## REFORMULASI PENETAPAN LAHAN HIJAU
DI KABUPATEN MALANG
(Studi terhadap Antinomi Peraturan daerah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Malang)
-Romdhoni--

## ABSTRAK
Penelitian  ini  menghasilkan: Pertama ,  terjadi  ketidakharmonisan  norma  antara  kedua  aturan  dalam penetapan angka lahan hijau yang berbeda, dimana angka yang terdapat dalam Perda LP2B adalah 45.888,23 Ha,  angka  ini  lebih  besar  dibandingkan  dengan  Perda  RTRW  yaitu  seluas  33.110,  3  Ha  sehingga  terdapat selisih luas lahan hijau sebesar 12.777,3 Ha. Umumnya dalam praktik lahan hijau semakin berkurang, bukan bertambah.  Kedua,  pembentukan  Perda  LP2B  tidak  partisipatif,  hal  ini  dibuktikan  karena  Perda  itu  dalam pembentukannya tidak melakukan harmonisasi norma dengn RTRW, padahal dalam UU LP2B, diamanatkan bahwa  penetapan  LP2B  harus  disesuaikan  dengan  RTRW.  Adapun  dampak  dari  ketidakpastian  norma  itu, pertama, memberikan dampak negatif terhadap faktor perizinan dibidang investasi. Dengan demikian penulis memberikan  rekomendasi  hukum,  yang  dikaji  lebih  dulu  menggunakan  pendekatan  politik  hukum,  dimana menghasilkan  dua  hal  utama  yang  menjadi  rambu-rambu  perubahan  Perda  LP2B,  yakni  kepastian  hukum dalam segala bidang dan partisipasi masyrakat yang ideal.
Kata Kunci: Reformulasi, Perda LP2B dan RTRW, Penetapan, dan Lahan hijau

## ABSTRACT
This research results: First, there is a disharmony between the two rules in the determination of different numbers of green land, where the number contained in the LP2B regional regulation is 45,888.23 Ha, this figure is greater than the RTRW Perda which is 33,110, 3 Ha so there are the difference in green land area is 12,777.3 hectares. Generally in practice the green land is decreasing, not increasing. Second, the formation of the LP2B Perda is not participatory, this is proven because the Perda in its formation does not harmonize norms with the RTRW, whereas in the LP2B Law, it is mandated that the stipulation of LP2B must be adjusted to  the  RTRW.  The  impact  of  the  norm  uncertainty,  first,  has  a  negative  impact  on  licensing  factors  in  the investment  sector.  Thus  the  authors  provide  legal  recommendations,  which  are  reviewed  first  using  the political  political  approach,  which  produces  two  main  things  that  become  the  signs  for  changes  in  LP2B regional regulations, namely legal certainty in all fields and ideal community participation.
Keywords: Reformulation, Perda LP2B and RTRW, Determination, and Green Land

## PENDAHULUAN
Penelitian  ini  berbasis  pada  masalah penetapan  lahan  hijau  di  Kabupaten  Malang. Jawaban  sementara,  telah  terjadi  pelanggaran yang  dilakukan  oleh  pemilik  lahan,  dimana lahan  yang  dimilikinya  sudah  ditetapkan  lahan hijau. Pelanggaran tersebut, berbentuk dialihkannya lahan hijau, menjadi lahan kuning (boleh  dibangun).  Salah  satu  alasan/praduga sementara  adalah,  penetapan  lahan  hijau  yang dieksekusi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Malang,  tidak  dilakukan  secara  partisipatif  dan berhaluan  dengan  kebijakan  hukum  di  level daerah (Rencana Tata
Ruang dan Wiilayah/RTRW).  Penelitian  ini,  limitasi  pada
beberapa lahan hijau di Kabupaten Malang, dan di  wilayah  perbatasan  dengan  Kota  Malang (seperti Dau, Sawojajar, Gadang, dan sebagainya). Untuk memahami lebih mendalam, terlebih  dulu  penulis  akan  menguraikan beberapa hal sebagai berikut.
Negara  Hukum  sebagai  basis  paradigma sistem  bernegara,  telah  memberikan  amanat bahwa  setiap  tindakan  hukum  pemerintah  baik dalam  menjalankan  fungsi  pengaturan  maupun fungsi  pelayanan  harus  didasarkan  pada wewenang  yang  diberikan  oleh  peraturan
perundang-undangan. 1 Tanah  secara  kongkrit difungsikan sebagai tempat manusia melakukan hampir segala macam aktivitas untuk mempertahankan  hidup.  Aktivitas  manusia pertama  kali  adalah  bercocok  tanam,  sehingga tanah  terutama  disektor  pertanian  merupakan sektor  utama  di  Indonesia.  Dengan  majunya perkembangan zaman itu mempengaruhi peningkatan pembangunan ekonomi di Indonesia yang mengakibatkan tingginya permintaan masyarakat akan lahan kosong atau tanah  untuk  kepentingan  individual  maupun badan hukum tertentu demi kepentingan tertentu juga. 2 Desakan kebutuhan lahan untuk pembangunan begitu kuat, sementara luas lahan tidak  bertambah  atau  terbatas.  Saat  ini  lahan pertanian  di  perkoaan  dan  perbatasan  kota, mempunyai  nilai  lahan  yang  rendah  dibanding peruntukan lahan lain (non pertanian), akibatnya lahan  pertanian  secara  terus  menerus  akan mengalami  konversi  lahan  ke  nonpertanian. 3 Alih  fungsi  tanah  pertanian  ke  non  pertanian terjadi secara meluas sejalan dengan kebijaksanaan pembangunan yang  menekankan kepada aspek pertumbuhan melalui kemudahan fasilitas  investasi,  baik  kepada  investor  lokal maupun  luar  negeri  dalam  penyediaan  tanah. 4 Pertumbuhan  penduduk  yang  cepat  diikuti dengan  kebutuhan  perumahan  menjadikan lahan-lahan  pertanian  berkurang  diberbagai daerah.  Lahan  yang  semakin  sempit  semakin terfragmentasi  akibat  kebutuhan  perumahan, lahan  industri,  dan  sebagainya.  Petani  lebih memilih  bekerja  di  sektor  informal  daripada bertahan  di  sektor  pertanian.  Daya  tarik  sektor pertanian  yang  terus  menurun juga  menjadikan petani  cenderung  diikuti  dengan  alih  fungsi
1 Samun  Ismaya, Pengantar  Hukum  Agraria (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 11
2 Sherly Permata Sari. Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke  Non  Pertanian  Untuk  Tempat  Tinggal  Setelah Berlakunya  Peraturan  Daerah  Nomor  12  Tahun  2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman . Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta,
2016.
dalam
http://e-
journal.uajy.ac.id/10560/1/JURNALHK10976.pdf , diakses pada 5 Juli 2018
3 Hariyanto. Pola  dan  Intensitas  Konversi  Lahan Pertanian  di  Kota  Semarang  Tahun  2000-2009 ,  dalam http://unnes.ac.id , diakses pada 5 Juli 2018
lahan. 5 Pemilik  lahan  mengalihfungsikan  lahan pertaniannya  untuk  kepentingan  non  pertanian oleh karena mengharapakan keuntungan/penghasilan lebih. Secara ekonomis lahan  pertanian, terutama  sawah,  harga jualnya tinggi  karena  biasanya  berada  di  lokasi  yang berkembang.
Pertambahan  jumlah penduduk yang tersebar  di  seluruh  wilayah  Indonesia  tentunya harus  diiringi  dengan  pertumbuhan  ekonomi masyarakat  dimana  hal ini akan  sedikit  banyak membutuhkan  pemanfaatan  lahan  termasuk pemanfaatan  lahan  pertanian.  Pemenuhan kebutuhan lahan untuk menunjang perekonomian  masyarakat  tentunya  harus  tetap mempertimbangkan kebutuhan pangan masyarakat, dan begitu pula sebaliknya sehingga tercipta  pola  pertumbuhan  yang  berimbang  di berbagai  sektor.  Dalam  konteksi  konstitusi sosial,  Jimly  Asshiddiqie  menjelaskan  dampak globalisasi selalu mempengaruhi segala tingkatan,  dampak  tersebut  adalah  terjadinya proses  universalisasi  nilai-nilai  ideal  dalam perikehidupan  umat  manusia,  termasuk  juga desa-desa  dan  wilayah  pertanian  di  seluruh dunia.  Meski  lokalitas  pasti  ada  ciri  khas masing-masing, tetapi universalisasi tidak dapat dihindari. 6 Lebih  lanjut  ia  menjelaskan,  bahwa pada  era  saat  ini,  untuk  peningkatan  ekonomi, telah  terjadi  urbanisasi  secara  besar-besaran  di beberapa negara seperti India, dan China, namun dengan  Indonesia,  urbanisasi  tidak  dilakukan dalam arti fisik. Jimly Asshiddiqie menawarkan konsep  ‘ masyarakat  madani  desa’ dan  ‘ desa masyarakat  madani’ yakni  masyarakat  desa yang  tumbuh  dan  berkembang,  mengalami perubahan  urbanizing  atau  menjadi  mengkota
4 Widjanarko,  dkk, Aspek  Pertanahan  Dalam Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan  Pertanian  (sawah) (Jakarta: Pusat Penelitian dan pengembangan BPN, 2006), hal. 60
5 Gunanto,  E.S. Konversi  Lahan  Pertanian Mengkhawatirkan (Jakarta:  PT.  Raja  Persada  Grafika, 2007), hal. 35
6 Jimly  Asshiddiqie. Gagasan  Konstitusi  Sosial: Institusionalisasi  Dan  Konstitusionalisasi  Kehidupan Masyarakat  Sosial  Madani (Jakarta:  Pustaka  LP3ES, 2015), hlm. 359
dengan ciri keberadapan atau civility dan segala ciri-ciri kualitas hidup dan kehidupan warganya, bukan masyarakat desa yang berpindah ke kota dalam  arti  fisik.  Perkembangan  desa  menjadi masyarakat  madani  desa  dan  kemudia  menjadi kota seharusnya dirancang sejak awal, sehingga bukan  perpindahan  fisik  yang  menjadi  tujuan pembangunan. 7 Artinya,  lahan  pertanian  yang merupakan tempat pencaharian awal para petani, dapat  dialihfungsikan  untuk  meningkatkan peradaban dan perekonomian di suatu wilayah, karena  dengan  nilai  ekonomis  lahan  tersebut lebih  tinggi,  jika  tidak  digunakan  untuk pertanian.
Salah satu usaha yang sudah terlihat paska reformasi,  adalah  dengan  diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatanan Ruang (UU Penataan Ruang). Dalam pasal 2 UU Penataan Ruang, disebutkan bahwa penataan  ruang  diselenggarakan  salah  satunya berdasarkan asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan. Dalam penjelasan UU Penataan  ruang,  yang  dimaksud  dengan  asas tersebut bahwa bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat  ruang  dan  sumber  daya  yang terkandung  di  dalamnya  serta  menjamin terwujudnya tata  ruang  yang  berkualitas. 8 Asas tersebut  bertujuan  agar  dalam  merencanakan suatu  kawasan  wilayah  tentunya  diperlukan pertimbangan  keberhasilan  perencanaan  dari sektor ekonomi, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta aspirasi masyarakat.
Adapun tata ruang nasional memuat tujuan, kebijakan,  dan  strategi  penataan  ruang  wilayah nasional,  rencana  struktur  ruang  wilayah nasional  yang  meliputi  sistem  perkotaan nasional yang terkait dengan kawasan perdesaan dalam  wilayah  pelayanannya  dan  sistem jaringan prasarana utama. 9
Namun  perjalan  perundang-undangan  di Indonesia, tidak berjalan harmonis, pasalnya UU Penataan  Ruang  yang  sudah  mengupayakan
7 Ibid . Hlm. 361
8 Lihat Penjelasan Pasal 2 Huruf D Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
9 Lihat  pasal  20  Undang-Undang  Nomor  26  Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
kemajuan  ekonomi  dalam  segala  sektor, khususnya  pertanian,  bertentangan  dengan kebijakan  hukum  lainnya.  Pertentangan  itu, terjadi  dengan  Undang-Undang  Nomor  41 Tahun  2009  Tentang  Perlindungan  Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (UU
Perlindungan  LP2B).  dalam  UU a  quo dijelaskan, bahwa pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia sehingga pemenuhannya merupakan salah satu kewajiban asasi yang harus dipenuhi secara bersama-sama oleh negara dan masyarakatnya. Untuk mencapai  kemakmuran  rakyat  maka  salah  satu upaya  yang  dilakukan  Pemerintah  adalah menjaga kemandirian pangan yaitu: 10
Kemampuan produksi pangan dalam negeri yang  didukung  kelembagaan  ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan  pangan  yang  cukup  ditingkat rumah  tangga,  baik  dalam  jumlah,  mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang  beragam  sesuai  dengan  keragaman lokal dan meningkatkan ketahanan pangan, yaitu  kondisi  terpenuhinya  pangan  bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya  pangan  yang  cukup,  baik jumlah  maupun  mutunya,  aman,  merata, dan terjangkau.
Terdapat beberapa permasalahan antara UU Perlindungan  LP2B,  yang  kemudian  penulis teliti. Pertama, terkait dengan ketahanan pangan dan  kemandirian  pangan  adalah  terwujudnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan  di  seluruh  wilayah  Indonesia. Lahan Pertanian pangan berkelanjutan menurut UU  Perlindungan  LP2B  adalah  bidang  lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi  kemandirian, ketahanan,  dan  kedaulatan  pangan  nasional. Kemudian  yang  kedua,  adalah  mengenai penetapan  lahan  penetapan  lahan  pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). LP2B merupakan
10 Lihat pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
manifestasi dari asas yang terkandung dalam UU Perlindungan  LP2B,  yakni  asas  kemanfaatan, keberlanjutan,  dan  konsistensi  serta  asas  sosial budaya.  LP2B  adalah  adalah  bidang  lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi  kemandirian, ketahanan,  dan  kedaulatan  pangan  nasional. 11 Penetapan  LP2B  di  dalam  kawasan  perkotaan sebagaimana  diamanahkan  di  dalam  UU  LP2B maupun  Peraturan  Pemerintah  Nomor  1  Tahun 2011 mengalami ketidaksesuaian dengan amanah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 Tentang  Penataan  Ruang  dimana  kawasan perkotaan  merupakan  kawasan  yang  tidak didominasi  oleh  pertanian  dan  sangat  dinamis dalam perubahan fungsi lahan.
Jika Kawasan Perkotaan ditetapkan sebagai bagian dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,  maka  sangat  memungkinkan akan  menimbulkan  pertentangan  dalam  aspek perencanaan dan pengembangan wilayah. Sebab salah  satu  asas  Penataan  Ruang  dalam  UU Penataan  Ruang  adalah keberdayagunaan  dan keberhasilgunaan , sehingga dalam merencanakan  suatu  kawasan  atau  wilayah tentunya diperlukan pertimbangan keberhasilan perencanaan dari sektor ekonomi, daya dukung dan  daya  tampung  lingkungan  serta  aspirasi97 masyarakat. Hal ini diamanahkan di dalam UU Penataan  Ruang,  bahwa  Penyusunan  rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan upaya pemerataan pembangunan  dan  pertumbuhan  ekonomi kabupaten,  keselarasan  aspirasi  pembangunan kabupaten,  daya  dukung  dan  daya  tampung lingkungan hidup . 12
Terkait  dengan  hal  ini  maka  dalam penetapan  LP2B  tentunya  aspirasi  masyarakat khususnya  pemilik  lahan  pertanian  harus dikedepankan  agar  kemanfaatan,  keberlanjutan dan konsistensi suatu perencanaan wilayah dapat berhasil  guna  dan  berdaya  guna.  Hal  ini diperkuat  dalam  Undang-Undang  Nomor  5
11 Lihat pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009  tentang  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan.
Tahun  1960  Tentang  Peraturan  dasar  Poko- Pokok  Agraria,  bahwa  hak  –hak  warga  Negara pemilik  lahan  untuk  memanfaatkan  lahannya demi kebutuhan diri sendiri maupun keluarganya harus menjadi salah satu persyaratan  dalam  mewujudkan  perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Perlindungan Lahan Pertanian  Pangan  harus  diiringi  dengan perumusan regulasi tentang perlindungan terhadap  hak-hak  petani  pemilik  lahan,  petani penggarap  LP2B  dan  bagi  pemilik  lahan sehingga  saat  ditetapkan  sebagai  LP2B  tidak merugikan  pihak-pihak  tersebut  dan  tidak bertdampak hukum bagi pemerintah.
Dalam  rangka  mengimplentasikan  UU Perlindungan  LP2B,  Kabupaten  Malang  telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6  Tahun  2015  tentang  Perlindungan  Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  Kabupaten Malang.  Sejalan  dengan  itu  Pemerintah Kabupaten  Malang  telah  menetapkan  Perda Nomor  3  Tahun  2010  tentang  Rencana  Tata Ruang  Wilayah  Kabupaten  Malang  dengan tujuan  penataan  ruang  adalah  mewujudkan ruang  wilayah  yang  aman,  nyaman,  produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara  dan  ketahanan  nasional  dengan: Peningkatan  pembangunan  infrastruktur  guna menunjang perkembangan ekonomi, peningkatan  perkembangan  ekonomi  melalui sektor pertanian, investasi, perdagangan, pariwisata  dan  industri,  Pengelolaan  SDA dengan  memperhatikan  kelestarian  lingkungan hidup, terwujudnya tertib pembangunan berbasis tata  ruang,  dan  terwujudnya  masyarakat  yang agamis, demokratis, dan sejahtera.
Berdasarkan  Peraturan  daerah  Nomor  6 Tahun 2015 kabupaten Malang telah merencanakan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan seluas 45.888.23 Ha yang terdiri atas  lahan  beririgasi  teknis  dan  beririgasi sederhana  atau  setengah  teknis.  Lokasi  lahan sebagaian  besar  berada  di sekitar  Kota  Malang
12 Lihat pasal 20 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
dimana  di  dalam  Peraturan  Daerah  Nomor  3 tahun 2010 disebutkan sebagai Kawasan lingkar Kota  Malang,  yaitu  kawasan  yang  berbatasan dengan  kota  Malang.  Kawasan  ini  berfungsi sebagai  kawasan  penyangga  perkembangan Kota  Malang  dan  memiliki  pertumbuhan  yang sangat  pesat.  Lokasi  lain  tersebar  di  beberapa perkotaan termasuk kawasan Perkotaan Kepanjen yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Malang. Permasalahan ini ditambah lagi dengan belum dideliniasikanya sebaran Lahan Pertanian Pangan  Berkelanjutan  dalam  bentuk  peta berkoordinat  yang  sesuai  dengan  arahan Rencana  Tata  Ruangan  Wilayah  Kabupaten Malang.

## METODE PENELITIAN
Penelitian  yang  digunakan  penulis  dalam penulisan  ini  adalah  metode  penelitian  yuridis normatif yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada kepustakaan. Sedangkan metode pendekatan  menggunakan  metode  pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan  konseptual (conceptual  approach) . Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

## PEMBAHASAN
1. Analisa  Antinomi  Antara  Peraturan Daerah  LP2B  dan  Peraturan  Daerah RTRW
Pada  penelitian  ini,  maka  yang  akan menjadi  fokus  penelitian  adalah  berkaitan dengan  asas  manfaat,  keberlanjutan  dan konsisten, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan,  desentralisasi;  tanggung  jawab Pemerintah  Daerah.  Yang  kemudian  penulis kerucutkan dalam tiga asas yang menjadi fokus dan  batu  uji  penelitian,  yakni  asas  kemanfatan, kepastian hukum, dan Keterpaduan.
Fokus utama penelitian ini adalah terdapat pertentangan antara Pasal 7 ayat (5) Perda LP2B dengan Pasal 45 Ayat (2) huruf C Perda Rencana
Tata  Ruang  Wilayah  (RTRW).  Pertentangan tersebut ada di wilayah angka lahan hijau yang ditetapkan, dalam Pasal 7 ayat (5) Perda LP2B ditetapkan  lahan  hijau  yang  tidak  boleh dialihkan adalah 45.888,23 ha (empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan koma dua puluh tiga hektar), Sedangkan, dalam pasal Pasal 45 Ayat (2) huruf C Perda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Perda RTRW yang lebih dulu mengatur lahan hijau adalah 33.110,3 Ha.    Kedua  aturan  tersebut,  menetapkan  lahan hijau  yang  berbeda,  tidak  sinkron  dan  tidak harmonis,  terjadi  perbedaan  angka  yang  sangat signifikan.  Dari  kedua  tersebut,  terjadi  selisih angka sebesar 12. 777,3 ha.
Berdasarkan  RTRW  Kabupaten  Malang, rencana  pola  ruang  dan  struktur  ruang  telah direncanakan  sedemikian  rupa  sesuai  dengan potensi,  daya  dukung  dan  daya  tampung lingkungan  serta  dinamika  pembangunan  di Wilayah  Kabupaten  Malang.  Rencana  pola ruang terhadap lahan hijau tentunya diperhitungkan  dan  dianalisa  berdasarkan berbagai  aspek  antara  lain  kebutuhan  pangan dan ketersediaan lahan terbangun khususnya di kawasan  perkotaan  dan  kawasan  pertumbuhan cepat.  Sedangkan  dalam  Peraturan  Daerah Tentang  LP2B,  penetapan  luasan  lahan  hijau jauh  lebih  besar  dibandingkan  luas  lahan  hijau yang  ditetapkan  dalam  Rencana  Tata  Ruang Wilayah  Kabupaten  Malang  disebabkan  dalam penetapan  lahan  hijau  pada  Perda  LP2B  hanya mempertimbangkan  aspek  ketahanan  pangan tanpa  mempertimbangkan  aspek  kebutuhan dinamika pembangunan terutama pada kawasan perkotaan  dan  kawasan  pertumbuhan  cepat. Menurut  Penulis,  diperlukan  lebih  banyak variabel-variabel  pertimbangan  lain  dalam menganalisa dan menetapkan luasan lahan hijau dalam Perda LP2B khususnya dalam harmonisasi dan pemaduserasian antara Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  terhadap  Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan.
Perbandingan antara Perda LP2B dan Perda RTRW yang Penulis Himpun
PERDA LP2B PERDA RTRW Pasal 7 1) Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan  atau  di  luar  Kawasan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  berada pada  Kawasan  Perdesaan  dan/atau  pada kawasan perkotaan di wilayah daerah.
2) Wilayah kegiatan selain kegiatan pertanian  pangan  berkelanjutan  di  dalam kawasan  pertanian  pangan  ditetapkan dengan  memperhitungkan  luas  kawasan dan jumlah penduduk.
3) Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) memberikan  perlindungan  terhadap:  a. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; c.  Cadangan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan.
4) Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) huruf b tertuang dalam Peta Spacial Lahan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
5) Lahan  Pertanian  Pangan  Berkelanjutan sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3) huruf b seluas 45.888,23 ha (empat puluh lima  ribu  delapan  ratus  delapan  puluh delapan koma dua puluh tiga hektar).
Pasal 1 (1) Kawasan
pertanian sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  42  huruf  c meliputi:
a. Kawasan pertanian sawah;
b. Kawasan tegalan (tanah ladang);
c. Kawasan pengelolaan lahan kering;
d. Kawasan perkebunan;
e. Kawasan hortikultura;
f. Kawasan peternakan; dan
g. Kawasan perikanan.
(2) Kawasan  pertanian  sawah  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
a. Lahan  sawah  irigasi  terletak  di Kecamatan  Dampit,  Gondanglegi, Karangploso, Kepanjen, Kromengan,  Ngajum,  Ngantang, Pagelaran, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Singosari, Sumberpucung,  Tajinan,  Tumpang, Turen, Wajak, dan Wonosari.
b. Sawah beririgasi teknis yang ditetapkan  sebagai  kawasan  lahan berkelanjutan pertanian pangan seluas 33.110,3 Ha.
c. Sawah  beririgasi  setengah  teknis dan sederhana seluas 12.777,93 Ha.
Pada  sawah  beririgasi  teknis  yang  telah ditetapkan  sebagai  lahan  pertanian  tanaman pangan  berkelanjutan  maka  tidak  boleh dilakukan alih fungsi
Penulis  memberikan  analisa  terhadap pertentangan  tersebut,  berdasarkan  dua  hal, pertama,  analisa  berdasarkan  asas  yang  ada dalam  Perda  LP2B.  kedua,  berdasarkan pendekatan  teori  dalam  ilmu  perundang- perundangan.
Pertama, asas kemanfatan, kepastian hukum, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Tiga  asas  yang  menjadi  bahan  analisa,  yakni asas  kemanfatan,  kepastian  hukum,  dan tanggung  jawab  Pemerintah  Daerah.  Pada  sub- bab  ini,  penulis  akan  membahas  soal  asas
keterpaduan.  Adapun  asas  kemanfaatan  dan kepastian  hukum,  akan  dibahas  pada  sub berikutnya. Asas keterpaduan dimaknai sebagai Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  yang  diselenggarakan  dengan mengintegrasikan  berbagai  kepentingan  yang bersifat  lintas  sektor,  lintas  wilayah  dan  lintas pemangku kepentingan. Artinya, dalam penyelenggaraan  ini  tidak  boleh  ada  saling pertentangan baik kepentingan, dan realitas data. Namun pada faktanya, dalam materi Perda LP2B terjadi  pertentangan  data,  dimana  ketika
ditelusuri  lebih  jauh  kenapa  ada  pertentangan tersebut,  ternyata  DPRD  Kabupaten  Malang dalam  merumuskan  Perda  tersebut,  hanya melakukan  koordinasi  kepada  Dinas  Pertanian, tidak melibatkan sektor lain juga yang memiliki peta  tentang  lahan  pertanian  di  Kabupaten Malang,  inilah  yang  kemudian  menciptakan adanya  perbedaan  angka  di  kedua  Perda tersebut.
Asas  materi  muatan  yang  tepat  dalam pembentukan  peraturan  penting  sebagai  sarana pembeda untuk mengetahui materi apa dan apa pihak  yang  berkepentingan  yang  harus  diatur dan  materi  apa  yang  harus  delegasikan pengaturanya kepada peraturan dibawah undang-undang . sebagaimana disampaikan oleh the legislative commission office Connecticut: 13
Regulation  should  no  repeat  what  is already  in  the  bill,  not  only  is paraphrasing or repeating theb statues unnecessary,  it  is  also  undesirable because  a  statute  may  be  amended, thereby  necessitating  an  amandement to  the  regulation,  instead  ,  regulation necessitating  an  amandement  to  the regulation,  instead,  regulation  should embellish  upon  what  it  set  forth  in statutory  scheme  (peraturan  tidak harus mengulangi apa yang sudah ada dalam  undang-undang.  Juga  tidak mengutip dan tidak mengulang ketetapan  yang  tidak  perlu  karena apabila  undang-undang  diubah  maka peraturan  tersebut  menjadi  perlu diubah.  Sebaliknya,  peraturan  harus menlengkapi  apa  yang  di  tetapkan dalam undnag-undang).
Kembali  pada  permasalahan  perbedaan angka diantara kedua Perda tersebut, maka perlu dicermati  kembali  tentang  pemaknaan  asas keterpaduan, sehingga dikemudian hari pelaksanaannya tidak rancu.
Kedua , dalam  materi  Perda LP2B tersebut berhaluan dengan kaidah dalam ilmu perundang- undangan.  Adanya  ketidakharmonisan  antara satu  peraturan,  dengan  peraturan  yang  lain mengakibatkan  adanya  pelaksanaan  yang  tidak
13 Bayu Dwi  Anggono, Perkembangan Pembentukan ndang-Undang  di  Indonesia ,  Konstitusi  Press,  Jakarta, 2014, hlm 17.
akan  efektif.  Perlu  dipahami  terlebih  dahulu, bahwa keberadaan peraturan dalam suatu negara modern  adalah  akibat  adanya  paham  hukum tertulis yang sangat dipengaruhi oleh positivism hukum,  yang  memandang  hakikat hukum tidak lain dari pada norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan. Menurut Soetandyo
Wingyosoebroto, doktrin positivism
mengajarkan  hukum  itu  harus  memiliki  sosok yang  tidak  berada  dalam  ranah  meta  yuridis melainkan  dalam  ranah  yang  “nampak  terbaca tegas dan jelas” dengan sifatnya yang obyektif. Oleh sebab itu, setiap norma setiap norma yang harus  terbilang  hukum  harus  di  rumuskan (karena  itu  juga  mesti  tertulis)  secara  eksplisit, cermat dan tepat, oleh pejabat dan atau institusi yang berkewenangan untuk itu. 14
Dari  doktrin positivism inilah  asal  muasal pendapat  setiap  hukum  ( ius )  itu  harus diwujudkan dalam bentuk undang-undang ( lege, lex ). Satjipto Rahardjo mengemukakan, peraturan tertulis dapat dilihat sebagai dokumen yang menuntun proses dan perilaku masyarakat. Banyak  lembaga  negara  atau  kekuatan  lain  di masyarakat  yang  sebenarnya  juga  berfungsi memberikan  tuntunan  seperti  itu.  Ada  adat, kebiasaan,  dan  berbagai  norma  hukum  lainya. Meski demikian, dalam konteksw dan berbagai norma  hukum  lainya,  meski  demikian  dalam konteks  tradisi  negara  dan  hukum  modern, undang-undang  memiliki  kelebihan  diatas norma  yang  lain  itu.  Kelebihan  itu  disebut legalitas  dan  legitimasi  yang  biasanya  hanya diberikan kepada  undang-undang sebagai dokumen  yang  dihasilkan  oleh  kekuasaan legislative,  sebagai  satu-satunya  badan  dalam negara  modern  yang  diberi  wewenang  untuk membuat hukum. 15
Pada  permasalahan  dalam  penelitian  ini, harmonisasi  antar  peraturan  tentang  tata  ruang dan Perda LP2B harusnya dilakukan sejak awal. Pengharmonisan  sangat  strategis  fungsinya sebagai  upaya  preventif  untuk  mencegah diajukanya tinjauan ulang yang sangat
14 Ibid, hlm 21.
15 Ibid, hlm 17.
menghabiskan  waktu  dan  menjamin  proses pembentukan  peraturan  perundang-undangan dilakukan  secara  taat  asas  demi  kepastian hukum.  Dilingkungan  DPRD,  pelaksanaan harmonisasi  dilakukan  bersamaan  dengan kegiatan  pembulatan  dan  pemantapan  konsepsi Raperda. 16
Dari  Perda  LP2b,  jika  kita  menggunakan pendekatan  teori  untuk  mengukur  kualitas peratura, maka kualitas itu ada di taraf menengah kebawah lantaran materi peraturan tersebut tidak mencerminkan  kesamaan  maksud  dengan peraturan  lainnya,  sehingga  menjauhkan  dari model kesatuan sistem hukum yang terpadu dan harmonis.
2. Aspek Kepastian Hukum dalam Regulasi tentang Lahan Hijau
Hukum adalah kehendak penguasa, kehendak  ini  jelas  bukan  sesuatu  yang  kosong melompong, hal ini dijelaskan oleh Hans Kelsen dengan mengatakan a positive legal rule is to be equated with a pure norm, that is with an ought or  many  meaning  content .  Kumpulan  norma yang  tersusun  secara  sistematis  itu,  adalah rumusan  yang  bermakna,  karena  ia  menjadi sumber  kegiatan  penemuan  hukum  oleh pengemban  hukum.  Muatan  makna  ( ought  or mau  meaning  content) ini  didapat  dengan pendekatan  idealisme  dan  materalisme,  lalu diolah dengan aspek epistimologi rasionalisme. 17
Apa  yang  baru  saja  penulis  kemukakan, merupakan  aspek  ideal  dari  pembuatan  hukum untuk  mencampai  kepastian,  namun  ternyata dalam praktek pembentuka Perda LP2B, hal-hal yang  bersifat  ideal  tersebut  dinisbikan.  Untuk menjelaskan  ini,  penulis  akan  mengurai  satu persatu. Dalam Pembentukan Perda LP2B, maka seharusnya diperhatikan beberapa aspek berikut:
a. Sebagaimana  diamanahkan  dalam  UU  41
Tahun 2009 bahwa Setelah dilakukan Rapat Koordinasi,  tahapan  inventarisasi  dan identifikasi  oleh  Tim  Teknis  Lahan
16 Ibid. Hlm 221.
17 Ibid, hlm 199 18 Wahyu  Hidayat.  Kajian  Rancangan  Peraturan Bupati  Tentang  Tata  Cara,  Persyaratan  Dan  Kriteria
Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Malang,  maka  langkah  selanjutnya  yang harus  ditempuh  adalah  penelitian  terhadap usulan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang disertai dengan konsultasi kepada masyarakat dan pertimbangan pemerintah desa serta kecamatan.  Hal  ini  juga  di  amanahkan  di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
b. Berdasarkan  Lampiran  Peraturan  Menteri Pertanian  Nomor  7  Tahun  2012  Tentang Pedoman  Teknis,  Kriteria  dan  Persyaratan Kawasan,  Lahan,  dan  Lahan  Cadangan Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  bahwa rencana penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan harus berdasarkan kesediaan petani pemilik lahan.
c. Penetapan  peta  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan  maupun  peta  Lahan  non Pertanian  Pangan  Berkelanjutan  harus mengacu  pada  Rencana  Tata  Ruang Kabupaten  Malang  disamping  mengacu pada kondisi eksisting lapangan dan aspek- aspek terkait lainnya.
Setelah  memperhatikan  aspek  hukum tersebut,  ternyata  ada  problem  ketidakpastian hukum,  dimana  dalam  materi  muatan  Perda LP2B, memiliki kendala-kendal sebagai berikut: 18
Pertama,  Pemerintah  Kabupaten  Malang telah memperoleh Persetujuan Substansi Gubernur  Jawa  Timur  untuk  Rencana  Detail
Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Singosari,  Rencana  Detail  Tata  Ruang  Bagian Wilayah  Perkotaan  Pakis,  Rencana  Detail  Tata Ruang  Bagian  Wilayah  Perkotaan  Pakisaji  dan Rencana  Tata  Ruang  Kawasan  Strategis  Sosio Kultural  Singosari-Lawang,  dimana  didalam Persetujuan  Substansi  tersebut  terlampir  peta dengan  skala  1:  5000.  Kedua,  Berdasarkan pantauan  saat  ini,  eksisting  lahan  beririgasi adalah  49.432,35  Ha;  luas  LP2B  adalah
Penetapan  Perlindungan  Lp2b  Dan  Lahan  Bririgasi  Non LP2B.
45.888,23  Ha  (sesuai  perda  RTRW  Kabupaten Malang)  dan  luas  lahan  Non  LP2B  (lahan beririgasi  yang  dapat  dialihfungsikan  menjadi lahan  terbangun)  adalah  3.544,12  Ha.  Setelah dilakukan penginderaan terhadap peta lampiran Rancangan Peraturan Bupati Malang dimaksud, ditemukan  data  luas  eksisting  lahan  beririgasi adalah  46.346,24  Ha,  luas  LP2B  adalah 43.171,61 Ha dan luas Lahan Non LP2B adalah 3.174,63  Ha.  Berdasarkan  hal  tersebut  maka terdapat selisih data luas lahan beririgasi sebesar 3.148,75 Ha, selisih LP2B sebesar 2.716 Ha dan selisih luas lahan Non LP2B sebesar 369,49 Ha.
Keempat, Overlay luas  rencana  kawasan terbangun  pada  Peta  Rancangan  Peraturan Daerah  tentang  Rencana  Detail  Tata  Ruang Bagian Wilayah Perkotaan (RDTR BWP) yang telah  mendapat  Persetujuan  Substansi  dari Gubernur  Jawa  Timur  (Perkotaan  Pakis, Perkotaan  Pakisaji  dan  Perkotaan  Singosari) terhadap  peta  LP2B  pada  lampiran  Rancangan Peraturan  Bupati  Malang  adalah  seluas  829,22 Ha. Hal ini tentunya mengakibatkan Rancangan Peraturan  Daerah  tentang  RDTR  BWP  pada  3 Kecamatan dimaksud akan mengalami perubahan  dan  tidak  sesuai  lagi  dengan  Surat Keputusan  Gubernur  Jawa  Timur  tentang pemberian Persetujuan Substansi pada kawasan tersebut.  Kelima, Overlay luas  jalan  Tol terhadap  LP2B  Rancangan  Peraturan  Bupati Malang adalah seluas 60,63 Ha.
Keenam, perlu dilakukan pengecekan ulang agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap izin- izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya  Peraturan  Bupati  Malang.  Pada Rancangan  Peraturan  Bupati  Malang  masih ditemukan overlay lahan yang telah diterbitkan Izin  Lokasi  dan  Izin  Peruntukan  Penggunaan Tanah sebagai bagian dari LP2B seluas 117,03 Ha.  Berdasarkan  Pasal  18  ayat  (1)  Ketentuan Peralihan  Rancangan  Peraturan  Bupati  Malang disebutkan  bahwa  lahan  yang  sudah  memiliki izin  sebelum  berlakunya  Peraturan  Bupati  ini tidak termasuk dalam pengaturan LP2B.
19 E.  Fernando  M.  Manullang.  2017. Legisme, Legalitas  dan  Kepastian  Hukum .  Jakarta.  PT.  Kharisma Putra Utama. Hlm 29
Pada  penelitian  ini,  ketidaksempurnaan perumusan  terjadi  dalam  dua  derajat,  pada derajat pertama yakni adanya arti ganda, dimana arti dari luas lahan hijau memiliki standar ganda yang  berbeda,  antara  Perda  LP2B  dan  RTRW, sedangkan pada derajat kedua, adalah implikasi dari  adanya  arti  ganda  yang  kemudian melahirkan ketidaktepatan ungkapan.
Perbedaan  data-data  atas  lahan  tersebut, merupakan  gambaran  bagaimana  pembentukan dan  hunting  data  Perda  LP2B  dilaksanakan dengan  tidak  baik.  Ketidaksinkronan  angka, tentu  akan  membuat  rancu  berbagai  macam produk  hukum  di  daerah,  muaranya  adalah ketidakpastian hukum yang juga disertai dengan in-efisiensi  waktu  dan  biaya  mengeluatkan aturan  itu.  Kepastian  dalam  pemahaman memiliki  arti  suatu  ketentuan,  atau  ketetapan, sedangkan  jika  kata  kepastian  itu  digabung dengan  kata  hukum  menjadi  kepastian  hukum, yang memiliki arti sebagai suatu ketentuan atau ketetapan  hukum  suatu  negara  yang  mampu menjamin  hak  dan  kewajiban  setiap  warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah  ketika  suatu  peraturan  dibuat  dan diundangkan  secara  pasti  karena  mengatur secara jelas dan logis. 19
Jelas  dalam  artian  tidak  menimbulkan keragu-raguan  (multi  tafsir)  dan  logis  tidak menimbulkan  benturan  dan  kekaburan  norma dalam  sistem  norma  satu  dengan  yang  lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidak pastian aturan hukum, dapat terjadi multi tafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan. Pengertian kepastian  hukum  tersebut  sejalan  dengan pendapat  dari  E.  Fernando  M.  Manulang mengemukakan  pengertian  kepastian  hukum merupakan nilai yang pada prinsipnya memberikan  perlindungan  hukum  bagi  setiap warga negara dari kekuasaan yang sewenangwenang, sehingga hukum memberikan tanggungjawab pada negara untuk menjalankannya  dalam  hal  ini  tampak  relasi antara  persoalan  kepastian  hukum  dengan
negara.  Soedikno  Mertokusumo  menyebutkan kepastian hukum sebagai perlindungsn yustisiabel terhadap tindakan sewenang- wenang,  yang  berarti  bahwa  seseorang  akan dapat  memperoleh  sesuatu  yang  diharapkan dalam  keadaan  tertentu. 20 Keadaan-keadaan  ini akan  memberikan  dampak  negatif,  yang  akan penulis urai dalam bab berikutnya.

## 3. Dampak Dualisme Regulasi Lahan Hijau
Beberapa analisa sebelumnya, memberikan intisari  bahwa  tidak  terjadi  harmonisasi  antara aturan, yang kemudian menciptakan ketidakpastian hukum. Berdasarkan hal tersebut, tentu  memiliki  dampak  negatif  di  masa mendatang,  berdasarkan  penelitian  penulis, setidaknya  penulis  menemukan  4  (empat) dampak dari ketidakpastian tersebut.
Pertama ,  memberikan  dampak  negatif terhadap  faktor  perizinan  dibidang  investasi. Perbedaan peta lahan, antara LP2B dan RTRW tentu memberikan standar ganda, bisa jadi dalam peta LP2B adalah lahan hijau yang tidak boleh dibangun,  akan  tetapi  dalam  peta  RTRW  itu adalah  lahan  kuning.  Tentu  pihak  pemberi  izin akan  rancu  kemanakah  ia  akan  berpedoman, karena keduanya sama-sama merupajan produk hukum  yang  sah.  Di  kemudian  hari  sangat memiliki  potensi  konflik  yanf  sangat  besar. Keadaan  ini  seolah  menyumbang  iklim  buruk terhadap  dunia  investasi  dalam  skala  nasional maupun lokal.
Lahan  hijau  pada  prinsipnya  harus ditetapkan  secara  partisipatif  yaitu bottom  up . Pemilik  lahan  harus  benar-benar  memberikan kesepakatan  secara  tulus  dan  ikhlas  bahwa tanahnya tidak akan dialihfungsikan sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman  Teknis,  kriteria  dan  Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penetapan lahan
Pertanian
Pangan Berkelanjutan wajib menempuh proses inventarisasi dan identifikasi
20 Ibid. hlm 31
21 Rio  Christiawan,  Membangun  Iklim  Investasi dengan Kepastian Hokum.
terhadap  nama  pemilik  lahan,  alamat  pemilik lahan dan luas lahan yang dimiliki ( by name, by addres,  by  parcel) dan  disertai  dengan pernyataan  kesanggupan  dari  pemilik  lahan. Penetapan  lahan  hijau  pada  Perda  LP2B  harus tetap  berpegang  teguh  kepada  Undang-Undang Nomor  5  Tahun  1960  dan  Undang-Undang Nomor  26  tahun  2007  dimana  partisipasi masyarakat  dan  hak-hak  keagrariaan  pemilik lahan  tidak  boleh  ditinggalkan,  namun  harus diutamakan.  Disamping  itu,  jika  penetapan LP2B  tidak  dilaksanakan  dengan  perencanaan yang partisipatif  tentu akan memberikan iklim buruk  bagi  dunia  investasi  khususnya  di Kabupaten  Malang.  Penetapan  LP2B  tanpa mempertimbangkan  hal-hal  tersebut  diatas tentunya akan menimbulkan kekecewaan masyarakatr  pemilik  lahan  dan  menimbulkan opini  baru  di  masyarakat  bahwa  rakyat  tidak diberikan hak penuh dalam mengelola lahan. Hal ini tentunya bertentangan dengan azas keterbukaan dan keadilan sebagai salah satu asas dalam menyusun peraturan perundang- undangan.
Laporan  terbaru  Bank  Dunia  berjudul Doing Business 2019: Training for Reform , yang dirilis  awal  November  2018,  patut  menjadi perhatian karena menurut penilaian Bank Dunia tingkat  kemudahan  berbisnis  di  Indonesia menurun  dari  peringkat  72  pada  tahun  lalu menjadi peringkat 73 pada tahun ini. Turunnya peringkat  kemudahan  berusaha  ( Ease  of  Doing Business/EoDB )  sungguh  menjadi  sebuah  ironi untuk  pemerintah.  Indikasi  turunnya  peringkat EoDB  Indonesia  sebenarnya  tampak  dari realisasi  penanaman  modal  asing  (PMA)  di Indonesia  yang  mengalami  penurunan  hingga 20%  ( year  on  year /yoy).  Pemerintah  harus segera berbenah untuk menaikkan rating EoDB, sehingga investasi yang ditanamkan di Indonesia dapat kembali meningkat. Indonesia memerlukan  investasi  karena  investasi  akan berpengaruh  pada  GDP  dan  pertumbuhan ekonomi. 21
https://id.beritasatu.com/home/membangun-iklim- investasi-dengan-kepastian-hukum/182330.  Diakses  pada 3 Mei 2019.
Guna memperbaiki rating kemudahan berusaha
(EoDB) pemerintah perlu mengidentifikasi masalah dengan tepat.
Sebagaimana laporan Bank Dunia bahwa rating EoDB Indonesia mengalami penurunan karena disebabkan oleh empat faktor utama,  yakni  terkait  persoalan:  Perizinan, perlindungan  investor  minoritas,  kemudahan perdagangan  lintas  batas,  dan  penegakan ( enforcement ) atas kontrak dagang.
Ironisnya  dengan  fakta  laporan  terbaru Bank  Dunia  tersebut  tingkat  kemudahan berusaha  di  Indonesia  di  antara  negara  Asean hanya  lebih  baik  dari  Kamboja,  Laos  dan Myanmar. Jika ditelaah lebih lanjut, turunnya rating EoDB  Indonesia  disebabkan faktor business  uncertainty yang  masih  tinggi (tingkat ketidakpastian terhadap investasi masih tinggi).  Keempat  faktor  yang  menyebabkan turunnya rating EoDB  bermuara  pada business uncertainty . Kekhawatiran investor akan business uncertainty adalah mengingat risiko dari business uncer tainty adalah business interruption (gangguan  investasi).  Christine Lagarde, pengacara dan politikus Perancis yang kini  menjadi managing director IMF,  dalam bukunya; Legal Risk of Investment in Developing Countries, menyebutkan  bahwa  di negara berkembang risiko bisnis terbesar adalah persoalan legal sehingga menyebabkan ketidakpastian yang berakibat pada business interruption (gangguan investasi). 22
Kedua ,  dengan  ketidak  pastian  itulah kemudian memberikan dampak buruk bagi iklim investasi,  para  investor  akan  enggan  untuk berurusan  dengan  perihal  yang  memiliki  risiko tinggi. Tidak menutup kemungkinan permasalahan  ini  akan  membawa  pada  kasus tindak  pidana  korupsi,  baik  dalam  sektor pemberi izin ataupun investor. Padahal Kabupaten Malang memiliki potensi wisata dan ekonomi yang baik dalam penanaman investasi.
Ketiga , karena adanya standar ganda dalam perizinan  itulah,  dampak  selanjutnya  adalah mengenai adanya penelantaran tanah yang sudah
22 Ibid.
dibeli oleh investor. Investor tersebut melakukan penelantaran atas tanah dikarenakan pengurusan izin  yang  belum  kunjung  selesai.  Dibanding menerima  risiko  buruk  di  masa  mendatang akibat  ketidakpastian  aturan  yang  ada,  investor lebih memilih untuk mendiamkan lahannya/ditelantarkan, dan tidak ada perawatan secara baik terhadap tanah tersebut. Alhasil akan memberikan  dampak  negatif  terhadap  lahan tersebut di kemudian hari.
Keempat, ketidakpastian hukum ini memberikan  dampak  jangka  panjang  terhadap para  pemilik  lahan,  karena  kuasa  para  pemilik terhadap  lahan  menjadi  tidak  pasti,  apakah lahannya ditetapkan menjadi lahan hijau secara sepihak  atau  tidak.  Keadaan  ini  menjadikan kemerdekaan  pemilik  lahan  atas  lahannya menjadi  tergerus,  alhasil  ini  menjauhkan implementasi  dari  demokrasi  ekonomi,  dimana kedaulatan  masyarakat  untuk  menerima  hasil ekonomis  dari  manfaat lahan itu  tidak  terjamin secara pasti. Tentu ketidakpastian ini menjadikan  para  pemilik  ragu-ragu,  untuk memanfaatkan  dan  mengambil  hasil  dari lahannya sendiri, karena ada kendala ambiguitas norma.
4. Rekomendasi Hukum Untuk Kabupaten Malang  Dalam  Rangka  Menyelesaikan Problem  Penetapan  Lahan  Hijau  Yang Partisipatif Dan Tidak Berhaluan Dengan  Rencana  Tata  Ruang  dan Wilayah/RTRW
Substansi  hukum  yang  hendak  diperbaiki dalam Perda LP2B sifatnya adalah akomodatif. Hukum mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu  menciptakan  tatanan  masyarakat  yang tertib,  seimbang  dan  berkeadilan.  Mochtar Kusumaatmadja mengatakan dengan tercapainya  ketertiban  di  dalam  masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Kehadiran hukum menurut Satjipto Rahardjo diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa berbenturan antara  kepentingan  yang  satu  dengan  lainnya. Dalam  rangka  mencapai  tujuan  hukum  dan
kehadiran  hukum  tersebut,  maka  dimulai  dari pembentukan hukum, yakni pembuatan perundang-undangan (legislasi) yang dilakukan oleh  DPR,  DPD  atau  DPRD  sebagai  fungsi legislasi. 23
Dalam  konteks  pembuatan  hukum  oleh lembaga-lembaga  perwakilan,  secara  yuridis pembentukannya  bermuara  kepada  Undang- Undang  Nomor  12  tahun  2011  tentang Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan, Pasal  10  ayat  (1)  huruf  e,  menyebutkan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat,  yang  merupakan  salah  satu  dari materi muatan suatu undang-undang. Pemenuhan kebutuhan masyarakat mencerminkan  konsep  pembentukan  hukum yang responsif dan aspiratif. Bagaimana tahapan dalam  penyusunan  undang-undang  melibatkan keterwakilan  publik,  kalangan  akademisi, aktivis dan sejumlah kelompok masyarakat sipil ( Non-Government  Organization )  yang  konsen terhadap hukum dan kebijakan publik. Terbukanya ruang publik dalam bingkai negara hukum  seperti  Indonesia  ini  sangat  diperlukan, demi  menjaga  kewibawaan  Indonesia  sebagai laboratorium hukum. 24
Keterlibatan  publik  dalam  setiap  penentu kebijakan,  keputusan  hukum  dan  kekuasaan dapat  menjadi  daya  laku  yang  efektif  ketika sebuah  peraturan  atau  kebijakan  tersebut memiliki kemanfaatan bagi masyarakat. Hal ini seperti  gagasan  Eugen  Ehrlich  (1862-1922), seorang  turis  berkebangsaan  Austria  penganut legal  pluralism yang  memperkenalkan  konsep living law of the people (hukum yang hidup dari rakyat). Dalam konsepnya, Ehrlich berpendapat bahwa  hukum  yang  hidup  dan  baik  itu  adalah berasal  dari  rakyat  atau  hukum  yang  relevan sesuai  kehendak  rakyat.  Konsep  tersebut kemudian  diikuti  oleh  Roscoe  Pound  melalui teori  hukumnya law  as  a  tool  of  social engineering atau hukum sebagai alat perekayasa sosial.  Politik  hukum  perundang-undangan  dan kebijaksanaan  akan  sangat  menentukan  arah
23 Wahyu  Nugroho. Rekonstruksi  teori  hukum pembangunan Kedalam pembentukan perundang- undangan lingkungan hidup Dan sumber daya alam pasca
suatu kebijakan apakah memiliki nilai kemanfaatan  atau  kontraproduktif.  Rumusan kedua pemikir tersebut menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum yang tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum dengan the living law sebagai  wujud  penghargaan  terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum. 25 Penjelasan  dari  beberapa  teori  hukum tersebut,  menysaratkan  bahwa  hukum  harus dibentuk berdasarkan realita dan keadaan sosial. Partisipasi  sosial  merupakan  pintu  masuk daripada  pembentukan  materi  hukum  yang partisipatif. Kaitannya dengan perubahan Perda LP2B,  maka  yang  tentu  harus  diubah  adalah mengenai  besaran  kuanitas  penetapan  lahan, yang  tidak  harmonis  dengan  Perda  tata  ruang. Dalam realita empiris, angka sebesar 45.888,23 ha  yang  ditetapkan  oleh  Perda  LP2B,  adalah tidak  sesuai  dengan  realita  sosial,  karena paradigma  dalam  penetapan  LP2B,  adalah menetapkan  yang  sudah  ada,  dalam  rangka mempertahankan,  bukan  mengadakan  sesuatu yang tidak ada. Jika besaran 45.888,23 ha, maka dalam realita luas tersebut tidak akan dijumpai, karena luasan lahan hijau yang ada menurut peta RTRW adalah 33.110,3 Ha, sehingga tanah yang tidak  mungkin  akan  bisa  ditetapkan  adalah, sebesar12.777,93  Ha.  (selisih  dari  LP2B  dan RTRW).
Kedepan,  dalam  melakukan  perubahan, maka  realita  sosial  haruslah  ditinjau  kembali untuk mencocokan antara materi muatan hukum, dengan  realita  sosial.  Sehingg  produk  hukum yang dibentuk (Perda LP2B) dapat diimpelementasikan  dengan  baik,  hal  ini  tentu akan menghindari kesenjangan antara dunia ide dengan dunia realita.
Tentunya,  dalam  perubahan  di  masa mendatang juga harus dibalut dengan partisipasi yang  ideal  dalam  masyrakat.  Lahan  yang ditetapkan  tentu  harus  berdasarkan  persetujuan pemilik (rakyat), yang diesetujui dengan setulus hati.  Partisipasi  publik  jelas  soal  politik
reformasi  Dalam  bangunan  negara  hukum.  Jurnal Legislasi. Vol. 14 No. 04 - Desember 2017
24 Ibid. Wahyu Nugroho
25 Ibid. Wahyu Nugroho
kewargaan.  Ruang  gerak  demokratisasi  sangat ditentukan  oleh  konteks  bekerjanya  politik hukum demokrasi itu sendiri. Masyarakat tanpa proses  keterlibatannya  dalam  suatu  kebijakan, bisa diduga, akan semakin memudahkan proses- proses kooptasi, manipulasi dan bahkan represi kekuasaan  atas  rakyatnya.  Apalagi,  dalam pandangan political-economy of law, hukum dan bekerjanya hukum sesungguhnya refleksi kuasa yang terus menerus mereproduksi strategi politik ekonomi  kuasa,  daripada  menjadi  hukum sebagai  basis  perlindungan  hak-hak  warga.  Itu sebabnya, politik hukum untuk mengembangkan partisipasi publik amatlah bergantung dari bukan semata hukum atau ketentuan yang melandasinya,  melainkan  pula  politik  hukum yang  diperankan  negara  melalui  organ-organ kekuasaanya. 26
Pemerintahan  hari  ini  di  bawah  Presiden Jokowi, memandang bahwa upaya pembenahan regulasi diperlukan karena percepatan pembangunan,  terutama  di  bidang  ekonomi. Kerapkali  hal  ini  disandingkan  dengan  isu bahwa  sering  sekali  terkendala  sengkarut regulasi yang tidak harmonis, tidak sinkron, dan saling  tumpang  tindih,  sehingga  menyebabkan regulasi  mencipta  ketidakpastian  hukum.  Itu sebab,  reformasi  regulasi  menjadi  program prioritas  pemerintah  sepanjang  2017,  termasuk penguatan kerangka regulasi untuk pencegahan korupsi. 27 Realitanya, sebagai contoh, Kementerian  Dalam  Negeri  telah  membatalkan kurang-lebih  3.000  regulasi,  khususnya  produk hukum  daerah.  Dari  substansinya,  pembatalan
26 Herlambang  P.  Wiratraman. Partisipasi  Publik, PEMILU, dan Politik Regulasi . Jurnal Hukum Kenegaraan, Vol. 1 nomor 2, tahun 2018.
27 Pemerintah  Pastikan  Tetap  Jalankan  Agenda Reformasi (21  Mei  2018),  http://ksp.go.id/pemerintah- pastikan-tetap-jalankan-agenda-reformasi/index.html (diakses  9  Agustus  2018).  Dalam  konteks  itu,  Presiden telah memberi arahan kepada Kantor Staf Presiden, Kantor Menteri
Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta menjadikan Kementerian Hukum dan HAM menjadi leading sector dalam agenda reformasi regulasi. Dalam Herlambang, ibid.
28 Isra,  Saldi.  2017.  Merampingkan  Regulasi. Kompas , 13 Maret 2017.
29 Bagi  Arstein,  kata  partisipasi  adalah  kata  yang tidak  jelas  dan  memiliki  arti  beragam  bagi  setiap  orang. Salah  satu  hal  untuk  memudahkan  pemahaman  atas
produk  hukum  ini  masih terbatas  pada regulasi investasi,  retribusi,  pelayanan  birokrasi  dan perizinan. Pilihan itu tak terlepas dari keinginan pemerintah  bahwa  regulasi  termasuk  produk hukum  di  daerah  harus  membantu  agenda bidang ekonomi. 28
Itu  sebabnya,  ikhwal  mengembangkan partisipasi publik dalam reformasi regulasi harus ditempatkan  posisinya  dalam  konteks  politik hukum  kuasa  yang  tak  sekadar  mendukung, melainkan pula menopang dan bahkan mengilhami proses-proses demokratisasi. Tanpa politik hukum yang ke arah itu, sangat mungkin (dan sangat mudah diterka) partisipasi publik itu hanyalah  karikatif,  atau  dalam  bahasa  Arstein (1969)  disebut  tokenisme  partisipasi. 29 Tentu partisipasi yang diharapkan dalam pembaharuan Perda  LP2B  ini  adalah  Derajat  tertinggi partisipasi, Yakni adanya kekuasaan masyarakat (publik) yang ditandai dengan posisi masyarakat yang  bisa  sejajar  atau  bermitra  dengan pembentuk peraturan untuk mengambil keputusan (kemitraan) atau memiliki kesempatan  untuk  mengambil  sebagian  porsi kebijakan  tertentu  (delegasi  kekuasaan)  dan puncaknya  adalah  kontrol  yang  kuat  dari masyarakat  untuk  terlibat  sampai  di  tingkat pengambilan keputusan.
Berdasarkan seluruh penjabaran dari aspek politik  hukum  tersebut,  maka  tujuan  yang hendak dicapai dari adanya pembaharuan Perda LP2B  adalah, pertama ,  menciptakan  produk perundang-undangan yang harmonis, dalam hal ini  adanya  harmonisasi  antara  Perda  RTRW
partisipasi  maka  Arnstein  memperkenalkan  ’tangga partisipasi’  yang  bisa  memperlihatkan  bagaimana  publik merespon suatu kegiatan atau inisiasi pembentuk peraturan atas  klaim  partisipasi.  ’Tangga  partisipasi’  ini  membantu publik  atau  masyarakat  berbicara  apa  yang  dimaksudkan dengan  ’partisipasi’  atau  ’keterlibatan’.  Derajat  tertinggi partisipasi  adalah  adanya  kekuasaan  masyarakat  (publik) yang  ditandai  dengan  posisi  masyarakat  yang  bisa  sejajar atau  bermitra  dengan  pembentuk  peraturan  untuk mengambil keputusan (kemitraan) atau memiliki kesempatan  untuk  mengambil  sebagian  porsi  kebijakan tertentu (delegasi kekuasaan) dan puncaknya adalah kontrol yang kuat dari masyarakat untuk terlibat sampai di tingkat pengambilan keputusan. Arstein, Sherry R. 1969. A Ladder of  Citizen  Participation. AIP  Journal,  July  1969.  Dalam Herlambang, Ibid.
dengan  LP2B. Kedua ,  adanya  harmonisasi  itu kemudian bertujuan untuk menciptakan kepastian  hukum  dalam  pelaksanaannya,  baik pengguna investasi, pemilik lahan, dan Pemerintah  daerah  sebagai  pelaksana  aturan tersebut. Ketiga ,  melakukan  pendataan  ulang secara  partisipatif,  agar  dalam  pembaharuan nantinya,  derajat  partisipasi  masyarakat  dalam aturan hukum,  mencapai pada derajat tertinggi, sehingga  dalam  pelaksanaannya  mudah  untuk dilaksanakan dan dikontrol.
Keempat , untuk menciptakan iklim investasi  dan  perizinan  yang  berkepastian,  hal ini tentu akan memudahkan adanya peningkatan kesejahteraan,  dan  membuka  ruang  adalah demokratisasi  dalam  sektor  ekonomi.  Dalam konteks  ini  demokrasi  ekonomi  yang  ingin dicapai  adalah  kebebasan  masyarakat  dalam mengelola  lahan  yang  dimiliki  secara  optimal sesuai  dengan  potensi  lahan.  Di  antara  banyak persoalan penting yang hendak kita bahas adalah persoalan demokrasi ekonomi dan kemandirian bangsa.  Dalam  demokrasi,  rakyatlah  yang dipandang berdaulat, dan konsep kedaulatan itu terkait  erat  dengan  kemandirian.  Karena  itu, dalam  Pembukaan  UUD  1945,  perkataan “merdeka dan berdaulat” dirumuskan dalam satu rangkaian.  Kedaulatan  dan  kemandirian  suatu kolektivitas tentu harus dimulai dari kedaulatan dan  kemandirian  setiap  individu  yang  terdapat dalam kolektivitas itu. Kedaulatan dan kemandirian  setiap  warga  atas  sumbersumber daya  ekonomi  akan  menyebabkan  kolektivitas individu  warga  itu  mampu  bersikap  mandiri, yang  pada  gilirannya  akan  membentuk  sikap merdeka  dan  berdaulat  atas  sumber-sumber ekonomi kita sendiri dalam berhadapan dengan berbagai  aktor  di  dunia  perekonomian  pada umumnya. 30
Kelima, beberapa  lahan  di  Kabupaten Malang,  berada  di  lingkar  perbatasan  dengan Kota Malang, artinya terdapat kondisi ekonomi yang strategis untuk memakmurkan masyarakat. Maka  dari  itu,  perlunya  harmonisasi  adalah untuk  meningkatkan  mutu  masyarakat  melalui penggunaan  lahan.  Masyarakat  pemilik  lahan
30 Ibid.  Jimly Asshiddiqie
tidak terpasung dengan penetapan lahan hijau, ia bisa secara demokratis menentukan peruntukan lahannya  untuk  apa,  sehingga  bisa  lebih menguntungkan.  Dalam  keadaan  demikian, maka  indikator  kualitas  pembangunan  manusia dapat terkejar, yakni angka harapan hidup, daya jual-beli, dan pendidikan. Selain itu, juga perlu untuk  adanya  prioritas  terhadap  pembangun irigasi  di  lahan-lahan  yang  kurang  produktif. Sehingga  dalam  hal  ini,  terjadi  keseimbangan kebutuhan lahan, dan kebutuhan ekonomi.
Keenam, menghapus  stigma  negatif  para stake holder . Penggunaan lahan selalu berkaitan dengan perizinan, adanya permasalahan antinomi, menjadikan para stake holder disemati dengan label-label negatif, seperti adanya KKN dan  sebagainya.  Alhasil  ini  berdampak  buruk pada iklim investasi dan kepercayaaan terhadap pemerintah.  Padahal  masalahnya  terjadi  dari atas,  yakni  dari  regulasi  tersebut  yang  saling bertentangan, sehingga membingungkan perizinan untuk patuh pada regulasi yang mana.
Berdasarkan  kajian  politik  hukum  dalam bahasan  sebelumnya  yang  menjadi  dasar teoritik,  maka  yang  kemudian  penulis  bahasa adalah mengenai cara/format apa yang digunakan sebagai legal problem solving dalam penelitian  ini.  Adapun  format  pembaharuan adalah sebagai berikut, pertama, para pelaku/stake holder yang memiliki kewenangan yang berkaitan dengan lahan hijau harus duduk secara  bersama  membahas  materi  muatan  dan realita  empiris  mengenai  lahan  hijau,  jika sebelumnya  pelibatan  pembentukan  hanya  dari Dinas  Pertanian,  tentunya  saat  ini  harus dilakukan secara kolektif, meliputi seluruh dinas terkait.
Kedua,  harus  dilakukan  kajian  lapangan ulang terhadap besaran lahan LP2B yang hendak ditetapkan,  kajian  lapang  ini  dilakukan  dalam rangka  untuk  mengetahui  besaran  yang  akan ditetapkan  saecara  valid,  data  lapangan  yang termutakhir  inilah  yang  kemudian  dimasukkan ke dalam Perda LP2B, yang juga tentunya harus disesuaikan  dengan  peta  RTRW  dalam  Perda RTRW  yang  berlaku/akan  diubah.  Ketiga,
setelah  penelitian  lapang,  tentunya  harus dilakukan  partisipasi  publik  yang  ideal, pemerintah harus mendengar suara para pemilik lahan,  apakah  mau  atau  tidak  untuk  ditetapka, tentunya  metode  partisipasi  harus  dilakukan secara  edukatif,  yakni  dengan  memberikan pengetahuan kepada pemilik lahan tentang nilai produktifitas  lahan  jika  digunakan  untuk pertanian  atau  non  pertanian,  sehingga  para pemilik  lahan  bisa  mempertimbangkan  secara matang.
Keempat,  hendaknya  dalam  pembaharuan LP2B  di  masa  mendatang  harus  harmonis dengan  perencanaan  tata  ruang  dan  wilayah kabupaten  Malang,  jika  angka  yang  ditetapkan harmonis dengan yang ada dalam tata ruang dan wilayah,  format  selanjutnya  yakni  penetapan lahan hijau yang lebih rinci-teknis dalam bentuk peta  wilayah  kecamataan,  dan  sebagainya, dieksekusi  melalui  Peraturan  Bupati  (Perbup). Dalam  hirarki  peraturan  perundang-undangan, Perbup  diatur  dalam  pasal  Pasal  8  ayat  (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan  Perundag-Undangan,  yangber bunyi:  “Jenis  Peraturan  Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis  Permusyawaratan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah  Agung,  Mahkamah  Konstitusi, Badan  Pemeriksa  Keuangan,  Komisi  Yudisial, Bank  Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi  yang  setingkat  yang  dibentuk  dengan Undang-Undang  atau  Pemerintah  atas  perintah Undang-Undang,  Dewan  Perwakilan  Rakyat Daerah  Provinsi,  Gubernur,  Dewan  Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.
Peraturan  Bupati  termasuk  jenis  peraturan perundang-undangan  yang  dimaksud  dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, namun ditetapkan oleh  Bupati.  Dari  sini  dapat  kita  tarik kesimpulan bahwa Peraturan Bupati adalah jenis  peraturan  perundang-undangan  yang ditetapkan oleh Bupati , yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum  mengikat  sepanjang  diperintahkan  oleh
Peraturan  Perundang-undangan  yang  lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (vide:  Pasal  8  ayat  (2)  UU 12/2011).
Mengapa  Perda  LP2B,  cukup  menetapkan angka dan pedoman umum saja, lalu kemudian dieksekusi  dengan  Perbup?  Terhadap  hal  ini, penulis memiliki pertimbangan sebagai berikut: a. Perbup  adalah  peraturan  otonom  seorang Bupati,  dimana  pembentukaannya  tidak melibatkan  pihak  luar  seperti  DPRD, sehingga  ketika  pembentukan  dan  tahap perubahan/revisi  terhadap  peraturan  itu tidak memakan waktu yang lama.
b. Ketika pembentukan/perubahan tidak memakan  waktu  yang  lama,  maka  hal  itu dapat  memberikan  respon  yang  cepat terhadap  perubahan  sosial  yang  dala pelaksanaan aturan tersebut, tingkat fleksibilitas  menjadi  pertimbangan  utama, mengapa segala hal teknis dan angka rinci diatur dalam bentuk Perda.
Atas  seluruh  pembahasan  ini,  maka penelitian ini telah merampungkan permasalahan  hukum  berupa  perbedaan  angka dan telah memberikan legal problem solving.

## PENUTUP
Pertama,  terjadi  ketidakharmonisan  norma antara  kedua  aturan  tersebut,  yakni  dalam penetapan  angka  lahan  hijau  yang  berbeda, dimana angka yang terdapat dalam Perda LP2B adalah  45.888,23  Ha,  angka  ini  lebih  besar dibandingkan dengan Perda RTRW yaitu seluas 33.110, 3 Ha sehingga terdapat selisih luas lahan hijau  sebesar  12.777,3  Ha.  Dalam  batas penalaran  yang  wajar,  seharusnya  angka  yang ada  di  LP2B  lebih  kecil  dibanding  dengan RTRW,  karena  RTRW  ada  lebih  dulu  (tahun 2010) sehingga semakin tahun, umumnya dalam praktik  lahan  hijau  semakin  berkurang,  bukan bertambah.  Kedua,  pembentukan  Perda  LP2B tidak partisipatif, hal ini dibuktikan karena Perda itu  dalam  pembentukannya  tidak  melakukan harmonisasi  norma  dengn  RTRW,  padahal dalam UU LP2B, diamanatkan bahwa penetapan LP2B  harus  disesuaikan  dengan  RTRW. Adapun  dampak  dari  ketidakpastian  norma  itu,
yakni  memberikan  dampak  negatif  terhadap faktor  perizinan  dibidang  investasi.  Dengan demikian  penulis  memberikan  rekomendasi hukum,  yang  dikaji  lebih  dulu  menggunakan pendekatan politik hukum, dimana menghasilkan  dua  hal  utama  yang  menjadi rambu-rambu  perubahan  Perda  LP2B,  yakni kepastian  hukum  dalam  segala  bidang  dan partisipasi masyrakat yang ideal.

## REFRENSI
Buku-Buku:
Samun  Ismaya,  2011. Pengantar  Hukum Agraria , Yogyakarta: Graha Ilmu
Sherly Permata Sari.  2016. Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Tempat Tinggal  Setelah  Berlakunya  Peraturan Daerah  Nomor  12  Tahun  2012  Tentang Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Kabupaten Sleman .  Yogyakarta:  Jurnal  Fakultas Hukum Universitas Atmajaya
Hariyanto. Pola dan Intensitas Konversi Lahan Pertanian di Kota Semarang Tahun 2000- 2009 ,  dalam  http://unnes.ac.id,  diakses pada 5 Juli 2018
Widjanarko,  dkk,  2006. Aspek  Pertanahan Dalam  Pengendalian  Alih  Fungsi  Lahan Pertanian (sawah) , Jakarta: Pusat
Penelitian dan pengembangan BPN
Gunanto, E.S. 2007. Konversi Lahan Pertanian
Mengkhawatirkan ,  Jakarta: PT. Raja
Persada Grafika Jimly  Asshiddiqie.  2015. Gagasan  Konstitusi Sosial: Institusionalisasi Dan Konstitusionalisasi Kehidupan Masyarakat Sosial Madani , Jakarta: Pustaka LP3ES
Bayu  Dwi    Anggono,  2014. Perkembangan Pembentukan ndang-Undang di Indonesia , Jakarta: Konstitusi Press
Wahyu  Hidayat. Kajian  Rancangan  Peraturan Bupati  Tentang  Tata  Cara,  Persyaratan Dan  Kriteria  Penetapan  Perlindungan Lp2b Dan Lahan Bririgasi Non LP2B .
E.  Fernando  M.  Manullang.  2017. Legisme, Legalitas  dan  Kepastian  Hukum .  Jakarta. PT. Kharisma Putra Utama. Hlm 29

## Peraturan Perundang-Undangan:
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan Berkelanjutan

## Jurnal:
Wahyu  Nugroho.  2017. Rekonstruksi  teori hukum pembangunan Kedalam pembentukan perundang-undangan
lingkungan  hidup  Dan  sumber  daya  alam pasca  reformasi  Dalam  bangunan  negara hukum. Jurnal Legislasi. Vol. 14 No. 04
Herlambang  P.  Wiratraman.  2018. Partisipasi Publik,  PEMILU,  dan  Politik  Regulasi . Jurnal Hukum Kenegaraan, Vol. 1 nomor 2

## Internet:
Rio  Christiawan,  Membangun  Iklim  Investasi
dengan Kepastian Hokum.
https://id.beritasatu.com/home/membangu n-iklim-investasi-dengan-kepastian- hukum/182330. Diakses pada 3 Mei 2019.
Isra,  Saldi.  2017.  Merampingkan  Regulasi.
Kompas , 13 Maret