  pemikiran  lainnya,  untuk  itu  akan  sangat  patut untuk  dikritisi.  Pertama,  sistem  khilafah  dianggap  sebagai  sesuatu  yang  tidak relevan dengan situasi dan kondisi saat ini, di mana umat Islam hidupnya sudah terpencar-pencar  ke  penjuru  dunia.  Kedua,  menurut  jumhur  ulama  tidak  ada kewajiban mengangkat pemimpin tunggal seperti khalifah/imamah ketika umat Islam  tidak  mampu  melakukannya,  bahkan  menurut  Imam  al-Haramain  al- Juwaini  umat  Islam  dapat  mengangkat  pemimpin  di  daerah  masing-masing. Ketiga,  Umat  Islam  hendaknya  tidak  terjebak  dalam  simbol-simbol  dan formalitas  nama  yang  tampaknya  Islami,  akan  tetapi  wajib  berkomitmen  pada substansi segala sesuatu. Dalam adagium yang populer di kalangan para ulama dikatakan: ل سْٕجنبب ةسبعنا ا سٓظًنبب “Yang menjadi pegangan pokok adalah substansi, bukan simbol atau penampakan lahiriah” atau dalam ungkapan lain ًٗسًنبب ةسبعنا ىسلإبب لا “Yang menjadi pegangan pokok adalah sesuatu yang diberi nama, bukan nama itu sendiri” Dengan demikian, memperjuangkan tegaknya nilai-nilai secara substantif  berkenaan  dengan  ajaran  Islam  dalam  sebuah  Negara  jauh  lebih penting daripada memperjuangkan tegaknya simbol-simbol negara Islam.
Kata  Kunci  : Hizbut  Tahrir,  Kajin  Kritis  Pemikiran  Hizbut  Tahrir,  Wacana Negara Islam, Taqiyuddin an-Nabhani

## A. Pendahuluan
Kepemimpinan  adalah  suatu  masalah  yang  sangat  urgen  dalam kehidupan  ini.  Bahkan  keberadaannya  sangat  diperlukan  dalam  suatu  sistem ketatanegaraan  pada  suatu  bangsa.  Dengan  adanya  sosok  pemimpin,  maka diharapkan  segala  keputusan  urgen  dapat  diatur  dengan  baik  dan  terarah  atas instruksi  yang  telah  tersusun  rapi  dan  baik,  sehingga  fungsi  kepemimpinan dalam  hal  ini  harus  dilandasi  dengan  mengedepankan  kepentingan  secara umum  untuk  mengayomi  dan  melayani,  bukan  sebaliknya  malah  pemimpin yang ingin diayomi dan dilayani.
Islam  dalam  melihat  berbagai  kepentingan  tersebut  sebagai  sebuah agama  yang  “ kaffah ”  banyak  menyinggung  masalah  kepemimpinan  dalam pembahasan fiqh  siyasah ,  yang  mana  masalah  kepemimpinan  dapat  dipahami berdasarkan  nash-nash  syari‟  bahwa  sebagai  seorang  pemimpin  yang memerintah  rakyatnya  harus  dilakukan  dengan  cara-cara  yang  baik  atau  tidak otoriter dan dilandasi dengan nilai-nilai keadilan, sebab sebagaimana atas dasar prinsip keadilan Islam melarang keras seorang pemimpin yang bersikap dzalim dan aniaya terhadap rakyat yang dipimpinnya.
Hizbut Tahrir sebagai  sebuah gerakan partai  politik yang dibentuk oleh Syeikh  Taqiyuddin  an-Nabhani  di  Palestina  (1953)  berupaya  menampilkan model  pemerintahan  yang  menurutnya  akan  dapat  menghasilkan  pemimpin sebagaimana  yang  diinginkan  oleh  Islam,  sekaligus  Taqiyuddin  mencoba melegitimasi  bahwa  satu-satunya  upaya  untuk  menggapai  kebaikan
kepemimpinan suatu negara adalah dengan menjadikan negara tersebut sebagai menjadi khilafah . 38 Namun  bukanlah  suatu  hal  yang  mudah  untuk  mewujudkan kembali sistem khilafah al-Islamiyah tersebut, mengingat konsep yang ditawarkan merupakan  sebuah  eksperimen  teori,  sebab  saat  ini  umat  Islam  telah berkembang  ke  berbagai  penjuru  dunia  dan  gagasan  perubahan  pola  negara dengan  konsep  yang  Islami  ( khilafah )  sebagaimana  “kerinduan”  tentang  masa- masa kegemilangan Islam ini tentu keberadaannya harus melihat rambu-rambu realitas  yang  sedang  berlangsung  di  masyarakat,  apakah  hal  itu  perlu  atau tidaknya.
Dalam perspektif Hizbut Tahrir, romantisme tentang kejayaan Islam pada masa-masa  klasik  menjadi  acuan  dalam  menciptakan  konsep  negara  Islam dengan  anggapan  bahwa  berbagai  konsep  negara  yang  coba  ditawarkan  oleh dunia saat ini (salah satunya sistem demokrasi) adalah sistem “kufur” yang tidak akan  memberi  manfaat  sedikitpun  bagi  suatu  negara  dan  kelangsungan  hidup umat  manusia. Khilafah menjadi  nomenklatur  yang  tak  tergantikan.  Oleh karenanya, hal demikianlah yang kemudian menjadi sebuah perhatian kritis bagi penulis.
Pemikiran khilafah yang coba ditawarkan lantas tidak begitu saja diterima kepermukaan,  baik  oleh  kalangan insider (berbagai  kalangan  ulama  Islam sendiri),  maupun outsider (perspektif  non-Islam),  walau  penulis  melihat  bahwa konsep negara Islam yang dibangun oleh Hizbut Tahrir tersebut dapat dikatakan konsep  yang  cukup  membuka  wacana  dengan  segala  aturan  Negara  dan perundang-undangannya.  Namun,  bagaimanapun  dalam  hal  ini  Hizbut  Tahrir berada dalam situasi dilematis, di mana setiap konsep yang berhadapan dengan ideologi  yang  telah  mapan  dan  terbangun  sebelumnya  (dalam  hal  ini  bentuk negara)  pasti  akan  menimbulkan  pro  dan  kontra.  Apalagi  sistem  kenegaraan yang  berkembang  saat  ini  dapat  dikatakan  tidak  seragam,  seperti  antara penerapan  sistem  bernegara  di  Indonesia  dan  Malaysia  saja,  meskipun  dalam satu rumpun Melayu tetapi keduanya berbeda dalam penerapan sistem Negara, walau keduanya adalah Negara yang mayoritas penduduk Islamnya terbesar di dunia. Akan sangat sulit mempersatukan keduanya sebagaimana cita-cita Hizbut Tahrir (HT).
Berdasarkan  pemaparan  di  atas,  akan  sangat  menarik  untuk  melihat bagaimana  sistem  “ khilafah ”  Hizbut  Tahrir  yang  dihadap-hadapkannya  dengan kesesuaian  sistem  yang  diinginkan  oleh  Rasulullah  saw.  Sekaligus  mencoba menimbang-nimbang  terkait  baik  dan  buruknya  apabila  sistem  “ khilafah  al- Islamiyah ”  tersebut  diterapkan  saat  ini  dalam  upaya  menghasilkan  pemimpin yang  Islami?.  Dan  apakah  Islam  selalu  identik  dengan  „label‟  nama?  Hal  ini mengingat  ada  substansi  dari  suatu  sistem  tertentu  yang  juga  tidak  dapat dikatakan bertentangan dengan nilai-nilai ke-Islaman.

## B. Pembahasan
1. Planning Hizbut Tahrir untuk Tata Pemerintahan Islam (Sejak 1953-2017) Hizbut  Tahrir  atau Party  of  Liberation awalnya  bernama  Partai Pembebasan Islam ( Hizb al-Tahrir al-Islami ). Muncul sebagai sebuah Partai Politik
38 Khilafah adalah  kepemimpinan  umum  bagi  kaum  muslim  di  dunia  untuk  menegakkan hukum-hukum syari‟at Islam dan mengembangkan dakwah Islam ke segenap penjuru dunia. Lihat Saefuddin Zuhri, Menjemput Kembalinya Sang Khalifah (Jakarta: Nizham Press, 2007), h 15.
Islam Ideologis. Gerakan ini didirikan oleh Syeikh Taqiyuddin an-Nabhani pada tahun  1953  Masehi  di  Quds,  Palestina  dengan  berlandaskan  kepada  akidah Islam.
Berdirinya  partai  kebebasan  ini  adalah  sebagai  wadah  untuk memperjuangkan kembali institusi Khilafah al-Islamiyah yang runtuh pada masa kekhalifahan Turki Utsmani karena dibubarkan oleh Mushthafa Kemal Attaturk di  Turki  tahun  1924.  Hizbut  Tahrir  didirikan  sebagai  sebuah  organisasi  Islam yang  mengemban  visi  dan  misi  dalam  melanjutkan  kehidupan  Islam  dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. 39
Dengan pemikiran serta cara yang mereka yakini  kebenarannya, Hizbut Tahrir  berusaha  mengajak  kaum  muslimin  untuk  kembali  hidup  secara  Islami dalam Darul  Islam dan  masyarakat  Islam,  dimana  seluruh  kegiatan kehidupannya  diatur  sesuai  dengan  hukum-hukum  syara‟.  Pandangan  hidup yang  akan  menjadi  pedomannya  adalah  halal  dan  haram,  di  bawah  naungan Dawlah  Islam ( Dawlah  Khilafah )  yang  dipimpin  oleh  seorang  Khalifah  yang diangkat  dan  dibai‟at  oleh  kaum  muslimin  untuk  didengar  dan  ditaati  agar menjalankan  pemerintahan  berdasarkan Kitabullah dan  Sunnah  Rasul-Nya,  dan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad. 40 Hizbut Tahrir memandang Islam bukan hanya sekedar identitas kultural dan  ritual,  akan  tetapi  juga  ideologi  yang  mencakup  “ siyasah  wa  dawlah ”.  Oleh karena itu, keberadaan sebuah Negara adalah sebagai  konsekuensi dari sebuah ideologi. Senada dengan hal tersebut, Hizbut Tahrir menyatakan bahwa filsafah kebangkitan  yang  hakiki  sesungguhnya  berawal  dari  adanya  sebuah mabda‟ (ideologi) yang menggabungkan fikrah (pemikiran) dan ideologi tersebut adalah Islam. 41 Selain itu, latar belakang didirikannya Hizbut Tahrir yakni dalam rangka memenuhi seruan Allah swt yang tertuang dalam firman Allah swt dalam Q.S. Ali „Imran ayat 104:
                                                                                                                                 
Artinya: “ Dan  hendaklah  ada  di  antara  kamu  segolongan  umat  yang  menyeru  kepada kebajikan, menyuruh  kepada  yang ma'ruf dan mencegah  dari  yang munkar;  merekalah orang-orang yang beruntung .”
Hizbut Tahrir juga bertujuan untuk membangkitkan kembali umat Islam dari  degradasi  kepemimpinan  Islam,  membebaskan  umat  dari  ide-ide  kufur, merevisi  perundang-undangan  dan  hukum-hukum  yang  kufur,  serta
39 Pendiri  Hizbut  Tahrir,  Taqiyuddin  an-Nabhani  menjelaskan:  “ Hizbut  Tahrir  berusaha untuk  melangsungkan  kehidupan  Islam  di  kawasan  negeri-negeri  Arab.  Dari  sanalah  tujuan  untuk melangsungkan  kehidupan  Islam  di  seluruh  dunia  Islam-secara  alami-akan  tercapai,  yaitu  dengan  jalan mendirikan Daulah Islamiyyah di satu atau beberapa wilayah sebagai titik sentral Islam dan sebagai benih berdirinya Dawlah Islamiyyah yang besar yang akan mengembalikan kehidupan Islam, dengan menerapkan Islam secara sempurna di seluruh negeri–negeri Islam, serta mengemban dakwah ke seluruh dunia .” Lihat Taqiyuddin  an-Nabhani, Mafahim  Hizbut  Tahrir ,  diterjemahkan  oleh  Abdullah,  dari  judul  asli Mafahim Hizbut Tahrir , (Jakarta: HTI Press, 2007), h 21.
40 Hizbut  Tahrir, Mengenal  Hizbut  Tahrir:  Partai  Politik  Islam  Ideologis ,  (Bogor:  Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h 19.
41 Abdul  Qadim  Zallum, Mengenal  Sebuah  Gerakan  Islam  di  Timur  Tengah  Hizbut  Tahrir (Jakarta: al-Khilafah, 1985), h 8.
membebaskan  mereka  dari  cengkraman  dominasi  dan  pengaruh negara-negara kafir.  Hizbut  Tahrir  juga  bermaksud  untuk  membangun  kembali  “ dawlah ” (Negara) khilafah al-Islamiyyah di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan oleh  Allah  swt.  dapat  diberlakukan  dan  dijadikan  kembali  sebagai  pedoman hidup seluruh Negara dan umat manusia. 42
Dalam  perjalanan  pergerakan  ( harkah )  Hizbut  Tahrir,  mereka  membagi perencanaan  ( planning )  ke  dalam  tiga  fase  penting,  yakni: Pertama ,  fase doktrinisasi.  Upaya  ini  dilakukan  dengan  menyebarkan  pemikiran-pemikiran Hizbut  Tahrir  secara  personalia  agar  masyarakat  menerima  eksistensi  mereka. Fase ini telah diawali semenjak tahun 1953. Pada fase ini Taqiyuddin an-Nabhani sangat  berperan  besar  sebab  secara  langsung  ia  “turun  ke  lapangan”  untuk memperkenalkan kepada masyarakat mengenai doktrin-doktrin Hizbut Tahrir. 43 Pada  saat  respon  masyarakat  dinilai  positif,  mereka  melanjutkan  pada fase  yang  kedua  yakni,  fase  interaksi.  Dalam  fase  ini  diupayakan  ada  interaksi dengan  masyarakat  agar  mereka  ikut  merasakan  dakwah  Islam  dan  memiliki kesadaran yang sama tentang realitas Islam. Pada saat ini, Hizbut Tahrir mulai memerangi  pemikiran-pemikiran  yang  tidak  sejalan  dengan  ajaran  dan  akidah Islam  secara  masif.  Mempropagandakan  cacatnya  kepemimpinan  yang  tidak sejalan dengan Islam. 44
Setelah  masyarakat  mulai  kehilangan  kepercayaan  kepada  pemimpin mereka,  Hizbut  Tahrir  mulai  melanjutkan  menuju  fase  ketiga,  yakni  fase penerimaan kekuasaan melalui pergerakan Negara Islam guna mengklasifikasikan  Islam  secara  kompherenship.  Ketika  konsep  Negara  Islam mulai  terealisasikan,  maka  Hizbut  Tahrir  mulai  meng-agendakan  penyusunan undang-undang  yang  diawali  dengan  telaah  problematika  masyarakat, kemudian  membuat  kaidah  umum  sebagai  referensi  hakim  ketika  memberikan keputusan  hukum  yang  dapat  dijadikan  sebagai  neraca  guna  mengentaskan berbagai problem yang sedang berkembang.
Demikianlah Planning Hizbut  Tahrir  dalam  upaya  mendirikan  dan memperjuangkan  negara  Islam  yang  mereka  sebut khilafah  al-Islamiyah .  Akan tetapi,  mengapa  Hizbut  Tahrir  hingga  saat  ini  (tahun  2017)    tidak  mampu mempersatukan  umat  Islam  dalam  suatu  kesadaran  sebagaimana  yang  terjadi pada  zaman  Rasulullah  saw  dan  para  sahabat,  dan  tabi‟in  terhadulu?.  Adakah hal  yang  salah  dengan gerakan  ini  dalam wacana  idealismenya tersebut.  Maka dalam  hal  ini  perlu  dianalisa  secara  lebih  mendalam  dalam  upaya  melihat prospek  usaha  Hizbut  Tahrir  dalam  upaya  membangun  negara  Islam  menurut versi  mereka,  mengingat  sudah  hampir  64  tahun  (1953-2014)  berdirinya  partai ini.
2. Pemimpin  Ideal  Persfektif  Hizbut  Tahrir  Komparasi  dengan  Masa Rasulullah
a. Kriteria Pemimpin dalam Perspektif Hizbut Tahrir
Khilafah adalah  kepemimpinan  umum  bagi  kaum  muslimin  di  dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengembangkan dakwah
42 Taqiyuddin  an-Nabhani, Pembentukan  Partai  Politik  Islam ,  diterjemahkan  oleh  Zakaria dkk, dari judul asli at-Takattul al-Hizbiy , (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), h 5.
43 Taqiyuddin an-Nabhani, Pembentukan , h 6.
44 Taqiyuddin an-Nabhani, Pembentukan , h 6.
Islam  ke  segenap  penjuru  dunia.  Kata  lain  daripada khilafah adalah imamah . Imamah dan khilafah mempunyai  istilah  yang  sama.  Bentuk  inilah  yang dinyatakan oleh hukum syara‟ , agar dengan bentuk tersebut dawlah Islam dapat berdiri di atasnya. Bahkan banyak sekali hadits shahih yang menunjukkan antara kedua  kata  ini  memiliki  konotasi  yang  sama.  Dan  tidak  ada  satupun  dalam pembicaraan syara‟ yang  kemudian  menunjukkan  adanya  suatu  konotasi  yang berbeda antara keduanya. 45 Baik di  dalam al-Qur‟an dan al-Sunnah, sebab nash syara‟ hanya ada dua kata ini. Begitupula tidak harus terikat dengan lafadz, baik antara khilafah maupun imamah. Namun  yang  wajib  hanyalah  terikat  daripada segi maknanya saja.
Upaya mendirikan khilafah merupakan suatu fardhu bagi setiapkaummuslimin  di  seluruh  dunia.  Sedangkan  untuk  pelaksanaannya, seperti hukumnya adalah sama seperti melaksanakan fardhu yanglain yang telah difardhukan menurut garis Allah swt. Bagi kaum muslimin adalah sesuatu yang pasti  di  mana  tidak  ada  lagi  pilihan  dalam  menegakkansistempemerintahan yang  lain.  Artinya  bila  mengabaikan  pelaksanaanya  berarti  merupakan kemaksiatan  yang  paling  besar.  Di  mana  Allah  swt.  akan  mengadzab  dengan azab yang sangat pedih. 46
Berdasarkan dalil al-Qur‟an, al-Sunnah dan Ijma‟ Sahabat, maka tentang pengangkatan khalifah hukumnya  adalah  wajib  bagi  seluruh  kaum  muslimin. Salah satu hadits yang dijadikan pijakan adalah berikut ini:
ا ًسْبِش َتَعبًََجْنا ُق ِزبَفُٚ ٌدَحَأ  َسَْٛن ََُِّّإَف  ْسِبْصَْٛهَف َُّْ ِسَكَف بًئَْٛش ِِ ِسِٛيَأ  ٍِْي َٖأ َز  ٍَْي َىَّهَس َٔ َِّْٛهَع ُ َّاللَّ َّٗهَص ُِّٙبَُّنا َلبَل ًتَِّٛهِْبَج ًتَتِٛي  َثبَي  َّلاِإ  ُثًََُٕٛف
Artinya: “ Nabi  saw.  Bersabda:  siapa  saja  yang  membenci  sesuatu  dari  amirnya hendaklah  ia  tetap  bersabar.  Sebab,  siapa  yang  keluar  (memberontak)  dari  penguasa sejengkal saja kemudian ia mati dalam keadaan demikian, maka matinya adalah seperti mati jahiliyah. ” 47
Rasulullah  saw.  telah  mewajibkan  kepada  seluruh  kaum  muslimin  agar di  pundak  mereka  terdapat ba‟iat kepada khalifah ,  dalam  hal  ini  bukannya mewajibkan mereka untuk seluruhnya melakukan bai‟at . Karena yang dimaksud di sini adalah wajib adanya ba‟iat di atas pundak kaum muslimin, yaitu dengan adanya seorang khalifah . Di mana dengan adanya seorang khalifah , maka di atas pundak kaum muslimin secara otomatis akan ada ba‟iat . Karena itu hadits di atas merupakan  dalil  atas  wajibnya  mengangkat khalifah ,  bukan  dalil  tentang wajibnya melakukan ba‟iat . 48 Adapun dalil ijma‟us shahabat menunjukkan para sahabat telah bersepakat mengenai  pengganti  Rasulullah  saw.  setelah  beliau  wafat.  Mereka  juga bersepakat  untuk  mengangkat  seorang khalifah ,  sepeninggal  Abu  Bakar,  Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan, yakni mengangkat Ali bin Abi Thālib. Ijma‟ ini nampak jelas dengan menunda kewajiban mengebumikan jenazah Rasulullah saw.,  dan  mendahulukan  pengangkatan khalifah .  Padahal  pemakaman  adalah sesuatu  yang  harus  disegerakan,  namun  para  sahabat  justru  mengutamakan
45 Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik , diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wachid, dengan judul asli Nidhamul Hukmi fil Islam , (Bangil: al- Izzah, 1996), h 39.
46 Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem , h 39.
47 Imam  al-Bukhari, Shahih  al-Bukhari ,  Juz  22,  hadits  no.  6610,  (CD  ROM:  Maktabah Syāmila 2.11), h 51.
48 Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem , h 39-40.
mengangkat khalifah adalah sesuatu yang urgen.  Fakta ini menunjukkan adanya kesepakatan mereka untuk segera melaksanakan kewajiban mengangkat khalifah daripada  menguburkan  jenazah.  Hal  itu  tidak  akan  terjadi,  kecuali  jika  status hukum  mengangkat  seorang khalifah lebih  wajib  daripada  menguburkan jenazah. 49
Demikian  pula,  seluruh  sahabat  selama  hidup  mereka  telah  sepakat mengenai  kewajiban  pengangkatan khalifah .  Selain  itu,  kewajiban  menegakkan agama dan melaksanakan hukum syara‟ dalam semua aspek kehidupan di dunia maupun  akhirat  adalah  kewajiban  yang  dibebankan  kepada  seluruh  kaum muslimin berdasarkan dalil yang qath‟i al-tsubut (pasti sumber pengambilannya) dan qath‟ial-dilalah (pasti  penunjukkan  maknanya).  Kewajiban  tersebut  tidak mungkin  bisa  terlaksana  dengan  sempurna,  kecuali  dengan  adanya  penguasa atau sistem khilafah tersebut. Hal ini juga berdasar atas firman Allah swt:
                                                                                                                                         
                                                                                  Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil  amri  di  antara  kamu.  Kemudian  jika  kamu  berlainan  pendapat  tentang  sesuatu, Maka  kembalikanlah  ia  kepada  Allah  (al-Quran)  dan  Rasul  (sunnahnya),  jika  kamu benar-benar  beriman  kepada  Allah  dan  hari  kemudian.  yang  demikian  itu  lebih  utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya .” (Q.S. al-Nisā‟: 59).
Berdasarkan ayat di atas, Allah tidak pernah memerintahkan taat kepada orang yang tidak ada. Termasuk dalam hal ini tidak mewajibkan seseorang taat kepada orang yang keberadaannya hanya sunnah. Oleh karena itu, mewujudkan taat  kepada waliyul  amri merupakan  sesuatu  yang  wujudnya  harus  wajib  ada. Karena  dengan  adanya waliyul  amri tersebut  akan  menjadikan  hukum syara‟ tegak.  Karenanya  meninggalkan waliyul  amri membawa  konsekuensi  tidak terwujudnya  hukum syara‟ ,  maka  hukum  meninggalkannya  adalah  haram, karena membawa konsekuensi lenyapnya hukum syara‟ . 50 Dalil-dalil naqli dan aqli yang  telah  disebutkan  di  atas,  kesemuanya menegaskan  wajibnya  mewujudkan  pemerintahan  dan  kekuasaan  bagi  kaum muslimin;  juga  wajibnya  mengangkat khalifah untuk  memegang  tampuk pemerintahan dan kekuasaan. Kewajiban mengangkat khalifah untuk memegang tampuk  kepemimpinan  dalam  upaya  melaksanakan  hukum-hukum syara‟, bukan  sekedar  mewujudkan  pemerintahan  dan  kekuasaan  semata.  Melainkan lebih daripada itu, yakni suatu kewajiban yang difardhukan oleh Allah swt. bagi kaum muslimin, yakni terlaksananya hukum Islam dan terpeliharanya kesatuan kaum  muslimin.  Dengan  demikian,  berdiam  diri  terhadap  kewajiban mengangkat  seorang khalifah bagi  kaum  muslimin  adalah  suatu  perbuatan maksiat yang paling besar. 51
Hizbut  Tahrir  (HT)  menghendaki  terbentuknya khilafah  al-Islamiyah sebagai  satu-satunya jalan  penerapan  konsep  Islam  dalam  negara  secara kaffah . Mengenai  pemimpin  dalam  pandangan  HT,  dikatakan  bahwa  pemimpin  yang ideal  dan  berhak  untuk  menjadi  kepala  Pemerintahan  Islam  (khalifah)  harus
49 Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem , h 41-42. 50 Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem , h 43.
51 Taqiyuddin an-Nabhani, Sistem , h 43-45.
memenuhi syarat wajib yang mereka namakan sebagai “ syur ủ th in„iq ắ d ”. Dalam hal  ini,  Hizbut  Tahrir  menganggap  bahwa  intelektualitas  diletakkan  sebagai syarat keutamaan ( afdhaliyah ) sebagaimana yang penulis kutip dalam salah satu buku  yang  berjudul  “Struktur  Negara  Khilafah”  karya  Hizbut  Tahrir,  dalam buku itu dikatakan:
“Dalam  diri  khalifah  wajib  terpenuhi  tujuh  syarat,  sehingga  ia  layak menduduki  jabatan khilafah dan  sah  akad baiat kepadanya  dalam  ke khilafahan . Tujuh  syarat  tersebut  merupakan  syarat in‟iqad (syarat  legal).  Jika  kurang  satu syarat  saja,  maka  akad kekhalifahan nya  tidak  sah.”  Ketujuh  syarat  itu  adalah: Muslim,  laki-laki, baligh ,  sehat  akalnya,  adil,  merdeka  (bukan  budak),  dan kemampuan  dalam  memimpin.  Adapun  syarat-syarat  lainnya  yang  memiliki dalil  yang  sahih  hanya  merupakan  syarat afdhaliyah ,  seperti  ketentuan  khalifah harus  dari  kalangan  Quraisy,  atau  ketentuan  khalifah  harus  seorang  mujtahid, atau  ahli  menggunakan  senjata,  atau  syarat-syarat  lainnya  yang  memiliki  dalil yang tidak tegas. 52
Demikian model kepemimpinan yang dikehendaki oleh HT. Menurutnya, selama  sistem khilafah belum  terbentuk  maka  akan  sulit  melaksanakan kemaslahatan,  dalam  hal  ini  HT  menganggap  bahwa  produk  pemerintahan sebagaimana yang diterapkan oleh Indonesia dengan sistem demokrasi dianggap sebagai sistem kufur dan yang menjalankan pemerintahan dianggap juga bagian dari  kekufuran  tersebut.  Lantas  apakah  demikian  yang  dikendaki  oleh  hukum Islam,  mengingat khilafah untuk  kemaslahatan  bersama,  haruskah  kemudian mengkafirkan umat Islam yang lain yang tidak sejalan dengan pemikiran tentang khilafah .  Berikut  komparasi  pemikiran  HT  dengan  model  kepemimpinan  pada zaman Rasulullah dan khulafa al-rasyidin .
b. Kriteria  Pemimpin  yang  Diterapkan  Rasulullah  saw:  Sebuah Komparasi
Embrio  pemerintahan  Rasulullah  adalah  sejak  beliau  berhasil mengumandangkan  piagam  madinah  sebagai  basis  aturan  bagi  berbagai  suku yang  ada  di  Madinah,  baik  itu  Islam,  Kristen,  Yahudi  dan  umat  yang  lain. Melalui piagam Madinah, Rasulullah berhasil mendamaikan berbagai suku yang selalu  bertengkar,  seperti  suku  Aus  dan  Khazraj.  Dalam  hal  ini  mengutip pendapat Ibnu Khaldun menyatakan bahwa agama saja tidak cukup untuk dapat membentuk  negara.  Pembentukan  negara,  di  samping  paham  keagamaan  juga diperlukan  rasa „Ashabiyyah (perasaan  keterikatan)  untuk  membentuk  ikatan sosial  kemasyarakatan.  Sebab,  menurut  Ibnu  Khaldun  yang  dinukil  oleh  A. Gaffar  Karim,  alasan  berdirinya  sebuah  negara  karena  adanya  perasaan kebangsaan. 53 Itulah yang dipetik dari dasar dan esensi piagam Madinah. Negara  dan  pemerintahan  Madinah  bercorak  teokrasi,  yang  dikepalai oleh seorang Rasul yakni Muhammad saw. dan ia sekaligus pemimpin agama. 54 Ia  membuat  UU  atas  dasar  al-Qur‟an.  Walaupun  Nabi  adalah  kepala pemerintahan, namun kedaulatan ada di tangan Allah. Muhammad saw. sebagai pelaksana, namun ia tidak dapat mengabaikan kedaulatan rakyat. Negara Islam
52 Hizbut  Tahrir, Struktur  Negara  Khilafah  (Pemerintahan  dan  Administrasi) ,  diterjemahkan oleh Yahya A.R., dengan judul asli Ajhizah ad-Dawlah al-Khilafah , (Jakarta: HTI Press, 2008), h 34-41.
53 A.  Gaffar  Karim, Metamorfosis  NU  dan  Politisasai  Islam  Indonesia, (Yogyakarta:  Pustaka Pelajar, 1995), h105.
54 S.A.Q. Husaini, Arab Administration , (Madras: Soldent and CO, 1949), h 18-22.
yang  dikepalai  Muhammad  memberi  kemerdekaan  individu,  kebebasan beragama, hak sebagai warga sosial dan negara, juga kedaulatan di tangan Allah dan  diakui  Nabi  berkuasa  penuh  sebagai  kepala  Nagara.  Ahli  politik  Barat seperti Bordin, Austin dan Hobbes menyatakan, bahwa dalam pemerintahan di Madinah Allah memiliki de jure sovereignty , sedang Muhammad memiliki de facto sovereignty . 55
Dengan demikian, di sini telah jelas bahwa pemerintahan yang didirikan oleh  Nabi  Muhammad  saw.  di  Madinah  memiliki  ciri  tersendiri  dan  sebagai institusi  yang  berdaulat.  Dalam  proses  penyebarannya,  Islam  pada  masa  Nabi mengakomodir setiap budaya lokal yang dinilai bermanfaat bagi kelangsungan pemerintahanan  Islam.  Namun  lebih  jauh  mengenai  pertukaran  budaya  dan pemikiran  antara  Islam  dengan  peradaban  di  luar  Islam  terjadi  pada  masa kekhalifahan Umayah dan mencapai puncaknya pada masa Abbasiyah. 56 Berdasarkan  paparan  tersebut  dapat  dilihat  bahwa  semangat  HT  untuk menjadikan  negara  Islam  sebagaimana  yang  dilakukan  Rasulullah  dan  para sahabatnya adalah sangat baik, namun di sisi yang lain yang tidak dipahami oleh HT  adalah  bentuk  baku  suatu  sistem,  sebagaimana  sistem khilafah HT  yang disebut-sebut  sistem  kepemimpinan  ideal  tidak  pernah  ada  rumusan  pastinya pada  zaman  rasul, khulafa  al-rasyidun ,  maupun  ke khilafahan setelahnya,  terbukti banyaknya  varian  pemilihan  pemimpin,  termasuk  yang  tidak  dapat  dilupakan adalah  sistem  monarki  pada  masa  setelah khulafa  al-rasyidun .  Oleh  karena  itu, dalam hal ini landasan HT masih sulit diterima sebagai teori baku, sebagai satu- satunya  wujud  kemaslahatan.  Karena  Rasul  sendiri  sangat-sangat mengakomodir  pemikiran  dari  luar  selama  itu  bermanfaat  dan  tidak bertentangan  dengan  nilai-nilai  Islami.  Inilah  bedanya  dengan  HT  yang cenderung mengkafirkan sistem yang diluar dari pemikirannya.
c. Mengkritisi  Sistem  Khilafah  Hizbut  Tahrir:  Antara  Idealisme  dan Realita
Berdasarkan apa yang dipaparkan HT tentang keharusan adanya khalifah baru kemaslahatan akan tercipta adalah perlu dilihat secara luas. Seharusnya HT tidak memandang secara sempit tentang apa yang dikendaki oleh sistem khilafah al-Islamiyah itu sendiri. Menurut penulis, ketika ke khalifahan telah berakhir pada era Utsmaniah, sudah menjadi keharusan bagi kaum muslimin untuk memulai lagi  kekhalifahan  dengan  gebrakan  yang  baru.  Tidaklah  penting  untuk mempertahankan sebuah nama, karena Islam tidak menganggap penting sebuah label atau gelar. Yang lebih penting lagi adalah substansi dan intinya. 57 Jika dikaji secara detail, mengambil pendapatnya Dr. Muhammad Dhiauddin Rais: “hakikat
55 M.  Abdul  Karim, Sejarah  Pemikiran  dan  Peradaban  Islam ,  (Yogyakarta:  Pustaka  Book Publisher, 2012), h 74-75.
56 M. Abdul Karim, Sejarah , h 75.
57 Umat Islam hendaknya tidak terjebak dalam simbol-simbol dan formalitas nama yang tampaknya Islami, akan tetapi wajib berkomitmen pada substansi segala sesuatu. Dalam adagium yang  populer  di  kalangan  para  ulama  dikatakan: سٓظًنببلاسْٕجنببةسبعنا “ Yang  menjadi  pegangan  pokok adalah  substansi,  bukan  simbol  atau  penampakan  lahiriah ”  atau  dalam  ungkapan  lain ىسلإببلاىًسًنببةسبعنا “ Yang  menjadi  pegangan  pokok  adalah  sesuatu  yang  diberi  nama,  bukan  nama  itu  sendiri ”  Dengan demikian, memperjuangkan tegaknya nilai-nilai secara substantive berkenaan dengan ajaran Islam dalam  sebuah  Negara  jauh  lebih  penting  daripada  memperjuangkan  tegaknya  simbol-simbol negara  Islam.  Lihat  Komisi  Bahtsul  Masail  al-Diniyah,  “Khilafah  dalam  Pandangan  NU” disampaikan pada Munas Alim Ulama NU tahun 2014.
sebuah  ke khalifahan adalah  kepemimpinan  umum  umat  Islam  yang merepresentisan  kesatuannya,  mampu  menjaga  eksistensinya,  mengetahui  apa yang  paling  urgen  untuk  kepentingan  umat,  serta  dapat  mewujudkan kemaslahatan  kolektif  dan  menerapkan  semua  prinsip  Islam.” 58 Itulah  hakikat ke khalifahan yang  telah  ada  sejak  masa  Rasulullah  saw.  yang  direpresentasikan dalam  kepemimpinan  beliau  bersama  para  sahabatnya.  Sebuah  hakikat  yang terus  bertahan  selama  masa al-Khulafa‟  al-Rasyidin ,  yang  disepakati kesinambungannya oleh kaum muslimin pada hari Saqifah.
Oleh  karena  itu,  mereka  kemudian  memilih  Abu  Bakar  sebagai representasi kesinambungan hakikat substansial ini dan demi menjaga kesatuan kaum  muslimin,  dan  mempertahankan  negara  yang  didirikan  oleh  Rasulullah saw.  untuk  menjaga  agama  dan  melindungi  umatnya.  Kemudian  dalam  setiap masa, kaum muslimin telah bersepakat akan perlunya kesinambungan sistem ini karena merupakan sebuah sunnah amaliyah yang dicontohkan Rasulullah saw. yang harus diikuti dan diterapkan dalam setiap generasi. Itulah kewajiban kaum muslimin  sekarang. Pengembangan  sistem  politik  saat  ini  merupakan hal  yang mungkin  dilakukan,  bahkan apabila  dirasakan perlu,  maka  wajib  dilaksanakan asal didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Karena itu, negara tidak mesti hanya ada  satu  saja.  Dalam  hal  ini  ulama  Islam  memperbolehkan  bervariasinya pemerintahan atau negara. Begitu juga, kekuasaan tidak harus terbatas pada satu orang, satu individu, atau satu keluarga, juga bukan merupakan suatu keharusan untuk  mempertahankan  label-label  atau  nama-nama  yang  telah  lalu  atau  yang telah menjadi tradisi. Hal ini mengingat yang diwajibkan Islam dalam hubungan antara sesama negara-negara Islam adalah agar tercapainya kewajiban-kewajiban dan dasar-dasar yang bersifat fundamental. 59
Lebih  lanjut  penulis  menegaskan,  bahwa  kemaslahatan  bisa  saja didapatkan  tanpa  harus  terikat  pada  nama.  Karena  antara khilafah ,  negara, dawlah ,  dan  lainnya,  hanyalah  sarana  bukan  merupakan  tujuan.  Kalau khilafah dijadikan  tujuan  sementara  hal  itu  sulit  diwujudkan  pada  zaman  sekarang  ini maka  tentu  ini  bukan  menjadi  satu-satunya  jalan  menerapkan  sistem pemerintahan  Islam  dan  menuju  kemaslahatan  umat  dan  cita-cita  Islam.  Imam al-Haramain  menyatakan  para  ulama  sepakat  tentang  wajibnya  mengangkat seorang  imam  apabila  umat  Islam  mampu  melakukan  dan  mungkin dilaksanakan,  namun  ketika  umat  Islam  tidak  mampu  mengangkat  seorang pemimpin tunggal, karena struktur sosial, letak geografis, dan politik umat Islam yang  telah  berubah  sebagaimana  yang  terjadi  pada  zaman  kontemporer  ini, sehingga hal itu sulit diwujudkan, maka para ulama memperbolehkan terjadinya banyak  kepemimpinan  politik  di  setiap  daerah  yang  memungkinkan.  Hal  ini dapat dipahami dari perkataan Imam al-Haramain al-Juwaini (419-478 H/1028- 1085 M):
ِابًََهُعْنا  ُ ْعَب َلبَل : ٍةَدْهَب ِّمُك ٌِبَّ ُل َٗهَع قٌّكَ َف ٌِبَ ْهُّسنا ٍَِع ٌُبَي َّلنا  َلاَ  َْٕن ˓ ٍتَٚ ْسَل ِّمُك ٌِبَّكُس َٔ ˓
ٍْ ِي ا ُْٕيِّدَمُٚ  ٌَْأ
َُُّٗٓنا َٔ  ِو َلاْحَ ْلْا َِ٘ٔذ ˓ ِِ ِسِيا ََٔأ َٔ ِِّاا َزبَشِإ َلبَ ِتْيا ٌَ ُْٕي ِلَتْهَٚ  ٍَْي بَج ِ ْنا َٔ ِل ُْٕمُعْنا َِ٘ٔذ َٔ ˓ ِِّْٛ بََُي  ٍَْع ٌَ َُْٕٓتَُْٚ َٔ ِِ ِس ِجا َلَي َٔ ˓ َ ِنَذ إُهَعْفَٚ ْىَن َْٕن ْىََُِّٓإَف ˓ ِثبًًَُِّْٓنا  ِوبًَْنِإ َدُِْع أُدَّد َسَا ˓ ِثبَعِلا َْٕنا ِل َلاْ ِإ َدُِْع أُدَّهَبَا َٔ .
58 Muhammad  Dhiauddin  Rais, Teori  Politik  Islam ,  diterjemahkan  oleh  Abdul  Hayyie  al- Kattani, dengan judul asli An-nazhariyatu as-Siyasatul-Islamiyah , (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h 163.
59 Muhammad Dhiauddin Rais, Teori , h163-165.
Artinya:  “Sebagian  ulama  berkata:  “Apabila  suatu  masa  mengalami  kekosongan  dari penguasa tunggal, maka penduduk setiap daerah dan setiap desa, harus mengangkat di antara  orang-orang  yang  memiliki  kecerdasan  dan  pemikiran,  seseorang  yang  dapat mereka ikuti petunjuk dan perintahnya, dan mereka jauhi larangannya. Karena apabila mereka  tidak  melakukan  hal  tersebut,  mereka  akan  ragu-ragu  ketika  menghadapi persoalan penting dan tidak mampu mengatasi persoalan yang terjadi.” 60
Pernyataan  tersebut  mengindikasikan  tidak  wajibnya  memperjuangkan kepemimpinan  tunggal,  ketika  situasi  tidak  memungkinkan  dan  umat  Islam telah  terpecah-pecah  ke  berbagai  belahan  dunia  pada  banyak  negara  yang berdaulat sebagaimana yang terjadi pada saat ini. 61 Oleh karenanya, akan lebih bijak sekiranya sistem khilafah itu dipahami secara subtansial, sehingga menurut hemat penulis, membangun masyarakat Islami, dengan pola pikir Islam dengan penguatan  akidah  dan  akhlak  Islami  tentu  hal  ini  lebih  mungkin  untuk dilakukan.  Dengan  demikian  ketika  masyarakat  telah  terislamisasikan  baik secara pemikiran dan  tindakan aplikatif, tentu tujuan-tujuan khilafah itu sendiri telah terwujud.

## C.Konklusi: Jalan Tengah demi Kemaslahan Islam
Sebenarnya jika merujuk kepada sejarah politik Islam pada masa khulafa al-Rasyidun hingga masa dinasti-dinasti Islam, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem  politik  Islam  lebih  bernilai  substantif  ketimbang  formalis  dalam  bentuk kenegaraannya. Hal ini terlihat dari sistem suksesi keempat khalifah pada masa khulafa  al-rasyidun ,  para  khalifah  tersebut  diangkat  melalui  cara-cara  yang berbeda.  Abu  Bakar  ra.  diangkat  sebagai  khalifah  melalui  kesepakatan  kaum Muslimin pasca wafatnya Nabi Muhammad saw.
Sementara  itu,  „Umar  Ibn  Khattab  ditunjuk  langsung  oleh  Abu  Bakar untuk menggantikannya menjadi khalifah. „Utsman ibn „Affan diangkat melalui tim  formatur  yang  dibentuk  oleh  „Umar  Ibn  Khattab,  sementara  imam  „Ali diangkat  setelah  pemilihan  diserahkan  sepenuhnya  kepada  para  „ulama ahlul halli wal aqdi . Kemudian jika melihat sistem khilafah pasca khulafa al-rasyidun , di mulai  dari  zaman  Umayah,  Abbasiyah,  hingga  Ustmani,  maka  sistem pemerintahan khilafah berubah  total  menjadi  sistem  monarki  yang  mengadopsi sistem di luar Islam, sebagaimana di Persia dan Romawi.
Jika  Hizbut  Tahrir  mengakui  ke khalifahan masa  Umayah  hingga Utmaniyah  yg  mengadopsi  sistem  monarki  yang  merupakan  warisan  Romawi dan  Persia  ini,  semestinya  Hizbut  Tahrir  tidak  berkeberatan  jika  sistem  politik sekarang mengadopsi sistem demokrasi. Sistem kerajaan yg dianut oleh dinasti Umayah dan Abbasiyah relevan dengan konsep ke khilafahan Islam pada masa itu sesuai  dengan  kondisi  zamannya,  sementara  itu  demokrasi  bisa  saja  relevan dengan  konsep  ke khilafahan Islam,  untuk  masa  ini,  tentunya  dengan menggunakan logika zaman ini. Disinilah perlunya memahami realitas zaman.
Jadi  menurut  hemat  penulis,  sistem  pemerintahan  Islam  sesungguhnya dapat relevan dengan sistem pemerintahan apapun, jika regulasi yang berlaku di negara  tersebut  mencerminkan  penerapan  hukum  Allah.  Agar  terjadi harmonisasi  antar  harakah,  ibarat  gir  pada  sebuah  roda,  biarkan  harakah  yg
60 Imam  al-Haramain  al-Juwaini, Ghiyats  al-Umam  fi  Iltiyats  al-Zhulam ,  (Kairo:  Maktabah Imam al-Haramain, 1401 H), h 386-387.
61 Muhammad Idrus Ramli, Jurus Ampuh Membungkam HTI , (Surabaya: Bina Aswaja, 2013), h 6.
berbeda  pandangan  itu  saling  mengisi.  Di  sini  penulis  mengingatkan  akan petuah para ulama: hubbul wathan minal „iman , cinta tanah air sebagian daripada iman.  Lantas  apa  jadinya  kalau  kita  memusuhi  negara  ini?.  Bukankah membangun negeri  ini untuk  menjadi  lebih baik  merupakan  usaha  yang  dekat dengan nilai-nilai keislaman dan cinta tanah air, tanpa harus menunggu sistem menjadi khilafah sepenuhnya.

## D. Kesimpulan
Taqiyuddin an-Nabhani (Pendiri HT) adalah salah seorang tokoh pemikir Islam  yang  berusaha  menerapkan  konsep  Islam  secara kaffah ,  sehingga  beliau berkeinginan  agar  semuanya  menjadi  terislamkan,  termasuk  sistem pemerintahan sebagaimana yang dahulu pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya yakni bentuk khilafah . Tidak dapat dipungkiri bahwa apa yang telah  menjadi  pemikiran  Taqiyuddin  ini  memang  suatu  rumusan  tersendiri, namun  untuk  menghadapkan  pada  masalah-masalah  kekinian  tidaklah  dapat diterima  begitu  saja.  Di  samping  karena  umat  Islam  telah  terpencar-pencar dengan  daerah-daerah  yang  jauh,  ada  pula  masyarakat  Islam  yang  hidup  di negara  non-Islam.  Inilah  tantangannya  dalam  menciptakan  ide  pemikirannya, ditambah  lagi  tarik  ulur  pemikirannya  yang  dianggap  terlalu  kaku  sehingga mengejar labelitas namun melupakan subtansi.
Namun  demikian,  apa  yang  menjadi  pemikiran  Taqiyuddin  ini  menjadi sesuatu yang cukup vokal saat ini. Gerakan-gerakan Hizbut Tahrir yang tersebar di  negara  tertentu  menjadi  bukti  bahwa  pemikirannya  sudah  diadopsi  banyak kalangan.  Termasuk  di  Indonesia  sendiri.  Namun  yang  tidak  kalah  penting  di sini adalah pengembangan sistem itu sendiri. Menerima secara mentah-mentah apa  yang  menjadi  pemikiran  Syeikh  Taqiyuddin  adalah  tidaklah  salah,  namun kurang  tepat  tanpa  adanya  kebijakan  untuk  melihat  realitas  yang  berkembang saat ini.  Oleh karenanya apa yang menjadi cita-cita  Rasulullah dan umat Islam masih sangat mungkin diwujudkan tanpa harus terikat dengan nama dari suatu sistem.  Karena  hakikat  negara  Islam  adalah  terletak  pada  substansi,  bukanlah nama.  Kalaupun  mau  disifati  maka  sistem  Islam  dapat  disifati  secara  umum sebagai demokrasi, universal, religius, moralis, ruhiyah, dan materiil sekaligus.

## Referensi
Al-Diniyah,  Komisi  Bahtsul  Masail.  “Khilafah  dalam  Pandangan  NU”. Disampaikan pada Munas Alim Ulama NU tahun 2014. Al-Juwaini,  Imam  al-Haramain. Ghiyats  al-Umam  fi  Iltiyats  al-Zhulam .  Kairo: Maktabah Imam al-Haramain. 1401 H.
An-Nabhani, Taqiyuddin. Mafahim Hizbut Tahrir . Diterjemahkan oleh Abdullah, dari judul asli Mafahim Hizbut Tahrir . Jakarta: HTI Press. 2007.
----. Pembentukan Partai Politik Islam . Diterjemahkan oleh Zakaria dkk, dari judul asli at-Takattul al-Hizbiy . Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. 2002.
----. Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin Sejarah dan Realitas Empirik . Diterjemahkan oleh Moh. Maghfur Wachid, dengan judul asli Nidhamul Hukmi fil Islam . Bangil: al-Izzah. 1996.
Husaini, S.A.Q. Arab Administration . Madras: Soldent and CO. 1949.
Karim,  A.  Gaffar. Metamorfosis  NU  dan  Politisasai  Islam  Indonesia. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar. 1995.
Karim,  M.  Abdul. Sejarah  Pemikiran  dan  Peradaban  Islam .  Yogyakarta:  Pustaka Book Publisher. 2012.
Rais,  Muhammad  Dhiauddin. Teori  Politik  Islam .  Diterjemahkan  oleh  Abdul Hayyie al-Kattani, dengan judul asli An-nazhariyatu as-Siyasatul-Islamiyah . Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
Ramli,  Muhammad  Idrus. Jurus  Ampuh  Membungkam  HTI .  Surabaya:  Bina Aswaja. 2013.
Tahrir,  Hizbut. Mengenal  Hizbut  Tahrir:  Partai  Politik  Islam  Ideologis .  Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. 2002.
----. Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi) . Diterjemahkan oleh Yahya A.R., dengan judul asli Ajhizah ad-Dawlah al-Khilafah . Jakarta: HTI Press. 2008.
Zallum,  Abdul  Qadim. Mengenal  Sebuah  Gerakan  Islam  di  Timur  Tengah  Hizbut Tahrir . Jakarta: al-Khilafah. 1985. Zuhri,  Saefuddin. Menjemput  Kembalinya  Sang  Khalifah .  Jakarta:  Nizham  Press.
2007.