## Al-Ulum
Volume 19 Number 1  June  2019.p. 151-170 https://doi.org/10.30603/au.v19i1.643
Contextualization of Divorce Through Fiqh and National Law in Indonesia
Fikri , Saidah , Aris , Wahidin

## Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

## Abstract
This paper aims to respond contextualization of divorce through in fiqh and national law in Indonesia. This  study  is  conducted  with  a  qualitative  descriptive  using  normative  theological,  sociological,  and formal juridical approaches. The study shows that;1) divorce is absolute right of a husband to his wife so that  it  is  legitimate,  the  belief  is  actualized  that  divorce  is  spoken  by  husband  is  a  legitimate  fiqh perspective, because the law automatically applies who said it; 2) Divorce is done outside the Religious Court there is no legal force, wife cannot claim her rights, Islamic society must obey the legal system in Indonesia although talak is sourced from fiqh can apply automatically, but islamic society cannot ignore in law enforcement from the legal system that applies in Indonesia.

## Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional di Indonesia

## Abstrak
Tulisan  ini  bertujuan  untuk  merespon  kontekstulisasi  cerai  talak  baik  dalam  fikih  maupun  hukum nasional  di  Indonesia.  Studi  ini  dilakukan  dengan  deskriptif  kualitatif  dengan  pendekatan  teologis nofmatif,  sosiologis,  dan  yuridis  formal.  Hasil  studi  menunjukkan  bahwa  cerai  talak  merupakan  hak mutlak  seorang  suami  kepada  istrinya  sehingga    dianggap  sah  jika  dilakukannya,  kenyakinan  itu diaktualisasikan bahwa cerai talak yang diucapkan oleh suami adalah sah  perspektif fikih, sebab hukum itu secara otomatis berlaku bagi yang mengucapkannya; Cerai talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama  tidak  mempunyai  kepastian  hukum,  istri  tidak  dapat  menuntut  hak-haknya,  masyarakat  Islam dapat mentaati sistem hukum yang berlaku di Indonesia meskipun cerai talak bersumber dari fikih dapat berlaku  secara  otomatis,  namun  masyarakat  Islam  tidak  dapat  mengabaikan  penegakan  hukum  dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

## Kata Kunci: cerai talak, fikih, hukum nasional, sistem hukum, Indonesia

## Author correspondence
Email: fikristainpare@gmail.com
Available online at http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/index

## A. Pendahuluan
Pelaksanaan  perkawinan  yang  dilakukan  masyarakat  Islam  diatur  dalam  hukum keluarga  di  Indonesia  yang  berlaku  sebagai  hukum  nasional. 1 Cerai  talak  adalah melepaskan  ikatan  perkawinan,  artinya  memutuskan  perkawinan  dengan  meniadakan hak dan kewajiban sebagai suami istri. 2 Perspektif fikih bahwa cerai talak adalah ucapan dengan kata-kata  yang jelas untuk menunjukan perceraian. Sayyid  Sabiq  menyebutkan cerai talak adalah upaya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. 3
Istilah  perceraian  sudah  sangat  lazim  dikenal  dalam  masyarakat  Islam  tanpa memberikan  batasan  siapa  yang  melakukan  dari  kedua  belah  pihak  suami  atau    istri. 4 Cerai  talak  adalah  tindakan  yang  tidak  diinginkan  oleh  semua  pihak,  baik  suami maupun  istri,  apalagi  dengan  anak-anak  mereka.  Cerai  talak  akan  berdampak  sosial dalam masyarakat dan keluarga pada image buruk, bukan hanya suami atau istri, namun juga  pada  anak-anak  dalam  keluarganya.  Cerai  talak  dapat  merusak  hubungan  yang mengakibatkan permusuhan dari keluarga pihak suami dan keluarga pihak istri. Dengan begitu,  talak  bukan  merupakan    solusi  yang  terbaik  menyelesaikan  masalah  dalam perkawinan,  tetapi  justru  dapat  menjadi  pemicu  munculnya  konflik  baru  yang  sangat berkepanjangan.
Cerai talak sebetulnya adalah perbuatan yang paling dibenci Allah Swt. meskipun halal  dalam  perspektif  hukum  Islam.  Oleh  karena  itu,  cerai  talak  harus  dihindari  baik suami  maupun  istri  dalam  mempertahankan  kehidupan  rumah  tangganya.  Peran keluarga  yang  bertindak  sebagai  mediator  sangat  diperlukan  dalam  meredam  apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri. Bukan sebaliknya yang dapat berperan dalam memperkeruh situasi suami dan istri jika timbul perselisihan yang mengancam keutuhan rumah tangganya. 5 Fungsi peran mediator adalah meminimalisir jatuhnya cerai talak.
Kaitannya  dengan  cerai  talak  dalam  UU  RI.  No.1  Tahun  1974  Pasal  39  ayat  1 “perceraian  hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  setelah  hakim yang  bersangkutan  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua  belah  pihak.”
1 Muhammad  Siddiq  Armia,  Implementing  Islamic  Constitutionalism:  How  Islamic  Is  Indonesia Constitution?, Al-„Adalah, Vol. 15, No. 2, 2018, h. 437-450.
2 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Cet.3; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 73.
3 Sayyid  Sabiq, Fikih  al-Sunah,  Juz  II (Beirut:  Dar  al-Fikr,  1983),  h.206  dalam  Amiur  Nuruddin  dan Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI (Cet.3; Jakarta: Kencana, 2006), h. 207.
4 Ahmad  Misbahul  Zaman,  Analisis  Istihsan  Atas  Pertimbangan  Hakim    Terhadap  Saksi  Non  Muslim Pada Perkara  Perceraian, Al-Hukuma, The Indonesian  Journal of Islamic Family Law, Vol. 08, No. 02, 2018,  h.  508-530.  Nandang  Ihwanudin,  Pemenuhan  Kewajiban  Pasca  Perceraian  di  Pengadilan  Agama, Adliya:  Jurnal  Hukum  dan  Kemanusiaan, Vol.  10,  No.  1,  2016,  h.  51-68.  Febri  Handayani,  Syafliwar, Impelementasi    Mediasi  Dalam  Penyelesaian  Perkara  Perceraian  di  Pengadilan  Agama, Jurnal  Al- Himayah, Vol.1, No. 2, 2017, h. 227-260.
5 Dedi  Supriyadi, Fikih  Munakahat  Perbandingan,  dari  Tekstualitas  Sampai  Legislasi (Cet.1;  Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.243.
Selanjutnya  dalam  Pasal  40  ayat  1  dinyatakan  bahwa  gugatan  perceraian  diajukan kepada Pengadilan Agama. Tentunya perceraian yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah cerai talak dan cerai gugat. 6
Sedangkan  dalam  Kompilasi  Hukum  Islam  (KHI)  Pasal  114  disebutkan  bahwa “mengenai  putusnya  perkawinan  yang  disebabkan  oleh  perceraian,  maka  dapat  terjadi karena cerai  talak  atau cerai  gugat.  Pasal  115  KHI  mempertegas    bahwa  “yaitu  untuk orang Islam bahwa perceraian yakni cerai talak atau cerai gugat hanya dapat dilakukan di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  setelah  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan kedua belah pihak.” 7
Cerai talak dalam masyarakat Islam mengindikasikan putusnya ikatan perkawinan pada  saat  suami  mengucapkan  kepada  istrinya.  Akan  tetapi,  pemahaman  masyarakat Islam  di  Indonesia  meskipun  cerai  talak  telah  jelas  hukumnya  dalam  UU  RI.  No.1 Tahun 1974 dan KHI, namun masih sering dijumpai praktinya dalam masyarakat bahwa apabila suami telah mengucapkan talak berarti sudah cerai dengan istrinya.
Hal  itu  disebabkan  oleh  kebanyakan  masyarakat  Islam  di  Indonesia  yang terpolarisasi  dengan  pemahaman  hukum  yang  diadopsi  dari  pandangan    para  imam mazhab  dalam  fikih. 8 Minimnya  pengetahuan  suami  terhadap  cerai  talak  sehingga kadang-kadang  diyakini  dan  dianggap  sah  atau  memiliki  kekuatan  hukum  meskipun dilakukan  di  luar  Pengadilan  Agama.  Keyakinan  itu  terbukti  dengan  masih  banyak terjadi  dalam  masyarakat  Islam  yang  berani  melakukan  perkawinan  baru  tanpa  cerai talak melalui putusan hakim di Pengadilan Agama.
Bersandar kepada sistem hukum di Indonesia, 9 maka setiap perbuatan hukum dari suatu  peristiwa  harus  diimplemetasikan  dalam  peraturan  hukum,  termasuk  dalam undang-undang  dan  seterusnya.  Demikian  halnya  peraturan  tentang    cerai  talak  mesti disandarkan  kepada  UU  RI.  No.1  Tahun  1974  dan  KHI  terkait  dengan  proses penyelesaiannya,  sehingga  legalitas  cerai  talak  di  Indonesia  adalah  wajib  dilakukan  di Pengadilan  Agama.  Hal  itu  berarti  hukum  cerai  talak  dari  segi  yuridis  formal  harus melalui  proses  persidangan  di  Pengadilan  Agama  bagi  orang-orang  yang  beragama Islam.  Cerai  talak  hanya  dapat  dilakukan  dan  sah  secara  yuridis  formal  apabila  ada putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama.
6 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7 Zainuddin Ali, Op.Cit., h. 74.
8 Saifudin Zuhri, Menempatkan Nilai-Nilai Fikih Islam dalam Proses Modernisasi dan Perubahan Sosial, Studi tentang Teori al-Tufi Mazhab Hanbali, Al-Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 2, 2014, h. 167-187.
9 Kasjim Salenda, Hukum Islam Indonesia sebagai Role Model Islam Nusantara, Jurnal Al-Ulum, Vol. 16, No. 1, 2016, h. 229-245.
Eksistensi  Peradilan  Agama  sangat  dibutuh  dalam menyelesaikan  semua  perkara dalam  bidang  hukum  Islam. 10 Sebelum  hakim  memeriksa  perkara  perceraian  di Pengadilan Agama tentunya sangat diuntungkan dengan mediasi. 11 Cerai talak yang sah dan  memiliki  kepastian  hukum  hanya  dapat  diucapkan  oleh  suami  di  depan  sidang Pengadilan  Agama,  sedangkan  cerai  talak  yang  tidak  diucapkan  di  Pengadilan  Agama adalah  sah  perspektif  fikih,  namun  tidak  dapat  memberikan  kekuatan  hukum.  Akibat hukum  cerai  talak  yang  tidak  dilakukan  di  Pengadilan  Agama  adalah  dianggap  masih dalam ikatan perkawinan sebagai suami-istri yang sah selama belum ada putusan hakim di  Pengadilan  Agama.  Dalam  konteks  hukum,  baik  suami  maupun  istri  masih  sah statusnya sebagai suami-istri.
Praktisnya  di  masyarakat  Islam  masih  ada  suami  berasumsi  bahwa  ketika  cerai talak tidak  dilakukan di Pengadilan Agama sudah dianggap sah dan perkawinan sudah putus.  Oleh  karena  itu,  tidak  mengherankan  jika  ada  suami  yang  sudah  mengucapkan cerai  talak  kepada  istrinya,  kemudian  selanjutnya  melakukan  perkawinan  baru. Pemahaman  yang  masih  ambigu  dalam  arti  pemahaman  yang  masih  mendua  dalam masyarakat  Islam  oleh  sebagian  orang,  termasuk  para  suami  yang  belum  memahami sistem  hukum  nasional  adalah  sangat urgen untuk  dikaji  dalam  meluruskan  legalitas cerai talak, sehingga tidak membenturkan antara fikih dan hukum nasional yang berlaku di negara Indonesia.
Tulisan ini mengelaborasi beberapa permasalahan tentang kontekstualisasi hukum cerai  talak  dalam  fikih  dan  penetapan  hukum  talak  dalam  sistem  hukum  nasional  di Indonesia.  Permasalahan  yang  diajukan  itu  diharapkan  dapat  memberikan  pencerahan dalam  kajian-kajian akademik  sekaligus  klarifikasi  dalam  menyelesaikan  problematika hukum  yang  dihadapi  oleh  masyarakat  Islam  di  Indonesia  sehingga  pemahaman  yang mendua dapat terintegrasi dalam sistem hukum nasional.

## B. Kontektualisasi Cerai Talak Perspektif Fikih di Indonesia
Peraturan  hukum  yang  bersumber  dari  syariat  esensinya  mesti  berlaku  secara otomatis bagi masyarakat Islam sebagai konsekuensi dari penyaksian dalam kalimat dua syahadat. Masyarakat Islam harus tunduk dan taat kepada hukum Islam. Hukum syariat sangat  jelas  dan  pasti  tujuan  hukum  yang  diperuntukkan  kepada  manusia,  sehingga dalam  pelaksanaannya  tidak  selamanya  diperlukan  banyak  pengetahuan.  Sebab  akal yang dimiliki manusia tidak selamanya mampu menangkap maksud atau tujuan hukum
10 Fikri, Andi Bahri, Budiman, Islamic Inheritance Legislation toward The National Law: The Analysis  of Justice Values in Bacukiki, Al-Risalah, Vol. 17, No. 1, 2017, h. 51.
11 Nurlaili  Rahma,  Keuntungan  Mediasi  dalam  Perkara  Perceraian  dengan  Adanya  Perma  No.  1  Tahun 2016, Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Vol. 6. No. 1, 2018, h. 84-105.
syariat  diturunkan  oleh  Allah  Swt.  penaatan  terhadap  hukum  syariat  sarat  dengan muatan  kemaslahatan  yang  akan  diperoleh  manusia.  Artinya  kemaslahatan  yang terkandung  dalam  hukum  syariat  itu  tidak  memberatkan  beban  kehidupan  manusia  di dunia. 12
Hukum syariat yang bersumber dari Allah Swt. adalah agar manusia menemukan kebahagiaan  dalam  kehidupan  di  dunia  dan  di  akhirat.  Hukum  syariat  tidak  boleh bertentangan  dengan  maslahat,  apalagi  mengandung  kesulitan  apalagi  dalam  semua urusan  manusia. 13 Dengan  demikian,  hukum  syariat  mutlak  mendatangkan  maslahat dengan berbagai manfaat bagi manusia.
Hukum  syariat  yang  dalam  praktisnya  disebut  hukum  Islam  yang  diformulasi  di dalam fikih adalah paling efektif membentuk tatanan sosial masyarakat. 14 Itu sebabnya hukum  syariat  diakui  sebagai  hukum  yang  paling  mudah  untuk  menyesuaikan  dengan karakter  setiap  masyarakat.  Hukum  yang  mampu  merefleksikan    pikiran  dan  perilaku setiap manusia daripada hukum manapun.  Kenyataan itu hukum syariat dapat diterima dan berlaku baik dalam konteks masyarakat Islam maupun di luar masyarakat Islam.
Selanjutnya, usaha penemuan hukum Islam dari pemikiran-pemikiran para imam mazhab dalam fikih, tidak lain adalah upaya pencarian dan perumusan yang bersumber dari kehendak Allah Swt. Kehendak Allah Swt. yang dimaksud bukan suatu sistem yang statis  tanpa  mengalami  perubahan,  melainkan  merupakan  perubahan  prinsip-prinsip yang  terungkap  dan  terjabarkan  secara  progresif. 15 Hukum  Islam    tidak  akan menghadapi pergeseran, statis dan kaku tentang daya keberlakukan dalam segala zaman. Esensialnya hukum Islam selamanya disandarkan dengan kehendak Allah Swt. sehingga menyatuh semua situasi dan kondisi budaya yang diciptakan oleh manusia.
Hukum cerai talak dalam hukum Islam, penting dielaborasi lebih mendalam agar nantinya sepasang suami istri tidak semena-mena atau memain-maikan talak. Sejatinya dengan  cerai  talak  adalah  sebelum  calon  suami-istri  memasuki  masa  perkawinan, menarik  untuk  dibekali  pengetahuan  bahwa  perkawinan  adalah  akad  yang  mengikat,
12 La  Jamaa,  Konsep  Ta‟abbudi  dan  Ta‟aqquli  dan  Implikasinya  terhadap  Perkembangan  hukum  Islam, Asy-Syir‟ah Jurnal Ilmu Syari‟ah dan Hukum , Vol. 47, No. 1, 2013, h. 2-3.
13 Absori,  Aidul  Fitriciada  Azhari, M. Mui‟nudinillah  Basri,  Fatkhul Muin, Transformation of  Maqashid Al-Syariah  (An  Overview  of  the  Development  of  Islamic  Law  in  Indonesia), Al-Ihkam:  Jurnal  Hukum dan  Pranata  Sosial, Vol.  11,  No.  1,  2016,  h.  1-18.  Miskari  de  Ahmad,  Pendekatan  Sistem    Sebagai Konsep  Maqashid  Syariah  dalam  Perspektif  Jaser  Audah, Al-Maslahah;  Jurnal  Ilmu  Syariah, Vol.  14, No. 1, 2018, h. 113-138.
14 Mohd. Winario, Masalah Hukum Islam Perspektif Sosiologi  Antropologi Hukum, Jurnal  Al-Himayah, Vol. 1, No. 2, 2017, h. 261-276.
15 Fikri,  Pemikiran  Rahasia  Hukum  Islam    dalam  Ruang  Publik  (Huquq  Allah), Diktum,  Jurnal  Syariah dan Hukum, Vol.13 No.1,2015, h. 13-14.
kekal  abadi.  Bahkan  para  ulama  ahli  fikih,  dan  juga  UU  RI.  No.1  Tahun  1974 ditemukan bahwa perkawinan adalah ikatan yang  sangat suci dan kuat, di antara salah satunya tidak boleh ada yang bermaksud untuk memutuskan atau melakukan perceraian termasuk cerai talak yang diucapkan oleh suami.
Di  sisi  lain,  perkawinan  adalah  menaati  perintah  Allah  dan  melaksanakannya merupakan  ibadah.  Lebih  tegasnya  perkawinan  bagi  umat  Islam  merupakan  peristiwa agama  dan  oleh  karena  itu  orang  yang  melaksanakannya  telah  melakukan  perbuatan ibadah. 16 Kesakralan  dan  kesucian  dari  ikatan  perkawinan  di  samping  sebagai  ibadah juga  dan  sunnah  rasulullah  saw.  Selanjutnya,  tujuan  perkawinan  oleh  suami-istri  agar dapat mewujudkan rumah tangga sakinah , mawaddah dan warahmah . Perkawinan yang sarat  dengan  kasih  sayang,  dibangun  dengan  cinta,  bahagia,  dan  kekal  abadi  adalah obsesi  setiap  suami-istri,  sehingga  tidak  ada  di  antara  mereka  yang  menghendaki perkawinannya bubar di tengah jalan. 17
Apabila  perkawinan  tidak  dapat  dipertahankan  yang  berujung  kehancuran  dan kemudaratan, maka  fungsi  hukum  Islam  yang  terkonsep  dalam  fikih  harus  ditaati oleh masyarakat  Islam  memberikan  ruang  dengan  cerai  talak  atau  cerai  gugat.  Prinsipnya perceraian dalam fikih termasuk cerai talak harus dihindari oleh setiap suami-istri dalam kehidupan rumah tangganya. Meskipun cerai talak merupakan alternatif terakhir, namun dapat dimaksimalkan melakukan konsilidasi keluarga-keluarga terdekat masing-masing dari  pihak  suami  atau  istri,  sehingga  perkawinan  yang  dikontruksi  tidak  mengalami jalan buntu.
Konsepsi cerai talak dalam fikih dipetakan dua macam; pertama, talak raj‟i yaitu suami  memiliki  hak  merujuki  istrinya,  dan kedua, talak bain adalah  meniadakan  hak rujuk. Akibat hukum dari talak bain sugra artinya harus ada akad nikah baru jika bekas suami ada niat untuk kembali bersama istrinya. 18
Intinya  dengan  talak raj‟i adalah  cerai  talak  yang  memosisikan  suami  masih memiliki  hak  rujuk  kepada  istrinya.  Hanya  saja  dalam  budaya  masyarakat  Islam khususnya masyarakat Bugis, jika suami jelas mengatakan  cetak talak sebagai simbol perceraian  kepada  istrinya,  secara  adat  dikenal  dengan  istilah “nikka  ulang” yang berarti nikah harus diperbarui, tetapi tidak membuat akad baru lagi. Lain halnya dengan talak bain sugra yang menjadikan suami tidak ada lagi hak untuk rujuk kepada istrinya, artinya jika suami hendak merujuki istrinya maka harus ada akad baru.
16 Amir  Syarifuddin, Hukum  Perkawinan  Islam  di  Indonesia  antara  Fikih  Munakahat  dan  Undang- Undang Perkawinan (Cet.2; Jakarta: Kencana, 2007), h. 41
17 Zainuddin  dan  Afwan  Zainuddin, Kepastian  Hukum  Perkawinan  Siri  dan  Permasalahannya  Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Cet.1; Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 2
18 Sadari,  Hak  Perempuan  Pasca  Perceraian  :  Analisis  Perbandingan  Hukum  Keluarga  di  Indoneisa  Dan Dunia, Makalah, h. 5.
Cerai talak artinya lepasnya atau berakhirnya ikatan perkawinan yang merupakan hak  suami.  Formulasi  cerai  talak  yang  sangat  sederhana  yakni  melepaskan  tali  akad nikah dengan kata  talak dan yang semacamnya. 19 Kaitannya dengan perkawinan selalu dipersepsikan  sakral,  suci  dan  ibadah,  sehingga  setiap  terjadi  percekcokan  tidak  harus berakhir  dengan  perceraian.  Melaksanakan  perkawinan  bukan  tujuan  utamanya  hanya untuk  merubah  status,  namun  signifikansinya  adalah  membangun  keluarga  atau  rumah tangga yang tenteram, tenang, cinta dan kasih sayang.
Hukum  asal  cerai  talak  dalam  fikih  adalah  makruh,  namun  dapat  ditemukan bahwa  hukumnya  wajib,  haram,  dan  dapat  pula  mubah.  Cerai  talak  hukumnya  wajib adalah  bertujuan  menyelesaikan  pertengkaran  suami  istri,  dan  cerai  talak  merupakan pilihan  terbaik  dalam  mengakhiri  pertengkaran.  Cerai  talak  hukumnya  haram  adalah dilakukan bukan karena tuntutan yang dibenarkan dan akan melahirkan kerusakan bagi kedua belah pihak. Cerai talak hukumnya mubah jika menunjukkan hal-hal yang tidak dapat ditolerir, seperti istri melakukan selingkuh. 20
Merujuk  pada  hukum  asal  cerai  talak  adalah  hak  suami  berarti  sah  jika  tidak dilakukan  di  Pengadilan  Agama.  Sebab,  pendapat  yang  sangat  familiar  adalah  suami dapat  menggunakan  hak  talak  kapan  dan  di  mana  saja.  Cerai  talak  dalam  fikih  adalah sah  ketika  suami  mengucapkan  kepada  istri,  meskipun  bukan  dilakukan  di  Pengadilan Agama.  Sebelum  keberadaan  Peradilan  Agama  dengan  hukum  materiilnya  UU  No.  1 Tahun  1974  dan  Inpres  No.1  Tahun  1991  tentang  KHI,  maka  talak  tidak  lagi  diakui yang terjadi di luar Pengadilan Agama.
Para fuqaha berpendapat bahwa cerai talak itu harus disertai niat. Pendapat Imam Hanafi, Iman Syafi‟i dan Imam Ahmad bin Hanbali, mengatakan bahwa seorang suami yang  mengucapkan  cerai  talak  memerlukan  niat  atau  petunjuk  dari  keadaan.  Imam Maliki  berpendapat  bahwa  menjatuhkan  cerai  talak  oleh  suami  adalah  cukup  ucapan, tanpa dengan niat. Penyataaan cerai talak oleh suami sebagaimana diatur dalam hukum Islam  yang  telah  terfomulasi  di  berbagai  pemikiran  fuqaha    dianggap  sah,  telah  putus hubungan perkawinan sebagai suami istri. 21
Pandangan  Imam  Syafi‟i  tentang  cerai  talak  berarti  melepaskan  akad  nikah dengan lafadz  yang zahir dan atau kata yang semakna dengan talak. Imam Hanafi dan Hanbali berpandangan bahwa cerai talak adalah tindakan dalam bentuk ucapan dengan maksud  memutuskan  ikatan  perkawinan  secara  langsung  dengan  penggunaan  lafadz
19 Tihami  dan  Sohari  Sahrani, Fikih  Munakahat:  Kajian  Fikih  Nikah  Lengkap (Cet.2;  Jakarta:  Rajawali Pers, 2010), h.229.
20 Moh.  Afandi,  Hukum  Perceraian  di  Indonesia:  Studi  Komparatif  antara  Fikih  Konvensional,  UU Kontemporer di Indonesia dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW, Al-Ahwal, Vol. 7, No. 2, 2014, h. 193-194.
21 Siti  Sri  Rezeki  Analisis  Yuridis  Terhadap  Perceraian  Diluar  Pengadilan  Menurut  Kompilasi    Hukum Islam Dan Fikih Islam, Makalah, h. 11.
tertentu.  pendapat  lain  yakni  Imam  Maliki  mengatakan  bahwa  cerai  talak  sebagai tindakan  kepada  suatu  sifat  hukum  khusus  yang  menyebabkan  gugurnya  kehalalan hubungan suami istri. 22
Berkaitan  dengan  pemikiran  para  fuqaha  ditegaskan  bahwa  cerai  talak  yang diucapkan  suami  dalam  keadaan  sadar  atau  tidak  sadar  kepada  istrinya  dianggap  sah perspektif  fikih. 23 Maksudnya  selama  dalam  masa  perkawinan,  suami  harus  menahan dirinya  mengeluarkan  kata-kata  yang  mengarah  dengan  perceraian  seperti  cerai  talak. Akibat  hukum  cerai  talak  itu  sendiri,  suami  telah  mengucapkan  talak  dan  jika  ingin rujuk  kepada  istrinya  adalah  boleh  tanpa  ada  akad  baru  lagi.  Demikian  solusi  akibat hukum cerai talak yang ditemukan dalam pemikiran para fuqaha. Fuqaha seperti Imam Hanafi,  Imam  Ahmad  bin  Hanbali  dan  Imam  Syafi‟i  bahwa  cerai  talak  sah  dengan disertai  niat.  Selama  cerai  talak  itu  diucapkan  saja  tetapi  tidak  bersama  dengan  niat berarti cerai talak itu tidak sah.
Semua  fuqaha  memberikan  elaborasi  terhadap  thalak  dari  segi  waktu  suami mengucapkan cerai talak, ada dua macam yaitu talak sunni dan talak bid‟i . Talak sunni adalah  talak  yang  dijatuhkan  sesuai  dengan  tuntunan  sunnah.  Konteks  misalnya,  istri ditalak  namun  pernah  digauli,  praktis  segera  menjalankan  masa  iddah.  Talak bid‟i merupakan  talak  yang  diucapkan  oleh  suami  tetapi  bertentangan  dengan  tuntunan sunnah.  Misalnya,  talak  yang  diucapkan  ketika  istri  sedang  haid  dan  pernah  digauli. Selanjutnya,  cerai  talak  bukan  kategori  talak sunni dan  talak bid‟i adalah  talak  yang diucapkan  oleh  suami  namun  belum  pernah  menggauli  istrinya,  istri  belum  pernah mengalami menstruasi, dan istri dalam keadaan masih hamil. 24
Cerai  talak  yang  diucapkan  secara sharih atau  tidak,  terdiri  dari  dua  macam; pertama, talak sharih yaitu  mengucapkan  kata-kata  yang  jelas  dan  tegas  dan  dapat dimengerti  bahwa  maksudnya  cerai.  Konsekuensi  hukum  dari  ucapan  talak sharih menjadi  sah  dengan  sendirinya  ketika  dinyatakan  dalam  keadaan  sadar  dan  bukan paksaan. Kedua, talak kinayah yaitu  ucapan  dengan  kata-kata  sindiran,  samar-samar, kata yang diucapkan bermaksud cerai atau sebaliknya. 25
Konteks  talak raj‟i dalam  fikih  memiliki  masa  iddah  dengan  memungkinkan suami  untuk  rujuk  kepada  istrinya.  Namun  jika  masa  iddah  itu  habis  maka  talak raj‟i menjadi  talak bain yang  mengharuskan  suami  membuat  akad  baru  jika  ingin  rujuk
22 Aiya  Ernita, Perkawinan  Dengan  Perempuan    Yang  Diceraikan    Diluar    Pengadilan    (Studi  Di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh), h.3-4.
23 Riyan  Erwin  Hidayat,  Pendapat  Imam  Mazhab  tentang  Hak  Istri  Iddah  Talak  Bain  dan  Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Istinbath, Vol.15, No. 1, 2018, h. 145-156.
24 Makmun  Syar‟i,  Reformulasi  Hukum  Talak  Di  Luar  Pengadilan, Mazahib,  Jurnal  Pemikiran  Hukum Islam, Vol. 14, No. 1, 2015, h. 69.
25 Ibid, h. 69-70.
kepada istrinya. Oleh karena itu, pemahaman atas talak raj‟i itu meskipun suami telah mengucapkan  cerai  talak,  maka  boleh  jika  ingin  rujuk  kepada  istrinya  sebelum  habis masa iddah baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk tindakan.
Merujuk  berarti  suami  boleh  kembali  kepada  bekas  istrinya  dengan mengembalikan  ikatan  perkawinan  seperti  semula.  Cerai  talak  yang  diucapkan  suami dengan  talak raj‟i dalam  kondisi  kekinian  dinyatakan  sah  dan  berlaku  dalam masyarakat.  Pemahaman  masyarakat  tentang  cerai  talak  yang  tidak  dilakukan  di Pengadilan Agama bahwa tidak legal sepanjang belum ada putusan hakim.
Selain  talak raj‟i, dalam  fikih  dikenal pula talak ba‟in adalah  thalak  yang  tidak ada hak suami untuk merujuki bekas istrinya. Talak bai‟n ada macam, yaitu talak ba‟in sughra dan talak bain kubra. Talak ba‟in sughra adalah talak yang ada kebolehan bekas suami merujuk istrinya, melainkan bekas suami membuat akad nikah baru, baik suami yang dicerai gugat maupun sesudah berakhir masa iddah istrinya. Sementara talak bai‟n kubra adalah seorang suami menyebut talak tiga kali berturut-turut atau lebih dalam satu satu tempat, sehingga tidak halal menikahi bekas istrinya meskipun membuat akad baru, kecuali  istrinya  menikah  dengan  laki-laki  lain,  kemudian  cerai  sampai  selesai  masa iddahnya. 26
Pemahaman  cerai  talak  dalam  fikih  dipandang  sah  ketika  rukun  dan  syarat  telah dipenuhi  oleh  suami.    Problematika  cerai  talak  tidak  ada  ketentuan  dalam  fikih  klasik yang  mengharuskan  dilakukan  di  depan  Pengadilan  Agama.  Akan  tetapi,  cerai  talak telah  dianggap  jatuh  dan  sah  pada  saat  suami  mengucapkannya  kepada  istrinya  baik disengaja maupun tidak disengaja. Doktrin dalam fikih bahwa talak sebagai hak mutlak seorang suami kepada istrinya. Doktrin itu diyakini oleh mayoritas masyarakat Islam.
Akibat  hukum  dari  talak raj‟i, suami  masih  dibebani  kewajiban  untuk  nafkah kepada istrinya selama belum habis masa iddah, sebab sebenarnya perempuan itu masih istrinya.  Bahkan,  bekas  istri  yang  dicerai  talak  masih  boleh  tinggal  satu  atap  dengan bekas suaminya, dan boleh menghiasi diri seperti bersolek dan berdandan. Suami masih berhak  rujuk  dengan  mengucapkan  kepada  bekas  istrinya  seperti  “aku  mau  rujuk kepadamu”.  Selanjutnya,  apabila  suami  bercampur  dengan  bekas  istrinya,  berarti tindakan itu mengindikasi suami merujuki bekas istrinya.
Kaitannya  dengan  cerai  talak  yang  berkembang  di  tengah-tengah  masyarakat Islam,  seolah-olah  dipahami  ada  dikotomi  dalam  fikih  yang  berbeda  dengan pelaksanaannya  dalam  hukum  nasional  di  Indonesia.  Problematika  cerai  talak  dalam masyarakat  Islam  dilatarbelakangi  penetapan  fatwa  Majelis  Permusyawaratan  Ulama Aceh  No.  2  Tahun  2015  tentang  talak.  Setelah  fatwa  itu  dinyatakan  berlaku,  setiap
26 Ibid .
ketetapan Mahkamah Syariah termasuk ketetapan dalam masalah perceraian diantaranya talak  harus  berdasarkan  peraturan  perundang-undangan,  bukan  berdasarkan  produk hukum fikih. 27
Status  cerai  talak  dalam  fikih  adalah  memiliki  legalitas  yakni  sah  sebagaimana pemahaman  yang  berlaku  dalam  masyarakat  Islam.  Legalitas  cerai  talak  adalah  sah tanpa  ada  putusan  hakim  dari  Pengadilan  Agama.  Pemahaman  oleh  sebagian masyarakat Islam itu di Indonesia tentang cerai talak cukup diucapkan oleh suami dan berlaku konsekuensi atas ucapannya itu. Pemahaman itu dikuatkan dari teori kredo atau teori  syahadat  yang  diucapkan  oleh  umat  Islam  bahwa  konsekuesi  pada  setiap  orang yang telah mengucapkan syahadat, secara otomatis berlaku hukum Islam atasnya. Talak yang diucapkan oleh suami adalah legal, sebab hukum itu secara otomatis berlaku bagi yang  mengucapkannya.  Masyarakat  Islam  yang  fundamental,  sangat  berhati-hati terhadap talak, sebab suami mengucapkan talak kepada istrinya sudah berkuatan hukum.

## C. Penetapan Hukum dalam Hukum Nasional di Indonesia
Hukum  nasional  di  Indonesia  yang  mengatur  permasalahan  talak  yang  dimaksud adalah UU RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun UU RI. No. 1 Tahun 1974  mengatur  tentang  perkawinan,  namun  dalam  undang-undang  itu  tersebut  tidak mengesampingkan tata cara penyelesaian perceraian. Ditegaskan bahwa perceraian yang diatur  dalam  UU  RI.  No.  1  Tahun  1974,  berarti  dimaksudkan  dengan  salah  satunya adalah talak.
Penjelasan dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa prinsip perkawinan yang harus diusahakan oleh suami dan istri, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang kekal abadi  dan  bahagia.  Prinsip  itu  diletakkan  sebagai  pondasi  kuat  dalam  membangun keluarga dan rumah tangga perspektif UU RI. No.1 Tahun 1974 bagi masyarakat Islam di Indonesia.
Prinsip-prinsip perkawinan dalam UU RI. No. 1 Tahun 1974, adalah sebagai berikut; 1) tujuan  perkawinan  untuk  membentuk  keluarga  dan  rumah  tangga  bahagia  dan  kekal berdasarkan  dengan  nilai-nilai  dan  norma  keagamaan;  2)  dilaksanakan  dengan  hukum agama  oleh  suami  dan  istri;  3)  perkawinan  adalah  peristiwa  hukum  atau  perbuatan hukum  yang  harus  dicatat  oleh  Pejabat  Pencatat  nikah  (PPN)  di  KUA;  4)  menerapkan asas  monogami  bahwa  hanya  seorang  suami  menikah  dengan  seorang  istri;  5)  setiap calon suami dan istri matang fisik dan psikis, suami minimal berumur 19 tahun dan 16 tahun calon istri; 6) mempersulit terjadinya peristiwa perceraian termasuk talak; dan 7)
27 Nurdin Bakri Antoni, Thalak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh  No. 2 Tahun 2015 Tentang Thalak, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1. 2017, h.57-58.
Seimbang kedudukan atau hak suami dan istri, baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat yang bermakna (a) suami  dan istri hidup harmony, equity, and equilibrium, (b) berbagi tugas dan fungsi, wewenang  dan tanggung jawab, serta kewajiban dan hak individual  dalam  kolegialitas,  dan  (c)  saling  mengisi joint  with  giving  and  receiving together dalam melakukan berbagai aktivitas. 28
Keseimbangan hidup harus diaktualisasikan dalam pergaulan berumah tangga dan pergaulan  bermasyarakat,  sehingga  mampu  meminimalisir  problema  yang  mengancam kehidupan  keluarganya.  Kelihatannya  berbagai  prinsip  perkawinan  dalam  pandangan Musdah  Mulia,  seharusnya  segera  diaktualisasikan  sebagai  realitas  masyarakat demokratis,  adil,  dan  religius.    Di  samping  dari  prinsip  perkawinan  itu  untuk memberdayakan  kedudukan  dan  peran  istri.  Hal  itu  sangat  signifikan  untuk menyesuaikan  prinsip  perkawinan  terhadap  dinamika  keluarga  kontemporer  Indonesia, dan menghapus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang semakin meningkat. 29
Kenyataan  di  Indonesia  sejak  masa  kemerdekaan  hingga  kini,  berlaku  sejumlah peraturan  perundang-undangan  yang  mengutamakan  berlakunya  hukum  Islam. 30 Pasca era  reformasi,  peraturan  perundang-undangan  yang  menunjukkan  berlakunya  hukum Islam  dalam  sistem  hukum  nasional,  misalnya  UU  RI.  No.18  tahun  2001  tentang Otonomi Khusus  Bagi Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, UU RI. No. 3 Tahun 2006 tentang  Perubahan  UU  RI.  No.  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama,  terdapat perubahan  dan  perluasan  kewenangan  Pengadilan  Agama  dalam  menyelesaikan sengketa. 31
Pemberlakuan  hukum  Islam  dalam  sistem  hukum  nasional  Indonesia  adalah diimplementasikan  melalui  peraturan  perundang-undangan  sebagai  amanat  dari  UUD RI.  Tahun  1945. 32 Saat  ini,  hampir  peluang  hukum  Islam  berlaku  secara  total,  baik dalam ruang hukum keluarga maupun dalam ruang hukum muamalah.
Implementasi  hukum  Islam  ke  dalam  hukum  nasional  tidak  hanya  diberlakukan pada  tataran  undang-undang  saja,  akan  tetapi  kerapkali  dilakukan  oleh  sejumlah pemerintah  daerah  dengan  spirit  penegakan  syariat  Islam  yang  disebut  perda  syariah.
28 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998), h. 72-73.
29 Siti Musawwamah, Keterlibatan Perempuan Pada Penyelesaian Kasus Kdrt  Di Pengadilan Agama, al- Ihkâm, Vol.7, No .1, 2012, h. 64.
30 Titin Samsudin, Dinamika Hukum Islam dan Perubahan Sosial, Istinbath;Jurnal Hukum, Vol. 15, No. 1, 2018, h. 4.
31 Labib  Muttaqin,  Positifisasi  Hukum  Islam  Dan  Formalisasi  Syari‟ah    Ditinjau  Dari  Teori Otoritarianisme Khaled Abou El-Fadl, Al-Ihkam, Vol.11, No.1 2016, h. 79-80.
32 Bahder  Johan  Nasution,  Eksistensi  Lembaga  Peradilan  dalam  Negara  Hukum  Sebagai  Bentuk Perlindungan  Terhadap  Hak  Asasi  Manusia, Jurnal  Al-Risalah:  Forum  Kajian  Hukum  dan  Sosial Kemasyarakatan , Vol. 15, No. 2, Desember 2015, h. 200.
Uraian  itu  menggambarkan  bahwa  usaha  untuk  memformalkan  hukum  Islam  menjadi hukum nasional juga sudah banyak diperjuangkan oleh ormas-ormas dan partai politik Islam di Indonesia. Ketika hukum Islam telah melembaga dalam hukum nasional, maka masyarakat  Islam  tidak  memiliki  pilihan  lain  kecuali  mentaati  hukum  Islam  sebagai hukum bersifat memaksa. 33
Pasal  2  ayat  2  dalam  UU  RI.  No.  1  Tahun  1974  disebutkan  bahwa  “Tiap-tiap perkawinan  dicatat  menurut  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku”,  sedangkan dalam KHI Pasal 5 ayat 1 ditegaskan bahwa “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat  Islam,  setiap  perkawinan  harus  dicatat.”    Pencatatan  perkawinan  dalam pasal  tersebut  bertujuan  mewujudkan  ketertiban  perkawinan  dalam  masyarakat  Islam. Upaya  yang  diatur  dalam  UU  RI.  No.  1  Tahun  1974  dan  KHI  adalah  melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan secara spesifik melindungi hak-hak istri dalam rumah tangganya. 34
Tujuan  pencatatan  perkawinan  yang  diatur  UU  RI.  No.  1  Tahun  1974  dan  KHI, adalah  untuk menciptakan  ketertiban  setiap  perkawinan.  Selain  pencatatan  perkawinan dalam mewujudkan ketertiban, juga memberikan legalitas perkawinan yang berkekuatan hukum  tetap.  Ketertiban  pencatatan  perkawinan  menjadi  analogi  terhadap  talak  yang dilakukan  oleh  suami,  agar  mempunyai  kekuatan  hukum  yang  tidak  hanya  diucapkan saja, akan tetapi dapat dibuktikan melalui putusan hakim di Pengadilan Agama.
Permasalahan  dalam  perkawinan  dengan  istri  yang  ditalak  oleh  suaminya  dalam masyarakat,  UU  RI.  No  1  Tahun  1974  memberikan  pengertian  talak  yakni  putus perkawinan  atas  kehendak  suami  dengan  ucapan  tertentu.  Perspektif  UU  RI.  No.  1 Tahun  1974  bahwa  yang  sah  adalah  dalam  bentuk  ucapan  dan  tertulis  dengan  putusan hakim di Pengadilan Agama.
Perkawinan putus sebagaimana dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 dan KHI, sebagai berikut:  1)  kematian,  2)  perceraian,  dan  (3)  atas  putusan  Pengadilan.  Putusnya perkawinan  dapat  terjadi  karena  thalak  atau  dapat  pula  dengan  gugatan  perceraian. Perceraian karena talak dalam UU RI. No.1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang  Pengadilan  Agama  setelah  berusaha  dan  tidak  berhasil  mendamaikan  kedua belah  pihak.  Perceraian  karena  talak  terhitung  sejak  dinyatakan  di  depan  sidang Pengadilan  Agama  dengan  alasan-alasan,  yaitu;  1)  salah  satu  pihak  berbuat  zina  atau menjadi  pemabuk,  pemadat,  penjudi  dan  lain  sebagainya  yang  sukar  disembuhkan;  2) salah  satu  pihak  meninggalkan  pihak  lain  selama  dua  tahun  berturut-turut  tanpa  izin pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau  karena  hal  lain  diluar  kemampuannya;  3)
33 Lihat Labib Muttaqin, Op.Cit., h. 80-82.
34 Aiya Ernita, Op.Cit., h. 4.
salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah  perkawinan  berlangsung;  4)  salah  satu  pihak  melakukan  kekejaman  atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; 5) sakah satu pihak mendapat cacat badan  atau  penyakit  dengan  akibat  tidak  dapat  menjalankan  kewajibannya  sebagai suami  atau  istri;  6)  antara  suami  dan  istri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan pertengkaran  dan  tidak  ada  harapan  akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga;  7) Suami  menlanggar  taklik  thalak,  dan  8)  peralihan  agama  atau  murtad  yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. 35
UU  RI.  No  1  Tahun  1974  memberikan  peluang  cerai  talak  apabila  suami  telah melakukan sebab, seperti salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi  sehingga  sulit  untuk  membentuk  rumah  tangga  yang  bahagia,  sakinah, mawaddah wa rahmah . Dengan begitu, tidak boleh ada salah pihak yang memutuskan perkawinan tanpa dengan putusan pengadilan. Talak yang terjadi di masyarakat berarti percerain itu status hukumnya di bawah tangan.
Dasar  hukum  talak  adalah  Putusnya  perkawinan  yang  diatur  dalam;  1)  Pasal  38 sampai dengan Pasal 41 UU RI. No 1 Tahun 1974. 2) Pasal 14 hingga Pasal 36, Pasal 199 KUH Perdata. 3) Pasal 113 hingga Pasal 128 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI. 36 Bandingkan  dengan  kesadaran  masyarakat  Aceh  dalam  proses  perceraian  yang sah  menurut  hukum  perkawinan  adalah  perceraian  yang  dilakukan  di  Mahkamah Syariah. Lembaga tahkim bertugas menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara orang Islam.  Perkawinan  dengan  istri  yang  ditalak  di  masyarakat  sangat  merugikan  hak-hak pihak istri, karena talak dari bekas suaminya tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap  istri  dan  anak-anaknya.  Hak-hak  istri  dan  anak  yang  ditinggalkan  pun  tidak terjamin  secara  hukum.  Oleh  karena  itu,  diperlukan  keterlibatan  pemerintah  yang sepenuhnya  diserahkan  kepada  Pengadilan  Agama  guna  mencegah  hal-hal  yang  tidak diinginkan. 37
Konsekuensi  hukum  yang  ditimbulkan  disebabkan  cerai  talak  suami  di masyarakat,  istri  tidak  dapat  mendapatkan  dan  menuntut  haknya  pasca  terjadinya perceraian  dan  anak-anak  yang  menjadi  korban  perceraian  menjadi  terlantar.  Dengan demikian,  diharapkan  suami  dalam  masyarakat  untuk  sadar  dan  taat  hukum  dengan melakukan  cerai  talak  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama.  Tokoh  masyarakat  untuk selalu  mengawasi  masyarakatnya  dalam  melaksanakan  proses  perceraian,  dan  kepada Mahkamah  Syariah  untuk  mengadakan  penyuluhan  hukum  tentang  proses  talak  di
35 Moh. Afandi, Op.Cit., h.194-195.
36 Ibid.
37 Aiya Ernita, Op.Cit., h.5.
pengadilan agar tidak ada lagi suami di masyarakat yang melakukan proses talak di luar pengadilan.
Selaras  ketentuan  menjatuhkan  talak  seperti  pada  Pasal  39  ayat  (1):  “Perceraian hanya  dapat  dilakukan  di  depan  sidang  pengadilan  setelah  pengadilan  yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. selanjutnya dipertegas  dalam  Pasal  117  dalam  KHI  sebagai  berikut;  “Talak  adalah  ikrar  suami  di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan  cara  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal  129,  130,  dan  131”.  Pasal  129: “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik  lisan  maupun  tertulis  kepada  Pengadilan  Agama  yang  mewilayahi  tempat  tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. 38
Atho Mudzhar menilai Pasal 39 ayat 1 UU RI. No. 1 Tahun 1974 sangat berbeda dengan  fikih  klasik  yang    menyatakan  bahwa  talak  dapat  terjadi  dengan  pernyataan sepihak  dari    pihak  suami,  baik  secara  lisan  maupun  tertulis,  secara  sungguh-sungguh atau bersenda gurau. Tujuan Pasal 39 ayat 1 adalah dapat mempersulit dan mengurangi terjadinya perceraian. Adanya keharusan suami untuk menghadap ke Pengadilan Agama yang  akan  menceraikan  istrinya,  terdapat  pula  di  Turki,  Siprus,  Tunisia,  Algeria,  Irak, dan Iran. Keharusan mengucapkan talak di depan Pengadilan Agama, praktis talak tiga yang  dijatuhkan  tidak  berlaku.  Sejumlah  peraturan  yang  diberlakukan  adalah melindungi hak-hak istri dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan. 39
UU  RI.  No.7  Tahun  1989  mengatur  lebih  khusus  perkara  perceraian,  yaitu  cerai thalak    dalam  Pasal  66  hingga  Pasal  72,  cerai  gugat    dalam  pasal  73  hingga  pasal  86, dan  cerai  karena  alasan  zina  dalam  Pasal  87  hingga  Pasal  88.  Sebelum  suami mengajukan  ke  Pengadilan    Agama,  talak  sebagai  perkara  permohonan,  meskipun jurisdictio  voluntaire atau  bersifat  volunter,  akan  tetapi  tidak  mengurangi  sifat contentiosa .  Suami  sebagai  pemohon  atau  istri  sebagai  termohon.  Pemeriksaan dilakukan  dalam  proses contradictoir . 40 Tegasnya  dengan  perkara  talak  hanya  dapat  di lakukan  di  Pengadilan  Agama.  Peradilan  Agama  adalah  satu-satunya  institusi  yang dapat memutus perkawinan atau yang melegalkan talak.
Hukum  talak  di  Indonesia  menuntut  hakim  sebagai  satu-satunya  pejabat  negara yang berwenang untuk memutus perkara cerai talak. Dengan kata lain, suami atau istri hanya  menjadi  pemohon  dalam  perkara  talak  atau  cerai  gugat  di  Pengadian  Agama.
38 Nurdin Bakri Antoni, Thalak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Thalak, Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1, No. 1. 2017, h. 58-59.
39 Atho  Muzdhar  dan  Khairuddin  Nasution, Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam  Modern (Cet.  1;  Jakarta: Ciputat Press, 2003), h.212-213.
40 Hj.  Sulaikan  Lubis,  et.al., Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  di  Indonesia (Cet.  3;  Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2008), h. 123.
Meskipun  ikrar  talak  menjadi  hak  suami,  namun  ikrar  talak  tersebut  baru  dapat diucapkan kalau mendapat persetujuan hakim di Pengadilan Agama. 41 Berkaitan dengan beberapa  tahapan  yang  harus  dilalui  dalam  pemeriksaan  perkara  cerai  talak  di Pengadilan  Agama  seperti  yang  diatur  dalam  Hukum  Acara  Peradilan  Agama,  cerai talak  atau  cerai  gugat  meskipun  telah  di  putus  oleh  hakim,  belum  dapat  dilaksanakan apabila suaminya belum menyatakan ikrar talak.
Pada  konteks  tertentu,  alternatif  cerai  talak  terpaksa  digunakan  yang  hanya menjadi  jalan  dalam  menyelesaikan  pertengkaran  suami  dan  istri.  Berbagai  faktor dominan  penyebab  cerai  talak,  salah  satu  pihak  berpaling  dari  kewajibannya, percekcokan  tidak  kunjung  berakhir,  salah  satu  pihak  tidak  ada  yang  mau  mengalah. Disamping itu, faktor lemahnya ekonomi misalnya selama berumah tangga suami tidak mempunyai  pekerjaan  tetap  yang  menyebabkan  hidup  dari  penghasilan  suami  secara tidak  teratur  dan  serba  kekurangan,  terpaksa  menggantungkan  hidup  kepada  orang  tua atau  saudara-saudaranya.  Di  sisi  lain,  kebutuhan  hidup  semakin  tinggi  yang  menutut suami  harus  kerja  keras  dalam  mencukupi  keperluan  keluarganya.  Konteks  demikian, memaksa  istri  tidak  lagi  menunjukan  kesetiaannya  kepada  janji  suci  untuk  hidup bersama dengan suaminya. Keadaan dapat diperparah jika ada campur tangan orang tua atau ada orang ketiga. 42
Sebaliknya,  tidak  selamanya  faktor  ekonomi  menjadi  penyebab  cerai  talak. Kebutuhan ekonomi dapat mewujudkan keluarga sakinah. 43 Namun, kebanyakan rumah tangga  menjadi  berantakan  justru  sebagai  pemicu  dari  ekonomi  yang  sangat  mapan, sehingga  dapat  menjadi  alasan  untuk  cerai  talak  antara  keduanya.  Faktor  itu  dapat berakibat  hilangnya  kasih  sayang  dan  cinta  suami-istri,  meskipun  kehidupan  rumah tangganya  telah  dibina    berpuluh-puluh  tahun  lamanya.  Problematika  lainnya  masing- masing dari pihak mau menang sendiri. 44
Talak  dalam  masyarakat  Bugis  memiliki  konsekuensi  yang  sangat  berat. Konsekuensi  talak  akan  terlihat  pada  uraian  selanjutnya.  Namun  dalam  konteks kekinian,  kenyataan  talak  dalam  sebagian  masyarakat  Bugis  hanya  mengikuti  hukum Islam dan sebagaian yang lain dilakukan di depan Pengadilan Agama.
Kehidupan  suami  istri  hanya  dapat  tegak  dengan  ada  ketenangan,  dan  masing- masing  pihak  suami  istri  menjalankan  hak-kewajibannya  dengan  baik  agar  dalam
41 Moh. Afandi, Op.Cit., h. 195.
42 Satria  Effendi  M.  Zein, Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer,  Analisis  Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah (Cet. 3: Jakarta: Predana Media Group, 2010), h. 50-51.
43 Abdul Mu‟in dan Mohammad Hefni, Tradisi Ngabula di Madura (Sebuah Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi  Pasangan Muda), Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman , Vol. 24, No. 1, Juni 2016, h. 111.
44 Satria Effendi M. Zein, Op.Cit., h. 50-51.
membangun  perkawinan  dapat  mewujudkan  keluarga  sakinah. 45 Tetapi  ada  kalanya terjadi suami membenci istri atau istri membenci suami. Kebencian itu kadang-kadang tidak  dapat  terkendalikan  yang  menyebabkan  perpecahan  semakin  sangat  sulit menemukan  jalan  penyelesaiannya. 46 Islam  membolehkan  penyelesaian  satu-satunya yang  harus  ditempuh  dengan  cara  perceraian.  Jika  kebencian  adanya  pada  pihak  istri maka  Islam  membolehkan  menebus  dirinya  dengan  jalan khulu.‟ Firman  Allah  Swt. dalam al-Quran surat Al-Baqarah, ayat 229: “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak  akan  dapat  menjalankan  hukum-hukum  Allah.  Jika  kamu  khawatir  bahwa keduanya  (suami  istri)  tidak  dapat  menjalankan  hukum-hukum  Allah,  maka  tidak  ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” 47 Kesesuaiannya  dengan  Putusan  Gugat  Cerai  Nomor:  2878/Pdt.G/2010/PA Bandung, khulu‟ menurut  Malik  bin  Anas 48 diartikan  sebagai talak dengan  tebusan („iwad) yang  dibayar  oleh  istri  atau  yang  lainnya,  yang  bertindak  sebagai  wali  atau bukan  atau  dengan  ucapan khulu‟ dari  suaminya. Khulu‟ diperbolehkan  dengan  syarat dikehendaki  oleh  pihak  istri  dan  suami  tidak  memadaratkan  terhadap  istri.  Hukum kebolehan khulu‟ menurut  Malik  bin  Anas  berdasarkan  pada  nash  al-Qur‟an  dan  Al- Hadits dan hukum yang lainnya yang didasarkan pada kemaslahatan. Ukuran „iwad dan khulu‟ Malik  bin  Anas  berpendapat  boleh  kurang,  sama  bahkan  lebih  banyak  dari  apa yang telah suami berikan pada istrinya waktu dulu. Disamping itu  pandangan Malik bin Anas  ukuran  yang  dijadikan „iwad atau  tebusan  boleh  dengan  barang  yang  samar. Kedudukan khulu‟ menurut  Malik  bin  Anas  adalah thalak  ba‟in . Khulu‟ dapat menimbulkan  akibat  hukum  lainnya,  di  antaranya  adalah  menyangkut  ketidakabsahan mengikuti khulu‟ pada  thalak  kecuali  apabila  bersambung,  ketidakbolehan  rujuk  pada istri yang telah meminta khulu.‟ 49 Dengan demikian, khulu‟ itu berarti jatuh thalak ba‟in sugra .
45 Khoiruddin Nasution, Peran  Kursus  Nikah  Membangun  Keluarga Sejahtera, Ahkam, Vol. XV, No. 2, 2015,  h.  183.  Danu  Aris  Setiyanto,  Konstruksi  Pembangunan  Hukum  Keluarga  di  Indonesia  Melalui Pendekatan Psikologi, Al-Ahkam, Vol. 27, No. 1, 2017, h. 26. Lili Purnamasari, Iwannudin, Kursus Calon Pengantin  (SUSCATIN)  dalam  Membina  Keharmonisan  Rumah  Tangga  di  Kecamatan  Metro  Timur, Mahkamah, Vol.3, No. 2, 2018, h. 335.
46 Zulfatun Nimah, The Violation on Women‟s Rights in Unilateral Divorce in Sasak Community From A Feminist Legal Theory, Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. 13, No. 1, 2018, h. 25-48.
47 Yayan Sop Ahmad Hoyir, Pendapat Imam Mâlik Bin Anas Tentang Khulu„ Dan Relevansinya  Dengan Hukum  Perkawinan  di  Indonesia, Jurnal  Asy-Syari„ah ,  Vol.  16,  No.  2,  2014,  h.  161.  Lihat  Rahmi Hidayati,  Pergeseran  Sistem  Perkawinan  dan  Perceraian  Pada  Suku  Anak  Dalam, Jurnal  Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan, Vol. 16, No. 1, Juni 2016, h. 161.
48 Muammar Bakri, Pengembangan Karakter Toleran dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih, Al-Ulum, Vol. 14, No. 1, 2014, h. 179.
49 Ahmad  Hoyir,  Pendapat  Imam  Malik  Bin  Anas  tentang Khulu‟ dan  Relevansinya    Dengan  Hukum Perkawinan di Indonesia, Jurnal Asy-Syari‟ah , Vol.16. No. 2, 2014, h. 162-168.
Sebaliknya,  cerai talak adalah  peceraian yang  diajukan  oleh  pihak  suami  dengan pengajuan  perkaranya  diajukan  di  tempat  yang  mewilayahi  wilayah  yuridiksi  tempat kediaman  istri,  selanjutnya  suami  disebut  sebagai  pemohon.  Selanjutnya,  cerai  gugat adalah perceraian yang diajukan oleh pihak istri dimana pengajuan perkaranya  diajukan ditempat  yang  mewilayahi  wilayah  yurisdiksi  tempat  kediaman  istri.  Akan  tetapi, pemahaman sebagian masyarakat Islam seolah-olah membedakan antara  hukum syar‟i yang  terdapat  dalam  fikih  dengan  sumber  hukum  acara  materil  lain  yakni  Kompilasi Hukum  Islam. Pendapat yang demikian adalah keliru, karena Kompilasi Hukum  Islam adalah  kumpulan  dari  beberapa  kitab  kuning  yang  digali  dan  dibahas  yang  berkaitan dengan perkawinan, perceraian, kewarisan, wakaf dan shadaqah. 50
Ditegaskan  oleh  hakim  bahwa  cerai  talak  yang  tidak  dilakukan  di  Pengadilan Agama  adalah  tidak  ada  kekuatan  hukum  atau  tidak  mempunyai  kepastian  hukum karena  perceraian  hanya  dapat  terjadi  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama.  Dengan begitu, masyarakat Islam dapat menguti dengan mentaati sistem hukum yang berlaku di Indonesia,  meskipun  diyakini  bahwa  hukum  Islam  yang  termuat  dalam  fikih  dari berbagai  pemikiran  para  fuqaha  dapat  berlaku  secara  otomatis,  namun  tidak  dapat diabaikan penegakan hukum dari sistem hukum nasional yang dimaksud.

## D. Kesimpulan
Cerai  talak  dalam  fikih  dipandang  sah  ketika  suami  memenuhi  rukun  dan  syarat untuk  menjatuhkan  kepada  istrinya.  Cerai  talak  memang  tidak  ada  kemestian  dalam fikih  klasik  yang  mengharuskan  dilakukan  di  depan  Pengadilan  Agama,  akan  tetapi perkara  cerai  talak  dapat  diqiyaskan  dengan  perkara  yang  sejenis  yang  terjadi  dalam masyarakat  Islam  pada  saat  itu,  agar  dihadapkan  kepada  hakim  sebagai  upaya  untuk menyelesaikan  perkaranya.  Konteks  dalam  fikih  bahwa  hakim  diqiyaskan  sebagai Peradilan  Agama  yang  berfungsi  menyelesaikan  setiap  perkara  masyarakat  Islam. Kenyataan itu hingga saat ini berlaku doktrin dalam fikih bahwa cerai talak merupakan hak mutlak seorang suami kepada istrinya sehingga status cerai talak memiliki legalitas yakni  sah  sebagaimana  pemahaman  yang  berkembang  dalam  masyarakat  Islam.  Cerai talak yang diucapkan oleh suami adalah legal perspektif fikih, sebab hukum itu secara otomatis berlaku bagi yang mengucapkannya.
Konsekuensi  hukum  yang  ditimbulkan  disebabkan  cerai  talak    yang  dilakukan oleh suami dalam masyarakat yang tidak dilakukan dalam Pengadilan Agama, istri tidak bisa  mendapatkan  atau  menuntut  haknya  pasca  terjadinya  perceraian  dan  anak-anak yang menjadi korban perceraian menjadi terlantar. Dengan demikian, diharapkan suami
50 Hakim Pengadilan Agama Parepare, wawancara dilakukan pada bulan September 2017.
dalam masyarakat  untuk sadar dan taat hukum dengan melakukan cerai talak di depan sidang Pengadilan Agama. cerai talak yang tidak dilakukan di Pengadilan Agama adalah tidak  ada  kekuatan  hukum  atau  tidak  mempunyai  kepastian  hukum  karena  perceraian hanya dapat terjadi di depan sidang pengadilan. Dengan begitu, masyarakat Islam dapat menguti  dengan  mentaati  sistem  hukum yang  berlaku  di  Indonesia, meskipun  diyakini bahwa  hukum  Islam  yang  termuat  dalam  fikih  dari  berbagai  pemikiran  para  fuqaha dapat  berlaku  secara  otomatis,  namun  masyarakat  Islam  tidak  dapat  mengabaikan penegakan hukum dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA
Abdul  Muin,  Muhammad  Hefni.  "Tradisi  Ngabula  di  Madura  (Sebuah  Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Pasangan Muda)." Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman , Vol. 24, No. 2, 2016.
Absori, Aidul Fitriciada, Azhari, M. Mui'nudillah & Fatkhul Muin. "Transformation of Maqashid  A-Syariah  (An  Overview  of  the  DEvelopment  ofIslamic  Law  in IIndonesia)  ." Al-Ihkam:  Jurnal  Hukum  dan  Pranata  Sosial ,  Vol.11,  No.  1, 2016.
Afandi,  Moh.  "Hukum  Perceraian  di  Indonesia:  Studi  Komparatif  antara  Fikih Konvensional,  UU  Kontemporer  di  Indonesia  dan  Negara-Negara  Muslim Perspektif HAM dan Cedaw." Jurnal Al-Ahwal , Vol. 7, No.2, 2014.
Ahmad,  Miskari  de.  "Pendekatan  Sistem  sebgai  Konsep  Maqashid  Syariah  dalam Perspektif  Jaser  Audah." Al-Maslahah;  Jurnal  Ilmu  Syariah ,  Vol.  14,  No.1, 2018.
Antoni,  Nurdin  Bakri.  "Thalak  di  Luar  Pengadilan  menurut  Fatwa  Mpu  Aceh  No.2 Tahun  2015  tentang  Thalak." Samarah:  Jurnal  Hukum  Keluarga  dan  Hukum Islam , Vol. 1, No. 1, 2017.
Armia,  Muhammad  Siddiq.  "Implementing  Islamic  Costitutionalism:  How  Islamic  Is Indonesia Constitution?" Jurnal Al-Adalah , Vol. 15, No.2, 2018.
Atho  Muzdhar,  Khairuddin  Nasution. Hukum  Keluarga  di  Dunia  Islam  Modern. Jakarta: Ciputat Press, 2003.
Bakri,  Muammar.  "Pengembangan  Karakter  Toleran  dalam  Problematika  Ikhtilaf Mahzab Fikih." Jurnal Al-Ulum , Vol. 14, No. 1, 2014.
Ernita,  Aiya. Perkawinan  dengan  Perempuan  yang  Diceraikan  di  Luar  Pengadilan (Studi di Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh, Makalah.
Febri  Handayani  &  Syafliwar.  "Implementasi  Mediasi  dalm  Penyelesaian PerkaraPerceraian  di  Pengadilan  Agama." Jurnal  Al-Himayah ,  Vol.  1,  No.  2,
2017.
Fikri. "Pemikiran Rahasia Hukum Islam dalam Ruang Publik (Huquq Allah)." Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum , Vol.13, No.1, 2015.
Fikri,  Andi  Bahri  &  Budiman.  "Islamic  Inheritance  Legislation  toward  The  National Law:  The  Analysis  of  Justice  Values  in  Bacukiki." Jurnal  Al-Risalah:  Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan , Vol. 17, No.1, 2017.
Hidayat, Riyan Erwin. "Pendapat ImamMazhab tentang Hak Istri Iddah Talak Baindan Relevansinya  dengan  Undang-Undang  Perkawinan  di  Indonesia." Jurnal Istinbath , Vol. 15, No. 1, 2018.
Hidayati,  Rahmi.  "Pergeseran  Sistem  Perkawinan  dan  Perceraian  pada  Suku  Anak Dalam." Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan , Vol. 16, No. 1, 2016.
Hj.  Sulaikan  Lubis,  et.al.,. Hukum  Acara  Perdata  Peradilan  Agama  di  Indonesia. Jakarta: Kencana Media Group, 2008.
Hoyir,  Yayan  Sop  Ahmad.  "Pendapat  Imam  Malik  Bin  Anas  tentang  Khulu'  dan Relevansinya  dengan  Hukum  Perkawinan  di  Indonesia  ." Jurnal  Asy-Syari'ah , Vol.16, No. 2, 2014.
Ihwanudin, Nandang. "Pemenuhan KewajibanPasca Perceraian di Pengadilan Agama ."
Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan , Vol. 10, No.1, 2016.
Jamaa, La. "Konsep Ta'abbudi dan Ta'aqquli dan Implikasinya terhadap Perkembangan Hukum  Islam." Asy-Syir'ah; Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum , Vol. 47, No. 1, 2013.
Lili  Purnamasari,  Iwannudin.  "Kursus  Calon  Pengantin  (SUSCATIN)  dalam  Membina Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan MetroTimur." Mahkamah , Vol. 3, No. 2, 2018.
Musawwamah,  Siti.  "Keterlibatan  Perempuan  pada  Penyelesaian  Kasus  KDRT  di Pengadilan Agama ." Jurnal Al- Ihkam , Vol.7, No.1, 2012.
Muttaqin, Labib. "Positifisasi Hukum Islam dan Formulasi Syari'ah Ditinjau dari Teori Otoritarianisme Khaled Abou El-Fadl." Al-Ahkam , Vol. 11, No. 1, 2016.
Nasution, Bahder Johan. "Eksistensi Lembaga Peradilan dalam Negara Hukum sebagai Bentuk  Perlindungan  Hak  Asasi  Manusia." Jurnal  Al-Risalah:  Forum  Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan , Vol.15, No. 2, 2015.
Nasution, Khoiruddin.  "Peran Kursus Nikah Membangun Hukum  Keluarga Sejahtera." Jurnal Al-Ahkam , Vol. XV, No. 2, 2015.
Nimah,  Zulfatun.  "The  Violation  on  Women's  Right  in  Unilateral  Divorce  in  Sasak Community  from  a  Feminist  Legal  Theory." Al-Ihkam:  Jurnal  Hukum  dan Pranata Sosial , Vol. 13, No. 1, 2018.
Parepare,  Hakim  Pengadilan  Agama,  interview  by  Wahidin  Fikri. Wawancara Dilakukan di Pengadilan Agama Parepare (September Senin, 2017).
Rahmat,  Nurlaili.  "Keuntungan  Mediasi  dalam  Perkara  Perceraian  dengan AdanyaPerma  No.  1  Tahun  2016." Ahkam;  Jurnal  Hukum  Islam ,  Vol.  6,  No.1, 2018.
Rofid, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
Sabiq, Sayyid.  "Fikih  Al-Sunnah, Juz II." In Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis  Perkembangan  Hukum  Islam  dari  Fikih,  UU  RI.  No.  1  Tahun  1974  dan KHI ,  by  Amiur  Nuruddin  &  Azhari  Akmal  Tarigan,  207.  Jakarta:  Kencana,
2006.
Sadari. Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga di Indonesia dan Dunia. Makalah.
Salenda,  Kasjim.  "Hukum  Islam  Indonesia  Sebagai  Role  Model  Islam  Nusantara." Jurnal Al-Ulum , Vol. 16, No.1, 2016.
Samsudin,  Titin.  "Dinamika  Hukum  Islam  dan  Perubahan  Sosial." Istinbath;  Jurnal Hukum , Vol.15, No.1, 2018.
Setiyanto, Danu Aris. "Konstruksi Pembangunan Hukum Keluarga di Indonesia melalui Pendekatan Psikologi." Al-Ahkam , Vol. 3, No. 1, 2017.
Supriadi,  Dedi. Fikih  Munakahat  Perbandingan,  dari  Tekstualitas  Sampai  Legislasi. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
Syar'i,  Makmun.  "Reformulasi  Hukum  Thalak  di  Luar  Pengadilan." Mazahib:  Jurnal Pemikiran Hukum Islam , Vol. 14, No. 1, 2015.
Syarifuddin, Amir. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fikih Munaqahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana, 2007.
Tihani,  Sohari  Sahrani. Fikih  Munaqahat:  Kajian  Fikih  NIkah  Lengkap. Jakarta  : Rajawali Pers, 2010.
Winario,  Mohd.  "Masalah  Hukum  Islam  Perspektif  Sosiologi  Antropologi  Hukum."
Jurnal Al-Himayah , Vol.1, No.2, 2017.
Zainuddin, Afwan Zainuddin. Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan
Permasalahannya  Ditinjau  dari  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun1974. Yoqyakarta: Deepublish, 2017.
Zaman,  Ahmad  Misbahul.  "Analisis  Istihsan  atas  Pertimbangan  Hakim  terhadap  Saksi Non  Muslim  pada  Perkara  Perceraian." Al-  Hukuma,  The  Journal  of  Islamic Family Law , Vol. 08, No. 02, 2018.
Zein,  Satria  Effendi  M. Problematika  Hukum  Keluarga  Islam  Kontemporer,  Analisis Yurispredensi  dengan  Pendekatan  Ushuliyah. Jakarta:  Predana  Media  Group, 2010.
Zuhri, Saifudin. "Menempatkan Nilai-Nilai Fikih Islam dalam Proses Modernisasi dan Perubahan Sosial, Studi tentaang Teori al-Tufi Mazhab Hanbali." Al-Ijtihad:
Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan , Vol. 14, No.2, 2014.