P-ISSN : 2722-2810 | 177 E-ISSN : 2723-1771
Kaidah Fiqh Al-Ma’ruf Urfan Ka Al-Masyruth Syarthon dan Aplikasinya Pada Fiqh Muamalah Kontemprer
Muhammad Furqon Almurni 1
STIBA Ar Raayah Sukabumi Email: muhammad.furqon@arraayah.ac.id
Mustofa 2
UIN Sunnan Gunung Jati Bandung Email: mustofahasan@uinsgd.ac.id
Fahmi Ridha 3 STIBA Ar Raayah Sukabumi Email: fahmi.ridha@arraayah.ac.id

## ABSTRACT (Times New Roman 12 Cetak Tebal dan Miring)
This research aims to explore the principles of al-ma'ruf urfan ka al-masyruth syarthon fiqh and apply its principles in the context of contemporary Muamalah Fiqh. The two core problems of this research are the meaning  of  the  rules  of  al-ma'ruf  urfan  ka  al-masyruth  syarthon  and  examples  of  their  application  in contemporary  muamalah  fiqh.  The  research  methodology  used  is  a  qualitative  approach,  integrating literature study, fiqh text analysis, and conceptual approaches. The results of this research show that if we look at the meaning of pronunciation, this rule has the meaning, "community traditions are like written agreements". The explanation of the rules shows that: unwritten agreements agreed upon by the community in an area are considered the same as oral or written agreements between transaction actors which must be implemented by all parties to the transaction, as long as these habits do not violate the laws established by sharia.
Keywords: Al-Ma'ruf Urfan Ka Al-Masyruth Syarthon, Fiqh Rules, Tradition

## ABSTRAK (Times New Roman 12 Cetak Tebal dan Tidak Miring)
Penelitian ini bertujuan mendalami kaidah fikih al-ma’ruf urfan ka al-masyruth syarthon dan menerapkan prinsip-prinsipnya dalam konteks Fiqh Muamalah kontemporer. Dua masalah inti dari penelitian ini adalah bagaimana  makna  kaidah  al-ma’ruf  urfan  ka  al-masyruth  syarthon  dan  contoh  aplikasinya  dalam  fiqh muamalah  kontemporer.  Metodologi  penelitian  yang  digunakan  adalah  pendekatan  kualitatif, mengintegrasikan  studi  pustaka,  analisis  teks  fikih,  dan  pendekatan  konseptual.  Hasil  peneltian  ini menunjukkan bahwa jika dilihat dari makna lafazh, maka kaidah ini memiliki makna, “tradisi masyarakat bagai kesepakatan tertulis”. Penjelasan dari kaidah menunjukkan bahwa: kesepakatan tidak tertulis yang disepakati oleh masyarakat di suatu wilayah dianggap sama dengan kesepakatan lisan atau tertulis di antara pelaku transaksi yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang bertransaksi, selama kebiasaan tersebut tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh syariah.
Kata Kunci: Al-Ma’ruf Urfan Ka Al-Masyruth Syarthon, Kaidah Fiqh, Tradisi

## PENDAHULUAN
Kehidupan manusia yang terus berubah, sesuai dengan fitrah kemanusiaannya, menghasilkan banyak kasus  baru  yang  tidak  ada  dalam  Al-Quran  atau  Hadis.  Dinamika  masyarakat  yang  terus  berubah  ini bertentangan dengan teks hukum yang tetap. Akibatnya, untuk mengatasi kondisi saat ini, hukum Islam
harus diaktualisasi sesuai dengan keadaan saat ini. Selama proses reaktualisasi, diperlukan metode atau formula untuk menemukan hukum baru. Hasilnya menunjukkan bahwa kaidah-kaidah fikih memberikan solusi  konkret  untuk  kebutuhan  metode  atau  metode  untuk  menemukan  hukum  (istinbath  al-ahkam). Kaidah-kaidah  fikih  diharapkan  dapat  membantu  menemukan  solusi  untuk  masalah  modern.  Ini  akan menjadi cara untuk menggunakan hukum Islam untuk merevitalisasinya(Iqbal, 2018).
Khazanah fiqh Islam selalu berbicara tentang teori dan ilmu ekonomi. Memahami kaidah fiqhiyyah sangat  penting  untuk  membantu  umat  Islam  dalam  mengkaji  topik-topik  hukum  ekonomi  Islam.  Ini memudahkan  pemahaman  kita  tentang  hukum  ekonomi  modern  yang  tidak  memiliki  nash  sharîh  (dalil pasti)  dalam  Alquran  atau  hadis.  Selain  itu,  memahami  kaidah  fiqhiyyah  membantu  kita  menangani berbagai  permasalahan  furû'iyah  (cabang)  yang  muncul  dengan  cepat.  Ini  dapat  dicapai  dengan menggunakan kaidah fiqhiyyah, yang merupakan ungkapan sederhana dan ringkas. Berbagai aspek kaidah fiqhiyyah ini termasuk perbankan, arbitrase, aset kekayaan (mâl), transaksi, dan sebagainya(Hilal, 2011)
Pemahaman  semua  dimensi  hukum  Islam  oleh  pemerhati  hukum  Islam  dapat  tercapai  melalui penguasaan  terhadap  kaidah-kaidah  fikih.  Kaidah-kaidah  fikih  merupakan  instrumen  penting  dalam memahami berbagai masalah fikih, baik yang bersifat klasik maupun kontemporer. Semakin tinggi tingkat penguasaan terhadap kaidah-kaidah fiqhiyyah, semakin luas, mendalam, dan tinggi probabilitasnya produk hukum yang dihasilkan oleh pemerhati tersebut(Awal Rifai Wahab, 2022).
Pemahaman yang baik tentang kaidah-kaidah fikih  membuat hukum Islam lebih fleksibel. Kaidah fiqh juga  penting  untuk  menganalisis  berbagai  masalah  kontemporer  dan  memudahkan  proses  penentuan hukum terkait dengan masalah baru yang muncul(Iqbal, 2018). Teori bahwa hukum Islam tidak bergerak dapat diperdebatkan ketika muncul masalah modern yang tidak memiliki solusi dalam nash (dalil). Dalam hal  ini,  kaidah-kaidah  fikih  yang  masih  relevan  dapat  menjadi  pendekatan  yang  berguna  untuk  istinbat hukum. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan zaman dan untuk menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan manusia, hukum Islam dapat diaktualisasi(Pohan, 2020).
Salah satu kaidah fikih yang memiliki relevansi penting dalam konteks saat ini adalah "  افرع فورعملا اطرش  طورشملاك"  atau  jika  diterjemahkan,  artinya  "kesepakatan  tidak  tertulis  di  masyarakat  itu  statusnya bagaikan kesepakatan tertulis di antara pelaku transaksi." Kaidah ini sebenarnya merupakan turunan dari kaidah kubro yang disebut "ةمكحم ةداعلا," yang memiliki signifikansi besar dalam ranah fikih. Permasalahan yang akan diangkat pada penulisan artikel ini adalah, apa makna kaidah  اطرش طورشملاك افرع فورعملا, dan bagaimana aplikasi kaidah ini dalam muamalah kontemporer.

## METODOLOGI PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif(Sugiyono, 2013). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisi deskriptif, yaitu dengan menganalisis makna kaidah al-ma'ruf urfan ka al-masyruth syarthon, menjelaskan dalil-dalil tentang keabsahan adat kebiasaan sebagai sumber hukum, bidang praktik pengamalan adat istiadat sebagai sumber hukum, Syarat-syarat adat istiadat yang dianngap oleh syariah, kemudian menjelasan tentang bagaiamna aplikasi kaidah ini dalam transaksi kontemporer. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku kaidah fiqh baik berbahasa Arab maupun berbahasa Indonesia, jurnal, dan web.

## PEMBAHASAN
Dalam  rangka  memahami  secara  komprehensif  prinsip  hukum  Islam  yang  dikenal  sebagai  fiqh  al- ma'ruf  urfan  ka  al-masyruth  syarthon,  penelitian  ini memerlukan eksplorasi mendalam  terhadap  konsep dan makna dari kaidah tersebut. Terdapat beberapa aspek yang perlu dijabarkan, termasuk definisi kaidah al-ma'ruf urfan ka al-masyruth syarthon, penyelidikan terhadap dalil-dalil yang mendukung keabsahan adat dan  kebiasaan  sebagai  sumber  hukum,  penerapan  praktik  adat  istiadat  dalam  berbagai  bidang  sebagai sumber hukum, serta syarat-syarat adat istiadat yang diakui oleh syariah.
Pentingnya  pemahaman  tentang  bagaimana  syariah  mengakui  dan  mengatur  adat  istiadat  dalam konteks hukum Islam juga menjadi sorotan utama. Ini mencakup pemahaman terperinci tentang praktik adat  istiadat  sebagai  sumber  hukum,  serta  syarat-syarat  yang  harus  dipenuhi  agar  adat  istiadat  dapat diterima menurut syariah. Selanjutnya, penelitian ini juga akan membahas aplikasi kaidah fiqh al-ma'ruf urfan ka al-masyruth syarthon dalam transaksi kontemporer. Dengan menguraikan hal-hal tersebut, penulis berupaya memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam terkait prinsip-prinsip hukum Islam yang mencakup aspek kebiasaan dan adat istiadat dalam masyarakat.

## Makna kaidah
Jika  dilihat  dari  makna  lafazh,  maka  kaidah  ini  memiliki  makna,  “tradisi  masyarakat  bagai kesepakatan  tertulis”.  Penjelasan  dari  kaidah  menunjukkan  bahwa:  kesepakatan  tidak  tertulis  yang disepakati oleh masyarakat di suatu wilayah dianggap sama dengan kesepakatan lisan atau tertulis di antara pelaku transaksi yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang bertransaksi, selama kebiasaan tersebut tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh syariah (Ismail, 1996).
Adat istiadat dan syarat memiliki hubungan yang erat, dan keduanya memiliki peran penting dalam menentukan hal-hal yang dapat diuraikan dalam transaksi. Hal ini memungkinkan suatu ketentuan menjadi syarat yang sah dalam konteks syari'at. Para ahli hukum menjelaskan bahwa kesepakatan tidak tertulis yang disepakati oleh masyarakat di suatu wilayah dianggap sama dengan kesepakatan lisan atau tertulis di antara pelaku transaksi yang harus dilaksanakan oleh seluruh pihak yang bertransaksi, selama kebiasaan tersebut tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh syariah, dengan catatan bahwa syarat memiliki kekuatan
yang lebih besar daripada adat. Hal ini dikarenakan syarat sering kali diungkapkan melalui kata-kata, lisan, dan  tulisan  yang  bersifat  jelas,  sementara  adat  cenderung  bersifat  lebih  konotatif.  Oleh  karena  itu, diperbolehkan untuk menetapkan syarat yang berbeda dibandingkan adat istiadat yang berlaku(Al-Nadawi, 1999).

## Kaidah-kaidah yang semisal
"
باثلا " ،" اعرش طورشملاك افرع فورعملا " ،" يعرش ليلدب تتباثلاك فرعلاب تباثلا " ،" صنلاب بتاثلاك فرعلاب ت
طرشلا ماقم موقي فرعلا " ،" ظفللاب طورشملاك فرعلاب فورعملا
"(Ismail, 1996) ، " اظفل طورشملاك افرع طورشملا "
(al-Jauziyah, 1998)
Dalil-dalil yang Menunjukkan Keabsahan Adat Sebagai Kesepakatan yang Harus Dijalani
Nash-nash  al-Qur'an  dan  al-Sunnah  merupakan  dasar  dari  semua  kaidah  fikih,  ketika  dibentuk  menjadi hukum. Termasuk kaidah tentang “tradisi masyarakat bagai kesepakatan tertulis” memiliki dasar landasan al-Qur’an dan al-Sunnah. Nash-nash tersebut diantaranya adalah:(Fawzi, 2018).
"
ْوُل ْوَمْلا ىَلَع َو ۗ َةَعاَض َّرلا َّمِتُّي  ْنَا َدا َرَا  ْنَمِل ِنْيَلِماَك ِنْيَل ْوَح َّنُهَد َلَ ْوَا َنْع ِض ْرُي  ُتٰدِل ٰوْلا َو ْفو ُرْعَمْلاِب َّنُهُت َوْسِك َو َّنُهُق ْز ِر ٗهَل ِد " “Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut”.(QS. Al- Baqarah: 233)
Ayat ini secarang jelas menununjukkan bahwa adat istiadat menjadi bahan pertimbangan dalam syariat(Syibir, 2007). Ayat ini menunjukkan kadar pemberian yang harus diberikan ayah yang memiliki bayi dari mantan istrinya, yaitu dengan kadar yang sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku(Ibnu Katsir, 1999).
" ُٰاللّ ُمُكُذ ِخاَؤُي  َلَ ِة َرَشَع ُماَعْطِا ٗٓٗهُت َراَّفَكَف  ََۚناَمْيَ ْلَا ُمُّتْدَّقَع اَمِب ْمُكُذ ِخاَؤُّي  ْنِكٰل َو ْمُكِناَمْيَا ْٗٓيِف ِوْغَّللاِب ْوَا ْمُكْيِلْهَا َن ْوُمِعْطُت اَم ِطَس ْوَا  ْنِم َنْيِكٰسَم
ةَبَق َر  ُرْي ِرْحَت  ْوَا ْمُهُت َوْسِك "
"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan  kepada  keluargamu,  memberi  pakaian  kepada  mereka,  atau  memerdekakan  seorang  hamba sahaya". (QS. Al-Maidah: 89)
Pada  ayat  ini  Allah  menghubungkan  permasalahan  kaffarah  al-yamin  apabila  berupa  makanan dengan makanan yang biasa dimakan oleh keluarga. Sesuatu yang biasa dimakan dalam sebuah keluarga tentunya berhubungan adat dan kebiasaan keluarga tersebut. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa adat dan kebiasaan menjadi sandaran hukum(Ibnu Muhammad Majid, 2007).
Salah hadits yang menunjukkan tentang keabsahan adat istiadat sebagai sumber hukum adalah:
" َِّاللّ ِلوُس َر ىَلِإ ٌدْنِه  ْتَءاَج  ْتَلاَق َةَشِئاَع  ْنَع
َو َّيَلَع ُقِفْنُي  َلَ َو ٌحي ِحَش ٌلُج َر َناَيْفُس اَبَأ َّنِإ ِ َّاللّ َلوُس َر اَي  ْتَلاَقَف َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللّ ىَّلَص يِنيِفْكَي اَم يِدَل َو
ْكَي اَم يِذُخ َلاَق  ُرُعْشَي  َلَ َو ِهِلاَم  ْنِم ُذُخآَفَأ فو ُرْعَمْلاِب  ِكِدَل َو َو  ِكيِف " (Al-Bukhari, 1987).
“Dari ['Aisyah] ia berkata; "Hindun datang  kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata,
P-ISSN : 2722-2810 I 181 E-ISSN : 2723-1771
"Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, ia tidak memberi nafkah yang cukup kepadaku  dan  juga  anakku.  Apakah  boleh  aku  mengambil  uangnya  tanpa  sepengetahuannya?"  beliau menjawab: "Ambillah apa yang mencukupi untuk kamu dan anakmu dengan ma'ruf.”
Yang dimaksud dengan cara yang ma’ruf dalam hadits di atas adalah jumlah nafkah yang biasa diberikan suami kepada istri sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dan itu cukup(Al-Syaukani, 1993). Maka hadits ini menunjukkan bahwa adat menjadi sandaran hukum dalam masalah perselisihan muamalat yang di mana syariah belum mengatur masalah tersebut. Dalam hal ini syariah tidak megatur kadar nafkah suami yang  diberikan kepada istri, maka kadar nafkah dikembalikan kepada adat yang berlaku pada tempat pasangan suami istri tersebut.
Dalam hadits lain disebutkan:
" َةَّكَم ِلْهَأ ُن ْز َو ُن ْز َوْلا َمَّلَس َو ِهْيَلَع ُ َّاللّ ىَّلَص ِ َّاللّ ُلوُس َر َلاَق َلاَق  َرَمُع ِنْبا  ْنَع ُلاَيْكِمْلا َو ةَنيِدَمْلا ِلْهَأ ُلاَيْكِم " (Bin, 2009)
“Dari [Ibnu Umar] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Timbangan yang menjadi standar ukuran adalah timbangan penduduk Mekkah, takaran yang menjadi standar ukuran adalah takaran penduduk Madinah”.
Hadis  tersebut  menegaskan  pandangan  Rasulullah  SAW  tentang  pekerjaan  petani  kurma    di Madinah.  Rasulullah  SAW  menganjurkan agar  orang tetap menggunakan takaran  sebagai  referensi  saat melakukan  transaksi  jual  beli.  Selain  itu,  Rasulullah  SAW  menekankan  pentingnya  menggunakan timbangan  dalam  perdagangan  kepada  penduduk  Mekah,  yang  sebagian  besar  adalah  pedagang.  Ini menunjukkan  bahwa  Rasulullah  SAW  mendukung  adat  istiadat  Madinah  dan  Mekah.  Tidak  ada  upaya untuk menghapus atau memaksa adat istiadat suatu wilayah untuk diterapkan di wilayah lain(Fawzi, 2018).

## Bidang Praktik Pengamalan Adat Istiadat Sebagai Sumber Hukum
Pengamalan adat istiadat sebagai landasan hukum terdapat  pada dua bidang:
1. Hal pertama: menetapkan aturan baru. Adat di sini harus sesuai dengan ketentuan syariat, yaitu sesuai dengan nushus syariah dan tidak menyelisihinya. Adat pada dasarnnya dilakasanakan untuk mencapai suatu maslahat, tidaklah suatu masyarakat bersepakat menggunakan sebuah adat  kecuali  mereka  bersepakat  adanya  kemaslahatan  di  dalamnya,  adat  menjadi  sumber hukum  dalam  permasalahn  muamalah  karena  kesepatan  umat  Islam  menjalankan  adat tersebut(Al-Bahisin, 2012).
2. Masalah kedua: untuk menentukan suatu hal yang dihukumi oleh syariat, yaitu “hal-hal yang didatangakan oleh syariat secara mutlak dan tidak ada pembatasannya dalam syariat, dan juga tidak ada pembatasannya dalam aturan bahasa”, jika hal ini terjadi maka adat istiadatlah yang memberikan ketentuan(Duski, 2019). Dalam hal ini Ibnu al-Subki mengatakan:
" فرعلا ىلإ هيف عجرُي عرشلا يف لَو ةغللا يف طباض هل سيل ام نأ ءاهقفلا دنع رهتشاو "
Telah diketahui dengan baik di kalangan para ahli fiqh bahwa apa "Setiap aturan yang didatangkan oleh  syara'  secara  mutlak  dan  tidak  ada  pembatasannya  dalam  syara'  dan  (juga  tidak  ada pembatasannya  dalam)  aturan  bahasa,  ketentuannya  dikembalikan  kepada  kebiasaan  ('urf)”(Al- Suyuti, 1983)s.

## Syarat-syarat Adat Istiadat yang Dianngap oleh syariah
1. Syarat pertama: adat itu harus tetap juga tidak berubah atau terjadi pada mayoritas masyarakat, yang  maksudnya  adalah:  pelaksanaan  adat  dan  urf  itu  harus  terus-menerus  pada  semua kejadian  tanpa  ada  perbedaan,  atau  terus-menerus  pada  banyak  kejadian,  sehingga  pada pelaksanaannya hanya ada sedikit perbedaan(Ibnu Muhammad Majid, 2007)s.
2. Syarat yang kedua: Bahwa adat istiadat yang hendak dijadikan  sandaran hukum harus berjalan pada waktu diadakannya transaksi, syarat itu dinyatakan dengan suatu kaidah yang berbunyi: Adat yang dijadikan acuan kata-kata itu adalah adat yang berlaku ketika menjalankan tansaksi. Atas dasar itulah maka kata-kata tersebut tidak dapat ditafsirkan menurut adat-istiadat yang terdahulu  yang  sudah  tidak  berlaku  ketika  melakukan  transaksi  atau  adat  yang  datang belakangan belum berlaku ketika melakukan transaksi.Contoh: Jika seseorang di negara Arab saudi mengakui bahwa ia mempunyai utang seratus riyal kepada si fulan, maka riyalnya adalah ditafsirkan dalam bentuk kertas riyal saudi, karena menafsirkannya seperti itu adalah adat yang sedang berjalan sekarang. Kalaupun dia mengaku mempunyai hutang yang tujuh puluh tahun yang  lalu,  maka  riyal  tersebut  tidak  tepat  jika  diartikan  dalam  bentuk  riyal  kertas.  Karena penafsirannya dalam riyal kertas adalah urf yang sekarang dijalankan bukan urf yang berlaku ketika melakukan transaksi(Ibnu Muhammad Majid, 2007).
3. Syarat  yang  ketiga:  adat  tidak  boleh  bertentangan  dengan  syarat  atau  pernyataan  yang disampaikan dengan jelas. Jika ada pernyataan yang bertentangan, maka adat itu diabaikan dan pernyataan itu diperhitungkan.
Contohnya  adalah  jika  pihak  yang  menyewakan  mobil  yang  biasa  digunakan  untuk membawa  barang  bawaan  menyatakan  bahwa  pihak  yang  menyewa  tidak  boleh menggunakannya  untuk  keperluan  membawa  barang,  maka  yang  menyewa  tidak  boleh menggunakan mobil tersebut unutk membawa barang, berdalih bahwa adat kebiasaan mobil itu digunakan untuk membawa barang. Masalah ini disebabkan karena pernyataan yang jelas bertentangan  dengan  adat  istiadat  yang  berlaku.  Maka  yang  harus  dilaksanakan  adalah pernyataan dan syarat yang jelas(Al-Bahisin, 2012).
4. Syarat keempat: bahwa adat istiadat itu tidak bertentangan dengan suatu nash khusus, sehingga bertindak menurut adat itu akan mengakibatkan pembatalan terhadap nash  tersebut. Jika adat itu bertentangan dengan nash hukum tertentu mengenai kejadian yang hendak diterapkan adat itu,  maka  adat  istiadat  tidak  dianggap.  Jadi  adatnya  diabaikan  dan  nash  hukumnya diperhitungkan.
Misalnya:  Jika  di  suatu  negara  ada  transaksi  miras  atau  riba,  maka  adat  tersebut  tidak
dianggap, karena bertentangan dengan nash yang khusus melarang miras. Artinya, apabila adat itu bertentangan dengan suatu nash yang umum, maka adat itu tidak boleh diabaikan, asalkan adat  itu  bersifat  umum.  Apabila  hal  ini  terjadi  maka  nash  yang  umum  dan  adat  istiadat keduanya berlaku dan nash yang umum dibawa hukumnya kepada urf yang berlaku umum.
Misalnya:  Dalam  nash  umum  disebutkan  bahwa  dilarang  bagi  seseorang  untuk menjual apa yang tidak dimilikinya, dan bekerja dengan istishna adalah adat yang umum dan ada ketika nash ini disampaikan, dan istishna’ termasuk pada hadits yang melarang seseoarang menjual apa yang tidak dimilikinya, dan para ahli hukum telah mengizinkannya. Maka istisna’ diperbolehkan,  karena  istishna’  merupakan  urf  yang  umum  menjadi  pengecualian  terhadap nash yang umum(Ibnu Muhammad Majid, 2007).

## Aplikasi Kaidah
- Seorang ayah ingin memberikan hadiah lemari buku kepada anaknya dan melakukan akad ijarah dengan seorang tukang kayu. Sang ayah membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat lemari buku dan memberikannya kepada tukang kayu, yang kemudian menggunakan keterampilan dan tenaganya untuk membuat lemari buku tersebut.
Ketika pekerjaan selesai, sang ayah memberikan bayaran ujroh sebesar lima puluh ribu rupiah tanpa adanya kesepakatan awal mengenai jumlah ujroh. Tukang kayu menyatakan bahwa ujroh yang diberikan tidak sesuai, dan permasalahan timbul karena tidak ada kesepakatan nominal ujroh sejak awal.
Seseorang  yang  memahami  kaidah  "kesepakatan  tidak  tertulis  di  masyarakat  memiliki status seperti kesepakatan tertulis di antara pelaku transaksi" akan menyadari bahwa transaksi ini tetap  sah.  Untuk  menyelesaikan  ketidaksepakatan,  orang  yang  memahami  kaidah  tersebut  akan bertanya  kepada  tukang  kayu  mengenai  standar  ujroh  yang  biasanya  diterima  untuk  pekerjaan serupa di daerah tersebut. Jika tukang kayu menyebutkan bahwa ujroh standar di daerah tersebut adalah  seratus  lima  puluh  ribu,  maka  sang  ayah  harus  membayar  sesuai  dengan  standar tersebut(Pengusahamuslim.com, 2012).
- Dengan  demikian,  kaidah  "Kesepakatan  tidak  tertulis  di  masyarakat  memiliki  status  seperti kesepakatan  tertulis  di  antara  pelaku  transaksi"  membantu  dalam  menyelesaikan  perbedaan persepsi dan memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan norma dan praktik yang berlaku dalam masyarakat(Pengusahamuslim.com, 2012).
- Sama  halnya,  kebiasaan  atau  kesepakatan  tidak  tertulis  yang  berlaku  di  daerah  tertentu  dapat digunakan  untuk  memastikan  derivatif  atau  turunan  dari  suatu  transaksi  yang  tidak  dijelaskan
secara rinci dalam transaksi tersebut. Sebagai contoh, jika seseorang membeli mobil bekas, mereka akan menerima ban serep sesuai dengan kebiasaan masyarakat, kecuali penjual mobil dengan jelas menyatakan bahwa kebiasaan tersebut tidak berlaku untuk transaksi tersebut(Pengusahamuslim.com, 2012).
- Contoh lainnya, jika seseorang menyewa truk untuk mengangkut barang tanpa menjelaskan jenis barang yang akan diangkut, penyewa berhak untuk menggunakan truk tersebut untuk mengangkut barang yang umum dan biasa diangkut dengan truk jenis ini. Selain itu, berat muatan truk yang diizinkan bergantung pada kebiasaan dan standar lokal.
- Contoh  lain  adalah  ketika  seorang  teman  berada  di  rumah  kawannya,  dia  diizinkan  untuk menikmati makanan yang tersedia di depannya, meskipun belum mendapatkan persetujuan seacara eksplisit. Dia juga dapat menggunakan sendok sebagai alat untuk minum atau membaca buku milik temannya tanpa izin khusus dari pemiliknya(Pengusahamuslim.com, 2012).
- Contoh lainnya dari aplikasi kaidah ini adalah jika seseorang ingin menjual pulsanya kepada jasa convert pulsa menjadi saldo e-money, karena ada pengurangan harga pulsa yang tadinya seratus ribu  rupiah  maka  di  jual  dengan  harga  tujuh  puluh  delapan  ribu  rupiah.  Ketika  sang  penjual mengeluhkan  masalah  ini,  maka  kita  katakan  kepada  pembeli:  “tradisi  masyarakat  bagai kesepakatan  tertulis”.  Karena  dalam  proses  convert  pulsa  menjadi  saldo  e-money  terdapat  rate yang sudah menjadi tradisi dalam proses convert pulsa dan rate penjualan pulsa adalah 0,78, maka dengan itu, wajar saja jika penjual hanya mendapatkan tujuh puluh delapan ribu dari pulsanya yang seratus ribu.(Almurni, 2023)

## SIMPULAN
Makna kaidah kaidah fiqh al-ma’ruf urfan ka al-masyruth syarthon Jika dilihat dari makna lafazh, maka kaidah ini memiliki makna, “tradisi masyarakat bagai kesepakatan tertulis”. Penjelasan dari kaidah menunjukkan bahwa: kesepakatan tidak tertulis yang disepakati oleh masyarakat di suatu wilayah dianggap sama dengan kesepakatan lisan atau tertulis di antara pelaku transaksi yang harus dilaksanakan oleh semua pihak  yang  bertransaksi,  selama  kebiasaan  tersebut  tidak  melanggar  hukum  yang  telah  ditetapkan  oleh syariah.
Contoh  penerapan  kaidah  ini  dalam  fiqh  muamalah  kontemporer  adalah:  Seorang  ayah berkeinginan memberikan hadiah lemari buku kepada anaknya dan melakukan akad ijarah dengan seorang tukang  kayu.  Prosesnya  melibatkan  pembelian  bahan-bahan  yang  diperlukan  untuk  pembuatan  lemari buku, yang kemudian diberikan kepada tukang kayu. Setelah selesai, sang ayah memberikan bayaran ujroh tanpa  kesepakatan  sebelumnya,  menyebabkan  ketidaksepakatan  dengan  tukang  kayu.  Dalam  kasus  ini, pemahaman kaidah "kesepakatan tidak tertulis di masyarakat memiliki status seperti kesepakatan tertulis di  antara  pelaku  transaksi"  dapat  menjelaskan  keabsahan  transaksi  tersebut.  Untuk  menyelesaikan ketidaksepakatan, pertanyaan mengenai standar ujroh untuk pekerjaan serupa di daerah tersebut diajukan
P-ISSN : 2722-2810 I 185 E-ISSN : 2723-1771
kepada tukang kayu.
Seiring dengan itu, kebiasaan atau kesepakatan tidak tertulis dalam suatu daerah dapat dijadikan acuan untuk memastikan derivatif atau turunan dari transaksi yang tidak dijelaskan secara rinci. Contohnya, dalam  pembelian  mobil  bekas,  ban  serep  disertakan  sesuai  dengan  kebiasaan  masyarakat,  kecuali  ada penegasan  sebaliknya  dari  penjual.  Begitu  pula,  pada  saat  menyewa  truk  untuk  pengangkutan  barang, kesepakatan tidak tertulis dapat diterapkan untuk menentukan jenis barang yang diizinkan diangkut. Hal ini juga mencakup berat muatan truk, yang bergantung pada kebiasaan dan standar lokal. Demikian pula, dalam konteks  interaksi  sosial,  kebiasaan mengizinkan  teman  untuk  menikmati makanan  di  rumah  atau menggunakan alat seperti sendok atau membaca buku tanpa izin eksplisit dari pemiliknya, mencerminkan adanya norma dan praktik yang diakui dalam masyarakat setempat.

## DAFTAR PUSTAKA
Al-Bahisin, Y. bin A. W. (2012). Qaidah al-Adah al-Muhakkamah (2nd ed.). Maktabah al-Rusyd.
Al-Bukhari, M. bin I. (1987). Shahih Bukhori . Dar Ibn Katsir.
al-Jauziyah,  I.  al-Q.  (1998). Zad  al-Ma’ad  Fi  Hadyi  Khoir  al-Ibad (3rd  ed.).  Muassasah  al- Risalah.
Al-Nadawi,  A.  A.  (1999). Mausu’ah al-Qawaid Wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah .  Dar  Alam  al- Ma’rifah.
Al-Suyuti, A. R. (1983). al-Asybah Wa Nazhair (1st ed.). Dar Kutub al-Ilmiyyah.
Almurni,  M.  F.  (2023).  Takyif  Fiqh  Pulsa  Dan  Aplikasinya  Terhadap  Convert  Pulsa  Menjadi Saldo Bank Dan E-Money. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi , 9 (1), 1–23.
Awal  Rifai  Wahab.  (2022).  Implementasi  Qawā`id  Fiqhiyyah  dalam  Ekonomi  Syariah. AL- KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam , 2 (1), 102–113. https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v2i1.540
Bin, A. D. S. bin A. bin I. bin B. al-A. (2009). Sunan Abi Daud. In Kitab Hadis (1st ed.). Dar al- Risalah al-Ilmiyah.
Duski, I. (2019). al-Qawa’id al Fiqhiyyah (Kaidah-kaidah Fiqh) (1st ed.). Noerfikri.
Fawzi, R. (2018). Aplikasi Kaidah Fikih ةمكحم ةداعلا Dalam Bidang Muamalah. Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah , 2 (1), 147–167.
https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3279
Hilal,  S.  (2011).  Urgensi  Qawâ  ’Id  Al-Fiqhiyyah  Dalam  Pengembangan  Ekonomi  Islam. Al- ’Adalah , 5 , 1–12. http://ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/25
Ibnu Muhammad Majid, M. (2007). al-Mumti’ Fi al-Qawa’id al-Fiqhiyyah (1st ed.). Dar Zidni. Iqbal,  M.  (2018).  Urgensi  Kaidah-Kaidah  Fikih  Terhadap  Rekatualisasi  Hukum  Islam Kontemporer. Jurnal EduTech , 4 (2), 9.
Ismail, M. B. (1996). al-Qawaid al-Fiqhiyan Bayna al-Ashalah Wa al-Taujuh . Dar al-Manar. Pengusahamuslim.com. (2012). ARTIKEL, MUAMALAH Tradisi Masyarakat Bagai Kesepakatan Tertulis . Pengusah Muslim.
Pohan,  Z.  (2020).  Urgensi  Kaidah  Fikih  Dalam  Rerktualisasi  Hukum  Islam. Al-Ilmu:  Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial , 5 , 147–167.
Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan RD . Alfabeta.
Syibir, M. U. (2007). al-Qawaid al-Kulliyyah Wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah Fi al-Syari’ah al- Islamiya (2nd ed.). Dar al-Nafais.